Keberhasilan dan Kegagalan Komunikasi Publik: Aspek Dakwah pada

## Gerakan 212 di Jakarta dan Gerakan Pemurnian Islam di Lombok
Muhammad Irhamdi; UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; irhamsatariah@gmail.com

## Abstract
The  practice  of  da’wa  in  a  democratic  society  is  often  used  as  a  tool  to influence public policy trhough political means. This is often the case because the practice  of  da’wa  is  relatively  easy  to  be  exploited  by  politicians.  They  often transform  religious  messages  of  da’wa  into  political  ones  without  loosing  their attractiveness before the audience. The aim of this paper is, therefore, to aswer two inter-related questions; (1) how political messages masked with religious symbols become effective and therefore are able to influence public policy and (2) how such messages become not effective and therefore are not able to influence public policy.
To answer those questions, success story in the case of 212 movement in Jakarta and  a  failure  story  in  the  case  of  religious  purification  of  Islam  in  Lombok  are analyzed  to  find  elements  that  play  important  roles  regarding  the  success  and failure of a da’wa movement to influence public policy.
Keywords : Diffusion of political messages, Islamic Da’wa, Public communication, and Public policy.

## Abstrak
Praktek  dakwah  pada  masyarakat  yang  menganut  demokrasi  seringkali dijadikan  alat  untuk  mempengaruhi  kebijakan  politik  dan  kebijakan  public  yang menjadi  turunannya.  Hal  ini  dilakukan  karena  praktek  dakwah  dapat  dengan mudah dimodifikasi oleh para pelaku dakwah menjadi ajang penyampaian pesan- pesan politik yang dibalut dengan kemasan agama sehingga menjadi lebih menarik di hadapan khalayak. Paper ini bertujuan untuk menjelaskan dua hal yang saling berkaitan,  yaitu  (1)  bagaimana  pesan-pesan  politik  yang  dibalut  oleh  kemasan agama  dapat  menjadi  efektif  dan  karenanya  berhasil  mempengaruhi  kebijakan public, dan (2) bagaimana pesan-pesan dengan  genre yang sama dapat  menjadi tidak efektif dan karenanya tidak mampu mempengaruhi kebijakan publik. Untuk menjawab  dua  masalah  di  atas,  keberhasilan  para  pelaku  dakwah  pada  kasus gerakan 212 di Jakarta dan kegagalan para pelaku dakwah pada kasus pemurnian Islam di Lombok akan digunakan untuk mengetahui elemen-elemen apa saja yang menentukan efektif atau tidaknya sebuah gerakan dakwah yang berkelindan dengan penyampaian pesan-pesan politik untuk mempengaruhi kebijakan publik.
Kata  Kunci :  Dakwah  Islam,  Kebijakan  publik,  Komunikasi  publik,  dan Penyebaran pesan politik.

## A. Latar Belakang
Dalam  sistem  politik,  komunikasi  publik  penting  perannya  untuk memberikan  atau  menyampaikan  informasi,  baik  itu  informasi  tentang  gagasan- gagasan  ataupun  ide-ide  yang  dianggap  penting  untuk  perkembangan  kemajuan politik  dan  memperkuat  sistem  politik  demi  tercapainya  tujuan  bersama  untuk kepentingan bersama. Dalam sistem politik demokrasi, komunikasi publik sangat esensial  untuk  keutuhan  dan  stabilitas  demokarasi,  melalui  komunikasi  publik masyarakat  bisa  memberikan  kritikan-kritikan  atau  masukan-masukan  yang bermanfaat untuk kemajuan sebuah sistem. 62
Sangat erat kaitannya hubungan komunikasi publik dan sistem politik dalam upaya  untuk  mempengaruhi  dan  memberikan  sebuah  propaganda  pada  sebuah sistem  terkait  isu-isu  apapun  yang  dapat  mempengaruhi  sistem  politik  dengan kekuatan  informasi  yang  diberikan  kepada  publik  ataupun  pada  saat  yang bersamaan kekuatan isu, ide dan gagasan tidak dapat mempengaruhi sistem jika ide dan  gagasan  tersebut  tidak  bisa  memenuhi  kepentingan  bersama  pada  sebuah sistem.  Untuk  dapat  diterima  sebuah  pesan  publik  oleh  masyarakat  luas  tentu memiliki  kreteria  yang  berbeda  beda  disebabkan  tingkat  pendidikan  dan pengalaman  masyarakat  yang  berbeda  pula.  Pada  suatu  situasi  dan  kondisi komunikasi  publik  dapat  diterima  bukan  karena  kekuatan  pesannya  akan  tetapi diterima  karena  masyarakat  melihat  siapa  komunikator  publiknya,  komunikator publik  dan  pesan  komunikasi  publik  adalah  unsur  penting  untuk  dapat  diterima bahkan tidak dapat diterima oleh masyarakat luas.
Isu-isu  tentang  pengaruh  komunikasi  publik  tetap  menarik  dan  relevan untuk  didiskusikan,  dalam  paper  ini  penulis  berusaha  mengekplorasi  hubungan antara komunikasi publik dengan sistem politik. Hipotesa penulis tentang hubungan komunikasi  publik  dan  sistem  politik  ialah  terdapat  hubungan  yang  erat  antara
62 Kajian  kepustakaan  yang  cukup  komprehensif  mengenai  peran  komunikasi  politik  dalam membentuk  interaksi  warga  dalam  ruang  demokrasi  dapat  dilihat  pada  Peter  Van  Aelst  et  al., “Political Communication in a High-Choice Media Environment: A Challenge for Democracy?,” Annals  of  the  International  Communication  Association 41,  no.  1  (January  2,  2017):  3–27, https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1288551.
kedua  hal  tersebut,  terutama  dalam  kaitannya  dengan  peran  komunikasi  politik dalam upaya mempengaruhi kebijakan public.
Meski demikian, komunikasi politik tidak selamanya dapat mempengaruhi publik untuk berpikir dan berimajinasi seperti yang direncanakan oleh komunikator politik  dalam  upayanya  yang  persuasive.  Dalam  paper  ini,  penulis  mengangkat beberapa contoh yang berasal dari masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU) di mana  orang-orang  dalam  masyarakat  tersebut  masih  tetap  melakukan  aktufitas- aktifitas  kebudayaan  sebagai  sebuah  adat-istiadat  di  tengah  gencarnya  proses dekulturalisasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan  mengatasnamakan pemurnian agama.
Masyarakat KLU masih tetap kukuh dengan tradisi turun-temurunnya, yaitu melakukan lebaran adat selama satu hari setelah Hari Raya Iedul Fitri dengan cara pelaksanaan  yang  masih  tradisional  dan  sedikit  berbeda  dengan  pelaksanaan  dan perayaan  Iedul  Fitri  pada  umumnya.  Aktifitas  tersebut  menurut  sebagian  orang adalah aktifitas sia-sia karena banyak memakan biaya. Bahkan, menurut sebagian orang  Islam  yang  berinteraksi  dengan  masyarakat  KLU  yang  merayakannya, perayaan Iedul Fitri secara tradisional pada masyarakat adat di KLU tersebut adalah tergolong dosa besar, yaitu syirik (syirk) 63 .
Di tengah gencarnya usaha persuasi (dan dalam beberapa kasus prosekusi) yang dilakukan oleh sejumlah komunikator public seperti para “da’i keliling” yang mana di dalam setiap pesan-pesan politiknya mengisyaratkan agar masyarakat adat untuk berhenti melakukan hal-hal yang sia-sia dan banyak memakan biaya seperti itu, tetap saja, upaya komunikasi publik yang dilakukan oleh para da’i tersebut tidak dapat mempengaruhi sistem politik yang dibangun dalam sebuah kebudayaan yang terbangun  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  adanya  perasaan  memiliki  tujuan besama. 64
63 Syirik adalah perbuatan enyekutukan Allah dengan selain daripada-Nya. Penyekutuan Allah ini adalah salah satu perbuatan paling tercela dalam agama Islam. Menurut sejumlah ayat dalam al- Qur’an maupun hadist-hadist nabi, perbuatan syirik merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah.
64 Zaki  Yamani  Athhar,  “Kearifan  Lokal  dalam  Ajaran  Islam  Wetu  Telu  di  Lombok,” ULUMUNA 9, no. 1 (June 10, 2005): 70, https://doi.org/10.20414/ujis.v9i1.443.
Di sisi lain, komunikasi publik dapat mempengaruhi sistem politik. Hal ini sebagaimana  yang  tampak  dari  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  komunikator publik  Riziek  Shihab  di  mana  dia  mampu  memobilisasi  masa  dengan  isi komunikasinya  terkait  dengan  penistaan  al-Quran  yang  dilakukan  oleh  Basuki Tjahaja  Purnama  (Ahok).  Riziek  Sihab  mampu  mempengaruhi  sistem  politik hingga berujung pada perdebatan  yang sangat panjang. Ada beberpa faktor  yang membuat komunikasi politik mampu ataupun tidak mampu mempengaruhi sistem politik, baik itu sistem yang foramal pada lembaga Negara ataupun sistem yang non formal  yaitu  kelompok-kelompok  kebudayaan  yang  berkumpul  dengan  satu gagasan untuk satu tujuan bersama. 65

## B. Sistem Politik dan Kebijakan Publik: Memposisikan Pesan Sakral Dakwah dalam Arena Profan Publik
Terdapat sejumlah penjelasan yang diajukan oleh para ahli untuk menunjukkan bagaimana  sistem  politik  dan  kebijakan  public  di  sebuah  wilayah  saling mempengaruhi  secara  erat  antara  satu  dengan  yang  lain.  Dua  hal  tersebut,  selain berkaitan  secara  erat,  juga  merupakan  dua  pilar  yang  sama  pentingnya  dalam membangun dan mempertahankan tegaknya demokrasi di sebuah wilayah berdaulat dari berbagai ancaman yang mungkin datang dari luar. Sistem politik dan kebijakan public  memainkan  peran  yang  sama  pentingnya  bagi  masyarakat  luas,  yaitu menciptakan dunia yang sejahtera melalui penjagaan atas situasi politik dan social yang stabil. 66
Ketika  seseorang  berusaha  untuk  meraih  kesejahteraan  pribadinya  melalui berbagai sumber daya yang tersedia dalam lingkungan sosialnya, dan ketika mereka berupaya  untuk  mempengaruhi  orang  lain  agar  menerima  pandangannya,  maka mereka    melihat  dirinya  sibuk  dalam  kegiatan  (aktivitas)  politik.  Hal  ini menggambarkan  luasnya  spectrum  politik  yang  merentang  dari  mikro  politik sampai pada makro politik.
65 Muhammad  Wildan,  “Islamism  and  Democratization  in  the  Post  411  and  212  Rallies  of Indonesia,” Thinking ASEAN , January 2016.
66 Lihat, Thomas A. Birkland, An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making , 3rd ed (Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2010).
Maksudi, seorang pengamat politik di Indonesia, berupaya untuk menjelaskan proses  politik  dengan  merunut  asal  kata  dari  istilah  tersebut.  Secara  sederhana Maksudi menyebut bahwa politik berasal dari istilah “Polis” dan “Polistaia”. Polis yang berari kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan taia berarti “urusan”. Dari kata  polis  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  “politik”  merupakan  istilah  yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat. 67
Dalam satu kelompok masyarakat yang terikat pada satu ideology, tuntutan untuk  mempertahankan  sebuah  nilai  demi  terwujudnya  tujuan  bersama  harus mampu  menembus  batas-batas  identitas  ekonomi,  strata  sosial  dan  agama. Kelompok-kelompok  masyarakat  yang  berbeda  tersebut  kemudian  berinteraksi membentuk satu kesatuan yang lebih integartif untuk tetap dapat mempertahankan eksistensinya  masing-masing  dan  untuk  mewujudkan  nilai-nilai  yang  telah disepakati  baik  dalam  level  intra  kelompok  maupun  pada  level  antar  kelompok. Secara  jangka  panjang,  seluruh  kesatuan  system  politik  tersebut  harus  mampu menjamin  terciptanya  kemaslahatan  dan  terpenuhinya  segala  kebutuhan  yang diperlukan  oleh  seluruh  kelompok  masyarakat  yang  terlibat  dalam  interaksi tersebut.
Ahli  lain,  Easton,  mengamati  kehidupan  politik  sebagai  suatu  jalinan interaksi  sebagai  suatu  sistem.  Lebih  lanjut  eston  menjelaskan  bahwa  yang membedakan  sistem  politik  dengan  sistem  lainnya  terletak  pada  aspek pendefinisian  istilah  politik  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini,  ia  mengajukan  penjelasan yang  lebih  universal  dengan  mengemukakan  bahwa  sistem  politik  adalah  nilai agregat dari perjuangan individu-individu atau kelompok-kelompok individu dalam pertarungan menguasi nilai-nilai social yang dipatuhi di tengah masyarakat. 68
Untuk  menjamin  bekerjanya  sistem  politik  diperlukan  keteraturan  dalam mekanisme input-output politik. Input terdiri atas tuntutan (demands) dan dukungan (supports). Dalam  sistem  politik  input  diperlukan  sebagai  sumber  energi  sistem politik  oleh  karena  masyarakat  dengan  beragam  kebutuhan,  tingkat  pendidikan.
67 Beddy Irawan  Maksudi, Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 8-10.
68 Lihat,  David  Easton,  John  G  Gunnel,  and  Luigi  Graziano, The  Development  of  Political Science: A Comparative Survey (London; New York: Routledge, 2002).
Demands  yang  telah  diseleksi  akan  akan  mengalami  proses  dan  hasilnya  adalah output berupa keputusan, tindakan, maupun kebijakan tertentu. Jika output sesuai dengan yang diharapakan maka akan terjadi pembaharuan dukungan. Akan tetapi, apabila  output  yang  dihasilkan  tidak  sesuai  maka  akan  terjadi  erosi  dukungan akhirnya dapat mengganggu ketidakstabilan sistem. 69
Komunikasi publik menjadi sesuatu yang urgen dalam sistem politik guna memperkuat dan mempengaruhi sistem supaya bertindak sesuai dengan nilai dan kesepakatan  yang  telah  dibangun  untuk  seperangkat  tujuan  yang  telah  dibangun melalui  serangkaian  panjang  interaksi  sosiopolitik  di  antara  kelompok-kelompok masyarakat  yang  berbeda  dalam  sebuah  entitas  sosial.  Komunikasi  publik  pada sistem  politik  bertujuan  untuk  mempengaruhi  dan  memberikan  semangaat  yang bersifat  edukatif  agar  tetap  menjaga  solidaritas  antar  sistem.  Untuk  mencapai sebuah tujuan bersama seorang komunikator publik dituntut untuk memperhatikan keadaan  sebuah  sistem  atau  masyarakat  yang  tergabung  pada  sebuah  tindakan integratif  untuk  tujuan  bersama.  Untuk  menentukan  isi  atau  konten  komunikasi yang akan disampaikan, seorang komunikator public harus jeli dalam menilai cara kerja system di mana komunikasi public tersebut akan dilakukan. Jika hal tersebut tidak  diperhatikan  oleh  komunikator  publik  maka  kemungkinan-kemungkinan muncul dan berkembangnya ketidakstabilan sistem atau masyarakat akan terjadi di mana  hal  tersebut  terutama  disebabkan  oleh  pesan  atau  konten  komunikasi  yang dapat bersifat paradoks dengan apa yang menjadi ide-ide bersama masyarakat. 70
Dalam  kaitannya  dengan  komunikasi  public  dalam  sebuah  entitas  politik, proses-proses  psikologis  terkait  dengan  jalanya  proses  politik  yang  di  antaranya meliputi  persepsi,  kognisi  (misalnya,  keyakinan,  nilai-nilai,  repersentasi  sosial, sikap,  idelogi)  sosialisasi,  kepemimpinan,  identitas  social,  konflik,  komunikasi, otoritarianisme,  dan  kekuasaan  juga  turut  memainkan  peran  yang  penting  dalam menentukan  apakah  sebuah  komunikasi  public  dapat  atau  tidak  dapat  mengubah
69 Toto Pribadi dkk . System Politik Indonesia (Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka), 9-12.
70 Lihat, John S. Dryzek, Bonnie Honig, and Anne Phillips, eds., The Oxford Handbook of Political Theory , Oxford Handbooks of Political Science (Oxford ; New York: Oxford University Press, 2006).
arah  dari  sebuah  kebijakan  public  yang  bersifat  politis.  Oleh  sebab  itu,  perilaku- perilaku politik seperti konformitas, gerakan masa, dan afiliasi politik merupakan area yang telah lama menarik perhatian sejumlah ahli psikologi politik.
Martin-Baro  dalam  Fox  dan  Prilletensky,  misalnya,    menyadari  bahwa kesadaran  atas  beragamnya  definisi  politik  seharusnya  mendorong  lebih  banyak orang  untuk  menekankan  pada  upaya  untuk  memenangkan  persaingan  politik sebagai  “prose-proses fisik  di  mana orang dan kelompok menciptakan, berjuang dan  menggunakan  kekuasaan  yang  diperlukan  untuk  memasukan  kepentingan tertentu yang ditentukan secara sosial dalam suatu struktur sosial. 71
Dalam  konteks  persaingan  tersebut,  konsep  sosialisasi  politik  yang diperkenalkan  oleh  seorang  sarjana  Amerika  Herbert  Hyman  pada  tahun  1959 merupakan  kata  kunci  penting  untuk  memahami  keseluruhan  gambar  dari kekisruhan politik yang muncul dari proses-proses fisik tersebut. Sosialisai politik adalah  suatu  proses  penyerpan  nilia  dari  lingkungan  sistem  politik  ataupun masyarakat tehadap individu atau terhadap masyarakat secara umum. Dalah hal ini, secara  umum  sosialisasi  dapat  dilihat  sebagai  sebuah  proses  politik  di  mana interaksi antara penyedia pesan politik dengan calon penerimanya melalui proses tiga  lapis,  yaitu,  kognitif,  afektif  dan  evaluatif.  Kognitif  adalah  proses  seseorang memperoleh  ilmu  pengetahuan,  sedangkan  ketika  pikiran  seseorang  dipengaruhi oleh pengetahuan yang diperolehnya merupakan penjelasan dari afektif. Sedangkan ketika telah memasuki proses penilaian maka telah bereada pada posisi yang terahir yaitu evaluatif. 7273
Sederhananya, untuk mempengaruhi sebuah sistem kemasyarakatan, termasuk hal-hal  yang  berkaitan  dengan  aspek  politik  dalam  entitas  tersebut,  seorang komunikator politik perlu memehami secara mendalam tentang kompleksitas dari aspek  kolektivitas  pada  masyarakat  tersebut.  Selain  itu,  komunikator  politik tersebut juga dituntut untuk dapat menampilkan pesan-pesan yang bersifat integratif
71 Dennis  Fox  dan  Isacc  Prilletensky. Psikiologi  Kritis (Jakarta  Selatan:  PT.  Mizan Publika), 211-12.
72 Toto Pribadi dkk . Sistem Politik Indonesia, 23.
73 Untuk penjelasan yang lebih komprehensif mengenai proses tiga-lapis ini silakan merujuk pada, Herbert H. Hyman, Political Socialization: A Study in the Psychology of Political Behavior , 1st ed. (London: The Free Press, 1959).
di mana tujuan bersama yang terbangun di antara kelompok-kelompok masyarakat dalam sebuah kesatuan sosiopolitik tersebut bersesuaian dengan narasi besar yang didiktekan oleh ideology yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini, adalah hal yang wajib bagi seorang komunikator publik untuk memahami dengan  sangat  mendalam  aspek  psikioligi  politik  dalam  sebuah  masyarakat sehingga  pesan-pesan  yang  disampaikan  dapat  mempengaruhi  sistem  atau masyarakat.  Jika  seorang  komuniaktor  publik  apatis  dengan  kondisi  psikologi politik  yang berkembang di  tengah masyarakat  maka kemunggkinan besar pesan yang disampaikan tidak akan pernah dapat mempengaruhi kebijakan public yang terdapat di sana.
Kegagalan  komunikasi  politik  yang  disebabkan  oleh  kurang  memadainya informasi  mengenai  kondisi  psikologi  politik  yang  dimiliki  oleh  seorang  actor komunikasi politik dapat diamati pada fenomena yang terjadi pada masyarakat adat Bayan  di  Kabupaten  Lombok  utara  (KLU).  Pada  masyarakat  adat  ini,  sejumlam actor komunikasi politik yang didukung oleh pemerintah selama hampir 3 dekade tidak berhasil mengubah pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan ritual adat yang  telah  berakulturasi  dengan  agama  (Islam).  Aktifitas  keagamaan  yang bercampur  dengan  tradisi  local  masyarakat  adat  Bayan  tersebut  adalah  ritual Lebaran Adat yang dilakukan beberapa hari setelah lebaran idul fitri.
Aktivitas tersebut tetap dipraktekan setiap tahunnya walaupun sejumlah besar komunikator publik (da’i) menganggap bahwa aktivitas kebudayaan tersebut adalah aktivitas yang tak beguna secara ekonomi dan haram hukumnya dalam pandangan agama  Islam. Untuk menjelaskan dan menilai contoh kasus tersebut maka dalam paper ini akan digunakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Teori Kemungkinan Elaborasi. 74
Richard  Petty  dan  John  Cacioppo  merupakan  psikolog  sosial  yang mengembangkan  teori  kemungkinan  elaborasi (Elaboration-Likeliehood  Theory- ELT) .  ELT  adalah  sebuah  teori  persuasi  karena  teori  ini  mencoba  untuk memprediksi  kapan  dan  bagaimana  anda  akan  dan  tidak  akan  terbujuk  oleh  oleh
74 Lihat,  Richard  E.  Petty  and  John  T.  Cacioppo, Attitudes  and  Persuasion  Classic  and Contemporary Approaches (Boulder (Colo.): Westview Press, 1996).
pesan.  Penguraian  kemungkinan  ini  bergantung  pada  cara  seseorang  mengolah pesan. Dalam hal ini terdapat dua rute untuk mengolah informasi, yaitu rute sentral dan  rute  periferal.  Elaborasi  atau  berfikir  secara  kritis  terjadi  pada  rute  sentral, sementara  ketiadaan  berfikir  secara  kritis  terjadi  pada  rute  periferal.  Meskipun begitu, perlu diingat bahwasanya kecenderungan elaborasi adalah sebuah variable di  mana seseorang mungkin akan menggunakan kedua rute tersebut  sampai  taraf tertrntu,  bergantung  pada  dinamika  dari  faktor  motivasi  dan  factor  kemampuan yang dimiliki orang atau actor politik tersebut. 75
Motivasi setidaknya terdiri atas tiga hal. Pertama, keterlibatan atau relevansi personal dengan topic yang menjadi subjek yang dielaborasi. Semakin penting topik tersebut bagi seorang actor politk secara pribadi, kemungkinan bahwa actor politik tersebut akan semakin kritis terhadap isu yang terlibat akan menjadi semakin benar. Faktor kedua dalam motivaasi adalah perbedaan pendapat. Actor-aktor politik yang terlibat  dalam  sebuah  proses  politik  akan  cendrung  lebih  memikirkan  pendapat yang  berasal  dari  beragam  sumber.  Hal  ini  terjadi  ketika  seseorang  mendengar beberapa orang yang membicarakan tentang sebuah isu, orang tersebut tidak dapat membuat  penilaian  dengan  sangat  mudah.  Hal-hal  lain  menjadi  setara,  di  mana beragam  sumber  dan  pendapat  terlibat  meskipun  penerima  cendrung  mengolah informasi yang berkaitan secara sentral.
Faktor ketiga dalam  motivasi  adalah  kecendrungan  pribadi  anda  terhadap terhadap  cara  berfikir  kritis.  Orang  yang  suka  mempertimbangkan  pendapat, mungkin akan lebih menggunakan pengolahan secara sentral dari pada mereka yang tidak suka akan hal tersebut. Hal ini akan menjadi keadaan yang sebenarnya dari semua individu dalam hubungannya dengan sifat pertentangan. Tidak bermasalah seberapa  termotivasinya  anda,  tetapi  anda  tidak  akan  menggunakan  pengolahan sentral kecuali anda banyak mengetahui isu tersebut. 76
75 Richard  E.  Petty  and  John  T.  Cacioppo,  “The  Elaboration  Likelihood  Model  of Persuasion,” in Communication and Persuasion , by Richard E. Petty and John T. Cacioppo (New York,  NY:  Springer  New  York,  1986),  1–24,  http://link.springer.com/10.1007/978-1-4612-4964- 1_1.
76 Stephen W. Litteljhon dan Karen A. Foss, Teori Komunikasi (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2008), 108-09.
Jika ditinjau dari pengertian sistem politik di atas maka penulis mendapati dua hubungan  komunikasi  publik  dalam  upaya  “mempengaruhi”  sistem  politik  yaitu komunikasi public dapat mempengaruhi sistem politik dan juga sebaliknya, yaitu komunikasi public tidak dapat mempengaruhi sistem politik.

## C. Komunikasi Publik Dapat Mempengaruhi Sistem Politik
Fenomena di mana serangkaian komunkasi publik dapat mempengaruhi sistem politik dapat dilihat pada fenomena 212 di mana ketika itu penafsiran yang liar dan tidak terkendali atas surat al-Maidah ayat 51 yang dilakukan oleh sejumlah actor- aktor politik yang cukup penting di Indonesia dapat menjadi indokator bahwa pesan politik  yang  ditransmisikan  melalui  mekanisme  komunikasi  publik  dapat mempengaruhi, bahkan mengubah, sistem politik.
Secara  ideal,  Indonesia  adalah  sebuah  Negara  yang  menganut  paham demokrasi  sebagai  sebuah  sistem  politik  pemerintahan  yang  mempunyai  konsep dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, kekuasaan idealnya berada di tangan  rakyat  dan  apabila  dilihat  dari  pengertian  demokrasi  tentu  semua  lapisan masyarakat  berhak  untuk  berpendapat  dan  mengabdi  bagi  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  tanpa  ada  batasan-batasan  ras,  suku,  strata  social bahkan  batasan  agama.  Selain  itu,  adalah  hal  yang  bukan  tanpa  alasan  apabila Indonesia menerapkan paham demokrasi menjadi sistem pemerintahan. Indonesia adalah salah satu Negara berkepulauan yang paling pural baik dari aspek agama, budaya, bahasa dan suku yang kesemuanya dapat setiap saat memicu disintegrasi bangsa.  Oleh  sebab  itu,  demokrasi  merupakan  satu-satunya  sistem  yang  pantas untuk mengatur Negara Indonesia dengan segala kompleksitas permasalahannya. 77 Ketika interpretasi profane terhadap nilai sacral yang terkandung dalam surat al-Maidah, terutama ayat 51, dibungkus dan dipolitisi menjadi pesan politik yang didiseminasi melalui mekanisme komunikasi publik maka sistem politik Indonesia menjadi mulai tak menentu. Dalam konteks gerakan 212 di Jakarta, peristiwa ini dimulai oleh pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama  (dikenal
77 Lihat,  Adrian  Vickers, A  History  of  Modern  Indonesia (Cambridge  University  Press, 2013).
sebagai  Ahok)  di  kepulaun  seribu  tentang  al-Maidah  ayat  51.  Pernyataan  Ahok yang  oleh  sejumlah  kalangan  umat  Islam,  terutama  yang  berlatar  belakang konservatif dan fundamentalis, dianggap sebagai sebuah bentuk penodaan agama. Hal tersebut kemudian menjadi topic yang kontroversial di antara para ulama dan masyarakat di Indonesia, terutama setelah actor politik dari kalangan yang selama ini dikenal radikal seperti Rizieq Shihab juga turut meramaikan kekisruhan politik yang berkembang dari peristiwa tersebut. 78
Jika dilihat dari teori Elaboration-Likeliehood Theory (ELT), dapat dipahami bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas memluk agama Islam kemungkinan dapat termotivasi untuk ikut serta dan terlibat dalam perbincangan public mengenai isu kepemimpinan yang menjadi inti permasalahan yang timbul dari tafisr surah al- Maidah ayat 51 tersebut. Isu atau pesan yang disampaikan oleh komunikator pubik dalam konteks interpretasi surat al-Maidah ini dapat menjadi sangat penting bagi kalangan umat Islam terlepas dari posisi dan pemaknaan teologis mereka atas tafsir dari ayat 51 surat al-Maidah itu karena hal tersebut bersinggungan langsung dengan keyakinan  teologis-kolektif  mereka.  Hal  inilah  yang  dapat  sedikit  memberikan penjelasan  mengenai  mengapa  pesan  tersebut  secara  persuasif  mampu mempengaruhi  sebuah  sistem  sehingga  terbentuk  sebuah  gerakan  massif  untuk bersama-sama mendesak pemerintah bertindak di luar norma politik yang normal.
Gerakan  massif  tersebut  dapat  dianggap  sebagai  gerakan  social  yang terinspirasi  oleh  sebuah  pesan  politik  berbau  agama  yang  disampaikan  secara intensif melalui mekanisme komunikasi publik sampai pada taraf di mana isi atau pesan  komunikasi  tersebut  dianggap  benar  dan  relevan  secara  personal  dengan topik  atau  isu  yang  secara  langsung  dirasakan  masyarakat  luas.  Dalam  hal  ini, masyarakat  tidak  memiliki  banyak  kesempatan  untuk  menilai  secara  kritis kebenaran-kebenaran  potensial  dari  perbincangan  tentang  adanya  kemungkinan penistaan  agama  oleh  Ahok  melainkan  langsung  merasa  bahwa  Ahok  telah
78 Penjelasan  mengenai  bentuk  radikalisme  yang  dianut  dan  dijalankan  oleh  FPI  dapat dilihat pada Mark Woodward et al., “The Islamic Defenders Front: Demonization, Violence and the State in Indonesia,” Contemporary Islam 8, no. 2 (May 2014): 153–71, https://doi.org/10.1007/s11562-013-0288-1.
menistakan  agama  dan  karena  itu  harus  segera  diproses  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kecendrungan  masyarakat  atau  sebuah  sistem  juga  dapat  dipengaruhi  bukan hanya  dipengaruhi  oleh  faktor  relevannya  topik  atau  isi  pesan  komunikasi  tapi dipengaruhi oleh seberapa seringnya topik tersebut diperbincangkan di lingkungan sekitar.  Jika  topik  atau  pesan  komunkaasi  tersebut  sering  diperbincangkan  oleh masyarakat  ataupun  media  masa  maka  akan  secara  tidak  langsung  topic  tersebut akan  mempengaruhi  batas-batas  konsensus  sosiopolitik  yang  telah  terbentuk  di antara  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  membentuk  sebuah  entitas  system sosiopolitik.

## D. Komunikasi Publik Tidak Dapat Mempengaruhi Sistem Politik
Jika  dicermati  dari  pengertian  sistem  politik  diatas  maka  dapat  ditarik pemahaman  bahwa  tidak  semua  komunikasi  publik  dapat  mempengaruhi  sistem politik secara massif. Dalam hal ini, gagasan-gagasan yang berkaitan dengan politik ide yang berkelindan dengan politik identitas tidak selamanya dapat diterima oleh masyarakat luas karena secara kolektif terdapat kesepakatan bahwa untuk mencapai sebuah  keinginan  bersama  dalam  suatau  komunitas  masyarakat  telah  tersatukan (dalam kontrak social) oleh nilai-nilai dan norma-norma yang diinternalisasi dalam system kebudayaan (sistem politik diluar pemerintahan).
Kebudayaan dihasilkan oleh suatu perasaan komitmen yang dibangun oleh keseluruhan sistem sosial karena keintiman hubungan timbal balik, kesejaawatan dan  kesetia  kawanan,  keramah-tamahan,  kekeluargaan  dari  kelompok  kecil, kelompok  etnik,  organisasi  dan  oleh  seluruh  masyarakat.  Kebudayaan  sebagai konsep sistem sekaligus menerangkan bahwa “keseluruhan” seluruh arti dan makna simbol  dapat  dibedakan  namun  arti  dan  makna  simbol-simbol  itu  tidak  dapat dipisahkan. Dalam konteks ini, manusia hanya dapat membedakan arti dan makna simbol melalui kebudayaan. 79
79 Alo Liliweri, Komunikasi Antar Budaya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 4-5.
Contoh di mana komunikasi tidak dapat mempengaruhi sistem politik, salah satunya, dapat dilihat melalui fenomena Islam Wetu Telu di salah satu kabupaten yang ada di NTB (Nusa Tenggara Barat), yaitu Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pada  kasus  ini  penulis  berasumsi  bahwa  komunikasi  publik  tidak  dapat mempengaruhi  sistem  politik  di  mana  kontrak  social  antara  kelompok-kelompok masyarakat  yang  termanifestasi  dalam  aktifitas-aktifitas  kebudayaan  yang  telah terinternalisasi.  Lebih  dari itu, pengaruh dari komunikasi  publik terhadap system politik  juga  tidak  signifikan  dalam  mempengaruhi  bagaimana  sebuah  gagasan perubahan  social  didiskusikan  di  tengah  masyarakat  di  mana  bagian-bagian  dari kolektifitas masyarakat tersebut kompak dalam menjaga nilai-nilai kontrak sosial yang  mereka  anggap  sebagai  wariskan  dari  leluhur  selama  beratus  ratus  tahun lamanya dan masih mempertahankanya.
Islam Wetu Telu adalah nama yang disematkan oleh “mereka” yang berada di luar (Outsider). Outsider dalam posisi ini, dalam contoh fenomena Islam Wetu Telu,  umumnya  menempati  posisi  sebagai  komunikator  publik,  salah  satunya adalah pendakwah (penceramah) atau da’I yang berdakwah dari masjid ke masjid yang ada di Lombok Utara.
Sejumlah  besar  komunikator  publik  seperti  da’i,  kyai  dan  Tung  Guru  di Lombok memberikan justifikasi sepihak bahwa prinsip-prinsip nilai budaya yang dianut  oleh  kalangan  pemeluk  Islam  Wetu  Telu  yang  termanifestasikan  dalam sederet  rutial  adat  yang  berperan  penting  dalam  membentuk  dan  menguatkan solidaritas social sebagai syirik dan menyimpang dari prinsip tauhid dalam agama Islam. Salah satu contoh praktek budaya yang paling sering mendapatkan serangan adalah praktek Lebaran Adat.
Pada  dasarnya Lebaran  Adat di  kalangan  penganut  Islam  Wetu  Telu dirayakan selama dua hari setelah perayaan Idul Fitri. Ritual-ritual dalam kegiatan perayaan  tersebut  umumnya  diasosiasikan  dengan  sejumlah  nilai  luhur  yang mengandung  banyak  pelajaran  untuk  dapat  diambil  oleh  masyarakat  yang melaksanakannya.  Selain  itu,    praktek  perayaan  lebaran  adat  tersebut  juga  dapat dilihan  sebagai  bagian  daru  usaha  masyarakat  penganut  Islam  Wetu  Telu  untuk mempererat dan memperkuat solidaritas social pada komunitas tersebut.
Pada contoh kasus yang kedua ini, isi atau pesan komunikasi publik yang disampaikan  oleh  komunikator  publik  tidak  mampu  membuat  komunikan  atau masyarakat termotifasi oleh karena pesan-pesan tersebut tidak memiliki relevansi yang  kuat  dengan  topik  atau  persepsi  masyarakat  yang  sudah  berakar  pada kebudayaan  tersebut.  Dalam  kebudayaan  yang  yang  terdapat  pada  masyarakat Bayan yang menganut Islam Wetu Telu. perayaan lebaran adat bukanlah semata- mata  urusan  agama  atau  budaya  melainkan  bagian  dari  usaha  masyarakat  untuk membangun  mengkonsolidasikan  kesatuan  antar  sistem  dalam  upaya  mengapai tujuan bersama di  mana  prinsip  yang paling utama adalah mengedepankan nilai- nilai sosial yang disepakati oleh masyarakat dalam menjalankan interaksi sosial.
Topik atau pesan yang terkndung dalam aktifitas komunikasi publik yang dilakukan oleh para da’i, oleh karena itu, tidak begitu direspon karena topik tersebut tidak dianggap penting, bahkan topik atau isi pesan komunikasi tersebut dianggap dapat  mengancam  ke- solid -an  masyarakat  dan  dapat  mendegradsi  nilai-nilai kearifan  lokal  yang  mampu  merekatkan  bagian-bagian  dari  system  sosial  untuk tetap  bekerja  dalam  upaya-upaya  politis  untuk  mencapai  cita-cita  yang  telah disepakti bersama dalam kontrak social.

## E. Kesimpulan
Dari  paparan  diatas  maka  penulis  dapat  mengambil  kesimpulan  tentang hubungan komunikasi publik dan sistem politik. Komunikasi publik berhubungan dengan  sistem  politik  dalam  upaya  mempengaruhi  sistem  dan  memberikan informasi  yang  dianggap  penting  untuk  diterima  oleh  sebuah  system,  baik  itu informasi  tentang  gagasan-gagasan  ataupun  informasi  tentang  kemajuan  sebuah sistem politik. Komunikasi publik dapat mempengaruhi sistem politik apabila pesan yang disampaikan dianggap bermanfaat dan tepat untuk kemajuan sebuah system.
Dalam hal ini, pesan komunikasi publik yang disampaikan kepada khalayak harus  kondisional  dengan  keadaan  masyarakat.  Pesan  komunikasi  publik  yang disampaikan  Habib Rizieq mampu mempengaruhi publik dan mendapat feed back yang serius  dari  masyarakat  karena  secara  psikologis  pesan  tersebut  mampu membuat  masyarakat  tergerak  hatinya  untuk  menanggapi  secara  serius  masalah
penistaan  Al-Quraan  yang  dilakukan  oleh  Ahok  meskipun  topic  tersebut  masih terbuka untuk dikritisi bahkan ditolak.
Meski demikian, tidak semua komunikasi dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat  dalam  sebuah  sistem  politik.  Adakalanya  komunikasi  publik  bisa diterima tetapi tak dapat dipatuhi untuk diperaktikan pada masyarakat ataupun pada suatu  system.    Pesan  yang  disampaikan  oleh  komunikator  publik  (da’i)  tentang aktifitas  kebudayaan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Lombok  Utara  (KLU) sebagai hal yang mengandung unsur sinkretisme agama tidak begitu berpengaruh terhadap  komunitas  masyarakat  Bayan  yang  menganut  Islam  Wetu  Telu  karena dalam  aktivitas  kebudayaan  tersebut (lebaran  adat) ada  banyak  nilai-nilai  sosial yang  harus  tetap  dijaga  dan  dianggap  sangat  penting  bagi  eksistensi  masyarakat Bayan.

## Daftar Pustaka
Alo Liliweri, Komunikasi Antar Budaya , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
Athhar, Zaki Yamani. “Kearifan Lokal dalam Ajaran Islam Wetu Telu di Lombok.”
ULUMUNA 9, no. 1 (June 10, 2005): 70. https://doi.org/10.20414/ujis.v9i1.443.
Beddy Irawan Maksudi, Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik , Jakarta: PT Rajawali Pers, 2012
Birkland, Thomas A. An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making . 3rd ed. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2010.
Dennis  Fox  dan  Isacc  Prilletensky. Psikologi  Kritis ,  Jakarta:  PT  Mizan  Publika, 2005
Dryzek, John S., Bonnie Honig, and Anne Phillips, eds. The Oxford Handbook of Political  Theory .  Oxford  Handbooks  of  Political  Science.  Oxford ;  New York: Oxford University Press, 2006.
Easton, David, John G Gunnel, and Luigi Graziano. The Development of Political Science: A Comparative Survey . London; New York: Routledge, 2002. Herbert H. Hyman. Political Socialization: A Study in the Psychology of Political Behavior . 1st ed. London: The Free Press, 1959.
Muhammad  Wildan.  “Islamism  and  Democratization  in  the  Post  411  and  212 Rallies of Indonesia.” Thinking ASEAN . January 2016.
Petty,  Richard  E.,  and  John  T.  Cacioppo. Attitudes  and  Persuasion  Classic  and Contemporary Approaches . Boulder (Colo.): Westview Press, 1996.
———.  “The  Elaboration  Likelihood  Model  of  Persuasion.”  In Communication and  Persuasion ,  by  Richard  E.  Petty  and  John  T.  Cacioppo,  1–24.  New York, NY: Springer New York, 1986.
http://link.springer.com/10.1007/978-1-4612-4964-1_1.
Stephen  W.  Litteljhon  dan  Karen  A.  Foss, Teori  Komunikasi ,  Jakarta:  Salemba Humanika, 2008
Toto Pribadi dkk, Sistem Politik Indonesia , Tangerang: Universitas Terbuka, 2014
Van Aelst, Peter, Jesper Strömbäck, Toril Aalberg, Frank Esser, Claes de Vreese,
Jörg Matthes, David Hopmann, et al. “Political Communication in a High- Choice Media Environment: A Challenge for Democracy?” Annals of the International Communication Association 41, no. 1 (January 2, 2017): 3– 27. https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1288551.
Vickers,  Adrian. A  History  of  Modern  Indonesia .  Cambridge  University  Press, 2013.
Woodward, Mark, Mariani Yahya, Inayah Rohmaniyah, Diana Murtaugh Coleman, Chris Lundry, and Ali Amin. “The Islamic Defenders Front: Demonization, Violence and the State in  Indonesia.” Contemporary Islam 8, no. 2 (May
2014): 153–71. https://doi.org/10.1007/s11562-013-0288-1.