Johansyah dan Abdul Roni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35

## ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN
Johansyah 1 dan Abdul Roni 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Palembang E-mail  : johansyah@unpal.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Palembang E-mail  : abdulroni@unpal.ac.id

## Abstract
The  principle  of  presumption  of  innocence  is  regulated  in  the  Criminal  Procedure  Code (KUHAP) and Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Powers. One of the duties of the Investigator  (police)  is  to  conduct  an  examination  of  alleged  criminal  acts.  Examination carried out by investigators in the context of investigation (examination) to obtain information and clarity about the elements of the alleged crime against the suspect, so that the position of a  person  (suspect)  in  a  crime  becomes  clear.  In  the  process  of  investigating  a  crime,  the investigator  (police)  is  required  to  apply  and  uphold  the  principle  of  the  presumption  of innocence,  that a  suspect must be presumed  innocent  before  a court decision  that has  legal force remains declared guilty. The protection of the suspect's rights during the investigation process  must  be  respected  in  accordance  with  the  provisions  of  the  applicable   laws  and regulations. The rights of the accused have been recognized and regulated in the provisions of the  criminal  procedural  law  and  human  rights  law.  Legal  protection  for  suspects  in  the investigation process is by recognizing the rights of suspects by upholding human rights, and must  apply  the  presumption  of  innocence.  In  the  process  of  investigating  suspects, investigators  (police) do not have  to pursue confessions  from suspects, but  investigators  in determining criminal  offenders  to become  suspects  must be  based  on sufficient  preliminary evidence.  So  that  the  legal  process  can  run  well  and  in  accordance  with  applicable  legal regulations
Keywords: The Presumption of Innocence

## Abstrak
Asas  praduga  tak  bersalah  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu  tugas  Penyidik  (polisi) adalah  melakukan  pemeriksaan  terhadap dugaan  tindak pidana. Pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  dalam  rangka  penyidikan  (pemeriksaan)  untuk memperoleh  keterangan dan kejelasan  tentang  unsur-unsur  tindak pidana yang  disangkakan terhadap  tersangka,  sehingga kedudukan  seseorang  (tersangka) dalam  tindak pidana  menjadi jelas. Dalam proses penyidikan suatu tindak pidana, penyidik (polisi) wajib menerapkan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, bahwa seorang tersangka harus dianggap tidak bersalah  sebelum  suatu  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  dinyatakan bersalah. Perlindungan hak tersangka selama proses penyid ikan harus dihormati sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Hak-hak  terdakwa  telah diakui  dan diatur  dalam  ketentuan  hukum  acara  pidana  dan  hukum  hak  asasi  manusia.  Perlindungan hukum  bagi  tersangka  dalam  proses  penyidikan  yaitu  dengan  mengakui  hak-hak  tersangka dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan wajib menerapkan asas praduga tak bersalah. Dalam proses penyidikan  tersangka, penyidik  (polisi)  tidak harus mengejar  pengakuan dari tersangka,  tetapi penyidik  dalam menetapkan  pelaku  tindak pidana untuk menjadi  tersangka harus  didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.  Sehingga  proses  hukum dapat  berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
Johansyah dan Abdul Roni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35
Kata Kunci : Asas Praduga Tak Bersalah

## PENDAHULUAN
Hak  Asasi  Manusia  merupakan hak  dasar  yang  telah  dimiliki  sejak lahir yang berisikan masalah pengakuan  pada  harkat  serta  martabat orang didalam berkehidupan dan bermasyarakat,  hal  ini  sejalan  dengan ketentuan  Pasal  1  Pernyataan  Umum Hak Asasi Manusia (Universal
Declaration  of  Human  Right) yang menyatkan  tentang  seluruh  ummat manusia  di  lahirkan  dalam  keadaan bebas  dan  merdeka  dan  memiliki kesamaan  dalam  harkat  dan  martabat serta  hak-haknya,  oleh  karena  itu dalam  menjalankan  tugas  penegakan hukum,  khusunya  yang  dilakukan  oleh penyidik  (kepolisian)  tidak  boleh mengabaikan hak asasi manusia,  justru sebaliknya  hak  azazi  manusia  tersebut harus  dihormati  dan  dilindungi.  Jika seperti  itu  maka  akan  dapat  mencagah tindakan-tindakan yang sewenang- wenang,  baik  yang  dilaksanakn  oleh petugas  penegak  hukum  itu  sendiri maupun oleh sesama anggota masyarakat.
Indonesia  merupakan  negara hukum  yang  mana  hal  itu  terdapat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah
negara  hukum”  sudah  sangat  jelas Negara  Indonesia  berdasarkan  atas hukum  (rechtsstaat),  tidak  berdasarkan atas  kekuasaan  belaka  (machtsstaat). Berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah termasuk lembaga-lembaga negara lainnya dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya harus berdasarkan hukum. Ketetapan MPR
No.IV/MPR/1999  tentang  GBHN  Bab IV bidang hukum angka (3) menjelaskan bahwa  menegakan hukum secara konsisten untuk  lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran,  supremasi  hukum  serta menghargai  hak asasi manusia.
Dalam  sistem  hukum  pidana Indonesia,  hukum    pidana  dijadikan sebagai salahsatu sarana untuk mengatur hubungan antar negara dengan masyarakat (mengatur kepentingan umum) dan Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) sebagai pedoman pelaksanaan  penegakan  hukum.  Oleh karena itu Pius Rengka Menyatakan: 1
Hak asasi manusia ditempatkan sebagai bagian terpenting
1 Pius  Rengka s, Asas  Praduga  Tak  Bersalah dan  Hak  Asasi  Manusia (PT.  Kompa s  Media Nusa nta ra , Ja karta , 1990).
Johansyah dan Abdul Roni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35
dalam  hukum  pidana,  justru
karena hukum pidana berurusan  dengan  keseluruhan aspek perlindungan hukum terhadap nyawa, kesehatan, hak milik,  nama  baik,  kehormatan dan prestasinya.
Dalam  Asas  praduga  tidak bersalah merupakan implementasi perlindungan terhadap hak asasi manusi  dalam  proses  peradilan  pidana, yaitu  asas  praduga  tak  bersalah (presumption  of  ennocence). Asas  ini sebagaimana  telah  diatur  dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)  dan Undang-Undang
No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (UU
Kekuasaan Kehakiman).
Dalam  ketentuan  yang  terdapat pada KUHAP, tentang asas praduga tak
bersalah tersebut secara konkrit
dijelaskan pada bagian Penjelasan Umum  KUHAP  yakni  terdapat  pada butir  ke  3  huruf  c yang  menyatakan bahwa:
“Setiap  orang  yang  disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib
dianggap tidak bersalah sampai adanya  putusan  pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Selanjutnya  ketentuan  yang  terdaoat pada  UU  kekuasaan  Kehakiman,  Asas tersebut   diatur  secara  rinci  pada  Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi:
“Setiap  orang  yang  disangka, ditangkap,  ditahan,  dituntut, atau  dihadapkan  di  depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan  kesalahannya  dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Jelas  dan  wajar  bahwa  seorang tersangka  dalam  proses  peradilan pidana  harus  memperoleh  haknya berdasarkan  ketentuan-ketentuan  yang telah  disebutkan  sebelumnya.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  menjaga  tersangka selama proses penyidikan dan pelaksanaan  putusan  hakim,  dimana martabat tersangka dilindungi.
Dalam  melakukan  penyidikan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, setiap penyidik  harus  berpegang  pada  asas praduga  tak  bersalah.  Metode  yang terlibat  dalam  penyelidikan  tersangka adalah interaksi lain yang menunjukkan  kekuatan  serius  bagi mereka  yang  melakukan  kesalahan, namun kenyataan tidak dapat dibuktikan  karena  pengadilan  utama
Johansyah dan Abdul Roni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35
memiliki kekuatan untuk
membuktikannya.
Penyidik dalam melakukan tugas  penyidikan  terhadap  tersangka, wajib memperlakukan tersangka sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku, sehingga hak-hak tersangka sebagaimana tercantum dalam KUHAP dapat terpenuhi, hal ini diharapkan dapat menimbulkan interaksi yang baik antara penyidik dan tersangka,  sehingga  penyidik  dapat menggali  keterangan  sebagai  upaya untuk memperolah bukti yang sebanyak-banyaknya dari proses pemeriksaan  yang  dilakukannya.  Hal ini  sejalan  dengan  Ketentuan  Pasal  52 KUHAP yang menyatakan :
“Supaya  pemeriksaan  dapat mencapai  hasil  yang  tidak menyimpang  dari  pada  yang sebenarnya  maka  tersangka atau  terdakwa  harus  dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib  dicegah  adanya  paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”.
Dalam proses pemeriksaan
yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka terkadang sering mengabaikan keberadaan atas hak asasi manusia,  hal  disebabkan  penyidik menganggap dirinya lebih tinggi kedudukannya  dari  pada  tersangka
sehinnga tersangka ditempatkan kedudukannya  sebagai  objek  yang harus  memberikan  keterangan  yang sesuai dengan kehendak pemeriksa.
Salah  satu  contoh  yang  sering kita dengar melalui pemberitaan media pelanggaran  atas  hak  asasi  manusia yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum adalah  dimana  pihak  penegak  hukum (kepolisian)  dalam  menjalankan  tugas penangkapan terhadap tersangka melakukan  penembakan  dengan  alasan karena  tersangka  berusaha  melarikan diri dan melawan petugas.
Mulyana W. Kusumah menyatakan  bahwa  aksi  penembakan yang  dilakukan  oleh  petugas  tersebut harus  di  proses  secara  hukum.  Dengan demikian, tindakan polisi sudah menjadi standar profesi atau belum bisa dibuktikan. 2
Sebelum memulai penyelidikan, petugas polisi melakukan tugas penyelidikan,  yang  berfungsi  sebagai penyaring  peristiwa  dan  menentukan apakah  penyelidikan  lebih  lanjut  dapat dilakukan  atau  tidak.  Hal  ini  karena kepolisian memiliki kewenangan untuk menilai dan menentukan suatu peristiwa  termasuk  tindak  pidana  atau bukan. Polisi akan melakukan
2 Pius  Rengka s
Johansyah dan Abdul Roni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35
penyelidikan  jika  insiden  tersebut dianggap kriminal. 3 , lebih lanjut Kadri Husin berpendapat :
“Berdasarkan  wewenang  yang ada  padanya,  polisi  dapat menilai  dan  menetukan  suatau peristiwa sebagai tindak pidana atau  bukan.  Jika  peristiwa  itu dianggap sebagai tindak pidana, polisi melakukan tindakan penyidikan.  Kewenagan  yang dimiliki  oleh  polisi  tersebut tidak  dapat  diartikan  bahwa polisi  boleh  menggunakan  hak atau  wewenangnya  didasarkan kriteria  “mau  atau  tidak  mau”
wewenang kepolisian atau “police discretion” lebih ditekankan  pada  “kewajiban” menggunakan wewenangnya. 4
Dalam  proses  peyidikan  di tingkat  kepolisian,  asas  praduga  tak bersalah (presumption  of  innocence)
merupakan  asas  yang  harus  dipatuhi karena  melindungi  hak  asasi  tersangka untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan  bersalah  dan  mempunyai kekuatan  hukum  tetap.  Sejalan  dengan hal  tersebut  dalam  penerapan  asas
3 M.  Faa l, Penyaringan  Perkara  Pidana  Oleh Polisi:  Diskresi  Kepolisian (Ja ka rta:  Pra dnya Pa ra mita ,  1990)
4 Ka dri  Husa in, Sistem  Peradilan  Pidana Menurut  KUHAP,  Tesis (Ja ka rta:  Progra m Ilmu Hukum Pa sca  Sa rja na U.I., 1987).
praduga  tak  bersalah M  Yahya Harahap menjelaskan  :
Tersangka  harus  ditempatkan pada  kedudukan  manusia  yang memiliki hakikat martabat. Yang bersangkutan harus dinilai  sebagai  subjek,  bukan objek.  artinya,  yang  diperiksa adalah  manusia.  Di  sisi  yang lain, tindak pidana yang dilakukan menjadi objek pemeriksaan,  sehingga  ke  arah kesalahan  tindak  pidana  yang dilakukan
pemeriksaan ditujukan.  Dengan  demikian, tersangka harus dianggap tidak bersalah  sesuai  dengan  asas praduga  tak  bersalah  sampai diperoleh  putusan  pengadilan yang telah berkekuatan tetap. 5

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian  Asas  Praduga  Tak Bersalah
Sebagaimana  telah  dijelaskan sebelumnya  bahwa  a sas  praduga  tak bersalah diatur dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c dan Pasal  8  ayat  (1) Undang-Undang  No. 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”).
Asas  ini  mencerminan  bahwa terhadap hak-hak tersangka tidak boleh
5 M. Ya hya Ha raha p, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan  Dan  Penuntutan (Ja ka rta :  Sina r Gra fika , 2015).
Johansyah dan Abdul Roni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35
dilanggar,  jika  terjadi  pelanggaran  atas hak-hak tersebut maka tersangka berhak menuntut ganti rugi dan pejabat (penyidik) yang melakukan pelanggaran  dapat  dipidana  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku,  hal  ini  sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang- Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu : Pasal 9 ayat (1) :
“Setiap  orang  yang  ditangkap, ditahan,  dituntut,  atau  diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang  atau  karena kekeliruan  mengenai  orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”.
Pasal 9 ayat (2) :
“ Pejabat  yang  dengan  sengaja
melakukan perbuatan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan”.
Dalam  Hukum  Acara  Pidana, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dapat memberi pengaruh dalam hal pembuktian. Setiap kesalahan  harus  dibuktikan  terlebih dahulu, oleh karena itu kepada
tersangka tidak dapat dipaksakan untuk memberikan  keterangannya  atau  untuk mengakui  kesalahannya.  Ini  berarti menuntut  kepada  penegak  hukum (penyidik) harus  memiliki pengetahuan dan  wawasan  yang  luas  dalam  dalam upaya  memperoleh  keterangan  dari tersangka.  Disamping  itu  asas  praduga tak bersalah, pada hakikatnya merupakan  salah  satu  cara  agar penegak hukum (penyidik) dapat melaksanakan tugasnya tidak menyimpang  dari  peraturan  hukum yang berlaku.
Tersangka  berhak  mendapat ganti  rugi,  pemulihan  nama  baik,  atau rehabilitasi  jika  asas  praduga  tak bersalah dilanggar.  Tuntutan ganti rugi hanya  dapat  dilakukan  setelah  melalui prosedur praperadilan untuk mendapatkan putusan hakim.
Dalam praktiknya, asas praduga tak bersalah sering diabaikan, terutama dalam  upaya  pencegahan  kejahatan. Misalnya, perintah menembak di tempat disertakan dalam setiap perintah dan operasi pengamanan yang dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum (polisi).  atau  pemukulan  oleh  petugas polisi  yang  tidak  terkait  dengan penyelidikan. Pelanggaran HAM selalu terjadi.
Johansyah dan Abdul Roni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35
Asas  praduga  tidak  bersalah dianggap  sebagai  konsekuensi  dari kedudukan  hukum  seseorang,  dimana orang  tersebut  dianggap  tidak  bersalah secara  hukum  (legal  guilt)  dalam kaitannya dengan hak-hak tersangka.Oleh  karena  itu  seseorang yang  telah  melakukan  pelanggaran hukum  (factual  guilt)  diberikan  hak - hak yang disebut hak-hak tersangka/terdakwa.  Namun  demikian dalam proses peradilan pidana, penegak  hukum  untuk  menentukan apakah seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum tersebut  dapat  dikategorikan  bersalah dapat menggunakan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan.
Asas praduga tak bersalah tidak dilanggar  dengan  penerapan  tindakan paksaan sesuai dengan undang-undang. Dengan kata lain, penggunaan kekerasan  harus  dibatasi  oleh  hukum dan  tidak  dapat  dimanipulasi  untuk memastikan  bahwa  seseorang  tetap diperlakukan  tidak  bersalah  selama proses peradilan pidana.
Prof  Andi  Hamza,  Guru  Besar Hukum  Pidana  Universitas  Trisakti mengatakan,  asas  praduga  tak  bersalah tidak  bisa  diartikan  secara  letterlijk (apa yang tertulis). Ia mengatakan, jika
asas  ini  ditafsirkan  secara  letterlijk, maka polisi tidak akan bisa menjalankan tanggung jawabnya. Menurut  Prof.  Andi,  hak  tersangka sebagai manusia dianggap tidak bersalah.  Kebebasan-kebebasan  yang disinggungnya,  misalnya  menikah  dan berpisah,  mengambil  bagian  dalam pengambilan keputusan, dan sebagainya. 6
Asas praduga tak bersalah pada dasarnya  merupakan  manifestasi  dari fungsi  peradilan  pidana  (modern). Dengan  demikian,  semua  pelanggaran hak  yang  dilakukan  oleh  seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
B. Dasar  Hukum  Penerapan  Asas Praduga Tak Bersalah
Asas  praduga  tidak  bersalah dalam  hukum  positif  Indonesia,  telah dibentuk dalam Undang-Undang
Nomor  48 Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan  bahwa  setiap  orang  yang dianggap,  ditangkap,  ditahan,  didakwa serta  dibawa  ke  dalam  pengawasan ketat  pengadilan,  harus  dianggap  tidak
6 Letezia Tobing,
https://www.hukumonline.com/klinik/a /tenta ng -a sa s-pra duga -ta k-bersa la h-cl2663.  dia kses  12 Des 2022.
Johansyah dan Abdul Roni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35
bersalah sebelum pilihan dibuat. pengadilan,  mengungkapkan  tanggung jawabnya  dan  mendapatkan  kekuatan hukum yang sangat tahan lama.
Meskipun dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)  pedoman  anggapan  tidak bersalah tidak dinyatakan secara eksplisit,  namun  hanya  terdapat  dalam penjelasan keseluruhan butir 3 c KUHP yang menyatakan: setiap  individu yang terkait  dengan  ditangkap,  ditahan  , diadili dan dibawa di bawah
pengawasan  ketat  pengadilan  yang mengungkapkan  tanggung  jawabnya dan  mendapatkan  kekuatan  hukum yang sangat tahan lama.
Asas  praduga  dak  bersalah selain  diatur  dalam  ketentuan  tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Bagian III  KEPMENKEH  Republik  Indonesia Nomor  M.01.PW.07.03  Tahun  1982 tentang  Aturan  Pelaksanaan  Kitab Undang-undang  Metodologi  Pidana, butir-butir yang tergabung antara lain:
“Sebagian  seseorang  yang belum dinyatakan bersalah maka  ia  mendapatkan  hak-hak seperi: hak untuk segera
mendapatkan pemeriksaan dalam  fase  penyidikan,  hak segera mendapatkan
pemeriksaan  oleh  pengadilan dan mendapatkan putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti  olehnya,  hak  untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk  mendapatkan  bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan
kunjungan keluarga” 7
Sebagai perwujudan asas praduga  tak  bersalah,  maka  seorang tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, justru berdasarkan ketentuan Pasal 17
KUHAP  penegak  hukum  (penyidik) yang dituntut untuk dapat membuktikan kesalahan yang disangkakan kepada tersangka berdasarkan  bukti  permulaan  yang cukup  dengan  alat  bukti  sebagaimana yang  dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal 184  KUHAP,  yaitu  :  (1)  keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) peteunjuk, dan (5) keterangan terdakwa.
7 Keputusan  Menteri  Keha kiman  Republik Indonesia  Nomor M.01.PW.07.03 Ta hun 1982 tenta ng  Pedoma n  Pelaksa naa n  Kitab  Unda ng- Unda ng Hukum Aca ra  Pida na
Johansyah dan Abdul Roni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35
C. Penerapan  asas  Praduga  Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Untuk memahami
siklus legitimasi  yang  adil,  pemolisian  harus diuraikan  secara  komprehensif.  Oleh karena itu, penegakan hukum dimaknai tidak hanya sebagai penegakan peraturan  hukum  terhadap  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  tersangka  atau terdakwa, tetapi juga tidak mengesampingkan peraturan yang berkaitan  dengan  perlindungan  aparat terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa.  penegakan  hukum  selama proses penyidikan.
Tersangka  atau  terdakwa  yang dituduh melakukan tindak pidana tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun telah ditangkap atau ditahan menurut hukum yang  berlaku  menganut  asas  praduga tak  bersalah.  Akibatnya,  hak  asasi tersangka/terdakwa  harus  ditegakkan oleh  semua  pihak,  termasuk  aparat penegak hukum.. 8
Menurut Mardjono  Resdiputro , asas  praduga  tak  bersalah  adalah pedoman utama dalam siklus legitimasi yang adil ( fair treatment of regulation ), yang  mencakup  dalam  hal  apa  pun  (1)
8 Oema r  Seno  Adji, Hukum  Acara  Pidana dalam Prospektif (Ja ka rta : Erla ngga , 1981).
keamanan terhadap kegiatan yang tidak menentu  oleh  otoritas  negara;  (2) bahwa  pengadilan  berwenang  untuk memutuskan  bersalah  atau  tidaknya terdakwa;  3)  bahwa  tersangka  atau terdakwa membutuhkan jaminan bahwa  ia  dapat  sepenuhnya  membela diri. 9
Pemberlakuan  asas  praduga  tak bersalah  dalam  hukum  acara  pidana yang berlaku di Indonesia menganandung  2  (dua)  tujuan,  disatu sisi  untuk  memberikan  perlindungan dan  jaminan  terhadap  seseorang  yang dituduh  telah  melakukan  suatu  tindak pidana,    disisi  lainya  asas  praduga  tak bersalah menjadi pedoman bagi penegak  hukum  (penyidik)  dalam melaksanakan  tugas  pemeriksaan  tidak melakukan  tindakan  yang  sewenang- wenang  yang  dapat  dikatagorikan melanggar  hak-hak tersangka.
Asas  praduga  tidak  bersalah erat  kaitannya  dengan  hak  asasi manusia  yang  harus  dihormati  dan dijunjung  tinggi  sehingga  kedudukan tersangka atau terdakwa harus dianggap tidak bersalah dan mempunyai  kedudukan  yang  sama dengan  penegak  hukum  (penyidik);
9 Ma rjono  Reskodiputro, Hak  Asasi  Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Jaka rta : Pusa t Pela yana   Kea dila n  dan  Penga bdia n  Hukum, Lemba ga  Kriminologi  U.I, 1994).
Johansyah dan Abdul Roni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35
karenanya hak tersangka atau terdakwa juga  harus  dihormati  karena  pada prinsipnya  hukum  memandang  setiap warga negara Indonesia kedudukannya sama  di  depan  hukum.  ( Equality Before  of  The  Law ),  hal  ini  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  27  ayat  (1) Undang-undang  Dasar  1945  yang menyatakan :
“ Segala warga negara bersamaan  kedudukannya  di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan  itu  dengan  tidak ada kecualinya”
Dan  lebih  dipertegas  lagi  dalam ketentuan  Pasal  28D  ayat  (1)  Undang- undang Dasar 1945 menjelaskan  :
“Setiap  orang  berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan  dan  kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
KUHAP  menetapkan  hak-hak yang  harus  dihormati  dan  dilindungi oleh  penegak  hukum  dalam  rangka penerapan  asas  praduga  tak  bersalah. “Asas praduga tak bersalah merupakan
asas  utama  proses  hukum  yang  adil ( due  process  of  law )  yang  sekurang- kurangnya meliputi:,” demikian Mardjono Reksodiputro.
1. Perlindungan  dari  tindakan sewenang-wenang penyelenggara negara.
2. Pengadilan berwenang untuk memutuskan  bersalah  atau tidaknya terdakwa.
3. Proses  pengadilan  terbuka tidak diizinkan.
4. Bahwa tersangka dan terdakwa  harus  diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela  diri sepenuhnya”. 10
Selain mempunyai hak-hak yang  diatur  oleh  KUHAP,  seorang tersangka atau terdakwa juga mempunyai
kewajiban-kewajiban
yang harus dipatuhi dan dilaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang, yaitu :
1. Dalam  hal  seseorang ditahan dalam tahanan  kota,  wajib  melapor  pada waktu  yang  ditentukan  (Pasal  22 ayat 3 KUHAP).
10 Ma rdjono  Reksodipoetro  1993,  “Sistem Pera dila n  Pida na   Indonesia   (Meliha t  Kepa da Keja hata n  dan  Penega kan  Hukum  Da la m Ba ta s-bata s  Tolera nsi),”   Pida to  Pengukuha n Penerimaa n  Ja ba tan  Guru  Besa r  Teta p  da la m Ilmu Hukum pa da  Fakulta s Hukum Universita s Indonesia .
Johansyah dan Abdul Roni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35
2. Kewajiban  bagi  tersangka  atau terdakwa dalam tahanan rumah atau tahanan  kota  untuk  meminta  izin kepada  penyidik,  penuntut  umum, atau  hakim  yang  mengeluarkan surat penahanan untuk keluar rumah  atau  kota  (Pasal  22  ayat  2 dan 3 KUHAP)
3. Merupakan  salah  satu  syarat  yang dikenakan  kepada  tersangka  atau terdakwa  yang  sedang  menjalani skorsing  massal.  Contoh  syarat tersebut  antara  lain  kewajiban melapor  t idak  keluar  rumah  atau kota (penjelasan  Pasal 31 KUHAP). 4. isi berita acara (turunan berita acara pemeriksaan)  untuk  kepentingan pembelaannya  (Pasal  72  KUHAP dan penjelasannya). 11
Karena  dasar  obyektif  dan subyektif  tersebut  di  atas,  maka penerapan  asas  praduga  tak  bersalah berarti  bahwa  tersangka  mempunyai hak  hukum  penuh  dalam  proses penahanan,  tidak  ditahan  lebih  lama dari  yang  diwajibkan  oleh  undang- undang, dan tidak mengalami kekerasan  sebagai  orang  yang  tidak bersalah.  orang  oleh  penyidik  selama
11 Anton  Freddy  Susa nto, Wajah  Peradilan Kita  Kontriksi  Sosial Tentang  Penyimpangan
Mekanisme Kontrol dan Akuntanilitas
Peradilan  Pidana (Ba ndung:  PT.  Refika Adita ma , 2004).
dalam  tahanan.  Sebab,  meski  dalam tahanan, tersangka tetap dianggap tidak bersalah  selama  belum  ada  keputusan tetap yang menyatakan bersalah. 12
Secara  umum,  asas  praduga tidak  bersalah  bagi  seorang  tersangka dapat dipahami dengan cara memberikan kesempatan kepada tersangka untuk mempertahankan kecurigaannya dan menghindari tindakan sewenang-wenang. Tersangka bukanlah  orang  yang  bertanggung jawab,  tetapi  orang  yang  sebentar dikaitkan  dengan  kesalahan.  Status tersangka menunjukkan bahwa ia tidak dapat  dimintai  pertanggungjawaban atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya.  Perbuatan  tersangka  juga telah  diatur  tersendiri  dengan  undang- undang,  meskipun  sebenarnya  telah menaikkan  statusnya  sebagai  pelaku kejahatan.  Jabatan  di  luar  proses penyidikan atau penyidikan kini bertugas untuk menentukan jenis hukuman bagi tersangka yang kesalahannya telah ditetapkan di pengadilan.
KUHAP memberikan perlindungan  hukum  kepada  tersangka melalui hak-haknya berupa perwujudan
12 Ba mba ng  Wa luyo, Pidana dan  Pemidanaan Cetakan I (Ja ka rta : Sina r Gra fika , 2000).
Johansyah dan Abdul Roni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35
asas  praduga  tak  bersalah  sebagai berikut:
a. Hak  tersangka  untuk  segera diperiksa—bila  ditahan,  harus sudah  diperiksa  dalam  waktu satu  hari  (Pasal  50  dan  122 KUHAP).
b. Menurut  Pasal  51  KUHAP, tersangka  berhak  diberi  tahu tentang  apa  yang  dicurigai terhadapnya sebelum dimulainya pemeriksaan.
c. Menurut  Pasal  52  KUHAP,  ia berhak  memberikan  keterangan secara  bebas  kepada  penyidik atau  hakim  selama  penyidikan, baik  di  tingkat  penyidikan maupun di tingkat persidangan.
d. Memberitahukan kepada
tersangka  tentang  haknya  atas bantuan  hukum,  atau  ia  harus didampingi oleh penasihat hukum  sesuai  dengan  Pasal  56 (Pasal 114) KUHAP.
e. Berita acara dan ahli diharapkan  untuk  memeriksa pengamat (Pasal 116 ayat 3 dan bagian 4 KUHP)
f. Jika barang disita dari tersangka, selama  penilaian  barang  harus dirawat dan disebutkan penjelasan tentang barang
tersebut  (  Pasal  129  ayat  1 KUHP)
g. Tersangka yang diserahkan kepada penyidik diberikan tanpa  bentuk  tekanan  apapun. Menurut  Pasal  117  KUHAP, penyidik wajib mencatat perkataan tersangka dalam berita  acara  jika  tersangka memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya dilakukannya sehubungan dengan  tindak  pidana  yang disangkakan kepadanya.
D. Perlindungan  Hukum  Terhadap Tersangka    Dalam    Perspektif HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah
Karena  kedudukan  yang  tidak seimbang antara tersangka atau terdakwa  dengan aparat penegak hukum  yang  berkepentingan,  maka salah  satu  permasalahan  penerapan asas  praduga  tak  bersalah  dalam perkara  pidana  adalah  dikhawatirkan penegak hukum akan melakukan tindakan sewenang-wenang. Karena itu, asas praduga tak bersalah ( presumption of innocence ) pada hakekatnya merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia.
Johansyah dan Abdul Roni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35
Seseorang  yang  disangka  melakukan tindak  pidana  dianggap  tidak  bersalah sampai dengan ditetapkannya kesalahannya  dengan  suatu  putusan pengadilan,  menurut  asas  praduga  tak bersalah.. 13
Bahwa  seorang  tersangka  atau terdakwa tunduk pada asas praduga tak bersalah  tidak  berarti  bahwa  tersangka atau  terdakwa  memiliki  sepenuhnya hak-hak  orang  yang  tidak  melakukan kejahatan;  sebaliknya,  fakta  bahwa setiap tersangka atau terdakwa dianggap  tidak  bersalah  menjamin bahwa  ia  dapat  menggunakan  haknya untuk  membela  diri  pada  setiap  tahap pemeriksaan,  sampai  dengan  putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan terdakwa  mempunyai  kekuatan  hukum tetap.
Dalam  pengertian  ini,  hukum pidana dan hak asasi manusia memiliki hubungan  yang  erat  karena  hak  asasi manusia  mensyaratkan  hukum  pidana untuk  mengkriminalkan  pelanggaran hak  asasi  manusia,  sedangkan  hukum pidana harus berpedoman pada prinsip- prinsip  hak  asasi  manusia  dalam penerapannya.
13 Mien  Rukmini, Perlindungan  HAM  Melalui Asas  Praduga  Tak  Bersalah  dan  Asas Persamaan  Kedudukan  Dalam  Hukum  Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Ba ndung: PT Alumni).
Kebebasan bersama di
Indonesia  merupakan  persoalan  yang erat kaitannya dengan kerangka penegakan hukum yang berarti mewujudkan  situasi  penegakan  hukum yang  adil  dan  benar  sesuai  dengan asumsi  masyarakat.  Karena  tersangka berhak  mendapat  perlindungan  hukum menurut  KUHAP,dan  Undang-Undang No  39  Tahun  1999  tentang Hak  Azazi Manusia. Maka penyidik harus menjaga  hak  asasi  tersangka  dengan menerapkan  asas  praduga  tak  bersalah selama proses penyidikan.
Menurut  Pasal  52  KUHAP, Tersangka atau terdakwa berhak memberikan  keterangan  secara  bebas kepada  penyidik  atau  hakim  selama pemeriksaan  dan  persidangan.  Jelas dari  penjelasan  Pasal  52  KUHAP bahwa  tersangka  atau terdakwa  berhak memberikan  keterangan  secara  bebas dan penyidik berkewajiban memberikan  rasa  aman  pada  saat tersangka  atau  terdakwa  diperiksa selama pemeriksaan. Dengan kata lain, tersangka  atau  terdakwa  tidak  dapat ditekan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 52 KUHAP  tersebut  diatas Andi  Hamzah berpendapat tentang hal-hal yang harus
Johansyah dan Abdul Roni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35
diperhatikan dalam pemeriksaan
tersangka yaitu :
1. Saksi dan tersangka
memberikan  keterangan  kepada
penyidik  tanpa  ada  tekanan dalam bentuk apapun.
2. Dalam hal
tersangka
memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya dilakukannya sehubungan dengan  tindak  pidana  yang direncanakan  tersebut,  penyidik wajib mencatatnya secara akurat dalam berita acara dengan  menggunakan  kata-kata tersangka sendiri. 14
Selain ketentuan KUHAP tersebut  diatas  perlindungan  hak  asasi tersangka  melalui  asas  praduga  tak bersalah  dalam  proses  penyidikan  oleh penyidik  juga  diatur  dalam  ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia, yang menjelaskan  bahwa :
(1) Setiap  orang  yang  ditangkap, ditahan,  atau  dituntut  karena disangka melakukan tindak pidana  berhak  dianggap  tidak bersalah  sampai  kesalahannya dibuktikan secara sah di pengadilan dan diberikan segala
14 Andi Ha mza h, KUHP dan KUHAP (Ja ka rta: Rineka  Cipta , 2008)
jaminan  hukum  yang  berlaku. untuk pembelaan mereka, sesuai dengan aturan dan hukum.
(2) Setiap orang tidak boleh dituntut  karena  ditolak  atau dihukum karena melakukan kesalahan,  kecuali  berdasarkan peraturan  perundang-undangan yang telah ada sebelum kesalahan itu dilakukan.
(3) Tersangka tunduk pada ketentuan yang paling menguntungkan setiap kali peraturan  perundang-undangan berubah.
(4) Sejak  dimulainya  penyidikan sampai dengan putusan pengadilan menjadi tetap, setiap orang  yang  diperiksa  berhak mendapat bantuan hukum.
(5) Tidak seorang pun dapat dituntut dua kali untuk perbuatan yang sama dalam hal yang  sama,  jika  pengadilan telah mengambil keputusan yang  tetap  dalam  undang- undang.
E. Proses penyidikan
Tindak Pidana oleh Penyidik,
Johansyah dan Abdul Roni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35
Sebagaimana  diatur  dalam  UU No.  Sesuai  dengan  UU  Kepolisian  RI No.2  Tahun  2002,  hanya  Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat melakukan  penyidikan  tindak  pidana. Menurut  ayat  (10)  Pasal  I,  penyidik adalah  anggota  Kepolisian  Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang  hukum  untuk  melakukan penyidikan.  Menurut  Pasal  1  ayat  (9) UUD 1945, penyidikan adalah
serangkaian  langkah  yang  dilakukan menurut hukum acara untuk menemukan tersangka dan mengumpulkan bukti yang
mengungkapkan  sifat  tindak  pidana yang dilakukan.
Wewenang  yang  dimiliki  oleh Kepolisian  Republik  Indonesia  sebagai penyidik  dalam  melaksanakan  tugas penyidikannya telah diatur secara tegas dalam KUHAP, yaitu : Pasal 7 ayat (1) :
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan  tindakan  pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka  dan  memeriksa  tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan,
penahanan,  penggeledahan  dan penyitaan.
5. Melakukan  pemeriksaan  dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotre tersangka atau
seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar  dan  diperiksa  sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan  orang  ahli  yang diperlukan  dalam  hubungannya dengan pemeriksaan  perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggungjawab.
Pemeriksaan  tersangka  oleh penyidik  (kepolisian)  pada  dasarnya diatur  dalam Undang-Undang  No.  8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-
Undang  No.  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Beberapa Peraturan Kepala Kepolisian  (Perkap)  yang  merupakan turunan dari Undang-Undang
Kepolisian  mengatur  penyidik  (polisi)
Johansyah dan Abdul Roni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35
dalam  melaksanakan  tugas  penyidikan (pemeriksaan) terhadap tersangka selain  kedua  undang-undang  tersebut. Regulasi tersebut antara lain: Peraturan Kapolri  No.  7  Tahun  2006  tentang Peraturan Kapolri No. 7 dan Kode Etik Profesi  Polri  8  Tahun  2009  tentang Pelaksanaan Standar dan Norma Kebebasan Dasar dalam Penyelenggaraan Kewajiban
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Bab VI tentang tersangka dan terdakwa
serta  Bab  VII  tentang  bantuan  hukum secara  khusus  diatur  dalam  KUHAP. sedangkan ketentuan lain yang menjamin  hak  tersangka  tersebar  pada pasal-pasal lain KUHAP, seperti perkara  praperadilan  dan  ganti  rugi kerja paksa tidak sah.
Peraturan  Kapolri  Nomor  Pasal 7  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2006,  khususnya  Kode  Etik  Profesi Polri,  menjelaskan  sebagai  berikut: Oknum Polri pada umumnya  menjauhi aksi  unjuk  rasa  tidak  terhormat  yang dapat  mencemarkan  nama  baik.  dari panggilan  dan  pergaulan  mereka, dengan  tidak  melakukan  gerakan  - aktivitas struktur:
1. Menggunakan  bahasa  yang  kasar dan tidak rasional
2. Melanggar  prosedur  tugas  atau menyimpang  darinya  dengan  cara
apapun
3. Bertindak yang mencela masyarakat 4. Mempersulit pihak yang membutuhkan bantuan
5. Menyebarkan  informasi yang dapat meresahkan masyarakat
6. Melakukan  tindakan  yang  dirasa merugikan meremehkan
ketenangan wanita
7. Melakukan perbuatan yang dimaknai sebagai penelantaran anak di bawah umur
8. Merendahkan martabat seseorang
Pada  Peraturan  Kapolri  No  8 Tahun  2009,  tentang  Implementasi Prinsip  dan  Standar  HAM  dalam
Penyelenggaraan Tugas  Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1)   telah  ditegaskan  bahwa  setiap petugas/anggota
Polri dilarang melakukan :
1. Penangkapan  dan  penahanan  yang sewenang-wenang.
2. Tidak  sah  terhadap  tahanan  atau orang  yang  diduga  terlibat  dalam tindak pidana disiksa.
Johansyah dan Abdul Roni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35
3. Penganiayaan  seksual  atau  fisik terhadap  narapidana  atau  orang yang diduga terlibat kejahatan
4. Penghukuman  dan/atau  perlakuan kejam  atau  tidak  manusiawi  yang merendahkan martabat seseorang
5. Menerima  suap dan korupsi
6. Menutupi kejahatan dan
menghalangi  proses hukum
7. Penghukuman  dan  tindakan  fisik yang  tidak  berdasarkan  hukum ( corporal punishment )
8. Perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain
9. Melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan  yang  tidak  berdasarkan hokum
10. Menggunakan  kekerasan  dan/atau senjata api yang berlebihan.
Dalam  melaksanakan  tugasnya sebagaimana sebagaimana tersebut diatas,  penyidik  wajib  menjunjung tinggi  hukum  yang  berlaku  (Pasal  7 ayat 3 KUHAP), dan wajib menghormati  hak-hak  tersangka,  serta harus  menjunjung  tinggi  hak  azazi manusia.dengan tetap menerapkan asas praduga tak bersalah.
Dalam proses penyidikan terhadap  tersangka  oleh  penydik  tidak
harus mengejar pengakuan dari tersangka, tetapi penyidik dalam menetapkan  seseorang  pelaku  tindak pidana menjadi tersangka wajib berdasarkan  pada  bukti  permulaan yang cukup. Sehingga dengan demikian  proses  hukum  bisa  berjalan dengan  baik  dan  sesuai  dengan peraturan hukum yang berlaku. 15
F. Kendala  Dalam  Penerapan  Asas Praduga  Tidak  Bersalah  Dalam
Proses
Penyidikan Tindak

## Pidana
Kendala  yang  dihadapi  dalam penerapan  asas  praduga  tidak  bersalah oleh  penyidik  secara  tehnis  tidak  ada, karena  penyidik  dalam  melaksanakan tugasnya wajib  menjunjung tinggi asas tersebut  sebagaimana  yang  diatur dalam Undang-Undang  Nomor 8 Tahun  1981  tentang  KUHAP,  namun dalam  praktiknya,  pelapor  atau  korban pihak  yang  dirugikan  dapat  memiliki pandangan  yang  berbeda  terhadap penyidik  dalam  menerapkan  asas praduga tak bersalah seolah-olah kinerja penyidik berpihak pada tersangka.  padahal  sesuai  dengan
15 Putra ,  Imam  Kurnia ,  “Penera pan  Asa s Pra duga Tida k Bersa la h Da lam Proses Penyidika n Tinda k Pida na .,”https://libra ry.unmer.a c.id/index.php? p=show_deta il&id=32226
Johansyah dan Abdul Roni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35
kewenangan  dan  tanggung  jawabnya, penyidik telah melakukan tindakan dan tidak  memihak  kepada  siapapun  atau bersikap netral.
Apabila  salah  satu  pihak,  baik keluarga  korban  maupun  keluarga tersangka,  meyakini  bahwa  penyidik berkomplot  dengan  salah  satu  pihak yang  menguntungkan  atau  karena faktor keluarga, seringkali menimbulkan kecurigaan penyidik. Hal ini sangat lumrah jika melihat banyaknya  pemberitaan  yang  beredar di  berbagai  media  tentang  citra  polisi (penyidik)  saat  ini  yang  menjadi perhatian publik. Hal ini mengakibatkan
turunnya rasa
kepercayaan masyarakat terhadap kinerja  polisi  (penyidik).  Akibatnya penyidik  dituntut  untuk  memberikan kinerja yang sebaik-baiknya dan mampu  menjaga  kewibawaan  serta tugas-tugas  yang  perlu  diembannya. Jika  ada  kesalahan  atau  tindakan penyidik.

## KESIMPULAN
Seseorang  sebagai  tersangka belum dapat  dinyatakan bersalah sebelum memperoleh putusan
pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap,  maka  penyidik wajib  menerapkan  asas  praduga  tak bersalah terhadap terlapor atau tersangka  dalam  rangka  menghormati hak  asasi  manusia.  Dalam  hal  ini tersangka  diberitahu  tentang  hak- haknya,  termasuk  hak  untuk  mendapat pendampingan  dari  penasihat  hukum dan  tidak  diperlakukan  semena-mena. Dalam menjalankan tanggung jawabnya,  penyidik  harus  menjunjung tinggi  hukum  dan  menghormati  hak- hak  tersangka.  Asas  praduga  tidak bersalah ditegakkan dalam penyelidikan ini,  yang  mengikuti prosedur yang tertata rapi.
Meskipun  dalam  beberapa  hal pelapor  atau  korban  dari  pihak  yang dirugikan  memiliki  pandangan  yang berbeda dengan penyidik dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah  seolah-olah  kinerja  penyidik berpihak pada tersangka, namun secara teknis penyidik tidak menemui kendala dalam  menerapkan  asas  praduga  tidak bersalah.  Penyidik  sebenarnya  telah mengambil  tindakan  sesuai  dengan kewenangan  dan  tanggung  jawabnya, netral, dan tidak memihak siapapun.
Dalam penegakan hukum pidana,  prinsip  dasar  praduga  tak
Johansyah dan Abdul Roni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Halaman 17-35
bersalah  adalah  bahwa  setiap  orang yang  diduga  melakukan  tindak  pidana harus  ditempatkan  pada  kedudukan yang mencerminkan harkat dan martabat  manusia  sehingga  ia  tidak dapat  dinyatakan  bersalah  sebelum menerima  putusan  dari  pengadilan yang  telah  lama  kekuatan  hukum  yang langgeng. KUHAP memberikan pedoman  bagi  aparat  penegak  hukum (penyidik dan kepolisian) untuk mengikuti  agar  tersangka  diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah, KUHP  dan  KUHAP
Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Anton Freddy Susanto, Wajah Peradilan  Kita  Kontriksi  Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntanilitas  Peradilan  Pidana , Bandung:  PT.  Refika  Aditama, 2004. Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar
Grafika, 2000.
Kadri  Husain, Sistem  Peradilan
Pidana  Menurut  KUHAP,  Tesis,
Jakarta:  Program    Ilmu  Hukum Pasca Sarjana U.I, 1987.
Letezia Tobing,
https://www.hukumonline.com/kl inik/a/tentang-asas-praduga-tak-
bersalah-cl2663.
Marjono  Reskodiputro, Hak  Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana ,  Jakarta:  Pusat  Pelayana Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi  U.I, 1994. M.  Faal, Penyaringan  Perkara  Pidana Oleh Polisi: Diskresi Kepolisian , Jakarta: Pradnya Paramita,  1990.
Mien  Rukmini, Perlindungan  HAM
Melalui Asas Praduga Tak Bersalah  dan  Asas  Persamaan Kedudukan  Dalam  Hukum  Pada Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia , Bandung: PT Alumni.
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan Permasalahan  Dan  Penerapan
KUHAP:
Penyidikan Dan Penuntutan , Jakarta: Sinar
Grafika, 2015.
Oemar  Seno  Adji, Hukum  Acara
Pidana dalam Prospektif , Jakarta: Erlangga, 1981.
Pius  Rengkas, Asas  Praduga  Tak Bersalah dan Hak Asasi Manusia , PT.  Kompas  Media  Nusantara, Jakarta, 1990.
Putra,  Imam  Kurnia,  “Penerapan  Asas
Praduga  Tidak  Bersalah  Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana.,”https://library.unmer.ac. id/index.php?p=show_detail&id=
32226