Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1, March  2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275
Akhmad Mujani & Abdul Aziz R. Ikedudukan Harta dalam Perkawinan ...
DOI 10.5281/zenodo.3551302
KEDUDUKAN HARTA DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN PERSPEKTIF ISLAM

## Akhmad Mujani dan Abdul Aziz Romdhoni
Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu E-Mail: akhmadmujani99@gmail.com
DOI 10.5281/zenodo.3551302
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1,  March 2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275

## THE POSITION OF WEALTH IN MARRIAGE BASED ON ISLAMIC PERSPECTIVES

## Abstract
The  article  aims  to  describe  the  position  of  wealth  in  marriage  based  on  an  Islamic perspective. Islam is The comprehensive religion and regulates humans in various aspects of life,  especially  which  related  to  property  management.  Property  is  the  livelihood  of  every human  being,  whereas  in  order  for  this  property  to  bring  benefit  to  human  life  it  must  be managed based on Islamic principles. In the life of the nation and state, the management of property can be carried out based on two legal sides, namely Islamic high law and legislation regulations
Keywords : property, marriage, Islamic perspective.

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  kedudukan  harta  dalam  perkawinan berdasarkan  perspektif  Islam.  Islam  adalah  agama  yang  komprehensif  dan  mengatur
Received Revised Accepted 18 December 2018 22 January 2019 22 Februari 2019
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1, March  2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275
Akhmad Mujani & Abdul Aziz R. Ikedudukan Harta dalam Perkawinan ...
DOI 10.5281/zenodo.3551302
manusia  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  terutama  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan harta.  Harta  merupakan  mata  pencaharian  setiap  manusia,  namun  supaya  harta  tersebut dapat  membawa  maslahat  bagi  kehidupan  manusia  harus  dikelola  berdasarkan  prinsip- prinsip  Islam.  Dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  pengelolaan  harta  benda  dapat dilakukan  berdasarkan  dua  sisi  hukum  yaitu  hukum  syariat  Islam  dan  peraturan perundangan yang berlaku.
Kata kunci : harta benda, perkawinan, perspektif islam.

## A.   PENDAHULUAN
Dalam  perkawinan,  harta  sangat  penting  untuk  di  pahami  oleh  setiap pasangan. Baik itu yang akan melangsungkan perkawinan ataupun yang sudah menjalani  perkawinan.  Suami  maupun  istri  harus  mengetahui  dan  mengerti bagaimana  hukum  atau  kedudukan  harta  dalam  rumah  tangga  atau  dalam keluarga.  Dalam  perkawinan  kedudukan  harta  benda  disamping  sarana  untuk memenuhi  kebutuhan  tersebut  di  atas,  juga  berfungsi  sebagai  pengikat perkawinan.  Tetapi  banyak  juga  ditemukan  keluarga  yang  memiliki  banyak harta  benda  dalam  perkawinan  menjadi  sumber  masalah  dan  penyebab terjadinya  perselisihan  dan  perceraian  suami  isteri.  Oleh  sebab  itu  perlu ditinjau dari beberapa segi agar hal yang tidak baik dapat dihindari.
Harta  benda  dapat  memenuhi  kebutuhan  pokok  dan  kebutuhan penunjang  manusia.  Dengan  adanya  harta  benda  berbagai  kebutuhan  hidup seperti  makanan,  pakaian,tempat  tinggal,  transportasi,  rekreasi,  penunjang beribadah dan sebagainya dapat dipenuhi. Dalam perkawinan kedudukan harta benda  disamping  sarana  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut  di  atas,  juga berfungsi  sebagai  pengikat  perkawinan.  Tetapi  banyak  juga  ditemukan keluarga yang memiliki banyak harta benda dalam perkawinan menjadi sumber masalah  dan  penyebab  terjadinya  perselisihan  dan  perceraian  suami  isteri. Oleh sebab itu perlu ditinjau dari beberapa segi agar hal yang tidak baik dapat dihindari.
Seseorang  yang  telah  mukallaf  atau  yang  telah  berkedudukan  sebagai subjek hukum dan teah mempunyai tingkat rusyd atau cerdas dalam mengurus harta  telah  berhak  memiliki  harta  dan  tidak  lagi  berada  di  bawah  perwaian walinya. Dalam kitab-kitan fiqih tidak di kenal adanya pembauran harta suami istri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan istri  memiliki  hartanya  sendiri.  sebagi  kewajibannya  suami  memberikan sebagian  hartanya  itu  kepada  istrinya  atas  nama  nfaqah,  yang  untuk selanjutnya  di  gunakkan  istri  bagi  keperluan  rumah  tangganya.  Tidak  ada penggabungan  harta  kecuali  dalam  bentuk    syirkah,  yng  untuk  itu  di  lakukan dalam  suatu  akad  khusus  untuk  syirkah.  Tanpa  akad  tersbut  harta  tetap terpisah. 1
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1, March  2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275
Akhmad Mujani & Abdul Aziz R. Ikedudukan Harta dalam Perkawinan ...
DOI 10.5281/zenodo.3551302
Dalam  perkawinan  sering  terdapat  dua  jenis  harta  benda,  yaitu  harta benda  yang  dibawa  dari  luar  perkwinan  yang  telah  ada  pada  saat  perkawinan dilaksanakan  dan  harta  benda  yang  diperoleh  secara  bersama-sama  atau sendiri-sendiri selama dalam ikatan perkawinan.

## B.  LANDASAN TEORI

## 1.    Barang Bawaan
Maksud  barang  bawaan  adalah  segala  perabot  rumah  tangga  yang  di persiapkan  oleh  istri  dan  keluarga,  sebagai  peralatan  rumah  tangga  nanti bersama  suaminya.Dalam  hal  ini  harta  istri  tetap  menjadi  hak  istri  dan  di kuasai  penuh  olehnya.  Demikian  juga  dengan  harta  suami  tetap  menjadi  hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
Sebelum  memasuki  perkawinan  adakalanya  suami  atau  isteri  sudah memiliki  harta  benda.  Dapat  saja  merupakan  harta  milik  pribadi  hasil  usaha sendiri,  harta  keluarganya  atau  merupakan  hasil  warisan  yang  diterima  dari orang tuanya. Harta benda yang telah ada sebelum perkawinan ini bila dibawa kedalam perkawinan tidak akan berubah statusnya. Pasal 35 ayat 2 UU nomor 1 tahun  1974  menetapkan  bahwa  harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan isteri  adalah  dibawah  penguasaan  masing-masing  sepanjang  para  pihak  tidak menentukan  lain.  Masing-masing  berhak  menggunakan  untuk  keperluan  apa saja.
Kedua  suami  isteri  itu  menurut  pasal  89  dan  90  Inpres  nomor  1  tahun 1991  wajib  bertanggung  jawab  memelihara  dan  melindungi  harta  isteri  atau harta  suaminya  serta  harta  milik  bersama.  Jika  harta  bawaan  itu  merupakan hak  milik  pribadi  masing-masing  jika  terjadi  kematian  salah  satu  diantaranya maka  yang  hidup  selama  menjadi  ahli  waris  dari  si  mati.  Kalau  harta  bawaan itu bukan hak miliknya maka kembali sebagai mana adanya sebelumnya. Kalau keduanya meninggal maka ahli waris mereka adalah anak-anaknya . Sebenarnya yang  bertanggung  jawab  secara  hukum  untuk  menyediakan  peralatan  rumah tangga,  seperti  tempat  tidur,perabot  dapur  dan  sebagainya  adalah  suami. Sekalipun mahar yang diterimanya lebih besar daripada pembelian alat rumah tangga  tersebut.  Hal  ini  karena  mahar  menjadi  hak  perempuan  sepenuhnya dan  merupakan  hak  mutlak  istri.  Berbeda  dengan  pendapat  golongan Maliki   yang  mengatakan  bahwa  mahar bukan  mutlak  bagi  istri.  OLeh  karena itu,  ia  tidak  berhak  membelanjakan  untuk  kepentingan  dirinya.  Akan  tetapi bagi perempuan yang miskin, ia boleh mengambil sedikit darinya dengan cara- cara yang baik.
“Dari  ‘Ali  RA.  berkata:  Rasulullah  SAW  member  barangbawaan  pada Fatimah  berupa  pakaian,  kantong  tempat  air  yang  terbuat  ari  klit  dan  bantal berenda.”
Berkaitan  dengan  mahar,  menurut  kami  mahar  tetap  sepenuhnya  hak
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1, March  2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275
Akhmad Mujani & Abdul Aziz R. Ikedudukan Harta dalam Perkawinan ...
DOI 10.5281/zenodo.3551302
perempuan.  Akan  tetapi  apabila  si  perempuan  dengan  kerelaan  hatinya memberikannya  kepada  si  laki-laki  maka  boleh  bagi  laki-laki  tersebut menggunakan untuk dirinya.
Artinya:  "Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu nikahi)  sebagai  pemberian  dengan  penuh  kerelaan.  Kemudian  .  Jika  mereka menyerahkan  kepada  kamu  sebagian  dari  maskawin  itu  dengan  senang  hati, Maka  makanlah  (ambillah)  pemberian  itu  (sebagai  makanan)  yang  sedap  lagi baik akibatnya". (Q.S. An- nisa' : 4 ).
Suami  dan  istri  mempunyai  hak  penuh  untuk  melakukan  perbuatan hukum  atas  harta  masing-masing,  apaka  itu  hibah,  sedekah  atau  lainnya.  Jika peralatan  rumah  tangga  di  beli  sendiri  oleh  istri  atau  di  berikan  oleh  orang tuanya,  maka  ia  menjadi  pemilik  secara  mutlak.  Suaminya  apabila  suami membawa  barang  miliknya  sendiri.  Menurut  imam  malik,  suami  berhak memanfaatkan peralatan rumah tangga istrinya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. 2

## 2. Harta bersama
Adanya  harta  bersama  dalam  perkawinan  tidak  menutup  kemungkinan adanya  harta  milik  masing-masing  suami  istri.  Harta  bersama  tersebut  dapat berupa  benda  tidak  bergerak,  benda  bergerak,  dan  surat-surat  berharga. Sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Keduanya dapat di  jadikan  jaminan  oleh  salah  satu  pihak  atas  persetujuan  dari  pihak  lainnya. Suami  istri  tanpa  persetujuan  dari  salah  satu  pihak,  tidak  di  perbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami maupun istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.
Dalam  hal  pertanggung  jawaban  utang,  baik  terhadap  utang  suami maupun istri, bisa dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedang terhadap utang  yang  dilakukan  untuk  kepentingan  keluarga,  maka  dibebankan  pada harta  bersama.  Akan  tetapi  apabila  harta  bersama  tidak  mencukupi,  maka dibebankan  pada  harta  suami.  Bila  harta  suami  tidak  ada  atau  tidak mencukupi, maka dibebankan pada harta istri.
Dalam  Ensiklopedia  Hukum  Islam,  di  jelaskan  bahwa  harta  gono-gini adalah  harta  bersama  milik  suami  istri  yang  mereka  peroleh  selama perkawinan.  Dalam  masyarakat  Indonesia,  hampir  semua  daerah  mempunya pengertian  bahwa  harta  bersama  antara  suami  dan  istri  memang  ada  dengn istilah  yang  berbeda  untuk  masing-masing  daerah.  Di  daerah  Aceh  di  sebut
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1, March  2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275
Akhmad Mujani & Abdul Aziz R. Ikedudukan Harta dalam Perkawinan ...
DOI 10.5281/zenodo.3551302
dengan heureuta sihaurekat, di Minangkabau di sebut harta suorang, di daerah sunda  di  sebut  Guna  kaya  atau  tumpang  kaya  atau  raja  kaya  (Kabupaten Sumedang), di Jakarta di sebut harta pencaharian, di Jawa di sebut barng gana atau  gono-gini.  Di  bali  di  sebut  drube  gabro,  dan  masih  banyak  lagi  istilah- istilah yang di gunakan di daerah-daerah lainnya.
Di  Indonesia  harta  bersama  dalam  perkawinan  di  atur  dalam  UU  No.1 Tahun 1974, Bab VII pada pasal 35,36 dan 37. Pada pasal 35 (1) di jelaskan, harta benda  yang  di  peroleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama.  Pasal  36 mengatur  status  harta  yang  di  peroleh  masing-masing  suami  istri.  Pada  pasal 37,  di  jelaskan  apabila  perkawinan  putus  karena  perceraian  maka  harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing. 3
Dalam  hukum  islam,  harta  bersama  suami  istri  pada  dasarnya  tidak  di kenal, karena hal ini tidak di bicarakan secara khusus dalam kitab fiqih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar asas ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan istrinya dari harta suami sendiri. Selanjutnya, apabila  salah  seorang  dari  suami  istri  meninggal  dunia,  maka  harta peninggalannya  itu  adalah  harta  pribadinya  secara  penuh  yang  di  bagikan kepada  ahli  warisnya,  termasuk  istrinya/suaminya.  Kendatipun  ada  hak kepemilikan  pribadi  antara  suami  istri  dalam  kehidupan  keluarga,  tidak tertutup kemungkinan ada harta bersama antara suami istri, sebagaimana yang berlaku  dalam  masyarakat  indonesia  ini  dalam  bentuk  syirkah  (kerja  sama) antara  suami  istri  ,  baik  syirkah  dalam  bentuk  dalam  bentuk  harta  maupun dalam bentuk usaha.
Meskipun  gono  gini  tidak  di  atur  dalam  fiqih  islam  secara  jelas,  tetapi keberadaannya,  paling  tidak  dapat  di  terima  oleh  sebagian  ulama  Indonesia. Hal  ini  di  dasarkan  pada  kenyataan  bahwa  banyak  suami  istri  dalam masyarakat  indonesia  sama-sama  bekerja,  berusaha  untuk  mendapatkan nafkah  hidup  keluarga  sehari-hari  dan  sekedar  harta  untuk  simpanan (tabungan)  untuk  masa  tua  mereka.  Bila  keadaan  memungkinkan  ada  juga peninggalan untuk anak-anak sesudah mereka meninggal dunia.
Pembagian  harta  gonogini  sebaiknya  secara  adil,  agar  tidak menimbulkan  ketidakadilan  antara  harta  suami  dan  isteri.Jika  pasangan tersebut  lebih  memilih  cara  yang  lebih  elegan,  yaitu  dengan  cara  damai (musyawarah).  Namun,  jika  memang  ternyata  keadilan  itu  hanya  bisa diperoleh melalui pengadilan maka jalan itulah yang lebih baik.
Di  dalam  Islam  tidak  ada  aturan  secara  khusus  bagaimana  membagi harta gonogini. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum di dalam menyelesaikan masalah bersama, diantaranya adalah
Pembagian  harta  gonogini   tergantung  kepada  kesepakatan  suami  dan istri. Kesepakatan ini di dalam Al Qur’an disebut dengan istilah “ Ash Shulhu “
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1, March  2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275
Akhmad Mujani & Abdul Aziz R. Ikedudukan Harta dalam Perkawinan ...
DOI 10.5281/zenodo.3551302
yaitu  perjanjian  untuk  melakukan  perdamaian  antara  kedua  belah  pihak ( suami istri ) setelah mereka berselisih. Allah swt berfirman :
Artinya :“ Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh  dari  suaminya,  maka  tidak  mengapa  bagi  keduanya  untuk  mengadakan perdamaian  yang  sebenar-benarnya  dan  perdamaian  itu  lebih  baik  (bagi mereka). “ ( Q.S.An Nisa':128 )
Ayat di atas diperkuat dengan sabda Rasulullah saw :”Perdamaian adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan  yang haram. (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Tirmidzi)
Begitu juga dalam pembagian harta gonogini, salah satu dari kedua belah pihak  atau  kedua-duanya  kadang  harus  merelakan  sebagian  haknya  demi untuk mencapai suatu kesepakatan. Umpamanya : suami istri yang sama-sama bekerja  dan  membeli  barang-barang  rumah  tangga  dengan  uang  mereka berdua,  maka  ketika  mereka  berdua  melakukan  perceraian,  mereka  sepakat bahwa  istri  mendapatkan  40  %  dari  barang  yang  ada,  sedang   suami mendapatkan  60  %,  atau  istri   55  %  dan  suami  45  %,  atau  dengan  pembagian lainnya, semuanya diserahkan kepada kesepakatan mereka berdua.
Memang  kita  temukan  di  dalam  KHI  (Kompilasi  Hukum  Islam)  dalam Peradilan Agama, pasal 97, yaitu : “ Janda atau duda cerai hidup masing -masing berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam perjanjian perkawinan."
Keharusan untuk membagi sama rata, yaitu masing-masing mendapatkan 50%, seperti dalam KHI di atas, ternyata tidak mempunyai dalil yang  bisa  dipertanggung  jawabkan,  sehingga  pendapat  yang  benar  dalam pembagian  harta  gono  gini  adalah  dikembalikan  kepada  kesepakatan  antara suami  istri.  Kesepakatan  tersebut  berlaku  jika  masing-masing  dari  suami  istri memang  mempunyai  andil  di  dalam  pengadaan  barang  yang  telah  menjadi milik  bersama,  biasanya  ini  terjadi  jika  suami  dan  istri  sama-sama  bekerja. Namun  masalahnya,  jika  istri  di  rumah  dan  suami  yang  bekerja,  maka  dalam hal  ini  tidak  terdapat  harta  gono  gini,  dan  pada  dasarnya  semua  yang  dibeli oleh  suami  adalah  milik  suami,  kecuali  barang-barang  yang  telah  dihibahkan kepada istri, maka menjadi milik istri.
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1, March  2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275
Akhmad Mujani & Abdul Aziz R. Ikedudukan Harta dalam Perkawinan ...
DOI 10.5281/zenodo.3551302
Secara  umum   pembagian  harta  gonogini  baru  bisa  dilakukan  setelah adanya  gugatan  cerai.  Keadilan  tidak  mendeskriminasikan  salah  satu  pihak. Istri  yang  tidak  bekerja  tetap  mendapat  pembagian  harta  gono  gini,  karena pekerjaan istri bersifat domestic. Begitu juga suami, dengan mempertimbangkan  faktor-faktor  lain.Pembagian  harta  gonogini  atau  harta bersama  tetap  dengan  cara  musyawarah  dengan  memperhatikan  factor-faktor lain  seperti;  masing-masing  penghasilan  suami  dan  istri  ataupun  ta'lik  nikah sebelumnya,  dll.  Jadi  aturan  dalam  KHI  tidak  wajib   dilaksanakan.  Hanya  saja bersifat  mengikat  bagi  penduduk  Indonesia  karena  telah  di  undangkan.  Akan tetapi menurut kami kita mengikuti aturan tersebut hukumnya mubah.
Sedangkan  pencarian  bersama  itu  termasuk  ke  dalam  kategori  syirkah mufawwadah  karena  perkongsian  suami  istri  itu  tidak  terbatas. Apa  saja  yang mereka  hasilkan  selama  dalam  masa  perkawinan  menjadi  harta  bersama, kecuali  yang  mereka  terima  sebagai  harta  warisan  atau  pemberian  secara khusus  kepada  suami  istri  tersebut.  Harta  bersama  tidak  boleh  terpisah  atau dibagi-bagi selama dalam perkawinan masih berlangsung. Apabila suami isteri itu berpisah akibat kematian atau akibat perceraiain barulah dapat dibagi. Jika pasangan  suami  isteri  itu  waktu  bercerai  atau  salah  satunya  meninggal  tidak memiliki  anak,  maka  semua  harta  besama  itu  dibagi  dua  setelah  dikeluarkan biaya pemakamam dan pembayar hutang-hutang suami isteri. Jika pasangan ini mempunyai anak maka  yang  menjadi ahli waris adalah suami atau isteri yang hidup terlama dan bersama anak-anak mereka.
Sedangkan    konsep  fqih  dan  kompilasi  hukum  Islam  terhadap  harta bersama yaitu : Pembicaraan atau kajian tentang gono-gini atau harta bersama tidak  kita  jumpai  dalam  kitab-kitab  fiqh  klasik.  Masalah  harta  gono-gini  atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum  disentuh atau belum terpikirkan  (ghair  al-mufakkar)  oleh  ulama-ulama  fiqh  terdahulu    karena masalah  harta  gono-gini  baru  muncul  dan  banyak  dibicarakan  dalam  masa modern ini.
Menurut  M.  Yahya  Harahap,  bahwa  perspektif  hukum  Islam  tentang harta  bersama  sejalan  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Muhammad  Syah bahwa  pencaharian  bersama  suami  istri  mestinya  masuk  dalam  rub’u mu’amalah,  tetapi  ternyata  tidak    dibicarakan    secara    khusus.    Hal  mungkin disebabkan  karena  pada  umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri. Tetapi ada dibicarakan tentang kongsi yang dalam bahas Arab disebut syirkah.
Zahri    Hamid    dalam    bukunya    Pokok-Pokok    Hukum    Perkawinan Islam    dan    Undang-Undang  Perkawinan  di  Indonesia  menyatakan,  hukum Islam  mengatur  sistem  terpisahnya  harta  suami    dan    harta  istri    sepanjang yang  bersangkutan    tidak    menentukan  (tidak  ditentukan  dalam  perjanjian perkawinan).  Hukum  Islam  juga  memberikan  kelonggaran  kepada  mereka
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1, March  2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275
Akhmad Mujani & Abdul Aziz R. Ikedudukan Harta dalam Perkawinan ...
DOI 10.5281/zenodo.3551302
berdua  untuk  membuat  perjanjian  perkawinan  sesuai  dengan  keinginan mereka  berdua,  dan  perjanjian  tersebut  akhirnya  mengikat  mereka  secara hukum. 4
Sedangkan  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  berlaku  di Indonesia  pengaturan  tentang  harta  bersama  ini,  antara  lain  terdapat  pada pasal:
a. Pasal  85  yang  menyatakan  harta  bersama  dalam  perkawinan  itu  tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.
b. Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak istri yang dikuasai penuh olehnya  demikian  juga  harta  suami  tetap  menjadi  hak  suami  dan dikuasai penuh olehnya.
c. Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang di  proleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  dibawah penguasaan  masing-masing,  sepanjang  para  pihak  tidak  lain menentukan dalam perjanjian perkawinan.
d. Pasal  87  ayat  (2),  suami  atau  istri  mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk melakukan  perbuatan  hukum  atas  harta  masing-masing  berupa  hibah, hadiah sadaqah atau lainnya[8].
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  juga mengatur tentang harta kekayaan antara lain dalam pasal:
a. Pasal  35  ayat  (1),  menyatakan  harta  benda  yang  diperoleh  sepanjang perkawinan menjadi harta bersama
b. Pasal 35 ayat (2), menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau  warisan  adalah  dibawah  penguasaan  masing-masing  sepanjang para pihak tidak menentukan lainnya.
c. Pasal  35  ayat  (1),  menyebutkan  harta  bersama  suami  dan  istri  dapat berpindah atas persetujuan diua belah pihak.
d. Pasal37  ayat  (1),    bila  mana  perkawinan  putus  karena  perceraian  maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing[9].

## 3.    Penghasilan Istri Dalam Perkawinan
Salah  satu  tujuan  perkawinan  adalah  mencari  rezeki  yang  halal (mengumpulkan  harta  benda).  Mengenai  harta  yang  diperoleh  selama  dalam perkawinan  ini  tidak  dipertimbangkan  apakah  yang  mempunyai  penghasilan itu  suami  atau  isteri.  Menurut  peraturan  perkawinan  Indonesia  nomor  136 tahun  1946  pasal  50  ayat  4  menetapkan  bahwa:  Apabila  isteri  bekerja  untuk keperluan  rumah  tangga,  maka  semua  harta  benda  yang  diperoleh  selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama .
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1, March  2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275
Akhmad Mujani & Abdul Aziz R. Ikedudukan Harta dalam Perkawinan ...
DOI 10.5281/zenodo.3551302
Menurut  kami  walaupun  telah  dijelaskan  dalam  sebuah  hadits  bahwa seorang  wanita  tidak  boleh  keluar  rumah  tanpa  izin  suaminya  sekalipun  itu pergi  untuk  berjamaah  ke  masjid,  akan  tetapi  perlu  diiketahui  Islam  adalah agama  yang  halus  dan  selalu  mengutamakan  kemaslahatan  ummatnya.  Oleh karena  itu  menurut  kami  seorang  istri  yang  bekerja  diluar  rumah  untuk membantu penghasilan suaminya dalam mencapai kemaslahatan keluarganya tetap diperbolehkan selama tidak keluar dari atauran syara' dan diizinkan oleh suami..  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  sebuah  hadits  yang  diriwayatkan  oleh Aisyah  yang  mana  seorang  perempuan  bernama  Saudah  akan  keluar  rumah untuk  memenuhi  hajat  hidupnya,kemudian  mengadu  kepada  Nabi,dan  Nabi bersabda :” kamu kaum wanita telah diizinkan keluar untuk memenuhi  keperluanmu. ”(Muttafaq Alaih).
Pada saat kebutuhan hidup yang selalu meningkat dengan harga semua barang  yang  makin  melambung  tinggi,  kalau  sifatnya  darurat  dapat  saja  para isteri  bekerja  di  luar  rumah  bila  diberi  izin  oleh  suaminya,  bila  pekerjaan  itu layak,  sesuai  dengan  ajaran  agama  Islam  dan  sesuai  pula  dengan  kodratnya sebagai  wanita  dalam  rangka  menunaikan  kewajibannya  sesuai  dengan  pasal 30  UU  No.  1  tahun  1974  yang  mengatakan  bahwa  sang  isteri  mempunyai kewajiban  yang  luhur  untuk  menegakkan  rumah  tangga  yang  menjadi  sendi dasar susunan masyarakat. 5
Meskipun  harta  bukanlah  satu-satunya  unsur  kebahagiaan  dalam perkawinan, namun harta sangat peting bagi  setiap keluarga dalam mencapai kesejahteraan  hidup.  Karena  jika  minimnya  harta  dalam  suatu  keluarga  itu dapat memicu persoalan yang akan menimbulkan masalah yang kompleks. Dn suami  istri  harus  bisa  saling  bekerja  sama  dlam  mengelola  harta.  Agae keharmonisan tetap terjaga dan bahagia selamanya.

## 4.    Pengertian Nafkah
Secara  etimologi,  nafkah  berasal  dari  bahasa  Arab  yakni  dari  suku  kata anfaqa – yunfiqu- infaqan ( قفنا - قفني - اقافنا .) Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi  kata  nafkah  diartikan  dengan  “pembelanjaan”.  Dalam  tata  bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.
Dalam  kitab-kitab  fiqih  pembahasan  nafkah  selalu  dikaitkan  dengan pembahasan  nikah,  karena  nafkah  merupakan  konsekuensi  terjadinya  suatu aqad  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita.  (tanggung  jawab  seorang suami dalam rumah tangga/keluarga), sebagaimana yang diungkapkan oleh al- Syarkawi  :  “ Ukuran  makanan  tertentu  yang  diberikan  (menjadi  tanggungan) oleh  suami  terhadap  isterinya,  pembantunya,  orang  tua,  anak  budak  dan binatang ternak sesuai dengan kebutuhannya ”.
Defenisi  yang  dikemukakan  oleh  al-Syarkawi  di  atas  belum  mencakup semua bentuk nafkah yang dijelaskan dalam ayat dan sunnah Rasul. Wahbah al
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1, March  2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275
Akhmad Mujani & Abdul Aziz R. Ikedudukan Harta dalam Perkawinan ...
DOI 10.5281/zenodo.3551302
-Zuhaili menjelaskan pengertian nafkah sebagai berikut :
“Nafkah Yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa  makanan,  pakaian  dan  tempat  tinggal” .  Mencermati  beberapa  definisi serta  batasan  tersebut  di  atas  dapat  dipahami,  bahwa  nafkah  itu  adalah pengeluaran  yang  biasanya  dipergunakan  oleh  seseorang  untuk  orang  yang menjadi  tanggungannya  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup,  baik  berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.
Kadar  Nafkah  yang  paling  ideal  diberikan  oleh  para  suami  kepada segenap  keluarganya  adalah  cukup,  Tetapi,  ketentuan  cukup  ini  sangat bervariasi  dan  relatif  apalagi  jika  dilihat  dari  selera  pihak  yang  diberi  yang notabene manusia itu sendiri memilliki sifat dasar tidak pernah merasa cukup.
Kaitannya dengan kadar nafkah keluarga, Islam tidak mengajarkan untuk memberatkan para suami dan juga tidak mengajarkan kepada anggota keluarga untuk  gemar  menuntut.  Sehungga  kadar  cukup  itu  bukan  ditentukan  dari pihak  keluarga  yang  diberi,  melainkan  dari  pihak  suami  yang  memberi. Kecukupan  disesuikan  dengan  kemampuan  suami,  tidak  berlebihan  dan  tidak terlalu kikir.

## 5.    Syarat Wajib Nafkah
Pernikahan  yang  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat  menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Artinya istri berhak mendapatkan nafkah sesuai dengan  ketentuan  ayat  dan  hadits  sebagaimana  telah  penulis  kemukakan sebelumnya.  Para  ulama  sepakat  bahwa  setelah  terjadinya  akad  nikah  istri berhak  mendapatkan  nafkah.  Hanya  saja  ulama  berbeda  pendapat  ketika membahas apakah hak nafkah itu diperoleh ketika terjadi akad atau ketika istri telah pindah ke tempat kediaman suami.
Sedangkan  Syafi’i  dalam  qaul  jadid,  Malikiyah  dan  Hanabilah mengungkapkan  bahwa  istri  belum  mendapatkan  hak  nafkahnya  melainkan setelah  tamkin,  seperti  istri  telah  menyerahkan  diri  kepada  suaminya. Sementara  itu  sebagian  ulama  muta’akhirin  menyatakan  bahwa  istri  baru berhak mendapatkan hak nafkah ketika istri telah pindah ke rumah suaminya. 6
Terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam hal kapankah seorang istri berhak  atas  nafkah  dari  suaminya  dikarenakan  ayat  dan  hadis  tidak menjelaskan  secara  khusus  syarat-syarat  wajib  nafkah  istri.  Oleh  karena  itu tidak  ada  ketentuan  secara  khusus  dari  nabi  SAW  mengenai  hal  tersebut sehingga  di  kalangan  ulama  terdapat  perbedaan  pendapat  dalam  menetapkan syarat-syarat  wajibnya  seseorang  istri  mendapatkan  nafkah.  Menurut  jumhur ulama suami wajib memberikan nafkah istrinya apabila: Istri menyerahkan diri kepada  suaminya  sekalipun  belum  melakukan  senggama.  Istri  tersebut  orang yang telah dewasa dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama,
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1, March  2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275
Akhmad Mujani & Abdul Aziz R. Ikedudukan Harta dalam Perkawinan ...
DOI 10.5281/zenodo.3551302
pernikahan  suami  istri  itu  telah  memenuhi  syarat  dan  rukun  dalam perkawinan. Tidak hilang hak suami untuk menahan istri disebabkan kesibukan istri  yang  dibolehkan  agama.  Maliki  membedakan  syarat  wajib  nafkah  istri setelah  dan  belum  disenggamai  adalah,  mempunyai  kemungkinan  untuk disenggamai.
Apabila  suami  mengajak  istrinya  melakukan  hubungan  suami  isteri namun istri menolak, maka :
a. istri tidak layak untuk menerima nafkah.
b. Istri  layak  untuk  disenggamai.  Apabila  istri  belum  layak  disenggamai seperti masih kecil maka ia berhak menerima nafkah.
c. Suami  itu  seorang  laki-laki  yang  telah  baligh.  Jika  suami  belum  baligh sehinggga  belum  mampu  melakukan  hubungan  suami  istri  secara sempurna maka ia tidak wajib membayar nafkah.
d. Salah seorang suami atau istri tidak dalam keadaan sakratul maut ketika akan diajak bersenggama.
Selanjutnya  syarat  wajib  nafkah  bagi  istri  yang  telah  disenggamai  adalah pertama  Suami  itu  mampu.  Apabila  suami  tidak  mampu  maka  selama  ia  tidak mampu  maka  ia  tidak  wajib  membayar  nafkah  istrinya.  Kedua  :  Istri  tidak menghilangkan  hak  suami  untuk  menahan  istri  dengan  alasan  kesibukan  istri yang dibolehkan agama.

## C.   KESIMPULAN
Seseorang  yang  telah  mukallaf  atau  yang  telah  berkedudukan  sebagai subjek hukum dan teah mempunyai tingkat rusyd atau cerdas dalam mengurus harta  telah  berhak  memiliki  harta  dan  tidak  lagi  berada  di  bawah  perwaian walinya. Dalam kitab-kitan fiqih tidak di kenal adanya pembauran harta suami istri  setelah  berlangsungnya  perkawinan.Maksud  barang  bawaan  adalah  segala perabot  rumah  tangga  yang  di  persiapkan  oleh  istri  dan  keluarga,  sebagai peralatan rumah tangga nanti bersama suaminya.Dalam hal ini harta istri tetap menjadi  hak  istri  dan  di  kuasai  penuh  olehnya.  Demikian  juga  dengan  harta suami  tetap  menjadi  hak  suami  dan  dikuasai  penuh  olehnya.  Sebelum memasuki  perkawinan  adakalanya  suami  atau  isteri  sudah  memiliki  harta benda.  Harta  benda  yang  telah  ada  sebelum  perkawinan  ini  bila  dibawa kedalam perkawinan tidak akan berubah statusnya. Pasal 35 ayat 2 UU nomor 1 tahun  1974  menetapkan  bahwa  harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan isteri  adalah  dibawah  penguasaan  masing-masing  sepanjang  para  pihak  tidak menentukan  lain.  Masing-masing  berhak  menggunakan  untuk  keperluan  apa saja.  Di  Indonesia  harta  bersama  dalam  perkawinan  di  atur  dalam  UU  No.1 Tahun 1974, Bab VII pada pasal 35,36 dan 37. Pada pasal 35 (1) di jelaskan, harta
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1, March  2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275
Akhmad Mujani & Abdul Aziz R. Ikedudukan Harta dalam Perkawinan ...
DOI 10.5281/zenodo.3551302
benda  yang  di  peroleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama.  Pasal  36 mengatur status harta yang di peroleh masing-masing suami istri. Pada pasal 37, di jelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama di atur menurut hukumnya  masing-masing. Salah satu tujuan perkawinan adalah mencari rezeki yang halal ( mengumpulkan harta benda). Mengenai harta yang diperoleh  selama  dalam  perkawinan  ini  tidak  dipertimbangkan  apakah  yang mempunyai  penghasilan  itu  suami  atau  isteri.  Menurut  peraturan  perkawinan Indonesia  nomor  136  tahun  1946  pasal  50  ayat  4  menetapkan  bahwa:  Apabila isteri  bekerja  untuk  keperluan  rumah  tangga,  maka  semua  harta  benda  yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama.

## End Note
1.  Amir  Syarifudin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonsia, Jakarta:  Kencana Prenada Media Group,2009.
2.  Sohari Sahrani, Tihami, Fikih Munakahat, Jakarta: Rajawali Pers 2013.
3.  http://www.islam-yes.com/ harta_benda .html(di  unduh  pada  hari  selasa,29 maret 2016 pukul 14.00 wib)
4.  Mohammad  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam, (Jakarta:  Bumi  Aksara, 1999)
5.  Halim,  M.Nipan  Abdul. Membahagiakan  Istri  sejak  Malam  Pertama, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2002)
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1, March  2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275
Akhmad Mujani & Abdul Aziz R. Ikedudukan Harta dalam Perkawinan ...
DOI 10.5281/zenodo.3551302