Putusan Serta Merta dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Rangka Perlindungan Anak
Asni Asni
Universitas Islam Negeri Alauddin Jl. Sultan Alauddin No.63, Makassar, Sulawesi Selatan Email: asni.azrai@uin-alauddin.ac.id
Submit : 2 September 2020 Diterima : 26 Februari 2021 Revisi : 23 Mei 2021 Terbit : 11 Juni 2021
Abstract: Child custody cases processed in the Religious Court often cause certain problems. Therefore, a special strategy is needed by the judge in resolving child custody cases. This paper describes the opportunities for implementing decisions immediately as one of the strategies that can be taken by judges in resolving child custody cases in the Religious Court. A decision immediately is a decision that can be immediately executed even if the opposing party submits legal action. Methodologically, this study uses normative legal research so that it applies juridical normative approach. The research was conducted by adapting a literature study combined with interviews with Religious Court judges. The results of the study confirm that a decision immediately is one of the strategies that a judge can take if in a cas it is feared that the losing party will make egative efforts that can harm the winning party. However, the most important consideration for the judge in this matter is for the best interest of the child and the realization of the benefit of society.
Keywords: Child Custody, Problematic, Legal Strategy, Child Protection, Community Welfare
Abstrak: Perkara hadhanah yang diproses di Pengadilan Agama tak jarang menimbulkan problematika tersendiri sehingga dibutuhkan strategi khusus dalam penyelesaiannya. Tulisan ini menguraikan peluang penerapan putusan serta merta sebagai salah satu strategi yang bisa ditempuh dalam penyelesaian perkara hadhanah di Pengadilan Agama. Putusan serta merta adalah putusan yang dapat langsung dieksekusi meskipun pihak lawan melakukan upaya hukum. Secara metodologis, kajian ini masuk dalam ranah penelitian hukum normatif sehingga menerapkan pendekatan yaitu pendekatan normatif yuridis. Penelitian dilakukan dengan mengadaptasi studi kepustakaan dipadukan dengan wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama. Hasil pengkajian menegaskan bahwa putusan serta merta merupakan salah satu strategi yang dapat ditempuh hakim bilamana dikhawatirkan pihak yang kalah akan melakukan upaya-upaya negatif yang dapat merugikan pihak yang menang. Namun pertimbangan yang paling utama bagi hakim dalam masalah ini adalah untuk kepentingan terbaik si anak dan kemaslahatan masyarakat.
Kata Kunci: Putusan Serta Merta, Hak Asuh Anak, Strategi Hukum, Perlindungan Anak, Kemaslahatan Masyarakat
Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 15 No. 1, Juni 2021, 67-82 DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4115

## J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m

## Pendahuluan
Penegakan hukum memiliki posisi strategis dalam perlindungan anak. Namun realitasnya hak- hak anak masih sering diabaikan dalam penegakan hukum. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum misalnya dalam hukum pidana rentan mengalami diskriminasi dari aparat penegak hukum, bahkan kekerasan. Padahal, seyogyanya peradilan sebagai benteng terakhir dalam mendapatkan keadilan, memberikan perlindungan yang optimal kepada setiap warga negara pencari keadilan. Apalagi kepada anak-anak yang telah diatur secara khusus dalam aturan-aturan hukum yang berlaku. Demikian halnya dalam hukum perdata, hak-hak anak sering diabaikan, terutama dalam putusan pengadilan. Dalam kasus perceraian misalnya, putusan hakim kadang-kadang kurang atau bahkan tidak mempertimbangkan hak-hak anak. Terutama dalam perkara hak asuh anak pasca perceraian di pengadilan tak jarang menimbulkan problematika tersendiri yang berpotensi menimpulkan dampak tertentu tidak hanya pada si anak tetapi juga bagi orang tua yang berseteru memperebutkan hak asuh anak.
Studi  tentang  hak-hak  anak  dalam  penegakan  hukum  telah  dilakukan  beberapa  peneliti sebelumnya. Antara lain penelitian Putra mengenai eksistensi lembaga negara dalam perlindungan HAM di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia dilakukan melalui lembaga-lembaga negara antara lain oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Perempuan (Komnas  Perempuan).  Esensi  perlindungan  dan  penegakan  HAM  tersebut  sangat  dipengaruhi kedudukan hakim dalam memutus perkara, sehingga hakim memiliki peran dalam menegakkan independensi dan imparsialitas baik sebagai institusi maupun sebagai individu, selain faktor lainnya seperti adanya hak mendapat bantuan hukum. 1
Khusus dalam pembahasan tentang hak asuh anak pasca perceraian, terdapat beberapa studi, antara lain studi yang melihat pada berapa negara saat ini terdapat kecenderungan putusan pengadilan yang menetapkan hak asuh bersama bagi orang tua pasca perceraian. Keputusan tersebut mencerminkan adanya kesetaraan di antara orang tua. Keputusan hakim yang memberikan dukungan anak yang substansial dalam konteks hak asuh bersama secara efektif menjembatani konsep keadilan (tunjangan anak) dan perawatan (waktu) dengan cara yang menempatkan kepentingan terbaik anak di garis depan. 2 . Kepentingan terbaik bagi anak selalu menjadi hal prinsipil dalam putusan pengadilan ketika diperhadapkan pada berbagai kondisi. 3 . Dalam beberapa kasus, keputusan pengadilan dalam memberikan hak pengasuhan juga didasarkan pada orang tua mana yang dominan dalam pengasuhan sebelum perceraian 4 . Sementara itu, di Amerika, skor IQ orang tua sering dijadikan pertimbangan oleh pengadilan, sementara para penulis merekomendasikan penilaian yang lebih komprehensif meliputi berbagai variabel kontekstual yang lebih luas yang dapat berdampak pada kemampuan pengasuhan anak. 5
1 Muhammad Amin Putra, “Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” Fiat Justisia , Vol. 9, No. 3, 2016, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600.
2 Denise L. Whitehead, “Divorcing Parenting from Child Support: Justice and Care in the Discourse of the Rights and Responsibilities of Shared Custody,” Fathering: A Journal of Theory, Research, and Practice about Men as Fathers , Vol. 8, No. 2, 2010, 147-162, https://doi.org/10.3149/fth.1802.147.this paper argues that a 2005 Supreme Court of Canada decision awarding substantial child support in the context of shared custody effectively bridges the concepts of justice (child support
3 Harris Allen, “Unpacking Court Divorce Decrees, Children’s Outcomes, and Three Unconfounded Determinants: An Evidence- Based Look,” Journal of Divorce and Remarriage , Vol. 55, No. 3, 2014, 179-205, https://doi.org/10.1080/10502556.2014.887376.
4 Sanford L. Braver et al., “Lay Judgments About Child Custody After Divorce,” Psychology, Public Policy, and Law , Vol. 17, No. 2, 2011, 212-240, https://doi.org/10.1037/a0023194.
5 Ella Callow, Munazza Tahir, and Maurice Feldman, “Judicial Reliance on Parental IQ in Appellate-Level Child Welfare Cases
Berbagai referensi tampaknya fokus pada pertimbangan hakim dalam putusan pemberian hak asuh anak dan keharusan independensi bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah sifat putusan yang dijatuhkan hakim terkait hak asuh anak tersebut. Olehnya itu, tulisan ini akan spesifik pada pembahasan mengenai strategi yang dapat diterapkan hakim dalam memberikan perlindungan bagi anak melalui putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, atau dikenal dengan istilah putusan serta merta.
Putusan serta merta merupakan salah satu jenis putusan yang menyimpang dari ketentuan umum hukum acara yang menegaskan bahwa putusan dapat dieksekusi jika telah berkekuatan hukum tetap. Namun putusan serta merta memiliki landasan yuridis dalam hukum acara meskipun dibatasi pada perkara tertentu. Kajian ini akan fokus pada putusan serta merta dalam perkara pemeliharaan anak (hadhanah) di Pengadilan Agama. Kajian ini akan spesifik menelaah peluang bagi hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta ketika berhadapan dengan perkara hak asuh anak didasarkan pada analisis asas perlindungan anak serta asas kemaslahatan hukum Islam.
Tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi: bagaimana pengaturan putusan serta merta di Peradilan di Indonesia selama ini dan bagaimana peluang penerapan putusan serta merta dalam perkara hadhanah di Pengadilan Agama ditinjau dari perspektif perlindungan anak dan prinsip kemaslahatan hukum Islam. Kajian ini merupakan kajian hukum Islam yang bersifat pengembangan. Dalam lapangan penelitian hukum Islam, kajian ini masuk dalam ranah penelitian hukum normatif empiris sehingga menerapkan dua pendekatan yaitu pendekatan normatif yuridis dan pendekatan sosiologis yuridis. Penelitian dilakukan dengan mengadaptasi studi kepustakaan dipadukan dengan wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama. Telaah normatif mengacu pada norma perundang- undangan dan norma hukum Islam. Norma perundang-undangan yang menjadi acuan dalam kajian ini adalah norma-norma hukum yang mengatur tentang perlindungan anak dan putusan serta merta. Sedangkan norma hukum Islam khususnya mengenai tujuan dan asas-asas hukum Islam.
Pengumpulan data kepustakaan dilakukan secara bertahap berdasarkan kerangka konsep yang telah disusun terlebih dahulu. Sumber kajian Pustaka dipetik dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang  terkait  dan  juga  teks-teks  berupa  perundang-undangan  maupun  sumber-sumber  hukum Islam dalam hal ini nas Al-Qur’an maupun sunnah serta pendapat fuqaha. Sedangkan data lapangan diambil dari metode wawancara terhadap hakim. Akibat penelitian dilakukan pada masa pandemic covid-19,  dalam  rangka  mengikuti  himbauan  pemerintah  untuk  mencegah  penyebaran  penyakit covid-19, wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara online, baik melalui telepon maupun melalui Whats App.

## Perlindungan Anak perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
Anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak didefenisikan sebagai berikut: “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 6 Berdasarkan pasal tersebut, batasan kategori anak adalah mereka yang belum berumur 18 tahun, termasuk yang belum lahir. Semua yang belum berumur 18 tahun masih dikategorikan sebagai anak
Involving Parents with Intellectual and Developmental Disabilities,” in Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities , Vol. 30, No. 3, 2017, 553-562, https://doi.org/10.1111/jar.12296.
6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m karena secara fisik, emosional dan juga sosial belum matang, dalam hal ini masih bergantung atau setidaknya masih membutuhkan bimbingan dari orang-orang di sekitarnya. Hal inilah yang mendasari mengapa anak harus diberikan perlindungan dan perlindungan tersebut menjadi kewajiban dari negara, orang tua dan masyarakat secara luas.
Sedangkan  Perlindungan  anak  menurut  Undang-undang  Perlindungan  Anak  didefenisikan sebagai berikut:
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 7
Pasal ini tidak hanya mendefenisikan apa itu perlindungan anak tetapi juga sekaligus menjelaskan tujuan perlindungan anak. Dalam pasal di atas ditegaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Hal tersebut penting karena terkait dengan tumbuh kembang seorang anak. Lebih jelasnya tujuan perlindungan anak ditegaskan secara spesifik dalam pasal berikutnya yaitu Pasal 3 sebagai berikut:
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak -hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkwalitas, berakhlak mulia dan sejahtera. 8
Berdasarkan pasal di atas, perlindungan anak bukan hanya untuk melindungi si anak yang bersangkutan tetapi perlindungan anak terkait dengan tujuan yang lebih besar yaitu perlindungan terhadap masa depan bangsa dengan terbentuknya anak-anak yang berkwalitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Anak-anak perlu dipersiapkan dengan baik karena merekalah yang akan menjadi generasi penerus kepemimpinan bangsa ke depan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa perlindungan tersebut harus diberikan secara maksimal dan ini tentunya terkait dengan peran orang tua, negara dan masyarakat.
Pasal  20  Undang-undang  Perlindungan  Anak  menegaskan  bahwa  “Negara,  pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan  anak”. 9 Pasal ini menegaskan bahwa perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama bagi semua elemen masyarakat, baik pemerintah, keluarga, orang tua maupun masyarakat secara keseluruhan karena masa depan anak adalah masa depan negara. Dalam hal ini dibutuhkan sinergitas dalam upaya-upaya perlindungan anak dari segenap elemen masyarakat.
Perlindungan anak penting memerhatikan asas-asas perlindungan anak. Asas-asas perlindungan anak ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Anak yang berbunyi:
Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  serta  prinsip-prinsip  dasar  Konvensi  Hak-hak Anak meliputi:
a.  Non diskriminasi
b.  Kepentingan yang terbaik bagi anak
7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
c.  Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d.  Penghargaan terhadap pendapat anak. 10
Asas-asas  di  atas  tentunya  harus  menjadi  pegangan  bagi  semua  elemen  yang  terlibat  dalam perlindungan  anak,  termasuk  hakim  di  pengadilan  yang  memutus  perkara-perkara  menyangkut hak anak. Dalam perkara hak asuh anak misalnya, hakim dalam memutuskan siapa yang berhak mengasuh seorang anak pasca perceraian harus didasarkan pada pertimbangan kepentingan terbaik bagi si anak. Dalam hal ini, tidak semata-mata mengacu pada aturan hukum yang berlaku tetapi harus menggali secara mendalam kasusnya sebelum mengeluarkan putusan terbaiknya.
Demikian penegasan perlindungan anak dalam Undang-undang. Selain dalam Undang-undang, perlindungan anak juga menjadi perhatian tersendiri dalam hukum Islam. Bahkan, boleh dikata perlindungan anak dalam Islam jauh lebih mendalam dan komprehensif. Dalam Islam, mulai dari seorang anak belum lahir hingga ia dewasa, diatur sedemikian rupa. Mulai dari proses memilih pasangan, Islam mengarahkan untuk memilih pasangan yang beriman dan bertakwa dan juga subur supaya kelak bisa melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Setalah menikah pun, diatur tata cara dalam berhubungan suami istri sebagai upaya untuk melahirkan anak yang saleh. Setelah anak dalam kandungan, juga diarahkan untuk banyak berdoa dan memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Qur’an. Setelah lahir, di telinga si anak dikumandangkan azan dan iqamat supaya saat anak lahir ke dunia, kalimat pertama yang pertama didengarnya adalah kalimat-kalimat nama Allah Swt. Islam juga memerintahkan agar memberikan nama yang baik bagi si anak dan dirayakan melalui aqiqah. Demikian seterusnya diatur dalam Islam, terutama juga tentang tata cara mendidik anak dan mendampinginya hingga ia dewasa kelak agar ia menjadi generasi yang berkwalitas, beriman dan bertakwa, menghormati sesama serta berbakti kepada bangsa dan negara.
Selain yang dipaparkan di atas, perlindungan anak juga dapat ditelaah secara filosofis dalam hukum Islam yang dikenal dengan kajian filsafat hukum Islam. Secara umum, Islam menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama dalam penetapan hukum-hukumnya. Kemaslahatan masyarakat dalam hal ini meliputi segenap lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sedangkan secara khusus, Islam menempatkan anak sebagai salah satu unsur yang harus dilindungi dalam maqasid al- syariah yang dikenal dengan daruriyat al-khamsah . Melalui daruriyat al-khamsah ini, Islam menempatkan 5 hal pokok yang harus dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Keseluruhan syariat Islam diarahkan pada pemeliharaan ke lima unsur tersebut. Jadi sangat jelas bahwa anak dalam Islam memiliki posisi yang sangat penting karena termasuk salah satu dari 5 hal penting yang harus dijaga melalui penetapan hukum-hukum syariat.
Selain itu, secara historis, Islam juga tampil sebagai agama yang sangat menekankan perlindungan terhadap anak karena pada saat Islam belum turun, di jazirah Arab Ketika itu tengah marak praktek- praktek yang memperlakukan perempuan dan anak secara buruk atau zalim. Harkat dan martabat mereka berada pada titik derajat terendah. Apalagi anak perempuan, mereka tidak mendapatkan hak-hak yang memadai. Bahkan karena dinilai sebagai suatu aib, mereka sampai dikubur hidup- hidup. Praktek-praktek kejahiliyahan tersebut ditentang oleh Islam yang menempatkan manusia dalam derajat yang sama, tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan.
10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
Islam secara tegas mengutuk praktek-praktek yang merendahkan martabat kemanusiaan dan menegaskan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah Swt, ukuran kemuliaan di Sisi Allah hanya ditentukan oleh derajat ketakwaan seseorang. Penegasan tersebut terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujurat (49) ayat 13:
ٌ ي�ِلَع َ َّلهلٱ  َّنِإ  ۚۡ ُكٰىَقۡت َ أ ِ َّلهلٱ  َدن ِع  ۡ ُك َمَر ۡك َ أ  َّنِإ ْۚ آوُفَرا َعَتِل  َلِئٓاَبَق َو  ٗج�و ُع ُش  ۡ ُكَٰنۡل َع َجَو  ٰ َث�ن ُ أَو  ٖرَك َذ نِّم ُكمَٰنۡقَل َخ  َّن�ِإ  ُساَّنلٱ اَُّي�َأَٰٓي� ٞ ي� ِب َخ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.
Pembahasan tentang perlindungan anak dalam hukum Islam terkait erat dengan eksistensi institusi keluarga. Dalam Islam, ditekankan peran dan tanggung jawab keluarga untuk membesarkan anak-anak secara positif. Struktur keluarga sangat menetukan dalam pengasuhan dan perkembangan anak.  Bahwasanya sikap positif maupun negatif anak-anak bergantung pada sifat lingkungan tempat mereka tinggal. 11 Islam menempatkan hak-hak anak sebagai kewajiban orang tua dan sebaliknya. Islam dengan tegas mendefinisikan hak-hak orang tua yang juga berarti menjadi tugas anak dan sebaliknya kewajiban orang tua yang berarti merupakan hak-hak anak. 12
Hasil penelitian Nurjanah menemukan bahwa Islam memiliki perspektif yang lebih luas dalam hal perlindungan anak. Hal ini dapat digali dari ajaran-ajaran Islam baik yang terdapat dalam Al- Qur’an maupun Sunah serta pendapat ulama. Islam memberikan perhatian terhadap anak sejak dari kandungan hingga mereka dewasa. Jauh sebelumnya Islam telah menekankan pelarangan aborsi dan membolehkan bagi wanita hamil untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap janin yang terdapat dalam kandungan. Selain itu, Islam juga memberikan hak-hak kepada anak seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki nama baik dan hak untuk disusui selama 2 tahun. 13
Demikian gambaran perlindungan anak dalam Islam secara umum. Intinya, perlindungan terhadap anak berada dalam lingkup kerangka perlindungan terhadap manusia dan kemanusiaan, bahkan perlindungan segenap makhluk dan alam semesta, sebagaimana misi Islam sebagai rahmatan lilalamiin. Dapat ditegaskan bahwa perlindungan anak dalam Islam memiliki pondasi yang kokoh dan dasar yang kuat karena sejalan dengan tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan ke segenap penjuru alam semesta.
Sedangkan perlindungan anak dalam Islam pasca perceraian, dikenal dengan konsep hadhanah. Hadhanah mendapat pengaturan tersendiri dalam hukum Islam karena dianggap cukup penting dan kadang-kadang menimbulkan konflik pasca perceraian, sebagaimana akan diuraikan pada sub pembahasan berikutnya. Menurut fikih, jika terjadi perceraian dan si anak masih kecil maka ibu
11 Zulfa Ahmad, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam,” Islamica: Jurnal Studi Keislaman , Vol. 4, No. 1, 2009, https://doi. org/10.15642/islamica.2009.4.1.143-153.
12 Masumeh Saeidi et al., “Rights of Children and Parents in Holy Quran,” International Journal of Pediatrics , Vol. 2, No. 3-2, 2014, https://doi.org/10.22038/ijp.2014.3462.
13 Siti  Nurjanah,  “Keberpihakan  Hukum  Islam  Terhadap  Perlindungan  Anak,” Al-’Adalah , Vol. 14, No. 2, 2017, https://doi. org/10.24042/adalah.v14i2.2905.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
lebih berhak untuk mengasuh anaknya daripada ayahnya, selama tidak ada halangan atau anak memiliki sifat yang mengharuskan untuk memilih antara ibu atau ayah. 14 Hal ini didasarkan pada Hadis Rasulullah Saw yang berbunyi :
يحكنت لم ام هب قحا تنا لمسو هيلع الله لىص الله لوسر اله لاقف… “…Rasulullah berkata kepadanya: Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.”

## (Abu Daud, Hadis Nomor 1938)
Latar hadis ini bercerita tentang seorang wanita atau Ibu yang mendatangi Rasululah Saw dan mengadukan nasibnya bahwa selama ini ia telah mengandung anaknya, menyusuinya dan melindunginya, namun ia hendak diceraikan oleh suaminya dan akan mengambil anaknya. Rasulullah menanggapi bahwa si Ibu lebih berhak atas anaknya selama dia belum menikah. Dasar ini pulalah yang membentuk pengaturan hukum hak asuh anak dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum terapan Pengadilan Agama sebagaimana akan diuraikan dalam sub pembahasan berikutnya.

## Problematika Penyelesaian Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama
Salah satu masalah yang biasa muncul pasca perceraian adalah mengenai hak asuh anak, terutama terkait dengan siapa yang punya hak asuh atau anak harus ikut siapa setelah perceraian kedua orang tuanya. Masalah ini kadang menjadi konflik tersendiri bahkan membuat sebuah perceraian menjadi semakin runyam dan hubungan mantan suami istri beserta keluarganya menjadi semakin buruk karena diperparah dengan masalah hak pengasuhan anak yang mengiringi kasus perceraian mereka.
Beberapa hasil penelitian menunjukkan aneka problematika dalam penyelesaian perkara hadhanah  yang  mengiringi  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama.  Problematika-problematika tersebut antara lain penelitian Khairuddin 15 yang menyorot pertimbangan hakim dalam putusan nafkah pasca perceraian, termasuk di dalamnya nafkah hadhanah. Bahwasanya hakim kadang-kadang memutus nafkah hadhanah di luar batas kemampuan suami. Sedangkan penelitian Ihwanuddin menyorot banyaknya pihak suami yang tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela dalam hal pembayaran nafkah pasca perceraian yang di dalamnya termasuk nafkah hadhanah sebagaimana telah diputuskan hakim. 16 Demikian juga dalam proses eksekusi hadhanah, terdapat kendala-kendala tertentu, sebagaimana penelitian Efendi 17 . Dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah dalam kasus hadhanah antara lain terkait dengan proses penetapannya oleh hakim hingga proses eksekusinya yang biasanya diperhadapkan pada kendala-kendala tertentu.
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  sebenarnya  telah  mengatur  soal  pemeliharaan  anak  tersebut pasca perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 105 sebagai berikut:
14 al-Syaikh Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah , III (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2009).
15 Khairuddin Khairuddin, Badri Badri, and Nurul Auliyana, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh),” El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga , Vol. 3, No. 2, 2020, https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7700.
16 Nandang Ihwanudin, “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama,” Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan , Vol. 10, No. 1, 2016, https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146.
17 Zulfan  Efendi,  “Pelaksanaan  Eksekusi  Hak  Asuh  Anak  (Hadhanah)  Terhadap  Isteri  Yang  Murtad  Dalam  Perkara  Nomor: 398/P.Dt.G/2013/PA.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru),” Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum , Vol. 2, No. 1, 2020, https://doi. org/10.35961/teraju.v2i01.62.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
Dalam hal terjadinya perceraian:
a.  Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya b.  Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
c.  Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya 18
Pengaturan KHI tersebut merupakan pengaturan yang bersifat umum sehingga tidak berlaku mutlak dalam penerapannya. Artinya, hakim bisa saja memberikan putusan yang berbeda, misalnya anak yang belum berumur 12 tahun yang semestinya menurut aturan diasuh oleh ibunya namun karena pertimbangan tertentu untuk kemaslahatan si anak, hak asuh diberikan kepada ayah. Pertimbangan tersebut misalnya terkait dengan aktivitas seorang ibu yang mungkin lebih padat daripada ayah sehingga dikhawatirkan tidak punya waktu yang cukup untuk mengasuh dan mendidik anaknya secara layak, bisa juga karena ibu dianggap memiliki cacat secara moral sehingga dikhawatirkan akan berdampak negatif kepada perkembangan si anak.
Meski demikian, secara umum, dalam penyelesaian kasus hadhanah di pengadilan dalam putusannya hak hadhanah dominan diberikan hakim kepada ibu, dalam hal si anak belum berumur 12 tahun, sebagaimana diatur undang-undang. Hal ini terkait juga dengan pendapat para ahli hukum Islam bahwa perempuan atau ibu lebih berhak untuk melakukan hadhanah karena karakter maupun usia anak. 19
Namun di lapangan, tidak semua perkara hadhanah bisa diselesiakan dengan baik. Beberapa penelitian sebelumnya mengungkap berbagai problematika dalam penyelesaian perkara hak asuh anak, antara lain bahwa perkara hadhanah banyak yang tidak dapat dieksekusi. 20 . Kemenangan atas putusan hak asuh anak di pengadilan kadang-kadang hanya menjadi formalitas di atas kertas dan putusannya tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi jika tidak ada kemauan dari pihak-pihak yang terlibat. Ironisnya lagi, kadang-kadang hal tersebut juga disebabkan oleh kualitas putusan  dan aturan main yang tidak memadai. 21
Salah satu contoh terkait hal di atas adalah bisa jadi putusan hakim tidak tegas, sementara salah satu syarat putusan yang bisa dieksekusi adalah putusan yang bersifat condemnatoir , yakni putusan yang isinya menyatakan keharusan untuk melakukan sebuah perbuatan seperti menyerahkan, mengosongkan, membagi, dan lain-lain. Jika putusan tidak bersifat demikian tetapi hanya bersifat
18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Inpres Nomor 1 Tahun 1991.
19 Aris Aris and Fikri Fikri, “Hak Perempuan dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian,” Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan , Vol. 10, No. 1, 2017, https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v10i1.449.
20 Arne Huzaimah, “Problematika Penyelesaian Perkara Hadhanah,” Nurani: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat , Vol. 13, No. 1, 2013, https://doi.org/10.19109/nurani.v13i1.114.
21 Farida  Prihatini  et  al.,  “The  Problem  Of  The  Execution  Of  Child  Custody  (Ḥaḍānah) Decision  By  The  Religious  Courts  In Indonesia,” Jurnal Syariah , Vol. 27, No. 2, 2019, 301-320.the victory over child custody decision issued by the Court sometimes only the formality on the paper. Sometimes, the implementation of the court decision is hindered if there is no willingness from the involved parties. This research uses normative legal research method with conceptual approach and field research. This research found that the implementation of child custody decision is prevented by the quality of verdict, inadequate rule of”,”author”:[{“dropping-particle”:””,”family”:”Farida Prihatini”,”given”:””,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false ,”suffix”:””},{“dropping-particle”:””,”family”:”Abdul  Karim”,”given”:””,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”su ffix”:””},{“dropping-particle”:””,”family”:”Delila  Stefanya”,”given”:””,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffi x”:””},{“dropping-particle”:””,”family”:”Ali  Sumihar”,”given”:””,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:”” }],”container-title”:”Jurnal Syariah”,”id”:”ITEM-1”,”issued”:{“date-parts”:[[“2019”]]},”title”:”The Problem Of The Execution Of Child Custody (Ḥaḍānah
deklaratif atau konstitutif, hanya menegaskan sebuah hak, tidak bisa diekseksusi menurut ketentuan hukum acara yang berlaku.
Upaya lain yang juga dapat dilakukan adalah melalui pendekatan mediasi. Mediasi telah dipraktekkan  dalam  penyelesaian  kasus-kasus  tertentu  khususnya  yang  terkait  dengan  masalah- masalah  keperdataan,  tertutama  dalam  kasus-kasus  pembagian  harta,  sehingga  sangat  pas  jika diterapkan dalam penyelesaian kasus hadhanah. Di samping dinilai efektif dalam menyelesaikan perselisihan, mediasi juga dapat menjadi solusi dalam menghadapi banyaknya tunggakan-tunggakan kasus di pengadilan. 22 Hal senada ditawarkan dalam hasil kajian Jauhari 23 tentang penerapan Teori Tahkim dalam penyelesaian sengketa hadhanah di luar pengadilan.
Pendekatan mediasi tampak sangat relevan untuk ditekankan dalam penyelesaian  kasus hadhanah karena masalah hadhanah merupakan bagian dari perselisihan dalam lingkup hukum keluarga sehingga dapat didekati secara kekeluargaan. Apalagi dalam masalah hadhanah yang selalu diutamakan adalah prinsip kepentingan terbaik anak. Orang tua mana pun, meskipun dalam kondisi sudah bercerai, pasti tetap memiliki rasa cinta dan sayang kepada anak-anaknya sehingga pertimbangan terbaik untuk kebaikan dan jaminan masa depan sang anak harus dipikirkan secara matang dan diputuskan secara baik-baik, ketimbang mengedepankan ego masing-masing. Hal ini sesuai dengan salah satu asas perlindungan anak yaitu asas kepentingan terbaik bagi si anak.
Selain pendekatan mediasi, menanggapi banyaknya putusan hadhanah yang tidak dapat dijalankan, menurut Abdul Manan, salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah penerapan lembaga dwangsom . Menurut Manan, dwangsom sangat tepat diletakkan dalam putusan hadhanah sebagai salah satu strategi yang dapat mencegah putusan hadhanah menjadi hampa atau ilusoir. 24 . 25 Uang dwangsom atau uang paksa merupakan sejumlah uang yang dibebankan kepada seseorang berdasarkan putusan hakim bilamana seseorang tidak mematuhi hukuman pokok yang dijatuhkan. Istilah ini sendiri sudah lebih dahulu dikenal dalam hukum acara PTUN, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:
Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa/dan atau sanksi administratif. 26
Institusi uang paksa ini dapat saja diterapkan dalam putusan hak hadhanah bilamana ada pihak yang tidak mematuhi putusan perkara hadhanah. Namun di lain sisi, masalah pemeliharaan anak tidak bisa dinilai dengan materi, sehingga hal-hal lain tetap harus dipikirkan dengan tetap berpegang pada prinsip untuk kepentingan terbaik bagi si anak. Olehnya itu, tetap dibutuhkan pengkajian yang lebih mendalam mengenai hal ini, termasuk kemungkinan menjatuhkan putusan serta merta dalam perkara hak asuh anak.
22 Nadia Murshida Abd Azzis and Alias Azhar, “Pendekatan Mediasi Dalam Tuntutan Hadanah: Kajian Di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang,” International Journal of Law, Government and Communication , Vol. 3, No. 8, 2018, 36-46.
23 Imam Jauhari, “Penetapan Teori Tahkim Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam,” Asy-Syir’ah , Vol. 45, No. 2, 2011.
24 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
25 26 Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m

## Putusan Serta Merta dalam Sistem Peradilan di Indonesia
Putusan serta merta adalah putusan yang dijatuhkan hakim dan putusan tersebut dapat langsung dijalankan atau dieksekusi meskipun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. 27 . Intinya adalah putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi. 28 . Putusan serta merta tersebut tampaknya menyimpang dari ketentuan hukum acara perdata secara umum yang mengatur bahwa suatu putusan baru dapat dijalankan jika telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, putusan serta merta merupakan kekhususan dalam hukum acara.
Putusan serta merta diatur dalam Pasal 180 (1) HIR/Pasal 191(1) R.Bg/Pasal 54 dan 55 Rv. Pasal 180 HIR menegaskan:
(1)  Biarpun  orang  membantah  keputusan  hakim  atau  meminta  banding,  pengadilan  boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan yang apsti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit.
(2)  Akan  tetapi  hal  menjalankan  keputusan  hakim  itu  lebih  dulu,  sekali-kali  tidak  boleh diperluas menjadi penyanderaan. (Pasal 180, HIR)
Demikian pengaturan tentang putusan serta merta dalam HIR. Dalam hal ini, putusan serta merta diakomodir dalam HIR. Sementara HIR hingga saat ini menjadi sumber hukum formil yang juga berlaku di Pengadilan Agama karena sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Peradilan Agama bahwa hukum acara yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan  Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang ditetapkan secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama.
Khusus di Pengadilan Agama, wewenang menjatuhkan putusan serta merta hanya pada Pengadilan Agama (pengadilan tingkat pertama). Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama (pengadilan tingkat banding) tidak berwenang menjatuhkan putusan serta merta. Untuk menjatuhkan putusan serta  merta  tersebut  terdapat  pembatasan-pembatasan,  yakni  hanya  dapat  dijatuhkan  jika  telah dipertimbangkan alasan-alasannya secara seksama sesuai ketentuan yang ada, yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku. 29
Untuk pelaksanaan eksekusi putusan serta merta, Ketua Pengadilan Agama wajib memperhatikan Surat Edaran MA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil dan SEMA No. 4 Tahun 2001 yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan putusan serta merta harus disertai Penetapan yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Jika putusan serta merta telah dieksekusi, kemudian putusan Pengadilan Agama dibatalkan di tingkat
27 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , cet. 14 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
28 Rum Nessa, Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama (Yogyakarta: UII Press, 2016).
29 Nessa.
kasasi dan Pengadilan Agama, maka harus dilakukan pemulihan dalam keadaan semula. Jika objek eksekusi masih utuh, harus diserahkan kembali pada termohon eksekusi secara langsung. Tapi kalau sudah dipindahtangankan ke pihak ketiga, maka pemulihan dilakukan dengan cara mengajukan gugatan.
Secara lebih rinci, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta ( Uitvoerbaar  Bij Vooraad ) dan Provisionil sebagai berikut:
Hakim tidak boleh menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut: 30 a.  Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan ( handschrift ) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
b.  Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
c.  Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikat baik;
d.  Pokok  gugatan  mengenai  tuntutan  pembagian  harta  perkawinan  (gono-gini)  setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
e.  Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;
f.  Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht. 31
Setelah Putusan Serta Merta diajukan oleh Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Agama, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama. Apabila Pengugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tesebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.  Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membantalkan putusan Pengadilan Tingakat Pertama. 32
Sedangkan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta ( Uitvoerbaar  Bij Voorraad ) dan Provisionil mengatur putusan serta merta sebagai berikut:
Majelis Hakim yang memutus perkara Serta Merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh- sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil terutama yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  Putusan  Serta  Merta  (Uitvoerbaar  Bij  Voorraad)  dan Provisionil tersebut.
30 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA)  No. Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta ( Uitvoerbaar Bij Vooraad ) dan Provisionil.
31 SEMA  No. Nomor 3 Tahun 2000.
32 SEMA  No. Nomor 3 Tahun 2000.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan  putusan  Pengadilan  Tingkat  Pertama”.  Tanpa  jaminan  tersebut,  tidak  boleh  ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut apabila majelis akan mengabulkan permohonan putusan serta merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan. 33
Berdasarkan kedua SEMA di atas, tampak bahwa Putusan Serta Merta dapat dijatuhkan namun secara extra hati-hati dan hanya dapat dijatuhkan dalam kondisi-kondisi tertentu dan juga dalam kasus-kasus tertentu serta dengan syarat-syarat tertentu, khususnya kewajiban pembayaran uang jaminan senilai dengan harga barang yang diperkarakan. Uang jaminan bertujuan untuk langkah antisipasi yakni sebagai jaminan bilamana dalam putusan tersebut ada pihak-pihak yang dirugikan terutama pihak lawan yang berbalik memenangkan perkara dalam upaya hukum yang diajukannya.

## Peluang  Penerapan  Putusan  Serta  Merta  dalam  Perkara  Hadhanah  perspektif Perlindungan Anak
Pada pembahasan di atas telah diuraikan mengenai putusan serta merta beserta tata cara pelaksanaannya. Pertanyaannya sekarang, apakah putusan serta merta tersebut dapat diterapkan dalam perkara mengenai pemeliharaan anak? Dalam perkara hadhanah, putusan serta merta dapat menjadi solusi untuk mengamankan putusan pengadilan yang telah keluar, meskipun kemudian dilakukan upaya hukum oleh pihak lawan. Putusan serta merta pada perkara hadhanah dapat diterapkan dalam rangka mencegah hal-hal yang tidak diinginkan selama proses masih berlanjut dalam upaya hukum, misalnya dikhawatirkan pihak suami/istri yang kalah akan memanfaatkan masa eksekusi yang tertunda akibat adanya pihak upaya hukum yang diajukannya untuk membatalkan putusan tersebut. Misalnya saja anak tersebut akan di bawa ke luar daerah, disembunyikan atau hal- hal yang lain yang tidak dikehendaki.
Pertanyaannya, dapatkah putuan serta merta tersebut dilaksanakan dalam perkara hadhanah, sementara dalam SEMA tidak disebutkan sebagai salah satu jenis perkara yang dapat menerapkan putusan serta merta? Sebagaimana termaktub dalam SEMA Nomor 3 di atas bahwa putusan serta merta  diterapkan  dalam  perkara-perkara  hutang-piutang  yang  jumlahnya  sudah  pasti  dan  tidak dibantah, gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau penyewa yang tidak beritikat baik dan juga pokok gugatan  mengenai  tuntutan  pembagian  harta  perkawinan  (gono-gini).  Dari  sini  tampak  bahwa putusan serta merta lebih banyak ditekankan dalam perkara tentang harta. Sekarang, bagaimana jika akan diterapkan dalam perkara tentang hak pemeliharaan anak yang bukan mengenai harta secara materi, tetapi lebih kepada kekayaan batiniah apakah hal tersebut memungkinkan atau cukup berdasar?
Penulis berusaha menelusuri putusan hakim dan belum menemukan putusan yang menerapkan putusan serta merta dalam putusannya. Namun di lain sisi, hakim yang diwawancarai menyatakan bahwa  hal  tersebut  boleh-boleh  saja  diterapkan  sebagaimana  Menurut  hakim Iskandar sebagai berikut:
33 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
Terkait putusan serta merta terdapat dua pendapat, pertama, bisa dilakukan eksekusinya meski masih dalam upaya hukum. Kedua, eksekusi belum dapat dilakukan sebelum perkara pokoknya berkekuatan hukum tetap. Menurut saya pribadi, jika perkara pokoknya masih dalam upaya hukum, namun jika bukan karena biaya anak yang menjadi alasan bandingnya serta pihak yang menanggung tanggungan eksekusi tersebut tidak dalam kepailitan, eksekusi tentang anak dapat dilaksanakan. Hal ini tergantung pada pertimbangan hakim yang menangani perkara tersebut. Jadi intinya, bisa diajukan saja dulu, nanti hakimnya yang menilai layak tidaknya untuk dieksekusi terlebih dahulu ataukah harus menunggu selesainya putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. (Iskandar, Hakim Pengadilan Agama Muaradua Sumatera Selatan. Wawancara Online Tgl 25 Mei 2020).
Poin yang dapat ditangkap dari penjelasan seorang hakim tersebut di atas adalah bahwa putusan serta merta terbuka peluangnya untuk diajukan, termasuk dalam perkara hak asuh anak. Adapun nanti akan dipenuhi atau tidak, tergantung dari pertimbangan hakim dan pertimbangan hakim tentunya akan merujuk pada urgensinya, apakah memang dalam kasus yang dihadapinya cukup memungkinkan untuk diterapkan putusan serta merta karena demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, adanya kekhawatiran si anak akan dibawa lari ke luar kota atau ke luar negeri sehingga menyulitkan untuk dieksekusi kelak jika sudah keluar putusan dari pengadilan yang lebih tinggi yang mengukuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Jika terjadi seperti ini tentunya akan merugikan pihak yang menang.
Intinya terletak pada pertimbangan hakim dalam menggali sebuah perkara yang diperhadapkan kepadanya,  mengingat  posisi  hakim  sebagai  figur  sentral  sekaligus  penentu  dalam  penyelesaian sebuah perkara. Hakim dituntut untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan tetap merujuk pada aturan hukum yang berlaku dan tentunya asas kepastian hukum harus dipersandingkan dengan asas keadilan dan kemanfaatan. Undang-undang juga telah memberikan kewenangan kepada hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5: “Hakim dan Hakim Konstitusi, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” 34 Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk menggali secara mendalam sebuah putusan, termasuk dalam putusan hak asuh anak. Kaitannya dengan perlindungan hak-hak anak, hakim tentunya harus merujuk pula pada asas-asas perlindungan anak sebagaimana  termaktub  dalam  Undang-undang  Perlindungan  Anak  bahwa  putusan  apapun  yang dijatuhkan harus didasarkan pada asas perlindungan kepentingan terbaik bagi si anak, termasuk dalam hal ini akan mengabulkan putusan serta merta bilamana dimohonkan.
Hakim  harus  benar-benar  meninjaunya  secara  cermat  dari  sisi  kepentingan  terbaik  si  anak, antara  lain  pertimbangan  pemenuhan  hak-hak  anak  berdasarkan  kondisi  si  anak  dan  tingkat kebutuhannya. Intinya bagaimana putusan hakim dapat mendukung pemenuhan perlindungan yang bisa menjamin tumbuh kembang anak secara optimal serta memungkinkan untuk menggali potensi- potensi yang dimiliki si anak.
Sebaliknya,  hakim  juga  harus  memertimbangkan  kemungkinan-kemungkinan  bilamana misalnya tidak mengabulkan putusan serta merta yang diajukan. Ketika misalnya si anak dibawa lari, tumbuh kembangnya tidak akan optimal, pendidikannya akan terbengkalai, kondisi kejiwaan anak tidak akan stabil dan hari-harinya lebih banyak dihabiskan di tempat persembunyian yang tentunya akan menghambat anak dalam beraktivitas dan bersosialisasi. Si anak juga akan kesulitan bertemu
34 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
dengan salah satu orang tuanya dan saudara-saudaranya serta keluarganya yang lain sehingga akan si anak cenderung akan kekurangan kasih saying dari orang-orang terdekatnya.
Jika dikaitkan dengan hukum Islam, hal ini berkaitan dengan pentingnya pemeliharaan keturunan sebagai salah satu tujuan hukum Islam dan juga perlunya mencegah kemudharatan daripada meraih kemaslahatan. Jadi, jika memang dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan bilamana tidak dijatuhkan putusan serta merta, baik kemudharatan berupa kerugian bagi pihak yang menang maupun kemudharatan terhadap anak akibat terbengkalainya hak-haknya sehingga akan memengaruhi tumbuh kembangnya, maka hakim sudah seharusnya menjatuhkan putusan serta  merta.  Tentunya  dengan  melalui  persyaratan  berupa  pembayaran  uang  jaminan  dan  lain- lain sebagaimana diatur dalam Perma yang mengatur hal tersebut. Tak kalah pentingnya adalah pertimbangan kemaslahatan masyarakat luas yang harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan secara individu. Bahwa putusan yang dijatuhkan akan berefek lebih jauh pada stabilitas masyarakat secara umum dan mencegah terjadinya instabilitas dalam masyarakat. Bilamana telah berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, insya Allah seorang hakim akan memberikan putusan terbaiknya.

## Penutup
Menghadapi problematika penyelesaian perkara hak asuh anak khususnya di Pengadilan Agama yang tak jarang menimbulkan konflik, dapat ditempuh berbagai strategi, antara lain melalui upaya mediasi, lembaga dwangsom dan juga penjatuhan putusan serta merta oleh hakim. Putusan serta merta dapat dijatuhkan dalam rangka mencegah upaya-upaya yang tidak diinginkan dari pihak yang kalah yang memanfaatkan jeda waktu eksekusi putusan karena adanya upaya hukum. Meskipun putusan serta merta cukup memungkinkan untuk dilakukan, namun tentunya harus secara ekstra hati-hati menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tentunya pertimbangan kemaslahatan harus dikedepankan, khususnya kepentingan terbaik bagi si anak dan kemaslahatan masyarakat secara umum.
Mengingat ini baru kajian awal, kajian yang lebih mendalam mengenai hal ini dapat dilanjutkan oleh pengkaji-pengkaji berikutnya.

## Daftar Pustaka
Abdul Manan. Penerapan Hukum Acara Perdata . Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
Ahmad, Zulfa. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam.” Islamica: Jurnal Studi Keislaman , Vol. 4, No. 1, 2014. https://doi.org/10.15642/islamica.2009.4.1.143-153.
Allen, Harris. “Unpacking Court Divorce Decrees, Children’s Outcomes, and Three Unconfounded Determinants: An Evidence-Based Look.” Journal of Divorce and Remarriage , Vol. 55, No. 3, 2014. https://doi.org/10.1080/10502556.2014.887376.
Aris, Aris, and Fikri Fikri. “Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian.” Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan , Vol. 10, No. 1, 2017. https://doi. org/10.35905/almaiyyah.v10i1.449.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
Azzis, Nadia Murshida Abd, and Alias Azhar. “Pendekatan Mediasi Dalam Tuntutan Hadanah: Kajian Di  Mahkamah  Tinggi  Syariah  Pulau  Pinang.” International Journal of Law, Government and Communication , Vol. 3, No. 8, 2018.
Braver, Sanford L., Ira Mark Ellman, Ashley M. Votruba, and William V. Fabricius. “Lay Judgments About Child Custody After Divorce.” Psychology, Public Policy, and Law , Vol. 17, No. 2, 2011. https://doi.org/10.1037/a0023194.
Callow, Ella, Munazza Tahir, and Maurice Feldman. “Judicial Reliance on Parental IQ in Appellate-Level Child Welfare Cases Involving Parents with Intellectual and Developmental Disabilities.” In Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities , Vol. 30, No. 3, 2017. https://doi.org/10.1111/ jar.12296.
Efendi,  Zulfan.  “Pelaksanaan  Eksekusi  Hak  Asuh  Anak  (Hadhanah)  Terhadap  Isteri  Yang  Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.Dt.G/2013/PA.Pbr  Di Pengadilan Agama Pekanbaru).” Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum , Vol. 2, No. 1, 2020. https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.62.
Farida Prihatini, Abdul Karim, Delila Stefanya, and Ali Sumihar. “The Problem of The Execution of Child Custody (Ḥaḍānah) Decision by The Religious Courts in Indonesia.” Jurnal Syariah , Vol. 27, No. 2, 2019.
Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata , cet. 14. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Huzaimah,  Arne.  “Problematika  Penyelesaian  Perkara  Hadhanah.” Nurani: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat , Vol. 13, No. 1 , 2013.
Ihwanudin, Nandang. “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama.” Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan , Vol. 10., No. 1, 2016. https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146. Jauhari, Imam. “Penetapan Teori Tahkim Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam.” Asy-Syir’ah , Vol. 45, No. 2, 2011.
Khairuddin, Khairuddin, Badri Badri, and Nurul Auliyana. “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/ MS.Aceh).” El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga , Vol. 10, No. 2, 2020. https://doi.org/10.22373/ ujhk.v3i2.7700.
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Inpres Nomor 1 Tahun 1991.
Nessa, Rum. Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama . Yogyakarta: UII Press, 2016.
Nurjanah, Siti. “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak.” Al-’Adalah , Vol. 14, No. 2, 2017. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905.
Putra, Muhammad Amin. “Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” Fiat Justisia , Vol. 9, No. 3, 2016. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor Nomor 3 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (SEMA)  Nomor  4  Tahun  2001  tentang Permasalahan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-undang  Nomor  5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Sabiq, al-Syaikh Sayyid. Fiqh Al-Sunnah . Jilid III. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2009.
Saeidi, Masumeh, Maryam Ajilian, Hamid Farhangi, and Gholam Hasan Khodaei. “Rights of Children and Parents in Holy Quran.” International Journal of Pediatrics , Vol. 2, No. 3-2, 2014. https://doi. org/10.22038/ijp.2014.3462.
Whitehead, Denise L. “Divorcing Parenting from Child Support: Justice and Care in the Discourse of the Rights and Responsibilities of Shared Custody.” Fathering: A Journal of Theory, Research, and Practice about Men as Fathers , Vol. 8, No. 2, 2010. https://doi.org/10.3149/fth.1802.147.