JURNAL PERENCANAAN WILAYAH e-ISSN: 2502 – 4205
Vol.7., No.1, April 2022 http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppw
Analisis Spasial Persebaran Pelayanan Kesehatan Oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari
Spatial Analysis of the Distribution of Health Services

## By Kendari Class II Port Health Office
Rasmiwati Pasandang 1)*) ,  Tufaila Hemon 2) ,  Hasbullah Syaf 3)
1) Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah, Universitas Halu Oleo
2) Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo
3) Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah, Universitas Halu Oleo

## ABSTRACT
The distribution of health facilities needs to be known because it can be seen the reach of health services in an area.  This  study  aims  to  identify  the  distribution  of  health  services  carried  out  by  the  Kendari  Class  II  Port Health  Office  from  the  perspective  of  spatial  analysis.  The  method  used  is  the  buffer  method  in  geographic information systems. The results of the study are the distribution of health services carried out by KKP Class II Kendari, especially the Kendari Work Area I in the Kendari region, Konawe Regency, North Konawe Regency and South Konawe Regency. There are still two ports that have not been provided with health services, namely Tinobu Port (North Konawe Regency) and Lainea Port (South Konawe Regency).
Keywords: Health Services, Spatial, Distribution

## ABSTRAK
Persebaran sarana kesehatan perlu untuk diketahui karena akan terlihat pada jangkauan layanan kesehatan pada suatu  daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  persebaran  pelayanan  kesehatan  yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari dari perspektif analisa spasial. Metode yang digunakan yaitu metode buffer pada  system  informasi  geografi.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  persebaran  pelayanan kesehatan  yang  dilakukan  oleh  KKP  Kelas  II  Kendari  khususnya  Wilayah  Kerja  I  Kendari  ada  di  wilayah Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe Selatan. Masih terdapat dua pelabuhan yang belum diberikan layanan kesehatan yaitu di Pelabuhan Tinobu (Kabupaten Konawe Utara) dan Pelabuhan Lainea (Kabupaten Konawe Selatan)
Kata Kunci : Layanan Kesehatan, Spasial, Sebaran

## PENDAHULUAN
Sektor kesehatan juga merupakan salah satu sektor yang diharapkan dapat ditingkatkan dalam pelayanan publiknya. Pengembangan dan perbaikan  kualitas  pelayanan  sektor  kesehatan menjadi  sangat  penting  karena  sektor  ini  juga merupakan  salah  satu  sektor  yang  banyak berkaitan  dengan  masyarakat  luas.  Salah  satu instansi  dalam  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
adalah  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  Kelas  II Kendari.  Terurai  dalam  Kepmenkes  Nomor  356 tahun  2008  dan  perubahan  Permenkes  nomor 2348  tahun  2011  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, bahwa Kantor Kesehatan  Pelabuhan  yang  selanjutnya  disebut KKP  adalah  unit  pelaksana  teknis  di  lingkungan Kementerian  Kesehatan  yang  berada  di  bawah dan  bertanggung  jawab  kepada  Direktur  Jenderal Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit  dengan tugas  melaksanakan  pencegahan  masuk  dan

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO
keluarnya penyakit, pengendalian dampak kesehatan  lingkungan,  pelayanan  kesehatan, penyakit potensial wabah,
surveilans epidemiologi,
kekarantinaan,
pengawasan OMKABA  serta  pengamanan  terhadap  penyakit baru  dan  penyakit  yang  muncul  kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan  radiasi  di  wilayah  kerja  bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
Sistem  informasi  geografis  di  bidang kesehatan  dapat  membantu  petugas  kesehatan dalam  visualisasi atau gambaran peta yang untuk menganalisis  data  situasi  kesehatan  pada  ruang, tempat  dan  wilayah  tertentu.  Indriasih  (2008) menyatakan  bahwa  sistem  informasi  geografis dalam kesehatan digunakan untuk
menggambarkan  keadaan  kesehatan,  analisis epidemologi, dan manajemen kesehatan masyarakat.  Sistem  informasi  banyak  digunakan dibidang  kesehatan  diantaranya  diteliti  oleh Setiawan,  dkk (2019),  Sunaryo  (2010),  Pujayanti dkk  (2014),  Kaswidjanti  (2008),  Rahmanti,  dkk (2012),  Rohpandi,  (2016).    Pendekatan  spasial disektor  kesehatan  yang  dibantu  dengan  SIG dapat membantu untuk menanggulangi
permasalahan  kesehatan  yang  dianggap  prioritas utama  sehingga  sumber  daya  dapat  digunakan secara lebih efektif (Achmdi, 2008).
Kota Kendari sebagai ibukota dari Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu wilayah di  tanah  air  yang  mengalami  pertumbuhan ekonomi  yang  pesat  dikarenakan  potensi  alam berupa nikel dan bahan mineral lainnya sehingga dibutuhkan  peran  dari  Kantor  Kesehatan Pelabuhan  Kelas  II  Kendari  dalam  menghadapi segala macam tantangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sehari-hari.
KKP  Kelas  II  Kendari  memiliki  6  unit wilayah  kerja  yang  mencakup  seluruh  wilayah Sulawesi Tenggara, dimana unit Wilayah Kerja I mencakup  Kota  Kendari,  Kabupaten  Konawe, Kabupaten  Konawe  Selatan  dan  Kabupaten Konawe  Utara,  Wilayah  Kerja  II  mencakup
bandara  Haluoelo,  Wilayah  Kerja  III  mencakup Wilayah
Bau-Bau
(Pelabuhan Murhum, Pelabuhan  Kabaena  dan  Bandara  Betoambari), Wilayah  Kerja  IV  di  Kabupaten  Wakatobi (Pelabuhan  Wanci  dan  Bandara  Matahora), Wilayah  Kerja  V  di  Pomalaa  (Pelabuhan  Antam Pomalaa  dan  Bandara  Sangia  Ni  Bandera)  dan Wilayah  Kerja  IV  di  Kabupaten  Kolaka  dan Kabupaten Kolaka Utara  (Pelabuhan Kolaka dan Pelabuhan Tobako).
Penelitian  ini  berupa  mencermati  manfaat dari  analisis  spasial  di  sektor  kesehatan  terutama dalam  pendataan  peta  pelayanan  kesehatan  yang dilakukan  oleh  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan (KKP) Kelas II Kendari terutama sebagai instansi kesehatan  pencegahan  dan  penanggulangan penyakit menular melalui pintu masuk dan keluar suatu  kota.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu menganalisis  dan  mengidentifikasi  persebaran pelayanan  kesehatan yang dilakukan  oleh  Kantor Kesehatan  Pelabuhan  Kelas  II  Kendari  dari perspektif analisa spasial.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tema  analisis pola keruangan yang telah dijelaskan oleh Yunus (2010).  lokasi  pelayanan  pelayanan  kesehatan yang  dilaksanakan  oleh  Kantor  Kesehatan Pelabuhan  Kelas  II  Kendari  khususnya  wilayah Kerja  I  yang  mencakup  wilayah  Kota  Kendari, Kabupaten  Konawe,  Kabupaten  Konawe  Selatan dan  Kabupaten  Konawe  Utara  akan  dianalisis secara spasial.

## Variabel Penelitian
Sugiyono  (2016)  menyatakan  bahwa variabel  penelitian  adalah  suatu  atribut  sifat  atau nilai  dari  orang,  obyek  atau  kegiatan  yang mempunyai  variasi  tertentu  yang  ditetapkan  oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Untuk lebih melihat jelas variabel penelitian ini akan diuraikan pada Tabel 1. Tabel 1. Variabel Penelitian Variabel Sub variabel Parameter Sumber data Analisis Spasial fasilitas kesehatan Keterjangkauan Jarak pelayanan kesehatan oleh KKP Kelas II Kendari Plotting Sumber : Data diolah (2021) Teknik Analisa Data a. Analisa spasial fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh KKP Kelas II Kendari
(Wilayah Kerja I)
Metode  yang  dipakai  dalam  analisis  spasial penelitian  ini  adalah  metode buffer pada  fasilitas pelayanan  kesehatan  yang dilakukan  oleh  Kantor Kesehatan  Pelabuhan  Kelas  II  Kendari  untuk mendapatkan  luas  jangkauan  fasilitas  kesehatan

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO
tersebut  terhadap  pelabuhan  yang  masuk  dalam radius  kerja  wilayah  Kerja  I  KKP  Kelas  II Kendari  untuk  mendapatkan  radius  jangkauan pusat  pelayanan  kesehatan  serta  perbandingan dengan  standar  jangkauan  pusat  pelayanan kesehatan  yang  sudah  dipersyaratkan  oleh pemerintah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Data  Persebaran  Pelayanan  Kesehatan  Oleh KKP Kelas II Kendari
Penelitian  ini akan  mengidentifikasi persebaran  pelayanan  kesehatan  yang  dilakukan
oleh  KKP  Kelas  II  Kendari  terutama  pada  Unit Wilayah Kerja I (Kantor Induk) yang mencakup 4 wilayah  Kota/Kabupaten  yaitu  Kota  Kendari, Kabupaten  Konawe,  Kabupaten  Konawe  Selatan dan Kabupaten Konawe Utara.
Pelayanan  kesehatan  di  empat  wilayah Kabupaten  tersebut  yang  dicakup  oleh  unit Wilayah  Kerja  (Wilker)  I  mencakup  pelabuhan yang  ada  di  wilayah  tersebut.  Data  pelayanan kesehatan yang dicakup oleh unit wilayah kerja I akan diuraikan pada Tabel 2
.

## Tabel 2. Sebaran Pelayanan Kesehatan oleh KKP Kelas II Kendari (Wilayah Kerja I)
No Kota/Kabupaten Nama Pelabuhan Pelayanan Kesehatan oleh KKP 1 Kendari Nusantara Sudah Fery Kendari Sudah Rakyat Kendari Sudah Bungkutoko Sudah PPS Kendari Sudah Pertamina Kendari Sudah 2 Konawe Toronipa Sudah Soropia Sudah Morosi Sudah 3 Konawe Utara
Mandiodo
Sudah Molawe Sudah Motui Sudah Morombo Sudah Boenaga Sudah Lameruru Sudah Langgikima Sudah Lasolo Sudah Matarape Sudah Tinobu Belum 4 Konawe Selatan
Lapuko Sudah Tinanggea Sudah Palanggan Sudah Torobulu Sudah Baula Sudah Morami Sudah Wawatu Sudah Amoelngo Sudah Laonti Sudah Lainea Belum
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi (2021) dan KKP Kelas II Kendari (2021)
Data    pada  Tabel  2    terlihat  masih  ada  1 pelabuhan  di  Wilayah  Kabupatan  Konawe  Utara yaitu  Pelabuhan  Tinobu  dan  1  pelabuhan  di Konawe  Selatan  yaitu  Pelabuhan  Lainea  yang belum  diberikan  pelayanan  kesehatan  sesuai dengan  tupoksi  dari  KKP  kelas  II  Kendari.  Data
Persebaran  Spasial  Pelayanan  Kesehatan  oleh KKP  Kelas  II  Kendari  khususnya  pada  unit Wilayah  Kerja  I  Kendari  akan  diuraikan  pada beberapa gambar berikut yang akan dibagi dalam 4 wilayah kota/ kabupaten Gambar 1 dan Gambar 2.
Gambar 1. Persebaran Pelayanan Kesehatan oleh Wilayah Kerja I KKP Kelas II Kendari
Berdasarkan gambar diatas terlihat besarnya  cakupan  pelayanan  kesehatan  yang harus dilaksanakan oleh Wilayah kerja I Kelas II Kendari  pada  4  kota/kabupaten  yang  ada  yaitu Kota  Kendari,  Kabupaten  Konawe,  Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Konawe Utara. Berdasarkan  gambar  diatas  terlihat  bahwa dengan  cakupan  yang  cukup  luas  yang  harus dilayani  oleh  Wilayah  Kerja  I  KKP  Kelas  II Kendari akan tidak sejalan dengan beberapa asas
dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dimana pelayanan  kesehatan  yang  dilakukan  oleh  KKP Kelas II Kendari juga termasuk pelayanan Publik. Asas pelayanan publik yang dimaksud dalam hal ini  adalah  Asas  ketepatan  waktu  serta  asas kecepatan,  kemudahan  dan  keterjangkauan. Gambar  berikut  akan  memperlihatkan  jarak  dan keterjangkauan dari Kantor Induk sebagai Kantor Unit Wilayah Kerja I pada KKP Kelas II Kendari pada  setiap  kota/kabupaten  yang  dicakup.
.
Gambar 2. Jarak Kantor Induk dengan Pelabuhan di Kota Kendari
Adapun acuan terkait standar
keterjangkauan  pelayanan  kesehatan,  jarak
maksimal  yang  diperbolehkan  dalam  satuani pelayanan  kesehatan  adalah  maksimal  3.000  m

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO
atau  3  km  sesuai  dengan  standar  SNI  03-1733- 2004  tentang  Tata  cara  perencanaan  lingkungan perumahan  di  Perkotaan.  Pada  Gambar  2  diatas,
maka  dapat  dilihat  jarak  dari  Kantor  Induk  pada beberapa  pelabuhan  yang  ada  di  Kota  Kendari, yang akan diuraikan pada Tabel 3. Tabel 3. Jarak Kantor Induk Pada Pelabuhan di Kota Kendari No Unit Wilker I Pelabuhan Jarak (m) Keterangan 1 Kantor Induk Nusantara 540 Sesuai Fery Kendari 670 Sesuai Rakyat Kendari 1000 Sesuiai Bungkutoko 3000 Sesuai PPS Kendari 2000 Sesuai Pertamina Kendari 4000 Tidak Sesuai Sumber : Hasil Olah Data (2021) Berdasarkan  Tabel  3  di  atas,  hanya Pertamina  Kendari  yang  memiliki  radius keterjangkauan lebih dari standar yang dipersyaratkan yaitu lebih dari 3000 meter. Hal ini perlu  juga  menjadi  perhatian  dan  pertimbangan dari  KKP  Kelas  II  Kendari  terkait  jarak  yang melebihi  acuan  standar  karena  standar  pelayanan akan  dikatakan  berkualitas  baik  jika  memenuhi
beberapa  syarat  sebagaimana  konsep  yang dikemukakan  oleh  Gronross  (Ratminto  :  2005) yang  mana  salah  satu  kriterianya  yaitu  mudah dicapai  dan  fleksibel.    Adapun  jarak  dan keterjangkauan  kantor  Induk  dengan  Pelabuhan yang  ada  di  Kabupaten  Konawe  akan  diuraikan pada Gambar 3.
Gambar 3. Jarak Kantor Induk dengan Pelabuhan di Kabupaten Konawe
Acuan  Standar  keterjangkauan  pelayanan kesehatan  mengacu  SNI  03-1733-2004  tentang Tata  cara  perencanaan  lingkungan  perumahan  di
Perkotaan.  Pada  Gambar  3  diatas,  maka  dapat
dilihat  jarak  dari  Kantor  Induk  pada  beberapa pelabuhan yang ada  di Kabupaten Konawe, yang akan diuraikan pada Tabel 4. Tabel 4. Jarak Kantor Wilker I Pada Pelabuhan di Kabupaten Konawe No Unit Wilker I Pelabuhan Jarak (m) Keterangan 1 Kantor Induk Soropia 10000 Tidak Sesuai Bajoe 15000 Tidak Sesuai Toronipa 20000 Tidak Sesuai Sumber : Hasil Olah Data (2021)
Berdasarkan  Data  pada  Tabel  4  diatas terlihat  jangkauan  pelayanan  kesehatan  yang harus  diakses  dari  Kantor  Induk  pada  beberapa pelabuhan yang ada dalam wilayah administrative Kabupaten  Konawe  yang  berkisar  10000  m  (10 km)  hingga  20000  m  (20  km).  Hal  ini  perlu menjadi bahan pertimbangan untuk KKP Kelas II Kendari  terkait  akses  yang  terlalu  jauh  sehingga unsure  ketanggapan  (responsiveness)  yang menjadi  salah  satu  dimensi  kualitas  pelayanan publik  menjadi  sedikit  terganggu  dikarenakan terbatasnya  SDM  serta  akses  yang  terlalu  jauh, permintaan untuk pelayanan kesehatan juga tidak
secepat  dengan  keinginan  dan  kebutuhan masyarakat.
Wilayah  lain  yang  menjadi  salah  satu cakupan  kerja  pada  Unit  Wilayah  Kerja  I  KKP Kelas  II  Kendari  adalah  Kabupaten  Konawe Utara.  Kabupaten  Konawe  Utara  yang  memiliki potensi  alam  berupa  nikel  dan  bahan  tambang lainnya mendorong  banyaknya  pelabuhan  khusus tambang  yang  harus  diperiksa  sesuai  dengan tupoksi dari KKP Kelas II Kendari. Adapun jarak dan  keterjangkauan  kantor  Induk  dengan Pelabuhan yang ada di Kabupaten Konawe Utara akan diuraikan pada Gambar 4.
Gambar 4.Jarak Kantor Induk dengan Pelabuhan di Kabupaten Konawe Utara
Acuan  Standar  keterjangkauan  pelayanan kesehatan  mengacu  SNI  03-1733-2004  tentang Tata  cara  perencanaan  lingkungan  perumahan  di Perkotaan.    Pada  Gambar  4  diatas,  maka  dapat
dilihat  jarak  dari  Kantor  Induk  pada  beberapa pelabuhan yang ada di Kabupaten Konawe Utara,
akan diuraikan pada Tabel 5. Tabel 5. Jarak Kantor Induk  Pada Pelabuhan di  Kabupaten Konawe Utara No Unit Wilker I Pelabuhan Jarak (m) Keterangan 1 Kantor Induk
Mandiodo 90,000 Tidak Sesuai Molawe 87,000 Tidak Sesuai Motui 38,000 Tidak Sesuai Morombo 120,000 Tidak Sesuai Boenaga 200,000 Tidak Sesuai Lameruru 130,000 Tidak Sesuai Langgikima 120,000 Tidak Sesuai Matarape 150,000 Tidak Sesuai Sumber : Hasil Olah Data (2021)

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO
Berdasarkan hasil pada tabel di atas, terlihat jauhnya  jangkauan  yang  harus  diakses  oleh petugas-petugas  KKP  Kelas  II  Kendari  untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat  yang  membutuhkan  sesuai  dengan tupoksi  dari  KKP  Kelas  II  Kendari.  Rata-rata jangkauan untuk memberikan pelayanann kesehatan  di  wilayah  Kabupaten  Konawe  Utara dari  jarak  38,000  m  (38  km)  hingga  200,000  m (200 km).
Hal  ini  juga  perlu  mendapat  pertimbangan dan  perhatian  serius  dari  KKP  Kelas  II  Kendari terkait  terlalu  jauh  dan  luasnya  cakupan  dari Wilayah  Kerja  I  KKP  Kelas  II  Kendari  ditinjau
dari  aspek  pelayanan  yang  akan  diberikan  serta jumlah SDM terutama di wilayah Kerja I Kendari yang  terbatas.  Wilayah  lain  yang  menjadi  salah satu  cakupan  kerja  pada  Unit  Wilayah  Kerja  I KKP Kelas II Kendari adalah Kabupaten Konawe Selatan.  Kabupaten  Konawe  Selatan  juga dianugerahi  beragam  potensi  alam  berupa  nikel dan bahan  tambang lainnya  mendorong banyaknya pelabuhan khusus tambang yang harus diperiksa sesuai dengan tupoksi dari KKP Kelas II Kendari.    Adapun  jarak  dan  keterjangkauan kantor  Induk  dengan  Pelabuhan  yang  ada  di Kabupaten Konawe Selatan  akan diuraikan pada Gambar 5. Gambar 5.Jarak Kantor Induk dengan Pelabuhan di Kabupaten Konawe Selatan
Acuan  Standar  keterjangkauan  pelayanan kesehatan  mengacu  SNI  03-1733-2004  tentang tata  cara  perencanaan  lingkungan  perumahan  di Perkotaan.  Gambar  5  di  atas,  maka  dapat  dilihat
jarak  dari  kantor induk  pada  beberapa  pelabuhan yang  ada  di  Kabupaten  Konawe  Selatan,  akan diuraikan pada Tabel 6. Tabel 6. Jarak Kantor Induk  Pada Pelabuhan di  Kabupaten Konawe Selatan No Unit Wilker I Pelabuhan Jarak (m) Keterangan
1 Kantor Induk
Lapuko 36,000 Tidak Sesuai Tinanggea 105,000 Tidak Sesuai Palangga/Lakara 95,000 Tidak Sesuai Torobulu 82,000 Tidak Sesuai Lainea 85,000 Tidak Sesuai Moramo 30,000 Tidak Sesuai Wawatu 20,000 Tidak Sesuai Amoelngo 87,000 Tidak Sesuai Laonti 33,000 Tidak Sesuai Sumber : Hasil Olah Data (2021)

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO
Berdasarkan  hasil  pada  tabel  diatas, terlihat  jauhnya  jangkauan  yang  harus  diakses oleh petugas-petugas KKP Kelas II Kendari untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat  yang  membutuhkan  sesuai  dengan tupoksi  dari  KKP  Kelas  II  Kendari.  Rata-rata jangkauan untuk memberikan pelayanann kesehatan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan dari  jarak  20,000 m  (20  km) hingga  1050,000 m (105  km).    Hal  ini  juga  perlu  mendapat pertimbangan  dan  perhatian  serius  dari  KKP Kelas  II  Kendari  terkait  terlalu  jauh  dan  luasnya cakupan  dari  Wilayah  Kerja  I  KKP  Kelas  II Kendari  ditinjau  dari  aspek  pelayanan  yang akan diberikan serta jumlah SDM terutama di wilayah Kerja I Kendari yang terbatas.
Berdasarkan  sebaran  pelayanan  kesehatan yang diberikan oleh KKP Kelas II Kendari pada 4 kota/Kabupaten  yang  ada  di  wilayah  Sulawesi Tenggara  yaitu  Kota  Kendari,  Kabupaten Konawe,  Kabupaten  Konawe  Selatan  dan Kabupaten  Konawe  Utara  terlihat  jangkauan pelayanan  kesehatan  yang  harus  diberikan,  yang tidak  sesuai  dengan  standar  keterjangkauan pelayanan  kesehatan  serta  tentu  saja  akan berimbas  pada  penurunan  kualitas  pelayanan kesehatan  serta  belum  optimalnya  pelayanan kesehatan  yang  diberikan  dari  jumlah  kuantitas pelayanan  yang  diterima  oleh  masyarakat  dari KKP Kelas II Kendari sesuai dengan tupoksinya. Wilayah  Kerja  I  pada  KKP  Kelas  II Kendari tersebar pada 4 kota kabupaten yang ada di  wilayah  Sulawesi  Tenggara  yaitu  Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara  dan  Kabupaten  Konawe  Selatan.  Hal  ini menggambarkan  bahwa  persentase  jangkauan pelayanan  kesehatan  dari  KKP  Kelas  II  Kendari sebesar  93  %.  Dua  Pelabuhan  yang  belum dilakukan  pelayanan  oleh  KKP  Kelas  II  Kendari adalah  Pelabuhan  Tinobu  (Kab.  Konawe  Utara) dan  Pelabuhan  Lainea  (Kabupaten  Konawe Selatan).
Adapun  terkait  radius  keterjangkauan pelayanan  kesehatan  yang  dilakukan  oleh Wilayah  Kerja  I  KKP  Kelas  II  Kendari  pada  4 wilayah  tersebut  menggambarkan  ketidaksesuiai dengan  acuan  dari  standar  jangkauan  pelayanan kesehatan  (03-1733-2004  tentang  Tata  cara perencanaan lingkungan perumahan di Perkotaan) yaitu  radius  3000  m  (3  km).  Radius  jarak keterjangkauan  pelayanan  kesehatan  di  Kota Kendari  mayoritas  sudah  memenuhi  persyaratan yaitu berjarak antara 570 meter hingga 4000 m (4 km),  dimana  jarak  terjauh  yang  diakses  dari Kantor  Induk  sebagai  kantor  Wilayah  Kerja  I
yaitu Pelabuhan Pertamina Kendari yaitu berjarak 4 km.
Radius Keterjangkauan pelayanan kesehatan  dari  Kantor  Induk  Wilayah  Kerja    I pada  Pelabuhan  yang  ada  di  Kabupaten  Konawe (Data  pada  Tabel  5.3)  tergambarkan  tidak  sesuai dengan standar yang dipersyaratkan yaitu berjarak lebih  dari  3  km,  dimana  jarak  minimal  akses pelayanan  kesehatan  dari  Kantor  Induk  berjarak 10 Km hingga 20 km sebagai jarak maksimal. Kabupaten  Konawe  Utara  sebagai  salah satu  wilayah  cakupan  dari Wilayah  Kerja  I KKP Kelas  II  Kendari menjadi salah  satu daerah  yang radius  keterjangkauan  pelayanan  kesehatan  dari Kantor Induk memiliki jarak terjauh, dengan jarak minimal  38  km  hingga  200  km.  Wilayah kabupaten  terakhir  yang  menjadi  cakupan  kerja Wilayah  nKerja  I  KKP  Kelas  II  Kendari  adalah Kabupaten  Konawe  Selatan.  Wilayah  ini  juga memiliki radius sangat jauh dalam hal pelayanan kesehatan  dari  Kantor  Induk  KKP  Kelas  II Kendari  sebagai  kantor  Wilayah  Kerja  I  KKP Kelas  II  Kendari,  dimana  jarak  minimal  akses pelayanan  kesehatan  di  Kabupaten  Konawe Selatan  berjarak  36  km  dan  jarak  maksimal (terjauh)  dari  Kantor  Wilayah  Kerja  I  adalah berjarak  105  km.  Hasil  temuan  penelitian  ini menegaskan  bahwa  dengan  jarak  atau  radius keterjangkauan  yang  terlalu  jauh  akan  berimbas pada  standar  pelayanan  kesehatan  yang  tidak optimal  baik  dari  segi  ketepatan  waktu  maupun kecepatan,  kemudahan  dan  keterjangkauan menurut  Undang-Undang Nomor 25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik terutama pada Pasal 4. Hal  ini  juga  sejalan  dengan  salah  satu syarat  pokok  pelayanan  kesehatan  yang  baik menurut  Depkes  RI  yang  menyatakan  bahwa pelayanan  kesehatan  mudah  dicapai  dimana  dari sudut pandang biaya dalam mewujudkan keadaan yang  harus  dapat  diupaykaan  biaya  pelayanan kesehatan  sesuai  dengan  kemampuan  ekonomi masyarakat  yang  bisa  diidentifikasikan  dengan pendekatan  jarak  pelayanan  kesehatan  terhadap masyarakat penerima layanan kesehatan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  maka dapat  ditarik  kesimpulan  yaitu  persebaran pelayanan  kesehatan  yang  dilakukan  oleh  KKP Kelas  II  Kendari  khususnya  Wilayah  Kerja  I Kendari  ada  di  wilayah  Kendari,  Kabupaten Konawe,  Kabupaten  Konawe  Utara  dan Kabupaten  Konawe  Selatan.  Masih  terdapat  dua pelabuhan  yang  belum  diberikan  layanan

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO
kesehatan  yaitu di Pelabuhan Tinobu (Kabupaten Konawe Utara) dan Pelabuhan Lainea (Kabupaten Konawe Selatan).
Ucapan  Terimakasih :  Penelitian  dan  tulisan  ini dapat terselesaikan  atas bantuan  Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari yang telah bersedia  memberikan  data  dan  berdiskusi,  untuk dosen  sebagai  teman  diskusi  yang  tidak  dapat saya sebutkan satu-satu sehingga dapat memberikan  berbagai  pertimbangan.  Teman  dan keluarga  yang  telah  memberikan  dukungannya sehingga  tulisan  ini  dapat  terselesaikan  dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmadi,  UF.  (2008). Horison  Baru  Kesehatan Masyarakat . Jakarta : PT. Rinneka Cipta Indriasih,  Endah.  2008.  Sistem  Informasi Geografis  (SIG)  Dalam  Bidang  Kesehatan Masyarakat. Buletin  Penelitian  Sistem Kesehatan, 11(1): 99-104
Kaswidjanti,  Wilis,  Budi  Santosa,  Rifky  Satya Wicaksono.  (2008).  Sistem  Informasi Geografis Pemetaan Fasilitas Kesehatan Di Kota  Magelang  Berbasis  WEB. Seminar Nasional  Informatika ,  24  Mei,  UPN ”Veteran” Yogyakarta
Setiawan,  Prayudha  Benni,  Bekti  Nur’aini, Hartono,  dan  Regina  Titi  Christinawati Tandelilin.  (2019).    Pemanfaatan  Sistem Informasi  Geografis  untuk  Pemetaan Penyakit  Periodontal  Berdasarkan  Faktor Lingkungan  Di  Kecamatan  Pundong Kabupaten  Bantul. Jurnal  Kesehatan Lingkungan Indonesia , 18 (2): 98 – 103 Pujayanti,  Jane  Anggun  Dewi,  Boko  Susilo, Diyah  Puspitaningrum.  (2014).  Sistem Informasi  Geografis  Untuk  Analisis Persebaran  Pelayanan  Kesehatan  Di  Kota Bengkulu. Jurnal Rekursif, 2(2): 99-111 Rahmanti,  Annisa  Ristya,  Arief  Kurniawan  Nur
Prasetyo. (2012). Sistem Informasi
Geografis:  Trend  Pemanfaatan  Teknologi Informasi Untuk Bidang Terkait Kesehatan.
Seminar  Nasional  Informatika  Medis  III (SNIMed III), 29 September, Yogyakarta. Rohpandi, Dani, Yoga Handoko Agustin,Raisman. (2016). Sistem Informasi Geografis Pelayanan Kesehatan Di
Tasikmalaya  Berbasis  Web. EKSPLORA INFORMATIKA , 6(1): 90-97 Sunaryo.  2010.  Sistem  Informasi  Geografisuntuk Kajian Masalah Kesehatan. BALABA, 6(01)
: 26-27