## Community Based Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Bali
I Wayan Wiwin
Program Studi Industri Perjalanan Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar wiwinkayoan@gmail.com
Diterima 15 April 2018, direview 15-20 April 2018, diterbitkan 25 April 2018

## Abstract
The  tourism  industry is  currently  growing ,  the  potential  of  natural  and  culture  resources continues to be developed as a tourist attraction. Tourism is not only owned by the government or entrepreneurs, tourism should also be owned by the local community. Therefore, tourism should be developed with a community-based concept. Community-based tourism is a form of tourism  where  local  communities  have  control  and  are  involved  in  development  and management, and the proportion of benefits remains largely in the hands of local communities. Bali as one of the world's best tourist destinations has done just that. Many tourist attractions in Bali have been managed with the concept of community-based tourism, such as Pandawa Beach and Kedonganan Beach in Badung regency, Tanah Lot in Tabanan regency, Monkey Forest Ubud and Ceking RiceTerraces in Gianyar Regency, and Penglipuran Village in Bangli Regency. CBT has been proven to improve the economy of local communities and be able to conserve natural and culture resources.
Keyword: Community Based Tourism, Pengembangan, Pariwisata Bali

## 1.Pendahuluan
Pariwisata saat ini menjadi fenomena yang menjadi perhatian masyarakat dunia, gejala pariwisata yang pada awalnya oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai kebutuhan tersier, namun saat ini sudah mewabah menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat dunia. Hal ini disebabkan  karena  perkembangan  dunia  modern  yang  menuntut  manusia  untuk  senantiasa beraktifitas  dan bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya, sehingga  ketersediaan waktu luang  ( leisure  time )  menjadi  sedikit.  Kondisi  ini  tentunya  sangat  berpengaruh  terhadap psikologis masyarakat, terlebih lagi masyarakat urban di perkotaan, yang kesehariannya sibuk dengan  pekerjaannya  sehingga  sesekali  membutuhkan  perjalanan  wisata  untuk    sekedar melepaskan diri dari rutinitas dan melakukan refreshing.
Kegiatan perjalanan wisata menjadi sebuah komoditas yang sangat menjanjikan untuk dikemas menjadi sebuah usaha bisnis. Banyak Negara di dunia mulai serius untuk menggarap sektor  pariwisata  sebagai  sektor  andalan  untuk  meningkatkan  perekonomiannya,  tidak terkecuali Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan budaya sebagai potensi daya tarik wisata.
Saat  ini,  sektor  pariwisata  Indonesia  berkontribusi  untuk  kira-kira  4%  dari  total perekonomian. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia ingin meningkatkan angka ini dua kali lipat  menjadi  8%  dari  PDB,  sebuah  target  yang  ambisius  (mungkin  terlalu  ambisius)  yang mengimplikasikan  bahwa  dalam  waktu  empat  tahun  mendatang,  jumlah  pengunjung  perlu ditingkatkan  dua  kali  lipat  menjadi  kira-kira  20  juta.  Dalam  rangka  mencapai  target  ini, Pemerintah akan berfokus pada memperbaiki infrastruktur Indonesia (termasuk infrastruktur
teknologi informasi dan komunikasi), akses, kesehatan & kebersihan dan juga meningkatkan kampanye promosi online ( marketing ) di luar negeri (indonesia-investments, 2018).
Sejak  pemerintah  Indonesia  menetapkan  pariwisata  sebagai  sektor  unggulan  pembangunan nasional,  dunia  pariwisata  Indonesia  menjadi  salah  satu  sektor  ekonomi  terbesar  dan  tercepat pertumbuhannya. Bahkan, pariwisata menjadi core economy Indonesia ke depan. Pariwisata  merupakan  komoditas  yang  paling  berkelanjutan  dan  menyentuh  hingga  ke  level  bawah masyarakat.
Bali sebagai salah satu dentinasi pariwisata dunia, terus berbenah untuk menangkap peluang tersebut. Sebagai bagian dari kepulauan nusantara, Pulau Bali memiliki kekhasan sumber daya alam  dan  budaya,  yang  membuatnya  terkenal  ke  mancanegara,  bahkan  namanya  jauh  lebih terkenal  dibandingkan  Indonesia  dengan  predikat  “ The  Paradise  Island ”  atau  sebutan  “ The Island  of  God ”.  Hal  ini  terlihat  dari  semakin  meningkatnya  jumlah  kunjungan  wisatawan mancanegara  yang  datang  ke  Bali,  bahkan  pada  tahun  2017  jumlah  kunjungan  wisatawan manacanegara  ke  Bali  mencapai  5,3  juta  orang.  Tingginya  jumlah  kunjungan  wisatawan tersebut, sepadan dengan berbagai penghargaan internasional di bidang pariwisata yang pernah diraih oleh Bali,  yang terbaru yaitu pada tahun 2017 Pulau Bali kembali dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia versi TripAdvisor yang setiap tahunnya mengeluarkan daftar tempat wisata terbaik di dunia, regional maupun tiap negara. Daftar “ The World’s Best Destination with Travellers Choice ” tersebut berdasarkan ulasan para pengguna TripAdvisor dimana Bali menempati  rangking  pertama  dalam  kategori  Destinasi  Wisata  Dunia  tahun  2017.  (Pesona Travel, 2017).
Peluang  tersebut  merangsang  semua stakeholders yang  terkait  untuk  terus  berupaya mengembangkan segala potensi sumber daya yang dimiliki, tidak terkecuali masyarakat Bali sendiri yang secara swadaya maupun kerjasama dengan stakeholders terkait terus berinovasi meciptakan daya tarik dan atraksi wisata baru untuk mendatangkan wisatawan sehingga cita- cita  pengembangan  pariwisata  untuk  meningkatkan  perekonomian  daerah  dan  taraf  hidup masyarakat  dapat  terwujud.  Hasil  pariwisata  jangan  sampai  hanya  dinikmati  oleh  sebagian kalangan saja, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat  lokal sebagai objek sekaligus subjek dari aktivitas pariwisata itu sendiri. Oleh karenanya dewasa ini mulai muncul gerakan-gerakan swadaya masyarakat untuk membangun dan mengembangkan potensi wisata  di  daerahnya  masing-masing,  mulai  dari  kepemilikann  ( ownership )  sumber  daya pariwisata,  pengelolaan  ( management ),  dan    kontrol  ( control) .  Gerakan  ini  sesuai  dengan konsep  pengembangan  pariwisata  yang  berbasis  masyarakat  atau  dikenal  dengan  istilah Community Based Tourism (CBT).
Melalui  pengembangan  CBT  diharapkan  industri  pariwista  dapat  menjadi  instrumen pembangunan  yang  lebih   mensejahterakan  masyarakat.  Secara  global   CBT   tidak  sekedar pengembangan  pariwisata  melainkan  juga  dikembangkan  sebagai  bagian  dari  program penanggulangan masalah kemiskinan.
2.Pembahasan 2.1.Prinsip Dasar Community Based Tourism (CBT)
Di Indonesia  CBT diterapkan antara lain dalam pengembangan daya tarik wisata alam maupun budaya.  Masyarakat menduduki posisi sebagai bagian integral   yang ikut berperan, baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan itu sendiri.  Masyarakat  merupakan pelaku langsung   kegiatan  pariwisata   dalam  hal  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  budaya sehingga   memiliki komitmen yang kuat untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan karena  menyangkut  kepentingan  hidup  mereka.   Masyarakat  merupakan   bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  atraksi   pariwisata  sehingga  pengembangan  pariwisata  tidak  bisa  dilakukan tanpa  melibatkan  masyarakat.  Pariwisata  berbasis  masyarakat  memiliki  berbagai  kelebihan baik dari aspek pengembangan masyarakat maupun  industri pariwisata. Namun keberhasilan penerapan  CBT sangat tergantung karakteristik dan kondisi masyarakat/komunitas di destinasi wisata sehingga model pelaksanaan CBT di wilayah satu dengan lainnya berbeda.
Community  Based  Tourism  (CBT)  muncul  sebagai  sebuah  alternatif  dari  arus  utama ( mainstream )  pengembangan  pariwisata.   Hausler  (2005)  dalam Tourism  Forum International mendefinisikan CBT sebagai bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada  masyarakat  lokal  untuk  mengontrol  dan  terlibat  dalam  manajemen  dan pengembangan   pariwisata.   Menurut  Hausler  (2005:1)  terdapat   tiga   unsur  penting   CBT yaitu   keterlibatan   masyarakat  lokal   dalam   managemen  dan  pengembangan  pariwisata, pemerataan  akses  ekonomi  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat  serta   pemberdayaan  politik ( capacity  building )  masyarakat  lokal  yang  bertujuan  meletakkan  masyarakat  lokal sebagai  pengambil keputusan.
Anstrand,  2006  (dalam  Suansri,  2003:14)  mendefinisikan Community  Based  Tourism (CBT)  sebagai  pariwisata  yang  memperhitungkan  dan  menempatkan  keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya, diatur dan dimiliki oleh komunitas, untuk komunitas. Anstrand (2006:14)  mencoba melihat CBT bukan dari aspek ekonomi terlebih dahulu melainkan aspek pengembangan  kapasitas  komunitas  dan  lingkungan,  sementara  aspek  ekonomi  menjadi ‘ induced  impact ’  dari  aspek  sosial,  budaya  dan  lingkungan.  Suansri  (2003:14)  menguatkan definisi  CBT  sebagai  pariwisata  yang  memperhitungkan  aspek  keberlanjutan  lingkungan, sosial dan budaya dalam komunitas. CBT merupakan alat  bagi pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan.
Pantin  dan  Francis,  2005  (dalam  Nurhidayati,  2012:17)  menyusun  definisi  CBT sebagai   integrasi  dan  kolaborasi   antara  pendekatan  dan  alat  ( tool )  untuk  pemberdayaan ekonomi komunitas, melalui assessment, pengembangan dan pemasaran sumber daya alam dan sumber  daya  budaya  komunitas.   Demartoto  dan  Sugiarti  (2009:19)  mendefinisikan CBT   sebagai  pembangunan  pariwisata  dari  masyarakat  oleh  masyarakat  dan  untuk masyarakat.  Sedangkan menurut penulis konsep pengembangan CBT adalah pengembangan pariwisata yang mensyaratkan adanya akses, partisipasi, control dan manfaat bagi komunitas dalam aspek  ekonomi, social, budaya, politik dan lingkungan.
Prinsip  dasar  CBT  menurut  UNEP  dan  WTO  (2005)  sebagai  berikut.  (1)  mengakui, mendukung  dan  mengembangkan  kepemilikan  komunitas  dalam  industri  pariwisata  ;  (2) mengikutsertakan  anggota  komunitas  dalam  memulai  setiap  aspek;  (3)  mengembangkan kebanggaan  komunitas;  (4)  mengembangkan  kualitas  hidup  komunitas;  (5)  menjamin keberlanjutan lingkungan; (6) mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal ; (7) membantu berkembangnya pembelajaran tentang  pertukaran budaya  pada komunitas; (8) menghargai perbedaan budaya dan  martabat manusia; (9) mendistribusikan keuntungan secara adil kepada   anggota  komunitas ; dan (10) berperan dalam menentukan prosentase pendapatan (pendistribusian pendapatan)    dalam proyek-proyek yang ada di komunitas.
Prinsip-prinsip CBT  dari UNEP dan WTO dapat dikategorikan dalam  prinsip sosial (poin   2,3,4)  yang  berkaitan  dengan  kualitas  internal  komunitas,  prinsip  ekonomi  (poin  1,9) yang berkaitan dengan kepemilikan usaha pariwisata dan pendistribusian keuntungan/pendapatan  kepada  anggota  komunitas,   prinsip  budaya  (poin  6,7,8,)   yang berkaitan  dengan  upaya  mempertahankan  dan  toleransi  budaya   melalui  kegiatan pariwisata,  prinsip lingkungan (poin 5) berkaitan dengan terjaganya kualitas lingkungan dan kegiatan pariwisata dan prinsip politik (poin 10) yang berkaitan dengan kekuasaan untuk ikut menentukan prosentase pendapatan (pendistribusian pendapatan) .
Sementara  itu  menurut  Hatton  (1999:  2)    prinsip  CBT   dapat  dikategorikan menjadi  4  yaitu  sosial, ekonomi, budaya dan politik. Prinsip sosial menurut Hatton berkaitan otorisasi kepada komunitas untuk memberi ijin, mendukung, membangun dan mengoperasikan kegiatan wisata yang ada di wilayahnya.  Prinsip ekonomi berkaitan dengan sistem pembagian keuntungan  yang  timbul  dari   pengembangan  industry  pariwisata.  Berkaitan  dengan prinsip  ekonomi  Hatton menterjemahkan  dalam 3 bentuk yaitu (1) joint venture dalam usaha pariwisata  dimana  dari  keuntungan  yang  diperoleh   wajib   menyisihkan  keuntungan  bagi
komunitas  (berupa  CSR  atau  dana  bagi  hasil);  (2)  asosiasi  yang  dibentuk  komunitas  untuk mengelola kegiatan wisata dimana keuntungannya juga dibagikan kepada komunitas; (3) usaha kecil/menengah yang merekrut tenaga kerja dari kumunitas. Hatton   tidak merekomendasikan usaha  individu  dalam  CBT  karena  dikhawatirkan  keuntungan  kegiatan  pariwisata  hanya dirasakan  oleh  anggota  komunitas  yang  terlibat  sedangkan  yang  tidak  terlibat dalam  usaha/kegiatan pariwisata tidak mendapat keuntungan.  Prinsip budaya mensyaratkan adanya upaya menghargai budaya lokal, heritage dan tradisi dalam kegiatan pariwisata.  CBT harus  dapat   memperkuat  dan  melestarikan   budaya  lokal,  heritage  dan  tradisi  komunitas. Sedangkan prinsip politik berkaitan dengan peran pemerintah lokal dan regional diantaranya dalam membuat kebijakan sehingga prinsip sosial ekonomi, budaya dan dapat terlaksana. Nederland  Development Organisation (SNV) mengemukakan empat prinsip CBT yaitu (1)  ekonomi yang berkelanjutan, (2) keberlanjutan ekologi, (3) kelembagaan yang bersatu, (4) keadilan pada distribusi biaya dan keuntungan  pada seluruh komunitas. Dengan mengadopsi definisi  tersebut  SNV  menetapkan  empat  prinsip  dasar  CBT  yaitu  berkaitan  dengan keberlanjutan ekonomi, ekologi, penguatan kelembagaan dan pembagian keuntungan yang adil bagi  semua  anggota  komunitas.  Prinsip  keberlanjutan  ekonomi  berkaitan  dengan  adanya jaminan  bahwa  CBT  mampu  menciptakan  mekanisme  yang  dapat  menjaga  perekonomian tetap  sehat dan berkesinambungan sehingga pariwisata dapat diandalkan untuk meningkatkan pendapatan/kesejahteraan  komunitas.  Prinsip  keberlanjutan  ekologi  berkaitan  dengan  upaya untuk  menjaga  agar kualitas  lingkungan dapat  dipertahankan. Penguatan  kelembagaan salah satu  prinsip  penting  karena  kelembagaan  adalah tool bagi  seluruh  anggota  komunitas  untuk mendapatkan akses  untuk menjadi pemegang keputusan (Nurhidayati, 2012).
Dengan mengacu pada prinsip dasar dari CBT dari UNEP dan WTO, Suansri (2003:21- 22)   mengembangkan   lima  prinsip  yang   merupakan   aspek  utama  dalam  pengembangan Community  Based  Tourism/CBT di  Thailand.  Pertama,  prinsip  ekonomi  dengan  indikator timbulnya  dana  untuk  pengembangan  komunitas,  terciptanya  lapangan  pekerjaan  di   sektor pariwisata dan timbulnya pendapatan masyarakat lokal. Kedua, prinsip sosial  dengan indikator terdapat peningkatan kualitas hidup, adanya peningkatan kebanggaan  komunitas, pembagian peran  yang  adil  antara  laki-laki  perempuan,  generasi  muda  dan  tua  dan  terdapat mekanisme   penguatan  organisasi  komunitas.  Ketiga,   prinsip  budaya   dengan  indikator mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, mendorong   berkembangnya  pertukaran  budaya  dan  adanya  budaya  pembangunan yang   melekat  erat  dalam  budaya  lokal.  Keempat,   prinsip  lingkungan  dengan  indikator pengembangan carryng  capacity  area ,  terdapat  sistem   pembuangan  sampah  yang  ramah lingkungan dan adanya  keperdulian  tentang pentingnya  konservasi. Kelima, prinsip  politik dengan indikator terdapat upaya peningkatan  partisipasi dari penduduk lokal, terdapat upaya untuk  meningkatkan  kekuasaan  komunitas  yang   lebih  luas   dan  terdapat  makanisme  yang menjamin  hak-hak  masyarakat  lokal  dalam  pengelolaan  SDA.  Kelima  prinsip tersebut  merupakan wujud  terlaksananya pariwisata yang berkelanjutan.
Prinsip  CBT  yang  disampaikan   Suansri  (2003)  memiliki spektrum  yang  cukup  luas. Dalam prinsip  ekonomi misalnya Suansri tidak hanya membahas terciptanya lapangan kerja dan timbulnya pendapatan masyarakat namun juga memperlihatkan perlunya dana komunitas atau  dana  bersama  yang  dapat  bermanfaat  untuk  seluruh  komunitas  baik  yang  berhubungan langsung  dengan  industry  pariwisata  atau  tidak.  Dalam  prinsip  ekonomi  Suansri mengembangkan spectrum CBT tidak hanya terkait dengan  anggota komunitas yang berkaitan langsung dalam industry pariwisata tetapi seluruh komunitas sebagai sebuah kesatuan.  Dalam hal ini Suansri tidak hanya memikirkan kebutuhan praktis (jangka pendek) komunitas tetapi juya kebutuhan strategis (jangka panjang).
Dalam prinsip  sosial  Suansri juga mempertimbangkan  kebutuhan strategis komunitasa yaitu  mencapai  kualitas  hidup  yang  lebih  baik  melalui  pengembanggan  pariwisata.  Dalam
kualitas  hidup  tercakup  aspek  pendidikan  dan  kesehatan  sebagai  investasi  bagi  kualitas komunitas ke depan. sementara untuk kebutuhan praktis Suansri melihat pentingnya keadilan gender,  keterlibatan  semua  generasi  dan  peningkatan  kebanggaan  local.  Dengan  demikian spectrum yang diangkat Suansri mewakili sebagian unsur dalam komunitas yaitu gender dan lintas generasi. Dalam pandangannya Suansri melihat bahwa komunitas merupakan kesatuan dari berbagai unsur yang membentuk yaitu individu dengan berbagai latar belakang. Suansri melihat aspek yang jarang diperhatikan ahli lain dalam melihat komunitas yaitu aspek gender yang  terkait  dengan  peran-peran  yang  dikonstruksi  masyarakat  terhadap  laki-laki  dan perempuan terkait dengan pengembangan pariwisata.
Prinsip budaya dari  Suansri juga melihat aspek budaya secara mendalam yaitu adanya budaya  pembangunan  yang  berkembang  dengan  adanya  pengembangan  pariwisata,  terjadi pertukaran  budaya  dan  penghormatan  terhadap  budaya  lain.  Sedangkan  prinsip  politik  yang dijadikan indikator oleh Suansri mencakup spectrum internal dan eksternal. Internal berkaitan dengan  komunitas  itu  sendiri  yaitu   adanya  partisipasi  lokal  dan  perluasan  kekuasaan komunitas.  Sedangkan   mekanisme  yang  menjamin  hak  komunitas  lokal  dalam  pengelolaan sumber  daya  alam  merupakan  aspek  eksternal  yang  melibatkan  regulasi  pemerintah  dan stakeholder lainnya.
Dari  prinsip  lingkungan  Suansri  memiliki  perhatian  khusus  pada  keperdulian  pada konservasi tidak hanya berkaitan dengan pengembangan daya dukung lingkungan dan sistem pembuangan  sampah  yang  ramah  lingkungan.  Disini  Suansri  memiliki  pandangan  tentang pentingnya partisipasi semua pihak dalam melakukan konservasi pada lingkungan di destinasi wisata.
2.2.Pengembangan Community Based Tourism (CBT) di Bali
Sebagai salah satu destinasi wisata terbaik dunia, Bali memiliki potensi sumber daya pariwisata  yang  sangat  besar.  Masyarakat  Bali  mulai  mengakui  bahwa  sektor  pariwisata merupakan sektor andalan yang harus digarap sungguh-sungguh, umtuk itu diperlukan adanya usaha bersama untuk mewujudkannya melalui pembangunan masyarakat berbasis CBT.
Proses pembangunan masyarakat berbasis CBT tidak terwujud begitu saja, melainkan dilaksanaan  melalui  pendekatan  konsep  dan  strategi  yang  terarah,  konsisten  dan berkesinambungan. Aref dan Redzuan (2009), memberikan tahapan capacity building melalui tahapan pengembangan dan pemberdayaan the ability to act , dari peranan individual ke tingkat kelompok,  kemudian  memasuki  proses  yang  lebih  luas  yaitu  komunitas  masyarakat. Peningkatan  keterampilan  dan  pengetahuan  anggota  komunitas  yang  memiliki  kecakapan khusus, dapat ditingkatkan peranan mereka untuk memasuki komunitas bisnis, dimana mereka memiliki  kecakapan  yang  memadai  dalam  ikut  serta  melaksanaan  proses  perencanaan  dan pengendalian bersama. Kecakapan anggota komunitas dalam proses pengambikan keputusan ini kemudian ditingkatkan perananya sebagai pemilik atas kegiatan bisnis, maka pada industri pariwisata,  maka  peranan  anggota  dalam  komunitas  adalah  sebagai  pemilik  atas  kegiatan industri.  Kepemilikan  ini  yang  selanjutnya  dikenal  sebagai  industri  pariwisata  berbasis masyarakat CBT (Akama dan Kieti, 2007).
Pariwisata berbasis masyarakat adalah bentuk kepariwisataan dimana komunitas lokal memiliki kontrol dan terlibat dalam pembangunan dan pengelolaannya, dan proporsi manfaat sebagian besar tetap berada di tangan komunitas masyarakat lokal. Putra (2015) menyebutkan setidaknya  ada  empat  prinsip  yang  harus  dipenuhi  dalam  pengelolaan  pariwisata  berbasis masyarakat  di  Bali,  yaitu  :  (1)  inisiatif  pengelolaan  CBT  datang  dari  bawah  dan  dilakukan secara kelembagaan di bawah payung desa adat/pakraman; (2) desa menjadi pemilik destinasi wisata  yang  ada  di  wilayahnya  dan  dikelola  melalui  yayasan  atau  badan  pengelola;  (3) keuntungan  financial  digunakan  untuk  pembangunan  desa  dan  pembiayaan  kegiatan  adat keagamaan serta disalurkan kepada masyarakat  melalui lembaga-lembaga yang relevan; dan (4) peluang kerja dan usaha diutamakan untuk masayarakat local.
Terdapat beberapa contoh daya tarik wisata di Bali yang berhasil mengadopsi konsep Community  Based  Toursim (CBT),  seperti  :  Pantai  Pandawa  dan  Pantai  Kedonganan  di Kabupaten Badung, Tanah Lot di Kabupaten Tabanan, Monkey Forest Ubud dan Terasering Ceking di Kabupaten Gianyar, serta Desa Wisata Penglipuran di Kabupaten Bangli.
Keberhasilan  beberapa  daya  tarik  wisata  di  atas,  telah  membuktikan  bahwa pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (CBT) telah mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat lokal, dan kebijakan pengelolaan pariwisata tidak semata dilakukan oleh pemerintah ( top down ), tetapi atas inisiatif masyarakat lokal ( buttum up ).

## 3.Penutup
Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (CBT) merupakan solusi dalam menjawab berbagai  isu  negatif  tentang  pengelolaan  industri  pariwisata  selama  ini,  pariwisata  pada awalnya oleh sebagian kalangan dinggap sebagai “perusak” sumber daya alam dan budaya, namun di beberapa objek daya tarik wisata di Bali telah terbukti mampu memberikan manfaat ekonomi bagi kehidupan masyarakat lokal, memberikan manfaat bagi pelestarian budaya lokal, maupun  bermanfaat  bagi  kelestarian  lingkungan  alam,  dimana  masyarakat  lokal  mulai menyadari  akan  pentingnya  kebersihan,  keindahan  dan  kelestarian  sumber  daya  alam  dan budaya sebagai bagian dari suguhan atrkasi wisata.
CBT  menawarkan  konsep  agar ownership (kepemilikan)  sumber  daya, management (pengelolaan),  dan control (pengawasan)  secara  substansial  benar-benar  berada  di  tangan masyarakat  lokal  melalui  komunitas  lokal  seperti  lembaga  adat/ desa  pakraman ,  sehingga masyarakat lokal tidak hanya sebagai penonton semata, namun serta-merta menjadi pelaku dan penikmat hasil dari industri pariwisata.

## Daftar Pustaka
Akama, J.S and Kieti, D, 2007, “Tourism and Socio-economic Development in Developing Countries:  A  Case  Study  of  Mombasa  Resort  in  Kenya”,  Journal  of  Sustainable Tourism, Vol. 15, No. 6, pp. 735-48.
Archer, B. and Cooper, C. 1994. “The Positive and Negative Impacts of Tourism”. Pp. 73 -91 in W.F. Theobald (ed.) Global Tourism: The Next Decade, Butterworth - Heinemann, Oxford.
Aref., F. Redzuan, M. 2009. Community Capacity Building for TourismDevelopment, Journal of Hum. Ecology.
Asker, S., Boronyak. L., Naomi, C. 2010. Effective Community Based Tourism, Asia Pacific Ec. Coorporation.
Breugel.,  L.  2013.  Community-based  tourism:  Local  participation  and  perceived  impacts  A comparative study between two communities in Thailand. Research Master Social and Cultural Science , Faculty of Social Sciences. Radboud University Nijmegen.
Hatton, Michael.J. 1999 . Community Based Tourism In The Asia-Pacific. OPEC Publication
Hausler, Nicole. 2005. Planning for Community Based Tourism. Sumber: repository.upi.edu/21562/9/S_MPP_1202549_Bibliography.pdf. Diakses 22/02/2018
Indonesia
Investments, 2018. Sumber: https://www.indonesia-
investments.com/id/bisnis/industri-sektor/pariwisata/item6051. Diakses : 22/02/2018.
Nurhidayati, Sri Endah. 2012. Sumber:
http://endah-parwis- vokasi.web.unair.ac.id/artikel_detail-70079-Artikel. Diakses: 12/02/2018.
Pesona  Travel,  2017.  Sumber:  http://www.pesona.travel/berita/detail/bali-raih-the-worlds- best-destination-with-travellers-choice. Diakses: 12/02/2018.
Putra,  I  Nyoman  Darma.  2015.  Pariwisata  Berbasis  Masyarakat  Model  Bali.  Denpasar: Program Magister Kajian Pariwisata Universitas Udayana.
Suansri, Potjana. 2003. Community Based Tourism Handbook. Thailand : Rest Project.
UNEP and WTO. 2005.  Making  Tourism,  Change,  Impact,  and  Opportunities.  Sumber: http://endah-parwis-fisip.web.unair.ac.id. Diakses : 22/02/2018.