Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Juni 2014, Hal. 72 - 96
ISSN 021-969X
Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Request Civil Terhadap Perkara Perdata yang Diajukan Lebih Dari 1 Kali (Analisis Atas Putusan MK No 34/PUU-XI-2013)
(Juridical Analysis of an Extraordinary Legal Remedy of Reconsideration Request Civil toward Civil Matters which is Submitted More than Once (Analysis of MK Decision No. 34/PUU-XI- 2013))

## M. Hamidi Masykur
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. Mt. Haryono 169 Malang 65145 Email: hamidi@ub.ac.id

## ABSTRAKSI
Permohonan/permintaan peninjauan kembali yang diatur dalam perkara perdata maupun yang diatur dalam perkara  pidana,  hanya  dapat  diajukan  1  (satu)  kali  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  66  ayat  (1) Undang-Undang  14  Tahun  1985  dan  Pasal  268  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981.  Hal  ini dipertegas  lagi  dalam  Pasal  24  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.  Tujuan  dari  Penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  serta  menemukan  pertimbangan  hakim Mahkamah  Konstitusi  dalam  mengabulkan  upaya  hukum  luar  biasa  peninjauan  kembali Request  Civiel membatalkan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198 jo.Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.(2)  Untuk  menganalisis  upaya  hukum  luar  biasa peninjauan  kembali Request Civiel  dengan  adanya Putusan  MK NO 34/PUU-XI-2013 berlaku  juga terhadap perkara perdata. Metode Penelitian: Yuridis Normatif dengan pendekatan Statute approach  dan  conseptual approach.Hasil  Penelitian  pertimbangan  Hakim  MK  dalam  memutus  perkara  MK  NO  34/PUU-XI-2013  (1) Peninjauan Kembali yang diajukan hanya sekali bertentangan dengan  Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 C ayat (1) dan  (2),  Pasal  28  D  ayat  (1),  serta  Pasal  28  H  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945.  Pengadilan  adalah sarana  yang  digunakan  untuk  memperoleh  keadilan  atau  menegakan  keadilan,  dan  apabila  kekuasaan kehakiman  yang  merdeka  ini  dibatasi  oleh  ketentuan  dalam  Pasal  268  ayat  (3)  KUHAP  maka  memberikan implikasi  pengadilan  tidak  dapat  melaksanakan  fungsinya  dalam  menegakan  keadilan;  (2)  Putusan  MK  NO 34/PUU-XI-2013  atas  Peninjauan  Kembali    yang  dapat  diajukan  berkali-kali,  tidak  dapat  diterapkan  juga dalam perkara perdata. Hal ini disebabkan, putusan MK tersebut secara jelas menyatakan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap usaha mencapai dan menemukan kebenaran yang bersifat materiil.
Kata Kunci: analisis yuridis dan peninjauan kembali request civil

## ABSTRACT
Petition of reconsideration which is regulated in civil matter as well as regulated in Criminal case, can only be submitted  once  as  define  in  Article  66  verse  (1)  Enactment  No.  14  Year  1985  and  Article  268  verse  (3) Enactment  No. 8  Year  1981. This  matter  is  reinforced  in  article 24  verse  (2)  enactment No  48  Year  2009 about  Judicial  power.  The  objective  of  this  research  is  to  analyze  and  find  the  consideration  of  judge  in constitutional  court  to  grant  extraordinary  legal  remedy  of  reconsideration Request Civiel  canceling article 268 verse (3) enactment No. 8 year 1981 Jo. Article 24 verse (2) enactment No 48 year 2009 about judicial power.  To  analyze  extraordinary  legal  remedy  of  reconsideration Request  Civiel  by  the  existing  of  MK Decision  No.  34/PUU-XI-2013  also  apply  to  civil  matters.  Research  Methode:  Juridical  Normative  by  the statute approach and conceptual approach. Research result of consideration of judge in constitutional court to decide cases MK No 34/PUU-XI-2013 (1) Reconsideration which is submitted once contradict with article 1 verse  (3),  article  28c  verse  (1)  and  (2),  article  28  D  verse  (1),  also  article  28  H  verse  (2)  Indonesian Constitution of 1945. Court is the tools that is used to gain fairness or to uphold justice and if the freedom of judicial power is limited by the regulation in article 268 verse (3) KUHAP then it gives impact to the court
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Vol. 10, No. 1 85
which  can  not  implement  its  function  to  uphold  justice;  (2)  MK  decision  no.  34/PUU-XI-2013  of reconsideration which can be submitted many times can not be implemented as well in civil matter. This is caused  of  MK  Decision  stated  clearly  the  objective  is  to  give  protection  towards  effort  to  seek  and  find materiil truth.
Key Words: judicial analysis, reconsideration request of civil

## PENDAHULUAN
Ada perkembangan  menarik sepanjang tahun  2012  bahwa  telah  terjadi  penurunan kewibawaan pada lembaga terhormat Mahkamah  Agung  dikarenakan  ditemukannya hakim  yang  terindikasi  melanggar    hukum seperti  kasus  suap,  narkoba  dan  manipulasi putusan.    Hal  ini  sebagaimana  dilansir  media cetak  bahwa  “terdapat  160  yang  telah dikenakan sanksi disiplin,terdiri  dari  36  hakim dikenakan hukuman ringan, 8 hakim hukuman sedang, dan 20 hakim hukuman berat. Sisanya terdiri  dari  panitera  dan  pegawai”. 1 Hal iniberdampak  pada    produktifitas  putusan  di Mahkamah Agung (MA)yang semakin menurun dikarenakan Hakim Agung semakin berkurang. Akibatnya  perkara  di  MA  semakin  menumpuk sampai  akhir  2012, “sebanyak  12.244  perkara termasuk  7.696  persen  sisa  perkara  2011. 2 Selanjutnya dijelaskan bahwa  sebanyak 80,58 persen  adalah  perkara  kasasi  dan  19,12 persen  adalah  perkara  Peninjauan  Kembali (PK).  Sisanya  sebanyak  0.30  persen  perkara grasi”. 3 Uraian  di  atas  menujukkan  bahwa salah  satu  penyumbang  19,12  persen  adalah perkara  Peninjauan  Kembali.  Peninjauan Kembali  menurut  Sudikno  merupakan  upaya hukum  terhadap  putusan  tingkat  akhir  dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (verstek),  dan  yang  tidak  lagi  terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan. 4
Pertanyaan berikutnya adalah upaya
1 Suara  Pembaruan,  Tahun  Kelam  MA  160  Hakim dijatuhi  sanksi,  2012, Edisi  Jumat,  28  Desember 2012.
2 Ibid.
3 Ismail,  Perkara  di  Mahkamah  Agung  semakin menumpuk,  Republika  edisi  Jumat  28  Desember 2013.
4 R.  Soeroso,  1994, Praktik  Hukum  Acara  Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92.
peninjauan  kembali  dapat  diajukan  berapa kali?. Permohonan/permintaan peninjauan kembali  yang  diatur  dalam  perkara  perdata maupun  yang  diatur  dalam  perkara  pidana, hanya dapat diajukan 1(satu) kali sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  66  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985 dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman, bahwa terhadap  putusan  peninjauan  kembali  tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.
Analisis  penulis  terhadap  rumusan KUHAP  tersebut  lebih menitikberatkan  kepada kepastian  hukum  dengan  mengorbankan keadilan.  Pembatasan  pengajuan  Peninjauan Kembali  hanya  1  kali  inilah  yang  dewasa  ini menjadi  topik  yang  menarik  karena  Mantan Ketua Komisi  Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar,  Ida  Laksmiwaty  dan  Ajeng  Oktarivka Antasariputri  menjalankan  hak  konstitusinya dengan mengajukan uji materiil Pasal 268 ayat (3)  dengan  Pasal  28  D  Ayat  (1)  UUD  1945 “ Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di hadapan hukum ” . Pengajuan  uji  materiil  yang  dilakukan oleh  Antasari  Azhar  kepada  Mahkamah Kontitusi didasarkan pada pembatasan pengajuan  PK  menghalangi  dirinya  untuk memperjuangkan  haknya  untuk  mendapatkan keadilan.  Pada  perkembangannya  Hakim Mahkamah Kontitusi mengabulkan permintaan Antasari Azhar dengan membatalkan ketentuan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana diatur dalam pasal 268 KUHAP. Menurut Hatta Ali dengan dikabulkannya  Peninjauan  Kembali  lebih  dari satu  kali  maka  akan  menjauhkan  dari
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul kepastian  hukum,  karena  kapan  berakhirnya upaya  hukum  menjadi  tidak  jelas  “ justice delayed  is  justice  denied ”  keadilan  yang ditunda  sama  dengan  ketidak  adilan.  Hal tersebut  juga  menimbulkan  ketidak  pastian hukum. 5 Namun  dengan  pembatasan  pengajuan penjinjaun  kembali  yang  diberikan  hanya sekali juga akan menutup akses keadilan yang bertentangan  dengan  hukum  itu  sendiri. Pentanyaan kemudian manakah yang didahulukan antara keadilan dengan kepastian hukum  dalam  permasalahan  pengajuan peninjauan  kembali  dalam  hukum  Acara Perdata.
Adapun  rumusan  masalah  adalah sebagai berikut:
(1) Bagaimanakah Pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi dalam  mengabulkan  upaya  hukum  luar  biasa peninjauan kembali
Request
Civiel membatalkan  Pasal  268  ayat  (3)  Undang- Undang Nomor  8  Tahun  198  jo.Pasal  24  ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman?  dan  (2) Apakah  upaya  hukum  luar  biasa  peninjauan kembali Request  Civiel    dengan  adanya Putusan MK NO  34/PUU-XI-2013 berlaku juga terhadap perkara-perkara perdata?.
Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan
“ statute approach ” dan “co nseptual approach ”. Penelitian ini menggunakan pendekatan:
a. Pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach)  dengan  menelaah  semua undang-undang dan regulasi yang bertalian dengan Upaya Hukum Luar  Biasa
Peninjauan Kembali Request Civiel
b. Pendekatan  konsep  ( conseptual  approach) yang  bertitik  tolak  dari  pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang  di  dalam  ilmu  hukum. Pendekatan  konsep  ini  akan  menggunakan apakah  pertimbangan  hakim  Mahkamah Kontitusi  dalam  memutuskan  perkara  MK NO  34/PUU-XI-2013  telah  memperhatikan konsep keadilan, kepastian dan kemanfaatan  sebagaimana  terdapat  dalam
5 “Pemerintah  hormati  MK”  Kompas,  Sabtu  Maret
2014.
teori cita hukum, selanjutnya akan dianalisis dengan teori hukum pembangunan. Bahan  hukum  primer  diperoleh  dari PUTUSAN  MK  No  34/PUU-XI/2013  dan peraturan perundang-undangan yang mengatur  dan  terkait  dengan  permasalahan yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  yaitu mengenai Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Request Civil, yaitu:
a. Pasal  66  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
b. Pasal 21 Undang- Undang Nomor  4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
c. Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
d. Pasal  66  s/d  85    Undang-Undang  Nomor 14  Tahun  1985  Tentang  Kekuasaan Kehakiman;
e. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
f. HIR  (Het Herzeine  Indonesisch)  Reglemen Indonesia S.1848 No 16,S.1941 Nomor 44) Untuk  daerah  Jawa  dan  Madura  dan  Rbg (Reglement  Buitengewesten)  S.1927  No 227 Untuk luar Jawa dan Madura;
g. SEMA  (Surat  Edaran  Mahkamah  Agung) Nomor  6  Tahun  1969  Tentang  Peninjauan Kembali Request Civil;
h. SEMA  (Surat  Edaran  Mahkamah  Agung) Nomor    18  Tahun  1969  Tentang Peninjauan Kembali Request Civil;
i. SEMA  (Surat  Edaran  Mahkamah  Agung) Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Kelengkapan berkas perkara yang dimohonkan kasasi/Peninjauan Kembali Ke Mahkamah Agung;
j. PERMA  (Peraturan  Mahkamah  Agung) Nomor  1 Tahun 1969 Tentang Peninjauan Kembali Request Civil;
k. PERMA  (Peraturan  Mahkamah  Agung) Nomor  1 Tahun 1976 Tentang Peninjauan Kembali Request Civil;
l. PERMA  (Peraturan  Mahkamah  Agung) Nomor  1 Tahun 1980 Tentang Peninjauan Kembali Request Civil;
m. PERMA  (Peraturan  Mahkamah  Agung) Nomor  1 Tahun 1982 Tentang Peninjauan Kembali Request Civil. Adapun  bahan  hukum  sekunder meliputi,  hasil-hasil  penelitian  sebelumnya, buku-buku  dan  literatur,  sedangkan  bahan hukum  tersier  yang merupakan  bahan  hukum
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 10, No. 1 87
penunjang  yang  memberikan    petunjuk terhadap bahan  hukum primer dan sekunder 6 terdiri  dari  kamus  hukum,  kamus  bahasa Indonesia,  kamus  bahasa  Belanda  dan ensiklopedi.
Semua  bahan  hukum  baik  primer maupun sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dipergunakan  dalam menganalisis  permasalahan  yang  diangkat dalam penulisan ini melalui studi kepustakaan yang  mengacu  kepada  peraturan  perundang- undangan,  buku-buku  atau  literature,  tesis atau  disertasi  dan  karya  tulis  dari  para  ahli hukum  yang  disusun  secara  sistematis  sesuai obyek  penelitian.  Setelah  melalui  tahap-tahap inventarisasi  dan  identifikasi  terhadap  semua bahan  hukum  yang  relevan,  maka  langkah selanjutnya  adalah  melakukan  sistematisasi keseluruhan  bahan  hukum  yang  ada  baik perundang-undangan (statute  approach)  dan dengan demikian dapat memberikan gambaran  yang  jelas  terhadap  obyek permasalahan  yang  akan  dibahas  dan kemudian
memecahkan permasalahan tersebut.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 34/PUU-XI-2013 Pokok Permohonan Bahwa  pemohon  dalam  gugatan permohonan  PK  lebih  dari  1  kali  meminta hakim  untuk  mengabulkan  permohonannya sebagai berikut:
1) Menyatakan  Pasal  268  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981tentang Hukum Acara Pidana berbunyi: “Permintaan  Peninjauan  Kembali  atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali  saja” bertentangan  dengan  UUD 1945 jika  dimaknai  tidak  dikecualikan terhadap  alasan  ditemukannya  keadaan baru ( novum);
2) Menyatakan  Pasal  268  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana berbunyi:
“Permintaan  Peninjauan  Kembali  atas
16 Johannes  Ibrahim,  2003, Pegimpasan  Pinjaman (Kompensasi)  dan  Asas  Kebebasan  Berkontrak Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank,    Utomo,  Bandung, hlm. 8.
suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali  saja” tidak  mempunyai  kekuatan hukum  yang  mengikat jika  dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru ( novum);
3) Menyatakan  Pasal  268  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana, selengkapnya berbunyi : “Permintaan  Peninjauan
Kembali  atas  suatu  putusan  hanya dapat dilakukan satu kali saja, kecuali terhadap alasan ditemukannya keadaan baru ( novum) dapat diajukan lebih dari sekali ”.
Alasan Permohonan Bahwa  pada  pokoknya  pemohon mendasarkan  permohonannya  pada  alasan- alasan sebagai berikut: 7
1) Bahwa  dalam  rangka  mencari  kebenaran untuk menuju keadilan maka setiap warga negara  berhak  mendapat  kemanfaatan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  misalnya tes  DNA,  tes  kebohongan  termasuk  di dalamnya teknologi dalam bidang telekomunikasi, serta  setiap warga  negara berhak memajukan dirinya untuk mendapatkan keadilan;
2) Bahwa Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945 menyatakan  Indonesia  sebagai  negara hukum,  memberikan  pengakuan,  jaminan, perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang adil  terhadap  setiap  warga  negara  atas hukum  dan  keadilan.  Titik  tekan  dari norma  dalam  Pasal  1  ayat  (3),  Pasal  24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah terwujudnya kepastian hukum yang adil, bukan semata-mata kepastian hukum yang mengenyampingkan rasa keadilan;
3) Bahwa  hak  untuk  mendapatkan  keadilan adalah  hak  setiap  warga  negaratanpa kecuali  terutama  warga  negara  yang sedang  memperjuangkan  keadilan  dan siapapun  tidak  boleh  menghalangi  warga negara  atau  pencari  keadilan  untuk mendapatkan keadilan;
4) Bahwa kepastian hukum haruslah diletakkan dalam kerangka
7 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  34/PUU-XI- 2013.
penegakankeadilan  ( justice  enforcement), sehingga  jika  antara  keduanya  tidak sejalan    maka  keadilanlah  yang  harus dimenangkan,  sebab  hukum  adalah  alat untuk  menegakkan  keadilan  substansial (materiil) di dalam masyarakat, bukan alat untuk mencari kemenangan secara formal;
5) Bahwa  perkara  proses  penegakan  hukum pidana  belum  memanfaatkan  secara maksimal  ilmu  pengetahuan dan  teknologi khususnya  tes  DNA,  ilmu  balistik  dan  tes kebohongan  sehingga  memungkinkan ditemukan  kebenaran  apabila  betul-betul memanfaatkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi di masa yang akan datang;
6) Bahwa  persamaan  di  dalam  hukum ( equality  before  the  law)  dan  prinsip keadilan  telah  tereliminasi  oleh  ketentuan yang  membatasi  pengajuan  Peninjauan Kembali  lebih  dari  sekali  sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  Undang-Undang yang  dimohonkan  untuk  diuji,  sehingga para  Pemohon  tidak  dapat  menikmati keadilan  di  depan  hukum  sebagai  warga negara Indonesia (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).
Pertimbangan Hakim Mahkamah
Konstitusi
Cita  Hukum  ( rechtsidee)  itu  berfungsi sebagai  penentu  arah  bagi  tercapainya  cita- cita  masyarakat.  Walaupun  disadari  benar bahwa  titik  akhir dari cita-cita masyarakat  itu tidak  mungkin  dicapai  sepenuhnya,  namun Cita  Hukum memberi  faedah positif  karena  ia mengandung  dua  sisi,  dengan  Cita  Hukum dapat  diuji  hukum  positif  yang  berlaku  dan kepada  Cita  Hukum  dapat  diarahkan  hukum positif sebagai usaha mengatur tata kehidupan masyarakat  dan  bangsa.  Lebih  lanjut menurutnya, keadilan yang dituju sebagai Cita Hukum  itu  menjadi  pula  usaha  dan  tindakan mengarahkan  hukum  positif  kepada  Cita Hukum.  Dengan  demikian,  hukum  yang  adil adalah  hukum  yang  diarahkan  oleh  Cita Hukum untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat. 8
8 Rudolf  Stammler  dalam  Roeslan  Saleh,  1995,
“ Pembinaan  Cita  Hukum  dan  Penerapan  Asas-asas Hukum  Nasional ” dalam  Majalah  Hukum  Nasional (Edisi  Khusus  50  Tahun  Pembangunan  Nasional)
Bahwa  Mahkamah  Konstitusi  dalam pertimbangan  hukum  putusannya  Nomor 34/PUU-XI-2013  menegaskan  sebagai  berikut “ Bahwa  upaya  hukum  luar  biasa  PK  secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir  demi  melindungi  kepentingan  terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan  banding  atau  kasasi  sebagai  upaya hukum  biasa.  Upaya  hukum  biasa  harus dikaitkan  dengan  prinsip  kepastian  hukum karena  tanpa  kepastian  hukum,  yaitu  dengan menentukan  limitasi  waktu  dalam  pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian  hukum  yang  tentu  akan melahirkan  ketidakadilan  dan  proses  hukum yang  tidak  selesai.  Dengan  demikian, ketentuan  yang  menjadi  syarat  dapat ditempuhnya  upaya  hukum  biasa  di  samping terkait  dengan  kebenaran  materiil  yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal  yaitu  terkait  dengan  tenggang  waktu tertentu  setelah  diketahuinya  suatu  putusan hakim oleh para pihak secara formal pula ” . Adapun  upaya  hukum  luar  biasa bertujuan  untuk  menemukan  keadilan  dan kebenaran  materiil.  Keadilan  tidak  dapat dibatasi  oleh waktu  atau  ketentuan formalitas yang  membatasi  bahwa  upaya  hukum  luar biasa  (peninjauan  kembali)  hanya  dapat diajukan  satu  kali,  karena  mungkin  saja setelah  diajukannya  PK  dan  diputus,  ada keadaan  baru  (novum)  yang  substansial  baru ditemukan  yang  pada  saat  PK  sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu  itu  novum  atau  bukan  novum, merupakan  kewenangan  Mahkamah  Agung yang  memiliki  kewenangan  mengadili  pada tingkat  PK.  Oleh  karena  itu,  yang  menjadi syarat  dapat  ditempuhnya  upaya  hukum  luar biasa  adalah  sangat  materiil  atau  substansial dan  syarat  yang  sangat  mendasar  adalah terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  263  ayat  (2)  KUHAP, yang  menyatakan  “Permintaan  peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
a. apabila  terdapat  keadaan  baru  yang menimbulkan  dugaan  kuat,  bahwa  jika keadaan  itu  sudah  diketahui  pada  waktu sidang  masih  berlangsung,  hasilnya  akan
Nomor    1,  Pusat  Dokumentasi  Hukum  BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 50.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 10, No. 1 89
berupa  putusan  bebas  atau  putusan  lepas dari  segala  tuntutan  hukum  atau  tuntutan penuntut  umum  tidak  dapat  diterima  atau terhadap  perkara  itu  diterapkan  ketentuan pidana yang lebih ringan;
b. .... dst”; Karakter kebenaran mengenai peristiwa yang  menjadi  dasar  dalam  putusan  perkara pidana adalah kebenaran materiil berdasarkan pada  bukti  yang  dengan  bukti-bukti  tersebut meyakinkan  hakim,  yaitu  kebenaran  yang secara rasional tidak terdapat lagi keraguan di dalamnya  karena didasarkan  pada bukti  yang sah  dan  meyakinkan.  Oleh  karena  itu,  dalam perkara  pidana  bukti  yang  dapat  diajukan hanya  ditentukan  batas  minimalnya,  tidak maksimalnya. Dengan demikian, untuk memperoleh keyakinan dimaksud hukum harus memberikan  kemungkinan  bagi  hakim  untuk membuka kesempatan diajukannya bukti yang lain, sampai dicapainya keyakinan dimaksud;
Sejalan  dengan  karakter  kebenaran tersebut di atas, karena secara umum, KUHAP bertujuan  untuk  melindungi  HAM  dari kesewenang-wenangan negara, terutama yang terkait  dengan  hak  hidup  dan  kebebasan sebagai  hak  yang  sangat  fundamental  bagi manusia  sebagaimana  ditentukan  dalam  UUD 1945  maka  dalam  mempertimbangkan  PK sebagai  upaya  hukum  luar  biasa  yang  diatur dalam  KUHAP  haruslah  dalam  kerangka  yang demikian,  yakni  untuk  mencapai  dan menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Upaya pencapaian  kepastian  hukum  sangat  layak untuk  diadakan  pembatasan,  namun  upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian, karena keadilan  merupakan kebutuhan manusia  yang  sangat  mendasar,  lebih mendasar  dari  kebutuhan  manusia  tentang kepastian hukum.
Kebenaran materiil mengandung semangat  keadilan  sedangkan  norma  hukum acara  mengandung  sifat  kepastian  hukum yang  terkadang  mengabaikan  asas  keadilan. Oleh  karena  itu,  upaya  hukum  untuk menemukan kebenaran materiil dengan tujuan untuk  memenuhi  kepastian  hukum  telah selesai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dan menempatkan status hukum terdakwa menjadi terpidana.  Hal  tersebut  dipertegas  dengan ketentuan  Pasal  268  ayat  (1)  KUHAP  yang
menyatakan,  “Permintaan  peninjauan  kembali atas  suatu  putusan  tidak  menangguhkan maupun  menghentikan  pelaksanaan  dari putusan tersebut”.
Pasal  28J  ayat  (2)  UUD  1945 menyatakan,  “Dalam  menjalankan  hak  dan kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum dalam suatu masyarakat demokratis”, menurut Mahkamah,  pembatasan  yang  dimaksud  oleh Pasal  28J  ayat  (2)  UUD  1945  tersebut  tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara  pidana  sangat  terkait  dengan  hak asasi  manusia  yang  paling  mendasar  yaitu menyangkut  kebebasan  dan  kehidupan manusia. Lagi pula, pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak  terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam masyarakat yang demokratis.
Bahwa  benar  dalam  ilmu  hukum terdapat  asas litis  finiri  oportet  yakni  setiap perkara  harus  ada  akhirnya,  namun  menurut Mahkamah,  hal  itu  berkait  dengan  kepastian hukum,  sedangkan  untuk  keadilan  dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat  diterapkan  karena  dengan  hanya membolehkan  peninjauan  kembali  satu  kali, terlebih  lagi  manakala  ditemukan  adanya keadaan  baru  ( novum).  Hal  itu  justru bertentangan  dengan  asas  keadilan  yang begitu  dijunjung  tinggi  oleh  kekuasaan kehakiman  Indonesia  untuk  menegakkan hukum  dan  keadilan  [vide  Pasal  24  ayat  (1) UUD  1945]  serta  sebagai  konsekuensi  dari asas negara hukum.
Aspek  Keadilan  Terhadap  PK  Lebih  dari Satu Kali
Permintaan  peninjauan  kembali  (PK) bukanlah  bertujuan  menemukan  kepastian hukum  melainkan  merupakan  sarana  hukum
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul untuk  memperoleh  keadilan. 9 Keadilan  tidak dibatasi  oleh waktu  atau  ketentuan formalitas yang membatasi PK hanya dapat diajukan satu kali,  oleh  karena  itu  pengadilan  yang seharusnya  melindungi  HAM  tidak  membatasi PK hanya sekali.
Sifat  Luar  biasa  PK  tersirat  pada  tiga alasan permintaan PK sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana.  Ketiga alasan  PK  memuat  alasan-alasan  faktual semata-mata yang intinya jika ditemukan fakta adanya novum,  atau  terdapat  fakta  terdapat putusan  yang  saling  bertentangan,  atau terdapat  fakta  ada  kekeliruan  nyata  dari majelis  hakim.  Ketiga  alasan  faktual  tersebut bukan alasan untuk mencapai tujuan kepastian hukum  melainkan  untuk  mencapai  tujuan keadilan. 10 Secara  filosofis  memang  peninjauan kembali yang diajukan hanya sekali bertentangan  dengan  Pasal  1  ayat  (3),  Pasal 28  C  ayat  (1)  dan  (2),  Pasal  28  D  ayat  (1), serta  Pasal  28  H  ayat  (2)  Undang-Undang Dasar  1945.  Pengadilan  adalah  sarana  yang digunakan  untuk  memperoleh  keadilan  atau menegakan  keadilan,  dan  apabila  kekuasaan kehakiman  yang  merdeka  ini  dibatasi  oleh ketentuan  dalam  Pasal  268  ayat  (3)  KUHAP maka  memberikan  implikasi  pengadilan  tidak dapat melaksanakan fungsinya dalam menegakan keadilan.
Prof.  DR.  Mudzakir,  pengamat  hukum pidana  dari  Universitas  Islam  Indonesia, menilai  bahwa  putusan  MK  terkait  tidak diberlakukannya  Pasal  268  ayat  (3)  KUHAP akan  menciptakan  keadilan  yang  berdasarkan kepastian  hukum,  karena  PK  yang  bisa diajukan  lebih  dari  satu  kali  akan  bisa mengoreksi putusan yang sebelumnya memunculkan rasa ketidakadilan. 11 Menurut Gustav Radbruch tujuan
hukum  yaitu  keadilan,  kepastian  dan kemanfaatan. Tujuan keadilan harus mempunyai  posisi  yang  pertama  dan  yang
9 Em.  Romli Atmasasmita. dalam  sidang  pemeriksaan permohonan PK lebih dari satu kali.
10 Ibid.
11 Shanti  Dwi Kartika, “ Peninjauan  Kembali  Lebih  Dari Satu  Kali,  Antara  Keadilan  Dan  Kepastian  Hukum ” , Jurnal  Info  Singkat  Hukum  Volume  VI,  Nomor 06/II/P3DI/Maret/2014., hlm. 4.
palingutamadaripada  kepastian  hukum  dan kemanfaatan.  Secara  historis,  pada  awalnya menurut  Gustav  Radburch  tujuan  kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara  tujuan  yang  lain.  Namun,  setelah melihat  kenyataan  bahwa  dengan  teorinya tersebut  di  Jerman  di  bawah  kekuasaan  Nazi melegalisasi  praktek-praktek  yang  tidak berperikemanusiaan  selama  masa  Perang Dunia  II  dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun akhirnya meralat  teorinya  tersebut  di  atas  dengan menempatkan  tujuan  keadilan  menempati posisi di atas tujuan hukum yang lain. 12 Pada prinsipnya nilai keadilan adalah hak seluruh warga negara,  seseorang  yang sudah diputus  bersalah  dan  putusan  tersebut  sudah memiliki  kekuatan  hukum  dan  terpidananya sudah  berada  di  balik  jeruji  besi  tetap  tidak dapat  menghilangkan  proteksi  konstitusi terhadapnya. sehingga, jaminan untuk mendapatkan  rasa  keadilan  baginya  harus tetap dilindungi.
Aspek  Kepastian  Hukum  Terhadap  PK Lebih dari Satu Kali Bahwa  dalam  hal  penegakan  hukum, setiap  orang  selalu  mengharapkan  dapat ditetapkannya  hukum  dalam  hal  terjadinya peristiwa  konkrit,  dengan  kata  lain  bahwa peristiwa  tersebut  tidak  boleh  menyimpang dan  harus  ditetapkan  sesuai  dengan  hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan.
Pasal 66 ayat (1) UU MA, menegaskan ““Permohonan  peninjauan  Kembali  dap at diajukan hanya 1 (satu) Kali ” . Prinsip ini sama dengan yang ditegaskan terdapat permohonan kasasi.  Menurut  Pasal  42  ayat  (2)  UU  MA, permohonan kasasi pun hanya dapat diajukan satu kali.
Prinsip ini bertujuan untuk menegakkan kepastian  hukum  ( to  enforce  legal  certainly). Maksudnya,  apabila  berdasarkan  permohonan oleh  salah  satu  pihak  yang  berperkara  telah dijatuhkan  putusan  PK  oleh  MA,  terhadap
12 Afner Junowo, “ Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum ” , http://afnerjuwoNomor blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan- kemanfaatan.html,  diakses  4  Desember  2014  pukul 12.30 WIB.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 10, No. 1 91
putusan  itu  tidak  dapat  lagi  diajukan permohonan  PK  sekali  lagi  oleh  para  pihak yang  berperkara.  Misalnya  A  berperkara dengan  B  putusan  pengadilan  telah  BHT  dan mengalahkan A.  Terhadap putusan  yang  BHT itu, A mengajukan PK. Permohonan dibenarkan  dan  memenangkan  A.  Terhadap putusan  itu  tertutup  hak  B  mengajukan  PK. Atau  sekiranya  permohonan  PK  A  ditolak, terhadap  putusan  penolakan  PK  itu,  tertutup hak A mengajukan PK sekali lagi.
Prinsip  ini  sama  dengan  yang diterapkan  pada  upaya  kasasi.  Terhadap putusan kasasi, tertutup hak bagi kedua belah pihak  mengajukan  permohonan  kasasi. Sekiranya undang-undang membolehkan permohonan  PK  atau  kasasi  berulang  kali, akan terjadi kekacauan berlanjut, karena tidak mungkin  dapat  dipertahankan  penegakkan kepastian hukum.
Bagaimana  halnya,  kalau  kedua  belah pihak  sama-sama  mengajukan  permohonan PK,  baik  penggugat  maupun  tergugat  sama- sama  mengajukan  PK  terhadap  putusan tersebut?  Apakah  hal  ini  dibolehkan  undang- undang. Sebab menurut  Pasal 23 ayat (1) UU Nomor    4  Tahun  2004  jo.  Pasal  67  UU  MA “ Permohonan  PK adalah  hak  yang dibenarkan undang-undang  kepada  para  pihak  yang berperkara ” .  Hal  itu  tegas  dirumuskan  pada pasal  23  ayat  (1)  UU  Nomor  4  Tahun  2004 yang  berbunyi “Terhada p  putusan  pngadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap,  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dapat menggunakan  peninjauan  kembali  kepada Mahkamah  Agung  apabila  terdapat  hal  atau keadaan  tertentu  yang  ditentukan  dalam undang- undang.” Jadi,  pada  saat  yang bersamaan, para pihak  yang berperkara dapat mengajukan  PK, dan hak itu tidak boleh dilarang dan dihambat, yang  dilarang,  mengajukan  PK  terhadap putusan  PK.  Larangan  ini  ditegaskan  pada Pasal  23 ayat  (2)  UU  No  4  Tahun  2004 yang berbunyi “ Terhadap  putusan  peninjauan kembali  tidak  dapat  dilakukan  peninjauan kembali.” Kalau begitu meskipun salah satu pihak telah  mengajukan  PK,  namun  selama  belum ada putusan PK atas pemohonan itu, undang- undang tidak melarang pihak lain mengajukan PK. Akan tetapi, apabila terhadap permohonan
itu  telah diajukan putusan, berdasarkan  Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 66  ayat  (1)  UU  MA,  tertutup  hak  pihak  yang lain mengajukan  PK. Sebab kalau  putusan  PK telah  dijatuhkan,  kemudian  diajukan  PK  lagi terhadap  perkara  itu,  yang  terjadi  adalah permohonan  PK  terhadap  putusan  PK. Tindakan  itu  dilarang  Pasal  23  ayat  (2)  UU Nomor  4  Tahun  2004.  Hal  itu  akan  merusak dan  menghancurkan  tatanan  penegakan kepastian hukum dan ketertiban umum.
Penegakkan  kepastian  hukum  yang demikian  berlaku  juga  pada  lembaga  kasasi. Tidak  dilarang  para  pihak  sama-sama mengajukan  kasasi.  Pengajuan  kasasi  yang dilakukan  penggugat  tidak  menutup  dan mematikan  hak  tergugat  mengajukan  kasasi pada waktu yang bersamaan. Namun Pasal 43 ayat  (2)  UU  MA  secara  implisit  melarang pengajuan kasasi terhadap putusan kasasi.
Bagaimana caranya menghindari munculnya  dua  putusan  yang  saling  berbeda apabila  masing-masing  pihak  sama-sama mengajukan  PK.  Sekitar  tahun  1984,  (kalau tidak  salah,  penulis  telah  mencoba  mencari putusannya,  tetapi  tidak  menemukannya) pernah  terjadi  kasus  seperti  itu.  Terbit  dua putusan  PK  dalam  perkara  yang  sama,  dan putusannya saling  bertentangan.  Permohonan PK  yang  diajukan  penggugat  dikabulkan  oleh Majelis  PK.  Sebaliknya,  permohonan  PK  yang diajukan  Tergugat  dikabulkan  oleh  Majelis  PK yang  lain.  Masing-masing  permohonan  PK yang  diajukan  penggugat  dan  tergugat ditangani dan diputuskan oleh Majelis PK yang berbeda.
Untuk menghindari terjadinya kekacauan yang seperti itu, Direktorat Perdata harus  memasukkan kedua permohonan  itu  ke dalam  berkas  perkara  yang  bersangkutan. Kedua  permohonan  itu  tidak  dipisah  berdiri sendiri  menjadi  dua  berkas.  Penggugat ditempatkan statusnya sebagai pemohon PK I dan  tergugat  menjadi  Termohon  PK  I. selanjutnya  tergugat  berkedudukan  pemohon PK II, dan penggugat termohon PK II. Perkara PK  tersebut  diserahkan  kepada  satu  majelis yang  sama.  Proses  pemeriksaan  dilakukan serentak.  Dari  hasil  pemeriksaan  itu, permohonan  PK  bisa  yang  ditolak  dan  bisa
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul yang  dikabulkan  atau  bisa  juga  dua-duanya ditolak. 13
Upaya  Hukum  Luar  Biasa  Peninjauan Kembali Request  Civil  terhadap  Perkara Perdatayang Diajukan Lebih dari 1 Kali Sebagai salah satu prinsip yang diakui, negara hukum Indonesia memiliki prinsip yang berbeda  dengan  negara  hukum  yang  lain. Negara  hukum  Indonesia  tersebut,  diidealkan harus  mengacu  pada  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (selanjutnya  disebut  UUD  NRI 1945) yang memang mengatur tentang tujuan bernegara. 14 Selain  itu,  prinsip negara  hukum ini  juga  harus  dilandaskan  pada  asas  dan konsep
Pancasila yang diantaranya mengandung (1) Asas
ketuhanan (mengamanatkan  bahwa  tidak  boleh  ada produk hukum nasional yang anti agama dan anti  ajaran  agama),  (2)  asas  kemanusiaan (mengamanatkan  bahwa  hukum  nasional harus  menjamin  dan  melindungi  hak  asasi manusia),  (3)  asas  kesatuandan  persatuan (mengamanatkan  bahwa  hukum  Indonesia harus  merupakan  hukum  nasional  yang berlaku  bagi  seluruh  bangsa  Indonesia,  serta berfungsi sebagai pemersatu bangsa), (4) asas demokrasi (mengamanatkan bahwa kekuasaan harus  tunduk  pada  hukum  yang  adil,  dan demokratis),  serta  (5)  asas  keadilan  sosial (mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai  hak  yangsama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum). 15
Berdasarkan konsep negara hukum ini, menurut  Jimly  Asshiddiqie,  diidealkan  bahwa dalam  sebuah  negara,  yang  harus  dijadikan panglima tertinggi dalam kehidupan kenegaraan  adalah  hukum,  bukan  politik
13 Yahya Harahap, 2009, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 445.
14 Alinea  keempat  Pembukaan  UUD  NRI  1945 menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  serta  untuk  memajukan  kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan keadilan sosial.
15 Abdul  Wachid, “ Quick  Count:  Hak  atas  Informasi atau Pembohongan Publik? ”, Jurnal Konstitusi Vol. 6 Nomor 3, Jakarta, 2009, hlm. 3.
ataupun ekonomi. 16 Selain itu, gagasan negara hukum  itu  juga  harus  dibangun  dengan mengembangkan  perangkat hukum  itu  sendiri sebagai  suatu  sistem  fungsional  yang berkeadilan. Sistem tersebut kemudian dikembangkan  dengan  menata  supra  struktur dan  infra  struktur  kelembagaan  politik, ekonomi  dan  sosial  yang  tertib  dan  teratur, serta  pembangunan  budaya  dan  kesadaran hukum  yang  rasional  dan  impersonal  dalam kehidupan berbangsa. 17
Selanjutnya,  dalam  tataran  normatif, UUD  NRI  1945  yang  menjadi  norma  hukum tertinggi (the supreme law of the land) dalam sistem  hierarki  norma  hukum  di  Indonesia 18 mengandung  maksud  bahwa  konstitusi tersebut  memiliki  derajat  yang  paling  tinggi dibandingkan  dengan  bentuk  peraturan perundang-undangan  lain.  Sedangkan  dalam tataran  praktis,  posisi  konstitusi  sebagai hukum  tertinggi  bermakna  bahwa  segenap elemen  bangsa,  baik  penyelenggara  negara maupun  warga  negara  dalam  menunaikan tugasnya menyelenggarakan kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  haruslah  mengacu dan  merujuk  pada  konstitusi.  Sehingga idealnya  setiap  elemen negara  tersebut dapat berkomitmen  kepada  konstitusi  itu  sendiri meskipun  ia  bukan  perancang  konstitusi. Komitmen  inilah  yang  akan  menghasilkan budaya  berkonstitusi,  sehingga  timbul  prinsip konstitusionalisme,  dimana  norma  konstitusi digunakan  dan  menjadi  rujukan  dalam  setiap masalah  kebijakan  negara  pada  semua tingkatan. 19
16 Jimly  Asshiddiqie,  Gagasan  Negara  Hukum Indonesia, Artikel tanpa tahun, hlm. 1.
17 Ibid.
18 Hal tersebut termuat dalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945  yang  menyatakan  bahwa  “kedaulatan  berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang  Dasar.”  Menurut  Hamdan  Zoelva,  frasa “kedaulatan berada  di  tangan  rakyat”  menunjukkan anutan  negara  terhadap  prinsip  demokrasi, sedangkan  frasa  “dilaksanakan  menurut  Undang - Undang  Dasar”  menunjukkan  dianutnya  prinsip negara  hukum  dan  konstitusi  di  Indonesia.  Lihat Hamdan  Zoelva,  Orasi  Ilmiah  pada  Wisuda Pascasarjana,  Sarjana,  dan  Diploma,  Universitas Islam As- Syafi’iyyah, Ja karta, 26 Maret 2014, hlm. 6.
19 Hamdan  Zoelva, 2014,  “ Pengelolaan  Sumber  Daya Alam  dalam  Perspektif  UUD  1945 ” ,  dalam  Liber Amicorum  70  tahun  Prof.  Dr.  Achmad  Sodiki,  S.H, UB Press, Malang, hlm. 12.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 10, No. 1 93
Sebagai  sebuah  bentuk  pernyataan kehendak  oleh  rakyat  dan  sebagai  wujud pelimpahan kedaulatan rakyat (the soveregnity of  the  people)  kepada  negara,  maka, konstitusi seharusnya dijaga dan dikawal, agar segala  bentuk  penyimpangan  terhadapnya dapat segera ditindaklanjuti demi menghindari pengingkaran  terhadap  prinsip  kedaulatan rakyat.Sebagaimana  telah  diketahui  bersama, bahwa  lembaga  yang  bertindak  sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitusion)adalah Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut MK). MK dibentuk sebagai upaya  untuk  memberikan  perlindungan konstitusional  warga  negara  dan  semangat penegakan konstitusi sebagai grundnorm atau highest  norm  dalam suatu negara. Selain  itu, MK juga dibentuk sebagai sarana pencegahan dan  penindakan  terhadap  hal-hal  yang berkaitan  dengan  pelanggaran-pelanggaran demokrasi,  sehingga  mengarah  kepada pengingkaran  terhadap  prinsip  kedaulatan rakyat.  Bahkan,  MK  dibentuk  juga  dengan usaha  untuk  menjamin  tidak  akan  ada  lagi produk  hukum  yang  keluar  dari  koridor konstitusi,  sehingga  hak-hak  konstitusional warga negara dapat terjaga dan konstitusi itu sendiri dapat terkawal konstitusionalitasnya. 20 Menurut  Hamdan  Zoelva,  dengan mengingat  pentingnya  peran  MK  tersebut, maka  kualitas  setiap  putusan  MK  haruslah selalu  dijaga  untuk  menjaga  esensi  keadilan konstitusi  itu  sendiri.  Hal  ini  didasarkan  pada kenyataan  bahwa  keadilan  adalah  sukma hukum, sehingga hukum yang minus keadilan tidak dapat disebut sebagai hukum dalam arti yang  sesungguhnya.  Ketika  teks  hukum  tidak mampu memenuhi kebutuhan keadlan masyarakat,  apalagi  justru  mencederai  nilai- nilai  keadilan,  maka  pembacaan  ulang terhadap teks hukum tersebut perlu dilakukan. Pada  konteks  tersebut,  MK  hadir  sebagai upaya untuk mewujudkan hukum dan keadilan demi penegakan konstitusi. 21
20 Janedjri  M.  Gaffar,  2009, “ Kedudukan,  Fungsi,  dan Peran  Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan  Republik  Indonesia ” ,  Makalah, Surakarta, hlm. 7.
21 Hamdan  Zoelva, 2014,  Makalah  Kuliah  Umum  pada Pembukaan  Constitusional  Law  Festival  2014, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 12.
Melalui  putusannya  yang  bernomor 34/PUU-XI-2013,  MK  sebenarnya  berusaha untuk  melindungi  agar  isi  dari  salah  satu rumusan  penting  dalam  konstitusi,  yakni tentang perlindungan atas  Hak  Asasi Manusia (Selanjutnya  disebut  HAM)  tidak  keluar  dari koridor  keadilan  konstitusi  itu  sendiri.Melalui putusan  tersebut,  dengan  berdasar  pada kewajiban  negara  untuk  melindungi  HAM rakyat Indonesia agar mendapatkan kepastian hukum  yang  adil 22 ,  maka  MK  memutuskan bahwa  Pasal  268  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  8  tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana  (selanjutnya  disebut  KUHAP)  adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan oleh karena  itu  dinyatakan  tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, berdasarkan  atas  putusan  ini,  maka  upaya pengajuan  Peninjauan  Kembali  (PK)  dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari satu kali  (berkali-kali).  Meskipun  demikian,  MK tetap  membatasi  tentang  dilakukannya  PK yang  dapat  dilakukan  berkali-kali  tersebut. Yakni  dalam  batasan  “hanya”  apabila ditemukan  adanya  suatu  keadaan  baru,  yang apabila keadaan tersebut telah diketahui ketika proses  persidangan  biasa,  dapat  mengubah keyakinan  hakim  dan  putusan  pengadilan. 23 Selanjutnya,  analisis  ini  akan  dilakukan  guna menjawab pertanyaan apakah  putusan tersebut  juga  berimplikasi  pada  perkara perdata atau tidak.
Secara  yuridis,  upaya  untuk  mencari kebenaran  guna menyelesaikan  suatu perkara di  persidangan  tidaklah  sama.  Kebenaran hukum yang bersifat masyarakat (maatschappelijke  werkelijkheid)  yang hendak dicari  dalam  persidangan  dapat  berupa kebenaran  formil (formale  warheid)  dan kebenaran  materiil (materiele  waarheid). Berbeda  dengan  perkara  pidana  dan administratif  yang mencari  kebenaran materiil (suatu  kebenaran  yang  di  dalamnya  tidak terdapat  lagi  keraguan),  dalam  perkara perdata  yang  hendak  dicari  hakim  adalah kebenaran formil, sehingga dalam hal ini,maka dalam  setiap  perkara  perdata,  hakim  akan selalu  terikat pada  keterangan  atau alat bukti
22 Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
23 Pertimbangan  Hukum  MK  dalam  Putusan  Nomor 34/PUU-XI-2013.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul yang  disampaikan  oleh  para  pihak  dalam persidangan. 24 Istilah kebenaran formil dalam perkara perdata  memang  tidak  secara  eksplisit disebutkan dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  seperti BW, HIR dan Rbg. Namun, adanya kebenaran formil  tersebut  dapat  disimpulkan  dari beberapa  Pasal  dalam  HIR  maupun  Rbg, antara lain pasal-pasal yang mengatur hukum pembuktian  (Pasal  162-177  HIR  /  282-314 Rbg)  dan  Pasal  178  HIR/315  Rbg  tentang kewajiban  dan  larangan  hakim.Karena  itulah, hampir  semua  ahli  hukum  umumnya sependapat  bahwa  dalam  perkara  perdata, kebenaran  yang  hendak  dicari  adalah kebenaran formil. 25
Upaya mencari kebenaran formil dalam penyelesaian  perkara  perdata  dapat  terlihat jelasantara  lain  dalamhal  penggunaan  alat bukti pengakuan. Pengakuan dimuka persidanganmenurutPasal  174  HIR  /  311  Rbg merupakan  bukti  yang  sempurna  terhadap siapa yang melakukannya,baik sendiri maupun dengan  perwakilan  orang  lain  yang  telah mendapat  kuasa  khusus  untuk  itu.  Dengan demikian  apabila  tergugat  memberikan pengakuan di depan sidang pengadilanterhadap  isi  gugatan  penggugat, maka penggugat tidak perlu lagi mengadakan pembuktian terhadap hal-hal yang telah diakui tergugat. Dengan pengakuan tergugat tersebut  sudah  cukupuntuk  membuktikan peristiwa  atau  hubungan  hukum  yang menimbulkan  hak  baginya.  Dengan  adanya pengakuan tergugat tersebut, maka perselisihan  para  pihak  dianggap  selesai, sekalipun  mungkin  pengakuan  tergugat  tidak benar, namun hakim tidak perlu meneliti lebih lanjut kebenaran pengakuan tersebut. Padahal dalam  praktik,  belum  tentu  pengakuan tergugat  di  muka  persidangan  tersebut menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 26 Selain  itu,  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  24  tahun  2003  tentang
24 Sudikno  Mertokusumo,  1984, Bunga  Rampai  Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm. 87.
25 Sudiko  Mertokusumo,  1998, Hukum  Acara  Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 112.
26 Bambang  Sutiyoso, “ Relevansi  Kebenaran  Formil dalam  Pembuktian  Perkara  Perdata  di  Pengadilan ” , Jurnal  Fenomena,  Nomor  2  Volume  1,  2003, Yogyakarta, hlm. 146.
Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  8 tahun  2011  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  24  tahun  2003  tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya  disebut  UU MK),  setiap  putusan  MK  seharusnya  diartikan secara limitatif. 27 Artinya, ketika MK menyatakan bahwa materi muatan suatu ayat, pasal,  dan/atau  bagian  undang-undang bertentangan  dengan  UUD  NRI  1945  dan dinyatakan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum mengikat,  maka  hanya  terhadap  materi muatan  ayat,  pasal  dan/atau  bagian  dari undang-undang tersebut yang dibatalkan. 28 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat terlihat bahwa seharusnya putusan MK atas PK yang dapat diajukan berkali-kali di atas,  tidak dapat diterapkan juga dalam perkara perdata. Hal  ini  disebabkan,  putusan  MK  tersebut secara  jelas  menyatakan  bertujuan  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  usaha mencapai  dan  menemukan  kebenaran  yang bersifat  materiil.  Sementara,  kebenaran materiil  “hanyalah”  untuk  perkara  yang bersifat  pidana  dan  administratif,  dan  tidak termasuk dalam perkara perdata yang bersifat kebenaran formil. Selain itu, permohonan yang dimintakan  oleh  para  pemohon  kepada  MK adalah  hanya  sebatas  pada  ketentuan  yang termuat  pada  KUHAP.  Sehingga,  putusan tersebut  seharusnya  juga  diartikan  secara limitatif, sehingga hanya dapat diberlakukanpada  perkara  dalam  lingkup pidana. Selanjutnya Novum  yang  dimaksud dalam  Pasal  268  ayat  (3)  KUHAP  adalah keadaan-keadaan  baru,  sedangkan  yang dimaksud  dalam  Pasal  67  huruf  b  UU  MA surat-surat  bukti.  Penggunaan  kata novum terhadap PK yang disebut pada Pasal 67 huruf b  UU  MA  dianggap  kurang  tepat.  Sebab menurut  ketentuan  tersebut,  pada  dasarnya yang  dimaksud  surat  bukti  itu  bukan  bukti
27 Pasal 57 ayat (1) UU MK.
28 Selain diatur dalam UU MK, ketentuan ini juga diatur dalam  Pasal  36  huruf  b  Peraturan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  06/PMK/2005  tentang  Pedoman Beracara  dalam  Perkara  Pengujian  Undang-Undang yang  menyatakan  bahwa  hanya  terhadap  materi muatan  ayat,  pasal,  dan/atau  bagian  dari  UU  yang dimaksud yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang  dapat  dinyatakan  tidak  memiliki  kekuatan hukum mengikat.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 10, No. 1 95
baru,  tetapi  surat  bukti  yang  telah  ada sebelum  perkara  diperiksa,  akan  tetapi  tidak diketemukan  selama  proses  pemeriksaan berlangsung.
Menurut  ketentuan  Pasal  67  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1985  jo  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2004  jo  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2009,  permohonan peninjauan  kembali  putusan  perkara  perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat  diajukan  hanya  berdasarkan  alasan- alasan sebagai berikut:
1) Apabila  putusan  didasarkan  pada  suatu kebohongan  atau  tipu  muslihat  pihak lawan  yang  diketahui  setelah  perkaranya diputus  atau  didasarkan  pada  bukti-bukti yang  kemudian  oleh  Hakim  pidana dinyatakan palsu.
2) Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang  pada  waktu  perkara  diperiksa  tidak dapat ditemukan.
3) Apabila  telah  dikabulkan  suatu  hal  yang tidak  dituntut  atau  lebih  daripada  yang dituntut.
4) Apabila  mengenai  sesuatu  bagian  dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
5) Apabila  antara  pihak-pihak  yang  sama mengenai  suatu  soal  yang  sama,  atas dasar  yang  sama  oleh  Pengadilan  yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan  yang  bertentangan  satu  dengan yang lain.
6) Apabila  dalam  suatu  putusan  terdapat suatu  kekhilafan  Hakim  atau  suatu kekeliruan yang nyata.
Sedangkan dalam konteks hukum pidana berdasarkan  Pasal  263  KUHAP,  Mahkamah Agung  dapat  meninjau  kembali  atau memerintahkan  ditinjaunya  kembali  suatu putusan  pidana  yang  tidak  mengandung pembebasan  dari  semua  tuduhan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atas dasar alasan: 29
1) Putusan  dengan  jelas  memperlihatkan sesuatu  kekhilafan  hakim  atau  suatu alasan yang menyolok;
29 Abdul  Manaf,  2013, Putusan  Peninjauan  Kembali dalam  Perkara  Perceraian  dan  Kewarisan,  Mandar Maju, Bandung, hlm. 7-9.
2) Dalam  putusan  terdapat  keterangan- keterangan  yang  dianggap  terbukti,  akan tetapi ternyata satu sama lain bertentangan;
3) Terdapat  keadaan-keadaan  baru  sehingga menimbulkan  pertimbangan  mendalam bahwa  apabila  keadaan-keadaan  itu diketahui  pada  waktu  sidang  masih berlangsung putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana, melepaskan  dari  segala  tuntutan  atas dasar  bahwa  perbuatan  yang  dituduhkan itu  tidak  merupakan  tindak  pidana,  tidak dapat  diterimanya  perkara  yang  diajukan oleh  jaksa  kepada  pengadilan  atau penetapan  ketentuan-ketentuan  pidana lain yang lebih lain;
4) Dalam  putusan,  suatu  perbuatan  yang dituduhkan  telah  dinyatakan  sebagai terbukti itu diikuti oleh suatu pemidanaan.
Perkara  perdata  merupakan  perkara yang  mencari  siapa  yang  menang  dan  siapa yang  kalah. Apabila  PK  lebih  dari satu  kali  ini juga  diterapkan  pada  hukum  perdata,  maka dikhawatirkan  akan  terjadi  perselisihan  tanpa akhir dari kedua belah pihak yang berperkara. Artinya  perkara  perdata  tersebut  akan berkepanjangan  dan  menimbulkan  efek ketidak-adilan  itu  sendiri.  Perkara  yang berlarut-larut  justru  akan  membebani  para pihak.  Para  pihak  justru  akan  selalu  khawatir apakah  lawannya  akan  mengajukan  PK  atau tidak.  Kepastian  hukum  akan  sulit  tercapai. Terlebih  lagi  apabila  bukti-bukti/surat-surat formil  yang  dijadikan  novum  tersebut  dapat meyakinkan hakim meskipun bukti-bukti/surat- surat tersebut adalah palsu.

## PENUTUP
Ada  2  Pertimbangan  Hakim  MK  dalam memutus perkara MK NO 34/PUU-XI-2013: 1. Peninjauan  Kembali  yang  diajukan  hanya sekali  bertentangan  dengan  Pasal  1  ayat (3), Pasal 28 C ayat (1) dan (2), Pasal 28 D ayat (1), serta Pasal 28 H ayat (2) Undang- Undang  Dasar  1945.  Pengadilan  adalah sarana  yang  digunakan  untuk  memperoleh keadilan  atau  menegakan  keadilan,  dan apabila kekuasaan kehakiman yang merdeka  ini  dibatasi  oleh  ketentuan  dalam
Pasal  268  ayat  (3)  KUHAP  maka memberikan  implikasi  pengadilan  tidak dapat  melaksanakan  fungsinya  dalam menegakan keadilan.
2. Putusan  MK  NO  34/PUU-XI-2013  atas Peninjauan  Kembali    yang  dapat  diajukan berkali-kali,  tidak  dapat  diterapkan  juga dalam perkara perdata.  Hal  ini  disebabkan, putusan  MK tersebut  secara jelas menyatakan  bertujuan  untuk  memberikan perlindungan terhadap usaha mencapai dan menemukan  kebenaran  yang  bersifat materiil.  Sementara,  kebenaran  materiil “hanyalah”  untuk  perkara  yang  bersifat pidana  dan  administratif,  dan  tidak termasuk  dalam  perkara  perdata  yang bersifat kebenaran formil.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur Abdul  Manaf ,  2013, Putusan  Peninjauan Kembali  dalam  Perkara  Perceraian dan  Kewarisan,  Mandar  Maju, Bandung.
Hamdan  Zoelva ,  2014, Pengelolaan Sumber Daya  Alam  dalam  Perspektif  UUD 1945,  dalam  Liber  Amicorum  70 tahun  Prof.  Dr.  Achmad  Sodiki ,  S.H, UB Press, Malang.
Johannes  Ibrahim ,  2003, Pengimpasan Pinjaman  (Kompensasi)  dan  Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian  Kredit  Bank,  Utomo, Bandung. R.  Soeroso ,  1994, Praktik  Hukum  Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan,  cet.  1,  Sinar  Grafika, Jakarta. Sudikno  Mertokusumo ,  1984, Bunga Rampai Ilmu  Hukum, Liberty,
Yogyakarta. _________________ ,  1998, Hukum  Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta. Yahya Harahap , 2009, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan  Peninjauan  Kembali  Perkara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
Jurnal dan Makalah Abdul Wachid , 2009, “ Quick Count: Hak atas Informasi atau Pembohongan Publik? ” ,  Jurnal  Konstitusi  Vol.  6
Nomor 3, Jakarta.
Bambang  Sutiyoso ,  2003, “ Relevansi Kebenaran  Formil  dalam  Pembuktian Perkara  Perdata  di  Pengadilan ” , Jurnal  Fenomena,  Nomor  2  Volume 1,Yogyakarta.
Hamdan  Zoelva ,  2014,  Makalah  Kuliah Umum pada Pembukaan Constitusional  Law  Festival  2014 , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Janedjri  M.  Gaffar ,  2009, “ Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan  Republik  Indonesia ” , Makalah, Surakarta. Jimly Asshiddiqie , “ Gagasan Negara Hukum Indonesia ” , Artikel tanpa tahun. Stammler,  Rudolf  dalam  Roeslan  Saleh , 1995, “ Pembinaan  Cita  Hukum  dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional ” dalam  Majalah  Hukum Nasional  (Edisi  Khusus  50  Tahun Pembangunan  Nasional)”  Nomor    1, Pusat  Dokumentasi  Hukum  BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta.
Shanti  Dwi  Kartika ,  2014, “ Peninjauan Kembali  Lebih  dari  Satu  Kali,  antara Keadilan  dan  Kepastian  Hukum ” , Jurnal  Info  Singkat  Hukum  Vol.  VI, Nomor  06/II/P3DI/Maret/2014.
Media Massa dan Internet Ismail, 2013,  Perkara  di  Mahkamah  Agung semakin  menumpuk,  Republika  edisi Jumat 28 Desember 2013.
Pemerintah hormati MK,  Kompas, Sabtu Maret 2014. Suara Pembaruan, 2012, Tahun Kelam MA 160
Hakim dijatuhi sanksi, Edisi Jumat, 28 Desember 2012. Afner  Junowo ,  Keadilan,  Kepastian,  dan Kemanfaatan Hukum, http://afnerjuwoNomor blogspot.com/2013/07/keadilan- kepastian-dan-kemanfaatan.html.