licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PERBANDINGAN KONSTITUSI NEGARA INDONESIA DAN RUSIA
Ilham Dwi Rafiqi
1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, ilhamdwirafiqi@umm.ac.id

## ABSTRACT

## ARTICLE INFO
The purpose of this study is to analyze and compare the state constitutions of
Indonesia and Russia, particularly in relation to state institutions, separation of powers,  and  institutions  for  interpreting  the  constitution.  This  study  uses  a normative  juridical  research  method  with  a  statutory  approach  and  a comparative  approach.  The  results  of  the  study  show  that  in  terms  of institutions, Indonesia and Russia both adhere to the trias politica separation. However, in terms of the government system, there are differences, if Indonesia adheres to a purely presidential system of government, the Russian Federation adheres  to  semi-presidential.  As  for  the  institutions  of  interpreting  the constitution,  there  are  also  similarities  and  differences.  Similarities  such  as being an interpreter of the constitution, being a dispute resolution institution for state institutions to providing opinions on impeachment. The difference is that if the Constitutional Court of the Republic of Indonesia has the authority to decide on the dissolution of political parties and disputes regarding the results of the general election, the Constitutional Court of the Russian Federation does not  have  that  authority.  On  the  other  hand,  the  Constitutional  Court  of  the
Russian  Federation  does  not  have  the  authority,  for  example,  to  receive complaints  about  violations  of  constitutional  rights,  to  decide  on  the constitutionality  of  agreements  between  Russian  state  government  agencies, and to decide on the normative actions of Russian state officials.
Keywords : Comparison of the Constitution; Indonesia; Russia
Cite this paper : Rafiqi, I. D. (2022). Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dan Rusia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5 (1).

## Scope Article
Constitutional Law

## PENDAHULUAN
Dalam  era  saat  ini,  hampir  tidak  ditemukan  satu = negara = pun = di = dunia = ini yang = tidak = mempunyai = konstitusi = dalam  praktik  kehidupan  berbangsa  dan  bernergara. Negara  dan  konstitusi  merupakan  dua  entitas  yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu  dengan lainnya,  olah  sebab  itu  adanya  konstitusi  dalam  sebuah  negara  merupakan  keniscayaan karena dalam konstitusi diatur berbagai hubungan pemerintah dengan warga negaranya. 1 Sehingga, secara a contrario berarti tanpa konstitusi negara tidak mungkin ada.
Konstitusi dan konstitusionalisme sudah menjadi ciri yang umum bagi negara modern. Semua  negara  modern  memiliki  konstitusi,  baik  dalam  bentuk  tertulis  maupun  dalam
1 Soemantri M., Sri. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi , Bandung, Alumni, 1987, hlm. 1-2. Lihat juga dalam Hamidi, Jazim dan Malik, Hukum Perubahan Konstitusi (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009), 127.
bentuk tidak tertulis. Penyelenggaraan pemerintahan pun terikat pada norma dan sebuah ketentuan konstitusi. 2 Dalam arti yang demikian konstitusi menjadi supremasi ( supremacy constitution ) yang mempunyai daya ikat dan bukan saja bagi rakyat, tetapi juga bagi para penguasa dan bagi pembuat konstitusi itu sendiri. 3
Konstitusi pada umunya juga disebut sebagai fundamental negara atau dasar dari tata hukum nasional. Konstitusi dalam arti yuridis dapat bermakna norma-norma yang mengatur proses pembentukan undang-undang. Disamping mengatur proses pembentukan undang- undang  juga  mengatur  kompetensi  dari  organ-organ  dalam  negara. 4 Hal  tersebut  senada dengan pernyataan dari Ronato R. Pasimio yang mengatakan:
“ constitution is the fundamental law of the state, containing the principle upon which government is founded, regulating the division of the sovereign power and directing to what persons each of these powers is to be exercised .” 5
Keberadaan konstitusi bukan hanya sebatas teks atau kaidah umum tatanegara yang tanpa nilai, konstitusi sendiri memiliki fungsi yang sangat  penting untuk berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. 6 Shepherd L. Withman dan John J. Wuest mengatakan bahwa konstitusi berfungsi menetapkan prinsip-prinsip dasar organisasi dan sikap tindakan pemerintah, “ its major function is to establish fundamental principle for the organization and conduct  of government ”. 7 Secara sederhana  tujuan dan fungsi  konstitusi berfungsi membatasi=kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Lowenstein pun juga mengatakan bahwa konstitusi itu merupakan suatu sarana dasar untuk mengawasi proses- proses kekuasaan. Oleh karena itu, setiap konstitusi idealnya mengandung pembatasan dan pengawasan bagi para penguasa. 8
Dengan  fungsi  dan  tujuan  yang  demikian  itu,  setiap  konstitusi  pada  umumnya mengandung beberapa kaidah (muatan materi) yang diatur, seperti: (1) ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; (2) adanya jaminan terhadap hak- hak asasi manusia dan warga negaranya; dan (3) adanya adanya pembagian dan pembatasan tugas  ketatanegaraan  yang  juga  bersifat  fundamental. 9 Pandangan  J.G.  Steenbeek  yang dikutip  oleh  Sri  Soemantri  itu  senada  dengan  pernyataan  C.F  Strong  yang  mengatakan bahwa konstitusi terdiri dari 3 hal, “ first, how the various agencies are organized; secondly, what power is entrusted to those agencies; and thirdly, in what manner such power is to be exercised ”. 10
Muatan  materi  tersebut  pada  dasarnya  menjadi  bagian  pula  dalam  pengkajian perbandingan konstitusi, artinya dalam studi perbandingan konstitusi antar negara objek kajian tidak terlepas dari prinsip umum muatan materi dalam konstitusi yang pada umunya dikenal sebagai “ruang lingkup” kajian perbandingan konstitusi. Sebagaimana diterangkan
2 Zоelva, Hamdan. Mengawal Kоnstitusiоnalisme (Jakarta: Konstitusi Press, 2016), 11.
3 Thaib,  Dahlan,  Ni’matul  Huda,  Jazim  Hamidi, Teori  Dan  Hukum  Konstitusi ,  Cetakan  Ke  (Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 62-63.
4 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif (Jakarta: Rumdi Press, 1995), 258.
5 R. Pasimio, Renanto. The Philippine Constitution (It’s Evolution and Dev elopment) and Political Scince (Manila: National Book Store Inc., 1991), 41.
6 Wawan  Rosmawan,  “Sejarah  Perkembangan  Konstitutionalisme  Dunia  Dan  Indonesia  (Tinjauan Perbandingan),” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 3, no. 2 (2015): 271–80.
7 L. Withman, Shepherd, dan John J. Wuest, Visual Outline of Comparative Government , New Jersey, Adams & Co. Peterson,  1963,  hlm.  5.  Dikutip  dalam  Chaidir,  Ellydar  dan  Sudi  Fahmi, Hukum  Perbandingan  Konstitusi (Yogyakarta: Total Media, 2010), 33.
8 Soetoprawiro, Koerniatmanto. “Konstitusi: Pengertian Dan Perkembangannya,” Jurnal Pro Justitia v, no. 2 (1987): 31.
9 Soemantri M., Sri. Op.Cit ., hlm 51
10 Strong,  C.F. Modern  Political  Constitution:  An  Introdaction  to  The  Comparative  Study  of  Their  History  and Existing From (London: Sidgwick & Jakcson Limited, 1960), 10.
oleh Francois Venter bahwa ruang lingkung penyelidikan perbandingan konstitusi adalah meliputi  supremasi  konstitusi,  hak-hak  asasi  konstitusional,  dan  demokrasi  dan pembangunan kekuasaan. 11 Tidak jauh berbeda, Hendarmin Ranadireksa juga menerangkan bahwa  pengkajian  perbandingan  konstitusi  paling  tidak  membandingkan  kelembagaan negara,  Batasan  fungsi  dan  wewenang  kelembagaan  negara  dan  prinsip-prinsip  dasar HAM. 12
Muatan materi konstitusi sendiri juga pada dasarnya secara implisit ada dalam setiap makna  konstitusi  –  muatan  materi  merupakan  unsur-unsur  dalam  makna  arti  konstitusi yang  lebih  spesifik.  Sehingga,  melakukan  perbandingan  konstitusi  pada  dasarnya  juga mengkaji isi muatan materi konstitusi suatu negara sekaligus mengkaji pula arti konstitusi bagaimana yang dianut.
Perbandingan  konstitusi  atau  perbandingan  hukum  konstitusi  atau  juga  dikenal hukum konstitusi perbandingan, apapun istilahnya, dari ketiga istilah tersebut pada intinya merupakan “metode” yang membandingikan antara dua konstitusi atau lebih untuk mencari persamaan perbedaan, maupun implikasi hukum bagi sistem ketatanegaraan suatu negara. Kegunaan melakukan sebuah perbandingan konstitusi antar negara adalah untuk membuka cakrawala teoritik serta pengembangan teori konstitusi pada khususnya dan ilmu hukum tata negara pada umumnya. 13 Selain itu secara praktis, perbandingan konstitusi akan dapat memberikan banyak manfaat bagi para praktisi hukum yang terlibat dalam penelitian dan pembentukan konstitusi disuatu negara. 14
Atas dasar tersebut, tulisan ini akan melakukan kajian perbandingan konstitusi antar negara  yakni  antara  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  Negara  Federasi  Rusia. Adapun ruang lingkup atau batasan yang menjadi fokus kajian adalah aspek lembaga negara sekaligus  fungsi  dan  kewenangannya  ( separation  of  power )  serta  lembaga  penafsir konstitusi.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian  normatif. penelitian hukum  nоrmatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan сara meneliti peraturan perundang-undangan dengan cara preskriptif, harmonisasi, atau komparasi. Metоde pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparasi. 15 Pendekatan  perundang-undangan  digunakan  untuk  melihat  ketentuan  dasar  dalam konstitusi  dari  negara  Indonesia  pada  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia (UUD NRI 1945) dan Konstitusi Rusia. Kemudian melalui pendekatan komparasi dilakukan perbandingan antara antara kedua negara tersebut untuk melihat perbedaan dan kesamaan dari sisi kelembagaan negara, pemisahan kekuasaan, dan Lembaga penafsir konstitusinya.
Bahan hukum utama/primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang dalam penelitian ini level peraturan yang digunakan adalah lebih pada level Undang- Undang  Dasar  atau  konstitusi  kedua  negara.  Selain  itu,  digunakan  juga  bahan  hukum sekunder yang terdiri dari literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan sejenisnya yang sifatnya menunjang. 16

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbandingan Kelembaga Negara dan Pemisahan Kekuasaan antara Negara Indonesia dan Rusia
11 Hamidi, Jazim dan Malik, Op.Cit ., hlm. 128
12 Ranadireksa, Hendarmin. Arsitektur Konstitusi Demokratik (Bandung: Fokusmedia, 2007), iv-v.
13 Hamidi, Jazim dan Malik, Op.Cit ., hlm. 125-127 14 Safriani, Andi. “Mahkamah Konstitusi Di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum,” Jurnal Al- Qadāu 6, no. 1 (2019): 83-89.
15 liber  Sonata,  Depri.  “Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris:  Karakteristik  Khas  Dari  Metode Meneliti Hukum,” Fiat Justisia 8, no. 1 (2014): 25.
16 Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum , ke-5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 81.
Konstitusi  merupakan  hukum  tertinggi  yang  mengatur  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Salah satu materi pokok yang diatur dalam konstitusi adalah lembaga-lembaga yang bertugas menjalankan kehidupan bernegara. 17 Pengaturan lembaga-lembaga negara mencerminkan sistem dan prinsip dasar kenegaraan yang dianut oleh setiap negara. Agar mekanisme kenegaraan untuk mencapai tujuan nasional dapat berjalan dengan baik, setiap lembaga  negara  harus  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sesuai  dengan  kedudukan konstitutionalnya masing-masing. 18
Salah satu pengkajian penting dalam perbandingan konstitusi adalah berkaitan dengan lembaga-lembaga  negara.  Pendapat  ini  yang  menganggap  bahwa  isi  terpenting  suatu konstitusi  adalah  pengaturan  tentang  struktur  organisai  negara  dan  batas-batas wewenangnya berarti melihat negara sebagai suatu organisasi kekuasaan dengan unit-unit di  dalamnya.  Sebagaimana  juga  dikatakan  oleh  G.  Sartori  bahwa  yang  terpenting  dalam konstitusi adalah struktur atau organisasi negara. 19
Sebelum membandingkan organisasi atau kelembagaan negara antara Indonesia dan Rusia  maka  terlebih  dahulu  dimulai  dengan  melihat  aspek  mendasar  yang  menentukan, yakni bentuk  negara dan sistem  pemerintahan yang  dianut  oleh  kedua  negara  tersebut. Pertama , mengenai bentuk negara, negara Rusia menganut bentuk negara federal karena itu  negaranya  disebut  sebagai The  Russian  Federation dalam  konstitusinya  juga  dinamai “ Russia are equipollent” . Ketentuan mengenai bentuk negara Rusia termaktub dalam Article 1  mengenai  dasar  sistem  konstitusi  dalam The  Constitution  of  The  Russian  Federation , disebutkan bahwa “ The Russian Federation - Russia is a democratic federative law-governed state with a republican form of government ”. Dalam ketentuan tersebut selain menentukan bentuk  negara  sebagai  negara  federal  juga  menjamin  bahwa  bentuk  pemerintahannya adalah republik.
Negara federasi atau disebut juga dengan serikat terbentuk karena memiliki dua atau lebih kesatuan politik yang sudah atau belum berstatus sebagai negara berkomitmen untuk Bersatu dalam suatu ikatan politik yang mewakili mereka sebagai keseluruhan. Kesatuan- kesatuan  politik  yang  tergabung  itu  melepaskan  (keluar)  untuk  menggabungkan  diri kemudian menjadi kesatuan negara baru yang berdaulat. 20 Secara sederhana federasi lazim disebut  sebagai  negara  bagian  yang  mempunyai  pemerintahan  masing-masing  tapi  tidak mempunyai kedaulatan keluar, karena kedaulatan itu telah diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Federal sebagai suatu persatuan ( union ) dalam rangka kepentingan nasioal. 21 Sebagai  negara  federasi  Rusia  memiliki  subjek  federal  sebanyak  83,  yang  terdiri  dari  21 republik, 46 obiast (provinsi), 10 krai (wilayah), dan 3 okrug (distrik otonom).
Berbeda  halnya  dengan  Indonesia,  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara  tegas  disebutkan bahwa “ Negara  Indonesia  ialah  Negara  Kesatuhan  yang  berbentuk  Republik ”.  Dalam  ketentuan tersebut  juga  diperjelas  bahwa  bentuk  pemerintahan  Indonesia  adalah  berupa  republik (republik konstitusional). Negara kesatuan merupakan suatu negara yang tidak mempunyai kesatuan-kesatuan  pemerintah  yang  mempunyai  kedaulatan.  C.F  Strong  menyebutkan
17 Santoso, M. Agus. “Perkembangan Konstitusi Di Indonesia,” Yustisia Jurnal Hukum 2, no. 3 (2013): 118–25.
18 M. Gaffar, Janedjri. Demokrasi Konstitutional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 95.
19 Sartori, Giovanni. Comparative Constitutional Engineering (London: McMillan, 1994), 197-203.
20 Riwu Kah, Joseph. Analisa Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia (Jakarta: Bina Aksara, 1982),
1.
21 Toet Hendratno, Edie. “Desentralisai Dengan Sistem Federal Dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Fungsi Negara,” Jurnal Hukum Dan Pembangunan XXXIII, no. 4 (2017): 469.
bahwa  hakikat  negara  kesatuan  adalah  negara  yang  kedaulatannya  tidak  terbagi, pemerintah pusat memiliki kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam mengatur lapangan pemerintahan. 22 Konsekuensi  dari  konsep  tersebut,  maka  unit-unit  pemerintah  yang dibentuk dan di bawah pemerintah pusat harus tinduk pada pemerintah pusat.
Kaitannya dengan bentuk negara secara sepintas terlihat bahwa antara Indonesia dan Rusia memiliki perbedaan yang mendasar dan saling bertentangan, yakni Indonesia dengan konsep negara kesatuannya dan Rusia dengan konsep negara federasinya. Akan tetapi, baik Indonesia dan Rusia dalam hal-hal tertentu seringkali menerapkan konsep lain secara silang, artinya dalam proses pemerintahan negara kesatuan seringkali menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada negara federal begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu, hingga hari ini masih terjadi perdebatan dan tidak ada pakem tertentu pelaksanaan pemerintahan secara murni negara kesatuan ataupun federal.
Kedua , mengenai sistem pemerintahan, negara Rusia menganut sistem pemerintahan semi-presidensial . 23 Hal  tersebut  karena  dalam  konstitusi  Rusia,  Presiden  dalam menjalankan  tugas  dibantu  oleh  Perdana  Menteri.  Lebih  jelas  dikatakan  oleh  Jimly Asshiddiqie  bahwa  dalam  sistem  pemerintahan  semi-presidensial  Presiden  dapat mengangkat  para  Menteri  termasuk  Perdana  Menteri  seperti  sistem  Presidensial,  tetapi pada  saat  yang  samA  Perdana  Menteri  juga  diharuskan  mendapat  kepercayaan  dari parlemen  seperti  dalam  sistem  parlementer. 24 Lebih  lanjut  Saldi  Isra  berpendapat  dalam sistem ini terutama presiden dengan kedudukan yang kuat atau presiden dengan kedudukan yang  relative  seimbang  dengan  lembaga  legislative  dan  adanya  pembagian  kekuasaan eksekutif  antara  presiden    dan  perdana  Menteri  ( dual-executive ),  amat  mungkin  terjadi kohabitasi ( cohabitation ). 25
Tidak jauh berbeda dengan Rusia, negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial  (murni).  Sistem  pemerintahan  presidensil  ini  berarti  Presiden  yang berkedudukan sebagai eksekutif memiliki=kekuasaan=yang=kuat, karena = selain = sebagai = kepala = negara = juga = sebagai == kepala == pemerintahan == yang mengetahui kabinet. 26
Sistem  presidensial  yang  (dianggap)  dianut  di  Indonesia  itu  mulai  dipertanyakan kemurniannya. Pasalnya kedudukan Presiden pada hal-hal tertentu seringkali melemah dan kehilangan daya kuasa karena sistem parlementarian dan kekarutan multi partai. 27 Sistem ini memungkinkan calon Presiden dari partai yang tidak cukup kuat di Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR)  dapat  dipilih,  konsekuensinya  jika  calon  Presiden  itu  terpilih  maka  akan berhadapan  dengan  dengan  DPR  (oposisi)  sehingga checks  and  balances tidak  berjalan
22 C.F  Strong, Konstitusi-Konstitusi  Politik  Modern:  Studi  Perbandingan  Tentang  Sejarah  Dan  Bentuk-Bnetuk Konstitusi Dunia ,  terjemah dari Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form, Cetakan Ke (Bandung: Nusamedia, 2010), 115. 23 Istilah semi-presidensial muncul pertama kali pada tahun 1959, digunakan oleh seorang jurnalis dan pendiri Harian  Le  Monde  bernama  Hubert  Beuve-Me´ry.  Secara  akademis,  konsep  semi-presidensial  pertama  kali dikemukakan dan dielaborasi oleh pemikir ilmu politik Perancis, Maurice Duverger pada tahun 1970. Konsep ini kemudian dibenahi lebih jauh pada tahun 1974 dan 1978. Elgie, Robert. The Politics of Semi-Presidensialism dalam Robert Elgie (ed), Semi-Presidentialism in Europe , (Oxford: Oxford Uni Press) 1999.
24 Asshiddiqie,  Jimly. Pergumulan  Peran  Pemerintah  Dan  Parlemen  Dalam  Sejarah  (Telaah  Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara) (Jakarta: UI-PRESS, 1996), 89. 25 Isra,  Saldi. Pergeseran  Fungsi  Legislasi  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Indonesia  Setelah  Perubahan  Undang- Undang Dasar 1945 , Disertasi (Yogyakarta: Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009), 58-59.
26 Strong, C.F. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern.. Op.Cit ., hlm. 146 27 Pan Mohamad Faiz & Muhammad Erfa Redhani “Analisis Perbandingan Peran Kamar Kedua Parlemen Dan Kekuasaan Kehakiman Dalam Proses Pemberhentian Presiden,” Jurnal Konstitusi 15, no. 2 (2018): 232–40,
secara  seimbang.  Berbeda  dengan  Rusia,  menurut  pandangan  penulis  sistem  semi- presidensial  lebih  stabil  dan  menyediakan  mekanisme  ideal  ketika  berhadapan  dengan kondisi  mayoritas  bersebrangan.  Di  sisi  lain,  ambiguitas  dan  feksibilitas  dalam  rangka distribusi kekuasaan antara eksekutif cenderung baik untuk demokrasi.
Ketiga merupakan  inti  dari  pembahasan  dalam  poin  ini  yakni  mengkaji  lembaga- lembaga  negara  yang  melaksanakan  sistem  pemerintahan  dalam  kedua  negara  tersebut. Apabila berbicara mengenai  lembaga  negara di  negara  Rusia, secara garis besar merujuk pada hampir setengah dari muatan materi Konstitusi Federasi Rusia ( The Constitution of the Russian  Federation ,  1993)  yang  secara  spesifik  mulai  dari  Bagian  Pertama = Bab - 1.  Dasar- dasar  tatanan  Konstitusional  (pasal  1-16),  Bab.  3  Federal  (pasal  65-79),  Bab  4.  Presiden Federasi  Rusia  (Pasal  80-93),  Bab  5.  Majelis  Federal  (pasal  94-109),  Bab  6.  Pemerintah Federasi Rusia (Pasal 110-117), Bab 7. Kekuasaan Kehakiman (Pasal 118-129), dan Bab. 8 Pemerintahan Lokal (Pasal 130-133).
Secara  garis  besar  dan  apabila  dikaitkan  dengan  konsep  pemisahan  kekuasaan ( separation of power ) maka kelembagaan negara di Rusia terbagi menjadi tiga kekuasaan:
1. Executive Branch yang meliputi Presiden pada pokoknya serta jajarannya seperti Perdana Menteri, Kementrian-Kementrian, dan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia
2. Legislative Branch yang terdiri dari Dewan Federasi ( Federation Council ) dan The State Duma
3. Judicial Branch terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Mahkamah Arbitrase Tinggi Executive Branch atau cabang kekuasaan eksekutif di Negara Rusia dipegang seorang presiden sebagai kepala negara. Kekuasaan yang dimiliki presiden diatur dalam Artikel 80 sampai 93 yang pada intinya menyatakan bahwa presiden mempunyai kekuasaan luas untuk memilih para pembantunya. Presiden dapat memilih Perdana Menteri dengan persetujuan dari the  State  Duma dan  dapat  mengusulkan  rapat  pemerintahan.  Dengan  sistem pemerintahan yang menganut semi-presidensial maka Presiden memiliki kekuasaan besar dalam menjalankan sistem ketatanegaraan, beberapa kewenangan Presiden Rusia tersebut seperti  memilih  ketua  Bank  Sentral  ( Art .  83  (d)),  mengajukan  calon  Hakim  Mahkamah Konstitusi, Mahkamah  Agung dan Mahkamah  Arbitrase Tinggi serta Jaksa Agung ( Art . 83 (e)),  mengarahkan  kebijakan  luar  negeri  ( Art .  86  (a)),  Presiden  merupakan  panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Federasi Rusia ( Art . 87 (1)), dan berbagai wewenang umum Presiden lainnya.
Namun  demikian,  dalam  menjalankan  kewenangannya  Presiden  Rusia  memiliki batasan-batasan kekuasaan. Presiden dapat dijatuhkan melalui proses impeachment , akan tetapi  harus  mendapat  persetujuan  dari  2/3  anggota the  State  Duma (Parlemen  Majelis Rendah) atas dasar suara mayoritas, dan disetujui minimal oleh 3 deputi presiden dengan tugas  khusus  yang  dibebankan  kepada  masing-masing  deputi  yang  dapat  menjatuhkan presiden sebagaimana menjatuhkan hukuman kriminal. Mahkamah Agung Rusia memiliki kekuasaan untuk menetapkan bahwa  proses impeachment terhadap  presiden merupakan proses yang sah menurut hukum negara. Komisi Konstitusi mempunyai kekuasaan untuk menyatakan  bahwa  proses  impeachment  terhadap  presiden  telah  melalui  jalur  yang  sah. Anggota the Federal Council (Parlemen Majelis Tinggi) mempunyai hak untuk menyepakati
impeachment dengan total suara mayoritas dua pertiga jumlah anggota, namun tidak lebih dari tiga bulan semenjak impeachment terhadap presiden pertama kali dikeluarkan. 28
Legislative Branch atau cabang kekuasaan legislatif di Negara Rusia atau disebut juga sebagai the federal assembly terdiri dari The Federation Council (Dewan Federasi) dan The State  Duma (Duma  Negara)  ( art .  95).  Dewan  Federasi  mempunyai  tanggungjawab  dalam mengkonfirmasi tentang kekuasaan umum dan dan keadilan yang menyangkut Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung atas rekomendasi Presiden. Konstitusi juga mengamanatkan Dewan Federasi membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Mejelis Rendah ( State Duma ) yang berkaitan dengan anggaran, pajak, dan urusan fiskal lain.  Disamping  itu  membahas  rancangan  undang-undang  tentang  perdamaian  dan peperangan  dan  ratifikasi  perjanjian  internasional.  Dalam  disposisi  dan  pertimbangan tentang  berbagai  hal  menyangkut  legislasi,  bagaimanapun  Dewan  Federasi  mempunyai kekuasaan  yang lebih rendah  dibanding Duma. Karakter part-time dari cara  kerja Dewan Federasi  menyebabkan  struktur  komisi  kurang  berkembang  dan  kehilangan  sedikit kekuasaannya  ketika  berhadapan  dengan  Duma.  Karena  itu  Dewan  Federasi  tidak  lebih menjadi  badan  yang  bersifat  konsultatif  daripada  pembuat  undang-undang.  Adapun kewenangan Dewan Federasi disebutkan dalam Article 102 Konstitusi Federasi Rusia, 1993, antara lain:
1. Memberikan persetujuan atas perubahan batas-batas negara
2. Memberikan persetujuan atas Keputusan Presiden tentang pemberlakukan daurat perang
3. Memberikan persetujuan atas Keputusan Presiden tentang keadaan darurat
4. Memutuskan penggunaan Angkatan Bersenjata di luar wilayah Federasi Rusia
5. Menyatakan pemilihan Presiden
6. Tuduhan dari Presiden Federasi Rusia
7. Menyetujui  pencalonan  hakim  di  Mahkamah  Konstitusi,  Mahkamah  Agung, Pengadilan Tinggi Arbitrase oleh Presiden
8. Menyetujui pencalonan Jaksa Agung oleh Presiden
9. Menunjuk  Wakil  Ketua  dan  setengah  setengah  Anggota  Pemeriksa  dari  Badan Pemeriksa Keuangan
Kemudian  mengenai  Duma  Negara,  nama  Duma  diambil  dari  parlemen  dalam Kekaisaran  Rusia,  yang  dibentuk  sebagai  akibat  revolusi  tahun  1905-1907.  Selanjutnya berkaitan dengan struktur Duma akan menjelaskan tentang Anggota Duma, Fraksi, Komisi- Komisi dan Pimpinan Duma, dan Dewan Duma Negara. Kewenangan Duma secara umum diatur dalam Article 103 Konstitusi Federasi Rusia, 1993 yang antara lain:
1. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas penunjukan Kepala Pemerintahan
2. Menyampaikan motions of confidence or no-confidence terhadap pemerintah
3. Mendengar  laporan  kinerja  tahunan  dari  Pemerintah  Federasi,  termasuk  isu-isu yang diangkat oleh Duma
4. Memutuskan persoalan keyakinan dalam Pemerintah Federasi Rusia
5. Menunjuk dan memberhentikan Ketua Bank Sentral
6. Menunjuk dan memberhentikan Ketua dan setengah Anggota Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan
7. Menunjuk dan memberhentikan Komisaris Hak Asasi Manusia
8. Mengumumkan amnesti
28 White,  Stephen. Russia’s  New  Politics:  The  Management  of  a  Post  Communust  Society (United  Kingdom: Cambridge  University  Press,  2000),  82-83.  Lihat  juga  dalam  Article  93 The  Constitution  of  the  Russian Federation , 1993
9. Membawa  tuntutan  melawan  Presiden  Federasi  tuduhan  (tetapi  ini  memerlukan mayoritas dua pertiga)
Judicial Branch atau cabang kekuasaan kehakiman yang ada di Rusia secara garis besar kewenangan kehakiman meliputi proses konstitutionalitas, keperdataan, administratif, dan pidana  ( art .  188  (2)).  Adapun  lembaga  kekuasaan  kehakiman  terdiri  dari  Mahkamah Konstitusi  yang  pada  intinya  dapat  menguji  undang-undang  yang  dibuat  oleh  lembaga legislatif dan dapat menyetakan tidak konstitutional. Fungsinya hanya melindungi apa yang tertulis  dalam  konstitusi. 29 Kemudian  Mahkamah  Agung  Rusia  merupakan  pengadilan tingkat  terakhir  dan  putusannya  final  yang  membagi  tugasnya  melalui regional  courts , district courts , dan magistrate courts . Selanjutnya yang terakhir adalah Mahkamah Arbitrase Tinggi  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  berakitan  dengan  perjanjian,  perbankan, obligasi dan sengketa keperdataan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini

## Tabel. 1. Kelembagaan Negara Rusia
Jenis Kekuasaan Lembaga Eksekutif Presiden Perdana Menteri Legislatif The Federation Council The State Duma Yudikatif Mahkamah Konstitusi Mahkamah Agung Mahkamah Arbitrase Tinggi Keuangan The Cenral Bank
Apabila dibandingkan, antara kelembagaan negara Rusia dan Indonesia jelas memiliki persamaan  dan  perbedaan.  Dalam  sejarah  perubahan  konstitusi  Indonesia  terdapat perubahan  baik  dalam  hal  susunan  kelembagaan  dan  sistem  kelembagaan  yang  terjadi  – yang dapat dibedakan secara jelas susunan kelembagaan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945:
T abel. 2. Kelembagaan Negara Repbulik Indonesia Jenis Kekuasaan Sebelum Amandemen Sesudah Amandemen Legislatif MPR MPR DPR DPR DPD Eksekutif Presiden Presiden Yudikatif MA MA MK Konsultatif DPA - Eksaminatif BPK BPK
Dari  tabel  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  perubahan  susunan  kelembagaan baik dengan hilang atau muncul suatu lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada  kekuasaan  legislatif  sesudah  amandemen  hadir  lembaga  baru  dikenal  dengan  DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang secara normatif diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD NR1 1945. Pembentukan DPD awalnya merupakan wujud reformasi struktur parlemen Indonesia menjadi  dua  kamar  (bikameral)  yang  terdiri  dari  DPR  dan  DPD.  Struktur  bikameral  itu dimaksudkan  agar  proses  legislasi  dapat  diselenggarakan  berdasarkan  sistem  “ double- check ” yang memungkinkan representasi kepentingan seluruH rakyat secara relative dapat
29 Uraian mengenai Mahkamah Konstitusi Rusia secara lengkap akan diuraikan pada poin kedua pembahasan dalam tulisan ini
disalurkandengan basis sosial yang lebih luas. 30 Namun seiring berjalannya waktu sistem bikameral itu tidak bejalan secara optimal yang mengakibatkan DPD hari ini lebih sebagai peunjang ( auxilary ) terhdap DPR.
Kemudian dalam kekuasaan yudikatif hadir lembaga pengawal konstitusi yang disebut sebagai  Mahkamah  Konstitusi  (MK). 31 Pembentukan  MK  tidak  dapat  dilepaskan  dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau judicial review . Secara kedudukan memiliki kedudukan yang sejajar dengan Mahkamah  Agung.  Kemudian  keberadaan  Dewan  Pertimbangan  Agung  (DPA)  sebulum amandemen  berfungsi  sebagai  pemberi  nasehat  pertimbangan  kepada  eksekutif  selaku pelaksana  undang-undang  karena  itu  dikenal  sebagai  kekuasaan  konsultatif.  Sebelum amandemen  kedudukan  DPA  diatur  dalam  Pasal  16  UUD  1945.  Dihapusnya  DPA  dalam konstitusi  hari  ini  tidak  lain  karena  pertimbangan  kebutuhan  dan  perkembangan ketatanegaraan modern.
Setelah  perubahan  UUD  1945  tidak  dikenal  lagi  adanya  lembaga  tertinggi  negara. Sesuai doktrin pemisahan kekuasaan ( separation of power ) berdasarkan prinsip checks and balances semua  lembaga  negara  mempunyai  kedudukan  yang  sederajat. 32 Tidak  hanya memiliki kedudukan yang sama, lembaga-lembaga negara juga memiliki jalinan hubungan fungsi, seperti beberapa kewenangan yang ada pada Presiden membutuhkan pengesahan dan persetujuan DPR atau MA dalam pelaksanaannya. Demikian pula, kewenangan yang ada pda  DPR  membutuhkan  pengesahan  persetujuan  oleh  Presiden.  Sedangkan  kekuasaan Presiden  dan  DPR  dalam  membentuk  undang-undang  dapat  dibatasi  oleh  kekuasaan yudikatif seperti MK. Sebaliknya, hakim Agung di MA harus diseleksi oleh Komisi Yudisial dan diangkat Presiden setelah mendapat persetujuan oleh DPR. Pada intinya, prinsip-prinsip pemisahan  atau  pembagian  kekuasaan  itu  dimaksud  untuk  membatasi  kekuasaan  dan meneguhkan negara Indonesia sebagai negara yang menanut supremasi konstitusi. 33
Pada akhirnya kita dapat melihat persamaan dan perbedaan mengenai kelembagaan negara anatara Rusia dan Indonesia. Apabila merujuk pada konsep pemisahan kekuasaan ( separation of power ) jelas baik Rusia dan Indonesia menganut konsep ini dengan membagi tiga  cabang  kekuasaan  yakni  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif.  Mutatis  mutandis  juga menerapkan  prinsip checks  and  balances ,  walaupun  dalam  pelaksanaannya  baik  di  Rusia ataupun  Indonesia  selalui  dipertanyakan  mengenai  ketegasan  atau  kemurnian  prinsip tersebut.
Perbedaan  susunan  dan  sistem  kelembagaan  antara  Rusia  dan  Indonesia  terdapat dibeberapa  aspek,  pertama  pada  sistem  pemerintahan,  jika  Indonesia  menganut  sistem presidensial secara murni dengan menempatkan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sebaliknya jika di Rusia menganut sistem semi-presidensial dimana Presiden dalam  melaksanakan  tugas  kenegaraan  dibantu  oleh  seorang  Perdana  Menteri  namun Presiden dalam hal ini tetap menjadi kepala negara yang menentukan arah kebijakan dan sistem  kenegaraan  bekerja.  Dengan  sistem  pemerintahan  yang  berbeda  itu  menjadikan berbeda pula susunan kelembagaan khususnya pada cabang kekuasaan eksekutif.
30 Rakmat, Muhamad. Konstitusi Dan Kelembagaan Negara (Bandung: LoGoz Publishing, 2014) 210. 31 Fahril  Firmansyah  &  Eddy  Purnama,  “Perbandingan  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Antara  Negara Republik  Indonesia  Dengan  Negara  Republik  Chili,” Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang  Hukum  Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala 1, no. 1 (2017): 132–43.
32 Lailam,  Tanto.  “Problem  Dan  Solusi  Penataan  Check  and  Balances  System  Dalam  Pembentukan  Dan Pengujian Undang-Undang Di Indonesia,” Jurnal Negara Hukum 12, no. 1 (2021): 123–27.
33 Zoelva, Hamdan. Op.Cit ., hlm. 79
Kemudia yang kedua adalah perbedaan dalam cabang kekuasaan legislatif. Di negara Rusia  dikenal  dua  lembaga  yang  memegang  fungsi  kekuasaan  legislatif  yakni  Dewan Federasi  dan  Duma  Negara.  Secara  kedudukan  kedua  lembaga  tersebut  memiliki  posisi sederajat  atau  seimbang  hanya  saja  dalam  pelaksanaan  fungsinya  seringkali  Duma  lebih memiliki fungsi yang lebih aktif khususnya dalam hal legislasi pada umumnya. Hal tersebut disebabkan pola kerja part-time yang dimiliki oleh Dewan Fedarasi dan ditambah dengan wewenang  yang  terbatas  menyebabkan  lembaga  ini  lebih  banyak  bersifat  konsultatif. Apabila dibandingkan dengan cabang legislatif yang ada di Indonesia Dewan  Federasi ini kurang lebih hampir mirip dengan MPR sedangkan Duma Negara serupa dengan DPR. Hal tersebut  tentu  hanya  bisa  dikatakan  secara  “sepintas”,  namun  untuk  penilaian  kesamaan pada pokoknya perlu dikaji lebih cermat. Kemudian jika di Indonesia terdapat lembaga DPD maka di  negara Rusia tidak dikenal lembaga yang serupa, namun dalam  konstitusi Rusia terdapat salah satu lembaga yang mengurusi kehidupan lokal negaranya yang dikenal “ loca self-government ”  yang  terdiri  dari city  council dan rural  council ( Art .  130),  hanya  saja wewenang  lembaga  ini  hanya  diterangkan  secara  singkat  dalam  konstitusinya  sehingga tidak begitu jelas dapat ditempatkan pada cabang kekuasaan yang mana.
Dalam  cabang  kekuasaan  yudikatif  antara  Rusia  dan  Indonesia  memiliki  kesamaan khususnya dalam keberadaan lembaga yang menangani perkara umum melalui Mahkamah Agung  dan  lembaga  yang  menilai  konstitutionalitas  suatu  undang-undang  yang  dikenal sebagai  Mahkamah  Konstitusi.  Terdapat  perbedaan  yang  menarik,  jika  di  Indonesia Mahkamah Agung membawai berbegai lingkungan pengadilan mulai dari umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer maka di Rusia khusus perkara keperdataan  tertentu  seperti  hubungan  perjanjian/kontrak,  kepemilikan,  obligasi  dan perbangkan maka harus diadili pada Mahkamah Arbitrase Tinggi, berbeda dengan Indonesia yang  tetap  penyelesaian  melalui  pengadilan  umum.  Selain  itu  kedua  negara  tersebut mengenal pembagian wewenang melalu Mahkamah Agung dengan membentuk pengadilan tingkat daerah.
Dari  perbandingan  tersebut  terdapat  nilai  dalam  sistem  kelembagaan  yang  bisa digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk  mengembangkan  sisitem  pemerintahan  di negara  kita  Indonesia  agar  lebih  baik.  Sistem  semi-pemerintahan  yang  dianut  oleh  Rusia dinilai  lebih  stabil  dan  dan  menyediakan  mekanisme  terbaik  ketika  berhadapan  denga situasi  mayoritas  terbelah  seperti  yang  kondisi  di  Indonesia  saat  ini.  Usul  demikian merupakan respon dari kondisi sistem pemerintahan presidensial kita yang sampai saat ini masih terdapat banyak anomali-anomali.

## Perbandingan Lembaga Penafsir Konstitusi antara Negara Indonesia dan Rusia
Mahkamah = Konstitusi = Republik = merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang lahir setelah amandemen UUD NRI 1945 Ketiga pada Tahun 2001 berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya dipertegas lagi mengenai kedudukannya pada Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003. MK RI mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama dengan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (MA  RI).  MK  RI  dan  MA  RI  merupakan  pelaksana kekuasaan kehakiman ( judiciary ) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain yaitu pemerintah ( executive ) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (legislature ). 34 Komposisi jabatan hakim MK RI dijelaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 24C ayat (3) bahwa hakim MK RI terdiri dari 9 orang dan diusulkan oleh MA RI, DPR dan Presiden.
34 Ibnu  Sina  Chandranegara,  “Perbandingan  Fungsi  Dan  Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  Dan  Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria Dan Perancis),” Al-Qisth Law Review 1, no. 1 (2017).
MK RI merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang secara konseptual merupakan lembaga negara yang berperan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta mengawal pelaksanaan konstitusi. 35 MK RI merupakan salah satu lembaga  negara  yang  keberadaannya  diamanatkan  dari  Pasal  24C  UUD  NRI  1945  dan kewenangan  konstitusionalnya  diatur  dalam  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  yang berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final untuk;
1. menguji Undang-Undang terhadap UUD;
2. memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan oleh UUD;
3. memutus pembubaran partai politik; dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Sedangkan kewajiban konstitusional (constitusional obligation) Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”
Rumusan  empat  kewenangan  dan  satu  kewajiban  tersebut  menegaskan  fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitusi (the guardian and the interpreter of the constitution) . 36 Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal  demokrasi (the  guardian  of  the  process  of  democrazitation), dan  merupakan lembaga pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen rights) serta pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights) . 37
Adapun mengenai the  Constituional Court of the Russian Federation atau Mahkamah Konstitusi  Federasi  Rusia  secara  kelembagaan  merupakan  bagian  dari  cabang  kekuasaan yudisial.  Pengaturan  mengenai  MK  Federasi  Rusia  diatur  dalam article 125  Konstitusi Federasi Rusia, 1993. Komposisi Hakim MK Federasi Rusia berjumlah 19 yang terdiri dari seperlima  dari  anggota  Dewan  Federasi,  Wakil  dari  Duma  Negara,  Pemerintah  Federasi Rusia, Mahkamah Agung Federasi Rusia, Mahkamah Arbitrase Tinggi Federasi Rusia, dan badan-badan legislatif dan eksekutif dari bagian konstituen federasi Rusia.
MK Federasi memiliki beberapa kewenangan yang pada intinya memiliki wewenang memeriksa dan mengadili antara lain sebagai berikut:
1. Memutuskan konstitusionalitas hukum federal, tindakan normatif Presiden, Dewan Federasi, Duma Negara, dan Pemerintah Federasi Rusia
2. Memutuskan  konstitusionalitas  konstitusi  republik,  piagam,  undang-undang  dan tindakan  normatif  lainnya  dari  konstituen  federasi  Rusia  yang  diadopsi  dari masalah-masalah  di bawah  yuridiksi badan pememerintah  negara bagian atau di bawah yuridiksi bersama badan-badan pemerintah negara bagian dan badan-badan pemerintah negara bagian dari konstituen federasi Rusia
3. Memutuskan konstitutionalitas perjanjian antara badan pemerintah negara bagian dan  pemerintah  negara  bagian  dari  konstituen  federasi  Rusia,  perjanjian  antara negara badan pemerintah negara bagian dari konstituen federasi Rusia
35 Ahmad  Syahrizal, Peradilan  Konstitusi,  Suatu Studi  Tentang Adjudukasi  Konstitusional  Sebagai  Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 263.
36 Muhammad Zaky, “Perbandingan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Germany Federal Constitutional Court Dan Implikasinya Secara Global,” Transnasional 11, no. 1 (2016): 27–30.
37 Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  &  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2012), 132.
4. Memutuskan perjanjian international Federasi Rusia yang tidak berlaku
5. Menyelesaikan sengketa kewenangan; (1) antara badan-badan pemerintah negara bagian federal, (2) antara badan pemerintah negara bagian dan badan pemerintah negara bagian dari kontituen federasi rusia, (3) antara badan pemerintah negara bagian yang lebih tinggi dari konstituen federasi Rusia
6. Menerima pengaduan tentang pelanggaran hak-hak konstitusional dan kebebasan warga  negara  dan  atas  permintaan  pengadilan,  akan  memeriksa,  sesuai  dengan prosedur  yang  ditetapkan  oleh  hukum  federal,  konstitusionalitas  hukum  yang digunakan atau sedang digunakan
7. Memberikan  interpretasi  dari  Konstitusi  Federasi  Rusia  atas  atas  permintaan Presiden Federasi Rusia, Dewan Federasi, Duma Negara, Pemerintah Federasi Rusia, dan otoritas legislatif dari konstituen Federasi Rusia
8. Mengeluarkan  resolusi  tentang  pengamatan  prosedur  yang  ditetapkan  untuk mengajukan  tuduhan  pengkhianatan  atau  kejahatan  berat  lainnya  terhadap Presiden ( impeachment ) atas permintaan Dewan Federasi Antara MK RI dan MK Federasi Rusia apabila dibandingkan memilik kesamaan pada umum  sebagai  penafsir  konstitusi  negaranya  beberapa  kewenangan  juga  terlihat  sama seperti  menjadi  lembaga  penyelesaian  sengketa  lembaga  negara  hingga  memberikan pendapat mengenai impeachment . Secara kelembagaan posisinya juga memiliki kesamaan yakni  masing-masing  diletakkan  pada  cabang  kekuasaan  kehakiman  (yudisial)  yang membedakan dalam hal ini adalah komposisi dari dan jumlah hakim yang sangat berbeda, jika  MK  RI  memiliki  komposisi  hakim  sejumlah  9  maka  MK  Federasi  Rusia  memiliki komposisi hakim berjumlah 19 yang terdiri dari hampir semua lembaga negara yang ada di Rusia.
Kemudian hal yang membedakan lain adalah wewenang yang diemban antara kedua lembaga itu. Jika MK RI memiliki wewenang untuk memutus pembubaran partai politik dan perselisihan  tentang  hasil  pemilihan  umum  maka  MK  Federasi  Rusia  tidak  memiliki wewenang tersebut. Sebaliknya, wewenang yang dimiliki oleh MK Federasi Rusia juga tidak dimiliki MK RI secara tegas, misalnya menerima pengaduan tentang pelanggaran hak-hak konstitusional, memutuskan  konstitutionalitas perjanjian  antar badan pemerintah  negara Rusia, dan memutuskan tindakan normatif pejabat negara Rusia. Beberapa wewenang yang membedakan  tersebut  terlihat  bahwa  jika  dikaitkan  dengan  sistem  hukum  di  Indonesia wewenang itu masuk dalam lapangan hukum tata usaha negara.

## PENUTUP
Dari  hasil  uraian  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  kelembagaan  negara Indonesia dan Rusia apabila dikaitkan dengan prinsip pemisahan kekuasaan ( separation of power ) memiliki kesamaan yakni terbagi diantara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal yang membedakan antara kedua negara itu adalah sistem pemerintahan yang dianut,  jika  Indonesia  menganut  sistem  pemerintahan  presidensial  secara  murni  maka Federasi  Rusia  menganut  semi-presidensial.  Sistem  pemerintahan  itu  kemudian  juga membentuk perbedaan dalam susunan kelembagaan negaranya. Dalam cabang kekuasaan yudikatif khususnya peradilan konstitusi. MK RI dan MK Federasi Rusia memiliki kesamaan sebagai  lembaga  penafsir  konstitusi.  Secara  kelembagaan  juga  ditempatkan  pada  cabang kekuasaan  yang  sama  yakni  pada  rezim  kekuasaan  yudikatif.  Terkait  wewenang  yang diemban  kedua  lembaga  tersebut  memiliki  kesamaan  dan  juga  perbedaan  wewenang, persamaan  seperti  sama-sama  menjadi  lembaga  penafsir  konstitusi,  menjadi  lembaga penyelesaian  sengketa  lembaga  negara  hingga  memberikan  pendapat  mengenai impeachment . Adapun yang membedakan antara lain jika MK RI memiliki wewenang untuk memutus pembubaran partai politik dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum maka MK Federasi Rusia tidak memiliki wewenang tersebut. Sebaliknya, wewenang yang dimiliki oleh  MK  Federasi  Rusia  juga  tidak  dimiliki  MK  RI  secara  tegas,  misalnya  menerima pengaduan  tentang  pelanggaran  hak-hak  konstitusional,  memutuskan  konstitutionalitas
perjanjian  antar  badan  pemerintah  negara  Rusia,  dan  memutuskan  tindakan  normatif pejabat negara Rusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Asshiddiqie,  Jimly. Pergumulan  Peran  Pemerintah  Dan  Parlemen  Dalam  Sejarah  (Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara) . Jakarta: UI-PRESS, 1996.
———. Perkembangan  &  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2012.
Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni’matul Huda. Teori Dan Hukum Konstitusi . Cetakan Ke. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
Elgie,  Robert.  “Semi-Presidentialism  in  Europe.”  In The  Politics  of  Semi-Presidensialism . Oxford: Oxford Uni Press, 1999.
Fahmi, Ellydar Chaidir dan Sudi. Hukum Perbandingan Konstitusi . Yogyakarta: Total Media, 2010.
Gaffar,  Janedjri  M. Demokrasi  Konstitutional:  Praktik  Ketatanegaraan  Indonesia  Setelah Perubahan UUD 1945 . Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
Isra,  Saldi. Pergeseran  Fungsi  Legislasi  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Indonesia  Setelah Perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945 .  Disertasi,  Yogyakarta:  Program  Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009.
Kah,  Joseph  Riwu. Analisa  Hubungan  Pemerintah  Pusat  Dan  Daerah Di  Indonesia .  Jakarta: Bina Aksara, 1982.
Kelsen, Hans. Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif . Jakarta: Rumdi Press, 1995.
Malik, Jazim Hamidi dan. Hukum Perubahan Konstitusi . Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Ke-5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Pasimio, Renanto R. The Philippine Constitution (It’s Evolution and Development) and Political Scince . Manila: National Book Store Inc., 1991.
Rakmat, Muhamad. Konstitusi Dan Kelembagaan Negara . Bandung: LoGoz Publishing, 2014.
Ranadireksa, Hendarmin. Arsitektur Konstitusi Demokratik . Bandung: Fokusmedia, 2007.
Sartori, Giovanni. Comparative Constitutional Engineering . London: McMillan, 1994.
Strong, C.F. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi  Perbandingan Tentang  Sejarah Dan Bentuk-Bnetuk Konstitusi Dunia . Edited by terjemah dari Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form. Cetakan Ke. Bandung: Nusamedia, 2010.
———. Modern  Political  Constitution:  An  Introdaction  to  The  Comparative  Study  of  Their History and Existing From . London: Sidgwick & Jakcson Limited, 1960.
Syahrizal,  Ahmad. Peradilan  Konstitusi,  Suatu  Studi  Tentang  Adjudukasi  Konstitusional
Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif . Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
White, Stephen. Russia’s New Politics: The Management of a Post Communust Society . United Kingdom: Cambridge University Press, 2000.
Zоelva, Hamdan. Mengawal Kоnstitusiоna lisme . Jakarta: Konstitusi Press, 2016.

## Jurnal
Chandranegara, Ibnu Sina. “Perbandingan Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria Dan Perancis).” Al-Qisth Law Review 1, no. 1 (2017).
Firmansyah,  Fahril.  Eddy  Purnama.  “Perbandingan  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi Antara  Negara  Republik  Indonesia  Dengan  Negara  Republik  Chili.” Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala 1, no. 1 (2017): 132–43.
Hendratno,  Edie  Toet.  “Desentralisai  Dengan  Sistem  Federal  Dan  Pengaruhnya  Terhadap Pelaksanaan Fungsi Negara.” Jurnal Hukum Dan Pembangunan XXXIII, no. 4 (2017): 469.
Lailam,  Tanto.  “Problem  Dan  Solusi  Penataan  Check  and  Balances  System  Dalam Pembentukan Dan Pengujian Undang-Undang Di Indonesia.” Jurnal Negara Hukum 12, no. 1 (2021): 123–27.
Pan Mohamad, Faiz. Muhammad Erfa Redhani. “Analisis Perbandingan Peran Kamar Kedua Parlemen Dan Kekuasaan Kehakiman Dalam Proses Pemberhentian Presiden.” Jurnal Konstitusi 15, no. 2 (2018): 232–40. https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1521. Rosmawan,  Wawan.  “Sejarah  Perkembangan  Konstitutionalisme  Dunia  Dan  Indonesia (Tinjauan Perbandingan).” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 3, no. 2 (2015): 271–80.
Safriani, Andi. “Mahkamah Konstitusi Di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum.” Jurnal Al- Qadāu 6, no. 1 (2019): 2019.
Santoso, M. Agus. “Perkembangan Konstitusi Di Indonesia.” Yustisia Jurnal Hukum 2, no. 3 (2013): 118–25.
Soetoprawiro, Koerniatmanto. “Konstitusi: Pengertian Dan Perkembangannya.” Jurnal Pro Justitia v, no. 2 (1987): 31.
Sonata, depri liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” Fiat Justisia 8, no. 1 (2014): 25.
Zaky, Muhammad. “Perbandingan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Germany Federal Constitutional Court Dan Implikasinya Secara Global.” Transnasional 11, no. 1 (2016): 27–30.