INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 7385-7400 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kedudukan dan Kegunaan Naskah Akademik dalam Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah
Annisa Pratiwi 1 ✉ , Andika Purnama 2 , Dhiky Bryan Harpinansah 3 , Mila Nova Angle Rodearni Boru Purba 4 , Rihan Ali Vareza 5
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu Email : annisa.prtwww@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang kedudukan dan kegunaan Naskah Akademik dalam perencanaan  perundang-undangan  daerah.  Peneliti  menerapkan  jenis  penelitian  normatif  dengan metode pendekatan yang bertujuan untuk melaksanakan pengkajian terhadap masalah utama berupa pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konsep.  Dalam  pembentukan  perundang- undangan  keberadaan  Naskah  Akademik  dapat  dijadikan  sebagai  naskah  awal  dari  rancangan perundang-undangan  dan  peraturan  daerah,  memformalkan  fenomena  di  dalam  masyarakat. Sehingga dapat diperjelas bahwa pembentukan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem sering  mengalami  perubahan.  Jenis  dan  hierarki  di  dalam  peraturan  perundang-undangan sebagaimana yang termaktub di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang memisahkan antara jenis dan hierarki di dalam Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.  Naskah Akademik merupakan sumber rujukan pembanding dan sumber rujukan dalam kegiatan perencanaan pembentukan Perda di wilayah Kabupaten/ Kota. Hal demikian ini dikarenakan bahwa sebagian dari hasil penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Adapun fungsi dari Naskah Akademik yaitu untuk melahirkan Perda dengan kualitas yang baik. Naskah Akademik tidak hanya menjadi bagian dari partisipasi masyarakat, dimana partisipasi tersebut tidak mampu diakomodir dalam pembentukan Perda terkait. Naskah Akademik mengakomodir pihka PDRD dalam mengikat naskah ilmiah, berbagai pihak yang dianggap kompeten dalam proses pembentukan Naskah Akademik  umumnya berasal dari kalangan akademisi.
Kata  Kunci:  Kedudukan dan Kegunaan, Naskah Akademik, Peraturan Daerah.

## Abstract
This  study  aims  to  understand  the  position  and  use  of  Academic  Papers  in  regional  legislation planning. Researchers apply this type of normative research with an approach method that aims to carry out an assessment of the main problem in the form of a statutory approach and a conceptual approach. In the formation of legislation, the existence of Academic Papers can be used as the initial draft of regional legislation and regulations drafts, formalizing phenomena in society. So that it can be clarified that the formation of legislation relating to the system often changes. Types and hierarchies in laws and regulations as stipulated in Law Number 12 of 2011 which separates types and hierarchies in Provincial and Regency/City Perda.Academic Manuscripts are a source of reference for comparison and  a  source  of  reference  in  planning  activities  for  the  formation  of  regional  regulations  in districts/cities. This is because some of the results of scientific research can be accounted for. The function  of  the  Academic  Manuscript  is  to  produce  good  quality  Regional  Regulations.  Academic papers  are  not  only  part  of  community  participation,  where  this  participation  cannot  be accommodated in the formation of related regional regulations. Academic Manuscripts accommodate PDRD parties in binding scientific manuscripts, various parties who are considered competent in the process of forming Academic Manuscripts generally come from academics.
Keywords: Position and Use, Academic Manuscripts, Regional Regulations.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  Negara  hukum  aspek  seluruh  aspek  kehidupannya  berhubungan dengan  kemasyarakatan,  kebangsaan  dan  kenegaraan  termasuk  pemerintahan  yang merujuk pada penjelasan dalam sistem hukum nasional. Status yang dimiliki sebagai Negara hukum  diwujudkan  dengan  hukum  secara  tertulis  khususnya  regulasi  perundang- undangan.  Untuk  mewujudkannya,  maka  dibutuhkan  tatanan  yang  sifatnya  tertib. Pembentukan  regulasi  perundang-undangan  memuat  berbagai  tahapan  yang  terjalin dalam rangkaian yang saling terkat. Adapun tahapan yang dimaksud meliputi: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan serta penyebarluasan.
Akan tetapi fakta yang selama ini ada diketahui bahwa produk regulasi Perundang- undangan yang dirancang oleh instansi legislatif di tingkat pusat dan juga daerah belum selaras dengan beberapa asas yang semestinya sehingga peraturan tersebut tidak dilakukan secara  tertib  oleh  masyarakat.  Hal  ini  dapat  ditinjau  dari  pokok  regulasi  perundang- undangan  tersebut.  hanya  sedikit  yang  mempunyai  masa  berlaku  dengan  jangka  waktu yang lama karena kerap kali berubah, diganti, dicabut kemudian digantikan dengan aturan yang baru. Perda di wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota selalu mengalami perubahan atau  bahkan  dibatalkan  oleh  pihak  pusat  yaitu  Menteri  dalam  Negeri  tepatnya  di  Era Reformasi.  Contohnya  yaitu  pada  tahun  2002 – 2009  dimana  terdapat  1408  Perda  yang
dibatalkan  dengan  rincian  sebagai  berikut:  Tahun  2002  terdapat  19  aturan  dibatalkan, kemudian  pada  tahun  2005  terdapat  126  aturan  dibatalkan,  2006  terdapat  114  aturan dibatalkan,  2007  terdapat  173  aturan  dibatalkan,  2008  terdapat  229  aturan  dibatalkan hingga  pada  tahun  2009  mengalami  peningkatan  secara  signifikan  menjadi  406  aturan. Adapun alasan hal ini dapat terjadi karena lemahnya sisi perencanaan ketika membentuk aturan  perundang-undangan.  Hal  ini  sepatutnya  mendapatkan  perhatian  lebih  supaya Indonesia menjadi semakin aspiratif dan responsif dengan keadaan yang saat ini dihadapi oleh masyarakat ataupun perkembangan di masa depan.
Tahapan  perencanaan  menjadi  proses  yang  paling  utama  untuk  menciptakan peraturan perundang-undangan yang baik ataupun menjadi proses untuk mengkontrusikan sebuah fondasi. Dalam Pasal 1 Angka (11) undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa  keberadaan  Naskah  Akademik  yaitu  bersumber  dari  pengkajian  hukum  dan penelitian lainnya terhadap masalah tertentu yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang mengkaji tentang pengaturan RUU atau Perda yang kemudian dapat dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah dan kebutuhan hukum bagi masyarakat secara luas. Merujuk pada penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Naskah Akademik dapat dijadikan sebagai argumentasi pada saat merancang RUU dan Perda.
Setelah  UU  Nomor  12  Tahun  2011  berhasil  diterbitkan,  maka  keberadaan  Naskah Akademik  menjadi  sebuah  keharusan  seperti  yang  termaktuh  dalam  Pasal  (43)  Ayat  3 bahwasannya RUU yang berasal dari  presiden, DPR  dan DPRD harus  dilengkapi  dengan Naskah Akademik. Disamping itu, proses pembentukan Perda masih bersifat kabur yaitu antara  keharusan  karena  hanya  menuliskan  kata  disertai;  sebagaimana  yang  dinyatakan dalam  Pasal  (56)  Ayat  2  terkait  Rancangan  RUU  atau  Perda  baik  Provinsi  maupun Kabupaten/ kota pasal 1 yang diikuti dengan keterangan dan/ atau Naskah Akademik. Tentu saja,  hal  ini  dapat  menimbulkan  keraguan  terkait  kedudukan  serta  urgensi  dari  Naskah Akademik dalam menyusun rancangan Perda. Akan lebih baik ayat tersebut menjelaskan “disertai Naskah Akademik” tanpa diikuti kdengan keterangan dan/ atau yang bermakna ganda, padahal di ayat ke 3 dinyatakan bahwa jenis rancangan Perda yang hanya disertai dengan  penjelasan  saja  tanpa  Naskah  Akademik.  Ketentuan  diatas  mempunyai  makna bahwa Naskah Akademik berkedudukan setara dengan Rancangan Perda, padahal Naskah Akademik berisikan sebuah naskah yang berasal dari proses pengkajian terhadap hukum, sementara  keterangan  belum  tentu  didapatkan  dari  pengkajian  hukum  sehingga  sangat wajar  apabila  dalam  menyusun  rancangan  Perda  lebih  mengutamakan  keterangan  saja dibandingka dengan mengkaji Naskah Akademik.
Setelah  Naskah  Akademik  dari  RUU  dan  Perda  berhasil  disusun,  selanjutnya  akan
dilakukan  pembahasan  bersama  DPR  atau  DPRD.  Hasil  kajian  tersebut  sering  kali  tidak menjadi  hal  bernilai  signifikan.  Justru  yang  diutamakan  yaitu  pertimbangan  politik  yang dijadikan  sebagai  dasar  dalam  menentukan  keputusan  terhadap  suara  mayoritas  yang disertai  dengan  sejumlah  kepentingan  politik  dan  bersifat  mengabaikan  makna sesungguhnya yang ingin dicapai.
Rumusan Permasalahan
1.  Bagaimanakah kedudukan dan pembentukan Perda Kabupaten/Kota?
2.  Apakah urgensi Naskah Akademik dalam pross pembentukan Perda Kabupaten/ Kota?

## METODE PENELITIAN
1. Pendekatan
Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif. Dalam hal ini, Dworkin menyebut metode  ini  sebagai  penelitian  doctrinal  dimana  penelitian  yang  bertujuan  untuk menganalisis hukum yang termuat di dalam buku. Bahan utama di dalam model penelitian ini yaitu kepustakaan dan studi dokumen.

## 2. Metode Pengumpulan Data
Untuk  menghimpun  data,  peneliti  menerapkan  metode  studi  kepustakaan  dengan melaksanakan  studi  dokumen  di  perpustakaan  baik  pribadi  maupun  kampus  hingga perpustakaan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

## 3. Teknik Analisis Data
Data hukum yang dihimpun akan dikategorisasi kedalam bagian-bagiannya sendiri. Data yang sebelumnya dihasilkan akan dianalisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Proses dalam Pembentukan Peaturan Daerah
Perundang-undangan  berisi  materi-materi  yang  harus  diselaraskan  dengan  jenis, hierarki  dan  juga  fungsi.  Diketahui  bahwa  dalam  UU  Nomor  12  Tahun  2011  dinyatakan bahwa proses penentuan materi termaktub dalam Pasal 6 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa peraturan  perundang-undangan  harus  mampu  mencerminkan  sejumlah  asas  penting, diantaranya:
a.  pengayoman;
b.  kebangsaan;
c. kemanusiaan;
d.  kekurangan;
e.  kenusantaraan;
f. keadilan;
g. bhineka tunggal ika;
h. kesamaan dalam segi kedudukan;
i.  ketertiban;
j. kepastian hukum;
k. keseimbangan, keselarasan dan keserasian.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dijelaskan  bahw  dalam  proses pembentukan Perda terdapat materi-materi Perda. Akan tetapi, dalam aturan tersebut tidak menjelaskan  perbedaan  redaksi  dengan  ketentuan  bahwa  tahap  awal  dimulai  dengan kegiatan perencanaan yang memuat rancanga, konsepsi awal Perda Kabupaten/Kota. UU No 32 Perda berasal dari Gubernur, Bupati dan DPRD. Pasal 140 Ayat 1.
Tahapan  awal  dimulai  dari  perencanaan.  Perencanaan  memuat  rancangan  dan konsepsi awal Perda Kabupaten/Kota. UU No 32 Perda berasal dari Gubernur, Bupati dan DPRD.  Ketentuan  ini  berlandasakan  pada  UU  Nomor  10  Tahun  2004  yang  tidak membedakan  antara  Perda  Provinsi  dan  Kabupaten/  Kota  dari  Bupati  dan  DPRD  yang bertolak belakang terhadap ketentuan dalam UU terkait. Jazim Hamidi, dkk mengasumsikan sebanyak  enam  tahapan  dalam  membentuk  Perda,  yang  meliputi:  Perencanaan, Perancangan, Pembahasan, Pengundangan dan Sosialisasi serta Pengevaluasian.

## 1. Tahap Perencanaan
Tahapan  ini  dituangkan  di  dalam  program  legislasi  yang  mana  diketahui  bahwa pembentukan  UU  dikenal  dengan  program  Ligislasi  Rasional.  Selanjutnya,  dalam Pembentukan  Perda  dikenal  dengan  Program  Ligislasi  Daerah  baik  Provinsi  atau Kebupaten/Kota.  Program-program  dijadikan  sebagai  instrument  dalam  proses perencanaan  dengan  tujuan  untuk  membentuk  Perda  yang  dirancang  secara  terpadu, berencana serta sistematis.

## 2. Tahap Perancangan
a. Perumusan
1. pada saat RanPerda dirumuskan harus berpedoman pada Naskah Akademik
2. Hasil yang diperoleh melalui Naskah Akademik dapat dijadikan sebagai kajian di dalam rapat konsultasi.
3. Pembahasan dalam kegiatan rapat konsultasi bertujuan untuk menetapkan kosenp RanPerda yang disusun secara holistik.
b. Membentuk  tim  asistensi  yang  bertujuan  untuk  membentuk  rancangan  materi RanPerda  lalu  melaporkannya  kepada  Kepala  Daerah  yang  berkaitan  dengan masalah yang sedang dihadapi.
c. Konsultasi RanPerda dilakukan bersamaan dengan berbagai pihak terkait. bersama dengan berbagai pihak terkait
d. Aturan RanPerda disetujui oleh setiap Kepala Daerah.

## 3. Tahap Pembahasan
Dalam  tahapan  ini,  RanPerda  dikaji  oleh  Gubernur,  Bupati  dan  DPRD  untuk memperoleh persetujuan bersama. Seperti yang diketahui, bahwa RanPerda bersumber dari DPRD  maupun  inisiatif  Kepala  Daerah.  Adapun  proses  pembahasan  ini  berlangsung beberapa kali yaitu Rapat Paripurna I, II, III dan IV dengan agenda masing-masing. Adapun penjelasan dari masing-masing rapat sebagai berikut:
a. Rapat Paripurna I
Jika RanPerda berasal dari DPRD. Oleh karena itu, agenda dijelaskan oleh DPRD terhadap RanPeda terkait. Sementara itu, jika RanPerda berasal dari usulan Kepala Daerah, maka agenda dijelaskan oleh Kepala Daerah terhadap RanPerda yang saat ini diusulkan.
b. Rapat Paripurna II
Agenda dalam rapat ini menyatakan tanggapan kepala  daerah terhadap RanPerda yang berasal  dari  DPRD  ataupun  pandangan  umum  dari  seluruh  fraksi  DPRD  terhadap RanPerda usulan inisiatif Kepala Daerah terhadap pandangan umum oleh masing-masing fraksinya.
c. Rapat Paripurna III
Rapat ini memuat agenda seperti dibawah ini: 1) pembahasan RanPerda dalam gabungan dari  panitia  khusus  bersama  dengan  kepala  daerah,  2)  pembahasan  RanPerda  yang bersifat internal di dalam komisi ataupun panitia khusus.
d. Rapat Paripurna IV
Rapat  ini  memuat  beberapa  agenda  penting,  yaitu:  1)  dibahas  di  dalam  rapat  yang sebelumnya. 2) Pandangan akhir dari masig-masing fraksi DPRD. 3) Proses penetapan keputusan dilakukan oleh DPRD. Serta, 4) Sambutan  disampaikan oleh gubernur  dan bupati selaku Kepala Daerah.
4. Tahap Pengundangan
Perda yang telah ditetapkan akan diundangkan lalu diposisikan di lembaran daerah. Kemudian, penjelasan Perda dicatat dalam lembaran tambahan oleh Sekretaris Daerah.

## 5. Tahap Sosialisasi
Meskipun Perda telah diundangkan, akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan  untuk  menjelaskan  bahwa  masyarakat  sudah  memahami  eksistensi  Perda  terkait. Oleh  sebab itu, Perda yang telah disahkan harus terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat luas.
6. Tahap Evaluasi
Untuk memahami tentang sejauh manakah pengaruh Perda yang sudah diundangkan, maka  harus  dilakukan  evaluasi.  Dengan  tahapan  ini,  nantinya  akan  diketahui  apasaja kelebihan  maupun  kelemahan  Perda  tersebut  sehingga  dapat  digunakan  dalam menetapkan berbagai kebijakan, contohnya apakah Perda sudah direvisi. Masing-masing tahapan dijelaskan oleh Jazim Hamidi, dkk yang bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2004  yang  mengulang  tentang  pembentukan  UU,  dan  tergolong  mengusul  akan pentingnya  keberadaan  Naskah  Akademik  dimasukkan  menjadi  bagian  dalam  kegiatan pembentukan peraturan UU.
Dari penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa Naskah Akademik pertama kali diterapkan pada prosesl awal yaitu tahapan perencanaan yang berisi landasan yang benar sehingga dapat membentuk hal yang kokoh. Sehingga dapat kita bayangkan bagaimana jika bangunan dibangun diatas dasar yang salah.
2.  Makna Penting dalam Naskah Akademik pada Pembentukan Perundang-Undangan Naskah  Akademik  merupakan  hasil  penelitian  mengenai  materi  muatan  yang diusulkan untuk diatur di dalam Perda. Setiap materi harus mempunyai kajian ilimiah secara terukur dan sistematis. Merujuk  pada  metode  tertentu dan memenuhi kaidah penelitian untuk  menghasilkan  penelitian  sesuai  dengan  fakta  yang  ditemukan  dilapangan.  Oleh karenanya, naskah akademik harus dirancang oleh ahli di bidang terkait. Walaupun Naskah Akademik dimaksudkan untuk merancang produk hukum berupa UU dan Perda. Namun penelitian  yang  dilaksanakan  tidak  hanya  penelitian  hukum  saja.  Metode  penelitian  ini bersifat tidak terbatas pada metode yuridis normatif dan sosiolegal.
Naskah  Akademik  berisikan  data  dan  fakta  yang  bersifat  ilmiah  terhadap  realitas masalah dan kebutuhan hukum masyarakat. Selanjutnya, naskah akademik juga diharuskan mampu  menjawab  kebutuhan  hukum  yang  kerap  kali  terjadi.  Sangat  penting  untuk dijabarkan  terkait  alasan  mengapa  dibutuhkan  penyusunan  UU  dan  Perda  dalam menuntaskan permasalah yang terjadi.
Teknik dalam perancangan Naskah Akademik termaktub dalam Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 dimana Lex Crimen V.5 N.4/ April-Juni/ 2016 yaitu tentang teknik penyusunan Naskah Akademik RUU, Rancangan Perda baik Provinisi maupun Kabupaten Kota seperti dibawah ini:
1. Naskah  Akademik  didefinisikan  sebagai  naskah  yang  berisikan  berbagai  hasil  kajian hukum  dan  penelitian  relevan  lainnya  terhadap  permasalahan  tertentu  yang  mampu
dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah  berkaitan  dengan  RUU  dan  Rancangan  Perda yang dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan dan kebutuhan hukum.
2. Sistematika-Sistematika dalam Naskah Akademik dijelaskan seperti dibawah ini:
Judul, Kata Pengantar dan Daftar Isi
BAB I,   Pendahuluan
BAB II,   Kajian Teoritis dan Praktis Empris
BAB III,  Evaluasi dan analisis Perda
BAB IV,  Landasan sisiologis, filosofis dan yuridis
BAB V,   Jangkauan, Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi tentang Perda Provinsi atau
Perda Kabupaten/ Kota.
BAB,   Penutup
Daftar Pustaka
Lampiran Rancangan Perda penjabaran singkat dari masing-masing sistematika seperti dibawah ini:
BAB I:  PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang
Bab ini memuat hasil pemikiran dan alasan terkait pentingnya proses perancangan Naskah Akademik sebagai rujukan sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Merujuk pad altar belakang diatas  dapat dipahami  bahwa mengapa pembentukan RUU  dan Rancangan Perda membutuhkan kajian yang sifatnya komprehensif terkait teori yang berhubungan dengan materi Perda. Pemikiran ilmiah ini harus merujuk pada rancangan argumentasi baik secara sosiologis, filosofis maupun yuridis dengan tujuan untuk mendukung penting ataupun tidaknya penyusunan RUU.

## B. Identifikasi Permasalahan
Identifikasi permasalahan berisi rumusan tentang permasalahan yang ditemukan dan dijabarkan dalam Naskah Akademik yang terdiri dari empat bahasan, diantaranya:
1) Masalah  apakah  yang  dihadapi  dalam  menjalani  kehidupan  baik  bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara dan bagaimanakah masalah tersebut mampu diatasi dengan sebaik mungkin.
2) Mengapa  diperlukannya  RUU  atau  Rancangan  Perda  sebagai  dasar  dalam menyelesaikan masalah. Hal ini berarti membenarkan adanya keterlibatan Negara.
3) Apakah yang menjadi landasan sisiolofis, filosogis dan yuridis dalam membentuk RUU atau Rancangan Perda.

## C. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan  perancangan  Naskah  Akademik  selaras  dengan  ruang  lingkup  yang dijelaskan pada bagian identifikasi masalah  yang diasumsikan oleh Lex Crimen V.4, N.4/ April-Juni/ 2016. Dibawah ini disajikan beberapa tujuan perancangan Naskah Akademik, diantaranya:
1)    Merumuskan  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  kehidupan  baik  bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.
2)   Merumuskan masalah-masalah hukum yang dijadikan sebagai alasan utama dalam membentuk RUU dan Rancangan Perda yang dijadikan sebagai kajian hukum yang dijaikan sebagai jalan penyelesaian dalam menjalani kehidupan.
3)   Merumuskan landasan sosiologis, filosofis dan yuridis di dalam pembentukan RUU ataupun Rancangan Perda.
4)    Merumuskan sasaran, ruang lingkup dan jangkaun yang diinginkan dalam rancangan RUU  atau  Perda.  Selain  itu,  kegunaan  Naskah  Akademik  dapat  dijadikan  sebagai referensi dalam menyusun serta mengkaji RUU ataupun Rancangan Perda.

## D. Metode dalam penyusunan Nasskah Akademik
Dalam hal ini, peneliti menerapkan metode Yuridis Normatif dan Yuridis Empirs. Sedangkan  Yuridis  Normatif  berlangsung  dengan  melakukan  studi  pustaka  dengan mengkaji data sekunder seperti Perda, putusan dari pengadilan, dokumen hukum, hasil pengkajian,  hasil  penelitian  serta  referensi  yang  lain.  Selanjutnya,  metode  ini  juga dilengkapi  dengan  diskusi,  wawancara  dan  rapat  untuk  mendengarkan  berbagai pendapat. Yuridis empiris merupakan proses penelitin yang dimulai dengan penelitian normatif  terhadap  peraturan  UU  lalu  dilakukan  pengamatan  secara  mendalam  dan mendistribuskan kuesionor dengan tujuan memperoleh data mengenai faktor nonhukum yang berpengaruh terhadap Perda yang sedang dirancang.

## 3. BAB II:  KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS
Bab  ini  menjabarkan  terkait  materi  yang  bersifat  teoritis,  praktis,  asas, pengembangan  pemikiran,  implikasi  ekonomi,  sosial,  politik,  keuangan,  Negara  dan pengaturan  UU,  Perda  Provinsi  dan  Kabupaten/  Kota.  Dibawah  ini  terdapat  sejumlah penjabaran dari sub-bab diatas, yaitu:
A.   Kajian Teoritis
B.   Kajian ini dilakukan terhadap prinsip-prinsip yang berkaitan dengan norma-norma yang sedang disusun.
C.  Kajian ini dilakukan terhadap praktik penyelenggaraan, keadaan dan masalah yang dihadapi oleh sejumlah masyarakat.
D.  Kajian  ini  dilakukan  terhadap  implikasi  dalam  penerapan  sistem  yang  dirancang dalam RUU atau Perda terkait sistem kehidupan di masyarakat dan berbagai dampak yang mungkin akan ditimbulkan yang kemudian menjadi beban suatu Negara.
3. BAB III: EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN UU TERKAIT
Bab ini memuat kajian dalam aturan UU yang mendeskripsikan kondisi hukum yang berhubungan dengan RUU atau Perda dengan aturan yang lainnya, harmonisasi yang berlangsung  secara  vertikal  dan  horizontal,  status  peraturan  UU  sebagaimana  yang diasumsikan oleh Lex Crimen V.5, N.4/April-Juni/ 2016 yang hingga saat ini masih berlaku karena tidak bertentangan dengan RUU atau Perda.

## 4.  BAB IV: LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOFIS DAN YURIDIS
A. Landasan Filosofis
Landasan ini berisikan sejumlah alasan yang mendeskripsikan aturan harus mempertimbangkan sejumlah aspek seperti pandangan hidup, kesadaran dan cita- cota hukum yang tentunya harus berlandaskan pada isi Pancasila dan UUD 1945.
B. Landasan Sosiologis
Landasan ini berisikan sejumlah pertimbangan yang mendeskripsikan aturan mempunyai  tujuan  untuk  memenuhi  setiap  kebutuhan  seluruh  anggota masyarakat.  Landasan  ini  berhubungan  erat  dengan  fakta  empiris  terkait perkembangan  permasalahan  maupun  kebutuhan  baik  masyarakat  maupun Negara ini.
C. Landasan Yuridis
Landasan ini memuat berbagai pertimbangan yang menggambarkan bahwa aturan  yang  dirancang  untuk  mengatasi  permasalahan  hukum  dengan mempertimbangkan aturan yang sudah tersedia dan akan dirubah bahkan dicabut dengan tujuan menjamin kepastian hukum dan keadilan di lingkungan masyarakat. Landasan  ini  juga  berhubungan  dengan  permasalahan  hukum  yang  mencakup materi sehingga memerlukan peraturan UU yang sampai saat ini masih berlaku. Fungsi dari Naskah Akademik merupakan hal yang signifikan untuk dijadikan sebagai rujukan dan pembanding serta acuan dalam merancang RanPerda di tingkat Kabupaten/
Kota.  Terdapat  aspek-aspek  yang  diatur  dalam  Perda  yang  membahas  tentang  proses pemenuhan dan penguatan ketika menerapkan kewenangan-kewenangan yang ditujukan kepada masing-masing daerah otonom. Perda yang berkaitan dengan aspek tata ruang. Misalnya hal-hal yang berhubungan dengan aspek perencanaan, pembangunan wilayah di kota dan juga di desa. Dalam hal ini terdapat sejumlah aspek yang berhubungan dengan pengaturan zonasi terhadap sektor industri, permukiman dan cagar alam. Namun akhirnya aturan-aturan  yang  berhubungan  dengan  RanPerda  tata  ruang  yang  mendeskripsikan adanya kolaborasi peran antar-pakar, antar-instansi, namun sebagaimana halnya definisi dari  Naskah  Akademik  yang  berfungsi  sebagai  sumber  masukan,  sumber  pembanding, sumber acuan  dan yang juga sangat  penting adalah Naskah Akademik harus  berada di tahapan  awal  dari  seluruh  tahapan  pembentukan  Perda.  Tahapan  awal  ini  berisi perencanaan.  Dalam  Lex  Crimen  dijelaskan  bahwa  Naskah  Akademik  dijadikan  sebagai sumber masukan, sumber pembanding dan rujukan dari Pemerintah Daerah dan juga DPRD untuk merancang RanPerda. Dengan keterbatasan tersebut, maka masing-masing anggota DPRD dan kepala daerah dengan keterbatasan SDM yang berkualitas. Hal ini dikarenakan rendahnya pendidikan dan pengalaman yang mimin, sehingga fungsi Naskah Akademik menjadi sangat vital.
Sampai  akhirnya,  naskah  akademik  menyediakan  rekomendasi  pengaturan sebagaimana  yang  diperlukan  dengan  tujuan  untuk  menuntaskan  permasalahan.  Hal demikian ini sangatlah diperlukan supaya produk hukum yang diperoleh dapat digunakan untuk  mencapai  tujuan  yaitu  untuk  memberikan  sosusi  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang ada dan harus disertai dengan rujukan dalam pembentukkannya yaitu ketiga landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.
Sebagai  upaya  dalam  mengetahui  seberapa  pentingnya  naskah  akademik  dalam merancang  peraturang  UU  dimana  hal  ini  berhubungan  dengan  keberadaan  asas pembentukan peraturan UU yang sudah ada. Diketahui bahwa secara normatif Pasal 5 dan Pasal 6 undang-Undang No 12 Tahun 2011 yang mengkaji terkait Pembentukan UU. Pasal 5 menyebutkan bahwasannya Pembentukan UU harus dilaksanakan dengan merujuk pada asas  yang  baik,  misalnya:  tujuan  yang  jelas,  pejabat  pembentuk  secara  tepat,  kesesuian antara hierarki, jenis maupun materi muatan; mampu dilakukan, daya guna dan hasil guna, kejelasan rumusan serta keterbukaan.
Selanjutnya,  Pasal  6  menyebutkan  bahwasannya  “materi  muatan  dalam  UU  haru mengandung  asas,  kebangsaan,  kenusantaraan,  pengayoman,  kebangsaan,  kedudukan yang sama, bhineka tunggal ika, keseimbangan, keadilan, kepastian hukum, keselarasan dan keserasian.
Apabila dihubungkan dengan berbagai asas pembentukan peraturan UU yang baik. dalam hal ini yang berhubungan dengan pelaksanaan asas  yang dapat  dilakukan. Tidak mampu  diabaikan.  Dengan  naskah  akademik  ini,  kita  dapat  mengimplementasikan  asas kehasilgunaan dan kedayagunaan. Peraturan UU dibuat karena diperlukan dan diharapkan untuk  menyediakan  sejumlah  manfaat  dalam  mengatur  kehidupan  baik  bermasyarakat, berbangsa serta bernegara.
Pentingnya  naskah  akademik  dalam  penyusunan  aturan  UU  merupakan  Naskah Akademik yang dijadikan sebagai media nyata bagi peranan masyarakat dalam kegiatan penyusunan peraturan UU bukan sebagai inisiatif dalam membentuk naskah akademik yang bersumber dari masyarakat.
Naskah  Akademik  mampu  menjelaskan  fakta,  alasan  maupun  latar  belakang permasalahan yang mendorong dirancangnya masalah yang akan diatur untuk mengatur pembentukan UU. Berbagai aspek yang harus diperhatikan yaitu ideolofis, budaya, sosial, politis, pertahanan, ekonomi dan keamanan. Dengan hal ini, maka dapat dipahami secara jelas tentang mengapa penting untuk membentuk peraturan UU dan apakah hal tersebut sangat dibutukan oleh setiap lapisan masyarakat.
Pemerintah  Daerah  atau  Kaputen/Kota  yang    masih  menjalankan  aktivitas pemerintahan, pembangunan serta memperjjuangkan berbagai kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat tidak langsung diberikan hal-hal melainkan roda pemerintah daerah  secara  khusus  tepatnya  di  Kabupaten/Kota.  Perda  ini  menjadi  bagian  signifikan dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkedudukan sebagai Peraturan perundang-undangan.  Bagaimanakah  proses  pembentukan  Perda  di  Kabupaten/Kota merupakan keseluruhan pentahapan yang tidak luput dari kemampuan seluruh pihak terkait yang terdiri dari berbagai unsur yaitu eksekutif dan legislatif dalam penyusunannya.
Akan tetapi apabila ditinjau dari kenyataan saat ini diketahui bahwa kecenderungan pandangan anggota masyakat yang memposisikan  UU sebagai produk yang berpihak pada kepentingan  politik  agar  dalam  pengimplmentasiannya  masyarakat  tidak  merasa  bahwa mereka memiliki, menjiwai dan tidak melakukan peraturan UU tersebut. sehingga Naskah Akademik  dapat  difungsikan  sebagai  instrumen  yang  menyaring,  menjembatani  dan dijadikan  sebagai  upaya  dalam  meminimalisir  berbagai  unsur  yang  berkaitan  dengan permasalahan politik dari berbagai pihak yang membentuk peraturan UU dengan harapan bahwa masyarakat mampu menjiwai peraturan UU tersebut.
Jika  ditinjau  dari  aspek  substansi,  Naskah  Akademik  berisi  berbagai  hal  signifikan, diantaranya:
a. Tujuan dalam merancang UU,
b. Pembahasan mengenai apa yang diatur, memperhatikan berbagai faktor dalam UU, dan
c. Rujukan.
Kemudian,  Naskah  Akademik  dapat  dijadikan  sebagai  rujuk  dalam  proses pembentukan peraturan UU. Dimana Naskah Akademik harus dijabarkan mengenai rujukan tentang RUU yang ingin dicapai.
Berikut ini terdapat tiga rujukan, diantaranya:
a.   Mengambil UU yang sama dengan RUU yang sedang dirancang dari luar negeri.
b.  Merujuk terhadap model hukum yang dirancang oleh berbagai organisasi internasional c.   Pernjanjian internasioanl yang tidak diikuti oleh negara Indonesia
Selain itu, terdapat unsure-unsur yang harus tersedia dalam Naskah Akademik yang berkenaan  dengan  urgensi  yang  dirancang  dalam  aturan  baru  materi  hukum.  Adapun unsure-unsur yang dimaksud, diantaranya seperti dibawah ini:
1.   Hasil inventarisasi hukum positif
2.   Hasil inventarisasi permasalahan hukum yang sedang dihadapi
3.   Gagasan tentang materi hukum yang termuat dalam RUU
4.   Konsepsi landasan yang dijadikan sebagai alasan dan prinsip yang digunakan
5.   Pemikiran terkait norma yang dituangkan dalam pasal
6.   Gagasan awal naskah RUU dirancang secara sistematis, bab per bab, pasal per pasal dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian RUU oleh pihak instansi yang berwenang
Berhubungan  dengan  pembentukan  Perda,  terdapat  pengkajian  akademik  sebagai bentuk  partisipasi  anggota  masyarakat.  Jazim  Hamidi  menjelaskan  tentang  urgensi partisipasi anggota untuk membentuk Perda seperti dibawah ini:
a. Menjaring sejumlah pengetahuan dan pengalaman setiap anggota masyarakat supaya Perda dinyatakan memenuhi syarat
b. Menjamin Perda sesuai dengan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat, melahirkan semangat bertanggungjawab, akuntabilitas dan rasa memiliki terhadap Perda tersebut.
c. Menumbuhkan nilai kepercayaan, pengakuan dan penghargaan dari anggota masyarakat terhadap pihak Pemerintah Daerah. Adapun panduan Praktis dalam Perancangan Perda Partisipatif. Jakarta: Prestasi Pustaka yang berkenaan dengan hal-hal tersebut, Rahmad Syafa’at  menyebutkan  “Ditilik  dari  satu  sisi  dapat  diketahui  bahwa citra  kearifan  lokal merujuk pada pengetahuan terkait pola di dalam masyarakat ilmiah dimana pada Negara maju  lebih  bercorak  rasional.  Sementara  itu,  di  sisi  yang  lain  dapat  dipahami  bahwa
kearifan lokal berkaitan dengan sistem masyarakat yang sederhana dan juga bersahaja sebagaimana  yang  ada  di  Negara  berkembang.  Ajaran  agama  serta  kepercayaan masyarakat lokal lebih menjiwai dan mempengaruhi bagaimana aturan dapat berjalan baik. Cerminan dari kearifan yang ada di masyarakat secara konkret bisa terkristalisasi dalam  produk-prooduk  hukum.  Dalam  Ilmu  antropologi  dinyatakan  tentang  hukum rakyat, hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan hukum penduduk asli dan hukum adat. Secara  umum  pembentukan  RUU  atau  Perda  dapat  dinyatakan  baik  apabila  merujuk pada kajian yang memadai dan berhubungan dengan hal-hal dibawah ini:
a.   Urgensi dan tujuan pengaturan
b.   Sasaran yang ingin dicapai
c.   Pokok pikiran dan objek yang akan diatur
d.   Arah dan jagkauan pengaturan
Merujuk pada penjelasan tersebut, maka dapat dinyataan bahwa sesuai dengan yang diasumsikan  oleh  Rudiyanto  bahwasannya  urgensi  di  dalam  Naskah  Akademik  dapat meliputi hal-hal seperti yang disajikan berikut ini:
1.  Konsep  awal  berisikan  gagasan  mengenai  dasar  pemikiran  tentang  pentingnya keberadaan RUU, ruang lingkup, materi dan asas hukum dalam aturan UU terkait.
2.  Sebagai  bahan  pertimbangan  yang  berfungsi  untuk  memohon  izin  prakarsa  dalam rangka menyusun RUU.
3.  Sebagai bahan pokok dalam menyusun RUU.
4.  Sebagai rujuk dari pandangan akademik untuk mendeskripsikan berbagai alasan dalam penarikan  rumusan  atau  norma  tertentu  dalam  RUU  di  masing-masing  tingkat pembahasan RUU terkait
5.  Bahan dasar keterangan Pemerintah terkait RUU yang disiapkan oleh Pemrakarsa untuk diinformasikan kepada DPR.
Merujuk pada uraian diatas, maka dapat diperjelas bahwasannya urgensi dari Naskah Akademik berada pada produk Peraturan UU yang dapat dihasilkan sehingga berlaku secara efektif di masyarakat pada saat diberlakukan karena dapat menampung sejumlah aspirasi dan  semakin  tanggap  dalam  menanggapi  berbagai  hal  yang  menjadi  kebutuhan  serta melindungi  baik  hak  maupun  kewajiban  setiap  anggota  masyarakat  pada  saat melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
1.  Pembentukan  perundang-undangan  yang  berkenaan  dengan  sistem  yang  sering  kali berubah baik dalam segi jenis maupun hierarki perundang-undangan sebagaimana yang termaktub dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah memisahkan antara jenis dan hierakri Perda Provinsi dan Perda di tingkat Kabupaten/Kota.
2.  Naskah  Akademik  dapat  dijadikan  sebagai  rujukan  peembanding  dalam  proses perencanaan pada saat membentuk Perda Kabupaten/Kota. Perda bersumber dari hasil sejumlah  penelitian  yang  mampu  dipertanggungjawabkan.  Oleh  karena  itu,  Naskah Akademik secara signifikan  dapat digunakan untuk menghadirkan Perda Kabupaten/
Kota secara berkualitas. Naskah Akademik bukan hanya    berperan sebagai partisipasi masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat tidak membantu perancangan Perda terkait. Keberadaan  Naskah  Akademik  dapat  mengakomodir  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD. Pihak-pihak yang kompeten dalam merancang Naskah Akademik berasal dari kalangan akademisi.

## DAFTAR PUSTAKA
Azwar, Syaifuddin, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
Black, Henry Campbell, Black Law Dictionary. West Publishing Co, St. Paul, 1979.
Hamidi,  Jazim,  dkk,  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Partisipatif,  Prestasi  Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.
Hendratno,  Edie  Toet,  Negara  Kesatuan,  Desentralisasi,  dan  Federalisme,  Graha  Ilmu, Yogyakarta, 2009.
HR.  Ridwan,  Hukum  Administrasi  di  Daerah,  Penerbit  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009.
Kaho, Josef Riwu,, Analisa Hubungan  Pemerintah Pusat dan  Daerah  di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,RajaGrafmdo Persada, Jakarta, 2010.
Kaloh, J. Mencari Bentuk Otonomi Daerah. Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
Kurnia, Mahendra Putra, dkk, Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif, Total Media, Yogyakarta, 2007.
Sarundajang,  S.H.,  Birokrasi  Dalam  Otonomi  Daerah.  Upaya  Mengatasi  Kegagalan,  Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2011.