## OPTIMALISASI SIMDA DALAM MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. KUTAI KARTANEGARA YANG LEBIH BERKUALITAS

## SIMDA OPTIMIZATION IN MAKING FINANCIAL MANAGEMENT KUTAI REGENCY MORE QUALITY
M. Soleh Pulungan Balitbangda Kukar Provinsi Kaltim Jl.WR. Mongonsidi Komplek Kantor Bupati  Gedung Bappeda-Balitbangda Lt.4 E-mail: solehpulungan66@gmail.com Diterima: 11 Oktober 2013; direvisi: 31 Oktober 2013; disetujui: 10 November 2013

## Abstrak
Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui: (1). Implementasi SIMDA terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. (2). Kesiapan sumber daya manusia yang bertugas mengelola keuangan daerah serta mengetahui permasalahan yang dihadapi. (3). Dukungan dan fungsi Infrastruktur terhadap implementasi SIMDA di Kabupaten  Kutai  Kartanegara. Penelitian ini bersifat survey dengan pendekatan  penelitian  bersifat  deskriptif  evaluative.  Populasi  penelitian  terdiri  dari  18  kecamatan dengan  sample  penelitian  berjumlah  15  kecamatan,  yang  ditetapkan  secara  purposive  sampling.  Hasil kajian  Implementasi  SIMDA  di  Kutai  Kartanegara  relatif  telah  cukup  tinggi.  Semua  produk  SIMDA dapat  dilakukan  diatas  rata-rata  standard  yang  ditetapkan  regulasi.  Kesiapan  sumberdaya  manusia terhadap  implementasi  SIMDA  di  relatif  cukup  baik.  Dukungan  jaringan  terhadap  implementasi SIMDA  sudah  cukup  tinggi. Software SIMDA  diakui  cukup  bagus,  namun  cukup  rentan  dengan serangan virus.
Kata kunci : SIMDA, keuangan, implementasi, jaringan, regulasi

## Abstract
The  purpose of  this  study  was  to  determine    (1)  .SIMDA  implementation of  the  financial  management area  in  Kutai  regency    (2).  Readiness  of  human  resources  in  charge  of  managing  local  finances  and knowing the problems faced  (3) Infrastructure and support functions to the implementation SIMDA in Kutai  regency.  This  study  is  a  survey  with  a  descriptive  evaluative  research  approach.  The  study population consisted of 18 districts with a total study sample of 15 districts , which are set by purposive sampling.  Implementation  results  of  the  study  in  Kutai  Kartanegara  SIMDA  have  relatively  high.  All products SIMDA can do above average standards set regulations. Readiness of human resources for the implementation  SIMDA  in  relatively  good.  Network  support  for  implementation  SIMDA  already  high enough. Software SIMDA admittedly quite good, but is quite vulnerable to virus attacks .
Keywords : SIMDA , financial , implementation , networking , regulation

## PENDAHULUAN
Tantangan  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah Daerah  dalam  reformasi  anggaran  dan  keuangan berdasarkan  peraturan  Perundang-undangan  yang berlaku sangat beragam dan kompleks. Hal ini dapat dimaklumi  karena  selain  peraturan  yang  belum difahami  oleh  semua  pegawai  yang  terlibat  dalam system  pelaporan  keuangan  daerah,  tetapi  lebih  dari pada  itu  adalah  kesulitan  yang  diakibatkan  oleh keseluruhan  siklus  keuangan  pemerintah  daerah. Mulai  dari  pengesahan  anggaran  sampai  pada penyusunan laporan keuangan yang disebabkan oleh kompleksitas peraturan, kurangnya dukungan sumber daya manusia yang berkompeten, lemahnya koordinasi,  dan  tidak  memadainya  teknologi  yang digunakan.
Beberapa  contoh  yang  lebih  spesifik  adalah pengetahuan pegawai dalam memahami isi peraturan
yang berkaitan dengan pengelolaan  keuangan daerah masih tergolong minim, disamping teknologi system manajemen  keuangan  daerah  yang  dipergunakan (SIMDA)  oleh  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  belum didukung  perangkat  yang  memadai  dan  keterpaduan perancanaan dan penganggaran dan ketepatan  waktu tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Selain  itu terjadinya perbedaan persepsi terhadap arah pembangunan  yang  diwujudkan  dalam  RAPBD menimbulkan konflik kepentingan antara DPRD dan Eksekutif  sehingga  pengesahan  RAPBD  sering tertunda.  Kondisi  ini  akan  berakibat  bahwa  tahapan pembangunan  yang  dirancang  sering  kali  berjalan tidak  sesuai  dengan  kalender  anggaran  yang  telah ditetapkan,  padahal  menurut  peraturan  yang  berlaku setiap  anggaran  Pemerintah  Daerah  harus  sudah disyahkan  pada  akhir  Desember  untuk  tahun anggaran berikutnya yang akan berjalan. Oleh sebab itu  lebih  mempercepat  proses  pengesahan  anggaran
baik  pihak  eksekutif  maupun  legeslatif  harus melakukan pendekatan yang tegas dalam menerapkan  langkah-langkah  yang  diperlukan  bagi penyelesaian  proses  APBD  secara  efektif,  efisien, dan tepat waktu.
Kemampuan pemerintah daerah dalam menangani persoalan-persoalan di atas sudah barang tentu berbeda-beda. Bahkan di beberapa daerah telah melakukan  lompatan  besar  dengan  menerapkan prinsip-prinsip  pengelolaan  keuangan  yang  baik. Seperti halnya kabupaten Kebumen di Provinsi Jawa Tengah, kota Pare-pare, dan kota Takalar di Sulawesi Selatan,  serta  kota  Banda  Aceh  Besar  di  Provinsi Nangroe  Aceh  Darussalam  merupakan  contoh pemerintah  daerah  yang  relative  maju  dalam peningkatan  transparansi  pengelolaan  keuangan. Daerah-daerah tersebut telah menerapkan pendekatan  yang  komprehensif  dan  di  saat  yang bersamaan mereformasi susunan organisasi pengelolaan  keuangan  serta  daya  dukung  SDM-nya. Sementara  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Provinsi Kalimantan  Timur    menurut  audit    BPK    juga  telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (2012).
Dalam  rangka  mendukung good  governance dan clean  governance dalam  penyelenggaraan otonomi  daerah,  perlu  diselenggarakan  pengelolaan keuangan  daerah  secara  professional,  terbuka  dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang.  Undang- Undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan  Undang-Undang  No.  1  tahun  2004  tentang perbendaharaan  Negara  mewajibkan  pemerintah daerah  dan  satuan  kerja  perangkat  daerah  selaku pengguna  anggaran  untuk  menyusun  laporan keuangan  sebagai  pertanggungjawaban  keuangan. Laporan  keuangan  berupa  neraca,  laporan  arus  kas, dan  catatan  atas  keuangan  harus  disajikan  sesuai peraturan  pemerintah  No.  24  tahun  2005  tenttang Standar Akuntansi Pemerintah.
Pemerintah  daerah  memerlukan  system  yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan  lainnya  secara  lebih  komprehensif  yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas Pemerintah  Daerah.  System  tersebut  juga  harus mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  No.  58  tahun 2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan Peraturan Menteri Dalam  Negeri N0. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Terkait dengan hal ini, maka Kabupaten Kutai Kartanegara  telah  membangun  system  manajemen keuangan  daerah  dengan  SIMDA  yang  bekerjasama dengan BPKP. Namun demikian, untuk mengoptimalkan  pengelolaan  keuangan  daerah dengan  SIMDA  harus  didukung  oleh  PNS  yang memahami  dan  mampu  menggunakan  program SIMDA, terutama untuk bidang teknis penganggaran, akuntansi dan pengelolaan keuangan.
SIMDA merupakan program aplikasi komputer  yaitu  suatu  program  aplikasi  yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan  keuangan  daerahnya  secara  terintegrasi yang  dimulai  dari  penganggaran,  akuntansi,  dan pengelolaan  keuangan  daerahnya.  Dengan  aplikasi ini, pemda dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya secara terintegrasi, dimulai dari pengenggaran, penata usahaan, hingga akuntansi dan pelaporannya.  Dengan  demikian  output  dari  aplikasi ini  adalah  sebagai  berikut:  (1).  Penganggaran: Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  (DPA),  APBD  beserta perubahannya,  dan  Surat  Penyediaan  Dana  (SPD). (2).  Penatausahaan:  Surat    Permintaan  Pembayaran (SPP),  Surat  Perintah  Membayar  (SPM),  Surat Perintah  Pencairan  Dana  (SP2D),  Surat  Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian lainnya. (3) Akuntansi dan Pelaporan: Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu,  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan Arus Kas, dan Neraca.
Program  aplikasi  SIMDA  ini,  juga  didukung dengan  beberapa  buku  manual,  yaitu:  Buku  manual system dan Prosedur Anggaran, Buku manual system dan  Prosedur  Penatausahaan,  Buku  manual  system dan  Prosedur  Akuntansi  dan  Pelaporan,  dan  Buku Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA versi 2.1
System  pengelolaan  keuangan  daerah  yang berbasis akural memerlukan dukungan program yang mampu  mengelola  ribuan  transaksi  secara  cepat, tepat,  dan  akurat  serta  didukung  oleh  tersedianya sumber  daya  manusia  yang  mampu  mengelola system  tersebut  sehingga  menghasilkan  capaian target yang maksimal.
Sementara itu dukungan infrastruktur aplikasi SIMDA  masih  belum  optimal  karena  tidak  semua wilayah  SKPD  dapat  diakses,  terutama  SKPD  yang berada di wilayah kecamatan dan kelurahan. Padahal untuk  proses  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan menggunakan  aplikasi  SIMDA  harus  didukung  oleh adanya akses internet.
Berdasarkan uraian di atas, proses pengelolaan  keuangan  daerah  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara  masih  dihadapkan  pada  permasalahan pokok,  yang  terdiri  dari  masalah  sumberdaya manusia,  masalah  peraturan  perundang-undangan, dan  masalah  infrastruktur.  (1).  Masalah  sumberdaya manusia    (SDM);  masih  lemahnya  sumber  daya manusia  yang  terlibat  dalam  proses  pengelolaan keuangan  daerah  dalam  memahami  peraturan- peraturan  yang  berkaitan  dengan  keuangan  daerah, sehingga  sering  kali  apa  dan  bagaimana  yang  telah dilakukan  ternyata  dinilai  salah  oleh  pihak Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2). Masalah Peraturan Perundang-undangan; Berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan  keuangan  daerah  masih  mempunyai potensi  multi  penafsiran  sehingga  menimbulkan banyak  persepsi  mengenai  tata  laksana  keuangan
daerah.  (3).  Masalah  Infrastruktur;    penerapan SIMDA  memerlukan  akses  internet  yang  baik  di seluruh  wilayah  SKPD  berada,  karena  system SIMDA  yang  online  mengharuskan  seluruh  proses keuangan  daerah  dilaksanakan  secara  online,  untuk itu  fasilitas  untuk  mendukung  proses  keuangan secara  online  tersebut  harus  tersedia  dengan  baik. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini baru beberapa wilayab SKPD yang mampu mengakses internet.
Berdasarkan  masalah-masalah  yang  muncul dalam  implementasi  SIMDA  terhadap  proses pengelolaan  keuangan  daerah  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara ini, maka tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui:  (1).  Implementasi  SIMDA  terhadap pengelolaan  keuangan  daerah  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara.  (2).  Kesiapan  sumber  daya  manusia yang  bertugas  mengelola  keuangan  daerah  serta mengetahui  permasalahan  yang  dihadapi.  (3). Dukungan dan fungsi Infrastruktur terhadap implementasi SIMDA di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Ruang  lingkup  kajian  ini    meliputi  seluruh SKPD  di  kabupaten  Kutai  Kartanegara  sebagai rangkaian  system  pengelolaan  keuangan  daerah. SKPD  yang  dimaksudkan  bukan  hanya  yang dianggap  dengan  standar  ruang  lingkup  pekerjaan yang  luas  dan  kompleks,  tetapi  termasuk  SKPD dengan  ruang  lingkup  pekerjaan  yang  relative  kecil dan sederhana seperti halnya di Kelurahan dan Desa.
Secara  teoritis    pengertian    SIMDA  dalam suatu pemahaman yang sederhana dapat didefinisikan  sebagai  satu  sistem  berbasis  komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan  kebutuhan  yang  serupa.  Para  pemakai biasanya  tergabung  dalam  suatu  entitas  organisasi formal,  seperti  Departemen  atau  Lembaga  suatu Instansi Pemerintahan yang dapat dijabarkan menjadi Direktorat, Bidang, Bagian sampai pada unit terkecil dibawahnya. Informasi menjelaskan mengenai organisasi atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi  sekarang  dan  apa  yang  mungkin  akan  terjadi dimasa yang akan datang tentang organisasi tersebut.
Sistem  informasi  memuat  berbagai  informasi penting  mengenai  orang,  tempat,  dan  segala  sesuatu yang  ada  di  dalam  atau  di  lingkungan  sekitar organisasi.  Informasi  sendiri  mengandung  suatu  arti yaitu  data  yang  telah  diolah  ke  dalam  suatu  bentuk yang  lebih  memiliki  arti  dan  dapat  digunakan  untuk pengambilan  keputusan.  Data  sendiri  merupakan faktafakta  yang  mewakili  suatu  keadaan,  kondisi, atau peristiwa yang terjadi atau ada di dalam atau di lingkungan  fisik  organisasi.  Data  tidak  dapat langsung  digunakan  untuk  pengambilan  keputusan, melainkan  harus  diolah  lebih  dahulu  agar  dapat dipahami,  lalu  dimanfaatkan  dalam  pengambilan keputusan.
Informasi  harus  dikelola  dengan  baik  dan memadai  agar  memberikan  manfaat  yang  maksimal. Penerapan  sistem  informasi  di  dalam  suatu
organisasi dimaksudkan untuk memberikan dukungan  informasi  yang  dibutuhkan,  khususnya oleh para pengguna informasi dari berbagai tingkatan manajemen.  Sistem  informasi  yang  digunakan  oleh para  pengguna  dari  berbagai  tingkatan  manajemen ini  biasa  disebut  sebagai:  Sistem  Informasi Manajemen.
Sistem  informasi  mengandung  tiga  aktivitas dasar  di  dalamnya,  yaitu:  aktivitas  masukan  ( input ), pemrosesan ( processing ), dan keluaran ( output ). Tiga aktivitas  dasar  ini  menghasilkan  informasi  yang dibutuhkan organisasi untuk pengambilan keputusan, pengendalian  operasi,  analisis  permasalahan,  dan menciptakan  produk  atau  jasa  baru.  Masukan berperan di dalam pengumpulan bahan  mentah ( raw data ),  baik  yang  diperoleh  dari  dalam  maupun  dari lingkungan  sekitar  organisasi.  Pemrosesan  berperan untuk  mengkonversi  bahan  mentah  menjadi  bentuk yang  lebih  memiliki  arti.  Sedangkan,  keluaran dimaksudkan  untuk    men- transfer informasi  yang diproses  kepada  pihak-pihak  atau  aktivitasaktivitas yang  akan  menggunakan.  Sistem  informasi  juga membutuhkan  umpan  balik  ( feedback ),  yaitu  untuk dasar  evaluasi  dan  perbaikan  di  tahap  input berikutnya.
Dewasa ini, sistem informasi yang digunakan lebih  berfokus  pada  sistem  informasi  berbasis komputer  ( computer-based  information  system ). Harapan  yang  ingin  diperoleh  di  sini  adalah  bahwa dengan  penggunaan  teknologi  informasi  atau  sistem informasi  berbasis  komputer,  informasi  yang dihasilkan  dapat  lebih  akurat,  berkualitas,  dan  tepat waktu,  sehingga  pengambilan  keputusan  dapat  lebih efektif dan efisien.
Perkembangan konsep ini masih belum mulus dan  banyak  organisasi  mengalami  kegagalan  dalam aplikasinya  karena  adanya  beberapa  hambatan, misalnya:  (a).  kekurangpahaman  para  pemakai tentang  computer.  (b).  kekurangpahaman  para spesialis  bidang  informasi  tentang  bisnis  dan  peran manajemen.  (c).  relatif  mahalnya  harga  perangkat komputer,  serta  (d).  terlalu  berambisinya  para pengguna  yang  terlalu  yakin  dapat  membangun sistem  informasi  secara  lengkap  sehingga  dapat mendukung semua lapisan manajer.
Konsep  SIM  terus  berkembang,  Morton, Gorry,  dan  Keen  dari  Massachussets  Institute  of Technology  (MIT)  mengenalkan  konsep  baru  yang diberi nama Sistem Pendukung Keputusan ( Decision Support  Systems -  DSS).  DSS  adalah  sistem  yang menghasilkan  informasi  yang  ditujukan  pada masalah  tertentu  yang  harus  dipecahkan  atau keputusan  yang  harus  dibuat  oleh  manajer. Perkembangan  yang  lain  adalah  munculnya  aplikasi lain,  yaitu  Otomatisasi  Kantor  ( office  automation - OA), yang memberikan fasilitas untuk meningkatkan komunikasi  dan  produktivitas  para  manajer  dan  staf kantor melalui penggunaan peralatan elektronik.
Belakangan  timbul  konsep  baru  yang  dikenal dengan  nama Artificial  Intelligence (AI),  sebuah
konsep  dengan  ide  bahwa  komputer  bisa  diprogram untuk  melakukan  proses  lojik  menyerupai  otak manusia. Suatu jenis dari  AI yang banyak  mendapat perhatian  adalah Expert  Systems (ES),  yaitu  suatu aplikasi  yang  mempunyai  fungsi  sebagai  spesialis dalam area tertentu.
Semua  konsep  di  atas,  baik  PDE,  SM,  OA, DSS, EIS, maupun AI merupakan aplikasi pemrosesan informasi dengan menggunakan komputer  dan  bertujuan  menyediakan  informasi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.
Peran  Sistem  Informasi  dalam  Manajemen ; Manajemen tidak dapat mengabaikan sistem informasi  karena sistem  informasi  memainkan peran yang  kritikal  di  dalam  organisasi.  Sistem  informasi ini sangat mempengaruhi secara langsung bagaimana manajemen mengambil keputusan, membuat rencana,  dan  mengelola  para  pegawainya,  serta meningkatkan  sasaran  kinerja  yang  hendak  dicapai, yaitu  bagaimana  menetapkan  ukuran  atau  bobot setiap tujuan/kegiatan, menetapkan standar pelayanan  minimum,  dan  bagaimana  menetapkan standar  dan  prosedur  pelayanan  baku  kepada masyarakat.  Oleh  karenanya,  tanggung  jawab terhadap  sistem  informasi  tidak  dapat  didelegasikan begitu saja kepada sembarang pengambil keputusan.
Semakin  meningkat  saling  ketergantungan antara  rencana  strategis  instansi,  peraturan  dan prosedur  di  satu  sisi  dengan  sistem  informasi ( software,  hardware,  database ,  dan  telekomunikasi) disisi  yang  lainnya.  Perubahan  di  satu  komponen akan  mempengaruhi  komponen  lainnya.  Hubungan ini  menjadi  sangat  kritikal  manakala  manajemen ingin membuat rencana ke depan. Aktivitas apa yang akan  dilakukan  lima  tahun  ke  depan  biasanya  juga sangat  tergantung  kepada  sistem  apa  yang  tersedia untuk  dapat  melaksanakannya.  Sebagai  contoh, peningkatan produktivitas kerja para pegawai sangat tergantung  pada  jenis  dan  kualitas  dari  sistem informasi organisasi.
Perubahan  lain  dalam  hubungan  sistem informasi dengan organisasi adalah semakin meningkatnya cakupan dan ruang lingkup dari sistem informasi  dan  aplikasinya.  Pengembangan  dan pengelolaan  sistem  dewasa  ini  membutuhkan keterlibatan  banyak  pihak  di  dalam  organisasi,  jika dibandingkan peran dan keterlibatanya pada periode- periode  yang  lalu.  Sebagaimana  sudah  disampaikan dengan  meningkatnya  kecenderungan  organisasi berteknologi digital, maka sistem informasi di dalam organisasi  dapat  meliputi  jangkauan  yang  semakin luas hingga kepada masyarakat, instansi pemerintahan lainnya, dan bahkan informasi mengenai perkembangan politik terakhir.
Jaringan  yang  terluas  dan  terbesar  yang digunakan  adalah  internet.  Hampir  setiap  orang  di seluruh  dunia  ini,  baik  yang  bekerja  di  dunia  sains, pendidikan,  pemerintah,  maupun  kalangan  pebisnis menggunakan  jaringan  internet  untuk  bertukar
informasi  atau  melakukan  transaksi  bisnis  dengan orang  atau  organisasi  lain  di  seluruh  dunia.  Internet menciptakan platform teknologi baru yang universal. Teknologi  internet  ini  mampu  mempertajam  cara bagaimana  sistem  informasi  digunakan  dalam  bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai manfaat yang dapat  diperoleh  dengan  penggunaan  internet,  di antaranya adalah untuk; Komunikasi dan kolaborasi, Akses  data  dan  informasi,  Partisipasi  dalam  diskusi, Supply  informasi,  Hobi  atau  bersenang-senang ( entertainment ), dan Pertukaran transaksi bisnis. Pertumbuhan yang pesat di teknologi komputer  dan  jaringan,  termasuk  teknologi  internet telah mengubah struktur organisasi yang memungkinkan  secara  instan  informasi  didistribusi di  dalam  dan  di  luar  organisasi.  Kemampuan  ini dapat  digunakan  untuk  mendesain  ulang  dan mempertajam organisasi, mentransfer struktur organisasi, ruang lingkup organisasi, melaporkan dan mengendalikan  mekanisme,  praktik-praktik  kerja, arus  kerja,  serta  produk  dan  jasa.  Pada  akhirnya, proses  bisnis  yang  dilakukan  secara  elektronis membawa  organisasi  lebih  dikelola  secara  digital, yang  membawa  dampak  pada  hal-hal  sebagai berikut:
a) Organisasi semakin ramping. Organisasi yang gemuk dan birokratis lebih sulit untuk  mengikuti  perubahan  yang  pesat  dewasa ini,  kurang  efisien,  dan  tidak  dapat  kompetitif. Oleh  karenanya,  banyak  model  organisasi  ini sekarang dirampingkan, termasuk jumlah pegawainya
dan tingkatan hirarkis manajemennya.
b) Pemisahan pekerjaan dari lokasi. Teknologi komunikasi telah mengeliminasi jarak sebagai satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pekerjaan.
Di Indonesia, pelaporan keuangan pemerintah banyak  diatur  dalam  Peraturan  Perundangan  seperti dalam    PP  No.  8  tahun  2006  tentang  pelaporan keuangan  dan  kinerja  institusi  pemerintahan,  yang secara  detail  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan.  Di  samping  itu,  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No.  13  tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diperbaharui dengan Permendagri No 59 tahun 2007 ikut  memberikan  pedoman  bagi  praktek  akuntansi pengelolaan keuangan ditingkat daerah.
Catatan  atas  laporan  keuangan  pemerintah, sebagai  komponen  dalam  laporan  keuangan  pokok dimaksudkan  agar  laporan  keuangan  dapat  difahami oleh  pembaca  secara  luas,  tidak  terbatas  hanya pembaca  tertentu  ataupun  manajemen  entitas pelaporan.  Oleh  karena  itu  laporan  keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai  potensi  kesalahfahaman  di  antara pembaca (multi tafsir).
1. Menurut Penelitian-penelitian sebelumnya.
Moonitz  menyatakan  disclosure  sebagai postulat imperative. Selain itu dia mengungkapkan  “ That  which  is  necessary  to make them (accounting reports) not misleading) ”. Disclosure merupakan  informasi keuangan  yang  relevan  baik  itu  yang  masuk dalam  bagian  utama  laporan  keuangan  atau  di luarnya, termasuk metode-metode yang digunakan  dalam  laporan  keuangan  di  mana terlebih  dahulu  dari  satu  pilihan,  termasuk  itu metode  yang  inovatif  diluar  konvensional. (Wolk, Tearney, and Dodd, 2000).
Telah  dilakukan  pula  survey  mengenai kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah  yang  dilakukan  oleh  Jones  Etall pada tahun 1985, yang mampu mengidentifikasi item-item  dalam  laporan  keuangan  yang ditawarkan  kepada  pengguna  sesuai  dengan kebutuhannya.  Informasi  yang  disajikan  dalam penelitian ini antara lain:
a. Informasi tentang kemampuan pemerintah dalam  membayar  utang  jangka  panjang dan utang jangka pendek.
b. Analisa struktur pajak entitas
c. Kepatuhan dengan prosedur anggaran
d. Penjelasan  detail  tentang  pendapatan  dan pengeluaran
e. Informasi tentang kemampuan pemerintah dalam  membayar  kembali  utangnya  dari sumber pendapatan tertentu
f. Ukuran  efisiensi  dan  efektifitas  termasuk data dari tahun ke tahun
g. Informasi penting lainnya mengenai kualitas  laporan  keuangan;  jangka  waktu dikeluarkannya  laporan  keuangan,  surat manajemen  auditor  independen,  standar yang menekankan pada perbandingan
2. Adapun Peraturan yang menyangkut Pengelolaan keuangan;
a. PP  No.  8  tahun  2006  tentang  pelaporan keuangan dan kinerja
Institusi
Pemerintahan
b. PP  No.  24  tahun  2005  tentang  Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan
c. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13 tahun  2006  tentang  pedoman  pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah
d. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  59 tahun  2007  tentang  pedoman  pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah;
e. Peraturan  Daerah  No.  2  tahun  2005 tentang pokok-pokok keuangan daerah;
f. Peraturan Daerah No. 18 tahun 2004;
g. Peraturan Daerah No. 16 tahun 2006;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 11 tahun 2008;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 12 tahun 2008;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 15 tahun 2008; k. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 16 tahun 2008;
l. Peraturan Bupati No. 1 tahun 2010 tentang pengelolaan keuangan daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat survey dengan pendekatan  penelitian  bersifat  deskriptif,  evaluative. Penelitian  deskriptif  dimaksudkan  untuk  mengukur secara  cermat  terhadap  fenomena  permasalahan pengelolaan  keuangan  yang  didasarkan  pada  sejauh mana  implementasi  SIMDA.  Sedangkan  menurut Nazir (1999), penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan  fakta  dengan  interpretasi  yang  tepat, sedangkan  studi  analitis,  ditujukan  untuk  menguji hipotesa-hipotesa  dan  mengadakan  interpretasi  yang lebih  dalam  tentang  hubungan-hubungan.  Data pendukung (data skunder) adalah terkait dengan data series  terkait  pelaksanaan  SIMDA  di  kabupaten Kutai  Kartanegara  pada  tahun  2008  atau  2009  sejak diberlakukannya  System  Informasi  Manajemen Daerah.
Lokasi    Penelitian  berada  di  wilayah  Kutai Kartanegara dengan populasi sebanyak 18 kecamatan.  Sementara  itu,  sampel  penelitian  15 kecamatan yang ditetapkan secara purposive sampling,  yang  terdiri  dari:  Kecamatan  Tenggarong Seberang,  Kecamatan  Loa  Kulu,  Kecamatan  Loa Janan, Kecamatan Sebulu, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Sanga-sanga, Kecamatan Aggana, Kecamatan  Samboja,  Kecamatan  Marang  Kayu, Kecamatan  Muara  Badak,  Kecamatan  Muara  Jawa, Kecamatan  Muara  Kaman,  Kecamatan  Muara Muntai,  Kecamatan  Muara  Wis,  dan  Kecamatan Kenohan.
Masing-masing  kecamatan  diwakili  oleh person  yang  bersinggungan  langsung  dengan implementasi  SIMDA,  yang  terdiri  dari  pengguna, operator dan administrasi SIMDA. Metode pengumpulan  data  dengan  cara  menyebarkan kuesioner  kepada  responden  yang  telah  ditentukan jumlahnya.  Responden  dipilih  berdasarkan  stratified sampling  random.  Dimana  responden  penelitian adalah  seluruh  Kasubbag  Keuangan  dan  Bendahara pengeluaran  di  SKPD  Pemkab  Kutai  Kartanegara dengan  rincian.  Dengan  demikian  total  sampel penelitian adalah sebanyak 152 responden.
Selain  itu,  penelitian  ini  juga  melakukan interview  dengan  beberapa  informan  kunci  ( key informan ) para  implementator    SIMDA.  Penentuan informan kunci dilakukan secara purposive (sengaja), dengan memperhatikan aspek keterwakilan  implementator  SIMDA,  yang  terdiri dari  administraror,  operator,  dan  pejabat  pengelola keuangan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Analisa  data  yang  digunakan  adalah  analisis kualitatif  dan  kuantitatif.  Analisa  kualitatif  adalah
dengan menganalisa kecenderungan tingkat presentasi  terkait  fenomena  yang  terjadi.  Hasil  yang diperkirakan  adalah  dapat  mengetahui  sejauh  mana tingkat  keberhasilan  program  SIMDA  dalam  proses manajemen  pengelolaan  keuangan  daerah  Kutai Kartanegara.

## HASIL  DAN  PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  mengacu  kepada  hasil jawaban  kuesioner  yang  disebar  kepada  responden untuk  mengungkapkan  implementasi  SIMDA  dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Kutai Kartanegera.  Implementasi  SIMDA  yang  terungkap dari jawaban responden tersebut, akan dikelompokkan  ke  dalam  tiga  hasil  pokok  yaitu:  1) Implementasi  SIMDA,  2)  Kesiapan  Sumberdaya Manusia, dan 3) Dukungan dan Fungsi Infrastruktur.

## Implementasi SIMDA di Kabupaten Kutai Kartanegara
Implementasi  SIMDA  dilakukan  pada  setiap fungsi  keuangan  pemerintah  seperti  penganggaran, penatausahaan  dan  akuntansi  serta  pelaporan. Evaluasi  terhadap  implementasi  SIMDA  dilakukan dengan  membandingkan  waktu  standard  dan  waktu faktual  setiap  proses  penyelesaian  satu  produk SIMDA. Waktu standard adalah  waktu penyelesaian output  standard  berdasarkan  peraturan  yang  telah digariskan pemerintah, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Sedangkan waktu faktual adalah  waktu penyelesaian  output  rata-rata  yang  riil  dihasilkan responden dalam satu SKPD.
Perbandingan  waktu  faktual  dan  waktu standar  akan  menentukan  tingkat  implementasi SIMDA, dengan asumsi bahwa; a) jika waktu standar
lebih  lama  dibanding  waktu  faktual,  maka  SIMDA telah  dapat  diimplementasikan  dengan  baik.  b)  Jika waktu  faktual  lebih  lama  dibanding  waktu  standard, maka  SIMDA  belum  dapat  diimplementasikan dengan baik.
Implementasi  SIMDA  yang  pertama  adalah impelemntasi  dari  aspek  Penganggaran,  yang meliputi proses pembuatan Rencana Kerja Anggaran (RKA),  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DPA), dan Surat Penyediaan Dana (SPD). Tabel 4.1 berikut ini  menggambarkan  implementasi  SIMDA  dari Aspek Penganggaran.
Tabel 1. memperlihatkan bahwa Implementasi SIMDA  dari  aspek  penganggaran  berada  pada tingkat  yang  relatif  tinggi.  Proses  pembuatan  RKA dan  DPA  rata-rata  tertimbang  memerlukan  waktu 2,97 dan 2,39 hari dari  waktu standard 6 hari dalam Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006.  Proses pembuatan SPD rata-rata tertimbang hanya memerlukan  3,45  hari  dari  waktu  standard  7  hari dalam  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006.  Dari ketiga  proses  dan  jenis  produk  SIMDA  dari  aspek penganggaran,  maka  pembuatan  DPA  adalah  yang paling  tinggi  tingkat  implementasinya.    Dengan demikian  dapat  diputuskan  bahwa  semua  proses pembuatan produk SIMDA dari aspek penganggaran telah  berada  di  bawah  waktu  standard  yang ditetapkan oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu di bawah 6 dan 7 hari.
Implementasi  SIMDA  yang  kedua  adalah implementasi  pada  aspek  penatausahaan,  yang meliputi proses pembuatan Surat Perintah Pembayaran  (SPP),  Surat  Perintah  Membayar (SPM), Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D), dan Surat  Tanda  Setoran.  Tabel  2.  berikut  ini perbandingan  waktu  tertimbang  setiap  proses
Tabel  1.  Implementasi SIMDA pada Aspek Penganggaran.
Output Waktu Standard (Hari) Waktu Faktual (Hari) Rencana Kerja Anggaran (RKA) 6 2,97 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 6 2,39 Surat Penyediaan Dana (SPD) 7 3,45 Sumber: Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Hasil Pengolahan Data Primer, 2011
Tabel  2.  Implementasi SIMDA pada Aspek Penatausahaan.
Output Waktu Standard (Hari) Waktu Faktual (Hari) Surat Perintah Pembayaran (SPP) 2 1,31 Surat Perintah Membayar (SPM) 2 1,46 Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) 2 1,64 Surat Tanda Setoran (STS) 2 1,57
Sumber: Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Hasil Pengolahan Data Primer, 2011
pembuatan SIMDA dari aspek penatausahaan.
Tabel  2  memberikan  gambaran  bahwa  proses pembuatan  Surat  Perintah  Pembayaran  (SPP)  adalah yang  paling  tinggi  tingkat  implementasinya,  dengan waktu 1,31 hari. Setelah itu adalah proses pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan waktu 1,46 hari.  Proses  pembuatan  SP2D  di  sisi  lain memerlukan waktu yang paling lama, yaitu 1,64 hari, dan kemudian diikuti proses pembuatan Surat Tanda Setoran  (STS)  dengan  waktu  1,57  hari.  Meski demikian  semua  proses  pembuatan  produk  SIMDA dari  aspek  penatausahaan,  telah  berada  di  bawah waktu standard yang ditetapkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu di bawah 2 hari (< 2 hari).
Implementasi  SIMDA  pada  aspek  akuntansi dan  pelaporan  mencakup  beberapa  produk  seperti jurnal, buku besar, buku pembantu, laporan realisasi kas, laporan arus kas, dan neraca. Tidak ada standard waktu  yang  ditetapkan  Permendagri  Nomor  13 Tahun  2006.  Namun,  produk  SIMDA  dari  aspek akuntansi  dan  pelaporan  ini  digunakan  oleh  bagian keuangan  Sekretariat  Daerah  untuk  pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Tabel 3.  Implementasi SIMDA pada Aspek Akuntansi
dan Pelaporan. Output Waktu Standard (Hari) Waktu Faktual (Hari) SKPD 1. Jurnal Non Standard 2,20 2. Buku Besar 2,11 3. Buku Pembantu 2,58 4. Laporan Realisasi Anggaran 8,13 5. Laporan Arus Kas 6,27 6. Neraca 6,10 Pemda 6 Bulan setelah TA berakhir -
Sumber:  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  dan  Hasil Pengolahan Data Primer, 2011
Tabel  diatas  memberikan  gambaran  bahwa semua proses pembuatan produk  SIMDA dari aspek akuntansi dan pelaporan, yang meliputi jurnal sampai dengan  neraca  memerlukan  waktu  di  bawah  9  hari. Waktu  tersingkat  adalah  2,11  hari  untuk  pembuatan buku  besar,  sedangkan  waktu  terlama  adalah  8,13 hari  untuk  pembuatan  Laporan  Realisasi  Anggaran. Namun,  semua  produk  akuntansi  dan  pelaporan  ini, memerlukan  waktu  jauh  di  bawah  standard pembuatan  LKPD  yang  mencapai  6  bulan  setelah tahun anggaran berakhir.
Jika  mengacu  pada  hasil  penelitian  ini  dapat dikatakan bahwa implementasi SIMDA di Kabupaten  Kutai  Kartanegara  relatif  telah  cukup tinggi.  Semua  produk  SIMDA  dapat  dilakukan  di bawah  rata-rata  standard  yang  ditetapkan  dalam
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Namun, produk SIMDA  ini  adalah  produk  parsial  yang  dihasilkan oleh SIMDA SKPD. Artinya, bukan produk lanjutan berupa LKPD yang dihasilkan oleh bagian keuangan sekretariat  daerah.  LKPD  masih  memerlukan  proses lebih  lanjut,  berupa  pengumpulan  data  dari  seluruh SKPD  termasuk  sistem  pertanggungan  jawaban keuangan  lainnya  seperti  pengelolaan  aset  dan pengelolaan keuangan non kas.
Selanjutnya  sumberdaya  manusia  merupakan bagian  terpenting  dalam  implementasi  SIMDA. Kesiapan sumberdaya manusia untuk mengimplementasikan  SIMDA  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara  mencakup  beberapa  hal,  yaitu;  1) Karaktersitik  responden  pengelola  SIMDA,    2) Pengetahuan  dan  Skill  sumberdaya  manusia  dalam pengoperasian SIMDA.

## Karakterisitik Responden Pengelola SIMDA
Pengelola SIMDA yang terdiri atas administrator,  operator  dan  pengguna  yang  menjadi responden  penelitian  ini  mayoritas  berstatus  PNS, dengan  komposisi  90,8%  berbanding  9,2%  Non PNS,  seperti  terlihat  pada  Tabel  4.4.  Untuk kelompok  PNS  terdapat  10  orang  administrator,  25 orang  operator  dan  73  orang  pengguna  SIMDA. Sedangkan  untuk  kelompok  non  PNS  terdapat  4 orang operator dan 7 orang pengguna SIMDA.
Kesiapan sumberdaya manusia dalam pengoperasian  SIMDA,  salah  satunya  adalah pengalaman  pengelola.  Kesiapan  SDM  memberikan gambaran  bahwa  mayoritas  pengelola  SIMDA  di Kabupaten  Kutai  Kartanegara  memiliki  pengalaman 2  tahun,  yaitu  47,9%.  Data  ini  mengindikasikan bahwa pengelola SIMDA relatif memiliki pengalaman  yang  cukup,  bahkan  terdapat  beberapa pengelola yang memiliki pengalaman di atas 2 tahun, sebanyak  10,9%.  Pengalaman  belum  lengkap  jika tidak  disertai  dengan  pendidikan  untuk  melihat gambaran  kesiapan  pengelola  dalam  mengopersikan SIMDA.  Tabel  4.6  berikut  ini  akan  memberikan gambaran hal tersebut.
Hasil  analisis  memberikan  gambaran  bahwa pendidikan  pengelola  SIMDA  relatif  cukup  tinggi, mengingat  mayoritas  pengelola  adalah  sarjana  S1 sebanyak  45,4%  dan  S2  sebanyak  8,4%,  yang  jika dijumlah  adalah  sebesar  53,8%.  Pengelola  yang berpendidikan  SMA  di  sisi  lain  berjumlah  lebih rendah,  yaitu  hanya  46,2%.  Artinya  dari  aspek pendidikan,  para  pengelola  SIMDA  dapat  dikatakan siap dalam mengimplementasikan SIMDA.
Pengetahuan  tentang  SIMDA  dibagi  menjadi beberapa aspek, yaitu: aspek penganggaran, penatausahaan,  dan  aspek  akuntansi  serta  pelaporan. Jawaban  kuesioner  yang  disediakan  untuk  ketiga aspek  tersebut  adalah;  tidak  tahu,  kurang  tahu,  tahu, dan  sangat  tahu.  Masing-masing  aspek  memiliki beberapa  komponen  yang  harus  diketahui  oleh responden untuk dapat mengimplementasikan SIMDA dengan optimal. Semakin lengkap
responden  mengetahui  komponen  pada  tiga  aspek SIMDA ini, maka semakin berpengetahuan responden  tersebut.  Sebaliknya  semakin  tidak lengkap,  maka  pengetahuan  responden  cenderung semakin rendah.
Pengetahuan responden dari aspek peganggaran meliputi pengetahuan responden tentang  Rencana  Kerja  Anggaran  (RKA),  Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  (DPA),  APBD  beserta Perubahannya,  dan  Surat  Penyediaan  Dana  (SPD). Semakin  lengkap  responden  mengetahui  komponen pada  aspek  penganggaran  ini,  maka  semakin
berpengetahuan responden tersebut.
Tabel 4. menggambarkan bahwa pengetahuan pengelola dalam mengimplementasikan SIMDA dari aspek  pengganggaran  relatif  cukup.  Keputusan  ini diambil  mengingat  mayoritas  responden  mengetahui dengan  cukup  lengkap  komponen-komponen  dalam aspek  penganggaran  yang  dapat  dilakukan  dengan SIMDA,  yaitu:  Rencana  Kerja  Anggaran  (RKA), Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DPA),  APBD beserta  Perubahannya,  dan  Surat  Penyediaan  Dana (SPD). Sebaran responden yang tahu dan sangat tahu implementasi  SIMDA  dari  aspek  penganggaran adalah  60,5%.  Sedangkan  responden  yang  kurang tahu dan tidak tahu hanya sebanyak 39,5%
Selain pengetahuan dari aspek penganggaran, pengetahuan  tentang  implementasi  SIMDA  juga dapat dilihat dari aspek penatausahaan. Implementasi SIMDA  dari  aspek  penatausahaan  terdiri  dari  Surat Permintaan  Pembayaran  (SPP),  Surat  Perintah
Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), dan  Register  serta  Formulir  Pengendalian  Lainnya. Semakin  lengkap  responden  mengetahui  komponen pada  aspek  penganggaran  ini,  maka  semakin berpengetahuan  responden  tersebut.  Sebaliknya, semakin  banyak  komponen  yang  tak  diketahui responden  dalam  penatausahaan,  maka  semakin kurang pengetahuan responden tersebut.
Hasil analisis akan menggambarkan pengetahuan pengelola tentang implementasi SIMDA dari aspek penatausahaan berdasarkan peran responden  dalam  SIMDA,  yaitu  administrator,
operator dan pengguna SIMDA. Juga mengambarkan bahwa  pengetahuan  pengelola  dalam  implementasi SIMDA  dari  aspek  penatausahaan  relatif  kurang, mengingat  mayoritas  responden  tidak  dan  kurang mengetahui  dengan  cukup  lengkap  komponen- komponen  dalam  aspek  penatausahaan  yang  dapat dilakukan  dengan  SIMDA.  Sebaran  responden  yang tidak  tahu  dan  kurang  tahu  implementasi  SIMDA dari  aspek  penatausahaan  adalah  51,7%,  berbanding 48,3% responden yang tahu dan sangat tahu.
Aspek  ketiga  dari  pengetahuan  tentang implementasi SIMDA adalah akuntansi dan pelaporan.  Komponen  dalam  aspek  akuntansi  dan pelaporan  adalah  Junal,  Buku  Besar,  dan  Buku Pembantu,  Buku  Kas  Pembantu,  Laporan  Realisasi Anggaran,  Laporan  Arus  Kas,  dan  Neraca. Selanjutnya  Hasil  analisis    tentang  pengetahuan pengelola  tentang  implementasi  SIMDA  dari  aspek akuntansi  dan  pelaporan  mengambarkan  bahwa
Tabel 4. Pengetahuan Responden Pengelola Operasianal  SIMDA dari Aspek Penganggaran.
Pengetahuan Responden Peran dalam SIMDA Total Administrator Operator Pengguna Tidak Tahu F 0 0 3 3 % .0% .0% 3.8% 2.5% Kurang Tahu F 4 11 29 44 % 40.0% 37.9% 36.2% 37.0% Tahu F 1 12 29 42 % 10.0% 41.4% 36.2% 35.3% Sangat Tahu F 5 6 19 30 % 50.0% 20.7% 23.8% 25.2% Jumlah F 10 29 80 119 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2011
Tabel 5. Partisipasi Responden dalam Pelatihan Selama Pengoperasian SIMDA.
Partisipasi dalam Pelatihan Peran dalam SIMDA Total Administrator Operator Pengguna Ya F 9 26 72 107 % 90.00% 89.66% 90.00% 89.92% Tidak F 1 3 8 12 % 10.00% 10.34% 10.00% 10.08% Jumlah F 10 29 80 119 % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2011
pengetahuan  pengelola  dalam  implementasi  SIMDA dari  aspek  akuntansi  dan  pelaporan  adalah  sangat baik,  mengingat  mayoritas  responden  tahu  dan sangat  tahu  dengan  cukup  lengkap  komponen- komponen  dalam  aspek  akuntansi  dan  pelaporan yang  dapat  dilakukan  dengan  SIMDA.  Sebaran responden  yang  sangat  tahu  dan  tahu  implementasi SIMDA  dari  aspek  akuntansi  dan  pelaporan  adalah 70,6%,  berbanding  29,4%  responden  yang  kurang tahu dan tidak tahu.
Berdasarkan hasil tabulasi jawaban responden tentang  pengetahuan  dari  ketiga  aspek  implementasi SIMDA,  dapat  diketahui  bahwa  pengetahuan  pada dua  aspek  relatif  baik  dan  sangat  baik,  yaitu  aspek penganggaran  dan  akuntansi  serta  pelaporan. Sementara  aspek  penatausahaan  relatif  tidak  sebaik pengetahuan responden pada dua aspek lainnya.
Skill pengoperasian SIMDA meliputi pelatihan  dan  manfaat  yang  diperoleh  dari  pelatihan untuk peningkatan skill pengelola sehingga diperoleh sumberdaya  manusia  yang  siap  mengoperasikan SIMDA.  Sementara  pengoperasian  SIMDA  sendiri bukan hanya mencakup aspek pengimplementasiannya  yang  berupa  penganggaran,
penatausahaan,  dan  akuntansi  serta  pelaporan  saja, tetapi  juga  mencakup  penanganan  dini  jika implementasi SIMDA bermasalah.
Pelatihan  dilakukan  bukan  hanya  saat  awal dimulainya penggunaan SIMDA, tetapi juga dilakukan  pasca  pengoperasian.  Pelatihan  dilakukan oleh penyedia Layanan SIMDA dalam hal ini adalah BPKP. Hal ini diakui oleh para responden pada tabel 5.
Tabel  5.  memberikan  gambaran  bahwa mayoritas  responden  telah  memperoleh  pelatihan dari penyedia layanan SIMDA. Tercatat 88,2% telah memperoleh  pelatihan.  Selebihnya,  terdapat  11,8% yang  belum  mendapatkan  pelatihan.  Angka  11,8% responden  yang  belum  mendapatkan  pelatihan, mendapatkan pengetahuan dan skill pengimplementasian  SIMDA  dari  rekan  kerja  yang telah  mendapatkan  pelatihan.  Pelatihan,  idealnya dapat  meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan pengoperasian SIMDA.
Skill  pengelola  SIMDA  diperlukan  saat muncul berbagai masalah teknis dalam pengoperasian software ini.
Berdasarkan
rekapitulasi,  meski  tidak    terlalu  sering,  namun
Tabel 6.  Frekuensi Jenis Masalah Teknis yang Muncul saat Pengoperasian SIMDA.
Jenis Masalah Teknis Peran dalam SIMDA Total Administrator Operator Pengguna Operating System (OS) F 1 1 6 8 % 10.0% 3.4% 7.5% 6.7% Software SIMDA F 1 2 3 6 % 10.0% 6.9% 3.8% 5.0% Virus F 7 19 58 84 % 70.0% 65.5% 72.5% 70.6% Tidak Tahu F 1 7 13 21 % 10.0% 24.1% 16.2% 17.6% Jumlah F 10 29 80 119 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2011
Tabel 7. Cara Menanggulangi Masalah Teknis yang Muncul saat Pengoperasian SIMDA.
Penanggulangan Peran dalam SIMDA Total Administrator Operator Pengguna Memperbaiki Sendiri F 1 0 5 6 % 10.0% .0% 6.2% 5.0% Bertanya kepada Teman F 0 1 3 4 % .0% 3.4% 3.8% 3.4% Memanggil Teknisi F 3 12 31 46 % 30.0% 41.4% 38.8% 38.7% Membiarkan Saja F 5 7 27 39 % 50.0% 24.1% 33.8% 32.8% Tidak Tahu F 1 9 14 24 % 10.0% 31.0% 17.5% 20.2% Jumlah F 10 29 80 119 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2011
masalah  teknis  bisa  saja  muncul.  Hasil  analisis memberikan  gambaran  bahwa  mayoritas  pengelola SIMDA  pernah  mengalami  masalah  teknis,  yaitu 97,4%. Angka 97,4% mencerminkan bahwa software ini  relatif  cukup  baik,  apalagi  hanya  7,6%  yang menyebutkan  bahwa  sering  terjadi  masalah  teknis. Laiknya sebuah software , pasti mengandung kelemahan dan tidak mungkin bisa sempurna. Angka masalah  teknis  yang  hanya  7,6%  adalah  angka  yang relatif kecil untuk sebuah software.
Masalah  teknis  yang  muncul,  meski  kecil namun  tetap  memerlukan  antisipasi.  Antisipasi pertama  adalah  mengetahui  jenis  masalah  teknis yang  paling  sering  muncul.  Tabel  berikut  ini  adalah jenis masalah teknis yang muncul saat pengoperasian SIMDA.
Jenis  masalah  teknis  yang  paling  sering muncul  ternyata  adalah  virus  (70,6%),  selanjutnya tidak  tahu  (17,6%),  dan  Operating  System  (OS) dengan 6,7%. Software SIMDA sendiri malah hanya memunculkan  masalah  teknis  yang  paling  kecil, yaitu  5%.  Artinya software ini  sebenarnya  cukup
baik dan ideal untuk implementasi SIMDA.
Terkait  dengan  skill  atau  keterampilan pengelola  SIMDA,  maka  cara  mengatasi  jika  terjadi masalah  teknis  adalah  salah  satu  faktor  yang  dapat menunjukkan  skill  pengelola.  Jika  skill  pengelola cukup  baik,  maka  pengelola  bisa  saja  memperbaiki sendiri  atau  bertanya  dengan  teman  atau  rekan  yang pernah mengalami masalah teknis sejenis. Sebaliknya,  jika  skill  kurang  atau  tidak,  pengelola SIMDA  cenderung  akan  membiarkan  atau  bahkan tidak  tahu  apa  yang  harus  dilakukan  jika  terdapat masalah  teknis  saat  SIMDA  dioperasikan.  Tabel berikut ini akan menggambarkan skill pengelola, jika mengalami  masalah  teknis  dalam  mengoperasikan SIMDA.
Tabel  7.  memberikan  gambaran  bahwa pengelola  relatif  lemah  dalam  penanggulangan masalah  teknis.  Mayoritas  pengelola  memanggil teknisi,  yaitu  38,7%  saat  terjadi  masalah  teknis dalam  pengeoperasian  SIMDA.  Bahkan,  terdapat 32,8%  pengelola  yang  membiarkan  saja  jika  terjadi masalah.  Hanya  sedikit  di  antara  responden  yang
Tabel 8. Jangka waktu pembuatan laporan dalam Implementasi SIMDA.
Jangka Waktu Peran dalam SIMDA Total Administrator Operator Pengguna Harian F 7 26 71 104 % 70.0% 89.7% 88.8% 87.4% Mingguan F 3 2 6 11 % 30.0% 6.9% 7.5% 9.2% Bulanan F 0 1 3 4 % .0% 3.4% 3.8% 3.4% Jumlah F 10 29 80 119 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2011
Bagan 1. Proses Akuntansi dan Pelaporan SKPD
mencoba  memperbaiki  sendiri  atau  bertanya  kepada teman,  masing-masing  5%  dan  3,4%.  Data  ini menunjukkan  bahwa  skill  dan  inisitaip  pengelola relatif masih lemah.
Selain  masalah  teknis,  terdapat  juga  masalah non teknis yang menyangkut kemampuan pengelolaan  SIMDA.  Masalah  non  teknis  yang teridentifikasi  dari  hasil  penelitian  ini  terdiri  dari; pengaturan  waktu  yang  kurang  optimal,  kurangnya komunikasi dengan pengguna dan pengelola lainnya, kurangnya  dukungan  dan  komitmen  dari  atasan, kurangnya  pengetahuan  pengelola  tentang  SIMDA, dan  masalah  lainnya.  Tabel  berikut  ini  akan memberikan  gambaran  tentang  masalah  non  teknis yang sering muncul saat mengelola SIMDA.
Hasil  analisis  memberikan  gambaran  bahwa mayoritas  pengelola  SIMDA  memiliki  masalah nonteknis  dalam  bentuk  kurangnya  pengetahuan (26,1%), dan kurangnya komunikasi dengan pengguna  dan  sesama  pengelola  SIMDA  (25,2%). Data  ini  mengisyaratkan  bahwa  masalah  nonteknis bisa  muncul  yang  disebabkan  oleh  faktor  internal pengelola.  Artinya,  meski  masalah  nonteknis  relatif kecil,  namun  perlu  diantisipasi  dengan  memperbaiki kinerja internal dari dalam pengelola sendiri.`
Tingkat keahlian pengelola dalam mengoperasikan  SIMDA  juga  dapat  tercermin  dari pembuatan  laporan  secara  berkala.  Semakin  sering, maka  semakin  ahli  si  pengelola.  Pembuatan  laporan dalam  SIMDA  memungkinkan  untuk  dibuat  harian, jika  sipembuat  laporan  telah  cukup  mahir  dalam mengoperasikan  SIMDA.  Tabel  8  menggambarkan jangka waktu pembuatan laporan yang diklasifikasikan  dalam  harian,  mingguan  atau bulanan.
Mengacu pada kesiapan Sumberdaya manusia pengelola  SIMDA,  dapat  dikatakan  cukup  baik.  Hal ini terlihat dari rata-rata pengalaman pengelola  yang cukup tinggi ( > 2 tahun) dan pendidikan yang cukup tinggi  (rata-rata  S1).  Rata-rata  responden  juga memiliki  pengatahuan  yang  cukup  tentang  SIMDA, terutama  untuk  aspek  akuntansi  dan  pelaporan. Pengetahuan responden dari aspek penganggaran dan penatausahaan,  meski  sudah  cukup  baik,  namun masih  perlu  ditingkatkan.  Skill  para  pengelola  juga perlu  ditingkatkan mengingat sebagian  besar responden  kurang  memiliki  inisiatif  untuk  mencoba mengatasi  masalah  saat  pengoperasian  SIMDA sedang bermasalah. Peningkatan skill dapat dilakukan  dengan  menambah  pengetahuan  melalui
Tabel  9. Jenis jaringan yang  digunakan dalam SIMDA.
Jangka Waktu Peran dalam SIMDA Total Administrator Operator Pengguna WAN F 6 11 34 51 % 60.0% 37.9% 42.5% 42.9% FO F 2 4 19 25 % 20.0% 13.8% 23.8% 21.0% Lainnya F 2 14 27 43 % 20.0% 48.3% 33.8% 36.1% Jumlah F 10 29 80 119 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2011
Tabel 10. Masalah-masalah jaringan yang muncul saat Implementasi SIMDA.
Jangka Waktu Peran dalam SIMDA Total Administrator Operator Pengguna Cuaca Buruk F 2 1 8 11 % 20.0% 3.4% 10.0% 9.2% Kondisi Geografis F 0 6 10 16 % .0% 20.7% 12.5% 13.4% PSSH F 1 4 23 28 % 10.0% 13.8% 28.8% 23.5% Pasokan Listrik F 5 3 12 20 % 50.0% 10.3% 15.0% 16.8% Tidak Tahu F 2 15 27 44 % 20.0% 51.7% 33.8% 37.0% Jumlah F 10 29 80 119 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2011
berbagai  usaha  seperti  komunikasi  dengan  sesama pengelola atau penyedia layanan SIMDA.
SIMDA pada dasarnya akan mengefisiensikan dan  mengefektifkan  berbagai  proses  akuntansi  dan pelaporan di SKPD. Bagan berikut akan menggambarkan proses tersebut.
Berdasarkan  bagan  1  dapat  diketahui  bahwa terdapat empat bagian dalam setiap proses akuntansi dan  pelaporan,  yaitu  akuntansi  penerimaan  dan pengeluaran kas, akuntansi aset, dan akuntansi selain kas.  Dari  ke  empat  bagian  akuntansi  tersebut, akuntansi  aset  adalah  bagian  yang  paling  rumit mengingat  proses  pekerjaannya  bersifat  kontinyu. Akuntansi  aset  inilah  letak  kelemahan  Kabupaten Kutai  Kartanegara.  Perolehan predikat disclaimer lebih  banyak  disebabkan  karena  akuntansi  aset, dipandang oleh BPK masih bermasalah.
Pengamatan peneliti, akuntansi aset memerlukan  sumberdaya  manusia  yang  memiliki spesifikasi  khusus  dari  bidang  akuntansi.  Selain  itu juga  dilatih  secara  khusus  pada  bidang  akuntansi pemerintahan.  Penempatan  petugas  yang  khusus menangani  akuntansi  aset  juga  harus  kontinyu, mengingat spesifikasi pekerjaan ini saling berhubungan  setiap  tahunnya.  Minimal,  mutasi hanya  dapat  dilakukan  pada  instansi  yang  berbeda, namun  tetap  pada  tupoksi  akuntansi  aset.  Hindari sedapat  mungkin  penempatan  pegawai  yang  tidak sesuai keahlian atau berasal pada tupoksi  yang tidak segaris dengan tupoksi asets.
Kesiapan daya dukung dan fungsi infrastuktur dalam  implementasi  SIMDA  mencakup  jenis jaringan, fasilitas teleconference, software, hardhare,
rasa  memiliki,  upaya  pengoptimalisasian  SIMDA, dukungan  finansial,  pemeriksaan  rutin,  koordinasi dan evaluasi SIMDA, strategi perlindungan terhadap SIMDA.
Jenis jaringan yang digunakan oleh Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dalam  SIMDA  terdiri dari  WAN,  FO  dan  jenis  jaringan  lainnya. Berdasarkan data yang dihimpun penelitian ini, jenis jaringan  yang  paling  banyak  dipakai  adalah  WAN dengan  42,9%,  sementara  jenis  jaringan  FO  hanya digunakan  oleh  21%.  Tabel  berikut  ini  memberikan gambaran  lengkap  tentang  jenis  jaringan  yang digunakan SIMDA di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Penggunaan jaringan tentu memiliki keunggulan  dan  kelemahan.  Berikut  ini  adalah masalah  jaringan  yang  terdeteksi  dari  hasil penelitian, seperti yang terlihat berikut ini.
SIMDA  yang digunakan di Kab. Kukar  juga memberikan  fasilitas teleconference .  Pemanfaatan fasilitas  ini  sudah  dilakukan  oleh  para  pengguna SIMDA,  bahkan  dapat  dikatakan  sudah  dapat dimanfaatkan  secara  maksimal.  Tabel  berikut  ini akan  memberikan  gambaran  penggunaan  fasilitas teleconference oleh pengguna SIMDA. Terkait  dengan software SIMDA,  terdapat beberapa  hal  yang  menjadi  masalah,  yaitu  kesulitan memproteksi  virus, kurang  familiar dengan software SIMDA,  dan  tidak  menguasai  semua  aplikasi SIMDA.  Tabel  12.  memberikan  gambaran  bahwa masalah  yang  sering  muncul  saat  menggunakan software adalah kesulitan memproteksi  virus (44,5%).  Masalah  lainnya  adalah  para  responden tidak  menguasai  semua  aplikasi  yang  ada  dalam
Tabel 11. Frekuensi penggunaan Fasiltas Teleconference SIMDA.
Jangka Waktu Peran dalam SIMDA Total Administrator Operator Pengguna Sering F 10 25 75 110 % 100.0% 86.2% 93.8% 92.4% Pernah F 0 4 5 9 % .0% 13.8% 6.2% 7.6% Jumlah F 10 29 80 119 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2011
Tabel 12. Masalah Software SIMDA.
Jangka Waktu Peran dalam SIMDA Total Administrator Operator Pengguna Kesulitan Memproteksi Virus F 4 11 38 53 % 40.0% 37.9% 47.5% 44.5% Fitur Software Kurang Familiar F 4 4 22 30 % 40.0% 13.8% 27.5% 25.2% Tindak Menguasai Semua Aplikasi F 2 14 20 36 % 20.0% 48.3% 25.0% 30.3% Jumlah F 10 29 80 119 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2011
SIMDA  sebanyak  30.3%,  dan  responden  tidak  atau kurang  familiar  dengan  semua  fitur  SIMDA sebanyak  25,5%.  Data  pada  Tabel  12.  ini mengindikasikan  bahwa  masalah  yang  muncul  saat pengoperasian  SIMDA  tidak  sepenuhnya  muncul dari  kelemahan software SIMDA,  namun  dari eksternal berupa virus.
Implementasi  SIMDA  tidak  terlepas  dari kelengkapan hardware yang digunakan. Terdapat dua kelompok  kelengkapan  hardware  yang  digunakan, yaitu  spesifikasi  hardware  dan  spesifikasi  jaringan. Kelengkapan Hardware mencakup processor, Random  Access  Memory  (RAM),  Harddisk,  VGA Card,  dan  spesifikasi  hardware  lainnya.  Sedangkan spesifikasi jaringan meliputi LAN, WAN, Tower dan Server.  Tabel  14.  berikut  ini  akan  memberikan gambaran  tentang  spesifikasi  hardware  dan  jaringan yang digunakan SIMDA Kutai Kartanegara.
Tabel  13    menyebutkan  bahwa  mayoritas (51,3%)  pengguna  SIMDA  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara menyebutkan bahwa kelengkapan hardware  yang  digunakan  adalah  cukup  dan  sangat lengkap.  Sebagian  pengguna  SIMDA  lainnya (48,7%)  menyatakan  sebaliknya,  yaitu  kurang lengkap.
Penggunaan SIMDA juga didorong oleh sikap
dan  perilaku  pengguna  yang  tercermin  dari  rasa memiliki SIMDA dari para penggunanya.
Kurangnya  optimalisasi  SIMDA  sejalan dengan  persepsi  para  pengguna,  yang  beranggapan bahwa  dukungan  finansial  dalam  pemanfaatan SIMDA  relatif  masih  kurang.  Hal  ini  digambarkan oleh  Tabel  14  yang  menyebutkan  bahwa  46,2% pengguna  merasa  kurangnya  dukungan  finansial untuk  pemanfaatan  SIMDA.  Meskipun  demikian terdapat  35,3%  yang  menyebutkan  dukungan finansial  untuk  pemanfaatan  SIMDA  telah  cukup besar,  besar,  dan  sangat  besar.  Selain  itu,  juga  tidak bisa  diabaikan,  bahwa  terdapat  18,5%  yang  secara ekstrim  menyebutkan  bahwa  dukungan  finansial untuk pemanfaatan SIMDA tidak ada sama sekali.
Dukungan  terhadap  optimalisasi  penggunaan SIMDA  juga  dapat  dilakukan  dengan  melakukan koordinasi dan evaluasi SIMDA, baik antar operator maupun  administrator.  Tabel  15.  berikut  ini  akan menggambarkan tersebut.
Tabel  15  memberikan  gambaran  bahwa terdapat  37,8%  responden  yang  menyatakan  tidak ada  rapat  atau  pertemuan  koordinasi  dan  evaluasi terhadap  peningkatan  pemanfaatan  SIMDA,  baik antar  operator  maupun  administrator.  Meskipun demikian  mayoritas  pengguna  telah  melakukan
Tabel 13. Kelengkapan Hardware SIMDA.
Jangka Waktu Peran dalam SIMDA Total Administrator Operator Pengguna Tidak Lengkap F 7 10 41 58 % 70.0% 34.5% 51.2% 48.7% Cukup Lengkap F 2 8 20 30 % 20.0% 27.6% 25.0% 25.2% Sangat Lengkap F 1 11 19 31 % 10.0% 37.9% 23.8% 26.1% Jumlah F 10 29 80 119 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2011
Tabel 14. Optimalisasi Penggunaan SIMDA. Jangka Waktu Peran dalam SIMDA Total Administrator Operator Pengguna Sangat Optimal F 0 0 2 2 % .0% .0% 2.5% 1.7% Optimal F 0 0 3 3 % .0% .0% 3.8% 2.5% Cukup Optimal F 1 2 4 7 % 10.0% 6.9% 5.0% 5.9% Kurang Optimal F 7 16 44 67 % 70.0% 55.2% 55.0% 56.3% Tidak Optimal F 2 11 27 40 % 20.0% 37.9% 33.8% 33.6% Jumlah F 10 29 80 119 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2011
koordinasi  dan  evaluasi,  seperti  temu    operator  dan administrator  (19,3%),  sosialisasi  SIMDA  (10,1%), evaluasi menyeluruh (10,1%), dan koordinasi/evaluasi tidak rutin (22,7%).
Terkait dengan munculnya masalah teknis dan nonteknis telah dilakukan berbagai strategi perlindungan  terhadap  aplikasi  SIMDA.  Beberapa strategi  perlindungan  yang  teridentifikasi  dari  hasil penelitian  adalah  pemakaian  UPS,  update  antivirus secara berkala dan strategi lainnya. Tabel 18 berikut ini  akan  menggambarkan  sebaran  penggunaan perlindungan SIMDA tersebut.
Strategi  perlindungan  SIMDA  berdasarkan Tabel  16    memperlihatkan  strategi  yang  paling banyak digunakan adalah penggunaan UPS (32,8%), diikuti  dengan  strategi  update  anti  virus  secara berkala (26,1%).
Dukungan  terhadap  implementasi  SIMDA  di Kabupaten  Kutai  Kartanegara  pada  dasarnya  sudah cukup tinggi. Terutama dukungan dari hardware dan software  SIMDA.  Namun  kelemahan  terlihat  dari jaringan  dan  kapasitas bandwidth yang  terlalu  kecil untuk  jaringan  tertentu.  Hal  ini  dapat  terjadi mengingat  kendala  jaringan  yang  sulit  dengan karakteristik  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  yang
sangat  luas  dan  berbukit.  Akibatnya setting layout jaringan  memerlukan  kapasitas bandwidth yang besar.  Saat  ini  sedang  diusahakan  untuk  melakukan penambahan  kapasitas bandwidth ,  di  samping evaluasi terhadap layout jaringan, sehingga koneksitas antar SKPD dengan Pemda dapat optimal.
Software SIMDA diakui cukup bagus, namun cukup rentan dengan serangan virus. Masalah teknis dan  non  teknis  paling  banyak  berasal  dari software SIMDA  yang  terserang  virus.  Kabupaten  Kutai Kartanegara mengoperasikan SIMDA melalui Windows  ( under  windows ).  Hal  inilah  yang ditengarai  sebagai  penyebab  seringnya software SIMDA  menerima  serangan  virus.  Usaha  untuk perbaikan  telah  dilakukan  baik  oleh  pemerintah daerah  maupun  oleh  penyedia software SIMDA. Pemerintah  Daerah  saat  ini  sedang  merencanakan untuk  menggunakan software SIMDA  dengan  basis Linux,  sehingga  lebih  aman  dalam  mengahadapi serangan virus.

## SIMPULAN
Beberapa  simpulan  yang  didapat  dari  hasil kajian ini, adalah sebagai berikut:
Tabel 15. Koordinasi dan evaluasi berkala terhadap SIMDA
Jangka Waktu Peran dalam SIMDA Total Administrator Operator Pengguna Temu Operator/ Adminstratpr F 1 4 18 23 % 10.0% 13.8% 22.5% 19.3% Sosialisasi SIMDA F 1 2 9 12 % 10.0% 6.9% 11.2% 10.1% Evaluasi Menyeluruh F 0 6 6 12 % .0% 20.7% 7.5% 10.1% Tidak Rutin F 4 3 20 27 % 40.0% 10.3% 25.0% 22.7% Tidak Ada F 4 14 27 45 % 40.0% 48.3% 33.8% 37.8% Jumlah F 10 29 80 119 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2011

## Tabel 16. Strategi perlindungan terhadap SIMDA
Jangka Waktu Peran dalam SIMDA Total Administrator Operator Pengguna Pemakaian UPS F 3 5 31 39 % 30.0% 17.2% 38.8% 32.8% Update Anti Virus Berkala F 3 12 16 31 % 30.0% 41.4% 20.0% 26.1% Strategi Lainnya F 4 12 33 49 % 40.0% 41.4% 41.2% 41.2% Jumlah F 10 29 80 119 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2011
1. Implementasi  SIMDA  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara  relatif  telah  cukup  tinggi.  Semua produk  SIMDA  dapat  dilakukan  di  bawah  rata- rata standard yang ditetapkan dalam Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006.  Namun, produk  SIMDA  ini  adalah  produk  parsial  yang dihasilkan  oleh  SIMDA  SKPD.  Artinya,  bukan produk  lanjutan  berupa  LKPD  yang  dihasilkan oleh  bagian  keuangan  sekretariat  daerah.  LKPD masih  memerlukan  proses  lebih  lanjut,  berupa pengumpulan  data  dari  seluruh  SKPD  termasuk sistem pertanggungan jawaban keuangan lainnya seperti  pengelolaan  aset  dan  pengelolaan keuangan non kas.
2. Kesiapan  sumberdaya  manusia  dalam  rangka implementasi  SIMDA  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara  relatif  cukup  baik.  Kesimpulan  ini dicerminkan dari:
a. Rata-rata  pengalaman  pengelola  SIMDA yang  cukup  tinggi  (  >  2  tahun)  dan pendidikan yang cukup tinggi (rata-rata S1).
b. Rata-rata  pengetahuan  pengelola  mengacu pada tiga aspek implementasi SIMDA pada dua aspek relatif baik dan sangat baik, yaitu aspek  penganggaran  dan  akuntansi  serta pelaporan.
Namun,
dari aspek penatausahaan relatif tidak sebaik pengetahuan  responden  pada  dua  aspek lainnya.
3. Terdapat  empat  bagian  dalam  setiap  proses akuntansi  dan  pelaporan,  yaitu  akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, akuntansi aset, dan  akuntansi  selain  kas.  Dari  ke  empat  bagian akuntansi  tersebut,  akuntansi  aset  adalah  bagian yang paling rumit mengingat proses pekerjaannya  bersifat  kontinyu.  Akuntansi  aset inilah  letak  kelemahan  Kabupaten  Kutai Kartanegara.  Perolehan predikat disclaimer lebih  banyak  disebabkan  karena  akuntansi  aset, dipandang oleh BPK masih bermasalah.
4. Dukungan  terhadap  implementasi  SIMDA  di Kabupaten  Kutai  Kartanegara  pada  dasarnya sudah  cukup  tinggi.  Terutama  dukungan  dari hardware  dan  software  SIMDA.  Beberapa kelemahan  yang  nampak  dalam  daya  dukung implementasi SIMDA adalah:
a. Jaringan  dan  kapasitas bandwidth yang terlalu kecil untuk jaringan tertentu. Hal ini dapat  terjadi  mengingat  kendala  jaringan yang  sulit  dengan  karakteristik  Kabupaten Kutai  Kartanegara  yang  sangat  luas  dan berbukit.  Akibatnya setting layout jaringan memerlukan  kapasitas bandwidth yang besar.  Saat  ini  sedang  diusahakan  untuk melakukan penambahan kapasitas bandwidth ,  di  samping  evaluasi  terhadap layout  jaringan,  sehingga  koneksitas  antar SKPD dengan Pemda dapat optimal.
b. Software SIMDA  diakui  cukup  bagus, namun cukup rentan dengan serangan virus.
Masalah  teknis  dan  non  teknis  paling banyak  berasal  dari software SIMDA  yang terserang virus. Kabupaten Kutai Kartanegara mengoperasikan
SIMDA melalui  Windows  ( under  windows ).  Hal inilah  yang  ditengarai  sebagai  penyebab seringnya software SIMDA  menerima serangan virus.

## Saran-saran
Beberapa saran untuk peningkatan implementasi SIMDA terkait dengan penelitian ini adalah:
1. Sumberdaya  manusia  sebagai  pendukung  utama implementasi  SIMDA,  meski  sudah  cukup memadai perlu ditingkatkan, terutama dari aspek penatausahaan keuangan. Beberapa usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah dengan:
a. Semakin  mengintensifkan  koordinasi  dan komunikasi antar pengelola SIMDA
b. Melakukan  penempatan  pegawai  untuk tupoksi  bidang  keuangan  yang  sesuai dengan spesifikasi jabatan.
c. Menghindari  mutasi  pegawai  pada  bidang keuangan  terutama  pada  bagian  akuntansi aset  pada  bidang  lainnya  yang  tidak  terkait dengan bagian keuangan.
d. Menerapkan sistem rewards dan punishment khusus  untuk  pegawai  yang mengelola SIMDA.
2. Dukungan  terhadap  implementasi  SIMDA secara  lebih  optimal  dapat  dilakukan  dengan cara:
a. Penyempurnaan  layout  jaringan  perlu  terus dilakukan,  sebagai  upaya  penemuan  layout jaringan  yang  mendukung  perubahan  dan peningkatan teknologi sistem informasi.
b. Penggunaan  SIMDA  berbasis  Linux  perlu dilakukan  sebagai  usaha  untuk  mencegah dan menanggulangi serangan virus.
c. Penambahan  kapasitas bandwidth untuk jaringan  tertentu,  sebagai  usaha  untuk peanggulangan kendala geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang luas dan berbukit

## DAFTAR PUSTAKA
PP  No.  8  tahun  2006  tentang  pelaporan  keuangan  dan kinerja Institusi Pemerintahan
PP  No.  24  tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi Keuangan Pemerintahan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13  tahun  2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  59  tahun  2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  No.  2 tahun  2005  tentang  Pokok-pokok  Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 tahun 2006 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 tahun 2008;
Peraturan  Bupati  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Nomor 1  Tahun  2010  tentang  pengelolaan  keuangan daerah.
C.  Laudon,  P.  Jane  Laudon,  Kenneth.  2006. Management  Information  Systems .Pearson International. Indrajit,  Eko.  R.  2006. Manajemen  Sistem  Informasi dan Teknologi
Informasi . Elex Media Komputindo. Mcleod,  Raymond,  Jr.  2006. Management  Information Systems . Edisi Kedelapan. Prentice Hall. Porter,  Michael  E.  2000. Competitive  Strategy. The Free  Press  -  A  Division  of  Macmillan Publishers. London. Romney,  Marshall  B,  Steinbart,  Paul  J.,  and  Cushing, Barry  E.  2003. Accounting  Information Systems .  10th  edition.  Addison  Wesley, Reading Massachussets. Ulrich Gelinas, Jr. dan Allan F. Oram. 2004. Accounting Information Sy