ISSN Print: XXXX-XXXX     ISSN Online: XXXX-XXXX Volume 1 Nomor 3 Oktober 2020 Halaman 132-148

## Bi Ismi Hasanah
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi biismihasanah08@gmail.com

## Latifah Amir
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi latifah_amir@unja.ac.id

## Abstract
Directorate of Child Welfare, Family and Elderly, street children are children who spend most of their time making a living or roaming the streets or other public places, their ages range from 6 years to 18 years. This study aims to find out what forms of supervision by the Social Service in Handling Street Children in Jambi City and to find out how the government acts in overcoming street children with social problems in Jambi City. This research is an empirical juridical study using  research  specifications,  population  and  samples,  informants,  data  collection,  data processing and analysis. The results showed that the form of supervision of the Jambi City Social Service  for  children,  namely  supervision  carried  out  in  a  preventive  manner,  namely  the Government of the Social Service to monitor and supervise street children, urging the public not to  give  a  certain  amount  of  money  to  street  children.  Repressive  supervision  is  carried  out, namely  by  raids,  religious  guidance  /  counseling.  The  government's  action  in  overcoming problematic  street  children  in  the  city  of  Jambi  is  by  taking  concrete  actions  by  the  Social Service, namely accommodating homeless people and beggars who roam Jambi city as well as street children who have problems collected at halfway houses for checks who consume drugs will  be  followed  up  such  as  contacting  IPWL  (Recipient  Institution  Mandatory  Report). Meanwhile, the legal action taken by the Social Service is a preventive function carried out by socialization to street children in collaboration with the Community Socialization Institute, the rehabilitation  function,  raided  street  children  are  then  recorded  and  accommodated  in  open houses, namely a place provided to foster street children who netted in raids, the empowerment function is intended so that later street children can have certain skills which they can use as provisions for work, this is what is expected to gradually make them stop being street children.
Keywords; Supervision, Control, Street Children.

## Abstrak
Direktorat  Kesejahteran  Anak,  Keluarga  dan  Lanjut  Usia,  anak  jalanan  adalah  anak  yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apa  saja  bentuk  pengawasan  Dinas  Sosial  Dalam Penanggulangan  Anak  Jalanan  di  Kota  Jambi  dan  untuk  mengetahui  bagaimana  tindakan pemerintah  dalam  upaya  penanggulangan  anak  jalanan  yang  bermasalah  sosial  di  Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian, populasi dan sampel, informan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data. Hasil  penelitian  bahwa  Bentuk  pengawasan  Dinas  Sosial  Kota  Jambi  terhadap  anak  yaitu pengawasan yang dilakukan secara preventif yaitu Pemerintah Dinas Sosial memantau dan
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
mengawasi  anak  jalanan,  menghimbau  kepada  masyarakat  untuk  tidak  memberi  sejumlah uang  kepada  anak  jalanan.  Pengawasan  represif  yang  dilakukan  yaitu  dengan  merazia, bimbingan  agama/konseling.  Tindakan  pemerintah  dalam  upaya  penanggulangan  anak jalanan  yang  bermasalah  di  kota  Jambi  yaitu  dengan  melakukan  tindakan  nyata  yang dilakukan  Dinas  Sosial  yaitu  menampung  gelandangan  dan  pengemis  yang  berkeliaran  di kota  Jambi  serta  anak  Jalanan  yang  bermasalah  dikumpulkan  dirumah  singgah  untuk dilakukan  pemeriksaan  yang  mengkonsumsi  narkoba  akan  di  tindak  lanjuti  seperti menghubungi  IPWL  (Institusi  Penerima  Wajib  Lapor).  Sedangkan  tindakan  hukum  yang dilakukan  Dinas  Sosial  yaitu  fungsi  pencegahan  dilakukan  dengan  cara  sosialisasi  kepada anak jalanan melalui kerjasama dengan Lembaga Sosialisasi Masyarakat, fungsi rehabilitasi, anak  jalanan  yang  dirazia  kemudian  didata  dan  ditampung di  rumah  singgah  yaitu  tempat yang  memang  disediakan  untuk  membina  anak-anak  jalanan  yang  terjaring  dalam  razia, fungsi  pemberdayaan  dimaksudkan  agar  nantinya  anak-anak  jalanan  tersebut  dapat memiliki  keterampilan  tertentu  yang  nantinya  dapat  mereka  jadikan  bekal  dalam  bekerja, hal inilah yang diharapkan secara perlahan dapat membuat mereka berhenti menjadi anak jalanan.
Kata Kunci; Pengawasan, Penanggulangan, Anak Jalanan.

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1945  yang  landasan konstitusional  tertinggi,  mengamanatkan dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  alinea  ke-4 tertuang  tujuan  Negara  yang  akan  dicapai oleh  semua  rakyat  Indonesia  yang  salah satunya  yaitu  memajukan  kesejahteraan umum, yang secara lebih jelas diatur dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  dalam  Pasal  34  yang  berbunyi fakir  miskin  dan  anak-anak  terlantar dipelihara  oleh  negara,  mengembangkan jaminan  sosial  dan  bertanggung  jawab menyediakan  fasilitas  pelayanan  kesehatan dan  fasilitas  pelayanan  umum  yang mempunyai arti bahwa pemerintah bertanggung  jawab  terhadap  pemeliharaan dan  pembinaan  anak  terlantar,  termasuk anak jalanan.
Direktorat Kesejahteran  Anak, Keluarga dan  Lanjut  Usia,  anak  jalanan  adalah  anak yang  sebagian  besar  waktunya  dihabiskan untuk  mencari  nafkah  atau  berkeliaran  di jalanan  atau  tempat-tempat  umum  lainnya, usia  mereka  berkisar  dari  6  tahun  sampai 18 tahun. 1
Masalah  anak  jalanan  di  Kota  Jambi cukup merepotkan Pemerintah Kota, karena penanganannya  tidak  cukup  hanya  dengan diberikan santunan karena setelah santunan itu  habis  mereka  akan  kembali  ke  jalanan lagi.  Untuk  itu  perlu  adanya  langkah- langkah  konkrit  untuk  menanganinya  tidak cukup hanya rumah singgah atau penyuluhan  sosial,  perlu  ada  pengkajian terlebih dahulu akar masalahnya. Keseimbangan sosial mereka perlu
secepatnya  dipikirkan  karena  apa  jadinya
1 Mujiyadi  B, Studi  Kebutuhan  Pelayanan Anak  Jalanan .  P3KS  Press,  Jakarta,  2011 ,
Hlm. 05.
anak-anak  yang  dianggap  sebagai  generasi penerus jika masalah sosial tidak stabil dan seimbang.  Hal  ini  akan  berdampak  buruk pada perilaku dan masa depan anak sendiri serta keamanannya kedepan.
Rohiman  Notowidagdo  berpendapat bahwa  anak-anak  mempunyai  hak  untuk memperoleh  perlindungan  khusus  dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang  dijamin  oleh  hukum  dan  sarana  lain, sehingga  secara  jasmani,  mental,  akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan yang bebas dan bermartabat.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Anak  menjelaskan bahwa  perlindungan  anak  adalah  segala kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup, tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan. 2 Muladi  berpen- dapat  mengenai  perlindungan  anak  adalah segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 3
2 Rohiman Notowidagdo, Pengantar Kesejahteraan  Sosial .  AMZAH,  Jakarta, 2016,  Hlm. 139.
3 Muladi, Hak  Asasi  Manusia. PT  Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 233
Dinas  Sosial  Kota  Jambi  terkait  dengan perlindungan  anak  melakukan  pengawasan di  lapangan  dan  melakukan  pembinaan dikarenakan  masih  banyaknya  anak-anak yang  mengemis  di  sekitaran  lampu  merah. Terdapat  data  anak  jalanan  yang  sudah dibina pada tahun 2019 di Dinas Sosial Kota Jambi sebanyak 32 orang, 17 orang laki-laki dan  15  orang  perempuan  dari  sebanyak anak  jalanan  yang  dibina,  beberapa  ada yang  berasal  dari  luar  provinsi  seperti Palembang  dan  Padang  dan  kebanyakan anak  jalanan  menghabiskan  waktunya  di jalan  demi  mencari  nafkah,  baik  dengan kerelaan  hati  maupun  dengan  paksaan orang tuanya.
Anak  jalanan  atau  biasa  disingkat  anjal adalah  potret  kehidupan  anak-anak  yang sebuah  pendidikan  selayaknya  tidak  hidup sebagai  anak  jalanan.  Anak  jalanan  di sekitar  Kota  Jambi  menggantungkan hidupnya dengan membersihkan kaca mobil menggunakan  kemoceng  saat  lampu  lalu lintas  berwarna  merah  ada  juga  yang berprofesi  sebagai  penjual  kue  keliling, merapikan  letak  sepatu  di  mesjid,  maupun pengemis  yang  selalu  mengharapkan  belas kasihan dari setiap orang yang ia temui baik di  jalan  raya,  mesjid-mesjid,  pasar,  tempat hiburan,  restoran  dan  tempat-tempat keramaian lainnya. Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan  dan  Pengemis  yang  dimaksud dengan  pengemis  adalah  orang-orang  yang
mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta  di  muka  umum  dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan  belas  kasihan  dari  orang lain.  Dinas  Sosial  berperan  sebagai pengawas  berdasarkan  Peraturan  Walikota Jambi  Nomor  14  Tahun  2016  Tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  serta  Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kota Jambi terhadap anak  jalanan  yang  berkeliaran  di  jalanan sesuai Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (GEPENG) dan Anak
Jalanan  bahwa  “Setiap  orang  dilarang memberikan  uang  atau  barang  kepada gelandangan dan pengemis dipersimpangan jalan/lampu  merah,  jalan  protokol,  pasar, taman  dan  jembatan  serta  tempat  umum lainnya.”
Kenyataannya,  masih  banyak  masya- rakat  memberikan  uang  kepada  anak jalanan  yang  meminta-minta,  masyarakat juga kurang
berpartisipasi untuk menegakkan  peraturan  sesuai  Peraturan Daerah  Kota  Jambi  Nomor    47  Tahun  2002 Tentang  Ketertiban  Umum  Pasal  3  yang menyatakan setiap orang dilarang berada di jalan, taman, tempat-tempat umum melakukan  meminta-minta  atau  mengemis dan  menyuruh  atau  mengorganisir  orang lain untuk meminta-minta atau mengemis.
Untuk  itu  perlu  adanya  pengawasan pemerintah agar gelandangan dan pengemis bisa di tertibkan dan di bina di Dinas Sosial
Kota  Jambi.  Pengawasan  menurut  Thomas P.DiNapoli adalah:
Aktivitas  atau  prosedur  yang  dirancang untuk  memberikan  jaminan  yang  masuk akal  bahwa  suatu  kegiatan  berjalan  sesuai dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan. Pengawasan  juga  merupakan  salah  satu fungsi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah untuk  mengendalikan  dan  mengetahui sejauh mana program yang telah
disusundapat  dijalankan  serta  memastikan tujuan  dari  organisasi  tersebut  dapat  di capai  dengan  maksimal. 4 Penyebab  dari masih  banyaknya  anak  jalanan  yang berkeliaran  di  jalanan  di  Kota  Jambi  salah satu penyebabnya adalah kemiskinan.
Namun seiring dengan kemajuan zaman dan  perekonomian  di  Indonesia  saat  ini dengan  naiknya  harga  kebutuhan  barang- barang  pokok,  kasus  anak  jalanan  juga semakin  besar.  Kondisi  dan  permasalahan mereka juga beragam mulai dari keterbatasan  dalam  pemenuhan  kebutuhan dasar,  kesehatan  yang  buruk,  partisipasi pendidikan rendah serta kondisi sosial. Dari informasi  dalam  Brito.id  Kaspul  Kepala Dinas  Sosial  Kota  Jambi,  bahwa  kita  rutin mengadakan  razia  bersama  kecamatan.Kita tak bisa menghukum anak kecil. Paling bisa membina mengkonseling. Sekarang juga ada 2  atau  3  orang  anak  jalanan  yang  kita  bina
4 A’an efendi dan Freddy poernomo, Hukum Administrasi ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  2017. Hlm 259.
selama  4  harian.  Kemudian  kita  panggil orang tuanya. 5
Anak  jalanan  di  bawah  penanganan Dinas Sosial Kota Jambi, menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Pembentukan  Dan  Susunan  Perangkat
Daerah Kota Jambi, Dinas Sosial merupakan instansi  pemerintah  yang  diperlukan  untuk melakukan  tugas-tugas  pemerintah  dalam usaha  kesejahteraan  sosial.  Dinas  Sosial mempunyai  tugas  pokok  melaksanakan urusan  rumah  tangga  daerah  dan  tugas pembantuan  dalam  bidang  pembinaan kesejahteraan  sosial,  rehabilitasi  sosial, pembinaan  kesejahteraan  sosial  dan pembinaan tenaga kerja.
Anak  jalanan  berhak  untuk  hidup, tumbuh,  berkembang    dan  berpartisipasi secara    wajar  sesuai    dengan  harkat    dan martabat    kemanusiaan  serta    mendapat perlindungan  dari    kekerasan  dan diskriminasi.  Kondisi  anak  jalanan  yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan  hak-hak  yang  seharusnya diperoleh  anak.  Anak  jalanan  justru  harus berada  di  jalanan  ketika  seharusnya bersekolah,  mendapat  pendidikan,  bermain dengan teman-teman seusianya dan melakukan  hal-hal  lain  yang  dapat menunjang pertumbuhannya sebagai
5 Dewi, 50 Kasus Anak Jalanan di Kota Jambi , Kaspul:  Rata-rata  Masalah  Keluarga, https://m.brito.id/50-kasus-anak- jalanan-di-jambi-kaspul-rata-rata- masalah-keluarga,  diakses  pada  tanggal 23 Desember 2019, 13.00 WIB
manusia.  Anak  jalanan  yang  dimaksudkan dalam  penulisan  ini  adalah  anak  jalanan yang  mengemis  dan  gelandangan  di  Kota Jambi  tidak  termasuk  pengemis  yang  tuna susila dan cacat mental.
Berdasarkan  apa  yang  sudah  peneliti bahas di atas maka dalam artikel ilmiah ini akan membahas mengenai bentuk pengawasan  yang  dilakukan  dinas  sosial dalam  penanggulangan  anak  jalanan  dan tindakan pemerintah dalam upaya penanggulangan anak jalanan yang bermasalah sosial di Kota Jambi.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian  yang digunakan adalah yuridis  empiris.    Metode  penelitian  yuridis empiris  adalah  Penelitian  ilmu hukum yang berupaya  mengamati  fakta-fakta  hukum  yang berlaku  di  tengah-tengah  masyarakat,  dimana hal  ini  mengharuskan  pengetahuan  untuk dapat  diamati  dan  dibuktikan  secara  terbuka. Titik  tolak  pengamatan  ini  terletak  pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan di hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat. 6
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis empiris.  Yuridis  empiris  adalah  mengiden- tifikasi  dan  mengonsepsikan  hukum  sebagai institusi  sosial  yang  riil  dan  fungsional  dalam
6 Bahder  Johan  Nasution ,  Metode  Penelitian Ilmu  Hukum ,  Cet  1,  CV.  Mandar  Maju, Bandung, 2008, Hlm. 125.
sistem  kehidupan  yang  mempola. 7 Maka semua  data  yang  akan  disajikan  merupakan data  hasil  kajian  dan  wawancara  peneliti dengan koresponden yang telah ditentukan.

## C. Bentuk  Pengawasan  Yang  Dilakukan Dinas  Sosial  Dalam  Penanggulangan
Anak Jalanan Di Kota Jambi Penentuan  standar  yang dilakukan  oleh Dinas Sosial yaitu bertujuan agar
keberadaan  anak  dijalanan  serta  membuat anak  jera  untuk  turun  ke  jalan.  Sasaran dalam  pengawasan  ini  adalah  anak  jalanan yang mengemis di Kota Jambi. Anak jalanan pada  dasarnya  adalah  anak  yang  sebagian besar  hidup  di  jalanan.  Anak  jalanan merupakan  masalah  sosial  yang  meng- hambat  perkembangan  tumbuh  kembang anak  karena  pada  dasarnya  harus  memiliki waktu  bermain  sudah  tidak  bisa  bermain. Anak  jalanan  di  Kota  Jambi  memiliki kegiatan  seperti  mengemis,  dan  gelan- dangan  yang  meminta-minta  dengan harapan di beri belas kasihan dengan orang di  jalan.  Itu  mereka  lakukan  setiap  hari sebagai penyambung kehidupannya.
Anak  turun  ke  jalanan  disebabkan  oleh berbagai  sebab,  setidaknya  ada  tiga  faktor utama  yang  menyebabkan  anak  turun  ke jalan,  faktor  tersebut  antara  lain  adalah kemiskinan, pendidikan dan keluarga. Anak jalanan  yang  masih  berkeliaran  tentunya
7 Bambang Sunggono , Metodologi Penelitan Hukum , Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada, 1998, Hlm. 36.
diperlukan  pengawasan  yang  lebih  efektif,
karena dengan adanya pengawasan Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016  Tentang  Penanganan  Gelandangan, Pengemis  (Gepeng)  dan  Anak  Jalanan  akan berjalan dengan baik sebagaimana
mestinya.  Dinas  Sosial  Kota  Jambi tentunya mempunyai  Standar  Operasional  Prosedur terkait masalah anak jalanan ini yang berisi:
1. Menyiapkan administrasi dan keperluan untuk masyarakat monitoring.
2. Menunjuk  anggota  tim  monitoring untuk kegiatan yang dimaksud.
3. Mengetahui  titik-titik  lokasi  yang  akan dilakukan monitoring. 4. Melaksanakan persuasif dan pendekatan  serta  pembinaan  kepada pengemis, pengamen,  anak  jalanan, dan penyandang  masalah  kesejahteraan sosial lainnya.
5. Mendata  seluruh  penyandang  masalah kesejahteraan  sosial  yang  terjaring razia, serta meminta dokumen administrasi kependudukan.
6. Dilaksanakan pembinaan mental kepada penyandang  masalah  kesejahteraan sosial atau anak jalanan tersebut.
Pengawasan Anak Jalanan di Kota Jambi menjadi  salah  satu  tanggung  jawab  Dinas Sosial  Kota  Jambi  yang  mempunyai  tugas sebagaimana  dalam  Pasal  20  Peraturan Walikota  Nomor  41  Tahun  2016  Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Pada  Dinas  Sosial Kota Jambi sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia; 2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan  teknis  bidang  rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
3. Melaksanakan  kebijakan  teknis  di bidang  Rehabilitasi  sosial  anak  dan lanjut  usia  yang  meliputi  rehabilitasi sosial  terhadap  anak  dan  lansia  dan advokasi  terhadap  korban  tindak kekerasan  serta  penyandang  masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pembinaan dan fasilitasi penanggulangan rawan sosial bagi anak, bantuan  terhadap  panti  sosial  asuhan anak, panti jompo dan rumah perlindungan  sosial  anak,  kerjasama dan  fasilitasi  perlindungan  sosial  bagi perempuan, anak, remaja, lansia, korban tindak  kekerasan  serta  peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  panti asuhan atau jompo.
4. Menyiapkan  dan  menyusun  perumusan bimbingan  teknis  dan  standar  teknis kriteria  pedoman  dan  prosedur  bidang Rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.
5. Melaksanakan  pemantauan,  evaluasi dan  pelaporan  pelaksanaan  kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.
6. Membuat laporan bulanan dan tahunan; dan,
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Dinas  Sosial  Kota  Jambi  memberikan  Surat Perintah  Tugas  yang  di  tanda  tangani  oleh Kepala  Dinas  Sosial  Kota  Jambi  kepada petugas pengawas yang berisikan:
1. Melaksanakan  Tugas  dalam  rangka monitoring dan razia PMKS (Penyandang  Masalah  Kesejahteraan Sosial) . 2. Melaporkan diri kepada Pejabat Setempat  guna  pelaksanaan  tugas tersebut dan  kepada pihak  yang  terkait dalam pelaksanaan tugas ini diharapkan bantuannya.
3. Melaksanakan  tugas  tersebut  dengan penuh  tanggung jawab dan melaporkan hasil  pelaksanaan  tugasnya  kepada Pejabat yang Berwenang. Peraturan  Walikota  Jambi  tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) dan anak jalanan dilakukan upaya Preventif  dan  Represif.  Berikut  penulis paparkan  bentuk  pengawasan  yang  telah dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Jambi, antara  lain  terdapat  beberpa  hal,  yaitu pertama tindakan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan  itu  dilaksanakan  guna  mencegah terjadinya  penyimpangan  dalam  hubungan kerja  yang  diulang  lagi.  Pemerintah  Kota Jambi  sendiri  tentunya  dalam  hal  masalah sosial  anak  jalanan  telah  megambil  sikap yang  tegas,  hal  ini  di  tunjukkan  dengan adanya  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi Nomor  47  Tahun  2002  Tentang  Ketertiban Umum.  Dalam  peraturan  tersebut  sudah
sangat tegas di jelaskan bahwa setiap orang dilarang  untuk  mengemis  atau  meminta- minta  dan  mengorganisir  orang  lain  untuk meminta-minta  di  jalan,  taman  dan  tempat umum.  Pemerintah  Kota  Jambi  ini mempunyai tanggung jawab penuh terhadap  permasalahan  sosial  yang  terjadi di  Kota  Jambi  khususnya  yang  melibatkan anak  jalanan  sebagai  gelandangan  di  jalan, tentunya hal ini mempunyai dampak negatif sebagai  kaum  yang  termarginalisasi  seiring pesatnya arus modernisasi dan
pembangunan  di  kota  Jambi  dan  sebaiknya harus  ditanggulangi  masalah-masalah  yang ada seperti ini. 8
Sebagaimana  diketahui  bahwa  sangat penting  bagi  berjalannya  suatu  peraturan akan  tetapi  dalam  hal  ini  masih  terjadi pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan oleh  masyarakat  maka  perlu  dilakukan rehabilitasi  sosial  anak  dan  lanjut  usia, Dinas  Sosial  telah  menghimbau  kepada masyarakat  bahwa  untuk  tidak  memberi uang  kepada  anak  jalanan,  dan  pengemis yang berada di lampu merah atau di jalanan, akan  tetapi  masyarakat  masih  banyak memberi uang dengan alasan kasihan” 9
Dalam  hal  ini  Dinas  Sosial  telah melakukan  pengawasan  terhadap  anak-
8 Rekan Budiman, Kepala Bidang Rehabilitasi  Sosial  Anak,  dan  Lanjut  Usia Dinas  Sosial  Kota  Jambi, Wawancara tanggal 16 Juni 2020.
9 Rekan Budiman, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial  Anak,  dan  Lanjut  Usia  Dinas  Sosial Kota  Jambi, Wawancara tanggal  16  Juni 2020.
anak  jalanan  yang  ada  di  Kota  Jambi,  dan kami  juga  telah  menghimbau  kepada masyarakat  agar  tidak  memberi  belas kasihan dengan memberikan sejumlah uang kepada  mereka  dengan  alasan  kasihan, karena kami memiliki tugas untuk mendidik mereka dengan berbagai upaya. 10
Mencegah  anak-anak  ini  tidak  semakin terjerumus  dalam  perilaku  yang  patologis, dan  memiliki  kecenderungan  berkonflik dengan  hukum,  maka  Pemerintah  Kota Jambi melalui Dinas Sosial sebagai lembaga yang  memiliki  tugas  pokok  melaksanakan pelayanan  kesejahteraan  sosial  bagi  anak- anak bermasalah secara sosial di kota Jambi. Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang  diperlukan  untuk  melakukan  tugas- tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan social.
Dinas  Sosial  mempunyai  tugas  pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan  tugas  pembantuan  dalam  bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial,  pembinaan  kesejahteraan  sosial  dan pembinaan  tenaga  kerja.  Pembinaan terhadap  anak  jalanan  ini  dimaksudkan untuk meningkatkan kemam-puan intelektual, kecakapan, keterampilan
sehingga  membentuk  inisiatif,  kreatif, kompeten,  inovatif  untuk  mengantarkan mereka  kepada  kemandirian. 11 Menurut
10 Rian,  Salah  satu  Staff  Dinas  Sosial  Kota Jambi, Wawancara tanggal 17 Juni 2020.
11 Apun  Hayati,  Kepala  Seksi  Rehabilitasi Sosial  Anak  dan  Lanjut  Usia  Dinas  Sosial
salah  seorang  anak  jalanan  yang  perlan dilakukan penangkapan menuturkan bahwa anak jalanan telah diberi peringatan dengan beberapa  pihak  supaya  tidak  melakukan kegiatan  mengemis  di  pinggir  jalan  lagi, karena  akan  ada  tindak  lanjut  dari pemerintah. 12
Padahal  anak  jalanan  sudah  diberi nasehat  dengan  bapak  dinas  sosialnya supaya  tidak  ngemis  lagi  di  lampu  merah seperti  ini,  karena  akan  ada  tindak  lanjut lagi jika tetap melakukan pekerjaan ini. Tapi tetaplah  dilakukan  karena  disuruh  dengan orang  tua” 13 Dalam  hal  ini  ditemukan sebuah  fajta  baru  bahwa  anak  jalanan terpaksa  melakukan  seperti  ini,  karena keadaan  ekonomi  yang  sulit,  kadang  orang tua  menyuruh  untuk  ngemis  di  pinggir- pinggir  jalan.  Pernah  juga  anak  jalanan ditemui  oleh  beberapa  orang  agar  tidak ngemis lagi di pingiran karena mengganggu orang  yang  lewat  dan  belum  lagi  resiko- resiko yang ada. 14
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan anak  jalanan  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa mereka telah diawasi dan menerima teguran  dari  Dinas  Sosial  agar  tidak melakukan kegiatan mengemis ataupun lain sebagainya  di  pinggir  jalan  karena  selain
Kota  Jambi, Wawancara tanggal  22  Juni 2020.
12 Dika,  Anak  Jalanan  yang  berada  di  Kota Jambi, Wawancara tanggal 2 Juli 2020.
13 Kevin,  Anak  Jalanan  yang  berada  di  Kota Jambi, Wawancara tanggal 3 Juli 2020.
14 Adelia, Anak Jalanan yang berada di Kota Jambi, Wawancara tanggal 2 Juli 2020
akan menggangu pengendara juga akan ada resiko-resiko lain yang akan diterima anak- anak  tersebut.  Namun  pada  kenyataannya masih  banyak  anak-anak  tetap  melakukan aktivitas seperti ini.
Dinas Sosial Kota Jambi telah melakukan pengawasan  dengan  turun  ke  lapangan untuk  mengawasi  yang  bertujuan  untuk ketertiban  dan  menghindari  pelanggaran- pelanggaran yang terjadi dan mengeksekusi anak jalanan dan pengemis yang masih juga melanggar  ketentuan  yang  diatur  dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016  Tentang  Penanganan  Gelandangan, Pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan. Selain mengawasi,  Pengawas  juga  bertugas  untuk menangkap anak jalanan dan pengemis dan diberikan  pembinaan  dan  keterampilan  di Dinas Sosial.
Dinas  Sosial  berdasarkan  tugas  dan kewenangan  yang  ditentukan  melakukan penertiban  dengan  memberikan  kegiatan pembinaan  guna  membangkitkan  kembali rasa  percaya  diri,  agar  dapat  aktif  dalam kehidupan sosial, serta terciptanya kesejahteraan  sosial.  Pembinaan  anak jalanan merupakan program untuk meminimalisir  keberadaan  anak  jalanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Karena banyaknya  anak  jalanan  yang  menjadi pengemis dan
gelandangan akan
meninggalkan  jejak  yang  buruk  bagi  Kota Jambi umumnya. Kedua, tindakan  represif  adalah  untuk
mengu-rangi dan/atau meniadakan
gelandangan dan pengemis yang di tujukan baik  kepada  seseorang  maupun  kelompok orang yang melakukan pergelandangan dan penge-misan,  upaya  represif  yang  Dinas Sosial  lakukan  yaitu  dengan  merazia, menampung  para  gelandangan,  kemudian melakukan  penyuluhan  berupa  bimbingan mental,  sosial,  kemasyarakatan  dan  panti penampungan,  serta  mengembalikan  ke tempat  asal  ini  jika  memang  tidak  bisa diarahkan dan dibina dengan baik. 15
Berdasarkan  pemaparan  diatas  bahwa Kepala  Dinas  Sosial telah  melakukan  upaya represif  dengan  mengerahkan  berbagai cara.  Hal  ini  dilakukan  tentu  agar  tidak terjadinya  resiko-resiko  yang  akan  terjadi kedepannya.  Karena    sudah  banyak pengemis dan gelandangan akan berdampak jejak pada anak-anak yang lain.
1. Razia  adalah  kegiatan  menangkap individu  atau  sekelompok  masyarakat yang  telah  melakukan  pelanggaran karena  adanya  sebab-akibat  tertentu.
Kegiatan razia yang telah dilakukan oleh Dinas  Sosial,  dalam  hal  menangkap pengemis  dan  gelandangan  secara langsung, ketika mereka sedang
melakukan  kegiatannya,  Dinas  Sosial segera menangkap dan membawanya ke rumah  singgah  Dinas  Sosial  dan rehabilitasi  anak  agar  segera  di  bina
15 Rekan Budiman, Kepala Bidang Rehabilitasi  Sosial  Anak,  dan  Lanjut  Usia Dinas  Sosial  Kota  Jambi, Wawancara
tanggal 16 Juni 2020.
dengan baik. 16 Jumlah anak jalanan yang telah  razia  dan  dibina  Dinas  Sosial  di Kota  Jambi,  sampai  dengan  saat  ini  ada 262  orang  anak  jalanan  yang  dibina Dinas  Sosial  Kota  Jambi.  Pada  tahun 2019  sebanyak  32  orang  telah  dibina. Bisa  di  lihat  banyaknya  anak  jalanan yang terjaring razia merupa-kan permasalahan  bagi  pemerintah  yang belum  terselesaikan  sampai  saat  ini. 17 Berdasarkan  pemaparan  diatas  bahwa Peranan Dinas Sosial sangat berpengaruh  penting  terhadap  anak- anak  jalanan.  Keberadaan  organisasi pemerintah ini membawa manfaat besar terutama  pada  anak  jalanan  sendiri, dengan ini mata rantai kebodohan dapat diputus,  serta  dapat  menumbuhkan motivasi  serta  semangat  terhadap  anak jalanan  untuk  menjadi  anak  yang berguna bagi bangsa dan Negara.
2. Penyuluhan  Bimbingan  Mental  dan Sosial,  yang  mana  dilakukan  oleh  pihak Dinas Sosial dan rehabilitasi anak tentu mempunyai harapan-harapan yang baik. Dalam memberikan penyuluhan
bimbingan  dapat  dibedakan  menjadi dua, yaitu bimbingan mental dan sosial.
Dalam wawancara dengan harapan anak
16 Rekan Budiman, Kepala Bidang Rehabilitasi  Sosial  Anak,  dan  Lanjut  Usia Dinas  Sosial  Kota  Jambi, Wawancara tanggal 16 Juni 2020.
17 Apun  Hayati,  Kepala  Seksi  Rehabilitasi Sosial  Anak  dan  Lanjut  Usia  Dinas  Sosial Kota  Jambi, Wawancara tanggal  22  Juni 2020
jalanan ini dapat teratasi, apabila dapat membangun  karakter,  mental,  sikap yang  kuat  terhadap  anak-anak  jalanan, agar  nantinya  mereka  tidak  putus semangat  terus  maju  kedepan  dan  bisa menggapai cita-cita sesuai yang diharapkan.  Melalui  berbagai  progam kegiatan  yang  ada  di  Dinas  Sosial  ini anak-anak dapat merasakan kemanfaatan  yang  diperoleh,  dan nantinya berguna di masa depan. 18 Penjelasan mengenai penyuluhan bimbingan  mental  dan  sosial  yang dilakukan  oleh  Dinas  Sosial,  sebagai berikut:
a) Bimbingan  Mental  yang  merupakan dasarnya merupakan bimbingan yang dilakukan  dalam  bentuk  bidang mental  spiritual,  budi  pekerti,  baik secara individual maupun sosial atau kelompok, dan penyampaian motivasi  diri  untuk  membentuk pembiasaan perilaku dan kepribadian  sesuai  dengan  nilai, norma dan peraturan yang berlaku.Bimbingan mental yang dilakukan  oleh  Dinas  sosial,  dalam proses pembinaan tentu memberikan hal-hal yang positif seperti pengetahuan tentang agama, mengajarkan membaca Al-Quran dan 18 Rekan Budiman, Kepala Bidang Rehabilitasi  Sosial  Anak,  dan  Lanjut  Usia Dinas  Sosial  Kota  Jambi, Wawancara
tanggal 16 Juni 2020
juga  mereka  diberikan  mental  serta motivasi-motivasi  agar  saat  keluar bisa  menerapkan  apa  yang  telah diajarkan oleh Dinas Dosial.” 19 Winda salah satu Staff Dinas Sosial yang juga ikut  berpartisipasi  adanya  anak jalanan  mengatakan  bahwa,  “Anak- anak  ini  mereka  selain  kurang  kasih sayang tentu juga kurangnya pengetahuan  religius,  hal  ini  dapat dilihat  pada  anak-anak  jalanan  dari siang  hingga  sore  tidak  melakukan ibadah, karena harus terus menunggu di lampu merah agar para pengemudi memberikan belas kasihan terhadapnya. b) Pembinaan  agama  inilah  yang  perlu di  ajarkan  kepada  anak-anak  sejak dini. 20
Berdasarkan pemaparan diatas pembi-naan  yang  dilakukan  Dinas Sosial Kota Jambi adalah menanamkan  nilai-nilai  religious  di dalam fikiran anak-anak, yakni selain memberikan pengetahuan menge-nai agama Islam juga di berikan motivasi untuk  bekal  setelah  keluar  dari pembinaan.
Bimbingan  Sosial/Keterampilan  meru- pakan  indak  lanjut  razia,  dikoordinasikan
19 Rekan Budiman, Kepala Bidang Rehabilitasi  Sosial  Anak,  dan  Lanjut  Usia Dinas  Sosial  Kota  Jambi, Wawancara
tanggal 16 Juni 2020
20 Winda, salah satu Staff Dinas Sosial Kota Jambi, Wawancara tanggal 22 Juni 2020
dengan  Dinas  Sosial  untuk  melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan  pengemis  yang  nantinya  akan  diberi bekal  keterampilan  sehingga  akan  timbul kesadaran  untuk  mengubah  hidup  dari gelandangan/mengemis kearah hidup normal.  Memiliki  mata  pencaharian  yang akan menopang kebutuhan hidupnya.
Kegagalan  gelandangan  dan  pengemis untuk  hidup  normal  lebih  disebabkan karena  mereka  tidak  memiliki  sumber penghasilan  lewat  pekerjaan  yang  mampu mereka lakukan atau miskinnya keterampilan menyebabkan mereka
menjadi  gelandangan  atau  pengemis  lagi. Anak  jalanan  diberikan  keterampilan  agar saat keluar bisa menghidupi dirinya dengan bekerja  dan  tidak  kembali  ke  jalanan. Keterampilan  yang  Dinas  Sosial  berikan meliputi  keterampilan  sol  sepatu,  olah pangan dan kerajinan, memberikan pelatihan bengkel. 21
Bentuk pembinaan  yang dilakukan  oleh Dinas Sosial Kota Jambi telah tergambarkan melalui  wawancara  yang  telah  peneliti lakukan  dengan  Kepala  Bidang  Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi anak jalanan di  Kota  Jambi  pada  dasarnya  selalu diperhatikan  oleh  Dinas  Sosial,  karena sebenarnya  permasalahan  anak  jalanan termasuk  permasalahan  yang  sulit  untuk
21 Rekan Budiman, Kepala Bidang Rehabilitasi  Sosial  Anak,  dan  Lanjut  Usia Dinas  Sosial  Kota  Jambi, wawancara , tanggal 16 Juni 2020
diatasi.  Selama  ini  yang  dapat  dilakukan Dinas  Sosial  hanya  sekedar  melakukan beberapa  bentuk  pembinaan  dalam  bentuk siraman  rohani,  bimbingan  konseling  dan diberi keterampilan. 22
Surat  Perintah  Tugas  Dinas  Sosial tertulis jelas mengenai tugas dan kewajiban. Namun  pada  kenyataan  di  lapangan walaupun  ada  pengawasan,  pelanggaran dan  permasalahan  tetap  saja  terjadi dilakukan  oleh  anak  jalanan  dan  pengemis dan  permasalahan  itu  seperti  pengawasan Dinas  Sosial  belum  maksimal  dan  peran masyarakat  yang  masih  membiarkan  anak- anak menjadi pengemis dan gelandangan.
Petugas  pengawasan  yang  ditugaskan didalam  Surat  Perintah  Tugas  Dinas  Sosial dalam  mengawasi  anak  jalanan  dan pengemis  belum  maksimal  dalam  hal mengawasi,  hal  ini  bisa  dilihat  dengan masih  banyaknya  anak  jalanan  dan pengemis  yng  masih  berkeliaran  di sekitaran lampu merah Kota Jambi.
Tentunya  dengan  banyaknya  anak jalanan  dan  pengemis  yang  berkeliaran  itu menjadi  permasalahan  yang  harus  di selesaikan, karena akan merusak pemandangan dan menghambat kelancaran lalu-lintas,  dengan  banyaknya  anak  jalanan dan  pengemis  tentunya  perlu  pengawasan yang  optimal,  pengawasan  yang  dilakukan
22 Rekan Budiman, Kepala Bidang
Rehabilitasi  Sosial  Anak,  dan  Lanjut  Usia Dinas  Sosial  Kota  Jambi, wawancara , tanggal 16 Juni 2020
oleh Dinas Sosial itu sendiri dilakukan oleh 19  orang  dan  untuk  jadwal  pengawasan, Dinas  Sosial  melakukan  pengawasan sebanyak 1 minggu sekali dengan membawa kendaraan  untuk  mengangkut  anak  jalanan dan pengemis yang terjaring razia. 23
Anak-anak  jalanan  saat  dilakukan  razia oleh  Dinas  Sosial  mereka  langsung bersembunyi, karena takut akan di tangkap dan  tidak  dikembalikan.  Mereka  telah paham  dengan  pengawasan  yang  kami berikan.  Jadi  sangat  sulit  untuk  mencari mereka. 24 Sebagaimana  yang  di  terangkan dalam pasal 3 Peraturan Daerah  Kota Jambi Nomor  47  Tahun  2002  Tentang  Ketertiban Umum, bahwa setiap orang dilarang berada di  jalanan,  taman,  tempat-tempat  umum melakukan meminta-minta atau mengemis.
Akan  tetapi  masih  banyak  yang melanggar ketentuan ini sehingga peraturan tidak  terealisasi  dengan  baik.  Rekan Budiman  mengatakan  bahwa,  “Setelah dilakukan  pengawasan  dan  penangkapan, anak  jalanan  dan  pengemis  di  bawa  ke rumah  singgah  untuk  di  beri  sanksi  dan  di bina,  akan  tetapi  setelah  di  bebaskan, mereka  kembali  dan  mengulangi  aktivitas mereka  dijalanan  sehingga  membuat
23 M.  Toyib,  Kepala  Seksi  Rehabilitasi  Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Jambi, Wawancara tanggal 22 Juni 2020 24 Winda,  salah  satu  Staff  Dinas  Sosial  Kota Jambi, Wawancara tanggal 22 Juni 2020
permasalahan ini terulang-ulang dan seperti tidak ada efek jera. 25
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  untuk mengentaskan anak jalanan ini, Dinas Sosial telah melakukan penyuluhan, pada kenyataannya masih ada anak jalanan yang kurang  memperhatikan  dengan  himbauan yang  telah  diberikan  dan  masih  banyak anak-anak jalanan berkeliaran.
26
Sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 20  Peraturan  Walikota  Kota  Jambi  Nomor 29  Tahun  2016  Tentang  Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan  bahwa  Setiap  orang  dilarang memberikan  uang  atau  barang  kepada gelandangan dan pengemis dipersimpangan jalan  atau  lampu  merah,  jalan  protokol, pasar,  taman  dan  jembatan  serta  tempat umum  lainnya.  Akan  tetapi  fakta  di lapangan  masih  banyak  orang  yang  masih memberi  uang  kepada  anak  jalanan  dan pengemis sehingga implementasi peraturan walikota ini belum terealisasi sesuai dengan ketentuan yang ada.
25 Rekan Budiman, Kepala Bidang Rehabilitasi  Sosial  Anak,  dan  Lanjut  Usia Dinas  Sosial  Kota  Jambi, Wawancara tanggal 16 Juni 2020 26 Rekan Budiman, Kepala Bidang
Rehabilitasi  Sosial  Anak,  dan  Lanjut  Usia Dinas  Sosial  Kota  Jambi, Wawancara
tanggal 16 Juni 2020

## D. Tindakan Pemerintah dalam Upaya Penanggulangan Anak Jalanan Yang Bermasalah Sosial di Kota Jambi
Pemerintah  atau  administrasi  negara merupakan  subjek  hukum,  sebagai  dragger van de rechten en plichten atau pendukung hak-hak dan kewajiban - kewajiban. sebagai subjek  hukum  lainnya  melakukan  berbagai tindakan, baik tindakan nyata ( feitelijkhandelingen )  maupun  tindakan hukum ( rechtshandelingen ).
Tindakan  nyata  adalah  tidak  ada relevansinya  dengan  hukum  dan  oleh karenanya  tidak  menimbulkan  akibat– akibat  hukum.  Tindakan  yang  dilakukan Dinas Sosial untuk meniadakan gelandangan  dan  pengemis  jumlah  anak jalanan, Dinas Sosial Kota Jambi memberlakukan  beberapa  tindakan  yang dapat  diberikan  kepada  anak  jalanan  yang masih  tidak  mematuhi  peraturan  dan himbauan  pemerintah    agar  mendapatkan efek  jera  sehingga  diharapkan  tidak melakukan pelanggaran kembali.
Tindakan  yang  Dinas  Sosial  lakukan yaitu  menampung  tetap  para  anak gelandangan ke Dinas Sosial Kota Jambi dan mengembalikan ke tempat daerah asal para gelandangan  dan  pengemis  tersebut. 27
Permasalahan sosial anak jalanan termasuk masalah  yang  sulit  untuk  diatasi,  anak jalanan  yang  telah  ditangkap  dan  dibina
27 Rekan  Budiman,  Kepala  Bidang  Rehabilitasi Sosial Anak, dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Jambi, Wawancara tanggal 16 Juni 2020.
oleh  Dinas  Sosial,  pada  setiap  kasusnya mereka  akan  kembali  lagi  dan  mengulang untuk turun ke jalanan.
Dinas Sosial sering melakukan pembinaan ketika mereka berada di rumah persinggahan  di  Dinas  Sosial  Kota  Jambi seperti  bimbingan  konseling,  bimbingan agama, tingkah laku, etika serta kedisiplinan. Dinas Sosial pernah memberikan  fasilitas  kepada  anak  jalanan sesuai  dengan  apa  yang  mereka  minta berupa  mesin  kompresor.  Harapan  Dinas Sosial dengan diberikannya mesin kompresor  tersebut  anak  jalanan  tidak  lagi turun kejalan untuk mencari uang, tapi fakta dilapangan mereka tetap kembali kejalanan dan menjual peralatan yang telah
diberikan. 28
Pengawasan  di  temukan  adanya  anak jalanan  dan  pengemis  yang  meminta-minta oleh  petugas  pengawas  maka  secara  tegas Dinas  Sosial  Kota  Jambi  dapat  memberikan tindakan  lebih  lanjut  kepada  anak  jalanan dan  pengemis    yang  terjaring  razia  dan  di bawa  ke  Dinas  Sosial  Kota  Jambi.  Proses Pengawasan  Dinas  Sosial  Kota  Jambi menelusuri  setiap  sudut  dan  tengah  kota untuk  mencari  anak  jalanan  dan  pengemis yang  masih  berkeliaran  untuk  meminta- minta  dan  akan  ditindak  lanjuti  seperti  di ajak  berkomunikasi  sampai  dibawa  ke rumah singgah untuk di bina.
28 Apun Hayati, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Jambi, Wawancara tanggal 22 Juni 2020
Anak-anak yang terkena razia dan telah dibina  kami  pulangkan  kembali  kepada orangtuanya  dengan  tujuan  agar  dapat menerapkan  apa  yang  telah  di  dapat  saat pembinaan,  rata-rata  anak  jalanan  dan pengemis  itu  melakukan  aktivitasnya  di dasarkan  oleh  faktor  ekonomi.  Namun setelah  kami  bina  masih  ada  yang melakukan  kegiatan  mengemis  kami  tentu membawa  kembali  ke  Dinas  Sosial  Kota Jambi agar dapat kembali di bina. 29
Tindakan  tersebut  telah  dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi, namun masih ada anak jalanan yang terjaring razia Dinas Sosial Kota Jambi terdapat beberapa remaja yang  mengkonsumsi  narkoba.  Anak-anak yang terjaring razia kemudian dikumpulkan dirumah  singgah  dilakukan  pemeriksaan dan  terdapatlah  beberapa  remaja  yang mengkonsumsi  narkoba  tindak  lanjut  yang kami  lakukan  yaitu  seperti  menghubungi IPWL  (Institusi  Penerima  Wajib  Lapor), yaitu puskesmas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi  medis  dan  sosial  guna  untuk tindak  lanjut  rehabilitasi  dari  anak  jalanan yang bermasalah ini selama 3 bulan. 30
Anak  jalananan  sudah  tiga  kali  terkena tangkap  dan  dibina  oleh  Dinas  Sosial, karena  masih  mengemis  dan  anak  jalanan kurang  bisa  menerapkan  yang  sudah  di
29 Apun  Hayati,  Kepala  Seksi  Rehabilitasi  Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Jambi, Wawancara , tanggal 22 Juni 2020.
30 Rekan  Budiman,  Kepala  Bidang  Rehabilitasi Sosial Anak, dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Jambi, Wawancara tanggal 16 Juni 2020.
ajarkan, orang tua anak tersebut mengatakan  lebih  enak  mengemis  dapat uang secara langsung. 31 Anak-anak mendapatkan  pembinaan  di  Dinas  Sosial dan rehabilitasi anak agar dapat
menerapkan apa yang telah diajarkan.
Namun  pada  kenyataannya  realisasi  ini belum  berjalan  dengan  baik.  Sebagai pemerintah  Dinas  Sosial  tentunya  akan melakukan  tindakan  yang  lebih  tegas  dari sebelumnya.  Anak-anak  jalanan  telah diberikan  sosialisasi  kemudian  dibina dengan  baik,  diberikan  pelatihan,  namun jika tidak bisa secara baik-baik Dinas Sosial tidak akan segan mengembalikan ke daerah asalnya dengan dibiyai oleh Anggaran Dinas Sosial Kota Jambi. Hal ini jika tidak di atasi akan  menjadi  contoh  pada  anak-anak jalanan yang lain. 32
Lebih  baik  dipulangkan  saja  jika  tidak bisa di didik secara baik, karena hal ini akan menjadi  tugas  ekstra  bagi  Dinas  Sosial. Banyak  anak-anak  tersebut  masalahnya juga  berbeda-beda  dan  sangat  kompleks, seperti anak-anak sudah sering mengkonsumsi  narkoba,  ngelem  dan bahkan  tindakan  criminal  tentu  dilakukan seperti mencuri karena terdapat kesempatan. 33 Dinas Sosial yang 31 Dani,  Anak  Jalanan, Wawancara tanggal  28 Juni 2020
32 Apun  Hayati,  Kepala  Seksi  Rehabilitasi  Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Jambi, Wawancara tanggal 22 Juni 2020
33 M. Toyib, Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas  Sosial  Kota  Jambi, Wawancara tanggal 22 Juni 2020
bertanggungjawab  berupaya mencegah dan mengantisipasi  meningkatnya  komunitas anak  jalanan,  gelandangan,  dan  pengemis, mencegah penyalahgunaan komunitas anak jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  dari eksploitasi  pihak-pihak  tertentu,  mendidik komunitas  anak  jalanan,  gelandangan  dan pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya,  memberdayakan  para  anak jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  untuk dapat  hidup  mandiri  secara  ekonomi  dan sosial,  serta  meningkatkan  peran  serta  dan kesadaran  pemerintah  daerah,  dunia  usaha elemen masyarakat lainnya untuk
berpartisipasi  dalam  penanganan  anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
Namun,  dapat  dilihat  masih  adanya pengemis  yang  berkeliaran  dan  anak-anak yang  menjadi  gelandangan  di  pinggir  jalan belum teratasi secara tuntas. 34 Dalam hal ini penegakan  dan  penanganan  dari  anak jalanan  menurut  peneliti  belum  dilakukan dengan baik.

## E. Kesimpulan
Bentuk  pengawasan  Dinas  Sosial  Kota Jambi  terhadap  anak  terbagi  menjadi  dua yaitu  pengawasan  secara  preventif  dan represif. Pengawasan yang dilakukan secara preventif  yaitu  Pemerintah  Dinas  Sosial memantau  dan  mengawasi  anak  jalanan,
34 Rekan  Budiman,  Kepala  Bidang  Rehabilitasi Sosial Anak, dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Jambi, Wawancara tanggal 16 Juni 2020
menghimbau  kepada  masyarakat  untuk tidak  memberi  sejumlah  uang  kepada  anak jalanan. Upaya represif yang dilakukan yaitu dengan merazia, bimbingan agama/ konseling.  Namun  pada  kenyataanya, penanganan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Sosial  ini  tidak  menimbulkan  perubahan terhadap anak jalanan tersebut.

## F. Saran
Pemerintah  Kota  khususnya  Dinas Sosial  harusnya  lebih  memperhatikan masalah  sosial  anak  jalanan  ini.  Dengan lebih  giat  melakukan  kerja  sama  dengan instansi  lain  seperti  membuat  pos-pos pengamanan  anak  jalanan  karena  jika dengan  teguran  dirasa  kurang  bisa mengatasi masalah ini.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN Artikel/Buku/Laporan
A’an  Efendi  dan  Freddy  poernomo.  2017.
Hukum  Administrasi .  Sinar  Grafika.
Jakarta. 2017.
Adelia,  Anak  Jalanan  yang  berada  di  Kota Jambi, Wawancara  tanggal 2 Juli 2020.
Apun  Hayati,  Kepala  Seksi  Rehabilitasi Sosial  Anak  dan  Lanjut  Usia  Dinas Sosial  Kota  Jambi, Wawancara tanggal 22 Juni 2020.
Bahder  Johan  Nasution.  2008. Metode Penelitian  Ilmu  Hukum .  Cet.1.  CV.
Mandar Maju. Bandung.
Bambang  Sunggono.  1998. Metodologi
Penelitan  Hukum .  PT.  Raja  Grafindo
Persada. Jakarta.
Dani,  Anak  Jalanan,  Wawancara  tanggal  28 Juni 2020.
Dika,  Anak  Jalanan  yang  berada  di  Kota Jambi, Wawancara tanggal 2 Juli 2020.
Dewi, 50 Kasus Anak Jalanan di Kota Jambi,
Kaspul:  Rata-rata  Masalah  Keluarga, https://m.brito.id/50-kasus-anak- jalanan-di-jambi-kaspul-rata-rata- masalah-keluarga.
Kevin,  Anak  Jalanan  yang  berada  di  Kota Jambi, Wawancara tanggal 3 Juli 2020.
M.  Toyib,  Kepala  Seksi  Rehabilitasi  Tuna Sosial  Dinas  Sosial  Kota  Jambi, Wawancara tanggal 22 Juni 2020.
Muladi. 2009. Hak Asasi Manusia . PT Refika
Aditama. Bandung. Mujiyadi  B.  2017. Studi  Kebutuhan Pelayanan  Anak  Jalanan .  P3KS  Press.
Jakarta.
Rekan Budiman, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial  Anak,  dan  Lanjut  Usia  Dinas Sosial  Kota  Jambi,  Wawancara  tanggal
16 Juni 2020.
Rian,  Salah  satu  Staff  Dinas  Sosial  Kota Jambi,  Wawancara  tanggal  17  Juni
2020.
Rohiman  Notowidagdo.  2016. Pengantar
Kesejahteraan Sosial . AMZAH. Jakarta.
Winda,  salah  satu  Staff  Dinas  Sosial  Kota Jambi, Wawancara tanggal 22 Juni 2020

## Peraturan Hukum
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014
Tentang Perlindungan Anak. Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  47 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  14
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah.
Peraturan  Walikota  Nomor  29  Tahun  2016
Tentang Penanganan Gelandangan, pengemis (GEPENG) dan Anak Jalanan. Peraturan Walikota  Jambi Nomor 41 Tahun
2016    Tentang  Kedudukan,    Susuanan Organisasi,  tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kota Jambi.