Paradigma Pendidikan Politik Antikorupsi dan Kesetaraan Gender di Partai Politik
Mirza Satria Buana, Erlina, Eka Yulia Rahman Universitas Lambung Mangkurat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LBHuWK)
mirza.buana@ulm.ac.id, erlina@ulm.ac.id, ekayliarhmh@gmail.com

## Abstract
Political  education  for  women  politicians  is  ineffective  because  women  are  still  considered merely as an ‘object’ to perpetuate patriarchal dynastic politics. This study utilizes a legal inter - disciplinary method. It selects five political parties. Respondents are women politicians who have experiences  in  political  education,  anti-corruption  and  gender  equality  issues.  Most  political parties are dependent on the founder figure as a ‘strong leader’. Political education’s curriculum represents  doctrinization of  parties’  political  figures  and  lacks  anti -corruption  and  gender equality perspectives. Reform should start from within by changing its paradigm into member- based mass political parties, so political education can leverage women politicians.
Keywords : Political Education, Anti-Corruption, Gender Equality, Oligarchy-Patriarchy

## Abstrak
Pendidikan  politik  bagi  politisi  perempuan  belum  maksimal  karena  perempuan  masih dianggap sebagai ‘alat’ guna melanggengkan politik dinasti. Penelitian ini memakai metode penelitian  hukum  interdisipliner.  Penelitian  ini  memilih  5  lima  partai  politik.  Dari  kelima partai  politik  di  atas,  akan  dipilih  responden  yakni  politisi  perempuan  yang  memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait pendidikan politik, antikorupsi dan kesetaraan gender. Penelitian ini menemukan materi dan kurikulum pendidikan politik di partai politik hanya berjangkar pada ketokohan pendiri partai dan minim substansi antikorupsi dan penguatan kualitas  kader  perempuan.  Pendidikan  politik  dalam  tubuh  partai  politik  belum  dianggap sebagai  investasi  politik,  karena  proses  rekrutmen  partai  tertutup  dan  tidak  berdasarkan sistem merit. Partai politik harus direformasi menjadi partai berbasis anggota  dan massa, agar  pendidikan  politik  dapat  dilakukan  secara  konsisten  dan  berdampak  emansipatoris terhadap politisi perempuan.
Kata Kunci : Pendidikan Politik, Antikorupsi, Kesetaraan Gender, Oligarki-Patriarkis

## Pendahuluan

## Latar Belakang Masalah
Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan salah satu penyebab lambatnya akselerasi pembangunan Indonesia. Korupsi sebagai kejahatan  destruktif  tidaklah  semata berjangkar pada syahwat individu semata, yang  kemudian  terkristalisasi  menjadi ‘budaya’  politik.  Namun  meru pakan sebuah  bentuk  kejahatan  yang  lahir  dari struktur yang elitis sekaligus
diskriminatif.  Korupsi  merupakan  ‘anak kandung’  dari  ketidakadilan  itu  sendiri (Green, 2016).
Ketidakadilan  struktural  tersebut menciptakan  hierarki  kekuasaan  yang dipegang  oleh  pemilik  modal  yang berkelindan  dengan  penguasaan  kapital politik, perpaduan keduanya menciptakan kekuasaan oligarki. (Winters, 2011). Hadiz dan  Robison  (2014)  menyebut  relasi simbiosis  mutualisme  antara  pemilik modal dengan kuasa politik (terutama elit lokal)  adalah  suatu  keniscayaan,  yang diperburuk dengan paradigma dan sistem pemilihan  kepala  daerah  yang  nir-etika kepemimpinan.
Entitas  yang  paling  dirugikan  dalam hierarki  ketidakadilan  struktural  adalah kelompok  rentan  yang  berada  di  dasar hierarki  termasuk  perempuan  dan kelompok  minoritas.  Namun  menurut Sunaryanto  (2014),  perempuan  juga terlibat dalam lingkaran korupsi. Perempuan sebagai kelompok rentan telah terkooptasi oleh hegemoni sistem kekuasan yang bercorak patriarkis. Sistem partiarkis-oligarkis inilah
yang menggunakan  entitas  perempuan,  baik dalam  perannya  sebagai  istri  atau  anak perempuan  dari  seorang  kepala  daerah untuk  melanjutkan  ‘tongkat  estafet’ kekuasaan politik yang bercorak patriarkis-oligarkis (Kencono dan Warhana, 2012). Data  yang  diperoleh  dari  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menunjukkan  bahwa  sejak  tahun  2007 hingga  saat  ini  tercatat  sebanyak  29 perempuan  tersangkut  masalah  korupsi, baik  itu  terlibat  secara  langsung  ataupun tidak langsung.
Perempuan  sebagai  pelaku  dalam tindak  pidana  korupsi,  dalam  dilihat  dari catatan KPK sepanjang tahun 2016 hingga Februari 2017. Telah dilakukan penyelidikan  terhadap  684  perkara, penyidikan  419  perkara,  dan  penuntutan 326  perkara.  Dari  perkara-perkara korupsi yang ditangani KPK tersebut, ada beberapa perkara yang pelakunya adalah perempuan  (HukumOnline,  2018).  Pada tahun 2019, tercatat terdapat 24 anggota DPR  RI  Periode  2014-2019  yang  terlibat kasus korupsi, dan terdapat pula anggota parlemen  perempuan  sebagai  pelaku tindak pidana korupsi. Fenomena tersebut dapat menggambarkan  bagaimana  penetrasi kekuasaan  patriarkis  oligarkis  sudah terlampau  merusak  sehingga  mampu mengubah, merekayasa dan pada akhirnya mendegradasi  makna  dari  kesetaraan gender  untuk  kepentingan  kekuasaan patriarkis-oligarkis.
Kebijakan  kesetaraan  gender  yang bersifat  afirmatif  dengan  memberi kelonggaran dan kemudahan bagi perempuan  beraktualisasi  dalam  arena politik  terdegradasi  maknanya  oleh kekuasaan  oligarki.  Kesetaraan  gender alih- alih membawa peningkatan substantif terhadap indeks demokrasi dan negara hukum, malah  kebijakan  afirmatif menjadi ‘alat’ untuk melanjutkan
kekuasaan  politik  baik  di  tingkat  pusat maupun  daerah.  Semakin  bertambahnya kuantitas perempuan dalam arena politik, tidak berbanding lurus dengan penguatan kebijakan-kebijakan pro-kelompok rentan,  advokasi  keadilan  afirmasi  dan sensitif gender. Kesetaraan gender masih menjadi gimmick atau tokenism ,  tanpa diberi makna substantif.
Kesetaraan gender berkelindan dengan pendidikan politik di partai politik yang  merupakan  tanggung-jawab  utama dari  partai  politik.  Pendidikan  politik dengan bobot antikorupsi dan kesetaraan gender  dapat  meningkatkan  kualitas politisi  perempuan  dan  menghindarkan diri  dari  jebakan  kooptasi  kelompok oligarkis- partiarkis yang semata memandang mereka sebagai ‘alat’. Namun analisis terhadap pendidikan politik tidak dapat  menafikan  konteks  partai  politik secara umum dan paradigma politik yang menaunginya.

## Rumusan Masalah
Penelitian  ini  akan  menganalisa beberapa  permasalahan-permasalahan, sebagai berikut:
1. Bagaimana  relasi  dan  realitas  antara Pendidikan  Politik  Antikorupsi  dan Kesetaraan Gender di Partai Politik?
2. Bagaimana strategi penguatan Pendidikan  Politik  Antikorupsi  dan Kesetaraan Gender di Partai Politik?

## Metodologi Penelitian
Guna menjawab problematika struktural  diatas,  penelitian  ini  memakai metode  penelitian  hukum  interdisipliner atau dikenal dengan socio-legal methodology (Banakar dan Travers, 2005). Relasi kesetaraan gender dengan antikorupsi  dalam  pendidikan  politik  di partai  politik  diteliti  dengan  mengkaji beberapa  norma  baik  dalam  perundang- undangan maupun dalam Anggaran Dasar dan  Anggaran  Rumah  Tangga  (AD/ART)
partai-partai
politik. Pemahaman terhadap konteks digali lewat tulisan dan penelitian-penelitian terdahulu yang mengakat tema serupa, wawancara semi- terstuktur dan observasi lapangan.
Penelitian ini memilih 5 (lima) partai politik,  antara  lain:  Partai  Golkar,  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai  Gerindra,  Partai  Demokrat  dan
Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  sebagai obyek kajian.  Pemilihan didasarkan pada alasan-  alasan,  sebagai  berikut:  pertama, kelima  partai  tersebut  memiliki  struktur dan  jejaring  kelembagaan  yang  kuat mengakar ditingkat akar rumput ( grassroot );  kedua,  kelima  partai  politik tersebut  memiliki  karakter  politik- ideologis yang beragam dan memiliki lama pengalaman politik yang berbeda. Dengan kemajemuknya karakter dari partai-partai politik  tersebut,  diharapkan  temuan penelitian lebih kaya akan perspektif. Dari kelima  partai  politik  diatas,  akan  dipilih responden, yakni politisi perempuan yang dipilih  berdasarkan  pengalaman  dan pengetahuan  terkait  pendidikan  politik, antikorupsi  dan  kesetaraan  gender. Politisi  perempuan  yang  dipilih  sebagai responden adalah representasi dari partai politik  mereka.  Untuk  memberi  pola pandang yang berbeda dan bahkan dapat memberi  tambahan  informasi  dan klarifikasi,  penelitian  ini  itu  juga melibatkan kelompok dan organisasi civil society sebagai responden. Aktivis perempuan yang dipilih sebagai
responden  adalah  aktivis  yang  bergelut dalam bidang elektoral dan gender.

## Tinjauan Pustaka
a. Partai  Politik  dan  Pendidikan Politik Antikorupsi
Partai politik bertujuan memfasilitasi aspirasi  politik  warga  negara  dalam institusi politik yang sah (Iwanaga, 2008). Partai  politik  adalah  produser  atau ‘pabrik’  dari  kader -kader  partai  yang kemudian  lewat  mekanisme  elektoral ‘mewakili  rakyat’  menjadi  politisi -politisi di  parlemen.  Namun,  partai  politik tetaplah  sebagai  ‘pemakai  utama’  dari kader-kader  partai  tersebut  untuk mewujudkan  tujuan  politik  dari  partai politik,  yakni  kekuasaan  dalam  arena parlementarian.  Lewat  relasi  ini,  kader
dan partai politik memiliki hubungan yang saling menyokong.
Tetapi  relasi  partai  politik  dengan kader  partainya  tidak  semata  bersifat politis.  Partai  politik  adalah  instrumen krusial  dalam  memberikan  pendidikan politik kepada warga negara. Partai politik memiliki peran ideologis untuk mencerdaskan pendidikan politik bangsa. Sayangnya  potensi  strategis  partai politik  diatas  tidak  diikuti  dengan pelembagaan pendidikan politik
antikorupsi.  Lewat  data  KPK  diperoleh gambaran sekitar 35-87% tersangka suap dan  korupsi  pada  kuartal  3  tahun  2018 adalah  politisi  dari  partai  politik.  Data tersebut  merupakan  sinyalemen  kuat, bahwa partai politik, terutama pendidikan politik  gagal  menghasilkan  politisi  partai yang berintegritas. Kegagalan membangun politik  berintegritas  dan  antikorupsi  di partai politik, setidaknya berjangkar pada 3 (tiga) variabel berikut: (1) tidak adanya standar  etik  dan  politis;  (2)  proses rekrutmen  politik  dan  kaderisasi  yang buruk; serta (3) sistem pendanaan partai politik  yang  tidak  akuntabel  dan transparan.  (Haris  dan  Nurhasim  et  al, 2018).
Pendidikan  politik  dalam  partai politik  merupakan  hulu  dari  sistem rekrutmen  dan  kaderisasi  partai.  Partai politik  merupakan  peserta  pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR dan DPRD,  dan  pengusung  pasangan  calon dalam  pemilihan  presiden  dan  wakil presiden. Dalam ranah politik lokal partai politik  juga  merupakan  pengusung pasangan  calon  dalam  Pemilihan  Kepala Daerah  (Pilkada). Selain  itu  partai  politik melalui  DPR,  adalah  lembaga  penentu akhir  seleksi  beberapa  jabatan  publik  di komisi- komisi negara.
Kaderisasi  partai  politik  merupakan tujuan menengah dari pendidikan politik. Dengan  hadirnya  sistem  pendidikan politik  antikorupsi  yang  terlembaga  dan
terstruktur  secara  hierarkis  dengan metode berbasis meritokrasi, maka partai politik  menjadi  institusi  politik  yang berbasis  massa  sekaligus  programatik atau mass- programmatic party . Menurut  Allern  et  al  (2015),  partai massa programatik tumbuh dan berkembang  dari  kohesi  sosial-politik massa:  partai  dimiliki  oleh  massa/kader yang  terorganisir  dengan  baik  secara vertikal maupun horizontal, dan memiliki program kerja yang ideologis dan sistemik. Partai  massa  programatik  memiliki beberapa  karakter  spesifik,  sebagai berikut:  pertama,  memiliki  jumlah keanggotaan  yang  baik  secara  kuantitas dan kualitas kuat, relasi vertikal kuat dan keterikatan  horizontal  yang  kuat  bagi anggotanya untuk memilih partai tersebut. Kedua,  memiliki  kepemimpinan  kolegial, tidak  bertumpu  pada  satu  tokoh  semata. Ketiga,  pembiayaan  partai  politik  lewat iuran dan sumbangan anggota, dan lewat usaha mandiri, koperasi partai dan usaha- usaha lain. Keempat, menekankan pentingnya  ideologi  partai.  Dan  yang kelima,  partai  politik  menjadi  ‘payung’ bagi  organisasi  sayap  yang  bersifat  aktif dan militant. Menurut riset kajian P2P-LIPI, partai politik di Indonesia belum bisa dikategorikan  sebagai  partai  massa programatik  karena  belum  memiliki program kaderisasi yang baku,
berkelanjutan,  terukur  dan  berjenjang.
Kaderisasi  belum  dianggap  sebagai investasi  jangka  menengah  dan  panjang, sehingga pada akhirnya rekrutmen politik berjalan  secara  tidak  transparan,  dan bahkan cenderung mengedepankan faktor-faktor primordial. Sistem rekrutmen yang tidak demokratis sebagaimana tersebut kemudian  memperkuat  dinasti  politik  di partai  politik  yang  berdampak  sistemik pada tergerusnya mereka yang kompeten,
memiliki  kemampuan  dan  rekam  jejak
integritas yang baik. Salah satu kelompok rentan  yang  terdampak  signifikan  adalah politisi  perempuan  yang  tidak  memiliki sumber  daya  ekonomi  dan  relasi  politik. Mereka harus berhadapan lewat kontestasi  yang  tidak adil  dengan  politisi laki-laki  dan  perempuan  yang  disokong dinasti politik.

## b. Perspektif  Kesetaraan  Gender dalam Partai Politik
Guna memahami fenomena terkooptasinya  politisi  perempuan  dalam relasi oligarkis-partiarkis di partai politik, penelitian  ini  memakai  pendekatan teoritik  dari  Elinor  Ostrom  (1990)  yang menyoroti  terjadinya Tragedy  of  the Commons atau  Tragedi  Kolektif  yang berdampak pada semua lapisan masyarakat.  Tragedi  tersebut  terjadi karena  hasrat  dan  keinginan  berlebih untuk  meraup  keuntungan  sebanyak- banyaknya  untuk  kepentingan  individu atau golongan tertentu. Dengan menafikan aspek  proporsionalitas  dan  distribusi kekayaan  kepada  masyarakat  atau kelompok rentan lain, termasuk dalam hal ini  perspektif  kesetaraan  gender  dan antikorupsi.
Tragedi  kolektif  dapat  atau  telah terjadi  dalam  internal  partai  politik  yang ‘netral’  terhadap  perspektif  gender. Konstruksi  gender  adalah  konstruksi sosial  atas  identitas,  peran,  hak-  hak  dan kewajiban  yang  mencipta  relasi  dan struktur  dominasi  laki-laki  terhadap perempuan  (Paterson  dan  Lewis,  1999). Candraningrum  (2020)  menambahkan bahwa relasi dominasi tersebut memelihara  narasi  publik  bahwa  posisi laki-laki  superior  dibandingkan  dengan perempuan.
Perubahan paradigmatik dalam partai politik idealnya berjangkar pada beberapa pemahaman-pemahaman berbasis gender. Perempuan secara kultural telah terlanjur diasosiasikan  tidak  cocok  dengan  dunia
politik kepartaian yang maskulin. Perempuan  dipersepsikan  hanya  cocok dengan  kerja  domestik  dan  pengurusan ( domestic  and  care  works ).  Wong  (2012) berargumen perlunya dekonstruksi pemahaman  dari  kerja  domestik  dan pengurusan tersebut, karena pemahaman tersebut  secara  fisik,  mental/emosional dan politik/ideologis menjauhkan perempuan  dari  pemberdayaan  diri perempuan. Selama
masih ada pemahaman  dalam  dunia  politik,  bahwa perempuan seharusnya bertugas di dapur, bukan  memimpin  partai  politik  dan  laki- laki  harus  menghindari  kerja  dan  peran domestik pengurusan rumah tangga maka kesetaraan  gender  tidak  akan  pernah dapat terealisasi dengan baik.

## Pembahasan
1. Relasi Pendidikan Politik Antikorupsi dan Kesetaraan Gender dalam Partai Politik
a. Perempuan dan Korupsi Negara-negara dengan persentase keterwakilan  perempuan  yang  tinggi  di posisi  pengambilan  kebijakan  cenderung memiliki  indeks  korupsi  yang  rendah (Dollar  et  al,  2001:  427;  Swamy  et  al, 2001).  Perempuan  kurang  berpotensi korup  dan  berbahaya  dibandingkan  laki- laki  dalam  arena  publik,  terutama  dalam ranah politik (Rothsten, 10).
Titi Anggraini memiliki perspektif yang  berbeda,  narasi  terkait  ekspektasi publik  dan  ‘beban  sosial’  bahwa perempuan  adalah  individu/golongan yang  paling  layak  dan  strategis  untuk membersihkan  sistem  politik  adalah ekspektasi  yang  terlalu  dipaksakan. Ekspektasi  tersebut  alih-alih  konstruktif malah  dapat  menimbulkan  beban  moril yang terlampau besar kepada perempuan. Sehingga  apabila  realitas  berkebalikan dengan  apa  yang  diekspektasikan  dari perempuan,  semisal  dengan  semakin bertambahnya  jumlah  perempuan  yang
tersangkut  kasus  korupsi,  perempuan akan  semakin  ditekan  secara  sosial  oleh publik.
Selain itu, penekanan kata ‘banyak’ terhadap jumlah perempuan yang terlibat korupsi,  dapat  mendiskriminasi  dan memberi stigma buruk terhadap perempuan  yang  ingin  terjun  ke  arena politik.  Padahal  untuk  masuk  ke  ranah politik  saja,  perempuan  sudah  dibebani oleh beban domestik, sebagai ibu dan istri.
Perempuan  tidak  imun  terhadap perilaku  koruptif  dan  praktik  korupsi. Korupsi  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja, baik  laki-laki  maupun  perempuan,  hanya saja pada akhirnya memang lebih banyak laki- laki yang melakukan korupsi. Hal ini karena  kebanyakan  para  pengambil kebijakan politik adalah laki-laki.
b. Antikorupsi dan Kesetaraan Gender
Sida  (2015)  dalam  salah  satu gender tool box, menyatakan:
“…  Gender  inequality  breeds  corruption and  vice  versa:  corruption  tends  to exacerbate  gender  inequalities.  A  gender perspective  is  necessary  if  we  are  to  find strategies to combat corruption ...”
Korupsi dan ketidaksetaraan
gender  memiliki  kelindan  yang  kuat, dimana  korupsi  dapat  tumbuh  subur dengan memelihara relasi budaya ketidaksetaraan  antara  laki-laki  dengan perempuan,  misalnya  budaya  partiarkis.
Korupsi tersebut juga semakin memperparah ketidakadilan dan
ketidaksetaraan bagi perempuan.
Dalam  konteks  politik  yang konservatif  seperti  di  Asia,  sangat  sulit (namun  bukan  hal  yang  mustahil)  bagi perempuan  untuk  dapat  mandiri  sebagai patron  politik,  karena  jaringan  patron politik  sudah  terlanjur  didominasi  oleh laki-laki. Perempuan hanya dapat
bertahan  dalam  arena  politik  maskulin apabila disokong oleh  ‘penghubung’ yang juga seorang laki-laki. Dalam relasi inilah politik dinasti terlembaga, ini yang disebut Johnson  (2013)  sebagai nation-centric masculinity .  Sedangkan  Halloran  (1998)
menyorot politik dinasti sebagai kontruksi pembusukan  politik,  dimana  institusi politik  gagal  mencipta  pemimpin  yang sesungguhnya. Dalam perspektif strukturalis, ketidaksetaraan pasti menimbulkan  dominasi  satu  kelompok terhadap  kelompok  lain  (Underkuffler, 2009: 32). Dominasi tersebut kemudian menimbulkan relasi turunan yang menjadi awal  relasi  koruptif  yaitu:  relasi  patron- klien.  Rasma  Karklins  (2002,  24) menyatakan  bahwa  korupsi  yang  paling berbahaya dan merusak tatanan kehidupan bernegara adalah korupsi yang membajak  infrastuktur  politik  negara lewat  jejaring  kelompok  korup  ( state capture by corrupt network ). Lewat relasi struktural seperti ini, relasi patron-klien di internal  partai  politik  menjadi  sangat dominan;  politisi  perempuan  dipakai sebagai  ‘alat’  melanggengkan  kekuasaan lewat politik dinasti dengan tujuan-tujuan yang jauh dari aspirasi perempuan.
Gambar 1 . Relasi Kesetaraan Gender dengan
Antikorupsi
Konteks struktur kekuasaan politik sangatlah krusial dalam mencandra isu  politisi  perempuan,  semisal  dalam konteks  politik,  politisi  perempuan  tidak selalu berada dalam posisi rentan, semua
tergantung  pada  struktur  politik  dimana perempuan  tersebut  berpijak.  Dengan mampu  menggandeng  atau  memimpin struktur politik yang oligarkis-predatorik, politis  perempuan  dapat  saja  menjadi patron  atau  elit  politik  yang  alih-alih memperjuangan program pro-perempuan, kesetaraan gender dan antikorupsi, malah mendukung  agenda-agenda  destruktif yang  kontra  demokrasi.  Einarsdóttir  dan Pétursdóttir  (2010)  menyebut  fenomena ini  sebagai “…woman  as  the  helpmates  to the neoliberal project.”
Goetz dan Jenkins (2018) berargumen bahwa keterwakilan perempuan  dalam  ranah  politik  tidak hanya harus dimaknai sebagai ketersediaan  ‘akses’,  namun  ‘akses’ tersebut harus diikuti dengan kebermaknaan yang substantif. Keterwakilan perempuan harus membuka jalan  kepada  proses  emansipasi  dan kesetaraan  gender  yang  benar-benar berorientasi  pada  nilai  keadilan,  tanpa embel-embel asumsi-asumsi bahwa perempuan lebih bersih. Perempuan harus terwakilkan  dan  setara  hak  dan kewajibannya dengan laki-laki karena hal tersebut  adalah  idealitas  dari  nilai-nilai keadilan dan non-diskriminatif.
Namun perlu digarisbawahi bahwa  peneliti  tidak  menafikan  banyak politisi  perempuan  yang  secara  struktur juga termarginal oleh sistem dan institusi yang  terlanjur  dikuasai  oleh  kekuasaan predatorik.  Strategi  gender  perlu  melihat pengalaman-pengalaman
perempuan yang  tentu  berbeda  dengan  laki-laki, misalnya beban domestik dan pandangan publik yang berkelindan dalam membentuk  suatu  persepsi  tentang
‘perempuan.’
Jumlah  politisi  perempuan  yang terlibat  kasus  korupsi  jangan  sampai menjadi  penghalang  yang  memunculkan skeptisisme  publik  dan  stigma  peyoratif terhadap  keterwakilan  perempuan  dan
kesetaraan  gender.  Keterwakilan  dan kesetaraan  malah  harus  terus  diperkuat, dengan  memperkuat  basis  dan  kualitas demokrasi dan pemerintahan.
Perjuangan  kesetaraan  gender tidak  selesai  dengan  norma  hukum affirmative action , karena norma tersebut hanya  membantu  politisi  perempuan ketika dihadapkan kepada kontestasi yang timpang dengan politisi laki-laki.
Perempuan harus mampu merebut ruang publik,  termasuk  dunia  politik  yang selama  ini  hanya  identik  dikuasai  oleh politisi  laki-  laki.  Diperlukan  adanya dorongan  bagi  perempuan  untuk  dapat bersaing dalam ruang publik/politik. Salah satu dorongan tersebut adalah penguatan kualitas  dan  integritas  perempuan antikorupsi. Politisi perempuan akan lebih berdaya  bila  memiliki  pemahaman  dan etos/prinsip hidup antikorupsi. Perempuan  memiliki  potensi  yang  besar untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi guna  melawan  praktik  korupsi.  Menurut Indeks Perilaku Antikorupsi (2012), 62% responden  perempuan,  terutama  istri mengetahui  perihal  sumber  keuangan suami,  apakah  didapat  dengan  cara  yang wajar atau tidak.
Dengan  mengkapitalisasi  gerakan antikorupsi, politisi perempuan akan lebih berdaya  dan  pada  akhirnya  akan  mampu setara secara kualitas dengan politisi laki- laki  (Dyer,  2016/2017,  14).  Perlu  dilihat dan dicermati bagaimana realitas pendidikan  politik  di  beberapa  partai- partai politik.
2. Realitas Pendidikan Politik Antikorupsi dan Kesetaraan Gender dalam Partai Politik
UU  Nomor  2  Tahun  2018  tentang Partai  politik  secara  normatif  mengatur tentang  fungsi  partai  politik  sebagai “sarana  pendidikan  politik  bagi  anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan
kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ” (Pasal 1 Ayat 1 Angka 4). Idealitas  normatif  diatas  akan  diuji dalam analisis penelitian lewat
pembacaan  kritis  terhadap  AD/ART partai-partai  politik  dan  wawancara dengan  politisi  perempuan.  Setidaknya ada 3 (tiga) variabel yang dapat digunakan untuk  menilai  sekaligus  memetakan potensi  perbaikan  pendidikan  politik dalam  partai  politik.  Pertama,  berkaitan dengan norma affirmative action . Variabel kedua  berkelindan  dengan  kontrol, otoritas dan struktur yang mempengaruhi pendidikan  politik.  Ketiga,  berkaitan dengan keterbukaan proses kaderisasi dan rekrutmen  politik  yang  demokratis  dan setara. Ketiga variabel diatas mempengaruhi  secara  signifikan  efektif atau  tidak  pendidikan  politik  antikorupsi dan kesetaraan gender di partai politik.
a. Norma pengaturan Affirmative Action dan Sensitivitas Gender PDI-P merupakan  partai politik  yang paling tegas mengatur kebijakan affirmative action kepada politisi perempuan, terutama dalam struktur dan komposisi keseluruhan DPP, DPD dan DPC (Pasal  60  Ayat  1  dan  2),  walaupun kebijakan afirmasi tersebut masih memakai  pilihan  kata  ‘memperhatikan’ dan  ‘mempertimbangkan’  yang  masih sumir. Pilihan kata yang tepat seharusnya ‘mensyaratkan’.  Namun  dibandingkan dengan  PDI-P,  partai-partai  lain,  tidak secara jelas dan tegas mengatur kebijakan afirmasi tersebut.
Pengaturan afirmasi terhadap perempuan sangat penting dalam internal partai  politik,  karena  budaya  politik  di Indonesia masih sangat maskulin.
Misalnya terkait jadwal  rapat konsolidasi yang berlangsung sampai larut malam dan jam  kerja  yang  tidak  ramah  dengan perempuan.  Kendala  kultural  spesifik
perempuan inilah yang membuat perempuan tidak berdaya di arena politik. Inilah salah satu urgensi mengapa politisi perempuan  perlu  mendapatkan  posisi yang  strategis  di  partai  politik  agar kebijakan-kebijakan yang diambil mampu memperhatikan kepentingan perempuan.
Upaya  afirmasi  dilakukan  semisal dengan adanya kewajiban di PDI-P bahwa dalam  struktur  kepengurusan  partai secara  berjenjang  dari  pusat  sampai kelurahan harus mematuhi kebijakan 30% perempuan.  Apabila  jumlah  perempuan tidak  mencukupi  maka  Surat  Keputusan (SK)  dapat  dibatalkan.  Kebijakan  yang sama  juga  telah  dipraktikkan  oleh  Partai Demokrat,  hasil  dari  Muscab  maupun Musda tidak akan disetujui oleh  DPP jika tidak memenuhi 30% kepengurusan oleh perempuan.
Kebijakan  afirmasi  perempuan  dan hadirnya  sensitifitas  gender  di  beberapa partai-partai politik dapat mempengaruhi orientasi  pendidikan  politik  di  partai tersebut.  Namun  sayangnya,  pendidikan politik  dibeberapa  partai  politik  belum secara  efektif  memberi  penekanan  pada aspek antikorupsi dan pentingnya politisi perempuan  sebagai  agen  antikorupsi. Kebijakan  afirmasi  perempuan  yang seharusnya  membantu  politisi-politisi perempuan  yang  berintegritas,  malah semata-mata  menjad i  ‘pemberian’’  untuk menghormati  norma  afirmasi,  atau menjadi ‘jatah’ istri dan anak.

## b. Otoritas  dan  Kontrol  pada  Partai Politik dan Struktur OSP Perempuan
Hampir semua partai-partai politik di Indonesia  berkarakter  sentralistik  dan ketokohan. Semisal di PDI-P, Ketua Umum adalah sentral kekuatan politik partai yang berwenang,  bertugas,  bertanggung  jawab dan  bertindak  baik  ke  dalam  maupun keluar atas nama Partai (Pasal 28 Ayat 1). Bahwa  Ketua  Partai  sekaligus  memiliki hak  prerogatif  (Pasal  28  Ayat  2)  yang
memiliki  hak  menetapkan  peraturan- peraturan  diluar  hierarki  aturan  partai (Pasal  85).  Ketua  Umum  PDI-P  yang dipersonifikasi  sebagai  tokoh  pemersatu dan penyelamat bangsa, sekaligus sebagai pemilik trah Soekarno. Sosok Bung Karno di  PDI-P  memiliki  peran  yang  sentral dalam  pendidikan  politik  yang  bertujuan untuk menanamkan dan menyebarluaskan  ajaran  Bung  Karno
(Pasal 87 dan 89). Dalam ART, ajaran Bung Karno  diejawantahkan  dalam  materi kaderisasi  (Pasal  86)  dalam  setiap pendidikan  politik  (Pasal  83),  kaderisasi partai  (Pasal  84),  Sekolah  Politik  (Pasal 85) dan Komunitas Juang (Pasal 42).
Di  Partai  Gerindra,  Ketua  Dewan Pembina  melalui  pertimbangan  khusus, dapat memberhentikan
dan/atau mengganti  personalia  Pengurus  Partai  di semua tingkatan (Pasal 19 Ayat 2, Huruf i). Di  Partai  Demokrat,  SBY  dan  AHY  selaku pimpinan tradisional partai adalah patron utama yang memiliki kontrol dan otoritas sangat  besar  di  tubuh  Partai  Demokrat. Sama halnya dengan Partai Gerindra yang tersentral  pada  sosok  maskulin,  Partai Demokrat  juga  dapat  dikategorikan sebagai  partai nation-centric  masculinity (Johnson et al, 2013).
Dalam AD PDI-P menekankan bahwa setiap  anggota  wajib  mentaati  Disiplin Partai  (Pasal  21),  yang  sejatinya merupakan kontrol represif partai kepada anggota-anggotanya.
Kontrol partai terhadap  anggota  dielaborasi  dalam  ART lewat  pengaturan  lebih  lanjut  tentang penegakan disiplin (Pasal 10), Penetapan Sanksi  (Pasal  11),  Kode  Etik  dan  Disiplin Partai  (Pasal  24).  Namun  mekanisme internal penegakan integritas dan antikorupsi  tidak  ditegaskan  secara eksplisit dalam peraturan internal partai- partai politik. Selain itu kontrol kuat partai terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut  tidak  secara  eksplisit  terhubung dengan tindakan anggota dan kader yang
koruptif dan manipulatif. Semisal di Partai Gerindra,  hanya  pelanggaran  terkait AD/ART  dan  etika  partai  yang  dapat diajukan  kepada  Majelis  Kehormatan Partai  (Pasal  19  Ayat  2  huruf  j). Pelanggaran  yang  dapat  ditindak  dengan sanksi  pemberhentian  hanya  pada keabaian  anggota  DPR  dan  DPRD  tidak memenuhi kewajiban membayar sumbangan penghasilan sebesar 25% dari penghasilan  yang  diterima  sebagai anggota DPR dan DPRD (Pasal 28).
Otoritas  yang  sentralistik  dan kurangnya  mekanisme  kontrol  terhadap integritas  kader,  anggota  dan  pengurus partai  politik  membawa  konsekuensi terhadap  kuat  atau  tidaknya  pendidikan politik  di  partai  politik  tersebut.  Partai yang  sentralistik  cenderung  memakai pendekatan  doktrinal  dalam  pendidikan politiknya, yang alih-alih memberdayakan malah  mengkooptasi  ruang  kritis  kader. Hampir  semua  partai-partai  politik  yang menjadi  obyek  penelitian  ini  menolak untuk  membagi  dokumen  kurikulum  dan silabus  pendidikan  politik  dengan  alasan utama dokumen tersebut adalah dokumen rahasia  partai.  Hal  ini  jelas  berlebihan karena  dokumen  internal  partai  politik bukanlah  termasuk  dokumen  yang dikecualikan  dalam  UU  Keterbukaan Publik.
Keengganan untuk
membuka dokumen  pendidikan  politik  tersebut membuka  asumsi  bahwa  pendidikan politik  terutama  untuk  politisi  dan  kader perempuan  belum  terlembaga  dengan baik. Hal ini diakui oleh beberapa politisi perempuan.  Pendidikan  politik  untuk kader  perempuan  dilakukan  hanya  lewat inisiasi  beberapa  pihak,  semisal  oleh Firliana  di  Partai  Demokrat.  Namun, Pendidikan  Kepemimpinan  Perempuan (PKP)  Partai  Demokrat  tersebut  hanya menyasar 30 kader perempuan yang telah terpilih sebagai anggota parlemen tingkat DPR – RI/DPR  Provinsi  atau  duduk  di
struktur  kepengurusan  harian  partai. Dengan  kata  lain,  pendidikan  politik tersebut  tidak  memberi  dukungan afirmasi terhadap politisi perempuan yang termarginal  dalam  tubuh  partai,  malah hanya memberi pendidikan kepada kader- kader mapan yang sudah terpilih.
Dalam  pendidikan  politik  di  partai- partai politik yang bersifat sentralistik dan ketokohan, esensi ketokohan dan doktrin keagamaan  yang  cenderung  patriarkis lebih  mendominasi  ketimbang  analisis sosial yang kritis. Materi dalam salah satu kurikulum  pendidikan  politik  hanya berkutat  pada  doktrin/ajaran  tokoh pendiri  partai,  pengalaman-pengalaman hidup  tokoh  partai  dan  mengglorifikasi pencapaian-  pencapaian  tokoh-tokoh partai  tersebut.    Ketiadaan  dan  kurang terelaborasinya aspek kontrol integritas di pendidikan  politik  merefleksikan  berapa minimnya  pemahaman  antikorupsi  di internal partai tersebut.
Hampir  semua  partai-partai  politik memiliki  Organisasi  Sayap  Partai  (OSP) perempuan  namun  tidak semua  memiliki derajat  penguatan  integritas  antikorupsi dan  kualitas  politisi  perempuan  yang mumpuni. Tetapi dalam konteks  struktur OSP  dan  relasinya  dengan  partai  politik, OSP  Partai  Golkar,  Kesatuan  Perempuan Partai  Golongan  Karya  (KPPG)  dapat menjadi  contoh  baik  dalam  penguatan struktur  kelembagaan  OSP.  Ketua  KPPG adalah  juga ex-officio Wakil  Ketua  DPP atau  DPC  (Pasal  21  Ayat  2  dan  6). Pengaturan  ini  dirasa  konstruktif  karena memberi  jejaringan  formal  antara  partai politik dengan OSP. (Hurriyah, 2019).
Namun  kebanyakan  OSP  perempuan hanya  dipakai  dalam  konteks  konsolidasi pemenangan  pemilu  atau voter  gather semata. Kegiatan pemberdayaan perempuan  di  OSP  pun  terkesan elementer dan tidak substantif.  Kegiatan- kegiatan  tersebut  tidak  terkoneksi langsung  dengan  penguatan  kualitas  dan
integritas perempuan untuk masuk dalam kontestasi politik di internal partai-partai politik dan kontestasi eksternal di pemilu.
OSP  perempuan  seharusnya  menjadi investasi  bagi  partai  politik  dalam mengembangkan sistem pendidikan politik  yang  bernilai  inklusif  dan demokratis. OSP dapat membangun partai dengan gerak partisipatoris lewat gerakan akar  rumput.  Namun  kebanyakan  OSP tidak memiliki ikatan formal dengan partai politik,  sehingga  aktualisasi  ideologi  dan program  kerja  partai  politik  tidak terkoneksi pada OSP di akar rumput. OSP dapat  dianggap  sebagai  penentu  basis massa  partai  politik,  bahkan  banyak partai- partai  politik  di  zaman  ‘politik al iran’  di  Orde  Lama  lahir  dari  rahim organisasi akar rumput.

## c. Keterbukaan Proses Kaderisasi dan Rekrutmen Politik
Proses  kaderisasi  dan  rekrutmen politik  merupakan  aspek  yang  saling berkelindan  dengan  pendidikan  politik. Kaderisasi merupakan wadah pendidikan politik,  namun  pendidikan  politik  sendiri merupakan  esensi  substantif  sekaligus mekanisme  strategis  untuk  membangun proses kaderisasi yang dapat dipertanggung  jawabkan.  Dalam  tataran idealis,  hanya  kader-kader  terbaik  yang kemudian  di  rekrut  untuk  menduduki jabatan-jabatan strategis di internal partai. Dengan  kata  lain,  rekrutmen  politik  yang baik adalah  yang memperhatikan dengan seksama  proses  pendidikan  politik  dan kaderisasi.
Dalam  AD  PDI-P,  dijelaskan  tentang mekanisme pengkaderan secara berjenjang  (Pasal  15  Ayat  2).  Namun terbuka  juga  kesempatan  bagi  anggota kehormatan partai yang dianggap berjasa luar biasa kepada partai (Pasal 16). Dalam penempatan anggota partai dalam jabatan politik dan jabatan publik, AD menegaskan
bahwa  partai  lah  yang  menugaskan mereka  untuk  menduduki  jabatan/posisi tersebut (Pasal 20 Ayat 1 dan 2). Dengan kata  lain,  pejabat  publik  dan  politik  dari PDI-P  adalah  petugas  partai,  yang  mana mereka  harus  selalu  tunduk  dan  patuh pada aturan partai.
Dalam AD Partai Gerindra disebutkan tentang proses pembentukan kader partai yang dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi  secara  berjenjang  didalam pendidikan  dan  latihan  kader  (Pasal  15 Ayat  2).  Kader  partai  disiapkan  untuk menjadi:  Calon  pengurus  partai;  Bakal calon  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD);  Bakal  calon  Kepala Daerah  dan/atau  Wakil  Kepala  Daerah, dan Bakal calon Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 15 Ayat 4).
Namun  ada  pengaturan  tentang kewenangan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra  yang  terlampau  kuat  dengan dapat:
“…menyetujui atau tidak menyetujui pengesahan, penetapan, persetujuan, pergantian semua posisi dan kebijakan strategis partai politik, penetapan  dan  pengajuan  bakal  calon anggota  DPR  dan  DPRD  Provinsi  serta DPRD  Kabupaten/Kota,  dan  pemberian rekomendasi  calon  Kepada  Daerah...” (Pasal  19  Ayat  2,  Huruf  l).  Lewat kewenangan  yang  terlalu  kuat  diatas, kader-kader  partai  dapat  ditelikung  hak- hak  nya  oleh  individu-individu  yang memiliki akses kuat kepada Ketua Dewan Pembina.  Semisal  dalam ART,  DPP  Partai Gerindra  dapat  memberikan  status sebagai Kader Luar Biasa (Pasal 5 Ayat 2). Di Partai Demokrat, ketiadaan pengaturan proses  kaderisasi  secara  umum  dan pengaturan afirmatif terhadap perempuan secara khusus, membuka celah kaderisasi politik
yang tidak
demokratis,
diskriminatif dan tidak humanis.
Dalam  pengaturan  internal  Partai Golkar,  tidak  dijelaskan  tentang  jenjang
pendidikan  kaderisasi,  hanya  dijelaskan tentang  beberapa  kriteria-kriteria  untuk menjadi  kader,  anggota  dan  pengurus partai. Dalam ART dijelaskan bahwa DPP dapat  menetapkan  seseorang  sebagai kader berdasarkan jalur prestasi (Pasal 5 Ayat 2).
Berdasarkan  data  dan  analisa  yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa praktik terbaik  kaderisasi  partai  politik  hanya dimiliki oleh PDI-P dan PKS. Kedua partai politik  tersebut  memiliki  garis  ideologis yang lebih kental ketimbang partai-partai lain.  Di  PKS,  pendidikan  politik  lewat berbagai media tidak hanya dilakukan saat menjelang  musim  kampanye,  tetapi dilakukan  terus-menerus.  (Ufen,  2006; 36).
Namun  dalam  AD/ART  PKS  tidak ditemukan  secara  eksplisit  terkait  aspek kesetaraan  peran  antara  laki-laki  dan perempuan.  Selain  itu,  juga  tidak ditemukan  muatan  pengaturan  yang memuat program kerja terkait perempuan,  antikorupsi,  dan  perempuan antikorupsi. Kelemahan  utama  dalam  sistem kaderisasi  partai-partai  politik  adalah dibukanya kesempatan
untuk mendapatkan  status  sebagai  Kader  Luar Biasa,  Kader  Kehormatan,  dan  sebutan- sebutan  lain,  tanpa  ada  ukuran  atau parameter  yang  jelas  tentang  pemberian status  tersebut.  Hal  tersebut  diperparah dengan  kewenangan  pimpinan  partai politik  yang  terlalu  kuat  dan  luas.  Secara idealis,  kader-kader  terbaik  dalam  partai politiklah yang kemudian layak berkontestasi  dalam  proses  rekrutmen yang  berbasis  merit  dan  demokratis. Namun  yang  terjadi,  partai  politik  malah merekrut  individu-individu  yang  telah memiliki  nama  besar  semisal  selebritis dan  kalangan  penguasaha  sebagai  bakal calon  anggota  legislatif  dan  calon  kepala daerah  (Vermonte,  2019).  Realitas  ini terjadi  karena  tuntutan  perolehan  suara,
dan  hal  inilah  yang  mengakibatkan pendidikan  politik  dalam  partai  politik tidak  berkembang  dan  kehilangan kredibilitasnya.
Semua partai politik memiliki anomali dalam  proses  rekrutmen  politik.  Proses persetujuan  dan  pencalonan  semuanya berjangkar  pada  ‘hak  veto’  ketua,  dewan pembina  serta  ‘logika  elektoral’.  Proses - proses  yang  tidak  transparan  tersebut cenderung  abai  terhadap  mekanisme akuntabilitas  publik  dan  sistem  merit. Proses  pengambilan  keputusan  pada Musyawarah dan/atau Rapat Partai Golkar didasarkan pada asas musyawarah untuk mufakat  (Pasal  36).  Namun  tidak  ada pengaturan lebih lanjut tentang bagaimana ‘musyawarah
mufakat’ tersebut  dilakukan.  Kesumiran  makna ‘musyawarah  mufakat’  malah  dapat membuka celah  praktik candidacy buying di tubuh partai politik. Begitu juga dalam
AD  Partai  Demokrat,  rekrutmen  atau pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi, dengan
memperhatikan  integritas,  rekam  jejak dan kesetaraan (Pasal 13 Ayat 5). Namun,
kata ‘memperhatikan’ tidak memiliki sifat memaksa atau keharusan.
Tidak
transparannya
proses
rekrutmen  berdampak  pada  akses, partisipasi,  kontrol  dan  manfaat  bagi politisi  perempuan  (Sundari,  2006:110). Mekanisme  skoring  telah  lama  diadopsi oleh beberapa partai politik yang memberi kesan  bahwa  partai  telah  mengadopsi sistem  merit,  namun  dalam  forum  pleno bakal  calon  yang  memiliki  skor  tertinggi dapat terpental, bila jarang ‘sowan’ dengan pimpinan.
Proses  rekrutmen  politik  yang  lekat dengan  ‘logika  elektoral’  membuka  jalur rekrutmen ‘titipan’, dan ‘diskresi’. Praktik rekrutmen  ini  adalah  hal  yang  lumrah  di partai-partai politik karena sistem pemilu yang berbiaya tinggi. Untuk membesarkan partai  perlu  modal,  ada real  cost dalam
politik.  Kebutuhan  untuk  ‘membesarkan’ partai  membuka  celah  kooptasi  oligarki terhadap partai politik, yang mana kedua- duanya  saling  membutuhkan  (Winters, 2011).  Kuasa  kepentingan  oligarki  yang menunggangi partai politik sangat kentara terutama dalam proses penjaringan bakal calon kepala daerah, sering terjadi konflik atau  ketidak  sepahaman  kepentingan politik  antara  DPP  dengan  DP  Provinsi, Kota/Kabupaten.  Hal  ini  membuat  arena politik  menjadi  tidak  bersih  dan manipulatif, yang berujung pada pembusukan demokrasi. Argumentasi  menyalahkan  sistem pemilu  tentu  harus  ditakar  secara proporsional,  tanpa  menafikan  peran penting  partai  politik  untuk  melakukan pendidikan politik, kaderisasi sampai pada rekrutmen  politik.  Secara  realis, memang tujuan  partai  politik  adalah  untuk berkuasa, dengan memenangkan kontestasi politik, sehingga perlu memilih bakal  calon  yang  punya  probabilitas kemenangan yang besar. Dalam kontestasi politik,  ada  banyak  variabel-variabel politik  yang  perlu  dipertimbangkan: komunikasi  dan  kesepakatan  dengan koalisi partai-partai politik, sehingga perlu dipahami  bahwa  setiap  kontestasi  itu ‘kontekstual’.  Namun,  terlepas  dari ‘kontekstual’ nya kontestasi politik, partai politik tetaplah memiliki tanggung- jawab moril untuk menghasilkan politisi-politisi yang berkualitas dan berintegritas. Selama penentu rekrutmen politik di partai politik semata berjangkar pada variabel-variabel ‘kontekstual’  yang  sarat  kepentingan politik,  maka  tidak  pernah  akan  tercipta kesetaraan dalam ruang politik, terutama untuk  politisi  perempuan  yang  berada dalam kerentanan ekonomi dan politik.
Lewat  politik  afirmasi,  politisi perempuan saling bersaing antara sesama untuk  berebut  peluang  30%  kuota  dan kuasa  elektoral,  namun  yang  paling dimudahkan adalah tentu politisi
perempuan  yang  disokong  oleh  kuasa oligarki dan jejering keluarga yang sudah mapan  di  suatu  partai  politik.  Lewat sistem  rekrutmen  dengan  relasi  dinasti keluarga,  aspirasi  perempuan  akan  terus menjadi  aspirasi  ‘pinggiran’.  Kebutuhan politik dinasti keluarga dianggap hal yang lumrah,  dimana  sudah  sewajarnya  anak (perempuan)  atau  istri  mengikuti  jejak ayah atau suami mereka di politik, selama mendapat  dukungan  internal  partai.  Di Partai  Golkar,  sebagai  wujud  loyalitas terhadap  partai,  setiap  kader  Golkar diminta  untuk  memberi  anjuran  kepada keluarga  untuk  bergabung  dan  memilih Partai  Golkar.  Jejaring  keluarga  dianggap sebagai  ‘bonus’  dalam  memulai  karier politik.  Dan  pemberian  ‘tongkat  estafet’ jabatan  kepada  keluarga  sendiri  adalah strategi  untuk  melanjutkan  program- program  kerja  yang  sudah  ada,  agar pembangunan  lebih  berkesinambungan dan  bernilai  manfaat  bagi  publik.  Selain itu, dalam konteks keterwakilan perempuan,  dorongan  keluarga  (dinasti politik)  dianggap  sebagai  sugesti  positif dan  pemberi  motivasi  agar  perempuan berani  dan  percaya  diri  terjun  ke  arena politik.  Apabila  ‘dorongan’  keluarga (dinasti  politik)  tidak  ada,  dapat dipastikan keterwakilan perempuan akan sangat kurang.
Argumentasi  bahwa  dinasti  politik yang  akan  memberi  ‘keberlanjutan pembangunan’ tentu sangat lemah, karena praktik tersebut
malah semakin mempertebal  dominasi  politik  oligarkis sembari  menggerus  kompetisi  dalam kontestasi  internal  partai  maupun eksternal  di  pemilu.  Klaim  ‘bernilai manfaat’  untuk  publik  pun  merupakan klaim  yang  terlalu  optimis,  yang  masih ‘jauh  panggang  dari  api.’  Politik  dinasti memang  tidak  dilarang  (pasca  Putusan MK), namun praktik tersebut mencederai moral  politik,  dimana  politik  seharusnya memberi  kemanfaatan  kepada  semua
pihak,  bukan  kepada  satu  keluarga  atau kelompok (dinasti) tertentu saja.
Dari  deksriptif  analitik  diatas  dapat ditarik  suatu  simpulan  bahwa  hampir semua partai-partai politik tidak memiliki sistem  pendidikan  politik  yang  baik, apalagi  memperhatikan  potensi  politisi perempuan  dan  memberi  pemberdayaan kepada  mereka.  Dengan  kata  lain,  partai politik  belum  efektif  mengembangkan fungsi  partai  politik sebagai  ‘fasilitator’ atau  ‘penengah’  antara  rakyat  dengan kebijakan  pemerintah.  Partai  politik  juga gagal  mengembangkan  potensi  politisi perempuan dan mengembangkan kesetaraan gender. Kegagalan  tersebut  berkecambah menjadi dominasi laki-laki dan diskriminasi terhadap perempuan melalui proses politik- struktural yang determinan.  Namun  ada  celah  agenda reformasi  dalam  internal  partai  politik, sensitifitas gender yang belum terlembaga harus dikapitalisasi oleh gerakan perempuan.  Relasi  kelindan  antara pendidikan  politik  dengan  mekanisme kaderisasi  dan  rekrutmen  politik  perlu dipertegas  lewat  rekayasa  hukum  dan gerakan  aktivisme  di  internal  partai politik.
Gambar 2. Relasi Pendidikan Politik, Kaderisasi dan Rekrutmen Politik
3. Strategi  Penguatan  Pendidikan Politik  Kesetaraan  Gender  dan Antikorupsi di Partai Politik
Salah  satu  elemen  yang  hilang  dari karakter  partai  politik  pasca  otoriter adalah  redupnya  semangat  ideologis partai. Aspinall (2005) menyatakan bahwa ideologi  partai  politik  telah  tergerus secara  sistematis  oleh  Orde  Baru  yang memuja  pertumbuhan  ekonomi  dan stabilitas politik.
Pragmatisme  partai  politik  tersebut kerap  disebut  sebagai catch-all  party (Kirchhiemer,  1966;  Smith,  2009).  Partai politik  tidak  dimiliki  oleh  anggota  dan kader,  namun  dikooptasi  elit  penguasa predatorik  yang  patronis,  elitis,  sekaligus maskulin. Adaptasi ini menurut Duverger (1917)  memunculkan elite-centred  party yang  bertumpu  pada  sosok  figur karismatik  pemersatu,  yang  dicitrakan sebagai  messiah.    Karakteristik elite- centred party disokong oleh ‘ business firm party’ . (Hopkin dan Paolucci, 1999; 311). Tipologi  partai-partai  ini  semata bertujuan  untuk  memenangkan  pemilu dengan  suara  terbanyak  ( vote-seeking party ),  dan  menguasai  ruang-ruang strategis  di  parlemen  dan  pemerintahan ( office-  seeking  party ).  Sulit  disangkal bahwa hampir semua partai-partai politik di  Indonesia  telah  terpenetrasi  oleh anasir-anasir  kontra  demokrasi  diatas. Strategi  harus  bermula  dari  struktur normatif partai politik dalam perundang- undangan.

## a. Revisi Undang-Undang tentang Partai Politik
Norma  afirmasi  dalam  UU  Partai Politik  alih-alih  benar-benar  memberi peluang kepada politisi perempuan, malah menjadi pintu masuk ‘politik dinasti’. Hal tersebut terjadi karena: pertama, minimnya  kualitas  dan  integritas  politisi perempuan,  politisi  perempuan  yang memiliki kualitas terkadang tidak
memiliki  askes  politik  dan  sumber  daya ekonomi  dan  elektoral  yang  cukup.  Dan kedua, tidak hadirnya intervensi dan/atau bantuan afirmasi kepada politisi perempuan yang kurang memiliki sumber daya  ekonomi  dan  politik  dalam berkontestasi.  Pemberdayaan  politisi perempuan  harus  dimulai  dari  tahapan awal kaderisasi dengan pendidikan politik dan  didukung  dengan  memberikan  hak- hak krusial kepada anggota partai politik.
Dalam  UU  Partai  Politik,  Pasal  15 menyebutkan  bahwa:  “Kedaulatan  Partai Politik berada di tangan anggota.” Dengan kata  lain,  secara  normatif,  partai  yang dimiliki  dan  dikelola  secara  kolektif- demokratis  oleh  anggota-anggotanya ( member  ownership ).  Namun  nyatanya yang terjadi partai politik hanya dikuasai oleh segelintir orang. Hal ini terjadi karena anggota partai politik tidak diberi hak-hak krusial dalam menentukan arah kebijakan-  kebijakan  penting  partai politik.  Pasal  14  UU  Partai  Politik  hanya menyebutkan b ahwa “keanggotaan
terbuka  dan  tidak  diskriminatif.”  Tetapi tidak  ada  kejelasan  makna  bagaimana ‘terbuka’ dan ‘tidak diskriminatif’ tersebut dilaksanakan.
Agar  eksistensi  partai  politik  selaras dengan  cita  kedaulatan  rakyat,  yang diwakili  oleh  anggota,  hal  pertama  yang harus dibenahi adalah perihal keanggotaan,  agar  partai  politik  dapat bertransformasi  menjadi  partai  massa.
Partai  politik  massa  haruslah  memiliki database  keanggotaan  yang  tercatat dengan  jelas.  Setiap  partai  politik  wajib memiliki  anggota  tetap  yang  dibuktikan dengan kartu anggota ( membership-based party ). Anggota-anggota tetap itulah yang kemudian  memiliki  hak-  hak  dan  legal standing  dalam  proses  rekrutmen  politik di  internal  partai  politik  dan  kontestasi eksternal.  Hal  ini  selaras  dengan karakteristik dari partai massa
programatik  atau mass-programmatic party .
Pendidikan  politik,  proses  kaderisasi dan  rekrutmen  politik  memiliki  kelindan yang  kuat  dan  tidak  dapat  dipisahkan. Hanya sedikit partai politik yang memiliki struktur  dan  budaya  pendidikan  politik dan  kaderisasi  yang  mumpuni,  semisal PDI-P dan PKS. Tetapi walaupun disokong oleh ‘akar rumput’ yang kuat, struktur dan budaya  politik  internal  tersebut  tetap tidak  efektif  karena  dimentalkan  oleh rekrutmen politik yang tertutup. UU Partai
Politik dalam Pasal 29 hanya menyebutkan bahwa rekrutmen dilakukan  “…melal ui  seleksi  kaderisasi dan  rekrutmen  politik  secara  demokratis dan  terbuka.”  Selain  itu  Pasal  22 menyebutkan bahwa “kepengurusan partai  politik  di  setiap  tingkatan  dipilih secara  demokratis  melalui  musyawarah sesuai  dengan  AD  dan  ART.”  Makna ‘demokratis’,  ‘terbuka’  dan  ‘musyawarah’ tidak diberi penegasan, sehingga menjadi kabur  dan  kerap  diselewengkan  oleh partai  politik.  Revisi  UU  Partai  Politik harus lebih menekankan tentang bagaimana  proses  rekrutmen  yang demokratis,  meritokratis  dan  terbuka tersebut dilakukan.
Dalam  realita  nya,  hanya  sedikit partai  politik  yang memiliki  struktur  dan budaya pendidikan politik dan kaderisasi yang  mumpuni,  semisal  PDI-P  dan  PKS. Tetapi  walaupun  disokong  oleh  ‘akar rumput’  yang  kuat,  struktur  dan  budaya politik internal tersebut tetap tidak efektif karena  dimentalkan  oleh  rekrutmen politik  yang  tertutup.  Pasal  29  UU  Partai Politik  hanya  menyebutkan  bahwa rekrutmen  dilakukan  “…melalui  seleksi kaderisasi  dan  rekrutmen  politik  secara demokratis dan terbuka.” Selain itu, Pasal 22  menyebutkan  bahwa  “kepengurusan partai  politik  di  setiap  tingkatan  dipilih secara  demokratis  melalui  musyawarah sesuai  dengan  AD  dan  ART.”  Makna
‘demokratis’,  ‘terbuka’  dan  ‘musyawarah’ tidak diberi penegasan, sehingga menjadi kabur  dan  kerap  diselewengkan  oleh partai  politik  lewat  AD/ART.  Revisi  UU Partai  Politik  harus  lebih  menekankan tentang  bagaimana  proses  rekrutmen yang  demokratis,  meritokratis  dan terbuka tersebut dilakukan.
Dengan  memiliki  anggota  tetap  yang terdata  dan  memiliki  hak-hak  krusial, rekrutmen dan pengisian jabatan internal partai  politik  dapat  dilakukan  dengan lebih  demokratis  dan  terbuka  dengan mekanisme berdasar merit (kemampuan). Mekanisme  pemilihan  ( election )  dan seleksi  ( selection )  dapat  dilakukan  lewat metode  Konvensi  Partai  atau  dengan sistem  skoring.  Lewat  penguatan  metode rekrutmen  politik  diatas,  pendidikan politik  dan  proses  kaderisasi  mau  tidak mau  harus  berubah  dengan  memberi penguatan substantif kepada anggota dan kader  partai  politik,  termasuk  kepada politisi perempuan. Dengan meningkatnya kualitas  politisi  perempuan,  sembari diberi  stimulus  pembiayaan  oleh  partai politik,  maka  secara  perlahan  arena kompetisi  akan  lebih  setara  dan berkeadilan.
Guna menjawab fisibilitas pemberian stimulus  pembiayaan real  cost politik kepada  politisi  perempuan,  diperlukan sumber daya tambahan dari partai politik. Subsidi  pemerintah  untuk  partai  politik (political  funding)  menjadi  upaya  untuk mentransformasi  partai  politik  menjadi lebih  bertanggung  jawab  dan  memberi bantuan finansial kepada politisi perempuan ( electoral financing ).
Kebijakan  ini  secara  bertahap  dapat mengikis  pengaruh  oligarki  dan  praktik kartelisasi  politik.  Dengan  memberi subsidi  secara  sah  dan  terbuka, pemerintah  memiliki  alasan  untuk menjalankan  sistem monitoring atau pengawasan internal partai politik.
Kontestasi  riil  adalah  antara  politisi perempuan  yang  disokong  oleh  relasi dinasti politik dengan politisi perempuan yang  termarginal  dengan  tidak  atau kurang memiliki sumber daya politik dan ekonomi.  Intervensi  haruslah  diberikan kepada kelompok perempuan yang rentan. Oleh  karena  itu  makna  ‘kesetaraan’  juga harus dimaknai secara internal kelompok perempuan  sendiri,  bahwa  tidak  ada perlakuan  khusus  dan  keistimewaan terhadap  politisi  perempuan  yang  sudah memiliki  ‘modal’  politik  dan  ekonomi dengan  kader  atau  politisi  perempuan yang  tidak  memiliki  keuntungan  ‘modal’ diatas.  Partai  politik  harus  mendukung, secara  moral  maupun  finansial  terhadap politisi perempuan yang memiliki potensi dan  niat  baik  dalam  berpolitik,  namun kurang  memiliki  modal real  cost untuk berkontestasi  di  pemilu  atau  menduduki posisi strategis di internal partai politik.
Dipandang  dari  perspektif  legalistik, subsidi  kepada  partai  politik  dari  kas negara,  baik  APBN  maupun  APBD berjangkar pada aturan hukum yang sahih. Sebagaimana diatur dalam UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 12 Huruf k tentang hak partai politik, dan Pasal 34 Angka  (1)  yang  menegaskan  tentang keuangan  parpol  dapat  bersumber  dari: iuran  anggota,  sumbangan  yang  sah,  dan subsidi  pemerintah.  Namun  kebijakan pembiayaan real  cost politik  kepada politisi  perempuan  belum  diatur  secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Bantuan Keuangan Partai Politik (Hurriyah, 2017). Namun perlu adanya pengawasan internal maupun  eksternal  perihal  penggunaan subsidi pembiayaan politik tersebut, agar subsidi  dan  bantuan  finansial  tersebut benar-benar  diterima  oleh  pihak  yang membutuhkan.
Subsidi pemerintah sebagai salah satu sumber  keuangan  partai  politik  tidak boleh  mempengaruhi  otonomi  dan
independensi  politik  dari  partai  politik tersebut.  Dalam  kebijakan  kesetaraan gender,  pemerintah  dapat  memberi reward  and  punishment kepada  partai politik.  Semisal  apabila  ditemukan  partai politik yang tidak melaksanakan kebijakan 30%  keterwakilan  politisi  perempuan dalam  struktur  kepengurusan  partai politik,  maka  pemerintah  dapat  memberi sanksi administratif kepada partai politik. Sebaliknya apabila partai politik menjalankan kebijakan afirmasi, pendidikan politik kesetaraan gender dan kaderisasi yang berintegritas, pemerintah dapat memberi subsidi lebih kepada partai politik  tersebut.  Perlu  pengaturan  yang tegas dalam perundang-undangan tentang subsidi  pemerintah  kepada  partai  politik yang  mana  50%  dari  subsidi  tersebut harus masuk ke departemen pemberdayaan  perempuan  dan  OSP perempuan.

## b. Aliansi  OSP  Perempuan,  LSM  dan KPK
Dalam realitas politik kepartaian, OSP kerap  dipandang  sebelah  mata.  Padahal dalam lingkup ideologis partai massa, OSP memainkan peran strategis mengembangkan  potensi  dan  kualitas kader-kader berkualitas, sekaligus membangunan  jejaring  dengan  ormas, LSM dan media. OSP  memiliki  karakter  yang  lebih fleksibel ketimbang partai politik, walaupun  baik  secara  struktural  formal maupun informal memiliki ‘ikatan’ dengan partai politik. Kebanyakan OSP perempuan tidak memiliki ikatan
struktural  formal  dengan  partai  politik, hanya  KPPG  yang  memiliki  ikatan struktural  yang  tegas  dengan  Partai Golkar.  Fleksibitas  tersebut  memberi peluang  hadirnya  pengaruh  eksternal kepada OSP perempuan.
LSM  yang  bergerak  di  bidang pemberdayaan perempuan dan
antikorupsi,  semisal  SPAK  dan  beberapa Pusat Studi Perempuan dan Gender dapat memberi  pengaruh  konstruktif  kepada OSP  perempuan  lewat  pendidikan  politik antikorupsi  dan  anti  oligarki.  KPK  yang sekarang  lebih  memfokuskan  diri  dalam bidang pencegahan praktik korupsi dapat berperan  sebagai  sponsor  kegiatan pelatihan  antikorupsi  di  OSP.  Pendidikan politik harus dilakukan secara berkelanjutan  dan  menjadi  investasi panjang  OSP  dan  partai  politik,  tidak dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
Apabila  strategi  reformasi  struktural dengan membuka ruang rekrutmen politik di  partai  politik  dan  penguatan  jejering OSP  dilakukan  secara  serius  dan berkelanjutan,  maka  politisi  perempuan dapat  lebih  berdaya  lewat  bantuan finansial  politik  dan  bantuan  pendidikan politik  dalam  OSP  perempuan  oleh  LSM, gerakan  perempuan  dan  KPK.  Dalam setting rekrutmen  terbuka,  OSP  dan jejering  LSM  dapat  membangun  tim pemenangan  untuk  politisi  perempuan yang under-privilege , agar dapat memasuki  kompetisi  yang  setara  dengan politisi- politisi lain.
Paradigma dan struktur partai politik harus  didorong  untuk  menjadi  partai massa  ideologis  yang  inklusif,  agar aktivisme bernuasa ideologis dan memiliki jangkar  sosiologis  yang  kuat.  Karena berparadigma  ‘massa’,  partai  massa programatik diproyeksi dapat menggerus secara  gradual  hegemoni  dan  dominasi oligarki-patriarkis di tubuh partai politik.
Pendidikan politik kesetaraan gender secara khusus harus menyasar pada kader dan  politisi  laki-laki  agar  mereka memahami  kondisi  dan  tantangan- tantangan berbeda yang dihadapi perempuan,  terutama  dalam  kaitannya dengan  kerja  domestik  dan  pengurusan yang menjadi beban kultural perempuan. Politisi  laki-laki  sudah  terlanjur  banyak berkecimpung  dan  memiliki  posisi
strategis  di  internal  partai  politik,  maka politisi perempuan harus mampu memberi pengaruh pentingnya
keterbagian  peran  antara  laki-laki  dan perempuan  di  partai  politik.  Isu kesetaraan  gender  harus  mampu  ‘dijual’ kepada  politisi  laki-laki,  karena  hidup- mati  nya  partai  massa  adalah  lewat program-program  yang  dekat  dengan massa.  Salah  satu  ‘massa’  terpenting adalah perempuan.

## Penutup
Politisi  perempuan  dan  antikorupsi memiliki  relasi  kelindan  yang  komplek. Politisi  perempuan  tidaklah  imun  dari pengaruh  koruptif  terutama  dari  relasi dominasi  internal  di  partai-partai  politik. Politisi  perempuan  kerap  hanya  dipakai sebagai  ‘alat’  dan  ‘pelengkap’  dari kebijakan  afirmasi  perempuan  di  partai politik  dan  sistem  pemilihan  umum. Dengan ditempatkan semata sebagai ‘alat’ dan  ‘pelengkap’,  politisi  perempuan kebanyakan digunakan untuk melanjutkan dinasti  politik.  Dalam  relasi  ini,  sejatinya tidak  ada  kesetaraan  gender,  hanya partisipasi  dan  keterwakilan  perempuan yang bersifat tokenisme yang malah dapat berpotensi memperkuat budaya koruptif.
Namun,  politisi  perempuan  juga memiliki potensi untuk melawan perilaku korup dan budaya koruptif tersebut. Salah satu  caranya adalah  dengan memperkuat kualitas dan integritas antikorupsi politisi perempuan. Dengan penguatan antikorupsi untuk kalangan politisi secara umum  dan  politisi  perempuan  secara khusus,  politisi  perempuan  akan  lebih berdaya yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan  kesetaraan  gender  secara bertahap dan bersifat substantif.
Realitas  pendidikan  politik  yang berorientasi  pada  antikorupsi  dan kesetaraan  gender  masih  ‘jauh  panggang dari api’, dalam artian partai -partai politik belum memilih politisi perempuan sebagai
investasi  penguatan  partai  sebagai  partai massa. Politisi perempuan belum
diberdayakan  sebagai  ‘penjaga’  moral politik  partai  politik.  Kesimpulan  ini setidaknya  berjangkar  pada  3  (tiga) variabel:  pertama,  masih  lemahnya pengaturan  dan  implementasi  politik afirmasi,  walaupun  ada  aspirasi  dan sensitifitas  politisi  perempuan  untuk merebut panggung politik; kedua, kebanyakan partai-partai politik memiliki karakter  dan  struktur  otoritas  yang sentralistik, sehingga kurang memperhatikan materi antikorupsi,
eksistensi  politisi  perempuan,  terutama dalam  OSP  perempuan,  dan  hanya berkutat  pada  doktrin  ketokohan  pendiri partai;  ketiga,  sistem  pendidikan  politik dan kaderisasi berkelindan dengan proses rekrutmen  yang  belum  menerapkan sistem merit, namun cenderung pragmatis,  sehingga  pendidikan  politik tidak  bersifat  ideologis  bahkan  dianggap tidak  begitu  perlu  dalam  tubuh  partai politik.
Strategi penguatan pendidikan politik yang  berparadigma  antikorupsi  dan kesetaraan gender dapat dilakukan lewat 2  (dua)  jalur.  Pertama  adalah  jalur institusional  dengan  mendorong  revisi atau  perbaikan  beberapa  pasal-pasal dalam  UU  tentang  Partai  Politik.  Partai politik  harus  berbasis  anggota,  dimana setiap  partai  politik  memiliki  anggota- anggota yang definitif, dibuktikan dengan kartu  anggota/pengurus.  Dengan  sistem keanggotaan  yang  jelas,  maka  dapat menunjang  sistem  rekrutmen  yang berbasis  pada  demokrasi  lewat  konvensi dan  seleksi  yang  berbasis  merit.  Revisi menyasar  pada  relasi  kelindan  antara pendidikan  politik,  proses  kaderisasi  dan berujung  pada  rekrutmen  politik.  Selain itu perlu dipikirkan terkait wacana kontrol pemerintah  kepada  partai  politik  lewat pemberian  subsidi  yang  mana  salah  satu subsidi  finansialnya  menyasar  politisi
perempuan  dan  OSP  perempuan.  Jalur kedua  adalah  penguatan  dukungan masyarakat sipil terhadap politisi perempuan  lewat  inisiasi  pendidikan politik antikorupsi dan memberi dukungan  finansial  dan  moril  kepada politisi  perempuan  agar  berdaya  secara substantif  dan  mampu  melawan  kuasa oligarki di partai-partai politik.

## Referensi
Allern, Elin Haugsgjerd, Knut Heidar, and Rune  Karlsen.  (2015). After  the Mass Party: Continuity and Change in Political Parties and Representation in Norway , Lexington Book. Norwegia.
Antlöv,  Hans,  Introduction.  (2004)  dalam Hans  Antlöv  dan  Sven  Cederroth (eds.): Elections  in  Indonesia:  The New  Order  and  Beyond ,  London. Routledge.
Aspinall,  Edward.  (2005).  Elections  and the  Normalization  of  Politics  in Indonesia . Southeast Asian Research 13 (2).
Buana, Mirza S. (2015). Subsidi Parpol dan Moral  Politik. Banjarmasin  Post. https://banjarmasin.tribunnews.co m/2015/03/18/subsidi-parpol- dan-moral- politik?page=2 .
Candraningrum,  Dewi.  Interview  with Jeffrey Winters: The Importance of Nation’s  Intervention  on  Electoral Quotas  for  Women .  Indonesian Feminist Journal.
David  Dollar,  Raymond  Fisman,  dan Robert  Gatti. ‘ Are  Women  Really the  “Fairer”  Sex?  Corruption  and Women in Government . H10:J16.
DetikNews. https://news.detik.com/berita/d- 5090224/pilkada-tanpa-mahar-
ketum- golkar-jika-menang-ini- modal-pemilu . Dyer, Saran. (2016/2017). SPAK Evaluation. Australia  Indonesia Partnership for Justice.  Jakarta.
Einarsdo ́ttir,  Þorgerður.  (2005).  “ Women in  Iceland:  Strong  Women:  Myths and  Contradictions.”  In  Female Well-Being:  Social  Change  Around the World in the 20 th Century , eds. Janet Mancini Billson and Carolyn Fluehr-Lobban. ZED Books. London. 181-206. Erlina. (2012). Implementasi Hak Konstitusional  Perempuan  dalam peraturan  perundang-undangan , Jurnal Konstitusi 1(1). Hadiati,  Erry,  dkk  (2013),  Konstruksi Media Terhadap Perempuan Terlibat  Kasus  Korupsi  dalam Tayangan Televisi, Jurnal Pemikiran Sosiologi 2(2). Guverger,  Maurice.  (1917). Political parties,  their  organization  and activity  modern  state .  Wiley Publishing. New Jersey.
Green,  Elliott  D.  (2016).  ‘ Structuralism’ dalam Carol Lancaster dan Nicolas van  de  Walle  (eds).  The  Oxford Handbook  on  the  Politics  of Development  University  Press. Oxford.
Hadiz, Vedi R dan Richard Robison. (2014).
‘ The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia ’, dalam Michele Fo rd dan Thomas B. Pepinsky (eds). Beyond Oligarchy. Cornell University Press. New York. Haris, Moch Nurhasim.dkk. (2018). Sistem Integritas  Partai  Pemilu. Kertas Posisi, KPK dan LIPI.  Jakarta.
Hopkin, Jonathan and Catherina Paolucci. (1999). The business firm model of party  organisation:  Case  from Spain  and  Italy. European  Journal of Political Research.
Hurriyah. (2017). The Shrinking Democratic  Space  in  Indonesia: Implications  for  Political  Party
Assistance  Providers.  Research Paper .  Commissioned  by  the Netherland Institute for Multiparty Democracy (NIMD).
Hurriyah  dan  Wildianti  Delia.  (2020).
Formulasi  Hubungan  Organisasi
Sayap Partai Politik dengan Partai
Politik di Indonesia, dalam
Prosiding  Simposium  Hukum  Tata Negara:  Penataan  Pengaturan
Organisasi Sayap Partai Politik, 29- 30  Juni  2019 .  FH  UII  Press. Yogyakarta.
Iwanaga  K.  (2008). Increasing  Women’s Political  Participation  in  Asia: Obstacles  and  Challenges .  NISA Press. Copenhagen.
Johnson,  Janet  E.  (2013).  Þorgerður Einarsdóttir dan GyðaPétursdóttir. A  Feminist  Theory  of  Corruption: Lesson  from  Iceland,  Politics  and Gender 174-206.
Karklins, Rasma. (2002). Typology of Post- Communist Corruption. Problems of Post-  Communism 49(4):  22 – 32. Stanford,  CA:  Stanford  University Press. California.
Kencono S. Dewi dan Bhakti W. Wardhana. (2012).  Perempuan  dan  Korupsi pada  Ranah  Publik  (Ditinjau  dari
Gaya Kepemimpinan, Politik, Agama,  Psikologi  dan  Budaya
Ketimuran). Polika:  Jurnal  Ilmu
Politik .
Kitschelt,  Herbert  dan  Kent  Freeze, Programmatic Party System Structuration:  Developing  and Comparing  Cross-National  and Cross-Party  Measures  with  a  New Global Data Set , https://sites.duke.edu/democracyli nkage/files/2014/12/Kitschelt_Fre eze.pdf .
Ostrom,  Elinor.  (1990). Governing  the
Commons:  The  Evolution  of Institutions  for  Collective  Action , Cambridge University Press. Cambridge. Paterson, Janice dan Margaret Lewis (eds)
(1999). The  Elgar  Companion  to
Feminist Economics . Edward Elgar. Cheltenham, UK. Perempuan dan Korupsi, Jurnal Perempuan. (2014). https://www.jurnalperempuan.org /perempuan-dan-korupsi.html .
Perempuan  Yang  Jadi  Pelaku  Korupsi, Anti-Corruption  Clearing  House, https://acch.kpk.go.id/id/datagraf is/info/perempuan-yang-jadi- pelaku- korupsi . Perempuan-
perempuan  di  Pusaran  Korupsi https://www.hukumonline.com/be rita/baca/lt55361530860f7 /perempuan-perempuan-di- pusaran-korupsi/ .
Richard Halloran.  (1998).  ‘ Asia’s  Women Leaders  on  the  Outs ’. Global  Beat Issue Brief No. 34, May 6.
Sida  Gender  Tool  Box  (Brief).  (2015.) Gender and Corruption March.
Smith,  Jennifer.  (2009). Campaigning  and the Catch-All Party: The Process of Party  Transformation  in  Britain. Party Politics 15(5): 555-572.
SPAK. (2007). Buku Saya Perempuan Anti Korupsi . Australian Aid. Jakarta.
Soedjono  Dirdjosisworo.  (1984). Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia . Sinar Baru. Bandung.
Ufen, Andreas. (2006). Political  Parties in Post-Suharto  Indonesia:  Between politikaliranand  ‘Philippinisation’ . GIGA Working Paper.
Underkuffler,  Laura  S.  (2009).  “ Defining Corruption: Implications for Action .” In  Corruption,  Global Security,  and  World  Order ,  ed. Robert Rothberg. MA World Peace Foundation and American Academy  of  Arts  &  Sciences. Cambridge. Winters,  Jeffrey  A.  (2011). Oligarchy . Cambridge University Press. Cambridge. Wong,  Elizabeth.  (2012).  Why  Domestic Work  is  a  Feminist  Issue.
Intersections 39-44.