http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada

## Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu

## P-ISSN 2656-7202 E-ISSN 2655-6626
Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2019
DOI: 10.35961/perada.v2i1.31

## KONTRIBUSI BAHTSUL MASAIL PESANTREN DI MADURA DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER
Kudrat Abdillah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura dratlah2024.ka@gmail.com
Maylissabet Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-salafiyah Pamekasan mayli.tsabit@gmail.com
M. Taufiq STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau m.taufiq222@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  memaparkan  kontribusi  bahtsul  masail  pesantren  di  Madura  dalam menghadapi perkembangan hukum islam kontemporer. Kajian ini sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah sosial, yaitu sejarah yang menggunakan ilmu-ilmu sosial untuk mengkaji tentang struktur  (bagian-bagian)  dan  proses  interaksi  (hubungan  timbal  balik)  antar  manusia  sebagai  pelaku sejarah. Data yang didapatkan menunjukkan bahwa tradisi Bahtsul Masail pesantren di Madura sudah berlangsung  sejak  lama  (kisaran  tahun  1989,  meskipun  dengan  nama  yang  berbeda.  Nama-nama tersebut  seperti  musyawarah,  diskusi  rutin,  majelis  musyawarah  kutubud  diniyah,  dan  juga  bahtsul masail  sendiri.  Metode  yang  digunakan  secara  umum  mengacu  pada  metode  Bahtsul  Masail  yang digunakan  Nahdlatul  Ulama.  Hanya  di  beberapa  teknis  sedikit  berbeda  sesuai  dengan  ciri  dan kekhasan masing-masing  pesantren. Hasil dari diskusi bahtsul masail tersebut,  sebagian  besar tidak disosialisasikan  kepada  masyarakat  secara  kangsung.  Mereka  hanya  menjawab  ketika  ada pertanyaan  dari  masyarakat.  Tetapi  di  sebagian  yang  lain,  hasil  diskusi  bahtsul  masail  ini  sudah dibukukan secara sistematis bahkan di publish di web resmi pesantren. Penulis melihat tradisi bahtsul masail yang sudah berlangsung lama di Pesantren Madura ini menjadi kontribusi dalam menghadapi perubahan  dan  perkembangan  hukum  kontemporer.  Bukan  melihat  dari  sisi  hasil  atau  produk  yang dihasilkan,  tetapi  lebih  menarik  pada  proses  bagaimana  kemudian  tradisi  diskusi  ini  memecahkan suatu masalah baru. Itu yang menunjukkan wujud nyata bahwa ijtihad harus terus dilakukan.
This paper aims to describe the contribution of bahtsul masail of Islamic boarding schools in Madura in facing the development of contemporary Islamic law. This study is a qualitative research with a social history  approach,  namely  history  that  uses  social  sciences  to  examine  the  structure  (parts)  and  the process of interaction (reciprocity) between humans as actors of history. The data obtained shows that
the Bahtsul Masail tradition of Islamic boarding schools in Madura has been going on for a long time (in  1989,  although  with  different  names.  The  names  are  such  as  deliberations,  regular  discussions, assemblies of kutubud diniyah deliberations, and also bahtsul masail. The method used in general, it refers  to  the  Bahtsul  Masail  method  used  by  Nahdlatul  Ulama,  only  in  some  technicalities  it  differs slightly  according  to  the  characteristics  and  peculiarities  of  each  pesantren.The  results  of  the discussion on bahtsul masail are mostly not communicated to the public directly. from the community, but in others, the results of the discussion of bahtsul masail have been systematically posted and even published  on  the  official  boarding  school  website,  and  the  author  sees  the  long-standing  tradition  of the bahtsul masail in Madura Islamic Boarding  School as a contribution in facing contemporary legal changes  and  developments.  from  sis  the  results  or  products  produced,  but  more  interesting  in  the process  of  how  then  this  tradition  of  discussion  solves  a  new  problem.  That  shows  the  real manifestation that ijtihad must continue.
Kata Kunci: Bahtsul Masail, Islam Kontemporer
PENDAHULUAN Kehidupan  di  dunia  ini  adalah kehidupan yang dinamis, akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Berbedanya tempat juga berpengaruh  pada  ketidaksamaan  situasi  dan kondisi yang memaksa terciptanya perubahan. Sejalan dengan adanya perubahan,  permasalahan  akan  semakin kompleks.  Begitu  juga  adanya  dalam  hukum yang  berlaku  di  dunia,  tidak  terkecuali Hukum Islam.
Hukum  Islam  yang  disyariatkan  dan diajarkan  oleh  Nabi  Muhammad  SAW. berabad-abad  silam  mengalami  perubahan dan perkembangan. Perubahan dan perkembangan  ini  disebabkan  dengan banyaknya  faktor  yang  mempengaruhi. Diantaranya adalah karena perubahan zaman atau  waktu,  perbedaan  tempat,  perubahan kondisi  sosial  kemasyarakatan  dan  juga penemuan-penemuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi. Selain itu juga tidak bisa dihindari permasalahan  semakin  kompleks  dan  rumit yang  tidak  ada  pada  masa  awal  datangnya Islam.
Dalam  sistem  hukum  apapun  dan  di manapun  di  dunia  ini,  hukum  mengalami perubahan  dan  pembaharuan.  Begitupun pembaharuan  hukum  Islam  merupakan keharusan  sejarah,  karena  fenomena  sosial kemasyarakatan  tidaklah  statis  atau  tetap, melainkan  selalu  memiliki  sifat  dinamis. Hukum  Islam  selain  bersifat  pasti,  juga memiliki  sisi  perubahan  dan  diperbaharui
agar  sesuai  dengan  perkembangan  dan kebutuhan masyarakat.
Perkembangan  Hukum  Islam  juga terjadi di Indonesia, sebagai salah satu negara yang  mayoritas  warganya  beragama  Islam dengan jumlah prosentase mencapai 87,18%. 1 Bahkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Keragaman  suku,  budaya,  bahasa,  dan  adat istiadat  menjadi  ciri  khas  tersendiri  dan menjadi  penguat  faktor  perubahan  hukum Islam.  Hal  ini  memaksa  kita  berubah  dari kajian-kajian klasik ke arah kajian kontemporer agar sejalan dengan perkembangan zaman.
Banyak  permasalahan  kontemporer dan  penemuan  baru  yang  muncul  yang  jelas belum  ada  pada  masa  Nabi  Muhammad SAW.  atau  bahkan  pada  masa  ulama-ulama klasik. Perkembangan masalah-masalah kontemporer  ini  terjadi  di  berbagai  aspek, seperti aspek keluarga, aspek ekonomi, aspek kesehatan,  aspek  perdata,  aspek  pidana,  dan lain-lain.  Aspek  hukum  keluarga  misalnya, permasalahan  kontemporer  saat  ini  seperti: pembagian  harta  waris  untuk  non  muslim, akad  nikah via telepon,    wakaf  tunai, pernikahan  dengan  calon  istri  yang  sudah
1 Badan  Pusat  Statistik, Penduduk  Menurut Kelompok  Umur  dan  Agama  yang  Dianut ,  bps.go.id, diakses pada tanggal 9 Maret 2017 pukul 07.00 WIB.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
hamil,  Program  Keluarga  Berencana,  dan lain-lain. 2 Menaggapi  hal  tersebut,  Pondok Pesantren  sebagai  salah  satu  lembaga  pusat kajian  hukum  Islam  di  masyarakat  memiliki tanggung  jawab  moral  yang  besar.  Hal  ini dikarenakan  Pesantren  sebagai  kiblat  bagi masyarakat  dalam  menjalani  praktek  dan ibadah  hukum  Islam.  Masyarakat  meyakini dan  sangat  menaati  petuah-petuah  Kyai  dan penghuni Pesantren. Masyarakat menganggap kalangan pesantren -Kyai dan para santrinya- adalah  orang-orang  yang  sangat  memahami dan mengerti hukum-hukum Islam. Sehingga pesantren  memiliki  tanggung  jawab  untuk bisa menjawab berbagai kasus yang muncul di masyarakat.
Di  dalam  pesantren,  sudah  menjadi tradisi dan agenda rutin diskusi terkait dengan berbagai  kasus  kontemporer  saat  ini.  Tradisi ini lebih dikenal dengan nama Bahtsul Masail, meskipun  di  beberapa  pesantren  lebih  akrab menyebutnya  sebagai  musyawarah,  kajian rutin,  atau  malam  kajian  hukum  Islam. Melalui  Bahtsul  Masail  ini,  para  santri  di pesantren  unjuk  kebolehan  dalam  berdiskusi memecahkan permasalahan. Mereka membawa kitab-kitab literasi yang dibutuhkan.  Dengan  daya  piker  dan kemampuan nalar mereka, menganalisis kasus yang sedang dikaji.
Bukan  tanpa  kontrol,  diskusi  para santri  ini  diawasi  langsung  oleh  para  ustadz dan  kyai  pengasuh  pesantren.  Tujuannya tidak  bukan  hanya  untuk  melihat  dan menjaga agar diskusi/kajian tidak keluar jalur. Tetapi  kebebasan  pendapat  dan  keleluasaan berpikir  tetap  dikedepankan.  Hasil-hasil  dari diskusi itu kemudian bisa dijadikan pegangan, pendapat, dan pencerahan dalam menghadapi masalah kontemporer.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, agar mendapatkan kajian  yang  dapat  dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan
2 Saleh,  Hasan, Kajian  Fiqh  Nawawi  &  Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Press , 2008), hlm. 7.
menampilkan  serta  menjelaskan  objek pembahasan,  penulis  juga  menggunakan metode  penelitian.  Jenis  penelitian  ini menggunakan  penelitian  lapangan  ( field research ). Data primer dari penelitian ini adalah data  yang  peneliti  ambil  dari  lapangan  yaitu Pondok Pesantren di Madura yang tersebar di beberapa  kabupaten.  Diantaranya,  Pondok Pesantren  Mathali’ul  Anwar  Sumenep, Pondok  Pesantren  As-Salafiyah  Pamekasan, Pondok  Pesantren  Yas’a  Sumenep,  Pondok Pesantren  Mamba’ul  Ulum  Pamekasan,  dan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah
Sampang.
Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memusatkan  diri  pada  pemecahan  masalah- masalah  yang  ada  pada  masa  sekarang  dan pada  masalah-masalah  yang  aktual 3 ,  dengan memaparkan  segala  sesuatu  terkait  dengan Bahtsul  Masail  di  Pondok  Pesantren  di Madura.  Analitik  adalah  jalan  untuk melakukan  analisis  terhadap  data  yang didapatkan selama penelitian berlangsung.
Pengumpulan  data  bersumber  pada beberapa  sumber. Pertama ,  sumber  primer yang  diperoleh  dari  penggalian  data  dan pengumpulan data selama penelitian Lembaga  Bahtsul  Masail  Pesantren  di Madura.  Sumber  data  ini  diperoleh  dengan cara interview (wawancara).  Selain  wawancara, peneliti  juga  akan  mencoba  terlibat  langsung dalam  kegiatan  Bahtsul  Masail  yang  menjadi kajian penelitian ini.
Metode interview adalah suatu metode pengumpulan  data  dengan  cara  tanya  jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan  pada  tujuan penelitian. 4 Adapun interview yang  penulis  gunakan  dalam penelitian ini adalah Interview terpimpin ( guided interview ),  yakni interview yang  dilakukan pewawancara  dengan  membawa  sederetan
3 Winarno  Surakhmad, Pengantar  Penelitian Ilmiah:  Dasar,  Metode  dan  Teknik ,  ed.  ke-7  (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 1139.
4 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta:  Yayasan  Penerbitan  UGM,  1980).  hlm. 193.
pertanyaan  lengkap  dan  terperinci  seperti yang dimaksud dalam interview terstuktur. 5 Kedua ,  adalah  sumber  sekunder,  yaitu data  yang  tidak  langsung  memberikan  data kepada pengumpul/peneliti, 6 yakni penunjang yang bersumber dari kepustakaan, berupa:  Kitab-kitab  tafsir,  hadis,  atau  fiqh yang  membahas  tentang  kajian  yang  penulis teliti,  Buku  Pedoman  Lembaga  Bahtsul Masail  Nahdlatul  Ulama,  Buku-buku  karya ilmiah  yang  terkait  dengan  Lembaga  Bahtsul Masail,  dan  Jurnal-jurnal  terkait  dengan Lembaga Bahtsul Masail.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  sejarah sosial. Sejarah sosial merupakan cabang yang berkembang paling akhir dalam perkembangan  kajian  sejarah. 7 Sejarah  sosial adalah  sejarah  yang  menggunakan  ilmu-ilmu sosial yang mengkaji tentang struktur (bagian- bagian)  dan  proses  interaksi  (hubungan timbal  balik)  antar  manusia  sebagai  pelaku sejarah  sebagaimana  telah  terjadi  dalam konteks sosio-kultural pada masa lampau.
Dalam  teori  adaptabilitas  hukum Islam  juga  meyakini  bahwa  hukum  yang diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia bisa  beradaptasi  dengan  perkembangan zaman. Konsekuensinya, hukum Islam dapat disesuaikan  demi  mewujudkan  kemaslahatan untuk manusia. Hukum Islam juga terikat dan dipahami  menurut  latarbelakang  sosio- kultural yang mengelilinginya, sehingga peran akal  dapat  memahami  perputaran  hukum. Dasar  lahirnya  teori  tersebut  adalah maslahah,  yang  merupakan  tujuan  hukum Islam. Prinsip maslahah inilah yang membuat hukum  Islam  mampu  merespon  setiap perubahan sosial. 8
5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik , (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) , hlm. 198.
6 Ibid ., hlm. 309.
7 Akh. Minhaji, Sejarah Sosial dalam Studi Islam,
(Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013), hlm. 48.
8 Mahsun  Fuad, Hukum  Islam  Indonesia:Dari Nalar  Partisipatoris  Hingga  Emansipatoris (  Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 15-17.

## BAHTSUL MASAIL DALAM TRADISI PESANTRAN
1. Perubahan itu Nyata, Bahtsul Masail itu Niscaya Lembaga Bahtsul Masail/ Bahtsul  Masail ialah  salah  satu  forum yang  membahas  permasalahan  yang belum  ada  dalilnya  atau  belum diketahui  solusinya.  Masalah  tersebut meliputi  semua  masalah  keagamaan, ekonomi, politik, budaya, dan masalah- masalah  lain  yang  berkembang  di tengah  masyarakat.  Masalah  tersebut dikaji  dan  dicarikan  jalan  keluarnya yang mengacu pada Kutubul Mu’tabaroh. 9 Bahtsul  Masail  di  kalangan Nahdlatul  Ulama  (kemudian  disingkat dengan  NU) menjadi  sebuah  tradisi intelektual  yang  sudah  lama  ada. Sebelum  NU  berdiri  dalam  bentuk organisasi formal, aktifitas dan kegiatan Bahtsul  Masail telah  berlangsung sebagai  praktek  yang  hidup  dan berkembang  di  tengah  masyarakat muslim, khususnya kalangan pesantren, meskipun  dengan  nama  yang  berbeda- beda.  Hal  itu  merupakan  wujud  nyata rasa  tanggung  jawab  Ulama  (Kyai) dalam  membimbing  dan  menuntun kehidupan ibadah dan agama masyarakat di sekitarnya. Di Pondok Pesantren Mathali’ul Anwar, Bahtsul Masail sudah dimulai sejak tahun 1989 dengan nama musyawarah. 10 Secara umum, musyawarah  ini  dikendalikan  oleh santri-santri  pesantren  yang  notabene mereka  adalah  orang-orang  yang menekuni  bidang  kajian  agama  dan memiliki pemahaman yang luas dengan permasalahan  agama.  Menurut  Ustadz.
Mohammad Saifa Ibadillah, musyawarah  ini  bukan  menjadi  ajang
9 M.  Ali  Haidar, Nahdlatul  Ulama  dan  Islam Indonesia  Pendekatan  Fikih  dalam  Politik ,  (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998), hlm. 41-42.
10 Wawancara  dengan  Ustadz.  Ahdi  sebagai Koordinator  musyawarah  hukum  Islam  pondok Pesantren Mathali’ul Anwar, Sumenep.
untuk menampilkan kemampuan masing-masing santri, namun merupakan forum yang diadakan untuk menjadi  media  penyelesaian  seluruh problema kontemporer dalam masyarakat. Kalangan pesantren Mathali’ul  Anwar  mengerti  bahwa kasus-kasus  baru  akan  selalu  muncul.
Dengan berlandaskan kaidah fiqh yang berbunyi:
لاوحلااو ةنكملااو ةنمزلااريغتب ماكحلااريغت
11
“Perubahan hukum bisa terjadi  dengan  adanya  perubahan zaman (waktu), tempat, dan keadaan.”
Sebuah hukum yang baru tidak lepas  demi  sebuah  kemaslahatan  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  yang  ada. Jadi,  perubahan  pasti  ada,  dan  akan selalu  ada  solusi  dalam  menghadapi perubahan dan permasalahan kontemporer.  Sebagai  salah  satu  cara mengatasi  dan  menghadapi  masalah tersebut  adalah  dengan  melalui  tradisi musyawarah di pesantren. Sementara  Pondok  Pesantren Roudhatul Jannah Sampang, menanggapi  sebuah  perubahan  dan permasalahn  saat  ini  dengan  tanpa melepaskan diri dari takdir Allah SWT. Semua  yang  terjadi  di  dunia  ini  tidak lepas  dari  kehendak-Nya.  Kita  sebagai manusia hanya ditugaskan untuk selalu berusaha mencari jawaban atas rahasia- rahasia  Tuhan.  Termasuk  di  dalam sebuah  usaha,  bahtsul  masail  yang  ada di  pesantren  ini  sudah  dimulai  sejak tahun  1993.  Sebagai  bentuk  usaha  dan doa  untuk  mencari  jawaban  atas persoalan-persoalan  baru  yang  belum ditemukan solusinya.
Hal  senada  juga  disampaikan oleh  Ustadz.  Hantok  dari  Pondok Pesantren  Yas’a,  sebagai  sebuah keharusan, Bahtsul Masail di Pesantren Yas’a  adalah  aktualisasi  nilai-nilai  rasa syukur  atas  nikmat  akal  dan  pikiran
11 Muslih Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah , (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 195.
manusia. 12 Dengan  melalui  Bahtsul Masail, maka permasalahan kontemporer  saat  ini  bisa  dipecahkan. Sebuah  permasalahan  akan  lebih mudah  diselesaikan  dengan  diskusi yang melibatkan banyak orang  –santri- dari  pada  harus  berpikir  sendiri.  Inilah yang kemudian menjadi faktor pentingnya  Bahtsul  Masail  menjadi tradisi yang hidup di pesantren.
Pesantren  As-Salafiyah  juga menanggapi  perubahan  zaman  sebagai sesuatu  yang  pasti,  karena  nash  (al- Qur’an  dan  as-Sunnah)  sudah  tidak turun  lagi,  sementara  kasus-kasus  akan selalu  muncul  dari  waktu  ke  waktu. Maka dari itu di pesantren as-Salafiyah sudah  berlangsung  sejak  tahun  1996 tradisi  kajian  rutin  Bahtsul  Masail.  Hal ini  untuk  mengimbangi  perubahan zaman,  perbedaan  tempat  satu  dengan yang  lain,  dan  kemajuan  teknologi  di berbagai belahan dunia serta penemuan-penemuan  terbaru  yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. 13 Di pesantren Mamba’ul Ulum Bata-Bata  Pamekasan,  bahtsul  masail sudah dimulai sejak tahun 1999 dengan nama Majlis Musyawarah Kutubuddiniyah (biasa disingkat dengan  M2KD).  Dengan  melalui M2KD  ini,  pesantren  Mamba’ul  Ulum memahami  betul  akan  arti  sebuah perubahan  dan  perkembangan.  Tidak mungkin kita menolak sebuah perubahan.  Agar  menjadi  bijak,  maka bagaimana  kemudian  kita  bisa  mencari peluang dan sisi positif dari perubahan itu  sendiri.  Semua  perubahan  bisa disikapi  dengan  baik,  dengan  tetap memegang  teguh  tujuan  hukum  Islam. Tujuan  hukum  Islam  yang  utama adalah kemaslahatan umat.
12 Wawancara  dengan  Ustadz  Hantok Pesantren Yas’a, Senin 10 September 2018.
13 Wawancara dengan Ustadz Mohammad Ali Pesantren As-Salafiyah, Sabtu 15 September 2018.
Maslahat sebagai tujuan hukum  Islam  mempunyai  arti  sesuatu yang  baik.  Menurut  Imam  Ghazali definisi maslahat adalah: 14
وا ةعفنم بلج نع لصلاا ىف ةرابع يه ةحلصملا ةرضم عفد
”Maslahat  adalah  sebuah  ungkapan yang  menunjukkan  adanya  (usaha) mengambil  manfaat  dan  menolak mudarat.” Al-Syatibi  juga  secara  tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia,  baik  di  dunia  maupun  di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum  harus  mengarah  pada  dan merealisasikan  terwujudnya  tujuan hukum tersebut. 15
Pada  sisi  akhir  sebuah  proses mencari  solusi  dalam  kehidupan, manusia  akan  bermuara  pada  satu jawaban  yang  mengandung  kebaikan bersama.  Itulah  kemaslahatan  secara mutlak untuk dicapai dalam pemecahan masalah.  Selain  itu  termasuk  juga sebuah kemaslahatan adalah mengurangi  kemafsadatan.  Sehingga berkurangnya  keburukan  di  diri manusia,  merupakan  kemaslahatan  itu sendiri.
2. Metode Bahtsul Masail Pesantren Metode bahtsul Masail Pesantren  di  Madura  menggunakan metode  yang  sama  dengan  Metode
Lajnah  Bahtsul  Masail  Nahdlatul Ulama. Macam-macam Metode Bahtsul Masail dalam Nahdlatul Ulama adalah:
a. Metode Ijtihad Kata ijtihad secara etimologi berasal  dari  kata jahada yang memiliki  arti  mencurahkan  segala
14 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustaşfa , (Beirut:
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), hlm. 176.
15 Abu Ishaq Al-Syatibi, al-Muwafaqat Fi Uşūl Al-Syariat, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), II: hlm. 4.
kemampuan atau menanggung beban. Sedangkan secara terminologi menurut al-Amidi seperti  yang  dikutip  dari  buku Hukum  Islam  Kontemporer  adalah “mengarahkan segenap kemampuan dalam  mencari  hukum  syar’I  yang bersifat dzanny, dalam batas sampai dirinya  merasa  mampu  melebihi usahanya sendiri” . Sedangkan menurut al-Ghazali adalah “pencerahan  kemampuan  seorang mujtahid dalam rangka memperoleh hukum-hukum syar’i”.
Al-Qardhawi mengatakan bahwa  dewasa  ini  ada  dua  macam ijtihad yang  diperlukan  oleh  umat Islam. kedua macam ijtihad tersebut adalah: Pertama, Ijtihad  Intiqa’i, yaitu ” memilih  salah  satu  pendapat  dari beberapa  pendapat  terkuat  yang terdapat  dalam  warisan  fiqih  Islam, yang  penuh  dengan  fatwa  dengan keputtusan  hukum”.  Dalam ijtihad ini  dilakukan  studi  komporatif tehadap  pendapatpendapat  dalam madzhab  fiqih  dan  meneliti  dalil- dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebuut,  sehingga  pad  akhirnya kita  dapat  memilih  pendapat  yang terkuat  dalilnya  sesuai  dengan kaidah tarjih .  Contoh  hasil  ijtihad menggunakan  metode  ini  adalah orang  yang  dipaksa  membunuh maka hukumnya juga sepada dengan orang yang memaksanya. 16
Kedua,  Ijtihad  Insya’i,  yaitu “pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu yang belum pernah dikemukakan oleh  ulama-ulama  terdahuku,  baik baik  itu  persoalan  lama  atau  baru” . Sebagian  besar  ijtihad  ini  terjadi pada  masalah-masalah  baru  yang
16 Yusuf  Al-Qardhawi, Ijtihad  Kolektif:  Kode Etik dan Penyimpangan, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 24.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
belum pernah dikenal dan diketahui oleh  ulama  terdahulu  dan  belum pernah  terjadi  pada  masa  mereka. Contoh  hasil  ijtihad  menggunakan metode  ini  adalah  diperbolehkanya berfoto,  yang  mana  hukumnya berbeda  dengan  melukis  karena berfoto merupakan refleksi bayangan diri pada kertas,sedangkan melukis  adalah  menyerupai  hukum Allah. 17 Al-Qardhawi  menambahkan bahwa  pada  masa  modern  ini memungkinkan  untuk  memuncul- kan  ijtihad  baru  yang  merupakan integrasi  antara ijtihad  intiqa’i dan ijtihad  insya’i .  Integrasi  tersebut adalah dengan cara memilih berbagai  pendapat  para  ulama terdahulu  yang  dipandang  lebih relevan  dan  kuat,  kemudian  dalam pendapat  tersebut  ditambahkan unsur-unsur  ijtihad  baru.  Contoh dari  model  ijtihad  ini  adalah  seperti hasil  Fatwa  Lajnah,  Fatwa  Kuwait tentang permasalahan aborsi. 18
b. Metode Qauli/Qawl Metode ini adalah salah satu cara istinbat hukum yang digunakan oleh Ulama NU dalam kerja Bahtsul Masa’il dengan mempelajari masalah yang  dihadapi  kemudian  mencari jawabannya  pada  kitab-kitab  fiqih dari  madzhab  empat  dengan mangacu  dan  merujuk  secara langsung  pada  bunyi  teksnya.  Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat  yang  sudah  jadi dalam lingkungan madzhab tertentu. Walaupun penerapan metode  ini  sudah  berlangsung  sejak lama,  yakni  sejak  pertama  kali dilaksanakanya Bahtsul Masa’il tahun  1926,  namun  hal  ini  baru secara  eksplisit  dinyatakan  dalam
17 Ibid , hlm. 43.
keputusan  Munas  Alim  Ulama Nahdlatul Ulama di bandar lampung (21-25  Juni  1992).  Keputusan Bahtsul  Masa’il dilingkungan  NU dibuat  dalam  kerangka  bermadzhab kepada  salah  satu  mazhab  empat yang  disepakati  dan  mengutamakan mazhab  secara  qauli.  Oleh  karena itu,  prosedur  penjawaban  masalah disusun  dalam  urutan:  (1)  Dalam kasus  ketika  jawaban  bisa  dicukupi oleh ‘ibarat kitab dan disana terdapat hanya  satu qawl /wajah  sebagaimana diterangkan  dalam ‘ibarat tersebut. (2) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi  oleh ‘ibarat kitab  disana terdapat  lebih  dari  satu qawl/ wajah, maka  dilakukan taqrir  jama’i untuk memilih salah satu qawl /wajah. Adapun  prosedur  pemilihan qawl /wajah  ketika  dalam  satu masalah dijumpai beberapa qawl /wajah dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan  sebagai  berikut:  (1) Dengan  mengambil  pendapat  yang lebih  maslahah/lebih  kuat.  (2) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Mukhtamar  1  tahun  1926,  bahwa perbedaan  pendapat  diselesaikan dengan cara memilih:
1) Pendapat yang disepakati oleh al- Syakhani  (al-Nawawi  dan  al- Rifa’i).
2) Pendapat yang dipegangi oleh al- Nawawi.
3) Pendapat yang dipegangi oleh al- Rifa’i.
4) Pendapat  yang  didukung  oleh mayoritas Ulama.
5) Pendapat Ulama yang terpandai.
6) Pendapat  Ulama  yang  paling wara’.
c. Metode Ilhaqi Metode ilhaqi , apabila metode qawli tidah dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan  jawaban  tekstual  dari
kitab mu’tabar, maka yang dilakukan adalah  apa  yang  disebut  dengan ilhaqi  al-masail  binazariha yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum di jawab oleh  kitab  (belum  ada  ketetapan hukumnya)  dengan  kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah  ada  ketetapan  hukumnya), atau  menyamakan  dengan  pendapat yang sudah jadi.
Sama  dengan  metode  qawli metode  ini  secara  operasional  juga telah diterapkan sejak lam oleh para Ulama  NU  dalam  menjawab permasalahan keagamaan yang diajukan oleh umat Islam khususnya warga  Nahdhiyin,  walaupun  baru secara  implisit  dan  tanpa  nama sebagai metode ilhaqi. Namun secara resmi  dan  eksplisit  metode  ilhaqi baru  terungkap  dan  dirumuskan dalam  keputusan  Munas  Alim Ulama  NU  di  Bandar  Lampung tahun  1926,  yang  menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah yang  tidak  ada qawl /wajah  sama sekali, maka dilakukan dengan ilhaqi al-masail  bi  nazairiha secar  jama’I oleh para ahlinya. 19 Sedangkan  prosedur ilhaqi adalah dengan memperhatikan ketentuan  sebagai  berikut: Mulhaq bih (sesuatu  yang  belum  ada ketentuan  hukumnya), mulhaq  ‘alaih (sesuatu  yang  sudah  ada  ketentuan hukumnya), wajh  al-ilhaq (faktor keserupaan antara mulhaq bih dengan mulhaq ‘alaih ), oleh para mulhiq yang ahli.  Metode  penjawaban  semacam ini  kemudian  disebut  sebagai metode  ilhaqi.  Dalam  prateknya menggunakan prosedur dan persyaratan  mirip qiyas .  Oleh karenanya,  dapat  juga  dinamakan
19 A.  Aziz  Masyhuri, Masalah  Keagamaan Nahdlatul  Ulama, (Surabaya:  PP.  RMI  dan  Dinamika Press, 1997), hlm. 365.
metode qiyas versi  NU.  Ada perbedaan  antara qiyas dan ilhaqi . Yaitu kalau qiyas adalah menyamakan  hukum  sesuatu  yang belum  ada  ketetapanya  dengan sesuatu  yang  sudah  ada  kepastian hukumnya  berdasarkan  nass  al- Qur’an dan atau al-Sunnah.
Sedangkan ilhaq adalah menyamakan  hukum  sesuatu  yang belum  ada  ketetapannya  dengan sesuatu  yang  sudah  ada  kepastian hukumnya  berdasarkan  teks  atau kitab ( mu’tabar ). Dalam metode ilhaqi nampak  ada  kecenderungan  bahwa cara  ini  ditempuh  hanya  dalam rangka  menjaga  agar  tidak  terjadi stagnasi (mauquf ). 20
Selama  ini  memang  sering terjadi persoala-persoalan yang diajukan  untuk  dibahasa  dalam forum  Bahtsul  Masa’il mengalami kebuntuan.  Hal  ini  sering  berkaitan dengan persoalan-persoalan kontemporer. Kebutuhan warga NU terhadap jawaban atas masalahmasalah  baru  semakin  hari semakin  meningkat.  Tanpa  jawaban dengan  legitimasi  keagamaan  atau kitab  kuning yang mu’tabar dapat dipastikan  akan  membingungkan mereka.
Penyebab  terjadi  kebuntuan tersebut antara lain adanya keterbatasan sumber rujukan. Khazanah kitab-kitab  klasik  titangan para  Ulama  tidaklah  lengkap. Ketidaklengkapan  itu  ditambah  lagi dengan  kecenderungan  yang  sangat kuat  pada  kitab-kitab Shafi’iyah . Sehingga  kitab-kitab  diluar  itu menjadi terbaikan untuk dimiliki. 21 d. Metode Manhaji
20 Husein  Muhammad,  “ Tradisi  Istinbath Hukum  NU:  Sebuah  Kritik ”, dalam  Kritik  Nalar  Fiqih NU, (Jakarta: LAKPESDAM, 2002), hlm. 31. 21 Ahmad Zahro, Lajnah Bahtsul Masail 1926 - 1999, Tradisi Intelektual NU , (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 124.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
Metode  manhaji  adalah suatu  cara  menyelesaikan  masalah keagamaan  yang  ditempih  dalam Bahtsul  Masail dengan  mengikuti jalan  pikiran  dan  kaidah-kaidah penetapan  hukum  yang  telah disusun  imam mazhab .  Sebagaimana metode qawli dan  metode ilhaqi , sebenarnya  metode manhaji juga sudah  diterapkan  oleh  para  Ulama NU  terdahulu  walaupun  tidak dengan  istilah manhaji dan  tidak npula  diresmikan  melalui  sebuah keputusan. Jawaban  terhadap  permasa- lahan  yang  dikaji  dalam  Bahtsul Masa’il yang  tidak  tercantumkan dalil  dari  suatu  kitab  ataupun memberikan  argumentasi  detail, setelah  tidak  dapat  dirujukkan kepada  teks  suatu  kitab mu’tabar maka  digunakanlah  metode manhaji dengan mendasarkan jawaban mula- mula  pada  Al-Qur’an,  setelah  tidak ditemukan  jawabanya  dalam  Al- Qur’an  lalu  pada  hadits  dan  begitu seterusnyayang  akhirnya  sampailah pada jawaban pada kaidah fiqhiyah. Secara resmi metode ini baru dipopulerkan  penggunaanya  dalam Musyawarah  Nasional  Alim  Ulama NU di Bandar Lampung 1992. Oleh karenanya  dapat  dikatakan  bahwa Munas  Bandar  Lampung  adalah era kesadaran  perlunya  redefinisi  dan reformasi  arti  ber- mazhab .  Era  ini dapat  dikatakan  sebagai  titik  awal untuk  bersikap  lebih  inklusif  dalam hal pemahaman beragama, khususnya  dalam  Bahtsul  Masa’il menuju  universalitas  dan  era kesadaran perlunya
“pabrik”
pemikiran. 22
Munas  Bandar  Lampung juga  dapat  dikatakan  sebagai  titik awal untuk mendobrak pemahaman Jumud (stagnan)  yang  berupa
22 Ibid , hlm. 126.
ortodoksi pemikiran dengan mencukupkan  pada  apa  yang  telah diformulasikan para Ulama terdahulu  yang  sudah  terkodifikasi dalam kitab empat mazhab , khususnya Syafi’iyyah. Proses pengambilan  hukum  yang  biasa dilakukan  oleh  para  Ulama  NU sebagaimana tercermin dalam forum Bahtsul  Masa’il dengan  langkah- langkahnya  dapat  dijelaskan  sebagai berikut. 23
Pertama,  penetapan  hukum yang  dilakukan  Bahtsul  Masa’il itu adalah  respon  terhadap  pertanyaan- pertanyaan rill ( waqi’iyah )  pada berbagai daerah dari semua tingkatan  organisasi,  baik  yang dijukan  oleh  perseorangan  atau masyarakat.
Kedua,  sebelum  diajukan ketingkat  Bahtsul  Masa’il pusat (PBNU) pertanyaan-pertanyaan tersebut sudh dibahas dalam Bahtsul Masa’il tingkt  jajaranya,  tetapi  tidak mendapat jawaban/solusi yang memuaskan.
Ketiga,  melakukan  identify- kasi  masalah  untuk  dipersiapkan jawabanya  di  pra-sidang  Bahtsul Masa’il.
Keempat,  mencari  jawaban- nya dalam kitab-kitab klasik hinggamodern  atau  artikel/majalah yang  ditulis  oleh  par  Ulama  yang diakui kredibilitas keilmuanya. Disinilah terjadinya penelitian. Yang menjadi  ukuran  tertinggi  adalah komitmen  kejelasan  argumen  yang ditampilkan dalam redaksi kitab atau teks  rujukan  yang  dipilih.  Biasanya, pemilihan  yang  dilakukan  secara alami, apakah kitab itu diterima oleh kalangan  pesantren  secara  kultural terkait  dengan  NU  atau  tidak?  Jika
23 Ahmad  Arifi, Dinamika  Fiqh  Pola  Mazhab: Kontekstualisasi  Bermazhab  dalam  Fiqh  NU, Jurnal  Asy- Syir’ah, hlm. 184.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
diterima,  kitab  itu  dapa  dijadikan rujukan.
Kelima,  setelah  mendengar argumen  dari  para  peserta  LBM dengan  landasan  redaksional  (teks) kitab  yang  menjadi  peganganya, pemimpin sidang membuat kesimpulan, dan ditawarkan kemabali  kepada  peserta Bahtsul Masa’il untuk  ditetapkan  ketetuan hukumnya  secara  kolektif  ( taqriri jama’i ). Keenam, kesimpulan ketetapan hukum seperti itulah yang dalam  NU  populer  dengan Ahkam al-Fuqaha .  Untuk  lebih  jelasnya, format  keputusan  hukum  hasil Bahtsul  Masa’il di  atas  disusun seacara sistematis sebagai beriku:
1) Setiap  masalah  dikemukakan diskripsi masalahnya.
2) Pertimbangan  hukum  (tidak selalu ada).
3) Rumusan  soal  (pertanyaan)  yang dibahas.
4) Jawaban  (dengan  kalimat  yang singkat dan jelas).
5) Dasar  pengambilan  ( ma’khadh ), yakni  kitab-kitab  fiqih mazhab yang menjadi rujukan (referensi).
6) Uraian teks/redaksi dalilnya. Sistem  pengambilan  keputusan dalam  bahtsul  masa’il  dibuat  dalam kerangka  ber-madzhab  kepada  salah satu madzhab empat yang disepakati dan mengutamakan be- madzhab secara qowli (mengikuti  pendapat-pendapat  yang sudah  jadi)  dalam  lingkup madzhab tertentu.  Oleh  karena  itu,  prosedur pengambilan  jawaban  masalah  dala forum  bahtsul  masa’il  disusun  dalam urutan sebagai berikut:
a. Keputusan Bahtsul Masa’il bersumber dari kitab-kitab Madzhabil  Arba'ah .  Diluar Madzhabil Arba'ah tidak  boleh  dipakai  sebab madzhab-madzhab  diluar Madzhabil
Arba'ah belum  pernah  dibukukan,
namun untuk permasalahan- permasalahan  yang  bisa  ditemukan syarat  dan  rukunnya  boleh  diikuti meskipun diluar Madzhabil Arba'ah.
b. Dalam  kasus  tidak  ada  satu qowl/wajah sama sekali yang memberikan  penyelesaian,  maka dilakukan ilhaq al-masa’il binadza’iriha (menyamakan hukum suatu kasus/masalah  serupa  yang  telah dijawab  oleh  kitab)  menyamakan dengan  penddapat  yang  sudah  jadi. Namun  untuk  orang-orang  yang sudah  mencapai  derajat faqih diperbolehkan
menggunakan metode ilhaq dengan syarat masalah- masalah  yang  di ilhaq -kan  bukan masalah-masalah  yang  termasuk kategori sulit (membutuhkan pemikiran  yang  panjang  untuk menemukan  titik  persamaannya). Begitu pula seorang faqih diperbolehkan  memakai  kaidah- kaidah madzhab yang bersifat umum.
c. Tidak  boleh  menggunakan ta'bir berupa  ayat-ayat  Al-Qur'an  atau Hadist  yang  masih  mentah,  tanpa interpretrasi  dari  para  ulama'  yang memenuhi  kriteria mufassir .  Jika memakai  ta'bir  dari  al-qur'an  atau Hadist, maka harus disertai penjelasan dari para ulama' mengenai  ayat-ayat  atau  Hadist tersebut.
d. Jika memakai madzhab diluar Syafi'i supaya  dijelaskan  syarat  dan  rukun yang  berkaitan  dengan  masalah tersebut  menurut  madzhab  yang bersangkutan.  Karena  termasuk salah  satu  persyaratan taqlid .  Yaitu harus mengetahui syarat, rukun, dan kewajiban-kewajiban  yang  berkaitan dengan madzhab yang diikuti.
e. Menurut ulama' fiqih sosial dan juga keputusan  Nahdlautl  Ulama', qowl dloif sebaiknya  dipakai  pegangan untuk  memutuskan  masalahmaslaah yang  sudah  berlaku  dimasyarakat.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
Karena  keputusan  bahtsul  masa’il bukan  termasuk  fatwa  naum  hanya sekedar irsyad (memberi  petunjuk).
Dengan  catatan qowl tersebut  tidak sangat lemah.
f. Teks-teks fuqoha' mengenai  suatu permasalahan yang  dzhohirnya terjadi takhaluf (perbedaan)  dan tanafi (saling  menafikan),  jika  masih mungkin  di jami' -kan  (dicarikan  titik temu) maka wajib men jami 'kannya.
g. Menurut qowl  mu'tamad ,  pendapat- pendapat  yang  masih  mutlak  (tanpa ada qoyyid )  harus  dipahami  menurut kemutlakannya, meskipun ada sebagian ulama' yang menentangnya.
h. Dalam  kasus  ketika  jawaban dicukupi oleh ibarat kitab dan disana hanya terdapat satu wajah (pendapat ulama’  madzhab)  maka  ibarat tersebut. Prosedur pemilihan qoul/wajah dilakukan sebagai berikut: (a) Ketika dijumpai beberapa qowl/wajah dalam  satu
masalah yang sama, maka diusahakan  memilih  salah  satu pendapat.  (b)  Pemilihan  salah  satu pendapat  dilakukan  dengan  cara mengambilpendapat  yang  lebih maslahah (baik)  atau  yang  lebih kuat. 24
3. Kontribusi Bahtsul Masail Bahtsul  Masail  di  Pesantren sudah  menjadi  sebuah  instrument penting  yang  tak  terpisahkan.  Bahtsul Masail  yang diselenggarakan  oleh hampir  seluruh  pondok  pesantren sudah  menjadi  wadah  diskusi  yan paling  efektif  dan  efisien.  Dengan adanya Bahtsul Masail santri bisa lebih berkembang  dalam  pemikiran  dan pengetahuanya untuk memahami permasalahan  agama  yang  dihadapi masyarakat kontemporer. Banyak permasalahan kontemporer yang belum
24 Ridwan  Qoyyum  Said, Rahasia  Sukses Fuqoha’, (Kediri: Mitra Gayatri, 2004), hlm. 43.
terbahas  secara  mendetail  di  dalam  al- Quran dan al-Sunnah, sehingga dengan adanya  Bahtsul  Masail permasalahan– permasalahan  tersebut  bisa  terjawab secara mendetail menggunakan metode–metode yang ada. Bahtsul Masail juga menjadi ruh eksistensi  sebuah  pesantren,  karena berdiskusi  mengikuti  perubahan  dan perkembangan  zaman  modern.  Tidak hanya  beradu  argumentasi  secara tekstual  saja  pada  nash,  tetapi  juga berpadu dengan konteks yang ada pada saat ini. Dengan begitu maka hasil-hasil pemikiran  dari  diskusi-diskusi  Bahtsul Masail ini sangat representatif terhadap kebutuhan masyarakat muslim kapanpun dan di manapun.
Jika  dianalisis  menggunakan teori  adaptabilitas  hukum  Islam,  maka kita  meyakini  bahwa  hukum  yang diciptakan  Tuhan  untuk  kepentingan manusia  bisa  beradaptasi  dengan perkembangan  zaman.  Dengan  begitu, hukum  Islam  dapat  disesuaikan  demi mewujudkan kemaslahatan hidup manusia.  Dasar  lahirnya  teori  tersebut adalah  maslahah,  yang  merupakan tujuan  hukum  Islam.  Prinsip  maslahah inilah  yang  membuat  hukum  Islam mampu  merespon  setiap  perubahan kontemporer dan  perubahan sosial.
Dengan  berlandaskan  kaidah fiqh yang berbunyi: ةنكملااو ةنمزلااريغتب ماكحلااريغت لاوحلااو 25 maka  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa perubahan  hukum  bisa  terjadi  dengan adanya  perubahan  zaman  (waktu), perubahan  tempat,  dan  perubahan keadaan.  Sebuah  keharusan  yang  tak terhindarkan,  adanya  perubahan  dalam masyarakat.
Dalam catatan sejarahnya, Bahtsul Masail merupakan forum yang sangat  dinamis,  demokratis,  dan
25 Muslih Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah , (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 195.
berwawasan  luas.  Disebut  dinamis karena  masalah-masalah  ( masail )  yang didiskusikan  selalu  mengikuti  peruba- han dan perkembangan ( tren ) hukum di masyarakat.  Demokratis  karena  dalam forum tersebut sangat mengedepankan kebebasan berargu-mentasi demi mencapai  kemaslahatan.  Pendapat siapapun  yang  paling  kuat  itulah  yang diambil.  Disebut  berwawa-san  luas karena  di  dalam  Bahtsul  Masail tidak ada  dominasi madzhab dan  selalu sepakat dalam khilaf . 26
Secara  esensial,  Bahtsul  Masail menjadi  salah  satu  tawaran  pemikiran hukum  Islam  dalam  menghadapi perkembangan  kontemporer.  Proses pengambilan  keputusannya  melalui perdebatan  dan  diskusi  panjang  oleh pemikir-pemikir  Islam  –para  santri yang  paham  hukum  Islam-.  Peserta Bahtsul Masail sangat banyak, sehingga pendekatan dan kajiannya akan banyak dilihat  dari  berbagai  sisi.  Pada  poin inilah  yang  kemudian  menjadi  penting, karena  melihat  satu  kasus/  masalah dari berbagai pemikiran.
Dibandingkan  dengan  metode pemikiran  para  Imam  Mazhab  – Mazhab  Maliki,  Mazhab  Hanafi, Mazhab Syafi’i, dan Mazhab Hambali-, maka  Bahtsul  Masail  memiliki  sisi keunggulan. Sisi keunggulan ini terlihat dari  proses  pengambilan  keputusan, yang  melibatkan  banyak  orang  untuk berpikir  dan  memikirkan  satu  masalah tertentu.  Maka  bisa  dikatakan  hasil pemikiran  Imam  Mazhab  ini  adalah hasil  ijtihad  individu,  sedangkan  hasil dari  Bahtsul  Masail  adalah  hasil  ijtihad kolektif.
Kita  tidak  bisa  memungkiri perubahan  zaman  yang  sangat  pesat. Hari  ini  jauh  berbeda  dengan  sepuluh
26 MA. Sahal Mahfudh, “ Bahtsu  al-Masail dan Istinbath Hukum NU : Sebuah cetakan Pendek “ dalam M. Imdadu  Rahmat  (ed) Kritik  Nalar  Fikh  NU (Jakarta: Lakpesdam, 2002), hlm. xiv.
tahun  yang  lalu.  Apalagi  dibandingkan dengan  ratusan  tahun  lalu,  saat  para Imam  Mazhab  masih  hidup.  Bukan berarti para pemikir dari Bahtsul Masail itu lebih hebat dari para Imam Mazhab, tetap  saja  para  Imam  Mazhab  inilah yang  menjadi  rujukan  dari  diskusi Bahtsul  Masail.  Hematnya,  para  Imam Mazhad  sangat  luar  biasa  pada masanya, bahkan hingga saat ini masih dijadikan  rujukan.  Sementara  hasil  dari Bahtsul Masail adalah produk pemikiran  kontemporer  yang  sangat representatif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini. Sebagai sebuah kontribusi pemikiran hukum Islam untuk masyarakat, Bahtsul Masail tidak begitu saja  selesai  hanya  menghasilkan pemikiran-pemikiran kontemporer. Proses distribusi dan penyampaian hasil pemikiran  kepada  masyarakat  juga  hal yang  sangat  penting.  Di  Pesantren Mathali’ul  Anwar  misalnya,  hasil diskusi  musyawarah  –Bahtsul  Masail- dituliskan dan didokumentasikan dalam catatan-catatn  penting.  Ketika  sudah terkumpul  banyak  hasil  diskusi,  maka kemudian  akan  dibukukan  dan  dibuat sebuah  karya  dengan  sistematika  yang bagus. 27
Dengan berwujud dalam sebuah  buku,  maka  harapannya masyarakat bisa mudah mengakses dan membaca  hasil-hasil  dari  pembahasan pertanyaan-pertanyaan  dan  masalah- masalah kontemporer.
Hal ini menambah  khazanah  hukum  Islam pada umumnya, sekaligus membuktikan bahwa ijtihad akan terus berlanjut hingga akhir zaman.
Bentuk  respon  yang  lain  dan implementasi  memanfaatkan  perkem- bangan  teknologi,  Pondok  Pesantren Mamba’ul  Ulum  mendokumentasikan
27 Hasil  wawancara  dengan  Ustadz Suwahmad Pondok Pesantren Mathali’ul Anwar, Ahad 16 September 2018.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
hasil  diskusi  Bahtsul  Masail  pada  web yang  dibuat  khusus  pesantren.  Pada salah  satu  menu  di  web  pesantren tersebut, ada menu hasil-hasil pemikiran  bahtsul  masail. 28 Dengan begitu  masyarakat  dengan  sangat mudah  bisa  mencari  dan  membaca hasil-hasil pemikiran Bahtsul Masail. Di zaman  sekarang,  dengan  bantuan smartphone dan  koneksi  internet,  kita dengan sangat cepat bisa mendapatkan dan mengakses hasil pemikiran tersebut. Sangat memudahkan manusia, tanpa  harus  pergi  jauh,  tanpa  harus membeli buku, sudah bisa mencari dan mendapatkan hasil- Bahtsul Masail. Terlepas  dari  perbedaan  cara
dalam menyampaikan kepada masyarakat,  bahtsul  masail  selalu menunjuk  satu  tujuan  dalam  disku- sinya,  yaitu  kemaslahatan.  Menurut Syatibi,  ketika  berbicara  mengenai maslahat dalam konteks maqāşid syarī’ah mengatakan bahwa  tujuan  pokok pembuat undang-undang ( Syāri’ ) adalah tahqīq  maşālih  al-khalqi (merealisasikan kemaslahatan  makh-luk),  dan  bahwa kewajiban-kewajiban  syariat  dimaksud- kan  untuk  memelihara al-maqāşid  al- syar’iyyah. Dalam  studinya,  al-Raisuni mengungkapkan bahwa al-maqāşid
Syatibi  berdiri  atas  dua  asas:  Pertama, kausasi  atau  enumerasi syarī’ah ( ta’lil ) dengan menarik maslahah dan menolak mafsadah.  Kedua, al-maqāşid sebagai produk  induksi  menjadi  dasar  ijtihad terhadap  kasus-kasus  yang  belum tersentuh oleh naş dan qiyās . 29
PENUTUP Hidup  di  zaman  milenial  saat  ini memang  harus  siap  menghadapi  banyak perubahan.  Perubahan  ini  menjadi  sebuah
28 Bisa dicek pada alamat web: http//: bata- bata.net 29 Ahmad  al-Raisuny, Nazariyât  al-  Maqôsid ‘inda  Al-Imam  Syatibi ,  (Riyad:  al-Dâr  al-‘Ilmiah  li  al- Kitab al-Islami, 1992), hlm. 143.
keniscayaan karena waktu terus berjalan, dan kita  juga  berpindah  dari  satu  tempat  ke tempat  lain,  yang  notabene  secara  iklim  saja sudah  berbeda.  Dengan  berbagai  perbedaan tersebut  maka  perubahan  sangat  tidak  bisa dihindarkan lagi.
Menyikapi  adanya  perubahan  dan perkembangan kontemporer yang belum ada pada  masa  sebelumnya,  bahkan  pada  masa Nabi  Muhammad  SAW.  kita  semestinya harus  bijak  dan  arif.  Tata  cara  dan  tuntunan merespon  perubahan  sudah  dicontohkan sejak zaman Nabi. Dengan tanpa mengesampingkan  tujuan  hukum  Islam  – maslahat-,  maka  kita  diperbolehkan  seluas- luasnya untuk berijtihad.
Sebagai bentuk ijtihad masa sekarang, Bahtsul  Masail  tampil  menjadi  garda  depan ijtihad  kolektif  di  kalangan  pesantren, termasuk daerah Madura. Dengan nama yang berbeda-beda, tradisi bahtsul masail pesantren di Madura sudah sejak tahun 1989 dimulai.  Eksistensi  bahtsul  masail  ini  selalu dipertahankan  demi  intelektual  muslim  yang berintegritas  dan  responsif  terhadap  zaman. Sehingga tidak heran, dengan tetap mengacu pada  metode  yang  ditetapkan  Nahdlatul Ulama  dalam  mengambil  keputusan,  tradisi bahtsul masail ini tetap terjaga nilai-nilainya.
Satu bentuk kontribusi besar terhadap khazanah  keislaman  –khususnya  hukum Islam- di Indonesia, bahtsul masail turut serta memecahkan masalah dan problema yang ada di  masyarakat.  Bukan  dilihat  hanya  dari hasilnya  saja,  tetapi  yang jauh  lebih  berharga dan  esensi  adalah  konsistensi  tradisi  bahtsul masail ini tetap berjalan dan dipertahankan di kalangan  pesantren.  Bahkan  di  masa  yang akan  datang,  tradisi  seperti  ini  harus  tetap berjalan, karena kita semua menyadari bahwa perubahan  akan  tetap  ada.  Tanpa  dipungkiri dan  terlepas  dari  kata  sempurna,  bahtsul masail  tetap  memiliki  kekurangan.  entah berbeda  pendapat  dengan  sesama  pemikir islam,  atau  bahkan  antar  tempat  yang  satu dengan  yang  lainnya.  Itu  semua  kita  sadari sebagai  sebuah  sikap  menjunjung  tinggi  nilai toleransi.

## DAFTAR RUJUKAN
Al-Ghazali,  Abu  Hamid,  1993, al-Mustaşfa , Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. Al-Qardhawi,  Yusuf,  2000, Ijtihad  Kolektif: Kode  Etik  dan  Penyimpangan, Surabaya: Risalah Gusti. Arifi,  Ahmad, Dinamika  Fiqh  Pola  Mazhab: Kontekstualisasi  Bermazhab  dalam  Fiqh NU, Jurnal Asy-Syir’ah. Arikunto,  Suharsimi,  1991, Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktik ,  Jakarta:
Rineka Cipta. Ar-Raisuny,  Ahmad,  1992, Nazariyât  al- Maqôsid  ‘inda  Al-Imam  Syatibi ,  Riyad: al-Dâr al-‘Ilmiah li al-Kitab al-Islami.
As-Syatibi, Abu Ishaq, 2003, al-Muwafaqat Fi Uşūl  Al-Syariat, Beirut:  Dar  al-Kutub al-'Ilmiyah, II.
Badan  Pusat  Statistik, Penduduk  Menurut Kelompok Umur dan Agama yang Dianut , bps.go.id,  diakses  pada  tanggal  9
Maret 2017 pukul 07.00 WIB.
Fuad,  Mahsun,  2005,
Hukum  Islam
Indonesia:Dari Nalar
Partisipatoris Hingga  Emansipatoris ,  Yogyakarta: LKiS. Hadi,  Sutrisno,  1980, Metodologi  Research, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan UGM. Haidar,  M.  Ali,  1998, Nahdlatul  Ulama  dan Islam  Indonesia  Pendekatan  Fikih  dalam Politik ,  Gramedia  Pustaka  Utama: Jakarta. Husein,  Muhammad,  2002,  “ Tradisi  Istinbath Hukum  NU:  Sebuah  Kritik ”, dalam Kritik  Nalar  Fiqih  NU, Jakarta: LAKPESDAM. Mahfudh, MA. Sahal, 2002, “ Bahtsu al-Masail dan  Istinbath  Hukum  NU : Sebuah cetakan  Pendek “  dalam  M.  Imdadu Rahmat  (ed) Kritik  Nalar  Fikh  NU,
Jakarta: LAKPESDAM. Masyhuri,  A.  Aziz,  1997, Masalah  Keagamaan Nahdlatul  Ulama, Surabaya:  PP.  RMI dan Dinamika Press. Minhaji, Akh., 2013, Sejarah Sosial dalam Studi Islam, Yogyakarta:  Sunan  Kalijaga Press.
Said,  Ridwan  Qoyyum,  2004, Rahasia  Sukses Fuqoha’, Kediri: Mitra Gayatri. Saleh,  Hasan,  2008, Kajian  Fiqh  Nawawi  & Fiqh  Kontemporer, Jakarta:  Rajawali Press. Usman, Muslih, 1996, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah , Jakarta: Rajawali Press. Winarno,  Surakhmad,  1994, Pengantar Penelitian  Ilmiah:  Dasar,  Metode  dan Teknik , ed. ke-7 Bandung: Tarsito.
Zahro,  Ahmad,2004, Lajnah  Bahtsul  Masail 1926  -  1999,  Tradisi  Intelektual  NU ,
Yogyakarta: LKiS.