## PEMBUKTIAN UNDANG-UNDANG BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL AKIBAT ULAH PENDERITA BIPOLAR
Firda Azzahwa 1 , Hary Soeskandi 1 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: firdaazzahwa2@gmail.com

## Abstract
Law  enforcement  regarding  victims  with  disabilities  has  been  widely  found  because  people  with disabilities are considered less responsive before the law, regarding perpetrators with disabilities it is rarely discussed because the quantity of persons with disabilities as a result of criminal acts is more inclined to victims, in this study the focus will be on perpetrators with disabilities who commit sexual violence because it does not allow persons with disabilities to commit crimes coupled with the reasons for this act due to a lack of understanding and education on matters related to reproduction, this was learned when they entered school, persons with disabilities certainly need special attention to deal with this so that they can distinguishing things that may or may not be done and the sanctions that are  obtained  when  committing  immoral  acts,  when  persons  with  disabilities  know  that  there  are sanctions the possibility of violations will be avoided Darkan, this study aims to find out if perpetrators of  mental  disorders,  especially  bipolar  sufferers,  can  be  criminalized  and  find  out  the  legal consequences  for  perpetrators  of  bipolar  sufferers  who  commit  sexual  violence.  This  research  uses normative research methods, namely the statutory and conceptual approach.
Keywords: Persons with disabilities, bipolar sufferers, sanctions, law, and harassment.

## Abstrak
Penegakan hukum mengenai korban penyandang disabilitas sudah sangat banyak ditemukan karena golongan  penyandang  disabilitas  dianggap  kurang  tanggap  di  hadapan  hukum,  mengenai  pelaku penyandang disabilitas sangat jarang dibahas karena kuantitas penyandang disabilitas akibat tindak pidana  lebih  condong  pada  korban,  dalam  penelitian  ini  akan  fokus  kepada  pelaku  penyandang disabilitas  yang  melakukan  kekerasan  seksual  karena  tidak  memungkinkan  penyandang  disabilitas melakukan tindak kejahatan ditambah lagi dengan alasan adanya perbuatan ini karena kurangnya pemahaman serta edukasi tentang hal yang berhubungan dengan reproduksi, hal ini dipelajari ketika menginjak  bangku  sekolah,  penyandang  disabilitas  tentunya  memerlukan  perhatian  khusus  untuk menghadapi hal tersebut agar dapat membedakan hal yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan serta sanksi yang didapat ketika melakukan perbuatan asusila, ketika penyandang disabilitas mengetahui terdapat sanksi kemungkinan pelanggaran akan dapat terhindarkan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaku penderita gangguan mental khususnya penderita bipolar dapat dipidanakan dan mengetahui  akibat  hukum  bagi  pelaku  penderita  bipolar  yang  melakukan  kekerasan  seksual, penelitian ini menggunakan metode penelitian normative yaitu dengan metode pendekatan undang- undang dan konseptual.
Kata Kunci: Penyandang disabilitas, penderita bipolar, sanksi, hukum, dan pelecehan.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  penduduknya  diatur  oleh  aturan  yang  telah ditetapkan, segala macam aspek kehidupan selalu berhadapan dengan hukum yang berlaku yaitu  tentang  apa  kewajiban  yang  harus  dijalankan,  tentang  apa  saja  yang  dilarang  hingga sanksi yang didapat jika melanggar peraturan hukum. Hukum di Indonesia menerapkan nilai
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
keadilan yang tinggi, hal itu dibuktikan dengan banyaknya peraturan tertulis dan tidak tertulis. Peraturan  tertulis  yaitu  UUD  1945,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara,  Peraturan Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Peraturan  Menteri.  Peraturan  tidak  tertulis  yaitu  Hukum Adat. Berbagai macam peraturan yang mengatur seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali termasuk  orang  dalam  pengampuan  seperti  penyandang  disabilitas  dan  orang  yang  hilang akal.
Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UUD 1945.  Salah  satu  hal  yang  harus  dijunjung  tinggi  dalam  kehidupan  bernegara  adalah kehidupan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Cara pandang ini dilakukan bukan hanya karena  penghormatan  terhadap  hukum,  tetapi  juga  karena  keinginan  untuk  menganalisis secara  kritis  perkembangan  yang  terjadi  dalam  kehidupan  Indonesia,  negara  yang  akan menjadi masyarakat modern dan kekuatan global. Baik masyarakat maju maupun prasejarah membutuhkan aturan untuk hidup. Hukum, kemudian, ada di mana-mana karena harus ada cara untuk berfungsi. Masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung satu  sama  lain.  Ketika  orang  mendengar  seseorang  membahas  hukum  pidana,  mereka mungkin memikirkan sesuatu yang jahat, kotor, atau sarat dengan tipu daya. Kajian Hariefa dan Bukittinggi (2019)
Dalam hal membela warganya, negara harus menegakkan dan menegakkan supremasi hukum  karena  kejahatan  adalah  masalah  sosial  mendesak  yang  harus  ditangani  secara langsung jika ingin hidup damai. Media cetak dan elektronik banyak meliput berbagai catatan penegakan  hukum  pidana.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat  lebih  memperhatikan keamanan,  ketertiban,  dan  keadilan  karena  jumlah  dan  tingkat  kejahatan  yang  dilaporkan meningkat.
Pelaku tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja mulai dari pejabat pemerintahan sampai  masyarakat  biasa  tidak  terkecuali  penyandang  disabilitas.  Penyandang  disabilitas seringkali luput dari perhatian karena keberadaannya terkadang tidak dianggap. Disabilitas ialah  gangguan  yang  dialami  oleh  seseorang  berupa  fisik  atau  mental  yang  menghambat aktifitas  sehari-hari  berpengaruh  pada  kecepatan  seseorang  memahami  sesuatu  biasanya orang menyebutnya orang dengan kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas.
Pemerintah  telah  mempertimbangkan  situasi  penyandang  disabilitas.  Hal  ini ditunjukkan dengan adanya kebijakan pemerintah yang memfasilitasi terciptanya masyarakat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
yang inklusif. Awalnya berbasis institusi, paradigma untuk menjawab tantangan penyandang disabilitas  berubah  menjadi  berbasis  komunitas.  Selain  itu,  menurut  indeks  pembangunan manusia,  individu  penyandang  disabilitas  bukan  lagi  objek,  melainkan  subjek  (pengukuran tingkat kesejahteraan manusia).
Penyandang  disabilitas  memang  mempunyai  kekurangan  dibandingkan  orang  yang hidup tanpa gangguan khusus akan tetapi pada hakikatnya mereka mempunyai fungsi organ yang  sama  dengan  orang  lain.  Pada  manusia  yang  mulai  memasuki  umur  dewasa  akan mengalami  pertumbuhan  berupa  fisik  yang  masa  perpindahan  dari  anak-anak  menuju dewasa,  mereka  tidak  lagi  mempunyai  tubuh  anak-anak  karena  adanya  pertumbuhan  dan perkembangan.
Masa pubertas bagi perempuan adalah datang bulan atau menstruasi dan bagi laki- laki adalah mimpi basah. Batas usia anak menurut Undang-undang Pasal 1 angka 5 Nomor 39 Tahun 1999 ialah manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Rasa ketertarikan pada anak-anak ini  dapat  mendatangkan  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  ketika  anak-anak  tidak  dapat menempatkannya pada hal yang seharusnya. Hal yang tidak diinginkan ini dapat merugikan anak itu sendiri bahkan melukai objek sasaran yang berpotensi menjadi korban.
Perkembangan  yang  pesat,  globalisasi  di  bidang  komunikasi  dan  informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan cara dan cara hidup orang tua tertentu  semuanya memiliki  dampak  sosial, ekonomi, dan  politik  yang  mendalam,  dan perubahan  ini  harus  dilindungi  dari  anak-anak.  dengan  segala  cara.  Namun,  tampaknya pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya kurang memberikan perhatian yang seharusnya terhadap posisi dan hak anak dari sudut pandang hukum.
Masalah  ini  pun  diperparah  dengan  lemahnya  implementasi  hukum  yang menghormati  hak-hak  anak  oleh  aparat  penegak  hukum.  Upaya  pengembangan  yang berkesinambungan  dan  terpadu  diperlukan  untuk  mencapai  sumber  daya  manusia  yang unggul, kelangsungan hidup, pertumbuhan fisik dan mental, serta perlindungan dari berbagai ancaman terhadap integritas dan masa depannya. Dalam kenyataannya, upaya pembinaan generasi  muda  seringkali  menemui  kendala  dan  kendala  yang  sulit  dihindari,  termasuk kelainan perilaku.
Selain  itu,  anak  muda  dari  semua  latar  belakang  sosial  ekonomi  tidak  mematuhi hukum.  Dalam  pengertian  hukum  positif  Indonesia,  istilah  "anak"  sering  merujuk  kepada
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
orang yang belum dewasa (minderjaring/orang di bawah umur), orang yang masih di bawah umur atau orang yang lebih rendah (minderjarigheid/inferiority), atau anak yang berada di bawah  pengawasan  seorang  wali.  (minderjarige  ondervoordij).  Menelaah  lebih  jauh pengertian  anak  dari  segi  kronologis  umur  menurut  peraturan  perundang-undangan mengungkapkan  bahwa hal  itu  dapat  berubah  berdasarkan tempat, waktu, dan tujuan;  ini juga akan mengubah batasan penentuan usia.
Sanksi  adalah  instrumen  kekuasaan  yang  digunakan  untuk  memperkuat  penegakan norma  dan  untuk  mencegah  dan  menghilangkan  perilaku  yang  mengganggu  penegakan standar. Tujuan pemberian hukuman pada anak-anak adalah untuk memfasilitasi reintegrasi mereka  ke  dalam  masyarakat.  Sistem  jalur  ganda  adalah  sistem  sanksi  hukum  pidana  dua jalur, yang terdiri dari sanksi pidana dan sanksi tindakan. Meskipun perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terkadang ambigu dalam praktiknya, kedua konsep tersebut pada dasarnya berbeda. Anak-anak di bawah usia 14 tahun rentan terhadap tindakan, sedangkan mereka yang berusia 14 hingga 18 tahun dapat diadili dan dihukum.

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Penelitian  hukum  normatif,  yang  mencari  preseden  untuk  menjawab  pertanyaan hukum  tertentu,  digunakan  di  sini.  Kajian  hukum  normatif  berupaya  melakukan  hal  itu, memberikan solusi atas persoalan hukum yang mendesak. Dalam penelitian ini, kita melihat bagaimana  topik  tersebut  dibingkai  secara  umum.  Kajian  hukum  normatif  hanya  terfokus pada kajian standar hukum yang sudah ada sebelumnya, tanpa mendalami penerapan nyata di  lapangan.  Peter  Mahmud  Marzuki  mendefinisikan  penelitian  hukum  sebagai  proses pencarian hukum hukum, konsep hukum, dan doktrin hukum untuk memecahkan kesulitan hukum.

## Metode Pendekatan
Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1) Pendekatan Undang-undang
Metode perundang-undangan dilaksanakan dengan mempelajari semua undang-undang dan  peraturan  yang  berlaku  yang  berkaitan  dengan  masalah  hukum  yang  sedang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
ditangani. Hasil dari tinjauan adalah argumen untuk menyelesaikan masalah hukum yang bersangkutan.  Pendekatan  hukum  untuk  menentukan  rasio  hukum  dan  landasan ontologis bagi asal-usul hukum. Dengan mempelajari kedua mata pelajaran ini, seseorang dapat memahami substansi filosofis hukum
2) Pendekatan konseptual
Penulis  kemudian  menerapkan  kerangka  konseptual  untuk  mempelajari  tubuh  filosofi hukum  yang  berkembang.  Memahami  sudut  pandang  dan  doktrin  ilmu  hukum, sebagaimana  dikemukakan  Peter  Mahmud  Marzuki,  dapat  mengarah  pada pengembangan pemahaman, konsep, dan prinsip hukum yang penting.(Marzuki, 2021)

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Klasifikasi Pelaku Gangguan Mental
Penyandang  disabilitas memiliki  kedudukan, hak,  dan  kewajiban  yang  sama  dengan penyandang  disabilitas.  Warga  negara  penyandang  disabilitas  di  Indonesia  berhak mendapatkan  tindakan  ekstra  untuk  melindungi  mereka  dari  prasangka.  Penyandang disabilitas didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2016 sebagai setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam kemampuan berinteraksi dengan lingkungan dan yang dapat menghadapi hambatan. dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain atas dasar persamaan hak.
Sekitar  2,4%  populasi  di  Amerika,  Eropa,  Asia,  Timur  Tengah,  dan  Selandia  Baru menderita  gangguan  bipolar  (Meikangas  et  al.,  2011).  Apa  penyebab  gangguan  bipolar, seperti  yang  dikemukakan  oleh  Jaya  et  al.  (2013)  Perbedaan  gen:  Banyak  pasien  dengan penyakit bipolar memiliki riwayat keluarga depresi atau gangguan mood lainnya. Gangguan bipolar memiliki komponen herediter yang kuat (sekitar 80%). Seorang anak memiliki peluang 10% untuk mewarisi gangguan tersebut dari orang tua tunggal dengan gangguan bipolar dan kemungkinan  40%  dari  kedua  orang  tuanya.  Tidak  selalu  anggota  keluarga  lain  akan terpengaruh oleh seseorang dalam keluarga yang mengalami gangguan bipolar. Norepinefrin, serotonin,  dan  dopamin  adalah  tiga  bahan  kimia  saraf  penting  yang  membentuk  susunan neurokimia  otak,  faktor  kedua.  Gangguan  suasana  hati  seperti  gangguan  bipolar  dapat berakar  pada  kelainan  biokimia  otak.  Komponen  ketiga  adalah  lingkungan:  terjadinya keadaan tertentu dalam kehidupan seseorang dapat memicu timbulnya masalah suasana hati
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
pada mereka yang memiliki kecenderungan turun-temurun untuk penyakit bipolar. Bahkan tanpa adanya penyebab keturunan yang terbukti, perilaku buruk seperti penyalahgunaan zat atau ketidakseimbangan hormon dapat menyebabkan penyakit bipolar. (Hening et al., 2022) Penderita bipolar luput dari perhatian masyarakat karena kuantitasnya dalam data dengan yang tidak terdata lebih condong ke dalam yang tidak terdata. Seringkali penderita bipolar dianggap tidak berbahaya padahal manusia biasa yang tidak memiliki gangguan dalam dirinya saja  dapat  melakukan  tindak  pidana  apalagi  anak  maupun  orang-orang  yang  memiliki gangguan bipolar, maka akan rentan melakukan tindak pidana tidak terkecuali tindak pidana kekerasan seksual.
Gangguan jiwa adalah gangguan yang ditandai dengan terganggunya fungsi kognisi, emosi, dan perilaku, dan diklasifikasikan menjadi dua macam antara lain:
a. Penyakit  psikososial,  seperti  skizofrenia,  bipolar,  depresi,  kecemasan,  dan  gangguan kepribadian
b. Gangguan  perkembangan,  seperti  autisme  dan  hiperaktif,  yang  memengaruhi keterampilan  interaksi  sosial.  Terakhir,  penyandang  disabilitas  sensorik  adalah  mereka yang kelima fungsi sensoriknya terganggu, antara lain:
a. disabilitas netra (melihat)
b. disabilitas rungu (pendengaran)
c. ketidakmampuan bicara (berbicara).
Remaja  rentan  terhadap  penyakit  bipolar  karena  mereka  berada  pada  masa  paling rentan, dan sangat penting untuk memantau setiap langkah perkembangan mereka secara individual. Banyak orang tidak menyadari fakta bahwa mereka menunjukkan gejala penyakit bipolar,  dan  beberapa  bahkan  percaya  bahwa  mereka  telah  menderita  kondisi  ini,  tetapi mereka terlalu malu untuk menghubungi psikolog atau psikiater. (B et al., 2020)
Perilaku abnormal adalah perilaku yang menyimpang dari standar yang berlaku dalam konteks masyarakat tertentu, sedangkan perilaku normal adalah perilaku yang tidak sesuai dengan  norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat  tertentu.  Perilaku  menyimpang  tersebut dapat menyebabkan masyarakat menyimpulkan bahwa mereka yang berperilaku aneh adalah sakit secara psikologis atau mental.
Sebut  saja  seseorang  dengan  penyakit  bipolar  yang  sikapnya  terlalu  manja  dan melankolis. Menurut Shastry (Halgin & Whitbourne, 2011), penyakit bipolar yang tidak diobati
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
adalah  penyakit  yang  parah.  Diperkirakan  kemungkinan  bunuh  diri  bagi  mereka  dengan penyakit bipolar yang tidak menerima terapi adalah 15%. (Ramadhan & Syahruddin, n.d.)
Gangguan  bipolar  didefinisikan  oleh  National  Institute  of  Mental  Health  (NIMH) sebagai penyakit mental kronis atau episodik, yang menunjukkan bahwa gangguan ini terjadi secara  intermiten  dengan  interval  yang  tidak  teratur.  Hal  ini  menyebabkan  perubahan abnormal,  sering  bermanifestasi  sebagai  fluktuasi  suasana  hati,  energi,  aktivitas,  dan perhatian  atau  fokus  yang  signifikan.  Dengan  kata  lain,  gangguan  bipolar  ditandai  dengan suasana hati, aktivitas, dan fluktuasi energi (Mintz, 2015).
Menurut DSM V, gangguan bipolar memiliki berbagai gejala, antara lain:
1. Ada suasana hati atau emosi yang meningkat, ekspansif, dan jengkel secara tidak normal, serta peningkatan aktivitas atau energi disengaja yang tidak normal dan terus-menerus, yang telah ada setidaknya selama empat hari berturut-turut dan terjadi sepanjang hari.
2. Ada penyimpangan perilaku  dari norma.  Berisi  setidaknya  tiga  dari  gejala  berikut. Ada beberapa derajat yang menunjukkan perubahan dalam perilaku.
a. Rasa harga diri atau kecemerlangan yang melambung.
b. Kebutuhan tidur berkurang
c. Bicara berlebihan atau dorongan untuk berbicara.
d. Individu secara subyektif merasakan percepatan kognisi atau pelarian pikiran.
e. gangguan
f. Peningkatan tindakan yang disengaja.
g. Partisipasi berlebihan dalam aktivitas yang berisiko tinggi menyebabkan bahaya.
3. Episode-episode  ini  disertai  dengan  perubahan  fungsional  yang  tidak  menunjukkan individu saat tidak menunjukkan gejala.
4. Orang lain mungkin melihat gangguan suasana hati dan fungsional.
5. Insiden tersebut tidak cukup parah untuk mengganggu fungsi sosial atau pekerjaan dan tidak memerlukan rawat inap.
6. Peristiwa ini tidak terkait dengan efek psikologis obat-obatan atau zat lain atau faktor lain. (Hening et al., 2022).

## Penderita Bipolar yang Melakukan Kekerasan Seksual
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Penderita  bipolar  luput  dari  perhatian  masyarakat  karena  kuantitasnya  dalam  data dengan yang tidak terdata lebih condong ke dalam yang tidak terdata. Seringkali penderita bipolar dianggap tidak berbahaya padahal manusia biasa yang tidak memiliki gangguan dalam dirinya saja dapat melakukan tindak pidana apalagi anak maupun orang-orang yang memiliki gangguan bipolar, maka akan rentan melakukan tindak pidana tidak terkecuali tindak pidana kekerasan  seksual.  Anak  akan  mengalami  masa  pubertas  juga  berpengaruh  pada perkembangan otak yang memiliki kendali tentang perilaku atau motorik seseorang. Orang yang  sudah  memasuki  usia  dewasa  mempunyai  hawa  nafsu.  Jika  orang  pada  umumnya memiliki otak untuk berpikir hal-hal yang patut dan tidak patut untuk dilakukan serta dapat mengendalikan dirinya untuk bersikap di hadapan orang lain. Hal ini dapat berbeda dengan orang  dengan  kebutuhan  khusus.  Penyandang  disabilitas  harus  diberikan  edukasi  terlebih dahulu, edukasi yang diberikan berupa pengetahuan. Namun, hal tersebut belum tentu dapat dipahami secara langsung dan harus diberikan edukasi secara berulang untuk menghindari hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  Kemungkinan  terburuk  ialah  penyandang  disabilitas menyalurkan hasratnya kepada orang lain, hal ini dapat dijadikan adanya tindak pidana yang dilakukan.
Sistem Peradilan Pidana yang berupaya menata sistem peradilan pidana tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana tetapi juga lebih menekankan pada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana atau dikenal dengan pendekatan restorative justice merupakan salah satu  upaya  untuk  mengatasi  dan  mengatasi  hukum  saat  ini.  Keadilan  restoratif  berupaya memperbaiki  kehidupan  semua  pihak  yang  terlibat  tanpa  membahayakan  korban  atau masyarakat secara keseluruhan. UU no. 11 Tahun 2012, yang mulai berlaku di Indonesia pada Juli 2014, mempunyai kekuatan tetap dan berlaku setelah disahkan. Ketentuan pengalihan merupakan  penyempurnaan  dari  sistem  peradilan  pidana,  dan  ketentuan  tersebut  dapat ditemukan  dalam  anggaran  dasar  dan  peraturan  yang  disebutkan  dalam  Pasal  6  sampai dengan Pasal 15. Diversi adalah setiap prosedur atau intervensi yang menghilangkan suatu perkara  dari  sistem  peradilan  secara  keseluruhan  atau  mengalihkannya  ke  alternatif, prosedur  yang  kurang  formal.  Robson  dan  Davis  (2016).  Hal  ini  menunjukkan  perlunya alternatif keadilan restoratif yang mempertimbangkan keadilan bagi korban dan masyarakat ketika  menangani  masalah  pengadilan  yang  melibatkan  orang  dengan  gangguan  bipolar (Siegel, & Welsh 2014).
Selain itu, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990, yang meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak, menyatakan bahwa hak anak dengan gangguan bipolar  dilindungi  oleh  berbagai  peraturan  perundang-undangan.  Diantaranya  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1979  yang  mengatur  tentang  kesejahteraan  anak,  dan  Undang- Undang  Nomor  23  yang  mengatur  tentang  perlindungan  anak  (Nashriana,  2001).  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  mengkodifikasikan  pengertian perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam Konvensi  Hak  Anak.  Gagasan  ini  menekankan  pentingnya  memberikan  keadilan  dengan mempertimbangkan keterbatasan perkembangan kognitif anak dan efek negatif yang dapat ditimbulkannya pada anak dengan gangguan bipolar.
Penelitian Kathleen Daly hanya menekankan kontemplasi dalam menyelesaikan situasi yang  melibatkan  anak-anak  dengan  gangguan  bipolar  yang  berkonfrontasi  dengan  hukum, tanpa memberikan alternatif lebih lanjut jika menemui kesulitan selama proses musyawarah (Daly,  2002).  Mereka  yang  tertarik  dengan  keadilan  restoratif  perlu  memulai  dengan mengartikulasikan apa saja nilai-nilai itu. Prinsip restoratif, yang berasal dari bidang keadilan restoratif, dapat dibentuk agar sesuai dengan setting apapun. Karena ras dan etnis minoritas dikenakan  hukuman  yang  lebih  keras  daripada  rekan  non-minoritas  mereka,  hal  ini  tidak dapat diterapkan secara sewenang-wenang, sebagaimana dicatat oleh penelitian Brownstein. Telah ditunjukkan bahwa
Temuan studi Artinopolou lebih lanjut menunjukkan bahwa SPP adalah sistem otoritas yang sah dan sah. Ahli teori konflik dan penganut kontrak sosial sama-sama mengakui bahwa kekuasaan adalah ciri mendasar dari sistem pemasyarakatan bangsa kita. Penggunaan anak sebagai  perlindungan  hukum  harus  dihindari,  bertentangan  dengan  temuan  penelitian sebelumnya  yang  hanya  menyoroti  SPP  sebagai  upaya  terakhir.  kasus  pengadilan (Artinopoulou,  2016)  Terutama,  gangguan  (diversi)  memainkan  peran  penting  dalam melindungi  hak  asasi  anak.  Ketika  seorang  anak  muda  melakukan  kejahatan,  penyelesaian harus dicapai. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, proses peradilan pidana formal memiliki pengaruh yang berbahaya bagi perkembangan anak.
Hak-hak  anak  dapat  dilanggar  oleh  polisi  jika  diinterogasi,  sebagaimana  tercantum dalam Hukum Pidana Anak Harefa Selekta Selekta. Kasus yang melibatkan pelaku muda dapat diselesaikan  melalui  diversi  yang  menitikberatkan  pada  penguatan  ikatan  kekeluargaan
sebagai  sarana  rehabilitasi.  Akibatnya,  anak-anak  akan  lebih  aman  dari  pengaruh  yang berpotensi merusak jika mereka teralihkan. Hak-hak anak dalam proses diversi harus lebih diperhatikan.
Hak  asasi  manusia  (hak  fundamental)  bagi  anak  dipecah  menjadi  empat  kategori dalam  Konvensi  Hak  Anak  (Farid,  2003):  hak  untuk  hidup,  hak  untuk  berkembang (berkembang),  hak  untuk  aman  (perlindungan).  ,  dan  kemampuan  mengambil  bagian (participate) dalam kehidupan masyarakat (participation).
Konsep keadilan restoratif memiliki ikatan langsung dengan gagasan transformasi. Ada banyak  orang  yang  akan  langsung  mengatakannya:  "Provokasi  adalah  penyembuhan." Paradigma sistem peradilan anak yang ada adalah salah satu yang ingin diubah oleh keadilan restoratif. Namun sejauh ini hukuman tersebut bersifat retributif (dendam) (Sambas, 2010). Oleh karena itu, terbatas pada kenakalan remaja.
Pendidikan tentang konsekuensi perilaku kriminal, bukan balas dendam, adalah jenis hukuman  (kriminalisme)  yang paling  efektif (Hartono,  1991). Memperbaiki  kerusakan  yang dilakukan oleh tindak pidana merupakan inti dari konsep keadilan restoratif, teknik, gagasan, teori,  dan  modus  intervensi  (Prayitno,  2012).  Kaum  muda,  baik  sebagai  korban  maupun sebagai bagian dari masyarakat yang berkontribusi. Dalam konsep restorative justice, aparat penegak  hukum  melakukan  pertemuan  antara  tersangka  dan  korban  untuk  memilih penyelesaian yang optimal dan dipandang adil oleh para pihak yang bersengketa (Gunarto, 2013).
Tony  F.  Marshall,  seorang  kriminolog  berkebangsaan  Inggris,  mengatakan  hal  itu “restorative just ice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolver collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications  for  the  future”  (Moris,  &  Maxwell,  2001).  Berdasarkan  defenisi  yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall, menurut Susan Sharpe, ada 5 (lima) prinsip utama dari restorative justice, yaitu (Bowater, 2008):
a. restorative justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
c. restorative  justice  berusaha  menyembuhkan  kerusakan  dan  kerugian  yang  ada  akibat terjadinya tindakan kejahatan;
d. restorative justice memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh;
e. restorative justice mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal;
f. restorative  justice  memberikan  ketahanan  kepada  masyarakat  agar  dapat  mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.
Alih-alih  berfokus  pada  menghukum  penjahat,  keadilan  restoratif  melihat  cara-cara alternatif untuk memastikan bahwa pelanggar menghadapi konsekuensi atas kerugian yang mereka  timbulkan.  Pertanyaannya  adalah  bagaimana  korban  bisa  mendapatkan  keadilan. Sampai semuanya kembali normal, begitulah. Konsep diversi yang mencakup prinsip keadilan restoratif  bukanlah  hal  baru  dalam  masyarakat  Indonesia.  Pemuka  desa  atau  adat  telah memanfaatkan program ini secara ekstensif untuk memecahkan masalah lokal (Marcus). Jika melihat masyarakat Indonesia dari perspektif budaya (historis), pendekatan konsensus sangat dihargai (musyawarah dan mufakat) (Mushadi, 2007). (Ghoni & Pujiyono, 2020)
Dilakukannya suatu tindak pidana merupakan unsur yang diperlukan untuk keyakinan seseorang. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, peraturan tertulis atau undang-undang  tertulis  ini  seringkali  lebih dipatuhi  oleh  masyarakat  umum  karena  adanya sanksi  atas  pelanggarannya.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  menyebutkan  aturan khusus yang mengatur tentang penyandang disabilitas.

## KESIMPULAN
Pelaku  penderita  bipolar  yang  melakukan  kekerasan  seksual  dapat  dilakukan  oleh siapa saja dan tidak terkecuali anak yang baru menginjak usia dewasa, masa ini ialah masa peralihan  dari  anak-anak  ke  masa  pendewasaan.  Pelaku  penderita  bipolar  yang  masih  di bawah umur dikenai pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana yang dilakukan tanpa mengurangi  keadilan  bagi  korban  pelecehan  yaitu  melalui  keadilan  restorative.  Hal  ini dilakukan dengan segala pertimbangan serta konsekuensi yang diambil. Keadilan restorative ini diambil bukan karena pelaku tersebut merupakan penyandang bipolar tetapi dikarenakan pelaku  ialah  anak  di  bawah  umur.  Sedangkan, bagi  pelaku penderita  bipolar  ukuran  orang dewasa tetap dijatuhi sanksi pidana.

## Ucapan Terima Kasih
Saya  ucapkan  terima  kasih  kepada  dosen  saya  pak  Hary  Soeskandi  yang  telah membimbing selama proses penyusunan artikel ini serta ibu Wiwik Afifah dan ibu Evi Kongres selaku  dosen  saya  yang  telah  memberikan  pengarahan  penulisan  artikel  ini  serta  teman- teman dan orang tua yang sudah memberikan dukungan selama proses penulisan artikel ini berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL:
A, D., & rif Mu’alifin1, D. J. S. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN Darin . 8 , 9 – 13.
Ariyani,  V.  (2019).  Kebijakan  Penegakan  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia.
Yuridis , 6 (2). B,  A.  A.  C.,  Zunaidi,  M.,  &  Syahputra,  T.  (2020). Penerapan  Certainty  Factor  Untuk Mendiagnosa Penyakit Gangguan Bipolar Pada Remaja . x .
Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (3), 331 – 342. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342
Harefa, S., & Bukittinggi, M. N. (2019). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI INDONESIA  MELAUI  HUKUM  PIDANA  POSITIF  DAN  HUKUM  PIDANA  ISLAM.  In UBELAJ (Vol. 4, Issue 1).
Hening, P., Magister, W., Profesi, P., & Psikologi, F. (2022). Studi Kasus Dinamika Psikologis Penderita Bipolar Disorder . 6 .
Juliansyah  Lubis,  E.  C.,  Subardhini,  M.,  &  Luhpuri,  D.  (2020).  Aksesibilitas  Penyandang Disabilitas  Fisik  Terhadap  Pekerjaan  Di  Kelurahan  Cipaisan  Kecamatan  Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyan) ,
2 (1), 52 – 74. https://doi.org/10.31595/biyan.v2i1.245
Kartika, Y., & Najemi, A. (2021). Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam  Perspektif  Hukum  Pidana. PAMPAS:  Journal  of  Criminal  Law , 1 (2),  1 – 21. https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114
Liesaputra, D. S., Sunggu, H. O., Tafonao, T., Agina, W., & Ginting, B. (n.d.). Chairuni Nasution . https://www.zonareferensi.com
Ndaumanu,  F.  (2020).  HAK  PENYANDANG  DISABILITAS :  ANTARA  TANGGUNG  JAWAB  DAN PELAKSANAAN OLEH PEMERINTAH D AERAH ( Disability Rights : Between Responsibility and Implementation By the Local Government ). Ham , 11 (1), 20.
Prisdawati, R., & Zuhdy, M. (2021). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana  Pencabulan. Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  and  Criminology  (IJCLC) , 1 (3), 170 – 176. https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.9609
Radissa,  V.  S.,  Wibowo,  H.,  Humaedi,  S.,  &  Irfan,  M.  (2020).  Pemenuhan  Kebutuhan  Dasar Penyandang  Disabilitas  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19. Focus :  Jurnal  Pekerjaan  Sosial , 3 (1), 61. https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28735 Ramadhan, F., & Syahruddin, A. (n.d.). Gambaran COPING STRESS PADA INDIVIDU BIPOLAR DEWASA AWAL . www.who.com
Salim,  M.  A.  (2020).  Implementasi  Sanksi  Pidana  Serta  Tindakan  Terhadap  Anak  Menurut Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan …. Sol Justicia , 3 (1), 51 – 61. http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sj/article/view/124
Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 20 (1), 63 – 82. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829
Sibarani, M. B., Sibarani, M. B., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora ,
9 (2), 1095 – 1103. http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6747 Sodiqin,  A.  (2021).  Ambigiusitas  Perlindungan  Hukum  Penyandang  Disabilitas  Dalam Perundang-Undangan  Di  Indonesia. Jurnal  Legislasi  Indonesia , 18 (1),  31. https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707
Subawa,  I.  B.  G.,  &  Saraswati,  P.  S.  (2021).  Kajian  Kriminologis  Tindak  Pidana  Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. Kertha Wicaksana , 15 (2), 169 – 178. https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.169-178
Sulisrudatin, N., Ip, S., & Si, M. (2014). Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil.
Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 6 (2), 18 – 30. https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.118 Susila,  J.  (2019).  Monodualistik  Penanganan  Tindak  Pidana  Pelecehan  Seksual  Perspektif Pembaharuan  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia. Al- Ahkam  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  Dan Hukum , 4 (2). https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1795
Syamputra,  A.  M.  I.  (2020). TESIS  PEMENUHAN  HAK  ASASI  MANUSIA  BAGI  TERSANGKA PENYANDANG  DISABILITAS  DALAM  PROSES  HUKUM  DI  TINGKAT  PENYIDIKAN  (STUDI KASUS  WILAYAH  HUKUM  POLRES  KABUPATEN  MAROS)  FULFILLMENT  OF  HUMAN RIGHTS FOR SUSPECTIVES WITH DISABILITIES IN LEGAL PROCESS AT THE INVESTIGATIVE LEVEL (CASE STUDY ON THE LEGAL AREA OF THE POLRES REGENCY OF MAROS) .
Widinarsih,  D.  (2019).  Penyandang  Disabilitas  Di  Indonesia:  Perkembangan  Istilah  Dan Definisi. Jilid , 20 , 127 – 142.