Meirina  Nurlani  dan  Ardiana  Hidayah,  Efektifitas  Pengelolaan  Pertambangan  Terhadap  Sumber  Daya Alam di Indonesia, Halaman 162-176

## EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PERTAMBANGAN TERHADAP SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA
Meirina Nurlani¹, Ardiana Hidayah² ¹ Fakultas Hukum, Universitas Sjakhyakirti E-mail : meirinanurlani13@gmail.com ² Fakultas Hukum, Universitas Palembang E-mail : dianahidayah083@gmail.com

## Abstract
The  effectiveness  of  mining  management  of  natural  resources  has  a  major  influence  on  the environment  and  society.  Good  mining  management  will  certainly  prevent  environmental damage due to the activities of mining companies in an area. Apart from that, the existence of good  mining  management  can  certainly  provide  increased  social  welfare  for  the  local community by creating employment opportunities for the community. Of course, this must also be  supported  by  the  government's  role  in  issuing  policies  in  the  form  of  balanced  laws  and regulations for the parties. The legal regulations issued by the government are expected to be able  to  provide  solutions  for  the  parties  to  be  able  to  fight  for  the  interests  of  each  party (mining  companies  and  the  community)  in  order  to  realize  more  development  in  mining management in the future.
Keywords : Management; Minin ; Natural Resources.

## Abstrak
Efektifitas  pengelolaan  pertambangan  terhadap  sumber  saya  alam  memiliki  pengaruh  yang besar  bagi  lingkungan hidup  dan masyarakat.  Pengelolaan pertambangan  yang  baik  tentunya akan  mencegah  terjadinya  kerusakan  lingkungan  akibat  aktivitas  perusahaan  pertambangan pada suatu daerah. Selain dari pada itu, adanya pengelolaan pertambangan yang baik tentunya dapat  memberikan  peningkatan  kesejahteraan  sosial  bagi  masyarakat  setempat  dengan terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hal ini tentunya juga harus di dukung dengan peran  pemerintah  dalam  mengeluarkan  kebijakan  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undangan yang seimbang bagi para pihak. Aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah di harapkan  mampu  memberikan  solusi  bagi  para  pihak  untuk  dapat  memperjuangkan kepentingan  dari  masing-masing  pihak  (perusahaan  tambang  dan  masyarakat)  guna mewujudkan perkembangan pengelolaan pertambangan yang lebih di masa akan datang.
Keyword : Pengelolaan; Pertambangan; Sumber Daya Alam.

## PENDAHULUAN
Sumber daya alam yang berpotensi  Indonesia  tentunya  harus diseimbangkan  dengan  pengelolaan pertambangan yang baik guna meningkatkan  kemakmuran  rakyat. Sumber  daya  alam  yang  di  miliki  oleh Indonesia  merupakan  sumber  daya alam  yang  esensial  bagi  kelangsungan
hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya  alam  tersebut  akan  berdampak sangat  besar  bagi  kelangsungan  hidup umat manusia. Pengelolaan pertambangan  yang  baik  dapat  dilihat dalam kewenangan negara yang pengaturannya  di  atur  dalam  Pasal  33 Ayat (3) Undang-undang Dasar
Meirina  Nurlani  dan  Ardiana  Hidayah,  Efektifitas  Pengelolaan  Pertambangan  Terhadap  Sumber  Daya Alam di Indonesia, Halaman 162-176
Republik Indonesia Tahun 1945
mengandung  makna  bahwa  negara merupakan pihak yang dapat mengatur, mengurus, mengawasi pengelolaan pertambangan  sebesar-besarnya  bagi kemakmuran  rakyat. 1 Selain  dari  pada itu  pengaturan  mengenai  penguasaan negara atas sumber daya alam ini dapat dilihat pula pengaturannya dalam Pasal 2  Ayat  (2)  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  peraturan  dasar  pokok-pokok agraria yang menyatakan bahwa : a. Mengatur  dan  menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan  pemeliharaan  bumi,  air  dan ruang angkasa.
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang  dengan  bumi,  air  dan ruang angkasa.
c. Menentukan dan mengatur
hubungan – hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan- perbuatan hukum mengenai bumi, ai dan ruang angkasa.
Program peningkatan
masyarakat  telah  menetapkan  tujuan dan arah kegiatan pergantian
1 Ahmad Redi, “Dinamika Kosepsi Penguasaan Negara  atas  Sumber  Daya  Alam”, Jurnal Konstitusi , Volume 12 Nomor 2, 2015: 407.
masyarakat,  khususnya  upaya  untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan diakuinya dikembangkan  dalam  berbagai  bidang,
termasuk bidang keuangan. Peningkatan moneter tidak terlepas dari kemajuan bidang keuangan di Indonesia,  misalnya  pertanian,  jasa jagawana, perikanan, peternakan, pertambangan,  industri,  perdagangan, administrasi  dan  lain-lain. 2 Pentingnya menjalin  hubungan  kerjasama  yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan pertambangan,  dan  masyarakat  dalam meningkatkan  perekonomian.  Dengan kata  lain  seluruh  aktivitas  harus didasarkan pada norma - norma hukum yang  ada  tidak  terkecuali  dalam  ikatan sosial yang aktif dan bersifat resiprokal (timbal  balik)  dalam  menjalankan kegiatan dunia usaha bidang pertambangan. 3 Perkembangan  dunia pertambangan  di Indonesia  dapat dilihat  dari  kontribusi      sektor pertambangan yang semakin meningkat dari  tahun  ketahun  yaitu  dari      periode
2 Aminuddin    Ilmar,  Hukum    penanaman Modal    di    Indonesia,  (Jakarta:Kencana Prenada  Media Group, 2007).
3 Antonius  Suhadi,  A.R.  Febrian,  Dan  Sri
Turatmiyah, “Model Corporate Social Responsibility  (CSR)  Perusahaan  Tambang Batubara  di  Kabupaten  Lahat  Terhadap Pemberdayaan  Masyarakat  Berbasis  Kearifan Lokal”, Jurnal  Dinamika  Hukum, Volume   14 Nomor 1, 2014: 78.
Meirina  Nurlani  dan  Ardiana  Hidayah,  Efektifitas  Pengelolaan  Pertambangan  Terhadap  Sumber  Daya Alam di Indonesia, Halaman 162-176
2000-2010,      pertambangan      non- migas      tumbuh    di  angka  6%, sementara      pada      tahun  2011-2019 tumbuh  di  angka  rata-rata  3,4  %. 4 Perkembangan
pada sektor pertambangan  ini  tentunya  haruslah  di iringi  dengan  efektifitas  pengelolaan pertambangan  yang  baik.  Efektifitas pengelolaan  pada  sector  pertambangan merupakan  pembahasan  yang  menarik untuk  dikaji,  karena  pembahasan  ini dapat  meningkatkan  perkembangan hukum  pertambangan  di  masa  yang akan datang serta menciptakan berbagai  pembaruan  hukum  di  bidang pertambangan.
Permasalahan  dalam  penulisan ini adalah apakah tujuan dari efektifitas pengelolaan pertambangan bagi sumber daya alam Indonesia, serta bagaimanakah bentuk pengaturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian    diperlukan dalam upaya menjawab suatu permasalahan  dalam  suatu  penelitian,
4 Ahmad Redi dan Lutfi Marfungah, “Perkembangan Kebijakan Hukum
Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  di Indonesia”,
Undang:
Jurnal Hukum , Volume  4 Nomor (2), 2021: 476
metode  penelitian  juga  digunakan untuk mendapatkan suatu hasil penelitian  yang  tepat  dan  akurat. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. 5 Penelitian  hukum  dibangun dengan didasarkan pada disiplin ilmiah dan  cara-cara  kerja  ilmu  hukum normatif. Peater  Mahmud berpendapat bahwa  penelitian  hukum  merupakan suatu  proses  untuk  menemukan  aturan hukum,  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi 6 . Pendekatan  normatif  dibantu  melalui survei spekulasi, gagasan dan peraturan serta pedoman yang memiliki signifikansi  terhadap  isu-isu  yang berkembang. Sumber informasi bergantung  pada  bahan  hukum  yang penting,  dan  bahan  hukum  tambahan adalah  jenis  bahan  hukum  yang  akan memberikan  penjelasan  tentang  bahan hukum  penting  yang  terdiri  dari makalah  logis,  karya  logis,  makalah, buku peraturan dan lain-lain. Metodologi pemilahan informasi untuk tujuan  pemilahan  informasi.  Informasi yang diperoleh dibedah dengan menggunakan  investigasi  subjektif.
5 Jhony  Ibrahim, Teori  dan  Metode  Penelitian Hukum Normatif , (Malang : Bayumedia, 2006).
6 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum Edisi  Revisi (Jakarta:  Pranadamedia  Group, 2012).
Meirina  Nurlani  dan  Ardiana  Hidayah,  Efektifitas  Pengelolaan  Pertambangan  Terhadap  Sumber  Daya Alam di Indonesia, Halaman 162-176
Kegunaan  dari  pemeriksaan  ini  adalah untuk mengkaji keteraturan atau perspektif  hukum  dengan  strategi penyelidikan  yang  mencerahkan,  yang meliputi  penggambaran  yang jelas dari informasi  yang  telah  dikumpulkan  dan kemudian  dihubungkan  antara  satu informasi  dengan  informasi  lainnya untuk kemudian mencapai suatu keputusan yang induktif.

## PEMBAHASAN
A. Tujuan  Efektifitas  Pengelolaan Pertambangan Bagi Sumber

## Daya Alam Indonesia
Pengelolaan  dan  pemanfaatan sektor pertambangan yang baik tentunya  akan  memberikan  kontribusi yang  besar  terhadap  perkembangan peningkatan  perekonomian  masyarakat Indonesia. Kegiatan pertambangan yang  baik  bukan  hanya  memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian  masyarakat  Indonesia saja akan tetapi pengelolaan pertambangan yang baik akan memberikan  dampak  yang  positif  pula bagi keberlangsungan ekosistem lingkungan  dan  kesehatan  masyarakat.
7 Dalam  konstitusi  negara  mengakui
7 Diah  Permata  Sari  dan  Imam  Buchori, “Efektivitas Program Reklamasi Pasca Tambang  Timah  Di  Kecamatan  Merawang
dan menghormati  keberadaan dan hak- hak  masyarakat 8 .  Pada  saat  ini  adanya kebijakan  baru  dalam  pengelolaan pertambangan  Mineral  dan  Batubara (Minerba)  di  Indonesia.  Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara  yang  ada  di  daerah  akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan berlaku  secara  nasional.  Hal  tersebut sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2009 Tentang  Pertambangan  Mineral  Dan Batubara.  Terdapat  banyak  perubahan yang  signifikan  dalam  UndangUndang Minerba yang juga telah disinkronisasi dengan  Undang-Undang  Cipta  Kerja. Terdapat  materi  muatan  baru  yang ditambahkan ke dalam Undang- Undang Minerba, yaitu:
1)  Pengaturan  yang  berhubungan dengan  konsep  Wilayah  Hukum Pertambangan;
2)  Perubahan  Kewenangan  dalam pengelolaan Mineral dan Batubara;
3)  Kewajiban  menyusun  Rencana Pengelolaan  Mineral  dan  Batubara;
usaha untuk melakukan
Penyelidikan  dan  Penelitian  dalam rangka  penyiapan  Wilayah  Izin usaha Pertambangan (WIUP);
Kabupaten  Bangka”, Jurnal  Pembagunan Wilayah  dan  Kota ,  Volume  11  Nomor  (3), 2015 : 299.
8 Muslim  Andi  Yusuf,  “Kepastian  hukum  hak masyarakat  hukum  adat  atas  tanah  dan sumberdaya  alam”, Prosiding Volume 2 Nomor 1, 2016:  676.
Meirina  Nurlani  dan  Ardiana  Hidayah,  Efektifitas  Pengelolaan  Pertambangan  Terhadap  Sumber  Daya Alam di Indonesia, Halaman 162-176
4) Penguatan peran BUMN; 5) Pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan  Mineral  dan  Batubara termasuk  di  dalamnya,  konsep perizinan  baru  terkait  pengusahaan bantuan  untuk  jenis  tertentu  atau untuk  keperluan  tertentu,  serta perizinan untuk pertambangan rakyat. 6)  Penguatan  kebijakan  terkait  dengan pengelolaan  lingkungan  hidup  pada kegiatan usaha pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.
7) Pengaturan kembali terkait kebijakan  peningkatan  nilai  tambah
Mineral  dan  Batubara  (Hilirisasi), Divestasi  saham,  pembinaan  dan pengawasan, penggunaan lahan, data  dan  informasi,  pemberdayaan masyarakat  dan  kelanjutan  operasi bagi pemegang KK atau PKP2B. 9
Kegiatan  pertambangan  yang memerlukan lokasi sumber daya pertambangan melalui  eksploitasi  yang dilakukan  mulai  dari  awal  berupa pengambilan  bahan  galian  tambang dari perut bumi, melakukan pengolahan terhadap  barang  tambang  maupun sampai  pada  porses  penjualan  barang pertambangan  yang  tentunya  proses tersebut  berpengaruh  terhadap  sumber daya  alam  yang  terdapat  pada  suatu daerah.  Proses  eksploitasi  tersebut tentunya  memiliki  masa  pemulihan
9 Darongke,  F.,  Rumimpunu, D.,  &  Roeroe,  S. “Efektivitas  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan  Mineral  di  Indonesia”, Lex
Privatum Volume 10 Nomor 3, 2022 : 1.
yang sulit dan lama 10 . Proses ekploitasi tambang  ini  memiliki  resiko  yang tinggi terhadap permasalahan lingkungan  berupa  kerusakan  dan pencemaran  lingkungan  berdasarkan atas  sifat  dan  bentuknya  yang  akan diuraikan sebagai berikut :
a. Upaya  dalam  pertambangan  yang relatif  singkat  dapat  mengubah bentuk  topografi  tanah  dan  keadaan muka  tanah  (land  impact)  sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya.
b. Upaya  pada  pertambangan  dapat menimbulkan berbagai macam gangguan,  antara  lain  pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, tailing, serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun.
c. Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan  keselamatan  kerja dan  kondisi  geologi  lapangan  dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang,  keruntuhan  tambang,  dan gempa. 11
Efektifitas pengelolaan pertambangan  bagi  sumber  daya  alam sangat berdampak besar bagi kelestarian  lingkungan.  Pengelolaan pertambangan  yang  baik  tentunya haruslah memuat tentang:
10 Ahmad  Redi, Hukum  Sumber  Daya  Alam Dalam  Sektor  Kehutanan (Jakarta:  Sinar Grafika, 2014).
11 Nurul  Listiyani,  "Dampak  pertambangan terhadap  lingkungan  hidup  di  kalimantan selatan  dan  implikasinya  bagi  hak-hak  warga negara." Al-Adl:  Jurnal  Hukum Volume  9, Nomor 1, 2017 : 68.
Meirina  Nurlani  dan  Ardiana  Hidayah,  Efektifitas  Pengelolaan  Pertambangan  Terhadap  Sumber  Daya Alam di Indonesia, Halaman 162-176
1. Terpeliharanya  peran  lingkungan hidup  dalam  usaha  meningkatkan daya  dukung  dan  daya  tampung fungsi lingkungan.
2. Pengendalian  serta  penanggulangan pencemaran yang telah dan diperkirakan akan terjadi.
3. Memperbaiki  kualitas  lingkungan sebagai  akibat  adanya  kerusakan sehingga    berfungsi  kembali  sesuai dengan peruntukannya.
4. Adanya peningkatan informasi tentang kuantitas dan kualitas sumberdaya  alam,  serta  tingkat kerusakan  alam  dan  kemampuan daya dukung alam.
5. Memberikan peningkatan dari kualitas  kelembagaan,  sumberdaya manusia dan
peranserta masyarakat. 12
Kegiatan  pertambangan  bukan hanya  berdampak  pada  kelestarian lingkungan  hidup  saja  akan  tetapi  hal ini  juga  berdampak  pada  kerusakan ekosistem yang menimbulkan kerugian serius seperti kerugian ekologis, kerugian  sosial,  maupun  kerugian ekonomi. 13 Daerah  yang  memiliki potensi  tambang  tidak  memberikan manfaat  langsung  bagi  masyarakat
12 Ahmad  Averus,dan  Andi  Pitono.  "Pengaruh Implementasi Kebijakan
Pertambangan Terhadap  Efektivitas  Penanganan  Kualitas
Lingkungan  Hidup  pada  Dinas  Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Palu.", Jurnal Sosiohumaniora Volume  15 Nomor 2, 2013:169.
13 Johanna  Griselda  Joy  Saputro,  I.  Gusti  Ayu Ketut  Rachmi  Handayani,  and  Fatma  Ulfatun Najicha.  "Analisis  Upaya  Penegakan  Hukum Dan  Pengawasan  Mengenai  Kebakaran  Hutan Di  Kalimantan  Barat." Jurnal  Manajemen Bencana (JMB) Volume 7, Nomor 1, 2021: 34.
lokal dan daerah. Pengelolaan tambang harusnya memiliki prinsip keadilan dan kemanfaatan  bagi  masyarakat  lokal maupun  daerah  penghasil  tambang. Pemanfaatan bagi seluruh pihak pemangku  kepentingan  yang  berkaitan dengan pertambangan yaitu pemerintah pusat  maupun  daerah  yang  berada  di dalam  atau  batasan  lokasi  tambang lebih mengoptimalkan pengelolaan pertambangan  dengan  lebih  baik  di masa  yang  akan  datang.  Pengelolaan yang berdasarkan kemanfaatan tentunya  akan  dapat  memberikan kegunaan
bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Konsep
kemanfaatan ini merupakan pengembangan  dari  pendapat Jeremy Bentham yang  menyatakan  bahwa Hukum  harus  memberikan  manfaat atau  kegunaan  bagi  orang  banyak  ( to serve utility ). 14 Tujuan dari pengelolaan pertambangan yang tepat akan memberikan  pengaruh  yang  baik  pula bagi  kehidupan  sosial  masyarakat sekitar. Hubungan  sosial  terbangun dari kesamaan pada kepentingan di atas pengelolaan  sumber-sumber  produksi
14 Nur  Nashriany  Jufri,  Tatiek  Sri  Djatmiati, dan Lilik Pudjiastuti. "Pengelolaan Lingkungan Hidup  Dalam  Pengalihan  Fungsi  Kawasan Hutan Untuk Usaha Pertambangan." Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu Hukum  Fakultas  Syariah  dan  Hukum Volume 7 Nomor 1, 2020: 8.
Meirina  Nurlani  dan  Ardiana  Hidayah,  Efektifitas  Pengelolaan  Pertambangan  Terhadap  Sumber  Daya Alam di Indonesia, Halaman 162-176
setempat,  kesamaan    atas  tanah  dan kekayaan alam, serta kesamaan sejarah dan adat budaya. Diambilnya penguasaan  masyarakat  atas  tanah  dan kekayaan  alam  menyebabkan  fondasi modal  sosial  mereka  hilang.    Keadaan ini secara umum berdampak pada:
a. Hilangnnya  daya    ingat    sosial, hilangnya    tatanan    nilai    sosial yang  dulunya  dimiliki komunitas;
b. Dapat memutuskan hubungan
silahturami  diantara  warga  yang menyebabkan perpecahan, persengketaan  dan  bahkan  ke  taraf konflik (saling melenyapkan eksistensi satu sama lain). Mekanisme resolusi konflik tradisional  yang  telah  hidup  dalam komunitas  tidak  lagi  dijadikan kontrol dalam kehidupan sosial.
c. Mengalami  penurunan  dari  daya tahan  tubuh,  karena  merosotnya mutu  kesehatan,  mental  warga,dan seringkali  munculnya  penyakit  - penyakit  baru,  baik  penyakit  yang berupa  metabolisme  akut  akibat pencemaran  (udara,  air,  tanah  dan bahan-bahan hayati yang dikonsumsi), penyakit menular (kelamin)  dan  penyakit  lain  yang dibawa  oleh  pekerja  yang  berasal dari luar daerah. 15
Sejatinya perkembangan pengelolaan tambang bagi sumber daya alam memiliki memiliki tujuan penting yaitu  sebagai  peningkatan  pendapatan
15 Samuel Risal, DB Paranoan dan Suarta Djaja. "Analisis  dampak  kebijakan  pertambangan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat
di Kelurahan Makroman." Jurnal
Administrative  Reform Volume  1  Nomor  3, 2017 : 526.
asli  daerah,  peningkatan  lapangan pekerjaan  bagi  masyarakat  daerah, maupun  peningkatan  perekonomian daerah.  Akan  tetapi  dalam  prakteknya masyarakat belum mendapatkan peningkatan kesejahteraan sosial tersebut.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan pertambangan haruslah dilakukan dengan  memuat  tentang  kebijakan- kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

## B. Pengaturan  Hukum  Pengelolaan Pertambangan Indonesia
Sejarah  perkembangan  pengelolaan pertambangan  telah  ada  sejak  zaman Belanda.  Hal  tersebut  dapat  dilihat dalam kebijakan pertambangan Indonesia  yang  menerapkan Indische Mijnwet pada  tahun  1899,  seiring perkembangan zaman terjadilah perubahan  pada  tahun  1906,  1910  dan 1918 yang menyatakan bahwa pengurusan  perizinan  pertambangan dan  beberapa  bahan  galian  lainnya dikeluarkan  oleh  Pemerintah  pusat. 16
Perkembangan
pengelolaan pertambangan terus mengalami peningkatan  pasca  kemerdekaan,  hal tersebut dapat dilihat dengan
16 Otong  Rosadi, Pertambangan  dan  kehutan dalam  Perspektif  Cita  Hukum  Pancasila (Yogyakarta: Thafa Media, 2012).
Meirina  Nurlani  dan  Ardiana  Hidayah,  Efektifitas  Pengelolaan  Pertambangan  Terhadap  Sumber  Daya Alam di Indonesia, Halaman 162-176
diterbitkan Peraturan Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  37 tahun  1960  tentang  pertambangan  dan
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  44  Tahun 1960  tentang  Minyak  dan  Gas.  Pada masa  orde  baru,  dibentuklah  Undang- undang  Nomor  11  tahun  1967  tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan. Undang-undang ini dibentuk agar membuka peluang investasi  asing  masuk  ke  Indonesia melalui  kontrak.  Undang-undang  ini juga  mengatur  tentang  kegiatan  usaha pertambangan  yang  dilakukan  oleh rakyat, dengan memakai peralatan yang sederhana  guna  memenuhi  kebutuhan sehari-hari. Peraturan tersebut mempunyai karakteristik sebagai berikut:
1. Memiliki ciri sentralistik atau ortodoks.
2. Terjadinya pertentangan pada konstitusi, yaitu ketentuan-ketentuan tentang tambang rakyat hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
3. Menjatuhkan  hak  dan  martabat rakyat.  Pasca  Reformasi,  melihat begitu banyak masalah, ada tuntutan untuk dilakukan Perubahan terhadap Undang-Undang  Nomor  11  tahun
1967. 17
17 Nanyang  Sudrajat, Teori  dan  Praktik Pertambangan  di  Indonesia  Menurut  Hukum (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).
Perkembangan zaman yang semakin meningkat menciptakan keberadaan  perusahaan  dalam  bidang pertambangan di tengah-tengah masyarakat  merupakan  wujud        dan partisipasi  dalam  peningkatan  dan pengembangan pembangunan masyarakat. Keterkaitan antara perusahaan  dan  individu  yang  tinggal di  sekitar tambang  merupakan  dua bagian  yang  saling  mempengaruhi. Kehadiran  perusahaan  mempengaruhi keadaan  perubahan  sosial.  Kelompok masyarakat  tersebut  sangat  tunduk pada alam dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.  Saat  ini,  individu  akan bergantung  pada  organisasi.  Hal  ini disebabkan  oleh  kebutuhan  daerah setempat  yang  semakin  berkembang dan  kepuasan  hidup  yang  semakin meningkat. 18
Pemerintah terus berupaya membuat kebijakan di bidang pengelolaan pertambangan, hal tersebut dapat  dilihat  dari  diluarkannya  aturan baru  yang  di  tuangkan  dalam  Undang- Undang  Nomor  4 Tahun  2009. Undang-undang ini menjelaskan
menngenai desentralistik atau
18 Isra Beng, “Eksploitasi   Pertambangan   dan Dampak      Kehidupan      Sosial      Ekonomi Masyarakat  Pulau  Gebe”,  Skripsi  Universitas Negeri Gorontalo, 2014.
Meirina  Nurlani  dan  Ardiana  Hidayah,  Efektifitas  Pengelolaan  Pertambangan  Terhadap  Sumber  Daya Alam di Indonesia, Halaman 162-176
kewenangan  pemberian  izin  yang dilakukan  oleh  pemerintahan  daerah guna membuka kembali akses pertambangan rakyat, dan juga mengatur  peningkatan  nilai  tambah atau  pengolahan  dan  pemurnian  hasil tambang  di  dalam  negeri.  Ketentuan Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan    mineral    dan  batubara menyatakan bahwa pertambangan adalah  sebagian  atau  seluruh  tahapan kegiatan  dalam  rangka  penelitian pengelolaan  dan  pengusahaan    mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi kelayakan,  konstruksi,  penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan  dan  penjualan,  serta kegiatan pasca tambang. Setiap kegiatan pertambangan haruslah mendapatkan izin dari kepala daerah/pejabat  daerah  yang  berwenang untuk mengeluarkan izin pertambangan tersebut.  Undang-undang  ini  juga menjelaskan  tentang  reklamasi  yang menyatakan  bahwa  kegiatan  yang dilakukan  sepanjang  tahapan  usaha pertambangan untuk menata, memulihkan  dan  memperbaiki  kualitas lingkungan  dan  ekosistem  agar  dapat berfungsi kembali sesuai
peruntukannya”. Reklamasi merupakan usaha  pelestarian  kembali  terhadap lingkungan pasca tambang baik reboisasi atau penanaman kembali pada lahan pasca tambang. Dimana perusahaan tambang bertanggung jawab memulihkan kembali lingkungan yang  sempat  rusak  akibat  kegiatan pertambangan  yang  nantinya  bisa  saja dimanfaatkan  kembali.  Hal  ini  secara tidak  langsung  membuat  perusahaan dapat membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan  telah  memberikan  bahkan menciptakan  lapangan  pekerjaan  yang baru  kepada  masyarakat.  Kegiatan tersebut  terencana,  sistematis,  guna memulihkan  fungsi  lingkungan  alam. Selain dari pada itu, Pasal  95 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan  bahwa Pemegang IUP dan IUPK wajib :
a. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
b. Mengelola keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku;
c. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
d. Melaksanakan  pengembangan  dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
e. Mematuhi  batas  toleransi  daya dukung lingkungan.
Kegiatan pertambangan yang tidak  dilaksanakan  secara  tepat  dapat
Meirina  Nurlani  dan  Ardiana  Hidayah,  Efektifitas  Pengelolaan  Pertambangan  Terhadap  Sumber  Daya Alam di Indonesia, Halaman 162-176
menimbulkan  dampak negatif terhadap lingkungan, adapun dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan  antara  lain  :  penurunan produktivitas lahan
(dapat
menyebabkan  longsor),  terganggunya
flora dan fauna, terganggunya kesehatan  masyarakat,  serta  perubahan iklim  mikro.      Sehingga  perlu dilakukan  kegiatan  reklamasi  dan kegiatan  pasca  tambang  yang  tepat serta  terintegrasi  dengan  kegiatan pertambangan. Perencanaan dan pelaksanaan  yang  tepat  merupakan rangkaian  pengelolaan  pertambangan yang  berkelanjutan  dan  berwawasan lingkungan  sehingga  akan  mengurangi dampak  negatif  akibat  kegiatan  usaha pertambangan. 19 Pengaturan  mengenai pertambangan  dalam  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2009  di  rasa  belum dapat menjawab perkembangan,
permasalahan,  dan  kebutuhan  hukum dalam  penyelenggaraan  pertambangan, sehingga  perlu  dilakukan  perubahan agar  dapat  menjadi  dasar  hukum  yang efektif,  efisien,  dan  komprehensif dalam  penyelenggaraan  pertambangan.
19 Herry  Liyus,  Sri  Rahayu,  dan  Dheny Wahyudhi.  "Analisis  Yuridis  terhadap  Tindak Pidana Pertambangan dalam Perspektif Perundang-Undangan  Indonesia." INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum Volume 12 Nomor 1, 2019: 44.
Maka  dari  itu  diterbitkannya  Undang- undang  pertambangan  terbaru  yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Adapun  poin-poin  penting  yang  dapat dilihat dalam UU pertambangan terbaru  ini  akan  diuraikan  sebagai berikut :
1. Kewenangan  Pengelolaan  Minerba diselenggarakan  oleh  Pemerintah pusat  melalui  fungsi  kebijakan, pengaturan,
pengurusan,
pengelolaan, dan pengawasan.
2.  Pengaturan  terkait  konsep  Wilayah
Hukum Pertambangan.
3.  Jaminan  perpanjangan  izin  operasi kepada pemegang IUP dan IUPK.
Adanya  jaminan  dari  pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) untuk  tidak  melakukan  perubahan pemanfaatan  ruang  dan  kawasan terhadap wilayah izin usaha pertambangan  (WIUP).  Termasuk wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan  wilayah  izin  pertambangan khusus (WIUPK) yang telah ditetapkan, serta menjamin terbitnya perizinan  lain  yang  diperlukan dalam  pelaksanaan  kegiatan  usaha pertambangan.
4. Peningkatan Nilai Tambah
5. Penguatan BUMN
6. Divestasi saham
7. Pertambangan Rakyat
8. Reklamasi dan Pasca tambang. 20
20 Risenly  Faturahman  Tapada,    J  Ronald Mawuntu,  Maarthen  Y  Tampanguma,  "Akibat Hukum  Penerapan  Undang-Undang  Nomor  3 tahun  2020  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  4  tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  terhadap Peningkatan  Nilai  Tambah  Pertambangan.", Lex privatum Volume 10 Nomor 4, 2022: 2.
Meirina  Nurlani  dan  Ardiana  Hidayah,  Efektifitas  Pengelolaan  Pertambangan  Terhadap  Sumber  Daya Alam di Indonesia, Halaman 162-176
Dalam  Undang-undang  terbaru ini  pertambangan  banyak  mengalami beberapa perubahan aturan dari Undang-undang  yang  lama.  Terdapat beberapa pasal yang dianggap berpotensi  merugikan  masyarakat  dan lingkungan.  Adapun  beberapa  pasal yang  memiliki  potensi  merugikan masyarakat  akan  diuraikan  sebagai berikut :
a. Dihapusnya  Pasal  8  dari  Undang- undang  pertambangan  lama  maka jika  ada  kerugian  akibat  ulah perusahaan tambang, perusakan lingkungan  hidup  maupun  terjadi konflik sengketa lahan. Maka pengajuan  pelaporan  harus  diajukan pada  pemerintah  pusat.  Sehingga ketika  masyarakat  ingin  melakukan protes  terkait  aktivitas  tambang  di daerahnya,  maka  tentu  saja  hal  ini akan memakan waktu lama mengingat,lokasi tambang kebanyakan berada di daerah terpencil. Mengingat lamanya proses yang akan dilakukan terhadap permasalahan  tersebut  sehingga  hal ini  akan  mempersulit  masyarakat dalam melakukan pelaporan terhadap  masalah  yang  disebabkan oleh perusahaan tambang. b. Pasal 96 Undang-undang pertambangan  baru  juga  memiliki pengaturan  yang  terkesan  memihak bagi  perusahaan  tambang.  Pasal  ini menyatakan bahwa pengusaha tambang  melakukan  pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan,  termasuk  kegiatan reklamasi  dan/atau  pasca  tambang. Pasal  ini  memberikan  pengertian bahwa  pengusaha  dalam  perbaikan lahan cukup mengerjakan salah satu
dari kewajiban perbaikan saja. Pasal ini memberikan pilihan bagi perusahaan tambang untuk melaksanakan  kegiatan  reklamasi atau pasca tambang. 21
c. Pasal 162 Undang-undang pertambangan baru merupakan pasal yang  penting  untuk  di  bahas,  Pasal 162  Undang-undang  pertambangan baru  menyatakan  bahwa  setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan  dari  pemegang  IUP, IUPK,  IPR,  atau  SIPB  yang  telah memenuhi syarat-syarat
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan  paling  lama  1  tahun  atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  Pasal  162  ini  sangat berisiko digunakan untuk menjerat dan mengkriminalisasikan  masyarakat yang tidak sejalan dengan kepentingan industri pertambangan.  Padahal  apabila ditelaah lebih jauh, terdapat kecacatan  logika  hukum  di  dalam penormaan pasal tersebut.Hal tersebut  ialah,  frasa  “merintangi” tidak  diberi  penjelasan  yang  jelas sebagai  tolak  ukur  penilai  sebuah pelanggaran hukum. 22
21 Basthotan Gumilang, Milka, Sherly Oktariani,  dan  Tari  Suswinda.  "Analisis Undang-Undang  No.  3  Tahun  2020  yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan  Berdasarkan  Prinsip  Sustainable Development Goals." Jurnal Hukum Lex Generalis Volume 3 Nomor 11, 2022: 880-881. 22 Rahadyan  Fajar  Harris,  “Menilik  aneka kontroversi  dalam  pasal  162  revisi  uu minerba”,
https://advokatkonstitusi.com/menilik- aneka-kontroversi-dalam-pasal-162-revisi- uu-minerba/4/,  di  akses  pada  tanggal  19- 05-2023.
Meirina  Nurlani  dan  Ardiana  Hidayah,  Efektifitas  Pengelolaan  Pertambangan  Terhadap  Sumber  Daya Alam di Indonesia, Halaman 162-176
d. Pasal  169A  juga  merupakan  pasal yang memiliki potensi menyebabkan kerugian  bagi  masyarakat.  Pasal  ini menjelaskan bahwa perusahaan yang  terbukti  tidak  melaksanakan reklamasi  ataupun  kegiatan  pasca tambang,  tetap  bisa  memperpanjang izin  kontrak.  Pemegang  kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan memiliki  hak  untuk  mengusahakan kembali wilayah pertambangan tersebut  dalam  bentuk  IUPK  untuk jangka    waktu    paling  lama  2  kali yaitu  10  (sepuluh)  tahun.  Ketentuan yang  terdapat  dalam  pasal  ini tentunya  akan  menjadi  masalah apabila  tidak  dilakukannya  proses evaluasi,  hal  ini  tentunya  harus  di imbangi  dengan  memberikan  ruang kepada masyarakat untuk mengeluarkan  pendapat  terhadap kerugian yang di alami.
Pentingnya peran pemerintah dalam  menetapkan  peraturan,  dengan memperhatikan  segala  bentuk  dampak yang  akan  terjadi  bagi  masyarakat  dan lingkungan. Pemerintah      patut memerhatikan      dan      menjaga      nilai- nilai      dasar      dalam  pelestarian lingkungan    hidup    dalam    setiap kebijakan  nasional,    seperti  pelestarian lingkungan  yang  berdasarkan  konsep pembangunan berkelanjutan, pengambilan keputusan dalam
pembangunan  perlu  memperhatikan pertimbangan daya dukung lingkungan sesuai fungsi lingkungannya.
Pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang
perlu  memperhatikan  kebutuhan  antar generasi.  Melakukan  prinsip-prinsip pelestarian melalui pendekatan manajemen  yang  layak  dengan  sistem pertanggungjawaban. 23

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Efektifitas pengelolaan pertambangan  bagi  sumber  daya  alam sangat berdampak besar bagi kelestarian lingkungan dan masyarakat. Pengelolaan  pertambangan  yang  baik sejatinya  harus  memberikan  dampak bagi  perkembangan  pertambangan  di Indonesia. Keberadaan perusahaan pertambangan haruslah berdampak positif bagi masyarakat, seperti menciptakan  peluang  kerja  masyarakat dalam  bidang  pertambangan,  sektor pertambangan diharapkan mampu memberikan  peningkatan  kehidupan sosial  dan  ekonomi  bagi  masyarakat. Adanya bentuk kepedulian yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat  tentunya akan memberikan pengembangan yang baik bagi lingkungan  daerah  penghasil  tambang, hal  ini  bertujuan  agar  semua  pihak
23 Muharuddin,  “Peran      dan      Fungsi Pemerintah      dalam      Penanggulangan Kerusakan  Lingkungan”, JUSTISI Volume  5 Nomor 2, 2019: 106.
Meirina  Nurlani  dan  Ardiana  Hidayah,  Efektifitas  Pengelolaan  Pertambangan  Terhadap  Sumber  Daya Alam di Indonesia, Halaman 162-176
(perusahaan pertambangan
dan masyarakat)  medapatkan  keuntungan dari setiap kegiatan pengelolaan pertambangan.
Pengelolaan  pertambangan  yang baik  harus  terus  dilakukan  agar  dapat menyesuaikan  dengan  perkembangan zaman. Pengelolaan pertambangan yang baik sejatinya haruslah mempertimbangkan segala kepentingan (saran  dan  pendapat)  dari  semua  pihak yang  terlibat.  Hal  tersebut  bertujuan agar  tidak  terjadinya  kerugian  antar pihak  yang  menyebabkan  terjadinya ketimpangan  kepentingan  antar  para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi,  Muslim  Yusuf,  “Kepastian hukum  hak  masyarakat  hukum adat  atas  tanah  dan  sumberdaya alam”, Prosiding Volume 2
Nomor 1, 2016.
Averus,  Ahmad  dan  Andi  Pitono.
"Pengaruh Implementasi Kebijakan Pertambangan Terhadap  Efektivitas  Penanganan Kualitas  Lingkungan  Hidup  pada
Dinas  Pekerjaan  Umum,  Energi dan  Sumber  Daya  Mineral  Kota
Palu.", Jurnal Sosiohumaniora Volume 15 Nomor 2, 2013.
Beng, Isra “Eksploitasi   Pertambangan dan   Dampak   Kehidupan   Sosial Ekonomi Masyarakat Pulau Gebe”,
Skripsi Universitas
Negeri Gorontalo, 2014.
Darongke,  F.,  Rumimpunu,  D.,  & Roeroe,  S.  “Efektivitas  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2020 dalam  Pemberian  Izin  Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia”, Lex Privatum Volume 10 Nomor 3, 2022.
Fajar  Harris  Rahadyan,  “Menilik aneka  kontroversi  dalam  pasal
162 revisi uu minerba”, https://advokatkonstitusi.com/m enilik-aneka-kontroversi-dalam- pasal-162-revisi-uu-minerba/4/, di  akses  pada  tanggal  19-05- 2023.
Faturahman  Tapada  Risenly,  J  Ronald Mawuntu,
Maarthen Y
Tampanguma,  "Akibat  Hukum Penerapan
Undang-Undang
Nomor  3  tahun  2020  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  4  tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  terhadap  Peningkatan
Nilai  Tambah  Pertambangan.",
Meirina  Nurlani  dan  Ardiana  Hidayah,  Efektifitas  Pengelolaan  Pertambangan  Terhadap  Sumber  Daya Alam di Indonesia, Halaman 162-176
Lex privatum Volume 10 Nomor 4, 2022.
Griselda  Joy  Saputro  Johanna,  I.  Gusti Ayu  Ketut  Rachmi  Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. "Analisis Upaya Penegakan Hukum Dan Pengawasan Mengenai  Kebakaran  Hutan  Di Kalimantan Barat." Jurnal Manajemen Bencana
(JMB) Volume 7, Nomor 1, 2021.
Gumilang,  Basthotan  Milka,  Sherly Oktariani,  dan  Tari  Suswinda. "Analisis  Undang-Undang  No.  3 Tahun  2020  yang  Berpotensi
Merugikan Masyarakat dan Lingkungan  Berdasarkan  Prinsip Sustainable Development Goals." Jurnal Hukum Lex
Generalis Volume  3  Nomor  11,
2022.
Ibrahim,  Jhony Teori  dan  Metode
Penelitian Hukum Normatif , Malang : Bayumedia, 2006. Ilmar,
Aminuddin, “Hukum penanaman  Modal  di  Indonesia”, Jakarta : Kencana  Prenada  Media
Group, 2007. Listiyani, Nurul "Dampak pertambangan terhadap
lingkungan  hidup  di  kalimantan selatan dan implikasinya bagi hak-
hak warga negara." Al-Adl: Jurnal Hukum Volume 9, Nomor 1, 2017.
Liyus,  Herry  Sri  Rahayu,  dan  Dheny Wahyudhi. "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pertambangan  dalam  Perspektif Perundang-Undangan Indonesia." INOVATIF
Jurnal Ilmu Hukum Volume 12 Nomor 1, 2019.
Mahmud,  Marzuki  Peter, Penelitian Hukum  Edisi  Revisi  . Jakarta: Pranadamedia Group, 2012.
Muharuddin,  “Peran      dan      Fungsi Pemerintah dalam Penanggulangan      Kerusakan Lingkungan”,  JUSTISI  Volume  5 Nomor 2, 2019.
Nashriany  Jufri  Nur,  Tatiek  Sri Djatmiati,  dan  Lilik  Pudjiastuti. "Pengelolaan  Lingkungan  Hidup Dalam Pengalihan
Fungsi
Kawasan  Hutan  Untuk  Usaha Pertambangan." Jurisprudentie:
Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas Syariah  dan  Hukum Volume  7 Nomor 1, 2020.
Redi,  Ahmad  “Dinamika  Kosepsi Penguasaan  Negara  atas  Sumber Daya  Alam”,  Jurnal  Konstitusi, Volume 12 Nomor 2, 2015.
Meirina  Nurlani  dan  Ardiana  Hidayah,  Efektifitas  Pengelolaan  Pertambangan  Terhadap  Sumber  Daya Alam di Indonesia, Halaman 162-176
___________,  “Hukum  Sumber  Daya Alam  Dalam  Sektor  Kehutanan”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Redi,  Ahmad  dan  Lutfi  Marfungah, “Perkembangan Kebijakan Hukum
Pertambangan Mineral
dan Batubara  di  Indonesia”, Undang: Jurnal  Hukum ,  Volume 4  Nomor
(2), 2021.
Risal, Samuel DB Paranoan dan Suarta Djaja. "Analisis dampak kebijakan
pertambangan  terhadap  kehidupan sosial  ekonomi  masyarakat  di Kelurahan Makroman." Jurnal Administrative  Reform Volume  1
Nomor 3, 2017.
Rosadi,  Otong  “Pertambangan  dan kehutan  dalam  perspektif  cita hukum  Pancasila”,  Thafa  Media  :
Yogyakarta, 2012.
Sudrajat,  Nanyang  “Teori  dan  Praktik
Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum”, Pustaka Yustisia : Yogyakarta, 2010. Suhadi,  Antonius  A.R.  Febrian,  Dan Sri Turatmiyah, “Model Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan  Tambang  Batubara  di Kabupaten Lahat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Berbasis  Kearifan  Lokal”, Jurnal
Dinamika  Hukum,  Volume 14
Nomor 1,2014.
Permata Sari, Diah dan Imam Buchori,
“Efektivitas  Program  Reklamasi
Pasca Tambang
Timah Di
Kecamatan  Merawang  Kabupaten Bangka”,  Jurnal  Pembagunan Wilayah  dan  Kota  Volume  11 Nomor (3), 2015.