## KRITIK TERHADAP PENERAPAN PASAL 156a KUHP DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEHIDUPAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Dian Andriasari Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung email: adriasaridian@gmail.com
disampaikan 05/9/17 – di -review 12/11/17 – diterima 13/12/17
DOI: 10.25123/vej.2688

## Abstract
The  implementation  of  Article  156a  Criminal  Code  on  Blasphemy  more  often  than  not  create  and exacerbate  social  tension  between  different  religious  groups.    In  a  number  of  blasphemy  cases,  the majority  or  dominant  (religious)  groups  are  portrayed  as  victims.  Apparently,  the  dominant  group views heavily influenced the way this article is interpreted and implemented. In other words, how and when blasphemy is committed by minority groups. This article, using a socio-juridical approach, shall examine how the implementation and interpretation of the blasphemy article, influences Indonesian democratic life.
Keywords: Article 156a Criminal Code; Blasphemy; Democracy.

## Abstrak
Penerapan ketentuan Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama seringkali justru memunculkan dan  memperluas  ketegangan  sosial  dalam  masyarakat.  Dalam  sejumlah  kasus  penerapan ketentuan  pidana  ini  justru  menargetkan  kelompok  minoritas  sebagai  pelaku  dengan  korban masyarakat  penganut  agama  dominan.  Dalam  penerapan  ketentuan  tersebut  ditengarai  bahwa suara  kelompok  mayoritas  sangat  berpengaruh  dalam  menafsir  ada/tidaknya  tindak  pidana penodaan agama.  Tulisan ini, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, akan menelaah pengaruh penerapan Pasal 156a KUHP terhadap kehidupan demokrasi Indonesia.
Kata kunci: Pasal 156a KUHP; penodaan agama; demokrasi.

## Pendahuluan
Tatanan  hukum  yang  beroperasi  dalam  suatu  masyarakat  pada  dasarnya merupakan  pengejawantahan  cita  hukum  yang  dianut  dalam  masyarakat  yang bersangkutan ke dalam berbagai perangkat aturan hukum positif, lembaga hukum dan  proses  (perilaku  birokrasi  pemerintahan  dan  warga  masyarakat).  Adapun yang  dimaksud  dengan  cita  hukum  adalah  gagasan,  karsa,  cipta  dan  pikiran
berkenaan  dengan  hukum  atau  persepsi  tentang  makna  hukum  yang  dalam intinya terdiri dari tiga unsur; keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum. 1
Cita  hukum  bangsa  Indonesia  berakar  dalam  Pancasila  dan  ditetapkan sebagai  landasan  kefilsafatan  dalam  menata  kerangka  dan  struktur  dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan  dalam konstitusi negara. Pandangan hidup  Pancasila  bertolak  dari  keyakinan  bahwa  alam  semesta  dengan  segala isinya  termasuk  manusia,  yang  sebagai  suatu  keseluruhan  terjalin  secara harmonis diciptakan oleh Tuhan. Kehadiran manusia di dunia dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya, namun tiap manusia memilki kepribadian yang unik yang membedakan yang satu dari yang lain. 2
Mengelola keberagaman adalah salah satu tantangan terbesar pada hampir semua pemerintah di banyak negara. Antara lain mengatur perbedaan agama para penduduknya, juga bagaimana melindungi kaum minoritas yang ada. Meskipun di Indonesia  hanya  ada  6  agama  yang  secara  resmi  diakui  oleh  pemerintah:  Islam, Protestan,  Katholik,  Budha,  Hindu,  dan  Konghucu,  namun  kenyataannya  banyak sekali  agama-agama  yang  berada  dan  berkembang  di  luar  agama  resmi  itu.  Dan ironisnya,  meskipun  reformasi  dan  demokratisasi  di  Indonesia  pasca  1998 membawa  angin  kebebasan  pada  masyarakat,  berbagai  kasus  dan  kejadian  yang berkaitan  dengan  isu  atau  tuduhan  “penodaan  agama”  oleh  kelompok  minoritas juga meningkat. 3
Keragaman  dalam  masyarakat,  menyangkut  bahasa,  etnisitas,  agama  dan sebagainya  adalah  fakta  kehidupan  saat  ini  yang  tak  dapat  diingkari.  Kalaupun dalam suatu negara ada keseragaman dalam satu hal, ia akan beragam dalam hal- hal  lain.  Dalam  pengertian  ini,  sulit  atau  bahkan  mustahil    menemukan  suatu negara  yang  homogen.  Dalam  masyarakat  demokratis  yang  majemuk,  persoalan utama adalah bagaimana mengelola keragaman. 4
Persoalan  relasi  negara  dan  agama  merupakan  persoalan  yang  banyak menimbulkan perdebatan. Ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan
1 Bernard Arif Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta, Genta Punlishing, 2015, hlm. 1
2 Id, hlm.148
3 Melissa Crouch, Asia Pacific Bulettin, Number 146, January 26, 2012, hlm.3-4
4 Zainal Abidin Bagir, Pluralisme Kewargaan, Program CRCS UGM, Yogjakarta, 2016, hlm.38
negara  diilhami  oleh  konstelasi  sosial  dan  budaya  di  Indonesia  yang  heterogen. Akan  tetapi  dalam  konstitusi  negara  diatur.  Negara  mengatur  secara  tegas berkaitan dengan hak kebebasan beragama, yakni dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.  Artinya  secara  konstitusional  negara  memiliki  kewajiban  untuk  menjamin kebebasan  beragama/berkeyakinan  sebagaimana  dijamin  oleh  konstitusi. Pemerintah  juga  telah  meratifikasi  Kovenan  Internasional  Hak-hak  Sipil  dan Politik, yang memberikan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. 5
Akan  tetapi  realitas  menunjukkan  fakta  yang  berlawanan,  dalam  laporan pemantauan  kondisi  kebebasan  beragama/berkeyakinan  di  Indonesia  hasil  dari penelitian Setara  Institute dan organisasi masyarakat sipil lainnya menunjukkan bahwa  tingkat  intoleransi,  baik  di  masyarakat  maupun  di  tubuh  negara,  melalui aparat negara, semakin menguat; sebaliknya, toleransi semakin melemah. Jumlah Peristiwa  pada  tahun  2016  meningkat  secara  signifikan  (208  peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 270 tindakan 6 dibanding peristiwa  yang  terdokumentasikan  Setara Institute  pada  tahun  2015,Jumlah peristiwa  pelanggaran yang  terjadi  sebanyak  196  peristiwa,  sedangkan  tindakan pelanggaran di angka 236 tindakan. 7
Konflik  kekerasan  berbasis  isu  agama  dalam  persepektif  hukum  (pidana) memiliki permasalahan mendasar, yakni dalam formulasi undang-undang hukum pidana  yang  merupakan  bagian  dari  politik  hukum  pidana.  Relevansi  dari pelaksanaan  politik  hukum  pidana  berarti  mengadakan  pemilihan  untuk mencapai  hasil  perundang-undangan  pidana  yang  paling  baik  dalam  arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna 8 atau dapat berupa usaha mewujudkan peraturan  perundang-undangan  pidana  yang  sesuai  dengan  keadaan  dan  situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 9
5 Andriasari, Delik Agama; “Hegemoni Negara Terhadap Agama?” , diposting dalam laman www.crcs.ugm,
6 Jumlah peristiwa dengan jumlah tindakan berbeda, karena dalam satu peristiwa (incident/event) bisa saja terjadi berbagai bentuk tindakan (act). Disiplin hak asasi manusia membedakan antara peristiwa dan tindakan
7 Halili, Supremasi Intoleransi, Setara Press, Jakarta,  2011, hlm.11
8 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1981, hlm.159
9 Id.
Dalam  beberapa  kasus  dimana  hakim  menjatuhkan  putusan  pemidanaan, seringkali belum mencerminkan rasa keadilan. Diantara sekian banyak kasus yang dijatuhi putusan pemidanaan dengan berdasarkan pada Pasal 156a KUHP adalah kasus  Ahok.  Kasus  ini  bergulir  seiring  dengan  penyelenggaraan  Pilkada  DKI, sehingga arus opini yang bergulir bahwa kasus ini sarat intervensi politik menjadi sulit  untuk  dibantah.    Hal  yang  menarik  dari  kasus  ini  manakala  dakwaan  JPU Pasal  156a  Ke  (1)  KUHP,  Hakim  memutus  secara  ultra  petita.  Gelombang  arus penolakan  terhadap  tuntutan  Jaksa  linier  dengan  arus  dukungan  dari  kalangan ekstirmis  kanan  yang  tak  sabar  agar  Ahok  mendekam  di  jeruji  penjara.  Namun salah  satu  tokoh  cendikiawan  Muslim,  Buya  Syafii  Maarif  meminta  agar  agama tidak  dijadikan  alat  politik.  Terkait  adanya  sejumlah  ulama  yang  mendesak  agar Ahok dipenjara, Buya berpandangan ulama itu bukan hanya satu orang saja.
Dalam  kasus  lain  tuduhan  sesat  yang  dialamatkan  kepada  Tajul  Muluk salah satu tokoh Syiah di Sampang Madura. Meskipun pada prinsipnya persoalan perbedaan mazhab antara Sunni dan Syiah masih dan selalu hangat diperdebatkan hingga  saat  ini.  Di  kalangan  Islam  sendiri,  kelompok  Syiah  tidak  secara  tegas dianggap  sesat.    Proses  pengadilan  terhadap  Tajul  Muluk  pun  dinilai  tidak  adil karena  mestinya  ia  menjadi  korban.  Sebelumnya  pada  29  Desember  2011,  Tajul Muluk bersama 300 pengikut aliran Syiah diserang oleh 500 kelompok anti Syiah dan  membakar  rumah,   sekolah  serta  pondok  pesantren  yang  dikelolah  Tajul Muluk. Atas insiden itu, hanya satu orang yang kemudian ditahan serta dihukum 3 bulan penjara. Vonis terhadap Tajul Muluk sangat timpang bila dibanding dengan vonis  terhadap  pelaku  kekerasan  terhadap  penganut  agama  atau  aliran  lain. Pelaku penyerangan yang benar-benar mengancam kebebasan dan toleransi serta melakukan tindakan kekerasan dihukum sangat ringan. Hukuman terhadap Tajul Muluk juga mempertegas fakta makin besarnya ancaman terhadap kekebasan dan ruang gerak masyarakat dalam mengekspresikan diri.
Dalam  hal  ini  justru  yang  seharusnya  dikualifikasi  sebagai  korban seringkali  duduk  di  kursi  terdakwa.  Seringkali  hakim  mengabaikan  fakta-fakta hukum  yang  nyata.  Arus  narasi  opini  masyarakat  mayoritas  menjadi  justifikasi hakim untuk meneguhkan apakah kemudian ia yakin terdakwa telah benar-benar
melakukan  penodaan  terhadap  agama.  Spekulasi  ini  tidak  dapat  dihindarkan apabila  menelisik  setiap  putusan-putusan  yang  mengancamkan  pasal  penodaan agama, faktanya hampir seluruh terdakwa gagal lepas dari jerat surat dakwaan.
Hingga  saat  ini  meskipun  apa  yang  disebut  sebagai  UU  Penistaan  Agama -Dekrit Presiden No.1/PNPS/1965 dan KUHPidana Pasal 156a- “hanya” digunakan untuk mengadili sekitar 10 orang antara tahun 1965-1998, tetapi menurut catatan Amnesti  International  terdapat  106  orang  yang  diadili  dan  dihukum  dengan menggunakan aturan itu antara tahun 2005-2014. 10
Realitas  saat  ini  menunjukkan  bahwa  pasal  ini  terus  digunakan  untuk memenjarakan  orang  selama  lima  tahun,  hanya  karena  mereka  secara  damai menggunakan  hak  berekspresi  atau  hak  untuk  beragama.  Pasal  ini  sering digunakan  untuk  menjerat  orang-orang  dari  golongan  agama  minoritas,  aliran kepercayaan  dan  pemikiran,  dan  sebagian  dari  mereka  yang  menafsirkan  satu agama  dengan  tafsiran  yang  tidak  disetujui  oleh  pemerintah  atau  segolongan mayoritas.  Sebagai  contoh  vonis  terhadap  Tajul  Muluk,  sesungguhnya  telah melanggar  ketentuan  yang  mengikat  secara  hukum  terhadap  kebebasan berekspresi, berkeyakinan, beragama, kesetaraan di depan hukum dan kebebasan dari diskriminasi.
Menyoal  penerapan  pasal  penodaan  agama  yang  seringkali  menimbulkan ambiguitas  dan  persoalan  baru  di  masyarakat,  meski  sebenarnya  bagaimana memahami  “penodaan”  yang  berimplikasi    pada  peristiwa  kekerasan  atas  nama agama, adalah sebuah konstruksi sosial yang seyogyanya dipahami secara holistik. Tentang  paham  dan  tindakan  keagamaan  yang  dilakukan  oleh  golongan  agama tertentu, apakah tepat apabila silang sengketa perbedaan tafsir kemudian diseret ke ranah hukum pidana. Karena dalam diri “pelakunya”, ini merupakan tindakan yang  sesuai  ajarannya  dan  merupakan  bentuk  respon  sosial  terhadap  realitas
10 http://nasional.kompas.com/read/2017/05/12/17225441/kritik.badan.dunia.soal.pasal. penodaan.agama.ini.tanggapan.polri
sosial  yang  dikonstruksi  sebagai  “menyimpang”  dari  ajaran  agama  yang  benar dalam reprsentasi mayoritas dan politik. 11
Dalam  menafsirkan  suatu  perbuatan  termasuk  dalam  kategori  penodaan agama,  penegak  hukum  khususnya  jaksa  dan  hakim  sangat  tergantung  dengan keterangan  dari  para  ahli  yang  memberikan  keterangan  di  pengadilan.  Hal  ini dikarenakan  dalam  rumusan  tindak  pidana  sendiri  tidak  terdapat  suatu penjelasan  dan  penafsiran  yang  cukup  jelas  tentang  perbuatan-perbuatan  yang tergolong  sebagai  penodaan  terhadap  agama.  Sehingga  tidak  terdapat  suatu pemisahan  yang  jelas  apakah  suatu  perbuatan  tergolong  dalam  penafsiran  yang menyimpang atau penyesatan atau berisikan permusuhan dll. 12
Pada  kasus-kasus  yang  dianalisis,  individu  yang  dijadikan  sebagai  ahli untuk  memberikan  keterangan  dalam  menentukan  apakah  terjadi  penodaan agama atau tidak diantaranya adalah ahli hukum pidana, perwakilan dari Majelis Ulama  Indonesia  bahkan  FPI,  sedangkan  berdasarkan  data  yang  ada  FPI  adalah pelaku  tindakan  intoleran  paling  tinggi  termasuk  MUI.  Permasalahan  yang mengemukan  di  sini  individu  yang  ditempatkan  sebagai  ahli  untuk  memberikan keterangan apakah suatu perbuatan tergolong dalam penodaan agama atau tindak pidanaterhadap  agama  lainnya  seringkali  tidak  dijelaskan  secara  detil  mengenai latar belakang keahlian yang dimiliki dan sejauh mana pengalaman yang pernah dilakukan  dalam  melakukan  pengkajian  terhadap  agama  yang  menjadi  objek permasalahan.  Akan  tetapi  di  sisi  lain  pihak  penasihat  hukum  juga  tidak  terlalu mempermasalahkan  individu  yang  dijadikan  ahli  di  muka  persidangan.  Hal  ini menjadi  suatu  analisis  yang  perlu  didiskusikan  lebih  lanjut  mengingat  dalam kasus-kasus  penodaan  agama  yang  ada,  keterangan  yang  disampaikan  oleh  ahli menjadi  faktor  penentu  sebagai  sarana  pembuktian  untuk  menentukan  apakah perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  adalah  tindak  pidana  terhadap  agama
11 Taufik Amin Nur Wijaya, Hubungan Antara Islam Radikal Dan Terorisme , Kajian Timur Tengah Agama Dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada 2014, Hlm. 34.
12 http://www.lbhbandung.or.id/media/2017/03/Analisis-Pasal-156-a-KUHP-dan-UU-No-1- tahun-1965-terkait-tindak-pidana-penodaan-agama-yang-terjadi-di-Jawa-Barat.pdf, diakses pada tanggal 07/10/2017, pukul 08.06 WIB
(penodaan  atau  penyesatan  agama)  dan  dijadikan  sebagai  bahan  pertimbangan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. 13
Oleh  sebab  itu  dari  beberapa  persoalan  yang  melatarbelakangi  realitas penerapan Pasal  156a KUHP di Indonesia, menarik untuk dikaji lebih mendalam. Dalam  hal  ini  penulis  ingin  membatasi  pembahasan  menjadi  beberapa permasalahan  yakni  bagaimana  pengaruh  penerapan  Pasal  156a  KUHP  dalam kehidupan demokrasi di Indonesia dan bagaimana prospek pengaturan rumusan delik agama dalam perspektif ius constituendum .
Dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  sosiologis,  yaitu  metode yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetapi disamping itu juga berusaha menelaah  kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat. 14 Penggunaan pendekatan  tersebut  merupakan    salah  satu  strategi  untuk  memahami kompleksitas dunia nyata. Sebagaimana dikatakan Patton, paradigma baru selalu dibutuhkan,  agar  dapat  diketahui  apa  yang  penting,  absah  dan  masuk  akal. Paradigma baru juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus  dilakukan  tanpa  perlu  melakukan  pertimbangan  eksistensial  atau epistemologis yang panjang. 15

## Pembahasan

## Pengaruh  Penerapan  Pasal  156a  KUHP  Dalam  Kehidupan  Demokrasi  Di Indonesia
Agama  dan  negara  memiliki  relasi  yang  erat  dan  tidak  bisa  dipisahkan dengan  kehidupan    masyarakat.  Dalam  mukadimah  Undang-undang  Dasar 1945, alinea ketiga disebutkan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka  rakyat  Indonesia  menyatakan  dengan  ini  kemerdekaannya”.  Kalimat pembuka dalam alinea ketiga mukadimah UUD 1945 merupakan representasi dari
13 Id
14 Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Galia Indonesia, cet ke-4, Jakarta. 1990 hlm.35
15 Deddy Mulyana, Metode penelitian kualitatif, Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya, Bandung, Rosda, 2003, hlm.3
pengakuan  negara  terhadap  eksistensi  agama,  meskipun  Indonesia  secara  tegas mengkonsepsikan  diri  sebagai  negara  kesatuan  yang  mempunyai  semboyan bhineka  tunggal  ika,  artinya  mengakui  keragaman,  Indonesia  merupakan  suatu bangsa  yang  multi  etnis,  multi  religius  dengan  segala  keragaman  identitas  yang melekat didalamnya. 16
Menurut  Koentjaraningrat 17 ,  agama  merupakan  suatu  sistem  yang  terdiri atas empat komponen:
1. emosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersikap religius;
2. sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, serta segala nilai, norma, dan ajaran dari religi yang bersangkutan;
3. sistem  ritus  dan  upacara  yang  merupakan  usaha  manusia  untuk  mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib;
4. umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan tersebut butir b, dan yang melakukan sistem ritus dan upacara tersebut butir c.
Dalam UUD 1945 terdapat beberapa ketentuan yang memberikan jaminan atas  hak  warga  negara  untuk  beragama  dan  berkeyakinan.  Setidaknya  terdapat dua  pasal  dalam  UUD  1956  yang  dapat  diidentifikasi  sebagai  pasal  yang memberikan jaminan secara langsung atas kebebasan beragama bagi setiap orang, baik warga negara maupun bukan. Dua ketentuan tersebut adalah Pasal 28E dan Pasal 28I yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 28 E UUD 1945
1. Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadat    menurut  agamanya, memilih  pendidikan  dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih kewarganegaraan  dan  tempat  tinggal  di  wilayah  negara  dan meninggalkannya serta berhak kembali.
16 Supra no 5
17 Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan, Gramedia, Jakarta, 1985 hlm 144- 145
2. Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan,  menyatakan pikiran dan sikap sesuat dengan hati nuraninya.
Pasal 28 E UUD 1945 memberikan jaminan bagi siapapun untuk memeluk agama dan keyakinan dan/atau kepercayaannya secara bebas. Ketentuan tersebut secara  implisit  mendeklarasikan  kebebasan  bagi  siapa  saja  untuk  beragama  dan berkeyakinan.  Pada  saat  bersamaan,  jaminan  kebebasan  beragama  juga disempurnakan  dengan  jaminan  bagi  setiap  orang  untuk  beribadan  menurut agama  dan  keyakinannya.    Upaya  tersebut  merupakan  implementasi  semangat demokrasi  yang tercermin dalam regulasi.
Dalam pelaksanaannya, demokrasi sangat membutuhkan berbagai lembaga sosial  dan  politik  yang  dapat  menopang  bagi  keberlangsungan  suatu  sistem demokrasi  yang  baik.  Terdapat  beberapa  lembaga  yang  dibutuhkan  dalam penerapan sistem demokrasi ini, diantaranya adalah;
1. Para  pejabat  yang  dipilih,  pemegang  kendali  terhadap  segala  keputusan pemerintahan  mengenai  kebijakan  secara  konstitusional  (demokrasi konstitusional)
2. Pemilu yang jujur dan adil
3. Kebebasan berpendapat
4. Akses-akses informasi alternatif
5. Otonomi  asosiasional,  yakni  warga  negara  berhak  membentuk perkumpulan-perkumpulan  aatu  organisasi-organisasi  yang  relatif  bebas, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan
6. Hak warga negara yang inklusif
Sementara  konstitusi  dan  hukum  menjadi  aturan-aturan  formal  negara, pilar  lain  adalah  suatu  kultur  kewargaan  yang  dihidupi  warga  negara.  Pilar  ini perlu  ditekankan  secara  khusus,  karena  dalam  banyak  kasus,  proses demokratisasi  tidak  dapat  berjalan  berkelanjutan  ketika  tidak  ditopang  oleh kultur  kewargaan.  Dalam  situasi  itu,  demokratisasi  hanya  menghasilkan kelembagaan  baru,  namun  tidak  diikuti  perubahan  perilaku  yang  demokratis,
bahkan dalam perjalanan selanjutnya dapat mendelegitimasi atau menghilangkan kepercayaan pada institusi demokrasi yang dibangun. 18
Dalam  mengelola  keragaman,  demokrasi  menawarkan  dua  model,  yakni melalui  partisipasi  dan  kompetisi.  Partisipasi  menyangkut  keterlibatan  warga negara dalam proses pengambilan keputusan tentang hidup bersama dan setelah itu  diikuti  dengan  kontestasi  ide-ide  yang  akan  dipilih  melalui  mekanisme pemilihan.  Representasi  diperlukan  untuk  menghadirkan  aspirasi  warga  negara dalam ranah publik. Di Indonesia, representasi atau perwakilan seringkali hanya merujuk  pada  fungsi  artikulasi  dan  agregasi  kepentingan  yang  dijalankan  oleh lembaga  perwakilan  formal  (parlemen).  Namun  sesungguhnya,  sebagaimana ditunjukkan  Hannah  Pitikin 19 ada  empat  wajah  representasi;  representasi formalistik, simbolik, deskriptif dan substantif.
Secara umum hubungan antar agama di Indonesia berjalan baik di hampir seluruh  wilayah  Indonesia,  meskipun  tidak  bisa  dipungkiri  masih  ada  beberapa masalah. Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya setelah reformasi 1998, ada sumber-sumber  ketegangan  dalam  hubungan  antar  komunitas  agama,  yang  tak jarang berubah menjadi kekerasan. Kekerasan komunal ini melibatkan komunitas- komunitas  beda  agama  dalam  skala  besar,  seperti  kasus  yang  terjadi  di  sekitar 1998. Namun saat ini yang seringkali muncul adalah isu penyesatan, baik terhadap kelompok  dalam  suatu  agama  ataupun  kelompok-kelompok  keagamaan  baru. Ketegangan  tersebut  mengarah  pada  penggunaan  kekerasan  oleh  kelompok- kelompok masyarakat tertentu 20 dan disorganisasi sosial. 21
18 Supra no 4 , hlm. 39
19 Hannah Pitkin, The Concept Of Repsesentation ,  Berkley University Of California, 1967, hlm 88
20 Supra no 4, hlm.12
21 Disorganisasi  sosial  biasa  berupa  “sebab”,  dan  bisa  merupakan  “akibat”.  Disorganisasi  sosial mengakibatkan  runtuhnya  fungsi  pengontrol  dari  lembaga/institusi  sosial  dan  memberikan kemungkinan  kepada  individu-individu  untuk  bertingkah  laku  semua  sendiri  tanpa  kendali, tanpa  kontrol,  dan  tanpa  penggunaan  pola  susila  tertentu.  Lenyapnya  fungsi  pengontrol  dari institusi  masyarakat  dan  kemunculan  formalisme  tadi,  sehingga  lembaga  tersebut  berfungsi secara  eksternal  di  luar  individu,  menyebabkan  ditinggalkannya  individu-individu  secara internal  tanpa  bimbingan  dan  tanpa  pola  umum.  Hal  ini,  jelas  mengembangkan  disorgansisasi sosial,  dalam  mana  norma-norma  institusional  kehilangan  sama  sekali  efektivitasnya.  Agama adalah suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu  mengadakan  interaksi  denganNya.  Pokok  persoalan  yang  dibahas  dalam  agama  adalah eksistensi Tuhan, manusia dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Tuhan dan hubungan
Perkembangan  selanjutnya  dalam  praktik  demokrasi  di  beberapa  negara menunjukkan bahwa kehidupan bersama dalam masyarakat majemuk bisa berdiri jika  ditopang  oleh  beberapa  pilar.  Pilar  pertama  adalah  konstitusi.  Konstitusi negara  demokratis  dicirikan  dengan  adanya  prinsip  akuntabilitas  yang mengontrol perimbangan kekuasaan dan penerimaan/pengakuan hak-hak warga negara  (hak  sipil,  politik,  sosial,  ekonomi  dan  kultural).  Proses  mencapai  cita negara demokrasi juga bertumpu pada pengembanan cita hukum sebuah negara, hukum yang melahirkan regulasi guna mewujudkan perlindungan dan ketertiban sosial. 22
Salah  satu  model  bagaimana  posisi  negara  dalam  menjamin  kebebasan beragama warga negara, tercermin dalam konstitusi negara Australia. Kebebasan agama  dijamin  oleh  pasal  116  Undang-  Undang  Dasar  Australia,  yang  melarang pemerintah  federal  untuk  membuat  undang-undang  mendirikan  agama, memaksakan  ajaran  agama,  atau  melarang  pelaksanaan  ajaran  agama  dengan bebas.  Orang  bebas  menyatakan  keanekaragaman  pandangan,  selama  mereka tidak  memancing  kebencian  agama.  Pemerintah  Australia  juga  berbulat  hati mendorong saling menghormati, pemahaman dan toleransi antar berbagai agama dan budaya di Australia dan di seluruh kawasan. Australia telah memupuk kerja sama  antar-agama  di  kawasan  melalui  keterlibatannya  di  Dialog  Antar  -Agama Kawasan-  suatu  proses  yang  Australia  sponsori  bersama  dengan  Indonesia, Selandia  Baru  dan  Filipina.  Dialog  ini  menghimpun  para  pemimpin  dari  banyak agama  di  kawasan  untuk  berbagi  pengalaman  dan  mengidentifikasi  cara  untuk memajukan  perdamaian  dan  pengertian.  Dialog  pertama  diadakan  di  Indonesia pada 2004, dan dua dialog lagi juga telah diselenggarakan (di Filipina pada 2006 dan Selandia Baru pada 2007). Kampuchea akan menyelenggarakan Dialog Antar- Agama Kawasan keempat pada 2008.  Agama atau aliran kepercayaan paling awal
manusia  denganNya  merupakan  aspek  metafisika,  sedangkan  manusia  sebagai  makhluk  dan bagian  dari  benda  alam  termasuk  dalam  kategori  fisika.  Namun  realitas  saat  ini  agama  dapat menjadi faktor penimbul konfik sosial.
22 http://crcs.ugm.ac.id/id/artikel/10370/delik-agama-bagaimana-negara-melindungi- agama.html
Australia bermula dengan Penduduk Asli Australia, yang telah mendiami Australia selama lebih dari 40.000 tahun. 23
Konstitusi  Australia  telah  menempatkan  kemajemukan  masyarakat menjadi  pondasi  sekaligus  rambu-rambu  yang  ketat  dalam  membangun rancangan  konstitusi  yang  berpihak  pada  keberagaman  dan  merekognisi perbedaan  sekecil  apapun.  Persoalan  mendasar  dalam  mengelola  keberagaman adalah  bahwa  sejauhmana  keragaman  tersebut  dapat  diterima  diruang  publik. Seperti ungkapan Hefner, kelebihan penggunaaan istilah “pluralisme kewargaan” adalah untuk menunjukkan bahwa demokrasi tak serta merta berarti demokrasi liberal, tetapi bisa pula memberikan ruang yang lebih besar bagi nilai-nilai publik, termasuk yang berasal dari agama, bukannya tidak diakui, namun masih tampak sangat terbatas.
Secara  konseptual,  demokrasi  adalah  sistem  tata  kelola  kekuasaan  yang dijalankan oleh pemerintahan oleh mayoritas ( majority rule ) dengan memberikan jaminan  perlindungan  terhadap  hak-hak  minoritas  ( minority  rights ).  Hak  asasi manusia  (HAM),  termasuk  hak-hak  minoritas,  merupakan  bagian  intrinsik  dari demokrasi. 24 Dengan  demikian  sebagai  negara  yang  mengkonsepsikan “demokratis”, Indonesia seharusnya menjadikan hak minoritas sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem politik, hukum dan sosial di dalamnya.
Pasal 27  International Covenant on Civil and Political Rights (ICPPR) yang sudah  diratifikasi  menjadi  UU  No.12  Tahun  2005,  menjamin  secara  khusus  hak- hak minoritas. Sehingga agenda penegakannya sudah seharusnya menjadi concern semua pihak agar hukum tidak semata-mata menjadi pelindung bagi mereka yang secara antropologis dianggap sebagai minoritas.
Sementara  konstitusi  dan  hukum  menjadi  aturan-aturan  formal  negara, pilar  lain  adalah  suatu  kultur  kewargaan  yang  dihidupi  warga  negara.  Pilar  ini perlu  ditekankan  secara  khusus,  karena  dalam  banyak  kasus,  proses demokratisasi  tidak  dapat  berjalan  berkelanjutan  ketika  tidak  ditopang  oleh
23 http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/kebebasan_beragama.html, dikutip pada tanggal 22 Agustus 2017, Pukul 12.10 WIB
24 David Betham, Democracy and Human Rights ,  Cambridge and Malden: Polity Press, 2000, hlm.93
kultur  kewargaan.  Dalam  situasi  itu,  demokratisasi  hanya  menghasilkan kelembagaan  baru,  namun  tidak  diikuti  perubahan  perilaku  yang  demokratis, bahkan dalam perjalanan selanjutnya dapat mendelegitimasi atau menghilangkan kepercayaan pada institusi demokrasi yang dibangun. 25
Ketertiban sosial menjadi terancam manakala kekerasan atas nama agama terjadi.  Residu  dari  rangkaian  peristiwa  tersebut  kemudian  berakhir  dengan menggunakan  hukum  (pidana)  sebagai  media  untuk  menyelesaikan  peristiwa kekerasan  tersebut.  Hal  yang  menarik  adalah  bahwa  hukum  pidana  bekerja melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang memiliki banyak keterbatasan, salah  satu  keterbatasan  tersebut  adalah  kemampuan  hukum  pidana  untuk mengurai  akar  kekerasan.  Ketertiban  sosial  gagal  dihadirkan  kembali  meskipun Pasal 156a KUHP telah berkali-kali dijatuhkan. Pasal tersebut seringkali menjadi pedang bermata dua.
Sebagian  realitas  tersebut  terkristalisasi  dalam  kecemasan  luar  biasa  di antara banyak orang ketika berbicara tentang agama, di antara banyak peristiwa, salah satunya adalah kasus ahok. Ada sederet nama lain yang juga mendapat label sebagai penoda agama. Mereka adalah Lia Eden, Abdul Rahman, Ahmad Musadeq dan  kawan-kawan  yang  merupakan  eks  Pimpinan  Gafatar,  Hans  Bague  Jassin, Arswendo  Atmowiloto,  Saleh,  Ardi  Husein,  Sumardin  Tapaya,  Yusman  Roy, Mangapin  Sibuea  yang  merupakan  Pimpinan  Sekte  Kiamat.  Peristiwa  lalu  yakni Aksi 212 terpenuhi dengan masuknya Ahok ke penjara, namun ketegangan belum berakhir. Tak sedikit pengamat atau orang awam yang melihat bahwa demokrasi pluralis  ala  Indonesia  ternyata  telah  gagal  ujian,  dan  Islam  moderat  sedang runtuh, digantikan Islam konservatif atau intoleran, bahkan radikal.
Adanya  jaminan  konstitusi  dalam  UUD  1945  menunjukkan  bahwa  hak beragama  atau  pemelukan  suatu  agama  oleh  seseorang  merupakan  hak  asasi manusia  yang  sifatnya  sangat  esensial.  Dalam  bahasa  yang  lebih  tegas  dapat dinyatakan bahwa hak beragama itu adalah hak yang paling asasi dari semua hak asasi  manusia.  Disamping  itu,  hak  beragama  bukan  pemberian  negara,  bukan
pemberian  golongan,  karena  itu  negara  tidak  bisa  mewajibkan  warganya  atau bahkan  negara  tidak  boleh  ikut  campur  terhadap  persoalan  agama  warga negaranya masing-masing. 26
Pasal  penodaan  agama  merupakan  ketentuan  yang  melanggar  hak  warga negara untuk  menyatakan pendapat dan pikiran secara bebas seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan aturan lainnya. Tak hanya melanggar  kebebasan  berekspresi,  penggunaan  pasal  penodaan  agama  juga berpotensi  mengancam  eksistensi  kelompok  minoritas  di  Indonesia.  Pasalnya, kelompok minoritas kerap kali menjadi korban kriminalisasi kelompok mayoritas karena  dianggap  menyalahi  ketentuan  agama  yang  dianut  kelompok  mayoritas seperti yang terjadi dengan kelompok Gafatar, Ahamdiyah, dan lainnya.
Bahwa seharusnya demokrasi mencerminkan cita hukum. Hakikat hukum tersebut  selalu  bertumpu  pada  ide  keadilan  dan  kekuatan  moral,  ide  keadilan tidak  pernah  lepas  dari  kaitan  hukum,  sebab  membicarakan  hukum,  jelas  atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan 27 . Kekuatan moral pun adalah unsur hakikat hukum, sebab tanpa adanya moralitas, maka akan kehilangan  supremasi  dan  ciri  independensinya,  keadilan  dan  ketidakadilan menurut hukum akan diukur dan dinilai oleh moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia. 28
Problem  dari  penerapan  pasal  penodaan  dalam  KUHP  terpusat  pada persoalan  inkongruensi  regulasi.  Titik  lemah  sentral  dalam  ketidaksebangunan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965  Tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan  atau  Penodaan  Agama. UU  tersebut  dijadikan  landasan  untuk  pembentukan  beberapa  peraturan pelaksana  tentang  pengaturan  kehidupan  beragama  yang  bertentangan  dengan
26 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan, 1999-2000, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak asasi Manusia dan Agama (Edisi Revisi), (Jakarta; Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm.286.
27 Satjipto Rahardjo, Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1980, 46
amanat konstitusi. Disisi lain terminologi agama atau keyakinan  dalam perspektif hak  asasi  manusia  tidak  diartikan  secara  sempit  dan  tertutup,  namun dikonstruksikan  secara  luas.  Kesalahpahaman  umum  yang  terjadi,  biasanya menyatakan  kepercayaan  kepada  Tuhan  (teistik)  sebagai  yang  disebut  agama. Padahal  Budhisme  yang  Non-teistik  dan  Hinduisme  yag  politeistik  adalah  juga agama.
Dengan  demikian  silang  sengkarut  regulasi  tersebut  menjadi  muasal tercerabutnya  nilai-nilai  semangat  demokrasi. Terlebih saat  ini  agama  seringkali menjadi  komoditi  politik  untuk  memperoleh  kekuasaan.  Oleh  sebab  itu  penting untuk  mereformulasi  atau  setidak-tidaknya  meninjau  ulang  dampak  dari penerapan pasal penodaan agama di Indonesia.
Prospek  Pengaturan  Rumusan  Delik  Agama  Dalam  Perspektif Ius Constituendum.

## Sejarah Pasal 156a KUHP
Salah satu hukum yang mengatur hubungan negara dengan warga negara adalah  hukum  pidana,  yang  merupakan  bagian  hukum  publik.  Hukum  pidana sebagai  salah  satu  bagian  dari  hukum  publik  merupakan  salah  satu  instrumen hukum  yang  sangat  penting  dalam  tatanan  suatu  negara.  Keberadaan  hukum pidana  dipandang  sangat  penting  karena  fungsinya  itu  sendiri,  yakni  sebagai jaminan keamanan masyarakat dan ketertiban sosial. 29
Dalam  sejarah  perjuangan  kemerdekaan  Indonesia,  terdapat  beberapa pasal yang dikenal dengan istilah Hatzaai Artikelen yakni Pasal 134,136 dan 137 KUHP sering digunakan untuk membungkam dan menjerat pejuang-pejuang yang menyuarakan  kritik  serta  menyampaikan  pendapat  kepada  pemerintah  kolonial, serangkaian pasal-pasal yang sebenarnya terpaksa diberlakukan karena Indonesia belum dapat melakukan pembaharuan hukum pidana.
29 Edi Setiadi dan Dian Andriasari, Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 32
Sementara  itu  Wirjono  Prodjodikoro 30 menyatakan  bahwa  tindak  pidana terhadap kepentingan agama dapat dibedakan menjadi dua:
1. Tindak  pidana  yang  ditujukan  terhadap  agama  ( againts )  adalah  benar- benar  membahayakan  agama  dan  yang  diserang  secara  langsung.  Di  sini perbuatan  maupun  pernyataannya  sengaja  ditujukan  langsung  kepada agama.
2. Tindak  pidanayang  bersangkutan/berhubungan  dengan  agama( relating, concerning )  adalah  tidak  ditujukan  secara  lansung  dan  membahayakan agama itu sendiri.
Sebelum  menjabarkan  unsur-unsur  dari  Pasal  156a  KUHP  ini  perlu disampaikan  terlebih  dahulu  bahwa  Pasal  156a  KUHP  merupakan  pasal  yang disisipkan  dalam  KUHP  berdasarkan  Penpres  1965  No.  1  Pasal  4  (L.N.  1965  No. 3). 31
Sebagaimana  isu  yang  berkembang  pada  Tahun  1965,  diketahui  bahwa Pemerintah orde Lama dituduh berafiliasi dengan partai politik beraliran komunis yaitu  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI).  Dalam  perspektif  politik  hukum  pidana, terbitnya  Penpres  tersebut  menunjukkan  sikap  Pemerintah  Orde  Lama  yang menepis isu tersebut.
Terlepas dari alasan penerbitan Penpres, pasal ini merupakan pasal sisipan dengan Penetapan Presiden era Orde Lama. Ada pihak yang mempermasalahkan Penetapan Presiden ini dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tahun 2010,  namun  karena  Penpres  sudah  dipilah–pilah  oleh  MPRS  Orde  Baru  dan Penpres  mengenai  penodaan  agama  ini  telah  dinyatakan  dapat  diterima,  maka telah mendapat status undang-undang. 32
Oleh karenanya dengan sendirinya tidak ada padanan pasal ini dalam Ned. Wvs .  Menurut  Andi  Hamzah,  pasal  ini  merupakan  khas  Indonesia.  Adapun  bunyi
30 Wirjono  Prodjodikoro,  Tindak-tindak  Pidana  Tertentu  Di  Indonesia,  Refika  Aditama,  Bandung, 1982, hlm 149
31 R. Soesilo , Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar–Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1994, hlm. 134
32 Andi Hamzah, Delik–Delik Tertentu (Speciale Delicten ) Di Dalam KUHP , Sinar Grafika, 2015, Jakarta, hlm. 247–249
Pasal 156a KUHP adalah:
Dipidana dengan pidana penjara selama–lamanya lima tahun, barang siapa  dengan  sengaja  di  depan  umum  mengeluarkan  perasaan  atau melakukan perbuatan:
1. Yang  pada  pokoknya  bersifat  permusuhan,  penyalahgunaan  atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
2. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan ke Tuhanan Yang Maha Esa
Menurut  Andi  Hamzah,  menjadi  pertanyaan  yuridis  ialah  apakah  bagian  inti yang  tercantum  dalam  huruf  a  dan  b  alternatif  ataukah  kumulatif?  Dilihat  dari maksud  pembuat  undang  undang,  mestinya  ini  merupakan  alternatif  bukan kumulatif.  Artinya  salah  satu  saja  yang  dibuktikan  untuk  dapat  dipidananya pembuat.  Dalam  hal  ini  yang  dilindungi  disini  ialah  kebebasan  beragama  dan melaksanakan agama tanpa gangguan dari orang lain. 33
Sedangkan pasal 154,155 dan 156 KUHP dalam sejarahnya sering disebut sebagai pasal Hatzaai artikelen ( pasal penyebar kebencian), rangkaian pasal yang mempunyai  makna  yang  luas  karena  ia  memuat  larangan  yang  tidak  saja menyangkut  bentuk  dari  pernyataan-pernyataan  melainkan  pula  melanggar secara formil kebebasan materil untuk menyatakan pendapat mengingat rumusan seperti  kata-kata  permusuhan,  benci  atau  merendahkan  dalam  pasal-pasal tersebut  memberikan  ruang  bagi  interpretasi  yang  sangat  luas.  Pasal-pasal  ini merupakan  pasal  yang  tidak  hanya  melanggar  kebebasan  materil  melainkan  ia dapat  menimbulkan  penghinaan  formil,  penghinaan  formil  maupun  materil tercakup di dalamnya sehingga ia tidak memungkinkan suatu kritik yang objektif sebagai  suatu  hal  yang  dibenarkan  dalam  kehidupan  demokratis.  Pasal  154,155 dan  156  KUHP  sebenarnya  di  negeri  Belanda  pun  mengalami  gelombang penolakan.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  KUHP  Indonesia  merupakan  adopsi  dari KUHP  ( Ned.Wvs )  Belanda  pada  saat  itu  yang  diberlakukan  di  Indonesia berdasarkan asas konkordansi, namun menurut Andi Hamzah pasal tersebut (156 dan 156a) tidak ada padanannya dalam Ned. Wvs karena di Belanda tidak ada suku
bangsa, semua sama atau homogen, adat istiadat sama, bahasa sama, dan agama umumnya  Kristen.  Oleh  karenanya  pasal  ini  diatur  di  Indonesia  dan  perlu dipertahankan  untuk  mencegah  gejolak  sosial  yang  berbau  SARA  (suku,  agama, ras  dan  antargolongan).  Sebagaimana  telah  menjadi  kenyataan  bahwa  Indonesia adalah negara yang plural/heterogen tidak homogen seperti Belanda
Oleh karenanya dengan sendirinya tidak ada padanan pasal ini dalam Ned. Wvs . Menurut Andi Hamzah,  pasal ini merupakan khas Indonesia. 34 Adapun bunyi Pasal 156a KUHP adalah :
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa  dengan  sengaja  di  depan  umum  mengeluarkan  perasaan  atau melakukan perbuatan :
1. Yang  pada  pokoknya  bersifat  permusuhan,  penyalahgunaan  atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
2. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
Sebagian sarjana yang berpendapat bahwa Pasal 156 KUHP tersebut pada huruf a dan b bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu huruf tidak terpenuhi maka  tidak  dapat  dikenakan  Pasal  156a  tersebut.  Dalam  hal  ini  penulis  sepakat dengan  yang  disampaikan  oleh Andi  Hamzah  karena  memang dalam perumusan pasal tersebut tidak secara tegas ditentukan apakah dirumuskan secara alternatif atau  kumulatif  sehingga  membuka  ruang  untuk  melakukan  penafsiran  terhadap pasal  tersebut.  Jika  dicermati  perumusan  pasalnya  dan  juga  maksud  pembuat pasal  tersebut  maka  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  dua  tindak  pidana  yaitu pertama , dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan  yang  bersifat  bermusuhan,  penyalahgunaan  atau  penodaan  terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan kedua dengan sengaja dengan maksud supaya  orang  tidak  menganut  agama  apapun  juga  yang  bersendikan  ketuhanan Yang  Maha  Esa.  Meskipun  demikian,  dalam  prakteknya,  adanya  celah  ruang penafsiran  tersebut  akan  menimbulkan  persoalan  baru,  yakni  ketidakpastian hukum dan keadilan yang merupakan cita ideal dari hukum itu sendiri.
34 Supra no 32, hlm. 250
Unsur    “maksud  agar  orang  lain  tidak  menganut  agama  apapun  juga bersendikan  ke-Tuhanan  Yang  Maha  Esa”  itu  merupakan  suatu unsur tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP, maka unsur tersebut juga  harus  didakwakan  oleh  penuntut  umum  di  dalam  surat  dakwaannya,  dan dibuktikan kebenarannya di sidang pengadilan. Tidak terbuktinya unsur tersebut telah  dipenuhi  oleh  pelaku,  akan  menyebabkan  hakim  harus  memutuskan bebas bagi  pelaku.  Ditinjau  dari  unsur  objektif  pasal  tersebut,  maka  dapat  dibedakan menjadi dua unsur objektif, yakni;
a. Pertama, pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a butir b KUHP ialah di depan  umum.  Sama  halnya  dengan  unsur  di  depan  umum  sebagaimana yang  dijelaskan  diatas,  di  depan  umum  dalam  rumusan  tindak  pidana tersebut  itu  tidak  berarti,  bahwa  perasaan  yang  dikeluarkan  pelaku  atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat-tempat umum , melainkan  cukup  jika  perasaan  yang  dikeluarkan  pelaku itu  dapat didengar  oleh  publik,  atau  perbuatan  yang  dilakukan  pelaku  itu  dapat dilihat oleh publik . Walaupun perasaan itu telah diucapkan pelaku di suatu tempat  umum,  artinya  suatu  tempat  yang  dapat  didatangi  oleh  setiap orang,  akan  tetapi  jika  perasaan  yang  ia  keluarkan  itu  ternyata  tidak didengar  oleh  publik,  maka  tindakannya  itu  bukan  merupakan  tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a KUHP.
b. Selanjutnya,  unsur  objektif  kedua  dari  tindak  pidana  kedua  yang  diatur dalam  Pasal  156a  KUHP  itu  ialah  telah  mengeluarkan  perasaan  atau melakukan  perbuatan . Tentang  perasaan  mana  atau  perbuatan  yang bagaimana,    tidak  dijelaskan  bagaimana  ukurannya,  pembentuk  undang- undang  ternyata  tidak  memberikan  penjelasan,  dan  sepertinya  telah diserahkan kepada hakim untuk menafsirkan dengan bebas perasaan atau perbuatan  mana,  yang  dapat  dipandang  sebagai  perasaan  atau  perbuatan agar  orang  lain  tidak  menganut  sesuatu  agama  apapun  juga,  yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
Perkembangan  yang  menarik  hari  ini  adalah  di  era  teknologi  dewasa  ini kerapkali membawa dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat, persoalan penodaan agama seringkali menajdi bias. Instrumen hukum lebih beragam salah satunya  adalah  apabila  delik  terjadi  dalam  media  sosial  maka  dapat  dikenakan undang-undang  ITE.  Kesulitandalam  ranah  pembuktian  pasal  penodaan  agama seringkali membuat perosoalan menjadi makin meruncing di masyarakat, karena media  sosial  mempermudah  orang  atau  sekelompok  orang  untuk  melakukan perbuatan  penistaan  agama  serta  menyebarluaskan  perbuatan  tersebut.  Akibat yang  terjadi  dari  perbuatan  tersebut  selalu  menimbulkan  sentimen  dan  konflik antar umat beragama.

## Delik agama dalam Rancangan KUHP
Pertanyaan  mendasar  yang  seharusnya  dikritisi  bersama  di  ruang  publik adalah  apakah  yang  dimkasud  dengan  penodaan  agama,  selama  ini  narasi  yang berkembang adalah delik agama, penistaan agama, kriminalisasi atas nama agama. Setidaknya  penulis  dapat  mengidentifikasi  istilah-istilah  tersebut  dari  narasi media massa, manakala kasus-kasus dengan dimensi 156a KUHP mengemuka.
Secara Umum penodaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap  suci  atau  yang  tidak  boleh  diserang  (tabu)  yaitu,  simbol-simbol agama/pemimpin  agama/kitab  suci  agama.  Bentuk  penodaan  agama  pada umumnya  adalah  perkataan  atau  tulisan  yang  menentang  ketuhanan  terhadap agama-agama yang mapan. 35
Dalam  perspektif  hukum  pidana  hingga  saat  ini,  dalam  RKUHP  tidak  ada definisi  atau  pengertian  yang  jelas  mengenai  penodaan  agama.  Baik  Pasal  1  UU PNPS  maupun  Pasal  156  a  KUHAP  (pasal  penodaan  agama)  juga  tidak memberikan definisi ataupun penjelasan yang jelas soal penodaan agama. Karena itulah tafsir dari Pasal 156a KUHP dapat bermacam-macam. Kondisi semacam ini seringkali  menimbulkan  persoalan  baru  karena  tidak  adanya  definisi  yang  jelas
35 Pultoni dkk, Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran kebencian, ILRC, Jakarta, 2012 hlm 44.
soal  penodaan  agama.  Persoalan  mendasarnya  adalah  apakah  memberikan penafsiran  berbeda  terhadap  suatu  ajaran  agama  atau  ayat  kitab  suci  termasuk penodaan agama?.
Menurut  pandangan  penulis,  bahwa  soal  penafsiran  bukanlah  merupakan bentuk penodaan agama. Karena “menafsirkan” itu sendiri merupakan bagian dari hak  asasi  manusia  yaitu  hak  kebebasan  berekspresi  dan  menyatakan  pendapat yang  dijamin  dan  dilindungi  Konstitusi.    Konsep-konsep  abstrak  seperti  agama beririsan dengan ruang kebebasan sebagai seorang individu yang berdaulat atas pemikirannya  diamping  itu  penafsiran  adalah  aktifitas  menafsirkan  konsep merupakan akivitas yang lazim dalam ranah ilmu pengetahuan (sebut saja dalam mata kuliah perbandingan mazhab, dijelaskan semua gambaran pemikiran dalam mazhab  kemudian  mahasiswa/i  digerakkan  untuk  mengkritisinya).  Apakah  fase tersebut dapat dikualifikasi ‘menodai agama tertentu?”.  Oleh karena itu ketiadaan batasan  yang  jelas  mengenai  bagaimana  penodaan  agama  menjadi  muasal  dari silang sengkarut penerapan pasal ini.
Persoalan bagaimana negara membangun relasi dengan agama, atau sejauh mana negara menghegemoni melalui hukum (pidana) dalam mengurusi “agama”. Hal  tersebut  pertama  kali  dicetuskan  oleh  Prof.  Oemar  Senoadji.  SH.  Embrio konsep formalisasi pengaturan agama oleh negara pertama kali di sampaikan oleh Prof.  Oemar  Senoadji,  SH  dalam  Simposium  "Pengaruh  Kebudayaan  dan  Agama Terhadap  Hukum  Pidana"  di  Bali    pada  tahun    1975,  dan  dalam  tulisan  beliau berjudul  “Delik  Agama”.  Oemar  Senoadji  kemudian  mengemukakan  landasan beserta urgensi mengapa negara perlu mengatur persoalan agama. Landasan dan urgensi  tersebut  kemudian  melahirkan  beberapa  teori-teori  delik  agama.  Teori tersebut  bermaksud menjelaskan landasan teoritik atau latar belakang pemikiran konsepsional mengenai perlunya dilakukan kriminalisasi terhadap delik agama. 36
Beberapa  catatan  penting  dari  landasan  teoritik  tersebut  diantaranya adalah,  pertama RELIGIONSSCHUTZ-THEORIE (teori  perlindungan  “agama”).
Menurut  teori  ini,  “agama”  itu  sendiri  yang  dilihat  sebagai  kepentingan  hukum
36 Oemar Senoadji dalam Barda Nawawi Arif, Delik Agama (revisi ke-5 ), Semarang, Badan Penerbitan Undip, 2008, hlm 1
atau  objek  yang  akan  dilindungi  (yang  dipandang  perlu  untuk  dilindungi)  oleh negara, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya;, landasan kedua disebut GEFÜHLSSCHUTZ-THEORIE (teori  perlindungan  “perasaan  keagamaan”). Menurut  teori  ini,  kepentingan  hukum  yang  akan  dilindungi  adalah “rasa/perasaan  keagamaan”  dari  orang-orang  yang  beragama;  landasan ketiga FRIEDENSSCHUTZ-THEORIE (teori perlindungan “perdamaian/ketentraman umat beragama”).  Objek  atau  kepentingan  hukum  yang  dilindungi  menurut  teori  ini adalah  “kedamaian/ketentraman  beragama  interkonfessional  di  antara  pemeluk agama/kepercayaan)”  Jadi  lebih  tertuju  pada  ketertiban  umum  yang  akan dilindungi. 37
Di  dalam  KUHP  (WvS)  selama  ini  tidak  ada  bab  khusus  mengenai  delik agama,  walaupun  ada  beberapa  delik  yang  sebenarnya  dapat  dikategorikan  juga sebagai  delik  agama  dalam  ketiga  pengertian  di  atas.  Delik  agama  dalam pengertian yang pertama (yaitu “delik menurut agama”) banyak tersebar di dalam KUHP  karena  pada  dasarnya  sebagian  besar  delik  dalam  KUHP  juga  terlarang menurut agama, seperti misalnya delik pembunuhan, pencurian, penipuan/perbuatan  curang,  penghinaan,  fitnah,  delik-delik  kesusilaan  (zinah, perkosaan dan sebagainya). Artinya apa yang dilarang oleh KUHP juga merupakan hal yang juga dilarang dalam ajaran agama manapun.
Sedangkan  delik agama dalam pengertian yang kedua terlihat dalam Pasal 156a  (penodaan  terhadap  agama  dan  melakukan  perbuatan  agar  orang  tidak menganut agama). Oemar Senoadji memasukkan juga delik dalam Pasal 156-157 (penghinaan  terhadap  golongan/penganut  agama;  dikenal  dengan  istilah  " group libel ")  ke  dalam  kelompok  delik  agama  dalam  pengertian  yang  kedua.  Meskipun sebenarnya  agak  sulit  untuk  diterima  apabila  Pasal  156-157  dimasukkan  dalam kelompok  “delik  terhadap  agama”,  karena  golongan/kelompok  agama  tidak identik  dengan  “agama”.    Akan  sulit  menentukan  kualifikasi  delik  ini,  sehingga pada  prakteknya  pasal  ini  akan  mudah  ditarik  kedalam  berbagai  keadaan  atau situasional dan rentan terhadap penyelendupan hukum. Keadaan ini akan sangat
berbahaya  dan  mengancam  iklim  demokrasi  di  Indonesia,  terlebih  mencederai marwah ‘negara hukum”. Adapun pengertian delik agama dalam pengertian yang ketiga (“yang berhubungan  dengan agama atau kehidupan beragama”), di dalam KUHP tersebar antara lain di dalam Pasal 175-181 dan 503 ke-2.
Memperhatikan  pengaturan  pasal-pasal  KUHP  tersebut,  terlihat  dengan jelas  bahwa  pada  mulanya  tidak  ada  delik  yang  ditujukan  terhadap  agama (pengertian delik agama kedua). Yang diatur dalam KUHP hanya delik-delik yang berhubungan dengan agama (pengertian ketiga), perkembangan selanjutnya yakni tahun  1965,  dimasukkan  “delik  terhadap  agama”  (pengertian  kedua)  ke  dalam KUHP, yaitu dengan ditambahkannya Pasal 156a ke dalam KUHP.
Ditinjau dari perspektif politik hukum pidana yang hendak ditujukan pada masa itu apabila  dilihat dari redaksi perumusan tekstual pasal di atas, sangat jelas terlihat    bahwa  delik  yang  dirumuskan  ditujukan  terhadap  “agama”, bukan  pada terganggunya  perasaan  agama  atau  ketertiban  masyarakat  pada  umumnya. Penambahan Pasal 156a ke dalam KUHP itu berdasarkan Pasal 4 UU No. 1 Pnps. 1965  tertanggal  27  Januari  1965  yang  pada  awalnya  berbentuk  Penpres. Perumusan tersebut terkesan berlandaskan pada “Religionsschutz-theorie”. Berarti ada  divergensi  atau  ketidakharmonisan  antara  “status  dan  penjelasan  delik” dengan “teks dan rumus delik”. Inskonsistensi pasal 156a dapat dipahami dengan cara  menelisik  narasi  akar  (sejarah)  reproduksi  pasal  tersebut.  Suasana pergumulan  politik  dan  sosial  pasca  gelombang  perlawanan  besar  terhadap  PKI pada September 1965.
Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Herbert  Feith  mengklasifikasikan secara  garis  besar  aliran  pemikiran  politik  di  Indonesia  setelah  1945  hingga periode Orde Baru; Komunisme, Nasionalisme Radikal, Sosialisme Demokrat, dan Islam.  Agaknya  kebijakan  hukum  (pidana)  mencoba  mengkonstruksikan  Pasal 156a sebagai sarana untuk membendung perkembangan paham paham yang tidak sesuai dengan azas negara, disisi lain menarik agama dalam ranah politisasi. Meski dipahami  kendaraan  hukum  (pidana)  terbuka  cukup  luas  untuk  mengeksekusi
ide-ide perlindungan azas negara agar tetap jernih dan kondisi sosial masyarakat akan selalu terkendali. 38
Kebijakan  kriminalisasi  ditempuh  dengan  bertitik  tolak  dari  pendekatan kebijakan praktis. Pendekatan praktis ini ditempuh mengingat kenyataan praktek penegakan hukum selama ini pun sudah mendasarkan kepada dua sumber bahan hukum (KUHP dan di luar KUHP). Namun pendekatan praktis ini pun tidak begitu saja ditetapkan tanpa seleksi dan evaluasi. Jadi, dilakukan juga pendekatan selektif dan  evaluatif  dan  bahkan  antisipatif  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat dan perkembangan Iptek. 39
Hukum  pidana  yang  identik  dengan  sanksi  atau  hukuman,  pada  dasarnya bertujuan  untuk  menciptakan  keserasian  dan  ketentraman.  Menurut  Lawrence M.Friedman,  bahwa; Sanction  are  ways  to  implement  a  norm  or  a  rule.  Legal sanctions are sanctions prescribed or authorized by law. Every legal rule contains or implies  a  statement  of  legal  consequences.  These  consequences  are  sanctions promises  or  threats.  Much  of  the  social  energy  of  law  and  much  of  society’s investement  in  law  goes  support  the  system  of  imposing  or  threatening  sanction; detective, police, bailiffs, prosecutor, and jails (on the criminal side) . 40
Hukum  pidana  merupakan  hukum  sanksi  istimewa,  menerima  sanksi sebagai rasionalitas dari adanya otoritas negara sebagai pelaksana kontrak sosial. Oleh  sebab  itu    dapat  dikatakan  bahwa  bangsa  manusia  rasional,  memiliki perspektif  yang  khas  dalam  memahami  dan  melakukan  atau  ber-hukum. Umumnya,  perspektif  mengenai  hukum  yang  ada  pada  setiap  bangsa  manusia rasional itu berbeda-beda sepanjang sejarah keberadaan bangsa itu berdasarkan nilai-nilai  yang  dianutnya  menjawab  tantangan  zamannya 41 .  Demikian  pula
38 Supra no 4 , hlm. 36
39 Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 246.
40 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 198
41 Gambaran yang mendetail mengenai hal ini sudah menjadi pengetahuan umum; hanya saja sebagai bahan perbandingan, dapat dilihat dalam Danilo Zolo, The Rule of Law History, Theory and Criticism , Ed. Pietro Costa, Springer, 2007. Cf ., atau bandingkan (bdk.) dengan yang dikemukakan Teguh Prasetyo, dalam Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum , Catakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2015, hal., 183-186.
dengan kita bangsa Indonesia. Tercatat ragam perspektif usaha manusia Indonesia rasional  mengenal  hukum  menghiasi  khasanah  filsafat  hukum,  keilmuan  dan praktek hukum di Tanah Air. 42
Masalah  bagaimana  masyarakat  plural  dapat  menjadi  stabil,  tidak  dapat dipecahkan, demikian Habermas dengan model dari teori liberal klasik Hobbesian yang  disebut  modus  Vivendi.  Dalam  konteks  problematik  ini  kita  menempatkan debat  penting  antara  liberalisme  dan  komunitarianisme.  Para  penganut liberalisme  menegaskan  kebijakan-kebijakan  politis  perlu  dinetralisasi  dari berbagai gambaran yang berbeda dan bersaing dari agama-agama, budaya-budaya (tentang  jalan  keselamatan;  tentang the  problem  of  justice ).  Sikap  tidak  netral dalam  hal  tersebut  akan  menyebabkan  intoleransi  dan  penindasan  pada minoritas.  Kelompok  mayoritas  agama  akan  mudah  tergoda  untuk  menjadikan alasan  religius  sebagai  dasar  pengambilan  kebijakan  politis.  Sebaliknya,  kaum komunitarian  mengingatkan,  bahwa  manusia real selalu  berasal  dari  dan  terikat pada latar belakangnya, seperti etnis maupun religiusitas (Sunarko, 2011)
Pertanyaan  mendasar  yang  timbul  berdasarkan  realitas  tersebut  adalah bagaimana seharusnya negara “mengurusi” agama. Sejauh mana urgensi campur tangan  negara  dalam  mengelola  kebebasan  beragama.  Apakah  t erm “mengelola” sama dengan mengingkari hakikat kebebasan itu sendiri yang secara natural law adalah  pemberian,  sehingga  logikanya  negara  hanya  cukup  untuk  menjamin kebebasan saja.
Dalam  Rancangan KUHP  konsep  tahun  2015  terdapat    satu  bab,  yang berjudul; “Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama”. Munculnya bab  khusus ini  sudah  dimulai  sejak konsep  pertama  Buku  II  tahun  1977  sampai dengan konsep 2014, merupakan upaya pembaharuan kebijakan hukum pidana di Indonesia, adalah wajar Konsep KUHP melakukan kajian ulang terhadap kebijakan KUHP  warisan  zaman  Belanda  yang  menempatkan  delik-delik  yang  berkaitan
42 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum , Catakan Pertama, Nusa Media. Bandung. 2015, hlm. 183-186
dengan  keagamaan  ke  dalam  salah  satu  bagian  dari  delik  terhadap  ”ketertiban umum”. Pertanyaan mendasar dari realitas ini adalah apakah fakta bahwa agama menjadi salah satu objek” yang akan dilindungi oleh negara akan sejalan dengan cita  konstitusi  negara  (jaminan  kebebasan  beragama)?  Ataukah  justru  politik hukum  pidana  telah  benar-benar  secara  nyata  menghegemoni  agama  dan menjadikannya sebagai alat untuk politisasi belaka.

## Penutup
Pengaruh penerapan Pasal 156a KUHP dalam kehidupan demokrasi di Indonesia berakar  pada  persoalan  inkongruensi  regulasi.  Titik  lemah  dari  penerapannya yang sangat kontradiktif dengan cita demokrasi. Persoalan tersebut bermula dari ketidaksebangunan pasal-pasal tersebut dengan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Kasus-kasus yang menimpa Ahok, Tajul Muluk menjadi realitas  yang  seharusnya  direfleksikan  dari  penjatuhan  pasal  156a  KUHP.  Silang sengkarut  regulasi  tersebut  menjadi  muasal  tercerabutnya  nilai-nilai  semangat demokrasi.  Terlebih  saat  ini  agama  seringkali  menjadi  komoditi  politik  untuk memperoleh  kekuasaan.  Kenyataannya  pasal-pasal  tersebut  menjerat  kalangan minoritas agama dan kepercayaan di Indonesia.
Sedangkan  prospek  pengaturan  rumusan  delik  agama  tercermin  dalam rancangan  konsep  KUHP.  Dalam  Rancangan KUHP  konsep  tahun  2015  terdapat satu  bab,  yang  berjudul;  “Tindak  Pidana  Terhadap  Agama  dan  Kehidupan Beragama”. Munculnya bab khusus ini sudah dimulai sejak konsep pertama Buku II  tahun  1977  sampai  dengan  konsep  2014,  merupakan  upaya  pembaharuan kebijakan  hukum  pidana  di  Indonesia.  Adanya  kajian  ulang  terhadap  kebijakan KUHP yang menempatkan delik-delik yang berkaitan dengan keagamaan ke dalam salah satu bagian dari delik terhadap ”ketertiban umum”. Problem mendasar dari realitas ini adalah apakah fakta bahwa agama menjadi salah satu objek” yang akan dilindungi  oleh  negara  akan  sejalan  dengan  cita  konstitusi  negara  (jaminan kebebasan  beragama)?  Ataukah  justru  politik  hukum  pidana  telah  benar-benar
secara  nyata  menghegemoni  agama  dan  menjadikannya  sebagai  alat  untuk politisasi belaka.
Terminologi  agama  atau  keyakinan    dalam  perspektif  hak  asasi  manusia tidak  diartikan  secara  sempit  dan  tertutup,  namun  dikonstruksikan  secara  luas. Rumusan  Pasal  156a  KUHP  menimbulkan  persoalan  dalam  menentukan  apakah antara tindak pidana yang diatur pada  huruf  a dengan yang  diatur pada huruf b Pasal  156a  KUHP,  ditentukan  secara  kumulatif  ataukah  alternatif,  maka  dalam prakteknya  masih  terbuka  peluang  untuk  diberikan  penafsiran.  Untuk  itu  titik lemah  ini  harus  diatasi  dengan  perumusan  yang  lebih  jelas  ( lex  certa  dan  lex scripta ).  Politik  hukum  pidana  harus  menjadi  pondasi  kuat  dalam  membangun konstruksi  pasal  yang  berpihak  pada  keberagaman  dan  tidak  memberangus  cita demokrasi  itu  sendiri.  Sudah  saatnya  pasal-pasal  yang  berpotensi  bertentangan dengan  nilai-nilai  HAM  harus  di  reevaluasi  dan  di  reformulasi.  Hal  tersebut merupakan  upaya  strategis  dalam  membangun  hukum  pidana  sesuai  dengan tujuan  pembangunan  hukum  nasional  yang  berdasarkan  Pancasila, merepresentasikan toleransi dalam kemajemukan.
Oleh  sebab  itu negara  harus menjamin  penegakan  hukum  yang  tegas  dan adil  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945.  Optimalisasi  peran edukasi,  sosialisasi  dan  literasi  mengenai  toleransi  dan  kerukunan  serta pencegahan  diskriminasi  dan  intoleransi  dan  kerukunan  serta  pencegahan diskriminasi  dan  intoleransi  melalui  optimalisasi  televisi,  media  sosia  sebagai ruang  diskursus  yang  positif.  Karena  keterbatasan  dari  hukum  pidana  dalam menjangkau persoalan-persoalan di masyarakat. Disamping itu memperkuat dan mengintensifkan  inisiatif  dan  pelaksanaan  dialog  yang  setara  anatar  kelompok agama/ keyakinan.
Disamping  hal  tersebut  upaya  pembaharuan  hukum  pidana  mutlak  untuk segera dilaksanakan, agar Indonesia memiliki hukum yang linier dengan landasan ideologi  negara,  yakni  yang  berketuhanan  yang  maha  esa,  berkemanusiaan  yang adil dan beradab dan berpersatuan, berdemokrasi dan berkeadilan sosial.

## Daftar Pustaka

## Buku:
Barda Nawawi Arif, Delik Agama (revisi ke-5), Semarang, Badan Penerbitan Undip, 2008.
Barda  Nawawi  Arif,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2002
Bernard Arif Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta, Genta Publishing, 2015. David  Betham,  Democracy  and  Human  Rights  (Cambridge  and  Malden:  Polity Press), 2000.
Deddy  Mulyana,  Metode  penelitian  kualitatif  (Paradigma  baru  ilmu  komunikasi dan ilmu sosial lainnya), Bandung, Rosda, 2003.
Edi  Setiadi  dan  Dian  Andriasari,  Perkembangan  Hukum  Pidana  Di  Indonesia,
Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
Hannah Pitkin, The Concept Of Repsesentation,  Berkley University Of California, 1967.
Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan, Jakarta: Gramedia, 1985 Melissa Crouch, Asia Pacific Bulettin, Number 146, 2012 Supremasi Intoleransi, Setara Press, Jakarta,  2011, hlm.11
P.A.F Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Bandung : CV Sinar Baru, 1998
R.  Soesilo,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal(Bogor:Politeia, 1994).
Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Galia Indonesia, cet ke-4, Jakarta. 1990
Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1980. Taufik Amin  Nur  Wijaya,  Hubungan  Antara  Islam  Radikal  Dan  Terorisme, Kajian Timur Tengah Agama Dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada 2014. Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Catakan Pertama,
Nusa Media. Bandung. 2015.
Wirjono  Prodjodikoro,  Tindak-tindak  Pidana  Tertentu  Di  Indonesia,  Bandung: Refika Aditama, 1982
Zainal Abidin Bagir, Pluralisme Kewargaan, Program CRCS UGM, Jogjakarta, 2016.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 Amandemen ke 4 Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Undang-undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

## Sumber Lain:
Buku Saku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak asasi Manusia dan Agama (Edisi Revisi),  (Jakarta;  Sekertariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm.286
http://nasional.kompas.com/read/2017/05/12/17225441/kritik.badan.dunia.so al.pasal.penodaan.agama.ini.tanggapan.polri http://crcs.ugm.ac.id/id/artikel/10370/delik-agama-bagaimana-negara- melindungi-agama.html http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/kebebasan_beragama.html,