## INTERGOVERNMENTAL RELATIONS DALAM
PEMBERIAN KONSESI HUTAN TANAMAN INDUSTRI DI PROVINSI RIAU
Zainal
Mahasiswa S3 Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD, Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Islam Riau Pekan Baru.
Email: zainal.ip@soc.uir.ac.id

## Abstrak
Pemberian  konsesi hutan  tanaman  industri  di  Provinsi  Riau  tidak hanya  melibatkan  aktor  lokal  namun  juga  melibatkan  aktor internasional.Perusahaan  swasta  seperti  PT.  RAPP  merupakan  salah satu perusahaan yang memiliki konsesi hutan tanaman industri terluas di Provinsi Riau saat ini, perusahaan tersebut dan beberapa perusahaan lainnya sudah memiliki konsesi hutan tanaman industri sekitar 2,1 juta hekter di  Provinsi  Riau.Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa kebijakan  sektor  kehutanan kewenangan  sepenuhnya  menjadi  milik Pemerintah  Pusat,Pemerintah  Daerah  Provinsi  hanya  memiliki kewenangan  pada  tataran  pemberian  rekomendasi  dan  rekomendasi tersebut  boleh  dugunakan  dan  boleh  juga  tidak  digunakan  oleh Pemerintah  Pusat  sebagai  pertimbangan  dalam  pemberian  konsesi, untuk  tingkatan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  setelah  berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan  sektor  kehutanan  sudah  dicabut  dan  bahkan  dinas kehutanan  sudah  ditiadakan.Sehingga  pada  sektor  kehutanan kebijakan  pemerintah  saat  dapat  disimpulkan  kembali  menjadi sentralistik. Secara  teori intergovernmental  relations yang  digagas oleh  Wrigh  (1998)  belum  mampu  menyentuh  seluruh  aktor  yang terlibat  dalam  pemberian  konsesi  oleh  karena  itu  diperkuat  dengan teori intergovernmental relations yang digagas oleh Jones dan Royles (2012)  yang  menambahkan international  actor sebagai  salah  satu dimensinya.
Kata Kunci: Intergovernmental Relations, Aktor, Konsesi Hutan
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018

## Pendahuluan
Dalam kajian ini akan menjelaskan tentang intergovernmental relations dalam pemberian konsesi hutan tanaman industri bagi swasta di  Provinsi  Riau  yang  akan  dijabarkan dalam  data-data  empiris  dan dikaitkan dengan teori intergovernmental relations. Sektor kehutanan menjadi  hal  yang  menarik  untuk  diteliti  karena  di  satu  sisi  hutan merupakan  hal  yang  terpenting  bagi  masyarakat  yang  hidup  di kawasan  hutan dan  disisi  lain  merupakan  peningkatan  investasi. Sektor kehutanan di Indonesia saat ini dalam pemberian konsesi hutan tanaman  industri  bagi  swasta  sudah  menjadi  kewenangan  pemerintah pusat  dalam  hal  ini  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik  Indonesia  dan  menjadi  dasar aturannya yakni  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Derah. Keluarnya  aturan  tersebut  juga  mengakibatkan sudah  tidak  ada  lagi kewenangan sektor kehutanan pada tingkat kabupaten/kota.
Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang mengalokasikan  begitu  besarnya  luasan  wilayahnya  untuk  konsesi hutan  tanaman  industri,  pada  tabel I.1 ini  akan  dijelaskan mengenai hal tersebut:
Tabel 1
Penggunaan Kawasan Hutan Provinsi Riau Untuk Pemberian Izin Kepada Perusahaan-Perusahaan yang bergerak di Bidang Hutan Tanmaan Industri No Perizinan Kawasan Hutan Jumlah (Unit/Izin) Luas (Ha) Luas Kawasan Hutan 5.499.693,00 1 IUPHHK-HA 5 229.128,00 2 IUPHHK-RE 4 116.9777,00 3 IUPHHK-HT 58 1.660.293,00
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
a. Izin Menhut b. Izin Bupati/Walikota 49 9 1.600.293,00 59.325,00 4 IUPHHK-HHBK 1 19.900,00 5 Pinjam Pakai Kawasan Hutan a. Tahap penetapan b. Persetujuan Prinsip c. KP 8 10 64 376.729,97 5.325,39
14.275,82
348.128,79 Jumlah izin 67 2,394.027,97 Sisa Kawasan Hutan 3.105.665,03
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanaan Provinsi Riau Tahun 2015
Dari  tabel  di  atas  menunjukan  bahwa  hampir  separoh  dari luasan kawasan hutan di Provinsi Riau sudah diberikan kepada swasta melaui konsesi hutan  tanaman  industri  yang  sudah  dikuasai  oleh perusahaan.  Ini  membuktikan  bahwa  pemerintah  selaku  aktor  yang memiliki kewenangan penuh dalam pemberian konsesi hutan tanaman industri sedang bersemangat meraih investasi yang sehat dalam sektor kehutanan  di  Indonesia. Jikalahari 1 juga  mengungkapkan  bahwa proses deforestasi dan degradasi hutan  alam  di  Provinsi  Riau
1 Jaringan  Kerja  Penyelamat  Hutan  Riau  adalah  sebuah  organisasi  yang berbentuk Forum dengan fokus kajian penelitian pada bidang kehutanan yang ada di Provinsi Riau dan merupakan sebuah organiasi yang fokus untuk memberikan kritis kepada  pemerintah  selaku  pihak  yang  memberikan  izin  hutan  kepada  perusahaan- perusahaan.
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
berlangsung sangat cepat. Selama kurun waktu 24 tahun (1982-2005) Provinsi  Riau  sudah  kehilangan  tutupan  hutan seluas  3,7  juta  hekter. Pada tahun 1982 tutupan hutan alam di Provinsi Riau masih meliputi 78%  (6.415.655  hekter)  dari  luas  daratan  Provinsi  Riau 8.225.199 hekter.  Dalam  kurun  waktu  tersebut  rata-rata  Provinsi  Riau  setiap tahunnya kehilangan hutan alam sekitar 160.000 hekter/tahun. 2
Pada  hal  berbeda Cifor 3 juga  menambahkan  bahwa  Indonesia adalah  contoh  yang  baik  karena  berbagai  alasan,  pertama  sebanyak 254 izin konsesi untukhutan tanaman industri (HTI) dikeluarkan pada tahun  2013  yang  mencakup  10,1  juta  hekter,  hal  ini  mengambarkan peningkatan yang spektakuler dari hanya sembilan konsesi pada tahun 1995.  Selama  periode  2010  hingga  2014,  area  yang  ditanami  dalam konsesi  ini  meningkat  dari  0,9  juta  hekter  menjadi  2,25  juta  hekter, walaupun sumber dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan  bahwa  angka  ini  bisa  mencapai  5  juta  hekter. 4 Dari  hal tersebut  membuktikan  begitu  luasnya  hutan  di Provinsi  Riau  saat  ini sudah  dikelola  dan  dikuasai  oleh  perusahaan  swasta  akan  tetapi  dari pemberian konsesi hutan  tanaman  industri  seluas  itu  belum  mampu memberikan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  di  Provinsi  Riau
2 Kajian  Jikalahari  Riau  dengan  Judul  Fakta  Kritis  Analisa  Tata  Kelola
Kehutanan di Provinsi Riau dalam website http://jikalahari.or.id/wp- content/uploads/2016/03/FAKTA-KRITIS-ANALISIS.pdf  diupdate pada  tanggal 02-10-2018.
3 Center  for  International  Forestry  Research  (CIFOR) adalah  lembaga nirlaba  bersifat  global  yang  berdedikasi  untuk  memajukan  kesejahteraan  umat manusia,  pelestarian  dan  keadilan  lingkungan.  CIFOR  melakukan  penelitian  yang memungkinkan  pembuatan  keputusan  yang  didasarkan  pada  informasi  yang  benar dan  berkeadilan  tentang  penggunaan  dan pengelolaan hutan di negara-negara berkembang. https://id.wikipedia.org/wiki/Center_for_International_Forestry_Research
4 CIFOR  pada  tahun  2016  menuliskan  tentang  Dampak  Hutan  Tanaman Industri  di  Indonesia  Analisis  Persepsi  Masyarakat  Desa  Di  Sumatera,  Jawa  dan Kalimantan  pada  latar  belakang  tulisannya  menjelaskan  bahwa  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  ada  data  hutan  yang  tidak  terpublish  secara keseluruhan  kepada  masyarakat  ini  sebenarnya  membuktikan  bahwasanya pemerintah  selaku  aktor  yang  memiliki  kewenangan  lebih  besar  daripada  aktor lainya tidak bersifat transparan kepada masyarakat.
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
khususnya  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitaran kawasan konsesi hutan tanaman industri.
Dari  permasalahan  yang  ada  di  atas  menunjukan  begitu kompleksnya  masalah  dari  sektor  kehutanan  terutama  dari  aspek konsesi hutan  yang  sudah  diberikan  pemerintah  kepada  pihak perusahaan.  Selain  aktor  dari  pemerintah  (pemerintah  pusat, pemerintah  daerah,  pemerintah  kabupaten/kota),  juga  ada  aktor  dari swasta  (perusahaan  pemegang  izin  konsesi  HTI),  dan  aktor masyarakat yang berada dalam ruang lingkup suatu negara akan tetapi ada  juga  aktor  intenasional  yang  ikut  juga  berkontribusi  dan mempengaruhi kebijakan sektor kehutanan di Indonesi oleh karena itu perspektif intergovernmental  relations dianggap  tepat  dalam menganalisis  masalah  sektor  kehutanan  yang  ada  di  Provinsi  Riau. Karena  dengan  konsep  IGR  dapat  melihat  aktor-aktor  yang  saling berkepentingan  satu  dengan  yang  lainnya. Fatile  dan  Adejuwon (2009)  menyebutkan  bahwa intergovernmental  relations merupakan hubungan secara vertical maupun secara horizontal antara pemerintah yang  tinggi  dengan  memerintah  yang  lebih  rendah  dibawahnya  dan saling melakukan koordinasi pada tiap tingkatan yang berupaya untuk mencapai  tujuan  dan  kebijakan-kebijakan  strategis  yang  akan dilakukan. 5
Permasalahan  sektor  kehutanan  yang  terjadi  di  Indonesia sangat kompleks dan begitu banyak melibatkan aktor-aktor akan tetapi yang  jauh  lebih  berperan  adalah  pemerintah  selaku  pemilik kewenangan  tersebesar  dan  memiliki  sumber  daya  yang  lebih  jika dibandingkan dengan domain private sector maupun dari domain civil society sector. Permasalahan demi permasalahan tersebut menunjukan bahwa  pemberian  izin  yang  tidak  melihat  kepada  dampak  yang ditimbulkan menjadikan tingkat deforestasi dan kerusakan lingkungan di Provinsi Riau semakin memburuk.
5 Pengertian IGR menurut Fatile dan Adejuwon ini diilhami dari pandangan Olawu, Anderson, Watts and Adamokulen yang tertulis di dalam buku yang berjudul Local  Government  Administration  in  Nigeria  Old  and  New  Visions,  Centre  for Constitutionalism and Demilitarisation (CENCOD) Nigeria.
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
Konsep intergovernmental  relationsyang  ditawarkan  oleh Wright  (1988)  dianggap  lebih  tepat  untuk  melihat  semua  persoalan kehutanan  yang  ada  di  Indonesia  khususnya  di  Provinsi  Riau  dan  di dalam  kajian  ini  juga  dilengkapi  dengan intergovernmental  relations menurut  Jones  and  Royles  (2012) 6 yang  juga  menambahkan international actor sebagai  salah  satu  aspek  yang  ikut berperan sebagai penentu perubahan kebijkan sektor kehutanan di dalam suatu negara.

## Pembahasan
Pola  hubungan  antar  tingkat  pemerintah  di  Amerika  dikenal dengan istilah intergovernmental relations (IGR) dan intergovernmental  managemen (IGM)  Mas’udi  dkk  dalam  Warsono
(2009)  menambahkan  bahwa  pola  pertama  menjelaskan  hubungan antar  daerah  merupakan  koordinasi  dalam  rangka  kerjasama  untuk memperkuat posisi tawar ketika berhadapan dengan pemerintah yang lebih  tinggi  di  atasnya.  Pola  yang  kedua  menggambarkan  pola hubungan  antara  daerah  terjadi  dalam  format  kerjasama  dalam pengelolaan  urusan  pemerintah  tertentu  yang  merupakan  kebutuhan mereka bersama. 7
Anderson dan Gallagher (2018) memberikan pandangan bahwa intergovernmental  relations merupakan  dominasi  rezim  hubungan antar  eksekutif  dan  dilakukan  sebagian  besar  secara  pragmatis  yang berdasarkan  kepada konstitusi. 8 Eksistensi  dari intergovernmental
6 Royles,  Elin  dan  Jones  Richard  (2012)  Wales  in  the  World: Intergovernmental  Relations  and  Sub-State  Diplomasi,  The  Britis  Journal  Politics and International Relations. Vol.14 Hal 250-269.
7 Lebih lanjut di dalam ringkasan disertasi ini Warsono juga menambahkan bahwa  dalam  format  networking,  beberapa  jenis  intergovernmental  network  dalam derajat  yang  makin  intensif  dikemukakan  oleh  Robert  Agranoff  (2003)  mulai  dari information  networks,  development  networks,  outreach  networks,  sampai  action networks.
8 Dalam  kajian  Anderson  dan  Gallagher  (2018)  tentang  Intergovernmental Relations  in  Canada  and  the  United  Kigdom  menjelaskan  tentang  beberapa kesamaan  antara  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Canada dan  Inggris  dan mengemukakan  bahwa  Kanada  berevolusi  selama  150  tahun  untuk  menjadi  sangat
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
relations ada  di  dalam  seluruh  kegiatan  pemerintahan  yang diindikasikan dari dari phenomena  global  yang terjadi hal  yang sama juga  diungkapkan  oleh  Kahn  (2011)  dalam  Pietersen  (2017) 9 yang mengkonformasi bahwa IGR merupakan sistem universal yang ada di dalam  suatu  negara  yang  secara  konsen  melakukan  kegiatan  yang cooperation dan coordination yang dilakukan oleh semua aktor  yang terlibat baik secara vertical (hubungan pemerintah jenjang yang lebih tinggi  dengan  pemerintahan  di  bawahnya)  maupun  secara horizontal (hubungan  pemerintah  pada  tingkatan  yang  sama)  dan  mempunyai hubungan yang erat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Secara  lebih  lengkap  Wright (1988)  menjelaskan  bahwa intergovernmentalrelations terdiri  atas  lima  fase  yaitu adanyaall  unit (multiple entities), adanya interanctions of officials (informal), adanya continuous  andcumulative  (regulates), adanya all  public  officials (administrator) serta adanya policy emphasis (fiscal focus). Pada tabel di  bawah  ini  akan  dijelaskan  berbagai  aspekyang  ada pada kelima dimensi tersebut. 10
Tabel 2.

## Fitur khas dari Intergvernmental Relation (IGR)
1 All Unit (Multiple entities) 4. All Public Officials (Administrators) National Municipalities Elected officials
terdevolusi  tetapi  pada  dasarnya  masih  dengan  sistem  federasi  yang  simetris sementara Inggris dengan pola yang lama dtandai dengan hiper-sentralisme.
9 Pietersen,  Johny  Masego,  2017.  Intergovernental  Relations:  Delivery  of Potable  Water  To  Poor  Comunities  in  Diepsloot  of  Gauteng  Province.  Merupakan doctor  dalam  bidang  ilmu  administrasi  publik  yang  fokus  melakukan  kajian  dari persfektif intergovernmental relations.
10 Wright,  (1988)  Sage  Publications,  Inc  is  Collaborating  with  JSTOR  to digitize, preserve and extend access to annals of the American Academy of Political Social Science
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
State
Counties Special district School districts a. Legislators b. Executive c. Judges Appointed administration a. Generalists b. Functional specialists  or program professionals 2 Interactions of officials (informal) Behavior Beliefs Perceptions Preferences 3 Continuous and Cumulative (Regularities) 5. Policy Emphasis (Fiscal Focus) Day-to-day contracts Working relationships Cumulative patterns Financial issues Anchored in politics Suffused with policy
Sumber:  Wright, (1988) Sage  Publications,  Inc  is  collaborating  with JSTOR
Fitur-fitur  sebagaimana  yang  diungkapkan  Wright  (1988) dapat  dijelaskan:  bahwa pertama, hubungan  antar  pemerintah melibatkan  semua  unit-unit  dalam  pemerintahan  dan  menunjukkan
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
keberagaman  hubungan  antara  semua  pemerintah. Kedua, hubungan menekankan  interaksi  diantara  individu,  khususnya  pegawai  negeri. Ketiga, hubungan  berlangsung  secara  terus  menerus  dan  bersifat normal. Keempat, hubungan tersebut menegaskan peran penting yang dimainkan oleh semua pejabat publik yang menjadikan mereka politisi atau  administrator. Kelima, hubungan  antar  jenjang  pemerintah menekankan  hubungan  yang  bersifat  politis  dan  bermuara  pada kebijakan yang mendasar,  terutama  isu  keuangan  seperti  siapa menghasilkan  berapa  banyak  dan  siapa  membelanjakannya  untuk keuntungan siapa dengan hasil apa.
Intergovernmental realtionsWright  (1988)  secara  lebih  rinci digambarkan oleh Agranoff dan Radin (2014) 11 yang menambahkanhubungan  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dan dengan  pemerintah  lokal  ada  hubungan  yang  bersifat authority, overlapping authority dan inclusive authority yang dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 1
Models of national, state, and local reationships

## Sumber: Wright (1998)
11 Agranoff  dan  Radin,  2014.  Deil  Wright’s  Overlapping  Model  of Intergovernmental  Relations’ The  Basis  for  Contemporary  Intergovernmetal Relationsips;  The  Journal  of  Federalism,  Published  by  Oxford  University  Press behalf of CSF Associates, Publius, Inc Hal. 1 – 21.
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
Agranoff  dan  Radin  (2014) juga  nenambahkan bahwa  model yang  digagas  oleh  Wright  (1988)  merupakan  tiga  model  hubungan pada  tingkat  pemerintahan  yang  merupakan  pengertian  dari intergovernmental  relations, yang  sebenarnya sudah terlihat  terhadap tiga  hubungan  antar  tingkat  pemerintahan,  di  dalam  artikelnya juga menjelaskan  bahwa  ada overlapping  modeldari  kewenangan  yang dimiliki  oleh  pemerintah  pusat  sehingga  ini sangat  mempengaruhi terhadap kebijakan pembangunan, hubungan program dan pelaksanaan kebijakan secara administrative dan  semuanya  itu  sudah include menjelaskan tentang hubungan antara pemain pemerintah dan pemain diluar  pemerintah  itu  sendiri  yang  sebenarnya  bertujuan agar dimasa mendatang lebih membuka peluang pelaksanaanintergovernmental management di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pandangan  Wright  (1988)  begitu  banyak  mempengaruhi terhadap penyelengaraan pemerintahan negara-negara di dunia karena pandangannya tersebut begitu banyak dikaji dan diteliti oleh peneliti- peneliti  pada  masa-masa  sesudahnya  dan  ada  juga  peneliti  yang beranggapan  bahwa intergovernmental  relations ini  merupakan  teori yang cocok walaupun dari awal teori ini dimunculkan sampai dengan sekarang  sudah  berusia  sekitar  30  tahun.  Karena  penyelenggaraan pemerintahan negara-negara di dunia saat ini masih relevan jika dikaji dari persfektif intergovernmental relations.
Model intergovernmental  relations (IGR)  menurut  Mays  dan Taggaert  (2005)  secara  konsisten menyebutkan  bahwaIGR dibangun pada tiga rangkaian  jenjang  pemerintah  yaitu pemerintah  nasional, pemerintahdaerah,  dan pemerintah lokal. 12 Dari  teori  dan  pandangan
12 Lebih  lanjut  di Artikel Mays  dan  Tagart  (2005)  juga mengambil langkah  dalam  arah  teoritis  ini  dengan  memeriksa  bagaimana  permainan  India mencerminkan  banyak  fitur  khas  yang  mendefinisikan  makna  IGR.  Secara  khusus, artikel  ini  melihat  pengalaman  gaming  India  dari  satu  negara — New  Mexico — sebagai studi kasus untuk mengilustrasikan elemen hukum, manusia, dan kebijakan tentang  apa  yang  mungkin  dilihat  sebagai  mewakili  munculnya  patner  antar pemerintah baru
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
para ahli yang ada tersebut maka penulis menjadikan intergovernmental  relations sebagai  pintu  masuk  untuk  menganalisis permasalahan  konsesi  hutan  tanaman  industri  yakni  melihat  peranan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota.
Pembahasan  dalam  kajian ini hanya  menggunakan  satu dimensi yang digagas oleh Wright (1988) karena dari kelima dimensi yang ada penulis beranggapan lebih tepat menganalisis menggunakan dimensi all  unitkarena  dapat melihat  peranan  pemerintah  pusat, peranan  pemerintah  daerah  provinsi  dan  peranan  pemerintah kabupaten/kota.  Kemudian  juga  menambahkan international  actor sebagai  salah  satu  dimensi  yang  digagas  oleh Royles  dan  Jones (2012).

## All Unit (Multiple Entities) Peranan Pemerintah Pusat
Pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia merupakan  lembaga  yang berwenang  penuh  dalam  pemberian  izin  hutan  tanaman  industri  bagi swasta  karena  dengan  berlakunya  undang-undang  nomor  23  tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Deaerah  semua  kewenangan  sektor kehutanan berpindah menjadi  kewenangan  pemerintah pusat. Di dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah dikaitkan  dengan  UU  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan dalam  proses  penerbitan konsesi Hutan  Tanaman  Industri  menjadi tanggung  jawab  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan (KLHK)  namun  dalam  pelaksanaannya  tidak  bisa  dilepaskan  dari peranan  pemerintah  propinsi  dan  pemerintah  kabupaten  tempat dimana wilayah konsesi hutan tanaman industri berada.
Izin  berawal  dari  persyaratan-persyaratan  administrasi  yang dilengkapi  oleh  perusahaan  yang  ingin  mengurus  izin  hutan  tanaman industri ke Kementerian  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  (KLHK). Selanjutnya KLHK meminta rekomendasi kepada Gubernur Provinsi, selanjutnya  Gubernur  langsung melimpahkan  ke  Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi selanjutnya Dinas
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
PMPTSP  meminta  pertimbangan  teknis  kepada  Badan  Koordinasi Penataan  Ruang  Daerah  yang  terdiri  dari  Ketua:  Wakil  Gubernur, Ketua  Harian:  Sekretaris  Daerah  dan  Bapeda  Provinsi  kemudian Badan  Koordinasi  meminta  Pertimbangan Teknis  kepada  Dinas Lingkungan Hidup yang berada di kawasan kabupaten. Setelah Dinas lingkungan  hidup  kabupaten  mengatakan  layak  setelah  dilakukan survey serta  melihat kajian  Amdal yang  sudah lengkap  itulah  yang menjadi  dasar  gubernur  mengeluarkan  rekomendasi  kepada  KLHK setelah  rekomendasi  sampai  ke  KLHK  barulah  KLHK  mengeluarkan konsesi Hutan  Tanaman  Industri, jika  digambarkan  dapat  dilihat sebagai berikut:

## Gambar 2
Proses Penerbitan Perizinan HTI Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan
HTI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rekomendasi Gubernur Dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas PMPTSP meminta pertimbangan teknis kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang terdiri dari Ketua: Wakil Gubernur Ketua Harian: Sekretaris Daerah
Sekretaris: Bapeda
Badan Koordinasi meminta Pertimbangan Teknis kepada Dinas Lingkungan Hidup
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
Sumber:Modifikasi Peneliti Tahun Tahun 2018

## Peranan Pemerintah Daerah Provinsi
Pemerintah  Provinsi  dalam  hal  ini  Dinas  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau merupakan salah satu lembaga yang ikut memberikan  rekomendasi  kepada  pemerintah pusat  dalam  pemberian izin  hutan  tanaman  industri  di  Provinsi  Riau.  Akan  tetapi  dengan kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  provinsi  sangat  lemah karena  hanya  sampai  pada  batasan  pemberian  rekomendasi  dan rekomendasi tersebut boleh dipakai dan boleh juga tidak dipakai oleh pemerintah pusat dalam pemberian konsesi hutan tanaman industri.
Berdasarkan  hasil  kajian  yang  dilakukan  oleh  Priyono  dkk (2016) 13 menjelaskan  bahwa  keberhasilan  pembangunan  hutan tanaman  industri  diharapkan  bagi  pemerintah  daerah lebih
memperhatikan  pendampingan  terhadap  pihak  perusahaan  dalam setiap  melakukan  pekerjaannya,  guna  sebagai  fasilitator  dan moderator  sehingga  masyarakat  memiliki  kepastian  tentang  penataan area  kerja  HTI,  dan  masyarakat  bisa  berpartisipasi  secara  aktif  tanpa menimbulkan  konflik.  Pemberian  sosialisasi  oleh  pihak  pemerintah dan  perusahaan  kepada  masyarakat  harus  lebih  ditingkatkan, selanjutnya  merealisasi  setiap  program  yang  disosialisasikan,  agar masyarakat  tidak  menganggap  sosialisasi  tersebut  hanya  sebatas pertemuan  semata.  Setiap  program  dan  kebijakan  yang  dilaksanakan kiranya  mampu  memberikan  kontribusi  kepada  masyarakat  sekitar untuk  tetap  berpartisipasi  pada  program  yang  dilaksanakan  oleh perusahaan berdasarkan kebijakan yang diberikan.
Dari  penelitian yang  dilakukan  tersebut  mengungkapkan bahwa  pemerintah  daerah  harus  lebih  meningkatkan  peranannya
13 Priyono  dkk,  2016.  Implementasi  Kebijakan  Hutan  Tanaman  Industri  di Kabupaten  Gorontalo  Utara,  Jurnal  Sains  &  Teknologi,  Vol.16  No.2:  191 – 196. Hasil  penelitian  yang  dilakukannya  tersebut  menunjukan  bahwa  implementasi kebijakan  Hutan  tanaman  industri  di  Kabupaten  Gorontalo  Utara  dari  asoek penataan batas telah terelaisasi sepanjang 389,26 Km atau 87% aspek penananaman terealisasi  seluas  10,196.10  Ha,  aspek  penataan  hasil  hutan  telah  teretalisasi  sesuai target dan aspek pengawasan dan pengendalian belum optimal sesuai perencanaan.
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
dalam  mengontrol  areal  yang  akan  dikelola  oleh  perusahaan  dan  ini dapat  meminimalisir  luasan  lahan  yang digarap  oleh  perusahaan, dengan  demikian  akan  mengurangi  konflik  lahan  yang  terjadi  antara perusahaan  dan  masyarakat.  Dan  jika  sosialisasi yang  dilakukan  oleh pemerintah  dan  perusahaan secara continue dipastikan  akan  mampu meningkatkan partisipasi masyarakat yang berada di sekitaran konsesi hutan tanaman industri.
Kedepan diharapkan pemerintah  daerah  janganlah  hanya memiliki  kewenangan  pada  tataran  pemberi  rekomendasi  akan  tetapi rekomendasi  tersebut  mampu  menjadi  pertimbangan  yang  sangat penting  bagi  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  dalam pemberian konsesi  hutan  tanaman  industri  bagi  swasta.  Karena konsesi tersebut  tidak  hanya  menyangkut  kepada  pemerintah  pusat sajaakan tetapi pemerintah daerah dan masyarakat yang berada dalam wilayah  konsesi  hutan  tanaman  industrilah  yang  menerima  dampak secara langsung.
Terkait  masalah  yang  terjadi  di  Provinsi  Riau  belum disahkannya  Rencana  Tata  Ruang  dan  Wilayah  (RTRW) juga mengakibatkan  terhambatnya  investasi  sektor  kehutanan  dan pertambangan  di  Provinsi  Riau  karena  jika  RTRW  belum disahkan maka Provinsi  Riau  tidak  akan  jelas  mana  yang  menjadi  wilayah pemukiman,  wilayah  perindustrian,  wilayah  perkebunan  dan  mana yang  menjadi  wilayah  lahan  gambut  yang  harus  dilindungi  karena memang  izin  yang  diberikan  dibeberapa  wilayah  di  Provinsi  Riau masuk ke dalam wilayah gambut yang meski dilindungi oleh negara.
Hasil  penelitian  Andiko  (2017) 14 juga  menyebutkan  bahwa supervisi  dan  kontrol  untuk  pemegang  izin  usaha  adalah  sangat
14 Andiko,  2017.  Studi  Perbandingan  Proses  Pengakuan  Hak  dan  Perizinan Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  Hutan  Serta  Kawasan  Hutan  Untuk  Masyarakat  dan Perusahaan;  AsM  Law  Office.  Batam. Pertanyaan  pentingnya  adalah,  siapa yang akan memberikan supervisedan kontrol kepada masyarakat yang mengajukan  izin  dan  mengelola  hutan  termasuk  Hutan  Adatyang berdasarkan  pengalaman,  prosesnya  sepenuhnya  beradadi  tangan pusat.  Kabupaten  sebagaisatu  kesatuan  administratif  terdekat  tidak
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
penting  untuk pengendalianizin-izin.  Supervisi  dan  kontrol  akan memberikan dampak kepada keberhasilan pencapaianmaksud dari izin tersebut. Kewajiban monitoring dan  supervisi  pada  perusahaan  yang bergerak di bidang usaha HTI danrestorasi ekosistem hanya berada di Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan, sedangkanpada perusahaan  di  bidang  usaha  perkebunan kelapa  sawit  berada  di Pemerintahan  Kabupaten,Provinsi  dan  Kementerian  Pertanian.  Sama halnya dengan  masyarakat  untuk  Hutan  Kemasyarakatandan  Hutan Desa  kewajiban monitoring dan  supervisi  berada  di  Pemerintahan Kabupaten,  Provinsi  danKementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan. Namun  demikian,  terjadi  sedikit kebingungan  ketika diterbitkannya UU Otonomi Daerah yang baruyaitu UU No. 23 Tahun 2014  Tentang  Pemerintahan Daerah  yang  menarik  kewenangan Kehutanandari Kabupaten ke Provinsi.
Supervisi  terhadap  perusahaan  penting  dilakukan  oleh pemerintah daerah tingkat provinsi karena jika kewenangan ini murni menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat  maka  akan  sulit  berjalan dengan  maksimal  mengingat  pemerintah  pusat  berada  di  Jakarta sementara  hutan-hutan  yang  dikelola  oleh  perusahaan  berada  di wilayah  provinsi  sehingga  diharapkan  dengan  sinergi  antara pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  provinsi  dan  pemerintah  daerah kabupaten/kota  diharapkan  mampu  meningkatkan controlpemerintah terhadap  perusahaan,  karena  selama  ini  sudah  terbukti  begitu  banyak perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  hutan  tanaman  industri  yang kelebihan wilayah mereka kelola dengan luasan konsesi yang mereka dapati dari pemerintah.
Fakta  lain  juga  terjadi  bahwasanya  di  areal  tanah  yang  sama terkadang  dikuasai  oleh  beberapa  perusahaan  yang  berbeda  dan  ini merupakan kelalaian dari control yang dilakukan pemerintah terhadap perusahaan  pemegang  izin  dan  hal  ini  bisa  terjadi  karena  peta  yang dipegang  oleh  pemerintah  merupakan  peta  lama  sehingga  wilayah
memiliki  lagi  otoritas  kehutanan.  Jika  otoritas  ini  diberikankepada Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH),  skema  yang  tersedia hanyalah skema kemitraan dimanaareal yang dimitrakan adalah Hutan Negara.
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
yang  dulunya  masih  hutan  sementara  sekarang  di  lapangan  wilayah tersebut  merupakan  wilayah  pemukiman  masyarakat  yang  berada  di sekitaran konsesi hutan tanaman industri.
Peranan Pemerintah Kabupaten/Kota Pada tingkat yang lebih rendah yakni pemerintah kabupaten/kota  dengan berlakunya  Undang-Undang  nomor  23  tahun 2014  mengakibatkan  kewenagan  yang  dimiliki  mereka  sudah  tidak ada lagi dan sudah dicabut artinya tidak ada lagi dinas kehutanan pada tingkat kabupaten/kota. Dan ini membuat pemerintah kabupaten/kotasama  sekali  tidak  dilibatkan  dalam  pemberian konsesi hutan  tanaman  industri sementara  disatusisi  yang  lain  wilayah  yang akan  digarap oleh  perusahaan tersebut berada  dalam  lingkungan kekuasaan  pemerintah  tingkat  kabupaten/kota.  Ini  membuat  mereka semakin  tidak  memliki  daya  dan  upaya  apa-apa  ketika  jutaan  hekter hutan  di  tempat  mereka  dikuasai  oleh  perusahaan-perusahaan penghasil kertas.
Berdasarkan  kajian  yang  telah  dilakukan  oleh  Syahadat  dan Sylviani  (2014) 15 menjelaskan  bahwa  analisis  kebijakan  penyediaan lahan hutan tanaman industri adalah suatu kajian terhadap aturan main dalam  penyediaan  lahan  untuk  pembangunan  hutan  tanaman,  dasar hukum  serta  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk memberikan  aspek  legalitas  lahan  kepada  pemegang  izin  IUPHHK- HT untuk mengelola suatu kawasan hutan produksi. Aturan main yang dimaksud  juga  harus  berpedoman  kepada  keseluruhan  proses perizinan  IUPHHK  pada  hutan  tanaman,  aturan  main  ini  terdiri  dari kriteria  dan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi,  mekanisme  penilaian yang digunakan termasuk pihak  yang dapat melakukan penilaian dan cara  penilaian  yang  memenuhi  kriteria transparan,pastisipatif dan
15 Syahadat  dan  Sylviani,  2014.  Analisis  Kebijakan  Penyediaan  Lahan Hutan Tanaman Industri, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol 11 No.3, 227 – 296. Dalam kajian ini menunjukan bahwa tidak ada gap kebijakan dalam penyediaan lahan  hutan  tanaman,  Pemerintah  Daerah  mengikuti  mekenisme  yang  sudah ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertera dalam PP No.19 Tahun 2008 Jo PP No.11 Tahun 2008.
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
akuntabel. Mekenisme permohoanan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga merupakan bagian dari aturan main karena dalam proses perizinan sangat terkait antara satu tahapan dengan tahapan lainnya.
Aturan  main  menjadi  aspek  penting  yang  harus  diikuti  oleh semua  aktor  karena  dengan  adanya  pedoman  maka  pengambilan kebijakan  sektor  kehutanan  terutama  dalam  pemberian konsesi hutan tanaman industri bagi swasta tidak mengakibatkan adanya pihak-pihak yang  merasa  dirugikan  dengan  kedatangan  perusahaan  dalam tatatanan kehidupan sosial masyarakat.
Terhadap  pemberian konsesi hutan  tanaman  industri  yang diperoleh di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukan bahwa ada Amdal yang tidak ditaati oleh pemerintah dalam pemberian izin  hutan  tanaman  industri  dikarenakan  begitu  banyak  ahli menyebutkan  bahwanya  di  Pulau  Padang berada  dalam  kawasan gambut yang semestinya dilindungi oleh pemerintah, dengan izin yang sudah dipegang oleh PT. RAPP masyarakat di daerah kawasan konsesi hutan tanaman industri tidak lagi dapat menolak kehadiran perusahaan karena  pola  pemberian konssi yang  berlaku  sekarang  langsung  pada tingkat  pusat  yaitu  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik  Indonesia. Tidak  adanya  Dinas  Kehutanan  pada  tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia menjadikan Pemerintah Kabupaten tidak bisa  berbuat  apa-apa  karena  pola  pemberian  izin  hutan  tanaman industri saat ini langsung pada tingkat pusat. Hal tersebut merupakan pola  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  sektor kehutanan di Indonesia menjadi kembali kepada sistem yangsentralistik. Kajian yang dilakukan Andiko (2017) 16 izin usaha pemanfaatan hutan merupakan suatu dokumen  yang wajib dimiliki dalam kegiatan pemanfaatan  hutan.  Proses  perizinan  pemanfaatan  hutan  oleh
16 Di  dalam  kajian  ini menjelaskan  bahwa  ada  ketimpangan  antara  proses izin  yang  diurus  oleh  perusahaan  dengan  yang  diurus  oleh  masyarakat  ada  begitu banyak  di  Indonesia  saat  ini  beberapa  kawasan  hutan  yang  tidak  produktif  sehinga pemerintah  harus  berani  menetapkan  status  hukum wilayah  yang  tidak  produktif tersebut.
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
perusahaan  dan  proses  penetapan  hak  hutan  adat  untuk  masyarakat adat  menunjukan  ketimpangan  kemudahan  dalam  mengikuti  proses, pemantauan  proses  perizinan  yang  berjalan  dan  berbagai  kewajiban yang  harus  dilalui  salah  satu  penyebabnya  adalah  pembuat  peraturan perundang-undangan  belum  mempertimbangkan  adanya  ketimpangan kapasitas  dan  kemampuan  yang  besar antara  perusahaan  dengan masyarakat.  Bisa  dipastikan  untuk  memperoleh  ruang  perizinan  dan penetapan hingga dapat memanfaatkan hutan, masyarakat tidak dapat mengikuti  proses  secara  mandiri  melainkan  wajib  mendapatkan pendampingan.
Artinya  perlu  bagi  pemerintah  pusat  membagi  kewenangan yang  ada  dan  beberapa  wilayah  yang  dianggap  sudah  tidak  mampu lagi  dikelola  dengan  baik  maka  pemerintah  pusat  harus  memberikan kejelasan terhadap status hukum kawasan hutan tersebut seperti status hutan  di  kawasan  taman  nasional  teso  nilo  di  Kabupaten  Pelalawan yang di tinggalkan oleh PT. RAPP wilayah tersebut merupakan hutan lindung  yang  sekarang  tidak  jelas  mau  dijadikan  apa  dan  secara perlahan-lahan oleh aktor-aktor lokal wilayah tersebut ditanami sawit.
Kawasan  yang  ada  di  taman  nasional  teso  nilo  tidak  lagi dikuasai  oleh  PT.  RAPP  karena  izin  mereka  sudah  dicabut  oleh pemerintah  karena  pada  kawasan  tersebut  merupakan  izin  konsesi yang  dikuasai  oleh  perusahaan  pada  lokasi  gambut  yang  harus dilindungi  yakni  dengan  kedalaman  di atas  3  meter,  dulunya  ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih terpisah terjadi perbedaan  analisis  Amdal  pada  kawasan  teso  nilo  setelah  kedua kementerian itu bergabung maka  analisis Amdal  yang dipakai adalah analisis versi Kementerian Lingkungan Hidup.

## International Actor
Intergovernmental  relations Jones  dan  Royles  (2012) mempunyai  pandangan  bahwa  selain  aktor  dari central  government dan local  government tetapi  kebijakan  sektor  kehutanan  juga dipengaruhi  adanya internationalactor dalam  hal ini  adalah  para donator  bank-bank  di  luar  negeri  yang  menjadi  pemodal  bagi perusahaan  RAPP  dalam  mengembangkan  sayap  perusahaannya  dan
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
memperluas  hutan  yang  akan  mereka  tanami  akasia  sebagai  bahan dasar untuk memproduksi kertas.
Demi  menunjang  aktivitas  perusahaan  dan  memperluas ekspansi  industri  bubuk  kertas,  APRIL  Grup  mendapatkan  banyak suntikan dana berupa kredit dari berbagai macam bank skala nasional maupun  internasional.  Bank Nasional  yang  memberikan  kredit  ke APRIL  Group  adalah  Bank  BNI  dan  Bank  Mandiri,  kedua bank tersebut  memberikan  kredit  masing-masing  US$  150  juta  dan  US$ 471,26  juta pada  tahun2005.  Hingga  akhir  2015,  belum ada  data terbaru  yang  menyebutkan bahwa  bank  Nasional  tersebut  kembali memberikan saluran kreditnya kepada APRIL Group. Hal ini bisa saja berkaitan dengan kebijakan green banking yang dianut oleh bank yang akanmenyalurkan  kreditnya  untuk  perusahaan  yang  bergerak  di bidang konsesi hutan tanaman industri. 17
Pada  tahun  2008  APRIL  Group  menjalin  kerjasama  kontrak dengan  beberapa  bank  asal  China,  bank  tersebut  adalah  Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank  of  China.  Kesapakatan  tersebut  berupa kontrak  penyaluran kredit sebesar RMB 7,8 miliar dalam jangka waktu 10 tahun, dan baru diberikan sebanyak RMB 1,8 miliar pada tahun 2008. Kredit tersebut akandigunakan April untuk membangun salah satu pabrik pengolahan pulp  terbesar  di dunia.  April  kembali  mendapatkan  bantuan  kredit pada  tahun  2011  dari  bank  ABN AMRO,  bank  tersebut  merupakan bank  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  Belanda. Bank  lain  yang menyalurkan  kreditnya  pada  tahun  2011  adalah  China  Development Bank, China CITIC Bank Internasional, Santander bank, dan WestLB. Dari  ke  5 bank  tersebut  APRIL  Grup  menerima  kredit  sebesar  US$ 600 juta.
17 Forest  Watch  Indonesia,  2015.  Pelanggaran  Perusahaan  Hutan  Tanaman Industri  (HTI)  dan  Pembiayaan  “Studi  Kasus  PT.  Toba  Pulp  Lestarri  dan  April Group.  Di  dalam  kajian  ini  menjelaskan  bahwa  begitu  banyak  pelanggaran- pelanggaran  yang dilakukan  oleh perusahaan  walaupun data dan  fakta  sudah dikaji oleh  Forest  Watch  Indonesia  namun  oleh  pemerintah  tidak  memberikan  sanksi apapun kepada perusahaan-perusahaan tersebut.
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
Tahun  2012  APRIL  Group  hanya  mendapatkan  saluran  kredit dari  Chang  Hwa  Bank sebesar  US$  30  juta.  Namun  pada  2  tahun berikutnya,  APRIL  Group  mendapatkan banyak  suntikan  dana  kredit dari  bank internasional  lain.  Pada  tahun  2013,  tercatat 13  bank  yang berasal  dari  beberapa  negara  telah menyalurkan  kreditnya  ke  APRIL Group  dengan  total  investasi  sebesar  US$  980  juta.  Sedangkan  pada tahun 2014, terdapat 8 bank internasional yang memberikan kreditnya sebesar  US$  215  juta kepada  APRIL  Group.  Beberapa  bank  yang menyalurkan  bantuan  kredit kepada APRIL  Group  pada  tahun  2014 telah  melakukan hal  yang  sama  pada  tahun-tahun sebelumnya.  Bank yang  dimaksud  adalah  ABN  AMRO  (Belanda),  China Development Bank,  CITIC  Industrial  Bank,  Santander,  dan  Taishin  Internasional Bank.
Setelah  mendapatkan  banyak  tekanan  dan  pengaduan  dari beberapa  pihak,  akhirnyapada  Maret  2015  bank  Santander  dan  ABN AMRO  menyatakan  sikap  tidak  akan  memperbaharui  dan  tidak memperpanjang  kontrak  pendanaan  kepada  APRILGroup  sampai adanya  ketaatan  APRIL Group  terhadap  penerapan  kebijakan  baru yang ramah lingkungan. Untuk melihat lebih detail mengenai lembaga keuangan  yang  terlibat  dalam  pendanaan  APRIL  Group  dapat  dilihat pada gambar berikut ini.
Gambar 3
Pendanaan APRIL Group Dari Bank-Bank Di Luar Negeri dan
Dalam Negeri

## Zainal: INTERGOVERMENTAL RELATIONS …….

## 111
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
Tahun  2012  APRIL  Group  hanya  mendapatkan  saluran  kredit dari  Chang  Hwa  Bank sebesar  US$  30  juta.  Namun  pada  2  tahun berikutnya,  APRIL  Group  mendapatkan banyak  suntikan  dana  kredit dari  bank internasional  lain.  Pada  tahun  2013,  tercatat 13  bank  yang berasal  dari  beberapa  negara  telah menyalurkan  kreditnya  ke  APRIL Group  dengan  total  investasi  sebesar  US$  980  juta.  Sedangkan  pada tahun 2014, terdapat 8 bank internasional yang memberikan kreditnya sebesar  US$  215  juta kepada  APRIL  Group.  Beberapa  bank  yang menyalurkan  bantuan  kredit kepada APRIL  Group  pada  tahun  2014 telah  melakukan hal  yang  sama  pada  tahun-tahun sebelumnya.  Bank yang  dimaksud  adalah  ABN  AMRO  (Belanda),  China Development Bank,  CITIC  Industrial  Bank,  Santander,  dan  Taishin  Internasional Bank.
Setelah  mendapatkan  banyak  tekanan  dan  pengaduan  dari beberapa  pihak,  akhirnyapada  Maret  2015  bank  Santander  dan  ABN AMRO  menyatakan  sikap  tidak  akan  memperbaharui  dan  tidak memperpanjang  kontrak  pendanaan  kepada  APRILGroup  sampai adanya  ketaatan  APRIL Group  terhadap  penerapan  kebijakan  baru yang ramah lingkungan. Untuk melihat lebih detail mengenai lembaga keuangan  yang  terlibat  dalam  pendanaan  APRIL  Group  dapat  dilihat pada gambar berikut ini.
Gambar 3
Pendanaan APRIL Group Dari Bank-Bank Di Luar Negeri dan
Dalam Negeri

## Zainal: INTERGOVERMENTAL RELATIONS …….

## 111
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
Tahun  2012  APRIL  Group  hanya  mendapatkan  saluran  kredit dari  Chang  Hwa  Bank sebesar  US$  30  juta.  Namun  pada  2  tahun berikutnya,  APRIL  Group  mendapatkan banyak  suntikan  dana  kredit dari  bank internasional  lain.  Pada  tahun  2013,  tercatat 13  bank  yang berasal  dari  beberapa  negara  telah menyalurkan  kreditnya  ke  APRIL Group  dengan  total  investasi  sebesar  US$  980  juta.  Sedangkan  pada tahun 2014, terdapat 8 bank internasional yang memberikan kreditnya sebesar  US$  215  juta kepada  APRIL  Group.  Beberapa  bank  yang menyalurkan  bantuan  kredit kepada APRIL  Group  pada  tahun  2014 telah  melakukan hal  yang  sama  pada  tahun-tahun sebelumnya.  Bank yang  dimaksud  adalah  ABN  AMRO  (Belanda),  China Development Bank,  CITIC  Industrial  Bank,  Santander,  dan  Taishin  Internasional Bank.
Setelah  mendapatkan  banyak  tekanan  dan  pengaduan  dari beberapa  pihak,  akhirnyapada  Maret  2015  bank  Santander  dan  ABN AMRO  menyatakan  sikap  tidak  akan  memperbaharui  dan  tidak memperpanjang  kontrak  pendanaan  kepada  APRILGroup  sampai adanya  ketaatan  APRIL Group  terhadap  penerapan  kebijakan  baru yang ramah lingkungan. Untuk melihat lebih detail mengenai lembaga keuangan  yang  terlibat  dalam  pendanaan  APRIL  Group  dapat  dilihat pada gambar berikut ini.
Gambar 3
Pendanaan APRIL Group Dari Bank-Bank Di Luar Negeri dan Dalam Negeri
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
Sumber: Forest Watch Indonesia Tahun 2015
Dari  gambar  dan  penjabaran  dalam  tabel  di  atas  bahwasanya pendanaan  perusahaan-perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  hutan tanaman  industri  yang  ada  di  Indonesia  dan  di  Provinsi  Riau  terlihat dalam  tabel  di  atas  banyak  berasal  dari  negara  China  yang  menjadi mayoritas  penyumbang  terbesar  dan  itu  menurut  penulis  bank-bank besar di China tersebutmerupakan bagian dari penyumbang kerusakan deforestasi dan degradasi hutan  yang  ada  di  Indonesia  dan  Provinsi Riau  khususya. Adanya international  actor yang  terdiri  dari perusahaan perbankan merupakan temuan dalam kajian ini perusahaan perbankan  tersebut tidak  terlalu  memikirkan  dampak  negatif  dan kerusakan  terhadap  lingkungan  yang  ada  di  Provinsi  Riau  dari peminjaman  yang  mereka  berikan  kepada  swasta  karena perusahaan hanya berorientasi kepada profit.

## Penutup
Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan sektor  kehutanan  yang  ada  di  Provinsi  Riau  tidak  hanya  ditentukan oleh  aktor-aktor  dalam  dalam  negeri  saja  seperti  pemerintah  pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, sektor swasta  dan sektor masyarakat  akan  tetapi  juga  dipengaruhi  oleh international  actor seperti  ikutnya bank-bank  besar  yang  ada  di berbagai  negara dunia  sebagai support dana  kepada  perusahaan  yang bergerak  dalam  bidang  hutan  tanaman  industri,secara  langsung  dapat dipahami  bahwa  kerusakan  hutan  di  Indonesia  saat  ini  juga dipengaruhi oleh international actor. Dari pembahasan menggunakan teori intergovernmentalrelationsyang digagas Wright (1988) belum mampu melihat secara keseluruhan aktor-aktor yang terlibat dalam pemberian izin  hutan  tanaman  industri  dengan  ditambahkannya  dimensi international  actormenurut  Jones  dan  Royles  (2012)  diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan teori
intergovernmental  relations terutama  berkaitan  dengan  konsesi  hutan tanaman industri.
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018

## Daftar Pustaka
Agranoff,Robert dan  Radin,  Beryl  A,  2014. Deil  Wright’s Overlapping Model of Intergovernmental Relations’ The Basis for Contemporary Intergovernmetal Relationsips; The  Journal  of  Federalism,  Published  by Oxford University Press behalf of CSF Associates, Publius, Inc Hal. 1 – 21. Anderson,  George  dan  Gallagher  Jim, 2018.Intergovernmental Relations  in  Canada  and  the  United  Kigdom. Constitutional
Politics  and  The  Territorial  Question  Canada  and  The  United Kigdom. http://www.springer.com/978-3-319-58073-9 Andiko,  2017. Studi  Perbandingan  Proses  Pengakuan  Hak  dan
Perizinan  Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  Hutan  Serta Kawasan  Hutan  Untuk  Masyarakat  dan  Perusahaan; AsM Law Office. Batam. Data Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014 Fatile  dan  Adejuwon, Local  Government  Administration  in  Nigeria
Old  and  New  Visions,  Centre  for  Constitutionalism  and Demilitarisation (CENCOD) Nigeria.
Forest  Watch  Indonesia,  2015. Pelanggaran  Perusahaan  Hutan Tanaman  Industri  (HTI)  dan  Pembiayaan  “Studi  Kasus  PT. Toba Pulp Lestari dan April Group.
http://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2016/03/FAKTA-KRITIS- ANALISIS.pdf diupdate pada tanggal 02-10-2018. https://id.wikipedia.org/wiki/Center_for_International_Forestry_Resea rch diupdate pada tanggal 02-10-2018
Mays  dan  Tagart, 2005.Intergovernmental  Relatons  and  Native American  Gaming  A  Case  Study  on  the  Emergence  of  a  New Intergovernmental Relations Participant. American Review of Public Administration; Vol.35 No.1 74-93.
Pietersen,  Johny  Masego,  2017. Intergovernental  Relations:  Delivery of Potable Water To Poor Comunities in Diepsloot of Gauteng Province.
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
Priyono dkk, 2016. Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Industri di  Kabupaten  Gorontalo  Utara, Jurnal  Sains  &  Teknologi, Vol.16 No.2: 191 – 196.
Royles,  Elin  dan  Jones  Richard, 2012.Wales  in  the  World: Intergovernmental  Relations  and  Sub-State  Diplomasi,The Britis  Journal  Politics  and  International  Relations.  Vol.14  Hal
250-269. Syahadat  dan  Sylviani,  2014. Analisis  Kebijakan  Penyediaan  Lahan Hutan Tanaman Industri, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol 11 No.3, 227 – 296. Warsono Hardi,  2009. Regionalisasi  dan  Manajemen Kerjasama
Antar Daerah (Studi Kasus Dinamika KerjasamaAntarDaerah Yang  Berdekatan  di  Jawa  Tengah), Program  Doktor  Ilmu Administrasi UGM; Yogyakarta.
Wright,  Deil.  1988. Sage  Publications,  Inc  is  Collaborating  with JSTOR to digitize, preserve and extend access to annals of the American Academy of Political Social Science