## PAMPAS: Journal Of Criminal
Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia

## Vivi Octaviani, Usman, Tri Imam Munandar
Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: vivioctaviani12@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  1)  Untuk  mengetahui  dan menganalisis pengaturan penyadapan pada tindak pidana korupsi perspektif  perlindungan  hak  asasi  manusia.  2)Untuk  mengetahui dan  menganalisis  urgensi  pengaturan  penyadapan  pada  tindak pidana  korupsi  perspektif  perlindungan  hak  asasi  manusia. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa  penyadapan  merupakan  suatu  perbuatan  yang  dilakukan untuk  mendapatkan  informasi  yang  bersifat  privasi  ataupun rahasia  yang  mempunyai  tujuan  untuk  mengungkapkan kebenaran  adanya  suatu  tindak  pidana  korupsi.  Pengaturan tentang  penyadapan  dalam  tindak  pidana  korupsi  telah  diatur didalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  yang  didalamnya  telah  mengatur  tentang kewenangan  KPK  dalam  melakukan  penyadapan.  Akan  tetapi pengaturan  yang  telah  mengatur  tentang  penyadapan  belum mengatur  secara  keseluruhan  tentang  penyadapan  secara  rinci sehingga  pada  pelaksanaannya  sering  kali  bertentangan  dengan hak  asasi manusia.  Dalam  tiga tahun  terakhir  salah  satu  Undang- Undang  tindak  pidana  korupsi  telah  mengalami  pembaharuan yaitu  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah diperbaharui  menjadi  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Pembaharuan  yang  terdapat  didalam  Undang-Undang  tersebut termasuk  pembaharuan  aturan  mengenai  penyadapan,  namun sayangnya  pembaharuan  itu  menimbulkan  kontroversi  diranah publik.  Sehingga  perlunya  dibentuk  Undang-Undang  secara khusus tentang penyadapan.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia,
Korupsi, Penyadapan.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 10-01-2023 Accepted: 10-01-2023 Publish: 03-03-2023
KEYWORDS: Corruption, Wiretapping, Human Rights.

## ABSTRACT
The purposes of this study are 1) To find and analyze wiretapping arrangements  in  the  criminal  act  of  corruption  from  human rights’  perspective.  2)  To  find  and  analyze  the  urgency  of wiretapping  regulation  on  corruption  in  human  rights’ perspective. The method used in this study is normative-juridical research. The results of this study can be stated that wiretapping is an act carried out to obtain private information or confidential which  aim  of  revealing  the  truth  existence  of  a  criminal  act  of corruption.  Regulations  regarding  wiretapping  in  corruption crimes  regulated  in  Law  Number  20  of  2001  concerning Amendments  to  Law  Number  31  of  1999  concerning  the Eradication of Criminal Acts of Corruption and Law Number 30 of 2002  concerning  the  Commission  for the  Eradication  of  Criminal Acts  of  Corruption.  Regarding  the  authority  of  the  KPK  in conducting  wiretapping.  However,  the  regulations  that  have regulated the wiretapping have not regulated the wiretapping in detail in its entirety, so in its implementation it often contradicts human  rights. In the  last  three years  one  of  the  corruption  laws has  undergone  a  renewal,  namely  Law  Number  30  of  2002 concerning  the  Corruption  Eradication  Commission  as  amended to  become  Law  Number  19  of  2019  concerning  the  Second Amendment  to  Law  Number  30  of  2002  concerning  the Corruption Eradication Commission. The reforms contained in the law  include  the  renewal  of  rules  regarding  wiretapping,  but unfortunately  the  renewal  has  caused  controversy  in  the  public realm.  So  it  is  necessary  to  establish  a  special  law  regarding wiretapping.

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  zaman  semakin  canggih,  membuat  tindak  pidana  yang dilakukan  semakin  bervariasi.  Untuk  membuktikan  bahwa  telah  terjadinya  suatu tindak  pidana  dibutuhkan  upaya  yang  cukup  keras.  Penyadapan  merupakan metode  yang  efektif  dilakukan  untuk  membuktikan  telah  terjadinya  suatu  tindak pidana dan dapat menjadi alat pencegah terhadap modus kejahatan yang semakin berkembang. 1
Kegiatan  penyadapan  sejatinya  sudah  ada  sejak  dulu,  namun  pada  saat  itu hanya  dilakukan  secara  manual.  Berbeda  dengan  sekarang  kegiatan  penyadapan sudah  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  teknologi  yang  canggih  sehingga lebih mudah untuk mengetahui informasi yang bersifat privasi. penyadapan mulai mengalami  perkembangan  yang  awalnya  hanya  menggunakan  telegraf  sekarang dapat dilakukan pula dengan cara menggunakan alat-alat teknologi lain yang lebih canggih. Salah satu contohnya seperti telepon seluler yang mana telepon seluler di zaman  sekarang  ini  dikenal  dengan  istilah  gadget  yang  bisa  digunakan  untuk mendapatkan  informasi  dari  manapun,  atau  bisa  juga  dengan  menggunakan  alat perekam gambar seperti CCTV (Closed Circuit Television ) dan lain-lain.
Pengaturan  mengenai  penyadapan  di  Indonesia  hingga  saat  ini  masih tersebar  dalam  beberapa  Undang-Undang  seperti  terdapat  didalam  Undang-
1 Umar  Ma’aruf  dan  Aga  Wigana, Telaah  Bukti  Penyadapan  Telepon  Dalam  Perkara Tindak Pidana Korupsi, Cet.akan Ke-1, Unissula Press, Semarang, 2020, hlm. 10.
Undang  tindak pidana  korupsi seperti didalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam  tindak  pidana  korupsi  yang  diberi  kewenangan  untuk  melakukan penyadapan  adalah  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang  mana  pengaturannya terdapat pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan  Pasal 12  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2
Dari  kedua  Undang-Undang  tindak  pidana  korupsi  yang  telah  mengatur tentang penyadapan tersebut pengaturannya tidak mengatur secara rinci dan jelas. Sehingga tidak ada landasan ataupun pedoman yuridis yang dapat dijadikan dasar dilakukannya  tindakan  penyadapan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.    Hal  ini dalam prakteknya sering kali menimbulkan kontroversi sehingga penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat stigma yang negatif dari asumsi  publik  dan  akan  berpotensi  menimbulkan  penyalahgunaan  wewenang  di kemudian hari.
Pada  dasarnya,  penyadapan  adalah  suatu  perbuatan  yang  dilarang  karena perbuatan tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak privasinya seseorang. 3
Hak  asasi  manusia  merupakan  hak-hak  yang  melekat  pada  diri  manusia sejak  lahir  tentunya  hak  ini  tidak  dapat  diganggu  gugat  oleh  siapa  pun dengan  sewenang-wenang,  sebab  dengan  adanya  perlindungan  dan penghormatan  terhadap  hak-hak  dasar  ini,  setiap  orang  dapat  menjalani kehidupannya  secara  bermartabat,  sebaliknya  pelanggaran  terhadap  hak- hak  dasar  ini  menyebabkan  manusia  tidak  akan  bisa  hidup  secara bermartabat. 4
Senyatanya  hak  tersebut  harus  dijaga  dan  di  lindungi  keamanannya, sebagaimana jaminan Perlindungan terkait atas hak asasi manusia terdapat didalam Pasal  28G  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dengan bunyi sebagai berikut:
“Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat,  dan  harta  benda  yang  dibawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
Ketentuan ini juga telah diatur didalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:
2 Ibid ., hlm. 7.
3 Rezky  Mahayu  Sekarsari,  “Legalitas  Alat  Bukti  Elektronik  Hasil  Penyadapan  Dalam Rencana Penjebakan Sebagai Upaya Penegak Hukum”, Juris-Diction : Vol. 1 No. 2, 2018 , hlm. 706. Diakses  dari  https://www.e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/11019,  Pada  tanggal  18 September 2021, Pukul 11.56 WIB.
4 Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia , Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 18.
“Kemerdekaan  dan  rahasia  dalam  hubungan  surat-menyurat  termasuk  hubungan komunikasi  melalui  sarana  elektronik  tidak  boleh  diganggu,  kecuali  atas  perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.”
Dari  ketentuan  yang  terdapat didalam  pasal  tersebut,  artinya  bahwa  negara menjamin  perlindungan  atas  hak  privasinya  seseorang  sehingga  hak  privasi seseorang  tidak  dapat  diganggu  gugat  oleh  siapapun.  Namun,  disatu  sisi penyadapan  ini  sangat  penting  untuk  dilakukan  guna  penegakan  hukum.  Jika penyadapan  ini  tidak  dilakukan  maka  akan  berpotensi  tidak  dapat  terungkapnya kasus-kasus  tindak  pidana  korupsi  ataupun  tidak  ditemukannya  bukti-bukti  yang seharusnya dapat ditemukan melalui penyadapan. Dan pada akhirnya pelaku tindak pidana korupsi akan terbebas dari jeratan hukum. Padahal hasil dari dilakukannya penyadapan dapat dijadikan sebagai alat bukti pada proses pembuktian.
Alat  bukti  dari  hasil  dilakukannya  penyadapan  yaitu  berupa  alat  bukti elektronik.  Dalam  beberapa  Undang-Undang  jenis  alat  bukti  elektronik  termasuk kedalam  klasifikasi  alat  bukti  petunjuk.  Pengaturannya  terdapat  didalam  Undang- Undang tindak pidana khusus salah satunya yaitu terdapat didalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Didalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  alat  bukti  elektronik  yang  dapat  dijadikan sebagai  bukti  petunjuk  ini  diatur  didalam  Pasal  26A,  Sedangkan  KUHAP  yang menjadi pedoman umum pengaturan tentang alat bukti belum mengaturnya. Selama ini melalui kegiatan penyadapan banyak kasus-kasus tindak pidana di Indonesia yang sudah terungkap kebenarannya. Oleh karena itu penyadapan dapat dijadikan  alternatif  yang  ampuh  dalam  menginvestigasi  kejahatan.  Untuk kepentingan penegakan hukum, penyadapan yang tadinya dianggap perbuatan yang dilarang  sekarang  menjadi  perbuatan  yang  diperbolehkan  atau  dilegalkan  untuk dilakukan,  dengan  syarat  harus  dilakukan  guna  penegakan  hukum  atau mengungkapkan  kasus  tindak  pidana  setrta  pelaksanaannya  harus  mengikuti mekanisme yang ada dan telah dibuat oleh Undang-Undang yang mengaturnya. Untuk  meminimalisir  terjadinya  pelanggaran  hak  asasi  manusia  ketika melakukan penyadapan. Dalam beberapa tahun terakhir tepatnya pada tahun 2019, salah  satu  satu  Undang-Undang  tentang  tindak  pidana  korupsi  mengalami pembaharuan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Didalam Undang-Undang  tersebut  pengaturan  tentang  penyadapan  ikut  mengalami pembaharuan,  namun  sayangnya  dengan  dilakukannya  pembaharuan  dan perubahan-perubahan  pasal  tentang  penyadapan  yang  seharusnya  dapat meminimalisir  terjadinya  pelanggaran  hak  asasi  manusia  ternyata  malah menimbulkan kontroversi.
Permasalahan  diatas  terjadi  karena  Peraturan  yang  dibuat  terkadang  tidak mengatur  secara  spesifik  untuk  memenuhi  segala  peristiwa  hukum  atau  tuntutan hukum, pengaturannya telah ada namun tidak mendapatkan kepastian hukum dan
hal  ini  menimbulkan  kekaburan  hukum. 5 Seperti  halnya  dengan  Undang-Undang tentang  penyadapan  sampai  saat  ini  belum  dibuat  secara  khusus  dan  Undang- Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah mengatur tentang penyadapan masih  memiliki  beberapa  kelemahan,  sehingga  penyadapan  yang  dilakukan  oleh Komisi  Pemberantasan  Korupsi  terkesan  merugikan  orang  yang  disadap  karena informasi  pribadi  dapat  diketahui  oleh  semua  pihak  yang  menyadap  dan beranggapan  informasi  tersebut  nantinya  dapat  disalahgunakan  oleh  pihak  yang tidak bertanggung jawab.
Faktanya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 05/PUU-VIII/2010  telah  memerintahkan  bahwa  seharusnya  Undang-Undang tentang penyadapan harus dibuat secara khusus, karena penyadapan rentan sekali dengan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  dapat  menimbulkan  penyimpangan dalam  pelaksanaannya.  Namun,  sampai  sekarang  pembuatan  Undang-Undang tentang  penyadapan  belum  terwujud.  Meskipun  pada  tahun  2018  tim  panitia khusus  (pansus)  angket  yang  dibentuk  oleh  DPR  telah  mengusulkan  agar  RUU Penyadapan  dimasukkan  kedalam  daftar  program  legislasi  nasional  2018.  Akan tetapi  hal  tersebut  baru  dapat  terealisasi  pada  tahun  2019  dan  sayangnya,  RUU tentang penyadapan masih berada dalam tahap pembahasan hingga saat ini. Oleh  karena  itu,  pentingnya  dibuat  regulasi  tentang  penyadapan  dalam bentuk  Undang-Undang  secara  khusus  untuk  dapat  mengakomodir  semua  yang berkaitan  dengan  penyadapan,  agar  kegiatan  penyadapan  mendapat  kepastian hukum dan dapat dilakukan guna penegakan hukum yang bertujuan mewujudukan keadilan  bagi  masyarakat.  Dengan  begitu  kesejahteraan  masyarakat  akan  tercapai melalui  dibentuknya  regulasi  tentang  penyadapan  yang  merupakan  bagian  dari pembaharuan  hukum  atau  bisa  disebut  kebijakan  hukum  dan  tidak  menimbulkan kontroversial lagi ataupun bertentangan dengan hak asasi manusia. 6

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupukan penelitian yuridis normatif, yang diperoleh dari studi perundang-undangan ( statue approach ), studi konseptual ( conseptual approach ), studi kasus  ( case  approach ),  dan  studi  sejarah  ( historis  approach )  dengan  cara menginventarisasi  semua  Peraturan  Perundang-Undangan  sesuai  arti  masalah  yang dibahas,  mensistematisasi  bahan-bahan  hukum  yang  berhubungan  dengan  masalah yang  diteliti,  menginterpretasikan  Perundang-Undangan  yang  berhubungan  dengan masalah yang dibahas.

## C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Penyadapan  Pada  Tindak  Pidana  Korupsi  Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia
Dalam  proses  penyidikan  tidak  menutup  kemungkinan  akan  terjadinya pelanggaran, dalam setiap proses peradilan tidak diperbolehkan melanggar hak-hak orang yang terlibat didalam suatu perkara pidana terutama hak-hak tersangka atau
5 Mukhlis  Taib, Dinamika  Perundang-Undangan  di  Indonesia ,  Cet.  1,  Refika  Aditama, Bandung, 2017, hlm. 18.
6 Kristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia , Cet. 1, Nuansa Aulia, Bandung, 2013. hlm. 132.
terdakwa seperti hak yang berkaitan dengan privasinya seseorang. Oleh karena itu untuk  mendaptkan  perlindungan  hukum  diperlukannya  regulasi  yang  terlegalitas dalam bentuk Undang-Undang yang telah mendapat kepastian hukum.
Penyadapan  adalah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan informasi  yang  bersifat  rahasia  dari  orang-orang  yang  diduga  melakukan  suatu tindak  pidana  seperti  tindak  pidana  korupsi.  Penyadapan  merupakan  suatu perbuatan  yang  dilarang,  karena  dianggap  melanggar  hak  asasi  manusia  yang berkaitan  dengan  hak  privasinya  seseorang.  Dalam  melakukan  penyadapan  tidak semua  orang  diberi  kewenangan  melainkan  hanya  beberapa  lembaga  saja  yang telah diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan.
Dalam  tindak  pidana  korupsi  lembaga  yang  diberikan  kewenangan  dalam melakukan  penyadapan  yaitu  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Adapun  sejarah  penyadapan  yang  dilakukan  oleh  KPK  dimulai  sejak  lahirnya Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi. KPK  resmi  dibentuk  pada  Desember  2003. 7 Latar  belakangnya  pembentukan  KPK adalah  karena  pasca  reformasi  penegakan  hukum  untuk  memberantas  tindak pidana  korupsi  yang  dilakukan  secara  konvensional  mengalami  hambatan  dan dinilai kurang efektif, oleh karena itu diperlukannya upaya yang luar biasa melalui suatu pembentukan lembaga khusus yang mempunyai kewenangan secara luas dan bebas  dari  kekuasaan  siapa  pun  agar  dapat  mengefektikan  pemberantasan  tindak pidana korupsi.
Kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan ini pengaturannya terdapat didalam 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  dan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengaturan tentang penyadapan diatur didalam pasal 26 yang berbunyi:
“Penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terhadap  tindak pidana  korupsi,  dilakukan  berdasarkan  hukum  acara  pidana  yang  berlaku,  kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.
Penjelasan Pasal 26:
“Kewenangan  penyidik  dalam  Pasal  ini  termasuk  wewenang  untuk  melakukan penyadapan ( wiretaping)” .
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  pegaturan  tentang  penyadapan  diatur didalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a yang berbunyi:
“Dalam  melaksanakan  tugas  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  huruf  c,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.
7 Reda Manthovani, Penyadapan VS Privasi , Cet. 1, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2015, hlm. 109.
Dari  Pasal-pasal  tersebut  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  mempunyai kewenangan  melakukan  penyidikan  untuk  membuktikan  bahwa  telah  terjadinya tindak pidana korupsi, kewenangan penyidik yang dimaksud dalam pasal itu termasuk juga  kewenangan  untuk  melakukan  penyadapan.  Namun  sayangnya  ketentuan  yang diatur  didalam  Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal  12 Ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur tentang kewenangan KPK saja tidak mengatur tentang penyadapan secara mendetail. Hal ini seringkali mengundang asumsi  publik  yang  beranggapan  bahwa  kewenangan  KPK  untuk  melakukan penyadapan  akan  mengakibatkan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  pada pelaksanaannya, karna  aturannya masih tidak mempunyai kejelasan yang rinci untuk melakukan penyadapan.
Pada tahun 2019, salah satu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengalami pembaharuan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  diperbaharui  menjadi  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Yang  mana didalam Undang-Undang tersebut terdapat penambahan pasal dan ada beberapa pasal yang  telah  direvisi  termasuk  juga  Pasal  yang  mengatur  tentang  penyadapan.  Terkait pembaharuan  ini  tentunya  pengaturan  tentang  penyadapan  berbeda  dengan  aturan yang ada sebelumnya. Didalam Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang tindak pidana  korupsi  yaitu  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  Tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  kewenangan  penyadapan  diatur  didalam  Pasal  12  Ayat  (1), Pasal 12B-12D yang berbunyi:
Pasal 12 Ayat (1): “Dalam . melaksanakan . tugas . penyelidikan . dan . penyidikan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  6  huruf  e,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  berwenang  melakukan penyadapan”.
Pasal 12B:
(1) Penyadapan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  ayat  (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
(2) Untuk  mendapatkan  izin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan  berdasarkan  permintaan  secara  tertulis  dari  Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
(3) Dewan  Pengawas  dapat  memberikan  izin  tertulis  terhadap  permintaan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  paling  lama  1  x  24  (satu  kali  dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
(4) Dalam  hal  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  mendapatkan  izin tertulis  dari  Dewan  Pengawas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3), penyadapan  dilakukan  paling  lama  6  (enam)  bulan  terhitung  sejak  izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

## Pasal 12C
(1) Penyelidik  dan  penyidik  melaporkan  penyadapan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  12  ayat  (1)  yang  sedang  berlangsung kepada  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  secara berkala.
(2) Penyadapan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  ayat  (1) yang  telah  selesai  dilaksanakan  harus  dipertanggungjawabkan kepada  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dan  Dewan Pengawas  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  kerja  terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.

## Pasal 12D
(1) Hasil  penyadapan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  ayat (1)  bersifat  rahasia  dan  hanya  untuk  kepentingan  peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(2) Hasil  penyadapan  yang  tidak  terkait  dengan  Tindak  Pidana Korupsi  yang sedang  ditangani  Komisi  Pemberantasan  Korupsi wajib dimusnahkan seketika.
(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan,  pejabat  dan/atau  orang  yang  menyimpan  hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari  pengaturan  pasal  tersebut  pengaturannya  telah  mengalami perkembangan  dari  Undang-Undang  sebelumnya.  Didalam  Pasal  12  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi yang  telah  dijabarkan  diatas  pengaturannya  tidak  hanya  mengatur  tentang kewenangan tentang penyadapan saja, melainkan juga telah diaturnya bagaimana cara  mekanisme  perizinan  untuk  melakukan  penyadapan,  dan  kepada  siapa  izin penyadapan  dilakukan,  jangka  waktu  penyadapan,  dan  pelaporan  serta pemusnahan  hasil  dari  dilakukannya  penyadapan  yang  tidak  ada  kaitannya dengan pokok perkara harus dimusnahkan sedangkan yang ada kaitannya dengan pokok  perkara  harus  disimpan  dan  bersifat  rahasia  tidak  boleh  diketahui  oleh sembarang orang. 8
Akan  tetapi  dari  semua  aturan  yang  telah  mengatur  tentang  penyadapan tersebut pengaturannya masih belum dapat mengakomodir semua yang berkaitan tentang penyadapan, karena didalam Undang-Undang tersebut masih terdapatnya beberapa  kelemahan.  Masih  terdapatnya  beberapa  kelemahan  ini  lah  ketika pelaksanaannya  sering  kali  menimbulkan  kontroversi.  Dengan  adanya penyadapan tidak akan bebasnya kehidupan seseorang dan selalu merasa dalam keadaan  takut,  takut  dalam  artian  hak-hak  kemerdekaan  pribadinya  dirampas yang mana seharusnya hak tersebut harus dijaga dan dilindungi kerahasiaannya.
8 Agus Suntoro, “Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi, Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi”, Jurnal  Legislasi  Indonesia  Vo.  7,  No.  1,  2020 ,  hlm.  31.  Diakses  dari https://www.academia.edu/42452900/Penyadapan_dan_Eksistensi_Dewan_Pengawas_Komisi_Pemb erantasan_Korupsi?bulkDownload=thisPaper-topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-second OrderCitations&from=cover_page , Pada Tanggal 6 Februari 2022, Pukul 15.13 WIB.

## 2. Urgensi Pengaturan Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia
Urgensi  pengaturan  tentang  penyadapan  pada  tindak  pidana  korupsi  saat ini,  mengingat  semakin  maraknya  kasus  korupsi  di  Indonesia  dan  telah  terjadi secara  meluas  di  berbagai  sektor  tidak  hanya  melibatkan  individu  tetapi  juga melibatkan  badan-badan  hukum  maupun  instansi  tertentu.  Dari  dilakukannya tindak  pidana  korupsi  ini,  akan  berakibat  merugikan  negara  seperti  merugikan atau berkurangnya  keuangan negara, terhambatnya pertumbuhan perekonomian dan  kelangsungan  pembangunan  nasional  bahkan  terlanggarnya  hak-hak  warga negara.
Dengan  adanya  Undang-Undang  tentang  penyadapan  akan  mempermudah proses  penyelidikan  dan  penyidikan  pada  tindak  pidana  korupsi,  selain  itu  juga dapat  dijadikan  sebagai  suatu  peringatan  bagi  siapapun  untuk  tidak  melakukan tindak  pidana  korupsi  karena  dengan  adanya  penyadapan  bukti-bukti  telah dilakukannya korupsi akan lebih mudah untuk didapatkan.
Perbuatan  penyadapan  berpotensi  melanggar  hak  asasi  manusia  jika dilakukan tanpa adanya batasan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengaturan  tentang  penyadapan  dalam  Undang-Undang  tindak  pidana  korupsi Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Atas  Perubahan  Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi .
Setelah beberapa tahun kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami pembaharuan yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi.  Didalam  Undang-Undang  tersebut  telah  diaturnya kewenangan,  mekanisme  perizinan,  jangka  waktu  penyadapan,  serta  pelaporan dan pemusnahan hasil dari dilakukannya penyadapan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, penyadapan yang dilakukan oleh KPK hanya berpedoman pada Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang didalamnya  telah  mengatur  kewenangan  KPK  untuk  melakukan  penyadapan. Selama  ini  mekanisme  untuk  melakukan  penyadapan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  hanya  berpedoman  pada Standard  Operational  Procedure (SOP)  yang ketat dan di audit secara berkala oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. 9 Setelah  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2019  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  pengaturanya  terdapat  beberapa  pasal
9 Muhammad Arif Hidayat, “Penyadapan Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, Badamai Law Journal, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm.  35.  Diakses  dari  https://https://ppjp.ulm.ac.  id/journal/index.php/blj/article /view/6047/ 4974 Pada tanggal 11 Oktober 2021, Pukul 20.07 WIB.
yang direvisi dan mengalami perubahan-perubahan yang cukup memadai. Dengan direvisinya atau ditambahnya aturan-aturan terkait penyadapan yang sebelumnya belum  diatur  didalam  Undang-Undang  Tindak  pidana  korupsi  setidaknya  dapat meminimalisir  terjadinya  pelanggaran  hak  asasi  manusia  jika  dilakukannya penyadapan.  Akan  tetapi  berbeda  halnya  dengan  apa  yang  diharapkan, penambahan  aturan  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2019  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  ternyata  menimbulkan  kontroversi  di ranah  publik  dan  di  nilai  menghambat  kinerja  Komisi  Pemberantasan  Korupsi dalam melakukan penyadapan untuk mengungkap tindak pidana korupsi.
Pasal  yang  menimbulkan  kontroversi  yaitu  Pasal  12  ayat  (1),  yang  mana penyadapan  harus  dilaksanakan  setelah  mendapatkan  izin  tertulis  dari  Dewan Pengawas.  Adanya  Dewan  Pengawas  dianggap  melemahkan  atau  bahkan melumpuhkan  kerja  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  melakukan penyadapan sebagai suatu proses upaya penegakan hukum untuk mengungkapkan suatu  kebenaran  yang  terjadi  dari  dilakukannya  tindak  pidana  korupsi.  Adapun alasannya yaitu:
1. Menurut  Pasal  37  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  kedudukan  dewan  pengawas  dalam KPK  hanya  sebagai  lembaga  pengawas  dalam  melaksanaka  tugas  dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Kedudukan  Dewan  pengawas  yang  dijadikan  sebagai  pemberi  izin  dalam melakukan penyadapan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, karena  dewan  pengawas  tidak  termasuk  kedalam  kategori  lembaga  yang berdiri sendiri, dewan pengawas masih termasuk lembaga internal dalam satu kesatuan  lembaga  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang  tidak  terpisah  dari pimpinan KPK dan pegawai KPK.
3. Kewajiban  untuk  melakukan  penyadapan  harus  seizin  dewan  pengawas  juga bertentangan  dengan  sifat  kerahasiaan  penyadapan,  karena  dewan  pengawas bukanlah  penyelidik  ataupun  penyidik  KPK  yang  diberi  kewenangan  untuk melakukan penyadapan.
4. Dewan pengawas telah menggantikan peran dan fungsi peradilan dalam proses penegakan  hukum  seperti  dalam  prosses  penyadapan,  penggeledahan,  dan penyitaan. Senyatanya dewan pengawas bukanlah bagian dari aparat penegak hukum  sehingga  izin  dari  dewan  pengawas  disebut  ikut  campur  dalam penegakan hukum. 10
Terjadinya  kontroversi  terkait  dewan  pengawas  yang  diberi  wewenang untuk  memberikan  izin  sebelum  penyadapan  dilakukan  dalam  Undang-Undang Tindak  pidana  korupsi  yang  telah  direvisi  dan  mengalami  perubahan  untuk beberapa  Pasal.  Maka  Mahkamah  Konstitusi  didalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  terhadap  Undang-
10 Agus Suntoro, Op. Cit ., hlm. 35 .
Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  berpendapat  bahwa kegiatan  penyadapan  yang  sekarang  tidak  diperlukannya  lagi  izin  dari  dewan pengawas, akan tetapi untuk melakukan penyadapan cukup memberitahu kepada dewan  pengawas  yang  pelaksanannya  akan  dipertimbangkan  secara    bersama. Karena  tidak  diperlukannya  lagi  izin  dari  dewan  pengawas  untuk  melakukan penyadapan  dalam  tindak  pidana  korupsi,  maka  Pasal  12B  Ayat  (1)  dinyatakan inskonstitusional.
Selain  menimbulkan  kontroversi  diranah  publik  didalam  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  masih terdapatnya  catatan  mengenai  kelemahan-kelemahan  pengaturan  yang  mengatur tentang penyadapan yaitu seperti tidak diaturnya:
1. Mengenai  bukti  permulaan  dalam  tindak  pidana  korupsi,  apakah penyadapan  harus  dilakukan  ketika  sudah  menemukan  bukti  permulaan atau dapat langsung dilakukan tanpa adanya bukti permulaan.
2. Tujuan dilakukannya penyadapan secara spesifik,
3. Kategori  subjek  hukum  yang  diberikan  kewenangan  dalam  melakukan penyadapan dan tata cara penyadapan.
4. Pembatasan mengenai pihak yang yang dapat mengakses penyadapan.
5. Penggunaan  hasil  penyadapan  yang  dapat  dijadikan  alat  bukti dipersidangan. 11
Faktanya belum ada pengaturan yang setara dengan Undang-Undang yang mengatur  tentang  penyadapan  secara  khusus,  pengaturan  yang  telah  ada  masih tersebar  didalam  beberapa  Undang-Undang  tindak  pidana  khusus  salah  satunya didalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi.  Namun  sayangnya  pengaturan tentang penyadapan yang telah ada masih belum mempunyai aturan yang spesifik yang  dapat  mengakomodir  semua  yang  berkaitan  dengan  penyadapan.  Hal  ini terlihat  dari  masih  banyaknya  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  dalam pelaksanaan  penyadapan  dan  kasus  penyadapan  yang  telah  melanggar  hak  asasi manusia.  Untuk  itu  dimasa  yang  akan  datang  pentingnya  membentuk  Undang- Undang  tentang  penyadapan  secara  khusus  agar  dapat  mengakomodir  semua tentang  penyadapan  dan  tidak  terjadinya  pelanggaran  hak-hak  konstitusional warga  negara  sepeti  terlanggarnya  hak  privasi  seseorang.  Ketentuan  ini  sama halnya dengan amanah yang terdapat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu didalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  05/PUU- VIII/2010  telah  mengamanahkan  bahwa  seharusnya  Undang-Undang  tentang penyadapan harus dibuat secara khusus, karena penyadapan rentan sekali dengan pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  dapat  menimbulkan  penyimpangan  dalam pelaksanaannya.  Penyimpangan  terhadap  hak  asasi  manusia  pembatasannya hanya  dapat  dilakukan  melalui  Undang-Undang  sebagaimana  telah  ditegaskan didalam Pasal 28J UUD 1945 yang berbunyi:
“Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  Undang-Undang  dengan maksud  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak
11 Ibid., hlm. 36.
kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai dengan pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
Dengan  dibuatnya  Undang-Undang  Secara  khusus  tentang  penyadapan akan  terlegalitasnya  suatu  aturan  yang  berkaitan  dengan  penyadapan  yang menjamin adanya kepastian hukum bagi warga negara Indonesia, dan terjaminnya perlindungan  hak  asasi  manusia  yang  mana  seharusnya  memang  hak  tersebut tidak  dapat  diganggu  gugat  oleh  siapa  pun  Sehingga  ketika  dilakukannya penyadapan dimasa yang akan datang tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

## D. SIMPULAN
Lemahnya  pengaturan  tentang  penyadapan  pada  tindak  pidana  korupsi  yang terdapat  didalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  dan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum pembaharuan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dilakukan.  Pembaharuan  Undang-Undang  komisi pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yaitu  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019 Atas  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi   menimbulkan kontroversi di ranah publik dan masih  memiliki  beberapa  kelemahan  sehingga  belum  dapat  mengakomodir  semua yang berkaitan dengan penyadapan. Dengan begitu pentingnya dibuat Undang-Undang secara khusus yang mengatur tentang penyadapan pada tindak pidana korupsi di masa yang akan datang untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Tentang  Kitab  Hukum  Acara  Pidana.  Nomor  8 Tahun 1981.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Nomor  39  Tahun
1999.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 20 Tahun 2001.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  UU Nomor 19 Tahun 2019.

## Buku
Ma’aruf,  Umar  dan  Aga  Wigana. Telaah  Bukti  Penyadapan  Telepon  Dalam  Perkara Tindak Pidana Korupsi. Cetakan Ke-1. Unissula Press, Semarang, 2020.
Waluyo, Bambang. Penegakan Hukum di Indonesia . Cetakan Ke-1. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
Taib,  Mukhlis. Dinamika  Perundang-Undangan  di  Indonesia .  Cetakan  Ke-1,  Refika Aditama, Bandung, 2017.
Krstian, dan Yopi Gunawan. Sekelumit Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia . Cetakan Ke-1. Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
Manthovani, Reda. Penyadapan VS Privasi . Cetakan Ke-1. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2015.

## Jurnal
Sekarsari,  Rezky  Mahayu.  “Legalitas  Alat  Bukti  Elektronik  Hasil  Penyadapan  Dalam Rencana  Penjebakan  Sebagai  Upaya  Penegak  Hukum”. Juris-Diction : 1,  2, (2018): 706. doi: https: //www.e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/11019.
Suntoro,  Agus. “Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi, Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi”. Jurnal  Legislasi  Indonesia,  7,  1,  (2020): 31.  doi: https://www.academia.edu/42452900/PenyadapandanEksistensiDewanPen gawasKomisiPemberantasanKorupsi?  bulkDownload=thisPaper-topRelated- sameAuthor-citingThis-citedByThis-secondOrder Cita tions&from=coverpage .
Hidayat,  Muhammad  Arif.  “Penyadapan  Oleh  Penyidik  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  Dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana”. Badamai  Law Journal,  4,  1,  (2019): 35.  doi:  https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/ blj/article/view/ 6047/ 4974.