Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi Vol.23 No.2, Desember 2022: 204-218

## ISSN 1411-593X (print); ISSN 2721-3137 (online)

## Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat  (Studi Kasus Dusun Dukuh Desa Donokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman)
Role of Village Community Empowerment Institutions in Empowering the Community (Case Study of Dusun Dukuh, Donokerto Village Turi District, Sleman Regency)

## Sukesi*, Budi Widayanto, Daru Retnowati
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condong Catur Yogyakarta Indonesia 55283 *Email korespondensi: sakesi028@gmail.com
Diterima tanggal : 15 Juli  2022 ; Disetujui tanggal : 27 Desember 2022

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  the  role  of  the  Village  Community  Empowerment Institution  in empowering the community to examine the factors that influence the process  of  empowerment  in  Dukuh  village.  This  research  uses  a  qualitative approach. The technique of determining the informants is purposive sampling and the  data  sources  used  are  primary  data  and  secondary  data.  Data  collection techniques  are  using  observation,  interviews  and  documentation  by  testing  the valisity  of  the  data  using  source  triangulation.  Data  analysis  techniques  are collecting  data,  reducing  data,  presenting  data  and  conclusions.  The  result showed  that  the  village  community  empowerment  institution  carried  out  the process  of  implementing  a  work  program  in  a  structured  manner  through planning,  organizing,  implementing  and  supervising.  In  empowering  the community,  LPMD  makes  work  programs  that  come  form  community  proposals through hamlet meetings and village meetings, work program proposals continue to  be  developed  until  the  liquid  funding  stage  and  the  work  program implementation  process  involves  monitoring  and  evaluating  work  programs.  In realizing  the  work  program,  there  are  supporting  factors  in  the  form  of community  participation,  government  policies  and  funding. LPMD  in  realizing empowerment through work programs in the form of managerial roles in the form of  planning starting from preparing development  plans and providing assistance to the community, institutions carrying out both tasks and functions in accordance with  the  authority  and  organizational  structure,  institutions  carrying  out implementation  by  participating  directly  in  carrying  out  work  programs, institutions  carrying out supervision and evaluation starting from motivating  the community  coordinate  work  programs  and  directives.  there  are  two  supporting factors in realizing empowerment in Dukuh village are internal factors of natural resources  and  human  resources,  exsternal  factors  are  government  policies, funding, and work programs.
Sukesi et.al., Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam…
Keywords: Role, Village Community Empowerment Institution (LPMD), Empowering.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  Mengkaji  Peran  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam memberdayakan masyarakat , m engkaji faktor-faktor yang mempengaruhi  proses  pemberdayaan  masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Teknik   penentuan  informan  secara purposive  sampling yaitu kepala dukuh, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh dan Masyarakat. Sumber data yang digunakan  adalah data primer dan data sekunder, teknik  pengumpulan  data  yaitu   menggunakan  observasi,  wawancara  dan dokumentasi dengan pengujian  keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teknik analisis data yaitu dengan  mengumpulkan data, mereduksi data, penyajian data  dan  penarikan  kesimpulan,  hasil  penelitian  ini  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan proses pelaksanaan program kerja secara terstruktur melalui  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengawasan.  Dalam memberdayakan  masyarakat  Dusun  Dukuh  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  membuat  program  kerja  yang  berasal  dari  usulan  masyarakat  melalui musyawarah  dusun  dan  musyawarah  desa,  usulan  program  kerja  terus dikembangkan sampai pada tahap pendanaan cair dan proses pelaksanaan program kerja  melibatan  pengawasan  serta  evaluasi  program  kerja.  Dalam  mewujudkan program  kerja  terdapat  faktor  yang  mendukung  berupa  adanya  partisipasi masyarakat,  kebijakan  pemerintah  dan  pendanaan.  Dapat  disimpulkan  bahwa peran  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Dusun  Dukuh  dalam  proses pemberdayaan  di  Dusun  Dukuh  melalui  program  kerja  berupa  peran  manajerial berupa  perencanaan  mulai  dari  menyusun  rencana  pembangunan  dan  melakukan pendampingan  kepada  masyarakat,  lembaga  melakukan  pengorganisasian  baik tugas  maupun  fungsi  sesuai  dengan  wewenang  dan  struktur  organisasi,  lembaga melakukan pelaksanaan dengan ikut terjun langsung dalam menjalankan program kerja,  lembaga  melakukan  pengawasan  dan  evaluasi  mulai  dari  memotivasi masyarakat  melakukan  koordinasi  program  kerja  dan  pengarahan.  terdapat  dua faktor  pendukung  dalam  proses  pemberdayaan  di  Dusun  Dukuh  yaitu  faktor internal SDA dan SDM, faktor eksternal berupa kebijakan pemerintah, pendanaan, dan program kerja.
Kata  kunci:  Peran,  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa,  Memberdayakan Masyarakat

## PENDAHULUAN
Pembangunan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, pemerintah terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan Nasional lewat pembangunan daerah, kota dan desa. Pada pelaksanaanya masih dihadapkan dengan  masalah  pokok  pembangunan,  adanya  ketimpangan  pembangunan  antara desa  dan  kota,  salah  satu  faktor  yang  memicu  adanya  ketimpangan  ialah  tidak
meratanya  pembangunan  yang  berdampak  pada  tingginya  kemiskinan  di Indonesia  (Nafidah  dan  Suryaningtyas,  2016).    Terciptanya  pemerataan pembangunan,  khususnya  di  perdesaan  akan  lebih  meningkatkan  kesejahteraan dan  taraf  hidup  masyarakat  perdesaan  mendorong  keterlibatan  aktif  pemerintah desa  dan  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  desa.  Pemerintah  provinsi  dan pemerintah  Kabupaten  sebagai  fasilitator  dengan  sungguh-sungguh  mendorong terlaksananya  otonomi  desa.  Terhadap  pembangunan  desa  sehingga  timbulnya kesadaran  pemerintah  desa  berpartisipasi  dalam  pembangunan  desa  dan masyarakat (Widjaja, 2014).
Dalam  proses  mewujudkan  harapan  tersebut  pemerintah  Indonesia  telah merancang  peraturan  yang  mengamanatkan  agar  setiap  desa  perlu  adanya Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM),  yang  merupakan  lembaga  yang dibentuk  oleh  masyarakat  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  merupakan  mitra  kerja pemerintah  dalam  merancang  pembangunan  desa.  Lembaga  ini  merupakan  salah satu  lembaga  kemasyarakatan  di  desa.  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat (LPM) mempunyai peran dan fungsi untuk mewadahi, memotivasi serta mengajak masyarakat  desa  dalam  membangun  desa  serta  mendorong  masyarakat  untuk menjadi berdaya dan mampu meningkatkan pendapatan desa.
LPMD  ditingkat  Dusun  Dukuh  ini  dibentuk  dengan  harapan  agar  aspirasi masyarakat  di  Desa  Donokerto  dapat  disalurkan  dan  diwujudkan  dengan  tujuan pemberdayaan masyarakat, selain itu dapat membantu meringankan beban kepala Desa dalam merancang pembangunan Desa. Pemberdayaan di Dusun Dukuh lebih menonjolkan  masyarakat  sebagai  pelaku  utama,  dimana  gotong  royong  dalam melakukan  pembangunan  Desa  dilakukan  sebagai  bentuk  partisipasi  aktif masyarakat  Dusun  Dukuh.  Dalam  melakukan  pembangunan  dan  partisipasi, LPMD memiliki peran aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terkait program  yang  dijalankan,  hal  ini  sesuai  dengan  fungsi  LPMD  yaitu  sebagai lembaga pemberdayaan di tingkat masyarakat.
Sukesi et.al., Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam…

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dusun  Dukuh,  Desa  Donokerto,  Kecamatan  Turi,  Kabupaten  Sleman  Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu penelitian dilakukan mulai dari mei 2021. Penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  Jenis  penelitian  kualitatif  yang akan digunakan yaitu berupa studi kasus, menurut Sumiawan (2010), studi kasus adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara  lebih  mendalam  dengan  melibatkan  pengumpulan  beraneka  sumber informasi.
Untuk  memperoleh  sumber  data  yang  tepat  dan  akurat  peneliti mengklasifikasikan  informan  menjadi  beberapa  bagian,  terdapat  informan  kunci merupakan  informan  yang  memiliki  informasi  secara  menyeluruh  tentang  topik yang  diangkat  oleh  peneliti,  pada  penelitian  ini  informan  kunci  yaitu  pimpinan lurah. Informan utama merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang  masalah  penelitian  yang  akan  dipelajari,  pada  penelitian  ini  informan utama  adalah  ketua  dan  bendahara  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Dusun Dukuh.  Informan  tambahan  merupakan  seseorang  dapat  memberikan  informasi sekunder dalam data utama terkait penelitian yang tidak diberikan oleh informan utama  atau  informan  kunci,  pada  penelitian  ini  informan  pendukung  yaitu masyarakat yang terlibat dan tidak terlibat dalam program kerja LPMD.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  obseravi  atau  pengamatan. Observasi  merupakan  suatu  kegiatan  untuk  mendapatkan  informasi  yang diperlukan untuk menyajikan gambaran nyata suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab  pertanyaan  penelitian,  yaitu  menggunakan  wawancara  dan dokumentasi.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  triangulasi  dalam menentukan  keabsahan  data,  triangulasi  data  diartikan  sebagai pengecekan  data dari  berbagai  sumber  dengan  berbagai  cara  dan  berbagai waktu.  Tujuan  peneliti menggunakan  teknik  triangulasi  dalam  penelitian ini  adalah  untuk  menguji keabsahan  data  yang  peneliti  peroleh  di  lapangan dengan  memanfaatkan  sesuatu
yang  lain  Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  teknik  triangulasi  sumber.
Triangulasi  sumber  digunakan  untuk  menguji  kredibilitas  data  yang  dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dengan teknik yang sama.
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan  pada saat  pengumpulan data  berlangsung  dan  setelah  selesai  pengumpulan  data  dalam  periode  tertentu. Analisis data dilakukan secara urut oleh peneliti mulai  dari reduksi data, reduksi data  dilakukan  dengan  cara  memilah,  menyederhanakan,  dan  mentransformasi data  kasar  yang  muncul  dari  catatan-catatan  tertulis  di  lapangan.    Setelah  data direduksi  data  dilakukan  penyajian  data,  penyajian  data  dilakukan  sebagai rangkaian setelah reduksi data. Penyajian data ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan  atau  pengambilan  tindakan  lebih  lanjut.  Setelah  penyajian  data dilakukan penerikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan yang diambil dari data yang  terkumpul  perlu  diverifikasi  terus  menerus  selama  penelitian  berlangsung agar data yang didapat terjamin keabsahan dan objektivitasnya, sehingga simpulan akhir dapat dipertanggungjawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dusun  Dukuh  adalah  bagian  dari  Desa  Donokerto  yang  merupakan  salah satu  desa  yang  terletak  di  Kecamatan  Turi  Kabupaten  Sleman.  Sebagian  besar wilayah  Dusun  Dukuh  merupakan  lahan  pertanian,  sehingga  sebagian  besar masyarakat  Dusun  Dukuh  bermata  pencaharian  sebagai  petani.  Dusun  Dukuh memiliki  kelompok  Lembaga  pemberdayaan  masyarakat  (LPMD).  LPMD  pada awalnya  memiliki  jumlah  anggota  9  orang  dan  berkembang  sampai  saat  ini menjadi  42  anggota.  Alasan  dasar  dibentuknya  LPMD  tingkat  dusun  yaitu membantu meringankan beban kepala desa, dimana Desa Donokerto yang terdiri dari  16  dukuh  dan  berbagai  macam  tipe  masyarakat  yang  memiliki  kemauan berbeda-beda.  Tujuan  dibentuknya  LPMD  yaitu  membantu  mewujudkan pemberdayaan di Dusun Dukuh melalui program kerja yang terstruktur.
Program  kerja  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Dusun  Dukuh  antara lain: pembangunan irigasi persawahan dan talub, program penghijauan pembagian
Sukesi et.al., Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam…
benih  cabe  dan  sayuran,  dan  pembangunan  jalan  akses  penghubung  desa. pembangunan  irigasi  persawahan  dan  talub  dilakukan  oleh  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh  (LPMD) dengan tujuan mempermudah irigasi pertanian di sepanjang padukuhan donokerto, dengan adanya pembangunan talud  petani  lebih  terbantu  dalam  mengairi  sawah,  program  ini  diawali  dengan pembersihan  saluran  air  di  pinggir  persawahan  sepanjang  Dusun  Dukuh, selanjutnya  dibangun  talud.  Semenjak  dibangunnya  irigasi  dan  talud  masyarakat Dusun  Dukuh  lebih  efektif  dalam  meringkas  pengairan  sawah,  dana  yang dikeluarkan  untuk  pembayaran  air  tidak  sebanyak  sebelum  adanya  talud, masyarakat  juga  secara  bersama-sama  membuat  jadwal  pengairan  per  Dusun dengan harapan agar sesama petani tidak berebut air untuk pertanian.
Program  penghijauan  pembagian  benih  cabe  dan  sayuran,  program  ini merupakan  program  penghijauan  dari  rumah  ke  rumah,  setiap  rumah  warga diberikan polybag , benih, dan pupuk tanaman. Setiap rumah warga wajib menjaga dan  merawat  tanaman  dengan  baik,  benih  tanaman  yang  diberikan  mulai  dari tanaman  tomat,  cabai,  daun  bawang,  sawi  dan  kangkung.  Program  penghijauan dilakukan dengan tujuan menjaga lingkungan sekitar dan menumbuh kembangkan peduli lingkungan di lingkup padukuhan.
Program  pembangunan jalan akses  penghubung  desa merupakan program kerja  yang  diawali  dengan  pengecoran  jalan  blok,  pembangunan  jalan  ini dilakukan bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dari dusun ke dusun, selain  itu  jalan  yang  merupakan  salah  satu  bagian  penting  dari  transportasi penduduk,  sebagian  besar  petani  mengangkut  hasil  pertanian  dengan memanfaatkan jalan desa sehingga agar lebih mempermudah masyarakat program kerja  pembangunan  jalan  akses  penghubung  desa  dijalankan.  Dengan dibangunkannya  akses  jalan  utama  penghubung  desa  diharapkan  dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat.
Sebagai  penerima  program  masyarakat  merasa  terbantu  dengan  adanya Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Dusun  Dukuh  (LPMD),  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  Dusun  Dukuh  berperan  sebagai  alat  komunikasi  atau alat  untuk  mendapatkan  masukan  berupa  informasi  dalam  proses  pengambilan
keputusan, dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh dirancang untuk  melayani  masyarakat  Dusun  Dukuh.  Dilihat  dalam  proses  pelaksanaan program  kerja  yang  dilakukan  terdapat  proses  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan,dan pengawasan.
Perencanaan  diawali  dengan  peran  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat Dusun Dukuh (LPMD) melakukan pengenalan kepada masyarakat (mempelopori).  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Dusun  Dukuh  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  Dusun  Dukuh  mengenai  lembaga  baik  dari  segi tugas,  fungsi,  tujuan,  visi-misi,  anggota  dll.  Sosialisasi  dilakukan  dengan  tujuan Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Dusun  Dukuh  dapat  lebih  dekat  dengan masyarakat sebagai elemen utama dalam pelaksanaan program kerja. Penyusunan program  kerja  dilakukan  oleh  masyarakat  yang  dilakukan  bersama-sama  dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh, melalui ide dan gagasan oleh masyarakat  selanjutnya  dilakukan  penyusunan  dan  diajukan  ke  kelurahan. Masyarakat sebagai penerima manfaat diharapkan dapat ikut serta dalam kegiatan.
Pelaksanaan  dilakukan  masyarakat  Dusun  Dukuh  melalui  gotong  royong, pelaksanaan  dilakukan  setelah  pendanaan  yang  berasal  dari  pemerintah  telah disetujui  dan  dicairkan,  pemerintah  merupakan stakeholder yang  memiliki  peran sebagai  pendukung  keuangan.  Berdasarkan  peraturan  daerah  kabupaten  sleman nomor  3  tahun  2004  tentang  lembaga  kemasyarakatan  desa  ditetapkan  bahwa Desa memiliki hak dan  kewenangan dalam  mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat  salah  satu  bentuk  aturan  tersebut  diwujudkan  dalam  badan perwakilan  desa  yang  selanjutnya  disebut  BPD  yang  membantu  pemerintahan desa  di  bidang  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Lembaga  yang dimaksud  dalam  BPD  pada  BAB  II  pasal  2  yaitu  lembaga  kemasyarakatan  desa dibentuk  atas  prakarsa  masyarakat  desa  sesuai  kebutuhan  dan  kondisi  sosial budaya  masyarakat,  salah  satu  bentuknya  merupakan  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  Tingkat  Desa  (LPMD),  dalam  menjalankan  tugasnya  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Desa dapat membentuk lembaga pemberdayaan masyarakat desa tingkat padukuhan. Hal ini diatur dalam Peraturan
Sukesi et.al., Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam…
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2004 BAB IV pasal 9 paragraf 4 Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa.
Pada  pelaksanaan  program  kerja  masyarakat  mengambil  bagian  dalam proses pelaksanaan, baik dalam mengajukan aspirasi sampai pada tahap program dijalankan.  Keikutsertaan  masyarakat  baik  dalam  perencanaan  sampai  tahap pelaksanaan  menjadikan  program  kerja  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Namun dalam  proses  pelaksanaan  seringkali  ada  anggota  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  Dusun  Dukuh  (LPMD)  dan  juga  masyarakat  tidak  memberikan pasrtisipasi dalam pelaksanaan program saat hari berlangsung, hal ini dikarenakan masyarakat  dan    anggota  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Dusun  Dukuh (LPMD)  masih  sungkan  untuk  meninggalkan  pekerjaan  nya,  Perlu  dilakukan pendekatan  yang  lebih  dari  lembaga  dalam  merangkul  masyarakat,  sehingga timbul loyalitas dalam membangun dan rasa memiliki dusun.
Dalam  pelaksanaan  dilakukan  pengawasan  oleh  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  Dusun  Dukuh dimana pengawasan dilakukan agar pelaksanaan yang dilakukan  sesuai  dengan  perencanaan  awal,  tujuan  nya  meminimalisir  kegagalan dan  dapat  menghasilkan  sebuah  program  kerja  yang  sesuai  perencanaan  yang bertujuan  untuk  memperkecil  dampak  negatife  yang  dapat  ditimbulkan.  Hal tersebut  sesuai  dengan  pernyataan  Sule  dan  Saefullah  (2005)  yang  menyatakan bahwa  pengawasan  pada  dasarnya  meruapakan  proses  yang  dilakukan  untuk memastiakan  agar  apa  yang  telah  direncanakan  berjalan  sebagaiamana  mestinya. Termasuk  kedalam  fungsi  pengawasan  adalah  identifikasi  berbagai  faktor  yang menghambat  sebuah  kegiatan,  dan  juga  pengambilan  tindakan  koreksi  yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai.
Ketika  program  kerja  selesai  dilaksanakan  dilakukan  evaluasi  secara langsung  dan  bersifat  non  formal,  tidak  wajib  diikuti  oleh  seluruh  masyarakat Dusun  Dukuh,  pengembangan  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  Dusun  Dukuh  (LPMD)  hanya  sampai  merealisasikan    usulan masyarakat  dengan  bentuk  program  kerja  yang  sudah  terlaksana  dan  belum  ada tindakan  lanjutan  setelah  program  kerja  selesai.  Alangkah  lebih  baiknya  apabila program  keja  yang  telah  dilaksanakan  dilakukan  tindakan  lebih  lanjut,  sehingga
program  kerja  tidak  berhenti  setelah  pengerjaan  selesai.  Belum  adanya  tindakan lanjutan setelah program kerja selesai dilaksanakan dikarenakan anggota Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  Dusun  Dukuh  (LPMD)  masih  dalam  tahap mengupayakan  pemberdayaan,  beberapa  anggota  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  Dusun  Dukuh  (LPMD)  tidak  terlalu  aktif  dalam  menjalan  tugas  dan fungsinya,  dan  kurangnya  motivasi  dalam  menggerakkan  partisipasi  masyarakat, untuk mendukung keberhasilan pemberdayaan bisa dilakukan  sosialisasi terhadap anggota  LPMD  mengenai  konsep  pemberdayaan.  Sehingga  adanya  peningkatan SDM  khususnya  pada  bagian  SDM  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Dusun Dukuh,  konsep  pemberdayaan  yang  sesuai  dan  dipahami  oleh  Lembaga  dapat memberikan  peningkatan  baik  loyalitas  dalam  menjalankan  organisasi  dan loyalitas dalam membangun partisipasi masyarakat.
Partisipasi  masyarakat  dapat  terbentuk  dengan  bantuan  peran  Lembaga dalam menjalin sosialisasi dan motivasi dalam menjalankan program kerja. Dalam mewujudkan  pemberdayaan  diperlukan  partisipasi  aktif  masyarakat  sehingga menciptakan  peningkatan  pemberdayaan  dan  kesejahteraan  masyarakat,  dimana keberhasilan  program  kerja  dilihat  dari  pasrtisipasi  masyarakat  secara  aktif  dan pasrtisipatif.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Sutoro  Eko  (2002)  masyarakat yang  mandiri  sebagai  partisipan  berarti  terbukanya  ruang  dan  kapasitas mengembangkan  potensi-kreasi,  mengontrol  lingkungan  dan  sumberdayanya sendiri,  menyelesaikan  masalah  secara  mandiri,  dan  ikut  menentukan  proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
Dengan  harapan  program  kerja  yang  telah  selesai  dilaksanakan  oleh Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Dusun  Dukuh  memiliki  dampak  terhadap masyarakat  baik  dalam  keberdayaan  masyarakat  dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.  Yang  bertujuan  untuk  memampukan  dan  memandirikan  masyarakat dengan  berupaya  mewujudkan  masyarakat  yang  partisipatif.  Keberdayaan  dapat diukur  pada  aspek:  tingkat  kesadaran  dan  keingintahuan  untuk  berubah  ( power to ),  tingkat  kemampuan  untuk  meningkatkan  kapasitas  untuk  memperoleh  akses ( power  with  in ),  tingkat  kemampuan  meghadapi  hambatan  ( power  over )  dan
Sukesi et.al., Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam…
tingkat  kemampuan  Kerjasama  dan  solidaritas  ( power  with ).  Terdapat  beberapa aspek  yang  sudah  terlihat  dalam  partisipasi  masyarakat  melalui  program  kerja Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Dusun  Dukuh,  tingkat  kesadaran  dan keingintahuan masyarakat dapat dilihat dari partisipasi dalam musyawarah dusun masyarakat  memberikan  masukan  dan  gagasan  untuk  pembangunan  dusun. Selanjutnya terdapat  kemampuan Kerjasama dalam gotong  royong. Keberdayaan merupakan unsur yang memungkinkan masyarakat bertahan dan mengembangkan diri  mencapai  tujuan.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Suryana  (2011)  dimana memberdayakan  masyarakat  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  harkat  dan martabat  lapisan  masyarakat  yang  dalam  kondisi  sekarang  tidak  mampu  untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.
Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh (LPMD) memberi dampak  positif  bagi  masyarakat  Dusun  Dukuh  yaitu  terbantunya  dalam  bidang pembangunan, pertanian, infrastruktur, sosial dan keagamaan dll. Mudahnya akses dalam penyaluran hasil pertanian termasuk dalam kemudahan irigasi persawahan menjadikan  masyarakat  terbantu  dan  meningkatnya  pemanfaatan  sumber  daya. Terbentuknya  UMKM  dalam  membuat  olahan-olahan  dan  kerajinan  tangan hingga mampu menambah pendapatan dan menghasilkan kreatifitas produk baru. Hal  tersebut  sesuai  dengan  teori  pemberdayaan  oleh  Mubyarto  (1993) menekankan pada proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan  sumber  daya  manusia  (SDM)  di  pedesaan,  penciptaan  peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha,  kondisi  wilayah  yang  pada  gilirannya  dapat  menciptakan  Lembaga  dan system  pelayanan  dari,  oleh  dan  untuk  masyarakat  setempat.  Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.
Dalam  pelaksanaan  program  kerja  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat Dusun Dukuh (LPMD) ada faktor-faktor yang dilibatkan baik dari internal Dusun Dukuh  ataupun  dari  eksternal  Dusun  Dukuh,  faktor  ini  mendukung  terwujudnya pemberdayaan  di  Dusun  Dukuh.  Dimana  faktor  internal  yaitu  SDA  dan  SDM sedangkan  faktor  dari  luar  Dusun  Dukuh  yaitu  program  kerja,  kebijakan pemerintah, dan pendanaan.
1. Sumber  daya  alam  (SDA)  sumber  daya  alam  sebagai  modal  utama  dalam menjalankan  program,  adanya  potensi  dari  alam  yang  dapat  dimanfaatkan dalam  menunjang  kebutuhan  hidup  bermasyarakat.  Pengelolaan  Sumber  daya alam  (SDA)  oleh  kelembagaan  lokal  tentang  pengelolaan  dan  pemanfaatan sumber  daya  alam  pada  berbagai  komunitas  bersifat sistemik dan holistic ,  di mana  keberadaan  manusia  dipandang  tidak  terpisah  dari  dan  berada  di  atas alam,  tetapi  sebagai  bagian integral yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari  dan menyatu dengan alam. Baik air, tanah, tumbuhan, udara, hutan dan sejenisnya yang disediakan oleh alam menjadi satu faktor yang mendukung.
2. Sumber  daya  manusia  (SDM)  sebagai  pelaku  yang  terlibat  dalam  program kerja,  keterlibatan  anggota  dan  masyarakat  menjadikan  program  kerja  dapat terlaksana  dengan  baik.  Baik  dari  partisipasi  masyarakat  dan  partisipasi anggota  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Dusun  Dukuh  (LPMD). Keterlibatan  masyarakat  dalam  program  kerja,  baik  dari  pelaksanaan  hingga evaluasi  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  mengenai  pemberdayaan  dan upaya untuk kesejateraan masyarakat.
3. Kebijakan  pemerintah  berupa  pemberdayaan,  sosialisasi,  pembinaan  dan pembangunan dari desa yang dilaksanakan oleh dusun mempererat alasan dasar dibentuknya  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Dusun  Dukuh  (LPMD). Kebijakan  berupa  pemberdayaan  masyarakat  menjadi  upaya  oleh  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  Dusun  Dukuh  (LPMD)  dengan  cara  pembentukan program  kerja  oleh  masyarakat  dan  untuk  masyarakat.  Kebijakan  pemerintah menjadi salah satu kewenanagan pemerintah untuk menata dan menstrukturkan skala  prioritas  baik  derajat  yang  biasa  sampai  ke  kepentingan  yang urgen termasuk dalam pengelolaan visi misi, startegi, program, kegiatan dan evaluasi. Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Graham  dan  Phillips  (1998)  yang mengungkapkan bahwa pemerintah local memiliki peranan yang penting dalam menentukan  kebijakan  yang  mengatur  partisipasi  public  dan  membangun inovasi  masyarakat  untuk  ikut  terlibat  dalam  proses  pembuatan  kebijakan publik.
Sukesi et.al., Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam…
4. Program  kerja  berupa  pembangunan  irigasi  persawahan  dan  talub,  program penghijauan pembagian benih cabe dan sayuran, dan pembangunan jalan akses penghubung  desa.  Program  kerja  dipilih  berdasarkan  kebutuhan  masyarakat yang  dinilai  penting  dan  memiliki  manfaat  yang  banyak  untuk  masyarakat.
Program  kerja  tercetus  dari  kebijakan  pemerintah  yang  dijalankan  yang tujuannya dapat memberdayakan masyarakat.
5. Pendanaan,  pendanaan  atau  modal  berasal  dari  pemerintah,  pendanaan merupakan  asset  utama  dalam  menjalankan  sebuah  program  kerja  dalam kelompok  untuk  melaksanakan  suatu  kegiatan.  Sampai  saat  ini  pendanaan masih  dibantu  oleh  pemerintah  dan  masyarakat  tidak  mengeluarkan  modal untuk  melakukan  program  kerja  selain  waktu,  tenaga,  pikiran  dan  bentuk swadaya lain seperti alat pertukangan.
Keberhasilan  suatu  kebijakan  baik  dari  kinerja  dan  dampak  kebijakan menjadi  ukuran  keberhasilan  suatu  kebijakan  kondisi  tersebut  menyaratkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, memobilisasi sumber daya dan melakukan  implementasi  baik  memberikan  efek  pada  produktifitas,  pemasukan partisipasi  rakyat  dan  akses  pada  fasilitas  pemerintah  pusat,  provinsi  maupun kabupaten.  Pemerintah  desa  sebagai  badan  terendah  pemerintah  menunjukkan pada  tugas  pekerjaan  atau  fungsi  yang  sejalan  dengan  denyut  nadi  kehidupan masyarakat atau yang diperintah. Hal ini menunjukkan bahwa desa sebagai badan pemerintah  memiliki  kepentingan  untuk  melayani  masyarakat  atau  yang diperintah.  Disinilah  peran  masyarakat  desa  atau  yang  dibentuk  memiliki  tugas utama  menggerakkan  masyarakat  agar  bisa  menjadi  salah  satu  kekuatan  penting dalam  proses  pembangunan  itulah  hakikat  dari  pemberdayaan.  Sehingga diperlukan  adanya  campur  tangan  Lembaga  Pemerintah  tingkat  desa  atau  dusun dalam melakukan perencanaan dan implementasi kebijakan pemerintah.

## SIMPULAN
Peran  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Dusun  Dukuh  dalam mewujudkan  pemberdayaan  di  Dusun  Dukuh  melalui  program  kerja pembangunan  irigasi  dan  talud,  program  penghijauan  dan  pembagian  benih sayuran,  pembangunan  jalan  akses  penghubung  desa  yaitu  peran  manajerial berupa perencanaan mulai  dari Menyusun rencana pembangunan dan melakukan pendampingan  kepada  masyarakat,  Lembaga  melakukan  pengorganisasian  baik tugas maupun fungsi sesuai  dengan wewenang dan struktur organisasi,  Lembaga melakukan pelaksanaan dengan ikut terjun langsung dalam menjalankan program kerja,  Lembaga  melakukan  pengawasan  dan  evaluasi  mulai  dari  memotivasi masyarakat  melakukan  koordinasi  program  kerja  dan  pengarahan.  Faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya pemberdayaan di Dusun Dukuh terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa Sumber Daya  Alam  (SDA)  dan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  SDA  berperan  sebagai modal  utama,  sedangkan  SDM  menjadi  pelaku  utama  dalam  proses pemberdayaan. Faktor eksternal menjadi salah satu faktor pendukung terwujudnya pemberdayaan  adalah  kebijakan  pemerintah,  program  kerja,  pendanaan. Kebijakan  pemerintah  mengatur  adanya  lembaga,  lembaga  menjalankan  aturan pemerintah  berupa  pemberdayaan  dan  program  pembangunan  yang  difasilitasi secara  penuh  berupa  pendanaan  lewat  desa.  Adanya  pemerintah  sebagai  sebuah kebijakan  dan  program  kerja  yang  didukung  oleh  pendanaan  memberikan  hasil terwujudnya program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmawati.  (2020).  Peran  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (Lpm)  Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang).  Program  Studi  Sosiologi  Fakultas  Ilmu  Sosial  Universitas Negeri Makassar.
Azam, Awang. (2010). Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa.Yogyakarta  :  Pusataka  Pelajar.  Studi  kajian  pemberdayaan berdasarkan kearifan local di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.
Sukesi et.al., Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam…
Ayu,  F.L.  (2019).  Peran  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  Dalam Pembangunan Desa Di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar . Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar.
DPRD  Kabupaten  Sleman.  (2004). Lembaga  Kemasyarakatan  Desa .(  Peraturan Daerah Kabuapten Sleman Nomor 3 Tahun 2004)
Sidik,  F.  F.  S.,  Nasution,  F.  G.  A.,  IP,  S.,  &  Herawati,  H.  (2018).  Pengelolaan Sumber  Daya  Untuk  Memberdayakan  Masyarakat  Dengan  Pendekatan “Hybrid Institutions”. Sosio Konsepsia , 8 (1), 71-96.
Ibori, Anthonius. (2006). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan  Di  Desa  Tembuni  District  Tembuni  Kabupaten  Teluk Bintuni . Papua barat : Governance.
Ife,  J.  (2008).  Community  Development.  Terjemahan.  Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar.
Irmawati,  I.  (2019). Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Program  Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Jagung Di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
Jamaludin, A. N., 2016. Sosiologi Pembangunan . Pustaka Setia. Bandung
Kirana,  M.  A.,  Susanto,  T.  A.,  &  Soraida,  S.  (2018).  Peran  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (Lpm)  Sebagai  Mitra  Pemerintah  Desa  Dalam Pembangunan Partisipatif (Studi Di Desa Petaling Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin) (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
Margayaningsih,  D.  I.  (2016).  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Sebagai  Upaya Penanggulangan  Kemisikinan. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik ,  9(1), 158-190.
Moleong,  Lexy  J.  (2012).  Metodeklogi  Penelitian  Kualitatif (edisi  revisi). Bandung : Remaja Rosdakarya.
Pondaag,  Alfira,  Gosal  Ronny,  Kimbal  Alfon.  (2017).  Pengawasan  Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kerja Pemerintahan Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu . Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik  Universitas  Sam  Ratulangi. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No.2 ISSN:2337-5736
Rafsanzani,  H.  (2013).  Kemitraan  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (LPMD)  Dengan  Kepala  Desa  Dalam  Perencanan  Pembangunan  Desa (Studi  Di  Desa  Sumber  Ngepoh  Kecamatan  Lawang  Kabupaten  Malang).
Jurnal Administrasi Publik , 1(4), 67-72.
Sastropoetro,RA.  Santoso.  (1998).  Partisipasi,  komunikasi,  persuasi,  dan  disiplin dalam pembangunan. Penerbit Alumni : Bandung.
Tari,  P.  U.,  Adawiyah,  R.,  &  Sasnifa,  P.  (2019). Peran  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  (Lpm)  Dalam  Pembangunan  Di  Kelurahan  Arab  Melayu Kecamatan  Pelayangan  Kota  Jambi (Doctoral  dissertation,  UIN  Sulthan Thaha Saifuddin).
Tansia,  T.  G.  (2017).  Peranan  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam Pembangunan  Desa  Kaligandu  Kecamatan  Serang.  Lembaran  Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam , 3(1), 23-40.
Hutagalung,  N.  (2017).  Skripsi.  Peranan  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa (Studi pada Desa Pintu Padang Kecamatan Angkola Sealatan Kabupaten Tapanuli Selatan).