## JURNAL SAINS INFORMASI GEOGRAFI    [J SIG]
https://journal.umgo.ac.id/index.php/GEOUMGo/index
Volume 5 Nomor 1, Mei 2022                                                                                            ISSN 2614-1671

## ANALISIS SPASIAL KESESUAIAN DAN EVALUASI LAHAN PERMUKIMAN DI KOTA AMBON

## Suitability Analysis and Evaluation of Settlement Land in Ambon City
Heinrich Rakuasa 1 , Glendy Somae 2
1,2 Departemen Geografi, FMIPA, Universitas Indonesia, Indonesia Email Korespondensi: heinrichrakuasa001@gmail.com
Diterima: 14/4/2022 | Ditinjau: 20/4/2022 | Disetujui: 28/5/2022
DOI: 10.31314/j sig.v5i1.1432 Abstract – The increasing number of residents in Ambon City from year to year which is increasing has an impact on land conversion for the development of residential areas and environmental damage in the future. In connection with this, in the development of residential areas in Ambon City, it is necessary to carry out a spatial analysis of land suitability for settlements to assess the categories of area functions and land suitability for settlements based on physical conditions and the existing RTRW. This study aims to analyze the suitability and evaluation of residential land in Ambon City based on the RTRW of Ambon City  in  2011-2031.  This  research  uses  Spatial  Multi-Criteria  Analysis  (SMCA)  method.  The  results  of the  study  were  then  used  to  evaluate  the  RTRW  of  Ambon  City  2011-2031.  The  results  of  the  SMCA analysis  show  that  an  area  of  13,282,  46  ha  is  suitable  and  2,019,  88  ha  is  sufficient  after  the development  of  residential  areas.  Based  on  the  results  of  the  RTRW  evaluation,  there  are  many deviations  in  the  development  of  settlements  in  protected  forest  areas  and  there  are  still  many settlements  located  <100  m  from  the  river  border.  The  results  of  this  study  are  expected  to  be  a reference and input for the evaluation of the Ambon City RTRW in the future.
Keywords : spatial analysis, utilization, ambon city, multi-criteria spatial analysis according to land
Abstrak – Peningkatan jumlah penduduk di Kota Ambon dari tahun ke tahun yang semakin meningkat berdampak pada alih fungsi lahan untuk pengembangan kawasan permukiman dan kerusakan lingkungan kedepannya.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  dalam  pengembangan  kawasan  permukiman  di  Kota Ambon,  perlu  dilakukan  analisis  spasial  kesesuaian  lahan  untuk  permukiman  untuk  penilaian  kategori fungsi  kawasan  dan  kesesuaian  lahan  permukiman  berdasarkan  kondisi  fisik  dan  RTRW  yang  ada. Penelitin  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kesesuaian  dan  evaluasi  lahan  permukiman  di  Kota  Ambon Berdasarkan    RTRW  Kota  Ambon  tahun  2011-2031.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  Spatial  Multi Criteria  Analysis  (SMCA).  Hasil  penelitian  kemudian  digunakan  untuk  mengevaluasi  RTRW  Kota Ambon 2011-2031. Hasil analisis SMCA menunjukan bahwa seluas 13.282, 46 ha yang sesuai dan 2.019, 88  ha  yang  cukup  seusai  pengembangan  kawasan  permukiman.  Berdasarkan  hasil  evaluasi  RTRW terdapat banyak penyimpangan pengembangan permukiman di kawasan hutan lindung dan masih banyak permukiman  yang  berada  <100  m  dari  sempadan  sungai.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi refrensi dan masukan untuk evaluasi RTRW Kota Ambon ke depannya.
Kata kunci: analisis spasial, permukiman, kota ambon, kesesuaian lahan spatial multi criteria analysis

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  data  badan  pusat  statistik  jumlah  penduduk  di  Kota  Ambon  mengalami peningkatan  sebesar  7  %  atau  sebesar  7.217  jiwa  sejak  10  tahun  terakhir  (BPS,  2022). Pertumbuhan  penduduk  Kota  Ambon  yang  terus  meningkat  seiring  dengan  pembangunan  di segala bidang berdampak pada meningkatnnya kebutuhan utuk lahan terbangun sebagai tuntutan kebutuhan  hidup  di  samping  kebutuhan  sandang  dan  pangan  (Salakory  &  Rakuasa,  2022). Menurut  Sugandhi  et  al.,  (2022),  bertambahnya  kebutuhan  lahan  untuk  bermukim  tentunya menuntut  perluasan  daerah  untuk  dijadikan  sebagai  daerah  permukiman,  sehingga  secara  fisik daerah  perkotaan  memerlukan  pemekaran  ke  daerah  sekitarnya  dalam  pengembangan wilayahnya  secara  dinamis  dalam  memenuhi  kebutuhan  penggunaan  ruang  yang  meningkat dengan cara optimum, berdaya guna, serasi dan berkelanjutan (Amir et al., 2020;  Rakuasa et al., 2022).
Gupta  &  Bharat,  (2022)  berpendapat  bahwa,  meningkatnya  kebutuhan  manusia  akan lahan  merupakan  akibat  dari  pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi,  serta  pemerataan pembangunan yang menyebabkan kompetisi (Competition) penggunaan pada lahan yang sama. Oleh karena itu perlu dilakukan penanganan dan pengelolaan lahan secara bijaksana dan sesuai peruntukannya  dalam  dimensi  pembangunan  berkelanjutan (Sustainable  development) serta berorientasi pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon tahun 2011-2031.
Kota Ambon merupakan ibukota Provinsi Maluku yang sekaligus menjadi pusat kegiatan ekonomi, industri, pendidikan dan pemerintahan (BPS, 2021). Hal ini yang membuat terjadinya urbanisasi dan peningkatan jumlah penduduk di Kota Ambon setiap tahunnya. Urbanisasi yang terjadi  berdampak  pada  perubahan  substansial  dan  beragam  ke  lahan  perkotaan,  baik  dalam penggunaan lahan dan tutupan lahan (Zheng et al., 2021). Peningkatan jumlah penduduk sejalan dengan  Peningkatan  kegiatan  manusia  diberbagai  sektor  terutama  sektor  sosial  dan  ekonomi, sehingga kebutuhan akan sumberdaya lahan juga akan meningkat, sedangkan keberadaan lahan yang  tetap  (He et al.,  2018: Rakuasa et al.,  2022) dan pada akhirnya akan  mengakibatkan alih fungsi lahan serta akan berdampak pada kerusakan lingkungan kedepannya (Utami et al., 2019; Rakuasa et al., 2022).
Pengembangan  kawasan  permukiman  di  Kota  Ambon  kedepannya,  perlu  dilakukan evaluasi  untuk  melihat  daerah  mana  saja  yang  sesuai  untuk  dilakukan  pengembangan kedepannya  berdasarkan  kondisi  fisik  dan  regulasi-regulasi  yang  ada  diantaranya  yaitu Peraturan  Menteri  No.41/PRT/M/2007,  Permen  PUPR  No.  28/PRT/M/2015  dan  RTRW  Kota Ambon  tahun  2011-2031.  Menurut    Arimjaya  et  al.,  (2022),  kesesuaian  lahan  permukiman  di Kota  Ambon  dapat  dianalisis  berdasarkan  data  penggunaan  lahan  eksisting  dan  variabel- variabel fisik yang lainnya yaitu kemiringan lereng, jarak dari sungai dan jarak dari jalan.
Dalam  perencanaan  pengembangan  perkotaan  yang  kurang  didasarkan  pada  kajian kesesuain lahan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan diantaranya yaitu lonsor, banjir dan erosi  seperti  yang  telah  terjadi  di  beberapa  kota  besar  di  Asia  Tenggara  (Heery  et  al.,  2018). Untuk itu agar dapat mengurangi dampak lingkungan karena perkembangan permukiman maka perlu  melakukan  inventarisasi  dan  evaluasi  potensi  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan  lahan perkotaan  sehingga  perluasan  dan  pertumbuhan  kota  sesuai  dengan  potensi  lahannya  dan terhindar dari bencana yang mungkin akan ditimbulkan (Kaur & Garg, 2019).
Penilitian  ini  menggunakan  metode Spatial  Multi  Criteria  Analysis (SMCA)  untuk menganalisis  berbagai  kriteria  dan  parameter  dalam  mengklasifikasi  kesesuaian  lahan permukiman di Kota Ambon berdasarkan pembobotan yang diberikan. Menurut  Herwijnen,  & Rietveld, (2019), metode SMCA sangat membantu dalam pengambilan keputusan terbaik terkait pemodelan,  mitigasi  bencana  dan  strategi  dalam  kebijakan  pengembangan  suatu  wilayah kedepannya.  Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis secara spasial kesesuaian dan evaluasi lahan permukiman di Kota Ambon.

## METODE DAN DATA
Penelitian ini dilakukan di Kota Ambon, Provinsi Maluku yang secara geografis terletak pada  3°34'4.80''  -  3°47'38,4''  Lintang  Selatan  dan  128°1'33.6''  -  128°18'7.20  Bujur  Timur  dan secara administratif Kota Ambon terdiri dari Kecamatan Serimau, Nusaniwe, Leitimur Selatan, Teluk Ambon, Teluk Ambon Baguala, dengan luas wilayah Kota Ambon yaitu  32.573,68 Ha.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  selengkapnya  diantaranya  Peta  Rupa  Bumi  Indonesia (RBI)  Kota  Ambon  dan  data  DEM  Nasional  yang  diperoleh  dari  Badan  Informasi  Geospasial (BIG),  Citra  Satelit  SPOT  6  yang  diperoleh  dari  LAPAN,  dan  Peta  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW)  Kota  Ambon  tahun  2011-2031  yang  diperoleh  dari  Badan  Perencanaan  & Pembangunan  Kota  Ambon.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  kemudian  diolah  menjadi variabel-variabel  yang  mempengaruhi  tingkat  kesesuaian  lahan  untuk  permukiman.  Variabel- variabel tersebut diantaranya yaitu kemiringan lereng, tutupan lahan, jarak dari jalan dan jarak dari sungai, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Variabel Penelitian (Sumber: Hasil Analisis, 2022)
Penggunaan  variabel  kemiringan  lereng,  tutupan  lahan,  jarak  dari  sungai  dan  jarak  dari jalan  untuk  analisis  pengembangan  Kawasan  permukiman  mengacu  pada  penelitian  yang dilakukan oleh  Arimjaya et al., (2022) tetang identifikasi pengembangan kawasan permukiman dengan  metode spatial  multi  criteria  analysis .  Variabel  penelitian  tersbut  kemudian  dilakukan pembobotan  berdasarkan  tingkat  pengaruh  atau  kepentingannya  (Tabel.  1).  Penilitian  ini menggunakan  metode Spatial  Multi  Criteria  Analysis (SMCA)  dengan  menggunaan tools weighted  overlay pada software Arc  GIS  10.8  untuk  menganalisis  kesesuaian  lahan  untuk pengembangan kawasan permukiman di Kota Ambon. Pengklasifikasian dan pembobotan setiap variabel  dilakukan  menggunakan software Arc  GIS  10.8  dengan  menggunakan  refrensi pembobotan  yang  sudah  pernah  dingunakan  oleh  peneliti-peneliti  sebelumnya.  Klasifikasi  dan pembobotan  variabel  kemiringan  lereng  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor:  41/PRT/M/2007  Tentang  Pedoman  Kriteria  Teknis  Kawasan  Budidaya  (Direktorat Jenderal  Penataan  Ruang  Departemen  Pekerjaan  Umum,  2007)  dan  Arimjaya  et  al.,  (2022). Klasifikasi  dan  pembobotan  variabel  tutupan  lahan  dalam  penelitian  ini  merupakan penyederhaan dari Babushka & Romanovskyi (2020) dan Arimjaya et al., (2022) dengan indeks kesesuaian  lahan  untuk  permukiman  yaitu  nilai  1  untuk  terendah  yaitu  kelas  tutupan  lahan, hutan  dan  perairan  sedangakan  nilai  5  untuk  kelas  tutupan  lahan  tebuka.  Untuk  variabel  jarak dari  jalan  dilakukan  analisis buffer di software Arc  GIS  10.8  dan  dilakukan  klasifikasi  dan
pembobotan yang mengacu pada  Arimjaya et al., (2022). Klasifikasi dan pembobotan variabel jarak  dari  sungai  mengacu  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat Republik  Indonesia  Nomor  28/PRT/M/2015  Tentang  Penetapan  Garis  Sempadan  Sungai  dan Garis  Sempadan  Danau  (Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat,  2015)  dan Arimjaya et al., (2022), selengkapnya secara tabular dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Klasifikasi Kesesuaian Lahan Untuk Permukiman Per- Variabel (Sumber: Hasil Analisis, 2022)
No Variabel Klasifikasi Skor Luas (ha) Presentase (%) Kemiringan Lereng (%) 1 0-8 Sangat sesuai 5 9.756, 56 29, 96 8-15 Sesuai 4 6.407, 95 19, 68 15-25 Cukup sesuai 3 10.432, 30 32, 04 25-45 Tidak sesuai 2 5.897, 19 18, 11 >45 Sangat tidak sesuai 1 68, 68 0, 21 Total 32.562, 68 100, 00 Tutupan Lahan 2 Lahan Terbuka Sangat sesuai 5 837, 94 2, 57 Lahan Terbangun Cukup sesuai 3 4.421, 33 13, 57 Lahan Pertanian Tidak sesuai 2 15.865, 53 48, 71 Bukan Lahan Pertanian Sangat tidak sesuai 1 11.272, 36 34, 61 Badan Air Sangat tidak sesuai 1 176, 53 0, 54 Total 32.562, 68 100, 00 Jarak dari sungai (m) 3 0 - 100 m Tidak sesuai 1 4516, 08 13, 86 > 100 m Sesuai 5 28.057, 60 86, 14 Total 32.562, 68 100, 00 Jarak dari jalan (m) 4 0 - 750 m Sesuai 1 20.752, 70 63, 71 > 750 m Tidak sesuai 5 11.820, 97 36, 29 Total 32.562, 68 100, 00
Setelah dilakukan pemobobotan pada setiap variabel kemudian, keempat variabel tersebut dilakukan  analis overlay menggunakan tools weighted  overlay pada  software  Arc  GIS  10.8. Hasil  analisis (overlay) variabel  kesesuaian  lahan  untuk  pengembangan  kawasan  permukiman kemudian dibagi menjadi tiga kelas kesesuaian yaitu kelas tidak sesuai, kelas cukup sesuai dan kelas  tidak  sesuai.  Setelah  itu  hasil  SMC  perlu  dievaluasi  dengan  memberikan spatial constraints atau batas ruang yang tidak boleh dikembangkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon tahun 2011-2031 yakni kawasan lindung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Spatial  Multi  Criteria  Analysis (SMCA)  untuk  pengembangan  kawasan permukiman  di  Kota  Ambon  menunjukan  bahwa  sebagian  besar  daerah  di  Kota  Ambon  yaitu sebesar 46.23% atau seluas 6.310.96 ha, hal ini disebabkan karena sebesar 32, 04% berada pada kelas kemiringan lereng 15-25% dan termasuk kategori  cukup sesuai (Tabel 1). Variabel jarak dari jalan memiliki tingkat kepentingan dan berpengaruh pada kesesuaian untuk pengembangan kawasan permukiman yaitu sebesar (63, 71%). Untuk kelas cukup sesuai untuk dikembangkan sebagai  kawasan  permukiman  memiliki  luasan  6.310.96  ha  atau  (19,  38%),  sedangkan  kelas lahan yang tidak sesuai untuk dikembangakan yaitu 11.197, 93 ha atau sebesar 34.39% (Tabel 1). Secara spasial hasil analisis SMCA dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 2. Hasil SMCA Kesesuaian Kawasan Permukiaman n di Kota Ambon (Sumber: Hasil Analisis, 2022)
Berdasarkan Gambar 2 dan Tabel 1, di atas dapat dilihat bahwa variabel jarak dari sungai diberikan buffer 0  -  100  m  untuk  sempadan  sungai  berada  pada  kelas  tidak  sesuai  dan  setelah dilakukan  analisis  SMCA  berada  pada  kelas  cukup  sesuai,  hal  ini  disebabkan  oleh  adanya pengaruh  dari  variabel  kemiringan  lereng  yang  landai  dan  datar.  Untuk,  itu spatial  constraint atau pembatasan ruang perlu di terapkan berdasarkan regulasi yang ada. Berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2011  Tentang  Sungai  pada  pasal  3  ayat  (1), dijelaskan bahwa sungai dikuasai oleh negara dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan  kemanfaatan  fungsi  sungai  yang  berkelanjutan  (Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia,  2011).  Pada  pasal  4  juga  sudah  dijelaskan  bahwa  pengelolaan  sungai  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (2)  dilakukan  oleh  pemerintah,  pemerintah  provinsi,  atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
Jika didapati bangunan yang berada pada daerah sempadan sungai maka maka bangunan tersebut  dinyatakan  dalam  status  quo  dan  secara  bertahap  harus  ditertibkan  untuk mengembalikan  fungsi  sempadan  sungai,  hal  ini  sudah  dijelaskan  secara  tegas  pada  pasal  17 ayat  1.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rakuasa  et  al.,  (2022),  dijelaskan bahwa permukiman yang berada < 100 m dari sungai memiliki kerentanan yang tinggi terhadap banjir atau sering tergenang banjir.
Ketentuan yang sudah dijelaskan pada pasal 17 ayat 1 tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat  dalam  sempadan  sungai  untuk  fasilitas  kepentingan  tertentu  yang  meliputi:  bangunan prasarana  sumber  daya  air,  fasilitas  jembatan  dan  dermaga,  jalur  pipa  gas  dan  air  minum  dan rentangan  kabel  listrik  dan  telekomunikasi  (Pasal  17  ayat  2).  Dalam  Peraturan  Daerah  Kota Ambon  No  12  Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraam  Perumahan  dan  Permukiman  dijelaskan kawasan  permukiman  adalah  bangian  dari  lingkungan  hidup  di  luar  kawasan  lindung,  baik berupa  kawasan  perkotaan  maupun  perdesaan,  yang  berfungsi  sebagai  lingkungan  tempat
tinggal  atau  lingkungan  hunian  dan  tempat  kegiatan  yang  mendukung  peri  kehidupan  dan penghidupan (Peraturan Daerah Kota Ambon, 2018).
Berdasarkan  regulasi  yang  sudah  dijelaskan  di  atas  maka  perlu  dilakukan  evaluasi terhadap hasil SMCA kesesuaian kawasan permukiman dengan memberikan spatial constraint atau  pembatasan  ruang  terhadap  daerah  yang  tidak  boleh  dikembangkan  untuk  permukiman. Daerah-daerah  yang  tidak  boleh  dikembangkan  untuk  permukiman  diantaranya  sempadan sungai  dan  daerah  kawasan  lindung  yang  terdiri  dari  hutan  lindung  dan  kawasan  mangrove seperti yang tertuang dalam Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon tahun  2011-2031  (Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  Kota  Ambon,  2012). Secara  spasial  hasil  analisis  kesesuaian  kawasan  permukiman  di  Kota  Ambon  yang  telah diberikan spatial constraints dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Kesesuaian Kawasan Permukiman Kota Ambon Beserta Spatial Constraints (Sumber: Hasil Analisis, 2022)
Berdasarakan hasil analisis kesesuaian kawasan permukiman pada Gambar 3 dan Tabel 2 diperoleh total luasan kesesuaian lahan untuk permukiman yaitu seluas 17.934, 67 ha dan total luasan spatial constraints yang terdiri dari sempadan sungai dan kawasan lindung yaitu 14.626, 68  ha.  Berdasarkan  Tabel  2  klasifikasi  kesesuaian  lahan  permukiman  diketahui  bahwa  total luasan lahan yang sesuai untuk pengembangan kawasan permukiman yaitu seluas 13.282, 46 ha, untuk  kelas  cukup  sesuai  untuk  pengembangan  kawasan  permukimann  yaitu  seluas  2.019,  88 ha, untuk tingkat kesesuaian lahan permukiman tidak Sesuai memiliki total luasan yaitu 2.632, 33  ha.  Berdasarkan  Tabel  2  juga  diketahui  bahwa  Kecamatan  Teluk  Ambon  memiliki  luasan tertinggi  pada  setiap  kelas  tingkat  kesesuain  lahan  permukiman  di  Kota  Ambon  hal  ini disebabkan karena Kecamatan Teluk Ambon merupakan kecamatan terluas di Kota Ambon.
Tabel 2. Klasifikasi Kesesuaian Lahan Permukiman di Kota Ambon Per-Kecamatan (Sumber: Hasil
Analisis, 2022 ) No Kecamatan Tingkat Kesesuaian Lahan Permukiman Sesuai Cukup Sesuai Tidak Sesuai Spatial Constrain Luas (Ha) Luas (Ha) Luas (Ha) Luas (Ha) 1 Serimau 1.554, 64 26, 67 1, 05 2.120, 04 2 Nusaniwe 2.584, 57 430, 50 130, 22 1.526, 85 3 Teluk Ambon 4.822, 46 1.026, 08 1.910, 90 5.601, 69 4 Teluk Ambon Baguala 2.453, 27 278, 33 342, 91 3.000, 38 5 Leitimur Selatan 1.867, 52 258, 31 247, 24 2.377, 73 Total 13.282, 46 2.019, 88 2.632, 33 14.626, 68
Gambar 4. Perbandingan Peta Kesesuaian Kawasan Permukiman Kota Ambon dan Peta RTRW
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)
Gambar 5. Evaluasi RTRW di Hutan Mangrove Passo; a) Hasil analisis Kesesuaian Kawasan permukiman, b). Peta RTRW dan c). Citra Spot 7 (Sumber: Hasil Analisis, 2022)
Pada Gambar 5. dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan lokasi pada kawasan permukiman di kelas cukup sesuai dan sesuai antara peta RTRW Kota Ambon tahun 2011-2031 dengan hasil analisis  kesesuaian  kawasan  permukiman.  Sebaran  RTRW  yang  berada  pada  kelas  sesuai terdapat  pada  kelima  kecamatan  yang  ada  di  Kota  Ambon,  namun  pada  RTRW  belum ditegaskan  mengenai  jarak  dari  sempadan  sungai  yang  tidak  boleh  dilakukan  pembangun permukiman  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2011
Tentang  Sungai  pasal  17  ayat  1.  Namun  wilayah  permukiman  yang  berada  di  sekitar  hutan mangrove Passo  secara  eksisting,  maupun  berdasarkan  tingkat  kesesuaiannya  dan  berdasarkan RTRW  sudah  sesuai  peruntukannya  (Gambar  6).  Hal  ini  perlu  menjadi  perhatian  pemerintah Kota Ambon kedepannya terkait penataan ruang permukiman yang berada pada wilayah limitasi atau Spatial  Constrain agar  mencegah  pengembangan  permukiman  di  wilayah  tersebut  dan melakukan perbaikan regulasi mengenai jarak permukiman dari sempadan sungai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  kesesuaian  kawasan  permukiman  di  Kota  Ambon  daerah dengan  kelas  sesuai  seluas  13.282,  46  ha  dan  cukup  sesuai  seluas  2.019,  88  ha.  Untuk  kelas tidak sesuai 2.632, 33 ha dan untuk wilayah pembatas atau Spatial Constrain seluas 14.626, 68 ha.  Kecamatan  Teluk  Ambon  memiliki  luasan  tertinggi  pada  setiap  kelas  tingkat  kesesuaian lahan  permukiman  di  Kota  Ambon  hal  ini  disebabkan  karena  Kecamatan  Teluk  Ambon merupakan kecamatan terluas di Kota Ambon. Hasil evaluasi kesesuaian kawasan permukiman dengan RTRW dan Citra SPOT 7 menunjukan bahwa pemanfaatan lahan di Kota Ambon sudah sesuai pada peruntukannya namun dalam RTRW belum ditegaskan mengenai jarak permukiman terhadap  sungai  dan  juga  telah  terjadi  pengembangan  kawasan  permukiman  di  daerah  hutan lindung di Kecamatan Sirimau.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  temuan  tersebut  saran  untuk  pengembangan  kawasan permukiman di Kota Ambon yaitu perlu dilakukan yaitu perbaikan RTRW Kota Ambon terkait daerah Spatial  Constrain di  sungai  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  38  Tahun  2011  terkait  penertiban  pemukiman  yang  berstatus  quo  di  daerah  sepadan sungai  untuk  mengembalikan  fungsi  sempadan  sungai  di  Kota  Ambon.  Penelitian  ini  hanya menggunakan  empat  variabel,  sehingga  diharapkan  penelitian  kedepanya  menambahkan variabel  kebencanaan  dikarenakan  wilayah  Kota  Ambon  merupakan  daerah  yang  rawan bencana  bumi  dan  menjadi  salah  satu  variabel  penting  yang  harus  diperhatikan  dalam pengembangan kawasan permukiman di Kota Ambon kedepannya

## DAFTAR PUSTAKA
Amir, A. K., Wunas, S., & Arifin, M. (2020). Settlement development based on land suitability.
{IOP}  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science , 419 (1),  12083. https://doi.org/10.1088/1755-1315/419/1/012083
Babushka,  A.,  &  Romanovskyi,  A.  (2020).  Application  of  Multi-Criteria  Decision  Making  to create  a  map  of  suitability  areas  of  city  Lviv  for  selection  of  the  location  a  residence. International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2020» , 1–5. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20205715
BPS. (2021). Kota Ambon Dalam Angka 2021 (BPS Kota Ambon (ed.)). BPS Kota Ambon. BPS.  (2022). Kota  Ambon  Dalam  Angka  2022 (BPS  Kota  Ambon  (ed.)).  BPS  Kota  Ambon. https://ambonkota.bps.go.id/publication/2022/02/25/d4a1a955435993babeaa1777/kota- ambon-dalam-angka-2022.html
Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  Kota  Ambon.  (2012). Peraturan  Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011 Sampai Dengan Tahun 2031 . Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon.
Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. (2007). Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  Nomor :  41/PRT/M/2007  tentang  Pedoman  Kriteria  Teknis  Kawasan Budidaya . Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum.
Gupta,  P.,  &  Bharat,  A.  (2022).  Developing  sustainable  development  Index  as  a  tool  for appropriate urban land take. Environment, Development and  Sustainability . https://doi.org/10.1007/s10668-021-01992-y
He,  Q.,  He,  W.,  Song,  Y.,  Wu,  J.,  Yin,  C.,  &  Mou,  Y.  (2018).  The  impact  of  urban  growth patterns  on  urban  vitality  in  newly  built-up  areas  based  on  an  association  rules  analysis using geographical ‘big data.’ Land Use Policy , 78 (July), 726–738. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.07.020
Heery, E. C., Hoeksema, B. W., Browne, N. K., Reimer, J. D., Ang, P. O., Huang, D., Friess, D. A.,  Chou,  L.  M.,  Loke,  L.  H.  L.,  Saksena-Taylor,  P.,  Alsagoff,  N.,  Yeemin,  T., Sutthacheep, M., Vo, S.  T., Bos,  A. R., Gumanao, G. S., Syed Hussein, M. A.,  Waheed, Z., Lane, D. J. W., … Todd, P. A. (2018). Urban coral reefs: Degradation and resilience of hard  coral  assemblages  in  coastal  cities  of  East  and  Southeast  Asia. Marine  Pollution Bulletin , 135 , 654–681. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.07.041 I Wayan Gede Krisna Arimjaya, Nadhi Sugandhi, Nur Aliyah, Septianto Aldiansyah, Y. R. A. R.  (2022).  Identifikasi  Pengembangan  Kawasan  Permukiman  Dengan  Metode  Spatial Multi  Criteria  Analysis  (Studi  Kasus:  Re-Evaluasi  RTRW  Provinsi  Kalimantan  Tengah). Seminar  Nasional  Geomatika  VI:  Inovasi  Geospasial  Dalam  Pengurangan  Risiko Bencana , 735–748.
Kaur,  H.,  &  Garg,  P.  (2019).  Urban  sustainability  assessment  tools:  A  review. Journal  of Cleaner Production , 210 , 146–158.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.009
Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  (2015). Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  28/PRT/M/2015  Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau . Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Novia  Utami,  N.  D.,  Supriatna,  &  Anggrahita,  H.  (2019).  Spatial  Dynamics  Model  of  Land Availability  and  Mount  Merapi  Disaster-Prone  Areas  in  Sleman  Regency,  Yogyakarta Special  Region  Province. IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science , 311 (1), 012021. https://doi.org/10.1088/1755-1315/311/1/012021 Peraturan Daerah Kota Ambon. (2018). Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman . Peraturan Daerah Kota Ambon. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2011). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Rakuasa, H., Helwend, J. K., & Sihasale, D. A. (2022). Pemetaan Daerah Rawan Banjir di Kota Ambon  Menggunakan  Sistim  Informasi  Geografis. Jurnal  Geografi:  Media  Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian , 19 (2), 73–82.
https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jg.v19i2.34240
Rakuasa, H., Salakory, M., & Mehdil, M. C. (2022). Prediksi perubahan tutupan lahan di DAS Wae  Batu  Merah,  Kota  Ambon  menggunakan  Cellular  Automata  Markov  Chain. Jurnal Pengelolaan  Lingkungan  Berkelanjutan  (Journal  of  Environmental  Sustainability Management) , 6 (2), 59–75. https://doi.org/https://doi.org/10.36813/jplb.6.2.59-75 Rakuasa,  H.,  Sihasale,  D.  A.,  &  Latue,  P.  C.  (2022).  Model  Tutupan  Lahan  di  Daerah  Aliran Sungai Kota Ambon Tahun 2031: Studi Kasus DAS Wai Batu Gantung, Wai Batu Gajah, Wai Tomu, Wai Batu Merah Dan Wai Ruhu. Jurnal Tanah Dan Sumberdaya Lahan , 9 (2), 473–486. https://doi.org/10.21776/ub.jtsl.2022.009.2.29
Rakuasa,  H.,  Supriatna,  S.,  Karsidi,  A.,  Rifai,  A.,  Tambunan,  M.  .,  &  Poniman  K,  A.  (2022).
Spatial  Dynamics  Model  of  Earthquake  Prone  Area  in  Ambon  City. IOP  Conference Series: Earth and Environmental Science , 1039 (1), 012057. https://doi.org/10.1088/1755- 1315/1039/1/012057
Salakory, M., Rakuasa, H. (2022). Modeling of Cellular Automata Markov Chain for predicting the  carrying  capacity  of  Ambon  City. Jurnal  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  Dan Lingkungan (JPSL) , 12 (2), 372–387. https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jpsl.12.2.372- 387
Sugandhi,  N.,  Supriatna,  S.,  Kusratmoko,  E.,  &  Rakuasa,  H.  (2022).  Prediksi  Perubahan Tutupan  Lahan  di  Kecamatan  Sirimau,  Kota  Ambon  Menggunakan  Celular  Automata-
Markov Chain. JPG (Jurnal Pendidikan Geografi) , 9 (2), 104–118. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20527/jpg.v9i2.13880
Van  Herwijnen,  M.,  &  Rietveld,  P.  (2019). Spatial  dimensions  in  multicriteria  analysis.  In Spatial multicriteria decision making and analysis . Routledge. Zheng,  Q.,  Weng,  Q.,  &  Wang,  K.  (2021).  Characterizing  urban  land  changes  of  30  global megacities using nighttime light time series stacks. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing , 173 , 10–23. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2021.01.002