## Nawirman, Achmad Musyahid, Hartiningsih, Nurchamidah
Nikah Sirri Versus Nikah Understand Acte: Perspektif Hukum Islam Kontemporer

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Vol. 6  No. 4  (2023).  P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905
Journal website: https://al-afkar.com

## Research Article
Nikah Sirri Versus Nikah Understand Acte:

## Perspektif Hukum Islam Kontemporer
Nawirman 1 , Achmad Musyahid 2 , Hartiningsih 3 , Nurchamidah 4
1. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 80100322199@uin-alauddin.ac.id
2. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, ahmadmusyahid@uin-alauddin.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Salatiga, hartiningsihningsih21@gmail.com
4. Universitas Jenderal Soedirman, idamida676@gmail.com
Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY  License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
Received :  May 18, 2023 Revised :  June 25, 2023 Accepted :  July 14, 2023 Available online    :  August 21, 2023
How  to  Cite:    Nawirman,  Achmad  Musyahid,  Hartiningsih  and  Nurchamidah  (2023)  “Nikah  Sirri  Versus Nikah Understand Acte: Perspective of Contemporary Islamic Law”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 6(4), pp. 302–311. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.735.

## Nikah Sirri Versus Nikah Understand Acte: Perspective of Contemporary Islamic Law
Abstract. The perspective of contemporary Islamic law is a perspective that tries to see further how understand acte versus sirri marriage exists in the midst of modern human life as a phenomenon. An approach based on the responsive fiqh paradigm is a necessity in the development of contemporary Islamic law,  including  addressing  sirri marriage versus understand acte marriage. In this process,  a marriage that is carried out must be carried out through an understand acte marriage because with the registration of marriages at an official state institution, this will guarantee state protection with its normative juridical authority for the parties involve. Phenomenon of modern human life today which shows that marriage with sirri marriage raises various problems implies the need for contemporary Islamic law to emphasize that registration of marriage in an official state institution or understand act marriage is an aspect that needs to be considered to become a legal requirement of a marriage.

## Nawirman, Achmad Musyahid, Hartiningsih, Nurchamidah
Nikah Sirri Versus Nikah Understand Acte: Perspektif Hukum Islam Kontemporer

## Keywords: Sirri Marriage, Understand Acte Marriage, Contemporary Islamic Law

## PENDAHULUAN
Pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang mengikat antara laki-laki dan perempuan  dalam bingkai  rumah  tangga  dengan  status sebagai  suami  istri.  Dalam proses  tersebut,  pernikahan  dalam  keberadaannya  sebagai  suatu  ikatan  suci seharusnya menjadi sebuah ikatan yang tertulis dan memiliki sebuah dokumen legal yang  menguatkannya  secara  yuridis.  Menyikapi  hal  tersebut,  Rusli  dkk. mengemukakan bahwa pernikahan harus dicatat sebagai sebuah penguatan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya khususnya suami istri. Pernikahan, dalam konteks ini, tidak cukup hanya dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan legalitas relasi biologis antara laki-laki dan perempuan yang kemudian disebut sebagai suami istri tapi jauh lebih penting dari itu di dalamnya ada implikasi-implikasi hukum yang nanti akan muncul di dalamnya sehingga pencatatan pernikahan pada lembaga resmi negara merupakan suatu keniscayaan. 1
Adanya pernikahan sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan dalam relasi suami istri meniscayakan bahwa relasi keduanya berjalan dalam lokus keadilan. Hal  ini  senada dengan apa yang dikemukakan  Nur Kholik Ridwan bahwa keadilan merupakan  bagian  dari  kemanusiaan  sehingga  upaya  untuk  mengarusutamakan keadilan  tersebut  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  pembelaan  atas kemanusiaan. 2 Adanya  pernikahan  yang  berbasis  pada  pola  understand  acte  akan memberikan peluang yang lebih besar terhadap munculnya keadilan dalam distribusi hak dan kewajiban keduanya karena adanya suatu ikatan yang tercatat pada lembaga resmi negara. Hanya saja fakta empiris menunjukkan bahwa tidak sedikit juga dari umat  Islam  yang  kemudian  memilih  untuk  melakukan  pernikahan  sirri  dengan berbagai alasan yang mendasarinya.
Perspektif  hukum  Islam  kontemporer  merupakan  suatu  perspektif  yang mencoba untuk melihat lebih lanjut bagaimana nikah understand acte versus nikah sirri  hadir  di  tengah-tengah  kehidupan  manusia  modern  sebagai  suatu  fenomena. Dalam proses tersebut, kajian-kajian hukum Islam kontemporer meniscayakan suatu perspektif alternatif dan inklusif yang mampu untuk mengakomodir fenomena nikah understand acte versus nikah sirri secara komprehensif dan holistis. Ijtihad menjadi salah satu jalan dalam mengurai konstruk epistemologis hukum Islam kontemporer. Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  dikemukakan  Yusuf  al-Qardhawi  bahwa  hukum Islam bagi umat Islam memiliki suatu ikatan teologis sehingga mereka akan selalu berkata  dengan  yakin  bahwa  hukum  Islam  akan  mampu  menjawab  berbagai tantangan  zaman  yang  terus  berubah.  Hanya  saja,  hal  tersebut  harus  diwujudkan dengan membuka pintu ijtihad seluas-luasnya. 3
1 Rusli dkk., Nikah Sirri Versus Nikah Understand Acte: Perspektif Hukum Islam Kontemporer, (Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 2 Tahun 2020), h. 134
2 Nur  Kholik  Ridwan,  Ajaran-Ajaran  Gus  Dur:  Syarah  9  Nilai  Utama  Gus  Dur,  (Yogyakarta: Noktah, 2019), h. 24
3 Yusuf al-Qardhawi, Syariah Islamiyah: Khuluduha wa Shalahuha li Tathbiqiha fi Kulli Zaman wa Makan, (Kairo: Dar al-‘Arabi, 1986), h. 105

## Nawirman, Achmad Musyahid, Hartiningsih, Nurchamidah
Nikah Sirri Versus Nikah Understand Acte: Perspektif Hukum Islam Kontemporer
Dalam  konteks  tersebut,  hukum  Islam  kontemporer  hadir  sebagai  sebuah jawaban  responsif  atas  berbagai  persoalan  hidup  manusia  modern  yang  terus berkembang secara masif. Pendekatan yang berbasis pada paradigma fiqh responsif merupakan  suatu  kebutuhan  dalam  pengembangan  hukum  Islam  kontemporer teramsuk dalam menyikapi nikah sirri versus nikah understand acte.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pustaka  yang  menekankan  analisis literatur  terkait  nikah  sirri  versus  nikah  understand  acte  dalam  perspektif  hukum islam  kontemporer. 4 Yang  menjadi  sumber  data  primer  adalah  berbagai  literatur kepustakaan  yang  berkaitan  langsung  dengan  tema  yang  diangkat  sementara  data sekunder adalah berbagai literatur kepustakaan yang ditulis oleh para penulis yang secara  tidak  langsung  berkaitan  dengan  tema  yang  diteliti.  Dalam  proses pengumpulan  data,  peneliti  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  tunggal  yang dalam hal ini adalah penelusuran referensi. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan  menggunakan  beberapa  tahapan  terstruktur  yang  dalam  hal  ini  adalah,  1) mengedit (editing) sebagai proses meneliti kembali data-data yang diperoleh untuk melihat kelengkapan, kejelasan, kesesuaian, serta relevansinya dengan data-data lain yang juga dipaparkan, 5 2) mengklasifikasikan (classifying) sebagai proses mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam  pola  tertentu  atau  permasalahan  tertentu  untuk  mempermudah pembahasannya, 6 3) menganalisis (analyzing) sebagai proses meringkas data dalam bentuk  yang  mudah  dipahami  dan  mudah  ditafsirkan  sehingga  hubungan  antara pembahasan dapat dipelajari dan diuji, 7 4) serta menyimpulkan (concluding) sebagai proses  pengambilan  kesimpulan  dari  data-data  yang  diperoleh  setelah  dianalisa untuk  memperoleh  jawaban  kepada  pembaca  atas  kegelisahan  dari  apa  yang dipaparkan pada pendahuluan. 8 Metode pengumpulan data yang digunakan dengan alat  pengumpulan  data  berupa  studi  kepustakaan  dan  studi  dokumen.  Studi kepustakaan  dilakukan  dengan  cara  memperoleh  bahan  hukum  sekunder  yang berasal  dari  buku  dan/  atau  referensi  yang  berkaitan  dengan  pokok  masalah penelitian,  sedangkan  studi  dokumen  dipergunakan  sebagai  alat  pengumpul  data untuk memperoleh data dan informasi yang tergolong sebagai bahan hukum primer.

## PEMBAHASAN

## Nikah Sirri Versus Nikah Understand Acte sebagai Sebuah Fenomena
Nikah  sirri  dan  nikah  understand  acte  merupakan  dua  bentuk  pernikahan yang pada dasarnya sah menurut agama dan memberikan konsekuensi pada adanya
4 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 133
5 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2003), h. 346
6 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 204
7 Moh.  Kasiram,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif-Kuantitatif,  (Malang:  UIN  Malang  Press, 2008), h. 128
8 Nana Sudjana dan Awal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), h. 28

## Nawirman, Achmad Musyahid, Hartiningsih, Nurchamidah
Nikah Sirri Versus Nikah Understand Acte: Perspektif Hukum Islam Kontemporer
legalitas teologis normatif terhadap halalnya biologis antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan suami istri. Legal atau tidaknya sebuah pernikahan dalam perspektif  teologis  normatifnya  merujuk  pada  lengkap  atau  tidaknya  rukun  dan syarat  sah  dari  pernikahan  tersebut.  Menyikapi  hal  tersebut,  Husnul  Khatimah mengemukakan bahwa rukun pernikahan terdiri atas beberapa hal yang dalam hal ini adalah, 1) calon mempelai laki-laki dan perempuan, 2) wali dari pihak perempuan, 3) dua orang saksi, 4) serta ijab dan qabul sementara syarat sah pernikahan terdiri atas, 1) calon pengantin beragama Islam, 2) tidak menikah dengan mahram, 3) wali nikah adalah laki-laki, 4) dihadiri oleh saksi, 5) sedang tidak ihram atau berhaji, 6) serta bukan paksaan. Dalam kaitannya dengan nikah sirri dan nikah understand acte maka dapat dikatakan bahwa rukun-rukun dan syarat-syarat sah tersebut dapat ditemukan sehingga  pernikahan  tersebut  dapat  dikatakan  sah  menurut  agama.  Hal  yang membedakan  kemudian  antara  nikah  sirri  dengan  nikah  understand  acte  tersebut adalah adanya pencatatan pada lembaga resmi negara seperti pada KUA yang dapat ditemukan  pada  nikah  understand  acte  sementara  pencatatan  tersebut  tidak ditemukan pada nikah sirri. 9
Apa  yang  dikemukakan  Husnul  Khatimah  tersebut  menunjukkan  bahwa perbedaan  mendasar  antara  nikah  sirri  dan  nikah  understand  acte  adalah  adanya pencatatan  pada  pernikahan  jenis  yang  terakhir.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang dikemukakan  Rachmadi  Usman  yang  mengemukakan  bahwa  pernikahan  yang dilaksanakan sebaiknya dicacat pada lembaga resmi negara sebagai sebuah bentuk kelengkapan admninistrasi pernikahan. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 UU 1/1974 yang berbunyi:
1. Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
2. Tiap-tiap  perkawinan  dicacat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 10
Relasi  konstruktif  yang  menghubungkan  kedua  ayat  dari  Pasal  2  UU  1/1974 tersebut menunjukkan suatu makna yang ambigu dimana dari redaksi keduanya bisa dipahami bahwa pencatatan pernikahan merupakan suatu keharusan pada satu sisi serta  juga  dapat  dipahami  bahwa  pencatatan  pernikahan  merupakan  suatu persyaratan administratif semata. Pencatatan pernikahan pada lembaga resmi negara merupakan suatu keniscayaan dalam basis yuridis normatifnya dapat dipahami dalam redaksi  kedua ayat tersebut apabila keduanya dihubungkan sebagai sebuah entitas yang  menyatu  dan  tidak  terpisahkan.  Redaksi  ayat  (1)  yang  berbunyi  “perkawinan adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya itu” harus dikaitkan dengan redaksi ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicacat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” sehingga sebuah  pernikahan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama  dan  kepercayaan  pihak  yang  terlibat  dalam  pernikahan  tersebut  khususnya
9 Husnul  Khatimah,  Nikah  Sirri:  Perspektif  Hukum  Fiqh  dan  Hukum  Positif  di  Indonesia, http://www.pa-pulangpisau.go.id. (27 Mei 2023)
10 Rachmadi  Usman,  Makna  Pencatatan  Perkawinan  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, (Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03 Tahun 2017), h. 256

## Nawirman, Achmad Musyahid, Hartiningsih, Nurchamidah
Nikah Sirri Versus Nikah Understand Acte: Perspektif Hukum Islam Kontemporer
suami istri. Dengan kata lain, kesesuaian pernikahan dengan agama dan keyakinan serta  pencatatannya  merupakan  barometer  dari  sahnya  sebuah  pernikahan  dalam basis yuridis normatifnya. Adapun pendapat lain dalam menyikapi Pasal 2 UU 1/1974 tersebut  adalah  mereka  yang  memahami  bahwa  yang  menjadi  syarat  sah  suatu pernikahan dalam basis yuridis normatifnya hanya ada pada keterpenuhan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pihak yang terlibat dalam pernikahan  tersebut  khususnya  suami  istri  sementara  pencatatan  pernikahan sebagaimana  tergambar  pada  ayat  (2)  dipandang  sebagai  suatu  kelengkapan administratif  semata.  Terlepas  dari  adanya  perbedaan  dalam  menyikapi  relasi konstruktif  dari  dua  ayat  pada  Pasal  2  UU  1/1974  tersebut,  secara  umum  dapat dikatakan  bahwa  pencatatan  pernikahan  pada  lembaga  negara  atau  yang  biasa dikenal dengan nikah understand acte merupakan suatu keniscayaan.

## Hukum Islam Kontemporer sebagai Proses Transformasi Nilai
Pemberian  karakteristik  hukum  Islam  dengan  hukum  Islam  kontemporer menunjukkan  adanya  suatu  pengembangan  paradigma  kajian  hukum  Islam  yang meniscayakan  di  dalamnya  ada  suatu  pembaharuan  konstruktif  agar  hukum  Islam sedapat mungkin dapat mengakomodir berbagai dinamika kehidupan manusia yang terus bergerak masif dari waktu ke waktu. Dalam menggambarkan berbagai faktor yang  melatarbelakangi  munculnya  hukum  Islam  kontemporer  tersebut,  Meteran merinci faktor-faktor sebagai berikut:
1. Arus modernisasi yang begitu kuat dan menyentuh berbagai dimensi kehidupan umat  Islam  seperti  hukum,  ekonomi,  politik,  dan  semacamnya.  Arus modernisasi tersebut juga, pelan tapi  pasti, mulai mempengaruhi umat Islam untuk terjebak pada suatu pola hidup yang jauh dari nilai-nilai ajaran Islam yang pada  dasarnya  bersumber  dari  kegagalan  ajaran  Islam  dalam  merespon dinamika  modernisasi  tersebut.  Oleh  karena  itu,  hukum  Islam  kontemporer muncul dalam menjawab persoalan tersebut.
2. Adanya kesadaran intelektual dari beberapa tokoh pemikir muslim untuk mulai bangkit  mengkritisi  sistem  huku  Barat  yangs  elama  ini  cederung  dianggap sudah mapan. Dalam proses tersebut, mereka mengembangkan hukum Islam kontemporer  sebagai  bagian  dari  upaya  untuk  lepas  dari  hegemoni  keilmuan Barat secara totalitas.
3. Adanya kesadaran atas kelemahan fikih klasik yang cenderung bersifat tekstual dan  parsial  sehingga  dirasa  perlu  untuk  mengambangkan  hukum  Islam kontemporer  yang  lebih  kontekstual  dan  holistis  dalam  menyikapi  berbagai persoalan hidup manusia yang semakin berkembang. 11
Dalam  memahami  bagaimana  hukum  Islam  kontemporer  terus  mengalami pengembangan  paradigma  kajian  dan  penerapan,  diperlukan  suatu  kerangka konseptual yang bisa menjadi basis paradigmatik dari hukum Islam tersebut sehingga keberadaannya betul-betul bersifat responsif dalam menyikapi kebutuhan manusia
11 Materan, Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam Kontemporer, (Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 10 No. 1 Tahun 2012), h. 47

## Nawirman, Achmad Musyahid, Hartiningsih, Nurchamidah
Nikah Sirri Versus Nikah Understand Acte: Perspektif Hukum Islam Kontemporer
modern  yang  semakin  beragam  terhadap  hukum  Islam  kontemporer.  Kemampuan hukum  Islam  kontemporer  dalam  bersikap  responsif  terhadap  berbagai  fenomena kehidupan  manusia  modern  yang  semakin  beragam  akan  menjadi  suatu  jaminan eksistensi hukum Islam kontemporer pada masa-masa mendatang yang secara tidak langsung  juga  berimplikasi  pada  eksistensi  ajaran  Islam  itu  sendiri.  Menyikapi  hal tersebut, Ilyas Supena memberikan beberapa kerangka konseptual dalam penguatan istinbath hukum Islam kontemporer yang dalam hal ini adalah:
1. Pergeseran paradigma istinbat hukum Islam kontemporer dari absolusitas menuju relativitas
Dalam konteks ini, istinbat hukum Islam kontemporer harus didudukkan pada suatu pemahaman bahwa di dalamnya ada pergumulan antara dimensi teologis yang absolut dengan dimensi antropologis yang relatif. Ketika berbagai dimensi teologis yang  absolut  sudah  mulai  bersentuhan  dengan  berbagai  nilai  antropologis  relatif, maka  serta  merta  kajian  berbagai  aspek  istinbat  hukum  Islam  kontemporer  sudah tidak  boleh  diklaim  sebagai  suatu  kajian  yang  sifatnya  abslout  ataupun  ahistoris. Sebaliknya,  berbagai  aspek  istinbat  hukum  Islam  kontemporer  telah  menasbihkan diri sebagai kajian yang bersifat relatif dan historis.
1. Pergeseran paradigma istinbat hukum Islam kontemporer dari tekstual menuju kontekstual.
Dalam  konteks  ini,  istinbat  hukum  Islam  kontemporer  dapat  dipahami sebagai kajian pengetahuan yang berkaitan erat dengan berbagai fenomena sosial yang bersifat kontekstual. Konsekuensinya, berbagai aspek yang imanen dalam pelaksanaannya tidak boleh terpasung dalam teks yang bersifat statis dan rigid untuk berdialektika dengan berbagai fenomena sosial yang melingkupinya.
2. Pergeseran paradigma istinbat hukum Islam kontemporer dari atomistik menuju sistemik-komprehensif.
Dalam  konteks  ini,  istinbat  hukum  Islam  kontemporer  dapat  dipahami sebagai  suatu  kajian  pengetahuan  yang  menekankan  bahwa  pelaksanaannya merupakan suatu fenomena pengembangan ilmu pengetahuan yang melibatkan berbagai kerangka dimensi yang bersifat sistemik-komprehensif. Oleh karena itu, pemahamannya  harus  dilakukan  secara  menyeluruh  (holistik)  sebagai  bagian yang terkait satu sama lain mengingat pemahaman yang bersifat atomistik sangat rentang berujung pada salah penafsiran dalam pemahamannya.
3. Pergeseran  paradigma  istinbat  hukum  Islam  kontemporer  dari  ideal  teologis menuju ke ideal moralitas
Dalam  konteks  ini,  istinbat  hukum  Islam  kontemporer  dapat  dipahami sebagai  suatu  kajian  pengetahuan  yang  menekankan  bahwa  pelaksanaannya merupakan suatu fenomena ilmiah yang sarat dengan nilai-nilai moral yang pada dasarnya telah mewarnai sistem kehidupan sosial umat Islam. Ketika ideal moral tersebut  ditekankan  maka  pelaksanaannya  akan  dapat  memberikan  efek konstruktif dalam mentransformasikan nilai ratio legis yang imanen di dalamnya. Hal  yang  berbeda  ketika  yang  justru  terlebih  dahulu  ditekankan  adalah  ideal

## Nawirman, Achmad Musyahid, Hartiningsih, Nurchamidah
Nikah Sirri Versus Nikah Understand Acte: Perspektif Hukum Islam Kontemporer
teologisnya maka hal tersebut rentang menggusur eksistensi ratio legis tersebut. 12

## Perspektif  Hukum  Islam  Kontemporer  terkait  Nikah  Sirri  Versus  Nikah Understand Acte
Nikah yang tercatat secara resmi oleh pihak yang berwenang seperti kantor urusan agama (KUA) atau kantor catatan sipil serta kantor yang bertanggung jawab atas  administrasi  perkawinan  disuatu  Negara.  Proses  ini  melibatkan  pendaftaran pernikahan secara hokum dimana data dan dokumen pernikahan terkait pernikahan seperti identitas pasangkan yang meninkah dan saksi-saksi yang hadir dicatat untuk keperluan administrasi dan hukum.
Dalam perspektif teologis ataupun yuridis normatifnya, nikah understand acte selalu dipandang lebih baik daripada nikah sirri. Adanya unsur yang lebih dari sebuah proses  pernikahan dengan understand acte merupakan  isyarat dari kelebihan yang dimilikinya dari nikah sirri yang dalam hal ini adalah adanya pencatatan nikah pada lembaga  resmi  negara.  Pilihan  untuk  melakukan  nikah  sirri,  oleh  sebagian  umat Islam,  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yang  oleh  Abdul  Mannan  digambarkan sebagai berikut:
1. Kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat Nikah sirri dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat. Dalam pandangan mereka, akta nikah tidak memiliki implikasi apa-apa dalam kehidupan mereka. Hal ini banyak ditemukan pada mereka yang ada di lingkungan yang tidak maksimal kesadaran hukumnya. Hal  ini  membuat  mereka  bersikap  pragmatis  dalam  menyelenggarakan pernikahan dengan orientasi yang penting sahnya sebuah pernikahan menurut agama sudah terpenuhi meskipun tidak tercatat secara resmi.
2. Adanya izin poligami yang ketat Adanya  aturan  yang  mengatur  terkait  izin  poligami  yang  cukup  ketat membuat  pihak  suami  yang  ingin  melakukan  poligami  atas  istrinya  membuat mereka  menempuh  nikah  sirri  sebagai  alternatif  ketika  izin  untuk  melakukan poligami  tidak  mereka  dapatkan  sebagai  syarat  untuk  melangsungkan pernikahan dengan understand acte.
3. Adanya sikap apatis dalam menyikapi hukum negara
Sikap apatis dalam menyikapi hukum negara yang menekankan pernikahan dilakukan  dengan  understand  acte  yang  dipandang  tidak  memiliki  implikasi praktis  daalm  berbagai  dimensi  kehidupan  mereka  membuat  mereka  lebih memilih  nikah  sirri  yang  dianggap  tidak  berbelit-belit  administrasi pengurusannya. 13
12 Ilyas  Supena,  Rekonstruksi  Epistemologi  Ilmu-Ilmu  Keislaman,  (Yogyakarta:  Penerbit Ombak, 2015), h. 156-157
13 Abdul Mannan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 47

## Nawirman, Achmad Musyahid, Hartiningsih, Nurchamidah
Nikah Sirri Versus Nikah Understand Acte: Perspektif Hukum Islam Kontemporer
Dalam  perspektif  hukum  Islam  kontemporer,  pencatatan  dalam  pernikahan merupakan  suatu  obyek  kajian  yang  mengisyaratkan  bagaimana  sebuah  obyek hukum  Islam  selalu  mengalami  pergeseran  paradigma  sieirng  dengan  semakin kompoleksnya  kehidupan  manusia  modern  termasuk  dalam  konteks  ini  adalah perlunya perlunya pencatatan pernikahan pada lembaga resmi negara atau yang biasa dikenal dengan nilah understand acte daripada sekedar nikah sirri. Dalam menyikapi perlunya  pernikahan  yang  tercatat  pada  lembaga  resmi  negara,  M.  Anshary  MK mengemukakan bahwa pernikahan merupakan bagian dari perbuatan hukum yang dilakukan  oleh  warga  negara.  Oleh  karena  itu,  pernikahan  memiliki  konsekuensi hukum dalam berbagai dimensinya termasuk perlunya ketaatan warga negara dalam mencatatkan pernikahannya pada lembaga resmi negara. Perlindungan hukum oleh negara  hanya  dapat  dilakukan  apabila  sebuah  pernikahan  tercatat  pada  lembaga resmi negara. 14
Pernikahan  yang  tidak  tercatat  pada  lembaga  resmi  negara  yang  ditandai dengan tidak adanya akta nikah sangat beresiko bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut khususnya pada istri dan anak sebagai komunitas yang selama ini banyak menjadi korban dari efek destruktif dari nikah sirri seperti susahnya istri dan anak untuk mendapatkan hak tunjangan dari suami apabila misalnya dalam gaji suami terdapat hak tunjangan bagi istri ataupun anak. Hal yang sama juga tentu dapat ditemukan ketika dalam gaji seorang istri ada hak tunjangan terhadap suami ataupun anak maka status suami dan anak yang terbangun dalam relasi nikah sirri akan susah untuk  mendapatkan  hak  tunjangan  tersebut.  Menyikapi  hal  tersebut,  Dwi  Arini Zubaidah mengemukakan bahwa bahwa sebuah pernikahan yang berlangsung harus direncanakan  secara  terarah  agar  masing-masing  pihak  yang  terlibat  di  dalamnya tidak akan mendapatkan kesulitan-kesulitan di kemudian hari. Dari pernikahan yang terencana dengan baik maka akan lahir dan tumbuh keturunan yang kuat secara fisik dan psikis karena hak-haknya terpenuhi secara proporsional.  Salah satu barometer pernikahan  yang  terencana  dengan  baik  adalah  pernikahan  yang  tercatat  pada lembaga resmi negara yang ditandai dengan adanya pengakuan negara berupa akta autentik. 15
Proses pergerakan kehidupan manusia yang terus bergerak masif dan dinamis meniscayakan  bahwa  pencatatan  pernikahan  dengan  understand  acte  harus dilakukan.  Meskipun  pencatatan  pernikahan  tidak  disebutkan  secara  eksplisit sebagai  bagian  dari  rukun  ataupun  syarat  sah  sebuah  pernikahan,  tapi  fenomena kehidupan manusia modern saat sekarang ini yang menunjukkan bahwa pernikahan dengan  nikah  sirri  yang  memunculkan  berbagai  persoalan  maka  hal  tersebut mengisyaratkan  perlunya  hukum  Islam  kontemporer  untuk  menegaskan  bahwa pencatatan pernikahan pada lembaga resmi negara atau understand acte merupakan suatu  aspek  yang  perlu  dipertimbangkan  untuk  menjadi  syarat  sah  dari  sebuah pernikahan. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa “ma la yatimmu al-wajib illa bihi  fahuwa  wajib”  yang  bermakna  sesuatu  yang  tanpanya  tidak  akan  sempurna
14 M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 22
15 Dwi Arini Zubaidah, Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif Maqashid asy-Syariah, (Jurnal al-Ahwal Vol. 12 No. 1 Tahun 2019), h. 20

## Nawirman, Achmad Musyahid, Hartiningsih, Nurchamidah
Nikah Sirri Versus Nikah Understand Acte: Perspektif Hukum Islam Kontemporer
sesuatu yang wajib maka sesuatu itu juga merupakan sesuatu yang wajib bisa menjadi rujukan teoritis dari hukum keluarga Islam kontemporer dalam menyikapi fenomena perlunya pencatatan pernikahan pada lembaga resmi negara karena tanpa pencatatan maka  tujuan  pernikahan  yang  dalam  hal  ini  adalah  untuk  mewujudkan  keluarga sakinah,  mawaddah,  warahmah  akan  susah  terwujud.  Hal  yang  sama  juga  ketika hukum  Islam  kontemporer  hendak  dikaitkan  dengan  maqashid  al-syariah sebagaimana  dikemukakan  al-Syatibi  yang  pada  intinya  mengarahkan  bahwa  salah satu tujuan syariat khususnya pernikahan adalah untuk menjaga keturunan (hifdz al- nasl).  Upaya  untuk  mendudukkan  pernikahan  sebagai  wadah  dalam  menjaga keturunan  (hifdz  al-nasl)  akan  dapat  terlaksana  secara  optimal  apabila  dilakukan pencatatan pernikahan pada lembaga resmi negara.

## KESIMPULAN
Semangat  yang  ada  dalam  pernikahan  dalam  mewujudkan  keluarga  yang sakinah,  mawaddah,  warahmah  merupakan  suatu  semangat  yang  harus  menjiwai pelaksanaan pernikahan dalam berbagai dimensinya. Dalam proses tersebut, sebuah pernikahan yang dilakukan harus dilaksanakan melalui nikah understand acte karena dengan adanya pencatatan pernikahan pada lembaga resmi negara maka hal tersebut akan memberikan jaminan perlindungan negara dengan otoritas yuridis normatifnya bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya seperti suami, istri, anak, ataupun yang lainnya.
Keberadaan hukum Islam kontemporer sebagai suatu paradigma hukum Islam yang  responsif  terhadap  berbagai  fenomena  kehidupan  manusia  yang  terus berkembang  melihat  bahwa  pertimbangan  mashlahat.  Hukum  Islam  kontemporer menunjukkan  adanya  suatu  pengembangan  paradigma  kajian  hukum  Islam  yang meniscayakan  di  dalamnya  ada  suatu  pembaharuan  konstruktif  agar  hukum  Islam sedapat mungkin dapat mengakomodir berbagai dinamika kehidupan manusia yang terus  bergerak  masif  dari  waktu  ke  waktu.  Dalam  memahami  bagaimana  hukum Islam  kontemporer  terus  mengalami  pengembangan  paradigma  kajian  dan penerapan,  diperlukan  suatu  kerangka  konseptual  yang  bisa  menjadi  basis paradigmatik dari hukum Islam tersebut sehingga keberadaannya betul-betul bersifat responsif  dalam  menyikapi  kebutuhan  manusia  modern  yang  semakin  beragam terhadap hukum Islam kontemporer
Dalam perspektif teologis ataupun yuridis normatifnya, nikah understand acte selalu dipandang lebih baik daripada nikah sirri. Karena adanya unsur yang lebih dari sebuah proses pernikahan dengan understand acte merupakan isyarat dari kelebihan yang dimilikinya dari nikah sirri yang dalam hal ini adalah adanya pencatatan nikah pada lembaga resmi Negara.

## REFERENSI
Kasiram,  Moh.,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif-Kuantitatif,  Malang:  UIN  Malang Press, 2008.
Khatimah,  Husnul,  Nikah  Sirri:  Perspektif  Hukum  Fiqh  dan  Hukum  Positif  di Indonesia, http://www.pa-pulangpisau.go.id. (27 Mei 2023)

## Nawirman, Achmad Musyahid, Hartiningsih, Nurchamidah
Nikah Sirri Versus Nikah Understand Acte: Perspektif Hukum Islam Kontemporer
Mannan,  Abdul,  Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia,  (Jakarta: Kencana, 2006.
Materan,  Rekonstruksi  Metodologi  Hukum  Islam  Kontemporer,  Mazahib:  Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 10 No. 1 Tahun 2012.
MK,  M.  Anshary,  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia:  Masalah-Masalah  Krusial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
Nawawi,  Hadari,  Metode  Penelitian  Bidang  Sosial,  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 2005.
Nazir, Moh., Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia 2003.
al-Qardhawi, Yusuf, Syariah Islamiyah: Khuluduha wa Shalahuha li Tathbiqiha fi Kulli
Zaman wa Makan, Kairo: Dar al-‘Arabi, 1986.
Ridwan,  Nur  Kholik,  Ajaran-Ajaran  Gus  Dur:  Syarah  9  Nilai  Utama  Gus  Dur,
Yogyakarta: Noktah, 2019.
Rusli  dkk.,  Nikah  Sirri  Versus  Nikah  Understand  Acte:  Perspektif  Hukum  Islam
Kontemporer, Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 2 Tahun 2020.
Sudjana, Nana dan Awal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.
Supena, Ilyas, Rekonstruksi Epistemologi Ilmu-Ilmu Keislaman, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
Usman,  Rachmadi,  Makna  Pencatatan  Perkawinan  dalam  Peraturan  Perundang- Undangan Perkawinan di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03 Tahun 2017.
Zubaidah,  Dwi  Arini,  Pencatatan  Perkawinan  sebagai  Perlindungan  Hukum  dalam Perspektif Maqashid asy-Syariah, Jurnal al-Ahwal Vol. 12 No. 1 Tahun 2019.