## Efektivitas Program Penanggulangan Anak Jalanan
Berbasis Community Development di Kota Serang (Studi Pada Program Rumah Singgah)
1 Budi Hasanah, 2 Liza Diniarizky Putri
1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2) Fakultas Ilmu Hukum
Universitas Serang Raya, Indonesia
Email : 1 budihasanah@gmail.com , 2 i_jupri@rocketmail.com

## Abstract
One  aspect  that  often  escapes  the  government's  priority  agenda  is  to  realize  the  constitutional mandate  to  deviate  policies  that  involve  the  role  of  parents,  families,  communities,  countries, governments,  and  local  governments  to  develop  obligations,  namely  to  protect  (to  protect), fulfill (to  fulfill)  and  respect  the  rights  of  children,  especially  children,  which  fall  into  the  category  of social problems such as street children in Serang City. This research article aims to determine the effectiveness  of  community  development-based  street  children  prevention  programs  in  the  city  of Serang  in  the  study  of  the  Shelter  House  Program.  This  study  uses  a  qualitative  approach  with descriptive methods. To find out the phenomenon of research regarding the effectiveness of street children  prevention  programs  based  on  community  development  in  the  city  of  Serang  today  by using  Duncan's  theory  which  consists  of  3  (three)  indicators,  namely  achievement  of  goals, integration,  and  adaptation.  The  results  showed  that  the  prevention  of  street  children  based  on community development on the shelter program was not effective
Keywords: Program; Effectiveness; Street Children, Community; Development.

## Abstrak
Salah  satu  aspek  yang  sering  kali  luput  dari  agenda  prioritas  pemerintah  adalah  merealisasikan amanat  konstitusi  sampai  pada  kebijakan  devirat  yang  menyangkut  peranan  orang  tua,  keluarga, masyarakat,  negara,  pemerintah,  dan  pemerintah  daerah  untuk  mengembankan  kewajiban,  yaitu melindungi (to protect) , memenuhi (to fulfill) dan menghormati (to respect) hak-hak anak terutama anak yang termasuk ke dalam kategori masalah sosial seperti anak jalanan di Kota Serang. artikel penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektivitas  program  penanggulangan  anak  jalanan berbasis community  development di  Kota  Serang  studi  pada  Program  Rumah  Singgah.  Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskriptif.  Untuk  mengetahui  fenomena penelitian  mengenai  efektivitas  program  penanggulangan  anak  jalanan  berbasis community development di Kota Serang saat ini dengan menggunakan teori Duncan yang di dalamnya terdiri dari  3  (tiga)  indikator,  yaitu  pencapaian  tujuan,  integrasi,  dan  adaptasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  penanggulangan  anak  jalanan  berbasis community  development pada  pada  Program rumah singgah tidak berjalan efektif.
Kata kunci : Program; Efektivitas;  Anak Jalanan; Komunitas; Pembangunan
Link DOI : http://dx.doi.org/10.31314/pjia.7.2.81-93.2018

## PENDAHULUAN
Secara umum, anak-anak
merupakan  bagian  dari  aset  bangsa  yang harus dilindungi dan diperhatikan keberadaannya. Anak merupakan
seseorang yang  belum  berusia  18 (depalan  belas)  tahun,  termasuk  anak yang  masih  dalam  kandungan.  Setiap anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi. Anak sebagai tunas, potensi,  dan  generasi  muda  penerus  cita- cita,  dan  sifat  khusus  sehingga  wajib dilindungi  dari  segala  bentuk  perlakuan tidak  manusiawi  yang  mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak). Tetapi, pada kenyataannya  masih  banyak  anak-anak yang  tidak  memperoleh  perlindungan sebagaimana mestinya. Salah satu dampak  dari  hal  tersebut  diantaranya adalah banyaknya anak-anak yang berkeliaran di jalanan baik untuk sekedar bermain sampai mencari nafkah.
Hak-hak  anak  merupakan  bagian integral  dari  HAM  (Hak  Asasi  Manusia) berkaitan  dengan  peranan  negara  maka tiap  negara  mengembankan  kewajiban yaitu  melindungi  ( to  protect ),  memenuhi (to  fulfill )  dan  menghormati (to  respect ) hak-hak anak.  Lebih  jelasnya bisa dilihat di  bawah  ini  terkait  komponen  sistem dalam  memberikan  kesejahteraan  kepada anak-anak.
Sumber:  Keputusan  Mentri  Sosial  RI  Nomor  15  A/HUK/2010  tentang  Panduan  Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak
Kebijakan primer meliputi pendidikan  masyarakat,  penyebarluasan informasi dan
peningkatan sesitisasi/kesadaran  pihak-pihak  terkait tentang  kesejahteraan  dan  perlindungan anak.  Sedangkan,  kebijakan  sekunder berupa  penguatan/dukungan  tanggung jawab keluarga dalam peningkatan
kesejahteraan  sosial  anak  serta  intervensi dini  dalam  pencegahan  masalah  anak. Adapun kebijakan tertier adalah pemberian  pelayanan  kesejahteraan  dan perlindungan  anak  berupa  dukungan intensif terhadap keluarga dan pengasuhan  anak  di  luar  keluarganya serta  pelayanan  perlindungan  sosial
secara  langsung  terhadap  anak  yang menjadi  korban  penelantaran,  kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan
oleh Ronawaty Anasiru (2011) mengemukakan gambaran bahwa implementasi  model-model  kebijakan penanggulangan  anak  jalanan  di  Kota Makassar menggunakan beberapa tahapan pelaksanaan. Dalam
pelaksanaannya  digunakan  empat  model pendekatan  yakni:  (1).Model  pendekatan berbasis  panti  sosial  atau  institutional based  services,  (2).Model  pendekatan berbasis  keluarga  atau  family  based services,  (3).Model  pendekatan  berbasis mesyarakat atau community based services dan (4).Model pendekatan berbasis  semi  panti  sosial  atau  half-way house  services.  Sedangkan  penelitian Festa Yumpi bertujuan untuk
mengeksplorasi  model  penanganan  anak jalanan berbasis komunitas, yaitu menemukan  bentuk-bentuk  dukungan psikologis,  sosial  dan  spiritual  serta upaya pemberdayaan anak jalanan,
Kesimpulan  hasil  penelitian  ini  bahwa 1)penanganan  anak  jalanan  dilakukan dengan  beberapa  cara  yang  saling melengkapi,  antara  lain  outreach,  shelter home, kelompok bersama (support group),  home  visit  (kunjungan  rumah), pemberdayaan  keluarga  dan  program okupasi. 2)pendampingan yang dilakukan menggunakan  prinsip  menerima  anak jalanan apa adanya (unconditional
positive regard) ,
pemberdayaan dilakukan mencakup aspek sosial, psikologis dan spiritual.
Kemudian penelitian yang
dilakukan  oleh  Tjutjup  Purwoko  tentang analisis faktor-faktor penyebab
keberadaaan  anak  jalanan  di  Balikpapan menyimpulkan  faktor  ekonomi,  faktor pendidikan yang rendah, kesadaran pribadi anak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan  oleh  M.  Ramadhani  tentang peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan  Anak  Jalanan  di  Kota Banjarmasin  yang menyimpulkan adanya program pendidikan dalam hal pengetahuan  perilaku  dan  pendidikan sikap.
Hasil penelitian tentang dukungan sosial  terhadap  anak  jalanan  di  rumah singgah  yang  dilakukan  oleh  Rivanlee Anandar,  Budi  Wibhawa  dan  Hery Wibowo  menyimpulkan  kebutuhan  anak jalanan  akan  dukungan  sosial  di  rumah singgah  sangat  penting,  dukungan  sosial memiliki pengaruh positif terhadap kesehatan
seseorang tanpa
memperhatikan tingkat stress individu.
Kota Serang merupakan  salah satu Kota  yang  berada  di  Provinsi  Banten yang  sekaligus  merupakan  Ibu  Kota Provinsi tersebut. Berbagai permasalahan telah  menjadi  fenomena  tersendiri  yang butuh  perhatian  khusus  untuk  segera diatasi  dengan  cepat  dan  tepat,  salah satunya  terkait  anak  jalanan  tersebut. Anak  jalanan  merupakan  anak  yang melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan  sehari-hari  di  jalanan  termasuk di lingkungan pasar, pertokoan dan pusat- pusat  keramaian  lainnya  (Kementrian Sosial  RI,  diakses  22  Maret  2017). Padahal telah diamanatkan oleh pemerintah  hak-hak  sebagai  anak  harus dipenuhi  dengan  baik.  Hal  ini  sesuai dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan  Anak  bahwa,  hak  anak
adalah  bagian  dari  hak  manusia  yang wajib  dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat, negara,  pemerintah,  dan  pemerintah daerah.
Pada  penanganan  anak  jalanan  ini sebenarnya  pemerintah  Kota  Serang  di bawah  Dinas  Sosial  Kota  Serang  telah membuat  beberapa  program  inovasi kebijakan  kebijakan  publik  yang  mampu memberikan impact dan benefit ,  sebagai bentuk  dorongan  yang  lebih  luas  yaitu berupa ekspansi dan modifikasi kebijakan yang bersifat kebaruan dan kebermanfaatan baik dari aspek formulasi, proses maupun evaluasi kebijakan  (Sururi,  2016),  salah  satunya adalah  program  penanggulangan  anak jalanan berbasis
pengembangan masyarakat  atau  komunitas (community development) . Community  Development merupakan suatu proses  yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan  komunitas  ke  dalam kehidupan  nasional  dan  mendorong kontribusi  komunitas  yang  lebih  optimal bagi  kemajuan  nasional  (Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam
Soetomo,
2008:79).  Secara  lebih  spesifik  terdapat pengertian  lain  mengenai community development yang dipaparkan oleh Cristenson dan Robinson dalam Soetomo (2008:81), bahwa community
development sebagai suatu proses dimana masyarakat  yang  tinggal  pada  lokasi tertentu  mengembangkan  prakarsa  untuk melaksanakan  suatu  tindakan  sosial (dengan  atau  tanpa  intervensi)  untuk mengubah situasi ekonomi, sosial,
kultural  dan  atau  lingkungan  mereka. Beberapa variasi dalam definisi yang ada dapat  di  tarik  beberapa  prinsip  umum yang  selalu  muncul  yaitu:  1)fokus perhatian  ditunjukan  pada  komunitas sebagai  suatu  kebulatan;  2)berorientasi pada kebutuhan dan permasalahan komunitas;  3)mengutamakan  prakarasa, partisipasi  dan  swadaya  masyarakat. Selain  itu  menurut  Soetomo  (2008:134), pada setiap kegiatan community development umumnya melibatkan hubungan  antara  komunitas  dengan badan-badan  dan  instansi  dari  luar komunitas  baik  berasal  dari  unsur pemerintah maupun non pemerintah.
Bentuk  dari  penanganan  anak jalanan  berbasis community  development yang telah dibuat oleh Dinas Sosial Kota Serang  adalah  Program  Rumah  Singgah. Rumah  singgah  dibetuk  pertama  karena adanya  kebutuhan  orang-orang  seperti orang  terlantar,  pengemis,  pengamen termasuk  anak  jalanan.  Program  ini  ada sejak  sekitar  tahun  2014-2015  yang berfungsi  untuk  menampung  hasil  razia atau penjaringan yang kemudiandilakukan pendataan dan disediakan untuk penginapan serta diberikan  pembinaan  seperti  pembinaan metalitas,  psikologi,  spiritual,  skill). Disini  tidak  hanya  pembinaan  secara nonfisik  tetapi  ada  pembinaan  secara bentuk  fisik  yaitu  diberi  modal.  Untuk dapat mengetahui program tersebut dapat menyelesaikan permasalahan anak jalanan  atau  tidak  maka  harus  dilihat bagaimana  efektivitas  pada  program tersebut.
Efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1986 :  53) mengatakan mengenai indikator dari efektivitas sebagai berikut :
(1)  Pencapaian  tujuan.  Pencapaian adalah  keseluruhan  upaya  pencapaian tujuan  harus  dipandang  sebagai  suatu proses.  Oleh  karena  itu,  agar  suatu pencapaian tujuan akhir semakin terjamin diperlukan  pentahapan,  baik  dalam  arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodiasi. Pencapaian  tujuan  terdiri  dari  beberapa faktor  yaitu  kurun  waktu  dan  sasaran yang  merupakan  target  konkret.  (2) Integrasi.  Yaitu  pengukuran  terhadap tingkat  kemampuan  suatu  organisasi untuk mengadakan sosialiasi, pengembangan  konsesus  dan  komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.  Integrasi  menyangkut  proses sosialiasi. (3) Adaptasi. Yaitu kemampuan organiasi untuk menyesuaikan diri dengan
lingkungannya. Oleh karena itu, digunakan  tolak  ukur  proses  pengadaan dan pengisian tenaga kerja.
Namun,  sampai  pada  saat  ini permasalahan  anak  jalanan  ini  tidak kunjung usai dimana masih banyak anak- anak  (anak  jalanan)  berkeliaran  yang membahayakan  keselamatan  mereka  dan orang  lain,  mengganggu  ketertiban  dan estetika  Kota  Serang,  banyak  hak  anak- anak (anak jalanan)  yang terabaikan.  Hal ini  terlihat  jelas  jumlah  anak  jalanan  di Kota Serang dari tahun ke tahun semakin meningkat.  pertumbuhannya  seperti  dari tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2016. Jumlah  anak  jalanan  pada  tahun  2015 sebanyak  150  anak  dan  pada  tahun  2016 meningkat  sebanyak  181  anak.  Pada tahun  2015,  tingkat  pertumbuhan  yang lebih  tinggi  berada  di  Kecamatan  Serang yaitu  sebanyak  60  anak  dan  Kecamatan Cipocok  Jaya  sebanyak  50  anak.  Pada
tahun  2016  tidak  ada  perubahan  dimana Kecamatan  Serang  masih  menduduki peringkat  pertama  dengan  jumlah  anak jalanan  yang  semakin  meningkat  yaitu sebanyak  130  anak  dan  Kecamatan Kasemen sebanyak 29 anak
Berdasarkan beberapa uraian tersebut  maka  penelitian  ini  berupaya untuk  mengetahui  dan  menganalisis efektivitas program penanggulangan anak jalanan berbasis Community Development di  Kota  Serangstudi  pada  Program Rumah  Singgah.  Hal  ini  dikaji  bertujuan untuk  menambah  khasanah  keilmuan khususnya  pada  efektivitas  program  dan sebagai  referensi  untuk  penelitian  sejenis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran  dan  masukan  kepada  pihak Dinas  Sosial  Kota  Serang  tentang penanggulangan  anak  jalanan  berbasis community  development  di  Kota  Serang studi  pada  program  rumah  singgah  agar penangulangan anak jalanan dapat berjalan dengan baik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  dengan  menggunakan  metode deskriptif.  Untuk  mengetahui  fenomena mengenai  efektivitas  penanggulangan anak jalanan berbasiscommunity development  ini  dengan  menggunakan teori  Duncan  yang  terdiri  dari  3  (tiga) indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi  dan  adaptasi.  Jenis  dan  sumber data  yang  digunakan  adalah  data  primer berupa  kata-kata  dan  tindakan  orang- orang  yang diamati dari hasil wawancara dan observasi  serta data  sekunder berupa dokumen  tertulis,  gambar  dan  foto. Pemilihan  informan  dengan  sekunder
berupa  dokumen  tertulis,  gambar  dan foto. Pemilihan informan dengan menggunakan  teknik  purpusive  sampling dimana  instrumen  utama  penelitian  ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan pedoman wawancara dengan menggunakan alat bantu perekam wawancara, kamera dan catatan lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah  teknik  wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan  teknis  pengujian  validitas data  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan  triangulasi.  Pada  tahap analisis  menurut  Miles  dan  Huberman dalam Sugiyono (2009:  247) data berupa analisis interaktif dimana terdapat 3 (tiga) komponen  pokok  yaitu  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Anak jalanan merupakan anak yang banyak menghabiskan waktunya di jalanan.  Anak-anak  yang  disebut  anak jalanan  yaitu  anak-anak,  baik  perempuan maupun laki-laki berusia 5-21 tahun yang melakukan  kegiatan  tidak  menentu  atau tidak jelas kegiatannya dan atau berkeliaran  di  jalanan  atau  di  tempat umum minimal 4 (empat) jam/hari dalam kurun  waktu  1  (satu)  bulan  yang  lalu. Aktivitas  yang  dilakukan  seperti  sebagai pedagang asongan, meminta-minta, bermain, mengamen dan lain-lain dimana kegiatan yang dilakukan dapat membahayakan  dirinya  atau  menganggu ketertiban umum. Banyak yang melatarbelakangi  atau  alasan  mereka berada  di  jalanan  yaitu  seperti  faktor ekonomi,  faktor  budaya,  faktor  keluarga,
faktor  pendidikan,  faktor  lingkungan, faktor  hukum.  Latar  belakang  dari keluarga  yang  tidak  mampu  secara finansial serta tingkat pendidikan orangtua  yang rendah,  adanya salah  asuh di  dalam  keluarga  (komunikasi  orangtua dan  anak  buruk,  terjadinya  konflik  di dalam  keluarga,  kurangnya  pendidikan dini  bagi  anak)  yang  diberikan  orangtua terhadap  anak-anak.  Adapun  memang sudah menjadi kebiasaan anak bermain di jalan  yang  sebelumnya  bisa  dipengaruhi oleh  pergaulan  yang  salah.  Masalah krusial  yang  patut  menjadi  perhatian pemerintah daerah Kota Serang mengenai penanganan anak jalanan ini dikarenakan tidak  adanya  regulasi  yang  secara  jelas membahasnya.Sampai  saat  ini,  anak jalanan  masih  tergolog  pada  penyakit masyarakat  dimana  hal  ini  tedapat  pada Peraturan  Walikota  Serang  Nomor  41 Tahun 2017 Tentang Peraturan pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  2
Tahun  2010    tentang  Pencegahan,
Pemberantasan dan penanggulangan Penyakit  Masyarakat  dijelaskan  bahwa klasifikasi  penyakit  masyarakat  meliputi pelacuran  dan  penyimpangan  seksual, waria  dan  menjajakan  diri,  minuman berakohol,  gelandangan  dan  pengemis, anak jalanan, kegiatan yang dilarang pada bulan  ramadhan.  Seharusnya  pemerintah daerah  Kota  Serang  membuat  regulasi baru  yang  secara  khusus  membahas mengenai  anak  jalanan  dan  bagaimana cara  penanggulangannya.  Hal  ini  agar lebih  fokus  sehingga  permasalahan  anak jalanan dapat segera teratasi dengan baik. Berikut  beberapa  dokumentasi  aktivitas anak jalanan yang melakukan aktifitasnya di jalan.

## Gambar 1
Anak jalannan yang melakukan aktivitas di jalan
Sumber : Dokumnetasi Peneliti, (2018)
Anak Jalanan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) macam yaitu sebagai berikut :
Sumber : Media Cetak Radar Banten (17/5/2018)
Dari  ketiga  kategori  di  atas,  anak jalanan  yang  berada  di  Kota  Serang  bisa masuk  ke  dalam  ketiga  kategori  tersebut yaitu  kategori  children  on  the  street, children  of  the  street  dan  children  in  the street.  Hal  ini  dikarenakan,  kondisi  anak jalanan yang berada di Kota Serang sudah kompleks,  tidak  hanya  yang  berasal  asri dari  Kota  Serang  tetapi  ada  juga  anak jalanan dari luar Kota Serang atau bahkan luar  pulau  seperti  Lampung.  Oleh karenanya,  butuh  adanya  komitmen yang sustainable dalam  menangani  anak jalanan sehingga penanggulangan masalah  ini  tidak  hanya  sebatas  wacana
dan  rencana  tetapi  betul-betul  adanya realisasi  dengan  penuh  tanggungjawab. Sebenarnya  penanganan  anak  jalanan sebelum adanya Program Rumah Singgah,  terdapat  program  percontohan dari  Provinsi  Banten  wilayah  kerja  di Kabupaten  /  Kota  termasuk  Kota  Serang yang telah di konsep pada tahun 2014. Di bawah Dinas Sosial Kota Serang membentuk petugas yang bertanggung  ja wab untuk mengimplementasikan program  tersebut.  Petugas  setiap  pos sahabat  anak  terdapat  ada  4  (empat) orang  yang  terdiri  dari  beberapa  unsur yang  jaga.  1)  unsur  tokoh  masyarakat
• anak  jalanan  yang masih memiliki hubungan dengan keluarga children on the street • anak jalanan yang tidak memiliki hubungan atau memutuskan hubungan dengan keluarganya children of the street • anak  jalanan  yang  berasal dari  keluarga  yang  hidup atau  tinggalnya  juga  di jalanan
children in the street
atau RT atau generasi muda dan LSM; 2) pekerja  sosial;  3)  unsur  satpol  PP.  Jadi total  petugas  untuk  4  (empat)  post sahabat  anak  adalah  12  petugas.  Mereka tugasnya adalah menghalau, bukan merajia.  Karena  merajia  tugasnya  adalah satpol  PP.  Mengahalau  apabila  bertemu dengan anak jalanan. Artinya, menghalau adalah  mengajak  bicara  kepada  anak jalanan  untuk  menasehati  agar  tidak berkeliaran  di  jalanan  serta  melakukan sosialiasi  Peraturan  Walikota  Serang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Peraturan pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  2 Tahun  2010    tentang  Pencegahan, Pemberantasan dan penanggulangan Penyakit  Masyarakat.  Selain  itu,  petugas mencari  informasi  dari  anak  jalanan terkait alasan mereka beraktivitas di jalan yang  dapat  membahayakan  diri  mereka dan orang lain dan mengganggu ketertiban.Jika  ditemukan  anak  jalanan yang statusnya usia sekolah tetapi karena faktor tertentu sehingga mereka melakukan  berbagai  aktifitasnya  di  jalan maka  petugas  mengajaknya  ke  post sahabat  anak  untuk  diajak  bicara  dan didorong  untuk  sekolah  dibantu  oleh dinas untuk mengunjungi sekolah mereka, bekerjasama dengan dinas pendidikan  atau  dengan  sekolahnya langsung.  Kalau  ditemukan  keadaan orang  tuanya  tidak  mampu  secara ekonomi  tetapi  anaknya  semangat  dan mau  sekolah  maka  Dinas  Sosial  Kota Serang  dan  atau  bekerjasama  dengan pemerintah  provinsi  Banten  melalui  BPS (Balai Perlindungan Sosial yang adaProvinsi Banten). Disitu etiap tahunnya mengadakan keterampilan seperti tata boga, salon, menjahit. Selama 2 (dua) bulan mereka pelatihan, diberikan
bantuan perlengkapan alat dan bahannya. Jika  dari  faktor  anaknya  yang  tidak  mau sekolah  berusia  di  atas  15  (lima  belas) tahun  maka  mereka  diberikan  pelatihan seperti pelatihan steam motor, service HP tapi  kalau  di  bawah  usia  15  tahun  kita tidak kasih keterampilan seperti itu tetapi tetap tetap membujuk untuk sekolah atau pasantren. Bisa juga diikutsertakan sekolah  paket  A,  B,  C  atau  diberi pendidikan  seni  dan  keterampilan  di Sanggar  yang  sudah  bekerjasama  dengan Dinas Sosial yaitu Sanggar Keterampilan Bersama  (SKB)  jika  memungkinkan (anak didiknya belum penuh). Tetapi jika karena faktor pola asuh ataupun memang karena  lingkungan,  Dinas  Sosial  Kota Serang menciptakan kegiatan bernama coaching clinic berupa berubahan mind  set kepada  mereka (orang tua dan anaknya) dengan mengundang  dari  Lembaga  Perlindungan Anak  sebagai  narasumber  yang  diadakan setahun sekali melalui sewa tempat.
Program  Post  Sahabat  Anak  ini sudah  lama  tidak  berfungsi  lagi.  Dari awal  pembetukannya  tidak  bertahan lama.  Artinya,  pada  tahun  2015  program ini  sudah  tidak  aktif  dan  berfungsi  lagi. Salah  satu  persoalannya  adalah  adanya miss koordinasi  antara  Dinas  Sosial Provinsi  Banten  dan  Kota  Serang. Masalah  anggaran  tidak  lanjut  ke berikutnya,  artinya  itu  diserahkan  ke Pemerintah  Kota  Serang  dan  akhirnya terbengkalai. Penyerahan program tersebut  dari  Provinsi  Banten  ke  Kota Serang  dalam  bentuk  hibah  pada  tahun 2017,  disini  Dinas  Sosial  Kota  Serang tidak  mau  menerima  tentang  lokasi dibangunnya  Post  Sahabat  Anak  karena menyalahkan peraturan ketertiban dimana
bangunan tersebut  berada di  trotoar. Saat ini  bangunan  Post  sahabat  Anak  dengan luas  hanya  sekitar  1,5  meter  itu  masih berdiri  tetapi  seakan  sudah  menjadi bangkai karena terlihat kumuh dan rusak. Berikut  kondisi  bangunan  Post  Sahabat Anak  saat  ini.  Selain  Program  Post Sahabat  Anak  adalah  Program  Rumah Singgah. Rumah singgah saat ini hanya 1 (satu)  dan  itupun  statusnya  masih  sewa.
Tipe  rumahnya  luas  terdiri  dari  2  (dua tingkat)dan terdapat banyak ruangan. Jika ada razia  yang dilakukan oleh Satpol PP, keseluruhan  digiring  ke  Rumah  Singgah. Jika  sudah  terkumpul  maka  dilakukan pendataan sehingga tidak dicampur antara anak  jalanan,  pengemis,  pengamen  dan yang  termsuk  jenis  penyakit  masyarakat lainnya.

## Gambar 2 Pos Sahabat Anak yang terbengkalai
Sumber : Peneliti, 2018 Selain pendataan, petugas
mengajak mereka berbicara terkait identitas, latar belakang mengapa meraka menghabiskan  waktunya  di  jalanan  dan diberikan pembinaan. Konsepnya
memang  Rumah  Singgah  itu  hanya sementara yang kemudian setelah dilakukan pendataan dialihkan ke lembaga lain sesuai kebutuhan anak-anak jalanan.
Rumah  singgah  dibetuk  pertama kali  pada  tahun  2014-2015  dengan  latar belakang  adanya  kebutuhan  orang-orang seperti orang terlantar, pengemis, pengamen,  anak  jalanan.  Rumah  singgah sudah  pindah  sebanyak  4  (empat)  kali, pertama,  di  karundang.  Kedua,  cipocok. Ketiga,  ciruas.  Keempat  (saat  ini),
kampung  sapiah.  Fungsi  Rumah  Singgah adalah untuk menampung hasil razia atau penjaringan  sebelum  ke  panti.  Disini dilakukan  pendataan  dan  menginap  tapi karena  pemerintah  belum  mampu  jadi tidak  sesuai  dengan  harapan.  Selain  itu, harus  ada  langkah  tegas  dari  penegak hukum  dalam  hal  ini  adalah  satpol  PP tetapi  sampai  saat  ini  belum  ada ketegasan.  Satuan  Polisi  Pamong  Praja jarang  melakukan  razia,  hanya  operasi keliling.  Seharusnya  tidak  hanya  lewat tetapi  harus  “ditongkrongi”  supaya  anak jalanan  tidak  lagi  di  jalan.  Selain  itu, lebih dimatangkan lagi bentuk pembinaannya.  Pembinaan  sampai  saat ini  yang  berasal  dari  Kota  Serang  belum ada, masih ikut ke Provinsi Banten.
Seharusnya ada petugas penjaringan  khusus  yang  melakukan operasi maksimal sebulan itu 10 (sepuluh) kali. Tim penjaringan dilakukan  oleh  satgas  dan  itu  seharusnya di  shif.  Shif  pagi,  siang  dan  malam. Jumlah satgas seharusnya 30 (tiga puluh) orang dimana tugasnya adalah menjaring, menjangkau  ke  tempat  lampu  merah  ke pengamen, pengemis, anak jalanan (PEKAT).  Disini  satgas  memberikan arahan  supaya  tidak  lagi  di  jalanan.  Saat ini penanganan penjaringan, penjangkauan itu seblum 5 kali. Seharusnya  seminggu  2  kali  keliling  dan lebih  bagusnya full 5  hari  dalam seminggu. Satgas itu ada yang dari satpol PP  (2  orang)  bareng  dengan  satgas (karangtaruna pekerja sosial) yang dibentuk oleh Dinas Sosial.
Pada  saat  penjaringan  atau  razia, pendekatan  dalam  penanganan  anak
jalanan  sebenarnya  seharusnya  berbeda dengan orang dewasa. Selain itu komunikasi  diantara  mereka  juga  harus tepat karena penanganannya pasti berbeda.  Tidak  boleh  menggunakan kekerasan dengan membawa atribut razia yang  akan  menimbulkan  ketakutan  bagi anak  jalanan.  Intinya  dilakukannya  razia bukan  untuk  menakuti  mereka  tetapi untuk  mengetahui  mengapa  mereka  di jalan  dan  dari  mana  mereka  berasal.  Jika dengan menggunakan pendekatan dengan lebih soft ,  membuat  anak-anak  nyaman, mereka  cerita.  Sebenarnya  anak-anak memiliki  mimpi  yang  baik.  Seperti  ingin menjadi    TNI,  guru,  dokter  dan sebaginya.  Oleh  karena  itu  disini  perlu adanya  SOP  yang  harus  diperbaiki  kalau memang  pada  saat  ini  pendekatannya membuat  anak  menjadi  sosok  yang menakutkan  sehingga  penangannya  tidak sampai ke hulu.

## Gambar 3 Rumah Singgah yang masih berlum berfungsi
Sumber : Dokumentasi Peneliti, (2018)
Masalah  anak  jalanan  merupakan masalah sosial yang tidak hanya tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk menanggukanginya.Pada penanggulangan anak jalanan berbasis community development ini  memerlukan  ikut  andil dari  berbagai  unsur  tidak  terkecuali
masyakat  lokal  (Kota  Serang).  Pada program  ini  unsur  yang  terlibat  seperti yang  sudah  dibahas  sebelumnya  yaitu tokoh  masyarakat,  LSM,  tenaga  pembina baik  berasal  dari  pemerintah  maupun nonpemerintah.  Oleh  karena  itu  butuh adanya  pengembangan  konsesus  dan komunikasi  dengan  berbagai  macam organisasi  lainnya.  Namun  kegiatan  ini tudak  berjalan  dengan  baik  karena kurangnya  keseriuasan  pemerintah  untuk menindaklanjuti program ini. Oleh karena itu  rumah  singgah  yang  berlokasi kampung  Sapiah  belum  sama  sekali digunakan apalagi ditemapi, disana hanya ada  seorang  yang  menjaga  rumah singgah.  selain  itu  banyak  masyarakat yang  tidak  mengetahui  dimana  letak rumah  singgah  tersebut  karena  memang kurangnya  sosialiasi  dari  pemerintah daerah  khususnya  Dinas  Sosial  Kota Serang  serta  lokasinya  yang  kurang strategis.
Keberadaan Rumah Singgah
seharusnya  berada  pada  lokasi  yang strategis.  Tetapi,  selama  ini  karena statusnya  masih  ngontrak  jadi  kesannya yang penting ada namun tidak mempertimbangkan  aspek  lainnya.  Saat ini  karena  lokasinya  kurang  strategis maka prgram tersebut jadi terhambat dan kurang  ada  yang  mengurus.  Program Rumah Singgah Kurang efektif, jauh dari efektif. Rumah singgah seharusnya disipakan SDM dan anggaran yang cukup tetapi sampai saat ini SDM dan anggaran tidak  ada.  Seharusnya  petugas  yang disediakan  minimal  4  (empat)  orang  dan anggaran  yang  harus  disediakan  sekitar Rp  200  juta  untuk  makan,  peralatan, pembinaan  dan  lain-lain  dimana  jika dihitung per anak itu kurang lebih Rp 10
juta  setahun.Namun,  jika  hasil  razia  ada anak  jalanan  yang  bukan  berdomisili serang  itu  dipulangkan  ke  daerahnya. Namun,  jika  asli  serang  akan  diikuti pembinaan  seperti  pembinaan  metalitas, psikologi,  spiritual,  skill)  tetapi  tidak hanya  pembinaan  secara  nonfisik  tetapi ada  pembinaan  secara  bentuk  fisik  yaitu diberi  modal.  Saat  ini  penanganan penjaringan,  penjangkauan  sampai  5 (lima) kali. Seharusnya memang seminggu  2  kali  keliling  dan  lebih bagusnya full 5  hari  dalam  seminggu.
Satuan  petugas  ada  yang  berasal  dari satpol  PP  (2  orang)  bersama  dengan Satgas (karangtaruna pekerja sosial) yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kota
Serangtetapi karena SHH (satuan harganya) sedikit yaitu RP 100.000 / hari disini  uang  makannya  jadi  diselip  selip diambil  dari  uang  makan  korban  razia. Pada saat proses razia dan mengahasilkan 2  orang  atau  sedikit  disini  tidak  di  bawa ke  rumah  singgah.  Jadi  hanya  diberi pembinaan  di  tempat  dimana  anak-anak didapatkan.  Hal  ini  dikarenakan  jika dibawa ke rumah singgah harus memanggail  MUI,  narasumber,  kepala dinas  dimana  itu  butuh  waktu  dan  uang. Hal inilah yang mengakibatkan penanganan  anak  jalanan  dilakukan masih  setengah  hati.  Selain  itu  petugas masih  beranggapan  bahwa  melakukan pembinaan  di  rumah  singgah  itu  repot, bawa  tikar,  dan  belum  ada  peralatannya. Jadi  hasil  razia,  penjaringan,  mereka ditawari  program  pemerintah  beruba pelatihan  keterampilan  dan  lain-lain tetapi  jika  tidak  mau  maka  anak  jalanan di lepas lagi.
Rumah singgah dalam pelaksananaannya  memang  belum  dapat
dikatakan  efektif,  jauh  dari  efektif. Seharusnya disiapkan SDM dan anggaran yang  cukup  tetapi  sampai  saat  ini  SDM dan  anggaran  tidak  ada.  Petugas  rumah singgah  pun  sampai  saat  ini  hanya  yang menunggu  rumah  singgah  tidak  ada aktifitas  lainnya.Artinya,  dari  awal  sewa rumah  dari  awal  tahun  2018,  sebagai tempat  untuk  dilakukannya  program salahsatunya  program  penaggulangan anak  jalanan  tapi  sampai  saat  ini  belum ada yang ke lokasi.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Setiap  warga  negara  memiliki  hak yang  sama  tanpa  terkecuali  termasuk pemenuhan  hak  terhadap  anak-anak. Anak-anak  dalam  hal  ini  termasuk  anak jalanan.  Dalam  pemenuhan  pelayanan diharapkan  tidak  ada  diskriminasi  yang dapat mengakibatkan timbulnya
menghianatan terhadap warga masyarakat karena hal ini sudah jelas diatur di dalam konstitusi. Berbagai macam yang melatarbelakangi  masih  adanya  atau bahkan  semakin  meningkatnya  jumlah anak-anak  yang  menghabiskan  waktunya di  jalanan  yang  dapat  mengancam hidupnya.  Diantaranya  adalah  faktor ekonomi,  pendidikan,  keluarga,  hukum, budaya,  lingkungan.  Dalam  penanganan anak  jalanan  salah  satunya  adalah berbasis  pengembangan  masyarakat  atau komunitas (community development) yang  dapat  melibatkan  berbagai  unsur kepentingan  baik  dari  unsur  pemerintah maupun  nonpemerintah.  Program  yang telah  diupayakan  oleh  pemerintah  adalah terbentuknya  Program  Rumah  Singgah. namun, seiring berjalannya waktu program ini tidak berjalan dengan efektif.
Hal  ini  dikarenakan  tidak  tercapainya tujuan dalam menanggulangi anak jalanan  yang  terlihat  bahwa  jumlah  anak jalanan  semakin  meningkat.  Selain  itu kurangnya  sosialiasi  kepada  masyarakat terkait  Program  Rumah  Singgah  dan tidak kurangnya pengembangan konsesus dan  komunikasi  dengan  berbagai  macam unsur  yang  memiliki  kepentingan  (baik dari pihak pemerintah maupun nonpemerintah) dalam menangani
masalah  anak  jalanan.  Adapaun  hal  lain yang membuat program ini tidak berjalan dengan  efektif  karena  tidak  adanya  dana dan  kurangnya  SDM  dan  tidak  luput karena  kurangnya  keseriusan  pemerintah untuk  menangani  permasalahan  anak jalanan ini. Perlu dibuatkannya peraturan secara  khusus  yang  mengatur  tentang anak jalanan yang di dalamnya membahas  seperti  bagaimana  usaha kuratif dan rehabilitatif bagi anak jalanan dan  siapa  saja  pihak  yang  ikut  terlibat. Butuh  keseriusan  bagi  pemerintah  untuk dapat  mewujudkan  Kota  Serang  yang bebas dari anak jalanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anandar,  R.,  Wibhawa,  B.,  &  Wibowo,
H. (2005). Dukungan Sosial Terhadap  Anak  Jalanan  di  Rumah Singgah.  Share  Social  Work,  5(1),
81–88. Festa Yumpi. (2013). Rekonstruksi Model  Penanganan  Anak  Jalanan Melalui  Pendampingan  Psikologis, Suatu Inetvensi Berbasis Komunitas. Jurnal Penelitian Psikologi, 04(Psikologis), 142–153.
Kemensos.  Keputusan  Menteri  Sosial Republik  Indonesia  Nomor :  15  A/ HUK  /  2010  Tentang  Panduan
Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak (2010). Retrieved from http://www.bphn.go.id/data/docum ents/14pmsos008.pdf
Masykur.  (2018).  Lembaga  Perlindungan Anak  Banten  Segera  Temui  Dion.
Media Cetak (Koran) Radar Banten
Tanggal 17 Mei.
Peraturan  Walikota  Serang  Nomor  41 Tahun  2017  Tentang  Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor  2  Tahun  2010  tentang Pencegahan,  Pemberantasan  dan penanggulangan Penyakit Masyarakat, n.d.) Purwoko,  T.,  Kunci,  K.,  Jalanan,  A.,  & Faktor - Faktor Penyebab Keberadaan  Anak  Jalanan  Di  Kota Balikpapan,  A.  (2013).  Analisis Faktor - Faktor Penyebab Keberadaan  Anak  Jalanan  Di  Kota Balikpapan. Sosiologi, 1(4), 13–25. Ronawaty Anasiru. (2011). Implementasi Model - model Kebijakan Penanggulangan  Anak  Jalanan  di
Kota  Makassar.  Sosiokonsepsia,
16(02), 175–186.
Ramadhani,  S.  (2016).  Peran  Dinas
Sosial dalam Penanggulangan Anak
Jalanan  di Kota  Banjarmasin. Pendidikan Kewarganegaraan, 6(11), 947–954. https://doi.org/10.1561/2200000016 Soetomo. (2008). Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat . Yogyakarta: Pustaka Belajar
Sugiyono.  (2009). Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R  &  D.
Bandung: Alfabeta Sururi,  A.  (2016).  Inovasi  Kebijakan Publik,  Tinjauan  Konseptual  dan
Empiris. Sawala Jurnal Administrasi Negara, 4(3), 1–14. UU  No  35.  (2014).  UU  No  35/2014 tentang  Perubahan  atas  Undang- undang  No  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan
Anak, 1–40.