Share: Social Work Jurnal VOLUME: 9
HALAMAN: 28-36 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i1.20008

## KOMPETENSI KULTURAL DALAM PEKERJAAN SOSIAL PASCA BENCANA
Marcelino Vincentius Poluakan 1 , Nurliana Cipta Apsari 2 , Santoso Tri Raharjo 3
1. Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjaradjaran marcelinopoluakan86@gmail.com
2. Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id
3. Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran santoso.tri.raharjo@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Dalam praktek pekerjaan sosial, seorang pekerja sosial membutuhkan pengetahuan dan keterampilan  tertentu.  Salah satu dari pengetahuan dan keterampilan tersebut adalah  kompetensi kultural. Konsep tentang kompetensi kultural telah dikenal dan menjadi bagian dari pekerjaan sosial sejak lama  terutama di tempat-tempat dimana tingkat etnisitas dan kelompok marginal yang tinggi. Dengan dimilikinya kompetensi kultural, seorang pekerja sosial dapat  memahami, menerima dan menghargai  sasaran pekerjaannya  yang berbeda secara sosial dan kultural. Indonesia  sebagai  negara dengan  tingkat  keanekaragaman yang tinggi  membutuhkan pekerja-pekerja sosial yang memiliki kompetensi kultural. Melalui artikel ini, penulis ingin menggali sejauh mana kompetensi kultural telah diimplementasikan oleh pekerja sosial  dalam praktek pekerjaan sosial di Indonesia. Penulis akan mengambil ruang lingkup pekerjaan sosial pasca bencana untuk menggali kompetensi kultural pekerja sosial. Metode yang digunakan berupa kajian literatur dan dokumen. Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi kultural sangat relevan untuk diimplementasikan di Indonesia karena kondisi masyarakat yang majemuk dan beranekaragam. Oleh karena itu, pekerja sosial perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan sehingga memiliki kompetensi kultural.
Kata kunci: Kompetensi Kultural, Pekerja Sosial, Pekerjaan Sosial Pasca Bencana

## ABSTRACT
In the social work practice, social worker require certain knowledge and skills. One of those is cultural competence. The concept of cultural competence have been acknowledged and a part of social work for a long time, especially where the level of ethnicity and marginal groups is high. By  cultural competencies, a social worker can understand, accept and appreciate the work goals that are socially and culturally different. Indonesia as a country with a high level of diversity requires social workers who have cultural competence. Through this article, the author are willing to explore the extent to which cultural competence has been implemented in the social work practice in Indonesia. The author will take the scope of post-disaster social work to explore the cultural competencies of social workers. The method used is study of literature and other relevant document. Based on the study, it can be concluded that cultural competence is very relevant to be implemented in Indonesia because of the diversity of the society. Therefore, social workers need to be equipped with knowledge and skills so that they have cultural competence.
Keywords: Cultural Competence, Social Workers, Post-Disaster Social Work
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 9
HALAMAN: 28-36 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i1.20008

## PENDAHULUAN
Pekerjaan sosial memiliki kaitan erat dengan  kompetensi kultural.  Pada praktiknya, pekerja sosial dan  klien  dapat berasal dari berbagai latar belakang sosial  ekonomi  dan kultural  yang berbeda. Seorang pekerja sosial akan bertemu dengan berbagai kelompok dengan latar belakang suku, bahasa, budaya, agama  dan ras serta kelompok marginal seperti anak jalanan, pengemis, pemulung, penderita  AIDS, dan sebagainya.  Berbagai latar belakang kondisi dan permasalahan di atas merupakan hal yang lumrah ditemukan dalam praktik pekerjaan sosial.
Praktik pekerjaan sosial secara global menyasar berbagai kelompok. Joanna A. Bettman, Gloria Jacques dan Caren J. Frost dalam bukunya International Social Work Practice (2013:2)  telah mengidentifikasi praktik-praktik pekerjaan sosial dalam konteks global. Dalam setiap bab memuat sasaran pekerjaan sosial yang umumnya ada di  berbagai negara seperti kelompok anak yang rentan, kelompok wanita yang mengalami pelecehan, kelompok orang dewasa yang kecanduan zat-zat terlarang, dan sebagainya.
Berhadapan dengan keberagaman situasi dan permasalahan di atas, seorang pekerja sosial harus kembali kepada maksud  dari  pekerjaan sosial. Tujuan dari pekerjaan sosial adalah untuk membantu orang lain mengatasi persoalan dan situasi yang mereka alami. Tujuan lainnya adalah memungkinkan orang untuk mengakses sumber- sumber dan layanan yang mereka butuhkan (Zastrow, 2001:5).  Tujuan tersebut menjadi sebuah motivasi bagi pekerja sosial untuk tetap berkomitmen  terhadap pekerjaan sosial apapun kondisi klien yang temuinya.
Sejalan dengan keterkaitan pekerjaan sosial dan kompetensi kultural di atas, di berbagai tempat  di dunia  terjadi  peningkatan  dalam hal perbedaan kultural. Hal ini  menyebabkan pemahaman dan praktek  pekerjaan sosial lintas budaya tumbuh secara signifikan.  Selain itu, muncul diskusi antara pendidik, peneliti maupun praktisi pekerjaan sosial tentang  arti penting dari
pekerjaan sosial lintas budaya dalam literatur pekerjaan sosial saat ini (Yan, 2005:181).
Banyak negara di dunia yang memiliki keberagaman secara sosial dan kultural, salah satunya Indonesia. Indonesia  merupakan negara yang  beragam karena  terdapat  berbagai  suku bangsa, agama, kemampuan ekonomi, dan bahkan ras yang tersebar dalam wilayah geografi yang sangat luas. Fakta tersebut menggambarkan bahwa keanekaragaman sosial dan kebudayaan di Indonesia (Syaifuddin, 2006:3-4).
Keberagaman tersebut harus terus dirawat karena  memberikan banyak manfaat.  Feit (2010:1) menangkap bahwa keberagaman merupakan kenyataan yang harus dihadapi. Lebih jauh, keberagaman bisa menjadi kekuatan dalam praktik pekerjaan sosial bersama  kelompok- kelompok dengan berbagai permasalahannya masing-masing.
Salah satu masalah yang umum terjadi adalah kemiskinan. Kemiskinan dapat diatasi dari berbagai sisi. Dari sisi pekerjaan sosial, strength based perspective memungkinkan  penyandang masalah kemiskinan menggunakan kekuatannya dalam memecahkan masalah kemiskinan (Ishartono, 2017:52).
Masalah  lain yang juga  dapat diatasi dengan memaksimalkan kekuatan dari perbedaan yang ada adalah  bencana.  Ketika bencana alam terjadi, berbagai pihak tanpa melihat latar belakang  sosial dan kultural bahu membahu berpartisipasi dalam penanggulangannya. Di sini nampak  bagaimana  masyarakat  Indonesia yang berbeda-beda  dapat bersatu padu  mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa.
Indonesia memang merupakan salah satu negara yang rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, puting beliung dan lain- lain.  Berdasarkan  informasi kejadian bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan  Bencana (BNPB), rekapitulasi kejadian bencana periode Januari-November 2018 berjumlah 2.308 kejadian (BNPB, 2018:2). Dua bencana alam dahsyat yang terjadi baru-baru
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 9
HALAMAN: 28-36 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i1.20008
ini  adalah gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 29 Juli 2018 dan gempat  bumi dan tsunami Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018.  Berdasarkan update data  oleh BNPB,  korban  gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat per 17 Agustus 2018 berjumlah 483 korban jiwa serta 1.413 korban luka. Sedangkan korban gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah per 11 Oktober 2018 berjumlah 2.073 korban jiwa serta 10.679 korban luka (BNPB, 2018).
Bencana alam tersebut mengakibatkan berbagai infrastruktur dan fasilitas menjadi rusak seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, pasar, jalan, aliran listrik, telekomunikasi  dan lain-lain.  Gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat mengakibatkan kerusakan pada 71.740 unit rumah, 671 unit fasilitas pendidikan, 128 unit fasilitas peribadatan dan 52 unit fasilitas kesehatan. Sedangkan gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Selatan mengakibatkan kerusakan pada 67.310 unit rumah, 662 unit fasilitas pendidikan, 99 unit fasilitas peribadatan dan 22 unit fasilitas kesehatan (BNPB, 2018).
Akibat kerusakan-kerusakan tersebut berbagai pelayanan menjadi terhambat  sehingga masyarakat tidak bisa menjalankan kehidupan setiap hari dengan normal. Misalnya, sekolah dan rumah sakit yang rusak mengakibatkan proses belajar mengajar serta pelayanan kesehatan terganggu.
Dalam mengatasi situasi pasca bencana di atas, pemerintah melalui  setiap kementerian dan lembaga mengambil berbagai kebijakan dalam rangka  penyelesaian terbaik dan tercepat agar kehidupan masyarakat  bisa segera pulih. Berdasarkan pers rilis BNPB tanggal 7 Agustus 2018 tentang update gempa Lombok, upaya cepat tanggap darurat telah dilakukan terutama untuk layanan kesehatan, logistik, kebutuhan dasar, pendidikan darurat, jaringan listrik dan komunikasi dan sebagainya. Sedangkan untuk bencana Palu dan Donggala, berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri, pemerintah
setempat menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari berlaku dari 28 September hingga 11 Oktober 2018. Penetapan ini agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki kemudahan akses dalam penyerahan logistik, personel dan anggaran.
Pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai pihak mulai dari swasta hingga negara luar untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi  pasca bencana.  Salah satu pihak yang terlibat aktif dalam penanganan pasca bencana Palu dan Donggala adalah Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kesos Nasional. Bantuan yang diberikan oleh Forum CSR antara lain unit pompa air listrik, unit tandon air 1200 liter, dan unit genset.
Pekerjaan sosial juga tidak bisa lepas dari setting kebencanaan. Karakteristik utama praktik pekerjaan sosial yang menekankan pada “individu dan interaksinya dengan lingkungan”, dapat diterapkan baik dalam kegiatan prabencana (pencegahan, mitigasi,  kesiapsiagaan), saat terjadi bencana (respon darurat) maupun pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi) (Tukino, 2013:109).
Dalam setting kebencanaan, pelayanan sosial sangat dibutuhkan terutama dalam rangka melakukan rehabilitasi terhadap korban bencana atau disebut praktik pekerjaan sosial pasca bencana.  Praktik tersebut dapat berbentuk Pembentukan atau pengembangan forum warga/keluarga pengungsi korban bencana alam, pelatihan-pelatihan penanganan masalah serta Pelatihan keterampilan usaha, pemberian bantuan modal usaha, dan pendampingan dalam pengembangan usaha (Tukino, 2013:106-107).
Dalam rangka pekerjaan sosial pasca bencana di atas, pelayanan sosial pasca bencana membutuhkan tenaga-tenaga pekerja sosial yang tidak hanya dibekali  dengan pengetahuan dan keterampilan  dalam mendampingi para korban bencana alam,  tapi juga dengan  kompetensi kultural.  Artikel ini akan mengeksplorasi mengapa seorang pekerja sosial perlu dibekali dengan kompetensi kultural dalam konteks pasca
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 9
HALAMAN: 28-36 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i1.20008
bencana. Kemudian, apa pentingnya kompetensi kultural  bagi praktek pekerjaan mereka  dalam konteks kebencanaan di Indonesia.

## METODE
Artikel ini disusun dengan menggunakan kajian literatur dan dokumen, yaitu literatur berupa buku-buku, makalah, ataupun jenis tulisan lainnya dan juga kajian terhadap berbagai macam dokumen yang terkait dengan topik kompetensi kultural, penghargaan terhadap perbedaan, serta peran pekerjaan sosial pasca bencana.

## TINJAUAN KONSEPTUAL

## 1. Kompetensi Kultural
Dalam  praktik  pekerjaan sosial, banyak konsep yang melekat  dengannya. Salah satunya adalah konsep kompetensi kultural. Kompetensi kultural telah lama dikenal dan masuk dalam kurikulum pendidikan pekerjaan sosial. Para pekerja sosial pun telah mengimplementasikan kompetensi kultural yang dimilikinya dalam praktek pekerjaan sosial karena situasi klien yang makin beragam.
Dalam praktek pekerjaan sosial, kompetensi tentang kultural, kompetensi tentang budaya dan sensitivitas etnis telah lama dimasukkan dalam literatur dan kurikulum pekerjaan sosial. Hal tersebut penting karena dengan pengetahuan tersebut seorang pekerja sosial akan lebih sensitif dan empati terhadap kebutuhan-kebutuhan dari klien (Nylund, 2006:28). Selain itu, seorang pekerja sosial dapat memahami bahwa kelompok yang menjadi sasaran pekerjaan sosial berhak untuk mengekspresikan identitas mereka sendiri tanpa dipengaruhi oleh budaya atau nilai baru yang dibawa oleh para pekerja sosial. Hal ini meliputi juga hak untuk tetap berpegang pada warisan, tradisi dan bahasa mereka (Reisch, 2008:798).
Kompetensi kultural seorang pekerja sosial tidak lepas dari peran organisasi dimana pekerja sosial tersebut berada. Organisasi layanan manusia harus selalu menanamkan kompetensi kultural kepada setiap pekerjanya. Kompetensi
kultural bisa diberikan lewat pendidikan formal dan informal serta praktek bersama dengan orang- orang yang memiliki latar belakang sosial kultural yang berbeda. Praktek tersebut untuk melatih seorang pekerja sosial untuk peka dan belajar menghargai perbedaan yang ada.
Untuk membantu memahami pengertian kompetensi kultural, W. Sue dan rekan-rekannya telah mencoba menggarisbawahi beberapa dimensi. Dimensi yang pertama adalah kesadaran dan sensivitas terhadap perbedaan antara nilai- nilai yang dibawa oleh seorang pekerja sosial dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh klien. Dimensi yang kedua adalah pengetahuan tentang lingkungan praktek, metode-metode pertolongan dan budaya dari klien. Dimensi yang ketiga adalah keterampilan dalam komunikasi verbal dan nonverbal (Yan,  2005:182). Dari definisi di atas, terdapat dua elemen penting yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kedua elemen tersebut harus dilatih sebagai sebuah kecakapan oleh seorang pekerja sosial.
National Association of Social Workers (NASW), sebuah organisasi pekerja sosial profesional di Amerika Serikat, telah mengeluarkan standar-standar bagi kompetensi kultural dalam praktek pekerjaan sosial. Standar dan indikator tersebut diharapkan menjadi dasar dan pegangan bagi para pekerja sosial ketika dengan situasi lapangan yang beragam. Standar- standar  tersebut menjadi sebuah tuntutan sebagaimana seorang pekerja sosial dihadapkan pada tanggung jawab etis untuk menjadi seorang yang kompeten secara kultural  (National Association of Social Workers, 2015:7). Dalam menghadapi situasi lapangan yang beragam dari berbagai aspek, sudah seharusnya seorang pekerja sosial dibekali dengan kompetensi kultural.
Dari berbagai standar yang ada, ada dua standar dalam kaitannya dengan kondisi kemajemukan dan keragaman di Indonesia. Yang pertama adalah pengetahuan lintas budaya yaitu pekerja sosial harus memiliki pengetahuan dan pemahaman lintas budaya serta terus mengembangkannya. Pengetahuan tersebut meliputi sejarah, tradisi, nilai, sistem keluarga,
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 9
HALAMAN: 28-36 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i1.20008
dan ekspresi artistik seperti ras dan etnisitas. Selain itu kelompok imigran atau pengungsi, kelompok suku, orientasi seksual, identitas dan ekspresi jender, kelas sosial, kemampuan mental dan fisik dari setiap kelompok budaya (National Association of Social Workers, 2015:24).
Yang kedua adalah keterampilan lintas budaya yaitu sekumpulan keterampilan- keterampilan dan teknik-teknik  baik mikro, mezzo dan makro yang menunjukkan pemahaman dan penghormatan terhadap pentingnya budaya dalam praktek, kebijakan dan penelitian  (National Association of Social Workers, 2015:28).  Kompetensi kultural tidak hanya dibatasi pada level praktek dengan klien saja. Kompetensi kultural bisa diimplementasikan pada level kebijakan khususnya untuk kesejahteraan sosial serta ke level penelitian yang akan memberi banyak sumbang saran bagi pengembangan pendidikan dan praktik pekerjaan sosial.
Dalam konteks praktek pekerjaan sosial di Indonesia, kompetensi kultural bagi pekerja sosial menjadi relevan untuk dibahas serta diimplementasikan. Pekerjaan sosial yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang beragam dan majemuk membutuhkan suatu kompetensi kultural yang baik dan memadai. Dengan  demikian, seorang pekerja sosial bisa memiliki pengetahuan dasar dalam menghadapi berbagai macam karakteristik dalam budaya serta nilai-nilai yang dipegangnya.
Di bidang  pendidikan  pekerjaan sosial, kompetensi kultural telah banyak dibahas dalam kurikulum pendidikan pekerjaan sosial walaupun belum disusun secara sistematis sebagai pedoman bagi pekerja sosial profesional di Indonesia. Pekerja sosial diharapkan telah dibekali kompetensi ini sebelum turun ke lapangan  baik secara formal maupun informal.  Pengetahuan informal bisa diperoleh lewat relasi dengan yang berbeda latar belakang    Di sisi lain, hingga  kini belum banyak penelitian maupun evaluasi tentang implementasi kompetensi kultural terutama dalam konteks Indonesia yang majemuk dan beranekaragam.
Dalam konteks regulasi, kompetensi kultural  telah dimuat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial. Di dalamnya secara eksplisit dinyatakan bahwa salah satu sikap yang dibutuhkan oleh seorang pekerja sosial adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.

## 2. Peran Pekerjaan Sosial Pasca Bencana
Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 27  menyatakan  bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Amanat tersebut membuka peluang bagi pekerja sosial untuk terlibat dalam penanganan bencana baik pra- bencana, masa tanggap darurat, maupun pasca bencana.
Peran pekerja sosial pasca bencana sangat diperlukan karena orang yang terdampak bencana sangat membutuhkan dukungan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Seorang pekerja sosial membantu korban yang luka maupun mereka yang ditinggalkan oleh korban yang meninggal, memulihkan sarana transportasi, mengumpulkan informasi tentang bencana, dan membantu kelompok-kelompok yang rentan. Pekerja sosial juga dapat membantu pemerintah dalam kelancaran distribusi uang tunai, penyediaan rumah sementara bagi korban, serta konseling bagi korban  yang selamat  (Javadian, 2007:335).
Dalam sebuah studi yang dilakukan terhadap peran pekerja sosial pasca bencana gempa bumi di Taiwan tahun 1999, ditemukan bahwa pekerja sosial mempunyai peran dan fungsi yang sangat signifikan baik dalam tahap penyelamatan maupun pemulihan (Chou, 2003:14). Adapun peran tersebut terutama dalam mendukung individu dan keluarga, menghubungkan kebutuhan para korban bencana dengan sumber dengan sumber daya yang ada dan memudahkan aksesnya,  mencegah masalah fisik dan mental yang parah, mencegah individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan komunitas
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 9
HALAMAN: 28-36 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i1.20008
dari keterpurukan, dan mengintervensi perubahan sistem mikro dan makro untuk meningkatkan kehidupan klien (Chou, 2003:15).
Pekerja sosial yang akan terjun dalam pemulihan pasca bencana tentunya harus dibekali dengan kemampuan dalam hal penyelamatan dan pemulihan. Hal tersebut bisa diperoleh lewat pendidikan dan pelatihan.  Jika tidak, seorang pekerja sosial tidak akan memahami prosedur standar dalam menangani korban setelah bencana terjadi.  Dalam studi yang dilakukan terhadap peran pekerja sosial pasca bencana gempa bumi di Taiwan tersebut, ditemukan bahwa kebanyakan pekerja sosial yang berasal dari Taiwan tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam penanganan pasca bencana (Chou, 2003:14).
Profesi pekerjaan sosial memiliki peran penting khususnya pada saat pasca bencana. Peran tersebut misalnya upaya pemulihan kondisi psikologis korban bencana, khususnya mengatasi trauma dan pemulihan kondisi sosial, serta pengembangan kemandirian korban bencana (Tukino,  2012:100-101).  Salah satu contoh adalah saat Kementerian Sosial menerjunkan dua puluh empat Pekerja Sosial Supervisor (SPV) PKH ke Palu, Donggala dan Sigi, Sulawesi Tengah dalam rangka penanganan korban bencana darurat gempa, tsunami, dan likuifaksi Palu, Donggala dan Sigi. Tenaga pekerja sosial tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan psikososial kepada warga terdampak bencana dan dapat beradaptasi ulang dengan kondisi yang telah membuat mereka traumatis.

## PEMBAHASAN
Konsep kompetensi kultural dan penghormatan terhadap perbedaan di atas sangat dibutuhkan oleh pekerjaan sosial dalam pelayanan sosial terutama dengan meningkatnya kesadaran akan perbedaan secara sosial dan kultural.  Pekerjaan sosial di berbagai bidang membutuhkan kompetensi-kompetensi tersebut. Salah satunya contohnya adalah dalam pekerjaan sosial pasca bencana.
Penanganan pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana (UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Bab I Pasal 1).
Dalam proses rehabilitas dan rekonstruksi,  berbagai bentuk  pelayanan sosial kepada korban bencana dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta atau LSM. Pihak-pihak yang memberikan pelayanan sosial tidak memandang latar belakang sosial dan kultural dari sasaran layanan yang mereka berikan. Sebaliknya, korban bencana sebagai penerima layanan sosial tidak akan mempertanyakan latar belakang sosial dan kultural dari pemberi layanan sosial. Kedua unsur tersebut lebih mengutamakan kesembuhan baik fisik dan psikis serta terpenuhinya berbagai kebutuhan lain seperti sandang, pangan dan papan.
Di sinilah implementasi kompetensi kultural  dari  seorang pekerja  sosial dimana ada sikap menghormati dan menghargai serta tidak membeda-bedakan siapa yang akan menerima layanan sosial serta siapa yang akan memberikan layanan sosial. Sikap menghormati dan menghargai tersebut merupakan awal dari nilai penerimaan  satu dengan yang lain. Apapun kondisi dan latar belakang sosial kultural dari individu, kelompok maupun komunitas yang dilayani, mereka tetap berhak mendapat pelayanan (Piccard, 1983:10).
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 9
HALAMAN: 28-36 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i1.20008
Dalam proses rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana, pemerintah Indonesia juga sering melibatkan  badan atau lembaga non-pemerintah baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki Basisdata Tiga Puluh Delapan Lembaga untuk Kesiapsiagaan Nasional Penaggulangan Bencana.  Lembaga-lembaga tersebut terdiri dari kementerian/lembaga, lembaga usaha, organisasi masyarakat dan lembaga internasional  (BNPB, 2015).
Pelibatan  berbagai lembaga di atas telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Di dalamnya termuat upaya pasca bencana yaitu rehabilitasi yang mana membuka kesempatan kepada lembaga usaha dan lembaga internasional untuk berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (pasal 28-30).
Dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Bantuan dari luar negeri untuk penanganan pasca bencana memiliki mekanismenya tersendiri. Mekanisme tersebut telah diatur dalam regulasi tentang penanggulangan bencana yaitu UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 30 ayat 3 serta PP No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana. Pihak internasional yang akan membantu dalam penanggulangan bencana harus mematuhi tata cara, proses pelaksanaan hingga pengawasan yang telah diatur dalam regulasi di atas. Satu hal yang paling penting adalah pihak internasional harus tetap memperhatikan latar belakang sosial, budaya dan agama masyarakat setempat (pasal 30 ayat 2).  Hal ini telah sesuai dengan tuntutan dalam kompetensi kultural untuk tetap menghormati akar budaya klien yang dilayani.
Terbukanya peluang bagi pihak luar negeri untuk berpartisipasi dalam penanganan
pasca bencana di Indonesia berarti terbuka juga pintu bagi orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda seperti suku, agama, ras, dan sebagainya. Mereka yang datang dari berbagai wilayah memiliki keprihatinan yang sama sehingga tidak pilih-pilih tempat dalam pelayanan mereka. Di sini terwujud dimensi kultural dari pekerjaan sosial dimana orang yang berasal  dari latar belakang yang berbeda akan saling bertemu sebagai pekerja sosial dan penerima layanan. Namun, satu hal yang harus diperhatikan adalah masuknya berbagai pihak dari luar harus tetap menghormati budaya dan nilai lokal yang dipegang oleh masyarakat setempat.
Regulasi di atas menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan telah mengakomodir berbagai pihak yang ingin berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Mereka melihat bahwa penanganan pasca bencana merupakan tanggung jawab semua pihak. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memegang peran utama dalam mengkoordinasikan penanganannya. Pemerintah membuka diri terhadap pihak non- pemerintah maupun pihak internasional yang memiliki niat baik untuk meringankan beban pemerintah dalam penanggulangan pasca bencana.
Di sisi lain, para pekerja sosial juga telah dibekali oleh kompetensi kultural  yang sangat dibutuhkan ketika mereka terjun dalam pelayanan sosial lintas kultural.  Dalam konteks bencana, pelayanan sosial merupakan upaya untuk merehabilitasi masyarakat pasca bencana agar dapat mengatasi berbagai persoalan pasca bencana seperti trauma, kekurangan makanan, tidak adanya  layanan pendidikan dan kesehatan dan sebagainya. Dalam konteks dan budaya Indonesia, pekerja sosial yang telah dibekali oleh kompetensi kultural setidaknya telah memiliki pengetahuan tentang suku-suku di Indonesia serta nilai dan budaya yang dimilikinya. Ketika terjun dalam penanganan pasca gempa di Lombok misalnya, seorang pekerja sosial sudah harus
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 9
HALAMAN: 28-36 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i1.20008
memahami apa yang menjadi kebiasaan masyarakat di Lombo serta nilai-nilai apa yang mereka hormati.

## SIMPULAN
Kompetensi kultural sangat relevan untuk dibicarakan dalam konteks Indonesia. Sebagai negara yang majemuk dan beranekaragam, kompetensi tersebut perlu dimiliki oleh setiap pekerja sosial. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan adanya kompetensi  tersebut. Sebaliknya, tanpa adanya kompetensi  tersebut, seorang pekerja sosial akan mengalami kesulitan dalam hal memberikan intervensi berbasis kearifan, nilai dan budaya lokal. Intervensi yang maksimal  juga harus mempertimbangkan latar belakang  sosial kultural dari klien yang ditanganinya. Jika tidak akan ada jarak sosial dan kultural antara pekerja sosial dan kliennya. Proses pemulihan juga tidak akan berpedoman  pada nilai-nilai dan budaya yang diyakini oleh klien.
Kompetensi kultural  membuat pekerja sosial terbuka bagi siapa saja dari berbagai latar belakang sosial dan kultural.  Pekerja sosial bisa memilih intervensi sesuai dengan kekhasan yang dimiliki oleh kliennya. Dengan demikian, pekerja sosial tidak akan mengganti nilai dan budaya yang diyakini oleh kliennya. Dengan adanya saling pemahaman akan perbedaan akan terhindar dari konflik-konflik  yang bernuansa sosial dan kultural antara pekerja sosial dan kliennya.
Di samping itu, kompetensi kultural harus diberikan sejak dini. Kurikulum pendidikan untuk pekerjaan sosial harus didesain sedemikian rupa sehingga  mencerminkan kompetensi tersebut. Penelitian-penelitian tentang implementasi dan manfaat kompetensi tersebut perlu didukung sehingga dapat memberikan masukan bagi perkembangan kompetensi seorang pekerja sosial.  Kementerian terkait hingga asosiasi pekerja sosial di Indonesia juga diharapkan dapat mendukung sepenuhnya penguatan kompetensi kultural bagi pekerja sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 2015. Profil Sumberdaya Kesiapsiagaan Nasional Dalam Penanggulangan Bencana Tahun 2015 .
Bettmann, Joanna E.  2013. International Social Work Practice: Case Studies from Global Context (eds) . New York: Routledge.
Feit, Marvin D. 2010. Capturing the Power of Diversity (eds) . New York: Routledge.
Furnivall, J. S. 1956. Colonial Policy and Practice . New York: New York University Press.
National Association of Social Workers. 2015. Standards and Indicators for Cultural Competence in Social Work Practice . Washington DC: National Association of Social Workers.
Piccard, Betty J. 1983. An Introduction to Social Work . Illinois: The Dorsey Press
Zastrow, C. & Kirst-Ashman, K. K. 2007.
Understanding Human Behaviour and the Social Environment . California: Thomson Brooks/Cole

## Jurnal
Chou, Yueh-Ching. 2003. Social Worker Involvement in Taiwan’s 1999 Earthquake Disaster Aid: Implications for Social Work Education . Social Work & Society Vol 1 Issue 1.
Javadian, Reza. 2007. Social work responses to earthquake disasters:  A  Social  Work Intervention in Bam, Iran . International Social Work Vol. 50 (3).
Ishartono, Rusyidi Binahayati, & Rahardjo, Santoso Tri. 2017. Potret Orang Miskin dari Perspektif Kekuatan . Share Vol. 7
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 9
HALAMAN: 28-36 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i1.20008
Nylund, David. 2006. Critical Multiculturalism, Whiteness and Social Work: Towards a More Radical View of Cultural Competence . Journal of Progressive Human Service Vol. 17 No. 2
Reisch, Michael. 2008. From  Melting Pot to Multiculturalism: The Impact of Racial and Ethnic Diversity on Social Work and Social Justice in the USA . British Journal of Social Work Vol. 38
Swank, Eric (etc.). 2001. Student Acceptance of a Multicultural Education: Exploring the Role of a Social Work Curriculum, Demographics, and Symbolic . Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work Vol. 10 (2)
Syaifuddin, Achmad Fedyani. 2006. Membumikan Multikulturalisme di Indonesia . Etnovisi Vol. 2 No. 1
Tukino. 2013. Pekerjaan Sosial dalam Setting Kebencanaan . Share Vol. 3 No. 2
Yan, Miu Chung. 2005. Rethinking Self- Awareness in Cultural Competence: Toward a Dialogic Self in Cross-Cultural Social Work . Families in Society

## Internet
https://www.bnpb.go.id/pers-rilis-tanggal-7- agustus-update-gempa-lombok
https://www.kemsos.go.id/berita/bantuan-forum- csr-bagi-korban-gempa-di-palusulawesi- tengah

## Lain-lain
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Info Bencana: Informasi Bencana Bulanan Teraktual . November 2018.