## Eksistensi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  sebagai  Penegak Hukum Peraturan Daerah

## Muh. Hasrul
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin . E-mail: luluhukum@gmail.com

## Abstract:
The implementation of function of Civil Service Police Unit in the field has always been a hot topic to talk about, this is caused by the Civil Service Police Unit is the front line that always leads  in  maintaining  the  mandate  of  local  regulation  and  directly  always  in  touch  with  the society. The news about eviction, the prosecution of Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) and Pengemis, Gelandangan and Orang  Terlantar (PGOT) in the field always ends with the formation of negative opinion. This condition must be corrected and closely monitored by related parties, so that the image of Civil Service Police Unit in the community become a respectable and honored organization and not being an organization full of controversy. This paper then becomes important to be put forward to provide an objective and fair description of the  actual  role  of  Civil  Service  Police  Unit  based  on  actual  regulations  and  paradigms  that occur in the community.
Keywords : Civil Service Police Unit; Law Enforcement; Local Regulation

## Abstrak :
Pelaksanaan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lapangan selalu menjadi topik  hangat  untuk  di  bicarakan,  hal  ini  disebabkan  Satpol  PP  merupakan  unsur  lini  yang selalu  terdepan  dalam  menjaga  amanat  dari  Peraturan  Daerah  dan  secara  langsung  selalu bersentuhan  dengan  masyarakat.  Pemberitaan  mengenai  penggusuran,  penindakan  para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pengemis, Gelandangan serta Orang Terlantar (PGOT) di lapangan selalu berakhir dengan pembentukan opini yang negatif Kondisi ini tentu harus di perbaiki dan di cermati secara seksama oleh pihak yang terkait, sehingga citra dari  Satpol  PP  di  mata  masyarakat menjadi  organisasi yang  di segani  dan  di hormati bukan menjadi  organisasi  yang  penuh  dengan  kontroversi.  Tulisan  ini    kemudian  menjadi  penting dikemukakan  untuk  memberi  gambaran  yang  obyektif  dan  adil  akan  peranan  Satpol  PP sesungguhnya berdasarkan regulasi dan paradigma sesungguhnya yang terjadi di masyarakat
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Peraturan Daerah; Satpol PP

## 1. Pendahuluan
Berbagai  penelitian,  gagasan  dan  artikel  telah  ditulis  oleh  para  peneliti  dan  ahli mengenai eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam menegakkan Per- aturan Daerah. Penelitian, artikel atau gagasan tersebut banyak yang mempersoalkan mengenai  SATPOL  PP  dalam  konteks  menghadapi  pedagang  kaki  lima,  karena
mengingat kasus- kasus yang terjadi biasanya adalah konflik dan bahkan “kekerasan” kerap terjadi  antara Pedagang Kaki Lima dengan SATPOL PP.   Salah satu penelitian yang  terkait  dengan  hal  ini  adalah  dari  Arwin  Hasibuan 1 yang  meneliti  mengenai peran  SATPOL  PP  dalam  Penegakkan  Peraturan  Daerah  di  Kota  Medan.  Hasibuan membahas berbagai hal yang berhubungan dengan SATPOL PP, seperti Kelembagaan, Sumber  Daya  Manusia,  Jaringan  Kerja  bahkan  Lingkungan  yang  belum  kondusif. Tidak lupa pula  peneliti mengkaitkan eksistensi SATPOL PP dengan Pedadang Kaki Lima.
Tulisan  Mohammad 2 ,  juga  sangat  berkaitan  erat  dengan  “kewenangan”  SATPOL  PP yang  berhubungan  dengan  penegakkan  peraturan  daerah  dalam  konteks  penertiban Pedagang  Kaki  Lima.  Pembahasan  nya  seputar  penegakkan  Peraturan  perundang- undangan dan Peraturan Daerah oleh SATPOL PP terkait dengan keberadaan pedagan kaki lima.
Studinya yang senada dengan hal ini adalah tulisan Indah Sulisdiani 3 mengenai Satpol PP  di  Kota  Pontianak.  Ia  mempersoalkan  mengenai  Kinerja  pegawai  Satpol  PP  Kota Pontianak  dalam  upaya  melakukan  penertiban  para  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL). Sulisdiani  berkesimpulan  bahwa  dilihat  dari  aspek  akuntabilitas,  kinerja  Satpol  PP masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat bahwa tingkat konsistensi kebijakan dan kegiatan penertiban PKL belum sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka. Sulisdiani melihat kinerja Satpol dari 4 aspek, yakni akuntabilitas yang belum optimal, aspek efektivitas ia melihat tingkat pemahaman Satpol PP terhadap tugas pokok dan fungsi  organisasi  belum  cukup  baik,  dari  aspek  efisiensi  kinerja,  Saptop  PP  tidak  di dukung  oleh  dana  yang  cukup  dalam  melaksanakan  tugas  dafungsinya.  Sedangkan dari aspek responsitivitas, Satpol PP dapat dikatakan baik, karena masyarakat merasa adanya saluran komunikasi yang disediakan kantor Satpol PP untuk menyampaikan aspirasinya, yakni berupa kotak saran.
Senada  dengan  studi  Indah  Sulisdiani  tersebut  diatas,  studi  lain  adalah  dari  Andi Muhammad  Ardan 4 yang  juga  melihat  aspek  kinerja  Satpol  PP  dalam  melakukan penataan terhadap Pedagan Kaki Lima di Samarinda 5 . Salah satu penelitian yang agak berbeda adalah Sutrisno, Azis Fathoni, Maria Magdalena Minarsih 6 , yang tidak melihat eksistensi  SATPOL  PP  dalam  rangka  penegakkan  peraturan  daerah,  namun  melihat
1 Arwin Hasibuan. (2013). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Medan . UMN. Medan: Al Washliyah
2 Mohammad.  (2011). “ Kewenangan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam  Melakukan  Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan ”. Publika . 2(2). hlm.18-36
3 Sulisdiani. I. (2012). “ Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Pontianak ” .PMIS-UNTAN-PSIS. hlm.1-14
4 Ardan.  A.M.  (2016). “ Kinerja  Pegawai  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam  Menertibkan  Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda ”. E-Journal Administrasi Negara. 4(2): 4057- 4067.  Penelitian  sejenis: Francisca.  L.M.  (2015). “ Peran  SATPOL  PP  Dalam  Melakukan  Komunikasi Interpersonal Untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL Di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda) ” . eJournal Ilmu Komunikasi. 3(1): 458-472. 5 Penelitian  senada:  Anggiyowati.  I.P.  (2014). “ Implementasi  Penertiban  PKL  Oleh  Satuan  Polisi Pamong  Praja  (SATPOL  PP)  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2011  (Studi  Kasus  di Kawasan  Taman  Pancasila  Kabupaten  Karanganyar) ”. Surakarta:  Fakultas  Keguruan  Dan  Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah .
6 Sutrisno. dkk. (2016). “ Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang ”. Journal Of Management . 2 (2)
dari segi “motivasi” dan “disiplin” kerja. Kajian ini lebih menonjol aspek ekonominya daripada aspek hukumnya.
Berdasarkan  penelitian,    kajian  dan  artikel  tersebut  di  atas,  maka  penulis  melihat belum ada penelitian yang komprehensif dan universal mengenai eksistensi SATPOL PP secara umum dalam penegakkan peraturan daerah. Itulah sebabnya, kajian dalam tulisan ini tidak melihatnya berdasarkan studi pada daerah tertentu, tetapi melihatnya secara umum.

## 2. Satuan Polisi Pamong Praja
Pamong  Praja  berasal  dari  kata  Pamong  dan  Praja,  Pamong  artinya  pengasuh  yang berasal  dari  kata  Among  yang  juga  mempunyai  arti  sendiri  yaitu  mengasuh. Mengasuh  anak  kecil  misalnya  itu  biasanya  dinamakan  mengemong  anak  kecil, sedangkan  Praja  adalah  pegawai  negeri.  Pangreh  Praja  atau  Pegawai  Pemerintahan. Menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia Pamong  Praja  adalah Pegawai  Negeri  yang mengurus  pemerintahan  Negara.  Definisi  lain  Polisi  adalah  Badan  Pemerintah  yang bertugas  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  umum  atau  pegawai  Negara  yang bertugas menjaga keamanan. Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa  Polisi  Pamong  Praja  adalah  Polisi  yang  mengawasi  dan  mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diketahui bahwa Satuan  polisi  pamong  praja  dibentuk  untuk  menegakkan  Perda  dan  Perkada, menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman,  serta  menyelenggarakan pelindungan  masyarakat.  Dalam  Pasal  1  angka  8   Peraturan  Pemerintah  Nomor  06 Tahun  2010  tentang  Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  Pengertian  Satuan  Polisi  Pamong Praja,  yang  selanjutnya  disingkat  Satpol  PP,  adalah  bagian  perangkat  daerah  dalam penegakan  Perda  dan  penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat.  Mencermati  hal  tersebut  maka  jelas  dapat  dicermati  bahwa  kedudukan hukum  Polisi  Pamong  Praja  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan  secara yuridiksi tegas dan jelas diatur.
Dalam  sejarahnya  Satpol  PP  bukanlah  barang  baru  semata  mata  buah  dari  proses otonomi  daerah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah ada sejak zaman VOC masa  pemerintahan  Gubernur  Jenderal  Pieter  Both  di  Batavia.  Melihat  kondisi  pada masa  itu,  ketentraman  dan  ketertiban  di  Batavia  sangat  dibutuhkan.  Untuk  menjaga dan  mencegah  serangan  massiv  dari  tentara  Inggris  dan  penduduk  lokal  maka dibentuklah Baillaw yaitu  sejeis  Polisi  yang  merangkap  tugas  Jaksa  dan  Hakim  yang membantu  menyelesaikan   perselisihan  yang  terjadi  antara  VOC  dengan  warga  dan untuk memelihara ketertiban dan keamanan antara warga itu sendiri. Kemudian pada masa  kepemimpinan  Raaffles,  dikembangkanlah  Bailluw  dengan  dibentuk  Satuan lainnya  yang  disebut Besturrs  Politie atau  Polisi  Pamong  Praja  yang  bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman  serta  keamanan  warga.  Begitu  juga  pada  ada  masa  Kemerdekaan tepatnya  sesudah  Proklamasi  Kemerdekaan  Republik  Indonesia  Polisi  Pamong  Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948.
Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas  dan  fungsinya  sama,  adapun  secara  rinci  perubahan  nama  dari  Polisi  Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut :
1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948  didirikanlah  Detasemen  Polisi  Pamong  Praja  Keamanan  Kapanewon  yang pada  tanggal  10  Nopember  1948  diubah  namanya  menjadi  Detasemen  Polisi Pamong Praja.
2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
3. Pada  Tahun  1962  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Pemerintahan  Umum  dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
4. Berdasarkan  Surat  Menteri  Pemerintahan  Umum  dan  Otonomi  Daerah  No.1 Tahun 1963 Pagar Baya dubah menjadi Pagar Praja.
5. Setelah diterbitkannnya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di  Daerah,  maka  Kesatuan  Pagar  Praja  diubah  menjadi  Polisi  Pamong  Praja, sebagai perangkat daerah.
6. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
7. UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  lebih  memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan  Peraturan  Daerah  dan  Penyelenggaraan  Ketertiban  umum  dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong
8. UU  No  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  juga  menyebutkan  bahwa Satuan  polisi  pamong  praja  dibentuk  untuk  menegakkan  Perda  dan  Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat

## 3. Produk Hukum Daerah
Produk hukum daerah merupakan instrumen penegakan aturan di daerah yang terdiri dari beberapa peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan  Kepala  Daerah,  Peraturan  Desa.  Produk  hukum  daerah  dapat  berupa peraturan  yang  bersifat  regulasi  maupun  teknis  prosedural  untuk  menjalankan peraturan  perundang-undangan  di  atasnya.  Sebagai  suatu  produk  hukum  daerah, peraturan  daerah  diakui  sebagai  bagian  dari  peraturan  perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan.
Dalam  Ketentuan  Umum  Undang-Undang  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Perundang-Undangan  secara  impisit  dapat  disimpulkan  bahwa  Peraturan  Daerah adalah peraturan perunang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan persetujuan Gubernur/Bupati. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Pasal 1 angka 26 juga menyebutkan Peraturan  Kepala  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Perkada  adalah  peraturan gubernur  dan  peraturan  bupati/wali  kota.  Merunut  pada  definisi  tersebut,  maka
kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  kepada  unsur  penyelenggara pemerintahan  di daerah cukup luas untuk mengatur daerah secara regulasi.
Berbeda dengan Peraturan Daerah, produk hukum daerah lainnya, Peraturan Kepala Daerah merupakan peraturan yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan perintah  dalam  Peraturan  Daerah.  Sedangkan Keputusan  Kepala  Daerah  merupakan teknis pengaturan internal  yang dibentuk Kepala  Daerah dalam rangka menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa, sekalipun tidak  banyak  diregulasikan  di  tingkat  Kelurahan  atau  Desa  namun  dimungkinkan untuk  dibentuk  berdasarkan  kondisi  dan  kebutuhan  Desa  dan  sebagai  bentuk pelaksanaan lebih lanjut yang bersifat teknis untuk mengatur Desa.
Produk  hukum  daerah  dalam  proses  pembentukannya  dilaksanakan  melalui mekanisme  dan  prosedur  tersendiri.  Produk  hukum  daerah  dibentuk  berdasarkan inisiatif  dari  unsur  legislatif  dan  eksekutif  sebagai  pemegang  kekuasaan  politik  di daerah. Pembentukan produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah dilakukan melalui berbagai tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan  hingga  penyebarluasan.  Bahkan  tahapan  evaluasi  juga  menjadi  salah satu garda pengawal perjalanan peraturan daerah yang menjadi salah satu barometer keberlakuan  peraturan  perundang-undangan  di  daerah.  Produk  hukum  di  daerah dibentuk  bukan  semata  berdasarkan  atas  pelaksanaan  dari  penjabaran  atau  perintah (delegasi)  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Namun,  lebih  dari  itu, aspirasi  dan  kebutuhan  khusus  yang  merupakan  karakteristik  diferensial  di  suatu daerah  juga  menjadi  salah  satu  tolak  ukur  pembentukan  peraturan  daerah  (Pasal  14 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Daerah). Miris,  berdasarkan  fakta  yang  ada,  banyak  sekali  peraturan  daerah  yang  dibentuk hanya sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang padahal  sudah  cukup  mengatur.  Bahkan  beberapa  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  tersebut  merupakan  peraturan  konvensional  yang  tidak membutuhkan  pendelegasian  lebih  lanjut  oleh  Peraturan  perundang-undangan lainnya.  Idealnya  pembentukan  peraturan  daerah  dapat  menampung  kondisi berciri khas dari suatu daerah tidak hanya mengcopy paste peraturan yang sudah ada.
Produk hukum daerah sebagaimana yang disebutkan terdiri dari beberapa peraturan, khususnya peraturan daerah memilii legitimasi tersendiri yang berifat imperatif yang diberikan undang-undang yaitu pencantuman sanksi baik sanksi keperdataan maupun sanksi  pidana.  Sekalipun  penerapan  sanksi  yang  dibatasi,  kewenangan  pemberian sanksi dapat dijadikan suatu legitimasi khusus yang diberikan kepada daerah untuk mengatur  daerahnya  sendiri.   Selain  itu,  kontrol  sosial  juga  menjadi  aspek  penting pembentukan peraturan daerah.
Dalam pembentukan Peraturan Daerah, masyarakat dapat berperan serta memberikan masukan  terkait  dengan  potensi  permasalahan  yang  terjadi  di  daerahnya.  Hal  ini dimungkingkan  karena  setiap  Peraturan  Daerah  yang  diundangkan  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  bersinggungan  dengan  kepentingan  masyarakat. Kontrol  sosial  juga  dapat  berupa  evaluasi  sosial  masyarakat  terhadap  Peraturan Daerah yang telah diundangkan.
4. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kedudukan dan peranan yang cukup luas sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 255  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah diketahui bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada,  menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman,  serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Berdasarkan Pasal 255 ayat (2) diketahui bahwa Satpol PP memiliki kewenangan sebagai berikut:
a. Melakukan  tindakan  penertiban  nonyustisial  terhadap  warga  masyarakat, aparatur,  atau  badan hukum  yang  melakukan  pelanggaran  atas  Perda  dan/atau peraturan kepala daerah;
b. Menindak  warga  masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  yang  mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. fasilitasi  dan  pemberdayaan  kapasitas  penyelenggaraan  perlindungan masyarakat;
d. Melakukan  tindakan  penyelidikan terhadap  warga  masyarakat,  aparatur,  atau badan  hukum  yang  diduga melakukan  pelanggaran  atas  Perda  dan/atau peraturan kepala daerah; dan
e. Melakukan  tindakan  administratif  terhadap  warga  masyarakat,  aparatur,  atau badan  hukum  yang  melakukan  pelanggaran  atas  Perda  dan/atau  peraturan kepala daerah
Berdasarkan  beberapa  kewenangan  yang  disebutkan,  jelas  bahwa  Satpol  PP  dapat dianggap sebagai salah satu bodyguard pemberlakuan dan penegakan suatu Peraturan Daerah  selain  unsur  penyelenggara  pemerintah  daerah  terkait  dan  masyarakat  itu sendiri.  Namun  secara  organisasi  dapat  dipahami  bahwa  Satpol  PP  merupakan organisasi yang dibentuk untuk menjalankan dan menegakkan Produk hukum daerah termasuk  Peraturan Daerah.  Melihat  kewenangan  yang  begitu  besar  terhadap  Satpol PP  tentu  membuat  badan/institusi  tersebut  memiliki  tanggung  jawab  besar  dalam perjalanan  suatu  peraturan  daerah.  Kewenangan  tersebut  juga  menuntut  Satpol  PP untuk berperan aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah.
Dalam  ketentuan  tersebut,  disebutkan  bahwa  salah  satu   tugas  Satpol  PP  yaitu membantu  menegakkan  peraturan  daerah  dan  serangkaian  tindakan  ligitasi  lainnya seperti  dapat  melakukan  penyelidikan  hingga  tindakan  administratif.  Kewenangan yang cukup luas tersebut semestinya dapat dimanfaatkan secara penuh oleh Satpol PP. Namun  pada  faktanya,  masih  banyak  tugas  dan  kewenangan  sebagai  penegak peraturan  daerah  yang  terkesan  belum  dioptimalkan  oleh  Satpol  PP.  Masih  banyak tugas  yang  penegakan  peraturan  daerah  yang  masih  belum  sepenunya  dijalankan, ambil contoh penindakan penertiban hewan ternak, penindakan pelanggaran masalah persampahan,  penindakan  masalah  adminsitratif  internal  dan  eksternal  instansi lainnya,  penindakan  masalah   keamanan  dan  ketertiban  umum  dan  tugas  lain  yang melibatkan  peranan  Satpol  PP  secara  luas  didalam  muatan  materi  peraturan  daerah. Disamping  itu,  dalam  berhadapan  dengan  sekelompok  masyarakat,  masih  banyak sekali  terjadi  persinggungan  yang  terjadi  antara  Satpol  PP  dengan  masyarakat  yang dalam  beberapa  kasus  sampai  menimbulkan  korban  jiwa.  Sungguh  suatu  kesan konotatif bagi Satpol PP.
Semestinya, jika dikaji  secara obyektif, tidak  maksimalnya peranan Satpol PP hingga pertentangan yang banyak terjadi di masyarakat pada hulu muaranya bersumber dari kesalahpahaman  dalam  memahami  serangkaian  aturan  yang  diberlakukan. Berdasarkan kewenangan, tentu tidak ada yang meragukan tugas dan peranan Satpol PP  dalam  berperan  serta  menegakkan  Peraturan  Daerah.  Di  sisi  lainnya,  masyarakat juga  diduga  belum  memahami  secara  penuh  tugas  dan  fungsi  Satpol  PP  sebagai penegak peraturan daerah disamping peraturan daerah yang bersinggungan langsung dengan  kepentingan  sekelompok  masyarakat.  Justru  sebagai  salah  satu  buah  manis dari  otonomi  daerah,  kewenangan  yang  ada  pada  Satpol  PP  tersebut  pada  dasarnya sudah cukup luas dan dapat dipertanggung jawabkan. Kesalahpahaman tersebut jika tidak  dibenahi  maka  dikhawatirkan  dapat  berimplikasi  makin  buruk  dimasyarakat. Terang  saja  jika  dalam  menjalankan  tugasnya,  Satpol  PP  seakan  memegang  pisau bermata  dua,  disatu  sisi  menegakkan  perintah  peraturan  daerah  yang  belum  tentu melibatkan  Satpol  PP  dalam  proses  pembentukannya.  Sedangkan  di  sisi  lain  juga harus  berhadapan  dengan  masyarakat  sendiri  yang  juga  kemungkinan  kurang mendapat sosialisasi penuh dari peraturan daerah yang dibentuk.
Peraturan  Daerah  yang  dibentuk  mencakup  aspek  yang  cukup  luas  dan  beragam, mulai  dari  regulasi  yang  mengatur  organisasi  dan  tata  kerja  instansi  pemerintah sendiri  hingga  aspek  umum  dan  sosial  lainnya.  Hal  ini  menjadikan  peranan  dan tanggung  jawab  Satpol  PP  semakin  bertambah.  Berdasarkan  hal  tersebut,  menurut Penulis  dan  sebagai  salah  satu  referensi  proses  penyelarasan  antara  tugas  dan kewenangan Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah maka perlu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

## 4.1. Peraturan Daerah yang dibentuk minim sosialisasi
Dalam  banyak  kasus,  peraturan  daerah  yang  dibentuk  memuat  hak  dan  kewajiban masyarakat  serta  sanksi  yang  membutuhkan  peranan  Satpol  PP  sebagai  fungsi pengawasan dan penegakan. Peraturan terebut tidak jarang sebelum diterbitkan tidak diuji publikkan terlebih dahulu kepada masyarakat. Setelah diundangkan juga kurang dilakukan  sosialisasi,  sehingga  peranan  sosialisasi  peraturan  daerah  juga  menjadi perhatian penting yang dikedepankan oleh Satpol PP.

## 4.2.  Peraturan  Daerah  yang  disusun  tidak  banyak  yang  melibatkan  perwakilan Satpol PP
Dalam  rapat  pembahasan  suatu  rancangan  peraturan  daerah  yang  di  dalamnya  ada memuat peranan Satpol PP, jarang sekali pihak legislator/pemerakaarsa mengundang perwakilan  dari  Satpol  PP  untuk  dilibatkan  daam  pembahasan  peraturan  daerah. Pandangan yang salah kaprah yang terjadi ialah ketika sudah mahfum bahwa apapun peraturan daerah yang dibuat oleh legislator tidak mesti melibatkan Satpol PP, karena secara otomatis penegakan perda yang diterbitkan adalah tanggung jawab Satpol PP. Padahal,  Satpol  PP  merupakan  organisasi  mandiri  yang  lebih  mengerti  kekurangan dan kelebihan yang ada dalam instansinya.

## 4.3. Masih terbatasnya jumlah personil Satpol PP
Semakin gencarnya peraturan daerah yang diterbitkan yang membutuhkan penegakan Satpol PP terkadang tidak didukung dengan semakin bertambahnya jumlah/kuantitas
personel  Satpol  PP  di  suatu  daerah.  Hal  ini  tentu  menjadi  kerepotan  tersendiri  bagi Satpol  PP  yang  tentu  tidak  dapat  melaksanakan  tugas  penegakan  peraturan  daerah tersebut secara serentak yang semakin bertambah banyak diterbitkan.

## 4.4.  Regulasi  yang  belum  memadai  terkait  dengan  status  dan  kedudukan  hukum Satpol PP
Pengelolaan  organisatoris  Satpol  PP  secara  teknis  mengacu  pada  ketentuan  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  06  Tahun  2010  tentang  Satuan  Polisi  Pamong  Praja. Kegiatan hukum Satpol PP menjadi salah tingkah ketika harus berhadapan dengan elit masyarakat  atau  pemerintahan  yang  melakukan  pelanggaran  peraturan  daerah  atau penegakan  disiplin.  Pola  eselonisasi  Satpol  PP  (Tipe  A  dan  Tipe  B)  tentu  menjadi bumerang  dalam  penegakan  peraturan  daerah  di  tingkat  Kabupaten.  Tidak  seluruh pelanggaran  yang  dapat  ditindak  oleh  Satpol  PP.  Pelanggaran  dan  kejahatan  yang sifatnya  konvensional  tentu  merupakan  kewenangan  aparatur  penegakan  hukum lainnya. Untuk itu regulasi batasan yang jelas perlu juga diatur secara tersendiri.

## 4.5.  Kurangnya  pemahaman  masyarakat  dalam  menginterprestasikan  peraturan daerah yang khususnya baru dibentuk;
Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua masyarakat yang melek hukum. Salah satu dari  penyebab hal  tersebut selain dari  kurang sosialisasi  dan  uji  publik dari  segenap perangkat daerah terkait, yang harus diakui juga bahwa tidak semua masyarakat yang tidak  dapat  menerima  diberlakukannya  suatu  peraturan  daerah.  Tingkat  kepatuhan masyarakat  menjadi  minim.  Tidak  jarang  dalam  hal  ini,  Satpol  PP  yang  notabene hanya  menjalankan  tugas  harus  berhadapan  secara  frontal  dengan  masyarakat. Tentunya tindakan persuasif dalam kasus tersebut menjadi prioritas utama Satpol PP dalam berhadapan dengan masyarakat.

## 4.6. Masih minimnya kualitas SDM Satpol PP
Sebagai suatu lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, Satpol PP idealnya juga dihuni beberapa personil yang memiliki kompetensi khusus  dan  kualitas  tertentu  terutama  dalam  berhadapan  dengan  masyarakat  dan permasalahan terkait advokasi penegakan peraturan daerah.

## 4.7.  Masih  belum  terjalinnya  kerjasama  yang  berlanjut  antara  Satpol  PP  dengan satuan penegakan hukum lainnya.
Penegakan peraturan daerah membutuhkan kerjasama antar instansi  tidak terkecuali terhadap  instansi  penegakan  hukum  konvensional  lainnya  seperti  Kepolisian, Kejaksaan  bahkan  Pengadilan.  Mencermati  dari  fungsi  dan  kewenangan  secara  luas yang  diberikan  oleh  Undang-Undang,  semstinya  ada  banyak  jalinan  silaturahmi berlanjut yang terbentuk antara Satpol PP dengan aparatur hukum tersebut. Tentunya demi  terciptanya  keselarasan  tatanan  kehidupan  di  masyarakat,  segenap  aparatur dapat bekerja sama termasuk menghilangkan ego sektoral masing-masing. Disamping itu, ada banyak pula kasus pelanggaran peraturan daerah yang mestinya diperiksa dan diselesaikan  hingga  tingkat  pengadilan.  Namun,  sayangnya,  tidak  banyak  yang dimediakan terkait dengan tindak lanjut pelanggaran peraturan derah.
Tentunya ada banyak koreksi dan evaluasi terkait dengan dinamika Satpol PP sebagai suatu  Lembaga  yang  mestinya  mendapatkan  predikat  baik  di  masyarakat.  Namun tentunya  koreksi  dan  evaluasi  tersebut  membutuhkan  niat  dan  kerjasama  yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak.
Peraturan  Daerah  yang  berhasil  dibentuk  oleh  setiap  pemerintah  daerah  sangat beragam   dan  dari  segi  kuantitas  memiliki  progresifitas  yang  semakin  meningkat setiap  tahunnya.  Menyikapi  hal  tersebut,  tentu  menjadi  dilematis  tersendiri  bagi instansi Satpol PP yang diberikan kewenangan luas dalam penegakan produk hukum daerah.  Untuk  itu,  diharapkan  agar  evaluasi  dan  rekonsiliasi  secara  terpadu  terkait dengan  peningkatan  eksistensi  dan  kinerja  Satpol  PP  perlu  segera  dilaksanakan berbagai pihak.

## 5. Penutup
Dalam Upaya memaksimalkan peran dari Satpol PP, dibutuhkan koordinasi berbagai pihak dan kerjasama antara instansi terkait dengan penegakan peraturan daerah. Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah  Nomor  06  Tahun  2010  tentang  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  memberikan mandat  yang  cukup  tegas  bagi  eksistensi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja.  Beragam permasalahan  yang  timbul  dapat  dihindari  apabila  memperhatikan  hal-hal  sebagai berikut:
1. Peraturan Daerah yang dibentuk minim sosialisasi;
2. Peraturan Daerah yang disusun tidak banyak melibatkan perwakilan Satpol PP;
3. Masih terbatasnya jumlah personil Satpol PP;
4. Regulasi  yang  belum  memadai  terkait  dengan  status  dan  kedudukan  hukum Satpol PP;
5. Kurangnya  pemahaman  masyarakat  dalam  menginterprestasikan  peraturan daerah yang khususnya baru dibentuk;
6. Masih minimnya kualitas SDM Satpol PP; dan
7. Masih belum terjalinnya kerjasama yang berlanjut antara Satpol PP dengan satuan penegakan hukum lainnya.

## Referensi
Arwin  Hasibuan.  (2013). Peranan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (SATPOL-PP)  Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Medan . UMN. Medan: Al Washliyah.
Mohammad.  (2011).  “Kewenangan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam  Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan”. Publika . 2(2):18-36
Sulisdiani.  I.  (2012).  “Tesis:  Kinerja Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam  Penertiban Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  Di  Kota  Pontianak”.  Pontianak:  Universitas Tanjungpura.
Ardan. A.M. (2016). “Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang  Kaki  Lima  Di  Kecamatan  Samarinda  Ilir  K ota  Samarinda”. E-Journal Administrasi Negara. 4(2): 4057-4067.
Francisca.  L.M.  (2015).  “Peran  SATPOL  PP  Dalam  Melakukan  Komunikasi Interpersonal  Untuk  Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  (Studi  Kasus  PKL  Di  Jalan Gajah  Mada  Kota  Samarinda)” .  eJournal  Ilmu  Komunikasi Samarinda:  Universitas Mulawarman . 3(1): 458-472.
Anggiyowati. I.P. (2014). “Implementasi Penertiban PKL Oleh Satuan Polisi Pamong Praja  (SATPOL  PP)  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2011  (Studi Kasus di Kawasan Taman Pancasila Kabupaten Ka ranganyar)” Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah .
Fathoni.  A. dkk.  (2016).  “Pengaruh  Motivasi  Dan  Disiplin  Kerja  Terhadap  Kinerja Pegawai  Di  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Semarang ”.  Journal  Of Management . 2 (2)