PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 193-206 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.

## PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI   JAMINAN UTANG MENURUT PP NOMOR 24 TAHUN 2022

## Gerrid Williem Karlosa Reskin*, Wirdyaningsih**
Program Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kampus UI Depok, Depok, Jawa Barat, 16424 Indonesia E-mail: gerridreskin@gmail.com, wirdyaningsih@gmail.com Naskah diterima : 17/10/2022, revisi : 28/11/2022, disetujui 17/12/2022

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  ialah  untuk  menjelaskan  bahwa  Makin  banyaknya  kemunculan ekonomi  kreatif (Ekraf)  di  era  ini,  semakin  tinggi  pula  niat  para  pelaku  ekonomi  kreatif untuk memanfaatkan produk mereka. Salah satu cara pemanfaatan yang dilakukan adalah menjadikan produk  mereka  sebagai  jaminan  untuk  memperoleh  pembiayaan  tertentu.  Untuk  mendukung pelaku ekonomi kreatif mengatasi masalah pembiayaan, pemerintah telah mengeluarkan PP No. 24  Tahun  2022  tentang  Ekonomi  Kreatif  (PP  Ekraf)  yang  memungkinkan  kekayaan  intelektual dijadikan  jaminan  utang.  Tulisan  inib  ertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  mengenai bagaimana  pengaturannya  jika  hak  kekayaan  intelektual  dijadikan  jaminan  utang  menurut  PP Nomor  24  tahun  2022  serta  kendala  yang  akan  ditemukan  dalam  prosesnya  mengingat  hak kekayaan intelektual merupakan aset yang tidak berwujud. Penelitian ini menggunakan metode literature  review  atau  tinjauan  pustaka.  Pengaturan  hak  kekayaan  intelektual  sebagai  jaminan utang menurut PP Nomor 24 tahun 2022. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) penting untuk melindungi kekayaan intelektual dari pencurian dan pelanggaran. Objek yang dijadikan jaminan utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual adalah kekayaan intelektual.  Sehingga  dibentuklah  pengaturan  hak  kekayaan  intelektual  sebagai  jaminan  utang menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  2022.  Terdapat  4  (empat)  syarat  yang  harus dipenuhi, yaitu memiliki proposal pembiayaan usaha ekonomi kreatif, bukti kepemilikan kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan memiliki bukti kepemilikan usaha ekonomi kreatif dan sertifikat  kekayaan  intelektual.  Dalam  pelaksanaannyapun  Pemerintah  diharapkan  terus  hadir dalam  memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat  awam  dan  meyakinkan  pihak  lembaga keuangan agar terciptanya kepercayaan terhadap nilai ekonomi dari produk-produk para pelaku ekonomi kreatif
Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan Utang, PP Nomor 24 Tahun 2022
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 193-206 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.

## Abstract
The purpose of this study is to explain that the more creative economy (Ekraf) emerges in this era, the higher the intention of creative economy actors to utilize their products. One of the ways they are utilized is to use their products as collateral to obtain certain financing. To support creative economy players in overcoming financing problems, the government has issued PP no. 24 of 2022 concerning the Creative Economy (PP Ekraf) which allows intellectual property to be used as collateral for debt. This paper aims to find out and analyze how it is regulated if intellectual property rights are used as collateral for debt according to Government Regulation Number 24 of 2022  and  the  obstacles  that  will  be  found  in the  process  considering  that  intellectual  property rights  are  intangible  assets.  This  study  uses  the  literature  review  method  or  literature  review. Regulation  of  intellectual  property  rights  as  collateral  for  debt  according  to  Government Regulation  Number  24  of  2022.  Intellectual  Property  is  property  that  arises  or  is  born  due  to human  intellectual  abilities  through  creativity,  taste  and  initiative  which  can  be  in  the  form  of works in the fields of technology, science, art and literature. Intellectual Property Rights (IPR) are important  to  protect  intellectual  property  from  theft  and  infringement.  The  object  used  as collateral for debt in an intellectual property-based financing scheme is intellectual property. So that an arrangement for intellectual property rights was formed as collateral for debt according to Government  Regulation  Number  24  of  2022.  There  are  4  (four)  conditions  that  must  be  met, namely  having  a  proposal  for  financing  creative  economy  businesses,  proof  of  ownership  of intellectual property for creative economy products, and having proof of ownership of creative economy businesses and intellectual property certificates. In its implementation, it is hoped that the  Government  will  continue  to  be  present  in  providing  outreach  to  the  general  public  and convincing  financial  institutions  to  create  confidence  in  the  economic  value  of  the  products  of creative economy actors.
Keywords : Intellectual Property Rights, Debt Guarantee, Government Regulation Number 24 of 2022

## A. Pendahuluan
Industri  ekonomi  kreatif  (ekraf)  Indonesia  menempati  urutan  ketiga  terbesar  di  dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan. Meskipun hanya urutan ketiga, ekraf memiliki peran penting  dalam  perekonomian,  antara  lain  menyediakan  lapangan  kerja,  menjadi  sumber pendapatan, meningkatkan penghasilan, meningkatkan nilai ekspor non migas, dan menguatkan perekonomian  nasional.  Peran  penting  ekraf  menjadikan  sektor  ini  diandalkan  untuk  dapat memulihkan  perekonomian  nasional  yang  terpuruk  akibat  pandemi  Covid-19. 1 Apalagi  ekraf terbukti  mampu  bertahan  dalam  menghadapi  Covid-19.  Bahkan  dikutip  dari  Statistik  Industri
1 Dian  Cahyaningrum.  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Jaminan  Utang  Pelaku  Ekonomi  Kreatif, Jurnal  Info  Singkat . XIV(15), hlm. 19
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 193-206 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  2020,  ekraf  merupakan  salah  satu  sektor  yang  diharapkan menjadi pilar perekonomian Indonesia pada masa mendatang.
Hak  kekayaan  Intelektual  adalah  suatu  sistem  yang  sekarang  ini  melekat  pada  tata kehidupan modern. 2 Perkembangan sektor ekraf menjadi fokus perhatian pemerintah. Berbagai upaya  dilakukan  oleh  pemerintah,  khususnya  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk mendukung ekraf, antara lain dengan  meningkatkan  infrastruktur  dan  sumber  daya  manusia  sektor  ekraf.  Untuk  membantu pelaku  ekraf  mendapatkan  sumber  pembiayaan,  pemerintah  telah  menerbitkan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekraf).
Istilah  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (HaKI)  atau  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  pada awalnya berasal dari istilah Intellectual Property Right (IPR), yang didefinisikan sebagai hak atas kekayaan  yang  timbul  karena  kemampuan  intelektual  manusia.   HKI  merupakan  hak  eksklusif yang  dijamin  oleh  hukum  atau  peraturan  kepada  seseorang  atau  sekelompok  orang  atas  karya ciptanya  sehingga  orang  atau  kelompok  tersebut  dapat  memperoleh  atau  menikmati  manfaat ekonomis dari hasil suatu kreativitas intelektual. PP Ekraf ditandatangani Presiden Joko Widodo pada  12  Juli  2022  dan  berdasarkan  Pasal  41  PP  Ekraf  mulai  berlaku  1  tahun  sejak  tanggal diundangkan.  Berdasarkan  PP  Ekraf,  kekayaan  intelektual  dapat  dijadikan  jaminan  utang. Meskipun dinilai menjadi terobosan di industri kreatif, sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, peraturan tersebut menjadi sesuatu yang kompleks karena aset yang dijaminkan, yaitu hak atas kekayaan intelektual (HKI) merupakan aset  yang  tidak  berwujud,  sehingga  dikhawatirkan  tidak  diterima  oleh  bank  sebagai  pemberi kredit. 3
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  akhir-akhir  ini  cukup  menjadi  tren  di  masyarakat  yang dinilai  sebagai  aset  tak  berwujud  yang  memiliki  potensi  ekonomi  dan  investasi.  Pemegang  hak pada HKI pada dasarnya  sama dengan hak milik pada benda  berdasarkan Buku II KUHPerdata, yakni  individu.    Hal  ini  juga  telah  menjadi  salah  satu  topik yang  cukup  banyak  didiskusikan  di industri  sektor  jasa  keuangan  dalam  kaitannya  sebagai  objek  yang  berpotensi  untuk  dijadikan jaminan  utang.  Banyaknya  pertanyaan  yang  muncul  di  masyarakat  terutama  pelaku  ekonomi kreatif  mengenai  pengaturan  atau  proses  untuk  melakukan  pengajuan  Haki  kepada  lembaga keuangan  dan  kerjasama  antara  lembaga  keuangan  dan  kreditur.  Selain  itu  muncul  juga pertimbangan-pertimbangan baru terutama dalam hal kejelasan mengenai nilai produk Haki yang diajukan, menarik untuk ditelaah lebih lanjut.
Apabila ditinjau dari kebutuhan Negara untuk mewujudkan tatanan kehidupan ekonomi, tetap  memberikan  penghormatan  terhadap  hak-hak  perseorangan  secara  seimbang  dengan kepentingan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut suatu ciptaan merupakan suatu produk pikir manusia yang mempunyai nilai dan dianggap sebagai kekayaan tidak berwujud. 4 Pemerintah telah
2 Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Bandung : PT. Alumni, 2005, hal 1
3 Ibid.
4 Suyud Margono, Hukum Hak Cipta, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm 26-27.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 193-206 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2022  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Dalam PP tersebut, Pemerintah dan/atau  Pemerintah  Daerah  bertanggung  jawab  dalam  menciptakan  dan  mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. 5

## B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah literature review atau tinjauan pustaka. Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (literature review, literature research) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur  berorientasi akademik ( academic-oriented literature) , serta merumuskan  kontribusi  teoritis  dan  metodologisnya  untuk  topik  mengenai  bagaimana pengaturan terutama prosedur berdasarkan PP No 24 tahun 2022 tentang ekraf dan kendala yang akan timbul jika Haki dijadikan jaminan  utang baik dari  segi debitur maupun kreditur. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang  telah  diperoleh,  kemudian  diberikan  pemahaman  dan  penjelasan  agar  dapat  dipahami dengan baik oleh pembaca. 6

## C. Pembahasan
1. Pengaturan Haki sebagai jaminan utang menurut PP No. 24 Tahun 2022
Ekraf merupakan aliran ekonomi baru yang lahir pada awal abad ke-21 yang dipopulerkan oleh Ekonom Inggris bernama John Howkins dalam bukunya yang berjudul The Creative Economy. Di  Indonesia,  ekraf  mulai  diperkenalkan  oleh  pemerintah  sejak  tahun  2004. 7 Dalam perkembangannya ekraf menjadi trend ekonomi dunia seiring makin banyaknya perusahaan yang menerapkan  konsep  kreatif  dalam  bisnisnya.  Selanjutnya  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB) menetapkan  tahun  2021  sebagai  Tahun  Internasional  Ekonomi  Kreatif melalui  Resolusi  Umum PBB No. 74/198. Resolusi PBB tersebut merupakan inisiatif Indonesia. Istilah ekraf tidak memiliki definisi  tunggal.  Menurut United  Nations  Conference  on  Trade  and  Development ,  ekraf  adalah konsep yang berkembang atas interaksi antara kreativitas manusia dengan ide-ide dan kekayaan intelektual, pengetahuan, dan teknologi.
Sementara menurut Insitute for Development Economy and Finance , ekraf diartikan sebagai suatu  proses  peningkatan  nilai  tambah  hasil  dari  eksplorasi  kekayaan  intelektual  berupa kreativitas, keahlian, dan bakat individu menjadi suatu produk yang dapat dijual. Dari perspektif
5 Mochamad Januar Rizki. HKI Sebagai Jaminan Utang, Berikut Aspek-aspek Hukum Yang Perlu Dicermati. Artikel . 2 September  2022,  https://www.hukumonline.com/  hki-sebagai-jaminan-utang--ini-aspek-aspek-hukum- yang-perlu-dicermati.
6 Eko  Agus  Cahyono.  Sutomo.  Hartono  Aris.  Literatur  Review  ;  Panduan  Penulisan  Dan  Penyusunan .  Jurnal Keperawatan . XII(2). 2019, hlm. 6.
7 Dian  Cahyaningrum.  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Jaminan  Utang  Pelaku  Ekonomi  Kreatif, Jurnal  Info  Singkat . XIV(15), hlm. 20.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 193-206 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
yuridis formal, ekraf adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi 8 Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, dimana dapat dikatakan HaKI sebagai hak kebendaan, yang merupakan hak atas suatu benda, yang bersumber dari hasil karya otak atau hasil kerja rasio otak  manusia  yang  menalar  dan  hasil  kerjanya  itu  merupakan  benda  immaterial  (benda  tidak berwujud). 9 Mengacu  pada  beberapa  pengertian  ekraf  tersebut  nampak  bahwa  kekayaan intelektual  ( intellectual  property )  yang  bersumber  dari  kreativitas  manusia  akan  menghasilkan suatu produk atau karya yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dijual. Nilai ekonomi yang terkandung  dalam  kekayaan  intelektual  inilah yang  menjadikannya  sebagai  aset  yang  berharga sehingga dapat dijadikan jaminan utang. Makin tinggi nilai (value) dan potensi ekonomi kekayaan intelektual,  makin  tinggi  pula  nilai  utang  yang  bisa  didapatkan.  Sebagai  contoh,  para  pembuat konten  youtube  (youtuber)  yang  karyanya  telah  dilihat  oleh  jutaan  viewers  dapat menjaminkannya di bank untuk mendapatkan utang. Makin banyak viewers , makin banyak pula utang yang bisa didapatkan. Bahkan sebelum PP Ekraf dibuat, sudah ada bank yang membolehkan channel yang terverifikasi dan sudah dimonetisasi menjadi jaminan utang.
Kekayaan  Intelektual  (KI)  adalah  kekayaan  yang  timbul  atau  lahir  karena  kemampuan intelektual  manusia  melalui  daya  cipta,  rasa,  dan  karsanya  yang  dapat  berupa  karya  di  bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini  meliputi:  Pembiayaan  ekonomi  kreatif,  fasilitasi  pengembangan  sistem  pemasaran  produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, infrastruktur ekonomi kreatif, insentif bagi pelaku ekonomi  kreatif,  tanggung  jawab  pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah  serta  peran  serta masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif dan penyelesaian sengketa pembiayaan 10 . Pemanfaatan kekayaan intelektual juga dapat dimanfaatkan bagi pembangunan usaha dan memiliki kaitan dengan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Pembangunan usaha selalu berkaitan  dengan  ekonomi  kreatif,  ekonomi  kreatif  merupakan  perwujudan  nilai  tambah  dari kekayaan  intelektual  yang  bersumber  dari  kreativitas  manusia,  berbasis  warisan  budaya,  ilmu pengetahuan, dan teknologi. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui lembaga keuangan non bank yaitu pemanfaatan kekayaan intelektual  yang  bernilai  ekonomi  dan  penilaian  kekayaan  intelektual.  Persyaratan  untuk mengajukan  pembiayaan  kekayaan  intelektual  yaitu  proposal  pembiayaan,  memiliki  usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekraf, dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.
8 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
9 H. OK. Saidin., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 9.
10 Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  tahun  2022  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 193-206 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
Prosedur pengajuan untuk pembiayaan yaitu harus melengkapi verifikasi usaha, verifikasi legalitas  kekayaan  intelektual,  penilaian  kekayaan  intelektual,  pencarian  dana,  dan  penerimaan pengembalian dana. Kekayaan intelektual digunakan sebagai objek jaminan yaitu sebagai bentuk berbasis jaminan utang dan sebagai objek jaminan. Adapun syarat berbasis jaminan utang ialah jaminan fidusia atas KI, kontrak dalam kegiatan ekraf dan hak tagih dalam kegiatan ekraf. Adapun syarat KI sebagai objek jaminan yaitu sudah tercatat atau terdaftar di ditjen KI dan sudah dikelola baik secara sendiri dan dialihkan haknya kepada pihak lain. Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menyediakan akses data kekayaan intelektual yang dijadikan sebagai objek jaminan.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  memberikan  perhatian  terhadap  pertumbuhan  industri ekonomi kreatif dengan mendukung peningkatan pembiayaan ekspor melalui sektor keuangan. Penyusunan kesepakatan kerjasama antara OJK dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)  dengan  Asosiasi  Perusahaan  Penjaminan  Indonesia  (ASIPPINDO)  dan  Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tentang Penjaminan Pembiayaan Berorientasi Ekspor dan Ekonomi Kreatif merupakan  salah satu upayanya. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno, Ketua Umum ASIPPINDO Diding S. Anwar, Direktur Pelaksana II LPEI Isnen Sutopo, dan Direktur Pelaksana V LPEI, Omar Baginda Pane. Muliaman menjelaskan bahwa kontribusi industri kreatif sangat besar, yaitu menduduki peringkat ke-6 penyumbang PDB Nasional  dengan  kontribusi  rata-rata  hampir  8%  PDB.  Selain  itu,  industri  kreatif  ini  juga menyumbang hampir 10% terhadap ekspor nasional. 11 Beliau juga menyampaikan bahwa dalam rangka  mengakselerasi  perkembangan  industri  kreatif  masih  ditemukan  kendala,  yakni  akses terhadap  pembiayaan,  sehingga  hal  ini  harus  menjadi  perhatian  khusus.  Nota  kesepahaman tersebut  juga  diharapkan  dapat  menjadi  bentuk  dukungan  untuk  mempercepat  pertumbuhan perekonomian  nasional  dalam  hal  pemanfaatan  Pembiayaan  Berorientasi  Ekspor  dan  Ekonomi Kreatif yang pastinya sangat dipengaruhi dari peran dan tugas industri keuangan.
Sumber  pembiayaan  ekraf  alternatif  diantaranya  yaitu  memiliki  layanan  pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan penawaran efek melalui layanan urun dana  berbasis teknologi  informasi.  Keduanya  harus  memperoleh  izin  dari  OJK  dan  dilakukan  sesuai  dengan peraturan  OJK.  Pelaku  usaha  dapat  mengajukan  pembiayaan  ke  lembaga  keuangan  dengan  hak paten,  merek  dagang,  hak  cipta,  dan  hak  kekayaan  intelektual  lainnya  yang  dimiliki  secara  sah sebagai jaminan setelah dinilai, sehingga memberikan dukungan keuangan bagi perusahaan.
Pembiayaan  Ekonomi  Kreatif  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara, anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  dan/atau  sumber  lainnya  yang  sah.  Pemerintah memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga keuangan bank dan  lembaga  keuangan  nonbank  bagi  Pelaku  Ekonomi  Kreatif.  Fasilitasi  Skema  Pembiayaan Berbasis  Kekayaan  Intelektual  bagi  Pelaku  Ekonomi  Kreatif  dilakukan  melalui  pemanfaatan
11 Siaran  Pers.  Otoritas  Jasa  Keuangan.  2015.  https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/siaran- pers/Pages/OJK-Dorong-Pertumbuhan-Ekspor-Ekonomi-Kreatif.aspx
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 193-206 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
Kekayaan  Intelektual  yang  bernilai  ekonomi  dan  penilaian  Kekayaan  lntelektual.  Persyaratan pengajuan  Pembiayaan  berbasis  Kekayaan  Intelektual  paling  sedikit  terdiri  atas  proposal Pembiayaan  memiliki  usaha  Ekonomi  Kreatif  memiliki  perikatan  terkait  Kekayaan  Intelektual produk Ekonomi Kreatif dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.
Peraturan  pemerintah  No.  24  Tahun  2022  mengatur  pula  skema  pembiayaan    berbasis HaKI. Pertama, pelaku ekonomi kreatif harus memenuhi persyaratan ketika pengajuan ke lembaga keuangan. Adapun persyaratan tersebut mengacu pada Pasal 7 ayat (2) yaitu pertama, proposal pembiayaan,  bukti  kepemilikan  usaha  ekonomi  kreatif,  memiliki  perikatan  terkait  Kekayaan Intelektual  produk  ekonomi  kreatif,  serta  sertifikat  HaKI. 12 Kedua,  lembaga  keuangan  akan melakukan  verifikasi  data.  Mengacu  pada  Pasal  7  dan  8,  proses  verifikasi  tersebut  tidak  jauh berbeda  dengan  verifikasi  jaminan  fisik,  antara  lain  verifikasi  terhadap  usaha  ekonomi  kreatif, verifikasi  sertifikat  HaKI,  penilaian  kekayaan  intelektual  yang  dijadikan  jaminan,  dan  terakhir pencairan  dana  kepada  pelaku  ekonomi  kreatif.  Selanjutnya,  kekayaan  intelektual  yang  dapat dijadikan sebagai objek jaminan berupa kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementrian Hukum & HAM.
Selanjutnya,  pihak  lembaga  keuangan  bank  dan  nonbank  akan  melakukan  beberapa tahapan verifikasi terhadap usaha dan surat ataupun sertifikat kekayaan intelektual milik pelaku ekonomi  kreatif,  serta  akan  memberi  penilaian  terhadap  kekayaan  intelektualnya  yang  akan dijadikan  agunan.  Hal  ini  seperti  yang  tertuang  dalam  Pasal  8  yaitu,  verifikasi  terhadap  usaha Ekonomi Kreatif, verifikasi surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan  yang  dapat  dieksekusi  jika  terjadi  sengketa  atau  non  sengketa,  penilaian  Kekayaan Intelektual  yang  dijadikan  agunan,  pencairan  dana  kepada  Pelaku  Ekonomi  Kreatif  dan penerimaan pengembalian Pembiayaan dari Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai perjanjian.
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  penting  untuk  melindungi  kekayaan  intelektual  dari pencurian  dan  pelanggaran.  Objek  yang  dijadikan  jaminan  utang  dalam  skema  pembiayaan berbasis  kekayaan  intelektual  adalah  kekayaan  intelektual.  Berdasarkan  Pasal  10  PP  Ekraf, kekayaan  intelektual  yang  dapat  dijadikan  sebagai  objek  jaminan  utang  adalah  kekayaan intelektual  yang  telah  tercatat  atau  terdaftar  di  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  hukum.  Sayangnya  baru  sedikit  usaha  ekraf  yang  memiliki  HKI.  Dari seluruh  usaha  ekraf  pada  tahun  2020,  hanya  sebanyak  1,98%  usaha  yang  memiliki  HKI  dan 98,02%  usaha  belum  atau  tidak  memiliki  HKI.  Dari  seluruh  usaha  ekraf  yang  memiliki  HKI, sebanyak 39,39% usaha memiliki HKI berupa merek, 33,74% berupa hak cipta, 33,46% berupa paten, 30,17% berupa rahasia dagang, 30,02% berupa desain industri, dan 25,92% berupa desain tata  letak  sirkuit  terpadu.  Minimnya  usaha  ekraf memiliki  HKI  disebabkan  banyak  yang  belum menyadari  pentingnya  HKI.  Pada  tahun  2020,  hanya  27,63%  usaha  ekraf  yang  menganggap
12 Pasal  7  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  tahun  2022  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 193-206 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
memiliki  HKI  adalah  penting,  sedangkan  72,37%  usaha  ekraf  belum  merasakan  urgensi  atau pentingnya memiliki HKI. 13
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2022  membuka  kemungkinan  penggunaan  HKI sebagai jaminan fidusia. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya  dialihkan,  tetapi pelaksanaannya bergantung pada undang-undang tentang jaminan fidusia. Pelaksanaannya juga masih  menyisakan  persoalan  terkait  penentuan  nilai  ekonomi  HKI  dan  proses  eksekusi  serta segala akibat yang berhubung.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  tentang  pengaturan  sertifikat  kekayaan  intelektual  sebagai pembiayaan  ekonomi  dengan  jaminan  utang,  telah  ditandatangani  oleh  Presiden  Joko  Widodo pada 12 Juli 2022. Adapun kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa  kekayaan  intelektual  yang  telah  tercatat  atau  terdaftar  di  kementerian  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, atau yang sudah dikelola baik secara sendiri atau dialihkan haknya kepada pihak lain. PP Nomor 24 Tahun 2022 terkait ekonomi kreatif merupakan  bentuk  nilai  tambah  dari  kekayaan  intelektual  bersumber  dari  kreativitas  manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur  dalam  Hak  Kekayaan  Intelektual  adalah  karya-karya  yang  timbul  atau  lahir  karena kemampuan intelektual manusia. 14 Hak Kekayaan Intelektual ada berbagai macam, seperti merek, hak cipta, paten, indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.  Sertifikat  kekayaan  intelektual  merupakan  bentuk  perlindungan  negara  kepada  hak properti seseorang, atau kelompf agar tidak hilang ataupun diambil oleh orang lain yang bukan pemiliknya,  dan  dimanfaatkan  keuntungan  ekonominya.  Untuk  mendukung  pertumbuhan ekonomi  yang  memadam  selama  era  pandemi  COVID-19,  diperlukan  adanya  langkah  baru  dan kreatifitas masyarakat agar tetap berkembang guna memulihkan perekonomian menjadi normal. Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: 15
1. Hak  cipta  ( copyright ),  yaitu  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hak  kekayaan  industri  ( industrial  property  rights ),  yaitu  hak  kekayaan  industri  yang mencakup  antara  lain,  paten  ( patent ),  desain  industri  ( industrial  design ),  merek ( trademark ), penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition ),
13 Dian Cahyaningrum. Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif. Jurnal Info Singkat . XIV (15), hlm. 19-24.
14 Lawrence,    Kekayaan  Intelektual  Bisa  Dijadikan  Jaminan  Hutang. Artikel .  19  Juli  2022. https://kontrakhukum.com/article/kekayaan-intelektual-bisa-dijadikan-jaminan-utang
15 Istana UMKM, “Hak Kekayaan Intelektual” https://istanaumkm.pom.go.id/id/regulasi/pangan/ haki diakses tanggal 10 Oktober 2022
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 193-206 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
desain tata letak sirkuit terpadu ( layout hak design of integrated circuit ), rahasia dagang ( trade secret).
Terdapat  dua  jenis  penyaluran  kredit. 16 Pertama,  kredit  produktif  yakni  kredit  yang digunakan untuk properti atau modal usaha dalam rangka mendapatkan atau menghasilkan uang kembali dan mewajibkan adanya jaminan agunan. Kedua, kredit konsumtif yakni kredit yang  digunakan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  personal  untuk  keperluan  konsumtif. Berdasarkan  jenisnya  kredit  konsumtif terbagi  dua  yakni  Kredit  Tanpa  Agunan  (KTA) yang tidak mewajibkan adanya jaminan atau agunan dan kredit properti yang mewajibkan adanya jaminan atau agunan berupa properti yang dibiayai.

## 2. Kendala dalam pengajuan Haki sebagai jaminan utang
HKI  pada  dasarnya  merupakan  aset  yang  memiliki  nilai  ekonomis  dan  dapat digolongkan sebagai aset perusahaan dalam kategori aset tidak  berwujud ( intangible asset ). Hasil sidang United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) ke-13 tahun 2008  menyatakan  bahwa,  HKI  akan  dijadikan  sebagai  agunan  untuk  mendapatkan  kredit perbankan  secara  internasional.  Pemerintah  telah  mengeluarkan  PP  Nomor 24 Tahun  2022 tentang Ekonomi Kreatif, dimana dalam Pasal 9 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis  Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank  menggunakan  Kekayaan  Intelektual  sebagai  objek  jaminan  utang  dalam  bentuk jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual, kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif dan/atau hak  tagih  dalam  kegiatan  Ekonomi  Kreatif.  Selanjutnya,  dalam  Pasal  10  disebutkan  bahwa Kekayaan  Intelektual  yang  dapat  dijadikan  sebagai  objek  jaminan  utang  berupa Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang  hukum  dan  kekayaan  Intelektual  yang  sudah  dikelola  baik  secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.
Hampir semua pelaku industri kreatif tidak memiliki aset fisik yang dapat dijaminkan kepada  bank.  Aset  terbesar  pelaku  industri  ini  adalah  aset  non-fisik,  seperti  kekayaan intelektual.  Karena  merupakan  hasil  dari  pikiran  manusia,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa hasil kerja dari otak manusia sebagai hak atas kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif atau mempunyai  nilai  ekonomi  sehingga  perlu  mendapatkan  suatu  pengakuan  secara  nilai ekonomi. 17 Selama  ini,  aset  tak  berwujud  itu  tak  dapat  menjadi  jaminan.  Alasannya,  ada kesulitan ketika melakukan pengukuran terhadap nilainya. Dalam mekanisme penilaian atau valuasi benda yang akan dijadikan agunan dibebani lembaga penjaminan, praktik yang selama ini  lazim  terjadi  di  lapangan  adalah  lembaga  keuangan  pemberi  kredit  (biasa  disebut
16 Fitri Novia Heriani. Tantangan Pelaksanaan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang. Artikel . 1 September 2022. https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-pelaksanaan-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan- utang.
17 Sujud Margono & Amir Angkasa., Komerialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2002, hlm. 4.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 193-206 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
appraisal). Penilai Publik adalah pihak ketiga yang menunjang di sektor keuangan dan dapat memberikan kontribusi berupa pertimbangan profesional mengenai penilaian nilai ekonomi benda yang akan dibebani lembaga jaminan. 18 Syarat kekayaan intelektual dan panel penilai yaitu  penilai  KI  memiliki  izin  penilai  publik,  memiliki  kompetensi  bidang  penilaian  KI  dan terdaftar di Kemenpar ekraf. Syarat panel penilai yaitu ditunjuk oleh lembaga keuangan dan melakukan penilaian yang tidak dinilai oleh penilai KI. Dalam hal ini diperlukan panel penilai pada  lembaga  keuangan  dapat  bersama-sama  melakukan  penilaian  kekayaan  intelektual dengan penilai kekayaan intelektual. Syarat tugas penilai KI yaitu melakukan penilaian KI yang digunakan  agunan,  melakukan  analisis  pasar  terhadap  KI  yang  dijadikan  agunan,  dan melakukan  penelaahan  atas  laporan  analisis  penggunaan  KI  yang  pernah  digunakan  dalam industri.  Pencatatan  pembiayaan  KI  yaitu  pelaku  ekraf  yang  menerima  pembiayaan  dari lembaga keuangan bank atau harus mencatat fasilitasi pembiayaan ekraf. Sistem pencatatan fasilitasi  pembiayaan  ekonomi  kreatif  diselenggarakan  oleh  kementrian  yang menyelenggarakan  tugas  pemerintahan  di  bidang  ekonomi  kreatif.  Penjaminan  pembiayaan yaitu pelaku ekonomi kreatif yang menerima pembiayaan dari lembaga keuangan bank atau lembaga  keuangan  nonbank  dapat  memperoleh  fasilitas  penjaminan  melalui  perusahaan asuransi  atau  perusahaan  penjaminan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Saat ini, di Indonesia belum terlihat jelas fungsi dari lembaga yang menilai valuasi aset tak berwujud seperti hak kekayaan intelektual. Padahal lembaga keuangan memerlukan valuasi untuk menentukan kelayakan ataupun suku bunga pinjaman. Dalam penyaluran kredit kepada  debitur,  bank  harus  menganalisa  latar  belakang  nasabah  atau  perusahaan  nasabah prospek usaha yang dibayai, jaminan yang diberikan dan hal-hal lain yang ditentukan oleh bank yang bertujuan untuk meyakinkan bank bahwa kredit yang dimohonkan oleh debitur itu adalah layak dan dapat dipercaya. 19
Problematika lain yaitu belum tersedianya pasar yang dapat menyerap aset tersebut ketika pelaku industri kreatif mengalami kegagalan pembayaran. Jaminan merupakan sarana pembayaran  substitusi.  Artinya,  jaminan  yang  diberikan  harus  memiliki  nilai  yang  setara dengan jumlah utang dan bunga atau bila perlu melebihi dari jumlah utang dan bunga yang diperjanjikan.  Penilaian  terhadap  objek  jaminan  ditujukan  kepada  nilai  ekonomis  barang tersebut,  segi  kemudahan  penjualan  juga  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  karena eksekusi  objek  jaminan  dilakukan  melalui  penjualan  umum. 20 Kemudian,  yang  tidak  kalah penting adalah praktik pembajakan hak intelektual yang masih menjamur saat ini. Lagu, film, dan konten bajakan lainnya leluasa beredar tanpa adanya penegakan hukum yang memadai.
18 Reni Budi Setianingrum, 2016, “Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia ”, Jurnal Media Hukum , XXIII (2). Hlm 233
19 Abdul Kadir Muhammad, Segi Hukum Keuangan Dan Pembiayaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 61.
20 D.Y.Witanto, Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi, CV Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 45.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 193-206 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
Meskipun  hukum  di  Indonesia  telah  memuat  berbagai  larangan  dalam  tindak  pidana pembajakan tersebut, namun nyatanya penegakan hukum dilakukan masih dengan pandang bulu,  belum  secara  masif  dilakukan.  Akibatnya,  nilai  resmi  kekayaan  intelektual  merosot karena adanya peredaran produk ilegal, sehingga menjadi alasan kenapa lembaga pembiayaan enggan  menyalurkan  kredit.  Oleh  karena  itu,  menurut  penulis  pemberlakuan  peraturan pemerintah  tersebut  harus  diikuti  dengan  pemberantasan  pembajakan.  Kesadaran  pelaku ekonomi  kreatif  untuk  mendaftarkan  karyanya  masih  cukup  rendah,  salah  satunya  karena minimnya  sosialisasi.  Banyak  pelaku  ekonomi  kreatif  yang  baru  mengerti  misalnya,  bahwa konten  YouTube  mendapatkan  hak  kekayaan  intelektual.  Berdasarkan  data  dari  Statistik Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020, baru 1,98 persen pelaku industri kreatif yang mengantongi sertifikat HaKI. Sehingga, peraturan pemerintah ini idealnya dapat mendorong peningkatan  kepemilikan  hak  kekayaan  intelektual.  Terakhir,  masih  ada  waktu  satu  tahun untuk menyiapkan ekosistem yang mendukung regulasi tersebut. Sejatinya, ketentuan jaminan HaKI ini sudah tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 13 Tahun 2016  tentang  Paten.  Tapi  baru  tahun  ini  peraturan  pelaksananya  terbit.  Agar  peraturan tersebut  segera  dapat  diimplementasikan  dengan  mulus,  pemerintah  harus  menghilangkan hambatan-hambatan yang membuat lembaga pembiayaan enggan menyalurkan kreditnya ke pelaku industri kreatif.  Penegakan hukum memiliki peranan yang tidak kalah penting guna selalu terlindunginya pemegang HaKI untuk tetap mendapatkan hak-haknya tanpa dilanggar oleh siapapun. 21
Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) khususnya pada Pasal 16  ayat  (3)  UU  Hak  Cipta  yang  menyatakan  secara  tegas  bahwa  hak  cipta  dapat  dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) Pasal 108 ayat (1) UU yang menyatakan bahwa “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia” .  Isu  HKI  sebagai  jaminan  kredit  atau  pinjaman  ke  bank  mulai  muncul  lagi  sejak Pemerintah menerbitkan PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif tanggal 12 Juli 2022.  Presiden  ingin  mendorong  Ekonomi  Kreatif  dapat  semakin  bertumbuh  mengingat berdasarkan  data  Statistik  Industri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  2020,  ekonomi  kreatif merupakan  salah  satu  sektor  yang  akan  menjadi  pilar  perekonomian  Indonesia  di  masa mendatang. Di dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi antara lain jangka waktu perlindungan HKI yang terbatas, belum adanya konsep yang jelas terkait due diligence , penilaian aset HKI, dan juga belum ada dukungan yuridis baik dalam bentuk peraturan terkait aset HKI sebagai objek jaminan kredit. Berdasarkan hal-hal tersebut di  atas,  perlu  adanya  studi  dan  diskusi  lebih  lanjut  mengenai  implementasi  HKI sebagai collateral dalam memperoleh kredit di sektor jasa keuangan.
21 Nindya  Cipta  Kariza.  Kebijakan  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Jaminan  Utang  Bank. Artikel .  5  Agustus 2022.https://kumparan.com/18410306/kebijakan-hak-atas-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-utang- bank.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 193-206 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.

## D. Simpulan dan Saran
Dasar pertimbangan kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan utang adalah adanya nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya. Kekayaan intelektual yang sudah dikelola adalah kekayaan intelektual yang sudah dilakukan komersialisasi oleh pemiliknya sendiri atau pihak lain  berdasarkan  perjanjian.  Dengan  adanya  perancangan  dan  pengembangan  skema pembiayaan  berbasis  kekayaan  intelektual  serta  sistem  pemasaran  produk  ekonomi  kreatif berbasis  KI  diharapkan  dapat  menstimulus  pengembangan  ekosistem  ekonomi  kreatif  di Indonesia.  Adapun  skema  untuk  mendapatkan  pembiayaan  berbasis  kekayaan  intelektual, pelaku  ekonomi  kreatif haruslah memenuhi  beberapa  ketentuan  seperti  yang  telah  tertuang pada Pasal 7 ayat (1) bahwa Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi  Kreatif  kepada  lembaga  keuangan  bank  atau  lembaga  keuangan  nonbank.  Dalam mengajukan  kredit  berbasis  kekayaan  intelektual,  terdapat  4  (empat)  syarat  yang  harus dipenuhi,  yaitu  memiliki  proposal  pembiayaan  usaha  ekonomi  kreatif,  memiliki  perikatan terkait  kekayaan  intelektual  produk  ekonomi  kreatif,  dan  memiliki  surat  pencatatan  atau sertifikat kekayaan intelektual.
Haki dijadikan jaminan utang tetap menemukan tantangan tersendiri. Penentuan nilai ekonomis  terhadap produk  kekayaan  dinilai  sulit mengingat produk  Haki  adalah  bukan  aset fisik. Panel penilai value dari Haki juga menjadi perhatian khusus karena dibutuhkan para panel yang berkompeten dan akuntabel dalam penentuan valuasi. Problem lain yang dapat ditemukan adalah pasar yang akan menampung aset tersebut jika terjadi kredit macet atau gagal bayar. Dalam  prakteknya  di  masyarakat,  pembajakan  masih  sering  terjadi  yang  juga  menimbulkan problematika lain, yaitu membuat nilai Haki seperti film, lagu, konten bajakan lain mengalami penurunan. Hal-hal inilah yang membuat pihak lembaga keuangan ragu untuk menerima Haki sebagai produk yang dapat dijaminkan dalam proses peminjaman dana dari lembaga keuangan.
Pada  dasarnya,  lahirnya  PP  No  24  Tahun  2022  membawa  harapan  baru  bagi  pelaku ekonomi  kreatif  untuk  dapat  mengembangkan  usahanya.  Mengingat  peraturan  ini  terhitung masih  baru,  dan  masyarakat  belum  banyak  mengetahuinya,  Pemerintah  perlu  melakukan sosialisasi  yang  lebih  gencar  lagi  agar  masyarakat  lebih  mawas  terhadap  hal  ini.  Selain  itu, pemerintah  juga  dapat  terus  menaruh  perhatian  terhadap  tindak  praktek  pembajakan  yang terjadi, agar adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi kreatif agar terus berkarya.  Pemerintah  juga  diharapkan  dapat  meyakinkan  pihak  lembaga  keuangan  bahwa dengan  segala  bentuk  kendala  yang  ada  dalam  proses  Haki  menjadi  jaminan  utang,  bahwa pemerintah selalu hadir dan memberikan solusi dan terobosan. Sangat besar harapan pelaku ekonomi kreatif dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia, jika semua pihak dapat bekerja sama.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 193-206 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.

## E. Ucapan Terima Kasih
Para  penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada:  Sivitas  Akademika  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis  Universitas  Pakuan,  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat  (LPPM)  Universitas Pakuan selaku pemberi dana hibah, dan kepada Pengelola Jurnal Pakuan Law Review (PALAR).

## F. Biodata Singkat Penulis
Gerrid  Williem  Karlosa  Reskin    adalah  seorang  mahasiswa  yang  saat  ini  sedang menyelesaikan magister Kenotariatan di Universitas Indonesia.
Wirdyaningsih  adalah  Dosen  Tetap  di  fakultas  hukum  Universitas  Indonesia.  Yang merupakan dosen pembimbing dari penunlis pertama.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 193-206 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.

## DAFTAR PUSTAKA
Margono, Sujud & Amir Angkasa. Komerialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum  Bisnis (Jakarta  :  PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2002 Margono, Suyud. Hukum Hak Cipta (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010) Muhammad, Abdul Kadir. Segi Hukum Keuangan Dan Pembiayaan . (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2000)
Purba, Achmad Zen Umar. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs (Bandung,:   PT. Alumni, 2005) Saidin, H. OK., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. (Jakarta : PT. Raja Grafindo  Persada, 2004)
Witanto, D.Y. Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi . (Bandung : CV Mandar Maju, 2015) Cahyaningrum, D. (2022). “Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif”, Jurnal Info Singkat . XIV (15).
Cahyono, A, E., Sutomo, N, S. & Hartono, A. (2022). “Literatur Review ; Panduan         Penulisan Dan Penyusunan”. Jurnal Keperawatan . XII (2).
Setianingrum, Reni Budi, (2016), “Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan               Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia”, Jurnal Media  Hukum , XXIII (2). Heriani, N, F.  Tantangan Pelaksanaan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan  Utang Artikel ,  https://www.hukumonline.  com/berita/a/tantangan-pelaksanaan- kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-utang, 2022)
Kariza,  C,  N.    Kebijakan  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Jaminan  Utang  Bank. Artikel, https://kumparan.com/kebijakan- hak-atas-kekayaan-  intelektual-sebagai-jaminan- utang-bank, 2022)
Lawrence. Kekayaan Intelektual Bisa Dijadikan Jaminan Hutang. Artikel , https://kontrakhukum.com/article/kekayaan-intelektual-bisa-dijadikan- jaminan-utang, 2022)
Rizki, J, M. HKI Sebagai Jaminan Utang, Berikut Aspek-aspek Hukum   Yang   Perlu
Dicermati.
Artikel , https://www.hukumonline.com/hki- sebagai-jaminan-utang--ini-aspek-aspek-
hukum-yang-perlu-dicermati,
2022) Siaran Pers. Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/beritadan kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Dorong-Pertumbuhan-EksporEkonomi Kreatif.aspx , 2015)
Hak Kekayaan Intelektual” https://istanaumkm.pom.go.id/id/regulasi/pangan/haki (08 Oktober 2022), diakses tanggal 10 Oktober 2022
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.