## P ERAN F OODHABITS M ASYARAKAT P ERDESAAN P ESISIR DALAM M ENDUKUNG K ETAHANAN P ANGAN :

## K ASUS D ESA B AHOI DAN B ULUTUI DI K ABUPATEN M INAHASA U TARA 1

## T HE R URAL -C OASTAL C OMMUNITIES F OODHABITS IN S UPPORTING F OOD S ECURITY : T HE C ASE OF B AHOI AND B ULUTUI V ILLAGES AT N ORTH M INAHASA
Henny Warsilah 2
Abstract
Coastal villages in eastern Indonesia have food diversity. Public consumption of staple food consisting of a mixture of rice and tubers, and bananas, which are cooked separately. Food habits indicates the diversity of food, has become a tradition and a part of the culture. This Food habits and food diversity in addition to support food security, also serves to keep the balance of nutrition. Food habits and food diversity owned coastal communities can be used as a model for the implementation of the diversification policy of food and nutrition balance for the community. Due to this movement launched by the government to diversify the food center has not shown tangible results, especially in Java, whereas in other parts of eastern Indonesia has a culture of food habits and food diversity practice is good. In that context variable ecosystems changes (ecological typology) and social typology is important to consider. While the conclusions obtained, the staple food habits mixture has reduced dependence on rice, and fish consumption and nutrient intake of protein is essential.
1 Artikel ini pernah dipresentasikan dalam Konferensi Nasional Widya Karya Pangan dan Gizi ke-X, di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sementara data diolah dari riset kompetitif LIPI, tahun 2012.
2 Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI). Email: warsilah05@ yahoo.com
Keywords: foodhabits, diversity of  food, coastal community and food security.
Abstrak
Perdesaan pesisir di daerah Indonesia Timur memiliki diversifikasi pangan. Konsumsi pangan pokok penduduk berupa pangan campuran, terdiri dari pangan pokok beras, jagung, pisang, talas serta umbi-umbian yang dimasak secara terpisah. Kebiasaan pangan dan diversifikasi pangan ini mendukung kepada ketahanan pangan penduduk dan dapat memenuhi keseimbangan gizi. Kebiasaan pangan dan diversifikasi pangan penduduk pesisir dapat digunakan sebagai model implementasi kebijakan tentang diversifikasi pangan dan keseimbangan gizi. Akibat dari ketergantungan tinggi terhadap pangan pokok beras, pemerintah terpaksa melakukan import beras dari berbagai negara. Atas dasar masalah itu, pemerintah mencanangkan gerakan diversifikasi pangan pokok namun hasilnya kurang terlihat, kecuali untuk kawasan Indonesia Timur karena mereka memiliki kebiasaan pangan dan diversifikasi pangan pokok yang dipraktikkan secara baik dari generasi ke generasi. Kondisi demikian membuat daerah tersebut tidak tergantung kepada pangan pokok beras. Pada konteks itu, variabel perubahan ekosistem (tipologi ekosistem) dan tipologi sosial sangat penting untuk diperhitungkan. Kesimpulan dari artikel ini, kebiasaan pangan pokok campuran dapat mengurangi ketergantungan yang tinggi kepada pangan pokok beras, dan konsumsi ikan merupakan nutrisi penting bagi protein.
Kata kunci:   kebiasaan pangan, diversifikasi pangan, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan.

## Pendahuluan
Tingginya permintaan pangan merupakan imbas dari peningkatan jumlah penduduk, padahal produksi pangan nasional cenderung stagnan. Permasalahan utama yang dihadapi untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia adalah pertumbuhan permintaan pangan jauh lebih cepat dari pada pertumbuhan dan penyediaan pangan. Permintaan pangan yang meningkat merupakan resultante dari peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, dan perubahan food habits. Selain itu, intervensi kebijakan pangan beras (swa sembada beras) cenderung diberlakukan secara umum tanpa melihat keaneka- ragaman pangan pokok yang ada. Sementara itu, pertumbuhan kapasitas
produksi pangan nasional lambat dan stagnan, karena: (a) adanya kompetisi dalam pemanfaatan sumberdaya lahan dan air, (b) stagnansi pertumbuhan produktivitas lahan dan tenaga kerja pertanian, (c) ancaman global warming dan global farming , dan (d) akibat bencana alam (kekeringan, banjir dan serangan hama).  Ketidak seimbangan antara pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan kapasitas produksi nasional, mengakibatkan kecenderungan pangan nasional tergantung pada pangan beras impor, dan kondisi ini diterjemahkan sebagai ketidakmandirian penyediaan pangan nasional (Anonymous: 2001 dan Suryadi: 2006).
Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, konsumsi pangan pokok beras terus mengalami kenaikan dan kondisi ini telah memaksa pemerintah untuk melakukan impor beras dari pelbagai negara tetangga. Sebagian besar impor beras tersebut hanya diperuntukkan bagi memenuhi subsidi pangan. Beruntung pemerintahan di bawah presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, sejak tahun 2004 mulai mencanangkan kebijakan diversifikasi pangan pokok secara nasional dan kebijakan ini ditindaklanjuti hingga ke daerah tingkat II dengan cara membentuk Badan Ketahanan Pangan dan Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
Ketergantungan terhadap beras tidak hanya dialami oleh Indonesia. Seperti disinyalir oleh Food Agriculture Organisation (FAO), beras adalah salah satu pangan kunci di dunia yang dikonsumsi oleh sekitar 3 miliar orang setiap harinya. Sedangkan di Asia, beras merupakan makanan pokok untuk sekitar 600 juta penduduk (Ahmad Taufiqurrakhman-Okezone, 10 Agustus 2010). Lebih dari 60% penduduk dunia atau  satu milyar orang yang tinggal di Asia tergantung pada beras sebagai makanan pokok dan hidup dalam kemiskinan serta kekurangan gizi (Oleh karena itu, jika terjadi penurunan produksi padi , berarti akan lebih banyak orang tergelincir ke dalam jurang kemiskinan dan kelaparan (Anonymous: 2001 dan Suryadi: 2006).
Menteri Pertanian Suswono menyatakan Indonesia masih menjadi negara terbesar dalam mengonsumsi beras di ASEAN dengan angka 139 kilogram (kg) per kapita per tahun. Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 229 juta. Dengan tingkat konsumsi beras sebanyak itu, Indonesia menempati urutan pertama negara pengkonsumsi beras terbanyak setidaknya di negara-negara ASEAN. Kondisi ini, mengakibatkan permintaan beras di dalam negeri tinggi dan tidak seimbang dengan ketersediaan pangan sehingga untuk menutupi
kekurangan pangan beras dilakukan impor, tapi mengimpor beras tidak mudah karena sering ada penolakan dari petani di dalam negeri. Untuk menekan tingginya konsumsi beras itu harus segera dicari solusinya. Di antaranya mendesak dilakukan divertifikasi pangan selain beras, yakni ketela pohon, ubi jalar, dan jagung. Upaya yang selama ini dilakukan dalam memenuhi ketahanan pangan khususnya beras adalah berkomitmen menargetkan peningkatan produksi gabah kering giling. Pada tahun ini produksi gabah kering giling ditargetkan 72 juta ton dengan asumsi tiap hektare lahan pertanian mampu menghasilkan gabah kering giling sebanyak enam ton. Sehingga perhitungan surplus beras diharapkan tercapai 27 juta ton per tahun (Koran Indonesia online). Urutan kedua negara di ASEAN yang tingkat konsumsi berasnya tinggi adalah Malaysia. Negeri Jiran itu penduduk mengonsumsi beras sebanyak 90 kg per kapita per tahun. Urutan ketiga ditempati Brunei Darussalam dengan tingkat konsumsi beras sebanyak 80 kilogram per kapita per tahun dan yang terendah tingkat konsumsi berasnya adalah negara Jepang, yakni 60 kg per kapita per tahun.
Tabel 1. Tingkat Konsumsi Beras di Asia
No Negara Tingkat Konsumsi Beras (Kg) Per kapita per tahun Tingkat Produksi Beras per tahun (ton) 1 Indonesia 139 kg 140 juta metrik ton 2 Malaysia 90 kg - 3 Brunei Darussalam 80 kg - 4 Thailand 70 kg 20 juta metrik ton 5 Jepang 60 kg - 6 India - 99 juta metrik ton 7 Vietnam 90 kg 17 juta metrik ton
Sumber data: Diolah dari berbagai sumber, data tahun 2010.
Selama ini, konsumsi beras di Indonesia rata-rata mencapai 139 kilogram per kapita per tahun. Thailand memiliki produksi beras sebanyak 20 juta ton, namun konsumsi beras penduduknya hanya 70 kilogram per kapita per tahun. Begitu pula Vietnam produksi berasnya sebanyak 17 ton, dan kebutuhan konsumsi hanya 90 kg per kapita per tahun. Konsumsi beras di Indonesia pada tahun 2007, masih sekitar 139,15 kg/kapita/tahun dan selama tiga tahun konsumsi beras per kapita per tahun mengalami kenaikan sebesar 8 kg. Nilai kecukupan pangan beras untuk setiap negara memang berbeda, Indonesia hingga saat ini nilai kecukupan pangannya sebanyak 139 per kapita per tahun, nilai ini
seharusnya dapat diturunkan menjadi 90 sampai 100 kilogram per kapita per tahun. Dibandingkan dengan negara tetangga, negara Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pangan pokok beras, padahal berdasarkan prediksi data tingkat kebutuhan lahan dan beras untuk tahun 2007-2030 menurut Direktorat Jendral Pengelolaan Lahan dan Air mengalami penurunan. Arinya, Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok tergantung kepada pasokan beras impor.
Tabel 2. Prediksi Kebutuhan Beras dan Lahan pada Tahun 2030 Tahun Jumlah Penduduk Kebutuhan Beras Kebutuhan lahan 2007 220 juta 32,96 juta ton 11,6 juta hektar 2030 425 juta 59 juta ton 23,4 juta hektar Kekurangan 26,04 juta ton 11, 8 juta hektar
Sumber: James, 2007, Direktorat Jendral Pengelolaan Lahan dan Air.
Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2030 Indonesia diprediksi akan defisit beras sebanyak 26,04 juta ton dan lahan akan mengalami defisit seluas 11,8 juta hektar. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa, konsumsi pangan secara umum merupakan pengeluaran terbesar dari rumah tangga di wilayah perdesaan yang rata-rata mencapai 58,57% dari total pengeluaran rumah tangga. Khususnya untuk konsumsi padi- padian, rumah tangga di perdesaan harus menyediakan 13,25% dari total pendapatannya untuk membeli komoditi pangan. Kondisi demikian, menunjukkan terjadinya ketergantungan yang tinggi terhadap konsumsi pangan padi-padian dan telah menyebabkan besarnya alokasi pendapatan rumah tangga untuk ini. Pada tingkat nasionalpun negara Indonesia sangat tergantung kepada sumber pangan karbohidrat seperti beras dan gandum/tepung terigu. Kondisi itu dibuktikan dengan upaya melakukan impor pangan karbohidrat beras secara berkesinambungan yang melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah, yakni lebih dari 62%. Ketergantungan negara akan pangan beras ini, merupakan cerminan pola konsumsi pangan masyarakat ( foodhabits ) yang cenderung ke beras, padahal sumber pangan non beras masih melimpah ruah, seperti ketela, ubi jalar, jagung, kedele dan umbi-umbi lainnya. Menyikapi kondisi demikian, pemerintah berupaya mendorong diversifikasi pangan untuk mengurangi beban konsumsi pangan beras kepada komoditi pangan lain yang lebih murah dan terjangkau (Warsilah, 2011).
Dari sisi biologis, pangan merupakan bundel energi dan nutrisi, dan dari segi ekonomi pangan dipandang sebagai suatu bahan komoditi.
Sementara itu, dari segi sosio budaya pangan merupakan simbol yang memiliki makna yang berkenaan dengan hal-hal lain yang berfungsi bagi kehidupan manusia (Jerome et al .: 1986). Maka upaya pemetaan keanekaragaman pangan lokal di tingkat masyarakat di pelbagai daerah akan membantu untuk memahami sistem pangan lokal dengan tujuan mendorong terjadinya diversifikasi pangan. Masyarakat akan memiliki berbagai pilihan pangan yang beragam.
Dalam undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan disebutkan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pengembangan ketahanan pangan mempunyai perspektif pembangunan yang sangat mendasar karena:
(1) Akses terhadap pangan dengan gizi seimbang bagi segenap rakyat Indonesia merupakan hak yang paling azasi bagi manusia.
(2) Keberhasilan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh keberhasilan pemenuhan kecukupan dan konsumsi pangan dan gizi.
(3) Ketahanan pangan merupakan basis atau pilar utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan (Anonymous, 2001).
Masalah kekurangan pangan pada dasarnya disebabkan antara lain karena penduduk tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber produksi pangan seperti tanah, air, input pertanian, modal dan teknologi. Dalam konteks masyarakat pesisir, kondisi kerawanan pangan cenderung dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama tingkat daya beli masyarakat untuk membeli konsumsi pangan yang rendah, tidak tersedianya produksi pangan lokal, ketahanan pangan penduduk  yang rendah. Selain itu, tidak adanya perhatian dari semua pihak untuk mempertahankan sumber pangan lokal (jagung, umbi-umbian: singkong dan ketela rambat, pisang dan talas) yang semakin hari semakin hilang karena produksi pangan lokal semakin berkurang . Hal ini terjadi karena petani beralih pada tanaman komoditas, misal tanaman komoditas jagung hibrida. Padahal, tanaman pangan yang berasal dari bibit unggul (jagung hibrida) tidak dapat menjadi sumber pangan masyarakat karena alasan rasa dan adanya pandangan bahwa jagung hibrida diperuntukan sebagai pakan ternak. Selain itu, infrastruktur untuk menunjang produksi pangan lokal juga tidak tersedia (Warsilah, 2011).
Walau menghadapi permasalahan yang cukup rumit,  konsumsi pangan lokal dalam bentuk pangan campuran: beras dan non beras masih dikonsumsi oleh sebagian penduduk pesisir.  Pangan campur sebenarnya sebuah proses penyesuaian pola konsumsi pangan di daerah yang bukan penghasil beras. Persoalannya adalah terjadi ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sumber pangan lokal sebagai bahan campuran nasi beras. Oleh karena itu,  diperlukan upaya pengaturan pola bercocok tanam yang dapat memenuhi kecukupan pangan di tingkat rumahtangga. Misal dengan pola bercocok tanam tumpangsari karena pola tanam ini merupakan bentuk adaptasi petani memenuhi kebutuhan pangan lokal. Dengan menanam secara tumpangsari  petani  akan cepat mendapatkan uang tunai karena mereka menanam tanaman cash corp di sela-sela kebun kelapa atau  menanam pangan umbi-umbian dan talas. Selain, lahan kebun sebetulnya masyarakat pesisir rata-rata memiliki lahan pekarangan yang cukup luas tetapi kurang dimanfaatkan untuk tanaman pangan non beras. Padahal tanah pekarangan ini dapat difungsikan sebagai lahan cadangan pangan lokal (Warsilah, 2011).
Membangun ketahanan, kemandirian pangan non-beras dan penganekaragaman pangan menjadi sangat penting dan strategis dengan dikeluarkannya  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Kedua peraturan pemerintah ini menegaskan bahwa upaya penyediaan pangan dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem produksi pangan yang berbasis pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Merujuk kepada kedua peraturan pemerintah tersebut, diperlukan kebijakan yang mampu melindungi kebiasaan pangan dan diversifikasi pangan atau keanekaragaman pangan lokal.
Berdasarkan  deskripsi di atas masalah kekurangan  pangan pada dasarnya bisa disebabkan antara lain karena penduduk tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber produksi pangan seperti tanah, air, input pertanian, modal dan teknologi. Dalam konteks masyarakat pesisir, kondisi kerawanan pangan cenderung dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama tingkat daya beli masyarakat untuk membeli konsumsi pangan yang rendah, tidak tersedianya  produksi pangan lokal, ketahanan pangan penduduk  yang rendah. Kondisi demikian menggambarkan bahwa di perdesaan pesisir diversifikasi pangan atau keanekaragaman pangannya masih rendah.
Berdasarkan uraian di atas maka  permasalahan pokok yang dikaji dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah peran foodhabits dan keanekaragaman pangan masyarakat pesisir dalam mendukung ketahanan pangannya?.
Tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk melakukan pemetaan kebiasaan pangan dan  keanekaragaman pangan masyarakat pesisir Bahi dan Bulutui di Kabupaten Minahasa Utara. Untuk itu, penelitian menghasilkan peta keanekaragaman pangan lokal sesuai dengan ekologi SDA dan ekologi sosialnya.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  bertumpu kepada pendekatan sosiologi yang berupaya mengkaji masalah pola konsumsi pangan, kelembagaan pangan, produktivitas dan aksesibilitas pangan, dan ketersediaan pangan pokok. Pendekatan ini berguna untuk pengembangan kelembagaan sosial yang mampu mendukung ketahanan pangan penduduk. Untuk itu perlu dilihat dari sisi pola adaptasi petani terhadap lingkungan  pangan yang melekat dengan pengalaman hidup manusia sekaligus menjadi mata rantai utama hubungan bio-kultural manusia dan alam. Secara umum  penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data kualitatif berguna untuk membantu memformulasikan model pemetaan tematik keanekeragaman pangan. Pendekatan kualitatif dipilih dalam studi ini didasarkan atas beberapa alasan berikut: Pertama , dari telaah hasil-hasil penelitian tentang kerawanan pangan dan food habits sebagian besar memang memilih metode kuanlitatif. Hal ini menunjukkan penelitian sejenis memang lekat dengan pendekatan itu. Kedua , dalam kerangka teori juga dijelaskan, bahwa sejalan dengan pilihan model teori, pendekatan kualitatif menjadi konsekuensi logis menyertai pilihan teori tersebut. Sehingga terdapat kesinambungan logika antara teori dengan metode, dan dengan cara kerja demikian, maka kerangka berpikir untuk menganalisis harus dibangun terlebih dahulu, dan diperkaya secara induktif dari hasil penelitian kasus lapangan tahun pertama.

## Peta Kabupaten Minahasa Utara

## Peta Minahasa Utara
Desa Bulutui dan Bahoi
Teknik pengambilan data dan informasinya menggunakan depth interview (wawancara mendalam) termasuk dalam metode bersifat kualitatif. Depth interview merupakan teknik utama yang akan dipakai untuk memperoleh data-data primer yang diperlukan. Dan dengan cara melakukan diskusi secara terfokus (FGD) terhadap nelayan yang memproduksi pangan dan stakeholders terkait, selain itu kegiatan workshop pada tingkat nasional diperlukan untuk menjaring masukan dari stakeholders sehingga dapat dikonteskan dengan temuan FGD secara lokalistik. Laporan penelitian ini sendiri akan mengambil bentuk sebuah analisis yang bersifat deskriptif.

## Konsep  Foodhabits dan Diversifikasi Pangan sebagai Strategi Ketahanan Pangan
Pangan melekat dengan pengalaman hidup manusia, sekaligus menjadi mata rantai utama hubungan bio-kultural manusia dan alam. Posisi  pangan sebagai penentu  terpenting kelangsungan hidup dapat menjadi landasan bertolak, untuk menelusuri berbagai motivasi yang melatarbelakangi perilaku dan pemikiran individu dan kelembangan sosial yang terbentuk.  Proses memperoleh atau mengadakan bahan makanan, sangat ditentukan oleh teknik memproduksi makanan dari lingkungan (Jerome, et al , 1980:2).  Oleh sebab itu, sebuah komunitas petani/nelayan yang memproduksi pangan  terlihat dari pola adaptasi makanan yang diterapkan terhadap lingkungan alam yang memiliki banyak corak dan  bentuk organisasi sosial yang dapat diasosiasikan menjadi kategori upaya memperoleh makanan.
Dari ketergantungan terhadap alam dalam memperoleh pangan, manusia harus mengembangkan strategi adaptasi seperti adaptasi biokultural terhadap lingkungan yang berdampak langsung pada ciri perilaku (cara dan kebiasaan) makan mereka. Jerome (1980), mengatakan bahwa  teknik produksi  pangan sangat tergantung pada alam.  Pola pemanfaatan lahan, distribusi makanan dalam masyarakat, tradisi dapur keluarga, cita rasa pribadi, dan bahkan dukungan finansial secara keseluruhan menentukan apa yang dimakan dan seberapa bernilai nutrisi yang mereka peroleh. Oleh sebab itu,  aktivitas memproduksi bahan pangan berhubungan dengan pola konsumsi pangannya.  Kecenderungan seperti ini terutama terjadi pada masyarakat yang masih subsisten, di mana jaringan pasar belum berkembang. Aktivitas memproduksi pangan non-beras, seperti umbi-umbian, dan jagung untuk masyarakat subsisten jelas menggambarkan pola konsumsinya, yang dicirikan (1) teknologinya masih sederhana, (2), produksi pangan untuk konsumsi rumah tangga dari pada komersial, (3), unit produksinya  adalah pemenuhan kebutuhan sendiri di mana produsen mengontrol sendiri hasil yang diiinginkan (Wolf, 1966).
Pola makan ( dietary patterns ) menurut Harper (1986), adalah cara yang ditempuh seseorang atau sekelompok orang untuk memilih makanan dan mengkonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, budaya, dan sosial . (Harper, Deaton & Driskel, 1986, p. 251). Pendapat lain tentang pola pangan, yaitu bahwa pola makan adalah tingkah laku manusia atau sekelompok manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan makan yang meliputi sikap, kepercayaan dan pemilihan makanan. Menurut Khumaidi (1989:27), pola pangan dapat menumbuhkan suatu kebiasaan pangan dalam suatu masyarakat, hal itu dikarenakan kebiasaan pangan ( foodhabits ) merupakan tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan makan yang meliputi sikap, kepercayaan dan pemilihan makanan.
Pengertian kebiasaan pangan dapat diartikan sebagai cara makan yang sudah membudaya dari seseorang atau masyarakat, dan kebiasaan pangan yang ada pada suatu masyarakat pada satu daerah tertentu dengan daerah lain bisa saja berbeda. Artinya, pangan pokok yang dikonsumsi oleh suatu masyarakat di daerah tertentu belum tentu dikonsumsi juga oleh masyarakat di daerah lain karena setiap masyarakat memiliki budaya berbeda satu sama lain dan pemaknaan terhadap pangan pokok juga memiliki perbedaan. Hal itu dipertegas oleh Suhardjo (1989:20), kebiasaan pangan adalah sesuatu gejala budaya dan sekaligus gejala
sosial yang dapat memberi gambaran perilaku dari nilai yang sudah dianut oleh seseorang atau sekelompok masyarakat. Dan kebiasaan pangan ini merupakan cara seseorang, atau sekelompok masyarakat memilih pangan dan memakannya sebagai reaksi terhadap fisiologik, psikologi, budaya dan sosial. Dengan demikian, terbentuknya kebiasaan pangan itu bukan hanya merupakan bentuk penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan fisik saja, tetapi sekaligus memenuhi kebutuhan sosial dan budaya. Sebagai gejala budaya dan sosial, menurut Suhardjo (1989:140) kebiasaan pangan dari seseorang atau sekelompok masyarakat dapat memberikan gambaran perilaku dari nilai-nilai yang dianut.
Berdasarkan hal itu, Koentjaraningrat (1984:34) mengembangkan model untuk mempelajari faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pola makan dan pola konsumsi makanan keluarga. Menurutnya, pola makan individu, keluarga dan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Pertama , faktor budaya, termasuk faktor ini adalah: cara seseorang berpikir atau berpengetahuan ( what people think ), berperasaan ( what people feel ) dan berpandangan ( what people percieve ) tentang makanan. Apa yang ada dalam pikiran, perasaan dan pandangan (persepsi) itu kemudian dinyatakan dalam bentuk tindakan ( what people do, practice ) makan dan memilih makanan. Jika mekanisme ini berulang- ulang, maka tindakan (perilaku konsumsi) itu menjadi kebiasan makan, yang dapat diukur. Kedua , faktor ‘pola konsumsi’ pangan yang dapat diamati dan diukur. Ketiga , faktor lingkungan sosial (segi kependudukan dengan susunan, strata dan sifat-sifatnya), Lingkungan ekologi (kondisi tanah dan iklim) dan lingkungan biologi/ekonomi (sistem usaha tani dan sistem pasar) dsb.
Keempat , faktor ketersediaan bahan makanan, dipengaruhi oleh kondisi yang bersifat hasil karya manusia ( man-made ) seperti sistem pertanian dan peternakan (misalnya perladangan dan penggembalaan ternak), prasarana dan sarana (jalan raya, jembatan-jembatan dsb), perundang-undangan dan pelayanan pemerintah. Kelima , faktor perkembangan teknologi, banyak sekali faktor teknologi yang berpengaruh pada pola makan, misal bioteknologi dapat menghasilkan jenis-jenis bahan makanan yang lebih praktis atau lebih bergizi (misalnya durian tak berduri, semangka tak berbiji, ayam berdaging lunak); teknologi pasca panen dapat menghasilkan berbagai jenis pangan olahan yang praktis, murah dan menarik (misalnya jenis mie dan sosis). Dan keenam , faktor lingkungan ekonomi, daya beli, ketersediaan uang kontan.
Menurut Khumaidi (1989), sikap orang terhadap makan dapat bersifat positif atau negatif, dan bersumber pada nilai-nilai yang bisa langsung dirasakan karena kesukaan seseorang akan sesuatu hal yang berasal dari faktor eksternal yang meliputi lingkungan alam, budaya, sosial, dan ekonomi serta faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi pola makan dapat berupa: 1.lingkungan alam, 2.pola makanan masyarakat, 3.lingkungan sosial, lingkungan sosial ini memberikan gambaran yang jelas tentang perbedaan-perbedaan pola makan. Tiap-tiap bangsa dan suku bangsa mempunyai pola makan yang berbeda-beda sesuai dengan kebudayaan yang telah dianut turun temurun. 4.Lingkungan budaya dan agama, lingkungan budaya yang berkaitan dengan pola makan biasanya meliputi nilai kehidupan rohani dan kewajiban sosial. Dan 5.lingkungan ekonomi, distribusi pangan banyak ditentukan oleh kelompok masyarakat menurut taraf ekonominya.
Maka, menjadi jelas bahwa kebiasaan makan sebetulnya merupakan nilai sosial budaya yang diturunkan dari generasi ke gegerasi sesudahnya dan kebiasaan pangan berimplikasi terhadap pembentukan perilaku, sikap dan kepercayaan seseorang atau sekelompok masyarakat yang mengacu kepada referensi nilai budaya lokal. Kebiasaan pangan pada setiap kelompok masyarakat di suatu daerah akan berbeda dengan kelompok masyarakat di daerah lain, begitupun kebutuhan pangan dan pola konsumsinya. Namun demikian, jika ada faktor eksternal yang bersifat memaksa seperti faktor kebijakan (swasembada beras), faktor ekonomi (daya beli dan distribusi pangan), faktor lingkungan (perubahan lingkungan), dan faktor teknologi panen dan pasca panen yang menyebabkan ketersediaan pangan tidak mencukupi akan berpengaruh terhadap terjadinya pergeseran dan perubahan kebiasaan pangan pokok masyarakat. Kondisi demikain akan berimplikasi pada ketahanan pangan penduduk.
Ketahanan pangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas, merupakan hasil ( resultante ) interaksi berbagai faktor yang ada dalam komunitas tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan secara sederhana bisa dibedakan antara yang bersifat fisik, atau hard wares dan non-fisik atau soft wares . Faktor-faktor fisik merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis, misalnya tanah, rumah, dan ternak. Sementara faktor-faktor yang bersifat non-fisik, bisa berupa nilai sosial maupun kultural yang dimiliki oleh komunitas yang bersangkutan. Salah satu aspek yang bersifat non-fisik yang berpengaruh terhadap tingkat ketahanan pangan sebuah komunitas adalah sistem atau bentuk
kelembagaan sosialnya.   Dan keberfungsian kelembagaan sosial, pada umumnya dipengaruhi oleh modal sosial yang dimiliki masyarakat (Krisnamurthi, 2003).
Konsep keanekaragaman pangan pada dasarnya bertujuan untuk memperluas pilihan masyarakat dalam kegiatan konsumsi sesuai dengan cita rasa yang diinginkan dan menghindari kebosanan untuk mendapatkan pangan dan gizi agar dapat hidup sehat dan aktif. Keanekaragaman pangan bukanlah konsep yang berdiri sendiri, tetapi merupakan konsep terpadu dengan berbagai perangkat kebijakan yang sekaligus  memadu- kan berbagai perangkat kebijakan tersebut. Implementasi konsep dan operasional diversifikasi pangan dan berbagai perangkat kebijakan yang terkait dengannya menimbulkan dilema bagi pembuat kebijakan tingkat nasional. Sampai kini diversifikasi pangan belum terlaksana  secara efektif (Harper I, Deaton BJ, dan Driskel JA, 1986).
Sehubungan dengan hal tersebut prinsip umum yang  dapat dipakai  sebagai  pegangan untuk mendorong diversifikasi pangan adalah: (1) dari sisi konsumsi, diversifikasi pangan  tidak dimaksudkan untuk menggantikan beras, tetapi mengubah pola konsumsi pangan masyarakat, (2) dari sisi produksi, diversifikasi pangan  merupakan  suatu proses  penyesuaian untuk mengurangi risiko dan meningkatkan pendapatan petani dan  usaha tani atau antisipasi terhadap permintaan jangka panjang, (3) diversifikasi pangan akan berjalan lebih lancar bila dipadukan dengan pengembangan agroindustri yang dibangun di perdesaan melalui integrasi vertikal dengan usaha tani tanaman pangan. Prinsip lain yang sangat penting adalah diversifikasi pangan bukanlah target (tujuan) dan  bukan pula instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan stabilisasi beras karena dengan  berkembangnya  agroindustri  di perdesaan  dapat diharapkan pencapaian tujuan yang  berskala makro (kepentingan nasional) dapat berjalan seiring dengan pencapaian tujuan yang berskala mikro (kepentingan petani) (Harper, 1986, dan Krisnamurthi, 2003).
Hal demikian juga dipertegas oleh departemen pertanian yang menyatakan diversifikasi pangan mencakup dimensi yang luas baik secara horisontal maupun vertikal pada setiap kelompok pangan maupun antar kelompok pangan dalam suatu sistem pangan. Diversifikasi atau penganekaragaman pangan, adalah proses pemilihan pangan yang tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap macam-macam bahan pangan mulai dari aspek produksi, aspek pengolahan, aspek distribusi
hingga aspek konsumsi pangan di tingkat rumah tangga. Diversifikasi pangan merupakan salah satu kunci sukses pembangunan pertanian pada periode tahun 2010-2014 dan menjadi salah satu butir penting dari kontrak kinerja antara Menteri Pertanian dengan Presiden. Empat sukses pertanian sebagai Kontrak Kerja Menteri Pertanian dengan Presiden RI mencakup:
(1) Peningkatan Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; (2) Peningkatan diversifikasi pangan; (3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor; dan (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani/nelayan.
Upaya membangun diversifikasi konsumsi pangan telah dilaksanakan sejak tahun 60-an. Saat itu pemerintah mulai menganjurkan konsumsi bahan pangan pokok selain beras. Diversifikasi pangan telah lama dicanangkan sejak tahun 1970 jauh sebelum swasembada beras diraih. Pada waktu Pelita IV pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap diversifikasi pertanian dan produk dengan menempatkan diversifikasi di tangga atas diikuti oleh intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi (Manwan, 1994). Kemudian di akhir Pelita I (1974), secara eksplisit pemerintah mencanangkan kebijaksanaan diversifikasi pangan melalui Inpres No.14 Tahun 1974 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat (UPMMR), dan disempurnakan melalui Inpres No. 20 Tahun 1979. Maksud dari instruksi tersebut adalah untuk lebih menganekaragamkan jenis pangan dan meningkatkan mutu gizi makanan rakyat baik secara kualitas maupun kuantitas sebagai usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia.
Diversifikasi pangan pada dasarnya memperluas pilihan masyarakat dalam kegiatan konsumsi sesuai dengan cita rasa yang diinginkan dan menghindari kebosanan untuk mendapatkan pangan dan gizi agar dapat hidup sehat dan aktif. Hal ini memang sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, pengetahuan, ketersediaan, dukungan kebijakan dan faktor sosial budaya. Namun dalam perjalanannya, tujuan diversifikasi konsumsi pangan lebih ditekankan sebagai usaha untuk menurunkan tingkat konsumsi beras. Karena memang salah satu aspek yang strategis secara politik, teknologi, ekonomi dan ekologi adalah diversifikasi pangan pokok non-beras, di antaranya jagung, ubi kayu dan ubi jalar.
Upaya untuk menekan konsumsi beras melalui diversifikasi pangan tampaknya belum memberikan hasil yang signifikan sehingga
kebutuhan beras per kapita per tahun tidak banyak berubah, bahkan pada akhir-akhir ini cenderung meningkat (Puslitbangtan, 2001). Hal ini tampaknya terkait  dengan kondisi  perekonomian yang belum membaik sehingga sebagian besar masyarakat lebih banyak mengandalkan beras sebagai sumber utama pangan keluarga. Menurut Amang dan Sawit (2001) pengembangan diversifikasi pangan paling efektif dilakukan melalui peningkatan pendapatan riil masyarakat.

## Foodhabits Masyarakat Desa Pesisir: Bahoi dan Bulutui di Kabupaten Minahasa Utara
Kebiasaan makan sebetulnya merupakan nilai sosial budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi, dan kebiasaan pangan berimplikasi terhadap pembentukan perilaku, sikap dan kepercayaan seseorang atau sekelompok masyarakat yang mengacu kepada referensi nilai-nilai budaya lokal. Oleh karena itu, kebiasaan pangan pada setiap kelompok masyarakat di suatu daerah akan berbeda dengan kelompok masyarakat di daerah lain, begitupun kebutuhan pangan dan pola konsumsi pangan mereka. Seperti halnya kebiasaan pangan penduduk di Desa Bahoi dan Bulutui yang mengkonsumsi pangan pokok “campuran” yang terdiri dari pangan non beras berupa: singkong, ubi jalar, pisang, bete (talas/kimpul), dan jagung yang disajikan bersamaan dengan pangan beras.
Gambar Pangan Campuran Penduduk Bahoi dan Bulutui
Foodhabits Masyarakat Pesisir
Paceklik: Sagu Enau
Pangan pokok lain yang pada masa lalu sering dikonsumsi adalah sagu, tetapi saat ini sudah jarang dikonsumsi karena pohon sagu sudah jarang dan pengolahan sagu agak sulit. Sagu telah menyelamatkan penduduk dari musibah kelaparan, ketika pada tahun 1970 terjadi musim kemarau yang buruk sepanjang tahun yang mengakibatkan semua tanaman pangan tidak dapat tumbuh sempurna, buahnya berongga di
bagian dalam sehingga tidak dapat dikonsumsi. Penduduk terselamatkan oleh kehadiran pohon sagu yang pada saat itu banyak tumbuh di pinggir pantai, sehingga semua pohon sagu yang tumbuh ditebang dan daging buahnya dibuat sagu untuk konsumsi pangan penduduk. Musim, kemarau panjang setiap sepuluh tahun sekali melanda seluruh wilayah Sulawesi Utara. Pada tahun 1980 penduduk terkena musibah kelaparan mereka tidak memiliki persediaan pangan, karena pohon sagu telah ditebang dan tidak ada upaya menanam kembali. Ketahanan pangan penduduk berada pada titik terendah. Berdasarkan pengalaman itu, maka pemerintah daerah meluncurkan program “Gerakan Sentuh Air dan Tanah” bagi seluruh penduduk. Gerakan ini, dimaksudkan agar setiap laki-laki lebih aktif menjadi nelayan, melakukan budidaya ikan, dan bagi perempuan diwajibkan ikut membantu nenanam tanaman pangan di kebun dan tanah pekarangan. Bersamaan dengan program itu, Badan Ketahanan Pangan Provinsi mulai melakukan revitalisasi pemanfaatan tanah pekarangan untuk tanaman pangan non beras. Maka, ketika kemarau panjang kembali melanda Sulut pada tahun 1990 dan 2010 masyarakat lebih siap, mereka memiliki cadangan pangan yang cukup.
Pada umumnya, daerah yang memiliki ciri urban, pergeseran atau perubahan kebiasaan dan pola pangan pokok masyarakat akan semakin cepat terjadi. Dan sebaliknya, daerah permukiman yang memiliki ciri perdesaan dan pegunungan, maka pergeseran kebiasaan pangan akan lambat terjadi. Pergeseran dan perubahan kebiasaan pangan ini juga ditentukan oleh kekuatan kapital, karena pada umumnya golongan masyarakat ekonomi kuat mempunyai pola makan yang cenderung beras, dengan konsumsi rata-rata melebihi angka kecukupannya. Sebaliknya, golongan masyarakat ekonomi lemah mempunyai pola makan dengan nilai gizi di bawah kecukupan baik jumlah maupun mutunya.
Pangan pokok non beras ini kaya vitamin, protein dan kadar lemaknya rendah. Dan menurut pengakuan beberapa narasumber, food habits pangan non beras ini menyebabkan mereka  hidup sehat, memiliki tenaga bekerja lebih keras di kebun. Selain itu, pangan pokok non beras menyebabkan tahan lapar dan memiliki cita rasa nikmat sehingga kerap membuat ketagihan para penikmatnya. Desa pesisir Bahoi dan Bulutui, termasuk ke dalam zona parawisata Bunaken sehingga memiliki dua ekosistem sumberdaya alam: laut dan daratan. Desa pesisir Bulutui terdiri dari tiga kampung, dua kampung terletak di atas (Kampung Ohe dan Ehe) dan satu kampung terletak di bawah. Kampung atas memiliki ekosistem daratan, di mana perkebunan kelapa mendominasi lahan darat. Sementara
di kampung bawah memiliki ekosistem pesisir yang didominasi oleh hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun. Sementara desa pesisir Bahoi, semua kampungnya memiliki dua ekosistem sekaligus yakni, ekosistem laut dan darat. Kedua kampung pesisir ini memiliki keanekaragaman pangan tinggi dan foodhabits pangan campuran.

## Ekosistem Darat
Ekosistem daratan hanya memiliki satu ciri, yakni perkebunan kelapa dan singkong. Karena kontur tanah berbukit tidak memungkinkan adanya sawah, kecuali sawah ladang. Dengan keterbatasan lahan seperti itu, penduduk memanfaatkannya dengan cara memelihara kebun kelapa secara tumpang sari dengan tanaman ubi kayu dan rica (cabai). Halaman rumah penduduk adalah pantai dan laut, maka sangat wajar jika mereka menjaga halaman depannya dengan baik. Selain itu, laut yang menjadi hamparan halaman mereka adalah modal ekonomi dan sumber ekologi yang paling berharga dalam mata rantai kehidupan masyarakat. Sementara yang permukimannya agak di belakang, memiliki kebun dan tanah pekarangan yang cukup luas sehingga dapat ditanami tanaman pangan non beras.

## Ekosistem Pesisir dan Keragaman Hasil Laut
Paling sedikit desa pesisir memiliki tiga tipologi ekosistem pesisir, yakni (1) Terumbu Karang, (2) Padang lamun dan (3) Mangrove. Masing-masing tipologi tersebut memiliki kekayaan sumberdaya laut yang besar dan beragam. Terumbu karang merupakan pusat keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia, yang memiliki struktur alami serta mempunyai nilai estetika yang tiada taranya. Selain sebagai lingkungan yang alami, terumbu karang juga mempunyai banyak manfaat bagi manusia dalam berbagai aspek ekonomi, sosial dan budaya. Sebesar 14% dari terumbu karang dunia ada di Indonesia. Diperkirakan lebih dari 2.500 jenis ikan dan 500 jenis karang hidup di dalamnya, tetapi belum banyak dipahami betul nilainya bagi bangsa Indonesia. Sementara, dengan memiliki lebih dari 2500 jenis ikan yang hidup dan berkembang biak di perairan Indonesia, sangat disayangkan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh rakyat Indonesia, nelayan Indonesia belum dapat hidup makmur, padahal negara kita terkenal dengan kekayaan lautnya (Wahyono, dkk., 1992).
Hutan mangrove merupakan ekosistem penting lain, untuk sarana pendidikan lingkungan. Ekosistem ini merupakan laboratorium alam yang terbuka dan sumber pembelajaran yang penting. Nilai mangrove dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang berharga, penting, diharapkan atau bermanfaat bagi manusia (Mitsch dan Gosselink, 2000). Dalam bahasan ini, keberadaan dan besarnya dari nilai ini dipengaruhi oleh seberapa penting proses ekologis yang berlangsung di hutan mangrove, bagaimana persepsi manusia terhadap hutan mangrove, lokasi hutan mangrove, tekanan populasi manusia pada hutan mangrove dan seberapa besar sumber daya yang terdapat di dalamnya. Hutan mangrove memiliki dua nilai, yakni nilai langsung (nilai konsumtif, fungsional dan jaminan masa depan) dan nilai tidak langsung (keberadaan dan kelestarian) dari ekosistem hutan mangrove.
Nilai langsung, merupakan nilai ekonomi yang secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia, baik yang langsung berhubungan dengan pasar, pelayanan ekologis maupun jaminan masa depan. Nilai konsumtif,  merupakan nilai yang berhubungan dengan harga pasar dari suatu produk. Dalam hal ini, pada dasarnya kita melihat nilai mangrove yang berhubungan dengan “ekonomi” dalam pandangan umum. Nilai konsumtif terdiri atas nilai material dan immaterial. Nilai material, secara umum biasa berhubungan dengan kebutuhan manusia atas sandang, pangan dan papan. Dengan begitu, nilai ini berhubungan dengan kebutuhan dasar ekonomi manusia. Tingginya nilai material hutan mangrove akan mengindikasikan kecenderungan yang tinggi eksploitasi manusia atas ekosistem ini. Hal ini, terjadi karena upaya manusia memenuhi kebutuhan dasarnya merupakan hal yang umum dilakukan, dan kadang tanpa memperhatikan resiko kerusakan yang diakibatkannya. Nilai immaterial dari mangrove berkaitan dengan sisi keindahan alam, ekoturisme dan rekreasi (Anonim 1, 2010).

## Keragaman Hasil Laut
Masyarakat desa pesisir Bahoi dan Bulutui setiap hari mengkonsumsi ikan, karena mata pencaharian mereka sebagai nelayan yang sehari-harinya membawa ikan hasil tangkapan untuk dijual dan dikonsumsi. Selain sebagai nelayan, penduduk juga berprofesi sebagai masanae (anak buah kapal) dan Tonaas (kapten kapal) yang mengharuskan mereka pergi melaut untuk mencari ikan selama 1 sampai 3 bulan ke luar provinsi (Ternate, Maluku Utara). Sebelum melaut sesuai dengan adat kebiasaan mereka minta uang panjar kepada pemilik kapal
untuk biaya kebutuhan keluarga di rumah. Dengan demikian, keluarga yang ditinggal tetap dapat membeli kebutuhan pangan pokok dan lauk ikan sehari-hari.
Nelayan dalam memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan sangat tergantung kepada perubahan musim, misal pada musim angin barat (bulan Januari sampai Februari) nelayan tidak bisa melaut. Pada musim barat, angin sangat kencang dan gelombang laut tinggi. Mereka akan kembali melaut pada musim teduh, yakni antara bulan Maret–Mei yang merupakan musim ikan. Menurut sebagian besar narasumber akhir- akhir ini telah terjadi perubahan musim yang tidak beraturan, sehingga musim barat akan berlangsung lebih panjang sampai bulan Maret. Ketika nelayan tidak melaut untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan segar akan digantikan oleh ikan garam (ikan asin) yang dibawa oleh para masanae yang pulang dari Ternate (sebagian yang tidak pulang akan menitip uang atau ikan untuk keluarga kepada masanae yang pulang kampung). Ikan garam  tersebut dibuat di atas kapal sambil menunggu tangkapan ikan, sedangkan ikannya berasal dari ikan pembagian jatah mereka.  Jika tidak ada ikan, maka kebutuhan akan lauk akan digantikan oleh lauk tempe, tahu atau telur. Telur dapat dibeli di warung-warung yang menjual sembako, sedang untuk tahu tempe didapat dari para penjual sayur keliling. Kebutuhan akan lauk ikan pada dasarnya terpenuhi sepanjang hari, terkecuali pada musim barat di mana pasokan ikan agak sulit. Berikut aneka ragam pangan laut yang dikonsumsi di desa pesisir Bulutui. Penduduk di kedua desa pesisir Bahoi dan Bulutui semua mengkonsumsi pangan ikan setiap harinya seperti terlihat pada table di bawah.
Pangan Ikan 50 25 25 100 0 20 40 60 80 100 120 Bulutui Nain Bahoi Total Ikan
Tabel 3. Hasil Laut yang Sering Dikonsumsi No Jenis Hasil Laut Jumlah Percent 1 Ikan 50 100.0 2 Udang 1 2.0 3 Cumi 11 22.0 4 Kepiting 1 2.0 5 Lainnya 1 2.0
Sumber: Survei PMB-LIPI, 2012, N=50
Dari sisi keanekaragaman pangan laut, data survei pada tabel di atas memperlihatkan bahwa jenis hasil laut yang paling sering dikonsumsi seluruh masyarakat nelayan Bulutui adalah jenis ikan, terutama ikan deho (baby tongkol). Lolosi dan ikan ekor kuning. Seperempat responden mengkonsumsi  ikan dan jenis hasil laut lainnya, terutama cumi. Bila dilihat jumlah konsumsinya, hampir seluruh keluarga nelayan setiap harinya mengkonsumsi ikan antara setengah hingga satu kilogram.
Tabel 4. Jenis Ikan Laut yang Banyak Dikonsumsi Rumah Tangga No. Nama Ikan Jumlah Percent 1 Baronang 7 14.3 2 Kerapu 1 2.0 3 Ekor kuning 5 10.2 4 Lolosi 36 73.5 Total 49 100.0 Sumber: Survei PMB-LIPI, 2012, N=50
Adapun jenis ikan laut yang paling disukai oleh mayoritas masyarakat nelayan untuk konsumsi adalah ikan lolosi (73,3%) dan yang paling sedikit disukai adalah ikan kerapu, ini dikarenakan ikan kerapu berharga mahal jadi lebih baik dijual untuk penghasilan keluarga. Umumnya (84%) mereka mengkonsumsi hasil tangkapannya sendiri atau ikan yang ditangkap oleh nelayan lokal di daerah setempat. Mereka memilih untuk mengkonsumsi ikan tangkapan nelayan lokal karena kualitasnya lebih bagus dan baru ditangkap sehingga masih segar. Selain itu juga harganya lebih murah karena bisa membeli langsung kepada nelayan yang baru mendarat atau membelinya di pasar lokal terdekat.
Dari sisi keanekaragaman pangan terkesan bahwa variasi jenis ikan yang dikonsumsi relatif terbatas, dominan jenis ikan lolosi. Namun
dari pendalaman lebih lanjut diketahui bahwa pada dasarnya mereka menyukai hampir seluruh jenis ikan hasil tangkapannya terutama ikan bobara, ikan baronang, dan ikan kerapu. Hanya saja untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya mereka lebih memilih ikan yang murah harganya, sementara ikan-ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dijual sehingga memperoleh penghasilan yang lebih besar. Oleh karena itu, tidak heran bila dari jawaban survei tersebut ikan kerapu menjadi ikan yang dipilih paling kurang disukai untuk dikonsumsi mengingat ikan tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan bahkan merupakan jenis ikan ekspor. Dengan demikian,  dapat dikatakan bahwa nilai ekonomi hasil tangkapan mempengaruhi keanekaragaman pangan laut yang dikonsumsi masyarakat. Semakin tinggi nilai jual produk hasil laut semakin jarang dikonsumsi nelayan.
Jenis ikan yang paling banyak ditangkap adalah ikan batu atau ikan karang, ini terkait dengan jenis alat alat tangkap yang dimiliki nelayan berupa alat tangkap tradisional seperti tombak ( bajubi ), jaring dan pancing. Peralatan tangkap tersebut kepemilikannya individual dan ternyata hasil penelitian memperlihatkan bahwa kepemilikan alat tangkap ini berpengaruh terhadap pola kerjasama nelayan yang juga bersifat individual. Karena memang tipe nelayan Desa Bahoi dan Bulutui adalah nelayan pemburu.
Alat tangkap 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Jaring Perangkap/bubu Pancing Lainnya Jaring dan Pancing Jaring, Bubu dan Pancing 26 4 5 1 12 0 5 1 10 0 1 8 5 4 11 0 0 4 36 9 26 1 13 12 Bulutui Nain Bahoi Total Jenis Biota laut yang Ditangkap 0 5 10 15 20 25 30 35 Bulutui Nain Bahoi Total 1 1 0 2 11 3 0 14 10 12 11 33 6 0 1 7 0 5 0 5 0 1 12 13 16 0 0 16 1 3 1 5 Baronang Cumi-cumi Ikan Teri Kakaktua Kerapu Lolosi Lainnya
Produksi Ikan
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Bulut ui Na in Ba hoi Tot a l 1 4 0 5 0 2 3 5 12 0 1 13 2 5 0 7 5 2 13 20 17 0 0 17 1 5 0 6 6 0 1 7 6 7 7 20 Ba r ona ng Bobor a Cumi- c umi Gur it a Ke r a pu Lolos i Ka ka t ua Te r i La inny a   ( t una , lobs t e r , hia s . .
Sementara itu, dilihat dari sisi ketersediaan pangannya, sebagian besar responden menyatakan bahwa jenis ikan laut yang sering mereka konsumsi selalu tersedia di pasar lokal. Mereka pun (96%) lebih suka mengkonsumsi ikan laut yang dijajakan di pasar lokal karena bagi mereka ikan di pasar lokal memiliki kualitas yang lebih bagus, ikannya masih segar dan harganya pun lebih murah karena merupakan hasil tangkapan langsung nelayan lokal dari laut di sekitar Desa Mubune/Bulutui.
Memang terdapat 42% responden yang menyatakan bahwa ikan yang sering mereka konsumsi jarang tersedia di pasar lokal, namun kemungkinan besar kekurangan supply tersebut dipenuhi oleh supply ikan dari pedagang keliling. Dikatakan demikian karena dari hasil observasi yang dilakukan peneliti diketahui bahwa pedagang ikan selalu menjajakan ikan, terutama jenis lolosi, setiap pagi secara berkeliling di dusun Bulutui. Artinya, dari sisi ketersediaan pangan, meskipun nelayan tidak pergi melaut yang bersangkutan tidak menghadapi ancaman rawan pangan. Namun karena sudut pandangnya dari sisi ketersediaan pangan, maka tentu saja realitas ketahanan pangannya akan tergantung dari daya beli mereka.

## Karakteristik Masyarakat Pesisir
Masyarakat desa pesisir Bahoi berasal dari etnis Sangir dan Minahasa yang memiliki kebiasaan pangan pokok campuran, sementara Desa Bulutui mayoritas dihuni oleh etnik Bajau yang kebiasaan pangannya lebih ke pangan beras, kecuali ketika mereka melaut akan membawa bekal pangan non beras (ubi kayu dan pisang). Tipe daerah perdesaan pesisir penduduknya miskin, padahal perdesaan pesisir penghasil utama sektor ikan di Indonesia. Pada umumnya kondisi masyarakat pesisir di Indonesia sampai sekarang masih  hidup dalam
kemiskinan dalam arti luas, tak terkecuali desa pesisir Bahoi dan Bulutui. Kebanyakan masyarakat pesisir hidup dalam berbagai keterbatasan ekonomi, sosial,  dan politik.  Dihadapkan pada kondisi kemiskinan demikian, nelayan  mau tidak mau harus melakukan  respon penyesuaian diri dengan perkembangan teknologi dan  lingkungan, atau sebaliknya melarikan diri dari kenyataan yang dihadapi bahkan mungkin melakukan perlawanan dengan cara merusak lingkungan ekosistemnya, misal melakukan pemboman terumbu karang, meracuni ikan, pembakaran kapal-kapal perikanan oleh nelayan kecil sebagai pilihan respon nelayan menghadapi tekanan lingkungan yang dianggap menguras sumberdaya ikan ( environmental scarcity ) (Ary Wahyono, dkk,1992).
Penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan bagi nelayan sebenarnya tidak mudah, karena kondisi kemiskinan parah yang mereka alami.  Selain kurangnya modal untuk pengembangan usaha dan membeli peralatan yang diperlukan, nelayan tidak memiliki akses untuk bisa keluar dari kondisi kemiskinan struktural. Hal mana, jaringan sosial nelayan terbatas kecuali jaringan antara nelayan dengan tengkulak, dan nelayan cenderung tidak memiliki kekuasaan atau akses kepada pusat kekuasaan. Selain itu, upaya pengembangan teknologi apapun di daerah masyarakat pesisir yang miskin sangat tergantung pada kesiapan masyarakat setempat untuk menghadapi tantangan ekonomi pasar. Karena dalam kenyataannya, banyak bantuan ataupun program pembangunan yang selama ini dilakukan tanpa memperhatikan kesiapan masyarakat setempat. Bantuan modal usaha diberikan kepada kelompok-kelompok, jarang memperhatikan kesatuan sosial yang telah ada sehingga cenderung mematikan kelembagaan tradisional. Selain itu, produksi masyarakat tergantung dari hasil laut, dan produksi lebih digunakan untuk memenuhi konsumsi kebutuhan keluarga sehari-hari. Beragam upaya pemberdayaan nelayan harus memperhatikan aspek sosial kenelayanan dalam pengembangan teknologi pada masyarakat pesisir ( Ibid , Wahyono, 1991).
Nelayan hidup dalam suatu lingkungan yang tidak menentu ( uncertainity ), dan  serba tidak homogen.  Ketidakmenentuan yang menjadi karakteristik kehidupan nelayan berakar dari kondisi lingkungan fisik, dan lingkungan sosial-tempat  kegiatan nelayan berlangsung. Laut adalah lingkungan fisik-tempat nelayan  mencari ikan atau biota laut lainnya merupakan lingkungan yang berbahaya. Manusia dibekali kemampuan terbatas untuk dapat hidup di atasnya. Artinya, nelayan memerlukan peralatan atau teknologi tertentu untuk melakukan aktivitas di laut. Laut di dalamnya terdapat berbagai macam biota atau binatang
laut yang beraneka ragam ukuran, sifat kehidupan dan tingkah-lakunya. Ikan adalah contoh  biota laut yang tidak mudah ditangkap. Kesulitan ini terjadi  bukan karena ikan berpindah-pindah atau migrasi sesuai dengan musimnya, melainkan pula ia dapat bertambah atau berkurang jumlahnya di mana para ahli perikanan tidak mudah untuk memperkirakan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi (Acheson, 1981: 276).
Demikian halnya, apabila  nelayan berhasil melakukan penangkapan ikan belum tentu menjamin penghasilannya.  Hal ini terjadi karena nelayan memiliki keterbatasan untuk bisa mengkuti mekanisme pasar. Keterbatasan ini terjadi karena nelayan secara fisik  tidak selalu ada di daratan.  Belum lagi faktor tingkat fluktuasi harga ikan di pasar begitu tinggi, dan sangat sulit diramalkan semakin menambah ketidakpastian (Acheson, 1981:282). Singkatnya, bahwa kegiatan nelayan pada level produksi maupun pemasaran hasil tangkapan dihadapkan  pada berbagai persoalan yang diakibatkan oleh karakteristik lingkungan yang penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, teknologi diakui memiliki peran penting dalam pembangunan dan pengembangan dunia nelayan, namun demikian belum semua masyarakat terutama di daerah pesisir memiliki akses terhadap teknologi yang dibutuhkan. Salah satu respon nelayan yang cukup penting menghadapi  kondisi lingkungan ketidakpastian, adalah pemanfaatan teknologi. Teknologi adalah salah satu kunci kegiatan nelayan yang bisa dijalankan. Sebagaimana, disebutkan di muka bahwa laut merupakan lingkungan fisik yang berbahaya, karena itu agar manusia dapat melakukan aktivitas di laut memerlukan peralatan, seperti kapal, perahu, alat penyelam dan teknologi lainnya.
Teknologi penangkapan berhubungan dengan jenis sumberdaya laut (ikan) yang ada. Atau dapat dikatakan, pengoperasian suatu jenis teknologi membawa serangkaian berbagai masalah sebagai konsekuensi- nya. Di antara masalah-masalah tersebut adalah: Pertama,  masalah yang berhubungan dengan akses nelayan terhadap sumber daya laut. Jika sumberdaya ikan,  merupakan common property , bagaimana nelayan bisa yakin kalau teknologi yang dipakainya bisa mendapat keleluasaan untuk menangkapnya. Masalah lainnya, adalah bagaimana nelayan mendapat jaminan kelanggengan penggunaan alat tangkap yang dipakainya itu operasional dalam batas waktu yang relatif panjang.
Kedua,  adalah masalah yang berhubungan dengan modal. Seperti diketahui jenis teknologi yang dipakai cenderung terkait dengan besarnya modal yang harus diinvestasikan. Semakin tinggi teknologi semakin
mahal harganya. Sementara, modal yang dituntut pada usaha nelayan bukanlah hanya modal untuk mengadakan teknologi tetapi justru yang tidak kalah pentingnya adalah modal pemeliharaan teknologi.  Dikatakan demikian, karena kasus-kasus kerusakan alat tangkap bahkan kehilangan perlengkapan melaut merupakan hal yang umum terjadi pada nelayan (Acheson, 1981: 280).  Nelayan, setiap saat akan mengalami kerusakan teknologi karena terkait dengan karakteristik laut yang berbahaya dan tidak menentu. Implikasinya pada permodalan, yaitu tuntutan akan adanya biaya untuk memperbaiki atau mengganti teknologi pada saat-saat yang sukar diketahui. Kegagalan-kegagalan introduksi teknologi, dan kredit perikanan kepada nelayan dari pemerintah adalah contoh bagaimana masalah modal menjadi hal yang kritis.
Ketiga, adalah masalah yang berhubungan dengan tuntutan untuk membentuk suatu kelompok kerja yang relatif stabil dan kompak. Keberhasilan di laut, keselamatan melaut tidaklah tergantung pada kemampuan individual dari anggota-anggota kelompok, tetapi tergantung kepada kekompakan kerja keseluruhan anggota kelompok. Masalah yang kemudian lahir adalah bagaimana merekrut anggota kelompok sedemikian rupa sehingga stabilitas dan kekompakan bisa dipertahankan. Sementara, nelayan cenderung memiliki pola kerjasama individual. Hal- hal ini merupakan masalah yang cukup rumit bagi nelayan, seperti dikatakan Acheson sebagai berikut:
“… the safety and effectiveness of a vessel depend on the ability of a crew to work together. For this reason it is critical to choose crews men who are compatible with each other, “ (Acheson, 1981: 280 ).
Keempat, masalah pemasaran surplus hasil tangkapan. Salah satu sasaran dari peningkatan teknologi adalah peningkatkan kuantitas hasil tangkapan. Jika, hasil tangkapan telah melebihi kebutuhan konsumsi, maka muncul pertanyaan dengan cara apa surplus hasil tangkapan dipasarkan. Sementara itu, nelayan memiliki  keterbatasan untuk mengikuti mekanisme pasar karena kurangnya peran middleman yang bisa menjembatani mereka dengan pasar. Berbagai bukti menunjukkan bahwa hasil tangkapan melimpah tidak ada orang yang memasarkan, maka hasil tangkapan itu sia-sia dan dibuang lagi ke laut.
Rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan menyebabkan mereka rentan terhadap berbagai tekanan ekonomi dan sosial yang berujung kepada kerawanan pangan. Pada tingkat yang paling minimal, masyarakat
perdesaan haruslah memiliki ketahanan pangan yang sangat diperlukan bagi keberlangsungan hidup mereka.

## Keanekaragam Pangan, Kebiasaan, dan Ketahanan Pangan
Penduduk kedua kampung pesisir, didominasi oleh etnik Sangir, Minahasa dan Bajau. Etnik Sangir dan Minahasa beragama Kristen dan Bajau beragama Islam. Penduduk Desa Bahoi bermata pencaharian sebagai petani kelapa dan nelayan, sedang penduduk Desa Bulutui bermata pencaharian sebagai nelayan. Kebun kelapa pada umumnya ditanami juga dengan pohon ubi kayu yang dipergunakan untuk kebutuhan pangan pokok. Ubi kayu dalam bahasa lokal disebut dengan Dohoma . Ubi kayu dipergunakan sebagai pangan pokok dengan cara direbus dan dibuat sagu ubi. Konsumsi ubi kayu tersebut dilakukan sejak dahulu, sesuai dengan tradisi budaya makan para orang tua sejak masih bermukim di Kepulauan Sanger (sebelum merantau ke Minahasa Utara) yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Pada awal-awal kedatangan penduduk Sanger, dan Bajau di Sulut, jenis pangan pokok yang tersedia hanya ubi kayu yang diolah dengan cara dibuat sagu ubi atau direbus, fungsinya sama dengan pangan pokok beras. Namun sejak beras mulai tersedia banyak di warung- warung, dan adanya intervensi pemerintah melalui bantuan beras Raskin, maka mulai terjadi perubahan pola pangan pokok dari ubi kayu menjadi pangan campuran: ubi kayu dan beras, yang dimasak secara terpisah. Tetapi, jika musim paceklik tiba, masyarakat akan kembali mengkonsumsi ubi kayu tanpa beras. Ubi Kayu yang dikonsumsi sebuah keluarga (yang berjumlah 5 orang anggota keluarga) rata-rata satu harinya sebanyak 4 potong atau kira-kira (2 ½ Kg) seharga 5000 Rp, dan beras yang dikonsumsi sebanyak 8 ons beratnya untuk satu keluarga. Jadi konsumsi pangan ubi kayu (singkong) masih lebih dominan di bandingkan dengan konsumsi pangan pokok beras.
Gambar Pangan Campuran Penduduk Pesisir
Pangan Non Beras Bekal ke Kebun
Pisang Garoho
Mentah Digoreng
Beras dimasak terpisah, menjadi nasi putih seperti nasi pada umumnya, sementara ubi kayu dimasak dengan cara direbus atau dibuat sagu ubi. Cara membuat sagu ubi sebagai berikut: Tahap pertama, ubi kayu dikupas sebanyak 3-4 batang (sesuai dengan kebutuhan), lalu dibersihkan dengan air. Ubi kayu yang telah bersih, diparut menggunakan parutan khusus yang terbuat dari kaleng yang dilubangi merata secara kasar dan merata. Setelah diparut, kemudian hasil parutan di taruh di kain bekas kantung terigu, dilipat memanjang dan diperas sampai semua air keluar dan telah perat. Parutan ubi kayu yang telah diperas, diletakkan di dalam baskom dan dihancurkan dengan menggunakan tangan.
Tahap kedua, kelapa satu butir dikupas dan diparut, lalu campurkan parutan kelapa dengan hasil parutan ubi kayu yang telah diperas tadi. Diaduk secara merata, lalu di range atau disangrai dengan cara berikut: taruh kira-kira dua genggam tangan parutaan ubi kayu yang telah dicampur kelapa di atas wajan yang telah panas dengan cara dibulatkan dan diratakan (semacam membuat martabak atau telur dadar) dan ditutup. Jika sudah mulai berwarna kecoklatan dibalik dan ditutup kembali, setelah sepuluh menit diangat dan buat seperti gulungan, dan siap dihidangkan. Merange atau dimasak tanpa air dan tanpa minyak, selain dibentuk bulatan dapat dibuat menjadi lempengen berbentuk kotak, hasil sangrai ini yang kemudian dikonsumsi sebagai pangan pokok. Sedang sayur sebagai teman sagu ubi adalah sayur santan, dan dabu-dabu atau sambal rica dan ikan bakar.
Menurut pengakuan masyarakat, alasan masih menjaga tradisi pangan pokok non beras atau ubi kayu karena pangan ubi kayu dipercayai bisa menambah energi sehingga merasa lebih kuat jika bekerja di kebun, tahan lapar, dan tahan terhadap berbagai penyakit atau menjadi jarang sakit serta merasa lebih memiliki umur panjang. Anak-anak sejak usia dini, balita usia 1-2 tahun di kampung atas sudah diperkenalkan dengan pangan ubi kayu, atau singkong rebus sebagai kudapan dengan cara dikunyah terlebih dahulu oleh orang tuanya baru diberikan kepada anak balitanya. Namun demikian, menurut pengakuan Kumtua Nelson (kepala desa), generasi anak-anak muda (usia sekolah SMP dan SMA) mulai sering mempertanyakan kepada orang tuanya: “kenapa mereka selalu makan ubi kayu setiap hari tanpa diselingi makan nasi beras? Maka , jika anak-anak sudah mulai bertanya, maka orang tua akan menggantikan dengan nasi beras pada keesokan harinya. Kecenderungannya generasi muda memang lebih menyukai nasi beras daripada ubi kayu sebagai pangan pokok.
Kebiasaan pangan penduduk kampung atas mengkonsumsi pangan pokok ubi kayu sebagai pangan pokok, tampaknya menular pada suku pendatang yang bermukim di desa yang sama. Misal, pendatang yang berasal dari etnik Gorontalo sebetulnya di daerah asal, mereka memiliki kebiasaan konsumsi pangan pokok pisang, namun setelah menetap di desa atas mulai mengkonsumsi ubi kayu sebagai pangan pokok mengikuti kebiasaan penduduk setempat. Ketersediaan pangan pokok ubi kayu tersedia banyak di kebun, karena  setiap keluarga petani memiliki tanaman pohon ubi kayu di kebun sebagai cadangan pangan, ketika mereka membutuhkan untuk konsumsi pangan baru akan diambil dari kebun masing-masing. Jika masyarakat malas mengambil dan mengolah sendiri, ada beberapa orang yang menjual sagu ubi dalam bentuk lempengan, satu lempeng dijual seharga Rp.1.000,-. Dan apabila ada masyarakat yang kehabisan cadangan pangan ubi kayu di kebun, maka dapat meminta kepada saudara atau tetangga, atau membeli seharga Rp.5.000,- untuk tiga buah ubi kayu. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan atau adat di kampung atas.
Jenis ubi kayu yang ditanam dan dikonsumsi merupakan jenis ubi kayu yang memiliki cita rasa enak, teksturnya gempur (seperti singkong mentega), diberi nama jali-jali. Ada juga jenis ubi kayu lain yang memiliki citra rasa enak, yaitu jenis Australia. Dan menurut keterangan masyarakat, jenis ubi kayu tersebut hanya bisa ditanam di kawasan Kampung Atas, dan jika ditanam di desa lain (Kampung Bawah), maka citra rasanya menjadi berbeda, kurang enak dan teksturnya menjadi keras. Oleh karena itu,  pasokan kebutuhan pangan ubi kayu untuk Desa Bawah (Desa Mumbune, dan Bulutui) berasal dari Desa Atas (Munte dan Bahoi), yang dijual melalui pedagang keliling. Sebaliknya, kebetuhan akan pangan hasil laut kampung Atas dalam bentuk berbagai jenis ikan dan non ikan (cumi-cumi dan bia/kerang) diperoleh dari pedagang keliling ikan yang berasal dari kampung bawah (Mumbune, dusun Bulutui)  Jadi, perdesaan pesisir walau secara ekologi memiliki perbedaan ragam pangan, tetapi mereka dapat saling menukar kebutuhan pangan sehingga terjadi keanekaragaman pangan. Keragaman pangan ini mendorong lestarinya kebiasaan pangan campuran.
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 15 No. 1 Tahun 2013 125
Jenis Pangan Pokok 3 Desa Penelitian
Sumber: Data Primer Kompetitif Pangan PMB-LIPI, 2012.
Tabel di atas menggambakan tingkat konsumsi pangan pokok beras dan non beras di tiga desa: Bulutui, Bahoi dan Pulau Nain dari 100 orang responden  yang diwawancarai melalui kuesioner (tulisan ini hanya enganalisa dua desa saja:Bahoi dan Bulutui). Konsumsi pangan beras di desa pesisir Bulutui cukup tinggi, kebalikannya Desa Bahoi konsumsi pangan non beras sama tingginya dengan angka konsumsi beras karena memang kebiasaan pangan mereka adalah pangan campuran (beras dan ubi kayu). Tetapi bukan berarti penduduk Desa Bulutui tidak mengkonsumsi pangan non beras, mereka mengkonsumsi ubi kayu dan pisang sebagai bekal untuk melaut. Dan frekuensi dan kuantitas konsumsi ubi kayu dan pisang ini cukup tinggi, hampir setiap hari mereka membawa bekal ubi kayu untuk melaut. Karena jika mengkonsumsi ubi kayu dianggap tahan lapar sepanjang malam.
Sumber Pangan Pokok Non Beras: Singkong
Sumber: Data Primer Kompetitif Pangan PMB-LIPI, 2012.
Pangan Pokok Pisang
Sumber: Data Primer Kompetitif Pangan PMB-LIPI, 2012.
Responden di Desa Bulutui berjumlah 50 orang, dan 41 orang di antaranya mengaku mengkonsumsi pangan non beras ubi kayu ketika bekerja melaut, sementara responden Bahoi sebanyak 25 orang mengaku mengkonsumsi ubi kayu sebagai pangan pokok sehari-hari bersamaan dengan konsumsi beras. Untuk pangan pisang garoho, rata-rata responden mengkonsumsi antara 1-14 orang, karena pisang lebih sering dimakan sebagai camilan dengan ditemani sambal dabu.
Pangan Lauk Ikan yang Dikonsumsi
Sumber: Data Primer Kompetitif Pangan PMB-LIPI, 2012.
Pangan Lauk ikan setiap hari dikonsumsi oleh seluruh responden di tiga desa penelitian. Karena ikan merupakan kebiasaan pangan penduduk pesisir dan pesisir pulau. Ikan dapat diibaratkan dengan daging untuk masyarakat di Pulau Jawa atau lauk tempe bagi orang Jawa, setiap hari harus tersedia sebagai pangan lauk, tanpa lauk ikan ibaratnya mereka belum makan sempurna. Ketersediaan ikan konsumsi sehari-hari selalu tersedia, karena pekerjaan mereka sebagai
nelayan memungkinkan selalu memperoleh ikan. Ikan disajikan dengan cara sederhana, hanya dibakar, difufu (asap) dan diberi dabu atau sesekali digoreng. Jika pada musim angin kencang, mereka akan mengkonsumsi ikan garam yang digoreng (ikan asin) tawar. Kebutuhan akan lauk ikan pada dasarnya terpenuhi sepanjang hari, terkecuali pada musim barat di mana pasokan ikan agak sulit. Ikan didapat dari hasil memancing, menjala atau dari penjual ikan keliling yang berkeliling setiap pagi hari datang dari kampung tetangga. Dan secara budaya, penduduk perdesaan pesisir sudah menerapkan keanekaragaman pangan dan telah menjadi foodhabits keseharian hidup mereka.
Peta Keanekaragaman Pangan Pokok
Keanekaragaman Pangan Pokok Desa Jenis Pangan Pokok Pangan untuk Bekal Melaut Lahan Tanaman Pangan Non Beras Jenis Ikan yang banyak Dikonsumsi Bulutui Beras + Ubi kayu+ Ikan Ubi Kayu + Ikan Ditanam di sela- sela pohon kelapa/Tanaman Sela-Ubi Kayu Ikan Lolosi, Kakak  Tua, Deho, Baby Tongkol Bahoi Beras+ Ubi Kayu+Talas+ Pisang Ubi Kayu + Ikan Ditanam di sela- sela pohon kelapa/Tanaman Sela-Ubi Kayu Dan Tanaman Pekarangan-Ubi kayu, Ubi Jalar, Talas dan Pisang Ikan Batu: Ekor Kuning, Lolosi

## Kesimpulan dan Rekomendasi
1.   Kesimpulan
y Foodhabits pangan “campuran” harus didorong untuk tetap menjadi bagian dari budaya.
y Penduduk telah memiliki budaya pangan campuran dan memiliki pekarangan serta kebun yang belum diolah.
y Konsumsi Ikan sangat tercukupi, setiap hari ikan dikonsumsi. Kebiasaan ini setara dengan konsumsi lauk tahu dan tempe di Jawa.
y Budidaya ikan kurang dikembangkan, padahal dapat memberi income dan nilai ekonomis kepada penduduk. Terlebih pasokan dan konsumsi ikan pada musim angin barat terkendala y Pangan non beras (Singkong, Pisang “Garoho” dan Bete/keladi) tidak hanya dibutuhkan oleh desa pesisir tetapi juga oleh masyarakat di desa pulau sehingga perlu dibudidayakan untuk mendukung ketahanan pangan.
y Nelayan memiliki budaya kerjasama individual, dan sebagai nelayan pemburu.
y Kaum ibu belum sepenuhnya terlibat dalam pengamanan pangan non beras, dengan cara pemanfaatan pekarangan.
2.   Rekomendasi
y Revitalisasi kebun dan pekarangan untuk ditanami pangan pokok non beras. Badan Ketahanan pangan dapat bekerjasama dengan PKK dan Dinas Pertanian untuk mewujudkan hal itu.
y Menghadapi musim angin barat, perlu intervensi budidaya ikan keramba. Dan Sebagai upaya peningkatan ekonomi perlu budidaya rumput laut dan lobster karena laut kaya dengan itu.
y Perlu transformasi sosial budaya dari nelayan pemburu ke nelayan budidaya. Dan dari kerja individual ke kerja komunal/kelompok.
y Melakukan budidaya singkong, keladi dan pisang dengan menggunakan bibit unggul lokal (singkong jali-jali dan australia) dan bibit pisang garoho bibit lokal yang menjadi pangan utama etnik Sangir, Minahasa dan Bajau. y Supaya ketahanan pangan tidak terganggu, perlu menyertakan kaum ibu dalam mengolah kebun dan pekarangan. Sementara kaum bapak meningkatkan aktivitas di laut dengan alat tangkap modern dan komunal bukan tradisional dan bersifat individual
(tombak, panah dll).
y Lembaga sosial tradisional dan gereja perlu didorong untuk terlibat aktif dalam melestarikan kebiasaan pangan dan memanfaatkan pekarangan dan kebun.

## Daftar Pustaka
Anonymous. 2001. Program Kerja Pengembangan Kewaspadaan Pangan .  Pusat Kewaspadaan Pangan 2001-2004. Pusat
Kewaspadaan Pangan. Badan Bimas Ketahanan Pangan. Departemen Pertanian.  Jakarta.
Colleman, James, Social Capital in The Creation of Human Capital,
American Jurnal of Sociology , Vol. 94.
Collier, WI. 1981. Agricultural Evolution and Administration of rural development in Indonesia: The Case of Agriculture ( Research Monography ). Barkeley University of California Center For South East Asia Studies.
Frans Husken, 1998. Masyarakat Desa dalam Perubahan Sosial di Jawa tahun 1830-1980 . Penerbit PT. Dramedia Widiasarana Indonesia.
Harper I, Deaton BJ, Driskel JA. 1986. Pangan, Gizi, dan Pertanian , Alihbahasa Suhardjo, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
Jerome et al. 1986. Nutritional Anthropology: Contemporary Approach to Diet and Culture. Norge  W.  Jerome,  Rnady  F.  Kandel,  and Gretel H. Pelto (eds.), Redgrafe Publishing Company.
Krisnamurthi, Bayu. 2003. “Agenda Pemberdayaan Petani Dalam rangka Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional”, Jurnal Ekonomi Rakyat , Tahun II, Nomor 7, Oktober.
Michael Quinn Patton. 1990. Qualitative Evaluation and`Research Methods ,  second edition, Sage Publication.
Putnam, Robert. 1993. The Prosperous Community: Social capital and
Public Life. The American Prospect , Vol.13.
Pollnac, Richard B. 1988. Karaktersitik Sosial dan  Budaya dalam Pengembangan Perikanan Berskala Kecil. Dalam Buku Mengutamakan Manusia dalam Pembangunan. Variabel- Variabel Sosiologi di Dalam Pembangunan Pedesaan (Michael M. Cernea). Jakarta: UI Press.
Sayogyo. 1972. Modernization Without Development in Rural Java .
Bogor, Lembaga Penelitian Sosiologi Perdesaan, IPB.
Suryahad Asep, Daniel Suryadarma; Sudarno Sumarto; Jack Molyneaux. 2006. “Agricultural Demand Linkages and Growth Multiplier in Rural Indonesia”.  Working Paper, SMERU Research Institute , July.
Tim Peneliti PMB-LIPI. 2001. Model Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat Buruh Tani dan Petani Kecil Melalui Penguatan Kelembagaan Sosial yang Berbasiskan Sumberdaya Lokal: Kasus Kecamatan Bongas Indramayu, Jawa Barat . Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI.
Uphoff, Norman. 2000. Understanding Social Capital: Learning From The Analysis and Experience of Particiaption.
Warsilah Henny, Sudiyono dkk, 2000. Hasil Kajian  Penguatan Kelembagaan Sosial memalui Pengembangan Dana Bergulir ala Grameen Bank untuk Meningkatkan Ketahann Pangan Masyarakat . Jakarta: PMB-LIPI.
Warsilah Henny, Penerapan Kebijakan Ketahanan Pangan Bagi Pencapaian Kedaulatan Pangan . Makalah disampaikan pada KIPNAS Tahun 2011 Diselenggarakan oleh LIPI, di Hotel Bidakara, Jakarta.
Wardiat, Dede dan Tajahuddin dkk, 2000. Hasil Kajian Penguatan Kelembagaan Sosial yang Berbasiskan Sumberdaya Lokal Untuk Mengatasi Ketahanan Pangan Masyarakat. Jakarta: PMB-LIPI.
Wahyono, Ary dkk. 1992. Nelayan dan Strategi Menghadapi Ketidakpastian (di Beo, Sathean dan Demta) . Jakarta: PMB-LIPI.
Witoro. 2003.  Menentukan Kembali dan Memperkat Sistem Pangan Lokal. Makalah Lokakarya Form Pendamping Petani Regio Genpahala, Kampung Pewanding, Sukabumi, 2-4 September 2003.