## Kerahasiaan Bank Kontra Akses Informasi Perpajakan Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah Multidimensi

## Mu’adil Faizin
Institut Agama Islam Negeri Metro Email : muadilfaizin@gmail.com

## Abstract
The issuance of Law No. 9 of 2017 concerning Establishment of PERPU No. 1 of 2017  Becoming  an  Act  not  only  signals  the  end  of the  Bank's confidentiality era, but also shows the limitations of juridical studies in resolving conflicts of interest in law. Therefore, in this paper there will be an examination through the theory of Maqashid  Shari'ah,  with  the  hope  of  mapping  the  contradictions  between  the existing  norms  of  rules,  and  then  finding  patterns  of  resolution  through multidimensional studies that are free from rigid legal normativity. From the results of the study it was found that according to the normative juridical perspective, the cancellation of the Bank's Confidentiality provisions for taxation information in the event  of  a  legal  conflict  was  the  most  likely  offer  to  be  implemented.  This perspective  is  most  likely  to  be  applied  despite  the  limitations  of  classical normative juridical  studies,  which  only  examine  in  a monodimensional,  and  rigid manner.  Meanwhile  in  the  analysis  using  the  perspective  of  Maqashid  Syari'ah which  is  Multidimensional,  two  offers  are  found  to  resolve  patterns  of  legal conflict,  namely  making  the  needs  /  conditions  of  state  emergencies  as  part  of Priority Maqashid, or making Protection a part of priority Maqashid, by combining the goals / the purpose of Bank Confidentiality (customer protection), the purpose / purpose  of  Accessing  Tax  Information  (state  development),  becomes  a  new principle, namely, the principle of Customer Health.
Keywords : Legal Contradictions, Maqashid Syari’ah Multidimensional, Bank Secrecy, Tax Information Acces.

## Abstrak
Terbitnya  Undang-Undang  No.  9  Tahun  2017  tentang  Penetapan  PERPU  No.  1 Tahun  2017  Menjadi  Undang-Undang  (selanjutnya  disebut  UU  NO.  9  TAHUN 2019),  tidak  saja  memberi  sinyal  berakhirnya  era  Kerahasiaan  Bank,  namun  juga menampakkan  keterbatasan  kajian  yuridis  dalam  menyelesaikan  pertentangan hukum/legal  contradiction.  Karenanya,  dalam  tulisan  ini  akan  dilakukan penelisikan  melalui  teori  Maqashid  Syari’ah,  dengan  harapan  dapat  memetakan pertentangan  antar  norma  aturan  yang  ada,  dan  kemudian  menemukan  pola penyelesaian  melalui  kajian  multidimensi  yang  bebas  dari  normativitas  hukum yang  kaku.  Dari  hasil  kajian  ditemukan  bahwa  menurut  persepektif  yuridis normatif,  pembatalan  ketentuan  Kerahasiaan  Bank  untuk  informasi  perpajakan saat terjadi pertentangan hukum adalah tawaran yang paling memungkinkan untuk diterapkan.  Perspektif  ini  memang  paling  mungkin  untuk  diterapkan  meskipun menampakkan  keterbatasan  kajian  yuridis  normatif  klasik,  yang  hanya  mengkaji secara  monodimensi,  dan  kaku.  Sementara  itu  dalam  analisis  menggunakan
Volume 17  Nomor 1, Halaman 1-24 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m
perspektif  Maqashid  Syari’ah  yang  Multidimensi,  ditemukan  dua  tawaran  pola penyelesaian  pertentangan  hukum,  yaitu  menjadikan  kebutuhan/kondisi  darurat negara  sebagai  bagian  dari  Maqashid  yang  Prioritas,  atau  menjadikan  Proteksi sebagai  bagian  dari  Maqashid  yang  prioritas,  dengan  cara  menggabungkan tujuan/maksud dari Kerahasiaan Bank (perlindungan nasabah), tujuan/maksud dari Akses  Informasi  Perpajakan  (pembangunan  negara),  menjadi  sebuah  prinsip  baru yaitu prinsip Kesehatan Nasabah.
Kata kunci : Pertentangan Hukum, Maqashid Syari’ah Multidimensi, Kerahasiaan Bank, Akses Informasi Perpajakan.

## Pendahuluan
Secara historis, terdapat satu ketentuan yang sangat berpengaruh dalam menarik kepercayaan  nasabah  untuk  menggunakan  jasa  perbankan,  ketentuan  tersebut  adalah ketentuan tentang Kerahasiaan Bank. 1 Ketentuan ini dalam waktu yang lama tak pernah diusik  atau  berubah,  tujuan  dan  maksud  utamanya  adalah  menjamin  keamanan nasabah, 2 selain  itu  orientasi  perbankan  umumnya  didominasi  oleh  kepentingan  para nasabah, 3 sehingga  dalam  perkembangannya  ketentuan  ini  justru  dipertegas  menjadi salah satu prinsip dasar dalam mengelola industri perbankan. 4
Prinsip  Kerahasiaan  Bank,  sebenarnya  mempunyai  syarat  pengecualian  untuk kepentingan  tertentu, 5 misalnya,  dalam  kebutuhan  akan  informasi  perpajakan, 6 dengan prosedur  permintaan  izin  kepada  pimpinan  Bank  Indonesia,  serta  syarat  bahwa  wajib
1 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 489.
2 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 62.
3 Marnia Rani, “Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank,” SELAT 2, no. 1 (Oktober 2014): 168 – 69.
4 David Chaikin, “Policy And Fiscal Effects Of Swiss Bank Secrecy,” REVENUE LAW JOURNAL 15, no. 01 (Januari 2005): 5.
5 Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia (Malang: UIN Malang Press, 2009), 177 – 90.
6 Pasal 41 dalam “UU  No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah” (t.t.).
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2020-01-11| Reviewed : 2020-05-18| Published : 2020-05-31.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
pajak yang sudah terindikasi melakukan tindak penyelewengan atau pidana perpajakan. 7
Tetapi  dalam  perkembangannya  posedur  dan  syarat  tersebut  dinilai  menjadi  kendala bagi otoritas perpajakan untuk mengkakses informasi di industri keuangan. 8
Pemerintah  Indonesia  beberapa  waktu  yang  lalu  pernah  berupaya  untuk memasifkan  kembali  upaya  meningkatkan  penerimaan  negara  dari  sektor  perpajakan, 9 guna  menjadi  sumber  dana  utama  dalam  menopang  penyelenggaraan  dan  aktivitas pemerintahan. 10 Arah kebijakan ini, semakin terlihat dari terbitnya PERPU No.1 Tahun 2017  tentang  Akses  Informasi  Keuangan  Untuk  Kepentingan  Perpajakan.  PERPU tersebut  berfungsi  sebagai  aturan  domestik  mengenai  kewenangan  otoritas  perpajakan untuk  mengakses  informasi  keuangan  dalam  kepentingan  perpajakan  disesuaikan dengan  perjanjian  internasional  AEOI  ( The  Automatic  Exchange  of  Information ). 11
Selanjutnya, pada tanggal  27 Agustus  2017, Pemerintah  Indonesia melalui  persetujuan Presiden dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 (selanjutnya dapat pula disebut dengan UU NO. 9 TAHUN 2019) tentang Penetapan  PERPU NO.1 TAHUN 2017 Menjadi undang-undang. Secara yuridis, UU NO. 9 TAHUN 2019 telah memperkuat kewenangan otoritas perpajakan dalam industri perbankan. 12
Pada gilirannya, ilustrasi dari Andres dan Markus “ is the era of banking secrecy over?” 13 menjadi  sangat  mungkin  terjadi,  bila  sistem  kerahasiaan  bank  dibuka  untuk informasi pajak sebagaimana disepakati dalam perjanjian internasional. 14 Ilustrasi diatas sangat  relevan  bila  melihat  arah  kebijakan  pemerintah/politik  hukum  yang  ada  dalam aturan  tersebut,  sebab  terdapat  penjelasan  di  Pasal  8  dalam  UU  NO.  9  TAHUN  2019
7 Disebutkan: “Dalam hal pihak -pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecusali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.” Lihat dalam Pasal 35 angka  (2) “UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan” (t.t.).
8 Lihat  Penjelasan  Umum  dari “PERPU  No.  1  Tahun  2017  Tentang  Akses  Informasi  Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan ” (t.t.).
9 Mu’adil  Faizin,  “The  Sharia  Law  Politics  Law  in  Indonesia  Year  2008 - 2017,” Adzkiya:  Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 5, no. 2 (1 September 2017): 378 – 79.
10 Adrian Sutendi, Hukum Pajak (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 61.
11 PERPU No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
12 Pasal 1 dan 2PERPU No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
13 Andres Knobel dan Markus Meinzer, “The End Of Bank Secrecy? Bridging The GapTo Effective Automatic Information Exchange,” Tax Justice Network , 2014, 53.
14 Olga  Balakina  dan  Donato  Masciandaro, Banking  Secrecy  And  Global  Finance (New  York: Palgrave Macmillan, 2015), 1 – 2.
bahwa berkaitan dengan bidang Akses Informasi Perpajakan, sehingga “Pasal 40 dan 41 Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan”  (selanjutnya  dapat  disebut pula  dengan  UU  Perbankan),  serta  “Pasal  41  dan  42  Undang-Undang  No.  21  Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah” (selanjutnya dapat disebut pula dengan UU Perbankan Syariah),  sudah  tidak  berlaku.  Dengan  demikian  semakin  jelas  bahwa  Kerahasiaan Bank, mungkin akan segera hilang dari peredaran ketentuan industri perbankan.
Dari  pemaparan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  telah  terjadi  pertentangan kepentingan  hukum  antara  kerahasiaan  bank  dan  akses  informasi  perpajakan.  Selama ini,  pertentangan  hukum  selalu  diselesaikan  secara  monodimensi,  artinya  memihak salah  satu  dan  menegasikan  yang  lain.  Sementara  itu,  penyelesaian  pertentangan pertentangan hukum dengan cara melihat dan mengkaji kandungan maksud dan tujuan setiap  ketentuan  hukum  jarang  dipilih  sebagai  opsi. 15 Konsekuensinya,  alih-alih menyelesaikan  masalah,  penyelesaian  menggunakan  perspektif  monodimensi  justru memperlihatkan  hukum  sebagai  sesuatu  yang  bersifat  kaku,  dan  lengkap  dengan kegagalan menemukan solusi dari pertentangan hukum yang ada. Karena itu, melakukan kajian dan analisa atas pertentangan hukum yang ada menggunakan kacamata Maqashid Syariah menjadi penting.
Maqashid  Syariah  merupakan  sebuah  metode  ijtihad  hukum  yang  responsif, 16 sekaligus  merupakan  sebuah  teori  ijtihad  yang  progresif, 17 karena  mampu menghadirkan  pertimbangan  dengan  kajian  yang  multidimensi, 18 walaupun  untuk menemukan  dan  menghasilkan  pertimbangan  yang  demikian,  mujtahid  harus  benar- benar  memfokuskan  diri  dan  pemikirannya.  Maka,  akan  menjadi  menarik  untuk mengkaji  lebih  lanjut  dan  lebih  mendalam,  tentang  bagaimana  konsep  yang  dimiliki oleh  hukum  umum  dalam  meneyelesaikan  pertentangan  ini,  dikomparasikan  dengan kosep penyelesaian pertentangan hukum/legal contradiction yang ditawarkan oleh teori maqshid  syari’ah.  Sehingga  kemudian  bisa  dihasilkan  sebuah  jalan  keluar  yang applicable berkenaan dengan pertentangah hukum ini.
15 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah , trans. oleh Rosidin dan ’Ali ’Abd el - Mun’im (Bandung: Mizan, 2015), 284– 89.
16 Maulidi, “Metodologi Ijtihad Fikih Kontemporer (Telaah Atas Pemikiran Yusuf Al - Qaradawi),” Al- Manahij 8, no. 01 (Januari 2014): 20.
17 Maulidi Maulidi, “Paradigma Progresif dan Maqashid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif,” Asy- Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 49, no. 2 (2015): 263 – 263.
18 Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah , 290.

## Pembahasan
Pada  pendahuluan  telah  disampaikan  bahwa  Pemerintah  Indonesia  beberapa waktu  ke  belakang  pernah  berupaya  meningkatkan  penerimaan  negara  dari  sektor perpajakan,  sebagai  salah  satu  sumber  dana  utama  dalam  penyelenggaraan  negara  dan aktivitas  pemerintahan.  Kebijakan  ini  kemudian  dikonkritkan  dalam  bentuk  “PERPU No.1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan”. PERPU  ini  memberikan  kewenangan  kepada  otoritas  perpajakan  untuk  mengakses informasi keuangan dalam kepentingan perpajakan sebagaimana telah disepekatai dalam perjanjian  AEOI  ( The  Automatic  Exchange  of  Information ).  Selanjutnya,  untuk memperkuat    PERPU  ini,  Pemerintah  dan  DPR  mengesahkan  Undang-Undang  No.  9 Tahun  2017  tentang  Penetapan  PERPU  No  1  Tahun  2017  Menjadi  undang-undang. Sehingga  Secara  yuridis  normatif,  kewenangan  otoritas  perpajakan  untuk  dapat melakuan akses kedalam industri perbankan memiliki dasar hukum yang kuat.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam  industri  perbankan  terdapat  mekanisme Kerahasiaan  Bank,  yang  mengharuskan  otoritas  pepajakan  dengan  prosedur  perizinan bila  hendak  mengakses  rahasia  nasabah  dari  suatu  perbankan, 19 hal  ini  berbanding terbalik  dengan  mekanisme  yang  terkandung  dalam  UU  NO.  9  TAHUN  2019,  yang mengharuskan  wajib  pajak  dan  atau  pihak  perbankan,  mendaftarkan  diri  untuk menyampaikan  informasi  keuangan  secara  otomatis. 20 Dari  fakta  tersebut,  terlihat perbedaan  dan  pertentangan  kepentingan  hukum  dari  dua  norma  hukum  yang  sama- sama berlaku dan diakui.

## Pertentangan Kerahasiaan Bank Dan Akses Informasi Perpajakan
Melihat skema ketentuan dari Kerahasiaan Bank berdasarkan UU Perbankan/UU Perbankan  Syariah,  dengan  Akses  Informasi  Perpajakan  berdasarkan  UU  NO.  9 TAHUN  2019,  dapat  dipastika  terdapat  beberapa  perbedaan  yang  mendasar.  Untuk mengetahui perbedaan mendasarnya, maka akan dilakukan perbandingan sistematis dari kedua UU tersebut dalam sebuah tabel yang tercantum di bawah ini: 21
19 Lihat UU No. 10 Tahun 1998 yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 28, sertaUU  No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
20 Lihat Pasal 1-4 dari “UU No. 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Menjadi Undang- Undang” .
21 Mu’adil  Faizin,  “Analisis  Maqāṣid  Asy - Syarī’ah  Terhadap  Prinsip  Kerahasiaan  Bank  Dan  Akses Informasi  Perpajakan”  (masters,  UIN  SUNAN  KALIJAGA  YOGYAKARTA,  2018),  72,  http:/ /digilib.uin- suka.ac.id/30705/.

## Tabel 1
Komponen Perbandingan No  Kerahasiaan Bank Akses Informasi Perpajakan 1. Paradigma perlindungan Paradigma penertiban 2. Metode perizinan Metode pendaftaran 3. Prosedur:  Menteri  Keuangan meminta Pimpinan Bank Indonesia  untuk  mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank Prosedur:  LJK    menyampaikan kepada  Dirjen  Pajak  melalui  OJK,
LJK  Lainnya  dan  Entitas  Lainnya melaporkan kepada Dirjen Pajak.
Tiga  komponen  di  atas  merupakan  perbedaan  yang  paling  menonjol  dari Kerahasiaan  Bank  dan  Akses  Informasi  Perpajakan.  Kerahasiaan  Bank  memiliki paradigma  melindungi  nasabah  agar  nyaman  menggunakan  jasa  keuangan  di  bank, sekaligus  terhadapnya  terhindar  dari  tindak  kriminal.  Sedangkan  paradigma  Akses Informasi Perpajakan adalah ketertiban, dengan maksud agar setiap warga negara dapat menjalankan  kewajibannya  untuk  membayar  pajak,  dilengkapi  dengan  keniscayaan akan kebutuhan negara dalam pendapatan pajak. 22
Metode  yang  digunakan  untuk  mengakses  informasi  berdasarkan  Kerahasiaan Bank  yaitu  dengan  perizinan,  dari  Menteri  Keuangan  selaku  pemohon  izin,  kepada pimpinan  Bank  Indonesia  selaku  pemberi  izin.  Sementara  dalam  Akses  Informasi Perpajakan  tidak  dibutuhka  prosedur  perizinan,  dengan  kata  lain  metode  yang digunakan  adalah    metode  pendaftaran,  artinya,  pihak  lembaga  jasa  keuangan mendaftarkan  diri  ke  Dirjen  Pajak,  agar  secara  otomatis  dapat  melaporkan  informasi kepada Dirjen Pajak melalui OJK, atau langsung kepada Dirjen Pajak. 23
Di  poin  inilah  letak  pertentangan  yang  paling  radikal  dari  objek  penelitian, Peraturan perizinan dalam pembukaan informasi perpajakan yang merupakan salah satu komponen ketentuan Kerahasiaan Bank, 24 bertentangan secara materil dengan peraturan pendaftaran dalam Akses Informasi Perpajakan. 25
22 Faizin, 72 – 73.
23 Faizin, 73.
24 Lihat  Pasal  41  UU  No.  10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan,  Pasal  42  UU  No.  21  Tahun  2008 Tentang Perbankan Syariah, serta Pasal 35UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
25 Lihat Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Menjadi Undang-Undang.

## Analisis Yuridis Terhadap Pertentangan
Dalam  rangka  analisa  mendalam  tentang  fenomena  pertentangan  hukum  ini, peneliti  mencoba  mengkaji  dengan  berpedoman  kepada  beberapa  asas  yang  berlaku menurut teori hukum yuridis, di antaranya:
1. Asas Hierarki
Berpedoman  asas  hierarki  ini,  maka  setiap  Undang-undang,  satu  sama  lain memiliki  tingkatan  yang  sama.  UU  Perbankan,  UU  Perbankan  Syariah,  UU  KUP  dan UU NO. 9 TAHUN 2019 pada dasarnya memiliki kedudukan yang sejajar. PERPU juga merupakan  peraturan  yang  mempunyai  hierarki  setingkat  dengan  Undang-Undang. PERPU ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan kegentingan yang memaksa pada saat itu  dan  harus  segera  diatasi,  sedangkan  Presiden  tidak  menemukan  perangkat  hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada. 26 PERPU memiliki jangka waktu yang terbatas, karena secepat mungkin harus dimintakan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat  dalam  sidang  DPR.  Apabila  disetujui  akan  menjadi  Undang-Undang,  namun jika tidak disetujui akan dicabut saat itu juga. 27
Berkaitan dengan PERPU NO.1 TAHUN 2017, dalam kurun waktu kurang-lebih dua bulan, Presiden dan DPR telah mengesahkan UU NO. 9 TAHUN 2019, itu artinya PERPU NO.1 TAHUN 2017 sudah menjalani proses sesuai teori trias politika sehingga telah ditetapkan sebagai salah satu Undang-undang yang berlaku. Jika berpedoman asas hierarki, maka tidak salah bila kemudian muncul pemahaman yang menyatakan bahwa sebenarnya  UU  NO.  9  TAHUN  2019,  tidak  dapat  membatalkan  UU  Perbankan,  UU Perbankan  Syariah,  dan  UU  KUP,  karena  semua  UU  tersebut  memiliki  kedudukan sejajar  dan  sederajat.  Adapun  kemudian,  bila  terjadi  direvisi  peraturan  perundang- undangan akibat terbitnya UU NO. 9 TAHUN 2019, maka perubahan tersebut tetap sah karena  disepakati  dalam  sidang  DPR,  meskipun  dipengaruhi  oleh  kosntruksi  Politik yang ada saat itu, dan bukan dipengaruhi oleh UU NO. 9 TAHUN 2019. 28 Akan tetapi akan  terjadi  tumpang  tindih  peraturan,  dan  ketidakpastian  hukum  apabila  asas  ini diterapkan sebagai dasar pemikiran dalam analisis hukum, dan tentu  itu merupakan hal buruk bagi sebuah negara hukum seperti indonesia yang termasuk negara berkembang.
26 Agus  Surono, Fiksi  Hukum  Dalam  Pembuatan  Peraturan  Perundang-Undangan (Jakarta:  UAI, 2013), 37 – 38.
27 Surono, 38.
28 Faizin, “Analisis Maqāṣid Asy - Syarī’ah Terhadap Prinsip Kerahasiaan Bank  Dan Akses Informasi Perpajakan,” 76.

## 2. Asas Specialis Derogate Legi Generalis
Keberadaan  asas  ini  menegaskan  bahwa  peraturan  lebih  khusus  mengecualikan peraturan yang lebih umum. Bahwa ketika telah dibuat suatu peraturan yang mengatur lebih  khusus  dalam  suatu  bidang  tertentu,  maka  serta  merta  keberadaan  peraturan  ini akan mengecualikan peraturan yang sebelumnya bersifat umum. 29
Berlandaskan pedoman asas ini, UU NO. 9 TAHUN 2019 sebagai aturan khusus berkaitan  Akses  Informasi  Perpajakan  menjadi  lebih  kuat  posisinya  ketimbang ketentuan  Kerahasiaan  Bank.  Karena,  informasi  perpajakan  yang  diatur  oleh Kerahasiaan  Bank  hanyalah  salah  satu  dari  banyak  pengecualian.  Ditambah  lagi, ketentuan  pengecualian  Kerahasiaan  Bank,  masih  menginduk  dengan  UU  Perbankan, UU  Perbankan  Syariah,  UU  Pasar  Modal,  UU  Asuransi,  dan  UU  KUP.  Singkatnya, ketentuan  Kerahasiaan  Bank  berkaitan  pengecualian  perpajakan  hanya  bagian  pasal dalam  peraturan  tentang  Lembaga  Jasa  Keuangan  (LJK),  belum  berdiri  sendiri sebagaimana UU NO. 9 TAHUN 2019 yang mengatur Akses Informasi Perpajakan.
Berdasarkan  pedoman  dua  asas  yuridis  di  atas,  penetapan  UU  NO.  9  TAHUN 2019 menjadi sah secara hukum dan kedudukannya sama dengan Undang-Undang yang lain.  Namun,  UU  NO.  9  TAHUN  2019  memiliki  posisi  yang  lebih  kuat  ketimbang Undang-Undang  yang  lain  dalam  bidang  yang  berkaitan  dengan  Akses  Informasi Perpajakan,  sehingga  ketentuan  Kerahasiaan  Bank  terkait  pengecualian  untuk kepentingan pajak menjadi tunduk terhadapnya.
Apabila  menggunakan  asas  ini  kemudian  pembahasan  dihentikan,  maka  solusi dari    pertentangan  hukum  antara  Kerahasiaan  Bank  dan  Akses  Informasi  Perpajakan adalah,  pembatalan  Pasal  40  dan  41  UU  Perbankan,  Pasal  41  dan  42  UU  Perbankan Syariah,  dan  Pasal  35  UU  KUP,  dan  diganti  dengan  ketentuan  yang  ada  pada  Pasal  8 UU  NO.  9  TAHUN  2019.  Dengan  kata  lain,  berdasarkan  sudut  pandang  teori  hukum yuridis, ketentuan tentang Akses  Informasi Perpajakan menegasikan ketentuan  tentang Kerahasiaan Bank. Dengan demikian, hal ini  menunjukkan bahwa apa yang dituturkan oleh ahli hukum Islam seperti Jasser Auda, sebagai ketidakmampuan dan  keterbatasan pandangan  monodimensi  dalam  penyelesaian  pertentangan  adalah  benar  adanya. Sehingga harus ada formulasi lain yang memungkinkan untuk memecahkan kebuntuan dalam menyelesaikan pertentangan hukum yang terjadi.
29 Surono, Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan , 97.

## Pola  Penyelesaian  Pertentangan  Kerahasiaan  Bank  Dan  Akses  Informasi Perpajakan
Tema  pertentangan  ( tanakud )  antar  teks  dari  dalil  atau  ketentuan  sudah  tidak terlalu  asing  dalam  kajian  hukum  Islam.  Fenomena  pertentangan  ini  pula  yang mendorong  munculnya  terminologi  konsiliasi, nasikh  mansukh , tarjih , tawaqquf , tasaqut ,  dan takhyir .  Keenam  terminologi  ini  adalah  strategi  para  fakih  untuk menghadapi perselisihan dalam mazhab-mazhab fikih tradisional. 30
Dalam  rangka  menghadirkan  solusi  dari  pertentangan  hukum, 31 Jasser  Auda menawarkan  solusi  berfikir  yang  lain  yaitu,  Maqashid  Syariah  yang  menelisik  secara multidimensi, 32 yang    peneliti  sebut  sebagai  Maqashid  Syari’ah  Multidimensi.  Teori ini akan mampu menghadirkan sebuah solusi dari pertentangan hukum yang ada, tanpa harus  mengabaikan  dan  atau  meniadakan  inti  dan  subtansi  dari  ketentuan-ketentuan yang ada tersebut.
1. Maqashid Dari Ketentuan Kerahasiaan Bank Dan Akses Informasi Perpajakan Pada  hakikatnya,  ketentuan  tentang  Kerahasiaan  Bank  telah  dipengaruhi  oleh komponen  politik  yang  menjadikan  kepentingan  nasabah  sebagai  intinya,  selain  itu, ketentuan  ini  juga  dipengaruhi  komponen  ekonomi,    yang  orientasi  intinya  adalah kemanfaatan dana. Kemudian, Kepentingan nasabah dan kemanfaatan dana ini bertemu dan  dielaborasi  sedemekian  rupa  dalam  norma  prinsipal  yang output -nya  berupa perlindungan  nasabah.  Dalam  awal  perjalanannya,  perlindungan  nasabah  ini  didukung oleh  budaya  pertumbuhan  industri  perbankan  dan  proses  menarik  simpati  nasabah, sehingga dimaknai menjadi ketentuan Kerahasiaan Bank.
Di sisi lain, ketentuan Akses Informasi Perpajakan, dipengaruhi oleh komponen politik  yang  menjadikan  kepentingan  negara  sebagai  prioritas  utama.  Selain  itu, komponen  ekonominya  orientasi  intinya  adalah  kebijakan  pembangunan.  Ide  inti  yang berupa  kepentingan  negara  dan  kebijakan  pembangunan,  kemudian  bertemu  dalam norma  prinsipal  yang  menghendaki output berupa  pembangunan  negara.  Perbedaan budaya antara era pra dengan pasca standar AEOI telah membuat perbedaan pandangan
30 Faizin, “Analisis Maqāṣid Asy - Syarī’ah Terhadap Prinsip Kerahasiaan Bank  Dan Akses Informasi Perpajakan,” 96.
31 Muhammad  Lutfi  Hakim,  “Pergeseran  Paradigma  Maqasid  Al - Syari’ah:  Dari  Klasik  Samp ai Kontemporer,” Al-Manahij 10, no. 01 (Juni 2016): 8 – 9.
32 Abbas  Arfan,  “Maqasid  Al -Syariah  Sebagai  Sumber  Hukum  Islam,  Analisis  Terhadap  Pemikiran Jasser Auda,” Al-Manahij 07, no. 01 (Juli 2013): 190.
dunia  dalam  memaknai  pembangunan  negara.  Awalnya  norma  prinsipal  tentang Informasi Perpajakan tersebut eksistensinya disesuaikan dengan ketentuan Kerahasiaan Bank,  namun  pasca  digunakannya  standar  AEOI,  eksistensi  ketentuan  terdahulu  juga berubah  menjadi  ketentuan  yang  harus  menyesuaikan  dengan  standar  AEOI  yang dijadikan acuan bagi banyak ketentuan, temasuk bagi Kerahasiaan Bank.
Perenungan  terhadap  Kerahasiaan  Bank  dan  Akses  Informasi  Perpajakan  telah menunjukkan  bahwa  pertentangan  keduannya  dikarenakan  situasi  dan  kondisi  kognitif yang  telah  mempengaruhinya.  Ditemukan  pula  sisi  kebermaksudan  dari  Kerahasiaan Bank berupa perlindungan nasabah, sementara Akses Informasi Perpajakan bermaksud pada pembangunan negara.
2. Keterbatasan Pandangan Monodimensi
Pertentangan  hukum,  selain  didasari  oleh  pengaruh  atas  situasi  dan  kondisi kognitif,  juga didasari oleh kandungan prinsip yang berbeda (perlindungan nasabah dan pembangunan  negara).  Dalam  referensi  fikih  tradisional,  solusi  pertentangan  dalil semacam  ini  sering  diselesaikan  dengan  metode  nasakh  (nasikh  mansukh/saling menegasikan)  yang  melihat  dengan  monodimensi.  Berupaya  mengurai  perselisihan diakhiri  dengan  langkah  menghapus  masing-masing  dan  setiap  dalil  yang bertentangan. 33 Pola  umumnya  yaitu  dalil  yang  terbit  terakhir  menghapus  seutuhnya dalil  yang  diterbitkan  sebelumnya. 34 Pola  yang  tak  jauh  beda  dengan  apa  yang dinampakkan  oleh  keterbatasan  kajian  yuridis  dalam  menyikapi  pertentangan  objek penelitian.
Problem  yang  terjadi  akibat  metode  saling  menegasikan(naskhu  al-hukm)  ini adalah,  hasil  penyelesaian  pertentangan  yang  cenderung  menjadi  pilihan  kaku  yang terkadang memaksakan untuk diterapkan pada setiap tempat, waktu, maupun situasi dan kondisi.  Celakanya,  saling  menegasikan  (naskhu  al-hukm)  menjadi  sebuah  metode pembatalan  keabsahan  pendapat-pendapat  atau  dalil-dalil  yang  disahkan  oleh  mazhab fikih  rival.  Penggunaan  metode  saling  menegasikan  (naskhu  al-hukm)  ini  telah
33 Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah , 288.
34 Jasser Auda, Al-Maqashid Untuk Pemula , trans. oleh Ali Abdelmon`im (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), 64.
memperbanyak problem kurangnya interpretasi Multidimensi terhadap dalil-dalil, 35 dan tampak belum maksimal mencarikan solusi ketegangan dinamika hukum. 36
Problem  serupa  pun  akan  terjadi  pada  ketentuan  Kerahasiaan  Bank  dengan Akses  Informasi  Perpajakan,  jika  diselesaikan  secara  saling  menegasikan  (naskhu  al- hukm)  dan  dilihat  dengan  dimensi  tunggal  saja,    maka  penyelesaian  akan  menjadi sangat  terbatas dan berhenti pada pembenaran  atas  salah satu  ketentuan  antara secrecy (Kerahasiaan Bank), atau transparency (Akses Informasi Perpajakan) saja. Pembenaran ini  juga  akan  berimplikasi  pada  kecedrungan  dan  keberpihaka,  artinya  harus mengutamakan pemihakkan kepentingan nasabah atau negara. Dengan demikian hukum yang progresif dan dinamis akan sulit terwujud.
3. Analisis Maqashid Syari’ah Multidimensi
Jika  upaya  memperluas  jangkauan  pandangan  dilakukan,  dengan  cara memasukkan berbagai dimensi yang mendukung dan berkaitan dengan kontekstualisasi hukum,  makan  akan  ada  kemungkinan  yang  muncul  dari  ketentuan-ketentuan  yang dianggap bertentangan itu,  menjadi saling mendukung dan menopang  dalam  mencapai maksud tertentu, dengan tetap mempertahankan konteksnya yang berbeda-beda. Kedua ketentuan  tersebut  dapat  dikonsiliasi  pada  suatu  konteks  baru,  yaitu  konteks Maqashid, 37 yang dalam tulisan ini disebut dengan Maqashid Syari’ah Multidimensi.
Menariknya,  teori  Maqashid  bukan  hanya  memberi  jalan    baru  bagi pertimbangan  berbagai  maksud  serta  dimensi  lain,  tetapi  juga  membuka  ruang persandingan  berbagai  teori  yang  lain.  Pada  bagian  ini,  teori  Maqashid  Syariah  telah bergumul  dengan  Politik  Hukum.  Pergumulan  kedua  teori  ini  sering  menggugah kesadaran baru yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Dalam karya Yudian Wahyudi, persapaan antara Maqashid Syariah dan Politik Hukum sempat didemonstrasikan untuk menganalisis konflik Islam dan nasionalisme. Membuktikan bahwa langkah politik atau sebuah  Politik  Hukum  beberapa  di  antaranya  memiliki  nilai  dan  timbangan  syariah. Bermaksud  untuk  tidak  menyia-nyiakan  teori  yang  luar  biasa  ini, 38 peneliti  juga
35 Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah , 290.
36 Mufti  Hasan,  “Mekanisme  Penyelesaian  Ayat  Kontradiktif  Berbasis  Maqasid  Al -Shariah:  Studi Terhadap Ayat Perkawinan Beda Agama,” THEOLOGIA 28, no. 01 (Juni 2017): 125.
37 Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah , 290.
38 Yudian  Wahyudi, Hukum  Islam  Antara  Filasafat  Dan  Politik (Yogyakarta:  Pesantren  Nawasea Press, 2015), 73 – 74.
melakukan hal yang serupa. Di bawah ini pembahasan terhadap objek penelitian dilihat dari kajian Syariah dan Politik Hukum Ekonomi:
1. Kajian Syariah
Pada  umumnya,  ruang  lingkup  yang  dipelihara  oleh  Maqashid  Syariah  sering dibagi menjadi lima komponen, 39 terangkum dalam sebutan al-uṣul al-khamsah (prinsip yang  lima) 40 sebagai  ukuran  tegaknnya  kehidupan  manusia, 41 atau al-uṣul  al- kuliyyāt, 42 terkadang  juga  disebut al-kuliyyāt  al-khamsah . 43 Prinsip  atau  tujuan  ini berkaitan  dengan  pemeliharaan  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta. 44 Adapun  alat untuk  menghantarkan  kepada  tujuan  yang  sering  disebut  dengan  sarana,  tidak ditentukan  secara  tetap  dalam  syariat,  dapat  dipahami  bahwa  sarana  mencapai  tujuan selalu bersesuaian dengan konteks. 45
Segala  tindak  perbuatan  manusia  yang  menyebabkan  terwujud  dan terpeliharanya  lima  prinsip  tersebut  dinyatakan  sebagai  perbuatan  bermanfaat. Sebaliknya, segala bentuk tindakan manusia yang menyebabkan tidak terwujudnya atau rusaknya salah satu prinsip lima yang merupakan tujuan Allah tersebut, maka perbuatan itu adalah merusak. 46
Jika  ditarik  dengan  konteks  pembuatan  ketentuan,  maka  setiap  ketentuan  yang arahnya  mewujudkan  lima  prinsip  tersebut  dapat  diartikan  menimbulkan  manfaat, sebaliknya jika menyebabkan tidak terwujud, ketentuan itu adalah merusak. Menyikapi hal ini, penyelidikan terhadap kandungan syariah pada objek penelitian menjadi perlu.
a. Kerahasiaan Bank
Ketentuan  Kerahasiaan  Bank  sebagai  sarana  dari  perlindungan  nasabah, khususnya berkenaan dengan rahasia keadaan keuangan ( financial privacy ), dalam
39 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 , Revisi (Jakarta: Kencana, 2014), 233. 40 Ainol  Yaqin,  “Revitalisasi  Maqashid  Al - Syari’ah  dalam  Istinbath  Hukum  Islam:  Kajian  atas Pemikiran  Muhammad  Al- Thahir  Ibnu  ‘Asyur,” Asy- Syir’ah  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan  Huku m 50,  no.  2 (2016): 321.
41 Muhammad  Ngizzul  Muttaqin  dan  Iffatin  Nur,  “Menelusuri  Jejak  Maqashid  Syari’ah  Dalam Istinbath Hukum Imam Hambali,” AHKAM 07, no. 01 (Juli 2019): 158 – 59.
42 Samsul  Anwar,  “Teori  Pertingkatan  Norma  Dalam  Ushul  Fikih,” Asy- Syir’ah 50,  no.  01  (Juni 2016): 157 – 59.
43 Mu’adil Faizin, “Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Yusuf Qaradhawi,” Al-Mazahib 5, no. 1 (1 Juni 2017): 6, http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1388.
44 Abad  Badruzaman,  “Dari  ‘Illah  Ke  Maqasid:  Formula  Dinamisasi  Hukum  Islam  Di  Era  Kekinian Melalui Pengembangan Konsep Maqasid,” Ijtihad 14, no. 01 (Juni 2014): 72 – 77.
45 Khariri,  “Penalaran  Hukum  Isla m  (Upaya  Mensinergikan  Metode  al-Tsawabit  dan  al- Mutaghayyirat),” Al-Manahij 10, no. 01 (Juni 2016): 53.
46 Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 , 232.
kajian syariah dinilai menjadi ketentuan yang bermanfaat dalam mendukung hifzul māl (pemeliharaan harta). Terbukti dari ketentuan teknis Kerahasiaan Bank yang berorentasi  pada  perlindungan  data  nasabah  dan  simpanannya,  sehingga menimbulkan rasa confidence dan aman bagi nasabah perihal keamanan hartanya.
Berlakunya  Kerahasiaan  Bank  dalam  kajian  syariah  merupakan  ketentuan yang  melaksanakan  salah  satu  dari al-uṣul  al-khamsah (prinsip  yang  lima). 47
Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisā’ ayat 29:
.  مكنم ضارت نع ةرجت نوكت نأ لاإ لطبلاب مكنيب مكلاومأولكأتلااونما نيذلااهيأي
Artinya:
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  memakan  harta sesamamu  secara  batil,  kecuali  yang  terjadi  dalam  transaksi  secara  suka  sama suka. ” 48
Ayat  ini  membuktikan  bahwa  nilai  luhur  penjagaan  terhadap  harta  adalah salah  satu  ajaran  yang  dijaga  oleh  syariah. 49 Maksudnya  ialah  tentang pemeliharaan harta agar tidak dipergunakan atau dirusak oleh orang lain. 50 Dengan begitu, segala sesuatu berkaitan penjagaan harta terhadap sesama menjadi bagian dari nilai luhur ini. Konteks ayat tersebut memang erat pada transaksi perpindahan harta (jual beli), meski makna universal yang dapat dipahami adalah bahwa setiap penjagaan  harta  harus  disertai  ketentuan  yang  dapat  diaplikasikan  untuk mendampingi keberjalanan penjagaan harta tersebut. 51
Dijelaskan  pula  oleh  Al-Jumu’ah  ayat  10,  terkait  dengan  kebolehan  upaya menjaga eksistensi harta:
. الله لضف نم اوغتباو ضرلأف اورشتناف ةولّصلا ةيضق اذإف
Artinya:
”...bila kamu telah melaksanakan shalat bertebaranlah di atas muka bumi dan carilah rezeki Allah ”. 52
47 Syarifuddin, 232.
48 Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir , vol. II (Bogor: Pustaka Imam Syafii, 2000), 280.
49 Al-Sheikh, II:281 – 83. 50 Safriadi  Safriadi,  “KONTRIBUSI  IBN  ‘ĀSYŪR  DALAM  KAJIAN  MAQĀSID  AL - SYARĪ’AH,” Jurnal Ilmiah Islam Futura 15, no. 2 (1 Februari 2016): 295 – 97, https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.546.
51 Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir , 2000, II:281 – 83.
52 Abdullah  bin  Muhammad  bin  Abdurahman  bin  Ishaq  Al-Sheikh, Tafsir  Ibnu  Katsir ,  vol.  VIII (Bogor: Pustaka Imam Syafii, 2000), 178.
Meminjam  redaksi  Hans  Nawiasky,  aturan  Kerahasiaan  Bank  ini  bisa disebut verordnung  en  autonome  satzung (aturan  pelaksana) 53 dari  Maqashid Syariah  berupa  pemeliharaan  harta.  Penafsiran  lebih  dalamnya,  eksistensi Kerahasiaan Bank berbanding lurus dengan eksistensi Maqashid Syariah.
b. Akses Informasi Perpajakan
Ketentuan  Akses  Informasi  Perpajakan  sebagai  sarana  dari  pembangunan negara  dalam  kajian  syariah  dikenal  sebagai  pemenuhan  hak ulil  amri (pemimpin). 54 Perintah taat  kepada ulil  amri merupakan kewajiban bagi  muslim, sepanjang  mereka  adalah  pemimpin  yang  memiliki  ketaatan  kepada  Allah  dan bagi kaum muslimin memberi kebaikan serta kemaslahatan. 55
Dalil  serupa ulil  amri ini  yang  sering  disifati  sebagai mutagayyirāt (fleksibel),  sebab  yang ṡawābit adalah  dalil  tentang  ketaatan  kepada  Allah  SWT dan Rasul-Nya. 56 Hal ini berdasarkan surat An-Nisā’ ayat 59:
مكنم رملأا ىلوأو لوسرلا عيطأو اللهوعيطأ ونمأ نيذلااهيأي ...
Artinya:
” Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu...” 57
Jabatan ulil amri dalam perkembangannya dinisbatkan kepada kepemimpinan  negara. 58 Kewajiban  ketaatan  kepada ulil  amri ini  berlaku sepanjang  tidak  mengarah  kepada  kemaksiatan. 59 Setidaknya  ada  lima  fungsi negara  terkait  kepemimpinan  yaitu;  pelaksanaan  dasar-dasar  agama  Islam; penegakan hukum/ keadilan dan perlindungan hak-hak;   pemeliharaan ketertiban dan  keseimbangan  ekonomi;  penyediaan  infrastruktur  sosial;  dan  pembelaan
53 Jimly  Asshiddiqie  dan  M.  Ali  Safa’at, Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum (Jakarta:  Konpress, 2014), 154 – 55. 54 Rapung Samuddin, Fiqih Demokrasi (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), 76.
55 Samuddin, 77.
56 Samuddin, 38.
57 Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir , 2000, II:337.
58 Ibn Taimiyah, Siyasah Syar’iyah , trans. oleh Rofi’ Munawar (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), 34– 42.
59 Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir , 2000, II:341 – 42.
keamanan negara. 60 Dengan kalimat lain, pembangunan negara merupakan salah satu dari lima fungsi negara.
Mencermati  ketentuan  Akses  Informasi  Perpajakan,  sehubungan  dengan rentetan kajian di atas, masuk sebagai bagian dari fungsi pemeliharaan ketertiban dan  keseimbangan  ekonomi,  selayaknya  perpajakan  sebagai  salah  satu  sumber penerimaan  kas  negara.  Dalam  posisi  ini,  Akses  Informasi  Perpajakan  jelas merupakan  sarana ulil  amri untuk  pembangunan  negara  yang  tidak  diketemukan alasan syariah untuk  menolaknya, sehingga Akses Informasi Perpajakan  menjadi ketentuan yang tidak dapat ditolak pula secara syariah.
2. Kajian Politik Hukum Ekonomi
Produk  hukum  tertentu  merupakan  produk  politik  tertentu  juga, 61 Hukum Ekonomi  termasuk  dari  produk  hukum  yang  tidak  lepas  dari  pengaruh  politik.  Arah politik  suatu  negara  akan  sangat  mempengaruhi  orentasi  Hukum  Ekonomi  di  negara tersebut. 62 Dalam referensi lama di ilmu ekonomi, perbincangan terkait pengaruh politik terhadap  kebijakan  ekonomi  sering  disebut  dengan  istilah  regulasi  ekonomi.  Secara lebih  luas  teori  regulasi  ekonomi  ditujukan  untuk  melihat  manfaat  dan  kerugian  dari suatu kebijakan. Regulasi harus diinstitusikan dengan manfaat sebanyak mungkin pada publik  atau  konstituen  yang  dikenai  regulasi  tersebut  dengan  dampak  negatif  atau kerugian yang minimal atau bahkan tanpa harus menyebabkan kerugian. 63
Pembahasan regulasi ekonomi bisa juga mengarah pada analisis suatu peraturan yang berdampak positif pada satu pihak tetapi dapat berdampak negatif pada pihak yang lain.  Berkaitan  dengan  pemberlakuan  suatu  peraturan,  dunia  akademis  telah  mengenal dua alternatif pandangan yaitu proteksi dan proses politik. Proteksi memandang hukum sebagai  tujuan  perlindungan  dan  manfaat  ekonomi  yang  diberikan  negara,  selanjutnya proses  politik  memandang    peraturan  lahir  sebagai  proses  permintaan  dan  penawaran regulasi ekonomi tertentu sebagaimana kontrak politik dalam pemilihan umum. 64
60 M.Arskal  Salim  G.P, Etika  Intervensi  Negara  Perspektif    Etika  Politik  Ibnu  Taimiyah (Jakarta: Logos, 1998), 64.
61 Moh Mahfud MD", Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 28 – 29.
62 Faizin, “The Sharia Law Politics Law in Indonesia Year 2008 - 2017,” 378– 79.
63 Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Politik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 10 – 11.
64 Ahmad Erani Yustika, 12 – 14.
Berkenaan  dengan  regulasi  bidang  ekonomi,  khususnya  yang  berkaitan  dengan bank,  dalam  tulisan  ini  akan  digunakan  dua  perspektif,  dan  dengan  Pembahasan  dua perspektif  ini  diharapkan  dapat  mengidentifikasi  pola  pembentuk  hukum,  dan  dapat filsafat  politiknya.  Dua  alternatif  pandangan  yang  dimaksud  adalah  sudut  pandang kerahasiaan Bank dan Akses Perpajakan.
a. Kerahasiaan Bank
Menurut    Miftah  Idris,  kerahasiaan  bank  memiliki  cakupannya  sangat terbatas,  antara  lain  meliputi  :  a.  Segala  macam  bentuk  data  yang  berkaitan langsung  dengan  data  yang  berisi  keterangan-keterangan  nasabah,  baik  yang berkaitan dengan uang yang disimpannya ataupun investasi yang dilakukannya; b. Pihak bank dan pihak terkait memiliki kewajiban dan tanggung jawab penuh untu menjaga  segala  rahasia  nasabah  berkewajiban  menjaga  segala  macam  data  dan atau  keterangan  mengenai  nasabah  selama  bentuk  transaksi  yang  dilakukan nasabah  bukan  merupakan  hal  yang  dilarang  oleh  undang-undang;    c.  Informasi terkait nasabah, baik penyimpan maupun investor tidak dibenarkan untuk  dibuka kepada  siapapun,  kecuali  ada  kondisi  yang  sangat  penting  untuk  melakukan tindakan tersebut. Kondisi-kondisi penting yang dapat dijadikan Pengecualian atas Rahasia  nasabah  Bank  adalah  untuk  kepentingan-kepentingan  berikut:  a. Kepentingan  penyidikan,  misalnya  apabila  disinyalir  nasabah  telah  melakukan pelanggaran  pidana  yang  berkaitan  dengan  perpajakan  b.  Kepentingan  proses peradilan pidana; c. Dan pemeriksaan perdata; d. Information exchange antarbank; e.  Adanya  pemberian  kuasa,  dan  atau  permintaan,  dan  atau  persetujuan nasabah/investor  untuk  membuka  data  nasabah;  dan  f.  Adanya  permintaan keterangan tentang simpanan nasabah, yang dilakukan oleh Ahli Warisnya. 65
Adanya  Prinsip  kerahasaiaan  yang  diterapkan  oleh  perusahaan  perbankan, tujuannya  adalah  untuk  menjaga  kepercayaan  para  nasabah  kepada  bank,  yang nantinya  tentu  akan  berimplikasi  pada  kepentingan  serta  kelancaran  dari  bisnis perbankan  itu  sendiri.  Bila  yang  terjadi  sebaliknya,  dalam  artian  bank  tidak mampu  mewujudkan  trust  dari  nasabah  dengan  cara  menjaga  kerahasiaan  dari segala  macam  data  pribadi  terkait  nasabahnya,  tentu  hal  ini  akan  memunculkan
65 Miftah  Idris,  “Kerahasiaan  Bank  Suatu  Tinjauan  Dalam  Aturan  Hukum  Perbankan  Syariah  Di Indoesia,” Al- Amwal :  Journal  of  Islamic  Economic  Law 1,  no.  1  (20  Mei  2019):  1 – 29, https://doi.org/10.24256 /alw.v1i1.624.
distrust masyarakat kepada bank yang bersangkutan, dan dampaknya tentu adalah keengganan dari nasabah untuk saving dananya pada bank tersebut. Selain untuk menjaga  trust,  kewajiban  yang  diberikan  oleh  OJK  kepada  para  pengusaha dibidang jasa keuangan untuk  menaati ketentuan dalam “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  (POJK)  Nomor  1/POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan  Konsumen Sektor Jasa Keuangan”, merupakan sebab lain dari pentingnya bagi mereka untuk menjaga data nasabahnya. Ketentuan yang dimaksud adalah: a. larangan bagi para pengusaha  bidang  jasa  keuangan  untuk  menawarkan  barang/layanan/produk jasanya  kepada  masyarakat,  sebagai  calon  konsumen  ataupun  konsumen  tetap, menggungakan  media  komunikasi  privat;,  b.  Larangan  bagi  pelaku  usaha  jasa keuangan,  baik  perbankan  atau  selainnya,  membocorkan  dan  atau  memberikan data/informasi  mengenai  nasbah  dan  atau  Konsumennya  kepada  pihak  lain. Adapun  termasuk  kedalam  jenis  Data/Informasi  Pribadi  yang  wajib  dijaga kerahasiaannya,  berdasarkan  “Surat  Edaran  Nomor:14/SEOJK.07/2014  Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen”, adalah, data  dalam  bentuk  apapun  yang  berkaitan  dengan  nasabah  penyimpan,  termasuk nomor  kontak  telepon  pribadi  dari  nasabah.  Berdasarkan  peraturan  yang  ada, maka secara normatif bila ketentuan-ketentuan tadi dilanggar oleh pengusaha jasa keuangan/perbankan,  maka  pengusaha  jasa/perbankan  tersebut  dapat  dikenai sankis, dari sanksi administrasi sampai pada sanksi pencabutan izin usaha. 66
Fakta  yang  tak  dapat  dibantah  dari  ketentuan  Kerahasiaan  Bank  ini, peralihannya  lebih  didominasi  dari  arahan  opini  nasabah.  Perkembangannya diakui  sebagai  hak  asasi  manusia.  Sejak  awal  bank  sudah  meletakkan  eksistensi peraturannya  tergantung  mutlak  kepada  kepercayaan  dari  para  nasabahnya  yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain melalui bank. 67
Sebagaimana  diketahui,  di  Indonesia  proses  perubahan  ketentuan Kerahasiaan Bank pada  Pasal  37 Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 dan Pasal 40  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992,  semuanya  dipengaruhi  oleh  pandangan
66 Marnia Rani, “Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank” 2, no. 1 (2014): 14.
67 Gazali dan Usman, Hukum Perbankan , 487.
masyarakat yang tidak puas atas rumusan terkait ruang lingkup Kerahasiaan Bank yang ada dalam pasal tersebut. 68
Terlihat bahwa nasabah simpanan atau investor lebih dominan pengaruhnya, ketimbang
nasabah  peminjam  dan  pengguna  jasa  lainnya.  Sebenarnya  bank  bisa  saja kukuh  dengan  ketentuan  awal  Kerahasiaan  Bank,  melakukan  proses  politik  dan mempengaruhi  pembuat  peraturan  untuk  tidak  mempersempit  ruang  lingkup Kerahasiaan  Bank.  Logikanya  bahwa  semakin  peraturan  Kerahasiaan  Bank menjadi  ketat  dan  sama  sekali  tidak  bisa  ditembus,  maka  semakin  pula  banyak nasabah  keseluruhan  yang  tertarik  menggunakan  jasanya,  tentu  tanpa  memilah nasabah nakal atau nasabah patuh hukum. Tetapi sekali lagi, nasabah penyimpan mendominasi peralihan ketentuan ini, selanjutnya bank pun mengamini.
Dalam  kajian  alternatif  pandangan  Politik  Hukum  Ekonomi,  fenomena peralihan  Kerahasiaan  Bank  lebih  memperlihatkan  alternatif  pertama  yaitu proteksi. Terbukti dari tujuan pemberlakuan hukum yang banyak mengarah pada perlindungan terhadap nasabah. Sanksi-sanksi bagi pihak bank serta pihak afiliasi menjadi  pelengkap  ketegasan  muatan  proteksi  dalam  Politik  Hukum  dari Kerahasiaan Bank.
b. Akses Informasi Perpajakan
Dalam  penelilitan  yang  dilakukan  peneliti  sebelumnya,  berkaitan  dengan ketentuan  Akses  Informasi  Perpajakan,  diketemukan  bahwa  lahirnya  PERPU NO.1  TAHUN  2017  (PERPU  No.  1  Tahun  2017)  yang  kemudian  disahkan menjadi UU NO. 9 TAHUN 2019 (UU No. 9 Tahun 2017) dipengaruhi oleh arah politik  pemerintah  yang  sedang  meningkatkan  penerimaan  kas  negara  dan pertumbuhan ekonomi. 69
Upaya serius Indonesia dalam mendukung arah politik tersebut terlihat sejak pemerintah  menerbitkan  aturan Tax  Amnesty ,  lalu  memberanikan  diri  untuk  ikut dalam perjanjian internasional AEOI, meski sempat dilabeli sebagai negara yang “Patuh Sebagian” ( Partly-Compliant ), hal ini tidak lain karena kewenangan Akses
68 Gazali dan Usman, 496 – 501.
69 Faizin, “The Sharia Law Politics Law in Indonesia Year 2008 - 2017,” 388.
Informasi Perpajakan tersandung oleh ketentuan Kerahasiaan Bank. 70 Di sisi lain, Kerahasian  Bank  dinilai  oleh  sebagian  besar  negara  di  dunia  sebagai  ketentuan yang memberi karpet merah kepada praktik pencucian uang. 71
Pola Politik Hukum Akses Informasi Perpajakan merupakan politik vertikal yaitu  murni  dari  dorongan  pemerintah  sebagai  konsekuensi  dari  perjanjian internasional  AEOI.  Tidak  ada  dorongan  dari  masyarakat,  dan  tidak  ada  pula permulaan  narasi  yang  terbangun  di  lingkaran  legistatif. 72 Ketentuan  ini  lebih dominan sebagai aturan lanjutan dari perjanjian Internasional yang diturunkan ke ranah domestik.
Jika  ditarik  dalam  kajian  alternatif  pandangan  Politik  Hukum  Ekonomi nampak  bahwa  tidak  ada  muatan  kontrak  politik  di  dalamnya,  sehingga  dapat diartikan  sebagai  ketentuan  yang  masih  bermuatan  proteksi  terhadap  negara. Manfaat  serta  tujuan  Akses  Informasi  Perpajakan  mendorong  Indonesia  kepada agenda yang menuju pada stabilitas ekonomi dan keamanan negara.
3. Kebermaksudan (Maqashid) : Pola Penyelesaian Pertentangan
Tak  dapat  disangkal  bahwa  perluasan  dimensi  analisis  terhadap  suatu  masalah telah  memberikan  pemahaman  yang  lebih  bijak  ketimbang  proses  dengan  hanya mengandalkan  pandangan  monodimensi,  sudut  pandang  yang  hanya  menimbang  satu sisi  seringnya  salah-benar  dalam  penghakiman.  Terasajuga  dalam  kajian  Maqashid Syari’ah Multidimensi ini. Pertentangan antara ketentuan Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi  Perpajakan  tidak  serta-merta  mengharuskan  salah  satunya  dihapuskan  atau disalahkan,  tetapi  harus  dikonsiliasi  kepada  satu  pola  yang  memberi  peluang  untuk dapat bersinergi. Peneliti telah menilai ada dua pola yang memungkinkan untuk menjadi penyelesaian.
a. Kebermaksudan Prioritas
Pemahaman  maksud  dari  objek  penelitian  menghantarkan  peneliti  pada pemahaman  filosofis  terkait  ketentuan.  Kerahasiaan  Bank  mengandung  maksud perlindungan  nasabah  ( hifzul  māl ),  di  lain  sisi  Akses  Informasi  Perpajakan mengandung  maksud  pembangunan  negara  ( ulil  amri ).  Dua  maksud  dari  objek
70 Faizin, 389.
71 Balakina dan Masciandaro, Banking Secrecy And Global Finance , 7.
72 Faizin, “The Sharia Law Politics Law in Indonesia Year 2008 - 2017,” 390.
penelitian  bisa  berjalan  beriringan  tanpa  harus  menghapuskan  yang  lain,  sebab secara fungsi keduanya memiliki perjuangan yang sama baiknya.
Upaya  yang  bisa  dilakukan  demi  keberjalanan  dua  maksud  tersebut  yaitu pola penyelesaian dengan menimbang maksud yang harus  diprioritaskan  terlebih dahulu,  pola  ini  disebut  oleh  peneliti  sebagai  pola  Kebermaksudan  Prioritas. Timbangan  prioritas  dapat  menggunakan  aspek  darurat  dalam  kebutuhan  publik. Analoginya,  jika  salah  satu  maksud  kedudukannya  lebih  dominan  sebagai kebutuhan  publik yang mendesak, maka maksud tersebut  harus didahulukan dari maksud yang lain, tetapi  tanpa menghapuskan seutuhnya atau menafikan maksud yang lain.
Dalam  objek  penelitian,  kebutuhan  mendesak  lebih  dominan  kepada pembangunan  negara.  Mengingat  kondisi  ekonomi  Indonesia  yang  sedang membutuhkan  unsur  dukungan  dalam  pertumbuhannya,  secara  singkatnya pemerintah  sedang  memacu  pemasukan  kas  negara  melalui  perpajakan.  Prioritas kepada  ketentuan  Akses  Informasi  Perpajakan  menjadi  logis  untuk  didukung, tetapi  tanpa  harus  menghapuskan  secara  utuh  ketentuan  Kerahasiaan  Bank. Kandungan  maksud  Kerahasiaan  Bank  berupa  perlindungan  nasabah  harus  tetap dijaga, meski terdapat perubahan mekanisme terkait ketentuannya.
Gambar 1 Pertentangan Hukum Dan Dampaknya
b. Kebermaksudan Proteksi
Analisis  multidimensi  dari  objek  penelitian  juga  menghasilkan  bahwa sebenarnya kedua maksud antara perlindungan nasabah dan pembangunan negara dapat  bertemu  dalam  satu  nilai.  Pertemuan  nilai  ini  oleh  peneliti  disebut sebagai Kebermaksudan  Proteksi.  Setelah  melewati  langkah  analisis  dan  pendalam  yang secara  seksama  dalam  pandangan  multidimensi,  Kebermaksudan  Proteksi  yang diketemukan yaitu berupa Kesehatan Nasabah.
Dalam  konteks  penelitian,  Kesehatan  Nasabah  yaitu  kondisi  nasabah  yang terlindungi secara hukum haknya (perlindungan nasabah) dan patuh secara hukum dalam  menjalankan  kewajibannya  (pembangunan  negara).  Dengan  kalimat  lain, Kesehatan  Nasabah  diartikan  sebagai  nilai  yang  dapat  mempertemukan  dua maksud proteksi dari Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi Perpajakan.
Dengan menawarkan Kesehatan Nasabah sebagai prinsip baru di Perbankan ke  depan,  akan  mengurangi  stigma  bahwa  keberadaan  Akses  Informasi Perpajakan  yang  diprakarsai  oleh  pemerintah  memiliki  dampak  penghapusan terhadap  Kerahasiaan  Bank  secara  membabi  buta.  Dalam  kondisi  ini  lah,  pola Kebermaksudan  Proteksi  berbentuk  Kesehatan  Nasabah  memiliki  fungsi  sebagai pola  penyelesaian  dari  pertentangan  objek  penelitian,  serta  konsiliasi  dari  kedua maksud ketentuan.
Secara praktiknya, jika ketentuan yang dirancang dalam industri Perbankan kedepan  berlandaskan  pada  prinsip  Kesehatan  Nasabah,  maka  akan  memung- kinkan  dapat  melahirkan  ketentuan  yang  mengakomodir  perlindungan  nasabah (maksud  dari  Kerahasiaan  Bank)  sekaligus  pembangunan  negara  (maksud  dari Akses  Informasi  Perpajakan).  Sehingga,  eksistensi  Kerahasiaan  Bank  masih berkontribusi  dalam  menyakinkan  kepercayaan  nasabah,  sementara  hukum  akan susah  dianulir  oleh  pihak  tak  patuh  hukum  dengan  keberadaan  Akses  Informasi Perpajakan. Pada akhirnya, kedua maksud luhur tersebut dapat berjalan beriringan dalam membangun industri Perbankan.
Gambar 2 Prinsip baru dalam menghadapi pertentangan hukum

## Kesimpulan
Berdasarkan  pemetaan  dan  analisa  yang  telah  diuraikan  di  pembahasan,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  pembahasan  tentang  Pertentangan  Kerahasiaan  Bank Dan  Akses  Informasi  Perpajakan  ini,  dalam  perspektif  kajian  yuridis  UU  NO.  9 TAHUN  2019  tidak  melampaui  asas  yuridis,  dan  pembatalan  ketentuan  Kerahasiaan Bank  dalam  bidang  perpajakan  adalah  tawaran  yang  paling  memungkinkan,  meskipun
secara  filosofis  Kajian  yuridis  terjebak  dalam  pandangan  monodimensi  dan  cenderung memiliki  kesamaan  dengan  metode  klasik  yaitu nasakh /penghapusan.  Adapun  dalam perspektif  kajian  Maqashid  Syari’ah  Multidimensi,  pertentangan  sebuah  ketentuan hukum  bisa  dengan  menggunakan  pertimbangan  yang  hanya  satu  sudut  pandang  saja, melainkan  bisa  juga  menggunakan  sudut  pandang  maksud  dari  ketentuan.  Sehingga dengan  kajian  maqashid  syari’ah  multidimensi  ini,  terdapat  dua  tawaran  pola penyelesaian pertentangan, Maksud/tujuan Prioritas dengan menimbang kondisi darurat, selanjutnya  Maksud/tujuan  Proteksi  yang  menggabungkan  maksud  Kerahasiaan  Bank (perlindungan  nasabah),  dan  Akses  Informasi  Perpajakan  (pembangunan  negara) menjadi sebuah prinsip baru, yaitu Prinsip Kesehatan Nasabah.

## Daftar Pustaka
Ahmad Erani Yustika. Ekonomi Politik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. Tafsir Ibnu Katsir . Vol. II. Bogor: Pustaka Imam Syafii, 2000.
Arfan,  Abbas.  “Maqasid  Al -Syariah  Sebagai  Sumber  Hukum  Islam,  Analisis  Terhadap Pemikir an Jasser Auda.” Al-Manahij 07, no. 01 (Juli 2013).
Asshiddiqie,  Jimly,  dan  M.  Ali  Safa’at. Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum .  Jakarta:
Konpress, 2014.
Auda,  Jasser. Al-Maqashid  Untuk  Pemula .  Diterjemahkan  oleh  Ali  Abdelmon`im.
Yogyakarta: SUKA Press, 2013.
——— . Membumikan  Hukum  Islam  Melalui  Maqashid  Syariah .  Diterjemahkan  oleh Rosidin dan ’Ali ’Abd el - Mun’im. Bandung: Mizan, 2015.
Badruzaman,  Abad.  “Dari  ‘Illah  Ke  Maqasid:  Formula  Dinamisasi  Hukum  Islam  Di  Era Kekinian    Melalui  Pengembangan  Konsep  Maq asid.” Ijtihad 14,  no.  01  (Juni 2014).
Balakina,  Olga,  dan  Donato  Masciandaro. Banking  Secrecy  And  Global  Finance .  New York: Palgrave Macmillan, 2015.
Chaikin,  David.  “Policy  And  Fiscal  Effects  Of  Swiss  Bank  Secrecy.” REVENUE  LAW JOURNAL 15, no. 01 (Januari 2005).
Faizin, Mu’adil. “Analisis Maqāṣid Asy - Syarī’ah Terhadap Prinsip Kerahasiaan Bank Dan Akses  Informasi  Perpajakan.”  Masters,  UIN  SUNAN KALIJAGA  YOGYAKARTA,
2018.
Faizin, Mu’adil. “Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Yusuf Qaradhawi.” Al-Mazahib 5, no. 1 (1 Juni 2017).
Faizin,  Mu’adil.  “The  Sharia  Law  Politics  Law  in  Indonesia  Year  2008 - 2017.” Adzkiya :
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 5, no. 2 (1 September 2017).
Gazali, Djoni S., dan Rachmadi Usman. Hukum Perbankan . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
G.P,  M.Arskal  Salim. Etika  Intervensi  Negara  Perspektif    Etika  Politik  Ibnu  Taimiyah . Jakarta: Logos, 1998.
Hakim,  Muhammad  Lutfi.  “Pergeseran  Paradigma  Maqasid  Al - Syari’ah:  Dari  Klasik Sampai Kontemporer.” Al-Manahij 10, no. 01 (Juni 2016).
Hasan,  Mufti.  “Mek anisme  Penyelesaian  Ayat  Kontradiktif  Berbasis  Maqasid  Al- Shariah: Studi Terhadap Ayat Perkawinan Beda Agama.” THEOLOGIA 28, no. 01 (Juni 2017).
Idris,  Miftah.  “ Kerahasiaan  Bank  Suatu  Tinjauan  Dalam  Aturan  Hukum  Perbankan Syariah  Di  Indoesia .” Al- Amwal :  J ournal  of  Islamic  Economic  Law 1,  no.  1  (20 Mei 2019).
Jundiani. Pengaturan  Hukum  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia .  Malang:  UIN  Malang Press, 2009.
Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan . Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
Khariri.  “Penalaran  Hukum  Islam  (Upaya  Mensinergikan  Metode  al -Tsawabit  dan  al- Mutaghayyirat).” Al-Manahij 10, no. 01 (Juni 2016).
Knobel, Andres, dan Markus Meinzer. “The End Of Bank Secrecy? Bridging The GapTo Effective Automatic Information Exchange.” Tax Justice Network , 10 November 2014.
Mahfud  MD",  Moh. Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi .  Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Maulidi.  “Metodologi  Ijtihad  Fikih  Kontemporer  (Telaah  Atas  Pemikiran  Yusuf  Al - Qaradawi).” Al-Manahij 8, no. 01 (Januari 2014).
Maulidi,  Maulidi.  “Paradigma  Progresif  dan  Maqashid  Syariah:  Manhaj  Baru Menemukan Hukum Responsif.” Asy- Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 49, no. 2 (2015).
Muttaqin,  Muhammad  Ngizzul,  dan  Iffatin  Nur.  “Menelusuri  Jejak  Maqashid  Syari’ah Dalam Is tinbath Hukum Imam Hambali.” AHKAM 07, no. 01 (Juli 2019).
PERPU  No.  1  Tahun  2017  Tentang  Akses  Informasi  Keuangan  Untuk  Kepentingan Perpajakan, (2017).
Rani,  Marnia.  “Perlindungan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap  Kerahasiaan  Dan Keamanan Data Pribadi Nasab ah Bank.” SELAT 2, no. 1 (Oktober 2014).
———.  “ Perlindungan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap  Kerahasiaan  Dan  Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank ” 2, no. 1 (2014) .
Safriadi,  Safriadi.  “Kontribusi  Ibn  ‘Āsyūr  Dalam  Kajian  Maqāsid  Al - Syarī’ah.” Jurnal Ilmiah Islam Futura 15, no. 2 (1 Februari 2016).
Samsul  Anwar.  “Teori Pertingkatan Norma Dalam  Ushul  Fikih.” Asy- Syir’ah 50,  no.  01 (Juni 2016).
Samuddin, Rapung. Fiqih Demokrasi . Jakarta: GOZIAN Press, 2013.
Surono,  Agus. Fiksi  Hukum  Dalam  Pembuatan  Peraturan  Perundang-Undangan . Jakarta: UAI, 2013.
Sutendi, Adrian. Hukum Pajak . Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh Jilid 2 . Revisi. Jakarta: Kencana, 2014.
Taimiyah, Ibn. Siyasah Syar’iyah . Diterjemahkan oleh Rofi’ Munawar. Surabaya: Ri salah Gusti, 2005.
UU  No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (2008).
UU No. 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Menjadi Undang-Undang (2017).
UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2007).
Wahyudi, Yudian. Hukum Islam Antara Filasafat Dan Politik . Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2015.
Yaqin, Ainol. “Revitalisasi Maqashid Al - Syari’ah dalam Istinbath Hukum Islam: Kajian atas Pemikiran Muhammad Al- Thahir Ibnu ‘Asyur.” Asy- Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 50, no. 2 (2016).