## IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman
ISSN 0216-4949 (Print) || ISSN 2615-4870 (Online)

## Pemanfaatan  Barang Gadai

## Utilization of Pawn Items

## Fatma
Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia (*)Email Korespondensi: fatma0998@gmail.com

## Abstrak
Barang  gadai  bukan  termasuk pada  akad pemindahan hak  milik, tegasnya  bukan pemilikan  suatu  benda dan bukan pula kadar atas manfaat suatu benda (sewa menyewa),  melainkan  hanya sekedar  jaminan   untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat  suatu benda yang dijadikan jaminan  (Marhun)  berada  dipihak  rahin  (Yang  menggadaikan).  Murtahin  (yang  menerima  barang  gadai) tidak  boleh  mengambil  manfaat  barang  gadai  kecuali  diizinkan  oleh  rahin  dan  barang  gadai    itu  bukan binatang. Namun demikian, dalam prakteknya masih banyak yang menyalahgunakan barang gadai sehingga diperlukan pemahaman lebih dalam tentang barang  gadai  tersebutagar tidak terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam.
Kata Kunci: Barang Gadai, Hukum Pemanfaatan

## Abstract
Pawned goods are not included in the contract of transfer of property rights, strictly speaking, it is not the ownership of an object nor is it the level of the benefits of an object (lease), but only a guarantee for a debt or  debt,  that's  why  scholars  agree  that  the  property  rights  and  benefits  of  an  object  that  is  used  as  a mortgage collateral (Marhun) is on the side of rahin (who pawns). The murtahin (who receives the pawned goods) may not take advantage of the pawned goods unless permitted by the rahin and the pawned goods are not  animals.  However,  in  practice  there  are  still  many  who  misuse  the  pawned  goods  so  that  a  deeper understanding of the pawned goods is needed so as not to fall into acts that are prohibited by Islam.
Keywords: Pawn Goods, Utilization Law
IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman
ISSN 0216-4949 (Print) || ISSN 2615-4870 (Online)
Artikel 5
Volume 13, Nomor 02, Juli 2018

## PENDAHULUAN
Selaku makhluk  sosial, manusia mempunyai  hasrat  untuk hidup bersama,  lebih-lebih dalam zaman  modern  ini  tidak  mungkin  bagi  seseorang  untuk  hidup  secara  layak  dan  sempurna  tanpa bantuan  dari  atau  kerja  sama  dengan  orang  lain  (1).  Oleh  sebab  itu  kerjasama  antara  sesama manusia  merupakan  sebuah  kebutuhan,  dan  kebutuhan  itu  bisa  dalam  berbagai  bentuk  termaksud uang. Padahal ia memiliki sejumlah barang yang dapat dinilai dengan uang. Dalam kondisi seperti ini  orang  bisa  melakukan  beberapa  alternatif    guna  mendapatkan  uang.  Salah  satu  permisalan alternatif  tersebut ialah dengan menggadaikan barang.
Islampun  sebagai  agama  yang  lengkap  dan  sempurna  telah  meletakkan  kaedah- kaedah dasar  dan  aturan  dalam  semua  sisi  kehidupan  manusia,  baik  dalam  ibadah  dan  juga  mu'amalah (hubungan  antar  makhluk)  (2).  Begitu  pula  saat  seseorang  membutuhkan  untuk  saling  menutupi kebutuhan dan  saling tolong menolong diantara mereka, maka   Islam  telah  memberikan kaidah- kaidahnya.    Salah-satunya,  yaitu  dalam  hutang  piutang.  Islam  memberikan  perlindungan  secara adil  atas  diri  yang  berhutang  dan  yang  memberi  pinjaman.  Yaitu  adanya  pemberlakukan  barang gadai sebagai jaminan (3).
Munculnya  banyak  lembaga  peminjaman  (atau  perseorangan)  dengan  jaminan,  baik  yang dikelola  pemerintah  atau  swasta,  menjadi  bukti  adanya  transaksi  gadai  di  tengah  masyarakat. Perkara  ini  bukanlah  perkara  baru  dalam  kehidupan  manusia,  tetapi  sudah  lama  berlangsung. Yang  kadang  tak  bisa  dihindari,  yaitu  akibat  yang  ditimbulkan  dari  transaksi  gadai  ini,  yakni adanya perbuatan zhalim dan saling memakan harta dengan cara batil.
Berkaitan  dengan  fakta  ini,  maka  muncullah  beberapa  pertanyaan  yang  akan  dibahas  pada makalah  berikut  ini.  Antaralain  adalah  sebagai  berikut  :  Bagaimana    pemanfaatan    barang    gadai oleh  rahin  bila  ditinjau  dari  hukum  Islam?  Serta  apakah  pendapat  para  ulama  mengenai pemanfaatan  barang bagai?

## METODE
Adapun  jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  kualitatif  (4).  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumntasi.  Sedangkan  teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian Gadai
Gadai  dalam  bahasa  Arab  dikenal  dengan  istilah  Ar-Rahn  yang  berarti  :  al-tsubut  (tetap) dan al-habs (tahanan). (Muhammad Abu Bakar ar Razi, Mukhtar as Shihah, Kairo, Dar al Hadist, 2002  M,  hlm:  151).  Ini  sesuai  dengan  firman  Allah  Ta’ala:  "Tiap-  tiap  diri  bertanggung  jawab (tertahan )  atas apa yang telah diperbuatnya" (5).
Adapun Gadai  secara  Istilah bisa diartikan: pinjam meminjam  uang dengan menyerahkan barang  dan  dengan  batas  (bila  telah  sampai  waktunya  tidak  ditebus,  barang  tersebut  menjadi  hak orang yang memberi pinjaman) (6).
Dalam  literature  Fiqh,  Gadai  (arRahn)  diartikan  dengan:  menjadikan  barang  sebagai jaminan dari hutang, sebagai pengganti jika hutang tersebut tidak bisa dibayar (7). Dasar Pegadaian adalah  firman  Allah  Ta’ala:  "Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermu`amalah  tidak  secara  tunai) sedang  kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada  barang  tanggungan  yang dipegang (oleh yang berpiutang) (8). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,  maka  hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  (hutangnya)  dan  hendaklah  ia bertakwa kepada  Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan  barangsiapa  yang  menyembunyikannya,  maka  sesungguhnya  ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
Dalil  dari  as-sunnah  adalah  hadist  Aisyah  Ra,  bahwasanya  ia  berkata:  "Bahwasanya Rasulullah  SAW  pernah  membeli  makanan  dari  seorang  Yahudi  yang  akan  dibayar  pada  waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menggadaikannya dengan baju besinya” (9).
IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman
ISSN 0216-4949 (Print) || ISSN 2615-4870 (Online)
Artikel 5
Volume 13, Nomor 02, Juli 2018

## Pemanfaatan Barang  Gadai
Sebagaimana  telah  diketahui  bahwa  gadai  bukan  termasuk  pada  akad  pemindahan  hak milik, tegasnya bukan pemilikan suatu benda dan bukan pula kadar atas manfaat suatu benda (sewa menyewa),  melainkan  hanya  sekedar  jaminan  untuk  suatu  hutang  piutang,  itu  sebabnya  ulama sepakat  bahwa  hak  milik  dan  manfaat  suatu  benda  yang  dijadikan  jaminan  (Marhun)  berada dipihak  rahin  (yang  menggadaikan).  Murtahin  (yang  menerima  barang  gadai)  tidak  boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh rahin dan barang gadai itu bukan binatang. Ulama Syafi’I, Imam Malik dan ualam-ulama yang lain berargumen menggunakan hadis Nabi saw. Tentang manfaat barang gadai adalah milik rahin bukan milik murtahin.
Barang  gadaian  dipandang  sebagai  amanat  bagi  murtahin  sama  dengan  amanat  yang  lain, dia  tidak  harus  membayar  kalau  barang  itu  rusak,  kecuali  karena  tindakannya  (10).  Lebih  lanjut Ibnu  Qudamah  dalam  kiatbnya  al-Mugny  menjelaskan  bahwa  pengambilan  manfaat  dari  barang gadai  itu  mencakup  pada  dua  keadaan  yaitu  :  Yang  tidak  membutuhkan  kepada  biaya  seperti rumah,  barang-barang  dan  sebagainya.  (barang  tetap)  Yang  membutuhkan  pembiayaan.  (barang bergerak) .
Mengenai  hukum  penerima  gadai  dengan  mengambil  manfaat  dari  barang  yang membutuhkan  biaya  dengan  seizin  yang  menggadaikan  adalah  sebanding  dengan biaya yang diperlukan. Dari dua bagian di atas dapat ditemui adanya barang bergerak dan barang tetap. Barang bergerak  adalah  barang  yang  dalam  penyerahannya  tidak  membutuhkan  akte  otentik  seperti  buku dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  barang  tetap  adalah  barangyang  dalam  penyerahannya memerlukan  suatu  akte  yang  otentik seperti rumah, tanah dan lain-lain (10).
Dalam  pemanfaatan  barang  gadai  yang  berupa  barang  yang  bergerak  dan  membutuhkan pembiayaan, ulama sepakat  membolehkan   murtahin   mengambil  manfaat  dari  barang  tersebut seimbang dengan biaya pemeliharaannya., terutama bagi hewan yang bisa diperah dan ditunggangi. Adapun  jika  barang  itu  tidak  dapat  diperah  dan  ditunggangi  (tidak  memerlukan biaya), maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil manfaatnya dengan seizin yang menggadaikan secara  suka  rela,  tanpa  adanya  imbalan  dan  selama  sebab  gadaian  itu  sendiri  bukan  dari  sebab menghutangkan. Bila alasan  gadai itu dari  segi menghutangkan, maka penerima  gadai tidak  halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan meskipun dengan seizin yang menggadaikan.
Jika  memperhatikan  penjelasan  di  atas  dapat  diambil  pengertian  bahwa  pada  hakekatnya penerima  gadai  atas  barang  jaminan   yang  tidak  membutuhkan  biaya tidak dapat mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut. Dalam kitab al-Mugny,  Imam  Ibnu  Qudamah  mengatakan sebagai  berikut:  Penerima  gadai  tidak  boleh  mengambil  hasil    atau  manfaat  dari  barang  yang digadaikan  sedikit  pun  kecuali  dari  yang  bia  ditunggangi  dan  diperah  sesuai  dengan  biaya  yang dikeluarkan.
Keterangan  di  atas  menunjukkan  bahwa  penerima  barang  gadai  tidak  boleh  mengambil manfaat dari barang gadaian kecuali bagi barang gadaian yang bisa ditunggangi dan diperah. Akan tetapi menurut mayoritas ulama, penerima  gadai boleh mengambil manfaat dari barang  gadai bila sudah  diizinkan  oleh  penggadai,  dengan  catatan  hendaknya  hal  tersebut  tidak  disyaratkan  dalam akad.
Syari’at Islam dalam masalah gadai pada prinsipnya adalah untuk kepentingan sosial, yang ditonjolkan  adalah  nilai  sosialnya  (11).  Tetapi  dipihak  lain  pada  kenyataannya  atau  prakteknya tidak  demikian  halnya.  Karena  dinilai  tidak  adil,  pihak  yang  punya  uang  merasa  dirugikan,  atas dasar  karena  adanya  inflasi  nilai  mata  uang.  Sementara  uang  tersebut  bisa  juga  dipakai  sebagai modal usaha.
Atas  dasar  hal-hal  tersebut  di  atas,  Rahmat  Syafi’i  mengatakan  :  Bahwa  Murtahin  boleh mengambil manfaat barang gadai sepanjang diizinkan oleh  rahin, dan tidak mengarah  pada  riba yang  diharamkan.  Yakni  murtahin  boleh  mengambil  manfaat  hanya  sekedar  untuk  mengatasi kerugian yang dialami oleh murtahin.
Pada  akhir  ayat  279  surah  al-Baqarah  ditegaskan  bahwa  riba  yang  diharamkan  itu  adalah riba  yang  mengandung  unsur  kedhaliman  (aniaya)  pada  salah  satu  pihak,  sebagaimana  firman Allah swt. Yang Terjemahnya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka

## IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman
ISSN 0216-4949 (Print) || ISSN 2615-4870 (Online)
Artikel 5
Volume 13, Nomor 02, Juli 2018
ketahuilah,  bahwa  Allah  dan  Rasul-Nya  akan  memerangimu.  Dan  jika  kamu  bertaubat  (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu ; kamu tidak menganiaya tidak (pula) dianiyaya.
Kemudian  perlu  diingat  pula  bahwa  dalam  hutang  piutang  di  situ  tetap  harus  ditekankan nilai-nilai sosialnya seperti pada prinsip utamanya. Sehingga seandainya yang berhutang itu masih belum  mampu  untuk  membayar  atau  melunasi  hutangnya.  Maka  jangan  sampai  ditumpukkan beban yang memberatkan, seperti diharuskan ada uang lebih dari uang pokok pinjaman,

## Pemanfaatan Barang Gadai oleh Orang yang Menggadaikan
Di  antara  para  ulama  terdapat  dua  pendapat,  jumhur  ulama  selain  Syafi’iyah  melarang orang  yang  menggadaikan  untuk  memanfaatkan  barang  gadai,  sedangkan  ulama  Syafi’iyah membolehkannya sejauh tidak memudharatkan pemegang gadai. Uraiannya adalah sebagai berikut.
Ulama  Hanafiyah  berpendapat  bahwa  orang  yang  menggadaikan  tidak  boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin pemegang gadai, begitu pula pemegang gadai tidak  boleh memanfaatkannya tanpa  seizin  orang  yang menggadaikan. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus  tetap  dikuasai  oleh  pemegang  gadai  selamanya.  Pendapat  ini    senada    dengan    pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat yang ada dalam barang gadai pada dasarnya termasuk gadai/rahn.
Ulama    Malikiyah    berpendapat    bahwa    jika    pemegang    gadai  mengizinkan  orang  yang menggadaikan  untuk  memanfaatkan  barang  gadai,akad  menjadi  batal.  Adapun  pemegang  gadai dibolehkan  memanfaatkan  barang  gadai  sekadarnya  (tidak  boleh  lama)  itu  pun  atas  tanggungan orang  yang  menggadaikan.  Sebagian  ulama  Malikiyah  berpendapat,  jika  pemegang  gadai    terlalu lama  memanfaatkan  barang  gadai,  ia  harus  membayarnya. Sebagian lainnya berpendapat tidak perlu  membayar.  Pendapat  lainnya  diharuskan  membayar,  kecuali  jika  orang  yang  menggadaikan mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.
Ulama  Syafi’iyah  berpendapat  bahwa  orang  yang  menggadaikan  dibolehkan  untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatinya, dan lain-lain. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai  berkurang,  seperti  sawah,  kebun,  orang  yang  menggadaikan  harus  meminta  izin  kepada pemegang gadai.
Dari  perbedaan  pendapat  di  atas,  penulis  cenderung  setuju  kepada  pendapat  yang  tidak memperbolehkan  orang  yang  menggadaikan  untuk  memanfaatkan  barang  gadai  kecuali  telah mendapatkan  izin,  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Ulama  Hanafiyah,  Malikiyah  dan Hanabilah,  sebab  itu  merupakan  kekuasaan  pemegang gadai.

## Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai
Pendapat    Imam  Syafi’i    tentang    pengambilan  manfaat    dari    hasil    barang  gadai    oleh pemegang  gadai, seperti yang disebutkan dalam kitab  al-umm, beliau mengatakan:  “Manfaat dari barang  jaminan  adalah  bagi  yang  menggadaikan,  tidak  ada  suatupundari  barang  jaminan  itu  bagi yang menerima gadai”. Bahwa  yang berhak  mengambil manfaat dari barang  yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan dan bukan pemegang gadai. Meskipun yang mempunyai hak untuk  mengambil  manfaat  dari  barang  jaminan  itu  orang  yangmen ggadaikan, namun  kekuasaan  atas  barang  jaminan  gadai  itu  ada  di  tangan  si  pemegang  gadai.  Ulama Syafi’iyah menambahkan, pemegang gadai tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang gadai, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw riwayat asy-Syafi’i, Daruquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah,“Tidak  terlepas  kepemilikan  barang  gadai  dari  pemilik  yang    menggadaikannya.    Ia memperoleh manfaat  dan menanggung risikonya”.
Menurut    Imam    Syafi’i    bahwa    pihak    yang    harus    bertanggung    jawab    bila    barang jaminan  gadai  rusak  atau  musnah  adalah  pihak  yang  menggadaikan,  baik  yang  berhubungan dengan    pemberian  keperluan  hidup    atau    yang    berhubungan    dengan  penjagaan,  karena  dialah yang  memiliki  barang  tersebut  dan  dia  pula  yang  bertanggungjawab  atas  segala  resiko  yang menimpa barang tersebut, sebagaimana baginya pula manfaat yang dihasilkan dari barang gadai.
Ulama  Malikiyah  memperbolehkan  pemegang  gadai  memanfaatkan  barang  gadai  jika diizinkan oleh orang yang menggadaikan atau disyaratkan ketika  akad, dan barang  gadai  tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas.

## IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman
ISSN 0216-4949 (Print) || ISSN 2615-4870 (Online)
Artikel 5
Volume 13, Nomor 02, Juli 2018
Ulama  Hanafiyah  berpendapat  bahwa  pemegang  gadai  tidak  boleh  memanfaatkan  barang gadai,  sebab  dia  hanya  berhak  menguasainya  dan  tidak  boleh  memanfaatkannya.,  meskipun memperoleh izin dari dari orang yang menggadaikan barang,  bahkan  mengategorikannya  sebagai riba.  Dan  menurut  sebagian  ulama Hanafiyah,  barang  gadai  boleh  untuk  diambil  manfaatnya oleh  pemegang  gadai apabila telah mendapat izin dari orang yang menggadaikan barang.
Dalam  hal  ini  ulama  Hanafiyah  berpendapat,  apabila  barang  gadai  dibiarkan  tidak dimanfaatkan oleh  pemegang  gadai,  maka berarti  menghilangkan  manfaat  dari barang tersebut. Kemudian jika setiap saat orang yang menggadaikan barang harus datang kepada pemegang gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadai, maka akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak.  Begitu  juga  sebaliknya,  apabila  setiap  waktu  pemegang  gadai  harus  memelihara  dan menyerahkan  manfaat  barang  gadai  kepada  orang  yang  menggadaikan  barang.  Jadi,  pemegang gadai  boleh  memanfaatkan  barang  gadaian  itu  atas  seizin  pemiliknya.  Sebab  pemilik  barang  itu boleh  mengizinkan  kepada  siapa  saja  yang  dikehendakinya,  termasuk  pegadai  dapat  mengambil manfaat dan tidak termasuk riba.
Menurut  ulama  Hanabilah,  jika  barang  gadai  berupa  hewan,  pemegang  gadai  boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya  sekadar  mengganti biaya,  meskipun tidak  diizinkan oleh  orang  yang  menggadaikan barang. Adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin orang yang menggadaikan barang (12).
Dari  perbedaan  pendapat  di  atas,  penulis  cenderung  mengikuti  pendapat  yang memperbolehkan  pemegang  gadai  untuk  memanfaatkan  barang  gadai,  dengan  izin  orang  yang menggadaikan,  akan  tetapi  hanya  bersifat  pemeliharaan  seperti  hewan,  maka  diperlukan makanannya,  atau  juga  seperti  sawah  atau  ladang  diolah  supaya  tidak  mubazir  (tidak  produktif). Dan hal yang perlu diingat, bahwa hasilnya tidak boleh menjadi hak sepenuhnya pemegang gadai seperti yang berlaku dalam masyarakat dan praktek semacam inilah yang diupayakan supaya lurus dan sejalan dengan  ajaran  Islam,  karena  hal  demikian  mengandung  riba.  Karena  bisa  dengan solusi  hasilnya  dapat  dibagi  antara  orang  yang  menggadaikan  dan  pemegang  gadai,  atas kesepakatan bersama. Adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan seperti emas, kendaraan, dan lain sebagainya.

## KESIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara bahasa rahn berarti tetap dan lama, sedangkan secara istilah rahn adalah penetapan sebuah barang yang memiliki nilai finansial dalam pandangan syariat  sebagai  jaminan  bagi  utang  di  mana  utang  tersebut  atau  sebagian  darinya  dapat  dibayar dengannya.  Landasan  hukumnya  adalah  Al-Qur’an  dan  As-Sunah,  seperti  QS.  Al-Baqarah  ayat 283, HR. Bukhari dan Muslim.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Handayani  ES.  Pemanfaatan  barang  gadai:  studi  komparatif  hokum  Islam  dan  Undang- undang nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia. 2011;
2. Rustam R, Haris ZA. Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi. Deepublish; 2018.
3. Batubara M. Hukum Mengambil Kelebihan Harga Barang Gadai Sebagai Pembayar Hutang Menurut  Sayyid  Sabiq  (Studi  Kasus  Di  Desa  Salebaru  Kecamatan  Muara  Batang  Gadis Kabupaten Mandailing Natal). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; 2018.
4. Sugiarto  E.  Menyusun  Proposal  Penelitian  Kualitatif:  Skripsi  dan  Tesis:  Suaka  Media. Diandra Kreatif; 2017.
5. Yasin  M,  Huzaini  M,  Jufri  A.  Praktik  Gadai  Lahan  Dan  Dampaknya  Terhadap Kesejahteraan  Al-Rahin  Di  Desa  Gapura  Kecamatan  Pujut  Kabupaten  Lombok  Tengah.  J Econ Bus. 2018;4(1):58–66.
6. Poerwadarminta WJS. Kamus umum bahasa Indonesia. Balai pustaka; 1952.
7. Wulandari  W.  Iddah  wanita  yang  mengalami  abortus  perspektif  kitab  mughni  Al-Muhtaj dan Mukhtash Khalil. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan; 2020.
8. Lutfiyah  M.  Analisis  hukum  Islam  terhadap  pelaksanaan  Fatwa  DSN  nomor:  26/DSN-

## IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman
ISSN 0216-4949 (Print) || ISSN 2615-4870 (Online)
Artikel 5 Volume 13, Nomor 02, Juli 2018
MUI/III/2002  tentang  rahn  emas  (studi  di  Bank  Syari’ah  Mandiri  Cabang  Karangayu Semarang). IAIN Walisongo; 2010.
9. Seniara  N.  Tinjauan  Sosiologis  Tentang  Pegadaian  Terhadap  Tanah  Pertanian  Menurut Undang-Undang  Nomor  56  PRP  Tahun  1960  (Studi  Sengketa  Gadai  Tanah  Pertanian  Di Kampung  Tingkem  Asli  Dan  Tingkem  Bersatu  Kecamatan  Bukit,  Kabupaten  Bener Meriah). UIN Ar-Raniry Banda Aceh; 2018.
10. Arifin A. Perspektif hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah gadai (di desa Krikilan kec. Sumber kab. Rembang). IAIN Walisongo; 2014.
11. Kholifah  K.  Tinjauan  Hukum  Islam  tentang  Penguasaan  Barang  Gadai  oleh  Rahin  (Study Kasus di Desa Kumesu Kec. Reban Kab. Batang). IAIN Walisongo; 2012.
12. YULISTIANAH  Y.  TINJAUAN  HUKUM  ISLAM  TERHADAP  IMPLIKASI  GADAI ADAT  TANPA  BATAS  WAKTU  DI  DESA  GEDUNG  PAKUON  KECAMATAN BARADATU  KABUPATEN  WAY  KANAN.[SKRIPSI].  UIN  RADEN  FATAH PALEMBANG; 2017.