Perkawinan Anak Sebab Tuntutan Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Desa Tiris Probolinggo)
Lukman Hakim 1* , Abd. Aziz, ba 1 , Irzak Yualiardy Nugroho 1
1 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Indonesia
lukmanalhakim835@gmail.com*

## Abstract
Marriage, which is supposed to be a matter of harmony in the household, actually results in the destruction of the dignity of the family and society, caused by the presence of a guardian who  arbitrarily  determines  choices  or  forcibly  matches  daughters.  This  research  uses qualitative methods to determine the causes and factors of forced marriage due to parents in Tiris village, Probolinggo. By studying Islamic law and human rights as well as various data, interviews  and  various  information  from  various  marriage  law  journals.  So  there  is  a difference  of  opinion  between  Islamic  law  and  human  rights.  This  research  is  intended  to have a good impact on the Tiris Probolinggo village community and provide a theoretical and practical picture that can change the mindset of the Tiris Probolinggo village community and the State. Marriage is a command from Allah SWT and His Messenger to avoid adultery which causes  damage  to  oneself  and  destroys  the  dignity  of  the  family.  Marriage  has  been determined  as  a  condition  for  having  a  guardian,  age  limit,  and  the  right  to  freedom. Therefore, when it is time to get married, you should get married. However, in a marriage that forms a dignified family, there is no coercion in marriage which results in disharmony in the household. As regulated in the right to freedom and the right to choose one's life partner.
Keywords :  Analysis of Forced Marriage, Islamic Law Studies, Human Rights Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Dalam  budaya  pernikahan  masyarakat  di  Indonesia  terutama  kalangan masyarakat  pendesaan,  kerap  sekali  terjadi  pemahaman  tentang  kehidupan  ber-rumah tangga, sering kita lihat terkait dengan ajaran fiqih Islam yang memperbolehkan nikah di bawar  umur  yang  terpenting  sudah  memenuhi  persyaratan  seperti  contoh  sudah  baligh dan mimpi basah. Maka Hal ini mengakibatkan pola pikir Seseorang yang cenderung untuk memberikan kekuasaan yang mutlak kepada Laki-laki dalam berbagai Aspek  kehidupan sehari-hari    dalam  ber-rumah  tangga,  termasuk  dalam  hal  pernikahan  Sebagai  posisi seorang  laki-laki  dianggap  sah  sebagai  penentu  utama  untuk  menikahkan  anak perempuanya. (Ahmad agung 2023). Bahkan secara resmi diakui menjadi salah satu syarat sah saat dalam pernikahan tersebut. Seorang ayah bagian dari kepala keluarga mempuyai hak  dan  wewenang menikahkan  anak  agadisnya  tanpa  sepengetahuan  anak.  Pernikahan merupakan  salah  satu  untuk  menjadikan  sebuah  keluarga  sejahtera,tentram  dan memberikan  keturunan  yang  baik  nantinya.  Kehancuran  dalam  rumah  tangga  bukan hanya mempermasalahkan segi finansial melaikan jugak ketidak cocokan antara salah satu pasangan  suami-istri  yang  di  sebabkan  pilihan  orang  tua.  Karena  jodoh  milik  orang  tua yang  menentukan  bagi  kalangan  anak  perempuan  desa  (wawancara  2023).  Salah  satu yang  kerap  terjadi  di  masyarakat  desa  memaksa  anak  gadisnya  untuk  menikah  karena pilihannya sendiri,Sebab dirinya mempuyai hak menikahkan anaknya. Karena kurangnya ajaran  ilmu  pengetahuan  Hukum  islam  fiqh  dan  peraturan  pemerintah.  Di  dalam  islam

## Jurnal Tana Mana
Vol. 5 No. 1, April 2024 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
sendiri  menjelaskan  tentang  konsep  wali  ijbar  bahwa  ayah  berhak  memberikan  jodoh kepada  anak  gadisnya  untuk  menikah  dengan  laki-laki  pilihan  ayahnya  sendiri.  (Basyir 2002).  Oleh  sebab  itulah  bagi  kaum  perempuan  di  masyarakat  Desa  sangat  di  rugikan bahkan  tidak  mempuyai  hak  atas  pilihanya  sendiri.  Menurut  para  ulama  fiqih  hak  dan kewajiban  bagi  orang  tua  untuk  menikahkan  anak  gadisnya  sebagai  wali  mujbir  sesuai haknya,  namun  ada  beberapa  persyaratan  yang  harus  di  lakukan  sebagai  wali  mujbir seperti salah  satu contoh calon suami harus mampu atau sanggup membayar maskawin mitsil atau standar yang di minta oleh calon mempelai wanita. Apabila calon suami sudah memenuhi persyaratan, maka ayah boleh mengkawinkan anak gadisnya secara paksa. (El- Beirut). Ulamak  memperbolehkan menikahkan anak di bawah umur sekalipun itu masih kecil  dan    sebagian  ulamak  seperti  (  Ibn  Syabramah,  Abu  Bakar  Al-Ashom  dan  Utsman Albaty)  berpendapat  bahwa  ada  batasan  usia  dalam  sebuah  pernikahan  dengan  batasan tententu seperti seorang wanita yang haid dalam umur 9 tahun maka sudah baligh atau Dewasa, Maka orang tua bisa menjodohkan anak gadisnya. (Fiqul Islami).
Perkawinan  merupakan  salah  satu  hal  yang  menjadi  kewajiban  setiap  ummat muslim  di  dunia,untuk  mentaati  perintah  Allah  Swt  serta  mengikuti  sunnah  Rasul-Nya untuk menciptakan keluarga yang harmonis serta memiliki keturunan yang baik kepada masyarakat  maupun  bagi  agamanya.  Perkawinan  jugak  diatur  dalam  Negara  pasal  1 Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  di  Indonesia,  menyebutkan bahwa Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga /atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Berikutnya juga dijelaskan “Agar suami istri perlu saling membantu,melengkapi agar mencapai sebuah kesejahteraan spiritual dan material  (Santoso  2016).  Sebagai  mana  tercantum  dalam  pasal  6  undang-undang Perkawinan no. 16 tahun 2019 ayat 1 “ Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua belah  pihak  atau  calon  mempelai’’tertulis  dan  disahkan  oleh  pengawai  pencatat Perkawinan yang secara sah juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut”. Dan dalam pasal 7  undang- undang  Perkawinan  nomor  16  tahun  2019  ayat  1  yaitu:  “Perkawinan  hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 sembilan belas tahun” (Asep dan  Ahkmad  2023).  Dapat  kita  kaji  bersama  dalam  UU  Perkawinan  tersebut,  tidak memperbolehkan  kawin  di  bawah  umur  dan  harus  adanya  persetujuan  antara  calon mempelai laki-laki dan calon mempelai prempuan. Hal ini kerap terjadi kasus kawin paksa di  sekitar  pendesaan  sebab  sudah  menjadi  tradisi  dan  adat  orang  tua  berhak mengkawinkan  anak  gadisnya.  Para  ulama  di  Indonesia  melalui  forum  Muktamar Membahas  masalah  yaitu;  tidak  ada  batasan  usia  minimal  menikah  atau  batasan  usia pernikahan dalam Islam. Akan tetapi para ulama Indonesia menyarankan untuk mengikuti aturan  pemerintah  dalam  batasan  usia  karena  Perkawinan  merupakan  peraturan pemerintah  yang mengikat  berdasarkan  kajian  yang  berdampak  positif  dan  riset  terkait kemahslahatan pernikahan,tetapi jugak memiliki implikasi secara biologis, sosiologis dan psikologis. (Ulamak 2010)
Dalam  hal  observasi  yang  kami  temukan  perihal  tradisi  atau  adat  di  desa  tiris kabupaten probolinggo masih melekat dengan tradisi Madura meskipun terletak di pulau jawa dan tidak bisa kami pungkiri bahwa Perkawinan paksa yang di sebabkan oleh orang tua  di daerah  tersebut masih  sering terjadi karena minimnya ilmu  pengetahuan tentang Perkawinan dan Hak Prempuan. Jika kita pelajari seksama kasus kawin paksa di daerah tiris sebab tuntutan orang tua karena factor akan terjadi pergaulan bebas, perzinaan dan hamil di luar nikah yang akan merusak marwah keluarga Sehingga orang tua mencarikan calon  pasangan  pada  si  anak  tersebut.  Itulah  menjadi  kekwatiran  dan  kecemasan  orang tua. Di sisi lain orang tua jugak membatasi anaknya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih  tinggi.  Padahal  pendidikan  dan  keinginan  anak  untuk  mencapai  cita  citanya  itu adalah  suatu  Hak  anak  dan  kewajiban  sebagai  orang  tua  memberikan  pendidikan  yang layak  kepada  anaknya.  Bagaiamanakah  sikap  orang  tua  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan
Hak anak. Bahwa sesuai dengan Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani manusia atau perorangan yang terkankandung dalam pasal 4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999, Hal ini orang tua sudah melanggar peraturan pemerintah dan hak asasi manusia, bahwa anak perempuan jugak mempuyai hak untuk menentukan pilihan atau memilih pasangan hidupnya dalam hak ber-rumah tangga. (Evy dan Dwi 2021).
Fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat  pendesaan  tentang  memaksa mengkawinkan anaknya. Di sebabkan karena sudah menjadi hal yang wajar dan mengikuti tradisi para leluhur terdahulu. Dari sini timbulah sebuah tanggup jawab kepala keluarga karena  menjadi  beban  hidup,  sebagian  orang  tua  beranggapan  ketika  sudah mengkawinkan  anak  perempuannya  adalah  hak  penuh  atas  dirinya  dan  sebagian  orang tua berpendapat ketika sudah mengkawinkan anaknya berarti sudah menggurangi beban beban  orang  tua.  Hal  inilah  bertengtangan  dengan  Hukum  Negara  dan  Hak  Asasi  anak, sebagai  mana  terkadung  dalam  pasal  52  ayat  1  dan  ayat  2  Konvensi  Hak  anak  yang berbunyi “Setiap anak mempuyai hak atas perlindungan orang tua, Keluarga, masyarakat dan  Negara”  ayat  yang  ke  2  berbunyi  “Hak  anak  ialah  hak  asasi  manusia  dan  untuk kepentingan  hak  anak  diakui  dan  dilindungi  oleh  hukum  bahkan  sejak  dalam kandunganya” (Nabila dan Salsabila 2024).
Pengertian  diatas  menunjukkan  bahwa  hukum  islam  serta  Hak  Asasi  Manusia memberikan larangan kepada orang tua untuk tidak menikahkan anaknya di bawah umur dan  tidak  memperbolehkan  memaksa  seorang  anak  untuk  menikah.  Karena  anak  jugak mempuyai  hak  sendiri  untuk  menentukan  pilihannya.  Akan  tetapi,faktanya  di  lapangan masih  sering  terjadi  pemaksaan  orang  tua  untuk  mengkawinkan  secara  paksa  dengan pilihan  yang sudah  di  tentukan.  Seperti  di  desa  tiris  kabupaten  probolinggo  jawa  timur. Mendesak anak untuk segera menikah bahkan dalam usia cukup Muda.

## METODE
Adapun Hasil penelitan ini. Menggunakan metode penelitan kualitatif yang dapat mengkaji suatu permasalahan kawin paksa sebab tuntutan orang tua menurut perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, Yang nantinya memberikan dampak positif terhadap masyarakat Desa Tiris kabupaten Probolinggo. Penelitian ini merupakan salah satu hasil dari data data yang di kumpulkan melalui wawancara kepada masyarakat, dari beberapa jurnal  hukum  perkawinan  secara  konprehenshif  serta  mengangkat  teori  teori  Hak  asasi manusia, hukum Perkawinan dalam islam, untuk mendapatkan suatu bidang ilmu terkait isu  isu  dalam  penelitian  ini.  Data  kualitatif  ini  di  proleh  dengan  dianalisis  serta menggunakan  cara  analisis  terhadap  maraknya  kawin  paksa  di  desa  tiris,  probolinggo, jawa  timur.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  mendapatkan  suatu  perubahan  serta memberikan  manfaat  kepada  masyarakat  bahwa  kawin  paksa  merupakan  salah  satu tindakan yang buruk terhadap keluarga yang ingin memulai kehidupan baru.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Konsep Perkawinan
Perkawinan  adalah  suatu  hubungan  yang  menghalalkan  persetubuhan  antara seorang  laki-laki  dan  seorang  prempuan,untuk  mendapatkan  sebuah  keturunan  yang penuh  ke  harmonisan  dalam  rumah  tangga.  Menurut  Undang-undang  yang  tercantum dalam No. 1 Tahun 1974, Bahwa Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dan seorang  prempuan  sebagai  salah  satu  suami-istri  dengan  beberapa  tujuan  untuk membentuk  keluarga  yang  sejahtera,  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan  yang Maha  Esa.  Beberpa  pakar  ahli  jugak  menge mukakan  pendapatnya  “Perkawinan merupakan suatu pertalian Hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan agar dapat  dapat  hidup  bersama  dengan  kekal,  perkawian  itu  diakui  oleh  Negara  Bahwa Perkawinan  yaitu  sebuah  wujud  dari  kehidupan  bersama  antara  seorang  laki-laki  dan
seorang  perempuan  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat  yang  terdapat  dalam  peraturan hukum Perkawinan.” ( Nina & Eko 2021)
Dalam  hal  Perkawinan  sangat  penting  untuk  memenuhi  beberapa  fungsi  pokok dalam  kehidupan  ber-rumah  tangga.  Perlu  persiapan  yang  matang  untuk  memulai kehidupan  yang  baru,  dari  kesiapan  mental,  fisik,  batin  dan  finansial  agar mendapatkan keluarga yang nantinya sejahtera dan harmonis dalam berkeluarga. Di kutip dalam pasal 1 Ungdang-undang  Perkawinan  dan  pasal  3  kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Dengan  dasar kemashlahatan  keluarga  dan  rumah  tangga,  Kompilasi  Hukum  Islam  jugak  mengambil rumusan yang sama dengan Undang-undang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 15  ayat  1.  (UU  KHI)    Berdasarkan  menurut  para  ahli  diatas  menyebutkan  bahwa Perkawinan ialah suatu ikatan dalam keluarga untuk membentuk keharmonisan dengan syarat syarat yang sudah di tentukan dalam peraturan hukum dan diakui Negara secara sah,  dan  membutuhkan  persiapan  yang  matang  untuk  menjalin  suatu  hubungan  tanpa paksaan  dari  pihak  manapun.  Karena  itu  menjadi  hak  masing-masing  terutama  pihak perempuan, paksaan menyebabkan kerugian diantara kedua belah pihak yang menjadikan penceraian  diantaranya.  Keharmonisan  dalam  keluarga  ialah  karena  saling mencintai,menyangi,melengkapi  serta  memenuhi  kebutuhan  keluarga  sebagai  asas kesatuan dan perkembangan keluarga yang lebih baik dan harmonis. Pandangan keluarga agar  tidak  terjadi  perpecahan  menurut  Friedman  (  1998  )  Minimal  ada  5  pokok  fungsi keluarga untuk menjadi satu kesatuan dalam Perkawinan yaitu;
A. Fungsi Afekti.
Fungsi Afektif adalah merupakan salah satu  sumber untuk memulai suatu kekuatan yang erat dalam keluarga. Agar suatu hubungan tumbuh dan mengembangkan segala kebutuhan keluarga serta berjalan dengan peran yang positif dan penuh kasih sayang. Fungsi ini di butuhkan dengan cara sistem pengajaran yang efektif dalam individu dan psikososial dalam anggota keluarganya.

## B. Fungsi Sosialisasi.
Fungsi Sosialilasasi adalah fungsi untuk mengembangkan proses berhubungan dalam keluarga secara individu dengan cara membimbing,disiplin dan penuh kasih sayang. Sebelum  ber  interaksi  di  luar  rumah  untuk  melakukan  sosialisa  terhadap  keluarga tentang budaya di masyarakat sekitar.

## C. Fungsi Reproduksi.
Fungsi  reproduksi  adalah  fungsi  keluarga  untuk  meneruskan  hubungan  agar memproleh  dan  menambah  suatu  keturunan  serta  memperdayakan  sumber  daya manusia yang efektif dalam keluarga yang dapat di control dalam program keluarga berencananya.  Sebagai  mana  fungsi  Reproduksi  memberikan  kualitas  yang  baik kepada keturunan serta meningkatkan sumber daya manusia.

## D. Fungsi Ekonomi.
Fungsi  Ekonomi  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluaraga  serta  memberikan kemampuan untuk berlatih secara mandiri salah satu contoh pendidikan kepada anak untuk selalu menabung dan inilah menjadi sebuah kekuatan dalam keluarga.

## E. Fungsi Perawatan Kesehatan.
Fungsi  Perawatan  Kesehatan  adalah  fungsi  kemampuan  keluarga  mengenal masalah.serta  mengambil  keputusan  dalam  mengatasi  masalah.  Seperti  merawat keuarga,memodifikasi  kesehatan  dan  menfaatkan  pelayanan  kesehatan  (Wulandari 2013).
Beberapa penjelasan di atas merupakan salah satu bentuk memberikan kekuatan serta  pembelajaran  terhadap  keluarga  fungsi  sebagai  ketahanan  dalam  berumah  tangga yang nanti menimbulkan sumber  kekuatan itu sendiri.

## Perkawinan Dalam Hukum Islam.
Pernikahan  dalam  istilah  hukum  islam  disebut  “Nikah”  yaitu  sebuah  akad  atau perjanjian    melansungkan  hubungan  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  prempuan
untuk menghalalkan hubungan dan mewujudkan suatu hubungan yang nantinya menjadi ketentraman  serta  ( mawaddah  wa  rahmah) yang  diridhai  Allah  SWT  (Soemiyati  2021). Pernikahan merupakan  salah  satu  bentuk  yang  dimana  nantinya  menjadi  keluarga  yang diridhai Allah dan melansugkan keturunan sesuai harapan keluarga masing-masing. Perkawinan  yang  menjadikan  hal  kewajiban  bagi seluruh ummat  islam  di dunia sebagai mana dalam firman Allah Swt.
َم ْح َر َو ً ة َّ د َو َم  ْم ُ ك َ نْيَب  َل َع َج َو ا َهْي َ ل ِإ او ُ ن ُ ك ْس َ ت ِل ا ًجا َو ْز َ أ  ْم ُ ك ِس ُ ف ْ ن َ أ  ْن ِم  ْم ُ ك َ ل  َق َ ل َ خ ْ ن َ أ  ِهِتا َيآ  ْن ِم َو َ نو ُر َّ ك َ ف َ ت َي  ٍم ْو َقِل  ٍتاَي َ لَ َ ك ِلَٰ َ ذ  ي ِ ف  َّن ِإ ۚ ً ة Artinya. “Dan  diantara  tanda -tanya  kebeseran-nya  dialah  yang  menciptakan  berpasang- pasangan  untukmu  dari  jenismu  sendiri,  agar  kamu  cendrung  dan  merasa  tentram kepadanya.  dan  diamenjadikan  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang.Sungguh,  pada  yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, bagi kaum ya ng berfikir.” ( Q.S Ar-Rum: 21 ) ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan  kepada  lawan  jenisnya  serta  menganjurkan  untuk  menikah  apabila sudah tiba waktunya dan mengangungkan kebesaran Allah. (Fauzan 2022). Sesuai firman Allah  dalam  surah  Az- Dzariyat  ayat  49  yang  artinya  “Segala  sesuatu  kami  ciptakan berpsangan  pasangan  agar  kamu  mengingat  kebesaran  Allah  Swt”  Bisa  kita  kaji  dalam berfirman  Allah  tersebut  bahwasanya  Allah  menciptakan  segala  apa  yang  ada  di  bumi hanyalah untuk  berpasang-pasangan diatas bumi dan menyakini sesuatu kesebaran yang Allah  ciptakan  kepada  mahluknya.  Oleh  karena  itu  kita  sebagai  ummat  muslim  untuk mengikuti perintah Allah serta mengimaninya. Salah satunya beribadah dengan menikah. Sebagai  mana  dalam  hadist  di  sebutkan  “  Nikah  adalah  sunnahku  dan  barang  siapa membenci sunnahku maka dia bukan golonganku” (Abd. Aziz) Perkawinan  adalah  ajaran  suatu  bentuk  untuk  menunaikan  ibadah  kepada  sang penciptanya serta mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Nikah untuk menghalalkan seorang laki laki dan seorang perempuan yang sudah di ajarkan dalam islam dan  sesuai syari’at islam itu sendiri. Dari hadis diatas merupakan salah  satu  ajaran untuk mengikuti sunnah nabi apabila  dari  golongan  ummat  muslim  telah  memenuhi  persyaratan  untuk  menikah hendaknya  segera  menikah  agar  tidak  menjadi  salah  satu  golongan  yang  di  benci  oleh Nabi.  Artinya  adalah  ketika  kita  sudah  memenuhi  persyaratan  untuk  menikah  maka secepatnya menikah  karena  di  takutkan  terjerumus  dalam  perzinaan  yang di  benci  oleh Allah dan Rosul-nya. Ada beberpa fungsi dalam pernikahan. 1.Tujuan dalam Perkawinan adalah suatu acara yang sakral dan suci bagi setiap ummat muslim, untuk saling mencintai dan  menyanyangi  satu  sama  lain.  2  Mengamalkan  Ajaran  Rosullah.  3  Ibadah  dan mendekatkan  diri  kepada  Allah.  4  Menghindari  dari  perbuatan  Zina.5  Membangun keluargga yang sakinah,mawaddah warohmah.6 Untuk melangsunkan keturunan. (Ahmad Agung 2023) Hak Asasi Manusia.
Hak  Asasi  manusia  merupakan  salah  satu  hak  mutlak  (  Absolut  )  yaitu  Hak  yang mempuyai  wewenang  di  setiap  perorangan  atau  individu  yang  dapat  mempertahankan dirinya dan harus menghormati perbedaan orang lain. (Kansil) Negara Repuplik Indonesia tentang  hak  asasi  manusia  terkusus  hak  anak    telah  diatur  dalam  pasal  20  UUPA menyebutkan bahwa Negara atau pemerintah, masyarakat, orang tua bertanggung jawab serta  berkewajiban  terhadap  perlingdungan  hak  asasi  anak  tanpa  harus  membedakan suku,  agama,  ras  dan  golongan.  Pasal  23  ayat  sampai  ayat  24  UU  tentang  perlindungan Anak  telah  diatur  mengenai  hak  jaminan  Negara  dan  pemerintah  serta  memperhatikan hak  dan  kewajiban  orang  tua.  Pasal  26  UU  tentang  perlindungan  anak  mengatur  serta berkewajiban  dan  bertanggunjawab  sebagai  orang  tua  untuk  memenuhi  hak  hak  anak untuk.
• Mengasuh anak secara baik, mendidik anak dengan lemah lembut,memberikan  pendidikan  sesuai  dengan  minat  dan  bakat  serta melindungi hak anak.
• Melarang akan terjadinya Perkawinan anak dalam usia yang relative muda.
Pemerintah sebagai organisasi tertinggi terhadap perlindungan anak jugak memiliki hak terlibat  di  dalamnya  seperti  halnya  mengeluarkan  Undang-undang  hak  anak  sehingga perlindungan  anak  terlindungi  dalam  hukum.  Sebagai  orang  tua  mempuyai  hak bertanggung  jawab  serta  memiliki  andil  yang  lebih  besar  dalam  rumah  tangga,  karena seorang  anak  adalah  keluarga  inti  yang  harus  dilindungi  sehingga  hak  hak  anak  dan kebutuhan anak seharusnya terpenuhi. Akan tetapi perlu di perhatikan kembali hak anak yang seharusnya menempuh pendidikan yang layak dari orang tuanya justru menikah di usia muda. (Rini 2016)
Masih terlihat sangat banyak terkait kasus kasus di pendesaan yang kurang ilmu pengetahuan tentang hak anak, Sering terjadi kita dengar bahkan melihat dari mata kita sendiri,  Kasus  kasus  perkawinan  yang  di  sebabkan  oleh  orang  tua  tanpa  persetujuan kedua  belah  pihak  bahkan  masyarakat  pendesaan  memaksa  mengkawinkan  anak perempuanya yang masih relative muda. Disinilah hak anak merasa di rugikan dan tidak dapat perlingdungan suatu hukum. Oleh sebab itulah terputusnya cita cita dan pendidikan anak  terkhusus  pada  Masyarakat  desa  tiris  kabupaten  probolinggom,  yang  sewenang wenang  kepada  anak  perempuanya  untuk  segera kawin,  padahal  dalam  Undang-undang hak anak telah diatur bahwa sebagai orang tua melarang akan terjadinya Perkawinan di usia dini kepada anaknya.
Konteks  Hak Manusia Dalam Islam yang komprehensif tidak hanya tentang Ham melainkan  jugak  tentang  bentuk  peribadan  atau  menyembah  kepada  sang  penciptanya. Adalah suatu bentuk hak terhadap kemanusianya dan kepada tuhanya,karena manusia di ciptakan oleh Allah dalam keadaan yang suci sesungguhnya Allah lah yang maha suci dari segala  mahluknya,seorang  hamba  sebagai  mukadimah  dalam  hak  haknya.  Islam  jugak mengajarkan  Hak  Asasi  Manusia  sebagaimana  manusia  yang  masih  dalam  kandungan sudah memproleh hak hidup dari Allah SWT. Oleh karena itulah seorang anak mempuyai hak untuk hidup dari ia dilahirkan sampai ia kembali kepada sang penciptanya.
1. Kawin Paksa Perspektif Hukum Islam. (Study Kasus Desa Tiris Probolinggo)
Perkawinan adalah suatu sunnah Nabi  yang seharusnya patut kita ikuti bersama dan  menjadikan  sebuah  contoh  oleh  pengikutnya,  Sebab  selain  mencontoh,  Nabi Merupakan tabiat setiap manusai untuk memenuhi suatu kebutuhan Rohani dan jasmani. Perkawinan  merupakan  cita-cita  serta  mempuyai  tempat  sendiri  dalam  kehidupan manusia  yang  didalamnya  mempuyai  ikatan  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang mengangkat  sebuah  derejat  bagi  mereka  dalam  berumah  tangga.  (Samsidar  2019)  Oleh karena itu, ajaran serta syari’at tentang perkawinan sudah dicontohkan oleh nabi dan di terapkan  kepada  ummatnya  yang  mengikuti  ajaran  Rosullah  Saw.  Sebagaimana  dalam pandangan  Imam  Syafi’I  terntang  perkawinan  yang  mengharuskan  menjadi  tolak  ukur syarat  sahnya  perkawinan  yaitu  terkait  adanya  wali  terkusus  menyangkut  kawin  paksa atau mengenai wali mujbir.
• Pendapat imam syafi’i tentang wali mujbir adalah seorang wali atau ayah atau kakek yang  memiliki  hak  ijbar  didalamnya  berkhak  mengkawinkan  anak  gadisnya walaupun tanpa persetujuannya dan berhak memilih pasangan atas calon mempelai wanita.  Wali  mujbir  ialah  yang  kita  kenal  biasanya  mengkawinkan  anak  atau menjodohnya anak dari pilihan orang tua atau di kenal dengan kawin paksa sebab orang  tua.  Sebagai  bentuk  tanggung  jawab  serta  kewenangan  orang  tua  untuk mengkawinkan anak gadisnya. Akan tetapi wali mujbir ada persyaratan yang harus dipenuhi  dalam  Perkawinan  tersebut  diantaranya  seperti.  Antara  wali  tidak  ada permusuhan  dengan  si  gadis  secara  jelas,tidak  adanya  permusuhan  antara  calon suami  dan  calon  istri,  membayar  mahar  atau  mitshil  sesuai  permintaan  si  gadis tersebut  dan  mampu  menghadirkan  calon  suami  bagi  calon  mempelai  wanita. (Intang 2023)
Seorang yang menjadi wali mujbir harus mampu mendatangkan calon suami kepada si gadis serta memenuhi persyaratan yang sudah di jelaskan diatas seperti membayar mahar atau mitsil dan meminta persetujuan antara anak gadis atau si janda. Karena pandangan imam syafi’i apabila tidak ada indikasi bahwa si gadis benar -benar mau untuk dinikahkan, dengan  tekanan  orang  tua  yang  bersangkutan.  Karena  perkawinan  merupakan  ikatan sakral  yang  menghubungkan  antara  calon  suami  dan  calon  istri  hingga  akhir  hidupnya. Sedangkan menurut pandangan ulamak fiqih yang lain, tentang kawin paksa sebab orang tua.
• Imam  Hanafi  berpendapat  bahwa  salah  satu  menjadi  syarat  sahnya  dalam pernikahan  yaitu  adanya  sebuah  wali  bagi  seorang  prempuan.  Imam  hanafi membagi  perwalian  menjadi  2  pokok,  Yaitu  Gadis  dan  janda.  Bagi  seorang  gadis harus  meminta  izin  terlebih  dahulu  apabila  ingin  melakukan  akad  pernikahan sedangkan  bagi  seorang  janda  boleh  menikah  dengan  kehendak  dirinya  walaupun harus  meminta  izin  kepada  walinya,  sebab  seorang  janda  sudah  dewasa  dan  bisa mengurusi  dirinya  sendiri.  Adapun  hak  dari  wali  mujbir  ialah  bisa  melakukan pernikahan tanpa harus meminta izin kepada anak si gadis. (Intang 2023). Menurut pandangan abu hanifah salah satu pendiri mazhab hanafi tentang perkawinan paksa dimana  harus  ada  persetujuan  dari  seorang  gadis.  Dimana  salah  satu  kasus bahwasanya  Nabi  Saw  menolak  perkawinan  sebab  dikawinkan  ayahnya  karena calon  tidak  menyetujui  yang  mana  ada  sebuah  kasus  yang  menimpa  Al  Khansa’a. Dimana dalam kasus ini Al- Khansa’a menjumpai Nabi Saw dan menceritakan kepada nabi bahwa dia dinikahkan oleh ayahnya dengan anak saudara ayahnya yang tidak ia sukai atau tidak ia senangi, Namun Nabi berbalik bertanya kepada “Apakah kamu di  izin  atau  persetujuan  darimu”?  Al - Khansa’a  menjawab  “Saya  tidak  menyukai dengan  pilihan  ayah  saya”  Dan  Nabi  menyuruh  al - khansa’a  untuk  pergi  dan menetapkan  sebuah  hukum  perkawinannya  tidak  sah,  serasa  nabi  bersabda kepadanya.“Kawinlah dengan seorang yang kamu sukai atau kamu  senangi”(Robbi 2011)
Dalam pandangan imam syafi’i dan imam hanifah diatas menunjunkan bahwah orang tua bisa mengkawinkan anak gadisnya walaupun tanpa adanya persetujuan dari pihaknya. Akan tetapi dua imam menjelaskan Pendapat ulama' dibagi menjadi dua, dan yang paling shahih  ia  disamakan  seperti  janda,  sehingga  wali  tidak  berhak  mengawinkannya  secara paksa. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan murid muridnya, dan pendapat ahmad dalam sebuah riwayatnya, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa seorang wali boleh menikahkan anak gadisnya yang perawan tanpa meminta izin darinya. Imam Syafi‘i menilai meminta persetujuan  seorang  gadis  bukan  perintah  wajib.  Sehingga  pernikahan  gadis  yang dipaksakan  tanpa  izinnya  sah  sah  saja.  Sebab  jika  sang  ayah  tidak  dapat    menikahkan tanpa izin si gadis, maka seakan akan gadis tidak ada bedanya dengan janda.
Dari  hal  diatas  menunjukkan  bahwa  dilarangnya  perkawinan  tanpa  adanya persetujuan  dari  kedua  belah  pihak.  Bagaimanakah?  pandangan  masyarakat  desa  tiris kabupaten probolinggo menyikapi hal tersebut, Bahwa masih banyak perkawinan yang di sebabkan oleh orang tua dengan beberapa alasan, Salah satunya, dari penelitian yang kami temui didesa tiris kabupaten probolinggo. Dengan alasan yang pertama. “Saya menikahkan anak  saya  karena  memang  sudah  waktunya  untuk  menikah  dan  bisa  membantu kebutuhan  keluarga” (Wawancara  2023).  Ketika  kami  tanyakan  kepada  anak  yang bersangkutan  bahwa  si  anak  tidak  mau  dinikahkan  karena  masih  nyaman  dengan pendidikan dan belum cukup umur, apa boleh buat karena keluarga mau mengkawinkan saya  dan  saya  tidak  bisa  menolaknya.  Semoga  pilihian  orang  tua  menjadi  keberbahan nantinya.  (Wawancara  2023).  Ucap  si  anak  yang  masih  menlanjutkan  pendidikan  MTS kelas  2  dan  masih  berumur  kurang  lebih  15-16  tahun.  Inilah  menjadi  factor  bahwa terkadang  seorang  anak tidak mau menikah  akan  tetapi sudah menjadi  kehendak  orang tua dan tidak bisa menolaknya.
Perlu kita garis bawahi bahwa pendapat imam syafi’I dan imam abu hanifah mengenai wali  mujbir  merupakan  kewenangan  langsung  untuk  mengkawinkan  orang  yang  berada dalam  perwalianya  tersebut  walaupun  tanpa  meminta  izin  kepada  yang  bersangkutan salah satunya  ayah atau kakek. Dimana kedudukan mereka menjadi salah satu tanggung jawab sebagai hak ijbar.  Akan tetapi yang berkembang sampai saat ini di masyarakat, wali mujbir  merupakan  salah  satu  orang  tua  yang  memaksa  anaknya  untuk  kawin  dengan pilihan  dirinya  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  kawin  paksa.  Tentu  saja  kedua  hal  ini bertolak  belakang,  kawin  paksa  bukanlah  tujuan  dari  adanya  hak  ijbar,  dimana  sifat paksaan konotasinya lebih  ditunjukkan kepada kata ikrah. Makna dari ikrah  yaitu suatu sifat  paksaan  tertentu  dengan  suatu  ancaman  yang  membahayakan  terhadap  jiwa  dan tubuhnya. (Muzemmil & Irzak 2023)
Dalam  hal  penjelasan  menunjukan  bahwa  dilarangnya  kawin  paksa  yang  merugikan salah satu pihak. Akan tetapi dalam islam bukan hanya membahas tentang perwalian saja namun  ada  beberapa  yang  menjadi  landasan  yang  seharusnya  memang  betul  betul  di pahami  oleh  masyarakat  desa  terkusus  masyarakat  desa  tiris  kabupaten  probolinggo. Tentang batasan batasan usia dalam Islam. Didalam ajaran seperti kitab-kitab fiqih klasik, para  pakar  atau  ahli  dalam  hukum  fiqih  banyak  berbeda  pendapat  tentang  batasan- batasan  usia  seseorang  terkait  adanya  sebuah  kedewasaan  yang  di  sebut  baligh  dapat. Seperti salah pandangan ulamak fiqih  Imam hanafi, seorang laki-laki dipandadang dewasa atau baligh apabila ia telah mencapai usia 18 tahun dan seorang prempuan usia 17 tahun. (Ahmad Asrori 2015). Sedangkan menurut imam Syafi’I dan Hambali mengatakan bahwa: Seorang  dikatan  baligh  pada  seorang  anak  laki-laki  dan  anak  seorang  prempuan  adalah lima belas tahun, akan tetapi menurut pandangan Maliki menetapkan usia baligh 17 belas tahun.  (N  Fatimatuz  2009).  Menurut  para  ulamak  fiqih  tersebut  ada  batasan  batasan tingkat baligh seorang dan pada dasarnya baligh pada seorang laki-laki ialah mimpi basah sedangkan seorang prempuan keluarnya haid itulah menjadi seorang dikatan baligh.
Dalam  pandangan  masyarakat  desa  Tiris  Probolinggo  mengkawinkan  anaknya  yang masih muda merupakan salah satu ajaran syariat islam yang mana sebuah hadis dijadikan patokan dan sandaran tentang kebolehan kawin di usia yang masih relative muda seperti salah satu contoh Nabi Muhammad Saw yang menikahi „Aisyah ketika beliau merangjak di usia 6 tahun dan nabi mengauli aisyah pada saat ia berusia 9. Dan salah satu tindakan Nabi Muhammad mengkawinkan  Ummu  Kulsum  dengan  “Ali  bin  abi  Thalib”  pada  saat  waktu masih  di  bilang  masih  kecil.  (Ramdan  2017)  Dari  hal  tersebut  menjadi  landasan perkawinan  dalam  usia  yang  di  bilang  relative  muda,  Karena  masyarakat  desa  tiris memandang  bahwa  hukum  perkwinan  dalam  islam  memperbolehkan.  Padahal  klo  kita lebih dalam lagi perkwinan paksa yang di sebabkan oleh orang tua mempuyai fakto faktor yang  menyebabkan  pada  sang  anak  menjadi  salah  satu  kehancuran  dalam  berrumah tangga. Salah satunya yaitu;
I. Faktor pendidikan.
Faktor  pendidikan  sangat  mempengaruhi  suatu  signifikan  terhadap  si  calon pengantin  yang  akan  di  kawinkan,  sebab  pendidikan  dapat  mempengaruhi  cara pandamg  berfikir  untuk  menerima  segala  akses  kesehatan.  (Kartika  2023)  Hal  ini perlu dipahami oleh masyarakat tiris probolinggo bahwa perkawinan sebab orang tua menjadi  faktor  terputusnya  sebuah  pendidikan  yang  mempengaruhi  pada  calon pengantin, karena pendidikan merupakan salah satu untuk mencari sumber sumber pengalaman serta kesiapan dalam perkawinan.
II. Faktor psikologis
Faktor Psikologi ialah kematangan berfikir serta bisa mengendalikan emosi, Karena melihat  dari  kedewasaan  seorang  dilihat  dari cara  ia  berfikir secara.  Berkaitan  dari masalah  ini  calon  suami-istri  harus  benar  benar  memahi  satu  sama  lain  dan  tidak menggunakan landasan perasaan saling emosi. Dalam menyikapi tingkat kedewasaan seseorang dilihat dari cara ia berfikir untuk menghadapi suatu masalah yang nantinya
sanggup untuk menjalankan rumah tangga yang baik bagi keluarganya. Sebagai orang tua harus mempuyai cara berfikir yang baik bagi seorang anak yang akan dikawinkan. Perkawinan  di  desa  tiris  probolinggo  masih  banyak  perkawinan  yang  di  sebabkan oleh  orang  tua  dengan  ketidak  siapan  si  calon  pengantin,  dengan  alasan  alasan  yang sebenarnya  tidak  masuk  akal  pada  zaman  sekarang,  entah  dari  faktor  usia,  ekonomi bahkan  faktor  pendidikan  yang  menghalangi  seorang  anak  agar  tidak  melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Didalam Islam seperti pemikiranya Abu Hanifah diatas yang  sudah  kami  jelaskan  bahwa  perkawinan  sebab  paksaan  dari  orang  tua,  Itu  sangat tidak di perbolehkan bahkan harus meminta izin kepada pihak yang bersangkutan. Seperti salah  satu  kisah  diatas  tentang  Al- khansa’a  yang  bertanya  kepada  nabi  dan  Nabi  pun seolah olah bersabda kepada bahwa perkawinan yang tidak kau sukai itu hukumnya tidak sah. Tapi tidak kami pungkiri bahwa perkawinan atas dasar di sebabkan oleh tua itu masih banyak di kalangan Masyarakat Tiris probolinggo.
2. Kawin Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia. (Studi Kasus Desa Tiris Probolinggo)
Suatu Praktik kawin paksa masih sangat banyak di kalangan masyarkat desa tiris probolinggo, Karena memang yang menjadi olah pikir sebagai orang tua hanya di takutkan anak  anaknya  terjerumus  suatu  perkara  yang  membuat  anak  rusak  dalam  pergaulanya. Perkawinan secara paksa mayoritas banyak dilakukan oleh salah satu pihak keluarga dari seorang  perempuan  itu  sendiri,  dengan  berbagai  alasan  yaitu  adanya  sebuah  faktor ekonomi. Dimana Salah  satu  keluarga harus menjadi contoh instusi sosial agar memiliki peran  yang sangat  penting  bagi  keluarga  maupun  lingkungan masyarakat  setempat  bisa jadi dikenal dengan tingkah yang baik (Ismail & Malthul 2022). Ada salah satu pendapat bahwa kebahagian dan kemakmuran akan tetap berada di dalam masyarakat tergantung apa  yang ia  buat  dalam masyarakat  tersebut,  Karena  sifat  kebahagian  dan  kemakmuran harus  dijadikan  keharmonis  dalam  rumah  tangga dan  masyarakat  memandang  keluarga tersebut  mentaati  segala  kewajiban  yang  ada  dimasyarakat  dan  menghormati  adat setempat.  (Clara  &  Ajeng  2020)  Perkawinan  ialah  harusnya  menimbulkan kebaikan  dan sejahtera dalam keluarganya nantinya. Apabila perkawinan karena keterpaksaan diantara kedua belah pihak dan tidak dilandasi dengan rasa saling menyangi dan saling mencintai justru  membuat  perkawinannya  timbul  ketidak  sukaan  dari  kedua  belah  pihak,  Karena perkawinan bukan hanya sah sah saja melainkan saling suka rela satu sama lain diantara kedua  belah  pihak.    Maka  praktik  kawin  paksa  sebab  tuntutan  orang  tua  harus  benar dihilangkan  terutama  didesa  Tiris  Kabupaten  Probolinggo,  Karena  menimbulkan  suatu hubungan  ketidak  harmonisan  serta  terjadinya  pencerain  yang  tidak  diinginkan  dalam keluarga  tersebut.  Kawin  karena  pemaksaan  atau  sebab  tuntutan  orang  tua,  ini  sangat bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang  tentang  perkawinan  tahun  1974  Bab  II  pasal  6  No.1  bahwa  telah disebutkan. (‘Perkawinan harus di dasarkan dengan persetujuan dari kedua belah  pihak calon  mempelai’)  dan  jugak  telah  tersampaikan  Deklarasi  dalam  Undang -Undang  Hak Asasi  manusia  yaitu;  pada  pasal  16  ayat  2  (“perkawinan  hanya  dapat  dilansungkan berdasarkan  pilihan  yang  bebas  dan  adanya  sebuah  persetujuan  dari  mempelai”)  Hak Asasi Manusia yang seharusnya menjadi landasan berfikir bagi orang tua bahwa seorang anak berhak memilih pasangan hidupnya tanpa harus di jodohkan oleh orang tuanya. Tapi tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  di  Desa  Tiris  Probolinggo  sangat  awam  terkait undang-undang  pemerintah  bahwa  himbauan  pemerintah  melarang  keras  kawin  paksa apalagi  perkawinan  di  umur  yang  timbulnya  nanti  pada  perkawinan  siri  yang  justru menjadikan sebuah keluarga yang tidak resmi.
Di dalam Hak Asasi Manusia telah di sebutkan bahwa seorang manusia sejak dalam kandungan berhak untuk hidup sampai ia meninggal. Justru pandangan masyarakat Tiris kabupaten Probolinggo telah menyimpan dengan Hak Asasi Manusia sebagai mana telah termantup dalam pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, “Hak Asasi Manusia  ialah seprangkat hak hakekat pada hakektanya dan keberadaan Manusia sebagai
mahluk Tuhan yang maha yang Esa dan merupakan Anuegrah-nya yang wajib dihormati, dijunjung  dan  di  lindungi  oleh  hukum,  pemerintah  dan  setiap  orang  demi  kehormatan serta  perlingdungan  harkat  martabat  Manusia”  dan  jugak  di  jelaskan  sebagai  fungsi manusia  dilarang  untuk  memperbudak  suatu  kaum  sejak  dari  seorang  ibuk  melahirkan sebagai manusia yang merdeka, Inilah ungkapan dari Umar bin Khatab ketika ia salah satu khalifah  waktu  itu.  Karena  Islam  jugak  memberikan  hak  kebebasan  kepada  ummatnya untuk memilih jalanya sendiri, Sebagai mana telah Allah firman dalam Surah Al-Khafi ayat 29 ialah; “ Dan katakanlah (,Muhammad,) Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, barang siapa  menghendaki  (,beriman,)  hendaklah  dia  beriman  dan  barang  siapa  menghendaki (kafir) biarlah dia kafir. Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim. Jika  mereka  meminta  pertolongan,  mereka  akan  diberi  air  seperti  besi  mendidih menghanguskan  wajah.  Itulah  minuman  paling  buruk  dan  tempat  istirahat  paling  jelek” (Anisha  2021). Penjelasan  diatas  tersebut  sebenarnya  menjadika  suatu  olah  berfikir bahwa  Hak  bagi  setiap  manusia  ialah  Hak  kebebasan  yang  berada  pada  diri  setiap manusia, Ynag telah di sebutkan dalam undang-undang dan ayat Al- Qur’an bahwa setiap insan memiliki hak untuk hidup, memiliki hak untuk menentukan pilihanya sendiri selagi masih  mengikuti  norma-norma  yang  sudah  di  tentukan  dalam  hukum  islam  maupun hukum  Negara.  Akan  tetapi  walaupun  sudah  ditetapkan  dan  menjadi  peraturan pemerintah, Masih banyak perkawinan sebab orang tua yang mengharuskan seorang anak harus mengikuti kehendak orang tua kasus kasus seperti ini masih banyak terjadi di desa Tiris  Probolinggo.  Banyak  alasan  serta  faktor  yang  mengharuskan  memaksa  anak perempuannya untuk segera menikah seperti salah satu contoh; orang tua mengkawinkan anaknya  ditakutkan  terjerumus  dalam  pergaulan  bebas,  karena  masyarakat  Tiris probolinggo memandang keluarga adalah suatu martabat yang harus dijaga dan tidak mau keluarganya  rusak  karena  perbuatan  seorang  anak.  Itulah  salah  satunya  alasan penyebabnya. Padahal klo kita kaji cara pandang masyarakat desa Tiris Probolinggo dalam mendidik anaknya tidak hanya mengkawinkan secara paksa banyak jalan keluar semisal memondokkan  anaknya  kepada  pondok  pesantren  itu  sudah  bisa  menjaga  martabat keluarganya untuk meneruskan pendidikan agama yang lebih tinggi lagi.
Dalam  pelaksanaan  praktik  kawin  paksa  sebab  tuntutan  orang  tua  ini  menjadi suatu  bertengangan  dalam  Agama  dan  Hak  Asasi  Manusia  bahwa  praktik  kawin  paksa banyak dampak negative terhadap keluarganya sebagaimna salah satu tokoh berpendapat dampak  negative  yang  akan    menimbulkan  ketidak  harmonisan  dalam  keluargnya  dan adanya sebuah pencerain, Sebab dari kedua belah pihak tidak ada rasa saling cinta serta saling  sayang  dan  akan  menjadi  sebuah  konflik  dalam  keluarganya.  Terkadang  karena sebab  paksaan  jugak  mengakibatkan  sebuah  perselingkuhan  karena  dari  awal  tidak  ada rasa  sayang  dan  saling  cinta  itulah  mengakibatkan  kerusakan  dalam  keluarga  akhirnya terjadi  perpisahan  diantara  kedua  belah  pihak.  Berangkat  dalam  hal  tersebut,  bahwa seorang prempuan jugak memiliki hak kebebasan serta memilih pasangan hidupnya serta tidak ada diskriminasi terhadap seorang prempuan seperti halnya seorang laki-laki yang bebas  dalam  melakukan  perkawinan  dengan  persetujuan  yang  sangat  mutlak. (Muhammad  2023)  Dalam  hal  tersebut  pihak  prempuan  jugak  memiliki  hak  yang  sama untuk  menentukan  pasangan  hidupnya  agar  terciptanya  sebuah  keluarga  yang  nantinya membawa harkat martabat dalam keluarganya serta kepada masyarakat sekitar, Karena terkadang  pilihan  dari  orang  tua  tidak  selalu  memberikan  dampak  yang  baik  untuk anaknya  justru  akan  membawa  dampak  negative  pada  keluarganya  bahkan  kepada masyarakat  sekitar  disebabkan  entah  dari  pertengkaran,  cek  cok  dan  bahkan  adanya perkelahian dari kedua pihak karena tidak saling mengerti atau saling sayang diantaranya.
Dalam  tata  perkawinan  telah  diatur  tentang  persoalan-persoalan  batasan  usia perkawinan  sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  Undang-undang  No,  1  tahun  1974 terkait batasan usia perkawinan terdapat pada pasal 7 ayat 1, yang membedakan diantara perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang prempuan, tergantung pada jenis klamin
pada  dasarnya  undang-undang  telah  menetapkan  bahwa  tingkat  kedewasaan  seorang berusia 19 tahun.
(Yayuk 2019). P ada pasal 15 ayat 1 KHI mengatakan “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah  tangga,  perkaiwnan  hanya  boleh  dilakukan  calon  mempelai  yang  telah  mencapai umur yang di tetapkan dalam pasal 7 UU No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang- kurangnya  berumur  19  tahun  dan  calon  istri  sekurang- kurangnya  berumur  16  tahun’’ (Fitri & Jaka 2021). Berbicara tentang suatu batasan usia serta kemaslatan dalam keluarga yang  nantinya  menimbulkan  kesejahteraan  bersama  tentunya  menuai  prinsip  Hak  Asasi Manusia  dan  hak  kebebasan  anak  untuk  memilih  pasanga  atau  menentukan  calonya sendiri,  sebagai  mahluk  tuhan  serta  merupakan  anugerah  dari  tuhan  yang  harus  di hormati,  di  junjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  Negara  demi  kehormatan  serta  harkat martabat seorang. (Fitri & Jaka 2021) Oleh karena itu Hak anak ataupun hak kebebasan menjadi  poin  pertama  dalam  keluarga  agar  tidak  terjadi  dampak  negative  pada keluarganya sendiri sebab di kawinkan secara paksa. karena melihat situasi yang marak terkait pemaksaan dari seorang tua justru memberikan dampak buruk kepada anak yang akan di kawinkan. Oleh sebab itu sebagai orang tua harus melihat dari sisi kesanggupan pada  si  anak  agar  dia  menjalani  kekeluargaannya  sejahtera  dan  abadi  dalam perkawinanya.
Perkawinan  merupakan  satu  kesatuan  yang  abadi  serta  menimbulkan kesejahteraan  dalam  keluarga,  akan  tetapi  marak  terjadi  kasus  di  desa  Tiris  kabupaten probolinggo  memaksa  anaknya  untuk  segera  menikah  yang  usia  di  bilang  cukup  muda serta  terjadinya  perkawinan  yang  tidak  diakui  oleh  negera  atau  di  kenal  dengan  kawin sirri, oleh karena itu masyarakat desa Tiris probolinggo memandang hanya sebelah mata dan  tidak memikirkan secara matang  bahwa  ada dampak  buruk  yang  akan  dijalani oleh calon  keluarga  yang  baru.  Sebagai  ada  menjelaskan  tentang  dampak  buruk  perkawinan sebab orang tua diantaranya ialah;
➢ Akan  terjadinya  sebuah  penceraian  serta  ketidak  harmonis,  Karena  memaksa seorang  anak  untuk  kawin  dengan  pilihanya  yang  ia  tidak  sukai  dan  cintai  maka akan menimbulkan awal perpisahan dari kedua belah tersebut.
Terdapat  berapa    kasus  hasil  penelitian  kami  di  desa  Tiris  probolinggo  yaitu  4 orang  perkawinan  paksa  oleh  orang  tua  yang  akhirnya  berpisah  karena  tidak  ada  ke cocokan diantara kedua belah pihak, dari hal inilah justru dijadikan contoh serta pedoman bahwa perkawinan sebab orang tua memberikan dampak yang serius bagi keluarganya.
➢ Konflik  atau  cecok  sebab  kawin  paksa,  Dalam  perkawinan  paksa  sangat mempengaruhi  hubungan  diantara  kedua  belah  pihak  besar  kemunngkinan  untuk menwujudkan  keluarga  yang  harmanis  karena  kedua  belah  pihak  tidak  dilandasi saling sayang, saling menghargai satu sama lain dan ahirnya merugikan pada orang tua, kerabatnya dan masyarakat setempat.
Perkawinan  yang  seharusnya  menjadikan  contoh  yang  baik  justru  menimbul kekacauan dalam rumah tangga, sebagai orang tua seharusnya memberikan yang terbaik untuk  anaknya  malah  sebaliknya.  Karena  fungsi  sebagai  orang  tua  yaitu  bertanggung jawab  penuh  terhadap  keluarga,  entah  dalam  mencarikan  calon  pengantin  maupun menjaga  anak  agar  tidak  terjadi  salah  pergaulan  bebas.  Terkadang  orang  tua  hanya memikirkan  dirinya  sendiri  dan  tidak  memikirkan  masa  depan  yang  akan  terjadi  pada anak  yang  mau  dikawinkan,  sertan  merta  memiliki  kekuasaan  dalam  keluarga  untuk menentukan  pilihanya.  Terkhusu  pada  Masyarakat  desa Tiris  probolinggo  sendiri cukup banyak  perkawinan  di sebab  oleh  orang  tua  bahkan  di  usia  yang  di  bilang  cukup  muda. Maka peran sebagai orang tua justru memberikan dampak yang buruk terhadap amanah yang sudah di ajarkan dalam Islam seprti Fiqh, Negara, Hak Anak itu sendiri. Maka dengan hal ini, zaman yang penuh kemoderan perlu adanya perubahan  perlakuan otoritarianisme terhadap  hak  perempuan  yang  dihapuskan  karena  ia  juga  merupakan  wujud
dehumanisasi yang bertentangan dengan norma Agama, Ras, Sosial, Hukum, dan keadilan. (Moshi 2020)

## KESIMPULAN
Perkawinan  merupakan  salah  satu  ikatan  yang  sangat  suci  dan  sacral  sebagai ummat muslim serta mengikuti pemerintah Allah yang maha Esa serta mengikuti sunnah Nabi  Muhammad  saw.  Sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  ayat  Al- Qur’an  sebagai petunjuk,  pedoman  dalam  melakukan  hal  ibadah  kepada  penciptanya  yang  maha  besar dan  jugak  termaktup  dalam  hadist  hadist  shohih  serta  diajarkan  oleh  para  ulamak mansyur  seperti  ulamak imam  syafi’i,  imam maliki,  imam  abu  hanifah  serta  banyak  lagi ulamak-ulamak  yang  mansyur.  Karena  perkawinan  yang  sudah  dijelaskan  sebagai perintah  Allah  dan  nabi  untuk  menghindari  dari  segala  yang  akan  menjeruskan  kepada maksiatan.  Akan  tetapi  perkawinan  jugak  memiliki  persyatan-persyaratan  yang  harus dilakukan  bagi  orang  yang  hendak  mengkawinkan  anaknya.  Salah  satunya  adanya  Wali yang menjadi syarat sah dalam perkawinan tersebut, Dalam islam telah diajarkan tentang adanya  wali  seperti  Wali  Hakim,  Wali  Mujbir  dan  Wali  adhal.  Berdasarkan  tersebut seorang  wali  tidak  sewenang-wenang  mengkawinkan  anaknya  tanpa  adanya  sebuah persetujuan  dari  kedua  belah  pihak,  Karena  dalam  hak  ijbar  seorang  wali  harus bertanggung  jawab  penuh  atas  perkawinannya  dan  tidak  boleh  memaksa  yang  bukan kehendak  dari  calon  mempelai.  Perkawinan  sebab  paksaan  justru  memberikan  dampak buruk  terhadap  keluarganya.  Di  dalam  Undang-undang  tahun  1974    disebutkan  tentang perkawinan jugak ada persyaratan serta fungsi pokok yang harus di penuhi salah satunya terkait batasan usia dan lain semacamnya. Pada  pasal (1) UU Perkawinan dan pasal (3) kompilasi Hukum Islam atau yang di kenal KHI. Untuk sebuah dasar kemashlahatan dalam keluarga dan ber-rumah tangga,  Dan pemerintah jugak menetapkan seorang yang hendak melakukan  perkawinan  setidak  tidaknya  mencapai  umur  19  tahun  baik  seorang  pria maupun  seorang  laki-laki  terkait  batasan  usia  perkawinan  menurut  hukum  islam menyebutkan apabila seorang sudah bisa melakukan kawin hendaknya dia sudah baligh, bagi  seorang  laki-laki  mimpi  basah  sedangkan  seorang  perempuan  datangnya  haid  itu tanda tanda di perbolehkanya. Akan tetapi menurut pandangan imam hambali dan imam syafi’i usia balihg ialah diantara 17 tahun hingga 18 tahun dari usia balihg. Dalam hukum islam  tentang  perkawinan  tidak  ada  batasan  yang  disebutkan  dalam  Al- qur’an  maupun hadis  tapi  hanya  dianjurkan  untuk  segera  menikah  apabila  sudah  mencapai  umur.  Tapi pandangan ulamak Indonesia berpendapat dalam isalm tidak ada batasan usia kawin akan tetapi menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti system pemerintahan yang ada.

## REFERENSI
Agung Ahmad B’ Setya. (2023) “ Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia ” Jurnal ilmu hukum. 1,(2) 44-49.
A, A, Basyir. (2002) . Hukum Perkawinan Islam (Yogjakarta,UUI Press,2002 ) hal. 34 Asep S & Ahkmad S (2023). “ Pembaruan Usia Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No.  16  Tahun  2019  Di  Indonesia ” Jurnal  Kajian  Hukum  Islam  “Mahkamah” (IAIN Syeck Nurjati Cirebon). 8 (2), 235 A ’  h Asrori, (2015)    Batas    Usia  Perkawinan  Menurut    Fukaha  dan  Penerapanya  Dalam Undang-Undang  Perkawinan  Di  Dunia  Muslim. Pascasarjana  IAIN  Raden  Intan Lampung Indonesia. ( Jurnal AL-'ADALAH)12 (2 )
A’ Muzemmil & Irzak Y, N, (2023) Jurnal Al-Muqaranah perbandingan Mazhab, Komparasi Wali  Mujbir  dalam  madzhab  syafi’I  dan  hanafi.  [ Syekh  Abdurrahman  Al-Jaziri mengemukakan  pendapat  Hanafiyah  mengenai  wali  mujbir  sebagai  berikut: Golongan  Hanafiyah  berpendapat  bahwa:  “tidak  ada  wali  kecuali  wali  mujbir, karena arti dari perwalian disini adalah memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela maupun tidak. ”] Vol. 1, No. Page: 71-82
Aroni R’ Izzati. (2011) Kuasa Hak ijbar Terhadap Anak Prempuan Menurut Perspektif Fiqh dan Ham (Jurnal al-mawarid) Vol.XI (2) Agung  Ahmad  B’  Setya. (Desember  2023) “ Kawin  Paksa  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia ” ( Jurnal ilmu hukum) , 1 (2),44-49.
Dr.Abd.Aziz  Wahab,  M.Ag.  (2020) “Rektor  Universitas  Zainul  Hasan  Genggong  (UNZAH) Kitab
Mahfudhot Fadloilul iman. Hal.91
Evy  I  &  Dwi  M  Ardiansyah,  (2021).  ” Kedudukan  Hukum  Bagi  Pelaku  Transgender  di Indonesia  Dalam  Perspektif  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia ” Doi  : 10.24905/diktum.v9i1.111 ( Jurnal Ilmu Hukum) 9 (01).35 Fitri Y ’ D ’ S & jaka . (2021) ” Kesetaraan Batas Usia perkawinan di Indonesia dari perspektif Hukum Islam ” (Jurnal Mahakim Of Islamic Family Lay) 5 (1). Hal 1-10
F,  Samsidar.  (2019)  Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian  Ilmu-ilmu  Sosial,  Hukum,  & Pengajarannya. Dampak Kawin Paksa Kehidupan Rumah Tangga Pada Maysarakat Lamurukung Kabupaten Bone. (Volume XIV (1), 21-23
I ’ Marzuki  &  Malthul  S ’J  (2022) Dalam  jurnal.  Pemaksaan  Perkawinan  dalam  konteks kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. ( Jurnal Ilmu Hukum, REUSAM) 10, (2 )2022 Kartika  A ’  & C ’ Leny  W ’  &  V  Erika I ’  h (2023)  Faktor    Faktor  Yang  Mempengaruhi Pengetahuan  Calon  Pengantin  Dalam  Kesiapan  Menikah”.  Fakultas  Kedokteran, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. ( Jurnal Syntax Health Sains) 4, (1),115
Moshi.  (2020).    “ Analisis  Perkawinan  Paksa  Sebagai  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual Dalam  Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual ”  (STAI Miftahul  Ulum  Madura  Pamekasan).  Jurnal  Hukum  dan  Politik  Islam  (Al-adalah) , 5(1),13.
Moh, Fauzan N. (2022) “Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar -Rum ayat
21”  Jurnal  Hukum  Islam  dan  Perbankan  Syari’ah.  “NIZHAM  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta”. 9(01), 12
Muhammad A ’ A, Hdif. (2023) “Nikah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dampak Negatif Dan Konsekuensinya” (Jurnal Social Logika/JSL Vol,4 2023) Hal. 10 -11. Muhammad A ’ A, Hdif. (2023) “Nikah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dampak Negatif Dan Konsekuensinya” (Jurnal Social Logika/JSL Vol,4 2023) Hal. 10 -11. Nina  Herawati,  I  &  Eko  A,  (2021)  ,Kedudukan  Hukum  Perjanjian,  Perkawinan  Dalam perkawinan  Campuran  Terhadap  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah.  Fakultas  Hukum, Universitas Balikpapan ( Jurnal lex Suprema) III,(1)8 Nabilla  Rmadhani  S  &  L  Salsabila (2024).  “Hak  Asasi  Manusia  Terhadap  Anak” IJEDR  ; Indonesian  Journal  of  Education  and  Development  Research (Universitas  Islam Negeri Sumatera Utara) . 2 (1), 111
Rini,  F,  T,  N.  (2016)  peranan,  penyenggara  perlindungan  anak  dan  memenuhi  hak  hak anak,  (jurnal  hukum),  fakultas  hukum  Universitas  Samudra,  Langsa-Aceh.  (Hal; 251 tahun 2016 )
Santoso. (2016) “ H akekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat ” Yudisia Journal Pemikiran dan penelitian Sosial Keagamaan. (UNISULA Semarang). 7 (2) 419. Soemiyati, (2021) ‘’ Undang-undang perkawinan dan hukum islam perkawinan, hlm. 125 ’’ Di kutip oleh D, D, Suryantoro. Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan penelitian Ke-islaman ( Nikah dalam pandangan Hukum Islam) Vol, 7 (02).
V ’ Intang  C ’ sa.  (2023) Studi  komparasi  pemikiran  imam  syafi’I  dan  imam  hanafiyah tentang wali mujbir (Jurnal AS-Sakinah ‘ Hukum Keluarga Islam ) Vol. 1, No. 1, hal. 46-57
V ’ Intang  C ’ sa.  (2023) Studi  komparasi  pemikiran  imam  syafi’I  dan  imam  hanafiyah tentang wali mujbir (Jurnal AS-Sakinah ‘ Hukum Keluarga Islam ),1, (1), 46-57
W ’  T’    Ramdan .    (2017)  Reformasi  Batas  Minimal  Usia  Perkawinan  dan  Relevansinya dengan Hak- Hak Anak di Indonesia Perspektif “Maqasid as - Syari’ah”.  (Asy - Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum ), 51, (2), 292
Wawancara.  (2023).  Penelitian  yang  di  lakukan  kepada  anak  prempuan  desa  tiris kabupaten probolinggo terhadap kasus perkawinan sebab orang tua (Sitti Aisyah) Wawancara kepada Anak prempuan tiris terhadap kawin Paksa (Aisyah 2023). Wawancara kepada pihak yang bersangkutan ucap Pak Min.  ( Didusun jambuan, desa tiris, kabupaten probolinggo 2023 )
Wulandari.  (2013),    Skripsi  Asuhan  Keperawatan  keluarga  fakultas  Ilmu  kesehatan . “Faktor  terhadap  peran  dan  fungsi  kesehatan  keluarga  sebab  paksaan  dalam perkawinan” (Universitas Muhammadiyah Purwokerto).
Yayuk  K.  (2018).  “C elah  Hukum  Terjadinya  Praktik  Perkawinan  Di  Bawah  Umur  Dan Tindakan  Kondusif  Perlindungan  Ham ”  Jurnal  Pemikiran  Syariah  dan  Hukum “Sangaji” Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima. Volum, 2 Nomr 1, 2019 Hal.
37
Copyright Holder :
© Lukman Hakim, Abd. Aziz, ba, Irzak Yualiardy Nugroho (2024)
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: