p-ISSN 1978-0680, e-ISSN 2655-5204 https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA PADA DESA WISATA

## IMPLEMENTATION OF TOURISM POLICY IN TOURISM VILLAGE
Angga Pramana 1 *, Yelly Zamaya 1 , Ardian 1 , Afrinald Rizhan 2
1 Universitas Riau, Kampus Binawidya, Simpang Baru Pekanbaru 2 Universitas islam kuantan singingi Teluk Kuantan, Sungai Jering, Kuantan Singingi *Korespondensi email: pramana.angga@lecturer.unri.ac.id

## ABSTRAK
Sektor pariwisata menyajikan potensi wilayahnya untuk dijadikan objek wisata yang juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan juga menyerap sumber daya manusia yang sangat besar. Peningkatan sumber daya perlu dilakukan agar potensi wilayah tersebut dapat dinikmati . Pemerintah perlu adanya dukungan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan agar pariwisata semakin baik dan dapat meningkatkan pereknomian masyarakat sekitar. Penelitian ini berfokus kepada kebijakan pemerintah povinsi dan Kabupaten Kampar terhadap perkembangan pariwisata dalam hal ini berfokus di Dusun Pulau Belimbing Desa Kuok Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau terkhusus di Desa Wisata Pulau Belimbing sudah cukup baik. Meskipun kondisi penerapan peraturan perundang-undangan saat ini masih sedikit bermasalah dalam peraturan perundang-undangan terkait sektor kepariwisataan
Kata Kunci: Implementasi kebijakan; pariwisata; desa wisata; Pulau Belimbing.

## ABSTRACT
The tourism sector presents the potential of the region to become a tourist attraction that encourages regional economic growth and absorbs enormous human resources. An increase in resources needs to be done so that the area's potential can be enjoyed. The government needs government support through policies issued so that tourism is getting better and can improve the economy of the surrounding community. This research focuses on the policy of the provincial government and the Kampar Regency on tourism development, in this case focusing on the Belimbing Island Hamlet, Kuok Village, Kampar Regency. The results of this study indicate that the implementation of Riau Province Regional Regulations, especially in the Belimbing Island Tourism Village, is quite good. Although the current state of application of laws and regulations is still a bit problematic in the laws and regulations related to the tourism sector.
Keywords : Implementation policies; tourist; tourist village; Belimbing Island.
PENDAHULUAN Kecamatan Kuok merupakan salah satu ke- camatan di Kabupaten Kampar yang merupakan daerah pemekaran dari Kecamatan Bangkinang. Kecamatan Kuok telah mengembangkan potensi wilayahnya sebagai desa wisata yang terletak di Desa Kuok, tepatnya di Dusun Pulau Belimbing dengan ikon unggulan wisata budaya berupa Rumah Adat Lontiok. Potensi budaya lokal yakni Rumah Lontiok Candil Kendala Emas layak dikembangkan menjadi icon Desa Wisata perlu didukung dengan media sosialisasi digital yang berkualitas. Sebagai icon wisata budaya, diperlu- kan tim yang mumpuni dalam hal manajemen tim wisata dan keterampilan literasi digital dan didukung dengan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan potensi adat tersebut. Dari segi otoritas pengelolaan wilayah, se- bagian besar desa di Kecamatan Kuok tergolong desa swadaya dengan ciri khas kehidupan mas-
yarakat yang masih dipengaruhi adat istiadat serta kekerabatan yang masih erat. Dalam pengelolaan potensi wilayah, adat istiadat menjadi nilai tambah sekaligus kekuatan lokal yang mendukung khusus- nya di bidang pariwisata. Berbagai potensi wisata di Kecamatan Kuok identik dengan nilai adat dan religi seperti wisata budaya Pacu Tongkang.
Sektor pariwisata memiliki peranan besar dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah dalam memberikan kontribusi bagi pen- dapatan daerah maupun masyarakat. Bahkan di beberapa daerah didapati industri pariwisata mampu mengangkat daerah tersebut dari keter- belakangan dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama (Gumelar, 2015). Beberapa Studi dalam literatur pariwisata menyebutkan bahwa pariwisata berkontribusi terhadap pemba- ngunan dan kesejahteraan (Balaguer dan Canta- vella-Jorda 2002; Durbarry 2004; Dritsakis 2004; Narayan 2004; Croes dan Vanegas 2008).
Obyek wisata adalah segala sesuatu yang memilki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan (Ridwan, 2021). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah melalui kebijakannya mengembangkan potensi obyek wisata dalam wujud pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata harus berdasarkan prin- sip kesamaan, dimaksudkan agar setiap masya- rakat dapat menikmati pariwisata tanpa terkecuali (Giampiccoli, 2020).
Sector pariwisata menjadi sector yang sangat bagus untuk dikembangkan, selain menyajikan potensi wilayahnya untuk dijadikan objek wisata. Sektor pariwisata mendorong pertumbuhan eko- nomi daerah dan juga menyerap sumber daya manusia yang sangat besar. peningkatan sumber daya perlu dilakukan agar potensi wilayah tersebut dapat dinikmati. Penelitian Fakhrul (2018) Stra- tegi pengembangan Desa Wisata Pulau Belimbing adalah menggali potensi dan mempertahankan berbagai daya tarik wisata, meningkatkan sarana prasarana, menjalin kerja sama pemerintah, in- vestor, dan masyarakat, mempromosikan dan me- masarkan desa wisata, serta pelatihan SDM lokal sebagai pemandu wisata dan pengelola.
Perlunya kerja sama antar masyarakat untuk menyediakan sumber daya yang mumpuni untuk menghasilkan desa wisata yang baik dan nyaman untuk dikunjungi, selain itu perlunya meng- hadirkan kegiatan wisata partisipatif dan insipiratif agar wisatawan memiliki pengalaman secara emo- sional terhadap objek wisata tertentu (He, Liu, & Li, 2021.
Pemerintah perlu adanya dukungan peme- rintah melalui kebijakan-kebijakan yang dike- luarkan agar pariwisata semakin baik dan dapat meningkatkan pereknomian masyarakat sekitar.
METODE Metode Penelitian yang digunakan peneliti dalam mengkaji permasalahan ini adalah pen- dekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka. Penelitian ini berfokus kepada kebijakan peme- rintah povinsi dan Kabupaten Kampar terhadap perkembangan pariwisata dalam hal ini berfokus di Dusun Pulau Belimbing Desa Kuok Kabupaten Kampar. Data dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini adalah kebijakan-ke- bijakan publik kabupaten Kampar, sementara data sekunder diperoleh data buku-buku, wawancara dan artikel-artikel terkait kebijakan pariwisata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keadaan Geografis Secara geografis luas wilayah Desa Kuok adalah 6.000 Ha. Pada saat ini Desa Kuok me- miliki 6 (enam) Dusun yaitu : Dusun Koto Me- nampung, Dusun Pl. Belimbing I, Dusun Pl. Belimbing II, Dusun Koto Semiri, Dusun Sei. Maki, dan Dusun Bukit Agung. Kondisi geografis wilayah Desa Kuok berada pada ketinggian 45 m di atas permukaan laut. Letak Desa Kuok berada di titik koordinat 100,9430 BT dan 00,3220 LU. Kecamatan Kuok pada awalnya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2011 tentang perubahan nama kecamatan Bangkinang Barat menjadi Kecamatan Kuok. Desa Kuok merupakan Desa dalam wilayah Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Desa Kuok secara geografismempunyai batas wilayah sebagai berikut:
a) Sebelah Utara berbatasan dengan Sei. Kampar/Empat Balai Kecamatan Kuok.
b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei. Simaung/Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok
c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Terap/Desa Lereng Kecamatan Kuok.
d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ganting Kecamatan Salo.
Jarak kantor Kepala Desa Kuok ke Keca- matan, kabupaten dan Provinsi adalah sebagai berikut: a) Jarak ke ibukota Kecamatan : 2,5 KM b) Jarak ke ibukota Kabupaten : 12 KM c) Jarak ke ibukota Provinsi : 72 KM

## Kondisi Demografi
a. Penduduk Berdasarkan data statistik pada kantor Desa Kuok pada tahun 2019, yaitu jumlah penduduknya adalah 8.352 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 4.239 dan perempuan berjumlah 4.113 jiwa sedangkanjumlah kepala kelurga (kk) se- banyak 2.281, memiliki 45 RT dan 16 RW. Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Laki- Laki dan Perempuan di Desa Kuok a. Jumlah laki-laki 4239 orang b. Jumlah perempuan 4113 orang c. Jumlah total (a+b) 8352 orang d. Jumlah kepala keluarga 2281 KK Sumber : Data Desa Kuok 2020
Tabel 2. Jumlah Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Usia Usia Laki-laki Perempuan 0-25 tahun 1929 1853 26 -50 tahun 1389 1364 51 - 75 tahun 791 771 Diatas 75 tahun 130 123 Sumber : Data Desa Kuok 2020
Berdasarkan tabel tersebut jumlah laki-laki dengan usia 0-25 tahun sebanyak 1929 orang dan perempuan 1853 orang, sedangkan usia 26-50 tahun laki-laki sebanyak 1389 orang dan perem- puan 1364 orang. Jumlah laki-laki dengan usia 51- 75 tahun sebanyak 791 orang dan perempuan 771 orang. Usia yang diatas 75 tahun, laki-laki sebnayak 130 orang dan perempuan 123 orang. Untuk mata pencarian atau pekerjaan pen- duduk di desa Kuok ini pada umumnya mereka adalah wiraswasta/pedagang, pegawai negeri, buruh, pengrajin/industri kecil, TNI, tani, pertuka- ngan, buruh tani, nelayan, pemulung, jasa. Secara umum mayoritas ppekerjaan pada wilayah tersebut cenderung mengarah pada bidang pertanian dan bidang perdagangan, hal ini tentu menjadi salah satu pertimbangan nantinya dalam upaya pengem- bangan pariwisata yang juga memperhatikan serta mendukung jenis pekerjaan dominan pada suatu wilayah sehingga diharpkan mampu mengem- bangkan pariwisata kearah penguatan potensi lokal serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangannya, untuk itu diperlukan desain pengembangan pariwisata disisi lain menumbuh kembangkan objek wisata disisi lain juga me- nunjang kegiatan ekonomi masyarakat tempatan Tabel 3. Jenis Mata Pencaharian Warga Desa Kuok
JENIS PEKERJAAN Laki-laki (Orang) Peremp uan (Orang) 1. Petani 596 307 2. Buruh tani 20 12 3. TNI / Polri 6 - 4. Nelayan 5 2 5. Pegawai Negeri Sipil 75 84 6. Pengrajin industri rumah tangga 2 - 7. Pedagang / pedagang keliling 303 181 8. Peternak 90 62 9. Dokter swasta 1 2
10. Bidan swasta - 12 11. Pensiunan PNS/ TNI/POLRI 29 17 12. Perawat swasta 5 10 13. Pembudidaya 58 - 14. Perkebunan 794 305 15. Guru Honorer 28 57 16. Buruh Bangunan 56 - 17. Buruh 58 6 18. Jasa Angkutan 21 - 19. Mekanik 33 - 20. Sopir 46 -
Sumber : Data Desa Kuok 2020
Berdasarkan tabel tersebut warga Kuok banyak yang bermata pencaharian sebagai petani, perkebunan, pedagang, peternak, dan buruh. Warga yang bermata pencaharian petani sebanyak 903 orang, perkebunan sebanyak 1099 orang, pedagang sebanyak 484 orang, peternak sebanyak 152 orang dan buruh sebanyak 120 orang. S- ehingga Desa Kuok khususnya dusun pulau belimbing sangat sesuai untuk di terapkan sebagai desa wisata berbasis agroindustri.
Politik Hukum Kebijakan Pariwisata Saat ini arah politik hukum regulasi pem- bangunan Pariwisata di daerah meliputi beberapa hal sebagai berikut: Pertama, politik hukum regulasi pembangunan Pariwisata daerah berbasis pada cita hukum yang diamanatkan yaitu perlin- dungan kelangsungan Pariwisata baik yang alam, budaya dan buatan manusia, peningkatan kese- jahteraan masyarakat, mengedukasi ekonomi krea- tif, kerja sama internasional untuk memelihara stabilitas keamanan lokal, nasional dan global. Kedua, politik hukum harmonisasi regulasi daerah terintegrasi dalam satu kelembagaan yang dalam subordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik perencanaan, analisa dan evaluasi. Ketiga, alat uji politik harmonisasi regulasi daerah pada asas-asas dan norma hukum undang-undang, disharmoni konflik norma dan kewenangan, tujuan pembangunan pariwisata daerah yang melindungi dan mengembangkan kearifan lokal dan kesejahteraan masyarakat, menghambat pela- yanan umum sehingga tidak efisien, menghambat investasi, penyederhanaan ijin perizinan dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, dan capaian pembangunan Pariwisata di daerah. Keempat, Po- litik hukum terhadap pengujian regulasi Pariwisata daerah sesuai dengan prinsip judicial review berada dalam jurisdiksi MA berdasarkan putusan
Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 terkait pengujian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghapus kewenangan Pemerintah khususnya Kemendagri membatalkan Perda. Terakhir adalah politik hukum terhadap evaluasi regulasi Pari- wisata daerah berada dalam kewenangan eksekutif ( executive review ), yang dikoordinasikan antara pemerintah daerah, unit organisasi lembaga ana- lisis dan evaluasi regulasi di daerah (Faozi, 2020). Kondisi Penerapan Peraturan Perundang- Undangan Saat Ini Permasalahan hukum dalam implementasi peraturan perundang-undangan ter- kait sektor Kepariwisataan di Indonesia meliputi: a) Tumpang tindih antara regulasi pemerintah pu- sat dan daerah; b) Tumpang tindih antara regulasi dalam Undang-undang dan peraturan pelaksanaan dibawah Undang-Undang; c) Kurangnya kesem- patan bagi pemerintah daerah untuk memberikan usulan dalam mensinergiskan produk regulasi daerah dengan produk regulasi pemerintah pusat; d) Tidak sesuainya produk regulasi dari peme- rintah pusat dengan kebutuhan daerah karena konsep pembangunan yang cenderung dirancang secara top-bottom.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai sta- keholder, memiliki peranan yang besar dalam ke- majuan ekonomi, politik, budaya dan sosial. Banyak peran yang dipegang oleh Pemerintah Kabupaten Kampar melalui kebijakan-kebijakan yang mensupport pertumbuhan ekonomi di Kabu- paten kampar. Pemerintah kabupaten kampar melalui RUPM Kabupaten Kampar mencanang- kan untuk memfokuskan Arah kebijakan penana- man modal di Kabupaten Kampar harus sesuai dengan RUPM Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten. Peta panduan implementasi RUPM disusun menjadi 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu:
1. Fase I-Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat meng- hasilkan ( Quick wins and Low Hanging Fruits );
2. Fase II-Percepatan pembangunan infrastruk- tur dan energi;
3. Fase III-Pengembangan industri berskala besar;
4. Fase IV-Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan( knowledge-based economy ).
Pemerintah Kabupaten kampar dalam RU- PMD Kabupaten Kampar menyatakan pada Fase I pengembangkan pengembangan infrastruktur dan energi melalui kerja sama pemerintah-Swasta (RKS) menyatakan untuk membangun infra- struktur Pariwisata. Pembangunan ini akan mem- percepat pembangunan ekonomi masyarakat Ka- bupaten Kampar. Menurut (Arliman S, 2018) menjelaskan bahwa peranan investasi dalam pem- bangunan ekonomi di bidang pariwisata sangat penting, terutama untuk memudahkan pemba- ngunan pariwisata, dan dianggap sebagai industri yang dapat mendatangkan kemakmuran (Cro & Martins, 2017). Selain itu pengembangan pari- wisata adalah kegiatan kolektif, kapasitas dan kemauan berbagai aktor yang terlibat hendaknya memiliki arah tujuan bersama (Rodriguez,& Vanneste, 2019).

## Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Provinsi Pentingnya perencanaan dan pengelolaan yang terukur serta berkesinambungan terhadap berbagai potensi pariwisata ada, serta perlunya upaya mengantisipasi berbagai dinamika kepari- wisataan baik ditingkat lokal, regional maupun internasional yang muncul dan mempengaruhi kepariwisataan Provinsi Riau mendorong Peme- rintah Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Pari- wisata Provinsi Riau untuk menyusun dokumen perencanaan kepariwisataan provinsi dalam ben- tuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (Ripparprov) Riau (Dinas Pariwisata Provinsi Riau, 2020).
Desa pulau belimbing yang merupakan salah satu destinasi wisata dari kabupaten Kampar ma- suk kedalam destinasi wisata yang direncanakan untuk dikembangkan. Desa wisata Pulau Belim- bing dalam Rencana Induk Pembangunan Kepari- wisataan Provinsi (Ripparprov) Riau dikategori- kan sebagai destinasi dengan kategori Daya tarik wisata budaya bersifat berwujud (tangible). Syaiful (2021) mengungkapkan Daya tarik wisata budaya bersifat berwujud (tangible) adalah sebuah objek wisata yang dapat dilihat bentuk fisiknya untuk dapat di nikmati.
Sebagai catatan dalam upaya program/ke- giatan yang dilakukan dalam implementasi kebija- kan pariwisata yang ada, jangan hanya berfokus pada upaya promosi wisata, menurut temuan dalam penelitian yang dilakukan (di 284 kota China diantara tahun 2000 sampai tahun 2015 menunjukkan bahwa efek promosi pariwisata han- ya bertahan selama sekitar tiga tahun. Selain itu perlu juga memperhatikan aspek pengembangan
pariwisata berbasis lingkungan. Hal ini bertujuan agar memberikan pengalaman wisata berkualitas tinggi tanpa merusak lingkungan ekologi serta memiliki keseimbangan antara pengembangan dan perlindungan pada objek wisata (Wang & Wang, 2018).
Perkembangan Pariwisata Desa wisata pulau belimbing saat ini sudah mengalami perkembangan. Masyarakat di sekitar desa wisata pulau belimbing saat ini sudah sadar akan potensi wisata yang ada. Kesadaran masya- rakat akan potensi wisata di pulau belimbing terlihat mulai aktifnya kelompok sadar wisata di desa wisata pulau belimbing yang ikut mening- katkan potensi wisata di daerah tersebut (Saputra, Riftyan, Dewi, & Hamzah, 2020).
Perkembanagn wisata ini tidak luput dari dukungan Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (Ripparprov) Riau Potensi wisata dari desa wisata Pulau Belimbing didukung oleh dinas pariwisata provinsi Riau. Bentuk dukungan yang dikeluarkan oleh dinas pariwisata berupa memasukkan Festival Pulau Belimbing, yang d adakan pada 10-12 April, sebagai salah satu agenda Perhelatan di Provinsi Riau Periode Tahun 2015-2020. Dukungan peme- rintah daerah diperlukan dalam mempercepat per- kembangan pariwisata yang ada agar mening- katkan kondisi ekonomi masyarakat (Sahli & Tuti, 2021), Perkembangan pariwisata saat ini terus ber- kembang, menurut hasil penelitian terhadap 150 negara di dunia, kunci utama kesuksesan pengem- bangan pariwisata adalah dengan memfokuskan terhadap pengembangan dan pemanfaatan potensi pariwisata yang telah ada (Dogru, Suess, & Sirakaya, 2021). Selain itu perlu juga diperhati- kan bahwa wisatawan tidak hanya memilih tujuan wisata berdasarkan pada ukuran kualitas fisik wi- sata saja, melainkan juga karena ada ketertarikan perasaan terhubung atau afinitas terhadap objek wisata tertentu (Josiassen, Kock, & Nørfelt, 2022).

## KESIMPULAN
Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau terkhusus di Desa Wisata Pulau Belimbing sudah cukup baik. Hal ini terlihatnya kesadaran masyarakat dalam bentuk kelompok sadar wisata dan dukungan pemerintah Provinsi Riau. Meski- pun kondisi penerapan peraturan perundang- undangan saat ini masih sedikit bermasalah dalam peraturan perundang-undangan terkait sektor Ke- pariwisataan di Indonesia meliputi: a) Tumpang
tindih antara regulasi pemerintah pusat dan daerah; b) Tumpang tindih antara regulasi dalam Undang- undang dan peraturan pelaksanaan dibawah Un- dang-Undang; c) Kurangnya kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan usulan dalam mensinergiskan; d) Tidak sesuainya produk regulasi dari pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Arliman S, L. (2018). Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20(2), 273–294. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10081
Balaguer, Jacint, Cantavella-Jorda, Manuel.
(2002). “Tourism as a Long-Run Economic Growth Factor: The Spanish Case.” Applied Economics, 34 (1): 877-84.
Cró, S., & Martins, A. M. (2017). Structural breaks in international tourism demand: Are they caused by crises or disasters?. Tourism management, 63, 3-9.
Croes, Robertico, Vanegas, Manuel. (2008). “Tourism and Poverty Alleviation: A Co- integration Analysis.” Journal of Travel Research, 47 (1): 94-103. Dinas Pariwisata Provinsi Riau. (2020). Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (Ripparprov) Riau. Bandung. Dogru, T., Suess, C., & Sirakaya-Turk, E. (2021). Why Do Some Countries Prosper More in Tourism than Others? Global Competitiveness of Tourism Development. Journal of Hospitality & Tourism Research, 45(1), 215–256. https://doi.org/10.1177/1096348020911706 Durbarry, Ramesh . (2004). “Tourism and Economic Growth: The Case of Mauritius.”
Tourism Economics, 10 (4): 389-401.
Dritsakis, Nikolaos . (2004). “Tourism as a Long- Run Economic Growth Factor: An Empirical Investigation for Greece Using Causality Analysis.” Tourism Economics, 10 (3): 305- 16.
Fakhrul, A. (2018). Strategi Pengembangan Desa
Wisata Pulau Belimbing Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar (Doctoral dissertation, Teknik Perencanaan Wilaya dan Kota). Universitas Islam Riau.
Faozi, S. (2020). Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional: “Analisis dan Evaluasi Hukum Kepariwisataan.” Jakarta: BPHN KEMENKUMHAM.
Giampiccoli, A. (2020). A conceptual justification
and a strategy to advance community-based tourism development. European Journal of Tourism Research, 25(2020), 1–19. https://doi.org/10.54055/ejtr.v25i.418 Gao, Y., & Su, W. (2021). The Disclosure of Quality on Tourism Performance: Evidence from Top Tourist Cities in China. Journal of Travel Research, 60(7), 1492–1509. https://doi.org/10.1177/0047287520954540 Gumelar, A. . (2015). Pengaruh Kombinasi Larutan Perendaman dan Lama Penyimpanan Terhadap Viabilitas, Vigor dan Dormansi Benih Padi Hibrida Kultivar Sl-8. Jurnal Agrorektan, 2(2), 125–135. Retrieved from http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/Faperta /article/download/33/34/ He, M., Liu, B., & Li, Y. (2021). Tourist Inspiration: How the Wellness Tourism Experience Inspires Tourist Engagement. Journal of Hospitality & Tourism Research. https://doi.org/10.1177/10963480211026376 Josiassen, A., Kock, F., & Nørfelt, A. (2022). Tourism Affinity and Its Effects on Tourist and Resident Behavior. Journal of Travel Research, 61(2), 299–313. https://doi.org/10.1177/0047287520979682 Narayan, Paresh Kumar . (2004). “Tourism Demand Modeling: Some Issues Regarding Unit Roots, Cointegration and Diagnostic
Tests.” International Journal of Tourism Research,
5: 369-80.
Ridwan, M. (2021). Pengembangan Produk
Pariwisata Dalam Mewujudkan Branding Pariwisata Kabupaten Samosir. LOSARI :
Jurnal Arsitektur Kota Dan Pemukiman, 6(1),
15–21.
https://doi.org/10.33096/losari.v6i1.261 Rodriguez-Giron, S., & Vanneste, D. (2019).
Social capital at the tourist destination level: Determining the dimensions to assess and improve collective action in tourism. Tourist Studies, 19(1), 23–42. https://doi.org/10.1177/1468797618790109 Sahli, M., & Tuti, R. W. D. (2021). Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Menuju Ekosistem Wisata Ramah Muslim. Kebijakan Publik, 12(2), 81–86. Saputra, E., Riftyan, E., Dewi, Y. K., & Hamzah, A. (2020). Pemberdayaan masyarakat melalui pembuatan Selai. Unri Conference Series: Community Engagement, 2, 269–274.
Syaiful, S. (2021). Strategi Pengembangn Tari Zapin Api Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis. Intelektiva : Eurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 2(12), 96–114.
Wang, M. C., & Wang, C. S. (2018). Tourism, the environment, and energy policies. Tourism Economics, 24(7), 821-838.