Jatri  Handijani,  Meysita  Arum  Nugroho  (2023) Tinjauan  terhadap  Praktik  Kedokteran  dan  Kesehatan Berdasarkan  Prinsip  Etika  Confidentiality  yang  Berpedoman  terhadap  Hukum  Kesehatan, (8)  11, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## TINJAUAN  TERHADAP  PRAKTIK  KEDOKTERAN  DAN  KESEHATAN BERDASARKAN
PRINSIP

## ETIKA CONFIDENTIALITY
YANG BERPEDOMAN TERHADAP HUKUM KESEHATAN
Jatri Handijani, Meysita Arum Nugroho Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: jatrident@gmail.com meysitaarrum@iblam.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  informasi  dan  menganalisa  hukum mengenai Praktik Kedokteran Dan Kesehatan Berdasarkan Prinsip Etika  Kesehatan Confidentiality  Yang  Berpedoman  Terhadap  Hukum  Kesehatan.  Dengan menggunakan Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  Praktik Kedokteran Dan Kesehatan Berdasarkan Prinsip Etika  Kesehatan Confidentiality Yang Berpedoman Terhadap Hukum Kesehatan? dan Bagaimana Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Dan Kesehatan Yang Menangani Pasien Dalam Menjaga Setiap Data  Informasi  Yang  Dimiliki  Dari  Pasien?  Hal  yang  paling  mendalam  dari hubungan  dokter  dengan  pasien  adalah  rasa  saling  percaya  pasien  sebagai  pihak yang  memerlukan  pertolongan  percaya  bahwa  dokter  dapat  menyembuhkan penyakitnya. Sementara itu, dokter juga percaya bahwa pasien telah memberikan keterangan  yang  benar  mengenai  penyakitnya  dan  ia  akan  mematuhi  semua petunjuk  dokter.  Prinsip  Etika  Confidentiality  merupakan  salah  satu  kode  etik profesionalisme  dalam  hukum  kesehatan.  Paham  berdasarkan  kerahasiaan  data pasien harus diperlakukan secara rahasia. Data medik pasien dengan  tegas dilarang diketahui oleh orang yang tidak memiliki akses yang sah.
Kata Kunci: Kedokteran, Kesehatan, Pasien

## Abstract
This  study  aims  to  obtain  information  and  analyze  laws  regarding  medical  and health practices based on the principles of health ethics of confidentiality that are guided by health laws. By using the approach method in this study is a normative juridical  approach.  The  formulation  of  the  problem  in  this  study  is  how  is  the practice  of  medicine  and  health  based  on  the  principles  of  health  ethics  of confidentiality guided by health law? and How is the Implementation of Medical and Health Practices that Handle Patients in Maintaining Any Information Data Owned  from  Patients?  The  most  profound  thing  about  the  doctor-patient relationship is mutual trust. Patients as parties who need help believe that doctors can  cure  their  illness.  Meanwhile,  the  doctor  also  believes  that  the  patient  has provided  correct  information  about  his  illness  and  he  will  comply  with  all  the
doctor's instructions. The Principle of Confidentiality Ethics is one of the ethical codes of professionalism in health law. Understanding based on the confidentiality of  patient  data  must  be  treated  confidentially.  Patient  medical  data  is  expressly prohibited from being known by people who do not have legal access.

## Keywords: Medicine, Health, Patient

## Pendahuluan
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia di samping sandang, pangan,  dan  papan.  Tanpa  hidup  yang  sehat,  hidup  manusia  menjadi  tanpa  arti,  sebab dalam  keadaan  sakit  manusia  tidak  mungkin  dapat  melakukan  kegiatan  sehari-hari dengan baik. Selain itu orang yang sedang sakit (pasien) yang tidak dapat menyembuhkan penyakitnya  sendiri,  tidak  ada  pilihan  lain  selain  meminta  pertolongan  dari  tenaga kesehatan yang dapat menyembuhkan penyakitnya dan tenaga kesehatan tersebut akan melakukan apa yang dikenal dengan upaya kesehatan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan (Ratman, 2014).
Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan  penyakit,  dan  pemulihan  kesehatan  oleh  pemerintah  dan/atau  masyarakat (Sudjadi,  Widanti,  Sarwo,  &  Sobandi,  2017).  Hendrojono  Soewono  (2007)  juga menyebutkan, bahwa yang dimaksud pelayanan kesehatan adalah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan  memelihara  kesehatan,  mencegah  penyakit,  mengobati  penyakit  dan  memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan, kelompok atau masyarakat.
Dalam  Pasal  28  G  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun  1945 menjelaskan,  bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Dari ketentuan tersebut dapat dipahami, bahwa seseorang berhak untuk dilindungi diri pribadinya, kehormatan, nama baik dan sebagainya dari hal-hal yang dapat merugikan seseorang. Sehingga setiap orang perlu memperhatikan hak-hak pribadi orang lain, jangan sampai hak-hak pribadi orang lain tersebut terlanggar, dan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan.
Dalam  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran  mengatur  tentang  kewajiban  dokter  dan  dokter  gigi  menjaga  rahasia kedokteran.  Ayat  (2)  Pasal  ini  menyatakan  bahwa,  “Rahasia  kedokteran  dapat  dibuka hanya  untuk  kepentingan  kesehatan  pasien,  memenuhi  permintaan  aparatur  penegak hukum  dalam  rangka  penegakan  hukum,  permintaan  pasien  sendiri,  atau  berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Selanjutnya, kewajiban setiap rumah sakit menjaga kerahasiaan kedokteran. Ayat (2)  mengatur  hal  senada  dengan  rumusan  undang-undang  tentang  praktik  kedokteran.
Rumah  sakit  hanya  dapat  membuka  data  pasien  untuk  kepentingan  kesehatan  pasien, permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia  (KODEKI)  merupakan  pedoman  bagi  dokter Indonesia anggota IDI dalam melaksanakan praktik kedokteran (Rozaliyani, Meilia, & Librianty, 2018). Tertuang dalam SK PB IDI No 221/PB/A.4/2002 tanggal 19 April 2002 Tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia pertama  kali  disusun  pada  Tahun  1969  dalam  Musyawarah  Kerja  Susila  Kedokteran Indonesia, dan sebagai bahan Rujukan yang dipergunakan pada saat itu adalah Kode Etik Kedokteran Internasional yang telah disempurnakan pada tahun 1968 melalui Muktamar Ikatan Dokter Sedunia ke 22, yang kemudian disempurnakan lagi pada MuKerNas IDI XII tahun 1983.
Ketentuan  sebagaimana  yang  dijelaskan  di  atas  pada  Pasal  (7)  dan  Pasal  (12) adalah sebagian dari bentukan etika dalam sebuah institusi atau profesi kesehatan, yang terjelma dalam sebuah ketentuan kode etik kesehatan.
a. Tujuan dan Fungsi Kode Etik Profesi
Setiap kode Etik Profesi mempunyai tujuan dan fungsi sendiri-sendiri berdasarkan pada ciri dan karakteristik etik profesi itu sendiri (Marwiyah, 2015). Adapun tujuan dari kode etik profesi, sebagai berikut: 1) menjunjung tinggi martabat profesi; 2) menjaga dan memelihara  kesejahteraan  para  anggota;  3)  meningkatkan,  pengabdian  para  anggota profesi;  4)  meningkatkan  mutu  profesi;  5)  meningkatkan  mutu  organisasi  profesi;  6) meningkatkan layanan diatas keuntungan pribadi; 7) mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat; 8) menentukan baku standarnya sendiri.
b. Beberapa fungsi kode etik profesi, sebagai berikut Kartoningrat (2016): 1) Kode etik dijadikan  sebagai  acuan  kontrol  moral,  atau  semacam  pengawasan  perilaku,  yang sanksinya lebih dikonsentrasikan secara psikologis dan kelembagaan. Pelaku profesi yang melanggar,  selain  menyalahi  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  (jika  ada indikasi  yang  dapat  menunjukan  jenis  dan  modus  pelanggaranya).  Juga  dapat bertanggung jawab secara moral. 2) Kode etik menuntut terciptanya integritas moral yang kuat di kalangan pengemban profesi. 3) Martabat atau jati diri suatu organisasi profesi akan ditentukan pula oleh kualitas pemberdayaan kode etik profesi, organisasi itu sendiri (Sadi, 2015).
c. Ketentuan tunduk pada Undang-Undang
Setiap  undang-undang  mencantumkan  dengan  tegas  sanksi  yang  diancamkan kepada  pelanggarnya,  hal  ini  menjadi  peringatan  atau  pertimbangan  bagi  masyarakat untuk  tunduk  dan  patuh  pada  ketentuan  perundang-undangan,  dan  hal  ini  pula termanifestasikan dalam rumusan kode etik profesi yang memberlakukan sanksi undang- undang  kepada  pelanggarannya.  Dalam  rumusan  kode  etik  profesi  dicantumkan ketentuan. “Pelanggar kode etik dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang- undang yang berlaku, ini berarti jika melanggar kode etik profesi itu merugikan klien atau pencari keadilan, maka dia dapat dikenai sanksi undang-undang, yaitu pembayaran ganti kerugian, pembayaran denda, pencabutan hak tertentu, atau pidana badan.
Untuk itu, harus ditempuh saluran hukum yang berlaku bahwa yang berwenang memberi  sanksi  itu  adalah  pengadilan.  Dengan  kata  lain,  melanggar  kode  etik  profesi dapat  diajukan  ke  muka  pengadilan  untuk  mempertanggung  jawabkan  perbuatannya (Notoatmodjo, 2010).
Filosofi  moral  etika  kesehatan  dijelaskan  dalam  Prinsip  Dasar  Etika  Kesehatan sebagai berikut:
1. Autonomy (otonomi)
Prinsip  “Autonomy”  (self-determination)  yaitu  prinsip  yang  menghormati  hak- hak pasien, terutama hak otonomi pasien (the rights to selfdetermination) dan merupakan kekuatan yang dimiliki pasien untuk memutuskan suatu prosedur medis. Prinsip moral inilah yang kemudian melahirkan konsep Informed consent. Prinsip otonomi didasarkan pada  keyakinan  bahwa  individu  mampu  berpikir  secara  logis  dan  membuat  keputusan sendiri, memilih dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang harus dihargai oleh orang lain. Prinsip otonomi merupakan bentuk respek terhadap seseorang, atau dipandang sebagai persetujuan tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Otonomi merupakan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri.
2. Beneficience (Berbuat baik)
Beneficience (Berbuat baik) adalah prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang bertujuan untuk kebaikan pasien atau penyediaan keuntungan dan menyeimbangkan keuntungan  tersebut  dengan  risiko  dan  biaya.  Dalam  Beneficence  tidak  hanya  dikenal perbuatan  untuk  kebaikan  saja,  melainkan  juga  perbuatan  yang  sisi  baiknya  (manfaat) lebih besar daripada sisi buruknya. Beneficence berarti, hanya melakukan sesuatu yang baik.  Kebaikan,  memerlukan  pencegahan  dari  kesalahan,  penghapusan  kesalahan  atau kejahatan dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain. Terkadang, dalam situasi pelayanan kesehatan, terjadi konflik antara prinsip ini dengan otonomi.
3. NonMaleficence (Tidak merugikan)
Prinsip tidak merugikan “Nonmaleficence” adalah prinsip menghindari terjadinya kerusakan  atau  prinsip  moral  yang  melarang  tindakan  yang  memperburuk  keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai “primum non nocere” atau “above all do no harm “. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cidera fisik dan psikologis pada klien atau pasien 4. Confidentiality (kerahasiaan)
Prinsip  ini  merupakan  prinsip  yang  akan penulis  bahas  dalam  karya  ilmiah  ini, dimana  Institusi  kesehatan  akan  menjaga  kerahasiaan  informasi  yang  bisa  merugikan seseorang atau masyarakat. Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang pasien  harus  dijaga.  Segala  sesuatu  yang  terdapat  dalam  dokumen  catatan  kesehatan pasien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan pasien. Tidak ada seorangpun dapat memperoleh  informasi  tersebut  kecuali  jika  diijinkan  oleh  pasien  dengan  bukti persetujuan.  Diskusi  tentang  pasien  diluar  area  pelayanan,  menyampaikan  pada  teman atau keluarga tentang pasien dengan tenaga kesehatan lain harus dihindari.

## 5. Fidelity (Menepati janji)
Prinsip  fidelity  dibutuhkan  individu  untuk  menghargai  janji  dan  komitmennya terhadap  orang  lain.  Tenaga  Kesehatan  setia  pada  komitmen  dan  menepati  janji  serta menyimpan  rahasia  pasien.  Ketaatan,  kesetiaan,  adalah  kewajiban  seseorang  untuk mempertahankan  komitmen  yang  dibuatnya.  Kesetiaan,  menggambarkan  kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggung jawab dasar dari tenaga  kesehatan  adalah  untuk  meningkatkan  kesehatan,  mencegah  penyakit, memulihkan kesehatan dan meminimalkan penderitaan.
6. Fiduciary (Kepercayaan)
Hukum  hubungan  atau  etika  kepercayaan  antara  dua  atau  lebih  pihak. Kepercayaan  dibutuhkan  untuk  komunikasi  antara  profesional  kesehatan  dan  pasien. Seseorang  secara  hukum  ditunjuk  dan  diberi  wewenang  untuk  memegang  aset  dalam kepercayaan untuk orang lain. Para fidusia mengelola aset untuk kepentingan orang lain daripada untuk keuntungan sendiri.
7. Justice (Keadilan)
Prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam bersikap maupun dalam  mendistribusikan  sumber  daya  (distributive  justice)  atau  pendistribusian  dari keuntungan, biaya dan risiko secara adil. Prinsip keadilan dibutuhkan untuk tercapai yang sama rata dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal dan kemanusiaan.
8. Veracity (Kejujuran)
Prinsip  veracity  berarti  penuh  dengan  kebenaran.  Nilai  ini  diperlukan  oleh pemberi  pelayanan  kesehatan  untuk  menyampaikan  kebenaran  pada  setiap  pasien  dan untuk meyakinkan bahwa pasien sangat mengerti. Prinsip veracity berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran. Informasi harus ada agar menjadi akurat,  komprehensif,  dan  objektif  untuk  memfasilitasi  pemahaman  dan  penerimaan materi yang ada, dan mengatakan yang sebenarnya kepada klien tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan dirinya selama menjalani perawatan.
Walaupun  demikian,  terdapat  beberapa  pendapat  yang  mengatakan  adanya batasan  untuk  kejujuran  seperti  jika  kebenaran  akan  kesalahan  prognosis  klien  untuk pemulihan  atau  adanya  hubungan  paternalistik  bahwa”doctors  knows  best”  sebab individu memiliki otonomi, mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi penuh tentang  kondisinya.  Kebenaran  merupakan  dasar  dalam  membangun  hubungan  saling percaya
Media  sosial  memiliki  pengaruh  besar  pada  praktik  kedokteran  dan  kesehatan (Yasya,  Muljono,  Seminar,  &  Hardinsyah,  2019).  Terbukti  dengan  meningkatnya penggunaan media sosial dalam dunia kedokteran dan kesehatan saat ini. Media sosial membuat praktik kedokteran dan kesehatan lebih transparan, akuntabel, dan fleksibel jika tidak  dilakukan  dengan  baik,  media  sosial  sebagai  sarana  publikasi  informasi  dapat menimbulkan kekacauan bahkan pelanggaran kode etik.
Saat ini sering terjadi bahwa data atau kondisi pasien dipublikasi atau dimuat di media  elektronik  dan  media  sosial  lainnya,  tanpa  sepengetahuan  si  pasien  yang
bersangkutan. Hal ini tentunya dapat merugikan pasien atau keluarganya, karena apa yang dipublikasikan tersebut belum tentu benar dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Di samping itu juga dapat merugikan reputasi atau nama baik seseorang, yang seharusnya harus dilindungi dan dijaga hak-hak dari pasien yang bersangkutan.
Praktik  kedokteran  dan  kesehatan  dengan  mengekspos  rahasia  pasien  dan pengingkaran  terhadap  hak  pasien  atas  data  medik  dan  privasi  medik  merupakan pelanggaran terhadap etik confidentiality yang berpedoman terhadap hukum kesehatan. Sehingga,  dalam  prinsip  etik  Confidentiality,  perawat  hendaklah  merahasiakan apapun yang telah dipercayakan pasien kepada perawat, seperti fakta mengenai penyakitnya serta usaha  yang  sudah,  sedang,  dan  hendak  dilakukan,  itupun  jika  pasien  memakbulkan dengan  bukti  persetujuan  atau  menurut  undang-undang  untuk  memberikan  bukti  di pengadilan.
Berdasarkan  Uraian  Permasalahan  Tersebut  Di  Atas,  Menarik  Untuk  Diteliti Terkait  “Tinjauan  Terhadap  Praktik  Kedokteran  Dan  Kesehatan  Berdasarkan  Prinsip Etika  Confidentiality  Yang  Berpedoman  Terhadap  Hukum  Kesehatan”  rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana praktik kedokteran dan kesehatan berdasarkan prinsip etika  confidentiality  yang  berpedoman  terhadap  hukum  kesehatan?dan  2)  Bagaimana penyelenggaraan praktik kedokteran dan kesehatan dalam menjaga setiap data informasi yang dimiliki dari pasien?

## Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  dilakukan  oleh  Penulis  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  Praktik Kedokteran Dan Kesehatan Berdasarkan Prinsip Etika Kesehatan Confidentiality Yang Berpedoman Terhadap Hukum Kesehatan secara sistematis, metodologis, dan konsisten di  masa  yang  akan  datang.  Melalui  proses  penelitian  tersebut  diadakan  analisis  dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Muchtar, 2016).
Pendekatan  yuridis  adalah  pendekatan  yang  memakai  kaidah-kaidah  serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama, yaitu bahwa Penulis tidak perlu mencari data langsung ke lapangan.
Adapun  spesifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  dan  untuk menarik suatu kesimpulan dan hasil penelitian, maka data yang telah dikumpulkan oleh Penulis  dalam  penelitian  ini  kemudian  dianalisis  secara  yuridis  kualitatif,  dengan mengacu  pada  data  sekunder  yang  Penulis  peroleh  dari  penelitian  kepustakaan,  baik terhadap peraturan perundangan maupun terhadap teori ataupun pendapat para pakar yang berkaitan  dengan  Praktik  Kedokteran  Dan  Kesehatan  Berdasarkan  Prinsip  Etika Kesehatan Confidentiality Yang Berpedoman Terhadap Hukum Kesehatan, yaitu dengan menyusun secara sistematis yang bertujuan untuk dianalisis tanpa menggunakan angka- angka.

## Hasil dan Pembahasan
A. Praktik  Kedokteran  Dan  Kesehatan  Berdasarkan  Prinsip  Etika  Kesehatan Confidentiality Yang Berpedoman Terhadap Hukum Kesehatan
Hukum kesehatan merupakan suatu bidang ilmu di antara semua keseluruhan ilmu dalam  ilmu  hukum,  yang  mencakup  semua  atau  keseluruhan  rangkaian  peraturan perundang-undangan dalam hal medis yaitu pelayanan medis dan sarana medis (Susetiyo &  Iftitah,  2021).  Sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Kansil,  sedangkan  Leenen menjelaskan  bahwa  hukum  kesehatan  meliputi  semua  ketentuan  umum  yang  langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi dalam hubungan tersebut serta pedoman internasional, hukum  kebiasaan  dan  yurisprudensi  yang  berkaitan  dengan  pemeliharaan  kesehatan, hukum  otonom,ilmu,  dan  literatur,  menjadi  sumber  hukum  kesehatan (Siswati, 2013) ; (Asi, 2022).
Pengertian hukum kesehatan oleh Lennen bahwa hukum kesehatan menyangkut dengan  semua  ketentuan  umum  baik  itu  regulasi  yang  berkaitan  dengan  pemeliharaan kesehatan dalam penerapannya baik itu hukum pidana, perdata, administrasi, pedoman internasional  dan  kebiasaan  pengertian  sejalan  dengan  penjelasan  hukum  oleh Perhimpunan  Hukum  Kesehatan  Indonesia,  menurut  pasal  1  Anggaran  Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (Perhuki).
Hukum  kesehatan  adalah  semua  ketentuan  hukum  yang  berhubungan  langsung dengan  pemeliharaan  dan/atau  pelayanan  kesehatan  dan  penerapannya  serta  hak  dan kewajiban  baik  dari  perorangan  dan  segenap  lapisan  masyarakat  sebagai  penerima pelayanan  kesehatan  maupun  dari  pihak  penyelenggara  pelayanan  kesehatan  dalam segala aspek organisasi, sarana, pedoman-pedoman medis nasional/internasional, hukum di bidang kesehatan, yurisprudensi serta ilmu pengetahuan bidang kedokteran/kesehatan (Agung, 2021).
Pengertian hukum kesehatan di atas, secara umum dapat diartikan bahwa hukum kesehatan  adalah  semua  ketentuan  yang  menyangkut  dengan  hak  dan  kewajiban, pelayanan medis dan sarana medis dalam hal pemeliharaan kesehatan, baik ditinjau dari aspek  promotif,  preventif,  kuratif  dan  rehabilitatif,  pedoman  internasional,  dan  hukum kebiasaan,  serta  dalam  penerapan  hubungan  hukum  perdata,  pidana  dan  administrasi (Etika,  2007).  Hubungan  etik  dan  hukum,  bagi  etika,  baik  buruknya,  tercela  tidaknya, perbuatan itu diukur dengan tujuan hukum, yaitu ketertiban masyarakat.
Bagi  hukum  problematikanya  adalah  ditaati  atau  dilanggar  tidaknya  kaidah hukum. Hukum menuntut legalitas, yaitu berarti bahwa yang dituntut ialah pelaksanaan atau  penataan  kaidah  hukum  semata,  sebaliknya,  etika lebih  mengandalkan  itikad baik dan kesadaran  moral pada pelakunya. Oleh karena itu, etika menurut moralitas, berarti bahwa yang dituntut adalah perbuatan yang didorong oleh rasa wajib dan tanggung jawab itulasebabnya, timbul kesulitan untuk menilai pelanggaran etika selama pelanggaran itu bukan merupakan pelanggaran hukum.
Secara  istilah,  etika  sesungguhnya  banyak  memiliki  arti  yang  dalam  bahasa yunani  Ethos  dan  Ethikos.  Ethos  berarti sifat,  watak,  kebiasaan.  Ethikos  berarti  susila,
keadaban,  atau  kelakuan  dan  tingkah  laku  yang  baik.  Kata  ini  berkaitan  atau  identik dengan moral yang berasal dari bahasa latin Mores yang berarti adat istiadat, kebiasaan, watak, kelakuan dan cara hidup. Etika pada hakikatnya membahas tentang rasionalitas nilai  tindakan  manusia,  tentang  baik  dan  buruknya  sebuah  tindakan.  Karena  itu,  etika sering juga disebut dengan filsafat moral (Chandrawila, 2001).
Kedudukannya  sebagai  bentukan  filsafat  moral  etika  menjadi  penentu  dalam setiap  watak,  tingkah  laku,  atau  cara  hidup  manusia  baik  secara  individu  ataupun kelompok. Menurut K Bertens, menyatakan etika dibagi dalam tiga pengertian, pertama, etika dalam arti nilai dan norma-norma moral, maka etika menjadi pegangan, pedoman bagi  seseorang  atau  kelompok  dalam  mengatur  perilakunya,  contohnya,  etika  suku Indian, etika  suku  Jawa,  dst,  kedua, etika  dalam arti  kumpulan asas  atau  norma  dalam kaitanya sebuah institusi, contohnya, kode etik profesi, seperti Kode Etik IDI, Kode Etik IBI, Kode Etik PGRI, Kode Etik Advokat. Ketiga, etika sebagai ilmu tentang yang baik dan  buruk,  apa  yang  disebut  sama  artinya  dengan  etika  sebagai  cabang  filsafat (Notoatmodjo, 2010).
Etika  di  atas  yang  kemudian  berkembang  menjadi  etika  profesi  adalah  aturan bertindak pada kelompok-kelompok masyarakat yang bersifat khusus, yakni kelompok profesi.  Tujuannya  antara  lain  dikembangkan  etika  profesi  untuk  mengatur  hubungan timbal  balik  antara  kedua  belah  pihak,  yakni  antara  anggota  kelompok  atau  anggota masyarakat  yang  melayani  dan  dilayani.  Dalam  bidang  kesehatan,  dengan  sendirinya etika profesi ini berkembang antara petugas kesehatan dan masyarakat yang dilayani.
Kode etik disusun dan disahkan oleh organisasi atau wadah yang membina profesi tertentu secara nasional maupun internasional. Kode etik menerapkan konsep etis karena profesi bertanggung jawab pada manusia dan menghargai kepercayaan serta nilai individu (Ratman, 2014).  Hubungannya dengan kesehatan ialah etika menjadi norma bagi tenaga medis dalam berperilaku atau menjalankan tugasnya sebagai pelayanan kesehatan, kode etik  pada  umumnya  disusun  oleh  organisasi  profesi  yang  bersangkutan,  ruang  lingkup kewajiban  bagi  anggota  profesi  atau  isi  kode  etik  profesi  pada  umumnya  mencakup, kewajiban  umum,  kewajiban  terhadap  pasien/client,  kewajiban  terhadap  teman sejawatnya, kewajiban terhadap diri sendiri.
Untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Salah satu cita- cita  bangsa  Indonesia  adalah  melindungi  segenap  warga  dari  ancaman  (termasuk ancaman  penyakit)  dan  memajukan  kesejahteraan.  Dalam  rangka  itu  perlu  dilakukan pembangunan kesehatan yang meliputi semua segi kehidupan (baik fisik, mental maupun sosial ekonomi) dengan meletakkan peran pemerintah dan masyarakat yang sama besar dan sama penting.
Meningkatnya  taraf  hidup  masyarakat  dewasa  ini  pasti  akan  mempengaruhi tingkat kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana  dan  prasarana;  baik  jumlah  maupun  mutunya.  Dalam  rangka  memberikan kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  upaya  meningkatkan,  mengarahkan  dan
memberikan  landasan  pembangunan  di  bidang  kesehatan  diperlukan  perangkat  hukum kesehatan yang dinamis agar dapat menjangkau dan mengantisipasi perkembangan.
Pasal  73  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  Tentang  Tenaga  Kesehatan, mewajibkan  setiap  tenaga  kesehatan  dalam  melaksanakan  pelayanan  kesehatan menyimpan rahasia penerima layanan kesehatan. Aya (2) pasal ini menegaskan bahwa rahasia kesehatan penerima pelayanan kesehatan dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, pemenuhan permintaan aparat penegak hukum, permintaan penerima layanan kesehatan, atau sesuai peraturan perundang-undangan.
Dalam  hal  ini  Prinsip  Etika  Confidentiality  merupakan  salah  satu  kode  etik profesionalisme  dalam  hukum  kesehatan.  Paham  berdasarkan  kerahasiaan  data  pasien harus  diperlakukan  secara  rahasia.  Data  medik  pasien  dengan  tegas  dilarang  diketahui oleh  orang  yang  tidak  memiliki  akses  yang  sah.  Mendiskusikan  pasien  di  luar  area pelayanan  bersama  teman  dan  keluarga  tidak  dibenarkan  karena  bertentangan  dengan prinsip Confidentiality.

## B. Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Dan Kesehatan Yang Menangani Pasien Dalam Menjaga Setiap Data Informasi Yang Dimiliki Dari Pasien
Tujuan  utama  pada  pelaksanaan  profesi  kedokteran  adalah  untuk  mengatasi penderitaan  dan  memulihkan  kesehatan  orang  yang  sakit.  Ada  orang  sakit  dan  dalam masyarakat yang sederhana sekalipun ada orang yang dianggap mampu menyembuhkan penyakit  (dukun,  dokter)  dan  obat  diharapkan  dapat menolong  yang  sakit  dengan cara apapun.  Pada  dasarnya,  apa  yang  sekarang  dinamakan  hubungan  dokter  pasien  dapat ditelusuri  balik  asal  usulnya  pada  hubungan  pengobatan  seperti  dalam  masyarakat sederhana  itu,  tentu  ditambah  dengan  kerumitan-kerumitan  yang  dibawa  oleh perkembangan  sosial,  ekonomi,  hubungan  antar  manusia,  ilmu  kedokteran,  teknologi, etika, hukum, bisnis dan lain-lain di zaman modern ini.
Hal yang paling mendalam dari hubungan dokter dengan pasien adalah rasa saling percaya. Pasien sebagai pihak yang memerlukan pertolongan percaya bahwa dokter dapat menyembuhkan  penyakitnya.  Sementara  itu,  dokter  juga  percaya  bahwa  pasien  telah memberikan keterangan yang benar mengenai penyakitnya dan ia akan mematuhi semua petunjuk  dokter.  Pelayanan  kedokteran  yang  baik  adalah  yang  dapat  memenuhi kebutuhan masyarakat, bermutu dan terjangkau.
Untuk  dapat  memberikan  pelayanan  kedokteran  paripurna  bermutu  (preventif, promotif,  kuratif  dan  rehabilitatif)  bukan  saja  ditentukan  oleh  pengetahuan  dan keterampilan, melainkan juga oleh perilaku (professional behaviour), etik (bioethics) dan moral  serta  hukum.  Dengan  berkembangnya  bioetika  kedokteran  maka  mau  tidak mau konsep dasar”Hubungan dokter dengan pasien (HDP)” juga harus ikut berubah.
Selama berabad-abad hubungan dokter dengan pasien tidak setara,jarak sosial dan pendidikannya sangat jauh. Dokter sangat paternalistik dan dominan, layaknya seorang ayah yang” serba tahu” (father knows best), atau bahkan ”sok tahu” terhadap anaknya yang dalam posisi tergantung, yang ”tak tahu apa-apa” atau dianggap ”tak perlu tahu apa- apa” mengenai dirinya.
Hubungan  dokter  dengan  pasien  (HDP)  merupakan  pondasi  dalam  praktek kedokteran dan juga etika kedokteran. Seperti disebutkan dalam Deklarasi Jenewa, dokter menyatakan:  ”Kesehatan  pasien  akan  selalu  menjadi  pertimbangan  pertama  saya”  dan Kode Etik Kedokteran Internasional menyebutkan: ”Dokter harus memberikan kepada pasiennya  loyalitas  penuh  dan  seluruh  pengetahuan  yang  dimilikinya”.  Interpretasi hubungan  dokter  pasien  secara  tradisional  adalah  seperti  hubungan  paternal  dimana dokter membuat keputusan dan pasien hanya bisa menerima saja.
Namun saat ini hal itu tidak lagi dapat diterima baik secara etika maupun hukum. Karena  banyak  pasien  tidak  bisa  atau  tidak  bersedia  membuat  keputusan  perawatan kesehatan untuk mereka sendiri maka otonomi pasien kadang sangat problematik. Secara yuridis  HDP  dimasukkan  kedalam  golongan  kontrak.  Suatu  kontrak  adalah  pertemuan pikiran  (meeting  of  minds)  dari  dua  orang  mengenai  satu  hal  (solis).  Dokter mengikat dirinya  untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan  sedang  pasien  menerima  pelayanan tersebut.
Dengan  demikian  terjadi  suatu  perikatan  yang  disebut  transaksi  (kontrak) terapeutik  yang  mempunyai  dua  ciri  yaitu:  Adanya  suatu  persetujuan  (consensual, agreement) atas dasar saling menyetujui dari pihak dokter dan pasien tentang pemberian pelayanan pengobatan. Adanya suatu kepercayaan (fiduciary) karena hubungan kontrak tersebut berdasarkan saling percaya mempercayai satu sama lain.
Karena bersifat hubungan kontrak antara dokter dan pasien, maka harus dipenuhi persyaratan:
a. harus ada persetujuan (consent) dari pihak-pihak yang berkontrak.
Persetujuan  ini  berwujud  dalam  pertemuan  dari  penawaran  dan  penerimaan pemberi  pelayanan  tersebut  yang  merupakan  penyebab  terjadinya  suatu  kontrak. Persetujuannya adalah antara dokter dan pasien tentang sifat pemberi layanan  pengobatan yang ditawarkan oleh sang dokter dan yang telah diterima baik oleh pasiennya. Dengan demikian maka persetujuan antara masing-masing pihak haruslah sukarela.
b. harus ada suatu objek yang merupakan substansi dari kontrak (contract). Objek atau substansi kontrak dari hubungan dokter pasien adalah pemberian pelayanan pengobatan yang dikehendaki pasien dan diberikan kepadanya oleh sang dokter. Objek dari kontrak harus dapat dipasikan, legal dan tidak di luar profesinya.
c.  harus  ada  suatu  sebab  (cause)  atau  pertimbangan  (consideration).  Sebab  atau pertimbangan  ini  adalah  faktor  yang  menggerakkan  sang  dokter  untuk  memberikan pelayanan pengobatan kepada pasiennya. Bisa dengan pemberian imbalan atau bisa saja sekedar  untuk  menolong  ata  atas  dasar  kemurah-hatian  si  dokter.  Pembayaran  untuk pemberian  pelayanan  pengobatan  sudah  dianggap  tersirat  dan  diketahui  oleh  pasien, kecuali  diwajibkan  oleh  hukum  atau  dianggap  untuk  amal  dan  menolong  sesamanya. Apabila seorang pasien ternyata tak mampu untuk membayar, tidak akan mempengaruhi adanya kontrak atau mengurangi tanggungjawab sang dokter terhadap tuntutan kelalaian.
Dalam  hubungan  terapetik,  semua  azas  yang  berlaku  dalam  berkontrak  juga berlaku di sini, antara lain:
a.  Asas  Konsensual:  Berdasarkan  azas  ini  maka  para  pihak,  yaitu  dokter,  Tenaga Kesehatan dan Rumah sakit serta pasien, harus saling bersetuju untuk menjalin hubungan terapetik.  Persetujuan  pasien  tersebut  ditandai  dengan  datangnya  pasien  ke  tempat praktek dokter atau RS sedangkan persetujuan dokter atau RS dapat dinyatakan secara eksplisit  maupun  implisit;  baik  oleh  dokter  itu  sendiri  atau  lewat  pegawainya. Diterimanya  pendaftaran pasien oleh pembantu dokter atau dilayaninya pasien  membeli karcis oleh petugas RS merupakan bukti bahwa dokter atau RS yang bersangkutan telah bersetuju untuk menangani pasien.
Maka  sejak  saat  itulah  hubungan  kontraktual  mulai  terjalin.  Dalam  pandangan hukum  perdata,  setiap  persetujuandianggap  sah  jika  diberikan  tanpa  keraguan (unequivocal),  tanpa  ada  paksaan  (voluntary),  sesuai  kelaziman  (naturally)  &  dalam keadaan  sadar  (conscious)  oleh  orang-orang  yang  menurut  hukum  dapat  melakukan perbuatan hukum. Maka dalam hal pasien anak-anak atau tidak sehat akalnya, hubungan hukum yang terjadi adalah antara health care provider dengan orang tua atau walinya. b.  Asas  Itikad  Baik  (utmost  of  good  faith)  merupakan  asas  yang  paling  utama  dalam hubungan kontraktual, termasuk hubungan terapetik. Oleh sebab itu baik pasien, dokter atau  RS  harus  sama-sama  beritikad  baik  sebab  tanpa  dilandasi  azas  ini,  hubungan terapetik tidak syah demi hukum. Dengan itikad baik tersebut maka masing masing pihak tidak dibenarkan untuk memperdayai ataupun memanfaatkan kelemahan (ketidaktahuan) pihak lainnya, utamanya pihak dokter yang kedudukannya lebih superior dibandingkan pasien disebabkan ilmu pengetahuan & keterampilan yang dikuasainya. c. Asas Bebas: Asas ini mengisyaratkan bahwa para pihak bebas menentukan apa saja yang  hendak  diperjanjikan.  Hanya  saja  masing-masing  pihak  perlu  menyadari  bahwa upaya medik itu penuh dengan ketidakpastian (uncertainty) dan hasilnya pun tidak dapat diperhitungkan secara matematik. Oleh sebab itu tidaklah realistis jika pasien menuntut jaminan  kesembuhan  &  tidak  pula  lazim  jika  dokter  menjanjikan  atau  memberikan garansi keberhasilan.
d.  Asas  Tidak  Melanggar  Hukum:  Meskipun  para  pihak  bebas  menentukan  isi kesepakatan, namun hukum perdata membatasi sahnya hubungan kontraktual hanya pada hal-hal yang halal. Jika misalnya pasien meminta dokter melakukan aborsi tanpa alasan medis (aborsi kriminalis) dan dokter juga menyatakan kesanggupannya maka hubungan seperti  ini  tidak  boleh  dianggap  sebagai  hubungan  kontraktual,  melainkan  merupakan persekongkolan  untuk  melakukan  tindak  pidana  pengguguran  kandungan.  Oleh karenanya jika seandainya dokter melakukan.
e. Asas Kepatutan dan Kebiasaan: Dalam hukum perdata, para pihak yang mengadakan perikatan tidak hanya tunduk pada hal-hal yang telah disepakati saja tetapi juga pada hal hal  yang  sudah  menjadi  kepatutan  dan  kebiasaan.  Azas  ini  benar-benar  membedakan hubungan terapetik dengan hubungan kontraktual di bidang lainnya. Jika misalnya dalam hubungan  kontraktual  di  bidang  lain  tidak  dibenarkan  memutuskan  hubungan  secara sepihak  (tanpa  kesepakatan  kedua  belah  pihak)  maka  dalam  hubungan  terapetik pemutusan  sepihak  oleh  pasien  dapat  dibenarkan,  sedangkan  oleh  dokter  hanya dibenarkan berdasarkan  alasan yang sangat khusus (with notice).
Alasan  bahwa  pasien  boleh  memutuskan  secara  sepihak  kapan  saja  didasarkan pada  pertimbangan  bahwa  hubungan  terapetik  merupakan  hubungan  yang  dijalin  atas dasar kepercayaan. Bila pasien sudah tidak lagi percaya akan kemampuan dokter dalam mengatasi gangguan kesehatannya maka sudah pasti pasien tidak lagi bersikap kooperatif. Oleh sebab itu tidaklah bijaksana jika hukum tetap memaksa pasien untuk menyelesaikan hubungan tersebut karena akan menjadi kontraproduktif.
Karena  Sebagaimana  halnya  dengan  data  pribadi  dari  seorang  pasien  di  rumah sakit. Profesi kedokteran dan kesehatan Tidak dibenarkan menyebarkan informasi pribadi dari pasien, seperti nama, alamat, dan keluarganya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan”.
Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pasien berhak untuk meminta kepada dokter atau pelayan kesehatan untuk merahasiakan kondisi kesehatannya kepada  publik,  karena  dapat  merusak  reputasi  atau  nama  baiknya  atau  nama  baik keluarganya. Salah satu unsur penting dalam pelayanan yang ditawarkan oleh rumah sakit adalah  riwayat  klinis,  karena  dalam  penerapan  pasal  47  Peraturan  Menteri  Kesehatan. Rekam  medis  adalah  catatan-catatan  atau  dokumen-dokumen  penting  yang  berisi identitas  pasien  dalam  pemeriksaan,  pengobatan,  tindakan  serta  pelayanan  yang  telah diberikan kepada pasien.
Rekam medis merupakan hal terpenting dalam bidang kesehatan karena dengan adanya rekam medis tentunya memudahkan seluruh unit pelayanan kesehatan khususnya sebagai bukti yang sah secara hukum. Dalam hal ini setiap dokter dan dokter gigi dalam praktik praktik kedokteran wajib membuat suatu pencatatan dan catatan tersebut wajib dirahasiakan oleh seluruh pihak unit pelayanan kesehatan.
Apabila kerahasiaan riwayat kesehatan pasien dibocorkan dan/atau diungkapkan dan  merupakan  perbuatan  yang  mengandung  unsur  kelalaian,  maka  dapat  dikatakan berdasarkan  asas  lex  specialis  mencabut  lex  generalis,  ancaman  pidana  pengungkapan dan/atau atau pengungkapan.  Kerahasiaan pasien ditentukan berdasarkan ketentuan ayat 1 dan 2 pasal 322 KUHP, dimana dalam ayat 1 dijelaskan mengenai suatu ancaman pidana dengan penjara paling lama Sembilan bulan dengan disertai denda paling banyak enam ratus rupee bagi siapapun yang dengan sengaja membuka rahasia yang harus dirahasiakan berdasarkan  jabatan  atau  pekerjaannya.  Selain  itu,  dalam  ayat  2  dijelaskan  apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, maka hanya dituntut atas pengaduan orang tersebut.

## Kesimpulan
Bahwa Dalam hal ini Prinsip Etika Confidentiality merupakan salah satu kode etik profesionalisme  dalam  hukum  kesehatan.  Paham  berdasarkan  kerahasiaan  data  pasien harus  diperlakukan  secara  rahasia.  Data  medik  pasien  dengan  tegas  dilarang  diketahui oleh  orang  yang  tidak  memiliki  akses  yang  sah.  Mendiskusikan  pasien  di  luar  area
pelayanan  bersamateman  dan  keluarga  tidak  dibenarkan  karena  bertentangan  dengan prinsip Confidentiality.
Bahwa  Profesi  kedokteran  dan  kesehatan  Tidak  dibenarkan  menyebarkan informasi  pribadi  dari  pasien,  seperti  nama,  alamat,  dan  keluarganya.  Sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  57  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan,  dijelaskan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas  rahasia  kondisi  kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan”. Dari ketentuan  pasal  tersebut  di  atas  dapat  dipahami,  bahwa  pasien  berhak  untuk  meminta kepada dokter atau pelayan kesehatan untuk merahasiakan kondisi kesehatannya kepada publik, karena dapat merusak reputasi atau nama baiknya atau nama baik keluarganya

## BIBLIOGRAFI
Agung, I. (2021). DIKTAT: Hukum Kesehatan .
Asi,  Melania.  (2022).  BAB  3  ASPEK  HUKUM  DALAM  PRAKTIK  KEBIDANAN. Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan , 20.
Chandrawila, Wila. (2001). Hukum Kedokteran. Mandar Maju, Bandung .
Etika, Syafrul A. (2007). Hukum kesehatan. Makasar: Hasanuddin University .
Hendrojono,  Soewono.  (2007).  Batas  Pertanggungjawaban  Hukum  Malpraktik Kedokteran dalam Transaksi Teurapeutik. Surabaya, Srikandi .
Kartoningrat,  Raden  Besse.  (2016).  Fungsi  Etika  Profesi  Bagi  Kurator  Dalam Menjalankan Tugas. Perspektif , 21 (2), 113–124.
Marwiyah, Siti. (2015). Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum . UTM PRESS.
Muchtar, Masrudi. (2016). Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Yogyakarta: Penerbitan Tim Pustaka Baru .
Notoatmodjo,  Soekidjo.  (2010).  Ilmu  Perilaku  Kesehatan,  Penerbit  Rineka  Cipta. Jakarta .
Ratman,  Desriza.  (2014). Rahasia  Kedokteran:  Di  Antara  Moral  dan  Hukum  Profesi Dokter . Bandung Kenia Media.
Rozaliyani,  Anna,  Meilia,  Putri  Dianita  Ika,  &  Librianty,  Nurfanida.  (2018).  Prinsip Penetapan  Sanksi  bagi  Pelanggaran  Etik  Kedokteran. Jurnal  Etika  Kedokteran Indonesia , 2 (1), 19.
Sadi, Muhamad. (2015). Etika Hukum Kesehatan. Teori Dan Aplikasinya Di Indonesia,
Predanamedia, Jakarta .
Siswati,  Sri.  (2013).  Etika  dan  Hukum  Kesehatan  dalam  Perspektif  Undang-Undang Kesehatan. Rajawali Pers, Jakarta .
Sudjadi,  Anthony,  Widanti,  Agnes,  Sarwo,  Y.  Budi,  &  Sobandi,  Handy.  (2017). Penerapan  Pelayanan  Kesehatan  Masyarakat  Miskin  Yang  Ideal  Dalam  Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Melalui Program Jamkesmas. Soepra , 3 (1), 14–25.
Susetiyo,  Weppy,  &  Iftitah,  Anik.  (2021).  Peranan  dan  Tanggungjawab  Pemerintah dalam  Pelayanan  Kesehatan  Pasca  Berlakunya  UU  Cipta  Kerja. Jurnal  Supremasi , 92–106.
Yasya,  Wichitra,  Muljono,  Pudji,  Seminar,  Kudang  Boro,  &  Hardinsyah,  Hardinsyah. (2019). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Dan Dukungan Sosial Online Terhadap  Perilaku  Pemberian  Air  Susu  Ibu. Jurnal  Studi  Komunikasi  Dan  Media ,
23 (1), 71–86.

## Copyright holder:
Jatri Handijani, Meysita Arum Nugroho (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: