## Universitas Dharmawangsa
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT ASPEK KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN

## Oleh : Hasaziduhu Moho

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum di Indonesia  menurut  aspek  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur (library research) yaitu penelitian yang didasarkan pada pendapatan-pendapat ahli.  Dapat disimpulkan bahwa  dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia.  Sejak  lama  para  pencari  keadilan/masyarakat  mendambakan penegakan  hukum  yang  adil. Namun,  dalam  praktik  penegakan  hukum yang sedang berlangsung saat ini, pengutamaan nilai kepastian hukum lebih menonjol dibandingkan dengan rasa keadilan masyarakat. Berbagai putusan  pengadilan,  misalnya  dalam  kasus  nenek  Minah  dan  Aal pencuri  sandal,  sepertinya  menggambarkan  penegakan  hukum cenderung  perpandangan  bahwa  hukum  adalah  undang-undang,  dan menimbulkan  kekecewaan  masyarakat terhadap  penegakan  hukum  di Indonesia.
Kata  kunci  :  penegakan  hukum,  kepastian  hukum,  keadilan  dan

## kemanfaatan

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum  yang  dimaksud  adalah  negara  yang  menegakkan supremasi  hukum  untuk  menegakkan  kebenaran  dan keadilan.Secara  umum,  dalam  setiap  negara  yang  menganut paham  negara  hukum  terdapat  tiga  prinsip  dasar,  yaitu
supremasi  hukum  (supremacy  of  law),  kesetaraan  dihadapan hukum  (equality  before  the  law),  dan  penegakan  hukum  dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).
Utrecht (1996 : 13) mengemukakan, bahwa hukum adalah himpunan  petunjuk  hidup  (perintah-perintah  dan  larangan- larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya  ditaati  oleh  anggota  masyarakat  yang  bersangkutan. Menurut   Daliyo  (2007  :  30)  hukum  adalah  peraturan-peraturan yang  bersifat  memaksa,  yang  menentukan  tingkah  laku  manusia dalam  lingkungan  masyarakat  yang  dibuat  oleh  badan-badan resmi  yang  berwajib,  pelanggaran  terhadap  peraturan  tadi berakibatkan  diambilnya  tindakan,  dengan  hukuman  tertentu. Hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara memiliki kedudukan yang penting, Roeslan Saleh (1996 :  15)  menyatakan,  bahwa:  “Cita  hukum  bangsa  dan  negara Indonesia  adalah  pokok-pokok  pikiran  yang  terkandung  dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945,  untuk  membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila”.
Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  berbunyi,  “Segala  warga  negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada  kecualinya.”  Dengan  begitu,  bahwa  setiap  sikap,  kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum.
Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan  tentram,  diperlukan  adanya  aturan  untuk  mengatur kehidupan  sosial  masyarakat  agar  sesama  manusia  dapat berperilaku  dengan  baik  dan  rukun.  Namun,  gesekan  dan perselisihan  antar  sesama  manusia  tidaklah  dapat  dihilangkan. Maka,  hukum  diberlakukan  terhadap  siapapun  yang  melakukan perbuatan melanggar hukum.
Substansi  Hukum  adalah  bagian  substansial  yang menentukan  bisa  atau  tidaknya  hukum  itu  dilaksanakan. Substansi  juga  berarti  produk  yang  dihasilkan  oleh  orang  yang berada  dalam  sistem  hukum  yang  mencakup  keputusan  yang mereka keluarkan, atauaturan baru yang mereka susun. Substansi juga  mencakup  hukum  yang  hidup  (living  law),  bukan  hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa  Kontinental  (meski  sebagian  peraturan  perundang- undangan  juga  telah  menganut Common  Law  Sistem atau Anglo Saxon)  dikatakan  hukum  adalah  peraturan-peraturan  yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan  hukum.  Sistem  ini  mempengaruhi  sistem  hukum  di Indonesia. Salah  satu  pengaruhnya  adalah adanya  asas  Legalitas dalam  KUHP.  Dalam  Pasal  1  KUHP  ditentukan  “tiada  suatu perbuatan  dapat  pidana  kecuali  atas  kekuatan  hukum  yang  telah  ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan  dikenakan  sanksi  hukum  apabila  perbuatan  tersebut telah  mendapatkan  pengaturannya  dalam  peraturan  perundang- undangan.
Struktur  Hukum/Pranata  Hukum  disebut  sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8  Tahun  1981  meliputi;  mulai  dari  Kepolisian,  Kejaksaan, Pengadilan  dan  Badan  Pelaksana  Pidana  (LP).  Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawabnya  terlepas  dari pengaruh  kekuasaan  pemerintah  dan  pengaruh-pengaruh  lain. Terdapat  adagium  yang  menyatakan  “fiat  justitia  et  pereat mundus” (meskipun  dunia  ini  runtuh  hukum  harus  ditegakkan). Hukum  tidak  dapat  berjalan  atau  tegak  bila  tidak  ada  aparat penegak  hukum  yang  kredibilitas,  kompeten  dan  independen. Seberapa  bagusnya  suatu  peraturan  perundang-undangan  bila tidak  didukung  dengan  aparat  penegak  hukum  yang  baik  maka
keadilan  hanya  angan-angan. Lemahnya  mentalitas  aparat penegak  hukum  mengakibatkan  penegakkan  hukum  tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak
faktor yang
mempengaruhi  lemahnya  mentalitas  aparat  penegak  hukum diantaranya  lemahnya  pemahaman  agama,  ekonomi,  proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting  dalam  memfungsikan  hukum.  Kalau  peraturan  sudah baik,  tetapi  kualitas  penegak  hukum  rendah  maka  akan  ada masalah.  Demikian  juga, apabila  peraturannya  buruk  sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.
Budaya/Kultur Hukum menurut Lawrence  M.  Friedman adalah  sikap  manusia  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum- kepercayaan,  nilai,  pemikiran,  serta  harapannya.  Kultur  hukum adalah  suasana  pemikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang menentukan  bagaimana  hukum  digunakan,  dihindari,  atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola  pikir  masyarakat  mengenai  hukum  selama  ini.  Secara sederhana,  tingkat  kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.
Baik  substansi  hukum,  struktur  hukum   maupun  budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat  dipisahkan.  Dalam  pelaksanaannya  diantara  ketiganya harus  tercipta  hubungan  yang  saling  mendukung  agar  tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.
Jimly  Asshiddiqie  menuliskan  dalam  makalahnya, mengemukakan  pengertian  penegakan  hukum  adalah  proses dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau berfungsinya  norma- norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  perilaku  dalam lalu lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara.  Selanjutnya  ia  mengemukakan

## Universitas Dharmawangsa
pendapat,  bahwa  penegakan  hukum  dapat  dilihat  dari  sudut subjek dan subjeknya.
Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya  penegakan  hukum  oleh  subjek  dalam  arti  yang  terbatas atau  sempit.  Dalam  arti  luas,  proses  penegakan  hukum  itu melibatkan semua  subjek  hukum  dalam  setiap  hubungan  hukum. Siapa  saja  yang  menjalankan  aturan  normatif  atau  melakukan sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dengan  mendasarkan  diri pada  norma  aturan  hukum  yang  berlaku,  berarti  dia  menjalankan atau  menegakkan  aturan hukum.  Dalam  arti  sempit,  dari  segi subjeknya  itu,  penegakan  hukum  itu  hanya  diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan  bahwa  suatu  aturan  hukum  berjalan  sebagaimana seharusnya.  Dalam  memastikan  tegaknya  hukum  itu,  apabila diperlukan,  aparatur  penegak  hukum  itu  diperkenankan  untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula  ditinjau  dari sudut  objeknya, yaitu  dari  segi  hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit.  Dalam  arti  luas,  penegakan  hukum  itu  mencakup  pula nilai-nilai  keadilan  yangterkandung  di  dalamnya  bunyi  aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidupdalam masyarakat. Tetapi,  dalam  arti  sempit,  penegakan  hukum  itu  hanya menyangkutpenegakan  peraturan  yang  formal  dan  tertulis  saja (Asshiddiqie, 2012).
Dengan pemaparan  latar  belakang  di  atas,  bahwa  dalam penegakan  hukum  diperlukan  adanya  harmonisasi  dari  unsur- unsur,  mulai  dari  subtansi/isi,  struktur/aparaturnya,  dan  juga didukung oleh kulturnya. Namun, yang menjadi fokus penelitian pada  makalah  ini,  kami  ingin  melihat penegakan  hukum dalam aspek  keadilan,  kemanfaatan  dan kepastian  hukum,  yang  pada akhirnya menyimpulkan bagaimanakah kecenderungan penegakan hukum di Indonesia dilihat dari tiga aspek tersebut.

## Universitas Dharmawangsa

## 1.2. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penegakan hukum  di  Indonesia  menurut  aspek  kepastian  hukum,  keadilan dan kemanfaatan.

## 1.3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  tinjauan  literatur (library  research)  yaitu  penelitian  yang  didasarkan  pada pendapatan-pendapat ahli.

## 2. Tinjauan Teoritis

## 2.1. Pengertian Penegakan Hukum
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  usaha  untuk mewujudkan  ide-ide  keadilan,  kepastian  hukum  dan kemanfaatan  sosial  menjadi  kenyataan.  Jadi  penegakan  hukum pada  hakikatnya  adalah  proses  perwujudan  ide-ide.  Penegakan hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  tegaknya  atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Penegakan  hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum  yang  diharapakan  rakyat  menjadi  kenyataan.  Penegakan hukum  merupakan  suatu  proses  yang  melibatkan  banyak  hal (Shant,1988 : 32).

## 2.2. Posisi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat
Hukum  mempunyai  posisi  strategis  dan  dominan  dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu  sistem,  dapat  berperan  dengan  baik  dan  benar  ditengah masyarakat  jika  instrumen  pelaksanaannya  dilengkapi  dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum.  Pelaksanaan  hukum  itu  dapat  berlangsung  secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, oleh karena  itu  hukum  yang  sudah  dilanggar  itu  harus  ditegakkan.
Menurut Gustav  Radbruch (2010  :  2010)  terdapat  tiga (3)  unsur utama/tujuan dalam  penegakan  hukum,  yaitu  keadilan (Gerechtigkeit), kepastianhukum (Rechtssicherheit) dan kemanfaatan (Zweckmaβigkeit).

## 3. Pembahasan
Kepastian  hukum  oleh  setiap  orang  dapat  terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum  yang  berlaku  pada  dasarnya  tidak  dibolehkan menyimpang,  hal  ini  dikenal  juga  dengan  istilah  fiat  justitia  et pereat  mundus (meskipun  dunia  ini  runtuh  hukum  harus ditegakkan).  Itulah  yang  diinginkan  oleh  kepastian  hukum. Kepastian  hukum  merupakan  perlindungan yustisiabel  terhadap tindakan  sewenang-wenang,  yang  berarti  bahwa  seseorang  akan dapat  memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  dalam  keadaan tertentu.  Masyarakat  mengharapkan  adanya  kepastian  hukum, karena  dengan  adanya  kepastian  hukum  masyarakat  akan  lebih tertib.  Hukum  bertugas  menciptakan  kepastian  hukum  karena bertujuan  ketertiban  masyarakat.  Sebaliknya  masyarakat mengharapkan  manfaat  dalam  pelaksanaan  atau  penegakan hukum.  Hukum  adalah  untuk  manusia,  maka  pelaksanaan hukum  atau  penegakan  hukum  harus  memberi  manfaat  atau kegunaan  bagi  masyarakat.  Hukum  tidak  identik  dengan keadilan.  Hukum  itu  bersifat  umum,  mengikat  setiap  orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana  setiap  orang  yang  mencuri  harus  dihukum,  tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik  dengan  pemahaman  positivisme  hukum. Positivisme hukum berpendapat  bahwa  satu-satunya  sumber  hukum  adalah undang-undang,  sedangkan  peradilan  berarti  semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit (Rasdjidi dan Rasjidi, 2001 : 42).
Undang-undang dan hukum diidentikkan hakim positivis dapat  dikatakan  sebagai  corong  Undang-Undang.  Montesquieu menuliskan dalam bukunya “De l’esprit des lois”yang mengatakan: “Dans le gouverment republicant, il est de la nature de la  constitution que les juges suivent la letter de la loi…Les juges de la nation ne sont qui la bounce qui pronounce les parolesde la loi, des etres inanimes qui n’en peivent moderer ni la force ni la rigueur” (Dalam suatu negara yang berbentuk  Republik,  sudah  sewajarnya  bahwa  undang-undang dasarnya  para  hakim  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  apa yang  tertulis  dalam  undang-undang.  Para  hakim  dari  negara tersebut  adalah  tak  lain  hanya  merupakan  mulut  yang mengucapkan  perkataan  undang-undang,  makhluk  yang  tidak berjiwa  dan  tidak  dapat  mengubah,  baik  mengenai  daya berlakunya, maupun kekerasannya) (Hamzah, 1996 : 114).
Dengan  pernyataan  itu,  legisme  sejalan  dengan  Trias Politika  dari Montesquieu,yang  menyatakan  bahwa,  hanya  apa yang  dibuat  oleh  badan  legislatif  saja  yang  dapat  membuat hukum,  jadi  suatu  kaidah  yang  tidak  ditentukan  oleh  badan legislatif  bukanlah  merupakan  suatu  kaidah,  hakim  dan kewenangan pengadilan hanya menerapkan undang-undang saja (Rifai,  2010  :  30).  Penegakan  hukum  yang  mengutamakan kepastian  hukum  juga  akan  membawa  masalah  apabila penegakan  hukum  terhadap  permasalahan  yang  ada  dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan.
Keadilan  adalah  harapan  yang  harus  dipenuhi  dalam penegakan  hukum.  Berdasarkan  karakteristiknya,  keadilan bersifat  subyektif,  individualistis  dan  tidak  menyamaratakan. Apabila  penegak  hukum menitik  beratkan  kepada  nilai  keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesamping- kan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula  sebaliknya  jika  menitik  beratkan  kepada  nilai  kemanfaatan sedangkan  kepastian  hukum  dan  keadilan  dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum
itu  nilai-nilai  dasar  keadilan  yang  merupakan  nilai  dasar  filsafat dan  nilai-nilai  dasar  kemanfaatan  merupakan  suatu  kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum.
Hal menarik yang perlu dicermati apabila terdapat 2 (dua) unsur  yang  saling  tarik  menarik  antara  Keadilan  dan  Kepastian Hukum, Roeslan Saleh dalam Siregar (2008 : 121) mengemukakan: “keadilan  dan  kepastian  hukum  merupakan  dua  tujuan  hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pada kemungkinannya  aspek  keadilan  yang  terdesak.  Ketidak- sempurnaan  peraturan  hukum  ini  dalam  praktik  dapat  diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam  penerapannya  pada  kejadian  konkrit.  Apabila  dalam penerapannya  dalam  kejadian  konkrit,  keadilan  dan  kepastian hukum  saling  mendesak,  maka  hakim  sejauh  mungkin  harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”.
Roscue  Pound sebagai  salah  satu  ahli  hukum  yang  ber- mazhab  pada Sosiological  Jurisprudence, terkenal  dengan  teorinya yang  menyatakan  bahwa,  “hukum  adalah  alat  untuk memperbaharui  (merekayasa)  masyarakat  (law  as  a  tool  of  social engineering)” (Shidarta, 1995 : 113). Hal inilah yang menjadi tolak pemikiran  dari Satjipto  Raharjo  dengan  menyatakan,  ”bahwa hukum  adalah  untuk  manusia,  pegangan,  optik  atau  keyakinan dasar,  tidak  melihat  hukum  sebagai  suatu  yang  sentral  dalam berhukum,  melainkan  manusialah  yang  berada  di  titik  pusat perputaran  hukum.  Hukum  itu  berputar  di  sekitar  manusia sebagai  pusatnya.  Hukum  ada  untuk  manusia,  bukan  manusia untuk hukum” (Halim, 2009 : 390).
Dengan demikian, bahwa kedudukan keadilan merupakan unsur  yang  sangat  penting  dalam  penegakan  hukum  di Indonesia.  Indonesia  memiliki  kultur  masyarakat  yang  beragam
dan  memiliki  nilai  yang  luhur,  tentunya  sangat  mengharapkan keadilan  dan  kemanfaatan  yang  dikedepankan  dibandingkan unsur  kepastian  hukum.  Keadilan  merupakan  hakekat  dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan hal demikian. Disamping kepastian  hukum dan keadilan,  unsur  lain yang perlu diperhatikan adalah kemanfaatan.
Kemanfaatan  dalam  penegakan  hukum  merupakan  hal yang  tidak  bisa  dilepaskan  dalam  mengukur  keberhasilan penegakan  hukum  di  Indonesia. Menurut  aliran  Utilitarianisme, penegakan  hukum  mempunyai  tujuan  berdasarkan  manfaat tertentu  (teori  manfaat  atau  teori  tujuan),  dan  bukan  hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk  melakukan  pembalasan  atau  pengimbalan  kepada  orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu  yang  bermanfaat. Kemanfaatan  disini  diartikan  sebagai kebahagiaan  (happiness). Hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.
Maka, apabila melihat hal yang ideal berdasarkan 3 (tiga) unsur/tujuan penegakan hukum yang telah dikemukakan di atas, penegakan  hukum  di  Indonesia  terlihat  cenderung  mengutama- kan kepastian hukum. Harmonisasi antar unsur yang diharapkan dapat  saling  mengisi,  ternyata  sangat  sulit  diterapkan  di Indonesia.  Aparat  penegak  hukum  cenderung  berpandangan, hukum  adalah  perundang-undangan  dan  mengutamakan  legal formil dalam setiap menyikapi fenomenal kemasyarakatan.

## 4. Kesimpulan dan Saran

## 4.1. Kesimpulan
Bahwa  dari  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  terdapat  kelemahan-kelemahan  yang  terjadi  dalam penegakan  hukum  di  Indonesia.  Sejak  lama  para  pencari keadilan/masyarakat  mendambakan  penegakan  hukum  yang adil. Namun,  dalam  praktik  penegakan  hukum  yang  sedang berlangsung  saat  ini,  pengutamaan  nilai  kepastian  hukum  lebih
menonjol  dibandingkan  dengan  rasa  keadilan  masyarakat. Berbagai putusan pengadilan, misalnya dalam kasus nenek Minah dan  Aal  pencuri  sandal,  sepertinya  menggambarkan  penegakan hukum cenderung perpandangan bahwa hukum adalah undang- undang,  dan  menimbulkan  kekecewaan  masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

## 4.2. Saran
Maka,  dapat  disarankan,  bahwa  dalam  hal  substance/ perundang-undangan, misalnya dengan melakukan upaya-upaya perbaikan/  pembaruan  terhadap  perundang-undangan  yang sudah  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  yg  ada  dalam  masyarakat (contohnya:  pengesahan  RUU  KUHP), mengamandemen  UUD oleh lembaga legislatif, uji materiil UU dengan UUD NRI 1945 di MK,  ataupun  uji  materiil  peraturan  yang  ada  di  bawah  UU dengan  UU  di  MA.  Perbaikan  dalam  hal  stuktur/aparatur penegak  hukum,  diperlukan  adanya  pendekatan  dalam pembentukan character building (pembinaan ESQ) dan keagamaan serta  peningkatan  SDM,  sehingga  aparatur  penegak  hukum  di Indonesia  memiliki  mental  yang  kuat  dan  mampu  mengemban amanat sesuai rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam perbaikan legal  culture  dalam  masyarakat,  apabila  secara  substance  dan struktur sudah berjalan dengan baik, maka legal culture pun akan mengikuti  dengan  sendirinya.  Demikianlah  pemaparan  dalam makalah  ini,  mudah-mudahan  dapat  menambah  wawasan  dan menjadi bacaan yang bermanfaat.

## Universitas Dharmawangsa

## Daftar Pustaka
Rifai  Ahmad, 2010.  Penemuan  Hukum  oleh  Hakim,  Dalam  Persfektif Hukum Progresif Jakarta: Sinar Grafika.
Hamzah Andi, 1996. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sapta Artha Jaya.
Siregar  Bismar,  2008. Kata  Hatiku,  Tentangmu. Jakarta:  Diandra
Press.
Daliyo J. B. 2007. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenhallindo. Darji  Darmodiharjo,  Shidarta.  1995. Pokok-pokok  Filsafat  Hukum,
Apa  dan  Bagaimana  Filsafat  Hukum  Indonesia. Jakarta: Gramedia.
Lili  Rasdjidi  dan  Ira  Rasjidi,  2001. Dasar-Dasar  Filsafat  dan  Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia, 2008.
Panduan  Pemasyarakatan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI./
Pontang  Moerad,  2005. Pembentukan  Hukum  Melalui  Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana. Bandung: Alumni.
Reformasi  Peradilan  dan  Tanggung  Jawab  Negara (Jakarta: Komisi Yudisial, 2010)
Roeslan  Saleh,  1996. Pembinaan  Cita  Hukum  dan Asas-Asas  Hukum
Nasional. Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1996.
Satjipto  Rahardjo,  2006.   Ilmu  Hukum. Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Shant  Dellyana.1988.  Konsep  Penegakan  Hukum.  Yogyakarta:
Liberty.
Syaiful Bakhri, 2009. Pidana Denda Dan Korupsi. Yogyakarta: Total
Media.
Utrecht,  1996. Pengantar  Dalam  Hukum  Indonesia. Jakarta  : Intermasa.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Abdul  Halim,  2009. Teori-teori  Hukum  Aliran  Positivisme  dan Perkembangan Kritik-kritiknya dalam Jurnal Asy-Syir’ah Vol. 42 (2) : 390 – 399.
Jimly  Asshiddiqie,   2012.  Makalah  Penegakan  Hukum, diakses  dari google.com  pada 25 Oktober 2018.