Jurnal Proaksi, 8 (2), Hal. 460 - 468 p-ISSN : 2089 – 127x e-ISSN : 2685 – 9750

## EVALUASI KINERJA REFORMASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN PENDEKATAN KUALITATIF
Asvi Maschuroh 1 Hero Priono 2* 1 Magister Akuntansi,Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN),Surabaya, East Java, Indonesia, Email: vieasvi@gmail.com
2 Magister Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN), Surabaya, East Java, Indonesia *Corresponden Author : heropriono1161@gmail.com
Diterima : 7 Juli 2021 Direvisi : 10 Agustus 2021 Dipublikasikan : 17 Oktober 2021

## Abstrak
Artikel ini menjelaskan pelaksanaan reformasi akuntansi sektor publik pada pemerintah daerah dalam memperkuat akuntabilitas yang diwujudkan dalam system inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik ini masih perlu pengembangan dan pendampingan dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan tata  kelola  pemerintahan  dan  pencegahan  korupsi.  Peningkatan  akuntabilitas  dalam  pemerintah daerah merupakan tujuan penting dari pembaruan sistem akuntansi dan administrasi publik. Riset ini bermaksud  untuk  mengetahui  hasil  evaluasi  apa  saja  yang  diperoleh  dari  pelaksanaan  reformasi akuntansi sektor publik pada pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Informan dalam riset ini yaitu aparatur sipil negara pada Dinas Penanaman modal dan PTSP, Kecamatan Sukodono, Disduk Capil dan RSUD Kabupaten  Sidoarjo.  Riset  ini  merupakan  jenis  kualitatif  interpretif.  Penerapan  desentralisasi  di Indonesia  ditandai  dengan  meningkatnya  korupsi  di  Indonesia.  Akuntabilitas  merupakan  kunci keberhasilan  desentralisasi  dalam  pengambilan  keputusan  pada  pemerintah  daerah,  desentralisasi memperkuat partisipasi warga negara dengan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dengan adanya akuntabilitas  publik  diharapkan  dapat  menambah  bentuk  tanggung jawab  pemimpin  kepada  rakyat. Selain itu rakyat juga dapat berpartisipasi dalam mewujudkan sistem pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel.

## Kata Kunci: Reformasi Akuntansi, Akuntabilitas, Desentralisasi, Korupsi

## PENDAHULUAN
Dalam rangka pengelolaan pelayanan publik, aparatur sipil negara berkewajiban memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan berkualitas merupakan kunci utama karena akan mencerminkan nilai dan karakteristik pemerintahan itu sendiri.Pokokpemerintahan saat ini yang perlu diperbarui  sistemnya  adalah  birokrasi  (Nurwindiarti,  2016).  Birokrasi  merupakan  instrumen  dalam pengelolaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Birokrasi memegang peranan penting dalam memutuskan  apakah  pelayanan  yang  diberikan  sudah  berkualitas  atau  belum.  Namun  asal-  usul sebelumnya telah mengakibatkan beberapa masalah seperti kewenangan terpusat dan pelayanan dengan pungutan liar, maka dibentuklah suatu otonomi daerah.
Salah satu karakter pemerintahan yang bagus adalah adanya akuntabilitas dan pengembangan pelayanan  publik,  selain  keterbukaan  dan  tegaknya  aturan  pemerintah.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan pengawasan  manajemen  pemerintahan  untuk  mendukung  terciptanya  akuntabilitas  dalam pemerintahan.  Sebagai  konsekuensi  dari  pemerintahan  yang  baik  yaitu  terciptanya  pelayanan  publik yang  berkualitas.  Apabila  pelayanan  yang  diberikan  bagus  dan  mampu  mencukupi  kebutuhan

## JURNAL PROAKSI
Journal  homepage:  h t t p s : / / e - j o u r n a l . u m c . a c . i d / i n d e x . p h p / J P K
masyarakat,  maka  masyarakat  akan  merasakan  kepuasan  dan  menilai  bahwa  pelayanan  yang diterimanya berkualitas (Putra, 2018).
Dalam  sepuluh  tahun  terakhir,  pembangunan  manusia  di  Indonesia  terus  mengalami  sedikit kemajuan,  pada tahun  2020  berada  di  peringkat  ke  107  dari  189  negara  yang  sudah  dianalisis  oleh UNDP. Tetapi, jika melihat skor IPM RI versi UNDP nilainya termasuk tinggi. Indonesia menduduki peringkat  kelima  di  kawasan  Asia  Tenggara.  IPM  Indonesia  dikalahkan  oleh  Singapura,  Brunei Darussalam,  Malaysia  dan  Thailand.   Negara  –  negara  ASEAN  jika  dibandingkan  dengan  indonesia masih lebih unggul di semua aspek. Indonesia  diharuskan selalu ber- improve untuk  menambah nilai pemberdayaan  sumber  manusianya.  Pemerataan ekonomi  diseluruh  pulau  dan  tidak  hanya  jawa  saja juga perlu diperhatikan (CNBC Indonesia, 2020) .
Tabel 1.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2020
Negara Ranking IPM GNI/Kapita Vietnam 117 0.704 7.43K Thailand 79 0.777 17.78K Singapura 11 0.938 88.16K Myanmar 147 0.583 4.96K Malaysia 62 0.81 27.53K Laos 137 0.613 7.41K Kamboja 144 0.594 4.25K Indonesia 107 0.718 11.46K Filiphina 107 0.718 9.78K

## Sumber : CNBC Indonesia
Sebagai pemutus mampu bersaing atau tidak, inovasi menjadi ide yang kerap dibicarakan pada segala  bidang  usaha.  Pada  umumnya  pegawai  yang  bekerja  di  pemerintah  hanya  menjalankan  SOP Sistem  Operasional  Prosedur)  secara  datar  –  datar  saja  (Suwarno,  2008).  Oleh  karenanya,  “sebuah kualitas  pelayanan  publik  merupakan  cerminan  dari  sebuah  kualitas  birokrasi  pemerintah” yangmerupakan  hasil  dari  pergeseran  pola  piker  tentang  pelayanan  publik.  Pada  riset  ini  objeknya adalah  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  pada  Kabupaten  Sidoarjo  yang  masuk  dalam  penerapan  role model  pelayanan smart  city dan  menerima  penghargaan  “ role  model” Penyelenggaraan  Pelayanan Publik “Kategori A” pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Antara lain : Dinas Penanaman Modal dan PTSP  Kabupaten  Sidoarjo,  Disduk  Capil  Kabupaten  Sidoarjo,  RSUD  Kabupaten  Sidoarjo  dan Kecamatan Sukodono. Dengan layanan “ smart city ” ini seluruh informasi dan aktivitas pemerintahan, pengembangan,  penyusunan  dan  kemasyarakatan  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  bisa  diakses  oleh warga Sidoarjo. (Infopublik.id , 2017 ).
Tabel 2. Perkembangan Capaian IGG Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2018 Terhadap Target RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
Indikator Kinerja Utama Target Pencapaian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Indeks Good Governance 65,35 66,31 67,33 69,32 69,55 70,76 Realisasi Pencapaian 65,35 63,69 69,19 Indeks Reformasi Birokrasi B B B B
Sumber : Bappeda Kabupaten Sidoarjo, 2018
Memperhatikan  grafik  di  atas,  terlihat  bahwa  capaian  IGG  ( Indeks  Good  Governance ) Kabupaten  Sidoarjo  pada  tahun  2018  telah  melampaui  target  dalam  RPJMD  Kabupaten  Sidoarjo Tahun  2016  -  2021.  Di  sisi  lain  reformasi  birokrasi  merupakan  langkah  strategis  untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Salah satu instrumen untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi adalah IRB (Bappeda Kabupaten Sidoarjo, 2019).
Birokrasi memiliki peran strategis dalam menentukan apakah suatu pelayanan yang diberikan telah  berkualitas  atau  belum.  Namun  pengalaman  sejarah  telah  menimbulkan  masalah  seperti sentralisasi  kekuasaan  dan  pelayanan  yang  penuh  dengan  pungutan  liar,  maka  dibentuklah  suatu otonomi  daerah  yang  tidak  lagi  bergantung  pada  pemerintah  pusat  sehingga  sentralisasi pemerintahan dapat dihindarkan. Oleh karena itu tanggung jawab serta kewenangan pemerintah daerah sangat  besar  dalam  kaitannya  dengan  penyelenggaraan  publik.  Kewenangan  tersebut  semestinya dipergunakan  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  dan  kesejahteraan  masyarakat (Nurwindiarti, 2016).
Hal  ini  menunjukkan  langkah  lanjutan  yang  ada  pada  otonomi  daerah,  yaitu  peraturan  yang menegaskan  jika  setiap  daerah  mempunyai  wewenangnya  sendiri  dalam  mengkooridinir  urusan pemerintah  dan  juga  dalam  mengelola  pelayanan  untuk  masyarakat  seperti  UU  yang  masih  berlaku (Rizky, et  al ,  2019).  Pemerintah  mengharapkan  ada  beberapa  perubahan  akan  transparansi  dan akuntabilitas  dalam  mengelola  keuangan  milik  negara  dan  mengikuti best  practices yang  sudah disesuaikan dengan keadaan Indonesia saat ini (Satrio, Yuhertiana, & Hamzah, 2016).
Akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  daerah  merupakan  salah  satu  bagian  isu  kebijakan yang  strategis  di  Indonesia  saat  ini,  karena  perbaikan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah berdampak  pada  upaya  terciptanya  good  governance .  Kebijakan  tersebut  menghasilkan informasi tentang  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  yang  dibutuhkan,  karena  dengan  informasi  ini pemerintah  mempunyai  bahan  dalam  pengambilan  keputusan  untuk  melakukan  perbaikan-perbaikan manajemen  dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang  lebih  baik  (Santoso  &  Pambelum, 2008).  Namun,  rendahnya  akuntabilitas  kinerja  instansi-instansi  pemerintah  menyebabkan  Indonesia sebagai salah satu Negara di Asia yang mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi. Hal itu tidak lain karena kepala daerah dengan otoritas lokal belum mengidentifikasikan dan menyediakan kebutuhan warga  untuk  pelayanan  publik.  Sehingga  pencegahan  perilaku  korup  pejabat  dan  politisi  dapat dimaksimalkan.
Kabupaten  Sidoarjo  merupakan  salah  satu  Kabupaten  yang  berada  di  Provinsi  Jawa  Timur. Kabupaten  Sidoarjo  menjadi  salah  satu  kota  perekonomian  Provinsi  Jawa  Timur  karena  terdapat berbagai potensi usaha pada bidang industri, perdagangan, pariwisata dan usaha - usaha kecil menengah serta  letak  wilayah  yang  strategis  dan  sumber  daya  manusia  yang  memadahi.  Maka  perkembangan Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi daerah yang menjanjikan bagi perkembangan ekonomi regional. Tetapi sangat disayangkan, perkembangan tersebut tidak dibarengi dengan penerapan serta pelaksanaan akuntansi  sektor  publik  di  setiap  Organisasi  Perangkat  Daerah,  sehingga  masih  ditemukan  belum memadainya lembaga pelayanan di Kabupaten Sidoarjo. Beberapa hal berikut merupakan hal – hal yang telah  menginspirasi  peneliti  dalam  mengevaluasi  kinerja  reformasi  akuntansi  sektor  publik  yang kedepannya akan menjadi lebih baik pada akuntansi pemerintahan kabupaten sidoarjo.
Dengan  adanya  latar  belakang  seperti  yang  dijabarkan  diatas,  dapat  ditarik  hipotesis  yang dinyatakan sebagai berikut :
1. Bagaimana dampak pelaksanaan reformasi akuntansi sektor publik pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dari sisi akuntabilitas kinerja?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan reformasi akuntansi sektor publik pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dari sisi pencegahan fraud ?
3. Bagaimana  dampak  negatif  yang  timbul  atas  pelaksanaan  reformasi  akuntansi  sektor  publik pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo?
4. Bagaimana  cara  mengantisipasi  dampak  negatif  dari  pelaksanaan  reformasi  akuntansi  pada sektor publik pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo?

## KAJIAN PUSTAKA
Berbicara  mengenai  pelaksanaan  reformasi  akuntansi  sector  public,  salah  satunya  pelayanan public yang mudah dan dapat diakses oleh masyarakat sehingga tujuan pemberi dan penerima layanan dapat tercapai dengan baik. Indonesia (Mardiasmo, 2006) dalam melaksanakan kebijakan otonomi dan desentralisasi menerapkan pendekatan modern yang disebut New Public Management (NPM). Implikasi dari  mengadopsi  model  tersebut  adalah  melakukan  serangkaian  reformasi  di  sector  public  yaitu reformasi  anggaran,  reformasi  manajemen,  reformasi  audit  serta  reformasi  kelembagaan.  Reformasi akuntansi sector public dapat terealisasi dengan baik apabila diikuti oleh sumber daya manusia yang kompeten,  dukungan  informasi  teknologi,  budaya  kerja  yang  kondusif  serta  penegakan  hukum  dan
lembaga  yang  dirancang.  Akuntanbilitas  kinerja  (Santoso  &  Pambelum,  2008)  instansi  pemerintah merupakan  salah  satu  kebijakan  strategis  untuk  perbaikan  kinerja  yang  berdampak  terciptanya  good governance.  Penerapan  akuntansi  sector  public  dan  pengendalian  kualitas  laporan  keuangan  akan berdampak  pada  peningkatan  akuntanbilitas  kinerja  unit  pemerintah  dan  penghindaran  bentuk penipuan.
Kurniawan  (2011)  dalam  penelitiannya  memberi  gambaran  bahwa  desentralisasi  demokrasi harus  didampingi  dengan  peningkatan  jumlah  orang  yang  terlibat  dalam  penindakan  korupsi. Setidaknya ada tiga penyebab utama kepala daerah melakukan korupsi, keluasaan kepala daerah dalam mengelola APBD, pemanfaatan jabatan yang sarat dengan minat politik, serta pengadaan barang jasa yang  tidak  sesuai  prosedur.  Untuk  meredam  celah  korupsi  yang  dilakukan  kepala  daerah  perlu perbaikan mekanisme akuntabilitas, transparansi dan partisipasi public serta pengawasan berkala dari pemerintah pusat.

## Teori KeagenandanTeori Pilihan Publik
Pola  pikir  dari  teori  keagenan  ini  menjabarkan  jika  organisasi  sebagai  suatu  hubungan kerjasama antara pemegang saham ( principal ) dan manajer ( agent ) dengan berlandaskan kontrak yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Cantabene et al, 2014). Dilihat dari teori diatas, hubungan yang terjalin diantara pemerintah dengan masyarakat mempunyai koneksi yang sama dengan hubungan principal danagen. Pemerintah merupakan agen dan masyarakat adalah principal nya. Agen diberikan wewenang dan sumber daya oleh para pincipal. Sebagai wujud pertanggung jawaban, agen memberikan laporan pertanggung jawaban pada principal, karena (“terjadi asimetri informasi”) pihak ketiga dibutuhkan principal untuk meyakinkan jika yang dilaporkan oleh agen adalah benar atau tidak. Akuntansi sector publik inilah yang diharapkan mempunyai peranan besar sebagai pihak ketiga. Sektor Publik adalah suatu entitas yang aktifitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik, dalam rangka memenuhi kebutuhan hak publik.
Teori  pendukung  yaitu  teori  pilihan  publik.  Teori  ini  menjelaskan,  “bagaimana  pemerintah membuat keputusan terkait dengan kepentingan masyarakat publik” (Samuelson & Nordhaus, 1995). Teori ini mempunyai focus untuk memecahkan masalah individu demi keuntungan yang akan diperoleh untuk  Bersama  melalui  politisi  dan  birokrat  yang  sudah  dipilih  oleh  rakyat  sekitar.  Teori  dapat digunakan  sebagai  petunjuk  bagi  pengambilan  keputusan  dalam  penentuan  pilihan  kebijakan  publik yang paling efektif. Masyarakat akan memilih kebijakan yang benar-benar dapat mewakili kebutuhan mereka.

## NPM Dan Reformasi Akuntansi Sektor Publik
New Public Management (NPM) merupakan paradigma baru dalam tata kelola sektor public yang pertama kali dikembangkan pada 1980-an di Selandia Baru, Inggris dan Amerika Serikat yang berimbas dari krisis kesejahteraan negara. Perspektif adminisrasi publik “New Public Management”, menggunakan pendekatan sector swasta dan pendekatan bisnis dalam sektor publik (Puspawati, 2016). Asumsi  NPM  adalah  mengenalkan  insentif  akan  persaingan  pasar  dan  asas  manfaat  sejalan  dengan kinerja, dan memberikan hasil akuntabilitas yang lebih baik dibandingkan birokrasi administrasi publik yang lama. “ New Public Management sebagai filsafat publik baru, sebagai langkah menuju pendekatan pemerintahan yang menempatkan penekanan pada transparansi, manajemen kinerja dan akuntabilitas pegawai dan manajer sektor publik” (Leishman et al., 1996, dalam Hayer, 2010).

## Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi  sektor  publik  adalah  kegiata  berhubungan  dengan  akuntansi  dalam  sektor  publik yang  menyangkut  masalah  keuangan.  Pemerintahan  merupakan  organisai  sektor  publik  yang  paling utama, karena itu akuntansi sektor publik juga bisa disebut sebagai kegiatan akuntansi yang diterapkan kepada pemerintahan, baik pemerintahan daerah atau pemerintahan pusat. Prespektif ilmu ekonomi juga memiliki pandangan yang sama.
Kecurangan ( Fraud) Penyimpangan adalah kata lain dari fraud , begitu juga dengan istilah error dan irregularities masing  –  masing  kata  mempunyai  makna  sebagai  anomali  atau  penyimpangan  (Dewi  dan  Apandi, 2012). Fraud (Kecurangan)  merupakan  sebuah  objek  yang  telah  dijadikan  musuh  oleh  akuntansi forensik. Kecurangan merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan kecerdikan sebuah manusia didalam sebuah kegiatan, yang dipakai seseorang untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain dengan cara
yang salah. Kecurangan merupakan kegiatan penipuan, pada umumnya berbentuk sebagai kebohongan, scam dan pemalsuan.

## Akuntabilitas
Menurut LAN dan BPKP (LAN & BPKP, 2000), “akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta  keterangan  atau  pertanggung  jawaban”.  Dengan  adanya  pernyataan  diatas  maka  instansi pemerintah, bagian atau lembaga negara di pusat maupun daerah sesuai dengan tugas pokok masing – masing diharapkan dapat memahami lingkup akuntabilitasnya sendiri, karena kegagalan atau sebuah keberhasilan dari misi – misi yang dimiliki instansi tersebut adalah akuntabilitas yang diminta.

## Desentralisasi
Desentralisasi merupakan penyerahan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah didaerah dalam mengurusi masalah – masalah yang ada di setiap daerah. Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  “desentralisasi  dimaknai  sebagai  penyerahan  wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia”.  Desentralisasi  didaerah  dapat  dilihat  dengan adanya otonomi daerah, dimana pemerintah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah didaerah.
Pencegahan Fraud dengan Desentralisasi Akuntansi Sektor Publik
Isu  desentralisasi  pasti  disandingkan  dengan  efisiensi  dan  inovasi,  karena  melewati desentralisasi  bisa  melewati  beberapa  tahap  dalam  birokrasi.  Inovasi  terbuka,  dikarenakan  adanya wewenang untuk membuat suatu keputusan yang paling rendah. Di mana ada desentralisasi/keleluasaan untuk mengambil keputusan, maka di situ ada peluang untuk mengembangkan inovasi.  “keuntungan penerapan sistem desentralisasi antara lain, mengurangi bertumpuknya pekerjaan pusat di daerah, tidak perlu  menunggu  instruksi dari  pusat  untuk  pekerjaan  yangsegera  diselesaikan, mengurangi  birokrasi dalam  arti  yang  buruk,  mengurangi  kesewanang  –  wenangan  dari  pemerintah  pusat  dan  akan memperbaiki kualitas pelayanan” (Simanjuntak, 2015).
Hingga  saat  ini,  sektor  publik  dinilai  oleh  masyarakat  sebagai  bidang  yang  melakukan pemborosan, tidak efisiensi dan juga sumber dari kebocoran dana. Sektor publik diberi tuntutan baru agar  lebih  memperhatikan value  of  money dan  juga  tidak  lalai  dalam  mengawasi output , input dan outcome . Implementasi konsep value for money dapat membenahi akuntabilitas dari sektor publik dan diharapkan dapat menigkatkan efektifitas dari layanan publik agar performa sektor publik menjadi lebih baik,  memperbaiki  kualitas  layanan  publik,  memperkecil  biaya  keluar  dengan  ditekankan  untuk efektifitasnya dan meningkatkan kesadaran dalam menggunakan uang publik ( public costs awareness ) (Mardiasmo, 2006).
Istilah privatisasi atau “menjadikan privat”, mengganti kontrol yang tadinya merupakan kontrol publik menjadi privat. Tetapi, istilah ini mempunyai arti yang lebih beragam; privatisasi adalah hal yang dilakukan untuk mengurangi turun tangan pemerintah dalam asset publik atau menambah wewenang sektor  privat  dalam  menangani  aset  publik,  yang  artinya  memberikan  pemerintah  kewenangan  yang lebih sedikit dan memperbanyak peran masyarakat pada saat merumuskan apa saja yang dibutuhkan mereka. Kemitraan diantara sektor publik dan privat atau public-privat partnership (PPP) saat ini telah menjadi standard konsep dalam lingkungan pemerintahan lokal.
Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik  Dalam  Memperkuat Akuntabilitas Kinerja  Pemerintah Daerah Akuntabilitas kinerja  adalah  salah  satu  kunci  yang  bisa  mewujudkan  pengelolaam  tata pemerintahan yang baik. Pamungkas (2012)  menjabarkan jika penerpan dari  akuntansi sektor publik mempunyai  pengaruh  akan akuntabilitas performa  intansi  pemerintah.  Instansi  pemerintah  mulai menerapkan  akuntansi  yang  baik  dalam  harapan  dapat  membenahi akuntabilitas performa  instansi pemerintah jadi performa dalam menyelenggarakan aktivitas pemerintah dapat berjalan dengan baik. Kesimpulannya  pemerintah  dapat  mengambil  dari  informasi  keuangan  pemerintah  dalam  membuat keputusan dan terciptanya transparansi dalam akuntabilitas publik (Pratiwi & Setyowati, 2017).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunaka  nmetode  kualitatif  dengan  pendekatan  interpretif.  Paradigma interpretif  menganggap  realitas  sosial  secara  holistik,  berdampingan  dengan  satu  dan  lainnya. Disandingkan dengan peran ilmu sosial, menurut Hendrarti (2010) “paradigma interpretif memandang bahwa  ilmu  sosial  sebagai  analisis  sistematis  atas  ‘socially  meaningful  action’  melalui  pengamatan langsung terhadap aktor sosial dalam latar alamiah agar dapat memahami dan menafsirkan bagaimana para  aktor  sosial  menciptakan  dan  memelihara  dunia  sosial  mereka”.  Wawancara  langsung  dengan responden dijadikan sebagai data primer. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik Cluster Sampling , dimana setiap anggota kelompok dari kelompok (cluster) Dinas yang menjadi role  model  inovasi  pelayanan  public  Kabupaten  Sidoarjo,  yaitu  Dinas  Penanaman  Modal  &  PTSP, Disduk Capil, RSUD dan Kecamatan Sukodono.

## Fokus penelitian
Penelitian ini difokuskan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam penerapan role model pelayanan smart city dan meraih penghargaan sebagai role model Penyelenggaraan Pelayanan Publik “Kategori A”. Dalam hal ini,  Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP;  Disdukcapil;  RSUD  dan  Kecamatan  Sukodono.  Pada pendekatan  kualitatif  interpretif,  peneliti  akan  mengobservasi  dan  mewawancara  informan  yang dianggap memiliki kapasitas dan pengetahuan dalam memberikan informasi tentang bagaimana Sistem Kerja  Inovasi  Pelayanan  Publik  Kabupaten  Sidoarjo  dengan  secara  mendalam  dan  komprehensif, sehingga memperoleh hasil penelitian yang fokus dengan tujuan yang telah ditetapkan.

## Teknik Pengumpulan Data
Tehnik  Pengumpulan  data  yang  dilakukan  tentunya  juga  terkait  dengan  masalah  dan  tujuan penelitian. Berbagai teknik pengumpulan data dapat digunakan untuk memperoleh data penelitian yang akurat  dan  valid.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  rancangan  pengumpulan  data  dapat dilakukan  dengan interview (wawancara),  dokumentasi,  observasi  (pengamatan),  dan  gabungan ketiganya (Sugiyono, 2018).

## Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan (Sugiyono, 2018). Pengumpulan data merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data dari informan secara langsung, baik dari dokumen atau arsip yang terkait. Adapun tahapan alur analis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif tentang ini adalah sebagai berikut :
1. Mereduksi data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Mendisplaykan  data,  yang  akan  memudahkan  untuk  memahami  apa  yang  terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan telah ada  dengan  memperhatikan  hasil  wawancara,  dan  dokumentasi  berupa  data-data  awal  yang belum siap digunakan dalam analisis, setelah data tersebut direduksi dan disajikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Reformasi Akuntansi Sektor Publik Pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dari Sisi Akuntabilitas Kinerja
Pelaksanaan  reformasi  akuntansi  sektor  publik  pada  pemerintah  kabupaten  sidoarjo  dari  sisi akuntabilitas kinerja dapat dikatakan cukup memadai dilihat dari prestasi yang diperoleh pemerintah kabupaten  Sidoarjo  dalam  pelaksanaan  reformasi  inovasi  pelayanan  publik  yang  memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan, layanan perizinan, layanan rumah sakit dan sebagainya.  Adanya  prosentasi  kenaikan  nilai  investasi  sebagai  dampak  pengembangan  dan pemanfaatan  e-government  bagi  instansi  pelayanan  publik  merupakan  wujud  terperhatikannya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebagai upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas kinerja pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puspawati, 2016) yang terbukti meningkatkan kualitas pelayanan publik pada pemerintah kabupaten Sidoarjo.

## Pelaksanaan Reformasi Akuntansi Sektor Publik Pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dari Sisi Pencegahan Fraud
Pengembangan sistem deteksi fraud bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan karena melibatkan  teknologi  baru,  penambahan  fitur  alat  bantu  hitung  untuk  perhitungan  retribusi  pada pemrosesan IMB adalah satu bentu pencegahan fraud . Namun, apabila dikaitkan dengan pelaksanaan reformasi dalam pelayanan publik masih dikatakan kurang memadai , karena fitur tersebut masih harus memiliki  kecerdasan  yang  terus  berkembang  seiring  dengan  proses  pelayanan  dengan  indikator- indikator yang dapat mendeteksi adanya kecendrungan fraud. Pernyataan diatas mendukung penelitian (Hamidah  &  Kristiani,  2020)  yang  menjelaskan  bahwa  penerapan  akuntansi  sektor  publik  dapat mencegah  terjadinya  fraud  pada  sektor  publik  di  era  digital  jika  dilaksanakan  dengan mempertimbangkan beberapa indikator yang mempengaruhi fraud, seperti performance accountability , dan melakukan strategi teknis, pendekatan dua paradigma, dan strategi preventif.

## Dampak Negatif Atas Pelaksanaan Reformasi Akuntansi Sektor Publik
Tidak  tersedianya  informasi  mengenai  indikator  kinerja  birokrasi    publik  menjadi  bukti  dan ketidakseriusan pemerintah pusat untuk menjadikan kinerja pelayanan publik sebagai agenda kebijakan yang penting. Sehingga pengembangan inovasi dalam suatu pemerintah daerah menjadi tanpa tujuan yang jelas dan berjangka pendek. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Narsa, 2018) yang menyatakan  kualitas  birokrasi  pemerintah  merupakan  cerminan  dari  kualitas  pelayanan  publik. Sehingga  teori  pilihan  publik  turut  andil  dalam  hal  ini  dengan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses peningkatan pelayanan publik.

## Antisipasi Dampak Negatif atas Pelaksanaan Reformasi Akuntansi Sektor public
Penguatan sistem reformasi akuntansi pada pelayanan publik perlu ditingkatkan juga Perubahan sikap dan perilaku aparat pelayanan yang berorientasi kepuasan masyarakat agar mampu mendorong perubahan  profesionalisme  para  penyedia  layanan,  serta  peningkatan  kualitas  pelayanan.  Kondisi sejalan  dengan  penelitian  (Hasthoro  &  Sunardi,  2016)  yang  menyatakan  pelaksanaan  reformasi pelayanan pada pemerintah daerah diukur dengan menggunakan transparansi, akuntabilitas pemerintah daerah, budaya hukum, dan partisipasi masyarakat sehingga semangat otonomi dan good governance yang diharapkan akan membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan reformasi akuntansi sektor public sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  perizinannya  sejauh  ini  untuk  secara  keseluruhan  memiliki keuntungan  relatif  di  dalamnya,  diantaranya  adalah  Tingginya  tingkat  akuntabilitas  kinerja  yang berdampak meningkatnya prosentase pelaku usaha dalam berinvestasi, Kepercayaan masyarakat akan sistem  sehingga  mendukung  terselenggaranya  pelayanan  publik  yang  bebas dari adanya  korupsi dan juga  bersih,  Menurunkan  jumlah  laporan  dugaan  maladministrasi  pelayanan  publik  sehingga  tingkat pelayanan  publik  menjadi  lebih  efisien  dan  efektif  dan  Mengembangkan  inovasi  pelayanan  sebagai bentuk responsibilitas untuk pemerintah dalam pembenahan pelayanan publik masyarakat pada bidang administrative.

## SARAN

## 1. Saran Teoritis:
Untuk  mengevaluasi  kinerja  organisasi dimasa  yang  akan  datang  disarankan  agar  organisasi tidak hanya  menggunakan  prosentase PAD selama 3 tahun dan prestasi yang diperoleh oleh suatu  Pemerintah  Kabupaten.  Namun  juga  dapat  menambahkan  survey  atas  kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dari suatu inovasi pelayanan publik.
2. Saran Praktis:
- Membangun  ekosistem  inovasi  pada  lingkungan  pemerintahan  sehingga  terbentuk  pola pikir ASN yang inovatif dan melayani. Pelayanan manual maupun digital harus memiliki standar operasional prosedur yang jelas dan real time.
- Melakukan benchmarking atau tolok ukur perbandingan dengan organisasi publik lainnya. Dengan  mengadopsi  dan  memodifikasi  yang  telah  dilakukan  organisasi  lain  maka  akan semakin melengkapi layanan digital yang sudah ada.
- Untuk  menanggulangi  adanya  error  dalam  suatu  aplikasi  perlu  adanya  kebijakan pembenahan  administrasi  dengan  cara  meminimalisasi  prosedur  sistem  operasional  atas permohonan suatu layanan, mempermudah pengisian e-form, serta menambahkan kolom saran dan masukan atas pelayanan yang diberikan pada suatu organisasi perangkat daerah. Sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  bentuk  pengambilan  keputusan  yang  akurat untuk penyusunan RAPBD tahun berikutnya.

## REFERENSI
Atmadja,  A.  T.,  &  Saputra,  K.  A.  K.  (2018).  Kegagalan  Akuntansi  dalam  Menanggulangi  Fraud (Perspektif Postmodern). Jurnal Aplikasi Akuntansi (JAA) .
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo.  (2018).  Data  Dinamis  Kabupaten Sidoarjo Triwulan I-2019.
Cantabene,  C.,  Baraldi,  L.A.,  &Alfano,  R.M. (2014).  The  Effect  of The  Decentralization  Degree  on Cooruption : A New Interpretation. Economics and Econometrics Research Institute . CNBC Indonesia. (2020). diakses 1 April 2021.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20201216142816-4-209558/duh-indeks-pembangunan- manusia-ri-no-107-dari-189-negara/2
Dewi, Rozmita YR & Apandi. 2012. Gejala Fraud dan Peran Auditor Internal dalam Pendeteksian Fraud di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Djamhuri, A. (2006). New Public Management, Accounting Reform, And Institutional Perspective of
Public Sector Accounting In Indonesia. Jurnal
BisnisdanAkuntansi . https://doi.org/10.34208/jba.v8i3.240
Fitriyani,  F.,  Arsiyah,  A.,  &  UB,  A.  R.  (2019).  Berkas  Mlaku  Dhewe  (BMW)  untuk  Peningkatan Pelayanan  Publik  di  Kabupaten  Sidoarjo. JKMP  (Jurnal  Kebijakan  Dan  Manajemen  Publik) . https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i2.1316 Hendrarti, Dwi Windyastuti
Budi. 2010. “Konsep Dasar dan Isu Penelitian
Kualitatif”, Makalah pada Pelatihan Metodologi Penelitian Kualitatif (Teori
& Praktek), oleh Fakultas
Kedokteran Hewan: Universitas Airlangga, Surabaya, 9- 11 Februari 2010.
Hamidah & Kristiyani, D. (2020). Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik Untuk Mencegah Fraud
Pada Sektor Publik Di Era Digital. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi . https://doi.org/10.34208/jba.v22i2.732
Handriyan,  P.Z.,  Akbar,  I.,  Aji.R.G.  (2020).  Inovasi  BadanPelayanan  Perizinan  Terpadu  Kabupaten Sidoarjo Dalam Meningkatkan Kualitas Perizinan. Jurnal Administrasi Publik. Vol.2, No.1 Harun, H., Mir, M., Carter, D., & An, Y. (2019). Examining the unintended outcomes of NPM reforms in Indonesia. Public Money and Management . https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1580892 Hasthoro, H. A., & Sunardi. (2016). Tata Kelola Publik dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 19(1), 53–67.
Hayer,  Garth  den .  2010.  New  public  management:  A  strategy  for  democratic  police  reform  in transitioning and developing countries. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management Vol. 34 No.3, 2011 hal. 419-433.
Indrawati , Yuhertiana. (2008). Reformasi akuntansi sektor publik: mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik melalui pelaporan keuangan pemerintahan yang akuntabel. Project report. LPPM UPN "Veteran" Jatim, Surabaya.
Infopublik.id.  (2017).  diakses  1  April  2021.  https://infopublik.id/read/220106/bimtek-rencana- penerapan-smart-government-smart-living-dan-smart-society-.html
Kurniawan,  T.  (2011).  Democratic  Decentralization  and  Corruption  in  Indonesia  ;  Why Decentralization has Cause Head of Regions Affected by Corruption Cases. The 2011 Conference on Decentralization and Democratization in Southeast Asia, pp. 1-15.
LAN & BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Mardiasmo.  (2006).  Perwujudan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik  Melalui  Akuntansi  Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah .
Narsa,  N.  P.  D.  R.  H.  (2018).  Inovasi  Pelayanan:  Telaah  Literatur  Perbandingan  Sektor  Privat  dan
Sektor Publik. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 3 (2), 46. https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9871 Nurwindiarti, M. (2016). Efektivitas Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) dalam Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Perizinan  di  Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  (BPPT) Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan Dan Manajemen Publik ISSN 2303-341X , 4 (1), 1–9. Pamungkas, Bambang. 2012. Pengaruh
Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmiah
Ranggagading Volume 12, Nomor 2, Oktober 2012 : 82- 93
Praditha, R., Kartini, K., & Mande, H. (2017). Reformasi Akuntansi ; Mengapa Accrual Basis Lebih Baik?
Pratiwi,  R.  D.,  &  Setyowati,  L.  (2017).  Determinan  yang  Mempengaruhi  Akuntabilitas  Kinerja Pemerintah Kota Semarang. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE) .
Portal  Berita  Info  Publik.  (2017).  diakses  29  April  2021.  https://infopublik.id/read/220106/bimtek- rencana-penerapan-smart-government-smart-living-dan-smart-society-.htm
Puspawati, A. (2016). Penerapan New Public Management (NPM) di Indonesia (Reformasi Birokrasi, Desentraslisasi,  Kerjasama  Pemerintah  dan  Swasta  Dalam  Meningkatkan  Pelayanan Publik)Perspectives in Management . PUBLISIA, 1(1), 38-53.
Putra, W. E. (2018). Analisis Pengaruh Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik Dan Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD di Provinsi Jambi). Jurnal Akuntansi Dan Pajak . https://doi.org/10.29040/jap.v18i2.143
Republik Jatim. (2018). diakses 29 April 2021. https://republikjatim.com/baca/rombongan-kemenkeu- ri-belajar-ke-sidoarjo
Rizky, H. P., & Setiawan, D. (2019). Perkembangan Penelitian Akuntansi Sektor Publik di Indonesia.
Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan . https://doi.org/10.25273/jap.v8i2.4647
Sari,  D.  P.,  Nurlinah,  N.,  &  Irwan,  A.  L.  (2017).  Inovasi  Pelayanan  Perizinan  dalam  Peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  pada  Kantor  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  di  Kota  Makassar. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia .
Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus. (1995). Makro-Ekonomi. Edisi keempat belas, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Santoso,  U.,  &  Pambelum,  Y.  J.  (2008).  Pengaruh  Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik  Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Dalam  Mencegah  Fraud. Jurnal  Administrasi  Bisnis Unpar . https://doi.org/10.26593/jab.v4i1.363.
Satrio,  M.  D.,  Yuhertiana,  I.,  &  Hamzah,  A.  (2016).  Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintah Berbasis  Akrual  di  Kabupaten  Jombang. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan , 18 (1),  59–69. https://doi.org/10.9744/jak.18.1.59-70
Simanjuntak, K. M., Perencanaan, B., Daerah, P., Papua, P., Soa, J., Dok, S., & Jayapura, I. I. (2015). Implementasi  Kebijakan  Desentralisasi  Pemerintahan  Di  Indonesia  Policy  Implementation Decentralization Government In Indonesia. In Jurna Bina Praja .
Sugiyono.
(2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabeta
Suwarno, Yogi. (2008). Inovasi di Sektor Publik . Jakarta: STIA-LAN Press.