## KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN LAYANAN NIKAH BAGI DAERAH 3T DI KABUPATEN PULANG PISAU

## Syahrani
Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palangka Raya Email: syahrani76masran@gmail.com
ABSTRAK Kata kunci: Kebijakan, Layanan Nikah,  Desa  Tertinggal dan Terdalam Penelitian ini di latar belakangi problematika layanan nikah di daerah 3T pada desa-desa Kabupaten Pulang Pisau yang terkesan terabaikan karena jarak yang jauh  dan  hanya  bisa  dilewati  dengan  jalur  sungai,  sehingga  masih  banyak pernikahan masyarakat yang tidak tercatat di KUA setempat karena alasan biaya yang  cukup  besar  rendahnya  pengetahuan  masyarakat  akan  pentingnya pencatatan nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan inovasi kebijakan khusus Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau dalam layanan nikah bagi daerah  3T.  Fokus  penelitian  ini  adalah:  (1)  problematika  layanan  nikah  pada daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau; (2) kebijakan Kementerian Agama dalam memberikan layanan nikah bagi daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini merupakan penelitian empiris-normatif. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian  ini  dianalisis  menggunakan  teknik  deskriptif  dan  preskriptif.  Hasil penelitian: (1) fakta lapangan temukan masih ada pernikahan di bawah tangan dan tidak tercatat di KUA setempat, pernikahan dini, dan kesulitan masyarakat dalam  memperoleh  akta  identitas  diri  (berupa  Kartu  Keluarga,  KTP,  Akta Kelahiran)  karena  pernikahan  yang  dijalani  selama  ini  belum  tercatat  secara resmi.  Hal  ini  terjadi  karena  masyarakat  sejak  awal  kurang  menyadari  akan pentingnya pencatatan nikah dan juga masyarakat juga kurang mengetahui akan syarat-syarat pencatatan nikah di KUA. Problem lain karena jauhnya akses dari desa menuju ke KUA yang hanya bisa dilalui dengan transportasi sungai juga biaya yang cukup besar, (2) beberapa kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Pulang  Pisau  yang  sudah  berjalan  selama  ini,  yaitu:  pengusulan  Penambahan Penghulu dan/atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (PPPN),pelayanan yang mengayomi  dan  membantu  dengan  tetap  tertib  aturan  perundang-undangan, pengangkatan  PPPN  di  desa-desa  tertinggal,  mempersingkat  jangka  waktu pendaftaran  nikah  dengan  meminta  surat  rekomendasi  dari  Kepala  Desa, melaksanakan  penasehatan  nikah  hanya  sesaat  sebelum  akad  nikah.  Untuk inovasi  kebijakan  adalah  dengan  pengadaan  bantuan  perahu  sungai  (klotok) untuk menunjang kerja kepala KUA dalam menjangkau desa-desa yang hanya bisa masuk dan keluar desa lewat sungai, juga untuk mengkaji kembali anggaran dana perjalanan penghulu menghadiri peristiwa nikah di daerah 3T. ABSTRACT Keywords: Policy, Marriage Services,  Disadvantaged and Deepest Villages This research is based on the problem of marriage services in the 3T area in the villages  of  Pulang  Pisau  Regency  which  seem  neglected  because  of  the  long distance and can only be crossed by river, so that there are still many people's marriages that are not registered at the local KUA due to the relatively low costs.
public knowledge of the importance of marriage registration. This research aims to find special policy innovations for the Ministry of Religion of Pulang Pisau Regency in marriage services for the 3T area. The focus of this research is: (1) the problems of marriage services in the 3T area in Pulang Pisau Regency; (2) the Ministry of Religion's policy in providing marriage services for 3T areas in

## Kebijakan Kementerian Agama dalam Memberikan Layanan Nikah Bagi Daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau
Pulang  Pisau  Regency.This  research  is  empirical-normative  research.  This research  uses  qualitative  methods  with  statutory,  conceptual  and  case approaches with data collection techniques in the form of observation, interviews and  documentation.  This  research  was  analyzed  using  descriptive  and prescriptive techniques. Research results: (1) Field facts found that there are still underhanded  marriages  that  are  not  registered  with  the  local  KUA,  early marriages, and difficulties for people in obtaining personal identity certificates (in the form of Family Cards, KTPs, Birth Certificates) because the marriages they have had so far have not officially recorded. This happened because from the start the public was less aware of the importance of registering marriages and also the public was less aware of the requirements for registering marriages at the KUA. Another problem is that the access from the village to the KUA is far away, which can only be accessed by river transportation, and the costs are quite large, (2) several policies of the Ministry of Religion of Pulang Pisau Regency that  have  been  in  place  for  some  time,  namely:  proposing  the  addition  of Penghulu and/or Assistant Registration Officers Marriage (PPPN), services that protect and assist in maintaining orderly laws and regulations, appointing PPPN in  disadvantaged  villages,  shortening  the  marriage  registration  period  by requesting  a  letter  of  recommendation  from  the  Village  Head,  carrying  out marriage  counseling  only  shortly  before  the  marriage  ceremony.  The  policy innovation is to provide assistance with river boats (klotok) to support the work of the head of the KUA in reaching villages that can only enter and leave the village via river, as well as to review the travel budget for the headman to attend wedding events in the 3T area.

## PENDAHULUAN
Pelayanan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh setiap orang, kualitas pelayanan menjadi suatu tuntutan dalam memberikan hasil yang sangat diharapkan oleh seluruh pengguna jasa layanan. Pelayanan yang berkualitas akan memberikan rasa kepuasan pada pengguna layanan atau masyarakat. Masyarakat sebagai pelanggan dari pelayanan publik pastinya menaruh harapan kepada penyelenggara pelayanan publik agar profesional serta tanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya  dalam  memberikan  sebuah  pelayanan.  Sebagai  pelayan  publik,  pemerintah pastinya  selalu  berusaha  untuk  meningkatkan  pelayanan  yang  diberikan,  guna  terciptanya pelayanan publik yang berkualitas.
Pelayanan  publik  menurut  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik dalam pasal 1 ayat (1) bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan  pelayanan  administratif  yang disediakan  oleh  penyelenggara  dari  pelayanan  publik.”  Lalu  dipertegas  dalam  ayat  (7),  bahwa “Standar  pelayanan  merupakan  tolakukur  dari  apa  yang  dipergunakan  sebagai  pedoman  dari pelaksanaan pelayanan serta acuan dari penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara  kepada  masyarakat  dalam  rangka  pelayanan  yang  berkualitas,  cepat,  mudah, terjangkau dan terukur.”
Uraian  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  diatas  memberikan  penegasan  bahwa pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  publik  diwajibkan  memberikan  pelayanan  dengan sebaik-baiknya  kepada  masyarakat  sebagai  penerima  pelayanan  dengan  sesuai  kebutuhan masyarakat. Yaitu dengan cara memberikan pelayanan yang berkualitas, mudah, murah, cepat, dan terukur  adalah  amanah  yang  harus  dilakukan  oleh  penyelenggara  dalam  pemberian  pelayanan.
Tantangannya  adalah  pemerintah  harus  menyediakan  penyediaan  sumber  daya  aparatur  yang kompeten dan berkualitas serta sarana prasarana yang memadai sebagai syarat untuk menjalankan pelayanan publik yang berkualitas.
Bidang  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  penyelenggara  pemerintah  dapat  berupa pelayanan  kesehatan,  pendidikan,  keagamaan,  transportasi,  listrik,  kebutuhan  pokok  dan  masih banyak  lagi.  Begitu  banyak  bidang  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Dari berbagai kebutuhan masyarakat mengenai sebuah pelayanan publik, salah satu kebutuhan yang juga  sangat  berpengaruh  adalah  kebutuhan  administratif  mengenai  pencatatan  pernikahan  yang telah  diatur  baik  secara  agama  maupun  hukum  di  negara  Indonesia  dan  merupakan  suatu kebutuhan penting yang dibutuhkan oleh warga Indonesia.
Berdasarkan  hukum  perdata  yang  berlaku  di  Indonesia,  peraturan  mengenai  pernikahan secara formal tertulis pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  1946  Jo  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Jo Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah. Peraturan tersebut terbit untuk memberikan kepastian prosedur,  waktu  dan  biaya  kepada  masyarakat  sehingga  terciptanya  suatu  kepuasan  dari masyarakat.
Salah  satu  birokrasi  pemerintah  yang  melakukan  pelayanan  publik  langsung  kepada masyarakat  adalah  Kantor  Urusan  Agama.  Kantor  Urusan  Agama  merupakan  sebuah  lembaga resmi dari negara atau Unit Pelaksna Teknis (UPT) di bawah Kementrian Agama yang memiliki tugas  di  bidang  agama  Islam  dalam  lingkup  Kecamatan.  Kantor  Urusan  Agama  berdasarkan Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  34  Tahun  2016  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada pasal 2 dan 3 tentang tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Urusan Agama mempunyai kewajiban dalam melaksanakan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun  2022  Tentang  Status  Kemajuan  Dan Kemandirian Desa Tahun 2022 Halaman 618 Dan 619 bahwa Desa Kiapak Kecamatan Kahayan Kuala, Desa Sei Bakau dan Desa Sei Hambawan Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau termasuk kategori Desa tertinggal.
Dari  informasi  yang  disampaikan  Kepala  KUA  Kecamatan  Sebangau,  desa  dengan kategori daerah terdalam dan tertinggal di atas adalah wilayah yang memiliki kondisi geografis, sosial, ekonomi dan budaya yang kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini umumnya disebabkan karena daerah tersebut sulit dijangkau , baik karena jauh dari daerah lain dan  letak  georafis  desa-desa  tersebut  memang  cukup  sulit  dijangkau  ,  seperti  desa  Kiapak  di Kecamatan Kahayan Kula yang hanya dapat dijangkau dengan alat transportasi Air.
Fakta  lapangan  berdasarkan  hasil  observasi  awal  penulis  masih  temukan  masih  ada pernikahan di bawah tangan dan tidak tercatat di KUA setempat, pernikahan dini, dan kesulitan masyarakat dalam memperoleh akta identitas diri (berupa Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran) karena  pernikahan  yang  dijalani  selama  ini  belum  tercatat  secara  resmi.  Hal  ini  terjadi  karena masyarakat sejak awal kurang menyadari akan pentingnya pencatatan nikah dan juga masyarakat juga kurang mengetahui akan syarat-syarat pencatatan nikah di KUA. Problem lain karena jauhnya
akses dari desa menuju ke KUA yang hanya bisa dilalui dengan transportasi sungai juga biaya yang cukup besar.

## METODE
Penelitian kebijakan Kementerian Agama dalam memberikan layanan nikah bagi daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dikenal juga sebagai penelitian lapangan (field research) adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan  dapat  berbentuk  membuat  pedoman  wawancara  dan  diikuti  dengan  mencari  serta mewawancarai para informan.
Adapun  penelitian  hukum  normatif  menggunakan  bahan-bahan  hukum  berupa  peraturan perundangan, seperti Undang-undang, hingga Peraturan Pemerintah. Pada penelitian ini seorang peneliti selalu mendasarkan pemikirannya pada aturan perundangan sebagai bahan hukum utama penelitian.  Penelitian  atas  bahan-bahan  hukum  seperti  perundang-undangan  dan  putusan pengadilan tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah penelitian sosial, mengingat ia memisahkan hukum dari segala bentuk analisis non-hukum.
Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  pendekatan.  Pertama,  pendekatan  perundang- undangan (statute approach), yaitu sebuah pendekatan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan validasi pernikahan sebagaimana tercantum di dalam bahan hukum pada data sekunder penelitian.  Kedua,  pendekatan  kasus  (case  approach),  yaitu  peneliti  mencoba  membangun argumentasi  hukum  dalam  perspektif  kasus  konkrit  yang  terjadi  dilapangan,  tentunya  kasus tersebut  erat  kaitannya  dengan  kasus  atau  peristiwa  hukum  yang  terjadi  di  lapangan  yaitu fenomena  pemalsuan  data  pernikahan.  Ketiga,  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang revelan. Pendekatan ini akan peneliti gali dari data primer penelitian.
Subjek Penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati sebagai sasaran. Subjek penelitian ini adalah Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau, Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau, Beberapa Kepala KUA di Kabupaten Pulang Pisau.
Objek  penelitian  adalah  hal  yang  menjadi  sasaran  penelitian.  Menurut  Suprapto,  objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas oleh Anto Dayan bahwa objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti unutk mendapatkan data secara ilmiah. Objek penelitian dalam tulisan ini secara  umum  adalah  kebijakan  Kementerian  Agama  dalam  memberikan  layanan  nikah  bagi daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau.
Lokasi penelitian ini di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Pemilihan tempat  penelitian  ini  oleh  peneliti  karena  tempat  ini  sangat  strategis  dan  perlunya  penelitian terhadap  kebijakan  Kementerian  Agama  dalam  memberikan  layanan  nikah  bagi  daerah  3T  di Kabupaten  Pulang  Pisau.  Penelitian  di  Kabupaten  Pulang  Pisau  dengan  pertimbangan    bahwa tersedianya data yang cukup.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  observasi  dan  wawancara  yang mendalam  dengan  menggunakan  pedoman  interview  wawancara  yang  sudah  dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya. Data dalam  suatu  penelitian  merupakan  bahan  yang  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan
penelitian yang ada. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan.  Dalam  penelitian  ini  jenis  data  yang  dikumpulkan  terdiri  dari  data  yang  bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan-bahan hukum baik data primer dan bahan data sekunder.
Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :
1.  Observasi,  menurut  Sutrisno  Hadi,  observasi  adalah  pengamatan  dan  pencatatan  secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan di tempat penelitian, hal ini dilakukan untuk  mendapatkan  data  yang  dibutuhkan  mengenai  kebijakan  Kementerian  Agama  dalam memberikan layanan nikah bagi daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau.
2.  Wawancara, menurut Sutrisno Hadi adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Untuk itu wawancara ini dilakukan secara langsung kepada sejumlah subjek yang berkaitan  dengan  permasalahan  penelitian.  Untuk  menggali  data  yang  dibutuhkan,  penulis menggunakan teknik wawancara mendalam. Menurut Burhan Bungin, wawancara mendalam adalah proses pengumpulan data atau informasi dengan cara lansung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Dengan demikian,  pelaksanaan  wawancara  mendalam  tidak  hanya  sekali  atau  dua  kali  melainkan berulang-ulang  dengan  intensitas  tinggi.  Pada  penelitian  kualitatif,  wawancara  mendalam menjadi  alat  utama  yang  dikombinasi  dengan  observasi  non  pastisipan.  Dalam  melakukan wawancara,  peneliti  menggunakan  sistem  purposive  subject  yaitu  dengan  cara  mengambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut spesifik yang dimiliki oleh subjek tersebut. Misalnya  orang-orang  yang  memiliki  tingkat  pendidikan  tertentu,  jabatan  tertentu  dan  usia tertentu. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan didasarkan pada butir-butir pertanyaan yang telah dibuat peneliti, adakalanya juga pertanyaan yang diajukan berdasarkan suasana  yang  sedang  berlangsung  namun  masih  terkait  dengan  konteks  penelitian.  Dengan wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak bisa didapatkan melalui  teknik  lain.  Peneliti  melakukan  penelitian  dengan  wawancara  mendalam  guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta mendapatkan data-data pokok untuk menggali terkait rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.
3.  Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film, dan lain-lain
Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang  bersifat  menggabungkan  teknik  pengumpulan  data  dan  sumber  data  yang  telah  ada. Triangulasi  berarti  melakukan  pengecekan  ulang  atau  semacam  cek  audit  atas  data-data  dan bahan-bahan  yang  telah  berhasil  dikumpulkan  dengan  tujuan  untuk  menjaga  kebenaran  dan kemurnian data. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. Keabsahan data dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang
dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,  membandingkan  keadaan  dan  perspektif  seseorang  dengan  berbagai  pendapat  dan pandangan  orang  seperti  rakyat  biasa,  orang  yang  berpendidikan  menengah  atau  tinggi,  orang yang  berada  dan  orang  pemerintahan,  membandingkan  hasil  wawancara  dengan  isi  suatu dokumen yang berkaitan.
Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi  dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas,  membandingkan  data  hasil  wawancara  dengan  masing-masing  subjek  dan  informan, membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.
Ada  beberapa  langkah  yang  dapat  ditempuh  untuk  memproses  analisis  data.  Langkah- langkah tersebut adalah Data Collection (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari  sumber  sebanyak  mungkin  mengenai  kebijakan  Kementerian  Agama  dalam  memberikan layanan nikah bagi daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau. Data Reduction (Pengurangan Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang kebijakan Kementerian Agama dalam memberikan layanan nikah bagi daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau. Setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.  Data  Display  (Penyajian  Data),  yaitu  data  yang  didapat  dari  penelitian  tentang kebijakan Kementerian Agama dalam memberikan layanan nikah bagi daerah 3T di Kabupaten Pulang  Pisau  dipaparkan  secara  ilmiah  oleh  peneliti  dengan  tidak  menutup-nutupi kekurangannya.Data Conclousions Drawing/Verifying atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan display data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat dari kebijakan Kementerian Agama dalam memberikan layanan  nikah  bagi  daerah  3T  di  Kabupaten  Pulang  Pisau  tidak  menyimpang  dari  data  yang dianalisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar)
Daerah 3T merupakan singkatan dari tertinggal, terdepan, dan terpencil. Daerah-daerah ini mengalami  keterbatasan  akses  terhadap  berbagai  fasilitas  dan  layanan  dasar  seperti  kesehatan, pendidikan,  transportasi,  serta  ekonomi. Sebagaimana  yang  termuat  dalam  Peraturan  Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024 pasal 1 ayat (1)  “yang  dimaksud  dengan  daerah  tertinggal  adalah  daerah  kabupaten  yang  wilayah  serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional”, Pasal 2 ayat (1) “Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria: Perekonomian masyarakat,  sumber  daya  manusia,  sarana  dan  prasarana,  kemampuan  keuangan  daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah”. Kemudian mengenai daerah terluar menimbang Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan pulau - pulau kecil terluar telah ditetapkan 92 dua pulau - pulau kecil terluar, dan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang daftar koordinat geografis titik - titik garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 terdapat perubahan jumlah pulau - pulau kecil terluar, sehingga pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar terdapat 111 wilayah yang masuk dalam daftar pulau

## Kebijakan Kementerian Agama dalam Memberikan Layanan Nikah Bagi Daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau
-  pulau  kecil  terluar. Wilayah  yang  termasuk  daerah  3T  memiliki  karakteristik  utama  seperti berikut:
1) Tertinggal , artinya wilayah-wilayah ini menghadapi keterbelakangan ekonomi, sosial, serta infrastruktur. Seringkali, wilayah ini mencatatkan angka kemiskinan tinggi, layanan kesehatan dan pendidikan yang sangat terbatas, serta kesenjangan dalam pembangunan ekonomi.
2) Terdepan, ini merujuk pada wilayah-wilayah yang terletak di bagian paling depan. Wilayah- wilayah  ini  berada  jauh  dari  pusat  administrasi  dan  pusat  perkotaan  utama.  Seringkali, wilayah-wilayah ini memiliki akses transportasi seperti jalan raya, pelabuhan, serta bandara yang terbatas sehingga sulit dijangkau.
3) Terpencil ,  ini  artinya  wilayah  yang  termasuk  daerah  3T  berada  paling  jauh  dari  pusat administrasi  negara  atau  wilayah  terpusat.  Wilayah  terluar  ini  kerap  memiliki  kondisi geografis sulit, contohnya kepulauan terpencil atau pegunungan terpencil.
Daerah 3T mengalami kondisi serba keterbatasan, dengan infrastruktur yang terbatas dan kurang berkembang. Kondisi ini jelas sangat berbeda dengan kita yang selama ini tinggal di kota-kota besar di mana seluruh layanan dan infrastruktur yang kita butuhkan sangat mudah untuk dijangkau. Beberapa faktor yang menyebabkan pembangunan di Indonesia kurang merata sehingga banyak daerah yang mengalami keterbatasan akses adalah sebagai berikut:
1) Kondisi  daerah  3T  yang  mengalami isolasi  secara  geografis karena  daerah  3T  memiliki kondisi geografis yang sulit. Ada yang berada di kepulauan terpencil, pegunungan terpencil, serta jauh dari pusat administrasi dan/atau perkotaan utama. Oleh karenanya, sulit terjangkau dan sulit untuk dilakukan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah.
2) Kurangnya modal dan teknologi untuk melakukan pembangunan di daerah 3T. Pemerintah membutuhkan  modal  yang  cukup  besar  untuk  membangun  daerah  3T,  terutama  jika mengingat kondisi daerah tersebut yang sulit dijangkau. Sudah pasti biaya yang dibutuhkan akan jauh lebih tinggi. Selain itu, teknologi yang mumpuni pun diperlukan untuk mendukung pembangunan di daerah-daerah terpencil, tertinggal, dan terdepan.
3) Pada  beberapa  kasus,  ada  pula  faktor  penghambat  pembangunan  yang  datang  dari  pihak masyarakat sendiri. Beberapa masyarakat menolak perubahan sehingga tak menginginkan pembangunan  di  daerah  mereka.  Masyarakat  kerap  menganggap  pembangunan  yang dilakukan  pemerintah  hanya  akan  membawa  kerusakan  pada  lingkungan  tinggal  mereka. Sebab, biasanya pembangunan akan memakan lahan yang cukup besar, di mana lahan tersebut mengambil dari persawahan atau tanah kosong milik masyarakat. Kurangnya sosialisasi dari pihak  pemerintah  memperburuk  hal  ini,  sehingga  masyarakat  semakin  menunjukkan penolakan terhadap pembangunan.
4) Faktor  lain  yang  datang  dari  masyarakat  adalah kurangnya  pendidikan .  Sebenarnya,  ini berkaitan erat dengan terbatasnya akses terhadap pendidikan di daerah 3T. Sulitnya akses pada pendidikan  membuat  masyarakat  di  daerah  3T  kurang  terbuka  dan  maju  soal  pemikiran. Akibatnya, pembangunan pun sulit dilakukan oleh pemerintah karena belum terbentuk pola pikir maju di kalangan masyarakat, yang membuat mereka menolak adanya pembangunan.

## Peran Kementerian Agama dalam Pelayanan Nikah
Kementerian  Agama  adalah  kementerian  yang  bertugas  menyelenggarakan  pemerintahan dalam bidang agama. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam Rapat Besar (Sidang) Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945. Dalam rapat tersebut Mr. Muhammad
Yamin  mengusulkan  perlu  diadakannya  kementerian  yang  istimewa,  yaitu  yang  berhubungan dengan agama.
Menurut Yamin, "Tidak cukuplah jaminan kepada agama Islam dengan Mahkamah Tinggi saja,  melainkan  harus  kita  wujudkan  menurut  kepentingan  agama  Islam  sendiri.  Pendek  kata menurut kehendak rakyat, bahwa urusan agama Islam yang berhubungan dengan pendirian Islam, wakaf dan masjid dan penyiaran harus diurus oleh kementerian yang istimewa, yaitu yang kita namai Kementerian Agama”.
Dalam  Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2012  Tentang Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Kementerian  Agama  Pasal  7  menjelaskan  bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah  kabupaten/kota  berdasarkan  kebijakan  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama provinsi  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Lebih  lanjut  pada  Pasal  8  menjelaskan bahwa  dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  7,  kantor  Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:
1) perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota;
2) pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
3) pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
4) pembinaan kerukunan umat beragama;
5) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
6) pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program;
7) pelaksanaan  hubungan  dengan  pemerintah  daerah,  instansi  terkait,  dan  lembaga  masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.
Adapun peran Kementerian Agama dalam layanan nikah melalui sub bagian kantor yaitu seksi Bimas Islam yang mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi dibidang bimbingan masyarakat Islam. Adapun uraian tugas Seksi Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut:
1) melakukan pendataan rumah Ibadah dan pemeluk Agama;
2) membimbing dan meningkatkan kapasitas Imam dan Khotib;
3) melaksanakan pembinaan dan pemilihan keluarga sakinah;
4) melakukan pembinaan dan bimbingan produk halal;
5) melakukan pembinaan dan bimbingan Nikah dan Rujuk;
6) mempersiapkan lomba KUA dan Masjid teladan;
7) melakukan pelatihan Da'I;
8) melakukan festifal Qosidah;
9) melakukan TC Qori' / Qori'ah.

## Konsep Pencatatan Nikah
Kata  Arab  “nikah”  atau  “zawaj”  dilihat  secara  etimologis  sebagai  “berkumpul”  atau “mendidih”,  dengan  kata  lain  berarti  kesepakatan  dan  persetubuhan.  secara  syara'  berarti  akad nikah.  Perkawinan  adalah  kontrak  yang  menggabungkan  kemampuan  seorang  wanita  untuk mendapatkan  kesenangan  biologis  melalui  ciuman  dan  hubungan  seksual.  Pernikahan  akan memberikan  kedua  belah  pihak  hubungan  kepentingan  di  mana  pria  memiliki  hak  untuk kesenangan biologis atas wanitanya serta apa saja yang terkait dengan itu sendiri tanpa campur
tangan orang lain. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah kesepakatan yang kuat untuk  menjalankan/mematuhi  anjuran  Allah,  dan  pemenuhannya  adalah  ibadah.  Nikah  yakni hubungan  hukum  yang  diakui  negara  dalam  hukum  perdata  antara  laki-laki  dan  seorang perempuan untuk hidup bersama bekeluarga yang kekal.
Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama  dalam  hal  bahwa  keduanya  merupakan  sesuatu  yang  harus  diadakan.  Dalam  suatu  acara perkawinan  rukun  dan  syaratnya  tidak  boleh  ditinggal.  Dalam  arti  perkawinan  tidak  sah  bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun  itu  adalah  sesuatu  yang  berada  di  dalam  hakikat  dan  merupakan  bagian  atau  unsur  yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur  yang  menjadi  rukun.  Adapula  syarat  itu  sendiri  dalam  arti  tidak  merupakan  kriteria  dari unsur-unsur rukun.
Kata  pencatatan  dalam  beberapa  referensi  diartikan  sebagai  “proses;  cara;  perbuatan mencatat; pendaftaran. Pengertian dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut merupakan proses suatu  perbuatan  yang  dilakukan  seseorang  untuk  menuliskan  sesuatu  atau  mendokumentasikan suatu  peristiwa.  Pencatatan  perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  ketertiban  perkawinan dalam  masyarakat.  Ini  merupakan  suatu  upaya  yang  diatur  melalui  undang-undang  untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu  undangundang  No.  1  tahun  1974  pasal  2  ayat  (2)  yang  mengatakan  bahwa  “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Perkawinan  yang  secara  normatif  harus  dicatatkan  merupakan  kesepakatan  nasional  yang bertujuan  untuk  mewujudkan  tujuan  hukum,  untuk  masyarakat  guna  terwujudnya  ketertiban, kepastian,  dan  perlindungan  hukum.  Dengan  adanya  pencatatan  nikah  ini  akan  berupaya melindungi  nilai  mashlahah  mursalah  dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Didalam  Al-Qur’an dijelaskan tentang pentingnya penulisan atau pencatatan yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 282 berbunyi:
ﯾٰٓﺎَ ﯾﱡ
ﮭَﺎ ا ﻟﱠﺬِ ﯾْ ﻦَ اٰ ﻣَ ﻨُ ﻮْٓ ا اِذ َا ﺗَ ﺪَا ﯾَﻨْ ﺘُ ﻢْ ﺑِﺪَ ﯾْ ﻦٍ اِ ﻟٰٓ ﻰ اَ ﺟَ ﻞٍ ﻣﱡ ﺴَ ﻤ• ﻰ ﻓَ ﺎ ﻛْ ﺘُﺒُ ﻮْ هُۗ وَﻟْ ﯿَ ﻜْ ﺘُ ﺐْ ﺑﱠ ﯿْﻨَ ﻜُ ﻢْ ﻛَ ﺎﺗِ ﺐ ٌ ۢ ﺑِﺎ ﻟْ ﻌَ ﺪْ لِۖ وَ ﻻَ ﯾَ ﺄْ ب َ ﻛَ ﺎﺗِ ﺐ ٌ اَ نْ ﯾﱠ ﻜْ ﺘُ ﺐ َ ﻛَ ﻤَﺎ ﻋَ ﻠﱠ ﻤَ ﮫُ •ﱣ ُ Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  mencatatnya.  Hendaklah  seorang  pencatat  di  antara  kamu menuliskannya  dengan  benar.  Janganlah  pencatat  menolak  untuk  menuliskannya  sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya)…
Inilah  prinsip  umum  yang  hendak  ditetapkan.  Maka  menulis  ini  merupakan  sesuatu  yang diwajibkan  dengan nash ,  tidak  dibiarkan  manusia  memilihnya  (untuk  melakukannya  atau  tidak dilakukannya) pada waktu melaksanakan transaksi secara bertempo utang-piutang, karena suatu hikmah  yang  akan  dirasakan  manfaatnya.  Ayat  ini  merupakan  perintah  dari  Allah  SWT.  agar dilakukan  pencatatan  untuk  arsip.  Dengan  demikian  maka  dapat  ditegaskan  bahwa,  pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu qiyas atau mashlahah mursalah yang menurut  Al-Syatibi  merupakan  dalil qath’i yang  dibangun  atas  dasar  kajian  indukif  ( istiqra’i ) dengan  pencatatan  pernikahan  maka  akan  membentuk  dan  mewujudkan  kehidupan  masyarakat yang tertib dan menjaga kemaslahatan bagi keluarga.

## Profil Singkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau
Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Tengan yang beribukotakan Palangkaraya. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 8.997 km ² dan berpenduduk  sebanyak  164.223  jiwa  (hasil  sensus  penduduk  indonesia  2017).  Semboyan kabupaten ini adalah "Handep Hapakat" yang berartikan persatuan dan kesatuan semua komponen Masyarakat. Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari 8 kecamatan, 94 desa definitif, 1 desa persiapan, yaitu Desa Garantung di kelurahan Maliku dalam pengembangan sektor agribisnis.
Kabupaten  Pulang  Pisau  memiliki  visi  yaitu  terwujudnya  masyarakat  Pulang  Pisau  yang damai, maju, berkeadilan dan sejahtera. Dengan salah satu misi yang berkaitian yaitu peningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan. Desa-desa yang ada di Kabupaten Pulang  Pisau  mengembangkan  keunikan  masing-masing  sebagai  daya  tarik  utamanya  dan memiliki beragam potensi, mulai dari potensi alam, budaya, pertanian hingga kemampuan inovasi dalam pengelolaan rotan menjadi anyaman.
Dilansir dari Borneonews.co.id, setiap tahun terus memperluas pembukaan lahan pertanian di Kabupaten Pulang Pisau. Hal ini guna mempertahankan Kabupaten Pulang Pisau sebagai salah satu  lumbung  padi  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah  terlebih  BUMDes  yang  ada  di  setiap  desa mengandalkan unit usaha dari sektor pertanian. Sebagian besar penduduk berasal dari Suku Jawa, sebagian lagi adalah dari suku Dayak dan suku Banjar. Mata pencaharian penduduk paling banyak pada sektor Pertanian dan Peternakan. Jumlah desa di Pulang Pisau Sebanyak 8 kecamatan, yang terdapat beberapa desa di dalamnya yang diklasifikasikan menjadi 4 bagian yaitu Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.

## Tabel
Data Indeks Desa Pembanguan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
Nama Kecamatan Nama Desa Nilai IDM Status IDM 1 2 3 4 Pandih Batu Dandang 0,5481 Tertinggal Pandih Batu Talio 0,5473 Tertinggal Pandih Batu Pangkoh Hilir 0,6319 Berkembang Pandih Batu Pangkoh Hulu 0,6790 Berkembang Pandih Batu Kantan Muara 0,6594 Berkembang Pandih Batu Talio Muara 0,6500 Berkembang Pandih Batu Talio Hulu 0,6003 Berkembang Pandih Batu Pangkoh Sari 0,6429 Berkembang Pandih Batu Sanggang 0,6006 Berkembang Pandih Batu Pantik 0,5257 Tertinggal Pandih Batu Belantik Siam 0,6116 Berkembang Pandih Batu Gadabung 0,6376 Berkembang Pandih Batu Mulya Sari 0,5244 Tertinggal Pandih Batu Kantan Dalam 0,6433 Berkembang Pandih Batu Kantan Atas 0,6189 Berkembang Pandih Batu Karya Bersama 0,4975 Tertinggal

## Kebijakan Kementerian Agama dalam Memberikan Layanan Nikah Bagi Daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau
Kahayan Kuala Camantan 0,4516 Sangat Tertinggal Kahayan Kuala Baruna 0,5362 Tertinggal Kahayan Kuala Kiapak 0,4592 Sangat Tertinggal Kahayan Kuala Pasanan 0,5087 Tertinggal Kahayan Kuala Sungai Rungu 0,5870 Tertinggal Kahayan Kuala Bahaur Hilir 0,6360 Berkembang Kahayan Kuala Bahaur Tengah 0,5359 Tertinggal Kahayan Kuala Bahaur Hulu 0,6606 Berkembang Kahayan Kuala Sei Pundak 0,4997 Tertinggal Kahayan Kuala Tanjung Perawan 0,5876 Tertinggal Kahayan Kuala Bahaur Hulu Permai 0,5984 Tertinggal Kahayan Kuala Bahaur Batu Raya 0,5390 Tertinggal Kahayan Tengah Tanjung Sangalang 0,5779 Tertinggal Kahayan Tengah Penda Barani 0,4344 Sangat Tertinggal Kahayan Tengah Bukit Rawi 0,6219 Berkembang Kahayan Tengah Tuwung 0,5411 Tertinggal Kahayan Tengah Sigi 0,5503 Tertinggal Kahayan Tengah Petuk Liti 0,5837 Tertinggal Kahayan Tengah Bukit Liti 0,5397 Tertinggal Kahayan Tengah Bahu Palawa 0,5340 Tertinggal Kahayan Tengah Pamarunan 0,5263 Tertinggal Kahayan Tengah Balukun 0,4957 Tertinggal Kahayan Tengah Bukit Bamba 0,5668 Tertinggal Kahayan Tengah Tahawa 0,5321 Tertinggal Kahayan Tengah Paharangan 0,5552 Tertinggal Kahayan Tengah  Bareng Rambang 0,5871 Tertinggal Banama Tingang Manen Paduran 0,5330 Tertinggal Banama Tingang Manen Kaikea 0,4935 Tertinggal Banama Tingang Lawang Uru 0,5163 Tertinggal Banama Tingang Hurung 0,5130 Tertinggal Banama Tingang Hanua 0,5838 Tertinggal Banama Tingang Ramang 0,5176 Tertinggal Banama Tingang Tambak 0,4376 Sangat Tertinggal Banama Tingang Pahawan 0,5181 Tertinggal Banama Tingang Guha 0,5498 Tertinggal Banama Tingang Bawan 0,5502 Tertinggal

## Kebijakan Kementerian Agama dalam Memberikan Layanan Nikah Bagi Daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau
Banama Tingang Tumbang Tarusan 0,5800 Tertinggal Banama Tingang Pandawei 0,4387 Sangat Tertinggal Banama Tingang Kasali Baru 0,4684 Sangat Tertinggal Sebangau Kuala   Sei Hambawang 0,4679 Sangat Tertinggal Sebangau Kuala Sei Bakau 0,4905 Sangat Tertinggal Klasifikasi Jumlah % Desa Maju 2 2,11% Desa Berkembang 43 45,26% Desa Tertinggal 42 44,21% Desa Sangat Tertinggal 8 8,42% Jumlah 95 100%
Dilihat dari data IDM bahwa jumlah desa berkembang mendominasi dengan 43 desa dengan 45,26%. Sedangkan jumlah Desa maju hanya 2 Desa dengan 2,11% saja. Rata-rata nilai Indeks Desa pembangunan yaitu 0,5849 dengan kesimpulan Tertinggal. Dalam artian dimensi pelayanan dasar  dan  kesejahteraan  dan  aspek-aspek  lainnya  perlu  di  tingkatkan.  Kabupaten  Pulang  Pisau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran dari Kabupeten Kapuas yang merupakan bagian dari 14  kabupaten  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Kabupaten  Pulang  Pisau  berlokasi  di  daerah khatulistiwa yakni 10-0 ° Lintang Selatan dan 110-120 ° Bujur Timur, dengan suhu berkisar antara 21 ° C hingga 33 ° C dan maksimal 36 ° C yang cukup tinggi, mengakibatkan penguapan yang kuat untuk membentuk awan. Akan tetapi, pengunjung tetap bisa merasakan kondisi udara segar dan udara  yang  sejuk,  terutama  disekitar  kawasan  sungai  kahayan.  Dibentuknya  Kabupaten  Pulang Pisau ialah langkah memenuhi hajat reformasi. Dibentuk melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2022  tentang  Pembentukan  8  Kabupaten  Baru  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Di  antaranya Kabupaten  Lamandau,  Kabupaten  Sukamara,  Kabupaten  Seruyan,  Kabupaten  Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau.  Kabupaten  ini  setidaknya  kerap  dikenali  masyarakat  ketika  terjadi  mobilitas  dari Banjarmasin  dan/atau  menuju  Ibu  Kota  Palangka  Raya,  hal  ini  menjadikannya  jalan  alternatif transit maupun tempat singgah utama bagi pengguna yang sedang perjalanan jarak jauh.
Kabupaten ini tersusun atas depalan kecamatan, di antaranya Kahayan Kuala, Pandih Batu, Maliku, Sebangau Kuala, Kahayan Hilir, Banama Tingang, Kahayan Tengah, serta Jabiren Raya. Berdasarkan  data  terbaru  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Pulang  Pisau  tahun  2020  apabila dikumulatifkan,  jumlah  penduduk  mencapai  123.314  jiwa.  Dari  keseluruhan  penduduk  di Kabupaten Pulang Pisau, 96.386 jiwa di antaranya memeluk agama Islam, 23.203 jiwa memeluk agama Kristen Protestan, 865 jiwa memeluk agama Kristen Katholik, 266 jiwa memeluk agama Hindu, 12 jiwa memeluk agama Budha, serta 2.592 jiwa lainnya memeluk agama lain. Sehingga dari  data  tersebut,  nampak  bahwasannya  masyarakat  Kabupaten  Pulang  Pisau  begitu  agamis, plural, juga primordial.
Dengan  berjalannya  pemekaran  pada  wilayah  Pulang  Pisau  menjadi  Kabupaten  definitif, sehingga  dibentuk  Satuan  Perangkat  Daerah  yang  tersusun  atas  Kantor,  Dinas,  Badan  dan  lain sebagainya. Kementerian Agama RI juga tidak ikut ketinggalan. Dari gagasan juga pertimbangan guna memudahkan layanan di bidang keagamaan pada masyarakat Kabupaten tersebut, di tahun 2003 didirikannya Kantor Departemen Agama Kabupaten Pulang Pisau yang kemudian berganti menjadi  kantor  Kementerian  Agama  pada  28  Januari  2010  sebagaimana  dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama No. 472 Tahun 2003, tentang Pembentukan 28 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

## Problematika Layanan Nikah Pada Daerah 3T Di Kabupaten Pulang Pisau
Setiap  proses  penanganan  yang  dilakukan  oleh  seseorang,  kelompok  maupun Instansi/Lembagan pasti memiliki problematika tersendiri. Problematika secara etimologi berasal dari kata “problem” yang berarti “persoalan atau permasalahan”, maka problematika berarti hal- hal yang menimbulkan permasalahan yang belum bisa terpecahkan, dalam kamus ilmiah popular problema memiliki arti soal, masalah, perkara sulit dan persoalan. Problematika merupakan sebuah persoalan yang dihadapi dalam melaksanakan aturan, mencapai tujuan dan ketentuan-ketentuan yang  dianggap  urgent  untuk  dilakukan.  Problematika  penanganan  pernikahan  adalah permasalahan-permasalahan  yang  alami  oleh  seorang  pelaksana  tugas  dalam  menangani pernikahan.
Problematika layanan nikah ini terkait dengan adanya daerah-daerah tertinggal dan terdalam di  wilayah  Kementerian  Agama  Kabupaten  Pulang  Pisau.  Maka  dari  itu  sebelum  menanyakan problem  yang  dihadapi,  penulis  terlebih  utama  menanyakan  pandangan  Kepala  Kementerian Agama  Kabupaten  Pulang  Pisau  terkait  dengan  definisi  daerah  3T.  Adapun  pandangan  Bapak Amruddin terhadap daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut:
“Adalah wilayah yang memiliki kondisi geografis , sosial, ekonomi dan budaya yang kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini umumnya disebabkan karena daerah tersebut sulit dijangkau , baik karna jauh dari daerah lain atau tidak ada akses jalan menuju daerah tersebut . Dari informasi yang disampaikan Pemerintah Daerah kita ketahui bahwa ada beberapa desa di Kabupaten Pulang Pisau yang termasuk kategori Desa tertinggal, yaitu di Kecamatan Kahayan Kuala dan Kecamatan Sebangau Kuala. Letak georafis desa – desa tersebut memang cukup sulit dijangkau, seperti desa Kiapak di Kecamatan Kahayan Kula yang  hanya  dapat  dijangkau  dengan  alat  transportasi  air.  Pada  dasarnya  tidak  ada  yang berbeda  antara  pelayanan  di  daerah  tersebut  dengan  daerah  lainnya,  dan  mengenai  teknis dilapangan  nati  KUA  yang  menjelaskan  ,  karena  KUA  lah  yang  bersentuhan  langsung dengan  masyarakat,  namun  kita  di  tingkat  Kementerian  Agama  Kabupaten  juga  tentunya ikut memperhatikan, terutama bagaimana layanan KUA Kecamatan dalam hal pencatatan nikah ini berjalan lancer, termasuk pada daerah daerah atau desa yang sulit dijangkau”.
Penulis juga melakukan wawancara bersama Bapak Hadriansyah selaku Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau. Subjek memberikan keterangan sebagai berikut:
“Memang di daerah kita ini ada yang termasuk Daerah 3T, terutama desa tertinggal, yaitu Desa Kiapak Kecamatan Kahayan Kuala serta Desa Sei Hambawang dan Desa Sei Bakau di Kecamatan  Sebangau  Kuala,  tidak  ada  jalan  darat  dan  jaringan  telepon  di  sana,  dan pemukiman di desa tersebut tidak seperti desa – desa biasanya yang terkumpul dalam satu kelompok  pemukiman,  akan  tetapi  terpencar  dalam  kelompok-kelompok  kecil  yang menepati handil – handil atau dusun”.
Selanjutnya penulis menanyakan terkait problem yang dihadapi Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau dalam memberikan layanan  nikah terhadap desa-desa tertinggal. Subjek memberikan keterangan sebagai berikut:
“Salah  satu  kendala  yang  utama  adalah  akses  menuju  kesana  dan  SDM  masyarakat  akan pentingnya pencatatan nikah. Karna kesulitan akses inilah kemungkinan tingkat kesadaran di  desa-desa  tersebut  rendah,  karena  itu  pula  tingkat  kesadaran  beradministrasi masyarakatnya  cukup  rendah.  Menurut  informasi  dari  kepala  KUA  banyak  warga  yang datang ke KUA dengan sudah bersusah payah menepuh perjalanan yang cukup sulit untuk mendaftar nikah, namun hanya mebawa Kartu Keluarga tanpa mebawa kelengkapan berkas nikah  lainya,  akan  tetapi  biasanya  KUA  tetap  menerima  laporan  tersebut  di  sistem pendaftaran nikah, untuk menyiasati tenggang waktu pendaftaran 10 hari, sambil menunggu calon pengantin melengkapi kekurangan persyaratan”.
Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Kiapak Kecamatan Kahayan Kuala yaitu Bapak Tajudin Nor. Adapun pandangan subjek terkait daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:
“Memang desa Kiapak ini termasuk desa tertinggal, tertinggal dalam inprastruktur jalan dan pendidikan. Jalan tidak terhubung ke desa ini, akses satu – satunya menuju dan keluar dari desa kami hanya lewat jalur laut. Begitu juga listrik, di desa kami belum ada listrik, selama ini kami menggunakan disel dan tenaga surya skala kecil. Kami sudah berupaya melakukan usulan – usulan melalui musrenbang kecamatan”.
Kemudian  penulis  menanyakan  problematika  dalam  layanan  nikah  di  desa  Kiapak  Kecamatan Kahayan Kuala. Subjek memberikan keterangan sebagai berikut:
“Ada beberapa problem dan masalah pernikahan di desa Kiapak. (1) biasanya warga kami mendaftar  jauh-jauh  hari  kurang  lebih  satu  bulan  sebelumnya,  namun  banyak  juga  yang mintanya mendadak karena ketidak mengertian warga kami. (2) kalo masalah problem, tentu masalah  pemahaman  atau  kekurangtahuan  masyarakat  terhadap  aturan-aturan,  sehingga banyak  yang  tidak  tahu  pendaftaran  nikah  itu  syaratnya  apa  saja,  berapa  lama  waktu pendaftaran  dan  lain  –lain,  kemudian  masalah  hubungan  informasi  dengan  KUA  yang terbatas karena disini susah sinyal. Kemudian medan untuk menuju dan keluar desa kami cukup sulit, seperti pernah rombongan nikah hendak berangkat ke KUA Kecamatan air laut surut terpaksa di tunda sampai hapir malam hari. (3) kalo masalah pembantu pencatat nikah, kami lebih suka berurusan langsung ke KUA karna biasanya setelah pernikahan langsung dapat  buku  nikah.  (4)  dan  permasalahan  lainnya  adalah  di  desa  kami  banyak  yang  tidak punya buku nikah karena dulunya nikah siri, kami sudah menghubungi KUA dan oleh KUA diminta untuk sidang isbat ke Pengadilan Agama di Pulang Pisau, peramasalahannya warga kami jangankan ke PA yang ada di Pulang Pisau, ke KUA Kecamatan saja sudah kesulitan”. Untuk  melengkapi  data  di  lapangan,  penulis  juga  melakukan  wawancara  dengan  Kepala  KUA Kecamatan Kahayan Kuala yaitu Bapak Sahuddinor. Adapun pandangan subjek terkait daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:
“Daerah 3T yang berada di kecamatan Sebangau Kuala adalah Desa yang berada di Pesisir laut,  DAS  Sebangau  dan  Pedalaman  Perkebunan  sawit,  yang  mana  desa-desa  tersebut memiliki dusun- dusun, yag mana tingkat pendidikannya masih kurang, dan ada pengawasan khusus kepada masyarakatnya, karna minimnya pengetahuan warga di dusun-dusun tersebut, tentang standar pelayanan, khususnya dalam hal ini dalam pelayanan pencatatan nikah, serta minimnya wawasan tentang hak-hak masyarakat yang menerima layanan. Dan jarak antara
desa-desa (dusun) 3T tersebut sangatlah jauh, oleh sebab itu dalam pelayanan ada kebijakan khusus  yang  harus  diintervensi  oleh  kepala  KUA  Sebangau  Kula  dengan  selalu berkoordinasi  dengan  aparat  pemerintah  Desa,  serta  tetap  mengacu  kepada  peraturan  dan perundang-undangan yang berlaku”.
Selanjutnya  penulis  bertanya  terkait  problematika  yang  dihadapi  KUA  Kecamatan  Sebangau Kuala sebagai panjang tangan Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan pelayanan nikah. Adapun jawaban subjek sebagai berikut:
“Ada beberapa masalah yang dihadapi KUA Sebangau Kuala dalam pelaksaan pelayanan nikah. (1) informasi dan sosialisasi sulit disampaikan kepada masyarakat karena tidak ada jaringan  telepon.  (2)  kurangnya  pemahaman  dan  ketidak  perdulian  masyarakat  terhadap peraturan  pernikahan  karena  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  kesibukan  pekerjaan.  (3) biaya transportasi yang di keluarkan untuk menuju/menghadiri layanan Pencatatan Nikah lebih besar daripada biaya yang dianggarkan, biaya yang dikeluarkan antara Rp.700.000,- sampai Rp 1.500.000,- sedangkan anggaran dari pengembalian PNBP hanya berkisar antara Rp.300.000,- sampai Rp. 500.000,- itu pun melihat kost atau ketersediaan anggaran yang ada di Bimas Islam Kemenag. (4) buruknya aksesibelitas yaitu kondisi tersebut yang sangat sulit dijangkau karena tidak ada jalan darat dan alat transportasi khusus, sulit tekadang tidak ada untuk menuju lokasi pelayanan, alat trasnportasi yang digunakan selama ini hanya memakai perahu motor nelayan yang sedang tidak digunakan. Jadwal nikah tidak dapat di tetapkan secara  pasti  baik  Pihak  KUA  yang  mendatangi  atau  mempelai  yang  data  ke  Balai  nikah karena tergantung pada alam, yaitu menunggu air laut pasang dan gelombang laut teduh. (5) ketimpangan sosial dalam SDM di daerah 3T dan tarap hidup masih dibawah kemiskinan dan tidak ada kebijakan khusus untuk membantu biaya pelayanan public”.
Salah satu problem yang ditemukan di lapangan adalah rendahnya tingkat kesadaran calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pranikah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pernikahan  yang  tercatat.  Adapun  metode  penyelesaian  problematika  calon  pengantin  di  KUA Kecamatan Sebangau Kuala adalah:
a. Memberikan Penyuluhan
Hasil wawanacara dengan subjek Sahudinnor, bahwa dia menyatakan Adapun metode yang saya berikan dalam penyelesaian problematika calon pengantin yaitu memberikan penyuluhan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu dan pemuda yang berkaitan tentang dengan wawasan berumah tangga yang lebih inspiratif agar mengurangi angka perceraian, kebanyakan remaja kurang sekali  membekali  diri  dengan  ilmu  pengetahuan  “berumah  tangga”  sebelum  memasuki jenjang  pernikahan  yang  menuntut  kita  untuk  memiliki  ilmunya  agar  kita  bisa melaksanakannya dengan baik sesuai ajaran agama yang kita anut. Yang harus dilakukan dan “bagaimana  cara”  melakukan  semuanya  membutuhkan  ilmu,  tidak  hanya  ilmu-ilmu  agama yang  dibutuhkan  namun  juga  ilmu-ilmu  lain.  Seperti,  ilmu  sosial  kemasyarakatan  dan membahas  tentang  pengetahuan  keagamaan  melalui  ceramah  singkat.  yang  sangat  berguna dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan rumah tangga, dan bagi calon pengantin yang  belum  dapat  mengucapkan  dua  kalimat  syahadat  dengan  baik  dan  benar  saya membimbingnya  sebisa  mungkin,  seperti  peraturan  yang  telah  KUA  cantumkan  dapat mengikuti bimbingan sebelum 10 hari menjelang pernikahan.
b. Mengadakan pembinaan keluarga sakinah Dengan  adanya  pembinaan  keluarga  sakinah  yang  dilakukan  penyuluh  akan  membuat masyarakat arti pentingnya membangun keluarga yang baik dan rukun.

## Kebijakan Kementerian Agama dalam Memberikan Layanan Nikah Bagi Daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau
c. Membuat program berbentuk sosialisasi
Dengan adanya kerja sama yang baik dari pihak KUA dengan Tokoh masyarakat dan pejabat setempat, maka sosialisasi akan membawa nilai-nilai positif terhadap masyarakat Sebangau Kuala.
Bentuk  kegiatan  bimbingan  pra  nikah  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan Sebangau  Kuala  yang  diikuti  oleh  setiap  calon  pengantin  yaitu  menggunakan  bimbingan kelompok.  Bimbingan  kelompok  adalah  bimbingan  yang  diberikan  kepada  sekelompok  orang secara bersama-sama. Dalam kegiatan bimbingan ini dilakukan oleh penyuluh secara bersamaan dengan  pasangan  calon  pengantin.  Dalam  pelaksanaan  pemberian  bimbingan  kepada  calon pengantin  pada  dasarnya  merupakan  materi-materi  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  berumah tangga  yang  akan  dibangun  nantinya,  dengan  harapan  agar  materi  yang  disampaikan  dapat dipahami  dan  dimengerti  ataupun  dihayati  serta  dapat  diaplikasikan  dalam  kehidupan  berumah tangga  bagi  calon  pengantin  yang  akan  membangun  rumah  tangganya.  Adapun  metode  yang digunakan  dalam  bimbingan  ini  adalah  ceramah,  diskusi,  dan  tanya  jawab.  Dengan  adanya bimbingan ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap kesadaran calon pengantin bahwa menjalin sebuah  pernikahan  tidak  mudah,  namun  setiap  calon  pengantin  diharapkan  mampu  mengikuti bimbingan pra nikah dengan memahami materi maupun nasehat yang diberikan oleh penyuluh.
Berdasarkan data wawancara dan observasi penulis, ditemukan beberapa probelmatika yang dihadapi Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau dalam memberikan pelayanan selama ini kepada  masyarakat  adalah  rendahnya  keinginan  masyarakat  untuk  datang  ke  KUA  guna menyelesaikan urusan administratif keagamaan yang terkait bidang kerja KUA. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah tingginya kesibukan masyarakat yang rata-rata berprofesi sebagai seorang petani, pedagang dan Nelayan serta jauhnya akses yang menghubungkan tempat tinggal masyarakat dengan KUA.
Menurut teori  struktural  fungsional  memandang  bahwa  realitas  sosial  adalah  sebagai hubungan sistem, yaitu sistem masyarakat yang berada di dalam keseimbangan, yaitu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Sehingga ketika sistem atau struktur sosial mengalami suatu perubahan, maka akan menimbulkan perubahan pula pada sistem yang lainnya. Teori  ini  beranggapan  bahwa  setiap  elemen  masyarakat  memberikan  fungsi  terhadap  elemen masyarakat  yang  lainnya.  Perubahan  yang  muncul  dalam  suatu  masyarakat  akan  menimbulkan perubahan pula pada masyarakat yang lainnya. Teori ini mengkaji fungsi atau peran suatu institusi sosial ataupun struktur sosial serta tindakan sosial tertentu dalam suatu masyarakat dan mengkaji pola hubungannya dengan komponen-komponen sosial lainnya.
Berdasarkan  teori  struktural  fungsional  untuk  mewujudkan  suatu  sistem  yang  baik  maka harus hubungan timbal  balik yang baik antara masyarakat dan lembaga atau institusi. Dalam hal ini, masyarakat desa Kiapak dan sekitarnya yang termasuk daerah tertinggal harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan nikah dan juga Kementerian Agama dan KUA Sebanggau Kuala harus memberikan kebijakan khusus terhadap pelayanan nikah bagi desa-desa tertinggal.
Berdasarkan hasil observasi penulis, Kementerian Agama Kabupaten Pulang pisau dan KUA Sebanggau  Kuala  telah  berupaya  memberikan  pelayanan  yang  baik  untuk  desa-desa  tertinggal, namun masih  ditemukan fakta di lapangan bahwa masih terdapat problem seperti belum adanya kebijakan anggaran dana khusus bagi Penghulu/PPN dalam menghadiri peristiwa nikah di desa- desa  tertinggal. Problem  lainnya  berdasarkan  keterangan  Kepala  KUA  Sebangau  Kuala  juga seperti belum adanya penyediaan transportasi khusus berupa perahu air (klotok) untuk menunjang pelayanan  nikah  di  desa-desa  tertinggal  yang  hanya  bisa  keluar  dan  masuk  melalui  jalur
sungai.Problem-problem  ini  akan  bisa  teratasi  dengan  adanya  integrasi  antar  lembaga  seperti Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pulang  Pisau, Kementerian  Agama  Kabupaten  Pulang  Pisau,  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Pulang  Pisau, Pemerintahan Desa Kiapa Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dan masyarakat Desa Kiapak dan sekitarnya.

## Kebijakan  Kementerian  Agama  Dalam  Memberikan  Layanan  Nikah  Bagi  Daerah  3T  Di Kabupaten Pulang Pisau
Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menjadi dasar pelaksanaan, hal tersebut tertuang pada pasal 1 terkait penyelenggaraan pelayanan publik, berikut bunyi pasal 1 dan 2:
a. Pasal 1 “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  administrative  yang  disediakan  oleh penyelenggara pelayanan public”.
b. Pasal  2  “Penyelenggara  pelayanan  publik  yang  selanjutnya  disebut  penyelenggara  adalah setiap  institusi  penyelenggara  negara,  korporasi,  Lembaga  independen  yang  dibentuk berdasarkan  undang-undang  untuk  kegiatan  pelayanan  publik,  dan  badan  hukum  lain  yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan public”.
Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat ( mitssaqan ghalidzan ) mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang  sakinah,  mawadah,  dan  rahmah.  Maka  dari  itu,  Kementerian  Agama  harus  memastikan bahwa hak-hak masyarakat atas layanan nikah yang baik, cepat dan tepat. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS an-Nisa/4: 58:
اِ نﱠ •ﱣ َ ﯾَ ﺄْ ﻣُ ﺮُ ﻛُ ﻢْ اَ نْ ﺗُ ﺆَ دﱡ و ا ا ﻻْ َﻣٰ ﻨٰ ﺖ ِ اِ ﻟٰٓ ﻰ اَ
ھْ ﻠِ ﮭَﺎۙ وَاِ ذَا ﺣَ ﻜَ ﻤْ ﺘُ ﻢْ ﺑَﯿْ ﻦَ ا ﻟﻨﱠ ﺎ سِ اَ نْ ﺗَ ﺤْ ﻜُ ﻤُ ﻮْ ا ﺑِﺎ ﻟْ ﻌَ ﺪْ لِ ۗ اِ نﱠ •ﱣ َ ﻧِ ﻌِ ﻤﱠ ﺎ ﯾَ ﻌِ ﻈ ُﻜُ ﻢْ ﺑِﮫٖ ۗ اِ نﱠ •ﱣ َ ﻛَ ﺎ نَ ﺳَ ﻤِ ﯿْ ﻌً ﺎۢ ﺑَ ﺼِ ﯿْ ﺮً ا Artinya  :  Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanah  kepada  pemiliknya. Apabila  kamu  menetapkan  hukum  di  antara  manusia,  hendaklah  kamu  tetapkan  secara  adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
Menurut Tafsir Kementerian Agama (Kemenag RI), surat An Nisa ayat 58 memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Makna dari amanat pada ayat ini merujuk pada sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. "Kata 'amanat' dengan pengertian ini sangat luas, meliputi 'amanat' Allah kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri," tulis Tafsir Kemenag RI. Amanat Allah SWT terhadap  hamba-Nya  ialah  melaksanakan  segala  sesuatu  yang  Dia  perintahkan  serta  menjauhi larangan-Nya.  Sementara  itu,  amanat  seorang  manusia  terhadap  sesamanya  seperti mengembalikan titipan seseorang, memelihara rahasia, dan bersikap adil.
Untuk memperoleh data mengenai kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau dalam  memberikan  pelayanan  nikah  bagi  masyarakat  dan  daerah  dengan  kategori  tertinggal, terdepan  dan  terluar  (3T),  penulis  pertama  kali  melakukan  wawancara  bersama  Kepala Kementerian Agama Pulang Pisau. Adapun jawaban subjek sebagai berikut:
“Kami sudah mengupayakan melalui usulan penambahan pegawai/ penghulu, dan terakhir melalui  jalur  P3K,  ada  yang  lulus  2  orang  namun  Pulang  Pisau  tidak  ada  formasi  untuk jabatan  penghulu,  dan  yang  bersangkutan  ditugaskan  di  kabupaten  lain.  Dan  dalam  hal memberikan pelayanan kepada masyarakat kami menganjurkan kepada kepala KUA untuk
mengambil langkah langkah yang sifatnya mengayomi dan membantu masyarakat dalam hal Pelayanan  nikah  dan  layanan  -  lainnya  yang  merupakan  tugas  pokok  KUA  kecamatan sepanjang itu tidak berbenturan dengan peraturan dan perundang-undangan. Kemudian kami juga meminta kepada kepala KUA untuk mengkaji kembali PMA Nomor 11 Tahun 2020, tentang  kemungkinan  pengangkatan  Pembantu  Petugas  Pencatat  Nikah  (P3N)  di  desa tersebut.  Namun  sepanjang  ini  kami  belum  pernah  mendapatkan  laporan  atau  aduan masyarakat  terkait  permasalahan  layanan  KUA  terutama  di  daerah  daerah  yang  suliat dijangkau oleh KUA”.
Penulis juga mewawancarai Bapak Hadriansyah selaku Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama  Kabupaten  Pulang  Pisau  mengenai  kebijakan    Kementerian  Agama  Kabupaten  Pulang Pisau  terhadap  layanan  nikah  bagi  desa-desa  tertinggal  di  Kabupaten  Pulang  Pisau.  Subjek memberikan keterangan sebagai berikut:
“Untuk pengangkatan Pebantu Petugas Pencatat Nikah, memang ideal dalam satu KUA ada dua orang Penghulu, dan di dua KUA Kecamatan tersebut hanya ada masing – masing satu orang penghulu merangkap Kepala, namun jika dilihat dari tingkat kesibukannya, jumlah peristiwa nikah di kedua KUA tersebut hanya 100 sampai 120 peristiwa nikah per tahun, atau rata – rata hanya 10 peristiwa nikah saja dalam satu bulan, itu artinya kebutuhan Pebantu Petugas Pencatat Nikah belum begitu mendesak, lagi pula Dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam  412  tahun  2022  bahwa  Pebantu  Petugas  Pencatat  Nikah  berkedudukan  di  KUA Kecamatan, bukan di Desa seperti dahulu”.
Selanjutnya  penulis  melakukan  wawancara  dengan  Kepala  KUA  Kecamatan  Sebangau  Kuala sebagai  Panjang  tangan  Kementerian  Agama  dalam  memberikan  pelayanan  nikah,  penulis menanyakan kebijakan KUA Sebangau dalam layanan nikah bagi daerah 3T, subjek memberikan keterangan sebagai berikut:
“Ada  beberapa  kebijakan  yang  bisa  kami  terapkan.  (1)  mempersingkat  masa  pendaftaran yang semula 10 hari sebelum pernikahan, menjadi kurang dari 10 hari dengan meminta surat rekomendasi  dari  Kecamatan.  (2)  melaksanakan  Penasehatan  nikah  sesaat  sebelum  acara akad nikah yang semula penasehatan dilaksanakan beberapa hari sebelum akad nikah. (3) mengenai  program  pemerintah  terkait  dengan  Elsimil  dapat  dilaksanakan  akad  sepanjang rekomendasi Elsimil memenuhi syarat tanpa menunggu 3 Bulan yang dianjurkan. (4) dalam beberapa  kasus  kami  menerima  dan  mlakulkan  pencatatan  nikah  pasangan  yang  telah menikah sebelunya secara agama, sepanjang pasangan tersebut dapat menunjukkan bukti- bukti bahwa pasangan tersebut telah sah menikah secara agama, dalam hal ini kami mengacu pada UU No 1 Tahun 1974 yang diubah dengan UU no. 16 Tahun 2019”.
Selanjutnya penulis menanyakan tanggapan subjek mengenai pembantu pegawai pencatatat nikah (P3N) bagi daerah tertinggal, subjek menjawab:
“Mengenai Pengangkatan Pembantu Petugas Pencatat Nikah, atau P3N atau yang disebut juga  orang  kebanyakan  sebagai  Penghulu,  -  Pertama  memang  ada  beberapa  desa  yang menyampaikan usulan secara lisan kepada kami, namun ada juga yang tidak menginginkan adanya penghulu, karena kemungkinan dahulu jika pengurusan nikah melalui penghulu buku nikah lambat diterima oleh mempelai karna keterlambatan penghulu yang menyetorkan ke KUA atau catin itu sendiri yang belum melengkapi kelengkapan administrasi berkas nikah, sehingga  penghulu  belum  mengantarnya  ke  KUA,  adapun  sekarang  Pendaftaran  nikah melalui aplikasi Simkah bisa Online dahulu dan kemudian mengantar berkas ke KUA untuk diperiksa, dan jika kehendak nikah diurus langsung ke KUA maka buku nikah dapat diterima
setelah  akad  nikah  kecuali  hari  libur,  -  Kedua,  Pembantu  Petugas  Pencatat  Nikah  (P3N) dapat diangakat Sesuai kebutuhan/ jumlah nikah pertahun pada Tipologi KUA D 1 dengan jumlah nikah kurang dari 240 Peristiwa Nikah Pertahun, Pembantu Petugas Pencatat Nikah berkedudukan  di  KUA  Kecamatan.  Jumlah  Penduduk  beragama  Islam  Luas  wilayah  dan pada kondisi daerah Terluar, terdlam atau terpencil, mengacu pada PMA No.11 tahun 2020 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 461 tahun 2020”.
Selanjutnya  penulis  melakukan  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Kiapak  Kecamatan  Kahayan Kuala. Penulis menanyakan terkait kebijakan Kementerian Agama dan KUA dalam layanan nikah di Desa Kiapak selama ini. Subjek memberikan keterangan sebagai berikut:
“Biasannya KUA sangat toleransi dengan warga kami terutama masalah waktu pendaftaran, atau ada berkas nikah yang belum lengakap. Segala hal apabila ada masalah biasanhya KUA selalu mengkoordinasikan dengan pihak Desa melalui Mudin desa . Terakhir kami dihubungi KUA untuk menginventarisir (mendata) warga yang belum punya buku nikah untuk nantinya dihubungkan  oleh  KUA  ke  Pengadilan  Agama  kalo  ada  program  PA  sehingga  dapat mengikuti sidang Keliling PA yang diadakan di KUA Kecamatan”.
Berdasarkan  data  hasil  wawancara,  dapat  ditarik  beberapa  kebijakan  Kementerian  Agama Kabupaten Pulang Pisau yang sudah berjalan selama ini, yaitu:
a. Pengusulan Penambahan Penghulu dan/atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (PPPN);
b. Pelayanan yang mengayomi dan membantu dengan tetap tertib aturan perundang-undangan;
c. Pengangkatan PPPN di desa-desa tertinggal;
d. Mempersingkat  jangka  waktu  pendaftaran  nikah  dengan  meminta  surat  rekomendasi  dari Kepala Desa;
e. Pelaksanakan penasehatan nikah hanya sesaat sebelum akad nikah.
Menurut  teori  perlindungan  hukum  Muchsin  adalah  kegiatan  untuk  melindungi  individu dengan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  atau  kaidah-kaidah  yang  menjelma  dalam  sikap  dan tindakan  dalam  menciptakan  adanya  ketertiban  dalam  pergaulan  hidup  antara  sesama  manusia. Berdasarkan  teori  perlindungan  hukum  tersebut,  Kebijakan  Kementerian  Agama  Kabupaten Pulang  Pisau  sudah  berupaya  memberikan  perlindungan  akan  hak-hak  masyarakat  dalam pelayanan nikah dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun,  ada  kebijakan  yang  menurut  penulis  strategis  dan  efektif  untuk  menunjang pelayanan  nikah  yang  perlu  direalisasikan  oleh  Kementerian  Agama  Kabupaten  Pulang  Pisau, yaitu bantuan transportasi dan anggaran khusus bagi Penghulu di KUA yang mempunyai wilayah termasuk  desa  tertinggal.  Bantuan  transportasi  berupa  perahu  sungai  (klotok)  untuk  Penghulu sangat membantu untuk menjangkau desa-desa terdalam yang hanya bisa masuk melewati jalur sungai.
Inovasi kebijakan di atas tentunya selaras dengan teori maslahah yaitu menurut Imam Maliki sebagai mana hasil analisis Al-Syatibi adalah suatu maslahah yang sesuai dengan tujuan, perinsip, dan  dalil-dalil  syara’,  yang  berfungsi  untuk  menghilangkan  kesempitan,  baik  yang  bersifat dharuriat (primer)  maupun hajjiyat (skunder).  Menurut  Imam  al-Ghazali,  maslahat  bermakna menarik  atau  mewujudkan  kemanfaatan  ( jalb  almanafi’ )  dan  menyingkirkan  atau  menghindari kemudaratan  ( dar  al-mafasid ),  dalam  terminologi  syar’i,  maslahat  adalah  memelihara  dan mewujudkan tujuan hukum Islam yang berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maslahat diartikan pula sebagai manfaat atau pekerjaan yang mengandung manfaat serta menolak kemudharatan dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan syariat.

## Kebijakan Kementerian Agama dalam Memberikan Layanan Nikah Bagi Daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau
Menurut  penulis,  kebijakan  akan  pengadaan  bantuan  transportasi  sungai  bagi  Penghulu termasuk  dalam  kategori hajiyyat , yaitu  maslahat  yang  bersifat  sekunder,  yang  diperlukan  oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Jika tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan.
Sebagai  tambahan  inovasi  kebijakan  Kementerian  Agama  Kabupaten  Pulang  Pisau,  yaitu penyediaan jaringan internet di desa tertinggal untuk mempercepat informasi, sosialisasi dan mutu layanan nikah. Kebijakan ini selaras dengan teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Parson, pada mulanya lebih familiar disebut dengan teori integrasi, karena teori tersebut membahas tentang  integrasi  sosial  yang  terjadi  di  dalam  suatu  masyarakat.  Elemen  masyarakat  menyatu dengan sistem yang ada di dalamnya dan berfungsi dengan baik sehingga mampu tercipta suatu keseimbangan. Ketika masyarakat hendak menciptakan suatu kestabilan dan keharmonisan dalam lingkungan  atau  dalam  suatu  lembaga,  maka  struktur  dan  sistem  yang  ada  di  dalamnya  harus fungsional.
Teori struktural fungsional dari parson lebih kepada integrasi antara Kementerian Agama, Pemerintah  Daerah,  Pemerintah  Desa  dan  masyarakat.  Penyediaan  internet  bagi  desa  tertinggal tentunya akan terealisasi dengan kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau. Penyediaan internet ini juga akan membantu perealisasian program SIMKAH online yang akan mempermudah input data dan pelayanan nikah secara cepat dan akurat.
Problem pernikahan di bawah tangan juga banyak ditemukan di desa-desa terdalam. Hal ini di karenakan pasangan yang menikah secara agama terdahulu dan lambat bahkan tidak melapor ke KUA setempat dengan alasan ketidaktahuan akan pentingnya pencatatan nikah, biaya, jarak yang jauh dan tidak ada transportasi menuju KUA. Maka dari itu, sosialisasi tentang layanan nikah di desa-desa tertinggal sangat diperlukan untuk merubah pola fikir masyarakat. Dalam hal ini juga, hendaknya  Kementerian  Agama  Kabupaten  Pulang  Pisau  lebih  intens  bekerjasama  dengan Pengadilan  Agama  Kabupaten  Pulang  Pisau  untuk  membantu  dan  mendukung  program  sidang keliling  berupa  sidang  isbat  nikah  ke  desa-desa  terdalam  untuk  membantu  masyarakat mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum akan pernikahannya dan dapat memperoleh akta nikah.

## KESIMPULAN
Sebagai akhir dari penelitian ini, maka penulis  memberikan kesimpulan sebagai berikut :
1. Fakta lapangan temukan masih ada pernikahan di bawah tangan dan tidak tercatat di KUA setempat,  pernikahan  dini,  dan  kesulitan  masyarakat  dalam  memperoleh  akta  identitas  diri (berupa Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran) karena pernikahan yang dijalani selama ini belum tercatat secara resmi. Hal ini terjadi karena masyarakat sejak awal kurang menyadari akan pentingnya pencatatan nikah dan juga masyarakat juga kurang mengetahui akan syarat- syarat pencatatan nikah di KUA. Problem lain karena jauhnya akses dari desa menuju ke KUA yang hanya bisa dilalui dengan transportasi sungai juga biaya yang cukup besar.
2. Beberapa kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau yang sudah berjalan selama ini, yaitu: pengusulan Penambahan Penghulu dan/atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (PPPN),pelayanan  yang  mengayomi  dan  membantu  dengan  tetap  tertib  aturan  perundang- undangan,  pengangkatan  PPPN  di  desa-desa  tertinggal,  mempersingkat  jangka  waktu pendaftaran  nikah  dengan  meminta  surat  rekomendasi  dari  Kepala  Desa,  melaksanakan penasehatan nikah hanya sesaat sebelum akad nikah. Untuk inovasi kebijakan adalah dengan
pengadaan  bantuan  perahu  sungai  (klotok)  untuk  menunjang  kerja  kepala  KUA  dalam menjangkau  desa-desa  yang  hanya  bisa  masuk  dan  keluar  desa  lewat  sungai,  juga  untuk mengkaji kembali anggaran dana perjalanan penghulu menghadiri peristiwa nikah di daerah 3T.
3. Diharapkan  Kementerian  Agama  Kabupaten  Pulang  Pisau  mengajukan  pengadaan  bantuan perahu  sungai  (klotok)  untuk  menunjang  kerja  kepala  KUA  dalam  menjangkau  desa-desa yang hanya bisa masuk dan keluar desa lewat sungai.
4. Diharapkan Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau mengkaji kembali anggaran dana perjalanan penghulu menghadiri peristiwa nikah di daerah 3T.

## DAFTAR PUSTAKA
1.  Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta; Granit, 2004.
2.  Ali, Zainudin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
3.  Apeldoorn  L.j  Van  dalam  Shidarta,  Moralitas  Profesi  Hukum  Suatu  Tawaran  Kerangka Berfikir, PT.REVIKA Aditama,Bandung, 2006.
4.  Arikanto, Suharmi, Prosedur Penelitian, Jakarta : Rineka Cipta, 1999.
5.  Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, Jawa Timur: BP4, t.th.
6.  Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rajawali, 2010.
7.  Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 5, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
8.  Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Penghulu, Jakarta : Departemen Agama RI, 2008.
9.  Djazuli, A., Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis), Jakarta : Kencana, 2007.
10.  Djubaedah Neng, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
11.  Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, t.tp : t.kp, 1992.
12.  Faisal,Sunafiah, Metode Penelitian Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional, 1998.
13.  Fuady,  Munir,  Teori-Teori  Besar  Dalam  Hukum  (Grand  Theory),  Jakarta  :  PT  Fajar Interpratama Mandiri, 2013.
14.  Ghozali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat,Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
15.  Grafika,  Redaksi  Sinar,  Undang-Undang  Pelayanan  Publik  (UU  RI  No.  25  Tahun  2009), Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.
16.  Hasan,  M.  Ali,  Pedoman  Hidup  Berumah  Tangga  Dalam  Islam,  Jakarta  :  Prenada  Media, 2003.
17.  Helim, Abdul, Belajar Administrasi Melalui Al-Qur’an : Eksistensi Pencatatan Akd Nikah, Yogyakarta : Anggota IKAPI, 2017.
18.  J Molleong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999.
19.  Kumorotomo,  Wahyudi,  &  Subando  Agus  Margono,  Sistem  Informasi  Manajemen, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994.
20.  Malikhatun B Siti, Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
21.  Manan,  Abdul,  Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia,  Jakarta  :  Kencana Prenada, 2006.
22.  Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983.
23.  Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum - Suatu Pengantar, Liberty : Yogyakarta, 2007.
24.  Milles, Mathew B dan A. Micheal Huberman, Analisis Data Kualitatif, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992.
25.  Nasution, S., Metode Research (Penelitian Ilmiah), Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
26.  Nuhrison,  Optimalisasi  Peran  KUA  Melalui  Jabatan  Fungsional  Penghulu,  Jakarta: Puslitbang, 2007.
27.  Pelu,  Ibnu  Elmi  AS  dan  Jefry  Tarantang,  Hukum  Perkawinan  (Politik  Hukum-Legislasi Rancangan Qonun Aceh), Yogyakarta : K-Media, 2021.
28.  Peraturan  Pemerintah  Nomor    9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  UUP.  Lihat  Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta : Karya Gemilang, 2011.
29.  Rahim Husni, Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang, Jakarta: Logos, 1998.
30.  Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000..
31.  Rasjidi,  Lili  dan  LB  Wysa  Putra,  Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem,  Bandung  :  Remaja Rusdakarya, 1993.
32.  Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013. 33.  Rochaety, Eti Sistem Informasi Manajemen Edisi 2, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013. 34.  Sabiq, Sayid, Fiqih Sunnah Juz-2, Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang.
35.  Supranto, J., Metode Penelitian Hukum Dan Statistik, 2003, Jakarta: Rineka Cipta.
36.  Syarifudin  Amir,  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh  Munakahat  dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2009.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License