## Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil- Militer Era Reformasi (1999-2004)

## Herdi Sahrasad
Peneliti senior Pusat studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, dan Dosen ilmu sosial-politik Universitas Paramadina, Jakarta
Abstract: The collapse of Soeharto’s military regime in May 1998 and the subsequent rise of a civilian regime under Baharuddin Jusuf Habibie have been embraced as the beginning of a new era of reform (era reformasi) in Indonesia. It was hoped at the time that Habibie would reform the country’s political system and initiate military reform, subjects which Soeharto had ignored for  many  decades.  For  this  reason,  radical  students  demanded  that  the  new  civilian  regime consistently implement the demanded reforms, which included investigation and prosecution of Soeharto  for  his  corruption,  collusion,  and  nepotism,  as  well  as  the  investigation  and prosecution of the military on charges of human rights violations. They also called for peaceful solutions to be sought for separatist conflicts throughout the country.
Kata Kunci: praetorianisme, Orde Baru, militer, sipil, reformasi

## Pendahuluan
Perangai  kekerasan  oleh  oknum  TNI/Polri  hingga  era  reformasi  saat  ini  merupakan warisan praetorianisme Orde Baru, dimana ABRI didayagunakan sebagai  alat  kekuasaan yang begitu  dominan  dan  represif.  Praetorianisme  merupakan  konsep  di    mana    militer    menjad i pemegang    kekuasaan    dan  pemerintahan  negara  secara  eksesif.2    Tulisan  ini    mencoba menganalisis Orde Baru dan dampaknya pada reformasi TNI kurun 1999-2004, sebagai refleksi untuk bercermin dan melihat implikasinya atas relasi militer dan civil society masa kini.
Orde Baru Soeharto dengan “personal rule” yang amat dominan, telah me- nyeret institusi militer  dan  sipil  ke  dalam  cengkeraman  kekuasaan  presiden,  di  mana  otokrasi  mendominasi sistem itu sendiri.
Michael  Malley  menyebut  bahwa  secara  militer,  administratif,  legal  dan  finansial, pemerintahan Orde Baru Soeharto mencengkeram lembaga ekse- kutif, legislatif dan yudikatif di  tangan  sang  penguasa,  juga  memberlakukan  ketergantungan  pemerintah  daerah  kepada pusat. 1 Kenyataan  politik  Indonesia  di  bawah  Orde  Baru  Soeharto  ditunjukkan  dengan  amat kuatnya  peranan  pemerintah  dalam  menentukan  kebijakan  dan  menentukan  jalannya  negara serta keterlibatannya secara masiv dalam kehidupan sosial dan ekonomi rakyat, yang berakibat pada menguatnya negara dan melemahnya masyarakat.
Dalam bahasa Karl D. Jackson, kepolitikan Orba Soeharto  menimbulkan kejutan  bahwa pemerintah   yang   memiliki   130   juta   jiwa   (kini   penduduk Indonesia sudah lebih dari 240 juta  jiwa)  dapat  bertahan  tanpa  ada  partisipasi  politik  dari  rakyatnya.  Soeharto  bisa  berkuasa lebih lama dan lebih efektif dari pendahulunya, Soekarno,  dengan
1 Penulis berterimakasih kepada Darmawan Sinayangsah, Muntasir Alwi, Al Chaidar, Eko Dananjaya dan Hermandar atas bantuan pemikiran untuk esai ini. Baca, Michael Malley, “Daerah: Sentralisasi dan Perlawanan”, dalam Don Emmerson (ed.), Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 123.
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
mengendalikan sistem pemerintahan yang korup di tengah kemiskinan masyarakatnya.  Bahkan Soeharto  bertahan  sedemikian  lama  di  tengah  negeri  yang  berpenduduk  termiskin di dunia tersebut, dengan menerapkan personal rule yang amat dominan. Karl Jackson mencatat,
Often  implicit  in  these  accounts  is  a  note  of  surprise  that  the  government  of  a  land  of 130.000.000 persons can exist without mass political participation, that President Soeharto has ruled longer and more effectively than his charismatic predecessor President Soekarno, and that a system of government suffused with a much corruption can endure so long in the midst of one of the largest and poorest populations in the Third World.‟‟ 2

## Soehartonomics Gagal
Di  bawah  Soeharto,  sebagaimana  ditunjukkan  oleh  J.  Thomas  Lindblad,  kebijakan ekonomi  (khususnya  kebijakan  industri  dan  pembangunan)  untuk  meningkatkan  daya  beli (purchasing power) dan kesejahteraan masyarakat
Indonesia lebih terfokus di Jawa. Wilayah Luar Jawa, meski baru diper- hatikan pada akhir masa  kekuasaan  Soeharto,  kurang  menampakkan  adanya  keterkaitan  antara  perubahan demografis dengan kapasitas ekspornya. Arti- nya, sejarah ekonomi masa Orde Baru di bawah Soeharto adalah kelanjutan dan perubahan dari kebijakan ekonomi kolonial Belanda.
Namun,  sebagaimana  dicatat  Richard  Robison,  bagaimanapun  sejarah  eko-  nomi Indonesia  sudah  memperlihatkan  bahwa  ekonomi  yang  dulu  muncul  karena  eksploitasi berkepanjangan imperialisme Belanda, lalu  karena  upaya  mobilisasi  logistik  perang  Tentara Pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II,  selanjutnya  karena  Perang Kemerdekaan (1945- 1949)  yang  disusul  peri-  ode  pergolakan  politik  1949-1966  di  mana  modal  swasta  domestik (domestic  private  capital)  gagal  terbentuk  meski  telah mendapatkan sejumlah konsesi dari nasionalisasi perusahaan asing, maka praktis hanya sejak Pelita I (1969- 1974) Indonesia  mulai mengalami  stabilitas  ekonomi  dan  selanjutnya meng- upayakan adanya pembangunan yang digerakkan  oleh  dan  untuk  kepen-  tingan  kemakmuran  bangsa  Indonesia  sendiri.  Maka modernisasi  pun  terjadi  di  segala  bidang  dan  transformasi  masyarakat  dari  yang  agraris  ke masyarakat  industrial  pun  terwujud  di  bawah  komando    Soeharto,    dengan    kebijakan ekonominya        yang        kemudian        sering        disebut  para  analis  sebagai  Soehartonomics. Pembangunan  yang  semula  mengandalkan  modal asing, oleh Soeharto mulai digeser dengan kebijakan-kebijakan kolusif, proteksi yang berlebihan  dan  nepotis  yang  hendak  memunculkan kaum  pemodal domestik yang kuat dari kalangan militer, keluarga Cendana, kelompok Astra, Kelompok Liem, kelompok Soedarpo, kelompok Sultan Hamengku  Buwono,  dan  kelompok Sutowo.  Akibatnya, muncul benih-benih kolusi dan nepotisme di dalam pemerintahan Soeharto, selain korupsi yang sudah sejak  awal  sulit diberantas.  Beberapa  faktor  utama  yang  bersifat politik  inilah, selain ada beberapa  faktor tambahan   lainnya,  sebagaimana  dicatat   Robison dan  Ruth McVey 3 yang menjadi penyebab munculnya krisis  ekonomi  Indo-nesia  pada 1997 yang parah (deep crisis) setelah Indonesia mencapai bebe-rapa dekade pertumbuhan  dan
2 Karl D Jackson, “Bureacratic Polity: A Theoritical Framework for Analysis of Power and Communications in Indonesia‟‟, dalam Karl D. Jackson & Lucian W. Pye, Political Power and Communications in Indonesia, (Berkeley University of California Press, 1978), hal.3.
3 Lihat Ruth McVey (Ed.), Southeast Asian Capitalists, (SEAP Cornell University, 1992).
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
stabilitas  ekonomi,  serta   pengurangan   kemis-kinan. Indonesia   kemudian   terpuruk   dalam krisis ekonomi yang tragis dan berkepanjangan, sementara Malaysia (juga negara-negara Asia Tenggara lainnya), yang walaupun mengalami krisis ekonomi yang  hampir sama dengan yang dialami Indonesia, namun Malaysia masih bisa bangkit dan keluar dari krisis.
Indonesia   di   bawah   Soehartonomics   ini,   tidak   dapat   menghindar   dari kenyataan bahwa rakyat harus kehilangan kebebasan untuk menguji ideologi- ideologi lain karena program modernisasi  yang  dicanangkan  bersifat  mono-  litik,  pragmatis,  program  oriented,  dan menerapkan pola stabilitas keaman- an yang ultra ketat. Namun, ada konsekuensi positif yang dihasilkan  Soe-  harto    karena    berhasil    membawa   Indonesia    menuju    New   Industrializing Countries  (NICs)  yang   mencengangkan,   meskipun Indonesia kemudian ter- jerembab lagi ke    lubang    ketertinggalan    dan    kemiskinan.    Di    tengah  situasi  demikian  itulah,  kemudian ternyata demokrasi kita dilahirkan, tepatnya pasca Soeharto tahun 1998.
Pada masanya, Soeharto adalah pembangun negaranya sendiri dengan sikap yang “hati- hati  mendekati  demokrasi.”  Dengan  sikap  ini,  menurut  Fachry  Ali,  berarti  bahwa  Presiden Soeharto berusaha menjauh sementara dari demokrasi, atau dapat juga disebutkan bahwa tokoh ini terlihat sangat “men- curigai” demokrasi sebagai konsep eksternal yang dipraktekkan secara luas  oleh  komunitas  internasional  dan  mendekatinya  dari  sisi  yang  sama:  menggunakan regimentasi  untuk  mengukuhkan  institusi  demokrasi  namun  tanpa  nilai-nilai  kebebasan berpendapat,  tanpa  pengakuan  yuridis  penuh  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  dan  tidak memberikan kesempatan tumbuhnya otonomi bagi daerah-daerah periferal. 4
Indonesia di era Soeharto sungguh tidak mentolerir kebebasan berpendapat. Masyarakat kedua negara membangun dan memodernisasi diri „‟tanpa kebe- basan berpendapat‟‟. Yang dimaksud dengan „tanpa kebebasan berpendapat‟ di sini kurang lebih sama dengan “dominasi wacana”, atau “hegemoni makna”
meminjam bahasa Taufik Abdullah- untuk melihat fenomena sosi-alisasi wajib Pancasila melalui P4 di Indonesia. Fenomena ini sesungguhnya khas Asia Tenggara; artinya, fenomena ini tidak hanya ada di Indonesia, melainkan juga di Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina, Brunai  dan  bahkan  Myanmar8.  Tiadanya  kebebasan  berpendapat  ini  juga  menjadi  salah  satu faktor maraknya demo-cracy, di  mana kekerasan dijadikan kelompok tertentu sebagai  bahasa ekspresi kekuasaan dan kebrutalan.
Oleh  karena  itu,  dalam  melihat  gejala  disilusi  dan  disintegrasi  di  kawasan-  kawasan pinggiran  seperti  Aceh,  Ambon  dan  Irian  Jaya,  tak  ada  salahnya  menyiasati  kembali  strategi pembangunan  nasional  yang  disentralisasi  oleh  Orde  Baru,  yang  menimbulkan  ketidakadilan dan ketegantungan daerah terhadap Pusat .
Kita  tahu,  Strategi  Pembangunan  yang  sentralistis,  yang  telah  dilaksanakan  sejak berdirinya Orde Baru sampai saat ini adalah strategi pembangunan yang berlandaskan pemikiran neoklasik kuno yang menumpukkan pertum-buhan ekonomi sebagai fokus utama pembangunan yaitu memaksimumkan produksi nasional. Faktor sentral dalam strategi pembangunan ini ialah faktor  modal  dan  teknologi.  Berbagai  bentuk  rangsangan  diberikan  kepada  kelompok  yang paling dinamis di dalam masyarakat yaitu kelompok pengusaha untuk
4 Percakapan dengan pengamat politik Fachry Ali, di Jakarta awal Desember 2004.
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
melaksanakan proses produksi di mana faktor modal dan teknologi meme- gang peranan yang paling menentukan.
Pelaksanaan  strategi  pembangunan  ini  sama  sekali  tidak  mempertim-bangkan  masalah- masalah sosial seperti partisipasi masyarakat, penyerapan tenaga kerja yang luas, kemiskinan, distribusi  pendapatan  dan  kekayaan,  dan  dampak  teknologi  yang  digunakan  dalam  proses produksi.  Juga  strategi  pembangunan  ini  sama  sekali  tidak  mempertimbangkan  kelembagaan masyarakat yang ada. Dalam  hal  ini kelembagaan masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang given. Pemikiran yang melandasi strategi pemba- ngunan ini mempostulasikan bahwa di dalam masyarakat  akan  terjadi  suatu  proses  yang  harmonis  yang  akan  menyebarkan  manfaat pertumbuhan  eko-  nomi  ke  seluruh  strata  masyarakat  melalui  apa  yang  disebut  “mekanisme tetesan ke bawah” ( trickle down mechanism). Mekanisme tetasan ke bawah dipercayai akan terjadi dalam situasi kelembagaan masyarakat yang ada, struktur sosial yang ada dan daya beli rakyat yang ada.
Ternyata pelaksanaan strategi  pembangunan  ini  tidak  menimbulkan  tetesan  ke bawah, melainkan justru tetesan ke atas  (trickle-up)  dan  memperkuat sentralisasi  oleh  Pusat. Proses ekonomi Orbarian ini kemudian  ditandai dengan ciri  yaitu  yang kuat bertambah kuat dan yang lemah  semakin  lemah.  Terjadilah  proses  eksploitasi.  Terjadinya  proses  eksploitasi    ini disebabkan etika  moral  ekonomi  telah  tidak  menjadi  landasan dalam hubungan dan landasan ekonomi.  Terlihat  dengan  nyata  bahwa  sadar  atau  tidak  sadar,  kita  telah  didominasi  oleh pemikiran  ekonomi  kapitalisme  abad  KE-19.  ini  terbukti  dengan  tumbuhnya    secara    kokoh kelas    pemupuk      rente      ekonomi      dalam  ekonomi    Indonesia.      dan  kelas  pemupuk  rente ekonomi ini pada umumnya adalah para konglomerat. Sistem kapitalisme abad ke-19 ini pada hakikatnya adalah sistem kapitalisme rampok yang merupakan sistem kapitalisme muda sesuai dengan definisi Sombart (Hatta, 1953)10.
Orba  Soeharto  memprioritaskan  konglomerasi,  tapi  abai  dalam  membangun  ekonomi kerakyatan,  bahkan  tidak  perduli  dengan  good  governance.  Korupsi  merjalela,  Orba  tidak perduli  dengan  pemikiran  dan  tindakan  lanjutan  dari  generasi  penerusnya  di  tengah  centang perenang  dan  carut-marut  sentrali-  sasi  pembangunan  rezim  Orba  Soeharto.  Sentralisasi  itu gagal,  dan  disusul  oleh  desentralisasi  yang  banal  di  era  rezim-rezim  transisi  pasca  Soeharto dewasa ini.
Kalau dulu Hatta sangat berkepentingan dengan perluasan basis-basis pro- duksi, pusat- pusat perkembangan ekonomi yang tersebar luas di daerah- daerah dan partisipasi-emansipasi rakyat  dalam  upaya  pemberdayaan,  maka  Soeharto  sebaliknya  memilih  jalan  kapitalis  yang oligopolis-monopolis.
Celakanya, sistem sentralisasi oleh Soeharto dan rezimnya tidak hanya terjadi di lapangan ekonomi, melainkan juga di bidang sosial-politik, hukum, kultural dan ideologi. Hegemonisme dan otokratisme yang luar biasa telah menyebabkan kawasan-kawasan kaya sumber daya alam di luar Jawa tak lebih dari wilayah eksploitasi dan dehumanisasi yang memicu disintegrasi.
Karena  itu,  hampir  sebagian  besar  para  pelaku  tindak  separatisme  (dis-  integrasi)  dan kekerasan  di  Ambon,  Aceh,  Papua  dan  Poso  yang  “sangat  ekstrim”  dewasa  ini  merupakan kelompok-kelompok  masyarakat  menengah  ke  bawah  yang  mengalami  “ketidakadilan  dan kekecewaan” akibat diskua- lifikasi, dislokasi dan deprivasi ekonomi politik. Beberapa isyarat dislokasi, diskualifikasi dan deprivasi itu antara lain: Pertama, diskualifikasi untuk memasuki lapangan kerja akibat faktor pendidikan yang rendah; Kedua, dislokasi sosial-ekonomi dalam
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
bentuk penyingkiran kaum miskin dari sumberdaya ekonomi, sosial dan kultural; dan Ketiga, deprivasi ekonomi- politik yang berupa proses pemiskinan masyarakat arus bawah akibat domi- nasi  dan  hegemoni  kekuatan  bisnis  besar  yang  berkolusi  dengan  penguasa  untuk  menguasai sumber-sumber  daya  ekonomi  dan  politik.  Semua  itu  berujung  pada  radikalisasi  pribadi  atau kelompok atas nama “keyakinan agama dan ideologi perubahan”, dengan tafsir “sempit, myopik dan sepihak”, yang secara keliru dan brutal justru disalahgunakan untuk mela-kukan perbuatan ekstrim  berwajah  kekerasan  dan  biadab,  baik  di  Jakarta  maupun  di  daerah-daerah,  yang membuat kota-kota rawan kekerasan. De-ngan dukungan para dalang dan aktor intelektual di balik layar, aksi-aksi ekstremisme itu kemudian dilampiaskan, diledakkan dalam bentuk anar- kisme, separatisme dan gerakan sentrifugalisme.
Penggumpalan dan pengerucutan sumber daya ekonomi-politik pada lapisan Sesudah 25 Tahun,  pidato  Dies  Natalis  Ke-9  Universitas  Syiah  Kuala,  Banda  Aceh,  1970.  Baca,  Daulat Rakyat, No. 68 menengah ke atas telah  membuat  mayoritas  yang  miskin  menjadi the  silence mayority, yang akibat keterpaksaan dan keterdesakan, serta dijustifikasi dengan tafsir “agama dan  ideologi”  yang  “sempit,  myopik  dan  sepihak”  itu,  akhirnya  melakukan  aksi  kekerasan ekstrim  berupa  pemberontakan,  anar-  kisme,  peledakan  bom,  pelemparan  granat  dan  aksi resistensi lainnya berda- sarkan “pesanan halus dan berliku-liku” dari para oknum tertentu yang anarkis namun berduit. Dengan demikian, keresahan, ketidakpercayaan, kekacauan, kepanikan dan instabilitas terjadi untuk merusak dan memecah belah masyarakat dan “mengadudomba” antargolongan, antarumat bera- gama dan antaretnis agar tetap “baku konflik, baku bunuh” yang mendistorsi agenda reformasi, sementara lapisan elite di atas  yang korupsi dan  hidup  mewah tetap  jauh  dari  jeratan  hukum,  sehingga  mudah  “membeli  waktu”  (buying  time)  untuk mengelabui agenda reformasi itu sendiri.
Sentralisasi pembangunan  oleh  Orde  Baru  yang  sarat  KKN  diwarnai  dengan  tingkat kesenjangan  sosial  yang  ekstrem  dan  kemiskinan  yang  akut,  dibarengi  dengan  disparitas (kesenjangan) sosial-kultural  yang amat tajam antara kelas  bermobil  “Mercy,  Jaguar, Ferrari, Range Rover dan sejenisnya ” versus kelas “ massa metromini dan pejalan kaki” paling miskin, telah  menjadi  “bahan  bakar”  untuk  menyiram  semangat  dan  praksis  radi-kalisasi    dan ekstremisasi    kaum    marginal    yang    dijustifikasi    oleh      ajaran      agama  untuk  mengakhiri penindasan, namun  dengan  tafsir  “sepihak,  sepotong-potong,  ekstrim  dan oversimplifikasi”. Kejahatan  sosial  yang  dilakukan  oleh  rezim  Orde  Baru,  yang  berlanjut  hingga  pemerintahan transisi  demokrasi  saat  ini  dalam  bentuk  korupsi,  kolusi  dan  penyelewengan  lainnya,  yang terindikasikan dengan penyelewengan keuangan trilyunan rupiah, ditambah warisan Orde Baru berupa skandal BLBI Rp650 trlyun dan rekapitalisasi perbankan SEKITARRP140 trilyun, serta beban utang   luar  negeri  (utang  swasta  dan  negara) sekitar US$150  milyar, telah  menjadi “wacana ketidakadilan” (discourse of injustice) di masjid-masjid, warung kopi, keluarga buruh, petani  kecil  sampai  sekolah  inpres  (sekolah rakyat) di pedesaan.
Angka-angka  megaskandal  itu  di  mata  kaum  miskin  tak  terbayangkan  jumlahnya, sementara secara mikro kehidupan sekitar 40 juta pengangguran dan  jutaan rakyat yang papa dan  marginal, telah  mendorong spirit keagama- an ke arah tafsir skriptural dan radikal,  yang dalam  bahasa  akademisi  Michael  Walzer,  situasi  ini  membuka  ruang  dan  peluang  bagi ekstremisme dan terorisme.
Dalam  konteks  nasional  (makro),  selama  pemerintahan  Orba  nampak  belum  sungguh- sungguh memperjuangkan nasib rakyat sesuai amanat konstitusi. Sampai sejauh ini, sebagian
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
dari  mereka  yang  marginal  telah  tertindas  sejak  zaman  kolonial  dan  dalam  zaman kemerdekaanpun mereka selalu terkena diskualifikasi, dislokasi sosial-ekonomi dan deprivasi ekonomi-politik setiap kali terjadi konsolidasi negara dan pemerintahan bagi “pembangunan” aki-bat tingkat pendidikan yang masih rendah dan ketrampilan yang minim yang menyebabkan kualitas sumberdaya manusia kelompok miskin ini tetap tak kompetitif. Sebagai kaum marginal yang terpental, mereka menjadi para korban pembangunan, the victims of the victimized.
Padahal, demikian cendekiawan Nurcholish  Madjid,  merekalah  mayoritas  yang  paling berkorban  melawan  penjajah  sejak  mereka  datang  ke  bumi  ini,  dan  di  masa-masa  merebut kemerdekaan dan  mempertahankannya. Mereka adalah  batu sudut bangunan  Republik   kita yang   dilupakan   oleh   para pembangunnya   sendiri   (the   corner   stone   of  the  house neglected  by  the  builders).  Karena  itu,   mereka   tumbuh   dengan  gumpalan rasa kecewa yang membara, yang sewaktu-waktu dapat meledak dalam tindakan-tindakan kekerasan.
Celakanya, di bawah era Orba, terdapat sekitar 20-40JUTA orang dhuafa yang kecewa, frustasi dan hidup di bawah garis kemiskinan. Dan  meminjam  diskursus  post- strukturalisme, negara pembangunan Orde Baru telah melu- pakan apa yang  disebut  Giovanna Procacci dengan vulgar  material,  yakni  kegitan-kegiatan  ekonomi  kaum  dhuafa  yang  mewakili  kelompok- kelompok miskin, non-elite, perekonomian  ala  kadarnya,  golongan kumuh, gelan-  dangan, dan  kaum  melarat  yang  sejenisnya.  Procacci  menyatakan bahwa vulgar material merupakan suatu kenyataan yang bertolak belakang dengan ekonomi kaum elite dan kaya, noble material. Salah  satu  aspek  terpenting dari  vulgar material adalah pauperism yang didefinisikan sebagai kemis-  kinan  yang  sudah  mencapai  taraf    membahayakan    dalam    pengertian    menye-    ret individu  kedalam  suatu status yang sama sekali tidak terhormat dan di ambang kriminalitas.
Sementara itu, “permainan misterius dan struktur rahasia” dalam strategi pembangunan Orde  Baru  yang  sentralistis,  -meminjam  diskursus  Michael  Serres-  adalah  refleksi  “parasit ganas” dalam tubuh rezim monolitik ini, di- mana kaum birokrat, politisi dan kapitalis/kroniisme yang rakus dan kong- lomerat/nepotis yang serakah, tak henti-hentinya menghisap setiap sumber daya ekonomi (uang rakyat, pajak, tanah,  laut, gunung,  mineral,  minyak, ternak, hasil  bumi), juga  dari  sumber  daya  manusianya  (buruh,  wanita,  anak-  anak)  serta  sumber  daya  produksi (pabrik, mesin, kantor, mobil). Mereka menghisap uang untuk memenuhi ambisi dan hasratnya yang tak terkendali bagi ekspansi bisnis dan perluasan kekuasaan.  Kaum  birokrat,  politisi  dan kapitalis  kroni  ini,   meminjam   wacana   Serres,12  bersikap  libi-dinal,   tidak peduli   dengan jeritan-jeritan   manusia   yang   tersisih; tidak ambil pusing dengan orang-orang  yang  terusir dan  tergilas  oleh  mesin- mesin eko-nomi yang panas. Mereka  tidak  peduli  dengan  rintihan- rintihan  bumi  yang  tidak dapat lagi menanggungkan kepedihan akibat keserakahan manusia yang  hawa  nafsunya  tidak      dapat      dikendalikan      lagi.        Mereka        hanya        memi-kirkan kesenangan,  kemakmuran  dan  kemewahan  dirinya  sendiri  (hedo-nisme). Mereka   tak   lebih dari seekor cacing  pita  yang  menghisap  saripati  makanan dari tubuh negara dan bangsa dan tidak menyumbang apa-apa bagi organisme tempat  mereka  hidup.  Mereka  bahkan  tak  lebih dari seekor nyamuk aedes  aegypti  yang menghisap  darah dari tubuh bangsa dan  negara, yang kemudian  menebar  berjuta  penyakit  (kemiskinan,  kesenjangan  sosial,  keputusasaan, pemberontakan),  dan  yang  dengan  tanpa  peduli  melepaskan  tanggung  jawab
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
mereka,  ketika  kejahatan-kejahatan  parasit  yang  mereka  lakukan  telah menggiring   negara ini  pada  sebuah  “kematian  bangsa”,  seperti  krisis  ekonomi  krisis  sosial,  krisis  moral,  krisis kemanusiaan, dan krisis spiritual yang belum berakhir hingga kini.
Orde  Baru  Presiden  Soeharto  terus  melayani  modal  asing  dan  menyetor  ban-  tuan  dan fasilitas bagi konglomerat-konglomerat yang nyata-nyata terbukti  menindas  dan memiskinkan rakyat. Orde Baru  terus  mendukung  konglo- merasi,  seperti  Carlos  Menem di  Argentina yang  dikenal  melakukan  “Hood  Robin  policy”  (kebalikan  dari  Robin  Hood  policy)  yakni menghisap dan menguras uang rakyat untuk menyokong dan membayar utang konglomerat, dan perlahan telah diprediksi secara moral oleh kaum intelektual bahwa rezim ini akan mengalami krisis legitimasi.  Orde  Baru  menolak  melakukan  “Robin  Hood  Policy”  yakni  menyita harta   konglomerat   hitam   dan   mendaya- gunakannya   pada rakyat sehingga ekonomi rakyat bisa  tegak   bermartabat. Sentralisasi    Orba    telah    sampai    pada  puncak  kejatuhannya  secara sengit dan pahit pada Revolusi Mei 1998.
Pada  gilirannya,  seperti  dicatat  Sritua  Arief,13  perlu  dikemukakan  di  sini  bah-  wa pelaksanaan  ideologi  liberalisasi  perdagangan  internasional  di  Indonesia  yang  disertai  pula dengan liberalisasi arus investasi asing akan menimbulkan bertambahnya intensitas eksploitasi asing terhadap ekonomi rakyat Indo- nesia. Kekuatan ekonomi rakyat akan secara lebih parah tergeser dengan  lebih  leluasanya aliran  masuk  investasi asing ke  seluruh sektor ekonomi ter- masuk  sektor  usaha  kecil  dan  menengah.  rakyat  Indonesia  selain  akan  memasuki  fase ketergantungan  yang  lebih  dahsyat  kepada  pihak  asing  juga  akan  kembali  secara  sistematis menempati  posisi  budak  di  dalam  negerinya  sendiri.  Ideologi  kebangsaan  dihancurkan  oleh ideologi  globalisasi.  Gejala  disintegrasi  merupakan  konsekuensi  dari  kompleksitas  krisis ekonomi, politik dan moral Orde Baru yang sentripetal dan brutal.

## Orba dan Sentralisasi Sektor Non-Ekonomi
Sebagaimana studi aktivis M. Fadjroel Rachman,  Orde  Baru  merupakan  ne- gara  yang ditandai dengan ciri-ciri (1) Otokratisme dan patrimonialisme, di mana kekuasaan  negara (state power) di  tangan  Presiden  Soeharto  yang  di-  dukung  sepenuhnya  oleh sistem militocracy14; (2)  Rezim  militocracy  ini  menggunakan  aparat  ideologis  negara  (ideological  state  apparatus) maupun aparat represif negara (repressive  state  apparatus)  untuk mempertahankan kekuasaan; (3) Masyarakat madani (civil society) diakomodasi, dikooptasi dan direpresi secara korporatis- fasistis;  (4)  Pembangunan  ekonomi  dijadi-kan  argumen    legitimasi    ideologis    dan    politis keberhasilan  rezim  Orde   Baru sekaligus   sumber  finansial dan pembiayaan kelangsungan rezim yang ber- kuasa; (5) Pendekatan birokratis dan teknokratis menjadi ujung tombak ideologi pembangunan, sembari memberangus pendekatan demokratis.
Ideologi  Orde  Baru  adalah  developmentalisme  dengan  penekanan  pada  efi-  siensi, efektifitas  dan  pragmatisme  ekonomi-politik.  Dalam  melaksanakan  developmentalisme  itu, militer memegang kendali stabilitas dan keaman-an, sementara kaum teknokrat dan intelektual sekuler menjalankan fungsi dan peran teknokrasi kehidupan dengan orientasi pertumbuhan dan pem-  bangunan  ekonomi,  guna  mewujudkan  sebuah  masyarakat  yang  adil  dan  makmur. Sebagaimana dicatat oleh Mohtar Mas‟oed dan James Schiller,
Despite their demise, the modernisation values they had propagated for so long were kept alive among the New Order elite,  largely due to the activities of the intellectuals of the 'reformlater' sort still  in the system. The developmental  ideology was  further
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
developed  by  civilian  intellectuals  around  General  Ali  Murtopo.  This  revised developmental ideology still retained the characteristic values of economic development, rational  public  policy-making,  efficiency,  effectiveness  and  pragmatism.  But  the  new version  contained  a  heavy  dose  of  order.  This  emphasis  was  found  in  the  political statements of many New Order leaders, but the mostblatant version was embodied in the writings  of  Ali  Murtopo15,  summary,  by  the  end  of  the  1960s  there  had  developed  an ideology justifying political sacrifices for the sake of economic development.
The two objectives of the New Order considered by the leaders to be most important were economic  growth  and  political  stability.  Despite  the  contention  that  the  New  Order  was committed  to  establishing  a  'just  and  prosperous  society'  ,  which  was  taken  to  mean  that economic growth should  be accompanied  by equal distribution, this was qualified. As James Schiller comments,16 if there must be a choice between justice and growth there is considerable evidence  from  elite  statements  about  development  that  economic  growth  has  priority.  Ali Murtopo writes that: "The main target is to increase the GNP threefold in 25 years time" . . . Moh.  Sadli  writes  that  "the  major  preoccupation  of  the  new  government  became  directed  to making the national pie bigger, at least as a first priority". Widjojo Nitisastro argues that "more equal development requires economic growth so that what is distributed is far larger". Economic growth may be only an instrumental goal but it is clearly emphasised as a crucial one in elite statements  on  development..  Soeharto  describes  stability,  order  and  security  as  "an  object of development itself, namely, to make us all feel physically secure and have peace of mind, free from fear of threats from without and free from worrying over disturbance from within". One of the most important aims of the New Order, he says, is "to build a new society which feels secure, enjoys the significance of order, [and] pursues progress in an atmosphere of stability".
Menurut Mohtar Mas‟oed, guna membenarkan pilihan developmentalisme itu, juga untuk memobilisasi dukungan rakyat, para pejabat dan penguasa Orba menekankan komitmen Orde Baru  bagi  pembangunan  untuk  meyakini  dan  mempercayaai  nilai-nilai  dalam  mana  Presiden Soeharto  naik  ke  tangga  kekuasaan,  yang  sangat  penting  bagi  keamanan  nasional  dalam mewujudkan dan memenuhi aspirasi kemerdekaan bagi kehidupan rakyat luas yang lebih baik, (1) as being faithful to the initial values with which the Soeharto government came to power;
(2) as necessary to overcome the richpoor nation gap;
(3) as the appropriate-goal for this era;
(4) as essential to Indonesia's security;
(5) as fulfilling the aspirations of independence and
(6) as providing an opportunity for a better life.
Dalam  kenyataannya,  kemudian  kita  menyaksikan  bahwa  stabilitas  nasional  dan keamanan nasional merupakan satu hal paling bernilai dalam pan- dangan para elite Orde Baru Presiden  Soeharto.  Penguasa  Orba  itu  berusaha  mewujudkan  developmentalisme  itu  dengan menciptakan politik yang bebas dari konflik dan berdasarkan konsensus, penyederhanaan partai- partai poli- tik dan depolitisasi, membatasi partisipasi politik yang pluralistis serta mengarahkan partisipasi rakyat pada program pembangunan yang diadopsi para elite politik Orba:
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
(1) Create  a  politics  free  from  ideological  conflict  and  based  on  consensus.  This  measure resulted  in government efforts to  eliminate party  politics, to the emasculation of the political parties and representative bodies, and to impose "consensual politics".
(2) Limit pluralistic political participation. Popular participation should be directed primarily toward the implementation of the development programmes adopted by the political elite.
Dengan  pendekatan  keamanan,  cara-cara  kooptasi,  koersi  dan  represi,  Orde  Baru  yang militeristik dengan Dwi Fungsi ABRI-nya, memperkuat sentrali- sasi kehidupan sosial-politik dan  kebudayaan.  Sentralisasi  dan  korporatisasi  negara  dilakkan  secara  masif  yang  mencakup kalangan  pengusaha,pekerja  dan  profesional  seperti  pembentkan  PWI  untuk  mengendalikan wartawan, KADIN untuk mengontrol kalangan pengusaha, bahkan KNPI untuk meng- kooptasi pemuda, juga HKTI untuk mengontrol petani, KOWANI untuk mengendali- kan kaum wanita dan Majelis Ulama Indonesia untuk mengen-dalikan ulama dan seterusnya. Pendek kata, hampir tidak  ada  ruang  publik  bagi  masyarakat  madani  untuk  bergerak  dan  berkiprah  membangun demo-krasi dalam upaya membentuk nation and character building, sebab state building amat menonjol dengan tekanan pada koersi dan kooptasi.
Buah  dari  sentralisasi  ini  adalah  meluasnya  KKNK  (korupsi,  kolusi,  nepo-  tisme, kroniisme)  yang  mencapai  puncaknya  pada  1990-AN  dan  menjadi ledakan  frustasi   sosial yang ditandai  dengan  penggusuran  kekuasaan  Pre-  siden  Soeharto  Mei  1998 setelah keadaan ekonomi  memburuk  dan    krisis  politik    meletup,    yang    merontokkan  bangunan    kardus developmentalisme    Orba      Presiden      Soeharto.     Gejolak      dan      krisis  sosial    meledak    di berbagai    kawasan:      Aceh,      Papua,      Ambon,      Maluku,      Poso,  Kalimantan  Tengah  dan seterusnya. Sebab-sebabnya amat kompleks, mencakup krisis identitas, masalah SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan), yang pada intinya men- cerminkan krisis nasionalisme lanjut dan krisis  moral-religiusitas  yang  tali-  temali  akibat  ketidakadilan  dan  dehumanisasi  oleh otoriterisme Orba di masa lalu.

## Reformasi dan Isu Korupsi
Sebelum penguasa Orde Baru (Orba) Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998, seja- rah Indonesia mencatat  peristiwa 12 Mei 1998 di  mana beberapa mahasiswa Trisakti,  yaitu Hendrawan Sie dan  sahabat-sahabat  seperjuangannya  men-jadi  korban  kebengisan  rezim  Orba.  Peristiwa Trisakti itu kemudian diikuti dengan tragedi 13-15 Mei 1998.  Kerusuhan  sosial  dan penjarahan terjadi di  mana-  mana.19 Rentetan  tragedi   itulah  kemudian   yang   mendorong muncul-nya reformasi 1998. Saldi Isra (2003) berargumen,  peristiwa 21  Mei 1998 berhasil menjadi garis pemisah  yang  tegas  antara  upaya  melengserkan  rezim  Orba  dan  perjuangan  melakukan perubahan mendasar dalam proses penye-lenggaraan negara.
Khusus  upaya  pertama  dapat  dikatakan  sebagai  titik  klimaks  resistensi  mahasiswa  terhadap Soeharto.  Bila  hal  itu  dianggap  sebagai  periode  awal,  keberhasilannya  sangat  kentara,  yaitu pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Indonesia.
Namun demikian pengunduran Soeharto  itu  (step  aside)  tidak  otomatis diikuti  dengan runtuhnya sistem ekonomi-politik yang dibangunnya. Sejak 22 mei 1999 sampai dewasa  ini, kaum    oligarki    Soeharto      masih      menguasai    lanskap    ekonomi-politik  Indonesia.  Banyak kalangan waktu itu berkeyakinan, kesuksesan pada periode pem-buka itu tidak akan berarti apa- apa  jika  semua  komponen  yang  terlibat  dalam  usaha  mengakhiri  kekuasaan  Soeharto  tidak mampu melakukan peru-bahan progresif. Oleh karena itu, berbagai elemen pro-reformasi meru- muskan dan menyepakati enam agenda utama yang  harus
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
ditunaikan. Pertama, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kedua, penegakan supremasi  hukum.  Ketiga,  penghapusan  dwifungsi  ABRI.  Keempat,  amendemen  Undang- Undang  Dasar  (UUD)  1945.   Kelima,   otonomi  daerah.  Keenam,  demokratisasi kehidupan politik.
Dari  keenam  poin  yang  menjadi  agenda  reformasi  itu,  tidak  semua  telah  terwujud. Minimal  ada  tiga  hal  yang  masih  perlu  kita  refleksikan  bersama.  Pertama,  supremasi  atau penegakan  hukum.  Dalam  konteks  kekinian,  hukum  masih  lebih  berpihak  kepada  uang, kekuasaan, dan koneksi. Hukum di tanah air belum berpihak kepada masyarakat marginal, sebab penegakan hukum sampai saat ini masih cenderung berpihak kepada pihak yang punya dana.
Kedua, korupsi masih terjadi di mana-mana. Korupsi yang telah menjadi amanat pertama reformasi  ternyata  masih  mengandung  berbagai  problem  krusial  yang  belum  terselesaikan secara sempurna. Bahkan hingga saat ini, korupsi masih tetap merajalela dan melampaui batas- batas kewajaran. Bung Hatta pernah menyatakan, korupsi telah menjadi budaya yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Mulai dari persoalan kecil di keluarga hingga ke institusi besar bernama negara.20
Merajalelanya korupsi telah menjadi kecemasan dan keprihatinan sosial bahwa reformasi telah dibajak oleh para oknum dan elite yang tidak ber- tangggung jawab. Dan ini merusak citra reformasi yang diusung oleh gerakan mahasiswa dan civil society.
Dewasa ini  banyak  elite  politik  busuk  hidup  di  atas  penderitaan  masyarakat  bawah. Korupsi  kemudian  bermetamorfosa  dari  sesuatu  yang  haram  dila-  kukan  menjadi  niscaya dikerjakan.  Ia  tidak  mengenal  siapa,  di  mana  dan berapa  banyak  uang  yang  bisa dikorupsi. Padahal  sebagaimana  dielaborasi  oleh  Lawrence  E  Harrison  dalam  Culture  Matters,  budaya korupsi    yang    berurat    berakar    itu      merupakan      penyebab  dominan  dari  keterbelakangan kehidupan sebuah bangsa.  Dalam  konteks  kekinian,  alih-  alih dapat  dibe-  rangus,  praktik korupsi  semakin  meluas  jaringannya,  baik  secara  kualitas ataupun kuantitas. Korupsi telah memasuki  sendi-sendi  kehidupan    berne-  gara    sampai  yang  paling  pribadi.    Ironisnya, belakangan  ini  kasus  korupsi terjadi di tubuh  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Bank Mandiri, Bank Century dan seterusnya.
Dalam  kasus  korupsi  di  tubuh  KPU,  berawal  dari  terbongkarnya  penyuapan  yang dilakukan oleh salah satu anggota KPU, Mulyana W Kusumah kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK)  Khairiansyah  Salman,  lalu  kasus  itu  terkuaklah.  Kasus  penyuapan  itu didasarkan  atas  perintah  lisan  ketua  KPU  Nazaruddin  Sjamsuddin.  KPU  sebagai  lembaga demokrasi yang seja-tinya steril dari penyimpangan harus terjebak dalam  lubang  hitam  penuh noda. Cita-cita dan harapan bangsa Indonesia yang  diamanatkan  kepada  KPU berakhir dengan cibiran  bahkan  cacian.  Korupsi  yang  terus  merajalela    itu  memaksa    kita  untuk    menyikapi korupsi  sebagai  perbuatan   yang   harus  diperangi  secara  kolektif. Dalam kasus korupsi berat harus  diposisikan  bahwa  si  koruptor  itu  sama  halnya  dengan  pelaku  kejahatan  hak-hak  asasi manusia (HAM) yang harus diadili dan dihukum berat
Perang  melawan  korupsi  dengan  demikian  menjadi  keniscayaan  yang  selalu  mendesak untuk  direalisasikan.  Di  samping  merupakan  amanat  reformasi,  juga  korupsi  telah  membuat banyak orang menderita. Artinya, wacana pem- berantasan korupsi dipersiapkan untuk praksis.
Ketiga,  ancaman  terhadap  demokrasi.  Harus  diakui  kehidupan  politik  Indo-  nesia tergolong demokratis. Indikatornya adalah dilaksanakannya pemilihan umum (pemilu)
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
secara  demokratis  pada  1999  dan  2004.  Bahkan  untuk  yang  disebutkan  terakhir,  pemilu dilaksanakan dengan langsung pertama kalinya. Dengan  dua  indikator  ini,  kehidupan  politik nasional tergolong sangat  demokratis.
Namun kehidupan demokrasi politik nasional mulai digugat karena dua ala- san. Pertama, kasus  korupsi  di  KPU.  Sementara  KPU  adalah  wasit  sekaligus  tiang  penyangga  proses demokrasi  tersebut.  Lembaga  independen  ini    yang    mempersiapkan,  menyelenggarakan  dan menghitung hasil pemungutan suara konstituen. Kalau jajaran KPU saja nekat menjarah dana pemilu,  bukanlah  hal  yang  mustahil  bila  mereka  memanipulasi  hasil  penghitungan  suara konstituen dalam pemilu tersebut. Belum lagi ditambah dengan kom- petisi tidak sehat bermodal politik uang.
Kedua,  ancaman  kematian  kebebasan  pers.  Dalilnya  adalah  kasus  yang  me-  nimpa  dua wartawan Koridor, yaitu Pemimpin Redaksi Darwin Ruslinur dan Redaktur Pelaksana Budiono Syahputro  yang  divonis  sembilan  bulan  pen-jara  dalam  sidang  di  Pengadilan  Negeri Tanjungkarang karena dianggap mencemarkan nama baik Ketua Tim Kampanye Partai Golkar, Alzier Dianis Thabranie, dan Wakilnya, Indra Karyadi. Kasus ini merupakan contoh kecil dari mulai terancamnya kebebasan pers.
Sudah  menjadi  rahasia  umum  pasca  Soeharto,  demokratisasi  yang  diusung  gerakan reformasi  secara  sistemik  berkaitan  erat  dengan  keberadaan  pers  dan  kontrol  sosial  dari masyarakat.  Kebebasan  pers  menjadi  salah  satu  tolok  ukur  dan  prinsip  tegaknya  proses demokrasi. Sedangkan kontrol sosial dari civil society merupakan kekuatan pengimbang, check and balances terhadap distorsi dan kemandulan institusi-intitusi.

## Hubungan Sipil-Militer
Sejak mundurnya Presiden Soeharto pada  21  Mei  1998,  seiring  runtuhnya rezim  Orde Baru, runtuh pula dominasi militer dalam politik di Indonesia. Di era transisi  dari  sistem otoriter ke demokrasi yang sedang berjalan ini,  tak sedikit  kritik  atau  hujatan terhadap ABRI  atau TNI  atas  peran  yang dilakukannya selama 32 tahun berkuasanya  rezim Soeharto atau rezim Orde  Baru.  Kritik  tersebut  sebagian  besar  bermuara  pada  tuntutan  agar  ABRI/TNI menanggalkan Dwifungsinya, kembali ke  tangsi  atau  barak,  dan  hanya  me- mainkan peran sebagai alat pertahanan negara dari ancaman luar.
Di tengah kritik yang datang dari dalam dan luar  ABRI/TNI  tersebut,  pada pertengahan 1998 ABRI di bawah pimpinan  Pangab/Menhan  Wiranto melontarkan  redefinisi, reposisi dan reaktualisasi  peran  ABRI/TNI  dalam  kehidupan  bangsa.    Ini  merupakan  salah  satu  wujud reformasi internal ABRI/TNI. Di antara reformasi internal tersebut, tercakup empat paradigma baru ABRI/TNI, yaitu pertama, ABRI akan berusaha mengubah posisi  dan metode  tidak  harus selalu  di  depan;  kedua,  ABRI  mengubah konsep dari menduduki menjadi mempengaruhi; ketiga, ABRI  ingin  mengubah cara-cara mempengaruhi dari secara  langsung  menjadi  tidak langsung;    dan    keempat,    ABRI    bersedia  melakukan  role  sharing  (kebersamaan  dalam pengambilan  keputusan  penting  kenegaraan  dan  pemerintahan)  dengan  kommponen  bangsa lainnya (mitra nonmiliter).
Meski begitu, Ikrar Nusa Bhakti, seorang pengamat militer LIPI berpendapat, secara kritis melihat reformasi internal era Menhan/pangab Wiranto tersebut masih tampak bersifat kosmetik belaka  dan  belum  mencakup  substansinya.  Tidak  mengherankan  bila    hasil    penelitian YIPIKA/LIPI  yang  mengkaji  posisi  ABRI  dalam  gerakan  reformasi  yang  diterbitkan  Mizan pada 1999 dengan judul Tentara yang Gelisah, masih menyebut reformasi
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
internal  TNI  tersebut  sebagai  “Reformasi  Setengah  Hati”.  Para  akademisi  masih  melihat reformasi  militer  di  bawah  Wiranto  belumlah  komprehensif  karena  berbagai  kendala  dan persoalan yang mengitarinya.
Setidaknya,  mesti  diakui,  untuk  mengubah  posisi,  peran  dan  tingkah  laku  personel ABRI/TNI  dari  paradigma  lama  ke  paradigma  baru,  bukanlah  pekerjaan  mudah  seperti membalik  telapak  tangan.  Berbagai  doktrin  militer  dan  politik  yang  mereka  kunyah  melalui pendidikan formal, kursus dan pelatihan di lingkungan ABRI, tentunya telah terinternalisasi dan melekat  di  hati  sanubari  para  personel  TNI,  baik  dari  tingkatan  tamtama,  bintara,  perwira pertama, perwira  menengah, sampai ke perwira tinggi.  Karena  itu, mengubah kultur personel TNI membutuhkan tenggang waktu dan tahapan yang cukup lama. Ini akan ditentukan bukan saja oleh kalangan  internal TNI, tetapi  juga oleh  lingkungan  luarnya, baik sistem  hukum dan per-undang- undangan, sistem politik, kultur elite politik dan massa.
Di  era  Wiranto  (kepresidenan  BJ  Habibie),  masih  terdapat  perdebatan  pemi-  kiran mengenai hubungan baru  sipil-militer  bukan  saja  antara  para  penga- mat sosial-politik  sipil dan  kalangan  militer,  tetapi  juga  antara  militer  pemikir  (military  thinkers)  dan  para  perwira militer lapangan (field officers). Hal yang lebih menarik, tidak sedikit perwira lapangan yang dulu  dapat  dikategorikan  sebagai  militer  reformis,  begitu  memiliki  jabatan  struktural  dalam TNI-AD, khususnya yang berkaitan  dengan  peran  teritorial  TNI-AD,  justru  masih berpikiran status  quo,  jika  dibandingkan  dengan  para  pemikir   TNI-AD yang dulu dikategorikan sebagai perwira tinggi yang “ragu-ragu”.

## Definisi Hubungan Sipil-Militer
Sebelum  kita  membahas  hubungan  baru  sipil-militer  di  Indonesia,  ada  baik-  nya  kita mendefinisikan  terlebih  dahulu  apa  itu  “hubungan  sipil-militer”.  Secara  umum,  di  negara- negara  Barat  terdapat  model  hubungan  sipil-militer  yang  menekankan  “supremasi  sipil  atas militer” (civilian supremacy upon the military) atau militer adalah subordinat dari pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis  melalui  pemilihan  umum.  Model  ini  juga banyak dianut oleh  negara-negara  berkembang  yang  menganut    sistem    demokrasi    liberal,  khususnya    di negara-negara    yang      menganut      sistem      Westminster      Inggris      dengan  26  berbagai modifikasinya.
Namun demikian, di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, di- kotomi sipil- militer tersebut dianggap oleh kalangan militer atau kalangan sipil yang tak mau berkonfrontasi dengan militer, kurang menggambarkan realitas yang sesungguhnya ada. Dan karena itu lebih menonjolkan  adanya  “kerjasama”,  “hubungan  kemitraan"  atau  “harmoni/keselarasan”  antara sipil  dan  militer.  Dalam  model  tersebut,  dapat  saja terjadi  militer  merupakan  the  first  among equals (pertama di antara yang sederajat) dalam hubung-annya dengan institusi-institusi sipil. Ini khususnya terjadi apabila mitra sipilnya
Ikrar  Nusa  Bhakti,  “Hubungan  Baru  Sipil-Militer.”  26  Ikrar  Nusa  Bhakti,  “Hubungan Baru Sipil-Militer.” 27 Ikrar Nusa Bhakti, “Hubungan Baru Sipil-Militer.” amat lemah. Namun bila  institusi-institusi  sipil  cukup  kuat,  muncul-lah  gagasan  dari  militer  untuk  melakukan “pembagian  peran”  (role  sharing),  seperti  yang  tampak  dari  butir  keempat  Paradigma  Baru ABRI/TNI  tersebut.  Lebih  jauh  lagi,  militer  tidak  memandang  demokrasi  dalam  hubungan vertikal  antara  sipil  dan  militer,    seperti   tercermin    dalam    konsep    “supremasi  sipil”,  tetapi cenderung pada pola “hubungan yang setara” (equal relation-ship).  28
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Bahkan secara khusus, TNI-AD, melalui buku saku  Visi,  Misi  dan  Strategi Staf Umum Teritorial  TNI-AD  merasa  perlu   untuk   meluruskan   kembali pengertian supremasi  sipil menjadi   supremasi   rakyat   karena   UUD   1945  menganut  asas supremasi rakyat,  yang dirumuskan  sebagai  kedaulatan  berada  di    tangan   rakyat.    Jadi    hakikat  dari  supremasi  sipil dalam Demokrasi Indonesia adalah supremasi Rakyat.
Dalam pandangan Ikrar Nusa bhakti, hal ini menunjukkan bahwa  TNI-AD bukan saja  “alergi” dengan rangkaian kata “supremasi sipil”, melainkan juga sejalan dengan pandangan Seskoad yang  selalu  menyebut  “sipil”  dengan  kata  “non-ABRI”.  Secara  teoretis,  militer  cenderung memainkan  peranan  penting (di luar bidang pertahanan) yang tidak proporsional di  negara- negara    se-dang    berkembang    disebabkan    oleh    faktor-faktor      internal  (endogenaus)  dan eksternal  (exogenaus)  seperti  adanya  kelompok-kelompok  dalam  masya-  rakat  yang mengancam  militer;  persepsi  korps  perwira  atas  kebutuhan  untuk   memperoleh kekuasaan politik yang meningkat dalam masyarakat; kelemah- an-kelemahan politik dari kepemimpinan sipil yang membuka kesempatan bagi militer untuk intervensi dalam politik nasional.

## Ihwal Peran Militer
Peran Angkatan Bersenjata di negara berkembang merupakan suatu kenya- taan, realitas politik.  Untuk  sebagian,  hal  ini  dikarenakan  lembaga-lembaga  yang  dipimpin  oleh  sipil mengalami krisis kepemimpinan atau kelemahan yang serius. Di kalangan sipil sering terjadi konflik yang bersifat jamak; dari soal perbedaan pendangan baik itu dalam bentuk perbedaan ideologi mau- pun perbedaan latar belakang sosial-kultural, maupun perbedaan kelas.
Acap  kali  hal  ini  mengakibatkan  konflik  yang  berkepanjangan  dan  berdam-  pak  pada stabilitas ekonomi dan politik. Apabila hal-hal semacam ini terjadi maka pihak militer memilki peluang untuk  mengambil  alih kepemimpinan sipil dengan dalih  mempersatukan  negara atau menyelamatkan konstitusi dan bangsa. Pada dasarnya kelebihan organisasi militer adalah lebih kepada  faktor  disiplin  dan  terorganisir.  Militer  dapat  berdiri  di  atas  semua  golongan, berpandangan  modern  dan  berupaya  menciptakan  stabilitas  politik  yang  pada  akhimya merangsang  pertumbuhan  ekonomi.  Akan  tetapi  militer  memiliki  kelemahan  karena  apabila mereka  berkuasa,  cenderung  bersikap  otoriter-  totaliter,  mengabaikan  HAM  dan  cenderung untuk melakukan ko-rupsi- kolusi.
Namun hal ini bisa dikurangi atau dikikis apabila terjadi proses demo- kratisasi. Sebenarnya militer dapat memainkan peran pada masa menuju transisi menuju negara demokrasi, untuk sebagian hal ini terjadi karena sipil memerlukan waktu untuk belajar demokrasi. Diperlukan waktu cukup lama untuk menumbuhkan kelas menengah yang kuat, ekonomi yang stabil, serta golongan terdidik sebagai kelompok penyanggah demokrasi Apabila tidak ada kelas menengah dan pertumbuhan ekonomi masih kecil, maka yang terjadi adalah demokrasi yang hanya mementingkan “perut” kelompok atau individu, tanpa dibarengi komitmen dan cara berfikir yang rasional sehingga perbedaan pendapat dan kepentingan tidak dapat dengan jemih dipecahkan.
Hal  ini  terjadi  di  Indonesia  Orde  Baru  ketika  sipil  berdebat  tentang  konsep-  konsep pembangunan maka militer memainkan peran dalam menjaga stabi- litas politik. Ada beberapa teori yang mencoba untuk menganalisis hubung-an sipil dan militer di antaranya:
Hubungan  sipil  dan  militer  yang  baik  adalah  jika  militer  berada  dalam  bidang  yang  sesuai dengan profesinya (pertahanan) dan sebaliknya bila militer diluar bidangnya dianggap tidak
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
profesional.  Sementara  itu  sipil  harus  melakukan  kontrol  obyektif  terhadap  angkatan bersenjata.30 Menurut  Samuel Huntington persoalan hubungan sipil  militer di  masa depan di negara demokrasi yang baru bukan berasal dari pihak militer tetapi berasal dari pihak sipil. Sementara itu Ulf Sundhaussen mengatakan pemerintahan sipil di negara-  negara  berkembang boleh  dikatakan  tidak  dipermasalahkan   atas   kejadian inetervensi   militer bila  timbul  rasa tidak  puas  mengenai  kondisi  kedi- nasannya.  Persoalan  muncul, demikian Larry Diamond, bila  pemerintahan  yang    demokratis    gagal    di    bidang    ekonomi    dan  menjaga  keamanan sertaintitusi politik yang ada lemah atau membusuk.
Selain itu, seperti diungkapkan oleh Nordlinger, kaum militer praetorian menggambarkan dirinya  sebagai  perwira-perwira  yang  bertanggung  jawab  dan  berjiwa  patriotik  yang mengintervensi masalah-masalah sipil karena tanggung jawabnya kepada konstitusi dan negara.
Alasan  militer  mengambil  alih  kekuasaan  dari  kelompok  sipil  antara  lain  ialah,  bahwa prinsip-prinsip  konstitusional  telah  dilanggar  oleh  pemerintah  sipil  yang  korup,  sewenang- wenang,  dan  melanggar  hukum;  bahwa  tindak-an-  tindakan  pemerintah  sipil  bertentangan dengan  kepentingan  nasional  yaitu  dengan  membiarkan  kelompok-kelompok  subversif  untuk mengancam  keamanan  internal  negara,  dengan  menggerakkan  konflik-konflik  kelas  dan komunal; dan karena itu mendorong ketidakaturan politik dan kekerasan, dengan mengadopsi kebijakan-kebijakan  yang  menghasilkan  tingkat  per-  tumbuhan  ekonomi  yang  rendah, pengangguran  yang  meluas  dan  lonjakan  inflasi,  atau  dengan  kegagalan  untuk  mengambil program-program modern- isasi sosial ekonomi dan reformasi.
Pada saat yang sama, para perwira pretorian ini secara yakin menegaskan bahwa mereka akan  memulihkan  negara  menuju  keadaan  ekonomi  dan  politik  yang  sehat.  Mereka  merasa mampu  karena  korps  perwira  ini  memiliki  jiwa  patriotik  yang  tinggi,  jauh  dari  kelemahan- kelemahan sipil, dan memiliki keterampilan yang tinggi di bidang teknik dan manajerial. Selain itu,  mereka  juga  akan  menghapuskan  korupsi,  melenyapkan  akar-akar  subversif,  mengekang ketidakteraturan  politik,  membangkitkan  pertumbuhan  ekonomi,  dan  mengurangi  inflasi ekonomi. Para perwira militer ini merasa dirinya sebagai “juru selamat” negara. Biasanya, para perwira militer ini mengumum- kan keinginannya untuk menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pemerintah sipil yang terpilih secara demokratis dalam waktu dekat atau jauh.
Merujuk pada teori Nordlinger ini, rezim Orde Baru dapat dikategorikan ke dalam ruler- type  praetorians  yang  bukan  saja  mengontrol  pemerintahan,  melainkan  juga  mendominasi rezim, dan obyektif ekonomi dan politiknya sangat ambisius. Rezim Orde Baru berupaya untuk memobilisasi populasi dengan  menciptakan partai-partai  massa dengan Golkar sebagai partai yang  dominan  yang  berada  di  bawah  kontrol  militer.  Politik,  ekonomi  dan  masyarakat dipenetrasi dari atas.
Teori  praetorianisme  Nordlinger  tersebut  kini  sudah  dapat  dipatahkan  mela-  lui  asumsi bahwa militer bukanlah institusi yang dapat menilai berhasil atau gagalnya suatu pemerintahan sipil.  Rakyatlah  yang  menentukan  diberikan  atau tidaknya  dukungan  dan  legitimasi  terhadap pemerintahan sipil. Sebuah pemerintahan sipil dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya di par-lemen,  seperti  di  negara-negara  yang  menganut  demokrasi  parlementer,  atau  melalui pemilihan  umum  karena  kehilangan  legitimasinya  di  mata  rakyat  seperti  dalam  sistem parlementer atau presidensiil.
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Di Indonesia, sejarah ABRI dimulai dengan masuknya bekas KNIL ke dalam tubuh BKR di  antaranya  adalah  Soeharto  yang  pemah  dididik  dan  aktif  di  KNIL  begitu  pula  Kol.  Urip Sumodiharjo yang ketika itu diangkat menjadi Kepala Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR merupakan cikal bakal TNI. KNIL diciptakan oleh pemerintahan kolonial di Indonesia berfungsi sebagai alat represif untuk menekan rakyat, disamping  itu juga sebagai  alat untuk menumpas berbagai pemberontakan di Indonesia sehingga secara ideologis KNIL memahami bagaimana cara  mengeksploitasi  rakyat  dan  sumber  daya  Indonesia  untuk  kepentingan  kaum  kapitalis Intemasional.
Pada masa yang berikutnya, era pasca kolonial, (pemerintahan Soeharto di era Orde Baru dengan pengalaman sebagai KNIL) memodifikasi sistem ini, untuk kepentingan kekuasaan dan bisnisnya  memanfaatkan  sistem  birokrasi  dagang  VOC  pada  masa  pemerintahan  kolonial Belanda, untuk mengope-rasionalkan sistem birokrasi di Indonesia. Disamping itu birokrasi era Orde  Soekarno,  sang  presiden  RI  pertama,  juga  sempat  mengadopsi  sistem  peme-rintahan kolonial Jepang dalam melakukan propaganda dan pembinaan para pemuda gaya Heiho karena pada masa pemerintahan Jepang Soeharto pernah aktif di Heiho (yang disebut sebagai state qua state, meminjam wacana Bennedict  ROG Anderson).
Soeharto pernah dekat dengan kalangan partai Murba sebuah  partai  yang didirikan  oleh Tan  Malaka  yang  beraliran  kiri.  la  dekat  dengan  Adam  Malik  yang  ketika  Soeharto menjadi presiden pada tahun 1967 diangkat menjadi menteri Luar  Negeri. Kedekatan Soeharto dengan kelompok kiri bisa dilihat dari kedekatannya dengan Letnan kolonel Untung, tokoh PKI dari Angkatan Darat. Kolonel Untung adalah  anak  buah  Soeharto pada masa Soeharto menjadi Pangdam Diponegoro. Soeharto ditarik ke Jakarta karena terbukti  melakukan penyelundupan bersama rekan bisnisnya, sehingga  ia  oleh Jenderal TNI Ahmad Yani dikenakan sanksi yang membuat  Soeharto  den-dam  terhadap  Jendral  Ahmad  Yani.  Sebagaimana  dicatat  oleh  Ben Ander-son,  Ruth  Mc  Vey  (dikenal  sebagai  “Cornell  Papers”)  dan  para  akademisi  lainnya, Peristiwa  G  30.S.PKI  merupakan  persengkongkolan  politik  oknum  kelompok  kiri  bersama dengan oknum  bersama TNI-AD dengan  meman-faatkan situasi politik pada waktu itu untuk mengakhiri pemerintahan Soe- karno.
Soeharto sebenarnya dekat dengan Syam Kamrulzaman agen ganda CIA dan Soviet yang menduduki  jabatan  biro  khusus  PKI.  Masing-masing  elite  politik  pada  waktu  itu  memiliki skenario  dan  agenda  politiknya  masing-masing  kelompok  PKI  masing-masing  memiliki skenario yang berbeda.
Situasi  ini  bertambah  rumit  ketika  faktor  internal  dan  eksternal  memper-  keruh  situasi yang  merupakan  tangan  kiri  Soekamo  sudah  tidak  sabar  untuk  merebut  kekuasaan  dengan menciptakan  isu  adanya  Dewan  Jenderal  dan  melakukan  menuver  politik  dengan  melakukan provokasi  Soekamo  untuk  mempersenjatai  kaum  buruh  dan  petani.  PKI  pada  waktu  itu mengistilahkan situasi saat itu sebagai Indonesia yang tengah hamil tua. Sebelum  melakukan kondisi-kondisi semacam ini PKI menghasut Soekarno untuk membubarkan lawan politiknya, terbukti  dengan  Soekarno  membubarkan  PSI  dan  Masyumi.  Para  aktivis  Masyumi  di  era reformasi sebagian men-dirikan PAN dan Partai Bulan Bintang.
Persaingan  PKI  dengan  TNI  sengaja  diciptakan  oleh  Soekarno  untuk  men-  dukung kekuasaannya. Soekarno bagaikan kusir mengendalikan dua kuda yang sedang berlari kencang. Yang  mana  kedua  kuda  tersebut  saling  bertab-  rakan  sehingga  membuat  Soekarno
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
terjungkal. „Kuda‟ PKI mati tersungkur sementara „Kuda‟ TNI AD terus berlari dan berpacu mengejar  cita-cita.  Setelah  Soeharto  merebut  kekuasaan  ia  melakukan  pembenahan  politik. Pembenahan  politik  itu  di  antaranya  melibatkan  teknokrat/ekonom  UI,  kader-kader  dari Masyumi  (HMI)  dan  kader-kader  PSI  dan  PNI  yang  digalang  dan  dimandori  para  jenderal- jenderal  purnawirawan.  Sebelumnya  para  jenderal-jenderal  purnawirawan  ini  mendirikan organisasi  SOKSI,  KOSGORO  dan  MKGR  yang  ketuanya  waktu  itu  masing-masing:  Suhar- diman  (SOKSI),  Mas  Isman  (KOSGORO)  dan  Sugandi  (MKGR),  mereka  inilah  yang membentuk sekber GOLKAR untuk menggalang masa yang menandingi kelompok PKI.
Soekarno  sadar  bahwa  kegagalan  demokrasi  parlementer  diakibatkan  karena  ketiadaan kepemimpinan yang kuat sehingga kabinet jatuh bangun hanya berumur kurang dari satu tahun. Dengan mengadopsi “Dwi Fungsi ABRI” dari idenya Jenderal A.H. Nasution yang pada masa orde  lama  bersama  Soekarno  mendukung  Dekrit  Presiden  untuk  mengakhiri  sistem  parle- menter.  Sistem  parlementer  dipandang  gagal,  kegagalan  ini  disebabkan  poli-tisi  sipil  gagal menciptakan  pemerintahan  yang  solid  yang  dapat  mengemban  amanat  penderitaan  rakyat karena para politisi sipil asyik berdebat di parlemen dan saling memberikan opsi tidak percaya terhadap  kabinet  yang  sedang  menjalankan  pemerintahan.  Yang  kita  ketahui  pada  waktu  itu koalisi  parati-  partai  besar  seperti  PNI,  Masyumi,  NU, PKI,  jatuh  bangun  muali  dari  kabinet Natsir  (Masyumi),  Wilopo  (PNI),  sampai  kabinet  kelompok  Teknok-rat  seperti  Ir.  Juanda terjungkal karena mosi tidak percaya dari kelompok oposisi. Oleh karena itu hingga kini sistem oposisi di Indonesia menjadi tabu mengingat pada masa lalu sistem ini cenderung menciptakan konflik.
Kembali pada ide “dwi fungsi ABRI” yang merupakan ide dari Jenderal A.H. Nasution sebenamya pada waktu itu muncul sebagai "jalan tengah"  dari konflik  antara  Angkatan  Darat dengan Soekarno. Jalan tangah  ini  memung- kinkan  militer  aktif  dalam  politik.  Yang pada akhimya aktifitas  ini  menjadi kekuatan  yang dominan di era Orde Baru. Pengalaman perwira tinggi  TNI  AD  dalam  menjalankan  bisnis  ketika  mengambil  alih  perusahaan-perusa-haan Belanda (nasionalisasi perusahaan Belanda di zaman Soekarno). Men-jadikan pengalaman ini dikombinasikan dan diperluas di masa Orde Baru dengan  bekerja sama dengan para Cukong. Soeharto yang ketika  menjadi  Pangdam Diponegoro  telah memiliki  hubungan  bisnis  dengan Liem  Soe  Liong  makin memperbesar  usahanya  di era Orde  Baru  bekerja  sama  dengan PMA  asing lewat undang-undang penanaman modal asing yang dikeluarkan pada tahun 1967. Sejak  tahun  1967  banyak  perusahaan  PMA  yang  beroperasi  di  Indonesia.  Menandai  era liberalisasi ekonomi di  Indonesia.  Era  kebebasan ekonomi  ini  dikritik  oleh  mahasiswa  pada tahun  1974  yang  kita  kenal  sebagai “Peristiwa Malari” dengan tokohnya Hariman Siregar, Ketua Umum Dewan Mahasiswa UI. Pada waktu itu gelombang demonstrasi mahasiswa meng- goyahkan  pemerintahan        Soeharto.      Agaknya,       Peristiwa        Malari          dengan        tokoh mahasiswanya Hariman Siregar telah  menyadarkan  Soeharto  bahwa  perlu peran  negara  dan “personal rule” yang lebih besar di  dalam  pembangunan ekonomi.  Soeharto  pada  waktu itu berhasil  menjadikan  sekretariat  negara  menjadi  kekuatan  politik  yang  kuat  menopang kekuasaannya.   Sekneg  (Sekeretaris   Negara)   yang   dipimpin     oleh Sudarmono  mampu menerjemahkan  keinginan  Soeharto  di  dalam  mengoperasionalkan  pembangunan.  Instrumen yang dimainkan adalah Kepres 14 dan 14 A untuk mengatur semua tender-tender  pembanguan infrastruktur  dalam   skala   besar   di   bawah  kendalinya.  Untuk mengimbangi kekuasaan Sekneg yang membesar Soe-harto menggunakan Jenderal TNI
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Benny Murdani sebagai pengimbang Sudarmono. Benny yang merupakan kader  Ali  Murtopo, melanjutkan kelom-pok Ali  Murtopo (CSIS) dan para Cukong yang  mendapatkan  lisensi dan fasilitas. Para analis  mencatat,  kelompok  Sudarmono  dapat   diidentikan beraliran nasionalis sementara  kelompok  Benny  Moerdani  yang  didukung  oleh  para  Cukong  dan  ekonom  yang berorientasi pada pasar. Persaingan antara kelompok Benny dan Sudarmono memuncak ketika Soeharto menentukan siapa calon wakil presiden pada tahun-tahun kemudian. Benny Moerdani sebenamya berharap dapat menjadi Wakil Presiden namun ambisinya ini dianggap berbahaya bagi kekuasaan Soeharto. Karena L.B. Moerdani  seo-rang jendral  yang “powerfull”, menurut akademisi Cornell University, Bene-dict ROG Anderson, hanya Benny Moerdanilah yang dapat melakukan ku-deta militer pada  masa pemerintahan Soeharto. Karena ketika Benny  men-jadi Pangab,  ia  meletakkan  orang-orang  secara  sistematis  dan  terstruktur  di  bawah  kendalinya. Semua Pangdam di seluruh Indonesia pada waktu itu adalah orang-orangnya seperti Raja Guk- Guk, Theo Syafei, Jenderal Warau, Sintong Panjaitan dan lain-lain. Kombinasi kekuatan TNI AD, cukong dan teknorat di bawah pengaruh Benny mengkhawatirkan Soeharto.
Oleh karena itu, secara perlahan Benny disingkirkan dari lingkaran kekuasa- an Soeharto dengan cara tidak diberikan jabatan lagi setelah menjadi Pangab. Pada waktu itu konon Benny ditawari  menjadi  Dubes  Indonesia  di  Amerika  tetapi  hal  itu  ditolak  oleh  Benny.  Para  analis melihat,  kelompok  Benny  pada  saat  ini  peranannya  masih  terlihat  pada  saat  pemerintahan Megawati. Peran Benny digantikan oleh Theo Syafei, namun Theo Syafei orangnya tidak ingin tampil di permukaan. Dia cukup bekerja dalam tubuh PDI Perjuangan. Pengaruhnya terhadap Mega cukup besar. Hal itu terlihat dalam penempatan posisi gubemur DKI dan Kal- Tim serta operasi-operasi di lapangan yang dapat memperkokoh jalannya pemerintahan Megawati.
Sementara Sudarmono setelah  berhasil  menjadikan dirinya sebagai wakil presiden  juga melakukan  penempatan  kader-kademya  seperti  Murdiono  sebagai  Mensekneg,  Sukarton sebagai Jaksa Agung, Ginandjar Kartasasmita sebagai menteri andalan Soeharto dan tidak lupa Akbar  Tanjung  sebagai  Menteri  Perumahan  Rakyat.  Sejalan  dengan  perkembangan  waktu, persaing-  an  kedua  kelompok  ini  surut  setelah  Benny  Murdani  dan  Sudarmono  tidak ditampilkan  dalam  panggung  politik  oleh  Soeharto  yang  muncul  justru  Faisal  Tanjung  yang merupakan  figur  yang  lemah karena  ia tidak  memiliki kelompok  yang kuat. Di bawah Faisal Tanjung ada Jenderal Subagyo sebagai Kasad dan Danjen Kopassus Prabowo, yang keduanya menggunakan Islam sebagai simbol politiknya.
Sementara  itu  Jenderal  Wiranto  berada  di  tengah-tengah  antara  faksi  Benny  Murdani (Kristen), faksi Sudarmono (Nasionalis) dan faksi Faisal Tanjung (Islam). Wiranto dalam hal ini memiliki hubungan khusus dengan Soeharto. la diidentikan berwawasan kebangsaan (Merah Putih)  oleh  karena  itu  dapat  dipahami  ketika  sebelum  era  reformasi  dan  pada  era  reformasi Wiranto  memposisikan  dirinya  sebagai  penengah  dalam  konfik  pada  waktu  itu.  Tekanan- tekanan terhadap Angkatan Darat untuk melakukan reposisi perannya pada awal reformasi dapat diakomodir  Wiranto  ke  dalam  kebijakan  pencabutan  Dwi  Fungsi  ABRI.  Tekanan  itu  lebih dominan datang dari ekstemal ketimbang faktor internal, namun pada waktu itu Wiranto dapat menangkap momentum reformasi dalam melakukan pembenahan ditubuh  TNI khususnya AD lewat seminar Lemhannas yang merekomendasi penca- butan Dwi Fungsi ABRI.
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Apabila  kita  lihat  perkembangan  TNI  pada  saat  ini  dimana  mengurangi  perannya  di lembaga Legislatif dan Eksekutif patut diberikan apresiasi, begitu pula kini kita lihat Angkatan Darat  mulai  menata  bisnisnya  ke  arah  yang  lebih  transparan  dengan  menempatkan  beberapa jenderal reformis sebagai operator bisnis Angkatan Darat.
Ada titik cerah peran purnawirawan  militer akibat kelemahan sipil, dan  bisa  jadi  justru “titik rawan” dalam hubungan sipil militer ke depan yang ter- cermin dari keinginan para politisi sipil untuk menggandeng jenderal-jen- deral ke dalam partainya seperti keinginan Amin Rais yang dulu konon  ingin  meminang Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono  menjadi calon  wapresnya.  Begitu  pula  aktor-aktor  politisi  lainnya  yang  mana  merekrut  para  Jenderal purnawirawan menjadi pengurus partai seperti Yunus Yosfiah menjadi Sekjen PPP, Andi Galib sebagai anggota dewan pakar, Syamsul Jalal dan Khalid Gazali menduduki posisi strategis di Partai Bintang Reformasi, sementara itu Jenderal TNI (purn) Sutrisno dan Jenderal TNI (purn) Edi Sudrajat  mendirikan partai PKP, sedangkan Jenderal TNI (purn) A.M. Hen-  dro Priyono mendirikan Banteng Muda Indonesia, sebuah underbouw PDIP, Theo Syafei menjadi salah satu ketua PDIP.35
Sedangkan Jenderal TNI (Purn) Wiranto bersama Letjen TNI (Purn) Prabo- wo mengikuti konvensi  GOLKAR.  Hal  ini  membuktikan  di  era refor-masi,  pemerintah  sipil  manapun,  atau bahkan  partai-partai  politik  yang  tidak  berkuasa  sekalipun,  akan  berupaya  mengembangkan sayap-sayap  politik  dalam  militer,  dan  sayap-sayap  militer  dalam  politik.  Dengan  demikian, menurut Ikrar Nusa Bhakti, hal ini akan meningkatkan posisi tawar-mena- war militer terhadap pemerintahan sipil, khususnya dalam melakukan role sharing dalam menentukan ke mana masa depan bangsa akan dibawa.
Menjadi pertanyaan apakah jenderal-jenderal ini dapat bekerja sama dengan pihak sipil dalam menjalankan  agenda  reformasi  untuk  kepentingan  bangsa,  bukan  untuk  kepentingan golongannya  sendiri.  Hal  ini  memang  tidak  mu-dah  karena  secara  budaya  politik  mereka cenderung  mengkombinasikan  bis-nis  dan  politik  dalam  mengoperasionalkan  partai  atau kelompoknya.
Rakyat berharap tentunya budaya politik semacam ini tidak berlanjut di era reformasi dan seharusnya  sikap  tegas  dan  disiplin  dari  para  perwira  ini  dapat  dikontribusikan  dalam  sistem yang baru di era reformasi ini.

## Persaingan Internal Militer
Proses kejatuhan Soeharto dimulai dari adanya konflik dalam tubuh militer. Konflik itu muncul  karena  adanya  persaingan  yang  tidak  sehat  antara  Pra-  bowo  sebagai  yunior  dengan Pangab  Jenderal  TNI  Wiranto  selaku  seniornya,  dan  jenderal-jenderal  lain  yang  merasa dilangkahi  oleh  Prabowo.  Prabowo  banyak  disebut  sebagai  “the  rising  star”  dan  memilki hubungan khusus dengan kalangan Islam ideologis.
Awal konflik, bermula dari munculnya kelahiran generasi baru di dalam tubuh TNI  yang tidak lepas dari “pengolahan politik”  dan  “campur  tangan  amat  dalam”  oleh  Soeharto ke dalam  tubuh  ABRI  agar  jauh  dari  kelompok  sekuler  LB  Moerdani    -    Edi  Sudradjat  dan lingkarannya ke ICMI  dengan  afiliasi Jenderal  Faisal  Tanjung  -  Hartono  dan lingkarannya, sementara  Wiranto  berposisi  di  tengah  yang  mempresentasikan  “suatu    sikap    moderat”    di antara   faksi-faksi    militer    buatan   (protégé)    Soeharto.    Sebelum  menjadi  Kasad,  Wiranto pernah  menjabat  sebagai  Pangdam  Jaya  dan  Pangkostrad. Naiknya Wiranto diikuti promosi Prabowo sebagai Danjen Kopasus tahun 1994.
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Seiring  dengan  promosi  Prabowo  sebagai  Pangkostrad  dengan  pangkat  Letjen,  teman-teman Prabowo juga dipromosikan sebagai Pangdam Jaya yaitu Sjafrie Samsudin, Muhdi   PR sebagai Danjen Kopassus dan Kivlan Zein sebagai Kepala Staf Kostrad.
Di mata para analis militer Indonesia, Prabowo nampaknya melanjutkan afiliasi Tanjung- Hartono  atau  politik  akomodasi  kelompok  Islam.  Di  sini  lagi-  lagi  Soeharto  sengaja menciptakan keseimbangan antara Wiranto de-ngan Prabowo dalam setiap mutasi dan promosi ABRI.  Seperti  ketika  Wiran-to  diangkat  menjadi  Pangab,  maka  Pak  Harto  mengangkat Soebagyo sebagai Kasad, dan Soebagyo dikenal sebagai kawan dekat Prabowo. Sementara itu SBY yang relatif dekat dengan Wiranto diangkat sebagai Kassospol dan kemudian Kaster TNI.
Ketika terjadi krisis eknomi  pada  tahun  1997  dan  memuncak  pada  tahun 1998,  yang mana Soeharto terpaksa melakukan persetujuan  dengan  pihak  IMF  untuk  mendapatkan modal yang menuntut Indonesia harus melakukan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan IMF, di antaranya kebijakan yang tidak populis seperti kenaikan BBM dan melakukan likuidasi bank- bank yang bobrok sehingga terjadi PHK secara besar-besaran.
Ketika terjadi tuntunan mundur dari kalangan  mahasiswa  pada  Soeharto, secara  gencar Soeharto berusaha membuat keseimbangan politik dengan melakukan rekayasa kerusuhan sosial (mengalihkan  perhatian  dari  tuntunan  terhadap  Soeharto  untuk  mundur)  namun      rekayasa tersebut    malah menambah dan memicu kerusuhan dalam skala  yang luas pada waktu itu (12- 13 Mei 1998 masih merupakan misteri siapa sebenamya dalang kerusuhan apakah faksi militer liar ataukah faksi Prabowo atau orang-orang LB  Moerdani?).37 yang jelas friksi antara Prabowo dengan  Wiranto  ditambah  lagi  krisis  ekonomi  yang  mengakibatkan  pemerintahan  Soeharto kondisinya tidak stabil yang berujung pada mundumya Soeharto.
Soeharto lengser digantikan oleh Habibie yang konon pada waktu itu Pra- bowo berharap dapat menggantikan Wiranto,  namun  Habibie  lebih  cende-  rung  memilih  Wiranto karena alasan senioritas, selain Habibie juga tidak suka dengan Prabowo karena alasan tertentu yang mana  pada  masa  krisis  pada  bulan  Mei  1998  itu  Prabowo  melakukan pertemuan dengan kelompok Islam garis keras untuk menjatuhkan kekuasaan Soeharto.
Setelah  Habibie  naik  menjadi  presiden  hubungan  sipil  militer  masih  berlan-  jut  seperti masa Soeharto, yaitu Habibie mempercayakan Wiranto sebagai Pangab TNI, dan diberi otonomi untuk melakukan manajemen operasional dalam tubuh militer.
Ketika Habibie turun dan digantikan oleh Gus Dur. Pada masa Gus Dur, kebijakan terhadap TNI berbeda  dengan  masa  Soeharto,  dimana  Gusdurmelakukan  intervensi  dalam  melakukan pengangkatan  pejabat-pejabat  mili-  ter  di  lingkungan  TNI  AD.  Di  sinilah  mulai  muncul ketidaksenangan  TNI  terhadap  pemerintahan  Gus  Dur.  Konflik  sipil  militer  pada  masa  ini menjadi  begitu  dramatis  karena  kontrol  sipil  terhadap  militer  bersifat  subyektif.  Akibatnya, banyak  jendral  melakukan  aliansi  taktis  dengan  Megawati  yang  menghasilkan  konfigurasi ketetapan  sebuah  pemerintahan  yang  baru  yang  dipimpin  oleh  Megawati  yang  bemuansa konferfatif.
Hubungan  yang  tidak  sehat  antara  sipil  dan  militer  pada  masa  pemerintahan  Gus  Dur terjadi lantaran peranan militer dalam perpolitikan di Indonesia disingkirkan, dan lebih jauh lagi hal itu terjadi karena Gus Dur meng- intervensi kepentingan TNI. Ketidakdewasaan para politisi sipil dalam mela- kukan manuver politik, dan kebijakan Gus Dur yang mencoba mengen-
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
dalikan  TNI  dengan  melontarkan  isu  pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  petinggi  Angkatan Darat di TimTim yang telah melakukan bumi hangus pasca jajak pendapat di provinsi tersebut, telah  membuat  citra  TNI  AD  makin  terpuruk.  Namun  pada  perkembangan  selanjutnya, pemerintahan sipil, baik Gus Dur maupun Megawati, tetap gagal menciptakan keamanan dan pemulihan ekonomi.
Posisi  politik  militer  Indonesia  belakangan  ini  dinilai  justru  kian  menguat,  meski  telah menyatakan tidak  lagi  melibatkan diri dalam politik praktis. Pandangan  ini disampaikan para pengamat militer dalam dan luar negeri. Ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan fenomena itu:  warisan  sejarah,  kelemahan  para  politikus  sipil,  keunggulan  organisasi  dan  romantisme masyarakat pada peran politik tentara di masa lalu. Menguatnya posisi politik militer ini pada gilirannya  akan  mempersulit  proses  politik  menuju  demokrasi  yang  dicoraki  oleh  supremasi sipil.
John Haseman, bekas atase militer Amerika Serikat di Indonesia 1990-1994 mengatakan, bersamaan   dengan   jatuhnya   Soeharto   dan   dimulainya   era  reformasi pada 1998, posisi TNI dalam perpolitikan Indonesia mengalami kemerosotan. Namun, menurut  dia,  kini  postur politik  TNI  pulih  kembali. Tampaknya kini TNI lebih percaya diri dan dihormati
Paralel dengan persepsi Haseman, Eep Syaefulloh Fatah menengarai bahwa meski telah menarik  diri  dan  gelanggang  politik  praktis,  TNI  masih  berperan  aktif  di  balik  layar  dalam negosiasi-negosiasi politik dan dalam proses pem- bentukan kebijakan. Eep melihat tidak ada perubahan yang substansial. Pola pendidikan dan latihan militer Indonesia masih sama, bisnis mereka tidak diutak-atik.
Dalam politik Indonesia di era reformasi tidak lepas dari faktor sejarah. Di bawah rezim Soeharto, militer Indonesia mengalami politisasi hebat. Ini memustahilkan munculnya kekuatan politik sipil  yang solid dan teror- ganisasi. Tatkala Abdurrahman Wahid  menjadi presiden, ia sejatinya telah mencoba untuk melemahkan kekuatan politik tentara, tapi upaya ini gagal karena kesalahan  taktis  yang  dibuat  Gus  Dur  sendiri.  Kemudian  di  bawah  Megawati,  menurut  dia, posisi  politik  militer  kian  menguat.  Megawati  tak  memiliki  konsep  melakukan  depolitisasi militer.
William  Liddle  juga  melihat  bahwa  soal  munculnya  gejala  nostalgia  politik  dalam masyarakat Indonesia, merujuk hasil beberapa survei, karena masya- rakat cenderung menerima kembalinya  tentara  ke  tampuk  kekuasaan.  Na-  mun,  menurut  dia,  yang  menjadi  persoalan penting bukan kepentingan TNI untuk kembali ke politik praktis tetapi lebih pada masih adanya kepentingan  korporasi  TNI.  Kepentingan  ekonomi  TNI,  menurut  Liddle,  masih  besar  hingga saat ini. Lebih lanjut Liddle mengatakan, ini akan menghambat terwujudnya supremasi sipil atas tentara. Karena, supremasi sipil mensya- ratkan anggaran tentara ditentukan politisi sipil.
Meski  peran  politiknya  menguat,  toh  kecil  kemungkinan  militer  mengambil  alih kekuasaan  lewat  kudeta  kemudian  membentuk  junta  militer.  Yang  mungkin  terjadi,  jika Indonesia dilanda kekacauan sosial politik besar, ada- lah dibentuknya kekuasaan proxy, dimana tentara dan sipil bekerja sama menjalankan kekuasaan.
Segitiga Kekuasaan Era Reformasi: Daun Kering Pun Ada Gunanya Sebenarnya, di era reformasi ini, TNI sebagai bhayangkari negara, peng-aman bangsa dan ideologi negara haruslah mengikuti    keinginan    rakyat    un-tuk  melakukan  reformasi  politik  dan  ekonomi    secara mendasar, apalagi tun-tunan reformasi, yaitu memberantas korupsi dan  melakukan
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
pembenahan birokrasi serta mensejahterakan rakyat tidak akan bisa terwujud tanpa pembenahan hukum.  Misalnya,  dalam  perbaikan  isi  KUHP  (Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana)    harus mencantumkan  hukuman  mati  bagi  para  koruptor  yang melakukan   korupsi Rp 1 milyar ke atas. Tindakan yang tegas ini harus diperjuangkan oleh semua komponen  bangsa  khususnya TNI    AD    yang  memiliki    kekuatan    politik    di      era      Orde  Baru  dan  era  reformasi.  Di  era reformasi  kita  lihat  kepemimpinan  Mega  didukung  oleh  Angkatan  Darat  yang  diwakili  oleh fraksi kelompok Benny Moerdani lewat operator politiknya yang ditempatkannya di PDIP yakni Theo  Syafei.  Sialnya,  Theo  Syafei  tercemar  rumor  KKN  dalam  kasus  pemilihan  Gubernur Kaltim,  padahal  ia  bisa  saja  menyarankan  kepada  Mega  untuk  melakukan  pembe-nahan- pembenahan di bidang hukum dan birokrasi.
Sementara  itu  ada  kekhawatiran  dari  sebagian  pihak.  Kehadiran  TNI  akan  melakukan penerapan  gaya  manajemen  masa  Orde  Baru,  dan  hal  ini  akan  menjebak  reformasi  ke  dalam lumpur sehingga reformasi terus berkubang dalam lobang yang dalam.
Padahal,  apabila  para  Jenderal-jenderal  purnawirawan  yang  ada  di  dalam  partai  politik dapat  melakukan  pembenahan,  justeru  akan  memberikan  dampak  positif  bagi  kemajuan demokrasi.
Ini memang bukan suatu hal yang mudah karena budaya politik militer yang cenderung melakukan bisnis dalam politik dan otoriter serta “serba koman- do”. Namun bila dilihat dari upaya-upaya  orang-orang  seperti  Hari  Sabamo  yang  telah  melakukan  pembenahan  birokrasi lewat Departemen Dalam Negeri patut diapresiasi meski masih banyak juga kekurangannya.
Sementara  itu  Wiranto  misalnya,  juga  mulai  sadar  untuk  melakukan  demo-  kratisasi dengan menggerakkan rekan-rekannya dari LSM dan kalangan ilmuwan yang moderat, untuk ikut dalam proses demokratisasi lewat kon- vensi Golkar.
Mengambil pepatah orang Indonesia bahwa “Daun kering pun ada gunanya,” begitu pula para  jenderal  pumawirawan  ini,  bisa  saja  kalangan  civil  society  mengarahkan  para purnawirawan  militer  ini  berperan  positif  dalam  reformasi  kalau  sungguh-sungguh  ingin memperbaiki kondisi bangsa. Walaupun mereka ketika aktif di masa Orde Baru banyak dicela dan dihujat karena KKN dan kejahatan kemanusiaan/HAM. Kini mereka telah masuk dalam era reformasi  dan  pengalaman  operasional  dan  kepemimpinannya  dalam  militer  masih  dapat dimanfaatkan  dalam  melakukan  pembenahan  birokrasi  dan  hukum  dewasa  ini  asalkan  berani melakukan terobosan-terobosan politik dan inovasi politik dalam kerangka membenahi hukum dan  keamanan  secara  sistematis.  Mereka  harus  berani  menghukum  bagi  para  koruptor  yang menyusahkan rakyat, meski mereka menyandang beban masa lampau yang berat.
Apabila kita lihat pada awal Orde Baru, dimana angkatan darat melakukan inovasi politik dengan  mendirikan  organisasi  KINO  Golkar  (Kelompok  Induk  Organisasi)  yang  merupakan upaya untuk menyaingi PKI yang pada waktu itu beradsa di tengah-tengah kekuasaan Soekarno yang dominan. ABRI pada waktu itu melakukan upaya agar tidak dipecundangi oleh PKI dan dengan  strategi  ini  ABRI  mampu  mengalahkan  PKI  sebagai  rival  politiknya  sekaligus mengeliminir  kekuasaan  Soekarno  secara  sistematis  sehingga  turun  dari  panggung  politik. Memang  disadari  pada  waktu  itu  bibit  konflik  antara  PKI  dan  ABRI  tidak  lepas  dan  peran Soekarno  untuk  mem-posisikan  ABRI  sebagai  tangan  kanannya  untuk  mempersatukan Indonesia  dan  tangan  kirinya  Soekarno  yaitu  PKI  untuk  menggalang  masa  baik  di  perkotaan atau  di  pedesaan.  Kedua  kekuatan  ini,  baik  PKI  maupun  ABRI,  digunakan  Soekarno  untuk menyanggah  kekuasaaanya  sehingga  terben-tuklah  segitiga  kekuasaan  pada  waktu  itu. Soekarno  berada  di  pucuk  pimpin-an  sementara  di  sisi  kirinya  PKI  dan  di  sisi
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
kanannya  ABRI.  Pola  semacam  ini  sebenamya  dilanjutkan  Soeharto  dengan  tangan  kirinya birokrasi  dan  teknokrat  sedangkan  tangan  kanannya  ABRI,  khususnya  angkatan  darat,  di antaranya  terdapat  faksi  Benny  Murdani  yang  secara  sistematis  mengen-dalikan  kebijakan Megawati.
Keraguan  banyak pihak akan kemampuan Megawati dalam  mengelola keku- asaan dan pemerintahan dari hari ke hari terbukti dengan tidak adanya kebi- jakan yang berarti, baik untuk recovery ekonomi, maupun penyelesaian konflik.
Bahkan kalangan pengamat asing yang memantau dan mengamati sepak ter- jang Mega ketika itu seperti kehilangan semangat untuk mendiskusikan Indonesia di bawah kepemimpinan Megawati,  karena    sejak    tahun    1990-an    mereka    sudah    berkesimpulan    bahwa  Mega sesungguhnya  bukanlah  tokoh  politik  yang  punya  kapasitas  dan  kapabilitas.  Kalaupun  ia kemudian terjun ke politik dan  memimpin Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P), itu semata- mata karena  ia  berlindung  di  balik   nama   besar   dan   kharisma   bapaknya  dan bersandar pada militer untuk menjaga kekuasaannya.
Ironisnya lagi adalah banyak pihak melihat bahwa ternyata di tengah bera- gam keraguan itu, ada kekuatan dan jaringan lama yang mengendalikan Megawati, yang membuktikan masih kuatnya sayap militer dalam PDI-P pimpinan Megawati.
Dari  sumber  lembaga  analisa  politik  yang  berkedudukan  di  dalam  negeri  maupun  di Amerika diperoleh bocoran bahwa temyata di lingkaran kekua- saan Megawati banyak diisi oleh orang-orangnya  L.B.  Moerdani  (Benny).  Fenomena  itu  menguatkan  dugaan  beberapa  pihak bahwa  Mega  berada  di  bawah  kendali  jaringan  LB  Moerdani.  Sejauh  mana  fakta  ini mengandung kebenaran, masih harus kita periksa, namun rumor itu telah menyebar di kalangan Islam dan nasionalis moderat.
Apa yang tergambar dari dokumen itu adalah betapa yang menguasai, mensuplai gagasan dan  strategi  serta  taktik,  dan  bahkan  cenderung  meng-  atur/mendikte  Megawati  dalam mengelola  kekuasaannya,  menghadapi  la-  wan-lawan  politik  adalah  mereka-mereka  yang tergolong kademya Benny Moerdani dan loyalis Mega.
Untuk  mengendalikan  kekuasan,  Benny  menempatkan orang-orangnya  di  semua  lini,  baik  di kabinet,  intelejen,  pengusaha,  birokrasi  dan  juga  parpol.  Termasuk  jaringan  pemuda  dan preman.
Dalam  analisa  para  pengamat  militer,  tujuan  utama  yang  hendak  dicapai  orang-orang  Benny yang  dipasang  untuk  mengelilingi  Megawati  tersebut  adalah  untuk  memantapkan  dan mempertahankan kekuasaan, dengan misi- misi strategis dan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Mengumpulkan  logistik  (dana  politik)  untuk  operasi-operasi  intelejen  dan  politik  dan persiapan untuk pemenangan pemilu 2004, baik melalui jalur formal lembaga-lembaga negara (BUMN, BPPN), maupun dari sektor pasar gelap (Black Market of Political Power), dan dunia perjudian.
2. Memperlemah kekuatan sipil yang potensial dengan memecah belah kekuatan partai politik besar  yang  dianggap  solid  dan  bakal  menjadi  kompetitor  PDI-P  dalam  pemilu  2004,  seperti: PPP, Golkar, PKB, PBB.
3. Mengkotakkan  orang-orang  yang  dianggap  tidak  loyal  dengan  Megawati  di  PDI-P,  dan memapankan posisi golongan pembela Mega. Melan- carkan perang urat syaraf melalui operasi- operasi  intelejen,  dengan  mempertentangkan  ideologi  Nasionalisme  Sekuler  dengan  Agama, me-  manfaatkan  momentum,  dimana  Amerika  sedang  menciptakan  musuh  baru  (terorisme) pasca tragedi  11 September 2001. la  juga  ikut menen-  tukan kebijakan-kebijakan
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
strategis  yang  diambil  Megawati,  termasuk  dalam  penempatan  personil  pada  jabatan-jabatan strategis baik sipil maupun militer, tarik ulur kasus pergantian Panglima TNI. Salah satu contoh adanya  pengaruh  dan  peran  Hendropriyono,  perwira  purna-  wirawan  TNI  yang  berusaha menjaga  hubungan  dengan  kalangan  nasionalis  dan  Islam.  Rezim  Mega  juga  menggalang kekuatan ormas pemuda yang punya basis masa yang besar (Pemuda Muhammadiyah dan GP Anshor).
4. Memantapkan pengamanan Megawati sekaligus memfilter akses orang ke Megawati dengan menguasai  Pasukan  Pengawal  Presiden.  Meman-  tapkan  posisi  dan  resentralisasi  power pengendalian birokrasi di Setneg.
Pada pemilu  tahun  2004  tetap  tidak  muncul  kekuatan  baru  yang  mampu  melakukan reformasi  politik  yang  cukup  berarti.  Dalam   hal   ini,   purna- wirawan   militer dan sipil yang  bertarung  sebagai  calon  presiden  dari  parpol-  parpol  ternya  masih  belum  mampu melakukan reformasi. Mengambil istilah pemimpin Cina Deng Xiaoping yang kira- kira artinya “Tidak perduli kucing itu hitam atau putih yang penting mampu menangkap tikus”. Begitu pula di  Indonesia,  kita  tidak  memandang  partai  politik  mana    yang    menang    atau  memegang kekuasaan  yang  penting  dapat  menjalankan  agenda   reformasi. Karena kita sadar kekuatan reformasi    seperti    partai-partai    baru    sulit  memenangkan    pemilu    sehingga  tidak  dapat diandalkan untuk melakukan terobosan politik. Apabila kita lihat kelemahan Golkar pada era Soeharto yang menjalankan birokrasi dagang untuk mengoperasionalkan jalannya negara yang banyak menimbulkan distorsi, maka pada masa Soekarno pun kita lihat adanya distorsi dengan terlalu berkutatnya  Soekarno  pada  janji-  janji politik dan slogan-slogan politik sehingga lupa mensejahterakan  rakyatnya.  Begitu  pula pada zaman kolonial  Belanda,  birokrasi  dagang hanya  menguntungkan  kaum  kapitalis dan  imperialis.  Bertitik  tolak  pada  kesadaran  atas masa  lalu  yang  penuh  dengan  kekurangan-kekurangan,  maka  masa  kini  kita  harus belajar banyak  dari   masa lalu yang sangat mem-pengaruhi jalannya politik dewasa ini. Hal tersebut diperlukan  agar  output  dari  sistem  politik  yang  kita  kembangkan  mampu    menciptakan masyarakat  yang  lebih baik, dan mampu memiliki daya saing di tingkat internasional.
Di Indonesia kelas  menengah  dilahirkan  oleh  negara  seperti  konglomerat yang sangat tergantung oleh  fasilitas  negara,  begitu  pula  kaum  birokrat  yang  sangat   suka   berdagang    di dalam  birokrasi  pemerintahan  sehingga  tidak   bisa  diharapkan   sebuah kelas  menengah yang  mandiri.  Apalagi  di   kalangan  TNI/ABRI   sebagai   kekuatan politik sangat dipengaruhi oleh gaya dan cara- cara Soeharto dalam menjalankan sistem kenegaraan, seperti kita ketahui Soeharto lahir dari masyarakat Jawa yang  feodal,  yang  ketika muda pernah masuk menjadi anggota  KNIL  yang  secara  tidak  sadar  mempraktekkan  cara-  cara    imperialis    di    dalam kekuasaanya.  Begitu  pula   ketika   pada   masa pemerintahan Jepang, Soeharto aktif dalam Heiho, sebuah laskar bentukan Jepang. Pada pemerintahan Soekarno, Soeharto  dekat  dengan kalangan kelompok Murba dengan  tokohnya Adam Malik oleh karena itu tidaklah heran apabila Soeharto  melakukan  kontak-  kontak  dengan  Untung  dan  kawan-kawan  yang  melahirkan terobosan  politik  dalam  mengeliminir  kekuasaan  Soekarno. Terobosan  politik  ini  dilanjutkan dengan  melakukan  inovasi  politik  dengan  menggabungkan  pemodal  asing  (PMA)  dengan mengeluarkan  undang-  undang  PMA  pada  tahun  1967  yang  mengakibatkan  perusahaan- perusahaan  Jepang    melakukan  perluasan  usaha  di  Indonesia.  Soeharto  pada  waktu  itu bekerjasama dengan
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
mafia  melakukan  inovasi  ekonomi  dengan  melakukan pembangunan  ekonomi  yang  secara interna-sional diakui sebagai keajaiban ekonomi di tahun 90-an, meskupun ini tidak berlangsung lama. Tahun 1997 keajaiban ekonomi  ini  berbalik menjadi kehancuran ekonomi. Kehancuran ini  dikarenakan  pondasi  ekonomi  dilan-daskan  pada  sistem  birokrasi  dagang  (KKN).  Untuk itulah  kekuatan  TNI  pada  era reformasi  jangan  digunakan  melakukan    kesalahan  lagi  seperti pada masa  Soeharto.  Jenderal-jenderal purnawirawan  yang  ingin  aktif dalam  partai  politik di  era  reformasi  harus punya itikad baik untuk melakukan  inovasi politik ke arah yang benar, yaitu berpihak pada rakyat kecil dan tetap melakukan pembenahan birokrasi dan mendorong ke arah pertumbuhan ekonomi yang benar agar mekanisme pasar yang telah dirintis oleh ekonom dari  UI  dan  IMF  tidak  menjadi bumerang pada masa yang akan datang.
Di samping itu penciptaan sistem politik yang bersih dan efisien serta steril dari pemikiran “bisnis keamanan,” yang cenderung mewamai keadaan pada pasca Soeharto. Rekayasa konflik- konflik di daerah-daerah yang terjadi pada masa lalu, cenderung membuang-buang waktu dan tenaga  serta  hasilnya  pun  tidak  ada  justru  malah  menyusahkan  rakyat  hingga  kini.  Rekayasa politik semacam itu jangan sampai diulangi lagi karena kini saatnya justru melakukan rekayasa politik ke arah kebaikan.
Kestabilan politik nasional adalah indikator membaiknya kehidupan politik di negeri ini. Jika memang ada pertarungan antar partai, itu bukan lagi bersifat ideologis, tetapi pertarungan yang lebih bersifat masalah program. Dan nampaknya persaingan antar partai adalah gejala yang harus ada seba-gai tanda dinamika dalam kehidupan politik nasional.
Semakin gencarnya isu keterbukaan dan demokratisasi yang dilontarkan oleh masyarakat madani di Indonesia akhir-akhir ini, makin sulitlah peran dan posisi militer yang masih belum sepenuhnya lepas dari paradigma lama yang Orbarian. Hal ini adalah positif bagi perkembangan demokrasi  politik  di  Indonesia,  walaupun  masih  dalam  tahap  verbalistik.  Tindak  lanjut  dari pemyataan itu perlu direalisasikan dalam kehidupan kenegaraan sehingga ungkapan-ungkapan keterbukaan  tidak  hanya  sebatas  jargon  politik  yang  artifisial  sementara  esensinya  tidak  ada dalam kehidupan nyata. Pengu- rangan atau rasionalisasi pangangkatan anggota TNI ke dalam lembaga legislatif adalah salah satu upaya realisasi dari itu yang harus dilakukan.
Mempertahankan  mekanisme  politik  seperti  era  Orba  Soeharto,  khususnya  mengenai pengangkatan anggota ABRI  yang relatif  besar dalam  legislatif, dapat menimbulkan  involusi politik.
Secara institusional atau struktural kehidupan politik berjalan sesuai dengan  mekanisme demokrasi,  artinya  secara  formal  memang  ada  instrumen-  instrumen  politik  yang  bercorak sistem  pemerintahan  demokrasi.  Tetapi  apakah  instrumen  itu  dapat  menjalankan  fungsinya merefleksikan kehi-dupan demokrasi? Ataukah justru yang terjadi dalam realita adalah merusak sendi- sendi demokrasi itu sendiri? Hal ini masih patut dipertanyakan.
Pada masa Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal (1949-1957), militer Indonesia benar-benar  di  bawah  pemerintahan  sipil.  Di  masa  inilah  terjadi    rasionalisasi    tentara    dan pembentukan   ABRI   yang  profesional  dan  terintegrasi.  Namun  demikian, pada  masa  ini mulai terbentuk sayap-sayap militer dalam partai-partai politik dan “sayap-sayap partai-partai politik  dalam  organisasi  kemiliteran”.  Adanya  campur  tangan  pemerintahan  sipil  dalarn masalah-masalah  internal  militer  menimbulkan  kekecewaan  men- dalam di kalangan perwira tinggi dan menengah militer. Ini  menyebabkan
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
terjadinya “setengah kudeta” (half coup)  pada  17  Oktober  1952  yang  meli- batkan beberapa perwira militer profesional didikan Belanda, seperti Kemal  Idris,  yang mengarahkan moncong meriam ke Istana Merdeka.
Keterlibatan militer dalam bidang politik dan ekonomi mendapat angin segar pada masa transisi  dari  Demokrasi  Liberal  ke  Demokrasi  Terpimpin  (1957- 1959).  Paling   tidak,  ada tiga  peristiwa  penting   yang   menyebabkan tertancapnya   kuku-kuku    militer   di   bidang politik,  ekonomi  dan  sosial.  Pertama,  nasionalisasi  perkebunan-perkebunan  dan  perusahaan- perusaha-an  Belanda,  dimana  militer  berupaya  mengambil  alih    sebanyak    mungkin  aset perusahaan-perusahaan  tersebut  agar  tidak  diambil  oleh  saingan  utamanya,    yaitu  Partai Komunis  Indonesia  (PKI).  Kedua,  munculnya  pem-berontakan-  pemberontakan daerah yang menyebabkan  pemerintah  mengu-mumkan  negara    dalam    keadaan  darurat  perang  (staat  van oorlog  en  beleg/  SOB).  Ketiga,  belum  selesainya  Konstituante    dalam    membuat    Undang- Undang Dasar  baru  pengganti  UUD  45  dan  adanya pertarungan dalam me-netapkan ideologi negara, Pancasila atau Islam.41
Ini  menyebabkan  Presiden  Soekarno,  atas  desakan  militer,  menetapkan  Dek-  rit  5  Juli 1959 yang disusul dengan pembentukan Dewan Nasional dan kabi- net yang terdiri atas berbagai unsur kekuatan sosial-politik, termasuk mili-ter.
Pada masa inilah, tepatnya 11 November 1958, A.H. Nasution, pada acara wisuda lulusan Akademi Militer Magelang, mencetuskan  konsep  “Jalan Tengah”  (The Middle-Way), yang intinya,  ABRI  bukan  sekadar  alat  sipil seperti  di  negara-negara  Barat,  juga  bukan  sebuah rezim   militer   yang  mendominasi  kekuasaan  negara, melainkan merupakan salah satu dari banyak  kekuatan  dalam  masyarakat,  kekuatan  demi  perjuangan  rakyat  yang  bekerja  bahu- membahu dengan kekuatan-kekuatan lain yang dimiliki rakyat. Konsep “Jalan Tengah” inilah yang menjadi cikal bakal dari “Dwifungsi ABRI”. Konsep “Jalan Tengah Tentara” (The Army's middle  way)  ini  kemudian  dijabarkan  oleh  Komandan  Sekolah  Staf  dan  Komando  TNI-AD (Seskoad),  Brigjen  Soewarto,  dan  menjadi  alat  legitimasi  militer  untuk  berperan  dalam masyarakat, di luar peran Hankam, khususnya dalam menghadapi PKI.
Era 1960-AN merupakan era ketegangan dalam hubungan  TNI-PKI-Soekarno  yang bisa dianggap  sebagai  segitiga  kekuasaan  yang  saling  bersi-tegang.  Dalam  periode    1962-1965, dimana  terjadi  hubungan   segitiga   Soe-karno- Tentara (TNI-AD)-PKI,  terdapat persaingan yang amat tajam antara TNI-AD dan PKI dalam merebut hati Presiden Soekarno. Pada masa ini, muncullah  doktrin  Tri  Ubaya  Cakti  (Three  Sacred  Vows)  yang  merupakan  hasil  Seminar Angkatan Darat I, 2-9 April 1965, yang masih  berbau  Soe-  karnois. Pada intinya doktrin yang menyatakan  bahwa  kedudukan  TNI-AD  sebagai  golongan  karya  ABRI    merupakan    suatu kekuatan  sosial  politik  dan  kekuatan  militer;  adalah  bagian daripada kekuatan progresif revolusioner yang  menetapkan sekaligus  perannya sebagai alat revolusi, alat demokrasi serta sebagai alat kekuasaan negara, ikut mengambil bagian dalam menen-tukan dan melaksa- nakan haluan negara.
Doktrin  tersebut  kemudian  disempurnakan/dikoreksi  total  dalam  Seminar  AD  II  di Bandung, 25-31 Agustus 1966, dengan  membuang jauh-jauh  hal-hal  yang  berbau Soekarnois atau Orde Lama, sejalan dengan menurunnya keku-asaan Soekarno. Melalui doktrin inilah untuk pertama  kalinya  dirumuskan  konsep  Dwifungsi  ABRI,  yang  menegaskan  bahwa  angkatan bersenjata memiliki dua fungsi, yaitu sebagai kekuatan militer dan kekuatan
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
sosial-politik. Sebagai kekuatan sosial politik, aktivitas tentara meliputi bidang-bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.
Setelah gagalnya kudeta yang dilakukan sayap komunis tentara pada 30 September 1965, kekuatan Soekarno dan PKI pun memudar dan kemudian hilang. Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu  menjadi  Pangkostrad  secara cepat  menggilas  PKI  dan  secara lambat  tetapi  pasti, menggilas  kekuatan  Soekarno.  Tinggallah   TNI-AD   sebagai  kekuatan   utama   (the   first among equals)   dalam   sistem   politik   Indonesia.    Pada masa transisi politik dari Soekarno ke Soeharto, 1966-1967,  terjadilah  rekayasa  sejarah untuk mem- benarkan peran sosial politik ABRI.  Secara  internal  dan  eksternal,    doktrin    militer  Orde  Baru  menekankan  tema-tema familiar, antara lain, ABRI ber-asal dari rakyat, lahir dan berjuang bersama-sama rakyat pada masa  Revo-lusi
Kemerdekaan. ABRI sangat setia pada ideologi Pancasila dan akan tetap mempertahankan UUD  45.  Di  masa  inilah  lahir  Doktrin  Catur  Dharma  Eka Karma  (Four Missions, One Fate), yang  menekankan  bahwa  jajaran  ABRI (Darat, Laut, Udara,  dan Kepolisian) disatukan dalam satu doktrin ABRI.42
Singkatnya,  untuk  meningkatkan  bobot  dan  legitimasi  Dwifungsi,  maka  pada  1982 dikeluarkanlah UU  NO.20/1982  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Pertahanan  Keamanan Negara, dimana pada Pasal 26 dan  28  UU  tersebut dengan  jelas  mengatur  fungsi dari  non- hankam  ABRI.  Selanjutnya  dike-  luarkan  UU  NO.2/1988  tentang  Prajurit ABRI,  dimana pada  Pasal  6  diten- tukan  bahwa  prajurit  ABRI  mengemban  tugas Dwifungsi, yaitu sebagai ke- kuatan hankam dan kekuatan sospol.
Peran non-hankam militer semakin menggurita pada masa Orde Baru (1966- 1998).  Atas nama stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, ABRI mem- bungkam hak-hak  rakyat untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat, melakukan pelanggaran  hak-hak  asasi manusia, dan mencegah partisipasi politik rakyat yang  tidak  sesuai  dengan  kepentingan  rezim.  Melalui model  penelitian  khusus   (litsus),   ABRI   mencegah masuknya unsur-unsur yang berhaluan kiri atau kanan untuk masuk ke jajaran birokrasi sipil dan militer. Bahkan ke lembaga-lembaga swasta  yang  dianggap  strategis,  ABRI  juga  memberikan  interpretasi  tunggal  atas  ideologi negara,  Pancasila.  Selain  itu,  ABRI  juga  membangun  institusi-institusi  teritorial  yang merupakan  peme-  rintahan  bayangan  bagi  institusi  jaringan  pemerintahan  dalam  negeri,  dari tingkat  Kodam  (Propinsi),  Korem  (Kabupaten),  Kodim  (Kecamatan),  Kora-mil  (Kelurahan) sampai ke Babinsa/Bintara Pembina Desa (desa). Melalui “Politik Ketakutan” (The Politics of Fear) dan represi politik, ABRI berupaya untuk menciptakan stabilitas politik melalui penetrasi dari atas. Pada masa ini pula ABRI           mendudukkan orang-orangnya di jabatan-jabatan birokrasi  pemerintahan,  dari  menteri, sekretaris  jenderal  departemen  pemerintahan,  gubernur,  bupati, diplomat, sampai ke kepala- kepala  desa,    yudikatif    dan    legislatif.    Meskipun    ABRI,43  khususnya  TNI-AD,  sejak pertengahan 1980-AN bukanlah penguasa tunggal melainkan lebih sebagai salah satu alat keku- asaan  Presiden  Soeharto,    jaring-jaring  kekuasaan  yang    menggurita    tersebut    telah menyebabkan  timbulnya  kekuasaan  militer yang berlebihan (military over-reach).
Begitu patronnya jatuh, sejalan dengan jatuhnya Presiden Soeharto, jatuh pula pamor dan kekuasaan  ABRI.  Kini  ABRI  yang  sejak  1   April   1999 mengubah  namanya  kembali menjadi TNI, masih dalam keadaan  yang  geli- sah karena terus-menerus dikritik  dan masih penuh ketidakpastian menge-nai perannya dalam kehidupan bernegara
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2

## Reformasi TNI Era Wiranto
Menghadapi kritik dan hujatan akibat Dwi Fungsi ABRI era Orba Soeharto itu, maka di era  Presiden  BJ  Habibie,  Pangab/Menhan  Wiranto  dan  Kassospol  TNI  SB  Yudhoyono mengambil peran menentukan dalam refor-masi milter. Menurut Jenderal Wiranto, yang saat itu menjadi  Menhan/  Panglima  TNI,  ada tiga  perkembangan  ekstrem  yang  harus  dicegah,  yaitu: Pertama,  military  over-reach,  yaitu  militer  menguasai  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat seperti  pada  masa  Orde  Baru;  Kedua,  subjective  civilian  control,  yaitu  kontrol  subyektif pemerintahan sipil terhadap militer seperti yang terjadi pada masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin; Ketiga, pemisahan rakyat dari ABRI.
Sejalan dengan itu,  Jenderal  Wiranto  mengemukakan  14  langkah  mendasar  reformasi internal ABRI, yaitu (1) sikap dan pandangan politik ABRI tentang paradigma baru peran ABRI di abad ke-21;  (2)  sikap  dan  pandangan  politik ABRI  tentang  paradigma  baru peran sospol ABRI; (3) pemisahan Polri dari tubuh ABRI sejak 1 April 1999; (4) penghapusan Dewan Sospol Pusat dan Daerah; (5) perubahan staf sospol menjadi staf teritorial;  (6)  likuidasi  Staf  Karyawan (Stawan)    ABRI,      Kamtibmas      ABRI,      dan  Babinkar  ABRI;  (7)  penghapusan  sospoldam, babinkardam, sospolrem dan sospoldim;
(8) peng- hapusan kekaryaan ABRI melalui pensiun atau alih  status;  (9)  pengurangan  jumlah Fraksi  ABRI/Polri  di  DPR  dan  DPRD  I/II;  (10)  ABRI  tidak  akan  lagi  terlibat  dalam  politik praktis;  (11)  pemutusan  hubungan  organisatoris  dengan  Partai  Golkar  dan  mengambil  jarak yang  sama  dengan  semua  partai  politik  yang  ada;  (12)  komitmen  dan  konsistensi  netralitas ABRI  dalam  pemilu;  (13)  perubahan  hubungan  ABRI  dan  Keluarga  Besar  ABRI,  dan;  (14) revisi piranti lunak  berbagai  doktrin  ABRI  disesuaikan  dengan  era   reformasi dan peran ABRI di abad KE-21.
Hampir semua 14 langkah reformasi  internal  tersebut  sudah  dilakukan  oleh TNI.  Kini TNI  masih  menggodok revisi  piranti  lunak  berbagai  doktrin  ABRI  dan  mencoba  meletakkan kembali  peran  sospol-nya  sesuai  dengan  era reformasi. Selain itu, sifat  represif dan memata- matai masyarakat juga sudah dilenyapkan oleh pemerintahan Gus Dur dengan dihapuskan dari lembaga-  lembaga  seperti  Dewan  Pemulihan  Keamanan  dan  Sistem  Hukum  (DPKSH), Bakorstanas dan Bakorstanasda, serta lembaga Litsus.
Dalam hal ini, Pangab Endriartono Sutarto sebagai penerus Wiranto, nampak menegaskan komitmen TNI untuk tidak berpolitik praktis dan meman-tapkan reformasi militer. Sebagaimana garis-garis  pedoman  reformasi  mili-ter  era  Wiranto,    Sutarto    menyatakan  bahwa  pergantian pemerintahan  dan    format   politik   tahun    1998  telah    mengubah    format   penampilan    TNI untuk  dapat mengabdikan  diri  bagi  bangsa   dan negara secara optimal sebagaimana dimaksud para founding fathers.
Dalam  era  reformasi  ini,  TNI  telah  dan  sedang  melakukan  reorientasi  pos-tur,  tugas, fungsi, dan perannya dalam kehidupan bangsa dan negara. Refor-masi kehidupan kenegaraan 1998 menjadi titik balik  sejarah  TNI.  Meski  banyak  pihak  mulai  mencemaskan  perjalanan dan masa depan proses refor-masi, yang dinilai makin tidak jelas arahnya, masyarakat  mendapat keter-bukaan    dan    kebebasan    luar    biasa.      Pers      bebas  mengemukakan  kritik  kepada pemerintah, kekuasaan yang semula terpusat di wilayah eksekutif kini me- nyebar ke legislatif; dan  aspirasi  untuk  menyuburkan    kehidupan    yang  lebih  demokratis  mendapat  tempat  amat terbuka.  Singkatnya,  negara  dan  peme- rintah  yang dulu serba sentralistik kini menjadi negara dengan pemerintah  yang  memiliki  kekuasaan yang terfragmentasi. Dalam situasi seperti ini, sulit  bagi kekuatan politik dan
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
kelompok  mana  pun  mendominasi  kehidupan  bernegara.   Semua   pihak    harus melakukan penyesuaian, termasuk TNI. Disadari atau tidak,  tuntutan  bagi  lahirnya kehidupan bernegara yang  lebih  demokratis  mengubah  hubungan  sipil-militer.    Peran    dominan  tentara  seper-ti  di masa lalu tidak mungkin berlanjut lagi.45
Posisi dominan seperti itu memberi banyak privilege keadaan yang boleh disebut sebagai suatu jebakan yang nyaman (comfort zone trap). Kondisi demikian menye- babkan terjadinya pergeseran  cara  pandang  prajurit  TNI  yang  semula  berorientasi  pada  aspek  pertahanan- keamanan menjadi berorientasi pada politik praktis, jabatan-jabatan politik, bahkan kepentingan bisnis  yang tidak selamanya konsisten dengan  misi utama tentara sebagai penjaga kedaulatan negara. Menengok ke belakang, sebenarnya dominasi peran tentara di masa lalu, semata-mata bukan  kehendak  TNI.  Hal  ini  didorong  perubahan  tatanan  politik  yang  lalu  melahirkan  Orde Baru. Pada awal 1960-an, hampir semua pihak mendekat dan mendukung TNI, terutama bagi mereka yang merasa tidak
Dalam hal ini, salah satu tonggak penting  perubahan  posisi  dan  peran  TNI adalah Tap MPR  No  VII/MPR/2000  tentang  Peran  Tentara  Nasional  Indo-  nesia  dan  Peran  Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tap MPR ini meru-  pakan dokumen penting yang menjadi dasar penataan selanjutnya. Dalam Tap itu disebutkan, TNI adalah alat negara yang berperan  sebagai alat    perta-hanan    Negara      Kesatuan      Republik      Indonesia      (NKRI)  dengan  tugas    pokok menegakkan  kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah  NKRI  berdasarkan Pan- casila  dan  UUD 45,  serta  melindungi  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  dari  ancaman   serta gangguan  atas  keutuhan  bangsa  dan  negara. TNI  juga  melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib  militer bagi warga  negara  yang diatur dengan undang-undang,  serta TNI  berke-  wajiban  memberikan  bantuan  berupa penyelenggaraan tugas kemanu-siaan (civic mission).  Memberi  bantuan  kepada  Kepolisian  Negara  RI  dalam  tugas  keamanan  atas permintaan yang diatur undang-undang, serta aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian  dunia (peace  keeping  operation)  di  bawah PBB.
Salah  satu  isu  pokok  reposisi  peran  TNI  adalah  keterlibatannya  dalam  proses penyelenggaraan negara. Dalam Tap MPR yang sama, peran TNI dirumus-kan bahwa kebijakan politik  negara  merupakan  dasar  kebijakan  dan  pelak-sanaan  tugas  TNI;  TNI  bersikap  netral dalam  kehidupan  politik  dan  tidak  melibatkan  diri  dalam  kegiatan  politik  praktis;  TNI mendukung tegaknya demokrasi, menjunjung  tinggi  hukum,  dan  HAM; anggota TNI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaannya dalam menen-tukan arah  kebijakan nasional disalurkan melalui MPR paling lama hingga tahun  2009 dan anggota TNI hanya dapat menduduki  jabatan  sipil  setelah  mengundurkan  diri  atau pensiun dari dinas ketentaraan.
Kelanjutannya,  disusun  pedoman  normatif  yang  lebih  operasional  tentang  proses reformasi  dan  penataan  kembali  institusi  dan   peran   TNI   dalam  Program   Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, yang merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan nasional di  tiap  sektor.  Pokok-pokok  kebijakan  pembangunan  nasional  di  bidang  pertahanan  dan keamanan  dalam  Propenas  itu  meliputi:  menata  kembali  TNI  sesuai  paradigma  baru  secara konsisten  melalui  reposisi,  redefinisi,  dan  reaktualisasi  peran  TNI  sebagai  alat  negara; mengembangkan sistem pertahanan  rakyat  semesta  yang  bertumpu  pada kekuatan  rakyat dengan    TNI    dan    Polri    sebagai    kekuat-an    utama  didukung  komponen  lain  dengan meningkatkan kesadaran bela Negara nyaman dengan makin
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
kuatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI). Rakyat yang takut pada kedigdayaan PKI dan tidak dapat menerima pemerintahan komunis bersama- sama menyusun barisan di belakang TNI;  termasuk  kelompok  mahasiswa,  intelektual,  organisasi  pemuda,  buruh,  tani,  nelayan, hingga partai-partai politik. Melalui wajib latih dan membangun kondisi juang, serta mewujud- kan kebersamaan TNI, Polri, dan rakyat.
Endriartono Sutarto tampaknya meneruskan reformasi militer era Wiranto dengan fokus meningkatkan  profesionalitas  TNI,  meningkatkan  rasio  keku-  atan  komponen  utama,  dan mengembangkan  kekuatan  pertahanan  keaman-  an  kewilayahan  yang  didukung  sarana, prasarana,  dan  anggaran  memadai;  serta  memperluas  dan  meningkatkan  kualitas  kerja  sama bilateral  bidang  pertahanan  dan  keamanan  dalam  rangka  memelihara  stabilitas  keamanan regional  dan  turut  berpartisipasi  dalam  pemeliharaan  perdamaian  dunia.  Dua  dokumen  itu dijabarkan dalam program kerja dan langkah-langkah, seperti berikut.46
Pertama, melanjutkan agenda reformasi internal TNI utamanya perubahan kultur prajurit, melalui  konsistensi  sikap  untuk  benar-benar  menjadikan  diri  sebagai  alat  negara  di  bidang pertahanan dengan tidak memasuki wilayah politik praktis dan partisan.
Kedua,  melanjutkan  proses  menjadikan  prajurit  TNI  profesional  dan  disiplin  yang menjunjung  tinggi  hukum  dan  HAM  guna  meningkatkan  kemampuan  dalam  melaksanakan tugas  pokok  dan  fungsi  utama  melalui  penyempurnaan  kurikulum  di  semua  tingkatan pendidikan dan juga penyempurnaan materi latihan.
Ketiga,  memelihara  kehidupan  prajurit  yang  sehat  dengan  menghargai  pres-  tasi  dan profesional serta pemberian sanksi secara proporsional bagi mereka yang melanggar hukum dan indisipliner  (reward  and  punishment)  yang  harus  konsisten  diterapkan  melalui  jalur  hukum. Bagi prajurit indispliner, baik itu yang dilakukan di medan tugas maupun di home base diproses melalui  pengadilan  militer  atau  pengadilan  koneksitas  serta  penjatuhan  sanksi  administratif berupa pemecatan atau pencopotan dari jabatan.
Keempat, berpartisipasi aktif dalam  menyelesaikan setiap  masalah bangsa seperti kasus gerakan  separatis,  konflik  horizontal,  terorisme  secara  propor-  sional  sesuai  peran  dan  tugas TNI. Kita bersyukur, kondisi konflik horizontal di Kalimantan Barat, Poso, dan Maluku dapat diatasi, sementara gangguan keamanan oleh GAM di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga telah ber- hasil diredam.
Kelima,  proaktif  menyelenggarakan  kegiatan  kemanusiaan  (civic  mission)  dalam membantu  meringankan  kesulitan  masyarakat,  diminta  atau tidak.  Keenam,  siap  mengemban tugas dalam pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendara PBB (peace keeping operation).
Langkah-langkah itu harus dilakukan terus meski kondisi TNI dan bangsa dalam keadaan yang  penuh  keterbatasan.  Memang,  rendahnya  kemampuan  keuangan  negara  tidak memungkinkan alokasi anggaran memadai bagi kesejahteraan prajurit, demikian halnya untuk memodernisasi alat dan persenjataan.
Inilah ujian  bagi TNI, dimana anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan pun masih jauh dari mencukupi. Cercaan dan hujatan yang terus-menerus kepada TNI juga kerap kali  menyebabkan  sebagian  prajurit  mengalami  demoralisasi  dan  demotivasi.  Di  sisi  lain, tuntutan  masyarakat  akan  peran  TNI  dan  penyelesaian  berbagai  masalah  konflik  horizontal, separatisme dan terjaminnya kedaulatan serta kehormatan bangsa, menun-tut kesiapan tempur dan mobilitas tinggi dari prajurit. Sebagai prajurit pejuang, TNI tak  boleh
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
menyerah dengan keadaan. Meski  bagaimanapun  faktor-faktor itu menimbulkan dilema  yang sulit dipecahkan.
Harus disadari oleh semua pihak (kalangan sipl dan militer) bahwa usaha mengembalikan jati diri TNI tidak mudah dilaksanakan, terlebih di tengah tarik-menarik kehidupan politik yang belum  sepenuhnya  stabil.  Hambatan  internal  dari  tubuh  TNI  yang  berpadu  dengan  aneka tantangan eksternal merupakan isu yang harus ditangani dengan hati- hati.47
Meskipun  sudah  banyak  perubahan  yang  dilakukan  ABRI/TNI,  masih  tam-  pak  bahwa konservatisme masih amat melekat di dalam hati sanubari perwi- ra TNI. Harus diakui bahwa jiwa  praetorian  masih  melekat  pada  jati  diri  TNI.  Misalnya  pandangan  bahwa  militer  adalah institusi nasional yang paling peduli pada integrasi bangsa (vertikal maupun horisontal); militer adalah bhayangkari negara yang harus menjaga kesatuan negara, ideologi negara dan konstitusi negara.  Hal  yang  masih  buruk,  seperti  diungkapkan  oleh  pengamat  militer  Kusnanto Anggoro,48  ialah  adanya  kecenderungan  perwira  militer  untuk  berpihak  pada  mereka  yang memiliki kekuasaan, atau bahkan mendefinisikannya dengan pemerintah.
Selain  itu,  secara  kasat  mata  tampak  jelas  bahwa  TNI  masih  memiliki  kendala  untuk meningkatkan  citranya  di  mata  masyarakat,  khususnya  dalam  penegakan  hukum  atas  para pelanggar HAM dari unsur perwira tinggi TNI, baik dalam kasus Timor Timur, Papua, Aceh, Tanjungpriok,  Semanggi  1  dan  II,  Trisakti,  Kasus  27  Juli  1996,  dan  sebagainya.  Belum  lagi persoalan bisnis, baik legal ataupun ilegal yang dilakukan militer secara institusional maupun oleh individu militer, yang tidak terkait dengan misi TNI  untuk  menye- jahterakan prajuritnya atau menambah anggaran operasionalnya, melainkan lebih banyak untuk kepentingan individu sebagian  kecil  perwira  tinggi.49  Dalam  era  reformasi  ini,  maka  TNI  sangat  membutuhkan pengaturan konsti- tusional (UUD) dan  peraturan  perundang-  undangan (Rule of Conduct dan Rule of Engagement) pengganti UU No. 20/1982 untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara, membantu Polri  dalam menjaga keamanan negara,  melaksanakan  civic missions,    ikut   serta   dalam    ketertiban  dunia  serta  diplomasi  internasional  lainnya.  Sebagai contoh, kapan TNI harus  membantu Polri, berapa  kekuatan  yang  dibutuhkan,  dan  bantuan tersebut harus bersifat sementara  dan bukan permanen (jika keamanan telah dicapai, maka tugas tersebut selesai). Dalam konteks demokratisasi,50 secara  ideal- normatif kita sedang dan harus bergerak  semakin    dekat  ke  arah  terbentuknya  civil  society  yang  antara  lain  mensyaratkan supremasi sipil. Sehingga kontrol demokratis dari masyarakat kepada militer tetap terjaga, agar tidak lagi terulang berlakunya praetorianisme Orde Baru di masa lalu.
Terma ini berarti pengaturan, penggunaan, dan pengerahan TNI pada tatar- an kebijakan tinggi  (nasional)  harus  melalui  proses  politik  yang  sewajarnya  dikelola  kaum  sipil.  Namun, aspek-aspek  taktis  dan  teknis-militer  tentu  merupakan  urusan  internal  TNI  sebagaimana kebiasaan dan ketentuan mili- ter universal.
Mungkin  relevan  untuk  mengutip  Samuel  S  Huntington51  dengan  formula   “kontrol sipil  obyektif”  (objective  civilian  control).  Terminologi  ini  mengan-  dung makna: pertama, profesionalisme  militer  yang    tinggi    dan    pengakuan  dari  pejabat  militer    akan  batas profesionalisme  yang  menjadi  bidang  mere-ka.  Kedua,  subordinasi  yang  efektif  dari  militer kepada  pemimpin  politik  yang membuat keputusan pokok tentang kebijakan luar negeri dan militer. Ketiga, pengakuan  dan  persetujuan  dari  pihak  pemimpin  politik atas kewe-nangan profesional dan otonomi bagi militer. Keempat, minimalisasi inter-
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
vensi militer dalam politik dan minimalisasi intervensi politik dalam militer. Dalam konteks ini, hubungan sipil-militer di sebuah negara demokrasi dapat dikelola dengan baik manakala nilai- nilai profesionalisme militer dikedepan-kan dan kontrol sipil kian diterima.
Namun  dalam  persepsi  para  purnawirawan  militer  maupun  militer  aktif,  pendapat Huntington  dirunut  lebih  lanjut,  dalam  mana  masa  depan  perkem-  bangan  hubungan  sipil- militer  sebagian  besar  tergantung  tindakan  pemim-  pin  sipil  dalam  pemerintahan  yang demokratis. Problem serius akan muncul di negara yang institusi demokrasi dan pemimpinnya tidak mampu mening- katkan perkembangan ekonomi serta menegakkan hukum dan ketertiban. Menurut  Huntington,  di    negara    semacam    ini    politisi    sipil    amat    mungkin  tergoda  untuk menggunakan militer dalam setiap permasalahan, bahkan demi ambisi politik mereka.
Karena  itu,  Huntington  menyarankan  para  pejabat  sipil  mampu  menjaga  keseimbangan (proporsionalitas)  dalam  hubungan  dengan  militer.  Mereka  tidak  hanya  harus  bisa  menahan godaan  untuk  mencari  dukungan  dari  militer  dalam  konflik  atau  persaingan  politik,  tetapi mereka juga harus membalas respek militer kepada sipil dengan respek pula, memberi otonomi bagi  militer  untuk  mengelola  pendidikan/pelatihan  dan  operasinya,  menun-juk  dan mempromosikan  pejabat  militer  sesuai  standar  dan  kriteria  profe-sional  tanpa  intervensi  di tingkat  mikro.  Bagi  bangsa  Indonesia,  dalam  pro-ses  demokratisasi  dengan  orientasi  yang benderang ke arah civil society dan supremasi sipil, segenap komponen bangsa, termasuk TNI, harus  tetap  ber-  pegang  pada  fundamen  dan  patokan  yang  niscaya  “abadi”,  yakni  Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan, serta keselamatan bangsa-negara sebagai konse- kuensi dari amanat Proklamasi.
Dengan cara demikian, peran TNI sebagai prajurit Saptamarga tetap terjaga, dan sisa- sisa bablasan praetorianisme Orde Baru dalam tubuh militer itu bisa dikikis habis dari masa ke masa.

## Bibliografi
Agung Supriyo, “Hubungan Sipil dan Militer pada pemerintahan Sipil di Indonesia 1989 – 2000,” Skripsi Sarjana, (Depok: FISIP UI, 2002).
Buku Saku, Visi, Misi dan Strategi Staf Umum Teritorial TNI-AD, 2000. Bung Hatta, “Beladjar Ekonomi”, dalam buku  Peringatan  Dies  Natalis  III Mahasiswa
FEUI, 1953.
Donald  K.  Emmerson  (ed.),  Indonesia  Beyond  Soeharto:  Negara,  Ekonomi,  Masyarakat, Transisi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001).
Endriartono  Sutarto,  “Militer  Indonesia  Menatap  Masa  Depan,  Belajar  dari  Masa  Lalu,” Kompas, 4 Oktober 2003.
Ikrar Nusa Bakti, dkk, “Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia,”  Working Paper, No. 62, Januari 2009, (Oxford: Center  for  Research  Inequality,  Human Security and Ethnicity (CRISE), 2009).
Ikrar Nusa Bhakti, “Hubungan Baru Sipil-Militer”,  dalam  Ninok  Leksono,  editor,  Indonesia Abad XXI, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2000).
Darmawan  Sinayangsah,  “Peran  Militer  di  era  Reformasi‟‟,  makalah,  2003.  James  Schiller,
“Development Ideology in New Order Indonesia”,  Magister Thesis, (Ohio: Ohio University, 1978).
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (2) Juli 2016, 25-56 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Herdi Sahrasad, Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Karl  D  Jackson,  “Bureacratic  Polity:  A  Theoritical  Framework  for  Analysis  of  Power  and Communications in Indonesia‟‟,  dalam  Karl  D.  Jackson  &  Lucian  W.  Pye,  Political Power and Communications in Indonesia, (Berkeley University of California Press, 1978). Kiki Syahnakri, “Demokratisasi dan Reformasi Internal TNI,” Kompas, 4 Oktober 2003.
M. Fadjroel Rachman, Herdi Sahrasad dan Al Chadidar, Gerakan Mahasiswa, Rezim Tirani dan Ideologi Reformasi, (Jakarta: Madani Press, 2000).
Michel Serres, Conversations on Science, Culture and Time, (Michigan: The University of Michigan Press, 1995).
Michel Serres, Genesis, (Michigan: The University of Michigan Press, 1996). Mohtar Mas‟oed, “The State Reorganisation of Society under the New Order”,
Prisma, edisi bahasa Inggris, No. 47.
Mohtar  Maso‟ed,  Ekonomi  dan  Struktur  Politik  Orde  Baru  1966-1971, terjemahan Rusli Karim, (Jakarta: LP3ES, 1989).
Nurcholish  Madjid,  “Mewujudkan  Masyarakat  Madani  dalam  Semangat Reformasi”, Kompas, 5-6 Oktober 2001.
Richard Robison, Indonesia: The Rise of Capital, (Sydney: Allen and Unwin, 1986). Ruth McVey (Ed.), Southeast Asian Capitalists, (SEAP Cornell University, 1992). Samuel Huntington, Political Order in Changing Societies, (Yale University Press, 1968). Sritua Arief, “Ekonomi Indonesia: Demokrasi Ekonomi atau Eksploitasi Ekonomi?”, dalam Jurnal Konfrontasi, NO.1 1999.
Syaiful Bahri, “Korupsi, Demokrasi, dan Reformasi”, Sinar Harapan, 21 Mei 2005.
Tajuk, No. 1, Bulan Maret 1999. Tempo, 16 Nopember 1998.
Ulf  Sundhaussen,  The  Road  to  Power:  Indonesian  Military  Politics  1945- 1967, (Kualalumpur: Oxford University, Press, 1982)
Yasraf Amir Piliang, Sebuah Dunia yang Menakutkan, (Bandung: Mizan, 2001).