DINAMIKA PARTAI MASYUMI PADA MASA REVOLUSI FISIK (1945 – 1949)
Alfi Hafidh Ishaqro*

## Abstrak
Masa pendudukan Jepang menjadi tahap yang fundamental bagi kelahiran Partai Masjumi. Pemerintahan  militer  Jepang,  melalui  kebijakan  politiknya  berupaya  memasukkan  Islam Indonesia sebagai bagian dari politik perangnya, yang saat itu disebut “Lingkaran Kesejahteraan Bersama  Asia  Raya”.  Pada  bulan  November  1943  lahirlah  Masjumi  pertama,  Madjelis  Sjoero Moeslimin  Indonesia.  Masyumi  menjadi  sarana  baru  bagi  Jepang  untuk  menarik  simpati masyarakat  muslim  agar  mendukung  kepentingan  perang  Jepang  yang  terlihat  mulai  terdesak. Pada  bulan  Februari  1945,  Masyumi  mendapatkan  keuntungan  dari  usaha  pemerintah  Jepang untuk mengurangi pengaruh kaum nasionalis dengan mengadu domba dengan kubu Islam. Pada Januari  1944,  pergerakan  nasionalis  dihabisi  dari  pengaruh-pengaruhnya  sebagai  representasi perjuangan  rakyat  Indonesia.  Seiring  dengan  hal  tersebut  Jepang  memberikan  keleluasaaan pergerakan Masyumi hingga kesuluruh wilayah Nusantara. Masyumi berbeda dengan organisasi Islam  lain  yang  lahir  sebelumnya,  selama  kurun  waktu  setahun  sejak  pendiriannya  Masyumi mampu  melakukan  pekerjaan  yang  tak  pernah  dilakukan  sebelumnya  oleh  organisasi  lainnya. Diantara lain membangun jaringan keseluruh pelosok Nusantara, merekrut milisi dalam jumlah yang  besar  dan  menyatukan  berbagai  kelompok  perjuangan  kaum  Islam.  Partai  Masyumi dibentuk menjadi partai  politik  agar senantiasa dapat  menyalurkan aspirasi politik  umat  Islam Indonesia saat itu.

## Kata Kunci: Dinamika, Partai Masyumi

## Pendahuluan
Meski  hanya  berlangsung  selama tiga tahun, sejak Maret 1942 hingga Agustus 1945,  masa  pendudukan  Jepang  menjadi tahap  yang  fundamental  bagi  kelahiran Partai  Masjumi.  Pemerintahan  militer Jepang, melalui kebijakan politiknya berupaya  memasukkan  Islam  Indonesia sebagai  bagian dari politik perangnya, yang saat  itu  disebut  “Lingkaran  Kesejahteraan Bersama  Asia  Raya”.  Dari  niat  itu,  pada bulan  November  1943  lahirlah  Masjumi pertama, Madjelis Sjoero
Moeslimin Indonesia.
Hubungan  paternal  organisasi  ini
dengan  partai  Islam  bernama  sama  yang
didirikan  bulan  November  1945  ternyata lebih  rumit  dan  dinamis  dari  yang  terlihat saat  ini.    Itu  semua  diperkirakan  karena pembagian  peran  antara  ulama  pemimpin organisasi-organisasi Islam (Muhammadiyah  dan  Nahdlatul  Ulama) disatu  pihak,  dan  para  politisi  dari  gerakan Sarekat  Islam  disisi  yang  lainnya.  Pihak pertama  yang  berasal  dari  organisasi  Islam yang  menjadi  para  pemimpin  Masyumi bentukan  Jepang  menarik  diri  ketika  partai baru didirikan. Pihak yang berasal dari para politisi  Sarekat  Islam  adalah  mereka  yang pada  saat  pendudukan  Jepang  tak  banyak terlibat  kolaborasi  dengan  para  pimpinan militer  pemerintahan  Jepang.  Awal  mula
* Alfi  Hafidh  Ishaqro adalah  Peneliti  Politik  Islam,  sedang  menyelesaikan  studi  di Ilmu Sejarah Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang

## 28   | JURNAL AGASTYA VOL  5 NO 2 JULI 2015
Jepang berhasil menemukan dan mengkonsolidasikan  Islam  di  Asia  adalah pada  pertengahan  tahun  1920-an.  Melihat peluang  kerjasama  untuk  mewujudkan mercusuar politiknya Jepang tidak melewatkan  momentum  tersebut.  Pada 1939, Tokyo menjadi tuan rumah konferensi  pan-Islamisme  yang  dihadiri Negara-negara  di  Asia  dan  Indonesia dihadiri oleh para wakil dari MIAI. Beberapa bulan  sebelum  invasi  Jepang,  dibentuklah sejumlah  jaringan  bawah  tanah  di Nusantara.  Di  dua  wilayah  di  Sumatera  , jaringan  tersebut  membantu  pendaratan tentara  Jepang 1 .  Sekali  melangkah,  Jepang berhasil  membangun  landasan  diatas kekuatan  propaganda  Islam  ditengah masyarakat  Nusantara  untuk  memobilisasi dukungan rakyat setempat.
Pada dasarnya Jepang menolak segala bentuk ekspresi politik Islam, sehingga pada tahun  1942  PSII  dan  PII  dibubarkan  .  Pada saat  yang  sama,  otoritas  militer  Jepang, membuat badan-badan sendiri yang bertujuan  mengendalikan  umat  Islam  di Indonesia. Badan-badan tersebut antara lain Komite  Persiapan  Persatuan  Umat  Islam yang dipimpin oleh Abikusno TjokroSujoso, mantan ketua PSSI dan saudara lelaki H.O.S. Tjokroaminoto,  Jepang  juga  membentuk Biro  Urusan  Agama (Shumubu) yang dipimpin  ulama  tradisionalis  Hadaratus
1 Benda, J . Bulan Sabit dan Matahari . (Jakarta, Pustaka Jaya: 1980) hlm. 103.
Syaikh K.H. Hasyim Asyari. Pada September
1942 Jepang mengizinkan kembali berdirinya  MIAI  yang  dipercaya  memegang peranan penting dalam kerangka konsolidasi  kekuatan  Islam  yang  lebih  riil dan kongkrit. 2
Dibalik  segala  upaya  dan  usaha menyatukan  kekuatan  Islam,  pengakuan terhadap  peranan  strategis  Islam  ternyata belum  mampu  memenuhi  harapan  dikedua belah  pihak,  yakni  Jepang  dan  pihak  Islam Indonesia.  Di  pihak  Indonesia,  segera disadari  bahwa  niat  baik  Jepang  tak  lebih dari  upaya  memperdaya  dan  memperalat kekuatan  Islam  untuk  menopang  usaha invasi militernya yang tersusun secara hati- hati  dan  sangat  halus.  Niat  bekerjasama dengan  para  ulama  berpengaruh  tak kunjung  tercapai  dengan  memuaskan  dan dalam  waktu  yang  singkat  berbagai kompromi berantakan karena ulah ceroboh para  tentara  Jepang  yang  diluar  kendali pimpinan militernya, terutama menyangkut sakerai yakni  upacara  penghormatan terhadap  kaisar  Jepang  dengan  cara membungkukkan  badan  dan  menghadap kea rah Tokyo. Hal ini tidak dapat diterima dan  sangat  menyakiti  umat  Islam  karena bertentangan dengan keyakinan dan prinsip yang mereka anut. Dianggap pembangkang, berbagai  insiden  dan  keributan  disejumlah tempat  pecah  hingga  menelan  Korban,
2 Kamaruzzaman. Wajah Baru Islam Indonesia . (Yogyakarta, UII Press: 2001). hlm. 112.
bahkan  tokoh  terkemuka  dari  Nahdlatul Ulama  yakni  K.H.  Hasyim  Asyari  dan  K.H. Mahfidz Siddiq dijebloskan kedalam penjara selama
berbulan bulan karena
penentangannya  yang  sangat  keras  atas pemaksaan sakerai kepada umat Islam. 3
Selain itu, faktor lain yang merenggangkan hubungan Jepang dan umat Islam adalah upaya MIAI untuk melepaskan diri  dari  kendali  Jepang.  Indikatornya adalah  kegiatan  pengumpulan  zakat  besar- besaran  yang  dilakukan  oleh  MIAI  untuk membantu  orang-orang  yang  tidak mampu. Usaha  MIAI  ini  meluas  hingga  meliputi  35 karesidenan  di  pulau  Jawa  dan  dianggap menggerogoti  otoritas  biro  urusan  agama atau shumubu yang  menjadi  organisasi resmi bentukan Jepang untuk mengendalikan kegiatan umat Islam. 4 Menyadari kegagalan “operasi
terhadap  umat  Islam”,  pemerintah  Jepang berpaling  kepada  kubu  nasionalis.  Pada April  1943,  Jepang  mendirikan  “PUTERA” 5
3 Peristiwa Penentangan sakerai dimuat dalam film Sang  Kyai  yang  disutradarai  oleh  Rako  Prijanto  yang dirilis pada tahun 2013, dalam film tersebut terlihat jelas bagaimana  umat  muslim  mempertahankan  kehormatan akidahnya  dengan  menentang sakerai ,  penentangan inilah yang disebut-sebut menjadi salah satu faktor kuat perselisihan  panjang  antara  kelompok  muslim  dan pemerintah militer Jepang.
4 Benda. Matahari dan Bulan Sabit , hlm. 145.
5 Pusat  Tenaga  Rakyat  atau  Putera  adalah organisasi  yang  dibentuk  pemerintah  Jepang  di Indonesia  pada  16  April  1943  dan  dipimpin  oleh  Empat Serangkai,  yaitu  Ir.Soekarno  M.Hatta,  Ki  Hajar Dewantorodan K.H Mas Mansyur. Tujuan Putera adalah
sebagai  perhimpunan  semua  perkumpulan politik dan sosial di Jawa dan Madura.Tugas Putera untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa  Indonesia.  Putera  dipimpin  oleh empat serangkai yakni Soekarno,
Muhammad  Hatta,  Ki  Hadjar  Dewantoro mewakili  kaum  nasionalis  dan  K.H.  Mas Mansur  mewakili  golongan  Islam  dari organisasi  Muhammadiyah.  Komposisi  ini memperlihatkan  bahwa  Jepang  mengubah strategi  politiknya  yaitu  meninggalkan kekuatan  Islam  dan  beralih  ke  unsur nasionalis.  Organisasi  Putera  berbeda dengan  organisasi  Islam,  Putera  memiliki wewenang untuk membentuk milisi sukarelawan  yang  pada  akhirnya  menjadi Tentara  Sukarela  Pembela  Tanah  Air  atau yang lebih familiar disebut PETA.
Memasuki  penghujung  tahun  1943, kekuatan  nasionalis  yang  dibentuk  Jepang pun gagal memenuhi harapan. Putera malah menjadi corong perjuangan kaum nasionalis daripada  membantu  kepentingan  Jepang, Jepang pun akhirnya membubarkan
untuk  membujuk  kaum  Nasionalis  dan  intelektual  untuk mengabdikan  pikiran  dan  tenaganya  untuk  kepentingan perang melawan Sekutu dan diharapkan dengan adanya pemimpin  orang  Indonesia,  maka  rakyat  akan mendukung  penuh  kegiatan  ini.  Dalam  tempo  singkat Putera  dapat  berkembang  sampai  ke  daerah  dengan anggotanya  adalah  kumpulan  organisasi  profesi  seperti, Persatuan  Guru  Indonesia,  perkumpulan  pegawai  pos, radio  dan  telegraf,  perkumpulan  Istri  Indonesia,  Barisan Banteng  dan  Badan  Perantara  Pelajar  Indonesia  serta Ikatan  Sport  Indonesia.  Martin  van  Bruinessen.  Rakyat Kecil, Islam dan Politik. (Yogyakarta, Gading: 2013). Hlm 28.
organisasi  ini  dan  menggantinya  dengan organisasi “Djawa Hokokai” 6 .
Dalam waktu yang hampir bersamaan Jepang  kembali  mengalihkan  perhatiannya kepada  kaum  Islam.  Namun  kali  ini  Jepang mencoba merangkul kaum muslim terutama ulama-ulama pedesaan untuk menyingkirkan dan meruntuhkan kepemimpinan Islam perkotaan dan sekaligus nasionalis sekular.
Pada  bulan  November  1943  secara resmi  Jepang  meresmikan  Madjelis  Sjoero Moeslimin Indonesia atau yang lebih dikenal dengan  Masyumi  dan  membubarkan  MIAI yang  didominasi  oleh  para  kaum  Islam perkotaan.  Masyumi  menjadi  sarana  baru bagi  Jepang  untuk  menarik  simpati masyarakat  muslim  agar  mendukung kepentingan  perang  Jepang  yang  terlihat mulai terdesak.
6 Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Rakjat Djawamerupakan perkumpulan yang dibentuk oleh Jepang pada 1 Maret 1944sebagai pengganti Putera. Agar rakyat Indonesia dapat dihimpun tenaganya lahir dan batin untuk digalang kebaktiannya sesuai dengan Hokoseiasyen (semangat kebaktian). Pemimpin tertinggi perkumpulan ini adalah Gunseikan dan Soekarnomenjadi penasihat utamanya.Jawa Hokokai dibentuk sebagai organisasi pusat yang merupakan kumpulan dari Hokokai atau jenis pekerjaan (profesi), antara lain Izi Hokokai (Himpunan Kebaktian Dokter), Kyoiku Hokokai (Himpunan Kebaktian Pendidik), Fujinkai (Organisasi wanita) dan Keimin Bunko Syidosyo (Pusat budaya).
Perkumpulan ini adalah pelaksana pengerahan atau mobilisasi (penggerakan) barang yang berguna untuk kepentingan perang. Martin van Bruinssen. Rakyat Kecil, Islam dan Politik . Hlm. 43.
Dalam  perkembangannya  ada  dua jenis  keanggotaan  di  Masyumi.  Pertama adalah  organisasi-organisasi  Islam  yang mendapatkan  legalitas  dari  Jepang  untuk beraktifitas.Kedua  adalah  para  ulama  atau pemimpin  yang  mendapatkan  rekomendasi dari  biro  urusan  agama.  Masyumi  pun dalam  perjalanannya  didominasi  oleh Muhammadiyah  dan  Nahdlatul  Ulama karena  hanya  kedua  organisasi  ini  yang mendapatkan  legalitas  Jepang  untuk beraktifitas  selanjutnya  dua  organisasi tradisionalis  Persatuan  Oemmat  Islam pimpinan K.H. Ahmad Sanusi dari Sukabumi dan Perikatan Oemmat Islam pimpinan K.H. Abdul  Halim  dari  Cirebon  juga  menyusul bergabung. 7
Pada  bulan  Februari  1945,  Masyumi mendapatkan  keuntungan  dari  usaha pemerintah  Jepang  untuk  mengurangi pengaruh kaum nasionalis dengan mengadu domba  dengan  kubu  Islam.  Pada  Januari 1944,  pergerakan  nasionalis  dihabisi  dari pengaruh-pengaruhnya
sebagai
representasi  perjuangan  rakyat  Indonesia.
Seiring  dengan  hal  tersebut  Jepang memberikan keleluasaaan pergerakan Masyumi hingga kesuluruh wilayah Nusantara.  Masyumi  benar-benar  mampu memanfaatkan momentum dari keleluasaan tersebut, hal ini berbeda dengan MIAI yang sejak berdiri hingga dibubarkan tak pernah mampu memperluas jaringan diluar wilayah
7 Benda . Matahari Terbit dan Bulan Sabit . hlm. 152.
kerja  mereka  yakni  Jakarta.  Masyumi dengan  otoritas  penuh  dari  Jepang  mampu membentuk cabang diseluruh level kepengurusan, mulai dari tingkat
Karisedenan,  kawedanan,  kecamatan,  desa bahkan  sampai  ke  kelompok-kelompok rukun  tetangga  bentukan  Jepang.  Bagi Jepang
luasnya jaringan Masyumi
diharapkan  dapat  memperkuat  basis penguasaanya  di  Nusantara.  Bahkan  pada bulan  Desember  tahun  1944  Jepang mengumumkan pengoperasian satuan tentara  sukarelawan  Muslim  Hizbullah. Perkumpulan  semi  militer  ini  diberi seragam  dan  perlengakapan  serdadu  yang kemudian  diberi  pelatihan  militer  oleh tentara Jepang  selama tiga bulan. 8
Masyumi  berbeda  dengan  organisasi Islam  lain  yang  lahir  sebelumnya,  selama kurun  waktu  setahun  sejak  pendiriannya Masyumi  mampu  melakukan  pekerjaan yang tak pernah dilakukan sebelumnya oleh
organisasi
lainnya.
Diantara
lain membangun  jaringan  keseluruh  pelosok Nusantara,  merekrut  milisi  dalam  jumlah yang  besar  dan  menyatukan  berbagai kelompok perjuangan kaum Islam.
Pada  bulan  November  1945  atau  tiga bulan  setelah  proklamasi  kemerdekaan Masyumi  mengadakan  Kongres  yang pertama  kalinya.  Dalam  berbagai  sidang, muncul  perdebatan  sengit  antar  peserta
8 Wawancara dengan K.H. Yunus (Fungsionaris Partai Masyumi), 20 April 2015.
kongres  terkait  nama  organisasi.  Para pendiri  Masyumi  bersikukuh  untuk  tetap menggunakan  nama  Masyumi  karena struktur Masyumi sudah tersebar keseluruh wilayah Nusantara sehingga akan membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk kemudian  mensosialiasikan  nama  yang baru,  pihak  yang  lain  berpendapat  bahwa Masyumi  adalah  bentukan  Jepang.  Mereka tidak  mau  dibayang-bayangi  masa  lalu  dan diolok-olok  kaum  nasionalis  karena  tetap mempertahankan  organisasi  bentukkan Jepang. Setelah perdebatan yang cukup alot forum  akhirnya  memutuskan  bahwa Masyumi  tidak  berubah  nama,  hanya dtambah  kata  partai  didepannya  menjadi Partai  Masyumi. 9 Partai  Masyumi  dibentuk menjadi partai politik agar senantiasa dapat menyalurkan  aspirasi  politik  umat  Islam Indonesia  yang  sekaligus  merupakan  satu satunya  partai  politik  yang  mewakili golongan Islam di Indonesia. 10

## Ideologi  Politik  dan  Struktur  Partai Masyumi
Anggaran Dasar Masyumi yang
disahkan  oleh  Kongres  Umat  Islam Indonesia  pada  tahun  1945  menyebutkan bahwa  Masyumi  berasaskan  Islam 11 dan bertujuan  untuk  terlaksananya  ajaran  dan
9 Ahmad Syafii Maarif. Islam dan Kenegaraan . (Jakarta, LP3ES, 1985) hlm. 110.
10 Mukkadimah Anggaran Dasar Partai Masyumi
Tahun 1945.
11 Anggaran Dasar Partai Masyumi Pasal II.
hukum  Islam  didalam  kehidupan  warga, masyarakat  dan  negara  kesatuan  Republik Indonesia menuju keridhaan Ilahi 12
Masyumi dibentuk sebagai respon langsung terhadap  tekad  bangsa  Indonesia  yang sedang  mempertahankan  kemerdekaannya. Tindakan  Belanda  jelas  membahayakan kedaulatan  Negara  Indonesia.  padahal kedaulatan  negara  merupakan  syarat mutlak  bagi  kesempuraan  terlaksananya ajaran  agama  Islam.  Imperialisme  adalah suatu kezaliman yang melanggar perikemanusiaan dan secara nyata diharamkan  oleh  agama  Islam.  Karena  itu, untuk mempertahankan kedaulatan negara, setiap  muslim  wajib  berjuang  demi membela kemerdekaan negara dan agamanya.  Perjuangan  Masyumi  adalah untuk  melenyapkan  kolonialisme  dan imperialisme. Partai Masyumi
menghendaki Indonesia  menjadi  suatu  “negara  hukum” yang  berdasarkan  ajaran-ajaran  Islam. Menurut para tokoh Masyumi, suatu negara akan  bersifat  Islam  bukan  karena  secara formal  disebut  “negara  Islam”,  tapi  negara itu  disusun  sesuai  dengan  ajaran  Islam. Sebutan  “negara  Islam”  adalah  persoalan sekunder. Persoalan utama dalam hubungan Islam dan negara adalah bagaimana caranya agar  ajaran-ajaran  Islam  dapat  menjiwai kehidupan  bernegara.  Rancangan  Undang- Undang  Republik  (Islam)  Indonesia  yang
12 Anggaran Dasar Partai Masyumi Pasal III.
diusulkan partai Masyumi merumuskan dua alternatif  mengenai  asas  negara,  yaitu “Republik  Indonesia  berdasarkan  Islam” atau “Republik Islam Indonesia berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Rancangan tersebut  menggambarkan  cita-cita  tertinggi partai  Masyumi  mengenai  negara  yang diinginkan oleh Islam.
Masyumi menggunakan tiga cara untuk mencapai  tujuan-tujuannya,  yaitu  dengan kekerasan, keterlibatan dalam pemerintahan,  dan  diplomasi.  Ketiga  cara ini  dianggap  sebagai  cara-cara  yang  paling sesuai untuk dilakukan 13 .
Cara pertama dimulai dengan menggunakan  otoritas  karismatik  para ulama  untuk  mengumumkan  perang  jihad untuk  menghapuskan  imperialisme  dan kolonialime  serta  mengusir  penjajah  dari Indonesia.  Kaum  Kolonialis  dan  Imperialis telah  merendahkan  dan  menghina  agama Islam,  maka  tidak  ada  pilihan  lain  kecuali melawan  mereka  sebagai  perang  Sabil. Masyumi  juga  mendesak  rayat  untuk mengangkat  senjata  mengusir  penjajah sebagai fardhu  ‘ain .  Bagi  mereka  yang  mati dalam perang kemerdekaan itu adalah mati syahid.
Cara kedua, Masyumi segera melibatkan  diri  dalam  proses  penyusunan pemerintahan.  Hal  ini  tidak  dapat dipisahkan
mengingat tokoh-tokoh Masyumi  merupakan  tokoh-tokoh  yang
terlibat  dalam  perjuangan  kemerdekaan sejak  zaman  penjajahan.  Sejak  awal kemerdekaan,  beberapa  tokoh  Masyumi telah  ikut  dalam  kabinet,  parlemen,  dan jabatan-jabatan  administrasi  pemerintahan. Masyumi  memandang  keterlibatan  secara langsung dalam pemerintahan sebagai suatu jalan  strategis  dalam  mewujudkan  tujuan- tujuannya. Dengan cara demikiann, hukum- hukum Allah tidak saja disampaikan melalui mimbar  di  masjid,  tetapi  juga  melalui pejabat-pejabat pemerintahan dalam bentuk  undang-undang  negara.  Sesuai
dengan pandangan dasarnya yang memandang  pluralisme  sebagai  hal  yang positif  membuat  Masyumi  dapat  dengan mudah berkoalisi dengan pihak-pihak lain.
Cara ketiga dilakukan Masyumi melalui aktivitas  diplomatik  dengan  tokoh-tokoh  di negara  lain  dan  organisasi  internasional untuk
memperoleh pengakuan kemerdekaan Indonesia.
Struktur  organisasi  Partai  Masyumi memperlihatkan adanya pembedaan fungsi- fungi tertentu dalam organisasi, yaitu fungsi legislatif  melalui  muktamar  dan  dewan partai,  fungsi  eksekutif  melalui  pimpinan partai,  dan  fungsi  badan  penasehat  melalui majelis syura.
Muktamar adalah badan legislatif yang memegang  kekuasaan  tertinggi  dalam struktur partai. Badan ini dipandang sebagai manifestasi  Al-Qur’an  dan  Sunnah  untuk melakukan syura’.
Anggota-anggota
muktama  dianggap  mewakili  seluruh
anggota.  Muktamar  memiliki  hak  dan kekuasaan untuk menetapkan dan merubah Anggaran  Dasar  Partai,  mengesahkan ideologi  partai,  menetapkan  program,  dan membuat  pernyataan-pernyataan  politik.  Ia juga  berhak  membentuk  Dewan  Partai, memilih  pimpinan  partai,  dan  meminta pertanggungjawabannya  pada  akhir  masa jabatannya 14 . Dewan  Partai  merupakan  Badan Pelaksana Muktamar. Badan ini
beranggotakan  60  orang  yang  mewakili cabang-cabang  partai,  kaum  ulama,  dan organisasi-organisasi  Islam  yang  menjadi anggota  istimewa  Masyumi.  Tugas  utama Dewan partai adalah mengontrol pekerjaan dan aktivitas pimpinan partai, menyesuaikan  program  bila  diperlukan, membuat Anggaran Rumah Tangga, mengersahkan  perubahan  kecil  dalam susunan Pimpinan Partai, dan mempersiapkan agenda dan tata tertib yang akan dibahas oleh Muktamar berikutnya 15 . Pimpinan  Partai  merupakan  badan eksekutif tertinggi dalam struktur organisasi  partai.  Badan  ini  dipimpin  oleh seorang  ketua  dan  dua  orang  wakilnya, seorang  Sekretaris  Jenderal  dan  wakilnya, ketua-ketua bagian, dan pembantu- pembantu  yang  seluruhnya  berjumlah  15 orang. Tugas utama Pimpinan Partai adalah memimpin dan melaksanakan, serta
14 Anggaran Dasar Partai Masyumi Pasal IX.
menentukan  strategi  perjuangan  partai dalam batas-batas keputusan Muktamar dan Dewan Partai.
Majelis  Syura  adalah  badan  penasehat
dan pemberi pertimbangan kepada
Pimpinan  Partai  dalam  pekerjaan  partai. Badan  ini  dipimpin  oleh seorang  ketua  dan seorang wakil ketua, sekretaris Jenderal dan wakilnya, serta pakar-pakar yang berjumlah sama  dengan  jumlah  cabang-cabang  partai karena  setiap  cabang  harus  menunjuk seorang  ulama  untuk  menjadi  ahli  majelis ini.  Untuk  menjalankan  tugas  sehari-hari majelis  membentuk  Dewan  Harian  Majelis Syura.  Pimpinan.  Majelis  Syura  sekaligus meragkap  Pimpinan  Dewan  Harian  Majelis Syura.
Masyumi memisahkan badan eksekutif, legislatif,  dan  badan  penasehat.  Hak  dan kekuasaan  tertinggi  dalam  partai  terletak pada  seluruh  anggota  partai,  tetapi dilakukan  secara  tidak  langsung  melalui Muktamar. Keputusan mayoritas muktamar adalah keputusan yang mengikat.
Suatu  persoalan  yang  menarik  dalam struktur organisasi Masyumi adalah mengenai  fungsi  Majelis  Syura.  Dilihat  dari kedudukannya  dalam  struktur  organisasi, badan  ini  bukanlah  badan  legislatif.  Fungsi badan ini adalah badan penasehat. Prosedur pembentukannya  yang  dilakukan  oleh Pimpinan  Partai  menyebabkan  posisinya tidak  mungkin  lebih  tinggi  dari  badan eksekutif  yang  membentuknya  tersebut. Kesangsian  mengenai  fungsi  Majelis  Syura
disebabkan  oleh  salah  satu  fungsinya sebagai badan yang memberi pertimbangan, mengeluarkan fatwa yang wajib diikuti oleh seluruh  anggota  Masyumi,  termasuk Pimpinan Partai.

## Aktifitas  Partai  Masyumi  Dalam  Era Revolusi Fisik
Sebagai  Negara  yang  telah  merdeka, para  pemimpin  bansga  berusaha  mencari formulasi  kepemimpinan  dan  sistem pemerintahan yang tepat untuk menyelesaikan  berbagai  persoalan  bangsa. Pada  masa  itu  lebih  tepat  disebut  dengan masa formulasi atau masa pencarian jatidiri. Berbagai  kelompok  pada  saat  itu  terus berdiskusi  dan  berdebat  untuk  mencari format yang tepat untuk menyelenggarakan dan membuat sistem pemerintahan. 16
Dalam  UUD  1945  telah  diatur Presiden  adalah  pemegang  kekuasaan pemerintah  tertinggi.  Hal  ini  berjalan  pada bulan  Agustus  1945  dengan  membentuk kabinet  pertama  Republik  Indonesia.  Pada bulan  November  1945  dibentuklah  kabinet pertama  yang  dipimpin  oleh  Sutan  Sjahrir yang  disetujui  oleh  KNIP  dan  Presiden.
Pembentukan  kabinet  Sjahrir  bertujuan untuk  membersihkan  kalangan  pemerintah dari  orang-orang  yang  diindikasi  bekerja sama  dengan  pemerintah  Jepang.  Dengan demikian telah berubah sistem pemerintahan  dari  Presidensial  menjadi
16 Muhammad Alfan. Dinamika Politik Di Indonesia . (Bandung, Pustaka Setia: 2015). hlm. 44.
parlementer.  Berkaitan  dengan  diubahnya sistem  pemerintahan,  Partai  Masyumi menolak perubahan tersebut karena sistem Presidensial  dirasa  lebih  dapat  menjamin stabilitas  pemerintahan.  Bahkan  partai Masyumi bukan hanya tidak sepakat dengan sistem
parlementer namun juga
menyatakan  ketidakpercayaan  terhadap kabinet Sjahri.
Penolakan  tersebut  didasari  oleh sikap  Sjahrir  yang  cenderung  sangat kooperatif  dengan  pihak  Belanda  yang berusaha  kembali  menguasai  Indonesia, Sjahrir  lebih  mengedepankan  perundingan padahal  partai  Masyumi  mengangap  model kepemimpinan Sjahrir hanya akan mendegradasi  mental  dan  moral  bangsa Indonesia  yang  saat  itu  sedang  dalam puncak  semangat  dan  motivasi  dalam mempertahankan kemerdakaan. 17
Ketidakpercayaan  partai  Masyumi kepada kabinet Sjahrir kemudian
menimbulkan tuntutan restrukturisasi kabinet Sjahrir dan menuntut suatu kabinet koalisi.  Dalam  perkara  ini  partai  Masyumi satu pemahaman dengan organisasi Persatuan  Perjuangan  yang  dipimpin  oleh Tan  Malaka.  Selanjutnya  menyusul  partai- partai  politik  lainnya  tentang  apa  yang digagas  partai  Masyumi  tentang  sistem pergantian  kabinet.  Misalnya,  PNI  yang mengambil  keputusan  dalam  konggres  PNI
17 Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional.
(Jakarta, LP3ES: 1987) hlm.154.
tanggal  20-30  Januari  1946.  Tekanan- tekanan  tersebut  berhasil  dan  berdampak pada  pembubaran  kabinet  Sjahrir  yang ditandai dengan pengembalian mandat oleh Sutan Sjahrir kepada Presiden Soekarno. 18
Tanggal  12  Maret  1946  diumumkan kabinet baru yang juga dibawah kepemimpinan  Sjahrir  atau  kabinet  Sjahrir II.  Dalam  kabinet  ini  partai  Masyumi berhasil  menempatkan  empat  kadernya dalam  pemerintahan,  antara  lain  Arudji
Kartawinata sebagai Menteri Muda Pertahanan, Syafruddin Prawiranegara sebagai  Menteri  Muda  Keuangan,  M.  Natsir sebagai Menteri Penerangan dan Muhammad  Rasyidi  sebagai  Menteri Keuangan.
Peristiwa  3  Juli  1946  dalam  suatu usaha  perebutan  kekuasaan  atau  kudeta kepada Presiden Sukarno membuat kebinet Sjahrir  membubarkan  diri  dan  kembali menyerahkan  mandat  kepada  Presiden Sukarno.  Pada  tanggal  2  Oktober  1946 keadaan  yang  mulai  berangsur-angsur membaik  dijadikan  presiden  Sukarno sebagai momentum untuk kembali menyusun  kabinet  dan  Sjahrir  kembali dipercaya  untuk  ketiga  kalinya  memimpin kabinet,  namun  dalam  kabinet  Sjahrir  III partai  Masyumi  berhasil  menempatkan lebih banyak kadernya dalam pemerintahan dari  empat  orang  menjadi  enam  orang.
18 Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional , hlm. 157.
Keenam  orang  tersebut  adalah  Mohammad Roem sebagai  Menteri  Muda  Dalam Negeri,
Muhammad Natsir sebagai Menteri Penerangan, Jusuf Wibisono sebagai Menteri Muda Kemakmuran, Sjafruddin
Prawiranegara  sebagai  Menteri  Keuangan, Fathurrahman  sebagai  Menteri  Agama  dan Wachid Hasyim sebagai Menteri Negara.
Dalam  perundingan  Linggarjati 19
yang  dimulai  pada  10  November  1946, untuk  pertama  kalinya  mempertemukan secara langsung antara pihak Indonesia dan Belanda.  Pemerintah  Indonesia  terpaksa menjalankan  politik  diplomasi  karena bertujuan  untuk  mendapatkan  pengakuan kedaulatan dari pihak Belanda. Pada tanggal 15 November dicapailah kata sepakat dalam perundingan tersebut.
Saat  hasil  perundingan  Linggarjati diajukan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat  (KNIP)  yang  berlangsung  di  Malang untuk  mendapatkan  pengesahan,  terjadi
19 Pihak  Inggris  terus  mengupayakan  perundingan agar  menjadi  jalan  terbaik  dalam  menyelesaikan  konflik antara  pihak  Indonesia  dengan  Belanda  dengan perantaraan  diplomat  Inggris,  Lord  Killearn.  Pada awalnya  pertemuan  diselenggarakan  di  Istana  Negara dan  di  Jalan  Pegangsaan  Timur  No.  56.  Dalam perundingan  itu  pihak  Indonesia  dipimpin  Sutan  Syahrir dan  pihak  Belanda  oleh  Pro.  Schermerhorn.  Kemudian perundingan  dilanjutkan  di  Linggarjati.  Berikut  Isi perjanjian Linggarjati: Belanda mengakui secara de facto wilayah  Republik  Indonesia  atas  Jawa,  Madura,  dan Sumatra,  Akan  dibentuk  negara  federal  dengan  nama Indonesia  Serikat  yang  salah  satu  negara  bagiannya adalah  Republik  Indonesia,  Dibentuk  Uni  Indonesia- Belanda  dengan  ratu  Belanda  sebagai  kepala  uni, Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan  Uni Indonesia-Belanda sebelum tanggal 1 Januari 1949.
perdebatan yang cukup seru dan alot antara pihak  yang  menentang  dengan  pihak  yang mendukung perjanjian Linggarjati. Meskipun  terdapat  enam  menteri  dari partai Masyumi yang duduk
dipemerintahan,  partai  Masyumi  dengan tegas  menolak  dan  menentang  perjanjian tersebut.  Partai  Masyumi  berpandangan bahwa  perjanjian  Linggarjati  hanya  akan merugikan  pemerintah  Indonesia  karena pemerintah hanya akan mendapatkan pulau Jawa  dan  Sumatera  saja  dan  kedaulatan yang ditawarkan pemerintah Belanda hanya akan  memasung  kemandirian  Indonesia dalam mengelola sebuah negara.
Untuk  mengatasi  dinamika  dan perdebatan tersebut, dikeluarkanlah peraturan  Presiden  No.  6/1946  tentang penambahan anggota KNIP. Namun Perpres tersebut  juga  mendapat  perlawanan  keras dari partai Masyumi  dan PNI, demikian pula dari internal KNIP sendiri. Meskipun banyak mendapat  pertentangan,  perpres  tersebut tetap  berlaku    dengan  rincian  anggota sebagai  berikut  seratus  sepuluh  orang utusan  dari  daerah,  enam  puluh  orang  dari partai  politik  dan  sepuluh  orang  ditunjuk oleh Presiden. 20
Pada  tanggal  25  Maret  1947  naskah perjanjian Linggarjati
akhirnya ditandatangani  oleh  delegasi  Indonesia  dan
20 Busyairi Baddaruzman . Catatan Perjuangan H.M. Yunan Nasution . (Jakarta, Pustaka Panji Mas: 1995) hlm.
Belanda  di  Jakarta.  Kesepakatan  ini  dinilai Masyumi  sebagai  kemunduran  dalam diplomasi dan berdampak kepada penarikan dukungan kepada kabinet Sjahrir sehingga  Sutan  Sjahrir  kembali  dipaksa untuk  mengundurkan  diri  pada  akhir  Juni 1947.  Partai  Masyumi  menganggap  Sjahrir telah menyimpang dari garis diplomasi dan terlalu  banyak  memberikan  ruang-ruang konsesi kepada pihak Belanda. 21
Kabinet  Sjahrir  kali  ini  benar-benar telah  tamat  dan  digantikan  oleh  kabinet Amir  Sjarifuddin.  Pembentukan  kabinet Sjarifuddin  memiliki  arti  tersendiri  bagi partai  Masyumi  karena  pertama  kalinya partai  Masyumi  mengalami  perpecahan semenjak  berdirinya.  Perpecahan  ini berawal  dari  pemberian  mandat  dari Presiden  Sukarno  kepada  berbagai  elemen kelompok  untuk  membentuk  kabinet koalisi. Kelompok-kelompok tersebut diwakili  oleh  A.K  Gani  dari  PNI,  Setiadjid dari  Buruh,  Amir  Sjarifuddin  dari  Sosialis dan  Sukiman  dari  partai  Masyumi.  Usaha pembentukan  koalisi  ini  mengalami  jalan buntu karena partai Masyumi menginginkan pos-pos  tertentu  yakni  Perdana  Menteri, Menteri  Pertahanan  dan  Menteri  Luar Negeri. Tuntutan Masyumi tentu saja ditolak oleh  anggota  koalisi.  Setelah  tuntutan Masyumi tidak dikabulkan mereka menarik diri  dari  formatur  kabinet  dan  Amir
21 Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional , hlm.
169.
Sjarifuddin  ditunjuk  sebagai  Perdana Menteri  dan  golongan  Islam  pada  saat  itu diwakili  oleh  PSII  yang  berarti  PSII  telah menyatakan  diri  keluar  dari  keanggotaan istimewa partai Masyumi. 22
Penolakan  partai  Masyumi  terhadap kabinet  Amir  Sjarifuddin  berakhir  tatkala mereka mendudukkan para kadernya dalam kabinet, dengan alasan merasa bertanggung jawab  dalam  perjuangan  menghadapi Belanda,  pada  tanggal  13  November  1947 partai  Masyumi  mengirim  Syamsuddin sebagai  Wakil  Perdana  Menteri,  K.H. Masykur  sebagai  Menteri  Agama,  dan Kasman  Singodimedjo  sebagai  Wakil menteri  kehakiman.  Setalah  mendapatkan jabatan-jabatan  tersebut  partai  Masyumi mendukung penuh keberlangsungan kebinet Amir Syarifuddin. 23 Dalam  perjalanan  kabinet  Amir
Sjarifuddin,  Belanda  melancarkan  agresi militer pertamanya dan otomatis menggugurkan  perundingan  Linggarjati yang  telah  disepakati.  Agresi  Belanda menimbulkan  kecamuk  dalam  sengketa Indonesia-Belanda.  Situasi  ini  mengundang perhatian dunia Internasional dan memaksa PBB  untuk  turun  tangan  dan  membentuk
Komisi Tiga Negara (KTN) untuk
mempertemukan  pihak  Indonesia  dan
22 Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional , hlm.171.
23 Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional , hlm.175.
Belanda. KTN diwakili oleh Amerika Serikat yang  mengutus  Frank  Graham,  Australia yang  diwakili  oleh  Richard  Kirbi  dan delegasi  Belgia  yang  mendelegasikan  Paul Van Zeeland. KTN berhasil mempertemukan  Belanda  dan  Indonesia yang berujung pada disepakatinya perjanjian  Renville.  Perjanjian  Renville ditandatangani  oleh  Amir  Sjarifuddin sebagai  wakil  dari  Indonesia  dan  Abdul Kadir  Widjiyatmodjo  dari  pihak  Belanda. Perjanjian  Renville  dipandang  semakin melemahkan  posisi  Indonesia  karena Belanda  semakin  leluasa  mengendalikan situasi dan memutuskan kebijakan- kebijakan  strategis  yang  berkaitan  dengan perjuangan  Indonesia  dalam  memperoleh kedaulatannya.
24 Tindakan Amir Sjarifuddin
menandatangani  perjanjian  Renville  cukup menimbulkan krisis politik yang dinamis di dalam  negeri.  Partai  Masyumi  pun mengeluarkan  sikap  resmi  partai  yakni menolak  segala  upaya  diplomasi  yang dilakukan  oleh  Perdana  Menteri  Amir Sjarifuddin  termasuk  kesepakatan  yang dituangkan  dalam  perjanjian  Renville karena  sejarah mencatat   bahwa  perjanjian Renville  merupakan  titik  terendah  dalam upaya  perjuangan  diplomasi  dengan Belanda.  Setidaknya  ada  dua  alasan  yang mendasari partai Masyumi menolak
24 M.Rickelf. Sejarah Indonesia Modern.
(Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985) hlm. 339.
perjanjian  Renville,  yang  pertama  adalah
Perjanjian Renville memiliki nilai kedaulatan paling memperihatinkan dibandingkan  dengan  perjanjian-perjanjian diplomatic  sebelumnya,  yang  kedua  adalah sikap  arogansi  Perdana  Menteri  Amir Sjarifuddin yang tidak meminta persetujuan kabinet, padahal jelas-jelas seluruh anggota kabinet  dari  berbagai  elemen  didalamnya menyatakan secara bulat menolak kesepakatan perjanjian Renville. 25
Dalam  sidang  yang  diadakan  pada tanggal  18  Januari  1948 oleh  Dewan  Partai Nasional  Indonesia  menuntut  supaya kabinet  Amir  Sjarifuddin  dibubarkan. Akhirnya  kabinet  Amir  Sjarifuddin  yang hanya  didukung  oleh  kelompok  kiri  tidak sanggup  menguasai  keadaan    sehingga tanggal  23  Januari  1948  Amir  Sjarifuddin menyerahkan  mandatnya  kepada  Presiden Sukarno.
Sebagai  pengganti  Amir  Sjarifuddin, Presiden  Sukarno  menunjuk  Muhammad Hatta  yang  saat  itu  menjadi  wakil  Presiden untuk  membentuk  kabinet  Presidensiil darurat  yang  bukan  bertanggung  jawab kepada KNIP tapi kepada presiden Sukarno. Anggota-anggota  kabinetnya  terdiri  dari golongan tengah yakni Partai Masyumi, PNI dan  Profesional.  Kelompok  kiri  sebenarnya diajak  bergabung  dalam  kabinet  Hatta  dan ditawarkan  tiga  menteri  oleh  Hatta  namun
25 Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional , hlm.178.
golongan  kiri  meminta  paling  tidak  empat menteri  termasuk  menteri  pertahanan. Partai  Masyumi  menolak  dengan  keras karena  selama  Amir  Sjarifuddin  memegang kabinet  partai  Masyumi  menganggap kinerja mereka gagal.
Karena  tidak  ada  kesepakatan  antara Hatta  dan  golongan  kiri  serta  adanya penolakan  kehadiran  Amir  Sjarifuddin  oleh partai  Masyumi  maka  Muhammad  Hatta akhirnya membentuk kabinet tanpa kehadiran  golongan  kiri  yang  telah memutuskan menjadi oposisi murni. 26 Pada tahun 1948 Belanda
melancarkan  Agresi  Militernya  yang  kedua. Kota  Yogyakarta  yang  menjadi  ibukota Indonesia  digempur  oleh  pasukan  Belanda dibawah  komando  Jenderal  Spoor  dan seketika  itu  juga  Belanda  mengumumkan bahwa  Belanda  tidak  lagi  terikat  dengan perjanjian  Renville,  dampak  dari  agresi militer  Belanda  tersebut  menyebabkan Presiden  Sukarno  dan  Wakil  Presiden Muhammad  Hatta  ditangkap  oleh  Belanda. Sebelum  ditangkap  Presiden  Sukarno mengumumkan  terbentuknya  Pemerintah Darurat  Republik  Indonesia  atau  yang dikenal PDRI yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara  yang  merupakan  tokoh Masyumi.
Pada  periode  ini  peran  partai Masyumi cukup vital, Sjafruddin
Prawiranegara  dalam  sebuah  kesempatan
26 M. Ricklef. S ejarah Indonesia Baru . hlm. 340
mengatakan  bahwa  sebenarnya  pada  saat itu  dia  tidak  menerima  intruksi  apapun terkait PDRI baik sebelum maupun sesudah agresi  militer  II  Belanda  dengan  kata  lain Sjafruddin  dan  partai  Masyumi  mengklaim bahwa merekalah yang sebenarnya memprakarsai  terbentuknya  PDRI  di
Bukittinggi. 27
Keberadaan PDRI menunjukkan kepada  dunia  Internasional  bahwa  klaim pemerintah  Belanda  bhwa  pemerintah Indonesia telah lumpuh tidaklah benar, atau paling  tidak  dinilai  kurang  akurat.  Adanya pengumuman  dan  kontak  yang  dilakukan oleh  PDRI  kepada  dunia  luar  menunjukkan posisi  Indonesia  yang  sebenarnya  dan  hal ini  menginisasi  lahirnya  Inter  Asian Confrence  di  New  Delhi  India  yang mendukung  penuh  perjuangan  Indonesia menghadapi  serangan  agresi  militer  dua Belanda.  IAC  ini kemudian mendorong PBB untuk turun tangan. Selain itu lahirnya PDRI menjadi stimulus tersendiri bagi perjuangan gerilya  oleh  berbagai  laskar  dan  tentara yang  dipimpin  Jenderal  Sudirman  untuk terus berjuang menghadapi arogansi militer pemerintah Belanda. 28
Aksi  agresi  militer  dua  Belanda akhirnya  diselesaikan  lewat  perundingan resmi  antara  Indonesia  dan  Belanda.
27 Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional , hlm.188.
28 .Anshary, Endang Syaifuddin . Pak Natsir 80 Tahun (Jakarta: Media Dakwah, 1988) hlm. 159.
Perundingan ini dimulai pada 14 April 1949 dengan  pengawasan  dari  PBB  dengan membentuk United Nations Commisions For Indonesia (UNCI).  Dalam  perundingan  ini delegasi  Indonesia  diwakili  oleh  M.  Roem dan M. Natsir sebagai penasihat. Sedangkan dari delegasi Belanda dipimpin oleh J.H. Van Royen.  Persetujuan  dicapai  pada  tanggal  9 Mei  1049.  Hasil  dari  kesepakatan  tersebut tertuang  dalam  perjanjian  Roem-Royen yang  isinya  antara  lain  pengembalian  Kota Yogyakarta  yang  telah  dikuasai  Belanda kepada Indonesia, Gencatan senjata diantara kedua belah pihak dan pembebasan  tawanan  para  pemimpin  yang ditangkap oleh Belanda.
Perjanjian  Roem-Royen  cukup  stabil dan  membuka  jalan  untuk  pengembalian kedaulatan Indonesia yang ditandai dengan diselenggarakannya
Konferensi
Meja Bundar  di  Deen  Hag.  KMB  dilaksanakan pada  tanggal  23  Agustus  hingga  02 November  1949.  Dalam  KMB  Indonesia diwakili  oleh  Muhammad  Hatta  dan  M. Roem.  Poin  kesepakatan  KMB  adalah pengakuan  kedaulatan  Indonesia  oleh Belanda  .  Kedaulatan  Indonesia  diserahkan oleh  pihak  Belanda  kepada  Indonesia  pada tanggal  29  Desember  1949  di  Den  Haag. Penyerahan  kedaulatan  tersebut  menandai berakhirnya  campur  tangan  pemerintah Belanda  dan  menjadikan  Indonesia  sebagai negara  yang  berdaulat  penuh  sekaligus diakui secara resmi oleh dunia Internasional.

## Penutup
Masa  pendudukan  Jepang  menjadi tahap  yang  fundamental  bagi  kelahiran Partai  Masjumi.  Pemerintahan  militer Jepang, melalui kebijakan politiknya berupaya  memasukkan  Islam  Indonesia sebagai bagian dari politik perangnya, yang saat  itu  disebut  “Lingkaran  Kesejahteraan Bersama  Asia  Raya”.  Pada  bulan  November 1943  lahirlah  Masjumi  pertama,  Madjelis Sjoero  Moeslimin  Indonesia.  Masyumi menjadi  sarana  baru  bagi  Jepang  untuk menarik  simpati  masyarakat  muslim  agar mendukung  kepentingan  perang  Jepang yang  terlihat  mulai  terdesak.  Pada  bulan Februari  1945,  Masyumi  mendapatkan keuntungan  dari  usaha  pemerintah  Jepang untuk mengurangi pengaruh kaum nasionalis  dengan  mengadu  domba  dengan kubu  Islam.  Pada  Januari  1944,  pergerakan nasionalis dihabisi dari pengaruh- pengaruhnya sebagai
representasi perjuangan  rakyat  Indonesia.  Seiring dengan  hal  tersebut  Jepang  memberikan keleluasaaan  pergerakan  Masyumi  hingga kesuluruh  wilayah  Nusantara.  Masyumi berbeda  dengan  organisasi  Islam  lain  yang lahir  sebelumnya,  selama  kurun  waktu setahun  sejak  pendiriannya  Masyumi mampu  melakukan  pekerjaan  yang  tak pernah dilakukan sebelumnya oleh organisasi lainnya. Diantara lain
membangun  jaringan  keseluruh  pelosok Nusantara,  merekrut  milisi  dalam  jumlah yang  besar  dan  menyatukan  berbagai
kelompok  perjuangan  kaum  Islam.  Partai Masyumi  dibentuk  menjadi  partai  politik agar senantiasa dapat menyalurkan aspirasi politik umat Islam Indonesia yang sekaligus merupakan satu-satunya partai politik yang mewakili golongan Islam di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Anggaran Dasar Partai Masyumi Pasal II Anggaran Dasar Partai Masyumi Pasal III Anggaran Dasar Partai Masyumi Pasal IV Anggaran Dasar Partai Masyumi Pasal IX Anggaran Dasar Partai Masyumi Pasal X Ahmad Syafii Maarif. Islam dan Kenegaraan .
(Jakarta, LP3ES, 1985)
Anshary,  Endang  Syaifuddin .  Pak  Natsir  80
Tahun (Jakarta:  Media  Dakwah,
1988)
Benda, J . Bulan Sabit dan Matahari . (Jakarta,
Pustaka Jaya: 1980)
Busyairi  Baddaruzman .  Catatan  Perjuangan
H.M.  Yunan  Nasution .  (Jakarta,
Pustaka Panji Mas: 1995)
Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional.
(Jakarta, LP3ES: 1987)
Kamaruzzaman. Wajah Baru Islam Indonesia .  (Yogyakarta,  UII  Press: 2001). M.Rickelf. Sejarah Indonesia  Modern. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985) Martin  van  Bruinessen. Rakyat  Kecil,  Islam dan  Politik .  (Yogyakarta,  Gading:
2013)
Muhammad  Alfan. Dinamika  Politik  Di Indonesia .  (Bandung,  Pustaka  Setia:
2015)
Mukkadimah Anggaran  Dasar  Partai Masyumi Tahun 1945. Remy  Madinier. Partai  Masyumi  Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral. (Bandung, Mizan: 2013).