## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG PENERTIBAN HEWAN LEPAS DI KABUPATEN

## BONE BOLANGO
Suleman Hamzah Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo Email : sulemanhamzah3@gmail.com

## Abstract
This research aims to find out how Regional Regulation No. 39 of 2006 concerning Controlling Loose Animals in Bone Bolango Regency and to find out what factors hinder  the  implementation  of  Regional  Regulation  No.  39  of  2006  concerning Controlling  Loose  Animals  in  Bone  Bolango  Regency,  this  type  of  research  is descriptive  in  nature  which  aims  to  accurately  describe  the  characteristics  of  an individual,  condition,  symptoms  or  to  determine  whether  there  is  a  relationship between  a  symptom  or  determine  whether  there  is  a  relationship  between  a symptom.  others  in  society.  Based  on  the  research  results,  in  implementing Regional Regulation no. 39 of 2006 concerning Controlling Loose Animals in Bone Bolango  Regency  has  not  gone  as  expected  because  there  are  still  several  things that  make  this  regional  regulation  not  optimal,  some  of  which  are  the  causes  of non-compliance with achieving  goals, accuracy  of  targets,  timeliness,  accuracy in making  choices,  and  determination  in  measurements.  ,  from  the  Regional Regulation  enforcement  institution,  namely  the  Bone  Bolango  Regency  Civil Service  Police  Unit.  This  is  indicated  due  to  the  lack  of  special  facilities  for livestock  from  the  government.  Furthermore,  if  we  look  at  it  from  the  public,  in principle  the  public  does  not  know  about  this  regional  regulation,  which  has resulted  in  many  animals  simply  being  released,  considering  that  the  impact  of harm caused by animals is not too fatal, as well as the lack of special facilities and budget  from  the  government  and  the  lack  of  special  socialization  regarding regional regulation no. 39 of 2006 concerning Controlling Loose Animals.

## Keywords: Implementation, Regional Regulations, Loose Animals

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No. 39 Tahun  2006  tentang  Penertiban  Hewan  Lepas  di  Kabupaten  Bone  Bolango  serta  untuk mengetaui  faktor-faktor  apa  penghambat  dalam  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  No.  39 Tahun  2006  tentang  Penertiban  Hewan  Lepas  di Kabupaten  Bone  Bolango,  Adapun jenis penelitian ini ada bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat. Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  dalam  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  No.  39  Tahun 2006  tentang  Penertiban  Hewan  Lepas  Kabupaten  Bone  Bolango  belum  berjalan  seperti yang diharapkan dikarenakan masih terdapat beberapa hal yang membuat perda ini belum optimal,  adapun  yang  menjadi  penyebab  tidak  sesuainya  pencapaian  tujuan,  ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan menentukan pilihan, dan ketetapan dalam pengukuran, dari  pihak  institusi  penegak  Perda  yaitu  Satuan  polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Bone Bolango.  Hal  tersebut  diindikasikan  karena  Kurangnya  sarana  khusus  hewan  ternak  dari pemerintah.  Selanjutnya  bila  ditinjau  dari  masyarakat,  masyarakat  pada  prinsipnya  belum tahu mengenai Perda tersebut sehingga menyebabkan banyaknya hewan yang lepas begitu saja  dengan  memandang  dampak  yang  di  rugikan  oleh  hewan  tidak  terlalu  fatal  serta kurangnya fasilitas dan anggaran khusus dari pemerintah serta kurangnya sosialisasi khusus perda No. 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas.

## Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Hewan Lepas

## A. PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  adalah  Negara  yang  menjungjung  tinggi  nilainilai pancasila  dan  selalu  menganut  sistem  presidensial  dan  juga  merupakan  Negara  kesatuan dengan  sistem  desentralisasi.  Sehubungan  dengan  itu  penyelenggaraan  Pemerintahan  di Daerah  di  laksanakan  melalui  tiga  asas  yaitu  desentralisasi,  dekonsentrasi,  dan  tugas pembantuan 1 .  Asas  desentralisasi  adalah  penyerahan  wewenang  Pemerintahan  oleh Pemerintah  kepada  Daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  Pemerintahan dalam sistem NKRI, Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah  kepada  Gubernur,  sebagai  Wakil  Pemerintah  kepada  instansi  vertikal  di wilayah tertentu, Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau  Desa;  serta  dari  Pemerintahan  Provinsi  kepada  Pemerintah  Kabupaten/Kota dan/atau  Desa  serta  dari  Pemerintah  Kabupaten/Kota  kepada  Desa  untuk  melaksanakan
1 Mardiansyah, E. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
tugas  tertentu 2 .  Implementasi  peraturan  dipandang  dalam  pengertian  secara  umum merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang  diinginkan.  Implementasi  ialah  berbagai  tindakan  yang  dilakukan  individu,  pejabat, kelompok  pemerintah,  atau  swasta  yang  diarahkan  pada  tercapainya  tujuan-tujuan  yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan 3 .
Pengertian  desentralisasi  menurut  Inu  Kencana  Syafiie  adalah  penyerahan  segala urusan,  baik  pengaturan  dalam  arti  pembuatan  peraturan  Perundang-undangan,  maupun penyelenggaraan  Pemerintahan  itu  sendiri,  dari  pemerintah  pusat  kepada  Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga Peraturan Daerah tersebut 4 .
Sistem desentralisasi dan dekonsentrasi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia telah  merubah  pondasi  ketatanegaraan  kita  perubahan  tersebut  ditandai  dengan  adanya Undang-undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  merupakan perwujudan  dari  distribution  of  power  yang  artinya  pembagian  kekuasaan  antara Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintahan  Daerah.  Konsekuensi  atas  terjadinya  perubahan pondasi  ketatanegaraan  tersebut  yakni  di  tandai  dengan  adanya  penyerahan  atau pelimpahan urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang di atur berdasarkan prinsisp-prinsip  otonomi  Daerah 5 .  Salah  satu  prinsip  otonomi  Daerah  yang  di  maksud adalah  dengan  melakukan  penetapan  regulasi  atau  aturan-aturan  terkait  penyelenggaraan Pemerintahan,  termasuk  menyusun  dan  menetapkan  Peraturan  Daerah  hal  inilah  yang  di sebut  dengan  Perda.Peraturan  Daerah  ditetapkan  tidak  saja  dalam  penyelenggaraan otonomi  Daerah,  tetapi  juga  dalam  rangka  penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Suatu  Perda  tidak  boleh  bertentangan  dengan kepentingan umum Perda lainatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 6 .
Dalam  pasal  18  ayat  6  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2 Siswanto Sunarno, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 7
3 Solichin Abdul Wahab, 2010, Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta, Edisi Kedua, Bumi Aksar
4 Inu Kencana Syafiie, 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, rineka cipta, hlm 57
5 Hasba, I. B. (2012). Pelaksanaan Kewenangan Otonomi dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Jawa Timur Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).
6 Rozali  Abdullah,  2002,  Pelaksanaan  Otonomi  Luas  &  Isu  Federalisme  Sebagai  Suatu  Alternatif,  Jakarta  PT. Grafindo Persada, hlm.41-42

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
1945  yang  berbunyi:  ”Pemerintah  Daerah  berhak  menetapkan  peraturan  Daerah  dan peraturan-peraturan  lain  untuk  melaksanakan  otonomi  dan  tugas  pembantuan”  Dalam regulasi  tersebut  mengambarkan  bahwa  hak  Pemerintah  Daerah  dalam  menetapkan peraturan Daerah serta sistem otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan sebagian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.
Undang-undang  No.  32  Tahun  2004  tidak  semerta-merta  mensyaratkan  adanya kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah, akan tetapi Undang- undang  tentang  otonomi  Daerah  ini  juga  mengatur  tentang  penyelenggaraan  ketertiban umum  dan  ketentraman  masyarakat  di  Daerah  masing-masing.  Sebagaimana  telah  di rumuskan  pada  BAB  III  pembagian  urusan  Pemerintah  pasal  14  ayat  1C  Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 7 .
Betitik  tolak  dengan  hal  di  atas  maka  Pemerintah  Daerah  yakni  Kabupaten  Bone Bolango  telah  berkomitmen  melaksanakan  penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan ketentraman  masyarakat  dengan  menetapkan  produk  hukum,  salah  satunya  adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No, 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas di Wilayah Kabupaten Bone Bolango. Dibentuknya Peraturan Daerah ini tidak lain berdasarkan  pada  perkembangan  Kabupaten  Bone  Bolango,  yakni  yang  terlihat  di  masa kini  bahwa  adanya  masyarakat  yang  tidak  bertanggung  jawab  terhdap  kepemilikan hewannya yang dampaknya menimbulkan ketidaknyamanan bahkan dapat membahayakan terhadap  pengguna  kenderaan  bermotor  sehingga  masih  banyka  pengendara  yang mengalami kecelakaan akibat hewan yang dibiarkan oleh pemiliknya.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  No.  39  Tahun  2006  tentang  Penertiban  Hewan Lepas, dimana dalam pasal 2 telah diatur secara jelas tentang kewajiban bagi pemilik atau pemeliharaan  hewan  untuk  memelihara  hewan  sesuai  dengan  teknik/cara  pemeliharaan ternak yang baik dan benar meliput:
1. Bagi  pemilik  atau  pemeliharaan  hewan  yang  berada  di  Kawasan  pusat  kota  tidak lebih  dari  10  (ekor)  wajib  memiliki  kendang  dan  bagi  pemilik  atau  pemeliharaan yang  memiliki  hewan  lebih  dari  10  (sepuluh)  ekor  hewan  pemeliharaanya  tidak
7 Josef  Riwu  Kaho,  2010,  Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara  Republik  Indonesia,  Jakarta,  PT.  RajaGrafindo Persada, Hal 14 – 15

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dibenarkan  untuk  membuat  kendang  para  radius  di  Pusat  Kota  yang  ketentuan  itu akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Bupati;
2. Setiap  pemilik  dan  atau  pemeliharaan  hewan  yang  tidak  memiliki  kandang  wajib atau menempatkan hewan pemeliharaan secara teratur dan benar;
3. Setiap  pemilik  atau  pemelihara  hewan  yang  tidak  memilihi  kandang  dan membiarkan  hewan  peliharannya  lepas/bebas  dan  menimbulkan  kerugian  pada pihak lain, maka pemelik/pemelihara wajib mengganti kerugian itu. 8
Setelah  melakukan  observasi  di  lapangan,  penulis  banyak  menemukan  peternak hewan  seperti  peternak  sapi,  dan  kambing  di  pelihara  dengan  cara  di  lepaskan dipekarangan umum. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal yang di pelihara dengan  dilepas  masuk  kepekarangan  rumah  orang  lain  merusak  tanaman-tanaman  serta kebun-kebun  masyarakat,  dan  hewan  ternak  sering  tidur  di  jalan  sehingga  menggangu pengguna  jalan  di  malam  hari.  Kotoran  ternak  yang  berserakan  dipekarangan  umum menggangu  kesehatan  dan  keindahan.  Para  peternak  yang  kurang  memiliki  pemahaman akan  ketertiban  beternak  dianggap  sebagai  sumber  masalah  dari  pelaksanaan  ketertiban yang menjadi bahanan penelitian. Mereka tentunya akan menambah persoalan yang timbul dari ketidak tertiban ternak tersebut.

## B. METODE
Dalam  penelitian  ini  terdapat  beberapa  pendekatan  yaitu  pendekatan  perundang- undangan,  pendekatan  konseptual,  pendekatan  analitis,  pendekatan  perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat dan pendekatan kasus. 9 Dari beberapa pendekatan tersebut  diatas  maka  penulis  menggunakan  pendekatan  yang  relevan  dengan  penelitian hukum  ini  yaitu  pendekatan  Peraturan  Perundang-Undangan  dengan  mengkaji  peraturan- perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  dibahas  dan  pendekatan konseptual  yang  dimana  mengkaji  pandangan  ahli  yang  berkaitan  dengan  pokok permasalahan  yang  dibahas  serta  menggunakan  Pendekatan  Kasus  untuk  melihat  sejauh mana implementasi  peraturan daerah No. 39 Tahun  2006 tentang penertiban hewan lepas
8 Pasal 2 Peraturan Daerah No. 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas
9 Fajar  Muchti  dan  Yulianto  Achmad,  2009,  Dualismen  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris,  Pustaka Pelajar, Yogjakarta, Hlm 185-192

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
di kabupaten Bone Bolango.

## C. PEMBAHASAN
1. Implementasi  Peraturan  Daerah  No.  39  Tahun  2006  Tentang  Penertiban  Hewan Lepas di Kabupaten Bone Bolango
Implementasi  adalah  suatu  Tindakan  atau  pelaksanaan  dari  sebuah  rencana  yang sudah  disusun  secara  matang  dan  terperinci.  Impelemntasi  biasanya  dilakukan  setelah perencanaan  sudah  dianggap  sempurna.  Menurut  Nurdin  Usman,  implementasi  adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan  hanya  sekedar  aktivitas,  tapi  suatu  kegiatan  yang  terencana  dan  utuk  mencapai tujuan  kegiatan. 10 Guntur  Setiawan  berpendapat,  implementasi  adalah  perluasan  aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. 11
Dalam  lingkup  wilayah  Kabupaten  Bone  Bolango  Pemerintah  Daerah  telah mengeluarkan  kebijakan  berupa  Peraturan  Daerah  Nomor  39  Tahun  2006  tentang Penertiban Hewan Lepas, yang kemudian kebijakan tersebut, sudah mulai di diterapkan di kecamatan-kecamatan  yang  ada  dikabupaten  Bone  Bolango  melalui  surat  edaran  dan menghimbau  camat-camat  untuk  mensosialisaikan  kepada  masyarakat  untuk  menertibkan ternaknya.
Penulis  menggunakan  teori  Edward  III  dalam  menentukan  indikator  keberhasilan mengimplementasikan suatu kebijakan salah satunya yaitu berupa komunikasi.

## Komunikasi
Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari komunikator kepada  komunikan.  Komunikan  kebijakan  diartikan  sebagai  proses  penyampaian informasi  kebijakan  dari  pembuat  kebijakan  kepada  pelaksana  kebijakan.  Aspek terpenting  pada  suatu  komunikasi  yaitu  terletak  pada  kasesn  informasi  dan penyebarluasan  infomasi  dengan  maksud  agar  khlayak  ramai  dapat  mengetahui peraturan  perundang-undangan  baik  itu  di  Daerah/Kabupaten  yang  bersangkutan  dan mengerti/memahami isi serta maksud yang terkandung didalamnya.
10 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70
11 Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 39

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Penyebarluasan  informasi  dapat  dilakukan  melalui  berbagai  media  baik  itu media elektronik, media cetak yang terbit di Daerah dan Media Komunikasi langsung, melalui  media  inilah  suatu  kebijakan  bisa  tersampaikan  kepada  seluruh  lapisan masyarakat  sehingga  kebijakan  tersebut  dapat  diketahui,  dipahamu  dan  dipatuhi  oelh masyarakat.  Untuk  mengukur  sejauh  mana  komunikasi  penertiban  hewan  lepas  di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat berdasarkan dimensi berikut:
a) Transmisi
Transmisi  merupakan  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  pembuat  kebijakan kepada  pelaksana  kebijakan,  dimensi  ini  menghendaki  agar  informasi  terkait  suatu kebijakan yang disampaikan tidak hanya kepada para pelaksana kebijakan, namun juga harus tersampaikan kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait didalamnya.
Peraturan  Daerah  Nomor  39  Tahun  2006  tentang  Penertiban  Hewan  Lepas terlebih dahulu telah disosialikasikan kepada elemen pemerintahan sehingga tidak ada alasan bagi beberapa instansi pemerintahan yang terkait tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Peraturan tersebut. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah melakukan sosialisasi  terhadap  peraturan  bupati  tentang  penertiban  hewan  lepas  dalam  bentuk rapat kepada masyarakat, khususnya masyarakat pemilik hewan.
Dalam  hal  ini  camat-camat  dan  tim  Sappol  PP  Kabupaten  Bone  Bolango  telah mengadakan  pertemuan  rapat  dengan  para  pemilik  hewan  di  setiap  desa,  guna  untuk menginformasikan  terkait  tata  cara  penertiban  hewan  serta  sanksi-sanksi  yang  akan diberikan  kepada  para  pelanggar  kebijakan.  Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Bpk Marten  Hunawa,  S.  Sos.,M.Si  selaku  camat  kabila  Kabupaten  Bone  Bolango  Beliau mengatakan bahwa:
Di  kecamatan  telah  melakukan  sosialisasi  khusus  dengan  para  pemilik hewan.  Pertemuan  tersebut  diadakan  diaula  kantor  camat,  guna  untuk menyampaikan informasi terkait Peraturan Bupati Nomo3 39 Tahun 2006 tentang Penertiban  Hewan  Lepas,  pada  pertemuan  tersebut  dihadiri  oleh  Tim  Satpol  PP dan masyarakat. Proses sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan beberapa cara yakni melalui pengumuman dimasjid-masjid desa dan menempelkan di papan pengumuman di desa-desa dan menyebarkan surat edaran Camat dibeberapa Grup WhatsApp  serta  kami  juga  mengeluarkan  surat  edaran  tentang  penertiban  hewan dan  membagikannya  kepada  masyarakat  yang  kemudian  disampaikan  kepada

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
masyarakat. 12
Berdasakan  pasal  1  ayat  8  Undang  –  undang  No.  39  tahun  2006  bahwa  yang dimaksud  dengan  hewan  lepas  adalah  hewan  peliharaan  yang  tidak  di  kandangkan  atau hewan  liar  yang  tidak  di  awasi  yang  dapat  menggangu  ketertiban  dan  lingkungan masyarakat.
Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Mohammad Yamin selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bone Bolango mengungkapkan bahwa:
Sebagai Tim Satpol PP yang diberi kewenangan dalam penindakan sejauh ini  kami  belum  sinergik  dalam  pengentasan  hewan-hewan  di  wilayah  Kabupaten Bone  Bolango  disebabkan  karena  bulum  adanya  fasilitas  penunjang  baik  sarana maupun  prasarana  dari  pihak  pemerintah.  Kami  sangat  memutuhkan  mobil  yang bisa  mengangkat  hewan  namun  pada  kenyataannya  belum  ada  titik  terang mengenai hal ini.
Menurut Agus salah satu masyarakat  yang ada di Kabupaten Bone Bolango beliau menyatakan bahwa:
Pemerintah  Kabupaten  sudah  membuat  Perda  tentang  Penertiban  Hewan Lepas, sebaiknya itu harus dioptimalkan kesemua wilayah ataupun desa-desa yang ada di  bone bolango  demi menjaga  kelestarian dan keindahan  kabupaten kita ini, terus terang saya juga ini resah dengan banyaknya hewan yang dilepas bebas oleh pemiliknya seperti sapi dan kambing yang sering berkeliaran disepanjang jalan. 13
Dari beberapa pendapat diatas penulis berpandangan bawah Satuan Polisi Pamong Praja  yang di  Kabupaten Bone  Bolango belum optimal dalam hal  pendekatan pencapaian tujuan  hal  ini  dapat  memicu  masyarakat  untuk  melepas  hewan-hewan  peliharaannya. Meskipun hal yang menjadi penghambat adalah sarana dan prasarana dari pemerintah bisa saja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setidak-tidaknnya menggunakan Mobil Patroli untuk  kiranya  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  atau  pemerintah  desa  setempat  agar tidak  melepaskan  hewan  peliharaanya  dengan  tujuan  masyarakat  umum  bisa  mengetahui regulasi yang mengatur tentang hewan lepas.

## B. Faktor-faktor  pengahambat  dalam  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  No.  39
12 Hasil Wawancara dengan Bapak Marten Hunawa, S. Sos. M, Si selaku camat kabila pada tanggal 20 Juni 2023
13 Wawancara dengan masyarakat di Kabupaten Bone Bolango

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## Tahun 2006 tentang Penertiban hewan Lepas di Kabupaten Bone Bolango
Berdasarkan  pengamatan  penulis  dilapangan  terkait  faktor-faktor  penghambat implementasi  Peraturan  Daerah  No.  39  tahun  2006  tentang  Penertiban  Hewan  Lepas  di Kabupaten  Bone  Bolango  sudah  dilaksanakan  namun  masih  terdapat  beberapa  hal  yang membuat  penertiban  hewan  lepas  belum  optimal.  Dikarenakan  ada  beberapa  faktir penghambat, diantaranya:
a) Faktor Sosiologis
Kesadaran  hukum  masyarakat  menjadi  faktor  utama  agar  Penerapan  Peraturan Daerah  No.  39  Tahun  2006  tentang  Penertiban  Hewan  Lepas  di  Kabupaten  Bone Bolango  ini  bisa  berjalan  seperti  yang  diharapkan,  jika  masyarakat  sadar  akan Peraturan  Daerah  ini  tentu  masyarakat  tidak  lagi  membiarkan  atau  melepas ternaknya  secara  bebas.  Hal  ini  disebabkan  adanya  dua  faktor  yang  sangat berpengaruh dengan kesadaran masyarakat yaitu pendidikan dan budaya.
Kebiasaan  yang  dilakukan  masyarakat  secara  terus  menerus  membuat  masyarakat mengabaikan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bone  Boalngo  No.  39  tahun  2006 tentang  Penertiban  Hewan  Lepas,  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Bpk. Mansur Zakaria beliau selaku Kepala Desa di Desa Oluhuta menyatakan bahwa:
Untuk  masalah  hewan  ternak,  rata-rata  didesa  kami  ini  cara pemeliharaanya dilepas semua. Selain dari faktor keterbatasan penyediaan untuk makan ternak, faktor kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus merupakan  alasan  masyarakat  karena  sejak  dulu  sistem  pemeliharaan seperti  itu,  paginya  ternak  dilepas  sorenya  ternak  pulang  sendiri  jadi  sulit untuk merubah kebiasaan seperti itu.
b) Faktor Geografis
Faktor  geografis  merupakan  faktor  yang  berkaitan  dengan  luas  suatu  wilayah, dalam  hal  ini  faktor  geografis  merupakan  salah  satu  hambatan  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Kabupaten  Bone  Bolango  untuk  melaksanakan  penertiban  hewan sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah No. 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan  Lepas. Sebagaimana  yang telah disampaikan oleh Bpk. Bpk  Nur  Hidayat  selaku  Kabid  Ketentraman  dan  Ketertiban  Umum  saat  di Wawancara beliau menyatakan bahwa:

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Luasnya  wilyah  Kabupaten  Bone  Bolango  dan  kurangnya  personal  Satpol PP  menjadi  sebuah  hamabatan  tersendiri  bagi  kami  dalam  melakukan penertiban hewan yang masih berkeliaran secara bebas, dapat kita bersama bahwa kabupaten Bone Bolango ini memiliki 18 Kecamatan dan 160 Desa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  menunjukkan  bahwa  luasnya  wilayah  yang dimiliki  Kabupaten  Bone  Bolango  sangat  berpengaruh  terhadap  berhadil  atau tidaknya pelaksnaan penertiban hewan.
c) Faktor Sarana
Dalam  melaksanakan  penertiban  hewan  tentu  sarana  dan  prasarana  harus  lengkap agar  memudahkan  petugas  untuk  melakukan  penangkapan,  tetapi  sampai  saat  ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango 53 masih terkendala dengan sarana,  menurut  Bpk,  Samsul  Bahri  salah  satu  anggota  Satpol  PP  beliau menyatakan bahwa:
Faktor  penghambat  yang  kami  rasakan  oleh  tim  penertiban  hewan  lepas yakni  kurangnya  sarana  dan  prasarana  dalam  proses  sosialisasi  dan penertiban  seperti  kami  belum  memiliki  mobil  khusus  untuk  penangkapan ternak  yang  bisa  menampung  dalam  jumlah  banyak,  kemudian  kurangnya alat untuk penangkapan seperti jaring dan alat penangkapan lain yang bisa digunakan serta tidak adanya pamplet pemberitahuan larangan ternak dan daerah rawan ternak. 14
d) Faktor Finansial
Faktor  finansial  termasuk  salah  satu  hambatan  dalam  melakukan  penertibahn hewan,  karena  berkaitan  dengan  anggaran.  Sampai  saat  ini  tidak  ada  anggaran khusus  dari  pemerintah  terkait  penegakkan  Peraturan  Daerah  No  39  Tahun  2006 ini.  Sebagimana  yang  disampaikan  oleh  Bpk,  Samsul  Bahri  salah  satu  anggota Satpol PP, beliau menyatakan:
Sekarang  ini  belum  ada  dana  oprasional  yang  dianggarkan,  namun  kalau dilihat  didalam  Peraturan  Daerah  tersebut  bahwa  ada  yang  Namanya denda-denda-denda  dan  sanksisanksi  tebusan.  Kami  dari  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Kabupaten  Bone  Bolango  pernah  mengusulkan  kepada Dewan  Perwakila  Rakyat  Daerah  agar  dianggarkan  dana  khsus  untuk Peraturan  Daerah  No.  39  Tahun  2006  tentang  Penertiban  Hewan  Lepas tersebut.
14 Wawancara dengan Satpol PP Bpk. Samsul Bahri

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  masih  terdapat beberapa  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  penertiban  hewan  sesuai  dengan Peraturan Daerah No. 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas.
Ditinjau berdasarkan teori pembangunan hukm bahwa hukum dibentuk untuk untuk memelihara  ketertiban  dalam  masyarakat  agar  terciptanya  suatu  keadilan  maupun keamanan  dalam  masyarakat.  Sedangkan  ditinjau  dari  teori  system  hukum,  persoalan penegakan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  No  39  Tahun  2006  Tentang  Penertiban  Hewan Lepas meliputi:
1. Substansi  Hukum  :  kurang  populistic  atau  tidak  memenuhi  kebutihan  masyarakat, karena  tidak  adanya  solusi  yang  dapat  diberikan  Pemerintah  Kabupaten  kepada masyarakat mengenai Peraturan ini;
2. Struktur Hukum yaotu dapat dilihat darimkurang siapnya Pemerintah Daerah terhadap kebutuhan  yang  dibutuhkan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  selaku  pelaksana  dari Peraturan  Daerah  No.  39  Tahun  2006  tentang  Penertiban  Hewan  Lepas  tersebut diantaranya  saran  dan  prasarana  seperti  alat  angkut  hewan,  alat  tangkap,  tempat pengandangan  ternak  yang  sudah  ditangkap,  biaya  oprasional  yang  belum  dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Kultur  Hukum  dapat  dilihat  dari  kesadaran  masyarakat  yang  masih  rendah  yang diakibatkan  tingakt  Pendidikan  maupun  budaya  hukum  yang  sudah  dilakukan  sejak dulu.
Berdasarkan penjelasan diatas ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango  diantaranya  Pemerintah  Daerah  Kabuoaten  Bone Bolango harus bisa memberi solusi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah No. 39 tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas, sehingga masyarakat mau mengkandangkan atau memelihara ternaknya sesuai  dengan aturan  yang terdapat  didalam  Peraturan Daerah tersebut.

## C. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka yang menjadi kesimpulan pada  penelitian  ini  yaitu  Implementasi  Peraturan  Daerah  No.  39  Tahun  2006  tentang Penertiban  Hewan  Lepas  belum  berjalan  seperti  yang  diharapkan  dikarenakan  masih

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
terdapat  beberapa  hal  yang  membuat  perda  ini  belum  optimal.  Pada  prinsipnya  hasil penelitian  ini  menghasilkan  bahwa  Perda  No.  39  tentang  Penertiban  Hewan  Lepas  di Kabupaten Bone Bolango tidak efektif karena  yang menjadi penyebab hal tersebut belum efektif  yakni  bila  ditinjau  dari  sisi  penegak  perda  tidak  sesuainya  pencapaian  tujuan, ketepatan  sasaran,  ketepatan  waktu,  ketepatan  menentukan  pilihan,  dan  ketepatan  dalam pengukuran,  dari  pihak  institusi  penegak  Perda  yaitu  Satuan  polisi  Pamong  Praja  (Satpol PP) Kabupaten Bone Bolango. Hal tersebut diindikasikan karena kurangnya sarana khusus hewan ternak dari pemerintah. Selanjutnya bila ditinjau dari masyarakat, masyarakat pada prinsipnya belum tahu mengenai Perda tersebut sehingga menyebabkan banyaknya hewan yang  lepas  begitu  saja  dengan  memandang  dampak  yang  di  rugikan  oleh  hewan  tidak terlalu  fatal  serta  kurangnya  fasilitas  dari  pemerintah  dan  kurangnya  sosialisasi  khusus perda  No.  39  Tahun  2006  Tentang  Penertiban  Hewan  Lepas  di  tingkat  bawah  secara merata yang berdampak kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Perda ini

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Fajar  Muchti  dan  Yulianto  Achmad,  2009,  Dualismen  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogjakarta
Guntur Setiawan, 2004. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka. Jakarta Inu Kencana Syafiie, 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia, Rineka Cipta. Jakarta Josef Riwu Kaho, 2010, Prospek Otonomi Daerah di  Negara Republik  Indonesia, PT. Raja
Grafindo Persada. Jakarta
Nurdin Usman, 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo Jakarta
Rozali  Abdullah,  2002,  Pelaksanaan  Otonomi  Luas  &  Isu  Federalisme  Sebagai  Suatu
Alternatif, Jakarta PT. Grafindo Persada
Siswanto Sunarno, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Solichin  Abdul  Wahab,  2010,  Analisis  Kebijakan,  Dari  Formulasi  Ke  Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta, Edisi Kedua, Bumi Aksar

## Jurnal
Hasba,  I.  B.  (2012). Pelaksanaan  Kewenangan  Otonomi  dalam  Pemerintahan  Desa  di Kecamatan  Mayang  Kabupaten  Jember  Jawa  Timur  Menurut  Undang-Undang

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah (Doctoral  dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).
Mardiansyah,  E.  (2020). Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Tengah Nomor  07  Tahun  2013  Tentang  Penertiban  Ternak (Doctoral  dissertation,  IAIN BENGKULU).

## Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Daerah No. 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas
Internet
http://metodologinurelghazy.blogspot.com/2015/09/penyajian-data.html