## SISTEM PEMBAGIAN TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT MANGGARAI SUKU LANGKAS KELURAHAN CAREP KECAMATAN LANGKE REMBONG KABUPATEN MANGGARAI (TINJAUAN NILAI – NILAI PANCASILA)
Putu Ronny Angga Mahendra
Program Studi PPKn – FKIP Universitas Dwijendra Denpasar e-mail : puturonny87@gmail.com / ronny@undwi.ac.id
Allfonsus Alvin Kurniawan Program Studi PPKn – FKIP Universitas Dwijendra Denpasar e-mail : alvinkurniawan1995@gmail.com

## Abstrak
Tanah  bagi  kehidupan  manusia  sangatlah  penting  dikarenakan  hampir  seluruh  aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang agraris. Tanah tidak hanya dipahami sebagai sumber ekonomi  saja.  Namun  bagi  pihak  lain  memandang  tanah  sebagai  sesuatu  yang  sakral  dan harus dijaga.  Salah satunya adalah masyarakat adat. Mereka memandang tanah khususnya tanah  ulayat  karena  merupakan  peninggalan  nenek  moyang  ataupun  sebagai  lambang identitas mereka. Konstitusi Negara kita-pun melihat tanah sebagai sesuatu yang harus dijaga dan  dimanfaatkan.  Ini  tergambar  dalam  Undang-Undang  Dasar  Pasal  33  ayat  (3)  yang berbunyi; Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.Rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah:Bagimanakah  sistem  pembagian  tanah  ulayat  pada  Masyarakat  Suku Langkas Kelurahan Carep Kecamatan Langke Rembong kabupaten Mangarai kalau ditinjau dari  nilai-nilai  Pancasila?”.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  yaitu:  Untuk mengetahui sistem pembagian tanah ulayat pada masyarakat Suku Langkas Kelurahan Carep Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai kalau ditinjau dari nilai-nilai Pancasila. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini digunakan teknik onservasi, tehnik wawancara, teknik dokumentasi. Sehingga Teknik analisis data mengunakan teknik deskriptif kualitatif. Simpulan analisis dalam penelitian ini menunjukan bahwa: sistem pembagian tanah ulayat pada masyarakat manggarai adalah sistem lodok. Dan Sistem penguasaan tanah adat pada Suku Langkas Kelurahan Carep Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai adalah suatu sistem penguasaan oleh satu kesatuan masyarakat adat yang dalam hal pembagianya diatur sepenuhnya oleh Tua golo dan dibantu oleh Tua teno dan tua panga.
Kata kunci: Sistem Pembagian Tanah ulayat (Lingko), Sistem Lodok

## Abstract
The land for human life is very important because almost all aspects of Indonesian society are agrarian. Land is not only understood as an economic resource. However, for others, the land is considered sacred and must be maintained. One of them is indigenous people. They view the land, especially ulayat land because it is a legacy of their ancestors or as a symbol of their identity. Our State Constitution also sees land as something that must be maintained and utilized. This is illustrated in the Basic Law of Article 33 paragraph (3) which reads; Earth, water and the wealth contained therein are controlled by the State and used as much
as possible for the prosperity of the people. The formulation of the problems in this study are: How is the system for distributing ulayat land to the Langkas Tribe Community in Carep Subdistrict Langke Rembong Subdistrict, Mangarai District when viewed from the values of Pancasila  ?  The  objectives  to  be  achieved  in  this  study  are:  To  find  out  the  system  of distribution  of  ulayat  land  in  the  Langkas  Tribe  community  in  Carep  Village,  Langke Rembong District, Manggarai Regency, if viewed from the values of Pancasila. To get the data  in  this  study  used  observation  techniques,  interview  techniques,  documentation techniques.  So  the  data  analysis  technique  uses  qualitative  descriptive  techniques.  The conclusions of the analysis in this study indicate that: the system for the distribution of ulayat land in the Manggarai community is the Lodok system. And the customary land tenure system in the Langkas Tribe, Carep Subdistrict, Langke Rembong Subdistrict, Manggarai Regency, is a system of control by an indigenous community which in its division is fully regulated by Tua Golo and assisted by Tua Teno and Tua Panga.
Keywords: Customary Land Distribution System (Lingko), Lodok System

## Pendahuluan
Tanah  bagi  kehidupan  manusia sangatlah  penting.  Hal  ini  dikarenakan hampir  seluruh  aspek  kehidupan  terlebih lagi  bagi  masyarakat  Indonesia  yang agraris.  Tanah  tidak  hanya  dipahami sebagai sumber ekonomi saja. Namun bagi pihak  lain  memandang  tanah  sebagai sesuatu  yang  sakral  dan  harus  dijaga. Salah  satunya  adalah  masyarakat  adat. Mereka  memandang  tanah  khususnya tanah ulayat karena merupakan
peninggalan  nenek  moyang  ataupun sebagai  lambang  identitas  mereka. Konstitusi  negara  kita-pun  melihat  tanah sebagai sesuatu yang harus dimanfaatkan dan dijaga untuk kepentingan bersama. Ini tergambar  dalam  Undang-Undang  Dasar Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi; Bumi, air dan kekayaan yang terkandung
didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran rakyat.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  pasal  33 ayat (3) undang-undang Dasar 1945 yang berkaitan  dengan  bumi  atau  tanah,  maka dikeluarkanlah  Undang-Undang  no  5 Tahun  1960  tentang  peraturan  Pokok Dasar Agraria yang lebih dikenal dengan
Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA) adalah merupakan contoh sebuah undang- undang  yang  paling  unik  dalam menetapkan  hubungan  antara  masalah pertanahan dengan hukum adat.Berikut ini dikemukan  (Dewi  Wulansari  2012:116- 117)beberapa  pasal  dalam  Undang- Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  Yang apabila  diperhatikan  memberi  beberapa penegasan yang berkenan dengan kedudukan  hukum  adat,  yakni:  Pasal  2 ayat  (4)  menegaskan  bahwa  hak menguasai  dari  negara  (atas  bumi,  air, ruang  angkasa,  termasuk  kekayaan  alam yang terkandung didalamnya) pelaksanaanya  dapat  dikuasakan  kepada daerah-daerah sewantara dan masyarakat- masyarakat hukum adat sekedar diperlukan  dan  tidak  bertentang  dengan kepentingan  nasional  menurut  ketentuan- ketentuan  Peraturan  Pemerintah.  Pasal  3 dengan  mengingat  ketentuan-ketentuan dalam  Pasal  1  dan  2  pelaksanaan  hak ulayat  dan  hak-  hak  yang  serupa  dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang  menurut  kenyataanya  masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan  kepentingan  nasional  dan  negara yang  berdasarkan  atas  persatuan  bangsa
serta tidak boleh bertentangan dengan UU dan Peraturan Pemerintah. Pasal 5 hukum agraria  yang  berlaku  atas  bumi,  air  dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak  bertentang  dengan  kepentingan nasional dan negara yan berdasarkan atas persatuan  bangsa,  dengan  sosialisme indonesia serta dengan peraturan- peraturan  yang  tercantum  dalam  undang- undang  ini  dan  dengan  peraturan perundangan  lainya,  segala  sesuatu dengan  mengindahkan  unsur-unsur  yang bersandar pada hukum agama dan Pasal 22 ayat  (1)  Terjadinya  hak  milik  menurut hukum adat dengan Peraturan Pemerintah.
Hak ulayat (tanah  suku)  merupakan
“nama yang diberikan para ahli hukum dan hubungan hukum konkrit antara
masyarakat  hukum  adat  dengan  tanah dalam  wilayahnya  yang  disebut  tanah ulayat ”  (Boedi  Harsono,  2000  :  215). Pengertian hak ulayat (tanah suku) secara resmi  tidak  dijumpai  didalam  UUPA. Dalam  pasal  3  dan  penjelasannya  hanya dinyatakan  bahwa  yang  dimaksudkan dengan  istilah  hak  ulayat  dan  hak-hak yang  serupa  itu  ialah  apa  yang  dalam kepustakaan hukum adat disebut beschikkingrecht .  C.C.J.  Massen  dan A.p.G.  Hens  sebagai  dikutip  oleh  Eddy Ruchijat  (1986:  31)  merumuskan  hak ulayat ( beschikkingrecht )  “sebagai  hak desa menurut adat dan kemauannya untuk menguasai  tanah  dalam    lingkungan daerahnya  buat  kepentingan  anggota- anggotanya atau untuk kepentingan orang lain  (orang  asing)  dengan  membayar kerugian  kepada  desa,  dalam  hal  mana desa  itu  adalah  banyak  turut  campur dengan  pembukaan  tanah  itu  dan  turut bertanggung  jawab  terhadap  perkara- perkara  yang  terjadi  disitu  yang  belum dapat    diselesaikan”.  Sedangkan  Sudikno Mertokusumo mengartikan “hak menguasai  (maksudnya  hak ulayat )
sebagai  hak  dari  desa  untuk  dalam  batas wilayah tersebut menguasai tanah menurut kemauannya,  guna  kepentingan  anggota- anggota  desa  atau  guna  kepentingan orang-orang  diluar  desa  itu  dengan pembayaran  ganti  kerugian”  (Sukdikno 1988: 11-12).
Lebih lanjut Iman Sudiyat “menyebut hak ulayat dengan istilah hak purba, yang dimaksudkan dengan hak purba ialah: hak yang dipunyai suatu suku ( clan/gens/stam ),  sebuah  serikat  desa ( dorpenbond )  atau  biasanya  oleh  sebuah desa  saja  untuk  menguasai  seluruh  tanah seisinya  dalam  Penguasaan  Hak ulayat (tanah  suku)  dalam  Masyarakat  Hukum Adat  lingkungan  wilayahnya  “(Sudiyat, 1981:  2).  Dari  uraian  diatas  diketahui bahwa  subyek  hak ulayat adalah masyarakat  hukum  adat,  baik  tunggal maupun  persekutuan  daerah,  tetapi  tidak merupakan  hak  individu  dan  merupakan pula hak dari suatu family / keluarga. Semua  bidang  tanah  yang  dikatakan tanah hak ulayat desa adalah, berupa tanah hutan  termasuk  hutan  larangan  yang diserahkan  pengawasannya  kepada  desa bersangkutan,  seperti  tanah  hutan,  semak belukar,  rawa-rawa,  tanah-tanah  bekas peladangan  yang  telah  telah  ditinggal penggarapanya,  yang  berada  dalam wilayah  batas  desa  bersangkutan,  yang dikuasai oleh desa (Kuria, Nagari, Marga, Negorij  dan  lainnya)  yang  bukan  milik kerabat,  miilik  perseorangan,  perusahaan dan sebagainya. Di berbagai daerah tanah hak ulayat itu disebut “wewengkon ”(Jawa),
“Torluk” (Angkola) “Ulayat” ( Minangkabau, Tanah marga (Lampung), “Panyampeto” atau “Perwatasan” (Kaliimantan), “Limpo”( Sulauwesi Selatan) “Tatabuan “(Bolang Manggondow) “Patuanan” (Ambon ) “Paer” (Lombok) “Prabumian”  atau
“Payar” (Bali).  (Hilman  Hadikusumo, 2014:174).
Semua  bidang  tanah  yang  berada  di dalam/di  sekitar  desa/kampung,  yang bukan  milik  kerabat,  milik  perseorang, milik  yayasan  atau  lembaga  atau perusahaan,  adalah  Tanah  Desa  atau Tanah  Miiik  Desa.  Tanah  dimaksud seperti” Tanah Perkuburan”,“Tanah-tanah tempat  ibadah”  (Masjid,  Surau,  Gereja, Pura), “Tanah tempat lembaga pendidikan, “rumah  sekolah,  madrasah,  pesantren, pondok).  “Tanah  balai  desa”,  “Tanah lapangan  desa”  (tempat  olahraga,  tempat menggembala ternak), “Tanah pasar desa” dan  lainnya.  (Hilman  Hadikusumo. 2014175).  Menurut  Verheijen  data  tahun 1936-1948  dalam  Adi  M,  Nggoro (2013:23), ’Mangggarai mempunyai kebudayaan  agraris,  yaitu  makanan pokoknya jagung, padi lading kering, ubi jalar ( tete wase ), ubi manis( tese ), ubi kayu ( tete haju, tete daeng) . Yang di gambar ini merupakan  gambar  kehidupan  agraris Manggarai sebelum tahun 1950an)”. Oleh karena  itu,  Verheijen  dalam  Adi  M, Nggoro  (2013:23),  ”mengulas  bahwa tidaklah  heran  Manggarai  memasukan budaya  bercocok  tanam  ( kerja  kebun ) sebagai  mata  pencaharianya  yang  utama. Dalam hal berkebun dikenal istilah kebun bundar  ulayat  ( lingko ),  dan  kebun  hasil garapan pribadi ( uma tingkul)” . Mengangkut  lingko  itu,  telah  dimasukan sebagai  bagian  dari  tata  ruang  budaya Manggarai. Kalau sekelompok masyarakat  terkecil  ( kampung  =  beo ) tidak mempunyai lingko , maka masyarakat tersebut tidak diakaui keabsahannya sebagai masyarakat terkecil/kampong  yang  disebut  ( beo/golo lonto ),  yaitu  untuk  menggambarkan  satu kesatuan. Dalam kaitan ini, muncul istilah Manggarai beo  one  lingko  peang (Kampung  di  dalam,  kebun  bundar  di
luar).  Jadi,  kebun  bundar/  tanah ulayat ( lingko )  merupakan  salah  satu  syarat legalitas  adat  akan  kesatuan  masyarakat dalam kampung.

## Metode
Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan  Carep  Kecamatan  Langke
Rembong  Kabupaten  Manggarai.  Teknik penentuan informan menggunakan Teknik purposive sampling, informan  dalam penelitian  ini  berjumlah  empat  orang. Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah  Teknik  observasi, wawancara, domentasi, dan dan gabungan/triangulasi. Setelah data
terkumpul  selanjutnya  diolah  dan  di analisis.  Setelah  itu  dipaparkan  secara sistematis  sehingga  Teknik  analisisnya yaitu deskriptif kualitatif.

## Pembahasan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Sebelum pembagian tanah ulayat pada Masyarakat  Manggarai  Suku  Langkas, Kelurahan  Carep,  Kecamatan  Langke Rembong, Kabupaten Manggarai terlebih dahulu diawali dengan persiapan- persiapan  ritual  adat  seperti:  Ritual  Adat pemberian sesajian kepada arwan leluhur (Teing  Hang  Wura  Agu  Ceki) pemberian sesajian kepada para arwan leluhur ”teing hang  wura  agu  ceki” yang  menurut kepercayaan  adat  masyarakat  manggarai merupakan  jelmaan  Tuhan  yang  Maha Kuasa.
Dalam acara pemberian sesajian ”teing  hang” itu  ada  nilai-nilai sacral  yang  terselubung  seperti:  (1) Permisi  mohon  ijin,  mohon  restu  leluhur agar proses pembagian tanah ulayat pada masyarakat  manggarai  Suku  langkas Kelurahan  Carep,  Kecamatan  Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berjalan aman dan damai tidak ada halanggan yang
melingtang  dan  terhindar  dari  kekacauan atau  hal-hal  yang  tidak  diharapkan.(2) Agar dalam acara pembagian tanah ulayat tersebut  mendapat  restu  leluhur  supaya Kepala  Pembagian  tanah (Tua  Teno) diberi kekuatan dan kebijaksanaan dalam menentukan  penbagian  masing-masing anggota  menerima  tanah  tersebut  tanpa diomelin,berkeberatan dan ditolak dengan kata lain, menerima dengan iklas. (3) Agar leluhur memberi kesuburan dan
penghasilan  dari  tanah  yang  akan dibagikan  (4)  Agar  hubungan  antara Tua Teno( Kepala  pembagian  tanah ) dengan Tua Golo( Kepala dalam rumah adat ) serta terhadap anggota masyarakat lainya tetap rukun dan semakin kompak Sila  Kemanusiaan  Yang  Adil  Dan Beradap
Masyarakat  Manggarai  khususnya Suku  Langkas  sudah  menerapkan  hal-hal yang  adil  yang  berkaitan  dengan  sistem pembagian tanah ulayat ( lingko ). Sebelum Tanah Ulayat ( Lingko ) dibagikan terlebih dahulu  panitia  ( weki  ator )  mengadakan pendataan  terhadap  warga  Sukunya termasuk  didalamnya  warga  pendatang ( ata long ) yang telah lama menetap dalam wilayah Suku Langkas. Dalam pendataan tersebut  pada  urutan  pertama  adalah kepala  adat  yang  berkaitan  dengan  tanah ( tua teno ) dan kepala kampung ( tua golo ). Kepala  dalam  rumah  adat  ( mbaru gendang )  sekaligus  ketua  dalam  urusan yang  berkaitan  dengan  adat  dalam kampung  terutama  urusan  tanah  ulayat ( lingko )  ( Tua  Teno )  yang  dibagikan  dan bagianya adalah sebesar jari jempol orang dewasa.  Begitupun  pembagian  untuk kepala  kampung  ( Tua  Golo )  bagiannya adalah juga sebesar jempol orang dewasa. Urutan  kedua  adalah  Kepala  Suku  lain dalam  Kampung  ( Tua  Panga ).  Kepada mereka  mendapat  bagian  sebesar  jari tengah  orang  dewasa,  termasuk  didalam
ini  mereka  yang  mempunyai  andil  atau kekuasaan  dalam  perjuangan  seperti: pemberian modal yang banyak atau yang dianggap  sebagai  pahlawan  dalam perjuangan urusan-urusan tertentu.
Urutan  yang  ketiga  adalah  semua anggota-anggota  keluarga  yang  telah menikah  dan  memiliki  istri  atau  telah berkeluarga  yang  sudah  secara  sah  telah diakui  sebagai  salah  seorang  warga mempunyai  hak  untuk  mendapatkan bagian  tanah  dari  kebun  ulayat  ( Lingko ) baru  yang  akan  dibagikan.  Didini diketahui  bahwa  nilai  keadialan  sudah ditetapkan  dengan  baik.  Adil  saat pendataan  awal,  adil  memberikan  tanah awal,  adil  dalam  menerima  bagian  yang menjadi miliknya.
Pada  pembagian  tanah  itu  pemegang kebijakan  ada  pada  Kepala  dalam  rumah adat  ( mbaru  gendang )  sekaligus  ketua dalam urusan yang berkaitan dengan adat dalam  kampong  terutama  urusan  tanah ulayat ( lingko ) ( Tua Teno ), dia ini dalam rumah  adat  ( mbaru  gendang )  penentu kebijakan  yang  menentukan  bagian  yang mendapat  bagian  hanya  kepala  keluarga, baik  umurnya  tua  maupun  yang  muda semua memiliki hak yang sama.
Sila Persatuan Indonesia Dalam proses pembagian tanah ulayat (lingko) pada masyarakat Manggarai Suku Langkas  dari  satu  tanah ulayat  (lingko) terdiri  dari  satuan-satuan  kecil.  Untik sampai  pada  tahapan  ini  diawal  dengan rapat  musyawarah  untuk  mencapai  kata sepakat.  Dalam  rapat  ini  dibicarakan  hal keuangan, tentang langkah-langkah rangkaian  acaranya,  tentang  siap  saja figure  yang  dipercaya  untuk  mengukur tanah atau kepenitian. Hal ini dibutuhkan ketekunan
dan kesetian dalam menghadirkan setiap pertemuan atau rapat persiapan. Dalam rapat ini akan lahir suatu keputusan hasil rapat dan hasil rapat atau
hasil musyawarah dianggap sah dan resmi. Disini  digaris  bawahi  kesadaran  individu sangat dibutuhkan untuk dapat bergabung menjadi  satu  itulah  yang  patut  disebut persatuan,  satu  pikiran,  satu  semangat, satu  perjuangan,  satu  tekad,  dan  satu tujuan.
Sila  Kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Berkaitan  dengan  hal  pembagian tanah pada Masyarakat Manggarai    Suku Langkas  sila  Kerakyatan  yang  Dipimpin oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  Dalam Permusyawaratan Perwakilan mempunyai peranan  penting  yaitu  dalam  sistem  adat manggarai  terdapat  struktur  atau  susunan kepanitian  kemasyarakatan.  Setiap  orang yang  terpilih  untuk  menduduki  suatu posisi  tertentu  adalah  lewat  suatu  proses pemilihan oleh warga, namun calon-calon yang diusulkan berasal dari suku asli yang mempunyai dan memiliki
sifat kepemimpinan,  berdedikasi  tinggi,  tidak pernah  cacat  hukum  dan  berpendidikan.
Hal  ini  tentu  diawali  dengan  istilah manggarai  musyawarah  untuk  mufakat ( lonto leok ).  Mencari keputusan atas hasil musyawarah  bersama  yang  yang  pepatah Manggarai  ( padir  wai  rentu  sai )  yang diartikan  bersatu  atau  duduk  bersama untuk  membahas  atau  musyawarah. Dalam  artian  setiap  warga  berhak menyampaikan  pendapatnya  sehingga yang menampung pikiran-pikiran anggota perlu  adanya  memimpin  yang  cerdas untuk kritis serta bijak dalam memilih dan menentukan poin-poin yang akan menjadi keputusan.  Hal  yang  perlu  dalam musyawarah  tersebut  dan  hasil-hasil musywarah  dituangkan  dalam  suatu peraturan  yang  disebut  hukum  adat  yang setiap warga masyarakat khususnya Suku Langkas  harus  dijalani  dan  dipatuhi  oleh semua warga.

## Sila  Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh Rakyat Indonesia
Adil dan mereta itulah semboyan dan selogan  dalam  sistem  Pembagian  tanah ulayat ( Lingko ) pada Masyarakat
Manggarai  Suku  Langkas.  Musyawarah dan  mufakat  tapi  loyal  dan  lugas  dalam melihat  dengan  situasi  masa  kini. Berbicara  tentang  keadilan  sosial  dapat diwujudkan  dalam  hak  dan  kewajiban setiap  warga  yang  telah  siap  menerima bagian  tanah  sesuai  ketentuan  dan  aturan yang berlaku.  Bila ditinjau lebih jauh lagi ada  hal-hal  keputusan  dari tua  teno dan panitia  atas  mereka,  mereka  yang  datang dari  tempat  lain  yang  berdomisili  di lingkungan  pembagian  tanah  tersebut mereka-mereka ini didata dan dimasukan dalam  calon  penerima  pembagian  tanah. Hal  ini  dipertimbangkan  sesuai  prilaku dan  partisipasi  dalam  banyak  urusan apalagi bila yang bersangkutan mempunyai  hubungan  kerabat  dengan salah  satu  keluarga  dalam  suku  tersebut nilai  layak  meneriam  pembagian  tanah tersebut disini menyatakan keadilan sosial yang nyata unsur sosialnya sudah terbukti ditunjukan  dalam  sikap tua  teno dan panitia yang tidak membeda-bedakan yang satu  dengan  yang  lain.  Itulah  nilai Pancasila yang terwujud nyata.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disumpulkan sebagai berikut (1) Masyarakat Manggarai untuk tanah ulayat digunakan istilah lingko. Mengarap tanah ulayat  (lingko )  dikenal  kenal  dengan istilah tente  teno. Tente  teno artinya membuka kebun bundar/kebun ulayat baru oleh  masyarakat  atau  suatu  warga  dalam satu  suku  yang  dipimpin  oleh tua  teno (kepala  pembagi  tanah  ulayat)  sinonim kata tente  teno adalah lodok  uma  weru (membuka  kebun  bundar  baru/membuka
tanah  ulayat  baru).  Setelah  mengadakan tente  teno  maka  ada  beberapa  sistem pembagian  tanah  ulayat  ( lingko )  yaitu, sebagai berikut: Moso ialah lokasi pembagian  tanah  yang  dimiliki  secara perorangan. Lodok adalah sudut, titik star membagai  tanah  ulayat  ( Lingko ). Lodok letaknya di sentral tanah area tanah ulayat, diharapkan  panjang/luas  ukuran  tanah pembagian setiap orang diupayakan sama ukuranya atau hampir sama. Cicing adalah batas luar ujung luar tanah. Banta artinya teras  sering. Banta berfungsi  untuk menahan  erosi,  sehingga  tanah  tetap humus  dan  subur Galong  artinya  petak. Galong  ialah  pecahan-pecahan  dari pembagian  tanah. Langeng  artinya  batas. Langeng ialah batas area tanah pembagian antara  seorang  demi  seorang  dalam  satu tanah ulayat ,  dan  antara  seorang/tanah ulayat dengan tanah ulayat lainya.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disarankan  sebagai  berikut    (1)  Saran kepada tua golo, tua teno dan tua panga agar  selalu  bijak  dan  adil  dalam mengambil  keputusan  terutama  dalam pembagian  tanah ulayat ( lingko )  yang berpegang  teguh  pada  Pancasila  karena Pancasila  merupakan  landasan  dan  dasar negara  yang  dapat  memberikan  kekuatan hidup  kepeda  bangsa  Indonesia,  juga membimbing kita semua dalam mengejar kehidupan  dimasyarakat  Indonesia  yang adil dan makmur untuk itu Pancasila harus diamalkan:  Dalam  kehidupan  Nyata sehari-hari.  Dalam  kehidupan  pribadi. Dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Dalam kehidupan  bernegara.  (2)  Saran  kepada masyarakat,  agar  selalu  teguh,  patuh  dan bersatudibawah  pimpinan  tua golo,  tua teno  dan  tua  panga dan  selalu melestarikan  adat  dan  budaya  asli Manggarai  agar  tidak  luntur  dan  punah
karena  perkembangan  dan  perubahan jaman.
Daftar Pustaka Darwati,  Mas  &  Mahendra,  Putu  Ronny Angga. 2019. Efektifitas Pembelajaran PPKn Berbasis Teknohumanistik Dalam Pembentukan Karakter Siswa Kelas X  Jasa  Boga  2,  di  SMK  Prshanti Nilayam  Kuta  Tahun  Pelajaran
2017/2018. Singaraja  :  FHIS Universitas Pendidikan Ganesha Harsono,  B.  2000. Hukum  Agraria Nasional,  Himpunan  Peraturan Hukum Tanah . Jakarta : Djembatan. Hadikusuma  Hilman . 2014. Pengantar Hukum  Adat  Indonesia. Bandung:
Mandar Maju. Mahendra, Putu Ronny Angga. Pembelajaran PPKn dalam Resonansi Kebangsaan dan Globalisasi. Jurnal  Ilmiah  Ilmu
Sosial.  Singaraja  :  Universitas Pendidikan Ganesha
Mahendra,  Putu  Ronny  Angga.  2019.
“Sophie  Leadership”  Menjawab Tantangan Baru Pendidikan Kewarganegaraan Pada Level Publik . Denpasar : Jurnal Pendidikan Dasar Adi Widya IHDN. Nggoro, Adi M, 2006. Budaya Manggarai Selayang  Pandang. Ende:  Nusa Indah Ruchijat  Eddy.  1986. Asas-asas  Hukum Adat  (Suatu  Pengantar) .  Jakarta: Pradnya Paramita Sudiyat  Iman,  1985. Asas  Hukum  Adat Bekal Pengantar . Yogjakarta: Liberty
Wulansari  Dewi,  2012. Hukum  Adat
Indonesia .  Bandung:  PT  Refika Aditama