## PEMEGANG POLIS ASURANSI DAN KEDUDUKAN HUKUMNYA
SUNARMI
Jalan Bunga Cempaka IA No. 4 Medan
Abstrak Abstract Asuransi   memegang   peranan penting,   karena   di   samping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan- kemungkinan kerugian yang akan terjadi,   asuransi   memberikan dorongan   yang   besar   sekali   ke arah   perkembangan   ekonomi lainnya. Sayangnya  dalam praktik jaminan   perlindungan   hukum terhadap pemegang polis asuransi kurang terlindungi. Permasalahan yang selalu dialami oleh pemegang polis adalah sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian ketika evenement
terjadi.   Adapun penyebab   mengapa   polis   tidak dibayar oleh perusahaan  asuransi adalah   karena   kurangnya pengetahuan   masyarakat   itu sendiri,   selain   juga   karena   faktor agen asuransi.
Insurance  plays   an   important role,  because  in   addition   to providing  protection   against  the possibilities   of  losses   that  will happen,  insurance  gives  a  huge boost  to the  development of  other economies. Unfortunately   in practice guarantees legal protection of insurance policyholders  are   less  protected. The problems  experienced by  the policyholder is   always the difficulty of obtaining payment of compensation  when  evenement happen.  The  reason   why  the policy  is   not   paid  by  insurance companies  is  due   to  a   lack   of knowledge   of   the   community itself,  but  also  because   of   the insurance agent.

## Kata kunci: asuransi, polis, tertanggung
A. Pendahuluan
Kurun waktu 1998 – 2003, pertumbuhan industri asuransi di Asia jauh lebih tinggi dibanding negara-negara maju yang dipengaruhi   oleh peningkatan perumbuhan ekonomi dan suku bunga yang relatif rendah. Bahkan khusus untuk Indonesia, industri asuransi pada 2012 mendatang diprediksi   akan   mengalami   pertumbuhan   sekitar   25%   hingga   30%. Kondisi   ini   mempengaruhi   perusahaan-perusahaan   asuransi   untuk berlomba-lomba menawarkan berbagai produk terbaru yang diharapkan menjadi salah satu sarana investasi jangka panjang. Perkawinan antara dunia   perbankan,   asuransi   dan   investasi   menciptakan trend inovasi produk-produk   asuransi.   Perusahaan   asuransi   bekerjasama   dengan
perbankan   dalam   menawarkan   produk   tersebut   sehingga   muncul bancassurance.
Sarana   investasi   yang   paling   populer   untuk   menyiapkan   dana investasi   adalah   asuransi.   Ada   faktor   kepastian   dan   jaminan   dalam asuransi. Permasalahan yang selalu dialami oleh pemegang polis adalah sulitnya   memperoleh   pembayaran   ganti   kerugian   ketika evenement terjadi.   Padahal   tujuan   utama   seorang   pemegang   polis   atau   nasabah mengikatkan   diri   dalam   perjanjian   asuransi   adalah   untuk   mengalihkan risiko sehingga akan menerima ganti kerugian bila terjadi suatu peristiwa yang tidak diduga yang menimpa objek asuransi.
Dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan, asuransi memegang peranan penting, karena di samping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan   kerugian   yang   akan   terjadi,   asuransi memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan ekonomi lainnya.
Asuransi   telah   menjadi   bagian   yang   ensensial   dari   setiap perusahaan.   Investment   banker   misalnya,   akan   merasa   lebih   yakin penilaiannya terhadap proyek-proyek tertentu apabila semua risiko proyek itu   telah   dilindungi   oleh   asuransi.   Dengan   demikian,   perusahaan- perusahaan   asuransi   yang   tugas   utamanya   adalah   memberikan perlindungan   kepada   perusahaan-perusahaan   lain   telah   menjadi   suatu institusi ekonomi yang mempunyai peranan yang tidak kecil.
Saat ini perkembangan asuransi menunjukan perkembangan yang cukup   signifikan.   Perusahaan-perusahaan   yang   bergerak   di   bidang industri   jasa   asuransi   menawarkan   berbagai   macam   produk   asuransi mulai   dari     jasa   asuransi   kerugian,   asuransi   jiwa,   asuransi   kesehatan, asuransi tenaga kerja dan lain-lain sampai dengan asuransi yang memiliki unsur tabungan seperti asuransi jiwa unit link.
Kurun waktu 1998 – 2003, pertumbuhan industri asuransi di Asia jauh lebih tinggi di banding negara-negara maju. Menurut laporan Swiss Re Economic Research and Consulting , pada periode itu, pertumbuhan
premi  asuransi  jiwa rata-rata 10,2  %  setiap  tahun. Negara maju  hanya tumbuh   2,6   %.   Negara-negara   di   Asia   Tenggara,   termasuk   Indonesia mencatat   pertumbuhan   premi   yang   cukup   signifikan   didorong   oleh peningkatan perumbuhan ekonomi dan suku bunga yang relatif rendah. Salah   satu   faktor   pemicu   pertumbuhan   industri   asuransi   Asia,   adalah masih   rendahnya   penetrasi   polis   asuransi   dibanding   negara   maju, kesadaran   akan   proteksi   terhadap   perusahaan   maupun   keluarga   sudah mature. Terjadi akumulasi dana yang cukup besar pada asuransi jiwa dan dana pensiun. 1
Tampaknya   industri   asuransi   tidak   mau   ketinggalan   dengan lembaga finansial lainnya.   Perusahaan-perusahaan   asuransi   berlomba- lomba menawarkan berbagai porduk terbaru. Asuransi diharapkan dapat menjadi salah satu sarana investasi jangka panjang. Perkawinan antara dunia   perbankan,   asuransi   dan   investasi   menciptakan   tren   inovasi produk-produk asuransi. Kini asuransi mulai dilirik kaum berduit sebagai salah   satu   bentuk   investasi   yang   menjanjikan   plus   proteksi   atas   risiko kematian. Dulu orang hanya mengenal asuransi jiwa dan asuransi ganti kerugian.   Dana   pendidikan   anak,   dana   pensiun   dan   kebutuhan   jangka panjang lain dapat disiapkan melalui produk-produk asuransi. Biasanya perusahaan asuransi bekerjasama dengan perbankan dalam menawarkan produk   tersebut   sehingga   muncul bancassurance. Biasanya   produk asuransi   yang   mengandung   nilai   investasi   untuk   kebutuhan   jangka panjang   ditujukan   untuk   masyarakat   menengah   ke   atas.   Karena   selain untuk jangka panjang, juga menyangkut jumlah dana yang tidak sedikit. Sarana  investasi  yang  paling  populer  untuk   menyiapkan  dana investasi adalah asuransi. Ada faktor kepastian dan jaminan dalam asuransi. Malah ada produk asuransi pendidikan anak dalam dollar Amerika.

## 1
“ Äsuransi Global Kepincut Pesona Asia”, Investor Edisi 135, 15 – 28 Nopember 2005
Terkait dengan  bidang asuransi mencakup lapangan  yang sangat luas,   Pasal   247   Kitab   Undang-Undang   Hukum   Dagang   membagi   jenis asuransi  sebagai berikut:
Pertanggungan   itu   antara   lain   dapat   mengenai   bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipaneni, jiwa satu atau beberapa orang, bahaya laut dan perbudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, di sungai, dan di perairan darat.
Asuransi menurut pasal ini dapat terbagi menjadi:
1. Asuransi Kerugian ( Schade Verzekering ), dimana Penanggung berjanji   akan   mengganti   kerugian   tertentu   yang   diderita tertanggung.
2. Asuransi   sejumlah   Uang   ( Sommen   Verzekering ),   dimana Penanggung   berjanji   akan   membayar   uang   yang   jumlahnya sudah   ditentukan   sebelumnya   tanpa   disandarkan   pada   suatu kerugian tertentu.
Persamaannnya adalah, bahwa kedua jenis asuransi ini merupakan persetujuan   untung-untungan.   Yaitu   Penanggung   berjanji   memenuhi prestasi   keuangan   apabila   suatu   peristiwa   terjadi.  Perbedaannya,   pada Asuransi   Kerugian   ganti   rugi   yang   dibayarkan   penanggung   sebesar kerugian yang diderita. Pada Asuransi Sejumlah uang, yang dibayarkan Penanggung   adalah   sejumlah   yang   sudah   dijanjikan   sebelumnya,   dan tidak didasarkan kerugian yang diderita.  Asuransi  adalah sebuah sistem untuk   merendahkan   kehilangan   finansial   dengan   menyalurkan risiko kehilangan dari seseorang atau badan ke lainnya. 2
Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 (dua) jenis yaitu :
a. Usaha   di   bidang   kegiatan   asuransi   disebut   usaha   asuransi ( insurance   busines ).   Perusahaan   yang   menjalankan   usaha asuransi disebut Perusahaan asuransi ( insurance company).
b. Usaha   di   bidang   kegiatan   penunjang   usaha   asuransi   disebut usaha   penunjang   usaha   asuransi   ( Complementary   insurance business ).   Perusahaan   yang   menjalankan   usaha   penunjang
2 http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi , diakses tgl 8 Maret 2007
usaha   asuransi   disebut   Perusahaan   Penunjang   Asuransi ( complementary insurance company) . 3
Usaha   asuransi   pada   saat   ini   dapat   dibagi   ke   dalam   beberapa cabang yang berdiri sendiri. Yang paling umum dari semua pembagian ini adalah antara asuransi swasta dan asuransi pemerintah. Luasnya cakupan kegiatan asuransi cukup mempengaruhi meningkatnya jumlah pemegang polis   di   Indonesia.   Apalagi   saat   ini   perusahaan-perusahaan   asuransi berlomba-lomba   menawarkan   berbagai   produk-produk   asuransi   yang tujuannya untuk menarik minat masyarakat berasuransi.
Maraknya   berbagai   produk   yang   diatawarkan   oleh   perusahaan- perusahaan   asuransi   sayangnya   tidak   diikuti   dengan   jaminan perlindungan   hukum   terhadap   pemegang   polis   asuransi.   Permasalahan yang   selalu   dialami   oleh   pemegang   polis   adalah   sulitnya   memperoleh pembayaran   ganti   kerugian   ketika evenement terjadi.   Padahal   tujuan utama   seorang   pemegang   polis   atau   nasabah   mengikatkan   diri   adalam perjanjian   asuransi   adalah   untuk   menerima   ganti   kerugian   bila   terjadi suatu peristiwa yang tidak diduga menimpa objek asuransi.   Pasal 246 KUHD secara tegas menentukan bahwa :
Asuransi   atau   pertanggungan   adalah   suatu   perjanjian,   dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan   menerima   suatu   premi,   untuk   memberikan   penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.
Berdasarkan   definisi   tersebut   terlihat   adanya   unsur-unsur   dari asuransi, yaitu:
1. Penanggung dan Tertanggung sebagai para pihak.
3 Abdul Kadir Muhammad , Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002, hlm.6.

## 2. Premi, yaitu sejumlah uang yang harus dibayar Tertanggung kepada Penanggung
3. Peristiwa tertentu, yaitu peristiwa yang belum tentu terjadi.
4. Ganti   rugi,   perjanjian   asuransi   memang   diadakan   untuk memberikan   ganti   rugi,   namun   ganti   rugi   hanya   dikenal   dalam Asuransi Kerugian. Dalam Asuransi Jiwa tidak dikenal ganti rugi, karena kehilangan nyawa seseorang tidak dapat dianggap sebagai suatu kerugian, tetapi merupakan suatu musibah yang pasti terjadi, hanya saja waktunya tidak diketahui.
Keempat unsur di atas adalah unsur mutlak dalam asuransi, tanpa salah satu unsur di atas tidak dapat disebut sebagai Perjanjian Asuransi. Salah   satu   unsur   penting   dalam   peristiwa   asuransi   dalam   Pasal   246 KUHDagang adalah ganti kerugian yang objeknya adalah harta kekayaan. 4
Sebetulnya tujuan dari semua asuransi ialah untuk menutup suatu kerugian   yang   diderita   selaku   akibat   dari   suatu   peristiwa   yang bersangkutan dan yang belum dapat ditentukan semula akan terjadi atau tidak. 5
Unsur   ganti   kerugian   sebagai   unsur   penting   dalam   asuransi sayangnya belum berjalan sesuai dengan tujuan pemegang polis asuransi mengikatkan   diri   dalam   perjanjian   asuransi.   Pemegang   polis   asuransi mengalami   kesulitan   ketika   akan   mengajukan   klaim   ganti   kerugian. Perusahaan   asuransi   selaku   penanggung   selalu   mengajukan   berbagai macam alasan sebagai dasar untuk tidak membayar klaim ganti kerugian yang   diajukan   oleh   pemegang   polis.   Hal   ini   menjadi   salah   satu   sebab mengapa masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk berasuransi.
4 Ibid, hlm.9.
5 Wirjono Prodjodikoro , Hukum Asuransi di Indonesia , PT. Intermasa, Jakarta, 1981, hlm.4.

## B. Sulitnya Pembayaran Klaim Ganti Kerugian
Salah satu penyebab mengapa polis tidak dibayar oleh perusahaan asuransi  adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri, selain juga karena faktor agen asuransi. Mira Amalia, Ketua Harian YLKI mengatakan dari catatan YLKI, pengaduan itu antara lain klaim ditolak, prosedur permohonan klaim dipersulit, perusahaan tidak memiliki dana untuk   membayar   klaim,   atau   perusahaan   tidak   jelas   lagi   rimbanya. 6 Banyak   masyarakat   lebih   mempercayai   omongan   agen   daripada   fakta tertulis hitam di atas putih. Semestinya konsumen lebih mempercayai apa yang   tertulis   di   atas   kertas.   Bila   perlu   melakukan   konfirmasi   ke perusahaan   apakah   brosur   yang   diberikan   agen   itu   benar.   Kenyataan bahwa   ujung   tombak   penetrasi   asuransi   berada   di   agen   membuat regulator dan asosiasi perlu melakukan berbagai pembenahan. Misalnya dengan mengharuskan agen memiliki lisensi atau sertifikasi keagenan. Ini merupakan salah satu cara menyaring agen agar tidak serampangan.
Ketidak tahuan konsumen dan kurang profesionalnya agen kerap membuahkan persoalan di kemudian hari. Mereka yang terlanjur membeli polis tidak bisa lagi berbuat banyak ketika terjadi ketidak sesuaian antara yang   dijanjikan   dengan   kenyataan   yang   diterima. 7 Padahal   konsumen asuransi   mempunyai   hak   untuk   mendapatkan   kompensasi,   ganti   rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 8
Ketika   terjadi   komplain   dari   konsumen   asuransi,   apakah   karena terjadi misseling, misrepresentasi, atau uang premi dibawa kabur agen,
6 “Bila janji tidak ditepati”, Investor , Edisi 140, 7 – 20 Februari 2006.
7 Kontan No. 18 Tahun X, 6 Februari 2006.
8 http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=3250 , diakses tgl 8 Maret 2007)
maka   perusahaan   asuransi   harus   bertanggung   jawab   secara   moral   dan hukum kepada konsumen,  selama memang  dibuktikan   konsumen  telah melakukan   pembayaran   resmi.   Namun   perusahaan   asuransi   juga   tidak bisa   selalu   dipersalahkan   karena   yang   dipercayai   adalah   apa   yang dinyatakan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ).
Dalam  parkteknya  ada  nasabah   yang   misalnya  pernah   mengidap penyakit tertentu, atau pernah menjalani opname, tapi tidak disebutkan dalam   SPAJ.   Sehingga   ketika   terjadi   klaim,   dan   perusahaan   asuransi melakukan investigasi ternyata berbeda dengan apa yang tertera di SPAJ, maka dia tidak mendapat klaim. Karena asuransi itu menganut asas itikad baik, dan saling percaya bahwa konsumen jujur dan perusahaan asuransi percaya. Kadang karena bisnis asuransi adalah bisnis kepercayaan, maka kadangkala nasabah yang justru melakukan penipuan.
Terjadinya kesulitan perusahaan membayarkan kewajibannya bisa terjadi   karena   kesalahan   dalam   menghitung   cadangan.   Kesalahan   ini ibarat   bola   salju   yang   makin   lama   makin   besar.   Akibatnya   kewajiban perusahaan   menjadi   lebih   besar   dari   aset   yang   dimiliki.   Regulator mengalami   kesulitan   untuk   bersikap   karena   menjadi   dilematis.   Kalau bertindak tegas nasib karyawan dan pemegang polis dikhawatirkan makin terlantar. Persoalannya, di Industri asuransi belum ada lembaga penjamin polis   seperti   di   perbankan   yang   sudah   memiliki   lembaga   penjamin simpanan (LPS). Jika perusahaan asuransi ditutup, tidak akan ada dana untuk   mengganti   hak-hak   pemegang   polis.   Kesempatan   yang   diberikan egulator terhadap pemegang saham perusahaan asuransi yang bermasalah benar-benar bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja. 9
Lembaga Penjamin  Simpanan   (LPS)   hanya mengembalikan  dana nasabah di bank yang tutup dalam bentuk Giro, Deposito dan Tabungan. Selain   tiga   bentuk   simpanan   itu,   LPS   tidak   memberikan   pengembalian dana nasabah yang disimpan di bank yang banknya tutup atau bankrut.
9 Investor Edisi 132, 27 September – 10 Oktober 2005
Bentuk   simpanan   lain   yaitu   reksadana,   obligasi   dan   asuransi   tidak termasuk LPS. LPS akan membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya. LPS akan menentukan simpanan   yang   layak   bayar   setelah   melalui   proses   verifikasi   selambat- lambatnya 90 hari kerja sejak izin usaha bank dicabut. 10
Selain   itu   yang   menjadi   salah   satu   kelemahan   yang   merugikan kepentingan pemegang polis adalah bahwa isi kontrak asuransi di samping memuat bahasa-bahasa hukum, juga sangat teknis dan spesifik dimana pada   umumnya   sangat   sulit   untuk   memahami   isi   polis   asuransi. Jangankan   pihak   tertanggung,   banyak   pelaku   dalam   perusahaan perasuransian   juga   kurang   memahami   isi   kontrak. 11 Perlu   diketahui bahwa  salah   satu   asas   yang   sangat  penting   dalam   hukum   perikatan   di Indonesia  adalah   asas   kebebasan   berkontrak.   Asas   ini   menjiwai   semua perjanjian yang dilakukan termasuk perjanjian dalam polis asuransi yang harus   didasarkan   pada   prinsip   kebebasan   berkontrak   ( freedom   of contract ) yang  diatur  dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Hal mana dalam prinsip   ini   tidak   hanya   memberikan   kebebasan   pada   para   pihak   yang berkontrak untuk mengajukan klausul perikatan yang disepakati, tetapi juga memberikan kebebasan bagi para pihak tersebut untuk menyepakati penyelesaian   sengketa   di   luar   pengadilan   (arbitrase/mediasi)   sebagai alternatif   penyelesaian   sengketa   bilamana   atas   permasalahan   yang bersangkutan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam melaksanakan klausul dalam kontrak tersebut. Selain itu kontrak asuransi   harus   dijelaskan   dengan   baik   kepada   calon   tertanggung, bagaimana hak dan kewajiban tertanggung berkaitan dengan kontrak, apa akibatnya apabila tertanggung melanggar ketentuan yang ada dalam polis. Untuk dapat memahami polis atau kontrak, perlu dimengerti perjanjian
10 “LPS hanya Jamin Giro, Tabungan dan Deposito, Waspada, Sabtu 6 Mei 2006
11 “Kepercayaan  Publik  dan  Kasus  Dalam   Perasuransian”   , Kompas ,  24   Juni 2004.
pertanggungan dari polis asuransi itu sendiri. Oleh karena itu, ada baiknya diberi penjelasan perihal perjanjian asuransi ini. Dari kalimat permulaan sudah   jelas   bahwa   ada   dua   hal   yang   penting   dari   polis   ini   adalah pembayaran premi tertentu dan disetujuinya pasal-pasal dan ketentuan- ketentuan selanjutnya. Kelalaian membayar premi atau tidak mematuhi ketentuan-ketentuan   tersebut   berarti   melalaikan   kewajiban   dan   dapat menyebabkan   tidak   berlakunya   polis   atau   kontrak   itu   jika   sampai perusahaan asuransi memberitahukan pembatalannya. 12
Polis  merupakan  dokumen  yang  berisi   kesepakatan  antara pihak tertanggung dan  penanggung  (pihak  asuransi)  berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggungkan. Polis adalah bukti perjanjian penutupan asuransi tersebut.  Standar polis biasanya terdiri atas:
1. Schedule (Ikhtisar   pertanggungan).   Berisi   hal-hal   pokok   yang   perlu diketahui oleh tertanggung.
2. Judul Polis
3. Pembukaan
4. Penjaminan (operative clause)
5. Pengecualian
6. Tanda tangan pihak penanggung
7. Uraian
Keterangan mengenai tertanggung dan obyek yang diasuransikan dapat dilihat  pada  dokumen  asli  maupun duplikat  ikhtisar  polis.  Pihak asuransi menyarankan tertanggung meluangkan waktu untuk mempelajari isi polis yang telah diterima sehingga dapat diketahui secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak terutama pada saat terjadi klaim. 13
12 A.Hasmy Ali, Bidang Usaha Asuransi, Bumi Aksara,  Jakarta, 1993, hlm.42.
13 http://www.danamas.com/asuransi/edu_lifepolis.asp , diakses tgl 2 Oktober 2006.
Mengingat sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian maka tertanggung   sebelum   membeli   polis   asuransi   harus   hati-hati. Mengonsumsi   asuransi   jangan   hanya   diukur   dari   rendahnya   premi, adanya hubungan pertemanan, perusahaan asuransi yang selalu muncul di iklan. Mengukur kinerja perusahaan asuransi adalah sesuatu yang sulit karena banyak faktor tehnis yang harus diukur. Untuk memilih produk dan perusahaan asuransi yang baik, dapat diminta jasa konsultan asuransi atau menggunakan jasa broker asuransi.
Meskipun   broker   asuransi   tiak   menanggung   risiko   atas   klaim asuransi,   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan/ketentuan   perundang- undangan,  maka  broker  asuransi   tetap  memiliki potential  liability atas penempatan asuransi yang dilakukannya kepada perusahaan asuransi.
Apabila   broker   asuransi   melakukan   kesalahan   dalam   proses penutupan asuransi dan karena kesalahannya klaim asuransi yang diderita tertanggung ditolak oleh perusahaan asuransi, maka peraturan/undang- undang yang ada mengatakan broker asuransi harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita tertanggung.
Permasalahan lain yang turut menyebabkan sulitnya pembayaran klaim ganti kerugian adalah terjadinya perubahan terhadap polis asuransi. Apabila   obyek   yang   diasuransikan   atau   alamat   tertanggung   mengalami perubahan   selama   masa   berlakunya   polis   sehingga   terjadi,   misalnya perubahan   fungsi/okupasi,   nilai   atau   kepemilikan,   tertanggung   wajib memberitahukan   hal   ini   kepada   pihak   asuransi.   Hal   ini   akan   sangat membantu seandainya terjadi klaim.
a. Perubahan risiko. Fungsi / okupasi obyek pertanggungan berubah, misalnya   dari   rumah   tinggal   menjadi   gudang,   atau   dari   mobil pribadi menjadi mobil sewaan.
b. Perubahan  nilai   .  Nilai   obyek   pertanggungan   telah   berubah,  dan tertanggung   ingin   mendapatkan   penggantian   yang   sesuai   jika terjadi klaim.
c. Pindah tempat dan pindah tangan
1) Pindah   tempat,   maksudnya:   Jika   obyek   pertanggungan mengalami perpindahan lokasi.
2) Pindah   tangan,   maksudnya:   Pertanggungan   akan   batal   jika barang   yang   diasuransikan   pindah   tangan,   baik   berdasarkan suatu   persetujuan   atau   karena   tertanggung   meninggal   dunia. Kecuali jika penanggung setuju akan perubahan tersebut.
Perubahan-perubahan   tersebut   akan   dicatatkan   pada   lembaran kertas  yang  disebut  dengan endorsemen. Endorsemen  lazim  digunakan karena   menerbitkan   suatu   polis   baru   untuk   menampung   perubahan tersebut akan memakan biaya dan waktu.

## C. Tidak Diterapkannya Prinsip-Prinsip Asuransi
Faktor   penyebab   lain   yang   menyebabkan   tidak   dibayarkannya klaim   asuransi   adalah   tidak   diterapkannya   prinsip-prinsip   asuransi. Dalam   bisnis   asuransi,   ada   beberapa   prinsip   asuransi   yang   harus diterapkan   baik   oleh   perusahaan   asuransi   maupun   oleh   masyarakat tertanggung.   Setidaknya   prinsip   dimaksud   antara   lain   adalah   prinsip insurable interest , prinsip utmost good faith , prinsip indemnity , prinsip proximate cause , dan prinsip kontribusi dan subrogasi.
Prinsip insurable   interest (   prinsip   kepetingan   yang   dapat diasuransikan)   mensyaratkan   adanya   kepentingan   dalam   mengadakan perjanjian   asuransi   dengan   akibat   batalnya   perjanjian   asuransi   apabila tidak   dipenuhi. 14 Penanggung   tidak   diwajibkan   untuk   membayar   ganti kerugian apabila asuransi itu diadakan tanpa adanya kepentingan dari si tertanggung terhadap objek yang diasuransikan. Dasar hukumnya dapat dilihat dalam Pasal 250 KUHDagang yang menyebutkan :
Apabila   seseorang   yang   telah   mengadakan   pertanggungan   untuk diri   sendiri,  atau   apabila  seorang, yang  untuknya  telah  diadakan   suatu pertanggungan,   pada   saat   diadakannya   pertanggungan   itu   tidak mempunyai   kepentingan   terhadap   barang   yang   dipertanggungkan   itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti kerugian.
14 M. Suparman  Sastrawidjaja, Hukum Asuransi, Penerbit Alumni,    Bandung, 1993, hlm. 55.
Harus   ada insurable   interest (kepentingan   yang   dapat diasuransikan)   untuk   mencegah   sebuah   kontrak   polis   diperjual-belikan atau sebagai bahan taruhan.  Kalau tidak terdapat insurable interest pada sebuah kontrak asuransi, maka asuransi tersebut akan dianggap tidak sah (void).     Oleh   karena   itu,   pihak   asuransi   secara   berkala   akan   meninjau penunjukan ahli waris apakah sesuai atau tidak. 15
Prinsip   Utmost   Good   Faith (UGF)   menyebutkan   bahwa   si tertanggung harus memberitahukan semua fakta material dengan benar, lengkap, serta sukarela atas obyek pertanggungan, baik diminta maupun tidak   diminta.   Sebaliknya,   perusahaan   asuransi   pun   dituntut   harus menunjukkan itikad baiknya kepada si tertanggung. Dasar hukum prinsip ini   dapat   dilihat   dalam   Pasal   251,  252,   276,   277   KUH   Dagang.   Sangat sering terjadi kesalah pahaman atas penerapan prinsip ini dalam bisnis asuransi.   UGF   seolah-olah   hanya   menjadi   kewajiban   si   tertanggung, dimana   si   penanggung   tidak   perlu   menunjukkan   itikad   baik   kepada penanggung.
Banyak   penanggung   mengklaim   bahwa   tertanggung   tidak melaksanakan itikad baik ( breach of utmost good faith ) sehingga klaim asuransi yang diajukan ditolak oleh perusahaan asuransi. Dalam banyak kasus,   seringkali   niat   baik   tertanggung   untuk   melakukan   sesuatu berkaitan   dengan   klaim   asuransi   menjadi   bumerang   karena   ternyata tindakan itu melanggar ketentuan kontrak. Di sisi lain tertanggung tidak mengetahui bahwa niat baik itu ternyata menjadi tidak baik, yang pada akhirnya   menjadi grey   area timbulnya   konflik   dari   tuntutan   ganti kerugian.
Dalam asuransi dikenal istilah cintra proferentem of rule. Artinya, apabila ada kalimat dalam kontrak yang menimbulkan keragu-raguan atas definisinya ( ambiguity ), maka yang bertanggung jawab adalah pihak yang
15 http://www.danamas.com/asuransi/edu_lifepolis.asp , diakses tgl 2 Oktober 2006.
membuat   kontrak.   Karena   kontrak   asuransi   dibuat   oleh   perusahaan asuransi,   maka   akibat ambiguity perusahaan   asuransi   harus   menjadi pihak yang bersalah dan yang bertanggung jawab.
Prinsip indemnity (Prinsip keseimbangan) yang mengandung arti bahwa penggantian kerugian  dari si penanggung harus seimbang dengan kerugian   yang   sungguh-sungguh   diderita   oleh   tertanggung.   Prinsip   ini tidak dimuat secara tegas dalam KUH Dagang tetapi terkandung dalam beberapa pasal seperti Pasal 246, 250, 252, 253, 254, 271, 277, 278, 280, 284 KUH Dagang.
Prinsip proximate cause yang diartikan sebagai sebab dari kerugian itu   adalah   peristiwa   yang   mendahului   kerugian   itu   secara   urutan kronologis terletak terdekat pada kerugian itu.
Prinsip proximate cause ini merupakan sebagian dari prinsip sebab akibat   ( Causaliteit   Principle )   yang   menentukan   bahwa   timbulnya kewajiban   penanggung   untuk   mengganti   kerugiaan   kepada  tertanggung apabila peristiwa  yang menjadi sebab timbulnya kerugian itu disebutkan dalam polis. Ada 3 pendapat untuk menentukan sebab timbulnya kerugian dalam perjanjian asuransi yaitu :
a. Causa Proxima
b. Tiap-tiap   peristiwa   yang   dianggap   sebagai conditio   sine   qua   non terhadap kerugian
c. Causa  Remota bahwa  peristiwa  yang  menjadi  sebab  dari   timbulnya kerugian   itu   ialah   peristiwa   yang   terjauh.   Ajaran   ini   merupakan lanjutan dari pemecahan suatu ajaran yang disebut “sebab adequate ” yang   mengemukakan   bahwa   dipandang   sebagai   sebab   yang menimbulkan   kerugian   itu   ialah   peristiwa   yang   pantas   berdasarkan ukuran pengalaman harus menimbulkan kerugian itu.
Prinsip kontribusi yang muncul dalam asuransi berganda ( double insurance )   yaitu   bila   polis   ditandatangani     oleh   beberapa   penanggung, maka   masing-masing   penanggung   memberikan   kontribusi   menurut imbangan jumlah yang sudah mereka tandatangani dalam polis asuransi,
memikul   hanya   harga   yang   sebenarnya   dari   kerugian   yang   diderita tertanggung.
Prinsip   subrogasi   yaitu   prinsip   yang   didasarkan   pada   Pasal   284 KUHDagang yang menentukan :
Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan kedudukan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang   ketiga  berhubung   dengan   timbulnya  kerugian tersebut. Dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk   setiap   perbuatan   yang   dapat   merugikan   hak   si penanggung terhadap orang-orang ketiga.
Prinsip   subrogasi   ini   didasarkan   pada   sifat   perjanjian   asuransi sebagai   suatu   perjanjian   penggantian   kerugian   yang   didasarkan   asas indemniteit. Oleh   karena   itu   pembentuk   Undang-undang   mencegah adanya   penyelewengan   dan   menentukan   di   dalam   Pasal   284   KUHD, bahwa penanggung yang telah membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggungkan,   mendapat   semua   hak-hak   yang   ada   pada   si tertanggung   terhadap   orang   ke   tiga   mengenai   kerugian   itu.   Dan selanjutnya   dalam   anak   kalimat   ditentukan   bahwa   tertanggung bertanggung jawab untuk tiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari penanggung terhadap orang-orang ketiga. 16
Tidak   dijalankannya   prinsip-prinsip   asuransi   di   atas   turut menyebabkan   sulitnya   pembayaran   ganti   kerugian   terhadap   pemegang polis asuransi. Dalam rangka mencegah permasalahan di atas pemerintah mengeluarkan   Keputusan   Menteri   Keuangan   No.   412/KMK   06.2003 tentang   Test   Uji   Kepatutan   dan   Kelayakan   ( fit   and   proper   test), bagi pemegang saham, komisaris, dan direksi usaha perasuransian.
Dikeluarkannya   Keputusan   Menteri   Keuangan   No.   412/KMK 06.2003 tentang Test Uji Kepatutan dan Kelayakan ( fit and proper test), bagi pemegang saham, komisaris, dan direksi usaha perasuransian maka
16 Emmy   Pangaribuan  Simanjuntak, Hukum   Pertanggungan ,     Seksi   Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,  1980, hlm.75.
ada 2 aspek yang akan dinilai yaitu kompetensi dan integritas. Adanya Test Uji Kepatutan dan Kelayakan ( fit and proper test) diharapkan organ perusahaan asuransi dapat mengelola perusahaan sesuai dengan prinsip fiduciary   duties yang   pada   akhirnya   dapat   memberikan   jaminan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi. Apalagi saat ini banya produk-produk   asuransi   yang   selain   memberikan   ganti   kerugian   jika terjadi risiko juga sekaligus menawarkan investasi bagi pemegang polis seperti   asuransi   unit   link.   Namun   seperti   produk   asuransi   yang   lain kadangkala   asuransi   jenis   ini   juga   merugikan   nasabahnya   disebabkan kurangnya pengetahuan pemegang polis.
Asuransi yang menunjukkan perkembangan yang signifikan adalah asuransi   unit   link.   Unit   link   adalah   turunan   produk   asuransi   yang memberikan   manfaat   investasi   kepada   pemegang   polisnya.   Ini   terjadi karena   penerbit   unit   link   juga   menginvestasikan   sebagian   uang   premi asuransi ke berbagai instrumen investasi seperti obligasi. Jenis asuransi ini banyak diminati masyarakat disebabkan banyaknya keuntungan yang akan di dapat nasabah. Nasabah juga dapat menggelembungkan dananya alias   berinvestasi   melalui   produk   tersebut.   Selain   perlindungan   diri, keuntungan   yang   bisa   di   dapat   dari   produk   ini,   yaitu   bisa   untuk pengembangan dana. Ada berbagai variant instrument investasi yang bisa dipilih   nasabah,   seperti cash   fund rupiah ,   fixed   income   fund rupiah , balance fund rupiah , dan managed fund US dollar. Selain itu, nasabah dapat menambah cakupan perlindungan asuransi jiwa yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan.
Namun   para   pemegang   polis   asuransi   baru   bisa   menikmati   laba dari hasil investasinya dalam jangka menengah ( 3 – 5 tahun) dan jangka panjang   (diatas   5   tahun).   Kalau   mau   investasi   untuk   satu   tahun   dan langsung mau diambil, sangat tidak disarankan untuk ambil unit link. Jika pemegang   polis   nekat   menarik   dananya   sebelum   jangka   waktu   itu, perusahaan   asuransi   biasanya   akan   mengenakan   penalti   (surrender penalty)   yang   lumayan   besar.   Surrende   penalty   baru   hilang   setelah   5
tahun. Penalti itu berturut-turut mulai dari tahun pertama 6 %, kemudian tahun berikutnya 5 %, 4 %, 3 % dan 2 %. Cuma dalam kondisi darurat, perusahaan-perusahaan   asuransi   tu   biasanya   juga   menawarkan   skema untuk melakukan perpindahan. Biasanya si agen penjual akan menawari nasabahnya   melakukan   switching   (perpindahan   dana)   untuk   menjaga kemungkinan kerugian yang lebih besar. Sebelm membeli sebuah produk unit link, sebaiknya ditanyakan seluk bluk produk itu secara detil. Soalnya, varian   produk  unit link  sangat banyak.  Menyangkut penyetoran  premi, misalnya   ada   yang   menentukan   cukup   sekali   setor,   ada   pula   yang menerapkan sistem setoran bertahap. Jenis asuransi yang diberikan juga, tidak melulu asuransi jiwa. Portofolio investasinya juga sudah pasti tidak sama.Harus juga ditanyakan cara membaca hasil kinerja unit link yang diumumkan   di   koran-koran.   Pasalnya,   para   manajer   investasi   memang melaporkan perkembangan investasi mereka dalam bentuk harga unit link perunit   –   mirip   nilai   aktiva   bersih   (NAB)   perunit   reksadana.   Tapi pengumumnya   tidak   standar.   Ada   yang   mengumumkan   harga   perunit secara berkala mingguan, harian atau dua kali dalam seminggu. Metode pelaporan yang  berbeda-beda ini membuat kita kebingungan  pada saat ingin membandingkan hasil investasi unti link yang satu dengan yang lain.
Tak   ada   salahnya   menanyakan   juga   metode   penghitungan   investasinya jika dana pemegang polis diinvestasikan di obligasi. Pasalnya, pengelolaan portofoplio investasi unit link tidak setransparan reksadana. Akibatnya, tidak ada yang bisa menjamin penilaian portofolio obligasi mereka sudah mencerminkan   nilai   pasar   (market  to  market).  Ini  memang   tergantung manajer investasinya. Jadi kalau memilih produk unit link perhatikan juga siapa   manajer   investasinya.   Produk   unit   link   seperti Equity   Protection merupakan   solusi   berinvestasi   pada  instrumen   saham,  dengan  jaminan pengembalian   investasi   awal   pada  akhir   kontrak.  Investasi   dana  dalam equity protection ini akan ditempatkan dalam instrumen saham melalui Manulife Dana Ekuitas yang akan dikelola oleh Manajer investasi Manulife Aset Manajemen Indonesia.
Pemegang polis selaku konsumen merasa dijanjikan hasil investasi yang cukup menarik bila membeli produk tersebut, nyatanya ketika terjadi gonjang-ganjing di pasar reksadana, produk ini ikut terkena dampaknya, sehingga dana investasi yang dimiliki konsumen malah turun. Konsumen kurang paham dan agen kurang menjelaskan lebih rinci risiko dari produk tersebut.   Padahal   unit   link   itu   investasi   yang   ada   proteksinya,   bukan proteksi yang memiliki investasi. 17

## D. Peran Regulator
Menghadapi permasalahan di bidang asuransi, regulator memiliki peranan penting. Dari segi pengawasan, ada dua pendekatan yang bisa dipakai   oleh   regulator   yaitu compliance   approach dan risk   base supervisison (RBS). Bila dikaitkan dengan risiko maka RBS bisa dilakukan untuk   mengukur   tingkat   risiko   perusahaan,   ukurannya,   misalnya   RBC. Juga   bisa   dilihat   dari   banyaknya   pengaduan   yang   masuk   terhadap perusahaan.   Mesti   dicermati   perusahaan-perusahaan   yang   banyak menerima pengaduan dari tertanggungnya yang disebabkan dari agen atau staff internal perusahaan.
Regulator belum cukup transparan untuk misalnya mengumumkan kepada masyarakat agar tidak membeli asuransi dari perusahaan X atau mengumumkan perusahaan X tidak boleh beroperasi lagi. Semestinya ada tindak lanjut setelah pencabutan izin, apa yang mesti dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.
Perusahaan-perusahaan   yang   dalam   pengawasan   memang   diberi kesempatan   untuk   memperbaiki   kondisi   perusahaannya.   Bahkan regulatorpun   mencoba   membantu   menjembatani   persoalan   masing- masing perusahaan . namun memang tidak mudah mencari investor bagi perusahaan yang kondisinya sedang sekarat. Untuk itu keberadaan Biro
17 “Bila Janji Tidak Ditepati”, Investor, Edisi 140, 7 – 20 Februari 2006
Mediasi   diharapkan   bisa   menjembatani   persoalan   antara   nasabah   dan perusahaan.

## E. Penutup
Beradasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara yuridis, kedudukan hukum pemegang polis asuransi adalah  orang yang merupakan  tertanggung  yang berhak  menerima suatu premi, untuk memberikan   penggantian   kepadanya   karena   suatu   kerugian,   kerusakan atau   kehilangan   keuntungan   yang   diharapkan,   yang   mungin   akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.
Perjanjian dalam polis asuransi yang harus didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak ( freedom of contract ) yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.   Hal   mana   dalam   prinsip   ini   tidak   hanya   memberikan kebebasan pada para pihak yang berkontrak untuk mengajukan klausul perikatan yang disepakati, tetapi juga memberikan kebebasan bagi para pihak   tersebut   untuk   menyepakati   penyelesaian   sengketa   di   luar pengadilan   (arbitrase/mediasi)   sebagai   alternatif   penyelesaian   sengketa bilamana atas permasalahan yang bersangkutan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam melaksanakan klausul dalam kontrak tersebut.
Adapun   penyebab   mengapa   polis   tidak   dibayar   oleh   perusahaan asuransi  adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri, selain juga karena faktor agen asuransi.

## F. Daftar Pustaka

## 1. Buku-buku
A.Hasmy Ali, Bidang Usaha Asuransi, Bumi Aksara,  Jakarta, 1993.
Abdul Kadir  Muhammad  , Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002.
Emmy Pangaribuan  Simanjuntak, Hukum Pertanggungan , Seksi Hukum Dagang   Fakultas   Hukum   Universitas   Gadjah   Mada,   Yogyakarta, 1980.
M.   Suparman  Sastrawidjaja, Hukum   Asuransi, Penerbit   Alumni, Bandung, 1993
Wirjono  Prodjodikoro, Hukum   Asuransi   di   Indonesia ,   PT.   Intermasa, Jakarta, 1981.

## 2. Media Massa
Äsuransi   Global   Kepincut   Pesona   Asia”, Investor ,     Edisi   135,   15   –   28 Nopember 2005
“Bila janji tidak ditepati”, Investor, Edisi 140, 7 – 20 Februari 2006. Investor Edisi 132, 27 September – 10 Oktober 2005
“Kepercayaan Publik dan Kasus Dalam Perasuransian”Kompas, 24 Juni 2004
Kontan No. 18 Tahun X, 6 Februari 2006
“LPS hanya Jamin Giro, Tabungan dan Deposito, Waspada, Sabtu 6 Mei 2006
3. Internet
http://www.danamas.com/asuransi/edu_lifepolis.asp ,   diakses   tgl   2 Oktober 2006.
http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi , diakses tgl 8 Maret 2007.
http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=3250 ,   diakses   tgl   8 Maret 2007