## Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Melakukan Upaya Paksa Terhadap Pelaku Terorisme

## Mochamad Aldi Wicaksono aldiwicaksono23@gmail.com
Universitas Airlangga

## Abstract
Lately terrorism incidents in Indonesia which are increasingly prevalent as the last time when the Surabaya bombing in May 2018 showed the need for the role of the state in this case law enforcement in eradicating criminal acts of terrorism, one of which is to strengthen and synergize several law enforcement agencies to work together in unity in overcoming acts of terrorism both from preventive to repressive measures. However, the Anti-Terrorism Law 2018 includes several institutions which enable them to be directly involved which would violate procedural law procedures in this case forced efforts because in practice they still interfere directly with the Military in the implementation  of  forced  efforts  which  will  actually  trigger  human rights violations due to the tendency The TNI took exclusive and repressive actions. The purpose of this paper is to find out, and analyze the authority and legal consequences if the TNI makes a forced effort against terrorists.
Keywords: Terrorism; Authority; Forced Effort; Legal Consequences.

## Abstrak
Melihat kejadian terorisme di Indonesia yang semakin marak seperti yang terakhir terjadi ketika Bom Surabaya pada Mei 2018 menunjukkan perlunya peran negara dalam hal ini penegak hukum dalam memberantas tindak pidana terorisme, salah satunya memperkuat dan mensinergitaskan beberapa lembaga penegak hukum untuk   bekerja sama  dalam satu kesatuan dalam mengatasi aksi terorisme baik dari upaya preventif hingga represif. Namun dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memasukkan beberapa kelembagaan yang memungkin untuk ikut terlibat secara langsung yang justru akan menyalahi prosedur hukum acara dalam hal ini upaya paksa  karena dalam prakteknya masih ikut campur Militer secara langsung dalam pelaksanaan upaya paksa yang justru akan memicu pelanggaran HAM karena kecenderungan TNI melakukan tindakan yang eksklusif dan represif. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, dan menganalisis kewenangan dan akibat hukum apabila TNI melakukan upaya paksa terhadap pelaku terorisme. Kata Kunci: Terorisme; Kewenangan; Upaya Paksa; Akibat Hukum.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 1, Januari 2021
How to cite: Mochamad Aldi Wicaksono ‘Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Melakukan Upaya Paksa Terhadap Pelaku Terorisme’ (2021) Vol. 4 No. 1 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 13 November 2020; Diterima 17 Desember 2020; Diterbitkan 5 Januari 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i1.24299
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Universitas Airlangga

## 214 Mochamad Aldi: Kewenangan Tentara Nasional...

## Pendahuluan
Salah satu isi dari Undang-Undang Terorisme yang baru adalah memperkuat peran serta penegak hukum dalam mencegah dan memberantas terorisme, salah satunya adalah peran TNI yang diperkuat dalam peran ini. Undang-Undang tersebut juga memperkuat sinergitas antara POLRI-TNI dalam membangun pertahanan dan keamanan negara dari urusan kejahatan terorisme, dan peran TNI telah diatur tersendiri di dalam Bagian Kelembagaan Undang-Undang 5 Tahun 2018 Pasal 43I ayat 1 dan 2 yang berbunyi:
(1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.
(2)  Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.
Sementara menurut Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, dan untuk tugas yang dimaksud dalam Undang-Undang Terorisme adalah tugas operasi militer selain perang yaitu salah satunya untuk mengatasi aksi terorisme.
Namun dalam pelaksanaan tugas tersebut pastinya para prajurit TNI akan bersinggungan langsung terjun ke medan lapangan dan hal itu secara tidak langsung akan timbul upaya paksa dalam pelaksanannya mengingat untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan dibutuhkan upaya paksa terhadap terduga pelaku agar tidak kabur atau melarikan diri. Ketika hal itu terjadi, haruslah kita ingat bahwa ketika prajurit TNI dalam melakukan upaya paksa terhadap pelaku tindak pidana hanya khusus untuk subjek Militer karena sudah tertuang Pasal 9 dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang berbunyi:
“Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili Prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan
atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, seseorang yang tidak masuk golongan ketiganya tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.”
Artinya bahwa berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer, TNI dalam melakukan upaya paksa penindakan hanya terbatas untuk subjek tertentu saja yaitu kalangan militer ataupun sejenisnya, dan ketika dalam hal adanya tindak pidana terorisme yang notabennya membutuhkan sinergitas antara POLRI-TNI untuk melakukan kerjasama penindakan demi terciptanya situasi yang kondusif dari ancaman terorisme.
Peristiwa tersebut terjadi pada saat operasi penangkapan kelompok teroris yang menamakan dirinya Mujahidin Indonesia Timur yaitu sebuah kelompok militan islam yang menginginkan berdirinya sebuah negara islam menurut paham dan ideologinya yang dianut dari Negara Irak dan Syam. Kelompok teroris tersebut memang masih tergolong baru keberadaannya karena masih berbasih di satu tempat yaitu di Poso, Sulawesi Tengah, dan untungnya sudah terdeteksi oleh para penegak hukum untuk segera diberantas dan dilumpuhkan agar tidak merajalela dan meresahkan masyarakat.
Akhirnya POLRI-TNI membentuk satuan tugas (Satgas) yang diberi nama Satgas Tinombala yang ditugaskan untuk melumpuhkan kawanan teroris Mujahidin Indonesia Timur di markas mereka  Poso Sulawesi Selatan, satuan tugas ini melibatkan beberapa satuan yaitu Brimob, Kostrad, Marinir, Raidet, dan Kopassus dan sudah terbukti dapat melumpuhkan beberapa orang yang terduga sindikat bagian teroris MIT, namun pada satu kesempatan operasi Tinombala pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 operasi tersebut dipimpin oleh Mayor Inf Aryudha yang terdiri dari 8 Kopassus, 3 Kostrad, dan 1 Medis berhasil menangkap lima orang DPO MIT setelah melalui kontak tembak dengan pelaku.
Hal ini menimbulkan konflik norma antara tupoksi TNI dalam melakukan upaya paksa terhadap pelaku terorisme dari masyarakat non militer yang jelas sudah diatur peran serta TNI di dalam Undang-Undang Terorisme yang baru akan berbenturan dengan Undang-Undang Peradilan Militer sebagai petunjuk pelaksana

## 216 Mochamad Aldi: Kewenangan Tentara Nasional...
tugas TNI dalam melakukan penegakan hukum. Adapun dalam artikel ini akan dibahas permsalah: Apakah TNI berwenang melakukan upaya paksa terhadap pelaku terorisme? dan Apa akibat hukumnya jika TNI melakukan upaya paksa terhadap pelaku terorisme?.

## Upaya Paksa dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Terorisme
Berdasarkan maksud dan tujuan dilakukan penyidikan adalah salah satunya untuk mencari bukti-bukti guna mencari terangnya tindak pidana tersebut dan untuk menemukan siapa tersangkanya, dan untuk mencari dan menemukan siapa pelaku di balik suatu tindak pidana pasti penyidik tidaklah asal tunjuk dan harus melakukan prosedur-prosedur sesuai dengan apa yang di tentukan dalam hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, karena seorang penyidik dalam melakukan penyidikan haruslah menjunjung tinngi asas dan tujuan dalam hukum acara pidana itu sendiri. Salah satu asas hukum acara pidana ialah “Asas Praduga Tak Bersalah”. Pengertian dari asas tersebut sebenarnya sudah termuat dalam KUHAP bagian penjelasan umum butir ke-3 huruf c yaitu:
“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.
M. Yahya Harahap, S.H. menerangkan bahwa seorang tersangka harus ditempatkan dan diperlakukan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat serta dijunjung tinggi haknya. Ia pun harus dinilai sebagai subjek manusia bukan objeknya, maksudnya ialah yang diperiksa bukan manusia tersangkanya akan tetapi perbuatan dan motif caranya yang menjurus ke arah tindak pidananya lah yang menjadi objek pemeriksaan. 1 Jadi sebelum terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat, seorang Tersangka tetaplah mempunyai hak layaknya manusia biasa yang dijamin dan diatur dalam KUHAP dan yang dijadikan objek pemeriksaan adalah perbuatannya bukan orangnya.
1 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Sinar Grafika 2000).[70]
Demi mempermudah pemeriksaan dan untuk memperlancar jalannya penyidikan, maka penegak hukum dapatlah melakukan upaya paksa kepada tersangka sesuai dengan KUHAP dan peraturan perundang undangan yang terkait begitupun sama halnya dengan tindak pidana terorisme ketentuan upaya paksa dan tujuannya pun juga sama.
Pengertian dari upaya paksa sendiri tidak diatur secara ekplisit dalam undang- undang karena upaya paksa yang akan dilakukan oleh penyidik akan terbagi dalam beberapa tindakan yang mana setiap tindakannya memiliki pengertian sendiri-sendiri. Jadi dapat dimaknai bahwasannya pengertian upaya paksa adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik dalam rangka melaksanakan proses peradilan yaitu penyidikan.
Dasar dalam pelaksanaan upaya paksa juga telah diatur dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:
“Dalam keadaan yang memaksa yakni apabila kepentingan masyarakat terganggu, berdasarkan kewenangannya yang berwajib dapat melakukan upaya paksa yang sesungguhnya mengurangi hak asasi seseorang”.
Undang undang memberikan kewenangan kepada pejabat penegak hukum khususnya untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan dan kemerdekaan seseorang dalam berbagai bentuk kegiatan yang diduga melakukan,ikut serta, dan pembantuan terhadap suatu tindak pidana. Pembatasan kebebasan dari kemerdekaan tersebut dapat berlangsung sementara ataupun dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan KUHAP dan peraturan perundang-undangan. Pembatasan kebebasan seseorang inilah yang dinamakan dengan upaya paksa. 2
Dalam hal tindak pidana terorisme, KUHAP dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah menentukan adanya beberapa tindakan atau upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik. Berbagai upaya paksa tersebut adalah tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemeriksaan surat atau dokumen lain.
2 Hartati S. Nusi, Penangkapan dan Penahanan sebagai Upaya Paksa dalam Pemeriksaan Perkara Pidana (Lex Crimen 2016).[60].

## 218 Mochamad Aldi: Kewenangan Tentara Nasional...
Maka dari itu, akhirnya Indonesia mengubah dan mengesahkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan tujuan untuk menciptakan tegaknya supremasi hukum dan memberantas segala macam tindak pidana yang berhubungan dengan terorisme dengan salah satu isi Undang Undang tersebut adalah memasukkan peran serta TNI dalam penegakan secara langsung tindak pidana terorisme.
Tentu saja hal tersebut akan menimbulkan beberapa permasalahan baru salah satunya terkait dengan penambahan peran TNI secara langsung terhadap tindak pidana terorisme terutama yang berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap pelaku terorisme yaitu upaya paksa. Mengingat bahwasannya kebanyakan tindak pidana terorisme adalah yang dilakukan oleh masyarakat sipil diluar militer maka kompetensi daripada TNI untuk melakukan upaya paksa terhadap pelaku akan menjadi penuh pro kontra, karena pada dasarnya TNI hanya dapat melakukan penindakan secara langsung terhadap pelaku tindak pidana kepada beberapa subjek tertentu saja yaitu Prajurit TNI, yang dipersamakan dengan prajurit, orang yang dianggap sebagai prajurit, orang yang bukan termasuk golongan prajurit namun atas keputusan Panglima harus diadili di peradilan militer.
Artinya, TNI hanya berhak menindak pelaku tindak pidana hanya untuk subjek di lingkungan militer saja karena militer sendiri memiliki yuridiksi hukum sendiri baik dalam hukum materiilnya maupun acaranya. Permasalahannya adalah dalam Undang Undang Anti Terorisime 2018 dimasukkannya peran serta TNI untuk ikut secara secara langsung dalam penegakan terorisme dengan salah satu tugasnya adalah mengatasi aksi terorisme, hal ini jika di interpretasikan mengatasi adalah ikut secara langsung dalam penegakan dan pencegahan terhadap tindak pidana terorisme dan secara tidak langsung TNI diberikan porsi yang lebih untuk menentukan arah geraknya dalam penindakan terhadap tindak pidana terorisme.
Permasalahannya adalah jika diberikan porsi yang lebih besar kepada
TNI pasti akan ada dampak baik dan kurangnya. Kelebihannya adalah peran Polri yang selama ini menjadi sentralnya pejabat penegak hukum akan terbantu dengan kehadiran peran TNI dan lembaga lainnya dalam penegakan tindak pidana
terorisme serta angka tindak pidana terorisme akan cepat berkurang, sedangkan kekurangannya  adalah  akan  terjadi  konflik  norma  dan  konflik  aturan  terhadap kompetensi TNI dalam melakukan upaya paksa karena disini anggota Militer hanya dapat melakukan penindakan terhadap subjek-subjek tertentu dan tugas utama penegakan tetap pada kepolisian sebagai Kendali Operasi.
Posisi TNI yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang yaitu Mengatasi Aksi Terorisme, dan jika diartikan Aksi Terorisme ini adalah saat terjadinya tindak pidana terorisme yaitu aksi untuk meredam pelaku pada saat akan melakukan atau telah melakukan perbuatannya. Jadi Upaya Paksa yang kemungkinan dapat dilakukan oleh TNI hanya sebatas penangkapan dan penahanan saja yang akan menimbulkan permasalahan jika tidak sesuai dengan prosedur yang benar, karena untuk tahap upaya paksa yang lainnya sudah masuk ke ranah teknis Penyidikan yang itu merupakan kewenangan dari Penyidik yaitu Kepolisian dan jelas TNI tidak memiliki kewenangan untuk itu karena posisi TNI dalam pelibatan pemberantasan terorisme hanya sebatas BKO (Bantuan Kendali Operasi) yaitu membantu dalam meredam aksi terorisme agar tidak menimbulkan banyak korban jiwa serta membantu menemukan dan menangkap pelaku tersebut. Jika terdapat Keputusan dari Panglima TNI tentang penugasan dalam operasi penindakan pelaku terorisme tetap saja tidak akan menghilangkan konflik aturan itu sendiri karena pada dasarnya posisi aturan yang mengatur kompetensi Militer ini adalah Undang-Undang yang mana lebih tinggi daripada Keputusan Panglima.
Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya peran serta secara langsung dari TNI akan menguntungkan negara dalam rangka memberantas terorisme meskipun timbul permasalahan jika anggota Militer melakukan upaya paksa terhadap pelaku terorsime khususnya dari pelaku non militer dan hal ini akan cukup riskan dan mengakibatkan tidak sahnya tindakan yang dilakukan TNI jika tidak disertai dengan surat tugas dan juga dokumen yang sah, namun bukan berarti peran serta TNI dalam penegakan tindak pidana terorisme menjadi terhambat. Perlunya koordinasi yang cukuip dengan pihak kepolisian serta pengawasan dan kontrol terhadap segala upaya yang telah dilakukan oleh pihak TNI akan menciptakan hubungan yang baik

## 220 Mochamad Aldi: Kewenangan Tentara Nasional...
dalam memberantas tindak pidana terorisme dan konflik norma yang menimpa TNI tidak akan terjadi.

## Penerapan Kewenangan TNI dalam Penanganan Perkara Terorisme

## a. Penerapan Kewenangna TNI
Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. 3
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah merevisi dengan salah satu isi pasalnya memasukkan peran beberapa lembaga penegak hukum dalam kaitannya pemberantasan terorisme yang tujuannya bahwa keberhasilan penegakan hukum dalam pemberantasan terorisme di Indonesia sampai saat ini bukan merupakan jaminan perlindungan rakyat Indonesia akan kehidupan rasa aman dan damai serta tertib karena semakin banyak juga motif para pelaku terorisme yang sering berhamburan untuk menyebarkan ideologinya yang dapat mengganggu dan mengancam kestabilan kehidupan masyarakat Indonesia.
Beberapa kelembagaan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam kaitannya dengan tindak pidana terorisme, ketiga lembaga tersebut mempunyai peran serta fungsi tersendiri dalam hal menegakkan hukum termasuk TNI. Kewenangan TNI dalam kaitannya pidana terorisme seringkali dihubungkan dengan hal yang berhubungan dengan penindakan
3 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (PT Raja Grafindo Persada 2013).[99].
dan perlawanan saat terjadi maupun paska terjadi peristiwa teror, hal ini dikarenakan pihak militer mempunyai segala perlengkapan persenjataan dan strategi tempur yang diandalkan negara sebagai garis pertahanan untuk keamanan negara apabila terjadi hal-hal yang membahayakan negara. Begitu pula dengan Kepolisian yang dalam hal ini kewenangan dan tupoksi terhadap ancaman terorisme hampir sama dengan militer yang lebih terjun ke lapangan pada saat kejadian berlangsung hingga tindakan represif terhadap situasi tersebut, hanya saja Polri yang identik dengan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) lebih banyak mengarahkan tindakanannya untuk penyelematan warga sekitar dan pengamanan lokasi kejadian.
Biarpun demikian tugas Kepolisian tidak terbatas sampai disitu saja, tugas utama Polri yang diberikan wewenang untuk melakukan upaya paksa dan penyidikan terhadap pelaku terorisme tersebut dan meskipun didalam organisasi Kepolisian sudah terdapat satuan anti teror yaitu Densus 88, dan Gegana yang nantinya juga dibantu oleh Brimob. Akan tetapi, ketika berurusan dengan kejahatan terorisme Kepolisian pasti akan melibatkan Militer dalam penanganan dan penindakannya hingga dibentuklah suatu Satuan Tugas Khusus (Satgassus) yaitu sebuah struktur tugas untuk penugasan ke lokasi teror yang biasanya berisikan gabungan TNI-Polri. Pimpinan dari satuan tugas tersebut selalu berasal dari Kepolisian yang juga sebagai Komandan Operasi karena memang puncak tertinggi komando terletak pada Kepolisian yang karena Undang-Undang Kepolisian diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan seluruh tindak pidana yang dilakukan warga sipil termasuk tindak pidana terorisme. Karena ini menyangkut peratahanan dan keamanan negara yang mana kejahatan terorisme adalah kejahatan yang mematikan maka dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama kedua institusi dalam penyelesaiannya dan posisinya TNI disini hanyalah sebagai Bantuan Kendali Operasi (BKO) dibawah Kepolisian. Istilah BKO kerap ditunjukkan kepada TNI yang membantu tugas Kepolisian dalam tugasnya memberantas terorisme.
Penerapannya dari konsep kewenangan ini nyatanya tak sebanding lurus dengan apa yang terjadi di lapangan, kebanyakan praktek akan mengesampingkan teori dengan berbagai alasan salah satunya adalah hal urgent yang harus segera

## 222 Mochamad Aldi: Kewenangan Tentara Nasional...
dilaksanakan dan penerapan teori yang tak relevan untuk diterapkan dalam praktek beracara. Anggapan ini sering kali kita temukan dalam realita para penegak hukum dalam menerapkan aturan yang berlaku, termasuk konsep Kendali Operasi dan juga penerapannya antara TNI-Polri dalam melaksanakan upaya pemberantasan terorisme.
Konsepnya adalah Polri sebagai Komandan Kendali Operasi dan TNI sebagai Bantuan Kendali Operasi (BKO) yang mana instruksi dan arah gerak selalu atas persetujuan Komandan Satgas yang notabennya dari Kepolisian juga, akan tetapi pada penerapannya sering kali seperti berjalan sendiri-sendiri yang mana istilah BKO ini seringkali dianggap menimbulkan kecemburuan di antara dua instusi tersebut karena dari istilah BKO ini menunjukkan bahwa seolah-olah ada yang lebih hebat. Contoh dari kurangnya penerapan yang benar adalah pada saat Operasi pembekukan organisasi Terorisme yang bernama Mujahidin Indonesia Timur yang diketuai oleh Ali Kalora, Satuan Tugas telah dibentuk yang diberikan nama Satuan Tugas Tinombala adalah operasi yang dilancarkan oleh TNI dan Polri di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dalam satgas ini melibatkan Brimob, Kostrad, Marinir, Raider, dan Kopassus sebagai anggotanya dan dari Kepolisian sebagai Komandan Pasukan ini, akan tetapi pada salah satu agenda operasi Tinombala pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 operasi tersebut dipimpin oleh Mayor Inf Aryudha yang terdiri dari 8 Kopassus, 3 Kostrad, dan 1 Medis berhasil menangkap lima orang DPO MIT setelah melalui kontak tembak dengan pelaku.
Sebenarnya tidak semua penerapan kerja sama dalam satuan tugas khusus antara TNI-POLRI menyalahi aturan prosedur, bahkan beberapa kali Satgas Anti Teror yang dibentuk TNI-POLRI berhasil bekerja sama dengan baik untuk meciptakan pemberantasan terorisme dengan baik, namun ada beberapa kesempatan yang masih terjadi ketidak sesuaian antara praktik dengan teori dalam Undang-Undang yang mana hal tersebut sangat lah sepele seperti masalah birokrasi tentang Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan yang mana hal ini demi kepentingan umum dikesampingkan, hal ini memang terlihat kecil dan ringan namun jika menjadi sebuah kebiasaan akan merugikan pelaku dan upaya paksa yang dilakukan tidak sah.
Dalam fenomena peristiwa tersebut juga dapat menyalahi peraturan bahwa TNI tidak bisa berwenang sepenuhnya terhadap pelaku terorisme dari warga sipil karena bukan kompetensi absolutnya melakukan upaya paksa kepada pelaku,TNI hanya berwenang ketika melakukan pembantuan terhadap aksi terorisme yang kemungkinan dapat melakukan upaya paksa hanyalah terbatas pada penangkapan dan penahanan saja dan itupun atas instruksi tertulis dan surat perintah dari Kepolisian selaku Komandan Kendali Operasi.

## b. Akibat Hukum apabila TNI melakukan Upaya Paksa terhadap Pelaku Terorisme dari Masyarakat Sipil.
Sebelum Undang-Undang Anti Terorisme direvisi, peran pemberantasan terorisme hanya tersentral kepada POLRI dan untuk lembaga lainnya hanya sebagai berstatus Bantuan Kendali Operasi (BKO), namun seiring berjalannya waktu  efektifitas  Undang-Undang  ini  kurang  berjalan  dengan  baik  dikarenakan adanya sistem BKO ini membuat ketidakseimbangan peran antara TNI-POLRI karena dianggap akan menimbulkan kecemburuan antara kedua institusi tersebut yang seharusnya harus satu padu dalam tugasnya dan jika tetap menggunakan BKO seolah olah saling menunjukkan yang paling hebat.
Sehingga pada tanggal 21 Juni 2018 disahkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah memberikan ruang kepada TNI secara langsung dalam tugasnya mengatasi aksi terorisme yang merupakan bagian dari operasi militer selain perang, dan yang dimaksud mengatasi aksi terorisme dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI, namun hal ini akan mengundang berbagai kontroversi terkait pelibatan TNI secara langsung karena nantinya melanggar kompetensi absolut dari kewenangan TNI  dan juga melibatkan TNI dikhawatirkan mengundang militerisme kembali ke urusan sipil, dan pada akhirnya akan memicu pelanggaran HAM karena kecenderungan TNI melakukan tindakan yang eksklusif dan represif apalagi ditambah dengan ketentuan membatasi perlindungan HAM  dengan menegakkan keseimbangan antara prinsip
224

## Mochamad Aldi: Kewenangan Tentara Nasional...
“exceptional threat” atau “imminent threat” dan prinsip “proportionality” . 4
Bukan berarti dengan banyaknya polemik yang terjadi terkait kewenangan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme secara langsung membuat TNI tidak bisa bergerak, menurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar, bahwa pelibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme harus tetap berpedoman pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI karena pelibatan TNI secara langsung merupakan sebuah hal yang memungkinkan terjadi jika melihat tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang dapat mengancam pertahanan dan keutuhan negara. Jadi pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme harusnya didahului Perintah Presiden yang diteruskan ke Panglima TNI karena bagaimanapun pelibatan TNI harus didasarkan keputusan politik negara dalam hal ini perintah Presiden sebagai seseorang yang dipercaya rakyat mengatur negara. 5
Sebenarnya jika melihat hukum acara yang dapat ditempuh oleh pelaku apabila mendapat perlakuan yang tidak sepatutnya, pelaku dapat mengajukan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, namun perlu diketahui praperadilan dapat diajukan ketika sah atau tidaknya penangkapan dilakukan oleh pejabat yang berwenang namun prosedur dalam pelaksanaan yang salah sedangkan dalam hal ini TNI tidak berwenang melaksanakan upaya paksa sehingga tidak tergolong unsur dalam praperadilan dan sudah masuk keranah kekerasan.
Akibat hukumnya adalah sebenarnya jika dilihat dari praktisnya pasti tidak akan dipermasalahkan karena ini menyangkut keamanan negara yang harus segera memberikan keputusan dengan cepat agar mengamankan para pelaku yang menjadi buronan ini, meskipun dalam struktur BKO TNI diberikan wewenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan sementara, namun haruslah tetap
4 M. Ahsan Ridhoi, Bagaimana TNI Akhirnya Bisa Terlibat Langsung Tangani Terorisme (www.tirto.id 2018).[1].
5 Martahan Sohuturon, Relevansi dan Batasan Peran TNI dalam UU Terorisme (www. cnnindonesia.com 2018).[1].
diperhatikan bahwa apa yang dilakukan TNI tersebut menyalahi aturan bahwa Militer tidak berwenang menindak warga sipil dan juga tidak adanya Komandan Kendali Operasi yakni dari Kepolisian akan berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM kepada pelaku karena tata cara dalam melakukan upaya antara Kepolisian dengan Militer berbeda, dan jika hal ini tetap berlanjut dan tanpa adanya prosedur yang benar maka upaya yang dilakukan TNI tidak sah dan dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap pelaku karena telah melakukan upaya paksa dan merenggut HAM pelaku.
Berdasarkan hal tersebut kejahatan terorisme tetaplah tergolong seperti jenis kejahatan pada umumnya yang harus dibuktikan keberadaannya berdasarkan bukti yang terjadi melalui proses hukum, sehingga pemberantasan terorisme seharusnya mengedepankan profesionalisme dari POLRI dengan menghindari berbagai tindakan yang berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia(HAM). 6 Jadi peran TNI dibutuhkan ketika terorisme sudah mencapai skala membahayakan negara atau bisa dengan jika POLRI membutuhkan bantuan dari TNI untuk menambah jumlah personil dalam penindakannya dengan tetap dikeluarkannya Keputusan Presiden.

## Kesimpulan
Upaya Paksa merupakan suatu tindakan yang dilakukan Penyidik yang telah diberikan wewenang oleh undang-undang untuk pembatasan Hak Asasi Manusia terhadap pelaku kejahatan dengan tujuannya yaitu memperlancar Penyidikan. Dan Upaya Paksa yang menjadi permasalahan adalah Penangkapan dan Penahanan karena pada saat itulah TNI lebih mudah bersinggungan langsung dengan para pelaku terorisme sedangkan untuk Upaya Paksa yang lainnya sudah masuk ke teknis Penyidikan yang merupakan tugas dari Penyidik yaitu Kepolisian. Kewenangan TNI hanya sebatas pembantuan agar pelaku cepat tertangkap saja baik dari personil maupun persenjataan bukan ke penyidikannya.

## 226 Mochamad Aldi: Kewenangan Tentara Nasional...
Kejahatan terorisme tetaplah tergolong seperti jenis kejahatan pada umumnya yang harus dibuktikan keberadaannya berdasarkan bukti yang terjadi melalui proses hukum, sehingga pemberantasan terorisme seharusnya mengedepankan profesionalisme dari POLRI dengan menghindari berbagai tindakan yang berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia(HAM). Bagaimanapun pelibatan TNI harus didasarkan keputusan politik negara dalam hal ini perintah Presiden karena seorang prajurit Militer tidak berhak melakukan upaya paksa terhadap pelaku terutama dari warga sipil dan melibatkan TNI dikhawatirkan mengundang militerisme kembali ke urusan sipil, dan pada akhirnya akan memicu pelanggaran HAM karena kecenderungan TNI melakukan tindakan yang eksklusif dan represif. Dan jika hal tersebut tetap dilakukan tanpa adanya prosedur yang benar maka upaya yang dilakukan TNI sudah termasuk kedalam jenis tindak kekerasan.

## Daftar Bacaan

## Buku
Aloysius Uwiyono, Asas-Asas Hukum Perburuhan Edisi Kedua (Rajagrafindo Persada 2018).
Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2008).
Purwoleksono, Didik Endro, Hukum Acara Pidana (Airlangga University Press 2016).
Salam, Moch Faisal, Hukum Pidana Militer di Indonesia (CV Mandar Maju 2005).
Salam, Moch Faisal, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia (CV Mandar Maju 2003).
Salam, Moch Faisal, Peradilan Militer di Indonesia (CV Mandar Maju 2004).
Sianturi, S.R., Hukum Militer di Indonesia (Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia 2010).
Wibowo, Ari, Hukum Pidana Terorisme (Grarha Ilmu 2012).

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209).
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591).
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran

## Mochamad Aldi: Kewenangan Tentara Nasional...
Negara Republik Indonesia Nomor 4358).
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256).
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417).
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Disiplin Militer.
Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.