## PERAN PEMANGKU KEPANTINGAN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR RISIKO PADA PROYEK KPBU JALAN TOL UNSOLICITED
Lianda Akti Leo Puteri 1 , Budi Susetyo 2 , dan Agus Suroso 3
1 Prodi Magister Teknik Sipil, Universitas Mercubuana Jakarta, Jl. Meruya Selatan 1, Jakarta Barat, 11650
Email korespondensi : lyanda108@gmail.com
2 Prodi Magister Teknik Sipil, Universitas Mercubuana Jakarta, Jl. Meruya Selatan 1, Jakarta Barat, 11650
Email : b2susetyo@yahoo.com
3 Prodi Magister Teknik Sipil, Universitas Mercubuana Jakarta, Jl. Meruya Selatan 1, Jakarta Barat, 11650
Email : agussrs@yahoo.com

## ABSTRAK
Penerapan  KPBU  di  Indonesia  belum  dapat  berjalan  optimal  dikarenakan  pemanfaatan anggaran yang belum optimal, regulasi  dan wewenang saling tumpang tindih, pemangku kepentingan yang terlibat cukup banyak tetapi tidak semua memahami peran dan tanggung jawabnya pada proyek KPBU serta risiko proyek KPBU yang cukup tinggi. Pada Jurnal ini membahas tentang hubungan peran pemangku kepentingan terhadap risiko pada proyek KPBU  jalan  tol unsolicited .  Metode  yang  digunakan  adalah  dengan  analisis  multivariat dengan bantuan software Sem- PLS. Responden dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pemangku kepentingan dari 3 proyek KPBU Unsolicited jalan tol di Indonesia sebanyak 60 responden.  Hasil  dari  penelitian  pada  jurnal  ini  adalah  terdapat  18  faktor  risiko  yang berpengaruh significant terhadap  kinerja  biaya,  dimana  7  faktor  risiko  yang  disebabkan oleh peran pemerintah dan 11 faktor yang risiko yang disebabkan oleh peran Badan Usaha. Pengaruh  risiko  badan  usaha  lebih  besar  dari  pada  pemerintah  terhadap  kinerja  biaya dengan koefisien pengaruh 0,716 dengan nilai R 2 terhadap model sebesar 81,6%.
Kata Kunci : Risiko, KPBU, Unsolicited , Kinerja Biaya, Pemangku Kepentingan

## ABSTRAK
The implementation of PPP in indonesia has not been able to run optimally because the budget utilization is not optimal, regulations and authorities overlap, the stakeholders involved are quite a lot but not all understand their roles and responsibilities on PPP projects therefore the risks of PPP projects are quite high. This Journal discusses the relationship between the role of stakeholders on the risk of unsolicited toll road PPP project. The method used is multivariate analysis with Sem - PLS software. Respondents in this study consisted of several stakeholders from 3 unsolicited toll road PPP projects in Indonesia as many as 60 respondents. The results of research in this journal are 18 risk factors that significantly affect the cost performance, where 7 risk factors caused by the role of public entities and 11 risk factors caused by the role of private entities. The influence of private entity risk is greater than the public entity on cost performance with an influence coefficient of 0.716 with an R 2 value of 81.6% on the model. Keywords : Risk, PPP, Unsolicited, Cost Performance, Stakeholders

## 1. PENDAHULUAN
Penyediaan infrastruktur jalan tol berperan  penting  dalam  mempercepat proses  pembangunan  dan  mendorong
pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur jalan tol  memiliki  peran  penting  dalam mendukung  pembangunan  suatu  bangsa karena mendukung, menghidupkan kembali  dan  memajukan  jalur  kehidupan
ekonomi,  sosial,  politik,  sosial  budaya, pertahanan  dan  keamanan  (BAPPENAS,
2019).
Infrastuktur
Indonesia
menempati peringkat  ke  50  menurut The  Global Competitiveness Index 4.0 pada tahun 2019 dari  141  negara,  peringkat  tersebut  jauh dibawah Singapura, Thailand dan Malaysia. Lambatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia disebabkan oleh beberapa  faktor  penting  salah  satunya disebabkan oleh mahalnya biaya logistik di Indonesia  dari  negara-negara  asia  lainya. Berdasarkan data rasio biaya logistik dan PDB  Indonesia  yaitu  sebesar  24  %,  hal tersebut  diatas  Singapura  diangka  8  %, Vietnam  diangka  20  %  dan  Malaysia  di angka 13 %. Rendahnya kualitas jalan dan luasnya  wilayah  Indonesia  yang  belum ditunjang  dengan  fasilitas  jalan  tol  yang memadai  menyebabkan  waktu  tempuh pengiriman yang panjang dan lambat dan berdampak pada harga-harga logistik.
Sejak sepuluh tahun terakhir di Indonesia mulai  digalakkan  Proyek  Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha atau dikenal  dengan  istilah  KPBU.  Dengan menggunakan  pola  skema  KPBU  tersebut dapat  membantu  pemerintah  dalam menghemat  anggaran  konstruksi  akan tetapi  memenuhi  kewajibannya  dalam pemenuhan Infrastruktur.
Dasar  proyek  KPBU  tersebut  tertuang dalam Kepres No.38 Tahun 2015 Tentang KPBU  infrastruktur.  KPBU  didefinisikan sebagai kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha dalam penyediaan infrastruktur  untuk  kepentingan  umum dengan  mengacu  pada  spesifikasi  yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala  Lembaga/Kepala  Daerah
/BUMN/BUMD.  Penggunaan  unit  bisnis mempertimbangkan distribusi risiko antar pihak.
Akan tetapi penerapan KPBU di Indonesia belum dapat berjalan optimal dikarenakan pemanfaatan  anggaran  belum  optimal, regulasi  yang  memberikan  wewenang saling  tumpang  tindih,  risiko  KPBU  yang cukup tinggi, pemangku kepentingan yang
terlibat  cukup  banyak  tetapi tidak  semua memahami peran dan tanggung jawabnya pada proyek KPBU.
Kekurangan  pemerintah  Indonesia  dalam melaksanakan program kemitraan publik- swasta  dapat  diatasi  untuk  mendorong pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia, yaitu  dengan  menganalisis  faktor-faktor risiko  yang  harus  diperhatikan  dan memperjelas  peran  dan  tanggung  jawab pemangku  kepentingan  dalam  proyek KPBU  sehingga  terjadi  pembagian  risiko. dan  efeknya  tentang  pemerintahan  dan bisnis  dapat  lebih  dipahami  oleh  masing- masing sektor.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  Analisis  Multivariat  Sem – Pls  untuk mengetahui  hubungan  peran  pemangku kepentingan terhadap risiko pada proyek KPBU Jalan Tol Unsolicited . Adapun tahapan analisa nya adalah:
a. Pengumpulan data kuesioner
b. Uji validity dan reliability
c. Analisa inner model (R2 dan Q2)
d. Uji Hipotesis atau Boot strapping
e. Kesimpulan
Jumlah sampel yang diambil berdasarkan dengan rumus slovin:
𝑛 = 𝑁 1+𝑁 .𝑒 2 (1)
Dengan n = Jumlah sampel minimum, N = Ukuran populasi, E = Margin of error Berdasarkan  data  dari  situs  resmi  KPBU jumlah proyek jalan tol berjenis unsolicited sebanyak  14  project.  Dengan  tingkat kesalahan yang diinginkan adalah sebesar 5  %,  maka  minimum  jumlah  sampel proyek yang diambil adalah:
𝑛 = 14
1+14 .0.05 2 = 3.111 ≈ 3 Proyek
Jika  dalam  1  proyek  diambil  20  sampel dimana terdiri dari pemilik proyek, badan pengelola  jalan  tol,  investor  atau  badan usaha,  konsultan  desain,  konsultan pengawas  dan  kontraktor  maka  jumlah minimum  sampel  yang  digunakan  adalah sebanyak  60  sampel.  Sehingga  dalam
penelitian  ini  digunakan  60  responden dari 3 proyek.
Faktor-Faktor  Risiko  KPBU  berdasarkan Peran Pemangku Kepentingan
Tabel 1. Risiko Pemerintah X1 Pemerintah Referensi X1.1 Kementerian PUPR X1.1.1  Keterlambatan dan kenaikan biaya akibat proses pemebebasan lahan [1],[2],[3] [4],[5],[6] X1.1.2  Kegagalan Perolehan lahan [1],[2],4], [6][7],[8], [9] X1.1.3  Kesulitan akses karena gangguan sosial [1],[3],[4] X1.2 Kementerian Keuangan X1.2.1   Belum Tersedianya anggaran pembebasan lahan [1],[3],[4] [5],[6] X1.2.2  Tidak tercapainya financial close [1],[3],[4] [5],[6] X1.3 Penjamin Infrastruktur X1.3.1  Kegagalan penyelesaian kontrak oleh kontraktor [1],[7] X1.4 Badan Pengelola Jalan Tol X1.4.1  Keterbatasan pemerintah dalam mengatur jalan non tol yang mempengaruhi layanan jalan tol [1],[10] X1.4.2  Kinerja hasil jalan tol jelek [1],[3],[5] X1.4.3  Terjadinya penyimpangan yang tidak terdeteksi akibat kegagalan kontrol oleh BPJT [1],[4],[6]

## Tabel 2. Risiko Badan Usaha
X2 Badan Usaha Referensi X2.1 Badan Usaha Jalan Tol X2.1.1 Kinerja kontraktor yang jelek [1],[3],[6]
X2.1.2 Kegagalan BUJT mengelola operasional [1],[3],[4], [6] X2.1.3 Kesalahan estimasi O&M [1],[2],[4], [6] X2.1.4 Kesalahan input parameter dan model [1],[6], [10] X2.1.5 Ingkar janji otoritas tidak membangun rute moda pesaing [1],[3],[4] [6], [7] X2.1.6 Nasionaslisasi tanpa kompensasi [1],[2],[5] X2.2 Kontraktor X2.2.1   Keterbatasan area kerja [4] X2.2.2 Tidak teridentifikasi utilitas dan kesulitan relokasi utility [1],[2] X2.2.3 Kesalahan dan kinerja sub kon jelek [4],[10] X2.2.4 Kegagalan mengelola komunikasi internal dan eksternal [1],[5],[6], [7],[10] X2.2.5 Proyek menyebabkan gangguan kesehatan dan kenyamanan bagi masyarakat sekitar [1],[4] X2.2.6 Gagal menjaga keamanan disekitar lokasi proyek [6] X2.2.7 Kenaikan non ekstrim dan tingkat inflasi dan bunga bank [1],[3],[4], [5],[6],[7], [8] X2.2.8 Tidak mendapatkan harga yang fix dari suplier [1],[2],[4] [6] X2.2.9 Fluktuasi bunga bank  [5],[6],[8] X2.2.10  Cakupan asuransi risiko tertentu tidak tersedia di pasaran dan kenaikan substansial premi asuransi [1],[3],[4] [5],[6] X2.3 Konsultan Desain X2.3.1 Kesalahan desain menyebabkan kegagalan [1],[4],[5], [6],[8],[9]
X2.3.2 Keterlambatan dalam menyelesaian desaian tepat waktu [1],[4],[5], [6],[8],[9] X2.4 Konsultan Pengawas X2.4.1 Keterlambatan dalam penetapan persetujuan dan izin kerja [5] X2.4.2 Kinerja pengawasan yang buruk [4],[10] X2.4.3 Kurangnya staff ahli yang berugas sebagai pemberi saran dan pengawasan [4],[10]

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada
analisa multivariat dengan menggunakan Sem-Pls. Dimana pada pada analisa  ini  terdapat  2  variabel  eksogen yaitu  (X1)  Risiko  Pemenrintah  dan  (X2) Risiko  Badan  Usaha  dan  1  variabel Endogen (Y) kinerja biaya.
Pada  Gambar  1  Model  Sem  PLS  awal terdapat faktor-faktor risiko yang memiliki  nilai  loading  faktor  kurang  dari 0,6  sehingga  perlu  untuk  dieliminasi sehingga  menghasilkan  Model  Sem-PLS yang  lebih  akurat.  Gambar  2  adalah  hasil Model Sem PLS setelah modifikasi.
Gambar 1. Model Sem-PLS Awal
Hasil  uji  validitas  dan  reliabilitas  dengan menggunakan  sem-pls  ditunjukkan  pada
tabel  3.  Dari  tabel  3  diketahui  bahwa model  telah  memenuhi  semua  kriteria validity dan reliability yang  telah ditentukan.
Gambar 2. Model Sem-PLS Modifikasi
Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Stakehold er Cronbach's Alpha rho_A CR AVE BPJT 0,822 0,827  0,918  0,849 BUJT 0,896 0,901  0,935  0,829 KEMENKE U 0,707 0,707  0,872  0,773 KON. DESAIN 0,748 0,955  0,879  0,785 KON. SPV 1,000 1,000  1,000  1,000 KONTRAK TOR 0,896 0,905  0,919  0,621 PII 1,000 1,000  1,000  1,000 PUPR 0,839 0,846  0,925  0,861 RISIKO BADAN USAHA 0,895 0,899  0,914  0,517 RISIKO PEMERINT AH 0,823 0,852  0,870  0,501
Hasil  uji  Inner  Model  R 2 dengan menggunakan  sem-pls  ditunjukkan  pada tabel 4. Dimana nilai R 2 untuk kinerja biaya adalah  0,817  hal  tersebut  menunjukkan bahwa  konstribusi  variabel  laten  risiko
Pemerintah Kons Konsul Kinerja Biaya Badan Usaha
terhadap  kinerja  biaya  memilki  nilai 81,7%    berpengaruh  terhadap  kinerja biaya sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel.
Tabel 4. Hasil Uji Inner Model Stakeholder R Square R Square Adjusted PUPR 0,777 0,773 BPJT 0,577 0,570 KEMENKEU 0,692 0,687 PII 0,142 0,127 BUJT 0,614 0,608 KONTRAKTOR 0,827 0,824 KONSULTAN DESAIN 0,239 0,226 KONSULTAN SPV 0,235 0,222 KINERJA BIAYA 0,817 0,811 Uji hipotesa dilakukan dengan analisa Boot
Strapping , adapun hasil uji hipotesa dapat dilihat dari tabel 5.
Tabel 5. Hasil Uji Hipotesa Pengaruh Koef. Pengaruh T - statistik P- Value Ke t Risiko Pemerintah (X1) – Kinerja Biaya (Y1) 0,233 2,144 0,03 9 (+) Risiko Badan Usaha (X2) – Kinerja Biaya (Y1) 0,716 8,242 0,00 0 (+)
Dari  hasil  output  Sem  PLS  dinyatakan bahwa :
Hipotesis  1  (H1)  menyatakan  bahwa faktor risiko pemerintah memiliki pengaruh  positif  dan significant terhadap kinerja biaya .
Hasil  uji  menunjukkan  bahwa  nilai  t- statistik  adalah  2,144  dan significancy level 5%, nilai t-statistik berada pada nilai
kritis  1,96  dengan  demikian  hipotesis pertama (H1) dapat diterima.
Hipotesis  2  (H2)  menyatakan  bahwa faktor  risiko  badan  usaha  memiliki pengaruh  positif  dan significant terhadap kinerja biaya .
Hasil  uji  menunjukkan  bahwa  nilai  t- statistik  8,242  dan  significancy  level  5%, nilai t-statistik berada pada nilai kritis 1,96 dengan  demikian  hipotesis  pertama  (H2) dapat diterima.
Berdasarkan  hasil  analisa  Sem-PLS diketahui bahwa terdapat 18 faktor risiko yang  berpengaruh significant terhadap kinerja biaya, dimana 7 faktor risiko yang disebabkan oleh peran pemerintah dan 11 faktor  yang  risiko  yang  disebabkan  oleh peran Badan Usaha.
Faktor risiko disebabkan oleh pemerintah, antara lain :
a. Keterlambatan  proses  pembebasan lahan  dan  peningkatan  biaya  akibat pembebasan lahan yang berkepanjangan. b. Tidak  ada  pembebasan  lahan  karena sulitnya  proses  pembebasan  lahan (tanah  wakaf,  tanah  desa  (TKD)  dan kehutanan) yang memakan waktu lama.
c. Tidak  ada  anggaran  yang  dialokasikan untuk pembebasan lahan.
d. Kegagalan  keuangan  karena  kondisi pasar yang tidak terduga atau struktur modal proyek yang optimal.
e. Buruknya  kinerja  fasilitas  produksi atau ketersediaan pelayanan publik.
f. Penyimpangan  yang  tidak  disadari terjadi  karena  kegagalan  pemantauan dan pengendalian oleh unit bisnis atau PJPK. g. Kegagalan Kontraktor untuk melaksanakan  kontrak  karena  faktor manajemen internal dan keuangan. Faktor risiko yang disebabkan oleh Badan Usaha, antara lain:
a. Tidak teridentifikasinya utilitas underground dan  proses  relokasi utilitas  yang  sulit,  sehingga  terjadi keterlambatan dan mungkin dilakukan perpindahan rute.
b. Kesalahan Sub Kontraktor.
c. Kesalahan  estimasi  biaya  karena  tidak mendapatkan  harga  yang  pasti  dan terbaru dari supplier.
d. Kesalahan  estimasi  biaya  akibat  tidak mendapatkan  harga  yang  fix  dari supplier.
e. Kegagalan atau ketidakmampuan Badan Usaha dalam mengelola operasional Proyek Kerjasama. f. Akibat  kesalahan  estimasi  biaya Operasi dan pemeliharaan dan kenaikan tidak terduga.
g. Keterbatasan  ruang  kerja/ working space .
h. Kesalahan  dalam  input  parameter  dan perancanaan  model  sehingga  hasil estimasi menyimpang.
i. Kesalahan desain menyebabkan ekstra/revisi desain yang  diminta.
j. Keterlambatan  dalam  menyelesaikan desain tepat pada waktunya.
Setiap  stakeholder  memiliki  peran terhadap risiko yang terjadi dalam proyek KPBU  dimana  peran  tersebut  tertuang dalam  undang-undang  dan  standar  yang berlaku  di  Indonesia.  Sehingga  untuk dapat  meminimalisir  risiko  tersebut penting  untuk  mengantsipasinya  dengan berupaya  seoptimal  mungkin  dalam menuntaskan  peran  dan  tanggung  jawab sesuai dengan porsinya. Berdasarkan hasil analisa  hubungan  peran  pemangku kepentingan terhadap risiko, antara lain:
a. Kontraktor Menurut UU No. 18 Tahun 1999, tugas kontraktor  adalah  melaksanakan kegiatannya untuk mewujudkan  hasil proyek  dalam  bentuk  bangunan  atau bentuk fisik lainnya.
Dalam  melaksanakan  peran  tersebut ada beberapa risiko yang dapat terjadi seperti keterbatasan ruang kerja yang menyebabkan  diperlukannya  analisa metode  kerja  yang  sesuai  agar pekerjaan  dapat  dilakukan  dengan aman, tidak terindentifikasinya utilitas  dan  kesulitan  dalam  proses relokasi yang menyebabkan keterlambatan  sehingga  diperlukan re-desain untuk meminimalisir
relokasi  tersebut,  kesalahan  sub kontraktor yang berdampak juga pada kontraktor utama sehingga diperlukan  pemilihan  sub  kontraktor yang  kredibel  dan  terpecaya  agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.
Peran lain kontraktor sesuai Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2017  yaitu menyiapkan  sumber  daya  sesuai kebutuhan pelaksanaan proyek. Sehingga  risiko  yang  dapat  terjadi adalah kesalahan  estimasi  biaya disebabkan pemasok tidak menerima harga  yang  pasti  dan  terkini dari supplier.  Untuk  menghindari  hal tersebut sebelum proyek dilaksanakan dalam menyusun estimasi  harga  perlu  berkoordinasi dengan calon vendor untuk melakukan kesepakatan harga, sehingga pada saat pelaksanaan harga yang  digunakan  tidak  jauh  berbeda dari harga estimasi.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  1999  kontraktor  bertanggung jawab  atas  kegagalan  konstruksi. Risiko  yang  dapat  terjadi  adalah kegagalan konstruksi untuk mengatasi  risiko  tersebut  biasanya kontraktor  akan  mengasuransikan proyek tersebut ke dalam Construction  All  risk ,  akan  tetapi  jika proyeknya terlalu besar dapat terjadi perlindungan  asuransi  untuk  risiko tertentu  tidak  lagi  tersedia  di  pasar dan  premi  asuransi  telah  meningkat secara signifikan dibandingkan perkiraan semula. Biaya asuransi yang besar tersebut harus sudah dicadangkan  sejak  awal  proyek, sehingga  tidak  menjadi  tambahan biaya  proyek.  Jika  cakupan  yang diasuransikan  cukup  besar  beberapa asuransi biasanya akan melakukan JO untuk  mengcover  asuransi  tersebut, untuk menjamin ketersediaan asuransi  di  pasaran  dilakukan  survei dan  koordinasi  sebelum  proyek dimulai sehingga memudahkan
proses  administrasi  ketika  proyek dimulai.
b. Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat Menurut  Permen  PUPR  No.  2  Tahun 2021, tugas Kementerian PUPR adalah memastikan  konsistensi  dokumen pengadaan  tanah  dan  perencanaan pemukiman  untuk  mendapatkan penetapan lokasi. Kementerian PUPR bersinergi  dengan  Kementerian  ATR untuk menyiapkan secara administratif  lokasi  proyek.  Setelah itu  dilakukan  survei  lokasi  area  yang terdampak atas proyek dan dilakukan perhitungan  ganti  untung  atas  lahan yang akan gunakan oleh negara untuk proyek.  Selain  bersinergi  dengan kementerian ATR, Kementerian PUPR juga  bersinergi  dengan  Kementerian Keuangan untuk menyiapkan rencana anggaran pembebasan lahan.
Proses pembebasan  lahan  ini  tidak segera  dilaksanakan,  sehingga  ada risiko  keterlambatan  dan  kenaikan biaya  akibat  proses  pembebasan lahan yang lama. Untuk mengatasi hal tersebut pembebasan lahan dilakukan secara bertahap dengan dibatasi oleh tenggat waktu tertentu untuk menghindari adanya klaim tambahan dari  warga  akibat  keterlambatan proses  ganti  untung  yang  membuka celah baru bagi warga untuk meminta kompensasi  tambahan.  Jika  lokasi tidak  mungkin  untuk  diperoleh dikarenakan  tanah  sengketa,  tanah wakaf,  kehutanan  maka  perlu  untuk dilakukan redesain sehingga meminimalisir  pembebasan  lahan pada area tersebut. c. Kementerian Keuangan Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.08/2018  peran  menteri keuangan dalam proyek KPBU adalah menyiapkan pendanaan untuk pembebasan  lahan.  Anggaran  untuk pembebasan  lahan  menggunakan anggaran  APBN  dimana  penyusunan
anggaran  ini  diputuskan  secara bersama,  meskipun  berada  dibawah kewenangan  kementerian  keuangan akan  tetapi  proporsi  pembagian anggaran  dihasilkan  dari  rapat bersama  dengan  anggota  dewan. Sehingga  risiko  yang  dapat  terjadi adalah  belum  tersedianya  anggaran untuk  pembebasan  lahan.  Untuk mengatasi  hal  tersebut  anggaran pembebasan  lahan  jika  terlalu  besar dicadangkan  dalam  beberapa  tahun, hal  tersebut  disusun  dalam  rencana anggaran yang dikomunikasikan dengan  kementerian  PUPR  sehingga proyek  tetap  dapat  dilaksanakan dengan  skema  pembebasan  lahan secara bertahap.
Tugas  lain  Kementerian  Keuangan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  180 /Pmk.08/2020  adalah  menerbitkan penjaminan  pinjaman  kepada  badan usaha.  Untuk  dapat  memberikan jaminan  tersebut  terlebih  dahulu kementerian keuangan akan mengkaji struktur  dan  skema  pendanaan  yang di  miliki  oleh  Badan  Usaha  dalam menjalankan  proyek  KPBU  hingga mencapai financial  close .  Sehingga risiko yang dapat terjadi adalah tidak dimungkinkan  terjadi finansial  close karena kondisi pasar yang tidak pasti atau  struktur  modal  proyek  yang optimal.  Untuk  menghindari  hal tersebut  pihak  Kemenkeu  perlu berkoordinasi  dengan  konsorsium Badan  Usaha  dan  Lender  yang kredibel  dan  potensial  sehingga secara  struktur  keuangan  dapat memenuhi  persyaratan  yang  telah ditentukan.
d. Badan Usaha Jalan Tol Sesuai  dengan  Permen  PUPR  No.  6 Tahun  2018  peran  Badan  Usaha dalam  proyek  KPBU Unsolicited adalah  melakukan  studi  kelayakan proyek.  Untuk  melakukan  penilaian proyek tersebut layak atau tidak perlu dilakukan  studi  kelayakan.  Yang membedakan
proyek KPBU
unsolicited dan solicited adalah  pada tahap  pemprakarsa  proyek.  Untuk dapat  memprakarsai  suatu  proyek perlu dilakukan studi kelayakan, studi kelayakan ini dilakukan oleh konsorsium  yang  nantinya  akan mendapatkan  keuntungan  dalam mengikuti pelelangan KPBU. Keuntungan dapat berupa pemberian jaminan dari sisi pendanaan sehingga struktur modal keuangan dapat lebih kuat. Akan tetapi ada risiko kesalahan dalam  penyusanan  persiapan  proyek
KPBU  tersebut  seperti  kesalahan input parameter, kesalahan permodelan, kesalahan estimasi biaya O&M.  Untuk  itu  perlu  dilakukan evaluasi  dalam  penyusunan  studi kelayakan  dan  persiapan  proyek tersebut  sehingga  hasil  yang  di hasilkan  benar-benar  sesuai  tidak terdapat  kesalahan-kesalahan  yang justru menyebabkan kerugian bahkan kegagalan proyek dikemudian hari.
e. Badan Pengelola Jalan Tol Tugas  Badan  Pengatur  Jalan  Tol menurut Keputusan Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 adalah memantau pelaksanaan proyek  konstruksi  dan  pelaksanaan,
serta  operasi  dan  pemeliharaan bangunan jalan tol yang dioperasikan oleh  badan  usaha  jalan  tol.  Jika  BPJT tidak  mampu  melakukan  perannya maka potensi risiko yang dapat terjadi adalah  kinerja  hasil  output  fasilitas jelek  atau  tidak  tersedianya  layanan umum  dan  terjadinya  penyimpangan yang tidak terdeteksi akibat kegagalan pemantauan  dan  pengendalian  oleh instansi pemerintah atau PJPK. Risiko ini  dapat  di reduce dengan  cara melakukan  koordinasi  rutin  antara Badan  Pengelola  dan  Badan  Usaha setiap bulanan untuk memantau hasil dan kinerja yang dihasilkan.
f. Konsultan Desain Konsultan Desain menurut Peraturan
Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun  2021 bertangung  jawab  atas  persiapan perencanaan desain dengan menganalisis informasi yang diterima dari  pengguna  jasa  dan  pihak  lain serta  melaksanakan  perencanaan desain  tersebut  secara  tepat  waktu.
Adapun  risiko  yang  dapat  terjadi adalah kesalahan desain menyebabkan  ekstra  revisi  desain yang    diminta  dan  keterlambatan dalam  menyelesaikan  desain  tepat pada  waktunya.  Untuk  memitigasi risiko ini perlu dilakukan pengumpulan  data  yang  memadai, survei  pendahulu  dan  pemeriksaan utilitas  sebelum  dilaksanakan  detail desain sehingga data pra desain yang diajukan tidak terlalu banyak berubah dan  tidak  memakan  waktu  dalam proses pendetailan desain.
g. Konsultan Pengawas Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Dan  Perumahan  Rakyat Republik  Indonesia Nomor 10 Tahun 2021  tugas  konsultan  pengawas adalah  bertangung  jawab  apabila terjadi  kegagalan  konstruksi.  Agar tidak  terjadi  kegagalan  tersebut diperlukan pengawasan
dan pemberian  saran  atas  permasalahan yang  terjadi  di  lapangan.  Sehingga potensi  risiko  yang  dapat  terjadi adalah  kurangnya  staf  ahli  yang bertugas  sebagai  pemberi  saran  dan pengawasan.    Apabila  tim  pengawas kekurangan tenaga ahli tentunya akan lambat dalam mengambil keputusan- keputusan teknis dilapangan. Keterlambatan tersebut dapat berdampak pada kinerja biaya proyek jika  dalam  pengambilan  keputusan yang  seharusnya  dapat  dilakukan dalam hitungan hari menjadi berminggu-minggu. Akibatnya pekerjaan  konstruksi  juga  akan mengalami keterlambatan, keterlambatan  tersebut  berpotensi menyebabkan  bertambahnya  biaya overhead .
h. Penjamin Infrastruktur Indonesia Peran Penjamin Infrastruktur Indonesia  sesuai  Peraturan  Menteri Keuangan  No.  8  Tahun  2016  adalah Menyediakan penjaminan untuk proyek   Kerjasama  Pemerintah  dan Badan Usaha infrastruktur di Indonesia.  Sesuai  dengan  peran tersebut  risiko  yang  dapat  terjadi pada PII adalah Kontraktor/ subkontraktor tidak dapat memenuhi kontrak  karena  manajemen  internal dan faktor keuangan. Untuk menghindari  risiko  tersebut  perlu dikaji struktur pendanaan dan skema pendanaan  awal  proyek  KPBU sebelum melakukan finansial close .
Keberhasilan  suatu  proyek  tentunya diukur  dari  kinerja  biaya  dan  waktu, dimana mundurnya pelaksanaan akan berdampak  mundur  pula  waktu penyelesaian  proyek.  Akan  tetapi  hal tersebut  dapat  dimimalisir  yaitu dengan  mengidentifikasi  jalur  kritis pekerjaan  dan  menganalisa  faktor risikonya.  Dengan  adanya  daftar risiko ini diharapkan dapat memudahkan  dalam  menganalisa faktor  risiko  yang  berpengaruh  pada kinerja biaya proyek khsusunya pada proyek  KPBU  jalan  tol unsolicited di Indonesia.

## 4. KESIMPULAN
a. Berdasarkan  hasil  analisa  Sem-PLS diketahui  bahwa  terdapat  18  faktor risiko  yang  berpengaruh significant terhadap  kinerja  biaya,  dimana  7 faktor  risiko  yang  disebabkan  oleh peran pemerintah dan 11 faktor yang risiko  yang  disebabkan  oleh  peran Badan Usaha.
b. Model fit hasil  analisa bootstrapping memberikan nilai R 2 untuk pengaruh risiko  pemerintah  dan  Badan  Usaha terhadap kinerja biaya adalah sebesar 81,6 %, dan nilai Q 2 sebesar 99,25 %.
c. Pengaruh  risiko  badan  usaha  lebih besar dari pada pemerintah terhadap
kinerja  biaya  dengan  koef  pengaruh 0,716.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Daliman,  Herman,  and  Purwanti.  O. (2021).  “Analisis  Penilaian  Risiko Program  Kerjasama  Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Pada Infrastruktur Jalan Tol”. RekaRacana: Jurnal Teknik Sipil, Vol. 7 No. 1.
[2]  Ghorbani, Alireza, Ravanshadnia, M., and Nobakht, M. B. (2014). “A Survey of Risks in Public Private Partnership Highway  Projects  in  Iran”.  ICCREM 2014:  Smart  Construction  and Management  in  the  Context  of  New Technology  -  Proceedings  of  the 2014  International  Conference  on Construction  and  Real  Estate Management, November 2014, 482 – 92.
[3] Hande,  A.,  and  Işik,  Z.  (2020).  “The Effect  of Stakeholder -Associated Risks in Mega-Engineering Projects: A  Case  Study  of  a  PPP  Airport Project.”  IEEE  Transactions  on Engineering  Management,  Vol.  67 No. 1, 174 – 86.
[4]  Mazher,  K.  M.  et  al. (2018).  “Fuzzy Integral – Based Risk-Assessment Approach for Public – Private Partnership Infrastructure Projects”. Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 144 No. 12.
[5]  Nguyen, A., Mollik, A., and Chih, Y. Y. (2018).  “Managing  Critical  Ris ks Affecting  the  Financial  Viability  of Public – Private Partnership Projects: Case  Study  of  Toll  Road  Projects  in Vietnam”.  Journal  of  Construction Engineering  and  Management,  Vol. 144 No. 12.
[6] Nurhayati,  et  al.  (2021).  “Risiko Infrastruktur  Jalan  Tol  Dengan Skema  Public-  Private-Partnership (PPP)  Di  ASEAN:  Suatu  Tinjauan Literatur”.  JMAIF,  Vol.   5  No.  1,  43– 60.
[7]  Palupie, Y. M. R., dan Yuniarto, H. A.
(2016).  “Alokasi  Risiko  Proyek
Infrastruktur Dengan Skema Kerjasama  Pemerintah  Dan  Badan Usaha  (KPBU):  Suatu  Tinjauan Literatur”.  Yogyakarta:  UGM,  96–
103.
[8]  PT. Penjamin
Infrastruktur Indonesia.  (2019).  Acuan  Alokasi Risiko KPBU Indonesia. PT. Penjamin
Infrastruktur Indonesia, Jakarta.
[9]  Sandhyavitri,  A.,  dan  Saputra,  N. (2013).  “Analisis  Risiko  Jalan Tol Tahap  Prakonstruksi  (Studi  Kasus Jalan Tol Pekan Baru- Dumai)”. Jurnal Teknik Sipil Vol. 9 No. 1, 1-83.
[10]  Wahyuni, Ika, P., Gede, P., Suranata, Triswandana, and Erick, P. G. (2019). Kajian  Manajemen  Risiko  Dalam
Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Kerjasama Pemerintah  Badan  Usaha  (KPBU) Dengan Menggunakan Metode House Of Risk (HOR). Jurusan Teknik Sipil Univ. Syiah Kuala, Aceh.