Vol. 4. No. 5 Desember 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745

## Dominasi Soeharto, Monopoli Usaha Oleh Birokrat Dan Pengusaha
Muhammad Zoher Hilm email. mzoherhilmi@unu-ntb.ac.id
Abstrak. Tujuan  artikel  ini  ialah  untuk  menjelaskan  kebijakan  ekonomi  Orde  Baru  dan memberikan  penjelasan  dan  pemahaman  tentang  perubahan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat Indonesia  pada  zaman  Orde  Baru.  Sehingga  melalui  artikel  ini  pula  mampu  memberikan pemahaman  terkait  dominasi  Soeharto, monopoli  usaha  oleh  birokrat  dan  pengusaha,  dikarenakan setiap kebijakan yang diambil dalam pemerintahan Orde Baru ada dominasi di dalamnya.
Kata Kunci: Dominasi Soeharto, Monopoli Usha, Birokrat, dan Pengusaha
Abstract. The  purpose  of  this  article  is  to  explain the economic  policies  of  the  New  Order and provide an explanation and understanding of the social and economic changes in Indonesia in the New Order era. So that through these articles is also able to provide related knowledge Soeharto dominance , business monopoly by bureaucrats and businessmen, due to any measures taken in the government of Suharto's New Order dominance in it.
Keywords : Soeharto Dominance, Business Monopoly, Bureaucrat, and Businessman

## PENDAHULUAN
Orientasi  perekonomian Indonesia yang  terus  mengalami  perubahan  semenjak
Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.  Begitu  juga  dengan  sifat perekonomian  dari  tertutup  hingga  sifatnya terbuka  pada  saat  Orde  Baru.  Pada  awal kemerdekaan  tidak  sepenuhnya  pemerintah pada  waktu  itu  memfokuskan  diri  pada pembangunan  ekonomi,  karena  Indonesia pada  saat  itu  meskipun  sudah  dinyatakan merdeka  tidak  berarti  dalam  praktiknya Indonesia  sudah  bebas  dari  Belanda.  Begitu halnya  Indonesia  pada  saat  itu  Indonesia dilanda gejolak politik dan pemberontakan di dalam negeri yang tersebar di berbagai daerah seperti  di  Sumatra  dan  Sulawesi.  Alasan- alasan seperti itulah yang menjadikan kondisi perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan,  meskipun  sempat  mengalami pertumbuhan  selama  dekade  1950-an  setelah itu turun drastis (Tambunan, 2015: 17).
Berbeda  halnya  dengan  pada  waktu tombak  kepemimpinan  di  bawah  Soeharto yang  dikenal  dengan  pemerintahan  Orde Baru. Keadaan perekonomian yang diwariskan  oleh  pemerintahan  Orde  Lama yang  sangat  memprihatinkan,  bisa  dibilang berubah  signifikan  pada  waktu  Orde  Baru yaitu dengan keaadaan perekonomian
Indonesia yang meningkat drastis. Pemerintahan  Orde  Baru  pada  waktu  itu ditujukan  kepada  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  melalui  pembangunan  ekonomi dan  sosial  ditanah  air.  Begitu  juga  pada  saat Orde Baru, menjalin kerja sama dengan pihak Barat  yang  sempat  terhenti  pada  awal kemerdekaan dan menjauhi pengaruh ideologi komunis (Tambunan, 2015: 21).
Di  dalam  pemerintahan  Orde  Baru banyak  terjadinya  perubahan  baik  dalam bidang ekonomi maupun sosial. Sehingga bisa dikatakan  bahwa  Soeharto  pada  waktu  itu berhasil  membangun  kembali  perekonomian Indonesia  yang  sempat  terpuruk,  mampu bangkit  kembali  dan  memiliki  tujuan  yang jelas  dan  tegas.  Soeharto  dengan  kemauan politiknya  yang  kuat,  stabilitas  politik  dan ekonomi,  sumber  daya  manusia  yang  lebih baik,  dengan  sistem  perekonomian  yang berorientasi  ke  Barat  dan  kondisi  ekonomi dan  politik  yang  lebih  baik  pada  waktu  itu membuatnya dalam membangun perekonomian  dapat  berjalan  dengan  baik (Tambunan,  2015).    Meskipun  pada  zaman Orde  Baru  perekonomian  dan  perubahan sosial  berjalan  positif  pada  tahun  sebelum terjadinya krisis ekonomi, tidak berarti bahwa pada  zaman  tersebut  tidak  ada  dampak negatifnya,  melainkan  pada  saat  itu  juga
Vol. 4. No. 5 Desember 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
fundamental  perekonomian  Indonesia  sangat rapuh  dan  biaya  ekonomipun  tinggi  mampu membuat  perubahan  dalam  bidang  ekonomi yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Begitu  juga  dengan  yang  dikatakan Hadi  dan  Kasuma  (2012)  yang  dikutip  dari Saidi,  (2007:161)  meskipun  diakui  bahwa perekonomian pada masa Orde Baru mengalami  peningkatan  drastis,  tetapi  semua itu tidak merata di setiap daerah, dan itu yang memicu  terjadinya  kecemburuan  sosial. Begitu juga terjadi pada masa itu pembangunan berpihak kepada pemilik modal yang  juga  mengakibatkan  kesenjangan  yang tajam  terjadi  antara  masyarakat  miskin  dan masyarakat yang kaya.
Pada  zaman  Orde  Baru  tersebut  juga banyak  terjadi  gejolak,  baik  dalam  bidang politik  maupun  dalam  bidang  perekonomian. Itulah  yang  menyebabkan  Soeharto  jatuh, begitupun  dengan  pemerintahannya  yang dibangun  selama  32  tahun  menjadi  tumbang. Di  dalam  pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi dan  perubahan  sosial  yang  meningkat  tidak bisa dipungkiri terdapat dominasi Soeharto di dalamnya.  Tidak  bisa  dipungkiri  juga  bahwa dalam  pemerintahan  Orde  Baru  Soeharto  lah yang  paling  berperan  dalam  segala  kebijakan yang  diambil  oleh  penguasa-penguasa  pada waktu itu.
Oleh  sebab  itu,  perlu  kiranya  dalam tulisan ini penulis sajikan beberapa pembahasan terkait dengan dominasi Soeharto  dalam  kebijakan  ekonomi,  politik sehingga  berdampak  pada  perubahan  sosial dan  ekonomi  masyarakat  Indonesia  pada waktu  itu.  Sehingga  penulis  membahas berbagai  rumusan  masalah  yaitu  bagaimana kebijakan ekonomi Orde Baru? dan bagaimana  perubahan  sosial  dan  ekonomi masyarakat  Indonesia  pada  waktu  itu?. Sehingga  melalui  sajian  dalam  tulisan  ini mampu  memberikan  pemahaman  terkait dominasi  Soeharto  dalam  setiap  kebijakan ekonomi  dan  perubahan  sosial  dan  ekonomi masyarakat.
.

## PEMBAHASAN
Mengenai  kebijakan  dalam  setiap langkah  pemerintahan  Orde  Baru,  Soeharto mengambil  peran  penting  di  dalamnya,
dengan  begitu  Soeharto  mendominasi  dalam setiap kebijakan yang dambil oleh pemerintahan  pada  waktu  itu.  Sehingga  tidak mengherankan jika kroni-kroni Soeharto pada waktu  itu  mendominasi  juga  dalam  beberapa hal-hal  penting.  yang  seharusnya  Soeharto pada  waktu  itu  memperhatikannya  dengan jelas, karena pada akhirnya mereka-merekalah yang menyebabkan runtuhnya benteng pertahanan Pemerintahan Orde Baru. Sehingga  dalam  pembahasan  ini  menyajikan beberapa hal diantaranya:
1. Kebijakan Ekonomi Orde Baru
Kebijakan  ekonomi  Orde  Baru  yang diambil  oleh  Soeharto  dalam  memperbaiki perekonomian  Indonesia  yang  jatuh  salah satunya  terjadi  inflasi  yang  sangat  tinggi warisan  dari  pemerintahan  Orde  Lama  pada zaman  Soekarno,  yaitu  dengan  melakukan berbagai  langkah  guna  untuk  memajukan perekonomian  negara  atau  membanguan kembali perekonomian Indonesia yaitu dengan  melakukan  stabilitas  dan  rehabilitas ekonomi, kerjasama luar negeri, dan melakukan  pembangunan  nasional  dengan memberlakukan  program  pembangunan  lima tahun.
Dengan  ketiga  langkah  tersebut, inflasi  yang  menimpa  negara  Indonesia  bisa terselesaikan  dalam  waktu  yang  relatif singkat.  Sehingga  di  bawah  kepemimpinan pada  tahun  awal-awal  Soeharto  ekonomi Indonesia sangat pesat karena Soeharto dalam memimpin negara beliau fokus pada pembangunan ekonomi. Hal itu terlihat ketika dilakukannya  program  pembangunan  lima tahun  atau  yang  disebut  Pelita,  dengan perogram  tersebutlah  maka  Soeharto  disebut sebagi bapak pembangunan.
a. Stabilitas dan rehabilitas ekonomi
Pemerintahan soeharto dalam
melakukan  stabilitas  dan  rehabilitas  ekonomi merupakan program pemerintah yang diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional.  Stabilitas  ekonomi  merupakan mengendalikan  inflasi  agar  harga  barang- barang  tidak  melonjak  terus.  Sedangkan rehabilitas  ekonomi  merupakan  perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi.hakikat dari kebijakan ini merupakan pembinaan sistem ekonomi
Vol. 4. No. 5 Desember 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
berencana  yang  menjamin  berlangsungnya demokrasi  ekonomi  ke  arah  terwujudnya masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan pancasila (Sudirman, 2014: 426).
Melalui  rehabilitasi  disertai  dengan rencana pembangunan lima tahun  ini lah laju inflasi mampu dibendung, dan laju pertumbuhan  ekonomi  semakin  tumbuh. Kebijakan  stabilitas  dan  rehabilitas  ekonomi yang  diambil  Soeharto  ini  mampu  membuat negara bangun dari keterpurukan yang selama hampir lebih dari 10 tahun terakhir mengalami  keterpurukan  dalam  berbagi bidang.
Di dalam melakukan kebijakan Stabilitas  dan  rehabilitas  ekonomi  yang dilakukan  ialah  melakukan  Kabinet  Ampera yang mengacu pada ketetapan MPRS melakukan  berbagai  langkah.  a)  mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor- sektor yang menyebabkan terjadinya kemacetan  ekonomi  tersebut.  Adapun  yang menyebabkan  terjadinya  kemacetan  ekonomi sebagai berikut: rendahnya penerimaan Negara, tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara, terlalu banyak  dan tidak efisiennya  ekspansi  kredit  bank,  terlalu banyak  tunggakan  hutang  luar  negeri,  dan penggunaan  devisa  bagi  impor  yang  sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.  b)  debirokrasi  untuk  meperlancar kegiatan perekonomian. c) berorientasi kepada kepentingan produsen kecil (Sudirman, 2014).
b. Kejasama Luar Negeri
Kebijkan kerjasama luar negeri dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  rangka Indonesia  pada  saat  Orde  Lama  utang  luar negerinya  sangat  parah  bahkan  sampai  tidak bisa  dilunasi  sampai  dengan  jangka  waktu yang  telah  ditetapkan.  Sehingga  dengan kebijakan luar negeri ini pemerintah melakukan  penundaan  pembayaran  terhadap utang  yang  melilit  Negara  (Sudirman,  2014: 427).  Oleh  karena  itu  pemerintah  melakukan program  reformasi  dalam  pembangunan dalam  negeri  dan  pembanguan  ekonomi,  dan Soeharto  memperoleh  tanggapan  yang  positif dari  negara-negara  luar.  Melalui  pelaksanaan program  reformasi  tersebut  memberikan
angin  positif  dengan  dilakukan  penjadwal ulang utang luar ngeri (Wanandi, 2014: 124).
Disamping itu, pemerintah melakukan
asimilasi orang-orang Cina dengan memutuskan hubungan dengan leluhur dengan  penggantian  nama  bagi  WNI  yang memakai nama Cina, larangan memperdagangkan  dan  mengedarkan  segala jenis  barang  negara-negara  luar.  Dengan melakukan program reformasi tersebut memberikan  angin  positif  dengan  dilakukan penjadwal  ulang  utang  luar  ngeri  cetakan dalam  bahasa  Cina,  sekolah-sekolah  Cina ditutup dan semua anak sekolah harus pindah ke  pengajaran  yang  disampaikan  dalam bahasa Indonesia. Koran berbahasa Cina juga dilarang  terbit.  Organisasi  Cina  tertentu dilarang,  apakah  itu  organisasi  kaum  totok seperti  perhimpunan  masyarakat  berdasarkan tempat  asal  atau  organisasi  kaum  peranakan seperti  BAPERKI,  sebuah  organisasi  untuk menggalakkan  kewarganegaraan  Indonesia dan  membela  kepentingan  kaum  minoritas (Suhandinata, 2009: 143).
Langkah yang dilakukan oleh pemerintahn  untuk  melakukan  penundaan dalam  pembayaran  inilah  dengan  cara mengikuti perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo, Jepang pada tanggal 19-20 September  1966.  Perundingan  dilanjutkan  di Paris, Prancis dan dicapai sebuah kesepakatan. Kesepakatan terbut sebagaimana yang  telah  dikatakan  sebelumnya  yaitu terjadinya  kesepakatan  dalam  hal  penundaan pembayaran  hutang  luar  negeri.  Berbagai perundingan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah guna  utuk  menjalin  kerja  sama  luar  negeri yang baik untuk pembangunan perekonomian negara, melalui kerjasama ini juga pemerintah memanfaatkan  untuk  meminta  bantuan  luar negeri  guna  memenuhi  kebutuhan  dalam negeri  atau  memberikan  bantuan  dengan syarat  lunak  (Sudirman,  2014:  427).  Melalui perundingan yang dilakukan oleh  pemerintah akhirnya  negara  memperoleh  bantuan  luar negeri.  Sejak  itulah  pembangunan  di  negara mulai  berkembang  dan  pemerintah  mulai dibebani oleh kepentingan luar yang merasuk ke dalam pemerintahan Indonesia.
c. Pembanguan Nasional
Vol. 4. No. 5 Desember 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
Pada  masa  Orde  Lama  pemerintah fokus  pada  bagaimana  cara  mempertahankan kemerdekaan  dan  menjaga  politik  dalam negeri  sehingga  pembanguan  dalam  bidang ekonomi bisa dikatakan disepelekan.
Akibabatnya terjadi berbagi goncangan dalam bidang  ekonomi  tidak  bisa  diselesaikan  oleh pemerintah  Orde  Lama,  karena  pada  saat  ini mungkin  belum  terpikir  oleh  pemerintah kalau  negara  kuat  dalam  bidang  ekonomi maka negara akan maju dan mampu bersaing dengan luar negeri.
Pada  saat  pemerintaha  Orde  Lama berkuasa  banyak  meninggalkan  masalah dalam  bidang  ekonomi.  Ini  semua  menjadi pekerjaan  rumah  bagi  pemerintahan  Orde Baru yang merupakan pengganti dari pemerintahan
Orde Lama.
Dengan ditinggalkannya  kondisi  perekonomian  yang rapuh  oleh  pemerintahan Orde Lama, pemerintah  Orde  Baru  harus  berpikir  dan membolak-balikkan  kepala  mencari  jalan keluar guna memecahkan masalah yang telah diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya.
Berdasarkan  hal  itulah,  pada  masa Orde  Baru  pembangunan  mulai  ditingkatkan. Sehingga  dengan  hal  tersebut  juga  presiden Soeharto dijuluki bapak pembangunan Indonesia.  Adapaun  tujuan  dari  program tersebut  adalah  demi  tercapainya  masyarakat yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  pancasila dan  UUD  1945  (Sudirman,  2014:  414).  Arah dari kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan segala bidang. Pedoman pembangunan  nasionalnya  adalah  trilogi pembangunan  dan  delapan  jalur  pemerataan. Inti kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan  bagi  semua  lapisan  masyarakat dalam  suasana  politik  dan  ekonomi  yang stabil (Sudirman, 2014: 428).
Bahkan setelah dijuluki sebagai bapak pembangunan, Soeharto
terus
mempertahankan gelar sebagai bapak pembangunan sekalipun
dalam pelaksanaannya  beliau  sandarkan  kepada keluarga  dan  kroni-kroninya.  Bahkan  terus berusaha  menepis  anggapan  kronisme  dan nepotisme  ditubuh  kebijakan  yang  telah beliau  putuskan  (Edward,  dkk,  2000:  98). Bahkan  di  dalam  perjalanan  Soeharto  terus mengesampingkan nepotisme yang
dilakukannya. Yang beliau tidak menyadarinya  suatu  hari  itulah  yang  akan merobohkan  bangunan  kekuasaannya  yang telah dinagun selama 32 tahun lamanya.
Di dalam pelaksanaannya, pembangunan  nasional  tersebut  dilakukan melalui  dua  tahap,  pertama  dilakukan  dalam jangka  panjang  yang  mencakup  periode  25 sampai  30  tahun.  Kedua  dilakukan  dalam jangka  pendek,  mencakup  periode  5  tahun disebut  dengan  Pelita.  Setiap  Pelita  selalu berkaitan  atau  saling  berkesinambungan antara  Pelita  satu  dengan  Pelita  yang  lainnya (Sudirman, 2014: 428).
Kebijkan  pembangunan  nasional  yang dilancarkan  oleh  pemerintahan  Orde  Baru bisa  dikatakan  berjalan  mulus,  sehingga dengan  diberlakukan  program  tersebut  sang pendiri  disebut  sebagai  bapak  pembanguanan Indonesia. Program tersebut juga mengantarkan Indonesia menjadi swasembada beras. Program tersebut juga mampu diterapkan  samapi  6  kali  selama  Soeharto menjadi  penguasa  di  negara  Indonesia.  Yang dikenal  dengan  Pelita  I,  Pelita  II,  Pelita  III, Pelita IV, Pelita V, dan Pelita VI.
Disamping  keitiga  kebijakan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  Orde  Baru  dalam bidang ekonomi, semua itu tidak bisa terlepas dari  masalah  politik  luar  negeri  yang dilakukan.  Dengan  dilakukan  politik  luar negeri  ini  mempermudah  negara  Indonesia dalam  berkomunikasi  dengan  negara  lain, karena  sebelumnya  Indonesia  di  bawah kepemimipnan  Orde  Lama  Indonesia  pernah terjadi konfrontasi Orde Lama.
Kebijakan-kebijakan  yang  dilakukan pemerintah  Orde  Baru  dalam  politik  luar negeri  ialah  dengan  kembalinya  menjadi anggota  PBB  karena  pada  masa  Soekarno pernah  keluar  dari  PBB,  dan  kebijakan  yang kedua ialah melakukan normalisasi hubungan dengan negara lain (Singapura, Malaysia Dan RRC).  Melalui  politik  luar  negeri  inilah Soeharto  dapat  menjalin  kerja  sama  dalam berbagai  bidang  termasuk  mendapatkan bantuan luar negeri dalam bentuk pinjaman.
Pemerintah melakukan langkah politik luar  negeri  termasuk  kembali  lagi  menjadi anggota PBB karena pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang akan diperoleh menjadi
Vol. 4. No. 5 Desember 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
anggota  PBB  semenjak  tahun  1955-1964. Dengan keputusan tersebut Indonesia disambut  baik  oleh  negara-negara  Asia lainnya bahkan oleh PBB sendiri, bahkan dari pihak  Indonesia  Adam  Malik  dipilih  sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang 1974.  Dengan  mulai  dari  menjadi  anggota PPB  lagi  Indonesia  dapat  memulihkan kembali  hubungan  dengan  sejumlah  negara seperti  Inidia,  Thailand,  Australia,  dan negara-negara lainnya (Sudirman, 2014: 422).
Pemerintah  di  bawah  kepemimpinan presiden  Soeharto,  Soeharto  merubah  haluan yaitu  berpihak  ke  Barat  yang  semenjak  di bawah  kepemimpinan  Soekarno  yang  anti Barat,  Soeharto  berbeda  pandangan  dengan mengubah  haluan  yaitu  dengan  menjalin hubunan dengan negara-negara Barat. Dikarenakan  Soeharto  sadar  bahwa  negara- negara Baratlah yang akan mampu membantu dalam mengatasi krisi ekonomi yang melanda negara.  Begitu  juga  secara  ideologis  juga Soeharto lebih dekat dengan Amerika Serikat karena sama-sama menentang kaum komunisme.  Disamping  itu  juga  Soeharto membutuhkan Amerika Serikat secara ekonomis dan strategi politik untuk menagkal usaha  China  dalam  menentukan  masa  depan Asia Tenggara (Wanandi, 2014: 224).
Sementara itu melaui kebijakan politik luar  negeri  Indonesia  yaitu  terkait  dengan normalisasi  hubungan  dengan  Singapura, Malaysia Dan RRC. Dengan Singapura terjadi kesepakatan pada tanggal 2 Juni 1966, dengan Malaysia  pada  tanggal  29  Mei  sampai  1  Juni 1966 yang menghasilkan perjanjian Bangkok, dan  dengan  RRC  pada  tanggal  1  Oktober 1967  dengan  membuka  hubungan  diplomatik karena  keikut  campuran  dalam  memberikan bantuan  kepada  G  30  S,  dan  memberikan perlindungan  kepada  tokoh-tokoh  G  30  S (Sudirman,  2014:  423).    Melalui  kebijakan politik  luar  negeri  inilah  pemerintah  dapat melakukan  kerjasama  dengan  berbagi  negara didunia,  sehingga  membuka  diri  tersebut pemerintah  memperoleh  berbagai  macam kemudahan  dalam  berbagai  bidang  sosial ekonomi,  khususnya  dalam  bidang  ekonomi Indonesia  mampu  untuk  membangun  negara di bawah kepemimpinan Orde Baru itu semua
akibat  dari  politik  luar  ngeri  yang  dilakukan oleh pemerintah.
Melalui  politik  luar  negeri  ini  juga pemerintah  berhasil  menarik  kembali  negara luar  berinvestasi  lagi  di  negara  Indonesia terutama negara barat, yang selama pemerintahan Orde Lama di bawah kepemimpinan  Soekarno  pernah  terhenti. Dikarenakan  Soeharto  juga  tidak  memiliki banyak  pilihan  karena  keterbatasan  yang dimiliki oleh  Indonesia selama dipimpin oleh Soekarno,  sehingga  Soeharto  melakukan program  reformasi  dan  program  tersebut  di dukung oleh Masyarakat Internasional (Wanandi, 2014: 124).
Begitu  juga  selanjutnya  Wanandi (2014:  124)  menjelaskan  bahwa    pemerintah Soeharto  pada  awal  pemerintahannya  lebih banyak  memfokuskan  diri  pada  pembanguan dalam  negeri,  akan  tetapi  berselang  waktu Soeharto  membuka  perekonomian  negara dengan  ikut  serta  dalam  ASIAN,  mulai membuka  pasar,  membangun  industri  ringan, pertumbuhan  yang  mengandalkan  ekspor  dan mengundang  investor  asing.  Begitu  itu  juga Indonesia sangat terbuka dan mulai mengelola nilai rupiah yang mengambang.
Sebelumnya pemerintah Soeharto belum  memperhatikan  masalah  luar  negeri, akan  tetapi  setelah  ia  merasa  bahwa  ia berhasil  dalam  mengelola  masalah  dalam negeri  baru  memperhatikan  masalah  luar negeri.  Hal  ini  ASEAN  lah  yang  menjadi pertama kalinya mengakuinya sebagai seorang pemimpin. Pada akhir tahun 1980-an perekonomian  di  kawasan  ASEAN  tumbuh pesat  dan  dengan  sendirinya  para  kroni  dan anggota  keluarga  Soeharto  berubah  menjadi kaya,  dan  dari  dorongan  menteri,  Soeharto membuka  ekonomi  Indonesia.  Sebab  inilah pada tahun 1993 presiden Soeharto mendapat julukan  sebagai  pendekar  pasar  bebas (Wanandi, 2014: 369).
Sukses  yang  pailing  menonjol  dari semua  keputusan  kebijakan  luar  negerinya adalah Deklarasi Bogor tahun 1994 dari KTT APEC.  Orang  tidak  menyangka  ia  (Soeharto) akan mendukung  gagasan  perdagangan  bebas di  kawasan,  dengan  batas  waktu  2010  bagi negara maju dan 2020 bagi negara berkembang.  Soeharto  membuka  ekonomi
Vol. 4. No. 5 Desember 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
Indonesia  selebarnya  dan  menyadari  bahwa Indonesia  diterima  di  dunia  Internasional.  Ia merasa  tersanjung  karena  merasa  mengubah Indonesia  dari  ekonomi  yang  sangat  tertutup menjadi salah satu yang paling terbuka dalam kurun  waktu  satu  atau  dua  dekade.  Semua memuji  Soeharto.  GNB  Dan  APEC  adalah masa  Soeharto  bener-bener  tampil  bersinar dalam  hubungan  Internasional  (Wanandi, 2014: 368).
Politik luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah  pada  masa  Orde  Baru  memiliki dampak  positif  dan  dampak  negatif,  begitu juga  dengan  kebijkan  yang  dilakukan  dalam bidang ekonomi memiliki dampak positif dan negatifnya.  Dampak  positif  dan  negatif memang  tetap  ada  didalam  setiap  kebijakan, atau terjadi pro dan kontra itu merupakan hal yang  tidak  bisa  dipisahkan  dalam  setiap keputusan.  Dampak  positif  dari  kebijakan yang  dilakukan  Soeharto  tidak  mampu menolongnya dalam mempertahankan kekuasaannya, karena terjadi berbagai goncangan  dari  berbagai  faktor  bahkan seluruh  sistem  Orde  Baru    yang  selama  ini beliau  bangun  ambruk  dari  dalam,  karena pendukungnya lari menghianatinya.
Terjadinya KKN
ditubuh pemerintahan, hal inilah yang paling mendasar  yang  meruntuhkan  kepemimpinan Soeharto.  Mungkin  soeharto  karena  terlalu berlebihan dalam memperhatikan keluarganya terutama anak-anaknya sehingga anak- anaknya  dan  orang  dekatnya  menjadi  dasar robohnya bangunan pemerintahan yang selama  32  tahun  dibangun  dan  dikuasainya. Hal  ini  tidak  mengherankan  karena  Soeharto sepertinya  lebih  mementingkan  kepentingan keluarganya  dari  pada  kepentingan  publik. Begitu  juga  dengan  orang  dekatnya  atau kepercayaannya juga beliau jauhi akibat orang dekatnya  menentang  anak-anaknya.  Hal  ini pernah  terjadi  ketika  Benny  Moerdani menyampaikan  kekhawatiran  Ali  Moertopo kepada  Soeharto  tentang  putra-putri  Soeharto yang setelah dewasa terjun dalam dunia bisnis sulit  dikendalikan.  Mereka  menggunakan posisi  mereka  sebagai  anak-anak  presiden untuk  menguasai  macam-macam  monopoli yang  mengacaukan  dunia  industri.  Ali Moertopo  berpendapat  ini  salah  dan  ia
khawatir bahwa praktek-praktek mereka akan membahayakan  Orde  Baru,  dan  situasinya semakin parah dimna-mana ada anak Pesiden Soeharto,  kalau  begini  terus,  tidak  saja mengancurkan Soeharto, republik ini pun bisa hancur (Wanandi, 2014: 301).
Hal  inilah  kemudian  oleh  Benny Moerdani  disampaikan  kepada  Soeharto akhirnya Soeharto menjauhi Benny Moerdani, dan Benny juga pernah menahan paspor Sigit Harjojudanto putra sulung Soeharto agar tidak lagi  berjudi  di  luar  negeri  dan  juga  pernah mengingatkan putri sulung Soeharto. Mungkin  karena  sering  dikata-katain  sangat pedas  oleh  Benny  akhirnya  mereka  melapor kepada  Soeharto.  Hal  itu  terbukti  dari penjelasan  yang  dikemukakan  oleh  Edward, dkk (2000: 22) yaitu dengan tatanan ekonomi Indonesia  dirusak  oleh  kroninya  sendiri, karena  Soeharto  tidak  pernah  mau  menerima nasihat  dari  orang  dekatnya  mengenai keluarga dan kroni-kroninya. Karena itu maka perekonomian  Indonesia  menjadi  terpuruk dan bahkan komunitas keuangan internasional diputuskan secara fatal oleh kroni-kroninya.
Bahkan  Edward,  dkk  (2000:  56) menjelaskan pula bahwa sebelumnya indoneisa  sangat  dipuji  dan  dielukan  karena keberhasilan  dalam  melakukan  program reformasi  dalam  bidang  perekonian  bahkan lembaga  keuangan  internasional  seperti  IMF dan  Bank  Dunia  pernah  memberikan  pujian kepada Indonesia karena perekonomian Indonesia yang bisa dikatakan sangat berkembang pesat. Akan tetapi sekarang IMF dan  Bank  dunia  hampir  tidak  mempercayai Indonesia dalam mengembalikan utang pinjaman  karena  terjadi  keterpurukan  bahkan terjadi  pertikaian  terhadap  dua  lembaga internasional tersebut.
Di  sisi  lain  dalam  hal  program reformasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, pemerintah sudah merasa siap untuk melakukan program reformasi tersebut, bahkan  pejabat  senior  kedua  IMF  pernah menyatakan  bahwa  pemerintah  Indonesia merupakan  kelompok  yang  menginginkan reformasi. Akan  tetapi  itu  merupakan keinginan yang tidak didukung oleh kalangan bisnis  yang  tampaknya  tidak  cukup  kuat dalam  melakukan  pertentangan  atau  dalam
Vol. 4. No. 5 Desember 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
posisi  menentang  (Edward,  dkk,  2000:  24- 25).
2. Perubahan Sosial dan Ekonomi
Pada  masa  demokrasi  terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi  seluruh  kegiatan  ekonomi hingga  mematikan  potensi  dan    kreasi  unit- unit ekonomi swasta. Sehingga pada permulaan  Orde  Baru,  program  pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional, terutama usaha mengendalikan  tingkat  inflasi,  penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok  rakyat.  Tindakan  ini  dilakukan  karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang  menunjukkan  tingkat  inflasi  kurang lebih  650%  setahun  (Sudirman,  2014:  424). Perubahan  sosial  ekonomi  di  sini  yang dimaksud ialah perubahan bagaimana penghidupan  rakyat,  penyediaan  pendidikan, dalam bidang keagamaan dan dalam perubahan dalam bidang ekonomi.
Penghidupan  rakyat  Indonesia  pada masa  Orde  Baru  bisa  dikatakan  berubah  atau penghidupannya lebih baik bila dibandingkan dengan  masa  kolonial  dan  masa  demokrasi terpimpin. Pada masa Orde Lama rakyat lebih baik  dengan  diperhatikannya  mulai  dari kesehatannya  oleh  pemerintah  hal  ini  sudah menjadi  terbukti  pada  masa  pemerintahan Orde  Baru  (Ricklefs,  1991:  433).  Perubahan sosial  juga  bisa  dilihat  dari  semakin banyaknya  rakyat  Indonesia  yang  mampu membaca atau melek huruf, karena pada masa Orde Baru penyediaan pendidikan bagi rakyat semakin  luas,  terutama  dalam  pengusaan bahasa  nasional.  Sehingga  secara  tidak langsung  dapat  memberikan  efek  samping terhadap  semakin  langgengnya  kekuasaan Orde Baru, karena semakin banyak masyarakat yang mengerti dengan surat kabar yang  menyebar,  karena  surat  kabar  tersebut juga sudah dimonopoli oleh pemerintah  Orde Baru  (Hadi  dan  Kasuma,  2012).  Adanya pengawasan  kontrol  tersebut  akhirnya  dapat memberikan  keuntungan  bagi  pemerintah dengan memberikan penyediaan ruang pendidikan  bagi  rakyat.  Sehingga  mereka lebih  mengerti  dalam  menggarap  lahan mereka dan lain sebagainya.
Pada  masa  Orde  Baru  seperti  yang dijelaskan  oleh  Ghazali  (2004)  yang  dikutif oleh  Hadi  dan  Kasuma  (2012)  mengatakan bahwa  media  massa  pada  waktu  itu  sendiri sengaja  diatur  oleh  Soeharto  untuk  memiliki fungsi  ganda  atau  dikenal  dengan  berwajah dua.  Fungsi-fungsi  tersebut  ialah  pertama menjadi  industri  yang  mampu  mendongkrak kemajuan  iklim  investasi  ke  arah  yang  lebih baik.  Sedangkan  fungsi  kedua  dari  media massa    saat    itu  ialah  menjadi    partner pembangunan  bagi pemerintah.
Begitu  juga  dengan  perubahan  sosial dalam  bidang  keagamaan,  dengan  pada  masa kolonial  terjadi  kekerasan  batin  yang  karena antar  agama  kurangnya  toleransi  diantara mereka, akan tetapi semenjak Orde Baru antar umat  beragama  toleransi  smakin  kuat.  Yang biasanya  terjadi  ketegangan  dan  konflik diantara umat beragama terutama antara umat islam  dan  Kristen  sering  terjadi,  akan  tetapi semenjak  Orde  Baru  ketegangan  dan  konflik tersebut berubah menjadi peningkatan toleransi dan sikap saling hormat menghormati. Sehingga dengan adanya toleransi  tesebut  perubahan  dalam  bidang ekonomi  menjadi  berubah  karena  mereka sudah  bisa  saling  berinteraksi  antar  umat beragama,  sehingga  organisasi  keagamaan memberikan  prioritas  pada  proyek-proyek pembangunan  sosial  dan  ekonomi  (Ricklefs,
1991: 436). Wanandi (2014: 123) juga mengungkapkan tahun-tahun pertama
pemerintahan  Soeharto  memang  beliau  lebih memfokuskan dalam memperbaiki dan melakukan  beberapa  hal  yang  tepat  dalam setidaknya penulis melihat ada tiga hal secara garis  besar  yang  dilakukan  oleh  Soeharto, pertama,  fokus  pada  kepentingan  publik, membuka  lapangan  pekerjaan  terutama  di pedesaan, memperbaiki irigasi dan infrastruktur,  memberikan  perhatian  pada kaum  petani,  dan  memperbaiki  nasib  rakyat kecil. Kedua, memperbaiki pendidikan dengan  program  pendidikan  dasar  gratis  bagi semua  anak,  yang  mengakibatkan  melek huruf  dikalangan  anak  muda  hingga  80 persen.  Ketiga,  memperbaiki  infrastruktur kesehatan  dasar  dengan  membangun  pusat kesehatan  masyarakat  sampai  di  desa-desa
Vol. 4. No. 5 Desember 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
terpencil,  dan  melakukan  program  Keluarga Berencana.
Akan  tetapi  berbeda  dengan  hal  yang terjadi  pada  kaum  etnis  Cina,  bahkan  sempat terjadi pergolakan dalam bentuk larangan dan lain sebaginya. Bahkan terjadi berbagi insiden anti-china pada masa rezim Orde Baru bahkan kebijakan  yang  dikeluarkan  rezim  Orde  Baru terhadap warga Cina lebih sistematis dibandingkan  kebijakan  Orde  Lama,  karena tentu hal itu berbeda jauh dengan pro terhadap China.  Pemerintah  Orde  Baru  berpendapat bahwa  keterlibatan  warga  Cina  dalam peristiwa  September  1965  merupakan  hasil dari  tidak  berasimilasinya  warga  Cina  dalam masyarakat Indonesia.  Oleh  sebab  itu pemerintah  meluncurkan  program asimilasi yang sangat gencar. Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 mengenai pelarangan agama, kepercayaan,  dan  adat  istiadat  Cina  yang menghalangi  ekspresi  kehidupan  sehari-hari warga  Cina.  Proses  marginalisasi  dilakukan dengan  cermat.  Partisipasi  politik  dihambat dengan  berbagai  alasan,  termasuk  dalam bidang  sosial  budaya.  Pada  era  ini  terdapat pengaruh  keamanan  dan  Departemen  Agama yang  kadang-kadang  ikut  campur  dalam pelaksanaan  ibadah  keagamaan  khususnya pada bentuk-bentuk yang lebih Cina. Dulunya acara  seperti  Tahun  Baru  Imlek,  Perayaan Rebutan,  atau  Festival  Kapal  Naga  adalah acara  umum  yang  menarik  penonton  dan bahkan  pesertanya  berasal  dari  semua komunitas dengan disertai arak-arakan, menebar  hadiah,  dan  membuka  arak-arakan besar.  Selanjutnya  acara  keagamaan  Cina hanya dilakukan di lingkungan kelenteng atau dalam  kediaman  keluarga.  Selain  alasan ketertiban  umum,  pemerintah  berdalih  bahwa perayaan  seperti  Tahun  Baru  Imlek  bukanlah perayaan  agama  Buda  dan  oleh  karenanya tidak  ada  alasan  yang  kuat  (Suhandinata, 2009: 135).
Sekalipun  terdapat  banyak  perubahan sosial  dan  ekonomi  di  masa  Orde  Baru,  akan tetapi  ini  semuanya  sudah  berada  dalam pengawasan  dan  kendalai  dari  pemerintah, sehingga rakyat juga merasa semakin tertekan dengan  semakin  ketatnya  pengawasan  sosial dan  ekonomi  dari  pemerintah,  sehingga
sekalipun  rakyat  merasakan  kesejahteraan dalam  bidang  sosial  dan  ekonomi  melainkan itu  hanya  kesejahteraan  semu,  karena  apa yang mereka peroleh hanyalah untuk kepentingan
pemerintah yang mengatasnamakan negara.
Rakyat tidak punya pilihan lain selain mengikuti  apa  yang  diperintahkan  oleh pemerintah  dengan  berada  di  bawah  tekanan pemerintah  yang  diwakili  oleh  aparat-aparat pemerintah  dalam  hal  ini  TNI  dan  lain sebagainya.  Dengan  tekanan  tersebut  rakyat bekerja  dengan  keras  untuk  membangun perekonomian terutama dalam bidang pertaniaan, sehingga dengan hal ini pada masa Orde  Baru  Indonesia  mampu  memenuhi kebutuhan  beras  dalam  negeri,  dan  bahkan mampu untuk mencapai swasembada beras.
Kenyamanan  yang  diberikan  kepada masyarakat  akhirnya,  masyarakat  pun  mulai menyadarinya.  Terbukti  pada  tahun-tahun terakhir  pemerintahan  Soeharto  terjadinya berbagai  macam  krisis  itu  merupakan  akibat dari  kebijakan-kebijakan  yang  dilakukan Soeharto  dalam  menangani  permasalahan negara.  Mulai  dikuasainya  hal-hal  yang sifatnya  esensial  oleh  kaum  birokrat  bahkan oleh  keluarganya  sendiri  atau  dikuasainya oleh  segelintir  orang,  sehingga  ketika  terjadi berbagai  macam  krisis  negara  tidak  mampu untuk  menahannya.  Sehingga  penderitaan rakyat  mulai  terasa  karena  krisis  politik, ekonomi,  hukum  dan  sosial  terus  bertambah pada  tahun  terakhir  Soeharto  menjabat sebagai presiden.
Sekalipun dalam menjalankan pemerintahan,  Orde  Baru  bertekad  untuk bertujuan  untuk  menata  kehidupan  bernegara dengan  menjalankan  semua  kebijakan  yang dilandaskan  pada  demokrasi  Pancasila,  atau berdasarkan  UUU  1945  dan  Pancasila  atau mengembalikan negara berdasarkan konstitusi.  Akan  tetapi  semua  itu  hanya digunakan untuk
melanggengkan kekuasaannya.  Di  dalam  aplikasinya  tidak sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  dan bahkan  dalam  pelaksanaanya  banyak  terjadi penyimpangan  dari  konsep  UUU  1945  dan Pancasila  yang  menjadi  korbannya  ialah rakyat kecil.
Vol. 4. No. 5 Desember 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
Akibat  semua  ini,  terjadi  berbagi macam  kelemahan  dalam  berbagai  bidang terutama  kelemahan  dalam  bidang  ekonomi, bahkan  dengan  melemahnya  perekonomian membawa  malapetaka  bagi  runtuhnya  rezim yang telah dibangunnya, semua itu diakibatkan  oleh  kroni-kroninya.  Masyarakat pun  ikut  menjadi  korban  akibat  tingkah  laku kroni  dan  keluarganya.  Karena  semua perekonomian  yang  esensial  dipegang  atau dimonopoli  oleh  kroni  dan  keluarganya. Perekonomian  yang  dipegang  oleh  segelintir orang  inilah  yang  menjadi  awal  malapetaka bagi  rusaknya  tatanan  pemerintahan  dan ambruknya  negara  dalam  semua  bidang terutma dalam bidang ekonomi dan masyarakat  merasakan  dampaknya  yang  luar biasa,  dengan  naiknya  berbagi  kebutuhan pokok.
Tidak dipungkiri bahwa dalam pemerintahan  Soeharto  banyak  menimbulkan perubahan  dalam  berbagai  bidang,  hal  itu yang  pernah  dirasakan  oleh  masyarakat sebagaimana yang telah dijelakan sebelumnya,  terutama  di  daerah  pedesaan yang  dirasakan  oleh  kaum  petani,  karena Soeharto  sangat  memperhatikan  rakyat  kecil dan kaum petani, karena Soeharto juga bersal dari  kaum  petani  (Wanandi,  2014:  123). Sehingga  Soeharto  tidak  mengherankan  jika beliau  sangat  memperhatikan  kaum  petani, hal  ini  juga  terbukti  dengan  meningkatnya hasil  pertanian  rakyat  dan  bahkan  sampai kepada  swasembada  beras  yang  pernah digalakkan oleh Soeharto.
Perubahan  yang  terjadi  dalam  selama ini berubah menjadi perubahan yang membuat rakyat  menderita  karena  paraktek  KKN. Semua  yang  telah  dibangun  dan  meraih kepercayaan  masyarakat  semuanya  tidak cukup  untuk  menolak  dan  mempertahankan kekuasaan  yang  presiden  Soeharto  bangun sekian  tahun.  Goyahnya  keadaan  politik  dan ekonomi yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan  Soeharto.  Terutama  dalam bidang ekonomi yang sangat dirasakan secara langsung  oleh  rakyat  kecil.  Hal  ini  dengan naiknya harga kebutuhan pokok, seperti beras, terigu,  minyak  goreng,  minyak  tanah,  gula, susu, telur, ikan kering, dan garam mengalami kenaikan yang tinggi, dan bahkan masyarakat
harus  antri  untuk  membeli  sembakau.  Hal inilah yang sangat dirasakan oleh rakyat kecil pada saat itu.

## KESIMPULAN
Kondisi perekonomian yang diwariskan  oleh  pemerintahan  Orde  Lama sangat  terpuruk,  sehingga  kebijakan  ekonomi yang  diambil  pemerintah  Orde  Baru  pada waktu  itu  melakukan  penyelamatan  terhadap perekonomian  nasional.  Pemerintah  juga melakukan program reformasi dalam pembangunan dalam negeri dan pembangunan  ekonomi.  Tidak  lepas  pula dalam  kebijakan  Soeharto  beliau  sandarkan kepada keluarga dan kroni-kroninya, sehingga KKN  dalam  tubuh  pemerintah  semakin meningkat, karena semua perekonomian yang esensial dipegang atau dimonopoli oleh kroni dan keluarganya
Sekalipun  terdapat  banyak  perubahan sosial  dan  ekonomi  di  masa  Orde  Baru,  akan tetapi  ini  semuanya  sudah  berada  dalam pengawasan  dan  kendali  dari  pemerintah, begitu juga meskipun kesejahteraan sosial dan ekonomi meningkat melainkan hanya kesejahteraan semu, semua itu hanyalah untuk kepentingan pemerintah
yang mengatasnamakan negara. Rakyat tidak punya pilihan  melainkan  hanya  mengikuti  di  bawah tekanan pemerintah yang diwakili oleh aparat- aparat pemerintah begitu pula dalih Pancasila yang digunakan hanyalah untuk melanggengkan kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aspinall,  Edwar,  dkk.  2000. Titik  Tolak Reformasi Hari-Hari Terakhir presiden Soeharto. Terjemahan. Yogyakarta: LkiS Ghazali,  Effendi.  2004. Comunication  of Politics and Politics of Comunication  in  Indonesia:  A  Study on Media Performance,
Responsibility  and  Accountability,
Nijmegen:  Doctoral  Thesis  Radboud
University.
Hadi,  D.  W  dan    Kasuma,  G.  2012. Propaganda  Orde  Baru  1966-1980. Verleden, 1 (1):  1-109
Vol. 4. No. 5 Desember 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
Ricklefs,  H.C.  1991. Sejarah  Indonesia Modern .  Terjemahan.  Yogyakarta  : Universitas Gajah Mada Press Tambunan,  T.  T.  H,.  2015.  Perekonomian Indonesia  Era  Orde  Lama  Hingga Jokowi. Bogor: Ghalia Indonesia
--------  (2001). Perekonomian  Indonesia. Teori  dan  Temuan  Empiris .  Jakarta:
Ghalia Indonesia Sudirman,  Adi.  2014. Sejarah  Lengkap Indonesia  dari  Era  Klasik  Hingga Terkini . Jogjakarta: Diva Press Suhandinata,  Justian.  2009. WNI  Keturunan
Cina  dalam  Stabilitas  Ekonomi  dan
Politik Indonesia . Jakarta: Gramedia Saidi,    A.    I.  2007.  ” Indonesia    Dalam    Dua Orde  Sebuah  Citra  yang  Retak ”.
Jurnal Sosioteknologi Wanandi,  Jusuf.  2014. Menyibak  Tabir  Orde
Baru  Memoar  Politik  Indonesia
1965-1998. Jakarta:  PT  Kompas Media Nusantara