Perlindungan Hukum Kerahasian Data Pribadi Konsumen Pengguna Produk Provider Telekomunikasi di Indonesia
Risa Salsabila Risasalsabila1999@gmail.com
M. Hosen m_hosen@unja.ac.id
Herlina Manik herlina_manik@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History:
Submitted : 13 Desember 2021; Accepted: 14 Februari 2022; Published: 14 Februari 2022

## ABSTRACT
The  development  of  Information  Technology  provides  extraordinary  benefits  for  life  in making it easier to carry out daily activities, on the other hand Technological Advances also provide  its  own  concerns  where  every  time  we  want  to  use  technology  we  will  always  be bound  by  providing  personal  data  as  a  condition  for  using  the  technology,  but  data  The personal data holder is not properly guarded by the holder of the personal data, based on the above problems, the writer draws the formulation of the problem as follows, First, How is the legal protection of personal data in Indonesia?, Second, What is the legal protection against leakage of Consumer Personal Data? This writing uses the normative juridical method due to the  ambiguity  of  norms  due  to  unclear  arrangements  governing  civil  lawsuits  that  can  be taken  by  victims  whose  personal  data  is  misused  by  unscrupulous  telecommunication providers, so that the results obtained are two main points, namely regarding the regulation of personal data protection which is currently regulated in Permenkominfo No. . 20 of 2016 concerning  Personal  Data  Protection,  as  well  as  regarding  the  responsibility  of  business actors  for  personal  data  leakage,  is  that  business  actors  must  be  ready  to  accept  civil lawsuits submitted by consumers, and business behavior must comply with compensation in accordance with the Consumer Protection Act.
Keywords : Legal Protection, Domestic Workers

## ABSTRAK
Perkembangan Teknologi Informasi memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan dalam mempermudah melakukan aktifitas sehari-hari, disisi lain Kemajuan Teknologi juga memberikan kekhawatiran tersendiri yang mana setiap ingin menggunakan teknologi kita
Volume 3 Nomor 1 Februari 2022     Halaman 65 - 75 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
akan selalu terikat dengan memberikan  data pribadi  sebagai syarat  untuk menggunakan teknologi  tersebut,  akan  tetapi  data  pribadi  tersebut  tidak  dijaga  dengan  baik  oleh pemegang  data  pribadi,  berdasarkan  permasalahan  diatas,  maka  penulis  menarik rumusan masalah sebagai berikut, Pertama, Bagaimana perlindungan hukum data pribadi di  Indonesia?,  Kedua,  Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  kebocoran  Data  Pribadi Konsumen?  Penulisan  ini  menggunakan metode  yuridis  normatif  dikarenakan  terjadinya kekaburan norma dikarenakan ketidakjelasan pengaturan yang mengatur gugatan perdata yang  dapat  ditempuh  oleh  korban  yang  data  pribadinya  disalahgunakan  oleh  oknum provider  telekomunikasi,  sehingga  diperoleh  hasil  terdapat  dua  point  utama  yaitu mengenai pengaturan perlindungan data pribadi saat ini diatur dalam Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tenteng Perlindungan data Pribadi, serta mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap kebocoran data pribadi adalah pelaku usaha harus siap menerima gugatan perdata yang diajukan konsumen, dan perlaku usaha harus taat dengan melakukan ganti rugi sesuai dengan undang-undang Perlindungan Konsumen.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Data Pribadi, Konsumen.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum,  pernyataan  tersebut  tertuang  jelas  dalam konstitusi indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD  Tahun  1945)  Pasal  1  Ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa  “Indonesia  adalah  Negara Hukum”  hal  ini  menandakan  segala  aktifitas  bernegara  harus  berlandaskan  dengan hukum, termasuk didalamnya hukum hukum yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban warga  negaranya. 1 Salah  satu  dari  sekian  banyak  hak  yang  dimiliki  oleh  warga  negara indonesia  adalah    hak  privasi  ( the privacy rights )  hak  yang  berkenaan  dengan  informasi pribadi seseorang secara menyeluruh yang wajib untuk dijaga kerahasiannya dan dilarang untuk  sebarluaskan  secara  sewenang-wenang,  hal  ini  bertujuan  untuk  melindungi sesorang dari berbagai kejahatan yang nantinya akan merugikan dirinya. 2
Perlindungan  mengenai  informasi  pribadi  diatur  secara  tegas  dalam  posisi  teratas peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan  bahwa  “setiap    orang    berhak    atas    perlindungan    diri    pribadi,    keluarga, kehormatan, martabat,  dan  harta  benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta  berhak atas    rasa    aman    dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak  asasi  manusia”.
1 Saldi  Isra,  Peran    Mahkamah    Konstitusi    dalam    Penguatan    Hak    Asasi    Manusia        Di Indonesia , Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor  3 , September 2014, Hal 19
2 Rizky  P.P  Karo  Karo,  Teguh  Prasetyo. Pengaturan  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Indonesia . Bandung, 2020, Nusa Media, Hal. 7
Selanjutnya, hak atas informasi data pribadi dipertegas oleh pasal 28H ayat (4)  UUD Tahun 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun” dari pasal ini  Samuel  Kepala  Ditjen  Aptika  Keminfo  memberikan  penjelasan  bahwa  data  pribadi merupakan  aset/komoditas  bernilai  tinggi,  sehingga  perlindungan  data  pribadi  akan meminimalisir pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi, serta meningkatkan kesadaran  masyarakat  untuk  menjaga  data  pribadi  sendiri  dan  tidak  boleh  disebarkan tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut. 3
Sampai    sejauh  ini  Indonesia  belum  memiliki  kebijakan    atau  regulasi  mengenai perlindungan   data   pribadi   dalam   satu   peraturan khusus setingkat Undang-undang. Pengaturan    mengenai    hal      tersebut      masih  termuat  secara  terpisah  di  beberapa peraturan  perundang-undangan  dan  hanya  mencerminkan  aspek  perlindungan  data pribadi  secara  umum.  Adapun  dalam  peraturan  peraturan  yang  telah  disebutkan sebelumnya,  yang  secara  jelas  mengatur  terdapat  dalam  UU  ITE  yaitu  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016 jo.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .
Pada pembahasan kali ini yang menjadi fokus utama adalah mengenai perlindungan hukum  terhadap  bocornya  data  pribadi  yang  disebabkan  oleh  jasa  Provider telekomunikasi di Indonesia,  yang jika ditarik pengertian provider telekomunikasi adalah Sebuah  operator  telepon seluler  atau  operator  nirkabel  adalah  perusahaan  telepon  yang menyediakan  layanan  untuk  pengguna  telepon  seluler.  Provider  tersebut  seluruhnya memegang data pribadi setiap konsumennya hal ini dikarenakan setiap awal pendaftaran penggunaan operator konsumen diwajibkan melakukan registrasi data diri secara lengkap yang  dikirimkan  ke  provider  tersebut,  serta  operator  tersebut  juga  secara  cerdas mendeteksi perangkat smartphone yang digunakan oleh konsumen
Namun,  belakangan  publik  dihebohkan  dengan  Bocornya  data  pribadi    kepihak ketiga,  yang  dilakukan  oleh  karyawan outsourching jasa  provider  telekomunikasi Telkomsel yang korbannya adalah seorang penggiat media sosia yaitu Denny Siregar, data pribadinya tersebar di internet termasuk data warga negara Indonesia secara lengkap dan juga  perangkat  device  yang  dia  gunakan.  Bocornya  data  pribadi  tersebut  tentu  saja merugikan  dirinya  secara  materil  dan  imateril  yang  berdampak  terhadap  aktivitasnya sehari hari, yang kemudian ia melayangkan gugatan secara perdata kepada telkomsel atas
3 https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/ruu-perlindungan-data-pribadi-untuk-antisipasi- penyalahgunaan-data/ diakses pada 4 Maret 2021
bocornya data tersebut dengan meminta ganti rugi sebesar 1 triliun rupiah 4
Berdasarkan  gambaran  peristiwa  yang  Denny  Siregar  versus  Telkomsel  yang  telah dijelaskan  diatas  dapat  terlihat  bahwa  Gugatan  yang  dapat  diajukan  secara  perdata  oleh korban dari bocorannya data pribadi masih belum dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena  itu  penulis  tertarik  menulis  skripsi  yang  berjudul  “ Perlindungan  Hukum Kerahasian  Data  Pribadi  Konsumen  Pengguna  Provider  Telekomunikasi  di Indonesia”
B. PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia
Secara Spesifik Pengaturan Data Pribadi saat ini hanya diatur di  dalam  Peraturan Menteri  Komunikasi   dan   Informatika  Nomor  20 Tahun   2016  tentang  Perlindungan Data  Pribadi  Dalam  Sistem  Elektronik, selain dari Permenkominfo ini Perlindungan Data Pribadi  hanya  diatur  secara  Umum,  sehingga  dasar  kajian  yang  tepat  untuk  menjadi rujukan pembahasan adalah Permenkominfo No 20 Tahun 2016 inilah.
Pada  pasal  1  ayat  (1)    disebutkan  bahwa  data  pribadi  adalah    “data  perseorangan tertentu    yang    disimpan,    dirawat,    dan    dijaga    kebenaran    serta  dilindungi kerahasiaannya”. Didalam Pasal 2 Permenkominfo ini juga telah jelas mengatur mengenai bagaimana perlindungan terhadap data pribadi, yaitu:
1. Perlindungan “ Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan,  pengumuman,  pengiriman,  penyebarluasan,  dan  pemusnahan Data Pribadi.
2. Dalam  melaksanakan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi:
a. Penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi;
b. Data  Pribadi  bersifat  rahasia  sesuai  Persetujuan  dan/atau  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Berdasarkan Persetujuan;
d. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
e. Kelayakan Sistem Elektronik yang digunakan;
f. Iktikad    baik    untuk    segera    memberitahukan    secara    tertulis    kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi;
g. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi;
h. Tanggung  jawab  atas  Data  Pribadi  yang    berada  dalam  penguasaan Pengguna;
i. Kemudahan  akses  dan  koreksi  terhadap Data  Pribadi  oleh  Pemilik Data Pribadi; dan
4 https://nasional.sindonews.com/read/293756/13/kasus-kebocoran-data-hakim-tunda-sidang- gugatan-denny-siregar-ke-telkomsel-1610031687 diakses pada 5 Mei 2021
j. Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi. ”
3. Privasi “ sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2) huruf a merupakan  kebebasan Pemilik  Data  Pribadi  untuk  menyatakan  rahasia   atau  tidak  menyatakan rahasia  Data  Pribadinya,  kecuali  ditentukan  lain  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  b  diberikan  setelah Pemilik  Data  Pribadi  menyatakan  konfirmasi  terhadap  kebenaran,  status kerahasiaan dan tujuan pengelolaan Data Pribadi.
5. Keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j merupakan legalitas dalam  perolehan,  pengumpulan,  pengolahan,  penganalisisan,  penyimpanan, penampilan,  pengumuman,  pengiriman,  penyebarluasan,  dan  pemusnahan Data ” Pribadi.
Sehingga “ dasar  pemikiran  dari  Permen  ini  dalam  pasal  tersebut  adalah penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi seseorang. Privasi yang dimaksudkan di  sini,  merupakan  kebebasan  pemilik  data  pribadi  untuk  menyatakan    rahasia    atau tidaknya  data  pribadi miliknya,  sepanjang  hal  itu  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5 ”
Kemudian “ mengenai  pentingnya  perlindungan  data  pribadi  tersebut  dimuat  di dalam pasal 15, yaitu:
1. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:
a. menjaga  rahasia,  keutuhan,  dan  ketersediaan  Data  Pribadi  yang dikelolanya; b. menjamin  bahwa  perolehan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan DataPribadi  berdasarkan  persetujuan  pemilik  Data  Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan c. menjamin  penggunaan  atau  pengungkapan  data  dilakukan berdasarkan  persetujuan  dari  pemilik  Data  Pribadi  tersebut  dan sesuai  dengan  tujuan  yang  disampaikan  kepada  pemilik  Data Pribadi pada saat perolehan data. ” 2. Jika “ terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia Data Pribadi yang dikelolanya,  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  wajib  memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. ”
Pada    Peraturan “ Menteri    Komunikasi    dan    Informatika    No.20    Tahun    2016 tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem  Elektronik    juga  diatur  hak–hak  dan pemilik  data  pribadi (rights  of  subject  data), kewajiban  pengguna  data  pribadi,  serta kewajiban dari penyelenggara sistem  elektronik  dalam semua tahapan  pemrosesan data.
5 Hukum Online  “Ini  Poin  Penting  dalam  Permen  Kominfo  Perlindungan  Data Pribadi.”, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584cc775d00a4/ini-poin-penting-dalam-permen- kominfoperlindungan-data-pribadi/ diakses pada 23 Juli 2021
Dalam  Permenkominfo  ini  juga  diatur  mengenai  kewajiban  untuk  menempatkan  pusat data di wilayah Indonesia (data localization), bagi penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan  public.    Data  center  di  wilayah  Indonesia  ini  dimaksudkan  sebagai  fasilitas untuk  menempatkan  sistem  elektronik  dan  komponen  terkaitnya  untuk  keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data. 6 ”
Adapun  Hak “ pemilik    data    pribadi    termuat    dalam    Pasal    26    Permenkominfo No.20 Tahun 2016, yaitu sebagai berikut: ”
Pemilik Data Pribadi berhak:
a. Atas “ kerahasiaan Data Pribadinya;
b. Mengajukan  pengaduan  dalam  rangka  penyelesaian  sengketa  Data  Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
c. Mendapatkan  akses  atau  kesempatan  untuk  mengubah  atau  memperbarui Data  Pribadinya  tanpa  menganggu  sistem  pengelolaan  Data  Pribadi,  kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Mendapatkan    akses    atau    kesempatan    untuk    memperoleh    historis    Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang  masih  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan; dan
e. Meminta  pemusnahan  Data  Perseorangan  Tertentu  miliknya  dalam  Sistem Elektronik    yang    dikelola    oleh    Penyelenggara    Sistem    Elektronik,    kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. ”
Dalam “ pasal    tersebut    secara    jelas    dinyatakan    bahwa    pemilik    data    dapat menuntut haknya atas kerahasiaan data pribadinya, berhak mengajukan pengaduan dalam rangka    penyelesaian    sengketa    data    pribadi,    berhak    mendapatkan    akses  untuk memperoleh  historis  data  pribadinya,  dan  berhak  meminta  pemusnahan  data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik.
Dikarenakan  belum  adanya  Undang-Undang    yang  secara  resmi  mengatur  tentang perlindungan  data  pribadi  maka    pasal    26  tersebut    dapat    digunakan    sebagai    acuan dalam    penuntutan  hak    pemilik    data    termasuk    pula    sebagai    acuan    bagi    konsumen online  dalam penuntutan  hak  perlindungan  data  pribadinya  kepada  pihak-pihak  yang terkait  dalam  pengumpulan,  pengolahan  dan  penggunaan  data  pribadi  konsumen tersebut, sebab transaksi online  termasuk kedalam transaksi melaui sistem elektronik. ”
6 Wahyudi   Djafar,    “ Hukum   Perlindungan   Data   Pribadi   di    Indonesia:    Lanskap   ,   Urgensi Kebutuhan  Pembaruan”  Makalah  Kuliah  Umum    Pascasarjana  Hukum  UGM ,    hlm.8,      diakses  dari https://law.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/sites/1043/2019/08/HukumPerlindungan-Data-Pribadi-di- Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf , pada 24 Juli 2021
Sehingga berdasarkan hal penulis memberikan asumsi bahwa terdapat pelanggaran terhadap data pribadi yang dimiliki  oleh  masyarakat  yang  merugikan secara materil  dan non  materil,  dalam  terjadinya  pelanggaran  terhadap  kebocoran  data  pribadi  sejatinya masyarakat dapat melakukan gugatan secara perdata, karena keduanya telah diakomodir dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu Permenkominfo No. 20 Tahun 2016. Adapun gugatan secara Perdata diatur dalam pasal 32  yang berbunyi
1. Dalam “ upaya    penyelesaian    sengketa    secara    musyawarah  atau  melalui upaya  penyelesaian  alternatif  lainnya  belum  mampu          menyelesaikan sengketa     atas     kegagalan perlindungan  kerahasiaan  Data  Pribadi,  setiap Pemilik  Data    Pribadi    dan    Penyelenggara    Sistem    Elektronik  dapat mengajukan  gugatan  atas  terjadinya  kegagalan  perlindungan  rahasia  Data Pribadi.
2. Gugatan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    hanya  berupa    gugatan perdata    dan    diajukan    sesuai    dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. ”
Pasal  ini  dibuat  tentu  saja  bertujuan  agar  masyarakat  mendapatkan  ganti  rugi secara  materil  atas  kerugian  materil  dan  imateril  yang  diterima  oleh  masyarakat  atas bocornya data pribadi tersebut, ganti rugi tersebut tentu saja dibebankan oleh perusahaan Provider yang telah gagal melindungi atau bahkan melakukan tindakan sewenang-wenang yang  mengikabatkan  bocornya  data  pribadi  konsumen.  Akan  tetapi  terdapat ketidakjelasan  terhadap  batasan  antara  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan oknum pribadi pelaku kejahatan menjadi permasalahan tersendiri, berdasarkan kasus Denny Siregar tersebutlah menjadi pijakan awal diperlukan penegasan  norma  yang  menjelaskan  bahwa  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pegawai  atas nama perusahaan atau pribadi perlu untuk dipertegaskan.
Bukan lagi menjadi rahasia “ umum bahwa kemungkinan akan terjadinya kebocoran data  pribadi  konsumen  masih  dianggap  hal  yang  sepele  dalam  masyarakat  dan  aparat pemerintahan,  hal  ini  disebabkan  oleh  minimnya  pengetahuan  masyarakat  akan pentingnya  perlindungan  data  pribadi.  Pada  kenyataannya  kebocoran  data  pribadi  atau disalahgunakannya  data  pribadi  tersebut  memberikan  dampak  bagi  konsumen  maupun bagi perusahaan penyedia provider telekominikasi, sehingga perlu dalam hal ini tanggung jawab besar dari pihak provider telekomunikasi. ”
2. Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen
Sejatinya  pelaku  usaha  mempunyai  tugas  dan  kewajiban  untuk  ikut    serta menciptakan    dan    menjaga    iklim  usaha    yang    sehat    untuk    menunjang  bagi pembangunan  perekonomian  nasional  secara  keseluruhan.  Karena  itu  produsen
dibebankan    tanggung    gugat    atas  pelaksanaan  tugas  dan  kewajiban  usaaha  yang  ia jalankan,  yaitu  mentaati “ norma-norma  hukum,  kepatutan  dan  menjunjung  tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. 7
Sebagai konsumen, maka pengguna jasa operator seluler mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen tersebut diatur pada Pasal 4, salah satunya adalah  hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau  jasa.  Dengan  adanya  hak  tersebut,  maka  pengguna  jasa  operator  seluler mempunyai  hak  seperti  yang  telah  disebutkan  dalam  Pasal  4  UU  Perlindungan Konsumen. ”
Kewajiban  pelaku “ usaha  untuk  senantiasa  beritikad  baik  dalam  melakukan kegiatannya diatur dalam Pasal 7 angka 1 UU Perlindungan Konsumen, yang mana pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi menunjang  pembangunan  nasional.  Banyak  ketentuan  di  dalam  UU  Perlindungan Konsumen  mengarahkan    pelaku  usaha    untuk    berperilaku    membantu  menyukseskan pembangunan  ekonomi  nasional,  khususnya  di  bidang  usaha.  Atas  setiap  pelanggaran yang dilakukan   oleh   produsen   maka   kepadanya dikenakan sanksi hukum,  baik  sanksi administratif maupun sanksi pidana. 8 ”
Pemberian  sanksi  ini  penting “ mengingat  bahwa  menciptakan  iklim  usaha  yang sehat  membutuhkan  keseriusan  dan  ketegasan.Sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah disebutkan  dalam  Pasal  7  UU Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha yang  tidak memenuhi  kewajibannya  dapat dituntut secara hukum untuk mengganti segala  kerugian yang  timbul  sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban itu.  Pelaku  usaha  dalam hal    ini    penyedia  jasa    layanan    operator    seluler    mempunyai  kewajiban  memberikan kompensasi atau ganti  rugi  atas  kerugian  yang di derita konsumen yang dalam hal ini adalah kerugian atas bocornya data pribadi konsumen. ”
Terdapat  dua  dasar  gugatan  yang  dapat  diajukan  oleh  konsumen  yang  dilanggar hak-haknya  yakni  gugatan  berdasarkan  perbuatan  melanggar  Permenkominfo  No.  20 Tahun 2016 dan gugatan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan  ganti  rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat
7 Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan  Konsumen di Indonesia , , Citra Aditya Bakti, 2006 hal.93.
8 Hanum R Helmi, Perlindungan  Hukum Bagi  Pengguna Jasa Operator Seluler, Jurnal  Yuridika: Volume 26 No 3, September-Desember 2011, Hal 251
mengonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan.  Sistem tanggung  gugat  yang  terdapat  pada  UU  Perlindungan  Konsumen  secara  garis  besar merupakan sistem tanggung gugat kesalahan,
Dalam penulisan ini yang menjadi panduan awal adalah pasal 32 Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Konsumen dapat mengajukan gugatan secara Perdata atas terjadinya kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan provider dan dikarenakan permasalahan ini menyangkut mengenai konsumen dan produsen maka yang menjadi acuannya adalah berkenaan dengan UU Perlindungan Konsumen.
Dalam  UU  Perlindungan Konsumen,  apabila “ konsumen  mendalilkan  ia  dirugikan oleh  pihak  provider  karena  kesalahan  yang  ia  lakukan  maka  yang  berkewajiban  untuk membuktikan  ada    tidaknya    unsur    kesalahan    adalah    pihak  pelaku  usaha  (provider). Bilamana  pelaku  usaha  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  ia  tidak  bersalah  atau  ia  telah terbukti melakukan kesalahan, maka pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi  pada  konsumen.  Sistem  tanggung  gugat  kesalahan  dengan    pembalikan    beban pembuktian  ini secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen yang  menyatakan  bahwa  “Pembuktian  terhadap  ada  tidaknya  unsur    kesalahan    dalam gugatan  ganti  rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22, pasal 23 merupakan beban dan tanggung  jawab  pelaku  usaha.”
Tanggung  gugat “ kesalahan    dengan    pembalikan    beban  pembuktian  ini merupakan salah satu bentuk tanggung  gugat  yang  dipertajam,  dengan sistem  ini  posisi konsumen    yang    dirugikan  akan    diperkuat    dengan    tidak    mengabaikan  unsur-unsur tanggung gugat kesalahan. ”
Berdasarkan kasus mengenai “ kebocoran data pribadi tersebut,  sesuai yang telah dijelaskan bahwa konsumen sebenarnya tidak  terikat  perjanjian atau tidak mempunyai hubungan  kontraktual  dengan  pelaku  usaha  provider.  Namun    tidak    begitu    saja  pelaku usaha    tersebut    bebas    dari    tanggung  jawab.  Karena  itu,  bila  seseorang  konsumen menderita  ataupun  terganggu  akibat  bocornya  dan  disalahgunakannya  data  pribadi tersebut  dan    ingin    menuntut    pihak  provider  sebagai  pelaku  usaha,  maka  jalan  hukum yang  dapat  ditempuh  yaitu  berdasarkan  perbuatan  melanggar  hukum  yakni  yang  diatur dalam Pasal 1365 BW. ”
Apabila  pelaku “ usaha  melanggar  ketentuan  yang  diatur  oleh  undang-undang, maka atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha  tersebut  mewajibkan  pelaku usaha untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen.Penerapan tanggung gugat pelaku  usaha  berdasarkan  Pasal  1365  BW  ini,  mewajibkan  pihak  penderita  (penggugat) membuktikan  adanya  hubungan  kausal  antara  perbuatan  dan  kerugian.  Pembuktian
demikian  ini  sebagai  azas  “tanggung  gugat  kesalahan”.Pemenuhan  ganti  rugi  konsumen bergantung  pada  keberhasilan  pembuktiannya.  Konsumen  harus  membuktikan  adanya kesalahan yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha. ”
Pemenuhan    ganti    rugi    oleh    pelaku    usaha,  pelaku    usaha    yang    bertanggung gugat  atas kerugian yang diderita konsumen ini adalah pihak pelaku usaha dari penyedia jasa provider telekomunikasi karena “ konsumen menggunakan dan mengeregistrasi kartu perdata  tersebut  menggunakan  data  pribadi  konsumen.  Sedangkan  yang  kedua  adalah gugatan  berdasarkan  UU  Perlindungan  Konsumen.  Sesuai  dengan    ketentuan  yang  telah disebutkan  dalam  Pasal    7    UU  Perlindunga  Konsumen,        pelaku    usaha    yang        tidak memenuhi kewajibannya dapat dituntut  secara hukum untuk mengganti segala  kerugian yang    timbul    sehubungan    dengan  tidak  dipenuhinya  kewajiban  itu.  Dalam  hal  ini kewjiban  yang  gagal  adalah  kewajiban  untuk  menjaga  data  pribadi  konsumen  pengguna produk provider.
Pelaku    usaha    dalam    hal    ini    mempunyai  kewajiban  memberikan  kompensasi atau  ganti    rugi    atas    kerugian    konsumen    akibat  disalahgunakan  data  yang  digunakan oleh  pihak  provider  tersebut.  Sehingga  dengan  demikian  konsumen  dapat  mengajukan gugatan sesuai  dengan kerugian yang dideritanya. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku  usaha,  kepadanya  dapat  dijerat  dengan  dasar  perbuatan  melanggar  hukum, sehingga  konsumen  dapat  menuntut  ganti  rugi.  Adapun  bentuk  ganti  rugi  sebagaimana diatur  dalam  pasal  19  ayat  (2)  UU  Perlindungan ” Konsumen  yaitu  pengembalian  uang, penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  setara  nilainya,  perawatan  kesehatan,    atau pemberian  santunan  yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## C. KESIMPULAN
Penulis  menarik  kesimpulan  bahwa  terdapat  dua  pembahasan  utama  berkenaan dengan  perlindungan  Kerahasian  Data  Pribadi  Konsumen  Pengguna  Produk  Provider Telekomunikasi,  Pertama  berdasarkan  bagaimana  bentuk  perlindungan  yang  mengatur Pribadi,hal  ini  sejatinya  telah  diatur  dalam  Permenkominfo  No.  20  Tahun  2016  tentang Perlindungan Data Pribadi, namun dalam pelaksanaan Permenkominfo tersebut terdapat kendala  yang  dihadapi  terkhusus  mengenai  gugatan  perdata  yang  dapat  dilakukan  oleh konsumen  yang  dirugikan  dari  penggunaan  jasa  provider  telekomunikasi.  Selanjutnya yang  menjadi    pokok  permasalahan  yang  kedua  adalah  melihat  tanggung  jawab perusahaan  provider  telekomunikasi  terhadap  kebocoran  data  pribadi  yang  diderita konsumen  adapun  jika  berdasarkan  Permenkominfo  No  20  Tahun  2016  adalah  pelaku usaha harus siap menerima gugatan yang akan dilakukan secara perdata oleh konsumen, serta  jika  berdasarkan  UU  Perlindungan  Konsumen  maka  Pelaku  Usaha  Wajib
memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen pengguna produk provider  telekomunikasi.  Akan  tetapi  belum  terakomodirnya  dengan  baik    mekanisme gugatan  terkhusus  secara  perdata  yang  dapat  melindungi  konsumen,  menjadi  salah  satu kendala  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  pihak provider.

## DAFTAR PUSTAKA
Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan  Konsumen di Indonesia , , Citra Aditya Bakti, 2006
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum ,  Kencana, Jakarta, 2008,
Rizky P.P Karo Karo, Teguh Prasetyo. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia . Bandung, 2020, Nusa Media,
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , Gramedia, 2000
Hanum  R  Helmi,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pengguna  Jasa  Operator  Seluler, Jurnal Yuridika: Volume 26 No 3, September-Desember 2011,
Saldi Isra, Peran  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Penguatan  Hak  Asasi  Manusia Di Indonesia , Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor  3, September 2014 .
Rosalinda  Elsina  Latumahina, Aspek  Hukum  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Dunia Maya, Jurnal  Gema Aktualita,  Vol.  3 No.  2,  Desember  2014,
Repubik Indonesia, Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016    jo.   Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik ______, Undang-undang No. 8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ______, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer),
______, Permenkominfo Nomor 20 Tahun  2016  Tentang  Perlindungan Data Pribadi dalam sistem Elektronik.
https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/09/184724165/apa-itu-ruu-
pelindungan-data-pribadi?page=all
https://nasional.sindonews.com/read/293756/13/kasus-kebocoran-data-hakim-
tunda-sidang-gugatan-denny-siregar-ke-telkomsel-1610031687
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d588c1cc649e/perlindung
an-hukum-atas-privasi-dan-data-pribadi-masyarakat
https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/ruu-perlindungan-data-pribadi-untuk- antisipasi-penyalahgunaan-data/