## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI PENGAWAS KINERJA KEPALA DESA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA
Iswadi Purnama, Tjuk Wirawan, Slamet
Suhartono
iswadipurnama1@gmail.com
Pascasarjana – Prodi Magister Hukum -
Universitas Wiraraja

## ABSTRAK
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai "parlemen"- nya  desa.  BPD  merupakan  lembaga  baru  di  desa  pada  era  otonomi  daerah  di Indonesia.  Demi  terselenggaranya  cita-cita  masyarakat  desa  yakni  terwujudnya penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  Desa yang mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat dibutuhkan sebuah badan atau lembaga yang dapat  mengawasi  seluruh  pekerjaan  rumah  tangga  dalam  Pemerintahan  Desa. Dengan  adanya  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang  merupakan  lembaga perwujudan  demokrasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  diharapkan dapat  menjadi  mediator  dalam  mewujudkan  harapan  tersebut.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  badan  permusyawaratan  desa sebagai pengawas kinerja kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  ( normative  law  research ) menggunakan  studi  kasus  normatif  berupa  produk  perilaku  hukum.    Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah  yang belaku dalam  masyarakat  dan  menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang.  Sebagaimana  fungsi dan  tugas  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  melakukan  pengawasan
terhadap  kinerja  Kepala  Desa  apabila  dianalisis  berdasarkan  teori  kewenangan, bahwa kewenangan yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan kewenangan  atributif  yang  artinya  kewenangan  yang  secara  cara  yuridis  telah dituangkan di dalam undang-undang. Oleh sebab itu sudah menjadi tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengawasan baik itu terhadap pelaksanaan  tugas  Kepala  Desa,  wewenang  Kepala  Desa,  dan  kewajiban  Kepala Desa. Karena perlu diketahui wewenang dan juga kewajiban Kepala Desa memiliki konsekuensi  yuridis,  yakni  mendapatkan  sanksi  apabila  tidak  melaksanakan kewajiban,  dan  Kepala  Desa  dilarang  menyalahgunakan  wewenang,  tugas,  hak, dan/atau kewajiban.
Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kewenangan, Pemerintahan Desa

## ABSTRACT
The Village Consultative Body (BPD) can be considered the "parliament" of  the  village.  BPD  is  a  new  institution  in  the  village  in  the  era  of  regional autonomy in Indonesia. For the sake of the implementation of the ideals of the village  community,  namely  the  realization  of  governance  and  village development that is able to accommodate the community, an agency or institution that can oversee all household work in the Village Administration is needed. With the Village Consultative Body (BPD) which is the embodiment of the realization in village administration, it is hoped that it can become a mediator in realizing these  expectations.  This  study  aims  to  identify  and  analyze  the  village consultative  body  as  a  supervisor  for  the  performance  of  the  village  head  in administering  village  government.  This  type  of  research  is  normative  law research using normative case studies in the form of legal behavior products. The subject of the study is law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society and becomes a reference for everyone's behavior. The functions and duties of the Village Consultative Body (BPD) in supervising the performance of the Village Head are based on an analysis based on the theory, that the authority
of  the  Consultative  Body  (BPD)  is  an  attribute  that  is  in  accordance  with  its authority in accordance with the law. Therefore, it is the duty and function of the Village  Consultative  Body  (BPD)  to  supervise  both  the  implementation  of  the duties of the Village Head, the authority of the Village Head, and the obligations of  the  Village  Head.  Because  it  is  necessary  to  know  that  the  authority  and obligations  of  the  Village  Head  have  juridical  consequences,  namely  getting sanctions  if  they  do  not  carry  out  their  obligations,  and  the  Village  Head  is prohibited from abusing his authority, duties, rights, and/or obligations.
Keywords: Village  Consultative  Body  (BPD),  Authority,  Village Government

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara  kesatuan  menganut  sistem desentralisasi dalam melaksanakan pemerintahan dengan memberikan keleluasaan dan  kesempatan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  menyelenggarakan  otonomi daerah. Karena itu, pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Pemerintahan  daerah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan pemerintahan  yang  oleh  undang-undang  ditentukan  sebagai  urusan  pemerintah pusat”.  Makna  dari  isi  pasal  tersebut  antara  lain  menyatakan  bahwa  pembagian daerah  Indonesia  atas  daerah  besar  dan  kecil  dengan  bentuk  dan  susunan pemerintahannya  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan  memandang  dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal – usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.
Otonomi daerah ini didasari oleh  keinginan pemerintah Bersama DPR untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat lebih memberikan pelayanan kepada  masyarakat  daerah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  hidupnya.  Untuk dapat  memberikan  otonomi  yang  efektif,  maka  dilakkan  pembagian  daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan  memandang  dan  mengingat  dasar permusyawaratan  dalam  sistem  pemerintahan  negara  dan  hak  asal  –  usul  dalam
daerah-daerah yang bersifat istimewa.
Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil diantarnya daerah otonom atau Desa. Hal ini merupakan  bentuk  semangat  zaman  yang  baru  dalam  arena  pergolakan  politik Indonesia di era reformasi dengan adanya demokratisasi dan desentralisasi.
Sistem  pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia  yang  membagi  daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintaha dan kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Desa  merupakan  satu  kesatuan  masyarakat  hukum,  maka  dalam kehidupan  dibatasi  oleh  sebuah  peraturan  yang  harus  ditaati,  peraturan  dibuat dengan tujuan agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suatu kehidupan yang harmonis, adil, aman dan makmur.
Desa  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  sebagaimana  subjek  hukum  yakni dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  baik  hukum  publik  maupun  hukum privat,  memiliki  kekayaan,  harta  benda  dan  bangunan  serta  dapat  dituntut  dan menuntut  di  pengadilan. 1 Selain  itu,  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan  Desa  harus  mampu  mengakomodasi  aspirasi  masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. 2
Oleh karena itu, demi terselenggaranya cita-cita tersebut dibutuhkan sebuah badan atau lembaga yang dapat mengawasi seluruh pekerjaan rumah tangga dalam Pemerintahan  Desa.  Dengan  adanya  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat menjadi mediator dalam mewujudkan harapan tersebut.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.
1 HAW  Wijaya,  2003, Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  Yang  Asli,  Bulat  Dan  Utuh , Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 3
2 Iswan Kaputra et.al(dkk), 2013, Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia , Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal.70-71
Anggota  BPD  adalah  wakil  dari  penduduk  desa  bersangkutan  berdasarkan keterwakilan  wilayah  yang  ditetapkan  dengan  cara  musyawarah  dan  mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Badan  Permusyawaratan  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari  penduduk  Desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah  dan  ditetapkan  secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat  Desa  yang  turut  membahas  dan  menyepakati  berbagai  kebijakan  dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Terkait  upaya  meningkatkan  kinerja  kelembagaan  di  tingkat  Desa, memperkuat  kebersamaan,  serta  meningkatkan  partisipasi  dan  pemberdayaan masyarakat,  Pemerintah  Desa  dan/atau  Badan  Permusyawaratan  Desa memfasilitasi  penyelenggaraan  Musyawarah  Desa.  Musyawarah  Desa  atau  yang disebut  dengan  nama  lain  adalah  forum  musyawarah  antara  Badan Permusyawaratan  Desa,  Pemerintah  Desa,  dan  unsur  masyarakat  yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD  memilik  peran  yang  sangat  vital  dalam  sebuah  pemerintahan  Desa,  karena selain  memiliki  fungsi  sebagai  pengawas,  juga  berwenang  dalam  menentukan Peraturan  Desa  (Perdes)  yang  mana  BPD  ikut  membahas  dan  menyepakati Peraturan Desa (Perdes) tersebut.
Hasil  Musyawarah  Desa  dalam  bentuk  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam keputusan  hasil  musyawarah  dijadikan  dasar  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa dan  Pemerintah  Desa  dalam  menetapkan  kebijakan  Pemerintahan  Desa. Sehubungan  dengan  jabatannya  sebagai  BPD,  dalam  melaksanakan  tugasnya menurut Pasal 26 huruf c  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan juga menurut Pasal 64 huruf c Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa anggota BPD
dilarang menyalahgunakan wewenang.
Fungsi BPD menurut Pasal 31 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110  Tahun  2016  Tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa  adalah  melakukan pengawasan  kinerja  Kepala  Desa.  Selain  fungsi  BPD,  ada  beberapa  tugas  BPD seperti yang disebutkan dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut : menggali aspirasi masyarakat; menampung aspirasi masyarakat; mengelola aspirasi masyarakat;  menyalurkan  aspirasi  masyarakat;  menyelenggarakan  musyawarah BPD; menyelenggarakan musyawarah Desa; membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;  membahas  dan  menyepakati  rancangan  Peraturan  Desa  bersama Kepala Desa; melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; melakukan evaluasi  laporan  keterangan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa;  menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan
Pemerintah desa yang dengan sebutan lain merupakan kepala desa dengan dibantu  oleh  perangkat  desa  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  kepala  desa. Dalam  menyelenggarakan  pemerintahan desa,  melaksanakan  pembangunan  desa, pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa,  maka Kepala  Desa  untuk  itu  memiliki  beberapa  kewenangan  sebagaimana  yang  telah diatur  di  dalam  Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa. Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu: (1) Menyelenggarakan pemerintahan desa,  (2) Melaksanakan pembangunan desa, (3)  Melaksanakan  pembinaan  masyarakat  desa;  dan,  (4)  Memberdayakan masyarakat  desa.  Dengan  tugas  yang  diberikan,  Kepala  Desa  diharapkan  bisa membawa desa ke arah yang diharapkan oleh Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Menjadi  hal  pokok  apabila  cakupan  Kinerja  Kepala  Desa  tidak  hanya terbatas pada pelaksanaan tugas Kepala Desa saja, melainkan juga harus mencakup pelaksanaan Kewajiban dan Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa.
Karena  terdapat  suatu  pasal  dalam  Permendagri  Nomor  110  Tahun  2016
Tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yakni  Pasal  1  angka  8,  yang menyatakan  bahwa  yang  termasuk  dalam  ruang  lingkup  kinerja  Kepala  Desa hanyalah pelaksanaan tugas Kepala Desa. Padahal perlu diketahui bahwa seorang Kepala Desa sebagai pejabat pemerintah Desa selain tugas yang dimiliki ada juga wewenang dan kewajiban yang dimiliki.
Sehingga  Pasal  1  angka  8  Permendagri  Nomor  110  Tahun  2016  Tentang Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  tugas  dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Apabila cakupan ruang lingkup “Kinerja Kepala Desa” hanya terbatas pada  “Pelaksanaan  Tugas  Kepala  Desa”  saja  dan  tidak  membahas  tentang “Wewenang  Kepala  Desa”dan  juga  “Kewajiban  Kepala  Desa”  sebagai  pejabat pemerintah Desa dan pelaksana pemerintahan desa yang tidak sesuai dengan Pasal 26  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Maka  dapat  dikatakan pasal ini mengalami konflik norma (inharmonisasi).
Akibat dari norma yang mengalami konflik norma (inharmonisasi) ini akan berdampak terhadap fungsi pengawasan dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  pengawas  di  desa  atau  sebagai pengawas  dalam  jalannya  pemerintahan  desa.  Karena  dalam  Pasal  1  angka  8 Permendagri  Nomor  110  Tahun  2016  Tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  tersebut  ada  tendensi  bahwa  yang  hanya  diawasi  oleh  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah tugas Kepala Desa. Sedangkan pelaksanaan wewenang dan juga kewajiban Kepala Desa tidak menjadi objek dalam pengawasan kinerja Kepala Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Mengacu pada uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul berikut  sebagai  judul  pada  penelitian  ini  :  “ BADAN  PERMUSYAWARATAN DESA  SEBAGAI  PENGAWAS  KINERJA  KEPALA  DESA  DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA”

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  pada  latar  belakang  diatas,  maka  penulis  mendapatkan  dua
rumusan masalah, yakni sebagai berikut :
1. Bagaimana  fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai pengawas kinerja Kepala Desa ?
2. Bagaimana  kewenangan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam menjalankan fungsi pengawasan ?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  ( normative  law research )  menggunakan  studi  kasus  normatif  berupa  produk  perilaku  hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah  yang belaku  dalam  masyarakat  dan  menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang.  Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin  hukum,  penemuan  hukum  dalam  perkara in  concreto ,  sistematik  hukum, taraf  sinkronisasi,  perbandingan  hukum  dan  sejarah  hukum. 3 Penelitian  hukum normatif meneliti kaedah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem hukum yang  terkait  dengan  suatu  peristiwa  hukum,  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk memberikan argumentasi hukum dasar penentu apakah suatu gejala atau fenomena sudah  benar  atau  salah  serta  bagaimana  seharusnya  gejala  atau  fenomena  itu menurut hukum. 4
Pendekatan  Masalah  ,  dengan  penelitian  secara  yuridis  normatif  ini, penelitian  yang  dilakukan  akan  lebih  mengupas  dari  peraturan  yang  mengatur, ilmu-ilmu hukum, dan bahan hukum tertulis lainnya untuk menganalisis terhadap Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  menajalankan  fungsi  dan  tugasnya dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  Kinerja  Kepala  Desa.  Adapun  dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  perundang  –  undangan  ( Statute Approach ),  Pendektan  Kasus  ( Case  Approach ),  dan  Pendekatan  Konsep ( Conseptual Approach ).    Pendekatan  perundang  –  undangan  ( statute  approach ),
3 Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004), h.21
4 Hajar  M, Model-Model  Pendekatan  Dalam  Penelitian  Hukum  Dan  Fikih ,  (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm. 60
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Edisi Spesial Hari Pahlawan / 10 November 2022
Merupakan  pendekatan  dengan  cara  menganalisa  peraturan  perundang-undangan yang  telah  ada  yang  berhubungan  dengan  judul  penelitian  Penelitian  ini  yaitu tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  menajalankan  fungsi  dan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa. Pendektan kasus  ( case  approach ),  pendekatan  kasus  dalam  penelitian  hukum  normatif dimaksudkan  untuk  mempelajari  penerapan  norma-norma  yang  dilakukan  dalam praktek hukum. Kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana dalam yurisprudensi terhadap  perkara  yang  terjadi  merupakan  fokus  penelitian. 5 Pendekatan  konsep ( Conseptual Approach ),  “konseptual  dilakukan  manakala  peneliti  tidak  beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi” 6
Bahan Hukum Primer, Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi,  atau  risalah  dalam  pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. 7 Adapun bahan hukum yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  sebagai  berikut  : Undang  –  Undang  Dasar  Tahun  1945,  Undang  -  Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa, Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor  23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang –  Undang  Nomor    37  Tahun  2008  Tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014  tentang  pengelolaan  keuangan  desa,  Permendagri  nomor  111  tahun  2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43  Tahun  2015  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian  Dalam  Negeri, Permendagri nomor 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa, Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  110  Tahun  2016  Tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa
5 Hajar  M, Model-Model  Pendekatan  Dalam  Penelitian  Hukum  Dan  Fikih ,  (Pekanbaru: Suska Press, 2015), Hlm. 60
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum . Jakarta : Kencana, 2011. Hlm. 157
7 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris , Hlm. 40
(BPD).
Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder, “Bahan hukum sekunder berupa semua aplikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi  publikasi  tentang  hukum  meliputi  buku-buku  teks  kamus  kamus  hukum jurnal  dengan  hukum  dan  komentar-komentar  atas  putusan  pengadilan” 8 Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  yaitu  : Kamus  Hukum;  Kamus  Bahasa  Indonesia;  Kamus  Bahasa  Inggris;  Ensiklopedia terkait
Teknik  Pengumpulan  Bahan  Hukum,  dikarenakan  tipe  penelitian  hukum pada Penelitian ini berjenis normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang digunkan adalah teknik studi kepustakaan atau library research . Metode penelitian kepustakaan  ini  adalah  pengumpulan  bahan  hukum    melalui  penelusuran kepustakaan  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku, jurnal,  dan  hasil  penelitian  yang  sudah  ada.  Teknik  Pengolahan  Bahan  Hukum, setelah  mendapatkan  bahan  hukum  dengan  menggunakan  metode  pengumpulan bahan  hukum  maka  langkah  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  peneliti  adalah melakukan  pengolahan  terhadap  bahan  hukum  tersebut.  Adapun  cara  yang dilakukan untuk mengolah bahan hukum yang telah didapat adalah sebagai berikut :  Pertama,  proses  editing  yakni  proses  yang  dilakukan  terhadap  bahan  hukum dengan  cara  cara  pemeriksaan  kembali  selengkap-lengkapnya  kejelasan  makna serta  relevansinya.  Kedua,  verifikasi  yaitu  pengecekan  kembali  terhadap  bahan hukum  yang  telah  diperoleh  setelah  dikumpulkan  sesuai  dengan  jenisnya  maka proses  tersebut  benar-benar  matang  dan  sudah  siap  untuk  di  lakukan  analisis. Ketiga, adalah proses analisis yakni proses yang dilakukan terhadap bahan hukum dengan  cara  memahami  dan  mendeskripsikan  dengan  jelas.  Keempat,  digunakan untuk kemudian dilakukan proses kesimpulan dalam hal ini melalui analisis cara pandang secara deduktif.
Analisis  Bahan  Hukum,  metode  analisis  bahan  hukum  yang  digunakan
8 Sarjono Soekanto dan Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm.141
dalam  penelitian  Penelitian  ini  adalah  metode  analisis  kualitatif  dengan  metode penafsiran Sistematis. Metode ini merupakan  metode analisis dari bahan hukum yang  diperoleh  kemudian  disusun  secara  sistimatis  kemudian  dianalisis  secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis bahan hukum kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan bahan hukum  lisan dan juga  perilakunya  yang  nyata,  diteliti  dan  dipelajari  sebagai  suatu  yang  utuh. Pengertian  analisis  disini  dimaksudkan  sebagai  suatu  penjelasan  dan mengintrepetasikan secara logis, dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir  deduktif-indukatif  dan  mengikuti  tata  tertib  dalam  penulisan  Penelitian. Setelah  analisis  bahan  hukum    selesai  maka  hasilnya  akan  disajikan  secara deskriptif,  yaitu  dengan  menuturkan  dan  menggambarkan  apa  adanya  sesuai dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Dari  hasil  tersebut  kemudian  ditarik  suatu kesimpulan  yang  merupakan  jawaban  atas  permasalahan  yang  disingkat  dalam penelitian Penelitian ini.

## PEMBAHASAN
1. Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Sebagai  Pengawas Kinerja Kepala Desa
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  timbul  dari,  oleh  dan  untuk masyarakat  desa,  hal  ini  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  31  Permendagri Nomor  110  Tahun  2016  Tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  terkait fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yakni  salah  satunya  adalah  untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Sebagaimana yang telah disebutkan  dalam  pasal  tersebut  dapat  dimaknai  bahwa  keberadaan  badan permusyawaratan  desa  selain  berfungsi  menyepakati  Rancangan  peraturan  desa bersama kepala desa dan juga melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang juga sebagai wadah atau media bagi  masyarakat  desa  dalam  menyalurkan  aspirasinya  terhadap  pengembangan Desa.
Anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  ialah  wakil  dari  penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Aanggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari  ketua  Rukun  Warga,  pemangku  adat,  golongan  profesi,  pemuka  agama  dan tokoh  atau  pemuka  masyarakat  lainnya.  Masa  jabatan  anggota  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah 6 tahun dan dapat diangkut/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Pimpinan  dan  Anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  tidak diperbolehkan  merangkap  jabatan  sebagai  Kapala  Desa  dan  Perangkat  Desa. Anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  bisa  menjabat  sampai  tiga  kali berturut-turut atau pun terputus, dengan satu kali masa jabatan selama enam tahun. Ketentuan  baru  tersebut  sesuai  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri) nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni dalam Pasal 15.
Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji  secara  bersama-sama  dihadapan  masyarakat  dan  dipandu  oleh Bupati/Walikota. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung dalam Rapat Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang  diadakan  secara  khusus.  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  berfungsi  menetapkan  peraturan  desa  bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana Pasal 31 Peraturan Menteri  Dalam Negeri  (Permendagri)  nomor  110  tahun  2016  tentang  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD).
Kepala  desa  adalah  pemerintah  desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa (UU RI No  6  Tahun  2014  Pasal  1  Ayat  3).  Kepala  Desa  merupakan  pimpinan  dari pemerintah  desa.  Masa  jabatan  Kepala  Desa  adalah  6  (enam)  tahun,  dan  dapat diperpanjang  lagi  untuk  satu  kali  masa  jabatan  berikutnya.  Pasal  26  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menyebutkan  bahwa  Tugas  Kepala
Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Kepala  desa  bertugas  menyelenggarakan  pemerintah  desa,  melaksanakan pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan,  pemberdayaan  masyarakat  desa (UU  RI  No  6  Tahun  2014  Pasal  26  Ayat  1).  Dalam melaksanakan  tugas  sebagai kepala desa, kepala desa berwenang  : Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  Mengangkat  dan  memberhentikan  perangkat  Desa;  Memegang  kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; Menetapkan Peraturan Desa; Menetapkan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa;  Membina  kehidupan  masyarakat  Desa; Membina  ketenteraman  dan  ketertiban  masyarakat  Desa;  Membina  dan meningkatkan  perekonomian  Desa  serta  mengintegrasikannya  agar  mencapai perekonomian  skala  produktif  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  masyarakat Desa;  Mengembangkan  sumber  pendapatan  Desa;  Mengusulkan  dan  menerima pelimpahan  sebagian  kekayaan  negara  guna  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  Desa;  Mengembangkan  kehidupan  sosial  budaya  masyarakat  Desa; Memanfaatkan teknologi tepat guna; Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum  untuk  mewakilinya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;  dan  Melaksanakan  wewenang  lain  yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  pengertian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Kepala Desa  adalah  sesorang  yang  bertugas  menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa, melaksanakan  Pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan pemberdayaan masyarakat Desa. Salah satu karakteristik pemimpin pemerintahan, khususnya pemerintahan desa adalah tanggap terhadap kondisi politik, baik dalam organisasi  pemerintahan  maupun  dalam  masyarakat,  serta  memberikan  jawaban atau  tanggapan  atas  kritik,  saran  dan  mungkin  juga  pengawasan  yang  datangnya dari masyarakat, serta tanggap terhadap kondisi kelembagaan dalam desa tersebut, dalam artian memberikan perhatian serta tanggapan terhadap berbagai kebutuhan operasional  dalam  organisasi  pemerintahan  demi  kelangsungan  kehidupan  dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Edisi Spesial Hari Pahlawan / 10 November 2022
Merujuk pada pasal 26 ayat (3) Undang – Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa,  Kepala Desa berhak: Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah  Desa;  Mengajukan  rancangan  dan  menetapkan  Peraturan  Desa; Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah,  serta  mendapat  jaminan  kesehatan;  Mendapatkan  pelindungan  hukum  atas kebijakan  yang  dilaksanakan;  dan  Memberikan  mandat  pelaksanaan  tugas  dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
Maka  seorang  yang  terpilih  menjadi  Kepala  Desa    sebagai  pemimpin  di Desa  sebagai  panutan  bagi  masyarakat  Desa  tidak  terlepas  dari  haknya  sebagai kepala  deasa  untuk  mengatur  serta  melaksanakan  sistem  pemerintahan  di  Desa. Sebagaimana halnya pemimpin organisasi dalam desa, kepala desa juga dihadapkan pada  berbagai  keadaan  dan  tantangan  dalam  memimpin  organisasi  administrasi dalam desa. Kewajiban kepala desa menurut UU RI 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah:  memegang  teguh  dan  mengamalkan  Pancasila,  melaksankan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara kententaraman dan ketertiban masyarakat desa, menaati dan menegakan peraturan perundang-undang, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkadilan gender, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih,  serta  bebas  dari  kolusi,  korupsi,  dan  nepotisme,  menjalin  kerja  sama  dan koordinasi  dengan  seluruh  pemangku  kepentingan  di  desa,  menyelenggarakan administrasi  pemerinahan  desa  yang  baik  mengelola  keuangan  dan  aset  desa, melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa, menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa, mengembangkan perekonomian masyarakat desa, membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa, memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa, mengembangkan potensi sumber daya  alam  dan  melestarikan  lingkungan  hidup,  memberikan  informasi  kepada masyarakat desa
Dan  pada  pasal  27  UU  RI  6  Tahun  2014,  Kepala  Desa  wajib: Menyampaikan  laporan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  setiap  akhir  tahun
anggaran  kepada  Bupati/Walikota;  Menyampaikan  laporan  penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; Memberikan laporan  keterangan  penyelenggaraan  pemerintahan  secara  tertulis  kepada  Badan Permusyawaratan  Desa  setiap  akhir  tahun  anggaran;  dan  Memberikan  dan/atau menyebarkan  informasi  penyelenggaraan  pemerintahan  secara  tertulis  kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
Sanksi bagi kepala desa yang tidak melakukan kewajibannya terdapat pada pasal 28 UU RI 6 Tahun 2014, Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  26  ayat  (4)  dan  Pasal  27  dikenai  sanksi administratif  berupa  teguran  lisan  dan/atau  teguran  tertulis.  Dalam  hal  sanksi administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  dilaksanakan,  dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
Badan  Perusyawaratan  Desa  mempunyai  fungsi  untuk  membahas  dan menyepakati  Rancangan  Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa,  menampung  dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Maka dari itu keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang posisi  strategis,  karena  keberadaannya  dalam  Pemerintah  Desa  adalah  bukti keterlibatan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  untuk  dapat mengayomi masyarakat, membuat suatu rancangan peraturan desa, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa: Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang  melaksanakan  fungsi  pemerintahan yang  anggotanya  merupakan  wakil  dari penduduk  Desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah  dan  ditetapkan  secara demokratis.  Anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  merupakan  wakil  dari penduduk  Desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah  yang  pengisiannya  dilakukan secara  demokratis.  Jumlah  anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang,  dengan  memperhatikan  wilayah,  perempuan,  penduduk,  dan  kemampuan Keuangan Desa. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan Badan
Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  secara  langsung  dalam  rapat  Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
Menurut  Pasal  1  angka  4  Permendagri  Nomor  110  Tahun  2016  Tentang Badan Permusyawaratan Desa menyatakan bahwa : “Badan Permusyawaratan Desa yang  selanjutnya  disingkat  BPD  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  adalah lembaga  yang  melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yang  anggotanya  merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.” 9 Fungsi  pengawasan  Badan  Permuyawaratan  Desa  (BPD)  dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa berdasarkan Pasal 52 Ayat 1 Permendagri  Nomor  110  Tahun  2016  Tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  pengawasan  tersebut  dilakukan  melalui  monitoring  dan  evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
Berdasarkan  fungsi  dan  tugas  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang tertuang di dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)  menunjukkan  bahwa  hal  ini  merupakan  kewenangan  secara  formal yang telah diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja  Kepala  Desa.  Sehingga  apapun  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  terkait penyelenggaraan  pemerintahan  desa terlepas  itu  baik tugas,  wewenang,  dan  juga kewajiban Kepala Desa sudah seharusnya menjadi objek dalam pengawasan kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## 2. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan
Sifat  kewenangan  secara  umum  dibagi  atas  3  (tiga)  macam,  yaitu  yang bersifat  terikat,  yang  bersifat  fakultatif  (pilihan)  dan  yang  bersifat  bebas.  Hal tersebut  sangat  berkaitan  dengan  kewenangan  pembuatan  dan  penerbitan keputusan-keputusan  ( besluiten )  dan  ketetapan-ketetapan  ( beschikingen )  oleh
9 Pasal  1  angka  4 Permendagri  Nomor  110  Tahun  2016  Tentang  Badan  Permusyawaratan Desa
organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan  yang bersifat terikat dan bebas.  Menurut  Indroharto,  kewenangan  yang  bersifat  terikat  terjadi  apabila peraturan  dasarnya  menentukan  kapan  dan  dalam  keadaan  yang  bagaimana kewenangan  tersebut  dapat  digunakan  atau  peraturan  dasarnya  sedikit  banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil.
Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara  yang  bersangkutan  tidak  wajib  menerapkan  kewenangannya  atau  sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal- hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Dan yang ketiga yaitukewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan  kebebasan  kepada  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya.
Pembagian  kewenangan  menurut  Philipus  M.  Hadjon  membagi kewenangan  bebas  dalam  dua  kategori  yaitu  kebebasan  kebijakanaan  dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma yang mengalami konflik norma (inharmonisasi).
Konflik  norma  yang  dimaksudkan  disini  adalah  sesuai  dengan  asas Lex Superior  derogate  Legi  Inferiori yang  merupakan  salah  satu  asas  yang  dikenal dalam peraturan perundang-undangan, yang mengandung arti peraturan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan yang lebih rendah kedudukannya. Hal ini juga  berarti,  peraturan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  yang lebih tinggi.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga desa yang  berfungsi  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  pemerintah  desa dalam hal ini adalah Kepala Desa. Hal ini sebagaimana dipaparkan dalam Undang- Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa,  bahwa  di  dalam  desa  terdapat  tiga kategori  kelembagaan desa  yang memiliki peranan dalam tata kelola desa,  yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.
BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa
berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Sedangkan peresmiannya ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  mempunyai  fungsi  :  Membahas  dan  menyepakati rancangan  Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa;  Menampung  dan  menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Dalam  Pasal  63  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  mempunyai  kewajiban  yaitu  : Memegang  teguh  dan  mengamalkan  Pancasila,  melaksanakan  Undang-Undang Dasar  negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  serta  mempertahakan  dan memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia;  Melaksanakan kehidupan  demokrasi  yang  berkeadilan  gender  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa;  Menyerap,  menampung,  menghimpun,  dan  menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa; Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan; Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa menurut Pasal 55 Undang – Undang Nomor Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa  mempunyai fungsi:  membahas  dan  menyepakati  Rancangan  Peraturan  Desa  bersama  Kepala Desa;  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  Desa;  dan  melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
Hak BPD menurut Pasal 51 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan juga menurt Pasal 61 Undang – Undang Nomor Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  adalah  sebagai  berikut  :  BPD  berhak: mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada  Pemerintah  Desa;  menyatakan  pendapat  atas  penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa;  dan  mendapatkan  biaya  operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Sedangkan  Hak anggota  BPD sebagaimana  yang tertuang dalam Pasal 55
Permendagri  Nomor  110  Tahun  2016  Tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa adalah  :  Hak  Anggota  BPD,  Anggota  BPD  berhak:  mengajukan  usul  rancangan Peraturan Desa; mengajukan pertanyaan; menyampaikan usul dan/atau pendapat; memilih  dan  dipilih;  dan  mendapat  tunjangan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa.  Hak  anggota  BPD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD. Selain hak sebagaiman dimaksud pada ayat (1) BPD berhak: memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan  dan  pelatihan,  sosialisasi,  pembimbingan  teknis,  dan  kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri;  penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
Kewajiban Anggota BPD yang tertuang dalam Pasal 60 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut : Anggota BPD wajib: memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa;  mendahulukan  kepentingan umum  di  atas  kepentingan  pribadi,  kelompok,  dan/atau  golongan;  menghormati nilai  sosial  budaya  dan  adat  istiadat  masyarakat  Desa;  menjaga  norma  dan  etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan  mengawal  aspirasi  masyarakat,  menjaga  kewibawaan  dan  kestabilan penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  serta  mempelopori  penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kewenangan BPD termuat dalam Pasal 63 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016  Tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa  sebagaimana  berikut  ini:  BPD berwenang:
a. mengadakan  pertemuan  dengan  mayarakat  untuk  mendapatkan aspirasi;
b. menyampaikan  aspirasi  masyarakat  kepada  Pemerintah  Desa  secara lisan dan tertulis;
c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
e. meminta  keterangan  tentang  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa kepada Pemerintah Desa;
f. menyatakan  pendapat  atas  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, pelaksanaan  pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
g. mengawal  aspirasi  masyarakat,  menjaga  kewibawaan  dan  kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  berdasarkan  tata  kelola pemerintahan yang baik;
h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
i. menyampaikan  laporan  hasil  pengawasan  yang  bersifat  insidentil kepada Bupati/Walikota melalui Camat;
j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara  tertulis  kepada  Kepala  Desa  untuk  dialokasikan  dalam  RAPB Desa;
k. mengelola biaya operasional BPD;
Kinerja  Kepala  Desa  dalam  pelaksanaan  tugas  Kepala  Desa  diawasi  oleh Badan Permuyawaratan Desa (BPD). Pelaksanaan pengawasan sebagaimana tugas Badan Permuyawaratan Desa (BPD) dilakukan melalui cara sebagai berikut : yang pertama  adalah  perencanaan  kegiatan  pemerintah  desa,  yang  kedua  pelaksanaan kegiatan,  dan  yang  terakhir  pelaporan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa. Monitoring dan evaluasi merupakan bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh Badan  Permuyawaratan  Desa  (BPD)  terhadap  kinerja  Kepala  Desa.  Hal  ini  yang juga  menjadi  laporan  kinerja  Badan  Permuyawaratan  Desa  (BPD)  atas  hasil pelaksanaan  pengawasan  kinerja  Kepala  Desa.  Aturan  tentang  pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa yang dilakukan oleh Badan Permuyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Pasal 46 Dan 47 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Badan  Permusyawaratan  Desa  juga  mempunyai  tugas  dan  wewenang  yang harus  dijalankan  sebagai  wujud  dalam  upaya  meningkatkan  partisipasi  dan pemberdayaan masyarakat. Dalam bagian kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah dijelaskan sejumlah tugas  dan  wewenang  BPD  yaitu  sebagai  berikut  ini:  Menggali,  menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat; Menyelenggarakan musyawarah BPD  dan  musyawarah  Desa;  Membentuk  panitia  pemilihan  Kepala  Desa,  dalam melakukan  pemilihan  kepada  desa,  BPD  berhak  membentuk  panitia  pemilihan kepala desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten; Memberi persetujuan pemberhentian  atau  pemberhentian  sementara  perangkat  desa;  Membuat  susunan tata  tertib  BPD;  Menyelenggarakan  musyawarah  Desa  khusus  untuk  pemilihan Kepala Desa antarwaktu; Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama  Kepala  Desa;  Melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  Kepala  Desa; Mengevaluasi  laporan  keterangan  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa; Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa  lainnya  Menjalankan  tugas  lain  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Pemerintah  Desa  adalah  kegiatan  pemerintahan  yang  dilaksanakan  oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa merupakan lembaga eksekutif Desa dan BPD sebagai lembaga legislatif Desa. Dalam rangka melaksanakan  kewenangan  yang  dimiliki  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakatnya,  dibentuklah  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) sebagai  lembaga  legislasi  dan  wadah  yang  berfungsi  untuk  menampung  dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
Dari  Pasal  46,  Pasal  47  dan  juga  Pasal  52  Permendagri  Nomor  110  Tahun 2016  Tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang  membahas  tentang pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa di mana kinerja Kepala Desa yang dimaksud  disini  adalah  pelaksanaan  tugas  Kepala  Desa.  Untuk  pelaksanaan wewenang  dan  juga  kewajiban  Kepala  Desa  seolah-olah  dalam  ranah  ini,  yaitu
dalam  masalah  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) tidak mencakup hal tersebut sehingga ketentuan ini dirasa kabur dan perlu diperjelas melalui teori penafsiran sistematis.
Berdasarkan metode penafsiran sistematis yang dalam melakukan penafsiran adalah  dengan  menghubungkannya  terhadap  peraturan  perundang-undangan  lain secara  keseluruhan  berdasarkan  sistem  hukum.  Dalam  metode  interpretasi sistematis ini hukum dilihat sebagai satu kesatuan sebagai sistem peraturan  yang tersusun secara berurutan. Oleh sebab itu apa yang termuat di dalam pasal 1 angka 8  Permendagri  Nomor  110  Tahun  2016  Tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  yang  menyatakan  bahwa  pengawasan  terhadap  kinerja  Kepala  Desa  yang dilakukan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dilakukan  dengan  cara monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja kepala desa.
Kemudian,  apabila  dihubungkan  dengan  undang-undang  diatasnya  yakni Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  terkait  wewenang  Kepala Desa yang terdapat Dalam Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sedangkan untuk kewajiban Kepala Desa diatur dalam Pasal 26 Ayat 4  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Bahwa  yang  dikatakan sebagai wewenang Kepala Desa dalam hal ini ini mencakup secara keseluruhan dari tugas  Kepala  Desa  yang  terdiri  dari  empat  aspek  yakni,  menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan juga pemberdayaan masyarakat desa.
Namun  yang  perlu  diperhatikan  bahwa  apabila  dalam  pasal  ini  tidak dijelaskan  dan  tidak  diuraikan  dalam  frasa  yang  dikatakan  sebagai  pengawasan terhadap  kinerja  Kepala  Desa  itu  tidak  hanya  terbatas  pada  pelaksanaan  tugas Kepala Desa seharusnya pelaksanaan wewenang dan juga pelaksanaan kewajiban Kepala Desa juga harus tertuang dalam definisi pengawasan kinerja Kepala Desa. Sehingga apabila Kepala Desa tidak melaksanakan kewajibannya dan juga Kepala Desa  melakukan  perbuatan  di  luar  kewenangannya  sehingga  hal  ini  berdampak pada perbuatan Kepala Desa yang sewenang-wenang. Tidak menjadi di kesalahan dari  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)    itu  sendiri  Sementara  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  tidak  lain  adalah  untuk  melaksanakan  fungsi
pemerintahan desa sebagai pengawas terhadap kinerja Kepala Desa.
Oleh  sebab  itulah  dirasa  sangat  perlu  untuk  dilakukan  penafsiran  secara sistematis  apabila  hal  ini  dihubungkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  Tentang  Desa  yang  mana  dalam  undang-undang  tersebut  dikatakan bahwasanya  Kepala  Desa  dilarang  menyalahgunakan  wewenang,  tugas,  hak,  dan atau kewajibannya. Hal ini diatur di dalam Pasal 29 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Desa.
Mengacu  pada  tugas  dan  wewenang  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa tidak terlepas dari kewenangan Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai  suatu  badan  yang  melaksanakan fungsi  pemerintahan  desa  yang  secara  yuridis  oleh  undang-undang  diberikan kewenangan  secara  penuh  untuk  melakukan  fungsi  pengawasan  terhadap  kinerja Kepala Desa.
Perbedaan  yang  dapat  terlihat  antara  kewenangan  dan  wewenang  adalah apabila  kekuasaan  formal  tersebut  berasal  dari  kekuasaan  yang  diberikan  oleh undang-undang  maka  ini  disebut  dengan  kewenangan.  Beda  halnya  dengan wewenang, yang hanya merupakan bagian tertentu saja dari kewenangan itu tadi. Jadi di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang yang lainnya.
Wewenang  yang  merupakan  lingkup  tindakan  hukum  publik,  lingkup wewenang pemerintahan, dalam hal ini pemerintahan di desa tidak hanya meliputi wewenang  untuk  membuat  keputusan  pemerintah  Desa.  Tetapi  juga  wewenang tersebut digunakan atau bertujuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang  serta  distribusi  wewenang  utamanya  ditetapkan  dalam  peraturan perundang-undangan.  Sehingga  dapat  dijelaskan  bahwa  wewenang  merupakan keseluruhan aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah Desa oleh subjek hukum publik di Desa.
Sangat  erat  kaitannya  wewenang  dengan  sebuah  kekuasaan  seperti  halnya wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa yang diatur di dalam Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memiliki konsekuensi atau  sanksi  secara  yuridis.  Apabila  dalam  wewenang  yang  berkaitan  dengan kekuasaan  tersebut  tidak  dilakukan  pengawasan  dalam  bentuk  monitoring  dan
evaluasi yang seharusnya ini merupakan tindak lanjut dari fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Hal ini ini sangat memicu perbuatan dan fenomena yang kemudian akan berakibat atau berdampak terhadap perbuatan hukum lainnya.
Atas  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  seseorang  dalam  jabatannya  maka wewenang  yang  dimiliki  Kepala  Desa  harus  mendapatkan  pengawasan  maka apabila  Pasal  1  Angka  8  Permendagri  Nomor  110  Tahun  2014  Tentang  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  tidak  segera  dievaluasi  maka  akan  sangat  banyak pihak  yang  dirugikan  baik  masyarakat,  Pemerintah  desa  yang  lainnya,  dan  juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Karena  cukup  penting  apabila  fungsi  dan  tugas  BPD  sebagai  pengawas kinerja Kepala Desa diperjelas yang tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas Kepala  Desa  meskipun  secara  umum  tugas  Kepala  Desa  meliputi  empat  aspek sebagaimana  yang  tertuang  didalam  Pasal  26  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Berdasarkan sumber kewenangan menurut teori kewenangan, dapat diperoleh secara  atribusi,  delegasi,  dan  mandat.  Kewenangan  atribusi  lazimnya  digariskan melalui  pembagian  kekuasaan  negara  oleh  undang-undang  dasar  sehingga kewenangan  delegasi  dan  mandat  adalah  kewenangan  yang  berasal  dari pelimpahan. Apabila melihat dari sumber kewenangan tersebut dapat dikategorikan kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang merupakan  kekuasaan  formal  yakni  kekuasaan  yang  berasal  dari  pernyataan  di dalam undang-undang. oleh karena itu kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) termasuk dalam kewenangan atribusi yakni kewenangan yang secara garis besar telah dikuasakan oleh undang-undang.
Sudah  sepatutnya  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai  pelaksana fungsi pemerintahan desa melaksanakan tugasnya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa  yang  tidak  terbatas  pada  pelaksanaan  tugas  Kepala  Desa  tetapi  juga  harus mencakup  dalam  pelaksanaan  wewenang  Kepala  Desa  dan  juga  pelaksanaan kewajiban Kepala Desa.

## KESIMPULAN
1. Fungsi pengawasan Badan Permuyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan  terhadap  kinerja  Kepala  Desa  berdasarkan  Pasal  52  Ayat  1 Permendagri  Nomor  110  Tahun  2016  Tentang  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  pengawasan  tersebut  dilakukan  melalui  monitoring  dan evaluasi  pelaksanaan  tugas  Kepala  Desa.    Berdasarkan  fungsi  dan  tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala  Desa  yang  tertuang  di  dalam  Pasal  31  dan  Pasal  32  Permendagri Nomor  110  Tahun  2016  Tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) menunjukkan  bahwa  hal  ini  merupakan  kewenangan  secara  formal  yang telah diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja  Kepala  Desa.  Sehingga  apapun  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa terkait  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  terlepas  itu  baik  tugas, wewenang,  dan  juga  kewajiban  Kepala  Desa  sudah  seharusnya  menjadi objek dalam pengawasan kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Sebagaimana fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  Kepala  Desa  apabila  dianalisis berdasarkan  teori  kewenangan,  bahwa  kewenangan  yang  dimiliki  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  merupakan  kewenangan  atributif  yang artinya  kewenangan  yang  secara  cara  yuridis  telah  dituangkan  di  dalam undang-undang. Oleh sebab itu sudah menjadi tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  melakukan  pengawasan  baik  itu  terhadap pelaksanaan  tugas  Kepala  Desa,  wewenang  Kepala  Desa,  dan  kewajiban Kepala Desa. Karena perlu diketahui wewenang dan juga kewajiban Kepala Desa memiliki konsekuensi yuridis, yakni mendapatkan sanksi apabila tidak melaksanakan  kewajiban,  dan  Kepala  Desa  dilarang  menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban.

## DAFTAR PUSTAKA
I. Buku
Abdul  Kadir, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti.
2004
Adon Nasrullah Jamaludin , Sosiologi Perdesaan , Pustaka setia, Surakarta, 2015 Ani Sri Rahayu, “ Pengantar Pemerintahan Desa ”, (Malang: Sinar Grafika, 2018)
Budiarjo,  Miriam. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .  Gramedia  Pustaka  Utama. Jakarta.1997
Fitra  Arsil,  2017, Teori  Sistem  Pemerintahan  Pergeseran  Konsep  Dan  Saling Kontribusi  Antar  Sistem  Pemerintahan  Di  Berbagai  Negara ,  Depok,  PT RajaGrafindo Persada
Hajar  M, Model-Model  Pendekatan  Dalam  Penelitian  Hukum  Dan  Fikih , Pekanbaru: Suska Press, 2015
Hajar  M, Model-Model  Pendekatan  Dalam  Penelitian  Hukum  Dan  Fikih , Pekanbaru: Suska Press, 2015
HAW  Wijaya,  2003, Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  Yang  Asli,  Bulat  Dan Utuh , Jakarta: Raja Grafindo Persada
Indroharto, Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik,  dalam  Paulus  Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994)
Iswan Kaputra et.al(dkk), 2013, Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia , Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Mashuri  Mashab, Politik  Pemerintahan  Desa  Di  Indonesia ,  Cetakan  I,  PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 1998
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris
Nur  Basuki Winanrno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi , laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum . Jakarta : Kencana, 2011
Philipus  M.  Hadjon, Tentang  Wewenang ,  Makalah,  Universitas  Airlangga,
Surabaya
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara . PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013
Sarjono Soekanto dan Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006
Suhartono dkk, Parlemen Desa  (Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK Gotong- royong) , Cetakan Pertama, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000
Yusa Djuyandi, 2017, Pengantar Ilmu Politik , Jakarta, Rajawali Pers

## II. Perundang - Undangan
Undang – Undang Dasar Tahun 1945
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor  23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang  –  Undang  Nomor    37  Tahun  2008  Tentang  Ombudsman  Republik Indonesia
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  110  Tahun  2016  Tentang  Badan
Permusyawaratan Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  43  Tahun  2015  tentang  Organisasi  dan
Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri