## PERANAN BADAN KOORDINASI BANTUAN PEMANTAPAN STABILITAS
NASIONAL (BAKORSTANAS) DAERAH JAWA TIMUR TAHUN 1988-2000 (The Role of The National Stability Assistance Coordination Agency (Bakorstanas) of East Java in 1988-2000)

## Dela Wulandari, Nurhadi Sasmita, Mrr. Ratna Endang Widuatie
E-mail: delawulandari17@yahoo.com
Abstract : This paper discusses the role of the National Stability Assistance Coordination Agency  (Bakorstanas)  of  East  Java  in  1988-2000.  The  purposes  of  this  study  are  to provide an overview of the background of the establishment of East Java Bakorstanasda, to  examine  the  role  of  East  Java  Bakorstanasda,  and  to  investigate  the  impact  of  the existence  of East  Java  Bakorstanasda.  The  method  used  in  this  study  was  a  historical method  consisting  of  four  stages,  namely:  heuristics,  source  criticisms,  interpretation, and historiography. The approach used is political sociology with hegemony theory and democracy theory. The results of this study indicate that East Java's Bakorstanasda was an  institution  formed  by  Suharto  as  the  controller  of  the  New  Order's  authority  in  its social and political authoritarianism. Bakorstanada East Java had an important role in the  Suharto  government.  During  the  Soeharto  government, East  Java's  Bakorstanasda was used as a means of controlling Suharto's power at the regional level especially East Java. The existence of East Java Bakorstanasda also had a negative impact. The negative impact  caused  by  the  duty  and  authority  of  the  police  was  limited,  the  East  Java Bakorstanasda also obscured the negative sides of its members because it was reluctant to  accept  criticism  from  the  public  accompanied  by  acts  of  deprivation, interrogation, kidnapping, and repressive actions to civilians.
Keywords: Bakorstanasda; East Java; social politics.
Abstrak  : Tulisan  ini  membahas  tentang  “Peranan  Badan  Koordinasi  Bantuan Pemantapan  Stabilitas  Nasional  (Bakorstanas)  Jawa  Timur  Tahun  1988-2000.  Tujuan penelitian  ini  untuk  memberikan  gambaran  mengenai  latar  belakang  berdirinya Bakorstanasda  Jatim,  peranan  Bakorstanasda  Jatim,  dan  dampak  dari  keberadaan Bakorstanasda Jatim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah
(Dela Wulandari, Nurhadi Sasmita, Mrr. Ratna Endang Widuatie)
yang  terdiri  dari  empat  tahapan,  yaitu:  heuristik,  kritik  sumber,  interpretasi,  dan historiografi. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi politik dengan teori hegemoni dan  teori  demokrasi.  Hasil  penelitian  ini,  menunjukkan  bahwa  Bakorstanasda  Jatim merupakan  instansi  yang  dibentuk  oleh  Soeharto  sebagai  pengendali  kekuasaan  Orde Baru dalam otoritarianismenya di bidang sosial dan politik. Bakorstanada Jatim memiliki peranan  yang  penting  dalam  pemerintahan  Soeharto.  Pada  pemerintahan  Soeharto, Bakorstanasda Jatim dijadikan sebagai alat kontrol kekuasaan Soeharto di tingkat daerah khususnya Jawa Timur. Keberadaan Bakorstanasda Jatim juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan yatu tugas dan wewenang aparat kepolisian menjadi terbatas,  Bakorstanasda  Jatim  juga  dapat  mengaburkan  sisi  negatif  anggotanya  karena enggan menerima kritik dari masyarakat disertai dengan tindakan perampasan, interogasi, penculikan, dan tindakan represif kepada rakyat sipil.
Kata kunci: Bakorstanasda; Jawa timur; sosial politik.

## 1. Pendahuluan
Peristiwa  Gerakan  30  September  (G30S)  atau  Gestapu  pada  tahun  1965 merupakan  gerakan  yang  dilakukan  oleh  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI).  Awal  mula meletusnya G30S ditandai dengan terbunuhnya 6 jenderal Angkatan Darat dan seorang perwira  muda.  Ketika  ABRI,  khususnya  Angkatan  Darat  mengetahui  bahwa  terdapat pimpinan mereka mati terbunuh, dan menyadari bahwa terdapat panglima daerah yang menjadi  korban,  maka  rasa  dendam  yang  mendalam  dirasakan  oleh anggota  Angkatan Darat dan menjadi alasan Angkatan Darat semakin tampil sebagai kekuatan yang enggan untuk ditandingi (Taufik Abdullah, 2013: 123).
Letnan  Jenderal  Ahmad  Yani yang  menjabat  sebagai  Menteri  Panglima Angkatan Darat atau Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi (KOTI) menjadi salah satu korban pembunuhan yang dilakukan anggota PKI pada G30S, sehingga pada tanggal 14 Oktober  1965  Soeharto  ditunjuk  menjadi  Menteri  Panglima  Angkatan  Darat (Menpangad)  oleh  Soekarno  untuk  menggantikan  Letnan  Jenderal  Ahmad  Yani  yang kemudian  dilantik  pada  tanggal  17  Oktober  1965.  Setelah  Soeharto  dilantik,  ia menyampaikan pengumuman resmi kepada seluruh personel Angkatan Darat bahwa PKI merupakan  dalang  peristiwa  G30S  dan  pengkhianat  bangsa.  Soeharto  juga
menyampaikan bahwa tanggal 1 Oktober merupakan hari ketika G30S dihancurkan dan menjadi peringatan Hari Kesaktian Pancasila ( Antara , 2017).
Soeharto  sebagai  Menpangad  diberikan  tugas  oleh  Presiden  Soekarno  untuk melaksanakan  pemulihan  keamanan  dan ketertiban  akibat  G30S.  Cara  Soeharto  dalam melaksanakan  tugas  tersebut  yaitu  dengan  mengusulkan  pembentukan  Komando Pemulihan  Keamanan  dan  Ketertiban  (Kopkamtib)  pada  tahun  1965  kepada  Presiden Soekarno.  Setelah  Presiden  Soekarno  menyetujui  usulan  tersebut,  maka  Kopkamtib dibentuk  melalui  Surat  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  179/KOTI/1965 dengan  tujuan  utama  untuk  memulihkan  keamanan  dan  ketertiban  akibat  peristiwa pemberontakan  G30S  serta  kegiatan  ekstrim  dan  subversi  lainnya,  ikut  mengamankan kewibawaan pemerintah beserta alat-alatnya dari pusat sampai daerah demi kelangsungan hidup Pancasila dan Undang-Undang 1945 ( Antara, 15 Desember 2017).
Agenda yang dilaksanakan Soeharto untuk memulihkan keamanan akibat G30S yaitu dengan menghancurkan PKI dan memusnahkan infrastruktur partai tersebut. Cara untuk  mencapai  tujuan  tersebut  yaitu  Komando  Operasi  Tertinggi  (KOTI)  mendirikan KAP-Gestapu  (Komando  Aksi  Pengganyangan  Gestapu)  yang  terdiri  dari  aliansi  para pemimpin  gerakan  pemuda  anti  komunis  yang  militan.  Pada  tanggal  8  Oktober  1965 KAP-Gestapu menggelar rapat akbar di Jakarta yang dihadiri oleh massa Pemuda Islam Indonesia (PII), dan Pemuda Pancasila yang membakar kantor Committee Central (CC) PKI yang berada di Kramat Raya Jakarta Pusat (Robert Cribb, 2003: 89).
Setelah  agenda  tersebut  terlaksana,  tahap  berikutnya  yang  dilakukan  yaitu menggerogoti  kekuasaan  Presiden  Soekarno  secara  perlahan.  Soeharto  dengan  cerdik mengambil langkah  tersebut  mengingat  ada  risiko apabila  secara  langsung  berhadapan dengan  Soekarno.  Soeharto  memahami  bahwa  Soekarno  masih  memiliki  dukungan  di kalangan  Angkatan  Laut,  dan  Angkatan  Udara,  serta  di  kalangan  Partai  Nasional Indonesia (PNI) (Taufik Abdullah, 2013: 125).
Upaya Soeharto untuk memperkecil peranan dan kehadiran Presiden Soekarno tampak  ketika  diadakan  Sidang  Istimewa  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Sementara (MPRS) pada tanggal 20 Juni-5 Juli 1966. Sidang MPRS tersebut dihadiri oleh beberapa anggota, seperti Jenderal A.H. Nasution sebagai ketua sidang MPRS sekaligus mewakili unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dan wakil ketua yang terdiri atas Z.E.  Subchan  yang  mewakili  unsur  Islam,  Osa  Maliki  mewakili  unsur  Nasionalis,
(Dela Wulandari, Nurhadi Sasmita, Mrr. Ratna Endang Widuatie)
Melanchton Siregar mewakili unsur Kristen dan Katolik, serta Mashudi mewakili daerah ( Tempo , 1 Oktober 2012).
Sidang  MPRS  memperlihatkan  tujuannya  sebagai  saluran  resmi  suara  rakyat meskipun para anggota bukan hasil dari pemilihan umum, tetapi sejak dibentuk MPRS telah  memperlihatkan  tanda-tanda  bahwa  ingin  mengakhiri  dominasi  politik  Presiden Soekarno.  Ketika  MPRS  mengesahkan  dan  memperkuat  keberlakuan  Surat  Perintah Sebelas Maret (Supersemar), maka kedudukan dan dukungan politik Soekarno sebagai presiden diperlemah (Syamsul Hadi, 1978: 15).
Supersemar  berisi  perintah  yang  menginstruksikan  Soeharto  selaku  Menteri Panglima  Angkatan  Darat  untuk  mengendalikan  situasi  dan  memulihkan  keamanan akibat  Gerakan  30  September  (G30S).  Ketika  Soeharto  menerima  perintah  tersebut, Soeharto menyatakan bahwa pemulihan keamanan hanya dapat terlaksana jika PKI dan organisasi pendukungnya dibubarkan. PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan ABRI telah  memainkan  peranan  penting  dalam  menghadapi  konflik  dengan  PKI.  (Soemarno Dipodisastro 1997: 138).
Pada tanggal 9 Februari 1967, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR- GR)  mengajukan  pelaksanaan  sidang  MPRS  untuk  menghentikan  Soekarno  sebagai presiden. Pada tanggal 20 Februari 1967, Soeharto mencoba meyakinkan Soekarno dan para  pendukungnya  bahwa  kekuasaan  Soekarno  telah  usai  dan  Soekarno  berkenan menyerahkannya kepada Soeharto. Setelah Soekarno menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada  Soeharto,  selanjutnya  MPRS  mencabut  kekuasaan  Presiden  Soekarno  dan menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden melalui TAP MPRS No. XXXIII tahun 1967. Pada 27 Maret 1968 sesuai hasil Sidang Umum MPRS, Soeharto dilantik menjadi presiden melalui TAP MPRS No XLIV/MPRS/1968. Selain sebagai presiden, Soeharto juga  merangkap  jabatan  sebagai  Menteri  Pertahanan  dan  Keamanan  (Syamsul  Hadi, 1978: 17).
Soeharto  memainkan  peranannya  sebagai  presiden,  menteri  pertahanan  dan kemanan  dengan  alat  kontrol  politiknya  yaitu  Kopkamtib.  Menurut  Surat  Keputusan Presiden  No.  19  Tahun  1969  tentang  Komando  Pemulihan  Keamanan  dan  Ketertiban, Kopkamtib di tingkat pusat berada di bawah naungan Komando Markas Besar Angkatan Bersenjata  Republik  Indonesia  yang  dipimpin  oleh  Panglima  Komando  Pemulihan Keamanan  dan  Ketertiban  (Pangkopkamtib),  sedangkan  Kopkamtib  di  tingkat  daerah
disebut  sebagai  Pelaksana  Khusus  Kopkamtib  (Laksus  Kopkamtib)  yang  diketuai oleh kepala  staf  komandan  dan  dapat  membentuk  tim  maupun  satuan  tugas  yang  berada  di provinsi (Kompas, 11 September 2014).
Pemerintah  Orde  Baru  memiliki  langkah-langkah  agar  ABRI  tetap  dapat berkuasa di bidang politik yaitu dengan mengoptimalkan kendali parlemen Fraksi Karya Pembangunan bersama dengan Fraksi ABRI untuk mencapai rancangan undang-undang yang  menjadi  dasar  konstitusional  dari  pemerintah  Orde  Baru.  Fraksi  Karya Pembangunan ini menjadi salah satu fondasi pertama dari partai politik Golongan Karya (Golkar)  untuk  mengembangkan  pengaruh  politik  dominannya  kepada  masyarakat  di Indonesia,  pemilihan  umum  yang  akan  diselenggarakan  pada  tahun  1971  maka  ABRI segera  mempercepat  langkah-langkah  untuk  menjamim  kemenangan  Golkar  dalam pemilihan umum tersebut (Harold Crouch, 1986: 50).
Kekuasaan Orde Baru yang semakin kuat berakibat rakyat Indonesia cenderung merasa terteror saat mendengar nama Kopkamtib. Kopkamtib dapat melakukan tindakan penangkapan  tanpa  surat  peringatan  dan penahanan  tak  terbatas,  menggunakan  bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan brutal, manipulasi prosedur pengadilan dan sidang pengadilan,  serta  penahanan  dalam  penjara  yang  tidak  manusiawi.  Soeharto menginginkan  Kopkamtib  tidak  hanya  bertugas  untuk  memulihkan  ketertiban  akibat G30S,  tetapi  ia  menginginkan  kendali  ABRI  kepada  masyarakat  lebih  kuat  dan menyeluruh, sehingga pada tahun 1988 Presiden Soeharto membubarkan Kopkamtib dan menggantinya  dengan  Badan  Koordinasi  Bantuan  Pemantapan  Stabilitas  Nasional (Bakorstanas)  danmelalui  Surat  Keputusan  Presiden  No.  29  Tahun  1988  (Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, 1988).
Berdasarkan penjelasan di atas tulisan ini bertujuan menggambarkan mengenai latar  belakang  berdirinya  Bakorstanasda  Jatim,  peranan  Bakorstanasda  Jatim,  dan dampak dari keberadaan Bakorstanasda Jatim. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini  adalah  1)  Bagaimana  proses  terbentuknya  Badan  Koordinasi  Bantuan  Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) Daerah Jawa Timur tahun 1988-2000?, 2) Bagaimana peranan  Badan  Koordinasi  Bantuan  Pemantapan  Stabilitas  Nasional  (Bakorstanas) Daerah  Jawa  Timur  tahun  1988-2000  di  bidang  sosial  dan  politik?,  3)  Apa  dampak terbentuknya Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) Daerah Jawa Timur tahun 1988-2000?.
(Dela Wulandari, Nurhadi Sasmita, Mrr. Ratna Endang Widuatie)
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah lingkup kajian sejarah  politik.  adapun  lingkup  spasial  penelitian  ini  adalah  Jawa  Timur  merupakan wilayah tugas Bakorstanasda Jatim. Lingkup temporal penelitian ini yaitu tahun 1988- 2000,  dimana  tahun  1988  merupakan  awal  pembentukan  Bakorstanasda  Jatim.  Tahun 2000  merupakan  tahun  pembubaran  Bakorstanasda  Jatim  saat  oleh  Presiden Abdurrahman  Wahid,  dan  mengakhiri  tugas  maupun  fungsi  dari  Bakorstanasda  Jatim berdasarkan Surat Keputusan Presiden No.38 Tahun 2000.
Tulisan  ini  bertujuan:  1)  Untuk  mendeskripsikan  secara  analitis  proses terbentuknya Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) Daerah  Jawa  Timur  tahun  1988-2000.  2)  Untuk  menggambarkan  peranan  Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) Daerah Jawa Timur tahun  1988-2000.  3)  Untuk  menjelaskan  dampak  terbentuknya  Badan  Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) Daerah Jawa Timur tahun 1988- 2000.
Ruang lingkup dalam tulisan ini berfokus pada beberapa aspek yang berkaitan dengan ruang lingkup spasial, temporal, dan kajian. Lingkup spasial penelitian ini adalah Jawa Timur, yaitu daerah tugas dari Bakorstanasda Jatim.
Ruang  lingkup  temporal  menggunakan  rentang  waktu  1988-2000.  Lingkup temporal dimulai tahun 1988 berdasarkan Surat Keputusan Tua Bakorstanasda Jatim No. SKep/01/Stada/XII/1988  tentang  Peresmian  Pembentukan  Bakorstanasda  Jatim.  Batas lingkup  temporal  penelitian  ini  yaitu  tahun  2000  saat  Bakorstanasda  Jatim  dibubarkan oleh  Presiden  Abdurrahman  Wahid,  dan  mengakhiri  tugas  maupun  fungsi  dari Bakorstanasda Jatim berdasarkan Surat Keputusan Presiden No.38 Tahun 2000.
Adapun  lingkup  kajian  dalam  penelitian  ini  yaitu  sejarah  politik.  Politik didefinisikan  sebagai  bentuk  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  negara  dan pemerintahan. Perhatian ilmu politik ialah pada gejala-gejala masyarakat, keputusan dan kebijakan,  konflik  dan  konsesus,  rekrutmen  dan  perilaku  kepemimpinan,  massa  dan pemilih,  budaya  politik,  sosialisasi  politik,  dan  lain  sebagainya  (Kuntowijoyo,  2003: 173).
Pada kajian sejarah politik peneliti dapat menjelaskan tentang keterkaitan antara kepentingan  negara  untuk  mewujudkan  stabilitas  nasional  dengan  militer  sebagai penggerak dalam bidang pertahanan dan, pembangunan nasional masa Orde Baru, baik
di bidang sosial maupun politik sehingga akan tampak peranan dan dampak terbentuknya Bakorstanasda  Jatim  sampai  pembubarannya  pada  2000  oleh  Presiden  Abdurrahman Wahid.
Beberapa  kajian  penting  tentang  terbentuknya  alat  kontrol  politik  rezim  Orde Baru  di  Indonesia  memang  telah  dilakukan,  seperti  artikel  yang  ditulis  oleh  Pratikno dengan  judul  “Keretakan  Otoritarianisme  Orde  Baru  dan  Prospek  Demokratisasi” membahas  mengenai  kemampuan  pemerintah  Orde  Baru  dalam  menciptakan  stabilitas politik  melalui  pembentukan  instrumen  stabilitas  nasional  dengan  membentuk  badan intelijen, seperti Badan Intelijen Strategis (BAIS), Badan Koordinasi Intelijen (BAKIN), Direktorat Jenderal Sosial Politik (Ditjensospol), Kopkamtib.
Pratikno  menguraikan  situasi  politik  masa  Orde  Baru,  meliputi  adanya pembentukan lembaga-lembaga di bawah kekuatan militer untuk menangani persoalan- persoalan yang mengancam keamanan nasional, salah satunya yaitu Kopkamtib sebagai lembaga represi yang menempati posisi sentral selama dua dekade dan berada di bawah kendali  militer,  sedangkan  analisis  masa  transisi  politik  masa  Orde  Baru  menuju Reformasi  diuraikan  dengan  kondisi  masyarakat  yang  tidak  memiliki  akses  untuk menembus  otoritas  negara.  Hal  ini  mengakibatkan  kekerasan  massa  menjadi  alternatif bagi masyarakat untuk melakukan tawar-menawar terhadap kebijakan pemerintah.
Artikel  yang  ditulis  oleh  Muhammad  Sifullah  Farihi  dengan  judul  “Peran Kopkamtib dalam Mewujudkan Stabilitas Nasional Pemerintah Orde Baru Tahun 1965- 1988” membahas mengenai peran Kopkamtib pada era Orde Baru sebagai upaya untuk mewujudkan  stabilitas  nasional.  Titik  fokus  pada  tulisan  ini  yaitu  analisis  terhadap peranan Kopkamtib dalam menangani pungutan liar (pungli) di pelabuhanTanjung Priok. Kewenangan  penangkapan  tanpa  surat  peringatan  yang  dimiliki  oleh  Kopkamtib, dimanfaatkan Soeharto untuk memberantas pelanggaran negara yang marak pada tahun 1977-1988, yaitu masalah pungutan liar di pelabuhan Tanjung Priok.
Skripsi  yang  ditulis  oleh  Chrisman  Hadi  dengan  judul  “Pola  Pendekatan Keamanan  dalam  Penanganan  Konflik  Perburuhan:  Tinjauan  Yuridis  Politis  Terhadap Keputusan Bakorstanas Nomor: Kep/02/Stanas/XII/1990”  membahas  peran Bakorstanasda  Jatim  dalam  menangani  kasus  PHK  Massal  PT.  CPS  Porong  Sidoarjo, peneliti  menekankan  pembahasan  peranan  Bakorstanasda  Jatim  dalam  penanganan konflik  perburuhan  kasus  PHK  massal  karyawan  di  PT.  CPS  Porong  Sidoarjo.
(Dela Wulandari, Nurhadi Sasmita, Mrr. Ratna Endang Widuatie)
Pemogokan  kerja  yang  dilakukan  oleh  karyawan  PT.  CPS  Porong  Sidoarjo  dipandang menganggu  keamanan  oleh  Bakorstanasda  Jatim,  sehingga  Bakorstanasda  Jatim melakukan  penanganan  terhadap  masalah  perburuhan  melalui  Surat  Keputusan Bakorstanas Nomor: Kep/02/Stanas/XII/1990 tentang Pedoman Penanggulangan Kasus Hubungan Industrial.
Tulisan  ini  lebih  menekankan  dalam  sudut  pandang  ilmu  sejarah  tentang kronologis terbentuknya Bakorstanasda Jatim, peranan di bidang sosial politik masa Orde Baru sampai Reformasi di Provinsi Jawa Timur, dan dampak terbentuknya Bakorstanasda Jatim hingga pembubarannya.
Guna  memperkuat  narasi  mengenai  terbentuknya  Bakorstanasda  Jatim  dan dampak terbentuknya Bakorstanasda Jatim hingga pembubarannya, tulisan-tulisan di atas dianggap penting dalam memberikan wawasan umum tentang perkembangan historis dan empiris  tentang  tentang  terbentuknya  alat  kontrol  politik  rezim  Orde  Baru  lingkup nasional, sedangkan kajian-kajian kasus di atas memberi inspirasi dan model eksplanasi dalam  tulisan  ini,  sehingga  dapat  mengungkapkan  aspek-aspek  tertentu  yang  belum diungkapkan dari adanya alat kontrol politik rezim Orde Baru.
Inspirasi  teoretis  yang  mendasari  pembahasan  tulisan  ini  diambil  dari  teori hegemoni yang dikembangkan Gramsci. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori  hegemoni  dan  teori  demokrasi.  Melalui  konsep  teori  hegemoni,  Gramsci berargumentasi bahwa kekuasaan agar dapat bertahan membutuhkan dua perangkat kerja yaitu:  1)  Perangkat  kerja  yang  mampu  melakukan  tindak  kekerasan  yang  bersifat memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja seperti penegak hukum atau law enforcemant . Perangkat kerja tersebut biasanya dilakukan oleh pranata negara melalui lembaga-lembaga seperti hukum, militer, dan polisi,  2) Perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat untuk taat pada mereka yang berkuasa.
Gramsci  juga  menguraikan  bahwa  bila  kekuasaan  hanya  terwujud  melalui pemaksaan  dan  berhasil  dicapai  disebut  sebagai  dominasi.  Stabilitas  dan  keamanan memang tercapai, namun gejolak perlawanan tidak terlihat karena rakyat tidak berdaya. Demokrasi  yang  kuat  bersumber  pada  kehendak  rakyat  dan  betujuan  untuk  mencapai kebaikan  atau  kemaslahatan  bersama.  Oleh  karena  itu,  demokrasi  berkaitan  dengan persoalan  perwakilan  kehendak  rakyat  dan  demokrasi  berarti  tersedianya  prinsip kebebasan seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat.

## 2. Metode Penelitian
Tulisan  ini  merupakan  hasil  penelitian  sejarah  dan  dikerjakan  menggunakan metode  sejarah.  Metode  sejarah  menurut  Louis  Gottschalk  (1987)  memiliki  empat tahapan dalam merekonstruksi peristiwa sejarah yaitu: (a) heuristik, (b) kritik sumber, (c) interpretasi, (d) historiografi.
Heuristik  atau  mengumpulkan  data  dan  sumber-sumber  sejarah  yang  relevan berupa  sumber  primer  dan  sekunder.  Sumber  primer,  sebagai  sumber  pertama  yang tertulis dari kesaksian langsung atas peristiwa sejarah. Sumber primer yang digunakan oleh peneliti, yaitu Arsip: Laporan Hasil Pelaksanaan Operasi Team B Satgas Wijaya II Bakorstanasda Jatim di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Dati II Gesik, Laporan Latihan Bakorstanasda  Jatim  “Mekar  Brantas-II”  tahun  1989/1990,  Laporan  Hasil  Rapat Paripurna  Pembubaran  Instansi  Bakorstanasda  Jatim.  Sumber  Arsip  tersebut  diperoleh dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.
Sumber primer lain yang digunakan oleh peneliti yaitu koran digital Kompas, dan  Antara.  Penelitian  ini  juga  memuat  sumber  primer  berupa  wawancara  dengan informan,  sehingga  memerlukan  metode  sejarah  lisan  untuk  merekonstruksi  peristiwa sejarah  yang  telah  terjadi.  Adapun  wawancara  dilakukan  dengan  mantan  anggota Bakorstanasda Jatim seperti Paiman dan Agus Supriyadi.
Sumber sekunder merupakan jenis sumber kedua, bukan berasal dari saksi mata peristiwa sejarah. Pengumpulan sumber sekunder berupa buku, skripsi, tesis, artikel, dan jurnal yang diperoleh dari Koleksi Buku Program Studi Sejarah, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, dan Perpustakaan Universitas Jember.
Tahapan  kedua  yaitu  kritik  sumber  sejarah,  sebagai  usaha  penelitian  untuk memperoleh otentisitas informasi sumber. Kritik sumber terbagi menjadi 2, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal digunakan untuk menguji keaslian sumber contohnya  dalam  segi  fisik.  Peneliti  melakukan  kritik  sumber  eksternal  dengan  cara melihat  jenis  kertas,  ukuran  kertas,  bahan  kertas,  bahasa  dan  huruf  tulisan  dokumen dengan  materi  sumber  sezaman.  Kritik  internal  untuk  menguji  kredibilitas  informasi, sehingga isi dokumen dapat dipercaya, tidak dimanipulasi, dan tidak mengandung bias. Peneliti menerapkan kritik sumber internal dengan berusaha mendapatkan informasi dari sumber yang diperoleh untuk disampaikan secara lugas.
Tahap selanjutnya, yaitu interpretasi sebagai langkah untuk menafsirkan ulang.
(Dela Wulandari, Nurhadi Sasmita, Mrr. Ratna Endang Widuatie)
Setelah fakta terkumpul dan diverifikasi kebenarannya, kemudian dilakukan interpretasi. Tahap  interpretasi  yang  pertama  peneliti  lakukan  yaitu,  menguraikan  dengan  mencari fakta-fakta  sumber  sejarah,  selanjutnya  sintesis  yang  berarti  saling  menghubungkan fakta-fakta  sumber  sejarah.  Pada  metode  ini  peran  teori  institusional  dan  pendekatan politik berfungsi sebagai alat untuk menganalisis dan menjelaskan suatu peristiwa.
Tahapan  yang  terakhir  yaitu  historiografi  atau  penulisan  sejarah  untuk merekonstruksi  peristiwa  agar  menghasilkan  karya  deskriptif-analitis.  Peneliti menerapkan  konsep  5W+1H  dalam  penelitian  ini.  Penulisan  akan  difokuskan  pada kondisi  sosial  politik  pada  era  Orde  Baru  yang  melatar  belakangi  proses  terbentuknya Bakorstanasda Jatim dan peranan Bakorstanasda Jatim di bidang sosial dan politik.

## 3. Hasil Dan Pembahasan .
3.1 Pelaksanaan  Tugas  Badan  Koordinasi  Bantuan  Pemantapan  Stabilitas Nasional Daerah (Bakorstanasda) Jawa Timur.

## 3.1.1 Bidang Politik
Orde Baru menempatkan Bakorstanasda Jatim sebagai perangkat kerja dengan militer sebagai anggota, serta sebagai alat pengendali kekuasaan Orde Baru yang dapat melakukan  tindakan  kekerasan,  interogasi,  maupun  penangkapan.  Pada  awal pembentukan,  Bakorstanasda  Jatim  melakukan  penertiban  kepada  sisa-sisa  anggota G30S. Penertiban tersebut dilakukan untuk menekan timbulnya gangguan ketertiban pada kekuasan  Orde  Baru  yang  anti  komunis  (Badan  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Provinsi Jawa Timur, 1992).
Kebijakan Orde Baru yang diskriminatif dan penuh stigma terhadap orang-orang yang  diduga  terlibat,  keturunan,  atau  mempunyai  sanak  saudara  yang  terlibat  G30S, membuat  anggota  keluarga  atau  keturunan  yang  dicap  keturunan  anggota  G30S kehilangan hak mereka sebagai warga negara yang bekerja di instansi pemerintahan atau akan  mengikuti  pemilihan  umum.  Implementasi  dari  kebijakan  tersebut  tampak  pada kegiatan screening dengan  cara  pelayanan  penerbitan  Surat  Keterangan  Tidak  Terlibat G30S  (SKTT)  bagi  calon  anggota  MPR/DPR/DPRD  Tingkat  I/DPRD  Tingkat  II (Direktorat Sosial Politik Provinsi Jawa Timur, 1992).
Pelayanan akan dipergunakan sebagai pedoman khususnya bagi Kapolres atau Kapolresta berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol. Juklak/22/V/1991 tahun 1991  tentang  penerbitan  SKTT  G30S/PKI.  SKTT  berguna  sebagai  keterangan  bahwa
calon  anggota  MPR/DPR/DPRD  Tingkat  I/II  yang  dipilih  dalam  Pemilu  tahun  1992 bukan anggota organisasi terlarang PKI termasuk organisasi massanya, atau seorang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam G30S/PKI. Pelayanan surat permohonan SKTT  dilakukan  oleh  Bakorstanasda  Jatim  dan  dibantu  oleh  Organ  Penelitian  Khusus (Litsus)  sehingga  apabila  permohonan  SKTT  dari  calon  anggota  MPR/DPR/DPRD Tingkat I/DPRD Tingkat II disetujui oleh Bakorstanasda Jatim, maka calon anggota akan diberikan Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus (SKHP) dengan syarat jika SKHP memiliki  nilai  memenuhi  syarat  maka  dilanjutkan  dengan  penerbitan  SKTT  oleh Kapolres/Kapolresta (Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, 1992).
Guna  kepentingan  identifikasi  dalam  penerbitan  SKTT,  bagi calon  yang  telah mendapatkan  SKHP  dengan  nilai  memenuhi  syarat  maka  selanjutnya  dilakukan  1) Pengambilan sidik jari dan pengisian formulir sidik jari, 2) Permintaan pas foto ukuran 4x6cm,  warna  hitam  putih  sebanyak  delapan  lembar.  Setelah  melakukan  penelitian terhadap SKHP, maka akan dilaksanakan pengambilan keputusan.
Calon  legislatif  yang  mengajukan  permohonan,  SKTT  tidak  dapat  diterbitkan jika tidak memenuhi syarat, seperti belum menyerahkan pas foto dan membubuhkan cap jempol.  Pada  masa  Orde  Baru  SKTT  merupakan  surat  yang  wajib  dimiliki  oleh  calon yang  akan  mengikuti  Pemilu  dan  sebagai  pengandali  untuk  menjaring  massa  agar kekuasaan  Orde  Baru  tetap  bertahan  (Direktorat  Sosial  Politik  Provinsi  Jawa  Timur, 1992).

## 3.1.2 Bidang Sosial
Bakorstanasda Jatim Pada awal pembentukan, yaitu tahun 1993 mendapat tugas mengawasi kasus kematian Marsinah. Marsinah merupakan salah satu buruh di PT. CPS yang  melakukan  demonstrasi  dan  pemogokan  kerja  pada  tanggal  3-4  Mei  1993  yang menuntut  perusahaan  agar  menaikkan  upah  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Tenaga Kerja No. 50/1992 (Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, 1993).
Marsinah  ditemukan  meninggal  dunia  di  Dusun  Jegong  Wilangan  Nganjuk dalam  keadaan  yang  tragis.  Kematian  Marsinah  tentu  berhubungan  dengan  sikapnya dalam  demonstrasi.  Penculikan  dan  pembunuhan  Marsinah  mengundang  teka-teki  di kalangan publik, Bakorstanasda Jatim selaku alat pengendali kekuasaan rezim Orde Baru yang  enggan  dikritik  oleh  rakyat,  menggunakan  kekuasaannya  dengan  menempatkan Bakorstanasda  Jatim  ikut  melakukan  penyelidikan,  penyidikan,  dan monitoring
(Dela Wulandari, Nurhadi Sasmita, Mrr. Ratna Endang Widuatie)
perkembangan  kasus  pembunuhan  Marsinah  yang  tidak  jelas  penyelesaiannya. Penanggung jawab Siaga Sinteldam V/Brawijaya yaitu Kapolda Jawa Tmur dengan Dan Satgas Kadit Reserse Polda Jawa Timur dan beranggotakan penyidik Polda Jawa Timur, Den  Intel  Kodam  V/  Brawijaya  Letkol  Inf  Soeprono  mewakili  Bakorstanasda  Jatim dibantu  Asisten  Intelijen  Kejaksaan  Tinggi  Jawa  Timur  B.H.  Pasaribu,  SH  (Direktorat Sosial Politik Provinsi Jawa Timur, 1993).
Tindakan yang diambil oleh tim untuk mengetahui informasi tentang Marsinah yaitu  dengan  melakukan  penyelidikan  terhadap  informasi  dari  saksi.  Berdasarkan  data dan  fakta  yang  ditemukan  oleh  tim,  Marsinah  berasal  dari  Desa  Nglundo,  Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Marsinah bekerja di PT. CPS Porong Sidoarjo kurang lebih selama 2 tahun. Unjuk rasa tanggal 4 Mei 1993, Marsinah menunjukkan kegiatan yang  aktif  dan  menghkhawatirkan  ketentraman  kekuasaan  Orde  Baru  di  wilayah Jawa Timur  karena  akan  menimbulkan  gejolak  maupun  protes  dari  karyawan  lain,  sehingga pada  tanggal  5  Mei  1993  Marsinah  dipanggil  Kodim  0816  Sidoarjo  bersama  dengan karyawan yang lain (Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, 1993).
Fakta dan saksi yang telah diselidiki oleh tim selanjutnya dikembangkan dengan melakukan autopsi pada mayat Marsinah. Hasil autopsi pemeriksaan luar yaitu terdapat memar pada pipi kanan, siku, lengan kanan, dan perut bagian bawah. Pemeriksaan dalam ditemukan tulang pinggul bagian dengan hancur, memar pada kandung kemih dan usus bagian  bawah,  serta  pendarahan  pada  rongga  perut.  Bakorstanasda  Jatim  dalam memantau  kasus  kematian  Marsinah  melalui  perwira  pengawas  Mayor  Inf  Dadang Sumantri tim Siaga Sinteldam V/Brawijaya hingga persidangan. Sidang pertama dengan terdakwa  Ny.  Mut  dalam  kaitan  kematian  Marsinah  diselenggarakan  pada  Rabu  3 November 1993. Sidang tersebut guna memberi kesempatan kepada terdakwa menunjuk penasehat hukumnya yaitu Buchari, SH. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa Ny. Mut bersifat alternatif atau dakwaan yang didalamnya terdapat beberapa perumusan tindak  pidana,  tetapi  tujuan  utamanya  hanya  ingin  membuktikan  tindak  pidana  yang didakwakan.
Terdakwa  lain  yaitu  Yudi  Susanto  selaku  Direktur  PT.  CPS  Porong  Sidoarjo, namun Ny. Mut lebih dulu didakwa dari pada Yudi Susanto untuk mempermudah Polda Jawa Timur dalam menghadapi pra-peradilan. Pihak pengadilan sepakat, bahwa Ny. Mut hukumannya  tidak  diputus  terlebih  dahulu,  karena  sebagai  pembantu  pelaku
kemungkinan hukumannya akan lebih ringan dari perencana atau pelaku. Sidang tersebut dihadiri oleh kurang lebih 125 orang yang berada di dalam maupun di luar ruang sidang (Direktorat Sosial Politik Provinsi Jawa Timur, 1993).
Pada  tanggal  11  November,  diadakan  sidang  praperadilan  kasus  kematian Marsinah. Yudhi Susanto diwakili Trimulyo D. Suryadi, SH menggugat Polda Jatim yang diwakili oleh Lettu Pol Slamet Pribadi, SH. Sidang dimulai pada pukul 09.50 WIB, hakim membacakan keputusannya dimulai dengan pembacaan pertimbangan, bukti, dan saksi. Diperoleh keputusan sidang praperadilan dimenangkan oleh pemohon yaitu Trimulyo D. Suryadi SH selaku kuasa hukum dari Yudi Susanto. Melalui beberapa persidangan, dan hingga  terdapat  putusan  pengadilan,  kasus  kematian  Marsinah  tidak  jelas penyelesaiannya  dan  justru  menimbulkan  pertanyaan  di  masyarakat,  bahwa  terdapat campur tangan Bakorstanasda Jatim dalam pembunuhan Marsinah.
Gambar 1. Rekonstruksi Mobil Pembawa Jenazah Marsinah Sumber: Koleksi Angga Yudha Pratama.
Selain  pada  masa  Orde  Baru,  Bakorstanasda  Jatim  juga  masih  menunjukkan kekuatannya untuk melakukan tindakan represif kepada masyarakat sipil, khususnya yang menentang negara. Seperti pada tanggal 3 November 1998 pukul 09.00 WIB terjadi aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kodya Malang oleh kurang lebih 100 orang mahasiswa gabungan  yang  bernama  Kesatuan  Aksi  Mahasiswa  Muslim  Indonesia  (KAMMI) pimpinan Agung Notowiguno atau sebagai Sekretaris Jenderal KAMMI yang menuntut: 1) Cabut Pancasila sebagai asas tunggal, 2) Adili Soeharto, 3) Hapus Dwifungsi ABRI, 4) Percepat pemilu yang adil dan jujur. Di samping mengajukan tuntutan juga menggelar spanduk yang bertuliskan: 1) Kita bangun negeri ini dengan iman dan kejujuran cinta, 2) Asas  tunggal  tidak  menyelesaikan  masalah,  3)  Reformasi  tanpa  basa-basi  (Badan
(Dela Wulandari, Nurhadi Sasmita, Mrr. Ratna Endang Widuatie)
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, 1997).
Melalui hasil laporan Unit Intel Kodim tentang unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa  dan  masyarakat  kepada  Bakorstanasda  Jatim,  selanjutnya  Bakorstanasda Jatim  melakukan  analisis  bahwa  maraknya  unjuk  rasa  dengan  tuntutan  politisnya, merupakan sikap mahasiswa yang tidak percaya terhadap ABRI di era Reformasi yang baru bergulir (Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, 1998).

## 3.2 Dampak  Terbentuknya  Badan  Koordinasi  Bantuan  Pemantapan  Stabilitas Nasional (Bakorstanas) Daerah Jawa Timur
Kehadiran  Bakorstanasda  Jatim  memiliki  dampak  bagi  masyarakat  di  Jawa Timur. Dampak negatif yang ditimbulkan, contohnya terdapat keterlibatan militer dalam kancah  penguasaan  tanah,  dan  melahirkan  sengketa  tanah  antara  rakyat  sipil  dengan institusi  militer.  Penguasaan  tanah  dapat  dilakukan  oleh  Bakorstanasda  Jatim,  karena Bakorstanasda  Jatim  merupakan  perangkat  kerja  yang  mampu  melakukan  tindak kekerasan dan perampasan dengan mudah (M. Najib Azka, 2004: 40).
Contoh keterlibatan militer dalam sengketa tanah, yaitu pada pembebasan tanah seluas 240 hektar oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. Pada tahun 1993 tanah  kas  Desa  Wedoroanom,  Kecamatan  Driyorejo,  Kabupaten  Gresik  yang dipermasalahkan  oleh  warga  dengan  luas  tanah  3,3  hektar  yang  dikuasai  oleh  Kodam V/Brawijaya.  Di  lokasi  lain  yaitu  di  Desa  Belahan  Rejo,  Kecamatan  Kedamaean, Kabupaten  Gresik  seluas  3,7  hektar  juga  dikuasai  oleh  Kodam  V/Brawijaya  untuk keperluan pangkalan militer ( Nusantaranews , 25 Oktober 2018).
Terbentuknya Bakorstanasda Jatim juga memiliki konflik internal di lingkungan institusinya. Melalui surat yang dikirimkan kepada anggota Bakorstanasda Jatim. Pada 9 Juli  1997,  Nur  Huda  selaku  perwakilan  dari  masyarakat  Kabupaten  Lamongan melaporkan bahwa terdapat oknum ABRI Letkol Sukamtomo melakukan pungutan liar kepada  pimpinan  Dewan  Pimpinan  Cabang  (DPC)  PPP,  DPC  Golkar  dan  DPC  PDI dengan alasan untuk biaya pengurusan penelitian khusus dan kelancaran menjadi anggota DPRD  Tingkat  II,  meminta  calon  legislatif  yang  ingin  lulus  dalam  penelitian  khusus dengan cara menuduh terlibat G30S, memungut uang kepada pegawai yang mengikuti penelitian khusus untuk mendapatkan promosi jabatan dan peserta calon perangkat desa (Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, 1997).
Laporan tersebut memaparkan, terdapat perampasan uang sebesar Rp. 250.000
hingga Rp. 5000.000. Perampasan tersebut berdampak honor petugas di Tempat Pemiliha Suara  (TPS)  tidak  dibayarkan.  Kekuasaan  Bakorstanasda  Jatim  sebagai  institusi  yang enggan  untuk  dikritik  oleh  masyarakat,  tampak  pada  laporan  tersebut  yang  tidak ditanggapi oleh Bakorstanasda Jatim. Nur Huda justru dituduh melecehkan misi ABRI dalam pemilu 1997. Tuduhan tersebut merupakan bentuk kekuasaan militer sebagai alat kekuasaan rezim Orde Baru yang dapat melakukan tindakan semena-mena kepada rakyat sipil. Akibatnya, rakyat sipil berada dalam dinamika kondisi tertekan.

## 3.3 Pembubaran  Badan  Koordinasi  Bantuan  Pemantapan  Stabilitas  Nasional (Bakorstanas) Daerah Jawa Timur
Kebijakan untuk menghapus peran sosial politik bagi ABRI, dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai kebijakan supremasi sipil untuk menyempurnakan kebijakan  penghapusan  Dwi  Fungsi  ABRI  agar  sesuai  dengan  fungsi  profesionalisme ABRI,  yaitu  hanya  di  bidang  pertahanan  (Adam  Sukarno,  2018:  34).  Pengikisan  hak prerogratif  militer  sebagai  alat  pengendali  kekuasaan  rezim  Orde  Baru  yaitu  dengan menghapus  Bakorstanas  dan  Litsus  (lembaga  peneitian  khusus).  Dua  kebijakan penghapusan Bakorstanas dan Litsus melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 38 tahun 2000 yang berisi tentang Penghapusan Bakorstanas dan Litsus (Peri Sandi H, Beni Setia, dan Saifur Rohman, 2013: 59).
Pembubaran  Bakorstanas  di  tingkat  daerah  juga  dibubarkan  melalui  Surat Perintah TNI No. Sprin/572/III/2000 tanggal 24 Maret tahun 2000 tentang Pembubaran Instansi  Bakorstanasda  di  wilayah  masing-masing,  maka  pada tanggal  5  April  2000  di Aula  Makodam  V/Brawijaya  dilasanakan  Rapat  Paripurna  Pembubaran  Instansi Bakorstasda  Jatim  yang  dipimpin  oleh  Mayjen  TNI  Sudi  Silalahi  selaku  Ketua Bakorstanasda Jatim dan Panglima Kodam V/Brawijaya dan dihadiri oleh kurang lebih 100  orang  anggota  Bakorstanasda  Jatim  (Badan  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Provinsi Jawa Timur, 2000).

## 4. Kesimpulan
Melalui analisis hegemoni negara rezim Orde Baru yang dipinjam dari Gramsci, kajian ini telah menunjukkan bahwa Bakorstanada Jatim memiliki peranan yang penting dalam  rezim  Orde  Baru.  Pada  pemerintahan  Orde  Baru  Bakorstanasda  Jatim  dijadikan sebagai alat kontrol kekuasaannya di tingkat daerah khususnya Jawa Timur. Keberadaan
(Dela Wulandari, Nurhadi Sasmita, Mrr. Ratna Endang Widuatie)
Bakorstanasda Jatim juga memiliki dampak negatif.
Dampak negatif yang ditimbulkan yatu Bakorstanasda Jatim dapat mengaburkan sisi  negatif  anggotanya  karena  enggan  menerima  kritik  dari  masyarakat  dan  dapat melakukan  tindakan  represif  kepada  rakyat  sipil,  seperti  kebebasan  masyarakat  dalam pemilihan umum menjadi terbatas. Para perwira militer dan pejabat yang berada di desa diwajibkan  untuk  memilih  Partai  Golkar  yang  merupakan  kunci  kemenangan  Golkar dalam pemilu.
Bakorstanasda Jatim juga terlibat ke dalam bisnis dan sengketa tanah di Jawa Timur. Konflik tanah yang melibatkan militer menjadi sebuah realitas konflik sosial yang menghadapkan  antara  rakyat  sipil  dengan  militer.  Dasar  perampasan  tanah  pada  masa Orde  Baru,  selain  terdapat  cap-cap  PKI/komunisme,  juga  terdapat  kebutuhan  tentara untuk mendapatkan fasilitas intansinya melalui perampasan kepada rakyat sipil.

## Daftar Pustaka
Abdullah,Taufik. Malam  Bencana  1965  dalam  Belitan  Krisis  Nasional  (Bagian  III Berakhir dan Bermula). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Jakarta. 2012.
Adam  Sukarno.  “Kebijakan  Politik  Presiden  Abdurrahman  Wahid  Tentang  Militer Indonesia  Tahun  1990-2001”, Skripsi pada  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu Pendidikan Univertsitas Jember. 2018.
Antara ,  “Presiden  Bentuk  Bakorstanas,  Tugas  Kopkamtib  Dinyatakan  Selesai”.  15
Desember. 2017.
Azka,  M.  Najib. Ketika  Moncong  Senjata  Ikut  Berniaga:  Laporan  Penelitian Keterlibatan  Militer  dalam  Bisnis  di  Bojonegoro,  Boven  Digoel,  dan  Poso. Jakarta: KontraS. 2004.
Badan  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Provinsi  Jawa  Timur.  “Juklak  Kapolri  tentang Penerbitan  SKTT  G30S/PKI  Bagi  Calon  Anggota  MPR/DPR/DPRD  TK I/DPRD TK II”. 1992.
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. “Laporan Hasil Rapat Paripurna Pembubaran Instansi Bakorstanasda Jatim”. 2000.
Badan  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Provinsi  Jawa  Timur.  “Laporan  Sembako,  Situasi Kamtibmas dan Bencana Alam”. 1998.
Badan  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Provinsi  Jawa  Timur.  “Lembar  Penerus  Disposisi
Perihal Aksi Kerusuhan Pemilu di Kabupaten Jember Tahun 1997”. 1997.
Cribb, Robert. Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966. Yogyakarta: Mata Bangsa.
2003.
Dipodisastro, Soemarno. Tritura dan Hanura: Perjuangan Menumbangkan Orde Lama dan Menegakkan Orde Baru. Jakarta: Yanense Mitra Sejati. 1997.
Hadi, Syamsul. Tragedi Bung Karno: Perjalanan Terakhir Sang Proklamator. Jakarta:
Simponi. 1978.
Kompas . “Keamanan dalam Negeri”. 11 September. 2014.
Kuntowijoyo. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 2003.
Merdeka.com. “Tragedi 1965 dan Lembaga Super Bernama Kopkamtib”, 25 Juli. 2012.
Nusantaranews . “Kodam Tanggapi Demo Tanah di Kantor Gubernur”, 25 Oktober. 2018. Sandi  H,  Peri,  Beni  Setia,  dan  Saifur  Rohman. Mata  Luka  Sengkon  Karta .  Depok:  PT Jurnal Sajak Indonesia. 2013.
Tempo, 1 Oktober 2012.