Volume 10, Nomor 1, Maret 2020 p-ISSN: 2088-2556        e-ISSN: 2502-6100

## AL HIKMAH

## Jurnal Studi Keislaman
Inovasi  Pembelajaran  Morfologi  Bahasa  Arab  Pada Tashrif  Lughawi Dengan Finger Gymnastic Moh. Ali Qorror Al-Khasy dan Kamal Yusuf
Dari  Radikal-Ekstrimis  Ke  Moderat  Islam:  Membaca  Pergeseran  Faham  Moderat  Pada Kelompok Mantan Teroris di Indonesia Mujib Ridlwan
Rekonstruksi Asbabun Nuzul Sebagai Metodologi Interpretasi Teks Al-Qur’an Wely Dozan
Konflik Interpersonal Pasca Konversi Agama di Kalangan Muallaf Arafat Noor
Hak  Pemeliharaan  Ekonomi  Anak  dalam  Keluarga  Perspektif  Peraturan  Perundang- Undangan di Indonesia Moh. Mundzir
Analisis  Perkembangan  Likuiditas  dan  Rentabilitas  Pada  BMT  Beringharjo  Yogyakarta Tahun 2005-2009 Ahmad Ubaidillah dan Khozainul Ulum
Bilingualisme dan Multilingualisme :  Pro  dan  Kontra  Pada  Perkembangan  Bahasa  dan Kognitif Anak Niswatin Nurul Hidayati
Implikasi Kejenuhan (Burnout ) Belajar Terhadap Minat Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Diwek Jombang

## Moch. Sya’roni Hasan
Pendidikan  dalam  Al-Qur’an  Perspektif  Abdurrahman  Saleh  Abdullah  dalam  Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam
Sholikah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi dan Muhammad Aziz
Measuring  Participants’  Satisfaction  of  “Sekolah  Orang  Tua”  Using  Service  Quality Method in the Healthy and Non-Additives Food Making Course Budiyono Saputro

## Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tuban
Jl. PP. Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62361 Telp. (0356) 7033241. E-mail: staialhikmahtuban@yahoo.com
AL HIKMAH

## Jurnal Studi Keislaman
Imam Dan Taqwa Dalam Perspektif Filsafat Prof. Dr. KH. Achmad Mudlor, SH
Menelusuri Iman Manusia Drs. HM. Aminul Wahib, MM

## Orientasi Sistem Berpikir Dalam Dunia Kreatifitas
Drs. H. Abu Azam Al-Hadi, MM
Mengenal Dunia Kreatifitas Drs. Akhmad Najikh, M. Ag

## Islam dan Etos Kerja
Drs. Ahmad Sodikin. S.Pd., M.
Ag Pencermatan Paradigma Nilai-Nilai Luhur Islam Dalam Tata Hidup Bermasyarakat dan Bemegara Drs. H. Muslich, M. Ag Peranan Potensi Kreatifitas Mental
Dalam Meningkatkan Argumentasi Berfikir Rasional
Drs. KH. Ahmad Lazim, M .Pd

## Dialog Fiqh dan Tasawuf Di Indonesia
Achmad Faqeh, M.HI
Inovasi Pembelajaran Morfologi Bahasa Arab Pada Tashrif Lughawi Dengan Finger Gymnastic Moh. Ali Qorror Al-Khasy dan Kamal Yusuf
Dari  Radikal-Ekstrimis  Ke  Moderat  Islam:  Membaca  Pergeseran  Faham Moderat Pada Kelompok Mantan Teroris di Indonesia Mujib Ridlwan
Rekonstruksi Asbabun  Nuzul Sebagai  Metodologi Interpretasi Teks  Al- Qur’an
Wely Dozan
Konflik Interpersonal Pasca Konversi Agama di Kalangan Muallaf
Arafat Noor
Hak  Pemeliharaan  Ekonomi  Anak  dalam  Keluarga  Perspektif  Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Moh. Mundzir
Analisis  Perkembangan  Likuiditas  dan  Rentabilitas  Pada  BMT  Beringharjo Yogyakarta Tahun 2005-2009 Ahmad Ubaidillah dan Khozainul Ulum
Bilingualisme dan Multilingualisme :  Pro  dan  Kontra  Pada  Perkembangan Bahasa dan Kognitif Anak
Niswatin Nurul Hidayati
Implikasi  Kejenuhan (Burnout )  Belajar  Terhadap  Minat  Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Diwek Jombang

## Moch. Sya’roni Hasan
Pendidikan dalam Al-Qur’an Perspektif Abdurrahman Saleh Abdullah dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam
Sholikah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi dan Muhammad Aziz
Measuring Participants’ Satisfaction of “Sekolah Orang Tua” Using Service Quality Method in the Healthy and Non-Additives Food Making Course Budiyono Saputro

## Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tuban
Jl. PP. Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62361 Telp. (0356) 7033241. E-mail: staialhikmahtuban@yahoo.com

## AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman
Imam Dan Taqwa Dalam Perspektif Filsafat Prof. Dr. KH. Achmad Mudlor, SH
Menelusuri Iman Manusia Drs. HM.
Aminul Wahib, MM
Orientasi Sistem Berpikir Dalam Dunia Kreatifitas Drs. H. Abu Azam Al-Hadi, MM
Mengenal Dunia Kreatifitas Drs. Akhmad Najikh, M. Ag

## Islam dan Etos Kerja
Drs. Ahmad Sodikin. S.Pd., M. Ag
Pencermatan Paradigma Nilai-Nilai Luhur Islam Dalam Tata Hidup Bermasyarakat dan Bemegara
Drs. H. Muslich, M. Ag
Peranan Potensi Kreatifitas Mental Dalam Meningkatkan Argumentasi Berfikir Rasional
Drs. KH. Ahmad Lazim, M .Pd
Dialog Fiqh dan Tasawuf Di Indonesia Achmad Faqeh, M.HI
Adalah Jurnal yang terbit dua kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September, berisi  kajian-kajian  keislaman  baik  dalam  bidang  pendidikan,  hukum,  politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.

## Ketua Penyunting

## Muhammad Aziz

## Wakil Ketua Penyunting
Mujib Ridlwan, Niswatin Nurul Hidayati

## Penyunting Pelaksana
Fathonah, Fira Mubayyinah, M. Agus Sifa

## Penyunting Ahli
Muwahid (UIN Sunan Ampel Surabaya) Ahmad Suyuthi (Universitas Islam Lamongan) Abu Azam Al Hadi (UIN Sunan Ampel Surabaya)
Kasuwi Saiban (Universitas Merdeka Malang)
Imam Fuadi (IAIN Tulungagung) M. Asror Yusuf (STAIN Kediri)

## Tata Usaha
Zainal Abidin, Edy Kisyanto, Agus Purnomo, Kumbi Hartono, Tatang Aulia Rahman
Alamat  Penyunting  dan  Tata  Usaha: Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Al  Hikmah Tuban  Jl.  PP.  Al  Hikmah  Binangun  Singgahan  Tuban  Jawa  Timur  62361  Telp. (0356) 7033241. e-mail : jurnalalhikmah1@gmail.com
Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25  halaman  (ketentuan  tulisan  secara  detail  dapat  dilihat  pada  halaman  sampul belakang). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan peyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya .

## AL HIKMAH
Jurnal Studi Keislaman
Imam Dan Taqwa Dalam Perspektif Filsafat Prof. Dr. KH. Achmad Mudlor, SH
Menelusuri Iman Manusia Drs. HM. Aminul Wahib, MM
Orientasi Sistem Berpikir Dalam Dunia Kreatifitas Drs. H. Abu Azam Al-Hadi, MM
Mengenal Dunia Kreatifitas Drs. Akhmad Najikh, M. Ag

## Islam dan Etos Kerja
Drs. Ahmad Sodikin. S.Pd., M. Ag
Pencermatan Paradigma Nilai-Nilai Luhur Islam

## Dalam Tata Hidup Bermasyarakat dan Bemegara
Drs. H. Muslich, M. Ag
Peranan Potensi Kreatifitas Mental Dalam Meningkatkan Argumentasi Berfikir Rasional Drs. KH. Ahmad Lazim, M .Pd
Dialog Fiqh dan Tasawuf Di Indonesia Achmad Faqeh, M.HI

## DAFTAR ISI
Moh. Ali Qorror Al- Khasy dan Kamal Yusuf Inovasi  Pembelajaran  Morfologi  Bahasa  Arab  Pada Tashrif Lughawi Dengan Finger Gymnastic 1-9 Mujib Ridlwan Dari  Radikal-Ekstrimis  Ke  Moderat  Islam:  Membaca Pergeseran  Faham  Moderat  Pada  Kelompok  Mantan Teroris di Indonesia 10-29 Wely Dozan Rekonstruksi Asbabun  Nuzul Sebagai Metodologi Interpretasi Teks Al-Qur’an 30-39 Arafat Noor Konflik Interpersonal Pasca Konversi Agama di Kalangan Muallaf 40-60 Moh. Mundzir Hak  Pemeliharaan  Ekonomi  Anak  dalam  Keluarga Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 61-72 Ahmad  Ubaidillah  dan Khozainul Ulum Analisis  Perkembangan  Likuiditas  dan  Rentabilitas  Pada BMT Beringharjo Yogyakarta Tahun 2005-2009 73-90 Niswatin Nurul Hidayati Bilingualisme dan Multilingualisme : Pro dan Kontra Pada Perkembangan Bahasa dan Kognitif Anak 91-104 Moch. Sya’roni Hasan Implikasi  Kejenuhan (Burnout )  Belajar  Terhadap  Minat Belajar  Peserta  Didik  Pada  Mata  Pelajaran  Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Diwek Jombang 105-116 Sholikah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi dan Muhammad Aziz Pendidikan  dalam  Al-Qur’an  Perspektif  Abdurrahman Saleh Abdullah dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam 117-127 Budiyono Saputro Measuring  Participants’  Satisfaction  of  “Sekolah  Orang Tua”  Using  Service  Quality  Method  in  the  Healthy  and Non-Additives Food Making Course 128-140

## HAK PEMELIHARAAN EKONOMI ANAK DALAM KELUARGA PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Moh. Mundzir 1
Abstrak , Too many laws and regulations in  Indonesia  that regulate the right  to  care for  the  child's  economy  which  sometimes  lead  to  legal  disharmony  between  one regulation and another. This research is a doctrinal research with a synchronization pattern  of  law  that  is  normative  approach  and  qualitative  descriptive  analysis.  The research  aims  to  reveal  whether  or  not  the  rule  of  law  is  synchronized  in  Indonesia relating  to  the  economic  rights  of  the  child  in  the  family,  especially  with  The Convention  on  The  Rights  of  The  Child.  The  results  of  this  study  reveals  that  the material  contained  in  several  laws  in  Indonesia  is  in  line,  both  between  the  The Convention on The Rights of The Child and other regulations such as the magnitude of the  material  for  the  economic  right  of  child  care,  and  some  are  not  vertically  and horizontally  in  line  between  legislation  such  as  the  boundaries  of  economic maintenance children and parents are allowed to take the child's property.
Keyword , Regulations, Convention on The Rights of The Child, Children and Parents

## Pendahuluan
Di dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang No.  35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  Pasal  1  ayat  1:  ”Dalam  Undang-undang  ini yang  dimaksud  dengan  anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun,  termasuk  anak yang  masih  dalam  kandungan.”  Kemudian  di  dalam  Undang-undang  No.  1  tahun  1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat 1 menyebutkan bahwa: “Anak yang belum mencapai umur 18  (delapan  belas)  tahun  atau  belum  pernah  melangsungkan  perkawinan  ada  di  bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”
Dalam perspektif general, anak adalah keturuan manusia yang dilahirkan sebab adanya hubungan  biologis  antara  laki-laki  dan  perempuan. 2 Kartini  Kartono  mendefinisikan  anak sebagai  suatu  keadaan  manusia  yang  masih  berusia  muda,  sangat  labil  jiwanya  dan  sedang menentukan  identitasnya  sehingga  mudah  terpengaruh  oleh  lingkungan  sekitarnya 3 Sebagai bagian dari salah satu generasi muda dan penerus cita-cita bangsa, anak mempunyai ciri dan sifat  khusus,  sehingga  memerlukan  perlakuan,  pembinaan  dan  perlindungan  khusus  agar pertumbuhan fisik, mental dan sosial mereka terjamin. 4
Perlindungan anak merupakan kegiatan dalam melindungi dan menjamin hak anak agar dia  dapat  tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal  sesuai  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan. Perlindungan ini juga bermakna anak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar  dia  bisa  menjadi  pribadi  yang  berakhlak  mulia  di  masa  depan. 5 Perlindungan  anak mencakup  semua  aspek  dalam  kehidupan  anak,  baik  dalam  realisasi  hak-haknya  ataupun kewajibannya.  Hukum  perlindungan  anak  merupakan  serangkaian  hukum  yang  menjamin hak-hak  dan  kewajiban  anak.  Hukum  tersebut  dapat  berupa  hukum  perdata,  pidana,  atau
1 Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, email: mundzir@gmail.com
2 Antarini Arna dan Adzkar Ahsinin, Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak; Langkah Demi Langkah , (Jakarta: Yayasan Pemantau Hak Anak, 2007), 1.
3 Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak , (Yogyakarta: Laksbang PressIndo, 2016) 36.
4 Suryo  Sakti  Hadiwijoyo, Pengarusutamaan  Hak  Anak  dalam  Anggaran  Publik ,  (Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2015), 2.
5 Anissa  Nur  Fitri,  Agus  Wahyudi  Riana,  &  Muhammad  Fedryansyah, Perlindungan  Hak-Hak  Anak  Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak Prosiding KS: Riset & Pkm Vol: 2 No: 1, 49. (45-50)
peraturan  perundang-undangan  yang  terkait.  Ini  ditunjukkan  agar  anak  dapat  benar-benar tumbuh sesuai dengan hak asasi yang melekat pada dirinya. 6
Prinsip khusus mengenai perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No.  35  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  No.  23  Tahun  2003  mengenai Perlindungan  Anak  dan  sesuai  dengan  Prinsip-prinsip  umum  perlindungan  anak  dalam Convention on The Rights of The Child atau di Indonesia lebih dikenal dengan Konvensi Hak Anak (KHA), yakni: 7 (1). Prinsip Nondiskriminasi; (2). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak ( Best  Interest  of  The  Child );  (3).  Prinsip  hak  hidup,  kelangsungan  hidup  dan  perkembangan ( The  Right  to  Life,  Survival  and  development );  (4).  Prinsip  Penghargaan  terhadap  pendapat anak  ( Respect  for  The  Views  of  The  Child ).  Prinsip  ini  merupakan  prinsip  paten  yang  harus direalisasikan  dalam  pemenuhan  hak  anak  yang  salah  satunya  adalah  hak  pemeliharaan ekonomi anak dalam keluarga.
Hukum positif di Indonesia mengatur bahwa kewajiban untuk memelihara hak ekonomi anak  ialah  bersifat  memaksa  ( dwingendrecht ).  Artinya  kewajiban  tersebut  tidak  dapat  gugur hanya    dengan  melakukan  perjanjian  atasnya.  Orang  tua  sebagai  orang  yang  berkewajiban untuk  mengimpelentasikan  hak  tersebut  wajib  melakukan  kewajbannya  memenuhi  hak  anak sesuai  kemampuannya. 8 Hampir  di  semua  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  yang berbicara  mengenai  anak  dan  keluarga  terdapat  pembahasan  mengenai  hak  anak,  khususnya hak pemeliharaan ekonomi anak. Pada dasarnya, seluruh undang-undang tersebut mempunyai esensi  yang sama,  yakni  kepentingan terbaik bagi anak. Sejalan dengan diratifikasinya KHA melalui  Keputusan  Presiden  No.  36  Tahun  1990  tentang  Pengesahan  Konvensi  Hak-Hak Anak,  seharusnya  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  yang  mempunyai  relevansi mengenai  hak  anak  harus  disesuaikan  agar  terdapat  harmoni  hukum,  khususnya  yang berkaitan dengan hak pemeliharaan ekonomi anak dalam keluarga.
Semangat pembentukan suatu perundang-undangan sangat berpengaruh terhadap materi yang akan dimuat di dalamnya. Perbedaan periode, kepentingan politik dan dinamisme jaman dalam  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  berakibat  pada  perbedaan  konten  dan subtansi. Setiap undang-undang mempunyai landasan filosofis, sosiologis dan ketentuan lain dalam setiap pasal  yang dipaparkan. 9 Secara teoritis ataupun praktis ini tentu akan berakibat pada penerapan hukum yang akan dilaksanakan di lapangan. Oleh sebab itu, salah satu tujuan dari  kajian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana  sinkronisasi  hukum  di  Indonesia  baik secara  vertikal  ataupun  horisontal,  khususnya  antara  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  dan  Konvensi  Hak  Anak  mengenai  hak  pemeliharaan  ekonomi  anak  dalam keluarga.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian  hukum  doktriner atau dogmatis untuk  menemukan pola  sinkronisasi  hukum  dengan  menggunakan  data  sekunder. 10 Adapun  pendekatan  yang diterapkan  dalam  penelitian  ini  ialah  memakai  pendekatan  peraturan  perundang-undangan pada  taraf  sinkronisasi  hukum. 11 Sumber  data  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer dan  sekunder  yang  didapat  dari  peraturan  perundang-undangan,  beberapa  buku  dan  jurnal.
6 Maidin Gultom, Perlindungan hukum terhadap anak, dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia , (Bandung: Refika Aditama, 2008), 32.
7 Hadi  Supeno, Kriminalisasi  Anak  Tawaran  Gagasan  Radikal  Peradilan  Anak  Tanpa  Pemidanaan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 41.
8 Rosnindar  Sembiring, Hukum Keluarga,  Harta-Harta  Benda  Dalam  Perkawinan, (Jakarta,  Raja  Grafindo Persada, 2016), 151.
9 Maidin Gultom, Perlindungan hukum terhadap anak, dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia , (Bandung: Refika aditama, 2008), 32.
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Pres, 1986), 51.
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 133.
Bahan  hukum  yang  didapat  lalu  diseleksi  dan  diklasifikasikan  berdasarkan  golongannya secara  sistematis.  Kemudian  setelah  data  terkumpul  dianalisa  dengan  analisis  deskriptif kualitatif. Yang menjadi  pokok utama dalam penelitian ini adalah  analisis datanya  memakai pola  sinkronisasi  hukum  sehingga  membentuk  suatu  kontruksi  hukum  khususnya  dalam bidang hak pemeliharaan ekonomi anak dalam keluarga.

## Hak Pemeliharaan Ekonomi Anak dalam Keluarga
Hak  menurut  Philipus  M.  Hadjon  adalah  sesuatu  yang  tidak  hanya  dapat  ditahbiskan dan  dipahami  secara  ilahiyah  ( Divinely  ordained  and  Divinely  conceived ).  Hak  adalah anugerah  dari  pencipta  sebagai  konsekuensi  manusia  sebagai  ciptaannya.  Hak  merupakan bawaan lahir yang kemudian dibawa ke dalam kehidupan bermasyarakat. 12 Tidak hanya orang dewasa,  anak  juga  mempunyai  hak  asasi  yang  harus  diberikan  dan  dijaga.  Karena  isu  dan pemberitaan  yang ada tidak segencar  hak asasi  manusia (HAM) atau isu gender, maka tidak begitu banyak pihak yang memikirkan perlidungan anak secara aplikatif, praktis dan kongkrit. Hal  ini  yang  kemudian  menjadikan  semaraknya  pelanggaran  hak  anak,  seperti  anak  jalanan, anak terlantar dan lain-lain. 13
Padahal regulasi mengenai hak anak yang melekat sejak sebelum dia lahir tertera dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2)  menyebut:  “Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  kembang  serta  atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
Dalam  mukaddimah  Konvensi  Hak  Anak  dinyatakan  bahwa  “Anak  karena  ketidak mampuan  Jasmani  dan  mentalnya,  memerlukan  pengamanan  dan  pemeliharaan  khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran”. Adapun hak anak sebagaimana  tertera  di  dalam  Undang-undang  mengenai  Hak  Asasi  Manusia  No.  39  Tahun 1999 ayat  ke-2 adalah: “Hak anak adalah hak asasi  manusia dan untuk  kepentingannya,  hak anak  itu  diakui  dan  dilindungi  oleh  hukum  bahkan  sejak  dalam  kandungan. 14 Sedangkan  di dalam ketentuan umum Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang  No.  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dipaparkan  bahwa  hak  anak  adalah bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  wajib  dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
Convention  on  The  Rights  of  The  Child (Konvensi  Hak-Hak  Anak)  Tahun  1989 sebagaimana  yang telah  diratifikasi  melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak menyatakan bahwa hak-hak anak secara umum dibagi dalam  4  (empat)  kategori,  antara  lain:  (1).  Hak  untuk  kelangsungan  hidup  ( The  Right  to Survival );  (2).  Hak  terhadap  perlindungan  ( Protection  Rights );  (3).  Hak  untuk  tumbuh kembang  ( Development  Rights );  (4).  Hak  untuk  berpartisipasi  ( Paticipation  Rights ).  Empat kategori ini merupakan dasar utama hak anak yang harus diberikan dan dijaga. 15

## Kewajiban Orang Tua dalam Memelihara Hak Ekonomi Anak
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 menjelaskan bahwa: “(1). Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan
12 Mashur  Efendi, Dimensi/Dinamika  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Hukum  Nasional  dan  Internasional, (Jakarta: Ghalia, 1994), 16.
13 Suryo  Sakti  Hadiwijoyo, Pengarusutamaan  Hak  Anak  dalam  Anggaran  Publik .  (Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2015) , 6.
14 Candar Gautama, Kovensi Hak-Hak Anak, Panduan Bagi Jurnalis, (Jakarta: LSPP, 2000), 21-22.
15 Nasir Jamil, Anak bukan Untuk Dihukum . (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 14-20.
negara. (2). Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan  dilindungi  oleh  hukum  bahkan  sejak  dalam  kandungan.”  Pasal  ini  menekankan  bahwa perlindungan terhadap anak sebagai implementasi hak yang harus diberikan terhadapnya yang paling utama ialah dibebankan kepada orang tua, baru kemudian lingkungan sekitarnya.
Secara subtansif Pasal tersebut juga mempunyai relevansi dengan Undang-undang No. 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  di  Pasal  45:  “(1).  Kedua  orang  tua  wajib  memelihara  dan menddidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat  (1)  pasal  ini  berlaku  sampai  anak  itu  kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri  kewajiban  mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.” Kemudian di dalam pasal 47 ayat 1 di Undang-undang yang sama menyebutkan: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”
KHA  sebagai  instrumen  internasional  menekankan  agar  setiap  negara  pihak  mengakui dan  mengimplementasikan  hak  yang  melekat  dalam  diri  anak.  Sebagaimana  Pasal  6:  “ (1). States Parties recognize that every child has the inherent right to life. (2). States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child.”
Di samping menuntut agar anak diberikan hak yang semestinya, KHA juga menekankan agar  negara  pihak  menghormati  hak  dan  kewajiban  yang  melekat  pada  orang  tua  anak, sebagaimana  dalam  Pasal  5: “States  Parties  shall  respect  the  responsibilities,  rights  and duties of parents or, where applicable, the members of the extended family or community as provided  for  by  local  custom,  legal  guardians  or  other  persons  legally  responsible  for  the child, to provide, in a manner consistent with the evolving capacities of the child, appropriate direction  and  guidance  in  the  exercise  by  the  child  of  the  rights  recognized  in  the  present Convention.”

## Implikasi Ratifikasi Convention on The Rights of The Child
Pengesahan  konvensi  hak  anak  pada  20  November  1989  seharusnya  bisa  mengikat negara  yang telah meratifikasinya menjadi peraturan di  negaranya masing-masing. Konvensi hak  anak  yang  terdiri  dari  54  bab  dan  telah  melewati  kajian  matang  itu  seharusnya  bisa diserap dan diintegrasikan ke dalam hukum positif masing-masing. 16
Erna  Sofyan  Syukrie  mengatakan  bahwa  negara  yang  telah  meratifikasi  KHA, seharusnya  bisa  melakukan  harmoni  hukum  dengan: 17 Pertama,  Memeriksa  dan  melakukan analisa  terhadap  perundang-undangan  yang  ada  dan  masih  dalam  tahap  perencanaan  atau pembentukan.  Kedua,  melakukan  peninjauan  terhadap  lembaga  yang  mempunyai  relevansi dengan  implementasi  konvensi  hak  anak.  Ketiga,  mengusulkan  langkah  alternatif  mengenai penyelarasan  ketentuan  konvensi  hak  anak.  Keempat,  melakukan  peninjauan  ulang  terhadap perundang-undangan  yang  berlaku  namun  masih  memerlukan  beberapa  penyempurnaan  dan impelementasi  yang  tepat.  Kelima,  melakukan  penyelarasan  konvensi  hak  anak  dengan perundang-undangan di Indonesia.
Sedangkan  Joni  berpendapat  bahwa  konsekuensi  praktis  dari  diratifikasinya  KHA adalah  penyelarasan  hukum  nasional  yang  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  hal  yakni: Pertama,  memasukkan  ketentuan  mengenai  hak  anak  dalam  KHA  ke  dalam  hukum  positif nasional.  Kedua,  melakukan  peninjauan  kembali  mengenai  hukum  positif  yang  tidak  sesuai
16 Muhammad  Joni  dan  Zulchaina  Z.  Tanamas, Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  dalam  Perspektif  Konvensi Hak Anak, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 3-4.
17 Hadi  Supeno, Kriminalisasi  Anak  Tawaran  Gagasan  Radikal  Peradilan  Anak  Tanpa  Pemidanaan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 39.
dengan  KHA;  Ketiga,  mengidentifikasi  adanya  kemungkinan  diperlukannya  penyusunan perundang-undangan atau peraturan lain yang dapat membantu impelementasi KHA. 18

## Sinkronisasi Hak Pemeliharaan Ekonomi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia
Semua hak anak dalam  KHA pada dasarnya terkandung dalam  empat  hak umum  anak dan  prinsip  perlindungan  anak  sebagaimana  tersebut  di  atas.  Regulasi  dan  pengaturan  yang ada  seyogyanya  harus  disesuaikan  dengan  dua  hal  tersebut.  Namun  ketentuan  dalam  KHA yang mengatur secara langsung mengenai hak anak dalam keluarga berada di Pasal 3, Pasal 5, Pasal  6,  Pasal  9  dan  Pasal  27.  Berbeda  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia yang  menekankan  hak  anak  pada  pihak  terkait,  baik  orang  tua,  masyarakat  atau  lembaga pemerintah. Diksi yang dipakai dalam KHA ditunjukkan kapada negara-negara pihak. Namun pada dasarnya, pasal-pasal tersebut juga mempunyai korelasi kuat dengan hak utama anak dan prinsip perlindungan anak.
Adapaun  sinkronisasi  perundang-undangan  bisa  dilakukan  memakai  dua  cara: sinkronisasi  vertikal  dan  sinkronisasi  horisontal.  Kedua  cara  ini  mempunyai  maksud  yang sama, yakni menelaah lebih lanjut sinkron tidaknya peraturan perundang-undangan yang satu dan  yang  lain. 19 KHA  sebagai  aturan  yang  telah  diratifikasi  tentu  sudah  mempunyai kedudukan  yang  kuat  di  dalam  hukum  positif.  Sinkronisasi  yang  akan  dilakukan  adalah sinkronisasi vertikal dan horisontal. Baik sinkronisasi antara KHA dan peraturan perundang- undangan  di  Indonesia  ataupun  peraturan  perundang-undangan  satu  dengan  yang  lain  yang sama-sama  memiliki  relevansi  mengenai  hak  pemeliharaan  ekonomi  anak  dalam  keluarga. Pada  dasarnya  sinkronisasi  yang  akan  dilakukan  meliputi  lima  poin  penting  yakni:  Besaran materi  hak  pemeliharaan  ekonomi  anak,  batas  pemeliharaan  ekonomi  anak  dalam  keluarga, hak  ekonomi  anak  pasca  cerai,  penelantaran  hak  ekonomi  anak  dan  mengambil  harta  anak. Mengenai hak pemeliharaan ekonomi anak dalam keluarga pun demikian, pada dasarnya ada lima poin penting yang akan penulis paparkan di bawah ini.

## Besaran Materi Hak Pemeliharaan Ekonomi Anak
Adapun  besaran  materi  mengenai  hak  pemeliharaan  ekonomi  anak  pada  dasarnya Undang-undang  tidak  menjabarkannya  secara  detail.  Tetapi  dalam  Pasal  34  Undang-undang perkawinan  dipaparkan:  “(1).  Suami  wajib  melindungi  istrinya  dan  memberikan  segala sesuatu  keperluan  hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan  kemampuannya.  (2).  Istri  wajib mengatur  urusan  rumah-tangga  sebaik-baiknya.”  Hukum  positif  di  Indonesia  pada  dasarnya tidak  mengatur  secara  rinci  mengenai  nominal  besaran  materi  yang  harus  diberikan  kepada anak.  Seorang  ayah  wajib  memberikan  nafkah  terhadap  keluarganya,  termasuk  anaknya. Sedangkan  ibunya  mempunyai  tanggungan  untuk  mengatur  urusan  rumah  tangganya.  Tidak ada ketentuan mengenai jumlah yang harus diberikan.
Mengenai  besaran  materi,  KHA  dalam  Pasal  27  mengatakan  bahwa  pemeliharaan ekonomi  anak  merupakan  tanggung  jawab  primer  orang  tua  yang  harus  dilakukan  untuk perkembangan  anak.  Sebagaimana  dalam  Pasal  27  ayat  ke-2:  “ The  parent(s)  or  others responsible for the child have the primary responsibility to  secure, within their abilities and financial  capacities,  the  conditions  of  living  necessary  for  the  child's  development.” KHA juga  menekankan  agar  negara  hadir  dalam  rangka  membantu  dalam  hak  pemeliharaan ekonomi anak, bahkan meskipun anak tersebut telah pindah keluar negeri, Pasal 27 ayat ke-4:
18 Hadi  Supeno, Kriminalisasi  Anak  Tawaran.. .,  40.  Dikutip  dari  Muhammad  Joni,  dkk.,  Tim  Ligitasi  Untuk Penghapusan Kriminalisasi Anak, (t.t., KPAI, 2009), 3.
19 Goesnadhie,  K., Harmonisasi  Hukum:  Dalam  Perspektif  Peraturan  Perundang-  Undangan ,  (Surabaya:  JP Books, 2006) 23-24
“ States Parties shall take all appropriate measures to secure the recovery of maintenance for the child from the parents or other persons having financial responsibility for the child, both within  the  State  Party  and  from  abroad.  In  particular,  where  the  person  having  financial responsibility for the child lives in a State different from that of the child, States Parties shall promote the accession to international agreements or the conclusion of such agreements, as well as the making of other appropriate arrangements”
Ini  menunjukkan  bahwa  pada  dasarnya  semangat  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia,  khususnya  Undang-undang  perkawinan  memiliki  semangat  yang  sama  mengenai besaran materi yang harus diberikan. Prinsip utama yang dipakai adalah kepentingan terbaik bagi  anak  (B est  interest  of  the  child )  dan  hak  untuk  kelangsungan  hidup  ( The  Right  to Survival ).  Namun  KHA  sebagai  regulasi  internasional  menekankan  agar  negara  lebih  hadir dalam permasalahan tersebut semata-mata demi perkembangan anak.

## Batas pemeliharaan ekonomi anak dalam keluarga
Memelihara  hak  ekonomi  anak  merupakan  kewajiban  orang  tua  yang  melekat  sejak anak  belum  lahir,  sesuai  dengan  Undang  Hak  Asasi  Manusia  No.  39  Tahun  1999  Pasal  52 ayat  ke-2.  Hukum  positif  di  Indonesia  juga  mengatur  mengenai  batasan  usia  anak  dimana orang  tua  sudah  dinyatakan  tidak  mempunyai  tanggung  jawab  lagi  untuk  memelihara  hak ekonominya. Materi tersebut tercantum di dalam Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan: “ (1).  Kedua  orang  tua  wajib  memelihara  dan  menddidik  anak-anak mereka  sebaik-baiknya    (2).  Kewajiban  orang  tua  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  Pasal  ini berlaku  sampai  anak  itu  kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri,  kewajiban  mana  berlaku  terus meskipun  perkawinan  antara  kedua  orang  tua  putus.”  Muatan  pasal  tersebut  tidak  secara eksplisit menyebut batas usia anak yang sudah dinyatakan mandiri dan orang tua sudah tidak perlu  lagi  memberikan  hak  pemeliharaan  ekonomi.  Namun  materi  tersebut  mempunyai relevansi dengan Pasal selanjutnya yakni di Pasal 47: “(1). Anak yang belum mencapai umur 18  (delapan  belas)  tahun  atau  belum  pernah  melangsungkan  perkawinan  ada  di  bawah kekuasaan  orang  tuanya  selama  mereka  tidak  dicabut  dari  kekuasaannya.  (2).  Orang  tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.”
Ini  berarti  bahwa  anak  yang  sudah  berusia  18  tahun  atau  belum  kawin  tetap  berada  di bawah  tanggungan  orang  tuanya.  Ketentuan  pasal  ini  tidak  menyebut  secara  langsung  batas maksimal  dimana  seorang  anak  dikatakan  dapat  berdiri  sendiri  dan  bebas  dari  tanggungan orang  tuanya,  namun  apabila  dipahami  melalui  interpretasi a  contario ,  18  tahun  merupakan batas usia dimana anak dikatakan dapat beridri sendiri berdasar Undang-undang perkawinan.
Agaknya  ketentuan  tersebut  berbeda  dengan  materi  yang  terkandung  dalam  Pasal  98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni: “(1). Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa  adalah  21  tahun,  sepanjang  anak  tersebut  tidak  bercacat  fisik  maupun  mental  atau belum  pernah  melangsungkan  perkawinan.  (2).  Orang  tuanya  mewakili  anak  tersebut mengenai  segala  perbuatan  hukum  di  dalam  dan  di  luar  Pengadilan.  (3).  Pengadilan  Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat  yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila  kedua  orang  tuanya  tidak  mampu.”  Pasal  tersebut  mengatakan  bahwa  batasan  anak sudah dapat dikatakan dewasa dan berdiri sendiri adalah saat dia berumur 21 tahun selama dia tidak cacat fisik dan belum pernah kawin. Sedangkan anak yang berumur lebih dari 21 tahun, apabila  mengalami  cacat  fisik  atau  mental,  maka  masih  berada  dalam  pengawasan  orang tuanya. Ketentuan pasal dalam KHI ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang  Kesejahteraan  Anak  Pasal  1  ayat  (2)  yang  mengatur  bahwa  devinisi  anak  adalah mereka yang berumur ke bawah 21 tahun dan belum menikah. 20
20 Rosnindar Sembiring, Hukum Keluarga harta-harta... , 152.
Dari  penjelasan  di  atas,  terdapat  ketidak  sesesuaian  aturan  hukum  secara  horisontal antara Pasal 47 Undang-undang perkawinan, Pasal 1 Undang-undang Kesejahteraan Anak dan perbedaan  aturan  secara  vertikal  yakni  Pasal  47  Undang-undang  perkawinan  dan  KHI  Pasal 98  mengenai  batasan  anak  yang  dapat  dikatan  berdiri  sendiri.  Sebagai  aturan  dengan  status intruksi Presiden, secara herarkis, KHI berada di bawah Undang-undang perkawinan. Namun kedudukan KHI sebagai lex specialis dalam hal ini tentu harus diperhatikan.
Sedangkan dalam KHA tidak menjelaskan secara detail mengenai batasan dimana orang tua  sudah  tidak  mempunyai  tanggung  jawab  pemeliharaan  ekonomi  terhadap  anak,  namun Pasal 6 KHA menjelaskan bahwa negara harus menjamin sampai pada jangkauan semaksimal mungkin  mengenai  ketahanan  dan  perkembangan  anak.  Sebagaimana  bunyi  pasalnya: (1). States Parties recognize that every child has the inherent right to life. (2). States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child.

## Pemeliharaan Ekonomi Anak Pasca Cerai
Dalam  Undang-undang  No.1  tahun  1974  tentang  perkawinan  Pasal  41  disebutkan: “Akibat  putusnya  perkawinan  karena  perceraian  ialah:  (a).  Baik  ibu  atau  bapak  tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusan. (b).  Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  yang diperlukan  anak  itu,  bilamana  bapak  dalam  kenyataannya  tidak  dapat  memberi  kewajiban tersebut,  Pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ibu  ikut  memikul  biaya  tersebut.  (c). Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”
Pasal  di  atas  tidak  menyebut  batasan  umur  kapan  seorang  anak  harus  diasuh  oleh ayahnya  atau  pun  ibunya,  ketentuan  poin  (a)  hanya  mengatakan  bahwa  Pengadilan  akan memberi  keputusan  bila  terjadi  perselisihan.  Sedangkan  di  dalam  KHI  Pasal  105 menyebutkan:  (a).  Pemeliharaan  anak  yang  belum mumayyiz atau  belum  berumur  12  tahun adalah  hak  ibunya;  (b).  Pemeliharaan  anak  yang  sudah mumayyiz diserahkan  kepada  anak untuk  memilih  diantara  ayah  atau  ibunya  sebagai  pemegang  hak  pemeliharaanya;  (c).  Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” KHI menjelaskan patokan usia dimana seorang anak harus  berada  di  bawah  kekuasaan  ibunya  adalah  ketika  dia  belum  memasuki  usia  12  tahun. Sedangkan yang sudah berumur 12 tahun diberikan hak memilih kepada anak. Adapun biaya tetap berada di bawah tanggungan ayah. Perbedaan yang mencolok antara KHI dan Undang- undang Perkawinan adalah mengenai batasan mumayyiz dimana anak diberikan hak memilih dan  juga  tidak  ada  ketentuan  mengenai  tanggung  jawab  ibu  sebagai  pengganti  ayahnya apabila  ayahnya  tidak  mampu.  Meskipun  dalam  implementasinya  tidak  ada  problem,  untuk menghindari  multi  tafsir  di  kemudian  hari,  seharusnya  kedua  perundang-undangan  tersebut bisa diselaraskan.
Adapun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per) hal tersebut tertera dalam  Pasal  229  yakni:  ”Setelah  memutuskan  perceraian,  dan  setelah  mendengar  atau memanggil  dengan  sah  para  orang  tua  atau  keluarga  sedarah  atau  semenda  dan  anak-anak yang  di  bawah  umur,  Pengadilan  Negeri  akan  menetapkan  siapa  dari  kedua  orang  tua  akan melakukan  perwalian  atas  tiap-tiap  anak,  kecuali  jika  kedua  orang  tua  itu  dipecat  atau dilepaskan dan kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan Hakim terdahulu yang  mungkin  memecat  atau  melepas  mereka  dan  kekuasaan  orang  tua.  Penetapan  ini  tidak berlaku  sebelum  hari  putusan  perceraian  perkawinan  itu  memperoleh  kekuatan  hukum  yang pasti. Sebelum itu tidak usah dilakukan pemberitahuan, dan tidak boleh dilakukan perlawanan atau banding.”
Dalam KUH Per yang berhak menentukan bahwa seorang anak akan menjadi tanngung jawab  siapa  setelah  bercerai  murni  wewenang  Pengadilan  Negeri.  Pengadilan  Negeri  akan
mempertimbangkan  kemudian  memutus  siapa  yang  lebih  berwenang  untuk  bertanggung jawab  terhadap  anak.  Sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  tersebut,  pemberian  hak ekonomi  anak  setelah  perceraian  antara  kedua  orang  tuanya  ialah  wajib,  khususnya  pihak ayah.  Namun  apabila  kemampuan  ayah  untuk  melakukan  hal  tersebut  tidak  memungkinkan, maka  kewajiban  juga  diberikan  kepada  pihak  ibu.  Tujuan  utama  dari  kewajiabn  tersebut adalah  agar  anak  tidak  terlantar  akibat  perceraian  ayah  dan  ibunya.  Namun  di  sini,  sesuai dengan  KHA,  pihak  Pengadilan  juga  harus  proaktif  agar  putusan  mengenai  pemberian  hak ekonomi anak benar-benar terlaksana. 21
Sedangkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA)  Pasal 9 menyatakan : (1). States Parties shall  ensure  that  a  child  shall  not  be  separated  from  his  or  her  parents  against  their  will, except  when  competent  authorities  subject  to  judicial  review  determine,  in  accordance  with applicable law and procedures, that such separation is necessary for the best interests of the child. Such determination may be necessary in a particular case such as one involving abuse or neglect  of  the child by the parents,  or one where the parents  are living separately and a decision must be made as to the child's place of residence. (2). In any proceedings pursuant to paragraph  1  of  the  present  article,  all  interested  parties  shall  be  given  an  opportunity  to participate in the proceedings and make their views known.
Dalam  KHA  orang  tua  harus  dilibatkan  sepenuhnya  oleh  Pengadilan  dalam  proses memilih  siapa  yang  lebih  berhak  terhadap  pemeliharaan  anak.  Sedangkan  di  dalam  KHI, sebagaimana dalam Pasal 105, apabila dia belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz , dia akan  diasuh  oleh  ibunya.  Apabila  dia  sudah  berumur  12  tahun,  dia  diberikan  hak  memilih. Sedangkan  dalam  KUH  Per,  Hakim  memegang  peranan  untuk  menentukan  semuanya. Terdapat  perbedaan  subtansi  antara  ketentuan  dalam  KHA  dan  KHI.  KHA  menekankan supaya orang tuanya dilibatkan dalam keadaan apapun agar dapat memberikan pendapatnya di depan  Pengadilan,  sedangkan  dalam  KHI,  anak  akan  diberi  pilihan  untuk  memilih  hanya ketika sudah di atas usia 12 tahun. Secara subtansial, ketentuan dalam KHI memiliki maksud yang sama dengan ayat (1) Pasal 9 KHA, yakni agar anak tidak dipisahkan dari orang tuanya yang bertentangan dengan kemauan mereka.
Adapun besaran pemeliharaan ekonomi anak bagi orang tua non ASN ialah tergantung keputusan  Hakim  yang  dipertimbangkan  dengan  kemampuan  orang  tuanya.  Biasanya  akan dinegosiasikan  bersama  para  hakim  dan  orang  tua  saat  sidang  untuk  kemudian  dimuat  di putusan. Untuk besaran biaya pemeliharaan ekonomi anak pasca cerai, Undang-undang tidak mengatur  hal  tersebut.  Pada  dasarnya  ketentuan  normatif  dalam  perundang-undangan menyiratkan suatu pedoman yang wajib dilakukan oleh Hakim dalam mengkaji dan memutus nominal  hak  ekonomi  anak  setelah  orang  tuanya  bercerai.  Pedoman  tersebut  adalah  ukuran kelayakan,  kepatutan  dan  keadila  bagi  ayah  dan  anaknya.. 22 Kemudian  apabila  suami  tidak membayar  berdasar  yang  termuat  dalam  putusan,  istri  berhak  mengajukan  gugatan  eksekusi atas tunjangan hak asuh anak yang tidak dibayar oleh suami kepada Pengadilan. Untuk ASN, sebagaimana di dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun  1990  tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  menyebut  bahwa  mantan  suami  wajib menyerahkan  sebagian  gajinya  untuk  bekas  istri  dan  anak-anaknya.  Besarnya  adalah  1/3 untuk  PNS  pria,  1/3  untuk  bekas  istrinya  dan  1/3  untuk  anak-anaknya.  Apabila  melangggar akan  dikenakan  sanksi  disiplin  berat.  Adapun  dalam  KHA,  semua  akan  diputuskan  di Pengadilan yang dihadiri semua pihak yang berkepentingan.

## Penelantaran Hak Ekonomi Anak
21 Nur  Cholifah  dan  Bambang  Ali  Kusumo, Hak  Nafkah  Anak  Akibat  Perceraian ,  Wacana  Hukum  Vol.Ix,  2 Okt.2011. 63. (52-64)
22 M. Natsir Asnawi, Implementasi Jurimetri Dalam  Penentuan Jumlah Nafkah Anak Jurimetrics In Deciding Child Support Allowances, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, 341. (331 – 350)
Anak  terlantar  adalah  anak  yang  tidak  terpelihara,  tidak  terurus  karena  sebab  tertentu, sehingga  kebutuhan  jasmani  dan  perkembangan  kepribadiannya  tidak  terpenuhi.  Salah  satu penyebabnya  adalah  tidak  diberikannya  hak  pemeliharaan  ekonominya  dalam  keluarga. 23 Ancaman terhadap orang tua yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak pemeliharaan ekonomi anak tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga:  “(1).  Setiap  orang  dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2). Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”
Pasal  di  atas  mempunyai  relevansi  dengan  pasal  49  yang  berbunyi  “Dipidana  dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas  juta  rupiah),  setiap  orang  yang:  a.  menelantarkan  orang  lain  dalam  lingkup  rumah tangganya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1);  b.  menelantarkan  orang  lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
Kemudian diatur juga di dalam Pasal 76B Undang-undang No. 35 tentang Perlindungan Anak: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.” Dilanjutkan dengan Pasal 77B “Setiap Orang  yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  76B, dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 35 tahun  2014  tentang  perlindungan  anak  Pasal  77  juga  mengatur,  yakni:  “Setiap  orang  yang dengan  sengaja  melakukan  tindakan:  (a).  diskriminasi  terhadap  anak  yang  mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau  (b).  penelantaran  terhadap  anak  yang  mengakibatkan  anak  mengalami  sakit  atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).“
Pada  dasarnya  setiap  Undang-undang  di  atas  mempunyai  semangat  yang  sama,  yakni memberantas  penelantaran  anak  dalam  keluarga.  Meskipun  ketentuan  sanksi  hukum  bagi penelantar anak terjadi perbedaan, namun semangat  yang ada dapat dikatakan sesuai dengan Pasal  3 KHA,  yakni:  “ (1). In all actions concerning children, whether undertaken by public or  private  social  welfare  institutions,  courts  of  law,  administrative  authorities  or  legislative bodies,  the  best  interests  of  the  child  shall  be  a  primary  consideration.  (2).  States  Parties undertake  to  ensure  the  child  such  protection  and  care  as  is  necessary  for  his  or  her  well- being,  taking  into  account  the  rights  and  duties  of  his  or  her  parents,  legal  guardians,  or other  individuals  legally  responsible  for  him  or  her,  and,  to  this  end,  shall  take  all appropriate  legislative  and  administrative  measures.” Dalam  pasal  tersebut,  KHA menekankan  bahwa  segala  tindakan  mengenai  anak  oleh  lembaga  atau  instusi  negara,  baik yang  berkaitan  dengan  kesejahteraan  sosial  atau  hukum  semua  harus  didasarkan  pada kepentingan terbaik anak.

## Mengambil Harta Anak
Di samping mengenai pemenuhan hak ekonomi anak, pearturan perundang-undangan di Indonesia  juga  mengatur  mengenai  kewajiban  orang  tua  dalam  mengatur,  menjaga  dan merawat  bahkan  mengambil  harta  anaknya  sebagaimana  Pasal  106  KHI:  “(1).  Orang  tua
23 Anissa  Nur  Fitri,  Agus  Wahyudi  Riana,  &  Muhammad  Fedryansyah, Perlindungan  Hak-Hak  Anak  Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak , Prosiding KS: Riset & Pkm Vol: 2 No: 1, 48. (45-50)
berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. (2). Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).”
Adapun  dalam  Pasal  48  Undang-undang  Perkawinan  menyebutkan:  “Orang  tua  tidak diperbolehkan  memindahkan  hak  atau  menggandakan  barang-barang  tetap  yang  dimiliki anaknya  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  atau  belum  pernah  melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”.
Pasal  311  KUH  Per  menyebutkan:  “Bapak  atau  ibu  yang  melakukan  kekuasaan  orang tua  atau  perwalian,  berhak  menikmati  hasil  dan  barang-barang  anak-anaknya  yang  belum dewasa. Dalam hal orang tua itu, baik bapak maupun ibu, dilepaskan dari kekuasaan orang tua atau  perwalian,  kedua  orang  tua  itu  berhak  untuk  menikmati  hasil  dan  kekayaan  anak  anak mereka  yang masih di bawah umur. Pembebasan bapak atau ibu  yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, sedang orang tua yang lainnya telah meninggal atau dibebaskan atau dipecat  dan  kekuasaan  orang  tua  atau  perwalian  tidak  berakibat  terhadap  hak  menikmati hasil.” Kemudian dilanjutkan: “Dengan hak menikmati hasil itu, terkait kewajiban-kewajiban: (1).  hal-hal  yang  diwajibkan  bagi  pemegang  hak  pakai  hasil.  (2).  pemeliharaan  dan pendidikan  anak-anak  itu,  sesuai  dengan  harta  kekayaan  mereka  yang  disebut  terakhir;  (3). pembayaran semua angsuran dan bunga atas uang pokok; (4). biaya penguburan anak.
Pasal di atas juga diperjelas dengan Pasal 313 yakni: “Hak menikmati hasil tidak terjadi: (1).  terhadap  barang-barang  yang  diperoleh  anak-anak  itu  sendiri  dari  pekerjaan  dan  usaha sendiri:  (2).  terhadap  barang-barang  yang  dihibahkan  dengan  akta  semasa  pewaris  masih hidup atau dihibahkan dengan wasiat kepada mereka, dengan persyaratan tegas, bahwa kedua orang tua mereka tidak berhak menikmati  hasilnya.” Dan diteruskan dengan Pasal  314  yang berbunyi: “Hak menikmati hasil terhenti dengan kematian anak-anak itu”.
Terdapat  perbedaan  yang  cukup  kentara  antara  KHI,  Undang-undang  Perkawinan  dan KUH  Per.  Dalam  KHI  orang  tua  berkewajiban  untuk  mengembangkan  harta  anak  dan  tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakannya, kecuali dalam keadaan mendesak. Bahkan orang tua  wajib  mengganti  harta  tersebut  apabila  dalam  proses  pengembangan  ternyata  terjadi kerugian. Secara subtansial hal tersebut memiliki kesamaan dengan materi di dalam Undang- undang  Perkawinan,  namun  yang  membedakannya  adalah  tidak  adanya  diksi  “mendesak” dalam  Undang-undang  perkawinan.  Ini  artinya  apabila  dipahami  secara  literal,  Undang- undang  Perkawinan  memperbolehkan  orang  tua  mempergunakan  harta  anaknya  asalkan didasarkan  pada  kepentingan  anak,  walau  tanpa  kepentingan  yang  mendesak  bagi  anak. Sedangkan dalam KUH Per orang tua diberikan kewenangan untuk menikmati harta anaknya dengan syarat-syarat sebagaimana disebutkan.
Mengenai  pengambilan  harta  anak  oleh  orang  tua  KHA  tidak  memberikan  penjelasan secara  khusus.  Namun  sesuai  dengan  prinsip  perlindungan  anak,  seharusnya  orang  tua  tidak mempergunakan hak anaknya kecuali memang untuk kebutuhan masa dapan anak. Sehingga ketentuan ini sangat sesuai dengan yang di dalam KHI. Adapun dalam KUH Per dan Undang- undang Perkawinan, tentu terdapat perbedaan.

## Kesimpulan
Dari  beberapa  uraian  yang  telah  disampaikan,  penulis  mengambil  kesimpulan  bahwa beberapa  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  hak pemeliharaan ekonomi anak dalam keluarga pada dasarnya telah sejalan dengan semangat dan prinsip  yang  terkandung  dalam convention  of  the  righ  of  the  child ,  kecuali  pada  bidang dimana  orang  tua  diperbolehkan  mengambil  harta  anak  dalam  keadaan  tidak  mendesak. Beberapa  peraturan  perundang-undang  juga  memiliki  perbedaan  materi  antar  satu  dengan
yang lain, seperti  mengenai  batas pemeliharaan hak ekonomi anak dalam  KHI dan Undang- undang Perkawinan, hak memilih terhadap anak pasca orang tuanya bercerai di KHI, Undang- undang perkawinan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perbedaan tersebut meskipun secara praktis ada pada taraf yang berbeda, seharusnya tidak boleh meninggalkan hak utama dan prinsip perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam KHA.

## Daftar Rujukan
Arna,  Antarini  Arna  dan  Adzkar  Ahsinin.  2007. Advokasi  Anggaran  Berbasis  Hak  Anak; Langkah Demi Langkah . Jakarta: Yayasan Pemantau Hak Anak. Asnawi,  M.  Natsir.  2016. Implementasi  Jurimetri  Dalam    Penentuan  Jumlah  Nafkah  Anak Jurimetrics In Deciding  Child Support Allowances. Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 5, No. 3.
Cholifah,  Nur  Cholifah  dan  Bambang  Ali  Kusumo. Hak  Nafkah  Anak  Akibat  Perceraian. Wacana Hukum . Vol.Ix, 2 Okt.2011. Efendi,  Mashur.  1994. Dimensi/Dinamika  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Hukum  Nasional  dan Internasional (Jakarta: Ghalia). Aziz, Muhammad. Manajemen Sertifikasi Halal di Indonesia (Pergeseran dari Voluntary ke Mandatory). Disertasi Doktor UIN Walisongo Semarang, 2020. Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah. Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding KS: Riset & Pkm Vol: 2 No: 1.
Gautama, Candar. 2000. Kovensi Hak-Hak Anak, Panduan Bagi Jurnalis. (Jakarta: LSPP)
Gultom,  Maidin.  2008. Perlindungan  hukum  terhadap  anak,  dalam  sistem  peradilan  pidana anak di Indonesia . Bandung: Refika Aditama Hadiwibowo,  Suryo  Sakti.  2005. Pengarusutamaan  Hak  Anak  dalam  Anggaran  Publik , Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sholikah, S. (2017). Relevansi Kompetensi Pendidik Menurut K.H. Hasyim Asy‟ari Dengan UU  SISDIKNAS  tahun  2003. Al  Hikmah:  Jurnal  Studi  Keislaman , 7 (1). https://doi.org/10.36835/hjsk.v7i1.3091.
Aziz, Muhammad; Sholikah, S. Zakat Profesi Dalam Perspektif UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam. ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam , [S.l.], v. 15, n. 2, p. 188-205, mar. 2015. ISSN 2442-5249.
Available at: <http://ejournal.uin- malang.ac.id/index.php/ululalbab/article/view/2665>.  Date  accessed:  09  mar.  2020. doi:http://dx.doi.org/10.18860/ua.v15i2.2665.
Aziz,  M.  (2017).  Strategi  Pengelolaan  Zakat  Secara  Produktif  Pada  Lembaga  Amil  Zakat dalam  Tinjauan  UU  RI  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat  (Studi Kasus di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-2016). Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman , 7 (1). https://doi.org/10.36835/hjsk.v7i1.2536.
Sholikah, S. 2015. Pendidikan Karakter Menurut K.H. Hasyim Asy‟ari dalam Kitab Adâb al- „Âlim wa al-Muta„allim. Maraji: Jurnal Ilmu Keislaman . 2, 1 (Sep. 2015), 117-143. DOI:https://doi.org/10.36835/maraji.v2i1.40.
Hadiwijoyo,  Suryo  Sakti.  2015. Pengarusutamaan  Hak  Anak  dalam  Anggaran  Publik . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Jamil, Nasir. 2015. Anak bukan Untuk Dihukum . Jakarta: Sinar Grafika. Joni,  Muhammad  Joni  dan  Zulchaina  Z.  Tanamas.  1999. Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak (Bandung: Citra Aditya Bakti)
K.,  Goesnadhie.  2006. Harmonisasi  Hukum:  Dalam  Perspektif  Peraturan  Perundang- Undangan . (Surabaya: JP Books)
Marzuki, Peter Mahmud. 2016. Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media Group. Prakoso, Abintoro. 2016. Hukum Perlindungan Anak . Yogyakarta: Laksbang PressIndo.
Sembiring,  Rosnindar.  2016. Hukum Keluarga,  Harta-Harta  Benda  Dalam  Perkawinan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Pres.
Supeno,  Hadi.  2010. Kriminalisasi  Anak  Tawaran  Gagasan  Radikal  Peradilan  Anak  Tanpa Pemidanaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. AZIZ, Muhammad. Reconstruction of Maqashid Shari'ah Perspective Muhammad Thahir Ibn 'Assyria: Efforts to Re-Discuss Sharia with Reality. JURNAL HUKUM ISLAM , [S.l.], p. 231-249, dec. 2019. ISSN 2502-7719. Available at: <http://e- journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/2396>.  Date  accessed:  30  apr. 2020. doi: https://doi.org/10.28918/jhi.v17i2.2396.

## PETUNJUK PENULISAN ARTIKEL AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman
1. Artikel  merupakan  tulisan  konsepsional  atau  hasil  penelitian  studi  keislaman  yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain dan/atau media online.
2. Artikel  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  baku  dengan  menggunakan  font  Time  New Arabic,  ukuran  12,  spasi  1,5  cm  pada  kertas  ukuran  A4  dan  dikirim  ke  alamat  email: jurnalalhikmah1@gmail.com. Panjang tulisan 20-25 halaman atau 7000 s.d 9000 kata. Artikel diserahkan paling lambat dua bulan sebelum jurnal diterbitkan.
3. Khusus  Edisi  Maret,  Redaktur  dapat  menerima  satu  artikel  yang  ditulis  dalam  bahasa Inggris dengan menggunakan font Time New Roman/Arabic, ukuran 12, spasi 1,5 cm pada  kertas  ukuran  A4  dan  dikirim  ke  alamat  email:  jurnalalhikmah1@gmail.com. Panjang  tulisan  20-25  halaman  atau  7000  s.d  9000  kata.  Artikel  diserahkan  paling lambat dua bulan sebelum jurnal diterbitkan (berlaku mulai edisi Volume 10, Nomor 1 Maret 2020).
4. Nama  penulis  artikel  (tanpa  gelar  akademik,  jabatan,  atau  kepangkatan)  dicantumkan disertai  alamat  kotrespondensi,  alamat  e-mail,  dan  atau  nomor  telepon  kantor,  rumah atau telepon seluler.
5. Artikel  konsepsional  atau  hasil  penelitian  memuat  judul,  nama  dan  identitas  penulis, abstrak  (±  250  kata),  kata  kunci,  pendahuluan,  isi  atau  pembahasan,  penutup,  daftar rujukan.
6. Artikel  yang  memenuhi  syarat  diseleksi  dan  diedit  penyunting  untuk  penyeragaman format dan gaya penulisan tanpa mengubah isinya.
7. Penulisan  cacatan  kaki/ footnote dan  daftar  rujukan  berbeda.  Perbedaannya  dapat diketahui.
a. Catatan  kaki/ footnote. Teknik  penulisan  catatan  kaki  sebagai  berikut  :  Nama Pengarang,  Koma,  Judul  Rujukan  (dengan  huruf  miring/ italic), Kurung  Buka, Tempat  Terbit,  Titik  Dua,  Nama  Penerbit,  Koma,  Tahun  Penerbit,  Kurung  Tutup, Koma, Nomor Halaman.
1 Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam (Bandung: Al Ma’arif, 2000), 215.
2 Philip K Hitti, History of the Arab (London: the Macmillan Press Ltd., 1970), 87.
b. Daftar Rujukan Langgulung,  Hasan. Beberapa  Pemikiran  tentang  Pendidikan  Islam, Bandung:  Al Ma’arif, 2000.
Hitti, Philip K. History of the Arab, London: the Macmillan Press Ltd., 1970.
Al Hikmah Volume 10 Nomor 1 Halaman 1-140 Tuban Maret 2020 p-ISSN: 2088-2556 e-ISSN: 2502-6100