## QUO VADIS HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA 1
Erie Hariyanto Jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan Jl. Pahlawan Km. 04 Pamekasan 69371 email: erie@stainpamekasan.ac.id
Abstrak:
Pengadilan  Agama  di  tahun  2006  mendapatkan  tambahan  kewenangan  yang strategis  yaitu  mengadili  sengketa  ekonomi  syari’ah.  Wewenang  baru  tersebut bisa dikatakan sebagai tantangan dan sekaligus peluang bagi lembaga peradilan agama  utamanya  Hakim  Pengadilan  Agama  memikul  tanggungjawab  yang berat. Disamping sebagai peluang yang bagus, tetapi merupakan tantangan yang tidak  mudah  karena  kuantitas  dan  kualitas  hakim  pengadilan  agama  yang berkompeten  di  bidang  ekonomi  syari’ah  masih  perlu  ditingkatkan.  Semakin luas otoritas peradilan ekonomi syari’ah yang dapat diperankan oleh pengadilan agama, dan didukung oleh hakim yang memiliki kompetensi yang tinggi, maka akan  menghasilkan  produk  putusan  sekaligus  lembaga  peradilan  ekonomi syari’ah  yang  memadai.  Hambatan  dan  upaya  guna  peningkatkan  kompetensi hakim: Pertama, sumber  daya  hakim  pengadilan  agama; kedua, hukum  materiil dan Acara Sengketa Ekonomi Syari’ah; ketiga, budaya “pandangan masyarakat” tentang  kompetensi  hakim  pengadilan  agama  dalam  mengadili  sengketa ekonomi  syari’ah  juga  menjadi  tantangan  para  hakim  untuk  mewujudkannya, namun bukan hanya kompetensi  hakim yang harus dikembangkan namun juga harus  bersama-sama  mengembakan  tiga  unsur  sistem  hukum (three  element  of legal  system) yakni: legal  structure,  legal  substance,  and  legal  culture untuk mewujudkan  cita-cita  perumus  undang-undang  menjadi  Peradilan  agama sebagai lembaga yang berwenang mengadili sengketa ekonomi syari’ah dengan menunjukkan kompetensi dan profesionalitas para hakimnya
Abstract:
Religious court got an additional strategic authority that is judging the disputes of islamic  economy  in  2006. The  new  authority can  be  regarded  as  a  challenge and  also  an  opportunity  for  religious  court  mainly  religious  court  judges  that have a heavy responsibility. Beside having a  good  opportunity, but  it is not an easy challenge because the quantity and quality of the religious court judges who are  competent  in  the  field  still  need  to  be  improved.  The  wider  authority  of islamic  judical  economy  which  can  be  played  by  the  religious  court,  and supported  by  judges  who  have  a  high  competence,  will  produce  economic decision  as  well  as  islamic  economy  court.  The  barriers  and  efforts  of  judges
1 Artikel ini pernah di presentasikan dalam  Annual International Conference On Islamic Studies (AICIS) XII, IAIN Sunan Ampel Surabaya 5-8 November 2012
competency enhancement  are  the  first  is  the  resource of religious court judges. The  second  is  both  material  laws  and  islamic  economy  disputes  judicial procedure. The third is the culture of “ people views” about the competence of the  religious  court  judges  in  judging  islamic  economy  disputes  becoming  the challege of the judges to realize it, but not only the judge competence that has to be  improved  but  the  judges  also  have  to  cooperate  in  developing  the  three elements of legal system, namely, structure,substance, and culture legal to realize the ideals of drafting legislation to religious courts as an institution that has an authority  to  judge  islamic    economy  disputes  by  showing  competence  and professionalism of the judges.
Kata kunci:
Hakim, pengadilan agama, kompetensi, sengketa, ekonomi syari’ah
Pendahuluan
Amandemen Undang-Undang Da- sar  1945  (UUD  1945)  pasal  1  ayat  (3) menyatakan  bahwa  negara  Indonesia adalah  negara  hukum.  Sejalan  dengan ketentuan  tersebut,  maka  salah  satu prinsip  penting  negara  hukum  adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang bebas dari  campur  tangan  pihak  kekuasaan ekstrayudisial  untuk  menyelenggarakan peradilan  guna  mene-gakkan  ketertiban, keadilan,  kebenaran,  dan  kepastian hukum  yang  mampu  memberikan pengayoman kepada masya-rakat.
Perubahan  UUD  1945  telah membawa  perubahan  dalam  ketatanega- raan,  khususnya  dalam  pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan. Kekuasaan kehakiman  yang  merdeka  adalah  pilar dari  negara  merdeka.  Kekuasaan  yang merdeka  adalah  kekuasaan  yang  tidak memihak  dan  bebas  dari  pengaruh eksekutif.  Kekuasaan  yang  merdeka minimal  mempunyai  5  unsur  yaitu: pengangkatan  pejabat lembaga  peradilan tidak  bersifat  politis,  terdapat  masa jabatan dan gaji yang terjamin, tidak ada campur  tangan  dari  eksekutif  dan legislatif  dalam  proses  di  pengadilan,
otonomi dalam bidang administratif, dan terdapat anggaran belanja yang memadai. Kekuasaan  kehakiman  yang  mer- deka  dan  mandiri  merupakan  cita-cita universal    sebagaimana  ditegaskan  da- lam “ Basic Principles on the Independence of Judiciary ”  dan  telah  menjadi  keputusan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-7 tentang The  Prevention  of  Crime  and  the Treatment of Offenders. 2 Menurut M. Yahya Harahap,  kekuasaan  yang  merdeka mempunyai  tujuan:  terjaminnya  pelaksa- naan  fungsi  dan  kewenangan  peradilan yang jujur dan adil ( to ensure a fair and just trial) dan  supaya    peradilan  mampu berperan  mengawasi  semua  tindakan pemerintah  atau  penguasa  ( to  enable  the judge to exercise control over the government action ). 3 Menurut  UUD  1945  pasal  24  ayat (1),  kekuasaan  kehakiman  merupakan kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menye- lenggarakan peradilan guna menegakkan hukum  dan  keadilan.  Pasal  24  ayat  (2),
2 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 3
3 M.  Yahya  Harahap, Beberapa  Tinjauan  Mengenai Sistem  Peradilan  dan  Penyelesaian  Sengketa (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 253.
kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan  militer,  lingkungan  peradilan Tata  Usaha  Negara,  dan  sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebagai pelaksana kekuasaan  kehakiman  yakni  peradilan negara, maka tugas dan fungsinya adalah menerapkan  dan  menegakkan  hukum dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan UUD 1945. 4 Perwujudan kekuasaan yang merdeka sebagaimana diamanatkan dalam  UUD  1945  di  atas  telah  diatur tentang  sistem  peradilan,  sebagaimana diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,  Peradilan  umum  sebagai- mana  diatur  dalam  Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jis Undang-undang Nomor  8  Tahun  2004  dan  Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009, Peradilan Agama  diatur  dengan  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Undang-undang Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Peradilan Tata  Usaha  Negara  diatur  dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jis Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2004 dan  Undang-undang  Nomor  47  Tahun 2009  dan  Peradilan  Militer  sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Dalam suatu negara yang memproklamasikan sebagai negara hukum,  termasuk  Indonesia,  maka  perlu melakukan  pembaharuan  sistem  peradi- lan.  Hal  ini  disebabkan  apabila  kinerja peradilan  baik,  maka  akan  melahirkan
4 Ahmad  Mujahidin, Peradilan  Satu  Atap  di Indonesia (Bandung:  Refika  Aditama,  2007),  hlm.
2.
produk-produk putusan lembaga peradi- lan  yang  berkualitas  dan  putusan lembaga peradilan yang bermutu tersebut akan  menjadi  sumber  hukum  yang  akan dipakai  dalam  kehidupan  masyarakat dan negara.
Sebagaimana telah diketahui bahwa ketiga lingkungan peradilan yaitu peradilan  agama,  militer,  dan  tata  usaha negara, sebagaimana penjelasan Undang- undang  Nomor  48  tahun  2009  disebut sebagai  peradilan  khusus  karena  mereka mengadili perkara-perkara khusus berda- sarkan  peraturan  perundang-undangan. Pengadilan  militer,  misalnya,  berdasar- kan  Undang-undang  Nomor  31  Tahun 1997  diberi  wewenagn  untuk  mengadili tindak  pidana  yang  pelakunya  adalah anggota militer.
Penyebutan peradilan khusus oleh penjelasan  Undang-undang  kekuasaan kehakiman  tidaklah  dimaksudkan  untuk memberikan keistimewaan warga negara yang  akan  diadili.  Hal  tersebut  hanyalah sekadar  menunjukan  perbedaan  ketiga lingkungan  peradilan  tersebut  dengan peradilan  umum  yang  mempunyai kewenangan  yang  lebih  luas dan  umum. Luasnya  kewenangan  tersebut  karena meliputi  perkara  perdata  maupun perkara pidana. Peradilan agama sebagai salah  satu  dari  empat  lingkungan peradilan, merupakan lembaga peradilan khusus  yang  ditujukan  kepada  umat Muslim  dengan  lingkup  kewenangan yang  khusus  pula,  baik  mengenai perkaranya maupun para pencari keadilannya (justiciable) . 5
Perkembangan peradilan agama di Indonesia  sudah  berlangsung  sejak sebelum  Indonesia  merdeka,  bahkan
5 Abdul  Ghofur  Anshori, Peradilan  Agama  di Indonesia  Pasca  UU  No.  3  Tahun  2006:  Sejarah , Kedudukan,  dan  Kewenangan (Yogyakarta:  UII Press, 2007), hlm. 1.
sudah ada pada zaman kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Hakim yang ada pada saat itu  disebut  sebagai qâdlî yang  pada umumnya  adalah  para  ulama  yang diberikan kekuasaan oleh raja atau sultan yang  sedang  berkuasa  untuk  menangani perkara-perkara    perdata  maupun  per- kara pidana yang terjadi di masyarakat. Pengadilan  Agama  sebagai  salah satu  dari  empat  lingkungan  peradilan yang  berada  di  bawah  Mahkamah Agung,  pada  tahun  2006  mendapatkan tambahan  kewenangan  yang  strategis, yaitu  mengadili  sengketa  ekonomi syari’ah.  Hal  ini  diawali  dengan  di sahkannya  Undang-undang  Nomor  3 tahun  2006  tentang  perubahan  atas Undang-undang  Nomor  7  tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama. 6 Adanya amandemen  terhadap  Undang-undang Peradilan  Agama  dilatarbelakangi  oleh munculnya  Undang-undang  yang  baru yaitu  Undang-undang  Nomor  4  tahun 2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman sebagai  undang-undang  organik  atas pasal  24  UUD  1945  pasca  amandemen dengan sistem satu atap ( one roof system ). Wewenang  baru  tersebut  bisa dikatakan  sebagai  tantangan  dan  seka- ligus  peluang  bagi  lembaga  peradilan agama.  Dikatakan  sebagai  tantangan karena selama ini bagi pengadilan agama belum  ada  pengalaman  apa  pun  dalam menyelesaikan  sengketa  di  bidang  eko- nomi  syari’ah,  sehingga  kalau  pun sekiranya  datang  suatu  perkara  tentang sengketa  ekonomi  syari’ah,  maka  bagi lembaga  peradilan  agama  ini  mesti mencari dan mempersiapkan diri dengan seperangkat  peraturan  perundangan
6 Mardani, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama , (Jakarta : Sinar Grafika 2007), hlm 65
maupun  norma  hukum  yang  terkait dengan persoalan ekonomi syari’ah. 7 Putusan  yang  dihasilkan  dari pengadilan  agama  dahulu  murni  berda- sarkan fiqih, eksekusinya harus dikuatkan  oleh    peradilan  umum,  para hakimnya  hanya  berpendidikan  syari'ah tradisional  dan  tidak  berpendidikan hukum, organisasinya tidak berpuncak ke Mahkamah Agung, dan lain-lain. Sekarang,  keadaannya  sudah  berubah.
Salah  satu  perubahan  mendasar  akhir- akhir  ini  adalah  penambahan  kewe- nangan pengadilan agama dalam Undang-undang  peradilan  agama  yang baru,  antara  lain  bidang  ekonomi syari'ah, 8 yaitu kegiatan perekonomian di masyarakat  yang  didasari  oleh  penggu- naan prinsip-prinsip syari’ah.
Prinsip-prinsip syari’ah yang pada dasarnya dikenal dalam kegiatan ekonomi  tradisonal,  kini  sudah  mulai masuk  ke  dalam  kegiatan  ekonomi modern  seperti  perbankan,  pasar  modal, asuransi,  dana  pensiun,  dan  sebagainya. Prinsip  jual-beli, sewa-menyewa, pinjam- meminjam,  dan  penitipan  ternyata  cocok untuk  diaplikasikan  ke  dalam  kegiatan- kegiatan  ekonomi  modern  tersebut. Adanya hal tersebut yang didukung oleh perkembangan  di  bidang  hukum,  yaitu pada  tataran  peraturan  perundang- undangan,  seperti  Undang-undang  No- mor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan  Undang-undang  Nomor  10  tahun 1998  tentang  perubahan  atas  Undang- undang  Nomor  7  tahun  1992  tentang perbankan,  Undang-undang  Nomor  19
7 Afdol, Legislasi  Hukum  Islam  di  Indonesia , (Suarabaya:  Airlangga  University  Press,  2006), hlm 114
8 Rifyal Ka'bah, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah  Sebagai  Sebuah  Kewenangan  Baru Peradilan  Agama,”  dalam Varia  Peradilan ,  tahun ke XXI, Nomor 245 April, 2006, hlm. 12.
tahun  2008  tentang  surat  berharga syari’ah  negara  dan  Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari’ah  semakin  memperkokoh  kegiatan ekonomi syari’ah modern dewasa ini. 9 Di  sisi  lain,  ekonomi  syari’ah dalam  aplikasinya  tidak  selamanya berjalan  dengan  baik,  melainkan  di dalamnya terdapat potensi konflik antara pihak-pihak  yang  saling  berhubungan yang  mungkin  terjadi  pada  saat pelaksanaan  perjanjian  maupun  konflik dalam hal penafsiran isu suatu perjanjian. Untuk  itu,  diperlukan  suatu  lembaga penegak  hukum  yang  mampu  menjadi benteng terakhir (the last resort) bagi para pihak  yang  bermasalah  terkait  dengan ekonomi syari’ah.
Undang-undang Peradilan  Agama yang  memberikan  kewenangan  absolut sudah  disahkan  lebih  dari  5  tahun, namun  pengalihan  kewenangan  ini ternyata sampai saat ini masih menyisahkan polemik, tidak hanya di ka- langan  akademisi  dan  praktisi  hukum, tetapi  juga  praktisi  dalam  lapangan ekonomi  syari’ah,  khususnya  dalam bidang  perbankan  dan  lembaga  pem- biayaan. Selain itu, ada beberapa undang- undang  yang  tidak  singkron  dan  bertab- rakan, seperti ketentuan Pasal 55 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. Persoa- lan  lain  yang  mungkin  patut  men- dapatkan  perhatian  adalah  minimnya jumlah  perkara  ekonomi  syari’ah  yang masuk  ke  pengadilan  agama.  Bahkan perkara  ekonomi  syari’ah  tersebut didaftarkan dan diputus oleh pengadilan negeri,  meski  undang-undang  secara tegas mengamanahkan pengadilan agama
9 Afdol, Legislasi Hukum Islam , hlm 115
sebagai  lembaga  yang  berwenang  dalam hal tersebut. 10 Kompetensi  absolut  peradilan agama  menjadi  sekadar  alternatif  forum pilihan (choice of forum). Artinya, penyele- saian  sengketa  ekonomi  syari’ah  bisa dilakukan di luar peradilan agama sesuai dengan  isi  perjanjian.  Pengaturan  terse- but  juga  berakibat  bukan  hanya  pada disparitas  dan  ketidakpastian  hukum, namun  juga  dapat  menimbulkan  keka- cauan  hukum (legal  disorder) .  Sehingga ada  kesan  kompetensi  peradilan  agama dalam  penyelesaian  perkara  ekonomi syari’ah  ini  dibagi-bagi (distribution  of competency) sesuai  dengan  selera  pihak- pihak  yang  berkepentingan.  Hal  tersebut tidak  akan  terjadi  apabila  peradilan agama  mampu  menjawab  keraguan masyarakat  dengan  peningkatan  kompe- tensi SDM para hakim pengadilan Agama termasuk  juga  melengkapi  hukum materiil dan hukum acara terkait dengan kompetensi  absolut  peradilan  agama untuk  menyelesaikan  sengketa  ekonomi syari’ah.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  dilihat bahwa  hakim  pengadilan  agama  memi- kul  tanggung  jawab  yang  berat.  Di samping  sebagai  peluang  yang  bagus, tetapi ia juga merupakan tantangan yang tidak  mudah  karena  kuantitas  dan kualitas  hakim  pengadilan  agama  yang berkompeten di bidang ekonomi syari’ah masih  perlu  ditingkatkan.  Semakin  luas otoritas peradilan ekonomi syari’ah yang dapat  diperankan  oleh  pengadilan  aga- ma,  dan  didukung  oleh  hakim  yang memiliki  kompetensi  yang  tinggi,  maka akan  menghasilkan  produk  putusan sekaligus  lembaga  peradilan  ekonomi
10 M. Natsir Asnawi, Menyoal Kompetensi Peradilan Agama  dalam  Menyelesaikan  Perkara  Ekonomi Syari’ah, Media Badilag tahun 2011, hlm 4
syari’ah  yang  memadai.  Karenanya, masalah  yang  diangkat  dalam tulisan  ini adalah: pertama, bagaimana  kompetensi Hakim  Pengadilan  Agama  Pamekasan dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi syari’ah  pasca  amandemen  Undang- undang  peradilan  agama? Kedua, upaya- upaya apa sajakah yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kom-petensi hakim dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi syari’ah  pasca  amandemen  Undang- undang peradilan agama?

## Metode Kajian
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  kajian  ini  adalah  penelitian lapangan (field research) , dengan mengam-
bil obyek penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan. Fokus studi yang dikaji adalah kompetensi hakim Peradilan Agama dan upaya-upaya yang dapat  dilakukan  guna  menyelesaian sengketa ekonomi syari’ah pasca amandemen  Undang-undang  Peradilan
Agama
Kajian  ini  menggunakan  pendeka- tan  kualitatif  sebagai  sebuah  tradisi dalam  ilmu  pengetahuan  sosial  yang secara  fundamental  bergantung  kepada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri  dan  berhubungan  dengan  orang- orang  tersebut  dalam  bahasanya  dan peristilahannya. 11 Sebagaimana  penger- tian  ini,  Arief  Furchan  menyatakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif:  ucapan  atau  tulisan  dan prilaku  yang  dapat  diamati  dari  orang (subjek) itu sendiri. 12
11 Lexy  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990) hlm., 3. 12  Arief  Furchan, Pengantar  Metode  Penelitian Kualitatif (Surabaya: Usaha  Nasional,  1992)  hlm.,
21.
Untuk  memperoleh  data  dari sumber  data  primer,  peneliti  meng- gunakan metode wawancara dan dokumentasi.  Sumber  data  wawancara diperoleh dari: 1. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan; 2. Pimpinan lembaga non-bank syari’ah di Kabupaten Pamekasan;
3. Masyarakat,  utamanya  pengguna produk  lembaga  bank  dan  non- bank syari’ah di Kabupaten Pame- kasan;
4. Akademisi  di  perguruan  tinggi dan  pengamat  perbankan  syari’ah di Kabupaten Pamekasan.
Sedangkan  sumber  data  non manusia  (sumber  data  sekunder)  dapat diperoleh  dari  data  dokumentasi  yang diperoleh  melalui  putusan  pengadilan agama  Kabupaten  Pamekasan,  berita koran  dan  media  lain  yang  ada hubungannya  dengan  topik  penelitian ini.
Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia Pada  awal  masa  Orde  Baru,  per- kembangan peradilan mengalami perkembangan  yang  signifikan,  yaitu dengan  diundangkannya  Undang-un- dang  Nomor  14  tahun  1970  tentang Pokok-Pokok  Kekuasaan  Kehakiman.  Di dalam  undang-undang  tersebut  dinya- takan bahwa kekuasaan kehakiman dilak- sanakan  oleh  empat  lingkungan  pera- dilan,  yaitu  Peradilan  Umum,  Peradilan Agama,  Peradilan  Militer,  dan  Peradilan Tata Usaha Negara.
Pada  perkembangan  selanjutnya, Undang-undang  Nomor  14  tahun  1970 sebagai  undang-undang  organik  karena melaksanakan pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945,  merupakan  payung  hukum  bagi
undang-undang lain di bidang kekuasaan kehakiman,  termasuk  lahirnya  Undang- undang  Peradilan  Agama.  Sebelum berlakunya  Undang-undang  Nomor  7 tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama, kewenangan  pengadilan  agama  yang sama  di  seluruh  Indonesia  adalah  dalam bidang  hukum  perkawinan,  seperti  yang dinyatakan  dalam  pasal  63  ayat  1 Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974. Pengadilan  agama  berdasarkan  undang- undang  tersebut  berwenang  dalam  bi- dang  perkawinan,  yaitu  bagi  yang  bera- gama  Islam.  Namun  pasal  63  ayat  1 tersebut  diperlemah  dengan  ayat  2  yang menyatakan  bahwa  setiap  putusan pengadilan  agama  harus  dikukuhkan oleh pengadilan negeri.
Dengan  demikian,  pengadilan agama  untuk  dapat  melaksanakan putusannya  harus  dimintakan  kekuatan hukum  terlebih  dahulu  ke  pengadilan negeri  ( executoir  verklaring ).  Salah  satu penyebab  hal  tersebut  adalah  karena  di pengadilan agama pada waktu itu belum mempunyai  lembaga  juru  sita  seperti halnya  di  pengadilan  negeri.  Hal  ini menunjukan  bahwa  peradilan  agama sebelum  berlakunya  Undang-undang Peradilan  Agama  belum  memiliki kedudukan yang sejajar dengan peradilan yang lainnya.
Pada  tanggal  29  Desember  1989, pemerintah  mengundangkan  Undang- undang  Nomor  7  tahun  1989.  Undang- undang ini lahir sebagai penjabaran lebih lanjut  dari  isi  pasal  10  Undang-undang Nomor  14  tahun  1970  tentang  Undang- undang  Pokok  Kehakiman.  Di  dalam pasal  10  dinyatakan  bahwa  kekuasaan kehakiman  dilakukan  oleh  pengadilan dalam  lingkungan  peradilan  umum, peradilan  agama,  peradilan  militer,  dan peradilan  tata  usaha  negara.  Peradilan agama  merupakan  lembaga  peradilan
khusus  yang  ditujukan  kepada  umat Muslim  dengan  lingkup  kewenangan yang  khusus  pula,  baik  mengenai perkaranya maupun para pencari keadilannya (justiciable).
Salah  satu  tujuan  diciptakannya undang-undang  di  atas  adalah  kesatuan hukum  dalam  rangka  hukum  nasional, baik  dalam  peraturan  hukum  yang mendasarinya  maupun  dalam  hal kewenangan.  Seperti  telah  dijelaskan sebelumnya  bahwa  pengadilan  agama yang  berlaku berdasarkan  1937  hanyalah berwenang  mengadili  perkara  di  bidang perkawinan  (khusus  di  Jawa/Madura, Kalimantan  Timur,  dan  Kalimantan Selatan).  Sedangkan  di  luar  daerah-dae- rah  tersebut  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  tahun  1957,  tidak hanya  terbatas  pada  bidang  perkawinan saja  melainkan  mencakup  bidang-bidang lainnya seperti bidang pewarisan.
Dengan  adanya  Undang-undang Peradilan Agama maka tercipta kesatuan hukum  yang  mengatur  pengadilan agama  dalam  kerangka  dan  tata  hukum nasional. Pemeluk agama Islam pun yang menjadi  bagian  terbesar  penduduk Indonesia  diberi  kesempatan  untuk mentaati  hukum  Islam  yang  menjadi bagian mutlak ajaran agamanya. 13 Seperti  diketahui  peradilan  agama merupakan  salah  satu  pelaksana  kekua- tan  kehakiman  ( yudicial  power )  di Indonesia.  Sebagai  salah  satu  pelaksana kekuatan  kehakiman,  keberadaan  pera- dilan agama jelas mempunyai kedudukan dan  fungsi  tersendiri  di  tengah-tengah pelaksana kekuasaan kehakiman lainnya. Untuk  memhami  bagaimana  kedudukan dan  fungsi  peradilan  agama  di  antara
13 Mohammad  Daud  Ali  dan  Habibah  Daud, Lembaga-lembaga  Islam  di  Indonesia  ( RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995), hlm.  120.
sesama  pelaksana  kekuasaan  kehakiman tersebut,  perlu  terlebih  dahulu  dikemu- kakan sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini.
Berbicara mengenai sistem penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman di  indonesia  saat  ini  mau  tidak  mau terlebih dahulu harus merujuk pada UUD
1945  yang  sekarang  telah  diamandemen.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  24  UUD 1945 yang telah diamandeman dinyatakan bahwa: 1) Kekuasaan  kehakiman  merupakan kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan hukum dan keadilan;
2) Kekuasaan  kehakiman  dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan  peradilan  yang  berada  di bawahnya  dalam  lingkungan  pera- dilan  umum,  lingkungan  peradilan agama,  lingkungan  peradilan  mili- ter, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
3) Badan-badan  lain  yang  fungsinya berkaitan  dengan  kekuasaan  keha- kiman  diatur  dalam  undang- undang.
Ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang telah diamandeen tersebut sejalan dengan ketentuan  Pasal  1  dan  Pasal  2  Undang- undang  Nomor  4  tahun  2004  tentang kekuasaan  kehakiman  yang  menyatakan bahwa:
Pasal  1:  Kekuasaan  kehakiman  adalah kekuasaan  negara  yang  merdeka untuk  menyelenggarakan  peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan  berdasarkan  Pancasila,  demi terselenggaranya  Negara  Hukum  Re- publik Indonesia.
Pasal  2:  Penyelenggaraan  kekuasaan kehakiman  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  1  dilakukan  oleh  sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan  peradilan  agama,  ling- kungan  peradilan  militer,  lingkungan peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan pasal 24 UUD 1945 dan ketentuan pasal 1  dan 2  Undang-undang Nomor  4  tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman  yang  dikutip  di  atas,  selain menegaskan kembali tentang  kedudukan dan  fungsi  kekuasaan  kehakiman, sekaligus  juga  menegaskan  tentang penyelenggara  atau  pelaksana  dari kekuasaan  kehakiman  itu  sendiri  di Indonesia saat ini.
Dalam  ketentuan  pasal-pasal  yang dikutip di  atas  ditegaskan  bahwa  kekua- saan kehakiman adalah kekuasaan negara yang  merdeka.  Dari  ketentuan  tersebut dapat  dipahami  bahwa  kekuasaan  keha- kiman  tidak  lain  merupakan  salah  satu badan  kekuasaan  negara,  atau  badan penyelenggara  negara  di  samping  MPR, presiden,  DPR,  dan  BPK  yang  fungsi utamanya  adalah  menyelenggarakan  pe- radilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan  berdasarkan  Pancasila.  Dalam menjalankan  fungsinya  tersebut,  kekua- saan kehakiman adalah merdeka, artinya ia terlepas dari kekuasaan pemerintah. 14 Adapun penyelenggara atau pelaksana dari kekuasaan kehakiman ter- sebut,  sebagaimana  ditegaskan  dalam ketentuan  yang  dikutip  di  atas  adalah Mahkamah  Agung  dan  badan-badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya
14 Dalam  penjelasan  pasal  1  Undang-undang Nomor  4  Tahun  2004  dinyatakan  bahwa kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  mengan- dung  pengertian  bahwa  kekuasaan  kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ektrayudisial,  kecuali  dalam  hal  sebagaimana disebut dalam UUD 1945
dalam  lingkungan  peradilan  umum, peradilan  agama,  peradilan  meliter, peradilan  tatau  saha  negara,  dan Mahkamah  Konstitusi.  Hal  ini  juga ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 dan  2  Undang-undang  Nomor  4  tahun 2004  yang  menyatakan  bahwa: Pertama, kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi.
Kedua, badan  peradilan  yang  berada  di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan  dalam  lingkungan  peradilan umum,  peradilan  agama,  peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
Dengan  demikian,  berdasarkan ketentuan-ketentuan  peraturan  perun- dangan-undangan  yang  dikutip  di  atas, sistem  penyelenggarakan  kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini tidak lagi persis  seperti  sebelumnya,  di  mana  ke- kuasaan  kehakiman  hanya  dilaksanakan oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan badan  peradilan  yang  berada  di bawahnya.  Berdasarkan  ketentuan  UUD 1945  yang  telah  diamandemen  dan Undang-undang tentang kehakiman sebagaimana  dikutip  di  atas,  penyeleng- gara  atau  pelaksana  kekuasaan  keha- kiman  di  Indonesia  saat  ini,  selain dilaksankan  oleh  Mahkamah  Agung  dan badan-badan  peradilan  yang  berada  di bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan umum,  peradilan  agama,  peradilan meliter,  dan  peradilan  tata  usaha  negara juga  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi.
Terlepas  dari  adanya  perbedaan yang  bersifat  institusional  sebagaimana diuraikan di atas, badan-badan peradilan tersebut  dalam  menjalankan  fungsinya sebagai  pelaksana  kehakiman  masing- masing  berdiri  sendiri  secara  otonom.
Dalam  penyelenggaran  kekuasaan  keha- kiman  badan-badan  peradilan  tersebut mempunyai  kedudukan  dan fungsi  yang sama  dan  sederajat,  tidak  ada  yang  satu menjadi  subordinasi  dari  yang  lain. Kesemuanya  sama-sama  peradilan  nega- ra  ( state  court )  dan  sama-sama  sebagai pelaksana  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka untuk menegakkan  hukum dan keadilan  ( to  enforce  the  turth  and  justice ) berdasarkan Pancasila.
Perbedaan  di  antara  masing- masing  peradilan  tersebut  hanya terletak pada bidang yurisdiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Dengan per- kataan lain, perbedaan antara satu badan peradilan  dengan  badan  peradilan lainnya  di  antara  sesama  pelaksana kekuasaan  kehakiman  tersebut  hanya terletak  pada  bidang  perkara  yang berwenang  diadilinya,  sesuai  dengan yang  ditentukan  dalam  undang-undang. Dari  urainnya  di  atas  dapat  dipahami bahwa  kedudukan  dan  fungsi  peradilan agama  sama  sebagaimana  badan-badan peradilan  lainnya,  yakni  sebagai  salah satu  peradilan  negara  yang  melak- sanakan  kekuasaan  negara  di  bidang yudikatif, dengan fungsi utamanya untuk menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan Pancasila.
Peradilan  agama  terdiri  atas: pertama, Pengadilan  Agama  (PA)  sebagai pengadilan  tingkat  pertama  yang  berke- dudukan  di  ibukota  madya/kota  dan daerah  hukumnya  meliputi  wilayah kabupaten/kota,  tetapi  tidak  menutup kemungkinan adanya pengecualian. Kedua, Pengadilan  Tinggi  Agama  (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan  di  ibukota  provinsi  dan daerah  hukumnya  meliputi  wilayah  pro- vinsi. 15 Perluasan  kompetensi  hakim
15 Mardani, Hukum Acara Perdata , hlm.  65.
pengadilan  dalam  mengadili  sengketa ekonomi  syari’ah  adalah  sesuatu  yang baru dan  menarik. Sepanjang  pegamatan penulis  belum  ada  tulisan  yang membahas  secara  spesifik  tentang  kom- petensi  hakim  pengadilan  agama,  teru- tama  karena  amandemen  undang- undang tersebut masih baru.

## Kompetensi  Hakim  Pengadilan  Agama
Kabupaten Pamekasan
Sudah  semestinya  kalau  perkara ekonomi  syari’ah  menjadi  kewenangan baru  karena  memang  kewenangan  dari pengadilan  agama  adalah  menyelesaikan sengketa  sesama  orang  Muslim  dalam bidang  hukum  perdata  di  samping kewenangan  dalam  bidang  perkawinan, waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq, dan sedekah. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten  Pamekasan  secara  umum telah siap dalam menyelesaikan sengketa di  bidang  ekonomi  syari’ah  sesuai Undang-undang  Nomor  3  tahun  2006. Setelah  berlakunya  Undang-undang  No- mor  3  tahun  2006,  pihak-pihak  yang melakukan  perjanjian  berdasarkan  prin- sip  syari’ah  (ekonomi  syari’ah)  tidak dapat  melakukan  pilihan  hukum  untuk diadili  di  pengadilan  yang  lain.  Apalagi, sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum  Undang-undang  Nomor  3  tahun 2006  alinea  ke-2,  pilihan  hukum  telah dinyatakan dihapus.
Hakim  pengadilan  agama  yang akan  menangani  perkara  ekonomi syari’ah  sebagai  kewenangan  baru  di lingkungan  peradilan  agama  perlu meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan.  Hakim  yang  bertugas  di pengadilan  agama  seyogyanya  mampu mempraktikkan  ketentuan  pasal  16 Undang-undang  nomor  4  tahun  2004, yaitu  bahwa  hakim  wajib  menggali,
mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup dalam masyarakat Hakim-hakim  Pengadilan  agama Kabupaten  Pamekasan  sudah  mampu untuk  menyelesaikan  sengketa  ekonomi syari’ah,  karena  mereka  adalah  alumni Fakultas  Syari’ah  IAIN  Sunan  Ampel Surabaya  dan  IAIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta yang sudah memahami akad- akad  syari’ah  pada  khususnya  dan hukum  muamalah  pada  umumnya. Selain  itu,  sebagian  besar  mereka  adalah alumni  pesantren  yang  telah  mendalami ilmu fiqih, dan ada beberapa orang yang sudah  mengikuti  pelatihan/pembinaan tentang ekonomi syari’ah yang diselenggarakan  oleh  PTA  Surabaya  dan Mahkamah  Agung  di  antaranya  adalah Drs.  M  Abd  Rohim,  SH,M.Hum  (Ketua), Drs. H. Ma’muri, SH, MSI (Wakil Ketua), Dra.  Siti  Aisyah,  M.H  (hakim)  dan  Dra. Farhanah  (hakim).  Mereka  telah  mengi- kuti  sosialiasi  Undang-undang  Nomor  3 tahun  2006  dan  ekonomi  syari’ah  di lingkungan PTA di Kendari pada tanggal 24-26  Juni  2007  dan  mendapatkan Sertifikat  nomor:  54/UU-PA/2007  ter- tanggal 26 Juni 2007. 16 Mahkamah Agung melalui
Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan Agama  secara  rutin  melaksanakan workshop dalam  rangka  peningkatan kompetensi  hakim  peradilan  agama dalam  penanganan  perkara  ekonomi syari’ah. Materi yang disampaikan adalah prosedur  berperkara  ekonomi  syari’ah, alat  bukti  dan  pembuktian  acara  hukum syariah, kompilasi hukum acara ekonomi syari’ah,  dan  materi  yang  berkorelasi
16 Wawancara  dengan  Dra.  Farhanah,  M.Hum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan, tanggal 26 Mei 2012.
dengan  perkembangan  akad-akad  di perbankan syari’ah Sampai saat ini, belum ada perkara ekonomi  syari’ah  yang  didaftarkan  di Pengadilan  Agama  Kabupaten  Pame- kasan.  Namun  beberapa  hakim  yang bertugas  di  Pengadilan  Agama  Kabupa- ten  Pamekasan,  seperti  Drs.  H.  Ma’muri, SH,  M.Si  pernah  menjadi  ketua  majelis hakim  pada  waktu  bertugas  di  Penga- dilan  Agama  Kabupaten  Purbalingga.  Ia mengadili  perkara  gugatan  pemenuhan kewajiban akad pembiyaan al-musyârakah antara  BPR Syariah  Buana  Mitra  Perwira dengan  nasabahnya  dalam  perkara  no- mor  1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg.  Perkara tersebut diputus bahwa tergugat dinyatakan  wanprestasi  dan  diharuskan membayar denda dan biaya perkara. 17 Secara  kelembagaan,  pengadilan agama  benar-benar  siap  untuk    melaksa- nakan  amanah  Undang  undang  No.  3 Tahun  2006,  khususnya    kompetensi  ab- solut  di  bidang  ekonomi  syari’ah. Pertama ,  mengingat  hakim  peradilan agama telah memiliki basis hukum Islam, termasuk  hukum  ekonomi  syari’ah.  Hal ini  bisa  dilihat  bahwa  sebagian  besar hakimnya  adalah  lulusan  Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan IAIN  Sunan  Kaliaga  Yogyakarta,  bahkan melajutkan  program  magister  hukum Islam,  magister  hukum,  dan  magister hukum  ekonomi  syariah. Kedua ,  hakim peradilan agama lebih memiliki tanggung jawab  moral,  hukum,  teknis  profesi,  dan memiliki  etika  kepribadian  di  samping kode  etik  profesi  hakim. Ketiga ,  hakim peradilan  agama  telah  mendapatkan pembinaan,  pendidikan,  dan  pelatihan dari    Mahkamah  Agung  secara  intensif
17 Wawancara dengan Drs. H. Ma’muri, SH, M.Si., hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan, tanggal 26 Mei 2012
dan  profesional.  Akan  tetapi,  dari  segi ketersediaan hakim secara kuantitatif dan kualitatif  masih  belum  memadai.  Karena dalam  kenyataan,  tidak  semua  hakim kompeten  dalam  bidang  ekonomi  sya- ri’ah, sehingga  ketua  pengadilan  agama dalam  menunjuk  dan  menerbitkan  Surat Keputusan  tentang Majelis Hakim,  harus benar-benar  memperhatikan  kompetensi hakim yang sesuai dengan keahliannya. Tingkat  pemahaman  para  hakim pengadilan  agama  terhadap  kompilasi hukum ekonomi syari’ah sebagai sumber hukum  materiil,  secara  personal  tidak semua hakim kompeten. Namun ditinjau dari  tanggung  jawab  hukum  dan tanggung jawab teknis profesi hakim, se- cara  normatif  telah  memiliki  kecerdasan intelektual,  kecerdasan  emosional,  kecer- dasan  moral,  dan  kecerdasan  spiritual yang  tinggi.  Artinya,  selain  memiliki integritas  moral  yang  baik,  para  hakim pengadilan  agama  lebih  mengutamakan kecerdasan  intelektual  dalam  mengem- ban  tugas  dan  tanggung  jawab  hukum, keadilan, dan kebenaran.
Para  hakim  pengadilan  agama, dalam  memeriksa,  mengadili,  memutus, dan  menyelesaikan  sengketa  ekonomi syari’ah,  selain  berpedoman  kepada hukum  acara  perdata  yang  berlaku  di lingkungan  peradilan  umum,  ia  juga tunduk  kepada  asas  peradilan  serta berbagai peraturan perundang-undangan yang  memiliki  titik  singgung  dengan Undang  undang  Nomor  3  Tahun  2006, baik yang berhubungan dengan perbankan  secara  umum  (BI),  fatwa Dewan Syari’ah Nasional, maupun Badan Arbitrase Syari’ah Nasional, juga mengacu kepada terwujudnya supremasi dan kepastian hukum.

## Hukum  Materiil  dan  Acara  Sengketa
Ekonomi Syari’ah
Dalam  hal  ini,  belum  semua bidang  pengadilan  agama,  sebagaimana ditentukan  dalam  pasal  49,  memiliki hukum materiil yang berbentuk peraturan  perundang-undangan.  Yang sudah  mendapat  pengaturan  yang  jelas dan  lengkap  hanya  perbankan  syari’ah yang  didasarkan  pada  Undang-undang Perbankan  dan  Undang-undang  Bank Indonesia,  serta berbagai  peraturan Bank Indonesia.
Begitu  juga,  Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syari’ah  (KHES)  yang  terdiri atas  4  buku  dan  tersusun  atas  43  bab dengan  790  pasal  ini  hanya  memuat  isi ilmu  syari’ah  dan  kesyari’ahan  yang sangat luas, meskipun belum tepat untuk dikatakan komprehensif, khususnya dalam  bidang  hukum  ekonomi  syari’ah. Buku ini, yaitu Buku 1, dimulai dari hal- hal yang bersifat umum, dasar, dan baku semisal ketentuan umum, subyek hukum, dan amwâl. Buku  II  berisi  tentang  akad jual-beli (bay’) , syirkah , mudlârabah , muzâra’ah , musaqah , khiyâr , ijârah , kafâlah , hawalah , rahn , wadi’ah , ghashab , itlâf , wakâlah , shulh ,  pelepasan  hak, ta’mîn , obligasi syari’ah, pasar modal, reksadana syari’ah,  sertifikat  Bank  Indonesia syari’ah,  obligasi  syari’ah,  pembiayaan multi  jasa, qardl ,  pembiayaan  rekening koran  syari’ah,  dan  dana  pensiun syari’ah.  Sedangkan  Buku  III  berisi tentang  persoalan  zakat  dan  hibah . Sedangkan  Buku  IV  memuat  tentang akuntansi syari’ah. terlepas  dari  kemungkinan  keku- rangan  dan  keterbatasan  yang  ada  di dalamnya,  bagaimanapun  secara  umum dan  keseluruhan,  kehadiran  buku tersebut  memiliki  keunggulan  tersendiri dibandingkan  dengan  buku-buku  serupa atau  yang  sama-sama  memuat  hukum
ekonomi dan keuangan syari’ah, mengingat  pemberlakuan  buku  KHES ditopang oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Buku KHES ini tidak hanya memperkaya khazanah intelektual Islam  dalam  bidang  syari’ah,  tetapi  juga merupakan  salah  satu  pelopor  dalam mengisi  kekurangan  literatur  syari’ah yang  ditulis  dalam  bahasa  hukum  Indo- nesia  yang  sampai  sekarang  masih  sedi- kit. Buku-buku lainnya adalah Himpunan Fatwa  Majelis  Ulama  Indo-nesia  Sejak Tahun  1975  yang  memuat  130-an  fatwa dalam berbagai bidang, di samping Him- punan  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN  –MUI), dan  terutama  Peraturan  Bank  Indonesia (PBI) dan lain-lain.
Kehadiran  Buku  Kompilasi  Hu- kum  Ekonomi  Syari’ah  dari  berbagai aspeknya  memiliki  nilai-nilai  filosofis, politis,  dan  praksis  yang  sangat  strategis bagi  keberlakuan  dan  pemberlakuan praktik  ekonomi  dan  keuangan  syari’ah di  Indonesia  pada  khususnya  dan keberlakuan  serta  pemberlakuan  hukum Islam  pada  umumnya.  Atas  dasar  ini, sungguh  tepat  bila  semua  elemen masyarakat,  terutama  para  pecinta  ilmu syari’ah  dan  kesyari’ahan  serta  para pegiat  ekonomi  dan  keuangan  syari’ah, turut aktif menyosialisasikan dan mendayagunakan buku ini. Budaya “Pandangan” Hukum Masyarakat Opini tentang ketidaksiapan pengadilan  agama  terkait  penanganan ekonomi  syari’ah  sengaja  dihembuskan pihak-pihak  yang tidak ingin pengadilan agama  maju.  Dengan  disahkannya Undang-undang  Nomor  3  tahun  2006 tentang  Peradilan  Agama,  pengadilan agama  berwenang  memeriksa,  memutus, dan  menyelesaikan  perkara-perkara  an-
tara orang-orang yang beragama Islam di bidang  perkawinan,  kewarisan,  wasiat, hibah,  wakaf,  sedekah,  dan  ekonomi syari’ah.  Kewenangan  untuk  mengadili perkara  ekonomi  syari’ah  direduksi  oleh Pasal 55 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.  Artinya,  penyelesaian  sengketa ekonomi  syari’ah  bisa  dilakukan  di  luar peradilan  agama  sesuai  dengan  isi perjanjian.  Ada  inkonsistensi  dalam pembentukan  dua  undang-undang  terse- but, namun permasalahan tersebut harus diatasi,  salah  satunya,  dengan  pening- katan  kompetensi  hakim  pengadilan agama  dalam  penanganan  sengketa ekonomi  syari’ah  sehingga  kepastian hukum dan bisnis syari’ah bisa terjamin.
Hakim  di  lingkungan  peradilan agama  diyakini  memiliki  basis  hukum Islam,  termasuk  ekonomi  syari’ah  yang lebih baik dari hakim pengadilan umum, di  mana  dalam  memeriksa,  mengadili, memutus,  dan  menyelesaikan  sengketa ekonomi  syari’ah  selain  berpedoman kepada  hukum  acara  perdata  yang berlaku  di  lingkungan  peradilan  umum, juga  tunduk  kepada  asas  peradilan  serta titik  singggung  dengan  Undang-undang Nomor  3  tahun  2006,  baik  yang berhubungan  dengan  fatwa  Dewan Syari’ah Nasinal maupun Badan Arbritase  Syari’ah  Nasional.  Sehingga nantinya  supremasi  dan  kepastian hukum  dalam  penyelesaian  sengketa ekonomi syari’ah bisa terwujud. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah bukan hanya
kompetensi    hakim  yang  harus  dikem- bangkan,  namun  juga  bersama-sama mengembakan  tiga  unsur  sistem  hukum (three  elements  of  legal  system) yakni: legal structure, legal subtance, dan legal culture . Mengingat  segala  kekuatan  dan kelemahan  yang  dimiliki  oleh  lembaga
peradilan,  oleh  sebagian  kalangan peradilan  agama  dipandang  sebagai lembaga  pilihan  terbaik.  Penambahan kewenangan  peradilan  agama  di  bidang ekonomi  syari’ah,  sebagaimana  amanat Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006 adalah suatu bentuk kepercayaan terbesar  terhadap  lembaga  peradilan yang  secara  politis  sejak  zaman  kolonial Belanda  selalu  didiskreditkan  dan  didis- kriminasikan.  Momentum  ini  hendaknya dipandang  sebagai  amanah  yang  harus dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya, karena  ini  adalah  pertaruhan  bagi  citra peradilan agama itu sendiri. Terkait dengan penyelesaian seng- keta  perbankan  syari’ah,  isu  pokok benturannya  antara  lain  dengan: pertama Undang-undang  Hak  Tanggungan  (UU No.  4  Tahun  1996).  Undang-Undang  ini mengakomodasi  jaminan  berupa  ta- nah/bangunan  yang  dalam  pelaksanaan eksekusi  bila  debitur  wanprestasi  dapat dilakukan  lelang  hak  tanggungan  di bawah  tangan  atau  melalui  pengadilan negeri.  Nantinya  pengadilan  agama  juga dapat  mengakomodasi  lelang  hak tanggungan mengingat pengadilan negeri dapat melakukan hal yang sama sehingga dapat  menimbulkan  duplikasi? Kedua,
Undang-undang Jaminan Fidusia mensyaratkan  adanya  pembuatan  Akta Jaminan  Fidusia  dan  pendaftaran  di kantor  pendaftaran  fidusia  sehingga menimbulkan  hak preferensi  bagi kreditur.  Pelaksanaan  eksekusi  jaminan fidusia  juga  hampir  sama  dengan Undang-undang hak tanggungan, apakah nantinya  pengadilan  agama  juga  dapat mengakomodasi  hal  tersebut? Ketiga, Undang-undang kepailitan. Syarat kepai- litan adalah debitur mempunyai dua atau lebih  kreditur,  mempunyai  hutang  yang telah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih. Pengajuan  kepailitan  dilakukan  ke
pengadilan  niaga.  Lantas,  apakah penga- dilan  agama  dapat  berfungsi  sebagai semacam  pengadilan  niaga  syari’ah untuk  menerima  suatu  pengajuan kepailitan itu yang menjadi problematika Politik  hukum  Mahkamah  Agung sebagai  lembaga  yang  mempunyai kewenangan penyelesaian sengketa antar lembaga peradilan
seharusnya mengambil  langkah-langkah  konkret terkait aturan pelaksanaan dari ketentuan undang-undang,  bahkan  dalam  perjalan- nya  ada  surat  edaran  mahkamah  yang keberadaannya  saling  tumpang  tindih dan  mekanisme  penyelesaian  sengketa ekonomi syari’ah dapat diselesaikan oleh tiga  lembaga  yaitu  pengadilan  agama, pengadilan  negeri,  dan  Badan  Arbitrase Syari’ah  Nasional  (Basyarnas)  jelas  mele- mahkan  eksistensi  ketentuan  Undang- undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008, sehingga  harus  ada  kejelasan  tentang mekanisme  penyelesaian  sengketa  sya- ri’ah,  yaitu  harus  mengembalikan  pada pengadilan  agama sebagai  lembaga  yang berwenang  menyelesaikan  sengketa  eko- nomi syari’ah.
Sampai  tahun  keempat  sejak disahkannya  Undang-undang  Nomor  3 Tahun  2006  belum  ada  kemauan  dari pihak-pihak  terkait  dalam  optimalisasi pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan peradilan  agama  dalam  menyelesaikan sengketa  ekonomi  syari’ah.  Hal  ini ditandai  akta-akta  perjanjian  dalam klausul  apabila  ada  sengketa  masih diselesaikan  melalui  Basyarnas  dan  atau pengadilan  negeri,  sehingga political  will dari  kalangan  masyarakat  ekonomi syari’ah  belum  percaya  terhadap  kewe- nangan pengadilan agama dalam menyelesaikan  sengketa  ekonomi  sya- ri’ah.  Terkait  dengan  apakah  ada sengketa/permasalahan  dalam  transaksi
sengketa ekonomi syari’ah antara nasabah  dan  perbankan  memang  diakui ada, namun nilainya kecil, di bawah satu juta  rupiah,  sehingga  bisa  diselesaikan secara  kekeluargaan,  dan  tidak  perlu melibatkan  pihak  ketiga  dalam    penye- lesaian sengketa tersebut.
Hambatan-hambatan dalam pelak- sanaan  tugas  dan  kewenangan  peradilan agama  pasca  lahirnya  Undang-undang Nomor  3  Tahun  2006  adalah  minimnya kesadaran  hukum  masyarakat.  Masya- rakat    lebih  banyak  melakukan  usaha- usaha  ekonomi  dengan  akad-akad konvensional. Lembaga ekonomi syari’ah di  Kabupaten  Pamekasan  masih  kurang. Yang  ada  hanya  perbankan  syari’ah, pegadaian  syari’ah,  BPR  syari’ah,  dan lembaga  amil  zakat.  Pengadilan  agama Kabupaten Pamekasan mengetahui kewenangannya  dalam  menyelesaikan sengketa  di  bidang  ekonomi  syari’ah sesuai  dengan  pasal  49  huruf  i  Undang- undang  Nomor  3  tahun  2006  dan bersyukur  karena  kewenangan  penga- dilan  agama  bertambah    untuk  menye- lesaikan  persoalan  umat  Muslim  sesuai dengan  ketentuan hukum  Islam. Seluruh hakim  berusaha  mendalami  ilmu-ilmu terkait ekonomi syari’ah dengan cara: (a) berdiskusi  dengan  para  hakim  di lingkungan  hakim  pengadilan  agama Kabupaten  Pamekasan,  (b)  mengikuti pelatihan atau pembinaan oleh PTA atau Mahkamah  Agung  terkait  ekonomi syari’ah,  (c)  membaca  majalah  mimbar hukum  yang  akhir-akhir  ini  membahas tentang ekonomi syari’ah dan bacaan lain yang  terkait  dengan  ekonomi  syari’ah, dan  (d)  melakukan  studi  banding  ke pengadilan agama yang pernah menyelesaikan  sengketa  ekonomi  sya- ri’ah.
Akta-akta  perjanjian  yang  dibuat para  pihak  dengan  bank  syari’ah  di
Kabupaten  Pamekasan    dalam  menye- lesaikan  perselisihan  atau  perbedaan pendapat  adalah  dengan  menunjuk  atau menetapkan  Basyarnas  atau  pengadilan negeri  untuk  memberikan  putusannya, menurut  tata  cara  dan  prosedur berarbritase, walaupun masalah ekonomi syari’ah  menjadi  kewenangan  absolut pengadilan agama. Namun pada kenyataannya di lapangan, cara penyelesaiannya  masih  menggunakan pola yang digunakan perbankan konvesional.
Penutup Secara  kelembagaan,  pengadilan agama  benar-benar  siap  untuk    melak- sanakan amanah Undang-undang Nomor 3  Tahun  2006,  khususnya    kompetensi absolut  di  bidang  ekonomi  syari’ah. Kesiapan  ini  didasarkan  pada  beberapa hal: Pertama ,  mengingat  hakim  peradilan agama telah memiliki basis hukum Islam, termasuk  hukum  ekonomi  syari’ah. Kedua ,  hakim  peradilan  agama  lebih memiliki  tanggung jawab moral, hukum, dan  teknis  profesi  serta  memiliki  etika kepribadian di samping kode etik profesi hakim. Ketiga ,  hakim  peradilan  agama telah  mendapatkan  pembinaan,  pendi- dikan,  dan  pelatihan  dari    Mahkamah Agung  secara  intensif  dan  profesional. Akan  tetapi,  ketersediaan  hakim  di pengadilan  agama,  secara  kuantitatif maupun kualitatif, masih belum memadai.  Karena  dalam  kenyataannya, tidak  semua  hakim  kompeten  dalam bidang ekonomi  syari’ah, sehingga ketua pengadilan  agama  dalam  menunjuk  dan menerbitkan  surat  keputusan  tentang majelis  hakim  harus  benar-benar  mem- perhatikan  kompetensi  hakim  yang sesuai dengan keahliannya.
Sedangkan  hambatan  dan  upaya guna  meningkatkan  kompetensi  hakim
adalah  melalui: Pertama, sumber  daya hakim  pengadilan  agama. Kedua, hukum materiil  dan  acara  sengketa  ekonomi syari’ah. Ketiga, budaya  “pandangan masyarakat”  tentang  kompetensi  hakim pengadilan  agama  dalam  mengadili sengketa  ekonomi  syari’ah.  Bukan  hanya kompetensi  hakim  yang  harus  dikem- bangkan, namun kita juga harus bersama- sama mengembangkan tiga un-sur sistem hukum  untuk  mewujudkan  rumusan undang-undang menjadi peradilan agama sebagai lembaga yang  berwenang mengadili  sengketa  ekonomi  syari’ah dengan  menunjukkan  kompetensi  dan profesionalitas para hakimnya.[]

## Daftar Pustaka
Anshori,  Abdul  Ghofur. Peradilan  Agama di  Indonesia  Pasca  UU. Yogyakarta: UII Press, 2007.
Afdol. Legislasi  Hukum  Islam  di  Indonesia . Surabaya:  Airlangga  University Press, 2006.
Anwar,  Syamsul.  “Permasalahan  Pokok Bank  Syari’ah:  Studi  Tentang  Bai’ Muajjal ” dalam Jurnal  Penelitian Agama Nomor  23  Th.  Viii,  Sept.  –
Des. 1999. Furchan, Arief. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
Widjaja,  Gunawan  dan  Yani,  Ahmad. Hukum  Arbitrase .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2000.
Hadi,  Sutrisno. Metodelogi  Research . Yogyakarta: Andi Offset, t.t.
Hadinegoro, Luqman. Teknik Seni Bepidato Mutakhir . Yogyakarta: Absolut, t.t.
Perwataatmaja,  Karnaen, et  al . Bank  dan Asuransi Islam di Indonesia . Jakarta: Prenada Media, 2005
Mardani. Hukum  Acara  Perdata  Peradilan Agama . Jakarta: Sinar Grafika 2007
Daud  Ali,  Mohammad. Lembaga-lembaga Islam di Indonesia . Jakarta: RajaGrafindo,1995. Moleong,  Lexy. Metodologi  Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
Purwataatmadja,  Karnaen  dan  Antonio,
Syafi’i. Apa  dan  Bagaimana  Bank Islam . Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
Usman,  Rachmadi. Aspek-Aspek  Hukum Perbankan  Islam  di  Indonesia .
Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2002 Rosyadi, Rahmat. Arbitrase dalam Perspektif  Islam  dan  Hukum  Positif . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
Sutantio,  Retnowulan. Hukum  Acara Perdata  dalam  Teori  dan  Praktek . Bandung: Mandar Maju, 1989 Ka'bah,  Rifyal.  “Penyelesaian  Sengketa Ekonomi  Syari'ah  sebagai  Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama”,  dalam Varia  Peradilan . tahun  ke  XXI,  Nomor  245  April,
2006.
Suhartono.  “Prospek  Legislasi  Fikih Muamalah  dalam  Sistem  Hukum Nasional,”  dalam www.badilag.net. Diakses 12 November 2012
Sumitro,  Warkum. Asas-Asas  Perbankan Islam  dan  Lembaga-lembaga  Terkait (BAMUI,  Takaful  dan  Pasar  Modal Syari’ah  di  Indonesia) .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2004.
Buchori, Yusuf. Litigasi Sengketa Perbankan Syari’ah    dalam  Perspektif  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006 Tentang  Perubahan  atas  Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:  Study  Kasus Putusan  Pada  Pengadilan  Agama Purbalingga .  Yogyakarta:  MSI-UII
2007.