## EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN SURVEILANS MALARIA DALAM MENDUKUNG ELIMINASI PENYAKIT MALARIA DI KABUPATEN KUPANG
Maria Yosephina Desita 1 *, Yuliana Radja Riwu 2 , Ribka Limbu 3
1 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKM Universitas Nusa Cendana
2 Bagian Epidemiologi dan Biostatistika, FKM Universitas Nusa Cendana
3 Bagian Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku, FKM Universitas Nusa Cendana
*Korespondensi: desitareal@gmail.com

## Abstract
Malaria Surveillance are formed by system that support the purpose of activity. Purpose of the research was evaluated malaria surveillance activities in support of malaria elimination in Kupang District 2020 based  on  input,  process,  output  assessment. This  Research  was  descriptive  research  with  qualitative approach. Subjects were malaria surveillance officer in Department of Health in Kupang District, and Batakte,  Baumata,  Tarus  Health  Center  with  using  purposive  sampling  method. This  research  was conducted  August-September  2020. Primary  data  sources  were  interviews,  observations,  while secondary data collected through report documentation. Data analysis was descriptively. The results of study showed that input given were inadequate like human resources, the level of education 66,7% not an epidemiolog, and 100% of double officers. Specifically, the district health office malaria surveillance funds do not sufficient, while in health center is funded from BOK. Malaria surveillance facilities are not  available. Process  is  considered  quite  good:  data  collection  using  weekly  and  monthly  report formats,  completeness  of  reports,  and  accuracy  >80%. The  data  compilation  has  described characteristics of people, time, place-data analysis and interpretation by making comparisons the number of cases presented in graph. Output is unsuitable: information like the publication of annual surveillance bulletins is not available, dissemination of information by health office only to cross-programs, health center to cross-program, cross-sector. Feedback has been achieved: health office makes quarterly report and visits health center through small workshops. Suggestions: need to attention that officer education qualifications, surveillance activities facilities, and the publishing of the annual surveillance bulletin. Keywords: Evaluation, Surveillance Malaria.

## Abstrak
Kegiatan  surveilans  malaria  dibentuk  oleh  sistem  input,  proses,  dan  output  yang  mendukung  tujuan kegiatan. Tujuan penelitian ini mengevaluasi kegiatan surveilans malaria dalam mendukung eliminasi malaria  di  Kabupaten  Kupang  tahun  2020  berdasarkan  penilaian  input,  proses  dan  output.  Jenis penelitian:  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Subjek  penelitian:  petugas  surveilans malaria Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, dan Puskesmas Batakte, Puskesmas Baumata, Puskesmas Tarus  dengan  menggunakan  metode  purposive  sampling.  Penelitian  dilakukan  pada  bulan  Agustus- September 2020. Data primer berupa hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berupa dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa input yang tersedia dinilai kurang memadai yakni sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan 66,7% bukan epidemiolog, dan 100% petugas memiliki tugas rangkap. Secara khusus, anggaran kegiatan surveilans malaria  dinas  kesehatan  tidak  memadai,  sedangkan  di  puskesmas  didanai  dari  anggaran  Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Sarana untuk kegiatan surveilans malaria belum tersedia secara lengkap. Prosesnya dinilai cukup baik: pengumpulan data menggunakan format laporan mingguan dan bulanan, kelengkapan  laporan,  dan  akurasi  >80%.  Kompilasi  data  sudah  menggambarkan  karakteristik masyarakat,  waktu,  dan  tempat-analisis  dan  interpretasi  data  dengan  membuat  perbandingan  jumlah kasus yang disajikan dalam grafik. Keluarannya dinilai tidak sesuai: informasi seperti publikasi bulletin surveilans tahunan tidak tersedia, penyebaran informasi oleh dinas kesehatan hanya ke lintas program, puskesmas ke lintas program, dan lintas sektor. Umpan balik telah dicapai: dinas kesehatan membuat laporan  triwulanan  dan  kunjungan  ke  puskesmas  melalui  minilokakarya.  Kesimpulan:  input  belum
memadai, proses cukup baik, keluaran tidak sesuai. Disarankan dinas kesehatan dan puskesmas perlu memperhatikan  kualifikasi pendidikan  petugas,  penyediaan sarana kegiatan  surveilans,  dan  publikasi bulletin surveilans tahunan.
Kata Kunci: Evaluasi, Surveilans Malaria.

## Pendahuluan
Malaria  adalah  salah  satu  penyakit  menular  yang  disebabkan  oleh  plasmodium  dan termasuk  dalam  kelompok  protozoa.  Malaria  ditularkan  melalui  gigitan  nyamuk  Anopheles betina yang membawa plasmodium hidup dan berkembang biak dalam tubuh nyamuk. Malaria menyerang semua kelompok umur baik laki-laki maupun perempuan, dan memberi kontribusi yang tinggi terhadap angka kematian bayi, balita dan ibu hamil. Malaria memiliki gejala khas yaitu demam, menggigil dan berkeringat. Upaya memastikan seorang penderita positif malaria dilakukan dengan konfirmasi hasil tes laboratorium terhadap sampel darah penderita. Malaria sebagai  salah  satu  penyakit  menular,  masih  menjadi  masalah  kesehatan  masyarakat,  karena berdampak terhadap kematian dan penurunan kualitas sumber daya manusia. Kasus malaria di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 226.364 dengan kelengkapan laporan sebesar 86%. Kasus malaria tertinggi yaitu ditemukan di Provinsi Papua sebanyak 216.380 kasus dengan Annual Paracite Incidence (API)/angka kesakitan malaria 52,99 per 1.000 penduduk, diikuti Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  sebanyak  12.909  kasus  (API  2,42),  dan  Provinsi  Papua  Barat sebanyak 7.079 kasus (API 1,3). 1
Angka kesakitan malaria di Provinsi NTT sejak tahun 2014-2019 cenderung mengalami penurunan. Setiap tahun terjadi kasus malaria dan menyebar hampir di seluruh wilayah NTT. Hal  ini  terlihat  dari  API  pada  tahun  2014  sebesar  14  per  1.000  penduduk.  Pada  tahun  2015 menurun  menjadi  7  per  1.000  penduduk.  Pada  tahun  2016  menurun  menjadi  6  per  1.000 penduduk.  Pada  tahun  2017  menurun  menjadi  3,77  per  1.000  penduduk.  Pada  tahun  2018 menurun menjadi 3,2 per 1.000 penduduk. 2 Pada tahun 2019 menurun menjadi 2,4 per 1000 penduduk. Di NTT beberapa kabupaten dengan API tertinggi adalah Kabupaten Sumba Barat sebesar 29,53 per 1.000 penduduk. Selanjutnya, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan 8,71 per 1.000 penduduk. Urutan ketiga yaitu Kabupaten Sumba Timur 5,42 per 1.000 penduduk. 3 Upaya menghentikan penularan malaria di wilayah tertentu disebut eliminasi malaria. Upaya ini dihasilkan melalui kesepakatan global World Health Assembly (WHA) tahun 2007 tentang  Eliminasi  Malaria  di  setiap  negara  di  dunia  sampai  tahun  2030.  Menindaklanjuti kesepakatan  tersebut,  pemerintah  Indonesia  kemudian  menerbitkan  Keputusan  Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia.  Kebijakan ini  bertujuan  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  hidup  sehat  dan  terbebas  dari  penularan malaria secara bertahap dari tingkat kabupaten/kota sampai seluruh Indonesia yang disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia dan situasi malaria. Dalam rangka mendukung keputusan tersebut  pemerintah  NTT  melakukan  upaya  percepatan  pemberantasan  malaria  melalui Peraturan Gubernur NTT No. 11 Tahun 2017 tentang Eliminasi Malaria. 4
Daerah  kabupaten/kota  yang  mencapai  API<1  per  1000  penduduk  memasuki  tahap persiapan  eliminasi.  Pada  tahun  2019,  salah  satu  kabupaten  yang  memasuki  tahap  persiapan eliminasi  adalah  Kabupaten  Kupang.  Kasus  malaria  yang  ditemukan  di  Kabupaten  Kupang tahun 2020 sebanyak 58 kasus (API 0,18). 5 Ditargetkan pada tahun 2021 Kabupaten Kupang akan mendapatkan sertifikat  eliminasi  malaria. Penetapan kelayakan wilayah kabupaten/kota untuk  mendapat  sertifikat  eliminasi  malaria  oleh  pemerintah  dilakukan  melalui  penilaian terhadap  berbagai  persyaratan. 6 Persyaratan  yang  menjadi  salah  satu  penilaian  yaitu  adanya kajian ilmiah tentang malaria dan pelaksanaan kegiatan surveilans malaria.
Pelaksanaan  kegiatan  surveilans  malaria  juga  dilihat  dari  kelengkapan  laporan  dan ketepatan  laporan. 7 Pelaksanaan  surveilans  malaria  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kupang berdasarkan  laporan  Sistem  Informasi  Surveilans  Malaria  (SISMAL)  ditemukan  bahwa kelengkapan  laporan  mingguan  oleh  setiap  fasilitas  kesehatan  adalah  sebesar  97%,  dan ketepatan  waktu  laporan  sebesar  53%  dari  target  yang  ditentukan  90%. 5 Upaya  kegiatan surveilans yang baik dapat menurunkan jumlah kesakitan malaria dan mewujudkan masyarakat bebas dari penularan malaria. Kegiatan surveilans akan dapat terlaksana dengan baik apabila memiliki sistem yang baik dalam pelaksanaannya. Suatu sistem surveilans  yang baik dibentuk oleh komponen input, proses, dan output. 8 Untuk mengetahui efektifitas suatu komponen dalam mendukung  tujuan  kegiatan,  maka  perlu  dilakukan  evaluasi  untuk  menilai  sistem  tersebut. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  kegiatan  surveilans  malaria  dalam  mendukung eliminasi malaria di Kabupaten Kupang tahun 2020 berdasarkan penilaian input, proses, dan output.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian telah dilakukan pada bulan Agustus-September 2020. Subjek penelitian ini yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, dan puskesmas dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu pertimbangan tertentu yang dibuat peneliti. Kriteria yang digunakan adalah fasilitas kesehatan yang berada di Kabupaten  Kupang,  memiliki  capaian  kelengkapan  dan  ketepatan  waktu  laporan  >90% (Puskesmas  Baumata),  memiliki  capaian  kelengkapan  dan  ketepatan  waktu  laporan  <40% (Puskesmas  Batakte),  dan  memiliki  kasus  positif  malaria  (Puskesmas  Tarus).  Informan penelitian ini adalah 4 orang petugas surveilans malaria. Variabel penelitian terdiri dari input (sumber daya manusia, dana, sarana), proses (pengumpulan data, kompilasi data, analisis dan interpretasi  data)  dan  output  (informasi,  diseminasi  laporan,  dan  umpan  balik).  Instrumen penelitian  ini  adalah  pedoman  wawancara  terstruktur,  dan  teknik  pengumpulan  data  dengan wawancara, observasi, dan dari dokumentasi laporan surveilans. Analisis data secara deskriptif, dan  disajikan  dalam  bentuk  narasi.  Penelitian  ini  telah  mendapat  kelayakan  etik  ( ethical approval )  dari  Tim  Kaji  Etik  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat,  Universitas  Nusa  Cendana dengan nomor persetujuan etik: 2020100-KEPK Tahun 2020.

## Hasil
1. Input
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  petugas  surveilans  malaria  yang  ada  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Kupang  sebanyak  1  orang  dengan  tugas  pokok  melakukan  kegiatan pengumpulan  dan  pengolahan  data  rutin  surveilans  penyakit  yang  berpotensi  Kejadian  Luar Biasa (KLB). Petugas surveilans malaria di dinas kesehatan berpendidikan S2. Lama bertugas sebagai petugas surveilans adalah 5 tahun. Petugas sudah pernah mengikuti pelatihan surveilans malaria sebanyak 2 kali dan terakhir kali mengikuti pelatihan pada tahun 2019.
Hasil  wawancara  diketahui  bahwa  di  puskesmas,  jumlah  petugas  surveilans  biasanya terdiri dari 1 orang petugas. 9 Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar petugas surveilans di  puskesmas  berpendidikan  D3  Keperawatan.  Petugas  surveilans  malaria  di  puskesmas umumnya  melakukan  pekerjaan  >1  program  (memiliki  tugas  rangkap).  Sejauh  ini,  petugas surveilans malaria di puskesmas telah mengikuti pelatihan surveilans malaria, dan juga belajar secara mandiri untuk meningkatkan keterampilan sebagai petugas surveilans malaria.
Hasil  wawancara  dengan  petugas  surveilans  di  dinas  kesehatan,  diperoleh  informasi bahwa pembiayaan kegiatan surveilans malaria secara khusus tidak ada. Pembiayaan kegiatan surveilans malaria menggunakan anggaran yang disebut investigasi dan pelacakan kasus dalam
rangka pemantauan penyakit berpotensi KLB. Anggaran yang tersedia setiap tahun tidak sama. Hal  itu  tergantung  pada  asistensi  kegiatan  dalam  penyusunan  anggaran.  Sejak  tahun  2020 anggaran tersebut bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dinas kesehatan. Indikator  pembiayaan  kegiatan  surveilans  malaria  yaitu  data  kasus  malaria.  Pembiayaan kegiatan  surveilans  di  puskesmas  juga  bersumber  dari  dana  BOK  puskesmas.  Dana  tersebut akan digunakan sesuai dengan data kasus malaria di wilayah kerja puskesmas. Pemanfaatannya untuk transportasi, penyelidikan epidemiologi, dan pemantauan jentik nyamuk.
Sarana penunjang kegiatan surveilans malaria yang tersedia di dinas kesehatan antara lain:  perangkat  komputer,  listrik,  software  pencatatan  dan  pelaporan  surveilans  malaria (SKDR), perangkat Sistem Informasi Surveilans Malaria (e-SISMAL) untuk pencatatan kasus malaria,  buku  pedoman  pelaksanaan  surveilans  malaria,  dan  peralatan  komunikasi.  Fasilitas penunjang tersebut dianggap telah cukup membantu petugas dalam melaksanakan pekerjaan.
Puskesmas memiliki sarana penunjang kegiatan surveilans seperti listrik. Setiap petugas surveilans malaria sudah menggunakan perangkat form SKDR dan e-SISMAL. Namun, pada beberapa puskesmas belum tersedia penunjang seperti: buku pedoman pelaksanaan surveilans malaria,  perangkat  komputer,  dan  sarana  transportasi.  Puskesmas  Batakte  dan  Puskesmas Baumata belum memiliki layanan internet yang gratis dan memadai untuk keperluan pelaporan. Sarana tersebut belum tersedia karena belum ada pengadaan oleh institusi puskesmas.
2. Proses
Gambar 1. Alur Pelaporan dalam Kegiatan Pengumpulan Data Surveilans Malaria
Hasil wawancara dengan petugas surveilans malaria di puskesmas menemukan bahwa pengumpulan dan pelaporan data dilakukan oleh bidan di puskesmas pembantu (pustu) atau pos kesehatan desa (poskesdes) setiap minggu pada hari senin menggunakan laporan SMS sesuai format yanga ada. Data tersebut dikompilasi oleh petugas puskesmas dan dilaporkan ke dinas kesehatan  pada hari  setiap hari  selasa  menggunakan  software SKDR. Laporan tersebut  akan masuk ke software surveilans dan bisa diakses sampai ke tingkat pusat/Kementerian Kesehatan. Data  lainnya  yang  tercatat  dalam  laporan  bulanan  oleh  petugas  puskesmas  akan  dikirimkan dalam periode tanggal 1 sampai dengan 5 pada bulan berikutnya. Selain itu, data-data lain juga akan dikumpulkan oleh petugas surveilans puskesmas Ketika melakukan kegiatan penyelidikan epidemiologi berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat. Petugas surveilans malaria di  dinas  kesehatan  melakukan  kompilasi  data  malaria  secara  manual.  Selanjutnya  membuat pengelompokkan data menggunakan komputer. Data dikelompokkan menurut variabel orang,
Dinas kesehatan Kabupaten Kupang RSUD Naibonat Puskesmas
BidanPustu/poskesdes, masyarakat
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI
Subdit malaria
Dinas Kesehatan Provinsi NTT
waktu, dan tempat. Basis data yang dikelompokkan adalah rekapan data konfirmasi penderita suspek malaria melalui pemeriksaan laboratorium.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis data yang dibuat oleh petugas surveilans malaria di dinas kesehatan dan puskesmas adalah analisis perbandingan jumlah kasus dengan periode  sebelumnya  untuk  mengetahui  adanya  peningkatan/penurunan  kasus.  Hasil  analisis umumnya dibahas pada saat kegiatan evaluasi setiap 6 bulan. Dari hasil penelusuran, diketahui bahwa dalam kegiatan surveilans malaria, petugas di Puskesmas Baumata, Puskesmas Batakte, dan  Puskesmas  Tarus,  sudah  melakukan  analisis  data.  Sejauh  ini,  tidak  ada  teknik  analisis khusus yang digunakan, baik oleh dinas kesehatan maupun puskesmas.
3. Output
Kegiatan  surveilans  malaria  di  dinas  kesehatan  dan  puskesmas  sudah  menghasilkan informasi epidemiologi berupa laporan situasi umum penyakit malaria dan grafik endemisitas. Penyajiannya  dalam  bentuk  tabel  dan  grafik.  Informasi  yang  dihasilkan  sejauh  ini  sudah menggambarkan  karakteristik  orang,  waktu,  dan  tempat.  Hasil  wawancara  dengan  petugas surveilans malaria di dinas kesehatan bahwa tahun 2020 menemukan petugas hanya melakukan penyebaran informasi dalam bentuk laporan. Dari hasil wawancara dengan petugas surveilans malaria  di  setiap  puskesmas  diketahui  bahwa  penyebaran  informasi  epidemiologi  dilakukan secara rutin kepada lintas program dalam bentuk laporan setiap bulan, dan kepada lintas sektor serta  masyarakat  dalam  kegiatan  seminar/minilokakarya  setiap  tiga  bulan.  Kegiatan  umpan balik  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kupang  dalam  bentuk  laporan  dan kunjungan  ke  puskesmas  di  wilayah  kerjanya.  Kegiatan  umpan  balik  yang  diberikan  oleh Puskesmas Baumata, Puskesmas Tarus, dan Puskesmas Batakte dalam kegiatan pertemuan atau minilokakarya.

## Pembahasan
1. Input
Sumber  daya  manusia  menjadi  penunjang  utama  dalam  kegiatan  surveilans  malaria. Secara kuantitas, petugas surveilans malaria di dinas kesehatan hanya 1 orang dan belum cukup karena petugas melaksanakan kegiatan surveilans untuk semua penyakit berpotensi KLB.  Di tingkat puskesmas umumnya petugas surveilans juga hanya 1 orang dan sejauh ini dianggap sudah  cukup  baik  dalam  melakukan  kegiatan  penyelidikan  epidemiologi  untuk  mencegah terjadi  KLB.  Kualifikasi  pendidikan  petugas  surveilans  di  dinas  kesehatan  dan  puskesmas belum sesuai dengan indikator yang ditetapkan bahwa kualifikasi pendidikan tenaga surveilans malaria di dinas kesehatan dan puskesmas adalah epidemiolog. 10 Ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan  petugas  surveilans  ini  secara  teoritis  dapat  mempengaruhi  kualitas  pelaksanaan kegiatan  surveilans. 11 Selain  itu,  petugas  surveilans  malaria  di  puskesmas  masih  merangkap pekerjaan lain sebagai petugas rawat inap, petugas laboratorium, petugas kesehatan lingkungan, poli  umum,  dan  petugas  MTBS.  Petugas  juga  terkadang  mengalami  kesalahan  dalam melakukan pelaporan data karena kelelahan. Meskipun demikian, menurut petugas pekerjaan tersebut  merupakan  tanggung  jawab  sebagai  tenaga  kesehatan  dan  tetap  harus  diselesaikan. Petugas surveilans mengakui bahwa mereka masih mampu melakukan lebih dari 1 pekerjaan sekaligus apalagi kegiatan surveilans malaria ini sudah dipermudah dengan system pelaporan yang berbasis aplikasi online.
Pelatihan  surveilans  malaria  adalah  salah  satu  cara  yang  cukup  efektif  untuk meningkatkan kemampuan petugas kesehatan dalam pengendalian penyakit malaria. 12 Upaya tersebut  sudah  dilakukan  oleh  dinas  kesehatan  dengan  menyelenggarakan  pelatihan  kepada petugas surveilans malaria di puskesmas. Namun, pada tahun 2020, belum ada pelatihan terbaru yang diterima oleh petugas surveilans di dinas kesehatan maupun puskesmas. Untuk mengatasi
hal  ini,  maka  perlu  diupayakan  beberapa  hal  antara  lain:  peningkatan  keterampilan  melalui pendidikan lanjutan untuk pelaksana surveilans malaria, perekrutan pegawai tambahan untuk kegiatan surveilans dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan, dan pengangkatan jabatan fungsional kesehatan sebagai pengelola surveilans yakni tenaga epidemilogi dan entomologi. Dalam tahap pra eliminasi penyakit malaria, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sangat penting agar petugas mampu memahami tujuan eliminasi malaria serta tugas- tugas teknis yang harus dilaksanakan. 13
Jumlah anggaran yang dipakai untuk pelaksanaan kegiatan surveilans malaria tingkat puskesmas belum memadai untuk mendukung eliminasi malaria. Hal ini diketahui dari rincian anggaran  dana  BOK  yang  ada  di  puskesmas.  Anggaran  kegiatan  surveilans  malaria  di puskesmas digunakan untuk kegiatan operasional seperti: penemuan malaria secara dini melalui kegiatan Mass Fever Treatment (MFT) saat posyandu, transportasi petugas untuk pengiriman slide malaria untuk konfirmasi di dinas kesehatan, pemantauan jentik nyamuk, skrining malaria pada  ibu  hamil  dan  kelompok  berisiko,  dan  monitoring  penggunaan  kelambu.  Pelaksanaan kegiatan-kegiatan  tersebut  tidak  maksimal  karena  adanya  kesulitan  geografis  sehingga beberapa  wilayah  cukup  sulit  untuk  dijangkau.  Oleh  sebab  itu,  jika  tidak  adanya  alokasi anggaran  yang  memadai  untuk  memudahkan  akses  bagi  petugas  kesehatan  seperti  biaya operasional  dan  bahan  bakar,  maka  secara  tidak  langsung  akan  dapat  mengurangi  motivasi petugas surveilans dalam bekerja. 14
Sarana  merupakan  sumber  daya  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  kegiatan surveilans.  Berdasarkan  Kepmenkes  RI  nomor  1116/SK/VIII/2003,  dinas  kesehatan  harus memiliki sarana seperti perangkat komputer, alat komunikasi, form pelaporan dan pelacakan kasus malaria, buku pedoman surveilans malaria, alat transportasi, dan listrik. 15 Jika dilihat dari ketersediaannya,  sarana  di  dinas  kesehatan  sudah  mencukupi  dengan  tersedianya  perangkat komputer bagi petugas, layanan listrik, buku pedoman surveilans malaria, form pelaporan dan pelacakan  kasus  walaupun  petugas  masih  menggunakan  kendaraan  pribadi.  Di  tingkat puskesmas  ketersediaan  sarana  belum  memadai.  Hal  ini  dilihat  dari  komputer  yang  masih digunakan  bersama  dan  petugas  surveilans  tidak  memiliki  buku  pedoman  surveilans.  Alat komunikasi dan transportasi masih menggunakan milik petugas sendiri. Sarana yang memadai sangat diperlukan untuk mencapai tujuan. Jika sarana tidak tersedia maka pelaksanaan kegiatan akan terhambat. 16 Kondisi  keterbatasan sarana ini,  dapat  diupayakan dengan menambah unit sarana yang masih kurang, atau setidaknya memasukkan daftar sarana yang dibutuhkan dalam perencanaan anggaran. Selain itu juga dapat diatasi dengan melakukan pemeliharaan terhadap sarana yang ada agar dapat bertahan dalam waktu lama. Petugas surveilans di dinas kesehatan harus mendistribusikan buku pedoman surveilans kepada petugas di tingkat puskesmas. 2. Proses
Data surveilans yang masuk ke sistem surveilans dinas kesehatan berasal dari laporan bidan  pustu/poskesdes,  kader  kesehatan,  masyarakat  kepada  petugas  surveilans  puskesmas maupun  laporan  surveilans  rumah  sakit.  Di  tingkat  kabupaten  kelengkapan  dan  ketepatan laporan  oleh  unit  pelapor  sebesar  >80%. 15 Dari  hasil  wawancara  diperoleh  informasi  bahwa capaian  kelengkapan  laporan  oleh  tiga  puskesmas  pada  tahun  2020  sudah  mencapai  >80%, artinya semua data sudah terekam di Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Capaian ketepatan waktu  laporan  oleh  Puskesmas  Baumata  dan  Puskesmas  Tarus  sudah  >80%,  sedangkan Puskesmas  Batakte  67%. 17 Ketepatan  waktu  pelaporan  ini  sangat  mempengaruhi  kecepatan penanggulangan kesakitan malaria. 18
Sejauh  ini  ada  beberapa  kesulitan  yang  dihadapi  petugas  baik  di  dinas  kesehatan maupun puskesmas. Beberapa kesulitan tersebut antara lain: pergantian petugas surveilans dan data yang hilang karena perpindahan lokasi puskesmas ke tempat yang baru. Oleh karena itu,
pada  saat  kegiatan  pengumpulan  data,  perlu  diperhatikan  pencatatan  yang  baik  agar  hasil analisis data dapat menghasilkan informasi secara utuh dan tidak hilang. 19 Alur pelaporan yang baik akan mempercepat tindakan penanggulangan untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan  penyakit  menular.  Pemberian  informasi  melalui  buku  pedoman  pelaksanaan surveilans  perlu  dilakukan  secepatnya  agar  kegiatan  pengumpulan  data  dalam  surveilans dilaksanakan secara rutin pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan pengertian surveilans yang sebenarnya.
Kompilasi data yang dilakukan oleh petugas surveilans malaria di Puskesmas Baumata dilakukan  dengan  pemeriksaan  laboratorium  terhadap  penderita  suspek  untuk  memberikan konfirmsi  pencatatan  data  pada  buku  register  kasus  malaria.  Kompilasi  data  oleh  petugas  di Puskesmas  Tarus  dengan  melakukan  pemeriksaan  data  sebelum  dikirim  ke  dinas  kesehatan. Petugas  surveilans  di  Puskesmas  Batakte  melakukan  pengecekan  data  berdasarkan  desa sebelum direkapitulasi menjadi laporan ke dinas kesehatan. Petugas surveilans di puskesmas yang sebagian besar tidak pernah melakukan kompilasi data dalam bentuk apapun. 20
Hambatan  lain  yang  sering  dialami  oleh  petugas  surveilans  di  dinas  kesehatan  dan puskesmas adalah adanya ketidaksesuaian data malaria antara puskesmas dan dinas kesehatan, serta informasi data pada formulir pelacakan kasus malaria yang kurang lengkap. Jika hal ini dibiarkan  maka  akan  menyebabkan  kesalahan  dalam  laporan  data  kasus  dan  tidak  adanya kejelasan informasi yang diperoleh. Petugas surveilans puskesmas diharapkan bisa lebih teliti. Selain  itu,  mungkin  diperlukan  adanya  upaya  apresiasi  dan  pemberian  motivasi  dari  dinas kesehatan kepada tenaga surveilans sebagai petugas sruveilens teladan sehingga memunculkan semangat dan etos kerja yang lebih baik.
Sejatinya,  analisis  dan  interpretasi  data  survielans  dilakukan  untuk  membantu pemantauan mingguan, laporan bulanan, penentuan daerah berisiko, serta mengetahui distribusi kasus  berdasarkan  karakteristik  orang,  waktu  dan  tempat. 21 Analisis  dan  interpretasi  data surveilans oleh petugas surveilans dinilai sudah sesuai pedoman. Akan tetapi, data yang diolah hanya dibuat analisis sederhana dan belum dibuat analisis perbandingan dan kecenderungan. Hasil analisis yang disajikan saat ini hanya dalam bentuk tabel maupun grafik menggunakan program  excel  komputer  dan  digunakan  saat  kegiatan  evaluasi  setiap  6  bulan.  Grafik  hasil analisis data biasanya digunakan pada saat evaluasi program. 22 Petugas belum pernah membuat analisis  pemetaan.  Penentuan  pemetaan  dan  stratifikasi  wilayah  kerja  yang  rawan  tidak dilakukan  oleh  petugas  kesehatan.  Petugas  hanya  melakukan  perhitungan  penemuan penderita. 22 Hal ini disebabkan karena kurang mengertinya petugas tentang analisis data malaria secara  ideal. 23 Data  yang  tidak  dianalisis  bisa  menyebabkan  terhambatnya  penyebaran informasi. Pelatihan penyegaran ilmu dan keterampilan analisis pemetaan wilayah bagi tenaga surveilans penting dilakukan. Peneliti menemukan bahwa data yang dianalisis dan penyajian data oleh Puskesmas selalu sama setiap bulan dan tahun. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan petugas  surveilans  dalam  melakukan  analisis  data  malaria,  sehingga  bentuk  analisis  yang dilakukan tetap sama.
3. Output Berdasarkan indikator keluaran yang tertuang pada Kepmenkes No. 1116/Menkes/SK/VIII/2003,  setiap  kabupaten/kota  harus  menerbitkan  profil  surveilans epidemiologi  kabupaten/kota  sebanyak  1  kali  setahun. 15 Saat  ini,  dinas  kesehatan  tidak menerbitkan  profil  surveilans  epidemiologi.    Di  tingkat  puskesmas,  informasi  yang  tersedia hanya  berupa  laporan  data  malaria  menurut  jenis  kelamin,  data  suspek  malaria  dan perbandingan jumlah kasus dengan jumlah penduduk. Informasi rutin hanya berupa laporan ke tingkat  administratif  pemerintahan  yang  lebih  tinggi  dan  hasil  evaluasi.  Puskesmas  belum membuat  peta  endemisitas  wilayah,  sehingga  dinilai  tidak  sesuai  dengan  peran  puskesmas
sebagai  unit  kerja  dalam  sistem  surveilans  untuk  melaksanakan  pembuatan  peta  endemisitas malaria di wilayah kerja menurut desa (stratifikasi) tahunan. 24
Diseminasi informasi oleh dinas kesehatan dan puskesmas hanya dalam bentuk laporan, dan  tidak  menerbitkan  bulletin/majalah  malaria.  Pertemuan  lintas  organisasi  juga  belum dilakukan  oleh  dinas  kesehatan.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  peran  dinas  kesehatan kabupaten/kota sebagai unit kerja dalam sistem surveilans yaitu melakukan distribusi informasi malaria kepada lintas program dan lintas sektor. 24 Kegiatan diseminasi informasi kepada sektor lain dapat menjadi upaya dalam mendukung eliminasi malaria dan menggerakan potensi sektor swasta.  Kegiatan  rutin  diseminasi  informasi  dapat  menggerakkan  pihak  lintas  sektor  untuk memberikan  kontribusi  terutama  dalam  upaya  mendukung  eliminasi  malaria  di  Kabupaten Kupang.  Sejauh ini, puskesmas melakukan diseminasi  informasi lintas program  setiap bulan melalui laporan bulanan. Selain itu, presentasi laporan kepada lintas sektor dilakukan setiap 3 bulan dalam kegiatan minilokakarya. Proses diseminasi informasi tidak hanya ditujukan kepada dinas  kesehatan  kabupaten  dan  provinsi  saja,  tetapi  juga  kepada  masyarakat  untuk  bersama- sama membuat perencanaan dalam menurunkan kasus penyakit menular. 22
Kegiatan  umpan  balik  dilakukan  oleh  dinas  kesehatan  kepada  semua  puskesmas  dan rumah sakit yang telah memberikan laporan kepada dinas kesehatan. 25 Kegiatan umpan balik berupa laporan dalam bentuk ringkasan informasi melalui surat. Surat tersebut rutin diberikan setiap  3  bulan  kepada  semua  puskesmas  dan  rumah  sakit  se-Kabupaten  Kupang  sebagai penyampaian  informasi  kepada  instansi  kesehatan  yang  melaporkan  data.  Hal  lain  yang dilakukan  adalah  kunjungan  ke  puskesmas  setempat  untuk  mengetahui  keadaan  sebenarnya. Hal ini sesuai dengan peran dinas kesehatan dalam membina jejaring kerja surveilans di wilayah kerjanya. 16 Kegiatan umpan balik yang secara tidak aktif bisa menghambat kegiatan surveilans, karena  tidak  memberikan  informasi  teratur  untuk  antisipasi  deteksi  dini  KLB.  Pentingnya kegiatan umpan balik secara tidak langsung membuat petugas kesehatan merasa bahwa setiap informasi tersampaikan dengan baik, dan menghasilkan informasi baru. Umpan balik juga bisa berperan untuk meningkatkan motivasi kerja petugas dalam kegiatan surveilans malaria.
4. Keterbatasan Penelitian
Penelitian  ini  hanya  dilakukan  pada  beberapa  puskesmas  dengan  jumlah  informan terbatas. Sementara, wilayah Kabupaten Kupang sangat luas dengan jumlah puskesmas yang juga sangat banyak. Peneliti mengamati bahwa masih ada informasi yang kurang lengkap yang disampaikan  informan  saat  menjawab  pertanyaan.  Masih  terdapat  keterbatasan  baik  dari  sisi metodologi maupun hasil penelitian ini, sehingga perlu adanya penelitian lanjutan oleh peneliti lain dengan lokus kajian yang lebih komprehensif.

## Kesimpulan
Hasil evaluasi surveilans malaria di Kabupaten Kupang menunjukkan bahwa komponen input yaitu sumber daya manusia di dinas kesehatan dan puskesmas belum memadai, karena secara kualifikasi pendidikan tidak sesuai, petugas surveilans masih merangkap pekerjaan, dan belum  ada  pelatihan  surveilans  terbaru.  Anggaran  untuk  pelaksanaan  kegiatan  surveilans malaria belum memadai untuk mendukung eliminasi malaria. Sarana di puskesmas juga belum memadai  dalam  mendukung  eliminasi  malaria.  Dari  sisi  proses,  pengumpulan  data  malaria dinilai  cukup  baik  dengan  capaian  kelengkapan  dan  ketepatan  waktu  laporan  yang  sudah menacapai  >80%.  Kompilasi  data  sudah  dilakukan  dan  menggambarkan  karakteristik  orang, waktu,  dan  tempat.  Kegiatan  analisis  dan  interpretasi  membuat  perbandingan  jumlah  kasus untuk  pemantauan penyakit  dinilai cukup baik. Komponen  output informasi  yang dihasilkan hanya berupa laporan hasil analisis sederhana yang sama setiap bulan dan tahun, serta tidak ada penerbitan bulletin surveilans epidemiologi tahunan sehingga tidak sesuai indikator pedoman
penyelenggaraan  surveilans.  Diseminasi  informasi  oleh  dinas  kesehatan  belum  maksimal, sedangkan di tingkat puskesmas sudah maksimal dalam upaya mendukung eliminasi malaria. Umpan balik oleh dinas kesehatan sudah dilakukan dalam bentuk laporan rutin triwulan dan kunjungan  ke  puskesmas.  Sementara  di  tingkat  puskesmas  dilakukan  dalam  forum minilokakarya.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  menjadi  masukan  bagi  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Kupang  dan  jajaran  puskesmas  untuk  mengupayakan  optimalisasi  pelaksanaan surveilans dengan memperhatikan pemenuhan komponen input, proses, dan output.

## Daftar Pustaka
1.   Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Laporan Situasi Terkini Perkembangan Program Pengendalian Malaria di Indonesia Tahun 2019 [Internet]. Vol. 4247608. Jakarta; 2020. Tersedia pada:
https://drive.google.com/file/d/1I8gA2IEq3a1HFJByVPZ7BjhtH0SpTI9R/view
2.   Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Profil Kesehatan Nusa Tenggara Timur Tahun 2018. Kota Kupang; 2018.
3.   Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Data Malaria NTT. Kota Kupang; 2019.
4.   Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 tentang Eliminasi Malaria di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Indonesia; 2017 p. 3.
5.   Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Umpan Balik Laporan Sistem Informasi Surveilans Malaria. Oelamasi: Bidang P2P; 2020. p. 11.
6.   Kementerian Kesehatan RI. Petunjuk Teknis Penilaian Eliminasi Malaria [Internet]. Indonesia; 2017 p. 58. Tersedia pada: https://drive.google.com/open?id=1pLHtKGF2JQwlWQkMQwgiPFu0ORNT6XCM
7.   Khayati N, Yuliawati S, Wuryanto MA. Beberapa Faktor Petugas yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi Malaria Tingkat Puskesmas di Kabupaten Purworejo. Kesehat Masy [Internet]. 2012;1(2):3. Tersedia pada: http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jkm
8.   Parmi & Rosdiana H. Daleng. Evaluasi Program Surveilans di Puskesmas Ampana Barat Kabupaten Tojo Una-Una. Ilm Kesmas IJ (Indonesia Jaya) [Internet]. 2020;20(2):74. Tersedia pada: https://journal.stik-ij.ac.id/kesmas/article/view/67
9.   Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Profil Kesehatan 2019. Oelamasi: Dinas Kesehatan; 2019. p. 1-30.
10.  Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang. Pedoman Penyelenggaraan Surveilans dan Sistem Informasi Malaria Daerah Pemberantasan dan Daerah Eliminasi Malaria [Internet]. Jakarta; 2014. 7 p. Tersedia pada: https://goo.gl/zJRbO7
11.  Widyantari NWS, Kardiwinata MP, Suariyani NLP. Evaluasi Surveilans Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Bangli Tahun 2017. Arc Com Heal [Internet]. 2018;5(1):40. Tersedia pada:
https://ojs.unud.ac.id/index.php/ach/article/download/58521/34090
12.  Kementerian Kesehatan RI. Kepmenkes RI Nomor 043/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Pelatihan Malaria [Internet]. Republik Indonesia; 2007 p. 24. Tersedia pada: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://persi.or.id/wp- content/uploads/2020/11/kmk432007.pdf
13.  Renwarin VM V, Umboh JML, Kandou GD. Analisis Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Kota Tomohon. 2015;634-643. Tersedia pada: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jikmu/article/download/7684/7250
14.  Astuti EP, Ipa M, Ginanjar A, Loka TW. Upaya Pengendalian Malaria dalam Rangka Pre-Eliminasi di Kabupaten Garut: Sebuah Studi Kualitatif. Bul Penelit Sist Kesehat
[Internet]. 2019;22(4):259. Tersedia pada: http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/1761
15.  Kementerian Kesehatan RI. Kepmenkes RI Nomor 1116/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans [Internet]. Indonesia; 2003 p. 21.
Tersedia pada:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://pdk3mi.org/file/downl oad/KMK/No-1116.pdf
16.  Rahayu T. Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue di Wilayah Kerja Puskesmas Ketapang 2. Kesehat Masy [Internet]. 2012;1(2):1-14. Tersedia pada: https://www.neliti.com/publications/18790/evaluasi-pelaksanaan-program-pencegahan- dan-penanggulangan-penyakit-demam-berdar
17.  Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Data Kelengkapan Laporan dan Ketepatan Waktu Laporan Surveilans Malaria oleh Puskesmas di Kabupaten Kupang. Oelamasi: Bidang P2P; 2020.
18.  Zainuddin, Lucia Yovita Hendrati. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Surveilans Malaria di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Besar. Berk Epidemiol [Internet]. 2013;2(3):342- 351. Tersedia pada: http://e-journal.unair.ac.id/index.php/JBE/article/view/1301
19.  Hariyana B. Pengembangan Sistem Informasi Surveilans Epidemiologi Demam Berdarah Dengue Untuk Kewaspadaan Dini dengan SIG di Wilayah Dinas Kesehatan Jepara [Internet]. Universitas Diponegoro; 2007. Tersedia pada: http://eprints.undip.ac.id/16695/
20.  Anggraini RD&, Umbul C, W B. Evaluasi Sistem Surveilans Campak di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. WIYATA [Internet]. 2016;3(2):181. Tersedia pada: https://core.ac.uk/reader/230912826
21.  Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 tentang Pedoman Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan [Internet]. Indonesia; 2014 p. 1-27. Tersedia pada:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.persi.or.id/imag es/regulasi/permenkes/pmk452014.pdf
22.  Arwanti D, Sabilu Y, Ainurafiq. Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi di Puskesmas Se- Kota Kendari Tahun 2016. 2016;7. Tersedia pada: http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIMKESMAS/article/view/1206
23.  Alamsyah A& TG. Pelaksanaan Sistem Surveilans dan Gambaran Epidemiologi Malaria di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008-2010. Kesehat Komunitas [Internet]. 2013;2(2):64. Tersedia pada: https://jurnal.htp.ac.id/index.php/keskom/article/view/46
24.  Dirjen PP dan PL. Pedoman Manajemen Malaria [Internet]. Jakarta: Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang; 2015. 1– 128 p. Tersedia pada: https://drive.google.com/open?id=0BxNNPzsAPw_gQUlEb2lDTi1CTnM
25.  Amiruddin R. Surveilans Kesehatan Masyarakat. Pertama. Nia Januarini, Erry Novriansyah, Sani Etyarsah YHF, Editor. Bogor: PT Penerbit IPB Press; 2013. 64-65 p.