## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/
Volume 05, Nomor 02, November 2023

## Perlindungan Hukum Public Private Partnership (PPP) Melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Independen Di Indonesia
Muhammad Dzikirullah H. Noho 1 *, Anggita Doramia Lumbanraja 2 1 Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Jombang
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Indonesia mdzikirullah94@gmail.com

## Abstract
The PPP settlement, as regulated in Presidential Decree 38/2015 concerning PPPs, has not been adequate; this can be seen by the loss and transfer of government assets to parties as a result of the agreement. The presence of an independent institution in resolving PPP matters is essential to minimize these problems. This research method uses normative (doctrinal) legal research with legal, conceptual, and comparative approaches. This research found that it was time to create an independent  institution  specifically  for  PPP  to  provide  legal  protection  for  the  parties.  Various countries, such as South Korea, place PPP as a serious matter, giving birth to the Public-Private Partnership Project Dispute Mediation Committee. Indonesia, as a country that is building various types of infrastructure, must form its institutions to minimize future conflicts in the infrastructure sector.
Keywords: Legal Protection; Public Private Partnership; Independent Dispute Institute.

## Abstrak
Penyelesaian  PPP/KPBU  sebagaimana  diatur  dalam  Perpres  38/2015  tentang  KPBU  dirasa belum efektif, hal tersebut dapat dilihat dengan hilang dan berpindahnya aset pemerintah kepada pihak-pihak  akibat  adanya  perjanjian.  Kehadiran  suatu  lembaga  independen  dalam menyelesaikan urusan PPP/KPBU ini sangat diperlukan untuk meminimalkan persoalan tersebut. Metode  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  (doctrinal)  dengan  pendekatan undang-undang, konsep, dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa sudah saatnya  untuk  membuat  suatu  lembaga  independen  khusus  PPP/KPBU  untuk  memberikan perlindungan  hukum  bagi  para  pihak.  Berbagai  negara  seperti  halnya  Korea  Selatan menempatkan  PPP  sebagai  satu  hal  yang  serius  sehingga  melahirkan  Komite  Mediasi Perselisihan  Proyek  Kemitraan  Pemerintah-Swasta.  Indonesia  sebagai  negara  yang  sedang membangun  berbagai  macam  infrastruktur  pun  harus  membentuk  lembaga  tersendiri  untuk meminimalkan adanya konflik di bidang infrastruktur yang akan datang.
Kata  Kunci: Perlindungan  Hukum;  Public  Private  Partnership;  Lembaga  Perselisihan Independen.

## A. Pendahuluan
Infrastruktur  merupakan  salah  satu  faktor  penting  yang  diperlukan  untuk  mendorong pembangunan  perekonomian  suatu  Negara.  Kemajuan  suatu  Negara  identik  dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata di seluruh daerah sehingga kemajuan sosial
ekonomi  dapat  dirasakan  seutuhnya  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat.  Keadaan  infrastruktur Indonesia saat ini masih jauh dari memuaskan dan tidak heran jika masyarakat bisnis berkata bahwa  ketidaklayakan  infrastruktur  merupakan  hambatan  terbesar  kedua  untuk  menjalankan bisnis  di  Indonesia  setelah  birokrasi  pemerintah  yang  tidak  efisien.  Ketersediaan  infrastruktur yang  terbatas,  tidak  memadai  dan  berkualitas  rendah  menjadi  hambatan  utama  dalam mendorong peningkatan laju investasi untuk pertumbuhan ekonomi (Surya & Wirabrata, 2010).
Dengan  adanya  keterbatasan  anggaran  yang  dimiliki  pemerintah  menjadikan  kebutuhan bekerjasama  dengan  investor atau  pihak swasta  sangatlah  diperlukan  untuk membangun  dan mengembangkan  sarana  dan  prasarana  sebagai  bentuk  nyata  pemerintah  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  (Teja,  2015).  Persoalan  tersebut  membuat  lahirnya  kesadaran pemerintah untuk melibatkan sektor privat melalui kerangka public private partnership (PPP) atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang diyakini dapat mewujudkan keinginan pemerintah  untuk  dapat  memperbaharui  dan  memulihkan  kondisi  perekonomian  Indonesia melalui pembangunan infrastruktur. Dengan menggunakan skema PPP, pemerintah akan tetap mempunyai  kepemilikan  proyek,  walaupun  pemerintah  tersebut  bukanlah  pihak  yang membangun  proyek  dalam  kontrak.  Sebagai  kompensasinya,  sektor  privat  akan  menerima manfaat dari proyek infrastruktur dalam waktu tertentu (Dzakky, 2021).
Pengejawantahan atas konsep PPP di Indonesia dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 38  Tahun  2015  Tentang  Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  (KPBU)  dalam Penyediaan Infrastruktur. Dengan menetapkan Peraturan Presiden tersebut sebagai peraturan baru  untuk  implementasi  KPBU  di  Indonesia  dan  sekaligus  mengatasi  persoalan  infrastruktur yang selama ini terhambat. Adapun infrastruktur yang ditetapkan dalam peraturan di atas seperti pada Tabel 1 (Kurniawan, 2020).
Tabel. 1 Infrastruktur KPBU di Indonesia Infrastruktur Transportasi Infrastruktur Jalan Infrastruktur Sumber Daya Air Dan Irigasi Infrastruktur Air Minum Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan Infrastruktur Telekomunikasi Dan Informatika Infrastruktur Ketenagalistrikan Infrastruktur Minyak Dan Gas Bumi Dan Energi Terbarukan Infrastruktur Konservasi Energi Infrastruktur Fasilitas Perkotaan Infrastruktur Fasilitas Sarana Dan Prasarana Olahraga, Serta Kesenian Infrastruktur Kawasan Infrastruktur Pariwisata Infrastruktur Kesehatan Infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan Infrastruktur Perumahan Rakyat
Pelaksanaan  infrastruktur  pada  Tabel  1  menggunakan  berbagai  bentuk  PPP/KPBU. Bentuk-bentuk tersebut seperti BOT (Build Operate and Transfer), BT (Build and Tranfer), BTO (Build, Transfer, and Operate), BLT (Build, Lease, and Transfer), BOO (Build, Own, and Operate), ROO (Rehabilitate, Own, and Operate), ROT (Rehabilitate, Own, and Transfer), DOT (Develop, Operate,  and  Transfer),  dan  CAO  (Contract,  Add,  and  Operate).  Namun  keseluruhan  bentuk tersebut  pada  hakekatnya  bertujuan  agar  penyediaan  infrastruktur  dan  pelayanan  publik  bias lebih efisien, efektif dan ekonomis (Abdullah, 2020).
Dengan adanya bentuk-bentuk yang akan dipilih tentunya berimplikasi pada pelaksanaan PPP/KPBU. Selain implikasi tersebut, pada tataran praktik menuai persoalan seperti Infrastruktur bidang  pasar  yakni  BOT  Pasar  Turi  Surabaya,  di  mana  objek  perjanjian  yang  semulanya merupakan  hak  pakai,  namun  pada  kenyataannya  oleh  PT.  Gala  Bumi  Sejahtera  dalam memasarkan  stand/kios  Pasar  Turi  menjual  stand/kios  dengan  hak  milik  atas  satuan  rumah susun.  Apabila  hal  ini  dilakukan  maka  kepemilikan  bangunan  Pasar  Turi  akan  beralih  kepada pedagang,  sehingga  pada  masa  akhir  kerja  sama  bangun  guna  serah,  Pemerintah  Kota Surabaya tidak  dapat menerima bangunan Pasar Turi  secara  utuh atau setidak-tidaknya akan menimbulkan kesulitan. Di sisi lain para pedagang juga telah membayar uang muka senilai 20% atau  Rp.  5.000.000.-  untuk  mendapatkan  stand  dan  pelunasaran  80%  dibayarkan  setelah bangunan  jadi,  karena  adanya  persoalan  hukum  maka  pihak  PT.  Gala  Bumi  Perkasa memerintahkan kepada pedagang untuk melunasinya di awal (Noho, Santoso, Prananingtyas, & Islami, 2023).
Selain  persoalan  kontrak,  terdapat  juga  persoalan  pengadaan  lahan  PPP/KPBU  di infrastruktur  bidang  ketenagalistrikan  di  PLTU  Batang.  Untuk  infrastruktur  yang  berbentuk jaringan (jalan, jalan tol, distribusi listrik, kereta api), pembebasan lahan cenderung rumit, karena melibatkan  banyak  wilayah.  Keberadaan  Panitia  Sembilan  yang  mencakup  unsur  Pemerintah Pusat,  Penanggunng  Jawab  Proyek  Kerjasama  (PJPK),  Pemerintah  Daerah  yang  dilintasinya seringkali tidak otomatis dapat mengakomdasi berbagai kepentingan, mekanisme harga pasar hingga kewenangan yang berbeda-beda. Akibatnya adalah tidak mudah dalam mengakomodasi dan  konsolidasi  perbedaan  tersebut  yang  justru  berpotensi  menghambat  pembebasan  lahan. Selain itu lambatnya pembebasan lahan terjadi akibat penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTU (Rifai, 2016).
Penyelesaian  atas  persoalan  disesuaikan  dengan  akar  persoalannya,  bilamana berdasarkan kontrak, Pasal 32 ayat 2 huruf k Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 Tentang KPBU dalam  penyediaan infrastruktur menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang  diatur  secara  berjenjang,  yaitu  musyawarah  mufakat,  mediasi,  dan  arbitrase/pengadilan. Sedangkan  berkaitan  dengan  persoalan  pengadaan  tanah  proyek  PPP/KPBU  diselesaikan sesuai Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum.  Pasal  130  Peraturan  Pemerintah  tersebut mengamanatkan  bahwa  dalam  rangka  kemudahan  Proyek  Strategis  Nasional,  fasilitasi penyelesaian Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Pemerintah  Pusat.  Selain  itu  penyelesaian  dengan  masyarakat  yang  bersangkutan  yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Bilamana tidak mencapai kesepakatan, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan melalui Pengadilan.
Proses penyelesaian di atas yang seringkali dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek  PPP/KPBU,  pilihannya  dapat  dilakukan  dengan  cara  litigasi  yaitu  pengadilan  atau  non litigasi seperti musyawarah mufakat, media, dan arbitrase. Pilihan penyelesain ini tentunya masih menyisakan berbagai masalah di Indonesia. Model penyelesaian melalui peradilan di Indonesia hingga saat ini dirasa belum tepat dikarenakan lambat proses yang dilalui dan banyaknya korupsi di  dunia  peradilan.  Selain  melalui  peradilan,  seringkali  juga  menggunakan  arbitrase.  Pilihan sengketa dengan menggunakan arbitrase juga belum tepat dikarenakan problem yang muncul dalam PPP/KPBU tidak hanya berkaitan dengan kontrak tetapi juga berhubungan dengan asset dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia sebagai bentuk pelayanan publik.
Negara-negara  yang  menggunakan  PPP/KPBU  dalam  membangun  infrastruktur  di wilayahnya seperti Korea Selatan telah mengatur cara penyelesaian PPP/KPBU secara khusus dalam UU Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam Infrastruktur tahun 1994 (selanjutnya UU KPS) yang telah mengalami beberapa kali perubahan dari Act No. 10522 tahun 2011 hingga Act No. 15460  tahun  2018  (Kim,  2018).  Pemerintah  Korea  Selatan  membentuk  Komite  Mediasi Perselisihan  Proyek  Kemitraan  Pemerintah-Swasta  (selanjutnya  disebut  "Komite  Mediasi Perselisihan") dapat dibentuk di bawah yurisdiksi langsung Menteri Strategi dan Keuangan untuk menengahi  perselisihan  atas  proyek  kemitraan  publik-swasta.  Komite  Mediasi  Sengketa  akan meninjau dan menengahi perselisihan mengenai pelaksanaan proyek  kemitraan  publik-swasta atas permintaan salah satu atau kedua pihak yang bersengketa. Dalam hal demikian, para pihak dapat mengajukan permohonan mediasi sengketa tanpa melalui prosedur keberatan formal.
Pada  beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya;  pertama,  penelitian  yang dilakukan  Astuti  dengan  judul  tanggungjawab  hukum  para  pihak  pada  model  kerjasama build operate transfer (BOT) antara pemerintah dengan badan usaha ( public private partnership ) pada pembangunan  infrastruktur.  Dalam  penelitian  ini  menemukan  bahwa  pemerintah  mempunyai peran  penting  untuk  membantu  swasta  dalam  pelaksanaan  proyek,  terkait  pelepasan  lahan, investasi modal untuk proyek dan penyesuaian jadwal dan nilai investasi ke dalam perjanjian KPS (Astuti,  2022).  Penelitian  ini  berbeda  dengan  yang  saat  ini  dilakukan,  di  mana  lebih menitikberatkan  pada  perlunya  lembaga  independen  dalam  menyelesaikan  sengketa public private partnership.
Penelitian yang kedua, dilakukan oleh Ayu, Fatmawati dan Nasrulhaq dengan judul public private partnership dalam penerapan terminal parkir elektronik (TPE) di PD parkir Kota Makassar.
Pada  penelitian  ini  menemukan  bahwa  kerjasama  yang  dilakukan  PD  Parkir  Kota  Makassar dengan PT. Kinarya Terbaik Indonesia melalui Memorandum of Undestanding (MoU). interaksi antara  PD  Parkir  Kota  Makassar  dengan  masyarakat  yaitu  dengan  melakukan  sosialisasi mengenai program ini agar masyarakat dapat mengerti mengenai alat Teminal Parkir Elektronik (TPE)  (Ayu,  Fatmawati,  &  Nasrulhaq,  2021).  Penelitian  ini  berbeda  dengan  yang  saat  ini dilakukan, di mana lebih menitikberatkan pada pembentukan lembaga independen PPP.
Penelitian  yang  ketiga,  dilakukan  oleh  Arisaputra  dkk  dengan  judul the  public-private partnership as legal instrument in the state and regional property management: challenges and development . Dalam penelitian ini menemukan bahwa permasalahan yang paling penting adalah Kerjasama Pemerintah dan Swasta, potensi penggabungan urusan pemerintah dan swasta yang dapat berpartisipasi dalam penyediaan fasilitas komersial. Idealnya, Kerja Sama Pemerintah dan Swasta  dimaksudkan  untuk  menyediakan  infrastruktur  sosial  dan  ekonomi  dalam  rangka pelayanan publik (Arisaputra, Irwansyah, Ilyas, & Yunus, 2022). Penelitian ini berbeda dengan yang saat ini dilakukan, di mana lebih menitikberatkan pada pembentukan lebih independen PPP sebagai lembaga penyelesaian sengketa.
Berdasarkan tiga penelitian sebelumnya di atas, maka penelitian yang sedang dilakukan penting  untuk  diteruskan,  melihat  Indonesia  sebagai  negara  yang  sedang  memajukan infrastruktur di negaranya, memerlukan penanganan khusus dalam hal penyelesaian sengketa infrastruktur  dengan  bentuk  PPP/KPBU.  Penanganan  tersebut  nantinya  akan  mempercepat pembangunan  ekonomi  dan  memimalisir  konflik-konflik  horisontal  dan  vertikal  yang  terjadi  di masa yang akan datang. Beberapa praktik penanganan penyelesaian sengketa PPP/KPBU yang telah dilakukan negara lain dapat dijadikan pertimbangan untuk membuat model penyelesaian yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum  normatif (doctrinal), di mana penelitian ini mencoba untuk menginventarisir hukum positif serta mencoba untuk menyelesaikan persoalan hukum tertentu (Sunggono, 2005). Pendekatan dalam penelitian ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach),  Pendekatan  Konsep (conceptual approach), dan Pendekatan perbandingan (comparative approach) (Ibrahim, 2005).
Sumber bahan hukum dalam penelitian menggunakan bahan hukum primer yaitu undang- undang  dan  bahan  hukum  sekunder  yaitu  jurnal  dan  buku-buku  hukum.  Teknik  pengumpulan data  yaitu  melalui  kepustakaan  baik  itu  buku,  jurnal,  dan  peraturan-peraturan  terkait  hukum.
Sedangkan  teknik  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  analisis  deskriptif  atas  bahan-bahan hukum yang dikumpulkan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Penyelesaian  Perselisihan  Bentuk  Kontrak  Public  Private  Partnership  (PPP)  Di Indonesia Saat Ini
Kondisi penyelesaian PPP saat ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 Tentang  Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  dalam  Penyediaan  Infrastruktur,  tepat diatur dalam Pasal 32 angka 2 huruf k yang menjelaskan bahwa Perjanjian KPBU paling kurang memuat ketentuan mengenai “mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan”. Landasan penyelesaian tersebut tidak terlepas dari definisi PPP/KPBU itu sendiri, di mana kerjasama antara pemerintah baik itu Menteri/Lembaga/kepala  daerah/BUMN/BUMD  melalui  suatu  perjanjian  khusus  yang mempertimbangkan  aspek  resiko  dan  kepentingan  umum.  Pihak-pihak  yang  terlibat  atau pemangku kepentingan memerlukan pemahaman bersama atas PPP/KPBU. Pemahaman atas standar minimum muatan dari sebuah perjanjian sangat penting untuk dipelajari oleh Lembaga terkait.  Setidaknya  muatan  dalam  perjanjian  berisi  nilai  besaran  pemberian  perjanjian, pengelolaan aset negara yang dipergunakan untuk pelaksanaan PPP serta pajak (Lintang, 2022).
Pada beberapa perselisihan kontrak PPP/KPBU yang dilakukan saat ini, khsusnya dengan menggunakan skema BOT dapat dilihat pada perselisihan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok Antasari, di mana diatur di dalam pasal 22 tentang Penyelesaian Perselisihan dan dalam pasal 22.2 Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok-Antasari diatur mengenai upaya  penyelesaian  perselisihan  melalui  arbitrase.  Dalam  hal  kasus  dalam  perjanjian  BOT pembangunan  jalan  tol  Ruas  Depok-Antasari,  para  pihak  yang  bersengketa  menyelesaikan dengan  jalan  bermusyawarah.  Para  pihak  berusaha  agar  keputusan  yang  dicapai  dapat menguntungkan  kedua  belah  pihak.  Perusahaan  jalan  tol  yang  menghendaki  untuk  tetap berkomitmen  untuk  melanjutkan  proyek  jalan  tol  ruas  Depok-Antasari  sehingga  pemerintah mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  kompensasi  berupa  perpanjangan  Masa  Konsesi dan/atau penyesuaian tarif tol awal sesuai tingkat inflasi (Sancoko, Djumikasih, & Dheviana P.H, 2014).
Selain  itu  perselisihan  kontrak  PPP/KPBU  yang  dilakukan  pemutusan  sepihak  terhadap pemegang  hak  atas  tanah  oleh  PT  Sarana  Pembangunan  Palembang  Jaya.  Pemutusan.  Di dalam perjanjian hanya mengatur bahwa jika terjadi suatu permasalahan maka akan diselesaikan lewat  BANI  cabang  palembang.  Dan  hal  tersebut  pun  nyatanya  tidak  dilakukan  oleh  pihak
pemegang  hak  atas  tanah  dalam  hal  ini  BUMD  tersebut  tetapi  langsung  mengeluarkan  surat peringatan 4 (empat) kali lalu pemberitahuan pemutusan hubungan kerjasama.
Pilihan sengketa melalui BANI cabang Palembang telah dipertegas dalam perjanjian BOT No 041/SP2J/SPK/V/2011 tanggal 16 Mei 2011 untuk melakukan pengelolaan Kawasan Taman Kambang  Iwak  Besak  di  Palembang  yang  terletak  di  Jalan  Tasik  Kelurahan  Talang  Semut, Kecamatan  Bukit  Kecil,  Kota  Palembang.  Pada  Pasal  11  huruf  (B)  tentang  penyelesaian perselisihan pada perjanjian tersebut dijelaskan bahwa “Jika dalam hal di atas para pihak tidak dapat mencapai persetujuan, maka para pihak akan menyelesaikannya melalui Badan Arbritase Nasional Indonesia (BANI) Cabang Palembang” (Aryanti & Nurbaiti, 2018).
Berdasarkan gambaran di atas dapat dilihat bahwa penyelesaian perselisihan PPP/KPBU yang  dilakukan dengan  skema  BOT melalui  kontrak  pun  belum maksimal.  Hal tersebut terjadi pada  dua  kontrak  BOT  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  dalam  melaksanakan  perjanjian kerjasama. Pentingnya kehadiran pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui Lembaga tersendiri dalam menuntaskan persoalan-persoalan di atas.

## 2. Keberadaan  Penyelesaian  Perselisihan  Bentuk  Kontrak  Public  Private  Partnership (PPP) Di Berbagai Negara
Beberapa  negara  yang  menggunakan  PPP  di  negaranya  memiliki  cara  masing-masing dalam  menyelesaikan  persoalan  yang  timbul  atas  pilihan  PPP  yang  digunakan.  Terdapat  tiga negara  yang  diperbandingkan  untuk  melihat  bagaimana  pemerintahannya  menyelesaiakan persoalan PPP  yang muncul di negaranya, diantaranya Filipina, Korea  Selatan, dan  Australia. Alasan  memilih  tiga  negara  ini  karena  secara  regulasi  dan  infrastruktur  sangat  siap  untuk pembangunan ekonomi.
a. Penyelesaian Perselisihan Bentuk Kontrak Public Private Partnership (PPP) di Filipina Filipina  mengatur  penyelesaian  PPPnya  dalam  Undang-Undang  Republik  No.  6957 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik No. 7718 atau undang-undang Build- Operate-and-Transfer  (BOT)  Filipina  yang  memberikan  kerangka  kerja  yang  lebih  terfokus dalam pembangunan infrastruktur PPP. Selain mengubah kerangka kerja dalam UU BOT, juga mengubah  judul  UU  tersebut  dengan  mengganti  “authorizing  the  financing,  construction, operation  and  maintenance  of  infrastructure  projects  by  the  private  sector,  and  for  other purposes” (Sharaffudin & AL-Mutairi, 2015).
Dalam  hal  terjadi  kegagalan  oleh  pemrakarsa  menyelesaikan  pekerjaan  secara memuaskan  pada  atau  sebelum  tanggal  penyelesaian,  termasuk  perpanjangan  atau  masa tenggang  yang  diberikan,  atau  memenuhi  standar  kinerja  operasi  sebagaimana  ditentukan dalam  kontrak,  Pemrakarsa  Proyek  harus  membayar  ganti  rugi  kepada  Badan/ Local Government Unit (LGU) yang bersangkutan, sebagaimana ditentukan dalam kontrak sebagai
ganti rugi dan bukan dengan hukuman. Jaminan kinerja untuk pekerjaan konstruksi atau untuk operasi, tergantung pada kasusnya, dapat diterapkan untuk menjawab kerugian likuidasi yang disebabkan oleh Badan/LGU.
Selama masa Konstruksi, jumlah ganti rugi yang dilikuidasi karena keterlambatan setiap hari kalender setelah tanggal penyelesaian akan ditentukan oleh Instansi/LGU berdasarkan formula dalam kontrak. Selama masa operasi, jumlah ganti rugi yang dilikuidasi, yang akan ditentukan oleh Instansi/LGU, didasarkan pada prinsip kompensasi yang adil atas kerusakan yang akan ditanggung oleh Instansi/LGU sebagai akibat dari kegagalan Pemrakarsa Proyek untuk  memenuhi  kewajibannya.  Pengenaan  dan  penagihan  ganti  rugi  yang  dilikuidasi  tidak mengurangi hak Badan/LGU yang bersangkutan untuk membatalkan kontrak dan melanjutkan dengan prosedur yang ditentukan dalam Bagian 12.21 (b).
Berangkat dari penjelasan di atas dapat dilihat persoalan PPP di Filipina menyerahkan pada  para  pihak  untuk  memilih  cara  yang  paling  ideal  menurut  mereka  sesuai  dengan kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  kontrak.  Namun  penyelesaian  ini  yang  dikedepankan adalah ganti rugi bukan pada penjatuhan hukuman kepada pemrakarsa yang gagal.
b. Penyelesaian  Perselisihan  Bentuk  Kontrak  Public  Private  Partnership  (PPP)  di  Korea Selatan
Korea  Selatan  mengatur  penyelesaian  PPPnya  dalam  UU  Kemitraan  Pemerintah- Swasta dalam Infrastruktur tahun 1994 (selanjutnya UU KPS) yang telah mengalami beberapa kali perubahan dari Act No. 10522 tahun 2011 hingga Act No. 15460 tahun 2018 UU Kemitraan Pemerintah-Swasta  dalam  Infrastruktur  tahun  1994  (selanjutnya  UU  KPS)  yang  telah mengalami beberapa kali perubahan dari Act No. 10522 tahun 2011  hingga  Act No. 15460 tahun 2018 (Kim, 2018).
Seseorang  yang  dirugikan  karena  salah  satu  dari  hal-hal  berikut  dalam  pelaksanaan proyek  kemitraan  publik-swasta  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  otoritas  yang berwenang  untuk  membatalkan  atau  memperbaiki  tindakan  yang  berkaitan  dengan  hal-hal yang relevan: (1) Hal-hal yang berkaitan dengan ruang lingkup yang berlaku dalam perjanjian pengadaan  pemerintah,  dll;  (2)  Hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pemberitahuan  proyek kemitraan publik-swasta yang diusulkan oleh swasta dan pemberitahuan publik rencana induk proyek infrastruktur; (3) Hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan calon pihak perunding atau pemegang  konsesi;  dan  (4)  Hal-hal  lain  yang  ditentukan  oleh  Keputusan  Presiden,  seperti pelanggaran perjanjian pengadaan pemerintah, dll.
Keberatan harus diajukan kepada pejabat yang berwenang yang relevan dalam waktu 30  hari  sejak  tanggal  orang  yang  keberatan  melakukan  tindakan  yang  merupakan  alasan keberatan atau dalam waktu sepuluh hari sejak tanggal orang yang keberatan mengetahuinya
dari  adanya  tindakan  tersebut.  Seseorang  yang  keberatan  dengan  tindakan  yang  diambil dapat  mengajukan  permohonan  mediasi  sengketa  kepada  Panitia  Mediasi  Perselisihan Proyek  Kerjasama  Pemerintah-Swasta  dalam  waktu  15  hari  sejak  tanggal  menerima pemberitahuan tersebut.
Komite Mediasi Perselisihan Proyek Kemitraan Pemerintah-Swasta (selanjutnya disebut "Komite Mediasi Perselisihan") dapat dibentuk di bawah yurisdiksi langsung Menteri Strategi dan  Keuangan  untuk  menengahi  perselisihan  atas  proyek  kemitraan  publik-swasta.  Komite Mediasi Sengketa akan meninjau dan menengahi perselisihan mengenai pelaksanaan proyek kemitraan  publik-swasta  atas  permintaan  salah  satu  atau  kedua  pihak  yang  bersengketa. Dalam  hal  demikian,  para  pihak  dapat  mengajukan  permohonan  mediasi  sengketa  tanpa melalui prosedur keberatan formal.
Berangkat  dari  penjelasan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  Korea  Selatan  dalam menyelesaikan  persoalan  PPP  mempunyai  model  sendiri.  Model  ini  dibentuk  oleh  Menteri Strategi dan Keuangan berupa Komite Mediasi Perselisihan Proyek Kemitraan Pemerintah- Swasta (selanjutnya disebut "Komite Mediasi Perselisihan") yang bertugas menangani ruang lingkup  yang  berlaku  dalam  perjanjian  pengadaan  pemerintah,  pemberitahuan  proyek kemitraan publik-swasta yang diusulkan oleh swasta dan pemberitahuan publik rencana induk proyek infrastruktur, pemilihan calon pihak perunding atau pemegang konsesi, dan hal-hal lain yang diatur dalam keputusan presiden.
c. Penyelesaian Perselisihan Bentuk Kontrak Public Private Partnership (PPP) di Australia Australia  mengatur  penyelesaian  PPPnya  dalam  bentuk  National  PPP  Policy  and Guidelines  sebagai  dasar  aturan  pelaksanaan,  dengan  tujuan  menyelaraskan  semua pendekatan pemerintah Australia terhadap implementasi dan pengembangan PPP. Di dalam National  PPP  Policy  and  Guidelines  menjelaskan  bahwa  Dalam  pelaksanaan  PPP  apabila terjadi  sengketa  dapat  dilakukan  dengan  cara  menyelesaikan  sengketa  sebagaimana pedoman  ini.  Proses  penyelesaian  sengketa  dirancang  untuk  memberikan  penyelesaian masalah  yang  disengketakan  dengan  cara  yang  cepat  dan  non-litigasi,  tetapi  adil  dan independent (Donnelly, Nicholas Ng, & Donaldson, 2015).
Pertama,  Panel,  Sebuah panel  akan  dibentuk  berdasarkan  perjanjian  proyek  sebagai forum awal untuk penyelesaian perselisihan. Dalam jangka waktu tertentu setelah menerima pemberitahuan  tentang  perselisihan,  Panel  harus  bertemu  dan  menggunakan  upaya  yang wajar  untuk  menyelesaikan  perselisihan  tersebut.  Panel  akan  terdiri  dari  satu  perwakilan senior pemerintah dan satu perwakilan senior pihak swasta dengan senioritas dan wewenang yang cukup untuk menyelesaikan perselisihan. Keputusan Panel hanya dapat dibuat dengan
persetujuan  bulat  dan  mengikat  kedua  belah  pihak,  tunduk  pada  persetujuan  formal  yang diperlukan sebagai bagian dari struktur tata kelola para pihak, atau oleh undang-undang.
Kedua, independent determination, Jika Panel tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka  panel  akan  (tergantung  pada  sifat  masalah  yang  disengketakan)  merujuk  masalah tersebut  untuk penentuan independen baik  dengan seorang ahli independent  atau seorang arbiter. Sejauh diizinkan oleh undang-undang, keputusan ahli  independen bersifat  final dan mengikat para pihak kecuali jika salah satu pihak mempermasalahkannya dalam jangka waktu tertentu  atau  nilai  penentuan  lebih  besar  dari  ambang  batas  moneter  yang  ditentukan (tergantung pada nilai proyek).
Ketiga,  Arbitrase,  apabila  suatu  perselisihan  akan  diselesaikan  melalui  arbitrase, seorang arbiter akan ditunjuk berdasarkan kesepakatan pemerintah dan pihak swasta atau, jika  tidak  disetujui,  oleh  pihak  ketiga  seperti  ketua  Institute  of  Arbitrators  and  Mediators Australia, atau Australian Centre for International Commercial Arbitration.
Keempat,  fast  track  process,  Ketentuan  dapat  dibuat  untuk  opsi  jalur  cepat  untuk penyelesaian perselisihan di mana hasilnya membutuhkan waktu yang cepat. Jangka waktu proses  panel,  independent  determination  atau  arbitrase  akan  dilewati.  Meskipun  ada perselisihan,  masing-masing  pihak  harus  tetap  melaksanakan  kewajibannya  berdasarkan perjanjian proyek (termasuk kewajiban membayar biaya).
3. Perlindungan  Hukum  Penyelesaian  Perselisihan  Bentuk  Kontrak  Public  Private Partnership (PPP) yang Akan Datang di Indonesia
Perselisihan yang timbul dalam hubungan antara individua  tau badan hukum diatur oleh hukum perdata. Setiap perselisihan yang timbul harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perselisihan dalam ruang lingkup hukum perdata dapat diselesaikan di luar pengadilan ( outside  courts )  dan  di pengadilan.  Sengketa  perdata  non-yudisial  dapat  diselesaikan  dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif (APS) dan Arbitrase berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan  Alternatif Penyelesasain  Sengketa (Syafrida, 2020). Dalam perkara yang berkaitan dengan kontrak biasanya para pihak akan menentukan dengan cara apa dan dimana mereka menyelesaikan sengketa sesuai dengan kesepakatan keduanya (Syaifuddin, 2012).
Hal tersebut di atas sesuai dengan prinsip utama dalam kontrak yaitu 'kebebasan kontrak' berkonotasi bahwa para pihak bebas untuk masuk ke dalam kontrak hubungan dengan individu atau entitas mana pun dan dengan persyaratan apa pun yang disepakati bersama oleh para pihak (Busro, 2013). Hal ini menyiratkan bahwa kebebasan berkontrak pada akhirnya bertumpu pada persetujuan  para  pihak.  Dua  postulat  terpenting  dari  kebebasan  berkontrak  adalah,  pertama, kebebasan  untuk  memilih  mitra  kontrak  dan  kedua,  kebebasan  untuk  memilih  persyaratan
kontrak (Simamora, 2009). Hal umum benang berjalan melalui mereka adalah niat para pihak. Pengadilan  yang  digunakan  untuk  memutuskan  kasus  atas  dasar  niat  para  pihak.  Niat  yang termanifestasi  dari  bahasa  dan  perilaku  diberi  preferensi  atas  sebagian  besar  aturan  hukum. Namun di Indonesia kebebasan di sini tidak selamanya bebas ditentukan oleh para pihak, tetapi dibatasi  oleh  norma-norma  yang  ada  di  masyarakat  dan  undang-undang.  Oleh  karenanya dikatakan  bebas  apabila  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  dan  norma-norma  umum masyarakat.
Kebebasan berkontrak ini pun menjadi acuan dalam menentukan penyelesaian sengketa dalam kontrak PPP yang digunakan oleh para pihak selama ini (Al-BahJi, 2018). Persoalannya adalah  proyek  PPP  yang  dilaksanakan  berbeda  dengan  proyek  konvensional  umumnya. Berbagai  variabel  saling  berkaitan  di  dalamnya  baik  dari  jaminan  infrarstruktur,  pembiayaan infrastruktur, pengadaan tanah, asset yang digunakan, dan banyak hal lainnya yang tidak bisa jika  diserahkan  sepenuhnya  penyelesaian  berdasarkan  kontrak.  Pemerintah  harus  terlibat  di dalamnya  guna  menjaga  keselarasan  dan  kepastian  proyek  (Noor  &  Yunus,  2018).  Selain  itu meningkatan efisiensi dan efektivitas terlaksananya suatu proyek lebih maksimal.
Hasil  telaah  regulatory  impact  analysis  (RIA)  yang  telah  diterangkan  sebelumnya  atas peraturan-peraturan  KPBU  berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa  baik  yang  diatur  dalam aturan  sektoral  atau  aturan  induk.  Keterlibatan  pemerintah  terhadap  penyelesaian  sengketa hingga saat ini hanya terdapat pada proses perencanaan yang itu akan dibahas dan didiskusikan di kantor bersama yang di dalamnya terdapat Kementerian Koordinator Bidang Pereekonomian, Kementerian  Bappenas,  LKPP,  BKPM,  dan  Kementerian  Keuangan.  Sedangkan  pada  saat proyek tersebut dilaksanakan secara keseluruhan diserahkan pada kesepakatan perjanjian atas pilihan sengketa para pihak.
Sementara  proses  permasalahan  seringkali  terjadi  pada  saat  proyek  dilaksanakan. Bilamana  penyelesaian  sengketa  hanya  diserahkan  pada  kesepakatan  perjanjian  tanpa keterlibatan  pemerintah  di  dalamnya  dikhawatirkan  proses  penyelesaiannya  akan  berlarut- berlarut. Seperti yang telah terjadi saat ini, di mana proses peradilan yang ada belum “capable” terhadap pelaksanaa iklim investasi.
Selain  itu  juga,  dalam  negara  kesejahteraan,  negara  harus  memperluas  tanggung jawabnya  dengan  memasukkan  masalah-masalah  sosial  dan  ekonomi  yang  dihadapi  oleh penduduknya.  Negara  perlu  dan  harus  campur  tangan  dalam  berbagai  masalah  sosial  dan ekonomi  untuk  menjamin  kemakmuran  bersama  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  fungsi  publik mencakup  kegiatan-kegiatan  yang  sebelumnya  berada  di  luar  lingkup  fungsi  publik,  seperti perluasan  pemberian  pelayanan  sosial  seperti  jaminan  sosial,  perawatan  kesehatan,  dan kesejahteraan  sosial  dan  ekonomi.  Suatu  negara  yang  negara  atau  pemerintahannya  bukan semata-mata  sebagai  penjaga  keamanan  atau  ketertiban  umum,  tetapi  tanggung  jawab
utamanya  adalah  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial,  kemakmuran  umum,  dan  kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya (Lismanto & Utama, 2020).
Negara yang sukses menerapkan PPP diwilayahnya seperti Korea Selatan sangat serius menangani perselisihan dengan melibatkan pemerintah di dalamnya. Korea Selatan membentuk Komite Mediasi Perselisihan Proyek Kemitraan Pemerintah-Swasta (selanjutnya disebut "Komite Mediasi  Perselisihan")  di  bawah  yurisdiksi  langsung  Menteri  Strategi  dan  Keuangan  untuk menengahi perselisihan atas proyek kemitraan publik-swasta.
Kemitraan publik-swasta dapat mengajukan keberatan Komite Mediasi Perselisihan untuk membatalkan atau memperbaiki tindakan yang berkaitan dengan hal-hal yang relevan: (a) Hal- hal yang berkaitan dengan ruang lingkup yang berlaku dalam perjanjian pengadaan pemerintah, dll;  (b)  Hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pemberitahuan  proyek  kemitraan  publik-swasta  yang diusulkan oleh swasta dan pemberitahuan publik rencana induk proyek infrastruktur; (c) Hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan calon pihak perunding atau pemegang konsesi; dan (d) Hal-hal lain yang ditentukan oleh Keputusan Presiden.
Selain Korea  Selatan terdapat  negara  lain  yang  pemerintah  ikut memikirkan  dan  terlibat menyusun  penyelesaian  sengketa  dalam  PPP  yaitu  Australia.  Di  mana  Australia mengaturpenyelesaian masalah yang disengketakan dengan cara yang cepat dan non-litigasi, tetapi adil dan independent diantaranya melalui; Pertama, Panel, Sebuah panel akan dibentuk berdasarkan  perjanjian  proyek  sebagai  forum  awal  untuk  penyelesaian  perselisihan.  Kedua, independent determination, Jika Panel tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka panel akan (tergantung  pada  sifat  masalah  yang  disengketakan).  Ketiga,  Arbitrase,  apabila  suatu perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase. Dan keempat, “fast track process”, ketentuan dapat  dibuat  untuk  opsi  jalur  cepat  untuk  penyelesaian  perselisihan  di  mana  hasilnya membutuhkan waktu yang cepat. Jangka waktu proses panel, independent determination atau arbitrase  akan  dilewati.  Hal  ini  diatur  oleh  negara-negara  yang  sukses  tidak  lain  untuk memastikan pelaksanaan PPP dari hulu sampai hilir dapat melindungi seluruh pihak dan tidak berbelit-belit.
Indonesia  sebagai  negara  yang  sedang  berkembang  melaksanakan  proyek  PPP  dapat mencontoh  praktik-praktik  baik  dari  negara  lain  yang  sukses  melaksanakannya.  Negara  yang mengepankan  hukum  sebagai  panglima  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteran  dan perekenomian rakyat, sangat penting untuk melindungi pelaksanaan PPP dari hulu hingga hilir dengan  menggunakan  instrumen-instrumen  hukum  yang  sudah  ada  di  Indonesia.  Pemerintah sebagai instrumen negara  yang diberi mandat oleh Pasal  33 ayat UUD NRI 1945 mempunyai peran  penting  dalam  memastikan  dan  melindungi  aspek-aspek  perekonomian  yaitu  salah satunya  dengan  menyediakan  lembaga  penyelesaian  sengketa  PPP  yang  khusus  dibawah Presiden melalui Kementerian.
Lembaga tesebut dapat berbentuk “Lembaga Perselisihan Non Litigasi PPP/KPBU” yang langsung  di  bawah  presiden  dan  apabila  akan  didelegasikan  maka saat  ini  yang  patut  adalah Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  Republik  Indonesia/Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional, karena hingga saat ini menjadi leading sector PPP/KPBU. Kewenangan khususnya  adalah  untuk  membatalkan,  memperbaiki,  konsultasi  terhadap  hal  –  hal  berkaitan dengan  (a)  Sinkronisasi  rencana  proyek  dengan  pengadaan  pemerintah;  (b)  Jaminan infrastrtuktur  dan  pembiayaan  atas  suatu  proyek  yang  dikerjakan;  (c)  Kesesuain  pengadaan lahan  dengan  proyek  yang  diterima;  (d)  Prioritas  proyek  dan  pemberitahuan  public  terhadap “unsolicited proposal”; dan (e) pemilihan calon pihak perunding atau pemegang konsesi.
Selain  kewenangan  khusus  di  atas,  terdapat  juga  hal-hal  yang  akan  diatur  lebih  lanjut dengan peraturan presiden. Dalam melaksanakan kewenangannya, “Lembaga Perselisihan Non Litigasi  PPP/KPBU”  diberikan  kuasa  untuk  memanggil  dan  memerintahkan  pihak-pihak  yang terlibat  di  dalamnya.  Berkaitan  dengan  perjanjian  PPP,  maka  penyelesaian  sengketanya berdasarkan kesepakatan para pihak yang diatur dalam perjanjian sebagai bentuk “freedom of contract” dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang terlibat.

## D. Simpulan dan Saran
Keberadaan lembaga penyelesaian perselisihan yang dilakukan Indonesia terhadap proyek PPP/KPBU  dalam  penyediaan  infrastruktur  masih  menyisakan  persoalan.  Persoalan  tersebut dapat dilihat dengan lambatnya menyelesaikan masalah, berpindah aset pemerintah, dan bahkan berpotensi  hilangnya aset  pemerintah.  Berbagai  negara yang digunakan  sebagai  pembanding seperti  Filipina,  Korea  Selatan,  dan  Australia  hampir  rata-rata  menganggap  persoalan infrastruktur  dengan  skema  PPP  merupakan  persoalan  serius,  sehingga  negara  tersebut membentuk  lembaga  khusus  untuk  menanganinya.  Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang menjamin kepastian hukum bagi warga negaranya juga harus melihat persoalan PPP sebagai satu  hal  yang  serius.  Keseriusan  menyelesaikan  persoalan  ini  tidak  hanya  berhenti  pada kebebasan  berkontrak,  namun  sebagai  negara  hukum  yang  menjamin  kesejahteraan  dan keberlanjutan  pembangunan  juga  perlu  menghadirkan  lembaga  penyelesaian  independen khusus  untuk  menangani  persoalan-persoalan  proyek  PPP  dalam  penyediaan  infrastruktur  di Indonesia.

## Daftar Pustaka

## Buku
Busro, A. (2013). Kapita Selekta Hukum Perjanjian . Yogyakarta: Pohon Cahaya.
Donnelly, D., Nicholas Ng, & Donaldson, B. (2015). The Public-Private Partnership Law Review .
London: Law Business Research Ltd.
Ibrahim, J. (2005). Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif (1 ed.). Malang: Bayu Media.
Simamora, Y. S. (2009). Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah . Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Sunggono, B. (2005). Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Syaifuddin,  M.  (2012). Hukum  Kontrak  Memahami  Kontrak  dalam  Perspektif  Filsafat,  Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum) . Bandung: CV. Mandar Maju.

## Jurnal
Abdullah,  M.  T.  (2020).  Model  Public  Private  Partnership  Penyediaan  Infrastruktur  Pelayanan Publik:  Pengalaman  Indonesia  dan  India. Publik  (Jurnal  Ilmu  Administrasi) , 9 (2),  102. https://doi.org/10.31314/pjia.9.2.102-114.2020
Al-BahJi,  I.  A.  (2018).  Uqüd  al-BOT  al-toriq  li  bina’marâfiq  al-daulah  al-hadithah. Azarita Alexandria: Dar al-Jami’ah al-Jadidah , 13.
Arisaputra, M. I., Irwansyah, Ilyas, A., & Yunus, A. (2022). The Public-Private Partnership as Legal Instrument in the State and Regional Property Management: Challenges and Development. Jurnal Akta , 9 (3), 364–377. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v9i3.25174
Aryanti,  V.,  &  Nurbaiti,  S.  (2018).  Akibat  Hukum  Pembatalan  Perjanjian  BOT  (Build  Operate Transfer) Yang Dibatalkan Secara Sepihak Oleh Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Kasus : Putusan No. 97/PK/PDT/2017). Jurnal Hukum Adigama , 1 (1), 1–25.
Astuti, C. S. (2022). Tanggungjawab Hukum Para Pihak Pada Model Kerjasama Build Operate Transfer (BOT) Antara Pemerintahdengan Badan Usaha (Public Private Partnership) Pada Pembangunan Infrastruktur. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia , 7 (10), 15407–15418. https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.9667
Ayu, Y., Fatmawati, & Nasrulhaq. (2021). Public Private Partnership Dalam Penerapan Terminal Parkir Elektronik (Tpe) Di Pd Parkir Kota Makassar. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik , 2 (3), 787–800.
Dzakky, F. (2021). Public Private Partnership : Alternatif Pembangunan Infrastruktur dalam Negri. SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i , 8 (2), 573–584.
Noho, M. D. H., Santoso, B., Prananingtyas, P., & Islami, T. A. (2023). Analisis Perbandingan Pengaturan  Hukum  Build  Operate  Transfer  (BOT)  Di  Indonesia  Dengan  Negara-Negara Asean. USM Law Review , 4 (2), 728–742. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4282
Kim, K. (2018). Public–Private Partnership Systems in the Republic of Korea, the Philippines, and Indonesia. Asian Development Bank (ADB) Economics Working Paper Series , (561), 2.
Kurniawan,  F.  (2020).  Studi  Kasus  Kerjasama  Pemerintah  Badan  Usaha  Di  Jawa  Timur. Narotama Jurnal Teknik Sipil , 4 (1), 31–32.
Lintang,  C.  M.  (2022).  Dasar  Hukum  Public  Private  Partnership  Melalui  Peraturan  Presiden: Analisis Terhadap Efektivitasnya di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia , 19 (2), 244–257.
Lismanto,  L.,  &  Utama,  Y.  J.  (2020).  Membumikan  Instrumen  Hukum  Administrasi  Negara Sebagai  Alat  Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial  dalam  Perspektif  Negara  Demokrasi.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (3), 420–421.
Noor,  A.  bin  M.,  &  Yunus,  S.  B.  M.  (2018).  Application  of  the  Build,  Operate,  Transfer  (BOT) Contract as a Means of Financing Development of Waqf Land: Malaysian Experience. Arab Law Quarterly , 28 , 138.
Rifai, B. (2016). Kendala Implementasi Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) Kelistrikan Dan Kebutuhan Perbaikan Kebijakan. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan , 24 (1), 51–66.
Sancoko,  K.  D.,  Djumikasih,  &  Dheviana  P.H,  R.  (2014).  Akibat  Hukum  Wanprestasi  pada Perjanjian Build Operate Transfer sebagai Bentuk Kemitraan Pemerintah dengan Swasta dalam  Pembangunan  Jalan  Tol  (Studi  Kasus  Pembangunan  Jalan  Tol  Ruas  Depok- antasari). Brawijaya Law Student Journal , 1 (2), 1–22.
Sharaffudin, H., & AL-Mutairi, A. (2015). Success Factors for the Implementation of Build Operate Transfer  (BOT)  Projects  in  Kuwait. International  Journal  of  Business  and  Management , 10 (9), 68–78.
Surya,  T.  A.,  &  Wirabrata,  A.  (2010).  Ketersediaan  Dan  Pembenahan  Infrastruktur  Dalam Menciptakan  Iklim  Investasi  Yang  Kondusif  Di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  &  Kebijakan Publik , 2 (1), 257–278.
Teja, M. (2015). Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Pesisir. Aspirasi ,
6 (1), 63–76.