## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUY DALAM
Oleh: Henry Arianto *)

## Abstrak
Suku Baduy salah satu suku di  Indonesia  yang tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten (salah satu propinsi di Pulau Jawa). Berjarak sekitar 120 km dari Jakarta (Ibukota Negara  Indonesia). Mereka tinggal  di  daerah  yang  terpencil di  Gunung Kendeng, sehingga untuk  mencapai  daerah tersebut  juga dibutuhkan waktu  yang relatif lebih lama dan jalan yang berat. Sekalipun masyarakat Adat Baduy tinggal di tengah perbukitan yang dikelilingi hutan, namun  tidak  ada  kerusakan  hutan  yang  terjadi.  Masyarakat  Adat  Baduy  dapat  hidup  harmonis berdampingan  dengan  lingkungan  selama  ratusan  tahun  tanpa  merusak  hutan.  Padahal,  mereka memanfaatkan hasil hutan tersebut dalam kesehariannya. Hal ini telah berlangsung lama meskipun masyarakat Adat Baduy tidak mengenal konsep pembangunan berkelanjutan. Keharmonisan antara masyarakat  Adat  Baduy  dan  hutan  di  sekitarnya  tak  selamanya  langgeng.  Kemesraan  keduanya mulai  terusik.  Hutan  adat  mulai  dirambah  orang  luar  Baduy;  menebang  pohon  tanpa  kearifan. Penyerobotan  tanah  ulayat  masyarakat  Adat  Baduy  semakin  sulit  dikendalikan.  Penyerobotan  itu dilakukan  warga  luar  Baduy  dengan  cara  menebang  hutan,  mengerjakan  ladang,  dan  membiarkan hewan ternak berkeliaran di tanah adat dalam kawasan hutan adat. Pokok permasalahan yang akan dibahas  dalam  penulisan  penelitian  ini  adalah  pertama  mengenai  bagaimanakah  bentuk  penyero- botan  terhadap  hak  ulayat  masyarakat  Adat  Baduy  Dalam?  Dan  kedua  mengenai  Bagaimana penyelesaian perselisihan terhadap sengketa tanah atas hak ulayat masyarakat Adat Baduy Dalam? Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum  sosiologis,  yaitu  penelitian  hukum  yang  memperoleh  datanya  dari  data  primer  atau  data yang diperoleh langsung dari masyarakat.
Kata Kunci: Perlindungan, Ulayat, Baduy.

## Abstract
Baduy one of the tribes in Indonesia who live in the village Kanekes, District Leuwidamar, Lebak, Banten Province (one of the provinces in Java ). Located about 120 km from Jakarta (the capital of the State of Indonesia) . They live in a remote area in Mount Kendeng , so as to reach the area also takes relatively long and tough road. Although Indigenous Baduy communities living in the midst of hills  surrounded  by  forests,  but  no  forest  destruction.  Indigenous  Baduy  can  live  side  by  side  in harmony  with  the  environment  for  hundreds  of  years  without  damaging  the  forest  .  In  fact  ,  they take advantage of the forest products in their daily life. It is long overdue though Indigenous Baduy community  does  not  recognize  the  concept  of  sustainable  development.  The  harmony  between indigenous peoples and forest surrounding Baduy not always lasting. Intimacy both from disturbed. Encroached  upon  the  indigenous  forest  began  outside  Baduy;  cutting  trees  without  wisdom. Indigenous  customary  land  invasions  Baduy  society  increasingly  difficult  to  control.  Annexation was done outside the Baduy people by cutting down forests, working in the fields, and let animals roam in indigenous lands in the area of indigenous forest . The issue will be discussed in the writing of this study is the first of how the form of annexation to the customary rights of indigenous  peoples
*) Dosen Home Base pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Baduy  Dalam?  And  the  second  concerning  the  settlement  of  disputes  How  to  land  disputes  over customary rights of Indigenous peoples Baduy Dalam? This type of research that I use is empirical legal research or also known as the law of sociological research, namely legal research to obtain data from primary data or data obtained directly from the community.
Key Word: Protection, Ulayat, Baduy.

## Pendahuluan
Hak  Ulayat,  adalah  kewenangan  menu- rut  Hukum  Adat  yang  di  punyai  oleh  masya- rakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang  merupakan  lingkungan  hidup  para  war- ganya  untuk  mengambil  manfaat  dari  sumber daya  alam,  seperti  hutan,  hewan-hewan,  su- ngai, danau, termasuk tanah (sering disebut ju- ga  tanah  ulayat),  dalam  wilayah  tersebut  bagi kelangsungan  hidup  dan  kehidupan  yang  tim- bul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun  temurun  dan  tidak  terputus  antara  ma- syarakat  hukum  adat  tersebut  dengan  wilayah yang bersangkutan.
Sebagai  sarana  pendukung  utama  kehi- dupan  dan  penghidupan  para  warga  masyara- kat  hukum  adat  yang bersangkutan, tanah ula- yat dikelola dan diatur peruntukan, penguasaan dan penggunaannya, maka kewenangan pelak- sanaannya  sehari-hari  dilimpahkan  dan  ditu- gaskan kepada ketua  adat  dan para tetua  adat- nya.  Tanah  ulayat  tersebut  tidak  boleh  dipin- dahtangankan  kepada  pihak  lain  karena  tanah ulayat bukan saja milik generasi yang sekarang tetapi  juga  hak  generasi  yang  akan  datang. Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Le- bak  Nomor  32  Tahun  2001  Tentang  Perlindu- ngan  Atas  Hak  Ulayat  Masyarakat  Adat  Ba- duy, yang menyatakan bahwa masyarakat Adat Baduy  sebagai  masyarakat  adat  yang  terikat oleh  tatanan  hukum  adatnya  sebagai  warga bersama  suatu  persekutuan  hukum,  yang  me- ngakui dan menerapkan ketentuan persekutuan hukumnya  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Ma- syarakat  Baduy  memiliki  wilayah  yang  bersi- fat ulayat serta memiliki hubungan dengan wi- layahnya  tersebut.  Hal  ini  berarti  masyarakat Adat  Baduy  dalam  melakukan  hubungan  de- ngan wilayahnya diatur dan dibatasi pada wila- yah ulayatnya, sehingga perlu dilindungi.
Sumber daya hutan yang melimpah akan mendorong pihak tertentu untuk memanfaat-
kannya. Hal ini terdorong pula oleh peningka- tan kebutuhan hidup akan tanah, sehingga me- nimbulkan  ancaman  akan  penyerobotan  tanah ulayat.  Hal  ini  yang  merupakan  pemicu  terja- dinya  konflik  termasuk  munculnya  keresahan warga  Baduy.  Pokok  permasalahan  yang  akan dibahas  dalam  penulisan  penelitian  ini  adalah pertama  mengenai  bagaimanakah  bentuk  pe- nyerobotan terhadap hak ulayat masyarakat A- dat  Baduy  Dalam?  Dan  kedua  mengenai  Ba- gaimana  penyelesaian  perselisihan  terhadap sengketa  tanah  atas  hak  ulayat  masyarakat  A- dat Baduy Dalam?
Tipe  penelitian  yang  penulis  gunakan adalah  penelitian  hukum  empiris  atau  disebut juga penelitian hukum sosiologis, yaitu peneli- tian hukum yang memperoleh datanya dari da- ta  primer  atau  data  yang  diperoleh  langsung dari  masyarakat  (Mukti,  2010).  Adapun  sifat penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  sifat penelitian  deskriptif,  peneliti  ingin  memberi gambaran  mengenai  keadaan  atau  gejala  yang terjadi  pada  masyarakat  adat  baduy,  berkaitan dengan  penyerobotan  yang  terjadi  atas  tanah hak  ulayat  mereka.  Tujuan  penelitian  dalam penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan kejelasan  mengenai  bagaimanakah  bentuk penyerobotan  terhadap  hak  ulayat  masyarakat Adat  Baduy  Dalam  dan  untuk  mengetahui bagaimana  penyelesaian  perselisihan  terhadap sengketa  tanah  atas  hak  ulayat  masyarakat Adat Baduy Dalam.

## Pembahasan Hak Ulayat
Hak  ulayat  merupakan  serangkaian  we- wenang  dan  kewajiban  suatu  masyarakat  hu- kum  adat,  yang  berhubungan  dengan  tanah yang  terletak  dalam  lingkungan  wilayahnya, yang  sebagai  telah  diuraikan  di  atas  merupa- kan  pendukung  utama  penghidupan  dan  kehi- dupan masyarakat. Konsepsi hak ulayat menu-
rut  hukum  adat  terdapat  nilai-nilai komuna- listik-religius  magis yang  memberi  peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak- hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang. Sehingga da- pat  dikatakan hak ulayat bersifat  komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggo- ta masyarakat hukum adat atas tanah yang ber- sangkutan.  Sifat magis-religius menunjuk  ke- pada hak ulayat tersebut merupakan tanah mi- lik  bersama,  yang  diyakini  sebagai  sesuatu yang  memiliki  sifat  gaib  dan  merupakan  pe- ninggalan  nenek  moyang  dan  para  leluhur  pa- da  kelompok  masyarakat  adat  itu  sebagai  un- sur  terpenting  bagi  kehidupan  dan  penghidu- pan mereka sepanjang masa dan sepanjang ke- hidupan itu berlangsung.
Kewenangan  untuk  mengatur  hak  ulayat dalam  aspek  hukum  publik  ada  pada  hak  Ke- pala  Adat  dan  para  Tetua  Adat,  sebagai  petu- gas  masyarakat  hukum  adat  berwenang  me- ngelola,  mengatur  dan  memimpin  peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan ta- nah  bersama  tersebut.  Jika  dilihat  dari  sistem hukum  tanah  adat  tersebut,  maka  hak  ulayat dapat  mempunyai  kekuatan  berlaku  ke  dalam dan ke luar (Boedi, 2010). Ke dalam berhubu- ngan  dengan  para  warganya,  sedang  kekuatan berlaku  ke  luar  dalam  hubungannya  dengan bukan  anggota  masyarakat  hukum  adatnya, yang  disebut  “ orang  asing  atau  orang  luar ”. Kewajiban utama penguasa adat yang bersum- ber pada hak ulayat ialah memelihara kesejah- teraan  dan  kepentingan  anggota-anggota  ma- syarakat  hukumnya,  menjaga  jangan  sampai timbul  perselisihan  mengenai  penguasaan  dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa ia wajib  menyelesaikan.  Sedangkan  untuk  hak ulayat  mempunyai  kekuatan  berlaku  ke  luar hak  ulayat  dipertahankan  dan  dilaksanakan oleh  penguasa  adat  masyarakat  hukum  adat yang bersangkutan. Orang-orang asing, artinya orang-orang yang bukan warga masyarakat hu- kum  adat  yang  bersangkutan  yang  bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah,  dilarang  masuk  lingkungan  tanah  wila- yah  suatu  masyarakat  hukum  adat  tanpa  ijin penguasa adatnya.
Subyek  hak  ulayat  adalah  masyarakat persekutuan adat dalam keseluruhannya,  yakni
seluruh  nusantara  ini,  masyarakat  menguasai hak  ulayat  tidak  boleh  di  tangan  oknum  pri- badi  tetapi  harus  di  tangan  masyarakat  (Bus- har,  1983).  Obyek  hak  ulayat  meliputi  tanah (daratan),  air,  tumbuh-tumbuhan  (kekayaan alam)  yang terkandung  di  dalamnya dan bina- tang  liar  yang  hidup  bebas  dalam  hutan.  De- ngan demikian hak ulayat menunjukkan hubu- ngan  hukum  antara  masyarakat  hukum  (sub- yek  hukum)  dan  tanah/wilayah  tertentu  (objek hak). Isi hak ulayat adalah :
a. Kebebasan  dari  anggota  masyarakat  desa untuk  menikmati  tanah  hak  ulayat  itu  mi- salnya  berbumi,  mengambil  kayu  atau buah-buahan  yang  tumbuh  di  tanah  terse- but
b. Orang  asing  dilarang  menguasai  atau  me- nikmat  tanah  ulayat  kecuali  setelah  men- dapatkan  ijin  dari  ketua  adat,  desa  dan membayar uang pengakuan
c. Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam  lingkungan  wilayah  masyarakat  hu- kum  yang  bersangkutan,  baik  yang  sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum.
(Maria, 2010)
Terhadap  tanah-tanah  yang  dikuasai dengan hak ulayat ini tiap-tiap daerah mempu- nyai  istilah  yang  berbeda-beda,  misalnya  Pa- tuanan  (Ambon),  Panyampeto  (Kalimantan), Wewengkon  (Jawa),  Prabumian  (Bali),  Tata- buan  (Bolang  Mangondow),  Limpo  (Sulawesi Selatan), Nuru (Buru), Paer (Lombok), Ulayat (Minangkabau), Golat (Batak) dan sebagainya. Hak  ulayat  mempunyai  ciri-ciri  tertentu,  ciri- ciri tersebut adalah:
1. Hanya  persekutuan  hukum  itu  sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas  mempergunakan  tanah-tanah  liar  di wilayah kekuasaannya.
2. Orang  luar  hanya  boleh  memprgunakan tanah  itu  dengan  izin  penguasa  persekutu- an  tersebut,  tanpa  izin  itu  dianggap  mela- kukan pelanggaran.
3. Warga persekutuan boleh mengambil man- faat dari wilayah hak ulayat dengan tujuan untuk  keperluan  keluarganya  sendiri,  jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain ia dipandang sebagai orang asing, sehingga harus  mendapat  izin  terlebih  dahulu.  Se- dangkan orang asing hanya diperkenankan
mengambil  manfaat  di  wilayah  hak  ulayat dengan  izin  kepala  adat  dengan  disertai pembayaran  upeti  kepada  persekutuan adat.
4. Persekutuan  hukum  bertanggung  jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayah- nya  terutama  yang  berupa  tindakan  mela- wan hukum, yang merupakan delik.
5. Hak  ulayat  tidak  dapat  dilepaskan,  dipin- dahtangankan,  diasingkan  untuk  selama- nya.
6. Hak ulayat meliputi juga tanah yang sudah digarap,  atau  dikuasai  oleh  orang  perora- ngan. (Maria, 2010)
Bagi  orang  masyarakat  adat,  tanah  atau hutan  merupakan  suatu lebensraum. Artinya suatu  ruang  hidup  yang  padanya  tumbuh  ber- bagai tanaman yang berguna bagi manusia da- lam kehidupannya. Di dalam hutan bukan saja aneka  ragam  hayati  yang  tumbuh,  tapi  juga beraneka  jenis  binatang  yang  hidup  di  dalam- nya.  Bahkan  tanah  atau  hutan  bukan  saja  ber- makna ekonomis semata-mata, melainkan juga punya  nilai  sosiobudaya  dan  religius.  Bahwa tanah  dan  hutan  bukan  hanya  hak  orang  seka- rang,  tetapi  juga  hak  generasi  yang  akan  da- tang,  sesuai  maksud  ayat  9  surat An-Nisa , “ Dan hendaklah mereka menjaga jangan sam- pai  meninggalkan  anak-anak  yang  lemah  di belakangnya, karena dikhawatiri akan sengsa- ra. ”  Setelah  manusia  tutup  mata  juga  memer- lukan  tanah  untuk  tempat  istirahat  terakhir baginya.  Itulah  yang  dikatakan  dalam  mama- ngan  adat  :  “ Hidup  dikandung  adat,  mati  di- kandung tanah ”.
Kompleksitas  pemikiran religio  magis inilah  yang  melahirkan  ikatan  hukum  ( iuris vinculum )  yang  berupa  ikatan  hak  dan  kewa- jiban.  Menurut  Ter  Haar  kesadaran  mengenai adanya hubungan masyarakat dengan tanah ini terbukti dari adanya “selamatan” yang tetap di tempat-tempat tertentu yang dipimpin oleh Ke- pala Adat pada waktu permulaan mengerjakan tanah. Sedangkan keyakinan dari adanya perta- lian  hidup  antara  manusia  dengan  tanah  dapat kita  amati  sebagai  contoh  pada  masyarakat Adat  dari  upacara  pembersih  dusun  sehabis panen  dan  upacara  pembersih  desa.  Upacara- upacara  keagamaan  sebagaimana  ditunjukkan oleh Ter Haar di atas sampai sekarang masih
ajeg  atau  patuh  dilakukan  oleh  masyarakat adat  (misalnya ngendagin , mecaru ).  Ini  mem- buktikan  ikatan  masyarakat  Adat  dengan  ta- nahnya demikian kuatnya.

## Profile Masyarakat Adat Baduy Dalam
Desa  Kanekes  terletak  di  Gunung  Ken- deng  yang  sebagian  wilayahnya  adalah  hutan, baik  hutan  lindung  maupun  hutan  produksi. Dulu  wilayah  ini  masuk  kedalam  propinsi  Ja- wa Barat, tetapi sejak tahun 2000 terjadi peme- karan  wilayah  dan  masuk  menjadi  Propinsi Banten,  tepatnya  di  Kabupaten  Lebak  Keca- matan  Leuwidamar.  Kondisi  alamnya  berbu- kit-bukit dan tersusun oleh sambung menyam- bung  bukit,  menyebabkan  jarak  antar  pemuki- man di lingkungan Baduy sangat jauh. Meski- pun  demikian  komunikasi  antar  masyarakat dapat berjalan dengan baik, dan mereka memi- liki  mekanisme  tersendiri  dalam  berkomuni- kasi.
Suku Baduy salah satu suku di Indonesia yang  tinggal  di  Desa  Kanekes,  Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Propinsi Ban- ten  (salah  satu  propinsi  di  Pulau  Jawa).  Ber- jarak sekitar 120 km dari Jakarta (Ibukota Ne- gara  Indonesia).  Mereka  tinggal  di  daerah yang  terpencil  di  Gunung  Kendeng,  sehingga untuk  mencapai  daerah  tersebut  juga  dibutuh- kan  waktu  yang  relatif  lebih  lama  dan  jalan yang berat. Dan untuk menjelajahi Desa Kane- kes dengan luas 5130,8 hektar, kita harus ber- jalan  kaki,  karena  tidak  ada  alat  transportasi apapun.
Masyarakat  Adat  Baduy  tinggal  secara mengelompok  pada  suatu  kampung  dan  me- nyebar  di  wilayah  Kanekes.  Ada  dua  kelom- pok  besar  pemukiman  masyarakat  Adat  Ba- duy,  yaitu  kelompok  Baduy  Dalam  dan  Ke- lompok  Baduy  Luar.  Kelompok    yang  berada di  Baduy  Luar  disebut  masyarakat  “Panam- ping” yang artinya adalah pendamping, karena mereka  bermukim  di  bagian  luar  wilayah  Ba- duy dan mendampingi masyarakat Adat Baduy Dalam.  Kelompok  Baduy  Luar  ini  tersebar  di 50  (lima  puluh)  kampung.  Sementara  kelom- pok  Baduy  Dalam  disebut  dengan  masyarakat “Kajeroan”  yang  artinya  dalam  atau  “Girang” yang artinya hulu. Mereka bermukim di bagian dalam  atau  daerah  hulu  dari  Sungai  Ciujung.
Ada tiga kampung yang mereka tinggali, yaitu Cikeusik,  Cikartawana,  dan  Cibeo.  Kelompok Baduy  Dalam  tidak  pernah  menambah  jumlah kampung  yang  ada,  wilayahnya  hanya  ada  di tiga  kampung  tersebut.  Sementara  untuk  Ba- duy  Luar  dari  tahun  ke  tahun  jumlah  kam- pungnya  bertambah  seiring  dengan  pertamba- han  populasi  disana.  Jika  populasi  di  Baduy Dalam bertambah dan tidak sesuai dengan ka- pasitas  kampungnya,  maka  sebagian  dari  me- reka akan keluar untuk  tinggal  di  wilayah  Ba- duy Luar dan menjadi kelompok Baduy Luar.
Memasuki  Kampung  Baduy  Dalam  Ci- beo  seperti  mendapatkan  sensasi  tersendiri. Seperti menerobos dimensi waktu. Tak ada lis- trik dan bangunan tembok. Asri, alami, hening, dan  gemericik  air  sungai  mendominasi  suasa- na.  Jembatan  bambu  melintasi  sungai  menjadi tanda sudah memasuki Cibeo. Di sini, manusia dan alam hidup berdampingan.
Sama  halnya  dengan  makanan  pokok orang Indonesia pada umumnya, makanan uta- ma  masyarakat  Baduy  adalah  nasi.  Namun, masyarakat  Baduy  tidak  menamam  padi  de- ngan  bersawah.  Mereka  menanam  padi  di  hu- ma - padi yang ditanam di tanah kebun, bukan sawah. Bagi masyarakat Adat Baduy, kegiatan bersawah  dan  membajak  tanah  adalah  terla- rang.  Ayah  Mursyid  menjelaskan  ketentuan tersebut  semata  untuk  menjaga  keseimbangan alam.
Masyarakat  Adat  Baduy  menyimpan ha- sil  panen  padi  huma  di  sebuah leuit, lumbung padi. Leuit biasanya dibangun di pinggiran tiap kampung.  Setiap  keluarga  memiliki leuit ma- sing-masing. Leuit menyiratkan  konsep  keta- hanan  pangan  masyarakat  Adat  Baduy.  Dan saya  belum  pernah  mendengar  warga  Baduy kekurangan stok bahan pangan.
Sementara itu, selain semua rumah di Ci- beo memiliki bentuknya yang sama, semua ba- han yang digunakanpun berasal dari alam: ba- tu, kayu, bambu, ijuk. Tak satupun bahan mo- dern macam paku, batu bata, dan semen diper- kenankan di Cibeo (Hal yang sama juga berla- ku pada kampung Baduy Dalam lainnya). Dan meskipun  bahan  bangunan  didapatkan  dari alam  sekitar,  tak  nampak  adanya  kerusakan hutan di Baduy. Masyarakat Adat Baduy tidak mengeksploitasi alam; mereka hanya menggu-
nakan  seperlunya  yang  selalu  dibarengi  de- ngan pelestariannya.
Bila  ada  sebuah  hajatan  sehingga  pe- mangku hajat membutuhkan kayu bakar untuk keperluan memasak, maka mereka mencari ka- yu  yang  telah  kering  dan  tua.  Kayu  bakar  ter- sebut  didapat  dari  pohon  yang  sudah  dimakan rayap  atau  batang  pohon  dan  ranting  yang  ja- tuh  terserak.  Mereka  tidak  menebang  pohon untuk  kayu  bakar.  Kearifan  lokal  ini  menjadi- kan  Baduy  dan  hutan  di  sekitarnya  hidup  har- monis selama ratusan tahun.
Salah  satu  kewajiban  masyarakat  Adat Baduy memang adalah melestarikan alam. Ma- syarakat  Adat  Baduy  bersekolah  pada  alam. Mereka  belajar  dan  hidup  dengan  alam.  Oleh karenanya,  kita  takkan  menemukan  seorang warga Baduy yang bersekolah formal. Sekolah adalah  salah  satu  hal  yang  dilarang  dalam  ke- hidupan  masyarakat  Adat  Baduy.  Praktik  me- nyesuaikan  diri  dengan  alam  juga  terlihat  dari cara membangun rumah. Bagian paling bawah dari  rumah  adalah  batu  sebagai  penopang tiang-tiang utama  rumah  yang terbuat  dari ka- yu.  Tetapi,  tidak  seperti  rumah  pada  umum- nya,  masyarakat  Adat  Baduy  tidak  menggali tanah  untuk  pondasi.  Batu  hanya  diletakan  di atas  tanah.  Jika  kontur  tanah  tidak  rata,  maka bukan  tanah  yang  menyesuaikan  sehingga  di- ratakan,  tetapi  batu  dan  tiang  kayu  yang  me- nyesuaikan. Jadi, panjang pendeknya batu me- ngikuti  kontur  tanah.  Sekalipun  masyarakat Adat Baduy tinggal di tengah perbukitan yang dikelilingi  hutan,  namun  tidak  ada  kerusakan hutan  yang  terjadi.  Masyarakat  Adat  Baduy dapat  hidup  harmonis  berdampingan  dengan lingkungan  selama  ratusan  tahun  tanpa  meru- sak hutan. Padahal, mereka memanfaatkan ha- sil hutan tersebut dalam kesehariannya. Hal ini telah  berlangsung  lama  meskipun  masyarakat Adat  Baduy  tidak  mengenal  konsep  pemba- ngunan berkelanjutan.
Masyarakat  Adat  Baduy  memang  dike- nal sangat patuh dan taat pada hukum adatnya. Ada  banyak  larangan  dalam  hukum  Adat  Ba- duy, misalnya tidak boleh difoto (di dalam wi- layah Baduy Dalam), naik kendaraan, atau me- makai alas kaki. Jika bepergian ke Jakarta, Bo- gor  atau  Bandung  dengan  maksud  memenuhi undangan ataupun mengunjungi tamu yang
pernah  datang  ke  Baduy,  orang  Baduy  Dalam selalu  berjalan  tanpa  alas  kaki.  Jika  diketahui menggunakan  kendaraan,  maka  ia  akan  dike- nai sanksi adat hingga dikeluarkan dari Baduy Dalam menjadi Baduy Luar – Baduy Luar me- miliki  aturan  yang  lebih  longgar  dan  berin- teraksi  lebih  dengan  dunia  modern.  Jika  dita- nyakan  alasan  kenapa  tidak  boleh  ini  dan  itu, maka  mereka  akan  menjawab  dengan  singkat “ teu meunang ku adat ” (tidak boleh oleh adat).

## Pola-Pola Penyelesaian Sengketa
Sengketa  adalah  fenomena  hukum  yang bersifat  universal  yang  dapat  terjadi  dimana saja  dan  kapan  saja,  karena  sengketa  itu  tidak terikat  oleh  ruang  dan  waktu,  setiap  sengketa memerlukan  tindakan  penyelesaian  dan  tidak ada suatu sengketa tanpa adanya penyelesaian. Penyelesaian  konflik  dan  sengketa  pada  kon- disi masyarakat yang masih sederhana, dimana hubungan  kekerabatan  dan  kelompok  masih kuat,  maka  pilihan  institusi  untuk  menyelesai- kan  sengketa  atau  konflik  yang  terjadi  diarah- kan  kepada  institusi  yang  bersifat  kerakyatan ( folkinstitutions ),  karena  institusi  penyelesaian sengketa  atau konflik  yang bersifat  tradisional bermakna sebagai institusi penjaga keteraturan dan pengembalian keseimbangan magis dalam masyarakat.  Sedangkan  konflik-konflik  atau sengketa-sengketa  yang  terjadi  dalam  masya- rakat modern, dimana relasi sosial lebih bersi- fat  individualistik  dan  berorientasi  pada  pere- konomian pasar, cenderung diselesaikan mela- lui  institusi  penyelesaian  sengketa  yang  me- ngacu  pada  hukum  negara  ( state  institutions ) yang  bersifat  legalistik.  Pada  masyarakat  hu- kum adat penyelesaian sengketa acapkali dila- kukan  di  luar  peradilan  formal  denegan  cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
Secara  umum,  pola-pola  penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat ada- lah  sebagai  berikut  :  negosiasi;  musyawarah mufakat; dan mediasi. Negosiasi dilakukan de- ngan jalan dimana para  pihak  yang berkonflik duduk  bersama  untuk  mencari  jalan  yang  ter- baik  dalam  penyelesaian  konflik  dengan  prin- sip  bahwa  penyelesaian  itu  tidak  ada  pihak yang  dirugikan win-win  solution ,  kedua  belah pihak  tidak  ada  yang  merasa  dirugikan.  Mu- syawarah  mufakat  adalah  langkah  lebih  lanjut dari negosiasi. Jika dalam negosiasi tidak ter-
dapat  kesepakatan  yang  saling  menguntung- kan, maka langkah lebih lanjut adalah melaku- kan  musyawarah  mufakat  dengan  melibatkan pihak lain selaku penengah. Pihak lain tersebut adalah  bisa  anggota  keluarga,  bisa  pemuka agama. Atau pemuka adat, bahkan aparat desa. Hasil  musyawarah  mufakat  tersebut  selanjut- nya dibuatkan surat kesepakatan bersama yang ditandatangani  oleh  para  pihak  dan  para  saksi yang  disebut  dengan  “akta  perdamaian”.  Se- dangkan  dalam  penyelesaian  secara  mediasi, yaitu masyarakat melibatkan pemuka adat, pe- muka agama atau Kepala Desa atau Camat se- bagai mediatornya.
Akan  tetapi,  masing-masing  lingkungan hukum di Nusantara mempunyai pola atau tata cara sendiri-sendiri dalam menyelesaikan kon- flik  pertanahan.  Dalam  masyarakat  hukum adat  Sasak,  tatacara  penyelesaian  sengketa  di- lakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Pertama-tama para pihak yang bersengketa duduk bersama untuk menyelesaikan seng- ketanya dengan cara negosiasi;
2. Jika  cara  negosiasi  ini  tidak  bisa  mengha- silkan  kesepakatan  bagi  para  pihak,  maka pihak yang dirugikan melaporkan perselisi- hannya  tersebut  kepada  kepala  dusun  atau klian atau kepala adat dan pemuka agama;
3. Selanjutnya  kepala  adat  atau  pemuka  aga- ma tersebut memanggil para pihak atau ke- luarga dekat dan tetua-tetua adat untuk me- nyaksikan proses musyawarah tersebut;
4. Dalam  musyawarah  tersebut,  yang  bertin- dak  selaku  penengah  adalah  pemerintah (pemerintah desa atau kecamatan), pemuka agama  (kyai,  tuan-tuan  guru),  atau  tokoh adat  pemangku  adat/pengemban  adat  yang bijaksana;
5. Keputusan  yang  diambil  didasarkan  pada musyawarah-mufakat yang saling mengun- tungkan kedua belah pihak;
6. Kesepakatan  kedua  belah  pihak  tersebut dibuat  secara  tertulis  berupa  akta  perda- maian  yang  ditanda  tangani  oleh  para  pi- hak dan saksi-saksi dan penengah.
Pentingnya tanah bagi suatu masyarakat, demikian  juga  masyarakat  adat  tidak  dapat dipungkiri  lagi  bahkan  masyarakat  adat  akan siap mempertaruhkan nyawanya apabila tanah
yang  merupakan  tempat  tinggalnya  yang  me- rupakan  tumpuan  kehidupannya  serta  yang mempunyai  nilai  religius  magis  terusik  dari kehidupannya atau yang dikenal dalam masya- rakat adat sebagai “hak ulayat”.
Prinsip-prinsip  hukum  adat  dalam  pe- nyelesaian  sengketa  tanah  nilai  kearifan  suatu masyarakat adat atau dikenal dengan nilai-nilai budaya merupakan obyek normative yang sulit diukur  dengan  tolok  ukur  yang  bersifat  mate- riel,  namun  sesungguhnya  nilai  budaya  yang lazim  dikenal  sebagai  nilai  kearifan  itu,  dapat dirasakan sebagai pemandu setiap orang secara naluriah,  intuitif  yang  akurat  untuk  mencapai kebajikan dan kemaslahatan. Dengan demikian maka nilai-nilai budaya itu akan dapat mening- katkan  kualitas  seseorang  apabila  diamalkan dan ditegakkan dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Sehubungan  dengan  penyelesaian  kon- flik dam  sengketa tanah  pada masyarakat  adat terdapat  hal-hal  yang  hampir  sama  disetiap masyarakat adat di nusantara, sekalipun disana sini terdapat perbedaan yang tipis. Tetapi pada umumnya masyarakat hukum adat tidak meng- hendaki  adanya  putusan  kalah  menang  dalam penyelesaian  sengketa,  akan  tetapi  harus  me- ngarah  kepada  perdamaian  yang  diselesaikan secara  musyawarah.  Dalam  upaya  penyelesai- an  itu,  para  pihak  harus  bisa  saling  menjaga perasaan masing-masing.

## Teori Penyelesaian Sengketa
Pada  dasarnya  dalam  masyarakat  mana- pun  sebenarnya  banyak  sengketa  diselesaikan oleh  orang  tersebut  dengan  bantuan  orang  di sekitarnya,  kerap  kali  mereka  menyelesaikan sengketa  dengan  pihak  lawan  itu  sendiri  atau- pun  dengan  bantuan  pemimpin  adat  atau  kita sebut  dengan  tokoh  masyarakat  adat,  di  mana struktur  informal  itu  berlaku  pada  masyarakat di  Indonesia  yang selalu menginginkan perda- maian  tanpa  adanya  penyelesaian  didalam  pe- ngadilan,  jadi  masyarakat  lebih  memilih  cara penyelesaian  dengan  negoisasi  atau  perundi- ngan  dan  mediasi  melalui  bantuan  orang  lain, dua  hal  inilah  yang  selalu  dan  banyak  dilaku- kan  pada  masyarakat  Indonesia.  Konflik  yang sering kali disamakan dengan sengketa dalam
masyarakat dapat dikategorikan sebagai beri- kut:
1. Konflik kepentingan.
2. Konflik nilai-nilai
3. Konflik norma-norma
(Fokky, 2001)
Dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  pa- ling  tidak  mengenal  dua  cara  penyelesaian sengketa yaitu:
1. Dengan  institusi  yang  bersifat  tradisional bersumber  pada  politik  dan  hukum    rak- yat yang berlangsung secara tradisional.
2. Institusi-institusi  penyelesaian  sengketa yang  dibangun  dari  sistem  politik  dan  hu- kum negara.
Dalam  teori  penyelesaian  sengketa  me- nurut  pendapat  Wader  dan  Todd  berpendapat ada  7  (tujuh)  lembaga  penyelesaiaan  konflik yang digunakan oleh masyarakat , yaitu:
1. Membiarkan  saja  ( lumping  it )  pihak  yang merasakan  tidak  adil  dan  gagal  menekan- kan tuntutannya, dia mengambil keputusan untuk  mengabaikan  masalah  baru  atau  isu tersebut.  Pihak  yang  telah  merugikannya, sikap  ini  diambil  karena  kurangnya  infor- masi  mengenai  bagaimana  proses  menga- jukan keluhan itu ke pengadilan, sekurang- nya  akses  lembaga  Peradilan  atau  sengaja tidak  diproses  ke  pengadilan  karena  diper- kirakan  bahwa  kerugiannya  lebih  besar daripada keuntungannya (dalam arti materi maupun kejiwaan)
2. Mengelak  ( avoindance ),  dalam  hal  ini  pi- hak  yang  merasa  dirugikan  memilih  untuk mengurangi  hubungan  atau  sama  sekali  ti- dak  berhubungan  dengan  pihak  yang  diru- gikannya.
3. Paksaan  ( coersion )  dimana  salah  satu  pi- hak  memaksa  pemecahan  pada  pihak  lain. Ini  bersifat  unilateral  tindakan  yang  bersi- fat  memaksa  atau  ancaman  menggunakan kekerasan  pada  umumnya  mengurangi  ke- mungkinan penyelesaian secara damai.
4. Perundingan ( negotiation ) Para pihak yang berhadapan merupakan para pengambil ke- putusan.  Pemecahan  dari  masalah  yang mereka  dihadapi  dilakukan  oleh    pihak yang bersengketa tanpa adanya pihak keti- ga,  kedua  belah  pihak  berusaha  untuk  sa- ling meyakinkan.
5. Mediasi ( mediation ) yaitu dimana pemeca- han  konflik  dengan  perantaraan  pihak  ke tiga  sebagai  mediator.  Mediator  berusaha membantu  kedua  belah  pihak  yang  ber- sengketa  untuk  menemukan  kesepakatan. Pihak ke tiga ini dapat ditemukan oleh ke- dua  belah  pihak  yang  bersengketa,  atau yang ditunjuk oleh yang berwenang Untuk itu.
6. Arbitrase  (arbritation)  yaitu  dimana  kedua belah  pihak  yang  bersengketa  untuk  me- minta  perantara  pihak  ketiga  yakni  Arbi- trator dan sejak semula sudah setuju bahwa mereka  akan  menerima  keputusan  arbitra- tor itu.
7. Peradilan (adjudication) yaitu dalam hal ini pihak  ketiga  mempunyai  wewenang  untuk mencampuri  pemecahan  masalah  dengan lepas  dari  keinginan  pihak  yang  berseng- keta, bahkan pihak ketiga berhak membuat keputusan dan sekaligus melaksanakannya. (Fokky, 2001)

## Kerusakan Hutan di Baduy
Keharmonisan  antara  masyarakat  Adat Baduy  dan  hutan  di  sekitarnya  tak  selamanya langgeng.  Kemesraan  keduanya  mulai  terusik. Hutan adat  mulai  dirambah orang luar  Baduy; menebang pohon tanpa kearifan. Penyerobotan tanah  ulayat  masyarakat  Adat  Baduy  semakin sulit dikendalikan. Penyerobotan itu dilakukan warga  luar  Baduy  dengan  cara  menebang  hu- tan, mengerjakan ladang, dan membiarkan he- wan ternak berkeliaran di tanah adat dalam ka- wasan hutan adat.(Kompas, 2004)
Warga  baduy  dalam  pernah  menemukan jejak  ternak  berkaki  empat.  Warga  tersebut menjelaskan  bahwa  ternak  semisal  kerbau tersebut  merupakan  milik  warga  luar  Baduy. Warga Baduy telah sering melaporkan persoa- lan ini ke Pemerintah Provinsi Banten melalui Seba . Seba adalah  adat  tiap  tahun  untuk  me- ngunjungi  pemerintah  yang  berkuasa  sebagai ajang silaturahmi. Pada masa Banten masih di dalam wilayah Jawa Barat, Seba dilakukan de- ngan  mengunjungi  Gubernur  Jawa  Barat,  juga kabupaten-kabupaten  di  Banten,  umumnya  ke Lebak atau Serang.
Masyarakat  Baduy  juga  sudah  melaku- kan sosialisasi pada warga luar Baduy agar ti-
dak  menebang  pohon  di  hutan  adat.  Bahkan, pelanggaran  atas  prinsip  tersebut  juga  sudah dilaporkan  ke  kepolisian.  Dalam  Peraturan Daerah  Banten  Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Hak Ulayat Suku Baduy, ditetapkan bahwa wi- layahnya  seluas  6000  hektar.  Namun,  kenya- taannya  wilayah  ini  kerap  diserobot  orang, termasuk pada kasus tanah seluas 9.500 hektar persegi yang telah disertifikatkan oleh Nyonya Mariam, anak mantan Kepala Desa Bojongma- nik (Situs koran Sinar Harapan). Menurut Jaro Dainah,  meski  tanah  ulayat  Baduy  sudah  di- lindungi  Peraturan  Daerah  (PERDA),  pada praktiknya aturan tersebut tidak berjalan akibat lemahnya  penegakan  hukum  oleh  aparat (Kompas, 2004).
Pada  akhirnya,  faktor  ekonomi  menjadi faktor paling utama dalam menyumbang keru- sakan hutan di Baduy. Pemerintah nampaknya belum  memiliki  komitmen  yang  kuat  dalam melestarikan  lingkungan,  tidak  hanya  dalam tataran kebijakan, tetapi juga upaya kuat men- dorong penegakan hukum dengan tak berpihak pada kekuatan  ekonomi. Sementara, pihak pe- rusahaan  maupun  perseorangan  juga  belum memiliki kesadaran dalam menjaga kelestarian lingkungan.  Padahal,  kesadaran  tersebut  dapat dilakukan  dengan  banyak  cara,  mulai  dari  pe- nyuluhan  hingga  penegakan  hukum  sebagai upaya  untuk  menghasilkan  efek  pencegahan ( deterrence effect ).
Keharmonisan  yang  telah  berlangsung lama  antara  masyarakat  adat  Baduy  dan  alam akhirnya  terusik  justru  karena  faktor  di  luar mereka. Sedikit demi sedikit, modernisasi mu- lai  menjamah  keharmonisan  hubungan  alam dan  manusia.  Kondisi  ini  sebenarnya  menjadi “bom  waktu”  jika  pemerintah  tidak  segera mengambil  tindakan  tegas.  Konflik  horizontal pada  akhirnya  berpotensi  terjadi  antara  ma- syarakat  adat  Baduy  dengan  masyakarat  luar Baduy.

## Penyerobotan  Terhadap  Hak  Ulayat  Ma- syarakat Baduy Dalam
Secara  umum  wilayah  Masyarakat  Ba- duy  dipisahkan  menjadi  dua,  yaitu  Wilayah Baduy  Dalam  dan  Wilayah  Baduy  Luar.  Pe- nguasaan  tanah  perladangan  di  Baduy  Dalam dilakukan secara bersama dan dikelola secara
bergiliran  berdasarkan  hukum  adat,  sehingga tidak  ada  ketimpangan  yang  besar  terkait  de- ngan sumber daya alam di wilayah Baduy Da- lam. Sedangkan di wilayah Baduy Luar, kepe- milikan perladangan atau huma dapat  menjadi milik  pribadi.  Tetapi  ketentuan  mengenai  pa- nen dan penanaman adalah sama (berdasarkan hukum  adat)  dan  larangan  menjual  padi  ke pihak luar juga berlaku bagi keduanya.
Masyarakat Baduy telah menjaga lingku- ngannya dengan baik, dan kepada setiap orang yang  datang  berkunjung  ke  wilayah  masyara- kat Baduy selalu memperingatkan dan membe- ritahu bahwa hutan mereka tidak boleh dirusak oleh  siapapun  karena  hutan  sangat  berharga bagi  masyarakat  baduy,  karena  hutan  merupa- kan  sumber  kehidupan  mereka.  Mereka  selalu menaati  aturan-aturan  adat  yang  diajarkan  se- cara  turun  temurun.  Tetapi  masyarakat  Baduy tidak  dapat  bertindak  menghukum  masyarakat luar Baduya yang merusak lingkungannya.
Peringatan  tersebut  apabila  tidak  ditaati oleh masyarakat  luar baduy, maka masyarakat baduy  akan  melakukan  teguran  secara  keras terhadap  yang merusak lingkungan adat mere- ka. Jika teguran itu tidak didengarkan, masya- rakat  baduy  akan  melakukan  upaya  melapor- kan kepada kepala adat Baduy untuk kemudian melaporkan  ke  Pemerintah  Kabupaten  Lebak. Pada saat waktu “Seba” (kegiatan adat tiap ta- hun  untuk  mengunjungi  pemerintah  sebagai ajang silahturahmi dengan membawa hasil pa- nen),  masyarakat  adat  Baduy  melaporkan  ten- tang  kondisi  hak  ulayatnya  yang  dirusak  oleh masyarakat luar Baduy.
Pengakuan  hukum  oleh  pemerintah  bagi Masyarakat  Baduy  adalah  hal  yang  penting. Jaro Dainah, Kepala Desa Kanekes menyebut- kan ada dua faktor penting mengapa pengaku- an hukum terhadap hak ulayat Masyarakat Ba- duy  diperlukan,  yaitu:  Pertama,  untuk  melin- dungi  wilayah  adat  dari  pihak  luar.  Hal  ini menjadi  persoalan  karena  orang  luar  baduy berkebun di tanah ulayat dengan menanam ko- moditas  yang  justru  dilarang  oleh  hukum  adat Masyarakat Baduy. Selain itu juga praktek pe- nebangan  kayu  di  hutan  lindung  Baduy  oleh orang luar. Kedua, untuk mengamankan fungsi wilayah  ulayat  Masyarakat  Baduy  sebagai sumber mata air, mencegah banjir dan untuk
melindungi  hewan-hewan  dari  tindakan  per- buruan orang luar.
Masyarakat  Baduy  mempunyai  hak  ula- yat  atas  tanah  di  sekitar  wilayah  masyarakat adat  Baduy  dan  mereka  menjaga  kelestarian alam  terutama  hutan.  Namun,  dalam  kenyata- annya sering terjadi penyerobotan tanah ulayat milik  masyarakat  Baduy.  Penyerobotan  itu  di- lakukan  warga  luar  Baduy  dengan  cara  mene- bang  hutan,  mengerjakan  ladang,  dan  mem- biarkan hewan ternak berkeliaran di tanah adat yang  tentunya  akan  menimbulkan  kerusakan hutan.
Bagi  Masyarakat  Baduy,  pengakuan  hu- kum yang dituangkan dalam Perda No. 32 Ta- hun  2001  tentang  Perlindungan  atas  Hak  Ula- yat Masyarakat Baduy memberikan kekuasaan penuh kepada mereka untuk  menjaga dan me- lindungi  wilayah  adat.  Menjaga  wilayah  adat- nya  menurut  Masyarakat  Baduy  merupakan tugas suci karena mereka mempercayai bahwa alam semesta dititipkan oleh Yang Maka Kua- sa  kepada  mereka  untuk  dijaga  dan  dikelola secara  arif  sebagaimana  disampaikan  oleh  A- yah  Mursyid,  salah  seorang  tokoh  Masyarakat Adat Baduy.
Salah satu  yang membedakan antara wi- layah Masyarakat Adat Baduy dengan wilayah lainnya dalam penelitian ini adalah bahwa wi- layah  Masyarakat  Adat  Baduy  berada  di  luar kawasan  administrasi  kehutanan  yang  ditetap- kan  oleh  pemerintah.  Sehingga  pada  wilayah Masyarakat  Adat  Baduy  tidak  berlaku  Un- dang-Undang Kehutanan, melainkan yang ber- laku adalah UUPA.
Konsepsi  tentang  masyarakat  adat  dan hak mereka atas sumber daya alam antara Un- dang-Undang  Kehutanan  dengan  UUPA  ber- beda satu  sama lain. UUPA secara substansial lebih  menghargai  keberadaan  masyarakat  adat dan  hak  ulayat.  Bahkan  di  dalam  UUPA  di- nyatakan  bahwa  hukum  yang  berlaku  atas  bu- mi, air dan kekayaan alam di Indonesia adalah hukum adat.
Penyelesaian  Perselisihan  Terhadap  Seng- keta  Tanah  Atas  Hak  Ulayat  Masyarakat Baduy Dalam
Sengketa  adalah  fenomena  hukum  yang bersifat universal yang dapat terjadi dimana
saja dan kapan saja, karena sengketa itu tidak terikat oleh ruang dan waktu, setiap sengketa memerlukan tindakan penyelesaian dan tidak ada suatu sengketa tanpa adanya penyelesaian.
Pola-pola penyelesaian konflik pertana- han  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  adalah dapat  dalam  bentuk  penyelesaian  konflik  se- cara  litigasi  dan  penyelesaian  konflik  secara nonlitigasi. Penyelesaian konflik secara litigasi adalah  penyelesaian  konflik  yang  dilakukan melalui  lembaga  pengadilan  normal,  sedang- kan penyelesaian pihak di luar lembaga peradi- lan,  yaitu  dapat  dilakukan  dengan  negosiasi, musyawarah mufakat, atau mediasi.
Penyelesaian  konflik  pertanahan  dengan negosiasi  dilakukan oleh para pihak  yang ber- sengketa untuk mendapatkan kesepakatan bagi kedua pihak dengan jalan win-win solution , ti- dak  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan.  Penye- lesaian  sengketa  pertanahan  secara  musyawa- rah dan mufakat dilakukan oleh para pihak un- tuk  menyuelesaikan  sengketanya  dengan  me- libatkan  keluarga  para  pihak  yang  disaksikan oleh  pemuka  agama  atau  pemuka  masyarakat. Sedangkan  penyelesaian  sengketa  pertanahan secara  mediasi  yaitu  dimana  para  pihak  me- nunjuk  pihak-pihak  tertentu  yang  dihormati dan  dihargainya  sebagai  mediator  (penengah) dalam penyelesaian tersebut
Negosiasi  dilakukan  dengan  jalan  dima- na  para  pihak  yang  berkonflik  duduk  bersama untuk  mencari  jalan  yang  terbaik  dalam  pe- nyelesaian  konflik  dengan  prinsip  bahwa  pe- nyelesaian  itu  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan (win-win  solution),  kedua  belah  pihak  tidak ada  yang  merasa  dirugikan.  Musyawarah  mu- fakat adalah langkah lebih lanjut dari negosia- si. Jika dalam negosiasi tidak terdapat kesepa- katan yang saling menguntungkan, maka lang- kah  lebih  lanjut  adalah  melakukan  musyawa- rah  mufakat  dengan  melibatkan  pihak  lain  se- laku penengah. Pihak lain tersebut adalah bisa anggota  keluarga,  bisa  pemuka  agama.  Atau pemuka  adat,  bahkan  aparat  desa.  Hasil  mu- syawarah mufakat tersebut selanjutnya dibuat- kan surat kesepakatan bersama yang ditandata- ngani  oleh  para  pihak  dan  para  saksi  yang  di- sebut  dengan  “akta  perdamaian”.  Sedangkan dalam  penyelesaian  secara  mediasi,  yaitu  ma- syarakat melibatkan pemuka adat,  pemuka
agama  atau  kepala  desa  atau  camat  sebagai mediatornya.
Dengan  adanya  Perda  Nomor  32  Tahun 2001  Tentang  Perlindungan  Atas  Hak  Ulayat Masyarakat  Baduy  dapat  mengamankan  wila- yah adat sekaligus sumber daya alam yang ada di  wilayah  masyarakat  Adat  Baduy.  Mereka menegaskan  bahwa  jika  tidak  ada  Perda  ini, maka  wilayah  Adat  Baduy  akan  habis  dan  ru- sak  oleh  pihak  luar.  Perda  ini  kemudian  men- jadi  dasar  bagi  masyarakat  Adat  Baduy  untuk melakukan  tindakan  hukum  ketika  ada  pe- langgaran atau penyerobotan terhadap wilayah adat mereka dari orang luar.
Masyarakat  Adat  Baduy  Dalam,  umum- nya  menyelesaikan  konflik  penyerobotan  atau pelanggaran  wilayah  adatnya  yang  dilakukan dalam tiga cara, yaitu:
1. Proses sosialisasi dan rekonsiliasi  yang di- fasilitasi  oleh  pihak  kecamatan,  BPN,  Ba- binsa,  bagian  hukum  pemerintah  daerah, kepolisian, dan kejaksaan.
2. Pihak  masyarakat  Adat  Baduy  mengirim- kan surat kepada beberapa orang yang me- nyerobot  wilayah  Adat  Baduy  untuk  me- minta kembali tanah adat masyarakat Adat Baduy,  yang  kemudian  ditindaklanjuti  de- ngan  penandatanganan  kontrak  pengemba- lian tanah kepada masyarakat Adat Baduy.
3. Diselesaikan  melalui  pengadilan.  Cara  ini dilakukan ketika cara-cara di atas tidak da- pat  lagi  dilakukan.  Untuk  cara  ini  tercatat telah  ada  lima  orang  yang  dikenai  sanksi pidana  karena  terbukti  melanggar  dan  me- nyerobot wilayah Adat Baduy.
Selanjutnya akan dilakukan penyelesaian sengketa  dengan  mekanisme  arbitrase,  yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan  masyarakat  Adat  Baduy,  masyara- kat luar Baduy dan pemerintah daerah sebagai arbiter  untuk  menemukan  titik  temu  penyele- saian  masalah  ini.  Dalam  arbitrase  ini  perwa- kilan  pihak  masyarakat  Adat  Baduy  yang  di- wakili  Jaro Dainah, Pemerintah Daerah  Lebak yang  diwakili  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup, dan dari masyarakat luar Baduy  yang melaku- kan perusakan, duduk dalam satu meja.
Dalam  musyawarah  biasanya  akan  dila- kukan  pembuaan  patok-patok  sebagai  batasan wilayah yang tidak boleh di ganggu oleh ma-
syarakat  luar  Baduy.  Jika  masih  terjadi  pe- langgaran  terhadap  batas  wilayah  masyarakat Adat  Baduy  tersebut,  pihak  Baduy  dan  pihak pemerintah  daerah  Lebak  akan  menempuh  ja- lur hukum Pidana untuk melaporkan tindak pe- rusakan  lingkungan  yang  dilakukan  masyara- kat luar Baduy. Oleh karenanya dalam menye- lesaikan  sengketa  berkaitan  dengan  penyero- botan  tanah  masyarakat  Baduy  lebih  banyak berhubungan  dengan  pihak  kepolisian  dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) karena hal ini menyangkut keamanan wilayah.

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  pe- nulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama  bentuk  penyerobotan  terhadap  hak ulayat masyarakat baduy dalam umumnya ada- lah  dengan  cara  menebang  pohon,  menger- jakan  ladang,  dan  membiarkan  hewan  ternak berkeliaran  di  tanah  adat  yang  tentunya  akan menimbulkan kerusakan hutan. Kedua menge- nai penyelesaian perselisihan terhadap sengke- ta  tanah  atas  hak  ulayat  masyarakat  Adat  Ba- duy  Dalam,  umumnya  mereka  menyelesaikan konflik  penyerobotan  atau  pelanggaran  wila- yah  adatnya  yang  dilakukan  dalam  tiga  cara, yaitu:
1. Proses sosialisasi dan rekonsiliasi  yang di- fasilitasi oleh pihak kecamatan, Badan Per- tanahan  Nasional  (BPN),  Bintara  Pembina Desa (Babinsa), bagian hukum  pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan.
2. Pihak  masyarakat  Adat  Baduy  mengirim- kan surat kepada beberapa orang yang me- nyerobot  wilayah  Adat  Baduy  untuk  me- minta kembali tanah adat masyarakat Adat Baduy,  yang  kemudian  ditindaklanjuti  de- ngan  penandatanganan  kontrak  pengemba- lian tanah kepada masyarakat Adat Baduy.
3. Diselesaikan  melalui  pengadilan.  Cara  ini dilakukan ketika cara-cara di atas tidak da- pat  lagi  dilakukan.  Untuk  cara  ini  tercatat telah  ada  lima  orang  yang  dikenai  sanksi pidana  karena  terbukti  melanggar  dan  me- nyerobot wilayah Adat Baduy.
Menurut  penulis,  pemerintah  sudah  cukup membuktikan  bahwa  keberadaan  hak  ulayat masyarakat  adat  sudah  mendapatkan  bentuk perlindungan  yang  cukup,  yaitu  dengan  dike- luarkannya Perda Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun  2001  Tentang  Perlindungan  Atas  Hak Ulayat Masyarakat Baduy.
Terhadap  pelaku  penyerobotan  terhadap hak  ulayat  masyarakat  baduy  dalam  yang umumnya  adalah  dengan  cara  menebang  po- hon, mengerjakan ladang, dan membiarkan he- wan ternak berkeliaran di tanah adat yang ten- tunya  akan  menimbulkan  kerusakan  hutan, diberikan  hukuman  ganda.  Pertama  dari  hu- kum  adat  dan  kedua  dari  hukum  negara.  De- ngan  demikian  akan  membawa  pembelajaran dan efek jera yang optimal bagi pelaku penye- robotan tersebut.

## Daftar Pustaka
Boedi  Harsono. Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria Isi dan Pelaksanaannya . Jakarta: Djambatan, 2005. Bushar Muhammad. Pokok-Pokok Hukum Adat . Jakarta:Pradnya Paramita, 1983.
Fokky  Fuad.  Sengketa  Penguasaan  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Tambang  Golongan  C,  Batu Kapur  di  Desa  Karang  Tembang.  Kecamatan  Babat,  Kabupaten  Lamongan .  Tesis. Malang: Tidak diterbitkan, 2001.
R.G  Kartasapoetra,  et.al. Hukum  Tanah,  Jaminan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah. Jakarta: Bina aksara, 1985. http://forestclimatecenter.org/files/2010%20Kuasa%20&%20Hukum%20-
%20Realitas%20Pengakuan%20Hukum%20thd%20Hak%20Masy%20Adat--.pdf Laporan Penelitian. “Hak Ulayat dan Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.” Masohi: Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Tengah, 2005.
Maria S.W.Sumardjono. Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi, Penerbit Buku Kompas. Jakarta, Juni 2001.
Mukti Fajar. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.” Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010.
Ronny Hanitijo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983. www.kompas.com.