__________________________________________________________________________________
Strategi Korea Selatan dalam Pemulihan Krisis Moneter Tahun 1997 Melalui IMF

## Yola Natasyah Kaloka, Putri Tegar, M. Eldy
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang – Indonesia Email: natasyahkaloka3@gmail.com Diserahkan: 20 April 2019 | Diterima: 29 April 2019

## Abstract
During the monetary crisis in 1997, South Korea's economic growth increased the recession. This is due to a large amount of foreign money made by the maturing Chaebol. Add to that by reducing South Korea's very significant export revenue paid to the country's foreign exchange reserves. In line with this, it could lead to distrust of foreign creditors, so they withdrew funds that had planted in large-scale investment agreements several years earlier. Over time, South Korea could no longer run  economic  turmoil.  How  to  improve  the  Government  to  collaborate  with  the  IMF  on November 21, 1997, as an effort to stabilize national finance, with total funding of US $ 57 billion. In accordance with the role of the IMF, it means that South Korea has approved the procedures provided by the IMF that participated in the intervention of its national political economy. This paper will explained how the role of the IMF as an institutional liberal institution in South Korea, what  forms  of  intervention  carried  out  by  the  IMF,  and  how  South  Korea  has  utilized  IMF assistance in its national economic recovery strategy.
Keywords : IMF, South Korea, Monetary, Crisis, Liberal, Institutions.

## Abstrak
Pada saat krisis moneter pada tahun 1997, pertumbuhan perekonomian Korea Selatan mengalami resesi. Hal Ini diakibatkan oleh banyaknya utang luar negeri yang dilakukan oleh Chaebol yang jatuh tempo. Ditambah lagi dengan penurunan pendapatan hasil ekspor Korea Selatan yang sangat signifikan  yang  berpengaruh  pada  cadangan  devisa  negara.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  dapat mengakibatkan ketidakpercayaan kreditur luar negeri, sehingga mereka menarik kembali dana yang sudah  di  tanam  dalam  perjanjian  Investasi  besar-  besaran  beberapa  tahun  sebelumnya.  Seiring berjalannya  waktu,  Korea  Selatan  tak  sanggup  lagi  menghadapi  gejolak  ekonomi.  Sehingga memaksa  Pemerintah  untuk  menggandeng  IMF  pada  21  November  1997  sebagai  ikhtiar menstabilkan perekonomian nasional, dengan dana bantuan total US$ 57 miliar. Seiring dengan adanya peran IMF, artinya Korea Selatan diwajibkan mengikuti prosedur yang diberikan oleh IMF yang  mengarah  pada  adanya  intervensi  ekonomi  politik  nasionalnya.  Dalam  tulisan  ini  akan dijelaskan bagaimana peran IMF sebagai lembaga liberalisme institusional di Korea Selatan, apa saja bentuk intervensi yang dilakukan oleh IMF, serta bagaimana Korea Selatan memamfaatkan bantuan IMF dalam strategi pemulihan ekonomi nasionalnya.
Kata Kunci : IMF, Korea Selatan, Moneter, Krisis, Liberal, Institusional.

## PENDAHULUAN
Perekonomian  Korea  Selatan sebenarnya  cukup  baik  sebelum terjadinya krisis ekonomi makro. Pada
September 1993, Bank Dunia memberi  predikat  Korea  Selatan sebagai  salah  satu  “Keajaiban  Asia”
__________________________________________________________________________________
bersama Jepang dan Indonesia (CNN, 2018). Korea Selatan adalah salah satu negara  dengan  kekuatan  ekonomi dengan  pertumbuhan  tercepat  di dunia,  dengan  tingkat  pertumbuhan rata-rata  7  hingga  9%  per  tahun (Kihwan,  1999).  Hal  ini  juga  dapat dilihat  pada  dekade  tahun  1990-an, ekonomi Korea Selatan tumbuh secara mengesankan yang dibuktikan dengan tingkat  pertumbuhan  ekonomi  pada tahun  1995  yang  mencapai  8,9% (Annissa,  2011)  selama  tiga  kuartal pertama  sebelum  krisis.  Selain  itu, tingkat  inflasi  juga  terkendali,  sejak tahun 1993 inflasi relatif rendah, yakni antara 4%  hingga 5% yang menyebabkan  penurunan  terhadap tingkat suku bunga nominal. Selanjutnya  nilai  tukar  riil  juga  stabil. Tabungan  domestik  bruto  juga terbilang  tinggi  melebihi  30%  pada awal  tahun  1995  hingga  1996 (Shalendra, 2003).
Kemudian  fenomena  defisit fiskal  tahun  1980-an  yang  berkisar 2,5%  dari  PDB  meningkat    menjadi surplus pada tahun 1993 dan bertahan hingga awal krisis. Anggaran pemerintah  juga  hampir  seimbang, antara  1990  hingga  1995,  defisit transaksi berjalan Korea Selatan yaitu rata-rata  1,9%  dari  PDB.  Namun, meningkat  secara  signifikan  pada tahun  1996  menjadi  4,7%  dari  PDB atau  senilai  hampir  US  $24  miliar (Shalendra,  2003).  Defisit  transaksi
berjalan juga turun menjadi 2,5% dari PDB,  dan  pada  pertengahan  1997 menjadi  sekitar  US  $8,2  miliar  atau 1,9%  dari  PDB  (Shalendra,  2003). Sejak  saat  ini,    gejala  krisis  ekonomi Korea Selatan mulai muncul.
Berdasarkan  data  tahun  1997, terdapat  beberapa  indikator  yang menyebabkan  perekonomian  Korea Selatan menurun dari 8,9% pada tahun 1995  menjadi 6,8% pada tahun 1996 (Annissa,  2011).  Penurunan  ini ditandai  dengan  defisit  anggaran belanja  yang  sangat  besar  hingga mencapai US$15,2 milyar hanya dalam waktu 8 bulan pertama di tahun 1996. Kondisi  ini  jumlahnya  dua  kali  lipat dari  anggaran  pada  tahun  1995.  Pada kenyataannya  defisit  mencapai  23,7% untuk keseluruhan tahun tersebut.
Hal  ini  semakin  ditambah  lagi dengan harga komoditi ekspor Korea Selatan  yang  mengalami  penurunan nilai  produk  petrokimia,  baja,  dan pembuatan  kapal  (Annissa,  2011). Nilai ekspor melambat dari 33% pada tahun  1995  menjadi  hanya  3%  pada tahun  1996  (Saito,  1998).  Kondisi  ini diperparah  dengan  depresiasi  mata uang  Yen  Jepang.  Mata  uang  Jepang mengalami  penurunan  sebanyak  17% pada  mata  uang  Won,  sehingga membuat  harga  barang-barang  Korea Selatan menjadi mahal di pasaran Asia Tenggara  (Kihwan,  1999).  Padahal, harga  impor  barang  yang  masuk  ke
__________________________________________________________________________________
Korea Selatan tidak berubah, meskipun  volumenya  turun  sebanyak 11%  sampai  pertengahan  tahun. Tanda-tanda  lain  yang  menunjukan penurunan  ekonomi  Korea  Selatan adalah  meningkatnya  hutang  luar negeri  secara  cepat  karena  deficit perdagangan yang terjadi. Pada tahun 1996, hutang Korea Selatan diperkirakan  sekitar  US$100  milliar kepada kreditur internasional (Kihwan,  1999).  Hal  ini  semakin membuat  Korea  Selatan  menjadi negara ketujuh dengan jumlah hutang terbesar.
Beberapa  pengamat  menyatakan bahwa  Korea  Selatan  terlalu  cepat mengembangkan industri di luar negeri dengan  bergantung  pada  sumber pembiayaan  hutang  (Annissa,  2011). Meskipun  utang  luar  negeri  Korea Selatan  meningkat  secara  signifikan pada  dekade  1990-an,  namun  rasio utang per PDB pada tahun 1996 masih hanya 22%, yang berarti masih jauh di bawah tingkat kritis sebesar 48% yang ditentukan oleh Bank Dunia (Shalendra, 2003).
Menurut  Saito  (1998),  selaku Direktur Regional Office for Asia and the Pacific IMF  mengemukakan  bahwa sejak  tahun  1995  hingga  awal  tahun 1996  perekonomian  Korea  Selatan sedang  dalam  keadaan  yang  stabil. Posisi  laba  perusahaan  kuat,  investasi tinggi,  dan  kapasitas  produktif
meningkat. Namun,  pada tahun 1996 permintaan eksternal melemah disertai dengan  hilangnya  daya  saing  yang dihasilkan  dari  depresiasi  mata  uang Yen.  Pertumbuhan  investasi  juga melambat,  sebagian  mencerminkan ketidakpastian politik yang berlangsung  menjelang  pemilihan Presiden  pada  masa  pemerintahan Kim  Young-Sam.  Akibatnya,  posisi laba  perusahaan  mengalami  kerugian dan  mengalami  masalah  arus  kas, termasuk untuk melunasi hutang yang terakumulasi  selama  masa booming untuk membiayai investasi yang besar. Ketika  pinjaman  bank  tidak  lagi tersedia, beberapa perusahaan Chaebol seperti  Hanbo  Steel,  Jinro,  Dianong, New  Core  Group,  dan  KIA  Motors mengalami kebangkrutan.
Sebagai konsekuensinya, pembayaran  kredit  terhambat,  aset- aset  perbankan  semakin  menipis  dan neraca perdagangan melemah. Kondisi ini  mengurangi  kepercayaan  kreditur luar  negeri  yang  ragu  terhadap  bank- bank  di  Korea  Selatan  sehingga kesulitan untuk mengumpulkan pendanaan baru . Pada saat yang sama, sejumlah bank yang terdiri dari merchant banks ,  menghadapi  masalah  likuiditas untuk membayar utang jangka pendek yang  akan  jatuh  tempo.  Pemerintah dan Bank of Korea menanggapi masalah ini  dengan  menyuntikkan  dana likuiditas dan memperkenalkan langkah-langkah  untuk  memfasilitasi
__________________________________________________________________________________
aliran  likuiditas  ke  perusahaan  yang sedang  “sakit”  tersebut.  Pemerintah Korea  Selatan  juga  mengumumkan untuk  meningkatkan  kepercayaan  diri bank yang mengalami defisit. Meskipun  demikian,  langkah-langkah ini  sebagian  besar  tidak  efektif dalam memulihkan kepercayaan kreditur.
Korea  Selatan  saat  ini  telah terintegrasi  ke  dalam  sistem  pasar global,  di  mana  faktor  kepercayaan kreditur  memainkan  peran  penting. Dalam  kondisi  demikian,  respons kebijakan  harus  berubah,  misalnya, menutup bank yang bermasalah. Pada umumnya,  kebijakan  ini  membantu meningkatkan kepercayaan perekonomian dan mampu memfasilitasi  pembiayaan  eksternal. Namun, tetap saja tidak berkontribusi besar  terhadap  pemulihan  ekonomi Korea Selatan. Melemahnya nilai tukar mata  uang  Won  di  pasar  saham mencapai angka 10% (Saito, 1998).
Sebelumnya  juga,  pada  akhir musim  panas,  pasar  keuangan  Korea Selatan  mengalami  kepanikan  karena para  investor  bersiap-siap  menarik modal  mereka.  Hal  ini  ditambah  lagi dengan  krisis  mata  uang  di  Asia Tenggara  yang  dialami  oleh  Thailand dan Indonesia (CNN, 2018). Kondisi ini  dapat  dimengerti  karena  sebagian besar produk Korea Selatan di ekspor ke  wilayah  Asia  Tenggara,  sehingga kekacauan  ekonomi  yang  terjadi  di
Asia  Tenggara  pasti  memberikan dampak yang cukup berarti bagi Korea Selatan (Annissa, 2011, p. 29).
Sebagai respon terhadap kondisi pelemahan  ekonomi  domestik,  Wakil Perdana Menteri Mr. Lim Chang-Yeol mengumumkan  bahwa  Pemerintah telah  meminta  dukungan  IMF  untuk melaksanakan  program  stabilisasi ekonomi  dan  reformasi  kebijakan struktural.  Program  ini  dibawa  ke Dewan  Eksekutif  IMF  dan  disetujui pada 4 Desember 1997. Sejak saat itu, pemerintah  Korea  Selatan  mulai memperkuat  program  tersebut  atas pendampingan  intensif  dari  Dewan IMF (Saito, 1998).
Korea  Selatan  tidak  dapat menemukan cara lain untuk keluar dari krisis moneter yang melanda negaranya  pada  saat  itu.  Bantuan keuangan  IMF  senilai  US$57  miliar telah  diumumkan  oleh  pemerintah yang terdiri dari paket darurat pertama berjumlah  US$21  miliar  dan  paket tambahan US$14 miliar yang diberikan oleh Asian development Bank dan World Bank disusul bantuan Amerika Serikat dan Jepang dengan tambahan sebesar US$23 miliar. Namun IMF memberikan bantuan keuangan tersebut  dengan  syarat  bahwa  Korea Selatan  harus  melakukan  reformasi kebijakan  ekonomi.  Tujuan  utamanya dari  program  ini  adalah  untuk menstabilkan nilai tukar dan
__________________________________________________________________________________
membendung  efek  inflasi  lain  dari depresiasi mata uang.
Korea  Selatan  secara  tidak langsung  terpaksa  harus  berhutang kepada  IMF  dikarenakan  kondisi perekomiannya  yang  terpuruk.  Hal tersebut  menjadikan  IMF  mengambil peran  dalam  menentukan  kebijakan ekonomi  Korea  Selatan.  Meskipun demikian,  pemerintah  Korea  Selatan secara  perlahan  berhasil  memulihkan negaranya dari krisis moneter tersebut dengan  membayar  hutang  IMF  tiga tahun  lebih  cepat  dari  rencana pembayaran  yang  disepakati.  Tidak hanya  itu,  Pemerintah  Korea  Selatan juga  tidak  ingin  bergantung  pada hutang  IMF.  Keberhasilan  Korea Selatan  untuk  mengatasi  krisis ekonomi  nasional  mengembalikan citra  Korea  Selatan  sebagai  negara yang mandiri (BBC, 2016). Maka dari itu,  dalam  penelitian  ini  dijelaskan bagaimana  peran  IMF  di  Korea Selatan,  apa  saja  bentuk  intervensi yang  dilakukan  oleh  IMF?  serta bagaimana  strategi  Korea  Selatan memanfaatkan bantuan IMF memulihkan  ekonomi  domestik  pada tahun 1997?.

## TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian tentang strategi Korea Selatan dalam mengatasi keterpurukan ekonomi  domestik  telah  dilakukan oleh  beberapa  peneliti  sebelumnya. Dalam  tinjauan  pustaka  ini,  akan
disajikan  beberapa  tinjauan  literatur dengan  topik  tentang  Korea  Selatan dengan  perspektif  yang  beragam. untuk  menemukan  strategi  apa  saja yang  telah  di  lakukan  Korea  Selatan dalam  menuntaskan  krisis  moneter pada tahun 1997.
Dalam  artikel  yang  ditulis  oleh Ririn Darin (2010) yang berjudul “Park Chung-Hee  dan  Keajaiban  Ekonomi Korea  Selatan”  dijelaskan  beberapa kebijakan  Park  Chung-Hee  yang memiliki  kontribusi  besar  dalam perekonomian Korea Selatan. Pemerintahan Park Chung-Hee berusaha  merangkul  masyarakatnya untuk  ikut  andil  dalam  memajukan perekonomian Korea Selatan.
Selanjutnya, dalam artikel tersebut  juga  dinyatakan  bahwa terdapat  empat  kebijakan  pokok Presiden  Park  Chung-Hee  pada masanya. Pertama, kebijakan pembentukan  Badan  Perencanaan Ekonomi  yang  bertugas  untuk menyusun  perencanaan  dan  tujuan yang ingin dicapai oleh Korea Selatan untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian serta pembangunan ekonomi dan pemerataan  pembangunan  (Darini,
2010).  Kedua,  kebijakan Export- Oriented  Industri (EOI) yang  bertujuan untuk  mengembangkan  perusahaan industri  ringan  di  dalam  negeri  yang dapat meningkatkan pendapatan
__________________________________________________________________________________

## negara.
Ketiga, kebijakan pengembangan  industri  berat  yang bernama Heavy Chemical Industri (HCI). Industri  ini  meliputi  perusahaan produsen  mesin-mesin  berat,  kapal laut,  otomotif,  petrokimia,  dan  baja. Keempat, kebijakan modernisasi pedesaan  yang  bertujuan  untuk pemerataan pembanguan daerah pedesaan.  Berkembangnya  industri tidak  sejalan  dengan  perkembangan pertanian di pedesaan. Sebagai respon, pemerintah  Korea  Selatan,  Park Chung Hee, membuat sebuah gerakan Saemaul Undong yang berarti modernisasi  desa  yang  menghasilkan peningkatan  pendapatan  petani  desa (Darin, 2010).
Tinjauan  literatur  selanjutnya adalah tesis yang berjudul “Keberhasilan  Korea  Selatan  dalam Mendukung  Industri  Galangan  Kapal sebagai Agenda Meningkatkan Pertumbuhan  Ekonomi,  Studi  Kasus Keberhasilan Hyundai Heavy Industries ” yang ditulis oleh M. Zuhaldi Feriawan Wijaya (Wijaya, 2017). Dalam penelitian  tersebut,  dijabarkan  bahwa kebijakan  Pemerintah  Korea  Selatan tentang industri Kapal dari perusahaan Hyundai  Heavy  Industries (HHI). Perusahaan tersebut menjadi perusahaan  kapal  terbesar  dan tersukses  di  Korea  Selatan  dengan permintaan  yang  selalu  meningkat pesat setiap tahunnya ditinjau dari data yang  disajikan  peneliti.  Industri  ini
turut  membantu  kemajuan  ekonomi Korea Selatan ketika mengalami Krisis Moneter  karena  sudah  berdiri  sejak tahun  1970.  Sehubungan  dengan berdirinya  industri  tersebut,  Korea Selatan  akhirnya  membuka  empat pelabuhan.
Tinjauan  selanjutnya  adalah bersumber dari tulisan “ Financial Crisis in  Korea  and  IMF:  Analysis  and Perspectives ” oleh Lee yang menjelaskan tentang  penyebab  krisis  moneter  di Korea  Selatan  tahun  1997.  Menurut Lee (1998), pada dasarnya pemerintah Korea  Selatan  sangat  anti  IMF mengingat  dampak  pinjaman  IMF sangat mengerikan terhadap pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara. Ada pun penjelasan Lee bisa diringkas menjadi empat dampak pahit IMF bagi Korea  Selatan  yang  meliputi  beban suku bunga tinggi yang mencapai 30%. Konsekuensinya, Korea Selatan menghadapi  persoalan  antara  lain, peningkatan beban hutang, krisis mata uang,  pemutusan  hubungan  kerja (PHK)  secara  besar-besaran  karena perusahaan  sudah  tidak  menerima dana  dari  bank,  dan  yang  terakhir adalah untested presiden (Lee, 1998).
Tinjauan selanjutnya berdasarkan jurnal yang berjudul “ The South Korean Crisis  of  1997  and  its  Aftermath:  The Legacy  of  the  Developmental  State  and  the Importance  of  State  capacity  in  Post-Crisis Adjustment ”  yang  ditulis  oleh  M.
__________________________________________________________________________________
Mustafa  Erdogu.  Dalam  jurnal tersebut  terdapat  tiga  pembahasan utama. Pertama, Erdogu meneliti dan berusaha  membuktikan  argumennya tentang  sejauh  mana  perkembangan Korea Selatan sebagai penyebab krisis ekonomi  Asia.  Kedua,  digunakannya perspektif  kritis  tentang  peran  IMF dalam dan  pasca krisis moneter yang terjadi  tahun  1997.  Ketiga,  perhatian difokuskan  pada  dinamika  yang mendasari  proses pemulihan  Asia  era pasca-krisis di Korea Selatan.
Penyebab terjadinya krisis adalah liberalisasi  keuangan  yang  tidak terkendali. Krisis 1997 sebagian besar disebabkan  karena  liberalisasi  pasar dan  arus  modal  yang  mengarah  pada ketergantungan  berlebihan  terhadap sektor  swasta.  Pada  tahun  1997, pemerintah Korea Selatan tidak dapat menemukan  cara  untuk  keluar  dari krisis moneter yang melanda negaranya, sehingga memaksa pemerintah  menerapkan  program darurat dari IMF pada November 1997 (Sohn, t.t).
Pada  awal  1998,  pemerintahan Kim Dae-jung yang baru terpilih mulai mereformasi  sektor  keuangan  yang tidak  efisien  dengan  menggunakan empat pendekatan (Sohn, t.t). Pertama pemerintah  harus  menutup  atau menggabungkan  lembaga  keuangan yang bangkrut dan memperkuat basis modal “ Viabel Ones ” yang
membutuhkan  penghapusan non- performing  loans pada  lembaga  terkait dan  rekapitalisasi  lembaga  keuangan melalui Public Funds maupun investasi luar  negeri.  Kedua,  sistem  regulasi perlu  direformasi  agar  menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, deregularisasi berkelanjutan dan liberalisasi  pada  pasar  keuangan diperlukan untuk mendukung investasi asing  dan  menunjukkan  komitmen untuk mereformasi finansial. Terakhir, pemerintah  harus  mengembangkan kapasitas kelembagaan untuk melakukan reformasi ini (Mo, t.t).
Beberapa  laporan  menunjukkan bahwa  krisis  keuangan  Korea  Selatan pada  tahun  1997  merupakan  akibat dari masalah struktural yang membuat neraca  lembaga  keuangannya  rentan terhadap guncangan eksternal.
Kerentanan keuangan patut mendapat perhatian  khusus,  karena  pemerintah Korea  Selatan  mengusahakan  strategi pertumbuhan  yang  tinggi  untuk meminimalisir  lemahnya  pengawasan keuangan  dalam  negeri.  Oleh  karena itu,  langkah-langkah  reformasi  harus dilakukan  di  seluruh  sektor  keuangan dan  perusahaan  secara  bersamaan. Restrukturisasi  ini  sangat  penting karena  perusahaan  yang  bangkrut adalah  sumber  masalah  keuangan  di Korea Selatan.
__________________________________________________________________________________

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metode kualitatif dengan sifat deduktif yang  menjelaskan  strategi  Korea Selatan  dalam  pemulihan  krisis moneter tahun 1997 yang difokuskan pada  peran  IMF  sebagai  institusi keuangan internasional.
Pengumpulan  data  diperoleh melalui  studi  pustaka,  yaitu  observasi literatur  dari  berbagai  sumber  seperti buku  dan  jurnal  sebagai  data  primer, dan  artikel  maupun  berita  yang relevan.

## KERANGKA TEORITIK
Dalam  penelitian  ini  digunakan teori  Liberalisme  Institusional  yang memandang bahwa keberadaan organisasi internasional dalam kerjasama antar negara dapat berperan sebagai  instrumen  perdamaian  dan mencegah terjadinya konflik sekaligus berperan  dalam  mengatasi  masalah ekonomi, gender, agama, dan HAM.
Teori  Liberalisme  Institusional menolak  untuk dikatakan  sebagai alat negara-negara besar untuk mengintervensi  negara  lain.  Teori  ini memiliki  argumen  bahwa  organisasi internasional  sepenuhnya  berperan secara  independen  dalam  membantu negara-negara untuk saling bekerjasama  dalam  sektor  militer, social,  politik  maupun  ekonomi (Jackson & Sorensen, 2013).
Organisasi  internasional  bersifat otonom  yang  berarti  bahwa  institusi internasional  memiliki  kewenangan atau  kedaulatan  untuk  mengubah kebijakannya  sendiri  tanpa  adanya intervensi  dari  negara  lain  (Goldstein &  Keohane,  1993).  Kelompok liberalisme  institusional  berargumen bahwa keberadaan organisasi maupun institusi  internasional  bisa  mengatasi anarki yang diakibatkan oleh minimnya kepercayaan  negara satu  dengan  yang lain.  Pasalnya,  sebuah  institusi internasional bisa menambah kepercayaan  antara  negara  satu  dan yang  lainnya  dengan  cara  membuka forum  untuk  negosiasi  antarnegara. Organisasi maupun institusi internasional dinilai Keohane menciptakan  stabilitas  kawasan  dan menciptakan  iklim  yang  damai (Jackson & Sorensen, 2013).
Sejak  dua  puluh  tahun  pasca Perang Dunia II, kelompok liberalisme institutional mulai memikirkan bahwa strategi  untuk  menciptakan  stabilitas keamanan bukan hanya berpusat pada militer  dan  politik,  tetapi  juga  bidang ekonomi.  Teori  ini  mulai  meluas  ke bidang lain, bahwa negara-negara perlu untuk melakukan perdagangan internasional yang kemudian menciptakan  ketergantungan  antar negara (Goldstein & Keohane, 1993).
Meskipun demikian, ketergantungan  atau  interdependensi
__________________________________________________________________________________
bidang  ekonomi  menurut  Keohane dan Goldstein (1993) dapat menimbulkan kompleksitas jika terjadi perubahan  tidak  terduga  dari  suatu negara terhadap negara lain. Misalnya saja ketika terjadi devaluasi yang terjadi pada  negara  lain  akan  memunculkan masalah  baru  bagi  negara  yang memiliki  hubungan  secara  ekonomi atau yang disebut sebagai efek domino (Farlex, t.t).
Teori  liberalisme  institusional percaya  bahwa  kehadiran  institusi internasional  bisa  menghindarkan perselisihan dan mengharmonisasikan hubungan antargara. Untuk mewujudkan  kerjasama  yang  baik dengan  menyelaraskan  kebijakan masing-masing  negara,  maka  institusi internasional akan mengelola kebijakan  dari  negara  lain  agar kompatibel  satu  sama  lain  dan  agar dapat  diterima  secara  luas  (Goldstein & Keohane, 1993). Dalam buku yang ditulis  oleh  Keohane  dan  Goldstein (1993), Amerika Serikat selama Perang Dunia  II  merupakan  pemegang kekuatan  hegemonik  dalam  tatanan ekonomi politik internasional, hampir seluruh  negara-negara  di  dunia memerlukan  keterlibatan  Amerika Serikat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Peran IMF di Korea Selatan
Korea  Selatan  merupakan  salah satu  negara  yang  mendapatkan pinjaman  dana  dari International Monetary  Fund (IMF)  ketika  terjadi krisis  moneter  tahun  1997.  Pinjaman tersebut benilai US$40 miliar. Walaupun Korea Selatan adalah negara yang  mandiri,  tetapi  krisis  moneter berakibat  pada  kemunduran  ekonomi yang  cukup  signifikan  (Callahan, 2004).  Sebagai  contoh,  perusahaan otomotif  KIA  Motors  mengalami jatuhnya  pasar  saham  dan  mengalami kerugian  yang  besar.  Hal  itu mendorong  Korea  Selatan  untuk melakukan  penyesuaian  terhadap kebijakan  pasar,  finansial,  dan perdagangan.
Oleh karena itu, keberadaan dan peran  IMF  dinilai  sangat  membantu negara-negara yang sedang mengalami krisis  ekonomi  seperti  Korea  Selatan pada  tahun  1997.  Peran  IMF  dinilai efektif dalam mengatasi permasalahan krisis moneter di Korea Selatan. Hal ini ditandai dengan bangkitnya perekonomian  Korea  Selatan  yang lebih  cepat  dari  negara-negara  Asia lainnya.

## Intervensi IMF dalam Krisis Moneter Korea Selatan
Alasan  IMF  untuk  membantu mengatasi  krisis  ekonomi  Korea
__________________________________________________________________________________
Selatan  juga  didorong  oleh  tujuan untuk  menjaga  stabilitas  ekonomi- politik internasional. Dengan menggunakan  sistem  nilai  tukar  dan pembayaran  internasional  yang  lebih terbuka dapat meningkatkan penyebarluasan arus modal antarnegara. Dalam aspek pengawasan, IMF memengaruhi kebijakan negara-negara anggota untuk dapat meningkatkan stabilitas ekonomi di negaranya. Sehingga, dapat mengurangi kemungkinan krisis ekonomi di kemudian hari.
IMF  menawarkan  pinjaman terbesar  US$58  milliar  kepada  Korea Selatan  dari  semua  negara  di  Asia Timur  dengan  berbagai  persyaratan. Salah  satunya  adalah  reformasi  yang mendasar dari sektor ekonomi, seperti kebijakan  fiskal  yang  ketat,  neraca modal,  dan  liberalisasi  perdagangan serta  reformasi  pasar  tenaga  kerja (Williamson, 2012; Shin, 2002, p. 98). IMF  pun  memiliki  tujuan  untuk memberikan  pinjaman  kepada  Korea Selatan  dikarenakan  potensi  Korea Selatan  sebagai  negara  kesebelas dengan  ekonomi  terbesar  di  dunia dalam  sistem  moneter  internasional. Intervensi  IMF  terhadap  Korea Selatan  juga  merupakan  upaya  untuk menyebarluaskan  model  liberalisme ekonomi barat.

## IMF dan Liberalisme Institusional
Kaum  liberalis  memandang bahwa keberadaan institusi internasional  seperti  IMF  dapat membuat  tatanan  dunia  menjadi teratur  dan  damai.  Hal  ini  didasari keyakinan bahwa institusi internasional mempunyai peran untuk memajukan  kerjasama  antarnegara (Keohane 1989; Acharya dan Johnston,  2007)  sekaligus  penyangga dalam  mengatasi  permasalahan  di dalam suatu negara maupun antarnegara dalam lingkup global.
Dengan adanya institusi internasional, kaum liberal institusional  percaya  bahwa  hal  ini dapat  dapat  mengurangi  kekacauan dan anarki dalam sistem internasional. Dalam  hal  tersebut,  anarki  yang dimaksud  adalah  hanya  ada  sedikit ruang  bagi  kepercayaan  antara negara serta hanya negara tersebut yang dapat menjamin  keberlangsungan  hidupnya sendiri (Mearsheimer, 1993, p. 148).
Meskipun demikian, Korea Selatan  juga  meyakini  adanya  sistem anarki  dalam  kondisi  krisis  moneter yang  dialaminya.  Didukung  kondisi Korea  Selatan  sebagai  negara  yang pernah  mengalami  perekonomian pesat  sebelum  terjadi  krisis  moneter, timbul kekhawatiran lesunya perekonomian  Korea  Selatan  justru dapat mengarah kepada gejolak politik dalam  negara  ginseng  tersebut.  Hal
__________________________________________________________________________________
tersebut  juga  dapat  memicu  adanya konflik  yang  berpotensi  mengancam stabilitas domestik Korea Selatan dan negara-negara  lain  dalam  tatanan internasional. Sehingga, institusi internasional dianggap sebagai sebuah harapan untuk menciptakan perdamaian dunia.
IMF  memiliki  fungsi  dalam mengatasi  krisis  moneter  di  negara- negara,  termasuk  di  Korea  Selatan. Fungsi  pertama  adalah  sebagai penyedia  pinjaman  dana  bagi  negara anggota  IMF.  Kedua,  memberikan saran  kebijakan  dalam  suatu  negara yang  terkena  krisis  moneter.  Ketiga, mengatur  dana  bantuan  bagi  negara berkembang  dengan  tujuan  untuk mencapai  stabilitas  ekonomi  makro dan  menurunkan  tingkat  kemiskinan (Lauren, 2014). IMF juga menyediakan pembelanjaan  bagi  negara  anggota dalam  rangka  melakukan  reformasi struktural negara anggota (IMF, 2003).

## Strategi Korea Selatan melalui IMF
Korea  Selatan  memanfaatkan IMF  untuk  mendirikan  perusahaan Multi  National  Coorperation  (MNC) seperti Samsung (Purba  dan  Suzana 2015).  Hal  tersebut  merupakan  salah satu strategi Korea Selatan untuk dapat mengembalikan  stabilitas  ekonomi domestik. Dengan adanya perusahaan MNC  tersebut  dapat  mendorong adanya  kegiatan  ekspor  ke  negara-
negara  lain,  seperti  Cina  dan  India sekaligus  meningkatkan  pendapatan bagi Korea Selatan.
Jika dibandingkan dengan negara Asia  Tenggara,  seperti  Thailand  dan Indonesia, pemulihan ekonomi Korea Selatan  pulih  lebih  cepat  dari  negara- negara lain yang juga mengalami krisis moneter tahun 1997. Bahkan, pembayaran  hutang  Korea  Selatan sejumlah 58 milliar US Dollar kepada IMF  dapat  lunas  dalam  jangka  waktu tiga  tahun  lebih  cepat  dari  yang disepakati  antara  Korea  Selatan  dan IMF.  Hal  tersebut  mengembalikan citra  Korea  Selatan  yang  merupakan negara yang mandiri (Ririn, 2010).
Reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Kim Dae-Jung sebagai Presiden Korea Selatan periode tahun 1998-2003  ditandai  dengan  program liberalisasi  pasar  keuangan  untuk memperkuat  arus  modal  investasi asing secara terbuka. Oleh karena itu, intervensi IMF dalam kebangkitan dari perekonomian Korea Selatan dianggap cukup  efektif  dalam  membantu  krisis moneter  tahun  1997  bagi  negaranya. Tentunya,  tidak  hanya  bantuan  dana dari  IMF,  tetapi  etos  kerja  dari Pemerintahan  Korea  Selatan  dan adanya  kerja  sama  Perusahaan  MNC Korea Selatan (Ririn, 2010).
__________________________________________________________________________________

## KESIMPULAN
Hubungan  antara  Korea  Selatan dan IMF tidak lepas dari kepentingan nasional untuk memperoleh pinjaman dana  oleh  IMF  dan  beberapa  negara lain  senilai  US$57  miliar.  Meskipun demikian,  pinjaman  yang  diperoleh Korea Selatan dari IMF mensyaratkan perlunya  reformasi  ekonomi  dalam kebijakan  fiskal,  neraca  modal,  dan liberalisasi  perdagangan,  dan  pasar tenaga kerja. IMF pun memiliki tujuan untuk  memberikan  pinjaman  dana terhadap  Korea  Selatan  tersebut, dikarenakan  terdapat  potensi  Korea Selatan  sebagai  negara  ke  sebelas ekonomi  terbesar  di  dunia  dalam sistem moneter Internasional. Hal itu dikarenakan kekhawatiran IMF bahwa perekonomian  Korea  Selatan  dapat bersaing  ketat  dengan  perekonomian negara  Barat.  Sehingga,  secara  tidak langsung  IMF  menginginkan  Korea Selatan  untuk  melakukan  liberalisasi ekonomi  seperti  sistem  ekonomi  di Barat.
Prinsip  liberalisme  institusional yang  ada  pada  IMF  merupakan  hal yang penting dan fundamental. Kaum liberalisme  institusional  berpendapat bahwa tingkat institusional yang tinggi dapat  mengurangi dampak kekacauan yang  mengarah  pada  anarki.  Korea Selatan  pun  meyakini  adanya  sistem anarki  dalam  kondisi  krisis  moneter tersebut.  Didukung  kondisi  Korea sebagai negara yang pernah mengalami
perekonomian  pesat  sebelum  terjadi krisis  moneter,  timbul  kekhawatiran lesunya  perekonomian  Korea  Selatan yang  dapat  mengarah  kepada  kondisi politik dalam negara. Hal tersebut pula dapat  memicu  adanya  konflik  yang dapat  mengancam  stabilitas  Korea Selatan dan negara-negara di dunia.
Keberadaan institusi interanasional  seperti  IMF  dianggap sebagai  sebuah  harapan  untuk mencapai  perdamaian  dalam  lingkup global.  IMF  memiliki  fungsi  dalam mengatasi  krisis  moneter  di  negara- negara,  termasuk  di  Korea  Selatan. Dalam  memamfaatkan  kehadiran IMF,  Korea  Selatan  mendirikan perusahaan Multi  National  Coorperation (MNC), seperti perusahaan elektronik, salah satunya adalah produk Samsung yang  merupakan  salah  satu  produk elektronik  terlaris  di  dunia.  Sehingga mampu  mendorong  ekspor  yang  lesu di Korea Selatan.
Selanjutnya,  liberalisasi  pada pasar keuangan yang bertujuan untuk mendukung  adanya  investasi  asing yang  semula  menarik  diri,  serta mereformasi  finansial  dari  Korea Selatan.  Dengan  starategi  ini,  Korea Selatan mengalami kebangkitan ditandai dengan kondisi ekonomi yang pulih  lebih  cepat  dari  negara-negara terdampak  krisis  moneter  terparah yaitu Indonesia dan Thailand. Bahkan, pembayaran  hutang  Korea  Selatan
__________________________________________________________________________________
sejumlah  US$57  miliar  kepada  IMF dapat terlunasi dalam tiga tahun lebih cepat dari yang disepakati oleh kedua belah pihak.

## REFERENSI
Annissa, Jeanie. (2011) ‘Faktor-Faktor Penyebab Krisis Ekonomi Di Korea Selatan Periode 1997-1998’, Transnasional Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol.6, No.1, pp. 27-33. BBC News. (2016) Krisis Politik Korea Selatan, Rakyat Cari Kesempatan Baru (Online). Tersedia di: https://www.bbc.com/indonesia/dun ia-38145298 (Diakses: 26 Maret 2019).
Darini, R. (2010) ‘Park Chung-Hee dan Keajaiban Ekonomi Korea Selatan’, Vol. 5 No. 1 (Online) Tersedia di: https://doi.org/10.21831/moz.v5i1.4 336 (Diakses: 5 Maret 2019).
Farlex. (t.t) Domino Effect [online] . Tersedia di: https://www.thefreedictionary.com/d omino+effect (Diakses: 5 Maret 2019).
Fernandez, M. & Irene. (2015) Korea and the Asian Economic Crisis: Did Korea Change its Economic Model? . Barcelona: Universitat de Barcelona.
Goldstein, J. & Keohane, R. O. (1993) Ideas and Foreign Policy Beliefs, Institutions, and Political Change. New York: Cornell University Press.
Hennida, Citra ( et.al ) (2016) ‘Budaya dan Pembangunan Ekonomi di Jepang, Korea Selatan, dan China’, Journal Global & Strategis (Online). Vol. 10 No. 2. Tersedia di: http://dx.doi.org/10.20473/jgs.10.2.2 016.248-263 (Diakses: 5 Maret 2019).
IMF. (2017) Sekilas tentang IMF (Online). Tersedia di:  https://www.wwf.org (Diakses: 5 Maret 2019).
Jackson, R. & Sorensen, G. (2013) Introduction to International Relations:
Theories and Approaches . United Kingdom: Oxford University Press.
Kim K. (2000) The Korean Financial Crisis: Causes,  Response  and  Lessons  in Bisignano J.R., Hunter W.C., Kaufman G.G.  (eds) Global  Financial  Crises . Boston: Springer.
Lavinda. (2018) Baht, Peluit Krisis Mata Uang Asia (Online). Tersedia  di: https://www.cnnindonesia.com/ekon omi/20180502033958-532- 294984/baht-peluit-krisis-mata-uang- asia (Diakses: 7 April 2019).
Moon, Chung-In, & Mo, Jongryn. (2000) Economic Crisis and Structural Reforms in South Korea . Economic Strategy Institute.
Purba, T. S. dan Afrizal (2015) ‘Strategi Ekonomi Politik Samsung Group Company Dalam Menguasai Pasar Seluler Smartphone di Indonesia’, Vol. 2 No. 2 (Online). Tersedia di: https://jom.unri.ac.id/index.php/JO MFSIP/article/view/7297/6975 (Diakses: 5 Maret 2019).
Rodier, L. (2014) ‘Assessing the Role of the IMF in South Korea during the Asian Financial Crisis’, Journal of Economics and Development Studies, Vol. 2, No. 2.
Saito, K. (1998) Korea's Economic Adjustments Under the IMF-supported Program Presentation by Kunio Saito (Online). Tersedia di: https://www.imf.org/en/News/Artic les/2015/09/28/04/53/sp012198a (Diakses: 7 April 2019).
Sharma, Shalendra D. (2003) ‘Review Essay: Chaebols and the Korean Financial Crisis’, Indian Journal of Asian Affairs, Vol. 16, No. 1/2 , pp.159-168. VOA News. (2001) Korea Selatan Lunasi Hutang IMF Lebih Cepat (Online) . Tersedia di: https://www.voaindonesia.com/amp /53417.html (Diakses: 25 Maret 2019).