## Wajah Hukum

## Tinjauan Hukum Kerahasiaan Rekam Medis dalam Laporan Kesehatan Ibu dan Anak Berbasis Digital
Elizabet Catherine Jusuf* 1,2 , Ria Kumala 1 , Adriano 1
1 Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Jl. Arief Rachman Hakim No.150, Surabaya,
2 Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamlanrea, Makassar, elizabetjusuf@gmail.com *Correspondence: dr.ria.kumala.78@gmail.com, adrianorino@gmail.com, elizabetjusuf@gmail.com
Abstrak . Telaah pustaka ini bertujuan untuk melihat tinjauan hukum atas kerahasiaan data rekam medis dalam laporan kesehatan ibu dan anak yang berbasis digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual  kemudian  dilakukan  analisis  secara kuantitatif interpretasi hukum. Hasil telaah pustaka ini ditujukan kepada setiap pihak yang memiliki akses baik seluruh tenaga kesehatan, tenaga administratif, dan mahasiswa atau siswa yang sedang dalam masa pendidikan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan bahwa informasi mengenai pasien, baik dalam bentuk data yang tersimpan secara manual maupun secara digital merupakan suatu kerahasiaan pasien yang wajib untuk dijaga. Penyebar data pribadi tanpa izin ialah perbuatan pidana dan melanggar kode etik. Menjaga kerahasiaan rekam medis laporan kesehatan  ibu  dan  anak  berbasis  digital  merupakan  kewajiban  bagi  semua  tenaga  kesehatan  dan  tenaga administrasi yang memiliki akses ataupun terlibat dalam kegiatan ini dan hal ini dilindungi oleh Undang-Undang walaupun belum ada yang secara khusus.
Kata Kunci : rahasia; laporan ibu dan anak; digital.
Abstract. The study aims to explain about legal aspects of medical record data confidentiality in digitally based maternal  and  child  health  reports.  Teh  method  of  this  study  is  normative  legal  research  with  a  conceptual approach, then quantitative analysis of legal interpretation. This Study shows confidentiality of information about patients is addressed to all health workers, administrative personnel (not health workers) who have access, and students or students who are obtaining education in every health service facility, both data information stored manually and digitally. The dissemination of personal data without permission is a criminal act and violates the code  of  ethics.  Maintaining  the  confidentiality  of  digital-based  maternal  and  child  health  report  data  is  an obligation for all health workers and administrative personnel who have access to or are involved in this activity and this is protected by the Law but it has not have the specific rule.
Keywords : Confidentiality; maternal and child health report; digitally.

## PENDAHULUAN
Salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan di Indonesia dapat dilihat dari jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia. Salah satu  upaya  yang  dilakukan  dalam  rangka  menurunkan  AKI  dan  AKB  di  Indonesia  adalah  dengan melalui diadakannya program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Program ini juga merupakan salah satu dari sumber data yang digunakan dan diperoleh melalui hasil kegiatan KIA yang telah tedaftar hingga tahap  registrasi  bernama  Kohort  ( register kesehatan ibu  dan register kesehatan anak)  yang  nantinya digunakan  sebagai  laporan  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  kepada  ibu  dan  anak  di  wilayah Puskesmas setempat. Pelaporan yang lengkap, akurat dan cepat merupakan kebutuhan utama bagi para pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan baik itu dalam hal perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dari setiap kegiatan yang sudah berjalan maupun yang akan dilaksanakan. 1,2
Salah satu upaya Direktorat Kesehatan Keluarga dari Kementrian kesehatan yang dilakukan di masa Pandemi Covid-19 untuk penguatan tata kelola pelayanan kesehatan ibu dan anak dan digunakan untuk memfasilitasi layanan KIA maka dibuatlah sistem pelaporan KIA yang dapat cepat diakses adalah melalui  pelaporan  secara  elektronik  atau  digital  melalui  e-kohort.  Diselenggarakannya  Pelayanan Kesehatan  Melalui  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  dalam  Rangka  Pencegahan
1 WHO. (2015). Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2015. Geneva: World Health Organization. 2015.
2 Sustainable Development Goals. (2015). diakses: http:// www.sdg2030indonesia.org , 1 Maret 2022
Penyebaran Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  merupakan  suatu  hal  yang  diatur  menurut Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.01.07/MENKES/150/2020  mengenai  Kelompok  Kerja Percepatan  Penurunan  AKI  dan  AKB  dan  berdasar  pada Surat  Edaran  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor  HK.02.01/Menkes/303/2020  Tahun  2020.  Aplikasi  e-kohort  sangat  membantu informasi  dalam  proses  pemantauan,  pencatatan,  dan  pelaporan  terpadu,  memudahkan  deteksi kehamilan berisiko tinggi secara akurat dan tepat waktu, membantu proses rujukan yang sesuai serta memudahkan  menentukan  penyebab  kematian  dari  ibu  dan  anak  (baik  penyebab  secara  langsung maupun yang tidak langsung). Aplikasi e-kohort ini mencatat dan melaporkan kesehatan ibu dan anak yang  memuat  informasi  secara  lengkap,  mulai  dari  data  dasar  berupa  identitas,  catatan  hasil pemeriksaan, dan pelayanan kesehatan yang diperoleh oleh ibu dimulai saat fase kehamilan, persalinan hingga masa nifas, sedangkan pada bayi dimulai dari lahir hingga mencapai usia lima tahun. Aplikasi ini dapat dibuka setiap saat oleh semua tenaga medis, tenaga kesehatan, profesional lain yang terlibat dalam  pelayanan  dan  pencatatan  serta  pemangku  kebijakan  yang  mempunyai  akses,  dimana  mereka dapat melihat semua lampiran informasi data pribadi dan data medis dari ibu dan anak. Namun, hingga saat ini masih belum terdapat izin tertulis dari pasien untuk penyimpanan data tersebut ke dalam aplikasi elektronik, sedangkan kerahasiaan informasi medis pasien merupakan hal yang sangat penting. 3,4
Perlindungan terhadap informasi kesehatan mengenai pasien yang terdapat dalam berkas rekam medik merupakah  salah  satu  tanggung jawab  yang  dimiliki  oleh  fasilitas  kesehatan terhadap  adanya kemungkinan pemalsuan, kerusakan, kehilangan, dan akses yang tidak sah.  Studi kasus yang dilakukan di salah satu rumah sakit yang terletak di Jawa Timur oleh Budhi Rahardjo, 2019, yaitu dilakukannya beberapa upaya sebagai bentuk perlindungan kepada hak pasien atas kerahasiaan isi dari rekam medis di rumah sakit dengan cara disegerakannya pengembalian dokumen rekam medis dengan waktu paling lambat 2x24 jam walaupun hal ini masih belum rutin dilaksanakan di rumah sakit tersebut sehingga perlu  dibuat  Standar  Prosedur  Operasional  (SPO)  yang  tegas  terkait  pengembalian  dokumen  rekam medis, yaitu dengan segera di kerjakan dan dikembalikan ke bagian unit rekam medis. 5
Demikian juga penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Indah Susilowaty dkk, 2018, di salah satu rumah sakit yeang berada di Surabaya masih belum memiliki Standar Prosedur Operasional mengenai hak privasi pasien,  yaitu dengan dilihat dari  data medis pasien  yang masih belum dijamin perlindungan hukumnya oleh sarana terkait, dan informasi serta penjelasan pada beberapa pasien terkait kerahasiaan rekam medis masih belum sepenuhnya diberikan oleh petugas sebagai kewajibannya untuk dipenuhi. 6
Kerahasiaan  rekam  medis  baik  secara  manual  dan  digital  masih  sering  kurang  diperhatikan, sedangkan kita ketahui bersama bila ada informasi medis yang sampai ke publik atau diketahui oleh orang lain tanpa izin pasien maka hal tersebut termasuk perbuatan melanggar hak asasi manusia (HAM), etika dan hukum. Adanya pengawasan, penyimpanan dan pelindungan yang tepat pada dokumen rekam medis ibu dan anak ini dapat mencegah kebocoran data.
Dalam  pelaporan  dengan  menggunakan  aplikasi  digital,  informasi  mengenai  data  kesehatan pasien  dapat  terekam  secara  digital  melalui  fasilitas  pelayanan  kesehatan,  sehingga  hak-hak  privasi pasien  yang  berhubungan  dengan  data  tersebut  perlu  dijelaskan  lebih  lanjut  dan  menjadikan  kami tertarik untuk melakukan analisis tentang tinjauan hukum atas kerahasiaan rekam medis dalam laporan kesehatan ibu dan anak (KIA) berbasis digital.
3 Ewuoso, C. (2021). Patient confidentiality, the duty to protect, and psychotherapeutic care: perspectives from the philosophy of ubuntu . Theor Med Bioeth 42, 41–59.  DOI: https://doi.org/10.1007/s11017-021-09545- .
4 Ni  Made  Diah.  (2021,  12  April).  Direktorat  Kesehatan  Keluarga:  Pencatatan  dan  Pelaporan  KIA Sosialisasi e-Kohort dibawakan dalam Workshop Sosisalisasi e-Kohort KIA. Jakarta.
5 Budhi Rahardjo. (2019). Implementasi Kerahasiaan Informasi Medis Dalam Rekam Medis Pasien,. Jurnal Manajemen Informasi dan administrasi Kesehatan . 02(01), 2-10.
6 Indah Susilowati. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Dan Data Medis Pasien Di Rumah Sakit X Surabaya. Jurnal Wiyata , No. 1, Volume 5

## METODE
Dalam  penelitian  Tinjauan  Hukum  Kerahasiaan  Rekam  Medis  Dalam  Laporan Kesehatan  Ibu Dan  Anak  Berbasis  Digital  menggunakan  pendekatan  penelitian  berupa  strategi  yuridis  normatif. Pendekatan dalam penelitian normatif ini menggunakan perundang-undangan ( statute approach ) yang mempunyai hubungan dengan kerahasiaan pada rekam medis pasien dalam laporan kesehatan ibu dan anak secara digital melalui berbagai bahan hukum serta temuan penelitian pada sumber perpustakaan berupa  buku,  makalah,  dan  surat  kabar  yang  mempunyai  keterkaitan  dengan  bahan  hukum  dan menggunakan pendekatan deskriptif melalui peraturan perundang- undangan. 7
Permasalahan  yang  sedang  diteliti  juga  diberikan  batasan  berupa  ruang  lingkup,  sehingga terfokus pada permasalahan terkait dengan Tinjauan Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Dalam Laporan Kesehatan  Ibu  Dan  Anak  berbasis  digital.  Selain  itu,  sebuah  objek  sebagai  sasaran  juga  diperlukan dalam suatu penelitian yang nantinya akan diteliti oleh peneliti secara ilmiah. Dalam ilmu hukum, objek penelitian  yang  akan  diteliti  adalah  ilmu  hukum  itu  sendiri. 8 Dengan  demikian,  objek  yang  terdapat pada penelitian mengenai kerahasiaan Rekam Medis Dalam Laporan Kesehatan Ibu Dan Anak Berbasis Digital yaitu asas hukum yang terdapat di dalam kerahasiaan Rekam Medis Dalam Laporan Kesehatan Ibu Dan Anak Berbasis Digital.
Dalam mecapai kesimpulan pada penulisan ini, digunakan metode analisis data, perbandingan hukum, dan undangan. Sedangkan untuk analisis data penerapan yang diberikan dalam hal ini berupa reduksi data, penyajian data, dan deskripsi data. Metode analisis yang terdapat dalam data ini terdiri dari  dua  tahap.  Tahap  pertama  merupakan  dilakukannya  analisis  data  pada  saat  pengumpulan  data. Kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya analisis data. Penelitian yang dilakukan berikut termasuk dalam penelitian normatif, sehingga dalam menganalisis data pada penelitian berikut dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan kualitas dari suatu data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, runtut, efektif, dan efisien untuk memudahkan dalam pemahaman serta interpretasi data yang berhubungan dengan tinjauan hukum kerahasiaan rekam medis laporan kesehatan ibu dan anak secara digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kerahasiaan Rekam Medis
Pelayanan kesehatan dan semua hasil konsultasi oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan, dituangkan ke dalam catatan atau kumpulan dari berkas suatu dokumen yang disebut sebagai rekam medis.  Pencatatan  pada  rekam  medis  wajib  dilakukan  secara  lengkap  dan  terstruktur,  serta  dapat dilakukan  dalam  bentuk  tertulis  maupun  elektronik/digital  menggunakan  sistem  komputerisasi. Menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan  (PMK)  No.  269  Tahun  2008  Pasal  1  ayat  (1)  tentang kerahasiaan medis yaitu, “Rekam medis merupakan suatu berkas dokumen yang berisikan catatan mengenai  informasi  pasien  yang  didalamnya  terdapat  identitas  dari  pasien,  pemeriksaan  yang dilakukan, pengobatan/terapi yang diberikan, dan  tindakan pelayanan lain yang berkaitan dengan pasien”. Pada PMK ini dijelaskan bahwa isi rekam medis paling sedikit harus memuat mengenai identitas  dari  pasien,  tanggal  dan  waktu  pemeriksaan  pasien,  hasil  dari anamnesis ,  hasil  dari pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis penyakit, rencana penatalaksanaan/terapi yang akan diberikan, pemberian pengobatan, persetujuan tindakan oleh pasien bila diperlukan, dan lain- lain. Dalam penulisan informasi mengenai pasien ke dalam rekam medis harus disertai dengan tanda tangan  dari  dokter  atau tenaga  kesehatan  yang memberikan  pelayanan  sebagai  bukti  penanggung jawab atas informasi yang ditulis dalam rekam medis dari pasien tersebut. PMK ini juga menjelaskan tentang kewajiban dari klinisi, petugas pengelola, dan pimpinan  sarana kesehatan dalam menjaga kerahasiaan  informasi  mengenai  pasien  yang  diantaranya  terdiri  dari  identitas  pasien,  diagnosis penyakit,  riwayat  penyakit  dahulu,  riwayat  pemeriksaan  yang  telah  dilakukan  dan  riwayat pengobatan yang telah diberikan. Akan tetapi, pengecualian permintaan informasi mengenai pasien dalam  berkas  medis  dapat  dibuka  apabila  perintah  tersebut  berasal  dari  institusi/lembaga  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan,  dan  aparat  penegak hukum  yang telah  diberikan  perintah dari.  Permintaan  tersebut  harus  disampaikan  dalam  bentuk  tertulis  kepada  pimpinan  direksi  dari
7 H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 87.
8 Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Alfabeta, 2017), halaman 71.
rumah  sakit. Selain  itu,  tanggung  jawan  dalam  pengelolaan  rekam  medik,  hak  kepemilikan,  dan manfaat juga diatur oleh PMK. Berkas rekam medis merupakan salah satu dari sarana yang dimiliki oleh  pelayanan  kesehatan  berupa  ringkasan  isi  dari  informasi  mengenai  kesehatan  milik  pasien. Persetujuan  secara  tertulis  dari  pasien  atau  yang  mewakili  atas  ringkasan  berkas  rekam  medik tersebut  dapat  diberikan  dalam  bentuk  catatan,  atau  bentuk copy dari  berkas  tersebut.  Beberapa manfaat dari rekam medis yang dapat digunakan salah satunya adalah sebagai rekam jejak laporan pemeliharaan kesehatan  serta  pengobatan  pasien,  alat  kesaksian  dalam  proses  penegakan  hukum, penegak  disiplin  dalam  etika  dalam  kedokteran  dan  kedokteran  gigi,  kebutuhan  pendidikan  dan penelitian,  syarat  penentuan  dalam  pembayaran  biaya  pelayanan  kesehatan,  serta  dapat  menjadi sebagai data untuk laporan statistik kesehatan. Sedangkan PMK No. 36 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (5) tentang  Rahasia  Kedokteran,  menjelaskan  bahwa,  “Rekam  medis  merupakan  suatu  berkas  yang berisi catatan dalam bentuk tulisan maupun elektronik mengenai identitas dari pasien, pemeriksaan yang dilakukan, pemberian pengobatan, tindakan yang dilakukan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien”. 9
Rahasia merupakan  suatu hal  yang  hanya  diketahui dan  disembunyikan  oleh  satu  dan  atau beberapa orang dari kalangan tertentu. Pada Bab II Kode Etik Kedokteran (KODEKI) Tahun 2012, yang  dinyatakan  dalam  Pasal  16  bahwa  “Setiap  dokter  memiliki  kewajiban  untuk  merahasiakan segala  bentuk  informasi  ataupun  mengenai  hal  berkaitan  pasien  yang  diketahuinya,  bahkan  saat pasien tersebut telah meninggal dunia”. 10
Adapun dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 pada PMK No. 36 Tahun 2012 mengenai Rahasia Kedokteran, dinyatakan bahwa setiap informasi medis merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari suatu hasil pemeriksaan yang telah melibatkan pihak pasien dan tenaga kesehatan dan sudah  termasuk  dalam  ranah  rahasia  kedokteran.  Kerahasiaan  informasi  medis  mengenai  pasien sudah  menjadi  tanggung  jawab  tenaga  medis,  yaitu  terdiri  atas  dokter  dan  dokter  gigi  dan  telah dinyatakan dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2004 mengenai Praktik. Dalam pemenuhan hak otonomi pasien diperlukan suatu kontrol informasi medis sebagai pemenuhan sifat kerahasiaan yang  dimiliki  oleh  informasi  medis  pada  pasien  tersebut.  Kontrol  terhadap  informasi  medis  ini menimbulkan  suatu  aturan  atau  regulasi  terhadap  penyimpan  maupun  pembukaan  data  agar kerahasiaan rekam medis dapat terjaga dengan baik. 11
Merahasiakan  informasi  mengenai  rekam  medik  pasien  menjadi  kewajiban  yang  telah ditujukan kepada seluruh stakeholder di setiap fasilitas pelayanan Kesehatan yang terdiri dari tenaga medis maupun kesehatan, petugas administratif, mahasiswa ataupun siswa dan atau siapapun yang terlibat dalam pelayanan kesehatan  serta memiliki akses terhadap informasi pasien. Setiap pasien harus diberikan pelayanan dengan sikap yang ramah, sopan, saling hormat, memberikan belas kasih, dan melindungi privasi serta hak kerahasiaannya meskipun pasien telah meninggal.
Rekam medis secara digital pada pelayanan kesehatan ibu dan anak yang diimplementasikan dalam  aplikasi  e-kohort,  pada  dasarnya  menggunakan  suatu  perangkat  yang  memanfaatkan teknologi  informasi  dengan  cara  dikumpulkan,  disimpan,  diolah,  serta  diaksesnya  data  yang sebelumnya  telah  tersimpan  dalam  bentuk  sistem  manajemen  berbasis  data  sebagai  penghimpun seluruh data rekam medis pada pelayanan kesehatan tersebut. Selain itu, manfaat dari rekam medis digital  diantaranya  dapat  digunakan  sebagai  bentuk  dokumentasi,  monitor,  dan  pengelolaan pelayanan kesehatan  pada  ibu  dan  anak.  Apabila dilihat  secara  hukum,  data  dari  pelayanan  yang telah diberikan pada ibu dan anak dalam e-kohort merupakan suatu rekaman legal dimana hak untuk menyimpan  data  tersebut  dapat  dimiliki  oleh  fasilitas  kesehatan.  Suatu  tindakan  dapat  berubah menjadi illegal apabila terdapat oknum pada fasilitas  kesehatan yang tidak memiliki kepentingan terhadap  pelayanan  kesehatan,  namun  berniat  untuk  menyalahgunakan  data  tersebut  untuk kepentingan tertentu atau pribadi.
9 Edy Susanto, Sugiharto. (2017) Bahan Ajar Rekam Medis dan Informasi kesehatan. Manajemen Informasi Kesehatan IV: Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Repulik Indonesia.
10 Kode Etik Kedokteran Indonesia. (2012). PB IDI. Jakarta
11 Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. (2017). Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Edisi 5. EGC Penerbit Buku Kedokteran. h.100
2. Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Berbasis Digital
Informasi kesehatan telah mengalami transformasi digital yang berfokus pada pengembangan data  di  sektor  kesehatan  dan  pengaplikasian  layanan  kesehatan,  serta  peningkatan  teknologi kesehatan  yang  berkelanjutan.  Prinsip-prinsip  yang  menjadi  terobosan  untuk  membangun  data kesehatan  nasional  dan  diimplementasikan  dalam  bentuk  strategi  untuk menghadapi transformasi digital  dilaksanakan  dengan  menggunakan  pendekatan  dengan  berbasis platform .  Semua  data Kesehatan disajikan dalam bentuk angka, data dalam bentuk keterangan ataupun tanda yang secara relatif belum dapat memberikan makna terhadap pembangunan kesehatan perlu diolah lagi menjadi data  yang  mempunyai  nilai  dan  arti  yang  berguna,  sehingga  dalam  upaya  untuk  mendukung pembangunan  di  sektor  kesehatan  hal  tersebut  dapat  membantu  meningkatkan  pengetahuan  serta informasi sehingga dapat memberikan makna berarti. Dengan adanya kemajuan teknologi digital, maka sistem informasi kesehatan yang memuat data kesehatan dapat disajikan secara digital. 12 Demikian juga dengan data laporan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak yang selama ini dilaporkan secara manual dalam kohort ibu dan kohort anak kini dapat dilakukan secara digital oleh tenaga kesehatan mulai dari tingkat puskesmas, praktek mandiri, klinik bersalin, hingga rumah sakit. Aplikasi pencatatan dan pelaporan secara digital ini berisi informasi lengkap mulai dari data yang  berisikan  informasi  dasar,  catatan  dari  hasil  pemeriksaan,  dan  semua  bentuk  pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu mulai dari fase  kehamilan, persalinan, dan masa nifas serta anak mulai lahir hingga mencapai umur lima tahun. Aplikasi ini dapat dibuka oleh semua tenaga kesehatan  yang  mempunyai  akses  dan  melihat  semua    lampiran  informasi  data  pribadi  dan  data medis. Menjaga suatu kepercayaan dapat dilakukan melalui kewajiban dalam menjaga kerahasiaan. Informasi dari seorang pasien dapat berpotensi menjadi informasi yang bersifat sensitif dan rahasia, dan hal ini perlu disadari oleh setiap seorang tenaga kesehatan. Oleh karena itu, sebagai penerima informasi  yang  telah  dipercayakan  kepada  dirinya,  tenaga  kesehatan  wajib  menjaga  informasi tersebut agar tetap bersifat sensitif dan tertutup dari publik, baik itu informasi dalam bentuk rekam medis langsung maupun dalam bentuk digital.
Secara  hukum  terdapat  beberapa  alasan  terkait  pentingnya  proteksi  terhadap  informasi kesehatan pada seseorang. Pertama, jika informasi kesehatan pada seseorang dapat terbuka secara bebas,  hal ini  dapat  memicu  timbulnya  stigma  dan  diskriminasi terhadap  pasien  dari  lingkungan. Kedua, stigma dan diskriminasi yang diberikan dari lingkungan kepada pasien yang menderita suatu penyakit dapat berpengaruh terhadap penurunan kualitas layanan kesehatan yang akan diterima oleh pasien.  Ketiga,  hilangnya  privasi  pada  pasien  dapat  menimbulkan  penolakan  pemberian  terapi terhadap  pasien  dengan  kondisi  yang  sensitif  seperti  penyakit  yang  bersifat  infeksi,  gangguan terhadap kejiwaan, penyalahgunaan obat, atau dalam gangguan kondisi lainnya, dikarenakan pasien takut mendapatkan stigma dan diskriminasi dari lingkungan sekitar. Selain itu, asuransi dan jaminan kesehatan juga memerlukan informasi kesehatan sebagai hal penting yang dibutuhkan. Pemenuhan hak  privasi  pasien  lebih  dititikberatkan  pada  pemberian  perlindungan  terhadap  informasi  yang diberikan  kepada  pasien  dalam  bentuk  audio,  visual, maupun  audiovisual,  yang seharusnya  tidak diketahui oleh seorang yang tidak mempunyai hak untuk mengetahui hal tersebut. Sementara itu, hak kerahasiaan yang dimiliki oleh pasien diberikan dalam bentuk pemenuhan dalam perlindungan terhadap segala bentuk informasi baik dalam bentuk tulisan ataupun digital mengenai pasien yang hanya dapat diketahui oleh tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan, agar tidak diketahui oleh  pihak  lain  yang  tidak  mempunyai  hak,  baik  dikarenakan  pemberian  secara  aktif  ataupun diberikan oleh pihak lain. 13
Melindungi  kerahasiaan  dari  data  pribadi  merupakan  suatu  keharusan.  Data  pribadi merupakan  suatu  data  dari  perseorangan  yang  disimpan,  dirawat,  dijaga  kebenarannya,  dan dilindungi kerahasiaannya yang tercantum menurut Pasal 1 angka 22 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi  Kependudukan.  Konstitusi  menjamin  perlindungan  kerahasiaan  dari  data  seseorang yang  menyangkut  harkat  dan  martabat  dari  seseorang  itu  sendiri,  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dengan bunyi, “Setiap orang mempunyai hak atas perlindungan diri
16 Brothers,  K.  B.  and  Rothstein,  M.  A.  2015.  Ethical,  legal  and  social  implications  of  incorporating personalized medicine into healthcare, Personalized Medicine, pp. 43–51
13 Indah Susilowati. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Dan Data Medis Pasien Di Rumah Sakit X Surabaya. Jurnal Wiyata , No. 1, Volume 5.
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda....”  Pasal 1 ayat (1) PMK Nomor 36 Tahun 2012  mengenai  Rahasia  Kedokteran  yang  berbunyi  yaitu  “Rahasia  kedokteran  merupakan  segala sesuatu dalam bentuk data maupun informasi terkait kesehatan seseorang yang diperoleh oleh tenaga kesehatan saat dalam tugas  menjalankan pekerjaan atau profesinya”.  Cakupan data yang menjadi rahasia  kedokteran  diantaranya  terdiri  dari  informasi  mengenai  identitas  dari  pasien,  hasil pemeriksaan  pasien,  diagnosis  yang  diterima  pasien,  tindakan  serta  pengobatan  yang  diberikan kepada pasien, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pasien. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa  dokumentasi  terhadap  hal-hal  yang  dilakukan  dalam  pelayanan  kedokteran  adalah  suatu keharusan, namun menyimpan rahasia kedokteran juga merupakan suatu kewajiban. PMK ini juga mengatur bahwa semua pihak yang menggunakan data serta informasi yang berkaitan dengan pasien dan  terlibat  dalam  pelayanan  kedokteran,  mempunyai  kewajiban  untuk  menyimpan  rahasia kedokteran, yang mana kewajiban ini  akan tetap terus  berlaku meskipun pasien sudah meninggal dunia. Menurut PMK, pihak-pihak yang mempunyai kewajiban dalam menjaga rahasia kedokteran diantaranya 1) seorang tenaga medis, dalam hal ini adalah dokter dan dokter gigi, seorang tenaga kesehatan  yang  juga  memiliki  akses  terhadap  data  serta  informasi  terhadap  kesehatan  pasien,  2) pimpinan fasilitas kesehatan pengelola informasi pasien, 3) tenaga yang juga berkaitan mengenai pembiayaan terhadap pelayanan kesehatan, 4) tenaga lain yang juga memiliki akses terhadap data serta  informasi  mengenai  kesehatan  pasien  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan,  5)  badan hukum/korporasi dari fasilitas pelayanan kesehatan, dan 6) mahasiswa/siswa yang sedang atau telah bertugas  dalam  pemeriksaan,  pengobatan,  perawatan,  dan/atau  berkaitan  dengan  manajemen informasi di fasilitas pelayanan kesehatan. 14
Sesuai  dengan  persetujuan  yang  telah  diberikan  saat informed  consent sebelumnya,  maka permohonan  persetujuan  dari  pasien  mengenai  dibukanya  rahasia  kedokteran  terkait  informasi pasien  juga  diperlukan  pemberian  pemahaman  yang  jelas  kepada  pasien.  Penjelasan  mengenai pembukaan  rahasia  kedokteran  kepada  pasien  diantaranya  terdiri  dari  alasan  dibutuhkannya informasi, banyaknya kebutuhan informasi yang dibutuhkan, tujuan pemberian informasi, manfaat kegiatan,  dampak  apabila  tidak  diberikan,  risiko  pemberian  informasi,  dan  rencana  penggunaan informasi. Pemberian persetujuan mengenai pembukaan rahasia kedokteran dari rumah sakit dapat dalam bentuk lisan ataupun tertulis. Apabila rumah sakit memberikan persetujuan secara lisan maka informasi  yang  dapat  dicatat  dalam  rekam  medik  pasien,  dan  apabila  pemberian  dalam  bentuk tertulis maka diberikan formulir secara terlampir. Pasien yang dinilai belum cukup umur (anak-anak) atau  sedang  dalam  keadaan  yang  tidak  mampu  memberikan  persetujuan  dikarenakan  kondisi kesehatan fisik maupun mental yang tidak mumpuni, maka pemberian persetujuan dapat diwakilkan oleh keluarga dekat, wali, ataupun kuasanya. Persetujuan yang diberikan secara tertulis umumnya diperlukan  untuk  informasi  pasien  yang  bersifat  sensitif  dan/atau  memiliki  implikasi  hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. 15
Perlindungan terhadap informasi mengenai data pribadi juga diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi  dan  Informatika  dalam  Pasal 2  ayat  (1) Nomor  20  tahun 2016 tentang  Perlindungan Data  Pribadi  dalam  Sistem  Elektronik,  yang  menyebutkan  bahwa  segala  bentuk  perlindungan terhadap diperolehnya data, dikumpulkannya, dikelola, dilakukan analisis, disimpan, ditampilkan, diumumkan, dikirimkan, disebarluaskan, dan dimusnahkannya data pribadi termasuk dalam cakupan terhadap perlindungan dalam sistem elektronik.
Setiap orang mempunyai hak atas rahasia terhadap kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan yang telah diatur dan merupakan bunyi dari  Pasal  57  ayat  (1)  UU  Kesehatan  mengenai  hak  dari  rahasia  kondisi  pribadi  pasien.  Sejalan dengan itu, Pasal 48 ayat (1) UU Praktik Kedokteran juga mewajibkan dokter serta dokter gigi untuk menyimpan informasi yang berkaitan dengan pasien dalam bentuk suatu rahasia kedokteran. Selain itu,  terdapat  juga  pengecualian  yang  juga  telah  ditentukan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan,  bahwa  persetujuan  dari  orang  yang  data  pribadinya  juga  bersangkutan  dalam  setiap
14 Hasrul  Buamoma.  2016.  Medical  Record  and  Informed  Consent  Sebagai  Alat  Bukti  dalam  Hukum Pembuktian . Parama Publishing. Yogyakarta.
15 Sjamsuhidajat,  Sabir  Alwy  (ed).  2006.  Manual  Rekam  Medik.  Konsil  Kedokteran  Indonesia.  Jakarta, h.10-11
penggunaan informasi melalui melalui media elektronik harus dilakukan, hal ini dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
PMK  No  36  tahun  2012  yang  mengatur  mengenai  pelaksanaan  dari  Rahasia  Kedokteran, pembimbingan  serta  pengawasan  dilakukan  secara  langsung  dibawah  Menteri  Kesehatan,  Konsil Kedokteran  Indonesia  (KKI),  serta  Dinas  Kesehatan  yang  berada  di  wilayah  Provinsi  dan Kabupaten/Kota. Dalam hal tersebut, pemberian sanksi administratif dapat diberikan sesuai dengan kewenangan yang berlaku dari Menteri Kesehatan, KKI, dan Dinas Kesehatan setempat. Undang- Undang juga memberikan kewenangan kepada pihak yang dirugikan dengan kuasa untuk menggugat secara hukum. Perbuatan pidana lain berupa menyebarkan data pribadi tanpa izin juga diatur dalam Pasal  26  dan  Pasal  45  UU  No.11  tahun  2008  dan  UU  No.  19  tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (ITE),  dengan  ancaman  hukuman  4  tahun  penjara  hingga  denda  mencapai Rp750 juta. Tenaga kesehatan yang membuka rahasia kedokteran akan dikenakan Pasal 322 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Seseorang yang dengan sengaja membocorkan suatu rahasia yang bersifat  wajib  disimpannya  dikarenakan  jabatan  atau  pencariannya,  baik  yang  saat  ini  ataupun terdahulu,  maka  akan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan  bulan  hingga  denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.
Tanggung jawab terhadap kerahasiaan rekam medis, selain dari individu yang terlibat dalam kegiatan  pelayanan  dan  pelaporan  data  pasien  secara  digital,  fasilitas  kesehatan  sebagai  suatu korporasi  juga  bertanggungjawab  terhadap  kerahasiaan  rekam  medis.  Dalam  hal  ini  fasilitas kesehatan yang dimaksud, mulai dari puskesmas, rumah sakit, bahkan institusi terkait yaitu Dinas kesehatan yang berada di wilayah kabupaten/kota, wilayah provinsi hingga kementrian kesehatan juga mempunyai tanggung jawab atas kerahasiaan rekam medis ibu dan anak dalam kohort digital. Tanggung  jawab  ini  dapat  berupa  tanggung  jawab  perdata,  pidana,  serta  administrasi  sesuai  dari masing-masing profesi dan korporasi yang terlibat. 16
Penggunaan teknologi kesehatan yang modern dan kompleks yang tidak baik dan sesuai dapat berpotensi  meningkatkan  risiko  serta  kegagalan  yang  dapat  mengarah  pada  kejadian  yang  dapat merugikan pasien.  Kerugian  pada  pasien  dapat mengakibatkan  terjadinya  tuntutan  yang  berujung pada  tuntutan  malpraktik  medik.  Dalam  hal  ini,  sangat  diperlukannya  standar  dari  teknologi kesehatan sehingga apabila suato saat terjadi kesalahan, hal ini dapat dibedakan apakah kesalahan tersebut  terjadi  akibat  kesalahan manusia  ataukah  kesalahan  perangkat  yang  berpengaruh  kepada tanggung  jawab  secara  hukum.  Keamanan  data  merupakan  hal  yang  penting  dalam  privasi  dan dibutuhkan pencegahan serta penjagaan yang ketat untuk menghindari terjadinya kebocoran data ke pihak  lain.  Pemberian  pelatihan  dan  pengembangan  pengetahuan  secara  berkala  sebaiknya  juga diberikan kepada tenaga kesehatan untuk menghindari terjadinya kesalahan yang dapat merugikan pasien. 17
Menurut  kebijakan  pemerintah  lewat  peraturan  perundang-undangan  yang  menjelaskan bahwa dasar yang jelas diperlukan dalam penggunaan  mekanisme informasi dalam e-kohort yang telah ditentukan. Tujuan dari diperlukannya kejelasan dasar adalah supaya pihak yang berniat untuk menggunakan informasi tersebut dapat mengetahui tata cara penggunaan informasi medis dalam e- kohort  dengan  baik  dan  benar.  Tenaga  kesehatan  yang  melaksanakan  tugas  dengan  professional dapat dilakukan melalui perlindungan publik. Adanya hukum yang dapat menjamin profesionalitas tenaga Kesehatan yang terlibat dalam e-kohort dapat menjadikan mereka bekerja dengan lebih teliti dan bermoral, penghormatan setinggi-tingginya terhadap hak asasi manusia serta pemberian jaminan pada nilai kemanfaatan, sesuai dengan tujuan hukum yaitu dalam aspek kemanfaatan yang tercipta melalui kepastian hukum.

## SIMPULAN
1. Tanggung jawab terhadap kerahasiaan rekam medis merupakan tanggung jawab perdata, pidana dan administrasi sesuai dengan tanggung jawab dari masing-masing profesi dan korporasi yang terlibat.
16 Adriano. (2019) Me-review Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Scopindo,  Surabaya, h.28- 30.
17 Flaumenhaft Y, Ben-Assuli O. (2018). Personal health records, global policy and regulation review. Health Policy . 122(8):815-826. doi: https://doi.org//10.1016/j.healthpol.2018.05.002 .
2. Belum  terdapat  undang-undang  atau  peraturan  menteri  kesehatan  yang  berfungsi  secara  khusus dalam mengatur mengenai keamanan terhadap rekam medis digital yang berisi informasi kesehatan pasien yang termasuk dalam e-kohort kesehatan ibu dan anak. Peraturan saat ini yang mendukung dalam pelaksanaan terselenggaranya rekam medis digital hanya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008 dan Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
3. Agar Kerahasiaan rekam medis digital dapat terjamin perlu adanya kerjasama  dan komitmen semua pihak yang terlibat baik dalam hal komitmen sehubungan dengan sumpah jabatan, ketrampilan pihak yang memasukkan data sampai perlindungan data agar tidak bocor ke pihak lain, serta dasar hukum berupa Peraturan perundang-undangan yang khusus dan jelas termasuk sanksi yang jelas bila ada pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adriano. 2019. Me-review Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. PT. Scopindo,  Surabaya. Amatayakul.Margaret  K.  2013.  Electronic  Health  Record  A  Pratical  Guide  For  Professional  and Organization. 2013 (Third). America: AHIMA PRESS.
Hasrul  Buamoma.  2016.  Medical  Record  and  Informed  Consent  Sebagai  Alat  Bukti  dalam  Hukum Pembuktian . Parama Publishing. Yogyakarta. Dedi Afandi, et.al. 2021. Buku Ajar Trilogi Kedokteran. Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Edy  Susanto,  Sugiharto.  2017.  Bahan  Ajar  Rekam  Medis  dan  Informasi  kesehatan.  Manajemen Informasi Kesehatan IV: Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Repulik Indonesia.
H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada  Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana, Jakarta
Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 2017. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Edisi 5. EGC Penerbit Buku Kedokteran.
Kode Etik Kedokteran Indonesia. 2012. PB IDI. Jakarta. Sjamsuhidajat, Sabir Alwy (ed). 2016. Manual Rekam Medik. Konsil Kedokteran Indonesia. Jakarta. WHO. 2015. Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2015. Geneva: World Health Organization.

## Jurnal
Brothers, K. B. and Rothstein, M. A. 2015. Ethical, Legal And Social Implications Of Incorporating Personalized Medicine Into Healthcare. Personalized Medicine . P.43–51. Doi: https://doi.org//10.2217/pme.14.65
Budiyanti, R. T., Arso, S. P. and Herlambang, P. M. 2018. Rekam Medis Elektronik Berbasis Cloud. Cermin Dunia Kedokteran Edisi 268. 45(9).
Budhi Rahardjo. 2019. Implementasi Kerahasiaan Informasi Medis Dalam Rekam Medis Pasien. Jurnal Manajemen Informasi
dan administrasi Kesehatan . 02(01) .
DOI: https://doi.org/10.32585/jmiak.v2i01.448
Ewuoso, C. 2021. Patient confidentiality, the duty to protect, and psychotherapeutic care: perspectives from the philosophy of ubuntu . Theor Med Bioeth 42, 41–59. DOI:
https://doi.org/10.1007/s11017-021-09545-0
Flaumenhaft  Y, Ben-Assuli  O.  2018.  Personal  health  records,  global  policy  and  regulation  review.
Health Policy . 122(8):815-826. doi: https://doi.org//10.1016/j.healthpol.2018.05.002 .
Indah Susilowati. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Dan Data Medis Pasien Di Rumah
Sakit X Surabaya. Jurnal Wiyata , 5 (1). Doi:
https://ojs.iik.ac.id/index.php/wiyata/article/view/209 .

## Makalah
Ni  Made  Diah.  2021,  12  April.  Direktorat  Kesehatan  Keluarga:  Pencatatan  dan  Pelaporan  KIA Sosialisasi e-Kohort dibawakan dalam Workshop Sosisalisasi e-Kohort KIA. Jakarta.

## Website
Sustainable Development Goals. diakses: http:// www.sdg2030indonesia.org . tanggal 1 Mei 2022 USAID Jalin. 2021. e-Kohort Assement. akses: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XS46.pdf . 1 Mei 2022

## Peraturan Perundang-Undang
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431
Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI tahun 2008 nomor 58. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan.  Lembaran  Negara  RI  Tahun  2013  Nomor  232. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  269/Menkes/PER III/2008 tentang Rekam Medis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  20  tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.01.07/MENKES/150/2020    tentang  Kelompok  Kerja Percepatan Penurunan AKI dan AKB
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.02.01/MENKES/303/2020  Tahun  2020  tentang Penyelenggaraan  Pelayanan  Kesehatan  Melalui  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)