## Foramadiahi: Jurnal Kajian Pendidikan Keislaman
Volume: 11 Nomor: 1 ISSN: 1907-2740, E-ISSN: 2613-9367 DOI: xxx xxxx xxxx

## Urgensi Pluralisme Dalam Beragama
Bagi Masyarakat Indonesi
Amanan Soleman Saumur
IAIN Ternate amanansoleman@iain-ternate.ac.id
Abstract
As  a  very  pluralistic  country  in  the  world,  the  country  of  Indonesia  is  inhabited  by  various ethnic groups and various religions which until now remain exist and become an example for all countries in the world as countries that have many differences as explained above, but they still  live  in  togetherness  and  stay  in  harmony.  It  is  undeniable  that  the  potential  for  conflict must  remain  in  the  midst  of  communities  that  have  many  differences,  the  Ambon,  Poso conflicts,  and  even  conflicts  that  have  occurred  in  North  Maluku  in  1999  including  the  last one that occurred in Tolikara Papua is evidence that the potential for conflict must watch out for. To provide a comprehensive understanding to the public about how to respond to existing differences,  the  concept  of  pluralism  should  be  introduced  to  the  community  early  on.  The concept of pluralism should be dialogue between religious communities that exist. The forum for religious harmony must be intensively and regularly held meetings to discuss in as much detail as possible how to teach each Ummah about the diversity and differences that must be understood  by  each  adherent  of  the  existing  religion.  Some  conflicts  that  have  occurred including in North Maluku are valuable lessons for all of us, that the impact of the conflict is only detrimental to all parties. Victims of property lives and good relations between religious communities  are  damaged,  with  the  conflict  should  make  us  increasingly  understand  each other that difference is a blessing for
us.
Keywords: The beauty of pluralism

## Abstrak
Sebagai Negara yang sangat majemuk di Dunia, Negara Indonesia dihuni oleh berbagai suku bangsa  dan  berbagai  agama  yang  hingga  kini  tetap  eksisis  dan menjadi    contoh  bagi  semua Negara di Dunia sebagai Negara yang memiliki banyak perbedaan seperti telah dijelaskan di atas, akan tetapi mereka tetap hidup dalam kebersamaan dan tetap rukun. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa potensi konflik pasti tetap ada di tengah-tengah masyarakat yang  memiliki banyak  perbedaan  tersebut,  konflik  Ambon,  Poso,  bahkan  konflik  yang  pernah  terjadi  di Maluku Utara pada tahun 1999 termasuk terakhir yang terjadi di Tolikara Papua  merupakan bukti bahwa potensi konflik tersebut harus diwaspadai. Untuk memberikan pemehaman yang komprehensif  kepada  masyarakat  tentang  bagaimana  menyikapi  perbedaan-perbedaan  yang ada,  maka  konsep  pluralism  seyogiyanya  diperkenalkan  kepada  masyarakat  sejak  dini. Konsep pluralism hendaknya didialogakn antar ummat beragama yang ada. Forum kerukunan ummat  beragama  harus  seacar  intensif  dan  berkala  melakukan  pertemuan-pertemuan  untuk membicarakan  sedetail  mungkin  bagaimana  mengajarakan  masing-masing  ummat  tentang keberagaman dan perbedaan yang mesti dipahami oleh masing-masing penganut agama yang ada.  Beberapa  konflik  yang  pernah  terjadi  termasuk  di  Maluku  Utara  merupakan  pelajaran
yang berharga untuk kita semua, bahwa dampak dari konflik tersebut hanya merugikan semua pihak.  Korban  nyawa  harta serta  hubungan  baik  antar  ummat  beragama  menjadi  rusak, dengan  konflik  tersebut  hendaknya  membuat  kita  semakin  saling  memahami  satu  sama  lain perbedaan itu sebuah rahmat bagi kita.
Kata Kunci : Indahnya pluralisme

## I. Pendahuluan
Permasalahan  antar  kelompok  telah  menjadi perhatian  dari  berbagai  pihak  di  Indonesia. Pemerintah dan juga lembaga-lembaga tertentu  yang berada di  Indonesia  telah melakukan berbagai usaha dalam menjawab permasalah hubungan antar kelompok di negeri Nusantara ini,  yang  pada  dasarnya  adalah  wilayah  yang  terbungkus  oleh  lingkungan  multikultural. Akan tetapi, dalam pandangan masyarakat awam, langkah yang ditempuh oleh pihak-pihak yang  harus  bertanggung  jawab  tersebut,  terkesan  tidak  memberikan  hasil.  Hal  ini  dinilai dari fakta dan realita yang ada, terutama yang diketahui dari berbagai media massa, bahwa masalah konflik antar kelompok ini tidak pernah menemukan titik temu untuk menyatakan damai.
Salah  satu  masalah  yang  sangat  sensitif,  berhubungan  dengan  konflik  antar kelompok  ini,  adalah  permasalahan  agama.  Karena  dianggap  sebagai  suatu  kepercayaan yang  sakral  dan  suci,  dan  berlandaskan  kepada  keyakinan  dan  moralitas  agama  tersebut, banyak  konflik  yang  terjadi  di  masyarakat.  Bahkan  dalam  beberapa  kasus  telah  terjadi proses  kriminalisasi  terhadap  kelompok-kelompok  minoritas  oleh  kelompok  dominan, dengan mempermasalahkan penodaan suatu agama dan mengganggu ketertiban umum.
Penelitian dilakukan ini didasarkan dengan beberapa alasan dan tujuan yang kemudian akan dipaparkan  dalam  uraian  latar  belakangs dan  permasalahan.  Diharapkan  dengan  uraian berikut akan memberikan gambaran tentang tujuan penelitian ini.
Di  Indonesia―struktur  masyarakatnya  merupakan masyarakat  majemuk,  terdiri  atas berbagai suku bangsa, ras, kelompok, dan agama―muncul praktek -praktek eksklusi sosial.
Praktek  eksklusi  berdasar  agama  ini  menyebabkan  pengabaian,  pengasingan  dan pencabutan  hak  atas  orang  atau  sekelompok  orang  disebabkan  oleh  pemahaman  tentang agama.  Praktek  eksklusi  ini  sering  menimpa  kelompok  minoritas  yag  memiliki  aliran kepercayaan dan kelompok sekte keagamaan  yang berbeda dari apa  yang  telah ditentukan oleh  negara.  Pihak  yang  mempunyai  daya  untuk  melakukan  praktek  eksklusi  sosial terhadap kaum minoritas ini adalah kaum dominan (kelompok agama yang berkuasa) demi memperoleh kekuatan dan perhatian dari penguasa. Pluralitas agama di Indonesia ini di satu sisi  menjadi  kekayaan  bangsa  namun  di  sisi  lain  juga  menjadi  ancaman  yang  berbahaya karena dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial di masyarakat, bahkan disintegrasi nasional.
Di  beberapa  wilayah,  integritas  masyarakat  masih  tertata  dengan  kokoh.  Kerjasama  dan toleransi  antar  agama  terjalin  dengan  baik,  didasarkan  kepada  rasa  solidaritas, persaudaraan, kemanusiaan, kekeluargaan dan kebangsaan. Namun hal ini hanya sebagian kecil  saja  karena  pada  kenyataannya  masih  banyak  terjadi  konflik  yang  disebabkan berbagai faktor yang kemudian menyebabkan disintegrasi dalam masyarakat.
Banyak  konflik  yang  terjadi  di  masyarakat  Indonesia  disebabkan  oleh  pertikaian  karena agama.  Contohnya  tekanan  terhadap  kaum  minoritas  (kelompok  agama  tertentu  yang dianggap  sesat,  seperti  Ahmadiyah)  memicu  tindakan  kekerasan  yang  bahkan  dianggap melanggar  Hak  Asasi  Manusia.  Selain  itu,  tindakan  kekerasan  juga  terjadi  kepada perempuan,  dengan  menempatkan tubuh  perempuan  sebagai  objek  yang  dianggap  dapat merusak  moral  masyarakat.  Kemudian  juga  terjadi  kasus-kasus  perusakan  tempat  ibadah atau  demonstrasi  menentang  didirikannya  sebuah  rumah  ibadah  di  beberapa  tempat  di Indonesia, yang mana tempat itu lebih didominasi oleh kelompok agama tertentu sehingga kelompok agama minoritas tidak mendapatkan hak.
Permasalah  konflik  dan  tindakan  kekerasan  ini  kemudian  mengarah  kepada  pertanyaan mengenai kebebasan memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam UUD 1945, pasal 29 Ayat 2, sudah  jelas  dinyatakan  bahwa  setiap  warga  negara  memiliki  hak  yang  sama  dalam memeluk agama dan akan mendapat perlindungan dari negara.
Pada awal era Reformasi, lahir kebijakan nasional yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Namun secara perlahan politik hukum kebijakan keagamaan di negeri ini mulai bergeser kepada ketentuan yang secara langsung membatasi kebebasan beragama. Kondisi ini kemudian menyebabkan terulangnya kondisi yang mendorong menguatnya pemanfaatan kebijakan-kebijakan  keagamaan  pada  masa  lampau  yag  secara  substansial  bertentangan dengan pasal HAM dan konstitusi di Indonesia.
Hal  ini  lah  yang  dilihat  sebagai  masalah  dalam  makalah  ini,  yaitu  tentang  konflik  antar agama  yang  menyebabkan  tindakan  kekerasan  terhadap  kaum  minoritas  dan  mengenai kebebasan  memeluk  agama  dan  beribadah  dalam  konteks  relasi  sosial  antar  agama. Penyusun  mencoba  memberikan  analisa  untuk  menjawab  masalah  ini  dilihat  dari  sudut pandang kerangka analisis sosiologis: teori konflik.
Dalam melihat hubungan antar agama ini, terdapat dua kerangka analisis yang dipakai oleh sosiolog, yaitu Struktural Fungsional dan Teori Konflik.

## 1. Struktural Fungsional
Pendekatan ini menitikberatkan pada fungsi agama dalam struktur yang saling kait mengait di  masyarakat.  Teori  ini  merujuk  kepada  pendapat  Durkheim,  yaitu  terdapat  tiga  fungsi utama  agama:  a).  sebagai  perekat  sosial,  b).  sebagai  kontrol  sosial,  c).  sebagai  pemberi makna dan tujuan.

## 2. Teori Konflik
Analisis  ini  menggarisbawahi  peran  agama  dalam  menciptakan  ketidaksetaraan  dalam masyarakat.  Marx  berpendapat  bahwa  agama  hanya  alat  untuk  menanamkan  kesadaran palsu  (false  consciousness)  agar  supaya  orang-orang  dapat  menerima  permasalahan  sosial di dunia ini dan berharap terus pada datangnya dunia yang lebih baik.
Agama  juga  dipandang  sebagai  alat  bagi  kaum  elite  politik  untuk  mempertahankan kekuasaannya  (agama,  kekuasaan,  dan  politik  memiliki  hubungan  yang  erat).  Karena
perebutan  kekuasaan dalam  suatu  negara  akan  terus  berlangsung,  agama-agama  berlomba untuk semakin mendekatkan diri dengan sumber-sumber kekuasaan dari masa ke masa.
Dalam  makalah  ini,  penyusun  akan  menganalisa  masalah  relasi  (hubungan)  antar  agama dari sudut pandang teori konflik. Teori ini membantu menjelaskan penyebab dari pola-pola relasi yang konfliktual antar kelompok agama. Pendekatan ini juga dapat menjelaskan dua fenomena  yang  bersifat  paradoks,  yaitu  agama  yang  di  satu  sisi  merupakan  perekat  sosial namun di sisi lain merupakan penyebab utama terjadinya disintegrasi.
Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah: mengapa konfik bisa terjadi?. Melihat kepada masalah hubungan antar agama ini, tentu pertanyaan itu harus bisa dijawab terlebih dahulu untuk  mencari  langkah  yang  tepat  untuk  menanggulangi  masalah-masalah  yang  erat kaitannya dengan masyarakat yang multi-budaya.
Menjawab  pertanyaan  ini,  penyusun  mencoba  menguraikan  analisa  berdasarkan  teori konflik Marx,  yang mana dikatakan bahwa di dalam suatu masyarakat dapat dijumpai hal yang dianggap baik oleh suatu golongan atau kelompok, tetapi bersifat relatif, yang berarti kebaikan itu belum tentu baik pula di mata masyarakat lain (golongan atau kelompok lain). Manusia  cenderung  untuk  berusaha  mendapatkan  hal-hal  yang  dianggap  baik  (menurut hemat  mereka  sendiri)  tadi.  Karena  itulah  bisa  menimbulkan  persaingan  antara  individu satu  dengan  individu  yang  lain  atau  kelompok  yang  satu  dengan  kelompok  lain,  yang mencakup  suatu  proses  untuk  mendapatkan  kekayaan,  kekuasaan,  atau  kedudukan. Dan biasanya  suatu  yang  dianggap  baik  ini  adalah  sesuatu  yang  menyangkut  kepentingan
kelompok yang berkuasa (atau bisa dikatakan kelompok yang dominan). Marx menganggap bahwa proses pertikaian ini adalah proses pertentangan kelas.
Agama  menjadi  salah  satu faktor  penyebab  terjadinya  disintegrasi.  Marx  mengatakan bahwa analisis konflik menggarisbawahi peran  agama dalam menciptakan ketidaksetaraan dalam  masyarakat.Namun,  sesuai  dengan  ketentuan  hak  asasi,  agama  adalah  sebuah kebebasan  bagi  pemeluknya  untuk  menentukan  keyakinan  dan  kepercayaannya.  Berbicara mengenai  HAM,  berarti  membicarakan  hal  yang  terkait  dengan  kebutuhan  biologis (sandang, papan, pangan) dan juga terpenuhinya kebutuhan mental spiritual (rohani), yaitu kepercayaan atau agama.
Agama  terkait  dengan  keyakinan,  yang  mana  keyakinan  ini  sangat  dijunjung  tinggi  dan dijaga  oleh  penganutnya.  Seseorang  dijadikan  pemeluk  agama  yang  sama  dengan  orang tuanya  sejak  lahir.  Sosialisasi  terhadap  agama  mencakup  nilai-nilai,  aturan,  tata  cara, upacara/ritual  dan  sebagainya  yang  harus  dituruti.  Dalam  kelompok  agama  tersebut, kesucian agama dipegang oleh suatu kekuasaan otoritas yang dimiliki oleh pemuka-pemuka agama  (ulama  atau  paus),  yang  terkadang  perkataan  (fatwa)  dari  para  pemuka  agama  ini tidak  terbantahkan dan  diikuti  oleh  semua  penganutnya.  Selain  itu  adanya  perkawinan antara  agama  dengan  negara  sehingga  agama  memiliki  kekuasaan  yang  besar  (contohnya pada  negara-negara  yang  memiliki  agama  mayoritas,  seperti  Indonesia.  Atau  daerah  yang memiliki agama mayoritas, seperti Islam di Aceh, atau Kristen di Papua).
Penanaman  tentang  agama  ini  dimulai  sejak  lahir  dan  anak-anak,  melalui  jalur  sistem pendidikan  nasional.  Norma  dan  aturan  agama  tersebut  sudah  menjadi  hal  yang  lumrah
dalam  pola  pikr  masyarakat  umumnya.  Hal  inilah  kemudian  yang  dapat  memicu  konflik apabila  sedikit  saja  ada  gerakan  yang  menentang  arus  dari  norma  dan  aturan-aturan tersebut.  Konflik  ini  kemudian  mengarah  kepada  tindakan  kekerasan  kepada  kelompok- kelompok  tertentu  yang  dianggap  menyimpang  atau melanggar  norma  agama  yang  telah berlaku  di  suatu  masyarakat.  Hal  itu  bisa  kita  lihat  contoh  pada  kasus  pengusiran  warga terhadap  tokoh  aliran  Salafi  di  Lombok  Barat,  pada  tanggal  12  Mei  2008,  disebabkan perbedaan pandangan atau praktik keagamaan.
Pengaruh dominasi  juga  menjadi  penting  dalam  masalah  ini.  Terkadang  di  suatu  daerah yang  bermayoritas  memeluk  agama  tertentu  akan  menekan  kelompok  minoritas  yang memeluk agama lain. Ketentuan perundang-undangan dan aturan serta norma dilandaskan pada  ketentuan  dan norma  agama  yang  dominan  di  daerah  itu.  Contohnya  di  Aceh  yang menerapkan  hukum  Islam.  Kemudian,  tekanan  terhadap  kaum  minoritas  ini  juga mengungkung  kebebasan  mereka  untuk  menjalankan  ibadah.  Kelompok  yang  memeluk agama  mayoritas  merasa  terganggu  apabila ada  kelompok  minoritas  yang  menjalankan ibadah  menurut  agama  dan  kepercayaan  mereka,  apalagi  berencana  untuk  membangun tempat  ibadah.  Situasi  seperti  ini  juga  dapat  menyulut  tindak  kekerasan,  contohnya pengrusakan komlpeks Pura Sengkareng di Lombok Barat, pada tanggal 16 Januari 2008.
Kuatnya  pengaruh  norma  agama  ini  juga  memperngaruhi  tindakan  kekerasan  terhadap perempuan.  Banyak  tindakan  kekerasan  kepada  perempuan  yang  disebabkan  tafsir  agama dan  patriarkhis  dan  pandangan  materialis  yang  menempatkan  tubuh  perempuan  sebagai objek. [9] Mereka  yang  berpandangan  seperti  ini  menganggap  bahwa  tubuh  perempuan
dapat merusak moral masyarakat karena dapat memicu syahwat. Selain itu ada juga kasus di  daerah  tertentu  (yang  kekuatan  agama  mayoritasnya  berkuasa)  yang  memaksakan perempuan  mengenakan  jilbab,  seperti  di  Aceh. Contoh  yang  cocok  dengan  masalah  ini adalah  UU  pornografi  yang  disyahkan  pada  tanggal  30  Oktober  2008. Peraturan  ini kemudian menuai banyak kritikan dari berbagai pihak terkait dengan kebebasan berkespresi dan persoalan diskriminasi.
Tiga  uraian  di  atas  (tentang  perbedaan  paham  agama,  pembangunan  tempat  ibadah,  serta UU pornografi) semakin menegaskan implikasi dari teori konflik, yang mengatakan bahwa agama dapat menjadi pemicu ketidaksetaraan dalam masyarakat. Di satu pihak mengatakan hal itu benar namun pihak yang lain tidak berpendapat demikian sehingga memicu konflik.
Mengenai  kebebasan  memeluk  agama  dan  menjalankannya,  tentu  menjadi  pertanyaan kembali,  apa  faktor  yang  menyebabkan  konflik  tetap  saja  terjadi  meskipun  peraturan, ketentuan,  serta  UU  tentang  kebebasan  beragama  telah  ditetapkan.  Seharusnya,  sesuai logika,  tentu  dengan  adanya  UU  tentang  kebebasan  beragama, tidak  mungkin  terjadinya konflik. Namun kenyataan serta data-data yang ada berkata lain.
Dalam menjawab pertanyaan yang kedua ini, penyusun mencoba melihatnya dari pendapat Marx,  yang  mengatakan  bahwa  agama  adalah  kendaraan  politik  kaum  elite  dalam mempertahankan status quonya.
Sebagai  contoh,  dari  data  Laporan  Tahunan  Kehidupan  Beragama  di  Indonesia  Tahun 2008,  pada  bulan  Juni  2008,  Menteri  Agama,  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Jaksa  Agung
mengeluarkan  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  yang  membatasi  langkah  gerak anggota dan  pengurus  Jemaat  Ahamdiyah  Indonesia.  Masalah  yang  dianggap  sebagai  penodaan agama  ini  diawali  oleh  konflik  antar  masyarakat  dan  kemudian  berlanjut  ke  pengadilan. Pada  tingkat  tertentu,  sudah  jelas  bahwa  MUI  (yang  pastinya  akan  menegakkan  hukum- hukum  Islam)  dan  beberapa  ormas  keislaman  dan  kelompok  kepentingan  memiliki  andil besar  untuk  mendorong  proses  munculnya  tuduhan  penodaan  agama  Islam  di  tingkat masyarakat  sipil.  Hal  ini  kemudian  menyebabkan  sebagian  kasus  konflik  di  tingkat masyarakat  (umumnya  di  lingkungan  masyarakat  yang  tidak  mengerti  tentang  masalah multi-budaya) jatuh kepada usaha penyerangan atau tindakan kekerasan kepada kelompok minoritas (Ahmadiyah) tersebut.
Selain itu bisa kita lihat contoh pada beberapa kasus lain seperti pentingnya agama dalam menentukan  siapa  berhak  memilih  siapa  dalam  jabatan  publik,  yang  mana  hal  ini mengakibatkan ketegangan antar kelompok keagamaan. Seperti  yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat, puluhan aktivis organisasi Islam menolak rencana pengangkatan  Viktor,  S.H  sebagai  ketua  Pengadilan  Negeri  (PN)  Kabupaten  Pasaman Barat,  disebabkan  perbedaan  agama.  Menurut  mereka,  di  negeri  Minangkabau  yang mayoritas  berpenduduk  muslim  tidak  sepatutnya  memiliki  seorang  pemimpin  yang beragama  Kristen.  Contoh  lain  adalah  kasus  Rudolf  M.  Pardede,  mantan  Gubernur Sumatera Utara, yang sempat menyerukan masyarakat untuk memilih calon gubernur yang seiman (Kristen).
Politisasi agama di dalam Pemilu juga menjadi salah satu faktor timbulnya konflik. Banyak kaum elite yang menggunakan agama untuk mendukung kepentingan mereka, atau dengan agama  pemerintah  dapat  menentukan  kebijakan.  Akan  tetapi  penggunaan  dasar  agama  ini tentu  hanya  berdasar  pada  satu  agama  tertentu  saja  (mayoritas)  yang  dapat  menimbulkan kecemburuan sosial. Contohnya MUI di empat propinsi di Kalimantan merekomendasikan bahwa  Golput  adalah  tindakan  yang  dilarang  agama.  Meskipun  kekritisan  umat  dan pemimpin  agama  cukup  tinggi  dalam  hal  politisasi  agama,  namun  usaha-usaha  ke  arah politisasi agama masih terus terjadi
Dari  contoh-contoh  di  atas,  kita  dapat  melihat  implikasi  dari  teori  konflik  Marx  yang menyatakan  bahwa  agama  menjadi  kekuatan  kaum  elite  politik  atau  kelompok-kelompok tertentu untuk mempertahankan pengaruhnya (kekuasaannya) sehingga akan terjadi konflik karena  kaum  minoritas  akan  melakukan  brontak  untuk  merebut  kekuasaan  (sesuai  dengan teori dialektis).
Penyebab  terakhir  yang  mungkin  bisa  menjadi  bahan  renungan  adalah  kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makna pluralisme itu sendiri. Oleh karenanya, masyarakat lebih mementingkan apa yang baik untuk agama atau golongan yang mereka anut. Di sini lah  dituntut  kebijakan  dari  pemerintah  untuk  mengambil langkah  dalam  menyelesaikan masalah ini.  Seyogyanya  pemerintah  mengambil  langkah  untuk  menanamkan  makna pluralisme  tersebut  kepada  masyarakat  melalaui  sistem  pendidikan  nasional  dan  dimulai dari usia dini.
II. Pembahasan

## A. Berbagai Perspektif Pluralisme Agama
Berbicara tentang hubungan antar agama, wacana pluralisme agama menjadi perbincangan utama. Pluralisme agama sendiri dimaknai secara berbeda-beda di kalangan cendekiawan Muslim Indonesia, baik secara sosiologis, teologis maupun etis.
Secara  sosiologis,  pluralisme  agama  adalah  suatu  kenyataan  bahwa  kita  adalah  berbeda- beda,  beragam  dan  plural  dalam  hal  beragama.  Ini  adalah  kenyataan  sosial,  sesuatu  yang niscaya dan tidak dapat dipungkiri lagi. Dalam kenyataan sosial, kita telah memeluk agama yang  berbeda-beda.  Pengakuan  terhadap  adanya pluralisme  agama  secara  sosiologis  ini merupakan  pluralisme  yang  paling  sederhana,  karena  pengakuan  ini  tidak  berarti mengizinkan pengakuan terhadap kebenaran teologi atau bahkan etika dari agama lain.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Rasjidi bahwa agama adalah masalah yang tidak dapat  ditawar-tawar,  apalagi  berganti.  Ia  mengibaratkan  agama  bukan  sebagai  (seperti) rumah  atau  pakaian  yang  kalau  perlu  dapat  diganti.  Jika  seseorang  memeluk  keyakinan, maka  keyakinan  itu  tidak  dapat  pisah  darinya.  Berdasarkan  keyakinan  inilah,  menurut Rasjidi,  umat  beragama  sulit  berbicara  objektif  dalam  soal  keagamaan,  karena  manusia dalam  keadaan involved (terlibat).  Sebagai  seorang  muslim  misalnya,  ia  menyadari sepenuhnya  bahwa  ia involved (terlibat)  dengan  Islam.  Namun, Rasjidi  mengakui  bahwa dalam  kenyataan  sejarah  masyarakat  adalah multi-complex yang  mengandung religious pluralism, bermacam-macam agama. Hal ini adalah realitas, karena itu mau tidak mau kita harus  menyesuaikan  diri,  dengan  mengakui  adanya religious  pluralism dalam  masyarakat Indonesia.
Dapat  dicermati  bahwa  Rasjidi  tidak  memandang  adanya  pertemuan dalam  masalah-masalah  teologis.
Pandangan  pluralismenya  tidak  berarti  adanya pertemuan  dalam  hal  keimanan,  namun  hanya  merupakan pengakuan  atas  keberadaan  agama-agama  lain.  Pandangan  pluralismenya  tidak  sampai  masuk  pada perbincangan tentang kebenaran-kebenaran yang ada di dalam agama lain. Ia sama sekali tidak menyinggung tentang  hal  itu.  Namun  demikian,  ia  juga  tidak  memandang  kesalahan-kesalahan  ajaran  teologis  dari  agama lain. Kritiknya  terhadap agama lain adalah kritik  sosial, dalam arti bahwa ia  mengritik praktek-praktek  misi atau zending dari agama Kristen. Ia mengritik aktivitas misi atau zending tersebut. Ia tidak mengritik berbagai ajaran teologis yang ada di dalam agama Kristen.
Karena  itulah  pola  yang  dipakai  Rasjidi  adalah  pola  responsif  atas  persoalan yang berkembang,  misalnya  tentang  kristenisasi,  sehingga  terkesan  defensif.  Apa  yang dikemukakannya  adalah  sebuah  pembelaan,  sebuah  dialog  bertahan,  bukan  menyerang. Pembelaan Rasjidi atas berbagai persoalan  yang menimpa umat  Islam disampaikan secara terus-terang  dan  terbuka,  bahkan  kadang  kalah tidak  dapat  menghindari  munculnya tuduhan,  tudingan  dalam dalam  hal-hal  yang  empirik  (aktual).  Ia  tidak  pernah  menutupi sesuatu pun, meskipun hal itu terasa pahit dan keras, misalnya tentang apa yang dilakukan oleh umat Kristen.
Terdapat  kesan  bahwa  pandangan  tentang absolutisme agama  didasarkan  oleh  kandungan ajaran bahwa pemeluk agama tidak dapat objektif terhadap kebenaran lain. Bagi umat Islam barangkali  didasarkan  pada  ajaran  bahwa  “agama  yang  paling  benar  di  sisi  Allah  adalah Islam”.
Pengakuan  pluralisme  secara  sosiologis  ini  juga  dikemukakan  oleh  Mukti  Ali.  Mukti  Ali secara sosial tidak mempersoalkan adanya pluralisme, dalam pengakuan-pengakutan sosial,
tetapi  ia  sangat  tegas  dalam  hal-hal  teologis.  Ia  menegaskan  bahwa keyakinan  terhadap hal-hal  teologis  tidak  bisa  dipakai  hukum  kompromistis.  Oleh  karena  itu,  dalam  satu persoalan (objek) yang sama, masing-masing pemeluk agama memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, misalnya pandangan tentang al- Qur’an, Bibel, Nabi Muhammad, Yesus dan Mariam.
Menurutnya, orang Islam melakukan penghargaan yang tinggi terhadap Mariam dan Jesus. Hal  itu  merupakan  bagian  keimanan  orang  Islam.  Orang  Islam  sungguh  tidak  dapat mempercayai  mengimani)  ketuhanan  Jesus  Kristus  tetapi  mempercayai kenabiannya sebagaimana Nabi Muhammad. Kemudian, orang  Islam juga tidak hanya memandang  al- Qur’an  tetapi juga  Torah  dan  Injil  sebagai  Kitab  Suci  (Kitabullah).  Yang  menjadi persoalan,  apakah  Kitab  Bibel  yang  ada  sekarang  ini  otentik  atau  tidak,  dan  apakah seluruhnya  merupakan  wahyu  Tuhan.  Hal  ini  bukan  berarti  bahwa  orang  Islam selalu menolak  Wahyu  Tuhan  yang  diturunkan  kepada  Nabi  Musa,  Isa  atau  rasul-rasul  lain, meskipun orang Islam tidak bisa mengakui bahwa Bibel sebagaimana sebelum mereka hari ini  terdiri  dari  Kalam  Tuhan  seluruhnya.  Namun  demikian,  orang  Islam  percaya  bahwa Bibel memuat/mengandung Kalam Tuhan.
Tampak  Mukti  Ali  ingin  menegaskan  bahwa  masing-masing  agama  memiliki  keyakinan teologis  yang  tidak  bisa  dikompromikan.  Islam  memiliki  keimanan  sendiri,  bahkan termasuk  mengenai  hal-hal  yang  diyakini  oleh  umat  agama  lain,  misalnya  konsep  tentang Nabi Isa. Begitu juga, Kristen memiliki keimanan sendiri, bahkan termasuk mengenai hal- hal yang diyakini oleh Islam, misalnya konsep tentang Nabi Muhammad.
Jadi,  pengakuan  tentang  pluralismenya  berada  pada  tataran  sosial,  yakni  bahwa  secara sosiologis  kita  memiliki  keimanan  dan  keyakinan  masing-masing.  Persoalan  kebenaran adalah persoalan dalam wilayah masing-masing agama.
Mukti  Ali  menjelaskan  bahwa  ada  beberapa  pemikiran  diajukan  orang  untuk mencapai  kerukunan  dalam  kehidupan  beragama. Pertama,  sinkretisme,  yaitu pendapat  yang  menyatakan  bahwa  semua  agama  adalah  sama. Kedua, reconception,  yaitu  menyelami  dan  meninjau  kembali  agama  sendiri  dalam konfrontasi  dengan  agama-agama  lain. Ketiga,sintesis,  yaitu  menciptakan  suatu agama  baru  yang  elemen-elemennya  diambilkan  dari  pelbagai  agama,  supaya dengan  demikian  tiap-tiap pemeluk agama  merasa  bahwa  sebagian  dari  ajaran agamanya  telah  terambil  dalam  agama  sintesis  (campuran)  itu. Keempat, penggantian, yaitu mengakui bahwa agamanya sendiri itulah yang benar, sedang agama-agama  lain  adalah  salah;  dan  berusaha  supaya  orang-orang  yang  lain agama  masuk  dalam  agamanya. Kelima,  agree  in  disagreement (setuju  dalam perbedaan), yaitu percaya bahwa  agama yang  dipeluk  itulah  agama  yang paling baik,  dan  mempersilahkan  orang  lain  untuk  mempercayai  bahwa  agama  yang dipeluknya  adalah  agama yang  paling  baik.  Diyakini  bahwa  antara  satu  agama dan agama lainnya, selain terdapat perbedaan, juga terdapat persamaan.
Mukti  Ali  sendiri  setuju  dengan  jalan “ agree  in  disagreement ”.  Ia  mengakui jalan  inilah  yang  penting  ditempuh  untuk  menimbulkan  kerukunan hidup beragama.  Orang  yang  beragama  harus  percaya  bahwa  agama  yang  ia peluk  itulah  agama  yang  paling  baik  dan  paling  benar,  dan  orang  lain  juga dipersilahkan,  bahkan  dihargai,  untuk  percaya  dan  yakin  bahwa  agama  yang dipeluknya adalah agama yang paling baik dan paling benar.
Wacana  pluralisme  agama  Djohan  Effendi  berbeda  dengan  pluralisme  Rasjidi dan  Mukti  Ali  di  atas.  Pengakuan  pluralisme  Djohan  Effendi  bukan  hanya pengakuan  secara  sosiologis  bahwa  umat  beragama  berbeda,  tetapi  juga pengakuan  tentang  titik  temu  secara  teologis  di  antara  umat  beragama. Djohan tidak setuju dengan absolutisme agama. Ia membedakan antara agama itu sendiri dengan  keberagamaan  manusia.  Pengertian  antara  agama  dan  keberagamaan harus  dipahami  secara  proporsional.  Menurutnya,  agama – terutama  yang bersumber pada wahyu, diyakini sebagai bersifat ilahiyah. Agama memiliki nilai mutlak. Namun, ketika agama itu dipahami oleh manusia, maka kebenaran agama itu tidak bisa sepenuhnya ditangkap dan dijangkau oleh manusia, karena manusia sendiri bersifat nisbi. Oleh karena itu, kebenaran apapun yang dikemukakan oleh manusia – termasuk  kebenaran  agama  yang  dikatakan  oleh  manusia — bersifat nisbi, tidak absolut. Yang absolut adalah kebenaran agama itu sendiri, sementara
kebenaran  agama  yang  dikatakan  oleh  manusia  itu  nisbi.  Kebenaran  absolut  itu hanya bisa diketahui oleh ilmu Tuhan.
Dengan  bahasa  lain,  Greg  Barton  menyebut  bahwa  Djohan  Effendi  menolak absolutisme agama dan mengakui pluralisme agama.
Djohan mengemukakan:
“ Sebagai makhluk yang bersifat nisbi, pengertian dan pengetahuan manusia tidak mungkin mampu menjangkau dan menangkap agama sebagai doktrin kebenaran secara  tepat  dan  menyeluruh.  Hal  itu  hanya  ada  dalam  ilmu  Tuhan.  Dengan demikian  apabila  seorang  penganut  mengatakan  perkataan  agama,  yang  ada dalam  pikirannya  bukan  hanya  agama  sendiri,  akan  tetapi  juga  aliran  yang dianutnya,  bahkan  pengertian  dan  pemahamannya  sendiri.  Oleh  karena  itu, pengertian dan pemahamannya tentang agama jelas bukan agama itu sendiri dan karena  itu  tidak  ada alasan  untuk  secara  mutlak  dan  a  priori  menyalahkan pengertian dan pemahaman orang lain.”
Pemikiran  pluralisme  Djohan  Efendi berangkat  dari  suatu  pemahaman  bahwa dakwah (baik Islam maupun Kristen) adalah sesuatu yang penting, tapi ia kurang setuju  jika  keberagamaan  seperti  itu  bertolak  dari  pandangan  keagamaan  yang bersifat  mutlak  dan  statis  (menganggap  bahwa  kebenaran  atau  keselamatan
menjadi klaim satu kelompok). Dari sinilah, menurut Djohan, dialog merupakan sesuatu  yang  esensial  untuk  merangsang  keberagamaan  kita  agar  tidak  mandeg dan  statis. Sekali  lagi,  Djohan  tidak  menyetujui  absolutisme  agama,  sehingga paksaan  atau  kekerasan  apapun  tidak  boleh  mendapat  tempat  di  dalam  usaha- usaha dakwah. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah sikap moderat dan liberal terhadap  iman  lain.  Dari  situlah,  teologi  kerukunan  akan  bisa  terwujud.  Djohan mengemukakan:
“Dengan  pendekatan  dan  pemahaman  yang  menyadari  sepenuhnya  akan  keterbatasan  dan ketidakmutlakan  manusia,  boleh  jadi  bisa  dikembangkan  semacam  Teologi  Kerukunan, yaitu  suatu  pandangan  keagamaan  yang  tidak  bersifat  memonopoli  kebenaran  dan keselamatan,  suatu  pandangan  keagamaan  yang  didasarkan  atas  kesadaran  bahwa  agama sebagai  ajaran  kebenaran  tidak  pernah  tertangkap  dan  terungkap  oleh manusia  secara penuh dan utuh, dan bahwa keagamaan seseorang pada umumnya, lebih merupakan produk, atau setidak- tidaknya pengaruh lingkungan.”
Djohan  membuat  garis  pembatas  yang  tegas  antara  agama  dan  keberagamaan.
Kedua  hal  ini  tidak  dapat  dicampuraduk.  Ia  tidak  setuju  terhadap pandangan keagamaan  seseorang – sebagai  suatu  keberagamaan – yang  dianggap  bersifat absolut. Absolutisme keberagamaan adalah tidak benar. Berbagai persoalan yang menimpa  umat beragama  sering  kali  disebabkan  adanya  pandangan  bahwa keberagamaan  seseorang  sebagai  satu-satunya  yang  paling  benar,  sementara
keberagamaan  orang  lain  salah. Inilah  yang  kemudian  menumbuhsuburkan adanya misi, zending, dakwah dan semacamnya.
Menurutnya, Islam secara tegas memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia dalam masalah agama dan keberagamaan. Ia merujuk ayat al- Qur’an yang menyatakan bahwa “tak ada  paksaan  dalam  agama.”  Ia  juga  merujuk  ayat  yang  menunjukkan bahwa  Tuhan mempersilahkan siapa saja yang mau beriman atau kufur terhadap-Nya. Menurutnya, Islam sama  sekali  tidak  menafikan  agama-agama  yang  ada.  Islam  mengakui  eksistensi  agama- agama  tersebut  dan  tidak  menolak  nilai-nilai  ajarannya.  Kebebasan  beragama  dan  respek terhadap  agama  dan  kepercayaan  orang  lain  adalah  ajaran  agama,  disamping  itu  memang merupakan  sesuatu  yang  penting  bagi  masyarakat  majemuk.  Dengan  demikian,  membela kebebasan  beragama  bagi  siapa  saja  dan  menghormati  agama  dan  kepercayaan  orang  lain dianggap  sebagai  bagian  dari  kemusliman.  Ia  merujuk  ayat  al- Qur’an  yang  menyatakan keharusan membela kebebasan beragama yang disimbolkan dengan sikap mempertahankan rumah-rumah ibadah seperti biara, gereja, sinagog, dan masjid.
Hal  yang  sama  juga  dikemukan  oleh  Nurcholis  Madjid.  Ia  mengemukakan ketidaksetujuannya  dengan  absolutisme,  karena  absolutisme  adalah  pangkal  dari  segala permusuhan. Ia mengatakan:
“Petunjuk konkret lain untuk memelihara ukhuwah adalah tidak dibenarkannya sama sekali suatu kelompok dari kalangan orang-orang beriman untuk memandang rendah atau kurang menghargai  kelompok  lainnya,  sebab  siapa  tahu  mereka  yang  dipandang  rendah  itu  lebih baik  daripada  mereka  yang  memandang  rendah.  Ini  mengajajarkan  kita – dalam  pergaulan
dengan  sesama  manusia,  khususnya  sesama  kalangan  yang  percaya  kepada  Tuhan — tidak melakukan absolutisme, suatu pangkal dari segala p ermusuhan.”
Nurcholish  menegaskan  betapa  pentingnya  kehidupan  beragama.  Ia  tidak  menjelaskan secara tegas apakah yang dimaksud agama di sini adalah agama Islam saja. Artinya, agama yang  dimaksud  adalah  agama  secara  umum.  Namun,  dengan  bahasa  yang  dialektis,  ia melakukan  otokritik  terhadap  pemeluk  agama.  Ia  mengakui  bahwa  dalam  agama-agama, lebih  tepatnya,  dalam  lingkungan  para  penganut  agama-agama,  selalu  ada  potensi kenegatifan dan perusakan yang amat berbahaya.
Nurcholish  melihat  bahwa  peta  tahun  1992  sedang  ditandai  oleh  konflik-konflik  dengan warna  keagamaan.  Diakui,  agama  memang  bukan  satu-satunya  faktor,  tapi  jelas  sekali bahwa  pertimbangan  keagamaan  dalam  konflik-konflik  itu  dan  dalam  eskalasinya  sangat banyak  memainkan  peran.  Setiap  warna  keagamaan  dalam  suatu  konflik  seringkali melibatkan  agama  formal  atau  agama  terorganisir  (organized  religion).  Ia  menyebut tempat-tempat konflik; Irlandia, sekitar Perancis dan Jerman, Bosnia-Herzegovina, Cyprus, Palestina,  Timur  Dekat,  Afrika  Hitam,  Sudan,  Perang  Teluk,  Pakistan,  Srilangka,  Burma, Thailang, dan Filipina.
Menanggapi  semboyan  yang  diperkenalkan  oleh  futurolog,  John  Naisbitt  dan  Patricia Aburdene, Spiritualiy,  Yes;  Organized  Religion,  No,  Nurcholish  menyatakan  bahwa semboyan itu mengandung makna prinsipil daripada semboyan yang pernah ia kemukakan 20  tahun  sebelumnya –“Islam,  Yes;  Partai  Islam,  No”. Nurcholish  mengaku  mengalami kesulitan  besar,  bahkan  kemustahilan,  untuk  dapat  menerima  kebenarannya.  Ia  juga
menegaskan  bahwa  semboyan Spirituality,  Yes;  Organized  Religion,  No,  agaknya  tidak memiliki  pijakan  yang  kuat.  Artinya,  agama-agama  resmi  memang  masih  menjadi fenomena yang banyak memainkan peran dalam kehidupan manusia.
Merujuk  pada  Kitab  Suci  al- Qur’an,  Nurcholish  menegaskan  bahwa  setiap  umat  atau golongan  manusia  telah  pernah  dibangkitkan  atau  diutus  seorang  utusan  Tuhan,  dengan tugas  menyeru  umatnya  untuk  menyembah  kepada  Tuhan  saja  (dalam  pengertian  paham Ketuhanan Yang Maha Esa yang murni). Ia mengutip Surat al-Nahl (16): 36. Berdasarkan firman-firman Allah itu dikatakan bahwa:
“… semua agama Nabi dan Rasul yang telah dibangkitkan dalam setiap umat adalah sama, dan  inti  dari  ajaran  semua  Nabi  dan  Rasul  itu  ialah  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan perlawanan  terhadap  kekuatan-kekuatan  tiranik.  Dengan  perkataan  lain,  Ketuhanan  Yang Maha Esa  dan  perlawanan  terhadap  tirani  adalah  titik  pertemuan, common  platform atau, dalam  bahasa  al- Qur’an, kalimatun- sawâ’ (kalimat  atau  ajaran  yang  sama)  antara  semua kitab suci.”
Menurut Nurcholish, kesamaan-kesamaan yang ada dalam agama-agama bukanlah sesuatu yang  mengejutkan.  Ia  berargumentasi,  semua  yang  benar  berasal  dari  sumber  yang  sama, yaitu  Allah,  Yang  Maha  Benar  (al-Haqq).  Semua  Nabi  dan  Rasul  membawa  ajaran kebenaran yang sama. Sementara itu, adanya perbedaan itu hanyalah dalam bentuk-bentuk responsi  khusus  tugas  seorang  Rasul  kepada  tuntutan  zaman  dan  tempatnya.  Ditegaskan bahwa perbedaan itu tidaklah prinsipil, sedangkan ajaran pokok atau syariat para Nabi dan Rasul adalah sama. Dalam rangka menjelaskan hal ini, ia mengutip al- Qur’an, yakni dal am
Surat Al-Syûrâ (42):13, al- Nisâ’ (4):163 -165, al-Baqarah (2):136, al-Ankabût (29):46, Al- Syûrâ (42):15, dan al-Mâidah (5):8. Ayat-ayat yang dikutip itu berkenaan dengan kesamaan antara  syariat  Muhammad  dengan  syariat  Nuh,  Ibrahim,  Isma’il,  Ishaq,  Ya’qu b,  Ayyub,
Yunus, Harun, Musa, Sulaiman, Dawud,  Isa dan kepada rasul-rasul  yang tidak dikisahkan kepada  Muhammad.  Ayat-ayat  itu menunjukkan  adanya  kesinambungan,  kesatuan  dan persamaan  agama-agama  para  Nabi  dan  Rasul  Allah.  Nurcholish  mengritik  masyarakat sekarang  ini,  baik  Muslim  maupun  yang  bukan,  karena  banyak  yang  tidak  menyadari adanya pandangan itu.
Menjelasakan tentang titik temu agama-agama, ada empat prinsip yang dikemukakan oleh Nurcholish. Pertama,  Islam  mengajarkan  bahwa  agama  Tuhan  adalah  universal,  karena Tuhan telah mengutus Rasul-Nya kepada setiap umat manusia. Kedua, Islam mengajarkan pandangan tentang kesatuan nubuwwah (kenabian) dan umat yang percaya kepada Tuhan. Ketiga,  agama  yang  dibawa  Nabi  Muhammad  adalah  kelanjutan  langsung  agama-agama sebelumnya,  khususnya  yang  secara  “genealogis” paling  dekat  ialah  agama-agama Semitik-Abrahamik. Keempat,  umat  Islam  diperintahkan  untuk  menjaga  hubungan  yang baik dengan orang-orang beragama lain, khususnya para penganut kitab suci (Ahl al-Kitab). Se mua prinsip itu mengarah pada ajaran “tidak boleh ada paksaan dalam agama”.
Menurut Nurcholish, pandangan-pandangan inklusivitas amat relevan untuk dikembangkan pada zaman sekarang, yaitu zaman globalisasi berkat teknologi informasi dan transportasi, yang membuat  umat  manusia  hidup  dalam  sebuah  “desa  buwana”  ( global  village). Ia menegaskan:
“Dalam  desa  buwana  itu,  seperti  telah  disinggung,  manusia  akan  semakin  intim  dan mendalam  mengenal  satu  sama  lain,  tetapi  sekaligus  juga  lebih  mudah  terbawa  kepada penghadapan  dan  konfrontasi  langsung.  Karena  itu  sangat  diperlukan  sikap-sikap  saling mengerti  dan  paham,  dengan  kemungkinan  mencari  dan  menemukan  titik  kesamaan  atau kalimatun  sawa’ seperti  diperintahkan  Allah  dalam  al- Qur’an.  Dengan  tegas  al - Qur’an melarang pemaksaan  suatu  agama  kepada  orang  atau  komunitas  lain,  betapapun  benarnya agama  itu,  karena  akhirnya  hanya  Allah  yang  bakal  mampu  memberi  petunjuk  kepada seseorang,  secara  pribadi.  Namun,  demi  kebahagiaannya  sendiri,  manusia  harus  terbuka kepada  setiap  ajaran  atau  pandangan,  kemudian bersedia  mengikuti  mana  yang  terbaik. Itulah pertanda  adanya hidayah Allah kepada mereka.  Dan patut kita camkan benar-benar pendapat Sayyid Muhammad Rasyid Ridla sebagaimana dikutip oleh ‘Abdul Hamid Hakim bahwa  pengertian  sebagai Ahl  al-kitab tidak  terbatas  hanya  kepada  kaum  Yahudi  dan Kristen  seperti  tersebut  dengan  jelas  dalam  al- Qur’an  serta  kaum  Majusi  (pengikut Zoroaster)  seperti  tersebut  dalam  sebuah  hadits,  tetapi  juga  mencakup  agama-agama  lain yang mempunyai suatu ben tuk kitab suci.”
Nurcholish  menyinggung  tentang  bagaimana  sikap  keberagamaan  yang  benar.  Ia menegaskan bahwa sebaik-baik agama di sisi Allah ialah al-hanîfiyyah al-samhah, agama yang memiliki semangat kebenaran yang lapang dan terbuka. Ia mengemukakan:
“Sikap  mencari  Kebenaran  secara  tulus  dan  murni  ( hanîfiyyah, kehanifan)  adalah  sikap keagamaan  yang  benar,  yang  menjanjikan  kebahagiaan  sejati,  dan  yang  tidak  bersifat palliative atau  menghibur  secara  semu  dan  palsu  seperti  halnya  kultus  dan
fundamentalisme. Maka Nabi pun menegaskan bahwa sebaik-baik agama di sisi Allah ialah al-hanîfiyyah  al-samhah (baca:  “al -hanîfiyyatus-samh ah”)  yaitu  semangat  mencari kebenaran  yang  lapang,  toleran,  tidak  sempit,  tanpa  kefanatikan,  dan  tidak  membelenggu jiwa.”
Oleh  karena  itu,  umat  Islam  tidak  dilarang untuk berbuat  baik  dan  adil  kepada  siapapun dari kalangan bukan Muslim yang tidak menunjukkan permusuhan, baik atas nama agama atau  lainnya,  seperti  penjajahan,  pengusiran  dari  tempat  tinggal  dan  bentuk  penindasan yang lain.
Sementara  itu,  Abdurrahman  Wahid  menegaskan  masalah  pluralisme  bukan  dalam pengertian  pluralisme  yang  dikemukakan  oleh  Djohan  Effendi  dan  Nurcholish  Madjid  di muka.  Ia  menekankan  pandangan  keterbukaan  untuk  menemukan  kebenaran  di  mana  pun juga. Pluralisme yang ditekankan Gus Dur adalah pluralisme dalam bertindak dan berpikir. Inilah  yang  melahirkan  toleransi.  Sikap  toleran  tidak  bergantung  pada  tingginya  tingkat pendidikan  formal  atau  pun  kepintaran  pemikiran  secara  alamiah,  tetapi  merupakan persoalan  hati,  persoalan  perilaku.  Tidak  pula  harus  kaya  dulu.  Bahkan,  seringkali semangat ini terdapat justru pada mereka yang tidak pintar juga tidak kaya, yang biasanya disebut “orang - orang terbaik’. [29] Gus Dur memberi contoh sebagaimana yang dilakukan oleh Kyai Iskandar, dengan cara bergaul secara berbaur dalam masyarakat.
Gus  Dur  mengembangkan  pandangan  anti  eksklusivisme  agama.  Menurutnya, berbagai  peristiwa  kerusuhan  yang  berkedok  agama  di  beberapa  tempat  adalah akibat  adanya  eksklusivisme  agama.  Apa  yang  disampaikan  oleh  Gus
Dur sebenarnya  lebih  merupakan  otokritik  bagi  umat  Islam  sendiri,  karena adanya politisasi agama dan pendangkalan agama.
Berkenaan  dengan  makna  salah  satu  ayat  al- Qur’an  Surat  Al -Fath  (48)  ayat  9 yang  berbunyi “Asyiddâ -u  âlâ  al-Kuffârm  ruhamâ-u  bayna  hum,  ia  memahami bahwa  ada  perbedaan  antara  orang  non-Muslim  sekarang  dengan  kaum  kafir yang  memerangi  agama  Islam  (dalam  konteks  ayat  itu  adalah  kaum  kafir Mekkah).  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  alasan  untuk  mengembangkan  sikap permusuhan  kepada  mereka  selama  tidak  memerangi agama  Islam.  Selain  itu, menurutnya, esensi “saling menyantuni” justru terletak pada sikap -sikap di mana kita  bisa  saling  mengoreksi  sesama  orang  Islam.  Nabi  pernah  mencontohkan, bahwa  jika  Fatimah  (putri  beliau)  melakukan  pencurian  maka  ia  tetap  harus dihukum.  Jadi,  sikap  santun  tidak  boleh  dengan  standar  ganda  atau  tidak  boleh mengabaikan keadilan kepada siapa pun, termasuk orang berlainan agama.
Kemudian, berkenaan  dengan bunyi  ayat  al- Qur’an dalam  Surat  Al -Baqarah (2) ayat  120  (Wahai  Muhammad,  sesungguhnya  orang-orang  Yahudi  dan  Nasrani tidak  akan  rela  kepadamu  sampai  kamu  ikuti  agama  mereka,  Gus  Dur memandang  bahwa  ayat  ini  sering  digunakan  untuk  membenarkan  sikap  dan tindakan  anti- toleransi,  karena  kata  “tidak  rela”  di  sini dianggap  melawan  atau memusuhi,  lalu  dikaitkan  dengan  pembuatan  gereja-gereja,  penginjilan  atau
pekabaran Injil, dan sebagainya. Menurutnya, kata “tidak rela” harus didudukkan secara  proporsional.  Tidak  rela  itu  artinya  tidak  bisa  menerima  konsep-konsep dasar.  Tentu  saja,  ini  tidak bisa  dipungkiri  oleh  siapapun.  Tidak  menerima konsep  dasar bukan  berarti  mesti  mengembangkan  sikap  permusuhan  atau perlawanan. Kristen dan Yahudi tidak bisa menerima konsep dasar Islam adalah sudah pasti. Begitu juga sebaliknya, Islam juga tidak bisa menerima konsep dasar agama Kristen dan Yahudi. Oleh karena itu, menurutnya, kita tidak akan goyang dari konsep Tauhid, tapi kita menghargai pendapat orang lain.  Pendapat orang lain ini tentu saja berarti keyakinan orang lain.
Sementara itu, Alwi Shihab menunjukkan dua komitmen penting yang harus dipegang oleh dialog,  yaitu sikap toleransi dan sikap pluralisme. Toleransi adalah upaya untuk menahan diri  agar  potensi  konflik  dapat  ditekan.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  pluralisme  adalah (1)  tidak  semata  menunjuk  pada  kenyataan  tentang  adanya  kemajemukan,  namun  adanya keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Pengertian pluralisme agama adalah  bahwa  tiap  pemeluk  agama  dituntut  bukan  saja  mengakui  keberadaan  dan  hak agama  lain,  tapi  terlibat  dalam  usaha  memahami  perbedaan  dan  persamaan  guna tercapainya  kerukunan,  dalam  kebhinekaan.  (2)  pluralisme  harus  dibedakan  dengan kosmopolitanisme.  Kosmopolitanisme  menunjuk  pada  suatu  realita  di  mana  aneka  ragam agama,  ras,  bangsa  hidup  berdampingan  di  suatu lokasi.  Namun,  interaksi  positif  antar penduduk  ini,  khususnya  di  bidang  agama,  sangat  minimal,  kalaupun  ada.  (3)  konsep pluralisme  tidak  dapat  disamakan  dengan  relativisme.  Karena,  konsekuensi  dari  paham
relativisme  agama  bahwa  doktrin  agama  apapun  harus dinyatakan  benar.  Atau,  “semua agama  adalah  sama”.  Oleh  karena  itu,  seorang  relativis  tidak  akan  mengenal,  apalagi menerima,  suatu  kebenaran  universal  yang  berlaku  untuk  semua  dan  sepanjang  masa.
Namun  demikian,  paham  pluralisme  terdapat  unsur  relativisme, yakni  unsur  tidak mengklaim  kebenaran  tunggal  (monopoli)  atas  suatu  kebenaran,  apalagi  memaksakan kebenaran tersebut kepada pihak lain. Paling tidak, seorang pluralis akan menghindari sikap absolutisme  yang  menonjolkan  keunggulannya  terhadap  pihak  lain.  (4)  pluralisme  agama bukanlah  sinkretisme,  yakni  menciptakan  suatu  agama  baru  dengan  memadukan  unsur tertentu  atau  sebagian  komponen  ajaran  dari  beberapa  agama  untuk  dijadikan  bagian integral dari agama baru tersebut.
Satu  hal  yang  ditegaskan  oleh  Alwi  adalah  apabila  konsep  pluralisme  agama  hendak diterapkan di Indonesia, maka ia harus bersyaratkan komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing. Seorang pluralis, dalam berinteraksi dengan aneka ragam agama, tidak saja dituntut  untuk  membuka  diri,  belajar  dan  menghormati  mitra  dialognya,  tetapi  yang terpenting ia harus committed terhadap agama  yang dianutnya. Hal ini untuk menghindari relativisme agama. Ia menekankan perlunya membudayakan sikap keterbukaan, menerima perbedaan, dan menghormati kemajemukan agama, dibarengi loyalitas komitmen terhadap agama masing-masing.
Alwi menegaskan, Islam sejak semula menganjurkan dialog dengan umat lain. Dikatakan, terhadap  pengikut  Isa  a.s.  dan  Musa  a.s.,  al- Qur’an  menggunakan  kata ahl  al-kitab (yang
memiliki kitab suci). Penggunaan kata ahl, yang berarti keluarga, menunjukkan keakraban dan kedekatan hubungan.
Dari berbagai pandangan tentang pluralisme di atas Penulis dapat mengklasifikasi ada tiga model  pluralisme. Pertama,  pandangan  pluralisme  yang  masih  menyisakan  adanya absolutisme  agama.  Pandangan  ini  dikemukakan  Rasjidi  dan  Natsir. Kedua,  pandangan pluralisme  liberal.  Ini  dikemukakan  oleh  Djohan  Effendi,  Nurcholish  Madjid,  dan Abdurrahman  Wahid. Ketiga,  pandangan  pluralisme  yang  menempati  posisi  antara absolutisme agama dan pluralisme liberal. Pandangan ini masih memegang adanya hal-hal yang bersifat absolut yang tidak dapat dipertemukan atau disamakan, tetapi juga mengakui bahwa  pluralisme  itu  tidak  hanya  sekedar  ada  namun  juga  harus  diwujudkan  dalam keterlibatan  aktif  dalam  memahami  perbedaan  dan  persamaan.  Ada  sikap  terbuka, menerima  perbedaan,  dan  menghormati  kemajemukan  agama,  tetapi  ada  loyalitas komitmen terhadap agama masing- masing. Konsep yang dikemukaan Mukti Ali “ agree in disagreement ”  kiranya  dapat  mewakil i  pandangan  yang  terakhir  ini. Begitu  juga pandangan Alwi Shihab.

## B. Dialog dan Tantangan Umat Beragama
Sekarang ini umat beragama dihadapkan pada tantangan munculnya benturan-benturan atau konflik di antara mereka. Yang paling aktual adalah konflik antar umat beragama di Poso. Potensi  pecahnya  konflik  sangatlah  besar,  sebesar  pemilahan-pemilahan  umat  manusia  ke dalam batas-batas objektif dan subjektif peradaban. Menurut Samuel P. Huntington, unsur- unsur pembatas objektif adalah bahasa, sejarah, agama, adat istiadat, dan lembaga-lembaga.
Unsur  pembatas  subjektifnya  adalah  identifikasi  dari  manusia.  Perbedaan  antar  pembatas itu adalah nyata dan penting. Secara tidak sadar, manusia terkelompok ke dalam identitas- identitas yang membedakan antara satu dengan lainnya.
Dari  klasifikasi  di  atas,  agama  merupakan  salah  satu  pembatas  peradaban.  Artinya,  umat manusia  terkelompok  dalam  agama  Islam,  Kristen,  Katolik,  Kong  Hucu  dan  sebagainya. Potensi  konflik  antar  mereka  tidak  bisa  dihindari.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengantisipasi pecahnya  konflik  antar  umat beragama  perlu  dikembangkan  upaya-upaya  dialog  untuk mengeliminir perbedaan-perbedaan pembatas di atas.
Dialog  adalah  upaya  untuk  menjembatani  bagaimana  benturan  bisa  dieliminir.  Dialog memang  bukan  tanpa  persoalan,  misalnya  berkenaan  dengan  standar  apa  yang  harus digunakan untuk mencakup beragam peradaban yang ada di dunia. Menurut hemat penulis, perlu adanya standar  yang bisa diterima semua pihak. Dengan kata lain, perlu ada standar universal untuk semua.  Standar itu hendaknya bermuara pada moralitas internasional  atau etika global, yaitu hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi, keadilan dan perdamaian. Hal- hal ini bersifat universal dan melampaui kepentingan umat tertentu.
Standar  universal  ini  memang  bukan  persoalan mudah,  karena  ia  adalah  gagasan  teoritis yang  mungkin  berbeda  dengan  kenyataan-kenyataan  di  lapangan.  Namun,  sebagai  nilai- nilai  universal  yang  bisa  melindungi  hak-hak  semua  masyarakat  dunia  tampaknya  nilai- nilai  itu  bisa  mewakili  kebutuhan  bersama  manusia,  paling  tidak  dari  stadar  kemanusiaan (manusiawi).
Di  sinilah  kemudian  diperlukan  suatu  pendekatan  dan  metodologi  yang  proporsional  baik secara  intra-agama  maupun  antar  agama  untuk  menghindari  lahirnya truth  claim yang mungkin  justru  akan  memperuncing  benturan.  Tawaran-tawaran  yang  telah  dikemukakan oleh  para  cendekiawan  muslim  Indonesia  merupakan  sumbangan  pemikiran  yang  dapat menjadi moralitas yang bersifat universal atau menjadi global etik yang dapat dipakai oleh semua  orang.  Apa  yang  dikemukakan  oleh Rasjidi  dengan  pluralisme  agama  secara sosiologis,  toleransi  agama  dan  hak  asasi  manusia,  Natsir  dengan  konsep  modus  vivendi dan  persaudaraan  universal  yang  penuh  dengan  nuansa  hak-hak  asasi  manusia  dan kebebasan  beragama,  Mukti  Ali  dengan agree  in  disagreement,  Djohan  Effendi  dengan dimensi  moral  dan  etisnya,  Abdurrahman  Wahid  dengan  self-kritiknya  dan  pluralisme dalam  bertindak  dan  berpikir,  Nurcholish  Madjid  dengan samhah  al-hanîfiyyah-nya,  dan Alwi Shihab dengan sikap toleransi dan sikap pluralisme serta perlunya memahami pesan Tuhan, merupakan upaya untuk mencari solusi bagaimana umat beragama bisa hidup damai dan harmonis.
Selanjutnya, suatu dialog akan dapat mencapai hasil yang diharapkan apabila, paling tidak, memenuhi  hal-hal  berikut  ini. Pertama,  adanya  keterbukaan  atau  transparansi.  Terbuka berarti  mau mendengarkan  semua  pihak  secara  proporsional, adil  dan  setara.  Dialog bukanlah tempat untuk memenangkan suatu urusan atau perkara, juga bukan tempat untuk menyelundupkan berbagai “agenda yang tersembunyi” yang tidak diketahui dengan partner dialog.
Kedua adalah  menyadari  adanya  perbedaan.  Perbedaan  adalah  sesuatu  yang  wajar  dan memang  merupakan  suatu  realitas  yang  tidak  dapat  dihindari.  Artinya,  tidak  ada  yang berhak menghakimi atas suatu kebenaran atau tidak ada “truth claim” dari salah satu pihak.
Masing-masing  pihak  diperlakukan  secara  sama  dan  setara  dalam  memperbincangkan tentang kebenaran agamanya.
Ketiga adalah sikap kritis,  yakni kritis terhadap sikap eksklusif dan segala kecenderungan untuk meremehkan dan mendiskreditkan orang lain. Dengan kata lain, dialog ibarat pedang bermata  dua;  sisi  pertama  mengarah  pada  diri  sendiri  atau  otokritik,  dan  sisi  kedua mengarah  pada  suatu  percakapan  kritis  yang  sifatnya  eksternal,  yaitu  untuk  saling memberikan  pertimbangan  serta  memberikan  pendapat  kepada  orang  lain  berdasarkan keyakinannya sendiri. Agama bisa berfungsi sebagai kritik, artinya kritik pada pemahaman dan perilaku umat beragama sendiri.
Keempat adalah  adanya  persamaan.  Suatu  dialog  tidak  dapat  berlangsung  dengan  sukses apabila  satu  pihak  menjadi  “tuan rumah”  sedangkan  lainnya  menjadi  “tamu  yang diundang”.  Tiap -tiap  pihak  hendaknya  merasa  menjadi  tuan  rumah.  Tiap-tiap  pihak hendaknya  bebas  berbicara  dari  hatinya.,  sekaligus  membebaskan  dari  beban:  misalnya kewajiban  terhadap  pihak  lainnya,  maupun  kesediaannya  pada  organisasinya  dan pemerintahannya.  Suatu  dialog  hendaknya  tidak  ada “tangan  di  atas’  dan  “tangan  di bawah”, semuanya harus sama. [41]
Kelima, adalah ada kemauan untuk memahami kepercayaan, ritus, dan simbol agama dalam rangka untuk memahami orang lain secara benar. Masing-masing pihak harus mau berusaha
melakukan  itu  agar  pemahaman  terhadap  orang  lain  tidak  hanya  di  permukaan  saja  tetapi bisa sampai pada bagiannya  yang paling dalam (batin). Dari situlah bisa ditemukan dasar yang sama sehingga dapat menjadi landasan untuk hidup bersama di dunia ini secara damai, meskipun adanya perbedaan juga menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri.
Namun  demikian,  penulis  melihat  adanya  berbagai  permasalahan  yang  dapat  menjadi penghambat  dialog  antar  umat  beragama.  Di  antara  sesuatu  yang  dapat  menjadi penghambat itu adalah sebagai berikut: (1) kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang  agama-agama lain secara benar dan seimbang,  akibatnya kurang penghargaan dan muncul sikap saling curiga yang berlainan. Hal ini akibat adanya truth claim, atau sesuatu yang  akan  mengakibatkan  adanya truth  claim.  (2)  Faktor-faktor  sosial  politik  dan  trauma akan konflik-konflik dalam sejarah, misalnya Perang Salib atau konflik antar agama  yang pernah  terjadi  di  suatu  daerah  tertentu.  (3)  Munculnya  sekte-sekte  keagamaan  yang  tidak ada sikap kompromistik dengan memakai ukuran kebenaran hitam-putih. (4) Kesenjangan sosial  ekonomi,  terkurung  dalam  ras,  etnis  dan  golongan  tertentu.  (5)  Masih  adanya kecurigaan  dan  ketidakpercayaan  kepada  orang  lain.  Atau  dengan  kata  lain,  kerukunan yang  ada  hanyalah  kerukunan  semu.  (8)  Penafsiran  tentang  misi  atau  dakwah  yang konfrontatif. (9) Ketegangan politik yang melibatkan kelompok agama.
C. Urgensi Studi Agama
Mencermati  perjalanan  umat  beragama  di  Indonesia  30  tahun  terakhir,  sebagaimana tercermin  dalam  tawaran  pemikiran-pemikiran  yang  dikemukakan  oleh  para  intelektual Muslim  Indonesia,  tampak  bahwa  di  kalangan  umat  beragama  ada  segudang  persoalan. Persoalan-persoalan  itu  ada  yang  sudah  terlesesaikan,  ada  yang  masih  dalam  proses penyelesaian, dan ada juga yang belum terselesaikan. Beberapa persoalan dalam hubungan antar  umat  beragama  terasa  masih  berlanjut  sampai  masa  sekarang  dan  mungkin  sampai masa  yang  akan  datang.  Beberapa  kasus  yang  menimpa  umat  beragama,  seperti  di  Poso, adalah satu contoh yang masih hangat di telinga.
Di tengah umat beragama yang terbiasa melihat dunia hanya dari perspektif agama mereka secara  spesifik  sehingga  memunculkan  Kristen-sentris  dan  Islam-sentris,  maka  kebutuhan untuk  belajar  lebih  banyak  tentang  agama  orang  lain  adalah  sangat  penting.  Kita  perlu mengembangkan kesadaran konstruktif  mengenai  “aga ma- agama  lain”.  Selain itu, diskusi  dan  sikap  menerima  terhadap masyarakat  yang  pluralistik menjadi  sesuatu yang sangat menentukan pada masa-masa mendatang.
Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian agama (studi agama) terhadap persoalan-persoalan yang  selama  ini  terabaikan  dalam  konteks  relasi  antar  umat  beragama.  Kajian-kajian  itu adalah  usaha  untuk  melakukan  kritisisme  situasi  sejarah  yang  seringkali  menunjukkan kesalahpahaman antar umat beragama. Melalui kajian-kajian itu dimungkinkan tidak hanya dapat menemukan fakta-fakta tetapi juga meneliti fakta-fakta yang berarti pada masa lalu atau  berarti  pada  masa  sekarang.  Hendaknya studi  agama-agama  tidak  hanya berkonsentrasi pada fakta-fakta agama tetapi juga pada hal-hal yang telah diinterpretasikan
oleh pemeluk agama dalam semua varietasnya. Di Indonesia, perkembangan studi agama di beberapa  pendidikan  tinggi  dan  lembaga-lembaga  lain  menunjukkan  perkembangan  yang cukup  menggembirakan,  sehingga  pencarian  titik  temu  agama-agama  bisa  lebih  banyak alternatif. Seperti  yang  dikemukakan  oleh  M.  Amin  Abdullah,  seorang  guru  besar  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bahwa pintu masuk titik temu agama-agama bisa melalui etika dan spiritualitas. Ia mengemukakan:
“Al - Qur’an  hanya  mengajak  kepada  seluruh  penganut  agama -agama lain  dan  penganut agama  Islam  sendiri  untuk  mencari  “titik  temu”  ( kalimatun sawa’ )  di  luar  aspek  teologis yang  memang  sudah  berbeda  sejak  semula.  Pencarian  titik  temu  lewat  perjumpaan  dan dialog  yang  konstruktif  berkesinambungan  merupakan  tugas  kemanusiaan  yang  perenial, abadi, tanpa henti-hentinya. Pencarian titik temu antar umat beragama dapat dimungkinkan lewat berbagai cara, salah satunya lewat pintu masuk etika, karena lewat pintu masuk etika manusia beragama secara universal menemui tantangan-tantangan kemanusiaan yang sama. Lewat  pintu  masuk  etika  ini – untuk  tidak  mengatakan  lewat  pintu  teologis — manusia beragama merasa mempunyai puncak-puncak keprihatinan yang sama. Untuk era sekarang, tantangan  scientisme  dengan  berbagai  implikasinya,  tantangan  lingkungan  hidup, menjunjung  tinggi  harkat  kemanusiaan  (human  dignity),  menghormati  hak  asasi  manusia adalah merupakan agenda bersama umat manusia tanpa pandangan “bulu” keagamaannya.
Lewat  pintu  etika  ini,  seluruh  penganut  agama- agama  dapat  tersentuh  “relijiusitas”nya, untuk  tidak  hanya  menonjolkan  “ having  a  religion ”nya.  Lewat  pintu  etika,  dimensi spiritualitas  keberagamaan  lebih  terasa promising  and  challenging dan  bukannya  hanya terfokus pada dimensi formalitas lahiriyah kelembagaan agama.”

## D. Penutup
Keperluan  yang  urgen  untuk  melakukan  studi  agama  adalah  pada  tiga  aspek.
Pertama, mengkaji sejarah relasi-relasi antar umat beragama. Dialog antar umat beragama, sebagaimana yang pernah terjadi dalam rentang sejarah, harus dilihat sebagai momen yang istimewa  dalam  sejarah  relasi  umat  beragama  dan  interaksi  pada  umumnya. Kedua, mengkaji relasi-relasi yang sedang terjadi pada masa sekarang; misalnya tentang perkembangan-perkembangan  pada  hari-hari  ini  dan  implikasi-implikasinya  bagi relasi  mereka. Ketiga,  mengkaji  akar-akar  konflik  antara  komunitas-komunitas  beragama dan  mencari  solusi yang  tepat  untuk  memecahkan  konflik  semacam  itu.  Dalam  studi semacam  itu  tentu  saja  diperlukan  kontribusi ilmu-ilmu  sosial  dan  ilmu-ilmu  humaniora untuk menghindari konflik-konflik di masa depan.
Adanya  perbedaan  agama- agama  itu  bukan  berarti  tidak  ada  “titik  temu”  yang  dapat melahirkan mutual  understanding di  antara  mereka.  Titik  temu  itu  bisa  berupa  kesatuan yang  bersifat  social,  teologis  dan  etis  (moral).  Selain  itu,  titik  temu  bukan  hanya  berarti dimensi  eksoteris  (lahiriyah)  agama-agama,  tetapi  juga  dimensi  esoterisnya  (batinnya). Dialog antar agama bukanlah sesuatu yang diharamkan. Al- Qur’an sebagai kitab suci kaum muslimin  telah  berdialog  dengan  agama-agama  lain  yang  hadir  sebelum  datangnya. Pengakuan dan ajakan dialog itu bisa dilihat dalam surat Ali Imron ayat 64. Dalam masalah dialog dan hubungan antar agama, tawaran Al- Qur’an adalah teologi inklusif yang ramah,
dan menolak eksklusivisme. Al- Qur’an bersikap positif t erhadap agama-agama lain.
Selain itu, penulis menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam mencari jalan keluar untuk  mengembangkan  dialog  di  masa  depan.  Dalam  hal  ini  umat  beragama,  khususnya umat Islam, dapat belajar dari pengalaman Nabi Muhammad ketika mengimplementasikan pengalaman  toleransi,  kerukunan  antar  umat  beragama  dan  pengakuan  akan  pluralisme agama yang pernah dialami oleh umat beragama pada masa Nabi.
Pengalaman  Nabi  yang  paling  awal  adalah  pengalaman  hidup  bersama  dengan  pemeluk agama  lain.  Sebagaimana  dikatakan  Michael  H.  Hart  bahwa  di  kota  Mekkah  sebelum datangnya Islam ada sejumlah kecil pemeluk-pemeluk Yahudi dan Nasrani, serta sejumlah besar  penyembah  berhala.  Di  antara  mereka  adalah  Waraqah  bin  Naufal,  Usman  ibnu Huairis, Abdullah ibnu Djahsy dan Zaid ibnu Umar. Kontak telah terjadi di antara mereka. Di antara pemeluk agama saat itu melihat ada kesamaan antara agama yang dibawa Musa. Tokoh yang sempat terekam mengakui kesamaan apa (wahyu) yang diterima oleh Nabi dan Musa adalah Waraqa bin Naufal.
Ketika  itu,  Muhammad  menceritakan  kepada  istrinya  Khadijah  tentang  apa  yang  telah dialaminya di Gua Hira ketika didatangi Malaikat Jibril dan disampaikan wahyu dari Allah. Setelah  Khadijah  mendengar  cerita  dari  Muhammad  dan  ketika  Muhammad  sedang  tidur, Khadijah  berkonsultasi  dengan  saudara  sepupunya  (anak  pamannya)  Waraqa  bin  Naufal perihal  apa  yang  telah  dialami  Muhammad.  Waraqa  kemudian  mengakui  bahwa Muhammad adalah Nabi umat ini, meski ia belum bertemu dengan Muhammad. Kemudian ketika Nabi Muhammad bertemua dengan Waraqa bin Naufal pada saat akan mengelilingi Ka’bah,  Waraqa  mengingatkan  kepada  Muhammad  bahwa  beliau  adalah  Nabi  atas  umat
ini.  Dikatakannya  bahwa  Muhammad  telah  menerima  Namus  besar  seperti  yang  pernah disampaikan  kepada  Musa.  Ia  juga  mengingatkan  bahwa  tantangan  Muhammad  sangat berat.
Pengalaman yang sangat berkesan dan memiliki bekas yang sangat berharga adalah ketika Muhammad menyarankan kaum Muslimin untuk pergi ke Abisinia (Habsyi atau Ethiopia) yang  penguasa  dan  rakyatnya  memeluk  agama  Kristen.  Pengalaman  itu  menunjukkan betapa  antar  pemeluk  agama  bisa  hidup  rukun  dan  saling  menerima  antara  satu  dengan lainnya. Mereka tinggal di Abisinia sampai sesudah hijrah Nabi ke Yatsrib.
Orang-orang  Islam  mendapat  perlindungan  keamanan Raja  Najasy  dari  ancaman  kaum kafir  Quraisy  yang  mengejar  sampai  ke  negeri  Abisinia.  Raja  Najasy  sempat  berdialog dengan umat  Islam berkenaan dengan keberadaan agama  Islam  yang menganjurkan untuk berlaku  jujur,  dapat  dipercaya, bersih,  tidak berdusta,  menyambung  silaturrahmi, menyudahi  pertumpahan  darah  dan  sebagainya.  Dialog  tersebut  membahas  juga  tentang posisi  Islam  dan  Nasrani.  Mengenai  hal  ini,  Raja  Najasy  mengibaratkan  dengan menggoreskan  tongkat  di  tanah  dan  dia  berkata,antara  agama  tuan-tuan  dan  agama  kami sebenarnya tidak lebih dari garis ini.” Selama di Abisinia kaum muslimin merasa aman dan tenteram.
Pengalaman  ini  menunjukkan  bahwa  antara  agama-agama,  terutama  agama  Ibrahimi (abrahamic  religions),  memiliki  titik-titik  persamaan.  Titik-titik  persamaan  ini  bahkan sampai  pada  hal-hal  yang  bersifat  teologis,  misalnya  tentang  keesaan  Tuhan  (tauhid). Begitu  juga  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  moralitas  dan  etika  dalam  kehidupan  sesama
manusia,  seperti  sopan  santun,  kejujuran,  keadilan,  kesejahteraan,  saling  menghormati, saling menghargai dan lain-lain.
Pengalaman berikutnya adalah pengalaman ketika umat beragama (umat Islam, Nasrani dan Yahudi) menjalin hubungan kehidupan bernegara. Ketika pada periode Madinah, hubungan umat  Islam,  umat  Nasrani  dan  Yahudi  ditandai  terbentuknya  negara  kota  Madinah  yang menjunjung tinggi pluralitas, baik agama, suku dan golongan. Bahkan sebelumnya, ketika umat Islam baru saja melalukan hijrah ke Madinah, kesadaran pluralitas ini terlihat sangat menonjol.  Hubungan  umat  beragama  waktu  itu  diawali  dengan  kontak  damai  antara  umat Islam  dengan  penduduk  Madinah,  baik  yang  sudah  menjadi  muslim  maupun  yang  masih memegang  agama  dan  keyakinan  sebelumnya.  Semua  penduduk  menyambut  kedatangan umat  Islam  dengan  damai.  Bahkan,  orang-orang musyrik  dan  Yahudi  menyambut kedatangan Muhammad dengan baik.
Kemudian, dalam bidang politik kenegaraan, Nabi Muhammad memantapkan suatu tatanan kenegaraan  yang  luar  biasa  dengan  mencoba  melihat  berbagai  pihak  dan  berbagai kepentingan yang berkembang pada saat itu. Nabi lalu mewujudkan persatuan Madinah dan meletakkan  dasar  organisasi  politik  kenegaraan  dengan  mengadakan  persekutuan  yang kuat.  Lalu  disepakatilah  Piagam  Madinah.  Dalam  Piagam  Madinah  itu  kaum  muslimin – Anshar  dan  Muhajirin — dengan  orang-orang Yahudi  dan  penduduk  Madinah  lainnya membuat  perjanjian  tertulis  yang  berisi  beberapa  hal  yang  prinsip,  seperti  pengakuan  atas agama  mereka  masing-masing  dan  harta benda  mereka.  Dalam  perjanjian  itu  disinggung juga  tentang  kebebasan  beragama,  kebebasan  menyatakan  pendapat,  tentang  keselamatan
harta  benda  dan  larangan  orang  melakukan  kejahatan.  Itu  merupakan  sejarah  baru  dalam kehidupan politik dunia waktu itu.
Secara lengkap isi perjanjian Madinah itu dimuat dalam buku Sirah Muhammad karya Ibnu Ishak, yang banyak dinukil oleh tokoh-tokoh sejarah. Di antara isi Piagam Madinah adalah bahwa  negara  mengakui  dan  melindungi  kebebasan  menjalankan  ibadah  agama  masing- masing,  semua  orang  memiliki  kedudukan  yang  sama  sebagai  anggota  masyarakat. Dari situlah penduduk Madinah memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, lintas agama dan lintas suku.
Pengalaman-pengalaman  di  atas  memberi  gambaran  bahwa  kemajemukan  agama  tidak menghalangi  untuk  hidup  bersama,  berdampingan  secara  damai  dan  aman.  Bahkan, kemajemukan  agama  tidak  menghalangi  umat  beragama  untuk  membangun  suatu negara yang  bisa  mengayomi  dan  menghargai  keberadaan  agama-agama  tersebut.  Adanya  saling pengertian  dan  pemahaman  yang  dalam  akan  keberadaan  masing-masing  menjadi  modal dasar yang sangat menentukan. Pengalaman-pengalaman Nabi di atas mengandung dimensi moral dan etis. Di antara dimensi moral dan etis agama-agama adalah saling menghormati dan  menghargai  agama/pemeluk  agama  lain.  Jika  masing-masing  pemeluk  agama memegang  moralitas  dan  etikanya  masing-masing,  maka  kerukunan,  perdamaian  dan persaudaran bisa terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman Wahid, Muslim di Tengah Pergumulan, (Jakarta : Lappenas, 1981).
Alwi Shihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama (Bandung : Mizan, 1999), cet. VII.
Amin Abdullah, M. , “Etika dan Dialog Antar Agama: Perspektif Islam”, dalam Jurnal Ulumul Qur’an . No. 4 Vol. IV. Th. 1993.
Andito (ed.), Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog “Bebas” Konflik ,
(Bandung : Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 259.
Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1993).
Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck (red.), Ilmu Perbandingan agama di
Indonesia dan Belanda, (Jakarta : INIS, 1992).
Chadijah Nasution, Sejarah dan Perkembangan Dakwah Islam (Yogyakarta : Ideal Offset, 1978).

## Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme
Nurcholish Madjid, Djohan Effeni, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid, pent. Nanang Tahqiq (Jakarta : Paramadina, 1999), cet. I.
Guillaume, A., The Life of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq’s Sirat Rasul Allah , (Karachi : Oxford University Press, 1970).
Hasan Ibrahim Hassan, Sejarah dan Kebudayaan Islam, terj. Djah dan Humam (Yogyakarta : Kota Kembang, 1989).
Huntington, Samuel P., “Benturan Antar Peradaban, Masa Depan Politik Dunia?” dalam Jurnal Ulumul Qur’an , No. 5, Vol.IV Tahun 1993.
Ismail Raji al-Faruqi (ed.), Trialog Tiga Agama Besar: Yahudi, Kristen, Islam, alih bahasa Joko Susilo Kahhar dan Supriyanto Abdullah, Cet. I (Surabaya : Pustaka Progressif, 1994).
Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), Passing Over: Melintasi Batas Agama (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998).
Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), Passing Over: Melintasi Batas Agama (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998).
Majalah Al- Djami’ah , Nomor Khusus, Mei 1968- Tahun ke VIII.
Majalah Prisma 5, Juni 1978.
Michael H. Hart, Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah, terj. Mahbub Djunaedi (Jakarta : Pustaka Jaya, 1990), cet. XII.
Montgomery Watt, W., Muhammad at Medina (London : Oxford University Press, 1956).
Muhammad Husain Haekal, Sejarah Hidup Muhammad, terj. Ali Audah (Jakarta : Tintamas, 1984).
Mukti Ali, A., “Dialog between Muslims and Christians in Indonesia and its Problems” dalam Al- Jami’ah, No. 4 Th. XI Djuli 1970.
Mursyid Ali (ed.), Studi Agama-Agama di Perguruan Tinggi, Bingkai Sosio-Kultural Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Indonesia, (Jakarta : Balitbang Depag RI, 1998/1999).
Mursyid Ali (ed.), Studi Agama-Agama di Perguruan Tinggi, Bingkai Sosio-Kultural Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Indonesia, (Jakarta : Balitbang Depag RI, 1998/1999).
Nasir Tamara, M. dan Elza Pelda Taher (ed.), Agama dan Dialog Antar Peradaban (Jakarta : Yayasan Paramadina, 1996).
Nourouzzaman Shiddiqi, Jeram-jeram Peradaban Muslim (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996).
Nurcholish Madjid, “Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan untuk Generasi Mendatang”, dalam Jurnal Ulumul Qur’an , No.1 Vol.IV, Th. 1993.
Parliament of the W orld’s Religions, Declaration Toward a Global Ethic (Chicago : t.t.).
Sjalabi, A., Sedjarah dan Kebudajaan Islam (Djakarta : Djajamurni, 1970).
Stokhof, W.A.L. (red.), Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (Beberapa Permasalahan), ( Jakarta : INIS, 1990), jilid VII.
Sumarthana, Th. dkk. (ed.), Dialog: Kritik dan Identitas Agama.

## Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar
Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama (Surabaya : PT. Bina Ilmu, t.t.).
Zainul Abas, “Dialog Agama, Pluralitas Budaya dan Visi Perdamaian”, dalam Kompas, No. 213 Tahun Ke-32, 31 Januari 1997