licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Prinsip Itikad Baik Terhadap Merek MS Glow
Taslim Abd. Rachman 1, Rusdin Alauddin 2 , Sultan Alwan 3
1 Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun, Indonesia, abdrachmantaslim@gmail.com 2 Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun, Indonesia
3 Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun, Indonesia

## ABSTRACT
Legal protection is an important aspect that needs to be considered in the controversy between MS Glow and PS Glow trademarks. PT Kosmetika Global Indonesia, the MS Glow brand holder that has registered its brand with the Director General of Intellectual Property Rights, requires adequate legal protection. The public sees that the products of the MS Glow brand are better known than the products of the PS Glow brand, and there is a view that PS Glow is trying to hijack the popularity of MS Glow. Through normative juridical legal research, it was found that in the context of the principle of good faith, MS Glow is entitled to legal protection as a brand owner. The brand owner has the exclusive right to the use of its brand and the government is responsible for ensuring this protection. The judge's decision in the dispute between the MS Glow and PS Glow trademarks (Decision Number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby) has fulfilled the principle of legal certainty. The judge refers to Law Number 20 Year 2016 on Trademark Registration and Geographical Indications as well as the principle of "first to file". However, the decision has not fully reflected justice and expediency. In the context of trademark registration, the "first to file" principle needs to be evaluated by the government to make it fairer. The lengthy trademark registration process must pay close attention to every detail, the Director General of IPR must be more active in socializing Law Number 20 Year 2016, including the principle of "first to file" to the public so that understanding of the trademark and the registration process becomes better.
Keywords Legal Protection; Good Faith; MS Glow Trademark; PS Glow Trademark Cite This Paper Rachman,  T.  A.,  Alauddin,  R.,  &  Alwan,  S.  (2024).  Prinsip  Itikad  Baik Terhadap Merek MS Glow. Legal Spirit, 8 (1).
Manuscript History:
Received: 2023-10-26
Accepted: 2024-03-12
Corresponding Author: Taslim Abd. Rachman, abdrachmantaslim@gmail.com
Legal Spirit is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:
Layout Version: V8.202 4

## PENDAHULUAN
Merek merupakan tanda pengenal produk atau jasa, memainkan peran penting dalam perlindungan  hak  milik  intelektual  dalam  ilmu  hukum.  Hak  milik  intelektual  dalam  ilmu hukum dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni Hak Cipta ( Copy Right ), dan Hak kekayaan industri  ( Industrial  Property  Right ),  dimana  hak  kekayaan  industri  terdiri  dari  paten ( patent ),  merek  ( trademark ),  desain  industri  ( industry  design ),  penanggulangan  praktik persaingan curang (repression of unfair competition ), desain tata letak sirkuit terpadu ( layout
design  of  integrated  circuit ),  rahasia  dagang (trade  secret ). 1 Merek  digunakan  untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang dengan barang atau jasa yang dibuat oleh orang lain. Merek telah digunakan selama berabad-abad untuk memberikan tanda asal- usul ( indication of origin ) suatu produk dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur. 2
Merek juga berperan sebagai alat utama untuk berkomunikasi dengan konsumen dan membangun citra bisnis. Selain sebagai penanda, merek sering dianggap sebagai jaminan kualitas  produk  atau  jasa  yang  diperdagangkan. 3 Merek  adalah  bagian  dari  hak  milik intelektual dan melindungi elemen-elemen tertentu seperti desain logo dan elemen visual, bukan  hak  cipta  dalam  bidang  seni. 4 Oleh  karena  itu,  merek  adalah  elemen  kunci  dalam menjaga  identitas  dan  reputasi  suatu  perusahaan  atau  produk.  Dengan  adanya  merek pengusaha  dapat  mencegah  tindakan  persaingan  ( konkurensi )  yang  tidak  jujur  dari pengusaha lain yang beritikat tidak baik dengan maksud membonceng reputasinya. 5
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis mendefinisikan merek sebagai tanda yang meliputi berbagai elemen, seperti gambar, logo, kata, huruf, angka, dan lainnya, dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi  dari  unsur-unsur  tersebut.  Merek  digunakan  untuk  membedakan  produk  atau jasa yang diproduksi dalam kegiatan perdagangan oleh individu atau badan hukum. 6 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa  hak  atas  merek  diperoleh  setelah  merek  tersebut  terdaftar. 7 Dengan  kata  lain, diperolehnya hak atas merek adalah suatu konsekuensi telah didafkannya merek tersebut ke kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran tersebut merupakan suatu syarat mutlak terhadap setiap orang jika merek tersebut diakui secara sah bahwa ia adalah pemilik dari merek yang didaftarkan.
Hak milik intelektual (HKI) dalam konteks merek adalah penting untuk melindungi keaslian produk atau jasa dan mencegah tindakan pembajakan. Kepemilikan hak atas merek diberikan  kepada  pihak  yang  mendaftarkannya  terlebih  dahulu  sampai  dengan  terbukti sebaliknya, prinsip ini disebut dengan sistem pendaftaran pertama ( first to file atau prinsip konstitutif) 8 yang berarti pendaftaran merek menjadi langkah mutlak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sistem pendaftaran merek dalam doktrin dikenal dua macam, yaitu: sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif ). Sistem deklaratif menentukan si pemakai pertama yang berhak atas merek sedangkan dalam sistem konstitutif yang mendaftarkan pertamalah yang berhak atas merek dan pihak dialah yang secara eksklusif dapat memakai merek  tersebut.  Artinya  hak  eksklusif  atas  suatu  merek  diberikan  karena  adanya pendaftaran  ( required  by  registration ). 9 Dengan  ungkapan  lain  pada  sistem  konstitutif, pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan, merek yang tidak di daftarkan, otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. 10
1 C.S.T. Cansil, Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta) , (Jakarta PT. Sinar Grafika, 1997) Hlm.
98.
2 Muhammad Djumhana, dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya  di Indonesia) , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) Hlm. 159.
3 Muhammad Djumhana dan R . Jubaedillah,. Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013) Cetakan Ketiga, Hlm. 170.
4 Saidin,. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right) , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) Hlm. 254 .
5 Rahmi Janed, Hukum Merek Trademark Law , (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015) Hlm. 4.
6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 3
8 Abdillah,  Mohammad  Amar.  "Perlindungan  Hukum  Pemilik  Merek  Tidak  Terdaftar  Atas  Tindakan  Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik." Jurist-Diction Law Journal 2.4 (2019): 1357-1354.
9 Muhamad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) Hlm. 74.
10 Rachmadi Usman, Hukum Hak Kekayaan Atas Intelektual , (Bandung: Alumni, 2003) Hlm. 331
Prinsip-prinsip itikad baik juga berperan penting, di mana hanya pendaftar dengan itikad  baik  yang  akan  mendapat  perlindungan  hukum.  Pemohon  yang  dilakukan  dengan itikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat untuk mendompleng, menjiplak ataupun meniru ketenaran dari merek pihak lain untuk kepentingan usahanya yang akan mengakibatkan kerugian pihak lain atau mengakibatkan persaingan usaha menjadi tidak sehat, mengecoh, atau dapat menyesatkan konsumen. 11
Perlindungan  hukum  sangat  dibutuhkan  untuk  memberikan  sanksi  kepada  pelaku Passing  Off .  Salah  satunya  dengan  mengunakan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai dasar hukum untuk memberlakukan sanksi kepada  pelaku  " Passing  Off "  yang  menggunakan  merek  tanpa  hak  dan  dengan  maksud mengecoh  atau  menyesatkan  konsumen.  Pelanggaran  merek  seperti  ini  dapat  dikenai hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) dalam undang-undang tersebut, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang signifikan. 12
Disisi lain, menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis,  permohonan  ditolak  jika  merek  tersebut  mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya; merek terkenal  milik  pihak lain  untuk  barang dan/atau  sejenis; merek terkenal  milik  pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau indikasi geografis  terdaftar.  Dalam  Pasal  21  Ayat  (2)  huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  permohonan  ditolak  jika  merek  tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau badan hukum  yang  dimiliki  orang  lain,  kecuali  atas  persetujuan  tertulis  dari  yang  berhak. Kemudian  dalam  Pasal  21  ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa  permohonan  ditolak  jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. 13
Menimbang urgenitas perlindungan hukum merek seperti telah terjabarkan di atas, menjadi  urgen  untuk  meneliti  mengenai  perselisihan  merek  antara  Shandy  Purnamasari, pemilik  merek  "Ms  Glow"  dan  "Ms  Glow  For  Men,"  dan  Putra  Siregar,  pemilik  merek  "Ps Glow"  dan  "Pstore  Glow."  Shandy  Purnamasari  mendaftarkan  merek  "Ms  Glow"  dan  "Ms Glow For Men" sebelum Putra Siregar mendaftarkan merek "Ps Glow" dan "Pstore Glow" pada  pihak  berwenang,  dengan  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  hingga  tanggal tertentu.
Putra  Siregar  mengajukan  gugatan  terhadap  Shandy  Purnamasari  di  Pengadilan Niaga Surabaya dengan alasan bahwa penggunaan merek dagang "Ms Glow" untuk produk kosmetik sejenis memiliki persamaan pokok dengan merek dagang "Ps Glow" dan "Pstore Glow"  miliknya.  Hakim  dalam  putusannya  menolak  eksepsi  dari  pihak  "Ms  Glow"  dan mengabulkan  sebagian  gugatan  dari  PT.  Pstore  Glow  Bersinar  Indonesia,  memutuskan bahwa PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia memiliki hak eksklusif atas merek dagang "Ps Glow" dan "Pstore Glow" untuk jenis barang/jasa kelas 3 (kosmetik) yang terdaftar pada Direktorat  Kekayaan  Intelektual  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia. Terdugat  I  hingga  tergugat  VI  dihukum  membayar  ganti  rugi  kepada  PT.  Pstore  Glow Bersinar Indonesia sebesar Rp. 37.990.726.332.
Kesimpulannya,  Putra  Siregar  memenangkan  sebagian  gugatannya  dalam perselisihan  merek  ini,  dan  hakim  mengakui  hak  eksklusifnya  atas  merek  "Ps  Glow"  dan "Pstore  Glow"  untuk  produk  kosmetik  sejenis.  Ganti  rugi  yang  signifikan  juga  dikenakan
11 O.C. Kaligis, Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia , (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 14.
12 Undang-Undang Respublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 100 Ayat (1).
13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21.
kepada pihak yang menggunakan merek "Ms Glow" yang memiliki kesamaan pokok dengan merek Putra Siregar.
Artikel  tersebut  mengangkat  permasalahan  sengketa  merek antara  "Ms  Glow"  dan "Ps  Glow"  dan  mengeksplorasi  perlindungan  hukum  terhadap  merek  "Ms  Glow"  dari tindakan passing off oleh merek "Ps Glow," terkait dengan penerapan prinsip itikad baik, sebagaimana
diungkap dalam Studi Putusan Nomor
2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby.  Artikel  ini  juga  menyoroti  apakah  putusan hakim dalam sengketa tersebut mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian, dan manfaat dalam konteks perlindungan merek.

## METODE
Penelitian 14 ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yiridis  normatif. 15 Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mencakup  tiga  aspek:  Pendekatan Perundang-undangan, yang menganalisis undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum; 16 Pendekatan Konseptual, yang menilai konsep-konsep hukum yang mendasari norma hukum; 17 dan Pendekatan Kasus, yang menganalisis kasus konkret yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. 18 Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer,  seperti  undang-undang  dan  putusan  pengadilan; 19 bahan  hukum  sekunder, termasuk  buku  teks,  jurnal  hukum,  dan  laporan  penelitian;  serta  bahan  hukum  tersier, seperti  kamus  hukum,  maupun  ensiklopedia. 20 Teknik  pengumpulan  bahan  hukum dilakukan melalui studi pustaka, dan analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mencari jawaban dan kesimpulan terkait dengan masalah yang diteliti. 21

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal Ms Glow dari Tindakan Passing Off Oleh Merek Ps Glow dalam Kaitannya Dengan Penerapan Prinsip Itikad Baik (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby)

## 1. Sengketa Merek Antara MS Glow dan PS Glow
Merek ( trademark ) sebagai hak kekayaan intelektual adalah lambang yang digunakan guna  membedakan  produk  antar  satu  perusahaan  dengan  perusahaan  yang  lain.  Merek sebagai ujung tombak perniagaan barang atau jasa karena dengan merek, pengusaha dapat memberikan jaminan akan kualitas ( a quarantee of quality ) barang atau jasa yang dihasilkan untuk  mencegah  langkah  persaingan  (konkurensi)  pengusaha  asing  yang  tidak  beritikad baik serta untuk mengambil keuntungan dari reputasinya. Merek menjadi media pemasaran serta periklanan ( a marketing and advertising device ) dengan menyediakan informasi yang relevan pada konsumen tentang produk serta jasa yang dihasilkan dari pengusaha. 22 Merek memiliki arti yang beragam dan memiliki fungsi yang berbeda-beda bagi setiap orang, baik bagi orang yang membuat atau menciptakan merek itu sendiri, baik pengusaha, pedagang  yang  menggunakan  suatu  merek  maupun  bagi  konsumen  atau  pihak  yang
14 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung: PT. Citra Aditya, 2004), Hlm. 32.
15 Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, Penelitian Hukum Normatif ,  (Jakarta; Rajawali Pers,  2001) Hlm. 13-14.
16 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi , Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm. 110.
17 Kadarudin, Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal) , (Semarang: Formaci, 2021), Hlm. 110- 111
18 Ibid ., Hlm 107.
19 Anik Iftitah, ed., Metode Penelitian Hukum , Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).
20 I Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum (PBH), (Bali: Fakultas Hukum Uniersitas Udayana, 2017), Hlm. 3
21 Istiqmalia, Medisita Nurfauziah, and Iwan Erar Joesoef. "Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek: Studi Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal Di Indonesia." Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2.3 (2021): 406-426.
22 Rahmi Janed, Loc.Cit , Hlm. 4.
menggunakan produk baik berupa barang atau jasa. 23 Merek juga sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih dari unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. 24 Sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow menjadi fokus perhatian, mengingat pentingnya perlindungan hukum dalam menjaga hak merek dan persaingan yang sehat di dunia bisnis. Merek adalah simbol yang digunakan untuk membedakan produk atau layanan antara  satu  perusahaan  dengan  yang  lainnya.  Dalam  era  perdagangan  global  yang kompetitif,  hak  merek  adalah  aset  berharga  bagi  perusahaan,  dan  perlindungan  hukum sangat penting.
Dalam kasus ini, dua perusahaan, PT Kosmetika Global Indonesia (pemilik merek MS Glow)  dan  PT  PStore  Glow  Bersinar  Indonesia  (pemilik  merek  PS  Glow),  mengklaim kepemilikan merek untuk produk kosmetik yang mirip. Meskipun merek mereka memiliki nama yang sedikit berbeda, terdapat kemiripan dalam beberapa aspek seperti nama, warna, kemasan, ukuran, dan jenis produk. Konflik ini melibatkan masalah persamaan antara merek mereka. 25
Awalnya PT Kosmetika Global Indonesia (pemegang merek MS Glow) menggugat PT PStore  Glow  Bersinar  Indonesia  (pemegang  merek  PS  Glow)  ke  Pengadilan  Niaga  Medan yang  kemudian  dimenangkan  oleh  PT  Kosmetika  Global  Indonesia.  Pada  putusan pengadilan,  hakim  menyatakan  bahwa  Shandi  Purnamasari  (pemilik  produk  MS  Glow) merupakan  pemilik  tunggal,  pendaftar,  serta  pengguna  awal  merek  dagang  MS  Glow. 26 Kemudian  pihak  PT  PStore  Glow  Bersinar  Indonesia  menggugat  PT  Kosmetika  Global Indonesia ke Pengadilan Niaga Surabaya yang kemudian dimenangkan oleh pihak PT PStore Glow  Bersinar  Indonesia.  Dalam  putusan  tersebut,  hakim  menyatakan  PT  PStore  Glow Bersinar Indonesia memiliki hak tunggal untuk menggunakan merek PS Glow, karena sudah terdaftar terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk barang dan jasa kelas III (kosmetik), dibandingkan dengan produk MS Glow. 27
Dalam kedua putusan pengadilan, hakim menyatakan pemenang sebagai pemilik sah mereknya, yang menciptakan kebingungan hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  mengatur  aturan  terkait  merek.  Pasal  21  ayat  (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa permohonan merek dapat ditolak jika merek tersebut  memiliki  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhan  dengan  merek  lain  yang terdaftar atau telah diajukan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Pasal  ini  memberikan  dasar  untuk  menentukan  perlindungan  hukum  atas  merek.  Dalam kasus ini, kedua merek, MS Glow dan PS Glow, telah mendaftarkan merek mereka di Dirjen HKI.  Oleh  karena  itu,  dengan  pendaftaran  resmi,  merek  MS  Glow  harus  mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan tersebut. Ini menunjukkan bahwa hak merek diatur  oleh  undang-undang  dan  diberikan  oleh  negara  sebagai  hak  eksklusif  yang  sah. Namun,  penyelesaian  kasus  ini  akan  bergantung  pada  analisis  yang  lebih  mendalam  dan penerapan prinsip-prinsip hukum yang tepat.
Perlindungan hukum atas merek sangat penting dalam dunia bisnis yang kompetitif. Merek  adalah  alat  utama  dalam  pemasaran  dan  periklanan,  yang  digunakan  untuk memberikan informasi tentang produk atau layanan kepada konsumen. Oleh karena itu, hak merek adalah bagian dari hak kekayaan intelektual yang memerlukan perlindungan hukum.
23 Rahmi  Mulyati,  2023, Perlindungan  Hukum  Merek  Terkenal  untuk  Barang  dan/atau  Jasa  Tidak  Sejenis  dalam Hukum Merek Indonesia, Jakarta, Kencana, hal. 24.
24 Yoyo Arifardhani, 2020, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Jakarta, Kencana, hal. 89.
25 Lihat Putusan Pengadilan Niaga Medan 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.
26 Lihat Putusan Pengadilan Niaga Medan 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.
27 Lihat Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby.
Dalam konteks bisnis dan perdagangan global, persaingan yang ketat dapat mengarah pada pelanggaran hukum, seperti tindakan persaingan curang, peniruan, atau penggunaan merek tanpa  izin.  Mendaftarkan  merek  adalah  langkah  penting  dalam  menjaga  hak-hak  ini  dan melindungi  produk  atau  layanan  dari  persaingan  yang  tidak  sah.  Dalam  kasus  sengketa merek MS Glow dan PS Glow, kedua perusahaan telah mendaftarkan merek mereka di Dirjen HKI.
Pada  awalnya,  PT  Kosmetika  Global  Indonesia  (pemegang  merek  MS  Glow) memenangkan  kasus  di  Pengadilan  Niaga  Medan,  yang  mengakui  hak  mereka  sebagai pemilik sah merek. Namun, putusan Pengadilan Niaga Surabaya memenangkan PT PStore Glow  Bersinar  Indonesia  (pemilik  merek  PS  Glow)  dan  mengakui  hak  mereka  sebagai pemilik  merek  sah.  Kasus  ini  menunjukkan  pentingnya  perlindungan  hukum  atas  merek, terutama dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Merek adalah identifikasi produk dan perusahaan, dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, undang-undang merek  dan  prinsip-prinsip  perlindungan  hukum  sangat  penting  dalam  menjaga  keadilan dalam  persaingan  bisnis.  Penting  untuk  dicatat  bahwa  sistem  pendaftaran  merek  telah berubah dari sistem deklaratif ( first to use ) ke sistem konstitutif ( first to file ). Dalam sistem deklaratif,  yang  lebih  menekankan  pada  pengguna  pertama,  pemilik  yang  pertama  kali menggunakan  merek  dianggap  memiliki  hak  yang  sah.  Namun,  dalam  sistem  konstitutif, pihak  yang  pertama  kali  mengajukan  permohonan  pendaftaran  merek  ke  Dirjen  HKI memiliki hak yang sah. Dalam konteks kasus ini, penting untuk memahami undang-undang dan regulasi yang mengatur merek.
Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis mengatur kriteria untuk menentukan apakah permohonan merek dapat ditolak. Pasal  tersebut  mencakup  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan  merek lain yang terdaftar atau diajukan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan jasa sejenis. Dalam kasus ini, persamaan antara MS Glow dan PS Glow menjadi masalah sentral dalam penentuan  hak  merek  yang  sah.  Dalam  penelitian  hukum,  penting  untuk  memahami bagaimana  prinsip-prinsip  hukum  diterapkan  dalam  kasus-kasus  seperti  ini.  Prinsip perlindungan hak atas merek adalah aspek penting dalam menjaga keadilan dan persaingan yang sehat dalam bisnis. Selain itu, pengadilan harus mempertimbangkan semua aspek yang relevan  dalam  mengambil  keputusan,  termasuk  faktor-faktor  seperti  persamaan  antara merek, tanggal pendaftaran, dan penggunaan merek.
Dalam kasus sengketa merek MS Glow dan PS Glow, penting untuk memahami bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Dirjen HKI memiliki  hak  yang  sah.  Oleh  karena  itu,  pihak  yang  memiliki  merek  terdaftar  lebih  awal memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengklaim kepemilikan merek tersebut. Sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow adalah contoh penting dari bagaimana perlindungan hukum atas merek berperan dalam menjaga keadilan dalam bisnis. Prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan merek dan pendaftaran merek sangat penting dalam kasus seperti ini. Pengadilan harus mempertimbangkan semua aspek yang relevan, termasuk persamaan antara  merek  dan  tanggal  pendaftaran,  dalam  membuat  keputusan  yang  adil.  Dalam  era perdagangan global yang kompetitif, perlindungan hukum atas merek menjadi lebih penting daripada sebelumnya dalam menjaga persaingan yang sehat di dunia bisnis.
Tabel 1. Pendaftaran Produk Kosmetik MS Glow dan PS Glow
No Nama Merek Tanggal Pendaftara n Nomor Pendaftara n Pemilik Merek Jenis Barang/Jasa 3
1 Ms Glow/for Cantik Skincare 8  Agustus 2018 IDM00063 3038 Shandy Purnamasari Kosmetik, bedak, cat rambut lulur, mangir, cream untuk muka, lipstik, pelembab, deodorant, pembersih muka. 2 Ms Glow For Men 1  Agustus 2021 IDM00087 7377 Shandy Purnamasari Bedak, deodorant, kosmetisk, krim wajah, lipstik, lulur, pelembab, pembersih wajah, pewarna dan cat rambut. 3 Ps Glow 24  Januari 2022 IDM00094 3833 Putra Siregar Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik),alas bedak, krim, pembrsih tangan, pelembab, losion, scrub, bedak, toner, dll. 4 Pstore Glow 24  Januari 2022 IDM00094 3834 Putra Siregar Air lavender, air mawar, air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik), alas bedak, alis palsu, losion gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner,
masker pelembab dll.

## Sumber: Situs Resmi DJKI
Pada awalnya, PT Kosmetika Global Indonesia, pemilik merek MS Glow, dan PT PStore Glow  Bersinar  Indonesia,  pemilik  merek  PS  Glow,  terlibat  dalam  sengketa  merek  yang kompleks. Meskipun ada perbedaan antara kedua merek dalam hal nama, beberapa aspek seperti warna, kemasan, jenis produk, dan lainnya memiliki kemiripan. Hal ini memunculkan masalah persamaan antara kedua merek tersebut. Menurut data yang ada, MS Glow telah mendaftarkan jenis barang seperti kosmetik, bedak, cat rambut, lulur, mangir, cream wajah, lipstik,  pelembab,  deodorant,  dan  pembersih  muka  pada  tanggal  8  Agustus  2018  dengan nomor pendaftaran IDM000633038. Produk MS Glow juga mendaftarkan jenis barang lain pada  tanggal  1  Agustus  2021  dengan  nomor  pendaftaran  IDM000877377.  Di  sisi  lain,  PS Glow mendaftarkan jenis barang seperti air penyegar wajah, alas bedak, krim, pembersih tangan, pelembab, losion, scrub, bedak, toner, dan sebagainya pada tanggal 24 Januari 2022 dengan nomor pendaftaran IDM000943833. Jenis barang lainnya, seperti air lavender, air mawar, air penyegar wajah, alas bedak, alis palsu, losion gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner,  masker  pelembab,  juga  didaftarkan  pada  tanggal  yang  sama  dengan  nomor pendaftaran IDM000943834.
Sengketa merek yang terjadi antara PS Glow yang mengajukan gugatan kepada MS Glow pada intinya berisi gugatan atas penggunaan merek sejenis secara tidak sah. Publik menilai  produk  yang  dirilis  oleh  merek  MS  Glow  adalah  produk  yang  lebih  dikenal dibandingkan  produk  dengan  merek  PS  Glow.  Tidak  sedikit  pula  yang  menilai  bahwa  PS Glow yang mencoba mendompleng ( passing off) popularitas yang dimiliki oleh MS Glow. 28
28 Aurellia Cindy Puspitasari dan Bagya Agung Prabowo, Perlindungan Hukum dan Upaya Hukum terhadap Sengketa Penggunaan  Merek  Dagang  Terdaftar  (Studi  Putusan  PN  Nomor:  2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga  Sby), Prosiding Seminar Hukum Aktual, , hal. 115.
" Passing  off "  adalah  tindakan  yang  mencoba  mendapatkan  keuntungan  dengan  cara memanfaatkan  reputasi  atau  nama  baik  yang  sudah  ada  untuk  menyesatkan  atau membingungkan  orang.  Tindakan  ini  biasanya  melibatkan  merek  terkenal  dan  seringkali melibatkan persamaan pada pokoknya. Dalam kasus ini, MS Glow adalah merek yang lebih dikenal, dan PS Glow dianggap mencoba memanfaatkan popularitas MS Glow.
Penyelesaian  sengketa  merek  diatur  dalam  Pasal  93  Undang-Undang  Merek  dan Indikasi  Geografis.  Pasal  ini  memberikan  opsi  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan niaga,  arbitrase,  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Dalam  kasus  sengketa  antara  MS Glow dan PS Glow, keduanya adalah perusahaan yang bergerak dalam industri kosmetik, dengan  PS  Glow  dimiliki  oleh  Putra  Siregar  sejak  April  2021  dan  telah  terdaftar  sebagai badan hukum pada tahun 2021. Di sisi lain, merek MS Glow telah terdaftar sejak 2018.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis menyebutkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh pemegang hak merek bisa berupa perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun perlindungan yang bersifat represif. Sebagaimana teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu: Pertama, sarana perlindungan hukum preventif.  Pada  perlindungan  hukum  preventif  ini,  subjek  hukum  diberikan  kesempatan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu surat keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Tujuannya adalah adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua,  sarana  perlindungan  hukum  yang  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan sengketa. 29
Dalam kasus ini, kedua pemilik merek, PT Kosmetika Global Indonesia (pemilik MS Glow) dan PT PStore Glow Bersinar Indonesia (pemilik PS Glow), telah mendaftarkan merek mereka,  yang  memberikan  mereka  perlindungan  hukum.  Dalam  penyelesaian  sengketa melalui pengadilan, pihak yang memiliki sertifikat merek terdaftar lebih awal memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, pihak yang menganggap hak mereka dilanggar masih memiliki hak untuk mencari perlindungan hukum.
Prinsip " first to file " dalam sengketa antara MS Glow dan PS Glow tidak selalu berjalan efektif.  Meskipun  MS  Glow  telah  lebih  dulu  memasarkan  produk-produk  dengan  merek serupa, PS Glow telah mendaftarkan merek mereka lebih awal sesuai dengan prosedur yang diatur  oleh  Dirjen  HKI.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun  publik lebih  mengenal  MS Glow, penentuan hak merek didasarkan pada pendaftaran formal.
Penting  untuk  mencatat  bahwa  perlindungan  hukum  preventif  diberikan  kepada pemegang  merek yang  telah  mengajukan  permohonan  pendaftaran merek ke  Dirjen  HKI. Pendaftaran  merek  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan hukum atas hak merek selama jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, PT Kosmetika Global Indonesia  telah  melakukan  pendaftaran  merek  MS  Glow,  yang  memberi  mereka perlindungan hukum.
Pemilik  merek  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum,  dan penentuan hak dalam sengketa merek harus mempertimbangkan kedua belah pihak. Pada akhirnya,  pengadilan  telah  mengikuti  prinsip  "first  to  file"  dalam  menentukan  pemenang sengketa antara MS Glow dan PS Glow, dan PS Glow diakui sebagai pemilik merek yang sah secara hukum.
Berdasarkan  prinsip  itikad  baik,  MS  Glow  juga  berhak mendapatkan  perlindungan hukum,  dikarenakan  permohonan  pendaftaran  MS  Glow  ke  Dirjen  HKI  sudah  diterima. Pendaftaran  merek  bertujuan  untuk  memperoleh  kepastian  hukum dan perlindungan hukum  terhadap  hak  atas  merek. Pemilik merek dapat memperoleh perlindungan hukum
29 Tommy Hendra Purwaka, Perlindungan Merek , (Jakarta: Yayasan Pusat Obor Indonesia, 2018) Hlm. 36.
dari  negara  dan  memastikan  penggunaan  mereknya  secara  eksklusif  untuk  jangka  waktu tertentu dengan mendaftarkannya. 30
Sengketa  merek  antara  MS  Glow  dan  PS  Glow  menggambarkan  kompleksitas  dan pentingnya  perlindungan  hukum  merek  dalam  dunia  bisnis.  Undang-Undang  Merek  dan Indikasi Geografis memberikan dasar hukum untuk perlindungan  merek dan penyelesaian sengketa.  Dalam  kasus  ini,  kedua  pemilik  merek  telah  mendaftarkan  merek  mereka,  dan pengadilan  telah  memutuskan  sesuai  dengan  prinsip  " first  to  file ."  Perlindungan  hukum preventif  dan  represif  menjadi  penting  dalam  menjaga  hak  merek  dan  memastikan persaingan yang adil di pasar.

## 2. Peran Dirjen Hak Kekayaan Intelektual
Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Dirjen  HKI)  adalah  instansi  yang bertanggung  jawab  atas  pendaftaran  merek  yang  diajukan  oleh  pemilik  merek.  Mereka memiliki tugas utama dalam administrasi hak cipta paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu sejak tahun 1998.
Prosedur pendaftaran merek diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 40 undang- undang a  quo dan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  67  Tahun  2016  tentang Pendaftaran  Merek  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  tahun  2016 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan  Pajak  yang  Berlaku  Pada  Kementerian  Hukum  dan  HAM. 31 Prosedur  pendaftaran merek  mengatur  pemeriksaan  kelengkapan  persyaratan  pendaftaran,  pengumuman permohonan, keberatan dan sanggahan, serta pemeriksaan substantif. Pada tahap ini, setiap pihak  dapat  mengajukan  keberatan  atas  permohonan  pendaftaran  merek  yang  sedang diajukan. Setelah diterima, permohonan pendaftaran merek akan diperiksa oleh pemeriksa merek untuk memastikan bahwa dokumen persyaratan telah lengkap. Jika ada kekurangan, pemohon  diberi  waktu  untuk  melengkapinya.  Selain  itu,  pengumuman  permohonan pendaftaran merek dilakukan melalui berita resmi merek (BRM) selama 2 bulan, di mana pihak ketiga dapat mengajukan keberatan. Selanjutnya, pemeriksaan substantif dilakukan untuk memeriksa apakah merek tersebut memenuhi persyaratan dan apakah ada keberatan dari  pihak  lain.  Merek  yang  tidak  memiliki  daya  pembeda  atau  memiliki  unsur  tertentu seperti  ketidaksesuaian  dengan  kesusilaan  dan  ketertiban  umum,  tidak  akan  dapat didaftarkan.
Meskipun  prosedur  ini  seharusnya  menjaga  kualitas  pendaftaran  merek,  terdapat kasus  sengketa  antara  MS  Glow  dan  PS  Glow.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Dirjen  HKI mungkin  perlu  lebih  berhati-hati  dalam  menyetujui  permohonan  pendaftaran  merek dagang.  Dalam  kasus  ini,  baik  MS  Glow  maupun  PS  Glow  telah  memenuhi  persyaratan pendaftaran  merek  menurut  undang-undang.  Namun,  sengketa  tersebut  menunjukkan kerugian  yang  mungkin  dialami  oleh  salah  satu  pemegang  hak  merek  jika  terjadi perselisihan merek, seperti dalam kasus MS Glow dan PS Glow. Dengan demikian, penting bagi  Dirjen  HKI  untuk  meningkatkan  kehati-hatian  dalam  menilai  dan  menyetujui permohonan  pendaftaran  merek  untuk  menghindari  sengketa  yang  dapat  merugikan pemegang hak merek yang sah. Pemilik merek juga harus lebih proaktif dalam mendaftarkan merek mereka sebagai langkah pencegahan dalam menghadapi potensi sengketa merek di masa depan. Semua pihak perlu bekerja sama untuk menjaga integritas sistem pendaftaran merek.

## Putusan Hakim dalam Sengketa Merek
Kasus  sengketa  merek  antara  MS  Glow  dan  PS  Glow  di  Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan  Negeri  Surabaya,  yang  diajukan  pada  12  April  2022  dengan  register  perkara
30 Ni Wayan Sukalandari, I Nyoman Putu Budiartha, dan Putu Ayu Sriasih Wesna, Sengketa Plagiasi Merek Dagang antara Ms Glow dan Ps Glow, Jurnal Analogi Hukum, Volume 5, Nomor 1, 2023, hal. 52.
31 Chandra Gita Dewi, 2019, Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek, Yogyakarta, Budi Utama, hal. 28.
Nomor  2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga  Sby,  membahas  penggunaan  merek  dagang tanpa izin. PT PStore Glow Bersinar Indonesia, sebagai penggugat, menuduh bahwa pihak tergugat telah menggunakan merek dagangnya tanpa izin.
Penggugat adalah pemegang hak merek dagang produk kosmetik golongan kelas 3, terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.  Merek  dagang yang  digunakan  oleh penggugat  mencakup  PS  Glow  dan  PStore Glow,  dan  penggunaannya  dianggap  sah.  Namun,  pihak  tergugat,  yaitu  Tergugat  I  dan  II, menggunakan merek dagang MS Glow dengan persamaan pada pokoknya dengan merek PS Glow dan PStore Glow, yang digunakan oleh penggugat tanpa izin.
Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang merek  dan  indikasi  geografis  memberikan  hak  kepada  pemilik  merek  terdaftar  untuk mengajukan  gugatan  terhadap  pihak  lain  yang  menggunakan  merek  serupa  tanpa  izin, termasuk tuntutan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek.
Putusan hakim harus mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, mencapai keseimbangan antara ketiga aspek ini sering kali sulit, terutama kepastian  hukum  dan  keadilan  kadang-kadang  bersifat  saling  bertentangan.  Hakim  perlu mempertimbangkan hukum tertulis  dan praktik yang hidup dalam masyarakat, termasuk kebiasaan dan norma-norma yang tidak tertulis.
Dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim diikat oleh hukum acara, yang mengatur tata cara peradilan. Fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi dasar untuk putusan. Oleh karena itu, penelitian yang cermat dan objektif terhadap fakta perkara sangat penting.
Dalam  konteks  putusan  sengketa  merek  MS  Glow  dan  PS  Glow,  Putusan  Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby  telah  memenuhi  prinsip  kepastian  hukum. Putusan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis yang melarang penggunaan merek serupa. Hakim mengikuti prinsip " first to file ," yaitu pemilik merek pertama yang mendaftarkan mereknya yang akan memegang  hak  merek  yang  sah.  Meskipun  MS  Glow  lebih  terkenal  daripada  PS  Glow, keputusan hakim sesuai dengan prinsip kepastian hukum.
Namun, di satu sisi, putusan hakim Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby belum memenuhi rasa keadilan sebagaimana salah satu teori keadilan oleh Aristoteles yaitu keadilan  distributif  yaitu  keadilan  yang  diberikan  atau  ditentukan  berdasarkan kesebandingan  jasa,  kebutuhan  dan  kecakapan. 32 Sehingga  dalam hal  ini  merek MS  Glow kurang  mendapatkan  keadilan  padahal  MS  Glow  juga  telah  terdaftar  sebagai  pemegang merek yang sah oleh Dirjen HKI. Bahkan, produk dari MS Glow jauh lebih terkenal dari PS Glow, dan memiliki  jumlah pelanggan yang sangat banyak dibandingkan PS Glow.
Putusan a  quo juga  belum  memenuhi  rasa  kemanfaatan.  Merujuk  pada  teori kemanfaatan oleh Jeremy Bentham, 33 apabila suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika  akibat-akibat  yang  dihasilkan  dari  penerapannya  adalah  kebaikan,  kebahagiaan,  dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah,  tidak  ada  para  ahli  menyatakan  bahwa  teori  kemanfaatan  ini  sebagai  dasar-dasar ekonami bagi pemikiran hukum.  Secara keseluruhan, putusan hakim dalam kasus sengketa merek MS  Glow  dan  PS  Glow  mencerminkan kepastian  hukum  dengan  mengikuti  prinsip
32 Amin,  Subhan.  "Keadilan  dalam  Perspektif  Filsafat  Hukum  terhadap  Masyarakat." El-Afkar:  Jurnal  Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis 8.1 (2019): 1-10.
33 Ramadhan,  Farhan,  and  Arsin  Lukman.  "Pembatalan  Akta  Wasiat  yang  Dibuat  Notaris  Berdasarkan  Alat  Bukti Resume  Rapat  Keluarga  (Analisis  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1968  K/PDT/2018)." Imanot:  Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan 1.1 (2021): 118-141.
" first  to  file ,"  tetapi  belum  sepenuhnya  memadai  dalam aspek keadilan  dan  kemanfaatan. Dalam konteks hukum merek, penting untuk mempertimbangkan perlindungan hak pemilik merek yang sah dan mencari keseimbangan antara kepentingan bisnis dan hak konsumen.

## PENUTUP
PT  Kosmetika  Global  Indonesia  sebagai  pemegang  merek  MS  Glow  yang  telah mendaftarkan mereknya kepada Dirjek Hak Kekayaan Intelektual, sejatinya perlu diberikan perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif.  Publik menilai produk yang dirilis oleh merek MS Glow adalah produk yang lebih dikenal dibandingkan produk dengan merek PS Glow. Tidak sedikit pula yang menilai bahwa PS Glow yang mencoba mendompleng ( passing off) terhadap popularitas yang dimiliki oleh MS Glow. Berdasarkan prinsip itikad baik,  MS  Glow  juga  berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Pemilik  merek  dapat memperoleh  perlindungan  hukum  dari  negara  dan  memastikan  penggunaan  mereknya secara  eksklusif.  Putusan  hakim  terhadap  sengketa  merek  MS  Glow  dan  PS  Glow  dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby telah memenuhi rasa kepastian hukum. Hal ini dikarenakan hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis. Serta berpegang teguh pada prinsip first to file. Siapa yang pertama mendaftarkan mereknya, dia lah yang akan memegang hak merek yang sah. Namun, di satu sisi, putusan hakim
Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby  belum  memenuhi  rasa  keadilan  dan kemanfaatan. Hal ini dikarenakan MS Glow juga telah terdaftar sebagai pemegang merek yang sah oleh Dirjen HKI. Bahkan, produk dari MS Glow jauh lebih terkenal dari PS Glow, dan memiliki jumlah pelanggan yang sangat banyak dibandingkan PS Glow.
Perlindungan hukum dalam pendaftaran merek berdasarkan prinsip first to file masih lemah perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam hal kelangsungan penerapan prinsip tersebut. Tahapan yang sangat panjang seharusnya tidak terlewat detail apapun khususnya merek yang pada pokoknya memiliki kesamaan dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu.  Dirjen  Hak  Kekayaan  Intelektual  perlu  lebih  hati-hati  dan  teliti  dalam  menerima permohonan  pendafatran  merek.  Kedepan  Dirjen  HKI  harus  lebih  aktif  lagi  untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis. Termasuk di dalamnya mengenai prinsip first to file kepada masyarakat umum, agar masyarakat mengerti mengenai merek, apa itu prinsip first to file dan merek apa saja yang dapat didaftarkan atau tidak dapat didaftarkan, serta pentingnya suatu merek itu didaftarkan  dan  akibat  hukum  yang  di  dapat  jika  melakukan  peniruan  suatu  merek yang terdaftar atau terkenal. Upaya hukum pemegang merek dagang terhadap sengketa merek yang  melibatkan  merek  yang  telah  terdaftar  terjadi  karena  upaya  represif  untuk mendapatkan  perlindungan  yang  tidak  diupayakan  kembali  oleh  MS  Glow  sebelum menggugat PS Glow. Oleh karena itu kasus ini dapat menjadi bahan evaluasi kepada seluruh pemilik  usaha,  khususnya  kepada  merek  terkenal  untuk  mengupayakan  mendaftarkan mereknya  pada  Dirjen  Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagai  bentuk  ikhtiar  ketika  terjadi sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya oleh Pihak Lain Ditinjau dari Asas Itikad Baik. Jurist-Diction Law Journal, 2(4), 1357-1354.
Arifardhani,  Y.,  &  Prabowo,  B.  A.  (2020).  Hukum  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana.
Cansil, C.S.T. (1997). Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta). Jakarta: PT. Sinar Grafika.
Dewi, C. G. (2019). Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek. Yogyakarta: Budi Utama.
Djumhana,  M.,  &  Djubaedillah,  R.  (2014).  Hak  Milik  Intelektual  (Sejarah,  Teori,  dan Praktiknya di Indonesia). Bandung: Citra Aditya Bakti.
Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2013). Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Iftitah, Anik, ed. Metode Penelitian Hukum . Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
Istiqmalia, M. N., Nurfauziah, M., & Joesoef, I. E. (2021). Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek: Studi Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(3), 406-426.
Janed, R. (2015). Hukum Merek Trademark Law. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Kaligis, O.C. (2008). Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia. Bandung: Alumni.
Kadarudin. (2021). Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal). Semarang: Formaci.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya.
Mulyati, R. (2023). Perlindungan Hukum Merek Terkenal untuk Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis dalam Hukum Merek Indonesia. Jakarta: Kencana.
Purwaka, T. H. (2018). Perlindungan Merek. Jakarta: Yayasan Pusat Obor Indonesia.
Putusan Pengadilan Niaga Medan 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby.
Ramadhan,  F.,  &  Lukman,  A.  (2021).  Pembatalan  Akta  Wasiat  yang  Dibuat  Notaris Berdasarkan Alat Bukti Resume Rapat Keluarga (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung  Nomor  1968  K/PDT/2018).  Imanot:  Jurnal  Kemahasiswaan  Hukum  & Kenotariatan, 1(1), 118-141.
Saidin.  (1997).  Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Right). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soekanto, S., & Mamudja, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.
Sukalandari,  N.  W.,  Budiartha,  I.  N.  P.,  &  Wesna,  P.  A.  S.  (2023).  Sengketa  Plagiasi  Merek Dagang antara Ms Glow dan Ps Glow. Jurnal Analogi Hukum, 5(1), 52.
Suardita, I. K. (2017). Pengenalan Bahan Hukum (PBH). Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Susanti, D. O., & Efendi, A. (2013). Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.