## PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI ALASAN PENGHALANG MEWARISI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 173 HURUF A
Riyan Ramdani, M. Najib Karim Prodi Hukum Keluarga Prodi Hukum Keluarga
E-mail: riyannramdani@uinsgd.ac.id, najibcreator26@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study was to explore severe persecution as the reason the barrier inherits  in a compilation  of  Islamic  law  section  173  the  letter  A.  the  topic  of  ‚Severe  Persecution‛  isan interesting  topic  both  academic  and  general  quarters  about  it  can  be  highlighted  in  both  the  book and the legacy. Nextaya persecution heavy is the new form of inherited law Indonesia included in a compilation of Islamic law under section 173 of the lette A the view of cleric 4 of madzhab category of  severe  persecution  is  not  through  research.  Using  the  yuridis  normative  and  yuridis  empiris method  in  the  form  of  content  analysis.  After  heavy  mayhem  is  categorized  as  the  reason  for  the obstacle inheriting acquired knowledge and understanding the data is then analyzed comprehensive to find the basis of his KHI’s law makes the persecution tough as an excuse for inheritable rule, the istinbath of KHI chapter 173 of the relationship between section 173 and the opinions of Indonesian scholars.  The  study  found  a  result  in  a  compilation  of  Islam  law  not  given  a  clear,  concrete understanding  of  what  constitutes  severe  persecution.  The  priest  hanafi  argued  that  murder  was not entitled to an inheritance by the one whom he killed whether intentionally or imbued, and then in this context the combination of Islamic law used the three methods of ushul fiqh in determining the  renewal  of  the  barrier,  first,  maslahah  mursalah,  second,  sad  dzariah,  third,  qiyas.  And interrelated to the scholars’ opinion that a grouping of heiress in KHI chapter 173 is a legal renewal of heiress according to the code ‚law can change accourding to the circumstances.
Keywords : Severe persecution, Islamic inheritance law, Compilation of Islamic  Law chapter 173 letter A

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  penganiayaan  berat  sebagai  alasan penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 huruf A. Topik mengenai ‚penganiayaan  berat‛  merupakan  topik  menarik  dikalangan  akademik  maupun dikalangan  umum.  Diskursus  mengenai  hal  tersebut  dapat  disorot  dari  aspek  hukum maupun  kewarisan.  Selanjutnya  penganiayaan  berat  merupakan  bentuk  pembaharuan hukum kewarisan di Indonesia yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf  A  sedangkan  dalam  pandangan  Ulama  4  madzhab  kategori  penganiayaan  berat tidak  termasuk  dalam  pandangan  para  Ulama.  Data  penelitian  ini  diperoleh  melalui penelitian  yang  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris  dengan bentuk content  analysis .  Setelah  konsep  penganiayaan  berat  yang  dikategorikan  sebagai alasan  penghalang  mewarisi  dipelajari  dan  di  fahami,  data  kemudian  dianalisa  secara
komprehensif  untuk  menemukan  dasar  hukum  KHI  menjadikan  penganiayaan  berat sebagai  alasan  penghalang  mewarisi,  proses  istinbath  hukum  KHI  pasal  173  dan Hubungan  antara  pasal  173  dengan  pendapat  para  Ulama  Indonesia.  Penelitian  ini menemukan  sebuah  hasil  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  diberikan  pengertian yang  jelas  dan  konkret  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  penganiayaan  berat.  Imam Hanafi  berpendapat  bahwasanya  pembunuhan  tidak  berhak  mendapatkan  warisan  dari seseorag yang ia bunuh baik dibunuh secara sengaja atau tidak sengaja, kemudian Dalam konteks  ini  Kompilasi  Hukum  Islam  menggunakan  tiga  metode  ushul  fiqh  dalam menentukan pembaharuan penghalang kewarisan, pertama, maslahah mursalah, kedua, sad dzariah, ketiga, qiyas. Dan Hubungan antar pasal dengan pendapat para ulama bahwasa- nya  pengelompokkan  penghalang  waris  dalam  KHI  pasal  173  adalah  pembaharuan hukum  waris  sesuai  dari  sebuah  kaidah  ‚Hukum  bisa  berubah  sesuai  dengan  keadaan tempat dan waktu‛
Kata-kata Kunci: Penganiayaan Berat, Hukum Waris Islam, Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A

## PENDAHULUAN
Satu  bagian  komponen  yang  terpenting  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  ialah Hukum  Islam.Karena  merupakan  salah  satu  bagian  hukum  yang  menjadi  bagian  dari hukum Islam ialah hukum kewarisan.Permasalahan kompleksitas dalam hukum perkara perdata karena alsan untuk mendapatkan harta ialah warisan.Hal ini bersangkutan degan harta benda seseorang dan hukum personal.
Hukum  kewarisan  pada  dasarnya  Islam  secara  keseluruhan.  Hukum  kewarisan merupakan  terjemahan  dari  fiqh  mawaris  yang  berarti  berpindahnya  harta  orang  yang wafat  kepada  orang  yang  masih  hidup.Pembagian  itu  lazim  disebut ilmu  faraidh (dalam bahasa  arab)  yaitu  semua  yang  berhal  menerima  bagian  tertentu  yang  dibagi  menurut agama islam. 1
Proses pemindahan harta terlaksana apabila beberapa unsurnya terpenuhi. Adapun beberapa unsurnya: 1. Ada Pewaris, 2.Harta Warisan, 3.Ahli Waris.
Hijab  waris/ mani’ merupakan  gugurnya  hak  seseorang  untuk  mewarisi  pening- galan harta dikarenakan keberadaan penghalang. Namun, tidak adanya penghalang tidak berarti  seseorang  diberikan  hak  waris.  Dengan  maksud  lain,  terhalangnya  waris  adalah perbuatan  setelah  adanya  sebab-sebab  diwaris  yang  digunakan  diwariskannya  harta peninggalan oleh seseorang. 2
Diantar  penghalang  kewarisan  yang  disepakati  dalam  hukum  waris  Islam teradapat  tiga  (3)  jenis:  perbudakan,  pembunuhan  dan  berlainan  agama.  Perlahan  mulai
1 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, 1 st ed (Bandung:CV.Pustaka Setia,209),hlm. 13.
2 Komite  Fakultas  Syari’ah  Al-Azhar  Mesir, ‘Ahkam  Al-Mawarits  Fi  Al-Fiqhi  Al-Islam,  Diterjemahkan Addys Aldiar, Faturrahma. Hukum Waris, (Jakarta:Senayan Abadi Publishing,2004),hlm. 30.
berubah sejalan untuk dipercepatnya mendapatkan harta warisan dari pewarisnya sesuai dengan laju perubahan, ada yang dengan melakukan tindak pidana penganiayaan kepada ahli warisnya, memfitnah ahli waris dan lain sebagainya, seseorang tidak lagi melakukan dengan  tindak  pidana  pembunuhan.Adanya  pembahasan  lebih  lanjut  adanya  ketentuan semacam  ini,  mengingat  fiqh  madzhab  tidak  dicantumkan  ketentuan  tersebut  sebagai penghalang kewarisan dalam produk hukum Islam.
Ditinjau  dari  kacamata  kemanusiaan,  perbuatan  penganiayaan,  memfitnah terhadap  ahli  waris  merupakan  tindakan  yang  tidak  manusiawi  dan  membahayakan keadaan  seseorang  walau  diperbaharuinya  kebutuhan  umat  Islam  di  Indonesia  berupa produk  hukum  yang  baru  karena  adanya  niat  untuk  mempercepat  seseorang mendapatkan harta warisan.
Adanya  pembaharuan  hukum  Islam  di  Indonseia,  terkhusus  didalam  Kompilasi Hukum  Islam  pada  buku  ke  II  yang  menerangkan  tentang  kewarisan  terdiri  daripada  6 bab  dan  44  pasal  sebagai  naungan  hakim  di  bawah  naungan  Peradilan  Agama.  Adapun pasal  173  menyatakan  bahwa  seseorang  terhalang  menjadi  ahliwaris  dari  pewarisnya dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap di hukum:
Seseorang  terhalang  menjadi  ahli  waris  apabila  dengan  putusan  hakim  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  yang  telah,  dihukum  karena  :  a)  Dipersalahkan  telah membunuh  atau  mencoba  membunuh  atau  menganiaya  berat  pada  pewaris,  b) Dipersalahkan  secara  memfitnah  telah  mengajukan  pengaduan  bahwa  pewaris  telah melakukan  kejahatan  yang  di  ancam  dengan  hukuman  lima  tahun  penjara  atau  hukuman yang lebih berat 3 .
Bila  membandingkan  kepada  dasar  hukum  kewarisan  yang  tertera  pada  alQuran dan  Sunnah  tampak  adaya  perbedaan  yang  cukup  mendasar.Perbedaan  terebut  ialah terdapat pda ayat a dan b yang mencantumkan perilaku fitnah, mencoba membunuh dan penganiayaan  berat  sebagai  alasan  terhalangnya  hak  mendapatkan  waris  dari  ahli  waris dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.Ketentuan hukum pada waris diambil daripada dasar  hukum  ketentuan  alQuran  dan  Hadits,  ketiga  penghalang  kewarisan;  1.Percobaan pembunuhan,  2.Penganiayaan  Berat  dan  3.Fitnah  tidak  terdapat  dalam  redaksi  alQuran, Hadits  maupun  dalam  bahasan  fiqh  sebagai  penghalang  waris.  Ketiga  penghalang  yang terdapat dalam KHI juga terlihat bertentangan dengan salah satu faktor kewariasn yaitu pewaris. 4 .
Dinyatakan  pembunuhan  dalam  kategori  penghalang  kewarisan  huruf  a  sejalan dengan  aturan  hukum  kewarisan  Islam  yang  bersumber  dari  hujjah  yang  sahih,  namun dijadikannya percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi  merupakan  ketentuan  baru  yang  terdapat  dalam  KHI.  Bila  dicermati  ketiga
3 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam, 2 nd ed (Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2009),hlm. 19.
4 Hajar M, Dimensi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, 1 st ed (Pekanbaru,2008),hlm. 111.
kategori  penghalang  kewarisan  ini,  pewaris  berarti  belum  meninggal  dunia 5 .  Sedangkan hakikat  berpindahnya  harta  dari  pewaris  kepada  ahli  waris  apabila  pewaris  telah meninggal.  Pada  percobaan  pembunuhan  dan  penganiayaan  pewaris  disiksa  langsung oleh  calon  waris,  dan  terdapat  memfitnah  pewaris  dalam  putusan  Hakim  pengadilan dengan tuduhan palsu calon ahli waris 6 .
Berdasarkan  uraian  diatas,  penganiayaan  berat  merupakan  ketentuan  baru  yang terdapat  dalam  KHI..  Oleh  karena  itu,  dalam  tulisan  ini  akan  dikaji  dasar  hukum Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menjadikan  penganiayaan  berat  sebagai  alaasan penghalang  mewarisi,  proses  istinbath  hukumKompilasi  Hukum  Islam  pasal  173,  dan hubungan antara pasal 173 dengan pendapat para ulama.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  berupa  penelitian  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris  berbentuk content  analysis yang  bersifat  kualitatif,  yaitu  penyelidikan  kepustakaan  dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui telaah terhadap data-data tertulis, seperti buku fiqh klasik,  buku fiqh kontemporer,  artikel,  jurnal,  UU  No  1  Tahun  1974,  Kitab  Al- Mabsuth karya Imam Abu Hanifah, Kompilasi Hukum Islam dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan harta dalam Islam melalui pewarisan. Sesuai dengan maksud  tersebut,  metode  penulisan  yang  akan  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini adalah  metode  deskriptif  kualitatif.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  merupakam  data sekunder dari berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penulisan artikel serta mengungkap obyek penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Asal kata ‚pembunuhan‛ ialah dari bentuk kata ‚bunuh‛, secara bahaasa memiliki arti  habisi  nyawa  secara  sengaja.  Kemudian  kata  bunuh  diberikan  imbuhan  berupa awalan pe- dan akhiran –an yang memiliki arti proses, cara, perbuatan membunuh. 7
Didalam  kamus  bahasa  Indonesia  adalah  sebuah  usaha  mencoba  sesuatu;  usaha hendak berbuat. 8 Dari pengertian tersebut, dapat difahami bahwa arti pembunuhan dalam kategori percobaan terdapat dua pengertian;
Pertama, adanya  suatu  bentuk  keinginan  melakukan  suatu  tujuan  tetapi  ketika melakukan  tidak  sampai  selesai.  Dengan  sebuah  syarat  adanya  permulaan  ketika bertindak,  seperti  contoh  seorang  anak  ingin  mengambil  buah  mangga,  tetapi  pada  saat memanjat  ternyata  terlihat  sang  pemilik  pohon,  dan  keinginan  untuk  mengambil  buah mangga tersebut dikatakan sebagai percobaan.
5 Hajar, hlm. 111.
6 Hajar, hlm. 111.
7 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline Versi 1.3.
8 Moeljarno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , cet. 28 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), pp. 122–25.
Drs.  Adami  Chazawi,  S.H.  mengutip  sebuah  kutipan  dari  Wijono  Prodjodikoro yang  mana  umumnya  kata  percobaan  dapat  diartikan  sebuah  pencapaian  tujuan  karena adanya  usaha,  tetapi  pada  akhirnya  belum  tentu  tercapai.  Kemudian  Drs.  Adami Chazawi, S.H. mengutip sebuah kutipan dari Jonkers yang mengatakan adanya percobaan adalah  sebuah  bentuk  usaha  tetapi  tidak  sesuai  tujuan  akhirnya.  Secara  objektif  konteks ‚usaha‛ seperti dalam kasus mencoba mengambil buah mangga wujud usahanya terdapat ketika  ia  memanjat  sebuah  pohon  mangga,  yang  kemudian  terhenti  karena  pemiliknya melihat.
Kedua, ada  ungkapan  ‚usaha  mencoba  sesuatu‛  yang  merupakan  sebuah  kajian untuk  menguji  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan  tertentu,  seperti  contoh  memindahkan habitat ikan laut ke air tawar, dapat dimengerti dengan jelas sebagai kelinci percobaan. 9 Namun  dalam  KUHP  pasal  53  ayat  1,  tentang  mencoba  kejahatan  pidana  yang dilakukan  dengan  cara  percobaan,  dengan  meletakkan  niat  diawal  pelaksanaan  dan ternyata tidak terselsaikan karena semata-mata bukan atas  keinginan sendiri. 10 Dari pasal tersbut bukan lah sebuah penjelasan dari pegertian yuridis dari percobaan kejahatan, akan tetapi yang menjadi suatu rumusan tentang syarat pengeksekusian percobaan kejahatan, dapat  dijatuhi  pidana  apabila:1.Terdapat  sebuah  niat,  2.Terdapat  sebuah  permulaan dalam tindakanya, 3.Tidak terselesaikan pelaksanaannya bukan sebab dirinya. 11
Dalam KHI pasal 173 yang menjadi problem kewarisan adalah;
Seseorang  terhalang  menjadi  ahli  waris  apabila  dengan  putusan  hakim  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  yang  telah,  dihukum  karena  :  a)  Dipersalahkan  telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, b) Dipersalah- kan  secara  memfitnah  telah  mengajukan  pengaduan  bahwa  pewaris  telah  melakukan kejahatan  yang  di  ancam  dengan  hukuman  lima  tahun  penjara  atau  hukuman  yang  lebih berat 12 .
Pembunuhan  dapat  diklasifikasikan  dalam  sebuah  rumusan  terminology  fiqih; pembutuhan  sengaja  (al-qatl  al-‘amd)  atau  pembunuhan  serupa  dengan  sengaja  (al-qatl syibh al-‘amd). Kemudian pada ayat b, memfitnah termasuk dalam kategori pembaharuan hukum waris dan resikonya lebih berat dibanding membunuh (Qs. alBaqarah (2); 191).
Adanya  niat  tersendiri  menjadi  sebuah  perbedaan  diantara  perbuatan  dengan aktivitas,  antara  sebuah  kebiasaan  dengan  ibadah,  antara  susunan  dalam  sebuah  ibadah dengan ibadah lainya.Demikian dalam hal tindak pidana, konteks niat merupakan sebuah pembeda diantara tindak pidana sengaja dan yang bersalah.
9 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 3, Cet.5 (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 1–2.
10 Moeljarno, hlm. 24–25.
11 Chazawi, hlm. 7.
12 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Dan  Kompilasi Hukum Islam, 2nd edn (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 119.
Di  Pengadilan  Agama  sendiri,  pelaku  tindak  idana  tidak  bisa  dihukum  ketika  dia hanya  berniat  tanpa  ada  bukti  perbuatan  kejahatannya.Sebagai  bentuk  bukti  daripada niatnya  tersebut  ketika  dia  melakukan  perbuatan  secara  sengaja  dengan  tujuan menghilangkan  nyawa.  Diperlukannya  bentuk  pendukung  sebagai  bukti  ia  benar-benar membunuh dengan memperlihatkan alat yang digunakan untuk membunuh korban. Oleh karenanya  pembunuhannya  bisa  dikategorikan  pembunuhan  sengaja  ketika  melihat  alat yang  digunakan  untuk  membunuh  yang  mana  adalah  alat  secara  umum  untuk mematikan. 13
Seperti  halnya  yang  sudah  dijelaskan,  dalam  hukum  Islam  ditetapkan  bahwa pembunuhan bentuk penghalang mendapatkan kewarisan.Tetapi didalam KHI tersendiri penjelasannya  diperlebar  pada  konteks  percobaan  pembunuhan.Adanya  pelebaran dikarenakan  adanya  sebuah  pertimbangan  dalam  bentuk  penghalang  kewarisan  dalam KHI  untuk  menolak  mudharatan  didalamnya  dan  bentuk  implikasinya  pada  hukum kewarisan.  Kontek  percobaan  pembunuhan  bisa  dianggap  tindak  pidana  ketika  dia memiliki  niat,    kemudian  persiapan  dan  pelalsanaan  yang  tidak  bisa  sampai  pada tujuannya.  Semua  unsur  itu  termasuk  dalam  kategori  menghalangi  kewarisan  karena sebuah  tindakan  piadna  yang  sempurna  setiap  tahapnya,  apabila  secara  jelas  terbukti adanya maksiat dan bertujuan membunuh. 14
Dikalangan  para  Ulama  Madzhab  bersepakat  ada  tiga  (3)  hal  yang  menghalangi untuk  mendapatkan  harta  warisan;  perbudakan  ( al-riq) ,  pembunuhan  ( al-qatl ),  dan berbeda agama ( ikhtilaf al-din ).Diberikannya sanksi dengan tegas tidak mendapatkan harta warisan  yang  mana  sesuai  kesepakatan  Para  Ulama  bahwa  pewaris  yang  terbunuh  ahli warisnya  secara  sengaja  atau  bentuk  direncanalan.Dalam  keumuman  sebuah  hadits menggunakan dasar hukum:
نع    نس س بنخ  بننع ق تيلانب  نب كن  ق يعبنن  نبو  نع جثنيع  نب ايعثنب  ثناس   نثن: لاقبنزو لما   نب بنرج  نب ىلع نابرخأ )ئثسلو هوقر( ءيش ثويرزو  م اتثقلل سيل   صلى الله عليه وسلم الله نوبر نث:   نث: هتن  ع هيبأ  ع بيلاش  ب قبمع
15
Telah  meriwayatkan  kepada  kita  Ali  bin  Hajr  bin  Iyas  al-Maruzi  berkata:  berkata kepada  kita  Ismail  bin  ‘Ayasy  bin  Ibn  Juraij  dan  Yahya  bin  Said  dan  tiga  dari mereka  yang  lain  menyebutkan  dari  ‘Umar  bin  Syu’aib  dari  bapaknya  dari kakeknya  berkata  :  Rasulullah  saw  Bersabda  :  ‚Tidak  ada  hak  bagi  pembunuh sedikitpun untuk mewarisi. (HR.Al-Nasa’i)
Adapun  alasan  dari  para  Ulama  bahwa  adanya  jalan  kekerasan  yang  digunakan ahli  waris  untuk  mendapatkan  harta  warisan  dari  pewarisnya.Yang  berakibat  dia  harus dijatuhi hukuman hilangnya hak darinya untuk memiliki harta warisan. Kaidah fiqh yang sesuai dengan keadaan tersebut adalah;
14 Fauzan, hlm. 47.
15 Al-Imam Abi Abd al-Rahman Ahmad bin Syu’aib Al-Nasa’i.

## َلْبَق ًأْيَش َلَجْعَتْسا ِهَم ِهِواَم ْر ِحِب  َبِق ْوٌع ِهِوا َوَأ
Seseorang  akan  tersiksan  ketika  tidak  mendapatkannya  dengan  cara  terburu-buru pada saat mendapatkannya. 16
Dikutip  sebuah  kutipan  dalam  kitab al-Mabsuth karya  Imam  Abu  Hanifah  perihal hak waris untuk pembunuh 17 :
رضي الله عنه نث:(
ءث خ قأ وتمع هل : ءووب ناتاع نيش نو قزو  م نعبع ير اج ير ب اتثقلو ل ا  لعو ) . 18
Berkata  Imam  Abu  Hanifah  ;  Ketahuilah  bahwasanya  pembunuh  tidak  berhak mendapatkan warisan dari seseorang yang ia bunuh baik di bunuh secara sengaja atau tidak sengaja.
Sesuai  dengan  penjelasan  diatas,  Imam  Abu  Hanifah  dalam  pendapatnya merupakan  tidak  bisa  mendapatkan  harta  warisan  dari  pembunuh  yang  membunuh pewarisnya  walausecara  unsur  sengaja  ataupun  pembunuhan  yang  salah,  pendapat  dari Imam  Abu  Hanifah  sendiri  masih  bisa  dikategorikan  masih  bersifat  umum.  Tidak  ada perbedaan  diantara  pembunuhan  secara  sengaja  maupun  tidak  menurut  Imam  Abu Hanifah, tidak bisa mewarisi karena keduanya sama-sama dilakukan tanpa adanya suatu hak yang diperbolehkan oleh syara’ .
Terdapat  dua  kategori  yang  diklasifikasikan  oleh  Imam  Abu  Hanifah,  adanya pembunuhan  karena  ada  unsur  hak  dan  pembunuhan  tanpa  hak,  sedangkan  macamnya pembunuhan adanya pembunuhan sengaja dan tidak sengaja.
Imam  Abu  Hanifah  menegaskan  secara  tegas  tanpa  adanya  suatu  hak  dalam berbuat  pembunuhan  akan  menyebabkan  terhalang  mendapatkan  harta  waris,  ketika dilakukan secara sengaja maupun tidak. Dan kemudian Imam Malik mengomentari Imam Abu Hanifah, ketika seorang pembunuh ternyata membunuh secara tidak  sengaja, maka pelaku  tetap  bisa  menerima  haknya  mendapatkan  harta  waris  dari  pewaris  yang dibunuhnya,  tetapi  tidak  bisa  mewarisi diyat nya.  Kemudian  ketika  membunuh  secara sengaja, si pembunuh tidak bisa menerima harta warisannya, dasar alasanya:
و هيلع الله يلص يبىلا نأ ىور لتاقلل ثاريم لا نأب يضق ملس
Diriwayatkan dari Nabi saw ; di tetapkannya tidak mewarisi karena pembunuhan. Dan hadits riwayat dari Umar ra.
لتاقل ثاريم لا لاق هىع الله يضر رمع هع
Dari Umar RA berkata tidaklah mewarisi melainkan karena pembunuhan.
Dan hadits riwayat dari Ubaidah al-Salmaniy ra
ليئارسإ يىب ةرقب يىعي ةرقبلا بحاص دعب لتاقل ثاريم لا هىع الله يضر ةديبع هع
16 A.Djazuli.
17 Kitab al-Mabsuth merupakan  kumpulan  pendapat  atau  penjelasan  Imam  Abu  Hanifah  terhadap hukum-hukum fiqh yang disusun oleh Syamsuddin al-Sarkhasiy
18 Syamsuddin Al-Sarkhasiy, Kitab Al-Mabsuth Juz 30 (Beirut: Dar al-Ma’rifah), hlm. 46–47.
Dari  ‘Ubaidah  RA  tidaklah  mendapat  harta  waris  karena  membunuh  setelah pemilik sapi, yakni sapi bani israil.
Setiap  pembunuh  yang  dilakukan  dengan  adanya  suatu  maksud  untuk mendapatkan  harta  warisan  akan  kembali  kepada  hukum  asalnya.  Walaupun  hanya adanya  permulaan  perencanaan  tindak  pembunuhan  sengaja,  sesuai  hukumanya, keharaman untuknya memiliki harta warisan, sesuai makna pembunuhan sengaja.
Imam  malik  berpendapat  terkait  pembunuhan  secara  tidak  sengaja,  tidak  adanya keinginan  memiliki  harta  dari  pewaris  da  tidak  pula  memiliki  hasrat  untuk membunuhnya.  Pelaku  pembunuhan  secara  tidak  sengaja  ini  diberikan  maaf  dan  tidak patut untuk dihukum, karena kesalahannya adalah belas kasih dari syara’ , dan tidak bisa dijadikan  sebuah  bukti  untuk  mencabut  hak  warisnya.Terkecuali  dalam  warisan diyat .Si pelaku  tidak  bisa  mewarisi diyat dikarenakan  adaya  tanggungan  membayar diyat . Karenanya  tidak  mungkin  dia  terbebani  tanggungan  untuk  mewarisi diyat yang dibayarkannya.. 19
Jaih  Mubarok  menyatakan  bahwa  Syariat  sederhananya  dapat  dibedakan  menjadi dua bagian, pertama, syariat sempurna yang diabadikan dalam alQuran dan Sunnah yang difungsikan sebagai penetap hukum, secara persoalan yang sudah terjadi maupun belum. Adanya  perkembangan  zaman  dan  tuntutan  zaman  ( alsyariat  shalih  lii  kulli  zaman  wa almakan )  menjadi  sebuah  syariat  yang  diyakini. Kedua, proses  istinbath  suatu  hukum berupa  ijtihad  yang  menjadi  sebuah  ketetapan  hukum,ijtihad  tersendiri  memiliki  sifat yakni relative karena bisa berubah seuai zamannya. Ada dua kaidah yang ditetapkan para Ulama: 20
تئوولالوق تثيالوق نووجلأوق ةاكملأوق ةامالأو ير ت بسبح ىو فلو ير ت
Berubahnya  zaman,  tempat,  keadaan,  niat,  maupun  adat  kebiasaan  bisa  merubah suatu fatwa.
Dalam  konteks  ini  Kompilasi  Hukum  Islam  menggunakan  tiga  metode  ushul  fih dalam  menentukan  pembaharuan  penghalang  kewarisan, pertama, maslahah  mursalah, kedua, sad dzariah, ketiga, qiyas.
Maslahah  dari  sisi  ada  dan  tidak  ada  dalilnya  terbagi  tiga  yaitu  Maslahah Mu’tabarah,  yaitu  bentuk  kemaslahatan  yang  secara  argumentasi  ada  pada  al  –  Qur’an dan  al  –  Sunnah.Maslahah  Mulghah  ialah  maslahah  yang  menurut  akal  dianggap  baik sedagkan menurut syariat tidak dikehendakibahkan ada argumentasi hukum agama yang menolaknya.Maslahah  mursalah  ialah  bentuk  maslahah  atau  bentuk  kemanfaatan  yang secara  argumentasinya  tidak  ada  pada  alQu’ran  maupun  hadits  baik  yang  di  bolehkan atau  yang  dilarang.  Penelis  memiliki  hipotesa  bahwa  dalam  hal  ini  Kompilasi  Hukum
20 Jaih Mubarok, Hukum Islam (Bandung: Benang Merah Press, 2006), hlm. 90–91.
Islam  menggunakan  Maslahah  mursalah:  bahwa  dengan  memasukan  fitnah  sebagai penghalang menerima waris, Kompilasi Hukum Islam memandang baik terhadap hal ini. Karena bahaya dari akibat yang akan ditimbulkan oleh fitnah tersebut.
Sad adz – dzariah: dengan menggunakan metode ushul fiqh ini Kompilasi Hukum Islam mencegah sebelum terjadinya pembunuhan maka hal apa saja yang akan mendekati terhadap  pembunuhan  itu  sudah  di  antisipasi,  oleh  karena  itu  Kompilasi  Hukum  Islam memasukan  percobaan  pembunuhan,  penganiayaan  berat  dan  fitnah.  Karena  jika  dilihat secara  akibat  maka  muara  nya  aka  kepada  kematian,  seperti  penganiayaan  berat  yang akan  melukai  pisik  korban  apalagi  jika  percobaan  pembunuhan  yang  sudah  ada  niat. Disini  fitnah  juga  di  masukan  karena  memiliki  efek  jera  hukuman  minimal  lima  tahun bahkan lebih.
Rukun  qiyas  ada  4,  yaitu al-  ashlu,  al  far’u,  hukum  ashal,  illat .Qiyas:  Kompilasi Hukum  Islam  memasukan  qiyas  sebagai  metodeologi  ini  karena  menyamakan  antara pmbunuhan dengan fitnah, sebab ada alasan yang sama pada Illat nya yaitu dengan cara ingin cepat – cepat mendapatkan warisan.
Disastu  sisi  Kompilasi  Hukum  Islam  ini  dalam  memasukan  pengahalang  waris dengan  mengadopsi  dari  hukum  perdata,  tetapi  pengadopsian  ini  bukan  secara  Cuma  – Cuma tetapi ada penggalian hukum secara metodelogi ushul fiqh.
Disini  penulis  akan  membahas  tentang  relevansi  Terhalang  Kewarisan  Karena Fitnah  menurut  Ushul  Fiqh  KHI  Terhadap  Pembaharuan  Hukum  Islam.Bahwa  telah diuraikan  di  atas,  kompilasi  Hukum  Islam  menggunakan  tiga  metodelogi  Ushul  Fiqh yaitu, maslahah mursalah, sad adz – dzariah, dan qiyas.
Adapun  metode  yang  digunakan  sebagai  Tolak  ukur  relevansinya  penulis menyandingkan dengan metode Intra-doctrinal Reform dan Extra-doctrinal ReformIntra- doctrinal Reform yaitu pembaharuan hukum Islam yang berdasarkan pada madzhab fiqh yang  di  anutnya  pada  sebuah  Negara,  seperti  Indonesia  yang  lebih  didominasi  oleh penganut  madzhab  Syafi’i.  sehingga  cara  yang  digunakan  pada  metode  intra-doctrinal reform ini yaitu, dengan menggunakan takhyir (memilih salah satu pandangan madzhab fiqh,  walupun  ulama  luar  madzhabnya),  atau  bisa  juga  disebut tarjih, selanjutnya  yaitu talfiq (menggabungkan pendapat para ulama).
Metode  Extra-doctrinal  reform  merupakan  metode  dimana  Negara  muslim  dalam melakukan  pembaharuan  hukum  Islam  keluar  dari  pendapat  madzhab  fiqh  yang  di ikutinya.  Dengan  metode  extra-doctrinal  reform  ini  mereka  melakukan  ijtihad  yang baru.Dengan  menggunakan Sadd  al  –  dhariah,  maslahah  mursalah,  regulatori dan administrasi . 21
Di  lihat  pada  metode  pembaharuan  hukum,  Kompilasi  Hukum  Islam  Meng- gunakan  dua  metode,  yaitu  Intra-doctrinal  Reform,  karena  masih  mengambil  rujukan
21 Khoeruddin Nasution, Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia, hlm.44.
refensi  pembahasan  pada  kitab  kitab  bermadzhab  syafi’I,  kemudian  Kompilasi  Hukum Islam  pun  menggunakan  metode  Extra-doctrinal  refor,  karena  Kompilasi  Hukum  Islam secara  ushul  Fiqh  menggunakan  Maslahah  Mursalah,  sad  Adz  Dzariah  dan  qiyas.  Maka penulis  berkesimpulan  bahwa  hal  –  hal  yang  menghalangi  waris  seperti  fitnah  dengan metode  penggalian  Ushul  Fiqh  maslahah  mursalah,  sad  adz  –  dzariah  dan  qiyas  sangat relevan dengan pembaharuan hukum Islam.
Hal baru dimana ulama terdahulupun belum ada yang mencetuskan secara teksual bahwa  hal  yang  menghalangi  waris  itu  yaitu,  percobaan  pembunuhan,  penganiaayaan berat,  dan  fitnah.Tetapi  dengan  adanya  ijtihad  baru  dalampenanganan  penghalang  aris yang sudah dtentukan oleh Negara lewat Kompilas Hukum Islam, ini menandakan bahwa ijtihad dalam hal penghalang kewarisan itu sesuai dengan kebutuhan saat ini.
Maka penulis  memiliki hipotesis bahwa hal  – hal yang menghalangi waris  seperti fitnah  dengan  metode  penggalian  Ushul  Fiqh  maslahah  mursalah,  sad  adz-  dzariah  dan qiyas  sangat  relevan  dengan  pembaharuan  hukum  Islam.Menganiaya  merupakan seubuah perlakuan  dengan sewenang-wenangnya (seperti menyiksa, menyakiti).Adapun peganiayaan  berat  ialah  cacatnya  badan  atau  kematian  yang  diakibatkan  perbuatan kekerasan secara disengaja kepada seseorang. 22
Sebagaimana alQuran pada surah al-A’raf ayar 33:
مبَج ثَمنَِّ  ْاُ: ِمللِّبِ ووُنِبْشُت ْلَأَق ِّاَْلْو ِْيرَ ِب َيْ َنبْلوَق َْثِْْلْوَق َ َ َب ثَمَق ثَ ْناِم َبَ َظ ثَم َشِجوَوَفْلو َِّبَّر َم َلوُمَلْلاَنت  َير ثَم ِمللّو ىَلَع ووُلوُقَنت ْلَأَق اناثَ ْلُب ِهِب ْنِّزَناُنع َْلَ ثَم
Katakanlah:  "Tuhanku  hanya  mengharamkan  perbuatan  yang  keji,  baik  yang  nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar,  (mengharamkan)  mempersekutukan  Allah  dengan  sesuatu  yang  Allah  tidak menurunkan  hujjah  untuk  itu  dan  (mengharamkan)  mengada-adakan  terhadap  Allah  apa yang tidak kamu ketahui."
Pada  penjelasan  ayat  diatas,  Allah  SWT  mengharamkan  segala  bentuk  dosa,  baik besar  atau  kecil.Baik  perbuatannya  keji,  bentuk  aqad  yang  berbeda  dengan  kehendak syara’,  dan  ucapan  yang  salah  serta  bentuk  I’tikad  yang  batal.Dalam  ayat  ini  terkumpul segala yang haram. 23
Lalu pada surah an-Nahl ayat 90:
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
Pada penjelasan ayat ini, sebuah keterangan inti kejahatan yang dijadikan sumber sebuah  kebaikan.Sebagaimana  Umar  Ibn  Abdul  Aiz  yang  menggunakan  ayat  ini  pada
22 ‘Www. Arti Kata.Com’.  diakses ada tanggal 04 Juni 2019 jam 22.56
23 Hasbi Ash Shiddieqy, Tafsir Al-Bayaan I (Yogyakarta: T. Al-Maarif Bandung, 1966).
akhir khutbahnya.Sebagai pengganti untuk mengejek sayyidina Ali yang dikerjakan oleh para khatib bani Umayah. 24
Dari  keterangan  diatas  penganiayaan  berat  merupakan  sesuatu  perilaku kedzaliman  yang  allah  benci,  berbicara  hal  kewarisan  tindak  penganiayan  berat  ini mengakibatkan kecacatan pada korban atau mengakibatkan kematian. Karena itu didalam KHI dirumuskan bahwa penganiayaan berat termasuk perbuatan keji serta termasuk dosa besa terhadap pelakunya.
Sebuah  bentuk  hipotesis  yang  penulis  sadari  bahwa  pelaku  penganiayaan  berat sangat  pantas  dihukum,  tidak  menerima  waris.  Adapun  sebuah  uraian  dari  pemikiran penulis  seperti  ini; pertama ,  dririwayatkan  adri  Imam  Ahmad,  suatu  petunjuk  mengenai pembunuhan yang menghalangi waris karena beberapa hal sesungguhnya ai telah berkata dalam  sebuah  riwayat  anaknya  salih  dan  Abdullah,  menunjukkan  segala  bentuk pembunuhan menghalangi pewarisan. Dan ini terasuk pendapat madzhab syafi’i. 25 Di asumsikan bahwa setiap keadaan pembunuhan tetap akan mendapatkan sanksi membunuh seseorang tidak akan menerima waris. Baik ketika kondisi langsung maupun tidak langsung, sadar atau tidak sadar, da bentuk lainnya. Demikian juga dengan ‚cara‛, maka  dengan  cara  bagaimanapun  pembunuhan  itu  dilakukan  juga  tetap  dihukum  tidak mewarisi  dari  orang  yang  dibunuh,  misalnya  saja  dengan  cara  langsung,  atau  tidak langsung  (dalam  hal  ini  dengan  penganiayaan  berat)  dengan  cara  memenggal  leher sehingga  orang  tersebut  meninggal  seketika,  atau  dengan  cara  memukul,  mengikat, memenjarakan  sehingga  mengakibatkan  kematian  secara  perlahan-lahan,  serta  agak tertunda.  Semua  bentuk  pembunuhan  tersebut  dinyatakan  tidak  mewarisi.  Dengan demikian, pengertian pembunuhan tersebut bisa mencakup makna pembunuhan dengan cara  menganiayaa,  karenanyaorang  yang  memfitnah  tersebut  dinyatakan  tidak  mewarisi dari orang yang difitnahnya.
Kedua ,  sebuah  kesimpulan  yang  penulis  dapat  dari  alBaihaqi  bahwa  konteks penganiayaan berat termasuk bentuk penghalang kewarisan sesuai ungkapan dari beliau, beberapa  pembahasan  yang  di  kemukakan  alBaihaqi  bahwa  orang  yang  membunuh secara mutlah tidak dapat menerima hak wari. 26
Ketiga , pendapat ulama mengutarakan bahwa pembunuhan yang masih berbentuk niat dalam artian ingin mempercepat memperoleh harta warisan itu juga termasuk pada pembunuhan yang dapat menghalangi waris.
Dalam  sebuah  riwayat  dari  Imam  al-Nawawi  mengatakan  suatu  pendapat  yang shahih  bahwa  segala  bentuk  keadaan  orang  yang  melakukan  tindak  pembunuhan  tidak akan  mewarisi.  Merujuk  kepada  sabda  Nabi  SAW  yang  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Abbas
24 Hasbi Ash Shiddieqy, . hlm.739.
25 Pagar, Pembaharuan Hukum Islam Indonesia, hlm. 141.
26 Pagar, Pembaharuan Hukum Islam Indonesia, hlm. 142.
RA;  ‚tercegahnya  seseorang  yang  membunuh  karena  suatu  keinginan  untuk mendapatkan  harta  waris,  dan  wajib  pula  untuk  mencegah  kepada  pembunuh  dengan berbagai tindakan dan keadaan untuk menutup kesempatan.
Senada dengan pendapat tersebut Wahbah al-Rakhili mengatakan bahwa:
لو اقتو ارلا بو ثويرم اتثقل سيل    لب ق هيلع الله ىلص هلوقل هلي :  م ثبعير ات ثقلثف ثويرزو  م عنثم ا قلو لو ىلع ث قف

## دثسفلو لىو ىدوع ا قلو عم نعرو لو للآق تص: ثمم هنثم ببح بقلاف روظمح الافب هنو قو اب: ثوبزو
Fuqaha  bersepakat  hal  yang  mengahalangi  kewarisan  yaitu  pembunuhan,  yang dikuatkan dengan sabda Rasul SAW ‚Tidak diwarisinya, orang yang membunuh‛ karena adanya perbuatan yang dilarang maka ia harus dihukum tidak mendapatkan harta waris, karena  ada  sebuah  maksud,  yang  mana  dengan  suatu  penyebab  membawa  sebuah kerusakan.  Sungguh  orang  yang  melakukan  perbuatan  kerusakan  Allah  SWT  tidak menyukainya.
Dalam  sebuah  kutipan  ‚perbuatan  yag  dilarang‛  sifatnya  masih  umum,  adapun perbuatan  pembunuhan  dengan  memfitnah  terkategorikan  sebuah  perbuatan  yang dilarang.Pantaslah poin memfitnah di masukan dalam penghalang kewarisan.
Walaupun  secara  tekstual  kata  penganiayaan  tidak  dimasukan  sebagai  bentuk penghalang  waris,  tetapi  setelah  penulis  menelaah  apa  yang  dijelaskan  diatas  bahwa penganiayaan berat dapat diberlakukan.
Masyarakat  Indonesia  seringkali  mengucapkan  kata  aniaya  atau  menganiaya. Dalam bahasa Indonesia, kata aniaya seperti disebutkan banyak kamus Indonesia adalah: perbuatan bengis (seperti penyiksaan, penindasan).
Penghalang  kewarisan  merupakan  bentuk  tindakan  ataupun  beberapa  hal  gugurnya seseorang memperoleh hak waris.
Ulama Faraidh megistilahkan konteks penghalang harta pusaka:
‚keadaan  yang  disebabkan  tidak  bisa  mendapatkan  pusaka,  sedangkan  cukup adanya sebab dan syarat.‛ 27
Adapun penghalang kewaris merupakan suatu kondisi pada seseorang yang harus memenuhi beberapa sebab dan syarat dapat memperoleh harta yang disebabkan terhalang untuk mendapatkannya. 28

## Simpulan
Dalam  buku  Kompilasi  Hukum  Ilsam  tidak  diberikan  pengertian  yang  jelas  dan konkrti  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  penganiayaan  berat.  Imam  Hanafi berpendapat bahwasanya pembunuhan tidak berhak mendapatkan warisan dari seseorag yang ia bunuh baik dibunuh secara sengaja atau tidak sengaja.  Oleh karena itu beberapa
28 Rahman, hlm. 83.
hal  yang  penting  dan  belum  memperoleh  tekanan  dalam  pengkajian  Kompilasi  Hukum Islam agar memperoleh kejelasan, maka haruslah mengemukakan dasar hukum atau dalil nash atau ijtihad yang mendukung ketentuan qiyas.
Dalam  konteks  ini  Kompilasi  Hukum  Islam  menggunakan  tiga  metode  ushul  fiqh dalam  menentukan  pembaharuan  penghalang  kewarisan, pertama, maslahah  mursalah, kedua, sad  dzariah, ketiga, qiyas.Maslahah  mursalah:  bahwa  dengan  memasukan  fitnah sebagai penghalang menerima waris, Kompilasi Hukum Islam memandang baik terhadap hal  ini.  Karena  bahaya  dari  akibat  yang  akan  ditimbulkan  oleh  fitnah  tersebut.  Sad  adz- dzariah: dengan menggunakan metode ushul fiqh ini Kompilasi Hukum Islam mencegah sebelum  terjadinya  pembunuhan  maka  hal  apa  saja  yang  akan  mendekati  terhadap pembunuhan itu sudah di antisipasi, oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam memasukan percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan fitnah. Karena jika dilihat secara akibat maka  muara  nya  aka  kepada  kematian,  seperti  penganiayaan  berat  yang  akan  melukai pisik korban apalagi jika percobaan pembunuhan yang sudah ada niat. Disini fitnah juga di  masukan  karena  memiliki  efek  jera  hukuman  minimal  liam  tahun  bahkan  lebihQiyas: Kompilasi Hukum Islam memasukan qiyas sebagai metodeologi ini karena menyamakan antara  pmbunuhan  dengan  fitnah,  sebab  ada  alasan  yang  kuat  yaitu  dengan  cara  ingin cepat – cepat mendapatkan warisan.
Hubungan antar pasal dengan pendapat para ulama bahwasanya  pengelompokkan penghalang  waris  dalam  KHI  pasal  173  adalah  pembaharuan  hukum  waris  sesuai  dari sebuah  kaidah  ‚Hukum  bisa  berubah  sesuai  dengan  keadaan  tempat  dan  waktu‛,  dan diharapkan  adanya  sosialisasi  dari  pemerintah  terkait  penghalang  kewarisan  agar masyarakat mengetahuinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Nasa’i, Al-Imam Abi Abd al-Rahman Ahmad bin Syu’aib, No Title
Al-Sarkhasiy, Syamsuddin, Kitab Al-Mabsuth Juz 30 (Beirut: Dar al-Ma’rifah)
Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana 3 , Cet.5 (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
Fauzan, Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan, Dalam Al-Hurriyah, Vol. XI,
No.1
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline Versi 1.3.
M, Hajar, Dimensi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia , 1st edn (Pekanbaru, 2008)
Moeljarno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , cet. 28 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009) Mubarok, Jaih, Hukum Islam (Bandung: Benang Merah Press, 2006)
Pagar, Pembaharuan Hukum Islam Indonesia (Bandung: Cita Pustaka, 2007)
Rahman, Fathur, Ilmu Waris , 1st edn (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1975)
Shiddieqy, Hasbi Ash, Tafsir Al-Bayaan I (Yogyakarta: PT. Al-Maarif Bandung, 1966) Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, Fiqhul Mawaris , Cet. 1 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1973)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam , 2nd edn (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009)
‘Www. Arti Kata.Com’