## IMPLEMENTASI  DOKTRIN BUSINESS  JUDGEMENT  RULE DI INDONESIA

## Muhamad Hafizh Akram & Nisriina Primadani Fanaro
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

## Abstrak
Direksi  merupakan  salah  satu  organ  terpenting  dalam  Perseroan  Terbatas. Pengurusan  Perseroan  yang  dilakukan  oleh  jajaran  direksi  meliputi  menjalankan kegiatan usaha, mengontrol, dan mengambil keputusan bisnis yang berdampak bagi Perseroan  Terbatas,  entah  keputusan  tersebut  menimbulkan  kerugian  atau keuntungan. Dan dalam menambil keputusan, Direksi harus melakukannya dengan itikad  baik,  hati-hati,  dan  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  pendirian  Perseroan. Sehingga  direksi  tak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  secara  pribadi  atas keputusan  yang  diambilnya.    Peristiwa  tersebut  merupakan, Business  judgmenet rule, sebuah  doktrin  yang  memberikan  perlindungan  kepada  direksi  untuk  tidak bertanggung  jawab  secara  pribadi  apabila  keputusan  bisnis  yang  diambil menimbulkan  kerugian  bagi  perseroan.  Bersandar  pada  kajian  studi  pustaka, business judgement rule yang diatur secara implisit dalam pasal 92 ayat 1 dan 97 ayat  5  Undang-Undang  no.  40  tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  beberapa kasus  terkait business  judgement  rule ,  tulisan  ini  bermaksud  untuk  menganalisis implementasi terhadap doktrin business judgement rule di Indonesia.
Kata kunci : Perseroan Terbatas, Business judgmenet rule, direksi

## Abstract
The Board of Directors is one of the most important organs in a Limited Liability Company. Management of the Company that carried out by the board of directors includes  running  business  activities,  controlling,  and  making  business  decisions that have an impact on a Limited Liability Company whether the decision will cause loss or profit. In making business decisions, the Board of Directors must do so in the manner of good faith, carefully, and in accordance with the aims and objectives of  the  Company's  establishment.  If  the  directors  already  made  the  decision  the correct manner, they cannot be held personally accountable for the decisions they make. That is what a Business judgment rules is, a doctrine that provides protection to directors to not be personally responsible if the business decisions taken cause losses to the company. Relying on a literature study, the business judgment rule is implicitly regulated in article 92 paragraph 1 and 97 paragraph 5 of Law no. 40 of 2007  regarding  the  Limited  Liability  Companies,  several  cases  related  to  the business  judgment  rule,  this  article  intends  to  analyze  the  implementation  of  the doctrine of the business judgment rule in Indonesia.
Keyword  :  Limited  Liability  Company,  Business  judgmenet  rule,  The  Board  of Directors

## 1. Pendahuluan
Business Judgement Rule (“BJR”) pada dasarnya merupakan salah satu dari beberapa doktrin dalam hukum perusahaan yang diberikan kepada direksi perseroan terbatas.  Pada  awalnya,  doktrin  ini  diatur  dalam  hukum  perusahaan  di  Amerika Serikat, dimana  mereka  menganut sistem common law dan  yurisprudensi sebagai sumber hukum yang utama. Menurut Sutan Remi Sjahdeni, berdasarkan Business Judgement  Rule,  pertimbangan  bisnis  para  anggota  direksi  tidak  dapat  ditantang atau  diganggu  gugat  atau  ditolak  oleh  pengadilan  atau  pemegang  saham.  Para anggota direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena  telah  diambilnya  suatu  pertimbangan  bisnis  oleh  anggota  direksi  yang bersangkutan  sekalipun  pertimbangan  itu  keliru,  kecuali  dalam  hal-hal  tertentu 1 . Menurut  Nindyo  Pramono,  BJR  dipergunakan  untuk  melindungi  direksi  dan jajarannya  dari  setiap  kebijakan  atau  keputusan  bisnis  yang  dilakukan  untuk kepentingan  perseroan  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  perseroan 2 .  Dengan catatan,  selama  kebijakan  atau  keputusan  bisnis  tersebut  dilaksanakan  sejalan dengan wewenangnya dan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian ( prudent ), itikad baik ( good faith ), dan penuh tanggung jawab ( accountable ) 3 .
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  BJR mengatur  bahwa  direksi  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  timbul  dari suatu  keputusan  atau  pertimbangan  bisnis  yang  diambil.  BJR  adalah  salah  satu bentuk  perlindungan  hukum  untuk  direksi  beserta  jajarannya  untuk  bertanggung jawab  atas  kebijakan  atau  keputusan  bisnis  yang  menimbulkan  kerugian  bagi perusahaan  selama  kebijakan  atau  keputusan  tersebut  diambil  dengan  itikad  baik dan penuh kehati-hatian sejalan dengan tanggung jawab dan wewenangnya. Oleh karena  itu,  BJR  bukan  semata-mata  untuk  memberikan  imunitas  kepada  direksi beserta  jajarannya  atas  jeratan  kerugian  yang  ditimbulkan  dari  kebijakan  atau keputusan  bisnis  tersebut.  BJR  dimaksudkan  untuk  mendorong  direksi  beserta jajarannya  dalam  menjalankan  tugasnya  tanpa  harus  takut  akan  kerugian  yang mungkin  akan  ditanggung  secara  pribadi.    Namun,  pengetahuan  akan  BJR  itu sendiri  beserta  tata  cara  implementasinya  oleh  penegak  hukum  dirasa  kurang. Sehingga,  masih  ada  kasus  yang  ditegakkan  berkaitan  dengan  kebijakan  dan keputusan  direksi  beserta  jajarannya,  tanpa  mempertimbangkan  keberadaan  akan doktrin  BJR  ini.  Maka  dari  itu,  penulis  dalam  tulisan  ini  akan  membahas “Implementasi Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia’.
1 Sjahdeni, Sutan Remi. 2001. Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris . Dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 14, Juli 2001.
2 Pramono,Nindyo.  “Beauty  Contest  sebagai  Business  Judgement  Rule  versus  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat”.   https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fcc591579b3e/ibeauty- contest-i-sebagai-ibusiness-judgement-i-versus-persaingan-usaha-tidak-sehat-broleh--prof- dr-nindyo-pramono-sh--ms-  Diakses pada tanggal 10 Mei 2019
3 Ibid.

## 2. Metode Penelitian
Penulis  dalam  tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis-normatif ( doctrinal  legal  research ) 4 yaitu  penelitian  hukum  yang  bersandar  pada  bahan pustaka  yaitu  dengan  pendekatan  perundangan-undangan  ( statute  approach ) 5 dengan mengidentifikasi pelaksanaan business judgement rule indonesia.

## 3. Rumusan Masalah
Dalam tulisan ini, penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  undang-undang  perseroan  terbatas  mengatur business judgement rule ?
2. Bagaimana implementasi business judgement rule di Indonesia?
4. Teori
4.1 Perseroan Terbatas Dan Organ-Organ Perseroan Terbatas Perseroan  Terbatas  (PT)  yang  kita  kenal  pada  saat  ini  dulunya  bernama
Naamloze Vennootschap. PT terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Kata Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham 6 . Kata  Terbatas  merujuk  kepada  tanggung  jawab  pemegang  saham  yang  luasnya hanya terbatas pada nominal semua saham yang dimilikinya 7 . Definisi otentik PT dapat  dilihat dalam Pasal 1 ayat 5 Undang  - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan  Terbatas  (UUPT),  “Perseroan  Terbatas  yang  selanjutnya  disebut Perseroan,  adalah  Badan  Hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang  ini  serta peraturan pelaksananya.” Secara garis besar, dapat kita tarik  kesimpulan  bahwa  unsur-unsur  PT  adalah  (1)  berbentuk  badan  hukum,  (2) didirikan  berdasarkan  perjanjian,  (3)  menjalankan  kegiatan  usaha,  dan  (4)  modal dasar seluruhnya terbagi atas saham 8 .
Pasal  1  ayat  5  UUPT,  adalah  badan  hukum  yang  didirikan  berdasarkan perjanjian.  Badan  hukum  bukanlah  makhluk  hidup  biasa  sebagaimana  halnya manusia.  Badan  hukum  tidak  memiliki  daya  pikir,  kehendak,  dan  kesadaran sendiri 9 .  Maka  dari  itu,  badan  hukum  tidak  dapat  melakukan  perbuatan  hukum secara mandiri tetapi harus melalui pengurus yang ditunjuk. Akan tetapi, pengurus tersebut tidak  bertindak  untuk  dirinya  pribadi,  melainkan  untuk  kepentingan  dan
4 Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. Penelitian Hukum Normatif . Jakarta. Rajawali Pers. Hal 13.
5 Ibrahim,  Jhonny.  2006. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang. Bayumedia Publishing. Hal. 46
6 Khairandy,  Ridwan  et.  al..  1999. Pengantar  Hukum  Dagang  Indonesia .  D.I  Yogyakarta. Gamamedia
7 Ibid.
8 Khairandy, Ridwan. op.cit., hal 33.
9 Khairandy, Ridwan. op.cit., hal. 46.
atas tanggung jawab badan hukum 10 . Maka dari itu, dalam badan hukum tersebut ada sekumpulan orang yang menjalankan kegiatan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari badan hukum tersebut. Sekumpulan orang ini dinamakan organ badan hukum yang merupakan hal terpenting dari keberlangsungan usaha badan hukum tersebut.  Dalam pasal 1 ayat 2 UUPT, Organ Perseroan dibagi menjadi tiga  antara lain, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Menurut Pasal 1 ayat 4 UUPT, RUPS adalah Organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Di dalam perseroan, pemegang saham sebenarnya tidak memiliki kekuasaan sama sekali atas PT. Kekuasaan pemegang saham ada ketika mereka berkumpul dalam suatu forum atau pertemuan yang dinamakan RUPS. Sehingga, pemegang saham tidak memiliki kekuasaan  diluar  RUPS.  Keputusan  RUPS  tidak  dapat  diganggu  gugat  karena keputusan  tersebut  menggambarkan  arah  kehendak  perseroan  yang  paling  tinggi. Keputusan RUPS dapat diganggu gugat apabila keputusan RUPS tersebut dilarang oleh  Undang-Undang  atau  berlawanan  dengan  maksud  dan  tujuan  pendirian  PT sebagaimana  tertulis  dalam  akta  pendirian  dan  anggaran  dasar.  Sebagai  contoh, RUPS dapat mengubah anggaran dasar apabila dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga)  bagian  dari  jumlah  seluruh  saham  dengan  hak  suara  hadir  atau  diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian  dari  jumlah  suara  yang  dikeluarkan,  kecuali  anggaran  dasar  menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. 11
Direksi  adalah  Organ  Perseroan  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab penuh  atas  pengurusan  Perseroan  untuk  kepentingan  Perseroan,  sesuai  dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 12 Kewenangan direksi dalam perseroan meliputi dua hal, pengurusan dan perwakilan perseroan. 13 Kewenangan pengurusan meliputi semua perbuatan yang sesuai  maksud, tujuan, serta kegiatan usaha  perseroan  sebagaimana  tertulis  dalam  anggaran  dasar.  Oleh  karena  itu, direksi  adalah  organ  dalam  perseroan  yang  turut  mengambil  keputusan  dalam perseroan.  Sehingga,  perbuatan  hukum  perseroan  dengan  pihak  ketiga  juga  juga bersumber  dari  hal  terurai  seperti  diatas.  Dengan  kata  lain,  direksi  mewakili perseroan  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan.  Badan  hukum  memiliki ketergantungan  dengan  direksi  sehingga  melahirkan  hubungan  fidusia  ( fiduciary duties ). Direksi akan selalu dipercaya untuk mengambil keputusan atau bertindak sesuai  dengan  kewenangannya  hanya  untuk  kepentingan  perseroan.  Direksi memiliki  hak  dan  kewajiban  Sebagai  contoh  hak,  direksi  memiliki  hak  untuk mewakili untuk dan atas nama perseroan atau hak untuk memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan tindakan  hukum tertentu sebagaimana tertulis dalam surat  kuasa  tersebut.  Sebagai  contoh  kewajiban,  direksi  wajib  melakukan
10 Ridho, Ali. 1986. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseoran, Perkumpulan, Koperasi .  Yayasan  Wakaf  Alumni  Bandung.  Hal  17.  Didalam  Buku  Pengantar  Hukum Dagang Indonesia, Ridwan Khairandy hal 46.
11 Pasal 88, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
12 Pasal 1 ayat 5, Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang  Perseroan Terbatas
13 Khairandy, Ridwan. op.cit. , hal 52
pemanggilan  RUPS  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  15  (lima  belas)  hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan diterima.
Definisi  komisaris  tercantum  dalam  Pasal  1  Ayat  6  dari  UUPT,  Dewan Komisaris  adalah  Organ  Perseroan  yang  bertugas  melakukan  pengawasan  secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.  Sehingga,  Dewan  Komisaris  akan  melakukan  pengawasan  secara  umum dan/atau  khusus  kepada  Direksi  sebagai  organ  yang  mengambil  keputusan  dan menentukan  arah  kehendak  perseroan  agar  sesuai  dengan  anggaran  dasar.  Oleh karena itu, Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan di dalam perseroan.

## 4.2   Pengertian Dan Asas -Asas Business Judgement Rule
Berdasarkan pemaparan diatas, direksi diberi kewenangan untuk mengambil langkah  dalam  hal  pengurusan  perseroan,  salah  satunya  adalah  pengambilan keputusan atau kebijakan bisnis. Kewenangan tersebut dilindungi oleh hukum dan tidak  dapat  diganggu  gugat  walaupun  keputusan  tersebut  menimbulkan  kerugian kepada perseroan selama keputusan tersebut didasarkan oleh itikad baik dan sudah menerapkan  prinsip  kehati-hatian. Business  Judgement  Rule adalah  doktrin  yang merupakan  perlindungan  keputusan  direksi.  Menurut  Black’s  Law  Dictionary, “Business  Judgement  Rule  is  the  legal  doctrine  that  a  corporation’s  officers  and directors cannot be liable for damages to stockholders for a business decision that proves  unprofitable  or  harmful  to  the  corporations,  as  long  as  the  decision  was within the officers’ or directors’ discretionary power and was made on an informed basis,  or good  faith  without  any  direct  conflict  of  interest,  and  in  the  honest  and reasonable belief that it was in the best corporation interest.”
Menurut  Sutan  Remi  Sjahdeni,  berdasarkan  Business  Judgement  Rule,
pertimbangan bisnis para anggota direksi tidak dapat ditantang atau diganggu gugat atau ditolak oleh pengadilan atau pemegang saham. Para anggota direksi tidak dapat dibebani  tanggung  jawab  atas  akibat-akibat  yang  timbul  karena  telah  diambilnya suatu  pertimbangan  bisnis  oleh  anggota  direksi  yang  bersangkutan  sekalipun pertimbangan  itu  keliru,  kecuali  dalam  hal-hal  tertentu. 14 Menurut  Nindyo Pramono, BJR dipergunakan untuk  melindungi direksi dan  jajarannya dari  setiap kebijakan atau keputusan bisnis yang dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan  maksud  dan  tujuan  perseroan 15 .  Dengan  catatan,  selama  kebijakan  atau keputusan bisnis tersebut dilaksanakan sejalan dengan wewenangnya dan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian ( prudent ), itikad baik ( good faith ), dan penuh tanggung  jawab ( accountable ). 16 Hendra Setiawan Boen berpendapat bahwa BJR timbul  karena  telah  dilaksanakannya  fiduciary  duty  oleh  seorang  direksi,  prinsip duty of skill and duty of care. Maka dari itu, semua kesalahan yang timbul setelah dijalankannya prinsip-prinsip tersebut, direksi memperoleh pembebasan tanggung
14 Sjahdeni, Sutan Remi. 2001. Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris . Dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 14, Juli 2001.
15 Pramono,Nindyo.  “Beauty  Contest  sebagai  Business  Judgement  Rule  versus  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat”.   https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fcc591579b3e/ibeauty- contest-i-sebagai-ibusiness-judgement-i-versus-persaingan-usaha-tidak-sehat-broleh--prof- dr-nindyo-pramono-sh--ms-  Diakses pada tanggal 10 Mei 2019
16 Ibid.
jawab  secara  pribadi  dari  kerugian  yang  timbul  akan  keputusan  tersebut. Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa BJR adalah sebuah doktrin  yang  memberikan  perlindungan  kepada  direksi  dari  pertanggungjawaban secara  pribadi  untuk  setiap  keputusan  bisnis  yang  menimbulkan  kerugian. Perlindungan  tersebut  diberikan  apabila  dalam  pengambilan  keputusan  berada dalam  itikad  baik,  telah  menerapkan  prinsip-prinsip  kehati-hatian,  dan  sesuai dengan  tugas,  wewenang  dan  tujuan  perseroan  sebagaimana  termaktub  dalam anggaran dasar.
Dalam pelaksanaan BJR, terdapat lima 5 (lima) unsur pokok dalam BJR yang menjadi  asas-asas  yang  harus  diterapkan 17 .  Pertama, Business  Decisions. BJR hanya dapat diterapkan pada suatu tindakan yang diambil oleh direksi 18 . Tindakan tersebut meliputi tindakan aktif atau pasif termasuk dalam tindakan direksi untuk tidak  mengambil keputusan tertentu. Kedua, Disinterestedness. BJR  menekankan bahwa  setiap  keputusan  yang  diambil  oleh  direksi  semata-mata  hanya  untuk kepentingan  perseroan  dan  tidak  mengandung  kepentingan  pribadi  atau without conflict  of  interest. 19 Ketiga, Due  Care. Sebelum  mengambil  keputusan,  direksi harus melakukan usaha atau tindakan-tindakan yang diperlukan. 20 Sebagai contoh, mengumpulkan  informasi-informasi  terkait  meminta  legal  opinion  kepada  ahli, termasuk dalam hal melakukan perbandingan. Keempat, Honest and Good Faith. Keputusan yang diambil oleh direksi harus berdasarkan kejujuran dan itikad baik dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  direksi  yang  bertindak  untuk  kepentingan perusahaan. 21 Kelima, No abuse of discretion. Direksi dalam mengambil keputusan sesuai  dengan  tugas  dan  wewenangnya  selaku  direksi  demi  kepentingan perusahaan. 22

## 5. Pembahasan
5.1 Business  Judgement  Rule Telah  Diatur  Secara  Tidak  Langsung  Dalam Beberapa Pasal Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas
Dasar  hukum  perseroan  terbatas  Indonesia  adalah  Undang-Undang  No.  40 Tahun  2007  selanjutnya  disebut  dengan  UUPT.  Dalam  UUPT,  diatur  secara menyeluruh dari syarat pendirian perseroan sampai hak dan kewajiban perseroan. Dalam  UUPT  sendiri  tidak  tertulis  pengaturan  tentang Business  Judgement  Rule (BJR).  Tetapi,  BJR  dapat  terlihat  dalam  konstruksi  pasal  97  ayat  5  UUPT  yang mengatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  3  apabila  dapat  membuktikan,  (a)  kerugian tersebut  timbul  bukan  karena  kesalahan  atau  kelalaiannya,  (b)  telah  melakukan
17 Prasetio.  2013.  Disertasi  “Penerapan  Business  Judgement  Rule  Dalam  Restrukturisasi Transaksi  Komersial  PT  (Persero)  Berdasarkan  Undang-Undang  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas”. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ibid. 21 Ibid. 22 Ibid.
pengurusan  dengan  itikad  baik  dan  kehati-hatian  untuk  kepentingan  dan  sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik  langsung  maupun  tidak  langsung  atas  tindakan  pengurusan  yang mengakibatkan kerugian, dan (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau  berlanjutnya  kerugian.  Berdasarkan  ketentuan  pasal  diatas,  direksi  dapat bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil. Namun demikian, direksi dapat  menghindar  dari  tuntutan  pertanggungjawaban  apabila  direksi  dapat membuktikan sebagaimana tertulis dalam pasal 97 ayat 5 tersebut.
BJR  diberlakukan  karena  direksi  merupakan  organ  yang  memiliki kompentensi dan berwenang dalam pengambilanl keputusan yang berkaitan dengan perseroan. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 5 UUPT, Direksi adalah Organ Perseroan yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab  penuh  atas  pengurusan  Perseroan  untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan anggaran dasar. Banyak ahli hukum mengatakan bahwa pasal 97 adalah pasal a quo yang  dianggap  sebagai  manifestasi  dari business  judgement  rule. 23 Gunawan Widjaja  berpendapat  bahwa  wujud  dari  doktrin  dari  BJR  dapat  ditemukan  pada beberapa apsal dalam UUPT, yaitu pasal 69 ayat 4, pasal 97 ayat 5, dan pasal 104 ayat 4.
Pasal  92  ayat  1  da  97  ayat  2  UUPT  memberlakukan  doktrin business judgment  rule. 24 Pasal  92  ayat  1  menjelaskan  pengurusan  perseroan  oleh  direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pasal 97 ayat 2 pengurusan sebagaimana pada pasal 97 ayat 1 wajib dilaksanakan anggota direksi  dengan  itikad  baik  dan  penuh  tanggung  jawab.  Maka  dari  itu,  dapat disimpulkan  bahwasannya  direksi  dalam  mengambil  keputusan  harus  memenuhi unsur-unsur  yaitu,  itikad  baik,  penuh  tanggung  jawab,  dan  sesuai  dengan kepentingan  perseroan.  Walau  memang  dalam  UUPT  senduri  tidak  diatur  secara eksplisit dan lengkap apa yang dimaksud dengan business judgement rule . Hendra Setiawan Boen berpendapat bahwa business judgment rule dalam UUPT bukanlah business  judgment  rule  yang  lengkap,  karena  masih  kurang  satu  unsur  yang signifikan.  UUPT  yang  lama,  No.  1  Tahun  1995,  pun  juga  dinilai  masih  belum lengkap  dari  keempat  unsur  yang  harus  terpenuhi  untuk  menghasilkan  business judgement rule yang melindungi direksi. 25 Unsur tersebut adalah due of care, due of skill, good faith, dan interest of the company. 26
5.2 Business  Judgement  Rule telah  diimplementasikan  dalam  beberapa kasus di Indonesia
Dalam  mengimplementasikan  doktrin  business  judgement  rule  harus memenuhi  beberapa  syarat,  sehingga  dalam  mengimplementasikan  doktrin business judgement rule tidak akan terjadi abuse of rights and power terhadapnya.
23 Lestari,  Sartika  Nanda.  2015. Business  Judgment  Rule  Sebagai  Immunity  Doctrine  Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia . NOTARIUS  Edisi 08 Nomor 2 September 2015. Hal 308.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid.
Syarat-syarat yang dimaksud adalah kebijakan tersebut (a) dilakukan dengan itikad baik  ( good  faith )  (b)  dilakukan  dengan  tujuan  yang  benar  ( proper  purpose )  (c) putusan  tersebut  mempunyai  dasar-dasar  yang  rasional  ( rational  basis )  (d) dilakukan  dengan  kehati-hatian  ( due  care ) (e)  dilakukan  dengan  cara  yang  layak dipercayainya (reasonable  belief) sebagai  yang  terbaik  ( best  interest )  bagi perseroan  ( fiduciary  duty ). 27 Hikmahanto  Juwana,  guru  besar  ilmu  hukum Universitas Indonesia menjelaskan pada dasarnya, jika Direksi memenuhi prinsip- prinsip pengambilan keputusan serta mampu membuktikan bahwa tindakan diambil dalam  rangka  BJR,  maka  Direksi  tak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  secara pribadi  atas  keputusan  yang  diambilnya. 28 Dalam  implementasi  doktrin  BJR  di Indonesia,  meskipun  kebijakan  yang  diambil  oleh  direksi  masuk  kedalam  ranah BJR,  namun  penegak  hukum  cenderung  mengabaikan  hal  tersebut.  Dua  kasus utama  yang  menggambarkan  implementasi  BJR  adalah  kasus  Bank  Mandiri  dan PT. Merpati Nusantara Airlines. 29
Dalam kasus Bank Mandiri yang terjadi dalam kurun tahun 2010 hingga 2014 melibatkan  Fachrudin  Yasin  ( Group  Head  Corporate  Relationship )  dan  Roy Ahmad  Ilham  ( Group  Head  Credit  Approval ).  Kasus  ini  berawal  ketika  Jaksa Penuntut umum mengajukan gugatan bahwa Fachrudin dan Roy telah mencurahkan kredit kepada PT. Arthabama Textindo dan PT. Arthahismustika Textindo dengan bukti kucuran dana kurang lebih sebesar Rp. 51 Miliar yang mana dilakukan tidak sesuai  prosedur  dan  syarat  syarat  berdasarkan  ketentuan  perbankan.  Pada pengadilan  tingkat  pertama,  hakim  pengadilan  negeri  Jakarta  Selatan  memutus bebas  para  terdakwa  dikarenakan  penuntut  umum  tidak  dapat  memenuhi  unsur “perbuatan melawan hukum” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu  korporasi”. 30 Namun  setelah  diputus  bebas,  penuntut  umum  kemudian mengajukan kasasi 31 yang mana berujung Fachri dan Roy 5 tahun penjara. Terhadap putusan  tersebut,  Fachri  dan  Roy  mengajukan  Peninjauan  Kembali  kepada Mahkamah  Agung  yang  kemudian  permohonannya  tidak  diterima  ( niet ontvankelijk verklaard ). 32
Pada  2013,  para  terdakwa  mengajukan  Peninjauan  Kembali  dimana  alasan terhadap  peninjauan  kembali  tersebut,  Fachri  dan  Roy  menyatakan  bahwasanya terdapat  kekhilafan  hakim  dalam  memutus  dan  novum  (bukti  baru).  Berdasarkan Nota  nomor  CGR/CRM.3.109/2002  tanggal  17  Juni  2002  dan  Nota CGR/CRM.2.275/2002.  Selain  itu,  bukti  baru  lainnya  yaitu  Surat  Edaran  Bank Mandiri  nomor  006/KRD/RMN.POR/2002  tanggal  24  Desember  2002  tentang
27 Akbar,  Muhammad  Gary.  2016. Business  Judgement  Rule  Sebagai  Perlindungan  Hukum Bagi  Direksi  Perseroan  Dalam  Melakukan  Transaksi  Bisnis .  Jurnal  Justisi  Ilmu  Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, N0 1, 2016 Hal 11.
28 Qur'ani, Hamalatul . 2018 “ Lindungi Direksi dari Jerat Hukum: Business Judgment Rule Jawabannya!” https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1363df76cc4/lindungi- direksi-dari-jerat-hukum--i-business-judgment-rule-i-jawabannya
29 Lestari,  Sartika  Nanda.  2015. Business  Judgment  Rule  Sebagai  Immunity  Doctrine  Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia . NOTARIUS  Edisi 08 Nomor 2 September 2015. Hal 303.
30 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.403/Pid.B /2009/ PN.Jkt.Sel
31 Putusan Mahkamah Agung No. 802 K/ PID.SUS/2010
32
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 31 PK/PID.SUS/2012
Kebijakan Pengambilalihan Aset Kredit dari BPPN dan nota pembayaran dari 2006 hingga 2014 yang membuktikan bahwa PT. Arthabama telah menyetor pembayaran ke  rekening  Bank  Mandiri  Cabang  Cicalengka.  Sehingga  kedua  Fachri  dan  Roy telah  berhasil  membuktikan  bahwa  mereka  tidak  melakukan  pelanggaran  dan kebijakan yang mereka ambil telah memenuhi syarat due care .
Dalam  kasus  kedua,  yaitu  kasus  yang  menyangkut  Direktur  Utama  PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA), Hotasi Nababan. Pada Desember 2006, Hotasi Nababan  membayar security  deposit sebesar  $1  Juta  US  dollar  sebagai  jaminan pembelian  2  pesawat  boeing  737-400  dan  boeing  737-500  kepada  pihak  lessor, Thirdstone  Aircraft  Leasing  Group  (TALG).  Perbuatan  Hotasi  Nababan  sendiri telah  disetujui  oleh  jajaran  direksi  dan  dalam  pengambilan  putusannya  telah dilakukan dengan alasan dan didasarkan dengan perhitungan business. Namun pada akhirnya, TALG gagal menyerahkan kedua pesawat serta menolak mengembalikan deposit tersebut.
Hal  tersebut  dinilai  oleh  jaksa  penuntut  umum  sebagai  pelanggaran  hukum dan  perbuatannya  menimbulkan  kerugian  negara.  Walaupun  sesungguhnya Pengadilan  Distrik  Columbia  (Amerika  Serikat)  telah  mengadili  pelaku penggelapan dana dan penipuan  yang terjadi oleh Jon Cooper dan Alan  Messner yang  dilakukan  terhadap  uang  deposit  PT.  Merpati  Nusantara  Airlines  kepada TALG. 33 Prof.  Hikmahanto  Juwana,  guru  besar  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia  menyatakan,  bahwa  Hotasi  Nababan  tidak  menimbulkan  ‘kerugian negara’,  kepentingan  dirinya  maupun  orang  lain  atau  korporasi.  Walaupun  pada pengadilan tingkat pertama, Hotasi Nababan dinyatakan tidak bersalah dikarenakan tidak  memiliki mens  rea ,  namun  pada  akhirnya,  Hotasi  Nababan  tetap  divonis dengan 4 tahun penjara dan denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan. 34
Putusan yang dijatuhkan kepada Hotasi Nababan tidak mengindahkan doktrin business  judgement  rule .  Dimana  keputusan  dan  kebijakan  yang  diambil  oleh Hotasi Nababan  beserta jajaran direksi telah  memperhatikan syarat syarat seperti good  faith,  due  care and fiduciary  duty .  Hal  tersebut  tergambarkan  dengan bagaimana  keputusan  yang  diambil  telah  memiliki  alasan  yang  benar  ( proper purpose ) dan perhitungan bisnis. Lain hal nya dengan kasus ECW Neloe, Direktur Bank Mandiri dimana di bawah pimpinannya, Bank Mandiri menyetujui pemberian kredit kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah 160 Milyar Rupiah yang mana pada  kenyataannya  data terkait  debitur  PT.  Cipta  Graha  Nusantara  dan  beberapa informasi  terkait  merupakan  data  data  palsu.  Nota  analisa  kredit  bridging  loan, agunan  hanya  berupa  tagihan  dari  PT.  Tahta  Medan  kepada  PT.  Manunggal Wiratama yang diketahui akhirnya ternyata PT. Manunggal Wiratama tidak pernah ada.  Dalam  hal  ini  dapat  kita  bandingkan  bahwa  kewajiban  untuk  mengambil keputusan dengan hati-hati, diabaikan oleh ECW Neloe dan jajarannya. Informasi tersebut  dapat  diakses sebelum pelanggaran dan kerugian terjadi, terutama dalam memberikan  kredit.  Sehingga  ECW  Neloe  tidak  dapat  dilindungi  oleh  doktrin business judgement  rule sebagaimana diatur dalam pasal 97 (5) UUPT “Anggota
33 Bayu  Aji,  Yogi.  2014.  “Hotasi  Berharap  PK  Dikabulkan  Hakim  untuk  Kembalikan  Uang Negara”. https://www.medcom.id/nasional/hukum/akWovxMk-hotasi-berharap-pk- dikabulkan-hakim-untuk-kembalikan-uang-negara Diakses pada 11 May 2019
34 Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014
Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada  ayat  (3)  apabila  dapat  membuktikan:  a.  kerugian  tersebut  bukan  karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak  mempunyai  benturan  kepentingan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung atas tindakan pengurusan  yang  mengakibatkan kerugian; dan d. telah  mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”  dikarenakan kerugian yang dialami merupakan kesalahan dan kelalaian direksi.  Berbeda dengan kasus Hotasi Nababan, dimana kerugian terbukti bukan merupakan kesalahan atau kelalaian dari jajaran direksi namun kerugian tersebut terjadi dikarenakan perlakuan penggelapan uang serta penipuan yang dilakukan oleh oknum dari TALG.

## 6. Kesimpulan Dan Saran
Berdasarkan  beberapa  kasus  yang  telah  dipaparkan  di  atas  dan  pengaturan terkait business judgement rule sendiri di Indonesia, penulis dapat menyimpulkan bahwa  implementasi  dan  sosialisasi  terhadap business  judgement  rule (BJR) itu sendiri masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut tergambar dari kasus Fachri dan Roy dari Bank Mandiri dan Hotasi Nababan dari PT. Merpati Nusantara Airlines. Pada dasarnya, kasus tersebut tidak seharusnya mengalami eskalasi dan kriminalisasinya dapat  dicegah  dengan  memperhatikan  aturan  ketentuan business  judgement  rule . Dalam  kedua  kasus  tersebut  dapat  terlihat  bahwa  sesungguhnya  keputusan  yang diambil  mengindahkan  prinsip good  faith ,  kerugian  yang  dialami  bukanlah disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian mereka, dan dalam mengambil keputusan tersebut telah dilakukan secara hati-hati.
Pada  dasarnya,  implementasi  dalam  kasus  kasus  tersebut  menggambarkan bahwa  masih  ada  isu  berupa  kurangnya  edukasi  dan  sosialisasi  terhadap  BJR  itu sendiri dalam lingkup institusi/aparat penegak hukum. Karena pada dasarnya, BJR mendorong  direksi  beserta  jajarannya  dalam  menjalankan  tugasnya  tanpa  harus takut  akan  kerugian  yang  mungkin  akan  ditanggung  secara  pribadi.  Dan  dalam mengaplikasikan  BJR  tersebut  harus  sesuai  dengan  undang-undang  terkait, sehingga dalam BJR bukan hanya berlaku murni sebagai imunitas terhadap jajaran direksi.
Oleh  karenanya,  Penulis  berpendapat  bahwa  selain  harus  diadakannya sosialisasi  dan  edukasi  terhadap  doktrin  BJR,  harus  adanya  suatu  kode etik/panduan/pengaturan
secara langsung/eksplisit dalam
pelaksanaan/implementasi  BJR.  Seperti  contoh,  dalam  kasus  PT.  Merpati Nusantara  Airlines,  keputusan  yang  diambil  oleh  jajaran  direksi  dinilai  tidak memperhatikan  prinsip  kehati-hatian,  sedangkan  sampai  sejauh  mana  suatu perbuatan  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  pelanggaran  terhadap  prinsip  kehati- hatian?  Minimnya  interpretasi  dan  pengaturan  BJR  dapat  berujung  kepada penyalahgunaan doktrin tersebut.

## Daftar Pustaka
Ali  Ridho.  1986. Badan  Hukum  dan  Kedudukan  Badan  Hukum  Perseoran, Perkumpulan, Koperasi . Yayasan Wakaf Alumni Bandung.
D’Archy  Nordick.  “The  Business  Judgement  Rule  After  Disney”. https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-ma-law/the-business- judgment-rule-after-disney  Diakses pada tanggal 10 May 2019
Jhonny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia Publishing.
Muhammad  Gary  Akbar.  2016. Business  Judgement  Rule  Sebagai  Perlindungan Hukum Bagi Direksi  Perseroan Dalam Melakukan Transaksi  Bisnis . Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, N0 1, 2016.
Nindyo  Pramono.  “Beauty  Contest  sebagai  Business  Judgement  Rule  versus Persaingan Usaha Tidak Sehat”. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fcc591579b3e/ibeauty- contest-i-sebagai-ibusiness-judgement-i-versus-persaingan-usaha-tidak- sehat-broleh--prof-dr-nindyo-pramono-sh--ms-      Diakses  pada  tanggal  10 Mei 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.403/Pid.B /2009/ PN.Jkt.Sel Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 31 PK/PID.SUS/2012
Prasetio.  2013.  Disertasi  “Penerapan  Business  Judgement  Rule  Dalam Restrukturisasi  Transaksi  Komersial  PT  (Persero)  Berdasarkan  Undang- Undang  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas”.  Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada
Putusan Mahkamah Agung No. 802 K/ PID.SUS/2010 Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014
Qur'ani, Hamalatul . 2018 “ Lindungi Direksi dari Jerat Hukum: Business Judgment
Rule Jawabannya!” https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1363df76cc4/lindungi- direksi-dari-jerat-hukum--i-business-judgment-rule-i-jawabannya
Ridwan  Khairandy,  et.  al..  1999. Pengantar  Hukum  Dagang  Indonesia .  D.I Yogyakarta:  Gamamedia
Sartika Nanda Lestari. 2015. Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia . NOTARIUS  Edisi 08 Nomor 2 September 2015. Hal 303.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji . 2004. Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Rajawali Pers. Hal 13.
Sutan  Remi  Sjahdeni.  2001. Tanggung  Jawab  Pribadi  Direksi  dan  Komisaris . Dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 14, Juli 2001.
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Yogi Bayu Aji. 2014. Hotasi Berharap PK Dikabulkan Hakim untuk Kembalikan Uang  Negara.  https://www.medcom.id/nasional/hukum/akWovxMk-hotasi- berharap-pk-dikabulkan-hakim-untuk-kembalikan-uang-negara    Diakses pada 11 May 2019