Volume 1 Issue 02
July 2019
JALREV 1 (2) 2019 ISSN Print  : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461

## Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan

## “The Ideal Concept of Handling Cases of Corruption In Illegal Levies Based on Judicial Principles”
Iriyanto Tiranda 1 Fenty Puluhulawa 2 Johan Jasin 3
1 Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Indonesia. E-mail: iriyantotiranda@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. E-mail: fentypuluhulawa@ung.ac.id 3 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. E-mail: johanjasin@gmail.com
Info Artikel

## Abstrak
Kata Kunci : Konsep;  Pungutan  Liar;  Asas Peradilan .
Cara mengutip  (APA Citation Style): Tiranda,  Iriyanto,  et  al.  (2019). “Konsep Ideal Penanganan
Perkara Tindak Pidana  Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan”. Jambura Law Review,
JALREV 1 (2): 120 - 143
Ketentuan  yang  mengatur  bahwa  peradilan  dilakukan  dengan cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat dalam Pasal 2 ayat (4)  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.  Sebagai  suatu  sistem,  peradilan  mempunyai mekanisme yang bergerak menuju ke arah pencapaian misi dari Hakikat  keberadaan  peradilan.  Sistem  peradilan  menuntut adanya  visi  yang  jelas  agar  aktivitas  atau  pelaksanaan  peran peradilan  berproses  secara  efektif  dan  efisien.  Artikel  ini menunjukkan bahwa Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Pungutan  Liar  belum terlaksana  dikarenakan  Proses  Peradilan  yang  cukup  lama, Biaya  Penyidikan  dan  Pengacara  yang  cukup  tinggi dibandingkan  dengan  Nilai  Uang  dalam  Tindak  Pidananya sangat  kecil.  Selanjutmya  Konsep  Ideal  dalam  penanganan Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Pungutan  Liar  yakni  Proses Pemeriksaan peradilan Penanganannya berdasarkan KUHAPidana  sangat  tepat  menggunakan  Acara  Pemeriksaan Singkat sesuai Pasal 203 KUHAP.

## Article Info Abstract
Keywords: Concept; Illegal Levies; Judicial Principle.
How  to  cite  (APA  Citation Style): Tiranda,  Iriyanto,  et  al.  (2019). “The  Ideal  Concept  of  Handling Cases  of  Corruption  In  Illegal Levies Based on Judicial Principles”. Jambura Law Review, JALREV 1 (2): 120 - 143
Provisions  that  stipulate  that  justice  is  carried  out  quickly, simply and with low costs are contained in Article 2 paragraph (4) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. As a system,  the  judiciary  has  a  mechanism  that  moves  towards achieving  the  mission  of  the  existence  of  the  judiciary.  The justice  system  requires  a  clear  vision  so  that  the  activities  or implementation  of  the  judicial  role  proceed  effectively  and efficiently. This article shows that the Fast, Simple and Low Cost Principles of Justice in the Corruption of Illegal Levies have not been carried out because the Judicial Process is quite long, the costs of Investigation and  Lawyers are quite high compared to the Value of Money in Criminal Actions. The next ideal concept in handling cases of illegal corruption is the process of judicial review. The handling of this is based on the Criminal Procedure Code.  It  is  very  appropriate  to  use  the  Brief  Examination Program  in  accordance  with  Article  203  of  the  Criminal Procedure Code.
© 2019–Tiranda, I., Puluhulawa, F., Jasin, J. Under the license CC BY-SA 4.0

## 1. Pendahuluan
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia penyebarannya telah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  baik  jumlah  kasus  yang terjadi  maupun  dari  segi  kualitas  tindak  pidana  yang  dilakukan  semakin  sistematis serta  lingkupnya  sudah  memasuki  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat.  Tindak Pidana  Korupsi  telah  dianggap  sebagai  suatu perkara  “seriousness  crime”,  kejahatan serius yang sangat menggangu ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala  yang  besar,  sehingga  penanganannya  harus  dilakukan  dengan  cara  “extra ordinary  treatment”  serta  pembuktiannya  membutuhkan  langkah-langkah  yang serius profesional dan independen. 4
Korupsi adalah masalah universal yang berlangsung di seluruh dunia, baik di negara maju atau negara berkembang atau di negara-negara yang kurang berkembang. Hal ini  disebabkan  oleh  beberapa  masalah  seperti  kebijakan  ekonomi  yang  dirancang secara  buruk,  rendahnya  tingkat  pendidikan,  masyarakat  sipil  terbelakang,  dan akuntabilitas  yang  lemah  dari  lembaga  publik.  Dalam  hal  menangani  beberapa masalah  korupsi,  ada  begitu  banyak  hal  yang  harus  dilakukan  termasuk  komitmen hukum bersama. 5
Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. 6
Didahulukan  dalam  ketentuan  tersebut  adalah  penyelesaian  yang  secepatnya  pada waktu  melakukan  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  disidang  pengadilan terhadap  perkara  tindak  pidana  korupsi  jika  dibandingkan  dengan  pada  waktu melakukan  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  disidang  pengadilan  terhadap perkara yang bukan tindak pidana korupsi. 7
4 Hernold F. Makwimbang. (2014). “Kerugian Keuangan Negara (Dalam Tindak Pidana Korupsi Suatu Pendekatan Hukum Progresif)”. Yogyakarta: Thafa Media. hal. 1
5 Maskun. ( 2014). “ Combating Corruption Based on International Rules”. Indonesia Law Review, Vol. 4
(1)
6 Lihat Pasal 25 UU Tipikor
7 R.  Wiyono.  (2012).  “Pembahasan  Undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi”.  Jakarta:  Sinar  Grafika. hal. 165
Ketentuan yang mengatur bahwa peradilan  dilakukan  dengan cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Ketentuan  lainnya  yang  demikian  itu terdapat  pada pasal  dalam  KUHAP.  Misalnya  pasal  50 8 ,  apabila  dilihat  dari  sudut  penyelesaian perkara  memang  ditekankan  pada  segi  efesiensi.  Akan  tetapi,  masih  memerlukan banyak saran lebih lanjut mengingat banyak faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan. 9
Ditinjau  dari  proses  penyelesaian  perkara  ditingkat  penyidikan  dan  penuntutan dalam pelaksanaannya dapat mengalami proses yang panjang dan memerlukan biaya yang  tidak  sedikit,  sehingga  sering  terjadi  penundaan  perkara  (delay)  atau penumpukan perkara (over crowding). 10
Pada perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan liar sebagaimana diatur pada Pasal 12 e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor 20  Tahun  2001  berbunyi  sebagai  berikut:  Dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama  20  (dua puluh) dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah):
Pegawai  negeri  atau  Penyelenggara  Negara  yang  dengan  maksud  menguntungkan diri  sendiri  atau  orang lain  secara  melawan  hukum,  atau  dengan  menyalahgunakan kekuasaannya  memaksa  seseorang  memberikan  seuatu,  membayar  atau  menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
Selanjutnya Pasal 12 A menyatakan ayat (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana  denda  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  tidak  berlaku  bagi  tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Ayat (2)
8 Pasal  50  KUHAP  :  1.    Tersangka  berhak  segera  mendapat  pemeriksaan  oleh  penyidik  dan selanjutnya dapat diajukan kepenuntut umum. 2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. 3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
9 Husin, K., & Husin, B. (2016). “Sistim Peradilan Pidana”. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 88
10 Ibid.
bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  nilainya  kurang  dari  Rp.  5.000.000,-  (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  50.000.000,-  (lima puluh juta rupiah).
Perkara  tindak  pidana  korupsi  pungutan  liar  ditingkat  kepolisian  dan  kejaksaan berdasarkan  informasi  awal  dari  penyidik  kebanyakan  tidak  bisa  dilanjutkan ketahapan penuntutan dikarenakan biaya penuntutan / operasioanal tidak seimbang dengan  nilai  dari  tindak  pidana  korupsi  pungutan  liar  yang  dilakukan  oleh  pelaku. Salah satu masalah adalah  penyelesaian  kasus  korupsi  didaerah  harus  dilakukan  di Pengadilan Tipikor yang jaraknya cukup jauh karena terletak di Ibu Kota Provinsi dan bukan di Pengadilan Negeri.
Berdasarkan  data  rincian  biaya  yang  dialokasikan  untuk  menangani  satu  perkara korupsi  di  setiap  lembaga  penegak  hukum  tidak sama.  Di  Kejaksaan  misalnya, total biaya satu perkara korupsi hingga selesai yakni 200 Juta Rupiah. Dengan rincian 25 Juta  tahap  penyelidikan,  50  juta  tahap  penyidikan  dan  100  juta  tahap  penuntutan. Sisanya 25 juta lagi dipakai untuk biaya eksekusi putusan. 11
Belum  lagi  biaya  jika  menggunakan  Jasa  Advokat  atau  pengacara,  berdasarkan  PP tentang  pelaksanaan  UU  Bantuan  hukum  terhadap  setiap  perkara  Pidana  yang Terdakwa  adalah  orang  yang  tidak  mampu  pemerintah  memberikan  dana  Rp. 5.000.000,- untuk Advokat / Pengacara yang mendampinginya.
Jika  dalam  perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Pungutan  Liar  dengan  jumlah  atau  nilai dibawah  Rp.  5.000.000,-  sebagaimana  ketentuan  pasal  12  A  UU  Tipikor  tentunya tidak sebanding dengan biaya penanganan dan penyelesaiannya korupsi yang nilanya sebesar 200 Juta.
Ketentuan  yang    terdapat  pada  pasal  12  e  UU  Tipikor  berasal  dari  pasal  423 KUHPidana  yang  berbunyi  :  Pegawai  Negeri  yang  dengan  maksud  menguntungkan diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan  melawan  hak,  memaksa  seseorang  dengan
11 Hukum  Online.  (edisi  Mei  2018).  “Berita  biaya  penanganan  perkara  Korupsi”.  Diakses  dari http://www.hukumonline.com
sewenang-wenang  memakai  keuasaannya,  supaya  memberikan  sesuatu,  melakukan suatu  pembayaran,  memotong  sebagian  dalam  melakukan  pembayaran  atau mengerjakan sesuatu apa dihukum dengan penjara selama-lamanya enam tahun.
Jika pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo Pasal 12 A dengan Nilai Korupsi kurang dari 5 juta tentu tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan/murah. Dikarenakan biaya penyidikan korupsi setiap perkara adalah 200 juta. Menurut calon peneliti  alangkah  baiknya  pasal  12  huruf  e  UU  Tipikor  dikembalikan  kepada  pasal 423 KUHPidana sebagai Tindak Pidana Umum.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  data  rincian  biaya  yang  dialokasikan  untuk  menangani  satu  perkara korupsi  di  setiap  lembaga  penegak  hukum  tidaklah  sama.  Jika  pasal  12  huruf  e  UU Tipikor  Jo  Pasal  12  A  dengan  Nilai  Korupsi  kurang  dari  5  juta  tentu  tidak  sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan/murah. Dikarenakan biaya penyidikan korupsi setiap perkara adalah 200 juta. Menurut calon peneliti alangkah baiknya  pasal  12  huruf  e  UU  Tipikor  dikembalikan  kepada  pasal  423  KUHPidana sebagai Tindak Pidana Umum, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah yang perlu dikaji yaitu: apakah asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar dapat diterapkan serta bagaimana penerapan konsep ideal penanganan perkara tindak pidana korupsi pungutan liar berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

## 3. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Yuridis normatif dilakukan berkaitan  dengan  pembuktian  perkara  pindana  dengan  cara  menelaah  dan menginterpretasikan  hal-hal  yang  bersifat  teoritis  yang  menyangkut  asas,  konsepsi, dan norma hukum.
4. Penggunaan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar
Sebagai  suatu  sistem,  peradilan  mempunyai  mekanisme  yang  bergerak  menuju  ke arah pencapaian misi dari Hakikat keberadaan peradilan. Sistem peradilan menuntut adanya  visi  yang  jelas  agar  aktivitas  atau  pelaksanaan  peran  peradilan  berproses secara efektif dan efisien. Juga sebagai suatu sistem sosial peradilan merupakan salah satu  penopang  utama  bagi  masyarakat  yang  beradab  dalam  melakukan  kehidupan sehari-harinya  pada  dunia  modern  dewasa  ini.  Karena  itu,  persepsi  masyarakat terhadap pengadilan dan peradilan yang baik adalah kalau proses perkara Pengadilan yang  dilalui  mulai  dari  penyelidikan  sampai  keluar  putusan  tidak  berbelit-belit, efisien dan biaya ringan. Juga Hakim yang memeriksa perkara melakukannya, dengan efisien dan efektif, termasuk memutus dengan cepat, selain transparan.
Asas peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan ini pada dasarnya telah lama ada di pengadilan dan peradilan di Indonesia, antara lain dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 4 ayat (2) dan penjelasan umum KUHAP angka 3  huruf  e.  Namun,  kedua  undang-undang  tersebut  dan  UU  Nomor  48  Tahun  2009 (yang menggantikan UU Nomor 4 tahun 2004) tidak menetapkan ukuran, norma atau nilai-nilai  yang  digunakan  dalam  menentukan  bagaimana  suatu  peradilan  dapat dikategorikan sebagai cepat, sederhana dan berbiaya ringan.
Menurut  Lilik  Mulyadi,  secara  konkret  apabila  dijabarkan  bahwa  dengan  dilakukan peradilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan supaya Terdakwa (misalnya  dalam  perkara  pidana)  tidak  perlakukan  dan  diperiksa  sampai  berlarut- larut,  dan  Terdakwa  memperoleh  kepastian  prosedural  hukum  serta  proses administrasi  biaya  perkara  yang  ringan  dan  tidak  terlalu  membebaninya.  Terhadap penerapan  asas  ini  dalam  praktik  peradilan  dapatlah  diberikan  nuansa  bahwa peradilan cepat dan sederhana tampak dengan adanya pembatasan waktu dan biaya penanganan  perkara  baik  perdata  maupun  pidana  pada  tingkat  judex  factie  di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. 12
12 Mulyadi, Lilik. (2007). “Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya (1st edition)”. Bandung: PT. Alumni. hal. 14.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992, tanggal 21 Oktober 1992 telah memberikan  pedoman  yang  mengharuskan  setiap  perkara  dapat  diputus  dalam waktu  paling  lama  6  (enam)  bulan  dan  bila  batas  waktu  tersebut  dilampaui,  Ketua Pengadilan  Negeri  atau  Ketua  Pengadilan  Tinggi  yang  bersangkutan  harus melaporkan  hal  tersebut  beserta  alasan-alasannya  kepada  Ketua  Pengadilan  Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung. 13 Terhadap pengertian peradilan dengan biaya ringan, ketentuan  tersebut  mengacu  pada  Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  kepada  Ketua Pengadilan  Tinggi  Nomor  KMA/155/K/1981  tanggal  19  Oktober  1981  juncto  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  SE-MA/17/1983  tanggal  18  Desember  1983  dan angka  27  Lampiran  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor  M.14-PW.07.03  Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  Pengadilan  yang  khusus  menangani perkara  korupsi.  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  bertugas  dan  berwenang memeriksa  dan  memutus  tindak  pidana  korupsi  yang  penuntutannya  diajukan  oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada tanggal 19 Agustus 2006 Mahkamah Konstitusi menyatakan  Pengadilan  Tipikor  harus  diatur  dalam  Undang-Undang  tersendiri, terpisah  dari  Undang-undang  KPK,  sehingga  Pasal  53  undang-undang  tentang  KPK yang mengatur tentang Pengadilan khusus tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
Pada tanggal 29 Oktober 2009, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 46 tahun 2009 tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Dalam  UU  Nomor  46  Tahun  2009 disebutkan  bahwa  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  dibentuk  di  tiap  Provinsi. Dalam waktu dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan, Pengadilan juga dibentuk  pada  tiap  kabupaten/kota  di  seluruh  Indonesia.  Sementara,  dalam  aturan peralihan  disebutkan,  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  sedang  diperiksa  oleh Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  pusat  yang dibentuk  berdasarkan  UU  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  KPK  atau  yang  sedang diperiksa  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan,  tetap  diperiksa  dan  diadili  sampai
perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Kewenangan  Pengadilan  Tipikor  adalah  mengadili  perkara  tindak  pidana  korupsi khusus  yang  penuntutannya  dilakukan  oleh  KPK.  Sebagai  tindak  lanjut  Undang- Undang  Pengadilan  Tipikor  tahun  2009,  Mahkamah  Agung  pada  tahap  awal  akan membentuk  Pengadilan  Tipikor  di  tujuh  provinsi,  yakni  Bandung,  Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Samarinda dan Makassar. Dalam proses pembentukan tersebut,  Mahkamah  Agung  melakukan  seleksi  Hakim  Ad  Hoc  untuk  mengisi Pengadilan  Tipikor  di  tujuh  daerah  itu  baik  di  tingkat  pertama,  banding  maupun kasasi.  Pemeriksaan  di  sidang  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  dilakukan berdasarkan  hukum  acara  pidana  yang  berlaku,  kecuali  ditentukan  lain  dalam undang-undang ini.
Penjabaran secara konkret tersebut yang  didasari pada penetapan batas waktu dan biaya, tidak cukup untuk dapat memahami permasalahan dan kemudian menentukan langkah-langkah  perbaikan  yang  harus  dilakukan  terhadap  sistem  peradilan  agar efektif  dan  efisien  dengan  sasaran  utama  tercapainya  hukum  dan  keadilan. Pendekatan  terhadap  permasalahan  berkenaan  dengan  asas  Pengadilan  cepat, sederhana  dan  biaya  ringan  dapat  dilakukan  dengan  berlandaskan  pada  pemikiran bahwa  pelaksanaan  sistem  peradilan  yang  baik  adalah  terlaksananya  beberapa prinsip  umum  sebagai  standar  minimum  dalam  penerapan  suatu  sistem  peradilan yang terintegrasi dengan baik. Standar minimum tersebut adalah equality before the law,  due  process  of  law,  sederhana  dan  cepat,  efektif  dan  efisien,  memiliki akuntabilitas dan transparan.
Prinsip-prinsip  umum  tersebut  merupakan  asas  yang  bersifat  universal  dan  telah dirumuskan  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Misalnya,  prinsip equality  before  the  law  merupakan  asas  yang  dianut  dalam  Universal  Declaration  of Human  Rights  (pasal  7)  dan  juga  telah  dirumuskan  dalam  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD 1945 Pasca Amandemen dan Pasal 5 ayat (10) UU Nomor 14 Tahun 1970 (Pasal 4 UU Nomor  48  Tahun  2009)  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Sementara  itu,  asas  due
process  of  law  merupakan  unsur  yang  esensial  dalam  penyelenggaraan  peradilan dengan  titik  sentral  pada  perlindungan  hak-hak  asasi  individu  terhadap  tindakan sewenang-wenang dari Pemerintah (arbitrary action of government). Asas due process of  law  ini  tercermin  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  dan  Pasal    7  Undang-undang  tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP.
Sementara  itu,  asas  sederhana  dan  cepat  merupakan  salah  satu  hal  yang  dituntut publik  ketika  memasuki  proses  Pengadilan,  bahwa  publik  menuntut  agar  mereka mendapatkan  kemudahan  yang  didukung  dengan  sistem.  Proses  yang  berbelit-belit akan  menimbulkan  frustrasi  dan  ketidakadilan,  tetapi  tindakan  yang  prosedural harus  pula  dapat  menjamin  pemberian  keadilan,  dan  proses  yang  sederhana  harus pula menjamin adanya ketelitian dalam pengambilan keputusan.
Selanjutnya menurut M. Hatta Ali 14 , sebagai suatu sistem kinerja peradilan diarahkan untuk terciptanya peradilan yang bersih, transparan dan mengedepankan nilai-nilai keadilan.  Asas  penyelenggaraan  peradilan  cepat,  sederhana,  biaya  ringan  dan transparan dimaksudkan antara lain agar akses masyarakat terhadap keadilan dapat terus  menerus  dikembangkan.  Dalam  hal  ini,  undue  procedure  and  delays  harus dihindari  atau  setidaknya  ditekan  seminimum  mungkin,  sebagaimana  ditetapkan dalam  The  United  Nations  International  Convenant  on  Court  and  Political  Rights (ICCPR), khususnya Pasal 9 butir 3 dan Pasal 14 butir 3c sebagai berikut, yang intinya berbunyi  bahwa  setiap  orang  berhak  mendapatkan  jaminan  yang  penuh  untuk diperiksa segera tanpa hambatan.
Makna transparansi adalah keterbukaan terhadap pemeriksaan dan kebutuhan serta kesempatan  publik  untuk  melakukan  kontrol  dan  koreksi.  Keterbukaan  ini  tidak tanpa  batas,  tetapi  sesuai  dengan  tingkat  pemeriksaan  dan  kebutuhan.  Misalnya, pemeriksaan  di  Pengadilan  adalah  terbuka  untuk  umum,  tetapi  pemeriksaan  oleh lembaga  Kepolisian  tidak  terbuka  untuk  umum.  Seperti  ditegaskan  dalam  Pasal  10 Universal  Declaration  of  Human  Rights,  setiap  orang  berhak  mendapatkan
14 Ali,  M.  Hatta.  (2012).  “Peradilan  Sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  menuju  keadilan  Restoratif”. Bandung: P.T Alumni. hal. 232
pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum oleh Majelis yang independen dan tidak memihak atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. 15
Lebih  lanjut,  suatu  proses  peradilan  harus  dirancang  untuk  mencapai  sasaran  yang dituju, yaitu hukum dan keadilan. Seluruh sub-sistem dalam melaksanakan tugas dan kewajiban  harus  pula  berdaya  guna  (efisien)  dan  berhasil  guna  (efektif)  dengan memanfaatkan  sumberdaya  manusia  yang  berkualitas  dan  profesional  dan menggunakan  dana  sedikit  mungkin.  Untuk  para  Hakim,  makna  efisiensi  dan efektivitas tidak terbatas pada pemeriksaan dan pengambilan keputusan, melainkan juga meliputi pelaksanaan putusan.
Sistem Peradilan Pidana Indonesia sebagai satu konsep telah tertata dalam perangkat unsur-unsur  yang  tertuang  dalam  bentuk  ketentuan-ketentuan  KUHAP.  Sebagai pedoman  pengatur  acara  pidana  nasional,  KUHAP  didasarkan  pada  falsafah  / pandangan hidup bangsa dan dasar negara, sehingga dengan ketentuan materi pasal atau  ayat  tercermin  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  serta  kewajiban warganegara.
Adapun asas tersebut antara lain adalah 16 :
1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
2) Pengadilan  membantu  pencari  keadilan  dan  berusaha  mengatasi  segala hambatan  dan  rintangan  untuk  dapat  tercapainya  peradilan  yang  cepat, sederhana dan biaya ringan.
3) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan Pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.
4) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian  yang  sah  menurut  undang-undang,  mendapat  keyakinan  bahwa seseorang  yang  dianggap  dapat  bertanggung  jawab,  telah  bersalah  atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
15 Pasal 10 Universal Declaration of Human Rights: “Everyone is entitled in final equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunals… of any criminal charges againts him.”
16 Ali,  M.  Hatta.  (2012).  “Peradilan  Sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  menuju  keadilan  Restoratif”. Bandung: P.T Alumni. hal. 234
5) Tidak  seorang  pun  dapat  dikenakan  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan, dan  penyitaan,  selain  atas  perintah  tertulis  oleh  kekuasaan  yang  sah  dalam  hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
6) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan  Pengadilan  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sebelum  ada  putusan Pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya,  dan  telah  memperoleh  kekuasaan hukum tetap.
7) Setiap  orang  yang  ditangkap,  ditahan,  dituntut,  atau  diadili  tanpa  alasan berdasarkan  undang-undang  atau  karena  kekeliruan  mengenai  orangnya  atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
8) Warga  negara  yang  menjadi  Tersangka  atau  Terdakwa  dalam  proses  peradilan pidana  tidak  lagi  dipandang  sebagai  “objek”  tetapi  sebagai  “subjek”  yang mempunyai  hak  dan  kewajiban  dapat  menuntut  ganti  rugi  atau  rehabilitasi apabila petugas salah tangkap, salah tahan, salah tuntut dan salah hukum.
Selanjutnya,  dilihat  dari  kerangka  dasar  kelembagaan  dan  prosedurnya,  KUHAP membagi proses peradilan dalam tiga fase, yaitu fase pra-ajudikasi, fase ajudikasi dan fase  purna  ajudikasi.  Fase  pra  ajudikasi  akan  melibatkan  lembaga  Kepolisian  dan Kejaksaan dan dimulai dengan penyelidikan yang dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan.  Apabila  terhadap  suatu  perkara  pidana  telah  dilakukan  penuntutan, perkara  tersebut  diajukan  ke  Pengadilan  untuk  diperiksa,  diadili  dan  diputus  oleh Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  yang  berjumlah  tiga  orang.  Pelaksanaan  putusan Pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  dilakukan  oleh  Jaksa  setelah menerima  salinan  surat  putusan  dari  Panitera.  Dalam  hal  terpidana  diputus  pidana penjara, Jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan Pengadilan yang dikirim kepada Lembaga Pemasyarakatan dengan tata cara pelaksanaan menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.
Dengan  demikian,  secara  konseptual  KUHAP  mengandung  konsep  diferensiasi fungsional  antara  aparatur  penegak  hukum  dalam  sistemnya.  Masing-masing aparatur  berdiri  sendiri  sesuai  dengan  fungsinya  masing-masing  yang  telah ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Fungsi-fungsi  ini  ialah
penyelidikan/  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian,  penuntutan  yang dilakukan  oleh  Kejaksaan  dan  mengadili  oleh  Pengadilan.  Karena  itu,  dalam  sistem peradilan  pidana,  terdapat  beberapa  institusi penegak  hukum  yang  ikut  mengambil peran  dalam  menjunjung  dan  menegakkan  hukum,  diantaranya  adalah  institusi kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan  pemasyarakatan.  Keempat  institusi  tersebut harus  bekerja  sama  dan  berkoordinasi  dengan  baik  untuk  mencapai  tujuan  dari sistem ini, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.
Kemandirian  masing-masing  penegak  hukum  akan  bekerja  maksimal  dalam lingkungan  kerja  masing-masing,  tetapi  dalam  perjalanannya  sering  ditemukan berbagai  masalah  yang  memengaruhi  kelancaran  proses  peradilan.  Hal  ini  akan memengaruhi  efisiensi  dan  produktivitas  peradilan  yang  dapat  menjurus  kepada kegagalan  dalam  menjalankan  sistem  peradilan  yang  baik,  seperti  terhambatnya proses  akibat  minimnya  anggaran,  penolakan  dakwaan  oleh  Hakim  dan  lain sebagainya.
Berdasar alasan-alasan tersebut, hal yang perlu perhatian adalah adanya ‘checks and balances’ antara berbagai lembaga penegak hukum, agar seluruh proses sebagai satu kesatuan  dapat  lebih  menjamin  suatu  keluaran  (output)  peradilan  yang  efisien, efektif, produktif, tepat, benar dan yang adil yang memuaskan semua pihak baik bagi pencari keadilan dan perasaan hukum masyarakat. Kesadaran bekerja sama dan rasa tanggung  jawab  antara  para  penegak  hukum  untuk  saling  menunjang  merupakan kunci  keberhasilan  dari  sistem  peradilan  pidana.  Sistem  ‘checks  and  balances’ tersebut  sebenarnya  sudah  ada  dalam  sistem  peradilan  pidana  dengan  mengacu kepada hubungan koordinasi fungsional dan institusional dalam KUHAP .

## 5.   Konsep  Peradilan  yang  Ideal  dalam  Penanganan  Tindak  Pidana  Korupsi Pungutan Liar
Sistem    nilai  dalam  proses  peradilan  pidana  ini  bukan  merupakan  bentuk  konkret dalam  arti  sesuatu  yang  dapat  dilihat  secara  nyata,  tetapi  merupakan  suatu  pilihan nilai-nilai  yang  muncul  dalam  praktik  peradilan  pidana  di  berbagai  negara.  Jadi,
merupakan  suatu  value  system  dalam  hal  mana  praktik  nilai-nilai  ini  saling berinteraksi  dan  mempengaruhi  praktik  sistem  peradilan  di  negara  yang bersangkutan dalam pelaksanaannya.
Perlu  dikemukakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  sistem  nilai  dalam  peradilan pidana  adalah suatu  cara  pandang  atau  merupakan  sistem  nilai  yang  dibangun  atas dasar  pengamatan  terhadap  praktik  peradilan  pidana  dalam  beberapa  negara.  Jadi, sistem  nilai  demikian  bukanlah  merupakan  suatu  hal  yang  tampak  secara  nyata dalam  suatu  sistem  yang  dianut  secara  eksplisit  (dalam  undang-undangnya).  Hal senada  tentang  adanya  sistem  nilai  dikemukakan  oleh  Herbert  L.  Packer,  yang menyatakan:
Model  proses  pidana  akan  mengarahkan  kita  melihat  antinomi  normatif pada  jantung  dari  hukum  pidana.  Model-model  ini  tidak  dapat  diartikan sebagai  “adalah”  dan  “seharusnya”,  melainkan  ia  mewakili  suatu  usaha untuk mengabstrakkan dua sistem nilai yang terpisah, yang bersaing secara prioritas  dalam  bekerjanya  suatu  proses  pidana.  Keduanya  dimunculkan sebagai salah satu yang berkaitan dengan realitas mewakili yang ideal dan lainnya…. Model-model tersebut sekedar memberikan cara yang cocok untuk membicarakan tentang operasionalnya suatu proses hari demi hari berjalan yang  melibatkan serangkaian penyesuaian diri secara terus menerus antara permintaan  yang  bersaing  dari  dua  sistem  nilai  dengan  norma  yang  akan datang, juga melibatkan serangkaian penyelesaian dari ketegangan diantara yang bersaing.
Selanjutnya,  perkembangan  sejarah  penyelenggaraan  peradilan  pidana  kemudian didasarkan  dengan  ketentuan  baru  yaitu  KUHAP.  Sistem  nilai  peradilan  pidana sebagai cara pandang terhadap praktik hukum oleh penegak hukum (law enforcement officials) dalam proses peradilan pidana berdasarkan KUHAP ternyata oleh penegak hukum  masih  tetap  mempraktikkan  cara-cara  HIR  yang  berintikan  IR  dan  kempetai dalam  usaha  mencapai  kebenaran  atas  suatu  perkara.  Pada  intinya,  hal  demikian inilah  yang  berdasarkan  interpretasi  norma  (analisis  normatif)  dengan memperhatikan  situasi  (kondisi)  yang  melatarbelakangi  terbentuknya  kaidah  yang ada (KUHAP), maka dapat dikatakan cara pandang penegak hukum dalam kaitannya dengan KUHAP tetap berorientasi pada masa lama (masa HIR yang berintikan IR). Bercermin pada penggunaan hak dan kewajiban baik individu maupun badan-badan peradilan pidana sebagai aparat penegak hukum, maka KUHAP pelaksanaannya dapat dibandingkan  dengan  adanya  dua  sistem  nilai.  Dari  sudut  individu  (tersangka),  hak
dan  kewajiban  merupakan  pegangan  sekaligus  sebagai  batu  sandungan  (obstacle) bagi  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  aparat  penegak  hukum.  Dari  sudut  penegak hukum  merupakan  upaya  untuk  mencapai  tujuan  peradilan  pidana.  Kedua  sistem nilai tersebut selalu jalan bergandengan dalam tiap lini dari proses peradilan pidana. Berbicara  tentang  sistem  nilai  yang  termuat  dalam  proses  peradilan  pidana, mengingatkan  kita  pada  sebuah  konsep,  yaitu  Due  Process  Model  (DPM)  atau  pola perlindungan hak dan Crime Control Model (CCM) atau pola pengendalian kejahatan yang dikemukakan oleh H.L. Packer 17 Pola pengendalian kejahatan atau crime control model orientasinya adalah pencegahan kejahatan yang lebih mengandung penekanan pada  efisiensi.  Penanggulangan  kejahatan  atau  represion  of  crime  tidak  diartikan dengan  pemberantasan  dalam  arti  menghilangkan  sama  sekali  kejahatan  serta kebebasan individu (pelaku) dalam masyarakat. Sebaliknya, sistem peradilan pidana dalam hal ini tetap menjamin kebebasan individu tersebut.
Agar  kebebasan  individu  terjamin,  maka  penekanan  pada  faktor  efisiensi  lebih diutamakan.  Tujuannya  adalah  penyelesaian  perkara  pidana  atas  tersangka  diduga tidak  bersalah,  maka  segera  dikeluarkan  keputusan  sebelum  sampai  pada  tahap selanjutnya.  Sebaliknya,  hanya  tersangka  yang  berkemungkinan  besar  salah  dan didukung  oleh  bukti-bukti  yang  cukup,  segera  diajukan  di  persidangan  guna memperoleh  keputusan  hakim.  Hal  demikian  menunjukkan  bahwa  proses  sebelum persidangan  (non-ajudikatif)    menempati  prioritas  yang  lebih  utama  dibandingkan dengan proses persidangan.
Pola  perlindungan  hak  melaluli  proses  hukum  yang  wajar  atau  due  process  model orientasinya  lebih  kepada  suatu  rintangan  atau  obstacle  course  yang  berfungsi sebagai  pola  pencegahan  kejahatan  atau  crime  control  model.  Efisiensi  hal  tersebut selanjutnya  akan  dibandingkan  dengan  adanya  suatu  hasil  yang  dapat  dipercaya (reability),  karena  sikap  yang  demikian  menuntut  untuk  tidak  dengan  begitu  saja mempercayai  proses  penemuan  fakta  atau  fact  finding  process.  Dengan  kata  lain,  ia
17 Packer, H. L. (1968).  “The Limit of  Criminal Sanction”.  California: Standford University Press.  hal. 165-166
harus  diuji  apakah  reliable  atau  tidak  mengingat  kemungkinan  masih  adanya kekeliruan atau error.
KUHAP pada dasarnya memuat kedua sistem nilai tersebut, yaitu pola perlindungan hak  dan  pola  pengendalian  kejahatan.  KUHAP  merupakan  sumber  kekuasaan  yang mendukung  pelaksanaan  kedua  pola  tadi.  Namun  demikian,  patut  diakui  bahwa secara  sosiologis  pelaksanaannya  belum  tentu  memperoleh  hasil  yang  diharapkan. Hal ini disebabkan saling terjadi benturan dasar pemikiran filosofis dengan asas-asas hukum yang bersifat normatif, seperti yang akan diuraikan di bawah ini.
Pada hakikatnya ada beberapa model yang berkembang baik di negara-negara Eropa Kontinental  maupun  di  negara-negara  Anglo-Saxon.  Model-model  ini  tidak  dapat dilihat sebagai suatu yang absolut atau bagian dari suatu kenyataan hidup yang harus dipilih  dan  ditetapkan,  tetapi  ia  harus  dilihat  sebagai  sistem  nilai  yang  dapat dibedakan dan secara bergantian dapat dipilih sebagai prioritas dalam melaksanakan proses  peradilan  pidana.  Di  beberapa  negara  yang  mengikuti  common  law  system dikenal  model  dalam  peradilan  pidana,  yaitu  model  adversary  system  atau  the adversary model dan model non-adversary system atau the non-adversary model.
Tujuan  proses  peradilan  pidana  dalam  hal  ini  adalah  perlindungan  terhadap kepentingan  negara  dalam  bentuk  penekanan  terhadap  tingkat  kejahatan  dan  nilai- nilai dasar ini dilengkapi dengan asumsi dasar bahwa para pelaku tindak pidana pada hakikatnya  merupakan  musuh  masyarakat.  Karena  diantara  kepentingan- kepentingan  tersebut  tidak  ada  keharmonisan  (disharmonis),  sehingga  fungsi  dari pidana  adalah  pengasingan  (extle),  karena  yang  disebut  pelaku  tindak  pidana  pada dasarnya  adalah  species  (bentuk  khusus)  dari  manusia  yang  lain  berbeda  dengan manusia  yang  lain.  Menurut  M.  Damanska, 18 adversary  model  menganut  prinsip- prinsip sebagai berikut :
1) Prosedur  peradilan  pidana  harus  merupakan  “sengketa”  diputus  antara  kedua belah pihak (tertuduh dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan).
2) Tujuan  utama  prosedur  sebagaimana  dimaksud  di  atas  adalah  menyelesaikan “sengketa” (dispute) yang timbul disebabkan karena timbulnya kejahatan.
18 Husin, K., & Husin, B. (2016). “Sistim Peradilan Pidana”. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 70
3) Penggunaan cara pengajuan sanggahan atau pernyataan (pleadings) dan adanya lembaga  jaminan  dan  perundingan  bukan    hanya  merupakan  keharusan, melainkan  justru  hal  yang  sangat  penting.  Hal  ini  disebabkan  cara  demikian justru  memperkuat  eksistensi  status  “kontes”  antara  pihak  yang  berperkara (tertuduh  dan  penuntut  umum)  secara  akurat  memberikan  batas  aturan permainan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.
4) Para  pihak  atau  kontestan  memiliki  fungsi  yang  otonom  dan  jelas.  Peranan penuntut  umum  adalah  melakukan  penuntutan,  peranan  tertuduh  adalah menolak atau penyanggahan tuduhan. Penutut umum bertugas menetapkan fakta mana saja yang akan dibuktikannya disertai bukti yang menunjang fakta tersebut. Tertuduh  bertugas  menentukan  fakta  mana  yang  akan  diajukan  di  persidangan yang  akan  menguntungkan  kedudukannya  dengan  menyampaikan  bukti  lain sebagai penunjang fakta di maksud.
Hubungannya dengan uraian dimuka ialah Herbert L. Packer 19 , mengetengahkan dua model yang berlaku dalam lingkup criminal justice as process, pertama crime control model  dan kedua  due process model. Kedua model Packer ini tidak menyebutkan apa kenyataan dan apa yang seharusnya, kedua model ini bukanlah suatu polarisasi yang absolut, melainkan kedua model yang diajukan oleh Herbert L. Packer ini sangat erat hubungannya  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Karena  due  process  model  itu  pada dasarnya  merupakan  reaksi  terhadap  crime  control  model.  Keduanya  beroperasi dalam  sistem  peradilan  pidana  (crime  justice  system),  yang  berlaku  di  Amerika Serikat.

## 5.1  Crime Control Model
Crime  Control  Model  menekankan  pentingnya  penegasan  eksistensi  kekuasaan  dan penggunaan  kekuasaan  terhadap  setiap  kejahatan  dan  pelaku  kejahatan.  Crime control  model  bekerja  berdasarkan  pada  pernyataan  bahwa  setiap  kejahatan  harus ditindak  dan  diproses  peradilan  pidana  merupakan  jaminan  positif  bagi  ketertiban umum.  Untuk  mencapai  tujuan  ini,  maka  dinyatakan  bahwa  perhatian  utama  dari
19 Packer, H. L. Op.cit. hal. 166-168
crime  control  model  ditujukan  kepada  efisiensi.  Efisiensi  dimaksud  meliputi kecepatan,  ketelitian  dan  daya  guna  administratif  dalam  memproses  suatu  tindak pidana.
Setiap pekerjaan harus dikerjakan dengan cepat dan harus segera diselesaikan. Oleh karena  itu,  proses  tidak  boleh  diganggu  dengan  sederetan  upacara  seremonial  dan mengurangi sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu akan menghambat  penyelesaian  perkara.  Adapun  crime  control  model  bekerja  dan berpihak  pada  suatu  asumsi,  bahwa  setiap  orang  yang  terlibat  (tersangka  atau terdakwa)  dalam criminal justice system  ada kemungkinan bersalah (presumption of guilt)  atau  praduga  bersalah,  dan  karenanya  pelaksanaan  penggunaan  kekuasaan pada tangan aparat pemerintah (polisi, jaksa dan hakim) harus semaksimal mungkin.

## 5.2  Due Process Model
Model ini adalah merupakan suatu reaksi atau  crime control model.  Model ini pada dasarnya  menitik  beratkan  pada  hak-hak  individu  dan  berusaha  melakukan pembatasan-pembatasan  terhadap  wewenang  penguasa.  Dengan  kata  lain,  dapat dinyatakan  bahwa  proses  pidana  harus  diawasi  atau  dikendalikan  oleh  hak  asasi manusia  dan  tidak  hanya  ditekankan  kepada  maksimal  dan  efisiensi  sebagaimana dikatakan  dalam  crime  control  model,  melainkan  juga  pada  prosedur  penyelesaian perkara.
Pada crime control model  lebih menekankan pada presumption of guilt (asas praduga bersalah), sedangkan pada due process model  lebih menekankan pada presumption of innocence  (praduga  tak  bersalah).  Presumption  of  guilt  (  sebagai  factual  guilt), sedangkan praduga tak bersalah bersifat normative (legal guilt).
Sebagaimana  dinyatakan  di  muka  bahwa  dua  process  model  mendasarkan  diri  pada presumption  of  innocence  (praduga  tak  bersalah)  sebagai  nilai  dasar  dari  suatu peradilan.  Tujuan  utama  dari  due  process  model  ialah  untuk  melindungi  seseorang yang  benar-benar  tidak  bersalah  dan  tidak  menuntut  mereka  yang  benar-benar bersalah. Oleh karena itu, dua process model dituntut adanya suatu proses penyidikan atau  suatu  kasus  tindak  pidana  secara  formal  dan  penemuan  fakta-fakta  secara
objektif. Kasus seseorang tertuduh didengar secara terbuka di muka persidangan dan penilaian  atas  tuduhan  penuntut  umum  baru  akan  dilakukan  setelah  tertuduh memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah dan menolak  tuduhan  terhadapnya.  Pada  dasarnya  due  process  model  merupakan  suatu negative  model,  maksudnya  dua  process  model  menegaskan  sangat  perlunya pembatasan  atas  kekuasaan  dan  menggunakan  kekuasaan  dan  aparat  penegak hukum.  Adapun  crime  control  model  menekankan  pada  eksistensi  kekuasaan  dan penggunaan kekuasaan secara maksimal oleh penegak hukum.
Model-model  sebagaimana  yang  telah  dibicarakan  di  muka  bukanlah  merupakan suatu  hal  yang  mutlak  yang  ada  dalam  kehidupan.  Melainkan  hanya  merupakan sistem  nilai  yang  muncul  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  secara  bergantian digunakan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dilihat pada sistem peradilan pidana  di  Amerika  Serikat  yang  pada  mulanya  memilih  crime  control  model  sebagai cara untuk menyelesaikan proses pidana, tetapi cenderung menggunakan due process model.
Adanya dua kepentingan yang tidak dapat dipertemukan dan pernyataan peperangan yang  merupakan  nilai-nilai  dasar  dalam  due  process  model    merupakan  nilai-nilai dasar  yang  menurut  John  Griffiths  seharusnya  dibongkar  tuntas  dan  dan  diganti dengan sistem nilai berupa kepentingan yang saling mendukung dan menguntungkan menuju kesatuan harmoni dan pernyataan kasih sayang sesama hidup yang disebut sebagai ideollogical starting point.
Ruslan  Saleh, 20 mengemukakan  dua  model  dalam  peradilan  pidana  yaitu  Model Yuridis  dan  Stuur  Model.  Pada  model  yuridis  tekanan  diletakkan  pada  keadilan undang-undang,  dan  hakim  sebagai  puncak  dari  hierarki  dari  badan-badan kehakiman, sedangkan putusan merupakan faktor yang menentukan bagi penegakan hukum  dan  merupakan  suatu  yang  bersifat  “statis  normatif”  dan  banyak  sedikitnya merupakan “sistem tertutup”. Dalam stuur model tekanan ditekankan pada kegunaan
20 Saleh,  Ruslan.  (1975).  “Hukum  Pidana  sebagai  Konfrontasi  Manusia  dan  Manusia”.  Jakarta: Jambatan. hal. 5
sosial  dan  tertib  sosial,  sedangkan  di  antara  badan-badan  kehakiman  mempunyai kesamaan  prinsipil.  Stuur  merupakan  suatu  model  yang  dinamis  dan  terbuka  bagi kenyataan-kenyataan.
Untuk  negara  kita  yang  memiliki  falsafah  dan  pandangan  hidup  Pancasila,  maka dalam  menentukan  model  dalam  proses  peradilan  pidana  kita  harus  selalu mengaitkan  model  tersebut  dengan  Pancasila  baik  sebagai  dasar  negara  maupun sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa.
Baik  crime  control  maupun  due  process  model  tidak  dapat  begitu  saja  menampung KUHP.  Pertama-tama  kita  tidak  bertumpu  atau  menganut  adversary  system.  Kedua, ada  bagian-bagian  KUHAP  yang  seolah-olah  masuk  ke  dalam  crime  control  model. Kenyataannya, KUHP sulit untuk dimasukkan atau disisipkan begitu saja dalam salah satu model di atas hal ini karena secara sistematika akan membawa kesulitan.
Apabila  kita  akan  mengaitkan  dengan  sejarah  hukum  pidana  Indonesia,  maka  kita harus  pula  menolak  model  yang  dibangun  atas  dasar  hukum  pidana  perbuatan (daadstraf-recht)  yang  mendasarkan  diri  pada  konsep  equal  justice.  Kita  juga  sulit untuk  menerima  warisan  aliran  modern  yang  bertumpu  pada  individual  justice sebagai ganti equal justice, yang lebih menonjolkan pengayoman terhadap ketertiban masyarakat (public order), yang dirumuskan secara definitif di dalam hukum pidana sebagai  hukum  publik  dengan  pengayoman  terhadap  hak-hak  individu  (individual right) pelaku tindak pidana.
Berdasarkan  apa  yang  telah  diuraikan  di  atas  maka  jika  dipertanyakan  sistem  nilai apakah  yang  dianut  dalam  proses  peradilan  pidana  sebagai  suatu  sistem,  maka jawaban terhadap pertanyaan tersebut tentunya tidaklah mudah. Artinya, kita tidak bisa menyatakan bahwa KUHAP menganut sistem nilai yang terdapat dalam pendapat para sarjana yang telah dikemukakan di atas, tetapi sistem nilai ideal yang dianut di Indonesia adalah sistem hukum yang memberi dan menjamin rasa keadilan hukum, perlindungan  hukum  baik  kepada  individu  maupun  masyarakat,  serta  kepastian hukum  sebagai  norma  yang  disepakati  oleh  masyarakat  dalam  bentuk  hukum nasional  dan  terakhir  menjamin  terpeliharanya  dalam  proses  peradilan  pidana
hukum yang mencerminkan nilai sosial budaya dan nilai religius sebagai manifestasi dari nilai filosofis Pancasila sebagai sumber hukum Indonesia.
Sistem  nilai  khas  peradilan  pidana  Indonesia  secara  konkret  memang  tidak  dapat dilihat secara nyata, tetapi secara jiwanya atau secara perasaan hukum yang terdapat dalam  masyarakat  Indonesia  yang  multi-majemuk  dapat  dirasakan  bukan  sebagai suatu kebutuhan, tetapi harus dinyatakan dalam pelaksanaan peradilan sebagai suatu sistem.
Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  menerangkan  tentang Pemeriksaan biasa, singkat dan cepat.
Menurut  Yahya  Harahap 21 ,  pelimpahan  perkara  singkat  dilakukan  tanpa  surat dakwaan.  Inilah  yang  membedakannya  dengan  perkara  biasa  yang  diperiksa  di sidang  pengadilan  dengan  prosedur  acara  biasa.  Lebih  lanjut  Yahya  menjelaskan bahwa ciri dari acara pemeriksaan singkat adalah:
1) Pembuktian  dan  Penerapan  Hukumnya  Mudah  dan  Sifatnya  Sederhana  Jika penuntut umum menilai dan berpendapat suatu perkara sifatnya:
a.  Sederhana
Pemeriksaan perkara tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama dan  kemungkinan  besar  dapat  diputus  pada  hari  itu  juga  atau  mungkin  dapat diputus dengan satu atau dua kali persidangan saja, hal yang seperti inilah yang diartikan dengan “sifat perkara sederhana”.
b.  Pembuktian serta Penerapan Hukumnya Mudah
Yang  dimaksud  dengan  sifat  pembuktian  dan  penerapan  hukumnya  mudah, terdakwa  sendiri  pada  waktu  pemeriksaan  penyidikan  telah  “mengakui” sepenuhnya perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Di samping pengakuan itu, didukung  dengan  alat  bukti  lain  yang  cukup  membuktikan  kesalahan  terdakwa secara  sah  menurut  undang-undang.  Demikian  juga  sifat  tindak  pidana  yang didakwakan sederhana dan mudah untuk diperiksa.
2) Ancaman Maupun Hukuman yang Akan Dijatuhkan Tidak Berat
21 Harahap,  M.  Yahya.  (2016).  “Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan  dan Penuntutan (2 nd edition)”. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 395
Yahya  menjelaskan  bahwa  biasanya  dalam  praktek  peradilan,  hukuman  pidana yang  dijatuhkan  pada  terdakwa  dalam  pemeriksaan  singkat  tidak  melampaui  3 tahun penjara. Kalau penuntut umum menilai dan berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan  pengadilan  tidak  melampaui  penjara,  dapat  menggolongkan  perkara itu pada jenis perkara singkat.
Cuma dalam hal ini penuntut umum jangan sampai menggolongkan suatu perkara ke kelompok perkara singkat yang nyatanya termasuk jenis perkara ringan yang diatur pada  Pasal  205.  Oleh  karena  itu,  penuntut  umum  harus  meneliti  dengan  seksama tentang ancaman hukuman yang ditentukan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Kalau  ancaman  hukumannya  maksimum  3  bulan  penjara  atau  kurungan,  perkara yang seperti itu tidak dapat dikelompokkan pada jenis perkara singkat. Perkara yang ancaman  hukumannya  tidak  lebih  dari  3  bulan  penjara  atau  kurungan  atau  denda maksimum  Rp7.500,- 22 termasuk  jenis  perkara  ringan,  tidak  boleh  dikelompokkan pada  jenis  perkara  dengan  acara  pemeriksaan  singkat.  Patokan  yang  harus  diambil penuntut  umum  dalam  menentukan  perkara  singkat  dari  segi  ancaman  hukuman, bukan jenis tindak pidana yang ancaman hukumannya 3 bulan penjara atau kurungan atau denda paling tinggi Rp7.500,-, tetapi perkara yang ancaman hukumannya di atas 3  bulan penjara atau kurungan serta dendanya lebih dari Rp7.500,-. Inilah patokan minimum,  sedangkan  patokan  ancaman  hukuman  maksimum  tidak  ditentukan undang-undang. Namun dari pengalaman dan kebiasaan, patokan yang selalu dipakai, pidana yang akan dijatuhkan berkisar paling tinggi 3 tahun.
Untuk  menentukan  perkara  seperti  apa  yang  diperiksa  dengan  acara  pemeriksaan singkat,  maka  hal  tersebut  penuntut  umumlah  yang  menilainya.  Namun,  penuntut umum  harus  memperhatikan  ancaman  hukuman  tindak  pidananya  yaitu:  perkara yang ancaman hukumannya di atas 3  bulan penjara atau  kurungan serta dendanya lebih dari Rp7.500,-, namun menurut praktik dan kebiasaan, ancaman hukumannya itu  tidak  melampaui  3  tahun  penjara.  Sebagai  contoh  kasus  yang  diperiksa  dengan
22 Dilipatgandakan  menjadi  1.000  (seribu)  kali  menjadi  Rp.  7.500.000  (sesuai  Pasal  3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP)
acara  pemeriksaan  singkat  dapat  kita  lihat  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri Surabaya  Nomor  17/Pid.S/2009/PN.Sby  dimana  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana penadahan. Kasus tersebut diperiksa  dengan  acara  pemeriksaan  singkat  dan  majelis  hakim  telah  menjatuhkan putusan yaitu menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

## 6. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  dalam  tindak  pidana  korupsi pungutan liar tidak terlaksana dikarenakan:
- Proses Peradilan yang cukup lama
- Biaya Penyidikan dan Pengacara yang cukup tinggi
- Jika dibandingan dengan Nilai Uang dalam Tindak Pidana Cukup kecil.
Konsep  Ideal  dalam  penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Pungutan  Liar dilihat  dari  teori  sebaiknya  menggunakan  sistim  Crime  Control  Model  karena perhatian  utama  dari  crime  control  model  ditujukan  kepada  efisiensi.  Efisiensi dimaksud  meliputi  kecepatan,  ketelitian  dan  daya  guna  administratif  dalam memproses  suatu  tindak  pidana.  Jika  dikaitkan  Proses  Pemeriksaan  peradilan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar berdasarkan KUHAPidana sangat tepat menggunakan Acara Pemeriksaan Singkat sesuai Pasal 203 KUHAP.

## Referensi
Ali, M. Hatta. (2012). “Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan menuju keadilan Restoratif”. Bandung: P.T Alumni.
Harahap,  M.  Yahya.  (2016).  “Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (2 nd edition)”. Jakarta: Sinar Grafika.
Husin, K., & Husin, B. (2016). “Sistim Peradilan Pidana”. Jakarta: Sinar Grafika.
Hukum Online. (edisi Mei 2018). “Berita biaya penanganan perkara Korupsi”. Diakses dari http://www.hukumonline.com
Makwimbang,  H.  F.  (2014).  “Kerugian  Keuangan  Negara  (Dalam  Tindak  Pidana Korupsi Suatu Pendekatan Hukum Progresif)”. Yogyakarta: Thafa Media
Maskun. (2014). “Combating Corruption Based on International Rules”. Indonesia Law Review, Vol 4 (1)
Mulyadi,  Lilik.  (2007).  “Hukum  Acara  Pidana:  Normatif,  Teoretis,  Praktik  dan Permasalahannya (1 st edition)”. Bandung: PT. Alumni.
Packer, H. L. (1968). “The Limit of Criminal Sanction”. California: Standford University Press
Saleh,  Ruslan.  (1975).  “Hukum  Pidana  sebagai  Konfrontasi  Manusia  dan  Manusia”. Jakarta: Jambatan.
Wiyono,  R.  (2012).  “Pembahasan  Undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi”.  Jakarta: Sinar Grafika