E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, Special Issue No. 1, Januari 2022

## ANALISIS  KINERJA  PENGELOLAAN  DANA  ALOKASI  KHUSUS  FISIK PADA PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KPPN SERANG
Indah Setiowati 1 , Tubagus Ismail 2 , Moch. Abdul Kobir 3
1 Universitas Terbuka, Serang, Indonesia
2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia
3 Kementerian Keuangan, Jakarta, Indonesia Email: indasetie@gmail.com, adeismail73@gmail.com, makobir@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  perencanaan  dan  komitmen organisasi  terhadap  kinerja  pengelolaan  Dana  Alokasi  Khusus  Fisik  pada Pemerintah  Daerah.  Penelitian  dilakukan  pada  4  Pemerintah  Daerah  lingkup wilayah  kerja  KPPN  Serang.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  deskriptif  dan  analisis  verifikatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  perencanaan  berpengaruh  signifikan  terhadap  penyerapan anggaran dan kinerja pengelolaan DAK Fisik sedangkan komitmen organisasi tidak signifikan pengaruhnya. Hal ini memperkuat teori yang sudah ada bahwa di bawah kondisi  aturan  yang  ketat  dan  berisiko,  Pemerintah  Daerah  cenderung  menolak risiko  dan  berhati-hati  dalam  melaksanakan  strategi  pelaksanaan  kegiatan  DAK Fisik.  Akibatnya,  implementasi  anggaran  akan  melambat  dan  pelaksanaan perencanaan strateginya buruk, terbukti dengan banyak program dan kegiatan yang gagal  salur  atau  pelaksanaannya  tidak  sesuai  dengan  perencanaan  sehingga menyebabkan  sisa  DAK  Fisik  di  Rekening  Kas  Umum  Daerah  menjadi membengkak.  Faktor  perencanaan  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dalam pelaksanaan  penganggaran  berbasis  kinerja.  Perencanaan  yang  baik  dapat meningkatkan  penyerapan  anggaran  dan  kinerja  Pemerintah  Daerah  dalam pengelolaan  DAK  Fisik.  Pemerintah  Daerah  perlu  meningkatkan  kualitas perencanaan,  komitmen  organisasi  dan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia.  Adapun metodenya  adalah  sosialisasi  untuk  meningkatkan  pemahaman  Pemerintah  Daerah terhadap Peraturan Penyaluran DAK Fisik dan training/pelatihan bagi para operator DAK  Fisik  (BPKAD  dan  OPD).  Diperlukan  koordinasi  yang  baik  dari  masing- masing pihak, baik internal Pemerintah Daerah maupun dengan KPPN.
Kata Kunci : dana  alokasi khusus fisik; penganggaran berbasis kinerja; penyerapan anggaran; perencanaan; komitmen organisasi

## Abstract
This study aims to analyze the effect of planning and organizational commitment on the  management  performance  of  the  Funds  For  Physical  Development  in  local governments. The research was conducted on 4 local governments within the scope of  work  area  of  KPPN  Serang.  The  data  analysis  technique  in  this  study  used descriptive analysis and verification analysis. The results showed that planning had a  significant  effect  on budget  absorption  and  physical  DAK  management
performance,  while  organizational  commitment  had  no  significant  effect.  This reinforces  the  existing  theory  that  under  strict  and  risky  regulatory  conditions, local governments tend to be risk averse and cautious in implementing the strategy for implementing Physical DAK activities. As a result, budget implementation will slow down and the implementation of strategic planning will be poor, as evidenced by many programs and activities that fail to channel or their implementation is not in accordance with the plan, causing the remaining Physical DAK in the Regional General Treasury Account to swell. The planning factor is a very important factor in  the  implementation  of  performance-based  budgeting.  Good  planning  can increase  budget  absorption  and  local  government  performance  in  managing Physical  DAK.  Local  governments  need  to  improve  the  quality  of  planning, organizational  commitment  and  the  quality  of  Human  Resources.  The  method  is socialization  to  increase  local  government's  understanding  of  the  Regulations  for the Distribution of Physical DAK and training/training for Physical DAK operators (BPKAD and OPD). Good coordination is needed from each party, both internal to the local government and with the KPPN.

## Keywords: funds for physical development in local governments; performance-based budgeting; budget absorption; planning; organizational commitment

## Pendahuluan
Kinerja  instansi  pemerintah  menggambarkan  tingkat  pencapaian  sasaran/tujuan organisasi  dan  penjabaran  dari  visi,  misi,  dan  strategi  organisasi  yang  menunjukkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Realisasi  anggaran  yang  rendah  dan  tidak  merata  menunjukkan  kinerja  instansi pemerintah yang belum optimal. Pola penumpukan pencairan anggaran ini terjadi juga dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. DAK Fisik merupakan dana yang bersumber  dari  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk membantu  mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan  daerah  sesuai  dengan prioritas  nasional.  Penyaluran  DAK  Fisik  dilakukan  melalui  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia,  pada  tahun  2019 terdapat  173  KPPN  yang  menyalurkan  DAK  Fisik.  Sebelum  tahun  2017  penyaluran DAK Fisik dilakukan melalui KPPN Jakarta II.
Sampai  dengan  saat  ini,  sudah  enam  tahun  berjalan  sejak  penyaluran  DAK  Fisik dilakukan melalui KPPN. Kondisi penyaluran pada tahun anggaran 2017-2019 sebagai berikut:

## (Data Slide Paparan Direktur Pengelolaan Anggaran
DJPb Februari 2020)
Menurut data di atas, penyaluran DAK Fisik secara nasional masih sangat rendah pada awal tahun anggaran sehingga terjadi penumpukan belanja pemerintah pada akhir tahun  anggaran.  Padahal,  seharusnya,  penyerapan  anggaran  dilakukan  secara  merata sepanjang tahun dan dapat dimulai sejak triwulan I.
KPPN  Serang  selaku  Kuasa  Pengguna  Anggaran  Penyaluran  DAK  Fisik ditugaskan  untuk  menyalurkan,  memantau  dan  mengevaluasi  penyaluran  DAK  Fisik pada  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten,  Kota  Cilegon,  Kabupaten  Serang,  dan  Kota Serang.  Pagu  DAK  Fisik  yang  diberikan  pada  tahun  2017  sebesar  Rp403,72  M  pada tahun 2018 sebesar Rp323,12 M, dan pada tahun 2019 sebesar Rp399,24 M. Pagu DAK Fisik yang dikelola tersebut merupakan jumlah yang cukup besar dalam proporsi APBN sehingga memerlukan pertanggungjawaban yang besar pula.
Pola  penumpukan  pencairan  anggaran  ini  juga  terjadi  di  KPPN  Serang.  Bahkan, dari sisi jumlah dan waktu, penyerapan anggaran tahun 2017-2019 KPPN Serang masih berada di bawah capaian nasional. Pada tahun 2017, penyerapan anggaran baru dimulai pada  triwulan  II  sebesar  25,03%.  Pada triwulan  III  sebesar  39%  dan  pada  triwulan  IV meningkat  menjadi  70,16%.  Di  tahun  2018,  penyerapan  baru  dimulai  pada  triwulan  II sebesar  9,63%.  Pada  triwulan  III  meningkat  menjadi  51,58%  dan  pada  triwulan  IV melonjak  menjadi  91,03%.  Di  tahun  2019,  penyaluran  baru  dimulai  pada  triwulan  III sebesar  32,14%  dan  melonjak  tajam  pada  triwulan  IV  menjadi  sebesar  91,19%.  Dari tahun  ke  tahun  penyerapan  anggaran  terlihat  meningkat,  tetapi  tidak  merata  sehingga dapat mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran. Tidak proporsionalnya penyerapan anggaran  berdampak  pada  kinerja  keuangan  pemerintah  pusat  dan  daerah  serta  akan berdampak pula pada kualitas kegiatan tersebut.
Pelaksanaan  program  dan  kegiatan  pemerintah  dalam  bentuk  DAK  Fisik direalisasikan berupa peningkatan sarana untuk kepentingan masyarakat. Keterlambatan atas  hal  tersebut,  akan  menyebabkan  pemanfaatannya  menjadi  terhambat.  Barang  dan jasa  yang  disediakan  dalam  waktu  yang  terbatas  kualitasnya  akan  cenderung  buruk. Proyek  kegiatan  DAK  Fisik  yang  gagal  salur  akibat  wanprestasi  menyebabkan idle
mone y  (dana  menganggur)  di  Rekening  Kas  Umum  Daerah  yang  menunjukkan inefisiensi dan inektivitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang pada akhirnya akan  menimbulkan  kerugian  negara.  Mengingat  sumber-sumber  penerimaaan  negara yang  terbatas,  maka  seharusnya  sumber  dana  tersebut  dapat  dioptimalkan  guna mendanai kegiatan yang strategis dan menjadi prioritas, sehingga alokasi kegiatan perlu dilakukan secara efektif dan efisien.
Pelaksanaan  penyaluran  Dana  Alokasi  Khusus  menerapkan  sistem  penganggaran berbasis  kinerja.  Dalam  penganggaran  berbasis  kinerja,  yang  diukur  bukan  hanya besaran  dana  yang  dihabiskan,  tetapi  bagaimana  kinerja  pelaksanaan  anggaran  yang terlihat  pada output dan outcome yang  dihasilkan.  Apakah  serapan  dana  berbanding lurus  dengan  capaian  outputnya.  Untuk  menghasilkan  suatu output dan outcome yang baik,  harus  dilakukan  pembiayaan/input  yang  tepat  waktu.  Kondisi  penyerapan anggaran yang tinggi namun output dan outcome -nya rendah menunjukkan pelaksanaan kegiatan  yang  tidak  efektif.  Maka  perlu  dilakukan  suatu  pengukuran  yang  melibatkan masukan ( inputs ), keluaran ( outputs ), hasil ( outcome ), manfaat ( benefits ), dan dampak ( impact ) suatu program dan kegiatan.
Pemerintah  Daerah  dalam  penyaluran  DAK  Fisik,  merupakan  implementasi  dari teori  keagenan.  Dalam  teori  keagenan  ada  dua  pihak  yang  saling  berkaitan  yaitu Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  Pusat  bertindak sebagai principal yang  memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Daerah  sebagai agent .  Pemerintah  Daerah  mendapatkan  alokasi  pagu  DAK  Fisik,  kemudian  diberikan wewenang  untuk  mengelola  serta  mengambil  keputusan  berdasarkan  kepentingan Pemerintah  Pusat. (Michael  &  William,  1976) dalam  teori  agensi  mengasumsikan bahwa  manajer  tidak  suka  risiko  dan  usaha.  Di  bawah  lingkungan  yang  ketat  dan berisiko,  manajer  menolak  risiko  dan  sering  memilih  untuk  bertindak  hati-hati  dalam melaksanakan  strategi  yang  mengarah  pada  implementasi  anggaran  yang  lebih  lambat dan pelaksanaan strategi yang buruk, terutama ketika peningkatan risiko tidak dikaitkan dengan  imbalan  yang  lebih  besar  seperti  yang  biasa  terjadi  di  lembaga  pemerintah. Bukti  menunjukkan  bahwa  manajer  yang  mengambil  risiko  tanpa  kompensasi  yang memadai  untuk  risiko  ini  akan  menunjukkan  kinerja  yang  buruk.  Buruknya implementasi anggaran oleh pengelola keuangan berpotensi menghambat pengembangan  Pemerintah  Daerah  pada  khususnya  dan  memiliki  dampak  terhadap perekonomian secara nasional.
Penelitian  ini  dilakukan  atas  dasar  ketidaksamaan  dari  hasil-hasil  penelitian sebelumnya. (Kadyrov  et  al.,  2017) dalam  risetnya  mengungkapkan  bahwa  faktor perencanaan  merupakan  faktor  yang  paling  dominan  pengaruhnya  terhadap  kinerja anggaran. (Kung  et  al.,  2013)  dan  (Irawati,  2017) menyimpulkan  anggaran  berbasis kinerja secara signifikan dan positif sangat dipengaruhi oleh perencanaan. (Aliabadi et al.,  2019) menyimpulkan  bahwa  penganggaran  berhubungan  langsung  dengan perencanaan  dan  pengendalian  kegiatan  manajemen,  sedangkan (Howcroft,  2006) menyatakan  bahwa  perencanaan  keuangan  tidak  dilaksanakan  karena  mengancam distribusi  kekuasaan  yang  ada  dalam  organisasi  keuangan. (Van  Gelderen  &  Bik,
2016) dan ( O y e w o b i e t a l . , 2 0 1 9 )
mengungkapkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja. (Mauro et al., 2019) mengungkapkan bahwa praktik penganggaran berbasis kinerja menuntut komitmen dalam  organisasi,  didukung  dengan kapasitas teknis dan kapasitas manajerial. (Alkaraan, 2018) mengungkapkan  bahwa  pelatihan  staf  dapat  mempengaruhi  sikap  dasar  yaitu kesiapan  menerima  perubahan.  sedangkan  Berbeda  dengan (Pratiwi  et  al.,  2019) yang mengungkapkan  bahwa  komitmen  organisasi  mampu  memoderasi  pengaruh  karakteristik tujuan  anggaran  terhadap  kinerja  anggaran  namun  tidak  mampu  memoderasi  pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja manajerial.
1. Penerapan Dalam Praktik
• Penelitian  ini  mengungkapkan  pentingnya  meningkatkan  kualitas  perencanaan  di Pemerintah  Daerah.  Proses  perencanaan yang  tidak matang  atas  DAK  Fisik  akan membuat pelaksanaannya menjadi terhambat.
• Perlunya  meningkatkan  komitmen  organisasi  di  Pemerintah  Daerah.  Komitmen organisasi juga dapat menjadi penghalang terhadap kelancaran pelaksanaan DAK Fisik.  Ketidakkonsistenan  pimpinan  membuat  pelaksana  di  tingkat  bawah  akan mengalami kebimbangan atas pelaksananaan DAK Fisik.
• Perlunya  meningkatkan  pemahaman  Pemerintah  Daerah  terkait  peraturan- peraturan DAK Fisik melalui sosialisasi dan pelatihan teknis.
• Perlunya koordinasi antara KPPN dan Pemda, termasuk memberikan edukasi dan penegasan agar tidak menyelesaikan segala sesuatunya pada saat/menjelang batas waktu akhir.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penulis  meneliti  pengaruh  perencanaan  dan komitmen  organisasi  terhadap  kinerja  pengelolaan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Fisik yang ada di Lingkup Wilayah Bayar KPPN Serang. Pada penelitian sebelumnya belum mengkaji  hubungan antara  perencanaan  dan  komitmen  organisasi  terhadap  kinerja dan kaitannya  dengan  penyerapan  anggaran.  DAK  Fisik  menerapkan  sistem  penganggaran berbasis  kinerja  yang  berorientasi  pada  hasil  atau  capaian  keluaran.  Namun  pada pengelolaan  belanja  pemerintah  penyerapan  anggaran  merupakan  tolok  ukur  apakah realisasi  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  pemerintah  sudah  berjalan  sesuai  rencana, hal  ini  berkaitan  dengan  pembangunan  fisik  (sarana  dan  prasarana)  untuk  fasilitas umum, dan pada akhirnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat akan mencerminkan seberapa  baik  kinerja  pengelolaan  DAK  Fisik.  Maka  dalam  penelitian  ini  variabel penyerapan anggaran ditambahkan sebagai variabel intervening.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan analisa secara kuantitatif terkait pengaruh perencanaan dan komitmen organisasi terhadap pelaksanaan dan pengelolaan DAK fisik pada Pemerintah Daerah. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi Kementerian  Keuangan,  terutama  dapat  dijadikan  bahan  masukan  dalam  menentukan kebijakan  pelaksanaan  DAK  fisik  serta  dalam  rangka  berkontribusi  secara  langsung terhadap  pelaksanaan  kelancaran  penyaluran  DAK  fisik  pada  masa  yang  akan  datang. Untuk  Pemerintah  Daerah,  terutama  bagi  Kepala  Daerah  dan  jajarannya  bahwa  DAK Fisik  adalah  dana  TKDD  dari  Pemerintah  Pusat  yang  orientasinya  adalah  pada output
dan outcome, sehingga  Pemerintah  Daerah  dapat  menjalankan  dengan  baik  kebijakan dan  regulasi  tentang  DAK  Fisik  di  kemudian  hari.  Harapan  lain  agar  penelitian  ini bermanfaat  bagi  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  dapat  dijadikan  bahan  referensi serta  acuan  pada  masa  yang  akan  datang  terutama  terkait  penelitian  anggaran  berbasis kinerja.
a) Teori Keagenan
(Michael  &  William,  1976) mengungkapkan  hubungan  keagenan  sebagai hubungan  kontrak  antara principal (pemilik)  dan agent (manajer), principal memberikan  mandat  kepada agent untuk  mengambil  keputusan.  Sebagai agent , manajer  memiliki  tanggung  jawab  secara  moral  untuk  memaksimalkan  keuntungan pemilik  ( principal ).  Di  sisi  lain,  terdapat  kepentingan agent untuk  memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Dalam teori keagenan, hubungan antara principal dan agent pada  dasarnya  sulit  tercipta  akibat  kepentingan  yang  saling  bertentangan ( conflict if interest ). Pertentangan dan tarik-menarik ini menimbulkan permasalahan yang  dikenal  sebagai Asymmetric  Information  (AI), yaitu  ketidakseimbangan informasi akibat distribusi informasi yang tidak sama antara principal dan agent . Menurut Eisenhardt  (1989) ,  teori  keagenan  ( agency  theory )  dilandasi  oleh beberapa asumsi antara lain asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi  informasi.  Asumsi  tentang  sifat  manusia  menekankan  bahwa  manusia memiliki  sifat  mementingkan  sendiri  ( self  interest ),  memiliki  keterbatasan rasionalitas  ( bounded  rationality )  dan  tidak  menyukai  risiko  ( risk  averse ).  Asumsi keorganisasian  menekankan  bahwa  terdapat  konflik  antar  anggota  organisasi  dan terdapat  asimetri  informasi  antara principal dan agent .  Asumsi  tentang  informasi menekankan  bahwa  informasi  dipandang  sebagai  barang  komoditi  yang  bisa diperjualbelikan.
Adanya  asimetri  informasi  ini  dapat  menimbulkan  permasalahan  yang disebabkan kesulitan principal dalam memonitor dan mengontrol tindakan- tindakan agent . (Michael & William, 1976) menyatakan bahwa permasalahan tersebut berupa moral  hazard dan adverse  selection.  Moral  hazard adalah  permasalahan  yang muncul jika agent tidak melaksanakan hal- hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak  kerja.  Sementara adverse  selection adalah  suatu  keadaan principal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan diambil oleh agent berdasarkan informasi yang diperoleh atau terjadi akibat kelalaian dalam tugas.
Pada sektor publik, hubungan keagenan tersebut juga terlihat dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran DAK Fisik dalam APBN untuk  kemudian  ditransfer  ke  Pemerintah  Daerah.  Dalam  hal  ini,  Pemerintah  Pusat bertindak sebagai principal (pemilik) dan Pemerintah Daerah bertindak sebagai agent (manajer).  Pemerintah  Pusat  berkepentingan  agar  Pemerintah  Daerah  menjalankan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah selaku pihak penerima manfaat  Dana  Alokasi  Khusus  berkewajiban  menunjukkan  kinerja  terbaiknya  dan mempertanggungjawabkan realisasi anggaran kepada pemerintah pusat.
Permasalahan  yang  timbul  adalah  ketika  Pemerintah  Daerah  ( agent )  merasa tidak  perlu  ikut  menanggung  risiko  sebagai  akibat  pengambilan  keputusan  yang salah.  Risiko  tersebut  sepenuhnya  ditanggung  oleh  Pemerintah  Pusat  ( principal ) karena  Pemerintah  Daerah  tidak  ikut  menanggung  risiko  maka  mereka  cenderung untuk  membuat  keputusan  yang  tidak  optimal.  Di  bawah  kondisi  aturan  yang  ketat dan  berisiko,  Pemerintah  Daerah  cenderung  menolak  risiko  dan  berhati-hati  dalam melaksanakan  strategi.  Hal  ini  mengarah  pada  implementasi  anggaran  yang  lebih lambat dan pelaksanaan strategi yang buruk. Hal ini terutama terjadi karena di dalam pemerintahan,  peningkatan  risiko  tidak  dikaitkan  dengan  peningkatan imbalan  yang lebih besar.
b) Anggaran Berbasis Kinerja
(Bastian,  2020) menyebutkan  sebuah  organisasi  yang  memiliki  visi,  misi  dan rencaana  strategis  tentunya  memiliki  orientasi  pada output .  Hal  ini  berkaitan  erat dengan  anggaran  berbasis  kinerja  sebagai  sistem  penganggaran  yang  berorientasi pada output .
PP  No.21  tahun  2004  pasal  7  ayat  1  menyebutkan  bahwa  penganggaran  dan hasil  yang  ditargetkan  berkaitan  erat  dengan  anggaran  berbasis  kinerja,  dengan mempertimbangkan  faktor  efisiensi.  Dalam  pasal  7  ayat  2  dijelaskan  bahwa menyebutkan  bahwa  dalam  penganggaran  berbasis  kinerja  diperlukan  indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah  dalam  menjalankan  APBN  yang memiliki  sasaran  dan  tujuan  yang  jelas,  sangat  membutuhkan  anggaran  berbasis kinerja sebagai instrumen kebijakan untuk satu atau lebih kegiatan. Oleh karena itu, setiap  rupiah  yang  dibelanjakan  dalam  APBN  harus  dapat  dipertanggungjawabkan manfaatnya kepada DPR dan masyarakat luas.
Langkah  awal  dalam  penganggaran  berbasis  kinerja  adalah  membuat  rencana kerja,  selanjutnya  dana  yang  diperlukan  dihitung  dengan  memperhatikan  keluaran atau  hasil  sesuai  target  yang  telah  ditetapkan.  Kemudian  anggaran  diusulkan  sesuai dengan  rencana  kerja  yang  telah  disusun  dari  program,  kegiatan  sampai  dengan keluaran  yang  diharapkan.  Penyusunan  fungsi,  program,  kegiatan,  dan jenis  belanja diperlukan,  tetapi  yang  terpenting  adalah  perencanaan  kinerja  yang  akan  dicapai berupa keluaran/hasil dari program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
Perencanaan  strategis  diperlukan  dalam  penyusunan  rencana  kerja.  Rencana strategis  berisi  visi,  misi,  tujuan,  sasaran yang  akan  dicapai  oleh  suatu  kementerian negara, kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mendukung sasaran dimaksud, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu jangka menengah. Perencanaan  strategis  juga  mencakup  berbagai  hambatan,  dari  dalam  maupun  dari luar  yang  dapat  menghalangi  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang  diharapkan,  dan melibatkan  struktur  organisasi  yang  dirancang  sesuai  dengan  perencanaan strategisnya.
Ukuran  keberhasilan  suatu  kegiatan  dilihat  dari  pencapaian  kinerja  berupa keluaran  yang  seimbang  antara  anggaran,  kuantitas,  dan  kualitas.  Keberhasilan
kegiatan menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan, dalam hal ini pimpinan satuan kerja.

## c) Dana Alokasi Khusus Fisik
Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Fisik  merupakan  dana  yang  bersumber  dari APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan  daerah  tertentu  dengan  tujuan untuk  membantu  mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan  daerah  dan sesuai dengan prioritas nasional.
Kegunaan  atas  disalurkannya  DAK  Fisik  antara  lain  sebagai  pelaksanaan desentralisasi  fiskal  dan  perimbangan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah,  untuk memperkuat potensi, prioritas, dan kekuatan daerah, untuk pemerataan pembangunan antara  pusat  dan  daerah,  untuk  meningkatkan  perekonomian  di  seluruh  daerah, sebagai Peningkatan layanan pemerintah kepada masyarakat.
Terdapat tahapan utama dalam siklus APBN DAK Fisik, meliputi perencanaan, pelaksanaan,  pelaporan,  dan  monitoring  penyaluran.  Di  tahap  perencanaan,  DJPK yang  berperan  sebagai  Pembantu  Pengguna  Anggaran  (PPA)  membuat  DIPA  Induk Alokasi  DAK  Fisik;  kemudian  DIPA  dirinci  menjadi  DIPA  Petikan  DAK  Fisik  per KPPN. DIPA Petikan berisi alokasi dana tiap Kabupaten/Kota, berupa rencana kerja tahunan  yang  akan  dijadikan  dasar  penyusunan  kontrak  kinerja  tahunan.  Di  tahap pelaksanaan,  DJPK  selaku  PPK  menetapkan  KPPN  sebagai  Kuasa  Pengguna Anggaran (KPA). KPPN akan menerbitkan SPP, SPM dan SP2D untuk menyalurkan DAK  Fisik  dari  RKUN  ke  RKUD.  Di  Tahap  pelaporan,  Pemerintah  Daerah  akan menyampaikan  laporan  realisasi/pelaksanaan  anggarannya  ke  KPPN  sebagai  syarat penyaluran  tahap  selanjutnya.  Di  tahapan  monitoring  penyaluran,  KPPN  melakukan pemantauan  dan  evaluasi  untuk  kemudian  dilaporkan  secara  berjenjang  ke  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan dan kemudian ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik.
DAK  Fisik  diklasifikasikan  menjadi  tiga  antara  lain  DAK  Reguler,  DAK Afirmasi  dan  DAK  Penugasan.  Fungsi  DAK  Reguler  adalah  sebagai  program pemerintah  pusat  untuk  meningkatkan  kesejahteran  masyarakat  secara  merata, terutama  pada  pemenuhan  pelayanan  dasar.  Fungsi  DAK  Afirmasi  adalah  untuk mempercepat  pembangunan  infrastruktur  dan  pelayanan  dasar  pada  lokasi  prioritas yang  termasuk  kategori  daerah  perbatasan,  kepulauan,  tertinggal  dan  transmigrasi ( Area/Spatial  Based ).  Sedangkan  fungsi  DAK  Penugasan  pada  dasarnya  adalah untuk menyukseskan program prioritas nasional di daerah, dengan program kegiatan yang spesifik pada lokasi tertentu.
d) Kinerja Pemerintah Daerah
(Mahsun,  2006) mengatakan  bahwa  kinerja  merupakan  pencapaian  suatu kegiatan/program/kebijakan  yang  dijalankan  agar  dapat  memenuhi  sasaran, tujuan, misi  dan  visi  organisasi  sesuai  dengan  perencanaan  strategisnya.  Kinerja  identik dengan prestasi atau tingkat keberhasilan.
Keberhasilan  kinerja  suatu  instansi  pemerintah  diukur  melalui  pengguna layanannya dalam bentuk indikator yang jelas. (Bastian, 2020) mengungkapkan suatu kinerja dapat dikatakan mencapai hasil jika secara kuantitatif dan kualitatif memiliki
unsur masukan ( inputs ), keluaran ( outputs ), hasil ( outcome ), manfaat ( benefits ), dan dampak ( impact ).
e) Penyerapan Anggaran
(Halim,  2014) menyatakan  penyerapan  anggaran  sebagai  tingkat  pencapaian target  berupa  realisasi  anggaran  dalam  kurun  waktu  tertentu,  yang  pada  umumnya disebut sebagai pencairan anggaran. Penyerapan anggaran suatu instansi dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu.
(Kuncoro,  2015) berpendapat  bahwa  dalam  suatu  periode  anggaran, penyerapan  anggaran  dilakukan  setelah  perencanaan  dan  penetapan  anggaran  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Selanjutnya  akan  dilakukan  pengawasan  dan pertanggungjawaban atas penyerapan anggaran tersebut. Suatu penyerapan dianggap baik apabila realisasinya sesuai dengan perencanaan.
f) Perencanaan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional  menyebutkan  perencanaan  sebagai  proses menentukan  urutan  pilihan  yang  tepat  untuk  bertindak  di  masa  depan  dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimilikinya.
Perencanaan  merupakan  bagian  terpenting  dalam  siklus  anggaran  karena perencanaanlah  yang  akan  menentukan  arah  pelaksanaan  anggaran  dan  penentu tercapainya  sebuah  sasaran  dengan  baik.  Perencanaan  menjadi  dasar  dalam mekanisme  penganggaran,  seperti  penyusunan  rencana  pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan  dalam  periode  waktu  tertentu.  Perencanaan  yang  disusun  dengan  baik bukan  merupakan jaminan  untuk  menghasilkan  realisasi  anggaran  yang  baik  karena adanya faktor teknis lain di lapangan. Namun, jika perencanaan tidak disusun dengan baik, dipastikan realisasi yang dihasilkan juga akan buruk.
Sistem  penganggaran  berbasis  kinerja  relevan  dengan  sistem  perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, belanja negara akan optimal jika didukung dengan  perencanaan  yang  baik.  Di  dalam  perencanaan  pembangunan  nasional dirumuskan  sasaran-sasaran  kinerja  nasional  yang  dimulai dari rencana pembangunan  jangka  panjang,  perencanaan  pembangunan  jangka menengah  sampai dengan perencanaan pembangunan tahunan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tahapan dalam perumusan Rencana Pembangunan Nasional meliputi  menyusun  rencana,  menetapkan  rencana,  mengendalikan  pelaksanaan rencana, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana.
g) Komitmen Organisasi
(Moorhead  &  Griffin,  2013) menyatakan  bahwa  seseorang  yang mengidentifikasikan dirinya dan merasa terikat pada sebuah organisasi sebagai orang yang  memiliki  komitmen  organisasi.  Ketika  seseorang  berkomitmen  ia  akan memiliki rasa keanggotaan yang tinggi dan cenderung merasa lebih puas. Sebaliknya orang yang kurang memiliki komitmen akan memandang dirinya sebagai orang luar,
cnederung  merasa  tidak  puas  dan  tidak  menpunyai  perasaan  sebagai  bagian  dari organisasi dalam jangka panjang. Jadi, komitmen organisasi dapat diartikan sebagai keloyalan  karyawan  pada  tempatnya  bekerja.  Orang  yang  loyal  akan  tetap  bertahan dalam  situasi  yang  sulit,  terlibat  aktif  dalam  pencapaian tujuan  organisasi  dan  tidak berkeinginan untuk meninggalkan organisasi dalam situasi apapun.
(Armstrong,  2006) menjelaskan  bahwa  komitmen  berkaitan  erat  dengan keterikatan  dan loyalitas anggota  organisasi.  Keterlibatan  seseorang  dan  identifikasi dirinya  sebagai  anggota  organisasi  menjadi  kekuatan  yang  bersifat  relatif  pada sebuah  organisasi.  Seseorang  yang  memiliki  komitmen  tinggi  terlihat  dari keinginannya  yang  kuat  agar  tetap  menjadi  bagian  dari  organisasi,  yakin  dan menerima sungguh-sungguh akan nilai-nilai dan tujuan organisasi, serta bersedia dan berupaya keras untuk mendukung kepentingan organisasi.

## h) Penelitian Terdahulu
Kinerja  anggaran  telah  banyak  diteliti  sebelumnya.  Dari  beberapa  penelitian yang  dilakukan,  ditemukan  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  anggaran. (Kadyrov  et  al.,  2017) mengungkapkan  faktor  yang  paling  kuat  pengaruhnya terhadap  kinerja  anggaran  adalah  faktor  perencanaan. (Kung  et  al.,  2013) juga mengungkapkan  bahwa  perencanaan  mempengaruhi  kinerja  anggaran. (Irawati, 2017) menyimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  antara perencanaan  terhadap  anggaran  berbasis  kinerja. (Aliabadi  et  al.,  2019) menyimpulkan bahwa penganggaran berhubungan langsung dengan perencanaan dan pengendalian kegiatan manajemen. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan pendapatan  dan  pengeluaran  dan  mengalokasikan  sumber  daya  secara  efisien  untuk memaksimalkan  hasil.  Bertentangan  dengan  hal  tersebut, (Howcroft,  2006) menyatakan  bahwa  perencanaan  keuangan  tidak  dilaksanakan  karena  mengancam distribusi kekuasaan yang ada dalam organisasi keuangan.
(Van  Gelderen  &  Bik,  2016) menyebutkan  bahwa  komitmen  organisasi berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  kinerja.  Senada  dengan  hal  tersebut, (Oyewobi  et  al.,  2019) mengungkapkan bahwa  komitmen  organisasi mempengaruhi kinerja. (Mauro et al.,  2019) mengungkapkan  bahwa  praktik  penganggaran  berbasis kinerja menuntut komitmen dalam organisasi, didukung dengan kapasitas teknis dan kapasitas manajerial. Komitmen dapat terkikis tidak hanya oleh guncangan eksternal atau perubahan internal, tetapi juga oleh interaksi timbal balik di antara orang-orang dalam  organisasi. (Alkaraan,  2018) mengungkapkan  bahwa  pelatihan  staf  dapat mempengaruhi sikap dasar yaitu kesiapan menerima perubahan. Berbeda dengan hal tersebut, (Nawastri & Rohman, 2015) menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas anggaran berbasis kinerja.
(Pratiwi et al., 2019) mengungkapkan bahwa realisasi anggaran mempengaruhi kinerja  anggaran.  Hal  itu  berarti  terdapat  kesesuaian  antara  alokasi  dan  pemakaian sumber daya  keuangan dengan perencanaan anggaran yang telah disetujui dan telah mampu  meningkatkan  kinerja  anggarannya.  Sementara  itu, (Rakhman,  2019) mengungkapkan bahwa rendahnya realisasi anggaran menghambat pertumbuhan
ekonomi  di  Indonesia.  Penyebab  implementasi  anggaran  yang  rendah  adalah implementasi  program  yang  tidak  efektif  dan  kepala  daerah  gagal  melaksanakan program yang telah direncanakan.
i) Definisi Operasional Variabel
Rangkuman definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:
Tabel 1 Definisi Operasional Variabel Variabel Keterangan P Perencanaan KO Komitmen Organisasi PA Penyerapan Anggaran KPD Kinerja Pemerintah Daerah Sumber: Diolah oleh penulis
Konsep  teori  keagenan  menjelaskan  bahwa principal memberi  kewenangan kepada agent untuk  membuat  keputusan  yang  terbaik  bagi principal .  Jika  kedua belah  pihak  mempunyai  tujuan  yang  sama  untuk  memaksimumkan  nilai  organisasi, maka  diyakini agent akan  bertindak  dengan  cara  yang  sesuai  dengan  kepentingan principal . Principal sebagai  pemberi  amanah  memiliki  hak  dan  wewenang  untuk meminta agent sebagai  pemegang  amanah  untuk  mempertanggungjawabkan  dan melaporkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  sehubungan  dengan  tugas-tugasnya,  serta melaporkan masalah-masalah yang timbul.
Dalam  pengelolaan  DAK  Fisik  pada  Pemerintah  Daerah  Lingkup  Wilayah Kerja  KPPN  Serang,  masalah-masalah  tersebut  antara  lain  perencanaan  dan komitmen  organisasi,  apakah  sudah  menghasilkan  kinerja  penyerapan  DAK  Fisik sesuai  dengan  Rencana  Kegiatan  (RK)  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  dengan penyerapan dana sebagai variabel mediasi.
j) Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini:
H1:  Terdapat  pengaruh  signifikan  positif  antara  perencanaan  terhadap  penyerapan anggaran
H2:  Terdapat  pengaruh  signifikan  positif  antara  komitmen  organisasi  penyerapan anggaran
H3:  Terdapat  pengaruh  signifikan  positif  antara  perencanaan  terhadap  kinerja Pemerintah Daerah
H4:  Terdapat  pengaruh  signifikan  positif  antara  komitmen  organisasi  terhadap kinerja Pemerintah Daerah
H5:  Terdapat  pengaruh  signifikan  positif  antara  penyerapan  anggaran  terhadap kinerja Pemerintah Daerah
H6: Terdapat pengaruh signifikan positif antara perencanaan kinerja Pemerintah Daerah melalui penyerapan anggaran

## H7:  Terdapat  pengaruh  signifikan  positif  antara  komitmen  organisasi  terhadap kinerja Pemerintah Daerah melalui penyerapan anggaran

## Metode Penelitian
Data primer digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner dengan seperangkat pernyataan  tertulis  dan  pilihan  untuk  dijawab  oleh  responden.      Penelitian  dilakukan pada  seluruh  Pemerintah  Daerah  lingkup  wilayah  kerja  KPPN  Serang  sebanyak  4 (empat)  Pemda,  yaitu  Pemda  Provinsi  Banten,  Pemda  Kabupaten  Serang,  Pemda Kota Cilegon,  dan  Pemda  Kota  Serang,  dengan  jumlah  populasi  sebanyak  123  orang. Metode purposive  sampling digunakan  untuk  menentukan  sampel,  dengan  jumlah sampel sebanyak 82 orang. Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata dari setiap variabel yang  ada  di  lapangan,  apakah  Pemerintah  Daerah  pada  lingkup  wilayah  kerja  KPPN Serang sudah memiliki kinerja yang baik. Sedangkan analisis verifikatif menggunakan Partial  Least  Squares  –  Structural  Equation  Modeling  (PLS-SEM) yang  digunakan untuk  untuk  menguji  hubungan  prediktif  antar  konstruk  dengan  melihat  apakah  ada hubungan  atau  pengaruh  antar  konstruk  tersebut Software yang  digunakan  adalah SmartPLS 3.2.4.
Model persamaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

## Gambar 1 Model Persamaan
Structural  Equation  Modelling  (SEM) merupakan  suatu confirmatory  technique yang  merupakan  lawan  dari explanatory  analysis .  Hubungan  kausalitas  digambarkan dengan  diagram  jalur,  kemudian  bahasa  pemrograman  mengkonversi  gambar  menjadi persamaan,  dan  kemudian  menjadi  estimasi.  Dalam  diagram  jalur,  hubungan  antara konstruk yang satu dan konstruk yang lain diwakili oleh anak panah. Konstruk tersebut dibedakan  menjadi  konstruk  eksogen  dan  konstruk  endogen.  Konstruk  eksogen merupakan  variabel  independen  yang  tidak  diprediksi  oleh  variabel  lain  dalam  model, sedangkan  konstruk  endogen  merupakan  variabel  yang  diprediksi  oleh  satu  atau  lebih
konstruk.  Perencanaan  (P)  dan  komitmen  organisasi  (KO)  sebagai  variabel  eksogen, secara  langsung  mempengaruhi  variabel  penyerapan  anggaran  (PA)  dan  kinerja pengelolaan anggaran (KPA) sebagai variabel endogen terlihat dalam model persamaan di atas.
Model  persamaan  menggambarkan  pengaruh  perencanaan  dan  komitmen organisasi  terhadap  kinerja  pengelolaan  DAK  Fisik  pada  Pemerintah  Daerah  yang dimediasi oleh penyerapan anggaran.

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil Penelitian
1. Analisis Partial Least Square Model Structural (Inner Model)
R2 digunakan untuk mengevaluasi pengujian struktural dalam PLS, variabel dependen dan nilai koefisien path serta variabel independen dinilai signifikansinya berdasarkan nilai t-statistik setiap path . Adapun model struktural penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 2 Model Standardized Gambar 3

## Model T-Value
Persamaan yang didapat dari gambar di atas adalah sebagai berikut: KPD = 0,074*KO + 0,234*P + 0,491*PA , R2 = 0,491 PA = 0,082*KO + 0,564*P, R2 = 0,379
Kesimpulan  dari  persamaan  di  atas  adalah  nilai  R2  KPD  sebesar  0,491, artinya  KPD  dipengaruhi  oleh  KO,  P,  dan  PA  sebesar  49,1%.  KO  memiliki koefisien  jalur  sebesar  0,074  dengan  arah  positif  artinya terdapat  hubungan  yang searah. Peningkatan KO sebesar 1 satuan akan meningkatkan KPD sebesar 0,074 dan  sebaliknya.  P  memiliki  koefisien  jalur  sebesar  0,234  dengan  arah  positif artinya  terdapat  hubungan  yang  searah.  Peningkatan  P  sebesar  1  satuan  akan meningkatkan  KPD  sebesar  0,234  dan  sebaliknya.  PA  memiliki  koefisien  jalur sebesar  0,491  dengan  arah  positif  artinya  terdapat  hubungan  yang  searah. Peningkatan  PA  sebesar  1  satuan  akan  meningkatkan  KPD  sebesar  0,491  dan sebaliknya.
Nilai R2 PA sebesar 0,379, artinya PA dipengaruhi oleh KO dan P sebesar 37,9%.  KO  memiliki  koefisien  jalur  sebesar  0,082  dengan  arah  positif  artinya terdapat  hubungan  yang  searah.  Peningkatan  KO  sebesar  1  satuan  akan meningkatkan  PA  sebesar  0,082  dan  sebaliknya.  P  memiliki  koefisien  jalur sebesar  0,564  dengan  arah  positif  artinya  terdapat  hubungan  yang  searah. Peningkatan  P  sebesar  1  satuan  akan  meningkatkan  PA  sebesar  0,564  dan sebaliknya.
2. Hasil Uji Hipotesis
Nilai  t-statistik  digunakan  untuk  mengukur  signifikansi  model  perkiraan dalam  pengujian  model  structural.  Nilai  t-statistik  antara  variabel  independen  ke variabel dependen dalam tabel path coefficient berikut:

## Tabel 2
Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values) Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDEV|) P Values P -> PA 0.564 0.571 0.098 5.744 0.000 KO -> PA 0.082 0.079 0.119 0.693 0.244 P -> KPD 0.234 0.253 0.127 1.835 0.034 KO -> KPD 0.074 0.066 0.107 0.695 0.244 PA -> KPD 0.491 0.483 0.138 3.554 0.000 P -> PA -> KPD 0.277 0.274 0.086 3.233 0.001 KO -> PA -> KPD 0.040 0.042 0.063 0.640 0.261 Tabel  3 Hasil Uji Hipotesis Hipotesis t hitung Kesimpulan P -> PA 5.744 Terdapat pengaruh signifikan KO -> PA 0.693 Tidak Terdapat pengaruh Signifikan P -> KPD 1.835 Terdapat pengaruh Signifikan KO -> KPD 0.695 Tidak Terdapat pengaruh Signifikan PA -> KPD 3.554 Terdapat pengaruh Signifikan P -> PA -> KPD 3.233 Terdapat pengaruh signifikan KO -> PA -> KPD 0.640 Tidak Terdapat pengaruh Signifikan nilainya > 1,65 artinya terdapat pengaruh

## B. Pembahasan
1. Pengaruh Perencanaan terhadap Penyerapan Anggaran
Hasil pengujian data kuantitatif membuktikan adanya pengaruh positif yang signifikan variabel perencanaan yang terdiri dari penyusunan rencana, pelaksanaan rencana, dan evaluasi  rencana terhadap  penyerapan anggaran. Nilai t yang positif yaitu  sebesar  5,744  dengan p  value sebesar  0,000  menunjukkan  bahwa perencanaan  mempunyai  hubungan  yang  searah  dengan  penyerapan  anggaran. Artinya,  jika  tingkat  perencanaan  semakin  baik  maka  akan  semakin  baik  pula tingkat penyerapan anggarannya.
Senada  dengan  hasil  tersebut, (Irawati,  2017) dan (Kung  et  al.,  2013) menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  antara perencanaan  terhadap  kinerja  anggaran. (Kung  et  al.,  2013) menunjukkan  bahwa meskipun  model  perencanaan  anggaran  secara  keseluruhan  memediasi  pengaruh penekanan  anggaran  terhadap  kinerja  manajemen  dan  organisasi,  model  tersebut secara  parsial  memediasi  pengaruh  penekanan  anggaran  terhadap  kepuasan anggaran.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  perencanaan  berpengaruh positif  terhadap  kinerja  penyerapan anggaran  maka  diperlukan  perencanaan  yang baik  dalam  melaksanakan  penyerapan  anggaran.  Penelitian (Rickards,  2008) menunjukkan bahwa perencanaan sangat diperlukan untuk mencegah pemborosan. pada  penelitian  ini  diperoleh  kesimpulan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  dan signifikan  antara  perencanaan  anggaran  terhadap  tingkat  penyerapan  anggaran.
Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis pertama diterima.
2. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran
Hasil pengujian kuantitatif diperoleh hasil bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  penyerapan  anggaran.  Artinya,  semakin tinggi tingkat komitmen organisasi yang dimiliki oleh pengelola DAK Fisik, tidak memiliki  pengaruh  signifikan terhadap  penyerapan  anggaran.  Nilai  t  yang  positif sebesar  0,693  dengan p  value sebesar  0,244  menunjukkan  bahwa  komitmen organisasi dan perencanaan mempunyai hubungan yang searah dengan penyerapan anggaran, tetapi nilainya tidak signifikan. Artinya, semakin baik tingkat komitmen organisasi tidak ada pengaruhnya terhadap  penyerapan anggaran.
Pernyataan ini selaras dengan penelitian (Nawastri & Rohman, 2015) yang menggunakan  kompetensi  SDM,  informasi,  orientasi  tujuan,  penggunaan anggaran,  gaya  kepemimpinan  dan  komitmen  sebagai  variabel  bebas,  sedangkan efektivitas  anggaran  berbasis  kinerja  sebagai  variabel  terikat,  pada  penelitian tersebut  diperoleh  kesimpulan  bahwa  komitmen  tidak  mempengaruhi  efektivitas anggaran berbasis kinerja. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis kedua ditolak.
3. Pengaruh Perencanaan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Hasil  pengujian  kuantitatif  membuktikan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif yang  signifikan  antara  variabel  perencanaan  yang  terdiri  dari  penyusunan rencana,  pelaksanaan  rencana,  dan  evaluasi  rencana  terhadap  kinerja
Pemerintah Daerah. Nilai t yang positif yaitu sebesar 1,835 dengan p value sebesar 0,034  menunjukkan  bahwa  perencanaan  mempunyai  hubungan  yang  searah dengan  kinerja  Pemerintah  Daerah.  Artinya,  kualitas  perencanaan  yang  semakin tinggi akan mendorong kinerja Pemerintah Daerah yang semakin tinggi pula.
Hasil  tersebut  sejalan  dengan  penelitian (Kadyrov  et  al.,  2017) yang menyatakan  bahwa  faktor  perencanaan  sangat  berperan  penting  dalam implementasi  anggaran  berbasis  kinerja.  Penelitian (Kung  et  al.,  2013) menunjukkan  perencanaan  anggaran  sebagai  variabel  yang  secara  keseluruhan memediasi  pengaruh  penekanan  anggaran  terhadap  kinerja  manajemen  dan organisasi.  Pada  penelitian  tersebut  diperoleh  kesimpulan  bahwa  terdapat pengaruh  positif  antara  perencanaan  terhadap  kinerja  penyerapan  anggaran. Penelitian (Irawati, 2017) menggunakan perencanaan dan regulasi sebagai variabel bebas  dan  anggaran  berbasis  kinerja  sebagai  variabel  terikat.  Pada  penelitian  ini, diperoleh  kesimpulan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  antara perencanaan  terhadap  anggaran  berbasis  kinerja.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka hipotesis ketiga diterima.
4. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Hasil  pengujian  kuantitatif  membuktikan  bahwa  antara  variabel  komitmen organisasi yang terdiri dari kesediaan karyawan membantu pimpinan, kebanggaan terhadap  organisasi,  kesamaan  nilai  karyawan  dengan  organisasi,  kepedulian terhadap  nasib  organisasi,  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  tidak  ada pengaruhnya. Nilai t yang positif yaitu sebesar 0,695 dengan p value sebesar 0,244 menunjukkan  bahwa  antara  komitmen  organisasi  dan  kinerja  Pemerintah  Daerah memiliki hubungan yang searah, tetapi nilainya tidak signifikan. Artinya, semakin baik  tingkat  komitmen  organisasi  tidak  ada  pengaruhnya  terhadap  kinerja Pemerintah Daerah.
Pernyataan ini selaras dengan penelitian (Nawastri & Rohman, 2015) yang menggunakan  kompetensi  SDM,  informasi,  orientasi  tujuan,  penggunaan anggaran,  gaya  kepemimpinan  dan  komitmen  sebagai  variabel  bebas,  sedangkan efektivitas  anggaran  berbasis  kinerja  sebagai  variabel  terikat,  dimana  pada penelitian  tersebut  diperoleh  kesimpulan  bahwa  tidak  ada  pengaruhnya  antara komitmen terhadap efektivitas anggaran berbasis kinerja. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis keempat ditolak.
5. Pengaruh Penyerapan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Hasil  pengujian  kuantitatif  membuktikan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif yang  signifikan  antara  variabel  penyerapan  anggaran  yang  terdiri  dari  persentase penyerapan  DAK  Fisik  dan  waktu  penyerapan  anggaran  terhadap  kinerja Pemerintah Daerah. Nilai t yang positif yaitu sebesar 3,554 dengan p value sebesar 0,000  menunjukkan  bahwa  penyerapan  anggaran  dan  kinerja  Pemerintah  Daerah memiliki  hubungan  yang  searah.  Artinya,  semakin  baik  tingkat  penyerapan anggaran maka kinerja Pemerintah Daerah akan semakin baik dan meningkat.
Hal ini senada dengan penelitian (Pratiwi et al., 2019) yang mengungkapkan bahwa  realisasi  anggaran  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  anggaran. (Rakhman,  2019) mengungkapkan  bahwa  rendahnya  realisasi  anggaran menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Hasil  penelitian  ini  juga  sesuai  dengan  skor  total  capaian  responden  untuk variabel  penyerapan  anggaran  pada  garis  kontinum  sebesar  77,2%  yang  berada pada  kategori  Setuju.  Dapat  disimpulkan  bahwa  bahwa  penyerapan  anggaran yang  baik  pada  pengelolaan  DAK  Fisik  Pemda  Lingkup  Wilayah  Kerja  KPPN Serang  dapat  menaikkan  kinerja  Pemerintah  Daerah.  Berdasarkan  hal  tersebut maka hipotesis kelima diterima.
6. Pengaruh  Perencanaan  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  melalui Penyerapan Anggaran
Hasil  pengujian  kuantitatif  membuktikan  bahwa  bahwa  terdapat  pengaruh positif yang signifikan variabel perencanaan yang terdiri dari penyusunan rencana, pelaksanaan  rencana,  dan  evaluasi  rencana  terhadap  kinerja  Pemerintah  Daerah melalui  penyerapan  anggaran.  Nilai  t  yang  positif  yaitu  sebesar 3,233  dengan p value sebesar 0,001 menunjukkan bahwa perencanaan mempunyai hubungan yang searah  dengan  penyerapan  anggaran  dan  kinerja  Pemerintah  Daerah.  Artinya, semakin  baik  tingkat  perencanaan  maka  penyerapan  anggaran  dan  kinerja Pemerintah Daerah akan semakin baik dan meningkat.
Hal  ini  senada  dengan  penelitian (Kung  et  al.,  2013) yang  mengatakan bahwa diperlukan perencanaan yang baik untuk meningkatkan kinerja manajemen dan  organisasi. (Pratiwi  et  al.,  2019) menyatakan  bahwa  realisasi  anggaran berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  anggaran.  Artinya  alokasi  dan  pemakaian sumberdaya  keuangan  telah  sesuai  dengan  perencanaan  anggaran  yang  telah disetujui dan telah mampu meningkatkan kinerja anggarannya.
Dalam  pengelolaan  anggaran  perencanaan  merupakan  satu  langkah  yang sangat  penting.  Menurut BPKP  (2012) proses  perencanaan  anggaran  sudah dimulai sejak satu tahun yang lalu. Mengingat bahwa perencanaan menjadi acuan dalam penganggaran satu tahun berjalan. (Mardiasmo, 2002) menyebutkan bahwa pada  saat  ini  perencanaan  pada  Pemerintah  Daerah  masih  sangat  lemah,  padahal perencanaan  sangat  menentukan  keberhasilan  target  yang  akan  dicapai.  maka perencanaan  menjadi  bagian  terpenting  dalam  siklus  anggaran.  Meskipun perencanaan  sudah  disusun  dengan  baik tetapi  belum  tentu  realisasi  anggarannya akan  baik,  karena  adanya  berbagai  faktor  teknis  di  lapangan.  Namun  jika perencanaan  dari  awal  sudah  tidak  sempurna,  maka  dapat  dipastikan  realisasi anggarannya  juga  akan  buruk.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  hipotesis  keenam diterima.
7. Pengaruh  Komitmen  Organisasi  terhadap  Kinerja  Organisasi  melalui Penyerapan Anggaran
Hasil  pengujian  kuantitatif  membuktikan  bahwa  variabel  komitmen organisasi yang terdiri dari kesediaan karyawan membantu pimpinan, kebanggaan
terhadap  organisasi,  kesamaan  nilai  karyawan  dengan  organisasi,  kepedulian terhadap  nasib  organisasi  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kinerja Pemerintah Daerah melalui penyerapan anggaran. Nilai t yang positif yaitu sebesar  0,640  dengan p  value sebesar  0,261  menunjukkan  bahwa  komitmen organisasi  dan  penyerapan  anggaran  serta  kinerja  Pemerintah  Daerah  memiliki hubungan  yang  searah  tetapi  nilainya  tidak  signifikan.  Artinya,  semakin  baik tingkat komitmen organisasi tidak ada pengaruhnya terhadap penyerapan anggaran dan kinerja Pemerintah Daerah.
Komitmen  organisasi  dapat  diartikan  sebagai  keterikatan  pegawai  itu  pada organisasi  tempatnya  bekerja. Armsrong  (2006) menjelaskan  bahwa  komitmen mengacu pada keterikatan dan loyalitas. Untuk mencapai hasil kinerja yang tinggi, sangat  penting  agar  karyawan  memiliki  komitmen  yang  tinggi  dan  menunjukkan pengabdian  dan  dedikasi  serta  dukungan  yang  kuat  agar  dapat  mencapai  tujuan organisasi.  Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis ketujuh ditolak.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  fenomena  penumpukan  belanja yang  tidak  proporsional  sepanjang  tahun  sangat  mempengaruhi  kinerja pengelolaan  DAK  Fisik.  Penganggaran  berbasis  kinerja  mengutamakan pencapaian output dan outcome dibandingkan  besaran  serapan  dana  yang dihabiskan.  Namun  pada  pengelolaan  DAK  Fisik,  serapan  dana  sangat mempengaruhi  hasil  kinerja,  yaitu  kegiatan  yang  dilaksanakan  adalah  untuk membangun  sarana  dan  prasarana  fisik.  Diperlukan  pembiayaan  terlebih  dahulu sebelum  dapat  menghasilkan output dan outcome yang  diharapkan.  Dengan demikian, penyerapan dana sangat mempengaruhi kinerja pengelolaan DAK Fisik. Di  sisi  lain,  sisa  DAK  Fisik  pada  Rekening  Kas  Umum  Daerah  (RKUD) menunjukkan  ketidakefektifan  dan  ketidakefisienan  program  dan  kegiatan.  Oleh karena  itu,  diperlukan  perencanaan  yang  baik  dan  matang  dalam  mengelola mengelola DAK Fisik.
Pada  penelitian  terdahulu  terdapat  perbedaan  hasil  penelitian  mengenai pengaruh  perencanaan  terhadap  kinerja  anggaran.  Selain  itu,  terdapat  perbedaan hasil  penelitian  mengenai  pengaruh  komitmen  organisasi  terhadap  kinerja.  Hasil dalam  penelitian  ini  adalah  bahwa  perencanaan  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  kinerja  pengelolaan  anggaran  dan  komitmen  organisasi  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kinerja  anggaran,  dengan  penyerapan anggaran sebagai variabel intervening.
Hasil  penelitian  ini  secara  teori  dapat  memperkuat  teori  yang  sudah  ada bahwa  di  bawah  kondisi  aturan  yang  ketat  dan  berisiko,  Pemerintah  Daerah cenderung  menolak  risiko  dan  berhati-hati  dalam  melaksanakan  strategi. Akibatnya,  implementasi  anggaran  akan  cenderung  lambat  dan  pelaksanaan strateginya  buruk.  Hal  ini  terlihat  pada  perencanaan  anggaran  DAK  Fisik  dan pelaksanaannya,  yaitu  banyak  program  dan  kegiatan  yang  gagal  salur  atau pelaksanaannya  tidak  sesuai  dengan  perencanaan  sehingga  menyebabkan  sisa DAK Fisik yang cukup besar di Rekening Kas Umum Daerah.
Teori  berikutnya  adalah  bahwa agent (pengelola)  akan  lebih  mementingkan dirinya sendiri. Dalam hal ini, komitmen organisasi dapat melemah karena orang akan  cenderung  mengutamakan  keamanan  pribadi.  Apalagi,  di  bawah  kondisi aturan  yang  ketat  dan  berisiko,  orang  akan  cenderung  berhati-hati  dan  menahan diri.  Hal  ini  terjadi  karena  di  dalam  pemerintahan,  peningkatan  risiko  tidak dikaitkan dengan peningkatan imbalan yang lebih besar.

## Kesimpulan
Hasil  pengujian  data  kuntitatif  pada  penelitian  menunjukkan  bahwa  perencanaan berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  penyerapan  anggaran  dan  kinerja  pengelolaan DAK Fisik pada Pemerintah Daerah Lingkup Wilayah Kerja KPPN Serang. Sedangkan komitmen  organisasi  tidak  signifikan  pengaruhnya  terhadap  penyerapan  nggaran  dan kinerja pengelolaan DAK Fisik pada Pemerintah Daerah Lingkup Wilayah Kerja KPPN Serang.
Fenomena  penumpukan  belanja  yang  tidak  proporsional  sepanjang  tahun  dan banyaknya sisa DAK Fisik di RKUD banyak disebabkan oleh faktor perencanaan yang tidak  matang.  Faktor  perencanaan  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dalam pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja. Perencanaan yang baik dapat meningkatkan penyerapan  anggaran  dan  kinerja  Pemerintah  Daerah  dalam  pengelolaan  DAK  Fisik. Sedangkan  faktor  komitmen  organisasi  merupakan  hal  yang  penting,  tetapi  dalam pengelolaan  DAK  Fisik  pada  Pemda  Lingkup  Wilayah  Kerja  KPPN  Serang pengaruhnya  tidak  signifikan.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  adanya  faktor  lain  yang lebih  mempengaruhi  penyerapan  anggaran  dan  kinerja  Pemerintah  Daerah.  Faktor tersebut antara lain disebabkan kurangnya peran seluruh anggota organisasi khususnya dalam penyusunan anggaran dan kurangnya rasa bekerja sama antar anggota organisasi dalam menjalankan tugas pokok yang telah ditetapkan.
Dari  hasil  penelitian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  tindakan  yang  perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan DAK Fisik adalah  dengan  meningkatkan  kualitas  perencanaan,  komitmen  organisasi  dan  kualitas Sumber  Daya  Manusia.  Adapun  metodenya  adalah  sosialisasi  untuk  meningkatkan pemahaman  Pemerintah  Daerah  terhadap  Peraturan  Penyaluran  DAK  Fisik  dan training/pelatihan  bagi  para  operator  DAK  Fisik  (BPKD  dan  OPD),  meningkatkan koordinasi  rutin  antara  KPPN  dan  Pemda,  koordinasi  internal  antara  BPKAD  dengan OPD  dan  APIP,  koordinasi  antara  Kementerian  Teknis  dengan  Kementerian  Lembaga dalam  rangka  menyelaraskan  Rencana  Kegiatan  dengan  Juknis  di  lapangan  perlu ditingkatkan,  dalam  rangka  percepatan  porses  birokrasi  pengelolaan  DAK  Fisik. Disamping  itu  pula  sangat  diperlukan  penajaman  fungsi  APIP  dalam  hal  pengawasan, penilaian  keakuratan,  kewajaran  dan  kelengkapan  berkas  didalam  mereviu  sehingga berguna untuk meningkatkan kinerja DAK Fisik pada Pemerintah Daerah.

## BIBLIOGRAFI
Aliabadi, Farzaneh Jalali, Mashayekhi, Bita, & Gal, Graham. (2019). Budget preparers’ perceptions and performance-based budgeting implementation: The case of Iranian public universities and research institutes. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management . Google Scholar
Alkaraan,  Fadi.  (2018).  Public  financial  management  reform:  an  ongoing  journey towards good governance. Journal of Financial Reporting and Accounting . Google Scholar
Armstrong,  Michael.  (2006). A  handbook  of  human  resource  management  practice . Kogan Page Publishers. Google Scholar
Bastian, Indra. (2020). Sistem Perencanaan dan Penganggaran  Pemerintahan Daerah di Indonesia . Google Scholar
Halim,  Abdul.  (2014).  Manajemen  keuangan  sektor  publik. Jakarta:  Salemba  Empat .
Google Scholar
Howcroft,  Douglas.  (2006).  Spreadsheets  and  the  financial  planning  process:  a  case study  of  resistance  to  change. Journal  of  Accounting  &  Organizational  Change .
Google Scholar
Irawati,  Irma.  (2017).  Pengaruh  Perencanaan  Dan  Regulasi  Terhadap  Anggaran Berbasis  Kinerja  Melalui  Penatausahaan  Sebagai  Variabel  Intervening  (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala). Katalogis , 5 (5). Google Scholar
Kadyrov,  Margarita,  Junusbekova,  Gulsara,  &  Sadyrbayev,  Yerbolat.  (2017). Management  of  Budget  Efficiency:  Evidence  from  Kazakhstan. International Journal of Economic Perspectives , 11 (2). Google Scholar
Kuncoro,  Mudrajad.  (2015). Mudah  memahami  dan  menganalisis  indikator  ekonomi .
Google Scholar
Kung, Fan‐Hua, Huang, Cheng‐Li, & Cheng, Chia‐Ling. (2013). An examination of the relationships  among  budget  emphasis,  budget  planning  models  and  performance. Management Decision . Google Scholar
Mahsun,  Mohamad.  (2006).  Pengukuran  kinerja  sektor  publik. Yogyakarta:  BPFE .

## Google Scholar
Mardiasmo,  Dr.  (2002).  Akuntabilitas  Sektor  Publik  Yogyakarta. Penerbit  Andi Yogyakarat . Google Scholar
Mauro,  Sara  Giovanna,  Cinquini,  Lino,  &  Sinervo,  Lotta  Maria.  (2019).  Actors’ dynamics  toward  performance-based  budgeting:  a  mix  of  change  and  stability? Journal  of  Public  Budgeting,  Accounting  &  Financial  Management . Google Scholar
Michael,  Jensen,  &  William,  Meckling.  (1976).  Theory  of  the  firm:  Managerial behavior, agency  costs  and  ownership  structure. Journal  of Financial Economics , 3 (4), 305–360. Google Scholar
Moorhead,  Gregory,  &  Griffin,  Ricky  W.  (2013).  Perilaku  Organisasi:  Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Jakarta: Salemba Empat . Google Scholar
Nawastri,  Sabtari,  &  Rohman,  Abdul.  (2015). Analisis  Faktor-Faktor  yang Berpengaruh  Terhadap  Efektivitas  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  (Studi Kasus  Pada  SKPD  Pemerintah  Kabupaten  Grobogan) .  Fakultas  Ekonomika  dan Bisnis. Google Scholar
Oyewobi,  Luqman  Oyekunle,  Oke,  Ayodeji  Emmanuel,  Adeneye,  Toyin  Deborah,  & Jimoh,  Richard  Ajayi.  (2019).  Influence  of  organizational  commitment  on  work– life  balance  and  organizational  performance  of  female  construction  professionals. Engineering, Construction and Architectural Management . Google Scholar
Pratiwi, I. Gusti Agung Satya, Endiana, I. Dewa Made, & Arizona, I. Putu Edy. (2019). Komitmen  Organisasi  Sebagai  Pemoderasi  Pada  Pengaruh  Karakteristik  Tujuan Anggaran  Dan  Realisasi  Anggaran  Terhadap  Kinerja  Anggaran  Dan  Kinerja Manajerial  Pada  Skpd  Badan  Perencanaan  Dan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda) Kabupaten Badung. Seminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBali , 354–364. Google Scholar
Rakhman, Fuad. (2019). Budget implementation in a risky environment: evidence from the Indonesian public sector. Asian Review of Accounting . Google Scholar
Rickards,  Robert  C.  (2008).  An  endless  debate:  the  sense  and  nonsense  of  budgeting. International  Journal  of  Productivity  and  Performance  Management . Google Scholar
Van  Gelderen,  Benjamin  R.,  &  Bik,  Leonie  W.  (2016).  Affective  organizational commitment,  work  engagement  and  service  performance  among  police  officers. Policing:  An  International  Journal  of  Police  Strategies  &  Management . Google Scholar

## Copyright holder:
Indah Setiowati, Tubagus Ismail, Moch. Abdul Kobir (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: