INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1633-1639 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bintang Meriah
Lammarito Lumban Gaol 1 ✉ , Nur Arba Asari 2 , Ulfa Fatimah 3 , Julia Ivanna 4.
Universitas Negeri Medan
Email: lammaritogaol@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian Ini Dilakukan Untuk Mengetahui Permasalahan Yang Terjadi Terkait Implementasi Demokrasi Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  Di  Desa  Bintang  Meriah  menyoroti  aspek-aspek  demokrasi  yang tercermin  dalam  proses  pemilihan.  Suatu  pemerintahan  dianggap  demokratis  jika  lembaga- lembaganya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi karena demokrasi tidak boleh menjadi gagasan utopis dan tidak boleh hanya sekedar retorika belaka, karena lingkungan hidup yang demokratis adalah dambaan umat manusia, termasuk bangsa Indonesia. Meskipun Indonesia memegang teguh sistem demokrasi, khususnya dalam pemilihan umum parlemen setiap lima tahun, fokus artikel ini adalah pada pemilihan kepala desa sebagai manifestasi demokrasi di tingkat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemilihan kepala desa di Desa Bintang Meriah dilakukan secara langsung, universal, bebas, rahasia, jujur,  dan adil. Meskipun terdapat tantangan berupa minimnya partisipasi masyarakat, pelaksanaan Pilkada di Desa Bintang Meriah tetap mencerminkan semangat demokrasi. Proses transparan dan terbuka, termasuk penghitungan suara yang dilakukan di hadapan masyarakat,  menjadi  ciri  khas  pelaksanaan  demokrasi  dalam  konteks  desa  ini.  Meskipun  beberapa warga menyatakan ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan, panitia pemilihan menegaskan bahwa itu adalah hak demokratis warga untuk menyuarakan pendapat mereka.
Kata Kunci: Demokrasi, Pemilu, Kepala Desa

## Abstract
This research was conducted to find out the problems that occur related to the implementation of democracy in the election of the village head in Bintang Meriah Village, highlighting the aspects of democracy that are reflected in the election process. A government is considered democratic  if its institutions reflect the principles of democracy because democracy should not be a utopian idea and should not be mere rhetoric, because a democratic environment is the dream of humanity, including the Indonesian nation. Although Indonesia upholds a democratic system, particularly in parliamentary elections every five years, the focus of this article is on village head elections as a manifestation of democracy at the village level. Based on Law No. 6/2014 on Villages, village head elections in Bintang Meriah Village are conducted in a direct, universal, free, secret, honest, and fair manner. Although there were challenges in the form of a lack of community participation, the implementation of the elections in  Bintang  Meriah  Village  still  reflected  the  spirit  of  democracy.  Transparent  and  open  processes, including  vote  counting  conducted  in  the  presence  of  the  community,  characterized  the implementation of democracy in this village context. Although some residents expressed dissatisfaction with  the  election  results,  the  election  committee  emphasized  that  it  was  the  democratic  right  of residents to voice their opinions.
Keywords: Democracy, Election, Village Head

## PENDAHULUAN
Demokrasi  secara  umum  dipahami  sebagai  bentuk  pemerintahan  yang  ditentukan oleh rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa yang mempunyai kekuasaan dan hak untuk memerintah. Indonesia adalah negara yang memegang teguh sistem demokrasi (Mahfud, 2000). Indonesia menyelenggarakan pemilihan parlemen setiap lima tahun sekali.
Suatu pemerintahan dianggap demokratis jika lembaga-lembaganya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi karena demokrasi tidak boleh menjadi gagasan utopis dan tidak boleh  hanya  sekedar  retorika  belaka,  karena  lingkungan  hidup  yang  demokratis  adalah dambaan umat manusia, termasuk bangsa Indonesia. Namun hidup berdampingan secara sosial,  berkebangsaan,  dan  berkebangsaan  merupakan  hal  mendesak  yang  harus dilaksanakan.  Secara  teori,  demokrasi  bertujuan  untuk  memuaskan  segala  bentuk, memberikan hak kebebasan kepada setiap orang untuk memakukan apa pun, namun hanya dalam  batas  akomodasinya.  Demokrasi  memberikan  kebebasan  kepada  setiap  individu untuk  bekerja  dan  berpartisipasi  dalam  kehidupan  sosial,  budaya  dan  politik  (Setyawan, Parji, & Kokotiasa, 2022). Sistem demokrasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) partisipasi politik yang meluas; (2) persaingan politik yang sehat; dan (3) pemeliharaan, kontrol, dan sirkulasi  kekuasaan  yang  teratur  selama  proses  pemilihan  umum.  (4).  pengendalian
kekuasaan yang efektif, (5) pengakuan atas kehendak mayoritas, dan (6) adanya tatanan politik konsensus dalam masyarakat (Daud, Dungga, & Mandjo, 2023).
Pentingnya  demokrasi  sebagai  landasan  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara menyiratkan  bahwa  rakyatlah  yang  mengatur  hal-hal  yang  mempengaruhi  kehidupan mereka, bahkan ketika mengevaluasi kebijakan nasional. Sebab, kebijakan ini menentukan hajat hidup masyarakat. Oleh karena itu, Negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara  yang  diselenggarakan  berdasarkan  kemauan  dan  kehendak  rakyatnya.  Dari  segi organisasi, demokrasi mengacu pada penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan mereka, karena kedaulatan ada di tangan rakyat (Jailani, 2015).
Yang  dimaksud  dengan  “desa”  adalah  dengan  diundangkannya  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah,  mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya  sendiri  berdasarkan  adat  istiadat  setempat,  serta  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  (Isharyanto  & Prasetya, 2016).
Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu bentuk demokrasi (Saleh, 2017). Dengan kata lain, pemilu merupakan ekspresi penting dari “demokrasi prosedural”. Proses utama demokrasi  adalah  pemilihan  pemimpin  secara  kompetitif  oleh  rakyat  yang  akan memimpinnya.  Selain  itu,  pemilu  juga  belum  sepenuhnya  mencerminkan  semangat demokrasi substantif, atau ``demokrasi substantif'' dalam arti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi.
Pemilihan  kepala  desa  atau  pemilihan  kepala  desa  merupakan  suatu  istilah  yang dikenal dan dibicarakan oleh sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat pedesaan di era demokrasi saat ini, dan terutama oleh partai politik dan politisi yang aktif di dunia politik  (Handayani,  2014).  Pasal  34  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa menyebutkan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Pemilihan kepala desa bersifat langsung, universal, bebas,  rahasia, jujur dan adil( Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ).
Pemilihan  kepala  desa  pada  umumnya  merupakan  bentuk  demokrasi  yang  umum terjadi di semua desa dan merupakan proses rutin pergantian kepala desa (Saputra, 2014). Proses  dimana  suatu  komunitas  menunjuk  pemimpin  yang  akuntabel  dan  bertanggung jawab serta mewakili kepentingan mereka di hadapan banyak orang. Pemilihan kepala desa erat kaitannya dengan kehidupan pemerintahan desa yang nantinya akan menjadi motor penggerak kebahagiaan masyarakat. Pemerintahan desa sendiri merupakan struktur tingkat terendah  dalam  sistem  pemerintahan  nasional.  Pemerintahan  desa  dekat  dengan
masyarakat dari berbagai kelas, kelompok, kepentingan, dan permasalahan yang berbeda- beda dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa yang berfungsi dengan  baik  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  kemajuan  berbagai  sektor masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus (case study) dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data bedasarkan observasi dan wawancara. Studi kasus digunakan sebagai suatu penjelasan yang  komprehensif  kaitannya  dengan  berbagai  aspek  kelompok,  seseorang,  atau  situsi kemasyarakatan  yang  diteliti  untuk  ditelaah  sedalam  mungkin.  Penelitian  ini  studi  kasus yang bertujuan untuk menganasis bagaimana Implementasi Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  adalah  suatu  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  serta berwenang untuk mengatur juga mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat yang  berada  di  desa  berdasarkan  dari  suara  masyarakat.  Menurut  pengertiannya  desa merupakan tingkatan terendah, namun pemerintahan desa juga merupakan suatu bagian yang sangat penting di dalam pelaksanaan pembangunan, baik itu pembangunan secara fisik maupun non fisik. Hal ini dapat dilihat dari posisi pemerintah Desa berada di ujung proses pembangunan secara nasional.  Sebagai pemimpin formal di suatu desa kepala desa hendaknya dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa itu sendiri. Pemilihan demokratis ini harus ada dan juga tetap harus dipertahankan. Hal ini dilakukan karena pembangunan desa  harus  memerlukan  dukungan  penuh  dari  masyarakat  dan  juga  hal  ini  sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional.
Pelaksanaan pemilihan kepala desa dimulai sejak berlakunya undang-undang nomor 5 Tahun 1979 tentamg desa, dan untuk pelaksanaan pemerintahan serta pemilihan kepala desa beracu kepada undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Selanjutnya sejak tahun  2016  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  dilakukan  secara  serentak  dan  secara langsung  di  setiap  Kabupaten.  Dilihat  dari  pendapat  wasistiono  menyatakan  bahwa  jika pemilihan  umun  disebut  Pesta  pemerintah,  maka  pemilihan  kepala  desa  disebut  pesta Rakyat.
Dilakukannya pemilihan Desa secara demokratis ini memberikan kesempatan yang sangat  besar  bagi  masyarakat  untuk  menyertakan  suara  mereka  secara  demokrasi  dan
berdasarkan  pilihan  mereka masing-masing. Dalam sebuah negara yang  menganut asas demokrasi Pemilu merupakan suatu sarana untuk terselenggaranya pergantian kekuasaan secara  damai  (Abidin  &  Kurnia,  2022).    Demokrasi  merupakan  suatu  sistem  politik  yang upacara  tidak  langsung  memberikan  pemahaman  kepada  kita  bahwa  kebijakan  umum ditentukan berdasarkan suara oleh wakil wakil rakyat (Adnan, 2019).
Adanya  pemerintahan  desa  sangat  diperlukan,  terkhusus  untuk  implementasi Otonomi  Daerah  dan  Otonomi  Desa  di  Indonesia.  Jika  berbicara  dengan  pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi desa di Indonesia, Kepala Desa harus tetap patuh terhadap Bupati/Walikota. Setelah itu para pejabat negara yang berada di daerah (Bupati/Walikota) juga harus tetap patuh terhadap Gubernur di provinsinya. Di Indonesia, selain Kepala Desa terdapat  juga  kepemimpinan  yang  sama  dilihat  dari  segi  proses  pemilihannya  melalui pemilihan  secara  langsung  dengan  perolehan  suara  terbanyak  adalah  Bupati/Walikota, Gubernur, dan Presiden (Raharjo, 2020).
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tim peneliti kepada Bapak Hendrik selaku Kepala Dusun 1 Desa Bintang Meriah sekaligus beliau merupakan panitia dari pelaksanaan pemilihan kepala Desa Bintang Meriah, didapatkan informasi bahwa penerapan demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Bintang Meriah sudah terealisasikan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari total keseluruhan Dusun di Desa Bintang Meriah adalah 5 Dusun dan pada saat pemilihan kepala desa Desa Bintang Meriah memiliki 19 TPS dari total keseluruhan dusun. Di setiap TPS nya memiliki 250 suara.
Namun hal ini tidak bisa dipungkiri dari sedikit minimnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa yang baru-baru ini dilakukan oleh Desa Bintang Meriah. Hal ini dapat dilihat dari perkiraan di setiap TPS adalah 250 suara Namun saat penghitungan suara di setiap TPS nya hanya memiliki 180 sampai 190 suara saja. Dilihat dari hasil suara maka dapat disimpulkan jumlah pemilih di setiap dusunnya hanya 70 sampai 80% saja yang memilih saat pemilihan kepala desa.
Saat berlangsungnya pemilihan kepala desa, Desa Bintang Meriah memiliki 5 calon kepala desa yang naik dan yang akan dipilih oleh masyarakat, namun hal ini tidak menjadi perdebatan terhadap masyarakat Desa Bintang Meriah. Mereka tetap melakukan pemilihan dan menggunakan hak suara mereka secara langsung sebagai wujud dari demokrasi, seperti yang  kita  ketahui  adalah  demokrasi  memberikan  kita  kebebasan  berpendapat,  bersuara serta memilih.
Perwujudan demokrasi di Desa Bintang Meriah benar-benar dilakukan, hal ini dapat dilihat dari informasi yang peneliti dapatkan bahwa penghitungan suara dilakukan satu jam setelah penutupan TPS dan juga penghitungan suara dilakukan secara terbuka yang dapat
disaksikan oleh masyarakat setempat. Namun di saat Demokrasi pun telah berlangsung di Desa Bintang Meriah, suatu masalah pun tidak dapat dihindari seperti adanya bentrok antar warga yang tidak terima atas terpilihnya Seorang Kepala Desa. Hal ini terjadi dikarenakan adanya sekelompok warga yang tidak terima salah satu calon kepala desa yang menang atau kepala desa pilihan mereka telah kalah.
Namun  panitia  dari  pemilihan  kepala  desa  di  Desa  Bintang  Meriah  tidak memperdulikan hal ini dikarenakan menurut mereka itu adalah hak masyarakat yang hendak mengutarakan suara mereka, namun hal itu tidak dapat mengubah hasil suara yang telah dilakukan secara langsung dan terbuka oleh umum. Jadi, Bapak Hendri selaku Kepala Dusun 1  Desa  Bintang  Meriah  menyimpulkan  bahwa,  Desa  Bintang  Meriah  telah  melakukan implementasi  demokrasi  sangat  baik  terhadap  pemilihan  kepala  desa  di  Desa  Bintang Meriah, dapat dilihat dari pelaksanaan Pilkada yang dilakukan secara terbuka dan langsung serta penghitungan suara pun dilakukan secara terbuka yang dapat disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat Desa Bintang Meriah. Walaupun setelah hasil hitungan suara telah ada masyarakat masih tetap tidak terima namun pihak panitia tidak menggubris akan hal itu, dikarenakan mereka selalu memberikan kesempatan kepada warga untuk menyuarakan suara  mereka  dan  menampung  aspirasi  dari  masyarakat.  Tetapi  hal  itu  tidak  dapat mengubah dari keputusan yang telah ada berdasarkan hasil suara rakyat itu sendiri seperti pemilihan  kepala  desa  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  itu  sendiri  dan  dilakukan  secara langsung dan juga terbuka yang dapat disaksikan oleh masyarakat.

## SIMPULAN
Implementasi demokrasi dalam pemilihan kepala desa Di Desa Bintang Meriah berhasil dilaksanakan. Proses pemilu akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan  adil  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Meski partisipasi masyarakat masih minim, namun penyelenggaraan pemilukada di Desa Bintan Melia tetap mencerminkan semangat demokrasi. Komisi ini melaksanakan proses pemilu secara transparan,  dengan  penghitungan suara  terbuka untuk umum dan warga negara bebas menyampaikan pendapatnya. Meski sebagian warga merasa tidak puas dengan hasil pemilihan  kepala  desa,  panitia  tetap  berpegang  teguh  pada  prinsip  bahwa  masyarakat mempunyai  hak  untuk  bersuara.  Keputusan  yang  diambil  berdasarkan  hasil  referendum harus dihormati. Namun ketika warga yang tidak puas bentrok, hasilnya tetap sama. Oleh karena  itu,  Desa  Bintang  Meriah  dinilai  berhasil  memperkenalkan  demokrasi  dalam pemilihan kepala desa, dan meski tak lepas dari tantangan dan ketegangan sosial, namun menjadi contoh proses demokrasi yang transparan dan partisipatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Z., & Kurnia, D. (2022). Implementasi Nilai-nilai Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bandung Barat. Academia Praja, 1-12.
Adnan, H. (2019). Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Pemilihan Kepala desa. Syiar Hukum, 76-97.
Daud, A. N., Dungga, W. A., & Mandjo, J. T. (2023). Esensi Pemaknaan Kata "Demokratis" Dalam Pemilihan Kepla Daerah Di Indonesia Pasca Perubahan UUD NRI 1945. Jurnal Ilmu Sosial, HUmaniora dan Seni, 204--209.
Handayani,  R.  (2014). Pembangunan  Masyarakat  Pedesaan.  Makasar:  Alaudin  University Press.
Isharyanto, & Prasetya, D. E. (2016). Hukum Pemerintahan Desa. Bantul: CV. Absolute Media. Jailani. (2015). Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari sudut Hukum Ketatanegaraan. Jurnal Inovatif, 134-147.
Mahfud, M.D. (2000). Demokrasi dan Kontsitusi Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
Raharjo, M. M. (2020). Kepemimpinan Kepala Desa. Jakarta: Bumi Aksara.
Saleh. (2017). Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu. Jakarta: Sinar Grafika.
Saputra,  I.  (2014).  Demokratisasi  dalam  Penyelengaraan  Pemerintahan  Daerah  (Studi Pilkades Serentak di Kabupaten Bone). Jurnal Ilmu Pemerintahan, 109-118.
Setyawan, C. W., Parji, & Kokotiasa, W. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Pemilihan Kepala Desa Wayut, Kecamtan Jiwan, Kabupaten Madiun Tahun 2021. SENASSDRA, 561-571.