Legalitas Foto C1 Plano Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Semarang
Legalitas Foto C1 Plano Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Semarang
Maskup Asyadi 1 , Putri Hergianasari 2 *, Roberto Octavianus Cornelis Seba 3
1 KPU Kabupaten Semarang,
2, 3 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosioal dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Email: putri.hergianasari@uksw.edu *

## ABSTRAK
Penerapan  asas  legalitas  terhadap  foto  C1  Plano  TPS  sebagai  dasar  saat mencocokkan  selisih  penghitungan  perolehan  suara  di  kecamatan menjadi  hal  yang  patut  dipertimbangkan.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  dengan purposive  sampling ,  yaitu  di  PPK  Kabupaten Semarang.  Dalam  pelaksanaan  rekapitulasi  di  salah  satu  Kecamatan  di Kabupaten  Semarang  terdapat  langkah  rekomendasi  Panwascam  yang menjadikan  dokumentasi  foto  C1  Plano  dari  PTPS  sebagai  dasar pembetulan data C1 Hologram yang berbeda antara yang  di dalam kotak dengan salinan C1 yang dimiliki saksi. Pasal 22 ayat (2) PKPU 4 Tahun 2019  secara  nyata  menjelaskan  jika  terjadi  selisih  rekapitulasi  hasil perolehan suara untuk mencocokannya dengan C1 Plano. Pemaknaan C1 Plano  ini  oleh  beberapa  Panwascam  disamakan  dengan  Foto  C1  Plano yang diperoleh dari Pengawas TPS, disamping alasan untuk mempercepat proses rekapitulasi, mengingat keberadaan C1 Plano terdapat dalam kotak sesuai  dengan  jenis  pemilihannya,  yang  lokasinya  tidak  berada  di  satu tempat  dengan  lokasi  pelaksanaan  rekapitulasi.  PPK  sebagai  wujud ketaatan  pada  asas  legalitas  tetap  mengambil  C1  Plano  di  kotak  sebagai perwujudan pelaksanaan Pemilu yang berintegritas. Namun demikian, di salah satu kecamatan terdapat perbedaan persepsi mengenai hal tersebut yang  berujung  PPK  diminta  tidak  mengambil  C1  Plano,  cukup mendasarkan  pada  foto  C1  Plano  yang  dimiliki  Panwascam.  Disinilah perlunya  penerapan  asas  legalitas  untuk  memberikan  kepastian  hukum terhadap pelaksanaan tahapan rekapitulasi dalam Pemilu 2019.
Kata kunci: Foto C1 Plano, Asas Legalitas, Rekapitulasi Penghitungan Suara

## ABSTRACT
The application of the legality principle to the C1 Plano photo of the Voting Place Supervisor as a basis when matching the difference in the vote count in the sub-districts is something that should be considered. This study uses a  qualitative  method  with  purposive  sampling,  namely  in  PPK  Semarang Regency. In carrying out the recapitulation in  one of  the sub-districts in Semarang  Regency,  there  was  a  District  Election  Supervisory  Committee recommendation step which made the C1 Plano photo documentation from PTPS as the basis for correcting the C1 Hologram data which was different between  the  one  in  the  box  and  the  copy  of  C1  owned  by  the  witness. Article  22  paragraph  (2)  of  PKPU  4  of  2019  clearly  explains  if  there  is  a difference in the recapitulation of the results of the vote to match it with C1 Plano. The meaning of C1 Plano by some District Election Supervisory Committee is compared to the Photo of C1 Plano obtained from the Voting Place Supervisor, in addition to the reason to speed up the recapitulation process, considering that C1 Plano is contained in a box according to the type of election, which is not located in the same place as the location of the recapitulation. The District Election Committee as a form of obedience to  the  principle  of  legality  continues  to  take  C1  Plano  in  the  box  as  a manifestation of the implementation of elections with integrity. However, in  one  sub-district  there  was  a  difference  of  perception  regarding  this matter, which resulted in PPK being asked not to take C1 Plano, just based on  the  photo  of  C1  Plano  owned  by District  Election  Supervisory Committee. This is where the need for the application of the principle of legality  to  provide  legal  certainty  for  the  implementation  of  the recapitulation stage in the 2019 Election.
Keywords:  Photo  of  C1  Plano,  Principle  of  Legality,  Vote  Count Recapitulation

## PENDAHULUAN
Tolok ukur kesuksesan demokrasi suatu negara kemudian ditentukan oleh penyelenggaraan  pemilu  sehingga  hal  tersebut  menjadi  aspek  penting  dalam praktik  demokrasi  prosedural  (Arif,  2020).  Pemilu  juga  merupakan  alat  ukur partisipasi  politik  dalam  negara  demokrasi  (Pahlevi,  2015).  Penyelenggaraan pemilu  mempunyai  lingkup  yang  sangat  luas  meliputi  aspek  kelembagaan penyelenggara  pemilu  atau Electoral  Management  Body  (EMB)  dan  sistem pelaksanaan pemilu (Zuhro, 2019).  Maka dari itu, proses-proses birokratis, politis maupun  administratif  dalam  penyelenggaraan  pemilu  menjadi  sangat  penting dalam menentukan kualitas demokrasi (Rahmawati, 2018).
Legalitas Foto C1 Plano Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Semarang
Kerumitan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak Tahun 2019 oleh Bangsa Indonesia menyimpan banyak dinamika (Ardipandanto,  2019).  Salah  satu  bentuk  kerumitan  tersebut  adalah  proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan. LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) dan terbuka  dalam  perhitungan  suara  menjadi  prinsip  dasar  dan  utama  pemilihan umum  di  negara  demokratis  (Marzili,  2004).  Prinsip  yang  diangkat  haruslah didukung  dengan  Dasar  Hukum  yang  kuat  pula.  Dasar  ini  tercantum  dalam Undang-Undang yang menentukan dan mengatur setiap proses dari awal hingga akhir. Adapun yang diatur terkait perhitungan, pentabulasian, pengkonsolidasian suara.  Melalui  Undang-Undang,  setiap  proses  ini  dilaksanakan  dengan  akurat, merata, adil, dan terbuka dan dihadiri oleh perwakilan partai, kandidat, pemantau dan masyarakat umum. Selain itu, Undang-Undang juga mengatur setiap gugatan untuk penghitungan suara yang dismpaikan oleh perwakilan partai dan kandidat serta setiap keluhan terjadinya selisih perolehan suara harus diatur dengan jelas mekanismenya, agar memberikan kepastian hukum (Fatayati, 2017). Perhitungan suara yang menggunakan prinsip LUBER JURDIL adalah dasar Pemilihan Umum yang demokratis (Subekti, 2019).
Implementasinya dengan perhitungan suara, rekapitulasi dan penetapan hasil yang dilaksanakan terbuka untuk publik dengan saksi dari perwakilan partai, kandidat dan pemantau pemilu yang hadir di tempat pemungutan suara dan/atau perhitungan  suara.  Undang-Undang  juga  harus  menentukan  prosedur perlindungan jika perhitungan menggunakan teknologi penghitung kertas suara. Undang-Undang  ini  harus  berisi  pedoman  yang  memungkinkan  untuk dilakukannya  verifikasi  independen  (keakuratan  dan  kesempurnaan)  pada alat/teknologi  penghitung  kertas  suara  baik hardware  maupun  software-nya. Perhitungan surat suara baik secara manual maupun dengan teknologi elektronik harus  memiliki  prosedur  pengawasan.  Tujuannya  agar  dapat  memastikan keakuratan dan keandalan dua metode perhitungan tersebut (Syafitri et al., 2019).
Pada  pelaksanaannya,  kisruh  memungkinkan  tetap  terjadi  dalam pelaksanaan  rekapitulasi  penghitungan  suara  baik  tingkat  kecamatan  maupun tingkatan yang lain. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya hal ini antara lain; ketidaksiapan  pengawas  dan  saksi,  kekurangpahaman,  kurangnya  komitmen untuk  menjalankan  tugas  dan  perannya  dan  tidak  menjalankan  tugas  sesuai dengan  ketentuan  yang  sudah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum. Kasus lain, ada oknum pengawas dan saksi yang mempersoalkan kembali bagaimana penghitungan suara diperoleh di tingkat bawah.
Permasalahan  terkait  perhitungan  suara  di  tingkat  daerah  serta ketidaksiapan panitia pengawas juga telah diteliti oleh Amrullah dkk dengan judul
Profesionalisme  Penyelenggaraan Ad  hoc  dalam  Keberatan  Saksi  di  Tahap Rekapitulasi  Hasil  Perhitungan  Suara  Tingkat  Kecamatan.  Penelitian  ini menyatakan  bahwa  profesionalisme  Panitia  Pemilihan  Kecamatan  (PPK)  harus lebih  ditingkatkan  dalam  melakukan  rekapitulasi  perhitungan  suara  untuk meminimalisir  kesalahan,  khususnya  persoalan  terhadap  keberatan  saksi (Amrullah et al., 2021). Berdasarkan penelitian Hurasan dkk dengan judul Kinerja Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  Ulang  pada  Pemilu  2019  di  Kota Tebing Tinggi, menyatakan bahwa good governance diperlukan dalam tata kelola pemilu  yang  memfokuskan  pada  kinerja  yang  efektif  dan  efisien  sampai  pada tingkat Kecamatan (Husri Hurasan et al., 2021). Begitu juga penelitian yang telah dilakukan oleh Ardyanti Ahmad dkk dengan judul Kinerja PPK dalam Pemilihan Umum  Serentak  tahun  2019  di  Kecamatan  Sagulung  mengalami  permasalahan dalam  data  pemilih.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  hal  ini  disebabkan  karena kinerja  PPK  di  Kecamatan  Sagulung  kurang  maksimal,  sehingga  kedepanya diperlukan Bimtek untuk calon PPK (Ahmad et al., 2020).
Hasil  kerja  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS) menentukan kualitas pemilu. Karena apabila penyelenggaraan pemilihan umum tidak  sesuai  dengan  prinsip  jujur,  mandiri,  transparan,  terbuka,  adil,  maka berpeluang  untuk  digugat  oleh  masyarakat  dan  pihak-pihak  tertentu.  Hal  ini berdasarkan  penelitian  Andreas  Pandiangan  pada  jurnal The Journal of  Society and  Media  dengan  judul  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  Pemilu 2019:  Tanggung  jawab  dan  Beban  Kerja  (Pandiangan,  2019).  Kualitas  Kerja Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  pada  Penyelenggaraan  Pemilu Legislatif  di  Kabupaten  Lembata  Tahun  2014  merupakan  judul  penelitian  yang membahas  kualitas  kinerja  KPPS  menentukan  hasil  pemilu  yang  berkualitas (Gorantokan,  2018).  Berdasarkan  penelitian  sebelumnya,  maka  penelitian  ini membahas  mengenai  legalitas  foto  C1  Plano  pengawas  TPS  pada  rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Semarang.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif  dengan  observasi  langsung  di  lapangan.  Objek  kaji  penelitian  ini beberapa  surat  suara  di  kecamatan  yang  terjadi  penghitungan  suara  ulang  oleh PPK. Hal tersebut dilakukan karena saat dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK, ketika terjadi selisih antara berita acara yang dibawa saksi dan yang dibacakan, maka perlu dilakukan dengan membuka kotak suara untuk mengambil C1 Plano. Posisi  kotak  tidak  berada  dalam  satu  ruangan  yang  sama  dengan  tempat
Legalitas Foto C1 Plano Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Semarang
rekapitulasi sehingga memakan banyak waktu. Disatu sisi, Pengawas TPS sesuai dengan ketentuan pada saat penghitungan suara memfoto C1 Plano tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Asas Legalitas dalam Rekapitulasi Perhitungan Suara pada Pemilu
Penerapan  asas  legalitas  akan  menunjang  dari  berlakunya  kepastian hukum dan terjadinya kesamaan perlakuan. Di samping itu, asas ini memberikan kepada  warga  negara  jaminan  hukum  terhadap  pemerintah  (Ayu, et  al.,  2016). Asas  legalitas  menjadi  dasar  dalam  setiap  penyelenggaraan  setiap  kegiatan kenegaraan dan  proses  pemerintahan yang dilegitimasi  dalam  Undang-Undang. Wewenang  yang  disematkan  berdasarkan  Undang-Undang  yang  mengaturnya (Ridwan,  2003).  Penyelenggaraan  administrasi  pemerintah  harus  berdasarkan hukum yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 30 Tahun 2014, 2014). Implikasinya, setiap keputusan dan Tindakan dari badan atau pejabat pemerintahan tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang (Endang, 2018). Pasal 3 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 pada dasarnya  telah  meletakkan  prinsip  berkepastian  hukum  sebagai  fondasi  dalam setiap  penyelenggaraan  adminitrasi  pemilu  tersebut  (Undang-Undang  Republik Nomer  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum,  2017).  Akan  tetapi  dalam perkembangannya di lapangan seringkali secara teknis terdapat ruang yang belum sempat  diatur  secara  lebih  detail.  Padahal  kepastian  hukum  yang  diperoleh melalui  penjabaran  yang  detail  mengenai  prosedur  pemilu  berguna  untuk meningkatkan kepercayaan publik pada proses penyelenggaraan pemilu baik dari aspek  konsistensi,  kesetaraan  dan  keadilan  (Endang,  2018).  Pentingnya  aspek kepastian  hukum  dalam  detail  prosedur  penyelenggaraan  pemilu  ini  tentu menjadi ruang yang harus selalu diperhatikan dan menjadi bahan evaluasi dalam upaya  pencapaian  integritas  pemilu  dan  upaya  mendorong  kepercayaan  publik terhadap proses dan hasil pemilu itu sendiri dari hari ke hari. Detail prosedur yang berkepastian  hukum  menjadi  fondasi  dalam  pencapaian  efisiensi  administrasi guna menjamin kredibilitas proses dan hasil pemilu itu sendiri (Pettaloto, 2019).
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan di Kabupaten Semarang
Pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Semarang pada Rabu, 17 April 2019. Pemungutan suara berakhir pada pukul 13.00 WIB. Dilanjutkan penghitungan perolehan suara secara terbuka oleh KPPS  di  hadapan  para  saksi,  yaitu  peserta  Pemilu,  pengawas  TPS,  pemantau pemilu dan masyarakat yang hadir. Adapun dalam penghitungan berdasarkan 5
urutan  surat  suara  dimulai  dari  Pasangan  Calon  Presiden,  Dewan  Perwakilan Daerah  Republik  Indonesia  (DPD  RI),  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia  (DPR  RI),  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Provinsi  dan terakhir DPRD Kabupaten/Kota. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara di  Kabupaten  Semarang  diwarnai  dengan  beberapa  TPS  yang  melakukan penghitungan  ulang,  karena  terjadi  selisih  antara  surat  suara  dengan  jumlah pemilih yang hadir, ketidaksinkronan antara penulisan di C1 Plano dengan surat suara  yang dihitung  serta  kesalahan  dalam  kolom pencatatan.  Terdapat  38  TPS yang melakukan penghitungan ulang, yang menyebabkan perubahan perolehan serta  berdampak  terhadap  perubahan  dalam  C1  Plano  yang  telah  ditulis sebelumnya. Mekanisme tersebut sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum  (PKPU)  Nomor  3  Tahun  2019  (Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2019, 2019). Semua kejadian khusus tersebut pada hakikatnya sudah dituangkan dalam formulir C2. Kemudian, setelah selesai hasil dari penghitungan suara tersebut ditulis dalam berita acara pemungutan dan dalam  sertifikat  hasil  penghitungan  suara  menggunakan  format  yang  sudah ditetapkan KPU. Isi dari masing-masing kotak yang dikirim KPPS ke PPK melalui Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS),  diatur dalam  Pasal  57  PKPU  nomor  3  Tahun 2019 (KPU RI 2019).
Uraian tata cara bagaimana berkas dimasukkan ke dalam masing-masing kotak sesuai dengan jenis pemilihan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan PPK saat melakukan rekapitulasi sebagaimana seperti pada ketentuan dalam pasal 57 ayat (3) PKPU 3 Tahun 2019. Selain itu, KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel  di  TPS  desa/kelurahan.  kepada  PPS  atau  KPU  yang  berisi  surat  suara, berkas pemilih dan sertifikat hasil pemungutan suara (logistik pemilu). Selain itu, PPS  membuat  berita  acara  penerimaan  kotak  hasil  penghitungan  suara  yang diterima calon dari KPPS tersebut. Protokol dan kotak suara yang diterima dikirim ke Panitia Pemilihan Daerah (PPK) pada hari yang sama. Proses pembuatan Berita Acara dapat dibuat maksimal 3 hari setelah penghitungan perolehan suara, jika terjadi  keadaan  tertentu.  Ketentuan  Pasal  52  ayat  (7)  PKPU  3  Tahun  2019 menyatakan bahwa (7) Saksi, Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilu yang hadir pada  saat  penghitungan  suara  diberi  kesempatan  untuk  mendokumentasikan formulir  C1.  Rencana-PPWP,  C1.  Rencana-DPR,  C1.  Rencana-DPD,  C1. Rencana-DPRD  Provinsi,  Formulir  C1  Rencana-DPRD  Kabupaten/Kota  setelah tanda tangan KPPS dan saksi yang hadir, dan Formulir C7.DPT-KPU, Formulir C7. DPTb-KPU, Formulir C7.DPK-KPU KPPS dan salinan Formulir Model A.3- KPU,  model  A.4-KPU,  model  A.DPK-KPU  setelah  pemungutan  suara  berakhir (KPU RI 2019).
Legalitas Foto C1 Plano Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Semarang
Hasil penghitungan suara TPS kemudian dihitung di tingkat kecamatan. PPK kemudian membuat rangkuman dalam rapat yang dihadiri Saksi-saksi peserta pemilu  dan  di  Panwaslu  Kabupaten.  Dua  kali  rapat  umum  dilakukan  di kecamatan,  yang  pertama  adalah  rapat  umum  untuk  meringkas  TPS  sesuai formulir DAA1 di satu desa/kelurahan. Kedua, Rapat Pleno untuk rekap suara per desa/kelurahan per kecamatan yang dituangkan dalam formulir DA1. Rapat Pleno di  PPK  dilaksanakan  dalam  maksimal  4  panel,  sehingga  peserta  Pemilu  harus menyediakan  saksi  yang  cukup,  demikian  halnya  dengan  Panwascam,  karena Panwascam hanya beranggotakan 3 orang. Saat pelaksanaan rekapitulasi per TPS dalam satu desa/kelurahan, masih banyak dijumpai C1 hologram yang tidak sesuai dengan salinan C1 yang dimiliki saksi, pengawas TPS bahkan berbeda pula dengan foto C1 Plano yang dimiliki oleh pengawas TPS.
Analisis Legalitas Foto C1 Plano Pengawas TPS dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kabupaten Semarang
Berdasarkan hasil  pengawasan yang dilakukan  oleh  Bawaslu  Kabupaten Semarang,  ada  27  TPS  yang  direkomendasikan  penghitungan  suara  ulang  di tingkat  PPK  saat  dilakukan  rekapitulasi,  3  diantaranya  terdapat  di  Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. Hal tersebut diakibatkan karena angka yang tidak sesuai antara C1 hologram dengan salinan C1 yang dimiliki saksi, C1 hologram dan  C1  plano  yang  tidak  ditemukan  dalam  kotak  suara  presiden  dan  wakil presiden, dan salah penjumlahan akibat penghitungan ganda antara caleg dengan parpol.  Dari  27  yang  direkomendasikan  Bawaslu  Kabupaten  Semarang,  12 diantaranya  terjadi  karena  C1  hologram  yang  tidak  sesuai  dengan  salinan  C1 peserta pemilu serta pengawas TPS, serta perbedaan antara C1 hologram dengan foto C1 Plano yang dimiliki oleh Panwascam yang bersumber dari Pengawas TPS. Proses  rekapitulasi  yang  berlangsung  dari  pagi  sampai  dengan  larut  malam menyebabkan PPK, saksi dan Panwascam banyak yang mengalami kelelahan di hari pertama.
Rekapitulasi  di  hari  berikutnya  juga  banyak  ditemukan  masalah  yang serupa,  yang  pada  ujungnya,  beberapa  Panwascam menggunakan dasar  foto  C1 Plano saat PPK melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah dalam C1 hologram  maupun  perbedaan  data  antara  C1  hologram  dan  salinan  C1  yang dimiliki saksi peserta pemilu. Dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU  Nomor  4  Tahun  2019  dinyatakan  bahwa  saksi  atau  Panwaslu  Kecamatan dapat  mengajukan  keberatan  atas  tata  cara  PPK  meringkas  hasil  dan/atau perbedaan  hasil  pemilihan  jika  terdapat  hal-hal  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal saksi atau panwaslu kecamatan tidak setuju,  PPK  harus  menjelaskan  tata  cara  dan/atau  mendamaikan  perbedaan ikhtisar hasil pemilihan dalam bentuk Templat C1. Rencana-PPWP, Templat C1.
Rencana-DPR,  Templat  C1.  Rencana-DPD,  Template  C1.  Rencana  -  DPRD Provinsi,  Model  C1.  Rencana-DPRD  Kabupaten/Kota  (Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomer  3  Tahun  2019,  2019).  Berikut merupakan contoh foto C1 Plano pada lembar pertama di Desa Tajuk Kecamatan Getasan pada TPS I.

## Gambar 1. Contoh Foto C1 Plano Lembar 1
Apabila  merujuk  pada  Pasal  22  ayat  (2)  PKPU  4  Tahun  2019,  jelas dinyatakan  bahwa  PPK  yang  wajib  mencocokkan  selisih  Rekapitulasi Penghitungan Peroleh Suara dengan C1 Plano. Namun yang terjadi disalah satu kecamatan  di  wilayah  Kabupaten  Semarang,  karena  proses  rekapitulasi  yang membutuhkan  waktu  yang  membuat  saksi  peserta  pemilu  dan  Panwascam
Legalitas Foto C1 Plano Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Semarang
kelelahan, justru Panwascam meminta PPK untuk menjadikan dasar foto C1 Plano yang  mereka  peroleh  dari  Pengawas  TPS  dalam  melakukan  pencocokan  atas selisih  rekapitulasi  tersebut.  Bahkan  saat  PPK  akan  mengambil  kotak  untuk mencari keberadaan C1 Plano ada yang menyampaikan bahwa proses pembukaan kotak itu menyalahi prosedur, dengan alasan ayat (2) tersebut tidak ada kalimat yang menyatakan untuk membuka kotak suara.
Keberadaan  C1  Plano  untuk  setiap  jenis  pemilihan  ini  merupakan  hal yang sudah diatur dalam ketentuan PKPU. C1 Plano masing-masing dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilihannya. Padahal saat dilakukan rekapitulasi  di  PPK,  kotak  yang  ada  di  ruang  rapat  pleno  hanya  kotak  suara Presiden  dan  Wakil  Presiden,  sedangkan  kotak  jenis  pemilihan  lain  berada  di gudang  penyimpanan  yang  kadangkala  jaraknya  membutuhkan  waktu  jika diperlukan  untuk  melakukan  pencocokan  dengan  C1  Plano.  Pasal  52  ayat  (7) PKPU 3 Tahun 2019 dan Pasal 22 ayat (2) ini dimaknai oleh oknum Panwascam agar  foto  C1  Plano  yang  dimiliki  sebagai  dasar  pencocokan  saat  terjadi  selisih rekapitulasi tersebut.
Makna  asas  legalitas  bahwa  setiap  tindakan  harus  didasarkan  pada peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan bagian penting dalam pelaksanaan  proses  rekapitulasi  tersebut.  Panwascam  mendasarkan  bahwa tindakannya agar PPK menggunakan foto C1 Plano saat melakukan pembetulan dalam rekapitulasi didasarkan karena Pasal 52 ayat (7) sebagai salah satu alat bukti. Namun  demikian  mengenai  siapa  yang  menjelaskan  dan  mencocokkan  selisih hasil  rekapitulasi  dengan  C1  Plano  merupakan  domain  PPK.  Lebih  lanjut  lagi, makna dari C1 Plano yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) merupakan C1 Plano yang dibuat oleh KPPS saat melakukan penghitungan suara, bukan foto C1 Plano sebagaimana  ketentuan  pasal  52  ayat  (7)  PKPU  3  Tahun  2019  bahwa  yang mendokumentasikan adalah saksi, pengawas TPS dan pemantau Pemilu. Artinya, PPK  dalam  dalam  menjelaskan  dan  mencocokkan  selisih  tersebut  wajib hukumnya menggunakan C1 Plano, bukan foto C1 Plano.
Foto  C1  Plan  adalah  format  dokumen  elektronik.  Menurut  Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008, setiap informasi elektronik  yang  dibuat,  ditransmisikan,  diterima  atau  disimpan  pada  media analog,  digital,  elektromagnetik,  optik  atau  sejenisnya  dan  melaluinya  dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar. komputer atau sistem elektronik. Setiap teks, suara, gambar, peta, pola, foto atau sejenisnya, huruf, karakter, angka, kode akses,  simbol  atau  tanda  yang  memiliki  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  manusia (Sembiring, 2016). Dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah apabila memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen
atau  surat  yang  menurut  perundang-undangan  harus  dalam  bentuk  tertulis. Sedangkan  syarat  materil diatur  dalam  Pasal  6,  Pasal  15,  dan  Pasal  16 UU  ITE, yang  pada  intinya  Informasi  dan  Dokumen  Elektronik  harus  dapat  dijamin keotentikannya,  keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk  menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik (Waruwu, 2018).
Foto C1 Plano untuk menjadi salah satu alat bukti tentu harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apalagi Panwascam menerima dokumen yang diteruskan dari Pengawas TPS yang jumlahnya sebanyak TPS yang ada dalam desa/kelurahan di  setiap  kecamatan.  Jumlah  foto  C1  Plano  yang  banyak,  belum  lagi  ditambah dengan  beberapa  kali  Pengawas  TPS  mengambil  foto  tersebut  karena  adanya kesalahan dalam penulisan C1 Plano. Sehingga penggunaan foto C1 Plano dalam melakukan pencocokan saat terjadi selisih ini tentu tidak boleh dilakukan dengan alasan  apapun,  mengingat  otentifikasi  foto  C1  Plano  tersebut  belum  dapat dipastikan kebenarannya. Asas legalitas memberikan jaminan rule of law sehingga apa yang dilakukan akan memperkuat kepastian hukum. PPK lah yang memiliki kewajiban  untuk  menjelaskan  dan  mencocokkan  selisih  rekapitulasi  hasil penghitungan  perolehan  suara  dengan  berdasarkan  C1  Plano.  Membuka  kotak suara yang  berisi  C1  Plano  meskipun  tidak  secara  tersurat,  merupakan  langkah yang dijamin berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tersebut. C1 Plano untuk setiap jenis pemilihan, sebagaimana ketentuan 57 PKPU nomor 3 Tahun  2019  berada  di  masing-masing  kotak  sesuai  dengan  jenis  pemilihan. Artinya, jika terjadi selisih, maka yang dilakukan adalah mencocokkan dengan C1 Plano, yang keberadaannya harus dengan cara membuka kotak sesuai dengan jenis pemilihannya.  Panwascam  hanya  menyampaikan  keberatan  saja,  PPK  lah  yang menjalankan prosedur mekanisme untuk menjelaskan dan mencocokkan dengan C1  Plano  tersebut.  Kondisi  dan  suasana  rekapitulasi  di  tingkat  PPK  memang penuh  dinamika  seiring  dengan waktu  yang  tersedia  serta  keterbatasan  sumber daya  manusia  yang  ada.  Namun  demikian,  penerapan  asas  legalitas  dalam penyelenggaraan  setiap  tahapan  pemilu  merupakan  bagian  penting  untuk mewujudkan pemilu yang transparan dan berkualitas.

## KESIMPULAN
Kerangka  hukum  pemilu  mensyaratkan  bahwa  semua  dokumen penghitungan suara yang diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan PKPU, termasuk  hasil  penghitungan  suara  dan  hasil  ringkasan,  serta  keputusan  yang menentukan  atau  mempengaruhi  hasil  pemilu,  tersedia  untuk  umum.  Catatan
pemilu  harus  dipublikasikan  di  semua  tingkat  penyelenggara  pemilu,  termasuk TPS, kecamatan, kabupaten, dan pusat. Pernyataan rinci hasil total, termasuk hasil pemungutan  suara  di  setiap  TPS,  harus  diajukan  ke  setiap  TPS.  Mekanisme pelaksanaannya  tentunya  harus  berdasarkan  asas  legalitas  untuk  menjamin kepastian  hukum.  Hal  yang  terjadi  dalam  Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di salah satu kecamatan, saat terjadi selisih antara C1  hologram  dengan  salinan  C1  yang  dimiliki  saksi  peserta  pemilu,  yang mendasarkan penggunaan foto C1 Plano yang belum terotentifikasi kebenarannya sangat  berpotensi  merugikan  peserta  pemilu.  Oleh  karena  itulah,  kewenangan Panwascam  hanya  menyatakan  keberatan,  sedangkan  PPK  lah  yang  wajib menjelaskan prosedur dan mencocokan dengan C1 Plano, dengan cara membuka kotak suara sesuai dengan jenis pemilihannya.

## REFERENSI
Ahmad,  A.,  Solihin,  M.,  &  Lestari,  D.  L.  (2020).  KINERJA  PANITIA  PEMILIHAN KECAMATAN  (PPK)  DALAM  PEMILIHAN  UMUM  (UMUM)  SERENTAK TAHUN 2019 DI KECAMATAN SAGULUNG. Jurnal Trias Politika , 4 (2), 238–249.
Amrullah, A., Subhilhar, S., & Amin, M. (2021). Profesionalisme Penyelenggara Adhoc dalam Keberatan Saksi di Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat
Kecamatan. PERSPEKTIF , 10 (2), 321–344.
https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4426
Ardipandanto,  A. (2019, June). Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. INFO  Kajian  SIngkat  Terhadap  Isu  Aktual  Dan  Strategis  Pusat  Penelitian Badan Keahlian DPR RI , 25–30.
Arif, M. S. (2020). Meningkatkan Angka Partisipasi sebagai Upaya Menjamin Legitimasi
Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid- 19. Electoral  Governance  Jurnal  Tata  Kelola  Pemilu  Indonesia , 2 (1),  18–40. www.journal.kpu.go.id
Ayu, G., Damayanti, R., Freies Ermessen«, M. H., & Dosen, M. H. (2016). Freies Ermessen dalam Konsep Negara Kesejahteraan. Jurnal  Advokasi , 6 (1), 72944.
https://www.neliti.com/publications/72944/
Endang,  M.  I.  A.  (2018).  Diskresi  dan  Tanggung  Jawab  Pejabat  Pemerintahan  Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Hukum Peratun , 1 (2), 223–244.
Fatayati, S. (2017). Relevansi Asas-Asas Pemilu sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang
Demoraktis dan Berintegrasi. Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman , 28 (1), 147–165.
Gorantokan,  E.  O.  B.  (2018).  KUALITAS  KERJA  KELOMPOK  PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF DI
KABUPATEN  LEMBATA  TAHUN  2014. POLITICO:  Jurnal  Ilmu  Politik , 7 (2). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/30535
Husri  Hurasan,  D.,  Amin,  M.,  &  Ridho,  H.  (2021).  Kinerja  Kelompok  Penyelenggara
Pemungutan  Suara  Pemungutan  Suara  Ulang  pada  PEMILU  2019  di  Kota  Tebing Tinggi. PERSPEKTIF , 11 (1), 214–230.
https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5503
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2019, Pub. L. No.
3, jdih.kpu.go.id 1 (2019).
Marzili, A. (2004). Election Reform . Chelsea House Publisher.
Pahlevi, I. (2015). Sistem Pemilu di Indonesia. In Jurnal Hukum & Pembangunan . Pusat Pengkajian,  Pengolahan  Data  dan  Informasi  (P3DI)  Sekretariat  Jenderal  DPR Republik Indonesia. https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no2.1304
Pandiangan, A. (2019, April). KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS)PEMILU  2019:  TANGGUNGJAWAB  DAN  BEBAN  KERJA .  TheJournalof Society and Media. https://journal.unesa.ac.id/index.php/jsm/article/view/4229/2531
Pettaloto,  R.  D.  (2019). Penanganan  Penindakan  Pelanggaran  Pemilu  olehBawaslu Berdasarkan  Undang-Undang  Nomer  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum ( ahsanul Minan, Ed.; pp. 31–54). BAWASLU. www.bawaslu.go.id
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomer  30  Tahun  2014,  www.bphn.go.id  (2014). www.bphn.go.id
Undang-Undang Republik Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pub. L. No.
7, DPR RI dan Presiden RI 1 (2017).
Rahmawati, N. A. (2018). Jalan Panjang Aktor Pemantau Pemilu. Jurnal Transformative ,
4 (1), 68–83.
Ridwan.  (2003).  Pertanggungjawaban  Publik  Pemerintah  dalam  Perspektif  Hukum
Administrasi Negara. Jurnal Hukum , 22 (10), 27–38.
Sembiring,  S.  F.  (2016).  Pengarsipan  digital  produk  informasi. IQRA`:  Jurnal  Ilmu Perpustakaan Dan Informasi (e-Journal) , 10 (02), 36–46.
http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/538
Subekti, V. S. (2019). Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. In Imran (Ed.), Memperkuat  Peradaban  Hukum  dan  Ketatanegaraan  Indonesia (1st  ed.,  pp. 37–60). Sekertariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia. www.komisiyudisial.go.id Syafitri, R., Muda, I., & Matondang, A. (2019). Sistem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan  Kecamatan  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  pada  Komisi  Pemilihan Umum Kota Medan. PERSPEKTIF , 8 (2), 72–76.
https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2596
Waruwu, R. P. R. (2018, June 4). Eksistensi Dokumen Elektronik di Persidangan Perdata . Mahkamahagung.Go.Id. https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3048/eksistensi-dokumen- elektronik-di-persidangan-perdata
Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. Jurnal Penelitian Politik , 16 (1), 69. https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782