e-ISSN: 2548-9925

## Pemaknaan Proses Menuju Opini WTP: Sebuah Etnometodologi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Teri a* , Wawan Darmawan b
a Universitas Fajar, terry.unifa@gmail.com, Indonesia
b Universitas Fajar, wawan.fajar@gmail.com, Indonesia
Abstract. Government  South  Sulawesi  Province  has  obtained  WTP  opinion  for  the  four  consequentive  years.  This  research aimed  to  interpret  the  meaning  of  the  auditor’s  proper  without-exception  (WTP)  opinion  from  the  point  of  view  of  the understanding  of  the  writer  of  the  financial  statements  (BPKD)  and  the  Inspectorate  of  the  Government  of  South  Sulawesi Province. The research samples (informants) were the staff members and achelon officials in the Government of South Sulawesi Province,  the  echelon  officials  in  the  inspectorates  of  South  Sulawesi  Province.  The  research  type  was  qualitative,  and  the researcher tried to dig the meaning of the WTP opinion which was achieved Maynard’s thought, in which Maynard analyzed the conversation. The qualitative data were analyzed in the three steps, namely (1) the data reduction, (2) the data display, and  (3) the conclusion drawing/verification. The research result revealed that the WTP opinion achieved by the Government of South Sulawesi was started from the leader’s ambision to achieve the WTP opinion while he was in his position. Socially, all the civil achieve the WTP opinion. Psychologically, such a situation had made some of the staff members had showed different behaviors: some as well as the echelon did the work voluntary, but some did it because of the pressure of their superior.
Keywords: meaning of opinion, implementation, qualitative, maynard’s thought

## Pendahuluan
Penelitian  ini  berawal  dari  sebuah  iklan  ucapan selamat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas  opini  wajar  tanpa  pengecualian  (WTP)  yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) beberapa waktu yang lalu. Ucapan selamat ini menjadi suatu  fenomena  yang  berkembang  di  pemerintah provinsi  di  Indonesia.  Pemerintah  provinsi  lain  yang juga  mendapatkan  opini  WTP  berlomba-lomba memasang  iklan  ucapan  selamat tersebut  di  berbagai media  massa.  Fenomena  tersebut  memberikan gambaran  bahwa  predikat  WTP  menjadi  hal  yang membanggakan dan harus diketahui oleh  masyarakat secara  luas,  bahkan  sampai  terjadi  euphoria  yang berlebihan. Bagi masyarakat yang belum mengetahui kriteria  pemberian  opini,  predikat  WTP  bisa  jadi pencitraan  positif  bahwa  roda  pemerintahan  telah dikelola secara akuntabel.
* Corresponding author. E-mail: terry.unifa@gmail.com
Wajar  saja  jika  ada  pemerintah  provinsi  yang mendapatkan  opini  WTP  kemudian  merayakan bahkan  sampai  memberikan reward kepada  jajaran satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD)  karena  masih banyak pemerintah provinsi yang belum meraih opini WTP  dari  BPK-RI.  Menurut  data  dari  BPK-RI,  baru berapa persen saja yang meraih opini WTP.
Menurut  data  dari  BPK-RI  (Tabel  1)  memberikan pengetahuan  kepada  kita  bahwa  masih  banyaknya pemerintah  provinsi  yang  belum  mendapatkan  opini WTP. Pada tahun 2009 hanya 1 provinsi yang meraih opini  WTP  dari  33  provinsi  yang  ada  di  Indonesia. Pada  tahun  2010  menjadi  6  provinsi  hal  ini menandakan  mengalami  sedikit  kenaikan  dan  pada tahun  2011  baru  mencapai  10  provinsi.  Hal  ini memberikan  gambaran  masih  banyak  pemerintah provinsi  yang  belum  mendapatakan  opini  WTP. Kebanyakan  pemerintah  provinsi  masih  berupaya
keras untuk meraih opini terbaik dari BPK yakni opini WTP.
Tabel 1 Opini LKPD Pemerintahan Provinsi di Indonesia Tahun WTP WDP TW TMP Total 2009 1 24 3 5 33
3% 73% 9% 15% 100% 2010 6 22 0 5 33 18% 67% 0% 15% 100% 2011 10 19 0 4 33 30% 58% 0% 12% 100% 2012 17 11 0 5 33
52% 33% 0% 15% 100% 2013 15 12 0 2 29 52% 41% 0% 7% 100% Sumber: BPK LHP LKPD 2014 (www.bpk.go.id)
Begitu juga pemerintah kabupaten yang berjumlah 399 kabupaten masih banyak yang belum mendapatkan opini  WTP.  Menurut data dari BPK-RI bahwa betapa sedikitnya kabupaten yang mendapatkan opini WTP. Di tahun 2009 baru 7 (tujuh) kabupaten atau baru mencapai 2%, kemudian di tahun 2010  baru  16  (enam  belas)  kabupaten  atau  setara dengan 4%, demikian juga di tahun 2011 baru 36 (tiga puluh  enam)  kabupaten  atau  setara  dengan  9%.  Ini semua membuktikan bahwa masih banyak pemerintah kabupaten  yang  belum  profesional  mengelola keuangan daerahnya.
Tabel 2 Opini LKPD Pemerintahan Kabupaten di Indonesia Tahun WTP WDP TW TMP Total 2009 7 240 37 95 379 2% 63% 10% 25% 100% 2010 16 254 23 103 396 4% 64% 6% 26% 100% 2011 36 268 6 89 399 9% 67% 2% 22% 100% 2012 72 256 6 67 401
18% 64% 1% 17% 100% 2013 102 214 9 14 339 30% 63% 3% 4% 100%
Sumber: BPK LHP LKPD 2014 (www.bpk.go.id)
Hal senada juga tidak jauh beda dengan pemerintah kota  yang  masih  banyak  belum  mendapatkan  opini WTP.  Dari  ketiga  data  tersebut  terlihat  jelas  bahwa pemerintah  provinsi,  pemerintah  kabupaten  dan pemerintah  kota  di  Indonesia  masih  sedikit  yang mendapatkan opini WTP. Jika kita telusuri lebih dalam lagi  tentang  kenapa  masih  banyak  yang  belum mendapatkan  opini  WTP?  Tentunya  kita  akan melakukan penelitian  lebih dalam akan hal  ini.  Akan tetapi  peneliti  ingin  menggali  usaha-usaha  apa  saja yang  dilakukan  sehingga  meraih  opini  WTP  dan menggali  makna  opini  WTP  yang  telah  diraih  oleh
pemerintah  provinsi  Sulawesi  Selatan  selama  empat tahun berturut-turut. Jika kita bandingkan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah provinsi lain  di  pulau  jawa,  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Selatan  masih  sangat  kurang  sistem  pengendalian internalnya (SPI) seperti hasil penelitiannya Rahmanti dan  Prastiwi  (2011)  yang  menemukan  di  beberapa daerah  yang  masih  lemah  sistem  pengendalian internalnya (SPI). Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan  juga  salah  satu  faktor  yang menyebabkan  pemerintah  daerah  mendapatkan  opini disclaimer (Setiawan,  2012).  Independensi  dan keahlian  audit  juga  salah  satu  faktor  yang memengaruhi  terhadap  pertimbangan  opini  audit (Siregar,  2012).  Akan  tetapi,  pemerintah  provinsi Sulawesi  Selatan  termasuk  pemerintahan  yang berhasil  dalam  kelompok  sedikit  yang  telah  meraih opini WTP. Dari fakta tersebut berarti ada usaha dan kerja  keras  seluruh  elemen  SKPD  yang  menarik peneliti  untuk  menggali  informasi  bagaimana pemerintah  provinsi  Sulawesi  Selatan  meraih  opini WTP tersebut dan apa yang mereka maknai dari opini WTP?  Tujuan  Penelitian  ini  adalah  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menginterpretasikan  makna  opini auditor  dari  sisi  pemahaman  pembuat  laporan keuangan  (BPKD)  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Selatan  dan  dari  sisi  pemeriksa  laporan  keuangan yakni  Inspektorat  sebagai  pemeriksa  internal  dan BPK-RI wilayah Sulawesi Selatan sebagai pemeriksa eksternal.

## Rumusan Masalah
Opini  WTP  yang  diraih  oleh  pemerintah  provinsi Sulawesi Selatan, empat kali berturut-turut menimbulkan  banyak  pertanyaan  bagi  banyak  pihak. Seperti halnya penulis yang memunculkan pertanyaan sebagai berikut:
1. Apa saja upaya seluruh SKPD dalam meraih opini WTP berturut-turut selama empat tahun?
2. Bagaimana  mereka  memaknai  opini  WTP  yang diraih empat tahun berturut-turut?

## Kajian Literatur

## Standarisasi Opini WTP
BPK-RI  dalam  memberikan  opini  WTP  memiliki kriteria-kriteria  pemberian  opini  WTP.  Hal  ini berdasarkan  dengan  UU  No.  15  tahun  2004  tentang Pemeriksaan  dan  Pengelolaan  Keuangan  Negara
terdiri dari pertama  laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam hal  ini sesuai dengan PP 71 tahun 2010 (sebelumnya PP  24  tahun  2005).  Kedua  adanya  kecukupan pengungkapan  ( adequate  disclosure ).  Ketiga  adanya kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan, dan  yang  keempat  adanya  efektivitas  sistem pengendalian  intern  (SPI)  yang  tercantum  dalam  PP No.  60  tahun  2008.  Dalam  penjelasan  UU  No.  15 tahun 2004 pasal 1 butir 1 juga disebutkan bahwa:
“Opini  merupakan  pernyataan  profesional pemeriksa  mengenai  kewajaran  informasi keuangan  yang  disajikan  dalam  laporan keuangan.  Terdapat  empat  jenis  opini  yang dapat  diberikan  oleh  pemeriksa  yaitu  opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion),  opini  wajar  dengan  pengecualian (qualified opinion), opini tidak wajar (adversed opinion), tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion).”
Sejalan dengan itu, opini auditor merupakan sebuah bentuk pernyataan atas keyakinan dari akuntan publik tentang  pengungkapan  laporan  keuangan  yang  bebas dari  salah  saji  material.  Selain  itu,  opini  dari  auditor juga  akan  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan investor saat akan mengambil keputusan (Tuanakotta, 2010).  Hal  ini  juga  diungkapkan  oleh  Arens et  al. (2010)  yang  menyatakan  bahwa  pengguna  laporan keuangan  sangat  bergantung  pada  opini  yang diberikan  oleh  auditor.  Dari  penjelasan  di  atas, terungkap  bahwa  opini  adalah  sesuatu  yang  sangat penting  dan  auditor  sebagai  pemeriksa  laporan keuangan  diharapkan  bertindak  secara  profesional untuk  memberikan  opini  sesuai  dengan  standar akuntansi pemerintahan (SAP).
Beberapa  peneliti  menemukan  bahwa  opini  audit yang  paling  umum  dalam  praktik  audit  adalah  wajar tanpa  pengecualian  (Arens  &  Loebbecke,  1999; Bamber  &  Stratton,  1997;  Fleak  &  Wilson,  1994; Loudder, et  al. ,  1992;  Melumad  &  Ziv,  1997). Menurut mereka, perubahan model laporan audit perlu diadakan untuk investasi misalnya, investor membutuhkan  informasi  lebih  mengenai  risiko  yang dihadapi  oleh  auditor  dalam  melakukan  audit  dan judgement serta estimasi manajemen apa yang dipakai dalam laporan keuangannya (Gray, et al., 2011).
Oleh karena itu, auditor independen sebagai profesi harus  mampu  memberikan keyakinan atas kewajaran laporan  keuangan.  Mautz  dan  Sharaf  (1993) mengemukakan lima konsep utama dalam pengauditan  yakni  bukti  ( evidence ), due  audit  care , pernyataan yang jujur ( fair presentation ), independensi dan kode etik ( ethical conduct ). Masing-
masing  konsep  ini  menempati  posisi  yang  penting dalam  pengauditan.  Ketiadaan  salah  satu  konsep tersebut  dapat  melemahkan  kualitas  audit  yang dihasilkan  (Tandirerung,  2006).  Sikap  independen inilah  yang  membuat  hasil  kerja  auditor  yaitu  opini atas  laporan  keuangan  memiliki  nilai  kepercayaan bagi masyarakat. Hal senada juga diutarakan oleh Falk et al. (1999) bahwa “independence is the cornerstone of the audit profession and an essential ingredient of users’confidence  in financial  statements”. Untuk memenuhi  independensi  dan  kualitas  audit  maka auditor independen harus bertanggung jawab terhadap opini  audit  yang  dikeluarkannya  karena  akan memengaruhi keputusan-keputusan pihak-pihak yang berkepentingan  atas  laporan  keuangan  yang  diaudit. Melihat  hal  tersebut  sebaiknya  sebelum  opini  audit wajar  tanpa  pengecualian  ( unqualified opinion ) diberikan  atas  laporan  keuangan,  auditor  semestinya memastikan  terlebih  dahulu  mengenai  kesehatan laporan  keuangan.  Apabila  terdapat  masalah  atas ketidakpastian  dalam  laporan  keuangan,  auditor diisyaratkan  untuk  dapat  mengungkapkan  masalah atas  ketidakpastian  yang  tertuang  dalam  paragraf penjelasan  setelah  paragraf  pernyataan  opini  audit. Dengan  demikian,  pengguna  dapat  memberikan perhatian  dan  analisis  yang  mendalam  terhadap  hal- hal  yang  dijelaskan  yang  menyertai  opini  audit tersebut.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK-RI)  selaku pemeriksa  laporan  keuangan  sektor  publik  dituntut supaya  bertindak  secara  profesional  karena  memiliki tanggungjawab  yang  sangat  besar,  hal  ini  sesuai dengan  pemikiran  Mautz  &  Syaraf  (1993)  yang menggambarkan bahwa:
Ketika  seseorang  mengklaim  dirinya  sebagai seorang  profesi,  maka  melekatlah  sebuah tanggung  jawab  di  luar  dirinya  sendiri.  Dia berkewajiban  untuk  memahami  idealisme  dan fungsi profesinya, dia memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan kemungkinan akibat tindakan yang ditunjukkannya, dia berkewajiban  untuk  menghindari  diri  dari aktivitas yang dapat mengurangi kelangsungan hidup yang sehat bagi profesinya.
Akhir  dari  pemeriksaan  oleh  auditor  adalah pemberian  opini.  Masih  banyak  pemerintah  provinsi yang  belum  mendapatkan opini  WTP. Mereka masih berupaya keras untuk meraihnya. Ada berbagai upaya untuk  meraihnya,  mulai  dari  memperbaiki  sistem akuntansinya (SIA), sumber daya manusianya (SDM), sampai  pada  peraturan  gubernur  (pergub)  yang mencover kegiatan SKPD.  Walaupun pada akhirnya ketika pemerintah provinsi itu meraih opini WTP akan
tetapi  masih  saja  belum  dikatakan  belum  akuntabel oleh berbagai pihak yang mengamati dan mengawasi pemerintahannya.
Pembahasan  mengenai  opini  sudah  banyak  diteliti oleh  para  akademisi,  baik  itu  akademisi  luar  negeri maupun  para  akademisi  dalam  negeri.  Kebanyakan mereka  meneliti  opini  dari  sisi  persepsi  pengguna laporan  keuangan  atas  opini  audit  (lihat  Ermawan, 2001;  Vivin et  al .,  2013;  Glen,  2011)  mereka menemukan adanya perbedaan persepsi antara auditor sebagai pemeriksa laporan keuangan dengan stakeholder (masyarakat). Pengertian persepsi menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah tanggapan  (penerimaan)  langsung  dari  sesuatu  atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal yang  dialami  oleh  setiap  orang  dalam  memahami setiap  informasi  tentang  lingkungan  melalui  panca indera.  Persepsi  dapat  diartikan  sebagai  proses kognitif  yang  dialami  oleh  setiap  orang  dalam memahami  setiap  informasi  tentang  lingkungannya melalui  panca  inderanya  (melihat,  mendengar, mencium, menyentuh dan merasakan).
Selanjutnya, menurut Walgito (1997) agar individu dapat  menyadari  dan  dapat  membuat  persepsi,  ada beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi,  yakni  pertama adanya  obyek  yang  dipersepsikan  (fisik),  kedua  alat indera/reseptor  yakni  alat  untuk  menerima  stimulus (fisiologis),  dan  ketiga  adanya  perhatian  yang merupakan  langkah  pertama  dalam  mengadakan persepsi (psikologis). Melihat beberapa pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa persepsi  berkaitan erat  dengan pemaknaan  yang dilakukan  oleh seorang individu.  Dalam  hal  ini,  makna  berhubungan  dengan bagaimana individu menilai sesuatu melalui apa yang mereka persepsikan. Oleh karena itu, maka penelitian ini  ingin  mengungkap  makna  yang  dipahami  oleh pembuat laporan keuangan (BPKD Provinsi Sulawesi Selatan)  dan  juga  makna  yang  dipahami  oleh pemeriksa laporan keuangan internal (inspektorat) dan pemeriksa  laporan  keuangan  eksternal  (BPK-RI wilayah Sulawesi Selatan) mengenai opini WTP yang selama  ini  digunakan  sebagai  pencitraan  yang  baik oleh suatu organisasi pemerintah.
Masing-masing individu tentunya memiliki persepsi yang berbeda dalam menangkap suatu makna. Makna  dapat  dibentuk  oleh  nalar  manusia  sebagai aktor  yang  melakukan  interaksi.  Interaksi  menurut West et al. (1993) dapat dilakukan melalui percakapan dengan orang lain, kita lebih dapat memahami diri kita sendiri  dan  juga  pengertian  yang  lebih  baik  akan pesan-pesan  yang  kita  kirim  ke  orang  lain  yang menerimanya.
Pengkajian mengenai makna opini WTP pada suatu organisasi  pemerintah  yang  didasarkan  melalui persepsi masyarakat memerlukan pemahaman mendalam  terhadap  interpretasi  dari  masyarakat  itu sendiri.  Hal  inilah  yang  melatarbelakangi  peneliti untuk menggunakan paradigma nonpositivistis dalam mengkaji  persepsi  pegawai  BPKD  dan  pegawai Inspektorat  serta  pegawai  BPK-RI  wilayah  Sulawesi Selatan  terhadap  makna  opini  WTP  yang  disandang oleh  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Capra (2000)  mendefinisikan  paradigma  sebagai  konstelasi konsep, nilai-nilai persepsi, dan praktik yang dialami bersama  oleh  masyarakat,  yang  membentuk  visi khusus  tentang  realitas  sebagai  dasar  tentang  cara mengorganisasikan dirinya. Penelitian ini menggunakan  perspektif  etnometodologi  yang  di kenalkan oleh pendirinya yakni Garfinkel. Esensi dari etnometodologi adalah kumpulan pengetahuan berdasarkan  akal  sehat  dan  rangkaian  prosedur  dan pertimbangan  (metode)  yang  dengannya  masyarakat biasa  dapat  memahami,  mencari  tahu,  dan  bertindak berdasarkan  situasi  di  mana  mereka  menemukan dirinya (Heritage, 1984).

## Metode Penelitian

## Desain Penelitian
Penelitian  ini  menggali  informasi  usaha-usaha pemerintah provinsi dalam hal meraih opini WTP dan menggali  makna  opini  auditor  dari  pegawai  dan pejabat  eselon  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi Sulawesi  Selatan.  Unit  analisisnya  adalah  pegawai badan  pengelola  keuangan  daerah  (BPKD),  pegawai dan  eselon  inspektorat  wilayah  dan  BPK-RI  wilayah Sulawesi  Selatan  yakni  mengetahui  usaha  dan menggali  makna    opini  dari  pegawai  dan  pejabat eselon  pada  BPKD  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Selatan.

## Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2008). Penelitian ini menggunakan  teknik  pengumpulan  data  wawancara dan dokumen. Menurut Moleong (2014), sumber data utama  penelitian  kualitatif  ialah  kata-kata,  dan
tindakan,  selebihnya  adalah  data  tambahan  seperti dokumen  dan  lain-lain.  Menurutnya,  pencatatan sumber  data  utama  sangat  diperlukan  baik  melalui wawancara  atau  pengamatan  dari  hasil  gabungan kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Data yang diperlukan  dalam  penelitian  ini  adalah  hasil wawancara mendalam kepada semua informan.

## Teknik Analisis Data
Menurut  Sugiyono  (2008),  analisis  data  adalah proses  mencari  dan  menyusun  secara  sistematis  data yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan  ke  dalam  unit-unit,  melakukan  sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan  yang  akan  dipelajari,  dan  membuat  kesimpulan sehingga  mudah  difahami  oleh  diri  sendiri  maupun orang lain.  Analisis data merupakan  langkah terakhir penelitian  sebelum  melakukan  penarikan  suatu kesimpulan.
Dalam  penelitian  kualitatif,  data  diperoleh  dari berbagai  sumber,  dengan  menggunakan  teknik pengumpulan data yang bermacam-macam ( triangulasi ),  dan  dilakukan  secara  terus  menerus sampai  datanya  jenuh.  Peneliti  menggunakan  tiga langkah  dalam  proses  analisis  data  kualitatif sebagaimana  yang  disebutkan  Miles  and  Huberman (1992),  yaitu  (1)  Reduksi  data  ( data  reduction );  (2) Penyajian  data  ( data  display );  dan  (3)  Penarikan kesimpulan/verifikasi
( conclusion drawing/ verification ).  Ketiga  cara  analisis  ini  sependapat dengan Muhadjir (2000), bahwa analisis data sebagai upaya  mencari  dan  menata  secara  sistematis  catatan hasil  observasi,  wawancara,  dan  lainnya  untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.  Selanjutnya,  analisis  data  dilakukan  dalam  tiga langkah  sebagaimana  berikut  ini.  Pertama,  peneliti melakukan  reduksi  data  ( data  reduction) .  Proses  ini dilakukan dengan melakukan penyederhanaan, pengabstrakan  dan  transformasi  data  “kasar”  yang muncul  dari  catatan  tertulis  di  lapangan  ( fieldnotes ) yang dilakukan. Proses ini berlangsung baik pada saat peneliti  masih  di  lapangan  maupun  pada  saat  sudah meninggalkan lapangan. Kedua, penyajian data ( data display ),  yaitu  merupakan  sekumpulan  informasi tersusun yang memberi  kemungkinan  adanya penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan. Pada  fase  ini  peneliti  dapat  memanfaatkan  bantuan teori,  khususnya  untuk  menyusun  kerangka  domain
(atau  tema).  Ketiga,  penarikan  kesimpulan/verifikasi ( conclusion  drawing/  verification )  dan  refleksi.  Pada proses  ini  peneliti  melakukan  interpretasi  terhadap makna  dari  berbagai  bahan  empirik  yang  telah dikumpulkan  dan  dikategorisasikan  secara  tematik sebagaimana telah dilakukan dalam proses sebelumnya.  Sedangkan  proses  verifikasi  dilakukan secara  dinamis  dalam  berbagai  situasi  praktis  di lapangan  dan  di  luar  lapangan,  bagaimanapun  ini dilakukan  untuk  memastikan  kesesuaian  data  dan sekaligus  menjaga  kredibilitas  informan.  Sementara itu  proses  refleksi  dilakukan  untuk  mendapatkan pemahaman  yang  benar  dan  utuh  atas  sebuah fenomena  dalam  realitas  sosial.  Untuk  ini  sintesa antara  temuan  empiris  dengan  ungkapan-ungkapan konsepsional-teoritis dilakukan.

## Hasil dan Pembahasan
Menelusuri  Makna  Opini:  Manusia  bertindak  atas ‘sesuatu’
Peneliti  menggali  makna  opini  auditor  dari  sudut pandang  pemeriksa  laporan  keuangan  dalam  hal  ini inspektorat  sebagai  pemeriksa  internal.  Diawali dengan pemikiran Maynard yang pertamakali meneliti hasil dari analisa percakapan yang dilakukan oleh satu atau  dua orang.  Kemudian  dari  hasil  analisa  tersebut dapatlah  makna  yang  terkandung  dari  percakapan tersebut.
Dalam  hal  ini  opini  terbaik  yang  didapat  oleh Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  selama  empat tahun  berturut-turut  yang  dimaknai  oleh  inspektorat. Wawancara  pertama  peneliti  lakukan  dengan  salah seorang  eselon  tiga  yakni  ibu  Paulina  yang  akrab disapa bu Ana. Ketika  ibu  Ana diminta komentarnya makna  opini  terbaik  yang  diraih  pemerintah  provinsi Sulawesi  selatan  selama  empat  tahun  berturut-turut, beliau mengatakan bahwa:
Opini  terbaik  dari  BPK-RI  adalah  opini  WTP. Opini tersebut menjadi simbol kebanggaan bagi seluruh  SKPD  dan  masyarakat  Sulawesi Selatan  tanpa  terkecuali.  Kita  semua  tahu bahwa  opini  terbaik  tersebut  melalui  proses yang sangat panjang sampai menuju kebanggaan  dan  sebagai  puncak  keberhasilan pemerintah  provinsi  Sulawesi  Selatan.  Semua itu dampak dari sinerginya 68 SKPD yang ada, kemudian  ditambah  dengan  kepatuhannya terhadap peraturan pemerintah yang mengatur
tentang  tata  cara  pencatatan  dan  pelaporan keuangan daerah.
Seluruh SKPD berkerja keras, bersinergi dan selalu berkomunikasi menjadi pilar lahirnya opini WTP. Ini merupakan  cerminan  sikap  spontanitas  dari  satu- satunya pegawai dalam  hal  meningkatkan kinerjanya sehingga bisa meraih opini terbaik. Keberhasilan tidak akan tercapai apabila kita tidak berusaha keras untuk mencapainya. Keberhasilan tidak begitu saja diberikan oleh  orang  lain  akan  tetapi  keberhasilan  yang  diraih merupakan  cucuran  keringat,  pengorbanan  serta loyalitas yang tinggi. Selanjutnya, peneliti menguraikan  juga pemikiran Foucoult yang  juga ada kaitannya  dengan  pengetahuan  dan  kekuasaan  yang diemban oleh pemimpin Sulawesi Selatan.
Refleksi Kekuasaan Komandan: Sumbangsih Foucoult tentang Pengetahuan dan Kekuasaan
Berbicara  kekuasaan  yang  sekarang  ini  ditampuk oleh  komandan  sebagai  pemimpin  di  provinsi Sulawesi  Selatan,  peneliti  teringat  dengan  satu  teori dari seorang filosof modern yang berasal dari perancis yang  bernama Michael  Foucoult.  Teorinya  berbunyi “ knowledge  is  the  power ”.  Jika  kita  artikan  secara pemahaman  orang  biasa  yakni  pengetahuan  adalah sebuah kekuatan. Siapa yang mempunyai pengetahuan yang  lebih  dibanding  orang  lain  maka  dialah  yang mempunyai  kekuasaan  atas  orang  lain.  Kekuasaan secara tradisional dipahami sebagai kemampuan untuk memengaruhi  orang  atau  pihak  lain  agar  dapat mengikuti kehendak dari pemilik kekuasaan.
Komandan  sebagai  orang  yang  diberikan  mandat untuk menjalankan roda pemerintahan, memengaruhi bawahannya untuk mencapai opini terbaik dari BPK- RI. Hal ini yang menjadi dasar tindakan bagi seluruh jajaran SKPD di lingkup pemerintah Sulawesi Selatan. Bahkan  jika  ada  salah  satu  SKPD  yang  berbuat kesalahan dalam arti gara-gara satu SKPD kemudian pemerintah Sulawesi Selatan tidak mendapatkan opini terbaik, maka SKPD tersebut akan  mendapat teguran keras dari sang komandan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh beberapa pegawai BPKD, seperti yang diucapkan oleh pak Agus:
Jika  saja  ada  salah  satu  SKPD  yang  menjadi penyebab gagalnya mendapatkan opini terbaik dari BPK-RI. Maka pejabat eselon dua (kepala badan)  akan  dipanggil  secara  khusus  oleh komandan kemudian akan diberikan pengarahan khusus.
Komandan akan menginvestigasi kepada SKPD tersebut. Kemudian eselon dua akan memberi
pengarahan kepada bawahannya untuk memperbaiki kinerjanya.
Dipanggil  secara  khusus  kemudian  diberikan arahan  oleh  komandan  merupakan  salah  satu  cara seorang  pemimpin  terus  mengarahkan  anak  buahnya untuk  mencapai  tujuan  yakni  mendapatkan  opini WTP. Hal yang seperti itu tercermin dalam sikap yang dikemukakan.

## Makna  Tidak  Inherent:  Menyelami  Pengalaman Perasaan Eselon BPKD
Tanggal  5  Juni  2015,  saya  mewawancarai  salah seorang  eselon  empat  yakni  kepala  sub  bagian pembukuan  dan  verifikasi  yang  kebetulan  sekali, beliau  sudah  lama  berkecimpung  di  BPKD  Sulawesi Selatan.  Nama  pejabat  eselon  empat  tersebut  adalah ibu Hj. Sua ‘da dipanggil dengan nama tenarnya Hj. Oda.  Berikut  pengalaman  yang  beliau  ceritakan kepada saya:
Pengalaman saya (Hj Oda) menggeluti  bagian keuangan  sudah  banyak  makan  asam  dan garam.  Sudah  banyak  pengalaman  manis  dan pahit  yang  dirasakan.  Misalnya  saja,  pada periode  kepemimpinan  sebelum  komandan, kami  di  BPKD  jarang  sekali  merasakan  diklat (pendidikan  dan  pelatihan).  Setiap    ada  diklat mesti  orang  yang  itu-itu  terus  yang  mengikuti. Kami  jarang  sekali  mendapatkan  kesempatan untuk mengikuti diklat. Sehingga dampaknya ke masalah kinerja pengelolaan keuangan menjadi suatu  masalah  yang  besar.  Ditambah  lagi dengan SDM (sumber daya manusia) yang ada di  BPKD  hanya  beberapa  orang  saja  yang basicnya  Sarjana  Ekonomi  jurusan  akuntansi. Pada  waktu  itu  masih  banyak  yang  basicnya masih SMA/SMK.
Dari  pengalaman  Hj.  Oda,  saya  bisa  mengambil kesimpulan  bahwa  opini  yang  didapat  pada  rezim sebelum komandan yakni disclaimer . Memang imbas dari pengelola keuangan itu sendiri, mulai dari SDM- nya, sistemnya, update ilmunya  yang  hanya pegawai tertentu  yang  boleh  merasakan  bahkan  sampai masalah  regulasi  yang  tidak  meng cover masalah pengelolaan keuangan daerah. Dari kedua pernyataan diatas  merupakan  salah  satu  bukti  bahwa  diri  “ Me ” merupakan  cerminan  tindakan  seseorang  atas menanggapi pada suatu hal.
Penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa  pemimpin Sulawesi Selatan (gubernur) menggunakan kekuasaannya  tidak  hanya  menaklukan,  melainkan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di
bumi  Celebes.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  pemberian insentif  yang  cukup  besar  bagi  seluruh  jajaran  di lingkup SKPD dan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan  merasakan  pendidikan  gratis  dan  kesehatan gratis  yang  menjadi hal  yang sangat vital bagi sendi- sendi kehidupan. Soekanto (2001), mengatakan bahwa kekuasaan juga dapat diartikan sebagai daya pikat dan pengaruh (kemampuan)  yang dimiliki  seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya pada  yang lain. Kekuasaan yang kita pahami selama ini bertumpu pada  otoriter  dan  hanya  mementingkan  golongannya sendiri.  Akan  tetapi,  apa  yang  peneliti  dapatkan  di tempat  penelitian  adalah berbanding  terbalik. Kekuasan  yang  dimiliki  oleh  Gubernur  Sulawesi Selatan  cukup  baik  dijalankan.  Terbukti  dengan terciptanya kesejahteraan di lingkup pegawai pemerintah  provinsi  bahkan  sampai  ke  masyarakat luas.
Makna  dimodifikasi  kemudian  dinterpretasikan kembali  karena  makna  itu  bisa  berubah-ubah  seiring berjalannya  waktu  dan  pola  pikir  individu  tersebut dalam  bagaimana  memaknai  opini  auditor  tersebut. Seperti yang diucapkan oleh pak Agus salah satu staf BPKD yang mengatakan bahwa:
Makna dari opini WTP yang diraih Pemerintah Provinsi  Sulawesi Selatan empat kali berturut- turut  adalah  suatu  kebanggaan  bagi  kami semua.  Bukan  hanya  kami  yang  bangga, masyarakat Sulawesi selatan juga harus bangga akan  prestasi  tersebut.  Akan  tetapi  kalo  saya dalami  lagi  makna  “bangga”  tersebut.  Bagi saya  hal  bangga  hanya  sebatas  bangga  yang dirasakan  lebih  oleh  pemimpin-pemimpin  kita saja. Pasalnya kami yang diposisi staf, ya tetap staf,  dan  tidak  ada  penghargaan  atau  piagam ataupun naik jabatan.
Dari pernyataan di atas, peneliti menangkap bahwa makna dimodifikasi oleh individu seiring berjalannya waktu  dan  pengaruh  berinteraksi  dengan  orang  lain yang  membuat  pak  Agus  mengeluarkan  pendapat selanjutnya  tentang  makna  opini  auditor.  Apa  yang pak  Agus  ungkapkan  tercermin  pada  sedikit  rasa bangga  yang  dirasakan  oleh  pak  Agus  sebagai  salah satu  staf  di  BPKD  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Selatan.  Menanggapi  kemudian  merespon  suatu  hal merupakan  proses  dari  modifikasi  makna  yang berangsur  berubah  seiring  berjalannya  waktu  dan kondisi  yang  terjadi.  Apa  yang  pak  Agus  ucapkan itulah realitas yang terjadi. Perasaan yang dialami pak Agus  menggambarkan  cerminan  kehidupan  rasa “bangga” yang hanya dinikmati oleh segelintir orang saja.
Pandangan  hidup  suatu  komunitas  masyarakat sangat  mempengaruhi  tingkah  laku  individu  yang hidup  dalam  lingkungan  masyarakat  tersebut, sehingga apabila seseorang ingin bergaul dan bertahan hidup ( survive ) dalam kelompok masyarakat tertentu, maka  ia  harus  dapat  mengetahui  dan  mengenal kebiasaan  (adat),  pandangan  (prinsip)  hidup  dan aturan-aturan (norma) yang berlaku dalam masyarakat itu yang biasa kita kenal dengan kearifan lokal ( local wisdom ). Kearifan lokal yang ada di masyarakat yang harus  dipatuhi  dan  dijalankan  oleh  setiap  individu dalam  masyarakat  tersebut.  Syarifuddin  (2009), mendefinisikan tentang kearifan lokal yakni:
Kearifan lokal atau sering disebut local wisdom dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan  akal  budinya  (kognisi)  untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau  peristiwa  yang  terjadi  dalam  ruang tertentu.  Pengertian  diatas,  disusun  secara etimologi,  dimana  local  wisdom  dipahami sebagai  kemampuan  seseorang  menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau  peristiwa  yang  terjadi.  Sebagai  istilah, wisdom sering diartikan sebagai “kearifan/kebijaksanaan.”
Ada  ungkapan  suku  Makassar  yang  berbunyi “punna  tena  siriknu,  paccenu  seng  pakania” (kalau tidak ada siri’ -mu pacce -lah yang kau pegang teguh) (Limpo, 1995). Ungkapan ini menggambarkan bahwa antara siri’ dan pacce selalu  seiring  sebagai  satu kesatuan  yang  tidak  terpisahkan.  Apabila siri’ dan pacce sebagai  pandangan  hidup  tidak  dimiliki  oleh seseorang,  maka akan  dapat  berakibat orang tersebut bertingkah  laku  melebihi  binatang  (tidak punya malu/ siri’ )  karena  tidak  memiliki  unsur  kepedulian sosial  dan  hanya mau  menang  sendiri  (tidak merasakan sedih/ pacce ).
Falsafah siri’ dipergunakan  oleh  suku  Makassar untuk  membela  kehormatan  terhadap  orang-orang yang mau menghina atau merendahkan harga dirinya, keluarganya  maupun  kerabatnya,  sedangkan  falsafah pacce dipakai  untuk  membantu  sesama  anggota masyarakat  yang  berada  dalam  kesusahan  atau mengalami  penderitaan.  Adapun  pengertian pacce secara  harfiah,  yaitu pacce berarti  perasaan  pedis, perih atau pedih (Limpo, 1995).
Simbol  kebanggaan  yang  dinyatakan  oleh  seluruh staf dan pimpinan BPKD merupakan temuan peneliti. Simbol kebanggaan tersebut dilukiskan pada penghargaan  yang  didapat  oleh  Bapak  Gubernur Sulawesi  Selatan  yang  secara  khusus  dipanggil  oleh pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  adalah  Presiden
Republik Indonesia bapak Susilo Bambang Yudhoyono.  Adapun  nama  penghargaan  tersebut adalah “ PARASAMIYA PURNA KARYA NUGRAHA ”. Penghargaan yang hanya dikhususkan bagi pemerintah  daerah  yang  telah  berhasil  dan  sukses menjalankan pemerintahannya dengan baik, tiga tahun berurut-turut  yang  tercatat  dalam  LPPD  (Laporan Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah)  di  mana  opini WTP  yang  diraih  empat  kali  berturut-turut  juga merupakan  salah  satu  kriteria  pemerintah  pusat memberikan penghargaan tersebut.
Kebanggaan tersebut sangat erat kaitannya dengan budaya  “ siri  na  pacce ”.  Seperti  yang  diungkapkan oleh ibu surya Ningsih bahwa:
Simbol  kebanggaan  tersebut  sangat  dekat hubungannya dengan falsafah budaya Makassar “siri na pacce”. Seperti kata “sirri”, kita  sirri  kalo  sudah  berkerja  keras  sekuat tenaga untuk membuat laporan keuangan yang akuntabel  kemudian  tidak  mendapatkan  opini terbaik.  Dan  kata  “pacce”  juga  dimaknai hampir  sama  dengan  “sirri”,  “pacce”  dirasa kalo sudah beberapa tahun mendapatkan opini WTP  terus  turun  menjadi  opini  WDP misalnya”.  Budaya  ‘siri  na  pacce’  itu  sudah mendarah daging bagi setiap staf dan pimpinan BPKD.  Apalagi  mayoritas  kami  ini  asli  orang Sulawesi  Selatan.  Sudah  sepantasnya  kami meras  ‘sirri’  jika  kami  sudah  berupaya  keras menyusun  laporan  keuangan,  bahkan  sampai lembur di  kantor kemudian tidak mendapatkan opini  terbaik  yakni  opini  WTP.  Rasa  ‘pacce’ jika kami mendapatkan opini selain opini WTP.
Dari  informasi  di  atas  budaya  “ siri  na  pacce ” merupakan  cerminan  dari  “ Me ”,dimana  sikap menanggapi  suatu  budaya  yang  berlaku  di  suatu daerah. Blumer memandang bahwa sikap menjunjung budaya  merupakan  hasil  interaksi  simbolik.  Dari penjelasan di atas, saya menangkap bahwa budaya siri na pacce memang sudah seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap individu staf dan pimpinan seluruh SKPD yang  ada.  Terlebih  lagi  mayoritas  mereka  adalah putera  dan  puteri  terbaik  Sulawesi  Selatan  yang menduduki jabatan di setiap SKPD. Mengapa peneliti mengatakan putera dan puteri terbaik, pasalnya untuk menduduki  posisi  staf  di  semua  SKPD  itu  melalui proses  seleksi  yang  panjang,  sehingga  yang  dijaring sudah barang tentu putera dan puteri terbaik.
Penggalian  makna  opini  yang  berkaitan  dengan budaya  “ siri  na  pace” dari  sudut  pemeriksa  laporan keuangan  dalam  hal  ini  adalah  pemeriksa  internal yakni Inspektorat provinsi Sulawesi Selatan. Mayoritas  staf  dan  pimpinan  adalah  orang  asli
kelahiran  Sulawesi  Selatan.  Ketika  informan  yang bernama pak Amir ditanya, apa kaitannya opini WTP dari  auditor  dengan  budaya siri  na  pacce ,  beliau menjawab:
Budaya siri na pacce sangat erat dengan opini auditor.  Alasannya  siri  itu  adalah  rasa  malu. Kita merasa malu jika tidak mendapatkan opini WTP. Coba ade (peneliti) lihat di BPKD, disana SDM nya sudah mumpuni, teknologi pencatatan akuntansi  yang  mendukung,  system  absensi yang  canggih,  pergub  (peraturan  gubernur) yang mendukung kinerja, insentif yang lumayan tinggi  dan  lain  sebagainya.  Itu  semua  adalah upaya  pemimpinn  kita  dalam  mengelola keuangan daerah dengan budaya siri na pacce. Contoh  sirri  ki  kalo  terlambat  dating,  sirri  ki kalo lihat teman sibuk bekerja, sirri ki kalo tidak berprestasi dan sirri yang lain. Kata sirri yang ada di slogan 5M yang dipasang disetiap sudut ruangan kantor gubernur.
Rasa sirri yang  dimiliki  seluruh  staf  membawa “angin  segar”,  karena  perubahan  yang  dirasakan seperti  meningkatkan  kinerja,  waktu  tepat  waktu merupakan  salah  satu  dari  sifat sirri .  Blumer memandang  ini  sebagai  cerminan  dari  “ I ”,  di  mana sikap  spontanitas  yang  ditunjukkan  menjadi  pilar kinerjanya.  Sifat sirri merupakan  proses  pencarian jatidiri  seseorang  yang  menginginkan  “diri”  menjadi lebih  baik  lagi.  Dengan  sirri  menjadi  falsafah  hidup mengarahkan  seseorang  untuk  bertindak  lurus  dan berpikir lurus.

## Simpulan dan Saran
Studi  ini  telah  menguraikan  bukti  empiris  tentang makna  opini  auditor  dari  sudut  pembuat  laporan keuangan dan dari sudut pemeriksa laporan keuangan. Studi  ini  pula  telah  menginterpretasikan  dan mendalami  makna  lewat  interaksi  sosial  yakni percakapan  antara  pemimpin  dan  pembuat  laporan keuangan (BPKD). Peneliti menemukan bahwa opini WTP  yang  diraih  ternyata  berawal  dari  ambisi  atau komitmen pemimpin yang berkeinginan keras meraih opini WTP selama beliau menjabat menjadi gubernur. Secara  sosial,  ambisi  atau  komitmen  gubernur  ini menjadikan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah  provinisi  bekerja  keras  dan  sebaik mungkin  menyelesaikannya  laporan  keuangannya sesuai  dengan  SAP.  Hal  demikian  dilakukan  karena jika  ada  pegawai  atau  SKPD  yang  melakukan kesalahan  dalam  pembuatan  laporan  keuangan  dan
bisa mengakibatkan gagalnya pencapaian opini WTP, maka pegawai tersebut atau SKPD tersebut akan diberi sangsi  ( punishment )  oleh  sang  pemimpin.  Hal  ini secara psikologis bisa membuat perilaku pegawai ada yang bekerja secara sukarela ( volunteer ) dan ada juga yang  karena  terpaksa  akibat  tekanan  dari  atasan. Bekerja secara sukarela ( volunteer ) maksudnya karena memang  sudah  menjadi  kewajibannya  diposisi tersebut.  Bekerja  secara  terpaksa  karena  adanya tekanan maksudnya pegawai merasa dikejar-kejar oleh punishment yang  selalu  menghantui  pikirannya. Sehingga  tidak  jarang  pula  ada  pegawai  yang  tidak merasa  bangga  ketika  pemerintah  provinsi  meraih opini WTP. Selanjutnya, peneliti menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk meneliti lebih dalam tentang apa  yang  melatarbelakangi  ambisi  pemimpin  meraih opini sampai masa jabatannya selesai.

## References
Arens,  A.  A.,  &  Loebbecke,  J.,  K.  1999. Auditing:  An  Integrated Approach. 8 th Edition. EnglewoodCliffs, NJ: Prentice-Hall.
Arens, et al. 2010. Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach. 13 th Edition. Pearson Prentice Hall.
Bamber,  E.,  Michael,  &  Richard,  A.  S.  1997.  The  Information Content  of  the  Uncertainty-Modified  Audit  Report:  Evidence from Bank Loan Officers. Accounting Horizons, 11 (2), 1-11.
BPK.  2012.  Opini  WTP  Tidak  Menjamin  Entitas  Bebas  Korupsi.
(http://www.bpk.go.id), diakses pada 27 Maret 2013.
Capra,  F.  2000. Titik  Balik  Peradaban  Sains,  Masyarakat  dan Kebangkitan Kebudayaan . (Terjemahan M. Thoyibi). Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya.
Ermawan, D. 2001. Analisis Persepsi Pemakai Informasi Akuntansi,
Akuntan  Bukan  Akuntan  Publik,  Masyarakat  Umum  dan Akuntan  Publik  Terhadap  Tugas  Akuntan  Publik. Tesis , Universitas Diponegoro, Semarang.
Falk,  H.,  Bernadette  L.,  Stuart  M.,  &  Mohamed  S.  1999.  Auditor Independence,  Self-interested  behavior  and  Ethics:  Some Experimental  Evidence. Journal  of  Accounting  and  Public Policy, 18, 395-428.
Fleak, S., & Wilson, E. 1994. The Incremental Information Content of  the  Going-Concern  Audit  Opinion. Journal  of  Accounting Auditing and Finance , 9, 149-169.
Glen,  et  al.  2011.  Perceptions  and  Misperceptions  Regarding  the Unqualified Auditor’s Report by Financial Statement Preparers, Users, and Auditors. Accounting Horizons, 25 (4), 659-684.
Gray,  G.,  &  N.  Ratzinger.  2010 . Perception  and  Mispreceptions Regarding  the  Unqualified  Auditor’s  Report  by  Financial Statement Prepares, Users and Auditors. Accounting Horizons,
25 (4), 659-684.
Heritage,  J.  1984. Garfinkel  and  Ethnomethodology .  Cambridge; Polity Press.
Limpo, S. Y.. 1995. Profil Sejarah, Budaya dan Pariwisata Gowa . (Cet.I). Ujung Pandang: Intisari.
Loudder,  M.  L.,  Khurana,  I.  K.,  Sawyers,  R.  B.,  Cordery,  C., Johnson, C., Lowe, J., & Wunderle, R. 1992. The Information Content  of  Audit  Qualifications. Auditing:  A  Journal  of Practice dan Theor y, 11, 69-82.
Mautz, R. K., &  Hussein A. S. 1961. The  Philosophy of Auditing. Sarasota: American Accounting Association.
Soeprapto,  H.  R.  2002. Interaksionisme  Simbolik .  Averroes  Press: Malang.
Setiawan,  W.  2012.  Pengaruh  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  terhadap  Tingkat  Korupsi Pemerintah  Daerah  di  Indonesia. Skripsi .  Semarang. Universitas Diponegoro.
Siregar,  S.  R.  2012.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Pertimbangan  Opini  Auditor  atas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Accounting Analysis Journal. Semarang. Universitas Negeri Semarang.
Tuanakotta,  Theodorus  M.  2010. Akuntansi  Forensik  Dan  Audit Investigatif . Jakarta: Salemba Empat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan Negara. 2004. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
Vivin et al. 2013. Persepsi Pengguna Laporan Keuangan atas Opini Audit. Jurnal Akuntansi Aktual, 2 (2), 93-103.
Walgito,  B.  1997. Pengantar  Psikologi  Umum .  Yogyakarta:  Andi Offset.
West,  C.,  &  Fenstermaker,  S.  1993. Power,  Inequality  and  the Accomplishment of Gender; an Etnomethodological View”, in Paula  England  (ed.)  Theory  on  Gender/Feminism  on  Theory. N.Y.: Aldine de Gruyter: 223-254.