## Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## TINJAUAN  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PELAKU LAYANAN KESEHATAN SECARA ONLINE

## Diana Darmayanti Putong 1
1 Faculty of Social and Law, Universitas Negeri Manado, Indonesia. E-mail: dianaputong@unima.ac.id
Abstract: Health  is  a  crucial  factor  in  human  life.  It  is  an  important  element  in  achieving  the common welfare  and  is  enshrined  in  the  Preamble  of  the  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  of  1945 concerning  the  general  welfare.  Therefore,  health  is  considered  a  basic  need  and  a  right  for  every individual. In recent decades, the disciplines of medicine and law have become increasingly intertwined. Online health services have become one of the breakthroughs today that are expected to provide effective and efficient health services. This online health service is commonly known as an online clinic. Online clinic services have both positive and negative impacts. On one hand, online clinic services facilitate the process of health services between doctors and patients without being limited by distance. However, online clinics can threaten patient confidentiality. There are also issues in medical practice in online services because the diagnosis process is carried out online without face-to-face contact with the patient, which could lead to misdiagnosis of patients. This article focuses on the legal protection for online clinic practitioners. The result of this article is that the legal status of online clinics in Indonesia is still unclear because there is no specific  regulation  that  governs  online  clinics  in  legislation.  Therefore,  there  is  a  legal  vacuum  in  the practice of online clinics.
Keywords: Health, Health Law, Medical Personnel, Patient
How to Site: Diana Darmayanti Putong (2023). Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Layanan Kesehatan Secara Online. Jurnal hukum to-ra , 9 (1), pp. 95-105. DOI. 10.55809/tora.v9i1.211

## Introduction
Kesehatan  merupakan  faktor  yang  sangat  krusial  dalam  kehidupan  manusia.  Dengan memiliki  kondisi  kesehatan  yang  baik,  seseorang  dapat  hidup  dengan  produktif  dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Oleh karena itu, kesehatan merupakan  kebutuhan  yang  sangat  penting  dan  tidak  dapat  disangsikan.  Selain  itu Kesehatan  juga  merupakan  bagian  dari  HAM,  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa  “Setiap  orang  berhak  hi dup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan  kesehatan.  Dinyatakan  dalam  Pasal  34  ayat  (3)  bahwa  “Negara
Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Layanan Kesehatan Secara Online Jurnal Hukum tora: 9 (1): 95-105
bertanggungjawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas pelayanan umum yang layak.” 1
Kesehatan adalah salah satu unsur penting dalam mencapai kesejahteraan umum dan tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  yang  menekankan  pada  peningkatan  kesejahteraan  umum.  Oleh  karena  itu, kesehatan dianggap sebagai kebutuhan dasar dan hak bagi setiap individu. Kesehatan adalah  keadaan  sehat,  baik  secara  fisik,  mental,  spritual  maupun  sosial  yang memungkinkan  setiap  orang  untuk  hidup  produktif  secara  sosial  dan  ekonomi. 2 Kesehatan juga adalah hak semua orang 3 Hukum merupakan sarana untuk melindungi hak-hak manusia dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya. Dengan demikian, hukum berperan dalam mewujudkan hak kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia . 4
Manusia sebagai makhluk sosial, selalu berkembang dari zaman ke zaman, khususnya dalam bidang Kesehatan dimana perkembangan yang terjadi sangat signifikan. Saat ini seperti  yang  kita  semua  ketahui,  seiring  berkembangnya  teknologi,  pelayanan Kesehatan dapat dilakukan dalam berbagai cara dengan media-media tertentu. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, serta berkembangnya akses internet terhadap semua masyarakat yang ada, saat ini pelayanan Kesehatan dapat dilaksanakan melalui media  online  saja,  tidak  seperti  dulu  yang  harus  repot-repot  datang  ke  instansi Kesehatan. Dilain pihak, saat ini dari pihak penyelenggara pelayanan Kesehatan, telah memberikan  akses  yang  mudah  bagi  masyarakat  untuk  dapat  mengetahui  informasi seputar Kesehatan, lewat genggaman Smartphone saja dengan menggunakan internet. Instansi-instansi  Kesehatan  telah  menyediakan  akses  website  yang  menyediakan informasi-informasi  mendasar  sampai  informasi  khusus  yang  diperlukan  oleh masyarakat  yang  dalam  hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi  pelayanan Kesehatan  dengan  menggunakan  media  online.  Dalam  hal  ini  yang  menjadi  sorotan adalah  pelayanan  Kesehatan  itu  sendiri  terutama  karena  saat  ini,  hal  apa  saja  sudah dapat  dilaksanakan  secara  online,  termasuk  pelayanan  kesehatan.  Dari  pihak pemerintah  sudah  membuat  standar  pelayanan  dalam  bidang  pelayanan  kesehatan. Standar yang telah ditetapkan dan dijadikan pedoman dalam pelayanan kesehatan ini mempunyai  kepastian  hukum  dalam  kemanfaatan  yaitu  berguna  bagi  masyarakat, mempunyai kepastian hukum dalam keadilan yaitu memberikan pelayanan yang merata pada seluruh pasien.
Pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 yaitu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Standar Pelayanan Minimal diatur
1 Ida Rochmawati dan Ade Risna Sari, Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Perbatasan , NEM, Pekalongan, 2022, hlm. 4.
2 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 4
4 Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan , Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hlm.13
Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Layanan Kesehatan Secara Online Jurnal Hukum tora: 9 (1): 95-105
di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (1) yaitu: “Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  berkaitan  dengan  Pelayanan  Dasar  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3). ”  Yang berpedoman pada pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Hukum Kesehatan adalah sarana yang diberikan oleh pemerintah yang tertuang dalam regulasi-regulasi  atau  aturan-aturan  perundangan-undangan  yang  berfungsi  untuk memberikan  kejelasan,  keadilan,  perlindungan  dan,  kepastian  hukum  terhadap  para pelaku layanan kesehatan yang mana secara tidak langsung hal ini merujuk pada hak dan kewajiban dari tenaga medis dan pasien sebagai pelaku layanan kesehatan
Dalam  beberapa  dekade  terakhir,  disiplin  ilmu  kedokteran  dan  ilmu  hukum  semakin terkait  erat.  Awalnya,  kedua  disiplin  ilmu  ini  berkembang  pada  wilayahnya  masing- masing,  dengan  hukum  bertanggung  jawab  mengatur  ketertiban  dan  ketentraman hidup  bermasyarakat,  sedangkan  kedokteran  dan  kesehatan  menangani  masalah kesehatan  masyarakat.  Namun,  seiring  berjalannya  waktu,  terbukti  bahwa  kedua disiplin ilmu ini saling membutuhkan satu sama lain. Dalam proses penegakan hukum, diperlukan  aturan  hukum  yang  merupakan  bagian  dari  disiplin  ilmu  hukum,  yang kemudian  berkembang  menjadi  hukum  kesehatan. 5 Sebaliknya,  dalam  upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, ilmu kedokteran forensik sangat diperlukan.
Untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, pelayanan kesehatan via Online  menjadi  salah  satu  terobosan  saat  ini  yang  diharapkan  mempu  memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Pelayanan kesehatan via online ini biasa dikenal  dengan  istilah  klinik  online.  Dalam  pelaksanaanya  diharapkan  klinik  online  ini berjalan  dengan  lancar,  tanpa  melanggar  aturan-aturan  dasar  yang  telah  ditetapkan mengenai  aturan  pelayanan  kesehatan  yang  notabenenya  adalah  berlaku  pada pelayanan  secara  langsung/offline.  Penggunaan  layanan  kesehatan  online  maupun offline  adalah  hak  dari  setiap  warga  negara,  terutama  di  negara  berkembang  seperti Indonesia. Terlepas dari media online atau offline tersebut, pelayanan kesehatan pada masyarakat harus sesuai dengan aturan hukum yang ada. Kejelasan terhadap hak dan kewajiban tenaga medis dalam menangani pasien harus selalu dijaga dan diterapkan, walaupun jenis pelayanan yang ada adalah secara online.
Layanan  klinik  online  membawa dampak positif  dan negatif  dalam  bidang  kesehatan. Dalam  satu  sisi,  Pelayanan  klinik  online  mempermudah  proses  pelayanan  kesehatan antara  dokter  dan  pasien  tanpa  dibatasi  oleh  jarak.  Namun,  di  sisi  lain,  penggunaan internet sebagai media penghubung dalam klink online mengancam kerahasiaan pasien. Terdapat pula masalah dalam praktik kedokteran pada pelayanan online karena proses
5 Op.Cit Cecep Triwibowo
Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Layanan Kesehatan Secara Online Jurnal Hukum tora: 9 (1): 95-105
diagnosis dilakukan secara online tanpa adanya tatap muka dengan pasien, yang dapat menyebabkan kesalahan diagnosis terhadap pasien.
Dalam  dunia  kesehatan  yang  terus  berkembang  dengan  pesat,  hukum  kesehatan  di Indonesia masih perlu ditingkatkan agar dapat mengantisipasi perkembangan tersebut. Hal  ini  terutama  terkait  dengan  teknologi  yang  berkembang  cepat,  yang  tidak  selalu diikuti  dengan  perkembangan  hukum  dalam  bidang  kesehatan.  Saat  ini,  kekosongan hukum  dalam  hal  layanan  klinik  online  menjadi  perhatian  utama  karena  belum  ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang klinik online di Indonesia.
Kondisi ini menimbulkan sejumlah kendala, terutama terkait dengan pertanggungjawaban  dokter  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  melalui  media online.  Karena  pasien  tidak  mengetahui  secara  jelas  dan  rinci  identitas  dokter  yang menanganinya, maka sulit untuk meminta pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan atau  kelalaian  dalam  memberikan  pelayanan.  Selain  itu,  karena  pasien  hanya berkomunikasi dengan dokter melalui jaringan internet, maka kerahasiaan pasien juga dapat terancam.
Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperbaiki kondisi ini, seperti pembuatan peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  layanan  klinik  online  dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat membantu dalam memberikan perlindungan hukum bagi dokter maupun pasien dalam menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan online. Selain itu, juga perlu adanya upaya untuk memberikan edukasi dan pelatihan yang lebih kepada  dokter  mengenai  praktik  kedokteran  secara  online  dan  hal-hal  yang  perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan kesehatan melalui media internet. Dengan adanya  upaya-upaya  tersebut,  diharapkan  layanan  klinik  online  dapat  memberikan manfaat  yang  lebih  besar  bagi  masyarakat  dengan  tetap  menjaga  prinsip-prinsip kedokteran yang berlaku secara umum.
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta  memiliki  pengetahuan  dan/atau  keterampilan  melalui  pendidikan  di  bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 6 Dalam  menjalankan  tugasnya  tenaga  kesehatan  memiliki  hak  dan kewajiban. Baik dijalankan secara online maupun offline, tenaga kesehatan harus tetap memperhatikan hak dan kewajibannya serta mematuhi aturan mengenai tentang kode etik dalam menjalankan tugasnya.
Berdasarkan uraian diatas, maka diambillah permasalahan yang akan dibahas mengenai bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  layanan  kesehatan  dalam  hal  ini, Tenaga Medis dan Pasien.
6 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (6)
Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Layanan Kesehatan Secara Online Jurnal Hukum tora: 9 (1): 95-105

## Discussion
Saat  ini,  klinik  telah  mengadopsi  inovasi  baru  yang  memungkinkan  konsultasi  dan diagnosis dilakukan secara online tanpa perlu datang ke klinik fisik. Pasien dan tenaga kesehatan  dapat  berkomunikasi  melalui  platform  daring  tanpa  harus  bertatap  muka secara  langsung.  Proses  ini  juga  termasuk  dalam  peresepan  obat  bagi  pasien  yang membutuhkannya.
Hukum Kesehatan adalah sekumpulan aturan hukum yang mengatur tentang jalannya suatu  pelayanan  Kesehatan  dari  pihak  tenaga  Kesehatan  kepada  pasien.  Hukum Kesehatan  dapat  berbentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  menyangkut pelayanan  Kesehatan  (adalah  ketentuan  hukum  yang  berhubungan  langsung  dengan pemeliharaan dan pelayanan Kesehatan). 7 Selain itu hukum Kesehatan dapat diartikan juga  sebagai  aturan  tertulis  mengenai  hubungan  antara  para  pihak  pemberi  layanan Kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. Yang mana dengan sendirinya juga  hukum  Kesehatan  ini  mengatur  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  dalam menyelenggarakan perannya baik sebagai tenaga Kesehatan maupun sebagai pasien. 8 Ini berkaitan dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya, serta mempengaruhi  individu  atau  kelompok  masyarakat  sebagai  penerima  pelayanan. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia bersama dengan sandang, pangan, dan papan.
Dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan,  hubungan  antara  dokter  dan  pasien  telah mengalami  perubahan.  Awalnya,  hubungan  tersebut  bersifat  vertikal  dengan kepercayaan  paternalistik  dari  pasien  kepada  dokter.  Namun,  dengan  meningkatnya pemahaman kesehatan masyarakat, hubungan kini bersifat kontraktual dan horizontal dengan partisipasi bersama, di mana kedudukan dokter dan pasien disejajarkan. Sumber daya kesehatan dan upaya kesehatan merupakan dua aspek penting dalam kesehatan. Sumber daya kesehatan terdiri dari sarana kesehatan dan tenaga kesehatan, sementara upaya kesehatan meliputi pemeliharaan kesehatan masyarakat dan individu.
Aspek  kesehatan  sendiri  merupakan  salah  satu  kebutuhan  pokok  manusia  selain sandang,  pangan,  dan  papan.  Hukum  kesehatan  menjadi  peraturan  tertulis  yang mengatur hubungan antara penyelenggara pelayanan kesehatan dan masyarakat atau anggota  masyarakat  sebagai  penerima  pelayanan.  Oleh  karena  itu,  hukum  kesehatan mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan tersebut. Dalam praktiknya, hal ini mengacu pada hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, dan kewajiban dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. 9
7 Op.Cit Cecep Triwibowo
8 Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan , Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 44
9 Wila Chandrawila, Hukum Kedookteran , Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 4.
Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Layanan Kesehatan Secara Online Jurnal Hukum tora: 9 (1): 95-105
Secara  umum,  hubungan  hukum  antara  dokter  dan  pasien  didasarkan  pada  suatu perjanjian  kontrak  yang  harus  memenuhi  persyaratan  sah  sesuai  dengan  Pasal  1320 KUHPerdata. Pelaksanaan perjanjian tersebut akan mengikuti ketentuan Pasal 1338 dan 1339 KUHPerdata sehingga kedua belah pihak akan memahami posisinya dan tercipta kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan. Dengan tercapainya kesepakatan antara dokter  dan  pasien,  maka  kedua  belah  pihak  akan  bertanggung  jawab  atas  perjanjian tersebut.
Dalam  hukum,  hubungan  antara  dokter  dan  pasien  dianggap  sebagai  suatu  usaha maksimal  atau  ikhtiar  untuk  menyembuhkan  pasien.  Seorang  dokter  tidak  dapat menjanjikan  kesembuhan  yang  pasti  kepada  pasiennya,  tetapi  harus  berusaha semaksimal  mungkin  untuk  membantu  pasien  sembuh.  Dalam  perjanjian  dokter  dan pasien,  terdapat  kewajiban bagi dokter  untuk  melakukan  upaya  semaksimal  mungkin dalam menyembuhkan pasien. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dapat terjadi ketika pasien meminta pertolongan dokter untuk menyembuhkan sakitnya, dan dalam situasi tersebut, telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk bekerja sama. Pasien memberikan kepercayaan kepada dokter dan bersedia memberikan persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan. Terdapat juga kemungkinan bahwa perjanjian antara dokter dan pasien meliputi hasil yang diharapkan, seperti dalam pembuatan gigi palsu, anggota badan palsu, atau kosmetika medik dalam kondisi tertentu. 10
Untuk memahami kontrak antara dokter dengan pasien, kontrak tersebut merujuk pada sahnya suatu kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata: “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sebagai berikut.”
• Sepakat
• Cakap
• Suatu hal tertentu
• Suatu sebab yang halal
Maka  sepatutnya  dalam  menjalankan  tugas  sebagai  dokter,  ada  baiknya  untuk melakukan terlebih dahulu kontrak yang keabsahannya merujuk pada syarat tersebut agar  dalam  menjalankan  tugas,  baik  dokter  maupun  pasien  terlindungi  oleh  kontrak yang  dibuat.  Dan  sang  dokter  berdasarkan  kontrak  tersebut,  harus  melaksanakan kewajibannya  sebagai  seorang  tenaga  kesehatan  sebagaimana  yang  diatur  dalam Undang-undang.
Berdasarkan  undang-undang  yang  ada  di  Indonesia,  maka  kewajiban  dokter  dalam menjalankan tugas adalah sebagai berikut.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU PK).
10 Erlina, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dalam Kontrak Terapeutik , Vol.3 Nomor 2 (Desember 2016). Diakses pada juli 2020.
Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Layanan Kesehatan Secara Online Jurnal Hukum tora: 9 (1): 95-105
Undang-undang  ini  mengatur  kewajiban  dokter  dalam  melaksanakan  praktik kedokteran, antara lain:
• Memiliki izin praktik kedokteran yang sah
• Melakukan  praktik  kedokteran  sesuai  dengan  standar  profesi  kedokteran  dan kode etik kedokteran
• Memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, dan efektif bagi pasien
• Memperoleh informed consent dari pasien atau keluarganya sebelum melakukan tindakan medis
• Melaporkan  kejadian  tidak  diinginkan  yang  terjadi  pada  pasien  akibat  tindakan medis yang dilakukan
• Menjaga  kerahasiaan  informasi  pasien  dan  menghormati  hak  pasien  untuk menolak pelayanan medis. 11
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).
Undang-undang ini mengatur kewajiban dokter dalam menjaga kesehatan masyarakat, antara lain:
• Melakukan  upaya  promotif,  preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif  dalam  praktik kedokterannya
• Melakukan  tindakan  medis  yang  sesuai  dengan  standar  profesi  kedokteran  dan panduan praktik kedokteran yang berlaku
• Melakukan  pelaporan  terhadap  penyakit  dan  kejadian  luar  biasa  yang menimbulkan ancaman kesehatan masyarakat. 12
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Undang-undang  ini  mengatur  kewajiban  dokter  dalam  melindungi  kesehatan  dan keselamatan kerja, antara lain:
• Melakukan pemeriksaan kesehatan awal dan berkala bagi pekerja di tempat kerja
• Memberikan  saran  dan  rekomendasi  kepada  pengusaha  mengenai  upaya kesehatan dan keselamatan kerja yang harus dilakukan di tempat kerja.
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.
• Peraturan ini mengatur standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh dokter dalam praktik kedokterannya, antara lain:
• Memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai kondisi kesehatan pasien dan pengobatan yang diberikan
11 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Layanan Kesehatan Secara Online Jurnal Hukum tora: 9 (1): 95-105
• Melakukan  diagnosa  yang  akurat  dan  tepat,  serta  menentukan  tindakan  medis yang sesuai
• Memberikan resep obat yang tepat dan rasional
• Melakukan  pemeriksaan  dan  tindakan  medis  dengan  menggunakan  alat  dan teknologi yang tepat dan steril
• Menjaga  kerahasiaan  informasi  pasien  dan  menghormati  hak  pasien  untuk menolak pelayanan medis. 13
Ketentuan  undang-undang  yang  mengatur  kewajiban  dokter  sangat  penting  untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien, serta melindungi hak- hak pasien. Dokter harus taat pada kewajiban-kewajiban tersebut, dan selalu mengikuti perkembangan  ilmu  kedokteran  dan  teknologi  medis.  Dokter  juga  harus  selalu berpegang pada etika dan moralitas yang tinggi, dan menghormati hak asasi manusia dalam menjalankan praktik kedokterannya.
Pelanggaran kewajiban dokter dapat dikenakan sanksi administratif, etika, atau pidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya, jika seorang dokter melakukan kesalahan medis  yang  mengakibatkan  cedera  atau  kematian  pasien,  dokter  tersebut  dapat kehilangan izin praktik kedokterannya, dan mungkin juga dikenakan sanksi pidana dan perdata.
Dokter  juga  dapat  terlibat  dalam  kasus-kasus  hukum  yang  berkaitan  dengan  praktik kedokteran.  Oleh  karena  itu,  dokter perlu  memiliki  pengetahuan  dasar dalam hukum dan  etika  kedokteran,  sehingga  dapat  menghindari  pelanggaran  dan  mencegah terjadinya tuntutan hukum yang merugikan pasien atau dirinya sendiri.
Secara  keseluruhan,  kewajiban  dokter  yang  diatur  dalam  undang-undang  bertujuan untuk  melindungi  hak-hak  pasien  dan  masyarakat,  serta  menjaga  kualitas  pelayanan kesehatan di Indonesia. Dokter harus memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam menjalankan praktik kedokterannya, serta selalu menunjukkan etika dan moralitas  yang  tinggi  untuk  menjaga  kepercayaan  masyarakat  terhadap  profesi kedokteran.
Selain dokter perlu juga diketahui bagaimana hubungan antara perawat dengan pasien, yang mana mengingat perawat juga adalah bagian dari tenaga Kesehatan.
Hubungan perawat dan pasien merupakan suatu bentuk interaksi yang digunakan untuk menerapkan proses keperawatan terhadap pasien. Interaksi ini dilakukan dengan tujuan untuk  mencapai  tujuan  asuhan  klien.  Dalam  hubungan  ini,  perawat  menggunakan pengetahuan  komunikasi  untuk  memfasilitasi  hubungan  yang  efektif  antara  perawat dan pasien.
13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015
Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Layanan Kesehatan Secara Online Jurnal Hukum tora: 9 (1): 95-105
Hubungan  antara  perawat  dan  pasien  bersifat  profesional  dan  ditujukan  untuk mencapai  tujuan  kesehatan  pasien.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  perawat  harus memberikan  asuhan  yang  baik  kepada  pasien  dengan  membangun  hubungan  saling percaya dalam interaksi yang bersifat terapeutik dan bukan sosial. Hubungan perawat dan pasien diarahkan untuk menyelesaikan masalah pasien. 14
Dalam  hubungan  hukum  antara  tenaga  medis  dengan  pasien,  penulis  menyatakan bahwa beberapa rumah sakit tidak mematuhi UU Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004  Tentang  Praktek  Kedokteran,  khususnya  pasal  2  yang  menekankan  pentingnya memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, efektif, dan anti-diskriminasi dengan  mengutamakan  kepentingan  pasien  sesuai  standar  pelayanan  rumah  sakit. Pelayanan farmasi di rumah sakit pun terkadang tidak adil, di mana pasien BPJS hanya diberikan  obat  generik,  sementara  pasien  umum  diberikan  obat  paten.  Pelayanan perawatan  juga  sering  diskriminatif,  dengan  terkadang  memilah-milah  dan mengutamakan pasien yang memiliki kelas tertentu.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  ada  tiga  kategori sanksi bagi tenaga kesehatan yaitu:
Contoh  kasus:  seorang  perawat  lalai  pada  saat  menjalankan  tugas  yaitu,  salah  suntik kepada  pasien  anak  pada  Rumah  sakit  Cut  Nyak  Dhien  Meulaboh,  sehingga  majelis hakim menyatakan jika perawat tersebut melanggar pasal 84 Undang-undang Nomor 36 Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan  Jo  Pasal  359  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana.  Akibat  dari  kelalaian  perawat  tersebut  sehingga  dijatuhi  hukuman  2  tahun penjara. 15
Contoh kasus dengan sanksi pidana: seorang dokter yang lalai dalam melakukan operasi sehingga kain kasa tertinggal saat melakukan operasi yang mengakibatkan pasien luka, dokter harus bertanggung jawab dengan melakukan operasi kembali untuk mengambil kain  kasa  yang  tertinggal  dengan  syarat  dia  yang  menanggung  segala  biaya  operasi tersebut karena telah melakukan kelalaian.
Contoh  kasus  dengan  sanksi  perdata:  seorang  dokter  melakukan  kelalaian  saat melakukan operasi sehingga menyebabkan kain kasa tertinggal dalam tubuh pasien yang menyebabkan luka. Sebagai tanggung jawab atas kesalahannya, dokter tersebut harus melakukan  operasi  lagi  untuk  mengambil  kain  kasa  yang  tertinggal  dan  menanggung seluruh biaya operasi yang terkait.
Contoh  kasus  dengan  sanksi  administrative:  apabila  seorang  apoteker  salah  dalam memberi obat kepada konsumen (pasien) maka izin sebagai pelaku usaha akan dicabut
14 http://harmokoblog.wordpres.com/hubungan-perawat-dengan-pasien/ (Diakses pada 28 April 2023)
15 https;//www.ajnn.net.kasus-salah-suntik-meulaboh-dua-perawat-divonis-dua-tahun-penjara (diakses pada 28 April 2023)
untuk  sementara  waktu  atau  dapat  dipidana  atau  membayar  denda  pidana  paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Dalam  hubungannya  dengan  layanan  klinik  online,  sampai  saat  ini  belum  ada  aturan yang  mengatur  khusus  mengenai  layanan  klinik  online.  Saat  ini  aturan  hukum  yang mengatur  mengenai  aktivitas  elektronik,  semuanya  terpusat  pada  UU  Informasi Transaksi  Elektronik,  No  11  tahun  2008.  Dengan  demikian  perlindungan  hukum terhadap  pelaku  layanan  Kesehatan  secara  online  atau  dikenal  dengan  istilah  klinik online, masih bersandar pada aturan-aturan hukum konvensional yang tertuang dalam Undang-undang, dan peraturan kementrian mengenai Kesehatan dan kedokteran saat ini, serta belum ada aturan hukum spesifik yang khusus membahas mengenai layanan Kesehatan secara online.

## Conclusion
Peran  hukum  yang  dimiliki  oleh  klinik  online  di  Indonesia  masih  belum  jelas  karena belum  ada  regulasi  yang  secara  khusus  mengatur  klinik  online  dalam  perundang- undangan.  Oleh  karena  itu,  terdapat  kekosongan  hukum  dalam  praktik  telemedicine yang mencakup klinik online.
Dalam layanan kesehatan klinik online, tanggung jawab hukum tenaga medis merujuk pada tanggung jawab hukum perdata, karena hubungan hukum antara pasien dengan tenaga  medis  adalah  hubungan  keperdataan.  Tanggung  jawab  hukum  perdata  terdiri dari tanggung jawab karena wanprestasi dan tanggung jawab karena perbuatan hukum, di  mana  tenaga  medis  bertanggung  jawab  atas  kesalahan  dan  kelalaian  yang  dapat menimbulkan kerugian bagi pasien dalam layanan klinik online.
Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Layanan Kesehatan Secara Online Jurnal Hukum tora: 9 (1): 95-105

## Daftar Pustaka

## Buku
Ida  Rochmawati  &  Ade  Risna  Sari.  (2022).  Kebijakan  Standar  Pelayanan  Minimal Kesehatan di Perbatasan. NEM, Pekalongan.
Cecep Triwibowo. (2014). Etika dan Hukum Kesehatan. Nuha Medika, Yogyakarta.
Soekidjo Notoatmodjo. (2010). Etika dan Hukum Kesehatan. Rineka Cipta, Jakarta.
Wila Chandrawila. (2001). Hukum Kedokteran. Mandar Maju, Bandung.
Erlina. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dalam Kontrak Terapeutik. Vol.3 Nomor 2 (Desember 2016). Diakses pada Juli 2020.

## Peraturan Perundang-Undangan
UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015

## Website
Harmoko. (n.d.). Hubungan Perawat dengan Pasien. from http://harmokoblog.wordpres.com/hubungan-perawat-dengan-pasien/
AJNN. (2022, March 2). Kasus Salah Suntik Meulaboh, Dua Perawat Divonis Dua Tahun Penjara.
from https;//www.ajnn.net.kasus-salah-suntik-meulaboh-dua-perawat-divonis- dua-tahun-penjara