Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i2. 935

## STRATEGI PEMBINAAN DI PANTI ASUHAN MISBAA HUN MUNIIR KOTA TENGGARONG
Fardy Iskandar fardleo@gmail.com

## Sekolah Tinggi Agama Islam Samarinda

## Abstrak
Isu hukum dalam kajian ini adalah sanksi yang diberikan kepada anak Panti asuhan Misbaa Hun Muniir di Kota  Tenggarong.  Maka  permasalahan  ini  bagaimana  strategi  pembinaan  bagi  anak  yang  melakukan kesalahan  di  Panti  Asuhan  Misbaa  Hun  Muniir  Kota  Tenggarong  dan  apakah  telah  itu  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundangan-undangan.  Jenis  penelitian  dalam  kajian  ini  yaitu  penelitian  normatif dan penelitian hukum empiris, sebab kajian ini penulis merujuk kepada norma yaitu peraturan perundang- undangan khususnya perlindungan anak sebagai  dasar untuk mengontrol pelaksanaan di lapangan terkait sanksi  yang  diterapkan  sesuai  amanat  undang-undang  atau  tidak.  Berdasar  permasalahan  tersebut  dapat disimpulkan, bahwa pemberlakuan pembinaan atas anak di Asuhan Misbaa Hun Muniir Kota Tenggarong yang melakukan kesalahan yaitu dengan pembinaan bertingkat yaitu pelanggan ringan, sedang dan berat. Tingkatan  pembinaan  tersebut  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal  59  ayat  (2)  huruf  b  Perlindungan  Khusus  bagi  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dilakukan melalui: a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Kata Kunci: Strategi, Pembinaan, Perlindungan Anak.

## Abstract
The legal issue  is the sanctions given to the children of the Misbaa Hun Muniir in Tenggarong City. So this problem  is  what  is  the  punishment  strategy  for  children  who  make  mistakes  at  the  Misbaa  Hun  Muniir, Tenggarong City, and whether it is following  the provisions of  the legislation. This research is normative legal research and empirical legal research because, in addition to being based on the law, especially child protection as a basis, the researchers also explore what  is in  the empirical. So that the sanctions applied are  following  the  mandate  of  the  law  or  not.  Based  on  these  problems,  it  can  be  concluded  that  the application  of  sanctions  against  children  in  the Misbaa  Hun  Muniir  Orphanage  in  Tenggarong City  who made mistakes, namely with graded penalties, namely minor, moderate, and severe violations. The level of punishment  is following  the mandate of  Law of  the Republic of  Indonesia  Number 35 of  2014 concerning Amendments  to  Law  Number  23  of  2002  concerning  Child  Protection  Article  59  paragraph  (2)  letter  b Special  protection  for  children  in  conflict  with  the  law  is  carried  out  through:  a.  humane  treatment  by taking into account the needs according to their age.
Keyword: Strategy, Punishment, Child Protection

## PENDAHULUAN
Tujuan  bermasyarakat  sebagai  bagian  dari  cita  hukum  Indonesia  merupakan  suatu kesepakatan  berupa  komitmen  dalam  mewujudkan  perlindungan  hak  anak.  Hal  ini  bentuk  dari perwujudan hak asasi manusia tertuang secara yuridis  dalam konstitusi Indonesia, sehingga anak
yang  menjalani  kehidupan  pada  masa  mendatang  mencapai  perlindungan,  kesejahteraan, kebahagian yang berkualitas. 1
Anak  mempunyai  potensi  sebagai  pejuang  bangsa  yang  memperjuangkan  cita  bangsa Indonesia.  Anak  memiliki  peran  strategis  bagi  negara  sehingga  memerlukan  pendampingan  dan pembinaan  dalam  rangka  memenuhi  tumbuh  dan  kembangnya  kedewasaan  anak  kelak  dalam menjalani kehidupan. Sebagai perwujudan upaya pendampingan dan pembinaan terhadap anak hal utama  yang  penting  adalah  dukungan  dari  berbagai  pihak  termasuk  penegak  hukumnya.  Oleh karena  itu,  peran  penegak  hukum  untuk  memberikan  pembinaan  pada  anak  yang  melakukan kesalahan, namun catatan penting karena terkait anak maka penegakan hukum dilaksanakan tidak sebagaimana biasanya namun harus secara khusus. 2
Anak  yang  berada  di  lingkungan  situasi  konflik,  lebih  cenderung  untuk  berbuat  segala sesuatu  yang  terlarang.  Oleh  sebab  itu  kenakalan  anak  sangat  dipengaruhi  oleh  lingkungan kehidupannya. Sifat nakal pada anak pengaruhnya tidak hanya mengganggu dan merugikan orang lain,  namun  pengaruhnya  juga  berdampak  pada  dirinya  dan  masa  depannya.  Secara  umumnya, panti  asuhan  perlu  mengevaluasi  hal  tersebut,  untuk  menciptakan  kehidupan  anak  menjadi  lebih baik, dengan harapan kelak anak melanjutkan perjuangan bangsa. 3
Panti  asuhan  merupakan  tempat  berlindung  anak  tanpa  orang  tua  atau  orang  yang  tidak mampu,  maka  di  tempat  itu  anak  mendapat  pendampingan  sebagai pengganti  orang  tua.  Di  sana menerapkan  kedisiplinan  sebagai  rangkaian  peraturan-peraturan  mengenai  tingkah  laku  anak, sebab  seorang  anak  merupakan  aset  negara  yang  kelak  melanjutkan  kepemimpinan  untuk  masa depan  yang  baik.  Setiap  anak  memiliki  kepribadian  berbeda  serta  berbagai  pula  permasalahan, sehingga pengasuhannya dalam pengaturan untuk menciptakan keseimbangan di lingkungan panti asuhan. Namun jika seorang anak atau sekumpulan anak melanggar peraturan tata tertib, sehingga terciptanya  ketidakseimbangan,  sebab  pelanggaran  tersebut  tidak  hanya  mendatangkan  kerugian diri sendiri tetapi juga berbagai pihak.
Mengembalikan  keseimbangan  dalam  panti  asuhan  dengan  menegakan  sanksi,  hal tersebut  bertujuan  untuk  menghentikan  perbuatan  yang  tidak  dikehendaki,  sehingga  tumbuh kesadaran  diri. 4 Keberadaan  pembinaan yang tepat  jika  berdampak  baik  atau  bernilai  pedagogis. Nilai pedagogis memposisikan pembinaan bagian dari keperluan, sehingga ditujukan untuk dapat
1 Tedy  Sudrajat,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Anak  Sebagai  Hak  Asasi  Manusia  Dalam Perspektif  Sistem  Hukum  Keluarga  Di  Indonesia,  Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vo.  13,  No.  2,  2011,  hlm. 112-113
2 Mohammad  Taufik,  Wenny  Bukamo  dan  Syaiful  Azri ,  Hukum  Perlindungan  Anak,  Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), cet. ke I, hal. 1.
3 Maidin  Gultom ,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), cet. ke IV, hal. 2.
4 Iwan Prayitno, Anakku Penyejuk Hatiku , (Bekasi: Pustaka Tarbatuna, 2004), cet. ke II, hal. 416.
menyumbangkan  atas  perkembangan  perilaku  akhlak  anak.  Perkembangan  perilaku  akhlak  yang dimaksud  tersebut  adalah  kesadaran  dan  kerelaan  sesuai  nilai  harkat  dan  martabat.  Selain  itu keberadaan  pembinaan  sebagai  kontrol  perilaku  anak  sehingga  selalu  melakukan  kebaikan  dan terhindar dari perbuatan terlarang. 5
Keberhasilan  pemberlakuan  pembinaan  di  satu  sisi  berdampak  baik  jika  sadar  dan  tidak mengulangi perbuatan tersebut dan penyesalan atas perbuatannya. Sisi lain hukum tersebut dapat juga  menimbulkan  yaitu  diantaranya:  (1)  Pengenaan  pembinaan  terhadap  anak,  maka  dirinya selalu menghindar dengan pengasuh, sehingga secara tidak langsung berakibat hubungan terputus diantara  keduanya.  (2)  Dengan  penerimaan  pembinaan  tersebut,  bahwa  harga  dirinya  terlanggar, anak merasa malu. Dua hal tersebut harus diperhatikan oleh pengasuh karena dari segi psikologis, pembinaan  yang  tidak  wajar  membuat  anak  merasa  tidak  nyaman.  Pembinaan  yang  tidak  tepat harus dihindarkan karena berakibat rusaknya hubungan anak dengan pengasuh,  maka seharusnya sanksi yang diberikan harus dapat membangkitkan rasa kesusilaan. 6
Berdasarkan  dari  penjelasan  hak-hak  anak  panti  asuhan  merupakan  tempat  anak  yang ditinggal  orang  tua  atau  tidak  mampu.  Maka  perlu  mempertimbangkan  penerapan  sanksi  serta dampak yang akan diterima anak, hal tersebut diterapkan di panti asuhan dalam rangka mengubah sikap  anak  agar  mengurangi  bahkan  tidak melanggar  disiplin  lagi.  Kontradiksi  penerapan  sanksi untuk  meningkatkan  kedisiplinan  anak  sebagai  jaminan  perkembangan  kematangan  dan kedewasaan  anak  dengan  tanpa  mengalami  tindak  kekerasan,  intimidasi  dan  diskriminasi.  Hal tersebut  bertujuan  terwujudnya  anak  yang  memiliki  kualitas  dalam  berfikir  dan  akhlak  yang mulia.
Perlindungan  merupakan  suatu  hak  konstitusional  yang  menghadirkan  kebahagian  dan kesejahteraan  baik  masa  kini  dan  masa  yang  akan  datang.  Oleh  sebab  itu  prinsip  yang  terkait dengan  perwujudan  perlindungan  tidak  hanya  terkait  peraturan  yang  mengaturnya,  tetapi  juga struktur  pelaksananya  yaitu  diantaranya  masyarakat  dan  lingkungan  agar  tercipta  masa  depan yang lebih baik. 7
Dalam  mengelola  suatu  lembaga  merupakan  bagian  kemampuan  atau  keterampilan seseorang  atau  lembaga  dalam  melaksanakan  kegiatan  menyangkut  diri  sendiri  dan  orang  lain
5 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan , (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2015), cet. ke III, hal. 151.
6 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan , …, hal. 152.
7 Muhammad Fachri  Said,  perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi  manusia, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, September 2018, hlm. 145
dalam  rangka  mewujudkan  suatu  pencapaian  berupa  kebersamaan  hingga  kebahagiaan  serta termasuk pula berpendidikan yang terampil. 8
Maka penulis ingin mengetahui apa yang terjadi di panti asuhan Misbaahun Munir Kota Tenggarong  dalam  penerapan  sanksi  terhadap  anak  dan  bagaimana  penerapan  sanksi  untuk meningkatkan  disiplin  anak,  dengan  diterapkannya  sanksi  apakah  berdampak  pada  anak  dan penerapan sanksi tersebut dalam perspektif undang-undang perlindungan anak.

## METODE PENELITIAN
Jenis dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris ( Field research ) dengan menggunakan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  empiris  atau  lapangan  dilakukan  di  Panti  Asuhan  Misbaa  Hun Muniir  Kota  Tenggarong  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Kemudian  dilakukan  pengumpulan  data dengan  menggunakan  teknik  observasi  dan wawancara.  Selanjutnya  teknik  analisis  dalam  kajian ini menggunakan data diantaranya reduksi, penyajian, dan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Perlindungan Anak
Berdasar Piagam Pernyataan Negara anggota PBB menjamin perlindungan atas hak asasi manusia,  harkat  martabat,  kebahagian,  dan  kesejahteraan  sosial.  Terwujudnya  perlindungan tersebut  merupakan  bagian  dari  keberhasilan  negara-negara  sehingga  negara  tersebut  dapat dikategorikan  berhasil.  Dalam  Deklarasi  Sedunia  tentang  Hak  Asasi  Manusia  tersebut  PBB menyatakan  sesungguhnya  tiap  orang  memiliki  hak  atas  segala  sesuatu  dengan  tanpa  membeda- bedakan  agama,  jenis  kelamin,  bahasa,  keturunan,  suku  bangsa,  politik  dan  lainnya.  Termasuk juga tingkatan dalam masyarakat baik miskin atau kaya dan juga pendidikan. Selanjutnya sebagai dasar pertimbangan terhadap belumnya kematangan anak, maka dari itu bentuk perlindungannya berbeda  dengan  perlindungan  yang  telah  dewasa.  Hal  ini  berakibat  pada  perlindungan  yang sifatnya lebih khusus yang diakui sedunia diatur dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak-anak tahun 1924 terkait badan-badan khusus yang menegakan dan  memperjuangkan kebahagian anak. Selain itu, dalam deklarasi tersebut menegaskan bahwa seluruh umat manusia memiliki kewajiban untuk memperjuangkan kebaikan bagi perkembangan anak. Oleh karena itu, ketika anak-anak saat menjalani  masa-masa  kecilnya  hingga  beranjak  dewasa  tidak  terkekang  dan  merasakan kebahagiaan.  Selanjutnya  deklarasi  tersebut  memerintahkan  berbagai  pihak  baik  orang  tua,  wali,
8 Andi  Muhammad  Asbar,  Strategi  Guru  Dalam  Pengelolaan  Kelas  Pada  Pembelajaran  Pendidikan Agama Islam Di Smp Negeri 39 Bulukumba STAI Al-Gazali Bulukumba, Sulawesi Selat, Jurnal Ilmiah Al QALAM, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 95
organisasi  masyarakat,  dan  organisasi  pemerintah  agar  memberikan  hak  tersebut  sesuai  amanat peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah. 9
Perlindungan terhadap anak dalam hukum internasional diatur dalam Konvensi Hak Anak 1989, ketentuan tersebut menempatkan negara memiliki kewajiban sebagai pelindung anak sebab belum  memiliki  kematangan  berfikir.  Dalam  ketentuan  Pasal  3  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa negara-negara  yang  bergabung  harus  mewujudkan  agar  anak  memperoleh  kesejahteraan  dan kebahagian. Maka negara perlu mempertimbangkan semua hak dan tangungjawab terhadap anak, serta  memperjuangkan  bahwa  sesungguhnya  tiap  anak  mempunyai  haknya  dalam  bersosialisasi serta menjamin semua itu hingga tercapainya kehidupan dan perkembangan anak yang lebih baik.
Selanjutnya  Pasal  19  ayat  (a)  Konvensi  Hak  Anak  1989  dapat  disimpulkan  bahwa  bagi negara  yang  termasuk  negara  peserta  untuk  dapat  membuat  aturan  sebagai  pijakan  untuk mewujudkan  perlindungan  atas  anak  dari  segala  tindak  kekerasan,  penyalahgunaan  hingga menelantarkan anak.
Convention  on  The  Rights  of  the  Child  (CRC)  atau  Konvensi  Hak  Anak  (KHA) merupakan  instrument/  aturan  internasional  tentang  hak-hak  anak.  Atas  dasar  itu  Indonesia melakukan ratifikasi atas ketentuan internasional  melalui Keputusan Prensiden Nomor 36 Tahun 1990.  Khususnya  negara  yang  bergabung  untuk  meratifikasi  suatu  konvensi.  Secara  tidak langsung hal ini berakibat terikat baik secara politik maupun hukum/ yuridis. Oleh karena terikat hukum,  dalam  perkembangannya  Indonesia  mempunyai  kewajiban  dalam  pengembangan  dalam bentuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya  sebagai  konsekuensi  memenuhi  secara  yuridis  akibat  dari  ratifikasi  hukum. Dalam  perkembangannya  saat  ini  lahir  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  adalah  bagian  dari  mewujudkan  salah  satu  tugas  negara.  Saat  proses menyusun ketentuan peraturan tersebut, maka mendudukan Konvensi Hak Anak  sebagai rujukan utama  atau  dasar,  yang  sesuai  dengan  norma-norma  sosial  yang  berlaku  di  Indonesia.  Secara politik  bernegara,  kewajiban  negara  secara  terus-menerus  memperbaiki  sistem  dengan  tujuan menciptakan  kebahagian dan kesejahteraan anak. 10
Suatu negara memiliki tanggungjawab untuk memberikan jaminan terhadap kebahagiaan anak secara yuridis dalam konstitusi Indonesia. Secara hierarki pengesahan pemberlakuan produk peraturan  merupakan  pijakan  dalam  membuat  kebijakan  dan  sebagai  batasan  memperlakukan
9 Bismar Siregar, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Suwanji Sisworahardjo, Arif Gosita, Mulyana W. Kusuma (Penyunting), Hukum dan Hak-Hak Anak , (Jakarta: C.V. Rajawali, 1986), hal. 64-65.
10 Mohammad  Taufik,  Wenny  Bukamo  dan  Syaiful  Azri ,  Hukum  Perlindungan  Anak,  Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, …, hal. 1.
anak.  Ketentuan  tersebut  baik  produk  hukum  nasional  sendiri  dan  produk  dari  luar  yang  sudah diratifikasi. 11
Dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak, pada ketentuan umum pasal 10, anak asuh adalah anak yang mendapat pengasuhan oleh seseorang atau organisasi/ lembaga yang dapat memberikan pembimbingan, pemeliharaan, pendidikan,  dan kesehatan,  sebab  orang  tuanya  atau  salah  satu  orang  tuanya  tidak  mampu  memberikan  jaminan pertumbuhan dan perkembangan anak.
Salah satu lembaga yang dimaksud ketentuan tersebut adalah panti asuhan. Sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Sosial Nomor 15 A tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial  Anak  merupakan  landasan  yuridis  bagi  panti  asuhan  untuk  melaksanakan  program pemerintah.
Sebab panti asuhan tersebut terikat secara yuridis maka berkewajiban melaksanakan  UU Perlindungan  Anak  yang  terdapat  pada  asas  dan  tujuan  Pasal  2  menyebutkan  bahwa penyelenggara  perlindungan  anak  berasaskan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun 1945  dan  Konvensi  Hak-hak  Anak  meliputi:  (a)  nondiskriminasi;  (b)  kepentingan  yang  terbaik bagi  anak;  (c)  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  kehidupan,  dan  perkembangannya;  dan  (d) memberikan  penghargaan  kepada  pendapat  yang  diajukan  anak.  Selanjutnya  Pasal  3  bahwa perlindungan  terhadap  anak  memiliki  tujuan  agar  terjaminnya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup, tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  denga  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  tindakan  kekerasan  dan  juga  diskriminasi sehingga terwujudnya anak Indonesia yang memiliki kualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
Keberadaan  UU  Perlindungan  Anak,  saat  panti  asuhan  menerapkan  pembinaan  harus sesuai  standar  atau  kriteria  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Maka  standar  atau  kriteria tersebut  menjadi  ukuran  dalam  memperlakukan  anak.  Maka  dalam  ketentuan  Pasal  13  UU Perlindungan Anak menyatakan yaitu:
1) Setiap anak yang selama dalam asuhan atas orang tua, wali atau pihak lain manapun, kesemuanya yang  bertanggung  jawab  atas  pengasuhan,  sehingga  anak  berhak  mendapat  perlindungan  dari segala perlakuan:
a. Diskriminasi
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. Penelantaran;
11 Sri  Ismawati,  Mekanisme  Penyelesaian  Perkara  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  Pada Masyarakat  Dayak  Kanayatn  (Kajian  Perbandingan  Terhadap  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak),  Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 197
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. Ketidakadilan; dan
f. Perlakuan salah lainnya.
2) Terkait dengan orang tua, wali atau pengasuh anak dalam melakukan segala bentuk.
3) Pemberlakuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  maka  pelaku  dikenakan  pemberatan pembinaan.
Hak  anak  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  tentang  Perlindungan  Anak  tersebut antara lain meliputi hak yaitu
a. Untuk  memperoleh  penghidupan,  pertumbuhan,  perkembangan  dan  mampu  berpartisipasi secara  wajar  yang  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta  memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
b. Berdasar atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
c. Melaksanakan beribadah berdasar agamanya, pemikiran dan kreatifitas sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam naungan pembimbingan orang tua;
d. Untuk mengenal siapa orang tuanya, yang dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
e. Mendapatkan  pelayanan  baik  kesehatan  dan  jaminan  sosial  yang  sesuai  dengan  kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
f. Mendapatkan  pendidikan  serta  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan  kepribadian  dan peningkatan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya;
g. Memperoleh  pendidikan  luar  biasa,  rehabilitasi,  bantuan  sosial  dan  pemeliharaan  taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
h. Mendapat pendidikan khusus khususnya bagi anak yang memiliki keunggulan;
i. Menghargai pendapatnya, untuk menerima, mencari dan  memperoleh informasi yang sesuai pada  tingkat  kecerdasan  dan  usianya  demi  perkembangannya  selaras  dengan  nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
j. Untuk  beristirahat  dan  memanfaatkan  waktu  luang,  bergaul  dengan  anak  yang  sebaya, bermain,  berekreasi  dan  berkreasi  sesuai  dengan  minat,  bakat  dan  tingkat  kecerdasannya demi pengembangan diri;
k. Mendapat  perlindungan  dari  perlakuan  diskriminasi,  eksploitasi  (baik  ekonomi  maupun seksual),  penelantaran,  kekejaman,  kekerasan,  penganiayaan,  ketidakadilan  serta  perlakuan salah lainnya;
l. Pengasuhan  oleh  orang  tuanya  sendiri  kecuali  terdapat  alasan  dan/atau  aturan  hukum  yang dibenarkan  bahwa  pemisahan  tersebut  dengan  pertimbangan  demi  kepentingan  terbaik  bagi anak dan hal tersebut merupakan pertimbangan terakhir;
m. Memperoleh  perlindungan  dari  sasaran  penganiayaan,  penyiksaan  atau  penjatuhan pembinaan yang tidak manusiawi;
n. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
o. Memperoleh  perlakuan  secara  manusiawi  dan  menempatkan  dirinya  terpisah  dari  orang dewasa,  memperoleh  bantuan  hukum  atau  bantuan  lainnya  secara  efektif  dan  setiap  upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di Pengadilan Anak  yang objektif dan juga tidak memihak;
p. Menjaga kerahasian anak baik sebagai korban maupun pelaku kriminal atau yang berhadapan dengan hukum; dan
q. Memperoleh  bantuan  hukum  dan  juga  bantuan-bantuan  lainnya,  khususnya  pada  anak  yang menjadi korban atau juga pelaku kriminal.
2. Strategi Pembinaan di panti Asuhan Misbaa Hun Muniir Kota Tenggarong
Pihak yang bertanggungjawab atas perlindungan hukum secara bersama-sama diantaranya yaitu  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah,  dan  juga  negara.  Kesemuanya bertanggungjawab dalam hal berbagai kehidupan baik agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. 12
Penerapan  perlindungan  anak  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  yaitu  diantaranya:  1) Dasar  Filosofis,  maksudnya  bahwa  Pancasila  sebagai  pijakan  dasar  segala  sesuatu  pelaksanaan dalam  menjalankan  kehidupan  diantaranya  hubungan  keluarga,  bermasyarakat,  bernegara,  dan berbangsa;  2)  Dasar  Etis,  maksudnya  bahwa  pemberlakuan  atas  perlindungan  anak  diharuskan untuk  selaras  dengan  etika  profesi.  Hal  itu  menjadi  pijakan  yang  bertujuan  untuk  terhindarnya perilaku  menyimpang  atau  penyalahgunaan  kekuasaan  dalam  pemberlakuan  dan  penegakan perlindungan anak; 3) Dasar Yuridis, maksudnya bahwa pelaksanaan perlindungan anak berpijak pada  ketentuan  peraturan  yang  berlaku  yaitu  Undang-Undang  Dasar  NRI  1945  serta  berbagai peraturan  perundang-undangan  pelaksana  perlindungan  anak.  Ketentuan  yuridis  tersebut  harus secara  integratif,  yaitu  mengharmonisasikan  antar  peraturan  perundang-undangan  yang  saling terkait. 13
Perwujudan  perlindungan  terhadap  anak  terdapat  beberapa  pilar  yang  saling  terkait  erat satu  dengan  lainnya  diantaranya,  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  dan  pemerintah.  Bentuk perlindungan anak tersebut yaitu dengan memberikan jaminan dan perlindungan hak sesuai harkat dan  martabat  kemanusian  untuk  hidup,  tumbuh,  berkembang,  sehingga  anak  dapat  turut  serta terhidar  dari  segala  bentuk  kekerasan  dan  diskriminasi.  Namun  realita  kondisi  anak-anak  di
12 Noer  Indriati,  Pengembangan  Model  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban Perdagangan Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, 2014, hlm. 409
13 Arif  Gosita,  1999,  Aspek  Hukum  Perlindungan Anak  dan  Konvensi  Hak-hak  Anak,  Jakarta,  Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No. 4/Th.V/April 1999, hlm. 266-267
Indonesia  cenderung  memprihatinkan  seperti  keberadaan  pekerja  anak,  anak  jalanan,  dan  lain- lainnya. 14
Proses dalam perumusan tata tertib yang dapat dilakukan untuk menciptakan kedisiplinan. Untuk  mencapai  hal  tersebut  maka  perumusan  tata  tertib  perlu  melibatkan  semua  pihak  dengan menyesuaikan  visi  dan  misi  panti  asuhan.  Kesepakatan  tersebut  merupakan  hasil  dari  kehendak bersama  terkait  segala  perbuatan  terlarang  serta  pembinaannya,  kesemua  itu  merupakan  hasil resultante berbagai pihak yaitu anak, pengasuh, pengurus dan ketua panti asuhan, yang didasarkan pada komitmen bersama.
Pada  tanggal  28  oktober  2018  diadakan  evaluasi  setelah  mendapat  beberapa  catatan laporan tentang keadaan anak dan diadakan pencerahan dan penjelasan untuk membina anak yang mempunyai masalah selama sebulan ini. Hal tersebut dilakukan Panti Asuhan Misbaa Hun Muniir Kota  Tenggarong  agar  pelanggaran  tata  tertib  yang  bersifat  kedisiplinan  dapat  dikurangi  begitu juga pelanggaran yang lain. Perkembangan anak selama sebulan yang kurang baik dan baik dapat mempengaruhi  lingkungan  sekitar,  sehingga  diperlukan  pembinaan  seperti  ini  secara berkelanjutan.
Menurut  Didi  Syahrianto  selaku  ketua  Panti  Asuhan  Misbaa  Hun  Muniir,  beliau menerangkan  terkait  pembinaan  atas  kedisiplinan  anak  harus  diterapkan  setiap  hari,  melalui pengawasan  yang  tegas  kepada  anak  yang  dilakukan  oleh  pengasuh,  pengurus  dan  staff  panti asuhan agar tercipta lingkungan yang nyaman bagi anak dan masyarakat sekitar. Selanjutnya anak yang bermasalah, hal tersebut perlu ditindaklanjuti dengan segera, sebab menghindari akibat yang tidak  diinginkan  dari  perbuatan  tersebut,  dengan  menaati  peraturan  yang  telah  ditentukan diharapkan dapat mengurangi tingkah laku yang merugikan bagi anak dan lingkungannya. 15
Berdasar  ketentuan  peraturan  tata  tertib  yang  telah  dibuat  secara  bertahap  dari  bentuk pertama pelanggaran ringan, kedua pelanggaran sedang hingga ketiga pelanggaran berat. Perilaku- perilaku  tersebut  antara  lain;  terlambat  sholat,  meninggalkan  asrama,  membolos  sekolah, mencoret  dinding,  membuka  aurat,  rambut  panjang,  membawa  telpon  genggam,  merokok, membawa senjata tajam  sehingga berujung tindakan kriminal dan lainnya yang diatur dalam tata tertib.  Maka  keberadaan  panti  asuhan  sebagai  lembaga  yang  amanah  yang  melaksanakan pengasuhan  dan  pemenuhan  hak  anak.  Keberadaan  pengurus  dan  pengasuh  di  panti  asuhan diharapkan  mampu  menyelenggarakan  pengasuhan  dan  pemenuhan  hak  anak  yang  mampu menciptakan  perilaku  yang  baik.  Perilaku  tersebut  ditunjukan  dalam  bentuk  seperti  bersosiali
14 Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak- Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm. 250
15 Hasil  Wawancara  dengan  Drs  Didi  Syahrianto  selaku  Ketua  Panti  Asuhan  Misbaa  Hun  Muniir dilaksanakan pada pada Pukul 16.00 Wita Hari Minggu Tanggal 28 Oktober 2018 di ruang kantor.
yang  baik  dengan  masyarakat,  serta  menunjukkan  perilaku  yang  beretika  dan  berakhlak  mulia, sehingga berguna bagi masyarakat dan negara.
Saat  wawancara  dengan  Ketua  Panti  Asuhan  Misbaa  Hun  Muniir  Kota  Tenggarong menyatakan  bahwa  latar  belakang  pengenaan  pembinaan  bertujuan  untuk  mengarahkan  anak terkait  sikap  dan  perilaku.  Pembinaan  yang  dikenakan  diantaranya  berupa  teguran,  nasehat, konseling dan pembinaan lainnya. Sebagaimana teori perbaikan atas pembinaan tersebut bertujuan agar  anak  memperbaiki  kesalahan  dan  tidak  mengulangi  lagi  pelanggaran.  Sifat  normatif  dalam hukum tersebut yaitu memperbaiki akhlak anak. Jenis pembinaan tersebut merupakan bagian dari pelayanan berupa bimbingan dan perbaikan baik pribadi maupun kelompok. 16
Menurut  Sekretaris  panti  asuhan  bahwa  mekanisme  penerapan  sanksi  bagi  anak  yang melakukan  kesalahan  sebagaimana  tata  tertib  panti  asuhan,  setiap  pelanggaran  dicatat  di  buku pembinaan.  Sehingga  semua  kesalahan  anak  tersebut  tercatat.  Hal  tersebut  menentukan  berat ringannya  pembinaan  pelanggaran,  sebab  tingkat  kesalahan  dan  banyaknya  menentukan  kadar pembinaannya. 17
Selanjutnya  wawancara  dengan  bapak  Candra  sebagai  pengasuh  dalam  melaksanakan penjatuhan  sanksi  terdiri  dari  tahapan-tahapan  sebagai  bagian  dari  pembinaan  dari  pengasuh  di Panti  Asuhan  Misbaa  Hun  Muniir  Kota  Tenggarong  yaitu  tingkatan  pelanggaran  meliputi pelanggaran ringan, sedang dan berat. Dengan demikian tingkatan tersebut yaitu:
1) Sanksi pelanggaran ringan yaitu
a. Teguran dan peringatan
b. Hafalan Al-Qur’an
c. Hafalan Do’a
d. Sholat Sunah
2) Sanksi pelanggaran sedang yaitu
a. Surat peringatan I dan konseling
b. Hafalan ayat lebih banyak dari pelanggaran ringan
c. Hafalan do’a lebih banyak dari pelanggaran ringan
d. Sanksi  sosial  yang  mana  sanksi  tersebut  harus  menyesuaikan  dengan  dengan  tingkatan pelanggaran
3) Sanksi pelanggaran berat yaitu diantaranya
a. Surat peringatan II
16 Hasil  Wawancara  dengan  Drs  Didi  Syahrianto  selaku  Ketua  Panti  Asuhan  Misbaa  Hun  Muniir dilaksanakan pada Pukul 17.30 Wita Hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2018 di ruang kantor.
17 Hasil  Wawancara  dengan  Iskandar  selaku  sekretaris  Panti  Asuhan  Misbaa  Hun  Muniir dilaksanakan pada Pukul 16.00 Wita Hari Rabu Tanggal 24 Oktober 2018 di ruang kantor.
b. Konseling
c. Dipanggil orang tua atau wali anak
d. Dipulangkan
Sehingga anak yang melakukan pelanggaran akan menerima sanksi yang sesuai berdasar tingkatan  tiap  tindakan  pelanggaran.  Dari  tahapan-tahapan  tersebut  Panti  Asuhan  Misbaa  Hun Muniir Kota Tenggarong  menjadi ukuran membina terhadap siswa yang  melakukan pelanggaran tata tertib panti asuhan. Maka tingkatan pembinaan terhadap anak yaitu diantaranya:
1) Pelanggaran ringan pelaksana pengasuh
2) Pelanggaran sedang pelaksana pengasuh dan konseling
3) Pelanggaran berat pelaksana konseling dan rapat pengurus panti asuhan
Penerapan  sanksi  yang  ada  di  Panti  Asuhan Misbaa  Hun  Muniir  Kota  Tenggarong  pada anak  yang  dilaksanakan  oleh  badan  pelaksana.  Pembentukan  badan  tersebut  oleh  panti  asuhan, selanjutnya  dibentuk  mekanisme  kerja  atau  petunjuk  teknis  dalam  pelaksana  serta  penegakan peraturan tata tertib.
Berdasar  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwas  pelaksanaan  pembinaan  di  Panti Asuhan Misbaa Hun Muniir Kota Tenggarong mengedepankan pembinaan secara edukatif, bukan pembinaan  fisik  yang  berbentuk  kekerasan.  Jenis  pembinaan  yang  diberlakukan  kepada  anak sehingga  anak  menyadari  kesalahannya  yang  diperbuat  yaitu  pembinaan  mental/  psikis  melalui cara dengan memberi klasifikasi atas tingkatan pembinaan ringan, sedang dan berat.
Beberapa bentuk-bentuk sifar pelanggaran berupa; 1) Sifat pengingat yaitu berupa teguran dan/  atau  peringatan;  2)  Sifat  administratif  yaitu  membuat  surat  pernyataan  tidak  mengulangi perbuatan dan surat pemanggilan orang tua / wali anak; 3) Sifat pembinaan yaitu hafalan, sholat sunah  dan  konseling;  dan  4)  Sifat  sosial  yaitu  membersihkan  sampah  di  wilayah  panti  asuhan, menyapu asrama dan lain-lain

## KESIMPULAN
Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak Pasal  59  ayat  (2)  huruf  b  Perlindungan  Khusus  terhadap  anak  yang  melakukan  pelanggaran hukum  dilakukan diantaranya:  a.  perlakuan  secara  manusiawi  dengan memperhatikan  kebutuhan sesuai  dengan  umurnya.  Perlakuan  secara  manusia  dalam  ketentuan  tersebut  pada  penerapan sanksi di Panti Asuhan Misbaa Hun Muniir Kota Tenggarong  yaitu dengan membuat pembinaan bagi anak yang bermasalah dengan berdasar tingkatan kesalahan diantarannya pelanggaran ringan,
sedang dan berat. Tingkatan dalam sanksi tersebut merupakan bagian dari usaha pembinaan untuk mendidik anak agar menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan , (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2015), cet. ke III.
Asbar, Andi Muhammad, Strategi Guru Dalam Pengelolaan Kelas Pada Pembelajaran Pendidikan Agama  Islam  Di  Smp  Negeri  39  Bulukumba,  STAI  Al-Gazali  Bulukumba,  Sulawesi Selat, Jurnal Ilmiah Al Qalam, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2018.
Fithriah,  Nor,  Kepemimpinan  Pendidikan Pesantren  (Studi  Kewibawaan  Pada  Pondok  Pesantren Salafiyah,  Modern,  dan  Kombinasi),  Jurnal  Ilmiah  Al  Qalam,  Vol.  12,  No.  1,  Januari- Juni 2018.
Fitriani,  Rini,  Peranan  Penyelenggara  Perlindungan  Anak  Dalam  Melindungi  Dan  Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016.
Gosita, Arif, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Jakarta, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No. 4/Th.V/April 1999.
Gultom,  Maidin ,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam Sistem  Peradilan  Pidana Anak  di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), cet. ke IV.
Indriati,  Noer,  Pengembangan  Model  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban Perdagangan Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, 2014,
Ismawati,  Sri,  Mekanisme  Penyelesaian  Perkara  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  Pada Masyarakat  Dayak  Kanayatn  (Kajian  Perbandingan  Terhadap  Sistem  Peradilan  Pidana Anak), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 2, 2013.
Prayitno, Iwan, Anakku Penyejuk Hatiku , (Bekasi: Pustaka Tarbatuna, 2004), cet. ke II, hal. 416.
Said,  Muhammad  Fachri,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia, Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, September 2018.
Siregar, Bismar, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Suwanji Sisworahardjo, Arif Gosita,  Mulyana W. Kusuma (Penyunting), Hukum dan Hak-Hak Anak , (Jakarta: C.V. Rajawali, 1986).
Sudrajat,  Tedy,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Anak  Sebagai  Hak  Asasi  Manusia  Dalam Perspektif  Sistem  Hukum  Keluarga  Di  Indonesia,  Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vo.  13, No. 2, 2011.
Taufik,  Mohammad,  Wenny  Bukamo  dan  Syaiful  Azri ,  Hukum  Perlindungan  Anak,  Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), cet. ke I.