Jurnal Ilmu Administrasi Negara ISSN  2354-5798 ( Print ), 2654-5020 ( Online )
Vol. 8 No. 1 .Juni Tahun 2020
Available Online at https://ojs. umrah .ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v8i1.2271

## GAYA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM INSTANSI
PUBLIK: STUDI PADA KEPEMIMPINAN SUSI PUDJIASTUTI

## Aulia Hanadita Balkis
Departemen Ilmu Administasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas
Indonesia
Aulia.hanadita@ui.ac.id

## ABSTRAK
Pro  dan  Kontra  mengenai  kepemimpinan  perempuan  di  Indonesia  merupakan masalah  krusial  yang  selalu  diperbincangkan  setiap  tahunnya.  Kuatnya stereotype terhadap pemimpin yang harus berasal dari gender laki-laki yang bersifat tegas dan kuat membuat  pemimpin  perempuan  dianggap  sebelah  mata  di  masyarakat.  Penelitian  ini menggunakan metode pendekatan data kualitatif dan analisis deskriptif terhadap sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen serta sumber berita dari laman web. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah gender tidak  berpengaruh  dalam  kepemimpinan seseorang.  Susi  Pudjiastuti  sebagai  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  cenderung menggunakan  kepemimpinan  transformasional,  karena  memiliki  sifat  maskulinitas namun  mampu  menghasilkan  beberapa  program  yang  menguntungkan  bagi  seluruh bidang. Dalam masa kepemimpinannya, beliau berhasil mendapatkan prestasi kerja yang belum pernah didapatkan oleh menteri yang terdahulu.
Kata Kunci : Kepemimpimam Perempuan; Instansi Publik; Susi Pudjiastuti.

## ABSTRACT
Pros and cons of women's leadership in Indonesia is a crucial issue that is always discussed every year. The strong stereotype of leaders that must come from male gender that is firm and strong makes women leaders considered one eye in society. This study uses  a  qualitative  data  approach  and  descriptive  analysis  of  secondary  data  sources obtained from various documents and news sources from web pages. The results of this study are that gender has no effect on one's leadership. Susi Pudjiastuti as Minister of Maritime Affairs and Fisheries tends to use transformational leadership, because she has the character of masculinity but able to produce several programs that benefit all sectors. During  her  leadership,  she  managed  to  get  work  achievements  that  had  never  been obtained by the previous minister.
Keywords: women’s leadership; public agency; Susi Pudjiastuti.

## PENDAHULUAN
Kesetaraan gender merupakan sebuah tantangan yang selalu diperjuangkan dari tahun ke  tahun,  karena  posisi  perempuan  dianggap  belum  setara  dengan  laki-laki. World Economic  Forum  (WEF) mengkaji  isu  gender  gap  yang  terjadi  di  empat  sektor  yang memiliki  kontribusi  besar  dalam  negara,  yaitu  kesehatan,  pendidikan,  ekonomi,  dan pemberdayaan politik, hingga pada akhir tahun 2016 perkembangan isu gender gap masih dikategorikan  lambat  (Sitorus,  2016).  Jumlah  perempuan  yang  terlibat  dalam  peran kepemimpinan  hanya  34%  secara  global,  dimana  perempuan  secara  proporsional  lebih sedikit dibandingkan pria dalam angkatan kerja (DW.com, 2018).
Kepemimpinan  perempuan  dalam  suatu  negara  dimulai  pada    abad  ke19  oleh  para pejuang feminism liberal. Hal ini dikarenakan timbulnya kesadaran bahwa dalam suatu negara  dibutuhkan  kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Namun  perjuangan tersebut dianggap lemah karena pengaruh dari budaya maskulinitas (Astuti, 2019). Nilai- nilai  maskulinitas  yang  dominan  dianggap  menjadi  kriteria  utama  dalam  dunia  politik sehinga  politik  sering  kali  dianggap  dunia  maskulinitas  (Rifka,  2009).  Hal  tersebut mendorong  hadirnya  perempuan  yang  maskulin,  hasil  dari  pengaruh  peraturan  dalam lapangan kerja yang cenderung bersifat maskulin.
Perjuangan  perempuan  di  Indonesia  mulai  timbul  ketika  terdapatnya  organisasi perempuan  hingga  adanya  keterlibatan  perempuan  Indonesia  dalam    tatanan  negara (Irenewaty & Trimurtini, 2015). Pada saat ini, perempuan diperbolehkan untuk menjadi seorang pemimpin dalam tatanan struktur kabinet maupun legistlatif. Hal ini dibuktikan dalam “Kabinet Kerja” Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 yang memuat delapan menteri  perempuan  (Kompas.com,  2014).  Salah  satu  menteri  yang  memiliki  gaya kepemimpinan maskulin adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Menteri  Susi  Pudjiastuti  merupakan  menteri  kelautan  dan  perikanan  ke-6  di Indonesia.  Pada  saat  masa  kepemimpinannya,  beliau  dikenal  dengan  sosok  yang  tegas dan berani. Hal ini ditunjukan dengan tindakannya yang berani untuk menenggelamkan kapal  asing  yang  masuk  secara  illegal  di  Indonesia  (Hananya  &  Azzahra,  2017). Meskipun kepemimpin perempuan di Indonesia masih dianggap rendah, namun menteri Susi mampu membuktikan dengan kinerja yang baik.
Oleh karena itu, artikel ini akan membahas mengenai bagaimana gaya kepemimpinan Susi  Pudjiastuti  dalam  instansi  publik?  Tujuan  penulisan  artikel  ini  bertujuan  untuk mengetahui gaya kepemimpinan Susi Pudjiastuti dalam instansi publik. Kepemimpinan adalah  kemampuan  seseorang  untuk  mengerrakan  dan  mempengaruhi  seseorang  untuk mencapai  suatu  tujuan  (Sutikno,  2014).  Selain  itu  kepemimpinan  adalah  kemampuan seseorang  untuk  mempengaruhi  orang  lain,  dan  orang  yang  diperintahkannya mengikutinya  tanpa  adanya  kekerasan  terlebih  dahulu  (Moorhead  &  Griffin,  2013). Pendapat lain mengatakan bahwa kepemimpinan adalah bagaimana mempengaruhi orang lain  untuk  setuju  mengenai  apa  yang  dibutuhkan  untuk  dilakukan  dan  bagaimana mengerjakan tugas secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi (Yukl, 2010).
Dalam memimpin, seorang pemimpin memiliki tipe tersendiri yang membedakan antara pemimpin yang satu dengan yang lainnya. Berikut adalah tipe kepemimpinan:
a. Kepemimpinan Otoriter: Tipe kepemimpinan ini berifat sentralistik pada pemimpin sebagi  penentu  dan  pengendali  anggota  dan  kegiatan  organisasi  untuk  mencapai tujuan  organisasi.  Dalam  hal  ini,  anggota  organisasi  tidak  memiliki  hak  apapun, melainkan  hanya  memiliki  kewajiban  dan  tanggung  jawab  untuk  melaksanakan perintah pemimpin.
b. Kepemimpinan  Demokratis:  Tipe  kepemimpinan  ini  lebih  menekankan  pada manusia memiliki hak asasi yang sama.
c. Kepempinan  Bebas  ( Laissez  Faire ):  Tipe  kepemimpinan  ini  menganggap  bahwa setiap anggota organisasi memiliki kecakapan untuk membuat keputusan dan mampu mengurus  dirinya  masing-masing  dengan  sedikit  arahan  dalam  mengerjakan tugasnya.
Gaya kepemimpinan merupakan cara seseorang memimpin perilaku bawahan untuk mendorong  etos  kerja,  produktivitas  kerja  dalam  rangka  mencapai  tujuan  organisasi (Hasibuan, 2016). Terdapat beberapa jenis gaya kepemimpinan, diantaranya (Robbins & Judge, 2008):
a. Gaya  Kepemipinan  Kharismatik,  dimana  para  bawahan  memiliki  suatu  kesan tersendiri  kepada  pemimpin  mereka.  Ciri  dari  pemimpin  yang  memiliki  gaya kharismatik  adalah  visi  dan  artikulasi,  resiko  personal,  peka  terhadap  lingkungan, kepekaan terhadap kebutuhan pengikut, perilaku tidak konvensional.
b. Gaya Kepemimpinan Transaksional, yaitu pemimpin memberikan motivasi kepada bawahannya dengan cara membuat tujuan yang jelas dengan peran dan tugas. Terdiri atas:  a)  imbalan  kontingen,  b)  manajemen  berdasarkan  pengecualian  (aktif),  c) manajemen  berdasarkan  pengecualian  (pasif),  d) Laissez  Faire dengan  melepas tanggung jawab dan menghindari pembuatan keputusan.
c. Gaya  Kepemimpinan  Transformasional, yaitu  pemimpin lebih  memfokuskan  pada pengembangan para bawahannya dengan cara mengubah kesadaran bawahan untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara baru, membangkitkan dan mengeluarkan tindakan lebih untuk mencapai tujuan organisasi.
d. Gaya  Kepemimpinan  Visioner,  yaitu  pemimpin  membuat  visi  yang  realistis, kredibel, dan menarik untuk masa depan organisasinya.
Di  dunia,  jumlah  perempuan  lebih  mayoritas  dibandingkan  dengan  jumlah  pria. Apabila kapasitas perempuan yang banyak tersebut lebih dilibatkan dalam pengambilan keputusan,  maka  arahpolitik  juga  akan  berubah(Pudji,  2011).  Politik  akan  lebih  peka terhadap  masalah-masalah  yang  awalnya  dianggap  bukan  informasi  politik  seperti kesejahteraan  anak,  perlindungan  terhadap  reproduksi  perempuan,  dan  lain-lain. Kehidupan  politik  akan lebih  bernilai  karena  perempuan  cenderung  mementingkan  isu politik konvensional seperti ekonomi, pendidikan, perumahan, lingkungan, kesejahteraan sosial daripada politik keras seperti peningkatan tentara, perang, pembelian senjata, dan membuat senjata nuklir (Pudji, 2011).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penulisan  dilakukan  dengan  metode  pendekatan  data  kualitatif  dan analisis deskriptif terhadap sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen serta  sumber  berita  dari  laman  web.  Penelitian  deskriptif  kualitatif  merupakan  metode penulisan yang memiliki tujuan mendeskripsikan peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan serta menyajikan data secara faktual, sistematis, dan akurat(Bagong & Sutinah, 2005). Penulisan karya tulis ini merujuk pada pengumpulan data dilakukan dengan cara studi  kepustakaan  ( literature  review )  baik  sumber  primer,  yaitu  dokumen  yang  ditulis langsung  oleh  pengarang  serta  sumber  sekunder,  yaitu  dokumen  berupa  laporan  oleh pengarang (Hadi, 2005).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Susi Pudjiastuti Sebagai Pemimpin dalam Kementrian Kelautan dan Perikanan Pro  dan  kontra  mengenai  kepemimpinan  merupakan  permasalahan  yang  terus terjadi di Indonesia. Masyarakat Indonesia cenderung belum bisa menerima jika seorang perempuan menempati jabatan tinggi di instansi publik (Mewengkang, Mandey, & Ruru, 2016). Namun dalam implementasinya kepemimpinan perempuan pun dapat menjadi aset sosial bagi pembangunan bangsa. Selama masa kepemimpinannya, Susi Pudjiastutidikenal  memiliki  sifat  yang  tegas,  berani  dan  cenderung  menghasilkan kebijakan yang out of the box . Salah satu kebijakan tersebut adalah penenggelaman kapal nelayan illegal yang mencuri ikan di perairan Indonesia.
Dampak kebijakan Susi Pudjiastuti untuk menenggelamkan kapal nelayan asing tersebut  menimbulkan  ketegangan  hubungan  diplomasi  antara  Indonesia  dengan Vietnam. Hal ini dikarenakan selama tahun 2018 ditemukan 83 kapal milik Vietnam yang ditenggelamkan oleh Susi Pudjiastuti. Bahkan menurut data yang diperoleh dari Food and Agriculture  Organization  (FAO), terdapat  5400  kapal  yang  masuk  ke  Indonesia  untuk melakukan illegal  fishing (wwf.or.id,  2015).  Namun,  kebijakan  tersebut  membawa dampak  positif  terhadap  peningkatan  pendapatan  rata-rata  nelayan  Indonesia,  dimana dengan adanya kebijakan tersebut pendapatan para nelayan meningkat cukup pesat dari tahun 2015 hingga 2018. Berdasarkan data laporan KKP 2018, pada tahun 2015, rata-rata pendapatan  nelayan  sebesar  Rp  1,9  juta  setiap  bulan.  Pada  2016  pendapatan  tersebut meningkat menjadi Rpp 2,1 juta per bulan, kemudian pada tahun 2017 naik menjadi Rp 2,2 juta per bulan. Pada 2018, pendapatan rata-rata nelayan sebesar Rp 2,4 juta per bulan (Said, 2019).
Dalam masa kepemimpinannya Susi Pudjiastuti  mendapatkan penghargaan atas kinerjanya.  Beberapa  penghargaan  tersebut  diantaranya  adalah  menjadi Leaders  for  a Living  Planet  Awards yang  diberikan  dari World  Wide  Fund  for  Nature  (WWF) Internasional  pada  tahun  2016  atas  dasar  individy  yang  memberikan  kontribusi  yang besar  terhadap  konservasi  alam  dan  pembangunan  berkelanjutan  (wwf.or.id,  Susi Pudjiastuti  Terima  Penghargaan  WWF  Leaders  for  a  Living  Planet,  2016),  kemudian menjadi  bagian  dari  100  Pemikir  Terbaik  Dunia  versi  majalah Foreign  Policy .  Hal
tersebut  dikarenakan  keberanian  Susi  Pudjiastuti  dalam  memerangi  pencurian  ikan. Selain  itu,  Susi  Pudjiastuti  juga  menerima  penghargaan Peter  Benchley  Ocean Awards atas  dasar  visi  dan  kebijakan  pembangunan  ekonomi  dan  konservasi  laut  di Indonesia (Said, 2019).
Gaya Kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti
Dalam masa  kepemimpinannya,  Susi  Pudjiastuti  cenderung menggunakan  gaya kepemimpinan  transformasional.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  masa  kepemimpinannya, Susi  Pudjiastuti  cenderung  bersifat  sebagai  penggerak,  dan  memiliki  jiwa  yang maskulinitas (Nurchayati & Hariyanti, 2017). Susi Pudjiastuti cenderung menggunakan cara baru dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada sepertipenanggulangan illegal fishing yaitu dengan cara penenggelaman kapal serta larangan transshipment di tengah laut seperti yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas  Pemberantasan Illegal  Fishing (Isnurhadi,  2017).  Hal  ini  dilakukan  untuk memberikan efek jera kepada kapal asing yang masuk ke Indonesia tanpa izin. Namun, sebelum  kapal  tersebut  ditenggelamkan  kapal  tersebut  sudah  dibersihkan,  mesin  dan bahan  bakar  sudah  dipisahkan,  sehingga  penenggelaman  kapal  tidak  mencemari  laut karena  kapal-kapal  yang  ditenggelamkan  nantinya  akan  menjadi  tempat  bagi  ikan  dan diving site baru (Wijaya & Marta, 2019).
Dimana  dampak  dari  program  tersebut  justru  menguntungkan  para  nelayan, karena  pertumbuhan  perikanan  meningkat  hingga  mencapai  8,96%.  Pada  tahun  2014 pertumbuhannya 8,3%, kemudian meningkat menjadi 8,7%, lalu di tahun 2015 menjadi 8,96%.  Berdasarkan  perhitungan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  dibandingkan  dengan November  2014,  nilai  tukar  nelayan  pada  2015  mampu  mencapai  106,12%  sedangkan sebelumnya  hanya  104,2%  (BBCnews,  2016).  Akibat  dari  kenaikan  jumlah  ikan  di Indonesia  membuat  konsumsi  di  Indonesia  pun  meningkat  sebanyak  37,89  kg/kapita (Hafni  &  Sutjipto,  2019).  Hal  ini  merupakan  perubahan  yang  sangat  drastis  dilakukan oleh seorang Menteri Kelautan dan Perikanan, karena  meskipun kondisi ekonomi baik, sektor perikanan sebelumnya tidak pernah melebih 6%. Namun, ketika Susi Pudjiastuti menjadi  menteri  dengan  keadaan  ekonomi  yang  buruk  justru  dapat  meningkatkan pertumbuhan  perikanan  (BBCnews,  2016).  Selain  itu,  program  tersebut  juga  membuat terjadinya  penurunan  ekspor  ikan  di  Thailand  maupun  Filipina,  tetapi  ekspor  ikan Indonesia  jusru  meningkat.  Ekspor  ikan  tuna  Indonesia  kepada  Amerika  Serikat  (AS) selama Januari-September 2015 mengalami kenaikan sebesar 7,73%. Pada waktu yang sama ekspor Tuna Thailand dan Filipina ke Amerika Serikat justru mengalami penurunan sebesar 32,59%, sehingga menyebabkan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di sektor perikanan meningkat. PDB perikanan Januari-September 2015 meningkat menjadi 8,37%, jauh diatas rata-rata kenaikan PDB nasional yang hanya sebesar 4,73% (Agustinus & Idris, 2015).
Pemberantasan illegal  fishing yang  dilakukan  melalui  program  penenggelaman kapal  memberikan  dampak  positif  dalam  penegakan  hukum  (Efrtitadewi  &  Jefrizal, 2017). Salah satu dampak yang sangat siginifikan adalah berkurangnya sampah di laut Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan mayoritas  sampah  berasal  dari  kapal  illegal  besar yang
datang  ke  Indonesia  dan  membawa  sampah  yang  cukup  banyak.  Selain  itu,  Susi Pudjiastuti  juga  melakukan  kerja  sama  dengan  departemen  perhubungan,  lingkungan hidup,  dan  KPP  untuk  melakukan  sosialisasi  untuk  mengubah  budaya  agar  tidak membuangnya  ke  laut(Romadoni,  2015).  Sehingga,  Indonesia  berhasil  dinobatkan menjadi negara yang berhasil dalam pemberantasan illegal fishing oleh Perdana Menteri Norwegia (Republika.co.id, 2019).
Pada  saat  masih  menjabat  sebagai  menteri,  Susi  Pudjiastuti  cenderung menggunakan kepemimpinan transformasional. Hal ini dibuktikan dengan pada saat masa kepemimpinannya, Susi Pudjiastuti berhasil  memperoleh penghargaan dari Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST). Penghargaan tersebut diberikan  karena  Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan  merupakan  kementrian  pertama yang mengimplementasikan terobosan norma hak asasi manusia (HAM) dalam kebijakan pemerintah.  Pedoman  pelaksanaan  HAM  yang  dikeluarkan  oleh  Kementrian  Kelautan dan Perikanan juga sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh PBB.
Menurut  Susi,  dunia  bisnis  dibidang  perikanan  erat  kaitannya  dengan perlindungan  HAM.  Oleh  karena  itu,  Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan  sebagai pembuat kebijakan ingin memastikan bahwa hak-hak para nelayan lebih dihargai dengan cara  seluruh  Anak  Buah  Kapal  (ABK)  wajib  memiliki  BPJS  (Suryowati,  Susi  Dipuji, KKP Kementerian Pertama yang Peduli Soal HAM, 2015).
Dalam kepemimpinannya, Susi Pudjiastuti mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100  miliar  per  pulau  untuk  mengangkat  perekonomian  masyarakat  di  pulau  kecil  dan terluar  (Talumantak,  2018).  Daerah  yang  sudah  mengikuti  program  pengembangan  ini diantaranya  adalah  Simeulue,  Natuna,  Sangihe,  Merauke,  dan  Saumlaki.  Program pengembangan pulau kecil dan terluar ini merupakan prioritas dari Kementrian Kelautan dan  Perikanan  karena  pulau  tersebut  sangat  penting  untuk  kesatuan  NKRI.  Sebab  jika pulau tersebut dijual kepada negara lain maka Indonesia akan kehilangan batas wilayah (Suryowati, 2015).
Dalam  masa  kepemimpinannya,  Susi  Pudjiatuti  cenderung  mengeluarkan tindakan yang lebih seperti yang temuat dalam misinya. Salah satu misi Susi Pudjiastuti sebagi  menteri  adalah  mensejahterakan  para  nelayan  dan  memajukan  kesejahteraan rakyat Indonesia (Hadi, Syarifudin, & Alfath, 2018). Salah satu cara yang ditempuh untuk mewujudkan  visi  tersebut  adalah  dengan  cara  memberikan  gajinya  selama  menjabat menjadi  meteri  kepada  nelayan  tua,  panti  jompo,  dan  pembuatan  asuransi  bagi  para nelayan (Kristiadi, 2014). Hal tersebut dilakukan karena menurut Susi Pudjiastuti masih banyak nelayan yang memiliki kehidupan  yang kurang layak dan berada dibawah garis kemiskinan  (Widodo,  2009).  Sehingga  beliau  spontan  melakukan  tindakan  tersebut setelah menerima keluhan dari para nelayan.
Program  lain  yang  dibuat  oleh  Susi  Pudjiastuti  dalam  masa  kepemimpinannya adalah  membuat  perahu  bermuatan  5  hingga  30 gross  ton untuk  para  nelayan,  dan membantu membudidayakan perikanan. Selain itu juga, Susi Pudjiastuti membuat lemari es pendingin di beberapa daerah, kemudian membuat mesin es untuk kampung nelayan (BBC.com, 2016). Salah satu daerah yang telah dibuatkan mesin es adalah di kawasan
Muara Baru, Jakarta Utara. Dimana lemari es tersebut memiliki kapasitas 1.000 ton yang dibuat di atas lahan seluas 8.885 meter persegi dengan luas bangunan 5619 meter persegi yang terdiri dari 2 lantai dan 1 mezanin. Hal ini berfungsi untuk menampung ikan yang berasal dari sentra produksi, sehingga tidak menyebabkan ikan terbuang dan harga tetap stabil (Kumparan.com, 2019).

## PENUTUP
Pro dan kontra akan kepemimpinan yang dipimpin oleh perempuan merupakan isu  yang  selalu  menjadi  bahasan  setiap  tahunnya.  Namun,  melihat  dari  kinerja  Susi Pudjiastuti maka dapat dilihat bahwa perempuan pun mampu melakukan pekerjaan yang sama dengan seorang pria. Dalam masa kepemimpinannya, Susi Pudjiastusi cenderung menggunakan gaya kepemimpinan transformasional. Dimana beliau memiliki sifat yang tegas  dan  bersifat  sebagi  penggerak  sehingga  berhasil  menciptakan  beberapa  program yang  manfaatnya  dapat  dirasakan.  Hal  tersebut  menampik  bahwa  pemimpin  bahwa kepemimpinan yang tegas dan kuat dalam memegang kuat prinsip kedaulatan khususnya di instansi publik tidak hanya dimiliki oleh pemimpin laki-laki. Sehingga kedepan dalam pemilihan  atau  penunjukan  pemimpin  perempuan  di  instansi  publikselayaknya  sudah tidak lagi mempertentangkan antara laki-laki dan perempuan karena tidak releven terkait dengan kemampuan dan kinerja yang berdampak pada pencapaian organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustinus, M., & Idris, M. (2015, Desember 29). Ini Dampak Kebijakan Menteri Susi Perangi  Illegal  Fishing .  Retrieved  Mei  16,  2020,  from  DetikFinance: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3106647/ini-dampak-kebijakan- menteri-susi-perangi-illegal-fishing
Astuti,  R.  P.  (2019).  Optimalisasi  Pemberdayaan  Perempuan  dalam  Kepemimpinan Efektif. Jurnal An-Nisa Vol.12 , 12.
Bagong, S., & Sutinah. (2005). Metode Penelitian Sosial Berbagai AlternatifPendekatan. Yogyakarta: Pustaka.
BBC.com. (2016, Maret 5). Susi Pudjiastuti: pemerintah harus berani buat moratorium reklamasi . Retrieved Juni 13, 2020, from BBC:
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160305_indonesia_wwc_ menteri_susi
BBCnews. (2016, Maret 5). Susi Pudjiastuti: pemerintah harus berani buat moratorium reklamasi . Retrieved Mei 16, 2020, from BBC NEWS:
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160305_indonesia_wwc_ menteri_susi
DW.com. (2018, Desemberr 18). WEF: Kesetaraan Gender di Dunia Kerja Masih Perlu 'Lebih 200 Tahun' . Retrieved Mei 14, 2020, from DW.COM:
https://www.dw.com/id/wef-kesetaraan-gender-di-dunia-kerja-masih-perlu-lebih- 200-tahun/a-46784378
Efrtitadewi, A., & Jefrizal, W. (2017). Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah
Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Selat Vol. 4 No.2 , 144- 272.
Hadi, S. (2005). Statistik II. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Hasibuan, M. S. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. . Jakarta: PT Bumi Aksara. Hadi, S., Syarifudin, T. Y., & Alfath, T. P. (2018). Perlindugan Hak Asasi Manusia dalam  Reklamasi  di  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil. Jurnal  Unnes  Vol.2 No.2 , 219.
Hafni,  R.  D.,  &  Sutjipto,  V.  W.  (2019).  Faktor-Faktor  Komunikasi  Persuasif  Susi Pudjiastuti  dalam  Membangun  Kepercayaan  Masyarakat  Untuk  Mengkonsumsi Ikan. Jurnal Perspektif Komunikasi Vol. 3 No.2 , 119-124.
Hananya,  K.  A.,  &  Azzahra,  F.  S.  (2017).  Indonesia  sebagai  Kekuatan  Menengah: Komparasi Respon Indonesia terhadap Illegal Fishing dan Laut Tiongkok Selatan.
Jurnal Hubungan Internasional Vol. 10, No.2 , 58.
Isnurhadi, M. R. (2017). Sekuritisasi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan  Indonesia  di  Era  Pemerintahan  Joko  Widodo. Jurnal  Hubungan Internasional Unair Vol.10, No.2 , 13-15.
Irenewaty, T., & Trimurtini, W. (2015). Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia pertama th 1928 di Yogyakarta . Perpustakaan FIS .
Kompas.com.  (2014,  Oktober  27). 8  Kursi  Menteri  Perempuan  di  Kabinet  Kerja, Terbanyak  dalam  Sejarah .  Retrieved  Mei  14,  2020,  from  Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2014/10/27/01430051/8.Kursi.Menteri.Perempu an.di.Kabinet.Kerja.Terbanyak.dalam.Sejarah
Kristiadi.  (2014,  November  1). Susi  Hibahkan  Gaji,  Nelayan  Renta  Sambut  Gembira . Retrieved Mei 16, 2020, from medcom.id:
https://www.medcom.id/nasional/daerah/nbwYBZEK-susi-hibahkan-gaji-nelayan- renta-sambut-gembira
Kumparan.com. (2019, Oktober 10). Susi Pudjiastuti Resmikan Cold Storage Raksasa:
Ini Bisa Disewa . Retrieved Juni 13, 2020, from Kumparan.com: https://kumparan.com/kumparanbisnis/susi-pudjiastuti-resmikan-cold-storage- raksasa-ini-bisa-disewa-1s1jXtdi7k6/full
Mewengkang, L., Mandey, J., & Ruru, J. M. (2016). Peranan Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik (Studi Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasan Selatan). Jurnal Administrasi Publik Vol. 2, No. 044 , 3.
Nurchayati, Z.,  &  Hariyanti,  N.  (2017).  Analisis  Resepsi  dan  Identitas  Kepemimpinan Perempuan. Jurnal Sosial Vol.18, No. 1 , 115-116.
Moorhead, & Griffin. (2013). Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat.
Pudji, A. T. (2011). Konstruksi Gender Dalam Realitas Sosial. Semarang: Unnes Press.
Republika.co.id.  (2019,  September  29). Pemberantasan  Ilegal  Fishing,  Norwegia Apresiasi  Indonesia .  Retrieved  Juni  13,  2020,  from  Republika.co.id: https://republika.co.id/berita/pyl65u423/pemberantasan-ilegal-fishing-norwegia- apresiasi-indonesia
Romadoni,  A.  (2015,  Oktober  20). Menteri  Susi:  Indonesia  Juara  1  Pemberantasan Illegal Fishing . Retrieved Mei 16, 2020, from Liputan6.com: https://www.liputan6.com/news/read/2344777/menteri-susi-indonesia-juara-1- pemberantasan-illegal-fishing#
Rifka. (2009). Spirit Feminis dalam Berpolitik. Yogyakarta.
Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). Perilaku Organisasi Edisi ke-12. Jakarta: Salemba Empat.
Sutikno, S. M. (2014). Pemimpin dan Gaya Kepemimpinan. Lombok: Holistica.
Said,  A.  A.  (2019,  Agustus  19). Susi  Pudjiastuti,  Menteri  Nyentrik  yang  Paling Berpengaruh  di  Twitter .  Retrieved  Mei  15,  2020,  from  katadata.co.id: https://katadata.co.id/berita/2019/08/19/susi-pudjiastuti-menteri-nyentrik-yang- paling-berpengaruh-di-twitter
Suryowati, E. (2015, Agustus 20). Menteri Susi Gelontorkan Rp 100 Miliar untuk Pulau- pulau Terluar . Retrieved Mei 16, 2020, from Kompas.com:
https://money.kompas.com/read/2015/08/20/113500826/Menteri.Susi.Gelontorka n.Rp.100.Miliar.untuk.Pulau-pulau.Terluar
Suryowati, E. (2015, November 30). Susi Dipuji, KKP Kementerian Pertama yang Peduli Soal HAM . Retrieved Mei 16, 2020, from Kompas.com:
https://money.kompas.com/read/2015/11/30/134234926/Susi.Dipuji.KKP.Kement erian.Pertama.yang.Peduli.Soal.HAM
Sitorus, A. V. (2016). Dampak Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Kemsos Vol.2, No.1 , 94.
Talumantak, P. (2018). Penegakan Hukum terhadap Pulau-Pulau Terluar Indonesia untuk Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lex Et Societatis Vol.6, No. 10 , 138-139.
Widodo,  S.  (2009).  Stratego  Nafkah  Rumah  Tangga  Nelayan  dalam  Menghadapi Kemiskinan. Jurnal Kelautan Vol.2, No.2 , 150-153.
Wijaya, C., & Marta, D. (2019, Mei 4). Menteri Susi kembali tenggelamkan kapal: 'Ini way out yang sangat cantik untuk bangsa kita, menakutkan untuk bangsa lainnya' . Retrieved Mei 16, 2020, from BBC News:
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48131222
wwf.or.id. (2015, Maret 23). Memberantas Pelaku Kejahatan Perikanan . Retrieved Juni 12,  2020,  from  WWF:  https://www.wwf.or.id/?38242/Memberantas-Pelaku- Kejahatan-Perikanan
wwf.or.id. (2016, September 18). Susi Pudjiastuti Terima Penghargaan WWF Leaders for a Living Planet . Retrieved Juni 12, 2020, from WWF: https://www.wwf.or.id/?50982/Susi-Pudjiastuti-Terima-Penghargaan-WWF-
Leaders-for-a-Living-Planet