UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 SEBAGAI SARANA REKAYASA SOSIAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

## Sa’adah
Dosen di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Abstract: This  paper  is  about  Law  No.  21  of  2008  about  Islamic  banking  as  social  engineering through: Verse (1) On Religious Courts as a dispute resolution of Islamic economics, Law becomes a tool  to  change  the  society. Before  the  emergence of  that  Law,  the  parties  resolve  the  dispute with Islamic  banks  through  other  institutions.  With  that  role,  the  Religious  Courts  are  located  as  social engineering as "agents of change". It means that function of Law is run by Religious Courts. Verse (2),  this  rule  aims  to  solve  the  disputes  through  kinship‟s  way  and  lose  emotional  as  result  of problems  that  occured.  Verse  (3),  creating  the  society  and  sharia  financial  institution,  which  have disputes or solve it, make sharia the only law used.
Abstrak: Tulisan  ini  akan  membahas  tentang  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan  Syariah  yang  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai social  engineering melalui:  ayat  (1) Peradilan  Agama  sebagai  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah,  di  sini  undang-undang  menjadi sarana  untuk  mengubah  masyarakat  di  mana  sebelum  ada  undang-undang  tersebut  para  pihak menyelesaikan  sengketa  dengan  bank  syariah  melalui  lembaga  lain.  Dengan  peran  tersebut  maka Peradilan  Agama  berkedudukan  sebagai  s ocial  engineering yaitu  sebagai  “pelopor  perubahan”.Artinya fungsi  undang-undang  dijalankan  oleh  Peradilan  Agama.  Ayat  (2),  peraturan  ini  bertujuan  untuk menyelesaikan sengketa melalui jalan kekeluargaan dan menghilangkan sikap emosional sebagai akibat dari  persoalan  yang  terjadi.  Ayat  (3),  menciptakan  masyarakat  dan  lembaga  keuangan  syariah  yang bersengketa maupun lembaga yang menyelesaikannya menjadikan prinsip syariah  satu-satunya hukum yang digunakan.
Kata kunci: Ekonomi, sengketa, peradilan, rekayasa.

## Pendahuluan
Di mana ada masyarakat di sana ada hukum (“ubi societas ini ius”). 1 Ini berarti bahwa hukum itu  ada  pada  setiap  masyarakat  di  mana  saja berada  dan  kapan  saja  waktunya  pasti  ada hukum.  Hukum  mempunyai  hubungan  timbal balik  dengan  masyarakat  di  manapun  ia  berada. Hukum  mengatur  seluruh  aspek  kehidupan manusia,  baik    politik,  social,  ekonomi,  budaya pertahanan dan keamanan).
“Keadaan  Hukum”  (corak  dan  warnanya) dipengaruhi  oleh  masyarakat,  sehingga  hukum merupakan  manifestasi  dari  nilai-nilai kehidupan masyarakat  di  mana  hukum  itu  berlaku.Hukum
1 H.  Riduan  Syahrani,  SH., Rangkuman  Intisari  Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung: 1999), hal. 27.
merupakan  cermin  budaya  masyarakat  yang memilikinya.  Oleh  karena  itu  hukum  selain mempunyai sifat universal, juga mempunyai sifat nasional,  di  mana  hukum  suatu  Negara  atau masyarakat  yang  satu  berbeda  dengan  hukum Negara atau masyarakat yang lain, karena filsafat hidup  bangsa  yang  satu  tidak  sama  dengan bangsa  yang  lain.  Perbedaan  filsafat  hidup  ini disebabkan  oleh  karena  factor  geografis, kepribadian dan kebudayaan yang berbeda antara masyarakat  suatu  bangsa  dengan  masyarakat bangsa yang lain. 2
2 Lihat  Soebagio  dan  Slamet  Supriatna, Dasar-dasar Ilmu  Hukum ,  (Jakarta:  Akademik  Pressindo),  1987, hal.  16-17,  dalamH.  Riduan  Syahrani,  SH., Rangkuman Intisari Ilmu Hukum , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 1999,  hal. 28.
Dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia yang  memiliki  falsafah  Pancasila,  maka  segala aspek  kehidupan  dalam  masyarakat  turut  serta mempengaruhi  terhadap  suatu  hukum  dengan tetap  menyesuaikan  kepada  nilai-nilai  Pancasila tersebut.  Kehidupan  masyarakat  yang  dinamis, berkembang  dan  berubah  akan  mempengaruhi peraturan  hukum  yang  ada,  sehingga  untuk mengatur  masyarakat  diperlukan  hukum  yang sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  itu sendiri.
Pada keadaan seperti ini hukum diharapkan berfungsi  sebagai  alat  yang  dapat  membuat perubahan  dalam  masyarakat  sehingga  tujuan dari adanya hukum dapat tercapai.Oleh sebab itu, pembuat  hukum  selalu  dituntut untuk  membuat hukum  berdasarkan  perkembangan  masyarakat supaya hukum yang dibentuk tidak tertinggal dari kehidupan masyarakat.
Suatu  perubahan  social  yang  dikehendaki atau  direncanakan,  selalu  berada  di  bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut.Cara-cara untuk
mempengaruhi  masyarakat  dengan  sistem  yang teratur  dan  direncanakan  terlebih  dahulu, dinamakan “ Social Engineering ” atau “ Planning ”. 3
Fungsi  Hukum  Sebagai  A  Tool  Of  Social Engineering
Roscoe Pound pada tahun 1912
mengemukakan  satu  konsep  fungsi  hukum sebagai  “ a  tool  of  social  engineering ”. 4 Kemudian, pengertian  fungsi  hukum  sebagai a  tool  of  social engineering atau social  engineering  by  law menurut Soejono  Soekanto  “…hukum  sebagai  alat  untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin  digunakan  sebagai  alat  oleh agent  of change . Dan, agen of change atau pelopor perubahan adalah  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang mendapatkan  kepercayaan  dari  masyarakat
3 Dr.  Said  Sampara,  SH.,  MH.,  et.  al., Buku  Ajar Pengantar  Ilmu  Hukum ,  (Yogyakarta:  Total  Media), 2011, hal. 68.
4 Dr. Marwan Mas, S.H., M.H., Pengantar Ilmu Hukum ,
(Bogor: Ghalia Indonesia), 2004, hal. 92.
sebagai  pemimpin  satu  atau  lebih  lembaga- lembaga kemasyarakatan.” 5
Social  engineering di  sini  merupakan  “pelopor perubahan”  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau sekelompok orang yang memperoleh kepercayaan  dari  masyarakat  sebagai  pemimpin atau tokoh.Pelopor perubahan tersebut, meliputi para  pejabat,  aparat  hukum,  intelektual,  politisi, ulama, dan sebagainya. 6
Social  engineering dimaksudkan  agar  hukum dijadikan sebagai instrumen rekayasa social untuk mengubah masyarakat ke suatu tujuan yang lebih baik.Fungsi  hukum  sebagai  sarana  perekayasa social  (mengubah  masyarakat),  adalah  suatu fungsi untuk menciptakan perubahan-perubahan kehidupan social masyarakat kearah kemajuan. 7 Hukum  dalam  fungsinya  melakukan rekayasa  social,  adalah  untuk  menimbulkan kondisi tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan hukum yang diprioritaskan. Fungsi hukum sebagai sarana perekayasa social, juga dimaksudkan  untuk  mengeliminasi  keberadaan hukum  yang  pada  umumnya  identik  dengan pameo  hukum  “ het  recht  hinkt  achter  defeiten  aan ” atau hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan  masyarakat.  Agar  pelaksanaan hukum  memiliki  efektivitas  sebagai  sarana rekayasa  social,  sebelumnya  juga  harus diperhatikan  berbagai  aspek  nonhukum  lainnya (ekonomi,  politik,  social,  dan  budaya)  yang kemungkinan  akan  mempengaruhi  bekerjanya hukum dalam menata kehidupan masyarakat. 8 Hal  senada  dikemukakan oleh  Achmad  Ali, bahwa sebelum menggunakan hukum sebagai “ a tool  af  social  engineering ”,  terlebih  dahulu  harus diperhatikan  berbagai  aspek  non  hukum  agar nantinya  peraturan  hukum  yang  dibuat  dan dipergunakan  itu  dapat  mencapai  tujuan  yang menjadi  sasarannya.  Kalau  tidak,  mungkin  hal sebaliknya yang bakal terjadi. 9
Untuk  mengefektifkan  fungsi  hukum sebagai sarana rekayasa social, perlu
5 Ibid . 6 Ibid,
7 Ibid , hal. 93. 8 Ibid,
9 Dr. Said Sampara, SH., MH., et. al., Op. Cit ., hal. 68.
memperhatikan  pendapat  Gunnar  Myrdal  yang meminta agar para legislator tidak memproduksi hukum  yang a  sweeping  legislation .  Maksudnya, pihak  legislator  tidak  boleh  memproduk  suatu peraturan  hukum  yang  tergesa-gesa,  tanpa memperhatikan  kondisi  social  dan  nilai-nilai hukum  yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat.
10 Bentuk-Bentuk Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syariah
Undang-undang  No.  21  Tahun  2008 Tentang Perbankan Syariah menentukan bahwa:
(1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan  oleh  Pengadilan  dalam lingkungan Peradilan Agama.
(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan  penyelesaian  sengketa selain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  penyelesaian  sengketa  dilakukan sesuai dengan isi akad.
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Ketentuan  ayat  (1)  yang  menyebutkan bahwa  sengketa  perbankan  syariah  dilakukan oleh  Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Agama  sesuai  dengan  isi  Pasal  49  Undang- Undang  No.  3  Tahun  2006  Tentang  Kekuasaan Kehakiman.Dalam menjalankan wewenang tersebut  Pengadilan  Agama  berpedoman  kepada hukum  formil  dan  hukum  material.  Kedua hukum tersebut adalah:
1. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil) Hukum  acara  yang  berlaku  di  pengadilan agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan digunakan pada lingkungan peradilan umum. Hal ini sesuai dengan  ketentuan  Pasal  54  UU  No.  7  Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 11 .
Adapun  hukum  acara  yang  berlaku  di lingkungan  peradilan  umum  adalah Herziene Inlandsch Reglement (HIR) untuk Jawa dan Madura,
10 Dr. Marwan Mas, S.H., M.H., Op. Cit . hal. 93-94.
11 Abdul  Manan, Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam Perspektif  Kewenangan  Peradilan  Agama ,  (Jakarta: Kencana), 2012, hal. 474.
Rechtreglement  Voor  De  Buittengewesten (R.  Bg) untuk  luar  Jawa  dan  Madura.  Keduanya  berlaku di  lingkungan  peradilan  agama  kecuali  terhadap hal-hal yang diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
Selain  itu  diberlakukan  juga Bugerlijke Wetbook Voor Indonesia (BW) atau Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  khususnya  Buku  IV tentang  Pembuktian  Pasal  1865  sampai 1993.Berlaku  juga Wetbook  Van  Koophandel (Wv.K)  dan Failissements  Verordering (Aturan Kepailitan), serta berbagai peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia 12 .
2. Sumber Hukum Materiil
a. Nash Al-Qur‟an
Banyak  ayat  al-Qur‟an  yang  membicarakan tentang ekonomi berdasarkan prinsip syariah dan ayat-ayat  tersebut  dapat  dipergunakan  dalam menyelesaikan persoalan ekonomi dan keuangan.
Ayat-ayat  tersebut  membahas  masalah ekonomi dan keuangan secara mikro dan makro, yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar keadilan dan pemerataan,  serta  berupaya  selalu  siap  untuk memenuhi  transaksi  ekonomi  yang  dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah 13 .
b. Nash Al-Hadis Dalam berbagai kitab hadis banyak dijumpai hadis-hadis  yang  membahas  kegiatan  ekonomi dan  keuangan  Islam.Sehingga  hadis  dapat digunakan  sebagai  rujukan  dalam  menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
Kitab  hadis  yang  dijadikan  rujukan  dalam menyelesaikan  masalah  ekonomi  syariah  adalah: Sahih  Bukhari,  Sahih  Muslim,  Sahih  Ibn  Hiban, Sahih Ibn Khuzaimah, Sunan Abu Daud, Sunan al-Tarmizi,  Sunan  al-Nasa‟I,  Sunan  Ibn  Majah, Sunan  al-Darimi,  Sunan  al-Kubra  li  al-Baihaqi, Musanaf  Ibn  Abi  Syaibah,  Musanaf  Abdul  al- Razzaq, dan mustadrah al-Hakim.
12 Ibid ,
13 Ibid , hal. 474-475.
Selain  itu,  masih  ada  beberapa  kitab  hadis sebagai  sumber  hukum  yaitu:  Sunan  al- Daruquthni, Musnad Ahmad, Musnad Abu Ya‟la al-Musili,  Musnad  Abu  „Awanah,  Musnad  Abu Daud  al-Tayalisi,  Musnad  al-Bazzar,  dan  lain- lain 14 .
c. Peraturan Perundang-Undangan Hakim peradilan agama dalam menyelesaikan  masalah  ekonomi  syariah  harus mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006. Peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan Bank Indonesia antara lain:
1) Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan
2) Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
3) Peraturan  BI  No.6/24/PBI/2004  tentang Bank  Umum  yang  Melaksanakan  Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
4) Peraturan  BI  No.  6/9/PBI/DPM  Tahun 2004  tentang  Penyisihan  Penghapusan Aktiva  Produktif  bagi  Bank  Perkreditan Rakyat Syariah
5) Peraturan  BI  No.  3/9/PBI/2003  tentang Penyisihan  Penghapusan  Aktiva  Produktif bagi Bank Syariah
6) Surat  Edaran  BI  No.  6/9/DPM  Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan  Jangka  Pendek  bagi  Bank Syariah
7) Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia
Nomor  32/34/Kep/Dir  tentang  Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
8) Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia Nomor  32/36/Kep/Dir  tentang  Bank Perkreditan  Rakyat  Berdasarkan  Prinsip Syariah
9) Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia Nomor  21/53/Kep/Dir/1988  tanggal  27
Oktober 1988 tentang Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
14 Ibid , hal. 475-476.
10) Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia Nomor  21/48/Kep/Dir/1988  dan  Surat Edaran  Bank  Indonesia    No.  21/27/UPG tanggal  27  Oktober  1988  tent  Sertifikat Deposito
11) Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor 28/32/UPG  tanggal  4  Juli  1995  jo.  Surat Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  Nomor 28/32/Kep/Dir.  Tertanggal  4  Juli  1995 tentang Bilyet Giro.
12) Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia Nomor 31/67/Kep/Dir. Tertanggal 23 Juli 1998 tentang Sertifikat Bank Indonesia
13) Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor
28/49/UPG  tertanggal  11  Agustus  1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan  Surat  Berharga  Komersial
( Commercial Paper )
14) Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor 23/5/UKU  tanggal  28  Pebruari  1991 tentang Pemberian Garansi Bank 15
Perundang-undangan lain yang bersentuhan dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 tentang Peradilan Agama adalah:
1) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang Agraria
2) Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1969 tentang BUMN
3) Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
4) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1992 tentang Usaha Perasuransian
5) Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992 tentang Perkoperasian
6) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1987 tentang Dokumen Perusahaan
7) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1995 tentang Perusahaan Terbatas
8) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1998 tentang Kepailitan
9) Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah
15 Ibid , hal. 476-477.
Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah
10) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 tentang Pasar Modal
11) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Tidak Sehat
12) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen
13) Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
14) Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf
15) Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999 tentang Zakat
16) Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang Fidusia
17) Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000 tentang Desain Industri
18) Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2001 tentang Paten
19) Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 tentang Merek
20) Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001 tentang Yayasan
21) Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002 tentang Hak Cipta
22) Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik
23) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
24) Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun 1998 tentang Perusahaan Terbatas
(Perseroan)
25) Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum)
26) Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun 1995  tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  di Bidang Pasar Modal
27) Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun 1996  tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah
28) Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
29) Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  36  Tahun  2005  tentang  Pengadaan Tanah  bagi  Pelaksanaan  Pembangunan untuk Kepentingan Umum
30) Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999 tentang  Badan  Koordinasi  Penanaman Modal
31) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang  Kebijakan  Nasional  di  Bidang Pertanahan 32) Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman  Modal  Nomor  38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan  Penanaman  Modal  Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing
33) Keputusan  Bersama  Menteri  Pertanian  dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004, Nomor 3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf
34) PERMA  No.  2  Tahun  2008  tentang
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 16
d. Fatwa-fatwa  Dewan  Syariah  Nasional
(DSN)
1) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 01/DSN-MUI/IV/2006 tentang Giro
2) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 02/DSN-MUI/IV/2006 tentang Tabungan
3) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 03/DSN-MUI/IV/2006 tentang Deposito
4) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 04/DSN-MUI/IV/2006 tentang Murabahah 5)
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 05/DSN-MUI/IV/2006  tentang  Jual  Beli Saham
6) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 06/DSN-MUI/IV/2006  tentang  Jual  Beli Istishna‟
16 Ibid , hal. 477-479.
7) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 07/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) 8) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 08/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pembiayaan Musyarakah 9) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 09/DSN-MUI/IV/2006 tentang

## Pembiayaan Ijarah
10) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.
10/DSN-MUI/IV/2006 tentang Wakalah
11) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 11/DSN-MUI/IV/2006 tentang Kafalah
12) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 12/DSN-MUI/IV/2006 tentang Hawalah
13) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 13/DSN-MUI/IV/2006  tentang  Uang Muka dalam Murabahah
14) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 14/DSN-MUI/IV/2006  tentang  Sistem Distribusi  Hasil  Usaha  dalam  Lembaga Keuangan Syariah
15) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 15/DSN-MUI/IV/2006  tentang  Prinsip Distribusi  Hasil  Usaha  dalam  Lembaga Keuangan Syariah
16) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.
16/DSN-MUI/IV/2006  tentang  Diskon dalam Murabahah
17) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 17/DSN-MUI/IV/2006  tentang  Sanksi Atas  Nasabah  Mampu  yang  Menunda- nunda Pembayaran
18) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 18/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif  dalam  Lembaga  Keuangan Syariah 19) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 19/DSN-MUI/IV/2006 tentang al-Qardh
20) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 20/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Investasi  untuk  Reksadana Syariah
21) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 21/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
22) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 22/DSN-MUI/IV/2006  tentang  Jual  Beli
Istishna‟ Paralel
23) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 23/DSN-MUI/IV/2006 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah 24) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 24/DSN-MUI/IV/2006  tentang  Safe Defosit Box
25) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 25/DSN-MUI/IV/2006 tentang Rahn
26) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 26/DSN-MUI/IV/2006  tentang  RAHN Emas
27) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 27/DSN-MUI/IV/2006  tentang  al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik
28) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 28/DSN-MUI/IV/2006  tentang  Jual  Beli Mata Uang (al-Sharf)
29) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.
29/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pembiayaan  Pengurusan  Haji  Lembaga Keuangan Syariah 30) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 30/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah 31) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 31/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pengalihan Utang 32) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.
32/DSN-MUI/IV/2006  tentang  Obligasi Syariah
33) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 33/DSN-MUI/IV/2006  tentang  Obligasi Syariah Mudharabah
34) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 34/DSN-MUI/IV/2006 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah
35) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.
35/DSN-MUI/IV/2006 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah
36) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 36/DSN-MUI/IV/2006 tentang Sertifikat Wadi‟ah Bank Indonesia (SWBI)
37) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 37/DSN-MUI/IV/2006  tentang  Pasar Uang  Antarbank  Berdasarkan  Prinsip Syariah
38) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 38/DSN-MUI/IV/2006 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA) 39) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.
39/DSN-MUI/IV/2006  tentang  Asuransi Haji
40) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 40/DSN-MUI/IV/2006  tentang  Pasar Modal  dan  Pedoman  Umum  Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
41) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 41/DSN-MUI/IV/2006  tentang  Obligasi Syariah Ijarah
42) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 42/DSN-MUI/IV/2006  tentang  Syariah Charge Card
43) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 43/DSN-MUI/IV/2006  tentang  Ganti
Rugi (Ta‟widh)
44) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.
44/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pembiayaan Multijasa
45) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 45/DSN-MUI/IV/2006  tentang  Line Facility (at-Tashilat)
46) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.
46/DSN-MUI/IV/2006 tentang Potongan Tagihan Murabahah (al-Khas, Fi al-Murabahah) 47) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.
47/DSN-MUI/IV/2006 tentang Penyelesaian  Piutang  Murabahah  bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar 48) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.
48/DSN-MUI/IV/2006
tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
49) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 49/DSN-MUI/IV/2006 tentang Konversi Akad Murabahah
50) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 50/DSN-MUI/IV/2006  tentang  Akad Mudharabah Musyarakah
51) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 51/DSN-MUI/IV/2006  tentang  Akad Mudharabah  Musyarakah  pada  Asuransi Syariah
52) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 52/DSN-MUI/IV/2006  tentang  Akad Wakalah  Bil  Ujrah  pada  Asuransi  dan Reasuransi Syariah
53) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 53/DSN-MUI/IV/2006  tentang  Adab Tabarru‟  Pada  Asuransi  dan  Reasuransi Syariah
54) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 54/DSN-MUI/IV/2006 tentang Card
55) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 55/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pembiayaan  Rekening  Koran  Syariah Musyarakah 56) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 56/DSN-MUI/IV/2006 tentang Ketentuan  Review  Ujrah  pada  Lembaga Keuangan Syariah
57) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 57/DSN-MUI/IV/2006 tentang Letter of Credit  (L/C)  dengan  Akad  Kafalah  Bil Ujrah
58) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 58/DSN-MUI/IV/2006  tentang  Hawalah Bil Ujrah
59) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 59/DSN-MUI/IV/2006  tentang  Obligasi
Syariah Mudharabah Konvensi 60) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 60/DSN-MUI/IV/2006 tentang Penyelesaian Piutang dalam Ekspor 61) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 61/DSN-MUI/IV/2006 tentang Penyelesaian Piutang dalam Impor
62) Dan beberapa fatwa lainnya 17 .
e. Akad Perjanjian (Kontrak)
Menurut  Taufiq,  dalam  mengadili  perkara sengketa ekonomi syariah, sumber hukum utama adalah  perjanjian,  sedangkan  yang  lain merupakan  pelengkap  saja.  Oleh  karena  itu, hakim  harus  memahami  apakah  suatu  akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya  suatu  perjanjian.Yaitu  harus  memenuhi asas  kebebasan  berkontrak,  persamaan  dan kesetaraan,  keadilan,  kejujuran  dan  kebenaran, serta  asas  tertulis.Selain  itu  hakim  juga  harus memeriksa agar akad tersebut tidak mengandung hal-hal  yang  dilarang  oleh  syariat  Islam,  seperti riba,  gharar,  maisir,  dan  zalim.Apabila  suatu perjanjian  mengandung  unsur-unsur  tersebut, maka  hakim  dapat  menyimpang  dari  isi perjanjian. 18
Pasal  1244,  1245,  dan  1246  KUH  Perdata menyatakan  apabila  salah  satu  pihak  melakukan ingkar  janji  (wanprestasi)  atau  perbuatan melawan  hukum,  maka  pihak  yang  dirugikan dapat  menuntut  ganti  rugi  yang  berupa pemulihan prestasi, ganti rugi, biaya, dan bunga. Ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan secara keseluruhan  dalam  hukum  perdata  Islam  sebab dalam  hukum  perdata  terdapat  konsep  bunga yang  tidak  dikenal  dalam  akad  perjanjian Islam.Karena  itu,  ketentuan  ganti  rugi  harus sesuai  dengan  prinsip  syariat  Islam.  Jika  salah satu  pihak  tidak  melakukan  prestasi,  dan  itu dilakukan bukan karena terpaksa ( overmach ), maka ia dipandang ingkar janji ( wanprestasi ) yang dapat merugikan pihak lain. Penetapan wanprestasi dapat berbentuk  putusan  hakim  atau  atas  dasar kesepakatan bersama atau berdasarkan ketentuan aturan hukum Islam yang berlaku. 19
Berkaitan  dengan  persoalan  tersebut,  maka bagi  pihak  yang  melakukan wanprestasi dapat
17 Ibid ,  hal. 479-483.
18 Abdullah  al-Mushlih  dan  Shalah  ash-Shawi, Ma  La Yasa‟ut Tajiru Jahluhu , terjemahan Abu Umar Basyir, Fikih  Ekonomi  Keuangan  Islam  Darul  Haq ,  Jakarta, 2004, hal. 58, dalam Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah  dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan  Agama , (Jakarta: Kencana), 2012, hal. 484.
19 Ibid, hal. 484-485.
dikenakan  ganti  rugi  atau  denda  dalam  ukuran yang  wajar  dan  seimbang  dengan  kerugian  yang ditimbulkannya  serta  tidak  mengandung  unsur ribawi.  Jika  debitur  yang wanprestasi karena: pertama,  ketidakmampuan  yang  bersifat  relatif, maka  kreditur  harus  memberikan  alternatif berupa perpanjangan waktu pembayaran ( rescheduling ),  memberi  pengurangan  ( discount ) keuntungan,  diberikan  kemudahan  berupa recondinitioning kontrak  atau  dilakukan  likuidasi (penjualan barang-barang jaminan).
Jika  debitur  masih  juga  tidak  mampu membayar  prestasinya,  maka  kreditur  (bank) dapat  memberikan  kebijakan  hapus  buku  ( write of ).  Kedua,  karena  ketidakmampuannya  yang bersifat mutlak, kreditur (bank) harus membebaskan debitur dari kewajiban membayar prestasi  atau  memberikan  kebijakan  hapus  tagih ( hair  cut ).  Ketiga,  jika  debitur wanprestasi nya karena  iktikad  tidak  baik,  maka  dapat diumumkan  kepada  masyarakat  luas  sebagai debitur  nakal  dan  dikenakan  sangsi  paksa  badan atau hukuman lainnya 20 .
f. Fikih dan Ushul Fikih Fikih merupakan sumber hukum yang dapat digunakan  dalam  menyelesaikan  sengketa ekonomi  syariah.Sebagian besar  kitab-kitab  fikih yang  muktabar  berisi  berbagai  masalah muamalah  yang  dapat  dijadikan  acuan  dalam menyelesaikan  masalah  ekonomi  syariah.  Selain kitab-kitab  fikih  yang  dianjurkan  oleh  Menteri Agama  RI  melalui  Biro  Peradilan  Agama berdasarkan  Surat  Edaran  Nomor  B/1/735 tanggal  18  Pebruari  1958  agar  memedomani  13 kitab fikih dalam memutus perkara di lingkungan peradilan  agama,  perlu  juga  dipelajari  berbagai kitab  fikih  lain  sebagai  perbandingan  dan pedoman.
Kemudian,  perlu  juga  dipahami  berbagai kaidah  fikih.Dalam  kaidah  fikih  mengandung prinsip-prinsip  fikih  yang  bersifat  umum  dalam bentuk  teks  pendek  yang  mengandung  hukum umum yang sesuai dengan bagian- bagiannya.Kaidah  fikih  ini  berisi  kaidah-kaidah
20 Ibid , hal. 483-486.
hukum  yang  bersifat  kulliyah  yang  diambil  dari dalil-dalil  kulli,  yaitu  dari  Al-Qur‟an  dan  Al- Hadis 21 .
g. Adab Kebiasaan Adab  kebiasaan  atau  nilai-nilai  yang  hidup dalam  masyarakat  dapat  dijadikan  sebagai  acuan dalam  bertingkah  laku  selama  nilai-nilai  tersebut sejalan dengan
syariat Islam.Hal ini memungkinkan  dilakukan  apabila  muncul persoalan-persoalan  baru  dalam  masyarakat, dimana  persoalan-persoalan  tersebut  tidak  ada dalilnya  baik  dari  Al-Qur‟an  dan  Al-Hadis, maupun  dari  prinsip-prinsip  umum  yang  dapat disimpulkan dari peristiwa itu.
Hal-hal  yang  baik  menjadi  kebiasaan, berlaku  dan  diterima  secara  umum  serta  tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah itulah „urf .Para  ahli  hukum  Islam  sepakat  bahwa „urf semacam ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.Disinilah muncul kaidah “Al „Adah Muhakkamah” 22 .
h. Yurisprudensi Hingga  saat  ini  belum  ada  yurisprudensi (putusan  pengadilan  agama)  yang  berhubungan dengan ekonomi syariah.Saat ini ada empat buah putusan  Pengadilan  Agama  Purbalingga  Jawa Tengah  dan  satu  putusan  Pengadilan  Tinggi Agama  Padang  dan  sudah  mendapat  putusan kasasi  dari  Mahkamah  Agung.  Juga  terdapat beberapa  putusan  pengadilan  niaga  tentang ekonomi  konvensional  yang  sudah  menjadi yurisprudensi  tetap  yang  dapat  dijadikan  sebagai bahan  perbandingan  dan  memeriksa  dan memutus perkara ekonomi syariah.
Selain  itu,  ada  beberapa  yurisprudensi  dari Pengadilan  Sudan,  Bangladesh,  Bahrein,  dan Qatar  yang  dapat  dijadikan  perbandingan  dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah 23 .
Penyelesaian  Sengketa  melalui  Pengadilan Agama  selain  berpijak  kepada  hal-hal  tersebut juga  harus  memperhatikan  ketentuan  khusus yang  ditetapkan  untuk  itu  seperti:  Peraturan
21 Ibid , hal. 486-487.
22 Ibid , hal.  487-488.
23 Ibid , hal. 488-489.
Mahkamah Agung  No. 01  Tahun 2008  Tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  dan  Peraturan Mahkamah  Agung  No.  02  Tentang  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Selanjutnya  ketentuan  ayat  (2)  dapat  dilihat dalam  Penjelasan  Pasal  55  ayat  (2)  yang menyebutkan  bahwa  Penyelesaian  sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, yaitu:
a. Musyawarah;
b. Mediasi perbankan;
c. Melalui  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (Basyarnas)  atau  lembaga  arbitrase  lain; dan/ atau
d. Melalui  Pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan Umum.
Musyawarah  merupakan  cara  penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan para pihak secara sendiri  maupun  dengan  bantuan  pihak  lain. Termasuk  dalam  pengertian  musyawarah  ini adalah penyelesaian melalui Alternatif
Penyalesaian  Sengketa  atau  Alternatif  Dispute Resolution  (ADR)  dimana  hal  ini  diatur  oleh Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bunyi Pasal 60 menyatakan,  penyelesaian  dengan  cara  ini dilakukan  dengan  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Penyelesaian kedua melalui Mediasi Perbankan  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Bank Indonesia
No.8/5/PBI/2006 yang kemudian  diubah  dengan  Peraturan  Bank Indonesia  No.  10/1/PBI/2008,  Surat  Edaran Bank  Indonesia  tanggal  1  Juni  2006 No.8/14/DPNP.Pasal  6  dari  peraturan  tersebut menentukan,  Mediasi  Perbankan  mempunyai karakter  sebagai  berikut:  (1)  Mediasi  Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk setiap sengketa yang memiliki nilai  tuntutan  finansial  paling  banyak  Rp. 500.000.000,-  (lima  ratus  juta  rupiah).  (2) Nasabah  tidak  dapat  mengajukan  tuntutan finansial  yang  diakibatkan  oleh  kerugian immaterial.
Penjelasan  ayat  (1)  menyatakan  bahwa cakupan  nilai  tuntutan  finansial  meliputi  nilai kerugian material dan atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan  nasabah  dalam  rangka  penyelesaian
sengketa,  dan  pengertian  “kerugian  immateriil” dalam  ayat  (2)  adalah  kerugian  karena pencemaran  nama  baik  dan  perbuatan  tidak menyenangkan.
Kemudian  penyelesaian  ketiga  adalah melalui  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS)  atau  lembaga  lain  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  No.  30  Tahun 1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa.  Pasal  1  angka  1 menyebutkan, arbitrase sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa.  Dan  Pasal  1  angka  3  merumuskan mengenai  perjanjian  arbitrase,  yaitu  suatu kesepakatan  berupa  klausula  arbitrase  yang tercantum  dalam  suatu  perjanjian  tertulis  yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa  atau suatu  perjanjian  arbitrase  tersendiri  yang  dibuat para  pihak  setelah  timbul  sengketa.  Selanjutnya Pasal  1  angka  8  menyatakan  bahwa  Lembaga Arbitrase  adalah  badan  yang  dipilih  oleh  para pihak  yang  bersengketa  untuk  memberikan putusan  mengenai  sengketa  tertentu,  lembaga tersebut  juga  dapat  memberikan  pendapat  yang mengikat  mengenai  suatu  hubungan  hukum tertentu dalam hal timbul sengketa.
Penyelesaian  keempat  melalui  Pengadilan
dalam Lingkungan Peradilan Umum.
Sebagaimana  penyelesaian  sengketa yang  lainnya maka  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan umum  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Prinsip Syariah, oleh sebab itu Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah  harus berdasarkan  peraturan  yang  sesuai  dengan Prinsip  Syariah.  Hal  ini  sebagaimana  ditentukan dalam  Pasal  55  ayat  (3)  Undag-Undang  No.  21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Undang-undang  no.  21  Tahun  2008  Sebagai Sarana  Rekayasa  Sosial  dalam  Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Sebagaimana  diuraikan  terdahulu  bahwa Pasal  55  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengatur  mengenai  penyelesaian  sengketa
ekonomi  syariah.  Ketentuan  pasal  tersebut menentukan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk  menyelesaikan  sengketa  di  bidang ekonomi syariah.
Cara  pertama  di  dalam  ayat  (1)  dilakukan melalui  pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Agama.Ini  menunjukkan  bahwa  pembuat undang-undang menghendaki kewenangan untuk menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah  berada pada  lembaga  Peradilan  Agama.Kewenangan  ini diberikan  berdasarkan  kapasitasnya  sebagai lembaga  di  mana  para  hakimnya  memiliki pengetahuan di bidang tersebut.
Pasal  ini  membentuk  pola  perilaku  suatu lembaga,  dalam  hal  ini  Peradilan  Agama,  untuk mengambil  peran  dalam  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah.Peran  tersebut  menuntut kesiapan perangkatnya untuk dapat menjalankan tugas  tersebut,  seperti  kesiapan  hukum  formil dan  hukum  materiil  serta  sumber  daya  manusia yang  dimilikinya.  Dengan  peran  tersebut  maka Peradilan  Agama  berkedudukan  sebagai  s ocial engineering yaitu  sebagai  “pelopor  perubahan” yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok orang  yang  memperoleh  kepercayaan  dari masyarakat  sebagai  pemimpin  atau  tokoh. Pelopor  perubahan  tersebut,  meliputi  para pejabat, aparat hukum, intelektual, politisi, ulama, dan sebagainya. 24
Menyambut  tugas  tersebut  telah  ditetapkan hukum  formil  dan  hukum  materiil  sebagaimana dijelaskan  terdahulu 25 .  Selain  itu,  sumber  daya manusia  yang  ada  diberikan  bekal  pendidikan mengenai  hukum  bisnis  syariah  melalui pelatihan-pelatihan  yang  dilaksanakan  oleh Mahkamah  Agung  maupun  kerjasama  dengan berbagai lembaga perguruan tinggi.
Dengan demikian, pasal dari undang-undang tersebut  menjadikan  lembaga  peradilan  sebagai lembaga  yang  menjalankan  peran  sesuai perkembangan kondisi masyarakat yang memerlukan  adanya  wadah  yang  dapat menyelesaikan  sengketa  dalam  berhubungan
24 Dr. Marwan Mas, S.H., M.H., Loc. Cit ., hal. 92.
25 Lihat Footnote 11-23.
dengan  lembaga  keuangan  syariah  pada umumnya dan perbankan syariah khususnya.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan  Syariah  menjadi  sarana  untuk mengubah  masyarakat  di  mana  sebelum  ada undang-undang tersebut para pihak menyelesaikan  sengketa  dengan  bank  syariah melalui  lembaga  lain.  Di  sini  undang-undang menjalankan  fungsinya  dengan  memberikan peran  untuk  menyelesaikan  sengketa  kepada Peradilan Agama.
Selanjutnya  Penjelasan  Pasal  55  ayat  (2) menyebutkan  bahwa  Penyelesaian  sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, yaitu:
a. Musyawarah;
b. Mediasi perbankan;
c. Melalui  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (Basyarnas)  atau  lembaga  arbitrase  lain;  dan/ atau
d. Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
Ayat  ini  mengarahkan  masyarakat  yang bersengketa  dengan  lembaga  keuangan  syariah untuk  menyelesaikan  sengketanya  melalui  cara- cara  di  luar  pengadilan  apabila  para  pihak menghendakinya.  Di  mana  hal  tersebut  harus ditentukan  dengan  kesepakatan  para  pihak  di awal  akad,  sehingga  kalau  ternyata  sengketa memang  terjadi,  maka  para  pihak  hanya menyelesaikan persoalannya sesuai apa yang telah disepakati.
Penyelesaian sengketa, baik penyelesaiannya melalui cara sebagaimana ayat (2) poin a, b, atau c,  semuanya  membawa  masyarakat  untuk menempuh jalan kekeluargaan dalam menyelesaikan  perselisihan  dengan  lembaga keuangan  syariah,  meskipun  cara  pada  poin  c dapat dikatakan bersifat formal karena harus ada pengesahan dari pengadilan.
Semua  jalur  tersebut  telah  mendapatkan pengaturan  melalui  peraturan  perundang- undangan  yaitu  Alternatif Penyalesaian  Sengketa atau  Alternatif  Dispute  Resolution  (ADR) dimana  hal  ini  diatur  oleh  Undang-Undang  No. 30  Tahun  1999  Tentang  Alternatif  Penyelesaian Sengketa, Mediasi Perbankan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bank Indonesia No.
8/5/PBI/2006  yang  kemudian  diubah  dengan Peraturan  Bank  Indonesia  No.  10/1/PBI/2008, Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 1 Juni 2006 No.  8/14/DPNP,  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional  (BASYARNAS)  atau  lembaga  lain sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Dalam  hal  ini,  semua  peraturan  tersebut memiliki  tujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa melalui  jalan  kekeluargaan  yang  merupakan prioritas  agar  tercapai  kesepahaman  di  antara para  pihak  dan  menghilangkan  sikap  emosional sebagai  akibat  dari  persoalan  yang  terjadi.Selain itu  aturan  yang  berlaku  juga  dapat  mencapai tujuannya  untuk  memberikan  manfaat  atau faidah  serta  untuk  mewujudkan  keadilan  kepada setiap  individu. 26 Dan  lebih  penting  lagi  untuk mewujudkan  fungsinya  dalam  menciptakan sebuah  kondisi  di  mana  masyarakat  bisa  lebih mengedepankan  cara  musyawarah  dibandingkan melalui jalur pengadilan.
Untuk  melaksanakan  ayat  (2)  ini  perlu dipertimbangkan  aspek-aspek  non  hukum  yang mungkin  akan  memberikan  pengaruh  nantinya, seperti  bagaimana  kondisi  ekonomi  pihak  yang bersengketa,  bagaimana  kehidupan  social  yang melingkupinya, serta pengetahuan dan pemahaman  mereka  terhadap  persoalan  yang dihadapi.
Ketentuan  ayat  (3)  yang  menyebutkan bahwa  penyelesaian  sengketa  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan  prinsip  syariah,  adalah  bahwa  cara  yang dilakukan melalui poin a, b, c, dan d diharuskan pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah.
Ayat  ini  menghendaki  cara  apapun  atau lembaga  apapun  yang  menyelesaikan,  semuanya harus  menjadikan  prinsip  syariah  sebagai  dasar penyelesaiannya  karena  sengketa  yang  terjadi merupakan sengketa di bidang  ekonomi syariah. Dan  kondisi  yang  diinginkan  dari  ketentuan  ini
26 R.  Soeroso,  S.H., Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Sinar Grafika, (Jakarta: 2009), hal. 58.
adalah masyarakat dan lembaga keuangan syariah yang  bersengketa  maupun  lembaga  yang menyelesaikannya  menjadikan  prinsip  syariah satu-satunya hukum yang digunakan.
Dengan  demikian  fungsi  undang-undang adalah  mengubah  masyarakat  yang  biasanya menggunakan  selain  syariat  Islam  sebagai  dasar penyelesaian  sengketa  menjadi  menggunakan syariat  Islam  untuk  menyelesaikannya,  sehingga sengketa  di  bidang ekonomi  syariah  diselesaikan berdasarkan syariat Islam sebagaimana mestinya.

## Penutup
Bagian akhir dari tulisan ini penulis tegaskan kembali  bahwa  Undang-Undang  No.  21  Tahun 2008  Tentang  Perbankan  Syariah  dalam menjalankan  fungsinya  sebagai social  engineering melalui hal-hal sebagai berikut:
Ayat  (1),  Peradilan  Agama  diberikan  peran dalam  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah.di sini  undang-undang  menjadi  sarana  untuk mengubah  masyarakat  di  mana  sebelum  ada undang-undang tersebut para pihak menyelesaikan  sengketa  dengan  bank  syariah melalui  lembaga  lain.  Dengan  peran  tersebut maka  Peradilan  Agama  berkedudukan  sebagai s ocial engineering yaitu sebagai “pelopor perubahan”.Artinya fungsi undang-undang dijalankan oleh Peradilan Agama. Ayat  (2),  peraturan  ini  bertujuan  untuk menyelesaikan sengketa
melalui jalan kekeluargaan  yang  merupakan  prioritas  agar tercapai  kesepahaman  di  antara  para  pihak  dan menghilangkan  sikap  emosional  sebagai  akibat dari  persoalan  yang  terjadi.Di  sini  fungsi hukumuntuk  menciptakan  sebuah  kondisi  di mana masyarakat bisa lebih mengedepankan cara musyawarah dibandingkan melalui jalur pengadilan.
Ayat  (3),  menciptakan  masyarakat  dan lembaga  keuangan  syariah  yang  bersengketa maupun  lembaga  yang  menyelesaikannya menjadikan  prinsip syariah    satu-satunya  hukum yang  digunakan.  Fungsi  undang-undang  adalah mengubah masyarakat yang biasanya menggunakan  selain  syariat  Islam  sebagai  dasar penyelesaian  sengketa  menjadi  menggunakan
syariat  Islam  untuk  menyelesaikannya,  sehingga sengketa  di  bidang ekonomi  syariah  diselesaikan berdasarkan syariat Islam sebagaimana mestinya.

## Daftar Pustaka
Syahrani, Riduan, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung: 1999). Soebagio  dan  Slamet  Supriatna, Dasar-dasar  Ilmu Hukum ,  Akademik  Pressindo,  (Jakarta: 1987).
Sampara,  Said,et.  al., Buku  Ajar  Pengantar  Ilmu Hukum , Total Media, (Yogyakarta: 2011). Mas,  Marwan, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Ghalia Indonesia, (Bogor: 2004).
Manan,  Abdul, Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam Perspektif  Kewenangan  Peradilan  Agama , (Jakarta: Kencana).
Abdurrahman, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah  Di  Indonesia ,  makalah  disampaikan pada  Orasi  Ilmiah  pada  Pembukaan Kuliah  Fakultas  Syariah  IAIN  Antasari Banjarmasin, 30 Agustus 2010.
Soeroso, R., Pengantar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, (Jakarta: 2009)
Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan Syariah.
Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008 Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 1 Juni 2006 No. 8/14/DPNP