Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 3, Juli 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2123

## Penetapan Technical Assistance Service Fee dan
Management Fee sebagai Proceeds dalam Audit Kepabeanan
Hilmi Aulia Azmi 1 , Dwi Setiawan Susanto 2
1,2) Universitas Indonesia
1) hilmi.aulia18@gmail.com , 2) dwisetiawan2010@gmail.com
*Corresponding Author
Diajukan : 2 Desember 2023 Disetujui
: 16 Desember 2023
Dipublikasi : 1 Juli 2024

## ABSTRACT
The determination of costs such as the Technical Assistance Service Fee and Management Fee as proceeds is not approved by the auditee in the audit process. The auditee believes that these costs are payments for services provided by overseas entities and are not related to proceeds. After the determination was made by the customs audit team, PT ABC and PT XYZ submitted an appeal to the Tax Court and the panel of judges issued a different decision regarding the determination. The regulations regarding proceeds themselves are still limited, only regulating definitions and not yet regulating the criteria and limitations in detail. The research questions that will be raised in this study are why the TAS Fee and Management Fee payments are designated as proceeds and why there are differences in decisions from the Tax Court Panel of Judges. This research was conducted using a case study strategy with a qualitative approach. The data used is secondary data in the form of Tax Court decisions and primary data in the form of interviews. The data analysis methods used are content analysis, thematic analysis, and constant comparative analyses The results of the research show that there is a similar pattern and consistency in determining costs as proceeds by the audit team for two different auditees. However, at the Tax Court level, there are differences in the decision of the Panel of Judges, namely that the Panel determines the team's analysis that a fee can be designated as proceeds if it meets the definition in the regulations, and another decision determines that a service fee cannot be determined other than what is agreed in the agreement.
Keywords: customs valuation; management fee; proceeds; technical service fee.

## PENDAHULUAN
Audit  kepabeanan  dilakukan  dilakukan  dalam  rangka  pengawasan  sebagai  konsekuensi diberlakukannya  sistem self  assessment dan  ketentuan  nilai  pabean  berdasarkan  nilai  transaksi (Pemerintah Republik Indonesia, 2006). Ruang lingkup audit kepabeanan meliputi seluruh kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh objek audit (Riesfandiari, 2020).
Berdasarkan data riwayat audit yang ada di Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai terdapat riwayat temuan berupa pembayaran biaya Technical Assistant Service Fee ( TAS Fee ) oleh auditee kepada entitas lain di luar negeri yang ditetapkan sebagai proceeds . Dalam proses audit, penetapan tersebut tidak disetujui oleh auditee sehingga dilakukan pembahasan akhir dan dilanjutkan dengan proses banding di Pengadilan Pajak. Auditee beranggapan bahwa pembayaran tersebut merupakan pembayaran atas jasa yang diberikan oleh entitas di luar negeri kepada auditee . Di sisi lain, tim audit  berpendapat  bahwa  pembayaran  tersebut  memenuhi  unsur-unsur proceeds berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
Dalam  pelaksanaannya,  peraturan  dan  referensi  yang  mengatur  terkait proceeds yang  dapat dijadikan  panduan  bagi  tim  audit  masih  terbatas.  Peraturan  terkait proceeds hanya  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  PMK-160/PMK.04/2010  tentang  Nilai  Pabean  untuk
Perhitungan  Bea  Masuk  dan  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  PMK- 144/PMK.04/2022.  Dalam  peraturan  tersebut  belum  diatur  secara  terperinci  mengenai  batasan- batasan dan kriteria yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu biaya merupakan proceeds atau bukan dan bagaimana prosedur perhitungan besarnya proceeds untuk ditambahkan ke dalam nilai pabean.
Berdasarkan data riwayat banding yang diperoleh dari Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Penjaminan Kualitas Audit pada tahun 2023, terdapat data riwayat putusan Pengadilan Pajak atas penetapan TAS  Fee sebagai proceeds oleh  tim  audit.  Dalam  putusan  Pengadilan  Pajak  tersebut, kedapatan adanya putusan yang berbeda terhadap dua kasus penetapan TAS Fee sebagai proceeds , yaitu satu putusan mengabulkan permohonan pemohon banding dan satu putusan lainnya menolak permohonan pemohon banding.
Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu penetapan suatu biaya jasa sebagai proceeds , landasan peraturan terkait proceeds yang masih terbatas, dan adanya putusan pengadilan yang  berbeda  atas  penetapan proceeds ,  perlu  dilakukan  penelitian  untuk  menganalisis  secara mendalam  terhadap  penetapan TAS  Fee sebagai proceeds oleh  tim  audit.  Penelitian  dilakukan dengan  melakukan  wawancara  terhadap  pihak-pihak  yang  berkaitan  dengan  proses  audit kepabeanan dan terhadap hasil putusan banding di Pengadilan Pajak.
Atas  adanya  permasalahan-permasalahan  tersebut,  disusun  pertanyaan-pertanyaan  penelitian dalam penelitian ini yaitu mengapa Technical Assistance Service Fee ditetapkan sebagai proceeds dan mengapa terdapat putusan yang berbeda dari Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas dua kasus tersebut.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  analisis  terhadap  penetapan TAS  Fee sebagai proceeds dalam  proses  audit  kepabeanan.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  dilakukan  untuk mendapatkan pola dalam transaksi yang terjadi untuk menetukan apakah TAS Fee dapat ditetapkan sebagai proceeds atau tidak.
Manfaat  yang  diharapkan  dari  penelitian  ini  adalah  memberikan  kontribusi  wawasan  dan pengetahuan  dari  segi  akademis  terkait  penetapan TAS  Fee sebagai  salah  satu  komponen  biaya proceeds yang harus ditambahkan dalam nilai transaksi. Selain itu juga untuk memberikan saran dan  rekomendasi  yang  tepat  dalam  rangka  pengambilan  keputusan  atas  permasalahan  yang dihadapi oleh auditor terkait dengan adanya pembayaran TAS Fee oleh auditee .

## STUDI LITERATUR

## Penelitian Terdahulu
Studi  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  penetapan TAS  Fee sebagai Proceeds dalam  audit kepabeanan masih sangat terbatas sehingga menjadi salah satu kendala dalam penulisan penelitian ini. Namun demikian terdapat beberapa penelitian yang bersinggungan dengan sengketa penetapan pabean, yaitu adanya perbedaan sudut pandang dari Dirjen Bea dan Cukai dan Mahkamah Agung dalam penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SPKTNP) (Firdiansyah et al., 2018).  Penelitian  tersebut  berkesimpulan  bahwa  SPKTNP  telah  sah  secara  atributif  namun  tata kelola penerbitannya belum mewujudkan kepastian hukum yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara  lain  belum  adanya  persyaratan  penerbitan  SPKTNP  apakah  wajib  didahului  dengan penetapan  pejabat  sebelumnya  dan  terdapat  perbedaan  tafsir  Undang-Undang  Kepabeanan. Penelitian selanjutnya membahas keberatan dan banding atas penetapan nilai pabean (Kurniawan, 2019).  Hasil  dari  penelitian  tersebut  adalah  bahwa  variabel  sengketa  terhadap  penetapan  nilai pabean  sangat  berpengaruh  terhadap  total  penerimaan  negara.  Penelitian  selanjutnya  membahas tentang penerapan customs valuation dan transfer pricing dalam transaksi para pihak yang memiliki hubungan  istimewa  (Azhari  &  Fachrudin,  2021).  Hasil  penelitian  tersebut  menyatakan  bahwa terdapat kesamaan antara customs valuation dan transfer pricing dalam beberapa aspek, antara lain adalah  sama-sama  menggunakan  konsep arm’s  length  principle dalam  penetapan  harga  wajar, namun  adanya  penyesuaian transfer  pricing pada  akhir  tahun  fiskal  yang  signifikan  dapat mempengaruhi validitas nilai pabean atas barang yang bersangkutan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah fokus dari penelitian ini terkait dengan analisis penetapan biaya TAS Fee sebagai proceeds yang merupakan salah satu komponen biaya yang harus ditambahkan dalam nilai  pabean  serta  analisis  terkait  putusan  majelis  hakim  pengadilan  pajak  atas  banding  yang
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 3, Juli 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2123
diajukan oleh auditee terhadap penetapan yang dilakukan oleh tim audit.

## Nilai Pabean
Dalam  menghitung  besarnya  bea  masuk  yang  terutang  dan  dilaporkan  dalam  PIB,  nilai  yang digunakan adalah nilai pabean (Kementerian Keuangan, 2010). Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  62/PMK.04/2018,  nilai  pabean  merupakan  nilai  transaksi  dari  barang  impor  yang bersangkutan  yang  memenuhi  syarat-syarat  tertentu.  Nilai  pabean  tersebut  dalam International Commercial Terms (Incoterms) adalah meliputi Cost, Insurance , dan Freight (CIF) (Kementerian Keuangan, 2010).

## Proceeds
Sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  PMK-160/PMK.04/2010 tentang  Nilai  Pabean  untuk  Penghitungan  Bea  Masuk  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah terakhir dengan PMK-62/PMK.04/2018 proceeds adalah
“nilai setiap bagian dari hasil atau pendapatan yang diperoleh pembeli untuk disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yang bersangkutan” (Kementerian Keuangan, 2010) . Berdasarkan  definisi  tersebut,  terdapat  tiga  komponen  utama  kriteria  untuk  memenuhi  unsur proceeds , yaitu bagian dari hasil atau pendapatan, disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual, dan atas penjualan, pemanfaatan atau pemakaian barang impor. Ketiga unsur inilah yang  harus  dipenuhi  untuk  menilai  suatu  biaya  apakah  termasuk  dalam  kriteria proceeds atau bukan.
Proceeds juga  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  PMK-144/PMK.04/2022 tentang  Nilai  Pabean  untuk  Perhitungan  Bea  Masuk  yang  merupakan  pengganti  PMK- 160/PMK.04/2010 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023. Dalam Lampiran PMK tersebut dijelaskan indikator keberadaan proceeds , yaitu
“apabila pembayaran tersebut dilakukan atas pekerjaan yang tidak dilakukan di dalam negeri,  relatif  tidak  wajar  dibandingkan  dengan  nilai  jasa  yang  diberikan,  tidak memberikan manfaat atau keuntungan bagi Pembeli secara langsung, dan/atau didasarkan pada  pemanfaatan  dan/atau  hasil  penjualan  barang  impor  yang  bersangkutan” (Pemerintah Republik Indonesia, 2022).
Kepastian keakuratan besarnya nilai proceeds hanya dapat diketahui melalui audit kepabeanan (Pemerintah Republik Indonesia, 2022). Indikator tersebut dapat digunakan bagi auditor dalam tim audit  kepabeanan  untuk  melakukan  identifikasi  adanya proceeds ,  namun  tidak  menjadi  suatu kriteria  yang  mengikat  bahwa  suatu  biaya  yang  memenuhi  indikator  tersebut  dapat  ditetapkan sebagai proceeds .

## Proceeds Berdasarkan Article VII GATT
Article VII of The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 merupakan perjanjian internasional  di  bawah  World  Trade  Organization  (WTO)  yang  mengatur  tentang  nilai  pabean. GATT 1994 telah diratifikasi  dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement  Establishing  The  World  Trade  Organization (Persetujuan  Pembentukan  Organisasi Perdagangan Dunia) (Pemerintah Republik Indonesia, 1994).
Dalam Article 1 perjanjian tersebut diatur mengenai nilai pabean yang merupakan nilai transaksi atas  barang  impor,  yaitu  nilai  yang  sebenarnya  atau  seharusnya  dibayar  kepada  penjual  di  luar negeri.  Kemudian  dalam Article 8  perjanjian  tersebut  diatur  mengenai  biaya-biaya  yang  harus ditambahkan ke dalam nilai transaksi, yang salah satunya adalah proceeds . Dalam Article 8.1(d) dijelaskan mengenai Proceeds yaitu,
“the value of any part of the  Proceeds of any subsequent resale, disposal or use of the imported goods that accrues directly or indirectly to the seller” yang merupakan salah satu komponen biaya yang harus ditambahkan ke dalam nilai transaksi” (GATT, 1994) . Definisi proceeds yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan telah sejalan dengan Article 8.1(d)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 3, Juli 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2123
GATT 1994 yang pada intinya berupa bagian atas penjualan, pelepasan, atau penggunaan barang impor yang dibayarkan secara langsung maupun tidak langsung kepada penjual.
Asas Kepastian Hukum
Asas  Kepastian  Hukum  diatur  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan.  Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah
“asas  dalam  negara  hukum  yang  mengutamakan  landasan  ketentuan  peraturan perundang–undangan,  kepatutan,  keajegan,  dan  keadilan  dalam  setiap  kebijakan penyelenggaraan pemerintahan” (Pemerintah Republik Indonesia, 2014b). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Asas Kepastian Hukum adalah
“asas  dalam  negara  hukum  yang  mengutamakan  landasan  ketentuan  peraturan perundang–undangan  dan  keadilan  dalam  setiap  kebijakan  penyelenggara  negara” (Pemerintah Republik Indonesia, 2014a).
Dan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Asas Kepastian Hukum adalah
“jaminan  terwujudnya  hak  dan  kewajiban  dalam  penyelenggaraan  pelayanan” (Pemerintah Republik Indonesia, 2009).
Berdasarkan ketiga undang-undang tersebut, inti dari Asas Kepastian Hukum adalah kewajiban untuk  mengutamakan  landasan  ketentuan  peraturan  dalam  rangka  menjamin  keadilan  hak  dan kewajiban dalam setiap kebijakan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan.
Asas  kepastian  hukum  menekankan  bahwa  semua  kebijakan  dan  keputusan  harus  didasarkan pada landasan hukum yang jelas, kuat, dan tidak melanggar hukum (Pratiwi et al., 2016). Dalam kaitannya  dengan  putusan  hukum  yang  diambil  oleh  pejabat  yang  berwenang,  hendaknya berlandaskan latar belakang landasan hukum yang kuat.

## METODE

## Strategi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  strategi  studi  kasus.  Penelitian  studi  kasus berkaitan  secara  langsung  dengan  kasus  suatu  individu  dalam  konteks  aktualnya  (Yin,  2015). Penelitian dengan studi kasus berupaya untuk berada sedekat mungkin dengan subjek penelitian, melalui pengamatan langsung dalam latar alami.
Penelitian dengan studi kasus ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat menggali fenomena yang terjadi atas sengketa penetapan TAS Fee sebagai proceeds yang dilakukan oleh tim audit terhadap PT ABC dan PT XYZ. Oleh karena itu, jenis studi kasus dalam penelitian ini adalah single case study dengan obyek penelitian berupa multiple unit analysis .

## Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif.  Menurut  Denzin  dan  Lincoln  dalam Moleong  (2007), “penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  menggunakan  latar  alamiah, dengan  maksud  menafsirkan  fenomena  yang  terjadi  dan  dilakukan  dengan  jalan  melibatkan berbagai metode yang ada” . Menurut Jane Richie dalam Moleong (2007), “penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti” .
Pendekatan  kualitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini  karena  sifat  dari  permasalahan  yang menjadi fokus untuk dibahas adalah melibatkan interaksi antara manusia atas hasil pemikiran dan pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  manusia.  Pendekatan  kualitatif  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  pengamatan  terhadap  obyek  penelitian,  wawancara  terhadap  obyek  penelitian,  dan pendalaman informasi yang diperoleh dari dokumen resmi berupa putusan Pengadilan Pajak yang diajukan oleh PT ABC dan PT XYZ. Hasil dari pengamatan, wawancara, dan pendalaman tersebut kemudian akan dianalisis berdasarkan landasan teori yang digunakan untuk mengambil kesimpulan atas pertanyaan penelitian serta memberikan saran atas permasalahan yang terjadi.

## Instrumen Pengumpulan Data
Menurut  Lofland  dan  Lofland  dalam  Moleong  (2007),  sumber  data  utama  dalam  penelitan kualitatif  adalah  kata-kata  dan  tindakan,  selebihnya  adalah  data  tambahan  seperti  dokumen  dan lain-lain.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  pengumpulan dari sumber data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan  melakukan  wawancara  kepada  sumber-sumber  yang  memiliki  kompetensi  dalam  bidang kepabeanan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data riwayat hasil audit yang didalamnya terdapat penetapan TAS Fee sebagai Proceeds dan putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa atas penetapan TAS Fee sebagai proceeds . Data Riwayat Hasil Audit
Data sekunder yang digunakan adalah data riwayat hasil audit yang di dalamnya terdapat temuan terkait nilai pabean berupa penetapan TAS Fee sebagai proceeds . Data riwayat audit diperoleh pada tahun  2023  dari  Subdirektorat  Monitoring,  Evaluasi,  dan  penjaminan  Kualitas  yang  berada  di Direktorat  Audit  Kepabeanan  dan  Cukai.  Subdirektorat  Monitoring,  Evaluasi,  dan  penjaminan Kualitas  dipilih  sebagai  sumber  data  hasil  riwayat  audit  karena  merupakan  unit  yang  ada  di Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai yang memiliki tugas dan fungi untuk melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit dan melakukan penjaminan atas kualitas Laporan Hasil Audit. Putusan Pengadilan Pajak
Data putusan Pengadilan Pajak yang terkait dengan sengketa nilai pabean berupa penetapan TAS Fee sebagai Proceeds diperoleh  dari website Sekretariat  Pengadilan  Pajak.  Berdasarkan putusan Pengadilan Pajak, akan dilakukan penelaahan terkait sengketa nilai pabean berupa penetapan TAS Fee sebagai Proceeds yang ada dalam salinan putusan banding Pengadilan Pajak. Penelaahan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi dan penjelasan yang terperinci mengenai dalil- dalil yang disampaikan oleh pemohon banding dan termohon banding serta putusan yang diambil hakim untuk sengketa terkait.
Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu antara dua pihak yaitu yang mengajukan pertanyaan dan yang memberikan jawaban (Moleong, 2007). Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan  metode semi-structured  interview .  Metode  wawancara  ini  adalah  wawancara  eksploratif yang  paling  sering  digunakan  dalam  ilmu  sosial  untuk  tujuan  penelitan  kualitatif  atau  untuk mengumpulkan data klinis (Magaldi & Berler, 2020) . Dalam pelaksanaan wawancara, akan diberikan beberapa  pertanyaan  pokok  kepada  narasumber  untuk  menggali  informasi-informasi  yang diperlukan. Pertanyaan tersebut dapat berkembang berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh narasumber.
Wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber yaitu tim audit yang melakukan penetapan TAS Fee sebagai proceeds . Wawancara kepada tim audit dilakukan untuk mendapatkan informasi yang  mendalam  terkait  dengan  proses  dan  program  audit  yang  dilakukan  hingga  mendapatkan temuan dan melakukan penetapan TAS Fee sebagai proceeds .

## Analisa Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah thematic analysis dan constant comparative analysis . Thematic analysis adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan  pola  (tema)  dalam  data (Braun  &  Clarke,  2006) . Thematic  analysis menawarkan pendekatan kualitatif yang sangat berguna untuk melakukan lebih banyak penelitian terapan atau ketika melakukan penelitian di luar dunia akademis, seperti dalam bidang kebijakan atau praktik (Braun & Clarke, 2014). Dalam penelitian ini thematic analysis digunakan untuk menganalisis dan mencari suatu pola dalam penetapan suatu biaya sebagai biaya proceeds . Dalam constant  comparative  analysis ,  prosedur  yang  dilakukan  berfokus  pada  perbandingan antar  wawancara  yang  dilakukan  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  (Boeije,  2002).  Dalam penelitian  ini constant  comparative  analysis dilakukan  untuk  melakukan  analisis  perbandingan antara prosedur yang dilakukan antara penetapan biaya sebagai proceeds yang dilakukan oleh dua tim  audit  dan  melakukan  perbandingan  Putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Pajak  yang  diajukan oleh auditee .
Unit Analisis
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 3, Juli 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2123
Unit analisis dari penelitian ini adalah Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Unit ini dipilih karena merupakan satu-satunya unit yang melakukan audit kepabeanan.

## HASIL

## Hasil Penelaahan Putusan Pengadilan Pajak
Dalam bagian ini akan diuraikan hasil penelaahan putusan Pengadilan Pajak atas sengketa yang terjadi terkait dengan penetapan TAS Fee sebagai Proceeds yang diajukan oleh PT ABC dan PT XYZ.
Uraian Bentuk Transaksi yang Ditetapkan Sebagai Proceeds
Berdasarkan penelaahan hasil putusan majelis hakim pengadilan pajak dalam dua sengketa yang dibahas yaitu PT ABC dan PT XYZ, dapat diuraikan sebagai berikut.
PT ABC
PT ABC bergerak di bidang distribusi barang impor yang melakukan impor barang dari penjual barang di luar negeri. Terdapat hubungan istimewa antara PT ABC dengan penjual barang di luar negeri,  yaitu  ABB Company .  Hubungan  istimewa  yang  terjadi  yaitu  baik  PT  ABC  dan  ABB Company merupakan  subsidiary  dari  ABD Company yang  merupakan  perusahaan  induk  utama kedua entitas tersebut. Barang impor tersebut kemudian dijual kepada pembeli yang ada di dalam negeri. PT ABC tidak melakukan pengolahan atas barang impor dan memiliki izin usaha sebagai Importir Umum (IU).
Dalam  kegiatan  usahanya,  PT  ABC  melakukan  perjanjian  dengan  ABA Company untuk pengadaan  jasa  berupa Technical  Assistance Service (TAS).  Jenis jasa-jasa  yang akan  diberikan oleh  ABA Company berdasarkan  penjelasan  pemohon  banding  dalam  uraian  putusan  banding adalah meliputi dukungan teknis untuk departemen  yang meliputi sales, supply chain operation , finance,  financial  planning  analysis,  information  service  infrastructure  &  operations  admin, human  resources,  legal,  regulatory  affair,  member  services,  member  business  practices  & compliance,  marketing,  government  affairs, dan  corporate  communication .  Bantuan teknis  yang diberikan juga mencakup dukungan software dan aplikasi.
Bantuan teknis yang diberikan kepada PT ABC disediakan dan dilakukan oleh kantor regional group yang tersebar di beberapa negara di seluruh dunia. Kantor regional tidak menerbitkan tagihan kepada PT ABC namun akan menerbitkan tagihan langsung kepada ABA Company . Biaya yang timbul terkait bantuan teknis yang terjadi di masing-masing kantor regional akan ditagihkan kepada ABA Company . Cara penagihan biaya tersebut menggunakan alokasi Gross Profit Margin (GPM).

## PT XYZ
PT  XYZ  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  usaha  impor,  distribusi,  termasuk layanan purna jual ( after sales service ) dalam industri peralatan dan bagiannya. PT XYZ melakukan impor  barang  dari  beberapa  perusahaan  penjual  barang  di  luar  negeri  yang  masih  memiliki hubungan  keterkaitan  atau  hubungan  istimewa  dengan  PT  XYZ.  Hubungan  istimewa  tersebut tergambar dalam laporan keuangan X Company tahun 2016, yang menyatakan bahwa PT XYZ, X Company , Y Company , dan pemasok barang impor kepada PT XYZ merupakan anak perusahaan atau subsidiary dari X Company .
Dalam  kegiatan  usahanya,  PT  XYZ  melakukan  perjanjian  dengan  X Company berupa Administrative  Headquarter  Service  Charge dan  dengan  Y Company berupa Management  Fee . Perjanjian  dengan  X Company meliputi  kegiatan  asistensi business  operation  advisory  services , risk  assessment  support , product  and  market  support , human  resources  services , finance  and treasury services , taxation advisory services , dan legal advisory services and public affair .
Jenis biaya yang dibayarkan PT XYZ kepada X Company adalah untuk biaya langsung dan biaya tidak langsung. Pembebanan biaya langsung oleh X Company ditagihkan kepada PT XYZ setelah jasa riil selesai diberikan oleh X Company atas setiap jasa yang termasuk biaya langsung diterbitkan invoice tagihan oleh X Company dengan nilai sesuai dengan jasa yang diberikan. Biaya yang tidak dapat langsung dibebankan kepada PT XYZ dikualifikasikan sebagai includible costs . X Company menetapkan nilai tertentu yang akan dibebankan kepada PT XYZ akan dialokasikan kepada tiap perusahaan afiliasi berdasarkan persentase pendapatan penjualan ( revenue ) dan jumlah tenaga kerja
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 3, Juli 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2123
setiap subsidiary , bukan berdasarkan biaya riil atas jasa manajemen yang diterima oleh PT XYZ. Tidak terdapat rincian perhitungan atas nilai yang ditetapkan oleh X Company untuk dibebankan kepada  perusahaan  terafiliasi.  Biaya  yang  dikategorikan  sebagai Proceeds oleh  tim  audit  adalah untuk biaya tidak langsung atau includible cost .
Terdapat  dua  jenis  transaksi  yang  dibayarkan  oleh  PT  XYZ kepada  Y Company yaitu  biaya terkait  jasa  atas  kegiatan  asistensi  langsung  dan  biaya  lain  yang  perhitungan  alokasi  biayanya berdasarkan  persentase revenue PT  XYZ  dibandingkan  dengan  total revenue perusahaan  yang terafiliasi  di  Asia.  Biaya  terkait  jasa  dan  kegiatan  asistensi  dibebankan  kepada  PT  XYZ  sebesar nilai cost yang  terjadi  dan  ditagih  kepada  PT  XYZ  oleh  Y Company setelah  jasa  atau  kegiatan asistensi selesai diberikan. Biaya lainnya selain jasa dan kegiatan asistensi dibebankan kepada PT XYZ  berdasarkan  persentase revenue PT  XYZ  pada  tahun  sebelum  tahun  yang  akan  dikenakan penagihan. Biaya yang menjadi temuan Proceeds selama periode audit adalah untuk biaya selain jasa akuntansi yang dihitung berdasarkan persentase revenue PT XYZ.

## Latar Belakang Pemikiran Tim Audit
PT ABC Berdasarkan  penjelasan  dalam Transfer  Pricing  Document , TAS  Fee dihitung  berdasarkan alokasi Gross Profit Margin (GPM) dari Pemohon Banding. Biaya tersebut kemudian ditagihkan kepada Pemohon Banding dengan menerbitkan invoice setiap bulan dengan ditambahkan dengan adanya penagihan yang bersifat true up dengan diterbitkan invoice setiap 3 (tiga) bulan sekali; Dalam  perhitungan  laba  rugi, TAS  Fee masuk  dalam Operating  Expense yang  bersifat mengurangi Net  Income .  Dengan  adanya  perhitungan TAS  Fee yang  didasarkan  atas  GPM  dan adanya  penyesuaian  pembayaran  setiap  tiga  bulan  dalam  bentuk True  Up ,  maka Net  Income Pemohon  Banding  dapat  diatur  besarannya  dengan  menkanisme  pembayaran TAS  Fee tersebut. Berdasarkan atas fakta-fakta atas mekanisme perhitungan dan pembayaran TAS Fee tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembayaran TAS Fee tersebut lebih bersifat sebagai pembayaran atas bagian dari hasil atau pendapatan Pemohon Banding kepada ABA.
TAS Fee dibayarkan kepada ABA berdasarkan perjanjian Technical Assistance Service antara ABA  dengan  Pemohon  Banding.  Pemohon  Banding  melakukan  impor  barang  dan  melakukan pembayaran barang impor tersebut kepada ABB. Baik PT ABC, ABA, dan ABB merupakan anak perusahaan atau subsidiary dari ABD sebagai perusahaan induk utama.
Dengan memahami proses bisnis yang dilakukan oleh ABD Group dimana peran ABA sebagai strategic  planner dan  sebagai  pihak  yang  memproduksi  barang  dan  peran  ABB  sebagai procurement  and  distribution  center yang  menjual  dan menerbitkan  invoice  pembayaran  barang impor kepada Pemohon Banding, maka TAS Fee memenuhi persyaratan Proceeds yang dibayarkan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual barang impor.
PT ABC bertindak sebagai distributor utama produk ABD yang diimpor dari ABB untuk pasar Indonesia. Produk yang diimpor dari ABB dijual kepada member yang ada di Indonesia. Pemohon Banding hanya mengimpor produk utamanya dari ABB, dan hanya menjual produk tersebut kepada member yang ada di wilayah Republik Indonesia.

## PT XYZ
Transaksi yang ditetapkan sebagai Proceeds oleh tim audit berkaitan dengan dua jenis biaya yang dibayarkan  kepada  dua  entitas  yang  berbeda.  Kedua  biaya  tersebut  adalah Administrative Headquarter  Service  Charge dengan  X Company dan Management  Fee dengan  Y Company . Berikut adalah uraian latar belakang pemikiran tim audit dalam menetapkan biaya yang dibayarkan sebagai proceeds .
Dalam  transaksi Administrative  Headquarter  Service  Agreement antara  PT  XYZ  dengan  X Company , nilai yang dibebankan X Company kepada subsidiary -nya tidak terdapat rincian atas jasa apa yang diberikan, dengan kata lain biaya yang dibebankan tidak berdasarkan perhitungan jasa riil yang diterima oleh PT XYZ.
Alokasi  nilai  yang  dibebankan  kepada  PT  XYZ  dari  total  nilai  yang  ditetapkan  X Company dihitung  berdasarkan  rata-rata  persentase  jumlah  tenaga  kerja  dan  pendapatan  penjualan  ( trade revenue )  pada  akhir  tahun  fiskal.  Berdasarkan  hal  tersebut  tim  berpendapat  bahwa  perhitungan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 3, Juli 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2123
alokasi  biaya  yang  dibebankan  berdasarkan trade  revenue yang  merupakan  variabel  yang berpengaruh  signifikan  terhadap  besar  kecilnya  biaya  yang  telah  memenuhi  salah  satu  unsur indikasi  biaya  sebagai proceeds .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  besarnya  biaya  yang  dibayarkan kepada perusahaan induk maupun perusahaan regional bergantung pada besarnya pendapatan yang diperoleh oleh pemohon banding.
Meskipun X Company bukanlah pihak yang berperan sebagai pemasok barang impor kepada PT XYZ, pemasok-pemasok barang impor kepada PT XYZ memiliki hubungan kepemilikan dengan X Company maupun PT XYZ. Hubungan ini dapat dilihat dalam dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan PT XYZ tahun 2015 maupun laporan keuangan X Company selaku induk perusahaan PT  XYZ,  Y Company ,  dan  pemasok  barang  kepada  PT  XYZ.  Adanya  hubungan  kepemilikan tersebut menurut tim audit telah memenuhi unsur indikasi biaya sebagai proceeds, yaitu dibayarkan secara langsung atau tidak langsung.
Untuk  transaksi Shared  Service antara  PT  XYZ  dengan  Y Company ,  dalam  nilai  biaya  yang dibebankan oleh Y kepada PT XYZ tidak terdapat rincian atas jasa apa yang diberikan, dengan kata lain biaya yang dibebankan tidak berdasarkan perhitungan jasa riil yang diterima oleh PT XYZ.
Alokasi  nilai  yang  dibebankan  kepada  PT  XYZ dihitung  berdasarkan  persentase revenue PT XYZ di akhir tahun fiskal. Tim audit berpendapat bahwa perhitungan tersebut menyebabkan besar kecilnya biaya yang dibebankan tergantung pada besar kecilnya revenue yang diperoleh PT XYZ. Hal ini menurut tim audit telah memenuhi salah satu unsur indikasi biaya sebagai Proceeds yaitu nilai setiap bagian dari hasil atau pendapatan yang diperoleh pembeli.
Meskipun  Y  bukanlah  pihak  yang  berperan  sebagai  pemasok  barang  impor  kepada  PT  XYZ, namun pemasok-pemasok barang impor kepada PT XYZ memiliki hubungan kepemilikan dengan Y maupun PT XYZ. Hubungan ini dapat dilihat dalam dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan PT XYZ tahun 2015 maupun laporan keuangan X Company selaku induk perusahaan PT XYZ, Y Company , dan pemasok barang kepada PT XYZ. Adanya hubungan kepemilikan tersebut menurut tim  audit  telah  memenuhi  unsur  indikasi  biaya  sebagai proceeds ,  yaitu  nilai  yang  dibayar disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual.
Berdasarkan  data  penjualan  PT  XYZ  pada  tahun  2015  dan  2016  diketahui  bahwa  sumber pendapatan PT XYZ adalah diperoleh dari penjualan kembali barang impor dan sebagian kecil dari jasa  servis  (sekitar  10%).  Nilai  pendapatan  inilah  yang  menjadi  dasar  alokasi  biaya  yang dibebankan oleh X kepada PT XYZ.
Putusan Hakim Pengadilan Pajak
Dari hasil penelaahan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mendili kasus tersebut, berikut diuraiakan putusan hakim atas banding yang diajukan oleh PT ABC dan PT XYZ. PT ABC
Bahwa  terdapat  hubungan  istimewa  antara  PT  ABC,  ABA Company ,  dan  ABB Company sehingga transaksi jual beli barang impor dengan biaya " service fee/administration fee/ TAS saling berkaitan  karena  ketiga  perusahaan  tersebut  berada  dalam holding Company ,  dengan  demikian Majelis  berpendapat  bahwa  pembayaran  " service  fee/administration  fee/TAS "  kepada  ABA Company merupakan penyerahan secara tidak langsung.
Bahwa  tidak  terdapat  ketentuan  dalam  perjanjian  penjualan  atau  dalam Non-Exclusive  Supply and  Distribution  Agreement  antara  ABB Company sebagai  penjual  dengan  PT  ABC  sebagai pembeli, bahwa perjanjian penjualan tersebut dapat dihentikan sebagai konsekuensi karena pembeli tidak membayar proceeds kepada penjual.
Bahwa  dalam  dokumen  transaksi  jual  beli  antara  Pemohon  Banding  dengan  pemasok  tidak terdapat ketentuan terkait dengan pembayaran proceeds oleh PT ABC kepada ABA Company . Bahwa  berdasarkan  penjelasan  dalam Transfer  Pricing  Document ,  peran  dari  ABB Company adalah sebagai " procurement and distribution center " dari seluruh entitas PT ABC di seluruh dunia, sedangkan peran dari ABA adalah sebagai " strategic planner " untuk seluruh afiliasi PT ABC di seluruh dunia. Terdapat bukti dari contoh kemasan, barang yang diimpor oleh PT ABC diproduksi oleh ABA Company .
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa pembayaran TAS Fee yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada ABA Company merupakan proceeds yang harus ditambahkan pada nilai pabean untuk perhitungan bea masuk.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 3, Juli 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2123

## PT XYZ
Majelis berpendapat bahwa pengertian proceeds adalah bagian pendapatan yang timbul karena adanya penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang impor, maka harus ditambahkan pada  harga  yang sebenarnya  dibayar atau  yang  seharusnya  dibayar.  Nilai proceeds ini  berkaitan langsung dengan barang impor.
Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT XYZ kepada X Company berupa " Activities Fee " dan  kepada  Y Company Limited berupa  " Costs "  timbul  karena  adanya  perjanjian  yang  masing- masing  berupa Administrative  Headquarter  Service  Agreement dan Shared  Services  Agreement . Pada kedua Perjanjian tersebut, pembayaran oleh PT XYZ kepada X Company dan Y Company Limited timbul  karena  adanya Activities dan Service yang  dilakukan  oleh  X Company dan  Y Company Limited .
Bahwa pembayaran oleh PT XYZ kepada X Company dan Y Company Limited didasarkan pada pendapatan tahunan PT XYZ merupakan kesepakatan para pihak sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Administrative Headquarter Service Agreement dan Shared Services Agreement . Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT XYZ kepada X Company dan Y Company Limited bukan proceeds sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016.

## Hasil Wawancara Kepada Tim Audit
Berdasarkan paparan ketua tim audit, jenis importir yang memiliki indikasi adanya pembayaran biaya  jasa  kepada  induk  perusahaan  atau  entitias  yang  memiliki  hubungan  istimewa  adalah perusahaan  yang  berbentuk  importir  umum.  Fokus  pengujian  terkait  dengan proceeds adalah dengan  pengujian  biaya-biaya  yang  harus  ditambahkan  kepada  nilai  yang  sebenarnya  atau seharusnya dibayar. Program audit ini lebih berfokus pada pengujian dokumen dan data-data yang dimiliki  oleh auditee untuk  mencari  adanya  potensi  pembayaran  yang  dilakukan  diluar  dari pembayaran kepada supplier atas pembelian barang impor. Setelah diperoleh data-data pembayaran yang dilakukan oleh auditee selain pembayaran yang terkait dengan pembelian barang impor, tim audit  akan  mencari  kaitan  pembayaran  tersebut  dengan  barang  impor  yang  bersangkutan  sesuai dengan daftar biaya yang dapat ditambahkan yang diatur dalam PMK-160/PMK.04/2010 tentang Nilai  Pabean  untuk  Penghitungan  Bea  Masuk  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir dengan PMK-62/PMK.04/2018, yaitu atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yang bersangkutan.
Dalam  kasus  yang  terjadi  terkait  dengan  pembayaran proceeds ,  dimana  terdapat  pembayaran yang  dilakukan  oleh auditee kepada  entitas  lain  di  luar  negeri,  tim  audit  menemukan  adanya pembayaran  berupa Technical  Assistance  Service  Fee,  Administrative  Headquarter  Service Charge, dan Management Fee yang dihitung menggunakan alokasi pendapatan atau gross profit auditee .

## PEMBAHASAN
Analisis Terkait Penetapan Proceeds Analisis dalam bagian ini menggunakan thematic analysis , yaitu dengan melakukan penelaahan secara mendalam terkait dengan penetapan proceeds berdasarkan hasil putusan Pengadilan Pajak dan  wawancara  kepada  tim  audit.  Berdasarkan  uraian  bentuk  transaksi  yang  dilakukan  oleh  PT ABC  berupa  pembayaran Technical  Assisstance  Service  Fee kepada  ABA Company dan  yang dilakukan  oleh  PT  XYZ  kepada  dua  perusahaan  di  luar  negeri  yaitu  pembayaran  biaya Administrative  Headquarter  Service kepada  X Company dan Shared  Service/Management  Fee kepada Y Company Limited , terdapat beberapa pola dalam bentuk transaksi-transaksi tersebut. Pola tersebut yaitu dalam hal:
Nilai dari Setiap Bagian dari Hasil atau Pendapatan Biaya yang terjadi dan dibayarkan oleh PT ABC kepada ABA Company dan yang terjadi dan dibayarkan  oleh  PT  XYZ  kepada  X Company dan  Y Company sama-sama  menggunakan perhitungan  berdasarkan  alokasi  pendapatan  atau  keuntungan.  Perhitungan  berdasarkan  alokasi pendapatan atau keuntungan tersebut menunjukkan bahwa pembebanan biaya yang harus dibayar
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 3, Juli 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2123
sangat bergantung pada besarnya pendapatan atau keuntungan perusahaan tersebut. Semakin besar tingkat pendapatan atau keuntungan yang diperoleh PT ABC atau PT XYZ akan berdampak pada semakin besarnya jumlah biaya yang harus dibayar kepada penyedia jasa di luar negeri. Dan apabila terjadi  kondisi  yang  sebaliknya,  yaitu  semakin  kecil  jumlah  pendapatan  atau  keuntungan  yang diperoleh PT ABC atau PT XYZ maka akan semakin kecil jumlah pembayaran jasa teknis kepada entitas penyedia jasa di luar negeri.
Apabila dikaitkan dengan jumlah atau banyaknya jasa riil yang diterima oleh PT ABC dan PT XYZ,  besarnya  pembayaran  yang  dihitung  berdasarkan  alokasi  pendapatan  atau  keuntungan tersebut tidak berkorelasi secara langsung, atau dengan kata lain besarnya jasa yang diterima oleh PT  ABC  dan  PT  XYZ  tidak  serta  merta mengakibatkan  timbulnya kewajiban  yang  besar dalam jumlah  nominal  yang  harus  dibayarkan  kepada  penyedia  jasa  di  luar  negeri.  Hal  inilah  yang memperkuat  pemikiran  bahwa  pembayaran yang  dilakukan  oleh  PT  ABC  dan  PT  XYZ  tersebut bukanlah pembayaran atas jasa secara keseluruhan, karena jasa tersebut apabila benar-benar terjadi akan tetap diberikan walaupun jumlah nominal yang harus dibayarkan kepada penyedia jasa di luar negeri sangat kecil apabila kondisi perusahaan penerima jasa dalam keadaan tidak menguntungkan atau tidak menunjukan performa penjualan yang memadai. Untuk Disampaikan Secara Langsung atau Tidak Langsung
Dalam hal tujuan pembayaran yang dilakukan oleh PT ABC dan PT XYZ, terdapat kesamaan bahwa pembayaran dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dalam pembayaran yang dilakukan oleh PT ABC, ABA Company adalah entitas yang berada di bawah kepemilikan yang  sama,  yaitu  sama  sama  dimiliki  oleh  ABD Company .  Kemudian  dalam  pembayaran  yang dilakukan oleh PT XYZ, X Company adalah induk utama perusahaan sebagai pemilik PT XYZ dan Y Company .
Adanya  kondisi  dimana  pembayaran  suatu  biaya  dilakukan  kepada  pihak  yang  berelasi  atau memiliki  hubungan  istimewa,  yaitu  antara  importir,  penjual  barang  impor,  dan  entitas  tujuan pembayaran suatu jasa yang berada dalam suatu holding company memperkuat pemikiran tim audit bahwa pembayaran tersebut dilakukan secara tidak langsung kepada penjual barang impor.
Di sisi lain, tim audit berpendapat bahwa pembayaran suatu jasa kepada pihak yang berelasi atau memiliki hubungan istimewa, meningkatkan keraguan bahwa jumlah pembayaran yang dilakukan telah sesuai dengan biaya riil yang terjadi. Terdapat indikasi bahwa pembayaran yang dilakukan tidak  hanya  terkait  dengan  jasa,  namun  juga  terdapat  komponen  dari  pembayaran  tersebut  yang memiliki  unsur  sebagai  pemindahan  keuntungan  kepada  perusahaan  induk  yang  dikemas  dalam bentuk pembayaran jasa.
Atas Penjualan, Pemanfaatan, atau Pemakaian Barang Impor Dalam segi model bisnis dan kegiatan operasional perusahaan, terdapat pola yang sama antara PT ABC dan PT XYZ, yaitu sama sama bergerak di bidang impor dan distribusi barang impor di pasar  lokal.  Hal  tersebut  telah  memenuhi  unsur  dari proceeds sesuai  diatur  dalam  PMK- 160/PMK.04/2010  tentang  Nilai  Pabean  untuk  Penghitungan  Bea  Masuk  sebagaimana  telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK-62/PMK.04/2018, yaitu atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yang bersangkutan
Berdasarkan analisis terhadap fakta yang terjadi dalam proses audit, yaitu terkait dengan metode perhitungan biaya yang harus dibayarkan berdasarkan alokasi pendapatan atau keuntungan, adanya hubungan istimewa antara auditee selaku importir, penjual barang, dan entitas penyedia jasa diluar negeri, serta model bisnis auditee sebagai importir dan distributor barang impor, telah memenuhi definisi yang mengatur tentang proceeds sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-160/PMK.04/2010 dan perubahannya.

## Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak
Analisis dalam bagian ini dilakukan dengan menggunakan constant comparative analyses yaitu dengan membandingkan dua putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa yang serupa namun dari pemohon banding yang berbeda.
Berdasarkan  risalah  putusan  Pengadilan  Pajak  terhadap  kedua  putusan  tersebut,  dapat  dilihat adanya  perbedaan  sudut  pandang  Majelis  Hakim  terhadap  kedua  kasus  yang  memiliki  pola
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 3, Juli 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2123
keterjadian  yang  sama,  dengan  pola  keterjadian  biaya  yang  terjadi  yaitu  sebagai  terjadi  atas perjanjian berupa pengadaan jasa antara entitas di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan auditee sebagai  penerima  jasa,  terjadi  pembayaran  yang  dilakukan  oleh auditee kepada entitas  di  luar  negeri  sehubungan  adanya  perjanjian  pengadaan  jasa,  besarnya  pembayaran  yang harus dilakukan dihitung berdasarkan alokasi dari gross profit atau revenue yang diperoleh auditee dalam  setiap  tahun,  dibayarkan  secara  tidak  langsung  kepada  penjual  barang  karena  adanya hubungan istimewa antara auditee , penjual barang impor, dan penyedia jasa di luar negeri, kegiatan utama auditee adalah sebagai importir dan distributor barang impor kepada pembeli yang ada di dalam negeri, dan auditee tidak dapat memberikan pembuktian secara rinci terkait detil pembayaran yang dilakukan apakah sepenuhnya terkait dengan jasa yang diterima. Fakta-fakta tersebut menurut pendapat tim audit telah memenuhi unsur suatu biaya ditetapkan sebagai proceeds . Perbedaan  sudut  pandang  Majelis  Hakim  yang  dituangkan  dalam  Putusan  Pengadilan  Pajak yaitu, Majelis Hakim yang mengadili permohonan banding PT ABC meyakini bahwa pembayaran tersebut  adalah  bagian  dari  pendapatan auditee yang  dibayarkan  secara  tidak  langsung  atas penjualan barang impor sehingga berpendapat bahwa pembayaran tersebut merupakan proceeds . Majelis  Hakim  yang  mengadili  permohonan  banding  PT  XYZ  meyakini  bahwa  pembayaran tersebut  adalah  pembayaran  atas  jasa  sehingga  berpendapat  bahwa  pembayaran  tersebut  bukan merupakan proceeds .
Adanya perbedaan pandangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat perbedaan pendapat  di  tingkat  Pengadilan  Pajak  dalam  menentukan  apakah  suatu  biaya  dapat  ditetapkan sebagai proceeds .  Kondisi  ini  tidak  sesuai  dengan  asas  kepastian  hukum  yang  menggunakan landasan  peraturan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  yaitu  bahwa  semua  kebijakan  dan keputusan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat dan tidak melanggar hukum (Pratiwi  et  al.,  2016).  Dengan  adanya  kondisi  tersebut,  maka  perlu  dilakukan  penyempurnaan peraturan yang mengatur terkait proceeds . Penyempurnaan dilakukan dengan melengkapi definisi yang ada dengan kriteria dan batasan yang jelas bagi suatu biaya yang dapat ditetapkan sebagai proceeds . Dengan adanya kriteria dan batasan yang jelas akan memberikan kepastian hukum baik bagi tim audit, auditee, dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  terkait  dengan  penetapan  suatu  biaya  sebagai proceeds ,  dapat diperoleh  pola  keterjadian  suatu  biaya  sehingga  ditetapkan  sebagai proceeds oleh  tim  audit. Keterjadian biaya TAS Fee, Administrative Headquarter Service, dan Shared Service/Management Fee telah memenuhi definisi proceeds yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Article VII  GATT. Tim  audit  telah  memiliki  pemahaman  dan  pandangan  yang  sama  terkait  suatu  biaya yang  dapat  ditetapkan  sebagai proceeds . Namun  atas  penetapan  tersebut  terdapat  perbedaan pandangan antar Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memandang suatu komponen biaya atas jasa dapat ditetapkan sebagai proceeds dan harus tetap dianggap sebagai pembayaran jasa sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai komponen pembayaran yang lain. Perbedaan tersebut tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. Dengan adanya kondisi tersebut diperlukan adanya penyempurnaan peraturam yang mengatur proceeds agar dapat memberikan kepastian hukum baik bagi tim audit, auditee , dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Kelemahan penelitian ini adalah terbatasnya data penelitian yang berupa putusan pengadilan pajak atas penetapan proceeds . Hal ini terjadi karena penetapan  suatu  biaya  sebagai  proceeds  masih  terbatas.  Selain  itu  penelitian  ini  hanya  berfokus pada ranah pemenuhan peraturan di bidang kepabeanan. Usulan bagi penelitian selanjutnya adalah dapat  memperluas  cakupan  analisis  dengan  mempertimbangkan  aspek  perpajakan  dan  aspek hukum dalam kaitannya dengan penetapan suatu biaya sebagai proceeds .

## REFERENSI
Azhari, H., & Fachrudin, M. (2021). Analisis Penerapan Customs Valuation Dan Transfer Pricing Dalam Transaksi Para Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 4 (Spesial Issue 2), 809–819.
Boeije, H. (2002). A purposeful approach to the constant comparative method in the analysis of qualitative interviews. Quality and Quantity , 36 , 391–409.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 3, Juli 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2123
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology , 3 (2), 77–101.
Firdiansyah,  A.,  Hasyim,  W.,  &  Pahlevi,  Y.  A.  (2018).  Studi  Kasus  Penetapan  Kembali  Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (SPKTNP) Oleh Direktur Jenderal Bea Dan Cukai: Tinjauan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Ri. Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai , 2 (2). GATT. (1994). Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade, 1979 . Geneva. Kementerian  Keuangan.  (2010). Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk . Kurniawan,  I.  (2019).  Sengketa  Pengajuan  Banding  terhadap  Penetapan  Nilai  Kepabean  dalam Ekspor-Impor:(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: Put/52674/pp/m. xviia/19/2014). Krtha Bhayangkara , 13 (2).
Magaldi,  D.,  &  Berler,  M.  (2020).  Semi-structured interviews. Encyclopedia  of  Personality  and Individual Differences , 4825–4830.
Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi . Pemerintah  Republik  Indonesia.  (1994). Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1994  tentang Pengesahan  Agreement  Establishing  The  World  Trade  Organization  (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) . Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2006). Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2006  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik .
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2014a). Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah . Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2014b). Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan . Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 144/PMK. 04/2022 Tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk . Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., Fauzi, F., & Purbawati, Y. (2016). Penjelasan Hukum Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik . Riesfandiari,  I.  (2020). Mengenal  Audit  Kepabeanan  Dan  Cukai  Apa  Dan  Bagaimana .  uwais inspirasi indoesia.
Yin,  R.  K.  (2015). Qualitative  Research  from  Start  to  Finish,  Second  Edition .  Guilford Publications. https://books.google.co.id/books?id=b3X3CQAAQBAJ