Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penawaran Dan Permintaan Bahan Pokok Di Indonesia
1 Nilam Cahya, 2 Kholida Atiyatul Maula
1 - 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang

## Article history
Received:04-Mei- 2021 Revised: 12-Juni-2021 Accepted:08-July-2021
*Corresponding Author: Nilam Cahya, Kholida Atiyatul Maula, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas
Singaperbangsa Karawang Email: @gmail.com
Abstrak: Bahan-bahan pokok di Indonesia merupakan aset negara yang perlu  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  Indonesia  dan  pemerintahan Indonesia  agar  mendukung  nilai  ekspor  dan  impor  bahan-bahan  pokok menjadi lebih baik. Mengingat bahan-bahan pokok yang ada di Indonesia sangatlah  melimpah  dimana  kondisi  negara  kita  memiliki  cuaca  yang cukup  baik  untuk  melakukan  aktivitas  pertanian  yang  banyak menghasilkan  tanaman-tanaman  berbahan  pokok  konsumsi  di  berbagai negara.  Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor-fakto apa  saja  yang  mempengaruhi  adanya  permintaan  dan  penawaran mengenai bahan-bahan pokok yang ada di Indonesia. Ada berbagai faktor yang  mempengaruhi  penawaran  dan  permintaan  bahan  pokok  di Indonesia  yang  meliputi  aktivitas  ekspor  dan  impor,  masalah  struktural, lingkungan  bisnis,  dan  juga  hal-hal  yang  terjadi  di  lapangan  pada permintaan  dan  penawaran  yang  ada  di  Indonesia  pada  bahan-bahan pokok yang kaya dan banyak di Indonesia.
Kata Kunci : Penawaran, Permintaan, Bahan pokok, Pertanian

## PENDAHULUAN
Peran  pertanian  dalam  perekonomian  Indonesia  tetap  penting  meskipun  proses transformasi  struktural  tidak  berjalan  mulus  seperti  yang  tertuang  dalam  buku  teks pembangunan  ekonomi.  Pangsa  pertanian  dalam  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  negara telah menurun menjadi 15,7 persen pada tahun 2011, tetapi pangsa tenaga kerja pertanian dalam total angkatan kerja pada tahun 2011 adalah 42,5 persen (Arifin, 2005). Lambatnya penurunan pangsa tenaga kerja merupakan indikasi belum tuntasnya transformasi struktural perekonomian  Indonesia,  termasuk  lambatnya  proses  penyerapan  di  sektor  industri  dan jasa. Komoditas  ekspor pertanian  Indonesia memiliki potensi yang tinggi  untuk mencapai daya  saing  yang  lebih  tinggi  dan  meningkatkan  keberlanjutan  di  masa  mendatang, meskipun terdapat beberapa permasalahan dan permasalahan masing-masing komoditas.
Upaya terbatas untuk menambah nilai produk pertanian dan lambatnya diversifikasi basis  ekspor  pertanian  merupakan  salah  satu  faktor  penyebab  ketidakseimbangan transformasi  struktural  tersebut.  Basis  ekspor  primer  yang  kuat  dan  sistem  produksi  yang menguntungkan  dari  ekspor  komoditas  pertanian  utama  belum  sepenuhnya  dimanfaatkan, yang  mungkin  berisiko  bagi  masa  depan  perekonomian  Indonesia  pada  umumnya.  Ada juga masalah dengan keberlanjutan pembangunan ini, dari perspektif ekonomi serta sosial dan  lingkungan,  terutama  karena  perbedaan  tingkat  respons  kebijakan  dan  sistem  insentif untuk komoditas ekspor pertanian utama.
Kinerja  komoditas  pertanian  utama  dalam  satu  dekade  terakhir  cukup  baik, menunjukkan  tren  peningkatan  produksi,  kecuali  kopi  dan  karet  alam  pada  tahun  2009. Penurunan  produksi  karet  pada  tahun  2009  disebabkan  adanya  “proses  penyesuaian”  di
Transekonomika – Akuntansi Bisnis dan Keuangan Vol.1 No 4, July 2021
pasar  dunia  setelah  mencatat  rekor.  harga  minyak  dan  gas  yang  tinggi  saat  terjadi  krisis ekonomi  dunia  pada  tahun  2008.  Permintaan  karet  sintetis  kembali  normal  pada  tahun 2009,  sehingga  harga  karet  anjlok  secara  signifikan  ke  rekor  terendah  US  $  1,61  /  kg (Kumar,  2011).  Rendahnya  tingkat  harga  karet  ini,  ditambah  dengan  tekanan  untuk mengkonversi  pohon  karet  menjadi  kelapa  sawit,  memberikan  kontribusi  yang  signifikan terhadap penurunan produksi karet pada tahun 2009.
Namun  komoditas  ekspor  pertanian  Indonesia  masih  menghadapi  berbagai tantangan,  yang  sebagian  besar  bersifat  sangat  struktural,  seperti  sistem  tanaman  rakyat dengan hasil rendah, tekanan keberlanjutan, kualitas produksi yang rendah, investasi yang kurang, infrastruktur yang tidak memadai, praktik pertanian yang belum berkembang, dan pembatasan.  peraturan  Pemerintah.  Masterplan  Percepatan  dan  Pemekaran  Perekonomian Indonesia  (MP3EI)  yang  diusulkan  oleh  pemerintahan  saat  ini  mencoba  untuk  mengatasi tantangan  di  atas.  Jika  rencana  induk  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya,  permintaan domestik  untuk  kopi,  kakao,  karet,  kacang  mete,  dan  mangga  akan  meningkat  secara signifikan  dalam  waktu  dekat.  Peran  permintaan  domestik  akan  pangan  dan  produk pertanian  yang  terjangkau  dari  segmen  pendapatan  menengah  ke  bawah  serta  dari  sektor manufaktur  di  dalam  negeri  dapat  bersaing  langsung  dengan  upaya  mendorong  ekspor produk  pertanian  tersebut.  Dalam  tatanan  lingkungan  ekonomi  yang  adil,  daya  saing produk-produk  ini  akan  meningkat  secara  signifikan,  sehingga  masa  depan  pertanian Indonesia pada umumnya.
Dalam hal peningkatan daya saing dan keberlanjutan, faktor harga komoditas dunia hanyalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kinerja produksi. Harga komoditas yang tinggi  tidak cukup untuk  mendorong petani kecil berinvestasi  di  pertanian, terutama di perkebunan yang periode pengembalian ekonominya lama. Investasi di bidang pertanian diperlukan  untuk  praktik  pengelolaan,  pengembangan  lahan  dan  teknologi  untuk menghasilkan  hasil  yang  lebih  baik  dan  mengisi  kembali  perkebunan  tua.  Persoalan semakin pelik karena mayoritas pelaku di pasar komoditas pertanian tersebut adalah petani kecil dengan ciri khas masing-masing. Petani kecil terkadang lebih peduli dengan harga di tingkat  petani  dan  keuntungan  ekonomi  langsung,  daripada  fokus  jangka  panjang  untuk meningkatkan  investasi  untuk  produksi  yang  lebih  baik  di  masa  depan.  Misalnya,  pajak ekspor untuk meningkatkan nilai tambah di negara yang dikenakan pada komoditas tertentu seperti  kakao  (dan  minyak  sawit)  mungkin  tidak  dipandang  menguntungkan  bagi  petani, karena pajak ekspor biasanya menurunkan harga di tingkat petani yang diterima langsung oleh  petani.  Intervensi  ini  dapat  menurunkan  penerapan  input  tanaman,  mengganggu pertumbuhan produksi di masa depan untuk komoditas tersebut secara luas.
Selain  itu,  isu  keberlanjutan  yang  diberlakukan  oleh  negara  maju  terhadap komoditas  ekspor  pertanian  Indonesia  dapat  mengancam  daya  saing  tanaman  tertentu. Misalnya, pengembangan kelapa sawit dituding sebagai salah satu penyumbang utama gas rumah kaca dan emisi  karbon dunia. Perluasan areal  panen kelapa sawit  dikatakan terjadi dengan  mengorbankan  kawasan  konservasi  hutan  alam  dan  lahan  gambut,  khususnya  di Sumatera  dan  Kalimantan.  Selain  itu,  biji  kopi  di  Lampung  juga  dituding  berkontribusi terhadap deforestasi, kerusakan keanekaragaman hayati, dan hilangnya habitat harimau dan gajah  Sumatera  karena  beberapa  praktik  budidaya  kopi  terjadi  di  dalam  kawasan  Hutan Nasional  dan  konservasi  Sumatera.  Dalam  hal  ini,  pembeli  kopi  aktif  di  negara  maju
didorong untuk tidak membeli dan menerima kopi Robusta dari Lampung atau dari tempat lain  yang  keterlacakannya  buruk,  tidak  ada  surat  keterangan  asal,  dan  sumber  biji  kopi yang tidak jelas.
Perspektif  keberlanjutan  telah  mengubah  struktur  dan  kinerja  rantai  pasokan komoditas  ekspor  pertanian  utama  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  studi  yang mengidentifikasi  dan  menilai  daya  saing  dan  keberlanjutan  komoditas  utama  ekspor pertanian  menjadi  sangat  penting  karena  pasar  dunia  dan  kepentingan  domestik  dari komoditas  tersebut  telah  berubah  cukup  cepat  dan  lebih  intensif  dalam  dekade  terakhir. Kajian  tersebut  akan  mengarah  pada  perubahan  kebijakan  dan  strategi  aksi  untuk meningkatkan  daya  saing  dan  keberlanjutan  komoditas  ekspor  pertanian  penting  di Indonesia.
Pertanian  di  Indonesia  memiliki  daya  saing  yang  sangat  berpengaruh  untuk kepentingan domestik yang juga sering berubah-ubah secara intensif yang mempengaruhi bahan-bahan  pokok  yang  ada  di  Indonesia  .Dengan  begitu,  bahan  pokok  yang  ada  di Indonesia  memiliki  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  penawaran  serta  permintaannya. Faktor-faktor  tersebut  mengindikasikan  adanya  perubahan  serta  perbandingan  dari  segi permintaan dan penawaran yang dapat  bersaing  dengan baik  di  Indonesia maupun di  luar negeri.
Komoditas  ekspor  pertanian  Indonesia  memiliki  tahapan  yang  berbeda  dalam  hal daya saing dan keberlanjutan. Tingkat daya saing minyak sawit mentah (CPO) tertinggi di antara  semua  ekspor  pertanian,  yang  merupakan  konsekuensi  logis  dari  kinerja  produksi dan ekspor yang tumbuh pesat dan menduduki posisi pertama di dunia. Produksi CPO pada 2011 sekitar 24 juta ton, tumbuh 5,1 persen per tahun, jauh di atas Malaysia yang kurang dari  20  juta  ton.  Namun,  kesenjangan  produktivitas  antara  petani  kecil  dan  perkebunan skala besar, konflik lahan di lapangan dan tuduhan penghasil emisi karbon serta penurunan hutan  alam  telah  berkontribusi  pada  tantangan  keberlanjutan  industri  CPO  di  Indonesia. Beberapa  bisnis  minyak  sawit  besar  di  Indonesia  telah  menjadi  anggota,  Roundtable Sustainable  Palm  Oil  (RSPO),  badan  sertifikasi  utama  sistem  perdagangan  minyak  sawit. Menariknya,  Asosiasi  Kelapa  Sawit  Indonesia  (IPOA  atau  secara  lokal  dikenal  sebagai GAPKI)  telah  menarik  keanggotaannya  di  RSPO,  tetapi  menjadi  ko-promotor  dengan sistem  sertifikasi  baru  dan  wajib  Indonesia  Sustainable  Palm  Oil  (ISPO)  dengan Pemerintah Indonesia (Fitzpatrick & Jaeger, 2007).
Komoditas ekspor pertanian lainnya tidak semaju kelapa sawit baik dari segi daya saing maupun prinsip keberlanjutan. Kopi menempati urutan kedua dalam hal pendapatan ekspor dari pertanian, tetapi konsumsi kopi yang meningkat dan gaya hidup yang berubah di  antara  masyarakat  perkotaan  akan  membentuk  berbagai  tahapan  daya  saing  dan keberlanjutan.  Pembeli  dan  pelaku  utama  rantai  pasokan  kopi  dunia  secara  agresif mempromosikan beberapa perilaku baru tata kelola lingkungan perusahaan di industri kopi. Kekhawatiran  yang  meningkat  tentang  standar  keberlanjutan  muncul  dengan  sangat  cepat dalam  dua  dekade  terakhir,  mungkin  karena  dinamika  sektor  swasta  dan  perusahaan multinasional.  Sistem  sertifikasi  dan  pelabelan  juga  berkembang  pesat  di  sektor  pangan global karena standar lingkungan dan sosial dalam ekonomi kopi memiliki implikasi serius dan  jangka  panjang  bagi  keberlanjutan  ekosistem  alam  di  daerah  tropis  dan  mata pencaharian produsen kopi yang sebagian besar merupakan petani kecil. . Skema verifikasi
rantai  pasokan  yang  saat  ini  beroperasi  dalam  perdagangan  kopi  Indonesia  termasuk 'Organik',  'Perdagangan  Adil',  'Aliansi  Hutan  Hujan',  'Utz  Kapeh',  dan  'Praktik  CAFÉ Starbucks',  yang semuanya berupaya untuk  mengatasi masalah lingkungan (dan sosial) di lokasi.  produksi  melalui  sinyal  pasar  yang  dikirim  oleh  pembeli  di  sepanjang  rantai pasokan. Kemitraan sertifikasi terbaru yang diperkenalkan ke sektor kopi Indonesia adalah 4C (Kode Umum untuk Komunitas Kopi), yang bertujuan untuk mendorong keberlanjutan dalam rantai kopi hijau 'arus utama' dan untuk meningkatkan jumlah kopi yang memenuhi kriteria keberlanjutan dasar ekonomi, lingkungan. , dan sosial. Namun demikian, kemitraan global  di  sektor  kopi  ini  kadang-kadang  dipandang  sebagai  persaingan  antar  pembeli kemitraan  kopi  di  Utara  untuk  menjamin  ketersediaan  pasokan  kopi  yang  berkelanjutan dari negara-negara produsen di Selatan (Jeff Neilson, 2008).
Sektor  kakao  Indonesia  sedang  dalam  tahapan  proses  revitalisasi  untuk mengembalikan  peran  utamanya  dalam  pendapatan  ekspor  bagi  petani  kakao  skala  kecil seperti  pada  akhir  tahun  1990-an.  Gerakan  Nasional  (Gernas)  untuk  meningkatkan produksi kakao yang dimulai di Sulawesi pada tahun 2009, dengan mengembangkan kultur jaringan  untuk  pembibitan  kakao,  peningkatan  kapasitas  petani,  perbaikan  praktek pertanian  di  lapangan,  dan  peningkatan  kualitas  biji  kakao  dapat  memberikan  jalan  yang lebih  baik  untuk  meningkatkan  daya  saing  industri  kakao  di  masa  depan.  Cepat  atau lambat,  kemitraan  sertifikasi  global  kakao  akan  memperluas  operasinya  di  Indonesia karena permintaan pasar kakao akan membutuhkan standar keberlanjutan yang lebih tinggi dan  persyaratan  lain  dari  tata  kelola  lingkungan  global.  Namun,  ketika  pemerintah Indonesia  saat  ini  memberlakukan  pajak  ekspor  kakao  untuk  mengembangkan  industri pengolahan  hilir  di  dalam  negeri,  hasil  bersih  untuk  meningkatkan  daya  saing  mungkin tidak  sebaik  niat  awal,  terutama  karena  terbatasnya  upaya  untuk  memperbaiki  struktur pemasaran dan domestik. rantai pasok pasar kakao.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  ini,  penulis  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan studi  kasus  yang  terdapat  pada  sumber-sumber  bacaan  yang  digunakan  penulis menggunakan  studi  dokumentasi.  Studi  dokumentasi  adalah  salah  satu  metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang  dapat  dilakukan  untuk  mendapatkan  gambaran  dari  sudut  pandang  subjek  melalui suatu  media  tertulis  atau  dibuat  langsung  oleh  subjek  yang  bersangkutan.  Sumber  yang digunakan  pada  studi  dokumnetasi  ini  berupa  jurnal-jurnal  terkait  dan  sumber-sumber internet lainnya.
Populasi  dalam  penelitian  laporan  ini  adalah  perkembangan  dari  hasil  teh  yang dihasilkan oleh indonesia. Sampel penelitian diambil dari ruang lingkup dalam garis besar aja,  karena  jika  kami  mengambil  sampel  dari  beberapa  daerah  di  indonesia  cukup  rumit dikarenakan penghasilan teh di indonesia cukup banyak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Masalah Struktural yang Mempengaruhi Penawaran dan Permintaan
Indonesia  merupakan  pemain  kecil  ekonomi  teh  dunia,  hanya  menyumbang  4 persen  dari  produksi  teh  dunia,  dan  hanya  memproduksi  150  ribu  ton  pada  tahun  2010. Indonesia  menempati  urutan  ke  7  negara  penghasil  teh,  jauh  lebih  rendah  dari  China (memproduksi sekitar 1,56 juta ton), India (978 ribu ton), Kenya (514 ribu ton), Sri Lanka (290 ribu ton), Vietnam (250 ribu ton), dan Turki (200 ribu ton). Peringkat ini merupakan penurunan  dari  peringkat  kelima  pada  tahun  2005  yang  sebagian  besar  disebabkan  oleh penurunan produksi teh. Secara umum, penurunan produksi teh Indonesia sekitar 1 persen per  tahun  dalam  sepuluh  tahun  terakhir  lebih  disebabkan  oleh  menurunnya  luas  panen sebesar  1,9  persen  per  tahun.  Luas  panen  perkebunan  teh  menurun  dari  153  ribu  hektar pada  tahun  2000  menjadi  hanya  124  ribu  hektar  pada  tahun  2010.  Rendahnya  harga  di tingkat  petani  dan  tingginya  permintaan  lahan  pertanian  dan  penggunaan  lainnya  telah berkontribusi  pada  permasalahan  struktural  ekonomi  teh  dalam  satu  dekade  terakhir (Rohayati Suprihatini, 2005).
Masalah  struktural  ini  memberikan  ancaman  serius  bagi  320  ribu  pekerja  yang terlibat di industri teh, dimana sekitar 1,3 juta orang yang menggantungkan hidupnya pada ekonomi  teh  berada  dalam  kondisi  mata  pencaharian  yang  kritis.  Jika  tidak  ada  tindakan kebijakan  di  tahun-tahun  mendatang,  kontribusi  tahunan  sebesar  US  $  110  juta  dari pendapatan  luar  negeri  teh  akan  hilang  dalam  waktu  yang  relatif  singkat.  Demikian  pula, kontribusi  ekonomi  teh  sebesar  Rp  1,2  triliun  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB) Indonesia  akan  sirna,  kecuali  jika  ada  strategi  serius  dan  sistematis  untuk  merevitalisasi ekonomi  teh,  dari  bisnis  hulu  hingga  hilir.  Dengan  produktivitas  yang  relatif  konstan, peningkatan biaya produksi teh, pendapatan ekonomi dari pembudidayaan dan pengolahan teh  tampaknya  tidak  berpotensi  tinggi  untuk  mendorong  pembangunan  ekonomi  lokal, apalagi  berkontribusi  pada  pengentasan  kemiskinan  di  pedesaan  (Jeffrey  Neilson  & Pritchard, 2007).
Perkembangan  industri  hilir  dan  sektor  pengolahan  teh  di  Indonesia  cukup  lambat antara lain karena insentif investasi yang buruk, pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen untuk  setiap  kegiatan  pengolahan,  kurangnya  dukungan  pemerintah  yang  konsisten.  PPN 10% menghambat perkembangan yang tepat di sektor hilir, yang mengakibatkan produsen lebih memilih mengekspor teh curah daripada teh olahan / kemasan. Meski PPN 10 persen telah dicabut pada Januari 2007, namun efek distorsi tetap ada, karena KPP Provinsi belum mengeluarkan pedoman pelaksanaan kebijakan tersebut. Krisis ekonomi global yang terjadi sejak tahun 2008 turut berkontribusi pada menurunnya kinerja ekspor teh Indonesia. Rata- rata harga teh dunia turun dari US $ 2,92 per kilogram pada tahun 2011 menjadi US $ 2,69 per  kilogram  pada  tahun  2012,  meskipun  harga  tersebut  menunjukkan  tren  peningkatan sejak  Maret  2012.  Faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  ekspor  teh  Indonesia  antara  lain adanya  permintaan  dan  penawaran  yang  ada.  teh  di  pasar  global,  kualitas  produk  teh, hambatan  perdagangan  di  negara  tujuan  ((Rohayati  Suprihatini,  2005);  (Kustanti  & Widiyanti, 2007)).

## Lingkungan Bisnis Yang Mempengaruhipermintaan Dan Penawaran
Pertama,  biaya  bisnis  tinggi.  Ada  kebutuhan  mendesak  untuk  penyederhanaan peraturan  karena  biaya  tambahan  yang  dibebankan  oleh  rezim  peraturan  Indonesia  pada bisnis.  Negara  ini  terus  berada  di  peringkat  yang  buruk  dalam  hal  kemudahan  berbisnis,
dengan  sedikit  peningkatan  yang  terlihat  sejak  tahun  2005.  Dalam  peringkat  Kemudahan Berbisnis tahun 2015 dari Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat 114 dari 189 negara, jauh  di  belakang  Malaysia,  Thailand,  Vietnam,  dan  Filipina.  Peringkat  Indonesia  untuk memulai  bisnis,  menangani  izin  konstruksi,  membayar  pajak,  dan  menegakkan  kontrak sangat rendah, dan lebih setara dengan negara berkembang berpenghasilan rendah daripada negara  berpenghasilan  menengah.  Menurut  laporan  Doing  Business  terbaru,  hambatan utama untuk memulai dan menjalankan bisnis di Indonesia terkait dengan koordinasi yang buruk di dalam dan di antara lembaga pemerintah, regulasi yang berlebihan oleh berbagai lembaga,  dan  izin  usaha  yang  diwajibkan  oleh  berbagai  lapisan  pemerintah.  Selain  itu, kesulitan  dalam  penegakan  kontrak  karena  lemahnya  supremasi  hukum.  Bahkan  proyek konstruksi  sederhana  dapat  membuat  frustrasi  -  misalnya,  17  prosedur  dan  izin  berbeda diperlukan  sebelum  konstruksi  dapat  dilakukan,  membutuhkan  lebih  dari  200  hari  untuk menyelesaikannya,  yang  mana  lebih  dari  50%  lebih  tinggi  daripada  di  bagian  lain  Asia Timur dan Pasifik.
Kedua, korupsi. Indonesia telah mengubah dirinya sejak tahun 1998 menjadi negara yang  relatif  terbuka,  stabil,  dan  demokratis.  Bersamaan  dengan  itu,  upaya  pemberantasan korupsi  dan  perbaikan  tata  kelola  telah  dilakukan.  Kebebasan  pers  telah  ditingkatkan; kewenangan  dilimpahkan  ke  daerah; check  and  balances antara  eksekutif,  legislatif,  dan yudikatif  diperkuat;  peran  formal  pasukan  keamanan  dalam  proses  politik  diakhiri;  dan kerangka  kelembagaan,  termasuk  pembentukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi, dikembangkan.  Namun,  undang-undang  yang  sudah  ketinggalan  zaman  dan  beban  berat dari  instruksi  yang  berorientasi  pada  administrasi,  dikombinasikan  dengan  pemerintahan yang  dibayar  rendah  dan  semakin  terfragmentasi  dan  layanan  sipil,  telah  meningkatkan ruang lingkup kebijaksanaan birokrasi dan korupsi. Dengan desentralisasi, jumlah individu yang  mencari  suap  dan  suap  dilaporkan  meningkat,  dan  biaya  korupsi  menjadi  kurang dapat diprediksi. Sekitar 8 dari 10 orang Indonesia mengatakan bahwa korupsi tersebar luas di  pemerintahan  dan  bisnis,  yang  persentasenya  lebih  tinggi  daripada  di  bagian  lain  Asia Tenggara.
Ketiga,  sektor  keuangan  yang  dangkal.  Akses  ke  kredit  merupakan  kendala  yang signifikan bagi kegiatan sektor swasta di Indonesia, terutama untuk usaha mikro dan kecil. Sektor  keuangan  didominasi  oleh  bank  (78%  aset)  dan  klaimnya  kepada  sektor  swasta hanya  35%,  dibandingkan  dengan  sekitar  100%  untuk  Malaysia,  Thailand,  dan  Filipina. Pada  akhir  2015,  kapitalisasi  pasar  saham  hanya  50%  dari  PDB  (dibandingkan  dengan 160% di Malaysia, 2012), dan sekuritas hutang yang beredar setara dengan 15% dari PDB (dibandingkan  dengan  120%  di  Malaysia,  2012).  Baik  pasar  uang  maupun  pasar  valuta asing tipis, dengan penggunaan swap dan opsi terbatas. Pasar keuangan yang lebih dalam dibutuhkan  untuk  memobilisasi  tabungan  guna  mendanai  investasi  dan  untuk  memenuhi kebutuhan  transaksi  bisnis.  Meskipun  sektor  perbankan  sehat  dan  diatur  dengan  baik, diperlukan upaya yang substansial  untuk  mengembangkan pasar uang, pasar valuta asing, dan  pasar  modal.  Munculnya e-banking,  e-money, dan peer-to-peer  banking seharusnya meningkatkan  inklusi  keuangan,  tetapi  menimbulkan  tantangan  regulasi  dan  pengawasan baru (R Suprihatini, 2011).

## Pembahasan
Indonesia adalah pemain kecil ekonomi bahan pokok dunia, hanya menyumbang 8 persen  dari  ekspor  dunia  lebih  dari  1,6  juta  ton  per  tahun.  Produksi  bahan  pokok  telah tumbuh dengan stabil dalam dekade terakhir, mengharapkan peran yang meningkat di pasar dunia dalam waktu  dekat.  Pada tahun 2010 produksi  bahan pokok di  Indonesia lebih dari 145  ribu  ton  per  tahun,  sedikit  meningkat  setelah  mengalami  penurunan  yang  cukup signifikan  pada  tahun  2009  akibat  kondisi  basah  yang  cukup  lama.  Lebih  dari  70  persen produksi bahan pokok diekspor ke pasar dunia, menghasilkan sekitar US $ 82 juta. Volume dan  nilai  ekspor  yang  terus  meningkat  dalam  satu  dekade  terakhir,  salah  satu  tanda meningkatnya daya saing industri bahan pokok (R Suprihatini, 2011).
Bahan-bahan pokok di Indoneisa awalnya dikembangkan sebagai pohon konservasi pada  tahun  1980-an,  ketika  Indonesia  mengalami  laju  deforestasi  yang  tinggi  yang menyebabkan  bertambahnya  luas  lahan  kritis,  terutama  di  kawasan  timur  Indonesia. Produksi bahan-bahan pokok di provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan provinsi lain juga berasal  dari  daerah  kering,  seperti  di  Pulau  Madura  di  Jawa  Timur,  pesisir  utara  Jawa Tengah, Bali utara, dll. Banyak bahan-bahan pokok juga tumbuh penting di provinsi Nusa Tenggara  Barat,  terutama  di  pulau  Sumbawa,  bagian  provinsi  yang  kering.  Sejak pertengahan tahun 1990-an, pemerintah dan swasta telah berupaya untuk memberikan nilai tambah  pada  produksi  bahan  pokok  dengan  menyediakan  alat  sederhana.  Upaya  ini  tidak hanya berkontribusi pada nilai tambah komoditas tetapi juga memberikan kesempatan kerja bagi perempuan pedesaan di unit penembakan atau sentra pengolahan, dan / atau koperasi pedesaan  yang  menangani  usaha  bahan-bahan  pokok.  Sektor  swasta  dalam  usaha  bahan pokok  memiliki  keuntungan  dalam  mengamankan  pasokan  kacang  untuk  usaha pengolahannya sendiri untuk memenuhi pasar dalam negeri dan sebagian lagi untuk pasar ekspor (Wibawa et al., 2002).
Sayangnya, yang dilakukan oleh swasta dalam usaha bahan-bahan pokok di sentra produksi bahan makanan masih sangat terbatas. Mayoritas produksi bahan pokok ke pasar dunia  tanpa  mengupas.  Kecenderungan  ini  juga  terjadi  di  negara-negara  produsen  bahan pokok  lainnya,  di  mana  sekitar  40  persen  tanaman  bahan-bahan  pokok  dunia  dikupas  di luar  negara  asalnya.  Nilai  tambah  ekonomi  bahan  pokok  sebagian  besar  ditangkap  oleh India  dan  Vietnam,  dua  negara  yang  mengimpor  bahan  pokok  dalam  jumlah  besar  dari negara-negara  Asia  dan  Afrika  serta  melakukan  kegiatan  pengupasan  dan  pengolahan lainnya di negaranya. Namun apabila pelaku usaha memandang bahwa penambalan bahan pokok  merupakan  kegiatan  usaha  yang  menguntungkan,  maka  industri  bahan  pokok  di Indonesia  lambat  laun  akan  berkembang  lebih  baik,  sehingga  daya  saing  industri tersebut akan  meningkat  secara  signifikan.  Perkembangan  produk  turunan  bahan  pokok  juga berkembang  sangat  pesat  di  Indonesia,  seiring  perkembangan  industri  makanan  yang menggunakan berbagai bahan pokok sebagai inputnya cukup menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir.
Bahan-bahan  pokok  Indonesia  diterima  dengan  baik  secara  internasional  dalam pasar  kompetitif  dari  berbagai  negara  (Fitzpatrick  &  Jaeger,  2007).  Ada  beberapa keunggulan komparatif: pertama, kernel yield (berat biji / berat biji dalam cangkang) baik; kedua,  Indonesia  memiliki  posisi  geografis  yang  baik  untuk  melayani  dua  pembeli  utama kacang  dalam  cangkang,  India  dan  Vietnam;  dan  ketiga,  waktu  panen  ideal  karena  tidak ada  produsen  pesaing  lain  yang  mampu  memasok  pembeli  pada  periode  kuartal  keempat
ketika Indonesia biasanya memanen.

## KESIMPULAN
Indonesia  memiliki  potensi  untuk  mencapai  tingkat  pertumbuhan  ekonomi lingkungan pertanian yang lebih tinggi. Populasi konsumen berpenghasilan menengah yang besar dan terus berkembang, bonus demografis, tingkat pencapaian pendidikan yang lebih tinggi, perpindahan tenaga kerja yang stabil dari pertanian dengan produktivitas rendah ke sektor lain, dan pengejaran teknologi  seharusnya secara substansial meningkatkan potensi pertumbuhan  negara.  Integrasi  ASEAN  akan  menambah  tekanan  persaingan,  tetapi  juga akan  membantu  mengintegrasikan  Indonesia  ke  dalam  salah  satu  kawasan  yang  tumbuh paling  pesat  di  dunia.  Peluang  investasi  dan  pertumbuhan  baru  juga  diciptakan  saat  RRT menyeimbangkan  kembali  dan  bagian  dari  manufaktur  padat  karya  bergeser  ke  pusat produksi lain.
Indonesia telah beroperasi jauh di bawah potensi pertumbuhannya selama bertahun- tahun  karena  berbagai  kendala.  Manajemen  makroekonomi  telah  dilakukan  dengan  hati- hati,  tetapi  belum  cukup  untuk  menahan  penurunan  daya  saing  makro.  Ketergantungan yang  besar  pada  ekspor  komoditas,  selama  tahun-tahun  ledakan  komoditas,  telah berkontribusi pada apresiasi nilai tukar yang nyata, sehingga mengurangi daya saing sektor non-komoditas  yang  dapat  diperdagangkan.  Hal  ini  juga  membuat  Indonesia  rentan terhadap  volatilitas  pendapatan  ekspor  dan  arus  modal.  Setelah  krisis  keuangan  Asia, pemerintah  memprioritaskan  stabilitas  fiskal  dan  moneter  daripada  kebijakan  ekspansif, dan  telah  mengurangi  tingkat  utang  publik  secara  drastis.  Konsolidasi  fiskal,  selain membantu  membangun penyangga terhadap guncangan, juga telah mengurangi  kontribusi kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  B.  (2005).  Supply-chain  of  natural  rubber  in  Indonesia. Jurnal  Manajemen  & Agribisnis , 2 (1), 1–16.
Fitzpatrick,  J.,  &  Jaeger,  P.  (2007).  Indonesia  Cashew  Sector  Development  Study Corporation. Research Report for the International Finance Makassar: IFC .
Kumar,  P.  (2011). Indonesia  Food  &  Agribusiness  Outlook,  Leading  the Southeast  Asian Growth  Story .  Utrecht:  Rabobank  International  Food  &  Agribusiness  Research  and Advisory.
Kustanti,  V.  R.,  &  Widiyanti,  T.  (2007).  Research  on  supply  chain  in  the  tea  sector  in Indonesia. Jakarta: The Business Watch Indonesia .
Neilson, Jeff. (2008). Global private regulation and value-chain restructuring in Indonesian smallholder coffee systems. World Development , 36 (9), 1607–1622.
Neilson,  Jeffrey,  &  Pritchard,  B.  (2007).  Green  coffee?  The  contradictions  of  global sustainability  initiatives  from  an  Indian  perspective. Development  Policy  Review , 25 (3), 311–331.
Suprihatini, R. (2011). Kebijakan yang Perlu Diperjuangkan untuk Revitalisasi Agribisnis
Teh  Nasional(Proposed  Policies  for  Revitalizing  the  National  Tea  Agribusiness). Gambung, West Java: The Research Institute for Tea and Cinchona (RITC) .
Suprihatini,  Rohayati.  (2005).  Indonesian  tea  export  competitiveness  in  the  world’s  tea market. Jurnal Agro Ekonomi , 23 (1), 1–29.
Wibawa,  G.,  Rosyid,  M.  .,  Nancy,  C.,  Noordwijk,  M.  va.,  &  Joshi,  L.  (2002).  Marketing Rubber  in  Jambi,  Indonesia:  Traditional  Systems  and  the  New  Indonesian  National Standard (SNI). Working  Paper of  the Indonesian Rubber Research Institute (IRRI) at  Sembawa,  Palembang  and  World  Agroforestry  Center  (ICRAF)  Southeast  Asia, Bogor.