PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PIDANA ADAT  DI ACEH SELATAN (Studi Terhadap Pelaksanaan Qanun Kemukiman Kuala Ba’U Kecamatan Kluet Utara Kab. Aceh Selatan)

## Amrullah
Adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry amrullah@ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Secara khusus eksistensi peradilan pidana Adat di Aceh terjelma dari adanya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 tahun  2008  tentang  Lembaga  Adat.  Secara  umum  Undang-undang  No.  11  tahun  2012 tentang  sistem  peradilan  anak  terbaru  di  Indonesia  sudah  mulai  melakukan  perubahan beberapa  sistem  dan  pola  penanganan  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan hukum.Penelitian ini berusaha membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana adat menurut Qanun Kemukiman Kuala Ba’U Kec.  Kluet  Utara  Kabupaten  Aceh  Selatan.Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bentuk perlindungan  hukum  terhadap  anak  apabila  si  anak  tersebut  melakukan  pelanggaran hukum,  maka  kebiasaannya  dalam  penanganan  hukum  adat  sebelum  proses  persidangan dilaksanakan, pihak perangkat adat dan hukum di gampong memanggil/mendatangi orang tua si anak untuk memberitahukan/memintakan pertanggung jawaban terhadap kasus yang sedang  dihadapi.  Secara  substantif,  qanun  ini  belum  secara  khusus  mengakomodir  aspek perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum secara jelas.
Kata Kunci   : Perlindungan Anak & Pidana Adat.

## A. Pendahuluan
Sistem  hukum  di  Indonesia  menaungi  beberapa  bentuk  hukum  utama  dalam eksistensinya  demi  mewujudkan  keadilan  yang  bermartabat,  hukum  adat merupakan  hukum  pelengkap,  seperti  juga  hal  di  Aceh  yang  merupakan  bagian dari pada sistem hukum Nasional, yang dalam berhubungan satu dengan lainnya tunduk kepada peraturan perundang-undangan. Disamping norma-norma tersebut masyarakat    Aceh  didalam  kehidupannnya  juga  tunduk  kepada  ketentuan  adat, yang merupakan ciri khas, hukum adat tersebut telah melembaga semenjak masa kesultanan.  Hal  terlihat  dari    filosofi  kehidupan  masyarakat  yakni    “ Adat  bak  po teumuruhom,  hukom  bak  syiah kuala ”  sehingga  dapat  dimaknai  bahwa  hukum  dan adat  itu  seiring  sejalan  dalam  penerapannnya.  Kekhasan  tersebut  menimbulkan
Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pidana Adat  di Aceh Selatan
minat  yang  kuat  dari  masyarakat  dan  pemerintah  daerah  untuk  menjadikannya dasar hukum yang kuat dalam penerapan hukum adat Aceh khususnya.
Memenuhi  keinginan  tersebut,  dengan  Keputusan  Perdana  Menteri  No. 1/Missi/1959 kepada Provinsi Aceh, diberi status sebagai Daerah Istimewa dalam bidang peradatan, agama dan pendidikan, apa yang dimaksud dengan peradatan adalah  adat  istiadat.  Keputusan  tersebut  memberi  wewenang  yang  lebih  besar kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengembangkan  dan  memberlakukan  serta mempertahankan  Adat  /adat  istiadat  dan  lembaga-lembaga  dalam  kehidupan bermasyarakat  di  Aceh.  Kemudian  sebagai  pelaksanan  keputusan  Pemerintah mengeluarkan  Peraturan  Daerah  no.  2  tahun  1990  tentang  pembinaaan  dan pengembangan  Adat  Istiadat,  kebiasaan  Masyarakat  beserta  lembaga  Adat  di Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh.  Dimana  pengembangan  dan  pembinaan  adat diserahkan kepada Gampong dan Mukim serta lembaga-lembaga adat yang telah ada maupun yang akan dibentuk.
Peraturan-peraturan  yang  menyangkut  tentang  berlakunya  adat  yang  didasarkan pada Undang-undang  No.  44  tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Aceh yang menurut pasal 3 (2) meliputi :
a. Penyelenggaraan kehidupan beragama
b. Penyelenggaraan kehidupan adat;
c. Penyelenggaraan pendidikan
d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah;
Dalam  hal  penyelenggaraan  kehidupan  adat,  dalam  pasal  6  ditegaskan  daerah dapat  menetapkan  berbagai  kebijakan  dalam  upaya  pemberdayaan,  pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan Syari’at Islam;
Kemudian  ditetapkan  pula  peraturan  Daerah  Nomor  7  tahun  2000  tentang penyelenggaraan  Kehidupan  adat,  kemudian  di  ikuti  dengan  Undang-undang  18 tahun  2001  tentang  otonomi  khusus  yang  kemudian  diganti  Undang-undang Pemerintahan  Aceh  dalam  Bab  Tentang  Wali  Nanggroe  dan  Lembaga  Adat, kemudian  Qanun  nomor  4  tahun  2003  tentang  pemerintahan  Mukim  dan  Qanun Provinsi Aceh nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong .
Dengan  adanya  peraturan/qanun  tersebut  telah  memperkuat  dan  memperkaya khasanah  hukum  sebagai  pondasi  legalitas  dalam  melaksanakan  keistimewaan

## Nama Penulis
Aceh  di  bidang  hukum  adat  di  Provinsi  Aceh.  Dalam  perkembangannya, khususnya  menyangkut  tentang  pelaksanaan  Peradilan  Adat  di  Aceh,  meskipun tidak di jumpai nama –nama peradilan adat secara khusus dalam penyelesaian di gampong-gampong pada kenyataannya masyarakat Aceh masih terus menerapkan dan  mempertahankan  hukum  adat  dalam  hal  penyelesaian  persoalan  adat  atau delik.
Eksistensi  peradilan  pidana  Adat  di  Aceh  sendiri  secara  khusus  terjelma  dari adanya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat  serta  Qanun  Aceh  Nomor  10  tahun  2008  tentang  Lembaga  Adat. Selanjutnya  ditingkat kabupaten, dalam penerapan hukum adat, masyarakat adat pada  adarnya  juga  menggunakan  dasar  hukum  yang  berbeda-beda  antara  satu dengan yang lain berdasarkan perbedaan kultur dan budayanya masing-masing. Secara teknis dalam penerapan hukum adat setempat, suatu perkara akan diproses secara  hukum  adat  di  tingkat  gampong  dengan  peradilan  adat  maka  terlebih dahulu kasus tersebut harus sudah dilaporkan pada perangkat adat. Apabila suatu kasus sudah dilaporkan baik kepada keuchik, tuha peut, teungku imum atau sekretaris gampong oleh yang korban, baru bisa diselesaikan secara adat.
Namun,  tanpa  laporan  dari  masyarakat  pihak  perangkat gampong tidak  beraksi kecuali  dalam  masalah-masalah  yang  sangat  mendesak  atau  krusial  seperti pembunuhan,  penganiayaan  dan  ketertiban  umum  lainnya.  Untuk  permasalahan dalam  keluarga  seperti  ahli  waris,  perkawinan  dan  masalah  lainnya  meskipun diketahui  oleh  pihak  perangkat  gampong  jarang  sekali  langsung  diproses,  tapi terlebih  dahulu  menunggu  laporan.  Bila  suatu  kasus  tidak  bisa  lagi  diselesaikan secara adat pihak gampong akan memberikan wewenang umumnya melalui hukum formal. 1
Selanjutnya,  Khusus  di  Kabupaten  Aceh  Selatan  Provinsi  Aceh  di  beberapa Kecamatan sudah mulai mengqanunkan hukum pidana adat menjadi aturan yang tertulis dalam pelaksanaan adat tersebut. Seperti studi yang akan peneliti lakukan adalah  tentang  eksistensi  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  berkonflik dengan hukum pidana adat khususnya di Kabupaten Aceh Selatan yang tertera di dalam  Qanun kemukiman Kuala Ba’u Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan Nomor :
1 Juniart, Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan dan Kaum Marjinal, AICIS  ke XII, UIN SUNAN ANPEL SURABAYA,

## Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pidana Adat  di Aceh Selatan
021  Tahun  2012  tentang  adat  dalam  bidang  kekerasan,  maisir,  khamar,  khalwat, pencurian dan sanksi-sanksinya.
Persoalan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  menjadi  penting  untuk  di  telaah dan  diteliti  karena  posisi  setiap  anak  yang  sedang  berkonflik  dengan  hukum menjadi sangat rentan dan bisa memicu terhadap pelanggarah Hak azasi si anak itu sendiri. Secara umum Undang-undang no.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak terbaru di Indonesia sudah mulai melakukan perubahan beberapa sistem dan pola  penanganan  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Semangat Restorasi  Justice  dan  Diversi  pada  kasus  anak  sangat  kental.  Penyelesaian  kasus anak di luar jalur peradilan pidana menjadi hal baru di Indonesia.
Secara  definisi  dalam  UU.  No.  11  tahun  2012,  Anak  yang  Berkonflik  dengan Hukum  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Artinya disini  ada  batasan  umur  yang  jelas  terhadap  siapa  yang  di  anggap  sebagai  anak dalam  hukum  pidana.  Hal  ini  akan  berkorelasi  dengan  sistem  penanganan terhadap  anak  itu  sendiri  yang  harus  dibedakan  dengan  orang  dewasa  saat  dia berhadapan dengan hukum.
Kembali dalam Qanun kemukiman Kuala Ba’u Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan Nomor  :  021  Tahun  2012  tentang  adat  dalam  bidang  kekerasan,  maisir,  khamar, khalwat, pencurian dan sanksi-sanksinya, penulis sudah melihat bahwa tidak ada spesifikasi  terhadap  pelaku  pelanggar  qanun,  atau  yang  membedakan  pelaku  itu seorang yang dewasa atau anak-anak. Maknanya kata “setiap orang” yang tertera di dalam qanun dapat memunculkan pertanyaan apakah anak juga masuk dalam kategori setipa orang dalam penanganan kasus pelanggaran Qanun tersebut. Kemudian yang menjadi hal penting, walau sering terlupakan adalah jaminan hak atau  perlindungan  hukum  terhadap  korban  maupun  pelaku  kejahatan  ataupun pelanggaran itu sendiri dari keberadaan sistem peradilan adat ini yang nota bene berada  di  luar  jalur  sistem  peradilan  pidana  yang  lazim.  Khususnya  mengenai perlindungan hukum dari lembaga peradilan adat kemukiman terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum.
Berbeda dengan Undang-undang  No. 11 Tahun 2012 Tentang  Sistem  Pengadilan Anak,  disini  pemerintah  Indonesia  telah  memberi  peluang  perlindungan  hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni, :

## Nama Penulis
a. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah,
b. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan dewasa,
c. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli,
d. Suasana tanya jawab di laksanakan secara kekluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut.
e. Setiap  anak  berhak  mendapat  perlindungan  dari  tindakan-tindakan  yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya,
f. Setiap anak mempunyai hak untuk persidangan tertutup, hanya di kunjungi oleh  orang  tua,  wali,  orang  tua  asuh,  petugas  sosial,  saksi  dan  orang-orang yang berkempentingan,
g. Para  petugas  tidak  menggunakan  pakaian  seragam  tetai  memakai  pakaian bebas resmi. 2
Secara  umum,  penulis  melihat  perubahan  sistem  peradilan  yang  jauh  dalam  hal jaminan  perlindungan  dalam  proses  peradilan  antara  adat  di  Aceh  dibandingkan dengan sistem perlindungan terhadap anak dalam peradilan anak Indonesia secara umum (Baca: UU. No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).  Maka untuk  itu,  sangat  penting  rasanya    untuk  melakukan  sebuah  studi  terhadap Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum  Pidana Adat    Di  Kabupaten  Aceh  Selatan  yakni  Studi  Terhadap  Pelaksanaan  Qanun Kemukiman  Kuala  Ba’U  Kec.  Kluet  Utara  Kab.  Aceh  Selatan  Nomor  :  021  Tahun 2012  tentang Adat Dalam Bidang Kekerasan, Meisir, Khamar, Khalwat, Pencurian dan Sanksi-Sanksinya.

## B. Pembahasan

## 1. Persoalan Penting Dalam Konsep Perlindungan Terhadap Anak
Berdasarkan  hal  di  atas  ada  dua  permasalahan  yang  akan  dapat  kaji  yaitu Bagaimana    bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan hukum pidana adat menurut Qanun Kemukiman Kuala Ba’U Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan.
Dan,  bagaimana  perbandingan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  dalam  Undang  –undang  No.  11  Tahun  2012  tentang
2 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak , Bandung, Refika Aditama, 2008.  Hlm.70
Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pidana Adat  di Aceh Selatan
sistem  Pengadilan  Anak  Indonesia    dengan  Qanun  Kemukiman  Kuala  Ba’U  Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan ?

## 2. Eksistensi  Hukum  Pidana  Adat  dalam  Nuansa  Pemberlakuan  Qanun Jinayat dan Hukum Positif di Provinsi Aceh
Seperti  yang  sudah  penulis  paparkan  sebelumnya,  eksistensi  peradilan  pidana Adat di Aceh sendiri secara  khusus terjelma dari adanya  Qanun Nomor 9 Tahun 2008  tentang  Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan  Adat  Istiadat  serta  Qanun  Aceh Nomor  10  tahun  2008  tentang  Lembaga  Adat.  Selanjutnya  ditingkat  kabupaten, dalam penerapan hukum adat, masyarakat adat pada adarnya juga menggunakan dasar  hukum  yang  berbeda-beda  antara  satu  dengan  yang  lain  berdasarkan perbedaan kultur dan budayanya masing-masing.
Secara teknis dalam penerapan hukum adat setempat, suatu perkara akan diproses secara  hukum  adat  di  tingkat  gampong  dengan  peradilan  adat  maka  terlebih dahulu kasus tersebut harus sudah dilaporkan pada perangkat adat. Apabila suatu kasus sudah dilaporkan baik kepada keuchik, tuha peut, teungku imum atau sekretaris gampong oleh yang korban, baru bisa diselesaikan secara adat.
Di  dalam  ranah  kajian  ilmiah  dan  normatif,  hukum  pidana  adat  disebut  juga hukum  adat  delik  (Belanda:  Adatdelichten  Recht;  Inggris:  Criminal  Adat  Law) merupakan  aturan-aturan  hukum  adat  yang  mengatur  peristiwa  atau  perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan  (dihukum)  agar  keseimbangan  masyarakat  tidak  terganggu. Sementara Van Vollenhoven mendifinisikan hukum pidana adat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun hanya  kesalahan kecil. 3
Ter  Haar  seperti  yangdi  kutip  Muttaqindalam  buku  Hilma,  menyatakan  hukum pidana  adat  adalah  setiap  gangguan  dari  suatu  pihak  terhadap  keseimbangan, dimana  setiap  pelanggaran  itu  dari  suatu  pihak  atau  dari  sekelompok  orang berwujud  atau  tidak  berwujud  ,  berakibat  menimbulkan  reaksi/reaksi  adat  dan dikarenakan  adanya  reaksi  itu  maka  keseimbangan  harus  dapat  dipulihkan kembali. 4
3 Teuku  Muttaqin  Mansur, Hukum  Adat  dan  perkembangan  dan  pembaharuannya  Di  Indonesia, Banda  Aceh, Bandar Publising.2017, hlm.143
4 Ibid .

## Nama Penulis
Tujuan  dari  keberadaan  hukum  pidana  adat  sendiri  adalah  adanya  unsur  dibuat malu atau disinggung perasaanya  sehingga  malu, dan hubungan  yang  baik  pada awalnya harus dipulihkan kembali, melenyapkan rasa dendam demi kepentingan masyarakat.
Reaksi adat merupakan suatu perilaku serta merta terhadap perilaku tertentu, yang kemudian  diikuti  dengan  usaha  untuk  memperbaiki  keadaan  yaitu  koreksi  yang mungkin berwujud sanksi negatif. Reaksi  atau koreksi tersebut mencakup :
a. Pengganti kerugian “in materil” dalam berbagai rupa
b. Bayaran “uang adat” kepada orang  yang  terkena yang  berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
c. Selamtan  (korban)  untuk  membersihkan  masyarakat  dari  segala  kotoran gaib
d. Penutup malu, yaitu permitaan maaf
e. Berbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati
f. Pengasingan dari masayarakat.
Keberadaan  hukum  pidana  adat  di  dalam  kehidupan  menambah  keberagaman hukum  itu  sendiri.  Dengan  demikian  masyarakat  akan  lebih  terjaga  dengan segenap tatanan yang ada. Aceh secara geografi telah menerapkan qanun sebagai hukum  secara  khusus.  Disisi  lain  Hukum  positif  tetap  berlaku  seperti  di  daerah lain karena Aceh adalah bagian dari NKRI.
Pemberlakuaan qanun adat secara spesifik adalah kewenangan dan haknya setiap perangkat adat diseluruh kawasan di wilayah hukum Indonesia. Kearifan lokal dan living  law  adalah  ujung  tombak  dari  keberadaan  perkembangan  budaya masayarakat Indonesia.
3. Urgensi  Qanun Kemukiman  Kuala  Ba’U  Kec.  Kluet  Utara  Kab.  Aceh Selatan  No.021  tahun  2012  tentang  Adat  Dalam  Bidang  Kekerasan, Meisir, Khamar, Khalwat, Pencurian dan sanksi-sanksinya.
Keberadaan hukum ada pada umumnya mempunyai  tujuan untuk memagari dan mengamankan  hukum  agama.  Penyelesaian  kasus  –kasus  dengan  langsung menghadirkan pelaku dan korban beserta keluarganya dengan tujuan agar segera menghilangkan dendam-dendam dalam hati korban dan keluarga adalah menjadi
Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pidana Adat  di Aceh Selatan
hal yang sangat efektif dalam membina ketertiban keamanan dalam berekehidupan di gampong.
Qanun  kemukiman Kuala Ba’u sudah ditanda tangani oleh empat (4) perwakilan gampong  yakni  perwakilan  gampong  Keude  Padang,  Gampong  Simpang  Lhee, Gampong  Suak  Geuringeng  dan  GampongPasie  Kuala  Ba’u  pada  tahun  2012. (Lihat lampiran Qanun Kemukiman Kuala Ba’u).
Qanun ini tercipta untuk menertipkan pelanggaran-pelanggaran adat yang terjadi dalam  masyarakat  yang  mengakibatkan  pelanggaran  hukum.  Serta  untuk menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  itu  sendiri. 5 Adat  istiadat  dalam  wilayah kemukiman Klut Utara sudah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabat-abat.  Dan  masih  di  akui  sampai  sekarang.  Selanjutnya  Qanun  Mukim merupakan  sebuah  peraturan  perundang-undangan  adat  dan  sanksi  adat  yang berlaku  dalam  wilayah  hukum  kemukiman  Kuala  Ba’u.  Kemukiman  Kuala  Ba’u sendiri  hanya  meliputi  empat  Gampong  saja  yaitu      gampong  Keude  Padang, Gampong  Simpang  Lhee,  Gampong  Suak Geuringeng  dan  Gampong  Pasie  Kuala Ba’u. Artinya Qanun tersebut hanya efektif dalam empat gampong/desa itu saja. Namun,  walaupun  qanun  ini  hanya  berlaku  bagi  warga  di  empat  gampong tersebutm  tapi  dalam  poin  4  ketentuan  umum  qanun  ini  disebutkan  bahwa pemberlakuan  qanun  adat  kuala  ba’u  adalah  bagi  warga  masyarakat  dalam kemukiman  kuala  Ba’u  dan  bagi  warga  masyarakat  dari  luar  kemukiman  Kuala Ba’u yang melakukan pelanggaran adat kemukiman Kuala Ba’u.
Penerapan  sanksi  hukum  dari  qanun  ini  akan  dilaksanakan  setelah  dilakukan sidang Gampong oleh Keuchik, Tuha Peut dan Tuha Lapan beserta anggota sidang perangkat gampong lainnya. 6
4. Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  pidana  adat  menurut  Qanun  Kemukiman  Kuala  Ba’U  Kec.

## Kluet Utara Kab. Aceh Selatan
Seperti  yang  yang  sudah  penulis  jelaskan  sebelumnya  bahwa  di  dalam  qanun kemukiman Kuala Ba’u ini tidak ada definisi khusus tentang pelaku anak baik dari sisi  usia  maupun  jenis  kelamin.  Artinya  qanun  ini  masih  terlalu  minim  konten
5 Sambutan Camat  Kluet Utara Dalam Qanun Kemukiman Kuala Ba’u tahun 2012.
6 Pasal 1 Qanun Kemukiman Kuala Ba’u tahun 2012.

## Nama Penulis
hukum  yang  memadai.  Dari  sisi  empiris,  Keuchik  Gampong  Suak  Geuringgeng, Dedy  Arfiansyah  mengatakan  bahwa  sejak  tahun  2012  sampai  tahun  2017  ini, belum  ada  kasus  yang  menjerat  anak-anak  dibawah  umur  (anak  yang  berkonflik dengan  hukum)  terhadap  pelanggaran  Qanun  kemukiman  Kuala  Ba’U.  Hal  ini dianggap  menyulitkan  pak  keuchik  bila  di  kaitkan  dengan  penjelasan  terhadap perlindungan anak-anak berkonflik dengan hukum.
Secara teknis, apabila ada anak yang berkonflik dengan hukum adat maka sebelum proses  persidangan  akan  dilaksanakan,  pihak  perangkat  adat  dan  hukum  di gampong memanggil/mendatangi orang tua si anak untuk memberitahukan/memintakan pertanggung jawaban terhadap kasus yang sedang dihadapi.  Pun  kejadian  tersebut  ada  tetapi  di  lingkungan  sekolah  yang  ada diwilayah kemukiman kuala ba’u.
Mengenai    bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak  apabila  si  anak  tersebut melakukan  pelanggaran  hukum  adat  menurut  Qanun  Kemukiman  Kuala  Ba’U Kecamatan  Kluet  Utara  Kabupaten  Aceh  Selatan,  maka  kebiasaannya  dalam penanganan  hukum  adat  sebelum  proses  persidangan  akan  dilaksanakan,  pihak perangkat adat dan hukum di gampong memanggil/mendatangi orang tua si anak untuk  memberitahukan/memintakan  pertanggung  jawaban  terhadap  kasus  yang sedang dihadapi. Akan tetapi selama ini belum ada kasus yang menjerat anak-anak dibawah  umur  terhadap  pelanggaran  Qanun  kemukiman  Kuala  Ba’U  sehingga sulit untuk mengurai bagaimana perlindungan terhadap anak-anak. Pun kejadian tersebut  ada  tetapi  di  lingkungan  sekolah  yang  ada  diwilayah  kemukiman  kuala ba’u. 7
Namun  penanganan  untuk  kasus  yang  terjadi  seperti  ini  diterapkan  pada  orang dewasa,  seperti  kasus  pencurian  dan  kawin  lari,  sedangkan  untuk  kasus pelanggaran  yang  dilakukan  anak  dibawah  umur  tidak  diselesaikan/di  hukum dengan  Qanun  Kemungkiman  sebab  kasusnya  terjadi  di  dalam  lokasi  sekolah sehingga  penyelesaiannya  dilakukan  di  internal  sekolah.  Seperti  perkelaian  anak sekolah.
Setiap  ada  kasus  yang  melanggar  ketentuan  Qanun  Kemukiman  Kuala  Ba’U  dan terjadi dalam wilayah hukum kemukiman Kuala Ba’U tetap ditindak secara tegas,
7 Wawancara peneliti dengan, Tamlikha Keuchik Gampong Pasie Kuala Ba’u
Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pidana Adat  di Aceh Selatan
sebab  peraturan  tersebut  dibuat  berdasarkan  hasil  musyawarah  dan  disepakati oleh  lapisan  masyawarat  serta  di  sosialisasikan  kepada  masyarakat.  Tidak  ada perbedaan hukuman, semua diperlakukan sama.

## 5. Teknis Pelaksanaan Pidana Adat Qanun Kemukiman
Persoalan  tata  Teknis  Pelaksanaan  Pidana  Adat  dan  penangganan  kasus  –  kasus yang  menjadi  wilayah  hukum  Qanun  Kemukiman,  pada  tahap  pertama  perankat adat akan melihat dulu kasusnya apa, misal ada kasus pencurian, apabila sipelaku tertangkap maka tersangka akan diamankan di rumah Keuchik, rumah Tuha Peut atau ditempat yang diangggap aman untuk sipelaku.
Jika  dilihat  dari  segi  aturan  hukum  maka  Qanun  Jinayah  menjadi  rujukan  dalam pelaksanaan  Qanun  Kemukiman  Kuala  Ba’U.  dalam  pelaksanaan  penangganan kasus atau persidangan pihak Gampong atau pun Kemukiman tetap merujuk pada Qanun Kemukiman dengan memperhatiakan kearifan lokal.
Layaknya suatu penangganan kasus, maka dalam menindak lanjuti proses hukum dalam  Qanun  Kemukiman  Kuala  Ba’U  diawali  dengan  menerima  laporan  dari warga,  apabila  tidak  ada  laporan  maka  proses  peradilan  tidak  dapat  dilakukan, namun  perangkat  adat  hukum  di  gampong  dapat  memberikan  peringatan  dan teguran kepada si pelaku.
Rapat  sidang  dipimpin  oleh  Keuchik  dan  Ketua  Tuha  Peut.  Dalam  proses persidangan juga dilibatkan perangkat Gampong, perangkat Tuha Peut, perangkat Adat dan Hukum, Mukim serta masyarakat lainnya. Persidangan bersifat terbuka dan dapat dihadiri oleh unsur masyarakat yang berkenan hadir.
Mengenai  Keterwakilan  perempuan  dilibatkan  melalui  perwakilan  anggota  Tuha Peut  serta  warga  yang  hadir  pada  saat  sidang.  Layaknya  ditempat  tempat  lain, peran  perempuan  dalam  masyarakat  masih  sangat  minim,  hal  ini  terjadi  bukan karena perempuan tidak dilibatkan akan tetapi perempuannya sendiri yang masih kurang  aktif/enggan  untuk  terlibat.  Faktor  tersebut  juga  dipengaruhi  oleh  adat istiadat di kampung yang memposisikan peempuan sebagai pendidik dan symbol kemuliaan.
Catatan  tambahan,  Pelanggaran-pelanggaran  yang  di  selesaikan  dengan  Qanun Kemukiman  Kuala  Ba’U  pada  umumnya  masih  mengedepankan  pendekatan musyawarah  mufakat  dan  berdamai,  kasus-kasus  yang  disidangkan  juga
tergantung  tingkatan  kejahatan,  efek  yang  ditimbulkan,  sebab  akibat,  tempat kejadian.  Hal  ini  diutamakan  demi  menjaga  ketentraman  dan  kekeluarga  antar masyarakat Kemukiman Kuala Ba’U.
Ada  beberapa  perbedaan  dalam  penyelesaian  kasus  yang  terjadi  di  wilayah kemukiman  Kuala  Ba’U  dengan  kasus  yang  terjadi  di  luar  wilayah  hukum kemukiman Kuala Ba’U. apabila kasus terjadi didalam wilayah kemukiman Kuala Ba’U  maka  penyelesaian  hukumnya  akan  dijalankan  sesuai  aturan  Qanun Kemukiman Kuala Ba’U. akan tetapi apabila kasus yang terjadi diluar kemukiman Kuala  Ba’U  tetapi  dilakukan  oleh  masyarakat  Kuala  Ba’U  maka  penyelesaiannya akan  dilakukan  dengan  mengikuti  aturan  wilayah  setempat  kacuali  ada  proses perdamaian.
Pada umumnya kasus yang melibatkan anak dibawah umur hanya terjadi di dalam perkarangan  sekolah.  Kalau  pun  ada  kasus  yang  terjadi  diluar  sekolah penangganan  proses  hukumnya  diselesaikan  secara  damai,  dan  apabila mengakibatkan  kerugian  bagi  sikorban  (seperti  pencurian)  maka  pihak  keluarga orang tua/wali sianak (pelaku) melakukan ganti rugi. 8
6. Perbandingan  Konsep  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  dalam  Undang  –undang  No.  11  Tahun  2012 tentang  sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Indonesia    dengan  Qanun Kemukiman Kuala Ba’U Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan
a. Beberapa Hal Penting dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
UU  SPPA  ini  merupakan  pengganti  dari  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997 tentang  Pengadilan  Anak  (“UU  Pengadilan  Anak”) yang  bertujuan  agar  dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  UU  Pengadilan  Anak  dinilai sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  kebutuhan  hukum  dalam  masyarakat  dan  belum secara  komprehensif  memberikan  perlindungan  khusus  kepada  anak  yang berhadapan dengan hukum.
8 Wawancara dengan  Dedi Deliansyah, Keuchik Gampong Suak Geuringgeng

## Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pidana Adat  di Aceh Selatan
Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah  pengaturan  secara  tegas  mengenai  Keadilan  Restoratif  dan  Diversi  yang dimaksudkan  untuk  menghindari  dan  menjauhkan  anak  dari  proses  peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum  dan  diharapkan  anak  dapat  kembali  ke  dalam  lingkungan  sosial  secara wajar.  Demikian  antara  lain  yang  disebut  dalam  bagian  Penjelasan  Umum  UU SPPA.
b. Keadilan Restoratif
Merupakan    suatu  proses  Diversi,  yaitu  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban  untuk  membuat  segala  sesuatunya  menjadi  lebih  baik  dengan melibatkan  korban,  anak,  dan  masyarakat  dalam  mencari  solusi  untuk memperbaiki,  rekonsiliasi,  dan  menenteramkan  hati  yang  tidak  berdasarkan pembalasan. Diversi adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari  proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

## 1) Definisi Anak di Bawah Umur
UU SPPA mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12  tahun  tetapi  belum  berumur  18  tahun,  dan  membedakan  anak  yang  terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:
a) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
b) Anak yang  menjadi korban tindak  pidana (Anak Korban) (Pasal  1 angka 4 UU SPPA); dan
c) Anak yang  menjadi saksi tindak  pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).
Sebelumnya, UU Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak  Saksi.  Konsekuensinya,  Anak  Korban  dan  Anak  Saksi  tidak  mendapatkan perlindungan  hukum.  Hal  ini  mengakibatkan  banyak  tindak  pidana  yang  tidak terselesaikan  atau  bahkan  tidak  dilaporkan  karena  anak  cenderung  ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

## Nama Penulis

## 2. Penjatuhan Sanksi
Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi,  yaitu tindakan ,  bagi  pelaku  tindak  pidana  yang  berumur  di  bawah  14 tahun  ( Pasal  69  ayat  (2)  UU  SPPA )  dan  Pidana,  bagi  pelaku  tindak  pidana  yang berumur 15 tahun ke atas.
a. Sanksi  Tindakan yang  dapat  dikenakan  kepada  anak  meliputi  ( Pasal  82  UU SPPA ):
 Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 Penyerahan kepada seseorang;
 Perawatan di rumah sakit jiwa;
 Perawatan di LPKS;
 Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 Perbaikan akibat tindak pidana.
b. Sanksi Pidana
Sanksi  pidana  yang  dapat  dikenakan  kepada  pelaku  tindak  pidana  anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):
Pidana Pokok terdiri atas:
 Pidana peringatan;
 Pidana  dengan  syarat,  yang  terdiri  atas:  pembinaan  di  luar  lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 Pelatihan kerja;
 Pembinaan dalam lembaga;
 Penjara.
Pidana Tambahan terdiri dari:
 Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 Pemenuhan kewajiban adat.
Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun  melakukan  atau  diduga  melakukan  tindak  pidana,  Penyidik,  Pembimbing Kemasyarakatan,  dan  Pekerja  Sosial  Profesional  mengambil  keputusan  untuk: (lihat Pasal 21 UU SPPA )
Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pidana Adat  di Aceh Selatan
a.    menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
b.     mengikutsertakannya  dalam  program  pendidikan,  pembinaan,  dan pembimbingan  di  instansi  pemerintah  atau  LPKS  di  instansi  yang menangani  bidang  kesejahteraan  sosial,  baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

## 3. Hak-hak Anak
Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: ( Pasal 3 UU SPPA )
a.     diperlakukan  secara  manusiawi  dengan  memperhatikan  kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b.    dipisahkan dari orang dewasa;
c.    memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d.    melakukan kegiatan rekreasional;
e.     bebas  dari  penyiksaan,  penghukuman  atau  perlakuan  lain  yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
f.     tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g.     tidak  ditangkap,  ditahan,  atau  dipenjara,  kecuali  sebagai  upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h.    memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i.      tidak dipublikasikan identitasnya;
j.      memperoleh  pendampingan  orang  tua/Wali  dan  orang  yang dipercaya oleh anak;
k.    memperoleh advokasi sosial;
l.      memperoleh kehidupan pribadi;
m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n.    memperoleh pendidikan;
o.    memperoleh pelayananan kesehatan; dan
p.     memperoleh  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Pasal  4  UU  SPPA menyatakan  bahwa  anak  yang  sedang  menjalani  masa  pidana berhak atas:
a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
b. Asimilasi;
c.       Cuti mengunjungi keluarga;
d.       Pembebasan bersyarat;
e.       Cuti menjelang bebas;
f.      Cuti bersyarat;
g.       Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 4. Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban
UU SPPA ini memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan  keterangan  di  luar  sidang  pengadilan  melalui  perekaman  elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik  atau  Penuntut  Umum,  dan  Advokat  atau  pemberi  bantuan  hukum lainnya  yang  terlibat  dalam  perkara  tersebut.  Anak  saksi/korban  juga diperbolehkan  memberikan  keterangan  melalui  pemeriksaan  jarak  jauh  dengan menggunakan  alat  komunikasi  audiovisual.  Pada  saat  memberikan  keterangan dengan  cara  ini,  anak  harus  didampingi  oleh  orang  tua/Wali,  Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya [lihat Pasal 58 ayat (3) UU SPPA].

## 5. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
UU  SPPA  memperbolehkan  anak  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan.
Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik  dalam  tahap  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  maupun  tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA). Anak Saksi/Anak Korban wajib  didampingi  oleh  orang  tua/Wali,  orang  yang  dipercaya  oleh  anak, atau  pekerja  sosial  dalam  setiap  tahapan  pemeriksaan.  Akan  tetapi, jika orang  tua  dari  anak  tersebut adalah  pelaku  tindak  pidana,  maka  orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi ( Pasal 23 Ayat (3) UU SPPA ). 9
9 www. Hukumonline.com

## Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pidana Adat  di Aceh Selatan
Dari  data  yang  penulis  kumpulkan  di  lapangan  penelitian,  memang terdapat  perbedaan  yang  sangat  mencolok  antara  bentuk  isi  legislasi  qanun    dan UU  SPPA.  Walaupun  demikian  ranah  hukum  adat  menurut  penulit  juga  harus menyertakan semangat perlindungan kepada anak sebagi pelaku, korban ataupun anak  saksi  yang  sedang  berhadapan  dengan  hukum  adat  itu  sendiri.  Hal  ini penting karena semangat penerapan konsep Restorasi Justice dalam hukum positif di  Indonesia  sangat  tinggi.  Hukum  adat  penulis  rasa  harus  sensitif  dengan perubahan zaman.

## C. Simpulan
Mengenai    bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak  apabila  si  anak tersebut melakukan pelanggaran hukum adat menurut Qanun Kemukiman Kuala Ba’U Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, maka  kebiasaannya dalam penanganan  hukum  adat  sebelum  proses  persidangan  akan  dilaksanakan,  pihak perangkat adat dan hukum di gampong memanggil/mendatangi orang tua si anak untuk  memberitahukan/memintakan  pertanggung  jawaban  terhadap  kasus  yang sedang dihadapi. Akan tetapi selama ini belum ada kasus yang menjerat anak-anak dibawah  umur  terhadap  pelanggaran  Qanun  kemukiman  Kuala  Ba’U  sehingga sulit untuk mengurai bagaimana perlindungan terhadap anak-anak. Pun kejadian tersebut  ada  tetapi  di  lingkungan  sekolah  yang  ada  diwilayah  kemukiman  kuala ba’u.
Dari  data  yang  penulis  kumpulkan  di  lapangan  penelitian,  memang  terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara bentuk isi legislasi qanun  dan UU SPPA.
Menurut  penulis  Qanun  Kemukiman  harus  menyertakan  semangat  perlindungan kepada  anak  sebagai  pelaku,  korban  ataupun  anak  sam]ksi  yang  sedang berhadapan  dengan  hukum  adat  itu  sendiri.  Hal  ini  penting  karena  semangat penerapan  konsep  Restorasi  Justice  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  sangat tinggi. Hukum adat penulis rasa harus sensitif dengan perubahan zaman.

## Nama Penulis

## Daftar Pustaka
Abd. Rahman Assegaf, Pendidikan Tanpa Kekerasan, Tipologi, Kasus, dan Konsep . Yogyakarta,  Tiara Wacana, 2003.
Abdul  Majid  Khon, Hadis  Tarbawi:  Hadis-Hadis  Pendidikan, Jakarta:  Muria Kencana, 2012.
Abdurrahman  Assegaf, Filsafat  Pendidikan  Islam ,    Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2011.
Andi Prastowo, Seabrek Perilaku/Sikap Orang Tua yang harus dihindari terhadap Anak , Cet. I,  Jokjakarta: Bukubiru, 2011.
Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, 2008 Banu Garawiyan, Memahami Gejolak Emosi Anak, Bogor: Cahaya, 2002. Eka  Sri  Muyani  dkk.,    editor, Islam  dan  Kesetaraan, Banda  Aceh:  PKPM  dan Logica AusAID, 2009.
Elizabeth  B.  Hurlock, Psikologi  Perkembangan, Terjemahan,  Jakarta:  Erlangga, 2004.
Hasan  Langgulung, Manusia  dan  Pendidikan:  Suatu  Analisa  Psikologis,  Filsafat dan Pendidikan, Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2004.
Hassan Syamsi Basya, Mendidik Anak Zaman Kita , Cet. I,  Jakarta: Zaman, 2011. Irawati  Istadi, Mendidik  dengan  Cinta:  Seri  Psikologi  Anak  I, Jakarta:  Pustaka Inti, 2003.
James  M.  Henslin, Sosiologi  Dengan  Pendekatan  Membumi ,    Jakarta:  Erlangga, 2008 .
James S. Coleman, Dasar-Dasar Teori Sosial , Nusa Media, Bandung, 2008.
Johan  Galtung, Studi  Perdamaian  :  Perdamaian  dan  Konflik  Pembangunan  dan Peradaban , Surabaya, Pustaka Eureka, 2003. Justin  Sihombing, Kekerasan  terhadap  Masyarakat  Marjinal, Yogyakarta: Penerbit Narasi 2005.
Koesparmono Irsan, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Pustaka Utama, tt. M.  Sholehuddin, Sistem  Sanksi  dalam  Hukum  Pidana:  Ide  Dasar  Double  Track System  dan  Implementasinya ,  Cet.  II,    Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2004.
M. Ustman Najati, Belajar EQ & SQ dari Sunnah Nabi , terjemahan,  Bandung: Hikmah, 2002.
Maurice  J.  Elias.    et  all, Cara-Cara  Efektif  Mengasuh  Anak  dengan  EQ, Terjemahan, Bandung: Kaifa, 2002.
Muhammad Nabil Kazim, Mendidik Anak tanpa Kekerasan ,  Jakarta: Pustaka al- Kautsar, t.t..
Mukhtar  Yahya  dan  Fatchur  Rahman ,  Dasar-Dasar  Pembinaan  Fiqh  Islami , Bandung: al-Ma’arif, 1996.
Mukhtar, Desain  Pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam ,    Jakarta:  CV  Misaka Galiza, 2003 , hlm.  57.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pidana Adat  di Aceh Selatan
Paulo  Freire,  Politik  Pendidikan,  Kebudayaan,  Kekuasaan  dan  Pembebasan, Pustaka Pelajar ,Yogyakarta,  1999.
Prayitno , Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling ,  Jakarta: Dirjen Dikti, 1994 . Roihan  Achwan,  1991,  Prinsip-prinsip  Pendidikan  Islam  Versi  Mursi , dlm. Jurnal  Ilmu  Pendidikan  Islam ,  Volume  1,    Yogyakarta:  IAIN  Sunan Kalijaga, 1991.
Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat. Bandung, Angkasa. 1979 .
Saparinah Sadli, Berbeda Tapi Setara , Kompas, Jakarta, 2010.
Shochib, M. Peranan Keluarga dalam Menanamkan Disiplin-diri Anak. Jurnal Ilmu Pendidikan . Tahun 23, No. 1, Januari, 1996. Sumijati, Manusia  dan  Dinamika  Budaya  :  Dari  Kekerasan  Sampai  Baratayuda , Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001.
Thomas Santoso, Teori-Teori Kekerasan , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
Wendi  Zarman, Ternyata  Mendidik  Anak  Cara  Rasulullah  Itu  Mudah  dan  Lebih Efektif , Cet. I,  Bandung: Ruang Kata, 2011. Zamroni, Paradigma Pendidikan Masa Depan ,  Malang: Bigraf Publishing, 2000. Serambi News.com, Bejat, Ayah Perkosa Anak Kandung, 29 Maret 2011. Harian Surat Kabar Media Indonesia, 18 Maret 2009.
...........Penjelasan Rancangan Qanun Jinayah, 2009. ...........Rancangan Qanun Jinayah, 2009
Qanun Kemukiman Kuala Ba’U Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan Nomor : 021  Tahun  2012    tentang  Adat  Dalam  Bidang  Kekerasan,  Meisir, Khamar, Khalwat, Pencurian dan Sanksi-Sanksinya