## EKSISTENSI SD GMIT DI ROTE NDAO
(Studi Deskriptif Penempatan Guru PNS pada SD GMIT Rote Ndao-NTT)

## Melki Manafe
Alumni Magister Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Kristen Satya Wacana
Bambang Ismanto
Magister Manajamen Pendidikan FKIP Universitas Kristen Satya Wacana bambang.ismanto@staff.uksw.edu

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  kerjasama  Negara  dan  GMIT  (melalui Yupenkris) dalam hal penempatan guru PNS yang diperbantukan pada SD GMIT yang ada di Kabupaten Rote Ndao.Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana dinamika dan relasi tersebut serta dampaknya, secara deskriptif, pada eksistensi SD GMIT yang ada di Kabupaten Rote  Ndao.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  Kualitatif  Deskriptif  dengan in-depth interview yang didukung oleh observasi, dokumentasi dan triangulasi.Data diperoleh dari 8 SD GMIT di Rote Ndao, dianalisis dengan model analisis Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan guru PNS yang diperbantukan pada SD GMIT di Rote Ndao, secara mutlak, hanya diketahui oleh Negara (melalui Dinas Pendidikan). Hasil penelitian juga menemukan bahwa pada SD GMIT di Rote Ndao sama sekali tidak terdapat guru Yayasan. Bahkan lebih dari itu, baik dana pendidikan, tenaga pendidik maupun kependidikan adalah berasal dari Negara. Hasil-hasil inimenempatkan SD GMIT di Rote Ndao pada status quasi- state school dimana SD GMIT adalah milik GMIT akan tetapi semua operasional (subsidi pendidikan dan sumber daya manusia/guru) selalu bergantung pada Negara.
Kata kunci: Negara, GMIT, Guru PNS yang diperbantukan, Eksistensi SD

## PENDAHULUAN
Negara dan Gereja dalam hal subyeknya mempunyai  kesamaan  yakni  warganegara (Sulasmono,  2010:17). Kesamaan  dalam  hal subjek, menurut Darmaputera (1994:16) me- nyebabkan ada bidang-bidang kehidupan yang selain  diatur  oleh  Gereja  juga  diatur  oleh Negara, salah satunya adalah di dalam bidang pendidikan.
Dalam uraian Pasal 9 Undang-Undang Sisdiknas  memberikan  gambaran  deskriptif bagai-mana  Negara  melibatkan  masyarakat dalam hal pendidikan seperti yang dijabarkan bahwa “ masyarakat berkewajiban memberikan dukungan  sumber  daya  dalam  penyeleng- garaan  pendidikan ”.  Hal  ini  dipertegas  oleh
Cully  (2009:3)  yang  membagi  masyarakat berdasarkan  keterlibatannya  dalam  kegiatan pendidikan  ke  dalam  dua  kategori  yakni masyarakat Budaya (Negara) dan masyarakat Gereja.
Keterlibatan  masyarakat  Gereja  dalam pendidikan dapat berlangsung dalam berbagai bentuk  organisasi.  Akan  tetapi,  bentuk organisasi yang lazim ialah berbentuk Yayasan Pendidikan  Kristen  yang  biasanya  didirikan oleh  orang  perorangan  maupun  oleh  Sinode (Sulasmono, 2010:18)
Di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), keterlibatan masyarakat Gereja dalam pendidikan ditunjukkan dengan pendirian Sekolah  Swasta  Kristen  yang  lebih  dikenal dengan nama Sekolah GMIT yang berada di
bawah  naungan  Sinode  Gereja  Masehi  Injili di  Timor  (GMIT)  melalui  Yayasan  Usaha Pendidikan Kristen (Yupenkris) dimana hingga saat  ini  terdapat  sembilan  belas  (19)  SD GMITdan  satu (1)  SMA  Kristen  (Mali,  2003 dalam Darmaningtyas, 2006: Laporan Tahunan Majelis Yupenkris GMIT, 2012).
Keberadaan SD GMIT yang ada di Rote Ndao  menyebabkan  terjalinnya  kerjasama antara negara dan GMIT dalam hal pengelolaan persekolahan dengan adanya penempatan guru PNS yang diperbantukan pada SD GMIT yang ada  di  Rote  Ndao.  Kurniawan  (2011),  men- jelaskan  bahwa  pentingnya  kerjasama  ini disebabkan guru merupakan salah satu kom- ponen  pendidikan  yang  sangat  strategis  dan banyak mengambil peran di dalam proses pen- didikan  secara  luas  khususnya  dalam  pen- didikan persekolahan.
Hal ini dipertegas oleh Supriyoko (2011), bahwa  penempatan  guru  PNS  pada  Sekolah Swasta, secara  ideologi,  merupakan  wujud peng-hargaan Negara kepada pihak swasta atas perjuangannya dalam bidang pendidikan serta, secara  teknis,  bertujuan  untuk  pemerataan kualitas pendidikan.
Sirait  &  Tri  (2003:71)  melaporkan bahwa,  di satu  sisi,  penempatan  guru  PNS bermanfaat untuk kelangsungan sekolah swasta Kristen di NTT. Akan tetapi, bersamaan dengan itu pula, memunculkan kasus dimana Yayasan Pengelola  kehilangan grip terhadap  sekolah- sekolah  yang  didirikannya. Di samping  itu, tidak  jarang  pula  muncul bargaining  power oleh negara disebabkan oleh dominannya guru PNS yang diperbantukan pada sekolah swasta Kristen di NTT.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kerjasama, relasi dan dinamika antara negara dan GMIT dalam  hal  penempatan  guru  PNS  yang diperbantukan pada SD GMIT di Rote Ndao. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk menjabarkan  dampak  kerjasama  dalam  hal
penempatan  guru  PNS  yang  diperbantukan, secara deskriptif, terhadap eksistensi SD GMIT di Rote Ndao.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Relasi Negara dan Gereja dalam Pendidikan di Indonesia
Relasi antara Negara dan Gereja dalam pendidikan di Indonesia, dimulai ketika bangsa Portugis melakukan kegiatan perdagangan dan mendirikan  sekolah seminari  (Dirjen  Bimas Kristen  Protestan,  1982:4;  Soemanto  & Soeyarno,  1983:35;  Sirait  &  Tri,  2003:23). Model persekolahan ini kemudian dilanjutkan oleh VOC  dan  Pemerintah  Belanda  ketika berkuasa  di  Indonesia  (masa  itu,  Indonesia dikenal dengan nama Hindia Belanda) dengan diperbolehkannya zending (lembaga pekabaran Injil)  mendirikan  sekolah-sekolah  swasta Kristen  di  Indonesia  yang  dominan  banyak terletak di kawasan Indonesia Timur seperti di Pulau Ambon (1607) dan Pulau Timor (1710) (Suminto,  1986:4;  Supriadi,  2005;  Azra, 2008:125).
Dengan  adanya Politik  Etis yang diprakarsai oleh Van Deventer, sekolah swasta untuk mendidik kaum pribumi mulai didirikan di Jogjakarta, Kebumen, Purbalingga, Gombong (1913), Purworejo (1915), Magelang (1916), Purwakerto,  Klaten,  Sragen,  Wates  dan Surakarta (1921) (Wolterbeek, 1995:202 dalam Sulasmono, 2010:61)
Suminto  (1986:4)  menjabarkan  bahwa realitas keberadaan sekolah swasta Kristen di Indonesia,  tidak  terlepas  dari  relasi  antara Negara dan Gereja/zending dimana pendidikan digunakan sebagai misi pekabaran Injil dengan fungsi ganda dimana selain berfungsi sebagai kersteningpolitiek (politik  kristenisasi)  juga berfungsi untuk meminimalisir bahkan meng- hilangkan  pemberontakan  yang  disebabkan oleh kaum Islam fanatik di Indonesia.
Saat  Indonesia  memproklamasikan kemerdekaannya,  Pancasila  khususnya  di
dalam  sila  “ KeTuhanan  Yang  Maha  Esa ” menjadi  dasar  utama  sekolah  swasta  Kristen di Indonesia tetap eksis. Sulasmono (2010:21) menjabarkan bahwa didalam sila KeTuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa:
a. Negara Indonesia bukan Negara Atheis b. Negara  Indonesia  bukan  Negara Agama
c. Di dalam  Negara  Indonesia  terjalin relasi  berbentuk  pembedaan  fungsi dalam  semangat  kerjasama  antara Negara dan Agama.
Artian di atas, menjadi topangan Yayasan Pendidikan  yang  berorientasi  Agama  di Indonesia  dalam  mengelola  sekolah  swasta dengan  ciri  khas  agama  masing-masing se- hingga sekolah-sekolah Swasta Kristen tetap menjalankan persekolahannya dengan ciri khas dalam semangat kerjasama negara dan Gereja.
Sekolah-sekolah swasta Kristen yang ada di  Indonesiasaat  ini,  sebenarnya  merupakan sekolah-sekolah  Swasta  Kristen warisan zending yang  tergabung Schoolraad  voor Christeljke  Scholen  in  Netherlandsch  Indie sejak tahun 1934 yang dikemudian hari, setelah Proklamasi  Kemerdekaan,  diganti  menjadi Majelis  Pusat  Pendidikan  Kristen  (MPPK) (Soemanto & Soeyarno, 1983:141; Sirait & Tri, 2003:22)

## Penempatan Guru PNS yang diperbantukan pada Sekolah Swasta
Kebijakan penempatan guru PNS yang diperbantukan pada sekolah swasta, menurut Suminto  (1986:61),  sebenarnya  sudah  ber- langsung sejak pemerintahan kolonial Belanda menerapkan peraturan ordonansi sekolah liar yang  mana  pada  pasal  dua  (2)  menjabarkan bahwa:  “sekolah  swasta  pribumi  hanya  bisa dididik/diajar  oleh  guru  yang  berasal  dari lulusan  pemerintah  (Negara)  ataupun  dari sekolah swasta yang bersubsidi dari pemerintah (Negara)”
Di Indonesia, pemenuhan tenaga pendidik dan  kependidikan,saat  ini,  diatur  dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dimana Pasal 24 ayat 1, 2 dan 3  bermakna  bahwa  pemerintah  baik  Pusat, Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota  wajib memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah, kualifikasi akademik maupun dalam kompe- tensi  secara  merata  guna  menjamin  keber- langsungan  satu  satuan  pendidikan;  sedang pada ayat 4 mengatur keberadaan sekolah yang didirikan oleh masyarakat sebagai berikut:
“Penyelenggara  pendidikan  atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan  pendidikan  menengah  yang diselenggarakan  oleh  masyarakat wajib  memenuhi  kebutuhan  guru- tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik,  maupun  kompetensinya untuk  menjamin  keberlangsungan pendidikan”
Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa baik  pemerintah  (Pusat,  Provinsi  dan  Kabu- paten/Kota)  maupun masyarakat  mempunyai peranan  dalam  hal  pemenuhan  Guru  dalam menjamin  keberlangsungan  satu  satuan pendidikan. Sedangkan, Peraturan Pemerintah (PP)  nomor  74  tahun  2008  tentang  Guru mengatur secara khusus mengenai pemenuhan guru baik dalam jumlah, kualifikasi akademik maupun dalam kompetensinya.

## Eksistensi Sekolah Swasta Kristen
Negara bertanggung jawab dalam penye- lenggaraan pendidikan bagi warga negaranya. Hak untuk memperoleh pendidikan mewajib- kan  negara  untuk  memfasilitasinya. Negara tidak  boleh  membedakan  antara  swasta  dan negeri (Sirait & Tri, 2003:78-79).
Di  Belanda,  eksistensi  sekolah  swasta Kristen  didukung  penuh  oleh  pemerintah dengan  membiayai  secara  langsung  tenaga guru  swasta  oleh  negara,  sedangkan negara menggunakan  ujian  negara  sebagai  kontrol
mutu pendidikan  (Karel &  Boudewijn, 1990 dalam Brummelen, 1993). Berbeda halnya di Prancis, eksistensi sekolah swasta Kristen akan didukung  oleh  pemerintah  apabila  sekolah swasta Kristen bersedia bersifat sekuler sehingga memunculkan  sekolah  swasta “quasi-state school” (sekolah semi negeri) dimana sekolah swasta Kristen - dominannya sekolah Katolik- lebih  memilih  mempertahankan  eksistensi sekolahnya  walau  tanpa  bantuan  pemerintah (Geoffrey,  1989:133;  Frances,  1987  dalam Brummelen, 1993).
Di  Swedia,  PBB  pernah  mengecam praktik pendidikan dimana negara membeda- kan antara sekolah negeri dibandingkan dengan swasta dimana sekolah negeri diberi kemudah- an  dalam  bentuk  kebijakan  dan  fasilitas- fasilitas pendidikan baik untuk siswa maupun guru negeri. Hal yang sama juga pernah dialami oleh Indonesia ketika negara berada pada masa pemerintahan  Orde  Baru  (Sirait  &  Tri, 2003:79).
Keberadaan sekolah swasta di Indonesia, telah  ada  sejak  kolonialisme  Belanda  dan dikenal  dengan  nama  “ sekolah  liar ”  dimana semakin  meningkat  ketika  Belanda  meng- hadapi kondisi krisis ekonomi pada tahun 1880. Lulusan dari “ sekolah liar ” tidak dapat diterima di  kantor-kantor  pemerintahan  apabila  tidak mampu memenuhi ordonansi sekolah liar yang mulai  diberlakukan  pada  tanggal  1  Oktober 1932 yang mana di dalamnya berisi tiga aturan pokok yakni:
a. Sebelum  memperoleh  ijin  tertulis  dari pemerintah,  suatu  lembaga  pendidikan yang  tidak  sepenuhnya  dibiayai  oleh dana  pemerintah  tidak  dibenarkan memulai aktivitasnya;
b. hanya lulusan sekolah pemerintah atau sekolah  swasta  bersubsidi  yang  dinilai baik  oleh  pemerintah  berhak  mengajar di sekolah ini;
c. Ordonansi ini tidak berlaku bagi lembaga pendidikan agama (Suminto, 1986:58-61).
Pasca  kemerdekaan  Indonesia,  realitas eksistensi sekolah swasta Kristen diwarnai oleh pengaruh  dari  faktor  internal  dan  faktor eksternal.  Faktor  internal  didominasi  oleh kegagalan  manajemen  sekolah  atau  YPK dalam menjalankan fungsi maupun merespon perubahan yang ada serta kurangnya daya saing YPK  baik  dalam  dana  maupun  strategi bertahan dalam menghadapi booming sekolah swasta  maupun  negeri  yang  bermunculan dengan  segala  fasilitas  dan  perlengkapannya (Kusyadi,  1989;  Widihandojo,  2000  dalam Sulasmono,  2010;  Slameto &  Wasitohadi, 2000:1).
Satya Widya, Vol. 29, No.2, Desember 2013: 65-72
Sedangkan, faktor eksternal disebabkan hubungan  pemerintah/kekuasaan  politik dengan  sekolah  swasta  Kristen  dari  segi kebijakan pendidikan (Sulasmono, 2010:69). Sirait  &  Tri  (2003:79)  menjelaskan  faktor realitas faktor eksternal ini dimana seringnya pemerintah  cenderung  menggunakan  sistem pendidikan  sebagai  alat  untuk  mendiskri- minasikan ras, agama dan kelompok-kelompok minoritas  serta  kelompok-kelompok  rentan lainnya.

## METODE
Penelitian ini dilakukan pada delapan (8) SD GMIT di Kabupaten Rote Ndao. Delapan
Sumber: www.indonesiatraveling.com (2013). Data lokasi SD GMIT di Rote ditambahkan oleh penulis (2013)
SD GMIT yang dimaksudkan adalah SD GMIT Netenain, Oetutulu, Oemaulain, Oesamboka, Maku,  Soka,  Naonadale,  dan  Oelunggu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpul- an  data in-depth  interview yang  didukung dengan  observasi,  dokumentasi  serta tri- angulasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Relasi antara negara dan GMIT pada SD GMIT di Rote Ndao
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa antara  Negara  dan  Gereja  (GMIT) terdapat relasi dalam hal penempatan guru PNS yang diperbantukan  pada  pengelolaan  SD  GMIT yang ada di Rote Ndao. Relasi tersebut, saat ini,  didominasi  oleh negara,  dimana secara mutlak, pada SD GMIT di Rote Ndao sudah tidak terdapat satupun guru Yayasan. (Laporan Data  Inventaris  SD  GMIT  Kabupaten  Rote Ndao  tahun  2013  dan  wawancara  dengan Mama  Manno  pada  tanggal  27  Juni  2013). Penempatan  guru  PNS  yang  diperbantukan pada SD GMIT di Rote Ndao pun sudah tanpa pemberi- tahuan kepada pihak GMIT – melalui Yupenkris- (Wawancara dengan Benjamin Keo pada tanggal 18 Juni 2013). GMIT juga sudah tidak ambil peduli lagi mengenai perkembang- an  dan  nasib  guru  PNS  yang  diperbantukan pada SD GMIT yang ada (Wawancara dengan Sarah Giri pada tanggal 27 Juni 2013).
Dominannya guru PNS yang diperbantu- kan  pada  SD  GMIT  di  Rote  Ndao  dimulai ketika negara, pada masa pemerintahan Orde Baru,  melakukan  pengontrolan  secara  ketat persekolahan swasta serta lebih dianak emas- kannya sekolah Negeri/Inpres sehingga menim- bulkan  kesan  bahwa  pendidikan  hanyalah merupakan  urusan negara  saja  sedangkan stakeholder dan elemen masyarakat gereja di dalam GMIT dipisahkan dari penyelenggaraan persekolahan SD GMIT (Wawancara dengan Yohanes Aplugi pada tanggal 27 Juni 2013).
Hal ini berdampak pada hilangnya semua guru jemaat– guru yang selain melayani persekolah- an  GMIT  juga  melayani  di  gereja,  yang berlangsung  hingga  saat  ini  pada  SD  GMIT yang ada, padahal guru-guru inilah yang paling dominan  ada  pada  SD  GMIT  di  Rote  Ndao (Wawancara  dengan  Yohanes Aplugi  pada tanggal 27 Juni 2013).
Dominannya, secara mutlak, guru PNS yang  diperbantukan,  menyebabkan  GMIT  – melalui  Yupenkris  cabang  Rote  Ndao- kehilangan grip terhadap  SD  GMIT  yang dimilikinya  sedangkan  GMIT  sendiri  tidak mempunyai kemandirian dana dalam menge- lola SD GMIT yang dimilikinya disebab oleh minimnya partisipasi masyarakat GMIT dalam hal  pembiayaan  pendidikan  (Wawancara dengan Yohanes Aplugi pada tanggal 27 Juni 2013).
Ketergantungan SD GMIT di Rote Ndao terhadap  negara  dalam  operasional  sekolah (baik  dana  pembiayaan  pendidikan  maupun pemenuhan  sumber  daya  manusia/guru) menempatkan SD GMIT pada status yang oleh Geoffrey (1989:133) dalam Brummelen (1993) diistilahkan  sebagai “quasi-state  school” dimana  hak  kepemilikan  sekolah  tersebut adalah kepunyaan Yayasan/swasta tetapi semua operasional  sekolah  termasuk  pemenuhan sumber daya manusia (SDM) bertumpu pada negara.

## Dampak penempatan  guru  PNS,  secara deskriptif, terhadap eksistensi SD GMIT di Rote Ndao
Dengan  semakin  kokohnya  dominasi negara  dalam  penempatan  guru  PNS  yang diperbantukan pada SD GMIT di Rote Ndao, yang didukung dengan subsidi dana pendidikan BOS dan DAK, berdampak pada loyalitas PNS yang  diperbantukan  pada  SD  GMIT  dimana lebih  cenderung  condong  mengarah  kepada Negara dibandingkan kepada GMIT – melalui Yupenkris - sebagai Yayasan pengelolanya.
Kecondongan  ini  terlihat  dengan  tidak adanya lagi laporan pertanggung jawaban dari SD-SD GMIT yang ada di Rote Ndao kepada pihak GMIT – baik kepada Sekretaris Umum Yupenkris di Kupang ataupun kepada Sekretaris Perwakilan  Yupenkris  cabang  Rote  Ndao-. Semua laporan pertanggung jawaban dikirim kepada  Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan Olahraga  (PPO)  baik  di  tingkat  Kecamatan maupun  tingkat  Kabupaten  (Wawancara dengan Sarah Giri pada tanggal 27 Juni 2013, Oktovianus Tanobes pada tanggal 29 juni 2013 dan Zakarias Manafe pada tanggal 4 Juli 2013).
Ketiadaan loyalitas PNS yang diperban- tukan  pada  SD  GMIT  terhadap  Yayasan pengelolaannya  serta  terputusnya  hubungan antara GMIT – melalui Yupenkris- dengan SD GMIT  yang  dimilikinya  tidak  menyebabkan eksistensi  SD  GMIT  di  Rote  Ndao, secara kuantitas,  merosot.  Justru,  merosotnya  SD GMIT di Rote Ndao, secara kuantitas, lebih disebabkan oleh kekuatan negara seperti pada kasus pe” negeri ”an/peng ” inpres ”an pada era pemerintahan Orde Baru seperti yang dipapar- kan berikut ini:
“Dulu  sekolah-sekolah negeri  itu hanya beberapa saja. Ini saya lihat pada yang ada di  Rote  Barat  Laut  saja.  Beberapa  saja. Tapi suatu waktu di situ sekitar tahun 1970- an, kalau tidak salah tahun 1972 atau tahun 1973 itu yang kemudian terjadi perubahan status  dari  GMIT  ke  Negeri  antara  lain yaitu SD GMIT Oelua menjadi SD Negeri Oelua, SD GMIT Busalangga menjadi SD Inpres  Busalangga  dan  juga  SD  GMIT Ndau menjadi SD Inpres Ndau. Semua SD dinegerikan  pada  tahun  yang  sama.  Itu menimbulkan sedikit keresahan juga dari pihak Yupenkris  waktu  itu  karena  pem- beritahuan  secara  resmi  kepada  pihak Yupenkris tidak ada. Pokoknya penegerian atau  peng”inpres”an  SD  GMIT  itu langsung  saja.  Maksud  saya  pemberi- tahuan secara resmi tertulis tidak ada, tetapi kalau  ada  pertemuan-pertemuan  selalu dikatakan bahwa SD ini sudah dinegerikan
atau di inpreskan. Sudah bukan GMIT lagi tapi  sudah negeri  (Wawancara  dengan Yohanes Aplugi  pada  tanggal  27  Juni 2013).
Bargaining  power Negara  pada  masa pemerintahan  Orde  Baru  ini  menyebabkan eksistensi  SD  GMIT  di  Rote  Ndao, secara kuantitas,  merosot  tajam  dari  yang  awalnya berjumlah 48 SD GMIT hanya menyisakan 19 SD GMIT yang tetap bertahan hingga saat ini (Frank, 1976: 57, 238) .
Dominasi peranan dan bargaining power negara, saat ini, pada SD GMIT yang ada di Rote  Ndao  juga  menempatkan  SD  GMIT sebagai kasta kedua di bawah SD Negeri dan SD Inpres. Hal ini terlihat dalam hal penilaian berkas kelayakan kenaikan pangkat bagi guru PNS  yang  hendak  dievaluasi  oleh  Kepala Sekolah seperti yang dikutip berikut ini:
“Kalau usul kenaikan pangkat, guru pada SD GMIT Oemaulain harus “ menginduk ” dari SD  Negeri  atau  SD  Inpres. Jadi,  bukan Kepala  Sekolah  di  SD  GMIT  Oemaulain yang  menilai  kinerja  gurunya  melainkan Kepala Sekolah dari SD Negeri/Inpres yang harus menilai kinerja gurunya. Itupun kita yang harus mencarinya” (Wawancara dengan Oktovianus Tanobes pada tanggal 29 Juni 2013).
“Kalau semisalnya bukan Kepala Sekolah SD Negeri/Inpres yang menilai kelayakan kenaikan  pangkat  dari  guru  PNS  yang diperbantukan pada SD GMIT di Rote Ndao maka berkasnya akan ditahan atau tertunda” (Wawancara dengan Sarah Giri pada tanggal 27 Juni 2013).
Situasi  eksistensi  SD  GMIT  di  Rote Ndao dalam hal rekomendasi kenaikan pangkat sebagai kasta  kedua,  sudah  terjadi  secara menyeluruh pada seluruh SD GMIT yang ada di  wilayah  kerja  GMIT  – melalui  Yupenkris- (Focus Group Discussion pada tanggal 07 Juni 2013).  Wilayah  kerja  GMIT  – melalui Yupenkris- meliputi Delapan (8) Kabupaten dan satu (1) Kota yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang,  TTS,  TTU,  Belu, Alor,  Ende,  Rote
Ndao,  dan  Sabu  Raijua  (Laporan  Majelis Yupenkris GMIT tahun 2012).

## KESIMPULAN
Dari pembahasan hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Negara dan GMIT dalam pengelolaan SD GMIT berlangsung dalam relasi satu arah yang  didominasi  oleh  Negara  sedangkan GMIT sudah tidak memiliki peran apapun dalam pengelolaan SD GMIT di Rote Ndao.
2. Status quasi-state  school sampai  saat  ini masih melekat pada SD GMIT di Rote Ndao disebabkan  karena  ketidakmandirian Yayasan pengelola SD GMIT dan semakin dominannya peran negara.
3. Dominan  tenaga  pendidik/guru  pada  SD GMIT di Rote Ndao adalah guru PNS yang diperbantukan  sedangkan  guru  Yayasan tidak ada sama sekali.
4. Dominannya guru PNS yang diperbantukan pada SD GMIT turut memberi dampak ter- hadap eksistensi SD GMIT di Rote Ndao dimana  GMIT  – melalui  Yupenkris-  sudah
kehilangan grip terhadap  SD  GMIT  yang dimilikinya  disebabkan  guru  PNS  yang diperbantukan  lebih  loyal  kepada negara daripada kepada GMIT – melalui Yupenkris-
5. Peranan negara yang semakin kokoh dalam persekolahan SD GMIT di Rote Ndao menim- bulkan bargaining  power pemerintah  yang berdampak pada eksistensi SD GMIT di Rote Ndao yang dianggap sebagai kasta kedua

## DAFTAR PUSTAKA
Azra, Azyumardi. 2008. Pendidikan Islam di Era Globalisasi:  Peluang  dan  Tantangan. Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan 6 (4): 123-137.
Cully,  Iris.  2009. The  Dinamics  of  Christian Education. Diterjemahkan oleh P. Siahaan dan Stephen Suleeman. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.
Darmaningtyas. 2006. Pendidikan di NTT: Potret Tantangan dan Arah Solusinya. Majalah
Lembaga  Penelitian  Smeru  No.  20: Oktober-Desember Hal: 33-36.
Darmaputera,  Eka.  1994. Aspek-Aspek  Etis- Teologis Hubungan Gereja-Negara dan Implikasi  Dalam  Negara  Pancasila. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kris- ten) Protestan. 1982. Memahami Kebera- daan Agama/Umat  Kristen/Protestan  di Tengah-tengah Tugas Pelayanan Pemerin- tah. Departemen Agama.
Frances., C. Fowler. 1987. The French Experience with  Public Aidto  Private  Schools. Phi Delta  Kappan, 68(5):  356–59 dalam Brummelen Harro van.1993. The Effects of Government Funding on Private Schools: Appraising the Perceptions of  Longterm Principals  and  Teachers  in  British Columbia’s Christian Schools. Canadian Journal of Education 18(1): 14-28.
Geoffrey,  Walford.  1989. Private  Schools in Ten Countries: Policy and Practice. Routledge:  London  and  New  York dalam  Brummelen  Harro  van.1993. The Effects of Government Funding on Private  Schools:  Appraising  the Perceptions  of  Longterm  Principals and  Teachers  in  British  Columbia’s Christian Schools. Canadian Journal of Education 18(1): 14-28.
Karel, Seashore Louis and Boudewijn A. M. van Velzen. 1991.  A Look at Choice in the Netherlands. Educational  Leadership 48(4):  67  dalam  Brummelen  Harro van.1993. The  Effects  of  Government Funding on Private Schools: Appraising the  Perceptions  of  Longterm  Principals and  Teachers  in  British  Columbia’s Christian Schools. Canadian Journal of Education 18(1): 14-28.
Kurniawan, Bachtiar Dwi. 2011. Implementasi Kebijakan  Sertifikasi  Guru  Dalam Rangka  Meningkatkan  Profesionalitas Guru  di  Kota Yogyakarta. Jurnal  Studi
Pemerintahan 2(2): 259-278.

## Kusyadi.1989. Kemandirian  Dana  Untuk
Menyelenggarakan  Pendidikan  Yang Bermutu Dalam Rangka Mempertahan- kan Eksistensi Sekolah-Sekolah Kristen.
Majalah FKIP: Universitas Kristen Satya Wacana Tahun III No. 5, hlm: 24-30.
Laporan  Majelis  Pendidikan Yayasan  Usaha Pendidikan  Kristen  (Yupenkris)  Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Tanggal 24-27 September 2012. Kupang.
Sirait, Jerry Rudolf & Tri Atmo Yuwono. 2003.
Sekarang,  Bangkit  dan  Berdirilah: Proceeding Bulan  Pendidikan Kristen di Indonesia  Tahun  2003.  Jakarta:  BPK Gunung Mulia.
Slameto & Wasitohadi. 2000. Manajemen BPSK dan Sekolah Kristen Dalam Satu Yayasan di  Propinsi  DIY.  Jurusan  Studi  PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas  Kristen  Satya  Wacana. Salatiga.

## Sulasmono.,  Bambang  S.  2010. Interaksi
Negara dan Civil Society Dalam Kancah Pendidikan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta  1998-2003  (Laporan  Pene- litian). Salatiga: Widya Sari Press.
Suminto, H Aqib.  1986. Politik  Islam  Hindia Belanda:  Het  Kantoor  voor  Inlandsche zaken. Jakarta:  Lembaga  Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
Supriadi, Djudjun Djaenudin. 2005. Tinjauan Kritis Penerapan Pendidikan Kristiani. Jurnal  Pendidikan  Penabur  No.4 Tahun IV Hal: 43-52.
Supriyoko,  Ki.  2011.  dalam  Kompas  Online. 2011. Melukai  Sekolah  Swasta. http:// nasional. kompas.com/read/%202011/02/ 22/03343398/Melukai.  Sekolah.Swasta (Diakses pada tanggal 27 Februari 2013).

## Soemanto, Wasty & Soeyarno. 1983. Landasan
Historis: Pendidikan Indonesia. Surabaya: Usaha Nasional.

## Wolterbeek, J.D. 1995. Babad Zending di Pulau
Jawa. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen dalam Sulasmono  Bambang  S.  2010. Interaksi Negara dan Civil Society Dalam Kancah  Pendidikan  Agama  di  Daerah Istimewa Yogyakarta 1998-2003 (Laporan Penelitian). Salatiga: Widya Sari Press.