## MARHAENISM: SOCIAL IDEOLOGY CREATE BY SUKARNO

## Kuswono
Pendidikan Sejarah FKIP  Universitas Muhammadiyah Metro Email: kuswono@ummetro.ac.id

## Abstrak
Tulisan  ini  memaparkan  sebuah  pemahaman  yang  terlahir  di  negeri  terjajah  yakni Indonesia  (Hindia  Belanda)  untuk  menentang  kolonialisme,  kapitalisme  dan imperialisme  pada  awal  abad  keduapuluh.  Marhaenisme,  Sukarno  menyebut  ideologi tersebut.  Tujuan  penulisan  ini  adalah  memberikan  pemahaman  mengenai  ideologi politik  yang  berkembang  jaman  pergerakan  awal  abad  keduapuluh.  Sampai  saat  ini Marhaenisme  masih  menarik  untuk  dikaji  dan  dipahami  bahkan  diterapkan  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Tulisan  menggunakan  metode  sejarah  bersifat deskriptif-analisis.  Sumber  data  didapatkan  dari berbagai literatur, bahan pustaka, dan tulisan-tulisan  Sukarno  sebagai  pengagas  ideologi ini. Marhaenisme merupakan ideologi perlawanan  terhadap  kolonialisme  dan  imperialisme  asing.  Dengan  semangat  Marhaen Sukarno  berharap  bangsa  terjajah  akan  segera  bangkit  dari  keterpurukan.  Kemudian mampu  mengolah,  menikmati  hasil  jerih  payahnya  sendiri  tanpa  harus  tunduk  pada orang  lain.  Marhaenisme  tidak  hanya  sekedar  simbol kebangkitan wong cilik melainkan sebuah  semangat  jiwa  seluruh  rakyat  Indonesia  yang  bebas  dari  penjajahan  fisik  dan mental  yang datang dari luar.
Kata kunci : Marhaenisme, Ideologi, Sukarno

## Abstract
This  paper  describes  an  understanding  born  in  the  occupied  country,  namely  Indonesia (Dutch  East  Indies)  to  oppose  colonialism,  capitalism  and  imperialism  in  the  early twentieth  century.  Marhaenisme,  Sukarno  call  that  ideology. The purpose of this paper is  to  provide  an  understanding  of  the  political  ideology  that  developed  early  days  of the  movement  of  the  twentieth  century.  Until  now  Marhaenism  still  interesting  to  be studied  and  understood  even  applied  in  the  life  of  the  nation.  Writings  using  the historical  method  is  descriptive-analysis.  Sources  of  data  obtained  from the literature, library  materials,  and  writings  by  Sukarno  as  the  originator  of  this  ideology. Marhaenism  an  ideology  of  opposition  against  colonialism  and  foreign  imperialism. With  the  spirit  of  Sukarno  hoped  Marhaen  colonized  people  will  soon emerge from the downturn.  Then able to process, enjoy the fruits of his labors without having to submit to  someone  else.  Marhaenism  not just a symbol of resurrection of the wong cilik but a spirit  of  all  the  people  of  Indonesia  that  is  free from physical and mental colonization coming from  the outside.
Keyword :  Marhaenism, Ideology, Sukarno

## PENDAHULUAN
Ideologi  menjadi  begitu  penting
jika dikaitkan dengan sistem
pemerintahan  atau  kekuasaan  tertentu dalam  suatu  negara.  Setiap  pergantian pemerintahan yang menjadi pergumulan adalah ideologi yang berpengaruh dalam
diri  penguasa  tersebut.  Ide  merupakan sebuah  pemikiran  yang  dihasilkan  dari renungan  seseorang  melalui  berbagai pertimbangan  dan  kebijakan  yang  ada dalam dirinya dan dipengaruhi oleh jiwa jaman  untuk  diaplikasikan  dalam
kehidupannya, masyarakat, bangsa dan negaranya.  Sukarno  sosok  pejuang dalam masa pergerakan dan
kemerdekaan  tidak  terlepas  usahanya untuk  mencapai  kemerdekaan.  Pada masa  kolonial  Belanda,  Sukarno  tidak segan-segan  melawan  secara  terang- terangan  terhadap  berbagai  kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Keberpihakannya terhadap kaum
pribumi  yang  melarat  dan  penuh kesengsaraan  menginspirasi  Sukarno membentuk sebuah partai radikal (PNI)
dan  mengembangkan  pemikirannya mengenai konsep Marhaenisme.
Marhaenisme diperkenalkan semasa  jaman  pergerakan  dalam suasana  kehidupan  ekonomi  rakyat dikuasai  oleh  modal  produksi  kolonial, dimana  rakyat  hanya  diperlakukan sebagai  pekerja  upahan.  Sukarno melihat  ada  petani  kecil  yang  tetap menguasai alat-alat produksi
pertaniannya  yang  mampu  bertahan dalam keterbatasannya, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kondisi rakyat Indonesia  yang  dapat digerakan kearah masyarakat yang  maju. Sebagai sebuah ideologi, Marhaenisme menjadi penentang rezim kolonial yang kapitalistis,  dimana  sebagian  besar alat-alat  produksi  (sumber  daya  alam dan  modal)  dikuasai oleh penguasa dan pemodal besar (Soeseno, dalam www.marhaenisme.com diunduh  Pada
24 September 2011.).
Bagi  Sukarno,  Marhaen  bukan hanya melambangkan perwakilan terbaik  kelas  bawah  layaknya  partai buruh di negara-negara maju, misalnya bagi  kaum proletar (buruh, buruh tani, pengrajin,  dsb).  Sukarno  menganggap Marhaen mewakili mayoritas rakyat kecil Indonesia  yang  pada  umumnya  hidup termarjinalkan. Bahkan, eksistensi mereka  pun  sangat  rapuh.  Mereka berada  diambang  batas  kelangsungan hidupnya,  sebagian  besar  kebutuhan materi,  ekonomi,  sosial  dan  politiknya hampir  sama  sekali  tidak  terpenuhi. Mayoritas orang Indonesia hidup menderita  dan  menghadapi  resiko eksistensial  dari  waktu  kewaktu.  Inilah rakyat  Indonesia  yang  tidak  mampu untuk memenuhi standar hidup minimal, hilangnya standar  keamanan  dan keadilan  dalam  kehidupannya  yang notabene hidup di kampungnya sendiri.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengguanakan metode historis dengan langkah langkah heuristik,  kritik  sumber,  interpretasi dan penulisan sebagai langkah terakhir. Sumber  data  didapatkan  dari  berbagai literatur,  bahan  pustaka,  dan  tulisan- tulisan yang ditulis oleh Sukarno sebagai pengagas ideologi ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Buah Pikiran Sukarno Masa Pergerakan
Tampaknya  Sukarno  mempunyai kesimpulan  serupa  dengan  Cliford Geertz mengenai involusi ketika membalikan  kesimpulan  J.H.  Boeke mengenai  dualisme  ekonomi.  Sukarno menyatakan bahwa  masyarakat desa  di Jawa  telah  menjadi  miskin  oleh penjajahan,  sehingga  mereka  menjadi statis hampir tak ada perubahan dalam kehidupannya. Walaupun Sukarno
mengerti  dan  membedakan  antara imperialisme  kuno  dan  modern,  tetapi pada  hakekatnya  adalah  sama,  yaitu nafsu  menguasai  atau  mengendalikan perekonomian  bangsa  dan  negara  lain untuk  kepentingan  kekuasaan  kolonial,
dimana kepentingan imperialisme bertentangan dengan kepentingan negara satelit. Negara penjajah mempertahankan  kekuasaannya  agar dapat  menguras  sebanyak  mungkin sumber  daya  alam,  sedangkan  negara terjajah ingin secepatnya membebaskan diri
dari cengkraman nafsu
imperialisme.  Namun,  Sukarno  kurang berminat  berbicara  mengenai nilai-nilai positif dalam imperialisme.
Di  mata  Sukarno,  imperialisme penuh dengan tipu daya yang membutakan rakyat dengan keterbelakangan.  Kebencian  Sukarno terhadap Imperialisme dituangkan melalui  tulisannya  yang  diberi  judul “ Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme ”  menyerukan  agar  ketiga kelompok  aliran  tersebut  bersatu
menghancurkan imperialisme yang dimanifestasikan  kekuasaan  kolonial Hindia Belanda. ”Bukannya kita mengharap  yang  nasionalis  itu  supaya berubah  paham  menjadi  Islamis  atau Marxis, bukannya maksud kita menyuruh Marxis  dan  Islamis  berbalik  menjadi Nasionalis, akan tetapi impian kita ialah kerukunan,  persatuan  antara  tiga golongan tersebut” (Soekarno, 1964: 5).
Ketiga  paham  tersebut  memang mempunyai  kekuatan  yang  besar pengaruhnya dikalangan pribumi termasuk  dalam  jiwa  Sukarno.  Nurani Soyomukti (2008:80) berpendapat bahwa  pemikiran  Islam Sukarno banyak dipengaruhi  oleh  Haji  Misbach  sebab banyak pemikiran dari  Sukarno tentang Islam  yang  hampir  sama  dengan  Haji Misbach.  Selain  itu,  Sukarno  banyak berguru  bahkan  hidup  bersama  dengan Cokroaminoto, kemungkinan dari pemikiran Cokroaminoto tersebut paham Sukarno tentang Islam terbentuk. Selain dengan  Cokroaminoto,  Sukarno  dekat juga  dengan  Ahmad  Hasan  (Hasan Bandung)  pendiri  Persatuan  Islam (Persis)  sebagai  guru  spiritualnya. Sukarno  menaruh  perhatian  terhadap penghisapan  ekonomi,  diskriminasi  dan penghancuran  nilai-nilai  sosial  yang menyertai  imperialisme,  dan  itu  (anti- imperialisme)  adalah  salah  satu  bentuk pandangan  politik  Sukarno  yang  tetap dipertahankan sampai dia menjadi orang
nomor  satu  di  Indonesia  setelah kemerdekaan.
Sukarno  melihat  disemua  negeri terjajah, termasuk  di  Indonesia, perjuangan  melawan  kolonial  ini  ada dua  warna  yang  dominan  yaitu  dengan bendera  Islam  ataupun  bendera Sosialis (Marxis).  Sukarno  mengakui  bahwa Islamisme dan Marxisme adalah ideologi yang lintas bangsa tetapi benang merah yang  diambil  Sukarno  adalah  semua perjuangan  diberbagai  negeri  adalah sama  yaitu  untuk  memerdekakan negerinya dari kolonialisme dan imperialisme.  Maka  dari  itu  Sukarno selalu  menekankan bahwa segala macam warna perjuangan yang ada di Indonesia adalah  untuk  Tanah  Air  Indonesia, semua  harus  bersatu,  bahu-membahu demi  Tanah  Air tempat  dimana Bangsa Indonesia hidup.
Dalam perjalanannya konsep Nasionalis,  Islamisme,  dan  Marxisme Sukarno  berubah  menjadi  Nasakom; Nasionalis,  Agama,  dan  Komunis. Sukarno  memperluas  konsep  Islamisme menjadi Agama, yang harapanya semua agama  bisa  terwakili  dalam  konsep persatuannya  tersebut.  Sukarno  benar- benar  berusaha  sekuat  tenaga  untuk mewujudkan kebhinekaan tiga golongan ini  menjadi Tunggal Ika, dalam balutan Ibu  pertiwi  walau  sebenarnya  Sukarno sadar  benar  golongan-golongan  ini rentan sekali bertikai karena perbedaan paham yang sangat lebar.
Sukarno
melihat bahwa keterbelakangan negara di Dunia Ketiga adalah akibat keserakahan dari negara- negara  yang  tidak  pernah  puas  dan selalu mengadakan penghisapan terhadap  bangsa-bangsa  yang  dilanda kelaparan  dan  kemiskinan.  Walaupun pemahaman  sosialis  begitu  menonjol dalam pemikiran Sukarno tampaknya dia tidak  menggantungkan  konsep-konsep pemikirannya  secara  kuat  pada  salah seorang  pemikir  sosialis  tertentu, seperti  Bauer,  Brailsford,  Engels, Jaures,  Kaustky,  Marx  dan  Troelstra, melainkan  sesuai  dengan kebutuhannya untuk mengemukakan atau mempertajam konsep-konsepnya sendiri (Peter Kasenda, 2011). Sukarno memadukan antara Nasionalisme, Sosialisme dan Islamisme yang merupakan paham-paham yang
berkembang  di  Hindia  Belanda  awal abad keduapuluhan.

## Munculnya  Marhaenisme  Awal  Abad ke-20
Kebijakan Pemerintah Hindia
Belanda  yang  tidak  berpihak  kepada mayoritas  pribumi  sepertinya membuat Sukarno gerah. Segenap pikirannya terus dicurahkan  untuk  mendapatkan  cara melakukan  sebuah  terobosan  yang mempunyai  dukungan  dari  kalangan mayoritas  penduduk  Hindia  Belanda (Indonesia). Situasi yang serba memprihatinkan bagi rakyat kebanyakan
sepertinya  lebih  mengispirasi  Sukarno merumuskan  pemikirannya  mengenai Marhaenisme. Kebanyakan rakyat ketika itu hidup sebagai masyarakat sublatern bahkan  lebih  dari  itu yakni masyarakat melarat. Masyarakat sublatern menurut Gramsci  adalah term sebagai kelompok yang  kalah  dan  terpinggirkan  dalam kekuasaan  (sebagai  kelompok  inferior) yang  didalamnya  adalah  petani,  buruh, dan  kelompok  yang  tidak  mempunyai akses  pada  kekuasaan  (I  Ngurah Suryawan, 2010: 82).
Ranajit  Guha  mengatakan  bahwa masyarakat subaltern adalah kelompok non-elit kelompok yang bukan penguasa. Gayatri  Chakravarthy  Spivak  dalam bukunya  yang  berjudul Can  The
Subaltern  Speak ?  mengatakan  bahwa masyarakat subaltern adalah  mereka yang  bukan  elit  dan  kaum  yang  tidak bisa  bicara  karena  tidak  diberi  hak dalam  wacana  kolonialisme. Subaltren adalah  mereka  yang selalu dalam posisi dipresentasikan  oleh  pihak-pihak  yang berkepentingan seperti politik, birokrat,
sementara mereka tidak bisa mempresentasikan dirinya sendiri
karena  akses  yang  tidak  dimilikinya. Atau  bahkan  masyarakat subaltern dalam kelompok yang tidak berdaya dan tidak  dapat  berbicara  di  media  publik dan  sifat  marginal  (petani,  pekerja, wong  cilik)  (I  Ngurah  Suryawan, 2010:20). Konsep tersebut tentu begitu sesuai  dengan  kondisi masyarakat yang
dilihat  Sukarno  pada  masa  kolonial, dimana  masyarakat  terbungkam  oleh kaum  kapitalis  barat  dan  priyayi pribumi.

## Konsep Marhaenisme
Ajaran Marhaenisme telah dicetuskan tahun 1927 suatu ajaran yang menurut  Sukarno  mengandung  ilmu perjuangan revolusioner untuk menggalang  persatuan  kaum  Marhaen. Kata  Marhaen  mulai  mencuat  ketika Sukarno melakukan pembelaannya dihadapan raad  van  indie di  Bandung tahun 1930. Marhaen berasal dari nama seorang petani miskin yang mempunyai lahan  dan  alat  pertanian  sendiri  di daerah Jawa Barat.  Sampai pada akhir 1930, ungkapan yang lazim bagi “orang kecil”  adalah  “kromo”  tetapi  sejak permulaan  propaganda  PKI  istilah tersebut  sering  dipakai  mengacu  pada kaum  proletar,  hal  tersebut  memaksa Sukarno untuk mencari istilah baru.
Ada dua versi mengenai munculnya istilah  marhaen.  Pertama,  Marhaen adalah  seorang  petani  di  daerah Bandung  yang  memiliki  sebidang  tanah kemudian  menggarap  sendiri,  alatnya punya  dia  sendiri  dan  hasilnya  cukup untuk  kebutuhan  keluarganya.  Pada suatu hari, ketika sedang jalan-jalan di daerah  Kiduleuen,  Cigelereng,  Bandung Selatan.  Sukarno  berjumpa  dengan seorang petani yang sedang mengerjakan  sawah  miliknya  sendiri
dengan  alat-alat  yang  dimiliki  sendiri walaupun  sederhana,  seperti dijelaskan oleh  Sukarno  dikemudian  hari,  jelas gambaran  sosok  petani  diatas  bukan proletar  (karena  ia  tidak  menjual tenaganya),  tetapi  walaupun  demikian hidupnya  dalam  kemiskinan.  Sukarno menanyakan namanya, Marhen, jawab si petani.  (Bernhard  Dahm  a.b.  Hasan Basri,  1987:175).    Dari  situlah Sukarno mulai  menggunakan  kata  Marhaen sebagai  sebuatan  untuk  rakyat  miskin kebanyakan  yang  berada  di  bawah tekanan  dibawah  kekuasaan  kolonial. Dalam berbagai pidatonya Sukarno yakin bahwa kemerdekaan akan tercapai jika rakyat  Marhaen  bersatu  dalam  sebuah wadah  organisasi  yang  baik.  Tanpa  itu kemerdekaan  sulit  dicapai  sehingga mutlak  dibutuhkan  sebuah  ideologi revolusioner (Juti, 1964:8).
Versi  yang  kedua,  mengatakan Marhaen  berasal  dari  akronim  Marx, Hegel  dan  Engels.  Versi  ini  mempunyai alasan  bahwa  arah  pemikiran  Sukarno mengenai  Marhaenisme  berpijak  pada teori dialektika yang dikembangkan oleh Hegel  dan  didukung oleh Karl Marx dan F.  Engels.  Bahkan  menurut  Ruslan Abdulgani  jika  akan  mengmahami Marhaenisme maka orang tersebut harus paham  Marxsisme  terlebih  dahulu (Yulianto Sigit Wibowo, 2005:73)
Konsep  Marhaen yang dirumuskan Sukarno,  tentu  berbeda dengan konsep proletarnya  Karl  Marx.  Disini  terlihat
Sukarno bersifat kritis tidak begitu saja mengambil  konsep  yang  dilontarkan pemikir-pemikir  sosialis  Barat.  Konsep proletar  hanya  mempunyai  relevansi  di negara-negara  industri  Barat,  untuk masyarakat  Indonesia  yang  merupakan masyarakat agraris tidak memungkinkan. Terdapat perbedaan konsep Marhaen  dengan  proletar,  konsep Marhaen  mewakili  sebagian  besar anggota masyarakat yang sengsara dan tertindas,  sedangkan  Proletar  hanya mencakup  sedikit  anggota  masyarakat saja  yakni  buruh.  Selain  itu,  yang membedakan  keduanya  adalah  kaum Marhaen  yang  memiliki  alat  produksi, tetapi kaum proletar tidak memiliki alat produksi  dan  hanya  menjual  jasa. Melalui  Marhaenisme  sebagai  teori perjuangan dipakainya untuk mengubur sistem kapitalisme maupun imperialisme dari  muka  bumi  Indonesia  yang  kaya sumber  alamnya,  tetapi  rakyatnya miskin.  (Peter  Kasenda  dalam www. peterkasenda. wordpress. com. Di akses pada 29 September 2011. hlm. 51).
Sukarno dalam menjelaskan Marhaenisme  tidak  pernah  keluar  dari benang  merah  yang  telah  digariskan sejak tahun 1927 tentang Marhaenisme, diantaranya:
1. Marhaen  adalah  kaum  melarat Indonesia,  yang  terdiri  dari buruh,  tani,  pengusaha  kecil, pegawai kecil, tukang, kusir, dan
kaum  kecil  lainnya.  Sukarno sering  menyebutkan  Marhaen adalah  rakyat  Indonesia  yang dimiskinkan oleh imperialisme.
2. Marhaen  Indonesia  ada  yang berdomisili di pantai, di gunung, di  dataran  rendah,  di  kota,  di desa dan di mana saja. Marhaen itu  ada  yang  beragama  Islam, Kristen,  Hindu,  Budha,  dan  ada juga yang menganut animisme.
3. Kaum  Marhaen,  sesuai  dengan kodratnya, berupaya melepaskan
belenggu kemiskinan dan mengharapkan terjadinya perbaikan nasib. 4. Marhaenisme  adalah  ideologi
yang  bertujuan  menghilangkan penindasan, penghisapan, pemerasan,  penganiayaan  dan berupaya mencapai serta mewujudkan  masyarakat  yang adil dan makmur,  melalui
kemerdekaan  nasional,  melalui demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.
5. Terhapusnya  kemiskinan  dan terwujudnya masyarakat adil dan makmur,  hanya  bisa  dicapai dengan  kemerdekaan  nasional, dimana
kemerdekaan itu hanyalah  jembatan  emas.  Di seberang  jembatan  emas  itu terbuka  dua  jalan.  Satu  jalan menuju masyarakat yang adil dan makmur,  dan  jalan  satu  lagi
menuju  masyarakat  celaka  dan binasa (Yuddy Chrisnandi, dalam www. marhaenisme.com , diakses pada 24 September 2011). Menurut putusan Partindo, Marhaenisme  yakni  sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, yang
beranggotakan  kaum  proletar,  pertani dan kaum melarat lainnya, Marhaenisme merupakan  juru  selamat  untuk  kaum Marhaen, Marhaenisme merupakan azas yang  menghendaki susunan masyarakat yang  menyelamatkan  kaum  Marhaen, perjuangan  revolusioner  adalah  jalan yang ditempuh untuk mencapai masyarakat Marhaen, perjuangan tersebut yakni menghancurkan
imperialisme  dan kapitalisme (Sukarno,
1964:253).
Penyebaran  paham-paham  baru banyak  dirasakan  kaum  jelata  (rakyat kecil)  dari  berbagai  media  massa melalui kaum kelas menengah. Berbagai organisasi  muncul  secara modern yang mempegaruhi  kehidupan  masyarakat dengan  hal-hal  baru.  Tokoh  seperti
Marco Kartodikromo, Cipto
Mangunkusumo,  Haji  Misbach,  dan Semaun  banyak  tampil  dikalangan masyarakat  kecil  dan  mempengaruhi pola  pikir  rakyat  untuk  menentang kolonialisme  dengan  pemogokan  dan mendirikan  sekolah  atau  kursus  politik untuk  rakyat  (Nurani  Soyomukti,
2008:80).  Melalui  media  massa Fikiran Rakjat Marhaenisme berkembang,
Sukarno  mencoba  mengembangkan pemikiran tersebut sebagai gerakan non- kooperatif.

## Asas Marhaenisme
Pemikiran  Sukarno  terpengaruh oleh  paham  Marxis.  Menurut  Sukarno untuk  memahami  konsep  Marhaenisme maka  harus  mengerti  dua  hal  yakni pengetahuan tentang situasi dan kondisi Indonesia,  serta  pengetahuan  tentang Marxisme  (Imam  Toto  K.  Raharjo  dan Herdianto  WK,  2001:226.).  Dalam sebuah  pidato  memperingati  HUT Marhaenisme  4  Juli  1963  Sukarno mengatakan bahwa:
....ja,  saja toepassen , saja trap -kan kepada situasi masjarakat Indonesia. Dan sebagai hasil daripada penggunaan,  atau toepassing atau pentrapan historis- materialisme Karl Marx dimasjarakat  Indonesia  dengan iapunja  kondisi  sendiri,  dengan iapunja sedjarah sendiri, iapunja kebudadajaan sendiri dan sebagainya  lagi  itu,  maka  saja datang kepada adjaran Marhaenisme” (Juti, 1964:8). Marhaenisme menggunakan asas
yakni  sosio-Nasionalisme  dan  Sosio- Demokrasi.  Hal  ini  yang  menjadi landasan  pemikiran  Marhaenisme yang mencoba akan diterapkan pada masyarakat Indonesia.
1. Sosio-Nasionalisme adalah nasionalisme yang berperikemanusiaan, nasionalisme yang lapang dada, nasionalisme yang
internasionalisme,  nasionalisme yang bergetar  hatinya  untuk  membela apabila  melihat  masih  ada  bangsa yang  terjajah.  Sosio-nasionalisme bukanlah nasionalisme yang berpandangan sempit dan menumbuhkan chauvinisme , intoleran  atau  disebut xeno  phobia .
Sosio-nasionalisme juga bukan nasionalisme yang hanya berorientasi pada internasionalisme minded saja, tanpa memperhatikan harga diri atau identitas  nasional  atau  disebut xeno mania . Bagi Marhaenisme, internasionalisme  harus  dibarengi oleh  nasionalisme  atau  patriotisme dan disebut sosio-nasionalisme (Anomim, dalam www. marhaenisme.com ,  diakses  pada  24
September 2011).
Sosio-nasionalisme
diartikan sebagai nasionalisme masyarakat yang mencari  keselamatan  bagi  seluruh masyarakat.
Jelas nasionalisme
Marhaen  sangat anti terhadap sistem borjuisme yang  menjadi  penyebab kepincangan sistem dalam
masyarakat.  Sosio-nasionalisme  juga merupakan  nasionalisme  politik  dan ekonomi yang berusaha untuk mencari kemapanan  politik  dan  kemapanan ekonomi.  Kaum  Marhaen  harus terlepas  dari  gencatan  kapitalisme dan mengobarkan semangat perlawanan kaum buruh dan mengorganisasikannya kedalam
badan-badan serikat sekerja yang kuat (Ign. Gatut Saksono, 2008:51).
Sukarno menegaskan bahwa nasionalisme di dunia Timur itu lantas terpadu    dengan  Maxisme  menjadi satu  nasionalisme Baru . Nasionalisme Baru inilah yang kini hidup dikalangan rakyat  Marhaen  Indonesia yang harus tumbuh berkembang untuk mewujudkan kedaulatan yang sepenuhnya  mampu  menyelesaikan masalah-masalah  kebangsaan  yang dari  dulu  hingga  sekarang  tidak pernah kunjung usai seperti kemiskinan, penganguran, kebodohan, ketidak adilan, ketergantungan kepada  asing,  korupsi  dan  masalah  – masalah  kebangsan  lainnya  yang  itu mutlak harus diperangi  (Yuddy Chrisnandi, www. marhaenisme.com , diakses pada 24 September 2011).
2. Sosio-demokrasi  meliputi  demokrasi politik  dan  demokrasi  ekonomi.
Demokrasi politik hanya akan melahirkan political  power  centris yang menyuburkan aliran yang berpedoman  pada  adagium  ” The survival  of  the  fittest ,”  dalil  sosial Darwinisme. Menurut Sukarno,
demokrasi  politik  yang  seperti  ini berwatak  liberalisme  dan  menjurus kepada free  fight  competition dan bertentangan  dengan  Marhaenisme yang  sosialistis.  Dengan  demikian, demokrasi  politik  dan  demokrasi ekonomi sejajar dengan Marhaenisme.
Apabila  Marhaenisme  dikembangkan maka akan melahirkan Sosio- nasionalisme  menjadi  nasionalisme, perikemanusiaan dan Sosio-demokrasi menjadi demokrasi, kedaulatan politik dan keadilan sosial.
Demokrasi  masyarakat  tumbuh karena sosio-nasionalisme yang merangkul semua seluruh kepentingan masyarakat Indonesia. Sosio- demokrasi sebagai reaksi dari demokrasi  Barat.  Menurut  Sukarno demokrasi  Barat  dianggap  lebih bersifat liberalis.
Sementara pergerakan  rakyat  Marhaen  lebih disebabkan karena kemerlaratan yang menginginkan  kehidupan  yang  lebih baik  dan  sempurna. Perbaikan dalam sendi-sendi  kehidupan  bisa  tercapai jika  imperialisme  dan  kapitalisme telah  hilang  di  negeri  ini  dengan syarat  kemerdekaan  dan  kekuasaan ditangan  Marhaen.  Tantangan  yang begitu besar bagi kaum Marhaen untuk melakukan  sebuah  pergerakan massa yang ingin mengubah sifat masyarakat sampai kepada akar-akarnya.
Perubahan  itu  harus  didukung  oleh kemauan yang besar dari masyarakat sendiri dengan melakukan massa aksi (Ign. Gatut Saksono, 2008: 54-56).
Sukarno  selalu  memperingatkan kepada  massa  Marhaen  untuk  tidak meniru  demokrasi  yang  dipraktekan  di luar negeri. Dia yakin demokrasi seperti itu (parlementer)  tidak akan menjamin
hak-hak politik, tidak menjamin
kesejarhteraan  rakyat,  dan menambah keterpurukan  dalam  bidang  ekonomi. Mengenai  bahaya  Demokrasi  barat
(parlementer) Sukarno justru mengkritisi perjuangan  kaum  proletar    yang  tidak mendapatkan haknya setelah kemerdekaan karena demokrasi parlemen  itu. Liberte,  fransternite, egalite, hanya semboyan untuk membakar  semangat  massa  namun setelah  tujuan  tercapai  massa  tidak mendapatkan haknya karena kapitalisme tetap subur dan memihak golongan atas (  Bernhard  Dahm  a.b.  Hasan  Basri, 1987:178-179).
Awas,  kaum  Marhaen,  awas dengan nasionalisme- keborjuisan  dan  nasionalisme keningratan  itu!  Ikutilah hanya itu partai saja yang benderanya menyala-nyala dengan semboyan sosionasionalisme dan sosio-demokrasi, teriakkanlah  semboyan  sosio- nasionalisme dan sosio- demokrasi  itu  dengan  suara yang mendengung menggetarkan  langit, gemuruh sebagai guruhnya guntur. Dengungkanlah sampai melintasi tanah-datar dan gunung  dan  samudra,  bahwa Marhaen seberangnya jembatan-emas akan mendirikan  suatu  masyarakat yang  tiada  keningratan  dan tiada  keborjuisan,  tiada  kelas- kelasan  dan  tiada  kapitalisme” (Sukarno, dalam Error! Hyperlink reference not valid. . wordpress.com ., diakses pada 1 oktober 2011).
Sosio-Demokrasi  yang  merupakan asas  bagaimana  kelak  susunan  peri kehidupan kebangsaan di alam kemerdekaan   dijalankan,  dan  dalam bidang  ekonomi  bagaimana  susunan perekonomian  harus  dibangun  agar dapat  mengangkat  martabat  kaum Marhaen menuju kemakmuran, memerlukan cara-cara perjuangan. Cara perjuangan itu, tetap bertumpu bagaimana penguasaan alat-alat produksi dapat dilakukan untuk
kemakmuran  rakyat.  Salah  satu  upaya setelah kemerdekaan adalah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda/Asing yang masih beroperasi di Indonesia.
Upaya  ini  dapat  dipandang  dalam rangka  merebut  alat-alat  produksi, walaupun dalam pelaksanaanya ternyata alat-alat produksi itu tidak dikuasai oleh rakyat  sebagaimana  disyaratkan  dalam sosio-demokrasi,  tetapi  dikuasai  oleh aparat  negara  yang  baru  terbentuk, dengan  mengatas  namakan  negara, untuk  memperkaya  diri.  Kondisi  kaum Marhaen  dengan  alat  produksi  yang dikuasai oleh asing maupun oleh bangsa sendiri  tidak  jauh  berbeda.  Kaum Marhaen tetap dijauhkan dari penguasaan  alat-alat  produksi  di  alam kemerdekaan,  dan mereka tatap kaum kecil  miskin  dan  melarat  secara ekonomi,  sehingga  Marhaenisme  tetap perlu  diperjuangkan  (Soeseno,  dalam
www.marhaenisme.com diunduh  Pada 24 September 2011).

## PENUTUP
Seorang  Marhaen  adalah  orang yang mempunyai alat‐alat yang sedikit, orang  kecil  dengan  milik  kecil,  dengan alat‐alat  kecil,  sekedar  cukup  untuk dirinya  sendiri.  Bangsa  kita  yang puluhan juta jiwa,  yang  sudah dimelaratkan,  bekerja  bukan  untuk orang lain dan tidak ada orang bekerja untuk  dia.  Perkembangan  paham marhaenisme  tidak  terlepas  dari  peran media  massa  dan  berbagai  organisasi yang  digagas  oleh  Sukarno  sebagai media  komunikasi  kaum  intelektual akademis  dengan  massa.  Selain  itu kondisi  masyarakat  ketika  itu  hampir sebagian  besar  merupakan  masyarakat subaltern sebagai akibat dari feodalisme dan kolonialisme.
Konsep Marhaenisme jelas
merupakan  sebuah  kajian  turunan  dari konsep  Marxisme,  namun  kemudian sukarno  memodifikasi  menjadi  konsep yang  sesuai  dengan kondisi masyarakat Indonesia  abad  ke-20an.  Kata Marhaen hampir  sama  dengan  konsep  proletar, kemudian  untuk  membedakan  itu Sukarno memperluas arti kaum Marhaen. Jika    kaum  Proletar  merupakan sekelompok  buruh  maka  Marhaen mecakup  petani  miskin,  pedagang miskin,  dan  rakyat  miskin  lainnya. Marhaenisme  juga  tidak  terlepas  dari
pandangan politik Sukarno yang menginginkan  persatuan  seluruh rakyat Indonesia  yang  pada  abad  ke-20 sebagian  besar  adalah  kaum  miskin untuk melawan
kolonialisme, imperialisme, dan feodalisme.
Konsep Marhaen terus dibawa oleh Sukarno  pada  perumusan  dasar  negara tahun  1945  juga  setelah  dia  menjadi Presiden.  Pemikiran  itu  telihat  dari penyatuan unsur ideologi yakni (Nasionalisme Agama Komunis (Nasakom).  Itu  juga  yang  menjadi bumerang  bagi  Sukarno  ketika  terjadi tragedi  berdarah  30  September  1965 yang membuat Sukarno lengser
tersingkir  dari  kursi  kepresidenan ( lengser keprabon ).

## DAFTAR PUSTAKA
Anomim.  “Marhaenisme  dan  Kekuatan Politik.
Dalam www. Marhaenisme.com. diakses  pada 24 September 2011. Bernhard  Dahm.  “Sukarno  and  The Stuggle for Indonesian Independence”,  a.b.  Hasan Basri. 1987. Sukarno  dan  Perjuangan Kemerdekaan . Jakarta: LP3ES.
I  Ngurah  Suryawan.  2010. Genealogi Kekerasan dan Pergolakan Subalter. Bara  di  Bali  Utara . Jakarta: Prenada Media.
Ign. Gatut Saksono. 2008. Marhaenisme Ala  Bung  Karno:  Marxisme  ala Indonesia. Yogyakarta:  Rumah Belajar Yabinkas.
Imam  Toto  K.  Raharjo.  dan  Herdianto WK.  2001. Bung  Karno  Gerakan Massa  dan  Mahasiswa (Kenangan
100  Tahun  Bung Karno). Jakarta: Grasindo.
Juti. 1964. Sumbangan Pikiran Mengenai Marhaenisme .  Jakarta:  Yayasan BP. Lontarsari.
Nurani  Soyomukti. 2008. Soekarno dan Nasakom . Yogyakarta: Garasi.
Peter Kasenda, “Sketsa Sosok Sukarno”, www.  peterkasenda.  wordpress. com. Di akses pada 29 September 2011.
Sukarno. 1964. Di Bawah Bendera Revolusi . Jakarta. Yayasan Idayu.
Soeseno. “Marhaenisme dan Kedaulatan
Ekonomi”. Dalam www.Marhaenisme.com diunduh Pada 24 September 2011. Sukarno. “Mencapai Indonesia Merdeka”. dalam Error! Hyperlink reference not valid. wordpress.com .,  diakses  pada  1 Oktober 2011.
Yuddy  Chrisnandi.  “Marhaenisme  dan Kekuatan  Politik”.  dalam www. Marhaenisme.com ,  diakses  pada 24 September 2011. Yulianto Sigit Wibowo. 2005. Marhaenisme  Ideologi  Perjuangan Sukarno. Yogyakarta: Buana Pustaka.