## KETENANGAN PIKIRAN DAN KEDAMAIAN UNTUK KOMUNITAS LOKAL
STUDI KASUS OPEN PUBLIC SPACE DI MEDAN, SUMATERA UTARA
Cut Azmah Fithri 1 , Hendra A 2 , Erna Muliana 3 , Soraya Masthura Hassan 4
1 Prodi Arsitektur Universitas Malikussaleh, email: cutazmah@unimal.ac.id
2 Prodi Arsitektur Universitas Malikussaleh, email: hendraaiyub@unimal.ac.id
3 Prodi Arsitektur Universitas Malikussaleh, email: erna.muliana@unimal.ac.id
4 Prodi Arsitektur Universitas Malikussaleh, email: soraya.masthura@unimal.ac.id

## ABSTRAK
Kestabilan dan ketentraman masyarakat hanya tercapai bila ada pemahaman yang sama dalam norma  tertentu.  Kedamaian  di  ruang  publik  sangat  penting  untuk  kelangsungan  hidup bermasyarakat.  Ruang  publik  seperti  jalan,  alun-alun,  dan  taman  menciptakan  bentuk  yang sejalan  dengan  pasang  surutnya  pertukaran  manusia.  Vitalitas  ruang  terbuka  publik  ditandai dengan frekuensi penggunaan. Penggunaan di kota baik primer maupun sekunder terkait dengan aktivitas utama jaringan perkotaan yang membentuk tulang punggung pusat kota. Ruang terbuka publik merupakan bagian dari struktur perkotaan yang menjadi inti dari elemen-elemen dalam kota.  Umumnya  ruang  publik  sulit  untuk  dipahami  tanpa  dimensi  sosial  yang  membantu memberikan  konteks  dan  hubungan  yang paling  baik  dipahami  sebagai  proses  dua  arah yang berkelanjutan  sesuai  dengan  tuntutan  masyarakat.  Makalah  ini  mencoba  mengkaji  hubungan kegiatan  ruang  terbuka  publik  di  Medan  yang  menjadi  tempat  rekreasi  umum  bagi  penduduk perkotaan yang berpenghasilan rendah, dengan menggali keunikan gerakan sosial masyarakat di  ruang  publik  seperti  yang  disebut  oleh  urban  designer  berupa  “ street  ballet ”.  Aktivitas  di jalanan aman saat jalanan digunakan oleh masyarakat. Namun, orang-orang di jalanan adalah orang  asing.  Menurut  teori  urban  design,  jalan  yang  digunakan adalah  jalan  yang  aman  dan terbentuk  dari  jalinan  interaksi  aktivitas  yang  menyatu  dengan  arus  aktivitas  lain  yang berkelanjutan. Kota itu sendiri sangat kompleks; Namun, kerumitan menciptakan tatanan yang diatur oleh orang asing. Keamanan di jalanan dan ruang publik adalah “ketenangan pikiran” para pengunjung dan ini akan membawa kota menjadi aman dan dikunjungi.

## Kata kunci: desain perkotaan, ruang terbuka public, safe street
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Info Artikel:
Dikirim: 27 Maret 2021; Diterima: 18 April 2021; Diterbitkan: 18 April 2021
©2021  The  Author(s).  Published  by  Arsitekno,  Architecture  Program,  Universitas  Malikussaleh,  Aceh,
Indonesia under the Creative Commons Attribution 4.0 International License
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 1. PENDAHULUAN
Penggunaan  dan  akses  penuh  secara  individu  di  suatu  ruang  publik  serta  pemahaman pengguna  yang  berbeda-beda  terhadap  batasan  kepemilikan  ruang  publik  mengakibatkan terjadinya  berbagai  macam  konflik.  Salah  satunya  adalah  isu  keselamatan  yang  berkaitan  erat dengan  konflik  penggunaan  ruang  secara  berlebihan  dan  perilaku  pengguna  yang  dianggap mengganggu atau tidak sopan.
Permasalahan perilaku pengguna menjadi sangat dominan di negara-negara maju, sementara konflik  penggunaan  yang  berlebihan  juga  semakin  meluas  di  wilayah  lain.  Di  negara-negara Selatan,  permasalahan  tersebut  seringkali  terkait  dengan  faktor  sosial  dan  ekonomi,  seperti kemiskinan, kehadiran “anak jalanan” atau perdagangan informal.
Pentingnya rasa aman di antara pengguna di ruang publik tidak bisa dianggap remeh. Selain menjadi  kebutuhan  dasar  manusia,  kehilangan  rasa  aman  dalam  lingkungan  sehari-hari  dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif seperti perilaku dan sikap anti-sosial serta stress.
Ada  beberapa  teori  yang  membahas  hubungan  antara  lingkungan  fisik  dan  masalah ketidakamanan [1] , [2] .  Sejalan  dengan  beberapa  studi  yang  telah  dilakukan  dengan  mengenai pengaruh  lingkungan  fisik  terhadap  kejahatan  dan  keselamatan [3] ,  studi  lainnya  lebih menitikberatkan faktor-faktor sosial, seperti solidaritas komunitas dan homogenitas, sebagai hal yang  signifikan  dalam  menjelaskan  kejahatan  dan  ketakutan  akan  kejahatan [4] .  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antar kegiatan dan mengklarifikasi faktor mediasi yang mempengaruhi perasaan keselamatan dan keamanan di ruang publik.

## 2. KETENANGAN DAN KOMUNITAS
Jika  ingin  tetap  mempertahan  suatu  komunitas  masyarakat  di  kota  yang  dapat  hidup berdampingan dengan masalah-masalah sosial yang lebih komplek maka kita harus memperkuat kekuatan apa pun yang bisa diterapkan untuk menjaga keselamatan dan peradaban yang ada di komunitas yang kita miliki. Penting untuk dipahami bahwa ketenangan publik ( public space dan street peace ) kota bukan merupakan tanggung jawab dari aparat keamanan [1] . Melainkan sesuatu yang rumit, dilakukan tanpa disadari dan dipaksakan oleh masyarakat itu sendiri.
Jalan-jalan  kota  harus  memiliki  tiga  kualitas  utama  dalam  menangani  pengguna  agar  tetap aman [1] . Pertama, di jalan harus ada  batasan yang jelas  antara ruang publik dan ruang privat. Ruang publik dan privat tidak dapat saling melebur seperti yang biasanya terjadi di lingkungan pinggiran kota. Kedua, harus ada yang memperhatikan/mengawasi jalan. Mata yang mengawasi adalah milik mereka yang mungkin kita sebut sebagai pemilik alami jalan. Bangunan di pinggir jalan  direncanakan  untuk  menangani  orang  asing  yang  melewati  dan  untuk  menjamin keselamatan, baik penghuni dan orang asing tersebut, oleh karena itu bangunan harus berorientasi pada jalan. Dengan demikian, bangunan tidak boleh membelakangi jalan sehingga membuatnya tidak terawasi. Ketiga, trotoar harus digunakan secara terus menerus. Ini akan menambah jumlah mata  yang  mengawasi  aktifitas  di  jalan  dan  mendorong  orang-orang  di  bangunan-bangunan  di sepanjang jalan untuk memperhatikan trotoar dalam jumlah yang memadai.
Selama  beberapa  dekade,  dalam  dunia  desain  perkotaan,  sudah  ada  pembahasan  mengenai gagasan safe spaces. Salah satunya dipengaruhi oleh  proposisi defensible space yang dicetuskan oleh  Oscar  Newman,  fokusnya  adalah  mengidentifikasi  karakteristik  tertentu  dari  lingkungan fisik yang, jika diterapkan dalam desain, secara otomatis akan mengarah pada penciptaan tempat yang aman bagi penggunanya, terlepas dari konteksnya. Karakteristik seperti peningkatan tinggi bangunan  adalah  contoh  kesalahpahaman  seperti  itu,  yang  berulang  kali  dikaitkan  dengan kejahatan dan perasaan tidak aman, meskipun tanpa bukti empiris yang konklusif.
Determinisme  fisik  ini  sering  sekali  mengabaikan  peran  variabel  lain  seperti  homogenitas sosial  budaya,  pendapatan,  rasio  usia  remaja  -  dewasa,  lokasi  terjadinya  kejahatan,  dan  jenis kejahatan. Dampak dari faktor-faktor ini pada kejahatan dan  ketakutan akan  kejahatan terbukti lebih signifikan [5] . Kasus-kasus dimana kenaikan tinggi bangunan dikaitkan dengan kejahatan atau ketakutan akan kejahatan,  yang melibatkan kondisi sosial dan fisik,  yang  secara bersama- sama menjelaskan efek negatif pada perilaku dan perasaan aman.
Perilaku  yang  bagaimana  dan  penggunaan  lingkungan  binaan  seperti  apa  yang  dianggap sebagai ancaman terhadap keselamatan, sangat ditentukan oleh faktor budaya. Tulisan dan lukisan pada  dinding  eksterior  memiliki  interpretasi  budaya  yang  berbeda-beda  sehingga  apa  yang dianggap grafiti yang tidak diinginkan dalam budaya tertentu justru dianggap sebagai media untuk berbagi suatu kegiatan yang menyenangkan di dalam suatu komunitas kepada orang lain. Bahkan dalam budaya yang sama, di antara kelompok sub-budaya yang berbeda adanya pemahaman yang berbeda,  apa  yang  dilihat  oleh  beberapa  orang  sebagai  ekspresi  diri  dianggap  sebagai ketidaksopanan visual oleh orang lain.

## 3. TEORI RUANG PUBLIK
Sepanjang  sejarah,  pemahaman  akan  ruang  publik  muncul  dari  desakan-desakan  yang berbeda.  Konsekuensi  dari  pelanggaran  yang  terjadi  di  masyarakat  merupakan  akibat  dari interferensi  mereka sendiri dan perubahan ruang yang terjadi menjadi sangat penting di daerah
perkotaan.  Penyebab  lainnya  merupakan  hasil  dari  masyarakat  heterogen  dengan  berbagai kebutuhan,  minat,  dan  apresiasi  estetika.  Keinginan  akan  perencanaan  yang  cermat  dengan memperhatikan  prioritas  sebagai  pedoman  yang  menghasilkan  bentuk  dan  fungsi.  Namun demikian, ada elemen lain yang terjadi di lokasi tanpa prosedur perencanaan yang formal. Ruang publik  sebagai  area  terbuka  yang  dapat  diakses  oleh  umum  baik  untuk  kegiatan  perorangan maupun  kelompok-kelompok [6] .  Meskipun  ruang  publik  terdiri  dari  bentuk  yang  beragam dengan istilah yang berbeda seperti plaza, mal, dan taman bermain, semuanya menawarkan hal yang sama. Ruang publik juga memungkinkan orang-orang saling terhubung untuk berinteraksi satu sama lain. Ruang publik umumnya terdiri dari fasilitas umum seperti jalan setapak, bangku, dan air; elemen fisik dan visual, seperti perkerasan atau rumput, dan vegetasi yang mendukung kegiatan. Direncanakan atau tidak, mereka biasanya merupakan ruang terbuka dan dapat diakses oleh umum.
Berbagai ruang terbuka yang berfungsi sebagai ruang publik melingkupi berbagai aspek dari aktifitas  manusia.  Itu  termasuk  kenyamanan  fisik  yang  berkaitan  dengan    ketenangan  saat pengguna  melakukan  aktifitas  seperti  beristirahat  dan  duduk.  Kebutuhan  sosial  merespon rangsangan  orang  lain  di  sekitarnya,  melarikan  diri  dari  stres  perkotaan,  dan  perlindungan terhadap  ancaman  dari  orang  lain.  Masyarakat  membutuhkan  suasana  rileks,  menikmati ketenangan  yang  ditawarkan  oleh  ruang  publik  dan  berkesempatan  menikmati  unsur  alam  dari ruang publik tersebut yang berfungsi sebagai oasis.
Terdapat tiga nilai utama yang menjadi pedoman pengembangan ruang publik, yaitu tempat umum  harus  responsif,  demokratis,  dan  bermakna [6] .  Ruang  responsif  adalah  ruang  yang dirancang  dan  dikelola  untuk  melayani  kebutuhan  penggunanya.  Ruang  demokrasi  melindungi hak kelompok pengguna dan dapat diakses oleh masyarakat. Dan ruang yang bermakna adalah ruang yang memungkinkan orang membuat hubungan yang kuat antara tempat, kehidupan pribadi mereka, dan dunia yang lebih luas. Namun ada lima indikator yang dapat mengukur kebutuhan orang  di  ruang  publik  yaitu  kenyamanan,  relaksasi,  keterlibatan  pasif  dengan  lingkungan, keterlibatan aktif dengan lingkungan, dan penemuan.
Kenyamanan  adalah  kebutuhan  dasar,  seperti  kebutuhan  akan  makanan,  minuman,  tempat untuk  berteduh,  atau  tempat  untuk  beristirahat  dari  kepenatan,  semua  membutuhkan  kepuasan terhadap  kenyamanan  tersebut.  Relaksasi  merupakan  kenyamanan  yang  dinilai  berdasarkan tingkat pelepasannya. Rasa nyaman secara psikologis merupakan prasyarat dari rasa relaksasi  - menghilangkan ketegangan fisik, menuntun orang tersebut ke perasaan tenang. Keterlibatan pasif dengan  lingkungan  dapat  menimbulkan  perasaan  rileks  tetapi  berbeda  karena  melibatkan kebutuhan untuk bertemu dengan lingkungan, meskipun tidak terlibat secara aktif. Kategori ini melingkupi  minat  dan  kesenangan  yang  sering  diamati  orang-orang  yang  berasal  dari  melihat aktifitas  yang  lewat.  Keterlibatan  aktif  mewakili  pengalaman  interkasi  langsung  dengan  suatu tempat dan orang-orang di dalamnya. Penemuan adalah alasan kelima kehadiran orang di ruang publik dan mewakili keinginan untuk stimulasi dan kegembiraan yang kita semua miliki dalam pengalaman baru yang menyenangkan.
Banyak ruang publik tidak ditujukan untuk satu aktivitas tertentu atau satu grup pengguna; jalanan,  misalnya,  memainkan  banyak  peran  untuk  berbagai  kelompok  pengguna.  Mereka mengakomodasi  kegiatan  sosial  seperti  waktu  senggang,  pesta,  doa  dan  protes;  ruang  publik berfungsi sebagai pusat komunitas, tempat kerja, dan lingkungan belajar.
Pedoman berbasis penelitian untuk desain ruang publik yang baik sangat merekomendasikan kebebasan akses bagi pengguna, dan pengendalian ruang publik [6] . Selanjutnya, teori normatif untuk  desain  perkotaan  yang  baik  mempromosikan  atribut  seperti  keragaman,  variasi, kompleksitas, dan mix use [7] . Atribut ini secara khas meningkatkan pilihan pengguna: pilihan dalam  persepsi,  interpretasi,  dan  penggunaan;  “Lingkungan  binaan  harus  menyediakan lingkungan  yang  pada  dasarnya  demokratis  bagi  penggunanya,  memperkaya  peluang  mereka dengan memaksimalkan tingkat pilihan yang tersedia bagi mereka” [8] . Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan  bahwa  ruang  publik  yang  baik  adalah  ruang  yang  digunakan  oleh  beragam karakter pengguna untuk berbagai kegunaan.

## 4. KONSEKUENSI RUANG TERBUKA PUBLIK TERKAIT PENGGUNAAN
Ketakutan  akan  kejahatan  lebih  mengancam  daripada  kejahatan  itu  sendiri,  dan mempengaruhi  perilaku  dan  keputusan  pengguna  untuk  menggunakan  ruang  tersebut  atau menghindarinya. Bertentangan dengan asumsi yang disampaikan Newman, bahwa suatu tempat yang  dapat  dipertahankan  secara  fisik  justru  meningkatkan  level  pengawasan  dan  intervensi pencegahan  kejahatan  merupakan  konsekuensi  penting [4] . Pengawasan  memainkan  peran penting  dalam  keamanan  ruang  publik,  namun  ruang  yang  dapat  diamati  tidak  selalu  diamati; hanya sedikit orang yang duduk dan berjaga-jaga dari jendela mereka ketika tidak ada yang cukup menarik untuk ditonton. Oleh karena itu, masalah pentingnya adalah, kondisi fisik dan perilaku apa yang akan menopang pengamatan. Beberapa dekade yang lalu Jane Jacobs mengingatkan kita bahwa ruang publik akan lebih aman jika dikategorikan untuk perpaduan yang rumit dari berbagai kegunaan [1] .
Penggunaan ruang publik merupakan faktor mediasi yang membantu menyelesaikan konflik yang muncul dalam temuan penelitian dan perdebatan tanpa akhir antara perancang dan ilmuwan sosial, seperti apakah kondisi fisik, atau kondisi sosial, yang mempengaruhi persepsi, dan aktual, keamanan. Faktor-faktor  sosial  ini  bergantung  pada  kekuatan  ikatan  sosial  dan  rasa  memiliki terhadap  suatu  tempat,  juga  disebut  keterikatan  tempat,  yang  dibentuk  oleh  penggunaan  ruang bersama yang berkelanjutan.
Dalam penelitian selanjutnya, Newman memasukkan variabel sosial dan variabel independen. prediktor  sosial  dan  manajerial.  Ia  menyimpulkan  bahwa  pengaruh  variabel  fisik,  sosial  dan prediktor fisik, sosial dan variabel independen  terhadap kejahatan, ketakutan dan ketidakamanan melalui variabel mediasi yaitu penggunaan ruang, interaksi sosial dan penguasaan akan ruang [2] . Dengan kata lain, penggunaan dipandang sebagai pemicu munculnya perasaan aman; namun ini merupakan indikator bahwa orang merasa cukup aman untuk menggunakan suatu tempat. Jadi, hubungan antara penggunaan dan perasaan aman paling baik digambarkan sebagai suatu siklus. Jika  keamanan  tidak  tercapai,  terjadi  penurunan  siklus  secara  bertahap  yang  mengarah  ke pengaturan yang terabaikan dan isolasi sosial [9] .

## 5. RUANG TERBUKA UMUM DI MEDAN, SUMATERA UTARA KESIMPULAN DAN SARAN
Sensus  terakhir  menunjukkan  bahwa  Kota  Medan  berpenduduk  2,5  juta  jiwa  dengan kepadatan 9.522,22 jiwa/km 2 . Kota Medan memiliki luas 26.510 ha (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan  wilayah  Sumatra  Utara.  Ruang  terbuka  publik  yang  yang  berfungsi  sebagai  ruang hijau perkotaan adalah sekitar 1.287,48 ha hanya 4,8% dari total luas pusat kota. sedangkan luas yang dibutuhkan oleh penduduk adalah 30% dari luas kota yaitu sebesar 7.953 ha.
Pusat kota Medan dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah Belanda pada akhir abad ke- 19  yang  merupakan  akhir  dari  masa  penjajahan  di  Indonesia.  Medan  dirancang  sebagai pemukiman perkotaan kolonial baru. Meskipun populasi penduduk Eropa sedikit tetapi mereka mendominasi  wilayah  Polonia.  Belanda  meletakkan  pusat  pemerintahannya  di  tengah  kota, dengan  Lapangan  Merdeka  sebagai  alun-alun.  Pada  masa  kolonial  penduduk  Eropa  dianggap memiliki  status  sosial  tertinggi  karena  mereka  mendominasi  departemen-departemen pemerintahan.  Kawasan  Polonia  dirancang  dengan  konsep  kota  taman.  Ruang  terbuka  publik bagian dalam kota terdiri dari Taman Ahmad Yani dan berfungsi sebagai amenitas perkotaan yang memenuhi  semua  kebutuhan  mereka  sesuai  dengan  gaya  hidup  mereka.  Selama  era  kolonial taman berfungsi sebagai penghuninya untuk tujuan rekreasi.
Sejak 1998, Informalitas menjadi fenomena keseharian yang terjadi di sebagian besar ruang terbuka  publik  di  Medan.  Informalitasnya  membentuk  kehidupan  sehari-hari  dan  kejadian- kejadian yang menunjang perekonomian masyarakat Medan.
Kehadiran  sektor  informal  membantu  menghidupkan  kehidupan  penduduk  perkotaan  yang tercermin  dalam  ruang  perkotaan  di  dalam  kota.  Kegiatan  tersebut  terjalin  secara  alamiah  dan dipaksa oleh terbatasnya kesempatan lapangan kerja formal yang tersedia dan idealnya tidak dapat disediakan  oleh  pemerintah.  Pasca  krisis  ekonomi  yang  melanda  Indonesia  pada  tahun  1998, sebagian besar pekerja yang di-PHK di sektor formal beralih ke sektor informal untuk bertahan hidup.  Ragam  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  sektor  informal  seperti:  penjaja  makanan  dan minuman membutuhkan tempat di perkotaan. Umumnya, mereka memilih ruang publik terbuka
yang mudah diakses melalui berbagai moda transportasi (yaitu kendaraan dan berjalan kaki). Ini terjadi  secara  alami  tanpa  perlu  memahami  struktur  perkotaan  dan  bentuk  kota.  Hal  tersebut diungkapkan berdasarkan ketersediaan ruang terbuka publik di Medan, yaitu: Lapangan Merdeka, Taman  Ahmad  Yani,  Jalan  Haji  Misbah  (Warkop  Harapan),  dan  lain-lain.  Di  sini  masyarakat membangun  ruang  informal  melalui  dinamika  kegiatan  dan  peristiwa  sehari-hari  yang  tidak menentu. Di beberapa tempat, yaitu Jalan Haji Misbah, kegiatan berlangsung selama 24 jam.
Orang  tidak  pasif;  mereka  memanipulasi  dan  mengubah  ruang  sesuai  dengan  preferensi mereka.  Di  sisi  lain  ruang  berpengaruh  dan  berdampak  pada  masyarakat [10] ,  seperti  yang tergambar dari fenomena pada sebagian besar ruang terbuka publik di Medan. Orang-orang secara aktif mengubah ruang tak terpakai menjadi ruang terpakai. Hubungan spasial antara masyarakat dengan situasi di ruang publik di Medan menunjukkan proses dua arah yang terus menerus antara pedagang  kaki  lima  dan  pengunjung  yang  berpartisipasi  secara  aktif  di  ruang  terbuka  publik tersebut. Ada 'mata' di ruang publik sebagai pemilik alami jalan untuk menangani orang asing dan membuat aset keselamatan.
Namun  selama  tahun  2018,  Pemerintah  Kota  Medan  menertibkan  PKL  informal  karena kehadiran  PKL  informal  tersebut  merusak  estetika  dan  ketertiban  masyarakat  di  kota  tersebut. Pemerintah  Kota  Medan  berencana  menjadikan  Medan  sebagai  kota  Bestari  (Bestari:  bersih, tertata, rapi dan indah). Konsekuensi dari ruang terbuka publik adalah hilangnya aktivitas yang berarti  berkurangnya  'mata'  di  ruang  publik  tersebut.  Beberapa  ruang  terbuka  publik  menjadi ruang kosong tanpa aktivitas. Tak ayal, hal itu akan mengurangi rasa aman di ruang terbuka publik bagi penggunanya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1] J. Jacobs, The Death and Life of Great American Cities . New York: Random House, 1961.
[2] O. Newman, Defensible Space; Crime Prevention Through Urban Design . New York: Macmillan, 1972.
[3] A. Coleman, Utopia  on Trial Vision  and Reality in Planned Housing . London:  Hilary Shipman, 1985.
[4] S.  E.  Merry,  “Defensible  Space  Undefended:  Social  Factors  in  Crime  Control  Through Environmental  Design,” Urban  Aff.  Q. ,  vol.  16,  no.  4,  pp.  397–422,  1981,  doi: https://doi.org/10.1177/107808748101600401.
[5] J. H. Schweitzer, J. W. Kim, and J. R. Mackin, “The Impact of the Built Environment on Crime and Fear of Crime in Urban Neighborhoods,” J. Urban Technol. , vol. 6, no. 3, pp. 59–73, 1999, doi: https://doi.org/10.1080/10630739983588.
[6] S. Carr, M. Francis, L. G. Rivlin, and A. M. Stone, Public Space . Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
[7] E.  E.  Lozano, Community  Design  and  the  Culture  of  Cities .  Cambridge:  Cambridge  University Press, 1990.
[8] I. Bently, A. Alcock, P. Murrain, S. McGlynn, and G. Smith, Responsive Environment: A manual for designers . London: Architectural Press, 1985.
[9] D. K. Shehayeb and Y. Y. Eid, “Neighbourhood Design and Community Building:  A  model of social interaction.,” in Proceedings of the First HBNRC & IAPS-CSBE Network Joint Symposium , 2007, pp. 131–144.
[10] M. Carmona, S. Tiesdell, T. Health, and T. Oc, Public Places, Urban Spaces: The dimensions of urban design . Oxford: Architectural Press, 2003.