## Gorontalo Law Review
Volume 6 -  NO. 2 – Oktober 2023 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
PRINSIP MENGENAL NASABAH ( KNOW YOUR COSTUMER PRINCIPLE ) DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR 5/23/PBI/2003
Yedi Kusnadi Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, yedikusnadi24@gmail.com
Sakticakra Salimin Afamery Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara sakti.cakra18@gmail.com

## Abstrak
Kejahatan pencucian uang melalui sektor perbankan sangat sering terjadi, hal ini dikarenakan    sektor    perbankan    merupakan    lembaga    keuangan    yang menyediakan, menghimpun, dan menyalurkan dana bagi masyarakat.  Penerapan Prinsip mengenal nasabah yang dikenal juga dengan istilah Know Your Customer Principle adalah    bentuk    kehati-hatian    yang    diterapkan    oleh    bank    untuk mengetahui  sumber  dana  Nasabah.  Prinsip  mengenal  nasabah  bertujuan untuk memantau  dan  mengidentifikasi  aktivitas  transaksi  yang  dilakukan  nasabah serta  untuk  meningkatkan  peran  dari  lembaga  keuangan.  Prinsip  Know  Your Customer yaitu  kegiatan  berupa  identifikasi,  verifikasi,  dan  pemantauan  yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil dan  identitas  calon  nasabah  sebagai  upaya  preventif  yang  dilakukan  oleh  bank dalam  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  pencucian  uang,  Penelitian  ini menggunakan   jenis  atau   tipe  penelitian  hukum  normatif,   dimana  penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma,
Kata  Kunci:  Prinsip  Mengenal  Nasabah  (Know  Your  Costumer  Principle), Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Bank Indonesia

## Abstract
Money  laundering  crimes  through  the  banking  sector  are  very  common,  this  is because  the  banking  sector  is  a  financial  institution  that  provides,  collects,  and distributes  funds  to  the  public.  The  application  of  the  Know  Your  Customer Principle,  also  known  as  the  Know  Your  Customer  Principle,  is  a  form  of  caution applied  by  banks  to  determine  the  source  of  customer  funds.  The  principle  of knowing  your  customer  aims  to  monitor  and  identify  transaction  activities  carried out by customers and  to  increase  the role  of financial institutions.  The Know Your Customer  principle,  namely  activities  in  the  form of  identification,  verification  and monitoring  carried  out  by  banks  to  ensure  that  the  transaction  is  in  accordance with  the  profile  and  identity  of  prospective  customers  as  a  preventive  measure carried out by banks in preventing money laundering crimes, This research uses a type  or  type of  normative  legal  research,  where  Normative  Legal  research  is  legal research that places law as a building system of norms,

## Keywords: Know Your Customer Principle, Money Laundering Crime, Bank Indonesia Regulations
1. PENDAHULUAN
Konstruksi   yuridis dalam Undang-undang  Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  secara  umum memberikan  suatu  gambaran  normative  dalam  pemberantasan  tindak  pidana pencucian uang yang dapat mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan di Negara Republik Indonesia. Tindak pidana Pencucian Uang saat  ini  telah  berkembang  dengan  berbagai  macam  modus  operandinya  yang merambah keberbagai aspek dan mengikuti  arus  perkembangan teknologi  dan juga memanfaatkan sector perbankan sebagai penyedia jasa keuangan.   tindak pidana  pencucian  uang  sebagai  suatu  proses  atau  perbuatan  yang  bertujuan untuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  -  usul  uang  atau  harta kekayaan,  yang  diperoleh  dari  hasil  tindak  pidana  yang  kemudian  diubah menjadi  harta  kekayaan  yang  seolah  -  olah  berasal  dari  kegiatan  yang  sah. (Juni Sjafrien Jahja, 2012)
Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pengawas perbankan   menjadi alasan  bahwasanya  Penyedia  Jasa  Keuangan  telah  menjadi  benteng  pertama atau first  line  defense dalam  mencegah  terkait tindak pidana  pencucian uang, akan  tetapi  kenyataannya  masih  banyak  beberapa  transaksi  mencurigakan yang  kemudian  diperoleh  oleh  PPATK  terkait  dengan  indikasi  tindak  pidana pencucian  uang,  hal  ini  menjadi  bukti  bahwasanya  masih  terdapat  beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. (Afif  Muhni,  2020)  Bank  Indonesia  merupakan  salah  satu  Lembaga  Pengawas dan Pengatur (LPP) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pengaturan, dan mengenakan sanksi terhadap pihak pelapor dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan  mengenai  anti  pencucian uang  dan pencegahan  pendanaan  terorisme.  Khusus  dalam  Tindak  pidana  pencucian uang yang berhubungan dengan Sektor perbankan yang sangat rawan terjadinya tindak  pidana.  Hal ini  dikarenakan perbankan merupakan Lembaga keuangan yang  memiliki  fungsi  sebagai  penyedia,  penghimpun,  dan  penyalur  dana masyarakat. Perkembangan tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan dapat  mempengaruhi  turunnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  Lembaga perbankan.  Hal  ini  disebabkan  karena  bank  adalah  lembaga  yang  mekanisme operasionalnya  berasaskan  pada  hubungan  kepercayaan  ( fiduary
relation ),  hubungan  kerahasian  ( confidental  relation )  dan  hubungan  kehati- hatian ( prudential relation ). Bank  sebagai  lembaga  keuangan  dalam  menjalankan  usahanya menghadapi  berbagai  risiko  sejalan  dengan  perkembangan  teknologi  dan globalisasi,  dewasa  ini  sektor  perbankan  telah  menjadi  sarana  yang  paling efektif untuk kegiatan pencucian uang ( money laundering ), hal ini dikarenakan faktor  perbankan  banyak  menawarkan  jasa-jasa  dan  instrument  dalam  lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan / menyamarkan asal usul dana. (Alis Yulia, 2019)
Prinsip  mengenal  nasabah  yang  dikenal  juga  dengan  istilah Know  Your Customer   Principle adalah  sebagai  bentuk   aktualisasi   prinsip  kehati-hatian yang  diterapkan  oleh  bank  untuk  mengetahui  sumber  dana  Nasabah.  Prinsip mengenal   nasabah   diterapkan bank untuk   memantau   dan  mengidentifikasi aktivitas transaksi  yang dilakukan nasabah. Selain itu juga untuk melaporkan transaksi  yang  mencurigakan  sesuai  dengan  Tujuan  dari  prinsip  ini  adalah untuk  meningkatkan  peran  dari  lembaga  keuangan  dengan  adanya  kebijakan mencegah  penyalahgunaan,  dan  menjaga  nama  baik  lembaga  keuangan perbankan.      Lembaga  perbankan  yang  menghimpun  dan  menyalurkan  uang pada  masyarakat  diwajibkan  mengetahui  siapa  yang  menjadi  nasabanhya,  hal ini   sebagai   upaya   preventif   untuk   mencegah   terjadinya   tindak   pidana pencucian  uang.  Prinsip  mengenal  nasabah  merupakan  factor  dominan  yang dapat  diterapkan  oleh  bank  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  identitas  serta mengidentifikasi sumber dana dari nasabah. Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  adapun  permasalahn  yang dikaji   dalam   penulisan   ini   adalah   Bagaimanakah   Pelaksanaan   Prinsip Mengenal  Nasabah  ( Know  Your  Customer  Principle )  dalam  mencegah  Tindak Pidana Pencucian Uang ?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  atau  tipe  penelitian  hukum  normatif, dimana penelitian Hukum Normatif adalah  penelitian hukum yang meletakkan hukum  sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma,(Mukti  Fajar  dan  Yulianto Achmad,  2010)  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.(Peter Mahmud Marzuki, 2009).  Penelitian  ini  menggunakan  Pendekatan  Perundang-Undangan, Pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ) yang  beranjak  dari  pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

## 3. PEMBAHASAN
Prinsip  Mengenal  Nasabah  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari  sistem  pengendalian  risiko  Bank  Perkreditan  Rakyat  maka  dipandang perlu  untuk  menetapkan  peraturan mengenai  Prinsip Mengenal  Nasabah bagi Bank Perkreditan  Rakyat.  Prinsip mengenal  nasabah merupakan  sarana  yang paling  efektif  bagi  perbankan  untuk  menanggulangi  kejahatan  pencucian uang,  demikian  juga  dengan  kegiatan  yang  berdampak  terhadap  penilaian masyarakat,  nasabah  atau  mitra  transaksi  bank  terhadap  bank  yang bersangkutan,  yaitu  risiko  operasional  ( operational  risk )  dan  resiko  reputasi ( reputation  risk ).  (N.H.T.  Siahaan,2002)  Secara  khusus Know  Your  Customer Principle diatur   dalam Peraturan   Bank   Indonesia   Nomor   5/23/PBI/2003 tentang   Penerapan   Prinsip   Mengenal   Nasabah   (Know   Your   Customer Principles) yang  berbunyi “P rinsip  Mengenal  Nasabah  ( Know  Your  Customer Principles )   adalah   prinsip   yang   diterapkan   lembaga   perbankan   untuk
mengetahui  identitas  nasabah,  memantau  kegiatan  transaksi  nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan ”.
Pada   era    perkembangan   teknologi,   modus   pelaku   tindak   pidana Pencucian Uang semakin variatif hingga melintasi batas-batas yurisdiksi sebuah negara  serta  menggunakan  dan  memanfaatkan  lembaga  sistem  keuangan perbankan.
Secara  umum  ada  tiga  metode  konvensional  yang  biasa  dilakukan  oleh para pelaku pencucian uang yaitu :
a.  Penyelundupan Uang
Penyelundupan   uang    adalah   suatu   metode    dimana    para   pelaku pencucian uang melakukan suatu transfer pendapatan yang illegal secara rahasia  ke  sebuah  Negara  atau  teritori.  Transfer  disini  dilakukan  secara tunai bukan secara elektronik.
b.  Melalui institusi keuangan Metode ini adalah dengan menggunakan institusi keuangan seperti bank untuk   membantu   melakukan   pencucian   uang   terutama   dalam   hal memindahkan   uang   hasil   kejahatan   ke   Negara   atau   daerah   lain. Beragam   fasilitas   yangt   diberikan   oleh   institusi   keuangan   seperti pembukaan  rekening,kredit,  penukaran  mata  uang,  dan  transfer  uang telah  membuat  para  pelaku  pencucian  uang  menggunakan  institusi  ini sebagai alat untuk mencuci uangnya. Adanya ekonomi global dan pasar modal  yang  terintegrasi  juga  membuat  para  pelaku  pencucian  uang dapat   melakukan   transfer   antar   Negara   dengan   lebih   aman   dan mudah.Metode ini semakin popular mengingat adanya prinsip kerahasiaan bank, sehingga identitas mereka aman dari penyelidikan c.   Melalui institusi non-keuangan Metode   yang   paling   umum   dilakukan   dibidang  ini   adalah   dengan membeli berbagai barang berharga dan property atau dengan melakukan kegiatan  bisnis  seperti  restoran,  hotel  dan  toko.  Metode  ini  juga  sudah mulai  susah  dilakukan  karena  selain  berbagai  rekomendasi  di  bidang keuangan, FATF dan berbagai konvensi  internasional  juga  telah  membuat  rekomendasi  annti  money laundering di bidang nonkeuangan. (I Ketut Sukawati, 2015)
Terkait  perbankan,  perbankan  merupakan  suatu  bentuk  usaha  yang memiliki  keleluasaan  dalam  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  sehingga sangat  strategis  untuk  digunakan  sebagai   sarana  pencucian  uang,  baik melalui placement, layering, maupun integration. Selain itu transfer dana secara elektronis juga dapat dimanfaatkan oleh pencuci uang untuk mengalihkan dana secara  cepat  dan  relative  murah  serta  aman  ke  rekening  pihak  lain,  baik  di dalam maupun di luar negeri. (Adrian Sutedi, 2008)
Secara umum bank wajib mengetahui informasi secara mendetail terkait identitas   nasabah    yang   dicermati   melalui   dokumen-dokumen   fisik  serta sumber  dana  yang  didapatkan  oleh  nasabah.  Informasi  mengenai  identitas nasabah meliputi
a.  Identitas calon nasabah
b.  maksud  dan  tujuan  calon  Nasabah  melakukan  hubungan  usaha dengan bank perkreditan rakyat (BPR)
c.   informasi  lain  yang  memungkinkan  BPR  untuk  dapat  mengetahui profil calon Nasabah; dan
d.  identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain. (Pasal 4 Nomor 5/23/PBI/2003)
Identitas  calon  nasabah  sangatlah  penting  guna  untuk  memastikan data  profil  kependudukan  tersebut  adalah  asli  dan  valid  dan  bukan merupakan  identitas  yang  dipalsukan.  Maksud  dan  tujuan  nasabah melakukan  hubungan  usaha  dengan  pihak  bank  akan  menentukan  arah hubungan hukum yang akan terjadi antara  pihak bank dan calon nasabah serta untuk memastikan sumber anggaran yang didapat oleh calon nasabah disertai identitas  pihak  lain  dalam  hal  calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain yang berkepentingan.
Dokumen identitas calon nasabah antara lain meliputi : a.  Nasabah Perorangan
1. Nama;
2. Alamat tinggal tetap;
3. Tempat dan tanggal lahir;
4. Kewarganegaraan.
5. Keterangan mengenai pekerjaan;
6. Spesimen tanda tangan; dan
7. Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana. b.  Nasabah perusahaan:
1.  Perusahaan yang tergolong usaha kecil, minimal terdiri dari:
a.  Akte      pendirian/anggaran      dasar      bagi      perusahaan      yang bentuknya  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku;
b.  Izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang;
c.   Nama,  spesimen  tanda  tangan  dan  kuasa  kepada  pihak-pihak yang  ditunjuk mempunyai wewenang  bertindak  untuk dan atas nama  perusahaan  dalam  melakukan  hubungan  usaha  dengan bank;
d.  Keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
e.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
f.  Dokumen    identitas    pengurus    yang    berwenang    mewakili perusahaan;
2.  Perusahaan Yang Tidak Tergolong Usaha Kecil, Minimal Terdiri Dari: a.  Akte     pendirian/anggaran    dasar     bagi    perusahaan     yang bentuknya  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku;
b.  Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
c.   Nomor pokok wajib pajak (npwp) bagi nasabah yang diwajibkan untuk memiliki npwp sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d.  Laporan  keuangan  dari   perusahaan  atau  deskripsi  kegiatan usaha perusahaan;
e.   Struktur manajemen perusahaan;
f.   Dokumen    identitas    pengurus    yang    berwenang    mewakili perusahaan;
g.   Nama,  spesimen  tanda  tangan  dan  kuasa  kepada  pihak-pihak yang  ditunjuk mempunyai wewenang  bertindak untuk  dan  atas nama  perusahaan  dalam  melakukan  hubungan  usaha  dengan bank;
h.  Keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
c. Nasabah   berupa   lembaga   pemerintah,   lembaga   internasional,   dan perwakilan  negara  asing sekurang-kurangnya  berupa  nama,  spesimen tanda  tangan  dan  surat  penunjukan  bagi  pihak-pihak  yang  berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan bank.
d. Nasabah berupa bank, terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam melakukan hubungan transaksi antar bank, antara lain:
1.  Akte pendirian/anggaran dasar bank;
2.  Izin usaha dari instansi yang berwenang;
3.  Nama,  spesimen  tanda  tangan  dan kuasa  kepada pihak-pihak yang ditunjuk  mempunyai  wewenang  bertindak  untuk  dan  atas  nama bank dalam melakukan hubungan usaha dengan bank.
Upaya    preventif   yang   dilakukan   oleh   bank   dalam   mencegah terjadinya  tindak  pidana  pencucian  uang  adalah  dengan  melakukan penelusuran  transaksi  yang  dilakukan  oleh  nasabah,  hal  ini  merupakan bagian dari prinsip mengenal nasabah dan prinsip kehati-hatian pihak bank untuk memastikan calon nasabah tidak memiliki potensi untuk melakukan tindak   pidana.   Dalam   pasal   2  ayat  (2)   Peraturan   Bank   Indonesia  No 5/23/PBI/2003 berbunyi:
“Da lam  menerapkan  Prinsip  Mengenal  Nasabah  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1), BPR wajib:
a.  Menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
b.  Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
c.   Menetapkan  kebijakan  dan  prosedur  pemantauan  terhadap  rekening dan transaksi Nasabah;
d.  Menetapkan  kebijakan  dan  prosedur  manajemen risiko  yang  berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
Dalam  menetapkan  kebijakan  untuk  penerimaan  Nasabah,  yang menjadi  pertimbangan  antara  lain  adalah  latarbelakang  nasabah, kewarganegaraan,  kegiatan usaha, jabatan,  pekerjaan atau indikator faktor risiko  lain  seperti  informasi  mengenai  dugaan  keterlibatan  dalam  tindak pidana.  Selain  itu  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  pencucian uang  tindakan  yang  dapat  dilakukan  ialah  dengan  mencari  dan  menggali secara  aktual  informasi  mengenai  nasabah  seperti  karakteristik  nasabah, sumber  pendapatan  nasabah,  riwayat  transaksi  nasabah  dengan  Lembaga keuangan lainnya guna mengantisipasi munculnya celah yang bisa terjadinya tindak pidana pencucian uang.
Bahkan  secara  khusus Penjelasan  Pasal  9  ayat  (1)  Peraturan  Bank Indonesia No 5/23/PBI/2003 menegaskan kembali tentang identitas dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sebagai berikut :
“ Sistem informasi yang  dimiliki  harus  dapat memungkinkan Bank untuk  menelusuri  setiap  transaksi (individual  transaction)  apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia, maupun  dalam  kaitannya  dengan  kasus  peradilan.  Hal-hal  yang termasuk    dalam penelusuran    transaksi    antara    lain    adalah penelusuran  atas  identitas  Nasabah,  instrumen  transaksi,  tanggal transaksi,   serta   jumlah    dan  denominasi   transaksi.   Termasuk dalam  karakteristik  Nasabah  antara  lain  adalah  karakteristik transaksi  dan  sifat  transaksi  Nasabah  yang  bersangkutan  serta sifat hubungan Nasabah dengan Bank secara menyeluruh. ”
Jadi,  dokumen  resmi  yang  diterbitkan  intansi  yang  berwenang merupakan  syarat  mutlak  yang  dipersyaratkan  bank  kepada  nasabahnya, sebagai  bagian  dari  prinsip  mengenal  nasabah  atau Know  Your  Customer Principle .  Dalam  praktik, terminologi Know Your  Customer diperluas dengan terminologi Customer     Due    Diligence ( “ CDD ” ),    yaitu    kegiatan    berupa identifikasi,   verifikasi,   dan   pemantauan   yang   dilakukan   bank   untuk
memastikan  bahwa  transaksi  tersebut  sesuai  dengan  profil  dan  identitas calon  nasabah.  Prinsip  mengenal  nasabah  ( Know  Your  Customer  Principle) Dengan mengetahui secara pasti identitas nasabah maka hal tersebut dapat mencegah   terjadinya   tindak   pidana   pencucian   uang   yang   semakin mengalami berbagai macam modus operandi.
4. KESIMPULAN Know Your Customer Principle diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) yang berbunyi “P rinsip Mengenal Nasabah ( Know Your    Customer    Principles )    adalah   prinsip    yang    diterapkan   lembaga perbankan   untuk   mengetahui   identitas   nasabah,   memantau   kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan ” .
Dalam    praktik,    terminologi Know     Your     Customer diperluas    dengan terminologi Customer     Due    Diligence ( “ CDD ” ),    yaitu    kegiatan    berupa identifikasi,   verifikasi,   dan   pemantauan   yang   dilakukan   bank   untuk memastikan  bahwa  transaksi  tersebut  sesuai  dengan  profil  dan  identitas calon nasabah Upaya preventif yang dilakukan oleh bank dalam mencegah terjadinya   tindak   pidana   pencucian   uang   adalah   dengan   melakukan penelusuran  transaksi  yang  dilakukan  oleh  nasabah,  hal  ini  merupakan bagian dari prinsip mengenal nasabah dan prinsip kehati-hatian pihak bank untuk memastikan calon nasabah tidak memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Buku Adrian  Sutedi,  2008, Hukum  Perbankan:  Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang, Merger, dan Kepailitan, Jakarta, Sinar Grafika Afif Muhni, 2020, Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Pada  Lembaga  Perbankan ,  Tesis,  Fakultas  Hukum  Universitas Hasanuddin Makassar Alis  Yulia,  2019, Prinsip  Mengenal  Nasabah  (Know  Your  Customer  Principle) Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal , Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 7 Nomor 1 Maret 2019
Andri Gunawan, 2013, Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta Selatan
Atang A. Amirin, ,1986, Menyusun Rencana Penelitian , Jakarta C.V. Rajawali H.T. Siahaan,2002, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Jakarta, CV, Mulia Sari
I  Ketut  Sukawati  Lanang  Putra  Perbawa,  Jurnal  Advokasi  Volume  5  No.1 Maret 2015
Juni Sjafrien Jahja, 2012, Melawan Money Laundering, Jakarta, Visimedia, Muhammad    Yusuf,Dkk,    2011,    Ikhtisar    Ketentuan    Pencegahan    dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, Gramedia Mukti   Fajar   dan   Yulianto   Achmad,   2010, Dualisme   Penelitian   Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Munir Fuady, 2004, Hukum Perbankan Modern , Bandung, Citra Aditya Bakti Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, (Cetakan Kelima), Kencana Prenada, Jakarta, Media Group
Yenti   Garnasih,   2019.   Penegakan   Hukum   Anti   Pencucian   Uang   dan Permasalahannya di Indonesia. Depok: Rajawali Pers
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang   Nomor   6   Tahun   2009   Tentang   Penetapan   Peraturan Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   2   Tahun   2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999  tentang Bank Indonesia menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  7,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962)
Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1988  Tentang  Perubahan  atas  Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1998  Nomor 182,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  atas  Undang- undang  Nomor  31  Tahun  1999  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
Peraturan    Pemerintah    Nomor    2    Tahun    2016    tentang    Tata    Cara Penyampaian   Data   dan   Informasi   oleh   Instansi   Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  5/23/PBI/2003  Tentang  Penerapan Prinsip  Mengenal  Nasabah  ( Know  Your  Customer  Principles )  Bagi Bank  Perkreditan  Rakyat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2003  Nomor  116,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4328)
Sumber internet https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-i-know-your-customer-i- guna-penelusuran-transaksi-nasabah-lt5fd8a91e33db1,       diakses pada tanggal 06 mei 2023.