## Tunggakan Perkara di Lingkungan Peradilan Agama dan Upaya Penanggulangannya

## Malik Ibrahim
Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia Email: malikibrahim1966@gmail.com
Abstrak. Artikel ini dilatarbelakangi oleh fenomena semakin tingginya tunggakan perkara di lingkungan Peradilan Agama (PA), yang dari waktu ke waktu semakin bertambah. Secara umum penyebab terjadinya tunggakan perkara adalah adanya perbedaan antara jumlah perkara yang masuk (input) dengan jumlah perkara  yang  dapat  diselesaikan  (out  put).  Fenomena  tersebut  secara  umum  disebabkan  keterbatasan kemampuan PA dalam menyelesaikan tunggakan perkara, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sehingga berakibat  proses peradilan  tidak berjalan secara cepat atau lambatnya penyelesaian suatu perkara. Dari latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  artikel  ini  berupaya  menjelaskan  dua  hal  yaitu:  faktor  penyebab terjadinya tunggakan perkara di lingkungan PA dan upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tunggakan perkara di lingkungan PA.
Kata kunci: Peradilan Agama, Tunggakan perkara.

## A. Pendahuluan
Peradilan  Agama  (selanjutnya  disingkat  PA)  adalah  salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman    bagi rakyat  pencari  keadilan 1 yang  beragama  Islam  mengenai  perkara  tertentu    sebagaimana  yang  dimaksud dalam UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA 2 . Sebagai sebuah  lembaga  peradilan  disamping  tiga  lembaga  peradilan  lainnya  di  bawah  Mahkamah  Agung3, keberadaan PA nampak semakin eksis, hal tersebut ditandai salah satunya dengan semakin banyaknya para pihak yang berperkara di lingkungan PA, sehingga menimbulkan tunggakan perkara. Fenomena tersebut menjadikan suatu problem tersendiri di lingkungan PA, dan membutuhkan suatu penyelesaian atau solusi agar  segera  dapat  diselesaikan.  Oleh  sebab  itu  penyusunan  tulisan  ini  dilatarbelakangi  oleh  kegelisahan akademik  terhadap fenomena yang muncul oleh semakin menumpuknya tunggakan perkara di lingkungan PA yang dari waktu ke waktu tidak semakin berkurang namun justru semakin bertambah, khususnya PA yang  ada  di  Pulau  Jawa4.  Sementara  itu  di  sisi  lain  tuntutan  masyarakat  agar  hukum  dan  keadilan  bisa
1 Yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan Indonesia. Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam , cet. ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), hlm, 242
2 Pasal 2 UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lihat Mardani, Hukum Islam, Kumpulan Peraturan  tentang Hukum Islam di Indonesia , (Bandung: Kencana Prenada, 2013), hlm. 195
3 Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 Hasil Amandemen.  Lihat Tim Redaksi Pustaka Baru, UUD 1945 Hasil Amandemen I-IV , (Yogyakarta: Pustaka Baru, Tanpa Tahun), hlm. 3
4 Portal  Pengadilan  Agama  Depok,  "Sistem  Kamar  dan  Produktifitas  Penyelesaian  Perkara,  Sistem  Kamar  dan Produktifitas Penyelesaian Perkara", http://www.padepok.go.id-berita baca Berita //diunduh 31 Maret 2016 jam 14.50
ditegakkan dan dirasakan dengan cepat, mudah dan biaya ringan, sebagaimana asas dalam hukum acara5, nampaknya juga semakin nyaring terdengar seiring dengan semakin kerasnya tuntutan masyarakat di era Reformasi.
Sebagai ilustrasi, sepanjang tahun 2010 khusus untuk Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah (MS)  yang  merupakan  Pengadilan  Tingkat  Pertama  menangani  perkara  yang  menjadi  kewenangannya berjumlah 377.230 perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara yang masuk tahun 2010 sebanyak 320.768 perkara dan sisa perkara tahun sebelumnya berjumlah 56.462. Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2010 ini naik 12,65%  dari  tahun  sebelumnya  yang  menerima  sejumlah  284.749  perkara. 6 Sementara  jumlah  perkara jinayat (pidana) yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah kabupaten atau kota di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berjumlah 152 perkara, yang terdiri dari 16 perkara sisa tahun 2009 dan perkara masuk tahun 2010  berjumlah  136  perkara.  Adapun  perkara jinayat yang  dimohonkan  banding  selama  tahun  2010 berjumlah  8  perkara  yang  semuanya  berhasil  diputus  tahun  2010.  Sedangkan  perkara  yang  masuk  ke Pengadilan  Tingkat  Banding  di  seluruh  Indonesia  pada  tahun  2010  berjumlah  14.681  perkara.  Jumlah tersebut naik 1,03 % dari penerimaan tahun sebelumnya yang berjumlah 14.531 perkara. Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar'iyah Propinsi Aceh menangani perkara yang menjadi kewenangannya pada tahun 2010 berjumlah 2.433 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara yang masuk pada tahun 2010 berjumlah 2.251 perkara, dan sisa perkara pada tahun 2009 berjumlah 182 perkara. Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2010 ini naik 15,14% dari tahun sebelumnya yang berjumlah  1.955 perkara. 7 Dan dapat diprediksi pada tahun-tahun  berikutnya  sampai  dengan  saat  ini,  jumlah  perkara  yang  masuk  di  lingkungan  PA  akan semakin  meningkat, sebagai dampak  dari semakin tingginya  kesadaran masyarakat   terhadap  penegakan hukum dan keadilan.
Kalimat  kunci  dari  menumpuknya  tunggakan  perkara  tersebut  adalah  tidak  seimbangnya  antara jumlah  perkara  yang  masuk (input) ke  PA  dengan  jumlah  perkara  yang  dapat  diselesaikan (out  put). Sehingga jumlah perkara yang masuk jauh lebih banyak daripada jumlah perkara yang dapat diselesaikan. 8 Karena pada saat proses penyelesaian tunggakan perkara dilakukan, maka pada saat itu pula dan pada hari- hari biasa setiap harinya sampai dengan saat ini dan seterusnya bisa dipastikan kiriman perkara dari berbagai tingkatan peradilan di lingkungan PA di seluruh wilayah RI, baik pada tingkat Pengadilan Agama sebagai Peradilan  Tingkat  Pertama  dan  Pengadilan  Tinggi  Agama  (PTA)  sebagai  Pengadilan  Tingkat  Banding 9
5 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. III. (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 56. Lihat pula M. Khoidin, Kongesti Perkara dan Proses Peradilan Cepat, (Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 10 Mei 1987), hIm VI, kolom. 4-9. Lihat  pula  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  Pasal  57  ayat  (3)  yang  berbunyi:  “Peradilan  dilakukan  dengan sederhana, cepat,  dan  biaya ringan”.    Lihat  pula  di dalam  Pasal  5  ayat  (2)    UU  No  14  tahun  1970  tentang Ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa asas peradilan  yang cepat, sederhana, mudah dan biaya ringan.
6 Portal Pengadilan Agama Depok, "Sistem Kamar dan Produktifitas Penyelesaian Perkara", http://www.padepok.go.id- berita baca Berita //16/sistem-kamar.
7 Ibid.
8 M. Khoidin, Kasasi Sebagai Upaya Hukum, (Jakarta: Suara Karya, 1995), hIm. 5.
9 Banding  atau  kadang  disebut appel, ialah  permohonan  pemeriksaan  kembali  terhadap  putusan  atau  penetapan pengadilan tingkat pertama karena merasa tidak puas atas putusan atau penetapan tersebut,  yang diajukan ke pengadilan  tingkat banding yang mewilayahi pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan, melalui pengadilan tingkat pertama yang memutus tersebut,  dalam  tenggang  waktu  tertentu  dan  dengan  syarat-syarat  tertentu.  Pemohon  banding  disebut  Pembanding  dan lawannya  disebut  Terbanding.  Raihan  A.  Rasyid, Hukum  Acara  Peradilan  Agama ,  cet.  ke-4,  (edisi  baru),  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 227-228
serta  Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat kasasi 10 dan peninjauan kembali 11 (disingkat pk) akan terus mengalir. Sehingga dari waktu ke waktu jumlah tunggakkan perkara akan semakin bertambah sebagai akibat semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.
Melihat fenomena tersebut di atas nampaknya perlu dicari segera langkah-langkah kongkrit dengan dasar  pijakan  pemikiran  yang  kuat  dan  mendasar  untuk  dapat  memecahkan  permasalahan  tersebut. Sehingga  diharapkan  sesuai  dengan    asas  hukum  acara,  yaitu  cepat,  mudah  dan  biaya  ringan  dapat terwujud 12 .
Dari  latar  belakang  di  atas,  maka  terdapat  dua  hal  yang  dicari  dalam  tulisan  ini,  yaitu:  Faktor penyebab terjadinya tunggakan perkara di lingkungan PA dan upaya yang dapat dilakukan oleh PA dalam menanggulangi tunggakan perkara di lingkungan PA.

## B. Pembahasan
Berbicara tentang tunggakan perkara  tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang upaya hukum, baik  berupa  banding,  kasasi  maupun  peninjauan  kembali  (pk).  Dan  Sebagaimana  diketahui,  banding merupakan  permohonan  pemeriksaan  kembali  terhadap  putusan  atau  penetapan  pengadilan  tingkat pertama karena merasa tidak puas atas putusan atau penetapannya 13 , sedangkan kasasi 14 merupakan upaya hukum terakhir dari para pihak yang sedang berperkara dan merasa tidak puas terhadap putusan peradilan judex  factie (tingkatan  peradilan  di  bawah  Mahkamah  Agung).  Sedangkan  pk  merupakan  peninjauan terhadap  putusan  atau  penetapan  Pengadilan  tingkat  pertama  atau  pengadilan  tingkat  banding  atau pengadilan tingkat kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, peninjauan kembali diajukan ke MA melalui pengadilan tingkat pertama yang dahulunya memutus, dengan alasan dan syarat tertentu tetapi tidak terikat kepada waktu tertentu. 15 Dan upaya tersebut terakomodasi dalam Pasal 3 dan Pasal 20 UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, 16 Sehingga dengan demikian banding, kasasi dan pk merupakan hak dari setiap pencari keadilan.
10 Kasasi berarti mohon pembatalan terhadap putusan / penetapan Pengadilan tingkat pertama atau terhadap putusan Pengadilan tingkat banding ke Mahkamah Agung, yang diajukan melalui Pengadilan tingkat pertama yang dahulunya memutus, karena alasan tertentu, dalam  waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Pemohon kasasi lawannya Termohon kasasi. Dalam hal keduanya sama-sama memohon kasasi berarti hanya ada Pemohon kasasi, tidak ada Termohon kasasi.  Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama , cet. ke-4, (edisi baru), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 228
11 Yang  dimaksud  dengan  peninjauan  kembali  adalah  peninjauan    terhadap  putusan/penetapan  Pengadilan  tingkat pertama  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  atau  terhadap  putusan  Pengadilan  tingkat  banding  yang  telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, atau terhadap putusan Mahkamah Agung, karenanya sering disebut dipanjangkan menjadi,  “Peninjauan  kembali  terhadap  putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap”.    Raihan  A.  Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama , cet. ke-4, (edisi baru), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 228-229.
12 Rum Nessa dkk, Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama , (Surabaya: PTA Surabaya dan Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 56
13 Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama , cet. ke-4, (edisi baru), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 227-228
14 Permohonan kasasi dimintakan oleh pihak-pihak yang berperkara berdasarkan    ketentuan Pasal 63 UU No. 7 Tahun 1989 yang menetapkan bahwa atas penetapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan kasasi kepada MA oleh pihak  yang berperkara. Selain upaya hukum kasasi, terdapat juga upaya hukum peninjauan kembali .
15 Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama , cet. ke-4, (edisi baru), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 228-229
16 UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman .

## Urgensitas dan Hikmah Upaya Hukum
Dalam hubungannya dengan fungsi dan kewenangan PA tersebut, maksud dan tujuan upaya hukum banding, kasasi dan pk tersebut adalah:
1. Koreksi atas kekeliruan atau kesalahan putusan pengadilan bawahan (pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi/pengadilan judec factie ) 17 .
Hal tersebut dipandang perlu untuk dilakukan karena belum tentu putusan pengadilan tingkat pertama ataupun tingkat banding serta tingkat kasasi telah memenuhi rasa keadilan bagi masing-masing pihak yang berperkara. Dan untuk itu diperlukan upaya hukum lain yang dimungkinkan bisa memenuhi rasa keadilan.  Selain  itu  adalah  merupakan  hal  yang  manusiawi  bila  terjadi  kemungkinan  kesalahan  atau kekurangtepatan dalam putusan hukum para hakim.
2. Menciptakan  dan membentuk hukum baru.
3. Terciptanya keseragaman  penerapan hukum
4. Berbicara  tentang  upaya  hukum,  tentu  terbuka  kemungkinan    tentang  adanya  penerimaan  banding, kasasi dan peninjauan kembali, dalam artian MA membatalkan  putusan peradilan di bahwa MA ( judec factie ) karena adanya kesalahan penerapan hukum dan   lainnya, dan juga penolakan  kasasi oleh MA, dalam artian MA tetap berkeputusan memberlakukan  putusan peradilan banding. 18
5. Bila  diamati  secara  seksama,  maka  hikmah  atau  rahasia  yang  terkandung  dalam  upaya  hukum  baik banding, kasasi maupun pk adalah sebagai berikut:
a. Adanya  penghargaan  yang  sama  ( equality )  terhadap  masing-masing  pihak  yang  berperkara  untuk memperoleh keadilan yang sesuai dengan haknya masing-masing.
b. Adalah  sangat  manusiawi  adanya  kemungkinan  kesalahan  atau  kekurangtepatan    putusan pengadilan,  baik di tingkat pertama maupun tingkat banding serta kasasi.
Tunggakan perkara di lingkungan PA bukan merupakan hal baru, namun karena fenomena tersebut selalu terjadi  setiap tahun, maka memerlukan penanganan segera dan sistematis agar penumpukan perkara tidak  semakin  menumpuk  yang  dikhawatirkan  akan  menimbulkan  celah  yang  dikhawatirkan  akan disalahgunakan oleh para pihak yang akan “bermain” untuk memanfaatkannya, maka fenomena tersebut perlu segera ditangani secara sistematis dan berkesinambungan.
Yang  dimaksud  dengan  tunggakan  perkara    adalah  semua  perkara  yang  telah  berusia  dua  tahun setelah perkara diregistrasi 19 , terlepas dari apapun statusnya yang belum dikirim ke pengadilan  pengaju. Bahkan sebelum tahun 2007, yang dimaksud dengan  tunggakan perkara adalah setiap perkara yang belum diputus  pada  waktu  laporan  bulanan    dibuat.  Redefinisi  tunggakan  penanganan  perkara  tersebut didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Ketua MA Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009.  Dalam  SK  bertitel  Jangka  Waktu  Penanganan    Perkara  pada  Mahkamah  Agung  (MA)  Republik Indonesia ini, ditetapkan standar kinerja penanganan perkara melalui batasan penyelesaian  perkara dari tahun pendaftaran hingga minutasi 20 dan pengiriman berkas kembali ke pengadilan pengaju. 21
17 Santoso Poejosubroto, Fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia , makalah tidak diterbitkan,  (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1980), hlm. 5 – 6.
18 Ibid ., hlm.  16
19 Dicatat dalam buku register perkara
20 Minutasi  adalah  proses  penyusunan  putusan  (termasuk  petikan  putusan)  yang  dilakukan  oleh  Panitera  Pengganti, dimulai dari tahapan pengetikan konsep, koreksi dan penandatanganan putusan, pembuatan dan pengiriman salinan putusan serta publikasi putusan.
21 Portal Pengadilan Agama Rantau, “MA Meredefinisi Tunggakan Perkara”, diunduh pada Kamis, 31 Maret 2016, jam 15.00
Sementara itu khusus untuk perkara perdata agama di MA, pada tahun 2009 diterima sebanyak 1.078 perkara,  yang  terdiri  dari  perkara  masuk  tahun  2009  sebanyak  701  perkara  dan  sisa  perkara  tahun  2008 berjumlah 287 perkara, dan diputus sebanyak 953 perkara. Sehingga sisa perkara perdata agama berjumlah 125  perkara.  Terkait  dengan  publikasi  putusan  MA  melalui  situs  web,  hingga  Desember  2009  telah mencapai 16.590 perkara, 325 perkara diantaranya merupakan perkara perdata agama.
Mengenai  keadaan  perkara  pada  tingkat  pertama,  dari  Laporan  Tahunan  MA,  sebagai  contoh diperoleh data bahwa pada tahun 2009, diterima 330.894 perkara, dan diputus 274.545 perkara. Sehingga dari  data  tersebut  diketahui  bahwa  prosentase  penyelesaian  perkara  pada  PA  pada  tahun  2009  adalah 82,95%. Adapun untuk tingkat banding, perkara yang masuk sebanyak 2.105 perkara, sedangkan perkara diputus  sebanyak  1.827 perkara.  Dengan demikian prosentase penyelesaian  perkara  banding  pada  tahun 2009 adalah 87, 27%. 22
Dengan  terjadinya  penumpukan  perkara  tersebut,  maka    dampak  negatif  dari  menumpuknya tunggakan perkara bagi kepentingan hukum dan pihak yang berperkara diantaranya adalah:
1. Perkara menjadi berlarut-larut. Konsekuensinya kepentingan hukum yang berupa hak-hak para pihak yang berperkara menjadi terhambat dilaksanakan. Memperlambat penerimaan hak-hak bagi pihak yang benar-benar mempunyai hak tersebut merupakan suatu kedhaliman.
2. Menurunkan citra dan wibawa hakim serta lembaga peradilan baik di tingkat peradilan tingkat pertama, tingkat banding ( judex facti) maupun di tingkat kasasi.
3. Menimbulkan peluang munculnya praktik-praktik kolusi serta rekayasa pengadilan. 23
Secara umum, penyebab terjadinya tunggakan perkara, salah satunya adalah adanya perbedaan antara jumlah  perkara  yang  masuk  ( input )  dengan  perkara  yang  dapat  diselesaikan  ( out  put ).  Disamping keterbatasan kemampuan peradilan judec factie (tingkatan peradilan di bawah MA) maupun MA dalam menyelesaikan tunggakan perkara disebabkan oleh tidak sebandingnya antara rasio jumlah hakim dengan perkara yang dapat diselesaikan. Penyebab lain dari tejadinya penumpukan perkara adalah, proses peradilan tidak berjalan secara cepat. 24
Secara khusus beberapa faktor penyebab terjadinya penumpukan perkara di lingkungan PA adalah sebagai berikut:

## 1. Aspek terbatasnya jumlah tenaga Hakim
Masih terbatasnya tenaga hakim yang bertugas, baik di lingkungan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi  Agama  (disingkat  PTA)  serta  MA,    sehingga  jumlah  perkara  yang  dapat  diputuskanpun  relatif sedikit dari perkara  yang masuk. Sementara di sisi lain permohonan perkara semakin meningkat dari waktu ke waktu.   Disamping terbatasnya jumlah para hakim pada setiap pengadilan, penyebaran jumlah hakim yang  tidak  merata  juga  berpengaruh  terhadap  munculnya  tunggakan  perkara.  Sebagai  contoh  jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama di Pulau Jawa ada sekitar 70 % dari seluruh perkara yang ada di Indonesia, sedangkan perkara yang diterima pada Pengadilan Agama di luar Pulau Jawa hanya sekitar 30 %. Hakim-hakim yang bertugas pada Pengadilan Agama di Pulau Jawa rata-rata sekitar 10 orang untuk satu Pengadilan  Agama.  Sedangkan  untuk  luar  Pulau  Jawa  rata-rata  jumlah  hakim  dalam  satu  Pengadilan Agama antara 5 – 10 orang. Sedangkan jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama kelas I A dan I B  di Pulau Jawa  berkisar antara 300  – 500 perkara setiap  bulan. Sedangkan di luar Pulau Jawa  rata-rata jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama kelas I A dan I B antara 50 – 200 perkara setiap bulan.
22 Ibid.
23 Malik Ibrahim, Kasasi di Indonesia dan Permasalahannya dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam , Tesis Magister tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 69
24 M. Khoidin, Kasasi Sebagai Upaya  Hukum , (Jakarta: Suara Karya, 1995), hlm. 5
Bahkan untuk Pengadilan Agama  kelas II A dan  II B  rata-rata jumlah  perkara  yang masuk antara 50-75 perkara, sedangkan untuk Pengadilan Agama di Papua dan NTT jumlah perkara yang masuk setiap bulan maksimal hanya 20 perkara saja. 25

## 2. Aspek Para Pihak Yang Berperkara
Ditinjau dari sudut pandang sosiologis, perkembangan zaman yang diiringi dengan perkembangan jumlah  penduduk,  mengandung  konsekuensi  semakin  banyaknya  para  pihak  yang  melakukan  tindakan hukum  dan  kemungkinan  memperkarakan  perkaranya  di  pengadilan,  termasuk  lembaga  Pengadilan Agama, PTA serta MA.
Selain  itu,  perkembangan  masyarakat  senantiasa  pula  diikuti  dengan  komleksitas  perkembangan permasalahan melebihi waktu sebelumnya, sehingga peningkatan perkarapun tidak bisa terelakkan. Selain itu    perkembangan  masyarakat  ditandai  dengan  semakin  tingginya  tingkat  pendidikan  masyarakat  yang berkonsekuensi semakin tingginya kesadaran akan hak-haknya menurut hukum.
Dari Aspek etik psikologis, yang paling mendominasi adalah telah terjadinya pergeseran motifasi para pihak yang mengajukan perkaranya ke lembaga peradilan pada umumnya dan lembaga PA pada khususnya. Idealnya, upaya hukum baik pada Pengadilan Tingkat Pertama, banding dan kasasi bukan bertujuan untuk memperoleh  suatu  kemenangan  semata,  tetapi  prinsipnya  adalah  dalam  upaya  penegakan  hukum  ( law enforcement )  dan  keadilan  ( justice ).  Namun  selama  ini  masih  terdapat  semacam  kesalahpahaman ( misunderstanding ) diantara pada pencari keadilan berkaitan dengan eksistensi upaya hukum di lembaga peradilan.  Upaya  hukum  di  lembaga  peradilan  dianggap  sebagai  langkah  untuk  “memenangkan”  suatu perkara.
Persepsi  demikian  semakin  menambah  obsesi  klien  untuk  selalu  memanfaatkan  upaya  hukum  di lembaga peradilan, meskipun posisi klien dari optik yuridis sangat lemah. Artinya untuk memenangkan perkara  yang  sedang  digelar,  kemungkinannya  sangat  kecil.  Pada  awalnya,  para  pihak  yang  mengajukan perkaranya ke lembaga peradilan itu untuk mencari keadilan atau kebenaran berdasarkan fakta dan bukti yang ada, namun seiring dengan perkembangan zaman, motivasi tersebut mengalami pergeseran makna. Motivasi untuk mendapatkan kemenangan atau keuntungan, baik keuntungan secara ekonomi maupun non-ekonomis. 26

## 3. Aspek Penasehat Hukum dari Para Pihak yang Berperkara
Para  penasehat  hukum  sering  dituding  banyak  memberikan  kontribusi  terhadap  menumpuknya perkara.  Penasehat hukum sering dituding menganjurkan para kliennya untuk melakukan upaya hukum banding, kasasi serta pk hanya sekedar untuk mengulur-ulur dan demi mencari honor dari biaya untuk pembuatan Memori Banding dan Kasasi serta pk .
Tuduhan  tersebut  bukan  tidak  berdasar.  Apalagi  dalam  situasi  adanya  penambahan  penasehat hukum  yang  setiap  tahunnya  yang membludak .  Khususnya  di  kota-kota  besar  saat  ini  sudah  “inflasi” Penasehat Hukum. Dimana akibatnya dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Dan berdampak pula  pada  usaha-usaha  “menghalalkan”  segala  macam  cara.  Yaitu,  sekalipun  perkara  yang  ditanganinya menurut  fakta-fakta yang terungkap di pengadilan kliennya betul-betul dikalahkan karena tidak punya dasar hukum yang kuat, demi mencari “sesuap honor” ia paksakan untuk mengajukan banding dan kasasi.
Penambahan Pengacara Praktik yang dilakukan setiap tahun adalah langkah yang cukup bijaksana, paling  tidak  untuk  mengurangi  tingkat  pengangguran  lulusan  perguruan  tinggi.  Namun  demikian pemerataan  dalam  penempatan  di  kota  mana  mereka  harus  membuka  kantor  seharusnya  dilaksanakan secara  konsisten.  Kecuali  bagi  mereka  yang  menjadi  Asisten  Pengacara  pada  kantor-kantor  Advokat  / Penasehat Hukum yang sudah senior. Karena kalau tidak, bisa menjadi “inflasi” Penasehat Hukum dalam
25 Portal PA Palembang, Mengikis Tunggakan Perkara di Lingkungan PA , diunduh pada 31 Maret 2016 Jam 14.50 WIB
26 Soerdjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiolog Terhadap Masalah-Masalah Sosial ,  (Bandung : Alumni, 1981), hlm. 241.
satu kota tertentu, yang berdampak pada persaingan yang tidak sehat, yang pada gilirannya yang dirugikan justru masyarakat banyak atau pencari keadilan. 27

## 4. Aspek Minimnya Tingkat Keberhasilan Proses Mediasi
Pada saat ini mediasi 28 sebagai upaya penyelesaian perkara sedang mengalami trend. Namun di sisi lain upaya mediasi tersebut belum diimbangi dengan proses mediasi  baik secara kuantitas maupun kualitas. Yang dimaksud dengan kuantitas adalah masih minimnya jumlah hakim Pengadilan Agama yang sudah mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh MA, sehingga hal tersebut berimbas pada kualitas proses mediasi yang dilakukan oleh para hakim  Pengadilan Agama.
Dalam  lingkungan  Pengadilan  Agama,  usaha  mendamaikan  para  pihak  dipandang  adil  dalam mengakhiri  suatu  sengketa,  sebab  mendamaikan  itu  tidak  terdapat  siapa  yang  kalah  dan  siapa  yang menang. 29
Jenis perkara yang dapat dimediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dijelaskan, bahwasannya semua  sengketa  perdata  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Tingkat  Pertama  wajib    lebih  dahulu  diupayakan penyelesaian  melalui perdamaian  dengan bantuan mediator. Kecuali perkara yang diselesaikan  melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan  atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 30 Adapun perkara- perkara yang diajukan  ke Pengadilan Tingkat Pertama haruslah sesuai dengan kompetensi absolut setiap pengadilan.
Ditegaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 4, bahwa semua perkara perdata yang diajukan di  PA  tingkat  pertama  wajib  lebih  dahulu  diupayakan  penyelesaiannya  melalui  perdamaian  dengan bantuan  mediator.  Dimana  proses  mediasi  berlangsung  paling  lama  40  (empat  puluh)  hari  kerja  sejak dipilihnya mediator. Dan penambahan 14 (empat belas) hari atas persetujuan kedua belah pihak.
Perlunya mediasi dilakukan karena memiliki kelebihan antara lain:
a) Mediasi  memberikan  kepada  para  pihak  perasaan  kebersamaan,  dimana  kedudukan  dan  upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan dan paksaan.
b) Solusi yang dihasilkan bermuara win-win solution . 31
27 Dindin S. Maolani, “Menggembosi”’ Pemohon Kasasi , (Bandung : Pikiran Rakyat, 31 Maret 1997), hlm II, klm  5-9. 28 Mediasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu mediation yang diartikan sebagai penyelesaian sengketa dengan menengahi. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata  di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-5, hlm. 165-166. Dapat diartikan menengahi suatu sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediator adalah orang yang bertindak sebagai penengah dalam suatu sengketa. John M. Echols, Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesian Dictionary, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 377. Mediasi menurut kamus Perancis médiation diartikan usaha menengahi, mediateur adalah  penengah  atau  pelerai,  Winarsih  Arifin  dan  Farida  Soemargono, Kamus  Perancis  Indonesia, (Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, t.t), hlm.  646. sedangkan conciliation adalah usaha mendamaikan, merukunkan kembali, menengahi atau mendamaikan. Ibid., hlm. 197. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut  memiliki  keahlian  mengenai  prosedur  mediasi  secara  efektif,  bila  tidak  ada  negosiasi  berarti  tidak  ada  mediasi. Nurnaningsih Amriani, Mediasi  Alternatif  Sengketa  Perdata  di  Pengadilan , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), cet. ke-1, hlm.  28.  Dalam  PERMA  No.  1  Tahun  2008  dijelaskan  bahwa  mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. PERMA No. 1 Tahun 2008, Pasal 1 ayat (7).
29 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama, cet.  ke-5,    (Jakarta:  Kencana, 2008), hlm. 151.
30 Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi
31 Ibid.
Adapun dalam rumusan Rakernas Mahkamah Agung tahun 2012 bidang Peradilan Agama Nomor 15  menyebutkan,  bahwasannya  mediasi  dalam  perkara  perceraian  yang  kumulatif  dianggap  berhasil walaupun perceraiannya berlanjut, demikian juga mediasi dalam rekonvensi. 32
PA sebagai bagian dari peradilan yang ada di Indonesia telah melaksanakan maksud yang terkandung dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 termaksud, meskipun tingkat keberhasilannya masih relatif kecil. Padahal target dan tujuan  mediasi sebagaimana yang disebutkan dalam konsideran PERMA salah satunya untuk menekan jumlah penumpukan perkara di pengadilan.
Praktik mediasi di Pengadilan Agama belum sampai menyentuh perkara-perkara yang muncul dalam proses  persidangan  melalui  tuntutan  balik  (rekonvensi).  Padahal  tuntutan  rekonvensi  tersebut  pada dasarnya  merupakan  satu  perkara  lain  yang  kebetulan  pemeriksaannya  disatukan  dengan  perkara  awal (konvensi)  untuk tujuan  efektifitas dan  efisiensi  serta sinkronisasi sepanjang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku. 33
Hanya saja di Pengadilan Agama tingkat keberhasilan mediasi ini masih sangat jauh dari harapan. Pada tahun 2013-2014 keberhasilan mediasi hanya sekitar 5 % dari perkara yang berhasil dimediasi. Sehingga target dan tujuan mediasi sebagaimana yang disebut dalam konsideran PERMA yang salah satunya untuk menekan  jumlah  penumpukan  perkara  di  pengadilan  masih  jauh  dari  harapan. 34 Sehingga  usaha mendamaikan para pihak yang akan bercerai harus benar-benar diupayakan semaksimal mungkin untuk mengantisipasi dampak yang lebih buruk. 35
Di bawah ini merupakan beberapa faktor penyebab tidak efektifnya mediasi di PA, sehingga hasilnya tidak maksimal dan berujung pada perceraian 36 ,  diantaranya adalah:
a) Masih  sangat  minimnya  jumlah  hakim  mediator  yang  sudah  mengikuti  pelatihan  mediasi  tingkat nasional  (bersertifikat  mediator).  Sehingga  hal  tersebut  sangat  berdampak  pada  rendahnya  kualitas mediasi dan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi.
b) Semakin banyaknya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, sementara di sisi lain jumlah hakim yang ada  sangat  terbatas,  sehingga    hakim  mediator  tidak  dapat  memaksimalkan  proses  mediasi  yang dilakukan,  karena  hakim  yang  bersangkutan  juga  harus  menyidangkan  perkara  lainnya  dalam  waktu yang tidak terlalu berjauhan.
c) Kondisi  psikologis  para  pihak  yang  berperkara  di  persidangan  dalam  kondisi  puncak  emosional  dan memiliki kemauan dan tekad yang bulat untuk bercerai. Sehingga hakim mediator sulit untuk mencari titik temu penyelesaian secara damai.
d) Semakin  banyaknya  perkara  yang  masuk  ke  lingkungan  PA,  baik  pada  Pengadilan  Tingkat  Pertama ataupun Pengadilan Tingkat Banding. Sehingga  upaya mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator menjadi kurang maksimal, karena para hakim mediator tidak hanya disibukkan untuk memediasi para pihak  dalam  perkara  tertentu    saja,  namun  pada  waktu  yang  hampir  bersamaan  juga  harus  terlibat menyidangkan perkara  lain  yang sedemikian banyaknya.
32 RAKERNAS  MA  RI  2012,  “Rumusan  Hasil  Diskusi  Kelompok  Bidang  Peradilan  Agama  (Komisi  II)”, http://badilag.net/data/e-dokumen/5-rumusan%20agama%2012, pdf, akses 20 Oktober 2015
33 Yuniati Faizah, (Hakim Pengadilan Agama Bantul), Prakik Mediasi di Pengadilan Agama , makalah Pelatihan Mediasi dan Advokasi yang diselenggarakan oleh Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  tanggal 19 – 20 September 2015 di ruang Technoclass Fakultas  Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 3
34 Ibid., hlm.4
35 Ibid.
36 Damsyi Hanan, “Membludaknya Perkara Masuk di Pengadilan Agama Pasca One Roof System dan Peranan Mediasi dalam Mengurangi Penumpukan Perkara”., Makalah 2011, hlm. 12
e) Para pihak hanya berniat cerai dan belum mengerti pentingnya mediasi. 37 Sehingga menganggap tidak begitu penting untuk hadir dalam persidangan, akibatnya karena sidang hanya dihadiri oleh salah satu pihak yang berperkara saja maka sidangpun diputus secara verstek. Sehingga hakim mediator  sulit untuk membantu menyelesaikan masalah.
f) Kurang aktifnya para pihak dalam proses mediasi. Para pihak yang hanya diam saja  dan hanya mendengar apa yang disampaikan  oleh hakim mediator hal tersebut menyulitkan mediator dalam mencapai kesepakatan.
g) Kurangnya keterbukaan para pihak dalam perkara perceraian untuk mengungkapkan masalahnya. Sehingga  membuat  hakim  mediator  sulit  untuk  membantu  menyelesaikan    masalah  para  pihak  dan mencapai sebuah kesepakatan.
h) Sifat ego masing-masing pihak yang besar.
Sehingga  hakim  mediator  terkadang  sulit  menjadi  penengah  dan    mendengar  permasalahan    dan keinginan  mereka satu sama lain. 38
Oleh  sebab  itu  mediasi  merupakan  hal  yang  penting  sebagai  media  untuk  menengahi  perkara perselisihan dan  berperan untuk mendamaikan atau menengahi perkara.
5. Semakin Tingginya Tingkat Pendidikan Masyarakat.
Aspek  semakin  tingginya  tingkat  pendidikan  masyarakat  tersebut  sedikit  banyak  berpengaruh terhadap  semakin  tingginya  kesadaran  masyarakat  terhadap  hukum  (melek  hukum),  termasuk  untuk mengajukan  perkara  ke  pengadilan.    Disamping  hal  tersebut  merupakan  hak  dari  para  pihak  yang berperkara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dan Pasal 20 UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, 39 Sehingga dengan demikian setiap upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak, baik di tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi  merupakan hak dari setiap pencari keadilan.
6. Disparitas Pemahaman di Kalangan para Pakar tentang Administrasi Perkara
Faktor disparitas atau kesenjangan pemahaman  di kalangan para pakar tentang administrasi perkara ternyata juga  turut andil dalam  menambah jumlah tunggakan perkara. Sebut saja  beda pendapat  dalam memahami administrasi perkara di kalangan Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hatiwasda) terhadap aturan yang  belum  dibukukan.  Pemeriksaan  dan  pembinaan  yang  dilakukan  secara  rutin  dalam  jangka  waktu tertentu oleh Hatiwasda bertujuan untuk mengontrol dan membenahi kinerja pegawai Pengadilan Agama agar semakin baik dan tidak melenceng dari aturan atau pedoman yang sudah ditetapkan. Namun dalam teknis  tertentu  yang  belum  diatur  secara  detail  dalam  Buku  II  tentang  Pedoman  Administrasi  Perkara maupun dalam Buku IV tentang Tatalaksana Pengawasan Peradilan, seringkali masing-masing  bersikeras berpegang beda pendapat yang diyakininya benar, sehingga hasil pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi tertentu berbeda dengan hasil pengawasan Hakim Tinggi sebelumnya yang telah dijadikan acuan dalam melaksanakan  Administrasi Perkara. Tentu bukan hal mudah untuk merubah aturan yang sudah biasa  dijadikan  pedoman. Kealpaan akan  aturan  baru pasti terjadi sehingga berdampak pada  perubahan (edit)  berkas  perkara  yang  sedang  berjalan.  Hal  itu  akan  menambah  pekerjaan  apabila  perkara  yang ditangani dalam jumlah banyak. Jadi bisa dibayangkan jika dalam setiap kali pengawasan hasilnya berbeda- beda.
Perbedaan  pendapat  yang  paling  sering  terjadi  adalah  pada  redaksi  penulisan  Berita  Acara Persidangan (BAP). Autentikasi sebuah berita acara terletak pada cara dan bentuk pembuatannya, dibuat
37 Ibid.
38 Damsyi Hanan, “Membludaknya perkara masuk di Pengadilan Agama pasca one roof system dan peranan mediasi dalam mengurangi penumpukan perkara”., makalah, hlm. 12-13.
39 UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman .
oleh  pejabat  resmi  yang  berwenang  untuk  itu  dan  kemudian  ditandatangani  oleh  Panitera  yang bersangkutan dan Ketua Majelis. 40 Jika sistem Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama (SIAPDA) tidak selaras, maka jelas akan merepotkan dan menghambat kinerja Panitera atau Panitera Pengganti karena harus  terus  merubah  sesuai  dengan  selera  Majelis  Hakim.  Terlebih  ketika  mutasi  hakim  di  lingkungan Pengadilan Agama semakin cepat yang memungkinkan  pergantian Majelis Hakim dengan komposisi ketua dan anggota yang berlainan pendapat. 41
Beberapa Upaya dalam Penanggulangan Tunggakan Perkara
Setelah  sebelumnya  dijelaskan  tentang  beberapa  faktor  penyebab  terjadinya tunggakan  perkara  di lingkungan PA. Maka di bawah ini dipaparkan beberapa upaya dalam rangka penanggulangan tunggakan perkara di lingkungan PA.
Langkah-langkah jangka pendek:
1. Hakim dan Pengacara Mengupayakan Perdamaian.
Ada upaya preventif yang bisa dilakukan baik oleh hakim maupun pengacara, yakni mengupayakan perdamaian. Dalam perkara perdata sifatnya wajib bagi hakim untuk mengupayakannya (Pasal 130 ayat 1 HIR).  Umumnya  sikap  hakim  hanya  menunggu  dan  memberi  kesempatan  kepada  pihak-pihak  yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian. Walaupun sikap hakim dalam perkara perdata pasif, tetapi nasehat dan penyadaran akibat yang lebih buruk jika berperkara dilanjutkan dapat diberikan oleh hakim. Jika perdamaian dapat dicapai, tertutuplah kemungkinan untuk banding dan kasasi. 42
Pengacara atau penasehat hukum dapat memberi nasehat tertulis maupun lisan kepada klien yang datang. Legal  opinion merupakan penilaian  obyektif, apakah suatu  perkara bisa menang atau tidak,  jika disidangkan di pengadilan. Sisi-sisi pertimbangan yang menguntungkan dan merugikan diberikan kepada klien dengan jujur dan transparan.
Dewasa ini banyak penasehat hukum yang mengupayakan penyelesaian di luar pengadilan, karena mengetahui sisi negatif praktik penyelesaian perkara di pengadilan. Ini dapat menolong mengurangi beban material  dan  psikologis  klien.  Tidak  jarang  biaya  perkara  jauh  lebih  besar  dari  nilai  obyek  yang disengketakan. 43
2. Peranan  Penasehat  Hukum,  Untuk  Menjelaskan  Pada  Kliennya  Tentang  Posisi  Perkara  yang Sebenarnya
Adanya  tudingan  bahwa  advokat  menjadi  penyebab  bertumpuknya  tunggakan    perkara  untuk memperlambat  putusan  pengadilan  bagi  kepentingan  kliennya,  memang  menjadi  salah  satu  sebab menumpuknya tunggakan perkara. Kesemrawutan maal praktik advokat sudah menjadi kenyataan, dimana sering  terjadi  pelanggaran  hukum  dan  kode  etik  oleh  oknum-oknum  advokat,  seperti  memalsu  tanda tangan  klien,  memalsu  akte,  menahan  aset  atau  dokumen  klien,  memperpanjang  perkara  untuk kepentingan ekonomi maupun politik dan sebagainya.
Tidak adanya Baar Association yang kuat dan berwibawa, serta keseragaman kode etik, menjadi sebab utama  tidak  adanya  kontrol  atas  praktik  para  advokat.  Sebagai  bagian  dari administration  of  justice , seharusnya Indonesia mempunyai Baar Association yang kuat dan berwibawa, yang dapat mengawasi para
40 Rahmat Raharjo (Hakim Pengadilan Agama Bajawa) , Sisi lain Penyebab Tunggaklan Perkara , Blog. Diunduh pada tanggal 30 Maret 2016 jam 14.50
41 Ibid.
42 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia , cet. IV, (Bandung: PT Citra Aditya, 1992), hlm. 21.
43 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Teori  dan  Praktik , cet. VI, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 112.
advokat di dalam kiprahnya sebagai pembela dan penasehat hukum. 44 Disinilah perlu seleksi ketat bagi para  calon  advokat,  kalau  saja  ada Baar  Examination sebagaimana  berlaku  di  negara-negara  maju  yang demokratis,  maka  hanya  calon  advokat  yang  lulus  dengan  angka  baik  saja  yang  dapat  diangkat  sebagai advokat, dengan menekankan pada nilai ujian yang tinggi, khususnya dalam mata pelajaran hukum acara, etika dan ujian praktik membela.
Keadaan  sekarang,  bahwa  hampir    setiap  sarjana  hukum  yang  lulus  setelah  menempuh  ujian  di Pengadilan  Tinggi  dapat  berpraktik  sebagai  advokat,  menyebabkan  mutu  advokat  menjadi  rendah,  dan pada gilirannya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Tidak aneh, kalau tunggakan perkara dari tahun ke tahun akan meningkat terus, apalagi kalau putusan pengadilan di tingkat pertama dan kedua semakin tidak bermutu dan kontroversial.
Guna mengatasi hal tersebut di atas, yang perlu dilakukan adalah terdapatnya partisipasi aktif dari para  penasehat  hukum,  mereka  perlu  memberikan  pengertian  kepada  kliennya  ( yustiabelen )  tentang “posisi” perkara yang sedang ditanganinya. Artinya untuk perkara yang jelas-jelas tidak mempunyai dasar hukum  yang  kuat  dan  kelak  pasti  akan  kalah,  penasehat  hukum  perlu  memberikan  penjelasan  kepada kliennya tentang kemungkinan tersebut. Sehingga dengan integritas demikian maka diharapkan sekurang- kurangnya dapat membendung arus banding dan kasasi yang selama ini cukup deras mengalir ke MA. 45

## 3. Rasionalisasi Jumlah Hakim Pada Setiap Lembaga Pengadilan
Dalam kenyataan sehari-hari, pengadilan tidak dapat hanya dilihat dan diterima sebagai “lembaga hukum” saja, melainkan juga lembaga sosial. Sebagai “lembaga sosial”  maka pengadilan juga menjalankan beberapa fungsi yang tidak terpikirkan, apabila ia dilihat hanya sebagai lembaga hukum semata.
Fungsi-fungsi  “lain”  yang  dijalankannya  itu,  berhubungan  dengan  kehadirannya  sebagai  lembaga sosial,  yang  tunduk  kepada  lazimnya  hukum-hukum  sosial.  Misalnya  apabila  pengadilan  kekurangan personel, ruang untuk sidang tidak mencukupi, biaya tidak tersedia, maka pasti jalannya persidangan akan terhambat.
Sebagai lembaga sosial maka hambatan-hambatan seperti itu harus dihadapi dan diatasi secara sosial, tidak  harus  secara  hukum.  Kalau  ruangan  sidang  kurang,  maka  harus  ditambah  dengan  yang  baru.  Jika hakim dan panitera menjadi tidak cukup dalam menghadapi banyaknya perkara, maka  harus ditambah. Singkat kata, penyelesaian sosial tersebut mementingkan agar  pengadilan berjalan, tanpa harus memikirkan apakah itu ada dasar hukumnya atau tidak.
Idealnya untuk bisa mewujudkan pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, perlu adanya rasionalisasi jumlah hakim. Hal ini perlu bila dipandang, bahwa adanya operasi pengikisan (opkis) tetap tidak  bisa  mengantisipasi  terhadap  adanya  tunggakan  banding  dan  kasasi.  Ada  satu  hal  yang  perlu ditekankan di sini, adalah rasionalisasi jumlah hakim, tidak hanya sekedar memenuhi target  rasionalisasi secara kuantitas, namun juga harus diperhatikan sisi kualitas hakim yang ditunjuk tersebut. 46
Langkah administratif juga dapat dilakukan, dengan mengkaji ulang jumlah hakim yang diperlukan untuk  setiap  daerah.  Mungkin  satu  pengadilan  terlalu  banyak  hakimnya,  sehingga  perkara  sederhana disidangkan oleh tiga hakim (majelis), karena sedikitnya perkara yang masuk. Rasionalisasi antara jumlah hakim dengan volume perkara sangat membantu efisiensi penggunaan tenaga hakim.
44 Bambang Purnomo, Institusi Pengacara Negara di Indonesia , (Jakarta : Suara Pembaruan, 22 Oktober 1995), hlm. IV kolom 6-9. Lihat pula Frans H. Winarta, Advokat Berbeda Dengan yang Dibela , (Jakarta: Suara Karya, 5 November 1995), hlm. IV kolom 6-9. Lihat pula Abdul Aziz, Kedudukan  dan  Peranan  Penasehat  Hukum , (Jakarta: Media Indonesia, 1 November 1995), hlm. VIII kolom 4-9.
45 Achmad Sodikin, Masalah Tunggakan MA , (Surabaya:  SKH. Surya, 1995),  hlm. VI. kolom 3-9.
46 Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial , (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 91.
Selain  itu,  yang  tidak  kalah  penting  untuk  menjaga  mutu  putusan  pengadilan,  perlu  kiranya dipikirkan rekrutmen dan pengangkatan hakim-hakim, yang dilandasi syarat-syarat dan seleksi yang ketat serta teliti. Sehingga dengan kualitas hakim yang baik, maka diharapkan akan menghasilkan putusan yang baik  dan  berkualitas  pula.  Hal  ini  mengingat  bahwa  pembangunan  hukum  tidak  hanya  di  tangan pembentuk undang-undang saja, tetapi hakimpun tidak kecil peranannya dalam pembangunan hukum, bahkan hukum itu kebanyakan diciptakan oleh hakim. 47
Hal lain yang perlu diupayakan terkait dengan masalah Hakim Agung adalah, agar Hakim Agung yang berjumlah 51 orang di MA, supaya benar-benar dioptimalkan fungsinya. Jangan sampai ada Hakim Agung  yang  justru  tidak  aktif.  Barangkali  yang  perlu  diperhatikan  adalah,  karena  tidak  ada  suatu mekanisme dan distribusi kerja yang jelas. Yang berakibat di satu sisi terdapat Hakim Agung yang tugasnya sangat berat, sementara di sisi lain ada Hakim Agung yang kurang maksimal beban tugasnya.

## 4. Merealisasikan Proses Berperkara Secara Sederhana dan Cepat
Undang-undang  telah  menentukan, bahwa  peradilan  dilakukan dengan asas sederhana, cepat  dan biaya ringan, (Pasal 4 ayat 2 UU No. 14 tahun 1970). MA juga telah mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 6  tahun 1992, tanggal 21 Oktober 1992, yang menentukan, penyelesaian perkara pada  setiap  tingkat  peradilan  (termasuk  di  MA  sendiri)  tidak  boleh  lebih  dari  enam  bulan. 48 Apabila peradilan berjalan cepat, maka tunggakan perkara dimungkinkan tidak akan terjadi.
Peradilan dikatakan sederhana apabila acara jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. 49 Makin banyak  formalitas  dalam  berperkara,  peradilan  makin  tidak  sederhana.  Terlalu  banyak  formalitas merupakan  hambatan  bagi  peradilan  cepat.  Terlalu  formalnya  kinerja  institusi  peradilan  dapat menimbulkan berbagai penafsiran, sehingga berakibat pada ketidakpastian hukum. Imbasnya, masyarakat pencari keadilan ( justitiabelen ) enggan dan takut berperkara di pengadilan.
Yang  dimaksud dengan cepat dalam   proses  berperkara  adalah, bahwa  proses peradilan dilakukan dengan memperhatikan efisiensi waktu, dilaksanakan sesegera mungkin, sehingga pencari keadilan tidak terkatung-katung nasibnya. 50 Peradilan cepat tidak hanya meliputi jalannya pemeriksaan di persidangan, tetapi juga cepat dalam menyelesaikan perkara oleh pengadilan yang lebih tinggi, serta cepat pada dalam pelaksanaan (eksekusi) putusan.
Jika  peradilan  berjalan  cepat,  akan  menjadikan  hukum  dengan  segenap  institusinya  mempunyai wibawa dan dihormati masyarakat. Masyarakat akan semakin percaya kepada pengadilan. Jika pelaksanaan peradilan berjalan lamban dan berlarut-larut, akan memerosotkan penghormatan masyarakat pada hukum dan  peradilan.  Ujung-ujungnya,  tidak  mustahil  memunculkan  sikap  dan  perilaku  masyarakat  yang melecehkan atau menghina hukum dan peradilan.
Untuk mencapai terlaksananya proses peradilan cepat, khususnya di  PTA dan MA, ada beberapa alternatif yang dapat ditempuh.
Pertama , dilakukan perekrutan hakim senior di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, untuk menyelesaikan tunggakan perkara yang ada di PTA dan MA. Dengan demikian jumlah Hakim Agung di MA akan bertambah, sehingga rasio antara jumlah perkara yang masuk dengan jumlah hakim pemeriksa menjadi seimbang. Tentu saja kesemuanya itu membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Kedua , diadakan pemeriksaan berkas sebelum diajukan ke Majelis Hakim Agung. Terhadap setiap perkara  yang  masuk  ke  PTA  dan  MA,  terlebih-dahulu  diadakan  pemeriksaan  kelengkapan  berkasnya. Apabila terdapat kekurangan, secepatnya dikembalikan atau diberitahukan untuk dilengkapi.
47 Soedikno Mertokusuma, Hukum Acara Perdata Indonesia , cet. III, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. V.
48 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor  6 Tahun  1992
49 Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , cet. III, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 214.
50 Ibid.
Ketiga ,  segala  bentuk  kolusi  dalam  pendistribusian  perkara,  baik  di  PTA  maupun  di  MA  dalam penjatuhan putusan harus dihindarkan. Diperlukan integritas para Hakim Tinggi Agama maupun Hakim Agung  dalam  menjalankan  tugas    agar  terlaksana  dengan  baik.  Demikian  pula  kedisiplinan  dalam menyelesaikan perkara tepat waktu harus ada pada diri Hakim Tinggi maupun Hakim Agung, sehingga perkara yang menjadi tanggungannya tidak terkatung-katung.
Keempat , dikeluarkan peraturan (cukup oleh MA)  yang berisi  ketentuan limit waktu penyelesaian perkara.  Peraturan  tersebut  tidak  hanya  berlaku  bagi  hakim  peradilan  di  tingkat  pertama  dan  kedua (banding),  tetapi  juga  berlaku  dan  harus  ditaati  oleh  para  Hakim  Agung  di  MA.  Jika  perlu  peraturan tersebut  disertai  sanksi  manakala  terjadi  kelambatan  penyelesaian  perkara.  Sanksi  dapat  dijatuhkan  baik kepada hakim / majelis hakim yang bertugas memeriksa perkara, dan atau kepada Ketua Pengadilannya. 51 Hal tersebut sudah terakomodir dengan dikeluarkannya SEMA No. 6 tahun 1992, tanggal 21 Oktober 1992, yang menggariskan penyelesaian perkara pada setiap tingkat peradilan (termasuk di MA sendiri) tidak boleh lebih dari enam bulan. 52

## 5. Uitvoerbaar Bij Vooraad
Alternatif  lain  untuk  membendung  arus  tunggakan  perkara  adalah  dengan  membuka  kembali lembaran  lama  perundang-undangan  peninggalan  kolonial  Belanda.  Namun,  berkaitan  dengan  masalah penumpukan perkara, kiranya masih relevan untuk dimanfaatkan. Ketentuan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg tentang Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu ( uitvoerbaar bij vooraad ).
Saat ini, lembaga Uitvoerbaar Bij Vooraad memang dilarang untuk digunakan oleh pengadilan judex facti dengan diterbitkannya SEMA No. 1 tahun 1964 dan SEMA No. 3 tahun 1978, sehingga pengadilan judex facti tidak mungkin lagi menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu jika terdapat perlawanan ( verzet dan banding). 53
Dikeluarkannya  SEMA  tersebut  mengakibatkan  putusan judex  factie tidak  dapat  dilaksanakan, karena  masih  belum  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  ( in  kracht  van  gervijsde ).  Pada  sisi  lain, kenyataannya putusan MA harus ditunggu bertahun-tahun lamanya. Ini jelas merupakan suatu peluang yang  “baik”  bagi  orang yang  ingin  “bermain”  dalam  suatu  perkara, agar  pelaksanaan  kewajiban  perdata setidaknya ditunda.
Ada  baiknya  jika  eksistensi  lembaga uitvoerbaar  bij  vooraad ini  dalam  kondisi  terjadinya penumpukan perkara yang luar biasa bisa dikaji kembali, dan bukan harus ditiadakan sama sekali. Kiranya lembaga  ini  masih  relevan  untuk  diterapkan,  meskipun  dengan  sangat  hati-hati  (secara  eksepsional  dan kasuistik). Sebab dengan memfungsikan lembaga ini kembali, diharapkan arus tunggakan perkara banding, kasasi serta pk dapat dikurangi, sehingga PTA dan MA tidak hanya “berkutat” pada penyelesaian perkara banding, kasasi dan pk semata.

## 6. Beroperasinya Sistem Kamar di lingkungan MA
Berlakunya  sistem  satu  kamar  pada  masa  ketua  MA  dijabat  oleh  Harifin  Tumpa,  dijadikan  skala prioritas dalam penanggulangan tunggakan perkara. Menurutnya hal tersebut penting karena sistem kamar akan  dapat  memfasilitasi:  (1)  Penanganan  perkara  sesuai  dengan  kompetensi  hakim.  (2)  Pengurangan
51 M. Khoidin, Kongesti Perkara MA dan Proses Peradilan Cepat , (Yogyakart: Kedaulatan Rakyat, 10 Mei 1997), hlm. VI, kolom. 4-9
52 M. Khoidin, Gagasan Pembentukan UU Pembatasan Kasasi , (Yogyakarta: Bernas, 22 November 1996), hlm. IV kolom. 4-9.
53 Nanda Oetama, Perlukah Upaya Hukum Kasasi Dibatasi?. (Jakarta: Suara Pembaruan, 21 November 1996), hlm. II, kolom. 4-9.
disparitas  putusan.  (3)  Peningkatan  kualitas  putusan  menjadi  lebih  baik.  Dengan  demikian  diharapkan penyelesaian suatu perkara diharapkan akan menjadi lebih cepat. 54
Langkah-Langkah Jangka Panjang:
1. Pembatasan Perkara Yang Dapat Dikasasi
Terhadap  adanya  gagasan  bahwa  upaya  pertama  yang  harus  dilakukan  adalah  mengadakan pembatasan perkara yang dapat dikasasi dapat dipahami sebagai berikut. Hal ini karena usaha apapun tanpa adanya pembatasan upaya hukum banding, kasasi dan pk maka rasanya sangat mustahil tunggakan perkara banding, kasasi serta pk dapat diatasi.
Walaupun kalau dilihat dari sisi perlindungan dan  pelaksanaan hak pencari keadilan, pembatasan permohonan  banding,  kasasi  dan  pk  memang  terasa  kurang  menghargai  hak-hak  para  pencari  keadilan. Namun,  apabila  dilihat  dari  segi  kepentingan  lembaga  peradilan  saat  ini.  Tampaknya  hal  itu  layak dipertimbangkan,  mengingat  proses  berperkara  yang  rumit,  lama,  berbelit-belit  dan  kadang-kadang putusan yang dihasilkan sulit untuk dilaksanakan.
Yang perlu diketahui adalah, bahwa sebagian besar perkara banding,  kasasi dan pk yang menumpuk di  MA  adalah  perkara  perdata.  Sementara  mantan  ketua  MA  (alm)  Ali  Said,  pernah  mengungkapkan, sesungguhnya hanya sekitar 25 % perkara perdata yang layak diajukan kasasi, sedangkan 75 % hanya untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi. 55
Hal lain yang perlu pula diperhatikan adalah, keniscayaan derasnya arus perkara banding, kasasi dan pk  memang  sedikit  banyak  karena  perkembangan  kehidupan  masyarakat  yang  semakin  kompleks,  yang memunculkan sejumlah konflik yang harus diselesaikan lewat jalur pengadilan. Tetapi yang dominan justru karena penyalahgunaan upaya  hukum banding, kasasi dan pk, sebagaimana ternyata 87 % permohonan kasasi tidak dikabulkan. Dan dari jumlah itu, sebanyak 76 % tidak memenuhi syarat formal. 56
Dari paparan tersebut di atas, nampak bahwa kasasi lebih banyak “asal diajukan”, karena tujuannya bukan untuk mencari keadilan, tetapi hanya untuk menunda-nunda eksekusi putusan. Imbauan petinggi hukum  kepada  para  pencari  keadilan,  agar  tidak  meminta  kasasi  atas  putusan  yang  sudah  adil,  tidak dipedulikan sama sekali. Ironisnya, para pengacara-pun banyak terlibat dalam pengajuan kasasi yang “tidak semestinya” itu.
Dengan  demikian,  pembatasan  kasasi  seharusnya  otomatis  sebagai  pembatasan  permohonan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebab upaya hukum luar biasa ini pun seringkali  disalahgunakan  untuk  mengulur-ulur  waktu  pelaksanaan  putusan.  Hal  ini  mungkin  karena permohonan pk, praktiknya hampir selalu menangguhkan eksekusi putusan.
Namun  konsekuensinya, seharusnya  pembatasan  kasasi  harus  dikompensasi dengan  kesungguhan hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, untuk memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Sehingga pembatasan kasasi tidak mengorbankan kepentingan pencari keadilan dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. 57
Seyogyanya  peraturan  yang  membatasi  kasasi  berbentuk  undang-undang.  Namun,  karena  proses pembuatan undang-undang membutuhkan waktu yang lama, sedangkan kebutuhannya sangat mendesak, maka peraturan tersebut kiranya bisa dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti Undang- Undang (Perpu) atau peraturan MA, sementara menunggu undang-undang yang bersangkutan muncul,
54 Portal Pengadilan Agama Rantau. http://pa-rantau.go.id/ Diunduh pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016 jam 14.30
55 Sigit Irianto, Pembatasan Kasasi dan Kualitas Putusan , (Semarang: Suara Merdeka, 15 Februari 1997), hlm. IX. kolom. 1-9
56 Tim Redaksi Kompas, Editoral Kompas , (Jakarta: Kompas 5 Maret 1991), hlm. 5
57 Sigit Irianto, Pembatasan Kasasi dan Keadilan Putusan , (Semarang: Suara Merdeka, 15 Februari 1997), hlm. IX, kolom. 1-9
upaya pembatasan banding dan  kasasi tersebut dapat dilakukan dengan menghidupkan kembali ketentuan MA yang berisi pembatasan perkara yang dapat diajukan ke PTA dan MA, seperti dalam sebuah ketentuan MA tahun 1990.
2. Memfungsikan Kembali Lembaga MA Sesuai Dengan Pasal 30 UU No. 14 tahun 1985.
Alternatif lain dalam menghadapi tunggakan kasasi adalah dengan cara meningkatkan efisiensi kerja para  Hakim  Agung  dan  menolak  perkara-perkara kasasi yang  tidak  memenuhi  syarat menurut  undang- undang. Atau dengan kalimat lain mengurangi posisi MA untuk mengadili sendiri perkara-perkara yang diajukan  kasasi.  Di  sinilah  letak  problemnya,  dimana  seringkali  MA  dengan  terpaksa  mengadili  sendiri perkara-perkara  yang  seolah-olah  merupakan  peradilan  tingkat  ketiga,  karena  rendahnya  mutu  putusan pengadilan di bawahnya. 58 Padahal fungsi MA adalah memastikan penerapan hukum dan prosedur hukum yang  ditempuh  pengadilan  di  bawahnya,  apakah  telah  memenuhi  syarat  yang  ditentukan  oleh  undang- undang atau tidak.
Dari  ketentuan  di  atas,  jelas  sekali  bahwa  mahkamah  kasasi  tidak  perlu  memeriksa  kembali  suatu perkara  yang  dimohonkan  kasasi  dari  pengadilan  awal,  sebagaimana  halnya  dengan  pemeriksaan  yang dilakukan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Artinya mahkamah kasasi hanya memeriksa, apakah terdapat kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama dan  pengadilan tingkat  banding.  Kemudian  apakah  proses  penanganan  atau  pemeriksaan  suatu  perkara  sudah  sesuai dengan prosedur yang berlaku atau tidak. 59
Jadi apabila fungsi pemeriksaan perkara di tingkat kasasi dikembalikan sebagaimana mestinya, maka proses penyelesaian suatu perkara yang dimohonkan kasasi akan bisa dipercepat. Dan dengan sendirinya akan sangat berpengaruh kepada usaha menanggulangi tunggakan perkara kasasi di MA.
3. Menjalin Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas Hukum dan Fakultas Syari’ah 60
Cara lain yang bisa dilakukan dalam menanggulangi tunggakan perkara adalah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, khususnya Fakultas Hukum dan Fakultas Syari’ah. Para pakar bidang hukum di perguruan tinggi sementara ini kurang dimanfaatkan oleh PTA dan MA. Banyak tenaga yang berkualitas (dosen) di bidang  hukum  Perdata,  hukum  Pidana maupun  hukum  Islam yang  dapat  dilibatkan  untuk membantu  mengatasi  tunggakan  perkara.  Untuk  itu  perlu  disertai  pengaturannya  oleh  MA.  Mereka mampu bertindak sebagai Asisten Hakim Tinggi Agama maupun Asisten Hakim Agung dalam menangani perkara.
C. Penutup Kesimpulan
Dari paparan yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan yang dapat disampaikan     adalah sebagai berikut:
1. Faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  tunggakan  perkara  di  lingkungan  Peradilan  Agama adalah:  a.Aspek  terbatasnya  jumlah  tenaga  hakim.  b.Aspek  para  pihak  yang  berperkara.c.  Aspek penasehat  hukum  dari  para  pihak  yang  berperkara.d.Aspek  minimnya  tingkat  keberhasilan  proses mediasi. e. Semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat. f.Disparitas Pemahaman di kalangan para pakar tentang Administrasi Perkara.
58 M. Khoidin, Kongesti Perkara MA dan Proses Peradilan Cepat , (Yogyakarta: SKH. Kedaulatan Rakyat, 10 Mei 1997), hlm. VI. kolom. 4-9.
59 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. IV, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 202.
60 Achmad Sodikin, Masalah Tunggakan Tunggakan Perkara MA, (Surabaya: Surya, 21 Februari 1992) , hlm. VI, kolom 3-9.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tunggakan perkara di lingkungan Peradilan Agama adalah:
a) Jangka  pendek,  meliputi:  (1).  Hakim  dan  Pengacara  mengupayakan  perdamaian.  (2).  Peranan Penasehat  Hukum  untuk  menjelaskan  pada  kliennya  tentang  posisi  perkara  yang  sebenarnya.  (3). Rasionalisasi jumlah hakim pada setiap lembaga pengadilan. (4). Merealisasikan proses berperkara secara  sederhana  dan  cepat.  (5). Uitvoerbaar  Bij  Vooraad .  (6).Beroperasinya  sistem  kamar  di lingkungan MA.
b) Jangka panjang meliputi, (1). Pembatasan perkara yang dapat dikasasi. (2) Memfungsikan kembali lembaga MA sesuai dengan Pasal 30 UU No. 14 tahun 1985. (3) Menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas Hukum dan Fakultas Syari’ah

## Saran
Dalam  rangka  meminimalisir  terjadinya  tunggakan  perkara,  khususnya  di  lingkungan  PA  maka manajemen  administrasi  perkara  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  sistem  peradilan.  Apabila mengacu pada UU No. 4 Tahun 2004  Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan  Atas  UU  No  14  Tahun  1985  Tentang  MA,  tidak  mengatur  administrasi  perkara  ( court administration ), karena hal ini menyangkut  bidang teknis yudisial yang sejak berdirinya lembaga peradilan di  Indonesia  sudah  berada  dalam  satu  atap  di  bawah  pembinaan  MA.  Meskipun  demikian  perlu  juga dilakukan pembenahan  dalam hal: strukturisasi teknis mediasi, peniadaan upaya hukum banding terhadap jenis  perkara  tertentu,  peniadaan  upaya  hukum  kasasi  dan  pk  terhadap  jenis  perkara  tertentu  dan restrukturisasi hukum acara. 61
61 Ahmad Mujahidin, Peradilan satu Atap di Indonesia , (Bandung: Redika Aditama, 2007), hlm. 220-221

## DAFTAR PUSTAKA
Amriani,  Nurnaningsih, Mediasi  Alternatif  Sengketa  Perdata  di  Pengadilan ,  (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2012
Arifin,  Winarsih  dan  Farida  Soemargono, Kamus  Perancis  Indonesia, Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama, t.t
Echols, John M. dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesian Dictionary, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000
Faizah,  Yuniati  (Hakim  Pengadilan  Agama  Bantul), Prakik  Mediasi  di  Pengadilan  Agama ,  makalah Pelatihan  Mediasi  dan  Advokasi  yang  diselenggarakan  oleh  Jurusan  Al-Ahwal  Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  tanggal 19  – 20 September 2015 di ruang Technoclass Fakultas  Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Hanan, Damsyi, “Membludaknya perkara masuk di Pengadilan Agama pasca one roof system dan peranan mediasi dalam mengurangi penumpukan perkara”., makalah
Ibrahim, Malik, Kasasi di Indonesia dan Permasalahannya dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam , Tesis Magister tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004
Irianto, Sigit, Pembatasan Kasasi dan Keadilan Putusan , Semarang: Suara Merdeka, 15 Februari 1997 Kepaniteraan  Mahkamah Agung.go.id/sistem-kamar/jangka waktu penanganan perkara. Diunduh pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016 jam 14.00
Khoidin, M., Kongesti Perkara dan Proses Peradilan Cepat, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 10 Mei 1987 Khoidin, M., Kasasi Sebagai Upaya Hukum, Jakarta: Suara Karya, 1995 Khoidin, M., Gagasan Pembentukan UU Pembatasan Kasasi , Yogyakarta: Bernas, 22 November 1996 Manan, Abdul, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam , cet. ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007
Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata  di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2008
Maolani, Dindin S., “Menggembosi”’ Pemohon Kasasi , Bandung : Pikiran Rakyat, 31 Maret 1997.
Mardani, Hukum Islam , Kumpulan Peraturan  tentang Hukum Islam di Indonesia , (Bandung: Kencana Prenada, 2013
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, c et. III, Yogyakarta: Liberty, 1988
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Acara Perdata Indonesia , cet. IV, Bandung: PT Citra Aditya, 1992 Mujahidin,  Ahmad, Peradilan satu Atap di Indonesia , Bandung: Redika Aditama, 2007
Nessa,  Rum  dkk, Membumikan  Hukum  Acara  Peradilan  Agama ,  Surabaya:  PTA  Surabaya  dan Yogyakarta: UII Press, 2017
Oetama, Nanda, Perlukah Upaya Hukum Kasasi Dibatasi ? ¸ Jakarta: Suara Pembaruan, 21 November 1996 Portal Pengadilan Agama Depok, "Sistem Kamar dan Produktifitas Penyelesaian Perkara, Sistem Kamar dan Produktifitas Penyelesaian Perkara", http://www.padepok.go.id-berita baca Berita //diunduh 31 Maret 2016 jam 14.50
Portal Pengadilan Agama Rantau, “MA Meredefinisi Tunggakan Perkara”, diunduh pada Kamis, 31 Maret 2016, jam 15.00
Portal Pengadilan Agama Palembang, Mengikis Tunggakan Perkara di Lingkungan PA , diunduh pada 31 Maret 2016 Jam 14.50 WIB
Poejosubroto,  Santoso, Fungsi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia ,  makalah  tidak  diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1980
Purnomo, Bambang, Institusi Pengacara Negara di Indonesia , Jakarta : Suara Pembaruan, 22 Oktober 1995 Raharjo,  Rahmat,  (Hakim  Pengadilan  Agama  Bajawa)  , Sisi  lain  Penyebab  Tunggaklan  Perkara ,  Blog. Diunduh pada tanggal 30 Maret 2016 jam 14.50
RAKERNAS MA RI 2012, “Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Peradilan Agama (Komisi II)”, http://badilag.net/data/e-dokumen/5-rumusan%20agama%2012, pdf, akses 20 Oktober 2015
Rasyid, Roihan A., Hukum Acara Peradilan Agama, c et. III, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1994 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor  6 Tahun 1992
Sodikin, Achmad, Masalah Tunggakan Tunggakan Perkara MA, Surabaya: Surya, 21 Februari 1992 Soedirjo, Kasasi Dalam Perkara Pidana , Jakarta: Akademika Pressindo, 1981
Soekanto, Soerdjono. Suatu  Tinjauan  Sosiolog  Terhadap  Masalah-Masalah  Sosial ,  Bandung : Alumni, 1981
Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek , cet. VI, Bandung: Mandar Maju, 1989
Tim Redaksi Kompas, Editoral Kompas , Jakarta : Kompas 5 Maret 1991
Tim Redaksi Pustaka Baru, UUD 1945 Hasil Amandemen I-IV , Yogyakarta: Pustaka Baru, Tanpa Tahun UU No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
UU No. 14 tahun  1985 tentang Mahkamah Agung.
UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Winarta, Frans H., Advokat Berbeda Dengan yang Dibela , Jakarta: Suara Karya, 5 November 1995.