## Volume 3 Nomor 2 (2022) Pages 157 – 171

## Ecobankers : Journal of Economy and Banking
Email Journal : edubankers.bbc@gmail.com Web Journal : http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecobankers

## Pertumbuhan Bank Syariah di ASEAN: Dalam Sejarah
The Growth of Islamic Banks in ASEAN: In History
Dini Selasi 1 , Cory Vidiati 2 , Ahmad Munajim 3

## IAI Bunga Bangsa Cirebon
diniselasi@bungabangsacirebon.ac.id 1 , coryvidiati@bungabangsacirebon.ac.id 2 , hahmadmunajim@bungabangsacirebon.ac.id 3
Received: 2022-07-28 ; Accepted: 2022-08-28; Published: 2022-08-30

## Abstrak
Penelitian  ini  mendeskripsikan  sejarah  pendirian  bank  Islam  di  negara-negara  ASEAN  merupakan tonggak perkembangan keuangan Islam. Kkawasan ASEAN menjadi saah satu kawasan pusat industri dunia  maka  dengan  berkembangan  bank  Islam  diharapkan  akan  menjadi  perkembangan  keuangan Islam  dunia.  Indonesia,  Malaysia  juga  Brunei  Darussalam  yang  mempunyai  mayoritas  penduduk muslim  mejadi  penggerak  pertumbuhan  bank  Islam  bagi  negara-negara  lain  di  ASEAN  yang mempunyai  penduduk  minoritas  muslim  dapat  berkontribusi  juga  dalam  pengembangan  industri keuangan  Islam.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  menggunakan  data  sekunder seperti data statistik, dokumen, data dari internet. Temuannya adalah di awal pendirian bank Islam di negara-negara  ASEAN  baik  yang  mempunyai  penduduk  mayoritas  maupun  minoritas  muslim  sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan perkembangan bank Islam di negara ASEAN hingga kini yang kian pesat.

## Kata Kunci: ASEAN, Sejarah Bank Islam

## Abstract
This  study  describes  the  history  of  the  establishment  of  Islamic  banks  in  ASEAN  countries  as  a milestone in the development of Islamic finance. As the ASEAN region becomes one of the world's industrial centers, it is hoped that the development of Islamic banking will lead to the development of world  Islamic  finance.  Indonesia,  Malaysia  and  Brunei  Darussalam,  which  have  a  majority  Muslim population, are driving the growth of Islamic banks for other countries in ASEAN that have a Muslim minority population can also contribute to the development of the Islamic finance industry. This study uses  qualitative  methods  using  secondary  data  such  as  statistical  data,  documents,  data  from  the internet.  The  findings  are  that  at  the  beginning  of  the  establishment  of  Islamic  banks  in  ASEAN countries,  both  those  with  Muslim  majority  and  minority  populations,  it  was  quite  good,  this  is evidenced by the rapid development of Islamic banks in ASEAN countries.
Keywords: ASEAN, History of Islamic Bank.
Copyright © 2020 Ecobankers : Journal of Economy Banking

## PENDAHULUAN
Sistem  perbankan  Islam  sudah  ada  pada  tahun  1963  dengan  ditandai  pendirian  bank simpan pinjam dengan menggunakan sistem syariah di Mesir kemudian berkembang menjadi bank  Islam  yang  diikuti  oleh  negara-negara  muslim  dunia.  Dalam  kegiatan  operasionalnya yang  membedakan  dengan  bank  konvensional  terletak  pada  struktur  organisasi,  usaha  yang dijalankan, regulasi dan lingkungan kerja (Antonio 2001). Karim Business Consulting (KBC) mengadaka  survei  dari  1000  orang  ternyata  65%nya  mau  membuka  rekening  di  bank  Islam namun demikian dengan jumlah yang sama mereka masih mau mempertahankan rekeningnya di  bank  konvensional,  hal  ini  menjelaskan  bahwa  mereka  belum  yakin  bank  Islam  akan mengatasi  permasalahan  perbankan  mereka,  masih  dalam  tahap  coba-coba  dan  masih dipandang sebagai sesuatu hal yang baru (Suhendi 2008). Masih ada yang beranggapan bahwa bank  Islam  itu  hanya  diperuntukkan  untuk  umat  Islam  saja,  senagai  contoh  Indonesia  yang memiliki hampir 80% penduduk muslim, hanya 5% saja yang tertarik pada bank Islam jelas bahwa masyarkatnya belum memahami operasional bank Islam (Asytuti 2016).
Dalam  kajian  fikih  disebutkan  bahwa  semua  kegiatan  yang  berhubungan  dengan muamalah  itu  diperbolehkan  kecuali  ada  dalil  yang  melarangnya  yaitu  harus  berdasarkan dasar  hukum  Islam  yaitu  Al  Qur’an  dan  Hadits.  Ada  beberapa  ketentuan  dalam  Islam  yang mengatur  tentang  kegiatan  muamalah  dalam  arti  yang  luas  salah  satunya  adalah  tentang aturan-aturan  yang  terdapat  dalam  kegiatan  perbankan  yaitu  perbankan  syariah  seperti larangan  riba,  seperti  yang  tercantum  dalam  Al-Qur’an  diantaranya  (Kementrian  Agama  RI 2015):
QS. Ar Rum:39  “ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada  harta  manusia,  maka  riba  itu  tidak  menambah  pada  sisi  Allah.  Dan,  apa  yang  kamu berikam  berupa  zakat  yang  kamu  maksudkan  untuk  mencapai  keridhaan  Allah,  maka  (yang berbuat demikian) itulah orang yang melipatgandakan (pahalanya) .”, QS.  An-Nisa:160-161 ”Maka,  disebabkan  kezaliman  orang-orang  Yahudi,  kami haramkan  atas  mereka  (memakan  makanan)  yang  baik-baik  (yang  dahulunya)  dihalalkan bagi  mereka,  dan  karena  mereka  banyak  menghalangi  (manusia)  dari  jalan  Allah,  dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dn karena  mereka  memakan  harta  orang  dengan  jalan  yang  bathil.  kami  telah  menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.
QS. Al-Baqarah; 278-279 “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika  kamu  tidak  mengerjakan  (meninggalkan  sisa  riba)  maka  ketahuilah  bahwa  Allah  dan Rasul-Nya  akan  memerangimu.  Dan,  jika  kamu  bertaubat  (dari  pengambilan  riba)  maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak akan menganiaya dan tidak pula dianiaya”
Perkembangan  perbankan  syariah  dimulai  dari  negara  Mesir  pada  tahun  1963  dengan nama  Islamic  Rural  Bank  di  Kairo  tetapi  bank  syariah  yang  dimiliki  oleh  swasta  untuk pertama  kalinya  Dubai  Islamic  Bank  kemudian  pada  tahun  1970  para  Menteri  Luar  Negeri yang  diselenggarakan  Organisasi  Konferensi  Islam  yang  selenggarakan  di  Pakistan,  saat  itu Mesir  mengajukan  pendirian  Federation  of  Islamic  Banks  disetujui  oleh  18  negara  Islam dimana  pada  tahun  1975  menyetujui  pendirian  Islamic  Development  Bank  pada  sidang Menteri  Keuangan  yang  diselenggarakan  oleh  Organisasi  Konferensi  Islam  di  Saudi  Arabia (Abdul  Ghofur  Anshori  2009).  Sejarah  perbankan  syariah  dapat  dilihat  dari  empat periode(Ahmed 2010):
1. The establishment period
Terjadi dari tahun 1965 sampai dengan 1976, kegitan utamanya penelitian untuk berbagai bidang  keilmuan  yang  menyangkut  kehidupan  muslim,  pembentukkan  organisasi  muslim serta mulai berdirinya bank syariah di dunia.
2. The spread
Terjadi  pada  tahun  1977  sampai  dengan  tahun  2002  yang  ditandai  dengan  peningkatan harga minyak dan kekayan di kawasan Timur Tengah, munculnya bank syariah di seluruh dunia  serta  perubahan  sistem  keuangan  syariah  khususnya  perbankan  syariah  di  Iran, Sudan serta Pakistan.
3. Pengakuan internasional
Terjadi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 yang ditandai dengan mendapat respon positif  dari  kaum  barat  serta  pengakuan  dari  USA  juga  mendapatkan  minat  dari  bank Internasional terhadap keuangan Islam khususnya Eropa, USA, Jepang
4. The evaluation
Terjadi pada tahun 2009 sampai dengan sekarang yang ditandai dengan pertumbuhan aset bank syariah yang lebih baik dan sedikit terpengaruh oleh krisis global jika di bandingkan dengan perbankan umum.
Sementara  itu  di  kawasan  ASEAN  bank  syariah  didirikan  untuk  pertama  kalinya  di Malaysia  pada  tahun  1983  dengan  nama  Bank  Islam  Malaysia  Berhad  (Kettell  2011). Pertumbuhan  industri  keuangan  syariah  yang  pesat  dan  stabil  juga  membuat  negara-negara ASEAN menjadi  bagian penting dari dunia keuangan syariah dunia. Negara-negara ASEAN menunjukkan  banyak  variasi  dalam  perkembangan  bank  syariah.  Malaysia  adalah  bank syariah  yang  paling  cepat  berkembang  di  negara-negara  ASEAN,  dan  Indonesia  juga  aktif mengembangkan bank syariah, tetapi lebih lambat dari Malaysia karena pendekatannya yang berbeda.  Pendekatan  yang  digunakan  di  Malaysia  adalah country-led  approach ,  tetapi  bank syariah di Indonesia lebih market-driven (Ghozali, Azmi, and Nugroho 2019).
Sudah  ada  500  bank  Islam  di  dunia  yang  beroperasi  pada  75  negara  di  dunia  hampir 80%  mendominasi  jasa  keuangan  Islam  yaitu  bank  Islam,  pada  tahun  2013  aset  bank  Islam mencapai USD 1,7 triliun hal ini menunjukkan bahwa bank Islam tumbuh dengan cepat dalam sistem  keuangan  Internasional  dengan  rata-rata  pertumbuhan  17,6%  pertahun  (Tidjani  n.d.). Untuk  Produk  yang  ditawarkan  bank  Islam  mempunyai  ragam  perbedaan  juga  persamaan dikarenakan  mereka  memilki  faktor-faktor  tertentu  misalnya  karena  pemilihan  mazhab (Syukron  2019).  Penelitian  yang  dilakukan  Thomson  Reuters  pada  tahun  2014  dalam  Herni Ali (HT and Rama 2018) melaporkan perkembangan keuangan syariah yang menggunakan 8 indokator  yaitu  lembaga  keuangan  syariah,  tata  kelola  syariah,  tata  kelola  perusahaan, pendidikan,  penelitian,  regulasi  dan  kesadaran  keuangan  syariah,  dengan  menempatkan Malaysia  menjadi  urutan  pertama  sebagai  negara  yang  memiliki  perkembangan  keuangan syariah khususnya dalam perkembangan perbankan syariah.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  dalam  penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk menceritakan  perkembangan  perbankan  syariah  di  kawasan  ASEAN  mulai  dari  sejarang sampai dengan perkembangan terkini masing-masing negara yang meliputi negara Indonesia, Malaysia, Brunnei Darussalam, Singapore, Filipina.

## METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  adalah  menggunakan  metode  kualitatif  (Moleong  2014) dengan menggunakan data sekunder dari berbagai dokumen, data statistik, penelitian ilmiah, jurnal  serta  data-data  yang  berasal  dari  internet  yang  terkait  dengan  penelitian.  Kami mengumpulkan data-data kemudian mengelopokkan, dan menyusun menjadi artikel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia Pada tahun 1824 pemerintah Belanda mendirikan bank pertama di Indonesia dengan  nama  Nederlandsche  Handel  Maatschappij  (NHM),  Belanda  memiliki  peran  sebagai pemegang  saham  utama  dan  latar  belakang  pendirian  bank  ini  adalah  akibat  kekosongan akibat  likuidasi  dari Vereenigde  Oost-Indische  Compagnie (VOC),  kegiatan  perbankan Indonesia berjalan sampai saat ini dan NHM berubah menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia
(BEII)  dimana  saat  ini  BEII  sudah  dimerger  dengan  bank  lain  menjadi  Bank  Mandiri (Widjanarto 2003).
A.M.  Saefuddin  pada  tahun  1970  merupakan  tokoh  yang  memberikan  peran  penting dalam  pergerakkan  ekonomi  Islam  di  Indonesia  dengan  mengikuti  Konferensi  Internasional Ekonomi  Islam  yang  pertama  di  Mekkah  kemudian  pada  tahun  1983  menyuarakan  tentang ekonomi  syariah  di  Indonesia  yang  di  wujudkan  dengan  mengadakan  diskusi  menyenai ekonomi syariah di Universitas Islam Bandung (UNISBA) (Choiruzzad 2012). Sebelum tokoh ini  melakukan  pergerakkan  sebenarnya  Indonesia  telah  melahirkan  Undang-  Undang Perbankan  Indonesia  (UUPI)  tidak  mengenal  sistem  atau  tidak  memberikan  ruang  bagi beroperasinya bank tanpa bunga (Pemerintah Republik Indonesia 1967). Istilah Bank Syariah dicetuskan  dalam  diskusi  di  DPR,  mengingat  istilah  tersebut  sudah  dikenal  sejak  lahirnya Bank  Muamarat,  dibandingkan  dengan  istilah  bank  bagi  hasil  dan  bank  syariah. (Hidayat, Ismail,  and  Annisaa  2019).  Pemerintah  merespon  dengan  cepat  perkembangan  awal  bank syariah  dalam  sistem  perbankan  nasional.  Pada  tanggal  25  Maret  1992,  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disahkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan yang memungkinkan berdirinya bank syariah di  Indonesia.  (Utama  2018).  Berikut  adalah  sejarah  pendirian  bank  syariah  yang  ada  di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan 2012):
1. Pada  tahun  1983:  Bank  ndonesia  memberikan  keleluasaan  dalam  penetapan  suku  bunga agar  bisa  menopang  kondisi  perbankan  lebih  baik  dan  Pemerintah  Indonesia  pada  tahun yang  sama  berencana  menetapkan  sistem  bagi  hasil  dalam  perkreditan  yang  merupakan cikal bakal konsep perbankan Islam;
2. Pada tahun 1988: Pemerintah mengumumkan Paket Kebijakan Deregulasi Bank pada tahun 1988.  Hal  ini  merupakan  kebijakan  pemerintah  untuk  mendukung  perkembangan  dunia bank tradisional dan bank syariah;
3. Melalui  diskusi  tentang  Bank  Syariah  sebagai  pilar  ekonomi  Islam  pada  tahun  1980. Sebagai  percontohan  ,  gagasan  Perbankan  Syariah  dilaksanakan  secara  relatif  terbatas, termasuk  Bandung  (Umpan  di  Tam  Wilsalman  ITB)  dan  Jakarta  (Copella  Siridogusti), yang aktif pada 4 Juli 1984. Sebuah lembaga keuangan syariah alternatif untuk melengkapi layanan  lembaga  keuangan  tradisional  yang  ada.  Salah  satu  prestasi  Koperasi  Bait  Al Tamwil Salman adalah terciptanya aset Rp 1,5 miliar dari modal awal Rp 34 juta. Koperasi ditutup pada tahun 1989 karena masalah keuangan (Nanda 2012).
4. Tahun  1990:  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  telah  membentuk  kelompok  kerja  untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia:
a. 18  –  20  Agustus  1990,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  mengadakan  workshop perbankan dan bunga bank di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.
b. 22 – 25 Agustus 1990;  Hasil lokakarya tersebut  kemudian dibahas  secara detail dalam Musyawarah Nasional IV MUI yang mengharuskan dibentuknya Tim Perbankan MUI, kelompok  kerja  pendirian  Bank  Syariah  di  Indonesia;  alhasil  PT  Bank  Muamalat Indonesia  (BMI),  bank  syariah  pertama  di  Indonesia,  didirikan  dan  didirikan  pada  1 November 1991 sesuai dengan Anggaran Dasar. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi  dengan  modal  awal  sebesar  Rp  106.126.382.000.  Landasan  hukum perbankan syariah hanya ada dalam satu alinea Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, “Bank  dengan  Sistem  Bagi  Hasil”.  Tidak  ada  informasi  berdasarkan  Undang-Undang Syariah dan bentuk bisnis yang diizinkan.
5. 1998:  Pemerintah dan  DPR  melakukan penyempurnaan UU  No. 7/1992  menjadi  UU No. 10  Tahun  1998;  bahwa  terdapat  dua  sistem  dalam  perbankan  di  tanah  air  ( dual  banking system )  yaitu  sistem  perbankan  konvensional  dan  sistem  perbankan  syariah.  Peluang  ini disambut  hangat  masyarakat  perbankan,  yang  ditandai  dengan  berdirinya  beberapa  Bank Islam lain,  yakni  Bank  IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.
6. Perkembangan dari UU UU No. 10 Tahun 1998 telah memberikan kepastian hukum pada keuangan syariah, regulasi lainnya yang menyusul tentang keuangan Islam diantaranya:
a. UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Indonesia 2008), pembentukkan UU tentang peraturan khusus tentang perbankan syariah dilatarbelakangi oleh kepentinggan masyarakat  untuk  peraturan  berbankan  syariah  yang  semakin  meningkat.  Sebagai dampaknya  terbentuknya  5  Bank  Umum  Syariah  menjadi  11  Bank  Umum  Syariah antara tahun 2009-2010 kemudian pada tahun 2015 dalam industri perbankan Islam; 12 Bank  Umum  Syariah,  22  Unit  Usaha  Syariah  yang  dimiliki  oleh  Bank  Umum Konvensional  dan  162  BPRS  dengan  total  aset  sebesar  Rp.  273,494  Triliun  dengan pangsa  pasar  4,61%.  Perkembangan  sebelumnya  pada  tahun  2007  hanya  aset  yang dimiliki  perbankan  syariah  diperkirakan  mencapai  35  trilyun  rupiah,  lebih  besar dibanding  posisi  tahun  2006  yang  hanya  mencapai  26,7  trilyun  rupiah.  Data  Dewan Syariah  Nasional  per  10  Juli  2008  menyebutkan  bahwa  ada  156  institusi  perbankan Syariah  di  Indonesia,  yang  meliputi  Bank  Umum  Syariah,  Unit  Usaha  Syariah  Bank Umum,  Unit  Usaha  Syariah  BPD,  Bank  Kustodian  Syariah  dan  BPR  Syariah  (Tim CRCS 2009).
b. UU  No.19  tahun  2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (sukuk)  (Otoritas  Jasa Keuangan 2008);
c. UU  No.42  tahun  2009  tentang  Amandemen  Ketiga  atas  UU  No.8  tahun  1983  tentang PPN Barang dan Jasa (DPR RI 2009).
7. Pada akhir tahun 2013: fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia  ke  Otoritas  Jasa  Keuangan,  selaku  otoritas  sektor  jasa  keuangan  terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019.
Selain itu posisi perbankan syariah menguat sejak pemberlakuan UU Perbankan Nomor 7  Tahun  1992,  yang  memberi  kebebasan  bagi  bank  untuk  menentukan  jenis  kompensasi kepada    nasabahnya,  baik  bunga  ataupun  bagi  hasil.  Karena  berlakunya  aturan  tentang  bank bagi  hasil,  bank  bagi  hasil  tidak  dapat  melakukan  kegiatan  usaha  yang  tidak  berdasarkan prinsip  bagi  hasil  (profit),  tetapi  bank  yang  tidak  berdasarkan  kegiatan  usaha  tidak  dapat melakukan  kegiatan  usaha  bagi  hasil.  Berdasarkan  prinsip  tersebut  tidak  diperbolehkan melakukan  kegiatan  usaha  menurut  prinsip  bagi  hasil,  sehingga  jalan  pengembangan  bank syariah  semakin  luas.  Misalnya,  bank-bank  di  Indonesia  didasarkan  pada  dua  sistem,  sistem suku bunga dan sistem Syariah, sedangkan bank umum tradisional dapat  mengadopsi sistem perbankan ganda. (Ghozali, Azmi, and Nugroho 2019) .
Indikator  Pengembangan  Keuangan  Islam  (IFDI)  memberikan  peringkat  dan  profil untuk  keuangan  Islam  yang  berbeda  pasar  di  seluruh  dunia,  memanfaatkan  faktor-faktor instrumental yang dikelompokkan ke dalam lima bidang pengembangan luas yang mencakup utama indikator. Indikatornya tidak hanya berfokus pada ukuran dan pertumbuhan total sektor keuangan  Islam  di  berbagai  negara;  memanfaatkan  ekosistem  secara  total  yang  membantu pengembangan industri. Lima indikator utama IFDI adalah indeks tertimbang yang mewakili sub-sub indikator yang berbeda, yaitu: Perkembangan Kuantitatif, Pengetahuan, Tata Kelola, Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan,  dan  Kesadaran  dan  menurut  menurut Islamic  Finance Development  Indicator (IFDI)  Indonesia  menempati  posisi  ke-10  dunia  kinerja  perbankan syariah (Thomson Reuters 2018).
Terobosan baru Indonesia untuk meningkatkan kualitas perbankan syariah, yang terbaru Indonesia  membentuk  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk  (BSI)  merupakan  merger  tiga  bank milik  pemerintah;  PT  Bank  Syariah  Mandiri,  PT  Bank  BNI  Syariah,  PT  Bank  BRI  Syariah sebagai  langkah  awal  untuk  menembus  pasar  dunia  dalam  perbankan  syariah,  BSI  mulai beroperasi  pada  tanggal  1  Februari  2021,  dimulai  sejak  awal  Maret  2020,  memakan  waktu sekitar  11  bulan  berikut  adalah  beberapa  peristiwa  penting  yang  melatarbelakangi  pendirian BSI (Indonesiabaik 2021) adalah:
1. 2016,  Otoritas  Jasa  Keuangan  menyiapkan  peta  jalan  atau roadmap pengembangan keuangan syariah.
2. 2019; Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro pada Januari  2019  meminta  Komite  Nasional  Keuangan  Syariah  (KNKS)  untuk  mendukung pendirian  bank  BUMN  syariah;  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mendorong  bank  syariah dan  unit  usaha  syariah  milik  pemerintah  berkonsolidasi  atau  merger  perbankan.  Di antaranya  PT  Bank  Syariah  Mandiri,  PT  Bank  BNI  Syariah,  PT  Bank  BRI  Syariah,  Unit Usaha Syariah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; realisasinya pembentukan bank BUMN syariah hanya dilakukan oleh BRI Syariah, BSM, dan BRI Syariah 3. 2 Juli 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir akan menggabungkan bank syariah BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, dan Mandiri Syariah
4. Oktober  2020, Pemerintah  secara  resmi  mengumumkan  rencana  konsolidasi  bank  syariah dari tiga bank Himbara yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah; ketiga pihak tersebut melakukan penandatanganan Conditional Merger Agreement (CMA)
5. 11 Desember 2020, Konsolidasi bank syariah Himbara menetapkan nama perusahaan hasil merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk
6. 27  Januari  2021;  OJK  secara  resmi  mengeluarkan  izin  merger  usaha  tiga  bank  syariah. Surat itu terbit dengan Nomor SR-3/PB.1/2021
7. 1 Februari 2021; Presiden Jokowi meresmikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau Bank Syariah Indonesia (BSI).

## Filipina
Filipina  merupakan  negara  dengan  penduduk  mayoritas  beragama  kristen  dimana hampir  80%  sementara  umat  Islam  hanya  berjumlah  8,5%  dari  jumlah  total  penduduknya sebanyak  6  juta  jiwa,  pemerintah  Filipina  mulai  mengenalkan  perbankan  syariah  dengan menyediakan  pelayanan  bagi  umat  muslim  di  Filipina  khususnya  yang  berada  di  pulau Mindanau  (Rama  2015).  Di  Filipina  Bank  Islam  mempunyai  aturan  regulasi  khusus sebagaimana diatur dalam pasal 71 Undang-undang Republik No. 8791 yaitu undang-undang yang  memberikan  peraturan  organisasi  dan  operasi  bank,  kuasi  bank,  Entitas  Trust  dan keperluan lain (M. H. Ibrahim and Alam 2018). Filipina menyadari bawaha perbankan Islam dalam preposisi perbankan yang sangat beresiko (Ghozali, Azmi, and Nugroho 2019). Berikut adalah  sejarah  pembentukkan  Bank  Islam  di  Filipina  (H.  D.  Ibrahim,  Omar,  and  Hamdan 2018):
1. Bank  Amanah  Filipina  atau  PAB  merupakan  bank  Islam  pertama  yang  didirikan  pada tanggal  2  Agustus  1973  sesuai  dengan  keputusan  Presiden  Nomor  264  sebagai  lembaga pemerintah degan modal awal yang diberikan pemerintah Filipina sebesar Rp. 50 juta Peso sebagai wujud tanggapan pemerintah atas pemberontakan muslim di Mindanau. Bertujuan untuk  dihadikan  bank  pembangunan  dengan  investasi  75%  untuk  kredit  jangka  panjang bagi masyarkat yang mayoritas muslim seperti Cotabato, Cotabato Selatan, Lanao del Sur, Lanao  del  Norte,  Sulu,  Basilan,  Zamboanga  del  Norte,  Zamboanga  del  Sur  dan  Palawan (Amanah Bank 2018b).
2. Tahun  1974  sesaui  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  542 Chartered  of  Al-Amanah Islamic  Invesment  Bank  of  The  Philippines (AAIIBP)  diarahkan  menjadi  bank  Islam  dan pembiayaan Islam menggunakan prinsip tanpa riba dan kemitraan.
3. Tahun  1990, Philipina  Amanah  Bank berubah  menjadi  perbankan  syariah  yang  universal berdasarkan penandatanganan Republic Act No. 6848 yang biasa disebut Chartered of Al- Amanah Islamic Invesment Bank of The Philippines (AAIIBP) dengan modal dasar 10 juta saham  yang  dimanfaatkan  untuk  pembiayaan  dan  investasi  bidang  pertanian,  komersial
juga industri. Cabang di Cotabato, Marawi, Jolo mulai mengubah sistem simpanan menjadi simpanan Islam dan sampai dengan tahun 2007 AAIIBP mengelola operasi atas dukungan biro pembendaharaan (Amanah Bank 2018b).
4. Tahun  1989 Chartered  of  Al-Amanah  Islamic  Invesment  Bank  of  The  Philippines (AAIIBP) kembali di-‘kapitalisasikan’ kembali berdasarkan Undang-undang Republik No. 6848, dengan modal 1 miliar peso.
5. Tahun 2007: tepatnya pada tanggal 14 November 2007 DBP menyetujui akuisisi AAIIBP (Amanah Bank 2018b).
6. Tahun  2008:  tepatnya  pada  30  Oktober  2008  Bank  Pembangunan  filipina  mendapatkan 99,9% saham dengan mengakusisi saham dari SSS, GSIS dan Pemerintah yang sebelumya pada  tahun  yang  sama  pada  tanggal  16  Juli  2008  dengan  kendali  atas  operasi  AIIBP (Amanah Bank 2018b).
7. Tahun  2009:  melakukan  strategi  koorporasi  yang  disetujui  oleh  Dewan  Moneter  tentang rencana rehabilitasi dengan fokus strategi koorporasi yaitu pemulihan kelayakan keuangan, reorganisasi,  rekapitulasi,  reformasi  kelembagaan  kemudian  pada  bulan  November  2009, Bank  Pembangunan  Filiphina  menanamkan  modal  1  miliar  Peso  ke  AAIIBP  (Amanah Bank 2018b).
Ada beberapa regulasi yang mengatur Bank Islam di Filipina, yaitu:
1. Undang-Undang Republik Nomor 7721.
Di bawah aturan dan peraturan yang ditentukan,  dewan tersebut  juga dapat  mengesahkan bank-bank  syariah  asing  untuk  mendirikan  operasi  perbankan  di  Filipina  di  bawah  salah satu  mode entri yang  disediakan  di  bawah  Undang-Undang  Republik  Nomor  7721, sebagaimana  telah  diubah,  atau  dikenal  sebagai  &  quot; Pembebasan  Masuk  dan  Operasi Bank  Luar  Negeri  di  Filipina.&quot;  Dewan  Moneter  dapat  mengatur  jumlah  peserta dalam  sistem  perbankan  Islam,  dengan  mempertimbangkan  persyaratan  ekonomi, pelestarian stabilitas sistem, dan pemeliharaan persaingan yang sehat (Masyrafina 2018).
2. Undang-Undang Republic Act No. 6848.
Undang-undang  ini  lahir  pada  tahun  1990  yang  diterbitkan  oleh  sharia  Governance  yang menyatakan  bahwa  bank  bisa  membentuk  Sharia  Advisory  Council  (SAC)  dimana anggotanya diajukan dewan direksi dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)  yang  beraggotakan  5  orang  dengan  tujuan  memberikan  nasehat  agar  bank  Islam tetap  dalam tracknya yaitu  ketentuan-ketentuan  syariah,  pengawasan  terhadap  kepatuhan syariah (RAMA 2018).
Bank  Amanah  Filipina  memiliki  layanan  dan  produk  (Amanah  Bank  2018a)  namun ternyata  dalam  memberikan  layanan  dan  produk  kepada  masyarakatnya  masih  menganut sistem dualisme yaitu dimana perbankan masih menjalankan layanan dan produknya bersifat konvensional dan syariah, secara umum mempunyai produk tabungan, rekening investasi giro dan umum dalam bentuk rekening dengan menggunakan Peso sebagai mata uang filiphina dan menggunakan Dollar sebagai mata uang Internasional.

## Malaysia
Bank  Islam  Malaysia  didirika  pada  tahun  1983  yang  didasari  dari  Kongres  Ekonomi Bumiputera  dan  seminar  tentang  konsep  pembangunan  dalam  Islam  di  tahun  1981  dimana para  pesertanya  meminta  pemerintah  untuk  membentuk  bank  baru  dengan  kegiatan operasionalnya  sesuai  dengan  prinsip  Islam  kemudian  pemerintah  Malaysia  membentuk
Staring  Komite  Nasional  pada  tanggal  5  Juli  1982  (Sirajuddin  2018)  melakukan  presentasi dihadapan Perdana Menteri Malaysia dengan isi:
1. Pemerintah  harus  membentuk  sebuah  bank  Islam  yang  beroperasi  sesuai  dengan  prinsip- prinsip syariah;
2. Bank Islam yang diajukan tersebut didasarkan pada UU Korporasi tahun 1965;
3. UU Perbankan tahun 1973 tidak mengakomodir operasional bank syariah;
4. Harus  membentuk  Dewan  Syariah  untuk  memastikan  kegiatan  operasionalnya  sesuai syariah.
Pada  saat  Kongres  Ekonomi  Bumiputra  ( indigenous  people )  pada  bulan  Juni  tahun 1981,  Kongres  ini  menghasilkan  sebuah  resolusi  yang  meminta  pemerintah  untuk membolehkan  Lembaga  Tabung  Haji  mendirikan  sebuah  bank  syariah  tetapi  hanya  sebagai lembaga  penyimpanan  masih  memiliki  kekurangan  yaitu  inovasi  juha  insentif  keuangan (Sirajuddin 2018) . Kemudian bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan atau pada 1 Juli 1983 oleh  YAB  Tun  Dr.  Mahatir  Mohamad  meresmikan  Bank  Islam  Malaysia  Berhard  yang merupakan bank Islam pertama di Malaysia dengan 30 staf dalam kegiatan operasionalnya di kantor  pusat  yang  beralamat  di  Kompleks  Jemaah  Haji,  Subang,  Selangor  dan  memiliki  4 kantor  cabang  yaitu  Kuala  Lumpur,  Kuala  Terengganu,  Kota  Bharu  dan  Alor  Setar  dan mempunyai  total  karyawan  sebanyak  272  orang  kemudian  dalam  perkembangannya  sampai dengan tahun 2018 telah memiliki sebanyak 140 kantor cabang dengan tenaga kerja sebanyak 4.500  orang  (Bank  Islam  2021).  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  diterbitkan  pada  tahun yang  sama  yaitu  1983;  dijelaskan  bahwa  Bank  Negara  Malaysia  yang  mana  sebagai  Bank Sentral untuk mengawasi dan mengatur kinerja Bank Islam di Malaysia juga menerbitkan UU Investasi  Pemerinah  yang  memungkinkan  pemerintah  untuk  menerbitkan  sertifikat  investasi pemerintah  yaitu  sebagai  surat  utang  namun  sesuai  dengan  prinsip  syariah  kemudian  pada tahun 1999 berdirilah Bank Muamalat Malaysia Berhard (Sirajuddin 2018).
Pada  tahun  2009  Pemerintah  Malaysia  mempercepat  pertumbuhan  perbankan  syariah dengan  diundangkannya  Central  Bank  Act  (Pemerintah  Malaysia  2009)  sebagai  perwujudan kepedulian pemerintah dan menjadi salah satu pusat perbankan Islam dunia dimana Malaysia memiiki dual banking system yaitu sistem perbankan syariah di Malaysia memiliki dua sistem dimana perbankan konvensionalnya bisa menghasilkan produk syariah. Kelembagaan Perbankan Syariah di Malaysia.
Lembaga perbankan syariah Indonesia dan Malaysia masih memiliki kesamaan dari segi bentuknya.  Dimana  layanan  perbankan  Islam  di  Malaysia  ditawarkan  melalui  tiga  jenis struktur  kelembagaan  perbankan  syariah  (Sirajuddin  2018),  yaitu  bank  Islam  yang  berdiri sendiri,  merupakan  jendela  perbankan  Islam  dalam  bank  konvensional  dan  anak  perusahaan perbankan syariah dari bank konvensional. Bank Syariah di Malaysia:
1. Affin Islamic Bank Berhad
2. Al Rajhi Banking & Investement Corporation (Malaysia) Berhad
3. Alliance Islamic Bank Berhad
4. AmBank Islamic Berhad
5. Bank Islam Malaysia Berhad
6. Bank Muamalat Malaysia Berhad
7. CIMB Islamic Bank Berhad
8. Hong Leong Islamic Bank Berhad
9. HSBC Amanah Malaysia Berhad
10. Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad
11. Maybank Islamic Berhad
12. MBSB Bank Berhad
13. OCBC Al-Amin Bank Berhad
14. Public Islamic Bank Berhad
15. RHB Islamic Bank Berhad
16. Standard Chatered Saadiq Berhad
Perbankan  syariah  memiliki  berbagai  produk  dengan  fungsinya  masing-masing, beberapa produk yang ditawarkan oleh bank Islam Malaysia (Rahman 2000): 1. Deposits:
a. Current Account (Wadiah)
b. Savings Account (Wadiah)
c. Savings Account (Mudharabah)
d. ljraa Savings Account (Mudharabah)
e. Wadi Savings Account (Mudharabah)
f. Pewani Savings Account (Mudharabah)
g. General Investment Account (Mudharabah).
h. Special  Investment  Account  (Mudharabah)  i.  Sakinah  Investment  Account (Mudharabah)
i. Negotiable Islamic Debt Certificate (Bai Ad-Dayn & AI-Bai Bithaman Ajil)
2. Financing:
a. Project financing (Al-Mudharabah / Trustee profit-sharing)
b. Project financing (Al-Musyarakah / Joint-venture profit sharing)
c. Asset acquisition (AI-Bai Bithaman Ajil / Deferred sale)
d. Leasing / Use of services of assets (Al-ljarah / Leasing)
e. Benevolent loan for the needy (AIQardh Hasan / Benevolent loan)
f. Syndication services (Al-Ujr/ Fee)
g. Securitisation and Debt Trading (Bai Ad-Dayn / Debt-trading).
3. Regulasi Perbankan di Malaysia.
Dalam  penelitian  Ghozali  (Ghozali,  Azmi,  and  Nugroho  2019)  sejak  berdirinya  Bank Islam  Malaysia  Berhand  pada  tahun  1983  dibawah  UU  IBA  yang  bersifat  singkat,  sebagai regulator  dan  subtantif  juga  mengatur  tetang  bank  Islam  dan  konvensional  dimana menungkinkan  bank  konvensional  mengoperasikan  produk  bank  Islam  melalui Islamic Window dan Development  Financial  Institutions  Act  2002 (DFIA) . Sejak  pertama  kali  bank syariah  di  malaysia  muncul,  sudah  menertapkan  regulasinya  secara  bersamaan  pada  tahun 1983  kemudian  dalam  perkembangangnya  tahun  2009  Pemerintah  Malaysia  mempercepat pertumbuhan  perbankan  syariah  dengan  di  undangkannya  Central  Bank  Act  sebagai perwujudan  kepedulian  pemerintah  dan  menjadi  salah  satu  pusat  perbankan  Islam  dunia (Majid 2017).

## Thailand
Thailand  merupakan  negara  dengan  penduduk  muslim  minoritas  namun  penerapan sistem perbankan syariah dimulai pada 21 Agustus 1950 dengan nama Bank Sri Nakhon yang diresmikan  oleh  PM.  Fied  Marshal  Plaek  Phibunsongkhram.  Bank  Sri  Nakhon  merupakan perbankan  yang  menerapkan dual  banking  system kemudian  pada  1  Desember  1997  bank Islam  di  Thailand  mulai  beroperasi  namun  disayangkan  tidak  bertahan  lama  karena  adanya krisis  keuangan  (Musyafah  2019).  Setelah  itu,  tahun  1968  yaitu  Thailand  Muamalat  Law dengan  mendirikan  naungan  koperasi  dalam  pengawasan Islamic  Council Pattani  dengan nama Pattani Saving Cooperative yang kemudian berkembang sampai tahun 2004 terdapat 4 koperasi; koperasi Tabungan Ibnu Affan, Koperasi Tabungan As-Siddiq, Koperasi Tabungan Saqaffah dan Koperasi Tabungan AlIslamiah (Rama 2015).
Pendirian Bank Islam di Thailand dilatarbelakangi karena adanya umat Islam sebagai kaum  minoritas  yang  ada  di  tiga  provinsi  bagian  selatan  yaitu  di  Yala,  Klontan,  Naratiwat, Pattani (Abdullah 2013). Thailand merupakan negara dengan mayoritas beragama non muslim tidak  seperti  Malaysia  dan  Indonesia  yang  mayoritas  muslim  namun  sudah  ada  indikasi perbaikan keadaan dari perbankannya, mulai menggunakan sistem perbankan syariah. Berikut adalah sejarah pendirian bank Islam menurut Islamic Bank of Thailand (Ibank 2020): a. Tahun 1998 – 2002
Antrara  tahun  1998  sampai  dengan  tahun  2002  merupakan  kebutuhan  sistem  keuangan yang berdasarkan syariah terutama bagi umat Islam yang minoritas di Thailand kemudian pada  Tahun  1998  Pemerintah  Thailand  mengabulkan  hal  tersebut  dengan  membentuk memberikan  fasilitas  berupa  pendirian  perbankan  syariah  yang  independen  dan  legal melalui Kementerian Keuangan Thailand untuk menyiapkan Islamic Bank of Thailand Act 2545 yang diajukan pada DPR, dengan berjalannya waktu,  melalui proses kurang lebih 4 tahun kemudian akhirnya disetujui dan disahkan oleh DPR pada tahun 2002. Sebelumnya pada tahun 2001 telah terbentuk bank Islam di Thailand dengan nama Khrung Thai Bank dengan  sistem  perbankan  syariah  dengan  produknya: murabahah,  mudharabah,  bai’bit tsaman , tabungan haji dan umroh.
b. Tahun 2004
Tepatnya  pada  12  Juni  2003  berdasarkan Islamic  Bank  of  Thailand  Act 2545  akhirnya berdiri bank Islam di Thailand dengan nama Islamic Bank of Thailand atau dikenal dengan nama  iBank,  modal  awal  sebanyak  1.000  juta  bath  dengan  kantor  pusat  di  Klongton, sampai dengan tahun 2004 sudah mempunyai 9 cabang iBank.
c. Tahun 2005 – 2006
Dalam  kegiatan  operasionalnya  iBank  melebarkan  sayap  dengan  melakukan  merger  dan akusisi  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kegiatan  bisnisnya  juga  meningkatkan fleksibilitas bisnis,  pada tanggal  9 November 2005 mengakusisi  Krung Thai  Bank Public Company  Limited  dan  Perjanjian  Transfer  Syariah  Bank  Krungthai,  ada  perkembangan dari iBank dengan melahirkan cabangnya menjadi 27 dimana sebebumnya hanya sebanyak 18 cabang iBank kemudian pada tahun 2006 memindahkan kantor pusat dari Klongton ke CBD di Q Haouse Asoke Building.
d. Tahun 2007
Pendirian iBank awalnya hanya sebagai dukungan untuk para kaum minoritas yaitu kaum muslin  Thailand  namun  berjalannya  waktu  semuanya  berkembang  dengan  baik  sehingga iBank dalam kegiatan operasionalnya fokus untuk menghasilkan produk dan layanan bank, meningkatkan  citra  yang  baik  yang  selalui up  to  date juga  melayani  nasabahnya  dengan baik sesuai dengan prinsip syariah kemudian pada tahun 2007 iBank membuka diri dengan tidak  hanya  menerima  nasabah  muslim  saja  namun  dari  semua  ras  dan  agama  tanpa terkecuali.
Ibank  merupakan  bank  yang  kepemilikannya  didominasi  oleh  Pemerintah  Thailand melalui Kementerian Keuangan sebesar 99,59% berdasarkan UU Bank Islam pada tahun 2002 yaitu UU Bank Islam Thailand No.2 B.F 2561. pada tanggal 18 Juli 2018 kepemilikan saham Kementerian  Keuangan  sebesar  4%  saham  dimana  19  dari  total  saham  dijual  dimana  iBank memiliki 101 cabang di seluruh Thailand(Ibank 2020). Menurut Tawat Naipom dari College of Islamic Studies, Price of Song(Naipom 2015) mengatakan bahwa perkembangan perbankan syariah  di  Thailand  sudah  baik  dimana  pada  saat  pandemi,  perbankan  syariah  masih  tetap bertahan di Thailand.
Otoritas  dan  hukum  merupakan  regulasi  yang  mendasari  kegiatan  operasional  Islamic Bank  of  Thailand  dimana  dibagi  menjadi  wewenang  dan  hukum  (iBank  2020b),  wewenang terdiri dari:
1. Undang-Undang Bank Islam Thailand (No. 2) B.E. 2561
2. Islamic Bank of Thailand Act, B.E. 2545
3. Peraturan Menteri tentang Peresepan Kegiatan Perbankan Bank Islam Thailand, B.E.2013
4. Peraturan Menteri tentang Kepemilikan Saham di Bank Islam Thailand, 2004
5. Peraturan  Menteri  Dan  pemeliharaan  kas  cadangan  dan  aset  likuid.  Bank  Islam  Thailand 2020
Sementara hukum yang mendasari kegiatan bank Islam yaitu:
1. Undang-Undang Informasi Resmi B.E.
2. Undang-Undang Anti Pencucian Uang, B.E. 2542
3. Undang-Undang Bisnis Lembaga Keuangan B.E. 2551
4. Undang-Undang Penagihan Hutang 2015
5. Business Security Act B.E. 2558
6. Undang-Undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Dukungan  Keuangan  untuk  Terorisme B.E. 2559
7. Sistem Pembayaran Act B.E. 2560
8. Undang-Undang  Organik  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi  B.E.  2561 (2018)
9. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2019
10. Undang-Undang Bisnis Lembaga Keuangan (No. 2) B.E. 2558
11. Undang-Undang Bisnis Lembaga Keuangan (No. 3) B.E. 2561
Dalam  kegiatan  perbankan  Islam  tidak  terlepas  dari  pengawas  syariah  yang  bertugas untuk mengawasi jalannya kegiatan perbankan syariah agar tetap pada ‘ track ’nya baik dalam kegitan operasional maupun dalam menghasilkan suatu produk perbankan dimana lembaga ini bisa  memiliki  peran  untuk  mendorong  ekonomi  syariah  tanpa  sistem  bunga  transaksi keuangannya,  berdasarkan Islamic  Bank  of  Thailand  Act 25  45  (Bagian  32)  menjelaskan tentang  Dewan  Penasihat  Bank  Islam  Thailand  (iBank  2020a)  dengan  tujuan  untuk memberikan  nasihat  kepada  komite  bank  Islam  dalam  kegiatan  operasionalnya  dengan ketentuan;  tidak  boleh  lebih  dari  4  orang,  yang  terdiri  dari  ketua  penasihat;  Prof.  Dr. Maroning Salaming dan penasehat; Seni Senang; Pramote, Meesuwan; Santi Sua Saming.
Pendirian bank Islam  di  Thailand merupakan salah satu  wujud dari Pemerintah Thailand yang  mendukung  para  penduduk  minoritas  yaitu  penduduk  muslim  Thailand,  walaupun merupakan  bank  minoritas  tetapi  dalam  perkembangannya  sangat  baik  sejak  pendiriannya tahun 2004 telah memilki beberapa cabang bank Islam di Thailand; Islamic Bank of Thailand (iBank)  dengan  kantor  pusat  di  Asoke  Office  No.66,  Q  House  Asoke  Building,  G Floor,Sukhumvit 21 Road, Khlong Toei Nuea Sub-district, Vadhana District, Bangkok 10110.

## Singapore
Singapura merupakan negara selanjutnya yang memiliki kaum muslim minoritas, dalam perkembangan  ekonomi  Islam  ada  beberapa  hal  yang  mendasarinya  yaitu  ekonomi  Islam tumbuh  dalam  persaingan  ekonomi  konvensional  dan  ekonomi  Islam  sebagai  ekonomi alternatif  ketika  sistem  kapitalisme  terpuruk  (Musyafah  2019)  hal  inilah  yang  mendorong keseriusan  Pemerintah  Singapura  untuk  memantau  tentang  perkembangan  sistem  ekonomi Islam  yang  didukung  oleh  FDI  ( Foreign  Direct  Investment );  peraturan  untuk  megatur investasi  asing,  SWF  (Sovereign  Wealth  Fund);  dana  yang  dikelola  pemerintah  untuk mengatur  investasi  terhadap  aset  negara  lain  dan  Petrodollar  (transaksi  minyak  dengan menggunakan  dollar  US)  sehingga  perkembangan  ekonomi  Islam  terus  meningkat  dan bersifat positif (Mardiah and Fachri 2016).
Perkembangan  bank  Islam  di  singapura  sudah  relatif  baik  untuk  sampai  dengan keadaan saat ini tidak terlepas dari sejarah pendiriannya, berikut adalah beberapa tahap dalam pembentukkan bank Islam di Singapura;
1. Tahun 2004-2005
Pada November 2004, Goh Chok Tong sebagai Perdana Menteri saat itu akan menetapkan Singapura  sebagai  pusat  jasa  keuangan  Islam  kemudian  pada  tahun  2015  sebagai perwujudan  akan  hal  tersebut;  mengubah  undang-undang  bagi  semua  bank  untuk  bisa menawarkan  dan  mempermudah  peraturan  sehingga  produk  dan  jasa  keuangan  dapat ditawarkan oleh setiap perbankan di Singapura (Muhammad 2004).
2. Tahun 2008
Pada  sistem  perbankan  konvensional  dan  syariah  di  Singapura  diatur  oleh banking bitkanact (UU  Perbankan)  di  bawah Monetary  Authority  of  Singapore (MAS),  terkait dengan  bank  Islam  maka  MAS  menerbitkan Guidelines  on  the  Application  of  Banking
Regulation  to  Islamic  Banking sebagai  peraturan  bank  Islam  juga  sebagai  dasar  lembaga keuangan untuk menerbitkan produk dan jasa keuangan syariah (Sjahdeini 2014).
3. Tahun 2007.
Pada 7 Mei 2007 bank Islam pertama di Singapura dengan nama Islamic Bank of Asia yang beroperasi  secara  syariah  sebagai  anal  perusahaan The  Development  Bank  of  Singapore (DBS)  Singapura  atas  persetujuan Monetary  Authority  of  Singapore (MAS),  dibentuk dengan  22  investor  dari  timur  tengah  terdiri  atas  keluarga  terkemuka,  kelompok  industri Dewan Kerjsama Teluk ( Gulf Cooperation Council ) dengan modal sebesar US$ 418 - US$ 500  juta  dengan  kepemilikan  saham  sebesar  60%(DBS  2008),  yang  termasuk  bank  yang menawarkan  jasa  dan  produk  keuangan  syariah  yaitu  Bank  Standard  Chartered,  HSBS, (takaful)  OCBC  ( al  wadi’ah  savings , al  wadi’ah  current  account )  CIMB  dan  Maybank (Sjahdeini 2014).
Produk dan Layanan iB Asia (Sgbank 2013), meliputi beberapa hal:
1. Investasi langsung; investasi ekuitas pribadi, investasi pra IPO / IPO.
2. Pasar modal; penasihat kepatuhan syariah, penjaminan, penempatan.
3. Layanan tresuri; ekuitas dan sukuk, layanan FX, layanan pengelolaan uang tunai.
Dewan  pengawas  syariah  Singapura  merupakan  lembaga  syariah  sebagai  bagian mitigasi risiko yang khusus berlaku di Singapura tetapi tidak memiliki sentralisasi pengawas syariah untuk menyatukan berbagai lembaga pengawas syariah, namun diberikan keleluasaan untuk  membentuk  pengawas  syariah  secara  internal  perusahaan  dengan  tujuan  memastikan perlaksanaan  nilai-nilai  syariah  (RAMA  2018).  Berikut  adalah  nama-nama  yang  menjadi pengurus dewan syariah Singapura (DBS 2008)  Sh. Nizam Mohammad Saleh Yaqouby, Sh. Dr.  Mohamed  Ali  Elgari,  Dr.  Abdul  Sattar  Abdul  Kareem  Abu  Ghuddah,  Dr.  Mohd  Daud Bakar

## Brunei Darussalam
Brunei  Darussalam  merupakan  negara  dengan  penduduk  mayoritas  muslim,  hampir sama  dengan  Indonesia  yang  memiliki  mayoritas  penduduk  muslim  bahkan  Brunei Darussalam  merupakan  negara  kesultanan  dengan  unsur-unsur  Islam  yang  sangat  kental dimana  seluruh  kegiatan  secara  umum  pada  negara  tersebut  selalu  berdasarkan  syariah termasuk  dalam  kegiatan  perbankan.  Sistem  perbankan  di  Brunei  Darussalam  menggunakan sistem  perbankan  syariah  dengan  sejarah  yang  panjang  untuk  mencapai  keadaan  sistem perbankan saat ini, berikut adalah beberapa fakta tentang bank Islam di Bunei Darussalam; 1. Tahun 1935-1940 Dimulai dengan nama bank Islam Post Office Saving Bank sebelum masa kolonial Inggris di Brunei kemudian pada tahun 1940, Inggris mendukung sistem perbankan konvensional atas  dasar  hukum  Inggris  sehingga  menghasilkan  beberapa  bank  konvensional(Ebrahim and  Joo  2001);  Malaya  Banking  (1960);  United  Malayan  Banking  Corporation  (1963); National  Bank  of  Brunei  (1964);  Citibank  (1971);  Islamic  Developmant  Bank  (1980); Baiduri  Bank  (1992);Tabung  Amanah  Islamic  Brunei  (1992);  Development  Bank  of Brunei (1995).
2. Tahun 1992
pada  bulan  September  1992  ;  diresmikannya  Tabung  Amanah  Islam  Brunei  (TAIB) dimana sebelumnya bernama International Bank Of Brunei (IBB)(Sjahdeini 2014). 3. Tahun 1993
Bank Internasonal Brunei berganti nama menjadi Bank Islam Brunei (IBB) dimana hanya IBB  dan  Tabung  Amanah  Islam  Brunei  atau  TAIB  ( Islamic  Trust  Fund  of  Brunei )  yang menawarkan layanan perbankan Islam yang diawasi oleh beberapa lembaga yaitu yuridiksi moneter keuangan melalui dewan mata uang Brunei(Muhammad 2004).
4. Tahun 1995-2000(Latiff 2007)
a. Tahun 1995; bulan Maret didirikan Bank Pembangunan Brunei (DBB) merupakan bank kovensional. Tahun 2000; pada tanggal 4 April 2000, DBB diganti dengan nama Islamic Development Bank Berhad (IDBB) untuk beroperasi menjadi bank Islam..

## KESIMPULAN
Pendirian  bank  Islam  di  negara-negara  ASEAN  dimulai  sekitar  tahun  1970an  sampai dengan  tahun  1980an  diantaranya  negara  Indonesia,  Malaysia,  dan  Filipina  sementara  untuk Thailand,  Brunei  Darussalam  dan  Singapura  perbankan  Islam  sejak  tahun  1990  sampai dengan  tahun  2000an.  Negara-negara  ASEAN;  Indonesia,  Malaysia,  Brunei  Darussalam, Filipina, Thailand, Singapura sudah mendirikan dan mengoperasikan bank Islam dengan fase pendiriannya berbeda-beda namun dalam perkembangannya mempunyai nilai positif dan akan terus  berkembang  dengan  baik.  Keberadaan  bank  Islam  di  ASEAN  sudah  diperhitungkan dalam  sistem  perbankan  dunia  apalagi  kawasan  ASEAN  merupakan  salah  satu  kawasan dengan  perkembangan  industri  global  sehingga  menjadi  tempat  penting  dalam  industri keuangan dunia khususnya dalam sistem keuangan Islam dunia.
Diharapkan  dunia  perbankan  Islam  akan  terus  berkembang  dengan  baik  dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Untuk menciptakan sistem keuangan syariah dalam hal  ini  adalah  bank  Islam  ada  beberapa  hal  yang  harus  dihadapi;  adanya  perbedaan  kualitas perkembangan  bank  Islam,  belum  adanya  regulasi  yang  seragam  dalam  bank  Islam  untuk kawasan  ASEAN,  perbedaan  aset  keuangan,  sumber  daya  manusianya.  Dalam  mewujudkan kesemuanya  itu  perlu  adanya  kerjasama  untuk  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan  hal tersebut  untuk  mewujudkan  kekuatan  dan  mengurangi  perbedaan-perbedaan  yang  ada  pada bank Islam sebagai bagian dari sistem keuangan Islam di negara-negara ASEAN.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Ghofur  Anshori.  2009. Perbankan  Syariah  Di  Indonesia .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Abdullah,  Thamrin  Tantri  Francis.  2013. Bank  Dan  Lembaga  Keuangan .  Jakarta:  Rajawai Pers.
Ahmed,  Amr  Mohamed  El  Tiby.  2010.  640 Islamic  Banking:  How  to  Manage  Risk  and Improve Profitability . John Wiley & Sons.
Amanah  Bank.  2018a.  “Al  Amanah  Islamic  Invesment  Bank  Of  The  Philippines.” amanahbank.gov.ph .  http://www.amanahbank.gov.ph/products-services  (April  19, 2021).
Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik . Gema Insani. Asytuti,  Rinda.  2016.  “Kritik  Terhadap  Pemasaran  Bank  Syariah  (Pendekatan  Eksperiental Marketing).” Jurnal Hukum Islam . Bank Islam. 2021. “Sejarah Bank Islam Malaysia.” bankislam.com . https://www.bankislam.com/corporate-info/resources/our-history/ (March 19, 2021). Choiruzzad,  Shofwan  Al  Banna.  2012.  “The  Central  Bank  in  the  Development  of  Islamic Economy Project in Indonesia: Role, Motivations and Moderating Effect.” 立命館国際 研究 25(2): 87–110. DBS. 2008. “The Islamic Bank of Asia.” www.dbs.com . http://www.dbs.com/newsroom/2007/press070507/iba_fact_sheet.pdf (April 22, 2021). DPR  RI.  2009. UU  No.42  Tahun  2009  Tentang  Amandemen  Ketiga  Atas  UU  No.8  Tahun 1983 Tentang PPN Barang Dan Jasa. Indonesia.
Ebrahim,  M  Shahid,  and  Tan  Kai  Joo.  2001.  “Islamic  Banking  in  Brunei  Darussalam.” International Journal of Social Economics .
Ghozali,  Mohammad,  Muhammad  Ulul  Azmi,  and  Wahyu  Nugroho.  2019.  “Perkembangan Bank  Syariah  Di  Asia  Tenggara:  Sebuah  Kajian  Historis.” Falah:  Jurnal  Ekonomi Syariah 4(1): 44.
HT,  Herni  Ali,  and  Ali  Rama.  2018.  “Indeks  Kinerja  Perbankan  Syariah  Di  Asia  Tenggara Berdasarkan Konsep Maqâshid Al-Syarî`ah.” Madania: Jurnal Kajian Keislaman 22(1):
33.
Ibank. 2019. Annual Report 2019 Islamic Bank of Thailand . Thailand: Ibank.co.th. iBank. 2020a. “Dewan Pengawas Syariah.” ibank.co.th . https://www.ibank.co.th/th/shariah/board (April 22, 2021). Ibank. 2020. “History of Islamic Bank of Thailand.” www.ibank.co.th . https://www.ibank.co.th/th/about/history (April 22, 2021).
iBank.  2020b.  “Otoritas  Dan  Hukum.” ibank.co.th .  https://www.ibank.co.th/th/about/laws (April 22, 2021).
Ibrahim,  Hasmiene  Diocolano,  Normah  Omar,  and  Hamdino  Hamdan.  2018.  “Critical Financial  Analysis  of  Islamic Bank in  the Philippines:  Case Study  of Amanah  Islamic Bank.” GJAT, January .
Ibrahim, Mansor H, and Nafis Alam.  2018. “Islamic Economics and Islamic Finance in  the World Economy.” The World Economy 41(3): 668–73.
Indonesia,  Pemerintah  Republik.  2008.  “UU  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah.” Undang Undang Republik Indonesia . Indonesiabaik. 2021. “Perjalanan Bank Syariah Indonesia.” indonesiabaik.id . http://indonesiabaik.id/infografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia (February 17,
2021).
Majid, M Shabri Abd. 2017. “Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komparatif Antara Malaysia Dan  Indonesia.” Media  Syari’ah:  Wahana  Kajian  Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial 16(1): 231–54.
Mardiah, Nur Hilda, and Yuli Fachri. 2016. “Kepentingan Ekonomi Politik Singapura Dalam Menerapkan Sistem Ekonomi Islam (2007-2014).”
Masyrafina,  Idealisa.  2018.  “Kongres  Filipina  Segera  Sahkan  RUU  Perbankan  Syariah.” republica.co.id . Moleong,  Lexy  J.  2014. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Revisi.  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Muhammad. 2004. Bank Syariah . Yogyakarta: Ekonisia.
Musyafah,  Aisyah  Ayu.  2019.  “PERKEMBANGAN  PEREKONOMIAN  ISLAM  DI
BEBERAPA NEGARA DI DUNIA.” Diponegoro Private Law Review 4(1). Naipom, Tawat. 2015. “Perbankan Syariah Mulai Ramai Di Thailand.” Repubika.co.id . Nanda, Aditya Surya. 2012. “KESEIMBANGAN FUNGSI BAITUL MAAL DAN FUNGSI BAITUL  TAMWIL  PADA  LEMBAGA  KEUANGAN  MIKRO  ISLAM  DI SURABAYA DAN SEKITARNYA.”
Otoritas  Jasa  Keuangan.  2008. UU  No.19  Tahun  2008  Tentang  Surat  Berharga  Syariah Negara (Sukuk); Indonesia: OJK. Pemerintah  Malaysia.  2009. Central  Bank  of  Malaysia  Act  2009 .  Malaysia: www.bnm.gov.my.
Pratama, G., Haida, N., & Nurwulan, S. (2021). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada  Produk  Bank  Syariah. Ecobankers:  Journal  of  Economy  and  Banking , 2 (2),  101- 114.
Rahman, Ahmad Tajudin Abdul. 2000. “Workings of an Islamic Bank: Case Study of Bank Islam  Malaysia  Berhad.”  In Fourth  International  Conference  on  Islamic  Economics, Banking and Finance, Loughborough, United Kingdom ,.
Rama, Ali. 2015. “Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara.” Journal of Tauhidinomics 1(1): 1–25.
Sgbank.  2013.  “Islamic  Bank  of  Asia.” sgbanks.com .  https://sgbanks.com/banks/islamic- bank-asia (April 22, 2021).
Sirajuddin,  Yandi.  2018.  “Sistem  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia  Dan  Malaysia  (Analisis Perbandingan).” Interciencia 489(20): 313–35. Sjahdeini,  Sutan  Remy.  2014. Perbankan  Syariah  Produk-Produk  Dan  Aspek-Aspek Hukumnya . Jakarta: Prenadamedia Group.
Suhendi,  Chrisna.  2008.  “Kritik  Untuk  Bank  Syariah  (Antara  Harapan,  Kenyataan  Dan Paradigma Rahmatan Lil Alamin).” Fokus Ekonomi 7(1): 24455. Syukron,  Syukron.  2019.  “Studi  Institusi-Institusi  Ekonomi  Islam  Internasional  (Islamic Bank,  Islamic  Insurance).” Al-Mustashfa:  Jurnal  Penelitian  Hukum  Ekonomi  Syariah 4(2): 174–86.
Thomson  Reuters.  2018.  “Islamic  Finance  Development  Report  2018.” ceif.iba.edu.pk . https://ceif.iba.edu.pk/pdf/Reuters-Islamic-finance-development-report2018.pdf (February 8, 2021).
Tidjani, Shofiah. “Perbankan Islam Arab Saudi: Kemajuan Yang Tertinggal.” Jurnal  CMES 8(1): 18–29.
Tim CRCS. 2009. Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia 2009 . Yogyakarta. Utama,  Andrew  Shandy.  2018.  “Sejarah  Dan  Perkembangan  Regulasi  Mengenai  Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia.” Jurnal Wawasan Yuridika 2(2): 187–200.
Widjanarto.  2003. Hukum  Dan  Ketentuan  Perbankan  Di  Indonesia .  Jakarta:  PT.  Pustaka Utama Grafiti.