Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , Vol 28, No.2, Desember 2018, p-ISSN: 1412-3835; e-ISSN: 2541-4569

## MODEL PEMBINAAN PKL DI KOTA SURAKARTA DENGAN PENDEKATAN EDUKASI LEWAT BIMBINGAN DAN PENYULUHAN (Upaya Mendukung Program Aksi Kota Kreatif)
Joko Suwandi, Budi Sutrisno Pendidikan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta e-mail: js171@ums.ac.id

## ABSTRACT
The  sustainable  issue  of  street  vendor  (PKL)  management  in Surakarta needs a programed supervision model in order to make PKL growing  and  having  greater  impact.  The  research  aimed  to  arrange  a PKL  coaching  model  which  is  well  programmed  and  sustainable  to make  PKL  become  a  power  of  stable  economic  people  and  capable  to suppport  many  city  development  programs  including  The  City  Creatif Action  Program  year  2017-2021.  This  improvisation  research  studied the  first  year  research  findings  with  the  colleagues  who  have responsibility  in  PKL  supervision,  observer  and  practitioner,  in  turn developing  a  programed  and  sustainable  model.  The  critical  analysis was  used  to  analyze  the  data  which  is  analyze  the  weaknesses  and strength  a  model  so  that  it  become  the  most  suitable  model.  The coaching is arranged as follows: (1) The implementation syntax consists of:  bring  around  and  forming  attitude  leads  up  to  care  and  aware attitude, expand knowledge transformation, capability, basic skills, and intellectual  skill  improvement  in  order  to  develop  initiative  and innovation skill to reach an autonomy. (2) The coaching scope consists of:  a)  arrange  a  stable  business  environment,  b)  capital  assistance,  c) business  protection,  d)  partnership  development,  e)  training,  f) establish  special  institution,  g)  promotion  development,  h)  develop facilities and infrastructure. (3) Coaching PKL based on counseling and guidance.  (4)  Implementation  of  counseling  and  developing  PKL consists of: a. Counseling and developing in production and processing, b. Marketing, c. Human resources, d. technology.
Keywords: model development, PKL, creative city action program

## PENDAHULUAN
Kota  Surakarta  atau  sering  disebut  sebagai  Kota  Solo,  saat  ini  sedang mengembangkan  program  ekonomi kreatif,  dengan  diberi  sebutan  ‘Program  Aksi Kota  Kreatif’.  Program  dimulai  dari  tahun  2015,  dengan  tujuan  utama  adalah mendorong peningkatan kehidupan sosial masyarakat kota, peningkatan ekonomi kota,  mengembangkan  iklim  bisnis,  dan  pembangunan  citra  kawasan.  Modal dasarnya adalah tersedianya sumber daya insani yang mumpuni, daya kreasi yang
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , Vol 28, No.2, Desember 2018, p-ISSN: 1412-3835; e-ISSN: 2541-4569
unggul,  posisi  geografi  yang  strategi  sebagai  daerah  transit,  landmark  kota  yang terkenal,  pemerintah  kota  yang  peduli  dengan  program  pemberdayaan  ekonomi kerakyatan,  dan  tersedianya  jaringan  pemasaran  yang  memadai,  menjadi  modal dasar bagi pengembangan ekonomi kreatif itu.
Hal  ini  selaras  dengan  kriteria  konsep  pengembangan  ekonomi  kreatif menurut  The  United  Nations  Conference  on  Trade  and  Development/UNCTAD (2010),  yaitu;  1)  sebagai  sumber  penghasilan,  sebagai  pembuka  lapangan  kerja, serta  mempromosikan  keterbukaan  sosial  dan  pembangunan  kebudayaan  dan manusia  di  suatu  kota;  2)  sebagai  penumbuh  jalinan  interaksi  antara  aspek ekonomi-sosial-budaya  dengan  teknologi  dan  kekayaan  intelektual;  3)  sebagai lahan  penerapan  aktivitas  ekonomi  yang  didasari  oleh  ilmu  pengetahuan (knowledge-based  economy);  4)  menjadi  tempat  berkembangnya  inovasi  dan aktivitas  pengambilan  keputusan  yang bersifat  multidimensional;  dan  5)  industri kreatif (creative industries).
Berkait dengan penelitian ini, pertanyaan besar pertama yang perlu jawaban adalah; Apakah usaha PKL dapat dikembangkan sebagai salah satu usaha ekonomi kreatif  yang  berpotensi  menjadi  kekuatan  ekonomi  kerakyatan  perkotaan? Jawabannya  ‘bisa’.  Kenyataan  dilapangan  menunjukkan  bahwa  usaha  PKL  telah mampu mengangkat nama Kota Surakarta sebagai kota kuliner, kota pasar barang antik,  kota  pasar  barang  klithikan  dan  sebagainya,  sebagai  pembuka  lapangan kerja, sumber penghasilan masyarakat kota. Di mata para penggemar kuliner, Kota Surakarta  yang  sangat  terkenal  dengan  berbagai  jenis  kuliner  yang  melegenda. Beberapa  warung  kuliner  yang  sangat  terkenal  antara  lain;  Tengkleng Bu  Edy  di Pasar  Klewer,  Gudeg  Ceker  Bu  Kasno  di  Margoyudan,  Mie  Toprak  Yu  Nani  di Kartopuran, Sate Kere Yu Rebi di Sriwedari, Susu Segar si Jack, Gempol Pleret yu Yami,  Markobar  di  Kota  Barat,  Bestik  Harjo,  Wedangan  Mbah  Wir,  Wedangan Basuki, Wedangan Pak Kumis, Es Kobar, Bakso Pawirorejo, dan sebagainya. Semua yang  disebut  itu  mengawali  rintisan  usahanya  melalui  usaha  perdagangan kakilima.  Semua  pernah  merasakan  bagaimana  pahit  getirnya  berdagang bertahun-tahun  di  pinggir  jalan  yang  bukan  tempat  peruntukkan  serta menghadapi berbagai kemungkinan penggusuran oleh Pemkot. Termasuk juga PKL Klithikan dan PKL barang antik.
Seiring  berjalannya  waktu,  Pemkot  mengadakan  penataan  kota  dengan menghimbau  para  pedagang  untuk  tidak menggunakan  area  larangan  bagi  usaha PKL.  Beberapa  PKL  telah  memindahkan  usahanya  ke  tempat  usaha  permanen dengan  menyewa  lahan  milik  perorangan  atau  membeli  lahan,  tetapi  sebagian masih tetap bertahan sebagai PKL pinggir jalan. Penataan tidak hanya bagi usaha kuliner  tetapi  juga  kepada  pedagang  barang-barang  antik  dan  klithikan  yang sebagian  telah  di  relokasi  ketempat-tempat  tertentu,  seperti  Pasar  barang  antik Triwindu  atau  Ngarsopuro,  Pasar  Batu  Mulia  dan  Gamelan  Keraton  Surakarta (Gladag),  Pasar  Wesi  Aji  di  Timur  Alun-alun  Utara  Keraton  Surakarta,  Pasar Klithikan  Notoharjo  dan  Pasar  Elpabes  (pasar  elektronik,  pakaian  dan  besi)  di Banjarsari.
Pertanyaan  kedua  ‘Bagaimana  mengembangkan  usaha  PKL  menjadi  usaha ekonomi kreatif? Dari fakta sejarah yang didukung hasil penelitian Pramono, dkk (2013)  dan  penelitian  Suwandi  (2006)  menunjukkan  bahwa  usaha  PKL  di  Kota Surakarta  yang  pada  awalnya  masih  bersifat  tradisional  dalam  pengelolaan  dan
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , Vol 28, No.2, Desember 2018, p-ISSN: 1412-3835; e-ISSN: 2541-4569
orientasinya,  kini berkembang  menjadi  usaha  yang  sangat  dinamis,  penuh  kreasi dan  inovasi  dalam  mendukung  program  aksi  kota  kreatif.  Usaha  PKL  tidak  lagi menjadi  usaha  rakyat  kecil  untuk  bertahan  hidup  saja  (subsisten)  tetapi  telah menjadi  usaha  ‘orang  bermodal’  untuk  meningkatkan  kesejahteraan/welfare (Suwandi  dan  Muhibbin,  2012).  Sebagai  contoh  paling  nyata  adalah  usaha  ‘Hik’, yang  identik  dengan  kuliner  makanan  dan  minuman  malam  untuk  masyarakat kalangan  bawah,  yang  dijajakan  berkeliling  kampung  dengan  dipikul.  Sekarang beberapa  ‘Hik’  telah  ber-metamorfose  menjadi  ‘Hik  (wedangan)  Modern’. Tampilan  berubah  menjadi  lebih  ‘wah’  dengan  tambahan  jenis  makanan  dan minuman  yang  lebih  kekinian,  juga  dilengkapi  dengan  berbagai  fasilitas  modern, seperti; koneksi wifi, life music, tempat duduk yang representatif untuk bersantai dan  nongkrong  bagi  kawula  muda  milenial.  Perubahan  ini  menjadi  bukti  bahwa para PKL memiliki daya kreatifitas untuk merespon perkembangan dan perubahan perilaku  masyarakat  konsumtif  milenial.  Perubahan  ini  terjadi  tidak  hanya  pada PKL kuliner, tetapi PKL barang antik dan klithikan juga terbukti dapat mengangkat Kota  Surakarta  menjadi  destinasi  wisata  bagi  penggemar  kuliner,  penggemar barang antik, dan barang klithikan.
Pengembangan  usaha  PKL  diarahkan  kepada  pemberdayaan  potensi  yang dimilikinya  melalui  program  pembinaan,  agar  pedagang  memiliki  kemampuan untuk  menjadikan  usahanya  sebagai;  sumber  penghidupan,  sebagai  katup pengaman  sosial  dan  sekaligus  sebagai  penyumbang  PAD  kota  (Sutrisno  dan Suwandi,  2014).  Untuk  itu  pengembangan  yang  bersifat  kreatif  akan  diarahkan pada;  pemberdayaan  jiwa  kewirausahaan,  kemampuan  untuk  mengubah manajemen pengolahan, penyajian dan promosinya, manajemen tempat usaha dan manajemen  keuangannya  dengan  berorientasi  pada  pendekatan  sosial  budaya, ekonomi dan Normatif (yustisi dan non yustisi).
Secara  normatif,  keberhasilan  pengelolaan  PKL  tidak  hanya  akan  berhenti pada keberhasilan menata atau merelokasi PKL ke tempat-tempat yang ditentukan Pemkot,  tetapi  harus  dilanjutkan  sampai  pada  tingkat  pemberdayaan  melalui pembinaan  yang  terprogram  dan  berkelanjutan,  sehingga  kejadian  usaha  PKL ‘mati’  setelah  direlokasi  bisa  diminimir.  Dapat  dianalogkan  seperti  seseorang memindah  tanaman  dari  satu  tempat  ketempat  lain.  Apabila  dipindah  dan  tidak dibantu merawat niscaya kemungkinan bisa mati atau tidak tumbuh dengan baik, tetapi  berbeda  kalau  setelah  dipindah  dilakukan  perawatan  secara  seksama, seperti;  dibantu  penyiraman,  dipupuk,  dijaga  dari  hama  dan  sebagainya,  niscaya tanaman itu akan tumbuh subur dan menghasilkan.
Pembinaan  dan  pemberdayaan  menjadi  kata  kunci  bagi  pengembangan  PKL agar menjadi kekuatan ekonomi masyarakat kecil. Ramadhan (2015) menyatakan bahwa  pembinaan  yang  diberikan  oleh  penguasa  daerah  terbukti  sangat membantu  dalam  cara  atau  langkah  dalam  pengembangan  usaha  PKL.  Hal  ini dperkuat  oleh  Indriyanti  (2014),  yang  mengatakan  bahwa  pembinaan  yang  tepat akan  mampu  memandirikan  PKL  dan  sekaligus  meningkatkan  perekonomian masyarakat serta dapat menciptakan ketertiban umum.
Pembinaan  berarti  usaha,  tindakan  dan  kegiatan  yang  digunakan  secara berdayaguna  dan  berhasil  guna  untuk  memperoleh  hasil  yang  baik  (Badudu, 2008:316).  Secara  konseptual,  pembinaan  sering  juga  disebut  dengan  istilah pemberdayaan (empowerment), yang secara harfiah mengandung arti memberikan
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , Vol 28, No.2, Desember 2018, p-ISSN: 1412-3835; e-ISSN: 2541-4569
atau  mendapatkan  kekuatan  (power).  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Friedmann (1992),  bahwa  pembinaan  kepada  kelompok  atau  secara  kolektif  (seperti  PKL), selalu  terkait  dengan  memberikan  kemampuan  kepada  mereka  yang  biasanya tidak  berdaya,  untuk  mendapatkan  akses  ke  sumber-sumber  daya  yang  menjadi dasar dari kekuasaan dalam suatu usahanya.
Bentuk pembinaan mencakup kegiatan pemberian pengarahan dan bimbingan untuk  meningkatkan  pengetahuan,  sikap,  kecakapan  dibidang  usaha,  ekonomi, sosial,  kemasyarakatan  dan  lainnya.  Hasil  penelitian  Qasanova  dan  Khairani (2013) menunjukkan bahwa pembinaan PKL harus menekankan pada pendekatan praktis,  pengembangan  sikap,  kemampuan  dan  kecakapan.  Pembinaan  dilakukan secara  bertahap  untuk  mencapai  status  kemandirian,  yaitu  melalui  tahap penyadaran  dan  pembentukan  perilaku  menuju  perilaku sadar  dan  peduli,  tahap transformasi  kemampuan  berupa  perluasan  wawasan  pengetahuan,  kecakapan, dan  keterampilan  dasar  untuk  bisa  berperan  dalam  pembangunan;  dan  terakhir tahap  peningkatan  kemampuan  intelektual  menuju  terbentuknya  inisiatif  dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian.
Strategi dan prinsip Pembinaan menurut Rapp, C. A., Saleebey, D. dan Sullivan, W. P. (2005) meliputi; 1) pembinaan sebagai sebuah proses kolaboratif, 2) dalam proses  pembinaan  menempatkan  yang  terbina  sebagai  aktor  subjek  yang berkompenten,  3)  kompetensi  subjek  pembinaan  diperoleh  atau  dipertajam melalui  pengalaman  hidup,  4)  solusi  harus  yang  berasal  dari  situasi  khusus,  5) jaringan-jaringan informasi sosial sebagai sumber dukungan, 6) masyarakat harus berpartisipasi dalam pembinaan, dan 7) proses pembinaan harus bersifat dinamis, sinergis dan evolutif.
Keberhasilan  pembinaan  harus  dapat  diukur  baik  secara  kuantitatif  maupun kualitatif.  Schuler,  Hasmaeni  dan  Riley  (dalam  Mimin  Rochayati.  2014) mengembangkan  indikator  indeks  pembinaan  (empowerment  Index),  yang mencakup  keberhasilan  dalam  bentuk;  1)  keberdayaan  dalam  ekonomi,  2) kemampuan  mengakses  manfaat  kesejahteraan,  dan  3)  kemampuan  kultural politis. Ketiga indikator tersebut akan dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu  kekuatan  di  dalam  (power  with  in),  kekuasaan  untuk  (power  to),  kekuatan atas (power over), dan kekuatan dengan (power within).
Ada  dua  kecenderungan  proses  pembinaan  PKL  di  suatu  kota,  yaitu kecenderungan  primer  dan  sekunder  (Sedarmayanti.  2009:79).  Kecenderungan primer,  yaitu  menekankan  pada  proses  pemberian  atau  pengalihan  sebagian kekuasaan,  kekuatan  atau  kemampuan  kepada  pelaku  usaha  agar  menjadi  usaha yang  lebih  berdaya.  Sebagian  dilakukan  dengan  membangun  asset  material  guna mendukung  pembangunan  kemandirian  mereka  melalui  organisasi.  Sedangkan kecenderungan  sekunder  menekankan  pada  proses  stimulasi,  mendorong  atau memotivasi  agar  PKL  mampu  menentukan  apa  yang  menjadi  pilihan  usahanya melalui proses dialog.
Masih menurut Sedarmayanti, ada tiga pendekatan dalam membina PKL, yaitu; pendekatan  sosial  budaya,  pendekatan  ekonomi  dan  pendekatan  normatif. Pendekatan  budaya  menyangkut  bentuk  pembinaan  yang  lebih  mengedepankan sikap  toleransi  tinggi  dengan  istilah  ‘nguwongke  uwong’,  sedangkan  pendekatan ekonomi  menekankan  kepada  segala  upaya  yang  berhubungan  dengan
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , Vol 28, No.2, Desember 2018, p-ISSN: 1412-3835; e-ISSN: 2541-4569
pengembangan  usaha,  dan  pendekatan  normatif  menyangkut  perihal  kepatuhan terhadap peraturan-peraturan atau norma-norma yang dibuat pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pengembangan  rekonstruksi,  yaitu menghasilkan  produk  model  pembinaan  PKL  di  Kota  Surakarta  (Moleong,  2011: 34),  yang  akan  digunakan  untuk  mewujudkan  PKL  yang  mandiri,  memiliki  daya tarik,  berdaya  saing  usaha,  bersih,  tertib  hukum  dan  mampu  berinteraksi  sosial dengan masyarakat, serta menyumbang PAD kota.
Data  bahan  penyusunan  model  merupakan  data  hasil  penelitian  tahun pertama.  Data  tahun  pertama  dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam  dari para  informan  kunci  (kalangan  PKL),  pejabat  dan  pimpinan  organisasi  yang memiliki kaitan dengan program pengelolaan PKL di Kota Surakarta. Hasil analisis SWOT  selanjutnya  dijadikan  acuan  untuk  menghasilkan  sebuah  produk  model pembinaan pada tahun kedua ini.
Proses  penelitian  tahun kedua  ini  dilakukan secara  ‘melingkar’  atau  berpilin. Dimulai  dengan  aktivitas  merancang  model,  mengevaluasi  dan  merevisi  model sampai  terbentuklah  model  pembinaan  PKL  yang  tepat  (Akker  dkk,  2006:  25). Analisis  data  menggunakan  analisis  kritis,  untuk  menganalisis  kelebihan  dan merevisi kekurangan dari sebuah rancangan model pembinaan itu.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Visi  dan  misi  pengembangan  ekonomi  kreatif  Kota  Surakarta  diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan Kota  Surakarta seperti tertuang dalam Perda Kota  Surakarta  nomor  2  Tahun  2010  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Daerah  (RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2005  – 2025. Visi Kota Surakarta dalam  2  dasawarsa,  tahun  2005–2025  adalah:  “SURAKARTA  KOTA  BUDAYA, MANDIRI,  MAJU,  DAN  SEJAHTERA”.,  sedangkan  visi  pengembangan  ekonomi kreatif  adalah  “TERWUJUDNYA  KOTA  SURAKARTA  SEBAGAI  KOTA  KREATIF BERBASIS BUDAYA DAN EKOLOGI“.
Misi ekonomi kreatif Kota Surakarta menekankan pada upaya pengembangan bidang  produksi,  promosi,  akses  ekonomi  kreatif  dan  partisipasi  seluruh stakeholder,  antara  lain,  1)  meningkatkan  daya  saing  industri  kreatif  Kota Surakarta, 2) meningkatkan nilai tambah bahan baku lokal yang berorentasi pada penghematan  sumberdaya  alam  dan  ramah  lingkungan,  3)  meningkatkan kontribusi industri kreatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta,  4)  mengembangkan  inovasi  yang  berlandaskan  kearifan  dan  warisan budaya local, 5) menumbuhkembangkan kawasan-kawasan kreatif di wilayah Kota Surakarta,  dan  6)  menguatkan  citra  kreatif  pada  produk/jasa  sebagai  upaya pencitraan kota.
Pengembangan  ekonomi  kreatif  di  Kota  Surakarta  bertujuan  untuk;  1) meningkatan daya saing ekonomi kreatif Kota Surakarta; 2) peningkatan apresiasi terhadap  pelaku  dan  karya  kreatif  yang  menggunakan  bahan  baku  lokal  dengan orentasi  pada  penghematan  sumberdaya  alam  dan  ramah  lingkungan;  3) peningkatan  kontribusi  ekonomi  industri  kreatif  terhadap  PDRB  Kota  Surakarta; 4)  penciptaan  inovasi  di  sektor  ekonomi  kreatif;  5)  pengembangan  zona  –zona
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , Vol 28, No.2, Desember 2018, p-ISSN: 1412-3835; e-ISSN: 2541-4569
ekonomi kreatif Kota Surakarta; dan 6) peningkatan citra kreatif produk/jasa dari Kota Surakarta di mata dunia internasional.
Model Pengembangan program ekonomi kreatif di Kota Surakarta melibatkan berbagai pihak, antara lain; Pemkot (khususnya dinas yang berhubungan dengan dunia  industri  dan  perdagangan),  Lembaga  Keuangan,  Lembaga  Pendidikan Ketrampilan,  Mass  Media,  dan  Agen  Wisata.  Secara  skematik  pengembangan ekonomi  kreatif  digambarkan  dalam  Blue  Print  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif (UNCTAD, 2014):

## Gambar 1
Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta
Penilaian Pemkot terhadap keberadaan PKL sangat positif. PKL dinilai sebagai bagian  dari  sektor  kegiatan  ekonomi  kerakyatan  kota  yang  mampu  menyerap tenaga  kerja  dan  meningkatkan  pendapatan  masyarakat.  Untuk  itu  perlu kiranya usaha  PKL  mendapat  perlindungan,  pembinaan  dan  pengembangan  yang  lebih intensif  agar  usaha  PKL  lebih  berhasil  guna  dan  berdaya  guna  bagi  perwujudan tujuan pembangunan daerah Kota Surakarta. Visi Pengelolaan PKL Kota Surakarta adalah  ‘terciptanya  kemitraan  PKL  dengan  Pemkot  dalam  pembangunan  Kota Surakarta’, sedangkan Misi ditetap sebagai berikut :
1. Mewujudkan PKL yang  mandiri, memiliki daya tarik, berdaya saing usaha, bersih, tertib hukum serta mampu berinteraksi sosial dengan masyarakat.
2. Mewujudkan  PKL  yang  tertata  sesuai  dengan  jenis  dagangan  dan infrastruktur pendukungnya sebagai salah satu daya tarik wisata.
3. Mewujudkan  kawasan  dan  lokasi  PKL  yang  sesuai  dengan  Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Tujuan  penetapan  visi  dan  misi  adalah  sebagai  arah  penyelenggaraan  penataan dan pembinaan PKL, antara lain adalah ;
1. Mewujudkan PKL yang tertib dan tertata sesuai peraturan yang berlaku.
2. Mewujudkan PKL yang tertata dengan dasaran knock down.
3. Mewujudkan  PKL  yang  memahami  dan  melaksanakan  peraturan  yang berlaku.
4. Mewujudkan  perubahan  perilaku  PKL  yang  paham  dan  peduli lingkungannya.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA LEMBAGA KEUANGAN PKL PAKET PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF N EKONOMI KREATIF MASS MEDIA
AGEN WISATA LEMBAGA PENDIDIK AN PAGUYUBAN
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , Vol 28, No.2, Desember 2018, p-ISSN: 1412-3835; e-ISSN: 2541-4569
Bagaimana  model  pembinaan  PKL  yang  harus  dilakukan  oleh  Pemkot Surakarta?  Usaha  PKL  sebagai  usaha  perdagangan  sedikit  banyak  memerlukan sentuhan  kreativitas  tinggi  agar  dapat  memiliki  daya  tarik  sebagai  destinasi kuliner  dan  daya  tarik  kunjungan  wisatawan.  Untuk  itu  pembinaan  untuk pemberdayaan  merupakan  harga  mati  yang  harus  sinkron  dengan  program- program  pembangunan  kota.  Pembinaan  atau  pemberdayaan  harus  di  atur didalam  sebuah  Perda  tentang  Pengelolaan  PKL  yang  di  dalamnya  disebutkan bahwa;  1) Untuk pengembangan usaha PKL, Walikota atau Pemkot berkewajiban memberikan  pemberdayaan  berupa:  a)  bimbingan  dan  penyuluhan  manajemen usaha;  b)  pengembangan  usaha  melalui  kemitraan  dengan  pelaku  ekonomi  yang lain;  c)  bimbingan  untuk  memperoleh  peningkatan  permodalan;  dan  d) peningkatan sarana dan prasarana PKL; 2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dilaksanakan  oleh  Pejabat  yang  ditunjuk  dengan  memperhatikan pertimbangan  dari  Instansi  terkait  dan  aspirasi  masyarakat  sekitar  lokasi  usaha PKL;  3)  Untuk  melaksanakan  kewajiban  tersebut  ayat  (1)  Walikota  dapat melakukan  kerjasama  dengan  pihak  ketiga  dalam  rangka  penataan  dan pemberdayaan PKL.
Pembinaan PKL harus dibawah koordinasi Dinas Pengelolaan Pasar, cq. Bidang Pengelolaan PKL bersama Dinas Perdagangan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Tata Kota, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang,  Dinas  Pariwisata  dan  Satpol  PP. Secara terintegrasi  dilaksanakan  secara  bersama-sama  dalam bentuk pembimbingan,  penyuluhan,  fasilitasi  keperluan  pengembangan  usaha  dan penertiban. Adapun secara lebih rinci, pelaksanaan kegiatan pembinaan mencakup hal-hal sebagai berikut;
1. Bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan usaha PKL, mencakup;
a. Bimbingan teknis berdagang melibatkan bagian Pemberdayaan PKL dibantu Dinas Perdagangan;
b. Bimbingan  teknis  akses  perolehan  sumber-sumber  bahan  baku  melibatkan akademisi perguruan tinggi;
c. Bimbingan teknis akses sumber-sumber modal dan pemanfaatan permodalan melibatkan dunia perbankan; dan
d. Pendampingan bagi para pedagang menggunakan paguyuban dan akademisi.
2. Penyuluhan teknis untuk meningkatkan keterampilan usaha, meliputi;
a. Penyuluhan teknis berdagang yang benar melibatkan Dinas Perdagangan dan praktisi pelaku usaha yang sukses;
b. Penyuluhan  teknis  akses  sumber-sumber  bahan  baku  yang  mudah  dan murah dengan melibatkan Super Market Luwes Grup; dan
c. Penyuluhan  teknis  akses  dan  pemanfaatan  permodalan  yang  berdaya  guna dan berhasilguna melibatkan Bank Indonesia, Bank Jateng dan Bank Solo.
3. Mendorong pemberdayaan PKL.
a. Membantu pendirian koperasi di setiap sentra PKL, antara lain bekerjasama dengan Dinas Koperasi untuk membantu pendirian Koperasi di PKL Komplek Manahan, Pasar Nitiharjo, pasar Alpabes dan sebagainya;
b. Membantu  peningkatan  akses  pasar  dan  pangsa  pasar  dengan menyelenggarakan  acara  yang  melibatkan  PKl,  seperti;  Car  Frree  Day  di sepanjang  Jl.  Slamet  Riyadi  dan  Pucang  sawit  setiap hari  Minggu  jam  05.00
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , Vol 28, No.2, Desember 2018, p-ISSN: 1412-3835; e-ISSN: 2541-4569
s.d  09.00.  Penyelenggaraan  Sunday  Market  di  Komplek  Stadion  Manahan setiap hari Minggu pagi, Night Market di Ngarsopuro pada saat tertentu.
c. Membantu peningkatan akses permodalan dan sumber-sumber permodalan dengan bekerjasama dengan Bank Solo dan Bank Jateng.
d. Membantu peningkatan akses teknologi tepat guna;
e. Membantu  peningkatan  akses  kemitraan  dengan  Supermarket  Luwes  Grup berkait dengan pembelian bahan baku oleh PKL, dengan Dinas Perdagangan, dan Dinas Perindustrian.
f. Membantu peningkatan manajemen dan organisasi kelompok (paguyuban);
g. Membantu peningkatan manajemen pengelolaan lokasi bekerjasama dengan Dinas pertamanan dan Satpol PP.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Tahapan Pembinaan
a. Tahap pertama, penyadaran dan pembentukan karakter berwirausaha yang unggul menuju perilaku sadar dan peduli;
b. Tahap  kedua,  transformasi  kemampuan  berupa  perluasan  wawasan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan dasar; dan
c. Tahap  ketiga,  peningkatan  kemampuan  intelektual  menuju  terbentuknya inisiatif  dan  kemampuan  inovatif  untuk  mengantarkan  kepada kemandirian.
2. Bentuk Pembinaan
a. Penyuluhan, dan
b. Pembimbingan
3. Cakupan Pembinaan
a. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif;
b. Program peningkatan akses kepada sumber daya produktif; dan
c. Program pengembangan kewirausahaan.
4. Langkah-langkah Pembinaan
a. Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh PKL.
b. Penyiapan program pembinaan sesuai potensi dan masalah yang dihadapai oleh PKL
c. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan.
d. Pemantauan  dan  pengendalian  pelaksanaan  program  pembinaan  dan pengembangan bagi PKL
5. Bidang Pembinaan
a. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif
b. Bantuan Permodalan
c. Perlindungan Usaha
d. Pengembangan Kemitraan
e. Pelatihan
f. Membentuk Lembaga Khusus
g. Mengembangkan Promosi
h. Mengembangkan Sarana dan Prasarana
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , Vol 28, No.2, Desember 2018, p-ISSN: 1412-3835; e-ISSN: 2541-4569

## DAFTAR PUSTAKA
Akker,  J.  van  den,  dkk.  2006.  Educational  Design  Research.  London  &  New  York: Routledge
Badudu, Yus dan Zain, Sutan Muhammad. 2008. Kamus Umuum Bahasa Indonesia.
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
Friedmann,  John.  1992.  Empowerment:  The  Politics  of  Alternative  Development. Minnesota: Wiley.
Indrianti,  Weny.  2014.  Perbandingan  Kebijakan  dan  Upaya  Pemerintah  Dalam Penertiban  PKL  antara  Kabupaten  Berau  Dengan  Tanah  Abang  Jakarta. eJournal Ilmu Pemerintahan, 2 (4), 3288-3301.
Mimin  Rochayati.  2014.  Pelaksanaan  Pembinaan  PKL  oleh  Dinas  Pariwisata Perindagkop  dan  UMKM  di  Pasar  Pananjung  Kecamatan  Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Jurnal Ilmiah Mahasiswa ILMU.
Moleong,  Lexy  J.  2011.  Metode  penelitian  Kualitatif  (Edisi  Revisi).  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya
Qasanova,  Elmina  Dianti  dan  Khairani,  Tuti.  2013.  Evaluasi  Penataan  dan Pembinaan Pedagang. Jurnal Administrasi Pembangunan, 2 (1), 1-114.
Pramono, Muhamad Fajar. Syamsulhadi. Mudiyono. Hariadi, Sunarru Samsi, 2013. Penataan  Dan  Pembinaan  Pedagang  Kaki  Lima  Dalam  Perspektif Komunikasi Pembangunan Di Surakarta, KANAL, 1 (2), 111-220.
Ramadhan, Adam. 2015. Model Zonanisasi Penataan PKL di Kota Bandung. Unnes Law Journal, 4 (1).
Rapp,  C.  A.,  Saleebey,  D.,  &  Sullivan,  W.  P.  (2005).  The  future  of  strengths-based social work. Advances in Social Work, 6 (1), 79-90.
Sedarmayanti.  2011.  Tata  Kerja  dan  Produktivitas  Kerja:  Suatau  Tinjauan  dari Aspek ekonomi. Bandung: CV Mandar Maju.
Sutrisno, Budi & Suwandi, Joko. 2014. Pola Penataan Pedagang Kaki lima (PKL) di Kota  Surakarta:  Berdasar  Pada  Paduan  Kepentingan  PKL,  Warga Masyarakat, dan Pemerintah Kota. Laporan Penelitian. DP2M- Dikti.
Suwandi,  Joko,  &  Muhibbin,  Achmad.  2011.  Penataan  PKL  Dengan  Pendekatan Sambung Rasa Berbasis Budaya Lokal di Kota Surakarta. Laporan Penelitian LP2M –UMS.
-------------------------. 2012.  Perubahan Orientasi Usaha Pedagang Kaki Lima  (PKL) Pasca  Krisis  Moneter  di  Kota  Surakarta  :  Koreksi  Anggapan  Bazaar Economy,  Order  dan  Regulation  Theory.  Laporan  Penelitian  Penelitian Fundamental, DP2M, Dirjen Dikti.
UNCTAD.  2014.  Blue  Print  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  Kota  Surakarta  2015- 2025. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.