Email: swarajustisia@unespadang.ac.id
Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id
E-ISSN :  2579-4914 P-ISSN :  2579-4701 Volume, 1, Issue 1, Maret 2019
DISPARITAS PIDANA TERHADAP PENERAPAN PASAL 132 MENGENAI PERMUFAKATAN JAHAT NARKOTIKA GOLONGAN I (Analisis Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2017/PN.Swl dan Nomor: 5/Pid.Sus/2018/PN.Swl)

## Al Indra
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti Email: ramadhan.polres@yahoo.com

## ABSTRACT
Disparities  in  punishment  are  often  related  to  the  independence  of  judges  because the  punishment  model  set  forth  in  the  Criminal  Code  only  formulates  maximum  criminal sanctions  only,  in  addition  because  Law  Number  48  Year  2009  on  Judicial  Power  also provides that: The judge must also consider the good and evil nature of the defendant. The disparity of the decision of this judge occurred also in the District Court of Sawahlunto on the  case  of  narcotic  criminal  acts  which  examine  and  decide  the  case  of  narcotics  crime with the same panel of judges and the indictment of the same article but the decision given to the defendant varies.
Kata Kunci: Disparitas Pidana, Penerapan, Narkotika.

## PENDAHULUAN
Putusan  pengadilan  merupakan  tonggak  yang  penting  bagi  cerminan  keadilan, termasuk  putusan  pengadilan  yang  berupa  penjatuhan  pidana  dan  pemidanaan.  Lahirnya penjatuhan  pidana  dan  pemidanaan  bukan  muncul  begitu  saja  melainkan  melalui  proses pemeriksaan yang sangat panjang di pengadilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan.  Biasanya  asas  itu  masih  ditambah  dengan  asas bebas, jujur dan tidak memihak serta adil hal itu tentunya berkenaan dengan asas peradilan (Andi Hamza, 238:1984).
Menurut  Pasal  21  UU  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman bahwa: “masalah kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana sudah jelas diatur disana  dimana  keputusan  hakim  tersebut  tidak  dapat  diganggu  oleh  pihak  manapun  dan bebas dari intervensi lembaga apapun. Dengan kebebasan kehakiman inilah, maka keadilan diharapkan  dapat  tercipta  sesuai  dengan  jiwa  kemanusiaan  serta  keadilan  sosial  dalam masyarakat”.
Sebenarnya  masalah  disparitas  putusan  hakim  pidana  adalah  masalah  yang  telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum.Disparitas putusan dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana  terpadu,  dan  praktek  disparitas  tak  hanya  ditemukan  di  Indonesia,  ia  bersifat universal dan ditemukan di banyak negara. Disparitas putusan dapat disebut sebagai faktor yang  mempengaruhi  pada  cara  pandang  dan  penilaian  masyarakat  terhadap  peradilan, karena dinilai sebagai  wujud  ketidakadilan  yang mengganggu. Padahal  disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan pidana dalam suatu perkara pidana.
Di  Indonesia,  disparitas  hukuman  juga  sering  dihubungkan  dengan  independensi hakim.  Di  samping  itu  model  pemidanaan  yang  diatur  dalam  perundang-undangan sebagaimana  diatur  dalam  KUHP  dengan  merumuskan  sanksi  pidana  maksimal  juga  ikut memberi andil.Disparitas juga dapat terjadi karena Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga sudah mengatur bahwa: “dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun dan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.
Berkaitan  dengan  masalah  disparitas,  menurut,  Harkristuti  Harkrisnowo  (7:2003) mengenai disparitas disebutkan bahwa:
“Disparitas  putusan  berkenaan  dengan  perbedaan  penjatuhan  pidana  untuk  kasus yang  serupa  atau  setara  keseriusannya,  tanpa  alasan  atau  pembenaran  yang  jelas. Ada  banyak  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  disparitas  putusan.Tetapi  pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas.Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan cara yang sama dan akibat yang hampir  sama.  Meskipun  hakim  sama-sama  menggunakan  Pasal  362  KUHP,  bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda”.
Pasal  132  UU  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  mengatur  mengenai permufakatan jahat pada tindak pidana narkotika golongan I, yaitu :
1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor  narkotika  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  111,  Pasal  112,  Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, Pelakunya  dipidana  penjara  yang  sama  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal tersebut.
2. Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  111,  Pasal  112,  Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal  121,  Pasal  122,  Pasal  123,  Pasal  124,  Pasal  125,  Pasal  126,  dan  Pasal 129,dilakukan  secara  terorgranisir,  Pidana  penjara  dan  denda  maksimumnya ditambah 1/3 ( sepertiga).
3. Pemberatan  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  berlaku  bagi tindak  pidana  yang  diancam  pidana  mati,  Pidana  penjara  seumur  hidup,  atau pidana penjara 20 (dua puluh ) tahun.
Penerapan  ketentuan  tersebut  di  atas  menimbulkan  terjadinya  disparitas  pidana sebagaimana dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, dimana majelis hakim yang  sama  yang  telah  memeriksa  dan  mengadili,  telah  menjatuhkan  Putusan  Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Swl kepada terdakwa A.Rahmat Nursaleh Alias Rahmat dan terdakwa Edwin  Wijaya  Alias  Edwin,  karena  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  “secara  bersama-sama  tanpa  hak  dan  melawan  hukum  dengan pemufakatan  jahat  menyimpan  Narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk  bukan  tanaman” dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan terhadap A. Rahmat Alias Rahmat dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun terhadap terdakwa  Edwin  Wijaya  Alias  Edwin  serta  menjatuhkan  pidana  denda  terhadap  para terdakwa  masing  masing  sebesar  Rp  800.000.000  (delapan  ratus  juta  rupiah)  dengan ketentuan  apabila  para  terdakwa  tidak  sangup  membayar  pidana  denda  tersebut  di  ganti
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan . Adapun berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 5/Pid.Sus/2018/PN Swl, majelis hakim  yang sama menjatuhkan putusan kepada terdakwa Yoni Agusrival Alias Rifal dan terdakwa Febri Yogi Kurniawan Alias Yogi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak dan melawan  hukum  dengan  pemufakatan  jahat  menyimpan  Narkotika  Golongan  I  dalam bentuk bukan tanaman dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun serta menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa masing masing sebesar Rp 800.000.000 (delapan  ratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  para  terdakwa  tidak  sangup membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di  atas,  maka  permasalahan  yang  dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah penerapan pidana dalam Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2017/PN.Swl dan Nomor: 5/Pid.Sus/2018/PN.Swl?
2. Bagaimanakah  pertimbangan  hakim  yang  menimbulkan  disparitas  pidana  dalam Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2017/PN.Swl dan Nomor: 5/Pid.Sus/2018/PN.Swl?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat deskriptif  analitis ,  yaitu  penelitian  yang  menggambarkan tentang  penerapan  pidana  dan  pertimbangan  hakim  yang  menimbulkan  disparitas  dalam perkara  tindak  pidana  narkotika  mengenai  permufakatan  jahat  narkotika  golongan  I  di Pengadilan  Negeri  Swahlunto  berdasarkan  putusan  Nomor:  19/Pid.Sus/2017/PN.Swl  dan Nomor:  5/Pid.Sus/2018/PN.Swl.  Adapun  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif.
Penelitian  hukum  secara yuridis  normatif ,  yaitu  mencari  logisnya  aturan-aturan hukum,  di  mana  hukum  merupakan  gejala  normatif  yang  bersifat  otonom  dan  lebih memfokuskan pada law in books (Ronny Hanitijo Soemitro , 23:1998).

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Penerapan  Pidana  Dalam  Putusan  Nomor:  19/Pid.Sus/2017/Pn.Swl  dan  Nomor: 5/Pid.Sus/2018/Pn.Swl
Putusan  pengadilan  yang  penulis  teliti  sebagai  objek  pembahasan  dan  analisis  ini adalah  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sawahlunto  Nomor:  19/Pid.Sus/2017/Pn.Swl  dan
Nomor:  5/Pid.Sus/2018/Pn.Swldalam  perkara  tindak  pidana  narkotika,  dimana  majelis hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  tersebut  telah  menjatuhkan  putusan pemidanaan  yang  berbeda  untuk  pelanggaran  pasal  yang  sama,  yaitu  Pasal  132 Undangundang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  mengenai  Permufakatan  Jahat Narkotika Golongan I, yaitu:
1. Terdakwa  I  A  Rahmat  Nursaleh  Alias  Rahmat  dan  Terdakwa  II  Edwin  Wijaya  Alias Edwinkarena  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana tanpa  hak  atau  melawan  hukum  dengan  permufakatan  jahat  menyimpan  Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  kepada  Terdakwa  I  dengan  pidana penjara  selama  4  (empat)tahun  dan  3  (tiga)  bulan  dan  kepada  Terdakwa  II  dengan pidana  penjara  selama  4  (empat)  tahun  serta  menjatuhkan  pidana  denda  terhadap  Para Terdakwa  tersebut  diatas  masingmasing  sebesar  Rp.  800.000.000,-(delapan  ratus  juta rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda tersebut  diganti  dengan  pidana  penjara  masing-masing  selama  3  (tiga)  bulan sebagaimana  bunyi  amar  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sawahlunto  Nomor: 19/Pid.Sus/2017/Pn.Swl.
2. Terdakwa  I  Yoni  Agusrival  Alias  Rival  dan  Terdakwa  II  Febri  Yogi  Kurniawan  Alias Yogiterbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana permufakatan  jahat  tanpa  hak  dan  melawan  hukum  menguasai  Narkotika  golongan  I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta menjatuhkan pidana denda terhadap Para Terdakwa tersebut di atas masing-masing  sebesar  Rp.  800.000.000,-(delapan  ratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan apabila Para Terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda tersebut  diganti dengan pidana  penjara  masing-masing  selama  2  (dua)  bulan  sebagaimana  bunyi  amar  Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor: 5/Pid.Sus/2018/Pn.Swl.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  berkaitan  dengan  penerapan pidana  dalam  Putusan  Nomor:  19/Pid.Sus/2017/Pn.Swl  dan  Nomor:5/Pid.Sus/2018/  Pn. Swl,  dapat  dianalisis  bahwa  hakim  dalam  menerapkan  pidana  mendasarkan  pada  hal-hal sebagai berikut:
1. Analisis Yuridis, mendasarkan pada:
a. Penetapan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Sawahlunto  tentang  penunjukan  Agus  Sutomo Thoba,  S.H.  sebagai  Hakim  Ketua  Sidang,  Lola  Oktavia,S.H.,  Rahmi  Afdhila,S.H, masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara tindak pidana narkotika.
b. Wewenang  mengadili,  bahwa  Pengadilan  Negeri  Sawahlunto  berwenang  mengadili para  terdakwa  yang  melakukan  tindak  pidana  narkotika,  karena  terdakwa  adalah anggota  masyarakat  sipil  sehingga  merupakan  kompetensi  absolut  dari  peradilan
umum  serta  melakukan  tindak  pidana  tersebut  di  wilayah  Kota  Sawahlunto,  yang merupakan kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Sawahlunto.
c. Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sama-sama didakwa di depan persidangan oleh Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  alternatif,  yaitu  melanggar  ketentuan  Pasal  112 ayat (1) dan/atau Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
d. Tuntutan  pidana  ( requisitoir) Penuntut  Umum  yang  menuntut  terdakwa  dinyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dan  6  (enam)  bulan  dan  denda  masing-masing  sebesar  Rp.800.000.000,-  (delapan ratus  juta  rupiah)  subsider  3  (tiga)  bulan  penjara  dalam  Putusan  Nomor: 19/Pid.Sus/2017/Pn.Swl  dan  selama  5  (lima)  tahun  dan  6  (enam)  bulan,  dan  denda masing-masing  sebesar  1.000.000.000,-  (satu  milyar  rupiah)  subsider  2  (dua)  bulan penjara dalam Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2018/Pn.Swl.
2. Analisis Terhadap Fakta di Persidangan, didasarkan pada:
a. Pemeriksaan  Saksi-saksi (a  charge) ,  di  persidangan  telah  didengar  saksi-saksi  yang diajukan  oleh  Penuntut  Umum  ( a charge ),  yang  memberikan  keterangan  di  bawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, yaitu:
1) Pada Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2017/Pn.Swl, saksi-saksi yang dihadirkan antara lain:  Dedy Nilex S, Viky  Satria JF Alias  Atuk,  Peri Amrand, Ratna Wilis,  Ratna Wilis, Vicky Hidayah.
2) Pada  Putusan  Nomor:  5/Pid.Sus/2018/Pn.Swl,  saksi-saksi  yang  dihadirkan  antara lain:  Viki  Satria  JF  Alias  Atuk,  Marodi  Panggilan  Mayor,  Syamsir  Alias  Sam, Ariyono Panggilan On, Dedi Nilex Panggilan Nilex.
b. Pemeriksaan  Terdakwa  di  Persidangan  Di  persidangan,  telah  didengar  keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1) Pada  Putusan  Nomor:  19/Pid.Sus/2017/Pn.Swl,  Terdakwa  I  A.  Rahmat  Nursaleh Alias  Rahmat  dan  Terdakwa  II  Edwin  Wijaya  Alias  Edwin  pada  pokoknya menerangkan  bahwa:  terdakwa  tidak  ada  mempunyai  izin  di  dalam  melakukan pelanggaran tindak pidana narkotika tersebut.
2) Pada Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2018/Pn.Swl, menerangkan bahwa terdakwa Yoni Agusrival  Alias  Rival  tidak  ada  memiliki  izin  untuk  melakukan  perbuatan  yang berhubungan  dengan  narkotika  jenis  shabu  tersebut  dan  terdakwa  Febri  Yogi Kurniawan  Alias  Yogi  tidak  ada  memiliki  izin  untuk  melakukan  perbuatan  yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut
c. Pemeriksaan  Barang  Bukti  di  Persidangan  Di  persidangan  telah  diajukan  barang bukti dalam perkara ini berupa:
1) Pada  Putusan  Nomor:  19/Pid.Sus/2017/Pn.Swl,  barang  bukti  yang  diajukan adalah:
a) 1  (satu)  paket  kecil  Narkotika  golongan  I  bukan  tanaman  jenis  shabu  yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang disimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild .
b) 1  (satu)  buah  baterai handphone merk  Samsung  warna  hitam Silver milik  A. Rahmat Nursaleh Alias Rahmat ( handphone dibuang di pinggir jalan).
c) 1  (satu)  unit  Mobil  Merk  Toyota  Avanza  Nomor  Polisi  :  BA  1856  KC  warna Silver.
d) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam Biru milik Vicky Hidayah Alias Vicky.
e) 1  (satu)  unit  Handphone  merk  Nokia  warna  hitam  milik  Edwin  Wijaya  Alias Edwin.
2) Pada Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2018/Pn.Swl, barang bukti yang diajukan adalah:
a) 1  (satu)  paket  kecil  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman  jenis  shabu  dengan berat  bersih  0,15  (nol  koma  lima  belas)  gram  yang  dibungkus  dengan  plastik bening;
b) 1 (satu) unit handphone Merk Nokia E63 warna biru dongker,
c) 1 (satu) unit handphone Lipat Merk Samsung warna Putih,
d) 1  (satu)  unit  Sepeda  Motor  Merk  Honda  Verza  tanpa  plat  nomor  warna  hitam kombinasi merah.
d. Terpenuhinya Unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yaitu:
1) Pada  Putusan  Nomor:  19/Pid.Sus/2017/Pn.Swl  Semua  unsur  yang  didakwakan telah  terpenuhi,  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  pada  Pasal  112  ayat  (1) juncto Pasal  132  ayat  (1)  UU  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
a) Setiap orang.
b) Tanpa hak atau melawan hukum.
c) Memiliki,  menyimpan,  menguasai  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I bukan tanaman.
d) Percobaan  atau  pemufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana  narkotika dan prekursor narkotika.
2) Pada Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2018/Pn.Swl Semua unsur yang didakwakan telah terpenuhi, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal  132  ayat  (1)  UU  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :
a) Setiap orang.
b) Tanpa hak atau melawan hukum.
c) Memiliki,  menyimpan,  menguasai  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I bukan tanaman.
d) Percobaan  atau  pemufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana  narkotika dan prekursor narkotika.

## 3. Analisis Non Yuridis
Pertimbangan  non  yuridis  yang  digunakan  majelis  hakim  sebagai  alasan  dalam menjatuhkan  dan  menerapkan  pidana  terhadap  terdakwa  dalam  2  (dua)  perkara  tindak pidana  penyalahgunaan  narkotika  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Putusan  Nomor: 19/Pid.Sus/2017/Pn.Swl  dan  Nomor:  5/Pid.Sus/2018/Pn.Swldi  Pengadilan  Negeri Sawahlunto adalah:
a. Terdakwa belum pernah dihukum.
b. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
c. Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.
d. Perbuatan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat.
e. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
Pertimbangan  Hakim Yang  Menimbulkan  Disparitas  Pidana  Dalam  Putusan  Nomor: 19/Pid.Sus/2017/Pn.Swl Dan Nomor: 5/Pid.Sus/2018/Pn.Swl
Berdasarkan hasil penelitian  yang penulis lakukan berkaitan dengan pertimbangan hakim yang menimbulkan disparitas pidana dalam Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2017/Pn.Swl  dan  Nomor:  5/Pid.Sus/2018/Pn.Swl  dalam  perkara  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  berkaitan  dengan  penerapan  Pasal  132  ayat  (1)  mengenai permufakatan  jahat  Narkotika  Golongan  I,  menurut  penulis  dasar  pertimbangan  hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dipengaruhi oleh beberapa aspek-aspek yang memiliki korelasi antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu:
1. Aspek Peraturan Perundang-Undangan
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada hanya mencantumkan batas maksimun dan minimun ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika secara umum, tidak membahas masalah pengklasifikasian ancaman pidana terhadap penentuan hukuman  yang  didasarkan  pada  jumlah  barang  bukti  yang  diajukan  ke  pengadilan, sehingga dalam praktik  membuat  para penegak  hukum  baik  itu pihak Penuntut Umum bebas  membuat  tuntutan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika  maupun  bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidananya.
Adanya  batas  maksimun  dan  minimum  dari  suatu  peraturan  perundang- undangan  membuka  peluang  kepada  hakim  untuk  dapat  bergerak  bebas  dalam menentukan lamanya hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa, sehingga dengan sendirinya  sangat  berpeluang  sekali  terjadinya  disparitas  pidana  antara  putusan  hakim yang satu dengan yang lainnya, karena hakim bebas bergerak untuk menjatuhkan pidana yang menurutnya tepat. Hakim disini mempunyai wewenang yang bebas untuk memberi penilaian  tersendiri  terhadap  kasus  pidana  yang  dihadapkan  kepadanya,  sehingga  bisa saja penilaian yang dilakukan hakim yang satu dengan hakim yang lainnya berbeda.Jadi pada intinya penilaian hakim tersebut bersifat subjektif.

## 2. Aspek Sumber Daya Aparat Penegak Hukum
Tidak bisa dipungkiri bahwa terjadinya disparitas terhadap berat atau ringannya hukuman bagi terdakwa tidak lepas dari faktor sumber daya dari aparat penegak hukum itu  sendiri,  termasuk  hakim  yang  memeriksa  perkara.  Hakim  disini  mempunyai  andil dan  peran  yang  sangat  penting,  karena  di  tangan  hakimlah  diharapkan  hukum  dan keadilan  itu  ditegakkan  secara  proporsional,  sehingga  pada  akhirnya  putusan-putusan yang  dikeluarkannya  dapat  dirasakan  adil  bagi  terdakwa  pada  khususnya  dan masyarakat  pada  umumnya.  Hakim  dalam  menjalankan  tugas  yudisialnya  harus  selalu memegang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka dari itu dalam menegakkan hukum,  Hakim  harus  selalu  memperhatikan  3  (tiga)  unsur  penting  yang  harus  menjadi pedomannya  yaitu  :  a.  Adanya  kepastian  hukum  ( rechtssicherheit )  b.  Mempunyai kemanfaatan ( zweckmassigheit ) c. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan ( gerechtigheit ).

## 3. Aspek Internal Hakim
Faktor  internal  dan  eksternal  pada  diri  hakim  menjadi  sesuatu  yang  sangat penting  untuk  diperhatikan  karena  berpengaruh  dalam  penjatuhan  putusan  hakim. Adapun  faktor  internal  hakim  sebagai  penyebab  terjadinya  disparitas  pidana  dalam perkara  tindak  pidana  narkotika  adalah  sebagai  berikut:  aspek  latar  belakang  sosial, aspek pendidikan, aspek psikologis, aspek umur, aspek jenis kelamin.

## 4. Aspek Eksternal Hakim
Faktor eksternal ini mempunyai pengertian bahwa faktor di luar kondisi fisik dan psikis  dari  hakim  itu  sendiri,  misalnya  pengaruh  kondisi  terdakwa  yang  mempunyai latar belakang dan alasan melakukan tindak pidana, faktor keadaan lingkungan terdakwa serta  perkembangan  rasa  keadilan  dalam  masyarakat  dimana  tercermin  dari  maraknya masyarakat  menyorot  kasus  tindak  pidana  tertentu  menjadikan  pertimbangan  hakim dalam memutus suatu perkara pidana.
5. Aspek Kebebasan dan Kemerdekaan Hakim Dalam Mengambil Keputusan
Hakim  memiliki  kekuasaan  merdeka  dalam  proses  penyelenggaraan  peradilan dan  praktek  penegakan  hukum.  Hakim  dalam  melaksanakan  fungsi  peradilan  menjadi
benteng  terakhir  dari  keadilan  dimana  mempunyai  kebebasan  untuk  memilih  jenis pidana  yang  dikehendaki  sehubungan  dengan  penggunaan  sistem  alternatif  dalam pengancaman  pidana  yang  ada  didalam  undang-undang  dan  memilih  beratnya  pidana yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh pengundang-undang adalah maksimun dan  minimumnya.  Posisi  hakim  ini  menjadi  kuat  sebab  kedudukannya  secara konstitusional mendapatkan jaminan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman sehingga dalam batas-batas maksimun dan  minimum  tersebut  hakim  bebas  bergerak  untuk  mendapatkan  pidana  yang  tepat. Peluang yang diberikan oleh undang-undang tersebut membawa konsekuensi terjadinya disparitas  pemidanaan”.Dalam  praktek  peradilan  tiap-tiap  hakim  memiliki  pendapat, keyakinan  dan  penafsiran  yang  berbeda-beda  dalam  menangani  perkara  narkotika, akibatnya sering ditemukan terjadi disparitas pidana yang tidak saja mengenai lamanya pidana  yang  dijatuhkan  tetapi  juga  jenis  pidana  serta  praktek  pelaksanaan  pidana tersebut.

## 6. Aspek Mekanisme Pengambilan Keputusan oleh Majelis Hakim
Dalam hal pengambilan keputusan, baik itu dengan cara musyawarah atau voting sebagaimana  yang  diatur  dalam  KUHAP,  dengan  cara  tersebut  besar  kemungkinan terjadinya kesenjangan putusan terhadap kasus berikutnya dengan kata lain akan terjadi disparitas  pidana  dalam  hal  pengambilan  keputusan  oleh  majelis  hakim.  Dalam mengambil  suatu  keputusan,  hakim  terkadang  bersilang  pendapat  melihat  kasus  yang sedang  di  sidangkan  tersebut,  untuk  mengambil  keputusan  yang  adil  maka  majelis hakim  memilih  putusan  yang  mana  menguntungkan  terdakwa.  Dalam  kenyataan  hal tersebut  banyak  dijumpai  di  pengadilan  yang  mana  banyak  terdapat  putusan  yang diputus  oleh  hakim  sangat  bervariasi  atau  berbeda-beda  sehingga  putusan-putusan tersebut melahirkan yang namanya disparitas pidana dalam hal perkara narkotika.
7. Aspek Pertimbangan Keadaan-Keadaan Dalam Diri Terdakwa
Terjadinya  disparitas  pidana  dalam  penjatuhan  pidana  terhadap  tindak  pidana narkotika  tidak  terlepas  dari  keadaan-keadaan  yang  terdapat  dalam  diri  terdakwa, dimana  hakim  dalam  mempertimbangkan  berat  ringannya  pidana,  hakim  wajib memperhatikan  pula  sifat  yang  baik  dan  jahat  dari  terdakwa.  Riwayat  hidup  dan
keadaan sosial dan ekonomi terdakwa bisa menjadi pedoman hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda untuk perkara yang sama”.Salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan  pidana  adalah  hal-hal  yang  memberatkan  dan  hal-hal  yang  meringankan terdakwa.  Dalam  persidangan,  hakim  sebelum  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa untuk  melakukan  berat  atau  ringannya  pidana  akan  dijatuhkan  harus  mendasarkan  diri dengan melihat dan menilai keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa, apakah terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau tidak, sopan atau tidaknya terdakwa dalam persidangan,  mengakui  dan  menyesali  perbuatannya  atau  tidak.  Pertimbangan  juga dilakukan terhadap apa dan peranan dan posisi terdakwa serta jumlah barang bukti yang diajukan ke persidangan yang turut mempengaruhi berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa”.

## KESIMPULAN
Penerapan  pidana  dalam  Putusan  Nomor:  19/Pid.Sus/2017/PN.Swl  dan  Nomor: 5/Pid.Sus/2018/PN.Swl  sudah  tepat  karena  majelis  hakim  dalam  mengambil  putusan mendasarkan  pada  3  (tiga)  pertimbangan,  yaitu: pertama, pertimbangan  yuridis,  yaitu:
Penetapan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Sawahlunto  tentang  Penunjukan  Majelis  Hakim  dan Ketua  Majelis  yang  akan  memeriksa  dan  mengadili  perkara,  wewenang  mengadili  yang menyangkut  kompetensi  absolut  dan  kompetensi  relatif,  surat  dakwaan  Penuntut  Umum, tuntutan pidana Penuntut Umum, kedua, pertimbangan terhadap fakta di persidangan, yaitu pemeriksaan  saksi-saksi,  pemeriksaan  terdakwa,  pemeriksaan  barang  bukti,  terpenuhinya unsur-unsur  pasal  yang  didakwakan, ketiga, pertimbangan  non  yuridis,  yaitu  terdakwa belum  pernah  dihukum,  terdakwa  mengakui  dan  menyesali  perbuatannya,  terdakwa bersikap  sopan  selama  persidangan,  perbuatan  tersebut  menimbulkan  keresahan masyarakat, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
Pertimbangan  hakim  yang  menimbulkan  disparitas  pidana  dalam  Putusan  Nomor: 19/Pid.Sus/2017/PN.Swl dan Nomor: 5/Pid.Sus/2018/PN.Swl didasarkan pada aspek-aspek yang mempengaruhi, yaitu:aspek perangkat peraturan perundang-undangan, aspek sumber daya  aparat  penegak  hukum,  aspek  internal  hakim,  yang  meliputi  latar  belakang  sosial, pendidikan,  umur,  psikologis,  jenis  kelamin,aspek  eksternal  hakim,  yaitu  sorotan masyarakat  terhadap perkara, aspekkebebasan dan kemerdekaan hakim dalam mengambil
keputusan, dan aspek mekanisme pengambilan  keputusan oleh majelis hakim, serta aspek pertimbangan keadaan-keadaan dalam diri terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Teks:
Amirudin  dan  Zaenal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Andi  Hamzah, Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 1984.
Lilik Mulyadi. Kekuasaan Kehakiman . Bina Ilmu. Surabaya. 2007.

## Pustaka Primer:
Harkristuti  Harkrisnowo, Rekonstruksi  Konsep  Pemidanaan:  Suatu  Gugatan  Terhadap proses  Legislasi  dan  Pemidanaan  Indonesia ,  Pidato  Pengukuhan  Sebagai  Guru Besar  Tetap  Universitas  Indonesia  Pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia Pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2003.

## Peraturan Undang-Undang
Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor: 19/Pid.Sus/2017/PN.Swl.
Putusan Pengadilan Negeri SawahluntoNomor: 5/Pid.Sus/2018/PN.Swl.