Volume : 23, Nomor : 2, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

## Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup untuk Mengurangi Illegal Loging di Kota Medan
Oleh:
Muhammad Ridwan Lubis 1 ( muhammadridwanlubis76@gmil.com ), Herlina Hanum Harahap 2 ( lina42harahap@gmail.com ), Juanda Gultom 3 ( gultomjuanda@gmail.com )

## Universitas Muslim Nusantara Al- Washliyah

## Abstract
Data  released  by  the  World  Bank  shows  that  from  1985-1997  Indonesia  has  lost  about  1.5  million hectares of forest each year and it is estimated that about 20  million production forests remain. Illegal logging  is  related  to  the  increasing  demand  for  timber  in  the  international  market,  the  large  installed capacity of the domestic timber industry, local consumption, weak law enforcement, and timber bleaching that occurs outside the logging area.
Based on the results of the FWI and GFW analysis over a period of 50 years, Indonesia's forest cover has  decreased  by  around  40%  of  the  total  forest  cover  throughout  Indonesia.  And  mostly,  forest destruction (deforestation) in Indonesia is the result of a  political and economic system that considers forest resources as a source of income and can be exploited for political interests and personal gain. The problem is with how Legal Protection of the environment to reduce Illegal Logging in Medan City. The  method  used  is  empirical  juridical  research  method,  which  is  a  legal  research  conducted  by examining  directly  and  coupled  with  reviewing  the  literature  to  obtain  further  explanation.  In  terms  of sociological legal research using laws and regulations related to the title. The result of the research is that it must play a more active role in protecting the environment so that plants in the city of Medan are well maintained.
Keywords: Protection, Environment, and Illegal Logging

## Abstrak
Data  yang  dikeluarkan Bank  Dunia menunjukkan  bahwa  sejak  tahun 1985 - 1997 Indonesia  telah kehilangan hutan sekitar 1,5 juta hektaree setiap tahun dan diperkirakan sekitar 20 juta hutan produksi yang tersisa. Penebangan liar berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum, dan pemutihan kayu yang terjadi di luar kawasan tebangan.
Berdasarkan hasil analisis  FWI dan GFW dalam kurun waktu 50 tahun , luas tutupan  hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dari total tutupan hutan di seluruh Indonesia. Dan sebagian besar, kerusakan  hutan  (deforestasi)  di  Indonesia  akibat  dari  sistem  politik  dan  ekonomi  yang  menganggap sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik serta keuntungan pribadi.
Permasalahan  yaitu  dengan  bagaimana  Perlindungan  Hukum  terhadap  lingkungan  hidup  untuk mengurangi Ilegal Loging di Kota Medan.
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis  empiris  yaitu  suatu  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  secara  langsung  dan  ditambah  dengan  menelaah  pustaka  guna mendapatkan  penjelasan  lebih  lanjut.  Dalam  hal  penelitian  hukum  yang  sosiologis  menggunakan peraturan  Perundang-Undangan  yang  berhubungan  dengan  judul.  Hasil  penelitian  yaitu  harus  lebih berperan  aktif    dalam  melindungi  lingkungan  hidup  agar  tumbuhan  yang  ada  di  kota  Medan  terawat dengan baik.
Kata Kunci: Perlindungan, Lingkungan Hidup, dan Illegal Loging

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Hutan  di  Indonesia  memiliki  banyak fungsi  antara  lain  sebagai  paru-paru  dunia  dan dapat  menjadi  komoditas  ekspor  (hasil  hutan). Fungsi-fungsi  hutan  tersebut  pada  hakekatnya merupakan modal alam yang harus ditransformasikan  menjadi  modal  riil  bangsa Indonesia.
Akhir-akhir ini marak sekali kasus pembalakkan liar  (illegal  logging)  yang  tentunya  sangat merusak  ekosistem  hutan.  Negara  tentunya dirugikan karena hal ini. Tidak hanya itu, dengan adanya  hal  ini  hutan  juga  akan  menjadi berkurang  fungsinya  sebagai  paru-paru  dunia, dan  sebagai  habitat  fauna  yang  hidup  di dalamnya.  Oleh  karena  itu  hutan  di  Indonesia harus dipelihara dan dijaga kelestariannya.
Pada  hakekatnya  penyidikan  tindak pidana  di  bidang  kehutanan  merupakan  salah satu  upaya  untuk  menegakkan  ketentuan peraturan perundang-undangan kehutanan. Penyidikan  merupakan  tindak  lanjut  dari pemeriksaan bukti permulaan yang diinstruksikan untuk disidik.
Penyidik  menurut  Pasal  1  huruf  1  KUHAP adalah  Polisi  Negara  Republik  Indonesia  atau Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  yang diberi  wewenang  khusus  oleh  Undang-Undang untuk  melakukan  pemyidikan.  Keberadaan Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  secara  implisit diatur  dalam  Pasal  6  Ayat  (1)  huruf  B  KUHAP dengan  wewenang  sesuai  yang  ditetapkan dalam  Undang-Undang  yang  menjadi  dasar hukumnya .

## B.  Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  kendala dalam perlindungan hukum terdahap lingkungan hidup dikota Medan.

## C.  Metode Penelitian
Dalam  penulisan  proposal  ini,  metode  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis empiris  yaitu  suatu  penelitian  hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dan  ditambah  dengan  menelaah  pustaka  guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Dalam hal penelitian hukum yang sosiologis menggunakan peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan judul.

## II. Hasil Penelitian
Masalah  illegal  logging  merupakan masalah  utama  sektor  kehutanan.  Hutan  yang sebenarnya  memberikan  manfaat  yang  dapat dirasakan  lansung  oleh  msyarakat,  dimana masyarakat dapat menggunakan atau memanfaatkan  hasil  yang  didapat  dari  hutan, antara  lain  kayu  yang  merupakan  hasil  utama dari  hutan.  Serta  berbagai  hasil  hutan  seperti, rotan, getah, buah-buahan  dan  lain-lain.   Selain manfaat  yang  dapat  dirasakan  langsung  oleh masyarakat,  banyak  lagi  manfaat  yang  secara tidak  langsung  juga  dapat  dirasakan  oleh masyarakat seperti, hutan  yang dapat mengatur tata air, dapat mencegah terjadinya erosi sebagi penyebab terjadinya banjir, dapat juga memberikan  manfaat  di  sektor  pariwisata  dan lain-lain.  Untuk  itu  perlu  perlindungan  yang maksimal terhadap hutan.
Melihat  keadaan  hutan  di  Indonesia yang  semakin  buruk  pemerintah  mengambil kebijaksanaan  untuk  menindak  tegas  semua pelaku tindak pidana illegal logging, keseriusan Pemerintah dalam usaha pemberantasan tindak pidana illegal loging dibuktikan dengan dikeluarkannya  Inpres.  No.  4  Tahun  2005. tentang  pemberantasan  Penebangan  Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan, dn Peredarannya  di  Seluruh  Wilayah  Indonesia. Dimana  dalam  Inpres  No.  4  Tahun  2005. Presiden  Republik  Indonesia  menginstruksikan kepada 18 instansi untuk memberantas praktek illegal  loggingdi  seluruh  wilayah  Republik Indonesia.
Namun dalam pelaksanaanya di lapangan  pemberantasan  tindak  pidana  illegal logging  selalu  menemui  hambatan-hambatan terutama dalam proses penyidikannya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Puja (Penyidik  PPNS  Dinas  Kehutanan  Provinsi SUMUT)  Hambatan-hambatan  dalam  proses penyidikan  tindak  pidana  illegal  loggging  ini antara lain:
1)  Lemahnya koordinasi antar penegak hukum
Koordinasi
antar penegak hukum memegang  peranan  penting  dalam  proses penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana illegal  logging.  Begitu  pula  halnya  dengan proses  penyidikan  tindak  pidana  illegal logging yang tidak hanya melibatkan POLRI sebagi  penyidik  tetapi  juga  melibatkan Penyidik  Pegawai  Negri  Sipil  (PPNS) Kehutanan  dan  Polisi  Hutan  (POLHUT)
yang diberi kewenangan oleh UndangUndang untuk
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang
kehutanan  khususnya  illegal  logging.  Selain itu penyidik dari Perwira angkatan Laut juga dapat  melakukan  penyidikan  dalam  hal terjadinya  penyeludupan  kayu.  Keadaan  ini memungkinkan  terjadinya  tumpang  tindih penyidikan  terhadap  satu  tersangka  dalam praktek illegal logging, masing-masing berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi dalam  satu  lembaga  penyidikan  yang terpadu  sehingga  berpotensi  menimbulkan konflik antar penyidik yang diberi kewenangan  oleh  undang-undang.  Bahkan terkadang  muncul  arogansi  masing-masing penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana
kehutanan berdasarkan kewenangan masingmasing  yang  diberikan  oleh  undang- undang.  Seharusnya  antar  penyidik  yang diberikan  kewenangan  masing-masing  oleh undang-undang  dapat  saling  bekerjasama. Misalnya  dapat  saling  tukar  menukar  data dan  informasi  sehingga  proses  penyidikan dapat  berjalan  efektif  sehingga  kasus  illegal logging  dapat  terungkapdengan  tuntas. Ketidak  harmonisan  antar  penyidik  tindak pidana illegal logging dalam rangka penegakan  hukum  ini  justru  dimanfaatkan oleh  para  pelaku  illegal  logging  untuk  lepas dari jerat hukum.
2)  Pelaku  utama  (aktor  intelektual)  yang  sulit ditembus oleh hukum.
Peredaran hasil hutan illegal dan penebangan  liar  di  Indonesia  merupakan tindak  kejahatan  yang  terorganisasi  karena melibatkan  banyak  aktor  dengan  berbagai kepentingan dan jaringan, baik di Departemen  kehutanan,  maupun  instansi
lainnya  serta  jaringan  pasar  di  dalam  negri dan  di  luar  negri.  Dalam  prakteknya  di lapangan sering kali ditemukan bahwa yang tertangkap hanyalah para pekerja lapangan yaitu,  para  penebang,  pengangkut  kayu atau, penadah kayu illegal. Sedangkan otak pelaku  utama  dari  tindak  pidana  illegal logging  sepertinya  tidak  dapat  tertembus oleh  hukum.  Hal  ini  dikarenakan  bisanya para pelaku utama adalah orang-orang yang dekat  dengan  penguasa  atau  pejabat- pejabat  daerah.  Sehingga  seolah-olah mendapat  perlindungan  selain  itu  sulitnya pelaku  utama  tertangkap  karena  pelaku utama  telah  mengetahui  terlebih  dahulu bahwa  orang  yang  bekerja  padanya  telah tertangkap  tangan  dan  ia  mempunyai banyak  kesempatan  untuk  melarikan  diri dan akhirnya dapat lolos dari jeratan hukum. Dengan tidak tertangkapnya aktor intelektual  dari  pelaku  illegal  logging  maka akan  semakin  menghambat  terungkapnya tindak pidana illegal logging yang terjadi.
3)  Adanya otonomi daerah Penebanagan liar ( illegal logging)
mengakibatkan  hutan  menjadi  semakin gundul.  Dengan  keluarnya  pengaturan mengenai
otonomi daerah maka kewenangan  pelaksanaan  pengamanan hutan  yang  terdapat  pada  suatu  wilayah kabupaten  /kota  menjadi  kewenangan pemerintah  kabupaten/kota.  Illegal  logging dipicu  otonomi  daerah  yang  kebablasan, dimana  timbul  pemikiran  bahwa  sumber
1 Hasil Wawancara Dengan Zainuddin Harahap (Penyidik PNS Dinas Kehutanan Provinsi SUMUT, tgl 10 Agustus 2020
daya hutan diminta untuk dipilah-pilah sesuai dengan batasan wilayah administrasi utamanya  pada  tingkat  kabupaten/kota. Pemikiran  dan  tuntutan  muncul  sebagai akibat  dari  adanya  perbedaan  persepsi tentang hutan sebagai ekosistem yang tidak dapat  dibagi  menurut  batasan  administrasi. Dengan adanya kewenangan tersebut maka dalam  penanganan  kasus  illegal  logging yang  terjadi  di  daerah  kabupaten/kota menjadi  kendala  karena  Dinas  Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tidak dapat langsung  menangani  tindak  pidana  illegal logging  yang  terjadi  tetapi  harus  melalui permintaan kabupaten/ kota tersebut. 1 Hal ini tentu  akan  menghambat  proses  penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging yang terjadi.
4)  Kurangnya Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  prasarana  yang  cukup  dan memadai memegang peranan penting dalam rangka  penegakan  hukum.  Tanpa  adanya sarana  atau  fasilitas  yang  cukup  memadai, maka  tidak  mungkin  penegakan  hukum dapat  berjalan  dengan  lancar.  Dimana sarana dan prasarana tersebut dapat berupa tenaga  manusia  yang  berpendidikan  dan terampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan yang  memadai,  keuangan  yang  cukup  dan lainnya.  Kalau  hal  hal  tersebut  diatas  tidak dipenuhi,  maka  mustahil  penegakan  hukum dapat tercapai. 2
Namun
kenyataan di lapangan menunjukkan  sarana  dan  prasarana  yang
2 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Hal 27
dimiliki  pelaku  praktek  illegal  logging  jauh lebih  maju  diabandingkan  sarana  dan prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum  khususnya  di  daerah-daerah  yang justru  memiliki  areal  hutan  yang  luas  dan rawan  terjadi  praktek  illegal  logging. 3 Keterbatasan  sarana  dan  sarana  yang dimiliki  aparat  penegak  hukum  menjadi faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak  pidana  illegal  logging.  Dengan terhambatnya  proses  penyidikan  tentu berimbas  terhadap  semakin  maraknya tindak pidana illegal logging.
5)  Keterbatasan Dana
Minimnya dana yang juga menjadi slah satu penghambat  dalam  kelancaran  proses penyidikan  tindak  pidana  illegal  logging. Dalam  penanganan  tindak  pidana  illegal logging  tidak  ada  dana  khusus,  padahal dalam  proses  penenganan  perkara  tindak pidana illegal logging ini memerlukan biaya yang jauh lebih besar dari penyidikan tindak pidana  biasa  lainnya.  Anggaran  biaya penyidikan untuk satu perkara pidana illegal logging  yang  di  tangani  polisi,  itu  sebesar 2,5  juta,  sedangkan  untuk  perkara  yang ditangani  oleh  PPNS,  tidak  ada  nominal yang angka yang ditetapkan untuk menangani  perkara  tindak  pidana  illegal logging.  37  1.  Memberikan  himbauan kepada masyarakat Sebagai contoh apabila terjadi penyeludupan kayu ke daerah lain di luar propinsi Sumatera Utara maka membutuhkan
biaya
dalam
hal penyidikannya,  biaya  bongkar  barang  bukti dan biaya-biaya lainnya. Dengan
3 IGM Nurjana, Op. Cit. Hal 143
terbatasnya  dana  maka  akan  semakin memberikan  kesempatan  bagi  pelaku  illegal logging untuk melarikan diri.

## III. Penutup
Pemerintah juga diharapkan untuk lebih memperhatikan  keadaan  ekonomi  masyarakat terutama  yang  yang  tinggal  di  sekitar  daerah hutan  yang  umumnya  tergantung  pada  hasil hutan. Sehingga tidak terdorong untuk melakukan  praktek  illegal  logging  baik  untuk kepentingan  sendiri  maupun  atas  perintah  atau suruhan  dari  masyarakat  luar.  Selain  itu  juga pemerintah harus meningkatkan kegiatan penyuluhan  hukum  sehingga  meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hutan.

## Daftar Pustaka
Arikunto  Suharsimi,  2006. Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
Asikin  Zaenal  dan  Amiruddin,  2006. Pengantar Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada
Buku  Statiska  Kehutanan  Indonesia  Kemenhut 2017  Yang  Dipubilikasi  Pada  Bulan April 2018
Chazawi Adami, 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian  I. Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada
Hakim Abdul, 2005. Pengantar Hukum Kehutanan  Indonesia. Bandung:  PT.
Citra   Aditya Bakti
Harahap  M.  Yahya,  2000. Pembahasan
Permasalahan dan Penerarapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika
Husein  M.  Harum,  1991. Penyidikan  Dan Penuntutan  Dalam  Proses  Pidana.
Rineka Cipta
Jhon  Echolls  M,  1996. An  English-Indonesian Dictionary,  Cetakan  XXIII. Jakarta: Gramedia
K  Satochid .  Hukum  Pidana  I .  Balai  Lektur Mahasiswa
Marpaun Leden. 1995. Tindak Pidana Terhadap Hutan,  Hasil  Hutan,  Dan  Satwa.
Jakarta: Erlangga