## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL COVID-19 DALAM MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH
Eva Puji Astuti  , Dunyati Ilmiah Universitas Alma Ata Yogyakarta, Indonesia
 evapujia15@gmail.com, dunyatiilmy@gmail.com
https://doi.org/10.46367/jps.v3i2.783
Received: Aug 30, 2022 Revised: Sep 25, 2022 Accepted: Oct 06, 2022 Published: Oct 22, 2022

## ABSTRACT
This  study  aims  to  show  the  implementation  of  the  countercyclical  policy  of  the Financial Services Authority regulation number 11/POJK.03/2020 and the impact of this policy on the risk of non-performing financing, especially at Bank Syariah Indonesia  Godean  3  sub-branch  office.  This  study  is  qualitative  research,  with data collection tools in the form of interviews and documentation. Data analysis uses the concept of Miles and Huberman: data reduction, data presentation, and conclusions  and  verification.  The  results  of  this  study  indicate  that  the countercyclical policy at Bank Syariah Indonesia Godean 3 sub-branches for all financing  segments  affected  by  the  covid-19  pandemic,  namely  financing restructuring in the form of reconditioning and financing quality, has returned to normal. The policy is carried out for one year with a financing assessment based on paying instalments accurately. The impact of the Financial Services Authority regulation number 11/POJK.03/2020 for Islamic banks is a decrease in the non- performing  financing  portfolio;  in  addition,  the  provision  for  allowance  for possible losses on productive assets is also reduced. This research contributes to science,  especially  countercyclical  policies,  in  overcoming  economic  problems. Then it can be used by Islamic financial institutions as a reference in dealing with non-natural disasters such as the covid-19 pandemic.
Keywords: covid-19; non performing finance; countercyclical; restructurisation .

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk  menunjukkan penerapan kebijakan countercyclical peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  nomor  11/POJK.03/2020  dan  dampak kebijakan tersebut terhadap risiko pembiayaan bermasalah khususnya pada  Bank Syariah  Indonesia  (BSI)  kantor  cabang  pembantu  Godean  3.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  kualitatif,  dengan  teknik  pengumpulan  data  berupa wawancara  dan  dokumentasi.  Analisis  data  menggunakan  konsep  Miles  dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian  ini  menunjukan  bahwa  kebijakan countercyclical pada  Bank  Syariah Indonesia  (BSI)  kantor  cabang  pembantu  Godean  3  bagi  semua  segmen pembiayaan  yang  terdampak  pandemi  covid-19  yaitu  restrukturisasi  pembiayaan berupa reconditioning dan  kualitas  pembiayaan  yang  kembali  lancar.  Kebijakan
tersebut  dilakukan  selama  satu  tahun  dengan  penilaian  pembiayaan  berdasarkan ketepatan membayar angsuran. Dampak peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK.03/2020  bagi  bank  syariah  adalah  penurunan  portofolio  pembiayaan bermasalah,  selain  itu  pencadangan  penyisihan  penghapusan  aktiva  produktif (PPAP)  juga  ikut  berkurang.  Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  pada  ilmu pengetahuan  khususnya  mengenai  kebijakan countercyclical dalam  mengatasi permasalahan  ekonomi.  Kemudian  dapat  digunakan  oleh  lembaga  keuangan syariah  sebagai  acuan  dalam  menghadapi  bencana  non-alam  seperti  pandemi covid-19.
Kata kunci: covid-19; pembiayaan bermasalah; countercyclical ; restrukturisasi.

## PENDAHULUAN
Pandemi  covid-19  di  Indonesia  secara  langsung  maupun  tidak  langsung berdampak terhadap penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam hal melunasi pembiayaan  yang  telah  diajukan  sebelumnya  (Shara  2021).  Penurunan kemampuan debitur dalam membayar kewajiban kepada bank akan meningkatkan kemungkinan  terjadi  resiko  pembiayaan  bermasalah  yang  dapat  mengganggu kinerja  perbankan  dan  stabilitas  sistem  keuangan  (Bidari  and  Nurviana  2020). Pembiayaan  bermasalah  yang  terus  mengalami  peningkatan  akan  menyebabkan kemampuan  bank  dalam  menghasilkan  laba  menurun  (Yundi  and  Sudarsono 2018).  Sedangkan  dampak  pada  sisi  nasional,  kemampuan  bank  dalam menjalankan  fungsi intermediary menurun  sehingga  tidak  dapat  berkontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Madjid 2018).
Bank  syariah  perlu  menerapkan  restrukturisasi  pembiayaan  yang  akan menurunkan collectibility nasabah,  sehingga  lembaga  keuangan  perbankan diharuskan menaikkan cadangan pembiayaan yang diakibatkan oleh resiko kredit yang meningkat (Setiawati 2021). Sebelumnya, OJK pada bulan Maret 2020 telah menerbitkan  peraturan  OJK  nomor  11/POJK.03/2020  tentang  stimulus perekonomian  nasional  sebagai  kebijakan countercyclical dampak  penyebaran covid-19  yang  diperbarui  dalam  peraturan  OJK  nomor  48/POJK.03/2020  dan peraturan  OJK  nomor  17/POJK.03/2021  (OJK  2021).  Peraturan  OJK  nomor 11/POJK.03/2020  diserahkan  sepenuhnya  kepada  bank  syariah  dan  sangat bergantung  pada  hasil  identifikasi  bank  syariah  atas  kinerja  keuangan  nasabah ataupun  penilaian  atas  prospek  usaha  dan  kapasitas  membayar  nasabah  yang terdampak covid-19 (Setiawati 2021).
Penelitian  mengenai  penerapan  kebijakan countercyclical covid-19  sudah pernah  dikaji  oleh  beberapa  peneliti  yaitu:  Fauzan  (2021);  Satradinata  and Muljono  (2020);  Maulina  and  Mulyadi  (2021);  Nofiantoro  and  Putri  (2021); (2021);  Permana,  Budiartha,  and  Ujianti  (2021);  Risantyo  (2021);  Rohani, Gunawati,  and  PS.  (2021);  Setiawati (2021);  Shara  (2021);  Dipoyanti,  Fasa,  and Suharto  (2022);  Riani  and  Wulandari  (2022)  dengan  hasil  dan  metode  yang berbeda.  Jika  dilihat  dari  segi  metode  penelitian  ada  beberapa  penelitian  yang sama  yaitu  menggunakan  metode  kualitatif.  Akan  tetapi  ada  juga  yang  berbeda yaitu menggunakan metode kuantitatif. Namun  pada dasarnya  yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah data dan tempat penelitian.
Ketidakpastian  berakhirnya  pandemi  covid-19  mengharuskan  perbankan syariah  untuk  tetap  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  rangka  mitigasi manajemen  risiko  untuk  mendukung  kebijakan-kebijakan  pemerintah  menjaga stabilitas  ekonomi  Indonesia  (Tahliani,  2020).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menunjukkan  bagaimana  upaya  mitigasi  serta  penanganan  risiko  pembiayaan bermasalah  pada  situasi  pandemi  covid-19  melalui  penerapan  kebijakan countercycal yaitu  peraturan  OJK  nomor  11/POJK.03.2020,  serta  dampak  dari implementasi  kebijakan  tersebut  bagi  Bank  Syariah  Indonesia  kantor  cabang pembantu Godean 3 Yogyakarta.

## TELAAH LITERATUR
Pembiayaan  pada perbankan syariah  adalah penyediaan dana atau tagihan yang  dipersamakan  dengan  transaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk mudharabah dan musyarakah ; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah  muntahiya  bittamlik ;  transaksi  jual  beli  dalam  bentuk  piutang murabahah , salam ,  dan istishna ;  transaksi  pinjam  meminjam  dalam  bentuk piutang qardh ; transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa  (Presiden  RI  2008).  Berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau  diberi  fasilitas  dana  untuk  mengembalikan  dana  tersebut  setelah  jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Presiden RI 2008).
Bank syariah wajib melakukan penanaman dana dan/atau penyediaan dana berdasarkan  prinsip  kehati-hatian  dan  prinsip  syariah  (DKOJK  2014a).  Prinsip kehati-hatian  dalam  penyediaan  dana  menurut  peraturan  OJK  nomor 16/POJK.03/2014 jo peraturan  OJK  nomor  19/POJK.03/2018  tentang  penilaian kualitas  aset  bank  umum  syariah  dan  unit  usaha  syariah,  harus  dilakukan berdasarkan analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan paling sedikit faktor 5C  (DKOJK  2018a).  Faktor  tersebut  terdiri  dari: Character ,  penilaian  terhadap watak atau karakter dari calon nasabah agar bank memiliki kepercayaan terhadap nasabah  tersebut  (Mulyani  2020); Capacity ,  atau  kemampuan  berfungsi  untuk melihat  kapasitas  calon  nasabah  dalam  menjalankan  usahanya  serta kemampuannya dalam mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya; Capital , atau  modal  merupakan  takaran  persen  dana  calon  debitur  yang  dicantumkan dalam pembiayaan yang diadakan, semakin besar modal calon debitur maka akan semakin  besar  kepercayaan  dari  pihak  bank  syariah  (Hamonangan  2020); Condition  of  economy ,  bank  juga  harus menganalisa  keadaan  pasar  pada  saat  itu baik  di  dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Tujuan  menganalisa  keadaan  pasar adalah  untuk  mengetahui  prospek  pemasaran  dari  usaha  yang  dijalani  calon nasabah  tersebut  (Saraswati  2018); Collateral ,  jaminan  fisik  maupun  non-fisik yang  diberikan  calon  debitur.  Berdasarkan  POJK  nomor  19  /Pojk.03/2018, jaminan  harus  dapat  memenuhi  beberapa  syarat  atau  kriteria  diantaranya  adalah jaminan  bersifat  tanpa  syarat  ( unconditional) dan  tidak  dapat  dibatalkan ( irrevocable ), dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengajuan klaim, memiliki jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu aset produktif, dan tidak dapat dijamin kembali (DKOJK 2018b).
Penerapan  prinsip  syariah  dalam  penanaman  dan/atau  penyediaan  dana antara lain penyediaan dana yang dilakukan tanpa mengandung unsur riba, maisir, gharar ,  haram,  dan zalim (DKOJK  2018a).  Dalam  praktiknya,  sebagian  besar asset yang dimiliki bank syariah merupakan pembiayaan, oleh karena itu kualitas pembiayaan perlu dijaga (Suhaimi and Asnaini 2018). kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan  aspek-aspek  prospek  usaha,  kinerja  nasabah,  dan  kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan (DKOJK 2014b).
Tabel 1 Penilaian Kualitas Aset No. Kemampuan Membayar Kinerja Nasabah Prospek Usaha 1. Ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/ ujrah . Perolehan laba. Potensi pertumbuhan usaha. 2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah. Struktur permodalan.  Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan. 3. Kelengkapan dokumen pembiayaan. Arus Kas Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja. 4. Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan. Sensitivitas terhadap risiko pasar. Dukungan dari grup atau afiliasi. 5. Kesesuaian penggunaan dana. Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup. 6. Kewajaran sumber
pembayaran kewajiban.
Sumber: (DKOJK 2014b)
Menurut  Antonio  (2001)  pembiayaan  bermasalah  atau Non  Performing Finance (NPF)  yang  merupakan  rasio  pembiayaan  bermasalah  dengan  total pembiayaan,  adalah  pembiayaan  yang  kualitasnya  ada  dalam  golongan  kurang lancar,  diragukan,  dan  macet  (Ubaidillah  2018).  Piutang  pembiayaan  yang dikategorikan  sebagai  piutang  pembiayaan  bermasalah  terdiri  atas  piutang pembiayaan  dengan  kualitas  kurang  lancar,  diragukan,  dan  macet  (DKOJK 2014b).
Untuk  mengantisipasi  terjadinya  pembiayaan  bermasalah  perlu  dilakukan upaya-upaya  yang  bersifat  preventif  dan  represif.  Upaya  preventif  merupakan upaya yang bersifat pencegahan yang dilakukan sebelum pembiayaan bermasalah terjadi,  dimulai  sejak  pengajuan  surat  permohonan  pembiayaan  oleh  nasabah, analisa  akurat  pada  data  pembiayaan,  pembentukan  perjanjian  yang  sesuai, agunan,  sampai  pengawasan  terhadap  pembiayaan  yang  diberikan.  Sedangkan upaya  represif  adalah  upaya  bank  syariah  yang  berupa  langkah-langkah penanggulangan,  penyelamatan  atau  penyelesaian  terhadap  pembiayaan bermasalah (Madjid 2018).
Pada  umumnya,  terdapat  beberapa  cara  dalam  penyelesaian  pembiayaan bermasalah  yaitu:  penjadwalan  kembali  ( rescheduling ),  persyaratan  kembali
( reconditioning ),  penataan  kembali  ( restructuring ),  tindakan  persuasif  terhadap nasabah,  surat  peringatan  dan  somasi,  eksekusi  jaminan,  dan  melayangkangkan surat  lelang  dan  kemudian  diadakan  lelang,  yakni  bekerja  sama  dengan  kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) (Yuniarti 2019).
Dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  bagi  bank  yang menerapkan prinsip syariah, terdapat beberapa peraturan mengenai restrukturisasi pembiayaan,  antara  lain:  (a)  Peraturan  Bank  Indonesia  nomor  13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas  peraturan Bank Indonesia  nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah. (b) Peraturan OJK  nomor  19/POJK.03/2018  tentang  perubahan  atas  peraturan  OJK  nomor 16/POJK.03/2014  tentang  penilaian  kualitas  aset  bank  umum  syariah  dan  unit usaha syariah (Nofiantoro and Putri 2021).
Kebijakan  pemerintah  terkait countercyclical pada  lembaga  keuangan perbankan  tertuang  dalam  peraturan  OJK  nomor  11/POJK.03/2020  tentang stimulus  perekonomian  nasional  sebagai  kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus  disease 2019.  Peraturan  OJK  nomor  11/POJK.03/2020 mengalami  beberapa  kali  perubahan  diantaranya:  (a)  Peraturan  OJK  nomor 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020 tentang  stimulus  perekonomian  nasional  sebagai  kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (DKOJK 2020). (b) Peraturan OJK nomor  17/POJK.03/2021  tentang  perubahan  kedua  atas  Peraturan  OJK  nomor 11/POJK.03/2020  tentang  stimulus  perekonomian  nasional  sebagai  kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (OJK 2021).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif  atau  yang  disebut  juga interpretative  research , naturalistic  research , atau phenomological research yang dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk menelaah  suatu  fenomena  menggunakan  metode  ilmiah  yang  terancang  dan sistematis  dengan  tujuan  untuk  menemukan  pengetahuan  atau  teori  baru  yang diakui  kebenarannya  (obyektif  dan  shahih)  (Rukin  2019).  Penelitian  kualitatif bersifat deskriptif karena mencoba menjelaskan dan menginterpretasi objek sesuai dengan  kenyataanya.  Alat  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  dan dokumentasi.  Wawancara  dilakukan  terhadap  pihak  Bank  Syariah  Indonesia kantor  cabang  pembantu  (KCP)  Godean  3,  diantaranya  adalah  Bapak  Afif Sumaryanto  selaku branch  office ,  Bapak  Rusdianto  selaku consumer  bussines retail manager (CBRM), Bapak Suyanto micro relationship manager team leader (MRMTL), dan Bapak Maridi selaku staff marketing . Wawancara juga dilakukan terhadap  beberapa  nasabah  terdampak  pandemi  covid-19  yang  menerima keringanan  melalui  kebijakan  Peraturan  OJK  nomor  11/POJK.03/2020.  Analisis data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  konsep  Miles  and  Huberman (1992) yang terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono 2015).
pISSN 2721-6241 eISSN 2721-7094 https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jps

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Penanganan Risiko Pembiayaan Bermasalah
Berdasarkan informasi dari Afif Sumaryanto, dalam praktiknya lebih dari 90% dari total nasabah pembiayaan  BSI  KCP  Godean 3 merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang rata-rata usahanya terdampak pandemi covid- 19 sehingga kemungkinan risiko pembiayaan bermasalah yang dihadapi BSI KCP Godean 3 juga semakin besar. Risiko pembiayaan perbankan pada situasi pandemi covid-19 merupakan sebuah tantangan bagi perbankan termasuk BSI KCP Godean 3.  Pandemi  covid-19  berpengaruh  terhadap  pembiayaan  bermasalah  dikarenakan penurunan  kinerja  dan  kapasitas  debitur  dalam  membayar  kewajiban.  Dalam Peraturan  OJK  nomor  29/POJK.05/2014  pasal  31  ayat  2  (dua)  tentang penyelenggaraan  usaha  perusahaan  pembiayaan  juga  disebutkan  bahwa  piutang pembiayaan  yang  dikategorikan  sebagai  piutang  pembiayaan  bermasalah  ( non performing  financing )  terdiri  atas  piutang  pembiayaan  dengan  kualitas  kurang lancar, diragukan, dan macet (DKOJK 2014b).
Hasil penelitian menunjukan terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh BSI  KCP  Godean  3  dalam  menangani  pembiayaan  bermasalah  yaitu:  (1)  Upaya preventif,  sebagai  upaya  pencegahan  terjadinya  peningkatan  pembiayaan bermasalah,  BSI  KCP  Godean  3  hanya  dapat  menyalurkan  pembiayaan  mikro kepada segmen tertentu yang dinilai dapat bertahan atau tidak terdampak pandemi covid-19,  sedangkan  bagi  pembiayaan consumer upaya  mitigasi  risiko  yang dilakukan  adalah  selalu  memastikan  pembaruan  informasi  mengenai  profil nasabah  seperti  domisili  atau  tempat  kerja  (Hasil  wawancara  dengan  Bapak Rusdianto).  Langkah  preventif  lainnya  yang  dilakukan  oleh  BSI  KCP  Godean  3 adalah: (a) Analisis kelayakan usaha atau karakter calon nasabah melalui analisis 5C;  (b)  Melakukan  analisa  yang  akurat  mengenai  data  pembiayaan  seperti identitas  calon  nasabah,  dokumen  usaha,  kelengkapan  data  pembiayaan,  dan dokumen  jaminan;  (c)  Monitoring  secara  intensif  apabila  terdapat  pembiayaan yang  memiliki  kemungkinan  untuk  bermasalah.  Hal  tersebut  dapat  diketahui ketika nasabah mengalami kemunduran pembayaran angsuran. (2) Upaya represif, langkah  yang  dilakukan  BSI  KCP  Godean  3  ketika  pembiayaan  telah  dikatakan bermasalah  adalah:  (a)  restrukturisasi  pembiayaan  bagi  nasabah  dengan  status kolektibilitas lancar (L) dan dalam perhatian khusus (DPK) yang masih memiliki prospek  usaha  yang  baik  dan  dapat  bertahan  dalam  situasi  pandemi  covid-19. Dasar  kebijakan  yang  dijadikan  sebagai  acuan  dalam  restrukturisasi  pembiayaan saat pandemi covid-19 adalah Peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020; (b) Surat peringatan  (SP)  oleh  pihak  internal  BSI  KCP  Godean  3  dan  penagihan  berkala oleh  tim collection BSI  area  bagi  nasabah  dengan  status  kolektibilitas  kurang lancar,  diragukan,  dan  macet;  (c)  Lelang  merupakan  tindakan  terakhir  bagi pembiayaan  yang  tidak  dapat  dimitigasi  serta  tidak  dapat  ditangani  saat bermasalah.
Kebijakan Countercyclical Covid-19  Dalam  Mitigasi  Risiko  Pembiayaan Bermasalah
BSI  KCP  Godean 3 merupakan bank umum  yang melaksanakan kegiatan usaha  berdasarkan  prinsip  syariah,  serta  dalam  praktiknya  turut  mendukung adanya  pemberdayaan  bagi  UMKM.  Namun  dalam  situasi  pandemi  covid-19
menyebabkan  nasabah  pembiayaan  termasuk  nasabah  UMKM  mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pada bank.
Sektor ekonomi yang terdampak pandemi covid-19 pada debitur BSI KCP Godean  3  diantaranya  adalah  sektor  pariwisata,  transportasi,  perhotelan  dan perdagangan.  Adanya  kebijakan  sosial  yang  menyebabkan  tempat  wisata  harus ditutup,  sehingga  para  pedagang  makanan,  pedagang  baju,  pedagang  oleh-oleh, dan lain-lain terpaksa tidak dapat menjalankan usahanya. Kebijakan pembelajaran jarak  jauh  melalui  media online secara  langsung  berdampak  pada  penutupan usaha-usaha seperti kos-kosan, kantin, fotocopy, dan lain sebagainya. Pembatasan atau  penutupan  akses  transportasi  berdampak  pada  usaha tour and  travel dan usaha  kendaraan.  Bisnis  perhotelan  yang  mengalami  penurunan  kinerja  sehingga terdapat pegawai mengalami pengurangan jam kerja. Debitur yang memiliki usaha ekspor-impor  dengan  negara  yang  terdampak coronavirus  disease 2019  (covid- 19).
Berdasarkan  peraturan  OJK  Nomor  48/POJK.03/2020 jo peraturan  OJK nomor  11/POJK.03/2020  yang  menekankan  pada  antisipasi  terjadinya  penurunan kualitas  debitur  restrukturisasi,  bank  dapat  menerapkan  kebijakan  bagi  debitur yang  terkena  dampak  penyebaran  covid-19  termasuk  debitur  UMKM  (DKOJK 2020).  Kebijakan  bagi  debitur  yang  terdampak  covid-19  termasuk  UMKM  pada BSI  KCP  Godean  3  meliputi:  (1)  Restrukturisasi  pembiayaan,  merupakan  upaya BSI dalam rangka memperbaiki posisi atau kualitas pembiayaan debitur. Adapun kebijakan restrukturisasi pembiayaan ini dapat diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak pernyebaran covid-19 termasuk debitur UMKM. Kriteria debitur  BSI  KCP  Godean  3  yang  dapat  menerima  kebijakan  restrukturisasi pembiayaan  tersebut  adalah  debitur  dengan  kolektibilitas  1  (lancar)  dan kolektibiltas  2  (DPK)  terdampak  pandemi  yang  masih  memiliki  prospek  usaha yang  baik.  Jangka  waktu  kebijakan  ini  adalah  1  (satu)  tahun  dan  dapat diperpanjang  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  (2)  Kebijakan  kualitas pembiayaan,  merupakan  suatu  keadaan  yang  menggambar  kepatuhan  nasabah pembiayaan  dalam  menjalankan  kewajibannya  untuk  mengembalikan  dana  yang telah  diberikan  oleh  pihak  bank.  Sejak  dilakukan  restrukturisasi,  kualitas pembiayaan  debitur  BSI  KCP  Godean  3  akan  ditetapkan  lancar  kembali. Pembiayaan  yang  telah  direstrukturisasi  akan  dinilai  hanya  berdasarkan  pada ketepatan membayar pokok dan/atau bunga atau margin /bagi hasil/ ujrah . Hasil  penelitian  Setiawati  (2021),  juga  menjelaskan  bahwa  bank  syariah dapat  memberikan  restrukturisasi  pembiayaan  pada  nasabah  yang  mengalami kesulitan  dalam  memenuhi  kewajibannya  kepada  bank  syariah  yang  disebabkan usahanya  terkena  dampak  covid-19.  Adapun  bentuk  kebijakan  diserahkan sepenuhnya  kepada  bank  syariah  dan  bergantung  pada  hasil  identifikasi  yang dilakukan  terhadap  kinerja  keuangan  nasabah,  prospek  usaha,  dan  kapasitas membayar nasabah UMKM terdampak  covid-19 (Setiawati 2021). Hal ini terjadi karena setiap bank syariah memiliki permasalahan dan penanganan yang berbeda- beda,  oleh  karena  itu  untuk  penerapannya  diserahkan  kepada  bank  yang bersangkutan selama tidak bertentangan dengan peraturan OJK.
Bentuk  kebijakan  restrukturisasi  pembiayaan  pada  BSI  KCP  Godean  3 yaitu  perubahan  sebagian  atau  keseluruhan  persyaratan  pembiayaan  tanpa mengubah  sisa  pokok  yang  harus  dibayar  ke  bank  ( reconditioning ). Restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan oleh BSI KCP Godean 3, antara lain:
(a)  Pengurangan  angsuran  setiap  bulan  (pokok  dan  bagi  hasil)  tanpa  mengubahi jumlah  pokok  yang  harus  dibayar;  (b)  Perpanjangan  jangka  waktu/tempo pembiayaan  dengan  catatan  terdapat  biaya  yang  timbul  untuk  melakukan perubahan jangka waktu pada asuransi pembiayaan dan asuransi jiwa.
Ketentuan  terkait  angsuran  selama  restrukturisasi  pembiayaan  terhadap debitur yang terdampak pandemi  covid-19 pada BSI  KCP  Godean 3, antara lain: (a)  Jumlah  angsuran  pada  setiap  bulannya  disesuaikan  dengan  kemampuan membayar  nasabah  setelah  terdampak  penyebaran  covid-19.  Kemampuan membayar  nasabah  ditetapkan  setelah  diadakan  analisis  oleh  pihak  bank  dan berdasarkan  persetujuan  dari  pimpinan  bank;  (b)  Tidak  terdapat  minimal  jumlah angsuran, namun pihak bank memiliki ketentuan bahwa nasabah tetap membayar angsuran setiap bulan yang disesuaikan dengan kemampuan dari nasabah.
Sebagai  contoh  bentuk reconditioning pembiayaan  nasabah  BSI  KCP Godean  3  yang  melakukan  pembayaran  berdasarkan  kemampuan  membayar disaat  terdampak  pandemi  covid-19.  Pak  Budi  adalah  nasabah  pembiayaan murabahah untuk pembelian tanah penunjang usaha dengan tenor lima tahun (60 bulan).  Pokok  pembiayaan  sebesar  Rp.150.000.000,00.  Ditetapkan margin keuntungan  sebesar  Rp.23.995.200,00  atau  15,9968%.  Sehingga  harga  jual  yang ditawarkan  BSI  adalah  Rp.173.995.200,00.  Diperoleh  angsuran  (pokok+ margin ) Rp.2.899.920,00  per  bulan.  Pembiayaan  pak  Budi  disetujui  oleh  pihak  BSI  pada tanggal  8  Mei  2021.  Setelah  angsuran  ke  5  pihak  debitur  merasa  tidak  mampu untuk  membayar  sehingga  debitur  mengajukan  relaksasi  pada  BSI.  Sehingga disepakati  nasabah  hanya  mampu  membayar  angsuran  sebesar  Rp.1.000.000,00 per  bulan  selama  5  bulan  periode  relaksasi  (periode  1  tahun),  perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 Reconditioning Pembiayaan Untuk Waktu 5 Bulan Jumlah Tenor 60 bulan Angsuran Lama Rp.2.899.920,00 (5x) Periode Reconditioning 5 bulan Angsuran Selama Reconditioning Rp.1.000.000,00 (5x) Angsuran Setelah Reconditioning Rp.3.089.912,00 (50x) Total Angsuran Rp.173.995.200,00 Sumber: data sekunder Berdasarkan  hasil
Reconditioning tersebut  didapat  bahwa  nasabah mendapatkan  keringanan  pembayaran  angsuran  (pokok+ margin )  menjadi Rp.1.000.000,00  selama  5  bulan.  Setelah  kebijakan  relaksasi  selesai  angsuran nasabah  akan  menjadi  Rp.3.089.912,00  selama  50  bulan  sisa  masa  angsuran, adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3 Rincian Total Pembiayaan Total Angsuran Terbayar Sebelum Reconditioning Rp.14.499.600,00 Total Angsuran Terbayar Selama Reconditioning Rp.5.000.000,00 Total Anguran Belum Terbayar Rp.154.495.600,00 Sumber: data sekunder
Angsuran  normal  sebelum  nasabah  terkena  dampak  pandemi  covid-19, telah  membayar  kewajibannya  sebesar  Rp.14.499.600,00.  Sedangkan  selama periode  retrukturisasi  atau reconditioning ,  nasabah  membayar  angsuran  sesuai dengan  kemampuan  dengan  total  Rp.5.000.000,00.  Perhitungan  tersebut  dapat diperoleh  total  angsuran  yang  belum  terbayarkan  adalah  Rp.154.495.600,00  dari Rp.173.995.200,00  (Tabel  4).  Setelah  kebijakan  restrukturisasi  berakhir,  maka akan terjadi penyesuaian kembali atas angsuran nasabah yang belum terbayarkan. Angsuran  nasabah  akan  menjadi  Rp.3.089.912,00  selama  50  bulan  sisa  masa angsuran.
Tabel 4 Angsuran Setelah Periode Restrukturisasi Berakhir Sisa Tenor Waktu 50 bulan Total Anguran Belum Terbayar Rp.154.495.600,00 Angsuran Setelah Reconditioning Rp.3.089.912, 00 (50x) Sumber: data sekunder
Proses  restrukturisasi  harus  memperhatikan  prinsip  kehati-hatian,  karena dengan  melakukan  restrukturisasi  pembiayaan  sama  saja  dengan  menyimpan bermacam risiko di kemudian hari (Fauzan 2021). Salah satu bentuk kehati-hatian yang  diterapkan  pada  BSI  KCP  Godean  3  adalah  memastikan  bahwa  alur restrukturisasi  telah  dilakukan  dengan  benar  dan  sesuai  prosedur  yang  berlaku. Berdasarkan  hasil  penelitian,  alur  restrukturisasi  pembiayaan  pada  BSI  KCP Godean 3 dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) Konfirmasi melalui telefon mengenai  kendala  pembiayaan  selama  pandemi  covid-19.  Nasabah  dapat menghubungi pihak BSI terkait hambatan yang dialami akibat pandemi  covid-19, ataupun  pihak  bank  menghubungi  nasabah  untuk  menanyakan  kendala  terlebih dahulu  jika  telah  terdapat  penunggakan  pembayaran  oleh  nasabah  dengan kolektibilitas Lancar (L) dan Dalam Perhatian Khusus (DPK). (2) Pengajuan surat permohonan  restrukturisasi  pembiayaan.  Jika  nasabah  dipastikan  memiliki penurunan kinerja akibat terdampak penyebaran  covid-19 maka pihak bank akan menyarankan  nasabah  untuk  membuat  surat  permohonan  restrukturisasi pembiayaan.  (3)  Analisa  dan  Evaluasi  oleh  pihak  bank.  (4)  Pihak  bank  akan melakukan  wawancara  terkait  kondisi  usaha  nasabah,  pendapatan  selama pandemi,  kondisi  agunan,  serta  faktor  apa  yang  menyebabkan  terjadinya penurunan  usaha.  Berdasarkan  wawancara  tersebut  pihak  BSI  dapat  membuat assessment dalam  berita  acara  dengan  dasar  usaha  dapat  bertahan  dalam  situasi covid-19,  kemampuan  nasabah  dan  perhitungan  angsurannya.  (5)  Pengajuan usulan  restrukturisasi  kepada  pejabat  pemutus.  Setelah  dilakukan  kunjungan kepada nasabah, pihak BSI akan mengajukan proposal persetujuan restrukturisasi kepada  pejabat  pemutus  yaitu micro  relathionship  manager  team  leader
(MRMTL)  dan branch  manager (BM)  dengan  mempertimbangkan  kemampuan usaha  debitur.  (6)  Keputusan  restrukturisasi  pembiayaan.  Pelaksanaan restrukturisasi  pembiayaan  dilakukan  setelah  terjadi  kesepakatan  melalui  akad antara pihak bank dan nasabah terdampak pandemi covid-19.
BSI  KCP  Godean  3  dalam  menerapkan  kebijakan countercyclical restrukturisasi  pembiayaan  tetap  memperhatikan  penerapan  manjemen  risiko sesuai dengan  peraturan  OJK nomor 11/POJK.03.2020, antara lain: (1) Pedoman kriteria  debitur  terdampak  penyebaran  covid-19  antara  lain  debitur  ditetapkan
terdampak  covid-19,  sektor  yang  terkena  dampak  covid-19,  dan  nasabah  dengan status kolektibilitas 1 (lancar) dan 2 (dalam perhatian khusus) pada semua segmen bisnis  pembiayaan.  (2)  Penilaian  terhadap  debitur  yang  mampu  bertahan  dari pandemi  covid-19  dan  masih  memiliki  prospek  usaha  yang  baik.  Penyaluran kebijakan  restrukturisasi  pembiayaan  pada  BSI  KCP  Godean  3  didasarkan  pada penilaian  bank  terhadap  nasabah  yang  mampu  bertahan  serta  memiliki  prospek usaha  yang  baik  dalam  artian  usaha  nasabah  masih  berjalan  sehingga  nasabah masih  memiliki  sumber  pendapatan.  Penilaian  tersebut  dilakukan  untuk memastikan  nasabah  terdampak  penyebaran  pandemi  covid-19  mampu  bertahan atau  dapat  menghindari  gagal  bayar  setelah  dilakukan  upaya  restrukturisasi pembiayaan sampai dengan berakhirnya  peraturan  OJK nomor 11/POJK.03/2020 tersebut.  (3)  Melakukan  pencadangan  PPAP,  berfungsi  sebagai  cadangan  biaya antisipasi  terhadap  kerugian  yang  disebabkan  oleh  aktiva  produktif  yang mengalami penurunan kolektibilitas yang dapat menyebabkan kerugian bagi bank.
Dampak  Kebijakan Countercyclical Restrukturisasi  Pembiayaan  Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan  bermasalah  atau  dalam  istilah  perbankan  syariah  dapat disebut dengan Non Performing Financing (NPF) merupakan risiko yang dihadapi ketika  tingkat  pengembalian  dana  yang  telah  disalurkan  mengalami  hambatan. Hambatan  tersebut  dikarenakan  penurunan  kinerja  dan  kapasitas  debitur  dalam memenuhi  kewajiban  pembayaran  kredit  atau  pembiayaan.  Penerapan  kebijakan restrukturisasi  pembiayaan  berdasarkan  peraturan  OJK  nomor  11/POJK.03/2020 oleh  BSI  KCP  Godean  3  merupakan  langkah  yang  tepat  sebagai  bentuk  upaya penyelematan keberlangsungan usaha bank.
Manfaat  kebijakan  restrukturisasi  pembiayaan  peraturan  OJK  nomor 11/POJK.03/2020 dari sisi bank syariah diantaranya adalah imbas langsung  yang dirasakan  bank  syariah  berupa  penurunan  portofolio  pembiayaan  bermasalah, selain itu pencadangan PPAP  yang dilakukan bank juga ikut berkurang sehingga secara  tidak  langsung  dapat  mendorong  bank  syariah  dalam  menjalankan  fungsi intermediasinya yang akan berimbas pada perputaran ekonomi nasional.
Tingkat  risiko  pembiayaan  bermasalah  pada  BSI  KCP  Godean  3  pada tahun  2021  berada  pada  tingkat  6%  atau  termasuk  dalam  kategori  memadai. Namun setelah dilakukan penanganan mengenai pembiayaan bermasalah melalui penerapan kebijakan countercyclical restrukturisasi pembiayaan, risiko pembiayan bermasalah pada BSI KCP Godean 3 mengalami penurunan yang signifikan yaitu pada tingkat 2,5% (Hasil wawancara dengan Bapak Rusdianto). Hal ini didukung oleh  penelitian  Nofiantoro  and  Putri  (2021)  yang  menemukan  bahwa  penerapan restrukturisasi  pembiayaan  efektif  dalam  menurunkan NPF sebesar  rata-rata 0,68%  sejak  bulan  April  2020  hingga  bulan  Mei  2021  pada  Unit  Usaha  Syariah Bank DKI.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  peraturan  OJK  nomor  11/POJK.03/2020  yang  diperbarui dalam  peraturan  OJK  nomor  48/POJK.03/2020  dan  peraturan  OJK  nomor 17/POJK.03/2021,  BSI  KCP  Godean  3  telah  menerapkan  kebijakan countercyclical bagi debitur yang terkena dampak penyebaran  covid-19 termasuk
pelaku  UMKM.  Kebijakan  yang  dimaksud  meliputi  restrukturisasi  pembiayaan dan  penetapan  kualitas  aset.  Bentuk  kebijakan  restrukturisasi  pembiayaan  yaitu perubahan  sebagian  atau  keseluruhan  persyaratan  pembiayaan  tanpa  menambah sisa  pokok  yang  harus  dibayar  ke  bank  ( reconditioning ).  Kualitas  pembiayaan debitur  akan  kembali  menjadi  lancar  sejak  diterapkan  kebijakan,  dan  penilaian dilakukan  berdasarkan  ketepatan  membayar  pokok/bagi  hasil/ ujrah .  Dampak kebijakan  tersebut  bagi  bank  syariah  diantaranya  adalah  imbas  langsung  yang dirasakan  bank  syariah  berupa  penurunan  portofolio  pembiayaan  bermasalah, selain itu pencadangan PPAP  yang dilakukan bank juga ikut berkurang sehingga secara  tidak  langsung  dapat  mendorong  bank  syariah  dalam  menjalankan  fungsi intermediasinya yang akan berimbas pada perputaran ekonomi nasional.
Penelitian ini menunjukkan bahwa restrukturisasi pembiayaan memberikan  dampak  yang  baik  bagi  debitur  dan  bank  syariah.  Hal  ini mengandung  implikasi  supaya  kedepannya  pihak  bank  lebih  memperhatikan  dan memperbaiki  restrukturisasi  pembiayaan  agar  dapat  meningkatkan  efektifitas kebijakan  tersebut  dalam  mitigasi  risiko  pembiayaan  bermasalah.  Penelitian  ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun dengan demikian  masih  terdapat  keterbatasan  yaitu  penelitian  hanya  dapat  menbahas secara sederhana mengenai pandangan debitur mengenai kebijakan countercyclical .  Kemudian  jumlah  narasumber  yang  dapat  diwawancara  sangat terbatas.
BSI  KCP  Godean  3  diharapkan  dapat  memberikan  pilihan  yang  lebih terkait  dengan  bentuk  restrukturisasi  pembiayaan  kepada  debitur  terdampak penyebaran  covid-19.  Mengingat  setiap  nasabah  memiliki  permasalahan  usaha dan  pilihan  yang  berbeda-beda  dalam  mengatasi  permasalahan  usahanya.  BSI KCP  Godean  3  diharapkan  dapat  memaksimalkan  pengawasan  ( monitoring ) terhadap  nasabah  pembiayaan  dan  lebih  proaktif  dalam  menawarkan  kebijakan restrukturisasi  pembiayaan  kepada  nasabah  terdampak  pandemi  covid-19. Penelitian  lanjutan  perlu  dilakukan  untuk  dapat  menggali  lebih  dalam  mengenai peraturan  OJK  mengenai  restrukturisasi  pembiayaan  serta  memperbanyak  atau memperluas informan.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio, Muhammad Syafi‘i. 2001. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik . Jakarta. Gema Insani.
Bidari,  Ashinta  Sekar,  and  Reky  Nurviana.  2020.  ―Stimulus  Ekonomi  Sektor Perbankan  Dalam  Menghadapi  Pandemi  Coronavirus  Disease  2019  Di Indonesia.‖ Legal  Standing:  Jurnal  Ilmu  Hukum 4  (1):  297–305. https://doi.org/10.24269/ls.v4i1.2781.
Dipoyanti,  Melani  Pratiwi,  Muhammad  Iqbal  Fasa,  and  Suharto  Suharto.  2022. ―Pengaruh  Implementasi  POJK  NO.11/POJK.03/2020  Terhadap  Non Performing  Financing  (NPF)  Di  Bank  Syariah  Mandiri.‖ Jihbiz:  Global Journal  of  Islamic  Banking  and  Finance 4  (1):  34–55.  https://jurnal.ar- raniry.ac.id/index.php/jihbiz/article/view/12430.
DKOJK.  2014a.  ―Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  16/POJK.03/2014
Tentang  Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum  Syariah  Dan  Unit  Usaha
Syariah.‖ Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan- ojk/Documents/POJK16KualitasAsetBUSdanUUS_1417076115.pdf. ———.  2014b.  ―Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  29/POJK.05/2014 Tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Pembiayaan.‖  Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. https://www.ojk.go.id/Files/201411/1RPOJKPenyelenggaraanUsaha_1416 504176.pdf.
———. 2018a. ―Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 /POJK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  16/POJK.03/2014  Tentang  Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.‖ Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
———. 2018b. ―Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 /POJK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  16/POJK.03/2014  Tentang  Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum Syariah  Dan  Unit  Usaha  Syariah.‖  Jakarta:  Otoritas  Jasa  Keuangan. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128631/peraturan-ojk-no-19- pojk032018-tahun-2018.
———.  2020.  ―Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 48/POJK.03/2020  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Otoritas  Jasa
Keuangan  Nomor  11/POJK.03/2020  Tentang  Stimulus  Perekonomian Nasional  Sebagai  Kebijakan  Countercyclical  Dampak  Penyebaran Coronavirus.‖ Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Perubahan-Atas- Peraturan-Otoritas-Jasa-Keuangan-Nomor-11-tentang-Stimulus- Perekonomian-Nasional/pojk 48-2020.pdf.
Fauzan,  Muhammad.  2021.  ―Prilaku  Dalam  Restrukturisasi  Pembiayaan  BNI Syariah  Kantor  Cabang  Palangka  Raya  Di  Masa  Covid-19  (Implementasi Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020).‖ Jurnal Daun Lontar 7 (1): 43–59. http://ojs.komunitasdaunlontar.or.id/index.php/jkdl/article/view/103.
Hamonangan,  Hamonangan.  2020.  ―Analisis  Penerapan  Prinsip  5C  Dalam Penyaluran  Pembiayaan  Pada  Bank  Muamalat  KCU  Padangsidempuan.‖ Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen,  Ekonomi,  &  Akuntansi) 4  (2):  454–66. http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/518.
Madjid,  Sitti  Saleha.  2018.  ―Penanganan  Pembiyaan  Bermasalah  Pada  Bank
Syariah.‖ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
2 (2): 95–109. https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1618.
Maulina,  Rina,  and  Roni  Mulyadi.  2021.  ―Restrukturisasi  Kredit  Dalam Pelaksanaan Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 Di PT. BPRS Baiturrahman.‖ Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis 4 (1): 38–44. https://doi.org/10.35308/akbis.v4i1.2740.
Miles,  B.  Mathew,  and  Michael  Huberman.  1992. Analisis  Data  Kualitatif . Bandung: Rosdakarya.
Mulyani, Sri. 2020. ―Analisis Manajemen Pembiayaan Pada  Bank Syariah.‖ An- Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah 1 (2): 89–105.
https://doi.org/10.51339/nisbah.v1i2.167.
Nofiantoro,  Wahyu,  and  Nabiila  Washfaa  Alfathiin  Purnawan  Putri.  2021. ―Efektivitas  Implementasi  Restrukturisasi  Pembiayaan  Akibat  Pandemi
Covid-19  Terhadap  Penurunan  NPF  Pada  PT  Bank  DKI  Unit  Usaha Syariah.‖ Jurnal  Administrasi  Bisnis  Terapan 4  (1):  128–30. http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jabt/article/view/159. OJK.  2021.  ―Jaga  Momentum  Pemulihan  Ekonomi,  OJK  Perpanjang  Kebijakan Stimulus Perekonomian.‖ 2021. https://ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Jaga-Momentum-Pemulihan-
Ekonomi,-OJK-Perpanjang-Kebijakan-Stimulus-Perekonomian-/SP  -  jaga momentum  pemulihan  ekonomi,  ojk  perpanjang  kebijakan  stimulus perekonomian.pdf.
Panggabean,  Mompang,  and  Benny  Hutahayan.  2021.  ―The  Problems  of Implementation  of  Financial  Services  Authority  Regulation  No. 11/POJK.03/2020  in  Relation  to  Legal  Awareness  and  Legal  Compliance of  Bank  Mandiri  MSME  Debtors.‖ Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure 21 (3): 385–96. https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.385-396.
Permana,  Kadek  Dani  Arditha,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  and  Ni  Made Puspasutari  Ujianti.  2021.  ―Penanganan  Kredit  Sebagai  Kebijakan Countercyclical  Dampak  Penyebara  Corona  Virus  Disease  2019 Berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  Ll/POJK.03/2020 Di PT BPR Saptacristy Ut Ama.‖ Jurnal Konstruksi Hukum 2 (2): 277–82. https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3222.277-282.
Presiden RI. 2008. ―Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang  Perbankan  Syariah.‖  Indonesia:  Otoritas  Jasa  keuangan. https://www.ojk.go.id/waspada- investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Sya riah.pdf.
Riani,  Ririn,  and  Ries  Wulandari.  2022.  ―Assessing  the  Islamic  Bank  Financing During  Economic  Recession:  The  Role  of  Stimulus  Regulation  POJK Number 11/POJK.03/2020.‖ AL-MUZARA’AH , no. Special Issue (March): 57–75. https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.57-75.
Risantyo,  Risky.  2021.  ―Efektifitas  Restrukturisasi  Kredit  Perbankan  Terkait Penerapan  POJK  No  11/POJK.03/2020  Di  Masa  Pandemi  Covid  19.‖ Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi
9 (2): 185–97. https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.53449.
Rohani,  Aceng  Asnawi,  Anne  Gunawati,  and  Agus  Prihartono  PS.  2021.
―Hubungan  Restrukturisasi  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  Sepeda Motor  Dengan  POJK  No.  11/POJK.03/2020  Tentang  Stimulus Perekonomian Nasional.‖ Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum 5 (1): 104– 12. https://doi.org/10.24269/ls.v5i1.3683.
Rukin,  Rukin.  2019. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Takalar:  Yayasan  Ahmar
Cendekia Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=GyWyDwAAQBAJ. Saraswati, Meutea. 2018. ―Penerapan Penilaian Prinsip 5C Sebagai Upaya Untuk Mencegah  Terjadinya  Pembiayaan  Bermasalah  (Studi  Kasus  Pada  PT Bank  ‗X‘  Syariah  Tbk  Cabang  Malang).‖  Universitas  Brawijaya. http://repository.ub.ac.id/id/eprint/166072/.
Satradinata, Dhevi Nayasari, and Bambang Eko Muljono. 2020. ―Analisis Hukum
Relaksasi  Kreadit  Saat  Pandemi  Corona  Dengan  Kelonggaran  Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020.‖
Jurnal Sains Sosio Humaniora 4 (2): 613–20. https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11009. Setiawati,  Nur  Utari.  2021.  ―Kebijakan  Restrukturisasi  Pembiayaan  Murabahah Bermasalah  Pada  Nasabah  UMKM  Akibat  Pandemi  Coronavirus  Disease 2019 (Covid-19).‖ Notaire 4 (2): 235–260. https://doi.org/10.20473/ntr.v4i2.26122. Shara,  Made  Cinthya  Puspita.  2021.  ―Kebijakan  Countercyclical  Sebagai  Upaya Kesejahteraan  Masyarakat.‖ Dharmasisya:  Jurnal  Program  Magister Hukum FHUI 1 (3): 1301–20. https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/16/.
Sugiyono,  Sugiyono.  2015. Metode  Penelitian  Dan  Pengembangan  Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D . Bandung: Alfabeta. Suhaimi, Suhaimi, and Asnaini Asnaini. 2018. ―Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah.‖ Al-Intaj :  Jurnal  Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah 4  (2):  176– 91. https://doi.org/10.29300/aij.v4i2.1208.
Tahliani,  H.  2020.  ―Tantangan  Perbankan  Syariah  Dalam  Menghadapi  Pandemi Covid-19.‖ Madani Syari’ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syari’ah 3 (2): 92–113.
https://stai-binamadani.e-
journal.id/Madanisyariah/article/view/205.
Ubaidillah,  Ubaidillah.  2018.  ―Pembiayaan  Bermasalah  Pada  Bank  Syariah:
Strategi  Penanganan  Dan  Penyelesaiannya.‖ El-Jizya :  Jurnal  Ekonomi Islam 6 (2): 287–310. https://doi.org/10.24090/ej.v6i2.2042. Yundi,  Nisa  Friskana,  and  Heri  Sudarsono.  2018.  ―Pengaruh  Kinerja  Keuangan
Terhadap Return on Asset (ROA) Bank Syariah Di Indonesia.‖ Al-Amwal : Jurnal  Ekonomi  Dan  Perbankan  Syari’ah 10 (1): 18–31.
https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2759.
Yuniarti,  Vinna  Sri.  2019.  ―Analisis  Hukum  Ekonomi  Syariah  Terhadap
Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Di  Perbankan  Syariah.‖ Jurnal Perspektif 2 (2): 215–43. https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.30.