## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 1 No. 2, Desember 2020 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Pembagian Waris bagi Janda menurut Hukum islam

## ita surraya
Fakultas Hukum Universitas Mataram Email : itasurayya@unram.ac.id

## abstrak
Hukum kewarisan Islam berlaku untuk umat islam dimana saja di dunia ini. Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Indonesia sebagai negara hukum mengatur mengenai ahli waris. Secara konstitusional dijelaskan bahwa waris sah tidak boleh dirugikan hak-haknya. Hukum telah mengatur tegas tentang pembagian itu, demikian pula dalam hukum Islam telah mengatur mengenai hukum kewarisan, siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Syariat islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil, termasuk kedudukan janda dalam hukum waris  menutut hukum waris Islam, janda termasuk ahli waris yang tidak dapat dihalangi haknya oleh ahli waris yang lain. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah bagaimana kedudukan janda sebagai ahli waris menurut Hukum Islam dan Berapakah hak janda dari harta warisan menurut Hukum Islam. Tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui kedudukan janda sebagai ahli waris menurut Hukum Islam serta untuk mengetahui jumlah pembagian warisan bagi janda menurut Hukum Islam. Dari penjelasan tersebut maka dilakukan penelitian berjudul Pembagian Waris Bagi Janda menurut Hukum Islam.
kata kunci : Hukum waris; Hukun Islam; Janda.

## a. PendaHuluan
Pada dasarnya hukum kewarisan Islam berlaku untuk umat islam dimana saja di dunia ini. Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa penting dalam hidupnya yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang yang menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana cara kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian tersebut telah diatur dalam hukum kewarisan Islam. Untuk menyelesaikan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum kematian, maka perlu pengaturan secara rinci agar tidak ada perselisihan antara sesama ahli waris. karna itu, Islam dalam menetapkan hukum berpegang kepada keadilan yang merupakan salah satu sendi pembinaan masyarakat agar dapat ditegakkan. 1 Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Quran maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal.
1 Ali Parman, Kewarisan dalam Al-Qur’an: Suatu kajian hukum dengan pendekatan tafsir ,Tematik,Raja grap- indo persada, Jakarta, 1995,hlm1.
Negara Indonesia masuk kedalam Negara yang jumlah penduduknya terbesar di dunia dan mayoritas penduduk Indonesia menganut agama islam. Indonesia sebagai negara hukum mengatur mengenai hukum waris, hukum waris islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Apabila pewaris termasuk dalam golongan penduduk Indonesia yang beragama islam, maka tidak dapat disangkal bahwa dalam beberapa hal mereka menggunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris islam. Secara konstitusional dijelaskan bahwa waris sah tidak boleh dirugikan hak-haknya. Hukum telah mengatur tegas tentang pembagian itu, demikian pula dalam hukum Islam telah mengatur mengenai hukum kewarisan, siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Syariat islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil, termasuk kedudukan janda dalam hukum waris  menutut hukum waris Islam, janda termasuk ahli waris yang tidak dapat dihalangi haknya oleh ahli waris yang lain. Dari urian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana kedudukan janda sebagai ahli waris menurut Hukum Islam dan Berapakah hak janda dari harta warisan menurut Hukum Islam.

## b. metOde Penelitian
Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya. Dengan menggunakan metode, seorang peneliti diharapkan mampu menemukan dan menganalisa suatu masalah tertentu yang menjadi objek daripada penelitian, hingga dapat menungkapkan suatu kebenaran karna metode memberikan pedoman bagi peneliti tentang cara mempelajari, memahami serta menganalisa permasalahan yang menjadi objek penelitiannya. Fungsi metode peneliatian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, metode penelitian digunakan ditentukan oleh rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini.

## C. PembaHasan

## 1. kedudukan Janda sebagai ahli Waris menurut Hukum islam
Bagi umat islam membagi harta warisan berdasarkan ketentuan syariat islam adalah wajib. Bahkan dalam surat An-Nisa (4) ayat 13 dan 14, Allah akan menempatkan ke dalam surga kepada orang yang menaati perintahnya dan akan memasukkan ke dalam neraka orang yang melanggar ketentuan-ketentuan-Nya.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 144~158
Pelaksanaan pembagian harta warisan bertambah sempurna sesudah turun ayat- ayat yang berkenaan dengan warisan. Sumber pokok Hukum Islam adalah Al-Quran, Sunnah Rasul, dan Ijtihad. Dalam Hukum Nasional atau Hukum Positif Republik Indonesia, sumber Hukum Islam Materiil terdapat pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islaam.
Kompilasi Hukum Islam berisi 3 (tiga) buku,dan masing-masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal.Ketiga buku dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut terdiri dari:
a.  Buku Ke satu mengatur tentang Perkawinan;
b.  Buku Ke dua mengatur tentang Kewarisan;
c.  Buku Ke tiga mengatur tentang Perwakafan;
Kompilasi Hukum Islam ini bertujuan agar dapat memenuhi asas manfaat dan keadilan berimbang yang terdapat dalam hukum Islam, mengatasi berbagai masalah khilafiah (perbedaan pendapat) untuk menjamin kepastian hukum dan mampu menjadi bahan baku dan berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional
Didalam Al- Qur’an sendiri Hukum Waris ini diatur di dalam : a.  Surat An-nisa’(4) ayat 7, 8,9,10,11,12,176;
b.  Surat Al- Baqarah (2) ayat 180;
c.  Surat Al-Maidah (5) ayat 106;

## 2. kewarisan dalam kHi
Dalam KHI hukum kewarisan diatur pada buku II yang terdiri dan 43 pasal yaitu mulai Pasal 171 sampai dengan Pasal 214.

## 1.  Pengertian Waris menurut kHi
Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 a. KHI). 2 Hukum kewarisan dalam KHI secara garis besar tetap berpedoman pada garis-garis hukum faraid. 3
Meskipun al-Qur’an sudah menerangkan secara cukup rinci tentang ahli waris dan bagiannya, Al-Hadits juga menerangkan beberapa hal tentang pembagian warisan. Adapun Hadits tersebut antara lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra: Artinya: “Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagianya masing- masing, sedangkan kelebihannya diberikan kepada asabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama . 4
2 Kompilasi Hukum Islam , Departemen Agama RI, (Jakarta: 2007), hal. 114
3 Ditbinbapera, Berbagi Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam , (Jakarta: Al-Hikmah ) hal. 187
4 Alhafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Mahram, (Terjemah Moh. Machfudin Abidin) hal 479.
Hukum kewarisan yaitu aturan hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, siapa saja yang mempunyai hak atas peninggalan tersebut, siapa saja ahli waris dan berapa saja bagiannya.

## 2. unsur-unsur kewarisan menurut kHi
Unsur-unsur kewarisan dalam KHI atau yang bisa disebut rukun kewarisan adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Dalam fiqh mawaris ada tiga, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Pengertian dari tiga unsur tersebut dapat ditemukan dalam KHI Pasal 171 b.c.d.e

## 3. ahli Waris dan besarnya bagian menurut kHi
Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi. 5 Sehingga Ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan didalam pasal 171c KHI, yaitu: 6
1.  Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. 2.  Beragama islam.
3.  Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
Hal ini dapat terlihat pada Pasal 172 KHI yang berbunyi Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. 7
Pada pasal diatas akan terlihat salah satu sebab seorang menjadi ahli waris adalah beragama islam. Karena pasal tersebut memperlihatkan cara yang menunjukkan status keislaman seseorang sebagai sebab mewarisi dan merupakan syarat utama agar mendapatkan warisan.
Masih dalam pembahasan KHI selanjutnya akan terlihat sebab mewarisi berupa kekeluargaan atau hubungan darah pada pasal 174 a. dan karena hubungan perkawinan pada pasal 174 b. Salah satu sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturrahim atau kekerabatan antara keduanya. Yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran.
Sehingga dan pasal 172 dan 174 akan ditemukan sebab waris mewarisi dalam KHI yang berupa:
a.  Karena kekeluargaan (174 a) Menurut hubungan darah:
5 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia , (jakarta: sinar grafika, 2010), hal 47 6 Kompilasi hukum islam ,.. hal 114

## 146~158
  Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki- laki, paman, kakek.
  Golongan perempuan terdiri dan : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
b.  Karena perkawinan (pasal 174 b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
c.  Karena agama Islam (pasal 172)
Didalam KHI juga ada penjelasan mengenai golongan ahli waris dan besarnya bagian dijabarkan pada pasal 172-193. Seorang ahli waris haruslah beragama islam dan ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dan kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian yang menyatakan bahwa ia beragama islam. Sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya (172 KHI). 8 Pasal 174 KHI menyatakan bahwa: 9
1.  Kelompok-kelompok ahli waris terdiri:
a.  Menurut hubungan darah:
  Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
b.  Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. 10
2.  Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu,janda atau duda. 11
Sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dan pihak ibunya (Pasal 186 KHI). 12 Anak yang diluar perkawinan tidak bias mewarisi dan pihak ayahnya ataupun dari pihak keluar ayahnya karena anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi hanya pada pihak ibunya.
Adapun bagian yang ditentukan dari para ahli waris Dzawil Furud adalah ahli waris dalam kompilasi disebutkan bagian tertentu untuk setiap ahli waris yaitu, setengah sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan dua pertiga.

## 8 Ibid. hal 115
9 Ibid. hal 115 10 Ibid. hal 115 11 Ibid. hal 115 12 Ibid. hal 122
Ketentuan tersebut pada dasaranya wajib dilaksanakan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti terjadinya kekurangan harta (aul) atau kelebihan harta (radd). 13
Adapun perincian bagian masing-masing adalah sebagai berikut:
1.   Anak perempuan berhak menerima bagian:
a.  Setengah apabila hanya seorang dan tidak disertai anak laki-laki,
b.  Dua pertiga bila dua orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki,
c.  Apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 176 KHI)
2.   Ayah berhak mendapat bagian:
a.  Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,
b.  Seperenam bagian bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 177 KHI)
3.   Ibu berhak mendapatkan bagian:
a.  Seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih.
b.  Sepertiga bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih,
4. Sepertiga bagian dan sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama- sama dengan ayah (Pasal 178 KHI). Duda berhak mendapat bagian:
a.  Setengah bagian, bila pewaris tidak rneninggalkan anak,
b.  Seperempat, bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 179 KHI).
5.   Janda berhak mendapat bagian:
a.  Seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak.
b.  Seperdelapan bagian dan bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 180 KHI)
Adapun ahli waris yang tidak ditentukan (asobah) bagiannya adalah dalam kompilasi terdapat kelompok ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti. sehingga mereka mempunyai kemungkinanan mendapatkan keseluruhan harta bila tidak ada ahli waris yang telah pasti bagiannya atau mendapat sisa harta sesudah pembagian atau tidak menerima bagian sama sekali karena habis diambil oleh ahli waris yang mempunyai bagian pasti. 14 Adapun ahli waris yang dikategorikan sebagai ahli waris dengan bagian yang tidak ditentukan sebagai berikut:
1.  Anak laki-laki berhak mendapat bagian:
13   Idris Djakfar dan Taufik yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam , (jakartaL PT. Dunia Pustaka Jaya 1005) hal 51 14   Idris Djakfar dan Taufik yahya. hal 65

## 148~158
a.  Seluruh harta bila seorang atau dua orang atau lebih dan tidak ada ahli waris lain yang berhak.
b.  Sisa harta sesudah pembagian oleh ahli waris lain menurut bagian yang ditentukan.
c.  Apabila bersama dengan anak perempuan mengambil seluruh harta bila tidak ada ahli waris yang berhak dan bagiannya, maka bagian dua berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 176 KHI) 15
2. Cucu laki-laki dan perempuan dan anak laki-laki berhak mendapat bagian yang sama dengan anak laki-laki (seayah) dan bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajad dengan ayahnya serta cucu laki-laki bagianya dua berbanding satu dengan cucu perempuan (Pasal 176 jo. Pasal 185)
3.  Anak perempuan dan laki-laki dan saudara laki-laki sekandung atau seayah, berhak mendapat bagian yang sama dengan ayahnya dan bagianya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ayahnya serta bagian anak laki-laki berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 182 jo. 185 KHI) 16
Adapun dari perincian ahli waris dan bagaiannya masing-masing sebagaimana disebut diatas, terlihat bahwa ada diantara ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian yang telah pasti dan ada diantara mereka ahli waris yang tidak disebutkan bagiannya secara pasti seperti anak laki-laki dan saudara laki-laki kandung atau seayah.
Disamping kedua kelompok ahli waris tersebut, terdapat beberapa ahli waris yang dikategorikan sebagai ahli waris dengan menempati penghubung yang sudah meninggal, seperti cucu, anak saudara, paman, dan seterusnya. Ahli waris kelompok ini, kedudukan dan bagiannya dapat diketahui melalui peluasan pengertian ahli waris langsung seperti anak yang diperluas kepada cucu. ayah diperluas kepada kakek, ibu diperluas pada nenek, saudara diperluas kepada anak saudara. Sehingga dan dasar hukum dan cara mereka menjadi ahli waris mereka disebut sebagai ahli waris pengganti. 17
Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dan pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dan yang diganti (Pasal 185 KHI). 18 Menurut ketentuan Pasal 190 KHI bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas harta gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.
15 Ibid. hal 118 16 Ibid. hal 118 17   Idris Djakfar dan Taufik yahya,... hal 68 18 Ibid. hal 118
Dalam KHI diperbolehkan bagi para ahli waris untuk bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya (Pasal 183 KHI). Kemudian apabila Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dan 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya bagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan, kemudian jika diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau Iebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing (Pasal 189 KHI). 19
Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya. maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama islam dan kesejahteraan umum (pasal 191 KHI). 20 Baitul Mal itu sendiri adalah Balai Harta Keagamaan (pasaI 171 KHI). 21

## 4. Penghalang terlaksanakannya Hak waris menurut kHi
Terdapat beberapa hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi peninggalan si meninggal. Pada pasal 172 mengungkapkan bahwa syarat utama mendapatkan warisan adalah beragama islam, maka ini berarti orang yang diluar agama islam atau berlainan agama dengan pewaris tidak berhak menerima warisan, dengan kata lain ia terhalang hak warisnya. 22 Perbedaan agama yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 171 b dan c jo. Pasal 172 KHI juga secara tersirat menghalangi hak kewarisan ahli waris.
Kemudian pada pasal 173 KHI akan terlihat jelas ketentuan umum tentang golongan yang terhalang menerima warisan. Yaitu orang yang membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris (173 a KHI) dan orang yang memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat (pasal 173 b KHI). 23
Persoalan ini yang sering muncul sehubungan dengan masalah ini kiranya diperhitungkan mengenai cara yang ditempuh sipembunuh untuk merealisasikan niat jahatnya pada pewaris. Seseorang bisa saja melakukan pembunuhan dengan meminjam
19 Ibid . hal 123
20 Ibid . hal 124 21 Ibid . hal 114 22 Ibid., hal 115 23 Ibid., hal 116

## 150~158
tangan orang lain ataumenggunakan racun misalnya, sehingga dalam kasus seperti ini tentu tidak mudah menentukan siapa pelaku pembunuhan itu.
Oleh karena itu, peran hakim dalam menentukan kebenaran materiil menjadi tumpuan terakhir dari kompilasi untuk menentukan jenis pembunuhan dan memfitnah apakah berakibat menjadi penghalang atau tidak. 24

## 5. keistimewaan dan karakteristik Hukum kewarisan islam
Keistimewaan yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam, yaitu sebagai berikut:
1. Tidak menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang mewariskan seluruh harta peninggalan untuk diwasiatkan kepada orang yang dipilihnya sebagai penggantinya, baik dari kerabat yang jauh maupun kerabat yang sudah tidak ada pertalian nasab sama sekali, sebagaimana halnya yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Romawi Kuno. Tetapi, syariat Islam mengizinkan kepada orang yang mewariskan memberi wasiat maksimal sepertiga harta peninggalan, dengan maksud supaya tidak merugikan kepada para ahli waris yang lain.
2.  Tidak melarang kepada bapak dan leluhur yang lebih atas daripadanya untuk mempusakai bersama-sama dengan anak si mati dan tidak melarang istri untuk mempusakai suaminya yang telah meninggal atau sebaliknya, seperti tata cara mempusakai yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Romawi . Tetapi, Islam menerapkan bahwa mereka semuanya adalah tergolong ahli waris yang sama-sama mcmpunyai hak penuh untuk menerima harta peninggalan.
3.  Tidak mengistimewakan dalam pemberian harta peninggalan hanya kepada satu macam pewaris saja. Misalnya hanya diberikan kepada seorang anak laki-laki yang sulung saja, kendatipun jumlah anak-anak tersebut banyak. Tetapi, syariat Islam menyamakan hak anak tersebut sesuai dengan furudh masing-masing.
4.  Tidak menolak anak-anak yang belum dewasa atau kaum perempuan untuk menerima harta peninggalan.
5. Tidak membenarkan anak angkat atau orang-orang yang mengadakan janji prasetia untuk mempusakai harta peninggalan si mati, disebabkan mereka tidak mempunyai hubungan kerabat (pertalian darah) dengan si mati sedikit pun.
Adapun karakteristik hukum kewarisan Islam adalah sebagai berikut: 25
Pertama , menyangkut masalah perorangan ( furudh atau quantum ), yaitu bagian yang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula, yang diatur sedemikian rupa sehingga menonjol sekali faktor keadilan. Angka-angka faraidh yang dimaksud adalah: 1/8,
24   Idris Djakfar dan Taufik yahya., hal 40 25   M. Tahir Azhary, Bunga Rampai Hukum Islam, Cet. 2, (Jakarta: In Hill Co, 2003) hlm. 195-196.
1/4, 1/6, 1/3, dan 2/3, menunjukkan adanya jaminan kepemilikan secara individual sedangkan perbandingan 2:1 merupakan perbandingan perolehan bagi walad (anak laki-laki), ikhwatun (saudara laki-laki) (QS An-Nisa [4]: 11 dan 176) dan walidain (kedua orang tua). Anak laki-laki selalu memperoleh bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Demikian halnya saudara laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari saudara perempuan. Bagi duda/janda ketentuan perbandingan 2:1 ini berlaku pula. Apabila yang mewaris itu adalah ayah dan ibu, maka perolehan mereka pun adalah analog dengan anak laki-laki dan perempuan yaitu 2:1. Alasan laki-laki memperoleh dua kali lipat dari bagian anak perempuan adalah karena anak laki-laki kewajiban dan tanggung jawabnya lebih besar daripada anak perempuan.
Kedua , menyangkut variasi pengurangan perolehan, oleh karena adanya faktor tertentu, yaitu jumlah dzawil furudh yang lebih kecil karena adanya dzawil furudh yang lain. Misalnya terdapat dalam QS An-Nisa [4]: 11: Allah
Di dalam hukum waris Islam, sebab-sebab mempusakai dapat terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu:
1. Perkawinan . Ahli waris berdasarkan perkawinan adalah janda, yaitu orang yang berstatus suami atau istri pewaris pada saat pewaris meninggal dunia.
2. Kekerabatan . Ahli waris berdasarkan kekerabatan meliputi ushul (leluhur), furu’ (keturunan), dan hawasyi (saudara)
3. Wala’ . Ahli waris wala’ rneliputi kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, atau adanya perianjian dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang lainnya.
Untuk memudahkan pemahaman atas ketiga macam ahli-waris tersebut maka para ahli fara’id mencoba melakukan pengelompokan dan penggolongan atas ahli-waris tersebut.
Istilah pengelompokan ahli-waris digunakan untuk membedakan para ahli-waris berdasarkan keutamaan mewaris, sementara istilah penggolongan ahli-waris digunakan untuk membedakan para ahli-waris berdasarkan besarnya bagian waris dan cara penerimaannya.
Dengan memperhatikan keutamaan mewaris para kerabat di dalam hukum waris islam, maka itu dapat dibagi ke dalarn tujuh kelompok. Yaitu
1.  Leluhur perempuan adalah leluhur perempuan dari pihak ibu dalam satu garis lurus ke atas (tidak terhalang oleh pihak laki-laki), seberapa pun tingginya, dan ibu kandung dari leluhur laki-laki. itu adalah ibu, nenek sahihah dari pihak ibu, dan nenek shachihach dari pihak bapak;

## 152~158
2.  Leluhur Laki-laki adalah leluhur laki-laki dari pihak bapak dalam satu garis lurus ke atas (tidak terhalang oleh pihak perempuan), seberapa pun tingginya. itu adalah bapak dan kakek shachihach dari pihak bapak;
3.  Keturunan perempuan adalah anak perempuan pewaris dan anak perempuan dari keturunan laki-laki. Itu adalah anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki- laki;
4.  Keturunan laki-laki adalah keturunan laki-laki dari anak laki-laki dalam satu garis lurus ke bawah (tidak terhalang oleh pihak perempuan), seberapa pun rendahnya. itu adalah anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki;
5.  Saudara seibu adalah saudara perempuan dan saudara laki-laki yang hanya satu ibu dengan pewaris. Itu adalah saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu
6.  Saudara sekandung/sebapak adalah keturunan laki-laki dari leluhur laki-laki satu garis lurus kebawah (tidak terhalang oleh pihak perempuan), seberapa pun rendahnya dan anak perempuan dari bapak. Itu adalah saudara laki-laki sekandung/sebapak dan saudara perempuan sekandung/sebapak.
7.  Kerabat lainnya yaitu kerabat lain yang tidak termasuk ke dalam keenam kelompok diatas.
Di atas telah disebutkan bahwa sebab-sebab mempusakai ada tiga, yaitu karena perkawinan , kekerabatan dan wala’ . Oleh sebab itu maka, secara lengkap, ahli-waris di dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam Sembilan kelompok, yaitu :
1. janda;
2.  Leluhur perempuan;
3.  Leluhur laki-laki;
4.  Keturunan perempuan;
5.  Keturunan laki-laki;
6.  Saudara seibu;
7.  Saudara sekandung/sebapak;
8.  Kerabat lainnya; dan
9. Wala’.
Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam tiga golongan,yaitu:
a. Ashabul Furudh, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu 2/3,1/2,1/4,1/6,atau 1/8
b. Ashabah , yaitu golongan ahli-waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan ushubah (sisa) dari ashabul furudh atau mendapatkan semuanya jika tidak ada ashabul-furudh .
c. Dzawil-uhram , yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua.Beberapa ahli-waris yang rermasuk golongan ashabul-furudh memiliki kedudukan rangkap sebagai ashabah , beberapa lainnya dapat berubah menjadi ashabah.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang orang-orang yang berhak menjadi ahli waris. Di dalam KHI Pasal 174, menyatakan kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
a.  Menurut Hubungan Darah
-  Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek:
-  Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
b.  Menurut Hubungan Perkawinan terdiri dari Janda.
Apabila semua ahli waris ada. maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, Janda.
Hak kewarisan dapat berlaku atas dasar hubungan perkawinan, dengan pengertian bahwa suami sebagai ahli waris istrinya yang meninggal dan istri sebagai ahli waris suaminya yang meninggal. Dalam Hukum Waris Islam ini Janda adalah ahli waris dari suami atau istri yang telah meninggal dunia. Bagian pertama dari Surat An-nisa’ (4):12 telah meninggal dunia. Bagian pertama dari Surat An-nisa’ (4):12 menyatakan hak kewarisan suami istri. Bila hubungan kewarisan berlaku antara yang mempunyai hubungan kekerabatan karena adanya hubungan alamiah diantara keduanya, maka adanya hubungan kewarisan antara suami istri disebabkan adanya hubungan hukum antara suami dan istri (Amir Syarifuddin, 2005:188).
Mengenai hak kewarisan suami atau istri ditentukan dalam Al-Qur’an Surat An- nisa’ (4):12 yang menyatakan sebagai berikut:
“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-is- trimu. jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dan harta yang ditinggalkannya sesudah dipe- nuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibavar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyal anak. Jika kamu mempunyai anak. maka para istri memperoleh seperdelapan dari

## 154~158
harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibavar utang-utangmu....”
Menurut Amir Syarifuddin berlakunya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua ketentuan:
a.  Antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah
Mengenai perkawinan sah diatur dalam Pasal 4 KHI yang menyebutkan sebagai berikut:
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukurn islam sesuai den- gan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pekawinan Pasal 2 ayat (1) men- yatakan:
“Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.” Ketetuan diatas berarti bahwa perkawinan orang-orang yang beragama Islam adalah sah bila menurut hukum islam  perkawinan tersebut adalah sah. Pengertian sah menurut istilah hukum istilah hukum islam ialah sesuatu yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan telah terhindar dari penghalangnya
Hukum Islam ialah sesuatu yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan telah terhindar dan segala penghalangnya. Dengan demikian nikah yang sah adalah nikah yang telah dilaksanakan telah memenuhi rukun syarat pernikahan dan telah terlepas dari segala halangan pernikahan itu.
b.  Suami dan istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak memnggal.
Termasuk dalam ketentuan ini adalah bila salali satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak raj’i dan perempuan masih berada dalam masa ‘iddah . Seseorang perempuan yang sedang menjalani ‘iddah talak raj’i berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin (menurut jumhur ularna) karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya perceraian (Amir Syarifuddin, 2005:189).
Mengenai kedudukan Janda sebagai ahli waris juga ditegaskan dalam Hadits Nabi sebagaí berikut :
Dari Rabi’ah bin Abi Abdirrahman, ia berkata :
“Seorang istri bagi Abdurrahman bin Auf minta thalaq, maka ia berkata : Kalau eng- kau sudah bersuci (dari haid). kabarkanlah kepadaku Setelah itu istrinya kabarkan kepadanya hal sudah bersihnya ia dari haid, lalu ia thalaq putus atau ia berikan thalaq yang ketinggalan, padahal ia dalam sakit di waktu itu, maka Utsman jadikan peremp- uan itu mendapat warisan (padahal) sesudah habis ‘iddahnya (HR. Malik).
Di dalam sistem Hukum Waris Islam, Janda merupakan ahli waris keutamaan sehingga tidak terhalang ( terhijab ) oleh ahli waris yang lain. Namun demikian, walaupun tidak ada anak, Janda tidak mewaris seluruh harta warisan, namun Janda mewaris bersama orang tua dan saudara-saudara pewaris.

## 3. Hak Janda atas Harta Warisan menurut Hukum islam
Perkawinan berdasarkan Hukum Islam menimbulkan adanya harta perkawinan, yaitu semua harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta perkawinan ini menjadi harta bersama milik suami dan istri. Didalam pasal 1 huruf f KHI di tentukan bahwa :
“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah yang diperoleh baik sendiri- sendiri atau bersama-sama suami isltri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama sia- papun.”.
Guna  memperoleh  kepastian  besarnya  harta  warisan  dalam  keadaan  bersih,  perlu dikurangi dengan beban-beban yang terdapat didalam harta tersebut antara lain:
a.  Biaya keperluan pewaris selama sakit
Nilainya sangat bervariasi, ada pewaris yang sebelum meninggal dunia menderita sakit yang cukup berat sehingga memerlukan perawatan yang intensif.kesemuanaya dapat diperhitungkan guna menentukan besarnya harta warisan.
b.  Biaya pengurusan jenazah
Biaya pengurusan jenazah akan berbeda antara kasus satu dengan lainnya, kesemuanya dapat diperhitungkan dalam memastikan nilai harta warisan c.  Pembayaran Hutang
Secara yuridis tentang hutang pewaris wajib dibayar sebatas harta peninggalan pewaris saja. Sisa hutang pewaris selebihnya hanya menjadi kewajiban moral para ahli waris untuk melunasinya. Pasal 175 ayat (2) KHI menegaskan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.
d.  Pemberian untuk kerabat
Pemberian untuk kerabat baik yang berbentuk hibah atau wasiat dibatasi maksimum sepertiga. Pasal 195 ayat (2) KHI menentukan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Pasal 210 ayat (1) KHI menentukan bahwa orang yang telah berumur skurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 156~158
menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.(Afdol, 2003:95-96)
Dari ketentuan ketentuan diatas dapatlah dikemukakan bahwa harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Indonesia terdiri dari :
a.  Harta bawaan
b.  Separuh (1/2) dari harta bersama
Pembagian warisan untuk janda diatur dalam Al-Qur’an surat An-nisa’ (4):12:
“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-is- trimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipe- nuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesuadah dipenuhi wasiat yang kamu buat (dan) sesu- dah dibayar hutang-hutangmu…”
Berdasarkan firman Allah tersebut, pada Pasal 180 KHI menentukan besarnya bagian waris janda sebagai berikut :
Pasal 180 KHI:
“Janda mendapat seperempat bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.”
Ketentuan dalam akhir pasal 180 KHI mengenai bagian waris janda banyak menimbulkan persepsi bahwa bagian untuk janda hanya sebesar yang tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam. Persepsi yang demikian adalah tidak benar. Perhitungan yang benar adalah janda mendapat bagian sesuai ketentuan tersebut diatas, setelah terlebih dahulu Janda tersebut memperoleh haknya sebesar setengah dari harta bersama yang didapatkan selama perkawinan.
Ketentuan dalam Hukum Waris Islam menentukan bagian untuk Janda. Sebagai yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur’an surat An-Nisa (4) ayat 12, Istri mendapat ¼ bila pewaris tidak mempunyai anak dan cucu (anak dan anak laki-laki), Istri Mendapat 1 / 8 bila simayat mempunyai anak cucu (anak dan anak lak-laki), perlu diperhatikan:
a.  Tentang cucu termasuk dalam pengertian anak.
b. Jika istri dua, tiga atau empat orang mereka berkaitan dengan bagian tersebut dengan mendapat pembagian yang sama. KHI
mempertegaskan: “jika mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak rneninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka anda mendapatkan seperdelapan 1 / 8 bagian. 26
Sistem Pembagian warisan warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut beberapa pasal-pasal mengenai putusnya perkawinan di bawah ini:
“pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian harta benda diatur menurut Hu- kumnya masing-masing, Sedangkan menurut pasal 113 putusnya perkawinan dapat putus karena:
a. Kematian
Dalam pasal 97,Bila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri, yang istri atau suaminya, hutang harus ditanggguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara Hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.
b.  Penceraian atas putusan pengadilan
1.  Pasal 114 Menjelaskan putusnya perkawinan yang disebabkan karena penceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian
2.  Pasal 115 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Apabila dilihat dalam konsepnya, maka Agama islam menghendaki Norma Hukum yang ada dalam Ajaran Islam akan membentuk Hukum Sehingga umat Islam wajib mengikuti ketentuan-ketentuannya Keberlakuan Hukum Islam tidak dibatasi atau ditentukan oleh waktu,tempat dan keadaan. Hukum Islam itu tetap berlaku bagi orang yang beragama Islam kapan, dimana dan dalam keadaan apapun, karena Hukum islam itu merupakan Hukum yang Abadi ( aeternal lex ) diturunkan oleh Allah Tuhan Semesta Alam untuk merubah prilaku individu maupun prilaku sosial yang tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam. .
Berdasarkan uraian diatas, sebagai titik tolak dalam upaya mengidentifikasikan tata cara pembagian harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:
Pembagian Harta Warisan dalam Islam merupakan Harta yang diberikan dan orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya, pembagian Harta Waris dalam Islam diatur dalam Ai-Qur’an, yaitu pada Surat An-Nisa yang menyebutkan bahwa

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 158~158
pembagian Harta Warisan, ada pihak yang mendapatkan setengah (1/2), seperdelapan (1/8), Dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6).
Dengan demikian maka dalam Islam, pembagian Waris bukan melalui pembagian merata kepada Ahli Waris, akan tetapi dengan pembagian yang proposional seperti penjelasan diatas.

## d. kesimPulan
Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka kesimpulannya bahwa kedudukan janda menurut hukum waris islam adalah sebagai ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan sebagai ahli waris dzawil furudl . Dalam pembagian harta warisan, dimulai memberikan bagian kepada ahli waris dzawil furudl . Janda termasuk dalam ahli waris utama. Hak janda atas harta warisan suaminya adalah, jika suami tidak meninggalkan anak dan cucu maka pembagian harta waris yang di dapatkan ¼ seperempat dan jika suami meninggalkan anak maka harta waris yang didapatkan 1/8 seperdelapan bagian. Perhitungan tersebut adalah setelah terlebih dahulu janda tersebut memperoleh haknya sebesar setengah dari harta bersama yang didapatkan selama perkawinan.

## daFtar Pustaka
Ali Parman, Kewarisan dalam Al-Qur’an: Suatu kajian hukum dengan pendekatan tafsir, Tematik, Raja grapindo persada, Jakarta, 1995.
Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, (Jakarta: 2007).
Ditbinbapera, Berbagi Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Al- Hikmah ) .
Alhafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Mahram, (Terjemah Moh. Machfudin Abidin) .
Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, (jakarta: sinar grafika, 2010). Idris Djakfar dan Taufik yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, (jakartaL PT. Dunia Pustaka Jaya 1005) .
M. Tahir Azhary, Bunga Rampai Hukum Islam, Cet. 2, (Jakarta: In Hill Co, 2003) .