http://jiss.publikasiindonesia.id/
Disharmoni Politik Hukum Pengelolaan Pelabuhan dalam Peraturan Perundang- Undangan Pelayaran
Dahlia Dewi Apriani 1 , Fadjrin Wira Perdana 2* , H.Irwan 3
Universitas Diponegoro, Politeknik Transportasi SDP Palembang 1,2,3
Email: dahliadewiapriani@yahoo.co.id 1 , fadjrinwira@gmail.com 2 , irwanpasang07@gmail.com 3 ,
Artikel info Artikel history: Diterima : 24-09-2021 Diterima dalam bentuk revisi : 13-10-2021 Diterima untuk publish : 20-10-2021
Kata Kunci: politik hukum; pengelolaan pelabuhan; perundang-undangan pelayaran
Keywords: politics of law; port management; shipping laws

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Pengaturan Hukum tentang penyelenggaraan  pelabuhan  berdasarkan  sistem  hukum  di  Indonesia  dan untuk mengetetahui kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelabuhan Berdasarkan sistem Hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  hukum  normatif  yang  merupakan  prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang berkaitan dengan implikasi pemberlakuan asas  Cabotage  dalam  pelayaran  Indonesia  terhadap  eksistensi  perusahaan angkutan  laut  nasional  dalam  kegiatan perdagangan  bebas.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  pengaturan  hukum  penyelenggaraan  pelabuhan  secara diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  61  Tahun  2009  tentang Kepelabuhanan. Peraturan tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 112 ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,  yang  mengatur  mengenai  Tatanan  Kepelabuhanan  Nasional, Rencana  Induk  Pelabuhan  serta  Daerah  Lingkungan  Kerja  dan  Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan, pembangunan  dan  pengoperasian  pelabuhan,  terminal  khusus  dan  terminal untuk  kepentingan  sendiri,  penarifan,  pelabuhan  dan  terminal  khusus  yang terbuka  bagi  perdagangan  luar  negeri,  dan  sistem  informasi  pelabuhan Penerapan UU No. 23 Tahun 2014, pada dasarnya bahwa pemerintah daerah menjalankan aturannya yaitu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri,

## Abstract:
This study aims to find out the legal arrangements regarding the operation of ports based on the legal system in Indonesia and to find out the authority of the  local  government  in  operating  ports  based  on  the  legal  system  in Indonesia.  The  method  used  in  this  research  is  normative  law  which  is  a scientific  research  procedure  to  find  the  truth  based  on  the  logic  of  legal scholarship  from  the  normative  side  related  to  the  implications  of  the application of the Cabotage principle in Indonesian shipping on the existence of national sea transportation companies in free trade activities. The results of the study indicate that the legal arrangements for the operation of ports are  regulated  in  Government  Regulation  no.  61  of  2009  concerning  Ports. The  regulation  was  established  to  implement  the  provisions  of  Article  78, Article  89,  Article  95,  Article  99,  Article  108,  Article  112  paragraph  (2), Article  113,  and  Article  210  paragraph  (2)  of  Law  Number  17  of  2008 concerning Shipping, which regulates concerning the National Port Order, the Port Master Plan and the Working Environment and Interest Areas of the port,  the  implementation  of  activities  at  the  port,  the  construction  and operation  of ports,  special  terminals  and  terminals  for  self-interest,  tariffs, special ports and terminals open to foreign trade, and port information system Implementation of Law no. 23 of 2014, basically that local governments carry out their rules.
Koresponden author: Fadjrin Wira Perdana Email: fadjrinwira@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2021

## Pendahuluan
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia, dimana dua per tiga wilayahnya adalah  perairan.  Wilayahnya  terletak  di  lokasi  yang  strategis  karena  Indonesia  berada  di persilangan rute perdagangan dunia yg diapit oleh Benua  Asia dan Benua Australia, serta diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.  Secara keseluruhan, menurut (Drake, 2019) luas laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km2, terdiri dari 0,3 juta km2 perairan teritorial, 2,8 juta km2 perairan pedalaman dan kepulauan, 2,7 juta km2 Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE),13 serta terdiri  lebih  dari  17.500  pulau,  menyimpan  kekayaan  yang  luar  biasa.  Jika  dikelola  dengan baik,  potensi  kelautan  Indonesia diperkirakan dapat  memberikan penghasilan lebih dari 100 miliar  dolar  AS  pertahun.    Ditambah  lagi,  Indonesia  dengan  jumlah  penduduk  yang  besar dengan sumber daya alam yang melimpah dan tersebar di ribuan pulau tentunya memerlukan jasa  tranportasi  laut  dan  pelabuhan  untuk  melayani  mobilitas  manusia,  barang  dan  jasa. Ketersediaan  jasa  merangsang  pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah  yang  belum  berkembang, menunjang sektor perdagangan, ekonomi dan sektor lainnya, mendukung daya saing komoditas produksi  nasional  baik  produksi  dalam  negeri  maupun  luar  negeri,  serta  dapat  digunakan sebagai sarana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa (Suhelmi & Purbani, 2013). Dengan uraian tersebut, terlihat bahwa ketersediaan sarana laut dan pelabuhan menjadi faktor penting bagi pemerintah dalam menjalankan perekonomian negara.
Pengelolaan kepelabuhan di Indonesia, khususnya dari aspek kegiatan pengusahaan di pelabuhan,    saat  ini  telah  berkembang  dinamis  dan  memberikan  dampak  positif  pada pertumbuhan  perekonomian  Indonesia.  Dinamika  perkembangan  tersebut  ini  tidak  bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan kegiatan pengeloaan di  pelabuhan  di  Indonesia, yang dapat  diidentifikasi  dari  produk  hukum  yaitu  peraturan  perundang-undangan  pengelolaan pelabuhan di  Indonesia, yang memberikan otoritas kewenangan pengelolaan pelabuhan oleh Negara,  melalui  pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  yaitu    PT.  Pelindo  I (Persero), PT. Pelindo II (Persero), PT. Pelindo III  (Persero), dan PT. Pelindo IV (Persero). Sebagai  Persero,  kepemilikan  saham  PT.  Pelindo  (Persero)  sepenuhnya  dikuasai  oleh Pemerintah,  dimana  dalam  hal  ini  Menteri  Keuangan,  dan  pada  saat  ini  telah  dialihkan  ke Kementrian  Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara  (Kementrian  BUMN),  dengan pembinaan  teknis  operasional  berada  ditangan  Departemen  Perhubungan  dan  dilaksananan oleh  Direktorat  Jendral  Perhubungan  Laut.  Dalam  kegiatan  pengelolaan  pelabuhan  tersebut, PT.  Pelindo  I-IV  (Persero)  sekaligus  bertindak  sebagai  regulator  dan  operator  pelabuhan  di Indonesia.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  peraturan  perundang-undangan  pelayaran memberikan kewenangan pengelolaan pelabuhan khususnya dalam hal pengusahaan pelabuhan kepada beberapa pihak, mulai dari PT. Pelindo (Persero) selaku BUMN, Pemerintah Daerah melalui  BUMD,  serta  pihak  badan  usaha  swasta  melalui  kebijakan  privatisasi.  Kewenangan yang  terdistribusi  kepada  beberapa  lembaga  tersebut  berpotensi  terjadinya  disharmoni  dan
tumpang tindih (over lapping) kewenangan, sehingga penting dan mendesak untuk dilakukan harmonisasi  politik  hukum  pengelolaan  pelabuhan  dalam  perundang-undangan  pelayaran  di Indonesia.
Tiada negara tanpa politik hukum.  Menurut (Manan, 2001) , politik hukum ada yang bersifat tetap (permanen) dan ada yang bersifat temporer. Politik hukum yang bersifat tetap, berkaitan  dengan  sikap  hukum  yang  akan  selalu  menjadi  dasar  kebijaksanaan  pembentukan dan  penegakan  hukum.  Politik  hukum  temporer  adalah  kebijaksanaan  yang  ditetapkan  dari waktu  ke  waktu  sesuai  dengan  kebutuhan.  Termasuk  ke  dalam  kategori  ini  hal-hal  seperti penentuan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan. Politik hukum (legal policy) menurut  (Juwana,  2005)  adalah  berbagai  tujuan  dan  alasan  dari  dibentuknya    peraturan perundang-undangan. Politik hukum dapat dibedakan dalam dua dimensi.   Dimensi pertama adalah politik hukum yang menjadi lasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang- undangan.  Politik  hukum  dalam  dimensi  demikian  disebut  kebijakan  dasar  (basic  policy). Dimensi  kedua  dari  politik  hukum  adalah  tujuan  atau  alasan  yang  muncul  dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Politik hukum dalam dimensi ini disebut sebagai  kebijakan  pemberlakuan  (enachtmen  policy).  Dengan  demikian  kebijaksanaan (pembentukan) peraturan perundang-undangan merupakan bentuk dari politik hukum.
Harmonisasi, sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai  upaya  mencari  keselarasan  (Indonesia,  2002) . Kata  harmonisasi  sendiri  berasal  dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat, keselarasan,  keserasian  (Simatupang,  2020).    Dengan  demikian  seara  bebas  harmonisasi peraturan  perundang-undangan  adalah  upaya  menselaraskan  peraturan  perundang-undangan agar menjadi proporsional dan bermanfaat bagi kepentingan bersama atau masyarakat.
Teori harmonisasi peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari harmonisasi hukum itu sendiri. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merumuskan harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah  untuk  menuju  proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis (Suhartono, 2017). Rudolf Stammler mengemukakan bahwa tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan kepentingan antara individu dengan individu dan individu dengan masyarakat.
Penerapan      peraturan      perundang-undangan      dalam      jumlah      banyak      secara bersamaan    dalam    waktu    dan    ruang    yang    sama,    sudah    tentu    membawa    konsekuensi terjadinya    disharmoni    hukum.    Misalnya    terjadinya    tumpang    tindih    kewenangan    dan benturan kepentinngan. Penerapan  berbagai  macam  peraturan  perundang-undangan secara bersama-sama  tanpa  upaya-upaya  harmonisasi  hukum  atau  penyelelarasan  dan  penyerasian sudah    tentu    akan    menimbulkan    benturan    kepentingan    antar    lembaga.  Masing-masing peraturan   perundang-undangan   memiliki   tujuan,   strategi   untuk mencapai  tujuan,  dan pedoman  untuk  melaksanakan  strategi,  dimana  ketiganya  ini sering dirumuskan alam bentuk kebijakan-kebijakan.
Kelembagaan  kegiatan  pengusahaan  di  pelabuhan  telah  mulai  dibentuk  perseroan kepelabuhan  oleh  Pemerintah  Kolonial  Belanda  dengan  nama  Haven  Badrift.    Selanjutnya setelah kemerdekaan, Pemerintahan Orde Lama Soekarno melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan dengan membentuk Jawatan Pelabuhan,  yang kemudian melalui Perppu Nomor 19 Tahun  1960  tentang  Perusahaan  Negara,  mengalihkan  status  pengusahaan  pelabuhan  dari
Jawatan  Pelabuhan  kepada  Perusahaan  Negara.    Selanjutnya,  Pemerintahan  Orde  Baru Soeharto, merubah bentuk badan hukum Perusahaan Negara (PN) menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan Indonesia, terdiri dari Perusahaan Umum Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV.
Pada tahun 1991, denan pertimbangan peningkatan efisiensi dan efektifitas perusahaan, Pemerintahan Orde Baru menetapkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah  Nomor  59  Tahun  1991,  yang  masing-masing  berisi  ketentuan  bahwa  kegiatan pengusahaan  di  pelabuhan  oleh  Perusahaan  Umum  Pelabuhan  Indonesia  I-IV  dialihkan bentuknya menjadi Persero, yang kemudian dikenal luas dengan nama PT. Pelindo I (Persero), PT.  Pelindo  II  (Persero),  PT.  Pelindo  III  (Persero),  dan  PT.  Pelindo  IV  (Persero).  Sebagai Persero,  kepemilikan  saham  PT.  Pelindo  (Persero)  sepenuhnya  dikuasai  oleh  Pemerintah, dimana  dalam  hal  ini  Menteri  Keuangan,  dan  pada  saat  ini  telah  dialihkan  ke  Kementrian Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Kementrian BUMN), dengan pembinaan teknis operasional  berada  ditangan  Departemen  Perhubungan  dan  dilaksananan  oleh  Direktorat Jendral  Perhubungan  Laut.    Dalam  kegiatan  pengusahaan  di  pelabuhan,  PT.  Pelindo  I-IV (Persero) sekaligus bertindak sebagai regulator dan operator pelabuhan di Indonesia, sehingga PT.  Pelindo  (Persero)  bertugas  sebagai  pengelola  pelabuhan,  yaitu  menyediakan  lahan kepelabuhanan, mengawasi penggunaannya dan mengoperasikan sendiri lahan tersebut.
Dalam  waktu  yang  bersamaan,  diundangkannya  Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan  Pemerintah  dan  Kewenangan  Propinsi  sebagai  Daerah  Otonom,  untuk  jenis pelabuhan  local  dan  pelabuhan  regional,  diserahkan  pengelolaannya  kepada  Pemerintah Daerah.  Dengan  demikian,  secara  kelembagaan,  dalam  pengelolaan  pelabuhan,  ada  yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (c.q. PT. Pelindo), yaitu untuk jenis pelabuhan nasional dan internasional, sementara untuk jenis pelabuhan lokal dan pelabuhan regional, kewenangan pengelolaannya  diserahkan  kepada  Pemerintah  Daerah  sebagai  bagian  dari  pelaksananaan Otonomi Daerah.
Perkembangan lebih lanjut, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008  tentang  Pelayaran,  memberikan  dampak  terhadap  kegiatan  pengusahaan  di  pelabuhan yaitu  dengan  memberikan  peluang  pihak  swasta  (investor)  untuk  melaksakan  kegiatan pengusahaan  di  pelabuhan  dengan  terlebih  dahulu  mengurus  ijin  sebagai  Badan  Usaha Pelabuhan  (BUP).  Perubahan  mendasar  lainnya,  adalah  diberikannya  kedudukan  baru (pengurangan  kewenangan)  PT.  Pelindo  (Persero),  yaitu  hanya  terbatas  sebagai  operator pelabuhan.    Diundangkannya  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  jo. Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2009  Tentang  Kepelabuhanan,  maka  PT.  Pelindo (Persero),  hanya  berperan  sebagai  operator  sedangkan  bertindak  sebagai  regulator  adalah Otoritas  Pelabuhan  (OP),  yaitu  lembaga  pemerintah  di  pelabuhan  sebagai  otoritas  yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial (Muslim, 2016) .
Berdasarkan uraian diatas, meskipun dalam peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran  tidak  menyebutkan  secara  tegas  mengenai  privatisasi  kegiatan  pengusahaan  di pelabuhan, namun dari substansi hukum (legal substance) yang diatur dalam Undang-undang Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  jo.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2009
tentang  Pelabuhan,  dan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  51  Tahun  2015  tentang Penyelengaraan Pelabuhan Laut, dapat disimpulkan adanya kebijakan (policy) dari pemerintah untuk melaksanakan privatisasi kegiatan pengusahaan di pelabuhan.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk  mengkaji  penerapan  kaedah  kaedah  atau  norma-norma  hukum  positif,  dan  yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum  dengan  melihat  serta  mengkaitkan  dengan  kenyataan  yang  ada  di  dalam implementasinya  yang  bertujuan  untuk  mendiskripsikan  kegiatan/peristiwa  alamiah  dalam praktek sehari-hari. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika keilmuan  hukum  dari  sisi  normatifnya  yang  berkaitan  dengan  implikasi  pemberlakuan  asas Cabotage  dalam  pelayaran  Indonesia  terhadap  eksistensi  perusahaan  angkutan  laut  nasional dalam kegiatan perdagangan bebas (Rahayu et al., 2020). Logika keilmuan yang juga dalam penelitian  hukum  normatif  dibangun  berdasarkan  disiplin  ilmiah  dan  cara-cara  kerja  ilmu hukum  normatif,  yaitu  ilmu  hukum  yang  objeknya  hukum  itu  sendiri.  Penelitian  hukum normatif  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  terhadap  dua  hal,  yaitu  pendekatan  terhadap peraturan  perundang-undangan  (statuta  aproach)  menyangkut  aturan  tentang  pelayaran  dan pendekatan konseptual mengenai asas Cabotage.

## Hasil dan Pembahasan

## Harmonisasi Politik Hukum Pengelolaan Pelabuhan Melalui Pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP)
Privatisasi perusahaan pelabuhan di Indonesia dilaksanakan dalam bentuk pemberian konsesi, yaitu sebagai suatu kontrak dimana pemberi hibah penerima hak untuk membiayai, membangun dan mengoperasikan fasilitas atau peralatan tertentu, untuk  kepentingan umum, untuk  jangka  waktu  tertentu,  setelah  itu  fasilitas  atau  peralatan  tersebut  akan  ditransfer  ke pemberi. Untuk melaksanakan suatu konsesi diperlukan adanya suatu kontrak kerjasama yang melibatkan  berbagai  pihak  dengan  menggunakan  beberapa  skema  kerjasama  diantaranya adalah Build Operation and Transfer (BOT), Build Own Operate (BOO,) dan Build Transfer Operate (BTO) (Aziz, 2016) .
Secara  konseptual  kerjasama  antara  pemerintah  dengan  swasta  (Public  Private Partnership)  merupakan  hubungan  kerjasama  pemerintah  dengan  publik  dalam  pelaksanaan pembangunan melalui investasi dengan melibatkan pemerintah, pihak swasta, masyarakat, dan NGO.  Masing-masing  pihak  memiliki  peran  dan  fungsi  dalam  pelaksanaan  pembangunan. Peran  dan  fungsi  permerintah  sebagai  suatu  institusi  resmi  dituntut  untuk  lebih  transparan, akuntabel, responsif, efektif dan efisien dalam penciptaan good governance. Tentunya dalam hal ini tidak terlepas dari fungsi pengawasan pemerintah terhadap sektor swasta yang terlibat dalam  pelaksanaan  pembangunan.    Build  Operate  Transfer  (BOT)  adalah  dimulainya  bisnis besar  dimana  organisasi-organisasi  swasta  melakukan  pembangunan  dan  pengoperasian fasilitas yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Dalam pendekatan BOT, pihak swasta atau pihak kedua adalah pihak yang mempertahankan suatu konsesi untuk suatu periode tertentu, pembangunan suatu fasilitas, yang terdiri dari pembiayaan, desain dan konstruksi. Pemegang
konsesi akan mengamankan pengembalian investasi dengan mengoperasikan fasilitas selama masa konsesi. Pada akhir masa konsesi para pemegang konsesi harus mentransfer kepemilikan fasilitas kepada pemberi konsesi.
Karakteristik  terpenting  dari  BOT  adalah  pendanaan  dari  swasta.dan  dalam  BOT, pemerintah  mensubkontrakkan  seluruh  proses  pembangunan,  termasuk  risiko  yang  terkait kepada  entitas  swasta.  Salah  satu  risiko  ini  adalah  pembiayaan,  yang  harus  diperoleh  oleh pemegang konsesi, yang pada akhirnya bertanggungjawab kepada semua aspek proyek. BOT hanya salah satu dari banyak proyek yang berbeda dengan skema penyelesaian dalam konteks privatisasi atau kemitraan pemerintah, BUMN dan swasta. Skema lainnya yang muncul paling mirip  adalah  BOT  adalah  Build  Own  Operate  (BOO)  dan  Build  Transfer  Operate  (BTO). Dalam tiga skema ini, pihak swasta tetap mempertahankan pendapatan dari mengoperasikan fasilitas.  Dalam  BTO,  pihak  swasta  mentransfer  kepemilikan  fasilitas  langsung  setelah melahirkan dan mengoperasikan fasilitas atas nama pemerintah. Pada BOO, pihak swasta tetap mempertahankan  kepemilikan  fasilitas,  membuat  laba  atas  investasi  dengan  operasi  itu,  dan memungkinkannya menjual beberapa titik jika sesuai dengan harga pasar.
Badan  Usaha  Pelabuhan  (BUP),  ditemukan  pengaturannya  dalam  Undang-undang Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  jo.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2009 tentang  Pelabuhan,  dan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  51  Tahun  2015  tentang Penyelengaraan Pelabuhan Laut. Rumusan dalam Pasal 1 butir 30 Undang-undang Nomor 17 Tahun  2008  tentang  Pelayaran,  menggunakan  istilan  Badan  Usaha  (BU),  dengan  rumusan Badan  Usaha  adalah  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  atau  badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
Dalam  Paragraf  4,  Kegiatan  Pengusahaan  di  Pelabuhan,  Pasal  90  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, disebutkan bahwa:
1. Kegiatan  pengusahaan  di  pelabuhan  terdiri  atas  penyediaan  dan/atau  pelayanan  jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan.
2. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.
3. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
e. penyediaan  dan/atau  pelayanan  jasa  gudang  dan  tempat  penimbunan  barang,  alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;
g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
4. Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan  yang  menunjang  kelancaran  operasional  dan  memberikan  nilai  tambah  bagi pelabuhan.
Rumusan  Badan  Usaha  Pelabuhan  (BUP)  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  butir  29 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelabuhan, yaitu badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. Dalam  Bagian  Kedua  Kegiatan  Pengusahaan  di  Pelabuhan  Paragraf  1  Umum  Pasal  68 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelabuhan, disebutka bahwa Kegiatan pengusahaan  di  pelabuhan  terdiri  atas:  (a)  penyediaan  dan/atau  pelayanan  jasa  kapal, penumpang, dan barang; dan (b) jasa terkait dengan kepelabuhanan.
Tentang Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelengaraan Pelabuhan Laut, mengatur lebih rinci masing-masing dalam Pasal 1 butir 20 (Badan Usaha Pelabuhan), Pasal 1 butir 21 (Badan Usah), dan Pasal 1 butir 22 (Badan Hukum Indonesia). Secara berurutan rumusannya adalah sebagai berikut. Badan  Usaha  Pelabuhan  adalah  badan  usaha  yang  kegiatan  usahanya  khusus  di  bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.  Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik  Negara,  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  atau  badan  hukum  Indonesia  yang  khusus didirikan untuk pelayaran.  Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan/atau daerah dan/atau swasta dan/atau koperasi.
Dalam Paragraf 3 Badan Usaha Pelabuhan Pasal 30 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelengaraan Pelabuhan Laut, diatur ketentuan:
1) Badan  Usaha  Pelabuhan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  26  ayat  (3)  dapat melakukan  kegiatan  pengusahaan  pada  1  (satu)  atau  beberapa  terminal  dalam  1  (satu) pelabuhan.
2) Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh:
a. Menteri  untuk  Badan  Usaha  Pelabuhan  di  pelabuhan  utama  dan  pelabuhan pengumpul;
b. Gubernur untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpan régional; dan
c. Bupati/walikota untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal.
3) Izin  usaha  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a,  diberikan  setelah  memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
Di  dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  51  Tahun  2015  tentang Penyelengaraan  Pelabuhan  Laut,  diatur  7  (tujuh)  proyek  konsesi  pelabuhan  yang  dapat diberikan pengusahaanya melalui pemberian konsesi, yaitu: pada pelabuhan yang sudah ada faspelnya;  pembangunan  pelabuhan  baru;  pembangunan  terminal  baru;  Terminal  Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang digunakan juga untuk melayani kepentingan umum; TUKS yan  berubah  status  menjadi  Terminal  Umum;  Pengusahaan  Alur  Pelayaran  dan  Kolam Pelabuhan; Pengusahaan area alih muatan kapal di perairan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) menjadi  instrumen  harmonisasi  secara  kelembagaan  dalam  pengusahaan  pelabuhan  di Indonesia,  dimana  baik  PT.  Pelindo  (Persero)  sebagai  BUMN,  Pemerintah  Daerah  melalui BUMD, serta pihak badan swasta dapat membentuk BUP melakukan pengusahaan pelabuhan.

## Kesimpulan
Harmonisasi  politik  hukum  pengelolaan  pelabuhan  dalam  peraturan  perundang- undangan pelayaran diimplementasikan melalui pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sebagai lembaga baru dengan kewenangan melakukan pengusahaan pelabuhan di  Indonesia. Malalui BUP disamping membuka pintu masuk kepada pihak swasta nasional untuk melakukan pengusahaan  pelabuhan  (Privatisasi),  diharapkan  tidak  lagi  terjadi  disharmoni  secara kelembagaan dalam pengusahaan pelabuhan antara PT. Pelindo (Persero) dengan Pemerintah Daerah.

## Bibliografi
Aziz,  N.  L.  L.  (2016). Hubungan  Kerjasama  Pemerintah  dengan  Pihak  Swasta  dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia . LIPI.
Drake,  C.  (2019). National  integration  in  Indonesia:  Patterns  and  policies .  University  of Hawaii Press.
Indonesia,  K.  B.  B.  (2002).  Departemen  Pendidikan  Nasional  Edisi  ke-3. Balai  Pustaka, Jakarta. Gramedia .
Juwana,  H.  (2005).  Penegakan  hukum  dalam  kajian  Law  and  development:  Problem  dan fundamen bagi Solusi di Indonesia. Indonesian J. Int’l L. , 3 , 212.
Manan, B. (2001). Menyongsong fajar otonomi daerah . Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Islam Indonesia.
Muslim, A. (2016). Kewenangan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang dalam Pengelolaan  Lahan  Kepelabuhanan  (Study  Pemisahan  Regulator  dan  Operator Pelabuhan). Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (2).
Rahayu,  D.  P.,  SH,  M.  H.,  &  Ke,  S.  (2020).  Metode  Penelitian  Hukum. Yogyakarta:  Thafa Media .
Simatupang, T. H. (2020). Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pengawasan Perwalian  di  Indonesia  (Lintas  Sejarah  Dari  Hukum  Kolonial  Ke  Hukum  Nasional). Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , 20 (2), 221–232.
Suhartono,  S.  (2017).  Eksistensi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  Perspektif  Negara Hukum Pancasila. Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial , 12 (2), 448–465.
Suhelmi, I. R., & Purbani, D. (2013). Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dengan memanfaatan WebGIS. DEPIK Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir Dan Perikanan , 2 (2).