## IMPLEMENTASI TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RELEVANSI- NYA DENGAN KONSEP ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE) DALAM KONSEP NEGARA HUKUM
R Siti Sumartini
Jajang Arifin
Suhendar Abas
Didi Nursidi Universitas Wiralodra
Email : sitisumartini_unwir@yahooo.co.id , jajangarifincyber@gmail.com , suhendarabas_sap@yahoo.com , didi.nursidi@unwir.ac.id

## ABSTRACT
Population  administration  is  an  important  issue  for  a  country.  This  is  because  residents and  citizens  are  essential  elements  of  a  country.  Furthermore,  based  on  data  from  the Central  Statistics  Agency  (BPS),  Indonesia's  population  in  2023  is  projected  to  be  278.8 million  people,  of  course  this  large  number  demands  that  population  administration  be carried  out  properly  and  correctly.  In  line  with  the  concept  of  the  rule  of  law  and  the principles  of  good  governance.  Based  on  this,  a legal  problem  arises,  related to  how  the orderly implementation of population administration is linked to the concept of the rule of law and how the principles of good governance can provide services to the public related to the orderly implementation of population administration. Population administration is a series of structuring and controlling activities in the publication of population documents and  data  through  population  registration,  civil  registration,  management  of  population administration  information  and  utilization  of  the  results  for  public  services  and development  of  other  sectors.  In  essence,  the  state  is  obliged  to  provide  protection  and recognition for the determination of personal status and legal status for every Population Event and Important Event experienced by residents inside or outside the territory of the Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia.  For  the  state,  the  importance  of  population documents  is  aimed  at  accessing  public  services.  ,  Development  planning,  and  Legal allocation
Keywords:  Population  Administration,  Rule  of  Law  and  General  Principles    Good Governance

## I. PENDAHULUAN
Administrai  kependudukan  adalah  hal  yang  penting,  mengingat  warga  negara merupakan  unsur  yang  hakiki  dari  suatu  negara.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik (BPS),  jumlah  penduduk  Indonesia  pada  tahun  2023  Indonesia  diproyeksikan  sebanyak 278,8  juta  jiwa.  Jumlah  tersebut  naik  1,1%  dibandingkan  pada  tahun  lalu  yang  sebanyak 275,7  juta  jiwa.  Selnajutnya  pengelompokan  penduduk  Menurut  usianya,  69,13%
penduduk  Indonesia  berada  di  jenjang  usia  15-64  tahun.  Sebanyak  23,89%  penduduk berusia  0-14  tahun.  Kemudian,  6,98%  penduduk  berusia  65  tahun  ke  atas.Seiring dengan bertambahnya jumlah populasi, kepadatan penduduk pun turut meningkat. Pada tahun ini, kepadatan penduduk di dalam negeri diproyeksikan sebesar 147,27 orang/km². Angkanya naik  1,1%  dari  tahun  lalu  yang  sebesar  145,7  orang/km².  Lebih  lanjut,  BPS memproyeksikan, jumlah kelahiran di tanah air mencapai 4,62 juta jiwa pada 2023. Angka tersebut menurun 0,65% dari tahun lalu sebesar 4,65 juta jiwa 1 .
Laju  pertumbuhan  penduduk  secara  signifikan  yang  terjadi  tentunya  akan membawa  konsekuensi  yang  kompleks  terhadap  permasalahan  sosial  dan  ekonomi masyarakat,  seperti  tingginya  angka  pengangguran,  dan  kriminalitas.  Terdapat  tiga  faktor demografis  yang  mempengaruhi  laju  pertumbuhan  penduduk,  yaitu  fertilitas,  mortalitas, dan migrasi dan lain sebagainya. Pada sisi lain dengan peningkatan sumber daya manusia untuk  pertumbuhan  berkualitas  berhubungan  erat  dengan  permasalahan  kependudukan  di Indonesia,  yaitu  jumlah  penduduk  yang  besar 2 .  Dilihat  dari  struktur  demografi  Indonesia dewasa  ini,  maka  pada  tahun  2020-2030  Indonesia  berpeluang  untuk   mengalami  bonus demografi,  di  mana  negara  ini  akan  memiliki  sekitar  180  juta  orang  berusia produktif,  sementara yang tidak produktif berkurang menjadi 60 juta jiwa. Ini berarti  10 orang usia produktif hanya akan menanggung  3-4 orang usia tidak produktif. Dampaknya pada  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  jelas:  terjadi  peningkatan  tabungan masyarat  dan  tabungan  nasional,  yang  akan  bermuara  pada  tingkat  kesejahteraan masyarakat yang lebih baik 3 .
Dampak lain yang dapat timbul adalah pada aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, lapangan  perkerjaan  dalan  sebagainya.  Dampak  dalam  bidang  eonomi  dapat  diapahami secara  teoritis  penduduk  dapat  menjadi  modal  dan  sekaligus  penghambat  dalam pembangunan  ekonomi  suatu  wilayah.  Hal  ini  dikonfirmasi  oleh  hasil  penelitian  yang menyebutkan bahwa kepadatan penduduk memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Hubungan negatif dapat dimaknai bahwa daerah penelitian harus memperhatikan
1 Data  Jumlah  Penduduk  Indoensia  Tahun  2013-2023,  https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah- penduduk-indonesia-20132023 diakses pada tanggal 20 Februari 2024.
2 Hasna  Wijayanti,  3  Masalah  Kependudukan  di  Indonesia  |  Portal-Ilmu.com,  diunggah  pada  tanggal  3 Maret 2024.
3 Bonus  Demografi  dan  Investasi  pada  Pembangunan  Kesehatan  dan  Gizi, https://dinkes.jogjaprov. go.id/berita/detail/bonus-demografi-bonus-demografi-dan-investasi-pada-pembangunan-kesehatan-dan- gizi diakses pada tanggal 2 Maret 2024.
kualitas penduduk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol akan menimbulkan banyak masalah seperti sosial ekonomi, kesejahteraan, keamanan,  ketersediaan  lahan,  air  bersih  dan  kebutuhan  pangan  dan  lain  sebagainya 4 . Demikian  pula  dengan  kepadatan  dan  persebaran  penduduk  yang  tidak  seimbang  akan menjadi  persoalan  tersendiri  bagi  pemerintah.  Negara  dalam  hal  ini  harus  hadir  sebagai entitas yang memiliki kedaulan serta tugas untuk dapat mengayomi dan mensejahterahkan rakyatnya melalui instrument pemerintahnya.
Pemerintah  yang  ideal  adalah  pemerintah  atau  penguasa  diman  dalam melaksanakan  fungsinya  harus  dapat  memahami  aspirasi  dan  kehendak  rakyatnya,  dalam pengertian lain bahwa ada suatu kewajiban bagi penguasa untuk selalu mengupayakan agar kepentingan rakyat terpenuhi 5 . Oleh karenanya peran dan fungsi negara melalui pemerintah yang  ada  harus  menciptakan  suasana  bernegara  yang  baik  melalui  regulasi  dan  kebijakan yang berikan terkait pengurusan administrasi kependudukan.
Administrasi  kependudukan  adalah  rangkaian  kegiatan  penataan  dan  penertiban dalam  penerbitan  dokumen  dan  data  kependudukan  melalui  pendaftaran  penduduk, pencatatan  sipil,  pengelolaan  informasi  administrasi  kependudukan  serta  pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013. Perubahan Undang-Undang ini merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan.
Pelayanan  administrasi  kependudukan  (adminduk)  merupakan  salah  satu  jenis  pelayanan yang  diberikan  pemerintah  kepada  publik,  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2013 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  nomor  23  tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan.  Administrasi  Kependudukan  sebagai  suatu  sistem  bagi  masyarakat,  diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif masyarakat dalam pelayanan publik serta memberikan  perlindungan  yang  berkaitan  dengan  penerbitan  dokumen  kependudukan  tanpa  ada perlakuan  yang  diskriminatif  melalui  peran  aktif  pemerintah  dan  pemerintah daerah.  Administrasi
4 Ibid
5 Usman,  Negara  dan  Fungsinya, “Telaah  Atas  pemikiran  Politik ”,  Al  Daulah,  Vol.  4  No.1  Juni,  Tahun 2015, hlm. 135.
kependudukan  (selanjutnya  disebut  adminduk)  meliputi  pendaftaran  penduduk,  pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil 6 .
Tujuan  utama  dari  perubahan  Undang-Undang  tersebut  bertujuan  untuk meningkatkan  efektivitas  pelayanan  administrasi  kependudukan  kepada  masyarakat, menjamin  akurasi  data  kependudukan  dan  ketunggalan  Nomor  Induk  Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan Kerja dalam bidang administrasi sebagai bagian  dari  upaya  untuk  menciptakan  pelayanan  publik  bagi  masyarakat.  Administrasi didefinisikan  sebagai  proses  pengorganisasian  sumber  daya  sehingga  tugas  pekerjaan  di semua  tingkat  organisasi  dapat  dilakukan  dengan  baik.  Proses  administrasi  akan melakukan tiga fungsi utama yang terkait erat dengan tiga tingkat umum hierarki formal. Pada  tingkat  tertinggi,  fungsi  pemantauan  organisasi  terutama  berkaitan  dengan perencanaan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai.
Permasalahan  lain  yang  kaitannya  dengan  administrasi  kependudukan  antara  lain permasalahan  dokumen  kependudukan  yang  berimbas  terhadap  bantuan  sosial  dalam pengentasan kemiskinan yang belum sepenuhnya menjangkau penduduk, seperti sebagian penyandang  disabilitas  dan  kelompok  termarjinalkan  yang  wajib  memiliki  identitas kependudukan  oleh  sebab  itu  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  merupakan  sistem administrasi  kependudukan  dan  identitas  Penduduk  Indonesia  sebagai  kunci  akses  dalam melakukan  verifikasi  dan  validasi  data  jati  diri  seseorang  guna  mendukung  pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan 7 .
Problematika  dalam  system  kependudukan  di  Indonesia  selalu  bermuara  kepada identitas  yang  ada  dalam  data  base  kependudukan  yang  dikelola  oleh  pemerintah.  Proses data  base  kependudukan  merupakan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  dan pemerintah  daerah  dalam  rangka  tertib  administrasi  kependudukan  yang  dibutuhkan  oleh setiap warga negara. Pola yang digunakan dalam system administrasi kependudukan harus menggunakan  satu  identitas  pada  setiap warga  negara,  dengan adanya  satu  identitas  yang dimiliki oleh setiap warga negara tentu akan melindungi kepentingan setiap waraga negara
6 Uum  Ummul  Muhimah, “Peran  Pemerintah  Dalam  Bidang  Administrasi  Kependudukan  Dalam Kerangka  Perlindungan  Hukum  Warga  Negara  Ditinjau  Dari  Undang  Undang  No.  23  Tahun  2006 Tentang  Administrasi”  KepSultan  Jurisprudance :  Jurnal  Riset  Ilmu  Hukum,  Vol.  2  No.  1  Juni  2022, ISSN. 2798-5598, hlm. 56.
7 Dian Puji Simatupang dkk, “Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Kependudukan, BPHN Kementerian Hukum dan HAM ”, 2020, hlm. 2.
tersebut dan akan memberikan kemudahan kepada setiap warga negara dengan manajemen pendataan yang baik dilakukan oleh pemerintah 8 .

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan  pada  pemaparan  yang  telah  dijelaskan  dalam  latar  belakang  tersebut penulis akan membatasi permasalahan hukumnya sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  kedudukan  Hukum  tentang  administrasi  kependudukan  dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah  penegakan  hukum  tertib  administrasi  kependudukan  dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ( good governance )?

## III. METODE
Dalam penelitian penulis ini diawali dari perumusan masalah dengan “bagaimana”, oleh karena itu peneliti menggunakan metode penelitian kualitiatif yang besifat deskriptif. Mengutip  pendapat  Punch  yang  menyebutkan “Qualitative  research  not  only  uses nonnumerical  and  unstructured  data,  but  also  typically,  has  research  questions  and methods  which  are  more  general  at  the  start  and  become  more  focussed  as  the  study rogresses.” Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa data penelitian kualitatif tidak hanya disajikan dalam bentuk angka-angka, tetapi juga pertanyaan dan metode penelitian dimulai dari hal yang umum kemudian mengerucut dan terfokus.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kedudukan  Hukum  Admisnistrasi  Kependudukan  Dalam  Hukum  Positif Indonesia
Hukum  terbentuk  di  dalam  masyarakat  ( ubi  societas  ibi  ius )  untuk  mewujudkan ketertiban dan berkeadilan agar setiap manusia bisa menjalani kehidupannnya secara wajar dan  bermartabat.  Oleh  karenanya  secara  umum  hukum  itu  berfungsi  untuk  menertibkan masyarakat,  seta  sekaligus  dalam  hal  ini dapat mewujudkan  nilai-nilai  kemanusiaan  yang fundamental 9 . Hukum ada pada setiap masyarakat dimana pun di muka bumi ini. Primitif
8 Ibid, hlm. 55.
9 B  Arief  Sidharta,  “ Asas  Hukum,  Kaidah  Hukum,  Sistem  Hukum  dan  Penemuan  Hukum (dalam  Buku Negara  Hukum  Yang  Berkeadilan,  Kumpulan  Pemikiran  Dalam  Rangka  Purnabhakti”  Prof.  DR.  Bagir Manan,SH, MCL) Bandung, Rosda-PSKN HTN, Univ. Padjadjaran, 2011, hlm. 6.
dan  modernnya  suatu  masyarakat  pasti  memiliki  hukum.  Oleh  karena  itu,  keberadaan (eksistensi)  hukum  sifatnya  universal.  Hukum  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik 10 .
Gagasan  Negara  Hukum  itu  dibangun  dengan  mengembangkan  perangkat  hukum itu  sendiri  sebagai  suatu  sistem  yang  fungsional  dan  berkeadilan,  dikembangkan  dengan menata  supra  struktur  dan  infra  struktur  kelembagaan  politik,  ekonomi  dan  social  yang tertib  dan  teratur,  serta  dibina  dengan  membangun  budaya  dan  kesadaran  hukum  yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu,  sistem  hukum  itu  perlu  dibangun  ( law  making )  dan  ditegakkan  ( law  enforcing ) sebagaimana  mestinya,  dimulai  dengan  konstitusi  sebagai  hukum  yang  paling  tinggi kedudukannya 11 .
Dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  1945  telah  ditegaskan  bahwa Indonesia  adalah  negara  Hukum.  Dalam  kehidupan  bernegara,  salah  satu  yang  harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan ini  diyakini  tidak  hanya  disebabkan  dianutnya  paham  negara  hukum,  melainkan  lebih melihat  secara  kritis  kecenderungan  yang  terjadi  di  dalam  kehidupan  bangsa  Indonesia yang berkembang kearah masyarakat modern 12 .
Demikan  juga  bahwa  hukum  harus  memiliki  suatu  fungsi.  Hukum  berfungsi sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia,  hal  ini  tentunya  agar  kepentingan  manusia terlindungi, oleh karenanya hukum harus 13 ditegakkan (dilaksanakan). Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam keadaan normal dan damai, namun demikian pelaksanaan hukum dapat terjadi karena pelanggaran hukum 14 .
Hukum  sebagai social  control berarti  bahwa  keberadaan  hukum  di  tengah kehidupan  masyarakat  memiliki  peran  membatasi  tingkah  laku  manusia  beserta  akibat yang  akan  diterima  jika  terjadi  perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan  pembatasan  tersebut. Hukum  sebagai a  tool  of  social  engineering ,  berarti  hukum  memiliki  peranan  yang  lebih
10 Teguh  Prasetiyo  &  abdul  Halim  Barkatullah, “Politik  Hukum  Pidana,  Pustaka  Pelajar” ,  Yogyakarta, 2005, hlm. 6.
11 http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada tanggal 20 Februari 2020
12 Loc.cit
13 Kenali  Manfaat  dan  Pentingnya  Tertib  Administrasi  Kependudukan, https://disdukcapil.surabaya.go.id/20 23/06/12/kenali-manfaat-dan-pentingnya-tertib-administrasi-kependudukan/ di  unggah  pada  tanggal  4 Maret 2024
14 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm.1
luas,  yaitu  menciptakan  perubahan  masyarakat  menuju  kehidupan  yang  terencana  dan mengantarkannya pada kehidupan yang lebih baik 15 .
Dalam  Konsep  Negara  Hukum  maka  aturan  terkait  administrasi  kependudukan menjadi  wilayah  publik.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik,  menjelaskan  bahwa  negara  berkewajiban  menyelenggarakan  sejumlah  pelayanan guna  memenuhi  hak-hak  dasar  warganya  mulai  dari  tingkat  nasional  hingga  tingkat terbawah yaitu desa sehingga dalam konteks demokrasi, keadilan pelayanan tersebut harus dipenuhi secara komprehensif 16 .
Melalui administrasi kependudukan pemerintah dapat mencatat identitas penduduk, seperti  nama,  tanggal  lahir,  alamat,  hubungan  keluarga,  status  perkawinan,  dan  informasi penting  lainnya.  Dokumen  kependudukan,  seperti  akta  kelahiran,  akta  perkawinan,  KTP, dan  lain  sebagainya,  diterbitkan  berdasarkan  data  yang  tercatat  dalam  adminduk.Tujuan utama  adminduk  adalah  memberikan  keabsahan  identitas  dan  kepastian  hukum  melalui dokumen kependudukan dalam setiap peristiwa kependudukan yang dialami penduduk.
Terkait pelimpahan kewenangan dalam administrasi kependudukan sesuai Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, meliputi pengelolaan kewenangan pada tahapan  pendaftaran,  pencatatan,  pengelolaan  informasi  dan  pendayagunaan  data kependudukan  secara  sistematis  sehingga  tercipta  tertib  administrasi  dokumen kependudukan 17 .
Menurut  Soemartono  dan  Hendrastuti,  mengatakan  bahwa  keutamaan  data  dan informasi  hasil  pencatatan  peristiwa  kependudukan  dan  peristiwa  penting  kependudukan akan  dimanfaatkan  oleh  instansi  pengguna  (user)  untuk  perencanaan  pembangunan berskala  lokal  maupun  nasional,  pelayanan  publik,  alokasi  anggaran,  pembangunan demokrasi,  penegakan  hukum  dan  pencegahan  kriminal.  Jenis-jenis  peristiwa kependudukan  antara  lain,  perubahan  status  orang  asing  tinggal  terbatas  menjadi  tinggal tetap,  tinggal  terbatas,  pindah  datang  untuk  menetap  dan  perubahan  alamat.  Sedangkan Jenis  peristiwa  penting  antara  lain,  ganti  nama,  perubahan  status  kewarganegaraan, kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan
15 Tim Universitas Merdeka, arti, Tujuan Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat, CHAPTER 1.pdf , hlm.16
16 Ashara  Putra  Meinsen, “Problematika  Kewenangan  Administrasi  Kependudukan  Sesuai  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019”, Nakhoda, Vo.19 No. 2 Tahun 2020, hlm. 129.
17 Ibid
pengesahan anak, serta peristiwa penting lainnya yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan 18 .
Kenyataan  di  lapangan  selama  ini  data  kependudukan  sebagai  data  dasar  daerah sifatnya relatif statis seperti data perubahan migrasi antar daerah, perubahan struktur umum penduduk,  struktur  sosial  ekonomi,  mobilitas  penduduk  secara  vertikal  dan  horizontal menjadi  bagian  penting  pendataan  dan  perencanaan  penduduk  di  tingkat  daerah  maupun tingkat  nasional.  Data  kependudukan  yang  tidak  valid  merupakan  salah  satu  titik  lemah dilaksanakannya  rancangan  pembangunan  berkelanjutan  di  daerah 19 .  Selain  itu  fakta  di lapangan  pelayanan  data  kependudukan  juga  dilakukan  pada  tingkat  kecamatan,  padahal pelayanan administrasi kependudukan merupakan kewenangan atributif yang dimiliki oleh Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  sedangkan  kecamatan  tidak  memiliki kewenangan  tersebut,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  penjelasan  Pasal  1  angka  (8)  sebagai berikut: 20
“Dokumen  Kependudukan  adalah  dokumen  resmi  yang  diterbitkan  oleh  Instansi Pelaksana  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  alat  bukti  autentik  yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”
Demikian  juga  terkait  dengan  tertib  administrasi  kependudukan  ini  harus  memiliki legitimasi yang baik agar aspek keadilan, keamanfaatan dan kepastian dapat terwujud serta akan dapat memberikan kehidupan bermasayarkat dan bernegara yang baik. Ada beberapa aspek yang penting yang perlu diketahui terkait administrasi kependudukan tersebut yakni:
1) Anggaran;  pembangunan  demokrasi;  dan  penegakan  hukum  dan  pencegahan kriminal
2) Diperolehnya  status  hukum  untuk  memberikan  jaminan  kepada  penduduk  agar memperoleh keadilan. Keadilan merupakan tujuan dari usaha penegakan hukum
3) Administrasi  kependudukan  dalam  hal  ini  memiliki  peran  strategis  dalam mewujudkan visi pemerintah menuju masyarakat yang sejahtera dan bahagia.
18 Soemartono,  T.,  &  Hendrastuti,  S,  “ Administrasi  kependudukan  berbasis  registrasi” .  Yayasan  Bina Profesi Mandiri, 2011, hlm. 17.
19 Eet  Saeful  Hidayat,  M.Si, “Analisis  Implementasi  Kebijakan  Administrasi  Kependudukan  Pada  Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut ”,” Unigal” 2013, hlm. 8,
20 Undang-Undang  No.  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
4) Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang  Pencatatan  Nama  Pada  Dokumen  Kependudukan  yang  diundangkan  pada 21  April  2022.  Maksud  dan  tujuan  diterbitkannya  Permendagri  tersebut  adalah sebagai  pedoman  bagi  penduduk  dan  pejabat  yang  berwenang  dalam  melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik.
5) Pentingnya  dokumen  administrasi  kependudukan  juga  sebagai  bukti  pengakuan negara bagi warganya, Sebagai bukti identitas diri
1. Relevansi  Tertib  Administrasi  Hukum  dengan  Asas-Asas  Hukum  Yang  Baik (Good Governance) Ditinjau dari Konsep Negara Hukum
Pada  hakikatnya  negara  berkewajiban  untuk  memberikan  perlindungan  dan pengakuan  terhadap  penentuan  status  pribadi  dan  status  hukum  setiap  Peristiwa Kependudukan  dan  Peristiwa  Penting  yang  dialami  oleh  penduduk  yang  berada  di  dalam atau  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.Bagi  negara  pentingnya dokumen  kependudukan  itu  ditujukan  untuk  akses  pelayanan  public,  perencanaan Pembangunan, dan alokasi Hukum.
Pemerintah yang baik dan bersih pada umumnya berlangsung pada masyarakat yang memiliki  kontrol  sosial  yang  efektif  yang  merupakan  ciri  dari  masyarakat  demokratis dimana  kekuasaan  pemerintahannya  terbatas  dan  tidak  bisa  bertindak  sewenang-wenang terhadap  warga  negara termasuk  di  dalamnya  melakukan  penyalahgunaan  wewenang  dan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) 21 .
Keterkaitan  prinsip rule  of  law (negara  hukum)  dengan good  governance (pemerintahan  yang  baik)  dapat  diartikan  bahwa good  governenace mempunyai karakteristik  berupa  jaminan  kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan  masyarakat  terhadap setiap  kebijakan  publik  yang  ditempuh.  Oleh  karena  itu  setiap  kebijakan  dan  peraturan perundang-undangan harus dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang telah melembaga dan dikatahui oleh masyarakat umum serta diberikannya ruang untuk mengevaluasinya 22 .
21 Dharma Setyawan Salam, “Manajemen Pemerintahan Indonesia” , Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 221.
22 Muhammad  Ridha  Suaib,  “ Pengantar  Kebijakan  Publik;  Dari  Administrasi  Negara,  Kebijakan  Publik, Administrasi  Publik,  Pelayanan  Publik,  Good  Governance,  Hingga  Implementasi  Kebijakan” , Yogyakarta, Calpulis, 2016, hlm.149.
Peran  negara  (hukum)  sangat  penting  dalam  rangka  mewujudkan  kebijakan  publik dan terselenggaranya pemerintahan yang baik, hal ini dijelaskan bahwa sekitar permulaaan tahun 1990 an dikenal dengan era “ public governance ” selengkapnya, a new age of “public governance” has been begun, according a renewed credibility to public interventions. The state is recognized as the central actor of development and must be well managed. “Less but better state,”associated with the private sector and civil society organizations, was to produce  “good  governance” 23 Penerapan  konsep good  governance (tata  kelola pemerintahan  yang  baik)  di  dalam  suatu  sistem  pemerintahan  diyakini  sebagai  suatu keharusan bagi negara-negara modern 24 .
Asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  (selanjutnya  disebut  AAUPB)  lahir  dari praktik  penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  sehingga  bukan  produk  formal  suatu lembaga  negara  seperti  undang-undang.  Asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  dapat dipahami  sebagai  asas-asas  umum  yang  dijadikan  sebagai  dasar  dan  tata  cara  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  yang  layak,  yang  dengan  cara  demikian  penyelenggaraan pemerintahan  itu  menjadi  baik,  sopan,  adil,  dan  terhormat,  bebas  dari  kezaliman, pelanggaran  peraturan,  tindakan  penyalahgunaan  wewenang  dan  tindakan  sewenang- wenang 25 . Adapun, secara yuridis, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip yang  digunakan  sebagai  acuan  penggunaan  wewenang  bagi  pejabat  pemerintahan  dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan 26 .
Asas-Asas  Umum  pemerintahan  Yang  baik  ini  tentunya  sejalan  dengan  keberadaan konsep  negara  kesejahteraan  dengan  tujuannya  untuk  memberikan  kesejahteraan  bagi seluruh  warga  negara,  adalah  dalam  rangka  untuk  melengkapi  asas  legalitas  yang  mana semua Aktivitas pemerintahan harus mendasarkan kepada peraturan perundangan 27 .
Mengutip  pendapat  dari  Asep  Warlan  bahwa  secara  empirik  dan  terus  bergulir hingga  kini,  terbukti  bahwa  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan,  sekurang-
23 Elsa Assidon  and Règis Mahieu; “Sustainable Development of Financial Resource Capital” Principles of Sustainable Development , Journal of Economic Literature XXXVII, 1569–1614,Vol.1, 2003, hlm. 3.
24 Munir Fuady, Op.cit , hlm.78.
25 Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik” . Administrative Law & Governance Journal . Volume 2 Issue 3, August 2019, hlm. 541.
26 Lihat Pasal  175 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta  Kerja yang  mengubah  Pasal  1  angka  17 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan)
27 Ibid, hlm. 542.
kurangnyanya  meminta  perhatian  terhadap  kondisi  yang  mutlak  harus  ada  ( qonditio  sine quanon ), yang bergerak simultan dalam mencapai sasaran akhir berupa terwujudnya negara demokrasi yang berkeadaban, negara hukum yang berkeadilan, negara kesejahteraan yang berkemakmuran secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia 28 . Selanjutnya dikatakan oleh Asep Warlan terdapatnya kondisi-kondisi yang mutlak harus ada tersebut sebagai prasyarat dalam  pembangunan  yang  berorientasi  pada  kesejahteraan  umum  yang  berkeadilan,  pada dasarnya  telah  meniscayakan  bahwa  kegiatan  pembangunan  tidak  mungkin  dilaksanakan dengan mengabaikan satu sama lain dari setiap kondisi tersebut 29 .
Urgensi terkait penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan merupakan bagian dari  pelayanan  publik  yang  dijalan  oleh  pemerintah.  Selaku  alat  pemerintah  yang mengemban  tugas-tugas  kenegaraan,  alat  administrasi  negara  di  daerah  dituntut  untuk dapat  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  secara  baik  dan  profesional,  agar  tidak merugikan warga masyarakat yang dilayaninya. Untuk itu administrasi negara harus  tetap berpegang pada asas legalitas sebagai salah satu asas negara hukum. 30
Dengan  demikian  pelasaan  tertib adminstrasi  harus  diletakan  pada  arah  yang  sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik agar aspek pelayanan publik dapat mencapai hasil yang optimal.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
1. Bahwa  pelaksanaan  tertib  administrasi  kependudukan  merupakan  hak  asasi warga  negara  sekaligus  merupakan  pencerminan  dari  pelayanan  public pemerintah. Pelaksanaan tertib administrasi ini juga tentunya merupakan wujud dari  konsep  Negra  hukum  yang  terlegitimasi  di  dalam  konstitusi  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pola  yang  digunakan
28 Asep  Warlan  Yusuf,  “ Pertanggungjawaban  Hukum  Administrasi  atas  Tindakan  Pejabat  Administrasi Negara” (Makalah)  pada  Seminar  Nasional  Pertanggungjawaban  Hukum  Diskresi  Pasca  Berlakunya Undang-Undang  No.  30  tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan,  yang  diselenggarakan  oleh  FH Unpad Bandung tgl 19 Oktober 2016, hlm. 1.
29 Idem
30 SF Marbun, “ Menggali don Menemukan Asas-asas Umrrm Pemerilrtahnn yang Baik di Inrdonesia dalam buku  Dimensi-dimensi  Pemikiran  Hiraki  Adnrinistrasi  Negara” ,  Cetakan  Pertama,  U11  Press, Yogyakarta,  2001,  hlm.  202.  Bandingkan  dengan  Henk  Addink,  et.al.,  H~inian  Right  and  Good Governance,  (SIM  Special  No.  34,  Utrecht,  2010),  hlm  11-12  yang  menyatakan  bahwa  tiga  landasan dalam negara hukum modem adalah: the rule of law, denrocrrrcy, and Good Governance.
dalam  system  administrasi  kependudukan  harus  menggunakan  satu  identitas pada  setiap  warga  negara,  dengan  adanya  satu  identitas  yang  dimiliki  oleh setiap  warga  negara  tentu  akan  melindungi  kepentingan  setiap  waraga  negara tersebut dan akan memberikan kemudahan kepada setiap warga negara dengan manajemen pendataan yang baik dilakukan oleh pemerintah.
2. Asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  (selanjutnya  disebut  AAUPB)  lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal  suatu  lembaga  negara  seperti  undang-undang.  Asas-asas  umum pemerintahan  yang  baik  dapat  dipahami  sebagai  asas-asas  umum  yang dijadikan  sebagai  dasar  dan  tata  cara  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan yang  layak,  yang  dengan  cara  demikian  penyelenggaraan  pemerintahan  itu menjadi  baik,  sopan,  adil,  dan  terhormat,  bebas  dari  kezaliman,  pelanggaran peraturan,  tindakan  penyalahgunaan  wewenang  dan  tindakan  sewenang- wenang.

## B. Saran
1. Pemerintah  Indonesia  semestinya  perlu  melakukan  evaluasi  dan  peninjauan kembali  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang administrasi  kependudukan  untuk  memastikan  konsistensi  dan  harmonisasi dengan  peraturan  lainnya.  Melakukan  penyesuaian  dan  penyempurnaan terhadap  peraturan  yang  ada  agar  lebih  sesuai  dengan  perkembangan  zaman dan  kebutuhan  masyarakat.  Serta  melakukan  sosialisasi  dan  diseminasi informasi  kepada  masyarakat  tentang  peraturan  dan  ketentuan  terkait administrasi kependudukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan.
2. Penegakan Hukum Tertib Administrasi Kependudukan dikaitkan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik (Good Governance), akan lebih baik jika:
- Meningkatkan  koordinasi  dan  sinergi  antara  lembaga-lembaga  terkait seperti  Kementerian  Dalam  Negeri,  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil,  serta  pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan  administrasi kependudukan.
- Mengembangkan  sistem  pengawasan  dan  evaluasi  yang  efektif  untuk memastikan  penegakan  hukum  tertib  administrasi  kependudukan dilakukan  secara  konsisten  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  good governance  seperti  transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi,  dan  penegakan hukum.
- Memperkuat  kapasitas  dan  integritas  sumber  daya  manusia  yang  terlibat dalam  penyelenggaraan  administrasi  kependudukan  melalui  pelatihan, pendidikan, dan pemberian insentif yang memadai.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan administrasi  kependudukan  untuk  meningkatkan  efisiensi,  akurasi,  dan kemudahan akses bagi masyarakat.
- Melibatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan  dan  penegakan hukum  tertib  administrasi  kependudukan,  misalnya  melalui  pembentukan forum atau lembaga pengawasan yang melibatkan unsur masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku dan Jurnal
Asep  Warlan  Yusuf,  “Pertanggungjawaban  Hukum  Administrasi  atas  Tindakan Pejabat  Administrasi  Negara” (Makalah)  pada  Seminar  Nasional Pertanggungjawaban Hukum Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang No.  30  tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan,  yang diselenggarakan oleh FH Unpad Bandung tgl 19 Oktober 2016:
Ashara  Putra  Meinsen,  “Problematika  Kewenangan  Administrasi  Kependudukan Sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  2019”, Nakhoda, Vo.19 No. 2 Tahun 2020;
B  Arief  Sidharta, Asas  Hukum,  Kaidah  Hukum  ,  Sistem  Hukum  dan  Penemuan Hukum (dalam  Buku  Negara  Hukum  Yang  Berkeadilan,  Kumpulan
Pemikiran Dalam RangkaPurnabhakti Prof. DR. Bagir Manan,SH, MCL) Bandung, Rosda-PSKN HTN, Universitas. Padjadjaran, 2011;
Dharma  Setyawan  Salam,  Manajemen  Pemerintahan  Indonesia,  Jakarta: Djambatan, 2004;
Dian  Puji  Simatupang  dkk,  Laporan  Akhir  Analisis  Dan  Evaluasi  Hukum  Terkait Kependudukan, BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2020;
Eet  Saeful  Hidayat,  M.Si,  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Administrasi
Kependudukan  Pada  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Garut,” Unigal” 2013;
Elsa  Assidon  and  Règis  Mahieu;(2003)  “Sustainable  Development  of  Financial Resource  Capital” Principles  of  Sustainable  Development , Journal of Economic Literature XXXVII, 1569–1614,Vol.1;
Muhammad Ridha Suaib, Pengantar Kebijakan Publik; Dari Administrasi Negara, Kebijakan  Publik,  Administrasi  Publik,  Pelayanan  Publik,  Good Governance,  Hingga  Implementasi  Kebijakan ,  Yogyakarta,  Calpulis, 2016;
Soemartono,  T.,  &  Hendrastuti,  S,  Administrasi  kependudukan  berbasis  registrasi. Yayasan Bina Profesi Mandiri, 2011
SF Marbun, Menggali don Menemukan Asas-asas Umrrm Pemerilrtahnn yang Baik di  Inrdonesia  dalam  buku  Dimensi-dimensi  Pemikiran  Hiraki Adnrinistrasi  Negara,  Cetakan  Pertama  (Yogyakarta:  U11  Press,  2001), hlm  202.  Bandingkan  dengan  Henk  Addink,  et.al.,  H~inian  Right  and Good Governance, (SIM Special No. 34, Utrecht, 2010;
Solechan,  “Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  dalam  Pelayanan  Publik”.
Administrative  Law  &  Governance  Journal .  Volume  2  Issue  3,  August 2019
Uum  Ummul  Muhimah,  Peran  Pemerintah  Dalam  Bidang  Administrasi Kependudukan  Dalam  Kerangka  Perlindungan  Hukum  Warga  Negara Ditinjau Dari Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi KepSultan  Jurisprudance:  Jurnal  Riset  Ilmu  Hukum,  Vol.  2  No.  1  Juni 2022, ISSN. 2798-5598;
Usman,  Negara  dan  Fungsinya,  Telaah  Atas  pemikiran  Politik,  Al  Daulah,  Vol.4 No.1 Juni, Tahun 2015,
2. Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
Undang-Undang  No.  24  Tahun  2013  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang Baik
Undang-Undang 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Sumber Lainnya :
Hasna Wijayanti, 3 Masalah kependudukan 3 Masalah Kependudukan di Indonesia | Portal-Ilmu.com ,
Bonus  Demografi  dan  Investasi  pada  Pembangunan  Kesehatan  dan  Gizi, https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/bonus-demografi-bonus-demo grafi-dan-investasi-pada-pembangunan-kesehatan-dan-gizi- diakses  pada tanggal 2 Maret 2024;
Data  Jumlah  Penduduk  Indoensia  Tahun  2013-2023, https://dataindonesia.id /varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-20132023 diakses  pada tanggal 20 Pebruari 2024