JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129

## PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH BALAI PEMASYARAKATAN
Oleh: Meilanny Budiarti S 1 . dan Rudi S. Darwis 2
1. Pusat Studi Kesejahteraan Anak dan Keluarga FISIP- Unpad 2. Pusat Studi Kewirausahaan Sosial, CSR dan Pengembangan Masyarakat FISIP-Unpad
Email:
( meilannybudiarti13@gmail.com ; rsdarwis@unpad.ac.id )

## Abstrak
Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) tidak dapat dilakukan seperti terhadap orang  dewasa.  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS),  melalui  peran  Pendamping  Kemasyarakatan  yang dimilikinya, berperan penting dalam proses peradilan ABH sesuai  dengan peraturan perundangan- undangan  yang  berlaku.  Pada  tulisan  ini  akan  dipaparkan  pelaksanaan  peran  dari  Pendamping Kemasyarakatan (PK) dalam menjalankan fungsi BAPAS pada penanganan ABH.
Metode  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif  guna  mencermati  perilaku,  tindakan,  lingkungan  sosial  serta  aspek  lainnya  yang  terkait dengan pelaksanaan peran (PK) pada setiap tahap dalam proses peradilan yang dijalani oleh ABH, yaitu pada tahap sebelum pengadila (pra-adjudikasi), tahap pengadilan (adjudikasi), dan tahap setelah pengadilan (post-adjudukasi).
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  PK  tidak  dapat  melakukan  pendampingan  secara  penuh sebagaimana mestinya kepada ABH yang menjalani proses peradilan. Hal ini antara lain disebabkab oleh  keterbatasan  jumlah  PK  yang  dimiliki  BAPAS  sehingga  seorang  PK  harus  mendampingi beberapa  orang  ABH  yang  seringkali  lokasinya  berjauhan  dengan  waktu  yang  terbatas.  Meskipun demikian,  fungsi  BAPAS  dalam  proses  penanganan  ABH  dapat  dijalankan  sesuai  tahapan  yang ditetapkan.  BAPAS  dapat  menjalankan  fungsi  sebagai  lembaga  yang  menangani  ABH  berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, sesuai perundangan-undangan.
Kata Kunci: anak berkonflik dengan hukum, balai pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan
JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129

## 1. Pendahuluan
Di  Indonesia  masalah  Anak  yang berkonflik dengan hukum mempunyai kecenderungan  semakin  meningkat.  Catatan kriminalitas  terkait  Anak  di  Indonesia  seperti yang  diungkapkan  oleh  Direktur  Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan  menunjukkan  data  bahwa anak-anak  yang  berada  di  lingkungan  rutan dan  lapas  berjumlah  3.812  orang.  Anak-anak yang  diversi  sebanyak  5.229  orang,  dan  total sekitar  10  ribu  Anak  termasuk  mereka  yang sedang  menjalani  asimilasi,  pembebasan bersyarat  dan  cuti  jelang  bebas 33 (Priyadi, 2015).  Data  tersebut  menunjukkan  jumlah Anak  yang  berkonflik  di  Indonesia  cukup banyak.
Bartollas  (1985)  mengemukakan  ada beberapa  faktor  yang  menjadi  latar  belakang karakteristik pribadi anak yang berisiko tinggi menjadi pelaku delinquency , yaitu faktor umur (anak  yang  lebih  muda  akan  berisiko  lebih tinggi),  variable  psikologis  (sifat  membantah, susah diatur, merasa kurang dihargai), school performance (bermasalah  di  sekolah  dengan tingkah lakunya, membolos), home adjustment (kurang  interaksi  dengan  orang  tua  dan saudara,  kurang  disiplin  dan  pengawasan, minggat), pengguna alkohol dan obat terlarang,  lingkungan  tetangga,  dan  adanya pengaruh  kekuatan  teman  sebaya 34 (Marlina, 2009).
Terkait kondisi psikologi anak, negara mengeluarkan  instrumen-instrumen  hukum agar  membedakan  perlakuan  hukum  terhadap anak  salah  satunya  ialah  Undang-undang No.11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak.  Sejalan  dengan  semangat undang-undang tersebut, Pekerja Sosial koreksional  menjalankan  proses  membantu dan  merehabilitasi  anak  yang  mempunyai masalah  pelanggaran  hukum.  Pelayanan
33 http ://www.pikiran-rakyat.com/bandung- raya/2015/08/04/337054/sepuluh-ribu-anak-kini- berhadapan-dengan-hukum
pekerjaan  sosial  koreksional  tidak  didasarkan kepada  upaya  balas  dendam  atau  hukuman tetapi  lebih  menitikberatkan  kepada  upaya professional  dalam  rangka  memperbaiki  dan meningkatkan  kemampuan  berfungsi  sosial klien,  sehingga  dikemudian  hari  klien  dapat berinteraksi  sosial  dalam  masyarakat  dan melaksanakan tugas-tugas kehidupannya kembali.
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah  salah  satu  pihak  yang  terlibat  selama proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan  masa  hukumannya.  Hal  ini membuat  BAPAS  memiliki  peran  yang penting  dalam  proses  peradilan  Anak  yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran BAPAS  dalam  proses  peradilan  Anak  yang berkonflik  dengan  hukum  terbagi  menjadi  3 tahap,  yaitu tahap sebelum  sidang pengadilan (pra  adjudikasi)  yakni  penyidikan,  tahap  saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan  di  persidangan  dan  tahap setelah  pengadilan  (post  adjudikasi)  yakni pengawasan  dan  pembimbingan  bagi  Anak yang  berkonflik  dengan  hukum 35 (Nashriana, 2012: 110-116).
Pelaksanaan  proses  peradilan  Anak yang  berkonflik  dengan  hukum  cenderung tidak  sesuai  dengan  Undang-undang  atau hukum yang mengikat para institusi khususnya BAPAS. Hal ini terlihat dari hasil pemantauan oleh  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia (KPAI)  pada  tahun  2012  terhadap  beberapa BAPAS  yang  ada  di  Indonesia.  KPAI mendapatkan laporan bahwa terdapat beberapa penyimpangan  seperti  mayoritas  anak  tidak didampingi penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan  (BAPAS)  selama  proses  di peradilan,  mayoritas  putusan  hakim  pidana penjara,  banyak  hak  anak  yang  terampas selama  proses  peradilan,  diantaranya  hak pendidikan,  hak  kesehatan,  hak  untuk berkreasi, dan anak jalanan yang menjadi Anak
34 Marlina,  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice (Bandung: Refika Aditama, 2009)
35 Nashriana. 2012. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia . Depok: RajaGrafindo Persada
JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129
yang  berkonflik  dengan  hukum  seringkali ditahan karena tidak ada yang menjamin 36
Pelaksanaan  proses  peradilan  Anak yang  berkonflik  dengan  hukum  cenderung tidak  sesuai  dengan  Undang-undang  atau hukum yang mengikat para institusi khususnya BAPAS. Hal ini terlihat dari hasil pemantauan oleh  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia (KPAI)  pada  tahun  2012  terhadap  beberapa BAPAS  yang  ada  di  Indonesia.  KPAI mendapatkan laporan bahwa terdapat beberapa penyimpangan  seperti  mayoritas  anak  tidak didampingi penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan  (BAPAS)  selama  proses  di peradilan,  mayoritas  putusan  hakim  pidana penjara,  banyak  hak  anak  yang  terampas selama  proses  peradilan,  diantaranya  hak pendidikan,  hak  kesehatan,  hak  untuk berkreasi, dan anak jalanan yang menjadi Anak yang  berkonflik  dengan  hukum  seringkali ditahan karena tidak ada yang menjamin 3738
Pemaparan-pemaparan
tersebut menunjukkan bahwa masih kuranganya penanganan yang diberikan kepada anak yang berkonflik  dengan  hukum.  Fenomena  ini memicu munculnya fenomena-fenomena lainnya  yang  berdampak  kepada  tumbuh kembang  anak  selanjutnya.  Seperti  yang dijelaskan oleh Sambas (2013:35) bahwa Anak berkonflik  dengan  hukum  yang  melewati tahapan-tahapan  pengadilan  tanpa  kehadiran pendamping  atau  salah  satunya  BAPAS cenderung untuk terjerumus kembali kedalam pelanggarannya  baik  itu  dengan  kasus  yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda. Hal ini  dikarenakan  tidak  adanya  efek  jera  dari penanganan  ataupun  sebagai  akibat  dari penangan  yang  tidak  tepat.  Senada  dengan pernyataan  tersebut,  Supeno  (2010:  75) menyatakan bahwa anak yang pernah menjadi anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  ketika kembali  ke  masyarakat  tidak  mendapatkan kepercayaan diri dan mudah putus asa. Situasi ini  sering  muncul  karena  anak  yang  telah
36 www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice- dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum ,  diakses pada Tgl. 17 Juni 2014
37 Ibid.
38 Nandang  Sambas,. Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia  dan  Instrumen  Internasional  Perlindungan
melewati  masa  penahanan  langsung  dilepas begitu  saja  ke  tengah  masyarakat  tanpa  ada proses  pengawasan  lanjutan  dari  pihak  yang berwajib. 39

## 2. Metode
Dalam  kajian  Penanganan  Anak  yang Berkonflik  dengan  Hukum  oleh  BAPAS  ini, metode  yang  digunakan  adalah  metode penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif guna mencermati perilaku, tindakan, lingkungan  sosial  serta  aspek  lainnya  yang terkait  dengan  proses  peradilan  yang  dijalani oleh Anak yang berkonflik dengan hukum.
Teknik  penelitian  yang  digunakan adalah  studi  kasus  karena  topik  mengenai penanganan  Anak  yang  Berkonflik  dengan Hukum  ini  terikat  dan  dibatasi  oleh  waktu tertentu  yakni  proses  pada  sebelum,  saat  dan setelah  persidangan  dan  juga  topik  ini  terikat oleh tempat penanganan Anak yang berkonflik dengan  hukum  yang  dilakukan  oleh  BAPAS Kelas I Bandung.
Kasus  yang  dibahas  dalam  penelitian ini terdiri dari dua kasus ABH, yakni Kasus A dan Kasus B. Kasus A merupakan jenis kasus yang  paling  banyak  ditangani  oleh  BAPAS Kelas  I Bandung pada setiap tahunnya,  yakni kasus pencurian. Adapun kasus B adalah kasus pembunuhan sebagai kasus yang paling jarang ditangani  oleh  pihak  BAPAS.  Dalam  hal teknik  pengumpulan  data,  digunakan  teknik wawancara secara mendalam ( indepth interview ), observasi dan studi kepustakaan.

## 3. Pembahasan
Proses penanganan Anak yang berkonflik  dengan  hukum  dengan  orang dewasa  yang  berkonflik  dengan  hukum  tidak bisa  disamakan  karena  keduanya  memiliki sistem  peradilan  yang  berbeda.  Anak  masih memerlukan bantuan dari orang dewasa untuk
Anak  serta  Penerapannya .  (Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2013)
39 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal  Peradilan  Anak  Tanpa  Pemidanaan .  (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010)
JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
memenuhi kebutuhannya, menentukan pilihannya serta mendapatkan haknya.
Untuk  mencapai  pemahaman  yang memadai terhadap pemikiran dalam penangan anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  secara konseptual  perlu  diperhatikan  tahapan  dalam proses  penanganan  tersebut.  Berdasarkan tahapan penanganan, maka proses penanganan anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  oleh BAPAS terdiri dari:
1) Proses  Penanganan  BAPAS  Sebelum Pengadilan,  yang  berisi  kegiatan pendampingan  anak  yang  berkonflik dengan hukum, yang meliputi:
a. Proses  pemberian  informasi  dan saran  kepada  pihak  pengadilan mengenai anak dengan membacakan hasil Penelitian
Masyarakat
b. Memfasilitasi kebutuhan dan informasi  yang  dibutuhkan  oleh
Anak  yang  berkonflik  dengan hukum
c. Memfasilitasi kebutuhan dan informasi bagi keluarga Anak yang berkonflik dengan hukum.
d. Koordinasi dengan
Pihak Pengadilan e. Pemenuhan  Hak-hak  Anak  saat
Pengadilan
2) Proses  Penanganan  BAPAS  Saat Pengadilan,  yang  berisi  kegiatan penyusunan penelitian masyarakat (PPM)  terhadap  anak  yang  berkonflik dengan hukum, yang meliputi:
a. BAPAS  melakukan  wawancara kepada  Anak  yang  berkonflik dengan hukum
b. Wawancara  kepada  pihak-pihak yang  terkait  dengan  anak,  seperti teman, keluarga atau guru.
c. Meneliti lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah anak
d. Koordinasi dengan Pihak Kepolisian e. Pemenuhan Hak-hak Anak Sebelum Pengadilan 3) Proses  Penanganan  BAPAS  Setelah Pengadilan,  yang  terdiri  dari  proses
pembingan  dan  proses  pengawasan. Proses Pembingan meliputi:
a. Melakukan Bimbingan Kelompok b. Melakukan
Bimbingan
Ketrampilan c. Melakukan Bimbingan Perorangan
d. Pemenuhan  Hak-hak  Anak  setelah Pengadilan.
Untuk  menggambarkan  pelaksanaan penanganan  kasus  ABH  di  BAPAS  Kelas  I Bandung,  berikut  akan  diuraikan  proses penanganan  yang  dilakukan  terhadap  A  (16 Tahun) dan B (15 Tahun). A merupakan anak yang berkonflik dengan  hukum  dengan kasus pencurian  motor.  A  seorang  anak  laki-laki, berusia 16 tahun dan sedang duduk di bangku SMA  di  sebuah  sekolah  swasta.  Kasus  A  ini terjadi  pada  saat  ia  berusia  14  tahun.  A dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan sejak ia ditangkap polisi, saat menjalani 3 kali proses  pengadilan,  pada  masa  Cuti  Bersyarat dan  pada  saat  Bimbingan  Lanjutan  ( After Care ).  A  melakukan  laporan  kepada  BAPAS Kelas  I  Bandung  secara  berkala  selama  masa cuti  bersyarat,  yakni  satu  kali  dua  minggu selama  3  (tiga)  bulan.  A  mengikuti  dua  kali bimbingan  keterampilan  dan  satu  kali bimbingan kelompok.
Kasus yang kedua adalah B, yakni anak yang  berkonflik  dengan  hukum  untuk  kasus pembunuhan. Anak Perempuan ini berusia 15 tahun  dan  pendidikan  terakhirnya  ialah  SMP (Sekolah  Menengah  Pertama)  kelas  3.  B tinggal bersama orangtuanya. B ditangani oleh seorang pembimbing kemasyarakatan sebagai perwakilan  dari  BAPAS.  Pada  saat  B  telah menyelesaikan masa tahanannya dan mengikuti  masa  Pembebasan  Bersyarat,  B merasa bahwa ia tidak mendapatkan perhatian dari
pembimbing kemasyarakatan sebagaimana  yang diharapkannya  sehingga ia meminta  agar  pembimbingnya  diganti.  Oleh karena  itu  pada  masa  Pembebasan  Bersyarat, pembimbingan B dialihkan kepada pembimbing  lainnya.  Sejak  saat  itu  ia  rajin berkomunikasi  dengan  pembimbing  barunya. Dalam kurun waktu tiga bulan, B menjalani 3 (tiga)  kali  bimbingan  kelompok  dan  dua diantaranya adalah berupa bimbingan keterampilan.
JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129
Tabel 1 Penanganan BAPAS Pada Kasus A dan Kasus B Penanganan BAPAS Kasus A Kasus B Sebelum peradilan  Ketika Pembimbing
Kemasyarakatan  menemui  A  untuk melakukan  wawancara,  A  sudah ditahan  selama  5  (lima)  hari  di kepolisian.
 Situasi wawancara pada kontak awal ini  dirasakan  menakutkan  dan membut A gugup. A merasa ditekan dengan  ancaman  kalau  gak  jujur Pembimbing  kemasyarakatan  bisa cek  ulang  dari  si  korban  atau  dari polisi-polisi itu.
 Pembimbing Kemasyarakatan menasehati  A  agar  mau  berubah karena  masih  punya  masa  depan yang panjang.  Pembimbing
Kemasyarakatan sering membawa-bawa nama korban  atau  nama  kepolisian  agar mereka mengatakan yang sejujurnya.
 Pembimbing  Kemasyarakatan  pun meminta  agar  pihak  kepolisian menghadirkan  orangtua  dari  A untuk diwawancarai
 Setelah  selesai  mewawancarai  A dan ayahnya, pembimbing kemasyarakatan kemudian membuat laporan untuk disampaikan  pada  kepolisian  agar kasus  A  dapat  berlanjut  proses penanganannya
 Dalam  tahap  ini  BAPAS  hanya berkoordinasi  dengan  kepolisian dan tidak perlu tambahan dari pihak- pihak lainnya. Setelah Polres
 Banjaran menerimanya, maka mereka  menyerahkannya  kepada
pihak  kejaksaan  agar  masuk  ke dalam tahapan pengadilan.  Selanjutnya, pembimbing kemasyarakatan  tinggal  menunggu
undangan sidang A
 B  sudah  ditahan  selama  2  (dua) hari oleh pihak kepolisian ketika bertemu  dengan  Pembimbing Kemasyarakatan
 Selama ditahan, B mengaku tidak mendapatkan  kekerasan  dan  ia digabungkan  di  dalam  sel  anak perempuan lainnya.
 Selama  proses  diwawancarai oleh
Pembimbing
Kemasyarakatan,
B selalu didampingi oleh Ayahnya.
JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129
Saat pengadilan  Setelah A ditahan selama 29 hari, A akhirnya  dipanggil  untuk  megikuti persidangan.
 A  menjalani  3  (tiga)  kali  proses persidangan.
 Dalam  ketiga  persidangan  tersebut Pembimbing Kemasyarakatan hadir dalam dua persidangan dan sedangkan  satu  persidangan  yakni pada saat menghadirkan pihak saksi, tidak  dihadiri  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan  karena  masalah jarak  lokasi  yang  jauh  serta  waktu yang  tersedia  dan  biaya  yang  tidak sedikit.
 Saat  menjalani  persidangan,  A sangat  kebingungan  dan  tidak mendapatkan  penjelasan  apapun dari BAPAS, dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan mengenai  proses  persidangan  yang harus A jalani.
 Pembimbing  kemasyarakatan  hadir di persidangan hanya untuk mendampingi  dan  membacakan hasil  Penelitian  Masyarakat  ketika diminta oleh hakim
 Pembimbing
Kemasyarakatan membacakan  bagian  rekomendasi dari BAPAS mengenai  sanksi  yang baiknya  diberikan  kepada  A,  yaitu pidana
bersyarat/hukuman
percobaan.
 Pembimbing  kemasyarakatan  tidak memiliki  hak  untuk  ikut  campur dalam ranah putusan hakim, karena hanya bertugas menyusun penelitian masyarakat  dan  menyerahkannya sebagai data acuan dalam
persidangan.
 Persidangan  anak  bersifat  tertutup, sehingga
yang menghadiri persidangan  tersebut  hanya,  hakim, terdakwa, keluarga terdakwa, petugas BAPAS dan pihak
kepolisian.
 BAPAS tidak menyediakan pengacara karena biasanya disediakan oleh pengadilan. Namun,
karena  kasus  A  dipandang  tidak
 Persidangan  B  digelar  setelah  B ditahan  selama  2  (dua)  minggu oleh pihak kepolisian.
 B  menjalani  8  (delapan)  proses persidangan  dan  Pembimbing Kemasyarakatan tidak
menghadiri seluruh proses persidangan tersebut, sehingga B dan  keluarganya  merasa  tidak diperhatikan dan dibantu.
 Dalam kedelapan persidangan, B menghadirinya  dengan  ditemani oleh orang tuanya dan pengacara anak yang disediakan oleh pihak pengadilan anak.
 B terlibat dalam kasus yang berat, sehingga pihak pengadilan menyediakan  pengacara  untuk mendampingi B dalam
persidangan.
 Selama  proses  persidangan,  B merasa terbantu dengan kehadiran pengacara, namun tidak mendapatkan bantuan yang berpengaruh signifikan dari Pembimbing Kemasyarakatan.
 Pada  saat  penetapan  sanksi  bagi B,  hakim  tidak  menyetujui rekomendasi BAPAS yaitu
Pidana Bersyarat.
 Hakim menetapkan sanksi Pidana Penjara selama 2 tahun 2 bulan di Lembaga
Pemasyarakatan.
 Pengacara B menajukan banding, sehingga  Pidana  Penjara  bagi  B berkurang menjadi 1 tahun.
JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129
berat, maka A tidak didampingi oleh pengacara.
 Pada sidang ketiga, hakim menetapkan  sanksi  bagi  A  yaitu sanksi  pidana  penjara  di  Lembaga
Pemasyarakatan selama 9 bulan.
 Dalam  putusannya,  hakim  tidak menyetujui saran dari BAPAS
 Setelah dijatuhkan sanksi, A berstatus  sebagai  anak  Negara  dan tidak  lagi  menjadi  tanggung  jawab BAPAS Kelas I Bandung. Setelah pengadilan  Selama  menjalani  masa  tahanan disana,  A  berkelakuan  baik  dan memenuhi syarat untuk mendapatkan Program Cuti Bersyarat  (CB)  dan  mendapatkan bimbingan  serta  pengawasan  dari BAPAS.
 A  menjalani  3  (tiga)  bulan  di Lembaga Pemasyarakatan dan sisa 6 (enam) bulan dari masa tahanannya, ia jalani dengan masa Cuti Bersyarat.
 Selama  masa  Cuti  Bersyarat  (CB) dan  A  kembali  menjadi  tanggung jawab BAPAS.
 A rajin memberikan laporan kepada BAPAS selama masa Cuti
Bersyarat,  yakni  setiap  2  minggu sekali.
 A mendapatkan bimbingan kelompok  dari  BAPAS  sebanyak  3 kali,  namun  A  merasa  prosesnya sama saja dengan bimbingan individu.
 A  pernah  mengikuti  Bimbingan Kerja bagi mantan narapidana yang diadakan oleh BAPAS yang bekerja sama  dengan  Pemerintahan  Jawa Barat selama 2 (dua) kali.
 Setelah  masa  Cuti  Bersyarat  A berakhir,  orang  tua  A  meminta BAPAS  memberikan  bimbingan lanjutan  ( after  care ).  Kemudian BAPAS  membantu  memberikan rujukan  bagi  A  mengikuti  program pembinaan  di  Panti  Sosial  Asuhan Anak (PSAA) Tunas Melati
 Pada 6 bulan terakhir, B mendapat Pembebasan Bersyarat dan  kemudian  tinggal  di  rumah neneknya, karena B merasa malu kepada  tetangganya  dan  kasihan pada  ayah  ibunya  atas  perkara yang menimpanya.
 Selama  menjalani  Pembebasan Bersyarat, B diwajibkan melapor ke  BAPAS  setiap  2  minggu sekali.
 Saat melapor untuk kedua kalinya,  B  meminta  BAPAS mengganti Pembimbing Kemasyarakatan yang membimbingnya dan pihak
BAPAS mengabulkan permintaan  B  tersebut.  Yang semula  pembimbinggnya  laki- laki,  kemudian  diganti  dengan perempuan.
 Bersama pembimbing barunya, B menjadi  lebih  terbuka  untuk menceritakan  banyak  hal  karena merasa lebih nyaman dan merasa keberadaan dirinya lebih dimengerti oleh pembimbingnya.
 Proses pembimbingan oleh BAPAS pada B dilakukan setiap satu bulan sekali.
 Metode  yang  digunakan  oleh BAPAS dalam proses pembimbingan dilakukan dengan proses  bimbingan  perorangan dan  bimbingan  kelompok.  B sendiri merasa tidak nyaman saat menjalani proses bimbingan kelompok.
JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
Bandung agar A dapat melanjutkan sekolahnya kembali di SMA.  B  pun  mendapatkan  bimbingan keterampilan dari BAPAS, berupa  bimbingan  membaca  Al- Qur’an  dan  mengajarkan  proses pembuatan telor asin
Sumber: Hasil Penelitian, 2015
Berdasarkan  hasil  kajian  literatur, Pembimbing Kemasyarakatan
harus mendampingi  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  sejak  anak  ditangkap  oleh  pihak kepolisian  agar  mereka  mengetahui  hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diperhatikan  atau  tidak  (Dubois,  2010:  302). Dalam  praktiknya,  hal  tersebut  tidak  tampak pada  penanganan  yang  diberikan  oleh Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  kasus  A dan  B.  Dari  hasil  kajian  lapangan  yang dilakukan  oleh  peneliti  terlihat  bahwa Pembimbing Kemasyarakatan tidak mendampingi  anak  yang  berkonflik  dengan hukum selama proses penyidikan. Kedua anak yang diangkat menjadi kasus dalam penelitian ini  sudah  terlebih  dahulu  di  sidik  oleh  pihak kepolisian sebelum Pembimbing Kemasyarakatan tiba untuk mendampingi anak yang  berkonflik  dengan  hukum  tersebut. Bahkan  ketika  terjadi  tindakan  kekerasan terhadap  anak berkonflik  dengan hukum  pun, anak  tidak  mendapatkan  perhatian  dari Pembimbing  Kemasyarakatan.  Hal  ini  tidak sejalan  dengan  peran  yang  seharusnya dilakukan oleh pendamping ABH, yaitu bahwa pekerja  sosial  harus  mampu  melindungi  anak yang berkonflik dengan hukum 40 .
Hal lain yang penting untuk dilakukan dalam penangan ABH adalah perlu melibatkan keluarga  dari  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  agar  mereka  ikut  serta  dalam  proses hukum  yang  di  jalani  anak  yang  berkonflik dengan hukum. 41 Dalam penanganan kasus A dan  B,  Pembimbing  Kemasyarakatan  telah melibatkan  orang  tua  mereka.  Namun,  tidak
40 Stephen  Hardy, Law  For  Social  Workers (Great Britain: Cavendish Publishing limited, 1997), p. 147
41 Ibid. p. 147
melibatkan teman-temannya atau pihak keluarga lainnya. Keikutsertaan keluarga anak yang  berkonflik  dengan  hukum  dipandang kurang  maksimal  karena  hanya  berfokus kepada  kedua  orang  tua  dari  anak  saja  dan tidak  melihat  kerabat-kerabat  lain  yang memiliki  hubungan  pribadi  dengan  anak.  Hal ini didasarkan kepada lima asumsi dasar dalam Casework yang  salah  satu  dari  poin  tersebut menyebutkan  bahwa  tidak  selamanya  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  melakukan pelanggaran karena pribadinya yang menyimpang,  karena  dapat  juga  disebabkan oleh  pengaruh  keluarga  dan  pengaruh lingkungan sekitarnya. 42
Dalam proses wawancara yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, pihak  anak  merasa  tidak  nyaman,  sehingga anak  terkesan  cenderung  tidak  berkata  jujur. Situasi  demikian  didorong  oleh  situasi Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  memiliki keterbatasan  waktu  untuk  melakukan  proses wawancara  yaitu  hanya  dilakukan  dalam beberapa  jam  saja  dan  harus  langsung menyusun laporan penelitian kemasyarakatan, yaitu  hanya  dalam  jangka  waktu  satu  hari. Adanya  ketersediaan  waktu  yang  memadai merupakan hal yang penting mengingat bahwa hubungan  yang  terjalin  antara  anak  yang berkonflik dengan hukum dengan pembimbingnya  dalam  kurun  waktu  tertentu, akan  membuat  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  merasa  diterima  dan  dimengerti  oleh anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  akan dengan mudah mengekspresikan dirinya. 43
42 Swati  Sharma, BSWE  002:  Interventions  with individuals and groups. (Delhi: Neeraj Book, 2001)
43 ibid
JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129
Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum perlu  memahami  situasi  yang  sedang  terjadi terhadap dirinya. Kemampuan pembimbingan untuk memberikan informasi yang selengakap- lengkapnya  mengenai  proses  yang  sedang dijalani dan proses-proses selanjutnya kepada anak  sangatlah  penting. 44 Namun,  dalam praktiknya hal ini tidak terjadi dalam kasus A dan B, di mana kedua anak tersebut merasakan ketakutan dan mengalami kebingungan selama menjalani proses hukum mereka. Pembimbing kemasyarakatan  tidak  memberikan  informasi yang  memadai  untuk  memberikan  gambaran situasi  dan  proses  hukum  mereka.  Kondisi tersebut menjadi salah satu keterbatasan yang terjadi pada pembimbing kemasyarakatan.
Berbagai  keterbatasan  yang  dialami oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam melakukan  proses  penelitian  masyarakat dalam kasus A dan B tersebut disebabkan oleh beberapa alasan seperti yang diungkapkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut: jarak  yang  harus  ditempuh  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan  untuk  menjangkau  lokasi tempat  tinggal  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  terlalu  jauh,  dalam  hari  yang bersamaan Pembimbing Kemasyarakatan harus  mendampingi  beberapa  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  pada  lokasi  yang berbeda,  keterbatasan  jumlah  Pembimbing Kemasyarakatan  yang  ada  dan  bekerja  di BAPAS,  sempitnya  waktu  yang  dimiliki  oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan  proses  penelitian  masyarakat  dan menyusun laporan tersebut. Oleh sebab itulah penelitian  masyarakat  yang  dilakukan  oleh Pembimbing Kemasyarakatan, khususnya dalam kasus A dan B dirasa belum maksimal.

## 4. Simpulan
Sebagai lembaga  yang diberikan kewenangan untuk  mengawal  sistem  peradilan  anak  yang berbeda  dengan  perlakuan  hukum  terhadap orang  dewasa,  BAPAS  sudah  menjalankan fungsi  sesuai  dengan  proses  yang  ditetapkan. Namun pelaksanaannya fungsi BAPAS
44 Dr. Stephen Hardy, Law For Social Workers . (Great Britain: Cavendish Publishing limited, 1997)
tersebut  belum  berjalan  optimal  sebagaimana yang  diharapkan  yang  diantaranya  terkait dengan  pelaksanaan  peran  dari  Pembimbing Kemasyarakatan  sebagai  perangkat  BAPAS. Pada  tahap  sebelum  pengadilan,  pelayanan terhadap  ABH  belum  terlaksana  secara maksimal oleh para pembimbing kemasyarakatan,dimana  masih  ada  hak-hak ABH yang belum terpenuhi. Untuk pada masa pengadilan, pelayanan pembimbing kemasyarakatan sudah terlaksana dengan baik namun  belum  optimal,  terutama  dalam  hal informasi mengenai proses persidangan, ABH kurang mendapatkan informasi yang dibutuhkan  sehingga  berada  kondisi  tertekan dalam  menjalani  persidangan.  Untuk  pada masa  setelah  pengadilan  peran  Pembimbing Kemasyarakat  dan  fungsi  BAPAS  belum dilaksanakan secara maksimal, terutama dalam pelayanan konseling dan bimbingan ketrampilan  juga  belum  mempertimbangkan secara  spesifik  kebutuhan  ABH  untuk  masa depannya.
Untuk meningkatkan fungsi BAPAS dan peran dari  Pembimbing  Kemasyarakat  selanjutnya upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan penambahan  Pembimbing  Kemasyarakatan agar kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum tidak banyak yang terbengkalai. Hal ini harus disertai  pula dengan menjaga  intensitas komunikasi  yang  rutin  antara  Pembimbing dengan  ABH  dalam  menjalankan  proses pelayanan  yang  semestinya.  Selain  itu,  perlu adanya  pelayanan  yang  diberikan  kepada orang  tua  dari  anak  yang  berkonflik  dengan hukum agar orang tua juga mampu membantu anak  yang berkonflik dengan hukum  kembali ke tengah-tengah masyarakat.

## Daftar Pustaka
Bartolla, Clemens. 1985. Juenile delinquency. University  of  Northern  lowa  USA. Allyn and Bacon fourth edition.
JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
DuBois, B. & Miley, K. (2010). Social Work: An  Empowering  Profession  6th  ed. Boston: Pearson Education.
Hardy,  Dr.  Stephen.  1997. Law  For  Social Workers .  Great  Britain:  Cavendish Publishing limited.
Marlina,  2009.  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.
Nashriana. 2012. Perlindungan Hukum Pidana Bagi  Anak  Di  Indonesia .  Depok:
RajaGrafindo Persada
Raharjo, ST. 2015. “Pekerjaan  Sosial Generalis,  Suatu  Pengantar  Bekerja
Bersama  Organisasi  dan  Komunitas”,
Edisi Revisi Buku, Unpad Press,
Raharjo,  ST.  2015.  “Dasar  Pengetahuan Pekerjaan Sosial”, Buku, Unpad Press
Raharjo,  ST.,  Taftazani,  BM.,  Apsari,  NC., Santoso,  MB.  2016.  “PANDUAN PRAKTIKUM  MIKRO  (Konseling dan  Pengembangan  Diri)”.  Buku  . Unpad Press.
Raharjo,  ST.  2015.  “Assessment  dan Wawancara  dalam  Prakti  Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial”, Edisi Revisi Buku, Unpad Press
Supeno,  Hadi.  2010. Kriminalisasi  Anak: Tawaran  Gagasan  Radikal  Peradilan Anak  Tanpa  Pemidanaan .  Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
Sambas, Dr. Nandang. 2013. Peradilan Pidana Anak  di  Indonesia  dan  Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta
Penerapannya .  Yogyakarta:  Graha
Ilmu
Sharma,
Swati. 2001. BSWE 002:
Interventions  with  individuals  and groups. Delhi: Neeraj Book
Sugiyono. 2009. Metode  penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Surakhmad, Winarno. 1998. Pengantar Penelitian  Ilmiah:  Dasar  Metode
Teknik. Bandung:Tarsito.
Undang-Undang Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak