## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 2, (2024), Mei: 312 - 322 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4374

## DAMPAK PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN CISARUA DITINJAU DARI HUKUM TATA RUANG
Herlangga Putra Mahendra 1) , Lianintan Suci 2) , Annabila Fatimah 3) , Hasby Laksana Nugraha 4) , H Isep Insan 5)
Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia 1,2,3,4,5) Corresponding Author: herlangga35@gmail.com 1) , liansuci1075@gmail.com 2) , annabilafatimah004@gmail.com 3) , hasbyholland1@gmail.com 4) , isep.insan@unpak.ac.id 5)
History: Received : 25 Januari 2024 Revised  : 10 Maret 2024
Accepted : 30 Mei 2024
Published: 31 Mei 2024
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Pemberian izin bangunan merupakan proses untuk seseorang mendapatkan izin yang sah dan legal  di  mata  hukum,  pemberian  izin  bangunan  tidak  oleh  diberikan  secara  sembarangan karena  akan  berdampak  besar  bagi  perubahan  lingkungan  khususnya  di  daerah  Ci sarua dengan  dataran  perbukitan  apabila  terjadi  pembangunan  secara  masif  akan  menimbulkan potensi  bencana  longsor  hal  ini  juga  sudah  terjadi  di  daerah  tersebut  dengan  banyaknya peristiwa longsor, oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas dampak pe mberian izin pendirian  bangunan  di  wilayaj rawan bencana kecamatan Cisarua ditinjau dari hukum tata ruang.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengkaji  peristiwa  atau  fenomena  yang  berkaitan dengan  dampak  diberikannya  perizinan  pembangunan  di  daerah Cisarua di padukan dengan pandangan  dari  hukum  tata  ruang.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif.  Hal  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  melihat  dampak  apa  saja  yang terjadi  ketika  pemberian  izin  bangunan  dilakukan.  Hasil  dari  penelitian  di harapkan  dapat bermanfaat  bagi masyarakat khususnya di daerah Cisarua untuk lebih memperhatikan lagi lingkungannya, sekaligus dapat membuat kinerja pemberian izin pembangunan menjadi le bi h baik.

## Kata Kunci:  Pemberian izin, Pembangunan, Cisarua

## Abstract
Granting  a  building  permit  is  a process for someone to obtain a valid and legal permit in the eyes of  the  law,  granting  a  building  permit  should not be given haphazardly because it will have a big impact  on  environmental  changes,  especially  in  the  Cisarua  area  with  hilly  terrain.  If  massive development  occurs  it  will  give  rise  to  the potential for landslides. This has also happened in this area  with  many  landslides,  therefore  this  research  will  discuss  the  impact  of  granting  building construction  permits  in  the  disaster-prone  area of Cisarua sub-district in terms of spatial planning law.  This  research  was  conducted  by  examining  events  or  phenomena  related  to  the  impact  of granting  development  permits  in  the  Cisarua  area  combined  with  views  from  spatial  planning law.  The  research  method  used  is  normative  juridical.  What  is  done  in  this  research  is  to  see what  impacts  occur  when  a  building  permit  is  granted. It is hoped that the results of the research will  be  useful  for  the  community,  especially  in  the  Cisarua  area,  to  pay  more  attention  to  their environment,  as well as making  the performance  of granting  development  permits  better.
Keywords:  Granting permit,  development,  Cisarua

## PENDAHULUAN
Dalam mengoptimalkan sumber daya alam yang digunakan dalam kegiatan ekonomi  khususnya  investasi,  izin  dalam  melakukannya  merupakan  hal fundamental  (Hasudungan  2023).  Izin  adalah  alat  atau  bagian  yang  dapat digunaan pemerintah untuk dapat mengontrol tindakan dari masyarakat atas dampak  dari  aktivitas  di  berbagai  bidang.  Sesuai  dengan  kewenangan  dari pemerintah  daerah  yang  memiliki otonomi daerah dengan hal tersebut dapat membuat  pemerintah  daerah  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya sendiri.  Dengan  kewenangannya  tersebut  pemerintah  daerah  khususnya setingkat  kabupaten  atau  kota  akan  mendapatan  kekuasaan  yang  seluas- luasnya untuk mengatasi potensi masalah serta tantangan di daerahnya yang akan  timbul  di  kemudian  hari.  Oleh  karena  itu  pemerintah  daerah  perlu memperbaiki  serta  meningkatkan  pelayanan-pelayanan  yang  berhubungan dengan kegiatan masyarakat,  salah satunya adalah perizinan
Perizinan  hampir  digunakan  dalam  segala  kegiatan  aktivitas,  contohnya adalah  perizinan  pembangunan,  dalam  pemberian  izin  pembangunan pemerintah  perlu  melihat  tata  ruang  tempat  yang  menjadi  lokasi pembangunan,  hal  ini  sangat  krusial  karena  penataan  ruang  merupakan upaya  mitigasi  dalam mencegah  terjadinya  kerusakan  alam.  Penataan  ruang merupakan  cara  untuk  melakukan  perencanaan,  pemanfaatan  serta pengendalian  ruang  agar  sesuai  dengan  kaidah  penataan  ruang  sehingga dengan  adanya  penataan  ruang  dapat  meminimalisir  dampak  negatif  serta dapat  menerapkan  konsep  pembangunan  berkelanjutan  yang  tidak  merusak lingkungan.
Akibat dari pemberian izin bangunan semena-mena di daerah yang kawasan pegunungan  akan  memungkinkan  terjadinya  longsor,  area  tersebut  dapat dikatakan  sebagai  daerah  rawan  bencana,  seperti  Kecamatan  Cisarua  (Kab. Bogor,  Prov.  Jawa  Barat)  yang  termasuk  zona bahaya Longsor, dalam catatan Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Bogor.  Bencana longsor  di  tahun  2014  di  Kampung  Pondok  Caringin,  RT  2/RW4,  Desa Tugu Utara,  Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terdapat 13 kepala keluarga  dipindahkan  ke  tempat  pengungsian  yang  aman  setelah  terjadinya longsor, kecakapan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada pengungsi pada  saat  itu  juga  cukup  telat.  Ditahun  2017,  bencana  longsor desa Cisarua juga terjadi di daerah Tugu selatan, dimana tebing setinggi 4 meter mengalami erosi longsor yang berakibat laju lalulintas mengalami kemacetan.
Maka  kami  merasakan  bahwa  dikarenakan  banyaknya  terjadi  perizinan dalam  pembangunan  villa  dan  hotel-hotel  di  puncak  sehingga  mengurangi daya  serap  tanah  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya  longsor  di daerah  Cisarua  Puncak  Bogor,  oleh  karena itu dalam penulisan kali ini kami akan membawakan terkait dampak dari diberikannya izin pendirian bangunan untuk  kegiatan  usaha  di  daerah  rawan  bencana  kecamatan  Cisarua  ditinjau dari segi hukum tata ruang.

## M ETODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Sebagaimana dalam metode penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  dengan studi kepustakaan (Nurdiansah 2023). Metode penelitian ini merupakan cara penelitian hukum mengenai penerapan ketentuan hukum normatif  terjadinya  proses  perizinan  yang  dilakukan  untuk  membangun- bangunan  didaerah  Kecamatan  Cisarua  Puncak  Bogor,  di  sini  kami  akan mengkaji mengenai hukum perizinan pembangunan bangunan di daerah yang rawan terjadi bencana seperti longsor.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen. Melakukan  analisis  serta merangkum data yang berasal dari dokumen untuk menarik sebuah penafsiran akan suatu kejadian.
Bahan-bahan yang digunakan dalam riset ini meliputi:
a. Bahan Hukum Primer : Peraturan perundang-undangan.
b. Bahan  hukum  sekunder :  Bahan  yang  sumbernya  tidak  dari  dokumen- dokumen  resmi.  Contohnya  yang  kami  gunakan  adalah  buku,  jurnal, artikel-artikel, maupun makalah yang ada di bidang hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hukum Tata Ruang
Konsep  dasar hukum tata  ruang  terdapat  pada  Pasal  33  ayat  3  UUD 1945 amandemen ke empat yang berbunyi  “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kepentingan rakyat.”
Berdasarkan  pasal tersebut memberikan kepada rakyat sepenuhnya untuk segala  kekayaan  alam  yang  dimiliki  oleh  negara  dapat  digunakan  untuk menyejahterakan  rakyat  serta  menjamin  kelangsungan  hidup  masyarakat, artinya pemerintah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam daratan, laut, udara yang terkandung di dalamnya lalu digunakan untuk memakmurkan  rakyat.  Untuk  menjalankan  amanat  tersebut  maka  dibuatlah peraturan  perundang-undangan yang mengatur terkait penataan ruang yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  adalah  undang-undang  yang menjadi  payung  hukum yang mengatur terkait pelaksanaan penataan ruang, dengan adanya undang-undang ini diharapkan bukan hanya menjadi sebuah dasar hukum dalam melakukan  sebuah perencanaan yang berkaitan dengan penataan  ruang,  tetapi  juga  sebagai  pedoman  bagi  pemerintah  untuk  dapat menjaga  lingkungan,  menghindari  dari  pencemaran  serta  keruskan lingkungan akibat salahnya penataan ruang.

## 2. Konsep Penggunaan Tata Ruang Dalam  Pembangunan
Ruang  adalah  sumber  daya  yang  tidak  hanya  berpaku  pada  wilayah  saja. Tetapi  dalam  mewujudkan  penataan  ruang  yang  baik,  yang  sejalan  dengan sumber  peraturan  perundangan-undangan  perlu  memperhatikan  segala aspek,  penataan  ruang  dalam  melakukannya  diperlukan  peranan  aktif  di berbagai  bidang  dan  lembaga  yang  mengatur  akan  ruang  tersebut  serta
sektor-sektor  yang  memiliki  tugas  untuk  mengaturnya  mulai  dari  tingkat daerah  dengan  kewenangan  otonomi  daerahnya  hingga  pusat  sebagai pengawas dari berjalannya pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, penataan ruang dilihat dari pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan. Jika melihat dari kewenangan otonomi daerah maka pemerintah daerah dapat melakukan  pengelolaan,  pembinaan  serta  mengawasi  segala  aktivitas  yang berkaitan  dengan  ruang  sesuai  dengan  wilayah  administratifnya  itu  sendiri. Dengan  pendekatan  wilayah  administratif  tersebut,  penataan  ruang  seluruh wilayah  di  Indonesia  mulai  dari  kota,  kabupaten,  hingga  provinsi  dapat disebut  sebagai  sebuah  sub  sistem.  Di  dalam  sub  sistem  terdapat  berbagai macam  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  rangka  pemanfaatan  ruang,  dalam setiap  sub  sistem  itu  sendiri  memiliki  masing-masing  cara  dalam menggunakan ruang sehingga dapat bermanfaat bagi wilayah tersebut, dengan adanya  hal  tersebut  jika  dapat  dikelola  dengan  benar  dan  baik  maka  akan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  dalamnya  serta  dapat  mengatasi kesinambungan pembangunan yang terjadi antar wilayah-wilayah yang sudah memiliki kawasan yang cukup maju dalam pengelolaannya.
Penataan  ruang  sebagai  sebuah  metode  yang  dapat  mengatasi  berbagai masalah-masalah  yang  terjadi,  pentingnya  penataan  ruang  dapat  dilihat dari manfaatnya  yang  mana  tidak  merusak  alam  serta  lingkungan  sekitar. Penataan  ruang  memerlukan  pengelolaan  yang  baik  dengan  mengenal karakteristik  ruang  didaerah tersebut serta perlu didukung dengan teknologi yang  di  mana  hal  ini  dapat  membuat  penataan  ruang  menjadi  lebih  efisien sehingga  dapat  meningkatkan  laju  perkembangan  di  antara  sub  sistem. Dengan  itu  penataan  ruang  akan  menjadi  hal  lebih  baik  dalam penggunaannya.  Dalam  mengelola  sub  sistem  perlu  memperhatikan  sub sistem di sekitarnya juga sehingga dalam perubahannya akan berdampak bagi sub  sistem  lainnya  yang  kemungkinan  akan  berpengaruh  pada  sub  sistem secara  nasional, oleh karena itu perlu dibuatnya sistem yang dapat membuat keselarasan,  keserasian  serta  keseimbangan  dalam sub  sistem.  Berdasarkan hal  tersebut  perlu  adanya  kebijakan  nasional  yang  dapat  mengatasi  hal tersebut  yang  berkaitan  dengan  pemanfaatan  ruang.  Oleh  karena  itu, pemerintah  serta  masyarakat  perlu  bersama-sama  dalam  melaksanakan perencanaan tata ruang yang telah dibuat nantinya, pemerintah daerah hingga pusat perlu mempelajari secara baik rencana tersebut dan tidak boleh adanya kepentingan pribadi dalam pelaksanaannya.

## 3. Perizinan Dalam Lingkungan Hidup
Perizinan  dalam  ruang  lingkup  lingkungan  hidup  adalah  upaya  untuk melindungi  lingkungan  hidup  selain  itu  merupakan  cara  untuk  melakukan pembangunan  lingkungan  hidup  yang  sehat,  diperlukannya  peran  untuk pengoptimalan  lingkungan  hidup  serta  memelihara  kelestarian  agar  tetap berlangsung  dan  memastikan  daya  tampung  lingkungan  hidup.  Dalam menjalankan  sebuah  kegiatan  usaha  dalam  proses  pembentukannya diperlukan izin sebagai fondasinya. Terdapat berbagai macam jenis perizinan,
salah  satu  contoh  jenis  izin  adalah  izin  lingkungan.  Oleh  karena  itu pemerintah  selaku  pihak  yang  memiliki  kewenangan  dalam  membuat perizinan  membuat  sebuah  ketetapan  yang  mana  ketetapan  tersebut  adalah izin.
Izin  merupakan  salah  satu  instrumen  dalam  pemerintah  berdasarkan kewenangan  publik,  yaitu  melegalkan  secara  hukum  apabila  ada  badan hukum  yang  melakukan  aktivitas  atau  kegiatan  usaha.  Izin  akan  memiliki sebuah  kuasa  dengan  adanya  pemerintah  sebagai  pemberi  izin.  Jadi pemerintah sebagai pemberi izin adalah agen utamanya yang dalam kuasanya pemerintah dapat mengubah yang mulanya tidak boleh menjadi boleh dengan adanya  kekuatan  hukum,  dan  perizinan  yang asalnya sudah diizinkan dapat dicabut kembali .
Menurut  Sjachran  Basah,  izin  adalah  perbuatan  hukum  administrasi negara  bersegi  satu  yang  menerapkan  peraturan  dalam  hal  kongkret berdasarkan pernyataan dan prosedur, seperti yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Perizinan  adalah  salah  satu  upaya  untuk dapat  mengelola  lingkungan  hidup  agar  dapat  terjaga  tidak  tercemar  dan dirusak  akibat  ulah  manusia  maka  perizinan  juga  sebagai  upaya penanggulangan  dalam  melindungi  lingkungan  hidup.  Agar  kegiatan  atau sebuah usaha dapat berjalan sebagai mestinya izin dalam melakukan sebuah usaha tersebut perlu dilengkapi izin lingkungan misalnya seperti membentuk usaha  di  puncak  Cisarua  maka  wajib  membuat  izin  lingkungan  agar  satwa serta  lingkungan  hidup  di  sana  tidak  terpengaruh  oleh  kegiatan  usaha tersebut.
Berkaitan  dengan  izin  khususnya  dalam  bidang  lingkungan  hidup, tujuannya  adalah  untuk  menjamin  adanya  kualitas  lingkungan  hidup  yang terjaga  melalui  pengontrolan  dalam  aktivitas  serta  tindakan  tertentu  dari masyarakat. Michael Kloepfer berpendapat bahwa izin lingkungan merupakan alat  kontrol  yuridis  administratif  atas  kegiatan  atau  usaha  yang  di  dalam peraturan  perundang-undangan  disebutkan  harus  mempunyai  izin. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  peran perizinan  adalah  sebagai  pengendalian  perilaku  karena  hukum  adalah  cara untuk  membatasi  perilaku  agar  sesuai  dengan  norma  yang  ada.  Maka  izin lingkungan  tersebut  bukan  hanya sebagai instrumen hukum saja tetapi juga bentuk dalam menjaga perilaku masyarakat.
Terkait  perizinan,  berdasarkan  dengan  prinsip  otonomi  daerah  yang  telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,  maka  pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  dalam  mengambil kebijakan-kebijakan  yang  dianggap  perlu  untuk  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat,  dan  salah  satu  bentuk  kewenangan  yang  dimiliki  oleh pemerintah daerah adalah menerbitkan izin.
Izin  lingkungan  adalah  sebuah  persyaratan  dalam  melakukan  kegiatan usaha  yang  di  mana  area  tersebut  sebagai  area  dengan  lingkungan  hidup pelaku  usaha  atau  pemohon  izin  diwajibkan  untuk  membuat  Amdal.  Yang memiliki  kewenangan  dalam  menerbitkan  izin  lingkungan  adalah  menteri, gubernur,  bupati  atau  wali  kota sesuai dengan kewenangan surat keputusan
kelayakan  lingkungannya  (Pasal  36  angka  (2)  UUPPLH).  Menteri,  gubernur, bupati atau wali kota dapat mendelegasikan keputusan kelayakan lingkungan.

## 4. Perizinan Berwawasan Lingkungan
Perizinan  merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam hukum lingkungan yang memiliki fungsi preventif yaitu pencegahan sebelum sesuatu yang buruk terjadi dalam izin lingkungan adalah untuk mencegahnya pencemaran dalam lingkungan  hidup.  Instrumen  dalam  melakukan  pencegahan  dalam pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup  adalah:  tata  ruang, menentukan  baku  mutu  lingkungan  hidup,  kriteria  baku  kerusakan lingkungan  hidup  amdal,  perizinan,  instrumen  ekonomi  lingkungan  hidup, peraturan  perundang-undangan  berbasis  lingkungan  hidup,  anggaran berbasis  lingkungan  hidup,  analisis  risiko  lingkungan  hidup  dan  instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
Izin memiliki banyak pengertian salah satunya yaitu izin adalah suatu cara di  mana  pemerintah  memberikan  sebuah  persetujuan  berdasarkan  hukum tertulis  yaitu  peraturan  perundang-undangan  untuk  menghindari  tindakan- tindakan  yang  dilarang  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Menurut Sjachran  Basah,  izin  adalah  perbuatan  hukum  administrasi  negara  bersegi satu  yang  mengaplikasikan  peraturan  dalam  hal  concreto  berdasarkan persyaratan  dan  prosedur sebagaimana  ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dijelaskan bahwa  dalam  mendapatkan  perizinan  diperlukannya  sebuah  proses  yang panjang  dimulai  dari  memenuhi  persyaratan-persyaratan  yang  dibutuhkan dalam  mengajukan  permohonan  izin  hal  ini  merupakan  langkah  prosedur dalam mendapatkan  izin,  dalam prosesnya pemerintah perlu memperhatikan tempat  yang  akan  diberikan  perizinannya  oleh  karena  itu  pemerintah  dapat menilai apakah tempat tersebut merupakan tempat yang dilindungi atau tidak hal ini juga merupakan langkah upaya pencegahan kerusakan lingkungan dan pencemaran  sehingga  dalam  proses  mendapatkan  izin  tersebut  jika  tempat tersebut  merupakan  tempat  yang  rawan  atau  dilindungi  seperti  didaerah puncak  Cisarua  yang  merupakan  wilayah  yang  memiliki  potensi  tinggi terjadinya  erosi  longsor  maka  perizinan  tersebut  dapat  tidak  dikabulkan sebagai  upaya  untuk  menanggulangi  bencana  alam,  sehingga  pemerintah perlu  memadukan  program  dalam  lingkungan  hidup  untuk  menjaga lingkungan serta mencegah terjadinya bencana.
Izin  dapat  berperan  sebagai  landasan  hukum  dalam  melakukan  sebuah kegiatan, jadi  suatu kegiatan tertentu tidak dapat berjalan jika tidak terdapat perizinan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  setempat yang berwenang. Jadi izin  menjadi  sebuah  fondasi  fundamental  untuk  pelaku  usaha  memulai sebuah  pendirian  bangunan untuk kegiatan usaha, setelah adanya izin akan terbentuk  sebuah  perjanjian  antara  pemerintah  dengan  pelaku  usaha  maka lahirlah  hak  dan  kewajiban.  Tanpa  adanya  izin  pihak  luar  tidak  dapat melakukan sebuah kegiatan usaha yang telah disepakati dalam isi perizinan.
Perizinan  menjadi  salah  satu  bentuk  dalam  pemerintahan  menggunakan kewenangannya  yaitu  fungsi  pengaturan  yang  memiliki  sifat  sebagai
pencegahan terhadap perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan  memiliki  berbagai  bentuk  berupa  pendaftaran,  rekomendasi  dari pihak  berwenang,  atau  sertifikasi  yang  sah  dari  pemerintah  dan  izin merupakan  cara  untuk  melakukan  sesuatu  kegiatan  usaha  dalam  hal  ini salah  satunya  yaitu  mendirikan  bangunan  untuk  kegiatan  usaha  sebelum melakukan pembangunan tersebut sebuah badan hukum perlu mendapatkan izin terlebih dahulu.
Dalam  Pasal  14  UU  32/2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  disebutkan  bahwa  izin  merupakan  salah  satu instrumen pencegahan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan.  Penggunaan  izin sebagai  instrumen  pengawasan  ditunjukkan  dengan  pemberian  izin-izin tertentu bagi aktivitas  masyarakat.  Segala persyaratan yang dibutuhkan dalam proses mendapatkan izin merupakan bentuk pengendalian pemerintah dalam rangka  untuk  mengawasi  segala  aktivitas  yang  membutuhkan  izin  tersebut, dan  kegiatan  atau  perbuatan  yang  memerlukan  perizinan  merupakan tindakan khusus jadi membutuhkan pengawasan khusus pula.
Fungsi  pengawasan  diperlukan  sebagai  upaya    untuk  menjamin  hak-hak masyarakat yang terdampak atas sebuah perizinan yang berbentuk keputusan tata  usaha  negara.  Pemerintah  dalam menjalankan  sistem pemerintahannya perlu mempertimbangkan serta membuat kebijakan-kebijakan strategis dalam proses  mendapatkan  perizinan  serta  ketentuan-ketentuan  umum  dalam pemerintah  untuk  menegakkan  peraturan  yang  berlaku,  menjaga  ke tertiban umum dan kekuasaan negara.

## 5. Dampak  Pemberian  Izin    M endirikan  Bangunan  di  W ilayah  Rawan Bencana di Cisarua
Dalam melakukan pembangunan di tempat dengan dataran tinggi seperti di daerah Cisarua yang di mana rumah-rumah, gedung, vila, hotel dibangun jika dilihat  dari  topografi  tentu  saja  itu  sangat  berbahaya  melihat  dari  tempat tersebut  yang  rawan  akan  bencana  longsor, oleh karena itu perizinan terkait pembangunan bangunan didaerah Cisarua seharusnya pemerintah dapat lebih lagi  mengawasinya,  jika  kita  lihat  hal-hal  tersebut  maka  dampak  dari pemerian  izin  pendirian  bangunan  di  wilayah  rawan  bencana  di  Cisarua adalah sebagai berikut :
a. M elanggar  Peraturan  tentang  M itigasi  Bencana  dan  Rencana  Tata Ruang  W ilayah:  Pemerintah-pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat telah  mengatur  mengenai  mitigasi  bencana  bangunan  gedung.  Hal  ini dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengurangi  risiko  dan  dampak  akibat bencana  terhadap  bangunan  gedung  yang  mengancam  keselamatan manusia  di  kawasan  rawan  bencana.  Seperti  yang  kita  ketahui  terdapat banyak  potensi  bencana  alam di  wilayah  Indonesia  di  antaranya  adalah gempa bumi, banjir, longsor, hingga tsunami. Demi meminimalisir korban jiwa  pada  saat  terjadinya  bencana  alam,  maka  pemerintah  membuat peraturan  terkait  mitigasi  bencana  terhadap  bangunan  gedung.  Pada wilayah Jawa Barat yang dominan dengan bentuk topografis pegunungan dan  lereng  membuat  beberapa  wilayah  menjadi  lokasi  rawan  bencana
longsor,  terlebih  jika  sudah  memasuki  musim penghujan.  Maka kondisi tanah  pada  lahan  yang  memiliki  tingkat  kemiringan  20%  atau  lebih menjadi  tidak  stabil,  hal  ini  dapat  berujung  pada  pergerakan  tanah mengikuti  gravitasi  yang  disebut  dengan  longsor.  Salah  satu  wilayah rawan  bencana  longsor  di  Jawa  Barat  adalah  wilayah  Kabupaten  Bogor tepatnya  daerah  dataran  tinggi  Cisarua.  Oleh  karena  itu  izin pembangunan  bangunan  gedung  pada  wilayah  tersebut  perlu  di  atur secara  ketat  demi  menjaga  keselamatan  masyarakat  setempat. Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  telah  menerbitkan  aturan tentang  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  pada  wilayah  rawan  longsor. Tingkat  kemiringan  suatu  kawasan  menjadi  bahan  pertimbangan  dalam pemberian  IMB  kepada  developer  atau  individu.  Pada  kawasan  dengan tingkat kerawanan tinggi, yakni dengan kemiringan tanah lebih dari 40%, atau pada tikungan sungai serta alur sungai kering maka pemberian IMB tidak  diperkenankan  karena  memiliki  risiko  longsor  yang  tinggi.  Bagi gedung yang diperuntukkan untuk kegiatan industri tidak diperbolehkan untuk  didirikan  pada  tanah  dengan  tingkat  kemiringan 20%  - 40%, dan tidak  disarankan  untuk  mendirikan  kawasan  industri  pada  kawasan dengan  tingkat  kerawanan  rendah,  yakni  dengan  kemiringan  tanah kurang  dari  20%.  Pendirian  bangunan  untuk kegiatan industri memang tidak  disarankan  didirikan  pada  tanah  yang  memiliki  kemiringan  lebih dari  15%.  Sementara  itu  pemberian  IMB  selain  berfungsi  industri  pada lahan  dengan  tingkat  kemiringan  20%  -  40%  perlu  memenuhi  kriteria sebagai berikut:
a) Memenuhi persyaratan sudut kemiringan;
b) Jarak bebas terhadap tepi lereng dan atau tepi kaki lereng yang dapat dibangun;
c) Struktur dan komposisi tanah pembentuk lereng; dan
d) Memenuhi persyaratan teknis bangunan di kawasan rawan longsor. Beberapa persyaratan tersebut perlu dipenuhi sebelum memberikan IMB pada  developer  atau  individu.  Pelanggaran  terhadap  aturan  tersebut dapat  dikenakan,  baik  sanksi  administratif  maupun  sanksi  pidana. Bagi individu  yang  secara melawan hukum mendirikan bangunan di kawasan rawan longsor dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
a) Peringatan tertulis;
b) Penghentian sementara kegiatan;
c) Penutupan lokasi;
d) Pencabutan izin;
e) Pembongkaran bangunan;
f) Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
g) Denda administratif
Ada  pula  sanksi  pidana  terhadap  pelanggar  yakni,  pidana  kurungan paling  lama  3  (tiga  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp.  50.000.000,00 (lima  puluh  juta  rupiah.  Sanksi  tidak  hanya  diberikan  kepada  pelaku pendirian bangunan, termasuk juga pada pejabat yang memberikan izin. Pejabat  yang  berwenang  menerbitkan  persetujuan  pemanfaatan  ruang
yang  tidak  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  5  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp  500  juata rupiah.  Kemudian  pejabat  tersebut  dapat  dikenakan  pidana  tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.
b. M eningkatkan  Potensi  Bencana Longsor:  Dampak  Wilayah  Kecamatan Cisarua  di  Kabupaten  Bogor  berada  pada  zona  bahaya  Longsor.  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  telah  mencatat  pada  rentang tahun  2011  sampai  2021  telah  terjadi  96  fenomena  bencana  longsor  di Kecamatan  Cisarua,  rata-rata  terjadi  pada  saat  musim  penghujan  tiba. Bencana  longsor  pada  umumnya  memang  terjadi  pada  daerah  dengan curah  hujan  rata-rata  tinggi  (di  atas  2500  mm/tahun),  serta  memiliki kawasan  lereng  yang  curam  (lebih  dari  40%)  dan/atau  kawasan  rawan gempa.  Melihat fakta bahwa Bogor merupakan kota dengan curah hujan tertinggi  di  Indonesia  menjadikan  wilayah  Cisarua  semakin  rawan terhadap  bencana  longsor.  Membangun  bangunan  gedung  secara sembarangan  akan membuat potensi bencana longsor tersebut melonjak naik.  Aktivitas  yang  dilakukan  pada  lereng-lereng  yang  memiliki kemiringan  20%  -  40%  dapat  meningkatkan  potensi  bencana,  karena getaran  yang  dihasilkan  dari  aktivitas  manusia  seperti:  proses pembangunannya  maupun  aktivitas  produktif  setelahnya,  akan menimbulkan retakan pada tanah yang menyebabkan longsor terjadi.
c. Tuntutan Sosial: Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di wilayah rawan bencana  akan  menciptakan  tekanan  sosial.  Tuntutan  sosial  dari masyarakat  dan  kelompok  lingkungan  yang  mentang  keputusan pemerintah  yang  secara  sewenang-wenang  memberikan izin mendirikan bangunan  pada  lahan  yang  tidak  memenuhi  kriteria  untuk  didirikan bangunan  gedung.  Hal  ini  terjadi  karena  timbulnya  kekhawatiran  dan ketidakpuasan  terhadap  keputusan  yang  diambil  oleh  pemerintah. Kekhawatiran  timbul  daripada  potensi  bencana  yang  meningkat  dan dapat  berdampak  pada  lingkungan  dan  perekonomian.  Kemudian ketidakpuasan  terhadap  sikap  pemerintah  yang  tak  acuh  terhadap  isu lingkungan  yang  terjadi.  Apabila  terjadi  bencana  longsor,  pemerintah tidak  semata-mata  menyalahkan  cuaca  sebagai  penyebab  tunggal terjadinya  bencana.  Pemberian  IMB  yang  melanggar tata  kelola  wilayah rawan bencana secara signifikan dapat meningkatkan terjadinya bencana longsor.
Hal-hal  di  atas  merupakan  dampak  dari  diberikannya  perizinan  pendirian bangunan  di  daerah  Cisarua  yang  rawan  akan  bencana,  jika  hal  ini  terus berlanjut  ke  depannya  daerah  Cisarua  yang  bagus  akan  kekayaan  alamnya akan  menjadi  tempat  yang  rawan  untuk  ditinggali  bagi  warga  sekitar  dan hewan yang hidup bebas di sana.

## SIM PULAN
Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  dampak  dari  pemberian  izin pendirian  bangunan  akan  membuat  kepercayaan  masyarakat  kepada pemerintah  semakin  menurun  karena  dengan  adanya  perizinan  pendirian
bangunan  di  daerah  Cisarua  secara  semena-mena  melanggar  peraturan perundang-undangan  yang  telah  disebutkan  di  atas,  serta  potensi  bencana longsor yang akan menghantui para warga sekitar dan menimbulkan tuntutan sosial  untuk  pemerintah  dapat  menangani  hak  tersebut  jangan  sampai  jika terjadi  korban  pemerintah  baru  memikirkan tindakannya, sehingga menurut saya  kesimpulan  dalam kasus  ini  bahwa  pemberian  perizinan pembangunan di daerah Cisarua perlu diperketat dan melihat dari segi sosial, topografi, dan dampaknya.
Saran dari penulis adalah pemerintah perlu mengawasi daerah-daerah yang sudah  diberikan  perizinan  pembangunannya  dan  perlu  mengawasi pembangunan tersebut untuk melihat agar tidak terjadinya pelanggaran yang akan  merugikan    masyarakat  sekitar  serta  pemerintah  juga  perlu memperhatikan  dalam  proses  pemberian  izin  pembangunan  tersebut  agar tidak terjadi penyuapan dalam prosesnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amriuddin.  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2012
Basah, Siachran. “ Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi “. Makalah  pada  Penataran  Hukum  Administrasi  dan  Lingkungan  di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.
Bempah, Ramadhan Triyadi. “ Tebing Setinggi Empat Meter di Puncak Longsor
“, tersedia di:
http://regional.kompas.com/read/2017/02/12/17583291/tebing.setingg
i.empat.meter.di.punca%20.longsor diakses tanggal 14 Desember 2023 Firmansyah,  Bima.  “  Pengungsi  Longsor  di  Puncak  Bogor  Butuh  Bantuan
Segera “, Tersedia Di
http://www.liputan6.com/news/read/2152777/pengungsi-longsor-di- puncak-bogor-butuh-bantuan-segera, diakses tanggal 14 Desember 2023 Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika, 1993 Hasudungan, Albert. 2023. Pengantar Ekonomi Lingkungan Dan Sumber Daya Alam (SDA): Konsep Dan Aplikasi Studi Kasus Di Indonesia. Deepublish. Lutfhie, Fadhila Shaffa. “ Dampak Keputusan Pemberian Izin Lingkungan Oleh Pejabat  Pemberi  Izin  Terhadap  Pembangunan  Lingkungan  Hidup  Yang Berkelanjutan ”. Padjajaran Law Review. Vol. 2 No. 4 Tahun 2013
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Media Grup, 2005 Nurdiansah,  Muhamad  Andre.  2023.  “Relevansi  Kebijakan  Masa  Jabatan Kepala  Desa  Dalam  Undang-Undang  Nomor.  06  Tahun  2014.”  Jurnal  Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial e-ISSN 2745: 5920.
Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung. Perda No. 13 Tahun 2013 Peraturan  Daerah  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Perda No. 22 Tahun 2010
Peraturan Menteri Pekerja Umum Tentang Pedoman-Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor. Permenpu No. 22 Tahun 2007 Peraturan Menteri Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri.

## Permen No. 40 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. PP No. 2 tahun 2022
Pudyatmoko,  Y.  Sri.  Perizinan  Problem  dan  Upaya  Pembena han.  Jakarta: Grasindo, 2009
R, Ridwan H. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo, 2006 Rhiti  Dan  Pudyatmoko.  “  Kebijakan  Perizinan  Lingkungan  Hidup  di  Daerah Istimewa Yogyakarta ”. Mimbar Hukum. Vol. 28 No. 2 Tahun 2016
Ridwan, Juniarso dan Toto T Suriaatjmadja. Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Bandung: Nuansa Cendikia, 2016
Sondakh,  Fandy.  “  Kebijakan  Pemerintah  Terkait  Perizinan  Pembangunan Sarana Telekomunikasi “. Jurnal Politico. Tahun 2019
Ubaidillah,  Imam.  “  Zonasi Potensi Kerawanan Longsor di Kecamatan Cisarua
Kabupaten Bogor “ tersedia di:
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38021?mode= full Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. UU  No. 23 Tahun 1999 Undang-Undang Tentang Penataan Ruang. UU No. 26 Tahun 2017 Undang-Undang  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. UU No. 32 Tahun 2009