## Original Research Paper
Penyuluhan Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Kekerasan Terhadap Anak di Dharma Wanita Persatuan Unit BKPSDM Lombok Timur
Lewis Grindulu 1* , Ridwan 1 ,  M. Hotibul Islam 1 , Suheflihusnaini Ashady 1
1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
DOI : https://doi.org/10.29303/jpmpi.v6i1.3313
Sitasi : Grindulu, L., Ridwan., Islam,  M. H., & Ashady, S. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Kekerasan Terhadap Anak di Dharma Wanita Persatuan Unit BKPSDM Lombok Timur. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA , 6(1)

## Article history
Received: 05 Januari 2023
Revised: 10 Februari 2023 Accepted: 25 Februari 2023
*Corresponding Author: Budi Indarsih, Fakultas Peternakan,
Universitas Mataram, Mataram,
Indonesia; Email: lewis@unram.ac.id
Abstract: Kekerasan  terhadap  kelompok  marjinal  akhir-akhir  ini  mengalami peningkatan.  Hal  tersebut  tentu  merupakan  salah  satu  bentuk  ketidakadilan bagi  mereka  dan  tidak  mencerminkan  semangat  dari  konstitusi  Negara Indonesia  yang  menjamin  hak  asasi  setiap    warga  negaranya.  Kelompok marjinal  merupakan  kelompok-kelompok  rentan,  diantaranya  adalah  anak, perempuan,  kelompok  disabilitas,  dan  orang-orang  yang  sudah  lanjut  usia (manula).  Kegiatan  pengabdian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  sumbangsih pengetahuan  dan  masyarakat  berperan  aktif  dalam  upaya  perlindungan terhadap  anak  agar  terhindar  dari  tindakantindakan  yang  dapat  menganggu tumbuh  kembang  anak.  Pengabdian  dilaksanakan  dengan  menggunakan  dua pendekatan  kolaboratif  sebagai  metode  pelaksanaan  kegiatan  yaitu penyuluhan hukum (untuk mengedukasi masyarakat) dan FGD (Focus Group Discussion)  guna  menggali  pengetahuan  dan  keterampilan  masyarakat terhadap  penguatan  pemahaman  mengenai  perlindungan  anak  dan penyelesaian  perkara  kekerasan  yang  menimpa  anak  dalam  perspektif penghormatan  terhadap  kelompok  marjinal.  Hasil  kegiatan  pengabdian  ini dapat  memahami  peraturan  perundang-undangan  terkait  perlindungan  anak seperti  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  dan  Sistem  Peradilan  Pidana Anak,  berikutnya  mitra  memiliki  kemampuan  dalam  menyelesaikan permasalahan  dengan  mengedepankan  penghormatan  terhadap  kelompok marginal.  Hal  ini  penting  sebagai  bagian  dari  pengabdian  civitas  akademika ke masyarakat.
Keywords: Penyuluhan Hukum, Perkara, Kekerasan terhadap Anak, Dharma Wanita

## Pendahuluan
Anak  merupakan  merupakan  investasi berharga bagi masa depan sebuah negara (Domino, 2018).  Jika  anak  tumbuh  dan  berkembang  dengan baik,  maka  akan  siap  menerima  pembelajaran  dan pengetahuan  yang  akan  meningkatkan  kualitas hidupnya  (Hasanah,  2018).  Kualitas  sumber  daya manusia  yang  terbangun  dengan  baik,  akan
memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap kemajuan sebuah negara (Widiansyah, 2017).
Pentingnya perkembangan anak agar terbebas  dari  segala  prilaku  buruk,  seperti kekerasan fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran  menjadi  perhatian  serius  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  (Noviana, 2015). Kesadaran itu pula yang kemudian membuat negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  untuk  kemudian  merumuskan  sebuah kesepakatan  internasional,  sebuah  aturan  universal,
Grindulu . et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2023, 6 (1): 237-240
yang  dapat  menjadi  pedoman  dalam  pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
Setelah melalui berbagai pertemuan, Majelis  Umum  PBB  kemudian  mengesahkan Konvensi Hak Anak pada 20 November 1989. Hari pengesahan  Konvensi  Hak  Anak  itu  kemudian dikenal  sebagai  Hari  Anak  Sedunia.  Indonesia sebagai Negara anggota pada 26 Januari 1990,  ikut menandatangani  Konvensi  Hak  Anak  (Fadila, 2022).  Tidak  cukup  sampai  di  situ,  Presiden Suharto  kemudian  mengesahkan  Konvensi  Hak Anak  sebagai  aturan hukum positif meratifikasinya pada  5  September  1990  melalui  Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
Disamping  itu,  hal  paling  mendasar  yang dilakukan  Indonesia  dalam  upaya  pemenuhan  hak anak  dan  perlindungan  anak  sesuai  Konvensi  Hak Anak adalah dengan memasukkan isu perlindungan anak  ke  dalam  konstitusi.  Amandemen  kedua Undang-Undang  Dasar  1945  memasukkan  Pasal 28B  Ayat  (2)  yang  berbunyi  “Setiap  anak  berhak atas kelangsungan  hidup, tumbuh, dan berkembang serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi”.  Kini,  lebih  kurang  30  tahun  sudah sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak.dan  tentu  bukan  waktu  yang  sedikit. Pemerintah  Indonesia juga telah membuat berbagai kebijakan pendukung untuk menjamin perlindungan  terhadap  anak.  Diantaranya  adalah Undang-undang  nomor  35  tahun  2014  tentang perubahan  atas  undang-undang  nomor  23  tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tatilu, 2015).
Undang-undang  tersebut  merupakan  aturan pidana  matriil  disamping  diatur  juga  dalam Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004  tentang Peghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga. Lalu  ada  pula  dibuat  Undang-Undang  Nomor  11 tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. UU  tersebut  berlaku  sebagai  aturan  pidana  formiil dalam  menangani  berbagai  jenis  kekerasan  yang menjadikan  anak  sebagai  korban  dan  anak  sebagai pelaku.
Meski  demikian,  angka-angka  kekerasan terhadap  anak  setiap  tahun  cenderung  bertambah dan data yang tidak dilaporkan atau dark number of crime jauh  lebih  banyak.  Ha  tersebut  tentu  sangat memprihatinkan. Di masa merebaknya wabah covid 19,  angka  kekerasan  yang  menimpa  anak  juga cukup  tinggi.  Berdasarkan  data  SIMFONI  PPA, pada  1  Januari  –  19  Juni  2020  telah  terjadi    3.087 kasus  kekerasan  terhadap  anak  di  Indonesia,
diantaranya  852  kekerasan  fisik,  768  psikis,  dan 1.848 kasus kekerasan seksual.
Apabila  diteliti  lebih  sempit,  di  kabupaten Lombok  Timur  atau  daerah  yang  menjadi  lokasi pengabdian  kami,  angka  kekerasan  terhadap  anak juga  ternyata  masih  memprihatinkan.  Angkanya mengalami  peningkatan  dari  tahun  2019  atau sebelum  covid  19  dan  tahun  2020  setelah  wabah covid  19.  Berdasarkan  data  dari  Lembaga Perlindungan  Anak  (LPA)  Lombok  Timur,  Kasus kekerasan  terhadap  anak  di  tahun  2020  tercatat sebanyak  93  kasus  dengan  rincian  kasus  tersebut yaitu pernikahan usia dini sebanyak 47 kasus,kekerasan fisik (penganiayan dan penelantaran  anak)  sebanyak  17  kasus  dan kekerasan  sexsual  sebanyak  29  kasus.  Hal  tersebut meningkat dibandingkan tahun 2019 dimana jumlah kasus hanya 76 kasus.
Faktor  resiko  terjadinya  kekerasan  anak  di masa wabah Covid 19 diantaranya adalah:
1) Kurangnya  pemahaman  tentang  kebutuhan anak, perkembangan anak, keterampilan, kemampuan parenting. Hal ini menjadi semakin sulit  mengingat  dalam  masa  pandemi  ini banyak  hal  yang  perlu  dilakukan  penyesuaian termasuk dalam penyesuaian pengasuhan anak.
2) Rendahnya pendidikan. Pendidikan juga mempengaruhi  kualitas  pengasuhan  anak  di rumah.  Jika  orang  tua/pengasuh  memiliki pendidikan  atau  pengetahuan  yang  cukup dalam  pengasuhan  anak  yang  optimal,  maka risikorisiko  kekerasan  terhadap  anak  akan berkurang.
3) Penghasilan  rendah.  Pada  masa  pandemi  ini banyak  orang  tua  yang  kehilangan  penghasilan bahkan mungkin kehilangan pekerjaan, padahal kebutuhan  anak  dan  keluaga  tetap  berjalan. Situasi ini dapat mendorong terjadinya kekerasan  anak  dan  eksploitasi  anak  untuk bekerja  supaya  dapat  membantu  perekonomian keluarga.
Hal-hal  tersebut  bukanlah  merupakan justifikasi diperbolehkannya  tindakan  kekerasan terhadap  anak  dilakukan.  Perlindungan  terhadap anak  harus  tetap  menjadi  perhatian  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka kemudian  penting  untuk  terus  mengedukasi masyarakat  agar  lebih  memahami  perangkat peraturan  perundangundangan  yang  mengatur mengenai  perlindungan  terhadap  hak  anak  dan
Grindulu . et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2023, 6 (1): 237-240
mekanisme penyelesaiannya apabila terjadi kekerasan.

## Metode
Kegiatan penyuluhan menggunakan metode ceramah,  diskusi  dan  tanya  jawab.  Pengabdian dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan kolaboratif  sebagai  metode  pelaksanaan  kegiatan yaitu  penyuluhan  hukum  (untuk  mengedukasi masyarakat)  dan  FGD  ( Focus  Group  Discussion ) guna  menggali  pengetahuan  dan  keterampilan masyarakat terhadap penguatan pemahaman mengenai  perlindungan  anak  dan  penyelesaian perkara  kekerasan  yang  menimpa  anak  dalam perspektif penghormatan terhadap kelompok marjinal.

## Hasil dan Pembahasan
Sebelum  kegiatan  ini  dilakukan,  Tim melakukan  pendekatan  ke  Mitra  guna  memperoleh informasi tentang pengetahuan masyarakat mengenai  permasalahan  terkait  tema  pengabdian. Informasi yang diperoleh tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam mempersiapkan penyuluhan  sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai.
Mitra  kegiatan  pengadian  masyarakat  ini adalah  kelompok  Dharma  Wanita  Persatuan BKPSDM  Lombok  Timur.  Mitra  diharapkan menjadi pelopor upaya perlindungan terhadap anak pasca kegiatan berlangsung.
Pengabdian dilaksanakan dengan menggunakan  dua  pendekatan  kolaboratif  sebagai metode  pelaksanaan  kegiatan  yaitu  penyuluhan hukum  (untuk  mengedukasi  masyarakat)  dan  FGD (Focus Group Discussion) guna menggali pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap penguatan  pemahaman  mengenai  perlindungan anak  dan  penyelesaian  perkara  kekerasan  yang menimpa  anak  dalam  perspektif  penghormatan terhadap kelompok marjinal.
Pemilihan  metode  FGD  ini  dikhususkan karena FGD merupakan sebuah proses pengumpulan  data  yang  mengutamakan  proses. Dalam  hal  ini  FGD  tidak  dilakukan  untuk  tujuan menghasilkan  pemecahan  masalah  secara  langsung ataupun untuk mencapai konsensus, tetapi
bertujuan untuk menggali dan memperoleh beragam  informasi  tentang  masalah  atau  topik
tertentu  yang  sangat  mungkin  dipandang  secara berbeda-beda dengan penjelasan yang berbeda pula. Adapun tahapan kegiatan pengabdian ini dijabarkan sebagai berikut:
Pertama, dilakukan  penyuluhan  hukum tentang  persepektif  kelompok  marjinal  dan  gender serta  memberikan  penyuluhan  hukum  tentang kekerasan  dalam  perspektif  sosial  buday  dan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor  35  tahun  2014  tentang  perubahan  atas undang-undang  nomor  23  tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
Kedua, dilakukan  FGD  untuk  memberikan pelatihan dan penguatan karakter kepada masyarakat  mitra  dalam  upaya  perlindungan  anak yang  mengedepankan  penghormatan  terhadap kelompok marjinal
Berdasarkan  hasil  evaluasi  kegiatan  yang dilakukan  oleh  Tim  Pengabdi  setelah  kegiatan pengabdian  selesai  dilaksanakan,  secara  umum anggota  dharma  wanita  BKPSDM  Lombok  Timur dapat  memahami  materi  penyuluhan  dengan  baik dan  telah  mampu  menjadi  pelopor  perlindungan anak  dari  berbagai  prilaku-prilaku  yang  dapat mengganggu  tumbuh  kembang  anak.  Peserta  juga telah memiliki kemampuan dalam teknis menyelesaikan  masalah  dengan  mengedepankan penghormatan terhadap kelompok marginal. Kegiatan penyuluhan disajikan pada Gambar 1.
Gambar 1. Kegiatan penyuluhan
Grindulu . et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2023, 6 (1): 237-240
Adapun  faktor  yang  dapat  dikategorikan sebagai faktor pendorong dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini adalah:
1. Bantuan  dari  ketua  dharma  wanita  BKPSDM Lombok Timur beserta anggotanya
2. Animo  dari  anggota  yang  menjadi  mitra  untuk berperan sebagai peserta baik dalam penyuluhan hukum dan FGD
3. Kekompakan dari tim pengabdi dalam melaksanakan  kegiatan  program  pengabdian masyarakat.

## Kesimpulan
1) Dengan  terlaksananya  kegiatan  pengabdian  ini maka  mitra/  masyarakat  dapat  memahami peraturan perundang-undangan terkait perlindungan  anak  seperti  Undang-Undang Perlindungan  Anak  dan  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  berikutnya  mitra  memiliki kemampuan dalam
menyelesaikan
permasalahan dengan mengedepankan
penghormatan  terhadap  kelompok  marginal. Hal ini penting sebagai bagian dari pengabdian civitas akademika ke masyarakat.
2) Perhatian masyarakat terhadap
materi
penyuluhan  dan  FGD  cukup  besar  terlihat  dari adanya  rasa  antusiasme  yang  tinggi  dengan diajukannya  berbagai  pertanyaan  kepada  tim pengabdi,  khususnya  yang  berkaitan  dengan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Unram  yang  mendanai  pengabdian  ini  melalui DIPA BLU Universitas Mataram.

## Daftar Pustaka
Domino,  P.  (2018).  Investasi  Dalam  Bidang Pendidikan  Anak  Untuk  Meningkatkan
Kualitas Kehidupan Keluarga. JIPD (Jurnal  Inovasi  Pendidikan  Dasar) , 2 (1), 77-85. Hasanah,  U.  (2018).  Strategi  pembelajaran  aktif untuk  anak  usia  dini. INSANIA:  Jurnal
Pemikiran  Alternatif  Kependidikan , 23 (2), 204-222. Widiansyah,  A.  (2017).  Peran  ekonomi  dalam pendidikan dan pendidikan dalam
pembangunan ekonomi. Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika , 17 (2), 207-215.
Noviana,  I.  (2015).  Kekerasan  seksual  terhadap anak:  dampak  dan  penanganannya. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial , 1 (1).
Fadila, Y. A. (2022). Tinjauan Yuridis Pelindungan
Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Yustitiabelen , 8 (2), 143-166.
Tatilu,  S.  S.  (2015).  Pemenuhan  Hak  Pendidikan Anak  Dalam  Masa  Pemidanaan  Anak. Lex Administratum , 3 (2).