ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## ANALISIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DISERTAI DENGAN PENCURIAN (STUDI PUTUSAN HAKIM NO. 25/PID.B/2020/PN.BTM)
Tasyarifil Fauziyah 1 , Syahrul Ibad 2 , Fathorrahman 3 1.2.3 Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur.
Email: 1 Tasyarifil@gmail.com.

## Abstraks
Tindak  pidana  adalah  suatu  tindakan  yang  melanggar  suatu  hukum  atau  norma yang  dilakukan  oleh  seseorang  baik  disengaja  atau  tidak  disengaja  yang  wajib dipertanggungjawabkan  oleh  pelaku  tersebut.  Banyak  sekali  tindak  pidana  yang terjadi  ditengah-tengah  masyarakat  salah  satunya  tindak  pidana  pemerkosaan yang  disertai  dengan  pencurian.  Dalam  sistem  pemidaanan  yangbanyak  terjadi pelaku  dijerat  sanksi  yang  tidak  sesuaidengan  pasal  yang  ada  mengakibatkan pelaku  tersebut  tidak  jera.  Dalam  Putusan  Hakim  NO.  25/Pid.B/2020/PN.BTM terdakwa  melanggar  Pasal  285  dan  Pasal  363  ayat  (1)  ke  3  KUHP  yang  dijatuhi dengan hukuman penjara 3 tahun.
Kata Kunci: Tindak pidana, Pemerkosaan, Pencurian .

## Abstract
A criminal act is an action that violates a law or norm carried out by someone, either intentionally or unintentionally, for which the perpetrator must be held accountable. There are many criminal acts that occur in society, one of which is the crime of rape accompanied by theft. In the criminalization system, many perpetrators are subject to sanctions  that  are  not  in  accordance  with  the  existing  articles,  resulting  in  the perpetrator  not  being  deterred.  In  Judge's  Decision  NO.  25/Pid.B/2020/PN.BTM  the defendant violated Article 285 and Article 363 paragraph (1) 3 of the Criminal Code which was sentenced to 3 years in prison.
Keywords : Crime, Rape, Theft.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Hukum  adalah  suatu  norma  atau  kaidah  yang  memuat  aturan-aturan  dan  ketentuan yang  sifatnya  memaksa  dan  jika  ada  yang  melanggar  maka  akan  mendapat  sanksi  hukum. Sasaran  hukum  yang  hendak  dituju  bukan  orang  yang  nyata-nyata  melakukan  perbuatan melawan  hukum  tetapi  juga  perbuatan  hukum  yang  mungkin  akan  terjadi  dan  kepada  alat
perlengkapan  Negara  untuk  bertindak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 1
Adapun  pengertian  tindak  pidana  ialah  suatu  tindakan  melanggar  hukum  yang  telah dilakukan  dengan  sengaja  oleh  seseorang  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  atas tindakannya  dan  yang  oleh  undang-undang  telah  dinyatakan  sebagai  suatu  tindakan  yang dapat di hukum dan di sanksi. 2
Perilaku  yang  tidak  sesuai  dengan  norma  dapat  menyebabkan  terganggunya ketertiban  dan  keamanan  kehidupan  manusia.  Perilaku  tidak  baik  tersebut  biasanya  dicap oleh  masyarakat  sebagai  suatu  pelanggaran  bahkan  kejahatan.  Hukuman  atau  sanksi dijatuhkan  kepada  seseorang  yang  melanggar  pidana.  Sanksi  yang  diberalakukan  dalam hukum  pidana  memiliki  tujuan  untuk  menjaga  pergaulan  hidup  dan  keamanan  yang tersruktur.
Banyak  sekali  kejahatan-kejahatan  yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat  salah satunya  adalah  kejahatan  pemerkosaan  dan  pencurian.  kejahatan  tersebut  melanggar  norma hukum  yang  pelakunya  wajib  mempertanggungjawabkan  tindakannya  sesuai  dengan  norma hukum yang ada. Tindak pidana pemerkosaan sendiri diatur dalam Pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan melanggar HAM  selain itu, pemerkosaan juga  mengakibatkan  derita  fisik,  sosial,  maupun  psikis  bagi  kaum  perempuan.  Sedangkan tindak  pidana  pencurian  diatur  dalam  Pasal  363  yang  ancaman  hukuman  maksimal  7  tahun penjara.
Kejahatan  tersebut  merupakan  suatu  masalah  yang  harus  dihadapi  dan  diselesaikan dengan  penanganan  serius  dan  khusus.  kaena  kejahataan  ini  sangat  meresahkan  dan mengganggu  kehidupan  masyarakat.  Namun  demikian,  banyak  kasus  yang  terjadi  dalam kasus  kejahatan  pemerkosaan  yang  disertai  dengan  pencuraian  banyak  menimbulkan kesulitan  dalam  penyelesaiannya  baik  pada  tahap  penyidikan,  penyelidikan,  penuntutan, maupun dalan penjatuhan putusan.
Tindak  pidana  pemerkosaan  yang  disertai  dengan  pencurian  adalah  suatu  kejahatan yang  terjadi  kapan  saja  dan  dimana  saja.  Kejahatan  ini  pasti  sangat  meresahkan  masyarat akan  lingkungan  sekitarnya.  Seperti  kasus  tindak  pidana  yang  terjadi  di  Kampung  Seraya Rt.002  Rw.001  Kecamatan  Batu  Ampar  Kota  Batam  pada  hari  selasa  tanggal  05  bulan
1 Rosana E, “Hukum dan Perkembangan Masyaraka t ” :Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol .9 No. 1 (2013),99-118.
2 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997,34.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
November 2019 sekira pukul 02.30 wib.Terdakwa melanggar Pasal 285 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  fokus  penelitian  yang  dipaparkan  di  atas,  maka  dapat  ditarik rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  sebagai  berikut:  Bagaimana  tinjauan  hukum pidana  terhadap  unsur-unsur  dan  sanksi  dalam  tindak  pidana  pemerkosaan  yang disertai dengan pencurian dalam Putusan
Pengadilan Negeri Nomor 25/Pid.B/2020/PN.BTM? Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 25/Pid.B/2020/PN.BTM?

## C. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  normative  yuridis.  Normatif    yuridis adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  melakukan  penelusuran  terhadap peraturan-peraturan  dan  literature-litertur  yang  berhubungan  dengan  permasaahan yang diteliti. 3 Pendekatan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang- undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual.

## PEMBAHASAN
Tinjauan  Hukum  Pidana  Terhadap  Unsur-Unsur  Dan  Sanksi  Tindak  Pidana
Pemerkosaan Dan Pencurian Dalam Putusan Hakim Nomor:
25/Pid.B/2020/PN.BTM
Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana adalah suatu pengertian dasar dalam  hukum  pidana.  Tindak  pidana  adalah  suatu  pengertian  yuridis  seperti  halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai
3 Soekanto, S., dan Mamudji, S.  “Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat”, ( RajaGrafindo Persada, 2001), 13
sanksi  atas  delik,  sedangkan  pemidanaan  berkaitan  dengan  dasar-dasar  pembenaran pengenaan pidanasertateori-teori tentang tujuan pemidanaan. 4
Suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan  tersebut  telah  memenuhi  beberapa  unsur  dalam  perbuatan  pemerkosaan. Adapun  unsur-unsur  tindak  pidana  pemerkosaan  dalam  Putusan  Hakim  Nomor 25/Pid.b/2020/PN.Btm sebagai berikut:
1. Barangsiapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Memaksa perempuan yangbukan istrinya bersetubuh dengan dia
Pencurian  dengan  pemberatan  atau  pencurian  dikualifikasikan  diatur  dalam Pasal  363  dan  365  KUHP.  Pencurian  dalam  keadaan  pemberatan  dapat  dikatakan pencurian  khusus,  karena  pencurian  tersebutsuatu  pencurian  dengan  cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana  pencurian  dengan  pemberatan  harus  diawali  dengan  membuktikan  pencurian dalam bentuk pokoknya. 5
Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan dalam Putusan Hakim No. 25/Pid.B/2020/PN.Btm sebagai berikut:
1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu  yang seluruhnya  atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki melawan hukum
4. Pada  malam  hari  dalam  sebuah  rumah  atau  pekarangan  yang  tertutup  yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.
Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 285 dan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  menurut hukum.
Pemidanaan adalah bagian terpenting dalam hukum pidana, karena pemidanaan merupakan  puncak  dari  seluruh  proses  mempertanggungjawabkan  seseorang  yang
4 Moeljatno,  “ Asas-asas Hukum Pidana” , (Jakarta, Bina Aksara, 1987), 37.
5 Bambang, Poernomo,  “ Asas-Asas Hukum Pidana” , ( Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005), 37.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 2, Oktober 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
telah  dinyatakan  bersalah  melakukan  tindak  pidana. 6 Dalam  prinsip  hukum  pidana perbuatan  atau  delik  yang  dilakukan  oleh  seseorang  harus  sesuai  dengan  keadilan. Tindak  pidana  pemerkosaan  dan  pencurian  dalam  keadaan  pemberatan  meupakan suatu  delik  atau  perbuatan  yang  sangat  meresahkan  individu  dan  meresahkan masyarakat.
Dalam  teori  absolute  merupakan  pembalasan    yaitu  penjatuhan  penderitaan berupa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :
1. Dijatuhkan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)
2. Ditujukan  untuk  memenuhi  kepuasan  dari  perasaan  dendam  di  kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). 7
Dalam kasus No. 25/Pid.B/2002/PN.BTM terdakwa meykinkan bersalah  dalam tindak  pidana  pemerkosaan  dan  pencurian  yang  menyebabkan  korban  mengalami kerugian  materil  dan  menyebabkan  korban  mengalami  tekanan  kejiwaan  yang berkepanjangan. Tindakan terdakwa jelas melanggar hukum dan terdakwa sehat secara fisik  dan  psikis  sehingga  terdakwa  wajib  mempertanggungjawabkan  tindakannya tersebut.
Dalam  kasus  Putusan  Hakim  No.  25/Pid.b/2020/PN.BTM  terdakwa  secara  sah melawan  hukum  atau  meyakinkan  bersalah  yang  melanggar  Pasal  285  dan  Pasal  363 ayat  (1)  ke  3  dan  telah  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  pemerkosaan  dan pencurian. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif dengan dakwaan  pidana  3  tahun  penjara.  Sedangakan  Majelis  Hakim  menjatuhkan  3  tahun penjara kepada terdakwa.
Namun  Penulis  tidak  setuju  dengan  putusan  3  tahun  penjara  yang  dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa kerena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk  kedalam  tindak  pidana  perbarengan  atau  concursus.  Seharusnya  Majelis
6 Chairul Huda, “ Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”, (Jakarta, 2011), 129.
7 Adami Chazawi . 2002. “ Pelajaran Hukum Pidana(Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana) , (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 17.
Hakim  mempertimbangkan  perbuatan  yang  melakukan  dua  tindak  pidana  dalam  satu waktu tersebut.
Sistem  pemidanaan  dalam  tindak  pidana  perbarengan  atau  concursus  yaitu disebut  dengan  sistem  pemidanaan  absorbs  yang  dipertajam  yang  sitem penghukuannya  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa  adalah  ancaman  hukuman  yang terberat ditambah dengan sepertiga.
Pada  kasus  No.  25/Pid.B/2020/PN.BTM  terdakwa  yang  melanggar  Pasal  285 yang ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun  dan Pasal 363 ayat (1) ke 3 yang ancaman  penjara  paling  lama  7  tahun.  Kemudian  Majelis  Hakim  hanya  menjatuhkan putusan  kepada  terdakwa  selama  3  tahun  penjara.  Menurut  Penulis  Sanksi  yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang cukup jauh dari ancaman maksimal yang biasanya diancam dengan hukuman penjara yang paling berat ditambah sepertiga.
Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Tindak  Pidana Pemerkosaan  Yang  Disertai  Dengan  Pencurian  Dalam  Putusan  Hakim  Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.BTM
Hakim  adalah  salah  satu  bagian  terpenting  dari  pengadilan  yang  mempunyai wewenang  kehakiman  yaitu  mempunyai  kekuasaan  secara  legal  di  Negara  secara merdeka  untuk  terlaksanya  pengadilan  yang  dapt  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan pancasila demi tercapinya suatu Negara hukum. Kekuasaan bagi seorang hakim dan kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman.  Hakim  mempunyai  berbagai wewenang  dan  tugas,  salah  satunya  yaitu  dalam  bidang  acara  pidana  yang  terdapat dalam KUHP. 8
Dalam  menjatuhkan  sebuah  putusan  seorang  hakim  wajib  memerhatikan beberapa  aspek  yang  akan  menjadi  pertimbangan.  Seorang  hakim  dapat  menyatakan terakwa bersalah apabila ada alat bukti yang telah ada. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 183  KUHP.  Dalam  Putusan  Nomor:25/Pid.B/2020/PN.Btm  tentang  pemerkosaan  dan pencurian  dalam  keadaan  pemberatan  hakim  mempetimbang  dakwaan  yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dakwaan yang digunakan yang didakwaakan kepada terdakwa menggunakan dakwaan kumulatif.
8 Andi Hamzah, “ Hukum Acara Pidana Indonesia “, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 95
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 2, Oktober 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Sesuai  fakta  yang  terungkap  di  persidangan  menambanh  keyakinan  hakim dalam menilai besar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan yang akan lebih meyakinkan hakim jika barang tersebut dikenal atau diakui oleh terdakwa maupun  saksi.  Di  dalam  persidangan  Terdakwa  telah  memberikan  keterangan- keterangan yang pada pokoknya menerangkan sesuai dengan kronologis maupun Surat Dakwaan kesatu dan kedua.
Putusan  hakim  sangat  berkaitan  dengan  pendapat  atau  pertimbangan berdasarkan  fakta-fakta  dan  alat  bukti  dalam  persidangan  yang  disampaikan  oleh seorang  hakim.  Hal-hal  yang  memberatkan  dan  hal-hal  yang  meringankan  bagi terdakwa diatur dalam Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f KUHP.
Dalam  kasus  tersebut  majelis  hakim  menjatuhkan  putusan  pidana  selama  3 tahun  penjara  dengan  dakwaan  kumulatif  yang  didakwaakan  oleh  Penuntut  Umum. Menurut  Penulis  putusan  selama  3  tahun  penjara  cukup  ringan  bagi  terdakwa mengingat  perilaku  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  mengandung  tindak  pidana perbarengan atau concursus yang memiliki ancaman pidana pokok yang sejenis, maka ancaman hukumannya adalah hukuman yang palig berat ditambah sepertiga. Ancaman maksimal  dari  tindak  pidana  pemerkosaan  pada  Pasal  285  yakni  ancaman  pidana maksimalnya adalah 12 tahun dan pada tindak pidana pencurian pada Pasal 363 ayat (1)  ke  3  yakni  ancaman  pidana  maksimalnya  adalah  7  tahun  penjara.  Menurut  teori ancaman yang paling berat ditambah dengan sepertiga yaitu12 tahun penjara ditambah dengan sepertiga.
Menurut  Penulis  hakim  dalam  mempertimbangkan  peenjatuhan  pidana terhadap  terdakwa  Majelis  Hakim  tdak  memandang  atau  memperhatikan  perbuatan yang  dilakukan  oeh  terdakwa  yang  terdiri  dari  2  tindak  pidana,  yakni  tindak  pidana pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 dan tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3.
Dalama  dakwaan  yang  digunakan  oleh  Penuntut  Umum  adalah  dakwaan kumulatif  sehingga  sudah  jelas  telah  terkandung  concursus  atau  tindak  pidana perbarengan  didalam  perkara  ini.  Didalam  persidangan  ketentuan  concursus  atau tindak  pidana  perbarengan  seharusnya  juga  didakwakan  terhadap  terdakwa  dengan men-junto-kan  kedua  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  dengan  ketentuan
pidana mengenai concursus realis sebagaiman yang diatur dalam Pasal 67 KUHP, yang seharusnya  berdasarkan  hal  tersebut  dijadikan  sebagai  rujukan  majelis  hakim  dalam menjatuhkan sebuah keputusan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  Tinjauan  hukum  pidana  Putusan  Pengadilan  Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm  terhadap  unsur-unsur  tindak  pidana  pemerkosaan  dan pencurian  dalam  keadaan  pemberatan  bahwa  terdakwa  telah  memenuhi  unsur- unsurnya.  Sedangkan  sanksi  yang  dijatuhkan  oleh  majekis  hakim  kepada  terdakwa berupa  3  tahun  penjara  sedangkan  perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa  mengandung tindak  pidana  perbarengan  atau  concursus.  Dalam  teori  concursus  realis  sistem pemidanaan  yang  ancaman  pidana  paling  berat  ditambah  sepertiga.  Pertimbangan hukum hakim terhadap terdakwa dalam penjatuhan perkara pada Putusan Pengadilan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm adalah pertimbangan yuridis dan sosiologis berupa hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa  di persidangan, tetapi dalam penjatuhan  pidananya  hakim  tidak  mempertimbangan  bahwa  perbuatan  terdakwa termasuk dalam tindak pidana perbarengan atau concursus..

## DAFTAR PUSTAKA
Amrah Muslimin, Aspek-aspek Otonomi Daerah, Bandung: Alumni, 1986.
Bagir  Manan,  Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945,  ctk.pertama Sinar Harapan. Jakarta.
Chazawi Adami. 2002. “Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori  Pemidanaan  &  Batas  Berlakunya  Hukum  Pidana),  (Jakarta:  PT.Raja Grafindo Persada, 2002).
Hamzah, Andi, “Hukum Acara Pidana Indonesia “, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
Hari  Sabarno,  Memandu  Otonomi  Daerah  Menjaga  Kesatuan  Bangsa,  ctk.pertama. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007
Harsono,  Hukum  Tata  Negara  Pemerintahan  Lokal  Dari  Masa  Kemasa,  Liberty, Yogyakarta, 1992.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Huda,  Chairul  “Tinjauan  Kritis  Terhadap  Teori  Pemisahan  Tindak  Pidana  dan Pertanggungjawaban Pidana”, (Jakarta, 2011).
I. Nyoman Sumaryadi, Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Citra Utama, Jakarta, 2005
Jimly  Asshiddiqie,  “Otonomi  Daerah  dan  Peluang  Investasi”,  Disampaikan  dalam Government Conference, yang diadakan di Jakarta, 29-30 September 2000,
Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1988 Lamintang P.A.F, Dasar-Dasar Hukum  Pidana Indonesia, (Citra Aditya Bakti:  Bandung, 1997, 34.
Moeljatno,  “Asas-asas Hukum Pidana”, (Jakarta, Bina Aksara, 1987), 37.
Poernomo, Bambang, “Asas-Asas Hukum Pidana”, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005), 37.
Rosana  E,  “Hukum  dan  Perkembangan  Masyarakat”:  Jurnal  Tapis:  Jurnal  Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol .9 No. 1 (2013), 99-118.
Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan, Yarsif Watampone, Jakarta, 2000
S  Soekanto,  dan  Mamudji,  S.    “Penelitian  hukum  normatif:  Suatu  tinjauan  singkat”, (RajaGrafindo Persada, 2001), 13.
S.H.  Sarundajang,  Arus  Balik  Kekuasaan  Pusat  ke  Daerah,  Pustaka  Sinar  Harapan, Jakarta, 2000
Syahrul Ibad dan Mochamad Chazienul Ulum. 2023. Inovasi Pelayanan Publik. Malang: Intrans
Publishing. https://www.google.co.id/books/edition/Inovasi_Pelayanan_Publik/8YPgEAAA QBAJ?hl=en&gbpv=0
Syaukani HR, Afan Gaffar, dan M Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Rangka Negara Kesatuan, Ctk. ketiga Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002
Yance  Arizona,  Penafsiran  Mahkamah  Konstitusi  Terhadap  Pasal  33  Undang  Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (Perbandingan  Putusan  Dalam Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2002  tentang  Ketenagalistrikan  dengan  Putusan  Perkara Nomor  058-  059-060-063/PUU-II/2004  dan  008/PUU-III/2005  Mengenai Pengujian  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air), Skripsi, Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Uviversitas Andalans, 2007.