## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 | Nomor 2 | Juli-Desember 2019 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## RELEVANSI  FATWA  DALAM  REGULASI  PERBANKAN  SYARIAH SEBAGAI LANDASAN OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH

## Abdul Haris Simal
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung │harissimal95@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan  perekonomian  di  Indonesia  melalui  dunia  perbankan  kerapkali  menjadi acuan.  Olehnya  itu,  dalam  operasionalnya  dibutuhkan  regulasi  perbankan  syariah, sebagaimana  dapat  dicermati  dalam:  Undang-undang  No.  7  Tahun  1992  tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi  Hasil,  Undang-undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  dan  sampai  pada akhirnya  disahkan  Undang-undang  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah. Akan  tetapi,  dalam  pelaksanaan  operasinal  prinsip  syariah,  perbankan  syariah memerlukan sebuah lembaga yang dapat mengawasi segala produknya. Sehingga dalam Undang-undang  N0.21 Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah  tepatnya  pada  pasal  26 secara tegas disebutkan bahwa bank syariah dalam operasinal produknya wajib tunduk kepada  fatwa  DSN-MUI.  Selain  itu,  untuk  menjamin  bahwa  keterkaitan  fatwa  DSN- MUI dapat dimasukan ke dalam peraturan perundang-undangan,  maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah, dijelaskan dalam pasal  5,  dengan  jelas  bahwa  kewenanang  KPS  bertugas  menafsirkan  dan  memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam Peraturan Bank Indonesia. Dengan demikian,  dalam  penulisan  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  perundang-undangan.  Data  diperoleh  dari  produk  peraturan Perundang-undangan  sebagai  bahan  hukum  primer  dan  Bahan-bahan  pustaka  sebagai bahan hukum sekunder. Kemudian, penulis memulai dengan teknik analisis data.
Kata Kunci: Regulasi, Bank Syariah, Fatwa DSN-MUI.

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## Abstract
The economic development in Indonesia through the banking world is often a reference. Therefore, in its operations, Islamic banking regulations are needed, as can be seen in: Law  No.  7  of  1992  concerning  Banking,  Government  Regulation  No.  72  of  1992 concerning  Banks  Based  on  the  Profit  Sharing  Principle,  Law  No.  10  of  1998 concerning  Banking,  and  until  finally  passed  Law  No.  21  of  2008  concerning  Islamic Banking.  However,  in  the  implementation  of  Islamic  principle  operations,  Islamic banking requires an institution that can oversee all of its products. So that in Act N.21 of  2008  concerning  Islamic  Banking  precisely  in  article  26  it  is  explicitly  stated  that Islamic  banks  in  their  product  operations  must  submit  to  the  DSN-MUI  fatwa.  In addition,  to  ensure  that  the  linkage  of  the  DSN-MUI  fatwa  can  be  included  in  the legislation,  Bank  Indonesia  Regulation  Number  10/32  /  PBI  /  2008  concerning  the Sharia Banking Committee, explained in article 5, clearly that the authority of the KPS is  tasked  with  interpreting  and  provide  input  in  the  framework  of  implementing  the fatwa in  a Bank Indonesia  Regulation. Thus, in  this paper, the authors use qualitative research  methods  with  a  statutory  approach.  Data  is  obtained  from  the  legislation product  as  primary  legal  material  and  library  materials  as  secondary  legal  material. Then, the authors begin with data analysis techniques.
Keywords : Regulation, Islamic Bank, DSN-MUI Fatwa.

## PENDAHULUAN
Kehadiran  sistem  perekonomian syariah  Indonesia  dalam  kurun  waktu dua  dasawarsa  terakhir  berkembang sangat  pesat.  Hal  tersebut  terlihat dalam  berbagai  bidang  bisnis  seperti asuransi  syariah,  pegadaian  syariah, pasar  modal  syariah  dan  perbankan syariah. Berdasarkan data pertumbuhan dan  perkembangan  perbankan  syariah di  Indonesia  tidak  mengherankan  jika beberapa kalangan, terutama akademisi dan  ekonom  muslim  menyorotnya, bahwa  saat  ini  tidak  ada  alasan  untuk
menolak  penerapan  perbankan  dengan prinsip syariah dalam rangka memenuhi  kebutuhan  masyarakat  (Nur Kholis , 2006: 169).
Sebagaimana  diketahui  bahwa bank  merupakan  lembaga  perantara antara  pihak-pihak  yang  memiliki kelebihan dengan pihak yang membutuhkan  dana,  serta  berfungsi untuk memperlancar lalulintas keuangan  yang  berpijak  pada  falsafah kepercayaan  bank  terdiri  dari  bank berdasarkan  prinsip  konvensional  dan bank  berdasarkan  prinsip  syari’ah.
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Fungsi utama bank adalah
mempertemukan  dua  pihak  atau  lebih yaitu  pihak  yang  membutuhkan  dana ( borrower) dan pihak yang mempunyai kelebihan dana (saver) (Krisna Wijaya, 2000: 46).
Olehnya itu, setelah dilakukannya pengamatan dan pengkajian  tentang  perbankan  syariah beberapa  tahun  silam.  Maka  hadirlah inisiatif  untuk  mendirikan  sekaligus melegalkan bank dengan sistem syariah, pengamatan dan pengkajian ini di  awali  pada  Uundang-undang  No.  7 Tahun 1992 tentang Perbankan, PP No.
72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil,
Undang-undang  No.  10  Tahun  1998 tentang  Perbankan,  Uundang-undang No.  3  Tahun  2003  tentang  Bank Indonesia  yang  merupakan  perubahan atas  Undang-undang  No.  23  Tahun 1999.
Dalam konteks regulasi
perbankan  syariah,  sesungguhnya  telah terjadi  perubahan  pasca  beralihnya
kewenangan
pengaturan dan pengawasan  perbankan  dari  Bank Indonesia  (BI)  kepada  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  pada  tanggal  12  Juli 2017  melalui  Peraturan  Otoritas  Jasa
Keuangan  Nomor  39/POJK.03/2017 tentang  Kepemilikan  Tunggal  Pada Perbankan Indonesia. Dijelaskan dalam pasal 18 bahwa saat Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  ini  mulai  berlaku, Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 14/24/PBI/2012  tentang  Kepemilikan Tunggal  pada  Perbankan  Indonesia dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku. Jika sebelumnya bentuk regulasi perbankan  adalah  Peraturan  Bank Indonesia  (PBI).  Namun  demikian, selagi OJK belum mengeluarkan peraturan  yang  menggantikan,  semua PBI masih berlaku mengikat dan harus dibaca  sebagai  Peraturan  OJK  (Ja’far Baehaqi, 2017: 2).
Setelah  disahkannya  Undang- undang  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syari’ah pada tanggal 6 juli 2008  oleh  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  dan  diundangkan  oleh Menteri  Hukum dan Hak  Asasi  Manusia Andi  Mattalatta  saat  itu.  UU  Pbs merupakan salah satu capaian yang luar biasa  untuk  penguatan  pengaturan perbankan  syari’ah,  yang  sebelumnya diatur  menyatu  dalam  Undang-undang Perbankan  dan  didominasi oleh warna konvensional.  Dengan hadirnya UU  Pbs secara legal  formal  perbankan  syari’ah

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
telah benar-benar sejajar dengan perbankan  konvensional  dalam  suatu kerangka dual banking system.
Sehingga demikian, dalam operasionalnya  terdapat  sistem  kinerja yang berbeda antara perbankan syari’ah dan  perbankan  konvensional.  Jika dicermati, implementasi kepatuhan syari’ah  di  perbankan  syariah  yang menjadi  pembedanya.  Akan  tetapi, unsur  tersebut  disinyalir  oleh  (Agus Triyanta,  2009:  213)  terdapat  empat aspek  dalam  menganalisanya,  yaitu perkembangan perbankan
Islam, kerangka  kepatuhan  syari’ah,  dewan syari’ah, dan proses dalam memastikan kepatuhan syari’ah. Sedangkan menurut (Asrori S. Karni, 2010: 27-28) menjelaskan kepatuhan syari’ah
memiliki  tiga  aspek,  yaitu  pemegang otoritas  fatwa  tentang  prinsip  syari’ah, proses positivisasi fatwa atau transformasi  fatwa  menjadi  regulasi yang berkekuatan hukum yang mengikat,  dan  mekanisme  pengawasan implementasi fatwa.
Alhasil, berkaitan dengan kepatuhan  syari’ah  dalam  UU  Pbs  dan berbagai  peraturan  pelaksanaannya,
memunculkan problem terutama dengan kerangka dan pemegang
otoritas fatwa. Pada satu sisi, dinyatakan  bahwa  kegiatan  usaha, produk  dan  jasa  bank  syari’ah  harus tunduk  kepada  prinsip  syari’ah,  yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun pada sisi  yang lain, dinyatakan bahwa fatwa
DSN-MUI harus dituangkan  terlebih  dahulu  dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).
Setelah  ditelusuri  oleh  penulis berkenaan  dengan  UU  Pbs,  ditemukan dalam  Pasal  26  ayat  2  UU  Pbs  secara eksplisit  memberikan  mandat  pada DSN-MUI  untuk  mengeluarkan  fatwa sebagai  penjabaran  prinsip  syari’ah. Sekaligus  pemberian  mandat  untuk memformulasikan  hukum  Islam  lebih lanjut dalam bentuk fatwa. Selanjutnya ditemukan  juga  dalam  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang  Komite  Perbankan  Syariah, dijelaskan  dalam  pasal  5  ayat  (1-2) dengan  jelas  bahwa  kewenanang  KPS bertugas  menafsirkan  dan  memberikan masukan  dalam  rangka  implementasi fatwa  ke  dalam  Peraturan  Bank Indonesia (PBI No. 10/32/PBI/2008).
Olehnya  itu,  fatwa  DSN-MUI diakui dan diamanatkan untuk menjabarkan  prinsip  syari’ah  yang
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
merupakan unsur esensial dalam
operasional
perbankan syari’ah, sedangkan  PBI  diperintahkan  untuk mengatur  lebih  lanjut  implementasi fatwa  DSN-MUI.  Artinya,  keduanya merupakan pengaturan lebih lanjut dan mendapatkan  amanat  dari  UU  Pbs. Dengan  kata  lain,  baik  DSN  maupun BI  merupakan  regulator.  DSN-MUI merupakan  regulator  khusus  bidang hukum Islam, sedangkan BI merupakan regulator  bidang  pengawasan  dan pengaturan  perbankan  syari’ah  pada umumnya (M. Cholil Nafis, 2011: 96).
Dengan demikian, perbankan
syariah dalam menyelenggarakan kegiatan usaha perbankan syariah harus berpedoman  pada  prinsip  syariah. Prinsip  Syariah  yang  dimaksud  oleh UU Pbs ini tertuang pada Pasal 1 angka 12  yaitu “Prinsip  hukum  Islam  dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa  di  bidang  syariah”. Prinsip- prinsip  hukum  Islam  yang  dijadikan dasar penyelenggaraan kegiatan perbankan syariah ini ditentukan bahwa terdapat  dalam  fatwa  yang  dibuat  oleh lembaga  yang  berwenang  yakni  DSN- MUI.

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  penyajian  karya  tulis  Relevansi Fatwa  dalam  Regulasi  Perbankan Syariah  Sebagai  Landasan  Operasional Perbankan Syariah di Indonesia, penulis menggunakan metode
penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan.  Data  diperoleh dari  produk  peraturan  Perundang- undangan sebagai bahan hukum primer dan  Bahan-bahan  pustaka  sebagai bahan  hukum  sekunder.  Kemudian, penulis memulai dengan teknik analisis data.

## PEMBAHASAN

## Regulasi Perbankan Syariah
Perbankan  syariah  merupakan sebuah lembaga ekonomi yang berkembang  luas  di  Indonesia  pada awal  abad  ke-20.  Awal  mula  kegiatan perbankan syariah di Indonesia dilakukan oleh satu perusahaan perbankan,  yakni  Bank  Muamalat Indonesia  yang  melakukan  kegiatan perbankan  dengan  prinsip  syariah secara menyeluruh, kegiatan perbankan syariah kemudian diikuti dengan pendirian  Bank  Umum  Syariah  (BUS) lainnya,  pembentukan  Unit  Usaha
Syariah (UUS) oleh Bank-bank

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
konvensional,  dan  pendirian  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS) (Yeni Salma Barlinti, 210: 224).
Akan  tetapi,  pengaturan  kegiatan perbankan  syariah  pertama  kali  dimuat dalam Uundang-undang No.  7  Tahun 1992 tentang Perbankan, dengan menyebutkan istilah
“Bank Berdasarkan  Prinsip  Bagi  Hasil”, tanpa  memberikan  maksud  yang  lebih mendetail  tentang  definisi  prinsip  bagi hasil  tersebut.  Akan  tetapi,  menurut penulis,  penyebutan  bank  berdasarkan prinsip  bagi  hasil  ini  merupakan  salah satu bukti bahwa dikemudian hari akan dibentuk  sebuah  regulasi  yang  secara khusus mengatur operasional perbankan syariah.
Lebih  lanjut,  penyebutan  definisi prinsip  bagi  hasil  dimuat  kembali dalam  PP  No.  72  Tahun  1992  tentang Bank  Berdasarkan  Prinsip  Bagi  Hasil yang  dapat  dicermati  dalam  Pasal  2 yakni,  prinsip  bagi  hasil  berdasarkan Syariah  yang  digunakan  oleh  bank berdasarkan  prinsip  bagi  hasil,  di antaranya:  (a)  menetapkan  imbalan yang akan diberikan kepada
masyarakat sehubungan dengan penggunaan/ pemanfaatan dana
masyarakat yang dipercayakan
kepadanya;  (b)  menetapkan  imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan  dana  kepada  masyarakat dalam  bentuk  pembiayaan  baik  untuk keperluan  investasi  maupun  modal kerja termasuk kegiatan usaha jual beli; (c)  menetapkan  imbalan  sehubungan dengan  kegiatan  usaha  lainnya  yang lazim  dilakukan  oleh  bank  dengan prinsip  bagi  hasil  (Sofyan  Al-Hakim, 2013: 18).
Kemudian hadirlah Uundang- undang No.  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  Atas Uundang-undang No.  7 Tahun  1992  tentang  Perbankan,  dalam
Uundang-undang No.  10  Tahun  1998 disebutkan  istilah “Bank  Berdasarkan Prinsip  Bagi  Hasil” yang  kemudian diubah kedalam istilah “Bank Berdasarkan
Prinsip
Syariah”.
Disebutkan  definisi  prinsip  syariah dalam  Pasal  1  angka  13  adalah  aturan perjanjian  berdasarkan  hukum  Islam antara  bank  dan  pihak  lain  untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan  lainnya  yang  dinyatakan sesuai  dengan  syariah,  antara  lain, pembiayaan  berdasarkan  prinsip  bagi hasil ( mudharabah ) , pembiayaan berdasarkan  prinsip  penyertaan  modal
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
( musharakah ) , prinsip  jual  beli  barang dengan memperoleh keuntungan ( murabahah ) , atau  pembiayaan  barang modal  berdasarkan  prinsip  sewa  murni tanpa  pilihan  ( ijarah ) , atau  dengan adanya pilihan pemindahan
kepemiiikan  atas  barang  yang  disewa dari pihak bank oleh pihak lain ( ijarah wa iqtina’ ) .
Dalam  upaya  untuk  melengkapi aturan-aturan  hukum  mengenai  bank syariah  kemudian  Bank  Indonesia mengeluarkan beberapa Surat Keputusan  yang  merupakan  peraturan pelaksana dari Undang-undang Perbankan  tersebut  sebagai  landasan
operasional bagi bank syariah,
misalnya SK Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR  tanggal  12  Mei  1999 tentang  Bank  Umum  Berdasarkan Prinsip Syariah, dan SK Direksi BI N0. 32/36/KEP/DIR  tanggal  12  Mei  1999 tentang  Bank  Perkreditan  Rakyat Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Dalam rangka  legalisasi  kedua  SK  tersebut kemudian  diganti  dengan  PBI  No. 6/17/PBI/2004  tanggal  1  Juli  2004 tentang  Bank  Perkreditan  Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No.
6/24/PBI/2004  tanggal  14  Oktober
2004  tentang  Bank  Umum  yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Cik Basir, 2008: 4). Dalam PBI No.
6/24/PBI/2004  tentang  bank  umum yang  melaksanakan  kegiatan  usaha Berdasarkan  Prinsip  Syariah,  wajib ditempatkan  DPS  yang  memiliki  tugas untuk  mengawasi  penerapan  syariah dalam  kegiatan  usaha  bank  tersebut. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS  antara  lain  memastikan  dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional  bank  terhadap  fatwa  yang dikeluarkan  oleh  DSN,  dan  mengkaji produk  dan  jasa  baru  yang  belum  ada fatwa  untuk  dimintakan  fatwa  kepada DSN  (Pasal  27  ayat  (1)  PBI  No. 6/24/PBI/2004)
Sehingga  selang  beberapa  tahun
perjalanan perbankan syariah pemerintah dengan kesepakatan bersama, mensahkan UU No. 21 Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah  tepat pada  tanggal  16  Juli  2008  yang  secara khusus  mengatur  aktifitas  operasional perbankan  syariah  namun  tetap  di bawah kontrol Bank Indonesia, sebagai induk  semua  bank  di  Indonesia  (M. Syafi’i  Antonio,  2005:  214).  Adanya Istilah “Bank  Berdasarkan  Prinsip

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Syariah” yang  disebutkan  dalam  UU No.  10  Tahun  1998,  kemudian  diubah dengan  istilah “Bank  Syariah” oleh UU No. 21 Tahun 2008.
Dalam  UU  Pbs,  menghendaki adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) disetiap bank yang menggunkan prinsip syariah, adapun tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah Dewan
Pengawas  Syariah  yang  selanjutnya disebut  DPS  adalah  dewan  yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah  (BPRS)  agar  sesuai  dengan Prinsip Syariah. DPS merupakan lembaga kepanjangan tangan dari fatwa DSN-MUI di setiap perbankan syariah.
Olehnya  itu,  dalam  memehami istilah “Bank  Syariah” sebagaimana yang  dijelaskan  dalam  UU  Pbs  bahwa Bank  Syariah adalah  Bank  yang menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan Prinsip
Syariah dan menurut  jenisnya  terdiri  atas  Bank Umum  Syariah  dan  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah.  Sedangkan  menurut, Dwi  Suwikyo  bahwa Bank  Syariah merupakan  salah  satu  intrumen  yang digunakan  untuk  menegakkan  aturan-
aturan  ekonomi  Islam  sebagai  bagian dari  sistem  ekonomi,  lembaga  tersebut merupakan  bagian  dari  keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya  harus  dipandang  dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat  (manusia),  serta  nilai-nilai yang  berlaku  dalam  masyarakat  yang bersangkutan (Dwi Suwiknyo, 2010: 1- 2).  Menyimak  penjelasan  tentang  bank syariah di atas, menurut hemat penulis, bahwa  pemerintah  telah  mengambil langkah  yang  sangat  tepat.  Pasalnya peran  perbank-kan  syariah  secara operasional dan kelembagaannya diharuskan  sejalan  dengan  prinsip- prinsip syariah.

## Fatwa DSN-MUI
Fatwa  berasal  dari  bahasa  Arab, yang  asal  kata-Nya  dari afta  -  yufti  - ifta’ ( ىتفأ -
يتفي
- اءاتفإ ),  yang  artinya
kurang lebih adalah menjawab pertanyaan  orang.    Kata  fatwa  dengan makna  menjawab  pertanyaan  kita temukan  di  dalam  ayat  al-Qur’an,  di antaranya  dalam  surah  Yusuf  ayat  43, surah  Al-Kahfi  ayat  22,  surah  Shaffat ayat  11.  Akan  tetapi,  pemahaman secara umum landasan hukum mengeluarkan  fatwa  dapat  dilihat dalam  al-Qur’an  surah  An-Nisa’  ayat
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
176 yang memiliki arti: ”Mereka meminta  fatwa  kepadamu  (wahai Muhammad, mengenai kalalah), katakanlah:  Allah  memberi  fatwa kepada  kamu  dalam  perkara  kalalah itu” (Ahmad  Hatta,  2011:  105). Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Musnad Ahmad ibnu Hanbal:  “ Barang  siapa  mengeluarkan fatwa  tanpa  kepastian  (sumbernya), maka  sesungguhnya  dosanya  ke  atas orang-orang  yang  memberi  fatwa.” Sementara  menurut,  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI),  kata  fatwa berarti: 1. Jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah;  2.  Nasihat  orang  alim; pelajaran baik; petuah; (https://kbbi.web.id/fatwa).
Dengan  demikian,  fatwa  DSN- MUI  menurut  hemat  penulis  adalah salah satu produk ijtihad yang dilakukan  oleh  suatu  lembaga  yang memiliki otoritas untuk menunjang dan menyelamatkan umat dari praktek yang tidak  dianjurkan  Islam  secara  tekstual maupun kontekstual.
Fatwa DSN-MUI merupakan salah  satu  bentuk/jenis  fatwa  yang dikeluarkan oleh MUI, karena dikeluarkan  oleh  DSN-MUI  sehingga
disebut  sebagai  fatwa  MUI.  Namun penyebutan dimaksud, dapat menimbulkan  kesalahpahaman  dengan bentuk/jenis fatwa MUI yang dikeluarkan  oleh  Komisi  Fatwa  MUI lainnya.  Sebagai  lembaga  fatwa  yang sama-sama  dibentuk  oleh  MUI  dan secara  keanggotaan  juga  melibatkan pengurus  MUI  (H.M.  Atho  Mudzhar, 2012: xxv-xxxv). DSN berbeda dengan Komisi Fatwa yang lainnya. Perbedaan itu dapat dilihat dari bidang fatwa MUI yang  mencakup  semua  bidang  sosial kemasyarakatan,  yaitu  aqidah  dan aliran  keagamaan,  ibadah,  sosial  dan budaya, pangan, obat-obatan dan iptek. Sedangkan,  DSN  baru  dibentuk  pada Tahun  1999  untuk  memfokuskan fatwanya terbatas pada ekonomi syari’ah semata.
Adapun kepengurusan DSN-MUI melibatkan  pemerintah  dan  unsur lainnya  di  antaranya:  Badan  Pelaksana Harian  (BPH)  sebagai  perwakilan  dari lembaga  pemegang  regulasi,  yaitu Bank  Indonesia  dan  Kementerian Keuangan. Olehnya itu, dapat dipamahi bahwa  secara  struktural  MUI  tidak termasuk dalam lembaga resmi negara, akan  tetapi  DSN-MUI  didanai  oleh pemerintah melalui Kementerian

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Agama  dan  pada  saat  yang  sama
mendapatkan dukungan Negara (Qomarul Huda, 2012: 151-152). Kehadiran DSN-MUI
sebagaimana dikemukakan oleh Ma’ruf Amin,  2011:  viii-ix)  ialah  sebagai tindak  lanjut  dari  kondisi-kondisi sebagai  berikut:  a)  Merespon  ide regulator dalam hal ini Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Bapepam- LK.  Fatwa  biasanya  dimaksudkan untuk  mendorong  pertumbuhan  atau kehati-hatian  bisnis  pelaku  usaha.  b) Merespon  ide  pelaku  usaha,  yakni lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah. Fatwa yang ditetapkan biasanya  untuk  memenuhi  permintaan pasar, proses mirroring (proses cermin/memodifikasi produk konvensional)  yang  banyak  terjadi  di Indonesia.  c)  Merespons  ide  Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk merinci implementasi  fatwa  DSN-MUI  yang telah ada. d) Ide dari DSN-MUI sendiri setelah  merujuk  pada  pendapat  ulama yang  terdapat  dalam  kitab-kitab  fikih yang mu’tabarah untuk  ditawarkan kepada pelaku bisnis.
Adopsi Fatwa dalam Peraturan Perundang-undangan
Dalam  prakteknya,  DSN-MUI sifatnya  menunggu  hasil  pengawasan yang  dilakukan  oleh  DPS,  kemudian melaporkan  sekurang-kurangnya  setiap 6  (enam)  bulan  kepada  Direksi, Komisaris,  DSN  dan  BI.  Ketentuan lainnya  dijelaskan  pada  Pasal  38  PBI No. 6/24/PBI/2004 bahwa apabila bank ingin  mengeluarkan  produk  dan  jasa baru, bank wajib menyampaikan permohonan  persetujuan  atas  produk dan  jasa  baru  yang  akan  dikeluarkan kepada  BI  dengan  wajib  melampirkan fatwa DSN.
Berkaitan  dengan  itu,  Apabila penuangan  fatwa  DSN-MUI  ke  dalam PBI  dalam  konteks  memberikan  daya ikat  fatwa,  maka  boleh  dikatakan bahwa  fatwa  MUI  tidak  serta  merta mempunyai  daya  ikat/berlaku.  Dengan kata lain, fatwa DSN-MUI baru berlaku sebagai  dasar  bagi  satu  atau  beberapa kegiatan  usaha  bank  syariah  ketika dituangkan  dalam  Peraturan  Bank Indonesia.
Berlakunya  ketentuan  PBI  No.
9/19/PBI/2007  tentang  Pelaksanaan
Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan  Dana  dan  Penyaluran
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Dana  serta  Pelayanan  Jasa  Bank Syariah  pada  tanggal  17  Desember 2007  lalu.  Ditegaskan  bahwa: “Dalam melaksanakan  kegiatan  penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa,  Bank  wajib  memenuhi  Prinsip Syariah.” (PBI  No.  9/19/PBI/2007). Prinsip  Syariah  yang  wajib  dipenuhi oleh Bank bersumber pada Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Apabila ketentuan ini
dilanggar,  maka  bank  syariah  tersebut akan  dikenakan  sanksi  administratif sebagaimana  dimaksudkan  pada  Pasal 52 ayat (2) Uundang-undang No. 7 Tahun 1992  sebagaimana  telah  diubah  dari
Uundang-undang No.  10  Tahun  1998.
Sedangkan dalam Pasal 5 PBI
No.9/19/PBI/2007 ditegaskan juga Bank  yang  tidak  melaksanakan  Prinsip Syariah  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  2  ayat  (1)  dikenakan  sanksi administratif  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  52  ayat  (2) Uundang-undang No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan sebagaimana  telah  diubah  dengan Uundang-undang No.  10  Tahun  1998 berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan  tingkat  kesehatan  Bank;  c. penggantian  pengurus;  dan/atau;  d. pembekuan  kegiatan  usaha  tertentu,
baik  untuk  kantor  cabang  tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan.
Sehingga demikian, seperti halnya  hukum  Islam  pada  umumnya, fatwa  DSN-MUI  merupakan  hukum tidak  tertulis.  Bentuknya  yang  tertulis dengan  formatnya  yang  khas  bukan berarti  hukum  tertulis  (A.  Hamid  S. Attamimi,  1996:  152-153).  Sebagai hukum tidak tertulis keberlakuan fatwa DSN-MUI  bersifat  internal.  Artinya, ketaatan  orang  kepadanya  didasarkan pada  keyakinan  keagamaan  yang  ada pada  dirinya  oleh  karena  fatwa  DSN- MUI  merupakan  bagian  dari  hukum Islam.
Fatwa  DSN-MUI  dapat  berubah menjadi  hukum  tertulis  dan  ketaatan orang  kepadanya  bersifat  eksternal manakala  materinya  dituangkan  dalam peraturan  perundang-undangan,  yang menurut Pasal 7 ayat (1) Uundang-undang No.
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan,  terdiri  atas:  a)  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945;  b)  Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat;  c) Undang-undang/Peraturan  Pemerintah pengganti Undang-Undang;
d) Peraturan  Pemerintah;  e)  Peraturan

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Presiden; f) Peraturan Daerah provinsi; dan g) Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.
Lebih  lanjut,  dijelaskan  dalam Pasal  8  UU  PPP,  terdapat  berbagai macam  peraturan  perundang-undangan lain  yang  diakui  keberadaannya  dan mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jenis  peraturan  perundang-undangan ini mencakup peraturan yang ditetapkan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  (MPR),  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan Daerah  (DPD),  Mahkamah  Agung (MA),  Mahkamah  Konstitusi  (MK), Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI),  Menteri,  badan,  lembaga,  atau komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk dengan  UU  atau  Pemerintah  atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur,  DPRD  Kabupaten/  Kota, Bupati/Wali  Kota,  Kepala  Desa  atau yang setingkat.
Akan  tetapi,  dalam  penuangan fatwa  DSN-MUI  ke  dalam  Peraturan Perundang-Undangan
melalui
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor
10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Sebagaimana
dijelaskan  dalam  pasal  5  Peraturan Bank Indonesia, bahwa:
(1) Tugas  Komite  adalah  membantu Bank Indonesia dalam:
a. menafsirkan  fatwa  MUI  yang terkait dengan perbankan syariah;
b. Memberikan  masukan  dalam rangka  implementasi  fatwa  ke dalam Peraturan Bank Indonesia; c. Melakukan pengembangan industri perbankan syariah;
(2) Hasil  pelaksanaan  tugas  Komite disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk rekomendasi Komite; Berdasarkan perumusan itu, dapat  dipahami  dalam  dua  hal,  di antaranya:
Pertama, Otoritas Perumusan  Prinsip  Syariah.  MUI menjadi  otoritas  satu-satunya  yang disebutkan UU, dengan fungsi membuat fatwa tentang prinsip syariah. Alasannya,  karena  fatwa  DSN-MUI bukan  bagian  sumber  hukum  dalam tata urutan peraturan perundang- undangan  yang  mengikat  (Asshiddiqie, Jimly  dan  Ali  Safaat,  2006:  110).
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Kedua, Tahap Pengawasan.
Mekanisme  pengawasan  kepatuhan syariah  diwujudkan  dalam  bentuk penyediaan  divisi  kontrol  internal berupa  DPS  di  setiap  bank  syariah. Peran  DSN-MUI  adalah  memberi rekomendasi calon anggota DPS sebelum  ditetapkan  oleh  Rapat  Umum Pemegang  Saham  (RUPS).  DPS  inilah yang merepresentasikan otoritas kepatuhan  syariah  dari  DSN-MUI untuk  diterapkan  pada  tiap  bank syariah.  DPS  menjadi  kepanjangan tangan  DSN-MUI  untuk  memonitor implementasi fatwa.
Secara  umum,  model  otoritas kepatuhan yang demikian itu merupakan  peneguhan  praktek  yang sudah  berjalan  sebelum  Uundang- undang No. 21 Tahun 2008 lahir. DSN- MUI  sudah  lama  memainkan  peran penting  dalam  perjalanan  perbankan syariah  di  Indonesia.  Meskipun  bukan badan  hukum  publik,  bukan  bagian lembaga  negara,  DSN-MUI  pasca Uundang-undang  Pbs  tersebut,  diberi otoritas  mengeluarkan  ketentuan  yang memberi kesan mengikat publik, sebagaimana  layaknya  badan  hukum publik.  Sebelum  berlakunya  Uundang- undang No. 21 Tahun 2008, fatwa MUI
dalam perumusan regulasi tidak mengikat (Asrori S Karni, 2010: 2).

## Analisis Teoritis
Berdasarkan  pemaparan  di  atas, penulis  merasa  perlu  membuat  suatu analisis  yang  diharuskan  menjadi rujukan dan pemahaman kepada khalayak  banyak  tentang  pandangan penulis, di antaranya: Berkenaan dengan  regulasi  perbankan  syariah, sebenarnya  menurut  hemat  penulis, awalnya bermula dari lokakarya Ulama mengenai  Bank  dan  Bunga  Bank  di Cisarua  pada  tanggal  19–23  Agustus 1990 merekomendasikan perlunya mendirikan Bank tanpa bunga. Harapan itu  secara  yurudis  mendapatkan  respon melalui  Uundang-undang  No.  7  Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72  Tahun  1992.  Dalam  perundang- undangan  disebut  belum  secara  tegas disebutkan  “Bank  Syariah”  yang  ada sebutan  “Bank  Berdasarkan  Prinsip Bagi  Hasil”.  Walau  demikian,  atas dukungan  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  dan  Cendekiawan  Muslim Indonesia (ICMI) termasuk para pengusaha  muslim  pada  Tahun  1992 didirikanlah  Bank  Muamalat  Indonesia (BMI).  Kemudian  pada  tahun  1998 ditetapkan  Uundang-undang Nomor 10

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
tahun  1998  sebagai  revisi  dari  UU Nomor  7  Tahun  1992  dengan  adanya istilah pembiayaan
Berdasarkan Syariah  dan  Prinsip  Syariat  belum disebut  secara  tegas  (Muhammad, 2005:1).
Dalam  upaya  untuk  melengkapi aturan-aturan  hukum  mengenai  bank syariah kemudian  dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mengeluarkan
beberapa Surat Keputusan yang merupakan  peraturan  pelaksana  dari Undang-undang  perbankan  tersebut sebagai landasan operasional bagi bank syariah,  misalnya  SK  Direksi  BI  No. 32/34/KEP/DIR  tanggal  12  Mei  1999 tentang  Bank  Umum  Berdasarkan Prinsip Syariah, dan SK Direksi BI No. 32/36/KEP/DIR  tanggal  12  Mei  1999 tentang  Bank  Perkreditan  Rakyat Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Dalam rangka  legalisasi  kedua  SK  tersebut kemudian  diganti  dengan  PBI  No. 6/17/PBI/2004  tanggal  1  Juli  2004 tentang  Bank  Perkreditan  Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004  tanggal  14  Oktober
2004  tentang  Bank  Umum  yang melaksanakan kegiatan usahanya
berdasarkan prinsip syariah (Cik Basir, 2008: 4).
Sehingga  demikian,  keberadaan perbankan  syariah  hadir  tepatnya  di Tahun  2008,  dengan  diundangkannya Uundang-undang  No.  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal  16  juli  2008  di  Jakarta. Kehadiran perbankan syariah ini disinyalir  akan  berkembang  sesuai zamannya.  Berkaitan  dengan  segala bentuk  operasional  perbankan  syariah, kelembagaan,  dan  produk  perbankan syariah. Sebelum berlakunya Uundang- undang  No.  21  Tahun  2008,  fatwa DSN-MUI  sudah  banyak  yang  diserap oleh  regulator  menjadi  regulasi,  tetapi formula penyerapannya tergantung kebijakan  regulator.  Ada  fatwa  yang diserap  secara  utuh,  ada  pula  yang diserap  secara  parsial,  dan  ada  juga yang  diabaikan  (Wahidudin  Adams, 2000:  326).  Akan  tetapi,  setelah disahkannya  Uundang-undang  No.  21 Tahun  2008,  mekanisme  penyerapan fatwa  yang  demikian  itu  dirasakan sejalan  dengan  hakekat  dasar  fatwa sebagai  produk  hukum  Islam  yang tidak  mengikat.  Otoritas  regulasi  tidak terikat  mematuhi  fatwa.  Semenjak
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
berlakunya  Uundang-undang  Nomor 21 Tahun 2008.
Fatwa DSN-MUI dinyatakan
menjadi rujukan resmi dalam penyusunan  Peraturan  Bank  Iindonesia tentang  Prinsip  Syariah  ditemukan dalam  pasal  26  Undang-undang  Pbs sebagaimana diuraikan oleh penulis:
(1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  19,  Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk
dan  jasa  syariah,  wajib  tunduk kepada Prinsip Syariah;
(2) Prinsip Syariah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
difatwakan  oleh  Majelis  Ulama Indonesia;
(3) Fatwa  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  dituangkan  dalam Peraturan Bank Indonesia;
(4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3),  Bank  Indonesia  membentuk komite perbankan syariah;
(5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan,  dan  tugas  komite perbankan  syariah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4)  diatur dengan Peraturan Bank
Indonesia;
Olehnya  itu,  transformasi  fatwa DSN-MUI  ke  dalam  suatu  perundang- undangan  dilakukan  oleh  Komite Perbankan  Syariah  (KPS).  Sehingga dalam  penuangan  fatwa  DSN-MUI  ke
dalam  Peraturan  Perundang-Undangan khususnya  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah, sebagaimana dijelaskan  dalam  pasal  5  Peraturan Bank  Indonesia.  Kemudian  diperkuat lagi  oleh  Uundang-undang  No  12 Tahun  2011  tentantg  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  pada Pasal  7.  Akan  tetapi,  dalam  pasal  8 Uundang-undang
PPP, terdapat berbagai  macam  peraturan  perundang- undangan lain yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Jenis  peraturan  perundang-undangan ini mencakup peraturan yang ditetapkan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  (MPR),  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan Daerah  (DPD),  Mahkamah  Agung (MA),  Mahkamah  Konstitusi  (MK), Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI),  Menteri,  badan,  lembaga,  atau komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk dengan Uundang-undang atau Pemerintah  atas  perintah  Uundang-

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
undang,  DPRD  Provinsi,  Gubernur, DPRD  Kabupaten/  Kota,  Bupati/Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Dengan demikian, fatwa dalam regulasi perbankan  syariah  dianggap  sebagai landasan operasional perbankan syaraiah itu sendiri.
Dengan  demikian,  penuangan fatwa  DSN-MUI  ke  dalam  suatu peraturan
Perundang-Undangan
dilakukan  oleh  Komite  Perbankan Syariah  atas  anjuran  Peraturan  Bank
Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang  Komite  Perbankan  Syariah. Landasan  peraturan  Bank  Indonesia inilah  yang  menjadikan  fatwa  DSN- MUI selain sebagai fatwa yang sifatnya tidak mengikat dapat berbalik mengikat ketika  dicantumkan  dalam  peraturan Perundang-Undangan.

## PENUTUP
Berdasarkan  penjelasan  di  atas, penulis  dapat  menyiumpulkan  bahwa regulasi  perbankan  syariah  di  awali dengan  adanya  Undang-undang  No.  7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dengan menyebutkan istilah “Bank Berdasarkan  Prinsip  Bagi  Hasil”.
Selanjutnya,  Peraturan  Pemerintah  No.
72 Tahun 1992 tentang Bank
Berdasarkan  Prinsip  Bagi  Hasil  yang dapat  dicermati  dalam  Pasal  2  yakni, prinsip  bagi  hasil  berdasarkan  Syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip  bagi  hasil.  Kemudian  hadirlah Undang-undang  No.  10  Tahun  1998, perubahan  atas  Undang-undang  No.  7 Tahun  1992  tentang  Perbankan,  dalam Undang-undang  No.  10  Tahun  1998 disebutkan  istilah “Bank  Berdasarkan Prinsip  Bagi  Hasil” yang  kemudian diubah kedalam istilah “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.
Tidak  cukup  sampai  disitu  usaha pemerintah dalam memformalkan regulasi  perbankan  syariah.  Kemudian,
Bank Indonesia mengeluarkan beberapa Surat Keputusan yang
merupakan  peraturan  pelaksana  dari
Undang-undang  Perbankan  sebagai landasan operasional bagi bank syariah. Misalnya: SK Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR  tanggal  12  Mei  1999 tentang  Bank  Umum  Berdasarkan Prinsip Syariah, dan SK Direksi BI N0. 32/36/KEP/DIR  tanggal  12  Mei  1999 tentang  Bank  Perkreditan  Rakyat Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Dalam rangka  legalisasi  kedua  SK  tersebut kemudian  diganti  dengan  PBI  No. 6/17/PBI/2004  tanggal  1  Juli  2004
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
tentang  Bank  Perkreditan  Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004  tanggal  14  Oktober
2004  tentang  Bank  Umum  yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Sehingga pada akhirnya
pemerintah dengan
kesepakatan bersama,  mensahkan  Undang-undang No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah tepat pada tanggal 16 juli 2008 yang  secara  khusus  mengatur  aktifitas operasional  perbankan  syariah  namun tetap di bawah kontrol Bank Indonesia, sebagai induk semua bank di Indonesia.
Sedangkan Fatwa DSN-MUI merupakan  salah  satu  bentuk/jenis fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  MUI dapat  berubah  menjadi  hukum  tertulis dan  ketaatan  orang  kepadanya  bersifat eksternal manakala materinya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana dapat  diamati  dalam  pasal  5  Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Kemudian diperkuat  oleh  yang  menurut  Pasal  7 dan pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams,  Wahidudin.  “Pola  Penyerapan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam Peraturan Perundang-Undangan 1975-1977”. Disertasi (UIN Jakarta, 2000). Al-Hakim , Sofyan.  “Perkembangan  Regulasi  Perbankan  Syariah  di  Indonesia” . Jurnal Ijtihad: Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 13 No. 1 (Juni 2013).
Amin,  KH.  Ma’ruf.  2011.  “Pengantar”  dalam  M.  Cholil  Nafis.  Teori  Hukum Ekonomi  Syari’ah  Kajian  Komprehensif  tentang  Teori  Hukum  Ekonomi Islam,  Penerapannya  dalam  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  dan Penyerapannya ke dalam Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: UI Press.
Antonio, M. Syafi’I. 2005. Bank Syariah Antara Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani.
Attamimi, A. Hamid S. 1996. “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum  Nasional  Suatu  Tinjauan  dari  Sudut  Teori  Perundang-undangan Indonesia,”  dalam  Amrullah  Ahmad,  dkk.  (eds.), Dimensi  Hukum  Islam dalam Sistem  Hukum  Nasional,  Mengenang  65  Tahun  Prof.  Dr.  Busthanul
Arifin. Jakarta: Gema Insani Press.
Baehaqi,  Ja’far.  “Paradoks  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  Dalam  Regulasi  Hukum  Perbankan  Syari’ah  dan  Alternatif Solusinya”. Jurnal Al-Ahkam, Vol. 27 No.1 (April 2017).

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Barlinti,  Yeni  Salma.  2010. Kedudukan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  dalam Sistem  Hukum  Nasional  di  Indonesia .  Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementrian Agama RI.
Basir, Cik. 2008. Penyelesaian Sengkat Bank Syariah. Jakarta: Kencana.
Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI . Jakarta: Erlangga.
Hatta, Ahmad. 2011. Tafsir Quran Per Kata. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
Huda,  Qomarul.  “Otoritas  Fatwa  dalam  Konteks  Masyarakat  Demokratis: Tinjauan  atas  Fatwa  MUI  Pasca  Orde  Baru”,  dalam  Nahar  Nahrawi,  dkk.
(eds.). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan .  Cet.  II;  Jakarta:  Puslitbang  Kehidupan  Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2012.
Karni,  Asrori  S.  2010. “Problem  Konseptual  Otoritas  Kepatuhan  Syari’ah (Syari’ah  Compliance)  dalam  Regulasi  Perbankan  Syari’ah”, Tesis (Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2010).
Kholis, Nur. 2006. “Penegakan Syariah Islam di Indonesia (Perspektif Ekonomi)”. Jurnal Hukum Islam. Yogyakarta.
Mudzhar,  H.M.  Atho.  2012. “Fatwa  sebagai  Objek  Kajian  Hukum  Islam  dan Sumber  Sejarah  Sosial”. Prolog  dalam  Nahar  Nahrawi,  dkk.  (eds.), Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dalam  Perspektif  Hukum  dan Perundang- Undangan .  Cet.  II;  Jakarta:  Puslitbang  Kehidupan  Keagamaan  Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2012.
Muhammad.  2005. Bank  Syariah  Problem  dan  Prospekk  Perkembangan  di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  10/32/PBI/2008  tentang  Komite  Perbankan Syariah.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  6/24/PBI/2004  tentang  Bank  Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
Suwiknyo, Dwi. 2010. Jasa-jasa Perbankan Syariah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Syam,  H.M.  Ichwan.  dkk.  (peny.). Tanya  Jawab  Seputar  Dewan  Syari’ah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia (ttp.: Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama  Indonesia,  2010  M/1431  H),  h.  7;  Ichwan  Syam,  dkk.  (eds.), Direktori Syari’ah Indonesia/Sharia Directory of Indonesia (Jakarta: Dewan Syari’ah Nasional MUI, 2011), h. 3; dan Rahmani Timorita Yulianti, “Pola Ijtihad  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  MUI  tentang  Produk  Perbankan Syari’ah”. La_Riba Jurnal Ekonomi Islam . Vol. I No. 1 (Juli 2007).
Triyanta,  Agus. “Implementasi  Kepatuhan  Syari’ah  dalam  Perbankan  Islam (Syari’ah)  (Studi  Perbandingan  antara  Malaysia  dan  Indonesia)”. Jurnal Hukum Vol. 16 No. Edisi Khusus (Oktober 2009).
Undang-undang  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Wijaya, Krisna. Reformasi Perbankan Nasional . Jakarta: Harian Kompas, 2000.