How to cite: Andrew  Trinovada,  Hery  Firmansyah.  (2024).  Pengurangan  Hukuman  Pidana  Terdakwa  Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada Tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan Nomor 816 K/Pid/2023). Syntax Literate . (9)3. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i3 E-ISSN: 2548-1398
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 3, Maret 2024
PENGURANGAN  HUKUMAN  PIDANA  TERDAKWA  TINDAK  PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA TINGKAT KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG (Studi Kasus Putusan Nomor 816 K/Pid/2023)

## Andrew Trinovada, Hery Firmansyah
Universitas Tarumanagara, Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia Email: andrewtrinovada04@gmail.com, heryf@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Pada hakikatnya, konsep pidana merupakan sarana penunjang keadilan bagi masyarakat. Di sisi  lain,  Pengurangan  hukuman  penjara  menjadi  elemen  krusial  dalam  struktur  peradilan pidana  yang  mempertimbangkan  beragam  faktor,  termasuk  rehabilitasi  narapidana  dan kebijakan pemasyarakatan. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 816 K/Pid/2023 menjadi fokus  utama  dalam  eksplorasi  implementasi  pengurangan  hukuman  penjara  pada  level kasasi, dengan penekanan pada dasar kebijakan hukum yang mendasarinya. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman mengenai tinjauan pengurangan hukuman penjara oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dengan fokus khusus pada analisis Keputusan Mahkamah Agung Nomor 816 K/Pid/2023. Tujuan khususnya adalah mengevaluasi dasar hukum, pertimbangan, dan dampak pengurangan hukuman penjara dalam konteks penegakan hukum dan kebijakan pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif, dengan meneliti dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan Keputusan  Mahkamah  Agung  Nomor  816  K/Pid/2023.  Analisis  hukum  dilakukan  untuk menemukan  struktur  teoritis  dan  konseptual  yang  mendukung  tinjauan  terhadap pengurangan hukuman penjara pada tingkat kasasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Keputusan  Mahkamah  Agung  Nomor  816  K/Pid/2023  memberikan  pandangan  yang komprehensif  terhadap  pertimbangan  pengurangan  hukuman  penjara  pada  tingkat  kasasi, termasuk aspek-aspek yang sebelumnya tidak dipertimbangkan dalam keputusan judex facti . Kata kunci : Pertimbangan, Kasasi, Pembunuhan, Mahkamah Agung.

## Abstract
In essence, the concept of criminal law serves as a tool to support justice for society. On the other hand, the reduction of imprisonment sentences is a crucial element within the structure of the criminal justice system, considering various factors, including inmate rehabilitation and  penitentiary  policies.  Supreme  Court  Decision  Number  816  K/Pid/2023  takes  center stage in the exploration of the implementation of imprisonment sentence reduction at the cassation level, with an emphasis on its underlying legal policies. This research aims to delve deeply into the examination of imprisonment sentence reduction by the Supreme Court at the cassation level, with a specific focus on the analysis of Supreme Court Decision Number 816 K/Pid/2023. The specific objectives include evaluating the legal foundations, considerations, and impacts of imprisonment sentence reduction within the context of law enforcement and penitentiary policies. The research method employed is normative, involving the examination and analysis of primary and secondary legal materials related to Supreme Court Decision Number 816 K/Pid/2023. Legal analysis is conducted to identify theoretical and conceptual frameworks supporting the review of imprisonment sentence reduction at the cassation level. The  research  findings  indicate  that  Supreme  Court  Decision  Number  816  K/Pid/2023
provides  a  comprehensive  perspective  on  the  considerations  of  imprisonment  sentence reduction at the cassation level, including aspects that were previously not considered in judex facti decisions..
Keywords: Consideration, Cassation, Murder , Supreme Court.

## Pendahuluan
Sebagai  negara  hukum  yang  menjunjung  tinggi  lembaga  peradilan  (Nasution, 2015), Indonesia memiliki lembaga negara yang berwenang dalam memutuskan perkara pada  tingkat  kasasi,  menguji  keberlakuan  peraturan  perundang-undangan  di  bawah undang-undang  terhadap  undang-undang,  dan  memiliki  wewenang  lain  sesuai  dengan ketentuan undang-undang, yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang berperan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. (Angkouw, 2014)
Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) sampai dengan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945),  kekuasaan  kehakiman  bertujuan  untuk melaksanakan  peradilan  demi  hukum  dan  keadilan.  (Butarbutar,  2010)  Kekuasaan kehakiman  merupakan  pilar  penting  dalam  struktur  negara,  yang  menjadi  penjamin terpeliharanya hukum dan keadilan. Dalam konteks kehakiman Indonesia, kemerdekaan atau  independensi  menjadi  landasan  utama,  di  mana  kekuasaan  ini  diharapkan  dapat beroperasi  tanpa  terpengaruh  oleh  kekuasaan  lainnya.  Pernyataan  ini  secara  tegas tercermin  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Pasal tersebut menyatakan dengan jelas  bahwa  Kekuasaan  Kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka. Kemerdekaan  ini  tidak  hanya  bersifat  formal,  tetapi  juga  mencakup  kebebasan  dari pengaruh  kekuasaan  lain  yang  mungkin  dapat  mengganggu  proses  peradilan.  Adanya kebebasan  ini  menjadi  landasan  bagi  lembaga  kehakiman  untuk  menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Penting  untuk  memahami  bahwa kekuasaan kehakiman bukan hanya sekadar menjalankan tugas rutin peradilan, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa keadilan dan hukum di Indonesia berdasarkan prinsip Pancasila dan UUD 1945. Ini mencerminkan komitmen untuk menjaga dan melindungi nilai-nilai dasar negara dalam sistem hukumnya. Dengan adanya kemerdekaan, Kekuasaan Kehakiman diharapkan dapat berfungsi sebagai penjaga keadilan, tanpa adanya tekanan atau campur tangan yang dapat merusak proses peradilan. Sebagai  penegak  hukum,  kekuasaan  ini  memiliki  peran  strategis  dalam  memastikan kepastian hukum, hak asasi manusia, dan keadilan sosial di masyarakat. (Naibaho, 2021)
Mahkamah Agung selaku pemeran utama dalam kekuasaan kehakiman mempunyai sifat kemandirian yang terpisahkan dari kekuasaan negara lainnya. Adapun, independensi Mahkamah Agung tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: (Naibaho, 2021)
1) Kemandirian  Substansial,  mengacu  pada  kemampuan  Mahkamah  Agung  untuk menjalankan  fungsi  pemeriksaan  dan  pengambilan  keputusan  dalam  suatu  perkara semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip hukum.  Contohnya,  dalam  mengadili  kasus-kasus,  Mahkamah  Agung  harus
mendasarkan  putusannya  pada  norma  hukum  yang  berlaku,  tanpa  pengaruh  atau tekanan dari kekuasaan lain.
2) Kemandirian  Institusional,  merujuk  pada  kemandirian  lembaga  kehakiman  dari intervensi lembaga kenegaraan dan pemerintahan lainnya dalam proses pengambilan keputusan  dalam  suatu  perkara.  Contohnya,  Mahkamah  Agung  tidak  seharusnya dipengaruhi  oleh  kebijakan  atau  kepentingan  politik  dari  lembaga-lembaga  lain, sehingga tetap dapat menjalankan fungsi peradilan dengan objektivitas.
3) Kemandirian  Internal,  menyangkut  kemandirian  peradilan  dalam  mengatur  urusan kepersonaliaan  kehakiman,  seperti  rekruitmen,  mutasi,  promosi,  pengupahan,  masa kerja,  dan  masa  pensiun.  Contoh  dari  kemandirian  internal  ini  adalah  kemampuan Mahkamah Agung untuk mengelola dan mengatur personelnya sendiri tanpa campur tangan eksternal, sehingga dapat memastikan keberlanjutan dan keberlanjutan institusi kehakiman.
4) Kemandirian  Personal,  berarti  bahwa  para  hakim  harus  memiliki  kemandirian  dari pengaruh  rekan  sejawat,  pimpinan,  dan  institusi  kehakiman  itu  sendiri.  Misalnya, seorang  hakim  di  Mahkamah  Agung  harus  dapat  membuat  keputusan  berdasarkan pemahaman dan keyakinannya sendiri, tanpa terpengaruh oleh opini atau tekanan dari sesama hakim, pimpinan, atau lembaga kehakiman.
Dalam  suatu  lembaga  hukum  dan  masyarakat  demokrasi,  Mahkamah  Agung memiliki peranan yang sangat krusial sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Perannya tidak  hanya  sebagai  penegak  hukum,  tetapi  juga  sebagai  penekan  terhadap  setiap pelanggaran  hukum,  tempat  terakhir  mencari  kebenaran  dan  keadilan,  serta  penjaga kemerdekaan  warga  masyarakat  dari  segala  bentuk  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia (HAM).  Namun,  pertanyaan  yang  muncul  adalah  apakah  peranan  Mahkamah  Agung sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman telah berjalan sebagaimana mestinya.
Dalam hal kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung juga memegang andil dalam peradilan  pada  tingkat  kasasi.  Dalam  realitas  peradilan,  tidak  dapat  dihindari  bahwa keputusan hakim sering kali dapat terjadi kekeliruan atau kekhilafan, bahkan terkadang dapat mencerminkan sikap yang bersifat memihak. Untuk memastikan bahwa kebenaran dan keadilan tetap menjadi landasan utama dalam sistem peradilan, peran peradilan kasasi di Indonesia menjadi sangat penting (Konardi, 2017). Secara sederhana, kasasi adalah suatu  mekanisme  hukum  yang  memungkinkan  pihak  yang  merasa  dirugikan  oleh keputusan  pengadilan  tingkat  pertama  atau  tingkat  banding  untuk  mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki tanggung  jawab  untuk  melakukan  pemeriksaan  ulang  terhadap  putusan-putusan pengadilan  tingkat  banding  yang  diajukan  untuk  kasasi.  Dalam  pemeriksaan  ini, Mahkamah Agung memeriksa argumen-argumen hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang  mengajukan  kasasi  dan  memutuskan  apakah  putusan  pengadilan  tingkat  banding tersebut memang memiliki kekeliruan hukum atau tidak.
Salah  satu  contoh  kasus  pada  peradilan  tingkat  kasasi  yang  sempat  menarik perhatian  publik  adalah  kasasi  terhadap  kasus  Putri  Candrawathi  terkait  pembunuhan berencana  atas  Almarhum  Nofiransyah  Yosua  Hutabarat.  Adapun  pihak-pihak  yang
terlibat  (Para  Terdakwa)  dalam  kasus  pembunuhan  berencana  tersebut  salah  satunya adalah  Terdakwa  Putri  Candrawathi.  Pada  mulanya,  Terdakwa  Putri  Candrawathi mengakui  bahwa  ia  telah  mengalami  pelecehan  dari  korban  Nofriansyah  Yosua Hutabarat.  Akibat  kejadian  tersebut,  terdakwa  Ferdy  Sambo  merasa  marah  dan merencanakan  sebuah  strategi  untuk  mengakhiri  nyawa  korban  Nofriansyah  Yosua Hutabarat. Dalam usahanya untuk melaksanakan niat jahat ini, terdakwa Ferdy Sambo meminta bantuan dari Richard Elizer Pudihang Lumiu, yang juga menjadi saksi dalam kasus  ini,  untuk  menembak  korban  Nofriansyah  Yosua  Hutabarat.  Permintaan  ini diterima oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan ia akhirnya mengikuti instruksi dari terdakwa Ferdy Sambo (Jeremiah & Manurung, Analisis Perbuatan Obstruction of Justice yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana, 2022).
Akan  tetapi,  dalam  proses  persidangan  pada  tingkat  pertama,  pengakuan  terkait pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Candrawathi tidak dapat dibuktikan, sehingga Putri Candrawathi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan  berencana  terhadap  korban  Nofriansyah  Yosua  Hutabarat.  Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 797/Pid.B/2022/PN JKT.SEL tanggal 13  Februari  2023  (Putusan  Nomor  797/Pid.B/2022/PN  JKT.SEL),  Putri  Candrawathi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun atas keterlibatannya dalam  kasus  pembunuhan  berencana  terhadap  mantan  ajudan  Ferdy  Sambo  tersebut, yakni Nofriansyah Yosua Hutabarat. Setelahnya, perkara Terdakwa Putri Candrawathi dinaikkan  ke  tingkat  banding  di  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta.  Meskipun  demikian, putusan  akhir  yang  diberikan  oleh  hakim  tetap  menguatkan  Putusan  Nomor 797/Pid.B/2022/PN JKT.SEL (Aji, 2023).
Namun,  pada  tahap  kasasi,  masyarakat  kembali  dihebohkan  oleh  berita  bahwa Mahkamah Agung telah mengurangi hukuman penjara yang awalnya 20 tahun menjadi 10 tahun terhadap Terdakwa Putri Candrawathi. Informasi ini tercatat dalam Keputusan Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  Nomor  816  K/Pid/2023  (Putusan  Nomor  816 K/Pid/2023), yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023. Anggota majelis hakim  yang  terlibat  dalam  pemeriksaan  perkara  tersebut  melibatkan  Ketua  Majelis Hakim,  Suhadi,  bersama  dengan  anggota  lainnya,  yaitu  Suharto,  Jupriyadi,  Desnayeti, dan Yohanes Priyana (Novelino, 2023).
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kasasi merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh  oleh  barang  siapa  yang  merasa  belum  memperoleh  keadilan  atau  bahkan dirugikan  melalui  pelaksanaan  peradilan  pada  tingkat  pertama  maupun  banding. Pasalnya,  Mahkamah  Agung  memiliki  beberapa  pertimbangan  dalam  melakukan pengurangan terhadap masa pidana penjara Putri Candrawathi. Akan tetapi, keputusan tersebut  justru  dibanjiri  kontra  sebagian  besar  masyarakat.  Bilaman  kasasi  merupakan upaya  hukum  bagi  seseorang  dalam  memperoleh  keadilan,  maka  timbul  pertanyaan apakah  pertimbangan  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  hanya  berpusat  pada situasi terdakwa, atau juga memperhatikan aspirasi publik lainnya?
Secara teoritis, keadilan tidak hanya bersifat yuridis semata, tetapi juga merupakan isu  sosial  yang  seringkali  dianalisis  melalui  perspektif  sosiologi  hukum.  Keadilan
substantif,  yang  secara  khusus  menitikberatkan  pada  tanggapan  masyarakat,  menjadi dasar untuk menyelesaikan permasalahan dengan berlandaskan pada hukum yang benar- benar  memperhatikan  pandangan  masyarakat.  Dengan  kata  lain,  hukum  memiliki kapasitas untuk mengenali aspirasi masyarakat dan memiliki komitmen untuk mencapai keadilan substantif (Syamsudin, 2014).
Mengutip pernyataan Bagir Manan, keputusan yang diberikan oleh seorang hakim tidak hanya mencakup ketentuan hukum semata, tetapi juga mencerminkan aspek-aspek kepatutan,  keadilan,  kepentingan  umum,  dan  ketertiban  umum  (Manan,  2004).  Bagir Manan  berpandangan  bahwa  apabila  dua  aspek  tersebut  bertentangan,  maka  seorang hakim seyogianya menjunjung tinggi aspek kedua, yaitu kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum (Anwar, 2010).
Kendati  demikian,  hal  tersebut  tidak  membenarkan  apabila  seorang  hakim sewenang-wenangnya  menyimpangi  ketentuan  hukum.  Terdapat  beberapa  ketentuan serta kemampuan penafsiran hukum dalam menerapkan prinsip keadilan substantif pada suatu putusan, yaitu sebagai berikut (Anwar, 2010):
1) Jika peristiwa hukum yang tengah diadili atau berpotensi menimbulkan ketidakadilan tidak  dapat  diakomodasi  oleh  ketentuan  hukum,  maka  hakim  berhak  untuk memutuskan suatu perkara di luar ruang lingkup ketentuan hukum tersebut.
2) Hakim  memiliki  kewajiban  untuk  mengkaji  maksud  dan  tujuan  pembentukan ketentuan hukum, kecuali jika maksud dan tujuan tersebut tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman.
3) Proses penafsiran dilakukan untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan.
4) Penafsiran dilakukan dengan tujuan merealisasikan ketentuan hukum, tanpa maksud mengubah isi dari ketentuan hukum itu sendiri.
5) Penafsiran dilakukan dengan menerapkan metode penafsiran hukum, sejalan dengan prinsip-prinsip  hukum,  ketertiban  hukum,  kemaslahatan  hukum,  dan  dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
6) Penafsiran  dapat  merujuk  pada  doktrin  hukum  selama  doktrin  tersebut  memiliki relevansi dengan kasus yang sedang dibahas.
7) Pendekatan  penafsiran  bersifat  progresif,  tidak  mengakomodasi  pemahaman  yang ketinggalan zaman.
Berangkat  dari  pendahuluan  di  atas,  penulisan  ini  bertujuan  menelaah  dan menganalisa  permasalahan  sebagai  berikut:  (1)  Bagaimana  pertimbangan  Mahkamah Agung dalam memberikan pengurangan masa pidana penjara terhadap Putri Candrawathi dalam Putusan Nomor 816 K/Pid/2023?; dan (2) Bagaimana penerapan prinsip keadilan substantif dalam Putusan Nomor 816 K/Pid/2023?

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  diterapkan  adalah  penelitian  normatif.  Suatu  penelitian hukum dikategorikan sebagai normatif apabila tujuannya adalah untuk mengklarifikasi norma-norma  yang  berlaku  dalam  suatu  sistem  hukum  tertentu.  Peneliti  menunjukkan tindakan yang seharusnya diambil berdasarkan perspektif hukum dalam kerangka sistem
hukum  yang  relevan.  Pendekatan  ini  tidak  hanya  mencerminkan  pandangan  para  ahli hukum  tentang  tindakan  yang  sesuai,  tetapi  juga  memberikan  interpretasi  terbaik mengenai  norma-norma  sistem,  meskipun  terdapat  perdebatan  seputar  hal  tersebut. Keterkaitan penelitian ini dengan filsafat moral dan politik menjadi jelas karena apa yang dianggap sebagai normatif menurut perspektif hukum memiliki korelasi dengan apa yang seharusnya  terjadi  secara  moral.  Ini  mencerminkan  jenis  normativitas  khusus  yang beroperasi dalam konteks lembaga hukum, konsep, dan tradisi tertentu (Tan, 2021).
Artikel  ini  bersifat  deskriptif  dengan  tujuan  untuk  menyusun  deskripsi  yang terstruktur, berdasarkan fakta, dan akurat mengenai keadaan tertentu. Fokus penelitian ini adalah  menggambarkan  situasi  hukum  yang  berlaku  dalam  suatu  lokasi  tertentu  serta peristiwa  hukum  spesifik  yang  terjadi  dalam  masyarakat  (Muhaimin,  2020).  Dari  segi bentuk,  penelitian  ini  melakukan  analisis  terinci  terhadap  suatu  peristiwa  (perbaikan pidana  penjara  Terdakwa  Putri  Candrawathi),  sejalan  dengan  karakteristik  penelitian evaluatif.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  dapat  dikategorikan  sebagai  diagnostik,  yakni suatu penelitian yang bertujuan menganalisis data tertentu (dalam hal ini Putusan No. 816 K/Pid/2023),  terutama  pada  “ sebab  terjadinya  suatu  peristiwa ”,  dengan  kata  lain, mengapa  Hakim  memberikan  perbaikan  pidana  penjara  terhadap  Terdakwa  Putri Candrawathi (analisis pertimbangan hakim).
Artikel ini menggunakan jenis data berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang dimanfaatkan mencakup:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2) Putusan Nomor 797/Pid.B/2022/PN JKT.SEL;
3) Putusan Nomor 54/PID/2023/PT.DKI; dan
4) Putusan Nomor 816 K/Pid/2023.
Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini didapatkan  dari  pendapat  serta  pandangan  para  ahli  hukum  yang  terdokumentasikan dalam buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber lainnya. Terakhir, bahan hukum tersier, yang bersifat nonhukum (Marzuki, 2005), juga digunakan untuk melengkapi atau memahami  bahan  hukum  primer  dan/atau  sekunder,  seperti  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Bahasa Inggris.
Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  melalui penelusuran  informasi  dan  studi  dokumentasi.  Sumber-sumber  informasi  mencakup buku-buku,  perpustakaan,  internet,  serta  berbagai  media  dan  institusi  lain  yang menyimpan dan menyediakan dokumen terkait dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  dilakukan  melalui  pendekatan  studi dokumen  dengan  menggunakan  sistem  kartu.  Selanjutnya,  informasi  tersebut diinventarisasi  dan  dikelompokkan  sesuai  dengan  permasalahan  yang  dibahas  dalam artikel ini (Muhaimin, 2020). Adapun dalam penulisan, pengumpulan data-data dilakukan dengan  melakukan  pengajuan  terhadap  instansi  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta, penelusuran melalui bahan hukum seperti buku, peraturan perundang-undangan, maupun jurnal penelitian hukum terdahulu.
Dalam  konteks  klasifikasi  pendekatan  penelitian  yang  diajukan  oleh  Johnny Ibrahim,  penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  kasus.  Lebih  lanjut,  Ibrahim mengemukakan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana norma- norma atau prinsip hukum diterapkan dalam praktik hukum (Ibrahim, 2008). Fokus utama penelitian ini terarah pada kasus-kasus yang telah diadili, sebagaimana tercermin dalam yurisprudensi yang terkait dengan perkaraperkara yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian.
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  pendekatan  analisis  yang  bersifat  kualitatif. Pendekatan ini melibatkan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penerapan metode interpretasi ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana hukum  diterapkan  pada  bahan  hukum  tersebut,  terutama  pada  bahan  hukum  primer. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah ada kekosongan norma hukum, konflik norma  hukum,  atau  norma  hukum  yang  ambigu  dalam  bahan  hukum  tersebut  (HS  & Nurbaini, 2013).

## Hasil dan Pembahasan
Pembunuhan berencana adalah salah satu tindak pidana yang dianggap paling serius dalam  hukum  pidana.  Ancaman  pidana  yang  lebih  berat  dibandingkan  dengan pembunuhan  biasa  mencerminkan  peningkatan  keseriusan  pelanggaran  ini,  seiring dengan  pertanggungjawaban  moral  yang  lebih  tinggi.  Dalam  konteks  ini,  Mitchell  & Roberts  menyatakan  bahwa  pembunuhan  berencana  menunjukkan  tingkat  kesengajaan yang  lebih  tinggi,  di  mana  pelaku  dianggap  lebih  bersalah  dan  lebih  tekad  dalam mencapai  tujuannya  dibandingkan  dengan  pembunuhan  biasa.  Pembunuhan  berencana menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Faktor ini menjadi cerminan dari tingkat moral yang lebih tinggi yang diterapkan dalam penegakan hukum. Ancaman pidana yang lebih tinggi menjadi instrumen untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat, sekaligus sebagai wujud keadilan terhadap korban dan keluarganya. Lebih lanjut, Mitchell & Roberts berpandangan bahwa pelaku  pembunuhan  berencana  dianggap  lebih  bersalah  karena  tindakan  mereka  tidak hanya bersifat impulsif atau emosional, melainkan telah direncanakan dengan matang. Perencanaan  ini  mencerminkan  kesengajaan  dan  pertimbangan  matang  dalam melaksanakan aksi kekerasan, yang pada gilirannya menunjukkan tingkat bahaya yang lebih besar. Abidin & Hamzah mendeskripsikan pelaku pembunuhan berencana sebagai “pembunuh  berdarah  dingin”.  Hal  ini  menyoroti  keadaan  batin  pelaku  yang  berbeda dengan pembunuh emosional. Pembunuhan berencana seringkali melibatkan perencanaan yang  cermat  dan  analisis  yang  dingin,  tanpa  dipengaruhi  oleh  emosi  yang  berlebihan. Dalam  konteks  ini,  pelaku  pembunuhan  berencana  dianggap  lebih  berbahaya dibandingkan dengan pembunuh biasa atau pembunuh emosional. (Iriyanto, 2021)
Secara  sederhana,  pembunuhan  berencana  diakui  terjadi  ketika  pelaku  telah merencanakan dan mempertimbangkan secara matang jauh sebelumnya. Ini mencakup pemilihan  tempat,  acara,  waktu,  serta  cara  dan  sarana  yang  akan  digunakan  dalam pelaksanaan pembunuhan yang telah dipersiapkan. Topik tentang pembunuhan berencana
menjadi perbincangan menarik di kalangan masyarakat (Jeremiah & Manurung, 2022). Berita  mengenai  tewasnya  Nofriansyah  Yosua  Hutabarat,  korban  dalam  insiden  baku tembak  di  rumah  dinas  Polisi  Republik  Indonesia,  telah  menimbulkan  kehebohan  di kalangan masyarakat dan memicu berbagai spekulasi di antara orang awam dan para ahli hukum.  Kejadian  tragis  tersebut  terjadi  di  kediaman  Ferdy  Sambo,  dan  korban  Yosua ditemukan  tewas  akibat  lebih  dari  satu  tembakan.  Meskipun  peristiwa  itu  terjadi  pada tanggal 8 Juli 2022, pihak kepolisian baru mengumumkan kematian korban Yosua dalam sebuah  konferensi  pers  pada  hari  Senin,  11  Juli  2022.  Informasi  ini  disampaikan  oleh Divisi Humas Polri, yang menyebabkan pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut (Putra, 2023).
Pada  tanggal  12  Agustus  2022,  Polri  melakukan  pemeriksaan  terhadap  Ferdy Sambo. Dalam proses pemeriksaan tersebut, Ferdy Sambo mengakui bahwa dia merasa marah dan emosional setelah menerima laporan dari istrinya, Putri Candrawathi. Hal ini diungkapkan oleh Brigadir Jenderal Andi Rian Djajadi, Kepala Direktorat Tindak Pidana Umum  Badan  Reserse  Kriminal  Polri,  dalam  konferensi  pers.  Selama  pemeriksaan, Sambo  juga  menyatakan  bahwa  Putri  Candrawathi  melaporkan  bahwa  dirinya  dan keluarganya telah mengalami tindakan yang merendahkan martabat dari korban Yosua di Magelang.  Mendengar  laporan  tersebut,  Ferdy  Sambo  disebut  telah  meminta  Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Richard Eliezer) dan Bripka Ricky Rizal (Ricky Rizal) untuk mengakhiri nyawa korban Yosua (Putra, 2023).
Kemudian, pada tanggal 12 Agustus 2022, Brigadir Jenderal Andi Rian Djajadi, Direktur  Tindak  Pidana  Umum  Bareskrim,  mengumumkan  bahwa  laporan  mengenai pelecehan  seksual  yang  dilaporkan  oleh  Putri  Candrawathi  pada  tanggal  9  Juli  telah dihentikan.  Dalam  pengumuman  tersebut,  disebutkan  bahwa  laporan  terkait  upaya pembunuhan  terhadap  Richard  Eliezer,  dengan  terlapor  korban  Yosua,  juga  telah dihentikan.  Pada  tanggal  19  Agustus  2022,  Bareskrim  Polri  menetapkan  Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo, sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap korban Yosua. Putri Candrawathi menjadi tersangka kelima dalam perkara ini. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, yang sama dengan pasal yang dikenakan terhadap suaminya, Ferdy Sambo. Salah satu pasal yang disebutkan menunjukkan bahwa Putri diduga sengaja turut serta dalam perencanaan sebelumnya untuk mengambil nyawa orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 subsider 338 jo. Pasal 55 jo. Pasal 56 KUHP (Putra, 2023).
Adapun  Penasihat  Hukum  Putri  Candrawathi  dalam  persidangan  menyampaikan Nota Pembelaan dengan alasan pada pokoknya antara lain:
1) Putri  Candrawathi  benar  mengalami  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  oleh  korban Yosua berdasarkan pendapat ahli Psikologi Forensik.
2) Fakta  persidangan  hanya  didukung  oleh  satu  orang  saksi,  yaitu  Richard  Eliezer, sehingga  harus  dikesampingkan  berdasarkan  prinsip  “satu  saksi  bukanlah  saksi”. Selain itu, Richard Eliezer dalam menyampaikan keterangan dinilai tidak konsisten. Berdasarkan  fakta  persidangan,  ketentuan  hukum,  dan  lainnya,  Majelis  Hakim mengadili Putri Candrawathi dengan amar putusan pada pokoknya sebagai berikut:
1) Menyatakan  Terdakwa  Putri  Candrawathi  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana”;
2) Menjatuhakn pidana terhadap Terdakwa Putri Candrawathi dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun; dan
3) Menetapkan  lamanya  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Lebih  lanjut,  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  mempertahankan  hukuman  penjara selama  20  (dua  puluh)  tahun  terhadap  terdakwa  Putri  Candrawathi  dalam  kasus pembunuhan  berencana  terhadap  korban  Yosua,  dengan  pokok  amar  putusan  sebagai berikut:
1) Menerima  permintaan  banding  Penasihat  Hukum  Terdakwa  dan  Penuntut  Umum tersebut;
2) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 797/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4) Menetapkan  lamanya  terdakwa  selama  penangkapan  dan  penahanan  untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan
5) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).
Perjalanan  kasus  ini  berlanjut  hingga  tahap  kasasi.  Adapun  pada  tahap  ini,
Mahkamah Agung memberikan pengurangan hukuman terhadap Putri Candrawathi dari 20  tahun  menjadi  10  tahun  penjara  (Purnomo,  2023).  Dalam  mempertimbangkan Permohonan Kasasi Putri Candrawathi, Mahkamah Agung memiliki 5 (lima) pandangan, yaitu:
1) terkait sah atau tidaknya alasan kasasi Putri Candrawathi;
2) terkait  peran  Terdakwa  dalam  kasus  pembunuhan  berencana  terhadap  Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;
3) terkait dugaan terjadinya kekerasan seksual atas Putri Candrawathi;
4) terkait penerapan asas unus testis nullus testis dalam Judex Facti ; dan
5) hal-hal meringankan yang kurang dipertimbangkan dalam putusan Judex Facti .
Berdasarkan  pandangan  Mahkamah  Agung,  hal-hal  meringankan  yang  kurang dipertimbangkan  dalam  putusan Judex  Facti terhadap  penjatuhan  masa  pidana  Putri Candrawathi adalah sebagai berikut:
1) Sejak  awal,  Putri  Candrawathi  telah  meminta  Ferdy  Sambo  untuk  menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Selain itu, Putri Candrawathi secara sukarela memanggil korban  dan  memberikan  pengampunan  atas  perbuatannya.  Oleh  karena  itu, seharusnya Putri Candrawathi tidak dianggap sebagai inisiator tindakan pembunuhan terhadap korban.
2) Dilihat  dari  perspektif  keadilan,  kepastian  hukum,  dan  kemanfaatannya,  Putri Candrawathi tidak dapat dianggap sebagai pelaku langsung dalam aksi pembunuhan terhadap  Nofriansyah  Yosua  Hutabarat.  Mengingat  terdakwa  sebelumnya,  Richard Eliezer Pudihang Lumia, telah dihukum penjara selama 1 tahun 6 bulan yang telah
berkekuatan hukum tetap, maka hukuman yang diberikan kepada Putri Candrawathi seharusnya sebanding dan sesuai dengan tingkat kesalahannya.
3) Keberadaan 4 anak Putri Candrawathi, di mana salah satunya (putri bungsu) masih berusia di bawah 3 tahun atau masuk dalam kategori batita, menjadi faktor penting. Anak-anak  tersebut  memerlukan  perhatian,  kasih  sayang,  dan  asuhan  dari  ibu kandungnya.
Merujuk  pada  pertimbangan  di  atas,  maka  permohonan  kasasi  dari  Penasihat Hukum  Putri  Candrawathi  dan  Penuntut  Umum  dinyatakan  ditolak  dengan  perbaikan. Adapun perbaikan tersebut diuraikan melalui Putusan Mahkamah Agung dalam perkara aquo , yaitu sebagai berikut:
1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
2) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Putri Candrawathi tersebut;
3) Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 54/PID/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor  797/Pid.B/2022/PN  Jkt.Sel.,  tanggal  13  Februari  2023  tersebut  mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
4) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
Adapun  pertimbangan  Mahkamah  Agung  nyatanya  bertolak  belakang  dengan pandangan sebagian besar masyarakat yang menyaksikan proses peradilan terhadap Putri Candrawathi sejak pada tingkat pertama. Komjen Agus Andrianto dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Kabareskrim Polri) menguraikan bahwa Putri Candrawathi  telah  terbukti  turut  serta  membantu  dan  mengikuti  rencana  pembunuhan yang  disusun  oleh  Ferdy  Sambo  (Voi,  2022).  Dilansir  berdasarkan  laman  detiknews, keikutsertaan  Putri  Candrawathi  dalam  pembunuhan  berencana  terhadap  Nofriansyah Yosua Hutabarat, antara lain yaitu (Fadhil, 2022):
1) Mengikuti skenario yang disusun oleh Ferdy Sambo sebagai pemeran utama dalam kasus ini;
2) Menjanjikan adanya pemberian uang untuk para pelaku lainnya;
3) Mengajak korban serta para pelaku lainnya ke rumah Dinas Ferdy Sambo; dan
4) Memberikan  pernyataan  atau  laporan  palsu  terkait  adanya  pelecehan  seksual  yang dilakukan oleh korban terhadap Putri Candrawathi.
Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan bahwa Putri  Candrawathi  kurang  kooperatif  ketika  diminta  keterangan  terkait  kasus pembunuhan berencana tersebut. Hasto menyatakan bahwa LPSK sudah melakukan dua kali  pertemuan  langsung  dengan  Putri  untuk  melakukan  penilaian  dan  penyelidikan terkait kematian Novriansyah Yosua Hutabarat. Meskipun sudah dua kali bertemu, Putri Candrawathi tidak memberikan informasi apapun kepada LPSK (Nufus, 2023).
Nursyahbani  Katjasungkana,  Ketua  Pengurus  Asosiasi  LBH  APIK  Indonesia, berpendapat bahwa apapun yang diakui oleh Putri, tidak dapat dipisahkan dari konteks tindakan  menghambat  keadilan  ( obstruction  of  justice )  yang  melibatkan  kasus pembunuhan  Brigadir  Nofriansyah  Yoshua  (Mantalean,  2022).  Pengakuan  dari  Putri Candrawathi  sebagai  korban  kekerasan  seksual,  yang  didukung  oleh  kesaksian  dua individu  yang  kredibilitasnya  dapat  dipertanyakan  secara  hukum,  seharusnya  tidak dianggap  sebagai  kasus  yang  terisolasi.  Sebaliknya,  hal  tersebut  sebaiknya  dipandang sebagai  bagian  dari  kasus  pembunuhan,  dimana  telah  terdeteksi  adanya  tindakan penghalangan terhadap keadilan dalam konteks kasus tersebut.
Berdasarkan KUHAP, terdapat dua syarat pengajuan kasasi, yaitu syarat formil dan materil.  Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, syarat materil pengajuan kasasi oleh terdakwa adalah sebagai berikut (Santoso & Prayoga, 2018):
a) Suatu  aturan  hukum  tidak  diterapkan  atau  diterapkan  tidak  sesuai  dengan  yang seharusnya;
b) Peradilan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang; dan
c) Pengadilan telah melebihi batas kewenangannya.
Atas persyaratan materiil tersebut, Mahkamah Agung berpandangan bahwa putusan Judex  Facti telah  menerapkan  hukum  dengan  sesuai  ketika  menyatakan  Putri Candrawathi terbutki secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo . Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, putusan Judec Facti juga tidak melanggar prinsip satu saksi bukanlah saksi, dikarenakan keterangan dari Richard Eliezer Pudihang Lumio dan Ricky Rizal  Wibowo  telah  diperkuat  dengan  keterangan  saksi  lainnya  yang  saling berkesinambungan.
Akan tetapi, Mahkamah Agung tetap melakukan perbaikan pidana penjara terhadap Putri Candrawathi dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung berpendapat  bahwa  Putri  Candrawathi  bukanlah  inisiator  pembunuhan  berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat. Meski demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan  salah  satu  praktisi  hukum,  Victor  Harianja,  berpandangan  bahwa  Putri Candrawathi  seharusnya  dipandang  sebagai  sebab  awal  peristiwa  atau  latar  belakang terjadinya  konflik  sejak  awal.  Mengingat  bahwasanya  sedari  awal  Putri  Candrawathi mengaku  mengalami  pelecehan  seksual  oleh  korban  sehingga  pembunuhan  berencana tersebut  terjadi  sebagai  bentuk  reaksi  dari  pelecehan  tersebut.  Akan  tetapi,  nyatanya pengakuan  terkait  pelecehan  seksual  tersebut  tidak  dapat  dibuktikan,  sehingga  dapat disimpulkan  Putri  Candrawathi  memberikan  keterangan  palsu  yang  dilakukan  demi menutupi proses pencarian kebenaran maupun keadilan dalam persidangan ( obstruction of justice ).
Bila  menilik  berdasarkan  keadilan  substantif,  tentu  saja  penjatuhan  hukuman terhadap  Putri  Candrawathi  tidak  sejalan  dengan  asas  tersebut.  Keadilan  substantif merangkum konsep keadilan yang lebih mendalam dan melibatkan substansi hukum serta dampak  sosialnya  terhadap  masyarakat.  Dalam  usaha  untuk  menghadirkan  keadilan substantif,  peran  hakim  menjadi  sentral.  Hakim  tidak  hanya  diharapkan  untuk
mengimplementasikan hukum secara formal, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk bersikap  peka  terhadap  kehendak  masyarakat.  Keadilan  substantif  mengakui  bahwa keberlakuan hukum tidak hanya sekadar mengikuti norma-norma yang tercantum dalam undang-undang,  tetapi  juga  harus  memperhitungkan  dampaknya  terhadap  kehidupan nyata  masyarakat.  Hakim  sebagai  penegak  hukum  harus  mampu  membaca  dan memahami  dinamika  sosial,  aspirasi,  dan  kebutuhan  masyarakat.  Dalam  konteks  ini, kepekaan hakim terhadap kehendak masyarakat menjadi kunci utama. (Mahmud, 2021)
Hakim,  sebagai  garda  terdepan  dalam  sistem  peradilan,  harus  lebih  dari  sekadar menjalankan  aturan-aturan  yang  ada.  Mereka  memiliki  tanggung  jawab  moral  untuk memastikan  bahwa  keputusan  hukum  mereka  mencerminkan  nilai-nilai,  norma,  dan aspirasi masyarakat yang mereka layani. Keadilan substantif membutuhkan hakim yang mampu  melihat  melampaui  teks  hukum  formal  dan  memahami  implikasi  praktisnya terhadap  kehidupan  sehari-hari  masyarakat.  Namun,  bersikap  peka  terhadap  kehendak masyarakat  bukanlah  tugas  yang  ringan.  Ini  melibatkan  kemampuan  hakim  untuk meresapi dinamika sosial, nilai-nilai budaya, dan perubahan dalam masyarakat. Hakim yang  bersifat  inklusif  dan  terbuka  terhadap  pandangan-pandangan  yang  beragam  akan lebih mampu membawa unsur keadilan substansial ke dalam ruang sidang. Tantangan terbesar  adalah  menjaga  keseimbangan  antara  keinginan  masyarakat  dengan  prinsip- prinsip hukum yang objektif. Hakim harus mampu menghindari sikap populisme yang dapat  mengorbankan  prinsip-prinsip  keadilan  formal.  Oleh  karena  itu,  pendidikan  dan pelatihan  yang  mendalam  untuk  meningkatkan  pemahaman  hakim  tentang  dinamika masyarakat sangatlah penting.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pandangan  Mahkamah  Agung,  sejumlah  faktor  meringankan  yang mungkin  kurang  mendapatkan  pertimbangan  yang  cukup  dalam  putusan  Judex  Facti terkait  penjatuhan  hukuman  terhadap  Putri  Candrawathi  dapat  diidentifikasi.  Pertama, tindakan Putri Candrawathi yang sejak awal telah berupaya menyelesaikan masalah tanpa kekerasan  dan  memberikan  pengampunan  kepada  korban  seharusnya  mencerminkan bahwa  ia  tidak  seharusnya  dianggap  sebagai  inisiator  pembunuhan.  Kedua,  dari  sudut pandang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya, perbandingan hukuman Putri Candrawathi dengan terdakwa sebelumnya, Richard Eliezer Pudihang Lumia, yang telah dihukum penjara selama 1 tahun 6 bulan, seharusnya mencerminkan tingkat kesalahan yang sebanding. Dengan demikian, hukuman yang diberikan kepada Putri Candrawathi seharusnya menggambarkan keadilan yang sesuai. Ketiga, keberadaan empat anak Putri Candrawathi,  terutama  yang  masih  berusia  di  bawah  3  tahun,  merupakan  faktor  yang tidak  boleh  diabaikan.  Kondisi  batita  ini  menunjukkan  bahwa  anak-anak  memerlukan perhatian,  kasih  sayang,  dan  asuhan  dari  ibu  kandungnya.  Oleh  karena  itu,  dalam penjatuhan hukuman, perhatian terhadap keberlanjutan fungsi keluarga dan kesejahteraan anak-anak  menjadi  penting  untuk  dipertimbangkan.  Kesimpulannya,  dalam  merespons penjatuhan  hukuman  terhadap  Putri  Candrawathi,  Mahkamah  Agung  seharusnya memberikan  perhatian  lebih  mendalam  terhadap  faktor-faktor  meringankan  yang  telah
disebutkan,  guna  memastikan  keadilan  substansial,  konsistensi  hukuman,  dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga, terutama anak-anak yang menjadi tanggung jawab Putri Candrawathi.

## BIBLIOGRAFI
Aji, A. (2023, April 12). Vonis Sidang Banding: Putri Candrawathi Tetap Dipenjara 20
Tahun . Dipetik Desember 18, 2023, dari CNN Indonesia: https://cnnindonesia.com/nasional/20230412072143-12-936529/vonis-sidang- banding-putri-candrawathi-tetap-dipenjara-20-tahun
Angkouw, K. (2014). Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan. Lex Administratum, 2 (2), 131-140.
Anwar.  (2010).  Problematika  Mewujudkan  Keadilan  Substantif  Dalam  Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 3 (1), 127-140.
Butarbutar, E. N. (2010). Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum Menurut  UU  No.  4  Tahun  2004. Mimbar  Hukum  Faskultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada, 22 (1), 188-200.
Fadhil,  H.  (2022,  Agustus  27). Melihat  Lagi  Peran-Peran  Putri  Candrawathi  di Pembunuhan  Brigadir  Yosua .  Dipetik  Desember  19,  2023,  dari  detiknews: https://news.detik.com/berita/d-6257400/melihat-lagi-peran-peran-putri- candrawathi-di-pembunuhan-brigadir-yosua/3
HS, S., & Nurbaini, E. S. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Ibrahim,  J.  (2008). Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif. Malang:  Bayu Media Publishing.
Iriyanto,  E.  (2021).  Unsur  Rencana  Dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana (Kajian Putusan Nomo 201/Pid.B/2011/PN.Mrs. Jurnal Yudisial, 14 (1), 19-35. Jeremiah, K. S., & Manurung, K. H. (2022). Analisis Perbuatan Obstruction of Justice yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana. Jurnal Esensi Hukum, 4 (2), 99-111.
Jeremiah, K. S., & Manurung, K. H. (2022). Analisis Perbuatan Obstruction of Justice yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana. Jurnal Esensi Hukum, 4 (2), 99-111.
Konardi, S. M. (2017). Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum di Indonesia. 1- 11.
Mahmud,  A.  (2021).  Keadilan  Substantif  Dalam  Porses  Asset  Recovery  Hasil  Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Suara Hukum, 3 (2), 227-250. Manan, B. (2004). Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik). Yogyakarta: FH UII Press. Mantalean, V. (2022, September 11). LBH APIK Sebut Dugaan Kekerasaan Seksual Putri Candrawathi  Obstruction  of  Justice  Jilid  II .  Dipetik  Desember  19,  2023,  dari Kompas.com:  https://nasional.kompas.com/read/2022/09/11/11253051/lbh-apik- sebut-dugaan-kekerasan-seksual-putri-candrawathi-obstruction-of
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
Naibaho, R. (2021). Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman. Nommensen Journal of Legal Opinion, 2 (2), 203- 2014.
Nasution,  B.  J.  (2015).  Eksistensi  Lembaga  Peradilan  Dalam  Negara  Hukum  Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia. Al-Risalah, 15 (2), 199-211. Novelino, A. (2023, Agustus 8). Kasasi MA Sunat Hukuman Putri Candrawathi dari 20 Tahun  Jadi  10  Tahun .  Dipetik  Desember  18,  2023,  dari  CNN  Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230808125816-12-983351/kasasi-ma- sunat-hukuman-putri-candrawathi-dari-20-tahun-jadi-10-tahun
Nufus, W. H. (2023, Januari 11). Dalih Putri Tak Kooperatif Diperiksa LPSK: Ditanya Hubungan  Spesial  Yosua .  Dipetik  Desember  19,  2023,  dari  detikNews: https://news.detik.com/berita/d-6510239/dalih-putri-tak-kooperatif-diperiksa-lpsk- ditanya-hubungan-spesial-yosua
Purnomo, K. (2023, Februari 13). Kasasi MA, Ini Rincian Hukuman Ferdy Sambo, Putri Candrawati,  Kuat  Ma'ruf,  dan  Ricky  Rizal .  Dipetik  Desember  19,  2023,  dari KOMPAS.com:
https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/09/064500665/kasasi-ma-ini-rincian- hukuman-ferdy-sambo-putri-candrawati-kuat-ma-ruf-dan?page=all
Putra, I. S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam  Kasus  Pembunuhan  Brigadir  Nogriansyah  Yosua  Hutabarat  oleh  Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H (Stud Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/PN Jkt. Sel). Jurnal Res Justitia, 3 (2), 491-516.
Santoso,  B.,  &  Prayoga,  N.  (2018).  Pengajuan  Kasasi  Terdakwa  Terhadap  Putusan Pengadilan Tinggi Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Penipuan  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  342  K/Pid/2017). Jurnal Verstek, 8 (2), 188-196.
Syamsudin,  M.  (2014).  Keadilan  Prosedural  dan  Substantif  Dalam  Putusan  Sengketa Tanah Megarsari. Jurnal Yudisial, 7 (1), 18-33.
Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan  Penelitian  Hukum. Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial,  8 (8), 2463-2478.
Voi. (2022, Desember 2). Mengingat Lagi Peran Putri Candrawathi Dalam Pembunuhan Brigadir J . Dipetik Desember 19, 2023, dari Voi.id: https://voi.id/berita/232199/mengingat-lagi-peran-putri-candrawathi-dalam-
pembunuhan-brigadir-j

## Copyright holder:
Andrew Trinovada, Hery Firmansyah (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: