## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Aspek Hukum Sertipikat Elektronik Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia
Nizam Zakka Arrizal 1 , Muhammad Ali Fauzi 2
1 Program Studi Hukum , Universitas PGRI Madiun Alamat Jalan Setia Budi No.85, Kota Madiun, 63118
1 Kantor Notaris-PPAT Muhammad Ali Fauzi, S.H., M.Kn. Alamat Jalan Raya Ponorogo Km.4 Ruko Kertobanyon No.3 Kab. Madiun
E-mail : nizam@unipma.ac.id
Abstract — Land  is  a  natural  resource  that  is  very  important  for  human  life,  both  directly  and  indirectly,  directly  such  as being used as a place to live, to grow crops, to as an investment business. The importance of the function of the role of land requires  strict  regulations  governing  land  use  in  order  to  avoid  things  that  deviate.  Land  certificates  are  also  required  as proof  of  land  ownership.  Current  technological  developments  make  it  easier  for  humans  in  all  their  activities,  in  the  land sector now land certificates have undergone a change from what were originally in the form of physical documents to now electronic ones. This study discusses the legal aspects of electronic certificates in the land registration system in Indonesia. The method used is the normative juridical method, namely library law research which is carried out by examining library materials or mere secondary data. The results of the study show that Electronic Land Certificates are certificates issued in the form of electronic documents using an electronic system. The legal policy of mandatory electronic land certificates Land Registration  in  Indonesia  is  a  regulation  issued  by  the  Ministry  of  ATR/Ka.BPN  to  improve  services  in  the  land  sector  in order to provide legal certainty and legal protection for owners.
Keywords — : Sertipikat, E-Certificate; Land; Land Registration.

## I. PENDAHULUAN
Keberadaan tanah sangat penting bagi kehidupan  manusia, sehingga  memiliki 2 (dua) fungsi fundamental: aset  modal dan aset  sosial.  Tanah  memiliki  fungsi  sosial  yang  penting  sebagai  cara  untuk  mengikat  kesatuan  sosial  dalam  kehidupan  sehari- hari.  Sedangkan  sebagai  aset  modal,  tanah  berfungsi  sebagai  faktor  modal  terhadap  penggunaan  atau  pengembangan  yang dilakukan  di  atasnya,  sehingga  mengubahnya  menjadi  barang  ekonomi  dengan  nilai  ekonomi  yang  dapat  dipertukarkan  dan dispekulasikan oleh banyak pihak.
Tanah juga  merupakan  komponen penting dari keberadaan  manusia, khususnya di Indonesia, di  mana peran negara dalam mengelola  penguasaan  tanah  sangat  penting.  Bangsa  Indonesia  telah  memberikan  kekuasaan  kepada  negara  sebagai  suatu kesatuan  untuk  mengatur,  memelihara,  dan  menyelesaikan  segala  urusan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  bumi,  air,  dan segala isinya. Tanah juga merupakan komponen penting dari semua keberadaan manusia. Hal ini dikarenakan tanah merupakan tempat dimana manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Karena diketahui bahwa luas tanah tidak dapat ditambah, sedangkan jumlah penduduk terus bertambah, maka tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan akan  tanah  juga  akan  meningkat,  dan  tidak  dapat  dihindari  akan  timbul  permasalahan  di  bidang  pertanahan.  Pertanahan  di Indonesia  diatur  oleh  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  khususnya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  yang  mengatur mengenai pertanahan di Indonesia.
Teknologi  akan  terus  mengalir  seperti  arus  laut  di  tengah  keberadaan  manusia.  Maka  tidak  ada  alternatif  selain  mengatur dan  mengendalikan  teknologi  dengan  baik  agar  memberikan  keuntungan  yang  terus  menerus  dan  berlimpah.  Karena  peran teknologi  sangat  vital,  baik  menimbulkan  sisi  positif  maupun  negatif,  era  digital  menghadirkan  masalah  baru.  Politik,  sosial budaya,  pertahanan,  dan  teknologi  informasi  menjadi  tantangan  di  periode  ini.  Dengan  adanya  jaringan  internet  munculah sistem  digital,  khususnya  teknologi  informasi  computer  dimana  merupakan  pilihan  media  yang  lebih  banyak  memungkinkan masyarakat untuk menerima informasi lebih cepat, bahkan ketika tidak ada pertemuan yang dijadwalkan. 1
Transaksi  elektronik  berlangsung  melalui  sarana/prasarana  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  dikenal  dengan internet.  Meski  didukung  dengan  kecanggihan  fasilitas  Internet  sangat  rentan  terhadap  serangan  keamanan  informasi  dalam komunikasi  modern.  Transaksi  elektronik  menjadi  sangat  sensitif  terhadap  pelanggaran  keamanan  informasi  ketika  tidak  ada sistem keamanan informasi. Hal itulah yang dapat menimbulkan keresahan bagi pelaku transaksi elektronik. Ketidaknyamanan
1 Iqbal Dwi Januar, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah’, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 25.10 (2019), 4.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
yang diciptakan oleh transaksi elektronik telah menyebabkan berkembangnya kesulitan kepercayaan dalam transaksi elektronik pada  skala  nasional,  regional,  dan  global.  Untuk  keamanan  informasi  dalam  transaksi  elektronik,  ada  empat  persyaratan: kerahasiaan ( secrecy ), keaslian ( authenticity ), integritas ( integrity ), dan non-repudiation ( non-repudiation ). 2
Pasal  15  UU  ITE  menyebutkan  bahwa  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  bertanggung  jawab  menyelenggarakan  sistem elektronik  yang  andal  dan  aman.  Namun  demikian,  ketentuan  di  atas  tidak  berlaku  dalam  hal  terjadi  force  majeure  dan/atau kecerobohan pengguna Sistem Elektronik harus dapat dipastikan kejadiannya. Dengan prasyarat tersebut, Penyelenggara Sistem Elektronik harus memenuhi standar antara lain: 3
1. Dapat memperlihatkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh.
2. Menjamin ketersediaan, integritas, keaslian, kerahasiaan, dan aksesibilitas informasi elektronik.
3. Ikuti protokol.
4. instruksi pengguna yang mudah diikuti.
5. Termasuk prosedur/petunjuk mekanisme update atau terbaru
Segala pelaku usaha melalui sistem elektronik harus memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai syarat-syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan dalam rangka melakukan transaksi elektronik ( trusted e-transactions ) (Pasal 9 UU  ITE).  Selain  itu,  pelaku  usaha  untuk  menyelenggarakan  sistem  elektronik  harus  disertifikasi  oleh  Lembaga  Sertifikasi Keandalan  (Pasal  10  UU  ITE).  Penyelenggaraan  transaksi  elektronik  di  sektor  publik  atau  swasta  yang  menggunakan  Sistem Elektronik untuk kepentingan pelayanan publik yang dibutuhkan dengan menggunakan Sertipikat Keandalan dan/atau Sertipikat Elektronik juga diatur dalam Pasal 41 PP PSTE.
Transaksi  elektronik  harus  aman  dan  terpercaya.  Oleh  karena  itu,  setiap  penyelenggaraan  transaksi  elektronik  yang menggunakan  sistem  elektronik  harus  memiliki  keterandalan  sertipikat  dan  sertipikat  elektronik.  Inilah  misi  Peraturan Pemerintah  (PP)  No.  82 Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (PP  PSTE),  Pasal 41 dan  42. Kata-kata, proses, kebijakan, manajemen, dan pendidikan dan pelatihan semuanya disorot dalam standar keamanan informasi. Standardisasi yang dimaksud di sini bukanlah seperangkat (spesifikasi) teknis yang mengatur suatu teknologi atau produk, dan bukan  merupakan jaminan  fungsinya sebagai instrumen  keamanan  informasi. Metode  yang  memungkinkan  standar keamanan informasi ini dapat digunakan di berbagai bisnis.
Inovasi sistem administrasi di bidang pertanahan telah dan terus dikembangkan Kementerian, namun masih belum lengkap dan kurang terintegrasi. Menurut Zevenbergen, hal ini disebabkan pendaftaran tanah dan kegiatan kadaster diatur sendiri-sendiri dan  tidak  berjalan  dengan  cara  yang  sama.  Sehingga  secara  spesifik  harus  diperiksa,  dievaluasi,  dan  diperbaiki  secara keseluruhan.  Demikian  pula  di  bidang  pertanahan,  pada  tahun  1997  diimplementasikan  sistem  pelayanan  publik  secara elektronik  dengan  program  Komputerisasi  (LOC)  Kantor  Pertanahan  yang  kemudian  berubah  nama  menjadi  Komputerisasi Kegiatan Urusan Pertanahan (KKP). KKL ini juga dikonversi, pertama menggunakan MPA-Desktop, kemudian menjadi Geo- KKP, dan terakhir menjadi aplikasi berbasis web yaitu KKP-Web. 4
Konsep  pendaftaran  tanah  secara  elektronik  dimulai  pada  tahun  2021,  dengan  diterbitkannya  Permen  ATR/Ka  BPN  No.1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dan PP No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah.  Untuk  meningkatkan  produktivitas  dan  efisiensi  dalam  sistem  pendaftaran  tanah  di  Indonesia diperlukan  pendaftaran  tanah  secara  elektronik.  Selama  ini  Kantor  Pertanahan  mengandalkan  teknologi  analog  (berbasis kertas). 5
Kekurangan sistem konvensional (berbasis kertas) yaitu:
1. Masalah penyimpanan (buku tanah, catatan, dan surat ukur) yang memerlukan lokasi yang luas;
2. Sertipikat tanah sulit disimpan dan diperoleh;
3. Perlu tempat yang representatif;
4. Kemungkinan  kerusakan  media  kertas  yang  disebabkan  oleh  bencana  alam  (banjir,  kebakaran)  atau  sebab lainnya;
5. Pencurian.
2 Ahmad Budi Setiawan, ‘Studi Standardisasi Sertipikat Elektronik Dan Keandalan Dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik’, Buletin Pos Dan Telekomunikasi , 12.2 (2015), 119 <https://doi.org/10.17933/bpostel.2014.120204>.
3 Setiawan.
4 Dwi Wulan Titik Andari and Dian Aries Mujiburohman, ‘Aspek Hukum Layanan Sertipikat Tanah Elektronik’, Al-Adl : Jurnal Hukum , 15.1 (2023), 154 <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7367>.
5 Andari and Mujiburohman.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Kemajuan teknologi dapat mengubah hubungan hukum yang ada antara  satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. Barang bukti elektronik memiliki kualitas yang berbeda yang membedakannya dari jenis barang bukti lainnya dan memerlukan metode  penanganan  yang  berbeda.  Pengaturan  dokumen  elektronik  di  Indonesia  tersebar  di  berbagai  peraturan  perundang- undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa kertas elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti, sebagai  perpanjangan  alat  bukti,  dan  sebagai  petunjuk  internal  di  pengadilan. 6 berdasarkan  penyampaian  masalah  tersebut diatas, penelitin akan membahas isu hukum keberadaan sertipikat-el dalam pendaftaran tanah ditinjau dalam perspektif yuridis. Penelitian  ini  belum  pernah  dilakukan  oleh  peneliti  lain  dan  masih  sangat  minim  referensi  yang  membahas  sertipikat  tanah elektronik.

## II. TINJAUAN TEORITIS
A. Sertipikat
Sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan  yang  telah  dibukukan  dalam  buku  tanah  yang  bersangkutan  sebagaimana  yang  diatur  oleh  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Sebagai  bukti  kepemilikan,  banyak  orang  yang  salah  menyebut  benda  ini  dengan  istilah  sertifikat memakai huruf f, padahal istilah yang benar adalah sertipikat menggunakan huruf p. Hal ini dilatar belakangi  karena lahirnya bukti  kepemilikan  tanah  ini  pada  rezim  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  tahun  1961  tentang  pendaftaran  tanah  yang  masih menggunakan ejaan lama.
Sertipikat  sebagai  bukti  kepemilikan  merupakan  alat  bukti  yang  kuat.  Artinya  adalah  siapapun  yang  namanya  tertulis didalamnya dianggap sebagai pemilik sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Sertipikat yang kita kenal dalam dunia pertanahan merupakan benda yang dijadikan dasar kepemilikan atau alas hak atas tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional atau Kantor  Pertanahan  setempat  melalui  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  atau  melalui  Pendaftaran  Tanah secara sporadis (biasa dikenal dengan istilah konversi).
B. Pendaftaran Tanah
Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, irasional dan teratur, dengan meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan mengenai penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk juga dalam pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Dalam perkembangannya, aspek hukum pendaftaran tanah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Ada  perbedaan  definisi  pendaftaran  tanah  pada  PP  24/1997  dan  PP  18/2021.  Bunyi  lengkap  definisi  pendaftaran  tanah menurut  PP  18/2021  yaitu  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  secara  terus  menerus,  berkesinambungan  dan teratur  meliptrti  pengurnpulan,  pengolahan,  pembukuan,  dan  penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis,  dalam bentuk  peta  dan  daftar,  rnengenai  bidang-bidang  Tanah,  Ruang  Atas  Tanah,  Ruang  Bawah  Tanah  dan  satuan-satuan  rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif yang memanfaatkan bahan pustaka. Bahan pustaka atau data sekunder tersebut diteliti dalam kajian hukum normatif. Data Sekunder adalah: (1) bahan hukum primer, yang terdiri dari norma inti atau aturan, peraturan, dan perundang-undangan; dan (2) bahan hukum sekunder, yang bersumber dari literatur, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan serta memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum utama tersebut. Data sekunder dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan  dengan  menggunakan  dokumentasi  dan  studi  dokumen  sebagai  strategi  pengumpulan data.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach) dan  pendekatan konseptual ( conceptual approach ).

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## A. Pendaftaran Tanah Di Indonesia
Pendaftaran  tanah  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  dan  teratur  oleh  negara/pemerintah berupa  pengumpulan  keterangan  atau  data  mengenai  tanah  tertentu  pada  daerah  tertentu,  pengolahan,  penyimpanan,  dan

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
penyajiannya untuk kepentingan rakyat, dalam rangka penyediaan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk pemberian tanda dan pemeliharaan.
Pendaftaran  tanah  di  Indonesia  dibagi  menjadi  dua  tahap  yaitu  pendaftaran  untuk  pertama  kali  dan  pemeliharaan  data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk  pertama kali dilakukan dengan dua cara  yaitu pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan bersamaan dengan inisiatif pemerintah, dalam hal  ini  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN),  untuk  melakukan  pendaftaran  bidang  tanah  yang  belum  bersertipikat  berdasarkan rencana  kerja  jangka  panjang  dan  tahunan  yang  dilaksanakan  di  desa  wilayah/kelurahan  sesuai  dengan  peraturan  yang ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 7
Pendaftaran  tanah  di  Indonesia  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  ( rechts  cadastre )  dan  perlindungan  hukum atas  kepemilikan  tanah  yang  bersangkutan.  Hal  ini  berbeda  dengan  rezim  pendaftaran  tanah  sebelum  penerbitan  UUPA. Pendaftaran tanah hanya berlaku terhadap tanah-tanah yang tunduk pada Hukum Agraria Barat, atau tanah Hak-Hak Barat, pada masa  Hukum  Agraria  Lama  (Hukum  Agraria  Kolonial),  dan  hampir  tidak  pernah  menjangkau  tanah-tanah  hak  ulayat,  yang dimiliki  oleh  bumi  putra.  Pendaftaran  tanah  mempunyai  dua  tujuan  yaitu Rechts  Cadastre/Legal  Cadastre dan Fiscal Cadastre/Fiscal Cadastre (sebagai dasar penerapan pajak tanah). Fiskal Kadastral ini merupakan sistem pendaftaran tanah yang juga berlaku bagi tanah-tanah dengan hak ulayat, sedangkan Rechts Kadastral semata-mata untuk hak atas tanah barat.
Badan pendaftaran tanah di Indonesia pertama kali berdiri setelah terbitnya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang mengatur  tentang  pendaftaran  tanah.  Pendaftaran  tanah  dilaksanakan  melalui  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah pendaftaran tanah untuk bidang-bidang tanah yang  belum  didaftarkan  sesuai  dengan  PP  10 Tahun  1961 dan  PP  24 Tahun  1997.  Sedangkan  pemeliharaan  data  pendaftaran tanah berusaha agar data yang disimpan di Kantor Pertanahan sesuai dengan data di lapangan. 8
Penyelenggaran pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan Nasional atau disingkat BPN menurut Pasal 5 PP Pendaftaran Tanah.  Lembaga  BPN  sekarang  bernama  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia untuk selanjutnya cukup disebut Kementerian. Kementerian merupakan lembaga yang mempunyai tugas, wewenang, dan  fungsi  di  bidang  pertanahan  dan  ada  di  setiap  jenjang  lingkup  pemerintahan.  Di  tingkat  kabupaten  atau  kota  bernama Kantor Pertanahan, di tingkat provinsi bernama Kantor Wilayah BPN, dan tingkat pusat bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Dalam  konteks  hukum  pertanahan,  penerbitan  sertipikat  merupakan  salah  satu  tahapan  dalam  tata  cara  pendaftaran  tanah. Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997,  pendaftaran  tanah  adalah  rangkaian  kegiatan  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  secara  terus  menerus,  berkesinambungan,  dan  teratur  yang  meliputi  pengumpulan,  pengolahan, pembukuan,  serta  penyajian  dan  pemeliharaan  tanah  selain  itu  juga  termasuk  data  fisik  dan  yuridis  berupa  peta  dan  daftar mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun, serta penerbitan surat bukti hak atas bidang tanah yang telah ada. 9
Menurut Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tujuan pendaftaran tanah adalah sebagai berikut: 10
1. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas sebidang tanah, satuan rumah susun, atau hak-hak terdaftar lainnya, yang memungkinkannya untuk sekadar menunjukkan kepemilikannya atas hak-hak yang hakiki,
2. Untuk  memberikan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  termasuk  pemerintah,  yang  mudah diperoleh untuk melakukan kegiatan hukum yang melibatkan bidang tanah terdaftar dan rumah susun,
3. Untuk memastikan administrasi pertanahan yang efisien
Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi:
a. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan
b. Pemeliharaan data pendaftaran tanah secara terus menerus (Pasal 11 PP No. 24/1997).
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
7 Januar.
8 Ana Silviana, ‘Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia’, Administrative Law and Governance Journal , 4.1 (2021), 51–68.
9 Muhammad Farid Alwajdi, ‘Pengaturan Sertipikat Elektronik Dalam Sistem Hukum Pertanahan Dan Usaha Meningkatkan Indeks Kemudahan Berusaha Pada Masa Pandemi Covid-19’, Jurnal Pertanahan , 11.1 (2021), 40–53 <https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.39>.
10 Alwajdi.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
b. pembuktian hak dan pembukuannya;
c. penerbitan sertipikat;
b. penyajian data fisik dan yuridis; dan
c. penyimpanan daftar umum dan dokumen. (Pasal 12 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997).
Sedangkan  kegiatan  pemeliharaan  data  dilakukan  jika  terdapat  perubahan  pada  data  fisik  atau  data  yuridis  obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Kegiatan tersebut meliputi:
a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, dan
b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran pada tanah lain (Pasal 12 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997).

## B. Aspek Hukum Sertipikat-El
Secara  yuridis,  belum  ada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  secara  khusus  ( lex  specialis t) keberadaan  sertipikat  hak  atas  tanah  dalam  suatu  peratuan  khusus  sbelum  tahun  2021.  Namun  sejak  tahun  2021,  pemerintah menerbitkan  aturan  baru  melalui  pengesahan  Permen  ATR/BPN  No.  1  Tahun  2021  tentang  sertipikat  elektronik.  Karena pertumbuhan  yang  cepat  di  era  digital  ini,  teknologi  memudahkan  segala  aktivitas,  menjadikannya  lebih  praktis  dan  modern, serta  memudahkan  masyarakat  dan  meningkatkan  efisiensi  layanan  publik  yang  disediakan  pemerintah.  Penerbitan  sertipikat elektronik  ini  juga  merupakan  upaya  pemerintah  untuk  membantu  subyek  hukum  di  Indonesia  menyimpan  informasi pertanahan, melihatnya, dan mengadministrasikannya gar semakin di masa depan. 11
Sesuai  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  No.  27  Tahun  2020 tentang  Rencana  Strategis  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Tahun  2020-2024,  visi Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  adalah  “Terwujudnya  Pengelolaan  Ruang  dan  Pertanahan yang  terpercaya  dan  berstandar  dunia  dalam  melayani  masyarakat  untuk  mendukung  tercapainya  Indonesia  maju  yang berdaulat,  mandiri  dan  berkepribadian  berlandaskan  gotong  royong”. 12 Salah  satu  cara  untuk  wujudkan  visi  tersebut  adalah dengan penguatan pelayanan teknologi, informasi, dan komunikasi di bidang pertanahan.
Kementerian  Pertanahan  mulai  melakukan  pengelolaan  data  berbasis  web  dan  integrasi  pengaduan/pendaftaran  dengan sistem  kantor  pertanahan  setempat  di  lingkup  Agraria.  Pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Sertipikat  Elektronik  melalui Ruang  Kementerian  Agraria  dan  Administrasi.  Aturan  ini  merupakan  wujud  modernisasi  pelayanan  pertanahan  dalam  rangka meningkatkan kepuasan dan kenyamanan bisnis dan masyarakat. 13
Sejak  diterbitkannya  ketentuan  tersebut  diatas,  Kementerian  telah  mengimplementasikan  Sertipikat  Elektronik  secara bertahap,  diawali  dengan  implementasi  digitalisasi  layanan  hak  tanggungan  pada  8  April  2020.  Layanan  hak  tanggungan dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  standar  layanan  dan  pengelolaan lahan di Kementerian (Pasal 3 ayat 1 Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2020).
Selanjutnya  untuk  mewujudkan  modernisasi  pelayanan  pertanahan,  pemerintah  melalui  Kementerian  ATR/BPN melaksanakan  pelayanan  pertanahan  secara  elektronik,  sampai  dengan  produk-produk  yang  dihasilkan  berupa  dokumen elektronik.  Terbitnya  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2021 tentang  Sertipikat  Elektronik  yang  ditandatangani  Menteri  Agraria  Sofyan  Djalil  pada  12  Januari  2021  menandai  dimulainya kebijakan  sertipikat  tanah  elektronik.  Kebijakan  ini  dilaksanakan  dalam  rangka  lebih  mengimplementasikan  ketentuan  UU Cipta Kerja (UU No.11) yang telah diterbitkan pada tahun 2020, dimana klaster pertanahan akan memberikan layanan di bidang pertanahan dalam bentuk elektronik (termasuk dokumentasi pembuktian hak dalam bentuk elektronik). 14
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  dapat  dilakukan  secara  elektronik,  sesuai  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Akibatnya, sebagaimana disinggung dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  Tanah,  persyaratan  terkait  sertipikat  elektronik  juga  akan  mempengaruhi  rangkaian  penyelenggaraan  pendaftaran
11 Tiffany J Monalu, Tommy F Sumakul, and Meiske T Sondakh, ‘Kedudukan Yuridis Penerbitan Sertipikat Tanah Ke Sistem Elektronik Sebagai Janinan Keamanan’, Lex Privatum , 11.2 (2023).
12 Arif Wicaksana and Tahar Rachman, OPTIMALISASI INFORMASI PELAYANAN TANAH AKHIR PEKAN (PELATARAN) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA , Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. , 2018, III <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
13 Muhammad Chafi Sholeh, ‘Analisis Yuridis Resiko Pemalsuan Terhadap Pengadaan Sertipikat Elektronik Di Indonesia’, 2021, 1517–43.
14 M Nafan, ‘Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Sertipikat Elektronik Sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah Di Indonesia’, Jurnal Pendidikan Tambusai , 6 (2022), 3342–55.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
tanah. Pendaftaran tanah dengan menggunakan sarana elektronik yaitu (a) pendaftaran tanah pertama kali dan (b) pemeliharaan data pendaftaran tanah (Pasal 2 ayat (2) Permen ATR/BPN No. 1/2021). 15
Sertipikat  merupakan  salinan  yang  materi  muatannya  sama  persis  dengan  materi  buku  tanah  yang  tersimpan  di  kantor pertanahan  setempat.  Salinan  disini  dapat  diartikat  sertipikat  merupakan  “ copy resmi”  dari  buku  tanah  yang  diberikan  oleh Kantor Pertanahan kepada dan dipegang oleh pemilik hak atas tanah atau pemegang hak atas tanah. Sertipikat memuat banyak informasi didalamnya yang pada prinsipnya berisi data  fisik dan data yuridis pertanahan yang isinya sama persis dengan yang ada di dalam buku tanah.
Sertipikat  elektronik  menurut  Pasal  1  angka  8  Permen  tentang  Sertipikat-El)  adalah  Sertipikat  yang  diterbitkan  melalui Sistem  Elektronik  dalam  bentuk  Dokumen  Elektronik. Tools yang  digunakan  dalam  penerbitan  Sertipikat-El  adalah  sistem elektronik  yang  dimiliki  oleh  Kementerian.  Adapun  beberapa  fasilitas  sistem  elektronik  yang  dimiliki  oleh  Kementerian diantaranya INTAN (Informasi Pertanahan Elektronik), MITRA (aplikasi mitra/pengguna terdaftar di lingkungan Kementerian), HT-El  (aplikasi  yang  berkaitan  dengan  HT-Elektronik),  Pengecekan  Sertipikat  online,  Penerbitan  SKPT-El,  Sentuh  Tanahku, Loketku,  Bhumi  (melihat  informasi  status  secara  online),  GISTARU  (aplikasi geographic  information ),  WBS  ATR/BPN (aplikasi Whistleblower  System yakni  aplikasi  untuk  melaporkan  indikasi  terjadinya  tindak  pidana  korupsi),  LPSE  ATR/BPN (aplikasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian), JDIH-Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (website yang berisi produk hukum Kementerian)
Materi  muatan  yang  terkandung  di  dalam  Sertipikat-El  tidak  ditulis  secara  tegas  didalam  Permen  tentang  Sertipikat-El. Meskipun  demikian  jika  ditelusuri  secara  yuridis,  materi  muatan  Sertipikat-El  seyogyanya  sama  dengan  yang  ada  di  dalam Sertipikat  konvensional.  Materi  muatan  yang  terkandung  di  dalam  Sertipikat  konvensional.  Sertipikat  konvensional  pada mulanya diatur oleh Peraturana Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, lalu diatur secara teknis oleh  PMNA Nomor 3 tahun 1997 dan  Permen  ATR/BPN  Nomor  7  tahun  2016  tentang  bentuk  dan  isi  sertipikat  hak  atas  tanah.  Ketentuan  terakhir  atau  sampai dengan  artikel  ini  ditulis,  bentuk  dan  materi  muatan  sertipikat  tunduk  pada  pada  Permen  ATR/BPN  Nomor  7  tahun  2019 tentang  perubahan  kedua  atas  PMNA  Nomor  3  tahun  1997  (untuk  selanjutnya  disebut  Permen  7/2019.  Permen  tentang Sertipikat-El merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 178A Permen 7/2019.
Berikut adalah ketentuan bentuk dan materi sertipikat berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 7 tahun 2019 yaitu memuat:
a. Nama pemegang hak atas tanah;
b. Jenis hak atas tanah;
c. Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB);
d. Nomor Identitikasi Bidang tanah;
e. Letak hak atas tanah;
f. Tanggal berakhir hak, untuk hak atas tanah dengan jangka waktu;
g. Kutipan peta pendaftaran;
h. Tanggal penerbitan;
i. Pengesahan;
j. Peralihan hak atas tanah;
k. Surat ukur.
Berikut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dan  sebagai  dasar  pengaturan  Sertipikat  Elektronik (disusun menurut hierarki peraturan perundang-undangan):
1. Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (untuk  selanjutnya  disebut UUPA)
2. Pasal 15 UU ITE (Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab menyelenggarakan sistem elektronik yang andal dan aman)
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  (untuk  selanjutnya  disebut  PP Pendaftaran Tanah)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (untuk selanjutnya disebut Perpres tentang Sistem Pemerintahan-El)
6. Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik (untuk selanjutnya disebut Permen tentang TTD-El)

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
7. Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (DICABUT)
8. Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun  2020  tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  (untuk  selanjutnya  disebut Permen tentang HT-El)
9. Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut Permen tentang Layanan-El)
10. Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (untuk selanjutnya disebut Permen tentang Sertipikat-El)
Ada  subjek  hukum  yang  mempunyai  kaitan  dengan  sertipikat  elektronik  selain  kantor  pertanahan  yaitu  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  yang  mempunyai  kewajiban  memberikan  akta  elektronik.  Adapun  ewajiban  tersebut  dibagi  menjadi  tiga  bagian yaitu tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab pidana.  Apabila tanggung jawab administrasi rtentangan dengan peraturan jabatan dapat diberikan teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau  pemberhentian  dengan  tidak  hormat.  Sedangkan  apabila  melanggar  tanggung  jawab  perdata  dapat  diajukan  gugatan perdata. Terakhir dalam hal tanggung jawab pidana Notaris, jika melakukan perbuatan yang mengarah pada kegiatan kriminal, maka  kewajiban  PPAT  adalah  tanggung  jawab  individu. 16 .  Tentunya  Ini  harus  menjadi  peran  di  masa  depan  jika  UU  ITE diubah.  Oleh  karena  PPAT  juga  diakui  sebagai  penyedia  layanan  elektronik,  jadilah  spesifik  tentang  semua  aturan  kewajiban PPAT  dalam  bidang  administrasi,  perdata,  dan  pidana,  khususnya  dalam  masalah  akta  elektronik.  Apabila  PPAT  melakukan pelanggaran  dalam  salah  satu  kategori  tersebut,  a  tidak  hanya  dikenakan  sanksi  berdasar  peraturan  jabatan  tetapi  juga  sanksi berdasar kode etik yang berada dibawah naungan organisasi profesi yaitu IPPAT / Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 17 Untuk penggantian  sertipikat  (fisik/konvensional)  menjadi  sertipikat elektronik untuk tanah  yang telah didaftarkan, namun pelaksanaannya melalui jasa pengurusan data pendaftaran tanah, misalnya pada saat peralihan hak dengan Akta Jual Beli (AJB). Akta  tersebut  belum  berbentuk  elektronik  pada  saat  penandatanganan  akta.  Ketika  terdaftar  untuk  akukan  proses  balik  nama (atas  nama  pembeli)  itu  diterbitkan  dalam  format  sertipikat-el.  Setelah  sertipikat-el  diterbitkan,  fisik  sertipikat  dicabut  oleh Kepala  Kantor  Pertanahan  dan  disimpan  sebagai  warkah  (Pasal  16  ayat  (3)  Permen  ATR/BPN  No.  1/2021).  Hal  ini menunjukkan bahwa pemegang hak tidak lagi diterbitkan dengan sertipikat konvensional. 18
Tanah yang sudah terdaftar atau yang telah diterbitkan sertipikat konvensional sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran  tanah  diperkenankan  mengajukan  permohonan  penerbitan  sertipikat  elektronik,  terlebih  dahulu  harus mengumpulkan dan memvalidasi data yang meliputi data pemegang hak dan data fisik sampai dengan data yuridis dan pada saat semua  data  tersebut  telah  diperiksa  atau  telah  divalidasi.  Semua  itu  dilakukan  melalui  aplikasi  pendaftaran  tanah  untuk pelayanan pengurusan data.
Jika tidak sesuai, Kepala Kantor Pertanahan melakukan pengesahan yang meliputi data pemegang hak, data fisik, dan data hukum. Sertipikat konvensional diganti dengan sertipikat elektronik, yang meliputi buku tanah, surat ukur, dan/atau cetak biru satuan rumah susun, dan penggantian sertipikat ini dicatat dalam buku tanah, sertipikat ukur, dan/atau denah rumah susun. Jika sudah beres, Kepala Kantor Pertanahan akan memunculkan sertipikat untuk dicocokkan dengan buku tanah dan menyimpannya sebagai warkah di Kantor Pertanahan, dan semua surat-surat akan dipindah media (scan) dan disimpan di database kementerian.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Bagi  pemilik  tanah,  sertipikat  merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat  karena  diterbitkan  Negara  melalui  Kementerian ATR/BPN. Dalam hal ini hukum berikan perlindungan bagi pemegang sertipikat tersebut, dan perlindungan tersebut lebih kuat jika  pemegangnya  adalah  nama  yang  tertera  pada  sertipikat.  Sertipikat-Elektronik  adalah  sertipikat  yang  diterbitkan  dalam bentuk  dokumen  elektronik  dengan  menggunakan  sistem  elektronik.  Kebijakan  ertipikat-el  untuk  meningkatkan  pelayanan bidang  pertanahan  guna  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi  pemilik  tanah,  mengurangi  timbulnya sengketa  kepemilikan  tanah  dan  konflik,  serta  mencegah  meluasnya  mafia  tanah.  Penggunaan  Sertipikat  Tanah  Elektronik dalam pelayanan pendaftaran tanah merupakan langkah inovatif yang diambil BPN untuk memperluas peran pelayanan publik.
16 Wa Ode and others, ‘PERAN NOTARIS DALAM PROSES PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI The Role of the Notary in the Process of Issuing Electronic Certificates Based on Information Law And Electronic Transactions Wa Ode Fadilah Yusuf ISSN 2252-72’, 4.1 (2015), 67–73.
17 Ode and others.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Tujuan  ideal  ini  harus  disosialisasikan  mengenai  sertipikat  tanah  elektronik  untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat tentang fungsi dan manfaat sertipikat tanah elektronik sebagai bukti hak atas tanah. Selama ini, ketika masih terdapat kelemahan administrasi dalam penerbitan sertipikat tanah, maka Kantor Pertanahan sebagai  penyelenggara pendaftaran tanah harus selalu menerapkan  asas  kehati-hatian,  cermatan,  dan  ketelitian  dalam  mengumpulkan  data  pendaftaran  tanah,  sehingga  dokumen- dokumen yang dihasilkan benar-benar memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah.
Saran  penulisan  artikel  ini  pihak  yang  berwenang  dalam  pembuatan  Sertipikat-El  harus  memiliki  pemahaman  yang  jelas tentang  media  dalam  sistem  elektronik, keamanan  juga  harus  menjadi  fokus  BPN  agar  terhindar  dari  kejahatan  siber  yang menyerang transaksi elektronik, selain itu masyarakat juga harus melek teknologi akan perkembangan pada saat ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

## A. Jurnal
Alwajdi, Muhammad Farid, ‘Pengaturan Sertipikat Elektronik Dalam Sistem Hukum Pertanahan Dan Usaha Meningkatkan Indeks Kemudahan Berusaha Pada Masa Pandemi Covid-19’, Jurnal Pertanahan , 11.1 (2021), 40–53 <https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.39>
Andari, Dwi Wulan Titik, and Dian Aries Mujiburohman, ‘Aspek Hukum Layanan Sertipikat Tanah Elektronik’, Al-Adl : Jurnal Hukum , 15.1 (2023), 154 <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7367>
Januar, Iqbal Dwi, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah’, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 25.10 (2019), 4
Monalu, Tiffany J, Tommy F Sumakul, and Meiske T Sondakh, ‘Kedudukan Yuridis Penerbitan Sertipikat Tanah Ke Sistem Elektronik Sebagai Janinan Keamanan’, Lex Privatum , 11.2 (2023)
Nafan, M, ‘Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Sertipikat Elektronik Sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah Di Indonesia’, Jurnal Pendidikan Tambusai , 6 (2022), 3342–55
Ode, Wa, Fadilah Yusuf, Juajir Sumardi, and Hasbir Paserangi, ‘PERAN NOTARIS DALAM PROSES PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI The Role of the Notary in the Process of Issuing Electronic Certificates Based on Information Law And Electronic Transactions Wa Ode Fadilah Yusuf ISSN 2252-72’, 4.1 (2015), 67–73
Setiawan, Ahmad Budi, ‘Studi Standardisasi Sertipikat Elektronik Dan Keandalan Dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik’, Buletin Pos Dan Telekomunikasi , 12.2 (2015), 119 <https://doi.org/10.17933/bpostel.2014.120204>
Sholeh, Muhammad Chafi, ‘Analisis Yuridis Resiko Pemalsuan Terhadap Pengadaan Sertipikat Elektronik Di Indonesia’, 2021, 1517–43
Silviana, Ana, ‘Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia’, Administrative Law and Governance Journal , 4.1 (2021), 51–68
Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman, OPTIMALISASI INFORMASI PELAYANAN TANAH AKHIR PEKAN (PELATARAN) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA , Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. , 2018, III <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use- case-a7e576e1b6bf>

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA) Pasal 15 UU ITE (Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab menyelenggarakan sistem elektronik yang andal dan aman) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut PP Pendaftaran Tanah) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  95  Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (untuk  selanjutnya  disebut  Perpres  tentang Sistem Pemerintahan-El)
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2019  tentang  Penerapan  Tanda  Tangan Elektronik (untuk selanjutnya disebut Permen tentang TTD-El)
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (DICABUT)
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut Permen tentang HT-El)
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2020  tentang  Layanan  Informasi Pertanahan Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut Permen tentang Layanan-El)
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (untuk selanjutnya disebut Permen tentang Sertipikat-El)