## STRATEGI PENINGKATAN SKALA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PADANG

## Ika Yuanita
Dosen Politeknik Negeri Padang Jurusan Administrasi Niaga
Email : ollachan@yahoo.co.id

## Nurhayati
Dosen Politeknik Negeri Padang Jurusan Administrasi Niaga Email : yati.utama@yahoo.co.id

## Eva Yoyet
Dosen Politeknik Negeri Padang Jurusan Administrasi Niaga
Email : eva_yoyet@yahoo.com

## ABSTRACT
The objectives of the research are to  identify the  potencies and  characteristics of cracker SMEs  and  to analyze internal and external  factors  of upgrading enterprises scale strategies in  Padang Munipacility. Data  were  analyzed  by  strengths,  weaknesses,  opportunities,  and  threats  (SWOT)  and  quantitative strategic planning matrix (QSPM) methods. Cracker SMEs have the similar characteristics in production, marketing, human resources, finance, legal, and supports from relevant institutions. Also, the production uses semi-manual process, SMEs sell their products through direct selling, store offline and online with a limited market share with employees are 2-15 people. Capital is relatively low and a few unit of cracker SMEs  have  legalityand  certification.  Local  government  plays  an  important  role  in  developing  cracker SMEs upgrading enterprise scale. The main strength is local taste products, and the main weakness is a limited area of marketing. The major opportunity as culinary tourism, but they also face tight competition as  the  main  threat.  The  development  strategy  of  food  SMEs  competitiveness  includes  increasing cooperation  to  maintain  continuity  of  raw  materials  between  regions,  developing  centers  of  SME products,  and  increasing  role  of  local  governments,  private  companies  or  stateowned  enterprises,  and universities.
Keywords : Onion Model, Profit Maximization, Cracker SMEs, SWOT, QSPM

## I. PENDAHULUAN
Pemerintah  menyadari  bahwa  UMKM  telah  memberikan  berbagai  kontribusi dalam  proses  pembangunan  ekonomi  nasional.  Pemetaan  Kementerian  Koperasi  dan UMKM  (2012)  terungkap  bahwa  sejumlah  kekuatan  dan  kontribusi  UMKM  bagi perekonomian  nasional.  Berdasarkan  pendataan  akhir  tahun  2015,  diketahui  jumlah pelaku  UMKM  mencapai  51,3  juta  unit.  Jumlah  tersebut  berarti  bahwa  UMKM merupakan pelaku ekonomi yang dominan karena mencapai 99,99% dan seluruh pelaku ekonomi  nasional.  Keberadaan  jumlah  UMKM  yang  besar  dengan  penyebaran  hingga ke  pelosok  daerah  merupakan  kekuatan  ekonomi  yang  sesungguhnya  dalam  struktur pelaku  ekonomi  nasional.  Ditinjau  dari  penyerapan  tenaga  kerja,  UMKM  mampu menyerap  sebanyak  90.896.270  orang  tenaga  kerja.  Artinya,  97,22%  dari  93.491.243 jumlah pekerja nasional bekerja di sektor UMKM. Akan tetapi, kontribusi UMKM bagi
perekonomian  nasional  hingga  saat  ini  masih  belum  mampu  mengatasi  permasalahan dalam  kelembagaan  UMKM  itu  sendiri.  Lebih  dari  51  Juta  unit  usaha  yang  ada,  atau lebih  dari  99,9%  pelaku  usaha  adalah  Usaha  Mikro  dan  Kecil  (UMK),  dengan  skala usaha  yang  sulit  berkembang  karena  tidak  mencapai  skala  usaha  yang  ekonomis (Tambunan, 2000). Dengan badan usaha perorangan, kebanyakan usaha dikelola secara tertutup, legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang sangat tidak memadai serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia.
Menurut  Schmitz  (1999),  di  Negara-negara  yang  sedang  berkembang  pada umumnya  memiliki  lebih  banyak  kategori  Usaha  Mikro  dan  Kecil  (UMK),  sangat sedikit  segmen  Usaha  Menengah  ( missing  middle )  sehingga  sangat  sulit  untuk melakukan  interaksi  dengan  Usaha  Besar.  Hal  ini  disebabkan  oleh  segmen  Usaha Menengah membutuhkan kualitas produk  yang lebih baik dan upah pekerja yang lebih tinggi  dibanding  UMK.  Di  sisi  lain,  UMK  yang  beroperasi  secara self  employment, memiliki produktivitas yang masih rendah karena lebih banyak menggunakan unskilled labour , upah rendah, dan bersifat tradisional serta berada pada sektor informal. Padahal, dalam  dunia  bisnis  setiap  usaha  memiliki  peluang  dan  harus  meningkatkan produktivitasnya  untuk  tetap  eksis  di  pasar.  Untuk  itu,  UMK  harus  melakukan upgrading atau  transformasi  ke  level  usaha  tertentu  dengan  melakukan  peningkatan kualitas  produk, human  capital ,  adopsi  teknologi  terbaru,  dan  menciptakan  jaringan bisnis  yang  luas.  Berbagai  kajian  yang  telah  dilakukan  oleh  Mead  (1994)  dan Maloney(2006)  menyebutkan  bahwa  sangat  sedikit  usaha  yang  melakukan upgrading atau transformasi ke level tertentu atau kebanyakan stagnan . Kondisi ini mengakibatkan semakin besarnya gap produktivitas antara segmen usaha.
Permasalahan  ini  tidak  hanya  dialami  oleh  Usaha  Mikro  dan  Kecil,  tetapi  juga berdampak  pada  kompetensi  usaha  secara  industri  dan  kondisi  perekonomian  secara inklusi.  Menurut  hasil  temuan  Alters,  Theo  dan  Van  Mark  (1986)dan  Hampel- Milagrosa (2011), fragmentasi dan dinamika yang seperti ini akan berdampak lebih luas pada potensi spesialisasi usaha, sedikitnya jumlah usaha yang lebih produktif, dan tidak adanya  modernisasi  usaha  serta  rendahnya  distribusi  pendapatan  dalam  perekonomian negara.  Banyak  cara  dan  faktor  yang  mempengaruhi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  (UMKM)  untuk  melakukan  peningkatan  skala  usaha  ke  level  tertentu. Menurut  Schmitz  (1999),  untuk  mengatasi  masalah stagnan dalam  pengembangan usaha,  perlu  dilakukan  identifikasi  penurunan  pendapatan  dan  produktivitas  usaha, memantau perkembanggan usaha lain, dan inovasi usaha. Setiap usaha dapat melalukan inovasi melalui berbagai cara seperti inovasi produk ( product innovation ), peningkatan kualitas  proses  produksi  ( process  innovation ),  peningkatan  kinerja  pemasaran ( marketing  innovation ),  transformasi  usaha  ke  level  yang  lebih  tinggi  ( functional innovation ),  dan  bergerak  ke  sektor  baru  ( sectoral  innovation ).  Reeg  (2013) mengatakan  bahwa  komponen  tersebut  akan  menentukan  proses  transformasi  usaha yaitu  dengan  memperbaiki  karakteristik entrepreneur, karakteristik  usaha,  jaringan usaha (personal dan profesional), dan lingkungan bisnis.
Komposisi  jumlah  UMKM  dengan  segmen  tertentu  di  atas  menunjukkan persentase  yang  cukup  besar  (56,80%)  didominasi  oleh  Usaha  Kecil.  Hal  ini  tentunya menjadi  permasalahan  dalam  distribusi  usaha  di  Kota  Padang  serta  berkaitan  pula dengan pola dan kebijakan pengembangannya baik dari sisi internal maupun eksternal. Tentunya,  dengan  komposisi  tersebut  adalah  menjadi  peluang  dan  tantangan  bagi  satu
segmen  usaha  baik  kecil  dan  menengah  untuk  melakukantransformasi  ke  level  usaha tertentu. Selain karakteristik entrepreneur, karakteristik usaha, jaringan usaha (personal dan  profesional),  dan  lingkungan  bisnis,  perkembangan  UMKM  tidak  lepas  dari  peran kaum  perempuan  (Reeg,  2013).  UMKM  banyak  diminati  oleh  perempuan  dengan pertimbangan  bahwa  usaha  ini  dapat  menopang  kehidupan  rumahtangga  dan  dapat memenuhi  kebutuhan  pengembangan  diri  (Liedholm  dan  Parker,  1998  dan  Sandee, et. al, 2002). Faktor formalisasi usaha juga faktor yang paling banyak menjadi topik dalam berbagai  kajian  untuk  melakukan  pengembangan  UMKM  di  masa  datang  (Weijland, 1999; Ayyagari, et. al , 2006; dan Banerjee dan Duflo,2008).
Berdasarkan kondisi di atas, maka perlu diindentifikasi strategi peningkatan skala UMKM  yang  bergerak  di  sektor  pangan  atau  industri  kerupuk  dan  sejenisnya  di  Kota Padang  dalam  menciptakan  daya  saing  dan  produktivitas  usaha  di  masa  datang. Penelitian ini terfokus di beberapa kecamatan dan kelurahan yang memiliki komoditas sektor  pangan  potensial  dan  adanya  pelaku-pelaku  UMKM  di  Kota  Padang.  Tujuan penelitian ini adalah : [1] Mengidentifikasi potensi UMKM sektor pangan atau industri kerupuk dan sejenisnya dilihat dari aspek produksi, pemasaran, sumberdaya manuasia, keuangan,  tata  kelola  usaha,  dan  dukungan  dari institusi lain;  [2]  Menganalisis  faktor- faktor  lingkungan  internal  (kekuatan  dan  kelemahan)  dan  eksternal  (peluang  dan ancaman) UMKM sektor pangan atau industri kerupuk dan sejenisnya di Kota Padang; dan  [3]  Merancang  strategi  peningkatan  skala  UMKM  sektor  pangan  atau  industri kerupuk dan sejenisnya dalam menciptakan daya saing dan produktivitas usaha di masa datang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1   Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Pengertian  tentang  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  atau Small  Medium Entreprise  Size (SMEs)  tidak  selalu  sama  pada  setiap  negara,  tergantung  konsep  yang digunakan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, definisi UMKM adalah : [1] Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  sebagaimana  diatur  dalam Undang-undang  ini;  [2]  Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak  perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  Usaha  Menengah  atau  Usaha  Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini; dan  [3]  Usaha  Menengah  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  Usaha  Kecil  atau  Usaha  Besar  sebagaimana dimaksud Undang-undang ini.
Jika  dilihat  dari  besarnya  kekayaan  bersih  dan  omzetnya,  maka  kriteria  UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 adalah :
[1] Usaha Mikro memiliki aset maksmimal Rp. 50 juta dan omzet maksimal Rp. 300 juta.
[2]  Usaha  Kecil  memiliki  aset  Rp.  50  s/d  500  juta  dan  omzet  Rp.  300  juta  s/d  2,5 miliar.

## Polibisnis, Volume  10  No.2  Oktober 2018
[3] Usaha Menengah memiliki aset Rp. 500 juta s/d 10 miliar dan omzet Rp. 2,5 s/d 50 miliar.
[4]  Kriteria  UMKM  juga  dapat  dilihat  dari  sisi  jumlah  tenaga  kerja  (World  Bank, 2005), dimana Usaha Mikro memiliki tenaga kerja kurang dari 10 orang, Usaha Kecil  memiliki  tenaga  kerja  kurang  dari  30  orang,  dan  Usaha  Menengah memiliki jumlah tenaga kerja maksimal sebanyak 300 orang.
2.2    Faktor  Penentu  Peningkatan  Skala  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM)
Entreprise upgrading akan berkaitan dengan pertumbuhan perusahaan itu sendiri dalam  hal  ini  adalah  unit-unit  produksi  dengan  skala  Usaha  Kecil  dan  Mengengah (UKM)  melalui  proses  inovasi.  Beberapa  literatur  mengungkapkan  berbagai  konsep dalam  menjelaskan  hal  ini  yang  berkaitan  dengan  faktor  karakteristik entrepreneur ( entrepreneur  characteristics ),  karakteristik  perusahaan  ( firm  characteristics ),  dan jaringan  dan  lingkungan  bisnis  perusahaan  ( inter-firm  linkages  and  the  business environment ).  Dalam  kajian  ini,  kata  “ upgrading ”  berkaitan  dengan  pertumbuhan perusahaan  dengan  skala  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Mengengah  (UMKM)  yang dihasilkan  dari  berbagai  macam  inovasi.  Dalam  konteks  ini,  inovasi  dapat  diartikan sebagai suatu upaya yang berbeda dari perusahaan atau melakukan suatu hal yang sama tetapi  berbeda  dari  sisi  proses  dan  metode  yang  dilakukan  oleh  kompetitor  secara langsung (Humphrey dan Schmitz, 2000).
Sumber :Reeg (2013).
Gambar 1 Konsep Entreprise Upgrading
Dalam  istilah  yang  lebih  sederhana,  transformasi  usaha  lebih  dikenal  dengan entreprise upgrading merupakan strategi peningkatan pertumbuhan dan pengembangan usaha  melalui  inovasi  beberapa  faktor  internal  dan  eksternal entreprise seperti penjualan,  return  usaha,  asset,  dan  jumlah  pekerja  serta  kebijakan  pemerintah.  Pada dasarnya  istilah  ini  akan  bermuara  pada  2  aspek  penting  pengembangan  usaha  yaitu aspek  kualitatif  ( innovation )  dan  aspek  kuantitatif  ( firm  growth ).  Transformasi  usaha diperlukan  karena  setiap  usaha  memiliki  kesempatan  dan  peluang  untuk  tumbuh (ekspansi pasar, peningkatan jumlah permintaan, dan harga yang bersaing). Akan tetapi
Enterprise Upgrading
Business Registration Upgrading Type 2 Firm-Level Innovation
Upgrading Type 3 Innovation Rents Enterprise Growth Upgrading Type 1 Qualitative Improvements :  Product
 Process
 Ways to Organize Production Quantitative Improvements :
 Income
 Productivity
 Number of Paid Workers
transformasi  usaha  lebih  fokus  pada  strategi  pertumbuhan  usaha  melalui  inovasi  yang dapat  dikontrol  secara  langsung  oleh entrepreneur dan  sangat  tergantung  pada  faktor eksternal  (Amstrong, et.  al ,  2000;  Anderson  dan  Dennis,  1982;  Beck  dan  Demirgüç- Kunt,2006; dan Reeg, 2013).
Salah satu yang melatarbelakangi kajian faktor penentu peningkatan skalaUsaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  di  Kota  Padang  pada  sektor  pangan  adalah hasil-hasil  kajian  empiris  yang  dilakukan  beberapa  peneliti  sebelumnya  terkait  dengan topik  penelitian  ini.  Penelitian  ini  berdasarkan  teori  dasarnya  ( grand  theory )  adalah berkaitan  dengan  teori  pertumbuhan  perusahaan  di  pandang  dari  sisi  produksi,  biaya produksi,  dan  maksimisasi  keuntungan.  Pada  tataran  perusahaan  dalam  hal  ini  adalah Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  – Small  Medium  Entreprises  Sized  (SMEs) – berbagai  kajian  yang  mengasumsikan  bahwa  unit-unit  produksi  pada  umumnya menginginkan pertumbuhan usahanya baik dari sisi aset, laba, tenaga kerja, dan faktor kuantitatif serta kualitatif lainnya, telah banyak dilakukan di berbagai negara yang lebih sering disebut sebagai entreprise upgrading. Kajian  yang dilakukan oleh Reeg (2013), Hampel dan Milagrosa (2011), Ramachandran (1993)adalah fokus penelitian ini. Kajian yang dilakukan oleh Brown, et. al. (2004) terhadap 297 unit usaha baru berskala kecil di Rumania. Penelitian ini mengkaji mengapa usaha kecil bisa melakukan pertumbuhan ke level  tertentu  dan  jawabannya  adalah  mengurangi  keterbatasan  akses  ke  dunia perbankan dan meningkatkan hasil penjualan dan perbaikan keterampilan tenaga kerja. Di  samping  itu,  sistem  pajak  di  Rumania  bisa  menjadi  faktor  penghambat  bagi  usaha kecil untuk melakukan formalisasi usaha.
Mc  Culloch, et.  al .  (2010)  juga  melakukan  kajian  yang  tidak  jauh  berbeda dengan  Brown, et.  al. (2004),  namun  lebih  fokus  kepada  mengapa  suatu  usaha memutuskan untuk melakukan registrasi bisnis (formalisasi usaha). Kajian ini dilakukan di  Indonesia  pada  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  yang  berada  di  pedesaan  yang bergerak di sektor pertanian. Hambatan birokrasi yang berbelit-belit dalam pengurusan izin  usaha  di  Indonesia  adalah  faktor  penghambat  usaha  mikro  (pada  umumnya  usaha informal)  untuk  bisa  menjadi  usaha  formal.  Formalisasi  usaha  juga  sangat  tergantung pada  ukuran  perusahan,  tingkat  pendidikan  pemilik,  dan  budaya  lokal  setempat  yang menjadi motivasi berusaha dari pemilik usaha.  Mawardi, et. al (2011) mengkaji model pengembangan  kluster  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  di  Indonesia  melalui pendekatan  model  PARILI.  Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  hasil  penelitian  ini adalah  bahwa  faktor  efisiensi  usaha,  modal  sosial,  dan  kebijakan  pemerintah  menjadi faktor  pendorong  bagi  UKM  mebel  dan  furniture  Bukir  di  Pasuruan  untuk  melakukan ekspansi usaha.
Hampel  dan  Milagrosa  (2011)  melakukan  kajian  model entreprise  upgrading pada SMEs di Filipina menggunakan pendekatan faktor internal dan eksternal kemajuan dan inovasi dari SMEs . Ada tiga faktor penentu SMEs di Filipina melakukan upgrading usaha  yaitu  tingkat  pendidikan  pemilik  usaha,  modal  sosial  yang  memicu  kompetensi bisnis  pemilik,  dan  kebijakan  pemerintah  dalam  mendorong  tumbuhnya SMEs .  Faktor modal  sumberdaya  manusia  sangat  berpengaruh  bagi SMEs dalam  memotivasi  diri untuk  berkembang  dan  memiliki  jaringan  bisnis  yang  dapat  bekerjasama  dengan perusahaan  lain  sehingga  terjadi  adopsi  inovasi.  Ketidakseimbangan  kebijakan pemerintah  dalam  pembinaan SMEs juga  sangat  menghambat  suatu  usaha  di  Filipina untuk  tumbuh  dan  berproduksi  pada  skala  usaha  yang  lebih  besar.Reeg  (2013)  juga
melakukan  hal  yang  sama  di  Mesir  dan  India  dengan  rekomendasi  hasil  kajian  pada peningkatan  modal  sumberdaya  manusia,  jaringan  bisnis,  dan  stabilitas  lingkungan bisnis dan mendapat dukungan dari pemerintah.

## III. METODE PENELITIAN

## 3.1   Desain, Populasi, dan Sampel Penelitian
Upgrading UMKM, merupakan kajian peningkatan atau transformasi skala usaha yang dimiliki oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM) membutuhkan informasi yang  lebih  lengkap  berkaitan  dengan  karakteristik entrepreneur ,  karakteristik entreprise ,  jaringan  personal,  jaringan  profesional,  lingkungan  bisnis,  dan  formalisasi usaha secara literatur. Untuk itu, diperlukan suatu studi yang lebih komprehensif dengan pendekatan  studi  eksploratif  untuk  memperoleh  bukti  empiris  berdasarkan  kajian literatur  dan  pendekatan  statistikal  dengan  membandingkannya  pada  kenyataan  di lapangan  (Sekaran  dan  Bougi,  2010).    Desain  penelitian  ini  dirangcang  untuk memperoleh  strategi  peningkatan  skala  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM) yang  ada  di  Kota  Padang  sebagai  faktor  penentu  suatu  usaha  melakukan  transformasi skala usaha dalam meningkatkan profit dari kegiatan produksi yang dilakukan. Populasi ditentukan berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh Kementerian Koperasi dan UMKM Republik  Indonesia  tahun  2010  yang  memuat  isi  dari  Undang-undang  No.  20  tahun 2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  dan  kriteria  Biro  Pusat  Statistik Indonesia tahun 2010. Lokasi penelitian ini berada di Kota Padang yang terdiri dari 11 Kecamatan  sebagai  salah  satu  kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  dengan  sentra  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  paling  potensial.  Data  Dinas  Perindustrian, Perdagangan,  dan  Koperasi  (Disperindagkop)  Kota  Padang  tahun  2016  menunjukkan terdapat  sebanyak  43.759  unit  UMKM.  Seleksi  sampel  menggunakan  pendekatan tahapan-tahapan  dengan  prosedur  pemilihan  anggota  populasi  tertentu  ( Multi-Stage Sampling  Procedure )  dengan  jumlah  responden  sampel  penelitian  sebanyak  175  unit UMKM.

## 3.2   Teknik Analisis Data
Rumusan strategi peningkatan skala UMKM sektor pangan atau industri kerupuk dan  sejenisnya  di  Kota  Padang  dilakukan  dengan  mengadopsi  tahapan  perumusan strategi menurut David (2010) yang terdiri dari tahap input, pencocokan, dan keputusan, yaitu  :  [1] Tahap  Input ,  peneliti  membuat  matriks  Evaluasi  Faktor  Internal  (EFI)  dan Evaluasi Faktor Eksternal (EFE). Matriks EFI mencakup kekuatan dan kelemahan yang dimiliki  UMKM.  Sedangkan  peluang  dan  ancaman  perusahaan  digambarkan  dalam Matriks EFE; [2] Tahap Pencocokan, dilakukan dengan membuat Matriks SWOT untuk mengembangkan 4 (empat) jenis strategi, yaitu strategi yang mencocokkan (a) kekuatan dan peluang (SO strategies), (b) kelemahan dan peluang (WO strategies), (c) kekuatan dan ancaman (ST strategies) dan (d) kelemahan dan ancaman (WT strategies); dan [3] Tahap Keputusan , menggunakan teknik analisis Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) untuk mengevaluasi dan memilih strategi berdasarkan nilai total terbesar. Nilai tersebut  diperoleh  dari  perkalian  bobot  dan  nilai  daya  tarik  ( attractiveness  score ,  atau AS) yang berkisar 1 s/d 4 (skor 1 = tidak penting, skor 2 = agak penting, skor 3 = cukup penting, dan skor 4 = sangat penting).

## IV.   HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Potensi UMKM Sektor Pangan atau Industri Kerupuk dan Sejenisnya di Kota Padang
Perkembangan  jumlah  UMKM  yang  bergerak  di  sektor  pangan  atau  industri kerupuk dan sejenisnya di Kota Padang terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Hingga tahun 2017 lalu, jumlah UMKM  sektor pangan ini telah mencapai 43.759 unit atau tumbuh sekitar 23,5% dibanding tahun sebelumnya yang tersebar di 11 Kecamatan di  Kota  Padang.  Kecamatan  Padang  Barat  (10.716  unit),  Padang  Utara  (6.445  unit), Padang  Timur  (5.817  unit),  dan  Padang  Selatan  (4.706  unit)  menjadi  sentra  UMKM sektor  pangan  di  Kota  Padang  ini  khususnya  industri  kerupuk  dan  sejenisnya.  Jika dilihat dari komposisi kategori UMKM sektor pangan di Kota Padang masih didominasi oleh  jenis  Usaha  Kecil  sebesar  65,55%  dan  Usaha  Menengah  sebesar  26,35%, selebihnya  adalah  UMKM  jenis  Usaha  Mikro  dan  Besar.  Dari  keterangan  ini,  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  potensi  peningkatan  skala  UMKM  sektor  pangan  atau industri  kerupuk  dan  sejenisnya  di  Kota  Padang  sangat  besar  peluangnya  dalam meningkatkan  skala  usaha  ke  level  tertentu  khususnya  dari  skala  kecil  ke  level menengah  dan  skala  menengah  ke  level  besar.  Sesuai  dengan  konsep  pengembangan UMKM itu sendiri bahwa sudah saatnya UMKM di level small dynamic enterprise yang merupakan  Usaha  Kecil  Menengah  yang  telah  memiliki  jiwa  kewirausahaan  dan mampu  menerima  pekerjaan  sub  kontrak  dan  ekspor  menjadi fast  moving  enterprise yang merupakam Usaha Kecil Menengah  yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).
Berdasarkan  hasil  penelitian  lapangan  dengan  menggunakan  teknik focus  group discussion (FGD), maka diperoleh jumlah UMKM yang bergerak di sektor pangan atau industri  kerupuk  dan  sejenisnya  di  Kota  Padang  dengan  karakteristik  :  [a]  Muatan inovasi  masih  rendah,  [b]  Menciptakan  lapangan  kerja,  [c]  Mutu  produksi  dengan memperhatikan faktor sanitasi dan Hygiene , Good Manufacturing Process atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) belum terimplementasi, perbaikan desain dan bahan kemasan yang masih rendah, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) belum ada, sertifikat halal sudah tertera, label kadaluarsa belum tertera, barcode , Standar Nasional Indonesia  (SNI)  khususnya  berbahan  dasar  ikan  belum  ada,  [d]  Jangkauan  pemasaran regional,  [e]  Berkontribusi  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  [f]  Memiliki legalitas minimal memiliki surat ijin operasi UMKM, [g] Mampu mengatur pendanaan secara  sederhana,  [h]  Mampu  menjaga  kontinuitas  produksi,  [i]  Belum  menerapkan unsur kesehatan dan kerja keselamatan (K3), dan [j] Belum terjalinnya kemitraan bisnis antar wilayah dan antar perusahaan daerah.
Pemerintah  Kota  Padang  mendukung  UMKM  sektor  pangan  atau  industri kerupuk  dan  sejenisnya  melalui  RPJMD  Kota  Padang  tahun  2013-2018  untuk meningkatkan  perekonomian  daerah.  Dalam  Rencana  strategis  (Renstra)  Kota  Padang juga berupaya mendorong perkembangan UMKM sektor pangan ini menjadi salah satu ekonomi  kreatif  yang  unggul,  penguatan UMKM  melalui  peningkatan  kompetensi  dan mutu  SDM,  perluasan  aspek  permodalan,  jaringan  usaha/promosi  untuk  memberikan informasi produk UMKM. Salah satu potensi yang dapat ditumbuhkembangkan di Kota Padang adalah wisata kuliner. Umumnya kuliner tersebut selalu memunculkan berbagai jenis  makanan  kreatif  dan  favorit  yang  memperhatikan  berbagai  kalangan  usia  mulai dari  segmentasi  kaum  muda  sampai  dengan  orang  tua.  UMKM  sektor  pangan  di  Kota
Padang secara umum sangat beragam mencakup produk yang dapat dimakan langsung di tempat dan produk yang bisa disimpan dan dibawa. Produk tersebut umumnya adalah makanan  lokal  khas  Sumatera  Barat  yang  sudah  lama  dikenal  oleh  masyarakat  di Indonesia,  misalnya  keripik  balado,  sanjai,  rakik  maco,  rakik  udang,  dakak-dakak, pisang  salai,  kerupuk  jengkol,  kerupuk  jangek,  dan  lain  sebagainya.  Pelaku  UMKM sektor  ini  umumnya  sudah  memperhatikan  kemasan,  terutama  higienitas.  Namun,  dari sisi artistik masih perlu dikembangkan agar menjadi produk dengan daya tarik tersendiri ( eye catching) . Proses produksi dilakukan semi manual, dimana tenaga manusia masih dominan  dan  minim  dengan  penggunaan  alat  atau  teknologi  mutakhir.  Proses pengendalian mutu sudah diterapkan pada UMKM pangan berdaya saing, dimulai dari pemilihan  bahan  baku,  proses  produksi,  dan  produk  akhir.  Hal  ini  dilakukan  agar kepercayaan masyarakat terhadap mutu produknya dapat dipertahankan.
Pola  distribusi  yang  dilakukan  oleh  sebagian  besar  UMKM  sektor  pangan  di Kota  Padang  tidak  menggunakan  perantara  ( direct  selling )  atau  mendatangi  pengecer seperti  Toko  Keripik  Christin  Hakim,  Rohana  Kudus,  Shirley,  Mahkota,  Umi  Aufa Hakim,  dan  lainnya  karena  biaya  distribusi  mahal  dan  kapasitas  produksi  yang  masih rendah. Pelaku UMKM juga telah banyak menggunakan promosi melalui media sosial dan pameran UMKM di tingkat lokal maupun nasional. Area pemasaran masih terbatas di  satu  kota  atau  kabupaten,  namun  ada  juga  yang  keluar  Kota  Padang  dengan  cara menjual  produk  secara online .  Struktur  organisasi  di  UMKM  pangan  umumnya  masih sangat  sederhana,  dimana  pemilik  sebagai  pimpinan  sekaligus  pekerja  dan  hanya memiliki  2  s/d  15  orang  karyawan  saja. Persyaratan  khusus  bagi  karyawan  di  UMKM pangan tidak ada, karena teknologinya pun relatif sederhana berkapasitas rendah. Modal UMKM  relatif  rendah  dimana  pelaku  usaha  banyak  menggunakan  modal  sendiri  dan dibantu  dengan  modal  pinjaman  koperasi  atau  bantuan  pemerintah.  UMKM  sektor  ini menjadi  lebih  berkembang  karena  adanya  dukungan  dari  Dinas  Koperasi  dan  UMKM Kota  Padang  antara  lain  memberikan  legalitas  perijinan  dengan  menggratiskan Penerbitan  Izin  Pangan  Industri  Rumah  Tangga  (PIRT)  dan  sertifikat  halal,  pelatihan pengemasan,  fasilitas  mendapatkan  HAKI  (10-50  UMKM  setiap  tahunnya),  dan mendorong  peningkatan  kemitraan  dengan  mensinergikan  bantuan  dari  Badan  Usaha Milik  Daerah  (BUMD),  fasilitasi  pola  kemitraan  dengan  retail  modern  seperti  Rocky Plaza, Basko Plaza, Plaza Andalas, dan Transmart.

## 4.2    Faktor  Internal  dan  Eksternal  UMKM  Industri  Kerupuk  dan  Sejenisnya  di Kota Padang
Aspek  internal  dan  eksternal  UMKM  sektor  pangan  atau  industri  kerupuk  dan sejenisnya  di  Kota  Padang  menjadi  dasar  bagi  peningkatan  skala  UMKM  dalam menciptakan  produktivitas  dan  profit  usaha  di  masa  datang.  Berdasarkan  hasil pengamatan lapangan melalui pengisian kuesioner terhadap 179 UMKM sampel, dapat dirumuskan  kondisi  internal  (kekuatan  dan  kelemahan)  dan  kondisi  eksternal  (peluang dan  ancaman)  UMKM.  Kondisi  internal  UMKM  sektor  pangan  atau  industri  kerupuk dan  sejenisnya  di  Kota  Padang  tersebut  dirumuskan  berdasarkan  aspek  kekuatan  dan kelemahan, yaitu :

## Polibisnis, Volume  10  No. 2  Oktober 2018

## Tabel 4.1Matriks Evaluasi Faktor Internal (EFI) Peningkatan Skala UMKM
Faktor Internal Peningkatan SkalaUMKM Bobot Rating Skor Kekuatan (Strengths) [a] [b] [a] x [b] A. Bahan baku berbasis lokal dan tersedia B. Memiliki merek usaha C. Memiliki sertifikat halal produk D. Makanan khas daerah E. Sesuai selera masyarakat F. Harga produk terjangkau G. Gender pemilik usaha mayoritas perempuan H. Pengalaman usaha cukup signifikan I.  Keputusan mengambil resiko bisnis J.  Biaya produksi cukup rendah K. Lokasi usaha mudah dijangkau 0,071 0,077 0,073 0,084 0,074 0,080 0,072 0,086 0,075 0,082 0,078 4 3 4 4 3 3 4 2 2 3 2 0,284 0,231 0,292 0,336 0,222 0,240 0,288 0,172 0,150 0,246 0,156 Kelemahan (Weaknesses) [a] [b] [a] x [b] A. Kapasitas produksi masih rendah B. Adopsi teknologi masih rendah C. Kemasan kurang menarik D. Sistem jaminan mutu produk masih rendah E.  Modal usaha terbatas F.  Pemasaran bersifat regional G. Pelatihan tenaga kerja terbatas H. Pangsa pasar masih rendah I.  Tingkat pendidikan pemilik usaha masih rendah J.  Pengetahun formalisasi dan pajak usaha masih rendah K. Omzet dan aset usaha masih rendah 0,066 0,077 0,086 0,168 0,083 0,092 0,062 0,071 0,075 0,085 0,076 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 0,132 0,077 0,086 0,168 0,083 0,184 0,124 0,071 0,150 0,085 0,152 Total Skor Matriks Evaluasi Faktor Internal (EFI) 3,899
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2017.
Berdasarkan  Tabel  4.1  di  atas,  maka  dapat  ditentukan  evaluasi  terhadap  faktor internal yang mencakup kekuatan (strengths ) dan kelemahan (weaknesses) berdasarkan FGD  dan  pengisian  kuesioner  menunjukkan  bahwa  kekuatan  utama  UMKM  dalam meningkatkan skala usaha di Kota Padang dengan skor tertinggi adalah produk kerupuk dan  sejenisnya  yang  dihasilkan  merupakan  makanan  khas  daerah  Sumatera  Barat  atau Kota Padang (0,336). Hal tersebut bisa dipahami, karena produk kerupuk dan sejenisnya yang  dihasilkan  adalah  produk  yang  disesuaikan  dengan  selera  masyarakat  setempat dengan menggunakan bahan baku lokal yang sudah sejak lama diproduksi ( usaha turun temurun ).  Sedangkan  kelemahan  utama  dengan  skor  tertinggi  (0,168)  adalah  sistem jaminan mutu produk masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian pelaku UMKM sektor  pangan  atau  industri  kerupuk  dan  sejenisnya  di  Kota  Padang  masih  belum mengimplementasikan  sistem  penjaminan  mutu  produk  makanan  yang  dihasilkan. Dalam artian bahwa hal ini terkait dengan rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap mutu  produksi  dengan  memperhatikan  faktor  sanitasi  dan Hygiene , Good Manufacturing Process atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Hal ini juga  menunjukkan  bahwa  masih  sedikitnya  UMKM  yang  memiliki  Penerbitan  Izin Pangan  Industri  Rumah  Tangga  (PIRT),  label  kadaluarsa  belum  tertera, barcode , Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  khususnya  berbahan  dasar  ikan.  Adopsi  teknologi yang masih rendah tidak begitu signifikan menjadi kelemahan usaha karena dalam hal ini pelaku UMKM sektor pangan tidak begitu banyak menggunakan alat dan teknologi mutakhir untuk menghasilkan produk kerupuk dan sejenisnya.

## Polibisnis, Volume  10  No.2  Oktober 2018
Tabel 4.2Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) Peningkatan Skala UMKM Faktor Eksternal Peningkatan SkalaUMKM Bobot Rating Skor Peluang (Opportunities) [a] [b] [a] x [b] A. Trend permintaan masyarakat cukup tinggi B. Bantuan dan pembinaan Pemko/BUMN/BUMD C. Dukungan dan fasilitasi pihak swasta (perusahaan) D. Dukungan dan pendampingan Perguruan Tinggi E. Potensi produk dalam wisata kuliner F. Potensi UMKM eksportir G. Kemitraan usahadengan pengecer (outlet) terbuka H. Bantuan pemerintah HAKI, POM, dan PIRT I.  Pola kemitraan usaha dengan retail modern J.  Penjualan melalui media online 0,093 0,087 0,089 0,093 0,096 0,092 0,091 0,085 0,093 0,094 4 2 2 2 4 3 3 2 3 3 0,372 0,174 0,178 0,186 0,384 0,276 0,364 0,160 0,279 0,282 Ancaman (Threats) [a] [b] [a] x [b] A. Bahan baku substitusi cukup tersedia B. Banyaknya pelaku UMKM di sektor yang sama C. Banyaknya produk asing untuk kerupuk dan sejenisnya D. Kompetisi pasar dengan skala usaha yang berbeda E. Regulasi pemerintah yang belum berpihak F. Pengurusan izin usaha yang berbelit-belit G. Akses perbankan terbatas (pemberian kredit usaha) H. Tingkat suku bunga terlalu tinggi I.  Fluktuasi tingkat inflasi daerah J.  Gejolak nilai tukar Rupiah 0,082 0,094 0,060 0,085 0,083 0,092 0,062 0,107 0,105 0,110 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0,164 0,188 0,120 0,170 0,176 0,184 0,124 0,107 0,105 0,110 Total Skor Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) 3,976
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2017.
Berdasarkan  Tabel  4.2  di  atas,  maka  dapat  ditentukan  evaluasi  terhadap  faktor eksternal  yang  mencakup  peluang (opportunities )  dan  ancaman (threats) berdasarkan FGD  dan  pengisian  kuesioner  menunjukkan  bahwa  faktor  utama  yang  potensial  bagi UMKM dalam meningkatkan skala usaha di Kota Padang dengan skor tertinggi adalah potensi  produk  sektor  pangan  atau  industri  kerupuk  dan  sejenisnya  dalam pengembangan  usaha  menjadi  wisata  kuliner  (0,384).  Hal  ini  berkaitan  dengan meningkatnya  promosi  pemerintah  pusat  dan  daerah  yang  diiringi  dengan  potensi produk sektor makanan khas yang ada di daerah tertentu. Konsep ini juga telah tertuang dalam  regulasi  pemerintah  dalam  mendukung  pengembangan  ekonomi  kreatif  melalui Badan  Ekonomi  Kreatif  (BERKRAF)  (UU  No.  7/2014, Mendorong  Perdagangan Berbasis Ekonomi Kreatif ). Saat ini destinasi wisata di penjuru nusantara sangan banyak menggabungkan  antara  wisata  alam  dengan  wisata  kuliner  baik  di  santap  secara langsung  maupun  sebagai  “ oleh-oleh ”,  sehingga  dapat  meningkatkan  pengembangan wilayah  sekaligus  potensi  UMKM  sektor  pangan  di  daerah  tersebut,  salah  satunya adalah  industri  kerupuk  dan  sejenisnya.  Sedangkan  ancaman  utama  UMKM  di  sektor ini  dengan  skor  tertinggi  (0,188)  adalah  banyaknya  pelaku  usaha  di  sektor  yang  sama baik  dengan  produk  industri  kerupuk  dan  sejenisnya  (keripik  balado,  kerupuk  kulit, pisang  salai,  sanjai,  dan  lainnya)  maupun  skala  usaha  yang  berbeda  (mikro,  kecil, dan menengah).  Hal  ini  berkaitan  dengan  penempatan  UMKM  pada  sentra-sentra  kuliner yang  belum  strategis  melalui  pembinaan  dan  perencanaan  dari  pemerintah  berkaitan dengan  persaiangan  usaha  di  sektor  pangan  ini,  dimana  produk  yang  diperjualbelikan adalah  sama,  sehingga  menimbulkan  persaingan  yang  cukup  tinggi.  Dengan  demikian, UMKM  pangan  harus  berupaya  keras  untuk  memiliki  ciri  khas  yang  berbeda  dengan
UMKM  sejenis  menuju  industri  kreatif.  Misalnya  UMKM  sektor  pangan  melakukan diferensiasi  dalam  hal  rasa,  bentuk  dan  harga.  Hanya  saja  terkait  dengan  harga, beberapa sentra kuliner sudah menetapkan harga jual standar untuk produk yang sama. Oleh karena itu, variasi harga sangat sulit dilakukan bagi UMKM sebagai akibat volume produksi dan outlet yang terbatas, di samping daya tahan produk yang dihasilkan.

## 4.3  Strategi Peningkatan Skala UMKM Industri Kerupuk dan Sejenisnya di Kota Padang
Secara  umum  skala  usaha  dari  UMKM  sektor  pangan  atau  industri  kerupuk  dan sejenisnya  akan  berkembang  jika  memiliki  kekuatandengan  menggunakan  bahan  baku lokal dengan produk yang memperhatikan merek, sertifikat halal, ciri khas lokal, sesuai permintaan,  pengembangan  sistem  pemasaran  produk,  dan  harga  terjangkau.  Namun demikian, perkembangan UMKM sektor pangan terkendala oleh kelemahan UMKM itu sendiri,  terutama  dalam  produktivitas,  yang  dicirikan  dari  kapasitas  rendah,  kemasan kurang  menarik,  belum  adanya  sistem  jaminan  mutu,  modal  terbatas,  dan  pemasaran masih  bersifat  lokal.  Selain  itu,  aspek  mutu,  formalisasi  usaha,  pemahaman  terhadap pajak  usaha,  dan  tingkat  pendidikan  atau  pelatihan  pemilik  usaha  yang  rendah  dapat menghambat  UMKM  meningkatkan  skala  (omzet  dan  profit)  usahanya.  Hal  ini disebabkan  karena  teknologi  dan  sistem jaminan mutu  yang  diimplementasikan  belum optimal.  Faktor  lain  yang  memengaruhi  adalah  peluang  dan  ancaman.  UMKM  pangan sangat  berpeluang  untuk  berkembang  karena  beberapa  faktor  eksternal,  yaitu  potensi wisata  kuliner,  meningkatnya  permintaan,  dukungan  dari  berbagai  pihak  seperti pemerintah/BUMN,  swasta  dan  perguruan  tinggi,  dan  institusi  penelitian  dan pengembangan.  Di  lain  pihak,  UMKM  pangan  harus  dapat  mengantisipasi  adanya ancaman  bahan  subtitusi,  persaingan  produk  yang  sama,  harga  bahan  baku  fluktuatif, dan  kurangnya  implementasi  dari  regulasi  pemerintah  serta  pengaruh  kondisi perekonomian yang tidak stabil (tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar Rupiah).
Berdasarkan  evaluasi  matriks  EFI  dan  EFE  (Tabel  1  dan  2)  dapat  dirumuskan strategi  untuk  meningkatkan  skala  UMKM  sektor  pangan  atau  industri  kerupuk  dan sejenisnya di Kota Padang. Rumusan strategi dibuat dengan meningkatkan kekuatan dan mengurangi  kelemahan  yang  dimiliki,  serta  menangkap  peluang  untuk  menghadapi ancaman. Rumusan strategi tersebut diperoleh berdasarkan hasil FGD yang melibatkan Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Padang, serta beberapa UMKM terkait. Rumusan strategi  tersebut  dibuat  dalam  matriks SWOT .  Kombinasi  dari  keempat  gabungan strategi di atas (strategi SO, WO, ST, dan WT) menghasilkan  alternatif strategi berikut, yaitu :
[1]  Kemitraan  usaha  dengan  membangun  tempat  pemasaran  bersama  produk UMKM.
[2] Peningkatan kerja sama untuk menjaga kontinuitas ketersediaan bahan baku antar daerah.
[3]  Pembangunan  kawasan  industri  produk  UMKM  sektor  pangan  atau  industri kerupuk.
[4] Fasilitasi Pemko Padang dalam memperoleh perolehan legalitas usaha.
[5] Pembentukan kelompok UMKM (koperasi, klaster, sentra, dan kelompok).
[6] Perbaikan pola pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap UMKM.
[7] Peran BUMN melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
[8] Penerapan sistem keamanan pangan dan standar mutu produk UMKM.
[9]  Peningkatan  sinergitas  antara  perguruan  tinggi  (inkubator  bisnis),  industri,  dan UMKM.
[10] Peningkatan pelatihan pemilik dan tenaga kerja UMKM melalui tenaga ahli.
[11]  Pembinaan  UMKM  melalui  peningkatan  inovasi  produk  industri  kerupuk  dan sejenisnya.
[12] Pembuatan regulasi dan persaiangan usaha UMKM pangan sektor pangan.
[13]  Pemberian  bantuan  PIRT,  SNI,  POM,  label  usaha,  kadaluarsa  produk,  dan HAKI.
[14]  Pengembangan  teknologi  terapan  dalam  peningkatan  mutu  produk  olahan pangan.
[15] Peningkatan kemitraan lini bisnis sejenis dengan pelaku bisnis besar. Beberapa  alternatif  strategi  yang  telah  dikembangkan  kemudian  dapat  diringkas menjadi  dua  hal  yaitu  tujuan  pengembangan  usaha  dan  inovasi  usaha  UMKM  sektor pangan  atau  industri  kerupuk  dan  sejenisnya  di  Kota  Padang.  Tujuan  pengembangan usaha  dapat  diperbaiki  melalui  peningakatan  sistem  pemasaran  meliputi  bauran pemasaran  yang  lebih  dikenal  dengan  4P  terdiri  dari product,  place,  price  dan promotion serta segmentasi, target dan positioning UMKM itu sendiri. Sedangkan aspek inovasi  usaha  akan  berkaitan  dengan  peningkatan  skala  usaha  yang  memiliki  ciri khas yang berbeda dengan UMKM sejenis menuju industri kreatif atau diferensiasi dalam hal rasa,  bentuk,  kemasan,  dan  harga.  Kedua  aspek  utama  tersebut  erat  kaitannya  dengan adopsi  atau  penerapan  teknologi  terapan,  keuangan,  dan  inovasi  produk  kerupuk  dan sejenisnya  dalam  arti  luas  dan  strategi  yang  memerlukan  dukungan  sumberdaya manusia  pemilik  UMKM  itu  sendiri.  Rumusan  strategi  tersebut  kemudian  dipilih berdasarkan matriks QSPM menjadi tiga alternatif strategi, yaitu :
[1] Peningkatan kerjasama untuk menjaga kontinuitas ketersediaan bahan bakuantar daerah .
[2] Strategi  ketersediaan  bahan  baku  untuk  memenuhi  permintaan  konsumen.  Hal lainnya,  UMKM  pangan  perlu  memperhatikan  adanya  produk  substitusi  yang dapat menggeser keberadaanproduk pangan  yang dihasilkan dan adanya pesaing yang menghasilkan produksama, maka UMKM harus memiliki ciri khas produk pangan yangdihasilkannya.
[3] Pembangunan kawasan/sentra UMKM pangan.
[4]  Kawasan  untuk  UMKM  pangan  perlu  terkonsentrasi  di  suatu  wilayah untukmemudahkan
konsumen  mencari  lokasi  dan  memudahkan  untuk  monitoringUMKM  oleh pemerintah.
[5] Peningkatan  peran  pemerintah  daerah,  dukungan  pemerintah,  swasta  dan PerguruanTinggi/Litbang  Peran  institusi  lainnya  sangat  penting  untuk mendukung pengembanganUMKM pangan yang terencana dan berkesinambungan,  khususnya  di  ketigawilayah  penelitian.  Dalam  hal  ini, dukungan  dari  institusi  lain  dapat  disatukandengan  program  pengembangan potensi wilayah yang sebagian besar telah mengembangkan wisata kuliner.

## V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan  untuk  meningkatkan  skala  UMKM  sektor  pangan  atau  industri  kerupuk dan sejenisnya  di  Kota  Padang  adalah  dengan  memperbaiki  manajemen  bisnis  UMKM  itu sendiri  terkait  dengan  :  [a]  Muatan  inovasi  masih  rendah,  [b]  Menciptakan  lapangan kerja,  [c]  Mutu  produksi  dengan  memperhatikan  faktor  sanitasi  dan Hygiene , Good Manufacturing  Process atau Hazard  Analysis  Critical  Control  Point (HACCP)  belum terimplementasi,  perbaikan  desain  dan  bahan  kemasan  yang  masih  rendah,  Hak  Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) belum ada, sertifikat halal sudah tertera, label kadaluarsa belum  tertera, barcode ,  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  khususnya  berbahan  dasar ikan belum ada, [d] Jangkauan pemasaran yang masih regional, [e] Meningkatkan peran UMKM  dalam  pengembangan  industri  kreatif,  [f]  Memiliki  legalitas  usaha  dan peningkatan  pemahaman  tentang  pajak  usaha,  [g]  Mampu  meningkatkan  pengelolaan kapasitas dan biaya produksi dalam mencapai omzet dan profit usaha  yang lebih baik, [h]  Mampu  menjaga  kontinuitas  produksi,  [i]  Menjalin  kemitraan  bisnis  antar  wilayah dan  antar  perusahaan  daerah  baik  dengan  outlet  (pengecer),  retail  moderm,  dan  pihak swasta.

## DAFTAR PUSTAKA
Amstrong,  Harvey,  and  Jim  Taylor,  (2000), Regional  Economics  and  Policy  (Third Edition ), New York : Harvester Wheatsheaf. Anderson, Dennis, (1982), Small-scale Industry in Developing Countries: A Discussion of the Issues , World Development Vol. 10 (11) pp. 913-948 . Alters,  Theo,  and  Van  Mark,  Ronald  (1986), The  Regional  Development  Potensial  of SMEs :A European Perspective , Routledge. Ayyagari,  M.,  A.  Demirgüç-Kunt,  dan  V.  Maksimovic,(2006), Firm  Innovation  in Emerging Markets : The Role of Finance, Governance, and Competition , Journal of Financial and Quantitative Analysis , pp. 1–70. Banerjee,  A.  dan E.  Duflo,  (2008), Do  Firms  Want  to  Borrow  More?  :  Testing  Credit Constraints  Using  a  Directed  Lending  Program ,  Cambridge,  Mass.:  Institute  of Technology (Department of Economics Working Paper : 02-25).
Beck, T. dan A.  Demirgüç-Kunt, (2006), Small and Medium-Size Enterprises :  Access toFinance as A Growth Constraint , Journal of Banking & Finance 30 (11),2931– 2943.
Brown,  J.  David,  John,  Early,  and  Dana  Lup, What  Makes  SMEs  Grow?  Finance, Human  Capital,  Technical  Assistance,  and  Business  Environment  in  Rumania , University of Chicago Press, Vol. 54 (1), p. 33-70.
De  Mel,  S.,  D.  McKenzie,  dan  C.  Woodruff,  (2008), Who  are  The  Microenterprise Owners: Evidence From Sri Lanka on Tokman v. de Soto , Bonn: Institute for the Study of Labour (IZA Discussion Papers 3511).
Hampel-Milagrosa,  A,(2011), The  Role  of  Regulation,  Tradition  and  Gender in  Doing Business  :  Case  Study  and  Survey, Report  on  A  Two-Year  Research  Project  in Ghana, Bonn : DIE (Study 60).
Kementerian  Koperasi  dan  UMKM,  Republik  Indonesia,  (2010), Rencana  Strategis Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia Tahun 2010-2014 No. 01/Per/M.KUKMII/2010 , Jakarta.
Liedholm,  C,  and  Parker,  J,  (1998), Small  Scale  Manufacturing  Growth  in  Africa  : InitialEvidence ,  International  Development  Working  Paper  No.  33,  Michigan State University . Maloney,  W,(2006), Informality  Revisited, World  DevelopmentVol.  32  (7),  pp.  1159 – 1178.
Mawardi,  M.  Kholid,  Choi,  and  Perera,  (2011), The  Factors  of  SMEs  Cluster Developments  in  a  Developing  Country,  Case  of  Indonesia ,  ICSB  World Conference, p. 408-410, Sweden.
McCulloch,  Neil,  Gunther  Schulze,  and  Janina  Voss,  (2010), What  Determines  Firm Decision to formalize? Evidence From Rural Indonesia , Discussion Paper Series, University of Freiburg, International Economic Policy Department.
Mead,  D.  C,(1994), The  Contribution  of  Small  Enterprises  to  Employment  Growth  in Southern and EasternAfrica , World Development Vol. 22 (12), pp. 1881 – 1894. Ramachandran, K,(1993), Poor Women Entrepreneurs– Lessons from Asian Countries , Small Enterprise DevelopmentVol. 4 (1), pp. 46 – 49. Reeg, C, (2013), Micro, Small and Medium Enterprise Upgrading in India  – Learning form Success Cases , Bonn : DIE. Republik  Indonesia,  Biro  Pusat  Statistik,  (2012), Produk  Domestik  Bruto  :  Indonesia Dalam Angka 2012 , Jakarta.
_____,  Kementerian  Koperasi  dan  UMKM,  (2012), Pemetaan  dan  Analisis  SWOT UMKM Dalam Perekonomian Nasional , Jakarta. Sande,  Henry,  Roos  Kities  Andadari,  dan  Sri  Sulandjari,  (2000), Small  Firm DevelopmentDuring Good Times and Bad Times : The Jepara Furniture Industry , Institute of SoutheastAsian Studies, Indonesia Assesment Series, Research School of Pasific and Asian.
Schmitz,  H,  (1999), Growth  Constraints  on  Small  Scale  Manufacturing  in DevelopingCountries : A Critical Review, World Development Vol. 10 : 429-450 . Sekaran,  U,  and  Bougie,  R,  (2010), Research  Methodfor  Business  :  A  Skill  Building Approach , 5th Edition . USA : John Wiley and Sons Inc. Tambunan,  Tulus,  (2000), Development  of  Small  Scale  Industries  During  The  New OrderGovernment in Indonesia , Ashgate Publishing Ltd, England. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah . Weijland,  H,(1999), Microenterprise  Clusters  in  Rural  Indonesia  :  Industrial  Seedbed and Policy Target , World Development27 (9), 1515–1530.