DOI http://dx.doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i2.156 e-ISSN/p-ISSN 2721-2246 Publish by Rifa’Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN: 2721-2246 Vol. 3, No. 2, Mei 2022
Pengaturan  terhadap  Rangkap  Jabatan  sebagai  Menteri  sekaligus  Pemimpin Daerah dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia

## Dita Rosalia Arini
Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia ditaocha03@gmail.com

## Article Information
Submitted: 29 April 2022 Accepted: 03 Mei 2022 Online Publish: 20 Mei 2022

## Abstrak
Konsep  tatanan  pemerintahan  yang  dirumuskan  melalui  hukum  tata negara  yang  tertuang  dalam  tujuan  dan  cita-cita  negara  Indonesia, mengharuskan  penyelenggaraan  tatanan  pemerintahan  berdasarkan ketentun  perundang-undangan  yang  berlaku,  hal  ini  dikarenakan Indonesia adalah negara hukum. Terlaksananya tugas dan fungsi untuk mencapai  tujuan  negara  tidak  terlepas  dari  pemangku  jabatan  yang ditunjuk  untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya.  Perihal  rangkap jabatan  menyangkut  etika  moral  dan  kultur  birokrasi.  Permasalahan yang diangkat adalah Apakah fenomena terhadap isu rangkap jabatan diatur  dan  diperbolehkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia?  Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan pendekatan  nomatif  yuridis.  Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  melihat bagaimana berbagai praktik dan regulasi yang memiliki kaitan dengan upaya kultur birokrasi di Indonesia terhadap fenomena rangkap jabatan Hasil dari penelitian menunjukkan tidak adanya aturan undang-undang yang  mengatur  mengenai  larangan  rangkap  jabatan  rangkap  jabatan dapat menimbulkan konflik kepentingan. Praktik rangkap jabatan harus dihilangkan dalam penyelenggaran negara. Nilai-nilai etika dan moral dapat  dijadikan  pedoman  dalam  penyelenggaraan  suatu  negara. Dengan  kata  lain,  rangkap  jabatan  dapat  menimbulkan  konflik kepentingan antara masing-masing jabatan yang diduduki Kata Kunci: Rangkap Jabatan; Politik Hukum; Peraturan Hukum;

## Abstract
The concept of governance order formulated through state governance law contained in the goals and ideals of the Indonesian state, requires the  implementation  of  a  government  order  based  on  the  guidance  of applicable legislation, this is because Indonesia is a country of law. The implementation  of  duties  and  functions  to  achieve  state  objectives cannot be separated from the appointed stakeholders to carry out their duties  and  functions. The  dual  position  concerns  moral  ethics  and bureaucratic culture. The issue raised is is the phenomenon of the issue of dual positions regulated and allowed in the laws and regulations in Indonesia?  The  method  used  is  qualitative  with  a  juridical  nomative approach. The purpose of this study is to see how various practices and regulations that have a relationship with bureaucratic culture efforts in Indonesia against the phenomenon of duplicate positions The results of the  study  showed  that  the  absence  of  legal  rules  governing  the prohibition  of  dual  positions  can  cause  conflicts  of  interest. The practice of dual positions must be eliminated in the state administration.
Ethical  and  moral  values  can  be  used  as  guidelines  in  the
implementation of a country.  In other words, dual positions can cause conflicts of interest between each occupied position.
Keywords: Duplicate Department; Legal Politics; Rule of Law;

## Pendahuluan
Di era reformasi masih sangat banyak isu dan dinamika politik tentang bagaimana mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik. Fenomena dan polemik  rangkap jabatan dalam  konteks  praktik  ketatangeraan  di  Indonesia  masih  menjadi  topik  yang  terus diperdebatkan. Tidak hanya sebatas pada adanya pelanggaran terhadap aturan perundang- undangan, akan tetapi penyelenggaraan rangkap jabatan dilihat dan dinilai dari perspektif manapun (moral, etika, asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik) pada dasarnya  dilarang  (Taufiqurahman,  2020).  Perihal  rangkap  jabatan  menyangkut  etika moral  dan  kultur  birokrasi  di  dalam  proses  tatanan  kenegaraan  pemerintah  Republik Indonesia.
Konsep  tatanan  pemerintahan  yang  dirumuskan  melalui  hukum  tata  negara  yang tertuang  dalam  tujuan  dan  cita-cita  negara  Indonesia,  mengharuskan  penyelenggaraan tatanan  pemerintahan  berdasarkan  ketentun  perundang-undangan  yang  berlaku,  hal  ini dikarenakan Indonesia adalah negara hukum. Dalam terlaksananya tujuan dan cita-cita negara tersebut, maka negara harus memiliki kelembagaan baik secara structural maupun fungsional yang kepadanya dibebankan tugas dan fungsi. Terlaksananya tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan negara tidak terlepas dari pemangku jabatan yang ditunjuk untuk melaksanakan  tugas  dan  fungsinya.  Jabatan  yang  dipegang  oleh  orang  yang  dibebani fungsi  dan  kewenangan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  harus  dilakukan  secara professional dan bertanggungjawab.
Pada kepemimpinan di era Presiden Joko Widodo justru diwarnai dengan isu-isu rangkap  jabatan  dalam  Kabinet  kerja  Presiden  Joko  Widodo.  Puan  Maharani  sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan , Luhut Panjaitan sebagai Menteri  Politik  Hukum  dan  Keamanan  pada  2015  dan  pada  2016  ia  diangkat  mnejadi Menteri  Koordinator  kemaritiman  (Charity,  2018).  Pada  periode  kedua  dibawaha kepemimpinan Presiden Joko Widodo 2019-2024, Puan Maharani ditunjuk sebagai ketua DPR  RI  dan  sementara  pada  saat  terjadi  pandemic  COVID-19  yang  melanda  seluruh dunia  termasuk  Indonesia,  saat  itu  Menteri  perhubungan  Budi  Karya  Sumadi  terkena COVID-19  dan  kemudian  Luhut  Panjaitan  muncul  sebagai  Menteri  PLT  untuk kementerian  perhubungan,  lalu  belum  lama  ni  Menteri  kelautan  dan  perikanan  Edhy Prabowo  ditangkap  KPK  dan  menyebabkan  kekoksongan  jabatan  Menteri  di Kementerian Kelautan dan Perikianan. Luhut Kembali diangkan menjadi Menteri PLT untuk kementerian Kelautan dan Perikanan (Yolanda Cenderakasih, 2020)
Tidak  lama  berselang  dari  penangkapan  Menteri  Edhy  Prabowo  atas  dugaan korupsi kasus ekspor benih lobster, pada 6 Desember 2020 menteri Sosial yakni Juliari Batubara  menyerahkan  diri  atas  kasus  dugaan  korupsi  Dana  Bantuan  Sosial  (Bansos) COVID-19 dan ditetapkan sebagai tersangka. Presiden Joko Widodo menunjuk walikota Surabaya  Tri  Rismaharini  sebagai  Menteri  Sosial  menggantikan  Juliari  Batubara.  Hal yang  menarik  ialah,  Tri  Rismaharini  masih  berstatus  dan  menduduki  jabatan  sebagai walikota  Surabaya  sekaligus  seorang  Menteri.  Artinya,  ada  suatu  fenomena  rangkap
jabatan dalam menjalankan fungsinya sebagai walikota atau pemimpin suatu daerah dan sebagai  seorang  Menteri  (Lubis,  n.d.).  Dalam  menjalankan  jabatan  sebagai  seorang walikota  dan  seorang  Menteri,  Tri  Rismaharini  mengatakan  telah  meminta  izin  dari presiden joko Widodo. Lantas apakah izin yang diberikan presiden terhadap fenomena rangkap jabatan di pemerintahan diperbolehkan dalam tatanan kenegaraan politik hukum di Indonesia?  Apakah fenomena terhadap isu rangkap jabatan diatur dan diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal ini terkait rangkap jabatan sebagai Menteri dan sebagai seorang pemimpin daerah?
Tujuan penulisan ini ialah untuk melihat bagaimana berbagai praktik dan regulasi yang  memiliki  kaitan  dengan  upaya  kultur  birokrasi  di  Indonesia  terhadap  fenomena rangkap jabatan dilingkungan pemerintahan Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian yang peneliti lakukan ialah penelitian normatif Yuridis dengan metode pendekatan  perundang-undangan  dan  praktek  hukumnya  serta  sumber  data  primernya adalah  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Administrasi  Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pejabat Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta data sekundernya berupa hasil penelitian  terdahulu,  jurnal-jurnal  hukum  terdahulu  yang  selanjutnya  akan  peneliti analisis dan bandingkan dengan praktek penegakan hukumnya yang terjadi di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan
A. Jabatan Publik dalam Tatanan Birokrasi Pemerintahan Indonesia
Pejabat  publik  dimaknai  sebagai  Pegawai  Pemerintah  yang  memegang  suatu jabatan di suatu sistem pemerintahan. Sementara secara etimologi pejabat publik berasal dari  dua  suku  kata  yakni  pejabat  dan  public.  Pejabat  diartikan  sebagai  seseorang  yang memegang suatu kepentingan atau memimpin suatu hal, sementara publik merujuk pada orang banyak atau umum. Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa “para pejabat” merupakan political appointee sedangkan pejabat negeri merupakan administrative appointee . Para pejabat negara itu karena dipertimbangkan yang bersifat politik, sedangkan para pejabat negeri  itu  dipilih  murni  karena  alasan  administrative  (Asshiddiqie,  2010,  p.  373).  Di dalam suatu negara hukum, seorang pemimpin memiliki wewenang dalam menjalankan pemerintahan. Wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui 3 cara (Atmosudirjo, 1994, p. 78):
1. Atribusi  ialah  pemberian  wewenang  pmerintah  oleh  pembuat  undang- undang kepada organ/aparat pemerintahan.
2. Delegasi  ialah  pelimpahan  wewenang  pemerintah  dari  suatu  organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat  ialah  Ketika  terjadi  suatu  organ  pemerintahan  mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.
Pegawai  Pemerintah yang memegang jabatan disebut  juga dengan istilah  pejabat negara, yaitu orang yang memegang jabatan penting  di  pemerintahan seperti, Menteri, Sekretaris Negara. Pejabat Publik dapat dibedakan menjadi 2 kelompok (Dwidjowijoto & Dwidjowijoto, 1919, p. 64):
a. Pejabat Negara, yaitu:
1) Pejabat  legislative,  yaitu  ketua  dan  anggota  MPR,  DPR,  DPD  dan DPRD
2) Pejabat  yudikatif,  yaitu  pimpinan  Mahkamah  Agusng,  Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
3) Pejabat Eksekutif, yaitu:
a) Presiden dan Wakil Presiden;
b) Menteri dan Pejabat Pemerintah Setingkat Menteri
c) Gubernur dan Wakil Gubernur;
d) Duta Besar;
e) Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/ Wakil Wali Kota
4) Pejabat AKuntatif, yaitu pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan;
5) Pejabat Lembaga Publik semi-negara, termasuk diantaranya: Lembaga Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Komisi  Nasional  Hak  Asasi
Manusia  (Komnas  HAM),  Komisi  Perlindungan  Persaingan  Usaha (KPPU),  hingga  badan-badan  regulator  infrastruktur  public,  seperti Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia dan Badan Regulator Air Minum PAM Jakarta.
b. Pejabat Administrastif, yaitu:
1) Pejabat structural pusat (eselon I dan II);
2) Pejabat Struktural daerah Provinsi ( Eselon I dan II);
3) Pejabat Struktural daerah Kabupaten/Kotamadya (Eselon I dan II);
4) Para Pejabat Hubungan Masyrakat Pemerintah;
5) Pejabat  Pimpinan Pelaksana di  Tingkat bawah (Camat, Kepala Desa/ Lurah).
Sementara  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  Dari  KKN  disebutkan  dalam  Pasal  1 ayat  1  bahwa  penyelenggara  negara  adalah  pejabat  negara  yang  mnejalankan  fungsi eksekutif,  legislative  atau  yudikatid  dan  pejabat  lain  yang  fungsi  dan  tugas  pokoknya berkaitan  dengan  penyelenggaraan  negara.  Dengan  demikian  bisa  disimpulkan  bahwa pejabat  publik  tidak  terbatas  pada  pengertian  pejebata  negara,  tetapi  lebih  luas  lagi. Sejalan  dengan  hal  tersebut,  seringkali  dijumpai  istilah  pejabat  politik.  Antara  pejabat politik  dan  pejabat  publik  memiliki  perbedaan  konsep.  Dalam  pelaksanaan  tatanan pemerintahan  negara  republik  Indonesia,  masih  sering  terjadi  perdebatan  dalam lingkungan  pejabat  pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  (THOHA, 2010, p. 56). Dalam kajian administrasi negara perdebatan antara hubungan politik dan
birokrasi memang sering terjadi. Peran dan pengaruh politik yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan bernegara menjadi warna dan corak tersendiri. Kehadiran partai politik di  dalam  suatu  proses  birokrasi  kenegaraan  tak  dapat  dihindari,  namun  pada  dasarnya kehadiran partai politik dapat memberi pengaruh pada kinerja birokrasi pemerintah.

## B. Konflik  kepentingan  dalam  Fenomena  Rangkap  Jabatan  dilingkungan Pemerintahan
Politik  tidak  dapat  terlepas  dari  unsur  kepentingan.  Pejabat  pemerintah  yang menduduki kursi eksekutif dan legislatif sebagian besar berasal dari kader partai politik. Ketika  seorang  dicalonkan  oleh  partai  politiknya  maka  akan  ada  unsur  kepentingan didalamnya. Berbagai fenomena dan isu kepentingan politik sering terjadi belakangan ini, salah  satunya  ialah  terkait  penyelenggara  negara  yakni  rangkap  jabatan  di  beberapa Lembaga/instansi  ataupun  perusahaan  yang  memiliki  hubungan  baik  secara  lansgung ataupun tidak langsung. Dengan adanya fenomena rangkap jabatan oleh penyelenggara negara secra tidak lansgung menyebabkan pemnafaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan  lainnya.  Pengisian  jabatan  negara  merupakan  bagian  dari  hukum  tata  negara, tanpa adanya pejabat sebagai pemegang kekuasaan dan kewenangan maka fungsi-fungsi jabatan  negara  tidak  dapat  diselenggarakan.  Dalam  perkembangan  pemerintahan  dari masa kemasa, penyelenggaraan negara dirasa tidak menampilkan sistem pelayanan yang professional.  Hal  ini  dikarenakan  banyaknya  jabatan-jabatan  tertentu  yang  diisi  oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kapabilitas dan tidak memiliki kemampuan.
Fenomena adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara akan memberikan kekuasaan ganda, dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia, setiap warga  negara  Indonesia  memiliki  hak  hak  unutuk  membangun  dan  terlibat  dalam pemerintahan,  salah  satunya  menjadi  peneyelenggara  negara  (Fuqoha,  2015).  Dengan demikian, setiap wargan negara dimungkinkan unutk dapat menjadi pejabat publik atau penyelenggara  pemerintah  baik  melalui  jalur  karir  maupun  jalur  politik.  Permasalahan yang muncul ialah Ketika para pejabat politik masuk menjadi penyelenggara negara tanpa meninggalkan jabatan politiknya, baik secara penuh ataupun sementara. Hal inilah yang dipandang  menjadi  hal  negatif,  dimana  adanya  rangkap  jabatan  yang  dilakukan  dan dipercaya dapat memengaruhi kinerja pejabat dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Dalam hal jabatan politik yakni jabatan yang diperoleh  melalui  mekanisme  politik.  Kekuasaan  dalam  tatanan  pemerintahan  sebagai penyelenggara negara sangat menentukan arah politik hukum suatu negara.
Dalam  menyelenggarakan  suatu  pemerintahan,  penting  diketahui  bahwa  seorang pemegang kekuasaan sebagai penyelenggara negara harus berlandaskan pada nilai etika. Melalui penerapan etika, masyarakat dapat menilai baik dan buruknya jalan tatanan sosial dan  politik  penyelenggaraan  suatu  negara.  Jika  diasumsikan  bahwa  Ketika  etika ditegakkan  dan  berfungsi  dengan  baik,  maka  hukum  dapat  ditegakkan  sebagaimana mestinya.  Meskipun  pengaturan  terhadap  rangkap  jabatan  tidak  diatur  secara  konkrit namun,  secara  etika  dapat  dinilai  bahwa  yang  Namanya  rangkap  jabatan  tidak  sejalan
dengan  nilai  etika  sebagai  seorang  yang  diamanatkan  untuk  menyelenggarakan pemerintahan.
Rangkap jabatan dalam penyelenggaraan negara memungkinkan adanya monopoli penggunaan  kekuasaan  dalam  penyelenggaraan  tugas  dan  kewenangan.  Adanya  unsur kepentingan  juga  dapat  menganggu  kinerja  dan  profesionalitas  dalam  menjalankan kewenangannya.  Salahsatu  upaya  dalam  reformasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Indonesia  dimasa  lampau  ialah  penghapusan  dwifungsi  ABRI  melalui  TAP  MPR  Ri Nomor  VI/MPR/2000  dan  TAP  MPR  RI  Nomor  VII/MPR/2000.  Hal  ini  menunjukan bahwa  melaksanakan  dua  fungsi  dalam  satu  waktu  yang  bersamaan  tidak  efektif, sekalipun pemangku jabatannya dapat memisahkan peran dalam menjalankan jabatannya masing-masing.  Setiap  penyelenggara  negara  harus  dapat  menjalankan  kewenangan secara  professional  agar  tercapainya  tujuan  negara  Indonesia.  alasan  penghapusan rangkap jabatan ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersif, efektif dan dapat menumbuhkan kedisiplinan serta etos kerja yang baik.

## C. Pengaturan Rangkap Jabatan dari Sudut Pandang Politik Hukum
Rangkap jabatan yang terjadi  di  Indonesia, terlepas dari konteks etika dan moral tentunya  akan  berpotensi  memunculkan  konflik  kepentingan  yang  dapat  menjadi penyebab  penyalahgunaan  kewenangan  oleh  pejabat  yang  melakukan  rangkap  jabatan. Rangkap  jabatan  dalam  penyelenggaraan  negara  sangat  mungkin  berpotensi munculnyabenturan  kepentingan  ( potential  conflict  of  interest ),  yaitu  konflik  yang berpotensi  dapat  terjadi.  Aturan  mengenai  larangan  terhadap  rangkap  jabatan  dalam jabatan birokrasi,  tidak secara khusus  diuraikan secara konkrit. Rangkap jabatan dapat terjadi dalam lingkup jabatan public serta jabatan politik. Penyebab dan modus konflik kepentingan dalamnhal rangkap jabatan memang belum mendapatkan atensi yang serius dalam peraturan perundang-undangan.
Sejalan  dengan  pemaparan  diatas,  fenomena  rangkap  jabatan  pada  periode kepresidenan Joko Widodo telah berulangkali terjadi dan seolah-olah telah menjadi hal yang biasa. Selain Puan maharani, Luhut Binsar Panjaitan, yang menjadi perhatian publik ialah rangkap jabatan wali kota Surabaya dan Menteri Sosial RI oleh Tri Rismaharini. Ia diangkat sebagai Menteri sosial RI menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus Korupsi  Dana  Bantuan  COVID-19.  Pengaturan  terhadap  rangkap  jabatan  diatur  dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintah  Daerah  (UU  Pemda)  Pasal  76  ayat  1  huruf  h  yang  melarang kepala  daerah  sebagai  pejabat  negara  lainnya.  Kemudian  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 23 huruf a menegaskan Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain (Siregar et al., 2021).
Artinya  pengaturan  terhadap  rangkap  jabatan  bagi  pejabat  penyelenggara  negara telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  melihat  substansi  aturan dalam dua undang-undang diatas terlihat bahwa pemimpin atau kepala daerah tidak dapat melakukan  rangkap  jabatan  begitu  juga  dengan  jabatan  seorang  Menteri.  Tujuan dilarangnya rangkap jabatan pada jabatan eksekutif ini ialah karena untuk menghindari
adanya  kekacauan  dan  penyalahgunaan  wewenang  yang  dimiliki  dalam  menjalankan fungsi jabatannya.
Dalam  fenomena  yang  menarik  perhatian  publik,  kedudukan  Tri  Rismaharini menduduki  2  fungsi  jabatan  yakni  sebagai  kepala  daerah/  wali  kota  dan  juga  sebagai seorang Menteri. Dalam pandangan politik hukum, diangkatnya Tri Rismaharini menjadi seorang Menteri sosial RI dikarenakan beberapa alasan antara lain, Tri Rismaharini juga berasal dari kader politik PDI-Perjuangan, beliau juga telah menjadi walikota Surabaya dalam 2 periode dan bisa jadi keberhasilan Risma dalam memimpin Surabaya dianggap menjadi  salah  satu  pertimbangan  ia  diangkat  sebagai  Menteri  Sosial.  Hanya  saja, diangkatnya Tri Rismahiri menuai konflik dan atensi yakni, posisi risma yang merangkap jabatan  dengan  izin  presiden.  Dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur mengenai jabatan Menteri yang melarang adanya rangkap jabatan maka secara otomatis, jabatan sebelumnya akan dinyatakan selesai atau dengan kata lain posisi tri rismaharini dinyatakan sudah berhenti sebagai kepala daerah (Nur Fitriatus Shalihah, 2020, p. 2).
Namun  untuk  menyatakan  berhentinya  kedudukan  Tri  Rismaharini  memerlukan proses  politik  dan  administrasinya.  Jika  tidak  ada  pemberhentian  melalui  sidang paripurna oleh DPRD maka secara administrasi Risma masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya  tetapi  tidak  bisa  menjalankan  kewenangan  dan  fungsinya.  Izin  lisan  yang diberikan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  terhadap  keadaan  rangkap  jabatan  yang  dijalani risma  juga  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Membiarkan  public rangkap jabatan juga bermasalah hal ini dikarenakan izin lisan dari presiden tidak bisa mengesampingkan perintah perundang-undangan yang berlaku.
Atensi  publik  terhadap  fenomena  rangkap  jabatan  yang  selalu  diizinkan  oleh presiden  Joko  Widodo,  dinilai  sebagai  bentuk  kelalaian  dan  ketidak  seriusan  dalam memberikan  contoh  bagi  masyarakat.  Dwifungsi  jabatan  yang  diizinkan  dalam menjalankan  fungsi  jabatan  kenegeraan  justru  dapat  memberikan  ketidakstabilan  dan ketidakprofesionalitas  dalam  menjalankan  kegiatan  penyelenggaraan  bernegara. Pemberian  izin  yang  diberikan  presiden  secara  lisan  dinilai  adanya  inkompetensi  dan tidak  berpegangnya  dua  pejabat  public  pada  prinsip  etika  public.  Indonesia  sebagai negara  hukum  berpegang  pada  hukum  sebagai  norma.  Adanya  rangkap  jabatan  dinilai telah  melanggar  etika  dan  moral.  Kesadaran  akan  melepaskan  jabatan  sehingga  tidak memiliki dwifungsi jabatan seharusnya sudah menjadi nilai tersendiri yang dimiliki oleh para pemegang jabatan.
Kesadaran etika dan moral harus melandasi pemegang jabatan dalam menjalankan fungsinya,  jangan  merangkap  jabatan  karena  dengan  kata  lain  secara  negative  dapat dikonotasikan sebagai seorang pejabat yang “gila jabatan” karena tidak ingin kehilangan ataupun melepas jabatan lainnya. Ketika dilantik sebagai seorang kepala daerah tentunya ia  telah  mengikrarkan  diri  dibawah  sumpah  jabatan.  Jika  seorang  kepala  daerah  tidak melaksanakan  kewajibannya  sebagai  kepala  daerah  tentunya  ia  dapat  diberhentikan dengan  tidak  hormat.  Terlebih  jika  ia  telah  jelas  melanggar  aturan  hukum  mengenai pengaturan terhadap larangan rangkap jabatan oleh kepala daerah maupun Menteri.

## Kesimpulan
Rangkap jabatan dalam  penyelenggaraan negara dapat berpotensi pada monopoli penggunaan  kekuasaan.  Jika  suatu  rangkap  jabatan  dilakukan  dan  diizinkan  dalam penyelenggaran  negara  sangatlah  tidak  etis  dan  tidak  professional.  Pandangan  politik hukum  melihat  bahwa  adanya  suatu  kepentingan  yang  mendesak  sehingga  para penyelenggara negara melakukan penyelewenangan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang  mengatur  rangkap  jabatan.  Kekuasaan  memiliki  konsepnya  masing-masing, sehingga  dwifungsi  jabatan  sangat  tidak  memprioritaskan  kepentingan  publik  tapi berpotensi memprioritaskan kepentingan kelompok ataupun individu. Konstitusi sebagai landasan  dalam  bernegara  secara  tidak  langsung  memberikan  ruang  untuk  terjadinya praktik rangkap jabatan.
Meskipun  jika  tidak  adanya  aturan  undang-undang  yang  mengatur  mengenai larangan  rangkap  jabatan,  secara  etika  dan  moral  bisa  berpodaman  pada  nilai-nilai ataupun norma yang ada serta secara etika pun, rangkap jabatan tidak bisa memberikan kualitas  kepemimpinan  yang  efektif.  Praktik  rangkap  jabatan  harus  dihilangkan  dalam penyelenggaran  negara.  Nilai-nilai  etika  dan  moral  dapat  dijadikan  pedoman  dalam penyelenggaraan suatu negara.  Dengan kata lain, rangkap jabatan dapat  menimbulkan konflik kepentingan antara masing-masing jabatan yang diduduki.

## BIBLIOGRAFI
Asshiddiqie, J. (2010). Perihal Undang-Undang, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada .
Atmosudirjo, P. (1994). Hukum Administrasi Negara: Ghalia Indonesia: Jakarta .
Charity,  M.  L.  (2018).  Ironi  Praktik  Rangkap  Jabatan  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia , 13 (1), 1–9.
Dwidjowijoto,  R.  N.,  &  Dwidjowijoto,  R.  N.  (1919). Public  Policy:  Teori  Kebijakan- Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan-Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi- Risk  Management  Dalam  Kebijakan  Publik-Kebijakan  Sebagai  the  Fifth  Estate- Metode Penelitian Kebijakan . -.
Fuqoha, F. (2015). Etika Rangkap Jabatan dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional. Sawala: Jurnal Administrasi Negara , 3 (3).
Lubis,  R.  R.  (n.d.). Rangkap  jabatan  sebagai  faktor  penggantian  antarwaktu  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  (analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD) . Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
Nur  Fitriatus  Shalihah,  S.  H.  (2020). Rangkap  Jabatan  Wali  Kota  dan  Menteri,
Bagaimana Ketentuannya? Kompas.Com. https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/24/183400565/rangkap-jabatan-wali- kota-dan-menteri-bagaimana-ketentuannya-?page=2
Siregar,  M.  B.,  Haruni,  C.  W.,  &  Anoraga,  S.  (2021).  ANALISIS  LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTERI YANG BERASAL DARI UNSUR PARTAI POLITIK  DALAM  SISTEM  KETATANEGARAAN  INDONESIA. Indonesia Law Reform Journal , 1 (1), 88–110.
Taufiqurahman,  M.  (2020). RANGKAP  JABATAN  KEPALA  DAERAH  DALAM PERSPEKTIF  UNDANG-UNDANG  NOMOR  23  TAHUN  2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH . Universitas Islam Kalimantan MAB.
THOHA, M. (2010). Birokrasi dan Politik di Indonesia . PT. Raja Grafindo Persada.
Yolanda  Cenderakasih,  M.  A.  (2020). APA  SIH...  Alasan  Luhut  Sering  Menjadi  PLT Menteri  yang  Bermasalah? Voi.Id.  https://voi.id/berita/22807/apa-sih-alasan- luhut-sering-menjadi-plt-menteri-yang-bermasalah
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pejabat Pemerintah
https://voi.id/berita/22807/apa-sih-alasan-luhut-sering-menjadi-plt-menteri-yang- bermasalah diakses pada 27 Desember 2020
https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/24/183400565/rangkap-jabatan-wali-kota- dan-menteri-bagaimana-ketentuannya-?page=2 diakses pada 29 Desember 2020
Copyright holder: Dita Rosalia Arini (2022) First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan