## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN STUDI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU
Oleh: Iin Hotprinauli Purba 1)
Sukses M.P. Siburian 2)
Universitas Prima Indinesia 1,2)
E-mail Iinpurba95@gmail.com 1) sukses.siburian85@gmail.com 2)

## ABSTRACT
One  type  of  environmental  damage  is  forest  destruction  by  burning  forests.  As  much  as  72 percent  of  Indonesia's  original  forests  have  been  destroyed.  As  a  result,  Indonesia's  forest area over the last 50 years has decreased from 162 million hectares to 98  million hectares. The quality of forests in Indonesia continues to decline due to shifting cultivation, large-scale logging, forest clearing for agricultural fields by burning forests. Within the scope of forestry science there is little difference between the terms forest fire and forest burning. The purpose of this study is to examine and understand how the criminal law policy is against the crime of forest  fires in  Pelalawan Regency, Riau Province and to  study and understand how  to  deal with forest fires in Pelalawan Regency, Riau Province. The results of this study are that the criminal  law  policy  in  the  Forest  Burning  Crime  is  carried  out  to  tackle  forest  fires  in Pelalawan  Regency.  The  Criminal  Law  Policy  is  able  to  control  forest  fires  in  Pelalawan Regency. With the Criminal Law Policy, the problem of forest and land fires can be overcome and the number and area of forest fires in Pelalawan Regency can be reduced. However, the problem  of  forest  fires  cannot  be  resolved  due  to  a  lack  of  enforcement  of  criminal  law. Criminal  Law  Enforcement  in  question  is  the  implementation  of  criminal  sanctions  for perpetrators of Forest Burning Crimes. Management of forest fires in Pelalawan Regency is handled  and  controlled  with  the  coordination  of  all  parties.  The  form  of  countermeasures carried out is by forming a Task Force (SATGAS), collaborating between the government and the community with the Fire Care Community Program and preventive outreach.
Keywords: Forest Burning, Criminal Law, Crime, Riau Province

## ABSTRAK
Salah  satu  jenis  kerusakan  lingkungan  adalah  kerusakaan  hutan  dengan  cara  melakukan pembakaran hutan. Hutan Indonesia yang telah musnah akibat kebakaran hutan mencapai 72 persen.  Akibatnya,  luas  hutan  Indonesia  selama  50  tahun  terakhir  telah  berkurang  dari  162 juta  hektar  menjadi  98  juta  hektar.  Kualitas  hutan  di  Indonesia  terus  menurun  disebabkan oleh  karena  adanya  perladangan  berpindah,  penebangan  hutan  secara  besar-besaran, pembukaan  hutan  untuk  ladang  pertanian  dengan  cara  membakar  hutan.  Di  lingkup  ilmu kehutanan  ada  sedikit  perbedaan  antara  istilah  kebakaran  hutan  dan  pembakaran  hutan. Tujuan  penelitian  ini  adalah  Untuk  mengkaji  dan  memahami  bagaimana  kebijakan  hukum pidana  terhadap  Tindak  Pidana  Pembakaran  Hutan  di  Kabupaten  Pelalawan  Provinsi  Riau dan  Untuk  mengkaji  dan  memahami  bagaimana  penanggulangan  pembakaran  hutan  di Kabupaten  Pelalawan  Provinsi  Riau.  Hasil  penelitian  ini  adalah  Kebijakan  hukum  pidana dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan dilakukan untuk menanggulangi pembakaran hutan yang  terjadi  di  Kabupaten  Pelalawan.  Kebijakan  Hukum  Pidana  mampu  mengendalikan terjadinya  kebakaran  hutan  di  Kabupaten  Pelalawan,  dengan  adanya  Kebijakan  Hukum Pidana masalah kebakaran hutan dan lahan dapat diatasi dan mengalami pengurangan jumlah dan luas kebakaran hutan di  Kabupaten Pelalawan. Namun  masalah kebakaran hutan belum
dapat  terselesaikan  karena  kurangnya  penegakan  hukum  pidana.  Penegakan  Hukum  Pidana yang  dimaksudkan  adalah  penerapam  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  Tindak  Pidana Pembakaran  Hutan.  Penanggulangan  kebakaran  hutan  di  Kabupaten  Pelalawan  diatasi  dan dikendalikan  dengan  koordinasi  seluruh  pihak.  Bentuk  penanggulangan  yang  dilakukan adalah  dengan  membentuk  Satuan  Tugas  (SATGAS),  melakukan  kerjasama  antara pemerintah  dan  masyarakat  dengan  Program  Masyarakat  Peduli  Api  dan  sosialisasi  yang bersifat preventif.
Kata Kunci: Pembakaran Hutan, Hukum Pidana, Tindak Pidana, Provinsi Riau

## 1. PENDAHULUAN
Lingkungan hidup adalah anugerah Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  harus  dijaga dan  dilestarikan,  sebab  lingkungan  hidup dapat menjadi sumber penunjang kehidupan  bagi  manusia  dan  makhluk hidup  lainnya  baik  dalam  kelangsungan dan  peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Lingkungan  juga  merupakan  aset  yang diperlukan guna menyejahterakan masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-  Undang Dasar  1945  bahwa bumi,  air,  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat .
Berdasarkan  pasal  tersebut  dapat  dilihat bahwa sumber daya alam dapat digunakan untuk  memajukan  kesejahteraan    dan untuk mencapai kebahagian hidup berdasarkan  pancasila,  sehingga  perlu dilaksanakan  pembangunan  berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dengan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang.
Kebakaran  hutan  dan  lahan  telah menimbulkan  bencana  asap,  asap  akibat kebakaran  tersebut  menyebabkan  puluhan juta  orang  di  Sumatera,  Singapura,  dan Malaysia  mengalami  kesulitan  dalam berbagai  hal  selama  berpekan-pekan. Menurut  data  kebakaran  hutan  selama 2015 mengakibatkan 425.377 orang menderita  infeksi,  Kabut  asap  juga mengakibatkan  adanya  orang  meninggal pada  periode  Juni  -  November  2015 sebanyak 10 orang selain itu  adanya kabut asap juga menimbulkan  kerugian ekonomi sebesar Rp. 200 triliun. Adapun Hutan dan lahan  yang terbakar di Provinsi Riau yang mencapai  174  ribu  hektar,  diperkirakan merupakan  bencana  asap  paling  parah yang  pernah  dialami  Indonesia.  Menurut data  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Republik  Indonesia  bahwa selama  tahun  2015,  sebanyak  140  orang telah ditetapkan sebagai tersangka diantaramya  adalah  7  korporasi  sebagai tersangka,  serta  sebanyak  20  perusahaan lainnya berada dalam proses penyidikan.
Terjadinya  pembakaran  hutan  dan lahan  yang  berulang  kemungkinan  besar
dipengaruhi  oleh  faktor  penegakan  hukum seperti  kelembagaan,  terutama  pemerintah pusat  dan  daerah,  sarana  dan  fasilitas penanggaulangan  kebakaran  hutan,  dan masyarakat    diharapkan  tidak    menjadi penyebab  kebakaran  hutan,  serta  faktor aparatur penegakan hukum.
Berdasarkan  uraian  pada  latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka penulisan  hukum  (skripsi)  dengan  judul  : Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Tindak Pidana  Pembakaran  Hutan  Studi  di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum
Tentang Kebijakan Hukum Pidana 1. Pengertian Kebijakan Hukum

## Pidana
Ilmu  hukum  merupakan  ilmu pengetahuan yang berisi ide, asas, pandangan, dan cita-cita yang diaplikasikan di dalam masyarakat.
Hukum adalah gagasan, keinginan, petunjuk,  pedoman  bersama,  dan  menjadi alat  dalam  menata  kehidupan  bernegara atau  bermasyarakat,  yang  dapat  menjamin terwujudnya keadilan yang tertuang  dalam hukum  positif.  Berdasarkan  hal  tersebut hukum bukan merupakan tujuan, melainkan  jembatan,  yang  membawa kepada ide yang dicita-citakan.
Padmo  merumuskan  kebijakan hukum  sebagai  kebijakan  dasar  yang menentukan  arah,  bentuk,  maupun  isi hukum  yang  akan  dibentuk.  Artinya, kebijakan  hukum  berkaitan  dengan  nilai, penentuan, pengembangan, dan pemberian bentuk terhadap hukum yang telah ada dan hendak diberikan.
Menurut Satjipto Rahardjo bahwa politik  hukum  sebagai  suatu  keharusan dalam  menentukan  pilihan  atas  tujuan ataupun  cara  yang  akan  digunakan  dalam mencapai tujuan tersebut. Kebijakan hukum juga memiliki berhubungan dengan kebijaksanaan  dalam  menentukan  kaidah- kaidah  hukum yang  sesuai  dengan ideology  penguasa.  Adapun  permasalahan yang  dapat  dilihat  yakni,  pertama,  tujuan apa  yang  akan  dicapai;  kedua,  cara  apa yang  akan  dilakukan  dalam    mencapai tujuan tersebut; ketiga, mengapa hukum itu perlu  dilakukan  perubahan  dan  apa dampak  perubahan  tersebut  dan  kempat, bagaimana hal itu dapat dilakukan.
B. Tinjauan Umum Tentang
Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah  tindak  pidana  berasal  dari hukum Belanda yakni strafbaar feit . Istilah ini  juga  terdapat  didalam  WvS  Hindia Belanda  (KUHP),  akan  tetapi  penjelasan mengenai strafbaar  feit itu  sendiri  tidak ada.    Maka  dengan  demikian  beberapa
para  ahli  memberikan  pengertian  yang beragam  dan  sampai  saat  ini  tidak  ada keseragaman dari pendapat tersebut.
Adapun beberapa pengertian strafbaar  feit yang  terdapat  didalam aturan  hukum  perundang-undangan  yang ada  dan  dalam  literature  hukum  yakni sebagai berikut:
a. Di  artikan  sebagai  tindak  pidana, sebagaimana terdapat dalam
Undang-Undang No.6 Tahun 1982  tentang  hak  cipta  (diganti
dengan  Undang-Undang  No  19
Tahun  2002),  Undang-Undang
No. 11/PPNS/1963 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Subervesi, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  (diganti  dengan  Undang- undang  No.31  Tahun  1999),  dan perundang-undangan lainnya.
Adapun pakar hukum yang memakai istilah ini yaitu Wirjono Prodjodikoro.
b. Diartikan sebagai peristiwa pidana , Istilah  ini  digunakan  oleh Tresna,  Van  Schravendijk,  A. Zainal  Abidin.  Selain  itu  juga terdapat  dalam  Undang-Undang Dasar  Sementara  Tahun  1950 (Pasal 14 ayat (1) ).
c. Diartikan  sebagai  delik.  Delik berasal  dari  bahasa  latin  yaitu
delictum , Adapun ahli yang menggunakan istilah tersebut yakni  E.  Utrecht,  namun  juga menggunakan    istilah  peristiwa pidana sebagaimana terdapat dalam  bukunya  yang  berjudul Hukum Pidana I.
d. Diartikan sebagai perbuatan yang boleh dihukum. Yang menggunakan  istilah  ini  adalah Karni dan Schravendijk.
e. Diartikan sebagai perbuatan yang dapat  dihukum,. Hal  ini  terdapat dalam    Pembentuk  Undang- Undang  No.  12/Drt/1951  tentang Senjata  Api  dan  Bahan  Peledak (Pasal 3).
Strafbaar  feit, terdiri  dari  tiga  suku kata    yakni straf , baar dan feit . “straf” artinya  pidana, “baar” artinya  dapat  atau boleh  dan “feit” diartikan  perbuatan.  Jika dikaitkan    dengan  istilah strafbaar feit secara  utuh,  bahwa straf dapat  juga diartikan  sebagai    kata  hukum.  Walaupun pada umumnya hukum merupakan terjemahan dari kata recht, sehingga dalam hal  ini straf dan recht memiliki  arti  yang sama. Sedangkan kata feit memiliki empat pengertian, yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara literlijk , feit lebih  tepat  diartikan  sebagai perbuatan. Sebab secara umum pelanggaran  merupakan  terjemahan  dari
overtrending sebagai  lawan  kata  dari istilah misdrijven (kejahatan) dalam kelompok  tindak  pidana  sebagaimana disebutkan  dalam  Buku  III  dan  Buku  II KUHP.
Adapun  istilah  perbuatan  pidana sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh hukum  dan  adanya  sanksi  bagi  yang melanggarnya.
Penggunaan istilah perbuatan pidana dianggap lebih tepat dikarenakan:
a. Perbuatan  pidana  yang  dilarang adalah  perbuatan  manusia  yang terjadi  akibat  kelakuan  manusia itu  sendiri,  yang  artinya  larangan ditujukan  pada  perbuatannya  dan ancaman pidana nya itu ditujukan pada orangnya.
b. Antara  larangan  dan  ancaman pidana  memiliki  hubungan  yang erat.  Dan  perbuatan  (merupakan keadaan atau kejadian yang ditimbulkan  orang  tadi,  yang melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan  tersebut  juga  memiliki hubungan yang erat pula.
c. Dalam  membuktikan  hubungan tersebut    maka  istilah  yang  tepat untuk digunakan adalah perbuatan  pidana,  yakni  hal  ini
menunjukkan  adanya  keadaan konkrit yaitu adanya kejadian atau perbuatan  dan adanya orang yang berbuat  atau  yang  menimbulkan kejadian itu.
C. Pengertian Tindak Pidana

## Pembakaran Hutan
Kebakaran  dan  pembakaran memiliki    arti  yang  berbeda.  Kebakaran diartikan  sebagai  perbuatan  yang  tidak disengaja  sedangkan  pembakaran  dartinya adanya  perbuatan  yang  dilakukan  dengan sengaja.  Yang  mana  pembakaran  dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran. Kebakaran  hutan  dan  pembakaran  adalah suatu  hal  yang  berbeda  sehingga  sering sekali  mengakibatkan  timbulnya  persepsi yang salah terhadap dampak yang ditimbulkan dari kedua hal tersebut.
Adapun Kebakaran yang sering  terjadi  di  Kabupaten  Pelalawan merupakan  Tindak  Pidana  Pembakaran hutan  dengan  sengaja  dan  mengakibatkan pengerusakan  hutan  yang  mengakibatkan dampak mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat. Perbuatan tersebut merupakan  tindak  kejahatan  sehingga perlu  untuk  dilakukan  pencegahan  dan pemberantasan  guna  untuk  memberikan efek  jera  dan  dalam  hal  ini  diperlukan landasan  hukum  yang  kuat  agar  mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.
Adapun  persentase  Kebakaran yang  terjadi  di  Kabupaten  Pelalawan adalah 99,9% kebakaran sengaja dilakukan  hal  ini  dikarenakan  adanya kelalaian, baik oleh peladang maupun oleh pelaku  binis  kehutanan  atau  perkebunan, sedangkan  sisanya  0,1%  terjadi  karena keadaan  alam  seperti  petir,  larva  gunung berapi.  Bersadarkan  hal  tersebut  maka dapat  disimpulkan  bahwa    99%  penyebab kebakaran  hutan  di  Indonesia  diakibatkan oleh  ulah manusia itu sendiri.
Terjadinya kebakaran hutan menyebabkan kerusakan hutan yang memberikan  dampak  negatif. Sebab Kebakaran hutan, kebakaran vegetasi, atau kebakaran semak, baik yang terjadi dialam liar  dapat  juga  menyebabkan  musnahnya rumah-rumah dan lahan pertanian disekitarnya.  Terdapat  3  jenis    kebakaran hutan, antara lain:
1. Kebakaran Permukaan yakni kebakaran  yang  terjadi  pada  lantai hutan  dan  membakar  seresah, kayu-kayu  kering  dan  tanaman bawah.  Adaun  sifat  api  pada permukaan  ini  mudah  merambat, nyalanya  besar  dan  panas,  namun mudah pula padam. Pada umumnya  kenyataannya  semua kebakaran berasal dari api permukaan.
2. Api  Tajuk atau Kebakaran  Tajuk adalah kebakaran yang yang dilakukan dengan membakar semua  tajuk  tanaman  pokok  yang ada  pada  jenis-jenis  hutan  yang daunnya  sangat  mudah  terbakar. Jika  tajuk  hutan  cukup  rapat, mengakibatkan api mudah merambat  dari    tajuk  yang  satu  ke tajuk  yang  lain.  Namun  apabila tajuk-tajuk  pohhon  tidak  saling berdekatan  maka  hal  tersebut  tidak terjadi.
3. Api  Tanah merupakan  api  yang dapat  membakar  lapisan  organik yang  berada  pada  permukaan bawah  lantai  hutan.  Hal  Ini dikarenakan  terdapat  sedikitnya udara  maupun  bahan  organik  . Apabila  terjadi  kebakaran  ini  tidak ditandai adanya nyala api, sehingga api  yang  bergerak  sangat  lambat, dan  bahan  api  tertahan  dalam waktu  yang  lama  pada  suatu tempat.

## 3 METODE PENELITIAN

## A. Ruang Lingkup Penelitian
Adanya  lingkup  penelitian  dilakukan agar  membatasi  permasalahan  yang  akan dibahas  dalam  penelitian  ini.  Sehingga ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah bagaimana  Kebijakan  Hukum  Pidana
dalam  Tindak  Pidana  Pembakaran  Hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap  Pembakaran  Hutan  di  Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
B. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan  penelitian  yuridis  empiris. Data  yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan  wawancara  kepada,  pihak terkait yang memiliki kewenangan melakukan kebijakan dalam upaya penanggulangan pembakaran hutan.

## C. Sumber Bahan Hukum
Adapun  data  yang  digunakan  penulis dalam penelitian ini yakni  data primer dan data  sekunder.  Data  Primer  adalah  data
yang  didapatkan  secara  langsung  dari lapangan  atau  tempat  penelitian.  Data primer  penulis  peroleh  dengan  cara melakukan  penelitian  dengan  mengambil secara  langsung  data  yang  diperlukan  ke lapangan antara lain yaitu dengan melakukan  wawancara  kepada  pihak terkait yang memiliki kewenangan melakukan kebijakan hukum pidana dalam upaya melakukan penanggulangan pembakaran hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi  Riau,  membagikan  quisioner kepada  masyarakat  Kabupaten  Pelalawan Provinsi  Riau  yang  merasakan  dampak akibat  pembakaran  hutan  serta  melakukan survey  lokasi  pembakaran  hutan  di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
Gambar 3 Alur Penelitian
Rekonstruksi Perda Nomor 6 Tahun 2003 sebagai upaya pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan
1. pendekatan analisa dengan pedoman hasil wawancara 2.  Kerangka  Konsep  Tujuan  pembangunan  berkelanjutan  dengan memperhatikan lingkungan hidup
1.Penanggulangan  Pembakaran Hutan
2.Rekonstruksi aturan pemerintah dengan menggunakan  kebijakan hukum Pidana 3. Regulasi Hukum Pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder Data: 1.Hasil  Wawancara  dilapangan  dengan  masyarakat  dan stakeholder
Data :
1. Hasil Wawancara dengan masyarakat dan pemerintah

## MULAI
TAHUN I TAHUN II Pengumpulan Data 1.Fokus pada Pembakaran Hutan. 2. Pembakaran Hutan dan ancaman kesehatan Pengumpulan Data 1. 3
Tahun I sebagai berikut : Penelitian  Rekonstruksi  Perda  Nomor  6 Tahun  2003  dalam  upaya  pembangunan berkelanjutan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat Kota Medan, yaitu:
1. Tahap  pengumpulan  data  yang berkaitan dengan konsep Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian  dasar  Kebijakan  dalam Hukum  Pidana  atas  Tindak  Pidana Pembakaran Hutan Studi di
Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau  sebagai  upaya  pembangunan berkelanjutan  serta  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  dengan roadmap penelitian sebagai berikut Analisis  menggunakan  pendekatan filosofis  ( Philosophy  approach ), pendekatan  konsep  ( conseptual approach) dan pendekatan
peraturan perundangan.

## Kegiatan Penelitian Tahun ke II
1. Tahap  pengumpulan  data  sekunder berupa  peraturan  dan  kasus  terkait Pembakaran Hutan serta melakukan  perbandingan  dengan
beberapa  kota  besar  di  Indonesia, seperti  Jakarta,  Surabaya,  Makasar
dan Bandung. Metode
pengumpulan data sekunder dilakukan  melalui  studi  Pustaka. Luaran  tahap  ini  adalah  kumpulan regulasi  dari  beberapa  daerah terkait gelandangan dan pembakaran guna menemukan solusi agar kebijakan hukum pidana  pembakaran  hutan  dapat dilakukan.  Pada  tahap  ini  adalah tanggung jawab anggota peneliti I.
2. Tahap  pengumpulan  data  primer berupa  hasil  wawancara  dengan dinas  lingkungan  hidup..  Tujuan dilakukan  wawancara  ini  guna menemukan  metode  yang  tepat untuk menangani pembakaran hutan serta pencegahan
pembakaran  hutan.  Analisa  data pembakaran hutan serta pencegahan pembakaran hutan sekunder menggunakan pendekatan peraturan perundangan ( statue approach ) dan data primer menggunakan  pendekatan  kasus ( cases approach ). Indicator capaian tahap ini adalah tersedianya analisis  mengenai  dan  pada  tahap ini  adalah  tanggung  jawab  ketua peneliti I.
Tahun ke-1:
No  Nama Kegiatan Bulan 1 2 3 4  5  6  7  8  9  10  11  12 1 FGD Persiapan x
2 Pengumpulan data
a. Pengumpulan data sekunder
berupa  peraturan  dan  kasus
gelandangan dan pembakaran
X  x   x   x
b. Pengumpulan data primer berupa wawancara dengan Dinas lingkungan hidup Dan  beberapa  daerah  besar  di Indonesia. Jakarta, Bandung,
Makasar dan Surabaya.
X x x x  x  x
3
Analisa dan laporan penelitian
X x x x  x  x  x  x  x  x x x
Tahun ke-2
No  Nama Kegiatan Bulan 1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 1.   FGD Persiapan x 2. a.  Pengumpulan  data  sekunder  berupa peraturan terkait b.  pengumpulan  data  primer  berupa hasil wawancara x  x   x   x   x   x 3. Penyusunan  laporan  akhir  ,  draft artikel dan laporam kemajuan x  x   x   x    x

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Tindak  Pidana  Pembakaran  Hutan di  Kabupaten  Pelalawan  Provinsi Riau.
Kabupaten  Pelalawan  secara  garis besar mempunyai potensi atas sumber daya alam  yang cukup tinggi. Sumber daya  alam  yang  melimpah  tersebut terletak  pada  kekayaan  hutan  yang sangat  melimpah.  Adapun  Kabupaten Pelalawan memiliki luas 1.392.494 Ha atau  14,73  %  dari  luas  wilayah Propinsi  Riau  (9.456.160  Ha)  maka Kabupaten  Pelalawan  adalah  suatu daerah  yang  ditetapkan  Propinsi  Riau sebagai  suatu  wilayah  sentra  yang memiliki  potensi  sumber  daya  alam dalam bidang kehutanan.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  luas hutan  Kabupaten  Pelalawan  tahun  2011- 2014 adalah sebagai berikut :
Ta hu n
Luas Hutan Keselu ruhan Luas Hutan Produ ksi Hu tan Ba kau Huta n Nasi onal
(Tess o Nillo ) Tam an Suak a Marg a Satw a 20 12 764.01 4,19 641.4 36,34 46 1,3 87.39 0,12 34.72 6,43
20 13 764.01 4,19 641.4 36,34 46 1,3 87.39 0,12 34.72 6,43 20 14 725.94 5 645.8 68 8.5 67 83 34.63 8 Tabel 1.1 Luas  Hutan  Kabupaten  Pelalawan Menurut Bapak Hermes M.
Ujung.,S.Hut  Sekretaris  Dinas  Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan dan juga menjadi Sekretaris dalam Pembentukan  Tim  Kelompok  Tani  Peduli Api (KTPA), kekayaan hutan di Kabupaten  Pelalawan  tersebar  pada  12 Kecamatan  yang  memiliki  karakteristik hutan  yang  berbeda-beda.  Kondisi  hutan dan  luas  hutan  dikabupaten  Pelalawan terus mengalami penurunan yang diakibatkan  masalah  kebakaran  hutan. Terjadinya  kebakaran  hutan  menjadi  salah satu  faktor  kerusakan    hutan  yang mengakibatkan  dampak  negatif  dalam segala  bidang.    Lebih  lanjut  beliau menambahkan  bahwa kebakaran  hutan adalah  sebuah  kebakaran  yang  terjadi  di alam  liar  yang  tidak  dapat  tertahan  dan dapat  menyebar  dengan  bebas  yang membakar sebagian atau seluruh komponen hutan.
Upaya  Penanggulangan  yang  dilakukan
oleh
Pemerintah
Daerah
Kabupaten  Pelalawan  Provinsi
Riau dalam Tindak
Pidana Pembakaran Hutan .
Pemerintah  Daerah  Kabupaten Pelalawan dalam upaya penanggulangannya dnegan membentuk Satuan Tugas (
SATGAS) .
SATGAS yang bekerjasama  berdasarkan  kebijakan hukum    pidana  yang  dikeluarkan dengan  berbagai  intansi.  Pemerintah Daerah,  TNI/Polri  serta  Masyarakat dan Pihak swasta.
Upaya penanggulangan  kebakaran  Hutan dikabupaten pelalawan harus diwujudnyatakan  dengan  tanggap dan cepat, sehingga sejak
dikeluarkannya  kebijakan  hukum pidana  melalui  surat  edaran  Bupati Pelalawan  diharapka  seluruh  pihak bersatu padu dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan.
Hasil  wawancara  dengan  Ibu Ida  Roro,  selaku  Kepala  Bagian
Penanggulangan Bencana Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten
Pelalawan,  upaya  yang  saat  ini dilakukan  dalam  penanggulangan bencana  kebakaran  hutan,  adalah sebagai berikut:
1. Memberikan himbauan melalui
Surat  Edaran  Bupati  Pelalawan kepada  masyarakat  ataupun  pelaku usaha kehutanan mengenai
larangan  kegiatan    pembakaran lahan  dan    hutan  melalui  media elektronik dan media cetak.
2. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan  mengenai  dampak  dan akibat  kebakaran  lahan  dan  hutan melalui Camat, Kepala Desa/Lurah, dan SKPD terkait
3. Memberikan himbauan melalui Surat  Edaran  Bupati  Pelalawan mengenai  pelarangan    kegiatan pembakaran lahan dan hutan kepada  masyarakat  melalui  media elektronik dan media cetak
4. Program 1000 Canal Blocking.
Penjelasan  mengenai  pembakaran hutan  dijelaskan  juga  oleh  Bapak Nur Asri
SH.MH,  selaku  Kepala  penanggulangan lapangan  bencana  kebakaran  hutan  Dinas Kehutanan  dan  Perkebunan  Kabupaten pelalawan. Keadaan ini memerlukan perhatian  dari  semua  pihak.  Pemerintah daerah  bukan  satu  satu  nya  pihak  yang harus  menyelesaikan  masalah  pembakaran hutan namun masyarakat dan pihak swasta juga  harus  tetap  dilibatkan.  Beliau  yang merupakan  Polisi  Kehutanan  terus  fokus agar  keadaan  kebakaran  hutan  tidak berlarut.  Adapun  upaya  penanggulangan yang dilakukan adalah:
1. Melakukan  sosialisasi  mengenai dampak  negative  dari  kebakaran lahan  dan  hutan  oleh  Camat, Kepala  Desa/Lurah,  dan  SKPD terkait
2. Menyiapkan Tim Gabungan
Pemadaman  Darat  (BPBD,  TNI, POLRI, MPA, dan Perusahaan) 3. Melakukan
MOU antara Pemerintah  Daerah,  Muspida  dan Perusahaan Perkebunan/ Kehutanan sebagai upaya Pencegahaan  dan  Penanggulangan
Karlahut
Penulis juga berkesempatan mewawancarai  Ibu  Hilda  Heswati Sekretaris
Penanggulangan  Bencana  Satuan  Tugas Penanggulangan Bencana Kebakaran daerah,  beliau  memaparkan  bahwa  jumlah luas kebakaran hutan dan jumlah kebakaran  hutan  di  berbagai  kecamatan mengalami penurunan drastis sejak dikeluarkannya  kebijakan  hukum  pidana dan upaya penanggulangan yang cepat dan tanggap.
Gambar  diatas  menunjukkan  grafik  luas kebakaran  tahun  2016  .  berdasarkan  data yang  didapat,  hanya  diperoleh  luas  area kebakaran  hutan  dari  bulan  Januari  –  Juli.
Data  sementara  ini  menunjukkan  bahwa luas area kebakaran hutan tidak seluas area kebakaran hutan dan lahan tahun 2015.
0 10 20 30 40 50 60 Jan Feb Mar April Mei Juni Juli

## Luas Area Kebakaran Hutan Kab. Pelalawan Tahun 2016
Luas Area (ha)

## Gambar 1.5

## Grafik Jumlah Kebakaran Hutan Kabupaten Pelalawan
Gambar  diatas  adalah  diagram  jumlah kebakaran hutan tahun 2016 yang mengalami penurunan sejak dikeluarkannya  kebijakan  hukum  pidana dikabupaten pelalawan.
Data hotspot dan kejadian tahun 2016 Jumlah hotspot : 365 lokasi

## 5. SIMPULAN
Adapun  Kebijakan  hukum  pidana dalam  Tindak  Pidana  Pembakaran  Hutan dilakukan untuk menanggulangi pembakaran hutan yang terjadi di Kabupaten  Pelalawan.  Kebijakan  Hukum Pidana  mampu  mengendalikan  kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan,  dengan  adanya  Kebijakan Hukum  Pidana  masalah  kebakaran  hutan dan  lahan  dapat  diatasi  dan  mengalami pengurangan  jumlah  dan  luas  kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan.  Namun  masalah  kebakaran
hutan  belum  dapat  terselesaikan  karena kurangnya  penegakan  hukum  pidana. Penegakan Hukum Pidana yang dimaksudkan  adalah  penerapam  sanksi pidana masih lemah dan tidak memberikan efek  jera    bagi  pelaku  Tindak  Pidana Pembakaran Hutan.
Penanggulangan  kebakaran  hutan di  Kabupaten  Pelalawan  diatasi  dan dikendalikan  dengan  koordinasi  seluruh pihak. Bentuk penanggulangan yang dilakukan  adalah  dengan  membentuk Satuan  Tugas  (SATGAS),  melakukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat  dengan  Program  Masyarakat Peduli  Api  dan  sosialisasi  yang  bersifat preventif.

## Saran
1. Perlu  kerja  sama  Pemerintah  ,
TNI/Polri,  Masyarakat  dan  Pihak swasta dalam menyelesaikan masalah  Pembakaran  Hutan  di
5 2 2 7 2 2 Feb Mar April Mei Juni Juli

## Jumlah Kebakaran Hutan Kab. Pelalawan Tahun 2016
Jumlah Kebakaran
Kabupaten Pelalawan Provinsi
Riau.
2. Perlunya  keseriusan  Penegakan
Hukum  Pidana  kepada  pelaku Tindak  Pidana  Pembakaran  hutan di  Kabupaten  Pelalawan  serta perlunya  pengawasan  maksimal oleh  pihak  terkait  atas  kebijakan hukum  pidana  yang  di  buat  agar berjalan dengan baik.
3. Perlu ditambah sarana dan
prasarana penunjang agar penanggulangan  kebakaran  hutan dapat    efektif.  Seperti,  menambah Armada  Pemadaman  Kebakaran, water  bombing,  mobil  patrol,  serta berbagai  spanduk  atau  pamlet sosialisasi  pemadaman  kebakaran hutan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian  Hukum  Cet.1 ,  Citra
Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52
Adami  Chazani,  2012, Pelajaran  Hukum Pidana  Bagian  I  Cetakan  ke-VIII , Raja Grafindo Persada, Jakarta. Anwar Yesmil dan Adang, 2008,
Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana ,
Gramedia, Jakarta, hlm 29 Huda  Chairul,  2016, Dari  Tiada  Pidana Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada
Tiada Pertanggungjawaban Pidana  tanpa  Kesalahan, Kencana Prenada, Jakarta.
Lamintang  P.A.F,  2011, Dasar-Dasar Hukum  Pidana  Indonesia ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.192 Manullang  Herlina,  2010, Pengantar  Ilmu Hukum    Indonesia ,  UHN,  Press, Medan, hlm. 68
Maramis  Frans,  2012, Hukum  Pidana Umum  dan  Tertulis  di  Indonesia , Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, hlm. 57
Marzuki  Peter  Mahmud,  2010, Penelitian Hukum  edisi  Revisi ,  PT.  Kencana Prenanda  Media  Group,  Jakarta, hlm. 181
Moeljatno,  2008, Asas-Asas  Hukum Pidana ,  Aslimahasetya,  Jakarta, hlm, 1
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  1984,
Teori-Teori  dan  Kebijakan  dalam Pidana , Alumni, Bandung,  hlm.11 Mustafa  Abdullah,  1983, Intisari  Hukum Pidana , Ghala Indonesia, hlm.29 Nawawi  Arief  Barda,  2007, Masalah Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan
Hukum
Pidana dalam Penanggulangan  Kejahatan  Edisi Pertama  Cetakan  ke-2 ,  Kencana Prenada  Media  Group,  Jakarta, hlm. 89
Nawawi  Arief  Barda,2005, Kebijakan Penegakan  dan  Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti ,
Bandung, hlm. 60 Nuraeny  Henny,  2007, Tindak  Pidana
Perdagangan  Orang  Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya ,  Sinar  Grafika,
Jakarta, hlm. 42
Sulistia  Tegu,  2011, Hukum  Pidana ,  Raja
Grafindo, Jakarta, hlm. 48
Peraturan Perundang-Undangan
INPRES  Republik  Indonesia  Nomor  16 Tahun 2011 Peningkatan Pengendalian  Kebakaran  Hutan dan Lahan di Seluruh Wilayah
Keputusan  Bupati  Pelalawan  Nomor  :
KPTS. 660/BLH/800/2015 Tentang Keadaan Darurat Pencemaran
Udara  Kabut  Asap  di  Kabupaten

## Pelalawan
Keputusan  Bupati  Pelalawan  Nomor:
KPTS.360/BPBPKD/776/2015 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi  dan  Kerjasama  dengan Pihak lain dalam Rangka Penanganan Pasca Bencana Kabupaten Pelalawan Tahun 2015
Keputusan  Kepala  Dinas  Kehutanan  dan Perkebunan  Kabupaten  Pelalawan Nomor
KPTS.364.1/DISHUTBUN/2015/7
a Tentang Pembentukan Tim

## Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)
Surat  Edaran  Bupati  Pelalawan  Nomor:
600/BLH/2015/12 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.

## Undang  Undang  Nomor  18  Tahun  2013
Tentang
Pencegahan dan

## Pemberantasan Perusakan Hutan
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007

## Tentang Penanggulangan Bencana
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014
Tentang
Perlindungan dan

## Pengelolahan Lingkungan Hidup
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009

## Tentang Kehutanan
Waluyo  Bambang,    2014, Pidana  dan
Pemidanaan , Sinar Grafika,
Jakarta, hlm.45