## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) PERSEDIAAN ALAT KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA BAJAWA
Erwinda Novelania Meo Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana windameo38@gmail.com
Linda Lomi Ga Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
Herly M. Oematan herly.oematan@staf.undana.ac.id Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

## ABSTRAK
Persediaan  alat-alat  kesehatan  merupakan  faktor  yang  sangat  mempengaruhi  kualitas pelayanan  disuatu  rumah  sakit.  Agar  dapat  terkoordinasi  dengan  baik,  pelaksanaan  kegiatan khususnya  mengenai  persediaan  alat-alat  kesehatan  didalam  rumah  sakit  dibutuhkan  suatu sistem  pengendalian  yang  baik  dan  memadai  untuk  mengelola  persediaan  agar  tidak  terjadi penyelewengan  atau  kekurangan  persediaan  serta  informasi  mengenai  persediaan  dapat dipercaya.  Oleh  karena  itu,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP)  Persediaan  Alat  Kesehatan  yang  dilakukan  oleh RSUD  Kota  Bajawa.  Pendekatan  penelitian  bersifat  deskriptif  kualitatif,  dengan menggunakan  jenis  data  kualitatif  dan  kuantitatif.  Untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan, maka peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  pengendalian  internal  persediaan  khususnya persediaan alat-alat kesehatan pada RSUD Kota Bajawa  sudah cukup efektif. Namun, masih dibutuhkan  evaluasi  dan  perbaikan  terhadap  sistem  pencatatan  yang  masih  dilakukan  secara manual  dan  perlu dilakukan penambahan  anggota  atau  staf  yang  memiliki  kemampuan yang memadai dibagian logistik.
Kata  Kunci:  Persediaan  Alat-Alat  Kesehatan,  Sistem  pengendalian  Internal  Pemerintah (SPIP).

## ABSTRACT
The supply of medical equipment is a factor that greatly effects the quality of service in  a  hospital.  In  order  to  be  well  coordinated,  the  implementation  of  activities,  especially regarding the supply of medical devices in the hospital, requires a good and adequate control system to manage inventory so that there is no deviation or shortage of inventory and reliable information  about  inventory.  Therefore,  the  purpose  of  this  study  was  to  determine  the government’s internal control system (SPIP) for the supply of medical devices carried out by the Bajawa City Regional General Hospital. The research approach is descriptive qualitative, using  qualitative  and  quantitative  data  types.  To  obtain  the  necessary  data,  the  researchers used primary data and secondary data.
The results of this study indicate that the internal control of inventory, especially the supply of medical equipment at the Bajawa City General Hospital, is quite effective. However, it is still necessary to evaluate and improve the recording system which is still done manually and  it  is  necessary  to  add  members  or  staffs  who  has  adequate  capabilities  in  the  logistics section of the hospital.
Keywords:  Medical  Equipment Supply, Government Internal Control System (SPIP).

## PENDAHULUAN
Salah  satu  bentuk  sektor  publik  yang diselenggarakan pemerintah dalam sektor kesehatan  yaitu  pendirian  rumah  sakit  umum. Rumah  sakit  termasuk  dalam  perusahaan  jasa yang  didirikan  dan  diselenggarakan  dengan tujuan  utama  memberikan  pelayanan  kesehatan dalam  bentuk  acuhan  perawatan,  pemeriksaan, tindakan  medis,  dan  tindakan  diagnostik  lain- lain yang dibutuhkan oleh masing masing pasien dalam  batas-batas  teknologi  dan  sarana  yang tersedia, namun perawatan terhadap pasien tidak akan  maksimal  jika  persediaan  yang  dimiliki rumah sakit tidak lengkap (Safitri, 2015)
Menurut  Agoes  (2011)  menjelaskan  bahwa persediaan  adalah  aktiva  yang  tersedia  untuk dijual  dalam  kegiatan  usaha  normal,  dalam proses  produksi  dan  atau  dalam perjalanan,  atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan ( supplies )  untuk  digunakan  dalam  proses produksi atau pemberian jasa. Usaha rumah sakit dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang profesional,  bermutu  dan  berkesinambungan perlu  didukung  dengan  ketersediaan  alat kesehatan yang memenuhi standar. Alat kesehatan  merupakan  alat,  aparat,  mesin  dan/ atau implant yang  tidak  mengandung  obat  yang digunakan  untuk  mencegah,  mendiagnosis, menyembuhkan  dan  meringankan  penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada  manusia  dan  atau  untuk  membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia, 2014).
Agar  dapat  terkoordinasi  dengan  baik, pelaksanakan pekerjaan rutin khususnya mengenai persediaan alat-alat kesehatan didalam rumah sakit dibutuhkan suatu sistem pengendalian  internal  yang  baik  dan  memadai untuk  mengolah  data  persediaan  agar  tidak terjadi  penyelewengan  maupun  kekurangan persediaan  serta  informasi  mengenai  persediaan dapat  dipercaya.  Sistem  pengendalian  tersebut dikenal  sebagai  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah  (SPIP)  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60 Tahun  2008  yang  bertujuan  memberikan keyakinan  yang  memadai  bagi  tercapainya efektivitas  dan  efisiensi  pencapaian  tujuan, keandalan  laporan  keuangan,  pengamanan  aset, dan ketaatan terhadap peraturan. Secara konseptual  SPIP  mengadopsi  konsep  sistem pengendalian  internal  yang  dikembangkan  oleh Committee  of  Sponsoring  Organizationsof  the
Treadway Commission ( COSO ). Menurut COSO dikutip  dalam  Romney,  B  and  Steinbart  (2011), hal.  231,  lima  komponen  dalam  pengendalian COSO yaitu  lingkungan pengendalian,  penilaian resiko,  aktivitas  pengendalian,  informasi  dan komunikasi serta pemantauan.
Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota  Bajawa adalah  Rumah  Sakit  milik  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Ngada  yang  melayani  masyarakat umum  dan  BPJS.  Didirikan  pada  tahun  1931 pada masa pemerintahan Belanda dan merupakan  rumah  sakit  dengan  tipe  C  yang menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  yaitu, pelayanan  IGD  24  jam,  pelayanan  rawat  inap, pelayanan  rawat  jalan  di  wilayah  kabupaten Ngada.
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten  Ngada  (2019),  rumah  sakit  umum daerah  Kota  Bajawa  merupakan  satu-satunya rumah  sakit  yang  ada  di  Kabupaten  Ngada.  Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  data  tentang  fasilitas kesehatan  yang  ada  di  Kabupaten  Ngada  yaitu sebagai berikut:
Tabel 1.1
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Ngada, 2018 No . Kecamatan Rum ah Sakit Pus kes mas Posya ndu Balai Pengo batan (1) (2) (4) (5) (6) 1 Aimere 0 1 21 0 2 Jerebuu 0 2 20 0 3 Inerie 0 1 16 0 4 Bajawa 1 3 64 0 5 Golewa 0 2 33 1 6 Golewa Selatan 0 2 23 0 7 Golewa Barat 0 1 25 1 8 Bajawa Utara 0 1 30 0 9 Soa 0 1 22 1 1 0 Riung 0 2 52 0 1 1 Riung Barat 0 2 34 0 1 2 Wolomeze 0 1 17 0 Jumlah/Total 1 19 357 3 Sumber: Badan Pusat Statistik, Kab. Ngada 2019
Dilihat  dari  tabel  1.1  di  atas  dapat disimpulkan bahwa jumlah fasilitas kesehatan di kabupaten  Ngada  terdiri  dari  1  rumah  sakit umum, 19 puskesmas, 357 posyandu, dan 3 balai pengobatan  yang  tersebar  diberbagai  daerah  di kabupaten  Ngada.  Berdasarkan  hasil  wawancara awal  dengan  petugas  di  RSUD  Kota  Bajawa, peneliti  mendapatkan  informasi  bahwa  RSUD Kota Bajawa menerapkan unsur sistem pengendalian  internal  menurut  PP  Nomor  60 Tahun 2008. Namun, dalam kegiatan operasionalnya  masih  terdapat  permasalahan yang  terjadi  yaitu  pemesanan  alat  kesehatan yang  menggunakan  sistem E-Catalog masih terkendala  sistem  jaringan  sehingga  pemesanan alat kesehatan tidak sesuai dengan jangka waktu yang  telah  ditentukan  yang  berdampak  pada pemenuhan kebutuhan pasien.
Sistem  pengendalian  internal  persediaan diperlukan agar proses terselenggaranya persediaan  alat-alat  kesehatan  di  rumah  sakit berjalan  dengan  lancar  dan  teratur  serta  adanya fungsi-fungsi  yang  bertanggung  jawab  sesuai tugasnya  masing-masing  dan  dengan  adanya pengawasan yang lebih intensif kecil kemungkinan  terjadi  penyimpangan  dalam sistem  pengendalian  internal.  Berdasarkan  latar belakang  di  atas  peneliti  tertarik  melakukan penelitian  yang  berjudul  “Sistem  Pengendalian Internal  Pemerintah  (SPIP)  Persediaan  Alat Kesehatan pada RSUD Kota Bajawa”.

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Keagenan (Theory Agency)
Teori  keagenan  ( theory  agency )  merupakan teori  utama  atas  pemanfaatan  jasa  satuan pengawas  internal  oleh  instansi.  Salah  satu asumsi  utama  dari  teori  keagenan  bahwa  tujuan principal dan  tujuan  agen  yang  berbeda  dapat menimbulkan konflik disebabkan manajer organisasi  cenderung  untuk  mengejar  tujuan pribadi,  hal  ini  mengakibatkan  kecendrungan manajer  untuk  memfokuskan  pada  proyek organisasi  yang  menghasilkan  keuntungan  yang tinggi  dalam  jangka  pendek  ataupun  panjang daripada  mensejahterakan  masyarakat  melalui peningkatan  pelayanannya  di  rumah  sakit (Azizah S, 2016).
Pengertian    Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah
Mulyadi  (2016)  mengemukakan  bahwa sistem  pengendalian  internal  meliputi  struktur organisasi,  metode,  dan  ukuran-ukuran  yang dikoordinasikan  untuk  menjaga  aset  organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data
akuntansi,  mendorong  efisiensi  dan  mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Komponen Pengendalian

## Internal Pemerintah
Pengendalian  internal  terdiri  dari  beberapa unsur-unsur  yang  saling  berhubungan  dalam suatu sistem. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 yang diadopsi dari COSO, pengendalian internal terdiri lima komponen yaitu:
a. Lingkungan Pengendalian
b. Penilaian Resiko
c. Aktivitas Pengendalian
d. Informasi dan Komunikasi
e. Pemantauan

## Pengertian Persediaan
Persediaan  merupakan  sejumlah  barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahan atau organisasi dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut (Rudianto, 2012).

## Pengendalian Internal atas Persediaan
Pengendalian internal atas persediaan merupakan  hal  yang  penting  untuk  membentuk keunggulan  kompetitif  jangka  panjang.  Tingkat persediaan  mempengaruhi  harga  jual,  kualitas, perekayasaan  produk,  kapasitas  menganggur, waktu lembur, kemampuan merespon permintaan  pelanggan,  waktu  tunggu,  dan profitabilitas secara keseluruhan (Siregar, 2013).

## METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

## Jenis dan Sumber Data
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  primer dan data sekunder.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini adalah  Rumah  Sakit  Umum  daerah  (RSUD) Kota Bajawa.

## Fokus Penelitian
Fokus  penelitian  dalam  penelitian  ini  yaitu berkaitan  dengan  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah (SPIP) Persediaan Alat Kesehatan di RSUD Kota Bajawa.

## Informan Penelitian
Penetapan  informan  dalam  penelitian  ini berdasarkan  anggapan  bahwa  informan  dapat memberikan  informasi  yang  diinginkan  sesuai dengan permasalahan penelitian. Adapun informan  yang  masuk  dalam  kriteria  penelitian ini  adalah  Bidang  Pelayanan  Penunjang  Medik, Bagian Keuangan, dan Bagian Gudang.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam penelitian
ini adalah dokumentasi,wawancara,dan observasi.

## Teknik Analisis Data
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan analisis data sesuai Miles dan Huberman. 1. Pengumpulan Data ( Data Collection )
Peneliti  mencatat  semua  data  secara  objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
2. Reduksi Data ( Data Reduction )
Reduksi  data  merupakan  suatu  bentuk analisis  yang  menggolongkan,  mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan  data-data  yang  telah direduksi  memberikan  gambaran  yang  lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah  peneliti  untuk  mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.
3. Penyajian Data ( Data Display )
Penyajian  data  merupakan  analisis  dalam bentuk  matrik, network ,  atau  grafis  sehingga data dapat dikuasai.
4. Pengambilan Keputusan ( Verification )
Berarti  bahwa  setelah  data  disajikan,  maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.Untuk itu diusahakan mencari pola, model,  tema,  hubungan,  persamaan  dan sebagainya.Jadi,  dari  data  tersebut  berusaha diambil kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota  Bajawa merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten  Ngada  yang  melayani  masyarakat umum dan  BPJS. RSUD  Kota  Bajawa  didirikan pada  masa  pemerintahan  Belanda,  bertempat  di Jalan  Gajah  Mada  (sekarang  kantor  Dinas Kesehatan  dan  Kantor  BAPPEDA  Kabupaten Ngada).
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  60 Tahun 2008, terdiri dari:
1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian yang dilakukan  oleh  RSUD  Kota  Bajawa  sudah dilaksanakan  dengan  cukup  baik.Dilihat dari  struktur  organisasi  yang  diterapkan oleh  RSUD  Kota  Bajawa  terdapat  struktur organisasi  baik  secara  keseluruhan  maupun setiap  bagian  sesuai  SOP  yang  berlaku.Hal ini  dibuktikan  dengan  hasil  wawancara bersama ibu Anastasia Ringa,selaku Kasubag  Keuangan yang  mengatakan bahwa:
“ Tentu  saja  ada.Kalau  disini  untuk  bagian gudang  sendiri  itu  untuk mengelola  segala pengelolaan yang berkaitan dengan persediaan dan kalau untuk bagian pelaksana  administrasi  itu  dia  hanya mengelola  hal-hal  yang  berkaitan  dengan pembayaran atas pembelian alat-alat kesehatan,  sehingga  dia  hanya  mengelola faktur”.
Dari hasil wawancara tersebut menunjukan  bahwa  sudah  ada  pembagian tugas  yang  jelas  pada  setiap  bidang  yang ada  di  rumah  sakit  berdasarkan  fungsinya masing-masing.Namun, terkait struktur organisasi  dibagian  logistik  rumah  sakit pengelolaan  gudang  masih  disatukan.  Hal ini didukung oleh pernyataan dari ibu Maria Angelina Bhebhe, selaku Bendahara Barang RSUD Kota Bajawa:
“ Untuk  di  logistik  rumah  sakit  untuk pengelolaan  gudang,  sekarang  itu  dia punya  struktur  organisasinya  itu  yang terkait  dengan  permintan,  penerimaan, penyimpanan,  pengeluaran  barang  dan bagian pencatatan itu tuh masih disatukan.Karena  kita  disana  masih  satu pintu,  jadi  semuanya  terarah  disatu  tempat yaitu di gudang logistik.
Jadi  mulai  dari  pencatatan  awal, penerimaan barang sampai dengan penyimpananmaupun pendistribusian barang  keunit  pemakai  dan  juga  bagian pencatatan  itu  semua  kita  masih  satu  pintu, sehingga  alurnya  itu  tuh  masih  tetap satu.Jadi  semua  yang  terkait  itu  tuh  adanya di  gudang  logistik  yang  dikelola  oleh  ema sendiri  sebagai  penanggung  jawab  logistik umum  dengan  satu  staf  yang  merupakan tenaga kontrak”.
2. Penilaian Resiko Penilaian resiko atas pencatatan persediaan khususnya persediaan alat kesehatan  di  RSUD  Kota  Bajawa  sudah dilakukan  secara  terus  menerus  dan dilakukan  secara  manual.Hal  ini  dibuktikan dengan hasil wawancara bersamaibu Anastasia Ringa, selaku Kasubag Keuangan RSUD Kota bajawa:
“ Untuk sistemnya sendirikan kita belum ada karena  kita  masih melakukannya  secara manual.Kendalanya  kalau  untuk  pencatatan aset  alat  kesehatan  itu  pada  saat  bendahara menerima pemasukan barang, misalnya ada pengadaan  alat  kesehatan  itu  bendahara mencatat jumlah barang yang diterima terus
setelah itu nanti didistribusikan ke ruangan- ruangan  untuk  dicatat  semua  di  dalam pembukuan  bendahara.Itu  didistribusikan ke  ruangan-ruangan  dengan  kode  barang sudah  dikode  semua  oleh  bendahara barang”.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  menunjukan bahwa  sistem  pencatatan  yang  dilakukan oleh  RSUD  Kota  Bajawa  menggunakan sistem  pencatatan  secara  manual.Kendala dalam melakukan pencatatan secara manual yaitu  ketika  bendahara  menerima  barang yang  masuk,  bendahara  harus  mencatat jumlah  barang  yang  diterima.Setelah  itu didistribusikan  kesetiap  ruangan  dengan kode  barang  masing-masing  dan  dicatat dalam  pembukuan  bendahara.  Hal  ini didukung  oleh  pernyataan  dari  ibu  Maria Angelina Bhebhe, selaku Bendahara Barang RSUD Kota Bajawa:
“Kendalanya  itu  ada  misalnya  ada kesalahan  dalam  proses  pencatatan untuk pengamanannya itu nanti bendahara mencatat  semua  catatan  atau  data  yang masuk  setelah  itu  nanti  di  cross  cek  lagi dengan istilahnya itu KIR (Kartu Inventaris Ruangan)  dan  KIB  (Kartu  Inventaris Barang)”.
3. Aktivitas Pengendalian Aktivitas  pengendalian  di  RSUD  Kota Bajawa  yang  berkaitan  dengan  dokumen- dokumen  yang  ada  dibuat  sesuai  dengan perencanaan rumah sakit. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama ibu Maria Angelina Bhebhe, selaku Bendahara Barang RSUD Kota Bajawa:
“Kalau  disini  ema  menjawab  tentang dokumen pengadaan itu. Dokumen pengadaan itu  dibuat sesuai dengan perencanaan dan juga dokumen itu didalamnya  itu  mengisi  tentang  spesifikasi barang,  terus  jangka  waktu  pelaksanaan pendistribusian  barang,  harga  barang,  dan juga semuanya sudah ada didalam sehingga terhadap  suatu  barang  itu  kita  sudah  bisa mengetahui  dia  punya  nilainya,  jumlahnya, dan  kualitasnya.  Terus  didalam  itu  semua kegiatan itu berdasarkan dokumen- dokumen  pengadaan.Jadi,  tidak  semua barang  itu  kita  belanja  langsung,  tapi  yang semuanya  itu  terkait  dengan  pengadaan harus kita gunakan pihak ketiga”.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  menunjukan bahwa  dokumen  pengadaan  dibuat  sesuai dengan  perencanaan  yang  berisi  tentang
spesifikasi barang, jangka waktu pelaksanaan  pendistribusian  barang,    dan harga  barang  sehingga  terhadap  suatu barang  sudah  bisa  diketahui  nilai,  jumlah, dan  kualitasnya.  Hal  ini  didukung  oleh pernyataan  dari  bapak  Felix  Fonu,  Amd selaku  Kasi  Pelayanan  Penunjang  Medik RSUD Kota Bajawa:
“Iya.  Artinya,  terdapat  lima  faktur  yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan arsip dan lainnya  juga  biasanya  kartu  persediaan. Faktur  dengan  kartu  persediaan  itu  tuh biasanya  itu  dia  sudah  mencantumkan semua informasi yang dibutuhkan, contohnya  itu  tuh  misalnya  untuk  tanggal keluar atau masuk, terus tanggal penerimaan,  tanda  tangan  penerima,  dan juga harga dari barang-barangnya itu tuh”.
4. Informasi dan Komunikasi Pada  RSUD  Kota  Bajawa,  memastikan terjalinnya  komunikasi  yang  efektif,  yaitu untuk mengetahui berfungsinya pengendalian internal dan menginformasikan  mengenai  kode  etik yang berlaku dengan menggunakan berbagai bentuk sarana dalam mengkomunikasikan informasi penting. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan  oleh  ibu  Anastasia  Ringa, selaku  Kasubag  Keuangan  RSUD  Kota Bajawa:
“ Ya,  kita  disini  itu  melakukannya  dengan menyediakan  dan  memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, itu biasanya macam  pedoman  kebijakan  dan  prosedur, terus  surat  edaran  rapat  staf,  ada  juga laporan  bulanan  termasuk  juga  itu  tuh tindakan pimpinan yang mendukung implementasi  SPIP  informasi  dari  sumber internal  dan  eksternal  yang  relevan  dengan tugas  dan  fungsi  itu  telah  diperoleh  terus disampaikan kepada pimpinan”.
Dari hasil wawancara tersebut menunjukan  bahwa  sistem  informasi  dan komunikasi  baik  itu  informasi  fisik  berupa dokumen  maupun  yang  berupa  informasi lisan  antar  sesama  pegawai  cukup  baik.Hal ini  dikarenakan  adanya  komunikasi  antar bagian-bagian, misalnya komunikasi menggunakan  telepon,  mengadakan  rapat bersama,  dan  transaksi-transaksi  yang terjadi selalu dicatat. Hal ini didukung oleh pernyataan  dari  bapak  Felix  Fonu,  Amd selaku  Kasi  Pelayanan  Penunjang  Medik RSUD Kota Bajawa:
“Ya,  artinya  itu  disini  kami  melakukan informasi  itu  misalnya, berkomunikasi lewat  telepon  apabila  ada  hal-hal  yang mendesak atau mungkin ada kesalahpahaman informasi, karenakan ruangan  antar  bagian  yang  satu  dengan bagian  yang  lain  itu  tuh  yaa  lumayan  agak jauh  jadi  supaya  memudahkan  itu  kami menggunakan  telepon.  Ada  juga  dalam bentuk  surat,  kalo  dalam  bentuk  surat  itu tuh  misalnya,  ada  pesanan  dari  setiap  unit untuk  kebutuhan  alat  kesehatan.  Kemudian biasanya  itu  diadakan  rapat  bersama  kepala ruangan dan kepala rumah sakit”
5. Pemantauan Pengecekan dan evaluasi yang dilakukan di  RSUD  Kota  Bajawa  terhadap  persediaan sudah  dilakukan  dengan  baik.  Hal  ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama  ibu  Anastasia  Ringa,  selaku Kasubag Keuangan RSUD Kota Bajawa: “Iya  ada,  biasanya  dilakukan  crosschek setiap bulan dan biasanya itu pengecekannya  dilaksanakan  oleh  bagian gudang.  Untuk  inspeksi  atau  evaluasinya biasanya  pimpinan  kami  dalam  hal  ini Direktur  RSUD  Kota  Bajawa  sering melakukan  work  round  atau  inspeksi keliling  terhadap  unit-unit  yang  ada  di RSUD Kota Bajawa. Jadi, bukan hanya unit yang  mengurus  soal  peralatan  kesehatan saja  tetapi  terhadap  semua  unit-unit  atau bagian-bagian  yang  ada    di  lingkungan rumah salit”.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  menunjukan bahwa  dilakukannya stock  opname setiap bulan  untuk  dapat  mengetahui  jumlah barang  yang  adadikartu  maupun  dengan fisik  barang  sehingga  bisa  diketahui  berapa jumlah  barang  dan  lama  penggunaan  dari barang  tersebut  yang  dapat  memenuhi kebutuhan  pasien  di  RSUD  Kota  Bajawa. Biasanya  juga  dilakukan crosscheck setiap bulan  yang  dilaksanakan  oleh  bagian gudang dan untuk evaluasi atau inspeksinya sendiri  dilakukan  oleh  pimpinan  rumah sakit  dalam  hal  ini  Direktur  RSUD  Kota Bajawa.  Hal  ini  didukung  oleh  pernyataan dari  bapak  Felix  Fonu,  Amd  selaku  Kasi Pelayanan  Penunjang  Medik  RSUD  Kota Bajawa:
“Iya kalau pengecekannya itu pasti ada dan itu dilakukan oleh bagian gudang.Pengendalian  resiko  itu  biasanya dilakukan  evaluasi  terhadap  karyawan-
karyawan yang ada di rumah sakit.Nah, dari hasil  tersebut  maka  didapatkan  penilaian kinerja  terhadap  semua  karyawan  yang  ada di RSUD Kota Bajawa”.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian yang dijalankan  di  RSUD  Kota  Bajawa  sudah dilaksanakan dengan cukup
baik.Lingkungan pengendalian yang dilakukan  di  RSUD  Kota  Bajawa  telah menggambarkan  keseluruhan  sikap  yang mempengaruhi  kesadaran  dan  tindakan anggota  atau  staf  organisasi.Namun  terkait dengan  unsur  kelima  dari  lingkungan pengendalian  tentang  struktur  organisasi, pengelolaan gudang dibagian logistik rumah  sakit  masih  disatukan.Pengelolaan gudang berkaitan dengan kegiatan permintaan,  penerimaan,  penyimpanan, dan pengeluaran barang serta pencatatan semuanya  terarah  disatu  tempat  yaitu gudang  logistik  yang  hanya  dikelola  oleh satu  penanggungjawab  logistik  umum ditambah  dengan  satu  staf  yang  merupakan tenaga kontrak.
2. Penilaian Resiko Penilaian resiko atas pencatatan persediaan khususnya persediaan alat kesehatan  di  RSUD  Kota  Bajawa  sudah dilakukan  dengan  baik,  karena  disetiap pencatatan dilakukan cross cek lagi menggunakan  Kartu  Inventaris  Ruangan (KIR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB).Namun, dalam unsur penilaian resiko RSUD Kota Bajawa perlu untuk melakukan evaluasi  atas  sistem  pencatatan  yang digunakan. Hal ini dikarenakan RSUD Kota Bajawa masih menggunakan sistem pencatatan  secara  manual  yang  dapat menimbulkan  resiko  seperti,  pemalsuan catatan  akuntansi,  kegagalan  tujuan  dan sasaran, dan pelanggaran penggunaan dana.
3. Aktivitas Pengendalian Aktivitas  pengendalian  yang  dijalankan RSUD  Kota  Bajawa  sudah  dilaksanakan dngan baik, karena dokumen-dokemen yang ada  dibuat  sesuai  dengan  perencanaan  dan memuat  tentang  spesifikasi  barang,  jangka waktu  pelaksanaan  pendistribusian,  dan harga barang.Pemisahan fungsi tugas
mengenai  kegiatan  yang  dilakukan  oleh setiap karyawan sudah dilaksanakan dengan cukup  baik,  dimana  ditempatkannya  setiap karyawan  sesuai  dengan  kompetensi  dan kewenangannya dimasing-masing unit yang ada untuk meningkatkan pelayanan terhadap  pasien.Namun,  adapun  sedikit persoalan  yang  terjadi  dimana  dibagian logistik rumah sakit mengalami kekurangan staf  dalam  melakukan  pengelolaan  gudang berkaitan  dengan  permintaan,  penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang yang dikelola oleh satu penanggungjawab logistik  umum  dan  satu  staf  tenaga kontrak.Terhadap persediaan peralatan yang rusak,  terdapat  bagian  elektromedik  yang berfungsi  sebagai  bagian  yang  melakukan pemeliharaan terhadap alat kesehatan.Terdapat penanggungjawab inventaris disetiap unit dalam
pendistribusian  alat  kesehatan,  sehingga jika  terdapat  kelalaian  dari  petugas  maka unit  tersebut  harus  bertanggungjawab  atas kerusakan yang terjadi.
4. Informasi dan Komunikasi Sistem  informasi  dan  komunikasi  yang dijalankan  oleh  RSUD  Kota  Bajawa,  baik itu informasi fisik berupa dokumen maupun yang  berupa  informasi  lisan  antar  sesama pegawai  dilaksanakan  cukup  baik.Hal  ini dibuktikan dengan adanya komunikasi antar bagian-bagian, misalnya komunikasi menggunakan  telepon,  mengadakan  rapat bersama,  dan  transaksi-transaksi  yang terjadi  selalu  dicatat.Adapun  pedoman kebijakan  dan  prosedur,  laporan  bulanan termasuk tindakan pimpinan yang mendukung  implementasi  SPIP  informasi dari  sumber  internal  dan  eksternal  yang relevan dengan tugas dan fungsinya.
5. Pemantauan Pengecekan dan evaluasi yang dilakukan di  RSUD  Kota  Bajawa  terhadap  persediaan sudah  dilakukan  dengan  baik.  Hal  ini dibuktikan  dengan  dilakukannya stock opname setiap bulan untuk dapat mengetahui  jumlah  barang  yang  adadikartu maupun  dengan  fisik  barang  sehingga  bisa diketahui  berapa  jumlah  barang  dan  lama penggunaan dari barang tersebut yang dapat memenuhi kebutuhan pasien di RSUD Kota Bajawa. Biasanya juga dilakukan
crosscheck setiap  bulan  yang  dilaksanakan
oleh bagian gudang dan untuk evaluasi atau inspeksinya sendiri dilakukan oleh pimpinan  rumah  sakit  dalam  hal  ini Direktur RSUD Kota Bajawa. Saran Berdasarkan kesimpulan yang
dikemukakan,  maka  saran  yang  dapat  diberikan adalah:
1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan Penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai acuan  atau  referensi  dalam  pencarian informasi  yang  berkaitan  dengan  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP) Persediaan  Alat  Kesehatan  dengan  tetap membandingkan atau menyesuaikan dengan referensi yang sama.
2. Bagi Objek Penelitian Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka peneliti berusaha memberikan saran kepada RSUD Kota Bajawa yang bermanfaat dalam mengatasi  kelemahan  yang  terdapat  dalam sistem pengendalian internal atas persediaan  alat  kesehatan.  Adapun  saran- saran  yang  dapat  peneliti  berikan  yaitu, diharapkan  agar  melakukan  penambahan anggota atau staf yang memiliki kemampuan  yang  memadai  untuk  bertugas di  bagian  logistik  agar  dapat  mencegah terjadinya  kesalahan  dan  mempermudah kegiatan operasionalnya, dalam hal pencatatan  yang  masih  dilakukan  secara manual  diperlukan  alat  bantu  seperti komputer  untuk  mencegah  kemungkinan terjadinya  pemalsuan  catatan  akuntansi  dan membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah,  dan  kelengkapan  alat  komunikasi harus terus dijaga.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
1) Setelah dilakukan penelitian ini, diharapkan kepada  peneliti  selanjutnya  agar  menggali lebih dalam lagi terkait Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP) Persediaan  Alat  Kesehatan  dengan  metode penelitian yang bervariasi.
2) Peneliti  selanjutnya  juga  diharapkan  lebih mempesiapkan diri dalam proses pengambilan  dan  pengumpulan  data  agar penelitian  yang  dilakukan  berjalan  dengan baik.
3) Untuk  keakuratan  data  disarankan  untuk menggunakan  data  yang  telah  tersedia  dan terpublikasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agoes,  S.  (2011) Auditing  Petunjuk  Praktis Pemeriksaan  Akuntan  oleh  Akuntan Publik . Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Azizah S (2016) ‘Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal  Perusahaan  terhadap  Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur’, Jurnal  Ilmu  dan  Riset
Akuntansi , 5(10).
Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada (2019)
Kabupaten  Ngada  dalam  Angka .  Edited by Bajawa.
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia
(2014) Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI
Nomor  118/Menkes/SK/IV/2014  tentang Kompendium  Alat  Kesehatan .  Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Mulyadi  (2016) Sistem  Informasi  Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  60  Tahun  2008  (2008)  ‘tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.’
Romney,  B,  M.  and  Steinbart,  P.  J.  (2011) Sistem  Informasi  Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Rudianto  (2012) Pengantar  Akuntansi  dan Teknik  Penyusunan  Laporan  Keuangan . Jakarta: Erlangga.
Safitri  (2015)  ‘Analisis  Pengendalian  Intern Atas  Pelaksanaan  Prosedur  Persediaan Obat-Obatan  pada  Rumah  Sakit  PHC Surabaya.’,
E-Journal Akuntansi “EQUITY” , 1(2).
Siregar,  B.  (2013) Akuntansi  Manajemen . Jakarta: Salemba Empat.