Ryllian Chandra Keterlibatan TNI dalam Penanganan … │ 107

## KETERLIBATAN TNI DALAM PENANGANAN AHMADIYAH DI JAWA BARAT
Oleh: Ryllian Chandra 
Dosen Program Studi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

## Abstract:
One of the tasks of TNI is conducting Military Operations Other Than War. One forms of Military Operation Other Than War is Assistance  to  Local  Governments.  TNI  involvement  in  the handling  of  Ahmadiyah  in  West  Java  was  impact  of  that  policy. As  a  result  of  those  involvement  was  military  re-  entry  into  a political  issue,  then  also  raises  human  rights  violations  in  its implementation.
Kata-kata Kunci: - TNI, -Operasi Militer Selain Perang, -Ahmadiyah

## A. Pendahuluan
Apa  yang  ingin  dilihat  dalam  artikel  ini  ialah  mengenai implementasi  peraturan  yang  memberikan  kewenangan  kepada kepala  daerah  untuk  dapat  menggerakan  militer.  Meski  kehadiran militer  dalam  penanganan  masalah  di  daerah  seperti  pengamanan demonstrasi atau kerusuhan seringkali dianggap sebagai kewajaran, tetapi jika kita menilik pada agenda reformasi di mana penyesuaian institusi  militer  dengan  kondisi  demokratisasi,  maka  kehadiran
 Ryllian  Chandra adalah  alumni  Pasca  Sarjana  Ilmu  Politik  Universitas  Gadjah Mada. Dapat dihubungi melalui email : ryllian.chandra@gmail.com
108 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
militer  dalam  penanganan  tersebut  menjadi  sesuatu  yang  harus ditelaah  lebih  lanjut.  Perspektif  awal  yang  dipakai  ialah  mengenai reformasi  sektor  keamanan  yang  merupakan  bagian  dari demokratisasi yang menyangkut institusi keamanan dan pertahanan. Reformasi  sektor  keamanan  di  Indonesia  sering  ditandai  dengan mundurnya militer dari panggung politik. Namun jika menilik pada peraturan yang lahir setelah reformasi, sepertinya masih menyisakan beberapa  permasalahan  terutama  jika  melihatnya  dalam  konteks otonomi  daerah  yang  ternyata  menjadi  ruang  penyesuaian  bagi militer untuk ikut terlibat.
Di  masa  Orde  Baru  banyak  anggota  ABRI  aktif  yang menempati  jabatan  di  posisi  yang  dianggap  sebagai  domainnya orang  sipil.  Selain  duduk  sebagai  anggota  DPR  dan  kabinet,  tidak sedikit  pula  anggota  ABRI  aktif  yang  menjabat  sebagai  gubernur kepala  daerah,  bupati,  menjadi  pejabat  di  eselon  tertinggi  jajaran pemerintahan,  seperti  inspektur  jenderal  dan  kepala-kepala  biro  di instansi  sipil  bahkan  sampai  di  level  desa  dengan  menjadi  lurah. Namun  ternyata  jabatan  struktural  di  pemerintahan  bukanlah sasaran  akhir  atau  manifestasi  dari  fungsi  sosial  politik.  Apa  yang disebut sebagai peran sosial politik adalah lebih dari itu, yakni tugas ABRI  untuk  ikut  menyelenggarakan  jalannya  pemerintahan  dan pengambilan  keputusan  yang  mempengaruhi  pemerintah.  Sebagai sebuah kekuatan politik, ABRI merasa harus terlibat dalam berbagai segala  keputusan  politik  karena  hal  tersebut  dinilai  merupakan bagian dari strategi “perang” di masa damai 1 .
1 Samego, Indria (et al). 1998. Bila ABRI Menghendaki . Bandung : Mizan. Hlm 23
Ryllian Chandra Keterlibatan TNI dalam Penanganan … │ 109
Selepas  reformasi,  tingkah  laku  militer  di  saat  damai  inilah menjadi  tuntutan  utama  pembenahan  di  sektor  pertahanan  dan keamanan. TNI diminta untuk tidak lagi mengurusi masalah politik dan fokus pada sektor pertahanan. Sedikit demi sedikit pembenahan mulai  dilakukan  seiring  dengan  dinamika  politik  Indonesia.  Untuk menunjang  reformasi  sektor  keamanan  lalu  dimunculkan  produk- produk hukum  untuk mengatur fungsi, tugas, dan peran aktor-aktor keamanan.  Perundangan  yang  muncul  sebagai  bagian  dari  proses reformasi  sektor  keamanan  di  antaranya  TAP  MPR  No.VI/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri dan Tap MPR No. VII/2000 tentang pengaturan peran TNI dan Polri. Pada 2002 parlemen mengesahkan dua  produk  peraturan  yaitu  UU  No.  2/2002  tentang  Polri  dan  UU No.  3/2002  tentang  Pertahanan  Negara.  Kedua  regulasi  ini  dibuat untuk  mempertegas  kedua  institusi  yakni  TNI  dan  Polri  yang memiliki wewenang dan tugas yang berbeda sehingga antara kedua institusi tersebut tidak ada lagi tumpang tindih.
Pada  2004,  UU  No.34  tentang  TNI  disahkan  agar  fungsi  dan peran  TNI  dapat  diatur  lebih  jelas.  Regulasi  ini  makin  menjelaskan bahwa  fungsi  TNI  hanya  sebagai  pelaksana  kebijakan  yang  dibuat oleh  eksekutif  dan  hanya  bertugas  untuk  mempertahankan  Negara dari  ancaman  eksternal  maupun  internal.  Melalui  regulasi  ini aktivitas  TNI  di  masa  damai  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  bisa mencakup  beberapa  belas  butir  yang  dianggap  dapat  menyalurkan potensi  TNI  di  luar  kondisi  perang.  Inilah  yang  disebut  Operasi Militer  Selain  Perang  (Dalam  tulisan  ini  selanjutnya  akan  disingkat OMSP). Ditegaskannya OMSP sebagai tugas pokok TNI merupakan salah satu hal yang substansial dalam reformasi sektor keamanan di Indonesia.  Meskipun  penguraiannya  kemudian  bukanlah  hal  baru,
110 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
bahkan  bisa  disebut  hanya  penegasan  atas  aktivitas  militer sebelumnya.
Ketentuan  dilakukannya  OMSP  berdasarkan  kebijakan  dan keputusan  politik  pemerintah  di  mana  fungsi  pertahanan  militer dilibatkan.  OMSP  dilakukan  dalam  kondisi  penanganan  ancaman atau  gangguan  keamanan  nasional  yang  terjadi  di  suatu  wilayah atau  daerah  yang  mana  jika  penanganan  secara  fungsional  tidak efektif  lagi,  bahkan  diperkirakan  akan  menimbulkan  korban  dan kerugian  yang  lebih  besar.  OMSP  digunakan  sebagai  pendekatan ketika  munculnya  ancaman  dengan  skala  terbatas  sehingga difokuskan  pada  upaya  pencegahan  perang,  penanggulangan konflik, mengedepankan perdamaian, dan mendukung otoritas sipil dalam  merespon  krisis  domestik.  Implementasi  OMSP  di  lapangan dapat  melibatkan  unsur  militer  dan  sipil  dalam  kondisi  damai, konflik, maupun darurat 2 .
Pada  point  kesembilan  OMSP  dalam  UU  No.34  Tahun  2004, yakni  tugas  TNI  membantu  Pemerintah  Daerah,  masih  menjadi rancu  karena  prosedur  perbantuan  kurang  mengatur  serta menjelaskan bagaimana  peran dan fungsi TNI dalam prakteknya di lapangan.  Kemudian  yang  juga  akan  dipahami  dalam  tugas perbantuannya  kepada  Pemda  ialah  konteks  otonomi  daerah  yang sekarang  berjalan  di  Indonesia.  Dalam  UU  No.22  Tahun  1999  dan UU  No.25  Tahun  1999  mengenai  otonomi  daerah  dijelaskan  bahwa permasalahan pertahanan dan keamanan tetap diserahkan ke pusat, namun  dengan  ditugaskannya  TNI  membantu  Pemerintah  Daerah, maka  hal  tersebut  memunculkan  ketidakjelasan  dan  inkonsistensi
2 Departemen Pertahanan. 2008 . Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 . hlm 50.
Ryllian Chandra Keterlibatan TNI dalam Penanganan … │ 111 perundang-undangan.  Oleh  karena  itu,  konteks  tulisan  ini  ialah melihat  tugas  TNI    membantu  Pemerintah  Daerah  sebagai  bagian dari OMSP dalam penanganan masalah di daerah.
Salah satu kasus yang disorot sebagai dampak dari penerapan kebijakan  perbantuan  TNI  kepada  Pemerintah  Darah  ini  ialah masalah  penanganan  Ahmadiyah  di  Jawa  Barat.  Dalam  kasus  ini dapat dilihat bagaimana bentuk-bentuk keterlibatan TNI di lapangan ketika  permintaan  perbantuan  dinyatakan  oleh  Gubernur  Jawa Barat.

## B. Kasus Cikeusik dan Ketidakmampuan Polisi Menangani
Pada Minggu, 6 Februari 2011, di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, terjadi bentrokan berdarah antara massa Ahmadiyah dengan sekelompok warga yang menginginkan  para  jemaat  Ahmadiyah  untuk  hengkang  dari  desa itu.  Bentrokan  diawali  dari  adanya  penyerangan  yang  dilakukan oleh  massa  anti  Ahmadiyah  yang  kemudian  berujung  pada penganiayaan sampai  jatuh tiga korban jiwa dari pihak Ahmadiyah dan  lebih  dari  5  orang  mengalami  luka  berat  akibat  senjata  tajam. Peristiwa itu merupakan tragedi paling berdarah yang terjadi selama serangkaian  aksi  penolakan  terhadap  para  penganut  Ahmadiyah  di Indonesia, terlebih setelah itu beredar video rekaman penganiayaan sampai mati terhadap pemuda Ahmadiyah. Sontak banyak kecaman muncul  dialamatkan  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam penganiayaan tersebut.
Peristiwa  di  Cikeusik  mendorong  banyak  pihak  di  luar institusi kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Dari penelusuran  didapatkan  keganjilan  di  mana  ditemukan  adanya semacam  rekayasa  dan  pembiaran  dari  pihak  kepolisian  resort
112 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
Pandeglang atas terjadinya penyerangan. Polisi dianggap melakukan pembiaran  karena  dari  data  di  lapangan  didapati  bahwa  sebelum bentrokan  itu  terjadi  polisi  telah  mengetahui  akan  terjadinya penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik.
Peristiwa  di  Cikeusik  ini  menuai  kecaman,  terutama  karena negara dianggap gagal melindungi warganya. Dalam hal ini kinerja aparat  kepolisian  terus  menjadi  sorotan.  Bahkan  kasus  ini  dibawa oleh Human Right Working Group (HRWG), koalisi LSM Indonesia yang bergerak dalam penegakan HAM, ke Dewan HAM PBB. Hal ini dilakukan  mengingat  kasus  di  Cikeusik  tersebut  adalah  kesekian kalinya  aparat  membiarkan  dan  ikut  mengintimidasi  kebebasan umat  beragama 3 .  Seperti  pada  2005  terjadi  penyerangan  terhadap Ahmadiyah  di  Parung,  Bogor,  saat  itu  diketahui  bahwa  salah  satu kendaraan yang digunakan oleh massa penyerang ialah mobil polisi yang  juga  disopiri  oleh  polisi.  Indikasi  keterlibatan  aparat  negara dalam intimidasi ini diperkuat dengan ada proses pembiaran bahkan dorongan  untuk  melakukan  tindakan  terhadap  jemaat  Ahmadiyah. Dalam  rentang  1-3  bulan  sebelum  peristiwa  penyerangan,  aparat Muspida  dan  Muspika  telah  memberikan  persetujuan  atas  tekanan- tekanan  pihak-pihak  perencana  serangan  untuk  mengusir  dan membubarkan Ahmadiyah dan kegiatan-kegiatannya 4 .
Anggapan  adanya  rekayasa  dibalik  peristiwa  Cikeusik  ini selain karena begitu terorganisirnya penyerangan juga karena polisi
3 http://www.hrwg.org/in/berita/hrwg-dalam-berita/1176-kasus-ahmadiyah-cikeusik- dibawa-ke-dewan-ham-pbb diakses pada 21 April 2011
4 http://wartamerdeka.com/index.php?option=com_content&view=article&id=693:ka polri-pria-berpita-biru-penggerak-penyerangan-ahmadiyah-di-pandeglang- &catid=82:hukum&Itemid=459 diakses pada 21 April 2011
Ryllian Chandra Keterlibatan TNI dalam Penanganan … │ 113
terkesan  tebang  pilih  dalam  penyidikan,  yang  mana  penyidikan berhenti  sampai  pada  para  tersangka  di  lapangan  namun  tidak mengusut lebih jauh pemberi dana dan penggerak massa 5 . Menurut temuan  LSM  di  lapangan,  radikalisasi  warga  telah  dimulai  sejak November  2010.  Seruan  hasutan  dan  teror  melalui  pesan  singkat dimulai  sejak  akhir  Januari  lalu.  Contohnya  seperti  yang  dialami Suparman  sekitar  10-15  hari  sebelum  penyerangan  terjadi.  Puluhan ekor ikan di kolamnya mati diracun 6 .
Intimidasi  dan  teror  terhadap  Ahmadiyah  yang  terjadi sebelumnya  lalu  kemudian  berhembus  ke  arah  TNI  AD.  Hal  ini terkait  dengan  pendataan  warga  jemaat  Ahmadiyah  oleh  para personel  TNI  AD  sejak  beberapa  bulan  sebelumnya.  Para  personel aktif  TNI  itu  meminta  data  jemaat,  anggota,  dan  struktur kepengurusan  Ahmadiyah.  Pendataan  ini  dilakukan  tanpa  disertai adanya  dokumen  penunjang  secara  hukum.  Namun  aktivitas personel  TNI  meminta  data  dari  jemaat  Ahmadiyah,  ternyata  tidak memberikan  pertimbangan  lain  bagi  Gubernur  Jawa  Barat  yang kemudian  melibatkan  TNI  untuk  secara  langsung  menangani masalah  Ahmadiyah  di  Jawa  Barat.  Ketidakmampuan  aparat kepolisian  menangani  kerusuhan,  seperti  yang  terlihat  di  Cikeusik, menjadi  salah  satu  latar  belakang  kenapa  Gubernur  Jawa  Barat sampai meminta TNI turun tangan.
5 http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=19676 diakses  pada  21  April 2011
6
http://nasional.kompas.com/read/2011/03/01/21204327/Telusuri.Intimidasi.di.Cikeusik diakses pada 21 April 2011
114 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015

## C. Keterlibatan TNI
Terjadinya  peristiwa  di  Cikeusik  telah  menimbulkan  kekhawatiran jika  terulangnya  kejadian  serupa  di  daerah  lainnya.  Para  pemimpin dan  tokoh  daerah  kemudian  berusaha  mengantisipasi  agar  tidak terjadi  kerusuhan,  dengan  mengambil  langkah-langkah  tindakan preventif.  Organisasi  Jemaat  Ahmadiyah  di  banyak  daerah  menjadi terlarang,  dan  memaksa  para  penganut  ajaran  Ahmadiyah  untuk kembali ke ajaran Islam yang mainstream diyakini mayoritas muslim di  Indonesia 7 .  Salah  satu  kepala  daerah  yang  mengeluarkan keputusan pembubaran organisasi Ahmadiyah ialah Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Beberapa kepala daerah lainnya seperti di Banten dan Jawa Timur melakukan hal yang sama dengan melarang organisasi  Ahmadiyah  di  daerahnya,  namun  apa  yang  terjadi  di Jawa  Barat  berlanjut menjadi  kontroversi  karena  terlibatnya  Kodam III Siliwangi.
Pada  3  Maret  2011,  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  secara resmi  mengeluarkan  Pergub  No.12  Tahun  2011  tentang  Pelarangan Jemaat  Ahmadiyah  Indonesia  di  Jawa  Barat.  Keputusan  ini  diambil sebagai  hasil  rapat  Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah  yang dilakukan  sehari  sebelumnya  bertempat  di  Gedung  Pakuan.  Pada rapat  forum  tersebut,  pimpinan  daerah  yang  terdiri  dari  Gubernur Jawa  Barat,  wakil  gubernur,  Ketua  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Panglima Kodam III/Siliwangi, Kapolda
7 Pengertian mainstream (arus  utama)  pada  masyarakat  Islam  di  Indonesia  yakni dimaksudkan  pada  konsep  keislaman  yang  dianut  oleh  sebagian  besar  umat  Islam Indonesia,  yang  seringkali  hukum  dan  dalilnya  dijadikan  rujukan  dalam  menilai permasalahan  yang  dialami  oleh  umat.  Arus  utama  Islam  di  Indonesia  diwakili  atas  apa yang persepsikan oleh golongan Ahlus Sunnah wal Jama’ah.
Ryllian Chandra Keterlibatan TNI dalam Penanganan … │ 115
Jawa  Barat,  dan  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  Jawa  Barat,  mendukung Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  untuk  menetapkan  peraturan gubernur tentang larangan kegiatan jemaat Ahmadiyah Jawa Barat 8 .
Dengan  adanya  pergub  tersebut,  maka  seluruh  penganut, anggota dan pengurus Ahmadiyah dilarang melakukan aktivitas dan atau  kegiatan  dalam  bentuk  apapun  yang  berkaitan  dengan penyebaran ajaran Ahmadiyah secara tulisan, lisan, ataupun melalui media  elektronik.  Kemudian  larangan  pemasangan  papan  nama organisasi jamaah Ahmadiyah di tempat umum, tempat peribadatan, lembaga  pendidikan,  dan  atribut  jamaah  Ahmadiyah.  Pergub  itu juga melarang anggota masyarakat melakukan tindakan anarkis dan atau perbuatan yang melawan hukum dengan jamaah Ahmadiyah 9 .
Ada  dua  bentuk  keterlibatan  Kodam  III  Siliwangi  yang berkaitan  dengan  Pergub  Jabar  No.12/2011,  yakni  sebagai  perumus dan  pelaksana  kebijakan.  Dilibatkannya  Kodam  III  Siliwangi  dalam penuntasan masalah Ahmadiyah ini karena dianggap sesuai dengan yang  tercantum  dalam  UU  TNI  No.  34/2004  yakni  tugas  TNI membantu  Pemerintah  Daerah  dan  membantu  mengatasi  masalah konflik  komunal.  Inilah  yang  menjadi  dasar  legal  formal  yang  kuat mengapa  Gubernur  Jabar  dapat  melibatkan  Kodam  III  Siliwangi. TNI  sendiri  menganggap  keterlibatannya  dalam  penanganan  kasus Ahmadiyah  ini  sebagai  tugas,  dan  tentu  dinilai  sangat  wajar. Kesetujuan  terlibatnya  TNI  dalam  penuntasan  masalah  Ahmadiyah ini dilontarkan Kapuspen TNI Laksda TNI Iskandar Sitompul.
8 http://www.pikiran-rakyat.com/node/137009 diakses pada 18 April 2011
9 Lihat  Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  No.12  Tahun  2011  tentang  Pelarangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat.
116 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
“TNI senantiasa siap membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kepolisian dalam penanganan kerusuhan atau kekerasan yang  terjadi  di  wilayah  Indonesia,  termasuk  potensi kerusuhan  dan  kekerasan  yang  terjadi  akibat  permasalahan yang berkaitan dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)," 10

## D. Merumuskan Kebijakan
Pada  rapat  pembahasan  Ahmadiyah  ini  Pangdam  Siliwangi diminta  hadir  ikut  turun  serta  memberikan  masukan  sekaligus merumuskan apa yang akan dihasilkan dalam kebijakan selanjutnya. Keterlibatan  Pangdam  di  sini  bisa  dilihat  melalui  relasi  hubungan sipil-militer,  yang  ditempatkan  dalam  pelaksanaan  Pergub pelarangan  Ahmadiyah  itu.  Sebagai  perumus  dan  pengarah kebijakan,  Pangdam  III  Siliwangi  yang  saat  itu  dijabat  Mayjen Moeldoko, bertanggung jawab mengerahkan satuan-satuan korwil di daerahnya  sebagai  pelaksanan  kebijakan,  dari  mulai  sosialisasi Pergub sampai “ditobatkannya” para Jemaah Ahmadiyah.
Keluarnya  Pergub  ini  muncul  tanpa  melibatkan  pihak Ahmadiyah.  Menurut  Ahmadiyah  sendiri,  pihaknya  sama  sekali tidak  pernah  diundang  berdialog  berkaitan  dengan  permasalahan Ahmadiyah.  “Jangankan  diajak  bicara  atau  dialog,  diundang  pun kami  tidak.  Mestinya  kan  kami  juga  diajak  bicara  jika  akan  ada peraturan gubernur tentang pelarangan Ahmadiyah di Jawa Barat,” kata  Juru  Bicara  Ahmadiyah  Priangan  Barat,  Rafiq  Ahmad.  Namun demikian, dia  berjanji akan tetap mematuhi apa yang ada dalam isi
10 http://nasional.vivanews.com/news/read/209729-tni-benarkan-bantu-polisi-soal- ahmadiyah diakses pada 18 April 2011.
Ryllian Chandra Keterlibatan TNI dalam Penanganan … │ 117
Peraturan tersebut. Karena menurutnya, isi Peraturan yang poinnya dia  ketahui  dari press  release yang  didapatkan  dari  wartawan,  tidak jauh  berbeda  dengan  isi  SKB  3  menteri.  “Kami  adalah  warga  yang taat  hukum  dan  aturan.  Jadi  tentu  Pergub  itu  akan  kami  taati,” katanya 11 .
Dalam  Pergub  itu  peran  Kodam  III  Siliwangi  sebagai  salah satu  unsur  yang  menjadi  narasumber  sosialisasi  SKB  Tiga  Menteri dan  Pergub  Jabar 12 .  Dengan  demikian  Kodam  III  Siliwangi mendapatkan  tugas  aktif  untuk  melakukan  sosialisasi  sekaligus menjabarkan  pelarangan  Ahmadiyah  tersebut  ke  semua  golongan masyarakat.  Dalam  Pergub  ini  sasaran  sosialisasi  ialah  aparatur negara, warga masyarakat, dan penganut Ahmadiyah. Implikasinya ialah  anggota  Kodam  III  Siliwangi  terutama  yang  berada  di  satuan komando  kewilayahan  berada  digaris  depan  bersentuhan  dengan masyarakat.  Terjadinya  kasus-kasus  pelanggaran  HAM  yang disebabkan oleh Pergub ini karena militer menginterpretasikan tugas ini dengan pendekatan yang khas militer melalui sebuah operasi.
Anggota  Kodam  III  Siliwangi  masuk  ke  dalam  Tim Penanganan  Jemaat  Ahmadiyah,  yang  fungsi  utamanya  ini  ialah pengkajian  informasi,  pelaksanaan  deteksi  dini,  pemberian rekomendasi  sebagai  bahan  rumusan  kebijakan,  pembinaan  Jemaat Ahmadiyah,  dan  pelaporan  kegiatan  kepada  Gubernur.  Terang bahwa  beberapa  tugas  di  atas  dapat  dengan  mudah  dilaksanakan melalui  struktur  komando  wilayah  yang  dibawahi  oleh  Kodam  III Siliwangi.  Sistem  Komando  Wilayah  yang  dilakoni  oleh  TNI  AD
11 http://www.tempointeraktif.com/hg/bandung/2011/03/03/brk,20110303- 317501,id.html diakses pada 21 April 2011
12 Lihat Pergub Jabar No.12 Tahun 2011 Bab IV Sosialisasi Pasal 5.
118 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
mempunyai  sumber  daya  untuk  memperoleh  informasi  melalui tugas-tugas  intelijen  untuk  kemudian  dapat  meresponnya  secara dini.  Pengerahan  Kowil  untuk  memperoleh  informasi  mengenai Ahmadiyah  tidak  berhenti  hanya  sampai  memperoleh  data,  namun sekaligus  sebagai  pelaksana  pembinaan.  Pembinaan  inilah  yang dalam  prakteknya  ditindaklanjuti  dengan  memaksa  para  Jemaat Ahmadiyah untuk melakukan pertobatan.
Sejak  dikeluarkannya  Pergub  ini,  Kontras  mencatat  ada  56 kasus pelanggaran HAM yang menimpa warga Ahmadiyah di Jawa Barat yang dilakukan oleh aparat TNI  dan Polri. Kasus-kasus  itu di antaranya  pemanggilan  paksa,  melakukan  pendataan,  melarang aktivitas  peribadatan,  menadatangani  surat  perjanjian  pelarangan Sholat  jumat,  memaksa  sejumlah  Jamaah  Ahmadiyah  untuk mengucapkan  dua  kalimat  Syahadat,  mensosialisasikan  isi  SKB  3 Menteri,  memaksa  pertobatan  di  depan  publik,  bujukan  untuk meninggalkan  aliran  Ahmadiyah  dengan  sejumlah  tawaran  uang, hingga  teror  dan  intimidasi  lainnya.  Intensitas  ini  amat  terlihat  di sejumlah  kota  di  Jawa  Barat,  seperti  di  Subang,  Ciareuteun, Cimanggu, Cibinong, Sukabumi, Majalengka dan Bogor. Aktor-aktor TNI  yang  terlibat  antara  lain  berasal  dari  Danramil,  Dandim, Babinsa, hingga anggota TNI AD Kodam Siliwangi 13 .
Berikut  ini  adalah  tabel  yang  berisi  data  keberadaan  Jemaat Ahmadiyah dan tuntutan ormas Islam yang menentang Ahmadiyah. Tabel  ini  tersebar  di  kalangan  wartawan  saat  operasi  gencar dilakukan  militer  terhadap  para  pengikut  Ahmadiyah.  Dalam
13 http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1382
Ryllian Chandra Keterlibatan TNI dalam Penanganan … │ 119 lembaran  aslinya  terdapat  keterangan  pihak  yang  mengeluarkan daftar ini ialah Staf Intelijen Kodam III/ Siliwangi.
DATA AHMADIYAH ORMAS YANG MENENTANG AHMADIYAH No. WILAYAH DAERAH JML PIMPINAN TGL ORMAS /JML PIMPINAN TUNTUT AN
1. 2. Korem 061/SK Korem 062/TN Kodim 0606/ Kota Bogor Kodim 0607/ Sukabumi Kodim 0608/ Cianjur Kodim 0621/ Kab. Bogor Kodim 0609/Kab. Bandung Kodim 0610/ Sumedang Kodim 0611/Garut 765 944 1666 1186 914 48 1500 Hadi Wahyudin, Drs. HAM. Harris
MMH Dedi Jumhan Y, Ahmad Asep Saepudin, Wawan Rusman Drs. Bambang Garnida Bibing Suryana, Ahmada Sanusi, Jajang Sobandi, Oyo Saefudin. Hamid Kohongia, Ahmada Hidayat, Muhammad Yusuf, Basirudin Ahmad, Ahmada Adang Hamdan.
Endang Soma Ahmad, Yayat, dan Ropi’i
Wawan Gunawan
Hana Yuda
11 Juni 2010 8 Juni
2010 14 Juli 2010 27 Juli 2010 FMMKS (+/- 78 Org) FPI, GERAM, GARIS (+/- 400 Org) GERAM (+/- 250 Org)
GARIS (+/- 50 Org) KH ME Saripudin Ade Sumarna Ade Sumarna
Ade Sumarna, KH Endang, dan Ustad Bubarka n Ahmadi yah Bubarka n Ahmadi yah Bubarka n Ahmadi yah
Bubarka
3. Korem 063/SGJ Kodim 0612/Tasikm alaya Kodim 0613/Ciamis 7469 400 204 Dodi Kurniawan dan H.Encang Jarkasih Ajat Sudrajat dan Yunus Singgih, Idris, dan H Muh Asmin 11 Okto ber 2010 14 Dese mber 2010 9 Dese mber 2010 9 Febru ari 2011 8 Agus tus 2010 10
Agus tus 2010 17 Janu ari 2011 GERAM (+/- 50 Org) FPI (+/-
500 Org)
FPI (+/- 500 Org) LPI (+/-
200 Org)
FPI (+/- 600 Org) FPI (+/- 200 Org)
FPI dan FKUI (+/- 1500 Org)
Pemuda Muslim Kab. Cirebon Asep Maulana Ade Sumarna Ustad Noefel KH. Nurul Mubin
KH. Nurul Mubin KH. Ujer Jamaludin Ustad Wawan KH. Asep Jenggot Dr. Amran Jaenudin
n Ahmadi yah Bubarka n Ahmadi yah Bubarka n Ahmadi yah Bubarka n Ahmadi yah Bubarka n Ahmadi yah Bubarka n Ahmadi yah Bubarka n
Ahmadi yah
4. 5. Korem 064/MY Kodim 0618/BS Kodim 0604/Kab.
Karawang
Kodim 0605/Kab. Subang
Kodim 0614/Kota
Cirebon
Kodim 0615/Kab. Kuningan Kodim
0616/Kab. Indramayu Kodim 0617/Kab. Majalengka Kodim 0619/Kab. Purwakarta Kodim
0620/Kab Cirebon
Kodim 0601/Kab Pandeglang 30 114 3026 44 169 106 167 82 30 166 154 200 Nono Heryanto Edi Mulyadi Nurhalim M. Irwan Syawaz Ahmad Sahidi, Abdul Basit, dan Yasif Arfan Isya
Ansori
Nasahudin dan Endang Syarief Hidayat M. Teguh Suparman Nurun Allan Nurhidayah H. Dade Sulaiman Ahmad Ali
H. Endang Rasyid dan Munawar
16 Febru ari 2011
6 Febru ari 2011 (+/- 20 Org) Gerakan Muslim Cikeusik GARIS (+/- 30 Org) FSUG (Forum
Silaturahm Junaidi, Ustad Muhamma d, dan Ustad Endang H. Encep Hermawan H. Muksin Muchsin Al Fikri,
S.Sos.
Bubarka n Ahmadi yah Bubarka n
Ahmadi yah Bubarka n
Ahmadi
122 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
Kodim 0602/Serang
Kodim 0603/Lebak
Kodim 0623/Cilegon Koramil 0618- 10/Arcamani k Koramil 0618- 02/Cikutra Koramil 0618- 01/Astanany ar 1200 600 H. Mansyur Dr. Saleh 20 Okto ber
2011 25 Janu ari 2011 11 Febru ari 2011
i Urang Garut) – (+/- 5 Org) Dewan
Dakwah Islamiyah Kota Bandung (+/- 15 Org) yah Bubarka n Ahmadi
yah
Bubarka n Ahmadi yah Bubarka n Ahmadi yah
Jauh  sebelum  peristiwa  Cikeusik  terjadi  dan  munculnya Pergub,  Kodam  III  Siliwangi  telah  melakukan  pendataan  terhadap para  jemaat  Ahmadiyah  di  Jawa  Barat.  Menurut  Rafiq  Ahmad, pendataan  yang  melibatkan  aparat  Kodam  III  Siliwangi  telah
Ryllian Chandra Keterlibatan TNI dalam Penanganan … │ 123 berlangsung  sejak  2005,  setelah  terjadinya  penyerangan  terhadap warga  Ahmadiyah  di  Parung,  Bogor.  proses  pendataan  tersebut dilakukan  oleh  aparat  dengan  mendatangi  pengurus-pengurus Ahmadiyah dengan meminta data-data seluruh warga yang tercatat sebagai  jemaat  Ahmadiyah.  Hasil  pendataan  ini  lebih  banyak didapat  di  daerah  daripada  di  kota  besar.  Hal  ini  menurut  Rafiq Ahmad  karena  karakter  masyarakat  pedesaan  yang  merasa  segan dengan aparat negara, terutama terhadap militer. Berbeda dengan di kota besar, seperti di Kota Bandung, permintaan data oleh aparat itu sama  sekali  tidak  digubris  oleh  pengurus  JAI  kala  itu.  Setelah dikeluarkannya  SKB  3  Menteri  berkaitan  dengan  masalah Ahmadiyah pada Juni 2008, pendataan ini sudah tidak terlalu gencar dilakukan  oleh  aparat  kepolisian  maupun  satuan  korwil  di  daerah. Namun  setelah  peristiwa  Cikeusik,  menjelang  dan  sesudah dikeluarkannya  Pergub  Jabar,  pendataan  kembali  marak  dilakukan Koramil dan Babinsa 14 .
Proses  pendataan  tersebut  pernah  dibenarkan  oleh  anggota TNI,  salah  satunya  oleh  Kasi  Intel  Korem  063  Sunan  Gunung  Jati, Mayor  Sandy  Yudha,  yang  menjelaskan  jika  tugas  mereka  hanya sebatas  melakukan  pendataan  anggota  Ahmadiyah 15 .  Meskipun dalam  kenyataannya  data  jemaat  Ahmadiyah  ini  digunakan  oleh Kodam  III  Siliwangi  sebagai  data  intelijen  awal  yang  kemudian dijadikan dasar pemetaan.
Dari  proses  dan  waktu  pendataan  yang  dilakukan  oleh aparat-aparat  militer  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  sebelum  Pergub
14 Wawancara dengan Rafiq Ahmad, 17 April 2011.
15 http://www.tempo.co/hg/bandung/2011/03/14/brk,20110314-319997,id.html diakses pada 21 April 2011
Jabar  keluar,  di  mana  Kodam  III  Siliwangi  secara  resmi  dilibatkan dalam  penanganan  masalah  Ahmadiyah,  TNI  telah  lebih  dulu melibatkan  dirinya  dalam  urusan  sosial  di  masyarakat.  Perilaku yang  nampak  lumrah  saat  Orde  Baru  tapi  sebenarnya  sesuatu penyelewengan wewenang jika menilik pada fungsi dan peranannya setelah  reformasi  bergulir.  Intelijen  militer  daerah  bekerja  untuk mendapatkan informasi namun bila melihat pada pengambilan data yang  dilakukan  oleh  Koramil  dan  Babinsa  nampaknya  justru tujuannya  bukan  hanya  mencari  data,  tapi  menunjukan  semacam peringatan  awal  kepada  warga  Ahmadiyah  bahwa  mereka  sedang diawasi.

## E. Pelaksana Kebijakan
Sebagai  pelaksana  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  sipil, Kodam  III  Siliwangi  menginterpretasikan  kebijakan  pelarangan Ahmadiyah  tersebut  dengan  pendekatan  militer  melalui  sebuah operasi.  Menurut    Wakil  Direktur  Eksekutif  Human  Rights  Work Group,  Choirul  Anam,  digelarnya  Operasi  Gelar  Sajadah mencerminkan  masuknya  TNI  dalam  ranah  politik  dan  penegakan hukum.  Pola  keterlibatan  TNI  pasca  keluarnya  Perda  itu,  menurut Choirul  ada  tiga  pola. Pertama ,  TNI  aktif  meminta  data  jamaah Ahmadiyah, anggota, struktur kepengurusan dan ajaran. Kedua , TNI aktif  mendesak  jamaah  Ahmadiyah  keluar  dari  Ahmadiyah  dan melakukan ikrar pertaubatan. Ketiga , TNI bersama kepolisian, aparat pemerintah  dan  ormas  memaksa  untuk  menguasai  masjid  dengan menjadi imam shalat Jumat 16 .
16 http://nasional.vivanews.com/news/read/209451-pengamanan-ahmadiyah-oleh- tni-boleh--asalkan diakses pada 21 April 2011
Ryllian Chandra Keterlibatan TNI dalam Penanganan … │ 125
Bantuan TNI kepada Pemda dalam OMSP serta SKB 3 Menteri menjadi  landasan  hukum  utama  dari  dikeluarkannya  Pergub  serta pelibatan  TNI  dalam  penanganan  Ahmadiyah.  Di  sini  dapat  dilihat bahwa  pelibatan  militer  hanya  dipandang  secara  sederhana  untuk “memulihkan”  ketertiban  dan  keamanan  di  masyarakat.  Baik  dari Pemprov  maupun  Kodam  III  Siliwangi  tidak  melihat  bahwa pengerahan  militer  hanya  dapat  dilakukan  dalam  kondisi-kondisi khusus  yang  mengancam  stabilitas  Negara  secara  keseluruhan meskipun  berada  di  daerah.  Bila  melihat  pada  penentuan pengerahan  militer  didasarkan  penetapan  keadaan  darurat  sipil sesuai  dengan  rujukan  perbantuan  TNI  kepada  Pemda  malah  tidak ditemukan bahkan dikesampingkan. Perbantuan TNI kepada Pemda dalam  UU  TNI  No.34/2004  malah  mempermudah  pemda  untuk menggerakan militer di luar keadaan bahaya.
Begitu  Pergub  pelarangan  Ahmadiyah  ini  keluar,  satuan- satuan  Koter  seperti  Koramil  dan  Babinsa  langsung  kembali melakukan  pendataan,  penekanan,  dan  berusaha  mengokupasi mesjid-mesjid  Ahmadiyah.  Tujuannya  agar  para  jemaat  melakukan “pertobatan”. Upaya ini pada awalnya dilakukan dengan menggelar sajadah  di  mesjid-mesjid  Ahmadiyah,  yakni  dengan  berusaha menempatkan  anggota  TNI  sebagai  Imam  Mesjid,  Khotib  Shalat, sampai Muadzin. Suatu bentuk okupasi secara halus yang kemudian berlanjut dengan penekanan. Metode yang digunakan TNI ini begitu sistematis sehingga seringkali disebut sebagai Operasi Gelar Sajadah. Upaya  penekanan  dan  intimidasi  tersebut  memang  tidak  hanya dilakukan oleh aparat TNI, di beberapa tempat ditemani oleh unsur lainnya seperti dari Depag, MUI, ataupun ormas Islam.
Meskipun  tidak  menyebutnya  sebagai  operasi  militer, Danrem 063/SGJ Kol. Inf. Rochiman pernah menyatakan bawa gelar
126 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
sajadah  merupakan  kegiatan  untuk  mengawal  pelaksanaan  Pergub 12  yang  melarang  kegiatan  Ahmadiyah  di  wilayah  Jabar.  Gelar sajadah,  lanjutnya,  sebenarnya  juga  merupakan  kewajiban  TNI dalam  pembinaan  teritorial.  Ditegaskan  lagi  oleh  Rochiman,  gelar sajadah bukan merupakan kegiatan operasi, karena tidak ada alokasi dana  khusus,  perintah  dari  pusat,  sasaran,  personel  maupun  waktu tertentu. "Gelar sajadah hanya semacam cara atau teknis pendekatan persuasif  yang  dilakukan  TNI  dan  Polri  di  Jawa  Barat  dalam mengawal  Pergub  No  12  itu.  Karena  dari  berbagai  informasi  yang diterima,  tidak  sedikit  jemaah  Ahmadiyah  yang  sebenarnya  ingin kembali menjadi Islam yang benar namun tidak tahu caranya.” 17
Hal  yang  paling  disoroti  dalam  pelaksanaan  Pergub  dan operasi  yang  dilakukan  oleh  TNI  itu  ialah  upaya  pemaksaan  yang dilakukan  oleh  TNI  kepada  para  jemaat  Ahmadiyah.  Pemaksaan tersebut  dilakukan  dengan  disertai  upaya  penekanan  secara psikologis kepada jemaat Ahmadiyah agar keluar dan berikrar tobat. Jika  penekanan  tersebut  gagal  dilakukan  maka  TNI  melibatkan warga masyarakat untuk memberi penekanan yang lebih hebat lagi. Dalam  upayanya  tersebut  TNI  disinyalir  acap  kali  memberikan ancaman  kepada  para  jemaat  Ahmadiyah,  salah  satunya  dengan yang  terjadi  di  Cicalengka,  Kabupaten  Bandung.  Koramil  setempat di  hadapan  tiga  orang  jemaat  Ahmadiyah  mengancam  akan membakar  rumah  para  jemaat  tersebut  termasuk  rumah  tetangga- tetangga  sekitar.  Kerugian  atas  pembakaran  lalu  akan  dilimpahkan kepada para jemaat Ahmadiyah.
17 Pikiran Rakyat , 17 Maret 2011.
Ryllian Chandra Keterlibatan TNI dalam Penanganan … │ 127 Upaya mengeluarkan para jemaat Ahmadiyah dari
keyakinannya  yang  dianutnya  tidak  hanya  dilakukan  melalui tekanan,  namun  juga  dengan  iming-iming  uang.  Akan  tetapi, imbalan  uang tidak selalu didapatkan oleh  para jemaat Ahmadiyah yang  bertobat,  bahkan  menurut  Rafiq  Ahmad,  di  daerah  Sukaraja dan Cibalong, Tasikmalaya, mengatakan bahwa justru Koramil akan mendapatkan reward sebesar  Rp.2.000.000  untuk  setiap  jemaat Ahmadiyah  yang  menandatangani  “surat  pertobatan”.  Akibatnya setiap  koramil  di  lingkungan  Kodam  III  Siliwangi  berlomba-lomba untuk menombatkan para jemaat Ahmadiyah dan memaksa mereka menandatangani atau membubuhkan cap jari di surat pertobatan 18 .
Hal  menarik  yang  kemudian  muncul  begitu  maraknya keterlibatan  TNI  dalam  penuntasan  masalah  Ahmadiyah  ini  ialah peran  polisi  yang  tiba-tiba  berkurang.  Di  beberapa  tempat  di  mana aparat TNI baik dari satuan Koramil maupun Babinsa begitu gencar mendatangi, mendata, dan menekan para jemaat Ahmadiyah, aparat kepolisian justru terkesan tidak terlalu ikut campur sehingga terlihat seperti berbagi lahan garapan dengan TNI.
Terlibatnya  TNI  dalam  penanganan  masalah  Ahmadiyah  ini memunculkan  kecaman,  termasuk  dari  Komisi  I  DPR  yang menangani  masalah  Pertahanan  dan  Keamanan.  Salah  satu anggotanya,  yakni  Mayjen  (Purn)  TB  Hasanudin,  dari  Fraksi  PDIP mengatakan :
"Tugas TNI kan sudah ada. Operasi untuk perang dan hal-hal selain  perang.  Namun,  kemudian  di  Jawa  Barat  ada  SK Pembubaran  Ahmadiyah.  Kemudian  di  situ  dikerahkan
18 Wawancara dengan Rafiq Ahmad, 17 April 2011 dan lihat
http://www.tempointeraktif.com/hg/bandung/2011/03/24/brk,20110324-322640,id.html diakses pada 21 April 2011
128 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
prajurit untuk mendatangi ke kampung mendata orang-orang Ahmadiyah  dan  itu  menimbulkan  ketakutan.  Mereka  lalu masuk  menguasai  masjid,  lalu  mengumpulkan  orang-orang Ahmadiyah  dan  diperintahkan  pertobatan.  Kan  orang  takut. Itu bukan tugas dan perannya TNI," 19
Lebih  lanjut  lagi  anggota  DPR  yang  juga  purnawirawan  TNI AD ini mengatakan :
"Saya melihatnya tidak paham aturan dan menjadi berlebihan, kalau  Kodam  ada  perwira  rohani,  membantu  Majelis  Ulama Indonesia.  Tidak  berpakaian  dinas,  OK,  tapi  ini  berpakaian loreng-loreng  masuk  ke  desa,  sama  saja  kembali  ke  zaman Orde Baru," 20
Terkait  dengan  munculnya  kecaman  yang  dialamatkan kepada  TNI,  Mabes  TNI  kemudian  membantah  keterlibatan  TNI dalam  penanganan  Ahmadiyah  di  Jawa  Barat.  Berbeda  dengan pernyataan  sebelumnya  yang  mewajarkan  keterlibatan  TNI,  kini Kapuspen  TNI  Laksamana  Pertama  Iskandar  Sitompul  berbalik membantahnya.  "Pangdam  Siliwangi  sudah  lapor  kepada  Panglima TNI  tidak  ada  operasi  itu,  untuk  bersama-sama  (bertindak  dengan jajaran  pemerintah  lainnya)  ya.  Tapi  untuk  operasi  harus  bertindak
19
http://nasional.kompas.com/read/2011/03/15/13491854/TNI.Terlibat.Operasi.Ahmadiyah diakses pada 21 April 2011
20 http://nasional.vivanews.com/news/read/209537-tni-terlibat-dakwahi-warga- ahmadiyah- diakses pada 21 April 2011
Ryllian Chandra Keterlibatan TNI dalam Penanganan … │ 129 demikian  tidak  ada”,  jelas  Kapuspen. 21 Sementara  itu,  Menteri Agama Suryadharma Ali mengakui TNI terlibat dalam operasi yang kini santer diberitakan oleh media massa. Tetapi Menag membantah jika  militer  di  Jawa  Barat  melakukan  pemaksaan  terhadap  jemaat Ahmadiyah,  Menag  beralasan  bahwa  keterlibatan  TNI  hanyalah untuk membantu tugas-tugas kepolisian yakni mencegah terjadinya kerusuhan 22 .
Pangdam  III  Siliwangi,  Mayjen  TNI  Moeldoko,  membantah tuduhan  Wakil  Ketua  Komisi  I  DPR  RI,  Tubagus  Hasanuddin, bahwa  anggota  TNI  di  Jawa  Barat  melakukan  intimidasi  terhadap warga  Ahmadiyah.  ''Tidak  ada  intimidasi  terhadap  warga Ahmadiyah. Apa  urusannya TNI  melakukan seperti  itu (intimidasi- red),’’  kata  Moeldoko.  Moeldoko  mengungkapkan  apa  yang dilakukan  anggota  Kodam  III  Siliwangi  itu  untuk  mengamankan peraturan  gubernur  (pergub)  Jabar  terkait  Ahmadiyah.  Menurut Pangdam,  TNI  wajib  mengamankan  setiap  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  dalam  upaya  menciptakan keamanan wilayah 23 .

## F. Konsekuensi Keterlibatan TNI
Dalam  kasus  penanganan  Ahmadiyah,  tugas  perbantuan  TNI kepada  Pemda  didefinisikan  dalam  bentuk  penanganan  keamanan
21
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/03/110316_ahmadiyah.shtml diakses pada 21 April 2011
22 http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/03/210413/18/1/Menag-Akui- Keterlibatan-TNI diakses pada 21 April 2011
23 http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/03/15/169585- pangdam-siliwangi-bantah-intimidasi-warga-ahmadiyah diakses pada 21 April 2011
130 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
di  wilayah  Jawa  Barat  yang  tujuan  prakteknya  di  lapangan  tidak berbeda  dengan  tugas  keamanan.  Artinya  bahwa  OMSP  TNI  yang salah  satunya  dikategorikan  untuk  membantu  Pemda,  nyatanya tidak  berbeda  dengan  tugas  OMSP  lainnya  yakni  membantu kepolisian  dalam  rangka  tugas  keamanan  dan  ketertiban masyarakat. Bahkan jika pendefinisian OMSP ini hanya dititikberatkan pada subjek pemberi wewenang maka tidak tertutup kemungkinan  TNI  dapat  melakukan  bentuk-bentuk  penugasan  lain di  daerah  seperti  pengamanan  pemilu,  menjaga  objek  vital  daerah, membantu korban bencana alam, melakukan SAR, atau menangkap teroris  selama  penugasan  tersebut  berasal  dari  kebijakan  politik Kepala Daerah.
Kategori-kategori MOOTW lainnya lebih banyak
dikategorikan didasarkan pada objek yang ditangani, seperti korban bencana  alam,  korban  kecelakaan,  objek  vital,  atau  kerusuhan. Berbeda  dengan  yang  lainnya,  tugas  TNI  membantu  Pemda  lebih didasarkan  pada  subjek  yang  mempunyai  kewenangan,  yang kemudian  diterjemahkan  sebagai  desentralisasi  kewenangan  pusat kepada Pemda untuk menggerakan TNI yang dalam tugasnya ialah untuk membantu pemulihan keamanan. Syarat-syarat dari pelibatan tersebut  tidak  terjelaskan  melalui  regulasi  yang  menjadi  dasar pelibatan.  Karena  itu,  pelibatan  TNI  atas  dasar  permintaan  Pemda sebagai  bagian  dari  OMSP  menjadi  sesuatu  yang  tidak  berbeda prakteknya di lapangan dengan fungsi-fungsi kepolisian.
Tujuan  utama  dari  OMSP  perbantuan  TNI  kepada  Pemda seharusnya  diarahkan  untuk  mendukung  berjalannya  otoritas  sipil yang  akibat  intensitas  konflik  tertentu  menjadi  terganggu.  Artinya bahwa syarat utama permintaan bantuan TNI tersebut didasari pada
Ryllian Chandra Keterlibatan TNI dalam Penanganan … │ 131 suatu  kondisi  di  mana  pemerintahan  otoritas  sipil  tidak  dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu dalam membantu Pemda, kontribusi  TNI  terdapat  dalam  dua  bentuk,  yakni Pertama ; meminjamkan  aset  fisik  seperti  infrastruktur  militer  untuk digunakan  oleh  otoritas  sipil  dalam  menjalankan  tugas-tugasnya, Kedua ,  memulihkan  gangguan  keamanan  yang  menyebabkan  tidak berjalannya  otoritas  sipil.  Dengan  demikian  maka  dapat  dilihat bahwa  tugas  OMSP  TNI  membantu  Pemda  ialah  meletakan berjalannya  pemerintahan  sipil  sebagai  tujuan  utama  TNI  dapat digerakkan.
Pada  kondisi  pasca  bencana  alam  di  mana  banyak infrastruktur  sipil  yang  rusak  sehingga  menyebabkan  tidak  dapat berjalannya  pemerintahan  daerah,  dalam  kondisi  seperti  itu  Pemda dapat  meminta  bantuan  TNI  untuk  membantu  mereka  agar  dapat menjalankan  tugas-tugasnya  seperti  sediakala.  Atau  dalam  kondisi kerusuhan  yang  menyebabkan  terganggunya  jalan  pemerintahan, TNI  dapat  melakukan  pengamanan-pengamanan  untuk  menjamin berjalannya  roda  pemerintahan.  Inilah  yang  keliru  dipahami  dalam penerjemahkan OMSP TNI membantu Pemda.
Pelibatan  TNI  dalam  penanganan  Ahmadiyah  dengan pembenaran  tugas  OMSP  TNI  membantu  Pemda  menjadi  potret yang memperlihatkan bagaimana ketidakjelasan kebijakan pertahanan  dan  keamanan  nasional.  Prasyarat  utama  pengerahan TNI  di  daerah  yakni  adanya  ketidakmampuan  otoritas  sipil  untuk menjalankan  tugasnya  sama  sekali  tidak  terpenuhi.  Pemprov  Jabar maupun  Pemkot  atau  Pemkab  di  Propinsi  Jawa  Barat  sama  sekali tidak  mengalami  gangguan  dari  massa  Ahmadiyah.  Apa  yang pernah  terjadi  di  Cikeusik  sebelumnya  juga  tidak  menimbulkan
132 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
ketidakstabilan  pemerintahan  sipil  di  Propinsi  Banten,  atau Kabupaten Pandeglang sekalipun.
Pelibatan  TNI  dikarenakan  Pemerintah  Propinsi  Jawa  Barat khawatir akan terjadinya kerusuhan seperti yang terjadi di Cikeusik, Banten,  terjadi  pula  di  daerah  Propinsi  Jawa  Barat.  Kerusuhan tersebut  terjadi  karena  ditengarai  akibat  ketidakmampuan  aparat kepolisian  menertibkan  keamanan.  Penunjukan  TNI  ini  sedikit banyak  menunjukan  ketidakpercayaan  Pemerintah  Propinsi  Jawa Barat terhadap Polda Jabar dalam menangani masalah keamanan di daerah.
Terlibatnya  TNI  juga  diakibatkan  masih  melekatnya paradigma  lama,  di  mana  TNI  masih  dianggap  sebagai  unsur penting  dalam  Muspida.  Pangdam  III  Siliwangi  sebagai  wakil  dari TNI  ikut  dalam  rapat  perumusan  Pergub.  Dilibatkannya  pejabat militer  di  daerah  dalam  Muspida  masih  merujuk  pada  Kepres  No. 10/1986, yang mana Pangdam sebagai salah satu penanggung jawab ketertiban dan keamanan suatu daerah. Peraturan ini sampai saat ini masih  belum  diubah  bahkan  keterlibatan  TNI  di  daerah  semakin diperkuat  dengan  adanya  tugas  membantu  Pemerintah  Daerah sebagai  bagian  dari  OMSP.  Posisi  pejabat  militer  dalam  muspida sekarang  ini  juga  tidak  berubah  yakni  memberi  masukan  pada pimpinan  sipil  sekaligus  mempengaruhi  dan  merumuskan  bentuk kebijakan yang berkaitan dengan keamanan suatu daerah.
Tugas  TNI  membantu  Pemda  sebagai  bagian  dari  OMSP menjadi  pembenaran  bagi  Pemerintah  Propinsi  Jawa  Barat  untuk melibatkan TNI dalam masalah Ahmadiyah. Tujuannya ialah untuk menjaga keamanan serta menekan potensi konflik yang diakibatkan gesekan  antara  pengikut  Ahmadiyah  dengan  ormas  Islam
Ryllian Chandra Keterlibatan TNI dalam Penanganan … │ 133 penentangnya. Tidak dapat dikesampingkan peran sipil yang dalam kasus  ini  justru  meminta  militer  untuk  terlibat.  Ahmad  Heryawan selaku Gubernur Jawa Barat melihat keterlibatan TNI ini diperlukan untuk  ikut  menanggulangi  potensi  gangguan  keamanan  dan ketertiban  di  Jabar.  Jika  kita  menilik  pada  peran  TNI  sesudah dikeluarkannya  UU  TNI  No.34/2004,  sebenarnya  kepala  daerah sudah  tidak  perlu  lagi  melibatkan  TNI  selaku  penanggung  jawab keamanan,  karena  di  sana  telah  ada  kepolisian.  Keterlibatan  TNI  di dalam Muspida seharusnya dirubah, tidak lagi sebagai penanggung jawab  keamanan,  namun  hanya  sebagai  penasehat  atau  pemberi masukan  terkait  kondisi  suatu  wilayah  dan  tidak  sebagai  perumus apalagi  pelaksana  langsung  kebijakan  yang  tidak  ada  sangkut pautnya dengan pertahanan.
Permasalahan Ahmadiyah memunculkan potensi konflik serta gangguan  keamanan  justru  berasal  dari  bentuk  penolakan  ormas- ormas  Islam  atas  keberadaan  Ahmadiyah.  Bila  menilik  ke  belakang sebelum MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan Ahmadiyah pada  2005,  jarang  sekali  terjadi  konflik  yang  melibatkan  warga Ahmadiyah dengan masyarakat lainnya. Sejak keluar fatwa tersebut seringkali terjadinya penolakan oleh ormas Islam  ini yang berujung pada bentrokan atau pengrusakan properti milik jemaat Ahmadiyah. Dalam banyak peristiwa sorotan tertuju pada pihak kepolisian yang dinilai  gagal  melindungi  warga  negara,  bahkan  disinyalir  ikut membantu  massa  yang  menyerang  pihak  Ahmadiyah.  Hal  inilah yang  kemudian  memperkuat  keterlibatan  militer  yang  dikarenakan ketidakmampuan  polisi  untuk  mengamankan  dan  menjaga ketertiban daerah.
Keterlibatan Kodam III Siliwangi dimaksudkan sebagai upaya preventif  agar  tidak  terjadi  bentrok  kerusuhan,  tetapi  yang
134 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
ditargetkan  dalam  operasi  ini  justru  pihak  korban,  dalam  hal  ini warga Ahmadiyah. Dalam penanganan apalagi masalah pertahanan maka  yang  setiap  warga  negara  Indonesia  mempunyai  hak  yang sama  untuk  dilindungi  jika  mendapat  ancaman.  Jika  melihat beberapa  kasus  bentrokan  dan  perusakan,  yang  seringkali  menjadi pelaku  dan  provokator  awal  adalah  pihak  ormas  Islam.  Karena  itu jika  upaya  preventif  diupayakan  sebagai  awal  keterlibatan  TNI justru  yang  mesti  dilakukan  ialah  mendeteksi  di  mana,  kapan,  dan siapa  yang  hendak  berbuat  rusuh.  Dari  kasus-kasus  yang  terjadi akibat  dilibatkannya  TNI  AD  melalui  Pergub  nampak  bahwa gesekan  di  masyarakat  tidaklah  berkurang  namun  justru  semakin memperlihatkan  penyimpangan  kewenangan  dari  aparat  negara. Konflik  yang  pada  awalnya  hanya  antara  masyarakat  dan  warga Ahmadiyah, akibat Pergub tersebut justru melahirkan konflik antara warga Ahmadiyah dan anggota Kodam III Siliwangi.
Dilihat  dari  perspektif  ancaman  pun  operasi  militer  ini  sama sekali  tidak  dapat  dibenarkan,  karena  tidak  jelas  atas  dasar  apa sehingga  pihak  ahmadiyah  dianggap  sebagai  ancaman  yang mengganggu  stabilitas  negara.  Jemaat  Ahmadiyah  bukanlah kelompok organisasi yang merongrong ideologi negara atau hendak melakukan  pemberontakan,  dan  tidak  mempunyai  sumber  daya serta  kemampuan  untuk  melakukan  aksi  subversif  apalagi kemampuan  militer.  Perbedaan  Ahmadiyah  dengan  masyarakat umum dan Islam pada khususnya berada dalam tataran interpretasi keyakinan,  bukan  pada  pandangan  ideologi  yang  mendorong dilakukannya  aksi  subversif  atau  sampai  mengancam  berjalannya pemerintahan sipil.
Ryllian Chandra Keterlibatan TNI dalam Penanganan … │ 135
Dari  kasus-kasus  sebelumnya,  jemaat  Ahmadiyah  seringkali menjadi  korban  dari  warga  maupun  ormas-ormas  Islam  yang memiliki  penafsiran  berbeda  atas  Islam  dengan  pihak  Ahmadiyah. Di  sana  dapat  dilihat  bahwa  Ahmadiyah  sebagai  pihak  yang  pasif sementara warga dan ormas islam justru merupakan massa bergerak aktif.  Pihak  yang  terlebih  dahulu  melakukan  aksi  kekerasan  justru dari  pihak  ormas  islam  dengan  demikian  maka  potensi  kekerasan ditimbulkan  oleh  pihak  ormas  islam  sebab  ancaman  kekerasan datang  dari  pihak  penyerang.  Karena  itu  operasi  militer  yang menargetkan jemaat Ahmadiyah adalah kekeliruan.
Jika  keterlibatan  militer  tersebut  bertujuan  untuk  mencegah peristiwa  berdarah  seperti  di  Cikeusik  maka  apa  yang  bisa  dibantu oleh  militer  ialah  mengendus  akan  adanya  potensi  konflik  serta mendefinisikan  bentuk  ancaman  yang  dapat  mengganggu ketertiban.  Tanggung  jawab  pelaksana  langsung  pencegahan tersebut  ialah  Pemda  dan  kepolisian.  Melalui  data  intelijen  tersebut bisa  didapatkan  informasi  massa  mana  yang  hendak  melakukan provokasi  dan  penyerangan  terlebih  dahulu.  Upaya  ini  lebih  bisa diterima  dibandingkan  jika  harus  melakukan  jalan  pintas “menobatkan” jemaat ahmadiyah.
Konsekuensi  pendanaan  yang  berasal  dari  APBD  sebagai perubahan  dari financing  security di  daerah  yang  didasarkan  pada proyek yang melibatkan militer di dalamnya. Sesuai yang tercantum dalam  Pergub  Jabar  bahwa  dana  operasional  berasal  dari  APBN, APBD  Provinsi  Jawa  Barat,  APDB  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat, dan  sumber  lainnya.  Untuk  ditingkat  provinsi  pengendalian operasional kebijakan berada di tangan gubernur, dan bupati/walikota  sebagai  pelaksana  di  tingkat  kabupaten/kota. Dengan demikian maka dana operasional yang melibatkan Kowil di
136 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
jajaran  Kodam  III  Siliwangi  berasal  dari  tiga  sumber  dana  utama tadi.  Ini  artinya  bahwa  daerah  secara  khusus  mengalokasikan dananya  untuk  membiayai  operasi  militer  untuk  menangani warganya yang diidentifikasi sebagai pengikut aliran Ahmadiyah.
Ditemukannya  indikasi reward bagi  para  anggota  Koramil atau Babinsa yang dapat menobatkan jemaat Ahmadiyah merupakan permasalahan serius bagi profesionalitas militer. Setiap anggota TNI digaji  oleh  negara  yang  dipekerjakan  untuk  menjaga  kedaulatan negara.  Akan  tetapi,  dengan  adanya  reward  ini  maka  para  anggota TNI  tidak  ubahnya  seperti  pemburu  hadiah,  yang  konsekuensinya dapat  mempengaruhi  kepatuhan  dan  kode  etik  militer  serta  dapat menyebabkan  penyelewengan  kewenangan  di  lapangan  yang penanganannya sama sekali tidak objektif.
DPRD juga tidak siap untuk menangani pertahanan di daerah sebab  urusan  pertahanan  diurus  oleh  pusat  namun  kenyataannya kepala  daerah  dapat  melibatkan  TNI  melalui  kebijakannya  secara langsung.  Meskipun  kemudian  Komisi  I  DPR  bereaksi  terhadap masalah  operasi  militer  ini.  Pengawasan  terhadap  kasus  ini  justru tidak  berasal  dari  daerah,  di  mana  seharusnya  DPRD  tingkat propinsi  ataupun  DPRD  tingkat  Kabupaten/Kota  dapat  meminta pertanggung  jawaban  kepada  Gubernur  ataupun  Bupati/Walikota mengenai kebijakan melibatkan Kodam III Siliwangi.

## G. Simpulan
Tugas  perbantuan  TNI  kepada  Pemda  TNI  kepada  Pemda secara  sempit  dapat  dimaknai  sebagai  bukti  kepatuhan  militer terhadap demokrasi dengan menyerahkan kewenangan  pengerahan sumber  dayanya  pada  keputusan  politik  pemimpin  daerah  yang
Ryllian Chandra Keterlibatan TNI dalam Penanganan … │ 137 dipilih  secara  demokratis  melalui  pilkada.  TNI  mengikuti  arah desentralisasi  dengan  melokalisir  praktek  operasionalnya  melalui regulasi  OMSP  perbantuan  TNI  kepada  Pemda.  Hal  ini mempermudah  keluarnya  kebijakan  politik  terkait  pengerahan militer. Fungsi OMSP perbantuan ini menjadi salah satu jalan militer masuk  menangani  masalah  di  daerah,  meskipun  dalam  prakteknya tidak berbeda dengan fungsi membantu kepolisian.
Pendekatan yang digunakan oleh militer untuk membereskan masalah  konflik  atau  kerusuhan  yang  di  kemudian  hari  sering menjadi  masalah  pelanggaran  HAM,  karena  itu  diperlukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Tidak  dapat dipungkiri bahwa ketika  militer  digerakan  maka  tidak  dapat  dipisahkan  dari  karakter utamanya sebagai pengelola dan pelaku kekerasan.
Keterlibatan  TNI  dalam  penanganan  Ahmadiyah  di  Jawa Barat  adalah  salah  satu  kasus  yang  menunjukan  bagaimana  ketika otoritas  di  daerah  melibatkan  militer  dalam  penanganan  suatu masalah. Kembali diseretnya militer ke dalam masalah yang berada di  luar  bidang  pertahanan,  selain  karena  masih  adanya  peraturan yang  mengakomodir  pelebaran  kewenangan  tersebut  juga  masih tidak  berubahnya  sikap  para  birokrat  di  pemerintahan  daerah. Dengan  kata  lain  bahwa  reformasi  sektor  keamanan  masih menyisakan  pekerjaan  yang  cukup  panjang  dengan  masih diperlukannya pematangan konsep tersebut dalam penerapannya di era otonomi daerah.

## REFERENSI
Asfar, Muhammad (ed). Restrukturisasi Koter : Peran TNI pasca Rezim Soeharto .  Surabaya  :  Kelompok  Kerja  Demokrasi  dan Pengembangan  HAM  dan  Lembaga  Penelitian  Universitas Airlangga. 2001.
Crouch,  Harold. Militer  dan  Politik  di  Indonesia .  Jakarta  :  Sinar Harapan. 1999.
Departemen Pertahanan. Buku Putih Pertahanan Indonesia. 2008
Eko,  Sutoro. Masyarakat  Pascamiliter;  Tantangan  dan  Peluang
Demiliterisme di Indonesia . Yogyakarta : IRE dan Pact Indonesia.
2000
Hadiz,  Vedi  R. Localising  Power  in  Post-Authoritarian  Indonesia  :  A Southeast Asia Perspective . California : Stanford University Press. 2010.
Huntington, Samuel P. Prajurit dan Negara; Teori dan Politik Hubungan Sipil Militer . Jakarta : Grasindo. 2003.
Mabes  TNI  AD. Kompilasi  Peraturan  Perundang-undangan  Operasi Militer  Selain  Perang.  Buku  9  :  Membantu  Tugas  Pemerintah  di Daerah .  Jakarta  :  Markas  Besar  Angkatan  Darat  Direktorat Hukum. 2010.
Perlmutter, Amos. Militer dan Politik . Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2000
Ryllian Chandra Keterlibatan TNI dalam Penanganan … │ 139
Samego,  Indria  (et  al). Bila  ABRI  Menghendaki .  Bandung  :  Mizan. 1998.
--------------------------. Bila ABRI Berbisnis . Bandung : Mizan. 1988

## Website
http://nasional.vivanews.com/news/read/209537-tni-terlibat-dakwahi- warga-ahmadiyah- diakses pada 21 April 2011
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/03/110316_ahmadiy ah.shtml diakses pada 21 April 2011
http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/03/210413/18/1/Menag- Akui-Keterlibatan- TNI diakses pada 21 April 2011
http://www.republika.co.id/berita/breaking- news/nasional/11/03/15/169585-pangdam-siliwangi-bantah- intimidasi-warga-ahmadiyah diakses pada 21 April 2011
http://www.tempointeraktif.com/hg/bandung/2011/03/24/brk,20110324- 322640,id.html diakses pada 21 April 2011
http://nasional.kompas.com/read/2011/03/15/13491854/TNI.Terlibat.Opera si.Ahmadiyah diakses pada 21 April 2011
http://www.tempo.co/hg/bandung/2011/03/14/brk,20110314-
319997,id.html diakses pada 21 April 2011
http://nasional.vivanews.com/news/read/209451-pengamanan-ahmadiyah- oleh-tni-boleh-- asalkan diakses pada 21 April 2011
140 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
http://www.tempointeraktif.com/hg/bandung/2011/03/03/brk,20110303-
317501,id.html diakses pada 21 April 2011
http://www.hrwg.org/in/berita/hrwg-dalam-berita/1176-kasus-ahmadiyah- cikeusik-dibawa-ke-dewan-ham-pbb diakses pada 21 April 2011
http://wartamerdeka.com/index.php?option=com_content&view=article&id
=693:kapolri-pria-berpita-biru-penggerak-penyerangan-ahmadiyah-di- pandeglang-&catid=82:hukum&Itemid=459 diakses  pada  21  April 2011
http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=19676 diakses  pada 21 April 2011
http://nasional.kompas.com/read/2011/03/01/21204327/Telusuri.Intimidasi. di.Cikeusik diakses pada 21 April 2011