Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (53-60) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Collaborative Innovation Pada Birokrasi Publik di

## Kabupaten Mamuju Tengah: Studi Kasus Program Membara
Askary, Alwi , Gita Susanti Universitas Hasanuddin e-mail: askaryagustus@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  membahas  tentang  penerapan  collaborative  innovation  dalam program  Membara  di  Kabupaten  Mamuju  Tengah.  Berdasarkan  hasil penelitian menunjukkan bahwa meski kolaborasi antar aktor terlihat dalam program  Membara,  akan  tetapi  yang  mengambil  peran  sepenuhnya  dalam perencanaan  adalah  pemerintah  daerah.  Sementara  aktor  lain  hanya terlibat dalam proses penganggaran program tersebut, seperti memberikan bantuan  finansial.  Tentu  kolaborasi  ini  tidak  sesuai  dengan  konsep kolaborasi  pada  umumnya.  Di  mana  yang  diharapkan  semua  aktor  aktif mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan program.
Kata Kunci : Inovasi, Birokrasi, Collaborative Innovation

## PENDAHULUAN
Upaya  perbaikan  oleh  organisasi  sektor publik  dalam  penyelenggaraan  adminis- trasi  sejalan  dengan  konsep  bahwa  setiap organisasi  sektor  publik  dituntut  untuk melakukan  proses  adaptasi  dan  adopsi sesuai  dengan  perubahan  lingkungan. Perubahan lingkungan ini menuntut administrasi  publik  berada  pada  peran yang lebih subtantif serta fokus adminstrasi  publik  berada  pada  agenda interest publik  yang  memang  menjadi kebutuhan  publik  ( common  interest ). Proses  penyelenggaraan  negara  yang berfokus  pada common  interest ,  tidak menghendaki  peran  tunggal  dari  pemerin-
tah.  Tetapi  membutuhkan  aktor  non pemerintah untuk ikut terlibat.
Kehadiran aktor-aktor lain selain pemerin- tah menjadi sangat penting. Seperti private sector (sektor  swasta  atau  dunia  usaha) dan society (masyarakat). Private sector meliputi perusahaan swasta yang bergerak di berbagai sektor informal  lain  di  pasar yang  berbeda  dengan  masyarakat  karena sektor  swasta  mempunyai  pengaruh  ter- hadap  kewajiban  sosial,  politik  dan ekonomi  yang  dapat  menciptakan  ling- kungan  yang  kondusif  bagi  pasar  dan perusahaan  itu  sendiri. Society (masyara- kat)  terdiri  dari  individual  maupun kelompok baik yang terorganisasi maupun
Collaborative Innovation Pada... | 54
tidak  yang  berinteraksi  secara  sosial politik dan ekonomi dengan aturan formal maupun  tidak  formal. Society meliputi lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM/ NGO), organisasi
profesi,
CBO ( Community
Based
Organization );
Asosiasi-asosiasi  kerja:  Sarikat  Pekerja;
Asosiasi  usaha;  Asosiasi  profesi;  Hukum; Paguyuban dan lain-lain.
Proses penyelenggaraan negara ditentukan oleh kinerja birokrasi. Birokrasi selama ini dikenal  dengan  masih  rendahnya  kualitas pelayanan  publik  oleh  penyelenggara pelayanan, yang mana ini merupakan salah satu  tolak  ukur  keberhasilan  birokrasi dalam  melaksanakan  pelayanan  publik. Hal  ini  menjadi  dasar  perlunya  perubahan cara  berpikir  (perubahan  paradigmatis) dalam mengelola negara dan pemerintahan yang  selama  ini  otoriter  dan  bekerja sendiri  (dengan  asumsi  pemerintah  tahu segalanya)  ke  orientasi  bekerja  sama dengan  berbagai  komponen  lain  selain pemeirntah  yaitu privat dan  masyarakat ( stakeholders ).
Kemampuan  birokrasi  dalam  penyeleng- garaan  negara  sebagai  suatu  pilar  dalam pelaksanan  tata  laksana  pemerintahan. Olehnya  itu  diperlukan  adanya  langkah- langkah  sebagai  upaya  pengembangan kapasitas  birokrasi  melalui  peningkatan kompetensi  sehingga  aparatur  birokrasi dapat  berperan  secara  optimal  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Birokrasi sendiri diartikan sebagai pekerjaan   men- jalankan      pemerintahan      oleh      orang-
orang  yang  memerintah  secara  profesi- onal, inilah esensi dari birokrasi. 1
Pembinaan  sumberdaya  aparatur  birokrasi merupakan bagian integral dari kepenting- an  untuk  meningkatkan  kualifikasi  apara- tur  birokrasi  sesuai  dengan  tuntutan masyarakat.  Pembinaan  sumberdaya  apa- ratur  birokrasi  mencakup  faktor-faktor kualifikasi,  keterampilan, jumlah, kemam- puan  pelaksanaan  tugas  dan  masa  kerja. Sejalan  dengan  hal  tersebut  di  atas, menyatakan  bahwa  kapasitas  individu dalam  menjalankan  tugas  pekerjaannya didasarkan  pada  kemampuan  intelektual dan  kemampuan  fisik  ( intellectual  and physical abilities ). 2
Di  Indonesia  penerapan  regulasi  tentang inovasi  terdapat  dalam  Undang-undang No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah. Disebutkan inovasi daerah diperlukan  dalam  rangka  peningkatan kinerja  penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melaku- kan  inovasi.  Inovasi  adalah  bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah.  Selain  itu  terkait Inovasi  juga  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  38  Tahun  2017  tentang Inovasi  Daerah  disebutkan  bahwa  tujuan inovasi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja  penyelenggaraan  pemerintahaan daerah  melalui  peningkatan  pelayanan publik,  pemberdayaan  dan  peran  serta
1 David  Albury,  “Fostering  Innovation  in Public  Services”, Public  Money  &  Management , Vol. 25, No. 1 (2005), h. 51-56.
2 Stephen P. Robbins, Organization  Behavior: Concept,  Controversies,  Aplications .  9th  Edition (New Jersey: Prentice Hall International, 2001).
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (53-60) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing daerah. Olehnya itu, tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  menganalis collaborative innovation pada  birokrasi  di  Kabupaten Mamuju Tengah.

## TINJAUAN TEORETIS

## Collaborative Innovation
Collaborative  innovation sebagai  sarana untuk  mengembangkan  sinergitas  melalui interaksi  bersama  organisasi  yang  memi- liki latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini  menunjukkan  bahwa collaborative innovation menjadi  kunci  untuk  pengem- bangan  organisasi  yang  berkelanjutan. 3
Adanya collaborative  innovation dalam organisasi  memberikan  manfaat  kepada organisasi  terutama  dalam  penyediaan sumberdaya yang tidak mampu dihadirkan oleh organisasi  tersebut  untuk  meningkat- kan  daya  saing  organisasi. 4,5 Masing- masing  organisasi  yang  terlibat  akan mengoptimalkan alokasi sumberdaya yang dimiliki  untuk  mendapatkan  keunggulan kompetitif secara bersama sama. 6
3 Caiquan  Bai,  et  al,  “Will  Income  Inequality Influence  the  Abatement  Effect  of  Renewable Energy  Technological  Innovation  on  Carbon Dioxide  Emissions?” Journal  of  Environmental Management , Vol. 264 (2020), h. 110482.
4 Ja-Shen Chen & Hung-Tai Tsou, “Performance  Effects  of  IT  capability,  service process  innovation,  and  the  mediating  role  of customer  service”, Journal  of  Engineering  and Technology Management , Vol. 29, No. 1 (2012), h. 71-94.
5 Xiaomi  An,  et  al,  “Knowledge  management in  supporting  collaborative  innovation  community capacity  building”, Journal of Knowledge Management , Vol. 18, No. 3, (2014), h. 574-590. 6 Ing-Long  Wu  &  Ya-Ping  Hu,  “Open Innovation Based Knowledge Management Implementation:  a  Mediating  Role  of  Knowledge
Collaborative  innovation akan  memfasili- tasi  terjadinya  pertukaran  pengetahuan, informasi, dan teknologi di antara masing- masing  pemangku  kepentingan  yang terlibat  dalam  organisasi  sektor  publik. Collaborative  innovation tidak  hanya dapat  mempercepat  aliran  informasi  dan pengetahuan  antar  organisasi,  tetapi  juga meningkatkan  akumulasi pengetahuan organisasi  dan  membentuk  mekanisme pembelajaran  dan  komunikasi  yang  efek- tif,  karena  itu  mempromosikan  kapasitas penyerapan organisasi. 7
Pemerintah  perlu  untuk  menyediakan lingkungan  inovasi  dengan  menghadirkan dukungan  kelembagaan  dan  finansial untuk  dapat  menfasilitasi collaborative innovation dalam  organisasi.  Pemerintah dapat  mengambil  peran  kontrol  dan koordinasi  dalam collborative  innovation melalui kebijakan pajak, dukungan finansial,  kebijakan  industri  dan  program khusus. 8 Hal  ini  mengindikasikan  peme- rintah  memainkan  peran  penting  dalam memfasilitasi  inovasi  kolaboratif  dalam organisasi. 9
Management  Design”, Journal  of  Knowledge Management, Vol. 22, No. 8 (2018), h. 1757-1781. 7 Chinho  Lin,  et  al,  “The  alliance  innovation performance  of  R&D  alliances  -  The  absorptive capacity  perspective”, Technovation ,  Vol.  32,  No. 5 (2012), h. 282-292.
8 Jean Hartley, Eva Sørensen & Jacob Torfing,
“Collaborative  innovation:  A  viable  alternative  to market competition and organizational entrepreneurship”, Public  Administration  Review , Vol. 73, No. 6 (2013), h. 821-830.
9 Marina  Ranga  &  Henry  Etzkowitz,  “Triple Helix  System  :  An  Analytic  Framework  for Innovation  Policy  and  Practice  in  Knowledge Society”, Industry and Higher Education, Vol. 27, No. 3 (2013), h. 237-262.

## Pengembangan Birokrasi
Pengembangan kapasitas mengacu kepada proses dimana individu, kelompok, organ- isasi,  kelembagaan,  dan  masyarakat  men- gembangkan  kemampuannya  baik  secara individual  maupun  kolektif  untuk  untuk melaksanakan  fungsi  mereka,  menyele- saikan  masalah  mereka,  mencapai  tujuan- tujuan  mereka  secara  mandiri.  Dengan demikian  yang  dimaksud  pengembangan kapasitas  pemerintah  daerah  di  sini mengacu  kepada  proses  pengembangan kapasitas  organisasi  pemerintah  daerah dalam menjalankan fungsi, menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan-tujuan orga- nisasinya  atau  dengan  kata  lain  kemam- puan  pemerintah  daerah  dalam  men- jalankan  pemerintahan.  Konsep  pengem- bangan  kapasitas  organisasi  yang  secara khusus  mengacu  kepada  pengelolaan sektor  publik  baru  muncul  pada  awal tahun  1980-an,  sejalan  dengan  partum- buhan negara-negara berkembang. Namun jika  konsep  ini  mengacu  kepada  peng- uatan  kelembagaan  atau  pengembangan kelembagaan  konsep  ini  bisa  mengguna- kan  konsep  lain  yang  berkaitan  dengan teori organisasi.
Kapasitas  organisasi  berkaitan  dengan kemampuan organisasi untuk menjalankan fungsinya  secara  efektif  dan  efisien. 10
Kapasitas  organisasi  ini  mencakup  5 (lima)  aspek  yaitu:  (1) staff  members  / personnel (sumber  daya  manusia),  (2) infrastucture,  technology,  and  financial
10 Douglas  Horton,  et  al, Evaluating  Capacity Development:  Experiences  from  Research  and Development  Organization Around  the  World (Canada: IDRC, 2003).
resources (infrastruktur,  teknologi,  dan sumber  daya  keuangan),  (3) strategic leadership (kepemimpinan  strategis),  (4) program  and  process  management (prog- ram dan manajemen proses), dan (5) netw- orking  and  linkages (jejaring  kerja-sama dan hubungan dengan pihak lain). Artinya bagaimana  organisasi  tersebut  mampu mencapai  tujuannya  baik,  sangat  ditentu- kan  oleh  kemampuan  dari  organisasi tersebut  dalam  mengelola  lingkungan sosial  dan  internal  dimana  organisasi  itu hidup.

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan  kualitatif  dan  strategi  peneli- tian  yang  digunakan  adalah  studi  kasus. Desain  dan  strategi  penelitian  ini  untuk mengungkap  dan  menjelaskan collabo- rative  innovation pada  birokrasi  publik  di Kabupaten  Mamuju  Tengah  (Studi  pada Program  Membara).  Untuk  memahami proses kerjasama ini, diperlukan informasi dari  informan,  yaitu:  a)  Asisten  bidang pemerintah;  b)  Instansi  Pemerintah  yang berkaitan  dengan  program;  c)  Perbankan;
d) Baznaz; e) Pelaku Usaha; f)
Masyarakat  sasaran;  g)  kepala  desa;.
Teknik pengumpulan data meliputi wawancara  mendalam, Focused  Group Discussion dan  dokumentasi.  Wawancara mendalam ditujukan kepada Kepala Dinas terkait,  Kepala  Desa,  dan  Masyarakat penerima  program  dan  swasta.  Dokumen- tasi  berupa  berita  acara  dan  laporan tahunan  yang  berkaitan  dengan  Program Membara.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (53-60) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
teknik  pencocokan  pola. 11 Pola  yang dijadikan  dasar  kajian  ini  adalah  pola teoritis  yaitu social  exchange dalam colaborative  innovation pada  birokrasi publik di Kabupaten Mamuju Tengah.

## PEMBAHASAN
Kegiatan  Membangun  Rumah  Rakyat (Membara)  merupakan  kegiatan  yang langsung  nyata  dirasakan  dan  diberikan kepada  masyarakat  dengan  mewujudkan rumah layak huni yang dibangun berdasar- kan  hasil  kolaborasi  dari  3  (tiga)  elemen yakni  Pemerintah  Daerah,  swasta,  dan masyarakat  dengan  semangat  kegotong- royongan.  Proses  interaksi  antara  masing masing  aktor  yang  berkolaborasi  juga dijelaskan  bahwa  setiap  aktor  dalam proses  kolaborasi  memiliki  wewenang otonom  dalam  berinteraksi  secara  formal dan nonformal untuk bersama-sama menciptakan aturan main dalam organisasi kolaboratif  serta  bagaimana  menciptakan struktur yang mengatur hubungan dan cara bertindak  untuk  memberikan  keputusan atas  penyelesaian  permasalahan  secara bersama-sama serta untuk mencapai tujuan bersama. 12

## Pemerintah Daerah dengan Perbankan
Bank  Sulselbar  dengan  pemerintah  daerah merupakan bagian yang tidak bisa terpisa- hkan secara sistem keuangan daerah. Bank
11 Robert  K.  Yin, Case  Study:  Design  and Method (Thousand  Oaks,  CA:  Sage  Publication, 2009).
12 Ann  Marie  Thomson  &  James  L.  Perry,
“Collaboration  processes:  Inside  the  black  box”, Public  Administration  Review ,  Vol.  66,  No.  1 (2006), h. 20-32.
Sulselbar  merupakan  perbankan  hasil  dari pembentukan  daerah  dimana  posisi  Bank Sulselbar  adalah  perusahaan  milik  daerah atau  perseroan  milik  pemerintah  daerah. Bank  Sulselbar  merupakan  perusahaan daerah yang didirikan guna menjadi wadah investasi  daerah  dan  juga  merupakan sumber  pengelolaan  keuangan  daerah dimana  hasil yang diperoleh  Bank Sulselbar dibagi bersama dengan pemerin- tah  daerah.  Hubungan  ini  bisa  dijelaskan bahwa  Bank  Sulselbar  merupakan  bagian dari  pemerintah  daerah  yang  terikat  satu dengan lainnya. Corporate Social Respon- sibility (CSR)  dari  Bank  Sulselbar  meru- pakan  hasil  dari  investasi  daerah,  dimana Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan sumber  lainnya  yang  kemudian  dikelola oleh  Bank  Sulselbar  dimanfaatkan  untuk kepentingan  masyarakat  di  daerah  dan wilayah bank tersebut.
Dalam proses pelaksanaan program Membara,  pemerintah  daerah  dan  Bank Sulselbar  memiliki  semangat  yang  sama dalam upaya memberikan konstribusi bagi proses  perbaikan  sarana  tempat  tinggal masyarakat Mamuju Tengah. Semangat ini ditunjukkan  dengan  terlibatnya  Bank Sulselbar  memberikan  bantuan  dalam bentuk  CSR  kepada  program  Membara. CSR  sendiri  merupakan  indikator  perha- tian  Bank  Sulselbar  dalam  pembenahan rumah  masyarakat.  Meski  keterlibatan Bank  Sulselbar  dalam  program  Membara merupakan  bagian yang  tidak  bisa dipisahkan dengan posisinya dalam pemerintahan daerah, namun Bank Sulsel- bar tidak sepenuhnya terlibat dalam pelak- sanaan program. Keterlibatan Bank Sulsel-
Collaborative Innovation Pada... | 58
bar  dalam  program  ini  lebih  diarahkan dalam  penyaluran  alokasi  CSR  yang merupakan  tanggung  jawab  dari  perbank- an  terkait  keuntungan  yang  mereka peroleh untuk disalurkan kepada masyara- kat.
Keterlibatkan Bank Sulselbar dalam menyokong  program  Membara  mem- berikan  kemudahkan  dalam  penyaluran CSR  yang  dimiliki.  Penyerapan  bantuan yang  telah  diberikan  dapat  ditunjukkan secara langsung dalam bentuk fisik kepada masayarakat.  Efektivitas  dalam  kerjasama ini  memberikan  dampak  pada  masyarakat dapat  mengenal  Bank  Sulselbar  sebagai perbankan milik daerah serta dapat menya- ksikan  hasil  dari  pemanfaatan  CSR perbankan.

## Pemerintah Daerah dengan Pengusaha
Hubungan  pengusaha  dengan  pemerintah dalam  hal  program  Membara  adalah hubungan  kerjasama  yang  terbentuk  sejak lama.  Relasi  ini  dibangun  berdasarkan kepentingan  dari  masing-masing  pihak yakni  pemerintah  memiliki  kebutuhan bahan  dan  bantuan  dari  pihak  pengusaha sedangkan  pihak  swasta  mendapat  keun- tungan  baik  secara  finansial  maupun sosial.  Hubungan  ini  terjalin  dan  secara resmi  dapat  menjadi  kerjasama  yang sifatnya  permanen  dimana  pihak  swasta kemudian  menjadi  bagian  dari  proses pembangunan daerah.
Kehadiran  pengusaha  dalam  hal  ini pemilik  toko  bangunan  dan  yang  lainnya guna  mendukung  program  Membara merupakan  bentuk  investasi  kerjasama
yang  terbangun  dalam  beberapa  program sebelumnya.  Hubungan  antara  penyedia bahan  baku  infrastruktur  dengan  Dinas Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permu- kiman  merupakan  simbiosis  mutualisme yang tetap terjaga satu dengan lainnya. Pada  tahap  perencanaan  program  Mem- bara,  pelibatan  pengusaha  sangat  minim. Padahal  keahlian  dari  kelompok  pengu- saha  ini  bisa  dimaksimalkan  oleh  pemeri- ntah, misalnya di bidang arsitektur, seperti rancang  bangun.  Karena  pelibatan  yang minim  ini  maka,  sehingga  posisi  pengu- saha  dalam  program  Membara  hanya sekedar  penyedia  bahan  bangunan.  Misal- nya  memberikan  bantuan  berupa  bahan baku  seperti  kuseng,  daun  pintu  dan kelengkapan lainnya.

## Pemerintah  Daerah  dengan  Badan  Amil Zakat Nasional
Salah  satu  aktor  yang  juga  terlibat  dalam program  Membara  adalah  Badan  Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kabupaten Mamuju  Tengah  yang  berperan  sebagai pengelola  zakat  dari  masyarakat  dan menyalurkan  kepada  masyarakat  yang membutuhkan.  Peran  BAZNAS  dalam program  Membara  adalah  berkolaborasi dengan  pemerintah  daerah  guna  memberi- kan  bantuan  kepada  masyarakat  yang menjadi korban bencana alam serta kurang mampu  dalam  upaya  membangun  hunian layak.  Kehadiran  BAZNAS  dalam  prog- ram  ini  lebih  kepada  bentuk  penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membut- uhkan yang anggarannya berasal dari zakat yang telah dikumpulkan. Kontribusi BAZNAS dalam kegiatan Membara meru- pakan penunjang dan bukan menjadi  yang
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (53-60) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
utama dalam menyokong anggaran program.
Proses  kerjasama  antar  aktor  dalam pelaksanaan  program  Membara  memiliki tingkatan  peran  yang  berbeda  satu  sama lain.  Peran  lembaga  non-struktural  seperti BAZNAS  Kabupaten  Mamuju  Tengah lebih  kepada  bantuan  yang  sifatnya finansial.  Hal  ini  dijabarkan  dalam  isi MoU  yang  ditanda  tangani  oleh  pemerin- tah  daerah  dan  BAZNAS.  Dalam  MoU yang disepakati, ada upaya untuk menrancang  secara  bersama  program tersebut  meski  kemudian  realitasnya  yang menjadi  kunci  dari  kolaborasi  tersebut adalah pada aspek penganggaran.
Melihat  program  Membara  dalam  tataran dating phase dari kaitan antar aktor hingga pada decision phase program dapat dinilai bahwa  keterlibatan  dari  masing-masing aktor dalam proses baik sejak perencanaan sepenuhnya  telah  dapat  diidentifikasi. Beberapa  pihak  dengan  kemampuannya telah  berkontribusi  dalam  program  ter- sebut.  Pemahaman  terkait  kebutuhan publik  sebagaimana  diungkapkan  Gareth R.  Jones 13 telah  sepenuhnya  dimilik  oleh aktor yang  terlibat dalam  program Membara. Aktor yang berkontribusi dalam program  membara  sepenuhnya  paham terkait  pentingan  kebijakan  ini  dalam pemenuhan  kebutuhan  masyarakat.  Walau dalam  prosesnya,  masing-masing  aktor tidak  sepenuhnya  terlibat  secara  langsung
13 Gareth  R.  Jones, Organizational  Theory, Design,  and  Change:Text  and  Cases (USA: Pearson  Education,  Inc,  Upper  Saddle  River,  New Jersey, 2004).
dalam  setiap  proses  mulai  dari dating hingga  ke decision  phase. Keterlibatan masing-masing aktor non pemerintah lebih banyak  mengarah  pada  bantuan  finansial. Sementara  dari  segi  perencanaan  dan proses pelaksanaan program lebih ditentu- kan  oleh  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan Kawasan Pemukiman.

## KESIMPULAN
Program  Membara  melibatkan  beberapa pihak  yang  saling  terkait  satu  dengan lainnya. Kolaborasi yang digunakan dalam program  tersebut  memperlihatkan  bagai- mana  masing-masing  aktor  mengambil peran  dalam  upaya  membantu  masyarakat serta  menyukseskan  program  pemerintah. Program  ini  sendiri  merupakan  terobosan bagi  pemerintah  daerah  yang  baru  berdiri pasca  pemekaran  daerah  beberapa  tahun sebelumnya.
Meski kolaborasi antar aktor terlihat dalam program  Membara,  akan  tetapi  yang mengambil  peran  sepenuhnya  dalam  hal perencanaan  adalah  pemerintah  daerah. Sementara  aktor  lain  hanya  terlibat  dalam proses  penganggaran  program  tersebut, seperti  memberikan  bantuan  finansial. Tentu  kolaborasi  ini  tidak  sesuai  dengan konsep  kolaborasi  pada  umumnya.  Di mana  yang  diharapkan  semua  aktor  aktif mulai dari perencanaan sampai pelaksana- an  program.  Secara  faktual,  kolaborasi dalam  program  Membara  di  Kabupaten Mamuju  Tengah  dari  segi  konsep  sudah memenuhi,  namun  masih  terdapat  keku- rangan  seperti  pertukaran  ide  antar  aktor yang tidak maksimal dan mendominasinya
pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan program ini.
***

## DAFTAR PUSTAKA
Ann  Marie  Thomson  &  James  L.  Perry, “Collaboration  processes:  Inside  the black  box”, Public  Administration Review , Vol. 66,  No. 1  (2006), h. 20-
32.
Caiquan  Bai,  et  al,  “Will  Income  Ineq- uality  Influence  the  Abatement  Effect of  Renewable  Energy  Tech-nological Innovation on Carbon Dio-xide Emis- sions?”, Journal  of  Environmental Management ,  Vol.  264  (2020),  h.
110482.
Chinho Lin, et al, “The alliance innovation performance  of  R&D  alliances  -  The absorptive capacity perspective”, Technovation ,  Vol.  32,  No.  5  (2012) h. 282-292.
David  Albury,  “Fostering  Innovation  in Public  Services”, Public  Money  & Management ,  Vol.  25,  No.  1  (2005), h. 51-56.
Douglas Horton, et al, Evaluating Capacity  Development:  Experiences from  Research  and  Development Organization Around  the World
(Canada: IDRC, 2003).
Gareth  R.  Jones, Organizational  Theory, Design,  and  Change:Text  and  Cases (USA:  Pearson  Education,  Inc,  Upper Saddle River, New Jersey, 2004).
Ing-Long  Wu  &  Ya-Ping  Hu,  “Open Innovation  Based  Knowledge  Mana- gement  Implementation:  a  Mediating
Role  of  Knowledge  Management Design”, Journal  of  Knowledge  Ma- nagement, Vol.  22,  No.  8  (2018),  h. 1757-1781.
Ja-Shen  Chen  &  Hung-Tai  Tsou,  “Perfor- mance  Effects  of  IT  capability,  ser- vice  process  innovation,  and  the mediating  role  of  customer  service”,
Journal  of  Engineering  and  Techno- logy  Management ,  Vol.  29  No.  1 (2012), h. 71-94.
Jean  Hartley,  Eva  Sørensen  &  Jacob Torfing, “Collaborative innovation: A viable  alternative  to  market  competi- tion  and  organizational  entrepreneur- ship”, Public  Administration  Review , Vol. 73, No. 6 (2013), h. 821-830.
Marina Ranga & Henry Etzkowitz, “Triple Helix System : An Analytic
Framework  for  Innovation  Policy  and Practice  in  Knowledge  Society”, Industry  and  Higher  Education, Vol. 27, No. 3 (2013), h. 237-262.
Robert  K.  Yin, Case  Study:  Design  and Method (Thousand  Oaks,  CA:  Sage Publication, 2009).
Stephen P. Robbins, Organization  Beha- vior:  Concept,  Controversies,  Aplica- tions .  9th  Edition  (New  Jersey: Prentice Hall International, 2001).
Xiaomi  An,  et  al,  “Knowledge  manage- ment  in  supporting  collaborative innovation  community  capacity  buil- ding”, Journal  of  Knowledge  Mana- gement , Vol. 18, No. 3 (2014), h. 574- 590.