## PENDAHULUAN
Politik pengakuan masyarakat adat di Canada menarik untuk dikaji mengingat negara seringkali menjalankan kebijakan politic of distraction dengan mengakui dan melindungi masyarakat adat secara konstitusional, namun dalam praktiknya telah melemahkan perjuangan menuju kebangkitan kembali adat (Corntassel, 2012). Pengalaman di Australia menunjukkan kebijakan pengakuan Aborigin sebagai upaya pemerintah “menormalkan” mereka menjadi “subjek modern” (Poirier, 2010) melalui fasilitasi proses pengakuan adat yang cenderung dominatif dengan mengendalikan sumber daya alam untuk kepentingan investasi (Page and Petray, 2016). Disisi lain, ketiadaan regulasi yang mengakui identitas adat (Aborigin) dilihat sebagai kekerasan politik simbolik (Maddison, 2013), di India dilihat sebagai upaya
“ systematically marginalized ” (Karlsson, 2014), dan di Jepang sebagai kontradiksi pengakuan (Hossain and Maruyama, 2016).
Di Indonesia, politik pengakuan masyarakat adat memunculkan dua problem mendasar. Pertama, gejala “politic of ignorance” , politik yang hanya bernalar kepentingan elit semata dan sengaja mengabaikan suara serta persepsi akar rumput (Cahyono, 2016). Problem kedua, gejala politik penyangkalan, melalui upaya mendelegitimasi keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum dan penyandang hak atas wilayah adat oleh instansi-instansi pemerintah (birokrasi) pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2012 (Fauzi dan Siscawati, 2014). Politik penyangkalan terlihat dari upaya “penggunaan kewenangan pemerintah pusat atau pejabat Pemda yang memberikan izin/lisensi pemanfaatan sumber daya

## PEMBUNGKAMAN SUARA POLITIK PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK (Studi Kasus di Suku Mapur Lom Bangka Belitung)
Stifling of Customary People Political Voice of Recognition in Political Economy Perspective (Case Study on Mapur Tribe Lom Bangka Belitung)
Iskandar Zulkarnain * , Endriatmo Soetarto², Satyawan Sunito², Soeryo Adiwibowo²
*) Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Bangka Belitung ²Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Iinstitut Pertanian Bogor
*) E-mail : iskandarzubb@gmail.com

## ABSTRACT
Symptoms of political neglection along with changes in capitalist-oriented economic development policies have become a major challenge for recognition of indigenous people in Indonesia. The experience of the Mapur Lom tribe marks the phase of detachment of an entity from its agrarian tradition. This study aims to identify the future critical point of Lom people due to the absence of recognition from the government which more prioritizes the practices of power domination and penetration of capital. The case study was used to oversee the socio-economic relations between tin and oil palm as well as the dynamics of actors contestation who were legitimized by the post-New Order bureaucracy. Data collection uses interviews, observation, document studies, and focused discussions. The results of the research show that the mechanism of stifling the political voice of Lom people’s recognition takes place through two phases, namely silencing from within by the apparatus at the hamlet level by hijacking the autonomy discourse of customary forests. The second phase, preclusion of political voices from outside through a continuous changing of regulations, policies that tend to favor the oil palm plantation corporations, capital intervention accompanied with land grab and violence. Working with Marxian perspective elaboration and critical perspective see that failure of state and bureaucracy at the regional level related to political economy of recognition are the result of perpetuating power domination based on concentration of regulation, policy, legitimacy, and capital along with collusion with corporations against individuals, groups and nature.
Keywords: bureaucracy, domination, land grab, recognition

## ABSTRAK
Gejala politik pengabaian ditandai perubahan kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi kapitalis menjadi tantangan besar pengakuan masyarakat adat di Indonesia. Pengalaman Suku Mapur Lom menandai fase penelanjangan sebuah entitas dari tradisi agrarianya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kegentingan masa depan Orang Lom akibat ketiadaan pengakuan dari pemerintah yang lebih mengedepankan praktik-praktik dominasi kekuasaan dan penetrasi kapital. Metode studi kasus digunakan untuk melihat hubungan sosial ekonomi pertimahan dan sawit serta dinamika kontestasi para aktor yang dilegitimasi oleh birokrasi pasca Orde Baru. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi dokumen, dan diskusi terfokus. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pembungkaman suara politik pengakuan Orang Lom berlangsung melalui dua fase, yaitu pembungkaman dari dalam oleh aparatur di tingkat dusun dengan membajak diskursus otonomi hutan adat. Fase kedua, pembungkaman suara politik dari luar melalui seperangkat regulasi yang berubah- ubah, kebijakan yang cenderung memihak korporasi perkebunan kelapa sawit, intervensi kapital yang disertai perampasan tanah dan kekerasan. Bekerja dengan elaborasi perspektif Marxian dan perspektif kritis melihat, bahwa kegagalan negara dan  birokrasi di tingkat daerah terkait ekonomi politik pengakuan adalah akibat melanggengkan dominasi kekuasaan berbasis pemusatan regulasi, kebijakan, legitimasi, dan modal serta persekongkolan dengan korporasi melawan individu, kelompok, dan alam.
Kata kunci: birokrasi, dominasi, pengakuan, perampasan tanah
alam untuk instansi pemerintah atau perusahaan-perusahaan besar untuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan” (Rachman, 2014). Kedua gejala politik pengakuan masyarakat adat ini terjadi pada Suku Mapur Orang Lom Bangka Belitung.
Pengakuan  Komunitas  Adat  Orang Lom di Bangka Belitung terkendala pembungkaman suara politik agar aspirasi pangakuan tidak muncul ke permukaan. Berdasarkan sejarah lisan dan sumber tertulis, komunitas adat Orang Lom di Air Abik menjelma menjadi sebuah entitas yang sejak dulu telah memiliki wilayah pemerintahan dan politik yang diatur sedemikian rupa oleh tokoh adat/dukun (Smedal, 1989). Kekuasaan dukun atas ruang geografis,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  di Air Abik  dijalankan dengan memanfaatkan otoritas serta legitimasi untuk mengakses timah secara ilegal di hutan yang diklaim sebagai hutan adat. Praktik ini dianggap sebagai ancaman oleh penguasa rezim Orde Baru, karena timah dianggap sebagai kepemilikan negara ( state property regime ).  Pada  tahun  1974,  Orde  Baru  menjalankan kebijakan  relokasi  Orang  Lom  dari  pedalaman  hutan  ke pemukiman permanen di Air Abik sebagai sebuah proyek pembangunan.
Pada tahun 1999, berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/Kep/4/Tahun 1999 yang intinya timah bukan sebagai komoditi strategis yang ekspornya harus diatur dan diawasi secara ketat (Erman, 2010; Indra, 2014; Ibrahim, 2016).  Implikasinya adalah timah yang semula sebagai properti negara yang tidak dapat diakses secara bebas menjadi properti yang dapat diakses secara bebas, termasuk oleh masyarakat umum. Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) no.6 tahun 2001 oleh Bupati Bangka, Eko Maulana Ali sebagai respons dari Keputusan Menteri Perindustri dan Perdagangan, memperkuat legitimasi penambangan timah oleh masyarakat Bangka  (Erman,  2010).  Kesempatan  ini  dimanfaatkan  Orang Lom di Air Abik untuk mengakses timah secara ilegal di lahan yang diklaim sebagai hutan adat.
Pada tahun 2003, fenomena penambangan timah mulai bergeliat di Air Abik. Berselang satu tahun, Bupati Bangka mengeluarkan SK Nomor 188.45/118/I-TNH/2004 tentang izin usaha perkebunan  untuk  dan  atas  nama  PT  Gunung  Pelawan  Lestari (PT GPL), sebuah perusahaan swasta asing berpusat di Inggris di bawah bendera Evans Group. Kehadiran komoditi timah yang diikuti  komoditi sawit beserta regulasi yang menyertainya menjadi ancaman baru bagi perjuangan politik pengakuan Orang Lom . Ekonomi sawit menimbulkan resistensi dari Orang Lom , karena mengubah lanskap tanah dari semula untuk bertani menjadi lahan produktif untuk kepentingan industri dan proses pembebasan lahan dianggap telah merampas tanah adat. Konflik tenurial bernuansa kekerasan menghiasi perkembangan selama hampir satu dekade.
Penelitian ini hendak menganalisis cara kerja pembungkaman suara politik (aspirasi) terhadap Orang Lom sebagai komunitas adat dalam perspektif ekonomi politik pengakuan. Politik pengakuan menekankan dua hal penting, yaitu peran negara yang harus menciptakan kesetaraan dalam bentuk pengakuan di antara warga yang berbeda (baca keaslian/keunikan) dan dapat diwujudkan melalui politik pengakuan yang sama sebagai pilar menuju masyarakat demokratis yang deliberatif (Benbask, 2010). Politik pengakuan ini secara tersirat dimaknai sebagai upaya menghindari kepentingan terselubung dari negara yang dapat saja memunculkan “arena politik lain” yang dapat memutarbalikkan politik rekognisi untuk kepentingan melapangkan hegemoni budaya korporasi lewat regulasi, investasi, dan perluasan pasar (Savitri, 2014). Secara ekonomi, fenomena ini terkait erat dengan
analisis Karl Marx mengenai komoditas yang berakar dalam orientasi materialis dengan berfokus pada kegiatan-kegiatan produktif para aktor kapitalisme (Ritzer, 2014). Tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  kegentingan  masa depan  Orang Lom atas praktik-praktik dominasi kekuasaan yang bekerja melalui kebijakan, regulasi, penetrasi kapital dan legitimasi, serta kekerasan yang efektif membungkam suara politik pengakuan yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Kegentingan masa depan menandai penting dan mendesaknya sebuah fase rekonsiliasi baru melalui pengakuan berbasis  perencanaan  kolaboratif  dengan  memposisikan  Orang Lom sebagai mitra berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini didesain secara kualitatif dengan studi kasus. Studi kasus memiliki tiga kekuatan, yaitu: pertama,  kekuatan studi kasus terletak pada studi mikro (Sitorus, 1998); kedua, menuntut pelacakan waktu tersendiri (Yin, 2013); dan ketiga, bersifat multi-metode (Sitorus, 1998). Tiga kekuatan ini menjadikan studi kasus memiliki kekhasan pada sifatnya yang unik, baik pada hakikat  kasusnya,  latar  belakang  sejarah,  setting  fisik,  maupun konteks lain seperti ekonomi, politik, hukum maupun estetika (Christian, Satria, dan Sunito, 2018). Studi kasus digunakan untuk melihat hubungan sosial, ekonomi,  politik pertimahan dan sawit beserta dinamika kontestasi para aktor sejak 2001 sampai 2014. Kebijakan deregulasi tata niaga timah pasca Orde Baru, praktik penambangan timah rakyat di Air Abik, dan kebijakan pemberian izin konsesi kepada perusahaan swasta untuk investasi pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka sebagai deret kasus uji.
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi dokumen  kebijakan,  regulasi,  hasil  penelitian,  monografi,  dan peta. Data primer berupa informasi kesejarahan suku untuk memetakan otentisitas tradisi dan wilayah, diskusi terfokus untuk merumuskan hubungan sosial, ekonomi, politik serta masa depan Orang Lom , dan wawancara mendalam pada aktor-aktor yang terlibat dalam relasi konfliktual di Dusun Air Abik. Penentuan sampling menggunakan dua cara, yaitu sampling non-probabilitas secara purposive (informan yang ditentukan secara acak) dan penggunaan snowball sampling (informan yang relevan yang tidak diketahui oleh peneliti).
Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 27 orang terdiri dari ketua adat Orang Lom , sesepuh adat, dan pemuda adat. Sementara dalam beberapa kali diskusi grup terfokus melibatkan 9-12 peserta diskusi. Sumber informasi lain berasal dari unsur pemerintah yang meliputi ketua RT, kepala dusun, kepala desa, camat, beberapa kepala dinas di Pemda Kabupaten Bangka, dan anggota DPRD Kabupaten Bangka. Informasi lain berasal dari unsur non-pemerintah seperti humas PT GPL, Ketua Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Desa Gunung Muda, dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bangka Belitung.

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dusun Air Abik secara administratif memiliki dua rukun tetangga (RT) yaitu RT 19 dan RT 20. Penelitian lapang dilakukan sejak April 2018 sampai Oktober 2018 dengan kunjungan secara bolak balik guna menggali dan memverifikasi data  serta  informasi  terkait  penelitian.  Lokasi  penelitian  dapat dilihat pada gambar 1.
238 |  Zulkarnain Iskandar. et. al . Pembungkaman Suara Politik Pengakuan Masyarakat Adat dalam Perspektif Ekonomi Politik

## HASIL PENELITIAN

## Sosial Ekonomi dan Budaya Orang Lom
Secara geografis, Orang Lom tersebar di dua dusun berbeda yakni Dusun Air Abik Desa Gunung Muda dan Dusun Pejam Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. Dusun Air  Abik  merupakan  dusun  utama  bagi  sebaran  Orang  Lom yang berjarak sekitar 65 km dari ibukota kabupaten. Demografi kependudukan  Orang  Lom  berdasarkan  hasil  survey  lapangan (Zulkarnain dan Franto, 2014), jumlah penduduk Dusun Air Abik tahun 2014 sebanyak 630 jiwa dengan komposisi penganut agama  adat  Lom  280  jiwa,  Islam  248  jiwa,    Kristen  87  jiwa, Konghuchu 11 Jiwa, dan Budha 4 jiwa. Terlihat agama adat Lom lebih dominan dibanding penganut agama lainnya.
Secara historis Dusun Air Abik terbentuk pada tahun 1974 melalui program pemerintah untuk suku terasing yang merelokasi Orang Lom di pedalaman ke pemukiman permanen. Sebanyak 75 kepala keluarga (KK) mengikuti program relokasi di pemukiman Dusun Air Abik. Sebagian Orang Lom tetap bertahan di hutan dan baru pada tahun 1977 sebagian mereka mulai menempati perumahan yang dibangun pemerintah. Orang Lom yang bersedia direlokasi mendapatkan bantuan rumah semi-permanen berukuran 20 m², alat bangunan dan pertanian, sembako untuk kebutuhan hidup selama satu bulan dan terus dibantu selama kurang lebih tiga tahun.
Pemukiman Orang Lom terbagi menjadi dua yakni Lom Dalam dan Lom Luar. Lom Dalam masih mempertahankan tradisi hidup secara komunal, menerapkan pola ladang berpindah, dan sebagian menetap di hutan. Sedangkan Lom Luar,  hidup  berdampingan dengan warga lain yang berbeda etnis (pendatang) dan menetap di Dusun Air Abik. Dalam hal sistem kepemimpinan, antara Lom Dalam dan Lom Luar  dipimpin  oleh  seorang  ketua  adat  yang ditunjuk dan dipilih secara kolektif. Seorang ketua adat dipilih berdasarkan garis keturunan, paling berpengaruh, disegani dan dituakan. Tugas ketua adat adalah menjaga dan memelihara tradisi serta keyakinan leluhur yang masih asli (Zulkarnain dan Franto, 2014). Dalam konteks yang lebih luas, lembaga adat berperan sebagai institusi lokal yang mempunyai kuasa mengatur serta mengontrol tata kehidupan Orang Lom sehari-hari.
Secara ekonomi, Lom Dalam bermata pencaharian sebagai petani ladang, sebagian besar menanam lada, padi ladang, karet, dan palawija. Sedangkan Lom Luar sebagian sebagai petani ladang dan  sebagian  lainnya  menjalankan  praktik  diversifikasi  mata pencaharian dengan bekerja sebagai penambang timah dan buruh sawit. Secara umum, mereka masih memberlakukan pola pertukaran sistem barter pada hasil panen padi ladang (beras merah). Pola barter melarang praktik jual beli beras merah. Ia hanya dapat dipertukarkan dengan beras putih yang takarannya
harus dua kali lipat (Zulkarnain dan Cholillah, 2015). Seiring perkembangan waktu, sistem barter ini mulai tergerus akibat perkenalan mereka dengan uang sebagai alat pertukaran.
Keunikan  budaya  Orang  Lom  terlihat  dari  pandangan  tentang pengelolaan hutan dan lahan/tanah. Hutan harus dikelola berlandaskan pada nilai spiritualitas (adat) berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, kearifan lokal, dan kelestarian alam secara bersama-sama. Dalam pengelolaan tata ruang dan pembagian tanah, mereka membuka lahan dengan cara ditebas kemudian dibakar. Lahan yang telah dibakar dibersihkan kembali dan ditanami dengan padi ladang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Disela-sela tanaman padi ladang, ditanam juga tanaman lain seperti cabai, lada, umbi-umbian, dan sampai terbentuk perkebunan wanatani lokal. Mereka membangun rumah pondok di sekitar ladang atau kebun dan mendiaminya sampai tanaman dipanen dan dapat dikonsumsi. Pada masa ini, mereka mengisi aktivitas sehari-hari dengan berburu, mencari rotan, madu, dan ikan di sungai.

## Politik ‘Pembungkaman’ Era Timah
Keunikan khazanah budaya Orang Lom mulai terusik sejak Orde Baru menerapkan kebijakan monopoli timah dan berlanjut pasca Orde Baru. Kebijakan monopoli timah dianggap sebagai salah satu upaya membungkam suara politik pengakuan Orang Lom di Air Abik. Pembungkaman suara politik pengakuan Orang Lom sebagai warga negara yang berhak memiliki hak atas geografis beserta adat istiadat berlangsung melalui implementasi dua kebijakan politik komoditi, yaitu  timah dan sawit. Kedua sektor ini menjadi katalisator bagi daya dukung pembangunan ekonomi bercorak kapitalis yang akhirnya membungkam suara politik pengakuan Orang Lom .
Kebijakan politik timah melalui deregulasi tata niaga timah pasca tahun 1999-2001 telah melahirkan multiinterpretasi dari berbagai pihak seperti Pemda, pebisnis timah, dan masyarakat Bangka. Kondisi seperti ini dianggap sebagai era baru pertimahan, ditandai dengan lepasnya kontrol (monopoli) pemerintah di semua tataran, sejak dari proses produksi timah sampai ke proses pemasaran (Erman, 2010). Kebijakan pertimahan ini melapangkan jalan bagi Orang Lom di Air Abik untuk terlibat berkompetisi dalam arena ekonomi timah.
Dinamika  kompetisi  Orang Lom dan etnis-etnis lain dalam penambangan  timah  pasca  Orde  Baru  dapat  dilihat  dari  dua fase penting. Pertama,  fase perubahan akses terhadap teritori dan properti. Properti dimaknai sebagai hak atas sesuatu yang bernilai yang mendapatkan pengakuan sebuah otoritas publik dan dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan (Sikor dan Lund  2009).  Perubahan  hak-hak  kepemilikan  terkait  timah dari kepemilikan negara ( state property regime ) sejak kolonial Belanda dan Orde Baru ke akses properti terbuka ( open access property regime )  setelah    runtuhnya  Orde  Baru  tahun  1998, menandai fase baru dalam mengakses sumber daya timah. Pada awal tahun 2000-an atas nama tanah warisan orang tua/leluhur, Orang Lom secara personal maupun kelompok berlomba-lomba membuka lahan untuk penambangan timah rakyat yang sering disebut dengan istilah tambang inkonvensional (TI). Berbekal pengetahuan dan pengalaman bekerja dari cukong (istilah yang dipakai masyarakat untuk menyebut bos/pemilik modal dari kalangan etnis Cina) dan sebagian kecil didapat dari etnis Jawa dan Melayu pribumi, maupun bekerja sama modal dengan cukong , aktivitas TI mulai bergeliat. Fenomena penambangan timah ala Orang Lom menandai berlangsungnya praktik ekonomi informal (Verbrugge, 2015) yang menciptakan “konstelasi
Gambar 1. Lokasi Penelitian
pedalaman” (Eilenberg, 2016) dan dianggap sebagai usaha mengembangkan sebuah “negara bayangan” (Hilson, 2013; Spiegel, 2012; Tschakart 2009; Erman, 2007). Praktik ekonomi penambangan skala kecil seperti ini ditandai dengan adanya hubungan erat antara negara dan pasar, birokrat dan pebisnis dalam ekonomi legal dan ilegal yang batasannya terkesan kabur. Fase kedua, era pembentukan teritori tandingan ( counter territories ). Seiring meningkatnya pendapatan dari TI, jumlah penambang semakin meningkat pesat dengan luasan areal penambangan TI yang semakin meningkat. Data jumlah lubang galian timah atau dikenal masyarakat Bangka dengan sebutan camui berjumlah lebih dari 164 buah yang tersebar di sekitar Air Abik pada tahun 2003 (Smedal, 2018). Warga Air Abik yang mayoritas Orang Lom dan sebagian lainnya pendatang menikmati kehidupan dari ekonomi timah. Geliat ekonomi timah di Air Abik terlihat dari perubahan bentuk rumah yang semula semi- permanen (rumah proyek pemerintah untuk suku terasing tahun 1974) menjadi permanen dan relatif baru, kepemilikan kendaraan terutama sepeda motor dan sebagian kecil mobil pick up dan truk, kepemilikan alat-alat elektronik seperti televisi, pemutar DVD/parabola, dan hampir setiap rumah memiliki generator untuk suplai listrik rumah tanggga. Kondisi ekonomi timah yang bergeliat, melatari pihak-pihak terkait seperti Kepala Dusun, para cukong , dan pebisnis timah lainnya membentuk teritori tandingan.
Teritori tandingan dimaknai sebagai upaya untuk melindungi tanah/hutan, tenaga kerja atau buruh TI, kebijakan “settlement cash box” (istilah ini dicetuskan oleh Olaf H Smedal) yang dapat dimaknai sebagai kebijakan kotak uang tunai yang dikelola oleh Kepala Dusun Air Abik yang diperoleh dari hasil kutipan biaya sewa alat-alat berat yang diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan prioritas tertentu), dan sumber-sumber lainnya dari proses komodifikasi. Dengan kata lain, proses penambangan TI di Air Abik perlu dipertahankan dan dilindungi agar tetap berkelanjutan. Upaya menjaga keberlanjutan ekonomi timah melalui teritori tandingan pada satu sisi, dan pada sisi lainnya sebagai antisipasi rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit berskala besar oleh PT Gunung Pelawan Lestari (PT GPL) di Kecamatan Belinyu Kabupaten  Bangka.  Kehadiran  PT  GPL  dianggap  sebagai ancaman bagi keberlanjutan praktik ekonomi timah. Berbagai upaya dilakukan Kepala Dusun Air Abik beserta kroninya agar ekspansi PT GPL tidak menjangkau Dusun Air Abik. Salah satu upayanya adalah mendorong diskursus hutan adat dan perjuangan untuk otonomi adat Orang Lom. Sejak tahun 2004, Kepala Dusun Air Abik aktif terlibat sebagai pendamping Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam program pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) di Air Abik. Peran ini digunakan untuk melakukan pendekatan, melobi pihak-pihak terkait seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Kepolisian Daerah Bangka Belitung agar memfasilitasi perjuangan pengakuan Orang Lom dan menghambat laju perizinan PT GPL.
Pada tahun 2007 diskursus otonomi adat yang diwacanakan Kepala  Dusun  terbukti  cukup  berhasil.  Segenap  Orang Lom dan warga Air Abik lainnya bersatu padu membentuk kekuatan sosial menolak kehadiran PT GPL. Hasil data survey tahun 2014 menunjukkan 60 persen warga adat menghendaki Kepala Dusun sebagai pihak yang paling dipercaya untuk dilibatkan dalam mengembangkan potensi sumber daya di hutan adat (Zulkarnain dan Franto, 2014). Hasil survey dapat dilihat dalam gambar 2.
Dari proses yang berlangsung, pembungkaman suara politik pengakuan Orang Lom di era timah dan transisi menuju era sawit, sebenarnya telah mengalami pembungkaman suara politik dari dalam. Pembungkaman terhadap suara pengakuan bersumber dari para aktor di luar Orang Lom yang digerakkan oleh Kepala Dusun
dan para cukong timah yang menarik mereka ke dalam pusaran ekonomi timah. Atas nama diskursus otonomi adat, Kepala Dusun beserta kroninya menciptakan teritori tandingan yang dimaknai secara ganda. Menurut Orang Lom teritori tandingan merupakan  wilayah  adat  (geografis)  meliputi  klaim  hutan  adat sebagai teritori kekuasaan tradisional sejak zaman leluhur yang perlu diakui dan dipertahankan. Disisi lain, ia dimaknai sebagai teritori, akses, dan properti baru oleh Kepala Dusun beserta kroni dalam arena ekonomi informal yang mendatangkan peluang ekonomi  yang  sangat  menjanjikan.  Logika  teritori  tandingan dan kebijakan “settlement cash box” sebagai implementasi tindakan rasional menandai berlangsungnya upaya penentuan batas identitas berdasarkan penguasaan tanah untuk otonomi adat (Koerner, 2015; Sanders, 2015) yang dianggap sebagai upaya mendelegitimasi esensi otonomi, yaitu hak untuk mengontrol tanah, hutan, dan cara produksi mata pencaharian suatu entitas (Brent, 2015). Tujuan akhirnya adalah membangun representasi dan identitas baru (Savitri, 2013).
Politik pembungkaman era komoditi timah berpusat pada bagaimana terjadinya pembajakan atas diskursus otonomi adat oleh para aktor di luar Orang Lom dengan memanfaatkan klaim hutan adat sebagai justifikasi pembentukan teritori tandingan yang mendorong kompetisi para aktor dalam arena ekonomi informal. Dinamika kompetisi semakin dinamis dengan dibuatnya kebijakan “settlement cash box” yang dikonstruksi sebagai sebuah simbol kebanggaan tersendiri dari warga Air Abik. Mereka bangga dengan soliditas, kemandirian, dan kemakmuran dari ekonomi timah. Pada akhirnya legitimasi mengukuhkan praktik tindakan ekonomi berbagi dari tanah Air Abik yang telah menyeret mereka ke dalam pusaran ekonomi informal timah. Gambar berikut dapat menjelaskan alur pembungkaman suara politik pengakuan Orang Lom di era timah.
0%
28%
60%
4% 8%
Pemerintah Desa Masyarakat Adat Kadus
Lembaga Adat Tidak tahu
Sumber: Zulkarnain dan Franto, 2014, penelitian tidak dipublikasikan
Gambar 2. Hasil Survei Potensi Sumber Daya Alam di Wilayah Adat Orang Lom

## Politik ‘Pembungkaman’ Era Sawit
Pembungkaman suara politik pengakuan dari dalam diperkuat dengan adanya upaya pembungkaman dari luar yakni kebijakan pembangunan ekonomi sawit. Kebijakan Bupati Bangka, Eko Maulana Ali, menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka nomor 6 tahun 2006 tentang pemberian izin lokasi, telah  melapangkan  jalan  kepada  PT  GPL  untuk  membangun perkebunan kelapa sawit di empat desa, yaitu Desa Gunung Pelawan, Gunung Muda, Mapur, dan Riau Silip. Realisasi penerbitan izin lokasi PT GPL berlangsung pada pemerintahan bupati Yusroni Yazid melalui perpanjangan izin lokasi tahun 2010. Pada tahun 2012, Eko Maulana Ali menjabat sebagai gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Terdapat kebijakan gubernur untuk melestarikan  komunitas  adat  Orang Lom dengan dua pilihan, yaitu komunitas adat Lom tetap dilestarikan atau dimodernkan layaknya komunitas lain di perdesaan. Implementasi kebijakan terkait Orang Lom tidak terlaksana dengan jelas hingga akhir masa jabatannya. Intinya, gagasan untuk pengembangan komunitas ini telah muncul, namun belum ditindaklanjuti pada tataran perencanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar masyarakat adat adalah masalah pengakuan dan stereotipe sebagai kelompok terpinggirkan yang tidak tertera dalam konteks perencanaan (Porter and Barry, 2015). Artinya, aspek perencanaan dijadikan oleh pemerintah terutama Pemda Kabupaten Bangka sebagai alat pembatas atau penanda vis-a-vis dengan prinsip- prinsip pengakuan atas identitas (geografis, tanah, budaya) serta sebagai alat strategis untuk membungkam kepentingan adat. Fenomena ini diistilahkan Porter (2017) sebagai “keheningan dan kelalaian” yang sedang berlangsung, karena aktor/kelembagaan perencana kebijakan telah mengabaikan empat kewajiban, yaitu akuntabilitas hak atas tanah dan ruang, transaksi koeksistensi, hak asasi manusia, dan ketaatan terhadap hukum serta obligasi kebijakan.
Seiring pergantian kekuasaan, pengembangan komunitas Orang Lom absen dari perencanaan Pemda Kabupaten Bangka. Sebaliknya, perencanaan program pembangunan ekonomi berbasis perkebunan kelapa sawit digaungkan. Pembangunan ekonomi sawit dimulai dari terjadi perubahan izin lokasi PT GPL  pada  masa  pemerintahan  Bupati  Yusroni  Yazid.  Bupati menerbitkan SK Nomor 188.45/481/II/2010 tentang pemberian izin lokasi untuk tanah seluas sekitar 13.565 Ha untuk keperluan perkebunan kelapa sawit dengan pola inti-plasma. SK ini diubah kembali dengan SK Bupati Bangka Nomor: 1888.45/253/II/2013 untuk tanah dengan luasan yang sama. Pada tahun 2014, terbit SK Bupati Bangka, Tarmizi Saat, dengan Nomor 188.45/121/ II/2014  terkait  perubahan  izin  lokasi  PT  GPL  dari  13.565 Ha menjadi hanya 8.722 Ha. Perubahan ini mengeluarkan sekitar 4.843 Ha izin lokasi dari wilayah Dusun Air Abik yang menjadi locus tempat tinggal dan mata pencaharian Orang Lom . Izin lokasi ini selanjutnya mengalami perubahan lagi dengan mengubah luasan izin lokasi PT GPL untuk tanah seluas 11.157 Ha. Pada tahun 2015, terbit kembali SK Bupati Bangka Nomor 188.45/2372/II/2015 terkait pengembalian luasan izin lokasi PT  GPL  untuk  tanah  seluas  sekitar  13.565  Ha.  Regulasi  yang berubah-ubah menandai kuatnya tarik-menarik kepentingan dalam pembangunan ekonomi sawit.
Pada dasarnya, transformasi kekuasaan di Kabupaten Bangka tidak diikuti dengan kebijakan jelas dan tegas tentang pengembangan  komunitas  adat  seperti  Orang Lom . Dokumen Pemda Kabupaten Bangka tidak mencantumkan rencana pengakuan dan perlindungan masyarakat adat seperti dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka 2013-2018 dan rencana strategis
(Renstra)  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  terkait.  Dalam Renstra 2017 Pemda Kabupaten Bangka fokus pada bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, budaya dan pariwisata guna mewujudkan visi “Pertanian Tangguh” Bangka 2013-2018 melalui optimalisasi investasi modal di sektor perkebunan (Portal Kabupaten Bangka, 2017; RPJMD 2013-2018).
Selain ditopangi kebijakan dan regulasi, proses pembungkaman suara  politik  pengakuan  Orang Lom bekerja melalui pemberlakuan identitas formal politik kewarganegaraan (administrasi kependudukan) dengan pemberlakuan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang memaksa Orang Lom memilih salah satu agama resmi negara ke dalam KTP dan KK. Pengadministrasian melalui identitas formal politik ini melahirkan kontradiksi antara identitas formal politik kewarganegaraan dengan identitas substantif kepercayaan adat yang tidak terelakkan. Ambivalensi identitas formal berdiri di atas dua kepentingan. Kepentingan pertama, keberhasilan Pemda beserta aparatur tingkat dusun menggunakan kuasa monopoli administrasi, telah memaksa setiap Orang Lom mencantumkan salah satu agama (tercatat mayoritas memilih Islam) resmi yang diakui negara ke dalam identitas kependudukan. Tujuan utamanya adalah setelah mereka diadministrasikan, terbuka peluang  bagi  intervensi  Pemda  untuk  komunitas  Lom  seperti program pemberdayaan, infrastruktur, bantuan sosial, dan pengembangan pariwisata (Sulaiman, 2014). Komunitas Orang Lom perlahan menuju masyarakat terbuka. Kepentingan kedua, identitas  formal  dijadikan  sarana  Orang  Lom  untuk  strategi bertahan hidup atas nama identitas, sehingga orisinalitas identitas adat tetap terpelihara. Politik identitas formal ini menurut Janawi (2015) telah membentuk Orang Lom dengan kepribadian yang terbelah ( split personality ). Politik formalisasi identitas seperti ini mengarah pada pemaksaan citizenship baru  (Obie,  2014) di  bawah  hegemoni  negara  serta  menimbulkan  konflik  sosial baru bernuansa identitas (Bertrand, 2011) berwujud klaim atas tanah dan hutan adat (Sampat, 2015) serta krisis identitas dan pengusiran ganda (Hendry, 2015). Sejatinya, dalam konteks kekinian, hubungan properti (tanah) dan citizenship harus dikembangkan, sebagai perjuangan untuk pengakuan identitas dan upaya perlindungan terhadap hak milik suatu entitas (Lund and Fauzi, 2017; Lund, 2011; 2016).
Legitimasi  dari  Pemda  Kabupaten  Bangka  melalui  izin  lokasi kepada PT GPL, membuka jalan bagi penetrasi modal. Modal yang besar dalam bentuk investasi uang dalam membangun perkebunan kelapa sawit telah membungkam nalar kritis masyarakat. Pola inti-plasma yang diterapkan managemen PT  GPL  bersifat total management. PT  GPL  mengharuskan pengelolaan plasma melalui KPKS yang dibentuk di empat desa dengan pengelolaan administrasi, teknis, dan keuangan terpusat pada PT GPL. Koperasi petani hanya sebagai fasilitator seluruh anggota yang terkait dengan urusan kredit dan hak anggota setiap bulan. Pertautan antara legitimasi dan investasi modal milik korporasi besar yang didukung seperangkat kebijakan, menandai terjadinya komersialisasi komoditas pertanian/perkebunan (Matenga and Hichaambwa, 2017) yang melapangkan jalan bagi praktik perampasan tanah milik masyarakat adat (Lavers, 2012; Makki, 2012).
Modal besar dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit memungkinkan bagi korporasi memainkan peran “damai” terhadap aktor-aktor dari kalangan masyarakat. Suara politik aspirasi  untuk  Orang Lom yang berkembang selama lebih dari satu dekade menjadi tertutupi oleh semangat ekonomi berbagi dari lahan plasma sawit. Di tingkat legislator daerah, tidak  mengemuka  wacana  perjuangan  untuk  Orang Lom yang
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 3 Desember 2018, hal 237-245 |  241
mengalami perampasan tanah. Tidak terdapat inisiatif untuk merumuskan rancangan perlindungan dan pengakuan komunitas adat. Terdapat sedikit legislator yang memiliki kepekaaan sosial terhadap permasalahan mereka di Air Abik. Di tingkat aktor masyarakat, tidak tumbuh gerakan memperjuangkan isu perlindungan  dan  pengakuan  hukum  Orang Lom .    Lembaga swadaya masyarakat (LSM) berbasis gerakan lingkungan muncul secara  karikatif,  tidak  solid,  dan  tidak  berkelanjutan.  Orientasi material lebih mengemuka daripada orientasi kemanusiaan (liberatif). Advokasi  dari  aktor  LSM  bersifat  tentatif  dan  tidak radikal.  Partisipasi  LSM  melalui  advokasi  seperti  ini  dianggap mempercepat jalannya proses “partisipasi birokrasi” adat melalui agenda tertentu yang mengimplementasikan prinsi-prinsip neoliberal (Fache, 2014; Astuti and McGregor, 2016).
Di  tingkat  komunitas  Lom,  wacana  pengakuan  tersandera konflik  tenurial  berkepanjangan.  Konflik  lahan  disertai  aksi- aksi perlawanan terhadap PT GPL bernuansa klaim perampasan tanah di Air Abik,  telah menguras tenaga, pikiran, dan dana serta fokus pengembangan komunitas adat Lom ke depan. Orang Lom terdiferensiasi dengan adanya kesepakatan tanah untuk sawit. Sebagian menerima ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) atas lahan yang dikuasai dan dikelola selama ini, dan sebagian lainnya menolak dan terus melakukan negosiasi. Temuan lapangan menunjukkan hampir 90 persen warga Air Abik terintegrasi ke dalam pola plasma sawit PT GPL. Selebihnya menolak secara tegas dan relatif menolak dengan catatan atau persyaratan tertentu seperti mengharapkan kebijakan dan renegosiasi baru dengan PT GPL terkait lahan untuk berladang. Salah satu faktor yang memaksa sebagian mereka melepaskan tanah dengan menerima GRTT adalah klaim perampasan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.  Kondisi  ini  menjadikan  Orang Lom berada dalam spirit perlawanan yang berkelanjutan. Gerakan perlawanan ini akan terus berlangsung karena masyarakat adat mengadopsi logika teritorial yakni menggabungkan kekuatan yang ada dengan gerakan adat (aksi reklaim, pendudukan tanah yang dirampas) yang secara linier telah membangkitkan paradigma perlawanan terhadap kolaborasi pemerintah dan korporasi (Walter, 2010) dan sebagai respons perlawanan terhadap hegemoni neoliberalisme (Mato, 2016).

## Dominasi Ingatan Sosial
Apa  yang  dialami  Orang  Lom  menunjukkan  berlangsungnya dominasi  terhadap  ingatan  sosial.  Sejarah  Orang Lom masa lalu sebagai penjaga kolektivitas dan penjaga kesejahteraan bersama dengan tanah sebagai basis ikatannya, terus dikontrol dan diarahkan untuk melupakan sejarah masa lalunya. Dominasi ingatan sosial berlangsung dengan tiga bentuk. Pertama, pemaknaan  sejarah  Orang Lom sengaja dikaburkan dengan mengabaikan hak-hak penguasaan tanah/hutan secara tradisional. Penetrasi aktor-aktor pemerintah ke dalam ruang ekonomi timah dan ruang ekonomi sawit di Air Abik dengan menjadikan tanah/ hutan Orang Lom sebagai arena kompetisi, telah memposisikannya sebagai komoditas. Timah, sawit, dan tanah dalam perspektif Karl Marx adalah komoditas. Ketiganya merupakan masalah struktural yang sentral bagi masyarakat kapitalis, karena di dalamnya mengandung nilai guna dan nilai tukar (orientasi pasar, uang, barang lainnya) sebagai basis pembentukan kelas-kelas sosial (Ritzer, 2014). Ingatan individu akan lenyap seiring dengan peralihan penguasaan tanah ke pihak lain.
Kedua, aksi perlawanan menuntut hak-hak atas tanah tidak berjalan efektif karena upaya ini akan terus menerus dilemahkan.  Perlawanan  Orang Lom atas tanahnya terbentur dominasi kekuasaan yang berlangsung melalui upaya Pemda
memaksimalkan nilai ekonomi sumber daya timah dan sawit yang dikelola secara spesial dan tersektorisasi. Pelibatan pihak swasta asing untuk mengurusi komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan cara-cara melansir perampasan atas ruang hidup  mereka  melalui  komodifikasi  tanah,  memaksa  mereka hidup tanpa tanah ( landless ) dan berstatus sebagai tenaga buruh di tanah sendiri. Jalannya mekanisme ini sebenarnya merupakan strategi untuk melanggengkan dominasi yang berpusat pada administrasi total. Administrasi total menurut perspektif kritis Herbert Marcuse merupakan strategi pengaturan dan pengelolaan yang bertujuan mengharmoniskan pemusatan dan penyatuan kekuatan sosial, politik, ekonomi, militer, dan budaya ke dalam satu tangan untuk menancapkan semesta wacana dominasi dan eksploitasi terhadap individu, masyarakat, dan alam (Saeng, 2012). Secara ekonomi, tindakan mobilisasi seperangkat administrasi total telah melemahkan kepentingan masyarakat adat (Reed, 2012), karena tanah/hutan adat yang telah dikuasai negara untuk korporasi ditujukan untuk mendukung produksi dan konsumsi di tingkat global, sehingga menyediakan jalan bagi perluasan hegemoni budaya korporasi melalui kepengaturan neoliberal (Savitri, 2014).
Ketiga, tiadanya pengakuan hukum atas keberadaan komunitas adat beserta teritorinya. Dalam situasi seperti ini, prahara terbesar bagi  Orang Lom adalah ketika berhadap-hadapan dengan pemerintah dan pemilik modal yang berhimpun menjalankan korporasi berskala besar untuk menguasai hutan/tanah mereka, baik melalui GRTT yang dianggap manipulatif maupun dengan cara-cara perampasan. Proses ini telah memperkuat terbentuknya sirkuit akumulasi baru melalui perampasan tanah yang dianggap sah (Ito, Rachman, Savitri, 2014). Kegentingan yang melanda Orang Lom adalah melakukan perlawanan dengan upaya teritori tandingan dan aksi-aksi penolakan, dan pada akhirnya memaksa mereka untuk bernegosiasi tentang identitas, karena batas identitas ditentukan oleh tanah.
Suatu entitas seperti Orang Lom dapat menempa identitas yang dicirikan oleh penguasaan atas tanahnya dengan mengarahkan ingatan sosialnya atas pengakuan. Masalahnya telah terjadi dominasi kekuasaan atas nama pembangunan ekonomi yang dilansir oleh negara, sehingga mendelegitimasi pengakuan dan pemberian hak-hak atas Orang Lom . Dalam kondisi seperti ini, Exel Honneth menegaskan, perlu dilakukan kritik kebijakan pengakuan negara yang fokus untuk mengemansipasi orang dan entitas sosial dari dominasi dan penindasan yang sedang dialami di dunia nyata (Ritzer, 2012). Ketiadaan pengakuan merupakan sebentuk kekerasan terhadap klaim individu atau kolektif yang dianggap sebagai ketidakadilan moral. Implikasi terhadap ketiadaan pengakuan dapat menimbulkan tindakan sosial dan konflik  sosial  yang  besar,  bahkan  menyebabkan  terjadinya krisis pengakuan yang semakin meningkat dalam masyarakat
242 |  Zulkarnain Iskandar. et. al . Pembungkaman Suara Politik Pengakuan Masyarakat Adat dalam Perspektif Ekonomi Politik
Gambar 4. Alur Dominasi Ingatan Sosial pada Orang Lom
kontemporer.
Dalam  konteks  pengakuan  Orang Lom , Pemda Kabupaten Bangka sejatinya perlu mengupayakan rekonsiliasi ingatan sosial yang diarahkan untuk membangun solidaritas kolektif Orang Lom yang sudah digerus dengan konflik tenurial bernuansa perampasan tanah. Rekonsiliasi ingatan sosial dapat berupa perencanaan kolaboratif untuk memberi perlindungan dan pengakuan terhadap komunitas  Orang Lom . Upaya ini merupakan sebentuk ikhtiar mengendurkan dominasi atas ingatan sosial. Menurut Habermas, “dominasi masa lalu yang selalu kembali sebagai mimpi buruk masih membebani ........ lalu menimbang dengan pandangan moral yang memihak, maka proses (pengakuan) hukum akan menjadi sangat berarti” (Haryatmoko, 2010). Ingatan sosial mereka perlu dikembalikan, karena ingatan terhadap tanah merupakan faktor utama dalam perjuangan. Dengan memiliki ingatan sosial, mereka dapat mengontrol dan  merencanakan masa depannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Cara  kerja  pembungkaman  suara  politik  pengakuan  Orang Lom dari  dalam  dengan  infiltrasi  aktor  berlatar  belakang birokrasi di tingkat dusun ke dalam praktik ekonomi timah, dengan menggunakan diskursus otonomi adat sebagai tameng, terbukti  dapat  menggiring  sebagian  besar  Orang Lom menuju jebakan teritori dan akses pada sumber daya timah. Jebakan teritori  sebagai pembuka jalan bagi penetrasi kapitalisme sawit berikutnya.  Logika  teritori  ternyata  linier  dengan  kepentingan ekspansi modal yang berujung pada restrukturisasi teritorial dengan tujuan memfasilitasi ekspansi modal dan ekspor utama komoditas sawit dari daerah. Pembungkaman suara politik dari luar bekerja efektif melalui upaya dominasi atas ingatan sosial dengan pemda, korporasi, dan elit lokal sebagai aktor utamanya. Dominasi ingatan sosial bekerja melalui upaya mengaburkan sejarah, melumpuhkan upaya perlawanan dengan mekanisme hukum, dan meniadakan pengakuan hukum atas komunitas adat.
Kegentingan  masa  depan  Orang Lom lantaran terancam kehilangan tanah ( landless ) untuk berladang dan menopangi mata pencaharian, akibat perampasan tanah untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit, melatari perlunya menggagas sebuah kebijakan rekonsiliasi ingatan sosial berbasis perencanaan kolaboratif. Perencanaan  kolaboratif  untuk  pengakuan  Orang Lom dengan membuat desain perencanaan lintas organisasi perangkat daerah  (OPD)  dan  lintas  sektoral  serta  melibatkan  aktor-aktor dari komunitas adat dan aktor kemasyarakatan lainnya. Tujuan perencanaan kolaboratif adalah memberi ruang bagi eksistensi sebuah entitas tradisional dalam perencanaan kebijakan dan menjadikan mereka sebagai mitra pelestari kearifan lokal yang berdaya di tanah sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti, R. and McGregor, A. 2016. Indigenous Land Claims or Green Grabs? Inclusions and Exclusions within Forest Carbon Politics in Indonesia. Journal of Peasant Studies, pp. 1-22.
Bappeda Bangka, 2017. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018. Online diakses 20 Desember 2017 dari laman  www.bappeda.bangka.go.id. Benbask. 2010. Multiculturalisme: Examining the Politics of Recognition Amy Gutmann (Ed). Review buku diakses 15 Desember 2018 dari laman http://icrs.ugm.ac.id/book/15/ multiculturalismexaminig-the-politics-of-recognition-. html.
Bertrand. 2011. Indigenous Peoples Rights as a strategy of Ethnic Accommodation: Contrasting Experiences of Cordillerans and Papuans in the Philippines and Indonesia. Journal Ethnic and Racial Studies Vol. 34 No. 5, pp. 850-869. Brent, Z.W. 2015, Territorial Restructuring and Resistance in Argentina. The Journal of Peasant Studies, 42:3-4, pp. 671-694.
Cahyono, E. 2016. Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan. Sajogyo Institute dengan didukung oleh RRI (Rights Resources Initiative). Policy Paper No. 01-PP SAINS 2016, pp. 11-12.
Cholillah,  J.  2015.  Orang  Lom:  Masalah  Sosial  dan Ancaman Kearifan Lokal Dalam Tinjauan Sosiologi. Jurnal Society, Vol. III, No.02,  pp. 12-24.
Corntassel, J. 2012. Re-envisioning Resurgence: Indigenous Pathways to Decolonization and Sustainable Self- Determination. Journal Decolonization: Indigeneity, Education & Society /vol.1, No.1, pp. 86-101.
Christian, Y. Satria, A. dan Sunito, S. 2018. Ekonomi Politik
Konflik Agraria Pulau Kecil (Studi Kasus di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta). Sodality, Vol 6 No 1 April 2018,  pp. 71-78.
Eilenberg, M. 2016. A State of Fragmentation: Enacting Sovereignty and Citizenship at the Edge of the Indonesian State. International Institute of Social Studies Development and Change Vol.47, No. 6, pp. 1338-1360.
Erman,  E.  2010.  Aktor,  Akses,  dan  Politik  Lingkungan  di Pertambangan Timah Bangka. Jurnal Masyarakat Indonesia, edisi 36, No. 2,  pp. 71-101.
Erman, E. 2007. Deregulasi Tata Niaga Timah dan Pembuatan Negara  Bayangan  Lokal:  Studi  Kasus  Bangka.  Politik Lokal di Indonesia, Nordholt dan Klinken, ed. Yayasan Obor Indonesia-KITLV Jakarta.
Fache, E. 2014, Caring for Country, a Form of Bureaucratic Participation. Conservation, Development, and Neoliberalism in Indigenous Australia Anthropological Forum, Vol. 24, No. 3, pp. 267–286.
Haryatmoko, 2010. Dominasi Penuh Muslihat Akar Kekerasan dan Diskriminasi. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
Hilson, G. 2013. Creating rural informality: The case of artisanal mining in subsahara Africa. SAIS Review of International Affairs, 33 (1), pp. 51–64.
Henry, R. 2015. Double Displacement: Indigenous Australians and Artefacts of the Wet Tropics. Anthropological Forum, Vol. 25, No. 4, pp. 370–383.
Hossain, K. and Maruyama, H. 2016. Japan’s Admission to the Arctic Council and Commitment to the Rights of its Indigenous Ainu People. The Polar Journal, pp.1-19. Ibrahim, 2016. Bangka Tin and The Collapse of Tha State Power. GSTF Journal of Law and Social Sciences (JLSS) Volume 5, Issue 1, pp. 1-7.
Indra, C.A. 2014. Implikasi Terbitnya Regulasi tentang Pertimahan terhadap Dinamika Pertambangan Timah Inkonvensional di Pulau Bangka.  Jurnal Society, volume ii, nomor 1, pp. 26-41.
Ito, T. Rachman, NF. Savitri, LA. 2014. Power to Make Land Dispossession Acceptable: A Policy Discourse Analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia. Journal Peasant Studies, pp.1-22.
Janawi. 2015. Agama Adat Suku Mapur Bangka: Studi tentang Sistem Kepercayaan dan Budaya Orang Lom. Disertasi Pascasarjana UIN Kalijaga Yogyakarta.
Karlsson, B.G. 2014. Indigenous Politics: Community Formation and Indigenous Peoples’ Struggle for Self-Determination in Northeast India. Identities: Global Studies in Culture and Power, 8:1, pp. 7-45.
Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  2018.  KLHK Perkuat Analisis Teknis untuk Penetapan Hutan Adat. Diakses pada 26 Januari 2019 dari laman http://www. menlhk.go.id/berita-421klhkperkuatanalisis-teknis-untuk- penetapan-hutan-adat.html.
Koerner, C. 2015, White Australian Identities and Indigenous Land Rights. Social Identities, Vol. 21, No. 2, pp. 87–101. Lavers, T. 2012. Patterns of Agrarian Transformation in Ethiopia:
State-mediated commercialisation and the ‘land grab’. The Journal of Peasant Studies Vol. 39, Nos. 3–4, pp. 795–822.
Lund, C. 2016. Rule and Rupture: State Formation through the Production of Property and Citizenship. International Institute of Social Studies Development and Change 47(6): pp. 1199–1228.
Lund,  C.  2011.  Property  and  Citizenship:  Conceptually Connecting Land Rights and Belonging in Africa. Africa Spectrum, 46,3, pp. 71-75.
Lund, C. and Rachman N.F. 2017. Indirect Recognition. Frontiers and Territorialization around Mount Halimun-Salak National Park, Indonesia. World Development 101, pp. 417–428.
Maddison, S. 2013, Indigenous Identity, ‘Authenticity’ and The Structural Violence of Settler Colonialism. Journal Identities: Global Studies in Culture and Power, Vol. 20, No. 3, pp. 288–303.
Makki, F. 2012. Power and Property: Commercialization, Enclosures, and the Transformation of Agrarian Relations in Ethiopia. The Journal of Peasant Studies Vol. 39, No. 1, pp. 81–104.
Matenga, C.R. and Hichaambwa, M.  2017. Impacts of Land and Agricultural  Commercialisation  on  Local  Livelihoods in Zambia: Evidence from three models. The Journal of Peasant Studies, pp.1-21.
Mato, D. 2016, Indigenous People in Latin America: Movements and Universities. Achievements, Challenges, and Intercultural  Conflicts.  Journal  of  Intercultural  Studies, Vol. 37, no. 3, pp. 211–233.
Obie,  M.  2014.  Perampasan  Hak  Ulayat  Pesisir  dan  Laut

## Komunitas Suku Bajo (Kasus Pengelolaan Sumber
Daya Pesisir dan Laut di Teluk Tomini). Disertasi Institut Pertanian Bogor.
Poirier, S. 2010. Change, Resistance, Accommodation, and
Engagement in Indigenous. Contexts: A Comparative (Canada–Australia). Perspective. Anthropological Forum Vol. 20, No. 1,  pp. 41–60.
Page, A. and Petray, T. 2016. Agency and Structural Constraints: Indigenous Peoples and the Australian settler-state in North Queensland. Journal Settler Colonial Studies, Vol. 6, No. 1, pp. 88–98.
Portal Kabupaten Bangka, 2017. Program Prioritas Bupati Bangka Tahun 2017. Diakses 2 Desember 2017 dari laman www.bangka.go.id.
Porter, L. and Barry, J. 2015. Recognising Indigenous Rights in Land Use Planning Governance. Internasional Paper, pp. 1-19.
Rachman, F.N. 2014. Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya. Jurnal Wacana Nomor 33, Tahun XVI, pp.25-48.
Rachman, F.N. dan Siscawati, M. 2014. Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012. Insistpress Yogyakarta.
Reed, J.P. 2012, Indigenous Land Policies, Culture and Resistance in  Latin  America.  Journal  of  Peasant  Studies,  31:1,
pp.137-156. Ritzer, G. 2014. Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern Edisi Kedelapan. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
Saeng, CP. Valentinus. 2012. Herbert Marcuse Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
Sampat, P. 2015, The ‘Goan Impasse’: Land Rights and Resistance to SEZs in Goa, India. The Journal of Peasant Studies, Vol. 42, Nos. 3–4, pp. 765–790.
Sanders, W. 2015, Indigenous Politics in the Australian Journal of Political Science: A review. Australian Journal of Political Science, Vol. 50, No. 4, pp. 679–694.
Savitri,  L.A.  2014.  Rentang  Batas  dari  Rekognisi  Hutan Adat Dalam Kepengaturan Neoliberal. Jurnal Wacana Nomor 33, Tahun XVI, pp. 61-98.
Savitri,  L.A.  2013.  Land  Control  and  Ideological  Struggle: Competing Articulations of “The Owner of Land”. Journal Of Rural Indonesia, 1(1), pp. 35-54. Sikor, T . and Lund, C. 2009. Access and Property: A Question of Power and Authority. Development and Change 40 (1), pp. 1-22.
Sitorus, F. 1998. Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan. Fakultas Pertanian IPB Bogor.
Smedal, O.H. 1989. Order and Difference: An Ethnographic Study of Orang Lom of Bangka, West Indonesia, Departement of Social Anthropology, University of Oslo. Diakses 17 Desember 2017 dari laman www.anthrobase. Com.
Smedal, O.H,. 2018. Resistence as a Problem An ethnic minority and  the  state  in  twenty-first  century  Indonesia.  State, Resistance, Transformation Anthropological Perspectives on the Dynamics of Power in Contemporary Global Realities  (Ed.  Bruce  Kaffer).  Sean  Kingstone  Publising London.
Spiegel, S. 2012. Governance institutions, resource rights regimes, and the informal mining sector: Regulatory complexities in Indonesia. World Development, 40(1), pp. 189–205. Suharno. 2015. Kebijakan Peraturan Daerah Berbasis Politik Rekognisi dan Resolusi Konflik Etnik. Jurnal Socia Vol. 12 No. 1,pp. 66-73. Sulaiman, A. 2014. Strategi Bertahan ( Survival Strategy ); Studi Tentang  “Agama  Adat”  Orang  Lom  di  Desa  Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jurnal Society Volume II, Nomor, pp. 1-14.
Tschakart, P. 2009. Digging deep for justice: A radical re- imagination of the artisanal gold mining sector in Ghana. Antipode, 41(4), pp. 706–740.
Verbrugge, B. 2015. The economic logic of persistent informality: Artisanal and small-scale mining in the Southern Philippines. Development and Change, 46(5), pp. 1023– 1046.
Walter, M. 2010, Market Forces and Indigenous Resistance Paradigms. Social Movement Studies, Vol. 9, No. 2, pp. 121–137.
Yin, R..K. 2013. Studi Kasus Desain dan Metode. Rajawali Press Jakarta.
Zulkarnain, I. dan Cholillah, J. 2015. Memaknai Kearifan Sosial Budaya  “Orang  Lom”  Bangka.  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Kabupaten Bangka Bangka Belitung.
Zulkarnain, I. dan Franto. 2014. Pemberdayaan Masyarakat Melalui  Pemetaan  Partisipatif  Untuk  Identifikasi  dan Pemetaan  Wilayah  Adat  Suku  Lom  di  Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka . Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 1 No.1, pp. 9-17. Zulkarnain, I. dan Franto. 2014. Pemberdayaan Masyarakat
244 |  Zulkarnain Iskandar. et. al . Pembungkaman Suara Politik Pengakuan Masyarakat Adat dalam Perspektif Ekonomi Politik
Melalui  Pemetaan  Partisipatif  Untuk  Identifikasi  dan Pemetaan Wilayah Adat Suku Lom di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka . Laporan  Penelitian  Universitas Bangka Belitung (tidak dipublikasikan).