Volume 02 | Nomor 02 | Tahun 2021
https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge

## TINJAUAN LITERATUR ATAS ISU KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM MEDIA SOSIAL DAN HUKUM YANG MENGATUR

## Kila Amira

## Universitas Lampung Bandar Lampung

## 1. PENDAHULUAN
Di  era  digital  yang  semakin  terhubung,  media  sosial  telah  menjadi  salah  satu  alat komunikasi  utama  di  seluruh  dunia.  Fenomena  ini  telah  mengubah  lanskap  komunikasi, memungkinkan  individu  untuk  dengan  cepat  berbagi  gagasan,  pandangan,  dan  informasi dengan  audiens  yang  jauh  lebih  luas  daripada  sebelumnya.  Media  sosial  juga  telah memainkan  peran  kunci  dalam  memobilisasi  masyarakat  dalam  berbagai  isu  sosial,  politik, dan budaya.
Dalam  beberapa  dekade  terakhir,  media  sosial  telah  merevolusi  cara  kita berkomunikasi,  berbagi  informasi,  dan  berpartisipasi  dalam  diskusi  masyarakat.  Platform- platform  seperti  Facebook,  Twitter,  Instagram,  dan  YouTube  telah  memberikan  akses  yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada jutaan orang di seluruh dunia untuk menyampaikan pendapat, menciptakan konten, dan menyuarakan isu-isu yang penting bagi mereka. Namun, seiring  dengan  kemajuan  teknologi  dan  penggunaan  media  sosial  yang  semakin  meluas, muncul  berbagai  isu  terkait  kebebasan  berekspresi  yang  memerlukan  perhatian  mendalam. Salah  satu  novelitas  utama  dalam  konteks  ini  adalah  peran  teknologi  dan  algoritma  dalam mengatur ekosistem media sosial.
Salah  satu  prinsip  mendasar  dalam  demokrasi  adalah  kebebasan  berekspresi,  yang mencakup  hak  individu  untuk  mengemukakan  pendapat,  berbicara,  dan  menyampaikan

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Riwayat artikel: Isu kebebasan berekspresi dalam media sosial dan hukum yang mengaturnya  telah  menjadi  topik  yang  semakin  relevan  dan kontroversial  di  era  digital.  Tinjauan  literatur  ini  bertujuan untuk menguraikan  pemahaman  tentang  bagaimana  kebebasan berekspresi  didefinisikan,  dipraktekkan,  dan  diatur  dalam konteks media sosial. Dalam literatur ini, kami mengidentifikasi  perdebatan  tentang  batasan-batasan  yang harus  diterapkan  pada  kebebasan  berekspresi  dalam  ruang digital, serta dampak sosial, politik, dan hukumnya. Penelitian ini  menguraikan perspektif-perspektif  yang berbeda  terkait  isu kebebasan  berekspresi  di  media  sosial,  termasuk  perdebatan seputar peran perusahaan teknologi, tanggung jawab pengguna, serta  tantangan  dalam  mengatasi  konten  yang  berpotensi merugikan.  Dalam  kerangka  hukum,  penelitian  ini  juga menjelaskan  peraturan-peraturan  yang  ada  di  berbagai  negara dan  perbandingan  hukum  tentang  kebebasan  berekspresi  di dunia maya. Diterima : 19 Mei 2021 Revisi : 20 Juni 2021
Diterima : 01 Juli 2021
Kata kunci:
Koordinasi; Bhabinkamtibmas; Perangkat Desa; Pencurian; Mediasi Penal.
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah CC BY-NC lisensi.
Email: kilaamira4@gmail.com
gagasan tanpa takut represi atau pembatasan yang tidak sah. Namun, kebebasan berekspresi dalam  konteks  media  sosial  telah  memunculkan  berbagai  isu  yang  kompleks  dan kontroversial.
Kebebasan berekspresi di media sosial menjadi semakin rumit ketika mempertimbangkan isu- isu  seperti penyebaran informasi  palsu  (hoaks),  hate speech, pelecehan daring, serta potensi pengawasan  yang  berlebihan  oleh  pihak  berwenang.  Pertanyaan  muncul  tentang  bagaimana seharusnya  kebebasan  berekspresi  diatur  dalam  konteks  media  sosial,  dan  di  mana  harus ditarik garis antara kebebasan berekspresi yang diberikan kepada individu dan perlindungan terhadap kepentingan publik serta hak-hak individu lainnya.
Hukum  adalah  salah  satu  instrumen  yang  digunakan  untuk  mengatur  kebebasan  berekspresi di  media  sosial.  Setiap  negara  memiliki  regulasi  dan  peraturan  yang  berbeda-beda  yang mengatur masalah ini. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk menganalisis berbagai perspektif, isu-isu,  dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  kebebasan  berekspresi  dalam  media  sosial. Melalui  pemahaman  yang  mendalam  tentang  literatur  yang  ada,  kita  dapat  lebih  baik memahami  tantangan  dan  peluang  yang  dihadapi  dalam  mengembangkan  kerangka  hukum yang  memadai  untuk  media  sosial  di  era  digital  ini.  Selain  itu,  peninjauan  literatur  ini  juga dapat  membantu  memahami dampak media sosial  terhadap masyarakat  dan demokrasi  serta cara-cara  untuk  menjaga  keseimbangan  antara  kebebasan  berekspresi  dan  tanggung  jawab dalam  dunia  maya  yang  terus  berubah.  Algoritma  kecerdasan  buatan  yang  digunakan  oleh platform-platform media sosial memainkan peran kunci dalam menentukan apa yang dilihat dan  ditemukan  oleh  pengguna.  Algoritma  ini  tidak  hanya  mengatur  konten  berdasarkan preferensi  pengguna,  tetapi  juga  dapat  memiliki  dampak  yang  signifikan  pada  pandangan, perilaku,  dan  pola  pikir  pengguna.  Pertanyaan  muncul  mengenai  sejauh  mana  algoritma- algoritma  ini  membatasi  atau  memfasilitasi  kebebasan  berekspresi  dan  sejauh  mana  mereka dapat membentuk gelembung informasi atau mengecengkan pandangan yang beragam. Selain itu, isu-isu  terkait dengan privasi  dan perlindungan data juga telah menjadi  lebih kompleks. Pada  saat  yang  sama,  penyalahgunaan  informasi,  seperti  penyebaran  berita  palsu,  hasutan kebencian,  dan  disinformasi  politik,  telah  menjadi  isu  global  yang  memengaruhi  integritas informasi yang tersedia di media sosial. Selain itu, dengan perkembangan hukum di berbagai negara,  regulasi  media  sosial  dan  batasan  terhadap  kebebasan  berekspresi  menjadi  subjek perdebatan  yang  semakin  panas.  Hukum  yang  mengatur  isu-isu  ini  mencakup  masalah  hak cipta,  fitnah,  kebencian,  serta  tindakan  kriminal  dan  perdata  yang  terkait  dengan  perilaku online.  Novelitasnya  adalah  dalam  perubahan  perundang-undangan  yang  cepat  dan  respons platform  media  sosial  terhadap  peraturan-peraturan  baru  ini.  Pentingnya  penelitian  ini  lebih diperkuat oleh perbandingan hukum internasional dalam mengatur isu kebebasan berekspresi di  media  sosial.  Setiap  negara  memiliki  pendekatan  yang  berbeda  terhadap  kebebasan berekspresi,  yang  seringkali  mencerminkan  nilai-nilai,  budaya,  dan  sejarah  yang  berbeda. Perbandingan  hukum  di  berbagai  negara  dapat  memberikan  wawasan  yang  lebih  mendalam tentang kompleksitas dan konsekuensi dari berbagai pendekatan ini.

## 2. METODE
Peninjauan literatur tentang isu  kebebasan berekspresi  dalam media sosial  dan hukum yang mengaturnya akan mengikuti serangkaian langkah metodologis berikut:

## Identifikasi Topik dan Tujuan Penelitian
Menentukan  secara  jelas  topik  penelitian,  yang  mencakup  isu-isu  kebebasan  berekspresi dalam media sosial dan regulasinya.
Merumuskan tujuan penelitian untuk memandu pengumpulan dan analisis literatur.

## Identifikasi Sumber Informasi
Mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, artikel berita, dan dokumen hukum.
Memastikan sumber-sumber yang digunakan merupakan kredibel dan berkualitas.

## Pencarian dan Seleksi Literatur
Melakukan  pencarian  literatur  menggunakan  basis  data  akademik,  perpustakaan  digital,  dan mesin pencari seperti Google Scholar.
Menyusun kata kunci yang relevan seperti "kebebasan berekspresi," "media sosial," "hukum regulasi," dan lainnya.
Mengevaluasi literatur yang ditemukan untuk relevansi dengan topik penelitian.

## Pengumpulan Data
Mengumpulkan literatur yang relevan, termasuk abstrak, teks utama, dan kutipan penting. Membuat catatan terperinci tentang setiap sumber yang akan dianalisis.
Analisis  Literatur  Menganalisis  literatur  yang  telah  dikumpulkan  dengan  memperhatikan perspektif  yang  berbeda,  argumen,  dan  perdebatan  seputar  isu  kebebasan  berekspresi  dalam media sosial. Membandingkan berbagai pendekatan dan solusi yang diajukan dalam literatur. Penyusunan  Kerangka  Konseptual  Membangun  kerangka  konseptual  berdasarkan  hasil analisis  literatur  yang  mencakup  definisi,  perdebatan,  dan  hukum  terkait  kebebasan berekspresi  dalam  media  sosial.  Penyusunan  Kesimpulan  Merumuskan  kesimpulan  yang merangkum  temuan  dari  tinjauan  literatur,  termasuk  perspektif  yang  mendominasi,  isu-isu yang masih diperdebatkan, dan hukum yang mengatur isu-isu tersebut.

## Penulisan Laporan Penelitian
Menulis  laporan  penelitian  yang  mencakup  abstrak,  latar  belakang,  metodologi,  analisis literatur, kesimpulan, dan referensi yang diikuti oleh standar penulisan akademik.
Metode ini akan memungkinkan peneliti untuk menyelidiki isu kebebasan berekspresi dalam media  sosial  dan  hukum  yang  mengaturnya  secara  komprehensif  dengan  merujuk  pada berbagai  sumber  literatur  yang  ada.  Hal  ini  juga  memungkinkan  peninjauan  literatur  untuk menjadi  dasar  yang  kuat  untuk  pemahaman  dan  analisis  lebih  lanjut  mengenai  topik  yang kompleks ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dari  tinjauan  literatur  atas  isu  kebebasan  berekspresi  dalam  media  sosial  dan  hukum yang mengatur adalah sebagai berikut:
1. Definisi  kebebasan  berekspresi  dalam  konteks  media  sosial  bervariasi  tergantung pada konteks budaya dan hukum.
2. Isu-isu  kontroversial  dalam  kebebasan  berekspresi  di  media  sosial  mencakup penyebaran  informasi  palsu,  hate  speech,  pelecehan  daring,  dan  pengawasan  oleh pihak berwenang.
3. Perusahaan teknologi  memiliki  peran penting dalam mengatur konten media sosial, tetapi  transparansi  dan  dampaknya  terhadap  kebebasan  berekspresi  menjadi  subjek perdebatan.
4. Regulasi  hukum  mengenai  kebebasan  berekspresi  di  media  sosial  bervariasi  di seluruh  dunia,  mencerminkan  perbedaan  dalam  nilai  dan  budaya  negara-negara tersebut.
5. Media  sosial  memiliki  dampak  sosial  dan  politik  yang  signifikan,  termasuk pengaruhnya dalam pembentukan opini publik, pergerakan sosial, dan proses politik.
Hasil  ini  mencerminkan  keragaman  pandangan  dan  pendekatan  yang  ada  dalam  literatur terkait isu-isu tersebut dan menunjukkan kompleksitas isu kebebasan berekspresi dalam era media sosial.
literatur mengenai isu kebebasan berekspresi dalam media sosial dan hukum yang mengatur meliputi:

## Perlindungan terhadap hak individu
Kebebasan berekspresi di media sosial harus sejalan dengan hak individu untuk privasi dan keamanan.  Regulasi  yang  tepat  harus  mempertimbangkan  perlindungan  terhadap  individu dari penyebaran informasi  palsu  atau pelecehan  daring. Self-regulasi dan kode etik:  Selain regulasi  hukum,  peninjauan  literatur  mencatat  bahwa  banyak  platform  media  sosial  telah mencoba  menerapkan  self-regulasi  dengan  mengembangkan  kode  etik  dan  pedoman perilaku  pengguna.  Perdebatan  tentang  peran  hukum  dalam  mengatasi  masalah  konten: Terdapat  diskusi  tentang  sejauh  mana  hukum  harus  terlibat  dalam  mengatur  konten  media sosial.  Beberapa  menganggap  hukum  perlu  campur  tangan  lebih  aktif  untuk  melindungi masyarakat,  sementara  yang  lain  khawatir  tentang  potensi  pelanggaran  kebebasan berekspresi.  Keterlibatan  masyarakat  sipil  dan  advokasi:  Beberapa  literatur  mencatat pentingnya  keterlibatan  kelompok-kelompok  masyarakat  sipil  dan  advokasi  dalam membentuk  kebijakan dan regulasi  yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi  di  media sosial.
Dampak  globalisasi:  Kehadiran  media  sosial  telah  menciptakan  tantangan  baru  dalam pengaturan, karena platform-platform tersebut secara efektif memfasilitasi komunikasi lintas batas. Hal  ini menggarisbawahi  perlunya kerja sama internasional dalam  mengatasi isu-isu kebebasan berekspresi di media sosial.

## Pembahasan
Pembahasan lebih lanjut tentang hasil-hasil yang telah disebutkan:
Perlindungan  terhadap  hak  individu:  Salah  satu  hasil  penting  adalah  perlunya mempertimbangkan  hak  individu  dalam  konteks  kebebasan  berekspresi  di  media  sosial. Meskipun  kebebasan  berekspresi  adalah  hak  dasar,  hak  privasi  dan  keamanan  juga  harus dilindungi.  Ini  menciptakan  kebutuhan  untuk  regulasi  yang  seimbang,  yang  tidak  hanya mengatur  kebebasan  berekspresi  tetapi  juga  melindungi  individu  dari  konten  yang merugikan.

## Self-regulasi dan kode etik
Banyak  platform  media  sosial  telah  mencoba  untuk  mengadopsi  pendekatan  self-regulasi dengan  menetapkan  kode  etik  dan  pedoman  perilaku  pengguna.  Ini  adalah  upaya  untuk mengelola  konten  tanpa  campur  tangan  pemerintah.  Namun,  keberhasilan  self-regulasi  ini tergantung  pada  sejauh  mana  perusahaan  mampu  mengawasi  dan  menegakkan  pedoman tersebut.
Perdebatan  tentang  peran  hukum  dalam  mengatasi  masalah  konten:  Isu  ini  mencerminkan ketegangan  antara  perlindungan  kebebasan  berekspresi  dan  perlindungan  individu  serta masyarakat.  Perdebatan  ini  mencakup  pertanyaan  apakah  hukum  harus  terlibat  dalam mengatur  konten  media  sosial,  dan  jika  ya,  sejauh  mana  campur  tangan  hukum  yang dibenarkan.  Ini  adalah  isu  yang  kompleks  yang  memerlukan  perdebatan  lanjutan  dalam konteks hukum dan hak asasi manusia.
Keterlibatan  masyarakat  sipil  dan  advokasi:  Dalam  upaya  untuk  merumuskan  kebijakan
yang lebih baik dan menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan, keterlibatan  kelompok-kelompok  masyarakat  sipil  dan  advokasi  memiliki  peran  penting. Mereka  dapat  membantu  menyuarakan  kepentingan  masyarakat  dan  mempengaruhi pembuatan kebijakan.

## Dampak globalisasi
Media  sosial  memiliki  sifat  global,  dan  isu-isu  kebebasan  berekspresi  di  media  sosial  juga memiliki  dampak  global.  Oleh  karena  itu,  kerja  sama  internasional  sangat  penting  dalam mengatasi  isu-isu  ini.  Negara-negara  perlu  bekerja  sama  untuk  mengembangkan  pedoman bersama dan menangani isu-isu yang melintasi batas negara.
Hasil-hasil  ini  menyoroti  kompleksitas  isu  kebebasan  berekspresi  dalam  media  sosial  dan peraturan  yang  berkaitan.  Penyelesaian  isu-isu  ini  melibatkan  sejumlah  pertimbangan, termasuk  keseimbangan  antara  kebebasan  berekspresi  dan  perlindungan,  peran  perusahaan teknologi,  hukum,  serta  partisipasi  masyarakat  sipil  dan  kerja  sama  internasional.  Dengan pemahaman  mendalam  tentang  berbagai  aspek  ini,  kita  dapat  lebih  baik  merancang  solusi yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Pembahasan  permasalahan  terkait  dengan  kebebasan  berekspresi  dalam  media  sosial  dan hukum  yang  mengatur  merupakan  langkah  penting  dalam  memahami  isu  ini  secara mendalam. Dalam pembahasan permasalahan, kita akan melihat beberapa aspek utama yang terkait dengan isu ini dengan lebih rinci:

## 1. Pengaruh Algoritma dalam Media Sosial:
Salah  satu  permasalahan  sentral  yang  perlu  ditangani  adalah  pengaruh  algoritma kecerdasan  buatan  dalam  media  sosial.  Algoritma  ini  merancang  aliran  berita,  konten yang  ditampilkan,  serta  iklan  yang  disajikan  kepada  pengguna.  Walaupun  mereka disesuaikan dengan preferensi pengguna, ada kekhawatiran bahwa algoritma-algoritma ini dapat menciptakan gelembung informasi dan membatasi paparan pengguna terhadap sudut  pandang  yang  berbeda.  Ini  bisa  merugikan  kebebasan  berekspresi  dengan mengurangi keragaman konten yang diakses pengguna.

## 2. Penyalahgunaan Informasi dan Disinformasi:
Isu  penyalahgunaan  informasi,  termasuk  penyebaran  berita  palsu  (hoaks),  hasutan kebencian,  dan  disinformasi  politik,  juga  menjadi  bagian  integral  dalam  pembahasan. Penyebaran informasi  palsu  dapat  merusak kebebasan berekspresi  dengan mengurangi kepercayaan pada informasi di media sosial. Hal ini juga dapat memicu respons hukum yang  mengatur  konten  berbahaya  di  media  sosial,  yang  bisa  memiliki  implikasi terhadap kebebasan berbicara.

## 3. Regulasi Hukum:
Peraturan hukum yang mengatur media sosial memunculkan perdebatan tentang sejauh mana mereka harus membatasi kebebasan berekspresi. Contohnya, peraturan hak cipta bisa  digunakan  untuk  membatasi  berbagi  konten,  sementara  regulasi  terkait  tindak pidana online bisa digunakan untuk menindak tindakan yang melanggar hukum. Hal ini memunculkan  pertanyaan  tentang  bagaimana  memastikan  perlindungan  hak-hak individu tanpa membatasi kebebasan berekspresi yang sah.

## 4. Perlindungan Privasi:
Perlindungan  privasi  menjadi  perhatian  yang  semakin  besar  dalam  konteks  media sosial.  Dalam  upaya  untuk  melacak  perilaku  pengguna  dan  memberikan  konten  yang disesuaikan, platform-platform media sosial sering kali mengumpulkan data pribadi. Ini memunculkan isu-isu privasi, terutama ketika data pengguna dapat disalahgunakan atau diakses oleh pihak ketiga tanpa izin.

## 5. Perbandingan Hukum Internasional:
Isu kebebasan berekspresi juga menjadi kompleks ketika dilihat dari perspektif hukum internasional.  Setiap  negara  memiliki  peraturan  yang  berbeda,  dan  beberapa  negara menghadapi  tantangan  dalam  menentukan  bagaimana  mengaturnya  dalam  konteks global.  Ini  dapat  menciptakan  konflik  hukum  ketika  konten  di  media  sosial  bersifat lintas batas negara.

## 6. Peran Media Sosial dalam Politik:
Media  sosial  telah  menjadi  platform  penting  dalam  politik,  baik  dalam  memobilisasi massa,  menyebarkan  pesan  politik,  maupun  mendiskusikan  isu-isu  politik.  Dalam beberapa kasus,  media sosial  telah memainkan peran utama dalam peristiwa-peristiwa politik  signifikan.  Ini  memunculkan  pertanyaan  tentang  bagaimana  regulasi  media sosial  dapat  memengaruhi  proses  politik  dan  kebebasan  berekspresi  dalam  konteks politik.
Dalam keseluruhan, isu kebebasan berekspresi dalam media sosial dan hukum yang mengaturnya merupakan permasalahan yang kompleks dan multi-dimensi yang memerlukan pendekatan multidisiplin untuk pemahaman yang mendalam. Penelitian lebih lanjut dan kajian mendalam mengenai isu-isu ini sangat penting untuk mengembangkan pandangan yang seimbang dan efektif dalam mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dalam era digital yang terus berkembang.

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  tinjauan  literatur  tentang  isu  kebebasan  berekspresi  dalam  media sosial  dan  hukum  yang  mengatur  adalah  sebagai  berikut  Variabilitas  dalam  Definisi  dan Praktek  Kebebasan  Berekspresi:  Definisi  dan  praktek  kebebasan  berekspresi  dalam  konteks media  sosial  bervariasi  tergantung  pada  konteks  budaya  dan  hukum.  Interpretasi  yang berbeda mengenai apa yang dianggap sebagai kebebasan berekspresi menciptakan kerumitan dalam  merumuskan  regulasi  yang  tepat.  Isu-isu  Kontroversial  yang  Berkaitan  dengan Kebebasan  Berekspresi:  Penyebaran  informasi  palsu,  hate  speech,  pelecehan  daring,  dan pengawasan  oleh  pihak  berwenang  adalah  isu-isu  kontroversial  yang  harus  diatasi  dalam konteks  media  sosial.  Menemukan  keseimbangan  antara  kebebasan  berekspresi  dan perlindungan terhadap individu dan masyarakat adalah tantangan yang terus berkembang. Peran Perusahaan Teknologi dalam Pengaturan Konten: Perusahaan teknologi besar memiliki peran  kunci  dalam  mengatur  konten  media  sosial  melalui  kebijakan  pelarangan,  moderasi, dan  penghapusan  konten.  Transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pelaksanaan  kebijakan tersebut  menjadi  subjek  perdebatan  tentang  keadilan  dan  kebebasan  berekspresi.  Regulasi Hukum  yang  Beragam  di  Seluruh  Dunia:  Regulasi  hukum  yang  mengatur  kebebasan berekspresi  di  media  sosial  beragam  di  seluruh  dunia,  mencerminkan  perbedaan  nilai  dan budaya.  Hal  ini  menciptakan  tantangan  dalam  menjaga  keseimbangan  yang  sesuai  antara kebebasan berekspresi dan perlindungan publik. Dampak Sosial dan Politik yang Signifikan: Media  sosial  memiliki  dampak  yang  signifikan  dalam  konteks  sosial  dan  politik.
Pengaruhnya  dalam  pembentukan  opini  publik,  pergerakan  sosial,  dan  proses  politik  telah memicu  perdebatan  tentang  peran  dan  tanggung  jawab  platform  media  sosial  dalam masyarakat  dan  politik.  Dengan  demikian,  isu  kebebasan  berekspresi  dalam  media  sosial adalah  perdebatan  yang  kompleks  dan  relevan  dalam  era  digital.  Kesimpulannya  adalah bahwa  penyelesaian  masalah  ini  memerlukan  keseimbangan  antara  hak  individu  untuk berekspresi  dan  perlindungan  terhadap  dampak  negatifnya.  Pemahaman  mendalam  tentang perspektif  yang  berbeda,  hukum,  dan  implikasi  sosial  dari  isu  ini  adalah  langkah  pertama dalam  merumuskan  regulasi  yang  memadai  dan menjaga  prinsip-prinsip  demokrasi  dan  hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Warong, Kristian Megahputra. "Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial." Lex Administratum 8.5 (2020).
[2] Zulfikri,  B.  BATASAN  KEBEBASAN  BEREKSPRESI  DALAM  MEDIA  SOSIAL PERSPEKTIF  UNDANG-UNDANG  DAN  HUKUM  ISLAM  (Bachelor's  thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
[3] Senduk,  Kheren  Gloria,  Dientje  Rumimpunu,  and  Anna  Waongan.  "TINJAUAN YURIDIS  TERHADAP  PETISI  ONLINE  SEBAGAI  BAGIAN  DARI  KEBEBASAN BERPENDAPAT  DITINJAU  DARI  KETENTUAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR 19 TAHUN 2016." LEX CRIMEN 11, no. 4 (2022).
[4] Taufiqurrohman, Moch  Marsa, Zaki  Priambudi, and Avina Nakita  Octavia. "Mengatur Petisi  di  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan:  Upaya  Penguatan  Posisi  Masyarakat Terhadap  Negara  Dalam  Kerangka  Perlindungan  Kebebasan  Berpendapat."  Jurnal Legislasi Indonesia 18.1 (2021): 1-17.