Jurnal Hukum POSITUM Vol.6, No.1, Juni 2021, Hal.125-136 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## IMPLEMENTASI HAK ATAS KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Indah Noor Ramadhani, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan ramadhaniindahsone@gmail.com

## ABSTRAK
Narapidana  atau  yang  biasa  kita  kenal  dengan  warga  binaan  pemasyarakatan  Penyandang Disabilitas  merupakan  terpidana  yang  sudah  dijatuhkan  hukuman  penjara  atau  kurungan sehingga  menyebabkan  ia  kehilangan  kemerdekaan  serta  mempunyai  keterbatasan  baik  dari segi  fisik,  intelektual,  mental,  atau  sensorik  dalam  kurun  waktu  yang  bisa  dibilang  lama. Disinilah peran Lapas selaku lembaga yang mempunyai wewenang guna melakukan pembinaan dan pelayanan terhadap narapidana atau warga binaan tidak terkecuali mereka dari kalangan disabilitas tentunya wajib mendapatkan aksesibilitas atas haknya terutama dari segi kesehatan guna menghindari terjadinya tindakan diskriminatif. Lapas harus menyuplai kebutuhan untuk warga binaan penyandang disabilitas seperti penyediaan obat-obatan, pusat rehabilitasi, askes jalur  kursi  roda  di  lorong  sel,  alat  bantu  narapidana  penyandang  difabel,  penyediaan  tenaga medis  atau  nakes  yang  memiliki  kemampuan  khusus  di  bidang  penyakit  yang  dialami narapidana  penyandang  difabel.  Tujuan  penelitian  ini  ialah  guna  mengetahui  implementasi terhadap terpidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan.
Kata Kunci : disabilitas, narapidana, pemasyarakatan

## ABSTRACT
Convicts, also known as prisoners with disabilities, are convicts who have been sentenced to prison or confinement for a period of time that causes them to lose their independence and have limitations in terms of physical, intellectual, mental, or sensory abilities. This is where the role of prisons as an institution with the authority to provide guidance and services to prisoners or inmates comes into play; those who are disabled are, of course, required to have access to their rights, particularly in terms of health, in order to avoid discriminatory actions. Prisons must supply  the  needs  of  inmates  with  disabilities  by  providing  medicines,  rehabilitation  centers, wheelchair  lanes  in  cell  aisles,  assistive  devices  for  prisoners  with  disabilities,  and  medical personnel  or  health  workers  with  special  abilities  in  the  field  of  diseases  experienced  by prisoners with disabilities. The purpose of this research is to determine how convicted people with disabilities are treated in correctional institutions.
Keywords: disability, prisoners, and correctional

## A. PENDAHULUAN
Kebanyakan  masyarakat  awam  masih  mempunyai  anggapan  bahwa Lembaga  Pemasyarakatan  atau  yang  kita  kena I dengan  isti I ah I apas  sebagai tempat memberikan efek jera terhadap pe I aku tindak krimina I yang kini sudah memi I iki  status  sebagai  narapidana.  Di  Indonesia  sendiri,  sistem pemasyarakatan tidak semata-mata diartikan berfokus ke periha I yang ekstrim saja  akan  tetapi  tujuan  dari  sistem  pemasyarakatan  itu  sendiri  berpedoman menanamkan  ni I ai  yang  tercantum  dida I am  pancasi I a.  Tujuan  dari  sistem pemasyarakatan  tidak  hanya  guna  memperbaiki  narapidana  sebagai  warga masyarakat yang baik dan patuh, tetapi juga memi I iki tujuan guna me I indungi masyarakat  akan  kemungkinan  yang  mungkin  terjadi  seperti  pengu I angan tindak  pidana  yang  di I akukan    o I eh  narapidana  atau  yang  dikena I dengan residivis, serta merupakan imp I ementasi dan point yang tidak dapat dipisahkan dari  ni I ai  yang  tercantum  dida I am  Pancasi I a. 1 Lapas  disini  berperan  sebagai tempat  untuk  warga  binaan  guna  mempero I eh  pembinaan,  mengoptima I kan kua I itas    se I aku  warga  binaan  supaya  sadar  atas  kesa I ahan  yang  ia  perbuat, memperbaiki  diri,  serta  diharapkan  tidak  terjadi  residivis  sehingga  dapat diterima kemba I i di I ingkungan masyarakat dan bisa aktif berkontribusi da I am pembangunan sehingga dapat hidup se I ayaknya sebagai warga yang baik, patuh dan memi I iki rasa tanggung jawab sesuai dengan fungsi dari I apas itu sendiri.
Narapidana  yang  berada  di I apas  dike I ompokkan  menjadi  beberapa kategori yakni narapidana yang memi I iki kebutuhan khusus atau bisa disebut juga dengan disabi I itas/difabe I dan narapidana dengan kondisi norma I , da I am pe I aksanaanya  narapidana penyandang disabi I itas tentunya akan membutuhkan a I at  bantu  atau  fasi I itas  khusus  guna  menunjang  se I uruh  aktivitas  yang  ia I akukan se I ama proses pembinaan di da I am I apas. 2 Da I am ha I ini mereka semua
1 Muhammad Syahri Ramadhan and Diana Novianti, “Optimalisasi Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Berlatar Belakang Disabilitas,” 2018.
2 Padmono Wibowo Muhammad Andy Satrio, “Pemenuhan Hak Narapidana Khusus Difabel Di Lapas Kelas IIA Karawang,” Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 7, no. 4 (2020): 830– 36.
Indah Noor Ramadhani: Implementasi...
mempunyai  hak  yang  sama  guna  mempero I eh  pembinaan  dan  pe I ayanan sebagai sa I ah satu bagian dari bentuk rehabi I itasi karakter dan attitude. Se I ama menja I ani  proses  pembinaan  warga  binaan  disabi I itas  mempunyai  hak  yang wajib  diperhatikan  seperti  hak  atas  kesehatan  mengingat  mereka  mempunyai keterbatasan/kekurangan  fisik,  inte I ektua I ,  menta I ,  sensorik  dan  rentan  akan tindakan  diskriminasi.  Untuk  itu  pihak I apas  harus  menyup I ai  Kebutuhan Layanan  Disabi I itas.  Upaya  da I am  pemajuan  serta  da I am  me I akukan per I indungan hak asasi terhadap narapidana penyandang disabi I itas ditinjau dari hak kesehatan bukan I ah ha I bisa dibi I ang mudah dan bisa di I aksanakan da I am jangka  yang  pendek,  namun  merupakan  suatu  proses  yang  bisa  dibi I ang memakan waktu panjang. 3 Permasa I ahan yang umumnya timbu I di kebanyakan I apas  di  Indonesia  masih  menjumpai  kenda I a da I am  mewujudkan  pembinaan dan  pe I ayanan  di  bidang  kesehatan  yang I ayak  untuk  warga  binaan  kategori difabe I seperti  minimnya  ketersediaan  fasi I itas  aksesibi I itas  baik  dari  segi pemasokan obat-obatan yang dibutuhkan o I eh penyandang disabi I itas dengan penyakit spesifik.
Berdasarkan I atar be I akang yang sudah disampaikan, maka dengan itu pene I iti menemukan perumusan masa I ah yakni:
1. Bagaimana  imp I ementasi  pemenuhan  hak  kesehatan  bagi  narapidana disabi I itas di Lembaga Pemasyarakatan ( I apas)?
2. Langkah apa yang harus di I akukan I apas guna memenuhi hak aksesibi I itas pe I ayanan kesehatan bagi narapidana penyandang disabi I itas?

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pene I itian  yang  diambi I o I eh  pene I iti  disini  ada I ah   pene I itian hukum normatif atau yang dikena I dengan pene I itian studi kepustakaan. Jenis pene I itian  hukum  ini  ia I ah  pene I itian  hukum  yang  diterapkan  dengan
3 Irhamsyah, “Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Penderita Penyakit Menular Di Lembaga Pemasyarakaan Kelas IIB Banjarbaru,” Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 7, no. 3 (2020): 600–613.
megana I isis bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan pada pene I itian ini cenderung mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang tentunya memi I iki keterkaitan Sistem Hukum Pemasyarakatan, dokumen serta tu I isan yang memi I iki hubungan dengan permasa I ahan yang dite I iti.

## C. PEMBAHASAN
1. Implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Disabilitas di Lapas
Sistemasi  tentang  pemenuhan  hak  yang  ditujukan  kepada  narapidana difabe I yakni suatu wujud yang berupa per I indungan hukum yang dia I okasikan ke warga binaan yang memi I iki keterbatasan a I ias difabe I da I am usahanya guna me I engkapi  keper I uan  akan  kebutuhan  untuk  menghindari  sesuatu  yang  bisa merugikan  warga  binaan  difabe I itu  sendiri.  Ha I ini  di I akukan  dikarenakan narapidana  yang  termasuk  da I am  kategori  disabi I itas  merupakan  ke I ompok yang  rentan  terhadap  diskriminasi. Kewenangan  sangat  diper I ukan  dengan maksud dan tujuan supaya narapidana penyandang disabi I itas juga mempero I eh hak sebagaimana yang sudah ditetapkan. 4 Eksistensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2016  memberikan  paradigma  baru  terhadap  penjaminan  dan per I indungan hak narapidama penyandang disabi I itas. 5 Pada UU ini dije I askan bahwasanya  narapidana  penyandang  disabi I itas  mempunyai  kesamaaan  baik dari  segi  kesempatan,  bebas  dari  tindakan  diskriminasi  berdasar  disabi I itas, memi I iki  hak  atas  penghormatan,  per I indungan,  pemenuhan,  pemberdayaan, aksesibi I itas,  akomodasai  yang I ayak  semestinya,  penyediaan  a I at  bantu kesehatan,  konsesi,  pe I ayanan  pub I ik,  serta  mempunyai  hak  atas  penyediaan Unit Disabi I itas di I apas yang memi I iki fungsi yakni sebagai penyedia I ayanan
4 Fardan Kristiandy, “Analisis Kesejahteraan Hak Penyandang Disabilitas : Situasi , Kondisi , Permasalahan Dan Solusi Penyandang Pemasyarakataan,” Jurnal Hukum 4, no. 1 (2021): 125–33.
5 Ali Sodiqin, “Ambigiusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang- Undangan Di Indonesia,” Journal Legislasi Indonesia 18, no. 1 (2021): 31–44.
Indah Noor Ramadhani: Implementasi...
dan  fasi I itas  untuk  penyandang  disabi I itas. 6 Dengan  sistem  yang  sudah ber I angsung, semestinya imp I ementasi hak pe I ayanan kesehatan harus optima I di I aksanakan  terhadap  narapidana  penyandang  disabi I itas.  Bahwasanya narapidana penyandang disabi I itas memi I iki hak untuk tidak dianggap sebagai orang sakit yang diasingkan, maka dari itu narapidana penyandang disabi I itas juga memi I ki hak yang sama atas pe I ayanan kesehatan sebagaimana I ayaknya masyarakat banyak. 7
Pasa I 37 ayat 2 huruf a mengatakan bahwasanya I apas harus menyup I ai fasi I itas pe I ayanan masa adaptasi untuk narapidana kategori disabi I itas se I ama kurun waktu 6 (enam) bu I an. Akan tetapi Lapas K I as I I owokwaru berpendapat bahwa tidak ada warga binaan difabe I yang m I ontarkan ke I uhan, memer I ukan pe I ayanan khusus difabe I guna penyesuaian se I ama masa tahanan. Ha I ini timbu I karena  da I am  me I akukan  penanganan  warga  binaan  kategori  disabi I itas mendapatkan pe I ayanan yang sama kha I ayak narapidana kategori norma I .
Pasa I 37  ayat  (2)  huruf  b  menje I askan  bahwasanya I apas  harus menyup I ai keper I uan akan kebutuhan khusus, baik dari segi obat–obatan yang dibutuhkan  o I eh  Penyandang  Difabe I se I ama  menja I ani  masa  pembinaannya. Pada  rea I itanya  ketersediaan  kebutuhan  khusus  untuk  warga  binaan  yang termasuk  kategori  disabi I itas  bisa  dikatakan  tidak  mudah  untuk  dipero I eh mengingat  ada  prosedur  yang  panjang  yang  harus  di I a I ui  untuk  seorang narapidana  penyandang  disabi I itas  mempero I eh  kebutuhan  khusus  dan  obat- obatan yakni me I ewati tahap pendataan kader dengan a I ur prosedur seperti:
1) Pencatatan  ke I uhan  mengenai  kesehatan  yang  diderita  warga  binaan ditu I is  o I eh  seorang  kader  (seorang  warga  binaan  yang  dipercayakan bertanggung  jawab  atas  pencatatan  kesehatan  serta  ke I uhan  yang dia I ami o I eh setiap warga binaan dida I am se I ).
6 Suparman Marzuki and Despan Heryansyah, “Realitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan” 4, no. 1 (2020): 92–105.
7 Jumalia, “Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan Yang Layak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak)” 1999, no. LI 1652 (1999): 1–8.
2) Sete I ah  kader  me I akukan  pendataan I aporan  tersebut  kemudian diberikan ke petugas/tenaga kesehatan
3) Sete I ah itu, tenaga kesehatan yang dimaksudkan disini ada I ah dokter dan perawat memberikan obat-obatan atau keper I uan khusus I ainnya yang dibutuhkan warga binaan disabi I itas
4) Jika obat-obatan serta keper I uan khusus tersebut tidak tersedia di k I inik maka  dokter  dapat  membuat  rujukan  mengenai  resep  obat  yang dibutuhkan dan meminta bantuan kepada anggota ke I uarga narapidana guna membe I ikan resep obat yang tidak tersedia tadi di I uar I apas.
Lembaga Pemasyarakatan K I as I Lowokwaru  menyediakan dokter sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  pada  pasa I 15  huruf  a  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yakni pe I ayanan Kesehatan di I aksanakan o I eh  dokter,  namun  Lapas  K I as  I  Lowokwaru  tidak  mempunyai  dokter khusus atau spesia I is pada bidang menangani penyandang difabe I dan tidak adanya  pemisahan  se I terhadap  warga  binaan  disabi I itas  yang  dimana pemisahan  se I hanya  ber I aku  untuk  narapidana  yang  menderita  penyakit menu I ar.
Lapas  K I as  I  Lowokwaru  da I am  ha I pe I ayanan  kesehatan  sudah me I aksanakan pemeriksaan secara rutin serta detai I seperti di I aksanakannya pemeriksaan kesehataan setiap bu I an. Ha I ini tentunya sesuai dengan pasa I 16  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999.  Akan  tetapi  masih  ada beberapa point  yang be I um terpenuhi sehingga per I u digaris bawahi serta per I u  mendapatkan  perhatian  yakni  sanitasi  yang  bersih  dan  higenis, kebersihan se I tahan yang masih tergo I ong kurang. 8
Berdasarkan wawancara yang te I ah di I akukan dengan Kepa I a Kasie Bimpas  Lembaga  Pemasyarakatan  K I as  1  Kedungpane    yakni  Ari  Tris
8 Jelita Firrizki Subarji, “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Narapidana Disabilitas Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ( Studi Kasus Di Lapas Kelas I Lowokwaru Malang ),” no. 8 (2016): 182–85.
Indah Noor Ramadhani: Implementasi...
Ochtia  Sari,  terkait  dengan  imp I ementasi  hak  atas  kesehatan  narapidana disabi I itas maka dipero I eh hasi I yakni sebagai berikut :
1) Tidak  tersedianya  ruangan  khusus  untuk  narapidana  penyandang disabi I itas  dan  mereka  tetap  digabungkan  satu  se I dengan  narapidana yang norma I .
2) Penyandang  Difabe I te I ah  disup I ai  obat  khusus  untuk  mereka  yang membutuhkan  se I ama  proses  pembinaan  di I apas,  se I ain  obat-obatan te I ah  disediakan  fasi I itas  berupa  kamar  mandi  khusus  Penyandang Difabe I serta kursi roda.
Wawancara  se I anjutnya  di I akukan  dengan  Dini  Petugas  Lapas Perempuan  K I as  IIA  Semarang  se I aku  informan  terkait  dengan imp I ementasi  hak  atas  kesehatan  narapidana  disabi I itas  dan  dari  hasi I tersebut dipero I eh :
1) Lapas  Perempuan  K I as  IIA  Semarang  te I ah  menyediakan  obat-obatan yang dibutuhkan o I eh Narapidana Penyandang Disabi I itas
2) Narapidana  Penyandang  Disabi I itas  tidak  mendapat  se I khusus me I ainkan digabung dengan narapidana yang norma I . 9

## 2. Langkah Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Guna Memenuhi Hak Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas
Lembaga Pemasyarakatan atau yang kita kena I dengan sebutan I apas se I aku I embaga terakhir da I am me I aksanakan pembinaan terhadap terpidana yang  sudah  di  vonis.  Da I am  ha I ini  petugas  pemasyarakatan  wajib memperhatikan  secara  intens  mengenai  hak  narapidana  terutama  untuk penyandang disabi I itas. Da I am pe I aksanaannya UU No 8 Thn 2016 dan UU No  12  Thn  1995  yang  dibentuk  pemerintah  memi I iki  maksud  dan  tujuan
9 Oryza Justisia Rizqy Winata, “Jaminan Perlindungan Terhadap Terpidana Penyandang Disabilitas Di Lapas Kota Semarang” (2019).
yakni  sebagai  bentuk  upaya  kebijakan  pemerintah  da I am  memenuhi  hak pe I ayanan kesehatan terhadap terpidana penyandang disabi I itas yang sedang me I aksanakan  proses  pembinaan  di I apas.  Semua  upaya  atau  cara  sudah di I aksanakan o I eh petugas Lembaga pemayarakatan guna membantu serta memfasi I itasi  narapidana  penyandang  disabi I itas  dari  berbagai  kategori mu I ai  dari  anak-  anak  ,perempuan  dan I ansia. 10 Akan  tetapi  tidak  dapat disanggah  setiap  pe I aksanaan  masih  terdapat  kekurangan  ha I ini  timbu I karena beberapa kenda I a misa I nya dari segi sarana dan prasarana narapidana tidak  tersedia  se I khusus  bagi  warga  binaan  kategori  difabe I ,  Kemudian narapidana penyandang disabi I itas netra seharusnya mendapatkan  fasi I itas sarana dan prasarana berupa tongkat penunjuk arah maupun bantuan dari petugas I apas.  Guna  menangani  kenda I a  yang  ada, I apas  dapat me I aksanakan beberapa upaya yakni :
1) Me I akukan kerjasama dengan badan kemasyarakatan pedu I i disabi I itas misa I nya  Forum  Komunikasi  Ke I uarga  Anak  Dengan  Disabi I itas (FKKADD), Yayasan Pedu I i Kesejahteraan Tunanetra (YPKTN)
2) Menja I in kerjasama dengan I embaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pe I ayanan kesehatan misa I nya Dinas Kesehatan  (DINKES),  Dinas  Sosia I (DINSOS),  Pusat  Kesehatan Masyarakat(Puskesmas), Rumah Sakit Umum Mi I ik Daerah(RSUD)
3) Mengusu I kan aturan I apas khusus tentang hak narapidana penyandang disabi I itas .

## D. PENUTUP
1.   Simpulan
Periha I tentang  hak  yang  dipero I eh  o I eh  narapidana  disabi I itas merupakan wewenang yang dipegang o I eh Lembaga Pemasyarakatan atau yang
10 Hendra Fikry Cindhy Wirawan, “Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas Di Lapas Kelas I Madiun,” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8 (2021): 238– 44.
Indah Noor Ramadhani: Implementasi...
kita kena I dengan sebutan I apas, sa I ah satu hak narapidana disabi I itas yakni hak kesehatan  yang  me I ingkupi  pemberian  jasa  kesehatan,  menyup I ai  makanan yang I ayak semestinya, pengadaan obat-obatan yang dibutuhkan, ketersediaan tenaga  kesehatan(nakes),  me I akukan  penyediaan  terhadap  unit I ayanan disabi I itas serta sarana dan prasarana kesehatan guna ke I ancaran, kenyamanan, kesehatan,  serta  kese I amatan.  Akan  tetapi  upaya  yang  dija I ankan  da I am imp I ementasi hak atas kesehatan bagi narapidana difabe I bisa dibi I ang kurang maksima I yang  dimana  ini    terjadi  disebabkan  beberapa I embaga Pemasyarakatan  memi I iki  anggapan  bahwasanya  eksistensi  unit I ayanan disabi I itas  bukan  kebutuhan  prioritas  ter I ebih  mengingat I apas  mempunyai anggaran yag bisa dibi I ang kurang da I am ha I pemenuhan pe I ayanan kesehatan terhadap  narapidana  difabe I yang  akhirnya  terdapat  hak  pe I ayanan kesehatan yang be I um terpenuhi sebagaimana I ayaknya.
Upaya  yang  bisa  di I aksanakan  guna  mengoptima I kan  pe I ayanan kesehatan  terhadap  narapidana  difabe I yaitu  dengan  menja I in  kerjasama bersama I embaga  pemerintah  pusat  dan  daerah  yang  berhubungan  dengan pe I ayanan kesehatan, badan kemasyarakatan pedu I i disabi I itas. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan hak narapidana penyandang disabi I itas bisa ter I aksana dan terpenuhi sebagaimana I ayaknya.

## 2. Saran
• Semestinya  pemerintah  merancang  peraturan  khusus  terkait  dengan  Hak Warga binaan kategori difabe I . Ha I ini dikarenakan pemerintah harus bisa memberikan  jaminan  serta  per I indungan  terhadap  hak  narapidana  difabe I se I aku  subjek  hukum  guna  me I aksanakan  tindakan  hukum  yang  sama seperti yang I ainnya.
• Sebagaimana harusnya guna mengoptima I kan I ayanan kesahatan terhadap warga  binaan  difabe I ,  Lembaga  Pemasyarakatan  wajib  me I aksanakan peningkatan  mutu  me I a I ui  eva I uasi  diri  dengan  me I ibatkan  warga  binaan kategori difabe I dari penyediaan fasi I itas yang me I iputi sarana dan prasarana I ayanan  kesehatan,  se I ain  itu  juga  menja I in  kerjasama  bersama I embaga
pemerintah, badan kemasyarakatan atau perorangan yang memi I iki kegiatan seja I an dengan penye I enggaraan sistem pemasyarakatan.
Indah Noor Ramadhani: Implementasi...

## DAFTAR PUSTAKA
Irhamsyah. “Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Penderita Penyakit Menular Di Lembaga Pemasyarakaan Kelas IIB Banjarbaru.”
Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 7, no. 3 (2020): 600–613.
Jumalia. “Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Untuk
Memperoleh Pelayanan Kesehatan Yang Layak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak)” 1999, no. LI 1652 (1999): 1–8.
Kristiandy, Fardan. “Analisis Kesejahteraan Hak Penyandang Disabilitas : Situasi , Kondisi , Permasalahan Dan Solusi Penyandang Pemasyarakataan.” Jurnal Hukum 4, no. 1 (2021): 125–33.
Marzuki, Suparman, and Despan Heryansyah. “Realitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan” 4, no. 1 (2020): 92–
105.
Muhammad Andy Satrio, Padmono Wibowo. “Pemenuhan Hak Narapidana
Khusus Difabel Di Lapas Kelas IIA Karawang.” Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 7, no. 4 (2020): 830–36.
Ramadhan, Muhammad Syahri, and Diana Novianti. “Optimalisasi Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Berlatar Belakang Disabilitas,” 2018.
Sodiqin, Ali. “Ambigiusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.” Journal Legislasi Indonesia 18, no. 1 (2021): 31–44.
Subarji, Jelita Firrizki. “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Narapidana Disabilitas Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ( Studi Kasus Di Lapas Kelas I Lowokwaru Malang ),” no. 8 (2016): 182–85.
Winata, Oryza Justisia Rizqy. “Jaminan Perlindungan Terhadap Terpidana
Penyandang Disabilitas Di Lapas Kota Semarang,” 2019.

## Wirawan, Hendra Fikry Cindhy. “Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan
Khusus Disabilitas Di Lapas Kelas I Madiun.” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8 (2021): 238–44.