## KINERJA  APARATUR  DINAS PERUMAHAN,  KAWASAN
PERMUKIMAN  DAN PERTANAHAN  KABUPATEN  MAMASA  (STUDI: PELAYANAN  SERTIFIKASI TANAH  PADA BIDANG PERTANAHAN)
Beni Maqi Randan 1 , 1 Prodi Ilmu  Pemerintahan, Fakultas  Ilmu-Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Pemerintahan Universitas  Al Asyariah  Mandar
Email: benidishub@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to determine the performance of the Land Sector Apparatus of the Housing and Land Affairs Office of Mamasa Regency. This study uses descriptive  qualitative  research  methods  that  aim  to  describe and describe events  and  phenomena  that  occur  in  the  field  and  present  data  in  a systematic,  factual,  and  accurate  manner.  Data  was  collected  by  using observation,  interview,  and  documentation  techniques.  Researchers  used source triangulation to check the validity of research data. Data analysis in this  study  uses  three  components  consisting  of  data  reduction,  data presentation, and drawing conclusions.The results of this study indicate that the  performance  of  the  Land  Sector  Apparatus  of  the  Housing  and  Land Affairs  Office  of  Mamasa  Regency  has  implemented  indicators  of  form, reliability,  guarantee,  productivity,  responsiveness  and  accountability. However,  not  all  indicators  run  well  according  to community expectations because  there  are  still  complaints  from  the  community,  the  requirements needed  and  the  processes  faced  by  the  community  are still convoluted and the costs are fairly high.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujian  untuk  mengetahui  kinerja  tim  di  dinas  pertanahan kabupaten  mamasa  dengan  realitas  yang sangat tepat. Pengumpulan data di tentukan  dengan  teknik  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Peneliti menggunakan  triagulasi sumber untuk mengecek keabhasan data penelitian. Analisis  data dalam penelitian  ini menggunakan tiga komponen yaitu reduksi data,  visualisasi  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa pengoperasian alat pemantau wilayah dinas pemukiman dan  wilayah  pemerintah  kabupaten  mamasa  telah  mmenetapkan  indikator penampilan,  keandalan, jaminan, produktivitas, daya tanggap, dan tanggung jawab  dari  masyarakat,  persyaratan  yang  dibutuhkan  dan  proses  yang dihadapi  masyarakat masih berbelit-beli serta biaya yang terbilang tinggi.
Kata Kunci: Kinerja Aparatur, Pelayanan Sertifikasi.
| 141 p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732

## PENDAHULUAN
Hal  terpenting  dalam  mengukur  kinerja  sebuah  organisasi  adalah memberikan  penlian  karena  dapat  dijadikan  sebagai  tolak  ukur  dalam menetukan  keberhasilan  dari  organisasi  tersebut.  Adapun  untuk pelayanan pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjadi sangat penting untuk mengukur kinerjanya. Sehingga dapat diketahui sejauh mana kinerja organisasi tersebut memberikan pelayanan kepada masyarakat, apakah kinerjanyadalam  memberikan  pelayanan  telah  sesuai  dengan  keinginan masyarakat sebagai pengguna layanan.(Dr. H. Bahrul Kirom, 2015)
Adanya perbaikan kinerja yang lebih terarah sehingga dapat mewujudkan visi dan misi organisasi dan pelayanan publik yang optimal dapat tercapai, sebab tingginya kinerja organisasi akan membuat tugas dan fungsi dari organisasi tersebut  lebih  efektif  dan  efesien  serta  lebih  responsive  dalam  memberikan pelayanan kepada pengguna layanan. (Mahmudi, 2010) Arif  (2015)  menyatakan  bahwa  penilaian  kinerja  merupakan  bentuk penilaian yang berjalan secara otomatis dan sistematik untuk mengetahui hasil kinerja dan seberapa potensi pegawai dalam usaha meningkatkan potensi diri untuk kepentingan organisasi. Sementara Marwansyah (2014: 228) menjelaskan penilaian kinerja adalah cara untuk melihat, menganalisa dan memeriksa serta menilai kinerja baik individu maupun sekelompok pegawai. Adapun Widodo, Eko, Suparno (2015: 130), mengemukakan bahwa penilaian kinerja merupakan pengukuran tingkat kemudian dibandingkan dengan standar kinerja pelayanan yang  telah  ditetapkan  sebagai  ukuran  dalam  menentukan  kompensasi, pegembangan,  promosi  maupun  pelatihan-pelatihan  bahkan  dalam pemberhentian pegawai.
Dalam mewujudkan tujuan organisasi yaitu pencapaian sasaran, visi dan misi  sebagai tolak ukur kinerja organisasi maka diperlukan suatu informasi dalam  lingkup  internal  organisasi  tersebut.  Namun  pada  kenyataannya, informasi kinerja organisasi pelayanan publik masih sangat terbatas dan belum mudah diakses hal tersebut disebabkan karena pemerintah menganggap kinerja organisasi bukan merupakan sesuatu yang kurang penting.
Tuntutan  masyarakat  dalam  berbagai  bidang  kebutuhan  membuat organisasi-organisasi  pelayan  publik  harus  lebih  mengoptimalkan  lagi kinerjanya, Yang  dimana  dalam  mencapai  suatu  kinerja  dapat  terlaksana dengan  baik  dari organisasi  pelayanan  publik  tersebut  sebagaimana  yang dipahami prosedur pemerintah yang berbelit-belit, belum efesien dan seringnya terjadi  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  kewenangan    membuat  kinerja pemerintah dipertanyakan.(hardiansya, 2011)
Adanya pelayanan yang diberikan oleh aparatur birokrat yaitu sertifikat tanah dan manusia memiliki hak untuk memiliki tanah, maka peran pemerintah sangat  penting  dalam  mengatur  kepemilikan  tanah.  Pemerintah  sebagai organisasi  yang  memiliki  otoritas  diberi  pelimpahan  oleh  Negara  untuk
Jurnal Ilmu Pemerintahan  & Ilmu Komunikasi
menguasai,  mengatur,  mengurus,  menerbitkan  serta  menyelesaikan  segala persoalan penguasaan tanah. (Sinambela, 2011)
Sementara maksud dari memberikan hak-hak tanah kepada masyarakat menurut (A.P.  Parlindungan,  2009)  adalah  pemerintah  memberikan kewenangan  masyarakat  untuk  mengelola  dan penggunaan  tanah  dan  air menurut  aturan-aturan  yang  berlaku  dalam  UU  No.  5  Tahun  1960,  yang menetapkan aturan-aturan pokok di bidang pertanian. yang termasuk kberadaan ruang dalam pasal 16 ayat 1 yang menetapkan hak teritorial sebagai berikut:
1. Hak milik
Hak  milik  adalah  hak  terkuat  dan  terlengkap  yang  dapat  dimiliki seseorang untuk memiliki tanah dengan pemberian harta ini tidak berarti bahwa hak itu mutlak, dan tidak terbatas serta tidak dapat di ganggu gugat.  Yang dimaksud dengan turun temurun adalah bahwa hak atas tanah hanya seumur hidup pemegang hak, yang dapat diteruskan oleh ahli waras  apabila  terjadi  suatu  peristiwa  hukum,  yaitu  meninggalnya pemegang hak.

## 2. Hak guna bangunan
Hak pakai suatu ciptaan adalah hak untuk membangun dan memiliki ciptaan  di  atas  tanah  yang  tidak  dimiliki  siapa  pun,  dan  dapat diperpanjang sampai dengan 30 tahun dan sampai dengan 20 tahun.

## 3. Hak guna usaha
Hak guna usaha merupakan hak guna usaha untuk perusahaan pertanian, perikanan atau  pembibitan di atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara selama jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 5 ayat 29 UU
Tahun 1960
4. Hak pakai Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari lahan yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau pengolahan tanah. 5. Hak sewa
Hak  sewa  merupakan  hak  terhadap  orang  perseorangan  atau  badan hukum untuk mendirikan dan memiliki suatu bangunan di atas tanah milik orang dengan membayar sewa tetapuntuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh penyewa terhadap bangunan.
6. Hak  dalam  memanfaatkan  tanah  atau  memanen  dengan  hasil  hutan yanag  akan  dimiliki  oleh  warga Negara Indonesia dan di atur dengan peraturan pemerintah.
Adanya landasan hukum yang kuat tersebut, bisa menjadi tameng maka apabila terjadi konflik atas tanah, seperti adanya penguasaan terhadap lahan maka  pemegang  sertifikat  asli  tanah  tersebut  bisa  menuntut  pihak  yang melakukan penyerobotan tanah karena berusaha merebut kepemilikan yang sah. Namun meskipun landasan hukum tentang sertifikat tanah begitu kuat akan
| 143
p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
tetapi  permasalahan-permasalahan  tanah  masih  banyak  dan  terus  terjadi berulang-ulang.
Terkait  permasalahan  tanah    juga  terjadi  di  Kabupaten  Mamasa. Permasalahan  tanah  yang  masih terus terjadi membuat kinerja dari Bidang Pertanahan Mamasa dianggap kurang optimal. Adapun permasalahan tanah di Kabupaten  Mamasa  diantaranya  adalah  tentang  batas  tanah  atau  batas kepemilikan  tanah  atau  ketidakjelasan  batas  tanah.  Hal  tersebut  akan menimbulkan konflik pertanahan antara pemilik tanah sah dengan pihak yang sengaja melakukan pengambil alihan hak atas tanah tersebut. Permasalahan lain yang terjadi adalah adanya sertifiakt ganda serta terbitnya sertitikat aspal atau asli tapi palsu.
Hal lain yang membuat kinerja Bidang Pertanahan Kabupaten Mamasa menjadi sorotan adalah mekanisme pendaftaran dengan pemenuhan persyaratan permohonan yang rumit dan menggunakan waktu yang sedikit . Hal tersebut membuat masyarakat pengguna layanan lebih cenderung menggunakan jalur pintas seperti pengurusan menggunakan calo atau notaris yang telah memiliki pengalaman dalam mengurus sertifikat tanah. Biaya yang relatif tinggi serta kemampuan aparatur yang minim dan kurang responnya pegawai pertanahan dalam melakukan pelayanan merupakan deretan keluhan yang menggambarkan pelaksanaan kinerja pelayanan di Bidang Pertanahan Kabupaten Mamasa cukup memprihatinkan. Dari berbagai permasalahan permasalahan pertanahan yang telah  diuraikan  maka  menjadi  tanggung  jawab  bagi  Bidang  Pertanahan Kabupaten Mamasa untuk menyelesaikan segala permasalahan tersebut.
Dengan  adanya  sertifikat  sebagai  bukti  hak kepemilikan tanah maka masyarakat  akan  mendapatkan  jaminan  kepastian hukum. Namun melihat permasalahan diatas maka pelayanan sertifikasi tanah di Kabupaten Mamasa idak sesuai dengan aturan hukum peraturan pemerintah yang telah diatur dalam PP No. 128 Tahun 2015 akan dikenakan biaya-biaya berikut kepada masyarakat pengguna jaza terkait dengan perencanaan pertahanan/Lahan, seperti proses pendaptaran dan pememnuhan persyaratan yang kompleks atau jenisnya.
Berdasarkan topik di atas terkait dengan proses audit sertifikasi untuk perumahan, pemukiman dan kantor pertanahan kabupaten mamasa, peneliti didorong untuk melakukan survei terhadap kinerja kantor perumahan, fasilitas dan tanah kabupaten mamasa Bidang Pertanahan dalam pelayanan sertifikasi tanah  dengan  judul  penelitian  “ Kinerja  Aparatur  Pada  Dinas  Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamasa, Studi : Pelayanan Sertifikasi Tanah Pada Bidang Pertanahan”

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Menuturt Maellong (2010), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menempatkan peneliti  sebagai  wahana  utama,  yang  dapat  melaukan  kombinasi  teknik
144 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan  & Ilmu Komunikasi
pengumpulan data dan pedoman analisis data . Disisi lain, powerwandari 2015 mengatakan  bahwa  Mengenai  penerbitan  sertifikat  tanah  di  kantor  real kabupaten  Mamasa,  dengan  adanya  data  yang  diperoleh  dari  survei  akan diinterprestasikan secara kualitatif . Dengan menggunakan metode ini, maka penulis dapat memperoleh kumpulan data-data yang lengkap dan menjelaskanya dengan  sangat  jelas,  sehingga  hasil penelitian ini sebenarnya sesuai dengan kondisi  dilapangan  yang  ada.  Penelitian  ini  dilakukan  di dinas perumahan kabupaten mamasa mulai dari februari hingga maret 2021 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  dilakukan  di  dinas perumahan kanupaten mamasa, maka dapat di kemukakan pendapat sebagai berikut:
Dalam penelitian ini dimaksud dengan dimensi wujud ( tangible ) adalah adanya  sarana  fasilitas  kendaraan  pribadi  dan komunikasi dalam pemberian pelayanan dan dapat merasakan kepuasan yang diberikan oleh pemberi layanan namun  begitupun  sebaliknya,  jika  masyarakat  sebagai  pengguna  layanan merasakan  pelayanan  yang  buruk  maka  secara  otomatis  masyarakat  akan memberikan penilaian yang buruk pula karena masyarakat sebagai pelayanan yang diberikan.
Adapun yang dapat mengetahui kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh sektor pertanahan dengan mengukur aspek berwujud (tanggible) sebagai berikut:

## Penampilan pegawai dalam memberikan pelayanan publik
Sala satu faktor yang paling besar pengarunya terhadap kualitas pelayanan yang  diberikan  adalah  keterampilan  pegawai  dalam kaitanya melaksanakan pekerjaan dengan memberikan pelayanan yang jelas terhadap pengguna layanan . Hal ini sesuai dengan pernyataan Plt Kepala Dinas Bapak Gusti Harmiawan. B, ST., M.Si., MH, yang mengatakan bahwa:
“penampilan tentulah berpengaruh dalam memberikan pelayanan, karena yang pertama kali dilihat adalah sikap dan penampilan, makanya saya selalu sarankan agar selalu berpakaian rapi dan berpenampilan menarik bahkan ada aturan yang sudah tetapkan dari pemerintah kabupaten hari ini pakaian  ini,  hari  menggunakan  ini,  agar  terlihat  tetap  seragam  dan memberi kesan enak dipandang mata” (Wawancara. 22 Mei 2021) Pernyataan diatas tersebut didukung pendapat dari Petugas Loket Ibu Andi Nurta, yang mengatakan bahwa :
“terkait penampilan itu sangat berpengaruh makanya kami selalu ingatkan untuk  tetap  berpenampilan  sopan  dalam  memberikan  pelayanan” (Wawancara. 22 Mei 2021)
| 145
p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
Dari  wawancara  diatas  terlihat  penampilan  menjadi  salah  satu  yang mendapatkan perhatian karena dianggap dapat memberikan pelayanan kepada pengguna layanan. Sebagaimana yang diungkapkan  Kepala Bidang Pertanahan Bapak  Kesumajaya,  S.Pd,  yang  mendukung  pernyataan  sebelumnya  yang menyatakan bahwa :
“iya  betul,  dalam  proses  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat, pegawai    harus  selalu  terlihat  rapih  dan  sopan  ketika  memberikan pelayanan (Wawancara. 22 Mei 2021) Masyarakat tentunya akan merasa senang jika pemberi layanan selain sopan  dalam  meberikan pelayanan juga berpenampilan menarik.Seperti yang diungkapkan salah satu pemohon Ibu Marlina Limbong , yang menyatakan bahwa :
“pegawai yang memberikan layanan sudah terlihat sangat rapih. Mereka mengenaikan pakaian yang sopan, bagus dilihat”  (Wawancara. 23 Mei
2021)
Pendapat diatas dibenarkan oleh pemohon Bapak Muh. Qadri yang peneliti wawancarai yang mengungkapkan bahwa :
“terlihat mereka penampilan sangat bersih dan rapih, mereka juga sopan ketika sedang melayani masyarakat yang datang” (Wawancara. 24 Mei 2021) Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pegawai pelayanan Bidang  Pertanahan  Pemukiman  sangat  memperhatikan  penampilan  dalam menggunakan  pakaian  terlihat  dari  penjelasan  beberapa  informan  yang menangatakan bahwa penampilan pegawai Kantor Bidang Pertanahan sudah sangat baik.
Penampilan  layanan  harus  memaksimalkan  penampilan  dengan mendukung pemberian layanan yang berkualitas sehingga dapat mencapai tujuan terhadap kepuasan pengguna layanan.

## Kenyamanan tempat melakukan pelayanan
Bidang Pertanahan Dinas aset perumahan dan terestrial kabupaten mamasa sebagai penyedia layanan publik yang sangat perluh menyediakan tempat yang sangat nyaman bagi pengguna layanan, kenyaman tempat seperti ruangan luas untuk pelayanan, termasuk ruang tunggu/antrian, tempat duduk, dan hal-hal lain yang mendukung kenyaman buat pengguna layanan agar ketika masyakat yang datang merasakan kenyaman dalam mengurus kebutuhan mereka, apalagi pada waktu-waktu tertentu antrian membludak.
seperti  yang  diutarakan  oleh  salah  satu  pemohon  Ibu  Marlina ,  yang mengungkapkan bahwa:
“kondisi  Kantor  Pertanahan  masih  sangat  perlu  dibenahi  dan ditingkatkan lagi khususnya kebersihan lingkungan dan tata ruangan yang perlu dirapihkan lagi” (Wawancara. 23 Mei 2021)
146 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan  & Ilmu Komunikasi
Pernyataan  informan  dari  sakah  satu pemohon diatas dibenarkan oleh petugas lapangan Bapak Mukhtar, yang menyatakan bahwa:
“kenyaman memang sangat mempengaruhi kualitas pelayanan. Tempat proses pemberian pelayanan kepada masyarakat disini sempit, terkadang banyak  masyarakat  dan berdesak-desakan sehingga pelayanan yang kami berikan juga ikutan terganggu, kami juga tidak bisa menyediakan kursi yang banyak sehingga banyak yang mengeluh” (Wawancara. 22 Mei 2021)
Menanggapi hal tersebut Kepala Bidang Pertanahan Bapak Kesumajaya, S.Pd, menjelaskan bahwa :
“kami terus berbenah, bukan hanya saat pelayanan seperti ini namun juga semua bentuk pekerjaan, adapun terkait dengan pelayanan kepada masyarakat,  kenyamanan  sekitar  tempat  pelayanan  itu  cukup baik namun memang perlu diperbaiki lagi (Wawancara. 23 Mei 2021)
Dari hasil wawancara sebelumnya, kenyamana terhadapa pelayanan yang diberikan  oleh  dinas  pertanahan  masih  sangat  kurang  dan   terlihat  dari banyaknya keluhan dari warga . Hal ini mebuktikan kenyamanan adalah salah satu  yang  sangat  berdampak  besar  pada  kualitas  yang tidak  menyenangkan seperti lingkungan yang tidak bersih, berdiri karena tidak tersedianya kursi atau tempat  duduk,  antri  diruangan  yang  sempit  dan  lain  sebagainya  maka masyarakat pun akan merasakan ketidak nyamanan. Namun jika masyarakat berada pada tempat dan suasana yang bersih baik dan nyaman maka masyarakat akan tenang dan sabar menunggu antrian.
Kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan proses pelayanan Disiplin merupakan syarat mutlak untuk membentuk sikap, tata krama dan gaya  hidup  guna  dalam  membentuk  kepribadian  pekerja  yang  bertanggung jawab.  Selain  itu,  dalam  proses  pemberian  pelayanan  para  agen  yang  akan memberikan  pelayanan  harus  memiliki  kedisiplinan  yang  baik dalam waktu maupun  dalam  bekerja  secara  khusus  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat pengguna layanan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemohon, Ibu Antoneta mengatakan bahwa :
“sudah sangat disiplin dalam memberikan pelayanan kepada kami, terlihat dari pelayanan yang mereka lakukan sudah berjalan dengan baik, mereka sudah tepat waktu dan bertanggung jawab” (Wawancara. 23 Mei 2021) Disiplin adalah merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh setiap Pegawai  yang  terutama  dapat  diberikan  pelayanan  yang  sangat  baik  dan maksimal  dengan  adanya  keluhan-keluhan  yang di alami dalam melakukan pelayanan sehingga dapat tersedia pelayanan dengan baik dan jelas dari para pengguna layanan.

## Dimensi Kehandalan
| 147
Dalam mengukur dimensi dapat ditemukan kepercayaan yang diterapkan oleh  sektor  teritorial  sebagai  penyedia  layanan  dalam upayanya menentukan kualitas layanan publik yang diberikan.

## Kecermatan pegawai dalam melayani pengguna layanan
Pegawai petugas pelayanan dituntut untuk cermat dalam bekerja atau dalam menyelesaiakan  kebutuhan  masyarakat,  dengan  kecermatan  maka  akan memanilisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi.
Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dikatakan bahwa pegawai dalam melakukan pelayanan sudah sangat cermat seperti yang dikatakan salah satu pemohon Bapak Semuel Tandibamba yang mengungkapkan bahwa : “selama proses pelayanan saya melihat pegawai pertanahan yang bertugas melayanai  kami  itu  sudah  baik  dalam  melayani,  kalaupun  ada kesalahanpun itu tidak akan menonjol karena tidak terlihat dan merugikan kami” (Wawancara. 23 Mei 2021)
Pernyataan  diatas  diperkuat  Kepala  Seksi  Inventarisasi  dan  Pengadaan Tanah, Bapak Elvis Bangaklele, ST, yang menyatakan bahwa :
“petugas  pelayanan  sudah  cermat  dalam melakukan tugasnya, terbukti kami tidak terlalu banyak menerima komplen terkait ketidak puasan dari masyarakat, apa yang mereka urus karena tidak sesuai datanya. Pegawai semaksimal mungkin menggunakan cara agar lebih baik dalam melayani” (Wawancara. 22 Mei 2021)
Dari hasil wawancara di atas, maka dapat dikatakan bahwa pelayanan yang dilakukan  oleh  pegawai  sudah  sangat  cermat  dan  jelas  dalam  melakukan pelayanan terhadap pengguna layanan.
Memiliki Standar Pelayanan yang jelas Standar  pelayanan  akan  mempermudah  alur  proses  pelayanan.  Bidang Pertanahan telah  memiliki  Standar  Operasional  Prosedur,  SOP  inilah  yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. SOP ini mencakup prosedur layanan, jam layanan, peralatan dan insfraktruktur, produk  pelayanan, dan kemampuan agen layanan. Seperti yang diungkapkan Plt Kepala Dinas Bapak Gusti Harmiawan B, ST., M.Si., MH, yang menyatakan bahwa : “kami memiliki Standar Operasioal Prosedur, inilah yang menjadi pedoman pegawai kami dalam melayani masyarakat" (Wawancara 22 Mei 2021) Pernyataan  tersebut  dibenarkan  Kepala  Bidang  Pertanahan  Bapak Kesumajaya, S.Pd, yang menjelaskan bahwa :
“iya  ada SOP, SOP inilah yang mengarahkan petugas kami melaksakan tugas-tugasnya  seperti  bagaimana  alur pelayanan, berapa biayanya dan lain-lain” (Wawancara 22 April 2021)
Dapat memiliki pelayanan standar yang sangat jelas dan berguna untuk dapat melaksanakan tugasnya, khususnya petugas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan  pengguna  jaza  dengan  mengacu  pada  standar  pelayanan  yang diberikan.
148 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan  & Ilmu Komunikasi

## Dimensi Jaminan
Dimensi  Jaminan  ( Assurance) adalah  pengetahuan,  keterampilan, kesopanan, kepercayaan kariawan, tidak ada bahaya, tidak ada risiko, dan tidak adanya pertanyaan. Jaminan adalah upaya untuk melindungi komunitas atau warganya dari risiko terjadi dan akan mengganggu struktur kehidupan normal . Sedangkan untuk mengukur tingkat assurance atau kepastian untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh kementrian perumahan dan pertanahan kabupaten mamasa dapat digunakan indikator sebagai berikut: Petugas akan memberikan jaminan dengan tepat waktu dan tepat sasaran
Untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan salah satunya adalah jaminan tepat waktu. Jaminan tepat waktu pada Bidang Pertanahan diberikan pegawai  yaitu mengusahakan penyelesaikan keperluan masyarakat dengan tepat waktu. Jika suang hari atau saat memakai tidak akan dapat diselesaikan berhari- hari diambi di loket pelayanan dengan memperlihatkan tanda bukti pengambilan yang  diberikan.  Seperti  yang  jelaskan  Kepala  Bidang  Pertanahan,  Bapak Kesumajaya, S.Pd, yang mengatakan bahwa :
“tentu saja ada, kami kan ada SOP. Disitu diatur tentang proses pelayanan, waktu pelayanan dan seterusnya. Jadi jaminan penyelesaian tetap kami berikan  kepada  masyarakat.  Apabila  yang  diurus  masyarakat  bisa diselesaikan  satu  hari  maka  akan  diselesaikan  saat  itu  juga  tapi  jika pengurusan tersebut membutuhkan beberapa hari maka kami akan meminta masyarakat kembali tapi tetap ada waktunya yang kami berikan kepada masyarakat tentang penyelesaian apa yang mereka urus tersebut” (22 Mei 2021) Layanan utilitas harunya menyediakan layanan kepada pengguna saera tepat waktu sehingga mereka dapat yakin bahwa kebutuhan mereka terpenuhi. Petuga dapat memberikan jaminan dan biaya dalam  melakukan pelayanan Biaya  pemenuhan  kebutuhan  sektor  pertanahan  dinas  pertanahan perumahan mamasa telah diidentifikasi dan dijelaskan secara kolektif . Rincian anggaranpun  telah  tertera  pada  point-point  persyaratan  yang  diterima  oleh masyarakat, hal ini diungkapkan petugas loket Ibu Andi Nurta, yang menyatakan bahwa :
“mengenai biaya itu tertera jelas di formulir atau lembar persyaratan, jadi rinciannya ada semua di lembaran itu. Masyarakat langsung tahu apa saja yang mereka biayai (Wawancara 22 April 2021) Jaminan biaya bagi petugas pelayanan, masyarakat pengguna jaza dapat dengan cepat mengetahui berapa anggaran yang harus dikeluarkan.

## Produktifitas
Produktivitas merupakan perbandingan jumlah usaha yang dilakukan dan hasil yang diperoleh selama dalam periode waktu tertentu, dengan hubungan antara input dan output . Adapun dalam penelitian ini indikator produktifitas
| 149
p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
berbicara tentang sejauh mana pelayanan dalam peralihan ha katas tanah yang tingkat kepuasan yang dirasakan oleh penerima layanan.
Pelayanan sertifikasi tanah yang diberikan oleh  Bidang Pertahanan Dinas diarahkan sesuai Visi organisasi yaitu memberikan pelayanan yang maksimal untuk mewujudkan tanah dan pertanahan dengan penuh keadilan, berkelanjutan, dan  kemakmuran  rakyat  serta  memberikan layanan  kepada  masyarakat . Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pertanahan, Kusumakaya, S.Pd, yang menyatakan bahwa :
“pelayanan yang kami berikan sesuai dengan visi dinas pertanahan, yang jelas jika syarat-syarat telah dipenuhi oleh pemohon maka kita segara memberikan  pelayanan.  Masalah-masalah  yang  diadukan  oleh masyarakat kepada kami langsung ditangani sesuai dengan aturan- aturan  yang berlaku. Tapi yang jadi masalah adalah kadang berkas- berkas pemohon yang kami minta tidak lengkap, nah itu yang membuat kadang  prosesnya  menjadi  semakin  lama  dan  akhirnya  tidak  sesuai dengan waktu yang ada diatur di SOP” ( Wawancara, 22 Mei 2021) Dari  penjelasan  informan  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  Bidang Pertanahan sudah sesuai target pelayanan yang mengacu pada Standar terlambat diterbitkan  karena masyarakat tidak memperhatikan dan kurang memahami syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  sebagai  kebutuhan  untuk  mengeluarkan sertifikat,  hal  inilah  menjadi  penghambat  proses  penertiban  sertifikat  baru. Terkait masalah tersebut, ketika di konfirmasi pihak Bidang Pertanahan Mamasa mengungkapkan  tentang  berbagai  upaya  yang  mereka  telah  lakukan sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pertanahan Kusumajaya, S.Pd, yang mengatakan bahwa :
”banyak  memang  masyarakat  yang  belum  terlalu  paham  tentang pemenuhan syarat-syarat yang dibutuhkan seperti jika mereka bermohon untuk balik nama, itulah yang membuat kami melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, terus melakukan penyuluhan pada masyarakat, kami berkordinasi dengan pihak Pemda dan Kecamatan, membagikan brosur- brosur yang kami titip juga dibeberapa kantor kecamatan, disitu tertera harga dan syarat-syarat pengurusannya jika bermohon, masyarakat juga bisa  langsung  bertanya  ke  oket  informasi.  Ini  kami  lakukan  dengan harapan  masyarakat  semakin  tahu dan paham bagaimana jika mereka bermohon ke Pertanahan. Dan ini terbukti cukup efektif meski tetap saja masih ada masyarakat yang memasukan kurang lengkap tapi sudah sangat sedikit, beda dengan yang dulu” (Wawancara, 22 Mei 2021) Pernyataan ini didukung oleh penjelasan Petugas Loket penerimaan berkas, Sisca Novianthy , yang menyatakan bahwa : ”iya, dulu itu hampir semua yang datang kesini akan kembali-kembali memperbaiki berkasnya namun sekarang sudah sangat kurang, itu karna beberapa pemohon sudah banyak yang membaca seperti brosur yang kami
150 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan  & Ilmu Komunikasi
sebar termasuk mendapatkan informasi dari keluarga atau teman mereka yang sudah perna mengurus disini, kami juga aktif memberikan penjelasan jika  ada  yang baru mengurus dan tidak mendapatkan informasi diluar sehingga ketika mereka datang kebutuhan syarat-syaratnya sudah kita siapkan” (Wawancara 22 Mei 2021) Pendapat  tersebut  juga dikuatkan oleh penjelasan salah satu pemohon Bapak Muh. Qadri, yang mengatakan bahwa : “waktu saya mengurus sertifikat tanah, saya ditanya oleh petugas layanan apakah  berkas  saya  sudah  dilengkapi  sesuai  yang  dipersyaratkan, kemudian  saya  sodorkan  berkas  yang  saya  bawah  dan  diperiksa  oleh petugas layanan tersebut. Setelah diperiksa ternyata masih ada berkas yang belum  saya  lengkapi, kemudian  petugas tersebut mengambil salah satu berkas sebagai contoh dan pedoman dalam  melengkapi berkas-berkas saya” (Wawancara, 24 Mei 2021)
Dari  wawancara  diatas  dapat  dilihat  bahwa  Bidang  Pertanahan Dinas telah  melakukan  beberapa  upaya  untuk  menangani  masalah  masalah  yang banyak  dihadapi  oleh  masyarakat  pemohon  seperti  kurangnya  pengetahuan pemohon atas syarat-syarat yang harus dipenuhi jika mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah. Dan upaya tersebut bisa dikatakan cukup efektif dan terealisasi dengan baik, hal ini terlihat dari tanggapan para informan pengguna jasa pelayanan Bidang Pertanahan ketika mereka datang bertanya ke petugas loket pelayanan sampai akhirnya mereka menunggu terbitnya sertifikat baru peralihan  hak  atas  tanah  mereka.  Target  tepat  waktu  terhitung  semenjak menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket sampai terbitnya sertifikat baru dan mutu pelayanan telah sesuai.
Informasi  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  produktifitas  Bidang Pertanahan Pemukiman  dan  Pertanahan Kabupaten Mamasa sudah semakin dapat  dilaksanakan  dengan  sebagaimana  wawancara  wawancara beberapa informan yang memberikan tanggapan yang baik terhadap pelayanan dari Pihak Pertanahan Kabupaten Mamasa yang telah memperbaiki proses pelayanan seperti memberikan penjelasan kepada pemohon yang belum mengetahui dokumen apa yang harus disiapkan ketika mengajukan permohonan peralihan ha katas tanah dan bagaimana prosedurnya. Penyebaran brosur di kantor-kantor pemerintah juga efektif. dilihat mencapai target tepat waktu dan terselesaikan termasuk mutu pelayanan yang diberikan juga sesuai harapan.
Responsivitas
Responsivitas merupakan kemampuan sebuah organisasi mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, mampu menyusun rencana pelayanan dengan mengembangkan program dan mengutamakan penyampaian pelayanan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dimana, responsivitas mengarah kepada keselarasan kegiatan pelayanan dengan aspirasi masyarakat terhadap program pelayanan publik.
| 151
Secara  langsung,  Responsivitas  menggambarkan  kemampuan  Kantor Bidang  Pertanahan  dalam  memberikan  kinerja  pelayanan  untuk mengatasi, memenuhi  kebutuhan,  menanggapi  keluhan  atau  tuntutan  serta  masukan masyarakat ketika menangani masalah sertifikasi tanah terkhusus permohonan sertifikat peralihan ha katas tanah.
Bidang  Pertahanan  juga  harus  mampu  menangani  permasalahan  baik berupa  keluhan,  tuntutan,  pemenuhan  kebutuhan menerima  kontribusi masyarakat  dengan  menyelesaikan  masalah  pengalihan  atas  hak  tana,  dan mengikuti  proses  yang  direncanakan  untuk  memastikan  bahwa  tidak  ada hambatan bagi masyarakat saat meminta alikan hak tanah.
pelayanan  sertifikat  peralihan  hak  atas  tanah  juga  telah  menerima keluhan,  tuntutan  terkait  persoalan  peralihan  ha  katas  tanah  termasuk menampung masukan masyarakat. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui kerjasama dengan BPN dan Pemerintah Daerah serta upaya pembuatan brosur, sebagaimana yang dikemukakan oleh Plt. Kepala Dinas Gusti Harmiawan B, ST., M.Si., MH, mengatakan bahwa :
”bersama  pihak  BPN  dan  PEMDA  kami  melakukan  penyuluhan  dan sosialisasi perundang-undangan, memberikan informasi tentang hukum- hukum pertanahan serta pelayanan sertifikasi tanah, membagikan brosur. kegiatan ini diharapkan dengan harapan masyarakat ini memahami dan mengetahui syarat dan biaya yang mereka keluarkan ketika melakukan permohonan sertifikasi tanah” (Wawancara 22 Mei 2021)
Responsivitas Bidang Pertanahan begitu sangat penting dalam merespon keluhan keluhan masyarakat, kebutuhan masyarakat dan masukan masyarakat, karena  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  respon telah  merespon  segala permasalahan  yang  dirasakan  oleh warga  yang  sangat  kompleks .  Dengan responsivitas yang tinggi maka kinerja yang baik akan mudah diwujudkan. Akuntabilitas
Mengenai  pemberian  jasa  dalam  pelayanan  penerbitan  hak  milik, khususnya di bidang pertanahan, merupakan cara pengalihan hak pakai atas tanah  kepada  pihak-pihak  yang  berhak  dan  berwenang  untuk  menuntut tanggung jawab. Tanggung jawab bidang pertanahan badan pertanahan dan perumahan  kabupaten  mamasa  adalah  badan  pertanahan  nasional  repoblik Indonesia (BPN RI).
Perwujudan tanggungjawab terhadap departemen tanah perumahan dan habitat  kantor  dalam  atribusi  dan  pelaksanaan  fungsinya . Mamasa berjalan sangat baik bahkan perumusan sangat rutin dilaksanakan maupun yang sifatnya insedentil  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Plt,  Kepala  Dinas  Gusti Harmiawan. B, ST., M.Si., MH, yang menjelaskan bahwa : ”sudah ada formulasi pertanggungjawaban dalam bentuk laporan kegiatan baik kegiatan yang rutin dilaksanakan maupun yang sifatnya tiba-tiba,
152 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan  & Ilmu Komunikasi

## seperti jika ada program yang dibiayai oleh pemerintah” (Wawancara 22 Mei 2021)
Sebelumnya  informasih  menjelaskan  bahwa  menjadi  tanggung  jawab devartemen pertanahan sebagai pemilik untuk mendapatkan sertifikat tanah, kemudian  departemen  pertanahan  dari  properti  dikabupaten  mamasa  harus memiliki sertifikat kepemilikan .
Pelaksanaan urusan kewilayahan oleh dinas perumahan dan pertanahan kabupaten mamasa tugasnya sebagai satu satunya pemberi layanan sertifikat tanah mempunyai beberapa acuan atau pedoman yang digunakan, sebagaimana yang  disampaikan  Kepala  Bidang  Pertanahan  Kusumajaya,  ST. yang menjelaskan bahwa :
”dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pertanahan Kabupate Mamasa, memiliki acuan atau pedoman selain ketemtuan pertanahan pada umunya yaitu SOP atau Standar Operasional Prosedur Pengaturan, ada peraturan pemerintah  terkait  tarif  jenis  penerimaan  Negara  bukan  pakjak,  dan undang-undang pertanahan lainnya” (Wawancara 22 Mei 2021) Pernyataan  tersebut  diatas  didukung  oleh  penjelasan  Kepala  Seksi Inventarisasi  dan  Pengadaan  tanah  Elvis  Bangaklele,  ST ,  yang mengatakan bahwa:
”jelas kami memiliki pedoman dalam menjalankan tugas pelayanan kami, dan banyak yang kami gunakan. Ini untuk mewujudkan atau memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, seperti biaya yang mereka harus keluarkan itu sudah aturannya. Kegiatan yang kami lakukan kami buat laporan pertanggungjawaban. Jadi semua bagian yang ada disini itu membuat laporan masing-masing sesuai dengan apa yang mereka lakukan, nantinya laporan itu dikumpulkan jadi satu” (Wawancara 22 Mei 2021) Pernyataan tersebut didukung oleh Petugas Loket penerimaan berkas Andi Nurta, yang menyatakan bahwa : ”tanggungjawab  saya  adalah  memperifikasi  berkas-berkas,  kami  teliti berkas yang masuk apa sudah sesuai atau tidak, apakah sudah lengkap atau  belum  karena  jika  diloloskan  pasti  akan  menimbulkan  maslah nantinya, kalau tidak lengkap langsung kamikembalikan dan meminta untuk melengkapinya” (Wawancara 23 Mei 2021) Komentar  dari  orang  dalam  sebelumnya  menunjukkan bahwa industri pertanahan sedang berusaha menyelesaikan tugasnya dengan benar. Artinya, kami meninjau semua dokumen yang masuk dan jika di anggap tidak lengkap, akan diberikan konpensasi kembali untuk mwenyelesaikan pendaptaran yang tidak lengkap.
Dalam pemeriksaan dokumen permohonan balik nama yang paling penting dioeriksa  adalah  apakah  sertifikat  yang  akan  dibaik  anama tersebut adalah sertifikat asli atau palsu karena di daerah Mamasa sendiri banyak sertifikat asli tapi palsu termasuk banyak beredar sertifikat ganda sehingga perlu kehati-hatian
| 153
untuk meneliti kedua sertifikat tersebut yang mana yang asli dan yang palsu. Karena tanggungjawab tersebut maka untuk mencari kebenarannya melalui data yang  ada  di  Kantor  Bidang  Pertanahan  Kabupaten  Mamasa.  Seperti  yang diungkapkan Kepala Bidang Pertanahan Kusumajaya  ST, yang menjelaskan bahwa : ”jika ditemukan sertifikat asli tapi palsu ataupun sertifikat ganda, kita langsung  investigasi  untuk  mencari  kebenarannya,  misalnya  untuk sertifikat palsu kita cek nomor seri sertifikat dan pengamannya termasuk capnya  kita  juga periksa dan pejabat yang menanda tangani sertifikat tersebut kita teliti apakah sesuai atau tidak. Seperti itu jika ingin mengecek sertifikat ganda”( Wawancara 22 Mei 2021)
Dari  berbagai  hasil  wawancara  diatas maka  dapat  dikatakan  bahwa akuntabilitas di bidang pertanahan belum terlalu maksimal . Hal ini bisa dilihat laporan pertanggungjawaban yang sifatnya insedentil, dari beberapa pendapat yang  dikemukakan  oleh  masyarakat  pengguna  layanan  juga  yang  masih merasakan kesulitan dalam peralihan hak atas nama dalam balik nama pada sertifikat  mereka.  Beberapa  informan  menganggap  prosesnya  terlalu  rumit untuk membalik nama tersebut. Akan tetapi hal positif yang dilakukan sebagai tanggung jawab dari Bagian Pertanahan kedua belah pihak yang bersengketa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  sebelumnya  dapat  di simpulkan  bahwa  kinerja sektor pertanahan di kabupaten mamasa adalah sebagai berikut:
Bahwa  dari  indikator  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini dapat  disimpulkan  bahwa  penampilan,  kenyamanan,  kedisiplinan, kecermatan,  standar  pelayanan  yang  jelas  dan  ketepatan  waktu  serta jaminan kepastian biaya sudah diterapkan  Bidang Pertanahan.
Dalam  memberikan  pelayanan  peralihan  hak  atas  tanah  dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai (SOP) yang diterapkan .

## SARAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan  temuan  di  atas,  beberapa  dokumentasi  penulis  seperti proposisi di harapkan dapat membantu meningkatkan efisien operasional kantor perumahan  dan  perumahan  sektor  pertanahan  kabupaten  Mamasa  dalam pemberian pelayanan dan membuat saran.
Penyederhanaan prosedur dalam peralihan hak atas tanah terutama balik nama  perlu  mendapatkan  perhatian  serius  dari Bidang Pertanahan Mamasa sebaiknya memangkas waktu penyelesaian pengurusan sertifikat tanah menjadi lebih  pendek,  waktu  yang  digunakan  untuk  penerbitan  satu  sertifikat
154 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan  & Ilmu Komunikasi
membutuhkan waktu penyelesaian sampai 98 hari terbilang sangat lama. dan Pertanahan Bidang Pertanahan  Kabupaten Mamasa hendaknya melakukan rapat  evaluasi  kinerja  yang  intensif  dengan  tujuan  mengevaluasi  kinerja sehingga dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan untuk menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
A.P. Parlindungan,  2009. Pendaftaran Tanah di Indonesia, Bandung: Mandar Maju
Arif  N.R.A  &  Yusuf  B  (eds).  (2015)  manajemen  sumber  daya  manusia  di lembaga keuangan syariah Jakarta. Raja Grafindo Persada
Dr.H.Bahrul  kirom,  2015. Mengukur  kinerja  pelayanan  dan  kepuasan konsumen, Pustaka Reka cipta, Bandung. Hardiansyah, 2011. Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta : Gava Media.
Mahmudi.  2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi. kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta Marwansyah. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua, Alfabeta, Bandung.
Moleong Lexy, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, CV. Remaja, Bandung Poerwandari,  E.  K.  (2005).  Pendekatan  kualitatif untuk penelitian perilaku manusia  (edisi.Ketiga).  Depok:  LPSP3  Fakultas  Psikologi  Universitas Indonesia.
Sinambela, Dr. Lijan Poltak. 2011. Reformasi Pelayanan Publik (Teori, kebijakan dan implementasi). Jakarta: Bumi Aksara Widodo, Eko, Suparno. 2015. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik. PP No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 pasal 5 tentang pendaftaran tanah.