Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 2, Februari 2021
ANALISIS  PEMERIKSAAN  PAJAK  DENGAN  MODEL  COMPLIANCE  RISK MANAGEMENT  (CRM)  DALAM  MENINGKATKAN  PENERIMAAN  PAJAK PADA KPP PRATAMA SENEN

## Tri Puji Astuti dan Gunadi
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia Email: asthy.asti@gmail.com dan triguna.gunadi@gmail.com

## Abstract
The  Directorate  General  of  Taxes  in  order  to  increase  tax  revenue  issued  a regulation, namely SE-24 / PJ / 2019 regarding the Implementation of Compliance Risk  Management  (CRM),  one  of  which  regulates  tax  supervision  and  audit activities. Compliance Risk Management is a Taxpayer compliance risk management process  that  is  carried  out  systematically  by  the  Directorate  General  of  Taxes  by making treatment choices that can be used to increase compliance effectively while preventing non-compliance based on the behavior of the Taxpayer and the capacity of its resources. This study aims to analyze the implementation and evaluation of tax audits  with  Compliance  Risk  Management  in  increasing  tax  revenue  at  KPP Pratama Senen. The research method used is a descriptive qualitative approach with literature study and in-depth  interviews.  The results showed that the tax audit with Compliance  Risk  Management  resulted  in  the  achievement  of  tax  revenue  at  KPP Pratama Senen amounting to 1,599,611,317,526 or an achievement of 118.50% and an increase in individual taxpayer compliance to 101% and corporate taxpayers to 83%. and evaluation  of the implementation  of  Compliance Risk Management  using six indicators according to William Dunn, namely: effectiveness, efficiency, leveling, adequacy, responsiveness, and accuracy.
Keywords: Compliance Risk Management, Supervision and Audit Tax

## Abstract
Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam  rangka  meningkatkan  penerimaan  pajak mengeluarkan aturan yaitu SE-24/PJ/2019 mengenai Implementasi Compliance Risk Management  (CRM),  dimana  salah  satu  nya  mengatur  mengenai  kegiatan pengawasan  dan  pemeriksaan  pajak.  Compliance  Risk  Management  merupakan sebuah  proses  pengelolaan  risiko  kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  dilakukan  secara sistematis  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  dengan  membuat  pilihan  perlakuan  yang dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  kepatuhan  secara  efektif  sekaligus  mencegah ketidakpatuhan  berdasarkan  perilaku  Wajib  Pajak  dan  kapasitas  sumber  daya  yang dimiliki.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan  dan  evaluasi pemeriksaan  pajak  dengan  Compliance  Risk  Management  dalam  meningkatkan penerimaan  pajak  pada  KPP  Pratama  Senen.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan  studi  kepustakaan  dan  wawancara mendalam.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pemeriksaan  pajak  dengan  Compliance Risk Management itu menghasilkan pada tahun 2020 tercapainya penerimaan pajak
pada  KPP  Pratama  Senen  sebesar  1.599.611.317.526  atau  capaian  118,50  %  dan meningkatnya  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  menjadi  101%  dan  wajib  pajak badan menjadi 83%.  dan evaluasi penerapan Compliance Risk Management dengan menggunakan  enam  indikator  menurut  William  Dunn  yaitu  :  efektivitas,  efisiensi, perataan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.
Kata Kunci: Compliance Risk Management, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak.

## Coresponden Author
Email: asthy.asti@gmail.com Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

## Pendahuluan
Tantangan  utama  yang  dihadapi  pemerintah  dan  otoritas  pajak  adalah ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  dan  regulasi  perpajakan  (OECD,  2001).  Kepatuhan selalu,  dan  hampir  pasti  akan  selalu,  menjadi,  masalah  utama  dalam  administrasi perpajakan  (Mason,  2008).  Menurut  (Leviner,  2008),  penelitian  telah  membuktikan bahwa  “ketidakpatuhan  pajak  adalah  masalah  yang  serius  dan  kompleks,  tergantung pada  berbagai  penyebab”.  Ketidakpatuhan  pajak  juga  merupakan  masalah  universal yang dihadapi oleh setiap negara dalam menyelenggarakan kebijakan pajak.
Ketidakpatuhan  pajak  merupakan  salah  satu  risiko  yang  harus  dikelola  oleh administrasi  perpajakan  untuk  memenuhi  tujuannya  dalam  mengumpulkan  penerimaan untuk  pembangunan  negara.  Sejalan  dengan  sudut  pandang  yang  dikemukakan  oleh peneliti,  otoritas  pajak  juga  mengakui  fakta  bahwa  tidak  semua  wajib  pajak  bersedia melaporkan  penghasilannya  dan  membayar  pajak.  Faktanya,  penelitian  telah membuktikan  bahwa  ada  wajib  pajak  yang  bersedia  melakukan  apa  saja  untuk menghindari  kepatuhan  terhadap  undang-undang  perpajakan  (Braithwaite  et  al,  2005; Ayres  dan  Braithwaite,  1992;  Kirchler  et  al.,  2003).  Dengan  memahami  kepatuhan pajak, akan mudah bagi otoritas pajak untuk menemukan cara untuk mengatasi masalah ini dan merencanakan strategi untuk mengelolanya.
Ketidakpatuhan  pajak  dapat  dibedakan  menjadi  penghindaran  pajak  ( tax avoidance ) dan penggelapan pajak ( tax evasion ). Kedua aktivitas ini berbeda dari    segi legalitasnya. Penghindaran pajak merupakan usaha mengurangi kewajiban pajak dengan menggunakan  aturan  pajak  yang  ada,  sedangkan  penggelapan  pajak  merupakan pelanggaran  terhadap  aturan  pajak.  Untuk  mengurangi  perilaku  penghindaran  pajak, pembuat kebijakan dapat menggunakan hukum dengan menjadikan modus penghindaran pajak  sebagai  suatu  yang  ilegal  sehingga  upaya  penegakan  hukum  ( legal  enforcement) dapat digunakan (Blaufus Et al., 2016).
(Nurmantu (2005)) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Nurmantu kemudian membedakan kepatuhan tersebut menjadi  dua  yaitu  kepatuhan  formal  dan  kepatuhan  material.  Kepatuhan  formal  adalah
suatu  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  memenuhi  kewajiban  perpajakan  secara  formal sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Perpajakan.  Di  sisi  lain,  kepatuhan material  adalah  suatu  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  secara  substanstif  memenuhi serangkaian  ketentuan  material  perpajakan  sesuai  dengan  isi  dan  jiwa  Undang-Undang Perpajakan.
Upaya meningkatkan kepatuhan ( tax compliance ) pada wajib pajak berkaitan erat dengan  pelaksanaan  fungsi  pemeriksaan.  Keterbukaan  dan  kejujuran  dari  wajib  pajak dalam melaporkan pajak terutang memberikan kemudahan bagi petugas pemeriksa pajak dalam  melakukan  pemeriksaaan.  Namun,  jumlah  wajib  pajak  jauh  lebih  banyak dibandingkan dengan petugas pemeriksaan pajak, maka mustahil pemeriksaan dilakukan terhadap  seluruh  wajib  pajak.  Menurut  (Birskyte,  2008),  dengan  terungkapnya    kasus penggelapan  pajak  dari  wajib  pajak  dapat  meningkatkan  penerimaan  negara,    dan pemeriksaan itu bisa dijadikan alat pengintai sebagai efek  pencegahan.
Pemeriksaan  pajak  merupakan  proses  pengumpulan  dan  pengevaluasian  bahan bukti yang dilakukan oleh orang yang kompeten. Pemeriksaan pajak cenderung kepada audit  ketaatan  ( compliance  audit ),  karena  salah  satu  tujuan  dari  pemeriksaan  pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan  (Kurniawan, 2011). Untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka Direktur  Jenderal  Pajak  dapat  melakukan  pemeriksaan  terhadap  Wajib  Pajak.  Dari pelaksanaan  pemeriksaan  tersebut  diharapkan  adanya  peningkatan  kepatuhan  tidak hanya dari Wajib Pajak yang diperiksa, melainkan dapat meluas yaitu dari Wajib Pajak lainnya ( deterrent effect ) maupun masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak (Gunadi,  2004).  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  telah  menetapkan  peraturan  tentang standar  pemeriksaan  yang  digunakan  untuk  mengukur  kualitas  pemeriksaan  yaitu capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan.
Pemeriksaan  pajak  diperioritaskan  kepada  wajib  pajak  yang  beresiko penghindaran  pajak.  Penegakan  hukum  ( law  enforcement )  dibutuhkan  untuk  mencegah hilangnya  penerimaan  negara  dari  segi  pajak.  Wujud  dari  penegakan  hukum  melalui pelaksanaan  fungsi  pengawasan  dan  fungsi  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  pegawai Direktorat  Jenderal  Pajak  berdasarkan  peraturan  berlaku.  Namun,  dalam  praktiknya kegiatan penegakan hukum masih sangat rendah.
Mencapai target penerimaan bukan sesuai yang mudah, banyak sekali faktor yang mempengaruhi secara internal maupun eksternal dalam menghimpun penerimaan pajak. Sistem  self assessmentyang diterapkan di  Indonesia tentunya mewajibkan setiap Wajib untuk  menghitung,  menyetor  dan  melaporkan  kewajiban  perpajakannya  sesuai  kondisi yang  sebenarnya  dan  DJP  sebagai  otoritas  perpajakan  mempunyai  tugas  melayani, menyuluh,  mengawasi  dan  melakukan  pemeriksaan  sebagai  upaya  penegakan  hukum kepada  Wajib  Pajak  apabila  kewajiban  perpajakan  tidak  dilaksanakan  sesuai  kondisi yang sebenarnya.
Penelitian  yang  dilakukan  Gunarso  menunjukkan  bahwa  pemeriksaan  pajak  dan sanksi  perpajakan  berpengaruh  terhadap  perilaku  patuh  Wajib  Pajak  (Gunarso,  2016). Namun  demikian,  kepatuhan  ini  belum  secara  langsung  berdampak  kepada  kenaikan
penerimaan  pajak,  karena  sebagian  besar  surat  ketetapan  pajak  sebagai  hasil pemeriksaan  diajukan  upaya  hukum  keberatan  dan  banding  oleh  Wajib  pajak. Pemeriksan  pajak  tidak  efektif  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak.  Penelitian  ini difokuskan  pada  jumlah  penerbitan  Surat  Perintan  Pemeriksaan  (SP2)  dengan  jumlah surat  ketetapan  pajak  yang  diterbitkan  ternyata  tidak  mampu  mencapai  target penerimaan.
Pada  11  September  2019,  Direktorat  Jenderal  Pajak  telah  mengeluarkan  SE- 24/PJ/2019  mengenai  Implementasi  Compliance  Risk  Management  (CRM),  dimana salah  satu  nya  mengatur  mengenai  kegiatan  pengawasan  dan  pemeriksaan  pajak. Peraturan  tersebut  sebagai  pengganti  SE-40/PJ/2012  tentang  Benchmark  Behavioral Model. Compliance Risk Management itu merupakan suatu pengelolaan yang sistematis terhadap  risiko  kepatuhan  yang  ditimbulkan  dari  Wajib  Pajak.  Dalam  Surat  Edaran tersebut,  CRM  memfokuskan  pada  risiko  dasar  yang  memengaruhi  kepatuhan  dalam pemenuhan kewajiban perpajakan WP. Risiko kepatuhan mencakup risiko dalam proses pendaftaran ( registration ), pelaporan ( filling ), dan pembayaran pajak ( payment ).
Menurut OECD (2004), Pengertian Compliance Risk  Management  “ is  a systemic approach  to  managing  taxpayer  compliance,  advocating  that  risk  treatments  should vary  according  to  risk  severity  and  nature  of  the  underlying  behaviors,  and  should  be designed  to  influence  both  current  and  future  behaviors” .  Selain  OECD,  Pengertian Compliance  Risk  Management  juga  dijelaskan  dalam  European  Commission  (EC) (2010)  “ a    systematic    process    in    which    a    tax    administration    makes    deliberate choices    on  which  treatment    instruments  could  be  used  to  effectively  stimulate compliance  and  prevent  non-compliance,  based  on  the  knowledge  of  all  (taxpayers’ behaviour) and related to the available capacity”.
Dari  pengertian  itu  CRM  merupakan  suatu  metode  pengelolaan  kepatuhan  yang terdapat  risiko  dan perilaku wajib pajak. CRM itu bukan hanya mengenai  pemeriksaan tetapi pendekatan yang komprehensif dalam mengelolah kepatuhan untuk meningkatkan penerimaan  pajak.  CRM  juga  merupakan  suatu  proses  yang  sistematis  dalam administrasi  pajak  yang  dapat  digunakan  secara  efektif  dalam  kepatuhan  maupun ketidakpatuhan pajak berdasarkan pengetahuan dari Wajib Pajak.
Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam  mencapai  target  penerimaan  pajak  didukung melalui  unit  pelayanan  dibidang  perpajakan  disebut  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP). Salah satu tantangan yang dihadapi oleh KPP adalah tidak tercapainya penerimaan pajak pada  tiap  tahunnya.  Biasanya,  tidak  tercapainya  diakibatnya  wajib  pajak  orang  pribadi maupun  wajib  pajak  badan  yang  melaporkan  SPT  Tahunan  nya  tidak  secara  sukarela melaporkan  utang  pajaknya  secara  keseluruhan,  melakukan  tindak  penggelapan  pajak dan  tindak  penghindaran  pajak.  Risiko  yang  dihadapi  oleh  AR  menjadi  beban  yang ditanggung  untuk  dilakukan  pemeriksaaan  pajak.  Pada  tahun  2013-2019,  KPP  Pratama Senen tidak mencapai target penerimaan pajak, padahal terdapat empat KPP Pratama di Jakarta  Pusat  yang  tercapai  penerimaan  pajak  yaitu  Pratama  Gambir  Satu,  Pratama Sawah  Besar  Dua,  Menteng  Tiga,  dan  Tanah  Abang  Satu.    Tidak  tercapai  nya  target penerimaan menyebabkan kehilangan pajak.
Atas  dasar  tersebut,  peneliti  melakukan  penelitian  mengenai  penerapan Compliance  Risk  Management  dalam  rangka  meningkatkan  penerimaan  pajak.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan dan evaluasi pemeriksaan pajak dengan  Compliance  Risk  Management  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  pada KPP  Pratama  Senen.  Penelitian  ini  Mengacu  pada  penelitian  sebelumnya  yaitu penelitian  pertama  yang  dilakukan  oleh  (Arifanda  Purba,  2012)  menjelaskan  dari  hasil pemeriksaan  di  KPP  Pratama  Palmerah  terdapat  pola  wajib  pajak  badan  yang  sektor usaha  berpotensial  yang  dalam  bidang  usaha.  Penelitian  kedua  yang  dilakukan  oleh (Muhammad  Iqbal,  2013)  menjelaskan  pelaksanaan  pemeriksaan  pajak  dengan  metode Benchmark  Behavioral  Model  ini  terdapat  beberapa  kelemahan  dari  segi  pelaksanaan, dan  pengawasan sehingga kurang bisa dimanfaatkan dengan optimal pada setiap KPP . Penelitian  ketiga  dilakukan  oleh  (Muhammad  Febran  Nurdin,  2017)  menjelaskan Penggunaan  metode  Benchamrk  Behavioral  Model  tidak  berjalan  efektif  dalam mengindentifiksai risiko kepatuhan di KPP dilingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II dan pemilihan Benford’s Law dalam mendeteksi ketidakpatuhan dapat digunakan secara mandiri di masing-masing. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak dengan model Compliance Risk Management, sehingga penelitian ini akan memberikan hasil yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Model Compliance Risk Management ini sebagai kebaharuan dari Benchamrk Behavioral Model.

## Metode Penelitian
(Hamidi (2007) menjelaskan mengenai Metode Peneletian yaitu suatu perangkat yang disusun secara sistematis, logis dan rasioanal. Biasanya, digunakan oleh peneliti dalam membuat perencanaan, mengumpulkan, menganalisis dan menghasilkan suatu kesimpulan.Pendekatan penelitian yang mendukung dalam penyusunan adalah pendekatan kualitatif. menyatakan:
“Qualitative approach is one in which the inquirer ofter makes knowledge claims based  primarily  on  constructivist  persperctives  (i.e.,  the  multiple  enings  of  individual experiences meanings socially and historically constructed, with an intent of developing a theoryor pattern) or advocacy/participatory perspective (i.e., political, issue-oriented, collaborative, or change oriented) or both.”
Dari  definisi  tersebut  dapat  dijelaskan  pendekatan  kualitatif  itu  suatu  proses penelitian ilmiah berdasarkan masalah-masalah sosial yang digambarkan secara holistik dengan  didukung  informasi  dari  para  informan.  Infomasi  yang  diperoleh  bisa  berupa data berbentuk gambar, angka dan kata-kata.
Dalam penyusunan penelitian dilakukan secara deskriptif yaitu adanya data yang menggambarkan  secara  detail  mengenai  fenomena  yang  terjadi.  Hal  tersebut  sesuai dengan pernyataan  (Neuman, 2000:30) penelitian deskriptif adalah”
“Descriptive  research  presents  pictures  of  specific  details  of  situation,  social setting,  or  relationship.  The  outcome  of  descriptive  study  is  a  detailed  picture  of  the subject.”
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriftif  kualitaif  yang  bertujuan  untuk menggambarkan,  meringkas  berbagai  kondisi,  situasi,  atau  berbagai  fenomena  realitas sosial  yang terjadi  di  masyarakat khususnya dalam  melaksanakan pemeriksaan pajak  ( Burhan Bungin, 2011).
Pemilihan pendekatan yang akan digunakan akan memberikan pemahaman secara mendalam  terhadap  penerapan  model  Compliance  Risk  Management  sebagai pembaharuan dari Benchmark Behavioral Model di KPP Senen .

## Hasil dan Pembahasan

## A. Analisis  Penerapan  Pemeriksaan  Pajak  dengan  Model  compliance  Risk Management di KPP Pratama Senen
Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  akhirnya  menerapkan  pengawasan  kepatuhan berbasis  risiko  atau  compliance  risk  management  (CRM).  Penerapan  CRM merupakan  bagian  dari  program  reformasi  perpajakan.  Program  ini  merupakan kelanjutan  dari  amnesti  pajak  dan  transparansi  informasi  keuangan.  Tujuannya, untuk  membangun  profil  risiko  wajib  pajak  secara  lebih  canggih  dan  akurat. Sebelum,  adanya  CRM  yang  diberlakukan  adalah  Benchmark  Behavioral  Model (BBM),  dimana  alat  bantu  ini  digunakan  dalam  mengindentifikasi  risiko ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Hasil dari metode BBM ini adalah  daftar  prioritas  wajib  pajak  yang  perlu  didalami  kewajaran  dalam penyampaian SPT.
Sebelum  dikeluarkan  kebijakan  melalui  SE-24/PJ/2019  ini,  Dirjen  Jenderal Pajak  (DJP)  mengadaptasi  metode  ini  dari  International  Best  Practice  dan  melalui Knowladge  Sharing  administrasi  dari  negara  lain  serta  forum  pengembangan Compliance  Risk  Management.  Sebelumnya  berbagai  metode  dan  alat  telah diciptakan  oleh  DJP  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dengan menginstruksikan  instansi  vertikal  dibawahnya  agar  lebih  terukur  secara  kualitatif dan  kuantitatif  dalam  metode  pengawasan  terhadap  wajib  pajak.  Metode  dan  alat yang  diciptakan  oleh  DJP  selama  ini  masih  terfokus  kepada  pemeriksaan  dengan menggunakan  rasio  keuangan  dengan  pemetaan  wilayah  wajib  pajak  sebagai pembedanya.  Oleh  karena  itu  dikembangkan  suatu  metode  identifikasi  dan pengawasan  terhadap  kegiatan  usaha  wajib  pajak  yang  dimulai  Compliance  Risk Management.
Penerapan  analisis  risiko  dalam  pengawasan  terhadap  wajib  pajak  berisiko mutlak  dilakukan.  Pada  tahap  identifikasi  wajib  pajak  perlu  ada  mekanisme  yang dapat memetakan Wajib pajak berdasarkan tingkat risikonya. Hal ini terkait dengan jumlah  Wajib  pajak  yang  sangat  besar  tetapi  dengan  terbatasnya  jumlah  pegawai yang  mengawasi  langsung  Wajib  pajak  yaitu  Account  Representative.  Dengan adanya  model  Compliance  Risk  Management  ini  DJP  memiliki  acuan  untuk mengidentifikasi Wajib pajak Badan mana saja yang kepatuhan membayar pajaknya relatif rendah atau diluar kelaziman ( undertax ). Melalui model ini, diharapkan dapat
membantu kerja dari Account Representative dalam melihat dan mengawasi Wajib pajak badan berisiko untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan strategi yang tepat.
KPP  Pratama  Senen  telah  menerapkan  model  Compliance  Risk  Management selama  1  tahun  sejak  diberlakukan  pada  tahun  2019.  Model  ini  disediakan  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  melalui  sistem  basis  data.  Sistem  ini sudah  diberlakukan ke  seluruh  KPP  di  Indonesia.  DJP  telah  melakukan  sosialiasi  mengenai  model Compliance  Risk  Management  agar  kepatuhan  wajib  pajak  meningkat  yang  secara langsung akan berdampak pada penerimaan pajak di setiap KPP di Indonesia.
Sejak  penggunaan  model  Compliance  Risk  Management  ini,  KPP  Pratama Senen  pada  tahun  2020  telah  mencapai  target  penerimaan  pajak  sebesar 1.599.611.317.526 atau capaian 118,50 %. Padahal pada tahun 2013-2019, realisasi penerimaan pajak yang dihimpun oleh KPP Pratama Senen tidak tercapai atau rata- rata  capaian  hanya  80%  dari  target  penerimaan  pajak.  Namun,  dari  tercapainya masih terdapat masalah yaitu hasil penerimaan CRM hanya berkontribusi 30 % dari total  kenaikan    realisasi  penerimaan  pajak  tahun  2020  dikurangi  realisasi penerimaan  pajak  2019  .  Angka  30  %  dari  kontribusi  tersebut  terlihat  rendah mengingat CRM ini hanya sebagai alat bantu yang digunakan oleh pihak AR dalam meningkatkan penerimaan pajak.
Realisasi penerimaan pajak yang telah mencapai target penerimaan pada tahun 2020,  hal  tersebut  dipengaruhi  kepatuhan  dari  wajib  pajak  yang  meningkat. Peningkatan  kepatuhan  itu  dijelaskan  dari  rasio  kepatuhan  WPOP  menjadi  101% apabila  dibandingkan  pada  tahun 2019 hanya 84% dan rasio  kepatuhan WP Badan menjadi  83%  dibandingkan  pada  tahun  2019  sebesar  70%.  Kenaikan  rasio kepatuhan  didukung  dengan  patuhnya  wajib  pajak  dalam  melaporkan  SPT  pada KPP  Pratama  Senen.  Penggunaan  model  Compliance  Risk  Management  berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Tidak tercapainya penerimaan pajak pada 2019, AR melakukan penelitian awal dengan database yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebelum dilakukan pemeriksaaan pajak yaitu dalam matriks risiko ditemukan sebanyak 50 wajib pajak yang  beresiko.  Matriks  risiko  menjelaskan  ketidakpatuhan  tinggi  dengan  dampak fiskal yang tinggi ditunjukkan pada sumbu X3Y3 sebanyak 35 WP dan pada sumbu X3Y2 dengan dampak fiskal menengah sebanyak 1 WP. Ketidakpatuhan yang tinggi dibutuhkan  pemeriksaan  dan  pengawasan  secara  berkelanjutan  dari  AR  maupun Jabatan  Fungsional.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  Tedhy  sebagai  AR,  Wajib pajak  yang  telah  selesai  dilakukan  pemeriksaan  berdasarkan  CRM  sebanyak  19 Wajib Pajak.
Gambar 1 Matrik Risiko

## Sumber: KPP Pratama Senen
Proses Compliance Risk Management 1. Identifikasi Risiko
Proses  identifikasi  awal  ini  melalui  hasil  database  CRM  yang  dikeluarkan oleh  DJP.  Database  dipergunakan  oleh  AR  untuk  mengindentifikasi  tingkat  risiko. Setelah melakukan identifikasi awal, AR mengkelompokan wajib pajak berdasarkan tingkat  risiko  yang  ditimbulkan.  Berdasarkan  matriks  risiko  menunjukkan  terdapat 50  wajib  pajak  yang  wajib  dilakukan  pemeriksaan  karena  memiliki  rentang  tingkat risiko dari menengah hingga tinggi. Matriks risiko didukung dengan hasil wawancara Kepala  KPP  Senen  yaitu  “Matriks  risiko  itu  dipergunakan  oleh  AR  untuk  bukti penunjang  untuk  mengeluarkan  SP2DK  yang  ditujukan  kepada  wajib  pajak  yang berpotensial”.
2. Penilaian Risiko
Setelah  melakukan  identifikasi  risiko,  langkah  selajantnya  adalah  Penilaian Risiko. Penilaian tersebut berdasarkan matriks risiko dari 50 wajib pajak yang wajib dilakukan pemeriksaan, terdapat tingkat risiko yaitu: X3Y3 itu memiliki risiko yang tinggi,  X2Y2 itu memiliki  risiko  yang menengah dan X1Y1 itu risiko  yang rendah. Risiko yang tinggi itu yang menjadi prioritas untuk dilakukan pemeriksaan pajak.
3. Analisis Risiko
Setelah dilakukan oleh penilaian risiko,  AR bertugas melakukan menganalisis risiko berdasarkan hasil database CRM. Hasil analisis tersebut menunjukkan adanya ketidakpatuhan  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak.Ketidakpatuhan  yang  tinggi disebabkan  adanya  risiko  yang  besar,  namun  wajib  pajak  tidak  ingin  melaksanakan kewajibannya.
Dalam penelitian ini, dari 50 wajib pajak harus dilakukan pemeriksaan hanya 6 wajib  pajak  PT  yang  dijadikan  contoh  wajib  pajka  berisiko.  Contoh  yang  diambil dari Wajib Pajak PT. A ini terdapat nilai data kehilangan akibat ketidakpatuhan dari
wajib  pajak  paling  besar  pada  KPP  Pratama  Senen  adalah  -4,005,589,036  terkait ekualisasi  biaya  bunga.  Lalu  Ekualisasi  Bukti  Potong  PPh  4  (2)  Jasa  Konstruksi terhadap Penghasilan Final SPT Tahunan sebesar -1,443,193,187. Wajib Pajak PT. A itu  merupakan  salah  satu  wajib  pajak  yang  harus  dilakukan  dikarenakan  terdapat risiko  tinggi  yang  ditimbulkan.  Level  risiko  pada  WP  A  memiliki  tingkat  risiko sebesar  46,68  %  dari  tingkat  risiko  tinggi  secara  Setelah  memperoleh  data  risiko yang  dimiliki  oleh  setiap  wajib  pajak,  langkah  selanjutnya  yang  dilakukan  adalah menganalisis  risiko  tersebut  lalu  AR  memberikan  penyelesaian  berdasarkan  risiko tersebut.
4. Pemeriksaan dan Pengawasan
Dalam  menetapkan  wajib  pajak  yang  berisiko,  Direktorat  Potensi,  Kepatuhan, dan  Penerimaan  menyusun  dan  menyampaikan  usulan  daftar  Wajib  Pajak  untuk setiap  KPP  Pratama  melalui  Nota  Dinas  Usulan  Daftar  Wajib  Pajak.  Lalu  Kepala Bidang  Data  dan  Pengawasan  Potensi  Perpajakan  Kanwil  DJP  melakukan pembahasan  dengan  KPP  mengenai  usulan  daftar  Wajib  Pajak  Strategis  dengan mempertimbangkan  kriteria,  jumlah,  dan  mekanisme  penentuan  Wajib  Pajak berdasarkan  nota  dinas  Direktur  Potensi,  Kepatuhan,  dan  Penerimaan.  Lalu  Kepala Kanwil  DJP  menetapkan  Wajib  Pajak  untuk  setiap  KPP  Pratama  paling  lama  10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal Nota Dinas.
Setelah  dilakukan  penetapan  wajib  pajak  untuk  setiap  KPP  Pratama  oleh  DJP. Langkah  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  DJP  adalah  Assignment  Wajib  Pajak. Proses  ini  dilakukan  oleh  Kepala  KPP  Pratama  dengan  menerbitkan  nota  dinas tentang Assignment Wajib Pajak Strategis pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi II. Lalu Kepala KPP Pratama menugaskan Kepala Seksi Pengolahan Data dan lnformasi untuk  memproses  Assignment  Wajib  Pajak  dalam  Sistem  lnformasi  Direktorat Jenderal  Pajak  dengan  jangka  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari  kerja  sejak  tanggal Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak.
Setelah  dilakukan  assignment,  KPP  Pratama  akan  melakukan  penelitian  terkait wajib  pajak  yang  berisiko.  Penelitian  untuk  Tahun  Pajak  berjalan  dapat  dilakukan untuk  satu  atau  beberapa  jenis  pajak  berdasarkan  data  dan/atau  informasi  yang dimiliki  dan/atau  diperoleh  DJP  sesuai  dengan  SE-39/2015,SE-49/20  dan/atau  SE- 14/2018.  Penelitian  Untuk  Tahun  Pajak  Sebelum  Tahun  Pajak  Berjalan,dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Berdasarkan  OPP,  Kepala  KPP  Pratama  menerbitkan  Nota  Dinas  Penugasan kepada Supervisor untuk melakukan kegiatan penelitian, permintaan penjelasan atas  data  dan/atau  keterangan,  dan/atau  konseling  kepada  Wajib  Pajak Strategis, kecuali terhadap Wajib Pajak lnstansi Pemerintah, Wajib Pajak Kerja Sama  Operasi  (Joint  Operation),  Wajib  Pajak  PPJK  dan  Wajib  Pajak  cabang tanpa pusat.
2. Berdasarkan  Nota  Dinas,  Supervisor  sesuai  dengan  pengetahuan  dan pengalaman  yang  dimilikinya  bersama  dengan  Kepala  Seksi  Pengawasan  dan Konsultasi  dan  Account  Representative  melakukan  penelitian,  permintaan
penjelasan  atas  data  dan/atau  keterangan,  dan/atau  konseling  kepada  Wajib Pajak.
Hasil penelitian dituangkan dalam LHPt yang ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama,  Supervisor,  Kepala  Seksi  Pengawasan  dan  Konsultasi,  dan  Account Representative.  LHPt  berisi  kesimpulan  hasil  penelitian  berupa  Wajib  Pajak  telah atau  belum  memenuhi  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan sehingga  Wajib  Pajak  diusulkan  untuk  dilakukan  permintaan  penjelasan  atas  data dan/atau  keterangan.  LHPt  yang  dilengkapi  dengan  KKPt  dibuat  dalam  aplikasi Approweb,
Dalam  hal  setelah  penetapan  Wajib  Pajak  telah  masuk  dalam  DSPP,  maka terhadap  Wajib  Pajak  yang  belum  diterbitkan  NP2  untuk  suatu  Tahun  Pajak,  tetapi dilakukan  penelitian  dan  Wajib  Pajak  dimasukkan  dalam  OPP  sesuai  dengan  SE- 24/2019  atau  terhadap  Wajib  Pajak  yang  telah  diterbitkan  NP2  untuk  suatu  Tahun Pajak  maka  proses  pemeriksaan  tetap  dilanjutkan  tanpa  penelitian.  Tindak  Lanjut atas  Hasil  Penelitian  Wajib  Pajak  pada  KPP  Pratama  untuk  Tahun  Pajak  Berjalan berdasarkan hasil penelitian dilakukan tindak lanjut berupa penyampaian permintaan penjelasan  atas  data  dan/atau  keterangan  kepada  Wajib  Pajak  sesuai  dengan  SE- 39/2015,  SE-49/2016,  dan/atau  SE-14/2018;  dan  penyampaian  usulan  pemeriksaan untuk  Tahun  Pajak  berjalan  dapat  diajukan  setelah  berakhirnya  batas  waktu penyampaian  SPT  Tahunan  PPh  untuk  Tahun  Pajak  telah  dilakukan  penelitian  atas seluruh  jenis  pajak  (all  taxes).  Untuk  Tahun  Pajak  sebelum  Tahun  Pajak  Berjalan berdasarkan hasil penelitian atas pemenuhan kewajiban seluruh jenis pajak (all taxes) untuk  suatu  Tahun  Pajak  dilakukan  tindak  lanjut  seperti  Penyampaian  permintaan penjelasan  atas  datadan/atau  keterangan  kepada  Wajib  Pajak,sebagai  berikut penerbitan  1  (satu)  SP2DK,  dalam  hal  diketahui  Wajib  Pajak  belum  memenuhi kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan,  pembahasan  dengan Wajib Pajak dan pembuatan Berita Acara Pelaksanakaan Permintaan Penjelasan atas Data  dan/atau  Keterangan.  Berdasarkan  SP2DK  yang  telah  disampaikan  kepada Wajib  Pajak  dan/atau  tanggapan  Wajib  Pajak  atas  SP2DK  yang  telah  disampaikan maka  diterbitkan  LHP2DK  dalam  jangka  waktu  14  (empat  belas)    dibuat  dalam aplikasi Approweb.
Dalam hal LHP2DK telah diterbitkan tetapi Wajib Pajak tidak menyampaikan dan  membetulkan  SPT  dalam  jangka  waktu  14  hari  ,maka  Kepala  KPP  harus mengusulkan pemeriksaan atau memberikan tambahan waktu penyampaian/pembetulan  SPT.  Apabila  dalam  penelitian  ditemukan  data  baru  yang mengakibatkan  jumlah  pajak  terutang  menjadi  lebih  besar  daripada  hasil  penelitian yang  tercantum  dalam  SP2DK  maka  dapat  diterbitkan  SP2DK  baru  sepanjang terhadap Wajib Pajak tersebut belum diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan.
Penyampaian usulan pemeriksaan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Komite  Perencanaan  Pemeriksaan  Tingkat  Kanwil  DJP  melakukan  penelitian riwayat atau proses pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana
di  bidang  perpajakan  terhadap  Wajib  Pajak  yang  diusulkan  pemeriksaan  dalam DSPP.
2. Lalu  Kepala  Kanwil  DJP,  setelah  melakukan  pembahasan  dengan  Komite Perencanaan  Pemeriksaan  Tingkat  Kanwil  DJP,  memberikan  persetujuan terhadap usulan pemeriksaan dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak usulan pemeriksaan diterima.
Dalam  hal  diusulkan  sebagai  Pemeriksaan  Khusus  untuk  seluruh  jenis  pajak (all taxes), dilakukan langkah-langkah sebagai berikuti :
1. LHP2DK sebagai dokumen Analisis Risiko atau usulan pemeriksaan.
2. Lalu Kepala KPP Pratama menyusun daftar Wajib Pajak yang diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan dan menetapkannya masuk dalam DSPP.
3. Lalu  Kepala  KPP  Pratama  mengirimkan  DSPP  Wajib  Pajak  untuk  dilakukan pemeriksaan  langsung  kepada  Direktur  Pemeriksaan  dan  Penagihan  secara periodik, yaitu setiap akhir bulan.
4. Lalu  Komite  Perencanaan  PemeriksaanTingkat  Pusat  melakukan  penelitian riwayat  dan/atau  proses  pemeriksaan  bukti  permulaan  terhadap  Wajib  Pajak yang diusulkan pemeriksaan dalam DSPP.
5. Lalu  Direktur  Pemeriksaan  dan  Penagihan  menerbitkan  instruksi  pemeriksaan khusus  untuk  semua  jenis  pajak  (all  taxes),setelah  dilakukan  pembahasan bersama  Komite  Perencanaan  Pemeriksaan  Tingkat  Pusat,  paling  lama  akhir bulan berikutnya setelah usulan pemeriksaan diterima.
Kegiatan      pengawasan      dan      pemeriksaan      dilakukan  berdasarkan segmentasi Wajib Pajak dibagi menjadi 2 yaitu :
1. Wajib  Pajak  Strategis,  yang  dilaksanakan  melalui kegiatan penelitian secara komprehensif.
2. Wajib    Pajak    Lainnya,    yang    dilaksanakan    berbasis  kewilayahan,      kecuali Wajib Pajak yang sudah masuk dalam segmentasi Wajib Pajak Strategis.
Pengawasan    dan    pemeriksaan    Wajib    Pajak    Strategis  dilakukan  penelitian secara  komprehensif  sebagai  berikut:  penelitian    untuk    Tahun    Pajak    berjalan dilakukan    oleh  Kepala    Seksi    Pengawasan    dan    Konsultasi    dan  Account Representative   terhadap   kepatuhan   pemenuhan kewajiban  perpajakan  atas  satu atau    beberapa    jenis  pajak  dan  penelitian    untuk    Tahun    Pajak    sebelum    Tahun Pajak  berjalan    dilakukan    oleh    Kepala    Seksi    Pengawasan    dan  Konsultasi  dan Account  Representative  bersama  dengan  Supervisor  Fungsional  Pemeriksa (Supervisor)  terhadap  kepatuhan    pemenuhan    kewajiban    perpajakan    atas  seluruh jenis pajak (all taxes).
Pengawasan itu penting dilakukan sebagai  monitoring dalam kepatuhan  wajib pajak.  Pengawasan  terhadap  Wajib  Pajak  lainnya  itu  difokuskan  pada  kontribusi penerimaan  pajak  yang  besar.  Pengawasan  ini  pada  prinsipnya  dilakukan  dengan berbasis  kewilayahan,  maka  pengawasan  harus    dilakukan  secara  lebih  intensif. Pengawasan  ini  dapat  dilakukan  oleh  Account  Representative  berdasarkan pertimbangan Kepala KPP.
Dalam    pelaksanaan    pengawasan    dan/atau    pemeriksaan  dapat  dilakukan permintaan bantuan penilaian kepada Fungsional Penilai sesuai dengan SE-05/2020, antara lain:
1. Terdapat    transaksi    yang  menjelaskan  nilai    hasil    penilaian    yang  dilakukan oleh  DJP  dalam  rangka  pelaksanaan  Undang-Undang    Pengampunan    Pajak, harga/nilai  pasar  wajar,dan/atau harga limit,
2. Terdapat     data     lain     yang    mengindikasikan ketidakwajaran  nilai   yang dilaporkan  Wajib  Pajak,
3. Terdapat    objek    Pajak    Bumi    dan    Bangunan    sektor  perkebunan, pertambangan,    perhutanan,    dan    sektor  lainnya  yang  dibutuhkan  penilaian lapangan.
Kriteria,    jumlah,    dan    mekanisme    penentuan    Wajib    Pajak  Strategis  pada KPP  Pratama  serta  target  penyelesaian  LHPt  diatur  dengan  Nota  Dinas  Direktur Potensi,  Kepatuhan,  dan  Penerimaan.  Wajib    Pajak    Strategis    merupakan  Wajib Pajak  yang termasuk  dalam  DSP3  yang  selanjutnya  ditentukan prioritasnya untuk dilakukan penelitian secara komprehensif untuk menjadi OPP. OPP oleh Kepala KPP melalui  Komite  Kepatuhan  Wajib  Pajak sebagaimana  diatur  dalam  SE-24/2019 berdasarkan    risiko  ketidakpatuhan    Wajib    Pajak    Strategis,    yang    antara  lain menggunakan    Compliance    Risk    Management    (CRM),    data  internal,  dan  data eksternal.
Dalam  rangka  menjamin  efektivitas  pelaksanaan  kegiatan pengawasan  dan pemeriksaan Wajib  Pajak,  Kepala  KPP bertanggung jawab yaitu mengoordinasikan dan mengawasi   pelaksanaan kegiatan  pengawasan  dan  pemeriksaan  Wajib  Pajak serta tindak lanjutnya. Kefektivitas itu sebagai tanda keberhasilan model compliance Risk Management yang dilakukan dalam pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak.

## B. Evaluasi  Terhadap  Penerapan  Pemeriksaan  Pajak  Dengan  Model  compliance Risk Management (CRM) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak
Dalam membangun kepatuhan wajib pajak DJP menyediakan fasilitas memadai untuk  setiap  petugas  pajak  dengan  CRM  dan  membuat  standarisasi  data.  Hal  ini merupakan  modal  utama  berjalannya  CRM  agar  manajemen  data  dapat  dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Selain dapat memperbaiki administrasi pajak, CRM juga  mendukung  intensifikasi,  ekstensifikasi,  pengembalian  pajak,  dan  penagihan yang  mengarah  pada  peningkatan  kinerja  pengumpulan  pajak  sambil  menjaga perekonomian.
Dengan  perlakuan  yang  tepat,  moral  pajak  masyarakat  bisa  semakin meningkat.  Sebab,  tidak  semua  wajib  pajak  diberikan  perlakuan  yang  sama.  Selain mengarahkan  pemeriksaan  kepada  wajib  pajak  yang  tidak  patuh,  peningkatan penerimaan  pajak  menjadi  tujuan  akhir  yang  ingin  dicapai.  Untuk  mengukur keberhasilan  program  atau  kebijakan  tersebut  yang  perlu  dilakukan  adalah mengevaluasi  suatu  program  dengan  kriteria.  Mengenai  kinerja  kebijakan  dalam
menghasilkan  informasi  terdapat  kriteria  evaluasi  menurut  William  Dunn  sebagai berikut:
1. Efektivitas
Pemahaman  efektivitas  itu  berkenanan  dengan  apakah  suatu  alternatif mencapai hasil yang diharapkan. Hal yang ingin dituju adalah hasil tercapainya realisasi penerimaan pajak dan meningkatknya kepatuhan wajib pajak. Realisasi penerimaan  pajak  pada  KPP  Pratama  Senen  pada  tahun  2020  tercapai  sebesar 1.599.611.317.526 atau capaian nya 118,50 %. Realisasi penerimaan pajak yang tercapai  itu  dipengaruhi  dengan  meningkatnya  rasio  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi sebesar 17% dan rasio wajib badan sebesar 7% dalam melaporkan SPT pada KPP Pratama Senen.  Hal tersebut menujukkan penerapan Compliance Risk  Management  efektif  digunakan  dalam  mencapai  target  penerimaan  pajak dan kepatuhan wajib pajak.
2. Efisiensi
Pemahaman  efisiensi  itu  berkenaan  dengan  seberapa  usaha  yang diperlukan untuk mencapai hasil yang di inginkan. Pemahaman ini tidak terlepas dari  adanya  hubungan  mengenai  efektivitas.  Tercapaimya  penerimaan  pajak pada  tahun  2020  di  KPP  Pratama  Senen  ini  dibantu  alat  bantu  berupa Compliance Risk  Management yang disediakan oleh Direktorat  Jenderal  Pajak. Penerapan CRM ini efisien karena tidak membutuhkan biaya yang besar. Hal itu dikarenakan  dikelola  secara  nasional  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  dengan menggunakan  data  Tax  Amnesty  yang  dilaporkan  sukarela  oleh  wajib  pajak pada tahun 2015 sebagai bahan dasar CRM tersebut, sehingga pihak KPP hanya perlu analisa dalam penentuan risiko kepada wajib pajak.
3. Perataan
Perataan  pada  penerapan  pemeriksaan  pajak  Compliance  Risk Management  dengan  tujuan  meningkatkan  penerimaan  pajak  dan  kepatuhan wajib  pajak  yang  dimaksud  adalah  ketentuan  mengenai  manfaat  yang didistribusikan  secara  merata  kepada  stakeholder  atau  pemangku  kepentingan. Stakeholder dalam penerapan Compliance Risk Management adalah wajib pajak dan pegawai jabatan fungsional.
Dari  sisi  wajib  pajak  perataan  ini  ditunjukan  dengan  meningkatnya kepatuhan  dalam  pelaporan  SPT  tahunan  oleh  wajib  pajak  orang  pribadi  dan wajib  pajak  badan.    Dalam  pemeriksaan  pajak  terdapat  perbedaan  wajib  pajak dari tingkat risiko kepatuhannya melalui Peta Kepatuhan Wajib Pajak sesuai SE- 24/PJ/2019.  Hal  tersebut  menegaskan  bahwa  regulasi  tersebut  secara  merata sudah diterapkan. Regulasi tersebut didukung dengan adanya matriks risiko yang dikeluarkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  terdapat  data  50  wajib  pajak  yang harus  dilakukan  pemeriksaan  secara  terperinci  oleh  AR  karena  memiliki  risiko yang  wajib  diperiksa  kembali  dan  sudah  37  wajib  pajak  yang  telah  selesai dilakukan pemeriksaan pajaknya.
Selain, dari sisi wajib pajak perataan ini juga ditujukan kepada AR maupun Pemeriksa  pelaksana.  Pemberian  tunjangan  kinerja  ini  apabila  KPP  tersebut tercapai dalam penerimaan pajak pada tiap tahunnya berdasarkan Perpres No. 37 Tahun  2015  mengenai  tunjangan  kinerja  pegawai  di  lingkungan  Direktorat Jenderal  Pajak.  Tunjangan  kinerja  ini  dibayarkan  apabila  100%  pada  tahun berikutnya  selama  satu  tahun  dalam  hal  realisasi  penerimaan  pajak  yang dihimpun  sebesar  95%  atau  lebih  dari  target  penerimaan  pajak.  Pada  KPP Pratama  Senen  pada  tahun  2020  sudah  tercapai  118,50%,  hal  tersebut menjelaskan adanya pembayaran tunjangan kinerja sebesar 100%.
4. Kecukupan
Pemahamaan  mengenai  kecukupan  ini  berkenaan  sejauh  mana  hasil (output)  dapat  memecahkan  masalah.  Masalah  yang  dimaksud  adalah  tidak tercapainya  penerimaan  pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak.  Asumsi  nya  bahwa penerapan  pemeriksaan  pajak  dengan  model  Compliance  Risk  Management dapat dikatakan mencapai suatu kecukupan apabila hasil penerimaan pajak dapat memecahkan permasalahan tersebut.
Masalah  yang  dihadapi  adalah  tidak  tercapainya  penerimaan  pajak  pada KPP  Pratama  Senen  pada  tahun  2013-2019.  Namun,  masalah  tersebut  dapat diatasi  dengan  adanya  output  atau  hasil  yang  memenuhi  tingkat  kecukupan setelah  diberlakukan  model  Compliance  Risk  Management.  Kenaikan penerimaan  pajak  yang  cukup  siginifikan  sebesar  6  %  pada  tahun  2019  yang semula  sebesar  82  %  menjadi  118,50%  pada  tahun  2020.      Namun,  dari tercapainya  masih  terdapat  masalah  yaitu  hasil  penerimaan  CRM  hanya berkontribusi  30  %  dari  total  kenaikan  realisasi  penerimaan  pajak  tahun  2020 dikurangi  realisasi  penerimaan pajak  tahun  2019. Persentase 30 % menunjukan belum cukup dalam meningkatkan penerimaan pajak.
Selain, masalah tidak tercapainya penerimaan pajak juga terdapat masalah dalam  kepatuhan  wajib  pajak.  Namun,  masalah  tersebut  dapat  diatasi  dengan adanya output atau hasil yang memenuhi tingkat kecukupan setelah diberlakukan model  Compliance  Risk  Management.  Kenaikan  rasio  kepatuhan  dari  wajib pajak orang pribadi sebesar 17% dan wajib badan sebesar 7% dalam melaporkan SPT pada KPP Pratama Senen. Kenaikan rasio kepatuhan tersebut belum cukup dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
5. Responsivitas
Penerapan  Compliance  Risk  Management  sebagai  alat  bantu  Direktorat Jenderal  Pajak  dalam  melakukan  pengawasan  kepatuhan  Wajib  pajak  Badan juga tidak lepas dari kendala dan permasalahan. Model ini dikeluarkan oleh DJP melalui  Surat  Edaran  SE-24/PJ/2019  pada  September  2019.  Sampai  dengan penelitian  ini  dilakukan,  model  CRM  ini  masih  dalam  penggunaan  sepanjang tahun  2020  ini,  dan  hasil  evaluasi  dari  Compliance  Risk  Management  ini  baru akan  muncul  di  tahun  2021.  Selama  pelaksanaannya,  terdapat  respon  dari masyarakat khusunya wajib pajak yaitu;
a. Ketidakpatuhan pembayaran dan penyampaian SPT.
b. Wajib  pajak  belum  pernah  dilakukan  pemeriksaan  dengan  ruang  lingkup seluruh jenis pajak selama 3 tahun terakhir.
c. Analisis  CTTOR,  Gross  Profit  Margin  (GPM),  Nett  Profit  Margin  (NPM) dibandingkan  dengan  hasil  benchmarking  industri  sejenis  di  kanwil  terkait. Risiko  ketidakpatuhan  dianggap  tinggi  apabila  selisih  antara  analisis  tersebut dengan rata-rata industri lebih besar dari 20%.
d. Ketidaksesuaian  antara  profit  SPT  dengan  profil  ekonomi  WP  (usaha  dan kekayaan) sesungguhnya berdasarkan fakta di lapangan.
e. Memiliki  transaksi  dengan  pihak  yang  memiliki  hubungan  istimewa, berkedudukan di negara dengan tarif pajak lebih rendah dari Indonesia.
f. Memiliki  transaksi  afiliasi  dalam  negeri  (intragroup  transaction)  dengan  nilai transaksi lebih 50% dari total nilai transaksi.
g. Memiliki  transaksi  afiliasi  dalam  negeri  dengan  anggota  grup  usaha  yang memiliki kompensasi kerugian.
h. Wajib pajak yang menerbitkan faktur pajak kepada pembeli dengan NPWP 000 lebih dari 25%, dari total faktur pajak yang diterbitkan dalam satu masa pajak.
i. Terdapat hasil analisis IDLP dan/atau CTA untuk wajib pajak tersebut. Selain  respon  dari  wajib  pajak  yang  dijelaskan  diatas,  terdapatnya kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam merespon dan menanggapi selama proses  pemeriksaan  pajak  berlangsung.  Selama  dilakukan  pemeriksaan,  tidak semua  wajib  pajak  secara  sukarela  melaporan  pendapatan  yang  diperoleh.  Hal tersebut  menujukan  adanya  respon  negatif  dari  wajib  pajak  yaitu  pada  tahun 2018, sebanyak 668 wajib pajak yang tidak menanggapi surat SP2DK, lalu pada tahun 2029 sebanyak 800 wajib pajak yang tidak menanggapi surat SP2DK dan pada tahun 2020 sebanyak 1083 yang tidak menanggapi.
6. Ketepatan
Pemahaman  ketepatan  ini  dapat  dipahami  berkaitan  dengan  apakah  hasil atau  output  yang  diinginkan  benar-benar  tercapai  atau  bernilai.  Penekanan berguna  atau  bernilai  tersebut  merupakan  manfaat  yang  dirasakan  oleh  KPP Pratama  Senen  setelah  diberlakukan  penerapan  Compliance  Risk  Management yaitu  ketepatan  dari  hasil  realisasi  penerimaan  pemeriksaan  pajak  dengan SP2DK  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak dalam  melaporkan  SP2DK.  Pada  tahun  2020,  dari  segi  penerimaan  pajak tercapai  pada  KPP  Pratama  Senen  sebesar  1.599.611.317.526  atau  capaian sebesar  118,50%.  Namun  dari  realisasi  penerimaan  SP2DK  pada  tahun  2020 sebesar  947.584.669.143  hanya  memberikan  kontribusi  sebesar  59,2  %. Kontribusi sebesar 59,2 % belum tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Pada tahun 2020, dari segi rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SP2DK sebesar 47%. Namun  dari rasio  kepatuhan SP2DK hanya berkontribusi 50% dimana kontribusi belum tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena  masih  terdapat  wajib  pajak  tidak  patuh  dalam  menanggapi  laporan
SP2DK.  Penyampaian  SP2DK  pada  tahun  2020  oleh  wasakon  II,III,  dan  IV sebanyak 2265 wajib pajak, namun yang memberikan tanggapan tertulis sebesar 697  wajib  pajak,  melakukan  konseling  sebesar  569  wajib  pajak  dan  yang  tidak menanggapi laporan SP2DK sebesar 1083 wajib pajak.

## Kesimpulan
Penerapan Pemeriksaan Pajak dengan model Compliance Risk Management pada KPP Pratama Senen telah mencapai target dalam penerimaan pajak. Hal tersebut dapat ditunjukan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 yang telah tercapai target sebesar Rp. 1.599.611.317.526 atau capaian 118,50 % . Namun, dari tercapainya masih terdapat  masalah  yaitu  hasil  penerimaan  CRM  hanya  berkontribusi  30  %  dimana kontribusi  tersebut  terlihat  rendah  mengingat  CRM  ini  hanya  sebagai  alat  bantu  yang digunakan oleh pihak AR dalam meningkatkan penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak yang tercapai itu dipengaruhi dengan meningkatnya rasio kepatuhan wajib pajak orang  pribadi  sebesar  17%  dan  rasio  wajib  badan  sebesar  7%  dalam  melaporkan  SPT pada KPP Pratama Senen. Sehingga penggunaan model Compliance Risk Management berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Evaluasi  penerapan  pemeriksaan  pajak  dengan  model  Compliance  Risk Management  pada  KPP  Pratama  dalam  penerimaan  pajak  Senen  dengan  enam  kriteria evaluasi  yaitu  Efektivitas  yaitu  penerapan  Compliance  Risk  Management  ini  efektif dalam hal tercapai penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Efisiensi yaitu  penerapan  Compliance  Risk  Management  ini  efisien  dalam  pengeluaran  biaya karena penggunaan database disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa database Tax  Amnesty  pada  tahun  2016  yang  dijadikan  bahan  untuk  dilakukan  pemeriksaan pajak, Perataaan yaitu penerapan Compliance Risk Management ini dapat meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  dan  para  stakeholder  menerima  pembayaran  tunjangan  kinerja sebesar 100% apabila hal realisasi penerimaan pajak yang dihimpun  sebesar 95% atau lebih  dari  target  penerimaan  pajak, Kecukupan  yaitu  penerapan  Compliance  Risk Management belum cukup untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak dan kenaikan rasio kepatuhan tersebut belum cukup dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP  Pratama  Senen, Responsivitas  yaitu  selama  dilakukan  pemeriksaan  dengan Compliance  Risk  Management  ini  terdapat  dari  respon  negatif  dari  wajib  pajak  yaitu adanya  kurangnya  kesadaran  dan  sukarela  dalam  melaporkan  keseluruhan  pendapatan yang  diperoleh, Ketepatan  yaitu  hasil  pemeriksaan  pajak  dengan  SP2DK  belum  tepat dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  dan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak. Sehingga  dapat  dikatakan  meningkatnya  realiasasi  penerimaan  pajak  tercapai  dan meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  bukan  disebabkan  model  Compliance  Risk Management.

## BIBLIOGRAFI
Birskyte, Liucija. (2008). The effects  of  IRS audit rates on state individual  income tax compliance . Indiana University.
BunginH.M. Burhan, (2011), Penelitian Kualitatif, Edisi kedua.  Jakarta:Prenada Media Group
European  Commission  (EC)  (2010).  Compliance  Risk  Management.  Guide  for  Tax Administrations. Fiscalis Risk Management Platform Group.
Elim,  Inggriani;  Panga,  Ricky  Billy,  (2015).  Analisis  Efektifitas  Pemeriksaan  Pajak dalam  Upaya  Meningkatkan  Penerimaan  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Bitung. Universitas Sam Ratulangi
Gunadi, (2004). Bunga Rampai Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak. Jakarta: MUC Publishing
Gunarso, Pujo, (2016). Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak badan Pada KPP Kepajen Kabupaten Malang, Malang; Universitas Merdeka Malang.
Hamidi.      2004.  Metode      Penelitian      Kualitatif:      Aplikasi      Praktis      Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press.
Iqbal,Muhammad.  (2013).  Analisis  Penerapan  Metode  Benchmark  Behavioral  Model dalam  Pemeriksaan  Pajak  (Tinjauan  Kritis  terhadap  SE-40/PJ/2012).  Tesis  FIA, Universitas Indonesia.
Kurniawan,  Anang  Mury,  (2011).  Upaya  Hukum  Terkait  dengan  Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Leviner,  Sagit.  (2008).  A  new  era  of  tax  enforcement:  From  big  stick  to  responsive regulation. U. Mich. JL Reform , 42 , 381.
Mason, Mark. (2008). Complexity theory and the philosophy of education. Educational Philosophy and Theory , 40 (1), 4–18.
Nurmantu, Safri. (2005). Pengantar Perpajakan. Edisi Ke-3. Jakarta: Granit.
Nurdin,  Muhammad  Febran.  (2017).  Analisis  Benford’s  Law  Model  sebagai  alternatif metode  benchmark  behavioral  model  dalam  pengawasan  kepatuhan  wajib  pajak (studi  kasus:  Kantor  Wilayah  DJP  Jakarta  Selatan  II).  Tesis  FIA,  Universitas Indonesia.
Purba,  Arifanda.  (2012).  Analisis  Hasil  Pemeriksaan  Pajak  Tahun  2008-2011  Untuk Menentukan  Pola  Profil  Wajib  Badan  yang  Potensial  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Palmerah. Tesis FIA,Universitas Indonesia.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).(2004).
Compliance  Risk  Management:  Managing  and  Improving  Tax  Compliance.  Paris: OECD Forum on Tax Administration.