## PEMULIHAN PASCA BENCANA GEMPA BUMI DI LOMBOK UTARA PADA TAHUN 2018

## Heru Kusuma Bakti
1 , Achmad Nurmandi 2
1 ,2 Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalan Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, DIY, 55183, Indonesia e-mail: herukusuma3@gmail.com
Diterima: 21 Februari 2020, Direvisi: 04 April 2020, Disetujui: 22 Juni 2020

## Abstrak
Guncangan  gempa  bumi  berkekuatan  7.0  SR  yang  terjadi  di  Provinsi  NTB  khususnya Lombok Utara pada tahun 2018 yang lalu telah berdampak kepada kondisi berbagai aspek kehidupan  masyarakat  dan  pemerintah  di  Kabupaten  Lombok  Utara,  untuk  itu  tentu pemerintah daerah punya tanggung jawab yang lebih besar untuk melakukan pemulihan pasca terjadinya bencana hal tersebut juga tertuang dalam Undang-undang No 24 Tahun 2007,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  upaya  pemulihan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  melalui  proses  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi.  Penelitian ini  bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan di olah dengan aplikasi Nvivo 12 Plus. Hasil menunjukan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang telah ditetapkan melalui 5 aspek utama yaitu Sektor Sosial, Ekonomi, Infrastruktur, Pemukiman serta Lintas Sektor. Akan tetapi dalam proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah banyak menimbulkan persoalan di masyarakat khususnya di Sektor Pemukiman, rumitnya proses birokrasi menimbulkan lambatnya  pemulihan sektor pemukiman, ketidak puasan masyarakat dalam pendataan kategori rusak ringan, sedang maupun rusak berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan juga merupakan permasalahan yang terjadi pada proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Kata kunci : Bencana, Gempa Bumi, Pemulihan Bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi

## Abstract
Shock earthquake with a magnitude of 7.0 that occurred in NTB Province, especially North Lombok in 2018, has had an impact on the conditions of various aspects of community and government  life  in  North  Lombok.  Therefore,  local  governments  have  a  greater responsibility to carry out recovery after the occurrence disaster, this study aims to look at the recovery efforts undertaken by the local government through the Rehabilitation and Reconstruction process. This research is descriptive in nature using a qualitative research method and treated with the application of Nvivo 12 Plus. The results show that the efforts made by the local government are to carry out the Rehabilitation and Reconstruction that have been determined through 5 main aspects namely the Social, Economic, Infrastructure, Settlement  and  Cross-Sector  .  However,  in  the  process  of  Rehabilitation  and Reconstruction  carried  out  by  the  Regional  Government,  many  problems  in  the community, especially in the Settlement Sector, the complexity of the bureaucratic process caused  slow  recovery  of  the  residential  sector,  community  dissatisfaction  in  the  data collection  categories  of  minor,  moderate  and  severe  damage  carried  out  by  the  local government as well the lack of community involvement in the recovery process is also a problem in the Rehabilitation and Reconstruction process.
Keywords: Disasters, Earthquakes, Disaster Recovery, rehabilitation and reconstruction

## PENDAHULUAN
Secara
geografis,
Indonesia
termasuk  sebagai  wilayah  yang  rawan terhadap berbagai kejadian bencana alam, yang  dapat  menimbulkan  ancaman  bagi masyarakat Indonesia yg disebabkan oleh baik  faktor  alam    dan  faktor  manusia (perbuatan  manusia).  Salah  satu  bencana yang  sering  terjadi  di  Indonesia  adalah Gempa  Bumi  seperti  yang  terjadi  di Lombok Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018  yang  lalu.  Bencana  yang  terjadi  di Indonesia  khususnya  Lombok  telah menimbulkan keperihatinan semua lapisan Masyarakat terkhususnya pemerintah  yang  mempunyai  peran penting  dalam  pencegahan  ataupun penanganan setelah terjadinya bencana.
Sejak  satu  tahun  berlalu  gempa berkekuatan  7.0  SR  yang  melanda  Nusa Tenggara Barat khususnya di Kabupaaten Lombok  Utara  pada  tanggal  5  Juli  2018 masih  menyisakan  duka  mendalam  bagi masyarakat  Lombok  Utara,  sebagian masyarakat  masih  tinggal  di  rumah sementara  karena  masih  trauma  dan sampai  saat  ini  gempa  kecil  pun  masih sering  terjadi.  Kepulauan  Nusa  Tenggara Barat  khususnya  Lombok  secara  tektonik memang  kawasan  seismik  aktif . Lombok menjadi  wilayah  yang  rawan  terhadap potensi  diguncang  bencana  Gempa  Bumi karena
Lombok terletak diantara pembangkit gempa dari selatan dan utara. Sebelah  selatan  terdapat  zona  subduksi lempeng  Indo-Australia  yang  menunjam kebawah  Pulau  Lombok,  dari  sebelah utara terdapat struktur geologi Sesar Naik Flores, yang jalurnya memanjang dari laut Bali  ke  timur  hingga  Flores,  dari  pada ituPulau  Lombok  memang  rawan  gempa jalur  Sesar  naik  Flores(Tim  Seismologi Teknik  BMKG,  2018).  Sejalan  dengan Lewerissa  dalam  Wekke  menjelaskan bahwa  Gempa  bumi  yang  menghantam Pulau  Lombok  disebabkan  oleh  lempeng tektonik Australia yang bergerak ke barat laut sampai ke utara (Wekke et al., 2019). Semua Desa di Kabupaten Lombok Utara  termasuk  dalam  kategori  memiliki
ancaman tinggi terhadap gempa bumi. Hal ini  juga  didukung  oleh  kondisi  struktur geologi Pulau Lombok. Daerah Kabupaten Lombok  Utara,  meskipun  tidak  berada langsung di zona tumbukan lempeng besar seperti  di  Lombok  bagian  Selatan,  tapi tumbukan  pada  lempeng  besar  tersebut juga  akan  bisa  memicu  getaran  pada daerah Back Arc (Busur Belakang) dimana lokasi Kabupaten Lombok Utara menurut tatanan tektoniknya. Berikut data sebaran gempa Lombok pada Juli 2018 lalu.
Gambar 1. Peta Sebaran Pusat Gempa Lombok pada Bulan Juli sampai dengan 13 September 2018
Dampak  dari  gempa  di  Lombok Utara  menyebabkan  sebanyak  537  jiwa meninggal dunia, 101.735 jiwa mengungsi, hampir  76  ribu  bangunan  rumah mengalami  rusak  berat,  rusak  sedang maupun rusak ringan, selain itu, berbagai fasilitas  ekonomi  (pasar,  pertokoan, perhotelan  dan  akomodasi  lainnya), fasilitas  umum  dan  sosial,  kantor pemerintahan,  sarana  dan  prasarana transportasi,  komunikasi,  air  bersih  serta layanan publik lainnya terganggu.

## Tabel 1. Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian
No  Sektor Nilai Kerusakan (Rp) Nilai Kerugian (Rp) Total Kerusakan dan Kerugian (Rp) 1  Pemukiman 3,505,485,200,000 3,731,409,800,000 7,236,895,000,000 2  Infrastruktur 303,676,794,062 15,943,406,000 319,620,200,062 3  Sosial 1,160,633,995,036 169,893,013,566 1,330,527,008,602 4  Ekonomi 274,310,973,839 428,718,820,000 703,029,793,839 5  Lintas Sektor 235,104,235,250 166,009,017,698 401,113,252,948 TOTAL 5,479,211,198,187 4,511,974,057,264 9,991,185,255,451
Sumber: Dokumen Rencana Aksi Rehab Rekon Pasca Gempa Lombok Utara 2018
Dari tabel di atas angka kerusakan dan  kerugian  yang  di  alami  oleh pemerintah  daerah  mencapai  10  Triliun, sebagai  Kabupaten  baru  pemerintah daerah tentunya membutuhkan dukungan dari  semua pihak, dan dari  tabel tersebut sektor  pemukiman  menjadi  kerugian terbesar  bagi  pemerintah  daerah.  Dengan angka kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi  mencapai  6  Triliun,  dengan komposisi rencana pendanaan dari APBN sebesar  51,04,51%  yang  terdiri  dari  DSP BNPB,  Anggaran  Kementerian/Lembaga dan  Usulan  Hibah  RR.  Dana  berasal  dari sumber lainnya yaitu dana masyarakat dan dunia usaha sebesar 21,11%, berasal APBD Kabupaten  Lombok  Utara  sebesar  3,44% dan  dari  APBD  Provinsi  NTB  sebesar 0,35%.  Dalam  Undang-undang  No.  24 Tahun  2007  tentang  penangulangan bencana  juga  telah  mengamanatkan pemerintah  baik  itu  pemerintah  pusat maupun  pemerintah  daerah  sebagai penyelenggara  utama  yang  bertanggung jawab  terhadap  pelaksanaan  kegiatan pemulihan  pasca  bencana  (Daswati  et  al., 2019).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21 Tahun  2008  juga  menyebutkan  bahwa penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana  adalah  Pemerintah  Pusat  dan Daerah  sebab  Pemerintah  memiliki wewenang
untuk melaksanakan Penanggulangan  bencana  mulai  dari prabencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana.  Dalam  penanggulangan pasca bencana yang disebutkan pada pasal 1  ayat  10  bahwa  pemerintah  memiliki
tanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi  dan  rekonstruksi  berupa perbaikan  dan  pemulihan  dari  berbagai aspek yang terdampak. Dengan demikian baik  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah mempunyai  tanggung  jawab  yang  lebih besar terhadap pemulihan pasca bencana.
Pemulihan  pasca  bencana  menjadi suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan manajemen kebencanaan yang ada di  Indonesia.  Manajemen  bencana  gempa bumi  terdiri  dari  dua  kegiatan  (1)  Pra bencana  dan  (2)  Pasca  bencana.  Kegiatan pasca  bencana,  mencakup,  antara  lain, respons  bencana  /  tanggap  darurat,  serta pemulihan bencana. Kegiatan pra bencana meliputi kesiapsiagaan, pendidikan kesadaran  risiko,  pelatihan,  perencanaan tata  ruang,  dan  desain  struktur  tahan bencana (Kholil et al., 2019).
(Army,  2015)  berpendapat  proses pemulihan  telah  menjadi  salah  satu langkah penting yang harus diimplementasikan setelah bencana terjadi senada  dengan  (Ziqiang  Han,  2017) pemulihan bencana dapat dikonseptualisasikan sebagai proses diferensial  memulihkan,  membangun kembali, dan membentuk kembali lingkungan fisik, sosial ekonomi dan alam melalui  perencanaan  dan  tindakan  pasca terjadinya  bencana,  pemulihan  bencana bisa  menjadi  peluang  untuk  pemerintah dalam membangun daerah agar lebih baik dan  dapat  bertahan  pada  resiko  bencana yang lebih besar pada waktu mendatang. Proses pemulihan tersebut disebut sebagai fase Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Fase  rehabilitasi  dan  rekonstruksi biasanya merupakan perbaikan infrastruktur dan fasilitas untuk memulihkan  fungsi  sosial  dan  ekonomi daerah  yang  terkena  bencana  sedangkan fase rekonstruksi muncul sebagai restorasi jangka  panjang  yang  tidak  hanya mencakup  perbaikan  fisik  masyarakat yang  terkena  dampak  tetapi  juga kebangkitan  mata  pencaharian,  ekonomi, industri,  budaya,  tradisi,  dan  lingkungan (Ong,  Jamero  2016).  Proses  pemulihan pasca bencana tentu membutuhkan waktu beberapa  minggu  hingga  lebih  dari  satu tahun, tergantung pada tingkat kerusakan dan  infrastruktur  yang  akan  diperbaiki. Phillips  dalam  (Sagala  &  Lutfiana,  2015) mengatakan  pada  fase  pemulihan  pasca bencana  pembangunan  kembali  dari berbagai aspek lebih menitikberatkan pada pembangunan jangka panjang, pemulihan pasca  bencana  melputi  beberaapa  aspek yang  menjadi  fokus  pemerintah  yaitu Sektor Perumahan, Ekonomi, Lingkungan Infrastruktur,  Sosial  Psikologis  dan Pelayanan  Publik.  (Horney  et  al.,  2018) berpendapat  pemulihan  bencana  yang baik  harus  mendukung  peningkatan dalam perencanaan mitigasi, kesiapan, dan pengembangan  yang  akan  berkontribusi pada  peningkatan  ketahanan  bencana  di masa  depan.  Untuk  itu  pemerintah  tidak hanya  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  akan  tetapi  mempersiapkan resioko bencana yang akan datang dengan melihat  perencanaan  mitigasi,  kesiapan dan  sebagainya,  apalagi  Lombok  masih mempunyai  resiko  bencana  Gempa  besar yang  akan  datang.  United  Nations Development  Programme  (UNDP)  pada artikelnya juga menjelaskan bahwa proses pemulihan  pasca  terjadinya  bencana mencakup 4 bidang yang harus terpenuhi dengan  berfokus  pada  :  (1)  Pemulihan sektor  ekonomi,  (2)  Sektor  pelayanan publik  seperti  pendidikan,  kesehatandan serta  pelayanan  publik  lainnya  (3) Perumahan  yang  terdampak  bencana,  (4) Sektor infrastruktur (UNDP, 2015). Sampai  pada saat ini  kegiatan pemulihan
pasca  bencana  masih  dilakukan  oleh pemerintah Lombok Utara dan tentu tidak cukup  sampai  1  atau  2  tahun  kedepan untuk mengembalikan fungsi penghidupan masyarakat seperti sebelum terjadinya  bencana  dan  dari  pada  itu penulis  akan  membahas  tentang  upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah Lombok Utara pasca bencana gempa  bumi  yang  terjadi  di  NTB  pada tahun lalu khususnya di Lombok Utara di berbagai  sektor  seperti  Pemukiman, Infrastruktur, Ekonomi, Sosial, dan Lintas Sektor.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengkaji  tentang pemulihan  pasca  gempa  yang  terjadi  di Nusa  Tenggara  Barat  khususnya  di Lombok Utara pada tahun 2018 yang lalu, penelitian  ini  menggunakan  pendekatan metode  deskriftif  kualitatif,  data  primer yang  digunakan  oleh  peneliti  ialah dokumen  perencanaan  rehabilitasi  dan rekonstruksi  yang  telah  di  tetapkan  oleh pemerintah  daerah  dan  data  sekunder  di ambil dari berita online terkait rehabilitasi dan  rekonstruksi  pasca  gempa  Lombok Utara yang bisa di pertanggung jawabkan tingkat  keakuratannya,  dan  data  tersebut di  olah  dengan  menggunakan  aplikasi Nvivo  12  Plus  setalah  di  lakukan pengcodingan  langkah  yang  dilakukan selanjutnya  adalah  dengan  menggunakan crostab  untuk  melihat  upaya-upaya  yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pemulihan  Pasca  Bencana  Gempa  Bumi Lombok Utara Tahun 2018
Pada  bab  ini  peneliti  akan menyajikan hasil serta pembahasan terkait pemulihan  pasca  bencana  dalam  hal  ini proses  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  yang telah  di  olah  dari  aplikasi  Nvivo  12  Plus, hasil  menunjukkan  bahwa  dalam  proses pemulihan  rehabilitasi  dan  rekonstruksi yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Lombok Utara  ditatapkan  melalui  Sektor  Sosial, Ekonomi, Pemukiman, Infrastruktur serta
Lintas  Sektor  dan  di  berbagai  sektor tersebut  telah  di  tetapkan  melalui  sub bidang  masing-masing  yang  telah  di rencanakan  melalui  proses  penilaian kerusakan  dan  kerugian,  atau  penilaian dan perhitungan pascabencana (JITUPASNA)    yang  menghasilkan estimasi  kerusakan  dan  kerugian  yang dihitung  untuk  5  (lima)  sektor  utama tersebut.
Gambar 2. Pemerintah Daerah dalam Pemulihan berbagai Sektor Meskipun saat ini sektor
pemukiman  dan  sosial  menjadi  prioritas utama  dalam  pemulihan  pasca  bencana tetapi  dari  grafik  di  atas  menjelaskan bahwa  sektor  ekonomi  lebih  dominan dikarenakan  dalam  pengolahan  data  di Nvivo  lebih  banyak  berbicara  terkait dengan  program  yang  di  upayakan pemerintah  bersama  lembaga  pemerintah lain  dan  swasta  untuk  memperbaiki kondisi  ekonomi  masyarakat  terdampak, sebab  sektor  ekonomi  merupakan  bidang yang  terpenting  untuk  penghidupan masyarakat  yang  akan  datang.  Menurut (Hadi,  2019)  dari  pengalaman  pemulihan ekonomi  pascabencana  sebelumnya  dari beberapa  bencana  lain  yang  telah dilakukan,  khususnya  setelah  gempa Yogyakarta  dan  letusan  Gunung  Merapi, bahwa  proses  dan  tahapan  pemulihan ekonomi membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan pemulihan  bidang  lain,  sehingga  target pemulihan  yang  tidak  hanya  pulih  ke kondisi  awal  dapat  tercapai,  tetapi  lebih
diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunannya  dan  meningkatnya kondisi  ekonomi  masyarakat  lokal  dan daerah  yang  lebih  baik,  lebih  aman  dan lebih berkelanjutan dalam jangka panjang untuk itu pemerintah Lombok utara harus memulihkan  sektor  ekonomi  berbasis ketahanan untk keberlanjutan masyarakat. Pada  pemulihan  pasca  bencana  Lombok pemerintah telah menetapkan rencana aksi dalam proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi  yang  meliputi  Sektor Pemukiman, Sosial, Infrastruktur, Ekonomi,  serta  Lintas  Sektor  sesuai dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan oleh  baik  BNPB  maupun  pemerintah pusat,  dibeberapa  daerah  juga  telah dilakukan  hal  serupa  untuk  melakukan rencana aksi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.  (Coffey,  2017)  pada  kasus pasca bencana letusan gunung Merapi dan Sinabung pemerintah juga telah menetapkan  untuk  melakukan  proses Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  melalui berbagai  sektor  di  antaranya  Sektor Pemukiman, Sosial, Infrastruktur, Ekonomi,  serta  Lintas  Sektor.  Pada  kasus pasca  bencana  letusan  merapi  pemulihan awal  yang    dilakukan  oleh  pemerintah setempat meliputi memulihkan fungsi dan layanan  dasar  pemerintah,  infrastruktur, serta  kehidupan  sosial,  ekonomi,  dan budaya masyarakat dengan cara memulihkan lembaga-lembaga sosial masyarakat  yang  terkena  dampak  yang vital untuk proses pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) jangka panjang.
Memberikan  stimulus  untuk  pemulihan mata pencaharian ekonomi dan pendapatan.  Tak  hanya  itu  penelitian (Kurnia,  2017)  tentang  pelaksanaan kebijakan  rehab  rekon  perumahan  pasca gempa 30 september 2009 di Sumatra Barat pemerintah  menetapkan  rencana  aksi pemulihan  pasca  bencana  meliputi  pada kegiatan 4 sektor yaitu: Sektor Perumahan, Infrastruktur, gedung pemerintahan, Sosial, Ekonomi produktif. Berikut peneliti akan  menjelaskan  hasil  temuan  dari masing-masing sektor.

## Pemulihan Sektor sosial
Sektor  sosial  merupakan    sektor yang  terkena  dampak  terbesar  setelah pemukiman, kebutuhan pemulihan terbesar  pada  sektor  sosial  terdapat  pada sarana  keagamaan  67,32%,  Pendidikan sebesar 19,42%,  Fasilitas kesehatan 11,71% dan  sarana  seni  budaya  sebesar  1,56%. Kerusakan  pada  sektor  sosial  di  bidang pendidikan  telah  menyebabkan  siswa tidak  dapat  bersekolah  untuk  beberapa minggu yang diakibatkan gedung sekolah hancur pasca gempa, Pelayanan kesehatan yang  menurun,  dan  masyarakat  tidak dapat melakukan ibadah di tempat-tempat ibadah.  ,  Pemulihan  di  sektor  sosial dilakukan  di  beberapa  sub-sektor  di bidang pendidikan, kesehatan, agama dan budaya.
Gambar 3. Pemulihan Sektor Sosial
Dari  figure  hasil  Nvivo  12  di  atas pemulihan sektor sosial dilakukan melalui sub  bidang  bidang  pendidikan  dan kesehatan,  pada  bidang  pendidikan hampir  seluruh  fasilitas  pendidikan  di Lombok Utara hancur  mulai dari SD, SMP dan  SMA  serta  setingkat  lainnya, akibatnya  banyak  siswa  yang  tidak  bisa belajar disekolahnya masing-masing, mereka menggunakan tenda-tenda darurat untuk mengikuti  proses belajar mengajar. Upaya  pemulihan  awal  yang  dilakukan oleh  pemerintah  adalah  membuat  tenda- tenda  darurat  atau  sekolah  sementara untuk proses belajar menajar. Pemerintah juga  melibatkan  lembaga  atau  arganisasi lain  dalam  merekonstruksi  gedung
sekolah, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan dana bantuan pendidikan Rp 229  miliar  untuk  mendukung  pemulihan sarana  pendukung  kegiatan  belajar  dan mengajar  pascagempa  Lombok  khusunya di Lombok Utara sebelumnya pemerintah telah  menyediakan  tenda  darurat  untk belajar mengajar di sekolah, sampai saat ini Dinas Dikpora Lombok Utara mengklaim pembangunan  gedung  sekolah  mencapai 70  %  dan  sisanya  masih  dalam  tahap pengerjaan,  untuk  mengurangi  resiko bencana  kedepannya  pemerintah  daerah haruslah  mendesain  rekonstruksi  gedung sekolah berbasis tahan terhadap gempa.
Di  bidang  Kesehatan  hampir seluruh  puskesmas  dan  pustu  hancur akibat  dari  bencana  Gempa  Bumi,  tentu masyarakat  membutuhkan  pelayanan kesehatan  yang  baik  pasca  terjadinya bencana , pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah  daerah  pada  awal  masa pemulihan  adalah  pendirian  puskesmas darurat atau sementara untuk memberikan pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat yang  terdampak  bencana,  saat  ini pemerintah  telah  mulai  membangun puskesmas melalui kementerian kesehatan pemerintah  memberi  bantuan  dana kepada pemerintah daerah, pembangunan yang di prioritaskan pertama adalah RSUD Lombok  Utara  dikarenakan  bangunan yang sudah tak layak pakai akibat bencana gempa,  pemerintah  juga  mendapat dukungan  dari  berbagai  pihak  non pemerintah  atau  lembaga  swasta  dalam pembangunan  fasilitas  kesehatan  seperti pustu, tidak hanya dari pembangunan fisik saja  akan  tetapi  memberikan  pelayanan trauma  healing  kepada  masyarakat terutama kepada anak-anak dengan tujuan memulihkan  kondisi  psikologis  atau trauma  pasca  terjadinya  bencana  gempa bumi. Pada aspek keagamaan juga dampak kerusakan yang tidak akibat dari bencana gempa bumi,  untuk membangun kembali fasilitas  ibadah  masyarakat  pemerintah bekerjasama dengan berbagai lembaga non pemerintah  untuk  membangun  fasilitas
ibadah  baik  semi  permanan  ataupun permanen.  Pemerintah  telah  membangun gedung  sekolah  dengan  skema  tahan terhadap  gempa,  membangun  sekolah yang  tahan  terhadap  gempa  dapat dianggap sebagai langkah pertama untuk membuat sekolah tangguh dalam menghadaapi  gempa  yang  akan  datang (Baytiyeh, 2019). Belajar dari gempa di cina Sebelum  membangun  gedung  dilakukan survei  geologis  terlebih  dahulu  untuk mengidentifikasi  topografi,  geologi,  dan kemudian  membangun  bangunan  di daerah  di  mana  bangunan  tahan  gempa serta  diusahakan  untuk  menghindari lokasi  bangunan  yang  aseismik.  Perlu dicatat bahwa dalam hal apa pun, sekolah tidak boleh dibangun di atas patahan aktif, tanah longsor, atau pencairan tanah, yang berada  di  area  tahan  gempa.  Ini  akan mencegah gedung sekolah dari kerusakan parah  akibat  gempa  bumi  (Duan  et  al., 2018). Begitupun dengan
gedung
pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit dan  Puskesmas  pemerintah  harusnya melakukan  kajian  mendalam  terlebih dahulu,  mengambil  kebijakan  yang  tepat adalah  salah  satu  dari  keberhasilan pemulihan pasca  bencana.  Peneliti berpendapat  bahwa  untuk  pemulihan pasca  gempa  yang  terjadi  perlu  adanya ketahanan berbasis masyarakat dikarenakan seperti yang sudah di katakan NTB  khususnya  Lombok  mempunyai resiko  gempa  yang  besar  di  masa  yang akan datang untuk perlunya membangun kesadaran masyarakat untuk bisa berdampingan dengan bencana yang akan datang,  pemerintah  harus  memberi edukasi  kepada  masyarakat  bagaimana memberi  ketahanan  terhadap  bahaya bencana.

## Pemulihan Sektor Ekonomi
Perekonomian  di  Lombok  Utara pasca gempa bumi merupakan sektor yang mengalami  kerugian  cukup  signifikan, rusaknya aset dari para pelaku usaha dan UMKM,  para  petani  mengalami  kerugian pada saat panen serta banyaknya fasilitas
sarana dan prasarana dari pariwisata yang rusak dll menyebabkan terjadinya pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak  stabil bagi  pemerintah  dan  masyarakat.  Upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah  di  bidang  Sektor  Ekonomi meliputi berbagai sub bidang di antaranya UMKM,  pertanian  dan  perkebunan, perikanan  dan  peternakan,  perdagangan, serta pariwisata seperti yang terlihat pada Gambar berikut.
Gambar 4. Pemulihan Sektor Ekonomi
Pada  pemulihan  tahap  awal pembangunan  pasar  menjadi  prioritas pemerintah dalam mengembalikan kondisi ekonomi  masyarakat  agar  perekonomian masyarakat  bisa  berjalan  dengan  baik. Dibidang  UMKM  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  adalah  memberikan santunan  kepada  pelaku  usaha  kecil melalui  kementerian,  sebanyak  148  orang pedagang  usaha  kecil  yang  tersebar  di beberapa  kecamatan  yang  ada  di  lombok utara menerima masing-masing Rp 2 Juta untuk  membantu  pemulihan  kondisi usaha  ekonomi.  Pada  bidang  UMKM pemerintah  lebih  banyak  memberikan pendampingan  kepada  pelaku  usaha dalam  hal  ini  pemerintah  bekerjasama dengan  pihak  non  pemerintah  untuk memberi  pelatihan  kepada  pelaku  usaha UMKM untk mengelola serta meningkatkan nilai jual
atau meningkatkan  produktifitas  dari  usaha yang  dimiliki  dengan  mengelola  sumber daya alam lokal, tidak pemerintah daerah
juga  berupaya  menciptakan  Wira  Usaha Baru  (WUB)  bagi  masyarakat  dengan memberikan  peralatan  penunjang  untuk produksi,  dalam  melakukan  kegiatan tersebut pemerintah perlu dukungan dari semua pihak pemangku kepentingan baik di Provinsi, Pusat dan Organisasi Swasta, pada  bidang  pertanian  upaya  yang  di lakukan oleh pemerintah dalam membantu  petani  pasca  pemulihan bencana dengan
melakukan pendistribusian  bantuan  pupuk,  bibit tanaman,  alat  pertanian  dan  perkebunan melalui koperasi maupun unit usaha tani, pengadaan  pelatihan  manajemen  lahan untuk  meningkatkan  kapasitas  sumber daya  petani  dalam  mengolah  lahan  agar semakin  efektif  serta  pelatihan  dan pendampingan
usaha pertanian berkelanjutan dengan bekerjasama dengan Koperasi,  BUMDES,  BUMD,  Pemerintah dan Swasta untuk meningkatkan produktifitas  hasil  pertanian  dan  bernilai jual  karena  menurut  (Abraham,  2018) kejadian  gempa  di  Lombok  Utara berdasarkan  waktu  dan  data  kerugian yang dilaporkan, terjadi pada saat panen, ini yang menyebabkan pada akhirnya hasil dari  panan  tersebut  mengalami  kerugian serta  penurunan  kualitas  dan  tentu  para petani  akan  lebih  fokus  untuk  bisa membangun kembali rumah mereka yang rusak.
Pada
bidang pariwisata pemerintah  memberikan  bantuan  atau dana  stimulan  untuk  perbaikan  sarana prasarana  desa  wisata  serta  untuk peningkatan  ekonomi  pelaku  usaha  di desa wisata selain itu melalui pemerintah pusat pemerintah daerah terus melakukan perbaikan pada fasilitas wisata yang ada di Lombok  Utara  dikarenakan  pemasukan PAD  Lombok  Utara  masuk  melalui pariwisata.  Pada  pemulihan  sektor ekonomi  masyarakat  di  tuntut  untuk mengembangkan  ekonomi  berdasarkan sumber daya potensial yang ada di sekitar, serta pengembangan ekonomi kreatif yang di dasarkan pada kearifan lokal dalam hal ini  pemerintah  bersama  pihak  swasta
bersinergi  dalam  membantu  masyarakat untuk  bangkit  dari  keterpurukan  akibat gempa. 60 % Pendapatan dari pemerintah daerah  berasal  dari  Pariwisata,  meskipun perbaikan  sarana-prasarana  pariwisata sudah  dilakukan  akan  tetapi  itu  tidak cukup  untuk  menarik  wisatawan  datang ke  Lombok  Utara  perlu  adanya  langkah strategis dari pemerintah dalam pemulihan pariwisata contoh konkrit yang bisa  dilakukan  oleh  pemerintah  selain melakukan perbaikan fisik adalah dengan mengembalikan  citra  pariwisata  Lombok Utara, karena citra merupakan kesan atau penilaian yang diberikan publik terhadap objek  pariwisata  yang  ada  di  Lombok Utara pasca terjadinya gempa pada tahun 2018  pariwisata  NTB  khususnya  Lombok Utara  mendapat  citra  yang  negatif  dari berbagai  wisatawan  sehingga  para wisatawan  berfikir  kembali  untuk  datang ke  Lombok,  tentu  pemerintah  harus berupaya sedemikian rupa untuk mengembalikan citra pariwisata yang ada d Lombok Utara. (Joakim & Wismer, 2015) belajar  dari  pemulihan  pasca  gempa yogyakarta  pada  tahun  2006  untuk pemulihan  sektor  ekonomi  masyarakat bantul  membutuhkan  waktu  yang  cukup lama untuk bisa pulih kembali, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Bantul hampir sama  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Lombok Utara sepeti memberikan  pelatihan  kepada  pelaku UMKM dan memberikan bantuan peralatan untk mendukung usaha masyarfakat akan tetapi pemerintah tidak mendirikan  lembaga  keuangan  mikro untuk  memberikan  dukungan  modal pelaku  usaha  untuk  baik  pelaku  usaha UMKM  yang  sudah  terbentuk  maupun akan  di  bentuk  serta  masyarakat  diberi dukungan pemasaran dan jaringan untuk mempromosikan penjualan produk mereka,  inilah  yang  harus  di  upayakan oleh  pemerintah  Lombok  Utara  dalam membantu  para  pelaku  usaha  UMKM sebab  peralatan  tanpa  dukungan  modal tentu tidak akan berjalan secara maksimal. Senada  dengan  (Dinda,  2018)  dalam
penelitian  tentang  pemulihan  pasca bencana Gunung Sinabung pada pemulihan ekonomi pemerintah
memberikan  kursus  keterampilan  kepada masyarakat  dan  memberi  modal  untuk usaha kecil dan menengah dan pemerintah sendiri  membuka  lapangan  pekerjaan berbasis keterampilan ekonomi kreatif.

## Sektor Pemukiman
Akibat  dari  bencana  gempa  yang melanda  Lombok  pada  tahun  lalu  sektor perumah  merupakan  sektor  yang  sangat besar  dampaknya  bagi  masyarakat  dan pemerintah  daerah,  dari  data  yang  ada hampir  50  ribu  unit  rumah  mengalami kerusakan  baik  rusak  berat,  sedang maupun ringan, pembangunan pemukiman  nantinya  di  kelola  dengan skema  swakelola  berbasis  masyarakat yangdirancang  menggunakan  strategi pengorganisasian masyarakat serta bertumpu  pada  inisiatif  dan  prakarsa masyarakat  dan  tentu  dengan  tidak meninggalkan kearifan lokal  serta gotong royong  dalam  membangun  rumah berbasis  tahan  gempa,ada  beberapa pilihan yang di tawarkan oleh pemerintahan kepada  masyarakat seperti Risha (rumah instan sederhana sehat), Rika (rumah  instan  kayu)  dan  Riko  (rumah instan  konvensional).  Untuk  pemulihan awal  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  bersama  kementerian  dan  pihak non  pemerintah  atau  lembaga  swasta adalah  membangun  rumah  sementara kepada  masyarakat  yang  terdampak meskipun tidak semua mendapat bantuan serta  masyarakat  juga  lebih  banyak bergerak  sendiri  untuk  membuat  rumah sementara sebagai tempat tinggal. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyediakan  dana  rekonstruksi  sekitar Rp50 juta per keluarga untuk mereka yang menderita kerusakan perumahan berat 25 juta  per  keluarga  untuk  mereka  yang menderita  kerusakan  perumahan  sedang dan Rp10 juta per keluarga untuk mereka yang  menderita  kerusakan  perumahan
ringan. tapi pada sampai saat rekonstruksi rumah  masih  menjadi  permasalahan pemeintah bersama masyarakat di daerah, banyak  masyarakat  belum  menerima haknya untuk bantuan rekonstruksi rumah tersebut,  permasalahan  terbesar  pada pembangunan  RTG  tersebut  ada  pada proses  birokrasi  yang  berbelit,  mulai  dari persoalan penerima, pokmas, nama ganda penerima, belum lagi persoalan fasilitator yang  kurang,  bahan  bangunan  yang langka  SDM  tukang  yang  minim  dan masih banyak lagi. Salah satu lembaga non pemerintah  yang  membantu    daerah dalam  penanggulangan  pasca  bencana adalah  lembaga  Aksi  Cepat  Tanggap (ACT),  bentuk  kerjasama  yang  dilakukan ditunjukkan  dengan  penyediaan  posko- posko  pengungsian  serta  membuat pemukiman sementara untuk para korban bencana  tak  hanya  itu  ACT  juga membangun  WC  Umum  di  beberapa tempat  khususnya  tempat  yang  jauh  dari jangkauan, tak hanya ACT tetapi PMI juga telah  membangun  fasilitas  umum  berupa 20  Toilet  umum  serta  mushola.  tapi  yang menjadi  permasalahan  sampai  pada  saat ini  adalah  banyaknya  masyarakat  yang masih  mengeluh  terhadap  kualitas perumahan yang di bangun sebab banyak bangunan yang tidak sesuai  dengan spek yang  di  tawarkan  karena  pekerjaan pemukiman  ini  melalui  pihak  ketiga  dan masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan  dana  stimulan  untuk pembangunan rumah. Dari data yang ada jumlah total rumah rusak berat 44.014 yang sudah jadi 100 persen baru sebanyak 6.863 dengan presentase 15.59 persen. Sementara untuk rumah rusak sedang yang totalnya 1.758 unit yang sudah jadi 100 persen baru 101  unit  atau  3.75  persen.  Untuk  rumah rusak  ringan  dari  total  4.081  yang  sudah jadi  sebanyak  316  atau  7.74  persen sedangkan dari perkiraan awal pemulihan sektor  permukiman  dilaksanakan  selama dua  tahun  anggaran,  yakni  tahun anggaran  2018-2019  dengan  prioritas pembangunan  rumah  dilaksanakan  pada tahun  2018  tetapi  pada  kenyataannya
masih jauh dari yang di rencanakan (Ong et  al.,  2016)  mengatakan  Rekonstruksi perumahan  adalah  salah  satu  kegiatan terpenting  pada  proses  rekonstruksi pascabencana, tanpa membangun kembali rumah, kemampuan rumah tangga untuk melakukan kegiatan normal akan terhambat.  Untuk  pemukiman  yang berada di kawasan resiko rawan terhadap bencana yaitu pada sesar aktif ditetapkan kebijakan  pemindahan  atau  relokasi  ke tempat  yang  aman  sesuai  dengan rekomendasi  Pusat  Vulkanologi  dan Mitigasi  Bencana  Geologi  (PVMBG) melalui  mekanisme  relokasi  komunal maupun  mandiri.  Adapun  rumah  yang berada  pada  zona  aman  dapat  dilakukan pembangunan  kembali/perbaikan  secara in-situ (tapak semula) tetapi sampai pada pemulihan  saat  ini  relokasi  warga  tidak dapat dilakukan karena berbagai pertimbangan akibatnya masyarakat tetap membangun  rumah  di  tempat  semula.
Upaya untuk merehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilakukan pemerintah  pun  telah  dilaksakan  hingga saat  ini,  tetapi  banyak  yg  menjadi masalahan  saat  pembangunan  rumah warga dari awal pelaksanaan sampai pada saaat  ini,  dari  keadaan  birokrasi  yang berbelit-belit  sampai  masih  adanya masyarakat  yang  belum  mernerima  dana stimulan perbaikan rumah.
(Christ  et  al.,  2017)  Belajar  dari pengalaman  erupsi  merapi  2010  tentang rekonstruksi permukiman berbasis masyarakat  di  Kabupaten  Cangkringan pemerintah menggunakan sistem Rekompak yang diadopsi dari
keberhasilan  pemulihan  di  Aceh  dan Bantul.    Sistem  ini  menempatkan masyarakat  sebagai  aktor  utama  dalam rekonstruksi  permukiman.  Setiap  fase dalam Rekonstruksi Permukiman Berbasis Masyarakat  di  Kabupaten  Cangkringan seperti  perencanaan,  konstruksi,  kontrol dan  evaluasi,  melibatkan  masyarakat, Masyarakat  mengambil  peran  penting dalam  proses  rekonstruksi,  hasil  dari program ini bagi masyarakat benar-benar
di  rasakan  dengan  baik.  berbeda  dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten  Lombok  Utara  dalam  rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi menekankan bahwa dalam pembangunan kembali rumah warga perlunya keterlibatan  masyarakat  atau  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  rumah akan tetapi pada kenyataannya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan  sampai  pada  pelaksanaan rekonstruksi rumah
keterlibatan partisipasi  masyarakat  masih  kurang, dibentuknya  Kelompok  Masyarakat  atau POKMAS  memang  dinilai  baik  untuk membawa  semangat  gotong  royong  akan tetapi  tidak  berjalan  secara  maksimal karena  sebagian  besar  masyarakat  lebih memilih untuk menggunakan pihak ketiga dalam  pembangunan  rumah,  dari  segi pengawasan pemerintah pun masih lemah ini  terlihat  dari  banyaknya  rumah  yang tidak  sesuai  dengan  spesifikasi  rumah tahan  gempa,  serta  banyaknya  aplikator yang korupsi uang dana stimulan rumah. Penelitian  dari  (Ophiyandri  et  al.,  2013) mengungkapkan  keberhasilan  Aceh,  Nias dan  Yogyakarta  dalam  merekonstruksi perumahan  di  dukung  oleh  beberapa faktor yaitu, transparansi dan akuntabilitas, strategi / kebijakan rekonstruksi yang tepat, dan pemahaman tentang  metode  berbasis  masyarakat, partisipasi  dan  kontrol  masyarakat  serta koordinasi  dan  komunikasi  yang  baik. Tanpa adanya transparansi dari pemerintah  tentu  masyarakat  menaruh ketidakpercayaan  kepada  pemerintah serta  akan  berdampak  kepada  faktor keberhasilan yang lainnya.
Pemerintah seharusnya melakukan mengevaluasi  dikarenakan  banyaknya permasalahan  yang  masih  terjadi  di masyarakat khususnya rekonstruksi rumah  warga sebab rekonstruksi menjadi suatu  yang  penting  bagi  kehidupan masyarakat.

## Sektor Infrastruktur
Sektor  Infrastruktur  merupakan sektor penting untuk mendukung kegiatan aktifitas  sosial  dan  ekonomi  masyarakat, tanpa  infrastruktur  yang  baik  tentu aktifitas  sosial  ekonomi  masyarakat menjadi terhambat.
Terjadinya  bencana  gempa  yang terjadi pada tahun 2018 di Lombok Utara mengakibatkan rusaknya berbagai infrastruktur  yang  ada  dan  aktifitas masyarakat menjadi terganggu serta secara tidak  langsung  berdampak  terhadap kondisi  sosial  dan  ekonomi  masyarakat sekitar.  Dari  laporan  yang  ada  angka kerugian  yang  di  timbulkan  mencapai Rp.303.676.794.062, pemulihan pada sektor Infrastruktur  dilakukan  melalui  sub bidang di antaranya terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor transportasi baik darat laut dan sebagainya,  energi,  sumber  daya  air,  pos dan  komunikasi  serta  sanitasi  dan kebutuhan air bersih.
Gambar 5. Pemulihan sektor infrastruktur
Dari  figure  diatas  dapat  dilihat  bahwa bidang air bersih menjadi suatu perhatian serisu dari pemerintah dan non pemerintah  karena  menjadi  kebutuhan hidup  bagi  masyarakat,  pemenuhan  air bersih  dan  sanitasi  pasca  bencana merupakan  suatu  hal  yang  paling mendasar  dan  tentu  menjadi  priorotas dalam  pemulihan  pasca  bencana  yang terjadi  di  Lombok  Utara  terlihat  dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah  daerah,  pada  saat  gempa
terputusnya jaringan air bersih PDAM dan sumur  milik  masyarakat  yang  tertutup akibat  reruntuhan  gempa  membuat  para warga  kesulitan  dalam  mendapatkan  air bersih,  tentu  dalam  perbaikan  jaringan PDAM  tersebut  membutuhkan  waktu yang cukup lama. Pada bidang transportasi  darat  pemerintah  melakukan perbaikan jalan yang mengalami kerusakan berat guna memudahkan akses baik untuk menyalurkan bantuan ataupun untuk  mendukung  kegiatan  ekonomi masyarakat, beberapa jembatan penghubung  antar  wilayah  saat  ini  juga telah  selesai  di  rekonstruksi  bersama kementerian  Pekerjaan  Umum.  Pada bidang  Sanitasi  dan  air  bersih  pemulihan awal  yang  dilakukan  oleh  pemerintah bersama  lembaga  terkait  ataupun  swasta memberikan  sumur  bor  kepada  wilayah yang  terdampak  terutama  yang  jauh  dari jangkauan  air  dan  saat  ini  rekonstruksi Sumber  air  telah  selesai  di  kerjakan  oleh institusi terkait dalam hal ini PDAM.

## Lintas Sektor
Dampak  yang  di  timbulkan  pasca terjadinya gempa bumi pada lintas sektor berupa kerusakan fisik dari kantor-kantor pemerintaha  yang  ada  di  Lombok  Utara sehingga  menyebabkan  terganggunya aktifitas  pelayanan  kepada  masyarakat, kegiatan  rehabilitasi  dan  rekonstruksi pasca  bencana  lintas  sektor  terdiri  atas pemenuhan kebutuhan sub sektor Pemerintahan, keamanan ketertiban, Lingkungan  Hidup,  perbankan  dan pengurangan  resiko  bencana,  dengan perkiraan  total  kebutuhan  sebesar  Rp. 389,195,154,943  diperuntukan  tersebesar untuk  sub  sektor  pemerintahan  yaitu 58,58%  mengingat hampir  seluruh  kantor pemerintahan mengalami kerusakan berat maupun sedang.
Gambar 6. Pemulihan Lintas Sektor
Meskipun  dari  hasil  Nvivo  12 pengurangan resiko bencana mencapai 33 %  tetapi  prioritas  awal  yang  dilakukan oleh  pemerintah  adalah  pada  pemulihan kembali  fungsi  pelayanan  publik  dan sarana  prasarana  pemerintahan  seperti pembangunan  tenda-tenda  darurat  atau kantor  sementara  untuk  kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan  kembali  secara  permanen gedung-gedung pemerintahan yang rusak tentu  akan  dilakukan  secara  bertahap mengingat  kebutuhan  yang  di  butuhkan oleh  pemerintah  daerah  tidaklah  sedikit, seiring  dengan  menunggu  komitmen pemerintah  pusat  untuk  memberikan anggaran  lebih  kepada  pemerintah Lombok Utara. Pemerintah menginginkan untuk  pembangunan  gedung  kantor bupati  diharapkan  Kemendagri  bisa membantu  dalam  hal  pembiayaan.  Pada bidang pengurangan resiko bencana warga yang  berada  di  kawasan  rawan  bencana tinggi,  diupayakan  untuk  di  lakukan relokasi  ke  tempat  yang  aman  sesuai dengan  rekomendasi  PVMBG  karena  ada beberapa wilayah berdasarkan hasil kajian di rekomendasikan untk di relokasi sebab ada  sekitar  29  Dusun  di  dataran  tinggi dinilai  harus  direlokasi,  pemerintah  juga tidak  semudah  itu  untuk  melakukan relokasi, dan yang menjadi permasalahan adalah  banyak  warga  yang  menolak  di relokasi  karena  beberapa  pertimbangan dan  juga  pemerintah  memerlukan  kajian yang lebih luas terkait dengan pembiayaan
serta
penghidupan masyaraka kedepannya,  upaya  lain  yang  telah  di lakukan  oleh  pemerintah  daerah  dalam rangka  meningkatkan  pemahaman  serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap resioko  bencana  yang  akan  datang  yaitu dengan  memberikan  sosialisasi  dan memberi  pelatihan  pengurangan  resiko bencana, serta pepemrintah telah membentuk  desa  siaga  bencana  di beberapa  desa,  Pendidikan  dan  pelatihan pengurangan  risiko  bencana  juga  telah dilakukan  guna  menumbuhkan  dan menanamkan  budaya  keselamatan  dan kesiapsiagaan  bagi  masyarakat  yang berada  di  kawasan  rawan  bencana  tinggi selain  itu  pemerintah  juga  membentuk sekolah  siaga  bencana  untuk  beberapa sekolah  di  Lombok  Utara,  siswa  di  beri pelatihan  atau  edukasi  terkait  dengan mitigasi bencana tentu ini menjadi langkah yang  baik  untuk  pemerintah  mengurangi resiko  bencana  untuk  yang  akan  datang. Seperti  yang di ketahui pemulihan Lintas Sektor  dilakukan  melalui  berbagai  sub bidang  tetapi  yang  menjadi  sorotan penting  dalam  diskusi  ini  adalah Pengurangan  Resiko  Bencana  (PRB)  yang akan datang sebab potensi adanya bencana di  Lombok  masih  sangat  besar  untuk  itu sangat  penting  PRB  menjadi  prioritas pemerintah  daerah  selain  merekonstruksi di  bidang  lain.  Pemerintah  daerah mempunyai kapasitas atau peran penting dalam  pengurangan  resiko  bencana, pengurangan risiko bencana menjadi suatu kebutuhan  yang  harus  direncanakan secara sistematis oleh pemangku kepentingan  dalam  menghadapi  resiko bencana  yang  akan  datang,  pengurangan resiko  bencana  berbasis  masyarak  bisa menjadi  jawaban  dalam  hal  tersebut pemerintah  harus  melibatkan  masyarakat serta memberikan pendidikan kebencanaan kepada masyarakt, penelitian dari  (Pascapurnama  et  al.,  2018)  belajar dari  jepang  negara  yang  rawan  akan adanya  resiko  bencana,  pendidikan bencana  di  Jepang  telah  diterapkan  sejak sedini mungkin kepada anak-anak sekolah
yang  dinamakan  Sekolah  Siaga  Bencana (SSB)  pemerintah  Jepang  menyadari bahwa  siswa  adalah  salah  satu  ujung tombak dalam pencegahan dan tanggapan bencana.  Di  sekolah,  pendidikan  bencana diatur berdasarkan Undang-Undang yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  jepang serta pendidikan kebencanaan telah masuk ke kurikulum sekolah, misalnya, di tingkat sekolah  dasar,  siswa  diajarkan  mengenali jenis-jenis  bencana,  mengetahui  peran pekerja  publik  seperti  petugas  pemadam kebakaran,  dan  mencegah  cedera  ketika terjadi  bencana.  Di  tingkat  masyarakat umum  pemerintah  harus  melibatkan dalam hal kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan  pemulihan  dari  bencana  alam.  PRB berbasis masyarakat memungkinkan masyarakat  untuk  berpartisipasi  secara positif  dan  aktif  dalam  rencana  PRB sehingga mereka dapat diberdayakan dan memiliki  peningkatan  kapasitas  mereka untuk  mengurangi  kerentanan  mereka terhadap  bahaya  alam.  Di  Indonesia, kegiatan-kegiatan  dalam  PRB  berbasis masyarakat secara umum memang telah di terapakan tetapi sangat sedikit pemerintah yang  paham  akan  konsep  dari  PRB berbasis  masyarakat  tersebut  atau  tidak berjalannya secara efektif. Pasca terjadinya Gempa Bumi di Lombok Utara pemerintah memang  telah  menerapkan  dibeberapa sekolah  program  Sekolah  Siaga  Bencana (SSB)  ini  merupakan  langkah  baik  yang telah  di  lakukan  oleh  pemerintah  yang perlu mencadi evaluasi adalah tidak hanya memberikan sekedar simulasi kebencanaan akan tetapi harus dimasukkan kedalam
kurikulum pendidikan  sekolah  agar  bisa  bertahan pada  resiko  bencana  mendatang  serta agenda  PRB  harus  masuk  kedalam  ke dalam  rencana  pembangunan  daerah, pemerintah daerah harus mulai meninjau dan mengevaluasi rencana tata ruang yang ada  untuk  disinkronkan  dengan  rencana dan  program  untuk  mengurangi  Risiko Bencana.  Dalam  hal  ini,  BAPPEDA memiliki posisi strategis sebagai perencana PRB  serta  pemerintah  daerah  harus
membuat  pemetaan  resiko  bencana  agar memudahkan  dalam  perencanaan  PRB tersebut.
KESIMPULAN Dari penelitian yang telah dilakukan  kesimpulan  ialah  pemerintah lombok utara dalam melakukan pemulihan pasca bencana berfokus melalui 5  Sektor    diantaranya  Sektor  Pemkiman, Ekonomi,  Infrastruktur,  Sosial  dan  Lintas Sektor  dari  berbagai  sektor  tersebut memiliki  sub  bidang  pemulihan,  serta pemulihan  pasca  bencana  berpedoman kepada Inpres Nomor 5 tahun 2018 tentang percepatan  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi penanganan gempa Lombok yang telah di buat  oleh  Presiden  RI,  penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya  bencana  didasarkan  pada hasil Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna)  yang  telah  di  susun  bersama lembaga  pemerintah  yang  mempunyai wewenang dan rencana tersebut dipadukan  dengan  kebijakan  serta kemampuan pembiayaan dari pemerintah Pusat  maupun  Daerah,  dunia  usaha  atau sumber dana lainnya yang sah.Pemulihan pasca gempa lombok juga telah melibatkan berbagai  lembaga  kepentingan  yang terkait  seperti  kementerian  dan  lembaga lain  serta  pihak  non  pemerintah  atau swasta  telah  banyak  bersinergi  dengan pemerintah  daera  untuk  membantu meringankan  beban  masyarakat.  Pada awal  masa    pemulihan  pasca  bencana pembangunan  pemukiman  masyarakat, fasilitas  fisik  pendidikan  sperti  gedung sekolah  serta  pemulihan  sektor  ekonomi menjadi skala prioritas pemerintah daerah, pemulihan sektor ekonomi telah dilakukan dengan  berbagai  upaya  pendampingan serta  pelatihan  kepada  masyarakat khususnya  pelaku  UMKM  akan  tidak cukup  kuat  untuk  memberikan  modal ataupun  keberlanjtan  pemasaran  yang diberikan  oleh  pemerintah.  Meskipun pemulihan  berjalan  dengan  baik  sampai pada  saat  ini  tetapi  ada  sejumlah permasalahan yang harus di jadikan bahan
evaluasi  pemerintah  daerah  seperti keterlambatan  pembangunan  Rumah Tahan Gempa (RTG) bagi masyarakat yang sampai  pada  saat  ini  juga  masih  banyak yang belum menerima bantuan serta masih adanya  fasilitator  yang  bermasalah  di lapangan sehingga menyebabkan terjadinya  keterlambatan  ini  terlihat  dari jumlah  rumah yang dibangun masih jauh yang di harapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abraham , Wiwaha, A. D. (2018). Strategi Recovery Sektor Pertanian Pascabencana  Gempa  Di  Kabupaten Lombok Utara. Journal Dialog Penanggulangan  Bencana  BNPB , 9 (2),
102–115.
Army,  B.  T.  H.  E.  (2015). Post-Disaster Housing  Reconstruction  in  Indonesia: Review  and  Lessons  from  Aceh, Yogyakarta,  West  Java  and  West Sumatera  Earthquakes . 8 (1),  78–85. https://doi.org/10.1007/978-4-431- 54255-1
Baytiyeh, H. (2019). Why School Resilience
Should  Be  Critical  for  the  Post-
Earthquake Recovery of Communities in  Divided  Societies. Education  and
Urban Society , 51 (5), 693–711.
https://doi.org/10.1177/0013124517 747035 Christ,  Samekto,  D.,  &  Nuh,  M.  (2017). Journal of Public Administration Studies Evaluation of community-based settlement  reconstruction  program : Case  study  in  post-disaster  recovery  of 2010  Merapi  volcano  eruption  in Cangkringan district . 1 (3), 64–70.
Coffey, M. (2017). The role of Post Disaster
Needs  Assessments  in  adressing vulnerability  of  Internally  Displaced Persons in the Post Disaster Recovery Process.
Review , 85 (6), 1–22. https://doi.org/10.20955/r.85.67 Daswati, D., Samad, M. A., & Wekke, I. S. (2019). Collaborative Governance Dalam
Pengelolaan  Integrated  Community
Shelter  Pasca  Bencana  Di  Kota  Palu Collaborative Governance in the management  of  Integrated  Community
Shelters post disaster ( ICS ) in the City of Palu .
Dinda  Kurnia  Putri,  Syafri  Anwar,  I.  U.
(2018). Jurnal  kapita  selekta  geografi .
1 (November), 56–63.
Duan,  Y.,  Bo,  J.,  Li,  X.,  &  Su,  Z.  (2018).
Earthquake damage analysis of school buildings in Jiuzhaigou. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering , 392 (4). https://doi.org/10.1088/1757- 899X/392/4/042016 Hadi, S. (2019). Learning from The Legacy of Post-Disaster Recovery in
Indonesia  for  The  Acceleration  of Post-Disaster  Recovery  in  Lombok. Jurnal  Perencanaan  Pembangunan:  The Indonesian  Journal  of  Development Planning , 3 (1), 14–31. https://doi.org/10.36574/jpp.v3i1.56
Horney,  J.  A.,  Dwyer,  C.,  Chirra,  B., McCarthy, K.,  Shafer, J., & Smith, G. (2018). Measuring Successful Disaster Recovery. International Journal of Mass Emergencies and Disasters , 36 (1), 1–22. https://www.researchgate.net/publi cation/325155344
Joakim,  E.  P.,  &  Wismer,  S.  K.  (2015). Livelihood  recovery  after  disaster. Development in Practice , 25 (3), 401–418. https://doi.org/10.1080/09614524.20 15.1020764
Kholil, Setyawan, A., Ariani, N., & Ramli, S.  (2019). Bencana  Gempa  Bumi  Di Lombok Propinsi Nusa Tenggara Barat ( Disaster  Commuication  in  4  .  0  Era : Review  Earthquake  Disaster  Mitigation in Lombok West Nusa Tenggara ) . 11 (1), 0–3. https://doi.org/10.9734/AJEE/2019
/v11i130128 Kurnia,  M.  L.  (2017).  Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca
Gempa  30  September  2009  di Sumatera  Barat. Pagaruyuang  Law Journal , 1 (1), 76–91. http://joernal.umsb.ac.id/index.php /pagaruyuang/index Ong,  J.  M.,  Jamero,  M.  L.,  Esteban,  M.,
Honda,  R.,  &  Onuki,  M.  (2016).
Challenges in Build-Back-Better
Housing Reconstruction Programs for Coastal  Disaster  Management:  Case of Tacloban City, Philippines. Coastal Engineering Journal , 58 (1). https://doi.org/10.1142/S057856341 6400106 Ophiyandri, T., Amaratunga,
D., Pathirage,  C.,  &  Keraminiyage,  K.
(2013).  Critical  success  factors  for community-based
post-disaster
housing reconstruction projects in the pre-construction  stage  in  Indonesia. International  Journal  of  Disaster Resilience in the Built Environment , 4 (2), 236–249. https://doi.org/10.1108/IJDRBE-03- 2013-0005 Pascapurnama,  D.  N.,  Murakami,  A., Chagan-Yasutan,  H.,  Hattori,  T., Sasaki,  H.,  &  Egawa,  S.  (2018). Integrated  health  education  in disaster  risk  reduction:  Lesson learned  from  disease  outbreak following
natural disasters in Indonesia. International  Journal  of Disaster  Risk  Reduction , 29 (July),  94– 102. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2017. 07.013
Sagala, S. Am. R. P. B. G. B. J. B. 2009, & Lutfiana,  D.  (2015). Manajemen Rekonstruksi  Pasca  Bencana  Gempa Bumi Jawa Barat 2009 . 1–13. Tim  Seismologi  Teknik  BMKG.  (2018).
Ulasan Guncangan Tanah Akibat Gempa Bumi Lombok Utara . UNDP. (2015). Supporting Nepal in Building Back Better: Livelihoods and Community Infrastructure . May . Wekke,  I.  S.,  Rajindra,  R.,  Pushpalal,  D., Samad, M. A., Yani, A., & Umam, R. (2019).  Educational  Institution  on Responding  Disasters  in  Palu  of Indonesia. INA-Rxiv Papers . https://doi.org/10.31227/osf.io/drc 8q Ziqiang  Han.  (2017). Recovering  from Catastrophic Disaster in Asia . https://doi.org/https://doi.org/10. 1108/S2040-726220160000018001