Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
Oleh Lina Maulidiana, maulidianalina17@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai
Riski Syandri Pratama riskisyandri@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai
Naskah Diterima : 29 September 2022 Naskah Diterbitkan : 29 November 2022

## Abstrak
Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (LKPP)  menghimpun  data  dari Sistem  Informasi  Rencana  Umum  Pengadaan  (SiRUP)  Tahun  Anggaran  2021,  belanja pengadaan barang dan jasa memiliki porsi terbesar dalam alokasi APBN dan APBD sebesar 52  %  dari  APBN  dan  APBD,  sehingga  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  selalu menjadi  sorotan.  Dengan besarnya  alokasi  anggaran  pada  belanja  pengadaan  barang/jasa pemerintah  pada  kementerian/Lembaga/pemerintah  daerah  maka  perlu  diperhatian  dan diperhitungkan  segala  risiko  atas  tindakan  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan  belanja pengadaan barang/jasa untuk menghindari adanya penyimpangan yang dapat memberikan konsekuesi  hukum  atas  tindakan yang dilakukan.  Berdasarkan  Laporan Tahunan  Komisi Pemberantasan Korupsi 2021 dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa termasuk sumber penyimpangan terbesar dalam penanganan kasus korupsi dengan persentase 44%. Kajian dalam  penelitian  ini  adalah 1.  Apa  yang  dimaksud  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah?  2.  Apa  yang  dimaksud  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang?  3. Bagaimana  pencegahan  tindak  pidana  pencucian  uang  pada  Pengadaan Barang/Jasa?  Kajian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif-eksploratif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa  yang  dilakukan  pemerintah  memiliki  peranan  penting  dalam pencapaian  tujuan  bernegara  maka  perlu  dijamin  atas  kualitas  pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari proses yang dijalani. Uang merupakan motif dari terjadinya penyimpangan. maka perlu disusun  konsep  dari pencegahan  tindak pidana pencucian  uang  pada  pengadaan barang/jasa  yang  diimplementasikan  di  berbagai  sektor  sehingga  meninggatkan assurance dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar sejalan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Kata Kunci : Pengadaan Barang/Jasa, Tindak Pidana Pencucian Uang
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## Abstract
The  Government  Goods/Services  Procurement  Policy  Institute  (LKPP)  collects data  from  the  Procurement  General  Plan  Information  System  (SiRUP)  for  the 2021  Fiscal  Year,  goods  and  services  procurement  spending  has  the  largest portion of the APBN and APBD allocations of 52% of the APBN and APBD, so that the procurement of goods and services Government services are always in the spotlight.  With  the  large  budget  allocation  for  spending  on  government goods/services  procurement  at  ministries/agencies/regional  governments,  it  is necessary to pay attention and take into account all the risks for the actions taken in the implementation of goods/services procurement expenditures to avoid any irregularities that can give legal consequences for the actions taken. Based on the Corruption Eradication Commission's 2021 Annual Report, it is explained that the procurement of goods/services is the biggest source of irregularities in handling corruption cases with a percentage of 44%. The study in this research is 1. What is meant by Government Procurement of Goods/Services? 2. What is meant by the Crime of Money Laundering? 3. How is the prevention of money laundering in the procurement of goods/services? This study uses a qualitative descriptive method with a descriptive-explorative approach. his study uses a qualitative descriptive method with a descriptive-explorative approach. The results of the study explain that  the  procurement  of  goods/services  carried  out  by  the  government  has  an important role in achieving the goals of the state, it is necessary to guarantee the quality  of  the  implementation  of  the  procurement  of  goods/services  to  avoid deviations from the process undertaken. Money is the motive for the occurrence of  irregularities.  it  is  necessary  to  develop  a  concept  of  prevention  of  money laundering in the procurement of goods/services that is implemented in various sectors  so  as  to  increase  assurance  from  the  implementation  of  goods/services procurement so that it is in line with the objectives set.
K ey Word : Procurement, Money Laundering

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  merupakan  tujuan  utama  dari  pelaksanaan  pemerintahan, pembangunan  dilakukan  bertujuan  untuk  menunjang  kehidupan  perekonomian dan pelayanan masyarakat di Indonesia yang merupakan kebutuhan penting yang tidak dapat dihindarkan pemenuhannya. Hal itu teramat penting sebagaimana yang telah  tertuang  pada  amanat  Pembukaan  UUD  1945,  yaitu  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Dalam lingkup pemerintahan, yang menjadi salah satu indikator keberhasilan yaitu ketika  upaya  dan  fungsi  pemerintah  dapat  dimaksimalkan  untuk  kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien dan tepat guna.
Secara  harfiah  kata  “barang”  tentu  berbeda  dengan  kata  “jasa”,  namun  pada dasarnya secara common sense istilah barang dan jasa dipahami dan dimengerti maknanya secara fisik untuk barang (wujud, bentuk, jenis) dan perwujudan jasa dari  sisi  hasilnya  dalam  bentuk  fisik  (misalnya  sistem  transportasi,  sistem komunikasi,  sistem  pembayaran).  Untuk  memahami  dan  mengetahui  arti  atau definisi atau istilah barang dan jasa secara komprehensif, maka pengertian barang dan jasa dapat dipahami dari berbagai aspek yakni aspek hukum perdata, aspek ilmu  ekonomi,  aspek  sistem  akuntansi  pemerintahan,  aspek  undang-undang keuangan  negara  dan  undang-undang  perbendaharaan  negara  serta  peraturan perundang-undangan  lainnya,  serta  pengertian  barang  dan  jasa  menurut  kamus. Menurut  Weele  pengadaan  berkaitan  dengan  fungsi  dari  input  pengadaan  yang digunakan dalam rantai nilai perusahaan, yang meliputi bahan baku, persediaan, dan item yang lain sebagai aset seperti mesin, peralatan laboratorium, peralatan kantor, dan bangunan. 1
Peraturan  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  diatur  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah,
adalah “kegiatan Pengadaaan Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya  sejak  identifikasi  kebutuhan,  sampai  dengan  serah  terima  hasil pekerjaan”. 2
Menurut  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (LKPP) berdasarkan  data  yang  dihimpun  dari  Sistem  Informasi  Rencana  Umum Pengadaan  (SiRUP)  Tahun  Anggaran  2021,  belanja  pengadaan  barang  dan  jasa memiliki  porsi  terbesar  dalam  alokasi  APBN  dan  APBD  pada  belanja kementerian/lembaga/pemerintah  daerah  dengan  persentase  sebesar  sekitar  52%
1 Weele, A. V. Purchasing and Supply Chain Management. London: Cengage Learning EMEA, 2010. Hal 6
2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
dari  APBN  dan  APBD,  sehingga  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  selalu menjadi sorotan. 3
Gambar 1.1
Proporsi Belanja Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021
Sumber : LKPP 2021
Dengan  besarnya  alokasi  anggaran  pada  belanja  pengadaan  barang/jasa pemerintah  pada  kementerian/Lembaga/pemerintah  daerah  maka  perlu diperhatian dan diperhitungkan segala risiko atas tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan  belanja  pengadaan  barang/jasa  untuk  menghindari  adanya penyimpangan  yang  dapat  memberikan  konsekuesi  hukum  atas  tindakan  yang dilakukan
Bentuk penyimpangan pada proses pengadaan barang/jasa banyak sekali bentuk dan modus tindakannya.  Pada banyak kejadian sering ditemukan penyimpangan pada pengadaan barang/jasa seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Berdasarkan  Laporan  Tahunan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  2021  dijelaskan bahwa  Pengadaan  Barang/Jasa  termasuk  sumber  penyimpangan  terbesar  dalam penanganan  kasus  korupsi  dengan  persentase  44%.  Hal  tersebut  juga  dikuatkan oleh  pendapat  kaufman  pada  Laporan Organization  for  Economic  Cooperation and  Development pengadaan  barang/jasa    adalah  aktivitas  pemerintah  yang dianggap  paling  rentan  terhadap  korupsi,  dan  ini  terjadi  dimanapun  di  seluruh dunia. 4
3 KPK. Laporan Tahunan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2021, hal 12
4 Ibid, hal 25
52% 48%
Belanja Pengadaan Barang/Jasa Belanja Non Pengadaan Barang/Jasa
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Pada  umumnya  pelaku  tindak  pidana  korupsi  khususnya  pada  pengadaan barang/jasa  berusaha  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan  hasil  tindak  pidananya  sulit  ditelusuri  oleh  aparat  penegak  hukum, sehingga  dengan  leluasa  memanfaatkan  harta  kekayaan  tersebut  baik  untuk kegiatan  yang  sah  maupun  tidak  sah.  Perbuatan  menyembunyikan  atau menyamarkan  harta  kekayaan  dari  hasil  tindak  pidana  disebut  tidak  hanya mengancam  stabilitas  dan  integritas  sistem  perekonomian  dan  sistem  keuangan suatu  negara  maupun  keuangan  daerah  tetapi  juga  dapat  membahayakan  sendi- sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Di  Indonesia  pengaturan  tentang  pencucian  uang  diatur  pada  Undang  Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang  dan  mensyaratkan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  telah  dikategorikan sebagai salah satu kejahatan, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh korporasi,  dengan  modus  operandi  adalah  menyamarkan  harta  kekayaan  hasil kejahatan yang dikategorikan sebagai predicate crime.
Secara populer dapat dijelaskan bahwa aktivitas pencucian uang merupakan suatu perbuatan  memindahkan,  menggunakan  atau  melakukan  perbuatan  lainnya  atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh criminal  organization , maupun  individu  yang  melakukan  tindakan  korupsi,  penyuapan,  perdagangan narkotika,  kejahatan  kehutanan,  kejahatan  lingkungan  hidup  dan  tindak  pidana lainnya dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal- usul  uang  yang  berasal  dari  hasil  tindak  pidana.  Perbuatan  menyamarkan, menyembunyikan  atau  mengaburkan  tersebut  dilakukan  agar  hasil  tindak kejahatan ( proceeds of crime ) yang diperoleh dianggap seolah-olah sebagai uang yang  sah  tanpa  terdeteksi  bahwa  harta  kekayaan  tersebut  berasal  dari  kegiatan yang ilegal.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  yang  akan  menjadi  pokok permasalahan  sebagai  berikut  :1.  Apa  yang  dimaksud  Pengadaan  Barang/Jasa
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Pemerintah? 2. Apa yang dimaksud Tindak Pidana Pencucian Uang? 3.Bagaimana pencegahan tindak pidana pencucian uang pada Pengadaan Barang/Jasa?

## II. METODE PENELITIAN
Kajian  dalam  pengelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif-eksploratif.  Hal  ini  bermakna  menggambarkan  dan sekaligus  menggali  kenyataan-kenyataan  yang  belum  terungkapkan  selama  ini yang  kemudian  dijelaskan  dan  diterapkan  sehingga  diketahui  gambaran  yang sebenarnya.  Metode  ini  merupakan  tipe  penelitian  yang  menggambarkan  suatu variabel,  gejala,  keadaan  atau  fenomena  tertentu  secara  normative.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  penelusuran  bahan  Pustaka. Selanjutnya  dilakukan  dengan  mengumpulkan  bahan-bahan  tertulis,  data  dari dokumen  dan  studi  literatur.  Kemudian  dilakukan  analisis  kualitatif  yaitu menguraikan kesimpulan berdasarkan narasi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengadaan Barang/Jasa
Secara  harfiah  kata  “barang”  tentu  berbeda  dengan  kata  “jasa”,  namun  pada dasarnya secara common sense istilah barang dan jasa dipahami dan dimengerti maknanya secara fisik untuk barang (wujud, bentuk, jenis) dan perwujudan jasa dari  sisi  hasilnya  dalam  bentuk  fisik  (misalnya  sistem  transportasi,  sistem komunikasi,  sistem  pembayaran).  Untuk  memahami  dan  mengetahui  arti  atau definisi atau istilah barang dan jasa secara komprehensif, maka pengertian barang dan jasa dapat dipahami dari berbagai aspek yakni aspek hukum perdata, aspek ilmu  ekonomi,  aspek  sistem  akuntansi  pemerintahan,  aspek  undang-undang keuangan  negara  dan  undang-undang  perbendaharaan  negara  serta  peraturan perundang-undangan  lainnya,  serta  pengertian  barang  dan  jasa  menurut  kamus. Menurut  Bowersox,  pengadaan  berkaitan  dengan  fungsi  dari  input  pengadaan yang  digunakan  dalam  rantai  nilai  perusahaan,  yang  meliputi  bahanbaku, persediaan, dan item yang lain sebagai aset seperti mesin, peralatan laboratorium,
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
peralatan  kantor,  dan  bangunan.  Contoh  ini  mengilustrasikan  bahwa  input pengadaan  berkaitan  dengan  aktivitas  primer  di  dalam  support  activities  Fokus pengadaan saat ini ada pada total biaya dan peningkatan hubungan antara pembeli dan  penjual,  sehingga  pengadaan  dijadikan  sebagai strategic  activity dalam perusahaan. 5
Sedangkan menurut Schooner Pengadaan atau procurement adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan  dan  keinginan  penggunanya.  Dari  pengertian  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  pengadaan  barang  dan  jasa  atau  procurement  adalah  suatu kegiatan  untuk  mendapatkan  barang  dan  jasa  yang  diperlukan  oleh  perusahaan dilihat dari kebutuhan dan penggunaannnya, serta dilihat dari kualitas, kuantitas, waktu pengiriman dan harga yang terjangkau. 6
Dalam  literatur  lain  menurut  Kamus  Bahasa  Indonesia  Prinsip  adalah  asas, kebenaran  yang  jadi  pokok  dasar  orang  berfikir,  bertindak,  dan  sebagainya. 7
Selanjutnya Prinsip merupakan petunjuk arah layaknya kompas. Sebagai petunjuk arah, Para Pihak bisa berpegangan pada prinsip-prinsip yang telah disusun dalam menjalani pekerjaan tanpa harus kebingunan arah karena prinsip bisa memberikan arah  dan  tujuan  yang  jelas  pada  setiap  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa. Seorang  pemimpin  atau  Pengguna  Anggaran/Kuasa  Pengguna  Anggaran (PA/KPA) yang baik adalah seorang pemimpin yang berprinsip. Karena seorang pemimpin yang berprinsip pasti akan terarah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.
Secara umum prinsip adalah suatu istilah yang sering digunakan dalam dunia ilmu pengetahuan. Dapat diartikan patokan atau landasan yang dijadikan pegangan atau acuan  untuk  melakukan  sesuatu.  Pada  umumnya  dalam  istilah  prinsip mengandung  kebenaran  yang  sudah  teruji  dan  dapat  dibuktikan  dalam  praktek.
5 Bowersox,  D.  J,  D.  J.  Closs,  M.  B.  Cooper. Supply  Chain  Logistic  Management  Second  Edition. Boston: McGraw Hill, 2007, hal: 345
6 Schooner,  Christopher  dan.  "Incrementalism:  Eroding  the  Impediments  to  a  Global  Public Procurement Market." Journal of International Law , 2007: hal : 529.
7 KBBI.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  2018.  https://kbbi.kemendikbud.go.id/  (accessed  Mei  19, 2022. Hal 5).
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Prinsip  adalah  sebuah  pernyataan  mendasar,  yang  pada  umumnya  menjadi landasan berpikir/bertindak. Prinsip sebagai pernyataan yang mendasar bersifat :
1. Praktis, maksudnya prinsip itu selalu dapat dipakai terlepas dari waktu atau saat diterapkan,
2. Relevan  (berkaitan)  dengan  sebuah  ketentuan  yang  bersifat  dasar  dan  luas sehingga memberikan suatu pandangan yang mencakup banyak hal,
3. Konsisten  (ajeg)  dalam  arti  bahwa  dalam  situasi  yang  serupa  akan  timbul hasil serupa juga.
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa prinsip berarti dasar atau disebut juga asas. Asas  menurut  terminologi  bahasa  adalah  dasar,  alas,  fondasi;  dan  sesuatu kebenaran  yang  menjadi  pokok  dasar  atau  rumpun  berpikir  atau  berpendapat. Prinsip  merupakan  landasan,  pilar,  atau  fondasi  dalam  pengadaan  barang/jasa. Dalam literatur lainnya ada perbedaan yang mendasar antara asas dan norma. Asas merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, ide atau konsep, dan tidak mempunyai sanksi. Sedangkan norma adalah aturan yang konkret, penjabaran dari ide,  dan  mempunyai  sanksi.  Pada  kenyataannya,  asas  atau  prinsip  meskipun merupakan asas umum namun tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, dan dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang serta mempunyai sanksi tertentu.  Berkenaan  dengan  hal  ini,  norma  yang  berlaku  dalam  kehidupan masyarakat umumnya diartikan sebagai peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur bagaimana manusia seyogyanya berbuat. Karena itu pengertian norma (kaedah hukum) dalam arti sempit mencakup asas-asas hukum dan peraturan hukum konkret, sedangkan dalam arti luas pengertian norma ialah suatu sistem hukum yang berhubungan satu sama lainnya.
Pengadan  barang/jasa  pemerintah  menerapkan  prinsip-prinsip  dasar  merupakan hal  mendasar  yang  harus  menjadi  acuan,  pedoman  dan  harus  dijalankan  dalam Pengadaann Barang/Jasa. Di samping itu,  terkandung filosofi bahwa Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  adalah  upaya  untuk  mendapatkan  barang/jasa  yang diinginkan  dengan  menggunakan  pemikiran  logis,  sistematis,  mengikuti  norma dan  etika  yang  berlaku  berdasarkan  metode  dan  proses  pengadaan  yang  baku; Adapun manfaat memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa adalah
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
(a) mendorong praktek Pengadaan Barang Jasa yang baik, (b) menekan kebocoran anggara ( clean governance ). 8
Berdasarkan pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah adalah  (1)  efisien,  (2)  efektif,  (3)  terbuka  dan  bersaing,  (4)  transparan,  (5) adil/tidak diskriminatif, dan (6) akuntabel.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 12  tahun  2021  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  menjelaskan  bahwa aktivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah dibagi menjadi 4 kategori yang masing – masing mempunyai karakteristik jenis yang berbeda. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat 4 kategori pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu:
1. Pengadaan Barang
2. Pekerjaan Konstruksi
3. Jasa Konsultasi
4. Jasa Lainnya.
Berdasarkan pasal 38 Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah,  metode  pemilihan  pada  pengadaan  barang/jasa pemerintah terdiri atas :
1. e-purchasing ;
2. pengadaan langsung;
3. penunjukan langsung;
4. tender cepat; dan
5. tender.

## 2. Penyimpangan Pada Pengadaan Barang/Jasa
Secara terminologi “penyimpangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyimpang atau menyimpangkan atau sikap tindak diluar ukuran (kaidah) yang berlaku. Arti kata “menyimpang”  sendiri  menurut  sumber  yang  sama  adalah  menyeleweng  (dari
8 Lubis, Abu Samman. "Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Harus Dipedomani?" BPPK Kementerian  Keuangan.  Agustus  7,  2014. https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat- keuangan-malang-artikel-prinsipprinsip-pengadaan-barangjasa-apakah-harus-dipedomani-2019- 11-05-0ba5c22f/#:~:text=Adapun%20prinsip%2Dprinsip (accessed Mei 19, 2022).
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
hukum, kebenaran, agama, dan sebagainya). Oleh Karena itu penyimpangan pada prinsipnya  merupakan  perbuatan  yang  menyeleweng  dari  kaidah  hukum  yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. 9
Karakter  hukum  pengadaan  barang  dan  jasa  adalah  hukum  campuran  yang mencakup aspek  hukum  administrasi,  aspek  hukum  perdata,  dan  aspek  hukum pidana.  Sifat  campuran  tersebut  tercermin  pada  bekerjanya  ketiga  bidang hukum  secara  bersama-sama  pada  masing-masing  tahap  pengadaan  barang dan    jasa.    Ketidak  pahaman    atas    karakter    hukum    ini    berimplikasi    pada kekeliruan    dalam    penanganan    kasus    korupsi    pengadaan    barang    dan    jasa. Dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa,  secara  umum  dapat diklasifikasi ke dalam 4 (empat) tahap:
1. Tahap persiapan pengadaan. meliputi: Perencanaan;  Pembentukan  panitia; Penetapan  sistem  pengadaan;  Penyusunan  jadual  pengadaan;   Penyusunan Harga   Perkiraan   Sendiri   (HPS);   Penyusunan   Dokumen   Pengadaan;
2. Tahap  Proses,  meliputi:  Pemilihan  penyedia  barang  dan  jasa;  Penetapan penyedia  barang  dan  jasa;
3. Tahap  Penyusunan  kontrak  dan
4. Tahap  Pelaksanaan  kontrak. 10
Direktorat  Penelitian  dan  Pengembangan  KPK  melalui  hasil  risetnya  telah menyajikan tiga tempat terjadinya penyimpangan dalam  pengadaan barang/jasa, yang  meliputi  (1)  proses  perencanaan  anggaran,  (2)  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa  pemerintah,  dan  (3)  proses    pengawasan  dan  pertanggungjawaban. Pada      hakekatnya,      pengadaan      barang/jasa      merupakan      kegiatan      yang berkaitan      dengan  penyediaan    barang/jasa  untuk  digunakan  oleh  pengguna barang/jasa.  Namun,  sering    kali    barang    yang    diserahkan    berbeda    kualitas, antara  yang  tercantum  dalam  kontrak  dengan  barang/jasa  yang  diserahkan. Ada  lima  potensi  penyimpangan  pada  tahap  penyediaan  barang/jasa  kepada pengguna  (user)  ini,  yang  meliputi  (1)  kriteria  penerimaan  barang  biasa,  (2) volume  barang  yang  tidak  sama  dengan  yang  tertulis  di  dokumen  lelang,  (3)
9 KBBI.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  2018.  https://kbbi.kemendikbud.go.id/  (accessed  Mei  19,
2022. Hal 5)
10 Amirudin  pada  Jurnal  Media  Hukum  Pemberantasan  Korupsi  dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa melalui Instrumen Hukum Pidana dan Administrasi 2012
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
jaminan  pasca  jual  palsu,  (4)  tidak  sesuai  spek  dan  kualifikasi  teknis, (5) adanya  contract  change  order  di  tengah  pengerjaan,  dan  (6)  memungkinkan terjadinya  perubahan  spek  dan  kualifikasi  pekerjaan.  (Direktorat  Penelitian  dan Pengembangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  2020).  Berdasarkan  sudut pandang  pelaku  pengadaan,  di  masing-masing  peran  pada  pelaku  pengadaan barang/jasa tidak luput dari adanya penyimpangan.
Kelompok Kerja Pemilihan atau Kelompok Kerja Pemilihan adalah sumber daya manusia  yang  ditetapkan  oleh  pimpinan  untuk  mengelola  pemilihan  Penyedia. Ada  tiga  tugas  Kelompok  Kerja  Pemilihan,  yang  meliputi  (1)  melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia,  (2)  melaksanakan  persiapan  dan pelaksanaan  pemilihan    Penyedia  untuk  katalog elektronik,  dan (3) menetapkan pemenang pemilihan/penyedia.
Metode  pemilihan  terdiri  dari  (1)  tender/penunjukan  langsung  untuk  paket pengadaan  barang/pekerjaan  konstruksi/    jasa    lainnya    dengan    nilai    pagu anggaran    banyak    Rp100.000.000.000,00    (seratus    milyar  rupiah),        dan    (2) seleksi/  penunjukan  langsung  untuk  paket  pengadaan  jasa  konsultansi  dengan nilai  pagu  anggaran  paling  banyak  Rp10.000.000.000,-  (sepuluh  miliar rupiah)
Salah  satu  yang  sangat  strategis  dari  Kelompok  Kerja  Pemilihan  adalah menetapkan pemenang pemilihan/penyedia  barang/jasa.  Dengan memerhatikan tugas    yang    sangat    penting,    maka    sangatlah    wajar    apabila    para    penyedia barang/jasa  ingin  mendekati  mereka.  Sementara itu, dari pihak Kelompok Kerja Pemilihan adalah pihak pasif. Filosofi dari para penyedia barang/jasa mendekati Kelompok  Kerja  Pemilihan  agar  mereka  dapat  ditetapkan  sebagai  pemenang tender.
Para  pihak  dalam  kontrak  pengadaan  barang  adalah:  1.  Pengguna  Anggaran (selanjutnya ditulis PA), 2. Kuasa Pengguna Anggaran (selanjutnya ditulis KPA) (Kuasa  Pengguna  Anggaran),  atau  3.  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (selanjutnya ditulis PPK), dengan Penyedia barang/jasa. Walaupun Kelompok Kerja  Pemilihan telah  menetapkan  salah  satu  pemenang  dan  tidak  ada  sanggahan  dari  pihak
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
lainnya,  namun  dari  pihak  PA,  KPA  maupun  PPK  sering  terlambat  untuk menandatangani  perjanjian  dengan  penyedia  barang/jasa.
Pada hal  dengan   mempercepat   penandanganan   perjanjian   akan   mempercepat pelaksanaan     pengadaan   barang/jasa.        Untuk mempercepat  penandatanganan tersebut,  maka  pihak  penyedia   barang/jasa   mendatangi   pihak   PA/KPA/PPK agar      mempercepat      proses      penandatanganan  kontrak.  Dalam  proses mempercepat  hal  itu,  maka  penyedia  barang/jasa  menyediakan  dana  yang diberikan kepada PA/KPA/PPK.
Penandatanganan   kontrak   merupakan   momentum   yang   sangat   penting dalam      pengadaan  barang/jasa,  karena  dengan  adanya  kontrak  itu,  akan mempercepat  dalam  pelaksanaan  proyek  berdasarkan  tahap-tahapan  yang  telah ditentukan.  Pencairan  dana  proyek  itu  dilakukan  pada  Kantor  Kas  Negara. Pencairan dana pada institusi tersebut cukup lama, sehingga penyedia barang/jasa menyediakan  dana  untuk  mempercepat  proses  pencairan.  Faktor  penyebab dilakukan pemberian dana itu adalah untuk mempercepat proses pencairan dana tersebut. Bentuk  lain  penyimpangan  dalam  pengadaan  barang/jasa,  yaitu  pada pengawasan  pengadaan  barang/jasa.  Pengawasan  dikonsepkan  sebagai  upaya yang  dilakukan  oleh  pengawas internal terhadap pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa.
Aparat yang diberi  kewenangan  untuk  melakukan  pengawasan  adalah      Aparat Pengawas    Intern  Pemerintah  (selanjutnya  ditulis  APIP).  APIP  adalah:  “Aparat yang  melakukan  pengawasan  melalui  audit,  reviu,  pemantauan,  evaluasi,  dan kegiatan  pengawasan  lain  terhadap  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi Pemerintah”.
Ada lima  cara  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  APIP,  yaitu  melalui  (1) audit,  (2)  review,  (3)  pemantauan,  (4)  evaluasi,  dan  (5)  kegiatan  pengawasan lain  terhadap  penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. Dalam  melakukan pengawasan  terhadap  pelaksanaan,  tidak  jarang  ditemukan    penyimpangan- penyimpangan,  seperti,  misalnya  di  dalam  kontrak  telah  ditentukan  kualitas barang  kelas    I,  namun  yang  digunakan  adalah  barang  dengan  kualitas  II.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Apabila hal  itu  ditemukan,  maka  pengawas  meminta  kepada    penyedia  barang untuk    mengubahnya  sesuai  dengan  KW  I.    Supaya  penyedia  barang/jasa  tidak mengubahnya, maka penyedia barang harus memberikan sejumlah uang kepada pengawas.

## 3. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
Harta  kekayaan  yang  didapat  dari  kejahatan  korupsi  biasanya  oleh  pelaku  baik perseorangan  maupun  korporasi  tidak  dapat  langsung  digunakan  karena  adanya rasa  takut  maupun  terindikasi  sebagai  kegiatan  pencucian  uang.  Untuk  itu biasanya para pelaku berupaya untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan tersebut  dengan  berbagai  cara  antara  lain  memasukkannya  kedalam banking system ,  cara-cara  yang  ditempuh  biasanya  dengan  menyembunyikan  dan menyamarkan  asal  usul  harta  kekayaan  tersebut  dengan  maksud  untuk menghindari  upaya  pelacakan  oleh  aparat  penegak  hukum  yang  biasanya diistilahkan dengan pencucian uang atau money laundering .
Pencucian  uang  ( money  laundry )  adalah  suatu  perbuatan  merubah  dan menyembunyikan uang tunai atau asset yang diperoleh dari suatu kejahatan, yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah.
Kejahatan pencucian uang ( money laundering ) belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Upaya penanganannya dilakukan secara nasional,  regional,  dan  global  melalui  kerja  sama  antar-negara.  Gerakan  ini disebabkan  maraknya  pencucian  uang,  padahal  belum  banyak  negara  yang menyusun  sistem  hukum  untuk  memerangi  atau  menetapkannya  sebagai kejahatan. Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan  dengan  bisnis  yang  sah  sehingga  uang  tersebut  bersih  atau  tampak sebagai uang halal. Dengan demikian asal-usul uang itu tertutupi 11
11 Darwin,  Philips.  Money  Laundering  "Cara  Memahami  dengan  Tepat  dan  Benar  soal  Pencucian Uang". Jakarta: Sinar Ilmu, 2012. hal : 15
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Pada  umunya  terjadinya  Tindak  Pidana  Pencucian  Uangan  dilakukan  dengan melalui tiga tahapan yaitu :
1. Tahap  Penempatan  ( Placement  stage )  Tahap  ini  adalah  suatu  upaya menempatkan uang hasil  kejahatan ke dalam sistem keuangan yang antara lain dilakukan melalui pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil  yang  tidak  mencolok  untuk  ditempatkan  dalam  simpanan  (rekening) bank,  atau  dipergunakan  untuk  membeli  sejumlah  instrumen  keuangan ( cheques,  money  orders,  etc )  yang  akan  ditagihkan  dan  selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. Dalam tahapan ini  uang  hasil  kejahatan  adakalanya  dipergunakan  untuk  membeli  suatu aset/properti yurisdiksi setempat atau luar negeri. Bentuk kegiatan ini antara lain: 1) Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan. 2) Menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.  3)  Menyeludupkan  uang  tunai  dari  suatu  negara  ke  negara  lain.  4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah  berupa  kredit/pembiayaan,  sehingga  mengubah  kas  menjadi kredit/pembiayaan. 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk  keperluan  pribadi,  membelikan  hadiah  yang  nilainya  mahal  sebagai penghargaan/hadiah  kepada  pihak  lain  yang  pembayarannya  dilakukan melalui PJK.
2. Tahap  Penyebaran  ( Layering  stage )  Setelah  uang  hasil  kejahatan  masuk
dalam  sistem  keuangan,  pencuci  uang  akan  terlibat  dalam  serentetan tindakan  konversi  atau  pergerakan  dana  yang  dimaksudkan  untuk memisahkan  atau  menjauhkan  dari  sumber  dana.  Dana  tersebut  mungkin disalurkan  melalui  pembelian  dan  penjualan  instrumen  keuangan,  atau pencuci  uang  dengan  cara  sederhana  mengirimkan  uang  tersebut  melalui ” electronic  funds/wire  transfer ”  kepada  sejumlah  bank  yang  berada  di belahan  dunia  lain.  Tindakan  untuk  menyebarkan  hasil  kejahatan  kedalam negara yang tidak mempunyai rezim anti money laundering, dalam beberapa hal mungkin dilakukan dengan menyamarkan transfer melalui bank sebagai
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
pembayaran pembelian barang atau jasa sehingga tindakan tersebut seolah- olah nampak sebagai suatu tindakan hukum yang sah. Secara umum bentuk kegiatan ini antara lain: 1) Transfer dana dari suatu bank ke bank lain dan atau  antar  wilayah/negara.  2)  Penggunaan  simpanan  tunai  sebagai  agunan untuk  mendukung  transaksi  yang  sah  3)  Memindahkan  uang  tunai  lintas batas  negara  melalui  jaringan  kegiatan  usaha  yang  sah  maupun shell company .
3. Tahap  Pengumpulan  ( Integration  Stage )  Dalam  tahapan  ini  merupakan
upaya  menggunakan  harta  hasil  kejahatan  yang  tampak  sah,  baik  untuk dinikmati  langsung,  diinvestasikan  ke  dalam  kegiatan  ekonomi  yang  sah misalnya  dalam  bentuk  pembelian  real  estate,  aset-aset  yang  mewah,  atau ditanamkan  dalam  kegiatan  usaha  yang  mengandung  risiko.  Dalam melakukan money laundering , pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang  akan  diperoleh,  dan  besarnya  biaya  yang  harus  dikeluarkan,  karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Ketiga kegiatan tersebut di atas dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih. Demikian juga dengan modus  operandinya  dari  waktu  ke  waktu  semakin  kompleks  dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal ini terjadi  baik  pada  tahap  penempatan  ( placement ),  tahap  penyebaran ( layering ), maupun tahap pengumpulan ( integration ), sehingga penangananya  pun  menjadi  semakit  sulit  dan  membutuhkan  peningkatan kemampuan ( capacity building ) secara sistimatis dan berkesinambungan 12
Sektor  perbankan  memiliki  peran  yang  berpengaruh  terhadap  maju  dan mundurnya perekonomian dalam suatu Negara. Peran strategis bank ini menjadi incaran  atau  peluang  untuk  melakukan  tindak  kejahatan 13 .  Berdasarkan  hal
12 Fuat, Muhammad."Pusdikwas BPKP" Pusdikwas BPKP n.d.https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/files/post/20140203_085447/MENGENALI%20PROSES%2
0PENCUCIAN%20UANG%20(MONEY%20LAUNDERING)%20DARI%20HASIL%20TINDAK%20 PIDANA.pdf.  (accessed Mei 19, 2022)
13 Imaniyati, Neni Sri. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2010. Hal:
46
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
tersebut  maka  sektor  perbankan  menjadi  pihak  yang  terpenting  untuk  dibentuk konsep  dan  implementasi  pencegahan  tindak  pidana  pencucian  uang  khususnya pada pengadaan barang/jasa. Sesuai dengan Rekomendasi 1 Finansial Action Task Force (selanjutnya ditulis FATF)   bahwa Penyelenggara wajib mengidentifikasi dan memahami risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme mencakup aspek wilayah  ( geography ),  profil  nasabah  ( customer ),  produk  dan  layanan,  serta jaringan transaksi ( delivery channel ). Tata cara dan mekanisme penerapan Customer Due Diligence (selanjutnya ditulis CDD) secara umum telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Penerapatan  CDD  pada  sektor  perbankan  dilakukan  mulai  dari  identifikasi, verifikasi, monitoring, serta profil nasabah dan pengkinian nya. Selanjutnya pihak perbankan  dapat  melakukan  pemantauan  dan  pengkinian  data  nasabahnya, memelihara data statistik atas rekening yang telah dilaporkan dan menyampaikan laporan transaksi sesuai dengan kriterianya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi  Keuangan.  Profil  risiko  menggambarkan  tingkat  risiko  dari  nasabah yang memiliki potensi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Profil risiko ini merupakan  nilai  akhir  dari  seluruh  komponen  penilaian  yang  ditetapkan berdasarkan rating yang paling dominan dari seluruh komponen, namun penetapan tingkat  risiko  ini  secara  otomatis  tidak  berlaku  bagi  nasabah  yang  tergolong Politically Exposed Person (PEP).
Peran  serta  masyarakat  dalam  pencegahan  tindak  pidana  pencucian  uang  pada pengadaan barang/jasa sangat penting. Upaya tersebut dilakukan dengan maksud agar capaian dan tujuan pembangunan negara yang dilakukan melalui pengadaan barang/jasa pemerintah bisa tercapai dengan optimal dan jauh dari penyimpangan yang  terjadi.  Sehingga  masyarakat  umum  perlu  membangun  kesadaran pencegahan atas tindak pidana pencucian uang dengan Tidak membeli harta yang tidak  jelas  status  kepemilikannya,  Tegas  menolak  pemberian  sumbangan  dana tanpa  kejelasan  peruntukannya,  Menjamin  sumber  penerimaan  yang  terdapat  di keluarga bersih dari harta yang tidak sah.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Pelaku pengadaan dalam hal ini merupakan sosok utama dalam pencegahan tindak pidana  pencucian  uang  pada  pengadaan  barang/jasa.  Konsep  pencegahan  yang harus diimplementasikan kepada pelaku pengadaan dilakukan dengan penekanan integritas  dalam  setiap  Tindakan  dan  perilaku  pelaku  pengadaan  barang/jasa, meningkatkan pemahaman terkait ketentuan yang berlaku agar dapat menghindari dari  penyimpangan,  dan  yang  sangat  terpenting  peningkatan  keterampilan  agar implementasi  atas  pemahaman  yang  dimiliki  pelaku  pengadaan  dapat  berjalan optimal dan terhindar dari penyimpangan yang ada 14 (Aditia 2022)
Secara khusus pemerintah juga telah Menyusun konsep dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian yang dengan melakukan pembatasan uang kartal. Dimana berdasarkan  artikel  yang  disampaikan  putri  pada  Kompas.com  disampaikan “Pemerintah  mengatakan money  laundering atau pencucian  uang di  Indonesia harus dicegah. Oleh karena itu, pembatasan uang kartal akan diatur di dalam satu Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  tersebut  diharapkan  dapat  masuk  RUU Prioritas 2021.” 15
Perlu  dicatat  bahwa  hasil-hasil  kejahatan  merupakan  “ life  blood  of  the  crime ” artinya hasil-hasil kejahatan itu merupakan “aliran darah” yang menghidupi tindak kejahatan  itu  sendiri,  yang  sekaligus  merupakan  titik  terlemah  dari  mata  rantai kejahatan sehingga mudah dideteksi. Upaya memotong mata rantai kejahatan ini, yaitu  dengan  cara  menyita  dan  merampas  hasil-hasil  kejahatan  tersebut,  selain relatif mudah dilakukan juga akan dapat menghilangkan motivasi pelakunya untuk melakukan  kembali  kejahatan  karena  tujuan  pelaku  kejahatan  untuk  menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau sulit mereka lakukan 16
14 Aditia, yudi, Analisis Transaksi Keuangan, interview (mei 20, 2022)
15 Putri, Cantika Adinda. "CNBC." Januari 14, 2021.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20210114145914-4-215961/jurus-cegah-pencucian-uang- transaksi-uang-kartal-dibatasi (accessed Mei 19, 2022)
16 Husein, Yunus. Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. Bandung: Terrace & Library, 2007.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## IV. PENUTUP
Sejalan  dengan  tujuan  dari  Pengadaan  Barang/Jasa  yang  dilakukan  pemerintah memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan bernegara maka perlu dijamin atas  kualitas  pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  untuk  menghindari  terjadinya penyimpangan dari proses yang dijalani. Atas penyimpangan banyak teori yang menyatakan bahwa uang merupakan motif dari terjadinya penyimpangas. Dengan kondisi  dimaksud  maka  perlu  disusun  atas  konsep  dan  implementasi  dari pencegahan  tindak  pidana  pencucian  uang  pada  pengadaan  barang/jasa  yang diimplementasikan  di  berbagai  sektor  sehingga  meninggatkan assurance dari pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  agar  sejalan  dan  sesuai  dengan  tujuan  yang telah ditetapkan.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin  pada Jurnal  Media Hukum  Pemberantasan  Korupsi  dalam  Pengadaan Barang  dan  Jasa  melalui  Instrumen  Hukum  Pidana  Hukum  Pidana  dan Administrasi 2012
Aditia,  Yudi,  interview  by  Riski  Syandri  Pratama. Analis  Transaksi  Keuangan (Mei 20,2022).
Bowersox, D. J, D. J. Closs, M. B. Cooper. Supply Chain Logistic Management Second Edition. Boston: McGraw Hill, 2007 Darwin, Philips. Money Laundering " Cara Memahami dengan Tepat dan Benar soal Pencucian Uang ". Jakarta: Sinar Ilmu, 2012. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasil Kajian  Pencegahan  Korupsi  pada  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah. Hasil Kajian, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020. Husein,  Yunus. Bunga  Rampai  Anti  Pencucian  Uang .  Bandung:  Terrace  & Library, 2007. Imaniyati,  Neni  Sri. Pengantar  Hukum  Perbankan  Indonesia .  Bandung:  Refika Aditama, 2010.
KBBI.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  2018.  https://kbbi.kemendikbud.go.id/
(accessed Mei 19, 2022). Kementerian Keuangan. Kemenkeupedia.
Oktober 19, 2021.
https://kemenkeupedia.kemenkeu.go.id/search/konten/17105-tujuan- pengadaan-barangjasa-pemerintah (accessed 19 5, 2022).
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Laporan  Tahunan  Komisi  Pemberantasan Korupsi.  Laporan  Tahunan,  Jakarta:  Komisi  Pemberantasan  Korupsi, 2021 Pratama, Wibi Pangestu. Bisnis Indonesia . April 26, 2022. Lubis,  Abu  Samman.  "Prinsip-Prinsip  Pengadaan  Barang/Jasa  Apakah  Harus Dipedomani?"  BPPK  Kementerian  Keuangan.  Agustus  7,  2014. https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat-keuangan- malang-artikel-prinsipprinsip-pengadaan-barangjasa-apakah-harus- dipedomani-2019-11-05- 0ba5c22f/#:~:text=Adapun%20prinsip%2Dprinsip%20dasar%20pengad aan,%2C%20dan%20(6)%20akuntabel. (accessed Mei 19, 2022) Weele,  A.  V.  Purchasing  and  Supply  Chain  Management.  London:  Cengage Learning EMEA, 2010.