Penyelesaian Non Performing Finance pada Keuangan Syariah

## Dudang Gojali
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia dudang.gojali@uinsgd.ac.id

## Abstract
The existence of non-performing financing in Islamic finance can have a risk impact for  the  bank  itself  and  nationally,  either  directly  or  indirectly.  The  settlement  of problematic  financing  in  Islamic  financial  institutions  is  carried  out  according  to Islamic law. Efforts to suppress/minimize non-performing financing in general can be carried out in stages with a persuasive approach. The application of the principles of financing analysis consists of 5C, namely character, capacity, capital, collateral, and condition  of  economy.  In  addition  to  the  5c  principle,  there  are  sharia  principles, namely the provision of funds that does not contain elements of usury, maisir, gharar, haram  and  unjust.  financing  analysis  approach,  the  principle  of  financing  analysis consists of 5C and sharia principles. Settlement of non-performing financing is carried out through collection, restructuring, and foreclosure of collateral. Non Performing Finance  (NPF)  Caused  by  one  or  more  factors  that  must  be  considered,  namely internal factors, namely those within the company itself, and External factors, namely factors  outside  the  control  of  the  company's  management.  The  settlement  of problematic  financing  in  Islamic  financial  institutions  is  carried  out  according  to Islamic  law.  Reconciliation/settlement  occurs  in  three  ways:  Shuhl  (peace),  Tahkim (Sharia Arbitration) and Qhada (Judicial Authority).
Keywords: Non-Performing Finance (NPF), Islamic Bank, Finance

## Abstrak
Adanya  pembiayaan  bermasalah  pada  keuangan  syariah  dapat  memberikan dampak  risiko  bagi  bank  itu  sendiri  maupun  secara  nasional  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung.  Penyelesaian  pembiayaan  yang  bermasalah  di  lembaga keuangan syariah dilakukan secara hukum Islam. Upaya untuk menekan/meminimalisasi  pembiayaan  bermasalah  secara  umum  dapat  dilakukan secara  bertahap  dengan  pendekatan  persuasif.  Penerapan  prinsip  analisis pembiayaan  terdiri  5c  yaitu character,  capacity,  capital,  collateral ,  dan condition  of economy .  Selain  prinsip  5c  terdapat Prinsip syariah  yaitu  penyediaan  dana  yang dilakukan tidak mengandung unsur riba , maisir , gharar , haram dan zalim. Pendekatan analisis  pembiayaan,  prinsip  analisis  pembiayaan  terdiri  5C  dan  prinsip  syariah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui penagihan, restrukturisasi, dan pengambilalihan agunan. Non Performing Finance (NPF) Disebabkan oleh satu atau  lebih  faktor  yang  harus  diperhatikan  yaitu  faktor  internal  yaitu  yang  ada  di dalam  perusahaan  sendiri,  dan  Faktor  Ektern  yaitu  faktor  di  luar  kekuasaan manajemen  perusahaan.  penyelesaian  pembiayaan  yang  bermasalah  di  lembaga keuangan  syariah  dilakukan  secara  hukum  Islam.  Rekonsiliasi/penyelesaian  terjadi dalam  tiga  cara:  Shuhl  (damai),  Tahkim  (Arbitrase  Syariah)  dan  Qhada  (Otoritas Kehakiman).
Kata Kunci : Non Performing Finance (NPF), Bank Syariah, Pembiayaan

## PENDAHULUAN
Dengan
berkembangnya industri  perbankan  syariah  saat  ini dibuktikan  dengan  banyaknya  jumlah lembaga  keuangan  syariah.  Lembaga keuangan  syariah  adalah  lembaga keuangan  yang  menjalankan  semua kegiatan  operasionalnya  berdasarkan pada  prinsip-prinsip  syariah.  Saat  ini telah  terdapat  beberapa  jenis  bank syariah diantaranya yaitu Bank Umum Syariah  (BUS),  Unit  Usaha  Syariah (UUS),  dan  Bank  Perkreditan  Rakyat Syariah  (BPRS). 1 Lembaga  perbankan adalah lembaga keuangan yang memiliki  peran  yang  strategis,  karena kegiatannya berkaitan dengan pembiayaan bagi usaha-usaha produktif yang dapat menyerap tenaga kerja. Pengertian bank syariah menurut Undang-undang  No  10  tahun  1998 adalah  “Bank  yang  melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah  yang  dalam  kegiatannya memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran  dan  menurut  jenisnya terdiri  atas  Bank  Syariah  dan  Bank Perkreditan Rakyat Syariah”. 2
Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang didirikan dengan tujuan  untuk  mempromosikan  dan mengembangkan  transaksi  keuangan dan  perbankan  maupun  bisnis  sesuai dengan  prinsip  islam.  Pada  dasarnya prinsip    syariah  tersebut  mengacu kepada syariah
Islam
yang
1 Ismail, Manajemen  Bank  Syariah (Jakarta: kencana, 2014).
2 “UU  No.  10  tentang  perbankan  syariah,” ojk.go.id,
2017,
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Ba nk-Umum.aspx#:~:text=Pada Undang-undang
berpedoman  utama  kepada  Al  Quran dan  Hadist.  Prinsip  syariah  yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi  oleh  nilai-nilai  keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan (rahmatan lil ‘alamin). Sehingga dengan  penerapan  prinsip  syariah tersebut,  tidak  ada  pihak  yang terzalimi karena didasari atas kesepakatan  bersama  antara  kedua belah pihak.
Bank  syariah  memiliki  fungsi yang  sama  dengan  bank  umum,  yaitu menerima  simpanan,  meminjamkan uang,  dan  memberikan  jasa.  Oleh karena itu, adanya bad funding menjadi perhatian  utama  jika  tidak  ditangani dengan baik terkait dengan tujuan dan keuntungan dari pembiayaan tersebut. Salah  satu  kegiatan  operasional  dari lembaga  keuangan  syariah  adalah melakukan
penyaluran dana/ Pembiayaan (Finance) kepada masyarakat untuk mendukung investasi  yang  telah  direncanakan. 3 Pembiayaan itu sendiri dibagi menjadi dua  jenis  yaitu  pembiayaan  yang bersifat  konsumtif  dan  produktif. Pembiayaan konsumsif yaitu pembiayaan  yang  ditujukan  untuk sesuatu yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah, kendaraan maupun pembiayaan konsumtif lainnya.
Sedangkan pembiayaan produktif yaitu  pembiayaan  yang  tujuannya
Nomor  10,rangka  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat.
3 M  Nur  Rianto  Al  Arif,  “Lembaga Keuangan  Syariah  Suatu  Kajian  Teoritis  Praktis” (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).
dalam  sektor  produktif  seperti  modal kerja. 4
Pembiayaan  yang  disalurkan oleh bank kepada nasabahnya
menggunakan  akad  dengan  pola kerjasama usaha (musyarakah,
mudharabah), pola jual beli (murabahah, salam dan istishna’), dan pola  sewa  menyewa/upah  mengupah (ijarah, ijarah bittamlik, ijarah multijasa). 5 Dalam  proses  pembiayaan tersebut  bank  harus  menganalisis terlebih  dahulu  kriteria  nasabah  yang layak dibiayai. Analisis tersebut bertujuan  untuk  menilai  kelayakan usaha calon peminjam dan memperkecil  resiko  tidak  terbayarnya kredit, karena layak tidaknya pembiayaan akan mempengaruhi terhadap stabilitas keuangan bank.
Analisis
pembiayaan merupakan salah satu faktor penting di dalm suatu perbankan dan digunakan sebagai  acuan  dalam  mendukung tingkat  kesehatan    Bank    Syariah dengan pengetahuan analisis pembiayaan  yang  tepat  dan  didasari dengan  teori  dan  metode  pengukuran yang  jelas.  Analisis  kredit  sangat berbeda  dengan  analisis  pembiayaan. Analisis kredit hanya memperhitungkan
angka dan hubungan  antar  manusia, sedangkan analisis  pembiayaan  bukan  hanya memperhitungkan angka dan hubungan  manusia namun ditekankan juga  mengenai  hubungan  manusia dengan  Tuhan.    Berdasarkan  hal
4 DINA NURHANIFAH, “UPAYA PENYELESAIAN  PEMBIAYAAN  BERMASALAH PADA  LEMBAGA  KEUANGAN  SYARIAH  (Studi Kasus di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri),” 2021.
tersebut maka pedoman analisis pembiayaan    berupa  bahan    ajar sebagai      pedoman    bagi  perusahaan dalam  melakukan  analisis  yang  tepat sebagai  sarana  pencegah    pembiayaan bermasalah    dan    meningkatkan tingkat kesehatan Bank Syariah.
Perbandingan antara
perkembangan aktiva produktif bermasalah  dengan  aktiva  produktif yang  dimiliki  lembaga  keuangan syariah merupakan bentuk dari penilaian  tingkat  kesehatan  dari  bank itu  sendiri.  perbandingan  tersebut umumnya  diwujudkan  dalam  bentuk rasio  pembiayaan  aktiva  bermasalah atau sering diistilahkan dengan pembiayaan
bermasalah ( non performing financings- NPFs). NPF mencerminkan resiko pembiayaan bermasalah  yang  kemungkinan  tidak dapat  ditagih.  Rasio  pembiayaan bermasalah  ini  menjadi  salah  satu indikator penilaian terhadap perbankan  syariah  dalam  mengelola penyaluran pembiayaannya.
Setiap Bank syariah tentu berharap bahwa pembiayaan-
pembiayaan  yang  telah  disalurkannya kepada nasabah akan menjadi pembiayaan  yang  lancar,  sehat,  dan bermanfaat  bagi  kelangsungan  hidup penerimanya. Namun harapan tersebut tidak selamanya akan terwujud, karena adakalanya  suatu  pembiayaan  yang diberikan  menjadi  pembiayaan  yang bermasalah,  dimana  nasabah  tidak
5 Sulaeman  Jajuli, Produk  Pendanaan  Bank Syari’ah (Deepublish, 2015).
mampu membayar kewajibannya sehingga terjadi tunggakan.
Menurut  Bank  Indonesia,  bank dapat  dikatakan  sehat  apabila  rasio kredit  bermasalah  kurang  dari  5%. Apabila pembiayaan bermasalah tersebut melewati ambang batas maka akan  menggangu  profitabilitas  bank syariah.  Semakin  tinggi  NPF  maka semakin tinggi pula resiko yang harus ditanggung  oleh  bank  itu  sendiri. Akibat  dari  tingginya  NPF  akan mengurangi  cadangan  modal  yang dimiliki  bank,  karena  bank  harus menambah  cadangan  modal  guna menutup kemungkinan adanya kerugian  yang  akan  ditanggung  bank apabila  terjadi  kredit  macet  dari nasabah.
Tinggi  atau  rendahnya  tingkat NPF  pada  Bank  Umum  Syariah diakibatkan      oleh      beberapa      faktor (multifactor)   yang   termasuk   pada indikator-indikator makroekonomi seperti    Inflasi    dan    Laju  Pendapatan Perkapita,    serta    tingkat    bagi    hasil yang  merupakan  salah  satu  faktor internal Bank yang mampu mempengaruhi  tingkat  NPF  tersebut. Naiknya    inflasi    akan    menyebabkan menurunnya    pendapatan    riil masyarakat    sehingga    daya    beli masyarakat turun termasuk kemampuannya    untuk    membayar cicilan hutangnya.
Penentuan    bagi    hasil    (rate  of profit)    memengaruhi    pendapatan yang    diterima    oleh  masyarakat, sehingga    tingkat    bagi    hasil    yang fluktuatif akan menciptakan ketidakstabilan pendapatan
masyarakat    yang    akan  berdampak pada    kemampuan    debitur    untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak bank.  Semakin  tinggi  bagi  hasil  yang diberikan  lembaga  keuangan  bank syariah maka akan menekan NPF pada bank  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan kondisi tersebut menunjukan perolehan    keuntungan  lembaga keuangan    bank    yang    tinggi    akibat diperolehnya pendapatan melalui angsuran  kredit  nasabah.  Pendapatan perkapita  diperoleh  dari  pendapatan nasional  pada  tahun  tertentu  dibagi dengan    jumlah    penduduk    suatu Negara  pada  tahun  tersebut.
Laju  pertumbuhan  pendapatan perkapita dapat mengindikasikan kondisi  perekonomian  masyarakat.
Naik  atau  turunnya  tingkat  laju pendapatan perkapita akan berdampak pada kemampuan pembayaran seseorang terhadap kewajibannya yang termasuk  pada  pengeluaran  atau kegiatan  konsumsi    suatu    rumah tangga.  semakin    tinggi    laju pendapatan    perkapita    masyarakat maka  semakin    menurun    NPF  Bank Umum  Syariah.  Karena,  ketika  laju pendapatan    perkapita    naik  timbul kemampuan untuk melakukan pembayaran angsuran ( ability to pay ).
Berkaitan  dengan  hal  tersebut, tulisan ini membahas tentang permasalahan keringanan dan penyelesaian  dana  macet  yang  dapat dilakukan  oleh  bank,  khususnya  bank syariah.  Penyelesaian  sengketa,  atau yang  sering  disebut  dengan  kredit macet,  tidak  tersebar  luas  di  lembaga keuangan Islam. Hal ini tentunya dapat
dilihat dari banyaknya kasus perampasan jaminan oleh bank. Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana  penyelesaian  pembiayaan macet di bank syariah.

## METODOLOGI
Jenis penelitian ini menggunakan metode
kualitatif.
Menurut  Jerome  Kirk  dan  Marc  L. Miller,  penelitian  kualitatif  adalah tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang terutama  berfokus  pada  pengamatan manusia  dibidangnya  masing-masing. Dengan  kata  lain,  penelitian  kualitatif merupakan disiplin ilmu yang memiliki sejarah panjang. Selanjutnya, penyusun menggunakan jenis penelitian literal ( library research ), yang merupakan  bentuk  penelitian  yang memperoleh, menganalisis, dan mensintesis  data  dari  berbagai  bahan tertulis.

## PEMBAHASAN

## 1. Definisi pembiayaan (Finance)
Pembiayaan  (Finance)  syariah merupakan  kegiatan  operasional  bank syariah  dalam  menyalurkan  dana kepada  pihak  lain  selain  bank  yang didasari  oleh  kepercayaan  antara pemilk dana terhadap pengguna dana berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.  UU  Nomor  10  Tahun  1998 menyebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan  prinsip  syari’ah  adalah
6 Andrianto  Andrianto,  Didin  Fatihuddin, dan  Muhammad  Anang  Firmansyah,  “Manajemen Bank” (Qiara Media Pustaka, 2019).
penyediaan  modal  berupa  uang  atau tagihan
yang
dipersamakan
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain  yang  mewajibkan  pihak  yang dibiayai  untuk  mengembalikan  uang atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka waktu  tertentu  dengan  imbalan  atau bagi hasil.
Sedangkan dalam UU Perbankan  Syariah  No.  21  tahun  2008 pasal 25 disebutkan bahwa pembiayaan  adalah  penyediaan  dana atau  tagihan  yang  disamakan  berupa transaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah  dan  sewa  beli  atau  ijarah muntahiyah  bitamlik,  transaksi  jual beli  dengan  bentuk  utang  piutang murabahah, salam dan istishna, transaksi  pinjam  meminjam  dalam bentuk  qard,  dan  transaksi  sewa menyewa  jasa  dalam  bentuk  ijarah. 6 Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah  merupakan  salah  satu  aset produktif  yang  wajib  dipantau  dan dikelola  pelaksanaannya  berdasarkan prinsip syariah. 7
Dari ketentuan peraturan perundang-undangan  di  atas  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  setiap nasabah  bank  syariah  yang  mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan  tersebut  kepada  bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil
7 Madona  Khairunisa  dan  Musrifah Musrifah,  “Penyelesian  Pembiayaan  Bermasalah pada  Bank  Syariah,” ISLAMIC  BUSINESS  and FINANCE (IBF) 1, no. 1 (2020).
atau  tanpa  imbalan  untuk  transaksi dalam bentuk qard .
Jenis-jenis  Produk  pembiayaan di perbankan syariah adalah: 8
1. Pembiayaan  Modal  Kerja  Syariah, yaitu  pembiayaan  yang  diberikan perusahaan untuk membiayai kebutuhan  modal  kerja  usahanya berdasarkan
prinsip-prinsip
syariah dalam satu siklus usaha.
2. Pembiayaan Investasi Syariah yaitu  penanaman  dana  dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau  keuntungan  dikemudian  hari dengan  pilihan  jangka  menengah maupun  jangka  panjang  untuk pembelian  barang-barang  modal
yang diperlukan dalam
menjalankan suatu usaha.
3. Pembiayaan  Konsumtif  Syariah yaitu  Pembiayaan  yang  diberikan dengan  tujuan  diluar  usaha  yang bersifat perorangan.
4. Pembiayaan
Sindikasi
yaitu
pembiayaan yang diberikan
kepada  lebih  dari  satu  lembaga keuangan  bank  untuk  satu  objek pembiayaan  tertentu.  Pembiayaan ini  biasanya  diperlukan  kepada nasabah  koperasi  karena  nilai transaksinya yang sangat besar.
5. Pembiayaan  Take  Over  yaitu pembiayaan  yang  timbul  akibat take  over  terhadap  transaksi  non syariah  yang  telah  berjalan  yang dilakukan  oleh  bank  syariah  atas permintaan nasabah.
6. Pembiayaan  Letter  of  Credit yaitu pembiayaan yang
8 Mariya  Ulpah,  “Mariya  Ulpah  Madani Syari ’ ah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020” 3, no. 2 (2020): 147–60.
diberikan dalam rangka
memfasilitasi  transaksi  import dan eksport nasabah. Tujuan pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah  adalah untuk  meningkatkan  kesejahteraan ekonomi  sesuai  dengan  nilai-nilai islam.  Pembiayaan  tersebut  harus dapat dinikmati oleh sebanyak- banyaknya pengusaha  di  segala aspek baik  yang  bergerak  dibidang  industri, pertanian,  dan  perdagangan  untuk menunjang  kesempatan  kerja  dan menunjang  produksi  dan  distribusi barang  dan  jasa  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  dalam  maupun luar negeri.
Dalam pelaksanaan pembiayaan,  bank  syari’ah  harus memenuhi  dua  aspek  yang  sangat penting.  Pertama  yaitu  aspek  syar’i, artinya dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah bank syari’ah harus tetap berpedoman pada syari’at  Islam.  Kedua  yaitu  aspek ekonomi,
artinya tetap mempertimbangkan
perolehan
keuntungan,  baik  bagi  bank  syari’ah maupun bagi nasabah bank syari’ah.

## 2. Non Performing Finance (NPF)
Non  Performing  Finance  (NPF) merupakan resiko dalam suatu kegiatan pembiayaan yang disebabkan oleh kegagalan pihak  lawan (rekanan) dalam  memenuhi  kewajibannya  dan timbul  dari  jenis  transaksi  yang dipengaruhi  oleh  pergerakan  nilai
pasar.  Di  dalam  bank  syariah,  resiko pembiayaan  mencakup  resiko  yang terkait dengan produk dan resiko yang terkait  dengan  pembiayaan  korporasi (pinjaman bisnis bagi manajemen arus kas,  retrukturisasi,  konsolidasi  hutang dan penyediaan modal kerja). 9
Non  performing  financing (NPF) atau  kredit  bermasalah  adalah  suatu kondisi  dimana  nasabah  sudah  tidak sanggup  membayar  sebagaian  atau seluruh  kewajibannya  kepada  bank seperti  yang  telah  tercantum  dalam perjanjian yang telah disepakai bersama. 10 Non-Performing  Financing (NPF) pada perbankan syariah merupakan  salah  satu  instrumen penilaian  kinerja  suatu  bank  yang menjadi  interprestasi  penilaian  pada aktiva produktif pembiayaan bermasalah  dimana  rasio  kredit  akan ditanggung  oleh  perbankan  apabila pembiayaan  lebih  besar  dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat di suatu bank. 11
Non Performing
Financings
(NPFs)  pada  dasarnya  sama  dengan Non  Performing  Loan (NPL)  untuk fasilitas  kredit,  yang  merupakan  rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, dimana pembiayaan yang
9 Dr  Kasmir  dan  M  SE,  “Manajemen Perbankan  edisi  revisi,” Jakarta:  Penerbit  PT  Raja Grafindo Persada , 2012. 10 Apriliana  Fidyaningrum  dan  Nasyitotul Jannah,  “Analisis  Penyelesaian  Masalah  Non Performing  Financing  (NPF)  Pada  Pembiayaan Murabahah  Menurut  Fatwa  DSN  NO.47/DSN- MUI/II/2005  (Studi  Kasus  Pada  BMT  Karisma  Kota Magelang),” Cakrawala:  Jurnal  Studi  Islam 11,  no.  2 (2016): 195–203, https://doi.org/10.31603/cakrawala.v11i2.250.
11 Syafrildha  Bimo  R  Nuri  Isnaini  N, “Analisis  pengaruh  faktor  internal  bank  dan
kualitasnya  berada  dalam  golongan kurang  lancar,  diragukan,  dan  macet. Dalam  pengertian  lain,  pembiayaan bermasalah/  NPFs  adalah Pembiayaan Non-Lancar  mulai  dari  kurang  lancar sampai  dengan  macet . 12 Semakin  tinngi rasio  NFP  maka  menunjukan  kualitas pembiayaan  bank  syariah  semakin buruk.  Pembiayaan  bermasalah  dapat menyebabkan  hilangnya  perolehan dari keuntungan pnyaluran pembiayaan yang menhasilkan laba. 13
Penyebab Non Performing Finance (NPF)  diantaranya  adalah  kesulitan keuangan  pelanggan  yang  dapat berasal  dari  aspek  internal  maupun aspek eksternal. Aspek internal adalah peminjam  tidak  terlalu  memiliki pengetahuan  dalam  dunia  bisnis, pengelolaan  manajemen  yang  tidak baik,    laporan  keuangan  yang  tidak lengkap dan tidak sistematis,
Penggunaan dana yang tidak sepenuhnya  sesuai  dengan  rencana, rencana  tidak  cukup  matang,  dana yang  diberikan  tidak  cukup  untuk menjalankan  bisnis.  Sedangkan  aspek eksternal  yaitu  kemampuan  daya  beli masyarakat kurang, kebijakan pemerintah,  pengaruh  lain  dari  luar usaha, kenakalan peminjam.
eksternal  terhadap  Non-Performing  Financing (NPF)  pada  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah  di Indonesia,” Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam 5, no. 1 (2019): 42–49, https://doi.org/10.20885/JEKI.vol5.iss1.art6.
12 St.  Salehah  Madjid,  “Penanganan Pembiyaan  Bermasalah  Pada  Bank  Syariah,” Jurnal Hukum  Ekonomi  Syariah 2,  no.  2  (2018):  95–109, https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1618.
13 Rifadli  D  Kadir, Manajemen  Risiko Pembiayaan Bank Syariah , ed. oleh Hakiem Luqmanul Ajuna, I (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021).
Kolektabilitas pembiayaan dapat digolongkan  menjadi  empat  yaitu pembiayaan  lancar,  kurang  lancar, diragukan, dan pembiayaan macet. 14

## 3. Faktor  penyebab  pembiayaan bermasalah
Dalam  Pasal  23  dan  Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU No.21 tahun 2008 tentang  Perbankan  Syariah,  dapat disimpulkan  bahwa  penyaluran  dana dari bank mengandung resiko kegagalan  atau  kemacetan  dalam proses  pembayarannya. 15 Oleh  sebab itu  bank  sangat  perlu  memperhatikan prinsip-prinsip  distribusi  pendanaan/ penyaluran dana yang sehat.
Apabila bank tidak memperhatikan  prinsip  pembiayaan yang sehat dalam distribusi pembiayaan,  maka  akan  berakibat munculnya  resiko  pembiayaan  yang nantinya harus ditanggung oleh bank. Resiko inilah yang
akan
mengakibatkan munculnya Non
Performing  Finance  (NPF)  dan  akan berakibat  pada  menurunnya  tingkat kesehatan  bank  dan  juga  keamanan dana  masyarakat  yang  ada  di  dalam bank  itu  sendiri.  Oleh  sebab  itu memahami penyebab pembiayaan bermasalah itu sangat penting.
Secara umum pembiayaan bermasalah  disebabkan  oleh  beberapa
14 Muhammad, pembiayaan  bank  syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005).
15 “UU Perbankan Syariah UU No. 21 tahun 2008,” ojk.go.id,
2008,
https://www.ojk.go.id/waspada- investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-
Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan- Syariah.aspx.
faktor  yang  harus  diperhatikan  yaitu faktor  internal  dan  eksternal. Faktor Intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan  sendiri,  dan  faktor  utama yang  paling  dominan  adalah  faktor manajerial. Misalnya managemen tidak baik  atau  kurang  teliti,  laporan keuangan tidak lengkap dan sistematis, penggunaan  dana  yang  tidak  sesuai dengan  perencanaan,  perencanaan yang kurang matang, kebijakan pembelian dan penjualan, yang lemah, pengawasan  biaya  dan  pengeluaran yang tidak terkendali, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan  yang  berlebihan  pada aktiva tetap, dan dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.  Sedangkan Faktor  Ektern adalah  faktor-faktor  yang  berada  di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti terjadinya bencana alam,  peperangan,  perubahan  dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain sebagainya. 16
a. Faktor eksternal
Adanya  situasi  ekonomi  makro yaitu inflasi di Indonesia yangberdampak  pada  pembiayaan mikro. Inflasi menyebabkan
penurunan  daya  beli,  dalam  kondisi demikian perusahaan dililit oleh biaya- biaya  produksi  dan  pemasaran  yang naik. 17 Hal  tersebut  menyebabkan  laba
16 M  B  A  Zainul  Arifin, Dasar-dasar manajemen bank syariah (Pustaka Alvabet, 2012).
17 Rizal  Nur  Firdaus,  “Pengaruh  Faktor Internal  dan  Eksternal  Yang  Mempempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah di  Indonesia,” El  Dinar:  Jurnal  Keuangan  dan Perbankan Syariah 3, no. 1 (2015).
atau keuntungan usaha mikro menjadi menurun  atau  justru  mengalami kerugian.  Inflasi  juga  menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang berakibat  pada  penurunan  penjualan sehingga  dapat  menurunkan return perusahaan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap  pengangsuran  dana  kepada bank. 18

## b. Faktor internal
Beberapa  permasalahan  yang seringkali  terjadi  adalah  nasabah mempunyai tanggungan lain. sehingga menyebabkan  beban  debitur  untuk mengangsur  dan  semakin  banyak angsuran  angsuran  ke  bank  menjadi terhambat.
Untuk  menentukan  langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu  perlu  diteliti  sebab-sebab terjadinya  pembiayaan  bermasalah.
Bila
pembiayaan bermasalah disebabkan  oleh  faktor  eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi  melakukan  analisis  lebih  lanjut, yang  harus  dilakukan  bank  adalah bagaimana  cara  membantu  nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari  perusahaan  asuransi.  Berbeda halnya  dengan  faktor  internal,  yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Bila  bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke  bulan,  dari  tahun  ke  tahun,  lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan
18 Irman Firmansyah, “Determinant of non performing  loan:  The  case  of  Islamic  bank  in Indonesia,” Buletin  Ekonomi  Moneter  dan  Perbankan 17, no. 2 (2014): 241–58.
pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila  aktivitas  pengawasan  telah dilaksanakan dengan  baik, masih juga terjadi  kesulitan  keuangan,  perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah  secara  lebih  mendalam. Mungkin  kesulitan  itu  disengaja  oleh manajemen  perusahaan,  yang  berarti pengusaha  telah  melakukan  hal-hal yang tidak jujur.

## 4. Kolektabilitas pembiayaan
Kriteria  komponen  dari  aspek penetapan penggolongan kualitas pembiayaan untuk bank syariah diatur secara berbeda berdasarkan pengelompokan  produk  pembiayaan. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut: 19 1) Penggolongan Kualitas Mudharabah dan Musyarakah ;
2) Penggolongan Kualitas Murabahah, Istishna,  Qardh ,  dan  Transaksi Multijasa;
3) Penggolongan  Kualitas Ijarah atau Ijarah Muntahiyah bi Tamlik ;
4) Penggolongan Kualitas Salam .
Komponen  penilaian  terhadap masing-masing
aspek kualitas
pembiayaan  sesuai  dengan  masing- masing
produk pembiayaan,
komponen  tersebut  dapat  diuraikan sebagai berikut:
a) Aspek  prospek  usaha meliputi komponen-komponen:
1) potensi pertumbuhan usaha;
19 Madjid, “Penanganan Pembiyaan Bermasalah Pada Bank Syariah.”
2) kondisi  pasar  dan  posisi nasabah dalam persaingan;
3) kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
4) dukungan  dari  group  atau afiliasi;
5) upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah  berskala  besar  yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup).
b) Aspek kinerja (performance)
nasabah meliputi
komponenkomponen berikut:
1) perolehan laba;
2) struktur permodalan;
3) arus kas;
4) sensitivitas  terhadap  risiko pasar.
c) Aspek  kemampuan  membayar/ kemampuan menyerahkan barang pesanan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen
berikut:
1) ketepatan  pembayaran  pokok dan marjin/bagi hasil/ fee ;
2) ketersediaan  dan  keakuratan informasi keuangan nasabah;
3) kelengkapan dokumentasi
Pembiayaan; kepatuhan terhadap perjanjian
Pembiayaan;
4) kesesuaian penggunaan dana;
5) kewajaran sumber pembayaran kewajiban
20 Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, “Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah  di  bank  syariah:  Kajian  pada  produk murabahah  di  Bank  Muamalat  Indonesia  Banda Aceh,” Iqtishadia:  Jurnal  Kajian  Ekonomi  dan  Bisnis Islam STAIN Kudus 10, no. 1 (2017): 71–96.
Berdasarkan ketentuan
Bank Indonesia, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek prospek usaha,  kinerja (performance) nasabah, dan  kemampuan  membayar  atau kemampuan menyerahkan barang pesanan. Pengertian pembiayaan bermasalah  adalah  pembiayaan  yang diakibatkan  oleh  nasabah  yang  tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad pinjaman yang telah disepakati. 20 Atas dasar  penilaian  aspek-aspek  tersebut, maka kolektabilitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi lima jenis yaitu: 21
a. Lancar Apabila pembayaran
angsuran  tepat  waktu,  tidak  ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu
menyampaikan  laporan  keuangan secara  teratur  dan  akurat,  serta dokumentasi  perjanjian  piutang lengkap  dan  pengikatan  agunan kuat.
b. Dalam Perhatian Khusus, Apabila terdapat  tunggakan  pembayaran angsuran  pokok  dan  atau  margin sampai  dengan  90  (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan  keuangan  secara  teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian  piutang  lengkap  dan pengikatan  agunan  kuat,  serta pelanggaran  terhadap  persyaratan
21 Alfi Maghfiroh, Suparnyo Suparnyo, dan Dwiyana  Achmad  H,  “Penyelesaian  Dan  Upaya Menekan  Jumlah  Pembiayaan  Bermasalah  (Non Performing  Financing/Npf)  Pada  Bank  Syariah Mandiri  Kantor  Cabang  Kudus,” Jurnal  Suara
Keadilan 18, no. 2 (2019), https://doi.org/10.24176/sk.v18i2.3204.
perjanjian  piutang  yang  tidak prinsipil.
c. Kurang  Lancar Apabila  terdapat tunggakan  pembayaran  angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi
perjanjian piutang kurang lengkap dan  pengikatan  agunan  kuat,
terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian
piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk
menyembunyikan keseulitan keuangan.
d. Diragukan Apabila terdapat
tunggakan  pembayaran  angsuran
pokok dan atau margin yang telah melewati  180  (seratus  delapan puluh)  hari  sampai  dengan  270 (dua  ratus  tujuh  puluh)  hari. Nasabah  tidak  menyampaikan informasi  keuangan  atau  tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian  piutang  tidak  lengkap dan  pengikatan  agunan  lemah serta  terjadi  pelanggaran  yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.
e. Macet Apabila terdapat tunggakan pembayaran  angsuran  pokok  dan atau  margin  yang  telah  melewati 270  (dua  ratus  tujuh  puluh)  hari, dan dokumentasi perjanjian
piutang  dan  atau  pengikatan agunan tidak ada.

## Tabel 1
Kriteria kolektabilitas pembiayaan Dari Segi Kemampuan Bayar
Berdasarkan Kelompok Produk Pembiayaan pada lembaga keuangan
syariah Jenis Pembiayaa n Lancar Dalam perhatian khusus Kurang lancar diragukan macet Mudharabah & Musyarakah Pembayara n angsuran pokok pembiayaa n tepat waktu; dan atau RP sama  atau lebih  dari 80 % PP Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaa n  sampai dengan  90 hari; dan atau RP sama  atau lebih  dari 80% PP
Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang  telah melampaui
90  hari;  dan atau  RP  di atas 30 % PP
s/d  80  %  PP (30%PP<RP
<8 0%PP)
Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaa n yang telah melampau i  120  hari s/d 180 hari; dan atau RP< 30 % PP s/d 3  periode pembayara n Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaa n yang telah melampau
i  180  hari;
dan atau
RP  <  30  % PP lebih dari 3 periode pembayara n
Murabahah, Istihna, Qardh, Multijasa Pembayara n angsuran tepat waktu  dan tidak  ada tunggakan serta sesuai dengan persyarata n akad Terdapat tunggakan pembayara n angsuran pokok  dan atau margin  s/d 90 hari Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok  dan atau  margin yang  telah melewati  90 hari  s/d  180 hari Terdapat tunggakan pembayara n angsuran pokok  dan atau margin yang  telah melewati 180 hari s/d 270 hari Terdapat tunggakan pembayara n angsuran pokok  dan atau margin yang  telah melewati 270 hari Ijarah Pembayara n sewa tepat waktu Terdapat tunggakan sewa s/d 90 hari Terdapat tunggakan sewa  yang telah melewati  90 hari  s/d  180 hari Terdapat tunggakan sewa  yang telah melewati 180 hari s/d 270 hari Terdapat tunggakan sewa  yang telah melampau i 270 hari salam Piutang salam belum jatuh tempo Piutang salam telah jatuh Itempo  s/d 90 hari Piutang salam  telah jatuh  tempo s/d 60 hari Piutang Salam telah  jatuh tempo  s/d 90 hari Piutang Salam telah  jatuh tempo melebihi 90 hari 5. Upaya mengantisipati dan menekan  resiko  Non  performing finance (NPF) Secara garis besar, penanggulangan
pembiayaan bermasalah  dapat  dilakukan  melalui upaya-upaya  yang  bersifat  preventif dan  yang  bersifat  represif  /  kuratif. Upaya-upaya  yang  bersifat  preventif (pencegahan)  dilakukan  oleh  bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan,  pembuatan  perjanjian pembiayaan  yang  benar,  pengikatan agunan  yang  menjamin  kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau
pengawasan  terhadap  pembiayaan yang  diberikan.  Sedangkan  upaya- upaya  yang  bersifat  represif  /  kuratif adalah  upaya-upaya  penanggulangan yang  bersifat  penyelamatan  atau penyelesaian  terhadap  pembiayaan bermasalah ( non performing financings/NPFs) . Untuk  menekan  pembiayaan bermasalah adalah dengan
menggunakan analisis kelayakan penyaluran  dana  yang  terdiri  dari pendekatan  analisis  pembiayaan  dan penerapan prinsip analisis pembiayaan. Setelah itu menggunakan prinsip syariah.
Analisis  kelayakan  penyaluran  dana lembaga  keuangan  syariah  yaitu sebagai berikut: 22
a. Analisis  pembiayaan  yang  dapat diterapkan oleh para pengelola bank syari’ah  dalam  kaitannya  dengan
proses pengajuan pembiayaan,
yaitu: 1) Pendekatan  jaminan,  artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memerhatikan  kuantitas  dan kualitas yang dimiliki oleh calon nasabah debitor.
2) Pendekatan  karakter,  artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait karakter calon nasabah debitor. 3) Pendekatan kemampuan
pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan calon nasabah debitor untuk melunasi jumlah  pembiayaan  yang  telah diambil.
4) Pendekatan dengan studi
kelayakan, artinya bank memerhatikan  kelayakan  usaha yang  dijalankan  oleh  calon nasabah debitor.
5) Pendekatan  fungsi-fungsi  bank, artinya  bank  memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediary keuangan,  yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.
b. Penerapan prinsip analisis pembiayaan
22 Maghfiroh, Suparnyo, dan Achmad H.
23 Mahmudatus Sa’diyah, “Strategi
Penanganan  Non-Performing  Finance  (NPF)  Pada
prinsip
dalam pembiayaan menggunakan  prinsip  5C  dalam analisis kelayakan pembiayaan
meliputi: 23 1) Character, sebagai bahan
pertimbangan  pertama  pada saat  pengajuan  pembiayaan  . Tujuannya  untuk  mengetahui tingkat kejujuran nasabah dalam memenuhi
kewajibannya (willingness  to  pay)  sesuai dengan perjanjian.
2) Capacity, bertujuan untuk mengetahui  kemampuan  calon debitur dalam memenuhi
kewajibannya  dan  kemampuan dalam  mengelola  usahanya, yaitu dengan cara Survey dilakukan ke lokasi usaha tanpa sepengetahuan  calon  nasabah debitor . penilaian ini dilakukan dengan  laporan  keuangan  atau nota-nota keuangan.
3) Capital,  yaitu  mencerminkan komposisi modal sendiri dibandingkan  dengan  modal pinjaman yang digunakan untuk  mendanai  kelangsungan hidup usahanya. modal diperlukan  bank  sebagai  alat kesungguhan  dan  tanggung jawab
nasabah dalam menjalankan  usahanya  karena nasabah  juga  ikut  menanggung risiko terhadap gagalnya usaha.
4) Collateral,  merupakan  jaminan yang  diberikan  calon  debitur baik  bersifat  fisik  maupun  non fisik. Penilaian ini meliputi jenis,
Pembiayaan  Murabahah  Di  BMT,” Conference  on Islamic  Management  Accounting  and  Economics 2 (2019): 179–89.
lokasi,  bukti  kepemilikan  dan status hukumnya.
5) Condition,  berkaitan  dengan faktor eksternal perusahaan baik dari  sektor  ekonomi,  politik, perubahan  pasar,  teknologi,
globalisasi kebijakan
pemerintah  dan  perkembangan industri.  Hal  ini  dapat  dilihat dari trend bisnis,  maksudnya adalah  usaha  apa  yang  sedang berjalan dengan lancar pada saat pembiayaan diajukan.
c. Prinsip Syariah
Selain prinsip 5C, analisa
pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah  harus  memperhatikan  aspek syariah yaitu berkaitan dengan produk yang  dihasilkan  debitur  harus  produk yang  halal  dan  kegiatan  operasinya tidak melanggar dengan prinsip syariah.  Prinsip  syariah  menurut penjelasan  Pasal  2  UU  Perbankan Syariah  adalah  kegiatan  yang  tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip islam, yaitu:
1) riba , yaitu
penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran  barang  sejenis  yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu  penyerahan  ( fadhl ),  atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang  mempersyaratkan  nasabah penerima  fasilitas  mengembalikan dana  yang  diterima  melebihi pokok pinjaman
karena
berjalannya waktu ( nasi ‟ ah );
2) maisir ,  yaitu  transaksi  yang digantungkan  kepada  suatu
24 A L Bara, “Penyelesaian Non Performing Finance Di Lembaga Keuangan Syariah” 1 (2019): 1– 13.
keadaan  yang  tidak  pasti  dan bersifat untung-untungan;
3) gharar ,  yaitu  transaksi  yang objeknya  tidak  jelas,  tidak dimiliki, tidak diketahui
keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan  pada  saat  transaksi dilakukan  kecuali  diatur  lain dalam syariah;
4) haram,  yaitu  transaksi  yang objeknya dilarang dalam syariah;
5) zalim,  yaitu  transaksi  yang menimbulkan ketidakadilan
bagi pihak lainnya.
Dalam  penyelesaian  sengketa yang  terjadi  di  lembaga  keuangan syariah,  hukum  di  dalam  perbankan syariah lebih mengarah kepada penyelesaian secara kekeluargaan. 24
1) Shulh (perdamaian) Secara bahasa, kata al- shulhu ( ) حل ص لا Berarti عط ق
عارت لا artinya: Memutus pertengkaran  /  perselisihan.Shulh merupakan langkah pertama yang perlu  diupayakan  ketika  hendak menyelesaikan  perselisihan,  ialah melalui  cara  damai.  Upaya  damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah ( syuura ) untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syari’at,  diharapkan  apa  yang menjadi  persoalan  para  pihak dapat  diselesaikan. 25 Sebagaimana yang  telah  menjadi  landasan
25 Susamto  Burhanuddin,  “Hukum  Bisnis Syariah,” UII Pres, Yogyakarta , 2011.
hukum Shulh di dalam dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 9 berikut:
ْنِا َو ا ْوُحِلْصَاَف ا ْوُلَتَتْقا  َنْيِنِم ْؤُمْلا  َنِم  ِنٰتَفِٕىۤاَط ى ٰر ْخُ ْلْا  ىَلَع  اَمُهىٰدْحِا  ْتَغَب  ْْۢنِاَف  ۚاَمُهَنْيَب ِرْمَا  ىٰٰٓلِا  َء ْۤيِفَت  ىّٰتَح  ْيِغْبَت  ْيِتَّلا  اوُلِتاَقَف ِلْدَعْلاِب  اَمُهَنْيَب  ا ْوُحِلْصَاَف  ْتَءۤاَف  ْنِاَفۖ ِهّٰللا ْوُطِسْقَا َو َنْيِطِسْقُمْلا  ُّب ِحُي َهّٰللا َّنِاۗ ا
Artinya :
“Dan apabila ada dua golongan orang- orang  mukmin  berperang,  maka damaikanlah  antara  keduanya.  Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap  (golongan)  yang  lain,  maka perangilah  (golongan)  yang  berbuat zalim  itu,  sehingga  golongan  itu kembali  kepada  perintah  Allah.  Jika golongan  itu  telah  kembali  (kepada perintah  Allah),  maka  damaikanlah antara  keduanya  dengan  adil,  dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai  orang-orang  yang  berlaku adil”. 26
Selain dari Al-Quran dan sunnah, para ulama juga telah sepakat tentang  dibolehkannya  perdamaian
(Shulh) karena banyak sekali manfaatnya dalam menyelesaikan kasus-kasus persengketaan dan perselisihan.  Adapun  rukun  dalam shulh adalah sebagai berikut : 27
 Mhusalih yaitu  dua  belah  pihak yang melakukan akad sulhu untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan.
 Mushalih ‘anhu yaitu persoala yang diperselisihkan
26 DEPARTEMEN AGAMA RI, AL-QUR ĀN DAN TERJEMAHNYA (PT. KARYA TOBA PUTRA, n.d.).
27 Ahmad  Muflikhudin,  “AKAD  AS- SULHU SEBAGAI INDUK PENYELESAIAN
 Mushalih  bih yaitu  sesuatu  yang dilakukan  oleh  salah  satu  pihak terhadap lawannya untuk memutuskan  perselisihan.  Hal  ini disebut dengan istilah badal alShulh  Shigat ijab kabul yang masingmasing dilakukan oleh dua pihak  yang  berdamai.  Seperti ucapan “ aku bayar utangku kepadamu yang berjumlah lima puluh ribu dengan seratus ribu (ucapan pihak pertama)”. Kemudian, pihak kedua menjawab “ saya terima”.
Jika  telah  di  ikrarkan  maka konsekuensinya  kedua  belah  pihak harus  melaksanakannya  dan  tidak dibenarkan  untuk  mengundurkan  diri dengan  jalan  memfasaknya  kecuali  di sepakati oleh kedua belah pihak.
2) Tahkim (Arbitrase Syari’ah)
Untuk  menyelesaikan  perkara/ perselisihan  secara  damai  dalam hal  keperdataan,  selain  dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari para  pihak,  juga  dapat  dicapai melalui  keterlibatan  pihak  ketiga sebagai wasit ( mediator ). Upaya ini biasanya  akan  ditempuh  apabila para  pihak  yang  berperkara  itu sendiri  ternyata  tidak  mampu mencapai kesepakatan damai. Institusi  formal  yang  khusus dibentuk untuk menangani perselisihan/ sengketa disebut arbitrase,  yaitu  cara  penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum  yang  didasarkan  pada

## SENGKETA  DALAM  MU’AMALAH  MENURUT
IMAM  JALALUDIN  AS-SUYUTI,” As-Salam:  Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan 9, no. 1 (2020): 107– 22.
perjanjian  arbitrase  yang  dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 28 Sebagaimana  yang telah  menjadi  landasan  hukum Tahkim di  dalam  dalam  Q.S.  An-
Nissa ayat 35 berikut:
َمِهِنْيَب  َقاَقِش  ْمُتْف ِخ  ْنِا َو ْنِِّم  اًمَكَح  ا ْوُثَعْباَف  ا اًح َلَْصِا  آَدْي ِرُّي  ْنِا  ۚ اَهِلْهَا  ْنِِّم  اًمَكَح َو  ٖهِلْهَا ا ًرْيِبَخ اًمْيِلَع َناَك َهّٰللا َّنِا ۗ اَمُهَنْيَب ُهّٰللا ِقِِّف َوُّي
Artinya:
“ Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah  seorang  juru  damai  dari keluarga  laki-laki  dan  seorang  juru damai  dari  keluarga  perempuan.  Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh,  Allah  Mahateliti,  Maha Mengenal”. 29
3) Qadha (Lembaga Peradilan) Penyelesaian  sengketa  Qadha  ini adalah cara penyelesaian sengketa paling  akhir,  bila  mana  kedua belah pihak tidak dapat
menyelesaikan dengan cara
kekeluargaan  atau  musyawarah.
Maka  penyelesesaian  sengketa  di antara  bank  dan  nasabah  harus kejalur  hukum  atau  peradilan agama.  Sebagaimana  yang  telah menjadi landasan hukum Qadha di dalam  Al  Maaidah  (Q.S.  5  :  47) berikut:
28 Burhanuddin, “Hukum Bisnis Syariah.”
29 DEPARTEMEN AGAMA RI, AL-QUR ĀN DAN TERJEMAHNYA .
30 DEPARTEMEN AGAMA RI, AL-QUR ĀN DAN TERJEMAHNYA .

## ٰٓاَمِب ْمُكْحَي ْمَّل  ْنَم َو  ِۗهْيِف ُهّٰللا  َل َزْنَا ٰٓاَمِب  ِلْي ِجْنِ ْلْا  ُلْهَا ْمُكْحَيْل َو ٰۤلوُاَف ُهّٰللا َلَزْنَا َن ْوُقِسٰفْلا ُمُه  َكِٕى
Artinya  :  “Dan  hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara  menurut  apa  yang diturunkan  Allah  di  dalamnya. Barangsiapa  tidak  memutuskan perkara  menurut  apa  yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik”. 30
Pengetahuan analisis pembiayaan yang tepat  harus  didasari  dengan  teori  dan metode pengukuran yang jelas. analisis kredit  sangat  berbeda  dengan  analisis pembiayaan.  Analisis    kredit    hanya memperhitungkan angka dan hubungan  antar  manusia, sedangkan analisis        pembiayaan        disamping angka        dan        hubungan        manusia ditekankan   juga   hubungan   manusia dengan   Tuhan.  Berdasarkan  hal  itu maka,  pedoman analisis  pembiayaan berupa bahan  ajar sebagai   pedoman bagi  perusahaan      dalam      melakukan analisis  yang  tepat  sebagai  pencegah pembiayaan bermasalah dan meningkatkan  tingkat kesehatan Bank Syariah.
Analisis  lainnya  melalui  model analisis 7P yakni sebagai berikut: 31
1) Personality,  pada    komponen personal    LKS    menanyakan kepada  rekan,  dan  tetangganya terkait  perilaku.di  BMT  Mitra muamalat untuk menilai personajl
31 Kharis Fadlullah Hana, Ridwan Ridwan, dan  Enggar  Arrosyad  Chodlir,  “Elaborasi  Analisis Pembiayaan Dalam Meminimalisir Non Performing Finance  (NPF)  Pada  Lembaga  Keuangan  Syariah,” MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance 5, no. 2 (2021): 121–32.
cukup    sulit    karena  dibutuhkan pengalaman    untuk    menilai. Sebelum tahun  2019  masih  dapat diakses    melalui    BI    Checking, terdapat   beberapa   personal   yang masih      dapat      dibina      maka dipertahankan,  namun  diberikan nominal  pembiayaan  yang  lebih rendah dari sebelumnya.
2) Party  (klasifikasi),  berdasarkan analisis          lembaga          membagi calon nasabah/anggota berdasarkan      segmentasi      pasar dan   penghasilannya.
3) Purpose  (tujuan),  analis    Bank Syariah    menanyakan    keperluan pembiayaannya    apakah    untuk modal    kerja    (produktif)    dan untuk    konsumtif  (pembelian barang). Tujuan dari calon nasabah sebagai  acuan  untuk  diajukan kepada  DPS  akan  menggunakan model    akad    apa    sesuai  dengan kebutuhan calon nasabah.
4) Prospect (Masa
depan perusahaan/nasabah),    harapan akan    bisnis    yang  dibiayai    oleh lembaga    menjadi    pertimbangan untuk    jangka    panjang,    apakah usahanya  nanti  dapat  bertumbuh secara    konsisten    ataukah    stabil pada  skala bisnis saat ini.
5) Payment  (pembayaran),  besarnya pembayaran    angsuran    setiap bulannya diperoleh darimana, apakah  dari  hasil  usaha  ataukah dari sisa pendapatan dari gaji.  Gaji juga    diperhitungkan    apakah masih    lajang    ataukah    sudah menikah. Apabila  sudah  menikah ada    tanggungan   lain    tidak    dari pasangannya.    Apabila  tidak  ada tanggungan  lain,  apakah  sepakat
untuk jumlah gajinya digabungkan.  Ada    instrumen yang  lebih  aman  melalui  skema potong  gaji  pekerja,  namun juga perlu  diketahui  kondisi  calon nasabah  tersebut,  semakin  besar kebutuhan  dengan      gaya      hidup yang      tinggi      memberikan tekanan      dan      menimbulkan kesenjangan kesehatan.
6) Profitability (keuntungan), kemampuan calon
anggota/nasabah    dalam mencari laba      menjadi      indikator      ketika dalam      situasi      yang      diluar dugaan seperti  pandemi  ataupun krisis    ekonomi    masih    dapat memperoleh    laba    atau  tidaknya. Tentunya    dalam    kondisi    yang diluar    dugaan    beberpa    usaha pasti terdampak, namun kemampuan    dari    calon    nasabah untuk    mencari    peluang  lainnya ataupun  laba  lain  yang  diperoleh dari  bidang  usaha  lain  atau  cara lain menjadi  value  added  dalam menentukan    kelayakan    calon anggota/nasabah untuk di ACC.
7) Protection
(Penjagaan pembiayaan), bagaimana  menjaga pembiayaan    yang  dikucurkan oleh Bank merupakan
kemampuan    dari  calon    nasabah untuk    menjaga    amanah    dana yang  diberikan  oleh  bank  untuk betul digunakan sesuai kebutuhan.    Terkadang    ada beberapa nasabah
yang mengatakan    untuk    keperluan modal  kerja  usaha  perdagangan dan    lainnyanamun    ternyata untuk  kebutuhan  konsumtif.  Hal ini    akan    menjadikan    dana  yang
dikucurkan  oleh  Bank  Syariah menjadi tidak produktif.

## 6. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Penyelesaian Pembiayaan bermasalah adalah upaya dan tindakan untuk  menarik  kembali  pembiayaan nasabah/debitur dengan kategori macet,  terutama  yang  sudah  jatuh tempo  atau  sudah  memenuhi  syarat pelunasan.  Terspdapat  beberapa  cara dan  tahapan  yang  dapat  ditempuh, yaitu sebagi berikut:
1) Penagihan Kegiatan penagihan ini biasa  disebut  dengan monitoring nasabah  yang  dilakukan  dengan cara sebagai berikut :
a) Pada  tanggal  jatuh  tempo, pihak  bank  akan  menelepon nasabah  debitor  yang  belum membayar atau saldo rekening yang  dimiliki  tidak  cukup untuk  membayar  angsuran bulanan.  Setelah  lewat  hari dari tanggal jatuh tempo, pihak bank  mengingatkan  nasabah
debitor kembali melalui
telepon.
b) Lewat bulan dari tanggal jatuh tempo,  pihak  bank  datang mengunjungi  nasabah  debitor dengan membawa Surat
Peringatan  (yang  selanjutnya disebut  SP)  1  dan  memberi kesempatan  untuk  dilakukan
restrukturisasi atau tidak.
32 “Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan,” 2008,
c) Penagihan  lanjutan,  tahap  ini dilakukan ketika nasabah debitor masih belum membayar setelah diberikan SP
1.  SP  2  diberikan  2  minggu setelah  SP  1.  Berlanjut  ke SP  3 apabila nasabah debitor belum membayar angsuran atau tidak dilakukan restrukturisasi.
2) Restrukturisasi
Penyelesaian pembiayaan bermasalah  dengan  menggunakan Restrukturisasi pembiayaan. Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi  Pembiayaan  bagi
Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah, Restrukturisasi  Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Bank  dalam  rangka  membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: 32  Reschedulling (penjadwalan kembali):  perubahan  jadwal pembayaran
kewajiban nasabah/anggota  atau  jangka waktunya. Penjadwalan kembali tagihan  bagi  nasabah/anggota yang tidak bisa
menyelesaikan/melunasi pembiayaannya  sesuai  jumlah dan  waktu  yang  disepakati, dengan ketentuan: tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali  adalah  biaya  riil  dan perpanjangan masa pembayaran
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/12851 4/Peraturan BI No. 10-18-PBI-2008.pdf.
harus  berdasarkan  kesepakatan kedua belah pihak.
Reschedulling  dapat  dibedakan menjadi 2, yaitu:
(a) Perpanjangan  jangka  waktu pembayaran  angsuran  yang disepakati oleh kedua belah pihak, hal ini dilakukan agar nasabah  atau  debitor  dapat memenuhi kewajiban.
(b) Tanpa  adanya  pemberian perpanjangan  jangka  waktu pembayaran angsuran. Jangka  waktu  pembiayaan tidak mengalami perubahan,  tetapi  jumlah angsuran yang tersisa dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan antara nasabah atau  debitor  dengan  pihak bank
 Reconditioning (persyaratan kembali):  perubahan  sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan  jadwal  pembayaran, jumlah  angsuran,  jangka  waktu dan/atau  pemberian  potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah/anggota yang  harus  dibayarkan  kepada
bank,  Restructuring
(penataan kembali): perubahan persyaratan  tidak  terbatas  pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi:  penambahan  dana fasilitas  pembiayaan,  konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat
berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi
pembiayaan menjadi penyertaan  modal  sementara pada perusahaan nasabah/anggota. Penyelesaian pembiayaan
merupakan upaya dan langkah- langkah restrukturisasi yang dilakukan bank  dengan  mengikuti  ketentuan yang  berlaku  agar  pembiayaan  non lancar (golongan kurang lancar, diragukan  dan  macet)  dapat  menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar  kembali.  Dari  ketentuan  bank indonesia yang telah diuraikan sebelumnya, Bentuk-bentuk Restrukturisasi Dalam Rangka Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah berdasarkan prinsip syariah meliputi :
a) penurunan imbalan atau bagi hasil;
b) pengurangan  tunggakan  imbalan atau bagi hasil;
c) pengurangan  tunggakan  pokok pembiayaan;
d) perpanjangan jangka waktu pembiayaan;
e) penambahan fasilitas pembiayaan;
f) pengambialihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g) konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan
debitur. Khusus  dalam  konversi  akad Murabahah , Fatwa DSN No. 49/DSNMUI/11/2005 menyatakan bahwa  Lembaga  Keuangan  Syariah boleh melakukan konversi akad murabahah bagi  nasabah  yang  tidak dapat menyelesaikan/ melunasi pembiayaan  murabahahnya  sesuai jumlah dan waktu yang telah
disepakati,  tetapi  ia  masih  prospektif, dengan ketentuan sebagai berikut: 33
a) Akad murabahah dihentikan dengan cara:
 Obyek murabahah  dijual oleh nasabah  kepada  LKS  dengan harga pasar;
 Nasabah melunasi sisa hutangnya  kepada  LKS  dari hasil penjualan;
 Apabila hasil penjualan melebihi  sisa  hutang  maka kelebihan  itu  dapat  dijadikan uang  muka  untuk  akad  ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah;
 Apabila  hasil  penjualan  lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati  antara  LKS  dan nasabah.
b) LKS  dan  nasabah  eks-murabahah tersebut  dapat  membuat akad  baru dengan akad:
 Ijarah  Muntahiyah  Bit  Tamlik (IMBT) atas barang tersebut;
 Mudharabah , atau
 Musyarakah .
Penyelesaian masalah NPF pada pembiayaan murabahah sesuai dengan Fatwa DSN No. 49/DSNMUI/11/2005:
1. Obyek murabahah dan atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah  kepada  atau  melalui  LKS dengan harga pasar yang disepakati
2. Nasabah  melunasi  sisa  hutangnya kepada LKS dari hasil penjual
33 Fatwa DSN No. 49/DSNMUI/11/2005 , n.d.
3. Apabila  hasil  penjualan  melebihi sisa hutangnya maka LKS
mengemballikan  sisanya  kepada nasabah
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang  maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah
5. Apabila  nasabah  tidak  mampu membayar  sisa  hutangnya,  maka LKS dapat membebaskannya
Jika  salah  satu  pihak  tidak menunaikan  kewajibannya  atau  jika terjadi  perselisihan  diantara  pihak- pihak  terkait,  maka  penyelesaiannya dilakukan  melalui  Badan  Arbitrase Syari’ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3) Pengambilalihan Agunan Pengambil alihan agunan odilakukan dengan 2 cara, yaitu :
a. Penjualan secara sukarela Nasabah  debitor  menjual  sendiri agunan untuk melunasi tunggakan pembayaran  kepada  bank  tanpa melalui pelelangan dengan
mencari  sendiri  calon  pembeli agunan.  Hal  ini  dilakukan  ketika nasabah debitor bersifat kooperatif untuk melunasi tunggakan pembayaran  dengan  menanggapi SP yang telah diberikan atau ketika retrukturisasi tidak dilakukan atau dilakukan  restrukturisasi  tetapi tidak berhasil.
b. Penjualan melalui mekanisme
lelang Mekanisme  ini  dilakukan  melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (yang selanjutnya disebut KPKNL) ketika
restrukturisasi  tidak  berhasil  atau nasabah debitor tidak menanggapi SP  1,  2,  dan  3  yang  diberikan sehingga  dinilai  tidak  kooperatif. Penjualan  secara  lelang  hanya dapat  dilakukan  untuk  agunan benda tidak bergerak yaitu tanah.
Sebelum  LKS  menjual  jaminan, LKS juga telah melakukan Restrukturisasi terhadap nasabah yang bersangkutan supaya nasabah bersedia untuk  melihat  atau  Berpartisipasi dalam proses peradilan yang sering kai disebut dengan qadha (lembaga peradilan).    Dalam  lembaga  peradilan biasanya hakim akan melihat ketentuan  yang  sudah  diperjanjikan, dan  melihat  kesuaian  dengan  hukum islam  yang  di  atur  dalam  undang- undang  dan  fatwa  DSN  dalam penyelesaian  pembiayaan  bermasalah. Jika semuanya sudah terpenuhi, maka bank  akan  di  beri  wewenang  atas penarikan  atau  penyitaan  jaminana yang telah dijaminkan oleh nasabah ke pada pihak bank.
Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, apakah  ia  bersikap  kooperatif  atau tidak.  Apabila  dalam  penyelesaian pembiayaan  tersebut  pihak  debitur masih  kooperatif,  sehingga  usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama  antara  debitur  dan  bank, atau  sering  disebut  “penyelesaian secara damai”. Namun  apabila dalam penyelesaian pembiayaan tersebut pihak  debitur  tidak  kooperatif  lagi, sehingga usaha penyelesaian
dilakukan  secara  pemaksaan  dengan melandaskan  pada  hak-hak  yang dimiliki  oleh  bank,  dalam  hal  ini penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”.
Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan antara lain berupa:
a) Barang-barang  yang  dijaminkan kepada bank. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip rahn.
b) Jaminan  perorangan  (borgtocht), baik dari orang perorangan maupun dari badan hukum. Dalam fikih  didasarkan  kepada  prinsip kafalah.
c) Seluruh  harta  kekayaan  debitur dan  pemberi  jaminan,  termasuk yang dalam bentuk piutang kepada bank  sendiri  (kalau  ada).  Dalam fikih, hal ini antara lain didasarkan kepada Hadis Rasulullah Saw, sbb: Dari Ka`ab bin Malik “ Sesungguhnya  Nabi  SAW  pernah menyita  harta  milik  Muaddz  lalu beliau  menjualnya  untuk  membayar utangnya” (HR. Imam Daruquthni).
d) Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia  melunasi  hutang  debitur. Dalam  fikih  didasarkan  kepada prinsip hawalah atau kafalah.
Dengan  dasar  dan  prinsip prinsip  tersebut,  strategi  penyelesaian pembiayaan macet yang dapat ditempuh  oleh  Bank  adalah  berupa tindakan-tindakan sebagai berikut:
a) Penyelesaian oleh bank sendiri
b) Penyelesaian melalui debt collector
c) Penyelesaian melalui Kantor
Lelang
d) Penyelesaian  melalui badan peradilan ( al-qadha)
e) Penyelesaian  melalui badan arbitrase ( Tahkim)
f) Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal  Piutang  dan  Lelang Negara (DJPLN)
g) Penyelesaian Melalui  Kejaksaan Bagi Bank-bank BUMN
h) Kebijakan  Hapus  Buku  dan Hapus Tagih.
Selain  cara  penyelesaian  yang telah dipaparkan diatas , apabila dirasa penyelesaian NPF kurang menyeluruh, maka  terdapat  strategi  yang  dapat diterapkan  LKS  dalam  menangani  hal tersebut, yaitu strategi berikut:
(a) Strategi pendekatan kekeluargaan
(1) LKS  melakukan  peringatan kepada  mitra  anggota  yang bermasalah, baik dengan mendatangi  mitra  ke  tempat usahanya maupun memberikan  teguran  secara tertulis. Strategi  penanganan Non  Performing  Finance  (NPF) pada  pembiayaan  murabahah  di LKS
(2) Apabila peringatan tidak dihiraukan, maka LKS mengundang  mitra  anggota yang bermasalah
untuk melakukan  musyawarah  agar diperoleh  jalan  keluar  yang dapat  disepakati  kedua  belah pihak.  Mitra  anggota  dapat menyampaikan apa yang menjadi beban dalam membayar hutang. Jika ternyata  hasilnya  diperlukan restrukturisasi  maka  pihak
LKS  akan  segera  melakukan rapat komite pembiayaan. (3) Dilakukan  kesepakatan  secara tertulis (mitra anggota membuat surat perjanjian waktu pembayaran) yang disertai  dengan  tanda  tangan mitra anggota. Nota kesepakatan  dibuat  didepan pihak penagihan LKS. (4) Pihak penagihan LKS melakukan penagihan terhadap  mitra  anggota  yang bermasalah dengan pendekatan agama, agar mitra memperoleh pemahaman bahwa  hutang  harus  dibayar. Pihak penagihan
tidak melakukan kekerasan dan berbicara  kasar  atau  dengan nada tinggi.
(b) Revitalisasi. Dalam revitalisasi LKS hanya menggunakan cara
rescheduling  saja.  Rescheduling dilakukan dengan mengubah jangka  waktu  pembiayaan,  jadwal pembayaran (penanggalan,
tenggang  waktu),  dan  jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal  angsuran  yang  dibuat Account Officer dengan
kemampuan  dan  kondisi  mitra.
Solusi yang diambil adalah dengan mengevaluasi  dan  menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha  mitra  sehingga  cocok  dan tepat  dengan  jadwal  yang  baru. LKS  tidak  perlu  meneliti  ulang tentang jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada.
(c) Bantuan manajemen dilakukan jika dari  hasil  evaluasi  ulang  ternyata yang  menjadi  faktor  penyebab pembiayaan  bermasalah  ternyata
terdapat  pada  aspek,  maka  LKS akan  melakukan  asistensi  atau bantuan manajemen terhadap usaha mitra.
(d) Collection  agent,  dilakukan  jika LKS  dalam  melakukan  penagihan pembiayaan  bermasalah  hasilnya tidak  cukup  efektif,  maka  boleh menggunakan  jasa  pihak  ketiga untuk melakukan penagihan, dengan  syarat  bahwa  personal yang  bersangkutan  harus  capable, credible,  amanah  dan  memahami priinsip-prinsip  syariah  dalam menagih.  Penyelesaian  melalui jaminan.  Jaminan  atau  agunan menjadi syarat  dalam pembiayaan murabahah  di  LKS.  Jaminan tersebut berupa BPKB atau sertifikat  tanah.  Dengan  adanya barang  jaminan  (agunan)  tersebut, jika  anggota  benar-benar  tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya maka jaminan
tersebut  akan  dijual.  Jika  hasil penjualan  jaminan  masih  ada  sisa, maka sisa tersebut akan
dikembalikan kepada anggota seluruhnya.

## KESIMPULAN
Adanya pembiayaan
bermasalah pada bank dapat memberikan  dampak  risiko  bagi  bank itu  sendiri  maupun  secara  nasional baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Non  Performing  Finance (NPF) Disebabkan oleh satu atau lebih faktor  yang  harus  diperhatikan  yaitu faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor
Intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan  sendiri,  Sedangkan  Faktor Ektern  adalah  faktor  yang  berada  di luar kekuasaan manajemen perusahaan. Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya yang bersifat preventif  dan  upaya  yang  bersifat represif/kuratif.  Upaya  yang  bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank  sejak  permohonan  pembiayaan diajukan  nasabah  sampai  dengan pemantauan atau pengawasan terhadap  pembiayaan  yang  diberikan.
Sedangkan upaya represif/kuratif adalah upaya perbaikan atau penyelesaian  kredit  bermasalah  (Non Performing  Loan/NPF).  Secara  umum, penyelesaian  kredit  bermasalah  oleh bank  sendiri  dapat  dilakukan  secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Penerapan prinsip analisis pembiayaan teridiri  5C  yaitu character,  capacity, capital,  colateral ,  dan condition  of economy .  Selain  prinsip  5c  terdapat Prinsip syariah  yaitu  penyediaan  dana yang  dilakukan  tidak  mengandung unsur  riba ,  maisir , gharar ,  haram  dan zalim.  Setelah  fase  pertama  selesai, maka  dapat  menggunakan  langkah dan fase berikutnya, termasuk pembayaran agen penagihan, pembayaran  melalui  kantor  lelang, pembayaran melalui otoritas kehakiman  (alqadha),  pembayaran melalui komite arbitrase (tahkim), dan pembayaran melalui Direktorat Penagihan  dan  Lelang  Bank  Negara (DJPLN).

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianto,  Andrianto,  Didin  Fatihuddin,  dan  Muhammad  Anang  Firmansyah. “Manajemen Bank.” Qiara Media Pustaka, 2019.
Bara, A L. “Penyelesaian Non Performing Finance Di Lembaga Keuangan Syariah” 1 (2019): 1–13.
Burhanuddin, Susamto. “Hukum Bisnis Syariah.” UII Pres, Yogyakarta , 2011.
DEPARTEMEN AGAMA RI, AL-QUR ĀN DAN TERJEMAHNYA . PT. KARYA TOBA PUTRA, n.d.
Fatwa DSN No. 49/DSNMUI/11/2005 , n.d.
Fidyaningrum,  Apriliana,  dan  Nasyitotul  Jannah.  “Analisis  Penyelesaian  Masalah Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa DSN  NO.47/DSN-MUI/II/2005  (Studi  Kasus  Pada  BMT  Karisma  Kota Magelang).” Cakrawala:  Jurnal  Studi  Islam 11,  no.  2  (2016):  195–203. https://doi.org/10.31603/cakrawala.v11i2.250.
Firdaus, Rizal Nur. “Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempempengaruhi  Pembiayaan  Bermasalah  Pada  Bank  Umum  Syariah  di Indonesia.” El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah 3, no. 1 (2015).
Firmansyah, Irman. “Determinant of non performing loan: The case of Islamic bank in Indonesia.” Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 17, no. 2 (2014): 241–58.
Hana, Kharis Fadlullah, Ridwan Ridwan, dan Enggar Arrosyad Chodlir. “Elaborasi Analisis Pembiayaan Dalam Meminimalisir Non Performing Finance (NPF) Pada Lembaga Keuangan Syariah.” MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance 5, no. 2 (2021): 121–32.
Ibrahim, Azharsyah, dan Arinal Rahmati. “Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah: Kajian pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh.” Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus 10, no. 1 (2017): 71–96.
Ismail. Manajemen Bank Syariah . Jakarta: kencana, 2014.
Jajuli, Sulaeman. Produk Pendanaan Bank Syari’ah . Deepublish, 2015.
Kadir,  Rifadli  D. Manajemen  Risiko  Pembiayaan  Bank  Syariah .  Diedit  oleh  Hakiem Luqmanul Ajuna. I. Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.
Kasmir, Dr, dan M SE. “Manajemen Perbankan edisi revisi.” Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada , 2012.
Khairunisa, Madona, dan Musrifah Musrifah. “Penyelesian Pembiayaan Bermasalah
pada Bank Syariah.” ISLAMIC BUSINESS and FINANCE (IBF) 1, no. 1 (2020).
Madjid, St. Salehah. “Penanganan Pembiyaan Bermasalah Pada Bank Syariah.” Jurnal Hukum  Ekonomi  Syariah 2,  no.  2  (2018):  95–109.  https://doi.org/10.26618/j- hes.v2i2.1618.
Maghfiroh, Alfi, Suparnyo Suparnyo, dan Dwiyana Achmad H. “Penyelesaian Dan Upaya  Menekan  Jumlah  Pembiayaan  Bermasalah  (Non  Performing Financing/Npf) Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kudus.” Jurnal Suara Keadilan 18, no. 2 (2019). https://doi.org/10.24176/sk.v18i2.3204.
Muflikhudin,  Ahmad.  “AKAD  AS-SULHU  SEBAGAI  INDUK  PENYELESAIAN SENGKETA  DALAM  MU’AMALAH  MENURUT  IMAM  JALALUDIN  AS- SUYUTI.” As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan 9, no. 1 (2020): 107–22.
Muhammad. pembiayaan bank syariah . Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
NURHANIFAH, DINA. “UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Kasus di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri),” 2021.
“Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan,” 2008. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/128514/Peraturan BI No. 10- 18-PBI-2008.pdf.
R  Nuri  Isnaini  N,  Syafrildha  Bimo.  “Analisis  pengaruh  faktor  internal  bank  dan eksternal  terhadap  Non-Performing  Financing  (NPF)  pada  Bank  Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia.” Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam 5, no. 1 (2019): 42– 49. https://doi.org/10.20885/JEKI.vol5.iss1.art6.
Rianto Al Arif, M Nur. “Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis.” Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
Sa’diyah, Mahmudatus. “Strategi Penanganan Non-Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT.” Conference on Islamic Management Accounting and Economics 2 (2019): 179–89.
Ulpah, Mariya. “Mariya Ulpah Madani Syari ’ ah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020” 3, no. 2 (2020): 147–60.
ojk.go.id. “UU No. 10 tentang perbankan syariah,” 2017. https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank- Umum.aspx#:~:text=Pada Undang-undang Nomor 10,rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
ojk.go.id. “UU Perbankan Syariah UU No. 21 tahun 2008,” 2008. https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-
Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx.
Zainul Arifin, M B A. Dasar-dasar manajemen bank syariah . Pustaka Alvabet, 2012.