Lindayasos: Jurnal ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial P-ISSN: 2685-6727 E-ISSN: 2685-6735 Home Page: https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/lindayasos/index

## MENGUAK  HAMBATAN  GRADUASI:  DINAMIKA  PROGRAM  KELUARGA  HARAPAN (PKH) PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
Journal History: Received 17 January 2024  |  Accepted to publish 28 June 2024
DOI: https://doi.org/10.31595/lindayasos.v6i1.1132
Muhammad Irfan Hartadi 1
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Jember. hartadiirfan060500@gmail.com
Arif 2 , Sari Dewi Poerwanti 3 Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial,
Universitas Jember. ariefeducation@gmail.com saridewi.fisip@unej.ac.id

## ABSTRAK
Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, transformasi perilaku peserta KPM PKH yang tidak mendukung upaya peningkatan kesejahteraan, serta memutus mata rantai kemiskinan lintas generasi. Graduasi  sebagai  fase  keempat  dari  PKH,  yang  merujuk  pada  proses  pengakhiran status keanggotaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam partisipasi program. Namun,  dalam  pelaksanaanya  terdapat  penghambat  untuk  mencapai  graduasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis, mengkaji, serta mendeskripsikan mengenai  deselerasi  graduasi  PKH  Pada  KPM  di  Desa  Glundengan,  Kecamatan Wuluhan,  Kabupaten  Jember.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif yang  bersifat  deskriptif.  Pengumpulan  data  menggunakan  metode  observasi  non- partisipan,  wawancara  semi-terstruktur,  dan  dokumentasi.  Metode  dalam menganalisis data menggunakan cara pengumpulan data, reduksi data, display data, dan  penarikan  kesimpulan.  Metode  uji  keabsahan  data  menggunakan  triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian ini menemukan faktor penghambat terwujudnya tujuan  graduasi  mandiri  di  desa  Glundengan,  yaitu  dari  faktor  SDM  keluarga penerima  PKH  yang  berkaitan  dengan  penyalahgunaan  alokasi  bantuan, mindset , keberagaman  suku,  kemudian  faktor  lainnya  yaitu  jumlah  nominal  bantuan  yang diterima dan mekanisme pendampingan PKH.
Kata kunci : Graduasi, Program Keluarga Harapan, Keluarga Penerima Manfaat

## ABSTRACT
The Program Keluarga Harapan (PKH) is expected to enhance human resources quality, transform the behavior of participants of the Recipient Family Welfare (KPM) PKH who do not support efforts to improve welfare, and break the intergenerational poverty cycle.  Graduation,  as  the  fourth  phase  of  PKH,  refers  to  the  process  of  ending membership  status  of  KPM  families  in  the  program.  However,  there  are  barriers hindering graduation achievement. This study aims to analyze, examine, and describe the  deceleration  of  PKH  graduation  among  KPM  in  Glundengan  Village,  Wuluhan District,  Jember  Regency.  The  research  employs  a  qualitative  descriptive  approach. Data  collection  utilizes  non-participant  observation,  semi-structured  interviews,  and documentation.  The  data  analysis  method  involves  data  collection,  data  reduction, data display, and conclusion drawing. Triangulation of techniques and sources is used to validate the data. The research findings identify inhibiting factors for achieving self- graduation  goals  in  Glundengan  Village,  including  family  human  resource  factors related to misuse of aid allocation, mindset, ethnic diversity, as well as other factors such as the amount of aid received and the PKH mentoring mechanism.
KEYWORDS: Graduation, Program Keluarga Harapan, Beneficiary Family

## PENDAHULUAN
Rendahnya populasi usia produktif di suatu wilayah berdampak signifikan terhadap maindset individu (Andi Selama ini,  Indonesia  menghadapi  tantangan  besar  dalam  mengentaskan  kemiskinan  (Asep  &  Riyan,  2020;  Ahmad,  2020; Purwanto et al., 2020). Meskipun berbagai program sosial telah diimplementasikan, namun hasilnya belum sepenuhnya maksimal. Data menunjukkan bahwa, tingkat kemiskinan di Indonesia masih tetap tinggi, dengan tercatat sebesar 9,36% dari total populasi, yang setara dengan 25,9 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan (BPS 2023). Atas dasar itu, sebagai upaya  untuk  mengurangi  kemiskinan  dan  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  miskin,  pemerintah  Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007 di tujuh provinsi, hingga meluas pada tahun 2020 dengan jumlah 34 provinsi dan mencakup 514 kabupaten dan kota serta 6.709 kecamatan (Panduan PKH, 2020).  PKH  telah  berkontribusi  dalam  menekan  angka  kemiskinan  dan  mendorong  kemandirian  penerima  bansos. Penerima bantuan dalam PKH dinamakan Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM. Bantuan tersebut diberikan  pada keluarga miskin dan rentan miskin  yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, kemudian data tersebut di klasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu dan dikirim melalui PUSDATIN (Pusat Data Dan Informasi) yang kemudian disesuaikan dengan kriteria untuk penerima PKH sendiri, walaupun  hingga saat ini masih  terdapat isu akurasi  data  dan  distribusi.  Program  ini  memberikan  bantuan  tunai  bersyarat  kepada  keluarga  miskin  untuk meningkatkan akses mereka ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Ayu & Santoso, 2019). Hal ini telah menjangkau lebih dari 10 juta keluarga di seluruh Indonesia, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masih kesulitan untuk mencapai graduasi atau kemandirian ekonomi.
Studi  terdahulu,  telah  menunjukan  bahwa    Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  efektif  dalam  mengurangi  tingkat kemiskinan  di  Indonesia  (Asep  Suryahadi  &  Riyan  Al  Izzati,  2020).  Meskipun,  ada  tantangan  terkait  banyak  Keluarga Penerima  Manfaat  (KPM)    yang  mengalami  kesulitan  untuk  mencapai  graduasi  karena  berbagai  tantangan  sosial  dan ekonomi  yang  mereka  hadapi  (Kementerian  Sosial  RI,  2021).  Dalam  hal  ini,  tantangan  yang  kompleks,  seperti ketidakstabilan  pekerjaan,  rendahnya  tingkat  pendidikan,  dan  keterbatasan  akses  ke  layanan  kesehatan.  Studi menunjukkan bahwa, 43% dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih menghadapi kesulitan ekonomi yang signifikan, bahkan setelah beberapa tahun mendapatkan bantuan dari PKH (Rahmansyah et al, 2020; Gultom et al, 2021; Armalid et al.,2020).
KPM PKH yang sudah menjadi peserta selama 5 (lima) tahun akan melalui proses resertifikasi, maka dari itu, dalam pelaksanaan PKH di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tidak terlepas dari permasalahan terkait pelaksanaan  graduasi.  Permasalahan  dalam  pelaksanaan  PKH  adalah  dari  proses  mengukur  kelayakan  KPM  dan kemandirian KPM untuk melakukan proses resertifikasi graduasi sesuai dengan sosial-ekonominya karena arah kebijakan PKH  tidak  berorientasi  tentang  bantuan  tepat  sasaran  dan  membantu  kelancaran  penyaluran  bantuan  sosial,  tetapi bagaimana  mengentaskan  kemiskinan  dengan  menghasilkan  KPM  PKH  yang  graduasi  bukan  hanya  karena  tidak memenuhi syarat kepesertaan, namun KPM PKH juga harus berdaya (Teknis Graduasi KPM PKH, 2020).
Kecamatan Wuluhan terdapat tujuh desa dengan jumlah KPM yang beragam diantaranya Glundengan terdapat 300 KPM, Lojejer terdapat 257 KPM, Kesilir Terdapat 80 KPM, Taman Sari 230 KPM, Ampel terdapat 240 KPM, Tanjungrejo 267 KPM, Dukuh Dempok 270 KPM (Data rekap pendampingan bulan Januari 2023), berdasarkan data tersebut data KPM desa  Glundengan  paling  tinggi  diantara  desa  yang  lain  sehingga  menjadi  salah  satu  alasan  memilih  desa  Glundengan sebagai tempat penelitian. Kondisi PKH di desa Glundengan berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwasanya angka graduasi  tidak  sesuai  dengan  target  graduasi  PKH  yaitu  selama  dampingan  sebelum  pergantian  masa  Covid-19  hanya terdapat 1 (satu) KPM saja yang melakukan graduasi mandiri sedangkan target yang ditetapkan oleh buku panduan PKH yaitu sebanyak 10% dari total jumlah KPM diwilayah tersebut.
Desa  Glundengan  saat  ini  menjadi  dampingan  pendamping  Erik  Ermawan  S.Pd.,  menjadi  wilayah  dengan  angka graduasi  yang  sangat  minim.  Hal  ini,  menjadi  sebuah  permasalahan  yang  ditinggalkan  oleh  pendamping  sebelum digantikan  oleh  pendamping  yang  sekarang.  Sehingga  dapat  terstimulus  terkait  kondisi  yang  menghambat  tujuan (deselerasi)  dari  graduasi  dalam  program  PKH  di  wilayah  Desa  Glundengan  Kecamatan  Wuluhan.  Fakta-fakta  ini menunjukkan perlunya penelitian mendalam untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan deselerasi graduasi di Desa  Glundengan  dan  mencari  solusi  yang  efektif  untuk  meningkatkan  kemandirian  ekonomi  KPM  dalam  Program Keluarga Harapan.

## LITERATUR
Faktor  ekonomi  dan  sosial  memainkan  peran  penting  dalam  deselerasi  graduasi.  Studi  menunjukkan  bahwa ketidakstabilan ekonomi menghambat proses keluarnya KPM dari PKH (Suryahadi & Hadiwidjaja, 2020). Selain itu, studi lain  mengindikasikan  bahwa  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  keterampilan  kerja  pada  anggota  KPM  juga  menjadi penghambat utama (Rahmawati, 2019). Di sisi lain, desain kebijakan dan implementasi program yang tidak sesuai dengan kondisi lokal turut memperlambat proses graduasi (Widjaja & Nugroho, 2021; Hidayat & Prasetyo, 2020). Pendampingan yang  kurang  optimal,  terutama  di  daerah  terpencil,  dan  kurangnya  sarana  pendukung  menjadi  kendala  utama  dalam implementasi PKH yang efektif.
Aspek kultural dan psikologis juga mempengaruhi deselerasi graduasi. Budaya ketergantungan pada bantuan sosial di  kalangan  KPM  sebagai  salah  satu  faktor  yang  memperlambat  graduasi  (Setiawan,  2022).  Selain  itu,  stigma  sosial terhadap  penerima  bantuan  sosial  (Nurhidayah  et  al.,  2021),  menghambat  KPM  dalam  mencari  peluang  kerja  dan berintegrasi ke dalam masyarakat yang lebih luas. Pandemi COVID-19 semakin memperparah situasi ini (Kurniawan et al.,
2023), di mana banyak KPM yang hampir mandiri kembali tergantung pada bantuan karena kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Adaptasi program selama pandemi (Wahyuni, 2022), membantu mencegah kemiskinan ekstrem tetapi juga menunda proses graduasi.

## METODE
Berdasarkan data rekap pendampingan 2023 kecamatan Wuluhan jumlah KPM desa Glundengan menunjukkan data 300 KPM dan juga berlandaskan dari aspek graduasi di wilayah desa Gludengan yang menujukkan hanya 1 (Satu) KPM saja. Sehingga dalam penelitian, pemilihan tempat ditentukan menggunakan metode purposive area . Penelitian ini, menggunakan pendekatan descriptive qualitative research dengan metode interview secara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan konsep Miles dan Huberman (1984) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sementara. Keabsahan data atau triangulasi yang digunakan yaitu dengan triangulasi sumber dan teknik atau metode sehingga dapat menghasilkan validasi data yang dapat dipertanggungjwabkan.
Informan  dalam  penelitian  ini  ditentukan  menggunakan  teknik purposive  sampling dengan  kriteria  informan yaitu orang untuk mengetahui, memahami dan terlibat langsung dengan kondisi program PKH sekaligus kondisi KPM di Desa Glundengan. Penelitian ini terdapat dua informan pokok dari pendamping PKH yaitu EE merupakan pendamping PKH yang saat ini baru menjadi pendamping di Desa Glundengan selama empat bulan dan NK merupakan pendamping PKH sebelum EE yang menjadi pendamping PKH di Desa Glundengan selama satu tahun. Kebutuhan informasi dilengkapi dengan informasi dari informan tambahan dari KPM PKH yang memhami kondisi PKH di Desa Glundengan yaitu AY, SM, dan HS dengan kondisi informan tambahan merupakan ketua kelompok di setiap dusun di Desa Glundengan. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan konsep Miles dan Huberman (1984) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan  sementara.  Keabsahan  data  atau  triangulasi  yang  digunakan  yaitu  dengan triangulasi  sumber  dan  teknik  atau  metode  sehingga  dapat  menghasilkan  validasi  data  yang  dapat dipertanggungjawabkan.
.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kondisi KPM PKH Desa Glundengan
Di Desa Glundengan, terdapat tiga dusun yaitu Krajan, Tanjungsari, dan Semberejo. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, baik sebagai penggarap maupun pemilik lahan, dengan mayoritas ekonominya berada di bawah rata-rata dan  menghadapi  kondisi  kemiskinan,  terutama  karena  pekerjaan  sebagai  buruh  tani.  Desa  ini  menerima  Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2009.
Berdasarkan  data  dari  operator  PKH  Wuluhan,  pada  awal  tahun  2023  terdapat  389  Keluarga  Penerima  Manfaat (KPM) PKH di Desa Glundengan dengan beragam komponen dalam program tersebut. Namun, pada akhir tahun 2023, hanya tersisa 300 KPM, yang menunjukkan bahwa 89 KPM telah melakukan graduasi. Graduasi terjadi secara alamiah karena komponen yang mendukung mereka sudah habis, seperti yang dijelaskan oleh Lilis Suryati (2023) dalam petunjuk teknis Graduasi Keluarga Penerima PKH (2020). Ada tiga jenis graduasi, yaitu alamiah, mandiri, dan sejahtera mandiri. Graduasi alamiah terjadi ketika KPM tidak lagi memenuhi kriteria kepesertaan karena komponen program telah habis.
Mayoritas  KPM  di Desa  Glundengan  terdiri  dari komponen  lansia,  mencapai  40%,  yang  dianggap  tidak  produktif secara ekonomi. Informasi ini disampaikan oleh informan EE, yang menyatakan bahwa:
“….dan  sulit  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  mereka  karena  bantuan  yang  mereka  terima  hanya  cukup  untuk kebutuhan  makanan.  Sisanya,  60%,  terdiri  dari  komponen  lain  seperti  ibu  hamil,  ibu  menyusui,  balita,  dan anak  sekolah” (informan Utama September ,2023).
Desa  Glundengan  telah  mengalami  pergantian  pendampingan  sebanyak  lima  kali,  dan  saat  ini  didampingi  oleh pendamping  Erik  Ermawan  S.Pd.  Pendamping  ini  perlu  menerapkan  teknik  pelaksanaan  pemahaman  graduasi  seperti yang  disarankan  dalam  petunjuk  teknis  Graduasi  Keluarga  Penerima  PKH  (2020).  Edukasi  kelompok  dan  kunjungan langsung  ke  rumah  merupakan  dua  metode  yang  direkomendasikan  untuk  meningkatkan  pemahaman  terkait  proses graduasi sehingga dapat berjalan lancar.

## B. Deselerasi Graduasi PKH di Desa Glundengan
Deserelasi,  merujuk  pada  proses  penurunan  kecepatan  program  atau  aktivitas,  namun  dalam  konteks  yang diadaptasi,  mengacu  pada  penghambatan  pelaksanaan  rencana  atau  program  yang  perlu  diatasi  untuk  mencapai keberlanjutan di masa depan. Dalam konteks penelitian ini, deselerasi didefinisikan sebagai hambatan yang menghalangi proses  graduasi  dalam  program  PKH.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  penyebab  deselerasi  graduasi  di Desa Glundengan, adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
1. Sumber Daya Manusia (SDM) Keluarga Penerima PKH
Keluarga  penerima  manfaat  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  memegang  peran  sentral  dalam  implementasi program  ini.  Keberagaman  kondisi  anggota  keluarga  penerima  manfaat  di  Desa  Glundengan  menciptakan  beragam tantangan dalam proses graduasi PKH. Salah satu masalah yang timbul adalah keengganan sebagian anggota keluarga penerima manfaat untuk mempelajari modul yang disediakan oleh pendamping PKH, yang berdampak pada kemampuan mereka dalam mengelola bantuan yang diterima.
Hal ini, juga mempengaruhi kemampuan keluarga penerima manfaat dalam menentukan prioritas kebutuhan hidup mereka. Kemampuan keluarga penerima manfaat ini sangat krusial untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Dengan  rendahnya  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  di  dalam  program  ini,  terdapat  dampak  negatif  terhadap pengelolaan uang atau bantuan yang diberikan oleh PKH, seperti yang diungkapkan oleh Informan EE yaitu:
“Jadi problematikanya, kemampuan KPM itu dalam mengelola keuangan tidak lurus mas, tidak mulus lebih baik -lebih baik,  pada  masyarakat  desa  glundengan  itu  dinamis,  dia  menggantugkan hidupnya  rata-rata  itu  dari  buruh  beda  dengan masyarakat tanjung rejo, itu menggantungkan hidupnya dari petani” (Informan utama 1, September 2023). Dapat  dimaknai  bahwa  masalah  yang  dihadapi  dalam  kemampuan  keluarga  penerima  manfaat  (PKH)  dalam mengelola bantuan yang mereka terima sangat kompleks dan bervariasi, sehingga terkadang membuat mereka bingung dalam  mengelola  bantuan  tersebut.  Di  Desa  Glundengan,  kemampuan  keluarga  penerima  manfaat  PKH  sangat bergantung  pada  pekerjaan  sebagai  buruh  tani  yang  pendapatannya  sangat  terbatas,  berbeda  dengan  masyarakat  di Desa Tanjung Rejo yang mayoritas berprofesi sebagai petani.
Kondisi  lain  yang  berhubungan  dengan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  keluarga  penerima  manfaat  PKH  di  Desa Glundengan dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan mereka. Hal ini mempengaruhi kemampuan mereka dalam menerima  bantuan  dengan  baik,  serta  pola  pikir  dan  daya  tangkap  mereka  terhadap  bantuan  yang  diterima. Ketergantungan  pada  program  tersebut  juga  mempengaruhi  kemampuan  mereka  dalam  menerima  arahan  atau pembelajaran dari pendamping PKH. Berbeda dengan Desa Tanjung Rejo, di mana tingkat pendidikan penduduknya lebih tinggi, kondisi ini menunjukkan perbedaan budaya dan pendidikan antar wilayah. Seperti yang disampaikan oleh Informan NK yaitu:
“rata -rata  itu  kondisi  masyarakat  itu  njagakno  bantuan,  seharusnya  kan  gini,  stigma  masyarakat  yang  seharusnya dirubah, karena stigma masyarakat yang tidak mudah dirubah. memang tidak semuanya namun bisa dikatakan mayoritas, seperti “alah wes intok bantuan PKH, akhirnya jadi ngentengno PKH, meskipun sama pendamping setiap pertemuan selalu dimarahi  “  buk  kalau  dapat  bantuan tu  seperti  ini,  diarahkan,  tapi  rea l isasinya tidak  semudah  itu”  (informan  utama  NK,

## September 2023)
Masyarakat yang bergantung pada bantuan menghadapi tantangan yang sulit untuk mengubah stereotip ini, yang telah menjadi umum di kalangan mereka. Peran pendamping dalam upaya pembinaan telah dilakukan melalui teguran dan metode lainnya, namun pelaksanaannya masih menghadapi banyak kesulitan. Proses dinamika untuk mengubah pola pikir  keluarga  penerima  manfaat  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  yang  cenderung  bergantung  pada  bantuan, merupakan  tantangan  yang  dialami  oleh  pendamping  PKH.  Mereka  mengalami  kesulitan  dalam  menemukan keseimbangan  antara  menjadi  tegas  tanpa  menyebabkan  konflik,  atau  terlalu  lembek  sehingga  instruksi  mereka diabaikan oleh keluarga penerima manfaat. Dalam menentukan tingkat kesejahteraan keluarga, patokan yang digunakan masih sering kali bersifat subjektif dan bias, apakah berdasarkan penghasilan, aset, atau gaya hidup yang dipraktikkan oleh keluarga penerima manfaat PKH.
Dalam  konteks  keluarga  penerima  manfaat  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Desa  Glundengan,  mayoritas anggota keluarga adalah lansia, yang secara signifikan mempengaruhi pelaksanaan program graduasi. Lansia merupakan kelompok usia yang tidak lagi dalam usia produktif, sehingga mereka cenderung mengandalkan program bantuan yang tersedia. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesulitan dalam mempelajari modul yang diberikan, dan keberadaan lansia, semuanya berdampak pada cara keluarga mengelola bantuan yang mereka terima serta menentukan prioritas penggunaannya. Contohnya, bantuan sering digunakan untuk membayar hutang atau membeli barang mewah seperti sepeda motor.
Keberagaman suku budaya juga mempengaruhi pelaksanaan program graduasi di Desa Glundengan, yang terdiri dari tiga suku utama: Jawa, Madura, dan Osing. Keberagaman ini memengaruhi implementasi program karena setiap suku berusaha  mempertahankan  budaya  mereka  sendiri,  yang  dapat  mencakup  praktik  seperti  pernikahan  dini.  Praktik pernikahan dini ini secara langsung mempengaruhi tingkat pendidikan dan pemahaman terhadap materi yang diberikan oleh pendamping PKH. Informan NK menegaskan hal ini dalam pengamatan mereka dengan mengatakan bahwa:
“pendamping  mengalami  banyak  kendala  salah  satu  adalah  adat  istiadat,  biasanya  kalau  orang  Madura  itu banyak kasus pernikahan dini, jadi kalau terjadi pernikahan dini meraka belum siap dari segimental dan finansial, jadi akan menjadi beban bagi orangtuanya, jadi tidak tambah kaya tambah menjadi lebih miskin karena nambah beban, karena faktor belum matangnya  pemikiran  maka  banyak  kasus  perceraian  muda  akhirnya  membuat  beban  lagi  bagi anaknya atau  orang tua” (Informan utama NK, September 2023).
Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  pendamping  PKH  menghadapi  tantangan  dalam menjalankan  proses  graduasi  akibat  adat  istiadat  tertentu,  seperti  kasus  pernikahan  dini  yang  masih  sering  terjadi  di kalangan  masyarakat  Madura.  Hal  ini  mengakibatkan  bahwa  banyak  dari  mereka  yang  belum  siap  secara  mental  dan finansial, sehingga menjadi beban tersendiri bagi orang tua.
Hasil  observasi  yang  dilakukan  peneliti  pada  bulan  September  2023  menunjukkan  bahwa  dalam  pertemuan kelompok  atau  P2K2,  sebagian  keluarga  penerima  manfaat  (KPM)  kurang  memahami  bahasa  yang  digunakan  oleh pendamping PKH. Masalah ini disebabkan karena KPM PKH di daerah Tanjungsari umumnya berkomunikasi dalam bahasa Madura, sedangkan pendamping PKH menggunakan bahasa Indonesia dengan pengaruh campuran bahasa Jawa. Hal ini menyebabkan ketidakinteraktifan dalam komunikasi antara KPM dan pendamping, yang dapat mempengaruhi efektivitas dari program yang diselenggarakan.
Di wilayah Sumberejo dan Desa Glundengan, terdapat kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengalami defisit, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebudayaan nikah muda dan prioritas pernikahan di atas pendidikan. Hal ini berdampak  pada  kualitas  individu,  khususnya  anggota  keluarga  penerima  manfaat  (KPM)  Program Keluarga  Harapan (PKH).  Tantangan  tambahan  bagi  pendamping  PKH  adalah  keberagaman  suku  di  satu  desa,  di  mana  mereka  perlu menyesuaikan  diri  dan  mengubah  budaya  yang  ada.  Sebagai  contoh,  di  dusun  Tanjung  Sari,  komunitas  suku  Madura cenderung mempertahankan kebudayaan mereka sendiri, sementara suku Osing memiliki kecenderungan untuk menikah di  usia  SMP.  Keberagaman  suku  ini  juga  mempengaruhi  pola  komunikasi  dalam  acara  P2K2,  di  mana  beberapa  KPM mengalami  kesulitan  memahami  bahasa  yang  digunakan  oleh  pendamping  PKH,  yang  pada  gilirannya  menghambat proses pembelajaran yang diberikan.
Kondisi SDM KPM PKH berkaitan dengan teori kemiskinan yang dikemukakan oleh Kartasasmita (1996) menyatakan terdapat empat penyebab utamanya yaitu:
a) Rendahnya  kualitas  pendidikan,  tingkat  pendidikan  berpengaruh  pada  kemampuan  seseorang  dalam pengembangan diri, seperti dalam aspek pekerjaan.
b) taraf kesehatan yang rendah, terkait status Kesehatan dan gizi rendah menyebabkan rendahnya ketahanan fisik dan fikiran.
c) Sempitnya  lapangan  pekerjaan,  kondisi  ini  berkaitan  dengan  kondisi  pendidikan  dan  kesehatan,  dengan kemampuan yang terbatas maka mempengaruhi kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan
d) Berada  pada  remote  area,  penduduk  miskin  secara  ekonomi  dan  tidak  berdaya  karena  mengalami  kondisi terisolasi dan terpencil.
Kemudian kondisi SDM PKH yang telah dijelaskan berkaitan juga dengan teori kemiskinan yang dikemukakan oleh Kusnaedi (1995) yang menjelaskan faktor-faktor penyebab kemiskinan ditinjau dari keadaan sosial budaya antara lain:
a) Budaya, keterikatan  terhadap pola-pola tradisional dari ikatan adat yang kuat seringkali menghambat dalam pembaharuan ke arah yang lebih maju
b) Pengeluaran dan. keterampilan masyarakat, Faktor. ini terkait dengan faktor di atas. Akibat keterisolasian dan keterkaitan  pada  pola  tradisional  menyebabkan  rendahnya  pengetahuan  dan  keterampilan  masyarakat tersebut sehingga ketinggalan.
c) Situasi politik dan kebijaksanaan penguasa.
Kebijaksanaan ini menyangkut pengalokasian anggaran yang tidak seimbang antara satu kawasan dengan kawasan lainnya dan strategi pembangunan yang timpang antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataannya.
Menurut klasifikasi yang diusulkan oleh Kartasasmita dan Kusnaedi mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan, dapat dilihat bahwa rendahnya tingkat pendidikan keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) berdampak langsung pada kemampuan mereka dalam mengembangkan potensi diri dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan pendapatan atau mendapatkan pekerjaan. Di Desa Glundengan, misalnya, tingkat pendidikan KPM PKH cenderung rendah, yang secara signifikan mempengaruhi kondisi ekonomi mereka. Terbatasnya kesempatan kerja juga terlihat di desa ini, dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh tani yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup  mereka.  Kondisi  ini  berdampak  pada  pola  pikir  KPM  PKH  terhadap  penerimaan  bantuan,  dimana  terjadi kecenderungan  untuk  menjadi  tergantung  pada  program  PKH  dan  kurang  termotivasi  untuk  mencari  pekerjaan  atau meningkatkan  keterampilan  mereka.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  tingkat  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  KPM  PKH menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program graduasi.
Faktor keberagaman suku atau budaya pada masyarakat Glundengan berdasarkan teori kemiskinan terkait jenis kemiskinan  yang  diungkapkan  oleh  Kusnaedi  terutama  adat-istiadat,  dijelaskan  bahwasanya  adat  istiadat  merupakan keterikatan terhadap pola-pola tradisional dari ikatan adat yang kuat seringkali menghambat dalam pembaharuan ke arah yang  lebih  maju.  Terdapat  tiga  suku  utama  di  desa  Glundengan  yaitu  Jawa,  Madura,  dan  Osing  dengan  setiap  suku berusaha  mempertahankan  budaya  masing-masing  seperti  budaya  pernikahan  dini  yang  mengakibatkan  rendahnya tingkat  pendidikan  dan  berpengaruh  pada  kualitas  SDM.  Keberagaman  suku  dan  budaya  berpengaruh  pada  tingkat pelaksanaan graduasi, sehingga dapat dikatakan menghambat pelaksanaan graduasi terutama secara mandiri sejahtera.
2. Jumlah Nominal Bantuan
Besaran nominal bantuan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah bantuan yang diterima oleh KPM PKH sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi  kebutuhan  pokok  mereka,  hanya  cukup  untuk  kebutuhan  makan  sehari-hari.  Akibatnya,  bantuan  tersebut hanya dianggap sebagai tambahan penghasilan belaka, tidak mampu diinvestasikan untuk memulai usaha yang dapat meningkatkan  taraf  hidup  mereka.  Meskipun  demikian,  dalam  realitas  lapangan,  beberapa  masyarakat  berhasil membangun usaha dari bantuan yang mereka terima, sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan EE.
“ada  KPM  dari  209  dengan  kondisi  yang  memprihatinkan,  karena  apa,  bantuan  yang  diterima  hanya  cukup  unuk kebutuhan makan”. (informan utama EE, Sptember 2023) .
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  pada  bulan  September  2023  pada  pertemuan  kelompok  atau  P2K2 ditemukan  bahwasanya  dalam  realita  dilapangan  masyarakat  sudah  membangun  usaha  dari  bantuan  yang  diberikan,
namun gagal dilatarbelakangi oleh modal yang ada karena bantuan yang diberikan hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok saja.
Kondisi dilapangan terdapat KPM PKH yang menggantungkan hidupnya pada bantuan PKH sehingga menambah kondisi  yang  lebih  parah karena  semakin  tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Kebutuhan  masyarakat yang dinamis mengkibatkan banyaknya kebutuhan masyarakat yang diluar dugaan. Pemberian bantuan PKH diberikan dalam  jangka  tiga  bulan  sekali,dengan  nominal  uang  yang  disesuaikan  dengan  komponen  yang  ada  dati  KPM  PKH tersebut. Seperti contoh komponen anak SD yang mendapatkan bantuan sebanyak 225.000 pertiga bulan, bisa dikatakan sangat  sedikit  karena  bantuan  yang  diberikan  sifatnya  subsidi  sehingga  tidak  dapat  memenuhi  segala  kebutuhan kebutuhan.
Kondisi ini berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Scott (1976) yang dijabarkan secara lebih terperinci oleh Dixon dalam Mardikanto dan Soebianto (2019) terkait karakteristik penerima bantuan sebagai berikut:
a) Cukup dalam keterbatasan, artinya lebih suka dengan apa adanya.
b) Kekurangan, dalam arti kepentingan keluarga lebih utama daripada kepentingan pribadi.
c) Tidak inovatif artinya tidak mudah menerima perubahan
d) Fatalistik, artinya sudah jenuh dan tidak memiliki keinginan untuk berbuat sesuatu untuk perbaikan nasibnya.
e) Tidak mampu mengantisipasi masa depan, sebagai akibat dari fatalistik yang tinggi.
Dapat dianalisis bahwasanya jumlah nominal bantuan yang diterima berpengaruh pada karakteristik KPM PKH yaitu KPM  PKH  mengalami  cukup  dalam  keterbatasan  yang  ada,  hal  ini  terjadi  karena  sudah  terbiasa  dengan  kondisi kekurangan dan berpengaruh pada inovasi dalam meningkatkan taraf hidup. Sehingga jumlah bantuan yang diberikan berpengaruh pada penghambat dalam pelaksanaan graduasi.
3. Mekanisme pendampingan PKH
Pendamping memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan program graduasi pada Program Keluarga Harapan  (PKH).  Di  Desa  Glundengan,  terdapat  pergantian  pendamping  sebanyak  lima  kali,  masing-masing  dengan metode  dan  pendekatan  yang  berbeda.  Saat  ini,  pendamping  di  Desa  Glundengan  adalah  Mas  Erik,  yang  baru mendampingi wilayah ini selama empat bulan dan masih dalam tahap penyesuaian teknik atau metode pendampingan. Sebelum Mas Erik, Desa Glundengan didampingi oleh Mas Nur Khoyyin selama kurang lebih satu tahun, dan sebelumnya oleh NM. Selama masa pendampingan oleh NM, muncul masalah karena kemampuan pendamping yang kurang memadai, terutama disebabkan oleh kurangnya literasi terkait modul-modul yang disediakan oleh program PKH, yang menghambat efektivitas pendampingan.
Terdapat  kasus  di  mana  pendamping  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  kurang  cekatan  dan  tidak  aktif  dalam melakukan pendampingan atau mengadakan pertemuan, yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Selain  itu,  pergantian  pendamping  yang  terlalu  sering  juga  berdampak  negatif  pada  pelaksanaan  graduasi.  Setiap pendamping memiliki metode dan cara sendiri dalam melakukan pendampingan, sehingga setiap kali terjadi pergantian, metode baru diterapkan. Hal ini dapat mengganggu kontinuitas dan efektivitas program.
Kondisi ini berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Saputro dan Rangga (2015) prinsip teknik pendampingan didasarkan pada pendekatan dialogis. Kemudian pendamping harus memiliki kapasitas sebagai berikut:
a) Memiliki kepribadian ramah dan mampu mengekspresikan setuju dan menerima
b) Mempunyai keterampilan sosial dengan kemampuan mengajak masyarakat, dan mengarahkan mereka tanpa mencederai inisiatif mereka.
c) Memiliki  kemampuan  mendidik  untuk  meningkatkan  serta  menggunakan  gagasan  dan  keterampilan masyarakat.
d) Memiliki kemampuan mencatat dan mendokumentasikan proses serta memfasilitasi pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
e) Luwes dalam menanggapi perubahan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan  teori  tersebut,  pendamping  seharusnya  memiliki  karakteristik  yang  ideal  sehingga  dalam  bertugas dapat meminimalisir kendala yang ada, namun hal ini keterbalikan dengan kondisi pendampingan PKH yang ada di Desa Glundengan  dengan  kondisi  sering  mengalami  pergantian  pendamping,  kemudian  teknik  yang  digunakan  juga  sering berubah menyesuaikan dengan karakteristik dari pendamping PKH yang menjabat, kemudian terdapat pendamping yang kurang kredibel dalam menjalankan  tugasnya, kondisi ini bersebrangan dengan teori yang ada seperti pendamping harus memiliki   keterampilan  sosial,  memiliki  kemampuan dalam  memberikan  resolusi  dalam  setiap  permasalahan  yang  ada dalam  artian  memiliki  intelektualitas  yang  memadai,  sehingga  pendamping  PKH  berpengaruh  terhadap  penghambat dalam pelaksanaan graduasi terutama pada kualitas dari pendamping PKH

## DISKUSI
Deselerasi graduasi dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH) mengacu pada penurunan atau lambatnya laju keluarnya  keluarga  penerima  manfaat  (KPM)  dari  program  tersebut  setelah  mencapai  kemandirian  ekonomi.  Teknis Graduasi adalah generasi program keempat dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki arti pengakhiran status Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kepesertaan PKH (Vikka, 2022). Graduasi dapat dipahami berdasarkan petunjuk
teknis Graduasi Keluarga Penerima PKH 2020, yang menyatakan bahwa terdapat 3 jenis graduasi yakni graduasi alamiah, graduasi mandiri, dan graduasi sejahtera mandiri (Lubis, 2022; Yulizar, 2022).
Graduasi alamiah merupakan berakhirnya kepesertaan disebabkan kondisi KPM PKH yang sudah tidak memenuhi kriteria kepesertaan (Mustain and Junaedi, 2022). Graduasi mandiri merupakan berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena mengundurkan diri atas keinginan sendiri dengan alasan pribadi KPM (Yanti & Adi, 2020). Sedangkan graduasi sejahtera mandiri  adalah  berakhirnya  kepesertaan  KPM  PKH  karena  kondisi  sosial  ekonomi  yang  sudah  meningkat  dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak untuk menerima bantuan sosial PKH (Masannang et al., 2023). Dapat dipahami  bahwa  graduasi  secara  alamiah  merupakan  proses  graduasi  secara  otomatis  secara  sistem  karena  faktor habisnya  komponen  pada  KPM  PKH,  kemudian  hal  tersebut  tidak  memiliki  keistimewaan  karena  tidak  menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.
Studi ini secara teoritis berbasis pada beberapa teori yang relevan dengan tema Program Keluarga Harapan (PKH) dan  pelaksanaan  graduasi.  Teori  Scott  (1976)  menjelaskan  karakteristik  penerima  bantuan,  seperti  kecukupan  dalam keterbatasan,  kekurangan,  tidak  inovatif,  fatalistik,  dan  tidak  mampu  mengantisipasi  masa  depan.  Teori  Saputro  dan Rangga (2015) menekankan prinsip teknik pendampingan yang didasarkan pada pendekatan dialogis. Teori Dixon (2019) menjelaskan karakteristik penerima bantuan sebagai berikut: kecukupan dalam keterbatasan, kekurangan, tidak inovatif, fatalistik, dan tidak mampu mengantisipasi masa depan.
Ketergantungan  pada  program  PKH  juga  mempengaruhi  kemampuan  mereka  dalam  menerima arahan  atau  pembelajaran  dari  pendamping  PKH  (Irmayani  et  al.,  2019;  Rahmayuni,  2022)  .  Jumlah  nominal  bantuan memiliki  dampak  signifikan  terhadap  tingkat  kesejahteraan  keluarga  penerima  manfaat  (KPM)  Program  Keluarga Harapan (PKH) (Nadhifah & Mustofa, 2021). Jumlah bantuan yang diterima oleh KPM PKH sering kali tidak mencukupi untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  mereka,  hanya  cukup  untuk    kebutuhan  makanan  sehari-hari.  Akibatnya,  bantuan pokok mereka, hanya dianggap sebagai tambahan penghasilan belaka, tidak mampu diinventasikan untuk memulai usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka (Ginting, 2018).
Studi ini, berhasil membeberkan faktor deselerasi graduasi di Desa Glundengan. Dimana, yang menjadi salah satu faktor adalah kondisi KPM PKH di Desa Glundengan sangat kompleks dan mempengaruhi pelaksanaan graduasi. Bahkan mayoritas KPM PKH Desa Glundengan adalah lansia, sehingga mempengaruhi tingkat pelaksanaan graduasi. Studi ini juga menemukan adanya kondisi SDM KPM PKH pada tingkat pendidikan yang sangat rendah sehingga mempengaruhi daya tangkap  dan  pola  fikir  dalam  menerima  bantuan.  Bahkan  menimbulkan  rasa  ketergantungan  dengan  program  dan mempengaruhi  KPM  PKH  dalam  menerima  pengarahan  atau  pembelajaran  dari  pendamping  PKH.    Juga  terdapat keberagaman suku budaya mempengaruhi pelaksanaan graduasi, seperti pernikahan dini yang berpengaruh pada tingkat pendidikan.
Kondisi Pendampingan PKH juga mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses graduasi karena masalah adat istiadat.  Kondisi  masyarakat  bergantung  terhadap  bantuan  sulit  dirubah  karena  sudah  menjadi  stereotip  umum. Pendamping mengalami dilematika dalam menegur atau membina KPM PKH yang bergantung pada bantuan. Oleh karena itu,  berdasarkan  teori  kemiskinan,  rendahnya  kualitas  pendidikan,  tingkat  pendidikan  berpengaruh  pada  kemampuan seseorang dalam pengembangan diri. Sempitnya lapangan pekerjaan, kondisi ini berkaitan dengan kondisi pendidikan dan kesehatan. Berada pada remote area, penduduk miskin secara ekonomi dan tidak berdaya karena mengalami kondisi terisolasi dan terpencil.

## KESIMPULAN
Pada  artikel  ini,  peneliti  telah  menyajikan  beberapa  faktor  deselerasi  graduasi  PKH  pada  Keluarga  Penerima Manfaat (KPM) yaitu kondisi KPM PKH di Desa Glundengan sangat kompleks dan mempengaruhi pelaksanaan graduasi. Kondisi SDM KPM PKH tingkat pendidikan KPM PKH di Desa Glundengan rendah, mempengaruhi daya tangkap dan pola fikir dalam menerima bantuan. Kondisi Pendampingan PKH mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses graduasi karena  masalah  adat  istiadat.  Rendahnya  kualitas  pendidikan,  tingkat  pendidikan  berpengaruh  pada  kemampuan seseorang dalam pengembangan diri. Sempitnya lapangan pekerjaan, kondisi ini berkaitan dengan kondisi pendidikan dan kesehatan. Berada pada remote area, penduduk miskin secara ekonomi dan tidak berdaya karena mengalami kondisi terisolasi dan terpencil.
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan beberapa hal tentang cara mencegah terjadinya deselerasi graduasi yaitu meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pendamping sosial, KPM PKH, dan pihak terkait lainnya dalam proses graduasi PKH. Hal ini dapat membantu mengurangi kesalahan dan kegagalan dalam proses graduasi, serta meningkatkan kesadaran KPM PKH tentang pentingnya graduasi mandiri.

## REFERENSI
Adinda, D., & Sunariani, N. N. (2019). Pengembangan Potensi Desa Melalui Model Desa Wisata. Jurnal Ilmiah Manajemen Armalid, I. I., Purboningsih, E. R., Widiastuti, T. R., & Ninin, R. H. (2020). Studi Eksplorasi: Analisis Faktor Pendorong Ibu dari Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Mandiri. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial , 19 (3).
Ahmad, R. A. (2020, December). Tantangan dalam pengentasan kemiskinan: Peran lembaga keuangan mikro Islam dan keuangan sosial. In Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (Vol. 1, pp. SNPPM2020LPK-49). Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023 . Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Data BIP Glundengan Tahun 2022. Data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Desa Glundengan Oleh pendamping PKH. Data KPM PKH Kecamatan Wuluhan oleh pendamping PKH Tahun 2023 Direktorat  Jaminan  Sosial  Keluarga.  (2021). Pedoman  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Tahun  2021-2024. Kementrian Sosial.
Gultom, H., Kindangen, P., & Kawung, G. M. (2021). Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) DAN Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 21 (1), 39-53.
Ginting,  R.  K.  (2018). Strategi  Bertahan  Hidup  NelayanS  Tradisional  di  Kampung  Nelayan  Seberang  Kelurahan  Belawan  I Kecamatan Medan Belawan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
Hikmawati. F., (2020). Metodologi Penelitian. PT Raja Grafindo Persada Depok.
Hidayat, R., & Prasetyo, E. (2020). Tantangan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Daerah Terpencil. Jurnal Pekerjaan Sosial, 6 (2), 101-116.
Irmayani,  N.  R.,  Susantyo,  B.,  Mujiyadi,  B.,  Suradi,  S.,  Erwinsyah,  R.  G.,  Sugiyanto,  S.,  ...  &  Azizah,  L.  N.  (2019). Kinerja
Pendamping  Program  Keluarga  Harapan  Pasca  Diklat  Pertemuan  Peningkatan  Kemampuan  Keluarga .  Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
Kartasasmita,Ginanjar.(1993). Kebijaksanaan  dan  Strategi  Pengentasan  kemiskinan .  Malang:  Fakultas  Ilmu  Administrasi Universitas Brawijaya.
Kurniawan,  T.,  Wahyudi,  S.,  &  Lestari,  D.  (2023).  Dampak  Pandemi  COVID-19  terhadap  Penerima  Manfaat  Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 14 (1), 77-89.
Lubis,  R.  S.  (2022). Motivasi  KPM PKH  dalam  Graduasi  Mandiri  Di  Kelurahan  Sialang  Sakti  Kecamatan  Tenayan  Raya  Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU). Mekarisce, A. A., (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat,
Vol. 12. Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat. 145-151.
Masannang,  U.  H.  D.,  Akbar,  M.,  &  Farid,  M.  (2023).  Strategi  Komunikasi  Pendamping  dalam  Implementasi  Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Dikecamatan Minasate’ne Pangkep. JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan , 6 (9), 7159-7165.
Mustain,  M.  M.,  Purnomo,  H.,  &  Junaedi,  J.  (2022).  Keefektifan  Program  Keluarga  Harapan  Dalam  Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga Penerirma Manfaat. Journal of Public Power , 6 (2), 85-92.
Nadhifah, L. R., & Mustofa, N. H. (2021). Pengaruh PKH dan BPNT terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking , 3 (1), 12-24.
Nurhidayah, M., Fahmi, I., & Mulyadi, A. (2021). Stigma Sosial dan Integrasi Penerima Manfaat PKH ke dalam Pasar Kerja. Jurnal Pengembangan Masyarakat, 11 (2), 210-229.
Purwanto,  R.  S.,  Priambodo,  A.,  Fadlurrahman,  I.,  Widyaningrum,  N.,  &  Kodar,  M.  S.  (2020).  Kapabilitas  pertahanan Indonesia menghadapi tantangan kesejahteraan masyarakat (kemiskinan, pendidikan, dan pengangguran). Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 4 (1), 164-175. Purwaningsih,  A.,  &  Santoso,  B.  (2019). Dampak  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  terhadap  Peningkatan  Kesehatan Keluarga Penerima Manfaat di Indonesia . Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kesehatan, 8(2), 87-96. Rahmansyah,  W.,  Qadri,  R.  A.,  Sakti,  R.  R. A.,  &  Ikhsan,  S.  (2020).  Pemetaan  permasalahan  penyaluran  bantuan  sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN) , 2 (1), 90-102. Rahmayuni,  S.  (2022). Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin  di  Kota Sabang (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
Rahmawati, I. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Pasar Kerja di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 4 (2), 78-92.
Salim., & Syahrum., (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Citapustaka Media. Suryahadi, A., & Al Izzati, R. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kemiskinan di Indonesia . Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, 24(2), 119-135.
Setiawan, B. (2022). Budaya Ketergantungan pada Bantuan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan (PKH). Jurnal Sosiologi dan Kebijakan Sosial, 5 (1), 45-62.
Suryahadi, A., & Hadiwidjaja, G. (2020). Dampak Ketidakstabilan Ekonomi terhadap Proses Graduasi KPM dari PKH. Jurnal Kebijakan Sosial, 8 (1), 33-45. Setiawan, J. &  Anggito, A., (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. CV Jejak. Sugiyono., (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta CV Suryanti,  Lisis.,  (2023).  Faktor-Faktor  Pendorong  dan  Penghambat  Graduasi  Sejahtera  Mandiri  Penerima  Program Keluarga  Harapan  Di  Kabupaten  Lampung  Tengah, Tesis. Program  Studi  Magister  Ilmu  Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat, Pascasarjana, Universitas Lampung.
Vikka, A. (2022). DESELERASI GRADUASI PADA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)(Studi Pada Desa Karya Basuki, Kecamatan Waway Karya, Lampung Timur (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
Widiyanti, H., Ati, N. U., Hayat. (2022). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Penerima  Manfaat,  Studi  Evaluasi  Kebijakan  Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  1  Tahun  2018  Tentang  Program Keluarga Harapan Pada Desa Tegalgondo Kabupaten Malang, Vol.6., Jurnal Pendidikan Tambusai. 16484-16490.
Wahyuni, R. (2022). Adaptasi Program Perlindungan Sosial selama Pandemi COVID-19: Kasus Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia. Jurnal Kebijakan Sosial dan Ekonomi, 10 (3), 274-290.
Widjaja, M., & Nugroho, Y. (2021). Evaluasi Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia: Perspektif Lokal. Jurnal Administrasi Publik, 12 (3), 145-158.
Yulizar, F. S. P. (2022). KEBERHASILAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung).
Yanti, D. F., & Adi, I. R. (2020). Analisis Process Terhadap Strategi Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan  Di  Kabupaten  Cianjur  Dalam  Kerangka  Result-Based  Management. Empati  Jurnal  Ilmu  Kesejahteraan Sosial , 9 (2), 147-163.