## Politik Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Orde Lama
Anis Luthfiyani 1 , Muhammad Sirozi 2 1 Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
2 Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Info Artikel :

## ABSTRAK
Diterima  10  Maret, 2023 Direvisi  20  Maret  , 2023 Dipublikasikan 30 April 2023 Pada  Masa  Orde  Lama  kebijakan  Pemerintah  tidak  terlepas  dari  kebijakannya  dalam bidang  pendidikan  termasuk  pendidikan  Islam.  Tujuan  pendidikan  indonesia  setelah masa penjajahan lebih menekankan pada pengembangan jiwa patriotisme warga negara dan  menciptakan  warga    negara  yang  memiliki  jiwa  sosial,  demokratis,  cakap  dan bertanggung jawab serta selalu siap dan bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi  bangsa  indonesia.  Metode  yang  digunakan  pada  tulisan  ini  adalah  metode  studi kepustakaan . Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten. Dari penelitian ini dapat  diketahui  beberapa  kebijakan  yang  dilakukan  pada  masa  orde  lama  yang merupakan  implementasi  dari  pasal  31  UUD  1945  sebagai  dasar  Negara  yang mempunyai  implikasi  dalam  pendidikan  Islam  yaitu  munculnya  madrasah,  madrasah wajib belajar (MWB), Sekolah guru agama Islam, perguruan tinggi agama Islam, dan Kurikulum PAI . . Abstract During the Old Order period, the government's policies were inseparable from its policies in the field of education, including Islamic education. The purpose of Indonesian education after the colonial period emphasized the development of the patriotism of citizens and creating citizens who have a social, democratic, capable and responsible spirit and are always ready and willing to contribute energy and thoughts to the Indonesian nation. The method used in this paper is the literature study method. The approach used in this research is a qualitative approach. The data analysis technique used is content analysis. From this study, it can be seen that several policies carried out during the old order period were the implementation of article 31 of the 1945 Constitution as the basis of the State which had implications for Islamic education, namely the emergence of madrasas, compulsory education  madrasas  (MWB),  Islamic  teacher  schools,  Islamic  religious  colleges,  and  the  PAI Curriculum .
Kata Kunci: Politik, Pendidikan Islam, Orde Lama This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.
Koresponden: Anis Luthfiyani, Email: anis.luthfiyaniyakkub@gmail.com

## Pendahuluan
Pemerintah Indonesia diawali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai tonggak awal yang sangat  penting  dalam  sejarah  bangsa  Indonesia  yang  jatuh  pada  tanggal  17  Agustus  1945.  Indonesia menyadari sebagai Negara yang merdeka maka sudah seharusnya untuk menyusun dan menata kehidupan berbangsa dan bernegaranya yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Yang termasuk didalamnya  diatur  juga  sistem  pendidikan  yang  ingin  dicapai  oleh  bangsa  Indonesia  itu  sendiri  untuk rakyatnya. (Ismail, 2016 : 143). Berbagai usaha yang dilakuakan guna memperbaiki kualitas masyarakat Indonesia dilakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang telah lama tidak stabil akibat penjajahan.  Mengenai pendidikan Agama yang ada di sekolah, saat ini pemerintah terlihat mulai memberikan  perhatian lebih  setelah  sekian  lama  waktu  penjajahan,  hal  tersebut  karena  tidak  ada  ruang untuk pendidikan Agama di dalam sekolah negeri. Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayan yaitu Ki  Hajar  Dewantara pada  saat  itu  dengan lantang  dan  tegasnya  mengatakan  tepatnya  di  sebuah  tempat yaitu  alun-alun Yogyakarta  bahwa pengajaran pendidikan  Agama  sangat  dibutuhkan  di  sekolah-sekolah milik pemerintah. (Kosim, 2014).
Pada  masa  orde  lama,  secara  spesifik  pendidikan  Islam  belum  diperhatikan  oleh  pemerintah, dikarenakan zaman orde lama di Indonesia berada dalam keadaan lemah dan masih banyak keperluan lain yang harus dipelajari untuk mengembangkan berbagai aspek, mulai dari struktur kenegaraan yang baru saja dibangun,  kemudian  Negara  Indonesia  masih membutuhkan  dukungan  dan  komunikasi  dengan Negara lain untuk menjalin suatu hubugan kerja sama dalam bidang apapun, kemudian Negara Indonesia masih
membutuhkan  banyak  modal  untuk  membangun  Negara  ini.  Sehingga  banyak  sekali  muncul  berbagai permasalahan,  seperti  permasalahan  tentang  ideologis  politik  dan  dari  beberapa  politik  Islam  elite  yang menimbulkan pihak pemerintah merasa curiga dan menimbulkan perasaan tidak suka atau tidak senang pada  umat  Muslim,  keadaan  ini  terus  menerus  terjadi  dan  terlihat  seperti  sedang  terlibat  perang  dingin antara  pihak  pemerintah  pada  masa  orde  lama  dengan  tokoh  dan  politik  Islam  elit  yang  selanjutnya berdampak pada tidak diperhatikannya pendidikan Islam di Indonesia. (Sonia Sinta Salsabila, dkk, 202: 9)

## Metode
Metode  yang  digunakan  pada  tulisan  ini  adalah  metode  studi  kepustakaan  atau library  research merupakan sebuah studi di mana dalam pengumpulan data dan informasinya berasal dari buku, majalah, dokumen,  jurnal,  buku  sejarah,  dan  lain-lain. Penelitian  kepustakaan  ini  diambil  dari  beberapa referensi buku  dan  jurnal  tentang  Politik  Pendidikan  Islam  pada  masa  Orde  Lama.  (Sari  dan  Asmedi,  2020). Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  pendekatan  kualitatif  yang  mana  data  yang dikumpulkan  tersebut  merupakan  data  yang  berbentuk  deskripsi.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan cara mencari berbagai referensi yang bersumber dari buku, artikel, jurnal serta sumber lainnya yang terkait dengan materi pendidikan Islam pada masa orde lama. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis  konten  ( content  analysis )  yaitu  pembahasan  mendalam  terhadap  isi  suatu  informasi  tertulis  atau tercetak dalam media masa terkait dengan tema pembahasan pada penelitian ini

## Hasil dan Pembahasan

## Politik Pendidikan Islam di Indonesia pada Masa Orde Lama
Pada awal kemerdekaan indonesia, sistem pendidikan di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda. Pada masa ini, pemerintah indonesia masih kesulitan dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, salah satu usaha  yang dilakukan oleh pemerintah yaitu  mengangkat para tokoh yang  berjasa  di  bidang  pendidikan  pada  zaman  Belandan  menjadi  menteri  pendidikan.  Tugas  menteri pendidikan ini adalah membentuk sebuah sistem pendidikan yang sesuai dengan kultur, budaya dan idiologi Indonesia  dengan  cara  membentuk  panitia  untuk  merancang  RUU  Pendidikan.Pada  zaman  belanda pendidikan  ditujukan  untuk  mengembangkan  kemampuan  sumber  daya  manusia  masyarakat  Indonesia demi kepentingan penjajah agar dapat terus menerus melakukan penjajahan di Indonesia dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dalam menjalankan tugas untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Sedangkan  pada  masa  penjajahan  Jepang,  sistem  pendidikan  disatukan  menjadi  satu  kesatuan  sehingga tidak  ada  pembeda  antara  masyarakat  kaya  dan  masyarakat  miskin  dan  sistem  pendidikan  ini  masih diteruskan setelah indonesia merdeka.
Tujuan pendidikan indonesia setelah masa penjajahan lebih menekankan pada pengembangan jiwa patriotisme warga negara dan menciptakan warga  negara yang memiliki jiwa sosial, demokratis, cakap dan bertanggung  jawab  serta  selalu  siap  dan  bersedia  menyumbangkan  tenaga  dan  pikiran  bagi  bangsa indonesia. Pada dasarnya pendidikan tidak bisa lepas dari lingkungan, baik lingkungan sosial, ekonomi, politik  maupun  lingkungan  lainnya.  Walaupun  Indonesia  baru  merdeka,  namun  pemerintah  Indonesia sudah  memperhatikan  masalah  dalam  bidang  pendidikan.  Maka  dari  itu,  dibentuklah  kementerian pendidikan  dan  kebudayaan  yang  bertugas  menyelesaikan  berbagai  masalah  dibidang  pendidikan.  Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan bantuan terhadap lembaga sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) 27 Desember 1945, menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren yang ada pada hakikatnya adalah satu alat dan pencerdasan rakyat jelata yang  sudah  berurat  berakar  dalam  masyarakat  dalam  masyarakat  Indonesia  pada umumnya,  hendaklah pula pula mendapat perhatian dan bantuan nyata tuntunan dan bantuan material dari pemerintah.
Di masa awal kemerdekaan Indonesia yaitu tahun 1945 hingga tahun 1965 lebih dikenal dengan istilah  orde  lama  yaitu  pada  masa  pemerintahan  presiden  Soekarno  kebijakan  pendidikan  merupakan keputusan  yang  diambil  bersama  antara  pemerintah  dan  aktor  (kebijakan)  di  luar  pemerintah  dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Pengertian ini merujuk pada rumusan bahwa kebijakan pendidikan adalah  kebijakan publik  dibidang pendidikan.  (Ismail,  2016  :  146).  Politik  pendidikan  dapat diartikan sebagai strategi pendidikan yang dirancang oleh sebuah negara dalam upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia (human resources) yang dicita-citakan oleh negara tersebut (Nailil Maghfiroh dkk, 2022 : 25). Upaya untuk merealisasikan tujuan pendidikan pada masa ini dilakukan oleh kementerian agama
dan  kementerian  pendidikan.  Fokus  utama  kementerian  agama  adalah  mewujudkan  pendidikan  agama yang  berkualitas  dan  memberikan  pedoman,  dukungan  dan  jaminan  kualitas  terhadap  proses  belajar mengajar di madrasah dan pesantren. Pada tahun 1946, kementerian agama membentuk divisi khusus yang mengurus pendidikan agama yang disebut dengan Japenda (Jawatan Pendidikan Agama) yang memiliki tugas  mengurus  seluruh  masalah  yang  berkaitan  dengan  pengembangan  madrasah  di  seluruh  Indonesia (Heni Listiana, 2013 : 376)
Pendidikan Islam merupakan penciptaan perilaku mukmin atau perubahan sifat, sikap dan perilaku sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan dalam Islam memang bertujuan untuk menciptakan perilaku umat muslim seutuhnya, menumbuhkan segala kemampuan manusia baik jasmani dan rohani. Pendidikan islam merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan sistematis untuk menumbuhkan kemampuan pada setiap anak berlandaskan syariat agama Islam (Awwaliyah & Hasan, 2018) Pelaksanaan pendidikan Islam pada awal kemerdekaan berlandaskan falsafah pancasila dan UUD 1945. Pada pasal 31 UUD 1945 dijelaskan bahwa : 1) tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, 2) Pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang. Landasan dasar negara inilah yang digunakan oleh Pemerintah Orde Lama untuk menyusun dan melaksanakan sistem pendidikan nasional, termasuk di dalamnya pengajaran agama Islam bagi para pemeluknya. Oleh karena itu maka Pemerintah Orde lama kemudian menetapkan beberapa kebijakan yang terkait dengan pendidikanIslam (Ismail, 2016 : 149).
Departemen agama menyarankan agar keadaan yang kental dengan nilai tradisional yang ada di pesanter agar di perbaruharui menjadi sebuah madrasah namu tetap diatur dengan konsep klasikal, dan menggunakan  kurikulum  yang  tetap  dan  mengikutsertakan  mata  pelajaran  umum  di  samping  mata pelajaran agama. Kemudian munculah kesempatan bagi umat islam untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam Atas dasar himbauan dari Departemen Agama.  Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa program madrasah yang berjalan saat Orde Lama ini yang menjadi bukti atas perkembangan yang signifkan adalah dikembangkannya  (PGA)  Pendidikan  Guru  Agama  dan  Pendidikan  Hakim  Islam  Negeri.  Keduanya berperan  karena  madrasah  dilibatkan  dalam  mencetak  tenaga  professional  bidang  keagamaan,  selain mempersiapkan  tenaga  yang  bersedia  untuk  mengembangkan  madrasah.  Madrasah  ini  sudah  tersebar hampir di seluruh kota-kota di Indonesia pada tahun 60-an. Oleh karena itu, pada masa rezim Orde Lama ini  Departemen  Agama  yang  akan  turun  tangan  langsung  untuk  membawahi  madrasah  dengan  bidang khusus  yang  akan  menangani.  Dalam  hal  ini,  pendiri  madrasah  diberi  banyak  kesempatan  untuk membangun dan mengembangkan madrasah. (Sudarmono, 2020).
Untuk memahami politik pendidikan Islam pada masa orde lama, maka perlu dijelaskan bahwa produk kebijakan pemerintah oerde lama yang merupakan implementasi dari pasal 31 UUD 1945 sebagai dasar negara, dapat dirinci bentuk kebijakan tersebut sebagai berikut:
1. Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 27 Desember 1945
Dalam keputusan ini disebutkan bahwa Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan  material  dari  pemerintah.  Sebagai negara  yang  baru  merdeka,  tidak  mudah  bagi  Indonesai untuk menjalankan pendidikan dengan sistem yang masih belum terbentuk secara sempurna. Kendati demikian,  posisi madrasah dan pesantren menjadi peran penting dalam kegiatan pendidikan nasional sebagai wadah dan akar pendidikan islam Indonesia.
2. Menteri PP dan K pada tanggal 1 Maret 1946 membentuk panitia penyelidik pengajaran melalui surat Keputusan No 104/Bhg.O.1946)
Dalam menjalankan tugas yang diberikan, panitia penyelidik pengajaran ini dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dan Soegarda Poerbakawatja sebagai sekretaris dengan tugas :
a. Merencanakan susunan baru dari tiap-tiap macam sekolah.
b. Menetapkan bahan-bahan pengajaran dengan menimbang keperluan yang praktis dan jangan terlalu berat.
c. Menyiapkan rencana-rencana pelajaran untuk tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap kelas disertai dengan daftar dan keterangan yang lengkap.
Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, maka panitia penyelidik merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :
a. Para guru dibayar oleh pemerintah.
b. Pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada  jam pelajaran sekolah
c. Pada sekolah dasar, pendidikan agama diberikan mulai kelas IV.
d. Pendidikan ini diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu.
e. Para guru agama diangkat oleh kementerian agama.
f. Para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum.
g. Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama.
h. Diadakan latihan bagi para guru agama.
i. Kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki.
j. Pengajaran bahasa arab tidak dibutuhkan.
3. Keputusan  bersama  antara  menteri  PPK  dan menteri  agama  No.1142/  BhgA  (pengajaran), Jakarta tanggal 2 Desember 1946, No1285/K.J9 (Agama) Yogyakarta tanggal 2 Desember 1946.
Dalam keputusan bersama ini disebutkan bahwa pendidikan agama disekolah-sekolah rendah diberikan sejak kelas IV dan berlaku mulai 1 Januari 1947.Departemen agama pertama kali dibentuk dengan  tujuan  untuk  menangani  semua  kegiatan  dan  masalah-masalah  pada  bidang  keagamaan. Pembentukan  departemen  agama  ini  merupakan  hasil  dari  aspirasi  para  masyarakat  muslim  di Indonesia  agar  terciptanya  kualitas  pendidikan  agama  yang  baik.  Tak  lama  berselang  setelah departemen agama didirikan, mereka membentuk suatu divisi khusus yang bernama Japenda (jawatan pendidikan agama) yang mempunyai tugas mengembangkan madrasah yang ada di Indonesia. Dengan dibentuknya  panitia  khusus  ini  menjadi  dasar dan  catatan  penting  masyarakat  muslim  di  Indonesia dalam menjalankan dan mewujudkan cita-cita serta memenuhi kebutuhan pendidikan Islam.
4. UU No 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.
Ada beberapa pasal dalam Undang-undang ini yang memiliki semangat untuk membentuk sitem pendidikan islam di Indonesia oleh Pemerintah Orde Lama, antara lain pada Pasal 20, ayat: 1). Dalam sekolah-sekolah negeri di adakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut. Dan ayat 2) cara menyelenggarakan pengajaran agama disekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.
Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah telah memberikan ruang bagi sekolah umum untuk memberikan pelajaran agama yang pada dasarnya kebanyakan diberikan di madarasah atau pesantren, selain itu juga para orang tua memiliki peran penting dalam menetukan keikutsertaan siswa  pada  jam  pelajaran  agama  tersebut.  Dalam  pelaksanaan  pelajaran  agama  di  sekolah  negeri, menteri pendidikan bersama-sama menteri agama yang menetapkan dan memberikan peraturan serta pedoman  tata  cara  pelakasanaanya.  Dari  pasal  diatas  juga  dapat  disimpulkan  bahwa  kewenangan pendidikan yang ada di sekolah tidak hanya dipegang oleh kementerian pendidikan, tetapi pemerintah juga  memberikan  kewenagan  tersebut  kepada kementerian  agama.  Namun  kewenagan  kementerian agama  hanya  terbatas  pada  penyelenggaraan  pendidikan  agama  sedangkan  untuk  masalah  umum terkait pelakasanaan pada bidang lainnya tetap menjadi tanggung jawab kementerian pendidikan dan kebudayaan.
5. Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Menteri  Pendidikan,  Pengajaran  dan  Kebudayaan  No.1432/ Kab.Tanggal 20 Juni 1951 dan Menteri Agama No.K.1/ 652, tanggal 20 Juni 1951
Pada tahun 1950 di mana kedaulatan Indonesia telah pulih untuk seluruh Indonesia, dan telah disahkannya  undang-undang  No.  4  Tahun  1950,  maka  rencana  pendidikan  agama  untuk  seluruh wilayah  Indonesia,  makin  disempurnakan  dengan  dibentuknya panitia  bersama  yang  dipimpin  oleh Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen P & K, hasil dari panitia tersebut adalah lahirnya SKB dua menteri di atas. Di antara isinya adalah :
a. Pendidikan Agama yang diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar)
b. Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat (misalnya di Sumatera, Kalimanatan dan lain- lain),  maka  pendidikan  agama  diberikan  mulai  kelas  ISR  dengan  catatan  bahwa  pengetahuan
umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.
c. Disekolah lanjutan pertama dan tingkat atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu
d. Pendidikan  agama  diberikan  kepada  murid-murid  sedikitnya10  orang  dalam  satu  kelas  dan mendapat izin dari orang tua /walinya
e. Pengangkatan  guru  agama,  biaya pendidikan  agama,  dan  materi  pendidikan agama  ditanggung oleh Departemen Agama.
Untuk kebijakan lain yang dilakukan pemerintah pada saat itu adalah membagi tugas japenda kedalam beberapa bagian yaitu bagian pendidikan agama disekolah negeri, bagian pendidikan umum dimadrasah, dan bagian pelatihan guru dan petugas agama.

## 6. Undang–undangNo.12Tahun1954
UU  No.12  Tahun  1954  ini  bukanlah  merupakan  undang-undang  baru  tentang pendidikan  di Indonesia,  melainkan  hanya  menetapkan  kembali  UU  No.4  Tahun  1950  dan  diberlakukan  kembali setelah bangsa Indonesia berhasil menjadi negara kesatuan kembali. Substansi dasar-dasar pendidikan dan pengajaran yang tercantum dalam UU No.4 Tahun 1950 tetap menjadi acuan sistem pendidikan nasional ketika itu.
Meskipun sudah disahkan dan diberlakukan serta telah mengakomodasi kepentingan umat Islam tentang  pendidikan  Islam  ketika  itu  namun  undang-undang  tersebut  belum  memuaskan  kelompok politik pada waktu itu, khususnya wakil dari  Masyumi yang mempresentasikan kelompok nasionalis- muslim. Ketidakpuasan mereka terutama berkaitan dengan kedudukan pendidikan agama.

## 7. TAP MPRS No 2 Tahun 1960
Pembautan Tap MPRS ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada saat itu sekaligus menjadi pondasi dasar dalam proses pelaksanaan kegiatan pendidikan agama pada saat itu.  Dalam Tap MPRS ini yang berkaitan dengan dengan pendidikan agama adalah pada pasal 2 bidang mental/ agama/ kerohanian/ penelitian yang menerangkang bahwa :
a. Melaksanakan  manifesto  politik  di  lapangan,  pembinaan  mental/  agama/  kerohanian  dan kebudayaan dengan menjamin syarat-syarat spiritual dan materil agar setiap warga negara dapat mengembangkan  kepribadiannya  dan  kebudayaan  nasional  Indonesia  serta  menolak  pengaruh- pengaruh buruk kebudayaan asing.
b. Menetapkan Pancasila dan Manipol sebagai mata pelajaran di perguruan rendah sampai dengan perguruan tinggi.
c. Menetapkan  pendidikan  agama  menjadi  mata  pelajaran  di  sekolah-sekolah  mulai  dari  sekolah rakyat  sampai  dengan  Universitas-universitas  Negeri  dengan  pengertian  bahwa  murid  -  murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/ murid dewasa menyatakan keberatannya.
d. Membina sebaik-baiknya pembangunan rumah-rumah ibadah dan lembaga-lembaga keagamaan.
e. Menyelenggarakan kebijaksanaan dan sistim pendidikan nasional yang tertuju kearah pembentukan tenaga-tenaga  ahli  dalam  pembangunan  sesuai  dengan  syarat-syarat  manusia  Sosialis  Indonesia, yang berwatak luhur.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui  bagaimana kebijakan pemerintah pada masa orde lama dalam memberikan ruang bagi para masyarakat muslim di Indonesia dalam memenuhi  kebutuhan mereka  terutama  dalam  bidanag  pendidikan  agama.  Namun  demikian,  terdapat  beberapa  kebijakan pemerintah yang kurang menguntungkan bagi pengembangan pendidikan Islam seperti pelajaran agama tidak berpengaruh terhadap kenaikan kelas. Jadi, meskipun pelajaran agama dimasukkan dalam kurikulum sekolah  negeri,  namun  tidak  mempengaruhi  kenaikan  dibanding  pelajaran  umum  lainnya  (Amirullah, 2015:  13).  Berbagai  paparan  di  atas  menunjukkan  bahwa  pemerintah  Orde  Lama  terus  berupaya membenahi kebijakan pendidikan Islam, namun akibat suhu politik yang tidak kondusif seperti adanya pertentangan  antara  kelompok  nasionalis,  sekuler-komunis,  dan  Islam,  hal  itu  juga  memberi  pengaruh terhadap implementasi kebijakan pendidikan Islam.

## Implikasi teknis dari kebijakan pemerintah orde lama terhadap pendidikan Islam

## 1. Madrasah
Pada awal mulanya madrasah merupakan hasil pengembangan lembaga pendidikan pesantren di dalam merespon modernisasi pendidikan Islam. madrasah-madrasah itu semuanya adalah hasil usaha partikelir,  yang  mendapat  pengawasan  dari  Departemen  Agama.  Madrasah  yang  sudah  mendapat pengakuan dari Departemen Agama menerima bantuan dari Departemen itu. Selanjutnya, madrasah- madrasah  yang  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh  Dep.P&K  mendapat  subsidi  dari Departemen  P  dan  K  yang  lebih  besar,  tidak  lagi  dari  Departemen  Agama.  Kemudian,  berdasarkan ketetapan pemerintah, belajar pada madrasah yang telah diakui oleh Departemen Agama, dipandang telah melaksanakan kewajiban belajar. Suatu madrasah diakui oleh Departemen Agama, bila sekurang- kurangnya dalam seminggu memberikan 6 jam pelajaran agama sebagai mata pelajara pokok.
2. Madrasah wajib belajar (MWB)
Madrasah Wajib Belajar (MWB) merupakan lembaga madrasah yang mulai berkiprah pada tahun pelajaran  1958/1959.  Selain  dari  untuk  melakukan  revolusi  perubahan  pendidikan  dilembaga pendidikan  Islam,  madrasah  dan  pesantren,  MWB  memiliki  tujuan  dan  fungsi  antara  lain:  1) Implemnetasi  amanat  Undang-undang  Kewajiban  Belajar,  2)  Pendidikan  terutama  sekali  diarahkan kepada pembangunan jiwa bangsa untuk mencapai kemajuan dilapangan ekonomi, industrialisasi dan transmigrasi. Sedangkan lama belajar di MWB ini adalah 8 tahun.

## 3. Sekolah guru agama Islam
Sekolah Guru mulai dibuka pada 16 Mei 1948 dengan pendirian Sekolah Guru dan Hakim Islam (SGHI) di Solo. Namun pelaksanaannya tidak dilanjutkan karena terganggu oleh aksimiliter Belanda II. Baru  setelah  Belanda  menyerahkan  kedaulatan  sepenuhnya  pada  1949,  upaya-upaya  pembinaan  dan pengembangan guru agama dapat dilanjutkan. Departemen Agama kemudian memindahkan SGHI dari Solo ke Yogyakarta dan dibuka kembali pada 16 Januari 1950 dengan ikatan dinas.  Dengan status ikatan dinas, selama mengikuti pendidikan, para murid mendpat tunjangan ikatan dinas dari pemerintah. Stelah lulus mereka langsung bertugas sebagai guru agama dengan status PNS. Kebijakan ikatan dinas ini hanya berlangsung  sampai  1969.  Setelah  itu,  karena  keterbatasan  anggran  kementerian  agama,  murid  di lembaga  pendidikan  guru  agama  harus  membiayai  sendiri  pendidikannya,  dan  lulusnya  pun  tidak otomatis di angkat menjadi guru PNS (Heni Listiana, 2013 : 385)
4. Perguruan tinggi agama Islam
Menyangkut politik pendidikan Islam dalam bidang pendidikan tinggi dapat ditelusuri bahwa pendirian perguruan tinggi Islam pertama, menurut Mahmud Yunus, berdiri pada 9 Desember 1940 oleh Mahmud Yunus, Islamic College, di Padang Sumatera Barat. Lembaga ini terdiri dari dua fakultas, yaitu fakultas syariat/ agama dan fakultas pendidikan bahasa Arab. Menurut Mahmud Yunus, usaha umat Islam dalam mengelola dan melaksanakan pendidikan Islam semakin kuat ditandai pada 22 Januari  1950,  sejumlah  pemimpin  Islam  dan  Ulama  juga  mendirikan  sebuah  universitas  Islam  di Solo. Pada tahun itu juga, fakultas agama yang semula ada di University Islam Indonesia diserahkan kepemerintah, yakni kementerian Agama yang kemudian dijadikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dengan PP. No. 34 Th. 1950 yang kemudian menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
5. Kurikulum PAI
Kebijakan pemerintah orde lama dalam hal penetapan pendidikan Agama (Islam) dalam struktur kurikulum  hingga lahirnya  kurikulum  tahun  1964,  yang  disebut  dengan  Rencana  Pendidikan,  belum terlihat  secara  tegas,  karena  pada  kurikulum  itu  pelajaran  agama  masih  merupakan  sub/bagian  dari wardhana  (bidangstudi)  perkembangan  moral dan  diintegrasikan antara  mata pelajaran  sejarah,  ilmu bumi  dan  kewarganegaraan.  Artinya  memang  ketika  masa  orde  lama  belum  ditemukan  adanya kebijakan  pendidikan  bidang  kurikulum  yang  menunjukkan  adanya  pemberlakuan  secara  khusus pendidikan  agama  Islam  sebagai  salah  satu  dari  mata  pelajaran.  Tetapi  walaupun  demikian, pembelajaran agama Islam telah berlangsung ditengah-tengah masyarakat muslim.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pemaparan  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  memahami  politik pendidikan Islam pada masa orde lama, maka perlu dijelaskan bahwa produk kebijakan pemerintah oerde lama yang merupakan implementasi dari pasal 31 UUD 1945 sebagai dasar negara, dapat dirincikan dalam bentuk kebijakan yaitu sebagai berikut Pertama Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 27 Desember 1945, Kedua Menteri PP dan K pada tanggal 1 Maret 1946 membentuk panitia penyelidik pengajaran melalui surat Keputusan No 104/Bhg.O.1946), Ketiga, Keputusan bersama antara menteri PPK dan menteri agama No.1142/ BhgA (pengajaran), Jakarta tanggal 2 Desember 1946, No1285/K.J9  (Agama)  Yogyakarta  tanggal  2  Desember  1946. Keempat, UU  No  4  Tahun  1950  tentang Dasar-Dasar  Pendidikan  dan  Pengajaran  di  Sekolah. Kelima, Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Menteri Pendidikan,  Pengajaran  dan  Kebudayaan  No.1432/  Kab.Tanggal  20  Juni  1951  dan  Menteri  Agama No.K.1/ 652, tanggal 20 Juni 1951. Keenam, Undang–undangNo.12Tahun1954, Ketujuh, TAP MPRS No 2 Tahun 1960. Selanjutnya Implikasi teknis dari kebijakan pemerintah orde lama terhadap pendidikan Islam adalah  adanya  Pembaruan  dari  berbagai  bidang  seperti  berdirinya  Madrasah, Program  Madrasah  Wajib Belajar  atau  MWB,  diadakannya  sekolah  guru  agama  Islam,  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam,  dan termasuknya pendidikan agama Islam dalam Kurikulum PAI.

## Daftar Pustaka
Amirullah. (2015). Hubungan Islam dan Politik di Indonesia serta Implikasinya terhadap Pendidikan Islam, Jurnal Kreatif 8, 23-30
Awwaliyah, R., & Hasan, B. (2018). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA, 19(1), 34–49. https://doi.org/10.21154/cendekia.v12i1.370
Ismail,  (2016).  Politik  Pendidikan  Islam  Orde  Lama  1945-1965  (Study  Kebijakan  Pemerintah  dalam Penyelenggaraan Pendidikan Islam ). Kabilah 1 (1), 142-170
Kosim, M. (2014). Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah pada Masa Orde Lama. Karsa, 22(1), 1– 20. http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/karsa/article/download/550/532
Listiana, Heni. (2013). Dinamika Politik Pendidikan Guru Agama Islam pada Masa Orde Lama. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2 (2), 375-398
Maghfiroh, Nailil. Dkk. (2022). Politik Pendidikan Islam di Indonesia. Citra Ilmu, 18(35), 23-30
Salsabila,Sonia Sinta. dkk. (2021) Implikasi Pendidikan Islam di Indonesia pada Zaman Orde Lama, Baru, dan Reformasi. Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam, 8(2), 8-15
Sari,  M.,  &  Asmendri.  (2020).  Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research)  dalam  Penelitian  Pendidikan IPA.  Natural  Science:  Jurnal  Penelitian  Bidang  IPA  Dan  Pendidikan  IPA,  6(1),  41–53. https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159
Sudarmono, M. A. (2020). Tinjauan Sejarah Pendidikan Islam Masa Orde Lama. 18(1), 17–26.