## TIN: Terapan Informatika Nusantara

## Implementasi Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Bukittinggi

## Sari
Program Studi Hukum, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Jl, Tan Malaka Bukit Cangang Kayu Ramang Kota Bukittinggi Email: skalabod@gmail.com
Abstrak −Tugas  dari  pemerintah  daerah  selaku  penyelenggara  pemerintahan  di  daerah  adalah  untuk  menyelenggarakan  pelayanan publik secara prima dan maksimal. Implementasi dari prinsip-prinsip Good Governance ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih  dan  Bebas  Korupsi  Kolusi  dan  Nepotisme  sebagai  tuntunan  bagi pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  memaksimalkan  pelayanan  publik.  Berdasarkan  hasil penelitian dan  pembahasan,  maka dapat disimpulkan  bahwa  Implementasi  Good  Governance dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  di  Kota  Bukittinggi  berjalan  cukup  efektif  pada  DPRD  selaku  lembaga  legislatif  daerah  serta  dinas-dinas  selaku  unit pelaksana  teknis  daerah.  Kendala  yang  mempengaruhi  Implementasi  Good  Governance  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah di Kota Bukittinggi diantaranya pada dinas-dinas, kendala yang dialami diantaranya kualitas dan kuantitas dari SDM, sarana dan  prasarana,  perda-perda  yang  belum  secara  keseluruhan  mengatur  tentang  kinerja  pelayanan  publik.  Pada  DPRD  yaitu  kendala kelembagaan,  kendala  SDM,  kendala  anggaran,  dan  kendala  peraturan  yang  kesemuanya  kendala  tersebut  berkaitan  dengan  fungsi DPRD itu sendiri yang memunculkan ketidakmaksimalan pencapaian kinerja oleh anggota DPRD.

## Kata Kunci: Implementasi, Good Governance
Abstract− The task of the local government as the organizer of government in the region is to provide excellent and maximum public service.  The  implementation  of  the  principles  of  good  governance  is  consist  in  Law  Number  28  of  1999  as  guidance  for  local governments to improve public welfare in maximizing public services. Based on the results of research, it can be concluded that the Implementation of Good Governance in the Implementation of Regional Governance in the City of Bukittinggi runs quite effectively at the  DPRD  as  the  DPRD as the  regional legislative institutions and  offices as regional  technical  implementing  units.  Constraints that affect the Implementation of Good Governance in the Implementation of Regional Government in Bukittinggi City include th e services,  constraints  experienced  include the  quality  and  quantity of  human  resources, facilities and infrastructure, local regulations that  have  not  yet  fully  regulated  the  performance  of  public  services.  In  DPRD,  there  are  institutional  constraints,  HR  constraints, budget  constraints,  and regulatory  constraints,  all  of  which  are related  to the  DPRD  function  itself,  which  results  in  inaccuracies in performance achievement by DPRD members.
Keywords : Implementation, Good Governance

## 1.PENDAHULUAN
Kebijakan  otonomi  daerah  dengan  asas  desentralisasi  memiliki  konsekuensi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan, yaitu  secara  politik,  desentralisasi  merupakan  langkah  menuju  demokratisasi,  karena  pemerintah  lebih  dekat  dengan rakyat,  sehingga  kehadiran  pemerintah  lebih  dirasakan  oleh  rakyat  dan  keterlibatan  rakyat  dalam  perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan pemerintahan semakin nyata.
Dalam bidang  sosial, desentralisasi akan mendorong masyarakat untuk mengelola sendiri pemerintahan dengan memfungsikan  pranata  sosial  yang  merupakan  modal  sosial  dalam  menyelesaikan  permasalahan  masyarakat.  Dalam bidang  ekonomi,  desentralisasi  diyakini  dapat  mencegah  eksploitasi  pemerintah  pusat  terhadap  daerah,  serta  dapat menumbuhkan  inovasi  masyarakat  dan  mendorong  motivasi  masyarakat  untuk  lebih  produktif.  Dalam  bidang administrasi,  desentralisasi  akan  mampu  meningkatkan  kemampuan  daerah  dalam  melakukan  perencanaan, pengorganisasian, meningkatkan akuntabilitas atau pertanggung jawaban publik.
Penyelenggaraan  pemerintah  daerah dari  sudut Administrative  Governance ini  nantinya  yang akan  diteliti  oleh peneliti  dalam  penerapan  prinsip-prinsip Good  Governance ,  karena Good  Governance ini  masuk  ke  dalam  ranah administrasi  negara,  yang  didalamnya  ada Political  Governance sebagai  instrumen  untuk  membuat  kebijakan  - kebijakan termasuk pembuatan kebijakan dan keputusan dalam bidang ekonomi, karena beberapa fakta yang terjadi di Kota Bukittinggi, dalam bidang administrasi seperti pelayanan publik masih terlihat banyaknya keluhan dan pengaduan dari  masyarakat  terkait  prosedur  yang  berbelit-belit,  tidak  adanya  kepastian  jangka  waktu,  petugas  yang  tidak profesional sehingga menimbulkan citra yang kurang baik bagi pemerintah daerah, serta mengetahui dan menganalisa upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  Kota  Bukittinggi  dalam  menerapkan  prinsip-prinsip Good Governance dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  yang  menjadi  indikator  utama  keberhasilan  pemerintah  daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.
Unsur  –  unsur  dari Good  Governance adalah  negara,  sektor  swasta,  dan  masyarakat.  Jika  dilihat  dari  ketiga domain  tersebut,  negara  menjadi  domain  yang  paling  penting  dalam  mewujudkan Good  Governance ,  karena  fungsi pengaturan yang memfasilitasi domain sektor usaha swasta dan masyarakat, serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan  juga  melekat  pada  domain  ini.  Sehubungan  dengan  itu,  peneliti  menekankan  penelitian  ini  pada  sektor negara  (pemerintahan  daerah)  yaitu  eksekutif  dan  legislatif  di  Pemerintahan  Kota  Bukittinggi  melalui  kebijakan- kebijakan  yang  dibuat  oleh  kepala  daerah  dalam  mengakomodir  sektor  swasta  dan  masyarakat  dalam  meningkatkan pelayanan  publik,  dan  bagaimana  dinas-dinas  daerah  sebagai  pelaksana  teknis  kebijakan  pelayanan  publik  berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik berdasarkan implementasi prinsip-prinsip Good Governance .

## TIN: Terapan Informatika Nusantara

## ISSN 2722-7987 (Media Online)
Bukittinggi sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat dan juga sebagai Ibu Kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ( PDRI ) pada zaman perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia,  memiliki potensi yang besar dalam bidang perdagangan dan jasa, pertanian, dan pariwisata. Bidang perdagangan dan jasa ditetapkan sebagai potensi unggulan daerah. Sektor perdagangan dan jasa merupakan sektor penyumbang utama bagi pendapatan Kota Bukittinggi sebesar 50%. Selain itu, kota ini juga berpotensi di bidang industri, wisata perdagangan dan jasa , wisata konferensi dan peristirahatan yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bukittinggi yaitu berkisar antara 30-40 %.
Fenomena  ini  tentunya  akan  menarik  investor  domestik  maupun  asing  untuk  berinvestasi.  Disini  dapat  dilihat sejauh  mana  upaya-upaya  yang  dilakukan  Pemko  Bukittinggi  meningkatkan  daya  tarik  daerah  sebagai  tujuan  utama investasi  domestik  dan  asing,  karena  tujuan  pokok  dari Good  Governance sendiri  adalah  tercapainya  kondisi pemerintahan yang dapat menjamin tercapainya pelayanan publik.
Perkembangan  tersebut  menuntut  pemerintah  daerah  Kota  Bukittinggi  untuk  dapat  menerapkan  pemerintahan yang  berorientasi  kepada  budaya,  etos  kerja,  pencapaian  hasil,  dan  pertanggungjawaban  untuk  mewujudkan Good Governance . Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis implementasi Good Governance di Kota Bukittinggi dalam mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah untuk mewujudkan Good Governance dalam Local Governance. Dalam hubungan ini, kata prinsip mempunyai makna yang sama dengan asas, karena asas dan/atau prinsip pada hakekatnya merupakan awal suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan bertindak.

## 2.KERANGKA TEORI
Indonesia  sebagai  negara  kesatuan  menganut  asas  desentralisasi  dalam  menyelenggarakan  pemerintah  dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Ketentuan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945,  Pasal  18  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh Undang-undang.
Undang-undang  Nomor  32  tahun  2004  sebagaimana  yang  telah  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dalam  Pasal  1  angka  2  disebutkan  bahwa  Pemerintahan  daerah  adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sehubungan dengan itu, penyerahan kekuasaan dari rakyat pada negara terbagi 2 (dua):
1. Pemerintah (eksekutif) yang diserahi kekuasaan untuk melaksanakan pengaturan berbagai kebutuhan masyarakat.
2. Lembaga perwakilan rakyat (legislatif) yaitu lembaga yang berwenang dalam hal merumuskan dan membuat aturan untuk dilaksanakan oleh pemerintah serta melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah.
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  dengan  asas  desentralisasi  memberikan  dampak  yang  positif  dalam  rangka pemerataan  dan peningkatan  pembangunan  di  daerah  yang merupakan  sarana  untuk memampukan  masyarakat  daerah untuk  dapat  mengoptimalkan  kemampuan  diri  dalam  mensejahterakan  kehidupan  mereka.  Ide  desentralisasi  muncul sebagai  dampak  adanya  tuntutan  masyarakat  akan  perlunya  percepatan  pelayanan  publik  yang  harus  dilakukan  oleh pemerintah kepada masyarakat.
Sehubungan dengan  hal  tersebut,  sebuah  konsep tata  kepemerintahan  yang baik  ( Good  Governance ),  sekarang menjadi  salah  satu  kata  kunci  dalam  wacana  untuk  membenahi  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia . United  Nations  Development  Programme selanjutnya  disingkat  (UNDP),  mendefinisikan  kepemerintahan (Governance) sebagai  pelaksanaan  kewenangan  atau  kekuasaan  dibidang  ekonomi,  politik  dan  administratif  untuk mengelola  berbagai  urusan  negara  pada  setiap  tingkatannya  dan  merupakan  instrumen  kebijakan  negara  untuk mendorong  terciptanya  kondisi  kesejahteraan  integritas  dan  kohesivitas  sosial  dalam  masyarakat  (Dwiyanto  Agus, 2006).
Unsur  –  unsur  dari Good  Governance adalah  negara,  sektor  swasta,  dan  masyarakat.  Jika  dilihat  dari  ketiga domain  tersebut,  negara  menjadi  domain  yang  paling  penting  dalam  mewujudkan Good  Governance ,  karena  fungsi pengaturan yang memfasilitasi domain sektor usaha swasta dan masyarakat, serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan juga melekat pada domain ini(Sedarmayanti, 2012).
Sehubungan  dengan  itu,  peneliti  menekankan  penelitian  ini  pada  sektor  negara  (pemerintahan  daerah)  yaitu eksekutif dan legislatif di Pemerintahan Kota Bukittinggi melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah dalam mengakomodir sektor swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik, dan bagaimana dinas-dinas daerah  sebagai  pelaksana  teknis  kebijakan  pelayanan  publik  berupaya  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik berdasarkan implementasi prinsip-prinsip Good Governance .
Bukittinggi sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat dan juga sebagai Ibu Kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ( PDRI ) pada zaman perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia,  memiliki potensi yang besar dalam bidang perdagangan dan jasa, pertanian, dan pariwisata. Bidang perdagangan dan jasa ditetapkan sebagai potensi unggulan daerah. Sektor perdagangan dan jasa merupakan sektor penyumbang utama bagi pendapatan Kota Bukittinggi sebesar 50%. Selain itu, kota ini juga berpotensi di bidang industri, wisata perdagangan dan jasa , wisata konferensi dan peristirahatan yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bukittinggi yaitu berkisar antara 30-40 %. 3

## TIN: Terapan Informatika Nusantara

## ISSN 2722-7987 (Media Online)
Perkembangan  tersebut  menuntut  pemerintah  daerah  Kota  Bukittinggi  untuk  dapat  menerapkan  pemerintahan yang  berorientasi  kepada  budaya,  etos  kerja,  pencapaian  hasil,  dan  pertanggungjawaban  untuk  mewujudkan Good Governance . Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis implementasi Good Governance di Kota Bukittinggi dalam mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah untuk mewujudkan Good Governance dalam Local Governance. Dalam hubungan ini, kata prinsip mempunyai makna yang sama dengan asas, karena asas dan/atau prinsip pada hakekatnya merupakan awal suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan bertindak.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ). Penelitian  ini  mengkaji  esensi  implementasi  prinsip-prinsip Good  Governance dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  dimana  prinsip-prinsip  tersebut  telah  dituangkan  dalam  bentuk  asas-asas  dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Metode  pendekatan  lainnya  yang  digunakan  adalah  pendekatan  Analitis  ( Analytical  Approach )  yaitu menganalisis  terhadap  bahan  hukum  untuk  mengetahui  makna  yang  dikandung  oleh  istilah-istilah  yang  digunakan dalam  aturan  perundang-undangan  secara  konsepsional,  sekaligus  mengetahui  penerapannya  dalam  praktik  maupun dalam  putusan-putusan  hukum.  Pada  dasarnya  tugas  analisis  hukum  adalah  menganalisis  pengertian  hukum,  asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan  berbagai konsep yuridis. Analisis hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan  hukum  yang  diteliti  adalah  analisis  hukum  dari  perspektif  hukum  sebagai  suatu  bentuk  organ  dari berbagai prinsip hukum yang bergerak secara dinamis(Ibrahim Johnny, 2011).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Bukittinggi a.  Asas  Kepastian  Hukum ,  adalah  asas  dalam  negara  hukum  yang  mengutamakan  landasan  peraturan  perundang- undangan,  kepatutan,  dan  keadilan  dalam  setiap  kebijakan  penyelenggaraan  negara,  dalam  pelaksanaan  kebijakan oleh  instansi-instansi  tersebut,  nampaknya  sudah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan masyarakat  setempat  pun  telah  mengetahui  prosedur-prosedur  apa  yang  harus  mereka  lakukan  dan  syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengurus berbagai kepentingan mereka pada instansi-instansi tersebut diatas. Sosialisasi yang dilakukan pemda setempat cukup maksimal dilakukan kepada masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dalam melakukan berbagai kepentingan pada instansi-instansi tersebut.
b.  Asas  Tertib  Penyelenggaraan  Negara adalah  asas  yang  menjadi  landasan  keteraturan,  keserasian,  dan keseimbangan  dalam  pengendalian  penyelenggaraan  negara,  pelaksanaan  asas  ini  dapat  dilihat  dari  pengambilan kebijakan  oleh  setiap  instansi melalui  perda yang mengatur  pembentukan instansi  tersebut.  Menurut  Perda  Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Pembentukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga  Teknis  Daerah  Kota  Bukittinggi BPPTPM  Kota  Bukittinggi  mempunyai  tugas  dalam  melaksanakan  koordinasi  dan  menyelenggarakan  pelayanan administrasi  di  bidang  perzinan  secara  terpadu  dengan  prinsip  koordinasi,  integrasi,  sinkronisasi,  simplikasi, keamanan, dan kepastian.
c.  Asas  Kepentingan  Umum ,  yaitu  asas  yang  mendahulukan  kesejahteraan  umum  dengan  cara  yang  aspiratif, akomodatif dan kolektif. Penerapan asas ini pada DPRD terlihat dari fungsi-fungsi DPRD , yaitu fungsi legislatifnya serta  produk-produk  hukum  yang  dihasilkan  bersama  pemerintah  daerah  yang  bertujuan  untuk  kepentingan masyarakat.  Fungsi  legislasi  dari  DPRD  ini  merupakan  suatu  proses  untuk  mengakomodasi  berbagai  kepentingan stakeholder termasuk  kepentingan  masyarakat  yang  menjadi  tujuan  utama  dalam  pembentukan  perda.  Fungsi legislasi  ini  merupakan  fungsi  yang  menentukan  arah  dan  kebijakan  yang  berbasis  pada  rakyat  dan  sebagai pengemban amanah rakyat mempunyai kewenangan untuk memperjuangkan rakyat yang diwakili.
Penerapan  asas  ini  pada  Diskoperindag,  Disdukcapil,  dan  BPPTPM  dapat  dilihat  dari  tujuan  pembentukan dinas-dinas itu sendiri yang dijabarkan dalan Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada masing-masing dinas. Pada Diskoperindag,  dalam  Renstra  2010-2015  disebutkan  bahwa  penjabaran  Renstra  Diskoperindag  Kota  Bukittinggi merupakan upaya peningkatan kesejahteraan penduduk melalui program kerja Diskoperindag Kota Bukittinggi yang telah  mengacu  pada  program  strategis  Kota  Bukittinggi  sebagai  Kota  Pariwisata,  Kota  Perdagangan,  Kota Pendidikan,  dan  Kota  Pelayanan  Kesehatan.  Salah  satu  program  strategis  kota  tersebut  (Kota  Perdagangan) merupakan  tanggungjawab  langsung  (Tupoksi)  Diskoperindag  Kota  Bukittinggi.  Pilihan  strategis  pembangunan Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan sangat sesuai dengan potensi yang dimiliki Kota Bukittinggi dan daerah yang  berbatasan  langsung  serta  daerah  sekitar  lainnya.  Aktivitas  perdagangan  tersebut  sangat  didukung  oleh pembangunan  sektoral  industri  dan  koperasi  yang  sekaligus  menjadi  tugas/tanggungjawab  Diskoperindag  Kota Bukittinggi.
d.  Asas  Keterbukaan adalah  asas  yang  membuka  diri  terhadap  hak  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas ini sekarang ditegaskan dalam UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Indikator  kinerja  program  DPRD  sebagai  perwakilan  rakyat  di  daerah,  dalam  menerapkan  asas  ini  dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dengan output masyarakat memahami dan mengerti  tentang  peraturan,  publikasi  atau  sosialisasi  produk  kebijakan  dan  kegiatan  DPRD  Kota  Bukittinggi, promosi melalui media massa, profil dan dokumentasi kegiatan DPRD.
Penerapan  asas  ini  pada  Diskoperindag  Kota  Bukittinggi  terlihat  dari  tujuan,sasaran  strategis,  serta  kinerja pembangunan oleh Diskoperindag antara lain:
1. Sosialisasi UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang meningkatkan pertumbuhan 24 koperasi/UMKM
2. Penyebarluasan informasi KUMKM melalui media massa
3. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang ketentuan maupun kualitas barang beredar.
4. Peningkatan pengetahuan pengurus dan pengelola koperasi tentang manajemen dan perkoperasian.
5. Peningkatan  pengetahuan  dan  keterampilan  pengusaha  mikro  tentang  bisnis  dan  kehidupan  berkelompok  serta berkembangnya organisasi wadah pengusaha mikro yang solid.
Dari  indikator  diatas,  terdapat  keterbukaan  informasi  pada  publik  atau  masayarakat  dalam  kebijakan  yang dibuat  oleh  Diskoperindag,  diantaranya  penyebarluasan  informasi  mengenai  KUMKM  yang  berimplikasi  pada pertumbuhan koperasi dan UMKM yang ada di Kota Bukittinggi, serta pembinaan pengetahuan tentang bisnis dan koperasi  pada  pengurus  dan  pengusaha  agar  lebih  kreatif  mengembangkan  usahanya  yang  dapat  meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perdagangan.
Pada  Disdukcapil,  penerapan  asas  ini  dilakukan  dengan  program  kerja  antara  lain  sosialisasi  kebijakan kependudukan,  melakukan  sosialisasi    akan  arti  pentingnya  sistem  administrasi  kependudukan  dan  catatan  sipil kepada masyarakat dalam Kota Bukittinggi, meningkatkan pemahaman / kesadaran masyarakat tentang arti, manfaat dan  pentingnya  dokumen  kependudukan,  memberikan  pemenuhan  hak-hak  administratif,  seperti  pelayanan  publik yang  profesional,  meningkatkan  kesadaran  akan  arti  pentingnya  administrasi  kependudukan  sehingga  masyarakat mengetahui  akan  kewajibannya  dan  ikut  berperan  serta  dalam  pelaksanaan  administrasi  kependudukan,  dan mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan lokal(Sipil, 2013b).
Pada  BPPTPM,  untuk  memaksimalkan  pengetahuan  masyarakat  tentang  tata  cara  mendapatkan  pelayanan perizinan dan penanaman modal, maka indikator kerja yang telah dilakukan oleh BPPTPM antara lain:
1. Penyusunan  draf  ranperda  pedoman  pelayanan  perizinan,  dengan  tujuan  memberikan  kepastian  hukum  bagi masyarakat tentang kebijakan yang akan diambil oleh BPPTPM dalam meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat dalam bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan kesewenang-wenangan belaka.
2. Penyusunan  buku  SOP  pelayanan  perizinan,  pembuatan profil  BPPTPM,  dan pembuatan  buku  saku  pelayanan yang  kesemuanya  dimaksudkan  untuk  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  tentang  tatacara  yang  harus dipatuhi  dalam  mengurus  suatu  perizinan  atau  kepentingan-kepentingan  yang  terkait  dengan  bidang-bidang  di BPPTPM.
3. Verifikasi dan penyelesaian pengaduan masyarakat, dalam hal ini BPPTPM melalui pegawai dari masing-masing bidang  menghimpun  berbagai  pengaduan  dari  masyarakat  terkait  masalah-masalah  seputar  pelayanan  yang diberikan oleh BPPTPM dan memberikan penyelesaian terhadap pengaduan tersebut.
4. Operasional  pelayanan  perizinan  keliling,  merupakan  terobosan  baru  yang  dilakukan  oleh  BPPTPM  dalam meningkatkan  kepuasan  dan  memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat  tidak  hanya  dengan  menerapkan pelayanan terpadu satu pintu, tetapi juga memudahkan masyarakat yang mempunyai mobilitas yang tinggi dalam mengurus  perizinan  tanpa  harus  datang  ke  kantor  yang  ke  depannya  bertujuan  untuk  meningkatkan pembangunan di Kota Bukittinggi dengan menerapkan kemudahan dalam pengurusan perizinan serta penanaman modal oleh para stakeholder yang berujung pada peningkatan pemasukan bagi daerah.
e.  Asas  Proporsionalitas adalah  asas  yang  mengutamakan  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  penyelenggara negara,  pada  DPRD  asas  ini  terkait  dengan  kualitas  dari  perda-perda  yang  dihasilkan  oleh  DPRD  apakah  sudah sesuai  dengan  harapan  masyarakat  daerah,  sudah  menampung  dan  memenuhi  aspirasi  masyarakat  daerah,  dan bertujuan  untuk  kepentingan  umum,  bukan  untuk  kepentingan  golongan  atau,  parpol,  atau  pribadi.  Sebagaimana disebutkan  dalam  hasil  penelitian  tesis  ini  tentang  hak  dan  kewajiban  DPRD,  dapat  dilihat  penerapan  asas  ini melalui  perda-perda  yang  dihasilkan  antara  lain  perda  tentang  penyelenggaraan  administrasi  kependudukan,  yaitu Perda  Nomor  01  Tahun  2011.  Perda  ini  mengantarkan  Kota  Bukittinggi  sebagai  Pilot  Project  dalam  keberhasilan percepatan penerapan e-KTP yang diberikan penghargaan langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Disini dapat dilihat keberhasilan  dari  DPRD  Kota  Bukittinggi  dalam  menjalankan  kewajibannya  sebagai policy  maker dan  pembuat peraturan  perundang-undangan  yang  mengacu  pada  peningkatan  pelayanan  publik  pada  masyarakat  daerah  dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai wakil rakyat yang mengakomodir kepentingan umum.
Pada Diskoperindag, penerapa asas ini terdapat pada kinerja yang dihasilkan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang koperasi, perindustrian, dan perdagangan. Implementasi keseimbangan antara hak dan kewajiban pada Diskoperindag dilihat dari indikator kinerja yang berhasil diterapkan pada masyarakat.
Selanjutnya  pada  Disdukcapil,  penerapan  asas  ini  dilihat  dari  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  Disdukcapil dalam pelaksanaan kewajibannya sebagai penyelenggara administrasi kependudukan antara lain (Sipil, 2013a):
1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
2. Melaksanakan  sosialisasi  peraturan  perundang-undangan  bidang  administrasi  kependudukan  dan  pencatatan sipil;
3. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Mengikut sertakan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam diklat dan bimbingan teknis
5. Melaksanakan koordinasi, dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan institusi masyarakat. Pada  BPPTPM,  penerapan  asas  ini  dilihat  dari  pencapaian  indikator  kinerja  sebagai  penyelenggara  urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terdapat dalam program kebijakan BPPTPM antara lain :
1.  Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, baik dari segi teknis, maupun mental.
2.  Menata kelembagaan organisasi secara efektif dan efisien dan berorientasi kepada visi.
3.  Mengintegrasikan  dan  mensinkronkan  program/kegiatan  SKPD  sesuai  tugas  pokok  dan  fungsi  masing-masing untuk menunjang pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
f.  Asas Profesionalisme adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang  undangan  yang  berlaku.  DPRD  wajib  menyusun  kode  etik.  Kode  etik  merupakan  norma-norma  aturan yang merupakan kesatuan landasan etika atau filosofi dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang  diwajibkan,  dilarang,  atau  tidak  patut  dilakukan  oleh  anggota  DPRD.  Tujuan  dari  penyusunan  kode  etik disusun  oleh  DPRD  bertujuan  untuk  menjaga  martabat,  kehormatan,  citra,  dan  kredibilitas  anggota  DPRD  dalam melaksanakan  dan  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya.  Dalam  kode  etik  ini  tertera  aturan  dalam  melaksanakan dan menjalankan tugas dan wewenangnya,tentang sikap,tata kerja, dan hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah dan antar anggota, serta antar anggota DPRD dengan pihak lain, termasuk juga etika dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan, dan sanksi serta rehabilitasi. Semua aturan tersebut juga menjadi acuan kerja serta pedoman DPRD dalam melaksanakan trifungsi DPRD sehari-hari(Bukittinggi, n.d.).
Pada  Diskoperindag,  penerapan  asas  ini  dapat  dilihat  dari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi,  dari  Diskoperindag  dalam  membuat  dan  melaksanakan kebijakan  untuk  menyelenggarakan  pelayanan  publik  di  daerah  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2008  tentang  Pembentukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Daerah  Kota  Bukittinggi  pada  pasal  28. Landasan hukum visi dan misi Disperindag Kota Bukittinggi terdapat dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 13  Tahun  2010.  Sedangkan  untuk  rencana  kerja  serta  rencana  strategis  Disperindag  Kota  Bukittinggi  disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam penerapan asas kepastian hukum diatas.
Pada  Disdukpil,  penerapan  asas  ini  dapat  dilihat  dari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Disdukpil dalam membuat dan melaksanakan kebijakan untuk  menyelenggarakan  pelayanan  publik  di  bidang  administrasi  kependudukan  di  daerah  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Pembentukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Daerah  Kota Bukittinggi  pada  pasal  28. Landasan  hukum  visi  dan misi Disperindag  Kota  Bukittinggi  terdapat  dalam  Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2010.
Pada  BPPTPM  sama  halnya  dengan  2  (dua)  dinas  sebelumnya,  penerapan  asas  professional  ini  terdapat dalam  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Pembentukan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Daerah.  Sedangkan  untuk  rencana  kerja  serta  rencana  strategis  BPPTPM  Kota Bukittinggi  disusun  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  disebutkan  dalam  penerapan  asas kepastian hukum diatas.
g.  Asas  Akuntabilitas adalah  asas  yang  menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  dari  kegiatan penyelenggaraan  negara  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  atau  rakyat  sebagai  pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penerapan  asas  ini  pada  DPRD  dapat  dilihat  dari  kewajiban  anggota  DPRD  yang  diantaranya  memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihnya. DPRD dipilih oleh masyarakat daerah  dan  bertanggungjawab  dalam  memperjuangkan  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat  daerahnya  sebagai wakil rakyat di daerah. Sesuai dengan praktek kehidupan demokrasi, keberadaan DPRD memiliki posisi sentral yang mewakili  kewenangan  dalam  menyuarakan  aspirasi  masyarakat  daerah,  dan  memberikan  kontribusi  dalam penetapan kebijakan politik pemerintah.
Pada Diskoperindag, merunut pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara urusan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta  kewenangan  pengelolaan  sumber  daya  dan  kebijakan  yang  dipercayakan  berdasarkan  perencanaan  stratejik yang dirumuskan sebelumnya. memiliki laporan pertanggungjawaban.
Penyusunan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  selanjutnya  disebut  LAKIP  pada Diskoperindag  ini  bertujuan  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan Renstra 2010-2015 yang pendanaan kegiatan berasal dari APBD Kota Bukittinggi.  Tujuan  penyusunan  LAKIP  Diskoperindag  Tahun  2013  secara  umum  adalah  sebagai  perwujudan akuntabilitas  instansi  kepada  pihak-pihak  yang  memberi  mandat  dan  terciptanya  system  pelaporan  akuntabilitas yang  dapat  meningkatkan kepercayaan terhadap  pemerintah  serta meningkatkan  kinerja instansi  pemerintah  dalam menjalankan  misi. Tujuan  akhir  dari  penyusunan LAKIP  yaitu  diharapkan  dapat terciptanya  kepemerintahan  yang baik ( good governance )(Dinas Koperasi dan Perdagangan, 2013).

## TIN: Terapan Informatika Nusantara

## ISSN 2722-7987 (Media Online)
Sama  halnya  dengan  Disdukpil,  penyusunan  LAKIP  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Renstra  kepada pihak pemberi mandat, oleh unit kerja yang lebih rendah kepada  yang  lebih  tinggi  atau  pertanggungjawaban  dari  bawahan  kepada  atasan  dan  sebagai  tindak  lanjut  atau respon terhadap Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pada BPPTPM, penerapan asas ini juga dalam bentuk LAKIP berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999  Tentang  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  yang  bertujuan  memberikan  gambaran  yang  jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu  pimpinan  dan  seluruh  jajaran  instansi  pemerintah  dalam  mencermati  berbagai  permasalahan  sebagai bahan acuan  dalam  menyusun  program  di  tahun  berikutnya.  Dengan demikian  program  di  tahun mendatang  dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 2.  Kendala-kendala  apa  saja  yang  mempengaruhi  implementasi  Good  Governance  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Bukittinggi
Pada DPRD penerapan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara  yang  Bersih  dan  Bebas  Dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  terkait  tugas  dan  fungsi  dari  DPRD  itu  sendiri, misalnya  dalam  fungsi  legislasi  yang  merupakan  fungsi  yang  sangat  penting  dalam  rangka  mendukung  pelaksanaan otonomi luas di daerah dalam pembentukan Ranperda, hambatan yang ada antara lain: a. Kendala Kelembagaan b. Kendala Individual (Sumber Daya Manusia) c. Kendala Anggaran d. Kendala Peraturan
Pada Diskoperindag kendala yang dihadapi dalam implementasi good governance berdasarkan asas-asas tersebut diatas melalui capaian kinerjanya antara lain :
1. Optimalisasi kemitraan dengan sumber modal, kegagalan disebabkan adanya kebijakan baru Menteri BUMN untuk menghentikan  sementara  penyaluran  dana  PKBL  (Program  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan)  BUMN  sehingga berpengaruh pada realisasi kegiatan ini.
2. Penataan  kelembagaan  koperasi  dengan  realisasi  yang  kurang  baik  yang  berimplikasi  dibubarkannya  beberapa koperasi dengan sebab kegiatan koperasi sudah tidak berjalan dan keberadaan koperasi sudah tidak ditemukan.
3. Kurangnya  jumlah  personil  secara  kuantitas  yang  mendukung  pelaksanaan  tupoksi  dan  kurangnya  personil  yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Seringnya terjadi penggantian pengurus dan pengawas koperasi berdampak pada kualitas kehidupan koperasi.
5. Kurangnya pemahaman anggota koperasi di bidang perkoperasian berdampak pada kualitas partisipasi anggota serta kurangnya pengkaderan.
6. Rendahnya  kualitas  SDM  UMKM  kadangkala  berdampak  pada  pola  pikir  UMKM  dalam  mengelola  fasilitas permodalan yang diberikan sehingga terjadi tunggakan dalam peminjaman.
7. Tidak  adanya  pengusulan  dari  Diskoperindag  terhadap  Dana  Alokasi  Khusus  bidang  sarana  perdagangan  tahun anggaran 2013 yaitu penyediaan sarana dan prasarana pasar.
8. Tidak  tersedianya  lahan  untuk  kegiatan  penyediaan  sarana  dan  prasarana  pasar  sesuai  Peraturan  Menteri Perdagangan  mengenai  Petunjuk  Teknis  penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus  bidang  sarana  perdagangan. Permasalahan ini ditindaklanjuti dengan mengirimkan telaah staf walikota Bukittinggi pada bulan Mei 2013 untuk dikembalikannya  Dana  Alokasi  Khusus  disebabkan  tidak  tersedianya  lahan  untuk  penyediaan  pasar  di  Kota Bukittinggi, tapi  sampai akhir tahun  tidak ada  jawaban  secara  tertulis  maupun lisan  dari  Kementrian  Perdagangan RI.
9. Kurangnya tenaga aparatur yang ditempatkan pada subdin perdagangan. Kurangnya aparatur yang menguasai bidang perdagangan yang dari 2 seksi yang ada di bidang perdagangan.
10. Banyaknya  jumlah  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  belum  tersentuh  pembinaan  baik  dari  segi  pemasaran, pengelolaan usaha dan upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
Pada BPPTPM kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat antara lain :
1. Lemahnya kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu  diadakan workshop untuk pegawai BPPTPM.
2. Menurut  pendapat  penulis,  kapasitas  aparatur  dicermati  sebagai  peningkatan  kemampuan  SDM  (kemampuan aparatur) dalam memahami tugas-tugas yang harus dikerjakan sesuai dengan fungsi masing-masing. Juga berkaitan dengan pendidikan dari aparatur yang sesuai dengan bidang-bidang yang ada BPPTM, karena jika aparatur memiliki pendidikan yang kurang sesuai dengan tugas yang diemban, maka pencapaian kinerja akan kurang maksimal.
3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam memberikan pelayanan.
4. Masih  terbatasnya  sarana  dan  prasarana  untuk  menunjang  kelancaran  operasional  atau  pelayanan  perizinan, khususnya kendaraan roda 4, yang saat ini BPPTPM hanya memiliki 1 unit kendaraan roda 4, kendaraan ini selain merupakan kendaraan pimpinan juga digunakan untuk operasional lapangan baik untuk pengecekan izin yang akan diterbitkan,  penagihan,  penanganan  atau  keberatan  masyarakat  dan  lain  sebagainya.  Sarana  dan  prasarana  yang memadai  tentunya  akan  mengasilkan  pencapaian  kinerja  dengan  maksimal.  Misalnya  dalam  pelayanan  yang berbasis pada perkembangan informasi dan teknologi yang akan memudahkan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 1, No 5, Oktober 2020, Hal 271-278 ISSN 2722-7987 (Media Online)
5. Peningkatan  kerjasama  dan  koordinasi  antar  staf  dinas  instansi  teknis,  terutama  dalam  hal  pengawasan  dan pembinaan, baik terhadap masyarakat yang telah kita keluarkan izinnya maupun bagi masyarakat yang sampai saat ini belum memiliki izin.
6. Masih  kurangnya  jumlah  dan  SDM  yang  ada  pada  BPPTPM  Kota  Bukittinggi  saat  ini,  dimana  jumlah  personil BPPTPM  Kota  Bukittinggi  saat  ini  berjumlah  35  orang  dengan  jumlah  perizinan  yang  dikelola  36  perizinan maka jumlah staf saat ini jelas tidak mencukupi.
Ada  beberapa  faktor  penghambat  kinerja  pelayanan  yang mempengaruhi pencapaian  dalam  menyelenggarakan tugas dan fungsi dari Disdukcapil, antara lain:
1. Masih  rendahnya  pemahaman  masyarakat  akan  arti  pentingnya  dokumen  kependudukan,  sehingga  sebagian  besar penduduk  baru  mengurus,  menambah  atau  mengganti  dokumen  pada  saat  akan  dibutuhkan  saja.  Akibatnya  tentu mereka  tidak  punya  banyak  waktu  untuk menunggu, maunya  dokumen  sudah  harus  selesai  pada  saat  pengurusan. Sementara itu, pelayanan di Kecamatan memerlukan waktu tunggu, karena sesuai dengan aturannya Kartu Keluarga (KK)  harus ditandatangani oleh Kepala Dinas;
2. Prosedur  dan  persyaratan  pelayanan  yang  belum  mudah  dipahami  oleh  masyarakat,  baik  karena  rendahnya kemampuan akses masyarakat maupun karena kelemahan pemberian informasi atau sosialisasi oleh pihak penyedia layanan;
3. Belum tersedianya SPM dan SOP yang baku;
4. Waktu  dan  jadwal  pelayanan,  dimana  masyarakat  masih  merasakan  penyelesaian  pelayanan  yang  lambat  atau kurang cepat, dan jadwal kerja pelayanan yang tidak cocok dengan kebutuhan mereka;
5. Keterbatasan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan;
6. Penerbitan akta catatan sipil belum termasuk kedalam Program SIAK;
7. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan;
8. Adanya persepsi masyarakat tentang sulit/mahalnya pengurusan administrasi kependudukan;
9. Belum  seluruh  masyarakat  memiliki  dan  menyadari  pentingnya  Dokumen  Kependudukan  dan  Akta-akta  Catatan Sipil.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  implementasi good  governance dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah di Kota Bukittinggi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.  Implementasi Good  Governance dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  Kota  Bukittinggi  melalui  dinas- dinas  sebagai  unit  pelaksana  teknis  daerah  dapat  dilihat  dari  indikator-indikator  pencapaian  kinerja  yang  terdapat pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  pada  masing-masing  dinas.  Berdasarkan  Renstra,  Renja,  serta  LAKIP  pada  masing-masing  dinas, indikator-indikator  pencapaian  kinerja  dapat  dikatakan  sudah  dilaksanakan  dengan  baik.  Pada  DPRD  Kota Bukittinggi sebagai lembaga legislatif daerah, implementasi good governance dapat dilihat dari pelaksanaan hak dan kewajiban,tugas,  serta  fungsi  DPRD  Kota  Bukittinggi  yang  terdapat  dalam  Buku  Profil  dan  Kinerja  DPRD  Kota Bukittinggi,  dimana  dalam  pelaksanaannya  berjalan  dengan  baik,  namun  masih  terdapat  kekurangan-kekurangan serta kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan atau diwujudkan.
2.   Kendala-kendala  dalam  implementasi good  governance dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah   pada  dinas- dinas  sebagai  unit  pelaksana  teknis  daerah  dapat  dilihat  dari  kurang  tercapainya  target  pencapaian  indikator- indikator kinerja pada masing-masing dinas yang terdapat dalam Renstra, Renja, serta LAKIP pada masing-masing dinas.  Kendala-kendala  yang  ada  pada  tiap-tiap  dinas  beragam,  namun  terdapat  beberapa  kesamaan  kendala  antar masing-masing  dinas  antara  lain  keterbatasan  aturan-aturan  yang  belum  sepenuhnya  mengatur  tentang  kinerja pelayanan  publik  pada  setiap  instansi  yang  bersangkutan,  keterbatasan  SDM  dari  aparatur  tiap-tiap  dinas,  serta sarana dan prasarana yang belum memadai untuk menunjang peningkatan pelayanan.
Pada  DPRD  Kota  Bukittinggi,  kendala  dalam  implementasi good  governance dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Bukittinggi terkait 3 (tiga) fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi,fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan antara lain:
1. Pada fungsi legislasi terdapat kendala kelembagaan, kendala SDM, kendala peraturan, dan kendala kelembagaan.
2. Fungsi  anggaran,  kendalanya  meliputi  secara  umum  terkait  dengan  perencanaan,  penatausahaan,  dan pertanggungjawaban pengelolaan daerah. Pada pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Kota Bukittinggi, terdapat beberapa  kendala  diantaranya  bentuk  perencanaan  yang  keliru  disebabkan  karena  pihak  perencana  kurang mempedomani  RKPD,  RPJMD,  dan  RPJPD.  Bahkan  ada  kecenderungan  pihak  perencana  hanya  memikirkan perencanaan  pada  bidangnya  masing-masing  (ego  sektoral)  seakan  masing-masing  SKPD  berusaha  mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar.
3. Untuk  fungsi  pengawasan, masih  adanya persoalan  yang  perlu mendapat  pengawasan  seperti  implementasi  perda- perda  yang  telah  disahkan  seperti  perda  kawasan  tanpa  rokok,  pajak  dan  retribusi  parkir,  penyelenggaraan  dan pengelolaan perparkiran serta penataan dan pemberdayaan PKL, dan lain-lain.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 1, No 5, Oktober 2020, Hal 271-278 ISSN 2722-7987 (Media Online)
1. Untuk  dinas-dinas  sebagai  unit  pelaksana  teknis  daerah,  perlunya  peningkatan  penyebaran  informasi  yang  seluas- luasnya kepada masyarakat mengenai program kegiatan pembangunan yang dilakukan.
2. Perlu  peningkatan  sarana  prasarana  untuk  mendukung  kelancaran  petugas  pelayanan  dan  perlu  juga  ketepatan pemilihan  dan   penempatan  petugas  yang menguasai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku terutama  dalam bidang tugas pelayanan yang diberikannya.
3. Peningkatan kualitas SDM pada setiap dinas-dinas dengan cara pemilihan pendidikan aparatur yang sesuai dengan tugas pada masing-masing bidang pada dinas-dinas.
4. Perlu  keterpaduan  dan  kekompakan  masing-masing  instansi  petugas  pelayanan  dengan  dinas-dinas  terkait  supaya tercapai pelayanan yang tepat waktu dan pelayanan prima sebagaimana yang diharapkan oleh berbagai pihak. Untuk DPRD Kota Bukittinggi, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Meningkatkan  peran  dan  fungsi  DPRD  melalui  peningkatan  SDM  merupakan  kebutuhan  yang harus,   agar   dapat melaksanakan  tugas,  wewenang,  dan  hak-haknya  secara efektif  sebagai  lembaga  legislatif  daerah.  Peningkatan peran  ini  oleh  karena  sangat tergantung  dari  tingkat  kemampuan  anggota  DPRD,  maka  salah  satu  upaya yang dilakukan  dapat  diidentikkan  dengan  upaya  peningkatan  kualitas  anggota  DPRD.  Peningkatan  kualitas dapat  diukur  dari  seberapa  besar  peran  DPRD  dengan  lembaga  eksekutif  dalam  menyusun    anggaran,    menyusun dan  menetapkan    berbagai    peraturan    daerah,    serta    dari    sisi    pengawasan    adalah    sejauhmana    DPRD  telah melakukan  pengawasan  secara  efektif  terhadap  kepala  daerah  dalam  pelaksanaan APBD atau kebijakan publik yang telah ditetapkan.
2. DPRD  dapat mengoptimalkan perannya sebagai wakil rakyat dalam arti  mampu  menggunakan  hak-haknya  secara tepat,    melaksanakan  tugas    dan    kewajibannya    secara    efektif    dan    menempatkan    kedudukannya    secara proporsional.  Hal  ini  dimungkinkan  jika  setiap  anggota  DPRD  bukan  saja  hebat dalam berpolitik,  melainkan juga  menguasai  engetahuan  yang  cukup  dalam  hal  konsepsi  dan teknis  penyelenggaraan  pemerintahan,  teknis pengawasan,  penyusunan  anggaran,  dan lain sebagainya

## REFERENCES
Bukittinggi, D. (n.d.). Profil dan Kinerja DPRD Kota Bukittinggi . DPRD Bukittinggi. Dinas  Koperasi  dan  Perdagangan.  (2013). Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Diskoperindag .  Dinas Koperasi dan Perdagangan.
Dwiyanto Agus. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik . UGM Press. Ibrahim Johnny. (2011). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Keempat). Bayumedia Publishing.
Purwanto,  A.,  Sunarsi,  D.,  &  Wijoyo,  H.  (2020).  Penerapan  Perluasan  Arti  Perbuatan  Melanggar  Hukum  Dalam Pelaksanaan  UU  29  Tahun  2004  (Studi  Kasus  Putusan  No.  625/PDT.  G/2014/PN  JKT.  BRT).  TIN:  Terapan Informatika Nusantara, 1(2), 99-103.
Sedarmayanti. (2012). Good Governance ( Kepemerintahan Yang Baik ) . Mandar Maju.
Sipil, D. K. dan P. (2013a). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Sipil,  D.  K.  dan  P.  (2013b). Rencana  Kerja  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil .  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil.