## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 05 | Nomor 01 | Juni 2021 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Analisis  Sosiologi  Hukum  Islam  terhadap  Kredit  Macet  di  Bumdes  (Badan Usaha Milik Desa)
Diana Lailatus Sa’diyah 1 , Omiga Chabiba 1
1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta │dianalailatussadiyah@gmail.com

## Abstrak
Pemerintah  dalam  mengurangi  angka  kemiskinan  membutuhkan  media yang  dekat  dengan  masyarakat  untuk  membantu  mengentaskan kemiskinan.  Adanya  BUMDes  di  pedesaan  diharapkan  mampu  untuk membentuk  kesejahteraan  masyarakat.  Namun  maraknya  praktik  kredit macet  di  BUMDes  menjadikan  tujuan  awal  menjadi  sedikit  terhambat. Penegakan  hukum  dalam  praktiknya  tidak  berjalan  dengan  efektif meskipun  ada  sanksi  telah  diatur  dalam  perjanjian  kredit,  namun  sanksi tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi alasan maraknya praktik kasus kredit macet di BUMDes dan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran  hukum  masyarakat  terhadap  kesepakatan  pada  perjanjian kredit  serta  untuk  mengetahui  bagaimana  upaya  penyelesaian  kredit macet pada BUMDes menurut sudut pandang hukum Islam. Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  normatif  sosiologi  hukum,  yaitu sebuah  pendekatan  yang  berangkat  dari  cabang  ilmu  pengetahuan  yang secara  analitis  dan  empiris  mempelajari  timbal  balik  antara  hukum  dan fenomena  sosial  dengan  meneliti  data  primer  yang  diperoleh  secara langsung di lapangan. Kredit macet dipengaruhi oleh budaya atau kultur masyarakat yang mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran hukum. Selain itu penyelesaian kredit macet di BUMDes lebih mengutamakan Al Urf .
Kata Kunci : BUMDes; Budaya Hukum; Kesadaran Hukum.
Analysis  Of  The  Sociology  Of  Islamic  Law  Against  Bad  Credit  in  Bumdes (Village Owned Enterprises)

## Abstract
The  government  in  reducing  poverty  needs  media  that  are  close  to  the community to help alleviate poverty. The existence of BUMDes in rural areas  is  expected  to  be  able  to  shape  the  welfare  of  the  community. However, the rampant practice of bad loans in BUMDes made the initial goal  a  bit  hampered.  Law  enforcement  in  practice  does  not  work  even though  there  are  sanctions  that  have  been  regulated  in  an  effective credit agreement, but these sanctions are not carried out properly. This study  was  conducted  to  find  out  what  factors  are  the  reasons  for  the widespread  practice  of  bad  loans  in  BUMDes  and  to  find  out  how  the level of public legal awareness of credit agreements and to find out how to  resolve  bad  loans  in  BUMDes  according  to  the  point  of  view  of Islamic law. The method used in this research is normative sociology of law,  which  is  an  approach  that  departs  from  the  branch  of  science analytically  and  empirically  studying  the  reciprocity  between  law  and social  phenomena  with  primary  data  research  obtained  directly  in  the field.  Bad  loans  are  influenced  by  the  culture  or  culture  of  the community  that  affects  legal  compliance  and  awareness.  In  addition, bad loans at BUMDes prioritize Al Urf.

## Keywords: BUMDes; Legal Culture; Legal Awareness

## PENDAHULUAN
Kemiskinan adalah suatu masalah yang harus  segera  ditangani  untuk  memajukan kesejahteraan. Pemerintah dalam hal ini telah mengembangkan  pembentukan  BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang diatur dalam UU  Nomor  32 Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat 1. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa “Desa dapat  mendirikan  badan  usaha  milik  desa sesuai  dengan  kebutuhan  dan  potensi  desa”. Selanjutnya  dibentuk  Undang-undang  baru yaitu  UU  No.  6  Tahun  2014  dan  sekarang semakin diperjelas landasan hukum mengenai  keberadaan  dan  tata  kelola BUMDes dengan keluarnya Permendesa No.
4  Tahun  2015.  BUMDes  dibentuk  dengan misi  menggerakkan  roda  ekonomi  melalui optimalisasi potensi yang ada didesa tersebut. (Gunawan, 2011: 63)
BUMDes dibentuk dengan misi menggerakkan roda ekonomi melalui optimalisasi potensi yang ada didesa tersebut melalui kredit tanpa agunan. Persetujuan atau kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  pihak BUMDes  dan  pihak  debitur  sebagai  pihak peminjam yang mempunyai kewajiban untuk melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu tertentu  dengan  bunga  yang  relatif  cukup rendah  yaitu  hanya  1  %  dan  tanpa  adanya jaminan.  Namun  pada  kenyataanya,  banyak kasus  kredit  macet  yang  terjadi  pada

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
kesepakatan  atau  perjanjian  yang  disepakati salah  satu  pihak  tidak  dapat  memenuhi prestasi,  hal  inilah  yang  disebut  dengan “kredit macet”.
Setiap akad dalam Islam wajib dipatuhi dan dilakukan oleh para pihak sesuai dengan perjanjian  yang  sudah  disepakati  oleh  yang bersangkutan  dan  dapat  terhindar  dari wanprestasi  karena  tidak  memenuhi  janji. Dasar  hukumnya  adalah  surat  Al  Isra’[17]: 34:
... ۡسَم َن َكَ َدۡهَع ۡ لٱ َّنِإ ِِۖدۡهَع ۡ لٱِب ْ اوُفۡو َ أَو

## ا لٗؤُ ٔ
Melihat  potensi  BUMDes  begitu  besar bagi  perekonomian  masyarakat  desa  maka dengan  terjadinya  keterlambatan  dalam pembayaran  atau  bahkan  mengalami  kredit macet dalam angsuran akan berdampak pada bergulirnya  dana  desa  yang  terhambat. Permasalahan ini tentu dapat berdampak bagi banyak pihak diantaranya adalah masyarakat desa  dan  pihak  pengelola  serta  BUMDes. Kredit  macet  juga  dapat  menyebabkan  tidak berjalannya  program  BUMDes  dengan  baik bahkan  akibat  dari  kredit  macet  ini  dapat berdampak  juga  pada  kerugian  BUMDes  di desa  tersebut  sehingga  BUMDes  akan berhenti  beroperasi.  Mengingat  BUMDes merupakan  suatu  lembaga  keuangan  di wilayah  desa  yang  mempunyai  program penyediaan dana pinjaman dengan persyaratan  yang  mudah  dan  tidak  adanya eksekusi  agunan  atau  jaminan  maka  kredit macet  yang  terjadi  akan  sangat  berdampak pada  tidak  berjalannya  BUMDes  secara maksimal.  Selain  itu  bunga  yang  harus dibayarkan  para  nasabah  relatif  lebih  rendah dari bank konvensional, namun permasalahan  pada  pembiayaan  bermasalah hingga  kredit  macet  pun  masih  saja  sering terjadi.
Faktor–faktor  baik  dari  kreditur  dan debitur akan sangat mempengaruhi keeksistensian  keberadaan  dan  manfaat
BUMDes  itu  sendiri,  untuk  itu  penulis bertujuan untuk menganalisis secara sosiologi hukum Islam dengan menggunakan teori  sistem  hukum  Lawrence  friedman  dan Urf dalam permasalahan  kredit  macet  di BUMDes  Temon  Kulon.  Kredit  macet  di BUMDes  Binangun  Temon  Kulon  memiliki persentase yang paling tinggi yaitu mencapai 57,79%.  Penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya  BUMDes  yang  tidak  mecapai tujuan  dalam  mengoptimalkan  dana  desa untuk mengentaskan kemiskinan dan banyaknya BUMDes yang tidak beroperasional serta pandangan hukum Islam terhadap  penyelesaian  yang  dilakukan  untuk mengatasi  permasalahan  kredit  macet  di BUMDes.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  p enulisan  yang berbasis pada studi lapangan ( Field research ),  teknik  yang  digunakan  adalah pengumpulan  data  dengan  cara  mengamati langsung  kegiatan  yang  terjadi  di  lembaga BUMDes.  Penelitian  ini  menggunakan  studi lapangan ( Field research ), maka teknik yang digunakan  adalah  pengumpulan  data  dengan mengamati  langsung  ke  BUMDes.  Obyek untuk penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi  terjadinya  kredit  macet  di BUMDes.
Sifat  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  penelitian  bersifat  deskriptif- analitik, yaitu dengan mendiskripsikan fakta- fakta  apa  saja  yang  terjadi  di  lapangan. Kemudian  menganalisa  fakta  yang  didapat tersebut berdasarkan data yang ada dari hasil penelitian  akan  dianalisis  dengan  sudut pandang  perspektif  Sosiologi  Hukum  Islam. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan Sosiologi  hukum  dan  teknik  pengumpulan
data  dengan  cara  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prosedur Pemberian Kredit di BUMD es
Prosedur  pemberian  kredit  BUMDes Untuk  Jenis  Usaha  Jasa  Keuangan  Mikro diatur  dalam  Peraturan  Dewan  Pembina BUMDes  Kabupaten  Kulon  Progo  Nomor  1 Tahun  2013  tentang  Petunjuk  Operasional Badan  Usaha  Milik  Desa  untuk  Jenis  Usaha Jasa Keuangan Mikro adalah sebagai berikut:
1. Nasabah  mengajukan  permohonan  kredit di  BUMDes  Untuk  Jenis  Usaha  Jasa Keuangan Mikro setempat dengan membawa kelengkapan persyaratan permohonan kredit.
2. Apabila kelengkapan persyaratan dipenuhi,  maka  petugas  yang  menerima permohonan kredit harus segera mencatat dalam  register  permohonan  kredit  calon debitur.
3. Sesuai  urutan  pendaftaran  kredit  dalam register  permohonan  kredit,  petugas melaksanakan  pemeriksaan  di  lapangan meliputi:
a. Tempat usaha
b. Tempat tinggal
c. Kelayakan usaha
d. Jaminan/agunan
4. Atas  hasil  pemeriksaan  di  lapangan petugas  segera  melakukan  analisa  asta permohonan  kredit,  kemudian  membuat usulan kepada atasannya atas
permohonan kredit tersebut.
5. Atas  usulan  petugas  tersebut  nomor  4  di atas,  maka  semua  putusan  kredit  dibuat oleh  Direksi  dengan  mengisi  register putusan kredit.
6. Apabila hasil putusan kredit, permohonan kredit calon debitur dimaksud  ditolak  maka  petugas  supaya
menyampaikan  penolakan  dengan  tetap menjaga hubungan baik.
7. Apabila hasil putusan kredit, permohonan kredit calon debitur dimaksud  disetujui  maka  pejabat  yang berwenang memutus kredit
memerintahkan  bagian  realisasi  kredit segera mempersiapkan kelengkapan realisasi kredit.
8. Kredit yang telah direalisasi harus segera dicatat dalam register.
9. Pencairan  kredit  harus  dilakukan  di kantor BUMDes.
10. Penandatanganan  perjanjian  kredit  bagi yang  telah  berkeluarga  harus  dilakukan suami dan istri.
11. Dalam  hal  suami/istri  peminjam  telah meninggal dunia maka harus dilampirkan surat keterangan bahwa suami/istri dimaksud telah meninggal dunia.
12. Kredit  yang  telah  direalisasi  harus  dapat dipertanggungjawabkan kelancaran pengembaliannya sesuai dengan perjanjian.
Persyaratan-persyaratan  yang  harus dipenuhi oleh para nasabah dalam mengajukan  pinjaman  diatur  juga  dalam Peraturan Dewan Pembina BUMDes Kabupaten  Kulon  Progo  Nomor  1  Tahun 2013  tentang  Petunjuk  Operasional  Badan Usaha  Milik  Desa  untuk  Jenis  Usaha  Jasa Keuangan  Mikro  untuk  mendapatkan  kredit dari BUMDes adalah sebagai berikut:
1. Mengisi  dan  tanda  tangan  formulir permohonan kredit.
2. Menandatangani Surat Keterangan
Permohonan Kredit (SKPK)
3. Menyerahkan foto kopi KTP permohonan suami/istri
4. Surat  Keterangan  Usaha/  Kredit  dari Kepala  Desa/  Pejabat  Berwenang  dan bagi  nasabah  lama  yang  lancar  diatur oleh direksi

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
5. Bersedia  menyisakan  minimal  1  (satu) kali  angsuran  sampai  dengan  kredit lunas, yang disimpan di tabungan.
6. Bersedia menyerahkan surat bukti kepemilikan jaminan.
7. Untuk  kredit  1  (satu)  kali  angsuran dengan syarat:
a. Pernah  melakukan  pinjaman  selama dua  periode  pinjaman  berturut-turut dengan pengembalian kredit lancar.
b.Wajib menyimpan sekurang-kurangnya
3% dari jumlah kredit yang dicairkan.

## Besaran  Kredit  dan  Kewenangan  dalam Memberikan Putusan Kredit
1. Ketentuan besaran pemberian kredit pada masing-masing  BUMDes  untuk  setiap pemohon  maksimal  Rp.  10.000.000.00 (sepuluh  juta  rupiah)  dengan  jangka waktu  maksimal  24  (dua  puluh  empat) bulan.
2. Pengecualian  pada  angka  1,  apabila dipandang perlu ketentuan besaran pemberian  kredit  pada  masing-masing BUMDes  untuk  setiap  pemohon  dapat maksimal  Rp.  15.000.000.00  (Iima  belas juta  rupiah)  dengan  jangka  waktu maksimal  36  (tiga  puluh  enam)  bulan dengan  syarat  pemohon  sudah  menjadi peminjam  di  Lembaga  Keuangan  Mikro Binangun/BUMDes
Untuk Jasa
Keuangan  Mikro  minimal  2  (dua)  kali periode pinjaman dengan angsuran lancar secara terus-menerus tidak ada tunggakan.
3. Batas maksimal pemberian kredit
(BMPK)  untuk  pihak  nasabah  secara keseluruhan  maksimal  sebesar  10  %
(sepuluh  perseratus)  dari  modal  disetor.
Yang  dimaksud  dengan  pihak  terkait adalah Pemilik. Dewan Pengawai/Komisaris. Direksi dan Pegawai masing-masing termasuk
suami/istri  dengan  ketentuan  maksimal besaran  kredit  dan  jangka  waktu  sesuai dengan ketentuan nomor 1 dan 2.
4. Kewenangan  memutus  kredit  berada pada direksi.
5. Kewenangan  dalam  memutus  kredit seperti tersebut pada Nomor 3 tetap harus memenuhi  prosedur  dan  syarat-syarat dalam pemberian kredit.
6. Setiap  putusan  kredit  harus  dibuatkan register
Faktor Penyebab Pembiayaan
Bermasalah  di  Badan  Usaha  Milik  Desa Temon Kulon
Banyaknya  pembiayaan  bermasalah atau  kredit  macet  merupakan  salah  satu masalah  serius  yang  harus  diselesaikan. Semakin  lama  pembiayaan  bermasalah  jika di  biarkan  akan  berdampak  pada  efektifitas BUMDes dalam melayani dan mensejahterakan masyarakat desa. Selain itu pembiayaan  bermasalah  hingga  terjadinya kredit macet ini dapat menyebabkan perputaran  kas  di  desa  menjadi  terhambat dan  persediaan  kas  bank  menurun  seiring pertambahan nasabah yang mengalami kredit bermasalah.
Hal  itu  akan  berakibat  fatal  terhadap keberadaan  BUMDes,  bahkan  akibat  paling buruk  BUMDes  dapat  dinyatakan  pailit karena  modal  atau  kas  sudah  habis.  Faktor- faktor  yang  melatarbelakangi  munculnya pembiayaaan  bermasalah  ini  dibedakan menjadi  dua  jenis  yaitu  faktor  umum  dan faktor khusus.
Berdasarkan hasil dari p enelitian, faktor- faktor yang menyebabkan adanya pembiayaan  bermasalah  adalah  sebagai berikut:
Faktor  dari  Nasabah  yang  M empengaruhi Pembiayaan B ermasalah di Bumdes
Kredit tidak selamanya berjalan lancar, kalanya  ada  kasus  dimana  nasabah  yang mengajukan pinjaman mengalami pembiayaan bermasalah hingga kredit macet. Jika  angka  kredit  macet  tinggi  maka  akan merugikan  bagi  kedua  belah  pihak  baik  dari debitur  maupun  kreditur.  Penyebab  kredit macet  harus  segera  diketahui  dan  di  atasi agar tidak menimbulkan kerugian yang besar. Kredit  macet  tentunya  kredit  bermasalah yang  kebanyakan angsurannya  berhenti  total dan  sulit  dilakukan  penagihan.  Hal  ini tentunya harus segera ditangani dan dilakukan  pencegahan  agar  masyarakat sejahtera.
1) Penyalahgunaan Dana Kredit Oleh Nasabah
Penyalahgunaan  dana  kredit  adalah salah  satu  penyebab  atau  faktor  terjadinya kredit  macet  di  BUMDes.  Penyalahgunaan dana ini dilakukan oleh anggota atau nasabah yang  tidak  memanfaatkan  dana  kredit  sesuai tujuan pinjaman yang diajukan ke BUMDes.
Persyaratan atau prosedur dalam pengajuan  pinjaman  di  BUMDes,  dana pinjaman  ini  ditujukan  untuk  para  nasabah yang memiliki usaha. Namun pada praktiknya banyak nasabah yang menggunakan  dana  pinjaman  tidak  untuk modal  usaha.  Penggunaan  dana  untuk keperluan konsumtif merupakan penyalahgunaan  dana  yang  mengakibatkan banyaknya  nasabah  yang  mengalami  kredit macet.
Hal  itu  disebabkan  karena  tidak  ada perputaran dana pada perekonomian nasabah itu  sendiri  yang  menyebabkan  nasabah kesulitan dalam mengembalikan dana pinjaman.  Selain  itu  penyalahgunaan  dana yang  lainnya  adalah  nasabah  mengajukan pinjaman dana tersebut bukan untuk mendirikan  usaha  melainkan  untuk  menutup hutang di tempat lain.
Prosedur  dan  persyaratan  yang  mudah dalam  mendapatkan  dana  pinjaman  di BUMDes  ini  mengakibatkan  banyaknya penyalahgunaan  dana  yang  dilakukan  oleh para  nasabah  dan  mengakibatkan  terjadinya kredit macet.
2) Iktikad tidak baik
Iktikad tidak baik merupakan penyebab terjadinya kredit macet dalam simpan pinjam di  BUMDes,  dikarenakan  iktikad  tidak  baik pada  awalnya  sudah  ada  sejak  pembuatan perjanjian  pinjaman  dana,  seperti  para nasabah  tidak  memberikan  informasi  yang sejujur-jujurnya  mengenai  usaha  yang  akan dijalankan.  Tidak  adanya  rasa  tanggung jawab  pada  nasabah  menyebabkan  iktikad tidak  baik  muncul  dan  melanggar  isi perjanjian.
Adanya  I’tikad  yang  kurang  baik  dari anggota  dalam  hal  pembayaran  kembali pinjamannya walaupun kemungkinan usahanya  baik  dan  berkembang,  namun kewajiban diabaikan.
3) Adanya Kendala Usaha
Kendala  usaha  dapat  berupa  sepinya pembeli pada usaha yang dijalankan maupun terjadinya  pailit  atau  bangkrut  pada  usaha yang  dijalankan  sehingga  mengakibatkan perekonomian menurun drastis. Usaha merupakan  sumber  dari  pembiayaan  kredit dan ketika usaha tersebut mengalami kendala maka akan mengakibatkan turunnya pendapatan usaha seorang nasabah.
4) Pinjaman  Di  Lembaga  Keuangan  Yang Lain Tanpa Penambahan Pendapatan
Mayoritas  nasabah  dengan  kredit macet  pasti  memiliki  pinjaman  di  lembaga keuangan lain. Hal ini sangat mempengaruhi ketepatan  waktu  nasabah  dalam  melakukan pembayaran  angsuran.  Nasabah  dengan kredit macet biasanya lebih memprioritaskan lembaga  keuangan  konvensional  dari  pada lembaga  keuangan  desa  seperti  BUMDes. Dana  yang  seharusnya  dialirkan  untuk

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
memenuhi kewajiban membayar angsuran di BUMDes dialihkan untuk memenuhi kewajibannya di lembaga keuangan konvensional.
Perlakuan  pihak  BUMDes  yang  lunak mengakibatkan nasabah lebih mendahulukan angsurannya di lembaga keuangan konvensional.  Selain  di  lembaga  keuangan konvensional  para  nasabah  sebagian  masih ada yang melakukan pinjaman di bank–bank harian  dengan  bunga  yang  sangat  tinggi. Penagihan yang dilakukan pihak bank harian lebih  menggunakan  unsur  paksaan  dimana dengan itu para nasabah harus membayar.
5) Musibah (Emergency)
Pembiayaan  bermasalah  hingga  terjadi kredit  macet  biasanya  terjadi  karena  ada
beberapa factor masibah yang menimpa para nasabah.  Sebagian  besar  nasabah  yang dijadikan  sampel  penelitian  mengalami kendala dalam perekonomiannya dikarenakan  jatuh  sakit.  Akibatnya  bisnis atau  usaha  yang  dijalankannya  mengalami pailit  atau  bangkrut,  hal  itu  menyebabkan pendapatan  nasabah  berkurang  drastis  dan mengalami kesulitan dalam  membayar angsuran  di  BUMDes.  Selain  itu  factor perceraian  dan  gagal  panen  juga  merupakan beberapa factor kecil yang juga mempengaruhi  pembiayan  bermasalah  di
BUMDes.
Tabel 1: Faktor Kredit Macet BUMDes Temon Kulon
No Faktor Penyebab Kredit Macet Jml % Ket 1. Penyalahgunaan dana kredit 3 10,34% Anggota D,E,F 2. Iktikad tidak baik 5 17,24% Anggota A,D,E,G,K 3. Adanya kendala usaha 5 17,24% Anggota B,C,D,H,I 4. Pinjaman ditempat lain tanpa diikuti penambahan pendapatan 11 37,93% Anggota A,B,C,D,E,F, G,H,I,J,K 5. Musibah ( Emergency ) 5 17,24% Anggota A, G,B,C,I Jumlah 29 100% Faktor dari Pihak
Bumdes yang Mempengaruhi Kredit Macet di Bumdes
Kredit  Macet  sering  ditemui  dan banyak  menimbulkan  kerugian  yang  cukup besar  bagi  suatu  lembaga  keuangan.  Kredit macet  adalah  suatu  resiko  yang  terjadi  dari penyaluran  kredit  suatu  lembaga  keuangan, kredit  bermasalah  menggambarkan  suatu situasi dimana pengembalian kredit mengalami resiko egagalan, bahkan cenderung  menuju  atau  mengalami  kerugian
sehingga  diperlukan  suatu  sikap  waspada dari  pihak  kreditur  atau  dalam  hal  ini  pihak BUMDes.
Kewaspadaan  ini  perlu  ditingkatkan dalam  semua  aktivitasnya  terutama  dalam penyaluran  kredit.  Meskipun  sulit  untuk dihindari  namun  pihak  BUMDes  harus memperkecil  kemungkinan  terjadinya  kredit macet  sehingga  pihak  BUMDes  dapat menghilangkan  kerugian  yang  selama  ini terjadi  akibat  adanya  kredit  macet  dengan tingkat yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil
observasi  dan  wawancara  pada  ketiga BUMDes  yang  diwakili  oleh  direktur masing–masing  BUMDes  yaitu  bapak  Tri Aprilita  Novianto  sebagai  direktur  pada BUMDes  Binangun  Mitra  Sejahtera  Temon Kulon,  Faktor–faktor  dari  pihak  BUMDes yang  mengakibatkan  kredit  bermasalah adalah:
1) Analisis  pemberian  kredit  yang  lemah dan tidak akurat.
Kurangnya  pegawai  atau  petugas  di BUMDes mendorong pihak BUMDes menempuh  jalan  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan dalam menyalurkan kredit. Hal ini mengakibatkan  kurang  selektifnya  pihak BUMDes dalam memilih calon nasabah atau debitur.  Kondisi  debitur  baik  dari  sisi pekerjaan,  usaha,  penghasilan,  pengeluaran maupun pinjaman ditempat lain harus benar– benar  diteliti  dan  dilakukan  survey  yang berkaitan  dengan  kemampuan  debitur  dalam mengembalikan  pinjamannya.  Namun  ketika dilakukan  observasi  pihak  BUMDes  sendiri kurang  memperhatikan  hal  ini,  terkadang pihak  BUMDes  hanya  melakukan  survey kecil–kecilan  karena  menganggap  sudah mengenal  para  calon  debitur.  Padahal seharusnya  pihak  BUMDes  menerapkan prinsip–prinsip  pengkreditan  yang  sehat dalam permohonan kredit seperti prinsip 5 C yaitu: Character, Capital, Capacity, Condition of Economy, dan Collateral.
Para  petugas  BUMDes  sebenarnya sudah  mengenal  dekat  dengan  beberapa nasabah.  Oleh  karena  itu,  survey  yang dilakukan tidak begitu mendalam. Kurangnya  ketelitian  dan  rasa  kepercayaan yang  besar  itulah  yang  menyebabkan nasabah  melakukan  penyelewengan  dan mengakibatkan tingginya angka kredit macet. Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  pihak BUMDes  mengakui  bahwa  survey  yang dilakukan  memang  belum  maksimal,  karena menurut  beliau  calon  nasabah  adalah
kalangan  warga  desa  Temon  Kulon  yang secara letak wilayah dekat dengan lingkungan BUMDes. Untuk itu para petugas BUMDes  sebenarnya  sudah  mengenal  dekat dengan beberapa nasabah.
2) Kurangnya pengawasan Bahwa  kelemahan  pihak  BUMDes yang  lain  adalah  kurangnya  pengawasan kredit  baik  sebelum  maupun  sesudah pemberian  kredit  yang  diberikan  kurang memadai  bahkan  cenderung  tidak  dilakukan pengawasan.  Pengawasan  hanya  dilakukan untuk  pihak  internal  BUMDes  saja,  untuk para  nasabah  sendiri  tidak  dilakukan pengawasan  dari  pihak  BUMDes.  Hal  ini menyebabkan  pihak  BUMDes  tidak  dapat mendeteksi sedini mungkin untuk mengetahui  adanya  penyimpangan  dalam keterlambatan melakukan pencegahan terjadinya kredit macet.
Kurangnya pengawasan yang dilakukan  oleh  pihak  BUMDes  kepada  para nasabah  menyebabkan  pihak BUMDes kekurangan  informasi  tentang  hal–hal  yang berkaitan  dengan  penggunaan  dana  oleh debitur  serta  kondisi  usaha  debitur,  dimana dengan  usaha  debitur  mengalami  kerugian atau kebangkrutan yang akan mempengaruhi kelancaran  dalam  pembayaran.  Kurangnya informasi tersebut merugikan pihak BUMDes  sehingga  mengalami  kredit  macet dengan persentase yang cukup tinggi.
3) Lemahnya Sanksi
Lemahnya sanksi yang diterapkan oleh pihak BUMDes adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet. Dalam wawancara  yang  dilakukan  kepada  pihak BUMDes  Temon  Kulon  menyatakan  bahwa sebenarnya ada sanksi yang dapat diterapkan yaitu  berupa  eksekusi  jaminan  dan  juga penarikan denda setiap jatuh tempo. Namun, dalam  observasi  yang  dilakukan  oleh penyusun  hal  ini  belum  diterapkan  dalam proses penanganan kredit macet.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Penyelesaian  kredit  macet  ini  hanya  di selesaikan melalui pendekatan berupa penagihan secara intensif saja.
Padahal  agar  hukum  atau  aturan  itu efektif,  maka  diperlukan  aparat  penegak hukum  untuk  menegakkan  sanksi  tersebut. Suatu  sanksi  dapat  diaktualisasikan  kepada masyarakat  dalam  bentuk  ketaatan  dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator  bahwa  hukum  tersebut  adalah efektif.
Maka  dalam  hal  ini  lemahnya  sanksi yang  diberikan  oleh  pihak  BUMDes  sebagai aparat  penegak  hukum  untuk  menegakkan sanksi  membuat  perubahan  sifat  pada masyarakat. Masyarakat atau nasabah menjadi  sewenang–wenang  terhadap  apa yang menjadi kewajibannya. Hal ini lah yang mendorong para nasabah melakukan penyimpangan–penyimpangan  salah  satunya kredit macet.
Budaya  Hukum  yang  Mempengaruhi Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Kredit Macet di Badan Usaha Milik Desa
BUMDes Temon Kulon dalam melakukan  pinjaman  sebagai  pihak  kreditur telah  mempunyai  suatu  kesepakatan  dengan debitur  dimana  para  pihak  telah  mempunyai kehendak  pada  sesuatu  yang  sama  secara timbal balik. Salah satu syarat dalam sahnya perjanjian  adalah  kesepakatan.  Kesepakatan adalah suatu pernyataan kehendak yang sama antara  satu  pihak  atau  lebih  dengan  pihak atau  seseorang  yang  lain  yang  terikat  dalam suatu kesepakatan perjanjian.
Pacta Sunt Servanda adalah suatu asas yang  paling  fundamental  pada  kesepakatan perjanjian,  yaitu  bahwa  janji  mengikat sebagaimana  undang-undang  bagi  yang membuatnya.  Dikatakan  fundamental  karena asas  tersebut  melandasi  lahirnya  perjanjian dan  melandasi  dilaksanakannya  perjanjian
sesuai  dengan    apa  yang  diperjanjikan  oleh para  pihak.  Tanpa  adanya  janji-janji  yang telah  disepakati  tidak  akan  lahir  perjanjian. Perjanjian  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan apa yang telah disepakati. Pelaksanaan janji- janji  tersebut  tentunya  harus  dilaksanakan dengan  penuh  kesadaran,  rasa  tanggung jawab  dan  memperhatikan  kepentingan  para pihak,  sebagaimana  yang  telah  diperjanjikan dalam kesepakatan.
Asas Pacta  Sunt  Servanda (janji  harus ditepati)  merupakan  suatu  asas  dalam  suatu hukum  perjanjian  yang  harus  dipedomani dan  dipatuhi  oleh  para  pihak  yang  telah membuat dan menyepakati perjanjian tersebut.  Dalam  asas Pacta  Sunt  Servanda terdapat kekuatan pada suatu perjanjian yang dibuat secara sah (pasal 1320 BW)  sehingga mempunyai  daya  berlaku  seperti  suatu undang-undang  yang  dibuat  oleh  legislator dan  oleh  karena  itu  isi  perjanjian  wajib dipatuhi  oleh  para  pihak,  bahkan  isi  dalam sebuah  perjanjian  tersebut  dapat  dipaksakan dengan  bantuan  penegak  hukum  (hakim, jurusita).
Kredit  macet  dalam  hukum  perdata disebut  wanprestasi  atau  ingkar  janji. Pemberian pinjaman berupa kredit merupakan  perjanjian  pinjam  meminjam uang dan pengembalian kredit atau membayar  angsuran  kredit  disebut  sebagai prestasi. Apabila debitur tidak dapat membayar  lunas  utangnya  setelah  jangka waktu pengembalian tersebut terlewati, maka perbuatannya disebut perbuatan wanprestasi.
Wanprestasi berasal dari Belanda, yang artinya  prestasi  buruk  yaitu  suatu  keadaan yang  terjadi  karena  sebuah  kelalaian  atau kesalahannya,  sehingga  debitur  tidak  dapat memenuhi  prestasi  seperti  yang  telah ditentukan  dalam  perjanjian  dan  bukan dalam keadaan memaksa. (Cristian, 2014:4)
BUMDes  Temon  Kulon  mengalami kredit  macet  yang  cukup  tinggi  pada
perjanjian simpan pinjam dengan angka yaitu mencapai 57,79%. Kredit macet adalah salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak  debitur  karena  tidak  melakukan  suatu kewajiban  sesuai  dengan  perjanjian  atau kesepakatan. Para debitur banyak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat  dan  tidak  memenuhi  asas Pacta  Sunt Servanda .
Menurut  Soerjono  Soekanto  (Rosana, 2014:  3)  kesadaran  hukum  yang  tinggi mengakibatkan  warga  masyarakat  mematuhi ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Sebaliknya, apabila  kesadaran  hukum  sangat  rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga rendah.
Teori  kesadaran  hukum  merupakan sebuah  tolak  ukur  sejauh  mana  hukum  itu berjalan  sesuai  dengan  mestinya  atau  tidak. Bagaimana  sikap  hukum  masyarakat  ketika aturan  atau  hukum  itu  dibuat,  apakah masyarakat akan  taat dan patuh pada hukum atau  justru  melakukan  pelanggaran  pada hukum  yang  berlaku.  Dalam  wawancara yang  dilakukan  dengan  beberapa  nasabah, mereka tidak dikenakan sanksi berupa denda atau pengeksekusian barang jaminan. Hal ini mengakibatkan  para  debitur  bersantai-santai untuk menunda-nunda pembayaran pinjaman di BUMDes karena tidak adanya sanksi yang tegas yang dilakukan oleh BUMDes.
Kesadaran  hukum  para  debitur  yang mengalami kredit macet masih lemah karena ketika  seseorang  memiliki  kesadaran  hukum yang  tinggi  berarti  keadaan  seseorang  itu mengerti  betul  apa  itu  hukum,  fungsi  dan peranan  hukum  bagi  dirinya  dan masyarakat sekelilingnya. Debitur dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan melakukan  kewajibannya  tanpa  adanya sanksi  dan  patuh  terhadap  nilai-nilai  hukum yang ada.
Faktor-faktor  yang  mendorong  adanya pembiayaan  bermasalah  hingga  terjadinya
kredit macet baik dari pihak kreditur maupun debitur tersebut dapat dipengaruhi oleh sosio kultur atau budaya hukum. Jika dilihat Badan Usaha  Milik  Desa  ini  berdiri  untuk meningkatkan  perekonomian  masyarakat desa  dimana  notabenya  masyarakat  desa adalah  masyarakat  yang  sangat  erat  baik seperti  sikap  gotong  royong,  kekeluargaan hingga  sopan  santun  atau  unggah  ungguh yang sangat dijunjung tinggi.
Adanya  kesadaran  hukum  yang  lemah dan penegakan hukum yang kurang sehingga memicu  factor-faktor  yang  mengakibatkan para debitur dan kreditur  melakukan wanprestasi dan menghambat  jalannya kesuksesan
BUMDes hingga tidak terwujudnya  tujuan  untuk  meningkatkan perekonomian masyarakt desa ini diakibatkan  karena  budaya  hukum  dari masyarakat desa itu sendiri.
Sedangkan  menurut  Lawrence  Meir Friedman  (Friedman,  2001:  6)  penilaian terhadap  berhasil  atau  tidaknya  suatu penegakan  hukum  dapat  ditentukan  oleh beberapa unsur sistem hukum, yaitu:
a. Struktur Hukum
Struktur  hukum  menurut  Lawrance Meir Friedman dalam teorinya menyebutkan dalam  menentukan  dapat  atau  tidaknya hukum  itu  dilakukan  dilakukan  dengan sistem  struktural.  Menurut  UU  No.  8  Tahun 1981  struktur  hukum  yang  dimaksud meliputi  Kejaksaan,  Kepolisian,  Pengadilan dan  Badan  Pelaksana  Pidana  (Lapas). Lembaga penegak hukum mempunyai kewenangan  yang  dijamin  oleh  undang- undang sehingga dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya lembaga penegak hukum harus  bebas  dan  merdeka  dari  intervensi pemerintah  dan  atau  pihak  lainnya.  Suatu aturan  atau  hukum  tidak  akan  efektif  jika tidak  ada  kredibilitas,  kompeten,  dan independen  yang  tinggi  dari  aparat  penegak hukumnya.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Penegak  hukum  yang  lemah  dalam menjalankan  kewajibannya  berdampak  pada berjalannya  hukum  dan  mengakibatkan tujuan  dari  hukum  tersebut  tidak  tercapai. Hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  faktor penegak  hukum  dalam  menjalankan  fungsi dan  tugasnya  dengan  baik  akan  memiliki pengaruh  yang  sangat  penting  dalam menegakkan  aturan.  Jika  suatu  peraturan sudah  baik,  tetapi  kualitas  penegak  hukum rendah  maka  akan  ada  suatu  masalah. Demikian  juga  sebaliknya  apabila  peraturan hukumnya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya  masalah  masih  terbuka.  Oleh karena  itu  kedua-duanya  harus  memiliki tujuan yang satu padu.
b. Substansi Hukum Substansial menurut Lawrence merupakan  sistem  yang  bisa  dijadikan sebagai  tolak  ukur  apakah  hukum  itu dipatuhi  atau  tidak.  Substansi  juga  dapat diartikan s ebagai produk yang dihasilkan oleh orang  yang  berada  dalam  suatu  sistem hukum  dimana  m ereka m embuat keputusan yang  akan  mereka  keluarkan,  b erupa aturan baru  yang  mereka  susun.  Substansi  juga dapat  mencakup  suatu  hukum  yang  hidup bukan  hanya  pada  aturan  yang  ada  dalam kitab undang-undang.
c. Budaya Hukum
Budaya  atau  kultur  hukum  menurut Lawrence  adalah  suatu  sikap  manusia terhadap  hukum  dan  sistem  hukum  b erupa kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.  Kultur  hukum  m erupakan suatu suasana  pemikiran  dan  k ekuatan  sosial yang dapat  menentukan  bagaimana  hukum  itu dapat digunakan, dihindari, dan disalahgunakan.
Budaya  hukum  erat  kaitannya  dengan kesadaran  hukum  masyarakat.  Semakin tinggi  kesadaran  hukum  maka  dalam  suatu masyarakat juga akan tercipta budaya hukum
yang baik dan merubah pola pikir masyarakat  mengenai  hukum  selama  ini. Secara  sederhana  salah  satu  indikator berfungsinya  hukum  dilihat  dari  tingkat kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum t ersebut .
Menurut  Lawrence  Friedman  salah satu sub sistem yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya penegakan suatu aturan hukum salah satunya adalah budaya hukum. Budaya hukum  m erupakan sikap  manusia  terhadap adanya  hukum  dan  sistem  hukum  b erupa kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.
Semakin  tinggi  kesadaran  hukum masyarakat  maka  akan  tercipta  budaya hukum  yang  baik  dan  merubah  pola  pikir masyarakat  mengenai  hukum  selama  ini. Masyarakat yang menjadi debitur di BUMDes  sendiri  belum  terlalu  paham  dan patuh dengan hukum yang ada.
Pelaksanaan  penegakan  hukum  juga masih  kurang,  kredit  macet  dilakukan  terus menerus dan dijadikan hal yang biasa. Untuk merubah budaya hukum kita harus memahami  nilai-nilai,  tradisi  dan  kebiasaan serta  segala  sikap  yang  berlaku  pada  semua aspek kehidupan. Maka budaya hukum yang ada  di  masyarakat  belum  tercipta  dengan baik  dengan  adanya  kesadaran  hukum  yang masih lemah. Hal inilah yang mempengaruhi lemahnya  suatu  penegakan  aturan  hukum  di BUMDes dalam kasus kredit macet.
Menurut  Daniel  S.  Lev  (Kasmawati dan  Rahman,  2015:  259)  budaya  hukum terdiri  dari  dua  komponen  yaitu:  (1)  Nilai- nilai  hukum  prosedural  yang  berupa  cara- cara  pengaturan  masyarakat  dan  menejemen konflik;  dan  (2)  Nilai-nilai  hukum  yang substansial berupa asumsi-asumsi fundamental t entang distribusi maupun penggunaan sumber-sumber dalam masyarakat,  terutama  mengenai  apa  yang adil dan tidak adil menurut masyarakat.
Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  di Indonesia  hukum  tidak  akan  bisa  tegak karena  orang  Indonesia  khususnya  orang Jawa  lebih  mengedepankan  nilai-nilai  sosial seperti adat istiadat, unggah-ungguh, kerukunan, tata krama, dan rasa kekeluargaan.
Nilai-nilai sosial inilah yang mengalahkan  kekuatan  dari  suatu  aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Sumber- sumber  hukum  yang  dianggap  adil  menurut masyarakat serta nilai-nilai yang menjauhkan masyarakat  dari  suatu  konflik  adalah  cara atau penyelesaian yang akan diambil sebagai hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan.  Oleh  karena  itu  jika  dilihat dari  budaya  hukum  menurut  Daniel  S.  Lev maka  pihak  BUMDes  atau  kreditur  tidak melakukan  suatu  penegakan  hukum  dengan tegas sesuai aturan yang berlaku dikarenakan mempertimbangkan  nilai-nilai  sosial  yang ada di masyarakat.
Pihak kreditur meminimalisir terjadinya suatu pertikaian atau konflik yang mungkin  akan  terjadi  jika  hal  itu  dilakukan. Di  desa  khususnya  nilai-nilai  sosial  atau unggah-ungguh  menjadi  nilai  utama  yang sudah diterapkan sejak lama, karena BUMDes  adalah  suatu  lembaga  desa  yang bersinggungan  langsung  dengan  masyarakat desa maka dalam menerapkan kebijakan juga harus memperhatikan nilai-nilai sosial.
Selain itu dari pihak pegawai BUMDes memiliki  kedekatan  secara  personal  dengan para  debitur  yang  menyebabkan  aturan- aturan  hukum  yang  tegas  sulit  untuk dilaksanakan.
Selain tingkat kesadaran hukum terdapat faktor yang mempengaruhi ketidaktaatan  seseorang  terhadap  hukum. Menurut  Achmad  Ali  (Achmad  Ali,  2012: 20 4) ,  menurut  G.G.  Howard  &  R.S. Mummers  dalam Law  Its  Nature  and  Limits faktor-faktor dibawah ini juga dapat
mempengaruhi  ketaatan  atau  ketidaktaatan terhadap hukum secara umum, antara lain:
1. Relevansi  aturan  hukum  secara  umum, dengan  kebutuhan  hukum  orang-orang yang  menjadi  target  aturan  hukum  secara umum itu.
Suatu  aturan  hukum  harus  mampu melihat  kebutuhan  hukum  dari  orang-orang yang  menjadi  target  aturan  hukum  tersebut secara  umum.  Oleh  karena  itu  jika  aturan hukum yang dibuat berdasarkan kesepakatan atau  perjanjian  yang  mengikat,  maka  pasal- pasal yang dibuat harus memahami kebutuhan atau keinginan kedua belah pihak. Artinya  klausul-klausul  perjanjian  yang dibuat  sesuai  dengan  persetujuan  atau kesepakatan kedua belah pihak.
Dilihat  dari  bentuknya,  perjanjian kredit  di  BUMDes  ini  menggunakan  bentuk perjanjian  yang  dibuat  dibawah  tangan (standard form) dimana bentuk perjanjiannya  sudah  disediakan  oleh  pihak kreditur sedangkan debitur hanya membacanya dan memahaminya dengan baik. Debitur mau tidak mau harus bisa menerima semua  syarat  dan  ketentuan  yang  tercantum dalam formulir perjanjian kredit.
Hal ini mengakibatkan isi dari perjanjian tersebut tidak memenuhi kebutuhan  hukum  dari  target  hukum  yang akan  dikenai  aturan.  Perjanjian  yang  dibuat dari  pihak  kreditur  saja  menjadikan  pihak debitur  tidak  merasa  memiliki  aturan  yang dibuat  karena  tidak  diikutsertakan  dalam pembentukan aturannya.
Selain itu kalusul-klausul dalam perjanjian  kredit  ini  tidak  diterapkan  sesuai dengan  apa  yang  telah  diatur  dalam  aturan perjanjian. Misalnya dalam aturan perjanjian kredit disebutkan adanya jaminan dan denda. Jika  seorang  debitur  melakukan  wanprestasi maka  jaminan  akan  ditarik  dan  dijual  untuk mengambil pelunasan dari hutangnya.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Namun  dalam  praktiknya  jaminan tidak  dilakukan  penarikan  atau  eksekusi dan denda  tidak  diterapkan  dalam  menangani permasalahan kredit macet. Artinya perjanjian  tersebut  hanya  bersifat  formalitas saja  dan  tidak  diterapkan  sesuai  dengan kebutuhan  hukum  masyarakat.  Masyarakat membutuhkan  suatu  penegakan  hukum  yang tegas  agar  tercipta  suatu  ketertiban  dan keadilan.
Sanksi  yang  tegas  dan  diterapkan sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  akan membantu tercapainya ketertiban dan keteraturan dalam mentaati suatu aturan. Jika sanksinya  lemah  bahkan  tidak  diterapkan maka  masyarakat  akan  cenderung  bersikap melakukan  penolakan  atau  pelanggaran terhadap suatu aturan tersebut.
2. Kejelasan  rumusan  dari  substansi  aturan hukum,  sehingga  mudah  dipahami  oleh target diberlakukannya aturan hukum.
Membuat sebuah aturan hukum kejelasan  rumusan  dari  substansi  aturan  itu sangatlah penting agar mudah dipahami oleh target  yang  akan  dikenai  hukum  tersebut. Jadi dalam membuat suatu aturan atau pasal- pasal dalam suatu perjanjian harus dirancang dengan  baik,  jika  aturannya  tertulis  maka tulisan harus dibuat dengan jelas dan mampu dipahami  secara  pasti.  Walaupun  tetap membutuhkan  interpretasi  dari  penegak hukum yang akan menerapkannya.
Perjanjian  kredit  yang  dibuat  oleh kreditur  dan  debitur  di  BUMDes  ini  sudah dibuat dengan jelas dan dapat dipahami oleh para debitur. Namun para debitur menyatakan bahwa mereka belum sepenuhnya mengetahui memahami keseluruhan  isi  perjanjian  yang  dibuat  oleh pihak BUMDes. Hal ini menunjukkan bahwa isi  perjanjian  secara  umum  diketahui keberadaannya  oleh  para  debitur.  Namun debitur  belum  memahami  secara  mendalam
dan  detail  terkait  aturan  yang  ada  di dalamnya.
Substansi  dari  isi  perjanjian  tersebut tidak dapat dipahami atau tidak tersampaikan kepada  para  debitur.  Kebanyakan  debitur hanya  mengerti  tanpa  memahami  subtansi dari perjanjian kredit yang dibuat.
3. Sosialisasi  yang  optimal  kepada  seluruh target aturan hukum itu.
Sosialisasi aturan hukum kepada seluruh target hukum harus dilakukan secara optimal  karena  tidak  mungkin  warga masyarakat  secara  umum  akan  mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan subtansinya  jika  aturan  tersebut  tidak dilakukan  sosialisasi  atau  pemberitahuan secara luas. Tidak hanya mengandalkan fiksi hukum  yang  menganggap  bahwa  ketika suatu aturan hukum dikeluarkan maka semua masyarakat  dianggap  mengetahui  semua aturan yang berlaku.
Namun  dalam  kasus  kredit  macet  di BUMDes  ini  sosialisasi  hanya  ditujukan untuk  para  debitur  yang  mengalami  kredit macet.  Dalam  praktiknya  setelah  dilakukan observasi  belum  ada  eksekusi  jaminan  atau sanksi  yang  tegas  dari  pihak  BUMDes. Aturan-aturan tersebut disosialisasikan hanya sebagai  ancaman  untuk  menertibkan  debitur dalam pembayaran angsuran setiap bulannya.
BUMDes  dinilai  belum  melakukan sosialisasi  terhadap  target  hukum  yaitu  para debitur yang mengalami kredit macet. Selain itu,  pihak  kreditur  sendiri  belum  melakukan sosialisasi  atau  pengarahan  sejak  awal tentang  kewajiban  dan  sanksi  yang  akan diberikan jika para debitur mengalami kredit macet.
Hal  ini  mengakibatkan  para  debitur tidak  terlalu  memahami  isi  dari  perjanjian yang telah disepakati. Dalam hasil wawancara  beberapa  nasabah  tidak  terlalu memahami isi dari perjanjian kredit tersebut.
Bahkan  pihak  debitur  tidak  mengetahui  jika ada ancaman sanksi berupa denda.
Debitur  hanya  mengetahui  jika  terjadi kredit  macet  maka  barang  jaminannya  akan ditarik  oleh  pihak  BUMDes.  Padahal  di dalam perjanjian kredit tercantum pasal yang menjelaskan  adanya  sanksi  berupa  denda yang  akan  dikenakan  kepada  debitur  yang melakukan wanprestasi.
4. Aturan  harus  bersifat  melarang  bukan mengharuskan
Perjanjian  kredit  antara  debitur  dan kreditur  adalah  suatu  aturan  yang  dibuat bukan merupakan perundang-undangan, maka  aturan  hukumnya  tidak  bersifat melarang.  Dalam  isi  perjanjian  klausul- klausul  yang  diterapkan  hanya  bersifat mewajibkan  atau  mengharuskan.  Hal  ini dianggap  menjadi  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  kurangnya  kesadaran  debitur pada  aturan  hukum  yang  mengikat.  Aturan yang  bersifat  melarang (prohibitur) akan lebih  mudah  dilaksanakan  daripada  hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
5. Berat  ringannya  sanksi  yang  diancamkan dalam  aturan  hukum,  harus  proporsional dan memungkinkan dilaksanakan.
Sanksi dalam suatu aturan harus dibuat secara  proporsional  dan  memungkinkan untuk  dilaksanakan.  Hukuman  atau  sanksi yang  terlalu  berat  akan  berdampak  pada permainan  terhadap  hukum  itu  sendiri.  Hal ini  karena  target  hukum  tidak  mampu  untuk melakukan sanksi yang ditetapkan.
Sebaliknya  jika  suatu  sanksi  hukum  itu terlalu  ringan  maka  akan  berakibat  kepada para  target  hukum  untuk  tidak  segan melanggar aturan yang dibuat.
Perjanjian  kredit  antara  debitur  dan kreditur di BUMDes ini memiliki pasal yang menyatakan  adanya  sanksi  yang  akan diberikan jika debitur melakukan wanprestasi atau  kredit  macet.  Sanksi  yang  diberikan berupa  penarikan  atau  eksekusi  jaminan
barang-barang  yang  diserahkan  oleh  debitur kepada kreditur.
Pada pasal 7 perjanjian kredit disebutkan bahwa jika tiga kali berturut-turut pihak  debitur  tidak  membayar  pokok pinjaman  maupun  bunganya  maka  pihak kreditur akan melaksanakan ketentuan dalam pasal  5  yang  menyatakan  bahwa  jika  pihak debitur  tidak  memenuhi  kewajiban  yang seharusnya dilaksanakan maka pihak kreditur akan  menjual  barang  jaminan  dan  hasil penjualan  barang  akan  digunakan  untuk melunasi  pinjaman  seorang  debitur  yang melakukan  wanprestasi.  selain  itu  pihak kreditur  akan  mengambil  pelunasan  dari bunga,  denda,  dan  ongkos-ongkos  lainnya untuk mengambil pelunasan pinjaman debitur.
Namun  dalam  praktiknya  sanksi  yang tercantum  dalam  perjanjian  kredit  ini  belum diterapkan  secara  maksimal.  Pihak  kreditur belum  mengeksekusi  barang  jaminan  milik debitur yang mengalami kredit macet. Dalam wawancara  yang  dilakukan  kepada  para debitur,  mereka  mengungkapkan  bahwa tidak  ada  denda  yang  dikenakan  akibat  dari kredit  macet  tersebut.  Pihak  kreditur  hanya melakukan  penagihan  secara  rutin  dan menyebar surat panggilan untuk debitur.
Lemahnya  sanksi  yang  ditegakkan mengakibatkan  para  debitur  sebagai  target hukum  melakukan  pelanggaran  terhadap aturan  atau  kesepakatan  yang  telah  dibuat. Kekuatan  mengikat  pada  perjanjian  kredit telah  melemah  seiring  dengan  tidak  adanya sanksi  yang  diterapkan  sehingga  debitur merasa  semena-mena  terhadap  aturan  yang disepakati.
Lemahnya  penegakan  hukum  inilah juga  membuat  para  debitur  yang  mengalami kredit  macet  tidak  jera  untuk  terus melakukan  pelanggaran  atau  wanprestasi sekaligus  memberi  peluang  yang  lain  untuk melakukan pelanggaran yang sama.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970

## Penyelesaian Kredit Macet Secara Urf
Tinjauan  Hukum  Islam  langkah  yang diambil  oleh  BUMDes  Temon  Kulon  dalam menyelesaikan permasalahan  disebut dengan Urf karena  tidak  berdasarkan  pada  hukum yang  telah  dibuat  pada  peraturan  tentang penyelesaian kredit macet namun menggunakan  adat  kebiasaan  setempat dengan jalur kekeluargaan.
Kata Urf secara  etimologi  adalah “sesuatu yang dilihat baik dan diterima oleh akal sehat”. (Khalil, 2009: 167). Urf (tradisi) merupakan  suatu  mu'amalah  (berhubungan kepentingan)  yang  telah  menjadi  adat kebiasaan dan telah berlangsung secara terus menerus di masyarakat. ‘ Urf m erupakan suatu adat istiadat atau kebiasaan yang ada di suatu daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan  dalam  hukum  Islam.  Makna Urf yang  digunakan  sebagaimana  yang digunakan  dalam  acuan  pada  madzhab  fiqh sehingga  diktum-diktum  fiqh  didasarkan pada  realitas  adat  istiadat  yang  ada. (Harisudin, 2016: 67)
Adapun makna ‘Urf secara terminologi menurut  Dr.  H.  Rahmad  Dahlan  adalah seseuatu  yang  menjadi  kebiasaan  manusia, dan  mereka  mengikutinya  dalam  bentuk setiap  perbuatan  yang  populer  diantara mereka  ataupun  suatu  kata  yang  biasa mereka  kenal  dengan  pengertian  tertentu, bukan  dalam  pengertian  etimologi,  dan ketika  mendengar  kata  itu,  mereka  tidak memahaminya dalam pengertian lain. (Zahro, 2011: 416)
Penyelesaian pada masalah pembiayaan  bermasalah  pada  BUMDes dapat  diartikan  bahwa  di  Indonesia  hukum tidak akan bisa tegak karena orang Indonesia khususnya orang Jawa lebih mengedepankan nilai-nilai sosial seperti adat istiadat, unggah- ungguh,  kerukunan,  tata  krama,  dan  rasa kekeluargaan.
Nilai-nilai sosial inilah yang mengalahkan  kekuatan  dari  suatu  aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Sumber- sumber  hukum  yang  dianggap  adil  menurut masyarakat serta nilai-nilai yang menjauhkan masyarakat  dari  suatu  konflik  adalah  cara atau penyelesaian yang akan diambil sebagai hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan.
BUMDes atau kreditur tidak melakukan  suatu  penegakan  hukum  dengan tegas sesuai aturan yang berlaku dikarenakan mempertimbangkan  nilai-nilai  sosial  yang ada di masyarakat. Pihak kreditur meminimalisir  terjadinya  suatu  pertikaian atau  konflik  yang  mungkin  akan  terjadi  jika hal itu dilakukan.
Di  desa  khususnya  nilai-nilai  sosial atau  unggah-ungguh  menjadi  nilai  utama yang  sudah  diterapkan  sejak  lama,  karena BUMDes  adalah  suatu  lembaga  desa  yang bersinggungan  langsung  dengan  masyarakat desa maka dalam menerapkan kebijakan juga harus  memperhatikan  nilai-nilai  sosial. Selain  itu  dari  pihak  pegawai  BUMDes memiliki  kedekatan  secara  personal  dengan para  debitur  yang  menyebabkan  aturan- aturan  hukum  yang  tegas  sulit  untuk dilaksanakan.
Budaya  masyarakat  pada  hal  ini  dapat dikatakan  sangat  menentukan  suatu  system hukum.  Sehingga  keefektifan  hukum  dalam suatu daerah atau lingkungan sangat terpengaruh  pada  pola  perilaku  masyarakat. Selain  itu  kesadaran  hukum  dan  penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat tersebut. Dalam hukum  Islam  hal  ini  dikenal  dengan  istilah ‘Urf .

## KESIMPULAN
Kredit  macet  banyak  dilakukan  di BUMDes  karena  masyarakat  tidak  memiliki
kesadaran  hukum  yang  tinggi  terhadap kesepakatan  pada  p erjanjian yang  m empunyai asas Pacta Sunt Servanda s ebagaimana diatur dalam  pasal  1338  BW  yang  m enyatakan bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka membuatnya.
Hal  ini  maka  dapat  disebabkan  oleh atau  budaya  masyarakat  sangat  menentukan suatu  system  hukum.  Sehingga  keefektifan hukum dalam suatu daerah sangat
terpengaruh  pada  pola  perilaku  masyarakat. Selain  itu  kesadaran  hukum  dan  penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat tersebut.
Proses  penyelesaian  kredit  bermasalah pihak  BUMDes  tidak  mengikuti  peraturan yang  ada  karena  lebih  mementingkan  rasa kekeluargaan  diantara  masyarakat  desa. Namun  dalam  teori Urf secara  kekeluargaan ini lebih dianjurkan karena akan menghindarkan dari kemudharatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  A. 2012. Menguak  teori  hukum  (legal  theory)  dan  teori  peradilan  (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence). Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana.
Dahlan, A. R. (2011). Ushul fiqh . cet ke-2. Jakarta: Amzah.
Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah Cristian,  D.  (2014). Wanprestasi  dalam  pelaksanaan  perjanjian  konsinyasi  di  dapur  roti  bu haryati. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Friedman, L.  M.  (2001). Hukum  amerika:  Sebuah  pengantar  terjemahan  dari  american  law an introduction . 2nd Edition. Alih Bahasa: Wisnu Basuki. Jakarta: Tatanusa.
Fuad,  I.  Z.  (2010). Kesadaran  hukum  pengusaha  kecil  di  bidang  pangan  dalam  kemasan  di kota  semarang  terhadap  regulasi  sertifikasi  produk  halal .  (Tesis).  Universitas Diponegoro, Semarang.
Gunawan,  K.  (2011).  Manajemen  BUMDes  dalam  rangka  menekan  laju  urbanisasi. WIDYATECH Jurnal Sains dan Tekonologi , 10 No. 3.
Harisudin, M. N. (2016). ’ Urf sebagai sumber hukum islam (fiqh) nusantara. Al-Fikr. Volume 20 Nomor 1.
Hernoko,  A.  Y.  (2008). Hukum  perjanjian  asas  proporsionalitas  dalam  kontrak  komersial. SurabayaLaksbang Mediatama: Yogyakarta.
Kasmawati,  A.  &  Rahman,  A.  Q. ( 2015). Membangun  Budaya  Hukum  Menunjang  Revolusi Mental  Menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA). Makassar:  Jurnal  Seminar Nasional.
Khalil, R. H. (2009). Tarikh tasryi’ . cet ke-1. Jakarta: Amzah.
Rosana,  E.  (2014).  Kepatuhan  hukum  sebagai  wujud  kesadaran  hukum  masyarakat. Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni.
Soekanto, S. (1982). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum . Jakarta: Rajawali Pers.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Zahro, A. (2011). Ushul fiqh . cet ke-14. Jakarta: pustaka firdaus.