## PENYELESAIAN JARIMAH KHALWAT MELALUI PERADILAN ADAT STUDI DI KABUPATEN ACEH UTARA

## SETTLEMENT OF JARIMAH KHALWAT THROUGH CUSTOMARY COURT STUDY IN NORTH ACEH DISTRICT
Muchlis S 1 , Hamdani 2 , Herinawti 3 1,2,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## ABSTRAK
Setiap  penyelesaian Jarimah  Khalwat di  Kabupaten  Utara,  putusannya  berbeda-beda tergantung  bagaimana  adat  dari  setiap  gampong  itu  berlaku,  putusan-putusan  oleh lembaga  adat  gampong  Kabupaten  Aceh  Utara  terkait  penyelesaian Jarimah  Khalwat mengandung unsur seperti disampaikan Van Vollenhoven terdapat tujuh tingkat utama hukum  adat,  demikian  juga  terkait  keterlibatan  lembaga  adat  dalam  melakukan penyelesaian  pelaksanannya  masing-masing  sudah  sesuai  dengan  amanah  dari  qanun yang berlaku di Aceh, dan penyelesaian jarimah khalwat di Aceh Utara oleh Lembaga adat memenuhi Asas-asas hukum dalam peradilan adat, karena asas merupakan tatanan nilai  sosial  yang  menduduki  tingkat  tertinggi  dari  berbagai  sistem  hukum,  dan  tidak boleh  disimpangi  oleh  sistem  hukum  manapun  juga.  Hambatan  dalam  penyelesaian jarimah khalwat adalah pihak lembaga adat tidak bisa menyelesaikan perkara di tempat disebabkan  keamanan  yang  tidak  terjamin  bagi  sipelanggar,  dalam  hal  pengambilan keputusan  adat  juga  masih  perlu  melakukan  koordinasi  dengan  pihak  Polisi  Wilayatul Hisbah tanpa berani melakukan putusan sendiri oleh lembaga adat itu sendiri, disamping ada faktor-faktor lainnya seperti faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor  sarana  dan  fasilitas  dan  faktor  masyarakat.  Upaya  terhadap  hambatan penyelesaian jarimah  khalwat secara  adat  diantara  lain  yaitu  seharusnya  Pemerintah Aceh umumnya dan Kabupaten Aceh Utara khususnya melakukan revisi terkait regulasi hukum  adat,  memberikan  pelatihan-pelatihan  secara  rutin  kepada  Lembaga  Adat, memilih  ataupun  menempatkan  tenaga  manusia  yang  ahli  dan  mampu  menguasai hukum  adat  di  dalam  Lembaga  adat,  pengorganisasian  yang  baik  tehadap  Lembaga Adat,  peralatan  yang  cukup memadai,  keuangan  yang  cukup  sebagai  penunjang  dalam penyelesaian jarimah khalwat di tingkat gampong dan Lembaga Adat harus mengetahui dan memahami sudut sosial dan budaya masyarakat.
Kata Kunci: Jarimah Khalwat, lembaga adat, peradilan adat

## ABSTRACT
For  each  settlement  of  Jarimah  Khalwat  in  North  District,  the  decision  varies depending on how the customs of each gampong apply. Decisions by the adat gampong institution of North Aceh Regency regarding the settlement of Jarimah Khalwat contain elements as stated by Van Vollenhoven, there are seven main levels of customary law, as  well  related  to  the  involvement  of  traditional  institutions  in  carrying  out  the settlement  of  their  respective  implementations  in  accordance  with  the  mandate  of  the qanun  in  force  in Aceh,  and  the  completion  of  the  finger  of khalwat  in  North Aceh  by customary  institutions  fulfills  legal  principles  in  customary  justice,  because  the principle is a social value order that occupies the level of the highest of various legal systems, and may not be deviated by any legal system. Obstacles in settling the finger of khalwat are that the customary institution cannot resolve the case on the spot because security is not guaranteed for the offender, in terms of making customary decisions it is also necessary to coordinate with the Wilayatul Hisbah Police without daring to make their  own  decisions  by  the  customary  institution  itself,  besides  there  are  other  factors
such  as  the  legal  factor  itself,  the  law  enforcer  factor,  the  facility  factor  and  the community  factor.  Efforts  to  deal  with  obstacles  to  customary  settlement  of  jarimah khalwat  include  that  the  Government  of  Aceh  in  general  and  North  Aceh  District  in particular  should  revise  customary  law  regulations,  provide  routine  training  to customary  institutions,  select  or  place  human  resources  who  are  experts  and  able  to master  customary  law  in  in  customary  institutions,  good  organization  of  traditional institutions,  sufficient  equipment,  sufficient  finance  to  support  the  settlement  of  the khalwat  finger  at  the  gampong  level  and  customary  institutions  must  know  and understand the social and cultural angles of the community.
Keyword: Jarimah Khalwat, customary institution, customary court

## A. PENDAHULUAN
Provinsi  Aceh  dikenal  sebagai  Serambi  Mekkah,  dimana  merupakan  provinsi yang  menerapkan  syariat  Islam  dan  menerapkan  hukuman  cambuk  bagi  pelanggarnya. Islam  sebagai  agama  yang  membawa  rahmat  bagi  seluruh  alam  telah      menjadi pedoman   dalam   kehidupan   bermasyarakat,   berbangsa,   dan bernegara di Provinsi Aceh.  Masyarakat  Aceh  telah  menempatkan  hukum  syariat  Islam  sebagai  pedoman hidupnya  dalam  segala  bentuk  kekurangan  dan  kelebihannya.  Penghayatan  terhadap hukum Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat  tersebut  terus  berkembang  dan  hidup  dalam  kehidupan  masyarakat  Aceh  yang kemudian terakumulasi dalam bentuk hadih maja , seperti: “ Adat bak Poteumeureuhoem , hukoem  bak  Syiah  Kuala,  Qanun  bak  Putroe  Phang,  reusam  bak Laksamana ” (terjemahan bebas: Hukum  adat di tangan pemerintah dan hukum syariat di tangan ulama. 1
Undang-undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh    merupakan  legalitas  dan  landasan  formal  dan pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh  yang  sebelumnya  hanya  sebatas  slogan.  Undang- undang ini juga mengakui penyelenggaraan 3 (tiga) keistimewaan lain yaitu:
1. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
2. Penyelenggaraan pendidikan; dan
3. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.
Yang  sesungguhnya  tidak  lebih  sebagai  unsur  pendukung  pelaksanaan  syariat Islam tersebut. 2
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  lebih memperjelas  lagi  terhadap  pelaksanaan  syariat  Islam  yaitu  Pasal  16  Ayat  (2)
1 Dinas  Syariat  Islam  Kabupaten  Aceh  Utara, Himpunan  Peraturan  Daerah/  Qanun ,  2013,  hlm. 66.
2 Al  Yasa’  dan  Marah  Halim, Hukum  Pidana  Islam  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam , Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2007, hlm.10-11.
menyebutkan  Urusan  wajib  lainnya  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintahan  Aceh merupakan  pelaksanaan  keistimewaan  Aceh  yang  antara  lain  meliputi:  a. penyelenggaraan  kehidupan  beragama  dalam  bentuk  pelaksanaan  syariat  Islam  bagi pemeluknya  di  Aceh  dengan  tetap  menjaga  kerukunan  hidup  antar  umat  beragama;  b. penyelenggaraan  kehidupan  adat  yang  bersendikan  agama  Islam;  c.  penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam;  d.  peran  ulama  dalam  penetapan  kebijakan  Aceh;  dan  e.  penyelenggaraan  dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3
Dalam  Pasal  13  Ayat  (1)  dijelaskan  Pembagian  urusan  pemerintahan  yang berkaitan  dengan  syariat  Islam  antara  Pemerintahan  Aceh  dan  pemerintahan kabupaten/kota  diatur  dengan  Qanun  Aceh. 4 Sebagai  bentuk  keseriusan  pemerintah Aceh  dalam  rangka  pelaksanaan  syariat  Islam  lahirlah  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat , Dalam Pasal 3 Ayat (1)  Qanun ini mengatur tentang: a. Pelaku jarimah ;  b. Jarimah ;  dan  c. ‘Uqubat .  Pada  Ayat  (2)  disebutkan Jarimah sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  meliputi:  a. Khamar ;  b. Maisir ;  c. khalwat ;  d. Ikhtilath ;  e.  Zina;  f.  Pelecehan  seksual;  g.  Pemerkosaan;  h. Qadzaf ;  i. Liwath ;  dan  j. Musahaqah . 5 Kemudian pada Pasal 1 Qanun Jinayat disebutkan yang dimaksud dengan Jarimah  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  syariat  Islam  yang  dalam  Qanun  ini diancam  dengan ‘Uqubat  Hudud dan/atau Ta’zir , Uqubat adalah  hukuman  yang  dapat dijatuhkan  oleh  hakim  terhadap  pelaku Jarimah , Hudud adalah  jenis ‘Uqubat yang bentuk dan besarannya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas dan Ta’zir adalah jenis ‘Uqubat yang  telah  ditentukan  dalam  qanun  yang  bentuknya  bersifat  pilihan  dan besarannya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. 6
Pada  Pasal  14  ayat  (1)  Qanun  Aceh  Nomor  9  Tahun  2008  tentang  Pembinaan Kehidupan  Adat  dan  Adat  Istiadat  disebutkan  Penyelesaian  secara  adat  terhadap Sengketa/perselisihan  adat  dan  adat  istiadat  meliputi  penyelesaian  secara  adat  di Gampong  atau  nama  lain,  penyelesaian  secara  adat  di Mukim dan  penyelesaian  secara adat di Laot , Ayat (2) disebutkan Penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  oleh  tokoh-tokoh  adat  yang  terdiri atas: a. Keuchik atau nama lain; b. Imeum meunasah atau nama lain; c. Tuha Peut atau nama  lain;  d.  Sekretaris  Gampong  atau  nama  lain;  dan  e.  Ulama,  Cendekiawan  dan Tokoh  Adat  lainnya  di  gampong  atau  nama  lain  yang  bersangkutan,  sesuai  dengan
3 Undang-undang  Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
4 Ibid
5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
6 ibid
kebutuhan.  Ayat  (3)  menyebutkan  Penyelesaian  secara  adat  di  mukim  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: a. Imeum Mukim atau nama lain; b . Imeum Chik atau nama lain c. Tuha Peut atau nama lain; d. Sekretaris Mukim ; dan e. Ulama, Cendekiawan dan Tokoh Adat lainnya di mukim yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan. 7
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  secara  adat  yang  dilakukan  oleh  masyarakat Aceh,  didapatkan  informasi  bahwa  terdapat  2  model  atau  pola  utama  pelaksanaan peradilan  adat.  Pertama,  model  atau  praktek  penyelesaian  sengketa  yang  paling sederhana  dan  praktek  ini  diakui  sebagai  tradisi  yang  turun  temurun  masih  terus dipergunakan  oleh  masyarakat.  Keterlibatan  para  pihak  biasanya  terbatas,  yaitu  para pihak  yang  bersengketa  serta  Geuchiek  sendiri  atau  dalam  hal  dibutuhkan  Geuchik misalnya  untuk  menggali  referensi-referensi  serta  pertimbangan  hukum  yang  harus diambil,  maka  Geuchik  akan  melibatkan  Tengku  Imuem  (pemuka  agama)  dan diselenggarakan dalam durasi waktu yang relatif singkat.
Peranan Geuchik sebagai pemangku adat dan pemimpin Gampong lebih menonjol dan  sifat  keaktifannya  juga  lebih  besar.  Tidak  jarang  Geuchik  akan  melakukan kunjungan-kunjungan  ke  rumah  masing-masing  pihak  bersengketa  untuk  mencari informasi  detil  tentang  permasalahan  yang  ada.  Tindakan  ini  merupakan  upaya  yang dilakukan  dengan  maksud  untuk  menurunkan  tingkat  ketegangan  atas  sengketa  yang dihadapi  oleh  para  pihak  serta  sebagai  bentuk  negosiasi  yang  coba  dibangun  oleh Geuchik  untuk  mendapatkan  kesepakatan  perdamaian.  Ketika  Geuchik  telah mendapatkan  informasi  yang  dirasa  cukup  dari  kedua  belah  pihak  atas  duduk perkaranya, kemudian para pihak akan diundang untuk bertemu secara langsung. Lokasi pertemuan  bersifat  fleksibel  dan  tidak  jarang  rumah Geuchik dipilih  sebagai  tempat yang  paling  netral  selain  juga  tentunya  meunasah  maupun  mesjid  di gampong turut menjadi alternatif utama.
Adanya keistimewaan Aceh terhadap pelaksanaan syariat Islam telah memberikan kewenangan  kepada  lembaga  eksekutif,  legislatif  maupun  yudikatif  di  Provinsi  Aceh untuk  menyusun  beberapa  kebijakan  ataupun  peraturan  yang  ditujukan  sebagai  dasar pelaksanaan  Syariat  Islam  secara  menyeluruh  ( Kaffah) ,  inilah  yang  menjadi  landasan Pemerintah  Aceh  atau  Gubernur  Aceh  pada  saat  itu  Irwandi  Yusuf  mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh atau dikenal dengan nama Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang  pelaksanaan  Hukum  Acara  Jinayat  pada  tanggal  28  Februari  2018  yang  pada intinya menjelaskan tentang pelaksanaan lokasi dilakukannya Uqubat Cambuk. Namun,
7 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
dalam pelaksanaannya terdapat hambatan berupa sarana dan prasarana belum memadai, belum ada petunjuk teknis dan pelaksanaan terkait Pergub tersebut serta anggaran yang terbatas. 8

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  sosiologis.  Pendekatan  yuridis  sosiologis  adalah  mengidentifikasi  dan menkonsepsikan  hukum  sebagai  institusi  sosial  yang  rill  dan  fungsional  dalam  sistem kehidupan  nyata 9 Pendekatan  yuridis  sosiologis  adalah  menekankan  penelitian  yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke  objeknya  yaitu  berkaitan  dengan  proses  penyelesaian jarimah  khalwat kemudian melakukan  analisis  terhadap  hasil  penelitian  peran  Peradilan  Adat  Aceh  di  Kabupaten Aceh  Utara.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan  data sekunder.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tinjauan Umum Tentang Jarimah Khalwat Dan Peradilan Adat
a. Jarimah Khalwat
Jarimah adalah perbuatan yang  dilarang  oleh syariat Islam yang  dalam Qanun Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum Jinayat diancam  dengan ‘Uqubat  Hudud dan/atau Ta’zir , ‘Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan  oleh  hakim terhadap pelaku Jarimah , hudud adalah  jenis ‘Uqubat yang  bentuk  dan  besarannya  telah ditentukan  di  dalam  qanun  secara  tegas  dan Ta’zir adalah    jenis ‘Uqubat yang    telah ditentukan    dalam  qanun  yang  bentuknya  bersifat  pilihan  dan  besarannya  dalam  batas tertinggi dan/atau terendah. 10
Khalwat adalah  perbuatan  berada  pada  tempat  tertutup  atau  tersembunyi antara  2  (dua)  orang  yang  berlainan  jenis  kelamin  yang  bukan mahram dan    tanpa ikatan  perkawinan  dengan  kerelaan  kedua  belah  pihak  yang  mengarah    pada perbuatan zina. 11
Pada Pasal 4 Ayat (1) disebutkan ‘Uqubat terhadap jarimah khalwat terdiri dari hudud dan ta’zir , Pasal 4 Ayat (2) ‘Uqubat Hudud berbentuk cambuk, Pasal 4 Ayat (3) ‘ Uqubat Ta’zir terdiri dari ‘Uqubat Ta’zir utama dan ‘Uqubat Ta’zir tambahan, Pasal 4
8 Fajar  Adi  Putra.  “Implementasi  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  5  Tahun  2018  di  Kabupaten  Aceh Timur”. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh . Vol.9, No.1, 2021, Pp. 25-30.
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, UI Press, 2010, hlm. 52.
10 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
11 Ibid
Ayat  (4) ‘Uqubat  Ta’zir utama  terdiri  dari:  a.  cambuk;  b.  denda;  c.  penjara;  dan  d. restitusi. 12 Untuk  ketentuan  hukum  acara  jinayat  Aceh  mengikuti  prinsip  teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative ( negatief wettelijk ). 13

## 2. Pengaturan Peradilan Adat di Aceh
1. Pengertian, Sejarah dan Sumber Hukum Adat
a. Pengertian Adat, Hukum Adat, Masyarakat Adat dan Peradilan Adat
Adat  atau  yang  sering  juga  kenal  dengan "custom" yang  dengan  sendirinya juga terkait dengan berbicara tentang wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai- nilai,  norma-norma,  aturan-aturan  serta  hukum  yang  satu  dengan  lainnya  berkaitan menjadi  suatu  sistem  yaitu  sistem  budaya.  Ada  dua  pendapat  mengenai  asal  kata  adat ini,  di  satu  pihak  ada  yang  menyatakan  bahwa  adat  diambil  dari  bahasa  Arab "uruf" yang berarti kebiasaan. Kata ini menurut Zamakhsyari diambil dari akar kata yang sama dengan  makruf  lawan  mungkar,  karena  itu "uruf" berarti ber  sesuatu  yang  baik. 14 Apabila  ditelaah  dari  asal  katanya  “adat” berasal  dari  dua  kata, "a" dan "dato" , "a" berarti  tidak  dan "dato" berarti sesuatu  yang  bersifat  kebendaan. 15 Sementara  adat- istiadat (customs) merupakan  kompleks  konsep  serta  aturan  yang  mantap  dan terintegrasi kuat  dalam  sistem  budaya  dari  suatu  kebudayaan  yang  menata  Tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan itu.
Sementara  itu,  dalam  masyarakat  Aceh  adat  istiadat  merupakan  seperangkat nilai-nilai dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. 16 Muhammad  Hakim  Nyak  Pha  yang  dikutip  Mohd  Zaim  Irsyad,  menuliskan bahwa  adat  istiadat  adalah  tata  kelakuan  atau  tata  tindakan  atau  tata  perbuatan  yang selanjutnya  merupakan  kaedah-kaedah  yang  bukan  saja  dikenal,  diakui  dan  dihargai, akan tetapi juga ditaati oleh sebahagian besar warga masyarakat yang bersangkutan. 17
Berdasarkan  pendapat  para  ahli  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  adat merupakan  kebiasaan-kebiasaan,  aturan-aturan  yang  harus  dipatuhi  oleh  masyarakat adat  yang  memuat  kebiasaan-kebiasaan,  nilai-nilai  dan  norma-norma  hukum  lainnya yang  saling  mempengaruhi  dan  menjadi  suatu  sistem  yang  hidup  dalam  suatu
12 Ibid
13 Dini Nabillah, et al. “Analisis Keterangan Anak sebagai Saksi Korban Tidak di Sumpah dalam Pembuktian  Tindak  Pidana  Pemerkosaan  terhadap  Anak”. Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas Malikussaleh . Vol.8, No.1, 2020, Pp. 250-270.
14 Zamarkhsyari, Teori-teori  Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul  Fiqh , (Bandung:  Cipta Pustaka Media Perintis, 2013), hlm. 117.
15 Wikipedia, Hukum Adat , http://id.wikipedia.org/wiki/, diunduh, 03 Januari 2018
16 Mohd. Zaim Irsyad, Struktur Dan Lembaga Adat  Di Aceh , http://misteraim.blogspot. com/html, diunduh 30 Desember 2017
17 Muhammad  Hakim  Nyak  Pha, Pedoman  Umum  Adat  Aceh ,  Banda  Aceh:  LAKA  Aceh,  1990, hlm. 171.
masyarakat tertentu. Dengan demikian dapat adat merupakan aturan yang berlaku pada suatu  masyarakat,  agar  anggota  masyarakat  dapat  menyesuaikan  perbuatannya  dengan tata kelakuan yang dibuatnya tersebut.
Hukum  adat  pertama  kali  dikemukakan  oleh  Snouck  Hurgronye  dalam bukunya  yang  berjudul “De Acchers” (Orang-orang  Aceh  yang  kemudian  diikuti oleh Van  Vollenhoven  dalam  bukunya  yang berjudul  “Her  Adat  Reecht  Van  Nederland Indie” . 18 Menurutnya Hukum adat adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda Adatrecht 19 untuk  menunjukkan  adat  yang  memiliki  akibat  hukum  yang  berlaku  pada masyarakat Aceh. 20
Definisi  dari  hukum  adat  sendiri  adalah  suatu  hukum  yang  hidup  karena  dia menjelmakan  perasaan  hukum  yang  nyata  dari  rakyat  sesuai  dengan  fitrahnya  sendiri, hukum  adat  terus  menerus  dalam  keadaan  tumbuh  dan  berkembang  seperti  hidup  itu sendiri. 21 Menurut  Prof.  Mr.  Kusumadi  Pujosewoyo,  hukum  adat  adalah  keseluruhan aturan tingkah laku yang “adat” dan sekaligus “hukum” pula. 22 Sedangkan menurut Van Vollenhoven yang dikutip Imam Sudiyat mengatakan bahwa hukum adat yaitu: “Hukum asli  yang  tidak  tertulis  yang  memberikan  pedoman  kepada  sebagian  besar  orang Indonesia  dalam  kehidupan  sehari-hari,  dalam  hubungan  antara  satu  dengan  yang lainnya  baik  di  desa  maupun  di  kota”, 23 Dengan  kata  lain  hukum  adat  adalah  sistem aturan  berlaku  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang  berasal  dari  kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi Bangsa Indonesia.

## 3. Badan Penyelenggaraan Peradilan Adat Di Aceh
Pada umumnya penyelengaraan Peradilan Perdamaian Adat di Aceh dilakukan oleh  Lembaga  Gampong  dan  Mukim. 24 Hal  yang  sama  berlaku  untuk  seluruh  Aceh. Hanya  saja,  di  beberapa  daerah  tertentu,  seperti  Aceh  Tengah  dan  Aceh  Tamiang, mereka  menggunakan  istilah  lain.  Namun,  fungsinya  tetap  yang  sama,  yaitu  sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat.
18 Bushar  Muhammad, Asas-asar  Hukum  Adat  (Suatu  Pongantur) ,Jakarta,  Pradnya  Paramitha, 1981, hlm. 60.
19 Bushar  Muhammad, Asas-Asas  Hukum  Adat  (Suatu  Pengantar) ,  Jakarta  dan  PT,  Pradnya Paramita, 2006, hlm. 1.
20 C.  Dewi  Wulansari, Hukum  Adat  Suatu  Pangantar, Bandung,  PT.  Refika  Adituma,  2012,  hlm. 164.
21 Soepomo, Hukum Adat ,  Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1993, hlm. 3.
22 H.A.M. Effendy, S.H, Pengantar Tata Hukum Indonenia , Jakarta, Mahdi Offset,1994, hlm. 115- 116.
23 Iman Sudiyat, Asas-asas Hukum Adat ,  Yogyakarta, Liberty, 2000, hlm. 20.
24 Lihat  Buku  Pedoman  Peradilan  Adat  di  Aceh  untuk  Peradilan  Adat  yang  Adil  dan  Akuntabel, MAA Aceh: Aceh, 2008.
Mereka  terlibat  dalam  proses  penyelenggaraan  peradilan  adat  melalui  jalur Tuha Peuet dimana salah satu unsur Tuha Peuet harus ada wakil dari kaum perempuan.
Menurut Tagwaddin di dalam kehidupan gampong di Aceh, masih ditemukan adanya lembaga-lembaga adat beserta perangkat penguasa adatnya, yaitu: 25 a. Lembaga pemerintahan mukim yang diketuai oleh imeum mukim ;
b. Lembaga keagamaan yang dipimpin oleh imeum meseujid ;
c. Lembaga musyawarah mukim yang dipimpin oleh tuha lapan ;
d. Lembaga pemerintahan gampong dipimpin oleh keuchik ;
e. Lembaga keagamaan di gampong dipimpin oleh imeum meunasah ;
f. Lembaga musyawarah gampong oleh tuha peut ;
g. Lembaga adat persawahan yang dipimpin oleh kejruen blang ;
h. Lembaga adat Laoet yang dipimpin oleh panglima laoet;
i. Lembaga adat perkebunan yang dipimpin oleh peutua sineboek ;
j. Lembaga adat hutan yang dipimpin oleh panglima uteun atau pawang glee ;
k. Lembaga adat lalulintas laut yang dipimpin oleh syahbanda ; dan
l. Lembaga adat perdagangan yang dipimpin oleh haria peukan .
Peradilan adat di Aceh dilakukan secara bertahab mulai dari tingkat gampong dan mukim masing-masing memiliki perangkat peradilan adat atau hakim perdamaian, diantaranya:
1. Gampong, terdiri atas:
a. Geuchik , sebagai ketua;
b. Sekretaris Gampong , sebagai Panitera;
c. Imeum Meunasah , sebagai anggota;
d. Tuha Peuet , sebagai anggota;
e. Ulama,  Tokoh  adat/cendikiawan  lainnya  di  Gampong  yang  bersangkutan (ahli di bidangnya), selain Tuha Peuet Gampong sesuai dengan kebutuhan.
2. Mukim terdiri atas:
a. Imeum Mukim , sebagai ketua;
b. Sekretaris Mukim , sebagai Panitera;
c. Tuha Peuet Mukim , sebagai anggota;
d. Ulama,  tokoh  adat  atau  cendikiawan  lainnya,  selain Tuha  Peuet  Mukim sesuai dengan kebutuhan.
4. Asas-Asas Dalam Peradilan Adat
25 Tagwaddin, Penyelesaian Sengketa atau Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh , jurnal Ilmu Hukum, Desember 2015, hlm. 513.
Asas  merupakan  tatanan  nilai  sosial  yang  menduduki  tingkat  tertinggi  dari berbagai sistem hukum, dan tidak boleh disimpangi oleh system hukum manapun juga. Dalam  sistem  hukum  adat  Aceh,  dikenal  sejumlah  asas  yang  pada  umumnya  dapat diterima oleh berbagai sistem hukum lainnya. Sejauh ini, ada sejumlah asas yang telah dihimpun sebagai berikut: 26
a. Terpercaya atau Amanah (Acceptability) , Peradilan adat dapat dipercayai oleh masyarakat;
b. Tanggung Jawab/Akuntabilitas (Accountability) , Prinsip ini menggaris bawahi pertanggung jawaban  dari  para  pelaksana  peradilan  adat  dalam  menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat dan negara tetapi juga kepada Allah SWT;
c. Kesetaraan  di  Depan  Hukum/Non-diskriminasi (Eguality  before  the  law/  Non Discriminaton) ,  Peradilan  adat  tidak  boleh  membeda-bedakan  jenis  kelamin, status sosial ataupun sumur. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan adat;
d. Cepat,  Mudah  dan  Murah (Accessibillity  to  all  Citizens) ,  Setiap  putusan peradilan  Gampong  harus  dapat  dijangkau  oleh  masyarakat  baik  yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya;
e. Ikhlas  dan  Sukarela (Voluntary  nature), Keadilan  adat  tidak  boleh  memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat;
f. Penyelesaian  damai/  kerukunan (Peaceful  Resolution), Dalam  bahasa  Aceh, azas ini dikenal dengan ungkapan “Uleue beu mate ranteng bek patah”, tujuan dari  peradilan  adat  adalah  untuk  menciptakan  keseimbangan  dan  kedamaian dalam masyarakat;
g. Musyawarah/Mufakat (Consensus), Keputusan  yang  dibuat  dalam  peradilan adat  berdasarkan  hasil  musyawarah  mufakat  yang  berlandaskan  hukum  dari para pelaksana peradilan adat;
h. Keterbukaan  untuk  Umum (Transparency), Semua  proses  peradilan  (kecuali untuk  kasus-kasus  tertentu)  baik  yang  menyangkut  pautkan  penerimaan pengaduan,  pemanggilan  saksi,  persidangan  maupun  pengambilan  serta pembacaan putusan harus dijalankan secara terbuka;
i. Jujur  dan  Kompetensi (Competence/Authority) ,  Seorang  pemimpin  adat  tidak boleh reengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik material maupun non material dari penanganan perkara;
26 Badruzzaman Ismail, Pedoman Peradilan Adat di Aceh , Banda Aceh, 2008, hlm. 6.
j. Keberagaman (Pluralism) ,  Peradilan  adat  menghargai  keberagaman  peraturan hukum  yang  terdiri  dari  berbagai  sistem hukum  adat  dan  berlaku  dalam  suatu masyarakat adat tertentu;
k. Praduga  Tak  Bersalah (Presumption  of  Innocence) ,  Hukum  adat  tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri; dan
l. Berkeadilan (Proportional  Justice) ,  Putusan  peradilan  adat  harus  bersifat  adil dan  diterapkan  berpedoman  sesuai  dengan  berdasarkan  parahnya  perkara  dan keadaan ekonomi para pihak.

## 5. Kewenangan Peradilan Adat
Suatu  perkara  akan  diproses  secara  hukum  adat  di  tingkat  perangkat  gampong dengan peradilan adat bila suatu kasus sudah dilaporkan pada perangkat adat bila suatu kasus  sudah  dilaporkan  pada  perangkat  gampong  baik  kepada keuchik,  tuha  peut, teungku imeum atau sekretaris gampong oleh yang terlibat biasanya tanpa laporan dari masyarakat  pihak  perangkat  gampong  tidak  beraksi  kecuali  dalam  masalah-masalah yang  sangat  mendesak  atau  krusial  seperti  pembunuhan,  penganiayaan  dan  ketertiban umum  lainnya.  Namun,  masalah  keluarga  seperti  ahli  waris,  perkawinan  dan  masalah lainnya  meskipun  diketahui  oleh  pihak  perangkat  gampong  jarang  sekali  langsung diproses, tapi terlebih dahulu menunggu laporan.
Bila  suatu  kasus  tidak  bisa  lagi  diselesaikan  secara  adat  pihak  gampong  akan memberikan  wewenang  umumnya  melalui  hukum  formal.  Tetapi ternyata tidak  semua masyatakat  yang  memiliki  masalah  (bersengketa)  menunggu  keputusan  dari  pihak gampong.  Dalam  masyarakat  yang  sudah  tahu  prosedur  dan  biasanya  dari  kalangan yang menengah ke atas bila ada masalah mereka memilih langsung memperkarakannya pada  peradilan  formal.  Mereka  beralasan  untuk  memperkarakannya  pada  peradilan formal karena legalitas hukumnya jelas. 27
Kewenangan  atau  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  peradilan  adat  di  Aceh  tentu saja tidak setara dengan kompetensi yang dimiliki oleh peradilan negara. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kompetensi Peradilan Adat di Aceh lebih kepada aspek umum  dan  tidak  membedakan  jenis  perkara  perdata  dan  pidana.  Kompetensi  yang berada  di  bawah  Peradilan  Adat  antara  lain  mencakup  persoalan:  (1)  batas  tanah,  (2) pelanggaran ketentuan adat dalam bersawah dan pertanian lainnya: (3) kekerasan dalam rumah tangga yang bukan katagori penganiayaan berat: (4) perselisihan antar dan dalam keluarga: (5) Pembagian harta warisan: (6) wasiat: (7) pertunangan dan perkawinan, (8)
27 Juniarti, Op Cit hlm. 2458.
pencurian: (9) ternak makan tanaman atau mengganggu lalu lintas, (10) kecelakaan lalu lintas (kecelakaan ringan), (11) ketidakseragaman turun ke sawah. 28

## 6. Peran dan Fungsi Peradilan Adat
Dalam  Qanun  Aceh  Nomor  10  Tahun  2008  disebutkan  bahwa  lembaga  adat dalam  masyarakat  Aceh  berfungsi  sebagai  wahana  partisipasi  masyarakat  dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Adapun unsurunsur lembaga adat di  Aceh  pada  masa  sekarang  adalah  (1)  Majelis  Adat  Aceh,  (2)  imeum  mukim,  (3) imeum  chik,  (4)  keuchik,  (5)  tuha  peut:  (6)  tuha  lapan,  (7)  imeum  meunasah,  (8) keujruen  blang,  (9)  panglima  laot,  (10)  pawang  glee/ueun,  Ul)  petua  seuneubok,  (12) haria peukan, dan (13) syahbanda.
Hasil penelitian dan analisa penulis di lapangan mengenai penyelesaian jarimah khalwat melalui  peradilan  adat  gampong  Kabupaten  Aceh  Utara  ditemukan    bahwa setiap  penyelesaian Jarimah  Khalwat di  Kabupaten  Utara,  putusannya  berbeda-beda antara satu sama lain tergantung bagaimana adat dari setiap gampong itu berlaku, dalam hal  putusan-putusan  oleh  lembaga  adat  gampong  yang  ada  dalam  Kabupaten  Aceh Utara  terkait  penyelesaian Jarimah  Khalwat mengandung  unsur  apa  yang  seperti disampaikan Van Vollenhoven terdapat tujuh tingkat utama hukum adat, demikian juga dalam  hal  keterlibatan  lembaga  adat  dalam  melakukan  penyelesaian  pelaksanannya masing-masing  sudah  sesuai  dengan  amanah  dari  qanun  yang  berlaku  di  Aceh,  dan penyelesaian  jarimah  khalwat  di  aceh  utara  oleh  Lembaga  adat  memenuhi  Asas-asas hukum  dalam  peradilan  adat,  karena  asas  merupakan  tatanan  nilai  sosial  yang menduduki  tingkat  tertinggi  dari  berbagai  sistem  hukum,  dan  tidak  boleh  disimpangi oleh system hukum manapun juga.
1. Hambatan dalam penyelesaian jarimah khalwat
Penegakan  hukum  terdapat  faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  dan mempunyai  arti  sehingga  penegakan  hukum  dapat  berdampak  positif  dan negatifnya  terletak  pada  isi  faktor  tersebut. 29 Terjadinya  gangguan  terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (“tritunggal”). Dalam hal ini terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan  dan  menjelma  dalam  kaidah-kaidah  yang  simpang  siur,  dan  pola perilaku  tidak  terarah  yang  dapat  mengganggu  kedamaian  pergaulan  hidup,
28 Amrena Rasyada, Kedudukan Peradilan Adat Aceh dalam Sistem Peradilan Nasional , diterbitkan Lhokseumawe, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2010, hlm. 30.
29 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Rajawali  Press, Jakarta, 1983, hlm. 18.
sehingga  penegakan  hukum  menjadi  tidaklah  dapat  diwujudkan.  Artinya, penegakan hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya atau terganggu dalam perjalanan penegakan hukumnya.
Begitu  juga  yang  terjadi  dalam  penegakan  hukum  Syariat  Islam  umumnya  di Aceh maupun Aceh Utara khususnya jarimah khalwat yang diselesaikan oleh lembaga adat  Gampong,  ada  banyak  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  sehinga  menjadi penghambat dalam penyelesaiannya, diantara lain:
Pertama ,  faktor  hukumnya  itu  sendiri.  Jamal  menyampaikan  bahwa  Hukum yang dimaksudkan adalah Qanun atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh  Pemerintah.  Faktor  hukum  yang  dimaksud  adalah  Pendelegasian  kewenangan dalam  penyelesaian  jarimah  khalwat  kepada  Lembaga  Adat  merupakan  bentuk pendistribusian  kewenangan  dari  peradilan  Syar’iyah  kepada  peradilan  adat  sehingga terhadap  jarimah  khalwat  terjadi  ragam  bentuk  penyelesaiannya.  Namun  demikian pendistribusian  kewenangan  tersebut  hanya  mengatur  tentang  subjek  dan  tempat kejadian kasus khalwat dan tidak mengatur tentang materi khalwat secara jelas. Dalam dua  qanun  sebelumnya,  yaitu  Qanun  Aceh  tentang  Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan Adat  Istiadat  serta  Qanun  Nomor  10  tentang  Lembaga  Adat  juga  tidak  dijelaskan bentuk-bentuk  khalwat  yang  menjadi  kewenangan  pradilan  adat.  Akibatnya  dapat berimplikasi pada penerapan hukum dilapangan. 30
Kedua ,  faktor  penegak  hukumnya.  Samsul  Bahri  juga  menyampaikan, Yang dimaksudkan  dengan  penegak  hukum  itu  adalah  pihak-pihak  yang  langsung  maupun tidak  langsung  terlibat  dalam  penegakan  hukum  terkait  penyelesaian  jarimah  khalwat, Praktek  penyelesaian  secara  adat  terhadap  pelanggaran  jarimah  khalwat  selama  ini masih belum mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap pelaku, baik dari  aspek  pemilihan  antara  jarimah  khalwat  dengan  jarimah  zina  dan  pemberian perlindungan kepada pelaku sebagaimana yag diamaahkan oleh Qanun Adat Istiadat. 31
Ketiga ,  faktor  sarana  dan  fasilitas.  Amri menambahkan  bahwa  Tanpa  adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penyelesaian jarimah  khalwat berlangsung  dengan  baik,  yang antara  lain  mencakup tenaga manusia yang  ahli  dan  mampu  menguasai  hukum  adat,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang cukup  memadai,  keuangan  yang  cukup,  dan  seterusnya.  Kalau  hal-hal  tersebut  tidak dipenuhi,  maka  sulitlah  penyelesaian  jarimah  khalwat  dapat  mencapai  tujuannya.
30 Jamal, Tuha  Peut  Gampong  Gunci  Kecamatan  Sawang  Kabupaten  Aceh  Utara ,  Wawancara Tanggal 3 Oktober 2022.
31 Samsul Bahri, Tuha Peut Gampong Bangka Jaya Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara , Wawancara Tanggal 5 Oktober 2022.
Tenaga manusia yang ahli dan mampu disini diartikan sebagai para penegak hukum adat yang terlibat dalam penyelesaian jarimah khalwat yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu  atau  dapat  melayani  dan  mengayomi  masyarakat  sesuai  dengan  tugas  dan bidangnya masing-masing. 32
Keempat ,  faktor  masyarakat.  Rusli  juga  menyampaikan,  faktor  penghambat lainnya  dalam  penyelesaian  kasus  khalwat  di  Gampong  yaitu  dari  sudut  sosial  dan budaya,  Aceh  Utara  merupakan  suatu  masyarakat  yang  majemuk  dengan  luas  wilayah yang  sangat  luas  hingga  mencapai  840  (delapan  ratus  empat  puluh)  Gampong  dan Kecamatannya sebanyak 27 (dua puluh tujuh), dari sekian banyaknya gampong dengan ragam  adat  istiadat  yang  berbeda.  Seorang  penegak  hukum  adat  harus  mengenal stratifikasi  sosial  atau  pelapisan  masyarakat  yang  ada  dalam  suatu  lingkungan  beserta tatanan  status/kedudukan  dan  peranan  yang  ada.  Setiap  stratifikasi  sosial  pasti  ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga- lembaga  sosial  yang  hidup,  serta  sangat  dihargai  oleh  bagian  terbesar  warga-warga masyarakat yang ada. 33
2. Upaya terhadap hambatan penyelesaian jarimah khalwat secara adat
Yang  dimaksud  dengan  Upaya  adalah usaha  (untuk  mencapai  suatu  maksud, memecahkan  persoalan,  mencari  jalan  keluar);  daya  upaya”.  Sedangkan  Kata penghambat  diterjemahkan  sebagai  hal,  keadaan  atau  penyebab  lain  yang menghambat  (merintangi,  menahan,  menghalangi).  Sedangkan  pengertian  dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal,  jadi  dapat  disumpulkan  bahwa  upaya  dalam  satu  hambatan  merupakan  usaha yang dilakukan untuk memecahkan persoalan yang dapat menghalangi pencapaian suatu hal. 34
Sesuai dengan maksud di atas penulis dapat menyampaikan, ada 4 (empat upaya yang  dapat  dilakukan  oleh  Lembaga  adat  dalam  rangka  penyelesaian jarimah khalwat secara  adat  gampong  di  Kabupaten  Aceh  Utara  khususnya  terhadap  4 (empat)  lokasi  penelitian  yaitu:  1).  Gampong  Gunci  Kecamatan  Sawang,  2). Gampong  Bangka  Jaya  Kecamatan  Dewantara,  3).  Gampong  Meucat  Kecamatan Syamtalira Aron dan 4) Gampong Aleu Ie Mirah Kecamatan Tanah Jambo Aye.
32 Amri, Tuha  Peut  Gampong  Meucat  Kecamatan  Syamtalira  Aron  Kabupaten  Aceh  Utara , Wawancara Tanggal 27 September 2022.
33 Rusli  Abdullah, Geuchik  Gampong  Aleu  Ie  Mirah  Kecamatan  Tanah  Jamboe  Aye  Kabupaten Aceh Utara , Wawancara Tanggal 22 September 2022.
34 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III tahun 2003
Dari  berbagai  hambatan  yang  terjadi  di    setiap  gampong  dalam  penyelesaian jarimah  khalwat yang  telah  disebutkan  diatas,  maka  beberapa  upaya  yang  bisa dilakukan terhadap hambatan peneyelesaian jarimah khalwat sebagai berikut:
Pertama ,  Menyangkut  faktor  hukum,  Pemerintah  Aceh  umumnya  dan Kabupaten  Aceh  Utara  khususnya  melakukan  revisi  terkait  regulasi  hukum  adat yang  masih  terjadi  multi  tafsir  dengan  membuat  turunan-turunan  regulasi  yang memudahkan  bagi  Lembaga  adat  dalam  penyelesaian  jarimah  khalwat,  misalnya adanya  keseragaman  putusan  peradilan  adat  terhadap  pelanggar jarimah  khalwat, dalam  hal  ini  seharusnya  setiap  gampong  mempunyai  qanun  gampongnya  sendiri yang  tertulis  sehingga  tidak  menjadi  suatu  hambatan  bagi  Lembaga  Adat  dalam penyelesaian setiap perkara jarimah khalwat .
Kedua ,  terkait  faktor  penegak  hukumnya,  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara memberikan  pelatihan-pelatihan  secara  rutin  kepada  Lembaga  Adat  dalam  rangka penyelesaian  jarimah  khalwat  di  tingkat  gampong  sehingga  mampu  memberikan keadilan  dan  kepastian  hukum  terhadap  pelaku,  baik  dari  aspek  pemilihan  antara jarimah  khalwat  dengan  jarimah  zina  dan  pemberian  perlindungan  kepada  pelaku sebagaimana yag diamaahkan oleh Qanun Adat Istiadat itu sendiri.
Ketiga ,  dalam  hal  faktor  penghambat  sarana  dan  fasilitas,  ini  juga  tidak  kalah penting  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara  Umumnya  dan  Pemerintah Gampong    untuk  memilih  ataupun  menempatkan  tenaga  manusia  yang  ahli  dan mampu  menguasai  hukum  adat  di  dalam  Lembaga  adat,  pengorganisasian  yang baik tehadap Lembaga Adat, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup sebagai penunjang dalam penyelesaian jarimah khalwat di tingkat gampong.
Keempat ,  upaya  yang  bisa  dilakukan  dalam  hambatan  faktor  masyarakat, Lembaga  Adat  mengetahui  dan  memahami  sudut  sosial  dan  budaya  masyarakat, maka  dengan  memahami  hal  tersebut  dapat  memudahkan  Lembaga  Adat  untuk mengidentifikasikan  nilai-nilai  dan  norma-norma  atau  kaidah-kaidah  yang  berlaku di lingkungan tersebut. Dalam garis besar, masyarakat terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum diantara  keduanya  pun  sangat  berbeda  penyelesaiannya.  Hal  ini  karena  pola  pikir dan  pengetahuan  yang  jelas  berbeda.  Jika  orang  kalangan  bawah,  keinginan  atau taatnya pada suatu hukum oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau  mematuhi  hukum  yang  telah  diatur.  Hal  ini,  disebabkan  kurang  pengetahuan dan  pendidikan  yang  mereka  miliki  sangat  terbatas,  dan  tidak  dapat  mengetahui bahwa  ada  sanksi  yang  akan  mengikat  jika  dilanggar  ( blue  collar  crime ).
Sedangkan,  orang-orang  kalangan  atas  cenderung  mengikuti  hukum  atau  aturan- aturan  yang  ada,  karena  lebih  memiliki  pengetahuan  yang  banyak  tentang  hukum dan  mengetahui  sanksinya.  Hal  ini  terjadi  cenderung  lebih  bersifat  tertib.  Pada kalangan  atas  ini  jika  terjadi  kejahatan,  maka  dapat  dikatakan white  collar  crime (untuk  kepentingan  semata).  Kalau  kita  melihat  kondisi  sekarang  ini,  jumlah masyarakat  miskinnya  semakin  banyak.  Sehingga  jika  dilihat  dari  faktor masyarakat, maka masalah kejahatan atau penegakan hukum ini ada di lapisan ini. Setiap  stratifikasi  sosial  memiliki  dasar-dasarnya  tersendiri,  sehingga  dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat  yang  mungkin  tidak  begitu  mengerti  akan  hukum  sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasikan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.

## D. KESIMPULAN
Setiap penyelesaian Jarimah Khalwat di Kabupaten Utara, putusannya berbeda- beda antara satu sama lain tergantung bagaimana adat dari setiap gampong itu berlaku, dalam  hal  putusan-putusan  oleh  lembaga  adat  gampong  yang  ada  dalam  Kabupaten Aceh Utara terkait  penyelesaian Jarimah Khalwat mengandung unsur apa yang seperti disampaikan Van Vollenhoven terdapat tujuh tingkat utama hukum adat, demikian juga dalam  hal  keterlibatan  lembaga  adat  dalam  melakukan  penyelesaian  pelaksanannya masing-masing  sudah  sesuai  dengan  amanah  dari  qanun  yang  berlaku  di  Aceh,  dan penyelesaian  jarimah  khalwat  di  aceh  utara  oleh  Lembaga  adat  memenuhi  Asas-asas hukum  dalam  peradilan  adat,  karena  asas  merupakan  tatanan  nilai  sosial  yang menduduki  tingkat  tertinggi  dari  berbagai  sistem  hukum,  dan  tidak  boleh  disimpangi oleh system hukum manapun juga.
Hambatan dalam penyelesaian jarimah khalwat adalah pihak lembaga adat tidak bisa  menyelesaikan  perkara  di tempat  di sebabkan  keamanan  yang  tidak  terjamin bagi sipelanggar,  dalam  hal  pengambilan  keputusan  adat  juga  masih  perlu  melakukan koordinasi  dengan  pihak  Polisi  Wilayatul  Hisbah  tanpa  berani  melakukan  putusan sendiri oleh lembaga adat itu sendiri, di samping ada faktor-faktor lainnya seperti faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas dan faktor masyarakat.
Upaya  terhadap  hambatan  penyelesaian  jarimah  khalwat  secara  adat  diantara lain yaitu seharusnya Pemerintah Aceh umumnya dan Kabupaten Aceh Utara khususnya melakukan  revisi  terkait  regulasi  hukum  adat,  memberikan  pelatihan-pelatihan  secara
rutin kepada Lembaga Adat, memilih ataupun menempatkan tenaga manusia yang ahli dan mampu menguasai hukum adat di dalam Lembaga adat, pengorganisasian yang baik tehadap Lembaga Adat, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup sebagai penunjang dalam penyelesaian jarimah khalwat di tingkat gampong dan Lembaga Adat harus mengetahui dan memahami sudut sosial dan budaya masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abu Bakar Aceh, Bunga Rampai Tentang Aceh , Jakarta, Bhratara Karya Aksara, 1980.
Ali.  Achmad  Chomzah, Seri  Hukum  Pertanahan  III  Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas Tanah  dan  Seri  Hukum  Pertanahan  IV  Pengadaan  Tanah  Instansi Pemerintah , Jakarta, Prestasi Pustaka, 2003
Al  Yasa’  dan  Marah  Halim, Hukum  Pidana  Islam  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam, Banda Aceh, Dinas Syariat Isla m Provinsi NAD, 2007.
Anonimus, Pedoman  Peradilan  Adat  Aceh ,  Banda  Aceh,  Majelis  Adat  Aceh  (MAA) Proviasi Aceh, 2008
Absori, Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan    Hidup:  Sebuah      Model      Penyelesaian Lingkungan  Hidup  dengan Pendekatan Partisipatif ,  Surakarta,  Muhammadiyah University Press, 2014.
Bushar  Muhammad, Asas-asar  Hukum  Adat  (Suatu  Pongantur) ,  Jakarta,  Pradnya Paramitha, 1981
Burhan  Ashofa, Metode  Penelitian  Hukum, Bhineka  Cipta ,  Jakarta, 1996
Bushar  Muhammad, Asas-Asas  Hukum  Adat  (Suatu  Pengantar) ,  Jakarta  dan  PT, Pradnya Paramita, 2006
C.  Snouck  Hurgronje, The  Achehnese,  W.S.  O'Sullivan ,  (terj),  Vol.I,  Lyden:  EJ.  BII, 1906
Carl  Joachim  Friedrich, Filsafat  Hukum  Perspektif  Historis ,  Bandung,  Nuansya  dan Nusamedia, 2004.
C.  Dewi  Wulansari, Hukum  Adat  Suatu  Pangantar ,  Bandung,  PT.  Refika  Adituma, 2012
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta,
Balai Pustaka, 1990
Dudu  Duswara  Machmudin, Pengantar  Ilmu  Hukum;  Sebuah  Sketsa ,  Bandung,  PT Refika Aditama, 2003.
Dean G Pruitt &Z.Rubin, Konflik Sasial , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
Darji  Darmadiharjo  dan  Shidarta, Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum  (Apa  dan  Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia ), Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006.
Dinas  Syari’at  Islam  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam, Himpunan  Undang- Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi  Gubernur, Edaran Gubernur, Berkaitan Pelaksanaan Syari’at Islam. Banda Aceh, 2006. Dominikus  Rato, Filsafat  Hukum:  Mencari,  Menemukan,dan  Memahami  Hukum , Surabaya: Laksbang Justitia, 2010.
Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara, Himpunan Peraturan Daerah/Qanun , 2013. Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia , Yogyakarta: Liberty, 1993. H.A.M. Effendy, S.H, Pengantar Tata Hukum Indonenia , Jakarta, Mahdi Offset, 1994.
Hilman  Hadikusuma,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat  Indonesia,  Bandung:  CV  Mandar Maju, 2003.
Husen Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah ,Yogyakarta, Laks Bang Pressindo, 2010.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Qanun  Aceh  Nomor  9  Tahun  2008  tentang  Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan  Adat Istiadat
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Undang-undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

## C. Skripsi, Tesis, Desertasi dan Jurnal
Dini Nabillah, et al. (2020) “Analisis Keterangan Anak sebagai Saksi Korban Tidak di Sumpah dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak”. Suloh:
Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh . Vol.8, No.1, Pp. 250-270.
Fajar Adi Putra, (2021) “Implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 di  Kabupaten  Aceh  Timur”. Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas Malikussaleh . Vol. 9, No.1, Pp. 25-50.