## PILKADA DARI PERSPEKTIF INCUMBENT
( Studi Analisis Pilkada Kabupaten Batang Periode 2017-2022 )

## Teguh Adi Prasojo

## Abstract
Implementation of direct local elections intended to further democratize the local  elections.  The  purpose  either  contained  in  the  implementation  of  the elections  was  still  far  short  of  expectations  since  the  fact  of  elections  is  still  in need of improvement in many aspects one of which was the election as a means to legitimize  the  local  authority  to  make  the  local  elections  as  a  means  to  legalize their  power,  and  they  can  both  with  easy  to  carry  out  political  dynasty  against their  close  relatives.  All  these  shortcomings  urgent  we  to  complete  because  any shortcomings  that  still  exist  precisely  then  result  in  the  emergence  of  the reluctance of the people who actually have great potential as occurs in Yoyo Riyo Sudibyo  are  reluctant  to  re-nominate  themselves  as  regents,  citing  fears  of "addiction" This implies a system that needs to be we need to fix.
Key Words: Local Elections, Local Elections Weaknes, Voters

## A. PENDAHULAN
Kekuasaan  dan  politik  merupakan  dua  sisi  mata  uang  yang  tidak terpisahkan, terlebih bagi tokoh politik yang sudah dikenal baik dan di cintai oleh  masyarakat.  Menjadi  suatu  hal  yang  istimewa  kemudian  jika  seorang tokoh  yang  dicintai  tersebut  lebih  memilih  untuk  melepaskan  tampuk kekuasaan  yang  sudah  diperoleh  dan  mempunyai  peluang  besar  untuk  dapat mempertahankannya.  Hal  ini  terjadi  pada  Kabupaten  Batang  Propinsi  Jawa Tengah  dimana  Bupati  terpilih  periode  2012-2017  mengeluarkan Statement bahwa  Beliau  tidak  akan  kembali  mencalonkan  diri  sebagai  Bupati  Batang. Statement  tersebut  tak  pelak  membuat  berbagai  spekulasi  bagi  pengamat politik, baik di kalangan Akademisi maupun kalangan politisi terlebih politisi yang memiliki niatan untuk maju ke Pilkada Batang 2017.
Yoyok  Rio  Sudibyo  sepertinya  tidak  tanpa  perhitungan  ketika mengengeluarkan  statement  bahwa  beliau  tidak  akan  kembali  mencalonkan diri  pada  Pilkada  2017.  Pria  kelahiran  kabupaten  Batang  44  tahun  yang  lalu itu  juga  pernah  mengambil  keputusan  penting  ketika  beliau  memutuskan untuk  keluar  dari  kesatuan  TNI  dengan  pangkat  terakhir  Mayor.  Dari  latar belakang  ini  Kami  yakin  bahwa  keputusan Yoyok  untuk  berhenti  dari  dunia Politik  Praktis  bukanlah  sesuatu  yang  baru  karena  sudah  pernah  terjadi sebelumnya  ketika  berhenti  dari  dunia  Militer  meskipun  beliau  memiliki karier yang cemerlang di Militer.
Awal  mula  terjunnya  Yoyok  dalam  Pilkada  Kabupaten  Batang  tahun 2011,  beliau  maju  sebagai  calon independent yang  didukung  oleh  kelompok masyarakat, petani dan para Pegiat LSM. Detik-detik batas waktu penyerahan daftar calon Pilkada ke KPUD, beberapa partai besar memberikan dukungan ke Yoyok diantaranya Partai Golkar, PPP, PAN, dan Demokrat sehingga pada akhirnya  Yoyok  maju  dengan  Partai  Sebagai  Kendaraan  Politiknya  pada Pilkada  2011.  Dengan  partai  politik  sebagai  kendaraan,  Yoyok  berhasil meraih  kemenangan  pada  Pilkada  2011  dengan  perolehan  113.027  suara (40,03  persen)  mengalahkan  dua  kandidat  lainnya,  yakni  Susi  Iriani-Lafran Panca  Putranto  (62.397  suara  atau  22,10  persen),  dan  Dheddy  Irawan- Mujarwo (107.992 suara atua 37,87 persen).
Yoyok-Soetadi  yang  mengusung  visi  “Birokrasi  Bersih,  Ekonomi Bangkit”  berhasil  memenangkan  hati  rakyat.  Hati  rakyat  berhasil dimenangkan  karena  beliau  berhasil  merealisasikan  Visi  tersebut  ke  dalam program  kerja  mereka  sehingga  tidak  butuh  waktu  lama  hanya  dalam  waktu dua  tahun  pemerintahan  beliau  dapat  meningkatkan  PAD  Kabupaten  Batang lebih dari 100 persen, dapat dilihat dari tabel 1.1 dimana data tersebut Penulis peroleh dari BPS yang mendapatkan laporan dari BPS Kabupaen/Kota.
Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Menurut Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 - 2013 (Ribu Rupiah) Kabupaten/Kota 2011 2012 2013 Regency/City 01.  Kab. Cilacap 173.141.334 196.673.442 278.507.546 02.  Kab. Banyumas 193.263.340 242.106.509 308.349.434 03.  Kab. Purbalingga 94.937.162 112.727.590 122.858.739 04.  Kab. Banjarnegara 71.107.053 94.271.468 98.975.320 05.  Kab. Kebumen 73.339.838 102.344.166 131.481.737 06.  Kab. Purworejo 88.941.782 98.262.003 125.756.041 07.  Kab. Wonosobo 67.397.977 82.335.296 108.729.509 08.  Kab. Magelang 90.462.631 123.722.781 173.253.652 09.  Kab. Boyolali 96.489.134 127.725.207 160.752.450 10.  Kab. Klaten 72.293.790 84.756.022 115.454.162 11.  Kab. Sukoharjo 96.166.807 164.954.319 192.971.720 12.  Kab. Wonogiri 77.141.691 100.037.192 111.592.606 13.  Kab. Karanganyar 104.080.774 116.706.893 161.724.334 14.  Kab. Sragen 94.518.999 127.695.844 146.721.550 15.  Kab. Grobogan 87.912.458 105.463.321 143.598.616 16.  Kab. Blora 67.021.770 81.987.007 95.186.717 17.  Kab. Rembang 73.931.946 102.727.487 126.808.084 18.  Kab. Pati 134.475.562 163.733.666 169.127.416 19.  Kab. Kudus 102.621.949 113.622.250 144.995.092 20.  Kab. Jepara 103.642.014 129.076.570 133.778.055
21.  Kab. Demak 74.559.136 105.363.370 138.214.446 22.  Kab. Semarang 129.771.004 156.192.739 215.684.519 23.  Kab. Temanggung 63.328.489 76.637.673 102.080.197 24.  Kab. Kendal 93.289.527 120.162.136 132.870.703 25.  Kab. Batang 60.155.029 84.720.050 139.634.472 26.  Kab. Pekalongan 82.105.270 114.793.366 148.550.938 27.  Kab. Pemalang 79.677.543 97.951.208 136.362.282 28.  Kab. Tegal 90.133.274 118.741.620 156.244.860 29.  Kab. Brebes 78.275.852 101.806.858 135.055.402 30.  Kota Magelang 63.557.702 90.986.302 107.739.839 31.  Kota Surakarta 181.096.816 231.672.100 298.400.847 32.  Kota Salatiga 60.611.340 63.171.463 106.100.450 33.  Kota Semarang 522.925.031 786.563.412 925.919.311 34.  Kota Pekalongan 63.344.978 91.205.786 114.252.439 35.  Kota Tegal 117.244.291 156.663.028 176.377.335 . Jumlah/ Total 3.722.963.294 4.867.560.145 6.084.110.818 Sumber : Pemerintah Kabupaten/Kota
Dari tabel 1.1 di atas dapat Kita amati bahwa PAD kabupaten Batang naik sangat signifikan melebihi angka 100 persen hanya dalam waktu kurang dari  2  tahun  karena  Yoyok  dilantik  sebagai  Bupati  Batang  baru  awal  tahun 2012.  Dari  tabel  di  atas  juga  dapat  kita  amati  bahwa  kenaikan  PAD Kabupaten  Batang  merupakan  yang  tertinggi  dibandingkan  dengan Kabupaten/Kota  lain  di  Jawa  Tengah  dan  Kabupaten  Pati  merupakan Kabupaten dengan kenaikan PAD terendah di Jawa Tengah.
Dengan  berbagai  prestasi  yang  telah  dicapai  oleh  Yoyok,  kemudian menjadi hal yang menarik ketika beliau mengeluarkan Statement untuk tidak lagi  maju  dalam  Pilkada.  statement  tersebut  memunculkan  pertanyaan  yang bersar, kaitannya dengan apa sebenarnya alasan utama seorang Mayjen Yoyok Rio  Sudibyo  mengundurkan  diri  dari  percaturan  Politik  daerah.  Fenomena tidak lazim inilah yang kemudian membuat tulisan dengan judul “ PILKADA DARI  PERSPEKTIF  INCUMBENT  Studi  Analisis  Pilkada  Kabupaten Batang  periode  2017-2022” Kami  anggap  layak  untuk  didalami  sebagai sarana untuk  memperkaya khasanah ilmu  sosial  politik bagi  kaum  akademik maupun pihak-pihak yang memiliki ketertarikan di bidang Sosial dan Politik.

## B. PEMBAHASAN

## B.1. Pilkada dan Dinasti Politik di Daerah
Dari  berbagai  sumber  media  yang  melakukan interview dengan Yoyok,  banyak  yg  kemudian  mempertanyakan  alasan  beliau  untuk  turun gelanggang  pertarungan  Pilkada  Kabupaten  Batang  2017.  Hal  yang  sama ketika  beliau  ditanyakan  oleh  awak  media  perihal  rencana  beliau  untuk tidak mencalonkan diri dalam Pilkada Batang 2017.
“ kenapa  nggak  nyalon  lagi? Kan  sumpah  saya  sudah  selesai.  Lima tahun  janji  saya  sudah  terlaksana.  Bangun  rumah  sakit,  pasar,  dan jalan tembusan Batang, sudah beres. Takutnya kalau saya nyalon lagi, takut keenakan. Mungkin sehabis saya, nanti istri saya. Lalu turun ke anak  saya.  Itu  kan  bukan  pemimpin  namanya,  (tapi)  penguasa.  Jadi pemimpin itu susah sekali.”
Salah  satu  hal  yang  dapat  Kita  cermati    dari  jawaban  yoyok  terkait alasannya  tidak  kembali  mencalonkan  diri  dalam  Pilkada  Batang  adalah munculnya  ke  khawatiran  akan  munculnya  dinasti  politik.  Kekhawatiran ini  muncul  karena Yoyok  merasa  sudah  memenuhi  janji  politiknya  ketika kampanye  sehingga  beliau  merasa  ketika  kembali  mencalonkan  diri  dan kemudian  terpilih  maka  beliau  akan  “keenakan”  dan  akan  memiliki kecenderungan  untuk  terus  mempertahankan  kekuasaannya  yang  akan  di teruskan oleh istrinya dan bukan tidak akan menutup kemungkinan sampai kepada  anak  beliau  inilah  yang  kemudian  akan  memunculkan  dinasti Politik.
Dinasti  Politik  sebenarnya  bukan  hal  baru  di  negara  Kita,  bahkan sudah  menjadi  sesuatu  yang  lazim  terjadi  dalam  politik.  Dalam  politik internasional  mungkin  tita  tidak  asing  dengan  dinasti  Gandhi,  dinasti Nehru,  dinasti  Buttho  dan  dinasti  Kim.  Semua  dinasti  yang  telah disebutkan  seluruhnya  berasal  dari Asia,  akan  tetapi  dinasti  politik  bukan monopoli  negara-negara Asia  belaka. Amerika  Serikat  yang  menganggap dirinya  sebagai  negara  paling  demokratis  juga  ternyata  dunia  mengenal ada  beberapa  dinasti  politik  di  negara  “om  Sam”  itu.  Beberapa  dinasti politik  di  Amerika  serikat  diantaranya  adalah  dinasti  Kennedy  dan  Bush merupakan  contoh  dinasti  Politik  di  Amerika  Serikat  dan  bukan  tidak mungkin  deretan  Nama  ini  akan  terus  bertambah  panjang  terutama  jika Hillary  berhasil  memenangkan  Pemilu  Presiden  kali  ini  untuk  dinasti Clinton.
Pada tataran Politik Nasional, ada nama Soekarno, SBY, Atut, Ahok, Yusril  dan  masih  banyak  nama  lain  di  daerah.  Dari  nama-nama  itu  bisa katakan  kalau  dinasti  Soekarno  merupakan  dinasti  politik  terkuat  di Indonesia dengan indikator Sudah ada dua Presiden dari dinasti ini. Daftar nama  dinasti  politik  di  negara  ini  semakin  panjang  seiring  dengan dibukanya  “keran”  politik  di  daerah,  di  akui  atau  tidak  paska  otonomi daerah  banyak  kemudian  muncul  nama  “raja-raja  kecil”  di  daerah  yang berusaha  melegitimasi  kekuasaan  bayangan  yang  mereka  miliki  dengan jalan  Pilkada.  Setelah  terlegitimasi,  hal  berikutnya  adalah  mencari  jalan untuk  mempertahankan  kekuasan  merekadengan  jalan  menurunkannya kepada  keturunan  mereka  atau  kerabat  dekat  mereka  dan  inilah  awal dinasti politik di daerah.
Terkait  dengan  dinasti  politik  yang  dikhawatirkan  oleh  Yoyok, sebenarnya  beliau  tidak  harus  merisaukan  akan  munculnya  dinasti  politik dari “Clan”  beliau kalau proses pendidikan politik masyarakat  di  daerah sudah  baik.  Maksudnya,  masyarakat  sebagai vouters memilih  kandidat
tidak  hanya  berdasarkan  si‟A  atau  si‟B  keturunan  siapa  melainkan berdasarkan  program  kerja  yang  ditawarkan  atau  kinerja  yang  ditunjukan saat  ini.  Selain  itu,  menurut  pendapat  Kami  sebenarnya  dinasti  politik  itu sah-sah saja untuk dilakukan.
Dinasti  politik  sangat  sah  untuk  dilakukan  jika  memenuhi  beberapa kriteria;
a. Rakyat  sudah  mampu  memberikan  pilihan  dengan  Objektif  tidak hanya  berdasarkan  keturunan  atau  hubungan  kekerabatan  dengan pemimpin sebelumnya.
b. Anggota  dinasti  yang  ditawarkan  memang  berkompetensi  untuk mengisi jabatan ( Primus Interpares) dan melewati proses pencalonan yang sama dengan bakal calon lain.
c. Harus  ada  tahapan  yang  jelas  dalam  kaderisasi  misalnya;  seseorang tidak  bisa  menjadi  pimpinan  Partai  hanya  karena  dia  kerabat  dari Pemimpin sebelumnya berkaca dari kasus pencalonan Agus Harimurti Yudhoyono  sebagai  Gubernur  DKI  padahal  sebelumnya  beliau  tidak pernah sekalipun terjun dalam politik praktis
Tanpa adanya ketiga hal tersebut di atas, dapat kami katakan bahwa dinasti politik tidak layak untuk  dilakukan di  negara Kita. Alasan ketidak layakan  dinasti  politik  dilakukan  lebih  karena  dinasti  politik  yang  tidak memenuhi  syarat  akan  lebih  membawa  mudharat  daripada  manfaat.
Beberapa mudharat yang dimaksudkan diantaranya;
a. Merajalelanya  politik  uang ,  politik  uang  akan  semakin  merajalela karena calon yang maju dalam Pilkada tanpa modal politik yang kuat mempunyai  kecenderungan  untuk  menggunakan  modal  ekonomi sebagai daya tariknya.
b. Pemerintahan  yang  tidak  stabil ,  calon  yang  maju  dengan mengutamakan  modal  ekonomi  tentunya  tidak  ingin  merugi  jadi kecenderungannya  mereka  akan  berusaha  untuk  melakukan penyalahgunaan  kekuasaan  yang  mereka  miliki  guna  mengganti modal yang mereka gunakan pada masa kampanye.
c. Mengganggu  proses  politik  di  daerah ,  dengan  munculnya  dinasti politik  yang  tidak  sesuai  dengan  kriteria  akan  mematikan  proses politik  di  daerah  karena  tokoh-tokoh  lokal  yang  memiliki  potensi akan  merasa  enggan  untuk  bertarung  dengan  “politikus  karbitan” yang hanya mengandalkan nama dari orang tuanya.
d. Mengarah  kepada  kekuasan  yang  Absolute, kekuasaan  yang harusnya terbatas dengan adanya dinasti politik membuat batas tang ada  menjadi  kabur  karena  waktu  yang  menjadi  batasan  seorang penguasa  untuk  duduk  di  kursi  kekuasaan  bisa  diakali  dengan “mewariskan”  kepada  kerabat  dekat  mereka.  Misalnya  bila  jabatan kepala  daerah,  dipegang  oleh  satu  keluarga  dekat  yang  berlangsung lama  secara  terus  menerus,  misalnya  setelah  10  tahun  menjabat, kemudian  digantikan  oleh  istrinya  selama  sepuluh  tahun  lagi, kemudian oleh anaknya dan seterusnya.
Melihat  dari  apa  yang  disampaikan  di  atas  cukup  memberikan gambaran  pada  Kita  mengenai  hal  yang  dikhawatirkan  oleh  Yoyok. Menjadi  wajar  kemudian  jika  Yoyok  yang  dari  awal  hanya  mempunyai niatan  untuk  membangun  Kabupaten  Batang  tanpa  ada  niatan  untuk melanggengkan kekuasaannya.

## B.2. Pilkada dan Rekruitmen Politik
Fenomena  mundurnya  seorang  Bupati  yang  memiliki  potensi  dari gelanggang  politik  dengan  potensi  kemenangan  politik  bisa  dikatakan lebih dari 50% merupakan salah satu hal yang menarik dan layak untuk di dalami.  Layak  di  dalami  tidak  hanya  dari  sudut  pandang  pelaku,  akan tetapi  perlu  kita  dalami  dari  sudut  pandang  partai  yang  pernah mengusungnya maupun dari sudut pandang lawan politiknya. Yoyok Riyo Sudibyo  yang  memunculkan statement bahwa  beliau  tidak  akan mencalonkan  diri  dalam  Pemilu  kepala  daerah  periode  2017-2022 ditanggapi beragam oleh berbagai pihak.
Kekhawatiran  yang  ditunjukan  oleh  partai  politik  membuktikan bahwa mereka belum siap, siap dalam artian mempunyai kader-kader yang siap untuk dicalonkan. Ketidaksiapan ini juga memberikan kita gambaran bahwa  partai  politik  belum  mampu  menjalankan  fungsi  politiknya  untuk melakukan  rekrutmen  bakal  calon  pemimpin  dalam  hal  ini  bakal  calon Bupati.  Sistem  rekrutmen  bakal  calon  yang  diberlakukan  partai  politik berbeda-beda,  namun  ada  dua  sistem  rekrutmen  yang  dipraktekan  oleh partai politik di berbagai belahan dunia;
a. Sistem pemilihan tertutup , merupakan sistem rekrutmen bakal calon yang  dilakukan  hanya  oleh  pengurus  partai  politik  dengan  berbagai variasi  sistem.  Istilah  “variasi  sistem‟  merujuk  pada  mekanisme penentuan  akhir  bakal  calon  yang  akan  mengikuti  kompetisi  pilkada langsung atau yang akan menjadi calon. Partai politik yang demokratis dengan sistem kepemimpinan yang demokratis umumnya menetapkan pengurus  partai  politik  setempat  sebagai  penentu  akhir  pencalonan.
Sedangkan  partai  politik  konservatif  dengan  sistem  kepemimpinan bergantung  pada  figur,  pengurus  pusat  menjadi  penentu  akhir pencalonan.
b. Sistem  Konvensi ,  sistem  ini  sangat  populer  di  negara  demokrasi. Sistem  ini  dilakukan  dengan  cara  pemilihan  pendahuluan  terhadap bakal  calon  dari  partai  politik  oleh  pengurus  dan/atau  anggota  partai.
Kelebihan  sistem  konvensi  terletak  pada  pengembangan  atau peningkatan popularitas bakal calon melalui proses kampanye internal partai  dan  pendidikan  politik  yang  ditawarkan.  Sistem  ini  sangat efektif  bagi  partai  kader,  dan  sebaliknya  kurang  efektif  bagi  partai massa.
Berdasarkan  dua  sistem  rekrutmen  bakal  calon  di  atas,  dapat  kita amati  bersama  bahwa  sebagian  besar  partai  politik  di  negara  kita  lebih
cenderung  menggunakan  sistem  rekrutmen  tertutup  dimana  akhir pencalonan  di  tentukan  oleh  pengurus  pusat.  Sistem  seperti  ini  pula  yang kemudian  mematikan  konsep  kaderisasi  di  tubuh  partai.  Karena  dengan sistem  yang  rekrutmen  yang  bersifat  tertutup  maka  persaingan  di  tubuh partai  tidak  bisa  berjalan  dengan Sportif .  Bakal  calon  yang  mempunyai hubungan  dekat  dengan  para  pengurus  partai  pusat  akan  lebih dipertimbangkan  dibandingkan  dengan  bakal  calon  yang  memiliki popularitas tinggi di masyarakat dan memiliki program kerja yang bagus. Pada dasarnya kaderisasi memiliki fungsi strategis bagi sebuah partai
politik,  tanpa  adanya  kader  yang  berkualitas  sebuah  partai  tidak  akan mampu  memberikan  manfaat  bagi  para  konstituennya  terlebih  bagi masyarakat  umum.  Dalam  melakukan  proses  pengkaderan  ada  dua persoalan penting;
Pertama , bagaimana usaha yang dilakukan oleh organisasi dalam hal ini  partai  politik  untuk  peningkatan  kemampuan  baik  keterampilan maupun  pengetahuan.  Keterampilan  yang  dimaksud  adalah  keterampilan bagaimana memimpin dan keterampilan yang berkaitan dengan menggali, mengasah dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh organisasi yang dipimpinnya.  Terkait  dengan  keterampilan,  diawal  pemerintahan  Yoyok pernah    merasa  tidak  memiliki  keterampilan  yang  diperlukan  untuk membawa  Kabupaten  Batang  ke  arah  yang  lebih  baik  seperti  yang tergambarkan  dalam  interview  yang  dilakukan  oleh  awak  media  kepada Yoyok.
“Karier  Anda  berawal  dari  tentara,  lalu  saat  ini  sangat  berbelok menjadi  kepala  daerah.  Sudah  3  tahun  Anda  menjadi  Bupati Batang. Apa tantangan yang Anda hadapi selama 3 tahun ini? Saya baru  merasakan  tahun  2015  jadi  bupati.  Tahun  2012,  2013  dan  2014, saya  belum  merasakan  jadi  bupati,  masih  gagap.  Tapi  awalnya  berat. Bisa  dibayangkan,  dengan  ketidaktahuan,  apa  pun  saya  harus memimpin "PT Kabupaten Batang" (Kabupaten Batang, Jawa Tengah), di  mana  anak  buahnya  sudah  puluhan  tahun  di  sana,  ilmunya  sudah "master".  Saya  juga  harus  mempertanggungjawabkan  dana  dari pemerintah pusat Rp1,2 triliun sekian, sementara saya tidak mempunyai pengalaman  apa  pun.  Menurut  saya,  kalau  ingin  jadi  bupati,  minimal harus  dididik  6  bulan.  Bukan  cuma  yang  punya  partai  dan  punya  duit saja. Itu masih kurang. Saat saya terpilih jadi bupati, saya baru mencari tahu  ke  teman-teman.  Pengalaman  indah  saya  jadi  bupati,  saya  bisa lihat  tipikal  orang  dari  A  sampai  Z.  Kalau  dulu  (saat)  kecil,  saya diajarkan  orang  tua  itu  jelas.  Warna  cuma  dua,  hitam  sama  putih. Setelah saya jadi bupati, (warna) ternyata beragam.”
“Berarti Anda tidak mempunyai modal pengetahuan yang cukup saat  mencalonkan  diri  jadi  kepala  daerah? Selama  perjalanan  itu selalu belajar sambil  bekerja.  Itu  aneh memang. Jadi  kalau ada cerita
di Indonesia, ada kepala daerah yang membaca pidato "bapak dua, ibu dua", karena begitu (tertulisnya). Tapi itulah. Tiga tahun ini luar biasa. Tapi  semua  orang  saya  rangkul.Saya  belum  pernah  menemui  calon kepala  daerah  yang  psikotesnya  nggak  lulus.  Dulu,  saya  kalau  ingin naik  pangkat  (di  ketentaaraan)  harus  psikotes  ulang.  Berpuluh-puluh kali saya ikut psikotes. Psikotesnya sangat penting, bisa mengetahui si A  ini  cocok  nggak  jadi  komandan.Saya  minta  tolong  dari  siapa  pun dan kapan pun.”
Dari  jawaban  atas  pertanyaan  yang  pertama  maupun  kedua,  cukup nampak  jelas  bahwa  di  awal  masa  jabatannya  Yoyok  merasa  kesulitan. Inilah  yang  sebenarnya  perlu  dilakukan  oleh  partai  politik,  dengan optimalnya  proses  pendidikan  politik  yang  dilakukan  oleh  partai  politik seharusnya  hal  ini  tidak  terjadi.  Apabila  partai  politik  sudah  mampu menjalankan  fungsinya  dalam  pendidikan  politik  dan  fungsi  agregasi kepentingan.
Kedua ,  kemampuan  untuk  menyediakan  stok  kader  yang  di khususkan kepada kaum muda. Kegagalan partai politik untuk melahirkan para  pemimpin  bangsa  yang  berkualitas  telah  dicatat  oleh  sejarah. Kenyataanya, parpol hanya sibuk demi meraih kekuasaan tanpa diimbangi penyiapan  kader  partai  yang  matang.  Mereka  nyaris  tidak  memandang “perlu” untuk terus meningkatkan kualitas para kader dan pemimpin yang mereka miliki. Pola kaderisasi yang masih stengah hati, serampangan, dan miskin  konsep  seolah  menjadi  identitas  yang  tepat  bagi  keseriusan pembangunan SDM dalam sebuah Parpol. Kenyataannya lagi menunjukan bahwa kondisi parpol semakin parah manakala ia hanya berorientasi utama mendulang  suara  sebanyak  mungkin  tanpa  dibarengi  dengan  upaya peningkatan  kualitas  kadernya.  Kader-kader  partai  yang  muncul  akhirnya menjadi pemiimpin karbitan. Kualitas para pemimpin yang dihasilkan oleh partai  terasa  memperihatinkan.  Beberapa  parpol  bahkan  hanya menggunakan sistem “urut kacang” pada para kader mereka untuk menjadi pemimpin tanpa dilalui penjenjangan dan pematangan yang cukup.

## B.3. Pilkada dan Tipe Pemilih
Sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah ,  kepala  daerah  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Konsep dilakukannya Pilkada secara langsung sebenarnya adalah untuk  lebih  mendemokratiskan  Pilkada  yang  sebelumnya  rakyat  hanya menerima kepala daerah yang “diminta” untuk memimpin mereka. Dengan diberlakukannya  Pilkada  secara  langsung,  dimana  rakyat  berhak  memilih secara  langsung  siapa  pemimpin  mereka.  Dipilihnya  pemimpin  secara langsung  oleh  rakyat,  secara  konsepnya  sebenarnya  sangat  baik  dimana dimaksudkan  untuk  membuat  para  kepala  daerah  terpilih  lebih memperhatikan  rakyat  yang  memilih  mereka.  Konsep  yang  baik  tersebut pada  kenyataanya  masih  bisa  sepenuhnya  dijalankan  dengan  berbagai
batasan  yang  terjadi  di  masyarakat  mulai  dari  bermainnya  politik  uang sampai pada antipatinya masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada.
Pada dasarnya seorang pemilih, ketika memilih  sebuah partai  atau seorang  kandidat  baik  itu  kandidat  legislatif  maupun  kandidat  eksekutif terdapat dua orientasi yang mereka gunakan yaitu;
1. Orientasi „ policy - problem - solving’
Ketika seorang pemilih menilai partai politik atau seorang kontestan dari kacamata  „ policy-problem-solving’, yang  terpenting  bagi  mereka  adalah sejauh  mana  para  kontestan  mampu  menawarkan  program  kerja  atas solusi bagi suatu permasalahan yang ada. Pemilih akan cenderung secara objektif  memilih  partai  partai  politik  atau  kontestan  yang  memiliki kepekaan terhadap masalah nasional dan kejelasan program kerja.
2. Orientasi “ Ideology ”
Seorang pemilih yang lebih mementingkan ikatan „ ideology’ , akan lebih menekankan aspek subjektivitas seperti kedekatan nilai,  budaya,  agama, moralitas, norma, emosi, dan psikografis. Semakin dekat kesamaan partai politik  atau  calon  kontestan,  pemilih  jenis  ini  akan  cenderung memberikan suaranya ke partai dan kontestan tersebut.
Dari sudut pandang orientasi apabila kita kaitkan dengan Javanese Voters nya  Affan  Gaffar,  maka  dapat  kita  simpulkan  bahwa  para  pemilih lebih memiliki kecenderungan berorientasi pada ideology dari pada orientasi policy-problem-solving. Affan  Gaffar  dalam Javanese Voters membagi masyarakat  Jawa  menjadi  tiga  golongan  besar  yaitu, santri yang  mewakili kaum  agamis, abangan terdiri  dari  para  petani  kecil,  dan  golongan priyayi tercermin  pada  kaum  terpelajar  atau  para  pegawai  yang  mayoritas  ada  di perkotaan. Dengan pembagian yang dilakukan oleh Affan Gaffar, kita dapat memprediksi oreientasi pemilih berdasarkan golongannya misalnya, seorang dari golongan abangan akan memiliki kecenderungan untuk memilih partai yang mengikrarkan membela “Wong Cilik”.
Para  pemilih  kita  memiliki  kecenderungan  berorientasai  pada ideology daripada policy - problem - solving artinya mereka akan mengesampingkan  program  atau  kebijakan  yang  ditawarkan  oleh  partai maupun  oleh  kandidat  yang  bertarung  dalam  Pemilu.  Namun  apakah  itu berlaku  untuk  semua?ternyata  tidak,  buktinya  para  pemilih  di  Kabupaten Batang  dengan  konsep  kebijakan  yang  ditawarkan  dan  di  lakukan  oleh Yoyok.  Rakyat  Kabupaten  Batang  merasa  perlu  untuk  mendesak  Yoyok kembali  mencalonkan  diri  sebagai  Bupati  Batang  seperti  dikutip  dari antaranews.com berikut ini;
“Ribuan  warga  termasuk  perangkat  desa  Kabupaten  Batang,  Jawa Tengah,  berunjuk  rasa  di  depan  pendopo  kabupaten  untuk  mendesak Bupati  Yoyok  Riyo  Sudibyo  maju  kembali  pada  Pemilihan  Kepala Daerah Batang 2017.
Salah seorang pendemo, Rukila mengatakan tenaga pikiran Yoyok masih diperlukan  lagi  untuk  memajukan  pembangunan  dan  kesejahteraan masyarakat.
"Oleh  karena,  kami  berharap  Pak Yoyok  maju  lagi  pada  Pilkada  Batang
2017. Pak Yoyok tidak perlu mencalonkan pada Pilkada Jakarta tetapi di Batang, kami minta maju lagi," katanya.”
Berdasarkan  berita  di  atas,  kita  dapat  sedikit  bernafas  lega  karena tidak  semua  rakyat  kita  menentukan  pilihan  partai  maupun  kandidat  hanya berdasarkan  orientasi ideology melainkan  ada  segelintir  masyarakat  yang menentukan  pilihan  politiknya  berdasarkan  orientasi policy-problem- solving .  Namun  sebenarnya  mereka  berorientasi policy-problem-solving karena mereka telah merasakan kinerja dari Yoyok lantas bagaimana dengan para rookie apakah  pertarungan  para rookie akan  selalu  menggunakan metode “wangsit” (uang disit) agar mereka dapat terpilih. Metode “wangsit” memang  cukup  kental  di  masyarakat  selain  sebagai  metode  untuk memenangkan  kandidat,  metode  ini  juga  secara  tidak  langsung  menekan angka golput.
Tanggung  jawab  kita  kemudian  adalah  meminimalisir  angka  golput  di masyarakat  dan  membuat  masyarakat  lebih  menggunakan  orientasi policy - problem-solving dalam  memilih  partai  maupun  kandidat.  Dengan  orientasi policy-problem-solving sebenarnya  secara  tidak  langsung  akan  membuat para  kandidat  yang  bertarung  dalam  Pilkada  terpacu  untuk  membuat program  kerja  yang  pro  terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Meskipun program  yang  pro  rakyat  memang  tidak  menjamin  seorang  kepala  daerah ketika  menjabat  kemudian  menjalankan  program  kerja  yang  mereka tawarkan pada saat kampanye akan tetapi paling tidak dengan menggunakan orientasi policy-problem-solving rakyat  juga  dapat  melakukan  mekanisme reward and punishment dalam Pemilu  yang akan datang. Rakyat kemudian tidak  akan  memilih  kandidat  yang  hanya  memberikan  janji  palsu  dalam kampanye dan tidak mampu memenuhinya ketika sudah menjabat.

## B.4. Pilkada dan Peninggalan Kepala Daerah Sebelumnya
Seperti  yang  kita  bahas  sebelumnya,  bahwa  Pilkada  juga merupakkan sebuah pertarungan program kerja dan kebijakan. Dari program kerja  dan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  seorang  Bupati  juga  menentukan reward  annd  punishment untuk  para  kepala  daerah  tersebut. Reward untuk memilihnya kembali dalam Pilkada selanjutnya atau punishment untuk tidak kembali  memilihnya.  Permasalahannya  kemudian  jika  seorang  kepala daerah yang layak untuk mendapat reward dari rakyat untuk dipilih kembali dalam  Pilkada  namun  beliau  justru  memutuskan  untuk  tidak  mencalonkan diri dalam Pilkada seperti yang terjadi pada Yoyok. Sebagai seorang bupati, beliau sudah terlanjur dicintai oleh warganya namun apa mau dikata beliau memutuskan tidak kembali  mencalonkan diri. Beliau dicintai warga karena beliau  dianggap  berhasil  membawa  kabupaten  Batang  ke  arah  yang  lebih baik  bahkan  di  akhir  jabatan  beliau,  PAD  Batang  sudah  meningkat  300 persen dibandingkan dengan sebelum beliau menjabat.
Lantas  bagaimana  nasib  perkembangan  pesat  yang  telah  dilakukan oleh  Yoyok  sepeninggal  beliau,  akankah  bupati  selanjutnya  sudi  untuk meneruskan  kebijakan  maupun  program  Yoyok  untuk  memajukan
Kabupaten  Batang. Seperti  yang kita ketahui bersama bahwa ada semacam budaya “alergi” yang muncul mendadak segera setelah seorang menduduki jabatan  yang  sebelumnya  diduduki  oleh  orang  lain.  Wujud  adri  budaya “alergi”  pun  macam-macam  mulai  dari  mengganti  semua  dekorasi  kantor dan  rumah  dinas  sampai  pada  menelantarkan  bahkan  mengganti  kebijakan yang  sudah  ada  dan  berhasil  dari  pemimpin  sebelumnya.  Parahnya  budaya ini  dari  pusat  sampai  daerah  dipraktekan  oleh  para  politisi  negeri  ini,  kita tidak  asing  setiap  ganti  menteri  akan  terjadi  perubahan  kebijakan. Perubahan  kebijakan  sendiri  kadang  tidak  memperhatikan  kebijakan sebelumnya  dan  tidak  jarang  kebijakan  baru  sangat  bertentangan  dengan kebijakan  sebelumnya.  Salah  satu  kebijakan  nasional  yang  berhasil  tapi sekarang seakan terlantar adalah kebijakan Keluarga Berencana (KB)  yang dicanangkan dan berhasil dijalankan pada masa orde baru kini sudah sayup sayup terdengar bahkan terkesan sudah basi akibatnya kemudian dapat kita perhatikan  jumlah  pertumbuhan  penduduk  kita  sekarang  sudah  tidak terkontrol.  Budaya  inilah  yang  dikhawatirkan  akan  terjadi  di  Kabupaten Batang  pasca  ditinggalkannya  kursi  bupati  oleh  Yoyok.  Namun  ternyata ketika Yoyok  ditanyakan  perihal  masalah  ini  beliau  seakan  memang  sudah siap seperti yang tergambar dalam interview di bawah ini;
“Apa  yang  sudah Anda  siapkan  ketika  meninggalkan  Batang?  Paling tidak, Anda harus menjamin jika sistem yang selama ini dibangun akan dipakai  oleh  bupati  selanjutnya. Saya  sedang  bangun  sistem.  Contohnya yang  sangat  kecil,  sejak  saya  terpilih,  rumah  dinas  saya  tidak  pernah terkunci.  Saya  buka  sebuka-bukanya.  Rakyat  bisa  masuk  semua.  Kalau nantinya pengganti saya menutup pintunya dengan menempatkan Satpol PP, rakyat  pasti  marah.  Minimal,  sanksi  sosial  itu  ada.  Bagaimana  (pula)  yang besar,  pasti  marah  sekali.  Saya  juga  akan  meninggalkan  catatan  terakhir pembangunan  Batang.  Mulai  dari  jalan  yang  sudah  dibangun,  jumlah  jalan rusak,  sampai  kondisi  infrastruktur  lain.  Jadi,  (supaya)  bupati  baru  sudah tahu apa yang harus dilakukan.”
Dari  jawaban  yang  dilontarkan  oleh  Yoyok,  seakan  Yoyok menginginkan  warga  Kabupaten  Batang  menjalankan  fungsi  kontrol sosialnya.  Fungsi  sosial  yang  dijalankan  oleh  warga  Kabupaten  Batang sejalan dengan yang kita bahas sebelumnya dimana warga bisa memberikan reward  and  punishment jika  ternyata  bupati  yang  baru  tidak  mampu meneruskan  kemajuan  yang  telah  diraih  oleh  Yoyok  atau  membuat kebijakan  baru  yang  justru  membawa  kabupaten  Batang  menuju kemunduran.

## C. PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  dari  awal,  dapat  kita  ketahui  bersama bahwa Pilkada yang kita lakukan dengan tujuan untuk lebih mendemokratiskan  proses  pemiilihan  kepala  daerah.  Tujuan  yang  baik  ini ternyata  masiih  banyak  terdapat  kekurangan  dari  beberapa  sisi  yang  perlu
segera  kita  perbaiki  agar  pelaksanaan  Pilkada  dapat  berjalan  sesuai  dengan tujuan awalnya yaitu mendemokratiskan pemilihan Kepala Daerah.

## DAFTAR RUJUKAN
Firmanzah. Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
Koirudin. Partai  Politik  dan  Agenda  Transisi  Demokrasi .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2004.
Prihatmoko,  Joko  J. Pemilihan  Kepala  Daerah  Langsung  Filosofi,  Sistem  dan
Problema Penerapan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

## Sumber Lainnya
Rudl, “Yoyok Riyo Sudiibyo-Sutadi Dipastikan Menang Pilkada Batang”.
http://www.lensaindonesia.com/2011/12/11/yoyok-riyo-sudibyo-sutadi- dipastikan-menang-pilkada-batang.html (diakses  pada  tanggal  6
Oktober 2016)
Pebriansyah Ariefana, “yoyok Riyo Sudibyo Gebrakan Mayor Edan di Kabupaten Batang.”
http://www.suara.com/wawancara/2015/12/28/070000/yoyok-riyo- sudibyo-gebrakan-mayor-edan-di-kabuaten-batang--page-2 (diakses
pada tanggal 9 Oktober 2016)
Kutnadi, “Ribuan Warga Desak Yoyok Maju Pilkada Batang”.
http://jateng.antaranews.com/detail/ribuan-warga-desak-yoyok-maju-
pilkada-batang.html (diakses pada tanggal 19 Oktober 2016)