Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Pertanggungjawaban Perusahaan Manajer Investasi Yang Terlibat Tindak
Pidana Korupsi
(Studi Kasus Pt. Asuransi Jiwasraya (Persero))
1 Rafiqa Aswinda Desovi, 2 Andio Kasyfi
12 Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Email Korespondensi: winda.desovi@gmail.com
Abstract. Corporate crime in Indonesia is a very difficult matter for law enforcers. In fact, this is very difficult, especially in terms of criminal liability and it is  precisely this corporation that is deeply involved in business crimes, especially corruption. In 2018 and 2019 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) announced that the company was in default to a number of its customers due to the wrong placement of investment funds which resulted in state losses. Several customers who felt that they were aggrieved have filed a lawsuit and criminal reports against PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Meanwhile, the attorney general's office has also named several suspects suspected of being involved in criminal acts of corruption and causing PT Asuransi Jiwasraya (Persero), which in this case is a State-Owned Enterprise (BUMN) to suffered losses. This paper discusses about legal protection for victims  of  PT  Asuransi  Jiwasraya  (Persero)  and  also  discusses  about  the  accountability  of  PT Asuransi Jiwasraya (Persero) as well as the role of state institutions to carry out company supervision of investment managers involved in the PT Asuransi Jiwasraya (Persero) case.
Keywords : Corruption, Jiwasraya, Corporation.
Abstrak. Kejahatan korporasi di Indonesia merupakan hal yang sangat menyulitkan bagi para penegak hukum. Bahkan hal ini sangat sulit terutama ditinjau dari pertanggungjawaban pi d ana dan kelanjutannya justru korporasi  ini  yang  benyak  terlibat  dalam  kejahatan  bisnis  terutama  tindak  pidana  korupsi  yang  jelas  sangat merugikan  masyarakat  di  Indonesia.  Pada  tahun  2018  dan  2019 PT  Asuransi Jiwasraya (Persero) mengumumkan  gagal  bay ar  terhadap  sejumlah  nasabahnya  dikarenakan  salah  menempatkan  dana Investasi  yang  berimbas  terhadap  kerugian  negara. Beberapa  nasabah  yang  merasa  dirugikan  telah mengajukan  gugatan  wansprestasi hingga  laporan  pidana  terhadap  PT  Asuransi Jiwasraya (Persero) . Dilain pihak kejaksaan agung juga telah menetapkan beberapa tersangka diduga terlibat melakukan tindak pidana korupsi dan menyebabkan PT  Asuransi Jiwasraya (Persero) yang dalam hal ini sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami kerugian . Tulisan ini membahas tentang perlindungan hukum bagi para korban PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan juga memb ahas tentang pertanggungjawaban PT Asuransi Jiwasraya (Persero) serta peran serta lembaga negara untuk melakukan pengawasan perusahaan terhadap Manajer Investasi yang terlibat dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) .
Kata Kunci : Korupsi, Jiwasraya, Korporasi

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Repubik  Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara hukum,  yang  mana  dalam  hal  ini  dimana ketentuan  pasal  terseut  merupakan  landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang  berdasarkan  atas  hukum.  Hal  ini  juga berarti bahwa hukum diposisikan sebagai satu- satunya acuan dalam kehidupan
bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara (Syamsudin  2010).  Sebagai  negara  hukum,
Indonesia menghendaki agar hukum senantiasa  harus  ditegakkan,  dihormati  dan ditaati  siapapun  tanpa  adanya  pengecualian. Hal ini ditujukan untuk menciptakan keamanan,  ketertiban,  kesejahteraan  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. Sebagai  individu  yang  hidup,  manusia tentunya  memiliki  berbagai  kepentingan  dan kebutuhan,  dalam  rangka  untuk  memenuhi
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kebutuhan dan kepentingannya tersebut manusia  bersikap  dan  berbuat  agar  sikap  dan perbuatannya  tidak  merugikan  kepentingan dan  hak  orang  lain.  Hukum  memberikan rambu-rambu  berupa  batasan  bertingkah  laku dalam  rangka  mencapai  dan  memenuhi kepentingan tersebut.
Namun  untuk  menerapkan  Indonesia sebagai  negara  hukum  dengan  sepenuhnya dirasa  masih  sangat  sulit  untuk  sekarang. Masalah yang paling sering terjadi pada negara hukum  adalah  maraknya  kejahatan-kejahatan kemanusiaan,  salah  satunya  adalah  korupsi. Pada upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan  lainnya  semakin  meningkat, karena  dalam  kenyataanya  adanya  perbuatan korupsi  yang  menimbulkan  kerugian  bagi negara  yang  sangat  besar  yang  berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.
Tindak  pidana  korupsi  merupakan delik  khusus  yang  diatur  secara  tersendiri  di luar  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Dalam  proes  penanganan  korupsi  berlaku prinsip  yang  diutamakan  atau  didahulukan proses penyelesaiannya. Hal in sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang  No 20 Tahun  2001 tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  Dimana  dalam  hal  ini  menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang  pengadilan  dalam  perkara  korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2016).
Menurut Sumarwani menyebutkan bahwa ada beberapa  titik  rawan  korupsi  pada  bidang- bidang tertentu, bidang-bidang tersebut terdiri atas:  proyek  pembangunan  yang  menyangkut kepentingan  masyarakat  atau  orang  banyak, terutama  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan pembebasan  tanah  dan  padat  karya,  yang kedua  adalah  proyek  pembangunan  untuk kepentingan umum, misalnya persiapan lahan transmigrasi,  penyaluran  dana  inpres,  proyek air  bersih,  listrik  dan  sebagainya.  Bidang ketiga adalah pengadaan barang dan jasa yang barang  jauh  lebih  rendah  dari  standar,  yang keempat adala bidang penyaluran  kredit baik
kredit  likuiitas  perbankan  maupun  kredit invstasi,  kredit  modal  kerja,  kredit  eksport, kredit  impor,  dan  sebagainya,  bidang  kelima adalah  bidang  pendapatan  keuangan  negara, terutama  yang  berhubungan  dengan  kegiatan pemungutan pajak, restribusi, pembebasan bea masuk,  PBB,  PN  dan  sebagainya,  keenam adalah bidang perizinan atau pelayanan kepada masyarakat  misalnya  SUPP,  SINK,  SIM  dan sebagainya,  bidang  terakhir  adalah  bidang kepegawaian yang mencakup penerimaan dan pengangkatan  pegawai  baru  dan  sebagainya (Hafids 2003).
Upaya pencapaian dan atau pengamanan  hasil  pembangunan  tidak  hanya ditentukan oleh tersediannya peraturan perundang-undangan  yang  memadai,  namun harus  pula  dilakukan  bersama  dengan penegakan  hukum  yang  konsisten  demi tegaknya  supremasi  hukum  di  Indonesia.  Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam ketetapan MPR  nomor  IV/MPR/1999  bab  IV  Sub  A Point 3, yang menjelaskan bahwa menegakkan hukum dan keberanian, supremasi hukum serta menghargai  hak  asasi  manusia.  Dalam memperhatikan Tap MPR ini, maka salah satu aspek  hukum  yang  perlu  mendapat  perhatian adalah  penegakan  hukum  tterhadap  tindak pidana korupsi. Mengingat korupsi dewasa ini semakin  tinggi  intesitasnya  dan  karena  itu usaha  pencegahan  dan  pemberantasannya, senantiasa  harus  ditingkatkan  sebagai  salah satu  upaya  penyelamatan  keuangan  atau perekonomian  negara.  Pemberantasan  tindak pidana  korupsi  tentu  saja  diharapkan  mampu memenuhi  dan  mengantisipasi  perkembangan kebutuhan  hukum  masyarakat  dalam  rangka mencegah  dan  memberantas  secara  lebih efektif  setiap  bentuk  tindak  pidana  korupsi yang sangat merugikan tidak hanya keuangan negara  atau  perekonomian  negara  pada khususnya, namun juga akan sangat merugikan hajat hidup orang banyak (Hafids 2003).
Masalah  korupsi  bukan  lagi  sebagai masalah  baru  dalam  persoalan  hukum  dan ekonomi  bagi  suatu  negara,  hal  ini  karena masalah ekonomi telah ada sejak ribuan tahun yang  lalu,  baik  di  negara  maju  maupun  di negara  berkembang  termasuk  Indonesia. Bahkan  perkembangan  masalah  korupsi  di
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Indonesia  saat  ini  sudah  demikian  parahnya dan  menjadi  masalah  yang  sangat  luar  biasa karena  sudah  menjangkit  dan  menyebar  ke seluruh  lapisan  masyarakat.  Jika  pada  masa lampau  korupsi  sering  diidentikkan  dengan pejabat  atau  pegawai  negeri  yang  telah menyalahgunakan  keuangan  negara,  dalam perkembangannya  saat  ini  masalah  korupsi juga  telah  melibatkan  anggota  legislatif  dan yudikatif, para banker dan konglomerat, serta juga korporasi sebagai pelaku dari suatu tindak pidana korupsi. Hal ini tentu membuat dampa yang cukup besar bagi keuangan negara yang dibuat  rugi  dengan  sangat  banyak.  Bahkan orang-orang  pada  saat  seperti  ini  tidak  lagi merasa  malu  menyandang  predikat  tersangka korupsi  sehingga  perbuatan  korupsi  seolah- olah  sudah  mnjadi  sesuatu  yang  biasa  atau lumrah untuk dilakukan.
Pelaku  tindak  pidana  yang  dimaksud disini  adalah  setiap  orang  yang  melakukan tindak  pidana  korupsi  atau  perbuatan  korupsi yang  dapat  menyebabkan  kerugian  keuangan atau  perekonomian  negara,  sedangkan  yang dimaksud  dengan  setiap  orang  sesuai  dengan ketentuan Paasal 1 butir 3 UU Tindak Pidana Korupsi  adalah  orang  perseorangan  atau termasuk  korporasi.  Unsur  barangsiapa  pada pasal ini dengan jelas selaku pelaku dari tindak pidana  korupsi  berupa  orang  perseorangan atau korporasi yang telah merugikan keuangan Negara  (Syamsudin  2010).  Secara  umum korupsi yang diduga dilakukan korporasi telah dirumuskan  di  dalam  UU  Tindak  Pidana Korupsi,  dimana  dalam  perumusannya  pada pasal delik kejahatan yang termasuk di dalam UU  Tipikor  dimulai  dengan  menggunakan frasa kata “setiap orang”, kemudian pada frasa kedua  diikuti  dengan  pemaknaan  dari  frasa kesatu  dimana  setiap  orang  dimaknai  sebagai orang  perseorangan  dan  juga  termasuk korporasi.
Dalam  perusahaan  Manajer  Investasi terdapat  beberapa  organ  penting  dalam pelaksanaan kegiatan usaha perseroan diantaranya  direksi,  komisaris,  pemegang saham,  serta  manajer  invetasi.  Manajer investasi  dalam  hal  ini  memiliki  peran  yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan mengelola dana investor.
Manajer  investasi  selalu  dijadikan  isu  untuk dimintai  pertanggungjawaban  ketika  investor dalam hal ini yang menitipkan dananya untuk memaksimalkan keuntungan mengalami kerugian  baik  karena  manajer  investasi  lalai dalam  mengelola  dana  investor  atau  manajer investasi  melanggar  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  No.  21  Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) adalah  lembaga  yang  independen  dan  bebas dari  campur  tangan  pihak  lain,  yang mempunyai  fiingsi,  tugas,  dan  wewenang pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan penyidikan  dalam  sektor  jasa  keuangan.  OJK dibentuk  dengan  tujuan  agar  keseluruhan kegiatan  jasa  keuangan  terselenggara  secara teratur,  adil,  transparan,  dan  akuntabel,  serta mampu  mewujudkan  sistem  keuangan  yang tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil,  dan mampu  melindungi  kepentingan  konsumen dan masyarakat. Dengan kata lain, OJK dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing  nasional.  Selain  itu,  OJK  mampu menjaga  kepentingan  nasional  yang  meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian,  dan  kepemilikan  sektor  jasa keuangan,  dengan  tetap  mempertimbangkan aspek  positif  globalisasi.  Dalam  hal ini  peran OJK  sangat  dibutuhkan  dalam  bidang pengawasan terkait peran dan fungsi perusahaan manajer investasi.
Bahkan berdasakan Pasal 1 angka 1 UU tesebut  juga  dirumuskan  pengertian  dari korporasi  baik  merupakan  badan  hukum maupun bukan badan hukum. Berdasarkan hal ini setiap orang juga termasuk korporasi dapat dikualifikasikan  menjadi  subyek  dari  suatu tindak  pidana  korupsi.  Bahkan  hal  ini dipergetas  dalam  Pasal  20  UU  no.  31  Tahun 1999  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  dimana dijelaskan  hal  ihwal  mengenai  korupsi  yang dilakukan  korporasi  dana  tau  pengurusnya. Terdapa 3 hal yang menarik berkaitan dengan korupsi  yang  dilakan  oleh  koporasi,  hal  ini terjadi dengan mengkaitkan dengan keinginan KPK untuk membawa kasus korupsi ke depan pengadilan,  yakni  yang  pertama  KPK
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
menyatakan  bahwa  sebagian  besar  kasus penyuapan  dalam  tindak  pidan  akorupsi dilakukan  oleh  korporasi,  kedua  tidak  ada satupun  korporasi  yang  dihukum  dalam seluruh  kasus  korupsi  yang  ditangani  KPK yang  melibatkan  korporasi,  hal  ini  terjadi karena  korupsi  yang  ditangani  baru  sebatas pribadi atau perorangan, ketiga kasus korupsi korporasi  disebagainnya  juga  melibatkan politisi selain aparatur birokrasi. Penyataan ini hendak  menegaskan  bahwa  ada  kepentingan lain  yang  potensial  bekerja  di  dalam  suatu kasus  korupsi  yang  dilakukan  oleh  korporasi (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2016).
Terungkapnya  kasus  salah  kelola  usaha PT  Asuransi  Jiwasraya  (Jiwasraya)  telah menyita  perhatian  publik.  Jiwasraya  berdiri sejak masa pemerintahan Hindia Belanda pada 31  desember  1859  dan  berubah  menjadi  PT. Asuransi Jiwasraya (persero) pada tanggal 21 agustus  1984.  Dalam  perjalananya  kondisi usaha Jiwasraya sempat membaik pada tahun 2011  meski  turut  berdampak  krisis  ekonomi tahun  1998.  Namun  demikian,  keadaan likuiditas  membuat  Jiwasraya  mengalami gagal  bayar  klaim  nasabah  JS  Saving  Plan sebesar Rp. 802 Miliar pada oktober 2018 dan mencapai RP. 12,4 triliun per desember 2019 (Yusuf 2020).
Buruknya keuangan
Jiwasraya dikarenakan  perusahaan  membeli  saham- saham lapis kedua dan ketiga menjelang tutup kuartal atau tutup tahun untuk “mempercantik” laporan keuangan. Badan Pemeriksaan Keuangan  (BPK)  menemukan  bahwa  harga saham  tempat  Jiwasraya  berinvestasi  selalu “melompat”  menjelang  tuutp  tahun  dan kemudian  saham  tersebut  dijual  lagi  pada  2 januari tahun berikutnya.  Karena saham yang dibeli  di  bawah  harga  pasar,  maka  pada laporan keuangan akhir tahun aan tercatat hasil investasi  Jiwasraya  menguntungkan  atau terjadi  laba  semu.  Namun  yang  sebenarnya terjadi  adalah  perusahana  sudah  mengalami kerugian.  Kasus  jiwasraya  ini  terus  bergulir hingga pada tanggal 14 Januari 2020 kejaksaan agung  (Kejagung)  menahan  5  orang  yang diduga terlibat kasus Jiwasraya, 3 di antaranya adalah mantan jajaran direksi Jiwasraya yaitu Hendrisman  Rahim  sebagai  mantan  Direktur
Utama,  Harry  Prasetyo  sebagai  Mantan Direktur  Keuangan,  dan  Syamirwan  Mantan Kepala  Devisi  Investasi  dan  Keuangan. Ketiganya  didakwa  melanggar  Pasal  2  dan Pasal  3  UU  Tindak  Pidana  Korupsi  (Nola 2020).
Penahanan  dilakukan  berdasarkan  hasil investigasi  Badan  Pemerinsaan  Keuangan (BPK)  yang  menenmukan  bahwa  adanya dugaan kejahatan korporasi dalam pengelolaan perusahaan  yang  melibatkan  jajaran  direksi, manajer dan pihak lain diluar perusahaan. Pada tahun 2016 BPK sebetulnya sudah mengungkap adanya 16 temuan yang mengidentifikasikan telah  terjadi  pelanggaran hukum, namun baru pada juni 2019 kejaksaan mulai  mendalami  kasus  ini.  Kejahatan korporasi  ini  diduga  kuat  menjadi  penyebab Jiwasraya  gagal  membayar  kepada  nasabah sejumlah Rp. 802 Miliar per oktober 2018 dan menjadi  Rp.  12,4  triliun  per  desember 2019(Thariq and Prananingtyas 2020). Kondisi ini tenunya meresahkan bagi 7,7 Juta Jiwa nasabahnya.

## RUMUSAN MASALAH
Berangkat dari konsep pemikiran sebagaimana dikemukakan  di  atas  maka  untuk  kejelasan tulisan ini, penulis akan mengangkat beberapa permasalahan, yaitu:
1. Bagaimana pertanggungjawaban perusahana  manajer  investasi  yang  terlibat dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana  kewenangan  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan perusahaan manajer investasi?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penulisan  ini  adalah  adalah  metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian  yuridis  normatif  adalah  jenis penelitian  yang  lazim  dilakukan  dalam kegiatan  pengembangan  ilmu  hukum  atau yang biasa dikenal dengan dogmatika hukum. Penelitian  yuridis  normative  merupakan metode  penelitian  dengan  cara  mempelajari buku-buku,  peraturan  perundang-undangan serta  dokumen-dokumen  penunjang  lainnya yang berhubungan dengan penelitian sehingga
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dapat  diketaliui  hubungan  antara  hukum positif dan asas yang berlaku di masyarakat
Metode  penelitian  yuridis  normatif dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian kualitatif
mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi,  mensistematisasi  dan  juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif yang berlaku  dalam  suatu  masyarakat  atau  negara tertentu  dengan  bersaranakan  konsep-konsep (pengertian-pengertian), kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi, dan metode- metode  yang  dibentuk  dan  dikembangkan khusus  untuk  melakukan  semua  kegiatan tersebut,  yang  keseluruhan  kegiatannya  itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan  penyelesaian  yuridis  terhadap masalah  hukum  (mikro maupun  makro) yang mungkin  terjadi  di  dalam  masyarakat. Penelitian  yuridis  normatif  secara  langsung terarah  menawarkan  alternatif  penyelesaian yuridis  terhadap  masalah  hukum  konkret. Alternatif  penyelesaian  yang  ditawarkan  itu dirumuskan  dalam  bentuk  sebuah  putusan hukum  yang  disebut  juga  proposisi  hukum. Proposisi  hukum  ini  memuat  penetapan tentang  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban subyek  hukum  tertentu;  artinya:  memuat kaidah hukum.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian  pustaka  yang  bertujuan  untuk memperoleh  data  sekunder,  yang  bersumber dari:
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum  yang  mengikat,  dan  terdiri  dari norma  atau  kaidah  dasar,  peraturan dasar,  peraturan  perundangundangan, dan lain sebagainya yang terkait dengan topik penelitian.
b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang,  hasil-hasil  penelitian atau buku-buku hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain.
c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan- bahan  yang  memberikan  petunjuk maupun  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  sekunder,  seperti
kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain- lain.
d. Analisa hasil, dan analisa bahan hukum. Analisa hasil dan bahan hukum digunakan  untuk  menemukan  dan menentukan jawaban atas permasalahan hukum  yang  diangkat  dalam  tesis  ini, sehingga  bisa  didapatkan  suatu  tujuan yang  diharapkan  dalam  penulisan  tesis itu.  Berikut  adalah  langkah-langkah dalam  penelitian  hukum  ini  yang  dapat dilakukan, terdiri dari:
- Mengidentifikasi  fakta  hukum  dan mengeliminir  hal-hal  yang  tidak relevan  umtuk  menetapkan  isu hukum yang hendak dipecahkan;
- Pengumpulan  bahan-bahan  hukum dan sekiranya dipandang
mempunyai  relevansi  juga  bahan- bahan non-hukum.
- Melakukan  telah  atas  isu  hukum yang  diajukan  berdasarkan  bahan- bahan yang telah dikumpulkan;
- Menarik kesimpulan dalam
argumentasi  yang  menjawab  isu hukum;
- Memberikan  preskripsi  bedasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.
Pada  tahap  ini  seluruh  data  yang diperoleh  di  lapangan,  baik  data  primer, sekunder.  maupun  tersier.  dikumpulkan  dan diklasifikasikan,  kemudian  disusun  secara sistematis,  sehingga  diperoleh  gambaran menyeluruh mengenai kaidali hukum, ketentuan  hukum  serta  asas  hukum  yang berhubungan  dengan  aspek  hukum  terhadap perusahaan manajer investasi.

## PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban Perusahaan Manajer Investasi  yang  Terlibat  dalam  Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus PT Jiwasraya).
Terungkapnya kasus salah kelola usaha PT  Asuransi  Jiwasraya  (Jiwasraya)  telah menyita  perhatian  publik.  Jiwasraya  berdiri sejak masa pemerintahan Hindia Belnada pada 31  desember  1859  dan  berubabh  menjadi  PT
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 21 agustus
1984.  Dalam  perjalananya  kondisi  keuangan Jiwasraya  sempat  mengalami  perbaikan  pada tahun  2011  meski  perusahaan  ini  turut menerima efek dari krisis moneter pada 1998. Namun demiian ketiadaan likuiditas membuat jiwasraya  mengalami  gagal  bayar  klaim nasabah JS saving plan sebesar Rp.802 miliar pada  oktober  2018  dan  mencapai  Rp.  12,4 triliun  pada  desember  2019.  Buruknya keuangan  Jiwasraya  dikarenakan  perusahaan membeli saham-saham lapis kedua dan ketiga menjelang tutup kurtal atau tutup tahun, hal ini dilakukan untuk membuat bentuk dari laporan keuangan milik Jiwasraya mengalami hal yang signifikan,  hal  ini  karena  dengan  adanya penambahan investasi pada laporan keuangan yang  di  beli  menjelang  tutup  tahun  dan kemudian  dijual  pada  2  januari  tahun berikutnya  membuat  laporan  keuangan  akhir tahun  akan  tercatat  hasil  investasi  yang menguntungkan. Namun pada kasus Jiwasraya ini mereka tidak menyadari bahwa perusahaan sudah  mengalami  kerugian  pada  saat  mereka melakukan  pembelian  saham lapis  kedua  dan ketiga  pada  masa  menjelang  tutup  tahun (Sayekti 2020).
Kondisi keuangan perusahaan Jiwasraya  sebenarnya  sudah  mulai  terpuruk sejak  tahun  2002  akibat  krisis  ekonomi  yang terjadi.  Hingga  akhirnya  tidak  mampu membayar polis para nasabah. Berikut ini alur kronologi kejadian kondisi keuangan Jiwasraya  sejak  tahun  2002  sampai  dengan 2019.
Tabel  1. Kronologis  Kondisi  Keuangan Jiwasraya. Tahun  Keterangan 2002 Insolvensi (cadangan lebih kecil dari seharusnya) Rp. 2,9 triliun 2004 Insolvensi  dengan  resiko  pailit mencapai Rp. 2, 76 triliun 2006 - Ekuitas  perusahaan  negative Rp.  3,  29  triliun  dan  asset yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban - BPK memberikan opini disclaimer (tidak menyatakan pendapat) untuk laporan
keuangan  tahun  2006-2007 dikarenakan penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenaranya 2008 Deficit  perusahaan  Rp.  5,7 triliun, kemudian Jiwasraya menerbitkan reksa dana penyertaan terbatas dan reasuransi (penyelamanatan jangka pendek) untuk menghilangkan kerugian di laporan keuangan.
2009 Deficit  perusahaan  sebesar  Rp.
6,3  triliun  dan  melanjutkan skema reasuransi
2010 Perusahaan  melanjutkan  skema reasuransi 2011 Perusahaan  melanjutkan  skema reasuransi  dan  surplus  Rp.  1,3 triliun 2012 - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan/Bapepm-LK meminta perusahaan menyampaikan alternative penyelesaian komprehensif dan fundamental jangka pendek. JS saing plan mendapatkan  ijin  Bapepam- LK  pada  12  desember  2012 dengan guaranteed  return 12%  per  tahun  (lebih  tinggi disbanding yield obligasi)
- Perusahaan  surplus  RP.  1,6 triliun  per  desember  2012
melalui skema finansial reasuransi,  namun  defisit  Rp. 3,2 triliun tanpa skema finansial reasuransi. 2013 - Bapepam-LK  resmi  beralih kepada otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan meminta  kementrian  BUMN menyampikan langkah alternative penyehatan keuangan  perusahaan  beserta jangka  waktunya  karena  raio solvabilitas perusahaan kurang dari 120%
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
- Perusahaan menyampaikan alternative penyehatan berupa penilaian kembali asset tanah dan bangunan, revaluasi menjadi  Rp.  6,56  triliun  dan mencatat  laba  RP.  457,2 miliar. 2014 - Peningkatan penempatan dana di saham dan reksa dana - Terjadi  lonjakan  pendapatan premi hingga 50% 2015 - Hasil audit BPK menunjukkan dugaan penyalahgunaan  wewenang dan  laporan  asset  investasi keuangan  melebihi  realita ( overstated) serta kewajiban di bawah realita ( understated) - Jiwasraya  membeli  obligasi medium-term  note (MTN) pada  perusahaan  yang  baru berdiri 3 tahun tanpa pendapatan dan terus merugi - BPK mengungkap kejanggalan pembelian saham  dan  reksa  dana  lapis kedua dan ketiga yang tidak disertai kajian memadai tanpa memeperhatikan aspek  legal  dan  kondisi keuangan perusahaan. 2016 - OJK  meminta  perusahaan menyampaikan rencana pemenuhan rasio kecukupan investasi karena sudah tidak lagi menggunakan mekanisme reasuransi - BPK menemukan nilai pemelian  sejumlah  saham dan  reksa  dana  lebih  mahal dibandingkan  nilai  pasar sehingga berpotensi merugikan perusahaan sebesar Rp. 601,85 miliar. - BPK mencatat investasi tidak langsung senilai Rp. 6, 04 triliun atau setara dengan
27,78%  dari  total  investasi
perusahaan pada tahun 2015. - Jiwasraya  melepas  saham dan  reksa  dana  lapis  kedua dan ketiga sesuai rekomendasi BPK. - OJK  meminta  Jiwasraya mengevaluasi  produk  JV Saving  Plan  agar  sesuai dengan kemampuan pengelolaan investasi - OJK  memberikan  sanksi peringatan  pertama  karena perusahaan terlambat menyampaikan laporan aktuaria tahun 2017.
- Pendapatan premi JS saving plan mencapai Rp. 21 triliun dan laba Rp. 2,4 triliun atau naik  sebesar  37,64%  dari tahun 2016. - Ekuitas surplus Rp.5,6 triliun  tetapi  kekurangan cadangan  premi  RP.  7,7 triliun karena belum memperhitungkan penurutan asset. - Perusahaan kembali membeli  saham  dan  reksa dana lapis kedua dan ketiga - OJK tidak menemukan saham  dan  reksa  dana  yang melebihi batas investasi
(10%  dahan  dan  20%  reksa dana)  pada  setiap  manajer investasi - Pencatatan  liabilitas  yang lebih rendah dari semestinya membuat laba sebelum pajak  mencapai  RP.  428 miliar  dari  sebenarnya  rugi Rp. 7,26 miliar. 2018 - OJK dan Jiwasraya membahas penurunan pendapatan  premi  secara signifikan  akibat  penuruan guaranted  return (garansi imbal  hasil)  atas  produk  JS Saving Plan.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
- OJK  mengenakan  denda administratif  RP.  175  juta atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahun 2017 - Kantor Akuntan Publik (KAP) Pricewaterhouse Coopers (PwC) memberikan opini  tidak  wajar  pada laporan keuangan Jiwasraya tahun 2017 karena perusahaan hanya mencatatkan liabilitas manfaat  polis  mada  depan sebesar  Rp.  38,76  triliun yang  seharusnya  Rp.  46,44 triliun - PwC  mengorekssi  laporan keuangan 2017 dari laba Rp. 2,4  triliun  menjadi  RP.428 miliar - Jiwasraya tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo  nasabah  JS  Saving Plan  Rp.  802  miliar  pada oktober 2018 - Kualitas asset investasi Jiwasaya  hanya  5%  dari asset investasi saham senilai
Rp.  5,7  triliun  pada  tahun 2018 yang ditempatkan pada saham bluechip. Hanya  2% dari  asset  investasi  saham dan reksa dana yang dikelola manjer investasi berkualitas.
- Jiwasraya  hanya  mampu mendapatkan  Rp.1,7  triliun
dari penjualan sebagian saham  dan  reksa  dana  yang bisa dijual (karena harnya yg anjlok)  serta  masih  terdapat Rp. 8,1 triliun dari 26 saham dan  107  reksa  dana  yang tidak bisa dilepas.
- BPK menyebutkan jiwasraya melakukan investasi asset beresiko untuk  mengejar  imbal  hasil tnggi sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian.
2019 - Jiwasraya membutuhkan dana Rp. 32,89 triliun untuk memenuhi  rasio  solvabilitas ( risk based capital) 120%
- Asset Jiwasraya tercatat Rp.23,26  triliun,  kewajiban sebesar Rp.50,5 triliun, nilai akuitas negatif sebesar Rp.27,24 triliun dan liabilitas  produk  JS  Saving Plan tercatat Rp.15,75 triliun. - Total  klaim  jatuh  tempo yang  gagal  bayar  mencapai Rp. 12,4 triliun 2020 - Kejaksaan  agung  meminta BPK memulai audit investigasi  Jiwasraya  dan OJK - Klaim  nasabah  yang  akan jatuh  tempo  hingga  akhir tahun 2020 mencapai Rp16,1 triliun. Indikasi kerugian negara sebesar Rp.
13,7  triliun  akibat  gagal bayar polis.
Sesuai dengan Pasal 142 ayat (1) huruf e  UU  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  dan  melihat  kondisi  keuangan Jiwasraya  saat  ini  maka  perusahaan  dapat dilakukan pembubaran pada Jiwasraya (Ningrum  2018).  Pembubaran  persero  terjadi karena  harta  kekayaan  perseroan  yang  telah dinyatakan  pailit  berada  dalam  keadaan insolvensi,  sebagaimana  diatur  dalam  UU nomor  37  tahun  2004  tentang  kepailitan  dan penundaan  kewajiban  pembayaran  utang. Kondisi  keuangan  jiwasraya  dalam  keaddaan insolvensi  terjadi  sejak  tahun  2002.  Sehingga manajemen jiwasraya sebenarnya dapat menyatakan  pailit  sehingga  dapat  dilakukan penundaan  kewajiban  pembayarn  utang. Alternative solusi lain adalah jika pemerintah akan menyelamatkan Jiwasraya.
Penyelamatan  Jiwasraya  yang  akan dilakukan  oleh  pemerintah  dapat  dilakukan dengan tiga cara, yang pertama adalah dengan privatisasi, bailout (dana  talangan)  dalam bentuk  penyertaan  modal  negara  (PMN)  dari
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
APBN,  dan  pembentukan Holding BUMN asuransi.  Privatisasi  dilakukan  dengan  tetap menjaga  pemerintah  sebagai  pemilik  saham mayoritas  atau  pemilik  saham  diatas  50% dengan  kebutuhan  dana  Rp.  32  triliun  untuk memenuhi risk  based  capital (RBC)  yang diatur  OJK  sebesar  120%.  Namun  demikian untuk melakukan privatisasi kondisi keuangan Jiwasraya  harus  dalam  keadaan  sehat, sehingga  memiliki  nilai  jual  tinggi  untuk memenuhi  kebutuhan  dana  yang  cukup  besar (Thariq and Prananingtyas 2020).
Kedua  adalah  upaya  penyelamatan Jiwasraya  dengan  cara bailout dengan  PMN. Dimana dalam hal ini perlu mempertimbangkan  kondisi  keuangan  negara (APBN)  saat  ini.  Namun  dengan  segala masalah  yang  terjadi  di  Indonesia  saat  ini dimana  masalah  covid19  yang  menyebabkan menghabiskan  banyak  pengeluaran  yang dikeluarkan  oleh  negara,  sedangkan  kondisi penerimaan  negara  dari  pajak  belum  optimal. Pemerintah  masih  membutukan  dana  di  luar APBN untuk mengatasi bencana Covid19 ini. Maka apabila Jiwasraya melakukan penyelesaian  melalui  bailout  PMN  perlu menyertakan alternaif solusi sumber dananya, apakah  melalui  obligasi  surat  utang  negara atau  pinjaman  dari  luar  negeri.  Ketiga  adalah melalui  holding  BUMN  asuransi,  jika  ini dilakukan  maka  harus  memperhitungkan kemampuan  holding  BUMN  tersebut  untuk menyerap  obligasi  Jiwasraya  sekitar  Rp.  4-5 triliun.  Hal  ini  mengaburkan  tujuan  utama holding  itu  sendiri  yaitu  untuk  meningkatkan daya saing (Thariq and Prananingtyas 2020)
Disamping  itu  langkah  perlindungan hukum  yang  dapat  ditempu  dalam  kasus  ini terdiri dari dua hal, pertama adalah perlindungan  hukum  dari  aspek  pidana, dimana  dengan  memproses  secara  pidana pihak-pihak  yang  menyebabkan  terjadinya kerugian  negara  dalam  tubuh  Jiwasraya.  Saat ini kejagung telah menetapkan beberapa pihak sebagai  tersangka,  kejagung  juga  sedang bekerja sama dengan PPATK menelusuri asset yang  dimiliki  oleh  Jiwasraya  sekaligus mencari  bukti  terkait  adanya  tindak  pidana pencucian uang. Penggunaan pasal TPPU akan sangat  membantu  perkembangan  kasus  ini
sehingga  para  tersangka  dapat  dikenakan pidana  dalam  bentuk  uang  pengganti.  KPK dapat dilibatkan dalam kasus ini nterutama jika melibatkan  aparat  penegak  hukum  dan penyelenggaraaan negara, meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian minimal Rp. 1 miliar (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2016)
Kedua adalah perlindungan hukum dari aspek  perdata.  Perlindungan  ini  dapat dilakukan  dengan  du  acara  yaitu  gugatan perdata  biasa  atau  kepailitian.  Perlindungan hukum  secara  perdata  dapat  diberikan  oleh hakim  yang  menangani  perkara  ini.  Gugatan ini  dapat  diajukan  kepada  para  direksi, komisaris,  dan  pemegang  saham  Jiwasraya apabila  terbukti  yang  bersangkutan  telah melakukan tindakan yang merugikan perseroan.  Saat  ini  beberapa  nasabah  telah mengajukan  gugatan  wanprestasi  terhadap Jiwasraya, sedangkan kepailitan dapat diajukan  oleh  para  nasabah  hanya  saja penyelesaian melalui kepailitan sangat merugikan  nasabah  asuransi  karena  dalam prakteknya kedudukan nasabah hanya sebagai kreditor  konkuren  yang  akan  mendapatkan perlunasan  setalah  upah  buruh  kreditor separatis dan kredtor preferen (Nola 2020). Kewenangan  OJK  dalam  Pengawasan Perusahaan  Manajer  Investasi  (Studi Kasus: Gagal Bayar Jiwasraya)
Peristiwa  gagal  bayar  polis  yang menimpa  perusahaan  asuransi  PT.  Jiwasraya Persero  tentu  tidak  lepas  dari  peran  Otoitas Jasa  Keuangan  (OJK)  sebagai  lembaga  yang bertugas  untuk  mengaawasi  lembaga  jasa keuangan  perbankan  dan  non-perbankan  di Indonesia,  khususnya  terhadap  perusahaan asuransi.  Banyak  pihak  mempertanyakan terkait  bagaimana  cara  pengarasan  OJK terlebih  oleh  DPR  dalam  kasus  ini.  Menurut keterangan  yang  disampaikan  oleh  ketua dewan  komisioner  OJK  menyatakan  bahwa kasus  gagal  bayar  polis  oleh  Jiwasraya  telah masuk  dalam  pengawasan  OJK  sejak  tahun 2006 ketika otoritas masih bernama Bapepam- LK.  OJK  juga  sampai  saat  ini  terus  bersuaha mencari  jaan  keluar  terkait  permasalahan tersebut (Murdadi 2012)
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
OJK  juga  mengklaim  bahwa  mereka telah  melakukan  fungsinya  sebagai  lembaga pengawasan  dalam  masalah  kasus  ini.  Pihak OJK  perpendapat  bahwa  upaya  penyehatan Jiwasraya tidak dilakukan oleh OJK, melainkan oleh pemegang saham utama yakni kementrian  BUMN.  OJK  berperan  untuk memfasilitasi upaya penyehatan yang diusulkan  oleh  pemilik  perseroan.  OJK  juga memberikan  peringatan  untuk  kementrian BUMN  dan  Jiwasraya  dalam  melakukan penyehatan  agar  bisa  dilajukan  secapat mungkin. Hal ini dilakukan agar hak nasabah dapat segera terpenuhi. Berdasarkan keterangan  yang  diberikan  oleh  OJK,  pihak OJK  telah  memberikan  langkah-langkah pengawasan yang maksimal guna menyelsaikan  permasalahan  ini.  OJK  sendiri sudah  melakukan  komunikasi  baik  terhadap nasabah perihal menerima pengaduan mereka sampai  kepada  kemnetrian  BUMN  untuk mempercepat  langkah-lagkah  penyelamatan dan penyehatan di dalam manajemen perusahaan  dan  keuangannya.  Alasan  kenapa langka  yang diambil oelh OJK terkesan tidak berjala  karena  kurang  meilhat  bagaimana kewenangan  yang  dimiliki  oleh  OJK.  Dalam hal  kasus  yang  terjadi  pada  Jiwasraya  OJK anya sebagai fasilitator yang harus memfasilitasi  upaya  penyehatan  yang  dilakan oleh perseroan, bukan menjadi eksekutor yang melaksanakan  proses  penyehatan,  karena  hal tersebut merupaakan wewenang yang dimiliki oleh para pemegang saham dan dalam hal ini adalah kementrian BUMN (Yusuf 2020)
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  sebagai lembaga pengawas dan juga sebagai regulator terhadap lembaga jasa keuangan yang terdapat di Indonesia tentu harus memiliki peran ketika terdapat permasalahan yang menimpa lembaga jasa  keuangan  tersebut,  baik  perbankan maupun  non-perbankan  di  Indonesia.  Begitu pula  hal  nya  dalam  kasus  gagal  bayar  polis yang  dialami  oleh  PT.  Asuransi  Jiwasraya Persero, OJK dalam hal ini mengklaim sudah berperan dalam proses penyelesaian kasus ini. Seperti  yang  disampaikan  oleh  ketua  dewan pengawas OJK Wimboh Santoso, bahwa OJK telah membuat beberapa skenario penyelamatan PT. Asuransi Jiwasraya Persero.
"Untuk membuat skenario bagaimana mengatasi  cash  flow  untuk  membayar  semua klaim-klaim  nasabah  ini.  Kita  semua  tahu, bahwa ini tidak mudah, tapi tetap ada skenario- skenario (Thariq and Prananingtyas 2020).
Skenario  pertama  yang  akan  dibuat sifatnya sebagai solusi jangka pendek, yakni pembentukan  anak  perusahaan  yakni PT.  Jiwasraya  Putra.  Perseroan  dalam  bentuk anak  perusahaan  ini  telah  diberikan  konsensi untuk  menjamin  asuransi  dari  beberapa BUMN  yang  telah  melakukan  kerjasama sebelumnya  dengan  perusahan  Jiwasraya. yakni  PT  Bank  Tabungan  Negara  (Persero) Tbk,  PT  Pegadaian  (Persero),  PT  Kereta  Api Indonesia (Persero), dan PT Telkomsel. Selain itu,  keberadaan  anak  perusahaan  ini  juga diwajibkan  untuk  menarik  investor,  dengan tujuan dapat membantu pendanaan kewajiban klaim  polis  oleh  PT.  Asuransi  Jiwasraya Persero yang sudah jatuh tempo melalui Top- Up  Cashflow.  PT  Jiwasraya  Putra  nantinya akan  memanfaatkan  kerja  sama  BUMN  ini untuk  menjual  produk  asuransi  dengan memanfaatkan  akses  customer  based  dan jaringan  distribusi  di  empat  perusahaan tersebut (Tawalujan 2012).
Kemudian  Skenario  kedua  adalah solusi  untuk  jangka  panjang.  Ia  mengatakan hal  tersebut  masih  dibicarakan  oleh  para pemangku kepentingan. "Kalau jangka pendek teratasi  dengan  cara  tadi,  ke  depan  jangka menengah  panjang  harus  ada  program bagaimana  memperkuat  bisnis  Jiwasraya.102 Seperti  yang  diketahui  bahwa  Jiwasraya membutuhkan  dana  sekitar  Rp32,89  triliun agar  bisa  mencapai  rasio  Risk  Based  Capital (RBC)  minimal  120  persen.  Secara  umum, RBC  adalah  pengukuran  tingkat  kesehatan finansial  suatu  perusahaan  asuransi,  dengan ketentuan OJK mengatur minimal batas RBC sebesar 120 persen (Thariq and Prananingtyas 2020).
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan  agar  keseluruhan  kegiatan  jasa keuangan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan terselenggara  secara  teratur,  adil,  transparan, dan  akuntabel,  serta  mampu  mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan  dapat  mendukung  kepentingan sektor  jasa  keuangan  nasional  sehingga mampu  meningkatkan  daya  saing  nasional. Selain  itu,  OJK  harus  mampu  menjaga kepentingan  nasional,  antara  lain,  meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian,  dan  kepemilikan  di  sektor  jasa keuangan,  dengan  tetap  mempertimbangkan aspek  positif  globalisasi.  Sejalan  dengan  hal diatas,  maka  dalam  kasus  ini  OJK  sudah berusaha  untuk  menjalankan  fungsi  dan wewenang nya sesuai dengan tujuan tersebut. meski  harus  diakui  bahwa  dalam  perjalanan nya,  peran  yang  dilakukan  oleh  OJK  dalam rangka  penyelematan  di  kasus  ini  belum sempurna,  karena  sejatinya  OJK  dapat melakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap produk  asuransi  yang  dikeluarkan  oleh  PT. Asuransi  Jiwasraya  Persero  tersebut  sebagai bentuk  menjalankan  fungsi  pengawasan. namun  setidaknya  OJK  sudah  menunjukkan itikad baik untuk berperan aktif didalam kasus ini,  dengan  hadirnya  skenario-skenario  yang dirancang  tersebut  dan  tindakan  lain  yang sudah dijabarkan sebelumnya.

## KESIMPULAN
Kasus Jiwasraya sarat dengan permasalahan  hukum,  setidaknya  terdapat lebih dari 8 aturan yang dilanggar.
Pelangagran telah merugikan nasabah sehingga  aparat  penegak  hukum  harus bergegas  melakukan  perlindungan  hukum dengan  cara  meminta  pertanggunjawaban pidana, perdata dan administratif serta etik dari para pelaku kasus ini. Banyaknya pihak yang terlibat  dan  beragam  aturan  yang  dilanggar membuat proses penyelesaian hukum terhadap kasus  ini  dapat  memakan  waktu  yang  sangat lama.  Untuk  itu  proses  perlindungan  hukum dapat dilakukan secara bersamaan.
Penyelesaian  hukum  tidak  bisa  diabaikan karena  merupakan  bagian  penting  dari perlindungan huku negara terhadap masyarkat demi  terciptanya  rasa  aman.  Selain  itu  juga Otoritas  Jasa  Keuangan  dibentuk  dengan tujuan  agar  keseluruhan  kegiatan  jasa keuangan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan
terselenggara  secara  teratur,  adil,  transparan, dan  akuntabel,  serta  mampu  mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan  dapat  mendukung  kepentingan sektor  jasa  keuangan  nasional  sehingga mampu  meningkatkan  daya  saing  nasional. Selain  itu,  OJK  harus  mampu  menjaga kepentingan  nasional,  antara  lain,  meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian,  dan  kepemilikan  di  sektor  jasa keuangan,  dengan  tetap  mempertimbangkan aspek  positif  globalisasi.  Sejalan  dengan  hal diatas,  maka  dalam  kasus  ini  OJK  sudah berusaha  untuk  menjalankan  fungsi  dan wewenang nya sesuai dengan tujuan tersebut. meski  harus  diakui  bahwa  dalam  perjalanan nya,  peran  yang  dilakukan  oleh  OJK  dalam rangka  penyelematan  di  kasus  ini  belum sempurna,  karena  sejatinya  OJK  dapat melakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap produk  asuransi  yang  dikeluarkan  oleh  PT. Asuransi  Jiwasraya  Persero  tersebut  sebagai bentuk  menjalankan  fungsi  pengawasan. namun  setidaknya  OJK  sudah  menunjukkan itikad baik untuk berperan aktif didalam kasus ini,  dengan  hadirnya  skenario-skenario  yang dirancang  tersebut  dan  tindakan  lain  yang sudah dijabarkan sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Hafids, Arysad Jawada. 2003. Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi
Negara . Jakarta: Sinar Grafika. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2016. Dasar  Hukum  Tentang  Korupsi
Terkait Sektor Bisnis . Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.
Murdadi,  Bambang.  2012.  “Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan  Baru  Yang  Memiliki Kewenangan  Penyidikan.” Value Added 8 (2): 32–46.
Ningrum,  Hesti  Widya.  2018.  “Sejarah  Dan Perkembangan  Pertanggungjawaban Korporasi.” Volksgeist:  Jurnal  Ilmu
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Hukum Dan Konstitusi 1 (2): 139–55. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v 1i2.1633. Nola, Luthvi Febryka. 2020. “PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH JIWASRAYA.” Info Singkat 12 (2). Sayekti, Nidya Waras. 2020. “PERMASALAHAN PT ASURANSI JIWASRAYA : PEMBUBARAN ATAU PENYELAMATAN.” Info  Singkat 12 (2).
Syamsudin,  M.  2010.  “PEMAKNAAN
HAKIM TENTANG KORUPSI DAN IMPLIKASINYA PADA PUTUSAN : KAJIAN PERSPEKTIF HERMENEUTIKA.” Mimbar Hukum 22 (3): 498–519. Tawalujan, Jimmy. 2012. “PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN.” Lex Crimen Vol.1: 22. Thariq, Muhammad, and Paramita Prananingtyas.  2020.  “Pelaksanaan Pengawasan Asuransi Jiwasraya Oleh
Ojk Provinsi Sumatera Barat Di Kota Padang.” Notarius 13  (1):  111–26. https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29
167.
Yusuf,  Ammar.  2020.  “Pengawasan  Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Dalam Kasus
Gagal Bayar Polis Oleh PT Asuransi
Jiwasraya  Persero.” Jurnal  USU 6 (3).
Ida  Bagus  Wyasa  Putra,  dkk, Hukum  Bisnis Pariwisata , (Bandung: Refika
Aditama, 2003),
Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma:  Metode  dan  Dinamika Masalahnya , (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2002) Charles Himawan, Hukum Sebagai Panglima ,
(Jakarta: Kompas, 2003)
Sulistyowati  Irianto  dan  Sidharta, Metode Penelitian  Hukum  Konstelasi  dan
Refleksi ,  (Jakarta:  Yayasan  Obor
Indonesia, 2009) Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.  (Jakarta:  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas
Indonesia. 2005)
Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UUNo. 40 Tahun2007,LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756. _________, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756 .
__________. Undang-Undang tentang Pasar Modal. UU No. 8 Tahun 1995. LN No.64 Tahun 1995.
__________. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253.
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.
__________, Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi.