## Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Pada Hutan Lindung Gambut (HLG) di Desa Pematang Rahim Provinsi Jambi
Fajri Rahman, Apriwan, Ade Irwandi Universitas Andalas, Padang Correspondence: frahman@soc.unand.ac.id, apriwan@soc.unand.ac.id, adeirwandi07@gmail.com
Abstrak. Hutan  Lindung  Gambut  (HLG)  Sungai  Buluh  merupakan  suatu  kawasan  gambut  berstatus  hutan lindung di Provinsi Jambi. Hutan lindung bukan hanya bertujuan untuk upaya kelestarian, perlindungan, namun juga  membuka  peluang  pemanfaatan  bagi  masyarakat  lokal.  Pemanfaatan  itu  melalui  Perhutanan  Sosial  (PS) yang  menjadikan  sebahagian  kawasan  hutan  menjadi  Hutan  Desa  (HD).  Hal  ini  bertujuan  untuk  membuka peluang  dan  akses  bagi  masyarakat  lokal.  Melalui  pendekatan  etnografi  kritis  menjelaskan  makna  yang  ada dibalik  realitas,  dimana  hutan  bukan  hanya  dilindungi  tetapi  memiliki  dampak  dari  segi  ekonomi  bagi masyarakat  sekitar.  Melalui  teknik  wawancara,  observasi  dan  pendokumentasian  data  dikumpulkan.  Informan terdiri dari KPHD, KUPS, tokoh masyarakat, stakeholder, KKI Warsi dan masyarakat lokal untuk memberikan pandangan mereka terhadap skema hutan desa dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan mereka. Hasilnya menunjukkan  perhutanan  memberikan  peluang  pengelolaan  hutan  berbasis  masyarakat  dengan  tujuan perlindungan,  kelestarian  dan  pemanfaatan.  Melalui  KPHD  hutan  desa  dikelola  dan  membrikan  peluang ekonomi  melalui  KUPS  yang  terdiri  dari  masyarakat di  Desa  Pematang  Rahim.  Sehingga,  melalui  perhutanan sosial hutan dapat terjaga dan masyarakat lokal mengalami peningkatan ekonomi. Namun tantangannya upaya keberlanjutan perlindungan  dan  pemanfaatan hutan  harus  didukung  oleh  semua  sektor  agar  pengelolaan  hutan oleh masyarakat benar-benar memberikan kesejahteraan dan upaya perlindungan tercapai maksimal.
Kata kunci : hutan desa; pengelolaan hutan berbasis masyarakat; perhutanan sosial
Abstract.  Sungai  Buluh  Peat  Protection  Forest  is  a  peat  area  with  protected  forest  status  in  Jambi  Province. Protected forests are not only aimed at preservation, and protection but also open up utilization opportunities for local communities. The utilization is through Social Forestry (SF) which turns part of the forest area into a Village  Forest.  This  aims  to  open  up  opportunities  and  access  for  local  communities.  A  critical  ethnographic approach explains the meaning behind the reality, where the forest is not only protected but has an economic impact  on  the  surrounding  community.  Through  interviews,  observation  and  documentation  techniques,  data was  collected.  Informants  consisted  of  KPHD,  KUPS,  community  leaders,  stakeholders,  KKI  Warsi  and  local communities to provide their views on the village forest scheme and how it impacts their lives. The results show that  forestry  provides  opportunities  for  community-based  forest  management  with  the  aim  of  protection, preservation and utilization. Through KPHD the village forest is managed and provides economic opportunities through KUPS which consists of the community in Pematang Rahim Village. Thus, through social forestry the forest can be maintained and local communities experience economic improvement. However, the challenge is that  efforts  to  sustain  forest  protection  and  utilization  must  be  supported  by  all  sectors  so  that  forest management by the community provides welfare and maximum protection efforts are achieved.
Keywords: community-based forest management; social forestry; village forest

## PENDAHULUAN
Provinsi  Jambi  memiliki  hutan  yang besarnya sekitar 60% luas wilayahnya.
Berdasarkan
Surat Keputusan Nomor 863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 Tentang  Kawasan  Hutan  Provinsi  Jambi  seluas 2.098.535  Ha.  Luas  kawasan  hutan  tersebut, terdapat  empat  fungsi  kawasan,  yaitu  Kawasan Suaka Alam (KSA) seluas 685.471 ha, Kawasan Hutan  Lindung  (HL)  seluas  179.588  ha, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas
258.285 ha, dan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 963.792 ha. Kawasan hutan lindung yang berada di Jambi memiliki keragaman,salah satunya hutan lindung gambut. HLG atau Hutan Lindung Gambut di provinsi Jambi terhampar di tiga  kabupaten,  yaitu:  (1)  Kabupaten  Muaro Jambi  seluas  34.702,600  ha  terdiri  dari    HLG Air  Hitam  Dalam  -  Air  Hitam  Laut  seluas 27.404,600  ha  dan  HLG  Sungai  Londerang seluas  7.298  ha; (2)  Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat  seluas  21.473,800  ha  yang  merupakan
HLG  Bram  Hitam;  dan  (3)  Kabupaten  Tanjung Jabung Timur seluas 23.748 ha terdiri dari HLG Sungai Buluh seluas 17.721 ha dan HLG Sungai Londerang seluas 6.027 ha (Pemerintah Provinsi Jambi, 2015).  Luasnya mencapai 56.200, 148 ha dan  merupakan  urutan  ketiga  di  pulau  Sumatra yang  memiliki  hutan  lindung  gambut  (Nurjanah dkk., 2013; Zainuddin dkk., 2019).
Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur merupakan  wilayah  yang  memiliki  hutan lindung  gambut  yang  berada  di  sisi  timur Provinsi  Jambi.  Diantaranya  terdapat  Hutan Lindung  Gambut  (HLG)  Sungai  Londrang seluas  6.027  ha  dan  Hutan  Lindung  Gambut (HLG)  Sungai  Buluh  seluas  17,721  ha.  HLG Londerang  sebenarnya  memiliki  luasan  13.325 ha  yang  terbagi  atas  dua  kabupaten.  Salah satunya termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Kecamatan Mendahara Ulu tepatnya di Desa  Kota  Kandis  Dendang.  Namun,  kawasan HLG Sungai Londerang digunakan untuk skema perhutanan  sosial  hanya  seluas  4.405  ha berdasarkan SK.705/Menhut-II/2014.
Hutan  Lindung  Gambut  (HLG)  Sungai Buluh  merupakan  suatu  kawasan  gambut berstatus hutan lindung di Provinsi Jambi. Hutan Lindung  Gambut  Sungai  Buluh  berada  dalam wilayah administrasi Kecamatan Mendahara Ulu dengan  luas  17.721  ha.  Keberadaannya  ada dalam  tiga  desa  yaitu  Desa  Pematang  Rahim, Desa  Sinar  Wajo  dan  Desa  Sungai  Beras. Tujuannya untuk mengembalikan fungsi ekologis  kawasan  hutan.  Namun,  perlu  disadari bahwa  di  dalam  hutan  bukan  hanya  keragaman hayati  tetapi  juga  ada  masyarakat  yang  hidup berdampingan  dan  ketergantungan  dengan hutan.
Atas  dasar  itu,  keberadaan  masyarakat yang berada di dalam desa perlu dipertimbangkan  dan  memberikan  akses  untuk pengelolaan  dan  perlindungan  serta  pelestarian hutan  lindung. Maka  perlu  dibentuk mekanisme yang sesuai melalui Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat  (PHBM).  Mekanisme  ini  juga disebut  dengan  Perhutanan  Sosial  yang  diatur dalam  SK.P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016. Dengan  keluarnya  peraturan  Menteri  kehutanan tersebut,  maka  bahagian  hutan  yang  berada  di tiga desa dapat diberikan akses pada masyarakat untuk  dikelola  namun  tetap  menjaga  kelestarian ekosistem, perlindungan dan pemanfaatan.
Melalui  skema  perhutanan  sosial,  maka di  tiga  desa  dibentuklah  Hutan  Desa.  Dimana pengelolaannya  diberikan  wewenang  pada masyarakat melalui LPHD (Lembaga
Pengelolaan  Hutan  Desa).  Sehingga  statusnya berubah menjadi Hutan Desa (HD). Berdasarkan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008  Tahun  2008  Tentang Hutan Desa, bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat  di dalam  dan sekitar kawasan  hutan serta  mewujudkan  pengelolaan  hutan  yang  adil dan  lestari,  hutan  negara  dapat  dikelola  untuk kesejahteraan  desa  melalui  Hutan  Desa.  Hutan Desa  adalah  hutan  negara  yang  dikelola  oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hal. Maka atas daar itu dibentuk lembaga yang bertugas mengelola yaitu LDPH.  LDPH  atau  Lembaga  Desa  Pengelola Hutan  yang  selanjutnya  disebut  Lembaga  Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan  Peraturan  Desa  yang  bertugas  untuk mengelola  Hutan  Desa  yang  secara  fungsional berada  dalam  organisasi  desa  dan  bertanggung jawab  kepada  Kepala  Desa  atau  bisa  disebut juga  dengan  LPHD  (Lembaga  Pengelola  Hutan Desa).
Desa  yang  ditetapkan  sebagai  pengelola HLG dengan skema Hutan Desa (HD) berada di sepanjang aliran sungai (DAS) Mendahara. Pada awalnya  desa  yang  berada  di  dalam  kawasan HLG  Sungai  Buluh  tidak  memiliki  akses pemanfaatan  terhadap  hutan  lindung,  sehingga, muncul  inisiatif  untuk  membentuk  skema pemanfaatan  hutan  melalui  Perhutanan  Sosial (PS).  Masyarakat  di  dampingi  oleh  KKI  Warsi mulai  mengusulkan  hutan  yang  berada  di wilayah administrasinya untuk dijadikan sebagai Hutan  Desa  (HD)  supaya  membuka  ruang  bagi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Pengusulan ini dimulai pada tahun 2000- an.
Pengajuan  pengelolaan  hutan  desa dilatarbelakangi atas kekhawatiran atas ekspansi Hutan Tanaman Industri (HTI), pembalakan liar dan  perkebunan  sawit  skala  besar.  Terlebih  lagi kawasan  HLG  Sungai  Buluh  di  kelilingi  oleh konsesi HTI seperti PT WKS, PT KU, PT Si dan PT  Petrochina.  Perusahan  tersebut,  lambat  laun akan  melakukan  perluasan  areal  konsesinya untuk  meningkatkan  produksi.  Di  tataran masyarakat,  juga  terjadi  klaim  dan  penguasaan hutan untuk mendapatkan, mempertahankan dan memperluas  sumber-sumber  penghidupan  yang terikat dengan hutan. Maka dari itu, masyarakat dan  pemerintah  menyadari  bahwa  pentingnya penyelamatan HLG Sungai Buluh serta masyarakat dapat alternatif dalam pengelolaannya.  Sehingga,  pada  tahun  2014 hingga  2017  keluarlah  surat  keputusan  KLHK
yang  menyatakan  pengelolaan  sebahagian  HLG Sungai  Buluh  di  masing-masing  desa  dengan skema  perhutanan  sosial  menjadi  Hutan  Desa. Salah satunya Desa Pematang Rahim. Sehingga, setelah  dibentuknya  Hutan  Desa  di  dalam kawasan  Hutan  Lindung  Gambut,  sejauh  mana Perhutanan  Sosial  memberikan  ruang  (akses hutan  dan  pemanfaatan)  serta  peluang  ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat lokal.

## METODE
Desa Pematang Rahim merupakan pintu masuk  ke  dalam  hutan  lindung  gambut  yang dikelilingi  oleh  hutan  produksi.  Antara  hutan desa dan hutan produksi dipisahkan dengan jalan umum  yang  menjadi  akses  keluar  masuk penduduk.  Sehingga,  hutan  desa  ini  menjadi jantung pertahanan kekayaan biodiversitas hutan gambut  yang  masih  tersisa. Desa  Pematang Rahim  merupakan  bagian  dari  Kecamatan Mendahara  Ulu  Kabupaten  Tanjung  Jabung Timur  Provinsi  Jambi.  Desa  ini  terletak  pada titik  koordinat  S.  01°14’54.67”  dan  E. 103°32’20.73”.  Ketinggian  desa  ini  berkisar antara  1–5  Mdpl  diatas  permukaan  air  laut. Secara topografis Desa Pematang Rahim adalah hamparan  lahan  gambut  yang  luas.  Desa Pematang  Rahim  Kecamatan  Mendahara  Ulu Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  Provinsi Jambi  dengan  luas  133,51  km 2 atau  presentase terhadap  luas  kecamatan  sekitar  17,85  (BPS, 2023) . Penetapan  Perhutanan  Sosial  di  kawasan
HLG Sungai Buluh
berdasarkan
SK.5694/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017  ditetapkan  Hutan
Desa  (HD)  yang  berada  di  Desa  Pematang Rahim  seluas  1.185  ha  yang  dikelola  oleh LPHD.
Penelitian dilakukan pada bulan Desember  2023  dengan  metode  kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menggali apa yang ada dibalik realitas yang tampak (Creswell, 2015).  Pendekatan  untuk  mendukung  penelitian menggunakan  etnogafi  yang  memungkinkan untuk menunjukkan gambaran secara keseluruahn  dari  realitas  tersebut  (Spradley, 2006).  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  cara  wawancara  tidak  terstruktur, observasi dan pendokumentasian. Dalam penarikan  informan  juga  ditetapkan  beberapa informan  pelaku,  dimana  terlibat  langsung dengan topik penelitian (Afrizal, 2014). Informan  terdiri  dari  ketua  KPHD  (Kelompok Pengelola Hutan Desa), ketua KUPS (Kelompok Usaha  Perhutanan  Sosial),  tokoh  masyarakat,
perangkat  desa  dan  pendamping  KKI  Warsi. Hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan informan  akan  di coding ,  kemudian  dilakukan elaborasi  terhadap  data  terkait  dan  dianalisis. Dalam  proses  analisis,  dilakukan  trianggulasi data  dengan  menggunakan  tulisan  terdahulu (studi  literatur)  agar  mendapatkan  validasi  atas data yang akurat.

## HASIL
Hutan  Rawa  Gambut:  Pengeloaan  Hutan  Desa Berbasis Masyarakat
Hutan  rawa  gambut  memilki  ekosistem yang  bervariasi  dan  unik,  dimana  terdapat  flora dan  fauna  yang  khas.  Hasil  dari  riset  Seri Pengelolaan  Hutan  dan  Lahan  Gambut  di  Pulau Sumatra  menemukan  ada  sekitar  300  jenis tumbuhan  di  lahan  gambut.  Lahan  gambut  di Desa  Pematang  Rahim  juga  dijumpai  beberapa jenis  tumbuhan  diantaranya  Jelutung,  Ramin, Kempas,  Perepat,  Terentang,  Jabon,  Matang, Akasia dan Pulai (BRG, 2017). Selain tumbuhan juga  ada  hewan  seperti  burung  Enggang  Hitam dan Rangkong merupakan hewan yang dilindungi.  Di  peraoran  rawa  juga  terdapat  ikan Toman,  Gabus,  Saluang  dan  Tapah.  Namun, hutan  rawa  gambut  merupakan  kawasan  yang rentan ( fragile ), dimana ekosistem sangat mudah rusak dan butuh waktu lama untuk memulihkannya.  Oleh  sebab  itu,  perlunya upaya-upaya  penyelamatan  huatn  rawa  gambut demi  keberlangsungan  dan  memulihkankannya melalui  respon  lingkungan.  Respon  lingkungan ini  bertujuan  untuk  memitigasi  lahan  gambut yang rusak akibat gejala-gejala dari luar. Gejala utama  yang  membuat  lahan  gambut  rusak  salah satunya kebakaran hutan.
Pada  tahun  2015,  kebakaran  lahan gambut di Provinsi Jambi menghabiskan sekitar 13.459  ha  yang  tersebar  di  Kabupaten  Muaro Jambi,  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di Kabupaten Tanjung  Jabung  Timur,  terdapat  HLG  Sungai Buluh juga terdampak sekitar 6.069 ha. Menurut BRG  (2017)  penyebab  kebakaran  dipengaruhi paling besar oleh aktivitas manusia (deforestasi, ilegal  loging  dan  pembanguna  kanal  oleh perusahaan.  Oleh  sebab  itu,  perlunya  penangan perlindungan  hutan rawa  gambut  terutama  yang ada  di  HLG  Sungai  Buluh  dengan  membentuk konsep  Perhutanan  Sosial.  Perhutanan  Sosial yang  dibentuk  berada  di  desa  Pematang  Rahim dengan skema Hutan Desa (HD). Melalui Hutan Desa  dapat  memaksimalkan  fungsi  kawasan hutan lahan gambut.
Hutan  Desa  dibentuk  atas  kesepakatan dan  keberadan  HLG  Sungai  Buluih  yang  diapit oleh  HP  (Hutan  Produksi)  milik  PT  WKS  dan perkebunan sawit. Maka. Pada awalnya pemerintahan Desa Pematang Rahim
menerbitkan Perdes tahun 2018 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Gambut  dan diserahkan  kepada  Presiden  malalui  LPHD untuk  pengelolaan  hutan  desa  yang  ada  di Pematang  Rahim.  Kawasan  Hutan  Desa  (HD) Desa Pematang Rahim merupakan tutupan hutan yang memiliki fungsi lindung, maka kembangkan  untuk  fungsi  pemanfataan  yaitu jasa  lingkungan.  Pemanfaatan  jasa  lingkungan yang  dilakukan  adalah  pengembangan  hutan untuk tujuan ekowisata. Pengembangan ekowisata dilakukan untuk menghambat pembukaan lahan dan memitigasi jiak terjadinya kebakaran hutan.
Selain  itu,  pemanfaatan  jasa  lingkungan agar masyarakat memiliki akses kelola terhadap hutan.  Berdasarkan  laporan  BRG  (2017)  hutan yang  dimiliki  oleh  masyarakat  dalam  kawasan HLG  Sungai  Buluh  sekitar  3.937  ha  sehingga dapat  dimanfaatan  untuk  perkebunan  dan pengambilan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu). Selain itu juga tujuan jasa lingkungan mengandung  usaha  perlindungan,  konservasi dan pengembangan lembaga serta sosial budaya masyarakat (Toha dkk., 2023).

## KUPS: Pemanfataan Hutan Desa
Setelah  ditetapkannya  Hutan  Desa  di Desa Pematang Rahim dan pembentukan LPHD. Maka  untuk  keterlibatan  masyarakat  dalam pengelolaan  sumber  daya  hutan  dibentuklah KUPS atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. KUPS  bertujuan  untuk  mendukung  kegiatan pengelolan  hutan  berbasis  masyarakat,  dimana KUPS ini akan terintegrasi dengan upaya-upaya pemberdayaan  dari  LSM  seperti  KKI  Warsi, disamping  itu  juga  di  fasilitasi  melalui  Desa, Kabupaten  dan  Povinsi  dan  KPH  (Kesatuan Penglolaan Hutan) dan BRGM (Badan Restorasi Gambut  dan  Mangrove)  serta  keterlibatan Perguruan Tinggi (PT). KUPS di Desa Pematang Rahim, diantaranya:
1. Eco-eduwisata Meranti Rawa
Pokdarwis  Meranti  Rawa  ini  pada awalnya  bukan  dikelola oleh  Pokdarwis,  namun inisiatif  beberapa  anak  muda  Desa  Pematang Rahim.  Sekitar  tahun  2018-an  beberapa  anak muda  menyadari  potensi  hutan  yang  ada  di desanya.  Sehingga  mereka  memiliki  inisiatif untuk  membentuk  kelompok  anak-anak  muda
yang peduli terhadap hutan gambut dengan cara memanfaatkan  hutan  untuk  wisata.  Mereka menamainya dengan ekowisata Kebun Sari.
Lokasi  hutan  yang  berada  di  dekat  desa dimanfaatkan untuk membuka ekowisata dengan mengolah  hutan  untuk  tempat  pengunjung menikmati  dan  masuk  ke  dalam  hutan. Kelompok  ekowisata  membangun  jembatan sepanjag  1  kilo  meter  untuk  media  menjelajahi hutan agar dapat dinikmati oleh pengunjung. Hal ini  dibantu  oleh  dana  dari  BRG  dan  PT.  WKS sebangai  bentuk  dana  hibah  pengembangan hutan  desa  dengan  konsep  ekowisata.  Namun, beriring waktu, kelompok wisata muda itu tidak aktif  lagi  mengingat  mereka  semuanya  pelajar dan  harus  sekolah  ke  perguruan  tinggi  dan  ada juga diantara mereka juga ada yang berkeluarga. Sehingga ekowisata terbengkalai. Ditambah lagi, keadaan  pada  saat  itu  Covid-19  dan  semua aktivitas terbatas.
Kemudian,  WARSI  melihat  hal  ini menjadi  potensi  yang  dapat  dikembangkan  oleh masyarakat  sebagai  daya  tarik  wisata  hutan gambut.  Maka,  fasilitator  WARSI  memberikan pendampingan  terhadap  kelompok  masyarakat untuk  mengembangkan  ekowisata  dalam  hutan gambut.  Hal  ini  berkaitan  dengan  konsep perhutanan  sosial,  sehingga  dapat  dibentuk KUPS  Pokdarwis  pengelolaan  hutan  yang berbasis lingkungan dan wisata. Maka dibentuklah Pokdarwis Meranti Rawa.
Pokdarwis  ini  bergerak  dibidang  pemanfaatan hutan sebagai wisata. Wisata yang dikembangkan  dengan  tema  Edu-Eko-Wisata. Hal  ini  bertujuan  untuk  memperkenalkan  kepad masyarakat luas mengenai hutan gambut melalui konsep wisata. Serta, pengelolaan hutan berbasis perlindungan  sangat  cocok  dengan  ekowisata yang  mengandalkan  hutan  sebagai  objek  tanpa harus merusaknya.
Pokdarwis  ini  beranggotakan  25  orang dengan  sistem  organisasi  yang  diisi  oleh masyarakat  lokal.  Pada  tahun  2021  akhir, mereka  sudah  mulai  berkegiatan  dengan membangun  lokasi  yang akan  dijadikan sebagai tempat  lokasi  ekowisata.  Seiring  dengan  itu, pada  tahun  2023  mereka  dapat  bantuan  dari BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove) RI untuk pengembangan eduekowisata. Mereka dapat bantuan sekitar Rp. 130.000.000 dalam bentuk dana hibah.

## Sumber: data olahan Gambar 1 KUPS Ed-uekowisata Desa Pematang Rahim
Pada saat ini, mereka mulai membangun jalan untuk menelusuri hutan sekitar 4 kilo meter trek  jalan  kaki  bagi  pengunjung.  Pembangunan trek ini, dilakukan dengan sumberdaya masyarakat tanpa digaji dan bertahap. Mulai dari mencari  bahan  materaial  kayu,  merancang sampai  membangun.  Semua  itu  dilakukan  oeh anggota  Pokdarwis.  Selain  membuat  jalur  jalan kaki,  mereka  juga  mengidentifikasi  tumbuhan kayu yang ada di dalam hutan dan menandainya mereka  sesuai  dengan  nama  lokalnya.  Hal  ini dilakukan  untuk  memberikan  edukasi  terhadap pengunjung.
Pada saat ini, pembangunan eduekowisata masih berjalan dan baru mencapai 10%  pembangunan.  Anggota  KUPS  hanya mengharapkan  bantuan  dari  dana  KPH  dan BGRM  untuk  pembangunan.  Karena  KPHD tidak  memiliki  anggaran  dalam  pembangunan. Begitu  juga  dalam  proses  pembangunan  juga mengandalkan  swadaya  masyarakat.  sehingga, dalam  pembangunan  dilakukan  berangsur- angsur.  Untuk  pengunjung  saat  ini,  masih berasal  dari  domestik.  Belum  ada  laporannya ada  wisatawan  yang  benar-benar  mengunjungi lokasi  hutan  gambut  ini.  sehingga,  daya  tarik dari  wisata  belum  dimiliki  dan  terlebih  lagi akses  yang  cukup  jauh  dari  Kota  Jambi.  Begitu juga  akses  menuju  lokasi  hutan,  jalannya  tidak begitu  bagus,  berlubang,  berdebu  dan  parkir mobil maupun motor belum ada. Sehingga butuh proses  yang  panjang  dalam  pembangunan pariwisata ekoediwisata gambut ini.
2. Pokdakkan (Kelompok Budidaya Ikan) Salah satu strategi restorasi gambut yang beradaptasi dengan kebiasaan masyarakat adalah dengan pembuatan sekat kanal atau dalam istilah lokal parit .  Upaya  ini  dilakukan  dengan  tujuan meningkatkan  daya  tampung  air  pada  lahan gambut  sehingga  mempertahankan  muka  air
gambut  mencegah  terjadinya  kebakaran  lahan gambut  pada  musim  kemarau.  Pada  musim curah  hujan  tinggi,  kanal  dapat  menjadi  suplai air dan mengurangi resiko kebanjiran. Kehadiran kanal atau parit besar ini untuk membasahi lahan gambut.  Selain  itu  parit  juga  bisa  dimanfaatkan masyarakat  untuk  membudidayakan  ikan.  maka dari  itu,  masyarakat  membentuk  kelompok tambak  ikan  yang  dinamai  kelompok  tambak ikan atau Pokdakkan.
Pokdakkan ini merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam program perhutana  sosial  dengan  membentuk  kelompok yang  bergerak  di  bidang  perikanan.  Kelompok ini  dicetuskan  atas  pendampingan  oleh  KKI WARSI  pada  awalnya.  Tujuan  agar  masyarakat memiliki peluang dalam melestarikan lingkungan dengan sistem perikanan. Oleh sebab itu,  dibentuklah  kelompok  budidaya  ikan  air tawar yang khusus pada petani keramba.
Sumber: data olahan
Gambar 2 Keramba Apung Milik KUPS Pokdakkan Desa Pematang Rahim.
Masyarakat yang terlibat saat ini ada 10 orang.  Pokdakkan  ini  diketuai  oleh  Bapak Syamsudin. Menurut dia, semua masyarakat bisa terlibat  dalam  program  PS  dengan  melihat potensi desa dan kemauan masyarakat. awalnya, Pak  Samsudin  memang  memiliki  minat  pada perikanan,  sehingga,  melalaui  pendampingan WARSI  dapat  dilakukan  pembuatan  keramba ikan  air  tawar  khusunya  spesies  ikan  di  lahan gambut. Pada awalnya KKI WARSI memberikan 2 keramba sebagai bahan percontohan  dan  bibit.  Ikan  yang  dibudiyakan adalah  jenis  ikan  Toman  ( channa  micropeltes ). Hal  ini,  juga  di  dasari  jenis  ikan  ini  memang banyak  populasinya  di  kawasan  lahan  gambut Desa Pematang Rahim.
Namun, selain itu, desa juga membentuk beberapa organisasi yang khusus untuk menangani  masalah  yang  ada  di  lahan  gambut. Untuk  mencegah  kebakaran  ada  Desa  Tangguh Bencana  (DTB),  Masyarakat  Peduli  Api (MPA)
dan  Damkar  Desa.  Ini  bentuk  keseriusan pemerintahan  Desa,  Tokoh  Masyarakat,  dan Masyarakat  Desa  Pematang  Rahim  dalam mempertahankan  hutan  mereka  agar  dapat memberikan  dampak  yang  baik  bagi  kehidupan mereka  juga  kehidupan  anak  cucunya  kelak sebagai penerus.
Perhutanan  Sosial  memberikan  peluang pada  masyarakat  untuk  memanfaatkan  hutan lindung  yang  berada  di  desa  mereka.  Sehingga, hutan  desa  bukan  hanya  bertujuan  untuk perlindungan dan koservasi tetapi juga berdampak  pada  ekonomi  masyarakat.  Dampak ekonomi  yang  diterima  oleh  masyarakat  berupa pengeloaan dan pemanfaatan areal hutan.
Di  desa  Pematang  Rahim,  masyarakat memanfaatkan  hutan  desa  melalui  pariwisata dengan konsep edukasi dan ekologi. Eduekowisata yang dilakukan masyarakat memberikan dampak dengan tetap mempertahankan  keadaan  hutan  agar  terjaga tetapi  juga  dapat  memberikan  pemahaman terhadap  hutan  dan  memberikan  daya  tarik  bagi pengunjung dan masyarakat itu sendiri terhadap hutan.  Pokdarwis  Meranti  Rawa  mencobva menggambung  antara  penyelamatan  hutan, edukasi dan wisata untuk menghasilkan pendapatan dari pemanfaatan hutan.
Selain  itu,  lahan  hutan  gambut  yang berawa dan memiliki parit atau kanal yang dapat dimanfaatkan  sebagai  lahan  tambak  untuk membudidayakan ikan. ikan yang dibudidayakan juga  ikan  yang  ada  di  lahan  gabut  yaitu  toman. Sehingga,  secara  tidak  langsung  penyelamatan spesies  ikan  toman  dapat  dilakukan.  Selain penyelamatan, juga memberikan dampak ekonomi  bagi  masyarakat.  Melalui  Pokdakkan, masyarakat melakukan budidaya ikan toman dan hingga  saat  ini  sudah  dapat  diperjualbelikan walaupun dalam skala yang masih kecil.
Perhutanan  Sosial:  Penguatan  Perlindungan dan Pemanfaatan Hutan Lindung Gambut
Fungsi  ekosistem  gambut  berdasarkan PP No. 71 tahun 2014 junto No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut  terbagi  atras  dua  yaitu  fungsi  lindung dan  fungsi  budidaya.  Fungsi  lindung  mencakup sedikitnya 30% dari KHG puncak kubah gambut ditambah  dengan  ketebalan  3  meter  atau  lebih, plasma  nutfah  spesifik  dan  kawasan  hutan lindung  atau  konservasi  yang  ditetapkan  oleh pemerintah. Karakteristik selain yang disebutkan diatas,  termasuk  pada  fungsi  budidaya  yang dimanfaatkan  untuk  pencegahan  kerusakan
(pasal  9  PP  57/2016).  Sebaliknya,  kawasan dengan  fungsi  budidaya  dapat  berubah  menjadi fungsi lindung jika memenuhi karakteristik yang ditetapkan  melalui  pasal  9  ayat  4  PP  57/2016 melalui  konsep  Perhutanan  Sosial  (PS)  di kawasan lahan gambut tersebut.
Konsep  Perhutana  Sosial  (PS)  atau Social  Forestry muncul  pada  dekade  1990-an yang awalnya berbentuk Hutan Untuk Masyarakat  atau Forestry  for  People beralih  ke bentuk  Pengelolaan  Hutan  Berbasis  Masyarakat (PHBM)  atau Community  Based  Forest Management (CBFM) yang merupakan program dari  Perhutani.  Sejak  era  reformasi,  Perhutanan Sosial digalakkan dengan tujuan untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat    dalam pengelolaan  sumber  daya  alam  (Januar  dkk., 2021).
Latar  belakang  hadirnya  Perhutanan Sosial  juga  di  kaitkan  dengan  maraknya pembukaan hutan secara besar-berasan (deforestasi)  di  Pulau  Jawa,  Kalimantan  dan Sumatera  dalam  bentuk  alokasi  lahan  untuk transmigran  serta  diiringi  untuk  koorporasi. Sehingga  akses  hutan  oleh  masyarakat  lokal terbatas  dan  berkurang  yang  menimbulkan konflik  horizontal  dan  konflik  tenurial.  Atas dasar  itu,  Perhutanan  Sosial  hadir  untuk memberikan  ruang  kelola  dan  pemanfataan hutan yang di dasari dengan fungsi produksi dan fungsi lindung.
Pemerintah  Indoensia  secara  resmi membentuk aturan melalui Kemeterian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK) P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016. Dalam peraturan  itu,  Perhutanan  Sosial  diartikan sebagai  sistem  pengelolaan  hutan  dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat  lokal (setemoat)  atau  Masyarakat  Hukum  Adat (MHA)  untuk  meningkatkan  kesejahteraan dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan lingkungan  dan  dinamika  sosial  budaya. Berdasarkan  itu,  terdapat  empat  mekanisme Perhutanan  Sosial  yang  mampu  diterapkan berupa; Hutan
Desa (HD, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat  (HTR)  dan  Kemitraan  Kehutanan  (KK) (Asmin,  2021).  Namun  selain  itu  juga  ada bentuk  skema  yang  direapkan  seperti  di Sumatera Barat bernama Hutan Nagari (HN) dan dalam  lingkungan  MHA  disebut  Hutan  Adat (HA)  seperti  di  Merangin,  Jambi.  Tujuan  dari skema  itu  sama  yaitu  partisiapasi  aktif masyarakat  dan  kesimbangan  ekologi  (Veriasa
dkk.,  2021).  Disamping  itu  terdapat  mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap perkembangan Perhutanan Sosial (Martin, 2020).
Kawasan  HLG  Sungai  Buluh  terdapat skema Hutan Desa (HD) Desa Pematang Rahim, maka  pemanfataan  lebih  pada  hak  mengelola dan hak pemanfataan sumber daya alam (hutan) seperti  HHK,  HHBK,  jasa  lingkungan  yang dikelola  oleh  badan  usaha  yang  ada  ditingkat desa  maupun  LPHD  dalam  jangka  waktu  35 tahun.  Namun  dibalik  itu  semua,  tujuan  besar dari  Perhutanan  Sosial  adalah  Pemerintahan Indonesia  berdasarkan Nationally  Determined Contribution berkomitmen  untuk  menurunkan emisi gas rumah kaca tanpa bantuan internasional  ( unconditional )  pada  tahun  2030 sebesar  29%  melalui  penerapan  berbagai kebijakan  sesuai  dengan  kerangka Sustainable Forest  Management atau  Pengelolaan  Hutan Berkelanjutan.  Dengan  demikian,  kesuksesan dari kebijakan Perhutanan Sosial tidak terbatasa atas  pemberian  akses  (ruang  kelola),  tapi  dari sudut  pandang  ekologi  dan  sosial  program  ini diharapkan dapat mencegah deforestasi (berbasis masyarakat  dan  koorporasi),  sebagai  katup penyelamat  penyelesaian  konflik  tenurial  dan konflik  vertikal  dalam  kawasan  hutan  dan sebagai  katalisator  peningkatan  kesejahteraan serta menjaga kearifan lokal masyarakat.
Sehingga,  di  kawasan  HLG  Sungai Buluh  dengan  adanya  Hutan  Desa  (HD) memungkinkan untuk pengendalian laju Kehilangan Tutupan Hutan ( Forest Cover Loss ) atau  FCL.  Dimana  FCL  merupakan  indikator utama untuk emisi gas rumah kaca dalam sektor kehutanan. Sehingga, Hutan Desa (HD) Pematang  Rahim  menjadi  penguat  HLG  Sungai Buluh yang diapit oleh HP atau Hutan Produksi untuk  tetap  bertahan  sebagai  hutan  lindung  dan hutan budidaya.

## Tantangan Pengelolaan Hutan
Di desa Pematang Rahim yang merupakan  Hutan  Desa  di  HLG  Sungai  Buluh mengalami  perubahan  tutupan  hutan.  Hal  ini disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  dimana semakin  di  desaknya  kawasan  hutan  oleh kawasan  HP.  Faktor  yang  paling  utama  adalah perambahan  dan ilegal  loging yang  dilakukan terus  menerus  oleh  masyarakat  (luar  dan  dalam desa).  Selain  itu,  tingginya  tingkat  kebakaran hutan yang terjadi satu dekade ini mengakibatkan hutan desa mengalami penyusutan.  Kawasan  HLG  yang  saat  ini
menjadi Hutan Desa sedang disusun perencanaan  tata  guna  lahannya.  Secara  umum dalam  perencanaan  tersebut  dibagi  dalam  dua blok atau zona, yakni: 1) zona pemanfaatan; dan 2)  zona  lindung.  Zona  pemanfaatan  yaitu  lahan yang  sudah  dibuka  oleh  masyarakat.  Namun, dalam  pengelolaannya  dilarang  menambah bukaan baru. Khusus untuk kebun yang ditanami Kelapa Sawit, maka diizinkan untuk pemanfaatan  hingga  satu  daur  produksi.  Setelah itu  harus  diganti  atau  diremajakan  dengan tanaman  berkayu.  Sedangkan  untuk  zona lindung adalah zona yang masih hutan alam. Hal ini  bertujuan  untuk  upaya  perlindungan  hutan desa  dari  ancaman  pembukaan  lahan  dan konflik.
Selain  itu,  Dalam  pengelolaan  hutan desa, bukan hanya KPHD yang bertanggungjawab.  Akan  tetapi  desa  juga memiliki peran penting sehingga dapat menyalurkan  anggaran  desa  untuk  program perhutanan  sosial  bagi  kelompok  masyarakat dan  juga  upaya  mendukung  perlindungan  hutan desa  tersebut.  Selian  itu,  pihak  ketiga  berupa LSM juga dapat ikut andil dalam memfasilitatori masyarakat  seperti  yang  sudah  dilakukan  KKI WARSI. Melalui WARSI kelompok masyarakat dilibatkan  dalam  pemanfaatan  potensi  hutan sebagai konsep dari perhutanan sosial. Sehingga dibentuk  beberapa  KUPS  disetiap  desa  demi memaksimalkan  tujuan  dari  perhutanan  sosial yang buka hanya perlindungan namun kebermanfaatan bagi masyarakat setempat.

## SIMPULAN
Pengelolaan  hutan  terutama  hutan  yang berstatus  lindung  memiliki  keterbatasan  dalam mengaksesnya, terutama masyarakat yang tinggal  di  sekitar  hutan.  Hal  ini  didasari  atas tujuan  untuk  melindungi  hutan  dari  kerusakan dan  ancaman.  Namun,  beberapa  hutan  lindung yang  ditetapkan,  merupakan  sumber  ekonomi masyarakat  sekitar.  Mata  pencaharian  seperti berladang  dan  berkebun  berada  dalam  kawasan hutan.  Sehingga,  perlunya  solusi  agar  akses masyarakat terhadap hutan tidak dibatasi namun tetap dalam kerangka acuan konservasi. Konsep Perhutanan  Sosial  (PS)  hadir  untuk  menjawab tantangan  yang  ada  agar  hutan  memiliki keberlangsungan  kelestariannya  dan  masyarakat yang  bergantung  atas  pemanfaatan  lahan  tidak dibatasi.  Sehingga,  muncul  skema  Hutan  Desa (HD)  yang  bertujuan  untuk  pengelolaan  hutan berbasis  masyarakat  demi mencapai  kelestarian, perlindungan dan kebermanfaatan. Hadirnya HD
di  kawasan  Hutan  Lindung  Gambut  (HLG) Sungai  Buluh  memberikan  peluang  ekonomi bagi  masyarakat  Pematang  Rahim.  Masyarakat memanfaatkan  hutan  untuk  kawasan  ekowisata dan  edukasi.  Sehingga,  pengelolaan  hutan dikembalikan  kepada  masyarakat  dan  dikelola demi  memberikan  dampak  ekonomi  dan  tujuan perlindungan  hutan  itu  sendiri.  Selain  itu  juga melibatkan  masyarakat  dalam  perlindungan  dan upaya pencegahan lahu deforestasi dan penanganan  kebakaran  hutan  yang  kerap  kali terjadi  di  lahan  gambut.  Tujuan lainnya  sebagai legitimasi  atas  desakan  hutan  produksi  yang semakin  luas  dan  kekhawatirannya  hutan gambut  tidak  lagi  tersisa.  Maka  PHBM memberikan  dampak  positif  bagi  hutan  dan masyarakat.  Namun  masih  memiliki  tantangan, dimana keberlanjutan pengelolaan harus didukung semua stakeholder yang bertanggungjawab  atas  hutan.  Agar  kebertahan hutan  gambut  terjaga  dari  pengurusakan  dan pengalihan  lahan  serta  masyarakat  disekitar terbantu dalam peningkatan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal.  2014. Metode  Penelitian  Kualitatif (Sebuah  Upaya  Mendukung  Penelitian Kualitatif  Dalam  Berbagai  Disiplin Ilmu) . PT. Raja Grafindo Persada. Asmin,  F.  2021. Social  Forestry  And  Natural Resource Management In West Sumatra . BPS  Kabupaten  Batang  Hari.  2023. Kecamatan Mendahara  Ulu  Dalam  Angka  Tahun 2023 . BRG.  2017. Laporan  Pemetaan  Sosial  Desa Desa  Pematang  Rahim  Kecamatan Mendahara  Ulu  Kabupaten  Tanjung
Jabung Timur . Badan Restorasi Gambut.
Creswell,  W.  J.  2015. Penelitian  Kualitatif  dan
Desain  Riset  Memilih  diantara  Lima
Pendekatan . Pustaka Pelajar.
Januar, R., Daeli, W., Tobing, S., & Firmansyah,
R. 2021. Hutan Desa dan Deforestasi di
Indonesia: Analisis Studi Kasus Implementasi  Pengelolaan  Perhutanan Sosial di Jambi . WRI.
Martin,  E.  2020.  Hutan  Desa:  Menghadirkan Negara dalam Tata Kelola Lokal. Dalam
S.  Suharti,  S.  Ekawati,  &  S.  Anwar (Ed.), Bersama  membangun  perhutanan sosial . IPB Press.
Nurjanah,  S.,  Octavia,  D.,  &  Kusumadewi,  F. 2013. Identifikasi  Lokasi  Penanaman
Kembali  Ramin  di  Hutan  Gambut Sumatera dan Kalimantan . Forda Press. Spradley,  P.  J.  2006. Metode  Etnografi .  Tiara Wacana.
Toha,  M.,  Wihadanto,  A.,  &  Nurhasanah,  N. 2023. Dampak perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dalam mendukung kelestarian  hutan  di  kota  Tarakan. ULIN: Jurnal Hutan Tropis , 7 (2), 133. Veriasa,  T.  O.,  Maulana,  S.  J.,  &  Hariyadi,  C. 2021. Perhutanan  Sosial,  Asa  Menjaga Sumber Daya Bersama: Kumpulan Studi dan  Pembelajaran  di  Indonesia .  IPB Press.
Zainuddin,  Rosyani,  &  Haryadi,  B.  2019.
Partisiopasio Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran  Lahan  Gambut  di  Hutan Lindung  Gambut  (HLG)  Londerang
Provinsi  Jambi. Jurnal  Pembangunan Berkelanjutan , 1 (1), 16–39.