## OPTIMALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DISTRIK SKANTO KABUPATEN KEEROM
Oleh:
Roida Hutabalian hutabalianroida55@gmail.com Dosen STIH Umel Mandiri
Arman Koedoeboen koedoeboenarman@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri
Ike Trisnawati Mahasiswa STIH Umel Mandiri

## Abstrak
Di Indonesia, rencana pembangunan secara nasional diberikan tempat  sentral  kepada pembangunan pedesaan. Sehingga dengan demikian, upaya perencanaan pembangunan masyarakat pedesaan tidaklah lepas dari setiap program pembangunan nasional.  Konsep  pembangunan  yang  partisipatif  merupakan  suatu  proses pemberdayaan  pada  masyarakat  sehingga  masyarakat  mampu  untuk  mengidentifikasi kebutuhannya  sendiri  atau  kebutuhan  kelompok  masyarakat  sebagai  suatu  dasar perencanaan pembangunan. Seperti yang terjadi di Distrik Skanto Kabupaten Keerom, partisipasi  masyarakat  sangat  dibutuhkan  untuk  keberhasilan  pembangunan  kampung di  wilayah  distrik  Skanto  menuju  ke  arah  yang  lebih  baik,  peran  dan  kinerja pemerintahan  distrik  juga  sangat  diharapkan  untuk  dapat  menjalankan  tugas  pokok memimpin  dan  mengkoordinasikan  dalam  melaksanakan  urusan  rumah  tangga kampung,  melakukan  pembinaan  dan  pembangunan  masyarakat  dan  membina perekonomian  desa,  secara  khusus  dapat  memberdayakan  masyarakat  di  Distrik Skanto sehingga bisa berpartisipasi untuk kemajuan dan pengembangan kampung.
Kata Kunci : Perencanaan, Pembangunan, Distrik

## A.  PENDAHULUAN
Pembangunan nasional dapat dikatakan berhasil jika terjadi peningkatan kemakmuran rakyat, kesehatan  dan  pendidikan  yang  tinggi,
sehingga memungkinkan mutu kehidupan kenegaraan meningkat, serta didukung oleh
penyelenggaraan pemerintahan
dan koordinasi
masyarakat  secara  efektif  dan  efisien. Peran serta masyarakat dalam pembangunan  sudah  muncul  sejak diberlakukannya  UUD  Tahun  1945  dan secara  konstitusional  telah  memiliki acuan  yang  jelas  dan  merupakan kewajiban  bagi  siapapun  yang  terlibat dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Namun peran serta masyarakat  dalam  pembangunan  di era reformasi  ini  masih  memperlihatkan kecenderungan  belum  berjalan  dengan sempurna.  Bagaimana  kondisi  peran serta  masyarakat  sejak  awal  sampai saat ini belum mendapatkan posisi yang tepat  dalam  bentuk  kewenangan  dan kewajiban serta hak sebagai masyarakat  dalam  ikut  menjalankan pembangunan. Di
Indonesia, rencana
pembangunan secara nasional diberikan tempat  sentral  kepada  pembangunan
pedesaan.  Sehingga  dengan  demikian, upaya perencanaan pembangunan masyarakat  pedesaan  tidaklah  lepas dari  setiap  program  pembangunan nasional.  Konsep  pembangunan  yang partisipatif  merupakan  suatu  proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga  masyarakat  mampu  untuk mengidentifikasi  kebutuhannya  sendiri atau  kebutuhan  kelompok  masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan.
Pembangunan  dan  kelestarian hasil  pembangunan  tidak  akan  berhasil bila tidak didukung oleh adanya partisipasi  masyarakat.  Segala  program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan  peran  serta  masyarakat, karena masyarakatlah yang dapat mengetahui permasalahan dan kebutuhan  dalam  rangka  membangun wilayahnya. 1
Sesuai dengan hal tersebut diatas, peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan  distrik sangat  diperlukan, hal  ini  dapat  dijadikan  sebagai  bentuk kerjasama  antara  pemerintah  dengan masyarakat  yang  pada  akhirnya  akan
1 Rohmad, Zaini 2016, Sosiologi Pembangunan , Ombak, Yogyakarta. hlm 67
menimbulkan  kerjasama  yang  baik untuk memajukan daerahnya.
Seperti  yang  terjadi  di  Distrik Skanto  Kabupaten  Keerom,  partisipasi masyarakat  sangat  dibutuhkan  untuk keberhasilan pembangunan kampung di wilayah  distrik  Skanto  menuju  ke  arah yang  lebih  baik,  peran  dan  kinerja pemerintahan distrik juga sangat diharapkan  untuk  dapat  menjalankan tugas pokok
memimpin dan
mengkoordinasikan dalam
melaksanakan  urusan  rumah  tangga kampung,  melakukan  pembinaan  dan pembangunan masyarakat dan membina  perekonomian  desa,  secara khusus dapat memberdayakan masyarakat  di  Distrik  Skanto  sehingga bisa  berpartisipasi  untuk  kemajuan  dan pengembangan  kampung.  Dari  kondisi obyektif  di  Kabupaten  Keerom  secara khusus  di  distrik  Skanto,  partisipasi masyarakat  dalam  penyelenggaraan pembangunan belum dapat dibangkitkan  secara  nyata  sebagai bagian  dari  pelaksanaan  pembangunan kampung.  Masyarakat  bersikap  pasif seolah-olah  masyarakat  beranggapan bahwa pelaksanaan pembangunan kampung hanya tanggung jawab kepala Kampung semata.

## B.  METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  metode  yang digunakan  adalah  pendekatan  yuridis normatif  yaitu  penelitian  terhadap  asas- asas  hukum  dan  sinkronisasi  hukum yang  digunakan  untuk  mendapatkan data  sekunder  dan  pendekatan  yuridis empris  yaitu  penelitian  yang  melihat pada  kenyataan-kenyataan  yang  ada dalam  masyarakat  guna  memperoleh data primer.
1.  Jenis Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  adalah data  yang  diperoleh  melalui  penelitian lapangan  dengan  pihak-pihak  yang terkait  sehubungan  dengan  penelitan ini  yaitu  terkait  dengan  partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Distrik Skanto Kabupaten  Keerom.  Data  Sekunder adalah  data  yang  diperoleh  melalui studi kepustakaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan  perundang-undangan  yang berlaku terkait dengan proses partisipasi masyarakat.
2.  Sumber Data
1)  Bahan Hukum Primer:
a.  Undang-undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945;
b.  Undang-undang  No  25  tahun
2009 tentang pelayanan publik;
c.  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; d.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
e.  Peraturan  Pemerintah  No  18
Tahun 2017 Tentang
Kecamatan/Distrik.
2)  Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  terdiri dari  buku  teks,  hasil  penelitian, jurnal  hukum,  koran,  pendapat  para sarjana  dan  laporan  yang  terkait dengan optimalisasi partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan distrik.
Data  yang  telah  dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif yaitu data  yang  telah  diperoleh  dari penelitian lapangan kemudian dihubungkan dengan pendapat para ahli  yang  diperoleh  dari  studi kepustakaan sehingga  diperoleh jawaban  atas  permasalahan  yang diajukan. Dalam analisis ini menggunakan  cara  berpikir  induktif yaitu  menyimpulkan  dari  hal  yang
sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.  Dalam  menganalisa  data penelitian  ini  dipergunakan  metode analisis  kualitatif  yaitu  suatu  tata cara  penelitian  yang  menghasilkan data  deskriptif  analisis  yaitu  apa yang  dinyatakan  oleh  responden secara  tertulis  atau  lisan  dan  juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari  sebagai  sesuatu  yang utuh.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan  Pembangunan Di  Distrik  Skanto  Kabupaten Keerom
Pembangunan  menjadi  hal yang  esensial  bagi  peningkatan kesejahteraan  masyarakat,  baik dari  segi  ekonomi,  pendidikan, kesehatan dan pembangunan sosial masyarakatnya. Oleh karena itu, proses perencanaan
pembangunan  menjadi  hal  yang penting untuk diperhatikan, termasuk pelaksanaannya di
Distrik  Skanto.  Dengan  adanya berbagai  kebutuhan  masyarakat maka perencanaan, pembangunan,  peningkatan  serta
pendayagunaan kelembagaan kampung yang proaktif dan responsif  sangat  penting  untuk diperhatikan oleh Pemerintah Kampung di Distrik Skanto. 2
Distrik Skanto merupakan salah  satu  perangkat  daerah  yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan  sebagaimana  yang diamanatkan dalam Pasal 221 ayat (1)  UU  Nomor  23  Tahun  2014. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  18  tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat  daerah,  distrk  masuk dalam  daftar  sebagai  organisasi perangkat  daerah  dan  dijelaskan bahwa distrk dibentuk dalam
rangka  meningkatkan  koordinasi penyelenggraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kampung dan kelurahan.
Pemerintahan distrik dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan distrik yang disebut dengan kepala Distrik  yang  berada  di  bawah  dan bertanggung kepada bupati melalui
2 Moch.  Solekhan,  2014, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat , Setara Press, Malang. hlm 25
sekretaris daerah. 3 Sebagai pimpinan  pemerintahan  di  wilayah pemerintahan distrik, maka Kepala Distrik mempunyai tugas menyelenggarakan  pemerintahan umum sebagaimana diataur dalam Pasal  225  UU  Nomor  23  Tahun 2014  Jo  Pasal  10  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Tujuan  pembangunan  distrik adalah meningkatkan
kesejahteraan  masyarakat  distrik dan  kualitas  hidup  manusia  serta penanggulangan kemiskinan.
Cakupan dari kegiatan
pembangunan  distrik  ini  antara lain: Pemenuhan kebutuhan dasar;
Pembangunan sarana dan prasarana
kampung;
Pengembangan  potensi  ekonomi lokal;  Pemanfaatan  sumber  daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Pembangunan masyarakat pada dasarnya merupakan gerakan masyarakat yang didukung  oleh  pemerintah  untuk
3 Dadang  Julianto,  2017,  dalam  Purwo Santoso ,”Merubah  Watak  Negara,  Strategi Penguatan  Partisipasi  Desa” ,  Lappera  Pustaka Utama, Yogyakarta. hlm 37
memajukan masyarakat. Salah satu  pendekatan  utama  yang digunakan  dalam  pembangunan masyarakat  adalah  pendekatan partisipatif  yang  melibatkan  warga atau  masyarakat  dalam  segenap proses  pembangunan,  baik  mulai dari  perencanaan,  pelaksanaan, pengendalian maupun pemanfaatan hasil-hasilnya.
Partisipasi masyarakat merupakan  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  keberhasilan  dari program  pembangunan  maupun pengembangan masyarakat distrik. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam  pembuatan  keputusan  di setiap program, namun
masyarakat  juga  dilibatkan  dalam mengidentifikasi masalah dan potensi  yang  ada  di  masyarakat.
Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan, maka  pembangunan  tidak  akan terlaksana dengan baik.
Apapun
bentuk
partisipasinya, bertujuan untuk
meningkatkan  kemampuan  setiap orang yang terlibat langsung
maupun  tidak  langsung  dalam
sebuah pembangunan dengan cara  melibatkan  mereka  dalam pengambilan keputusan dan
kegiatan-kegiatan lainnya.
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan  pembangunan  di Distrik Skanto, meliputi:
a.  Partisipasi Masyarakat Dalam

## Perencanaan
Perencanaan  pembangunan di  daerah  harus  memperhatikan adanya  sinkronisasi,  koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan  nasional,  karena capaian tujuan pembangunan daerah  harus  bersifat  mendukung pencapaian  tujuan  pembangunan secara nasional. 4 Dengan demikian perencanaan pembangunan  harus  berpedoman pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU Nomor 25 Tahun 2004 mengatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara  perencanaan  pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam
4 Katz , Saul  M ,  1992, Modernisasi  Administrasi Untuk  Pembangunan  Nasional:  suatu  arahan praktis Edisi Cet.1 , Rineka Cipta, Jakarta.
jangka panjang, jangka menengah, dan  tahunan  yang  dilaksanakan oleh  unsur  penyelenggara  negara dan  masyarakat  di  tingkat  Pusat dan Daerah. 5
Partisipasi
masyarakat
secara  langsung  dalam  setiap proses pembangunan suatu masyarakat mutlak bagi
tercapainya  tujuan  pembangunan. Idealnya  sesuatu  yang  merupakan luaran  dari  partisipasi  masyarakat yaitu  usaha  untuk  menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi,  sehingga  proses pembangunan  dapat  meringankan beban dan akhirnya pembangunan itu dapat dirasakan secara adil dan sejahtera.  Masyarakat  hanya  akan terlihat  dalam  aktifitas  selanjutnya apabila  mereka  merasa  ikut  andil dalam menentukan apa yang akan dilaksanakan.
Keterlibatan masyarakat
dalam  hal  ini  merupakan  hal  yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan.
Keikutsertaan masyarakat  dalam  pembangunan infrastruktur Distrik di Distrik
5 Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
Skanto  dapat  ditunjukkan  dalam berbagai bentuk tingkat partisipasi, salah  satunya  adalah  ikut  dalam kegiatan perencanaan
musyawarah pembangunan kampung (musrenbang kampung). Proses optimalisasi
partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan di Distrik Skanto  dimulai  dari  tahap  yang paling  bawah  yaitu  musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat RT kemudian musyawarah perencanaan
pembangunan  ditingkat  kampung, dan selanjutnya musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Distrik. Dalam musyawarah tingkat Kampung tersebut Musrenbang kampung merupakan  forum  tahunan  yang diadakan oleh Pemerintah Kampung untuk merancang program-program pembangunan yang akan dilakukan di wilayahnya dalam  kurun  waktu  satu  tahun  ke depan.  Program  pembangunan yang  akan  dicanangkan  mengacu pada  RPJMKampung,  Kabupaten dan jumlah APBKam dimana salah
satu sumber dari APBKam tersebut  berasal  dari  bantuan keuangan  Kabupaten  yang  biasa disebut  Alokasi  Dana  Kampung. Konsep musyawarah menunjukkan bahwa forum Musrenbangdes
bersifat partisipatif dan dialogis. Hasil program yang dirumuskan  dalam  Musrenbang tingkat  kampung  tersebut  yang akan  dibahas  pada  Musrenbang distrik untuk diprioritaskan program mana  saja  yang  paling  dibutuhkan oleh  masyarakat  sesuai  dengan anggaran  yang  ada.  Musrenbang Distrik  merupakan  musyawarah yang  dilakukan  ditingkat  distrik yang  dihadiri  oleh  seluruh  unsur masyarakat wilayah Distrik Skanto. Musrenbang  di  tingkat  distrik  akan membahas hasil musrenbang yang telah  diputuskan  tingkat  masing- masing  kampung  yang  ada  di wilayah Distrik Skanto.
b.  Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan
Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan merupakan hubungan antara perencanaan  dan  pelaksanaannya cukup erat. Masalah
pelaksanaannya sudah cukup dipertimbangkan  dalam  menyusun rencana,  hal  ini  agar  terdapat jaminan  yang  lebih  besar  dalam merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran  dari  rencana  itu. Oleh  sebab  itu,  rencana  harus diupayakan  semaksimal  mungkin. Pembangunan  meliputi  pengaruh daya dan dana administrasi, koordinasi dan penjabarannya dalam program pembangunan. Tahap pelaksanaan dilakukan setelah tahap perencanaan selesai dan  partisipasi  masyarakat  dapat dilihat  dari  proses  pelaksanaan program pemanfaatan dana kampung  di  Distrik  Skanto.  Selain itu  proses  partisipasi  dapat  dilihat dan diukur dari keaktifan masyarakat  dalam  keikutsertaan melaksanakan  pekerjaan  dalam kegiatan pembangunan yang berupa  pembuatan  pemerataan jalan,  pembuatan  jalan  ke  lahan pertanian,    serta  infrastruktur  yang berupa kegiatan pembuatan pembangunan  untuk  menunjang setiap  program  pembangunan  di Distrik Skanto yaitu dengan memberikan  kontribusi  tenaga  dan
keahlian  yaitu  masyarakat  ikut berpartisipasi  di  dalam  pekerjaan pembuatan jalan ke lahan pertanian dan pembangunan rumah  bagi  warga  yang  tidak mampu.
Partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan program pembangunan  di  distrik  Skanto pada umumnya dan secara khusus di  Kampung  Naramben  dengan cara  gotong  royong  tidak  berjalan dengan baik.
Keterlibatan masyarakat  dalam  pelaksanaan pembangunan sangat minim karena  masyarakat  kurang  peduli dan  bersikap  pasif.  Masyarakat hanya mempercayakan pelaksanaan pembangunan kepada  kepala  kampung  saja dengan  alasan  dana  desa  untuk
pembangunan kampung sudah ada.
Pada  umumnya  masyarakat menginginkan  pembangunan  di dilaksanakan  dengan  cara  padat karya. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga secara gotong  royong  tidak  perlu  lagi karena pemerintah kampung dapat memanfaatkan  dana  desa.  Hal  ini
menunjukan bahwa partisipasi masyarakat  dalam  pelaksanaan pembangunan  kampung  di  Distrik Skanto  bersikap  pasif  meskipun dalam tahap perencanaan program tersebut  atas  kesepakan  bersama. Adapun  keterlibatan  masyarakat dalam  pelaksanaan  pembuatan jalan  ke  ladang,  kerja  bakti  dan pembangunan rumah bagi masyarakat  yang  tidak  mampu, menggunakan tukang/ahlinya maupun buruh kasarnya dari masayarakat  karena  pemerintah kampung memberikan imbalan insentif  keuangan  berupa  gaji sebagai buruh.
c.  Partisipasi Masyarakat Dalam
Pemeliharaan dan Pemanfaatan Partisipasi Pembangunan tidak hanya pada saat pelaksanaan.  Tapi  juga  perawatan dan  pemeliharaan  bangunan  juga tetap  merupakan  partisipasi  dari pembangunan.  Partisipasi  dalam pemeliharaan  dan  pemanfaatan meliputi menerima hasil pembangunan  seolah-olah  milik sendiri, menggunakan atau
memanfaatkan setiap hasil pembangunan,  menjadikan  atau mengusahakan  suatu  lapangan usaha,  merawat  secara  rutin  dan sistematis,  mengatur  kegunaan atau  memanfaatkannya  dengan menjaga  dan  mengamankannya dan mengembangkan.
Partisipasi dalam
pemeliharaan  dan  pemanfaatan berarti mendukung ke arah
pembangunan yang serasi dengan martabat  manusia  dan  keadilan sosial serta memelihara pembangunan  sebagai  lingkungan manusia untuk generasi yang akan datang.
Pemanfaatan hasil pembangunan  merupakan  wujud penerimaan  masyarakat  terhadap hasil pembangunan dengan asumsi  bahwa  apabila  masyarakat bersedia untuk memanfaatkan suatu  hasil  pembangunan  berarti masyarakat  baik  secara  langsung maupun tidak langsung juga menerima hasil pembangunan tersebut. Manfaat dari hasil
pembangunan yang berupa penimbunan jalan kampung, pemerataan jalan dan
pembangunan  kampung  tersebut
adalah  masyarakat  dapat  menjaga lingkungan  yang  bersih  dan  sehat bebas  dari  pencemaran.  Hal  ini lebih  jauh  dari  sekedar  menerima dan memanfaatkan adalah dengan memelihara  hasil  pembangunan tersebut sebagai wujud dari kepedulian  masyarakat  terhadap hasil pembangunan distrik.
Partisipasi
dalam
pemeliharaan  dan  pemanfaatan hasil pembangunan di Distrik Skanto  diberikan  langsung  kepada masing-masing  masyarakat  yang merasakan  manfaat  dari  hasil terlaksananya pembangunan kampung  tersebut.  Dalam  hal  ini partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan  dan  pemanfaatan sangat  penting  karena  masyarakat adalah  tujuan  utama  dari  setiap pembangunan  maka  masyarakat juga harus memelihara dan memanfaatkannya  dengan  sebaik mungkin.  Partisipasi  masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan  tidak  berjalan  sesuai dengan  apa  yang  diharapkan, dalam  hal  ini  tingkat  kesadaran masyarakat  untuk  menjaga  hasil pembangunan  tidak  begitu  peduli
atau antusias pada hal masyarakat sendiri  yang  menerima  manfaat dari pembangunan tersebut.
2.  Faktor-faktor  apakah  yang mempengaruhi masyarakat
untuk  berpartisipasi  dalam penyelenggaraan
pembangunan di Distrik Skanto Kabupaten Keerom Pembangunan  tidak  hanya merupakan usaha pemerintah
semata  atau  masyarakat  saja, akan tetapi suatu kegiatan bersama yang hasilnya diharapkan dapat  memberikan  kemakmuran dan  kesejahteraan  bagi  seluruh lapisan  masyarakat.  Keberhasilan pembangunan di kampung merupakan cermin dari keberhasilan pembangunan
nasional,  karena  itu  titik  berat pembangunan  nasional  diletakkan pada pembangunan kampung.
Apabila pembangunan tersebut  dilaksanakan  di  wilayah distrik,  maka  sudah  jelas  bahwa partisipasi  masyarakat  kampung yang  ada  di  distrik  itulah  yang menjadi  kunci  keberhasilannya.
6 Namun demikian partisipasi
masyarakat dalam proses pembangunan  tentunya  banyak faktor  yang  mempengaruhi  tingkat keterlibatannya
dalam pembangunan. Menurut hemat
penulis  faktor  yang  mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan  pembangunan  di Distrik  skanto  Kabupaten  Keerom, terdiri dari:
a.  Faktor internal meliputi :

## 1)  Faktor
Kesadaran/Kemauan Keikutsertaan  dalam  suatu kegiatan  pembangunan  bukan timbul  begitu  saja  akan  tetapi karena  ada  yang  mendorong untuk ikut partisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri.
Apabila  warga  masyarakat sudah  sadar  mengenai  arti pentingnya  pembangunan  itu, maka  jelas  mereka  juga  akan lebih  banyak  melibatkan  diri
6 Made  Heny  Urmila  Dewi,  chafid  fandeli,  M. Baiquni,  Pengembangan  Desa  Wisata  Berbasis Partisipasi  Masyarakat  Lokal  Di  Desa  Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali, Jurnal Kawistara, Vol. 3, No. 2, Agustus 2013
didalamnya. Hal ini dimaksudkan  agar  apa  yang menjadi  cita-cita  pembangunan dapat tercapai yakni memberikan hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat, demikian pula halnya dengan warga masyarakat  Distrik  Skanto  agar tujuan pembangunan dapat tercapai  di  Distrik  Skanto,  maka warga masyarakat kampung
yang ada di Distrik Skanto harus berperan  aktif  dalam  proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan bahkan pemeliharaan dari pembangunan. Menurut bapak Anbiah selaku Kepala Bamuskam kampung Naramben, mengatakan bahwa: Faktor pertama adalah pemahaman masyarakat bahwa  apa  yang  telah  di musyawarakan  dan  apa yang  di  rencanakan,  yang di  putuskan  itu  berarti  di anggap sudah selesai. Jadi  pelaksanaan  nya  di serahkan sepenuhnya kepada  kepala  kampung. seperti  itu.  Faktor  yang kedua adalah
setelah kegiatan,  kemudian  dana
cair  dan  tidak  semuanya digunakan  untuk  kegiatan yang  bersifat  fisik  tetapi ada yang sifatnya pembinaan, pemberdayaan  seperti  itu sehingga yang lebih dominan  ini.  Partisipasi masyarakat  muncul  lebih dominan  di  mana  kegiatan itu  di  laksanakan  misalnya di  RT  1  ya  lebih  dominan di  lingkungan  itu  tidak seluruh masyarakat kampung  yang  ada  yg terlibat  seperti  itu.  Jadi pada  intinya  di  dalam proses awalnya bagus gitu Cuman setelah dalam forum  masyarakat  lebih mempercayakan kepada kepala kampung untuk pelaksanaan  nya  tetapi meskipun nilai partisipasinya sedikit karna luasnya kampung pengaruh  pertama  adalah luasnya  kampung.  Faktor yang ketiga adalah pengaruh profesi masyarakat, dimana masyarakat  lebih  banyak berprofesi  sebagai  petani sehingga  masyarakat  itu nilai  ekonominya  masih rendah, kecuali yang partisipasi  yang  sifatnya umum misalnya kerja bakti tapi kalau partisipasi masyarakat  dalam  sebuah pembangunan seperti jembatan  gitu  ya  cukup  1 orang yang terlibat di lingkungan yang di bangun
jembatan  tadi  jadi  seperti itu biasanya. 7
2) Faktor Pendidikan
Salah  satu  faktor  yang
menyebabkan terjadinya
berbagai  perubahan  di  muka bumi  ini  adalah  karena  faktor pendidikan.  Jika  dihubungkan dengan tingkat pendidikan dengan  partisipasi  masyarakat dalam pembangunan, maka
kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan- kegiatan  pembangunan  yang dilakukan,  baik  pembangunan yang dilakukan pemerintah
maupun yang merupakan swadaya  masyarakat.  Melalui pendidikan  yang  tinggi  itulah kemudian mereka mengerti tentang arti pentingnya pembangunan yang dilaksanakan  dan  mereka  pada umumnya merasa senang
terlibat  dalam  pembangunan
7 Anbiah  selaku  Kepala  Bamuskam  kampung Naramben,  dalam  wawancara  pada  tanggal  26 Agustus 2022
tersebut,  akan  tetapi  sebaliknya jika masyarakat mempunyai pendidikan  yang  rendah,  maka mereka sulit untuk mengerti apa dan bagaimana pentingnya pembangunan yang dilaksanakan itu. Karena ketidaktahuan  itulah  kemudian timbul  sikap  yang  acuh  dan bermasa bodoh terhadap pembangunan.
Dilihat  dari sisi pendidikan, masyarakat  yang  ada  di  Distrik Skanto  sebagaian  besar  hanya mengecap  pendidikan  di  tingkat SLTA,  hanya  sebagian  kecil yang  melanjutkan  pendidikan  di perguruan  tinggi.  Dari  hasil penelitian dapat diketahui bahwa  semakin  tinggi  tingkat pendidikan seseorang maka semakin  tinggi  pulalah  tingkat kesadaran untuk melakukan upaya pembangunan, sebaliknya  rendahnya  tingkat pendidikan  seseorang  berakibat pada rendahnya kesadaran untuk  membangun.  Kenyataan ini memberikan gambaran
bahwa betapa besar hasil
pembangunan. Melihat
kenyataan ini maka jelas bahwa tingkat  pendidikan  masyarakat
turut berpengaruh terhadap partisipasinya dalam pembangunan yang berarti
bahwa  semakin  tinggi  tingkat pendidikan  seseorang  semakin tinggi  pula  partisipasinya  dalam pembangunan, khususnya dalam pemberian ide-ide /pikiran.
b.  Faktor Eksternal yang
meliputi:
1)  Kepemimpinan  Kepala Distrik :
Program  pembangunan adalah  untuk  menciptakan kehidupan  yang  lebih  baik bagi masyarakat yaitu kehidupan  yang  sejahtera, aman  dan  tentram,  untuk menciptakan hal tersebut sangat  diperlukan  pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan.  Prinsip  dari melibatkan masyarakat secara langsung hanya mungkin dicapai jika masyarakat  itu  sendiri  ikut ambil bagian sejak awal mulai dari perencanaan sampai
dengan pelaksanaan dari pembangunan tersebut.
Partisipasi  masyarakat dalam penyelenggaraan
pembangunan di Distrik
Skanto  tidak  datang  begitu saja  melainkan  dipengaruhi oleh  beberapa  faktor  yang salah satunya adalah kepemimpinan pemerintah setempat. Karena masyarakat adalah merupakan  kumpulan  dari beberapa individu yang
mempunyai sifat/karakter yang  berbeda-beda,  maka untuk memadukannya diperlukan  suatu  kekuatan yakni kemampuan
pendinamisan  oleh  pimpinan dari  beberapa  pemerintahan kampung, dalam hal ini adalah  pemerintah  distrik. Kepemimpinan yang baik dan mampu menyatu dengan karakter  masyarakat  yang dipimpin dalam membina dan mengarahkan masyarakat untuk  berpartisipasi  dalam pembangunan.  Tetapi  akan terjadi sebaliknya jika
kepemimpinan yang diterapkan  oleh  pemerintah bertentangan  dengan  sifat dan  karakter  dari  masyarakat yang dipimpinnya.
Berhasilnya  masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan diperlukan adanya  kepemimpinan  yang dapat  menyatu  dengan  sikap dan karakter masyarakat setempat, karena dengan kepemimpinan yang baik oleh pemerintah  maka  jelas  akan mendorong masyarakat untuk patuh dan taat kepada pemerintah dan kebijaksanaan dalam pembangunan akan
dilaksanakan  dengan  baik tanpa  merasa  adanya  unsur paksaan atau keterpaksaan.
D.  PENUTUP
1.  Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab  sebelumnya,  maka  dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut: 1)  Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pembangunan di Distrik Skanto
Kabupaten Keerom adalah belum terlaksana secara maksimal,  kerena  masyarakat di Distrik
Skanto ikut berpartisipasi  hanya  dalam  hal pemberian ide-ide/pemikiran atau masukan pada saat musyawarah pembangunan kampung. Sementara pada saat pelaksanaan program pembangunan yang telah dirumuskan dan disepakati dalam  musyawarah  kampung, masyarakat enggan untuk
berpartisipasi.
Masyarakat
hanya mau terlibat dalam pelaksanaan pembangunan apabila mendapat bayaran untuk tenaga mereka dari kepala kampung. 2)  Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan di Distrik Skanto Kabupaten Keerom adalah : a.  faktor internal yang meliputi faktor  kesadaran/kemauan masyarakat dan faktor pendidikan.
b.  faktor eksternal yang meliputi kepemimpinan kepala Distrik dan perangkatnya.
2.  Saran
Berdasarkan
pada kesimpulan  di  atas,  Peneliti  dapat
memberikan  saran-saran  sebagai berikut: 1. Melihat tingkat partisipasi masyarakat
dalam penyelenggaraan  pembangunan di  Distrik  Skanto  kurang  optimal, maka  perlu  adanya  upaya-upaya yang  dilakukan  oleh  pemerintah kampung maupun pemerintah distrik untuk merangsang masyarakat  supaya  berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan  pembangunan
di distrik Skanto.
2. Pemerintah  Distrik  seharusnya dalam menjalankan kepemimpinannya  sesuai  dengan sifat dan karakter dari masyarakatnya, sehingga masyarakat  tergerak  untuk  lebih berpartisipasi  dalam  pelaksanaan pembangunan di distrik Skanto.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Dadang  Julianto,  2017,  dalam  Purwo Santoso ,”Merubah  Watak  Negara,
Strategi Penguatan Partisipasi Desa” ,  Lappera  Pustaka  Utama, Yogyakarta.
Katz , Saul M , 1992, Modernisasi Administrasi  Untuk  Pembangunan Nasional:  suatu  arahan  praktis
Edisi Cet.1 , Rineka Cipta, Jakarta.
Moch. Solekhan, 2014, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat , Setara Press, Malang. Rohmad, Zaini 2016, Sosiologi Pembangunan , Ombak,
Yogyakarta.

## Jurnal:
Made  Heny  Urmila  Dewi,  chafid  fandeli, M.  Baiquni,  Pengembangan  Desa
Wisata
Berbasis
Partisipasi
Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih  Tabanan,  Bali,  Jurnal Kawistara,  Vol.  3,  No.  2,  Agustus 2013

## Peraturan Perundang-undangan
Pasal  1  angka  3  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2004  tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014
tentang Desa
Peraturan  Pemerintah  No  18  Tahun
2017 Tentang Distrik Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor  72  Tahun  2005  tentang Desa