Jurnal Hukum POSITUM Vol. 4, No. 1,Juni 2019, Hal 98-115 P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193
Bahaya Narkoba serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Purwakarta

## Devi Siti Hamzah Marpaung
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang devishm89@gmail.com

## ABSTRAK
Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga orang tua sekalipun. Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkotika oleh karena itu ketika terjadi penyimpangan terhadap anak menjadi pengguna narkoba, negara perlu memberikan perhatian dan perlindungan terhadap anak  sangat  penting,  mengingat  anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa.  Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu merupakan pendekatan yang digunakan dengan cara meneliti,  mengkaji  terhadap  permasalahan-permasalahan  berpangkal  pada  kaidah-kaidah  hukum  atau perundang-undangan yang berlaku terhadap suatu permasalahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian menunjukkan dampak bahaya penayalahgunaan narkoba terhadap anak diantaranya dampak fisik/kesehatan, dampak psikologis, dampak sosial serta dampak terhadap pendidikan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berbagai upaya lainnya.

## Kata kunci: anak, penyalahgunaan narkoba, perlindungan anak

## ABSTRACT
The Abuse of narcotics no longer looks at age from children, adults to the elderly though. Lack of knowledge of narcotics, and the inability to refuse and fight making minors a target of narcotics dealers, therefore when there is a deviation of children into drug users, the state needs to give attention and protection to children is very important, considering that children are the next generation of the nation. In this study the authors use the normative juridical research which is an approach used by researching, studying the problems stemming from the rules of law or legislation that apply to an issue of legal protection against children as perpetrators of drug abuse. The results showed the impact of the dangers of drug abuse on children including physical/ health impacts, psychological impacts, social impacts and impacts on education. Legal protection of children as  drug  abusers  in  Purwakarta  Regency  in  the  trial  process  in  general  based  on  Law  No.  35  of  2009 concerning Narcotics and Law Number. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, and others efforts.
Keywords: children, drug abuse, child protection

## A. PENDAHULUAN
Anak  adalah  amanah  sekaligus  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  senantiasa harus  kita  jaga  karena  dalam  dirinya  melekat  harkat,  martabat,  dan  hak-  hak  sebagai manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi.  Hak  asasi  anak  merupakan  bagian  dari  hak  asasi manusia  yang  termuat  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah  masa  depan  bangsa  dan  generasi  penerus  cita-cita  bangsa,  investasi  dan  harapan masa  depan  bangsa  serta  sebagai  penerus  generasi  di  masa  mendatang,  sebagai  penentu sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangda pada masa mendatang, sehingga setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani maupun jasmani, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang,  berpartisipasi  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  tindak  kekerasan  dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. 1 .
Profil  Anak  Indonesia  menyajikan  keadaan  anak  Indonesia  berusia  0-17  tahun. Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  memproyeksikan  bahwa  30,5  persen  atau  87  juta  jiwa penduduk  Indonesia  pada  tahun  2018  adalah  anak-anak  berusia  0-17  tahun.  Ini  artinya hampir satu diantara tiga penduduk Indonesia adalah anak-anak. 2
Masa  anak-anak  merupakan  masa  yang  penting  dalam  kehidupan  manusia.  Pada masa ini mulai tumbuh kembang rasa ingin tahun yang tinggi terhadap sesuatu hal, baik yang dilihat maupun yang didengar. Untuk itu, keberadaan anak Indonesia perlu mendapat perhatian  khusus  baik  dari  keluarga,  pemerintah,  swasta  maupun  masyarakat  umum. Disamping  itu,  patut  diakui  bahwa  keberadaan  keluarga  merupakan  lingkungan  bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak, serta untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Pada hakikatnya anak tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai  tindakan  kekerasan  atau  diskriminasi  yang  menimbulkan  dampak  kerugian mentak, fisik, sosial dan kehidupan anak. 3
1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak
2 Badan Pusat Statistika Indonesia, “Profil Anak Indonesia Tahun 2018”, Jurnal  Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia , Vol. No.2089-3523 (2018), hlm. 14.
3 Atwari Bajari, Anak Jalanan Dinamika Komunikasi dan Perilaku Anak Menyimpang (Bandung: Humaniora, 2012)
Di era globalisasi saat ini, semua komponen bangsa dituntut berperan aktif untuk memberikan perhatian yang maksimal terhadap anak-anak bangsa. Anak bangsa ini jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal negatif yang pada akhirnya terjerumus ke jalan yang salah (contohnya menggunakan narkoba). Oleh karena itu, ketika terjadi penyimpangan terhadap anak  menjadi  pengguna  narkoba,  negara  perlu  memberikan  perhatian  terhadap  masalah ini 4 .
Anak  sebagai  generasi  muda  atau  yang  lebih  sering  disebut  generasi  milenial memang merupakan sasaran empuk bagi para pengedar narkoba, sebab anak masih rentan terhadap pergaulan bebas. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pada Tahun 2018 terdapat 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta diantaranya adalah anak yang menjadi pecandu narkoba.KPAI menyebutkan menangani 2.218 kasus terkait masalah kesehatan dan NAPZA yang menimpa anak-anak. Sebanyak 15,69 persen di  antaranya  kasus  anak  pecandu  narkoba  dan  8,1  persen  kasus  anak  sebagai  pengedar narkoba. 5
Fenomena laju peredar narkoba yang semakin marak tidak hanya terjadi di Ibu Kota atau kota kota besar saja, tetapi telah merambah hingga Kabupaten/Kota bahkan pedesaan. Seperti  yang  terjadi  di  Kabupaten  Purwakarta,  Kota  yang  dulu  dikenal  dengan  daerah santri,  kini  tidak  lagi.  Selain  banyak  patung,  ada  11  kecamatan  menjadi  zona  merah peredaran  narkoba.  Zona  merah  itu  meliputi  Kecamatan  Campaka,  Bungursari, Babakancikao, Jatiluhur, Purwakarta, Cibatu, Pasawahan, Plered, Darangdan, Sukatani dan Pondoksalam. Menurut penulis, hal tersebut terjadi karena wilayah Kabupaten Purwakarta masuk kategori daerah industri, dan daerah berkembang industri.
Sepanjang Bulan Tahun Agustus 2019, jajaran Kepolisian Polres Purwakarta sukses mengungkap 10 kasus penyalahgunaan narkoba dan berhasil mengamankan 12 tersangka. Sepuluh  kasus  tersebut  meliputi  ganja  sebanyak lima kasus,  empat kasus  sabu, dan satu kasus Tembakau Gorilla. Ada pun 12 pelaku yang diamankan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki dengan tingkat pendidikan SD satu orang, SMP tiga orang, SMA lima orang, dan D1 satu orang. 6
4 Wagiati Soetedjo, Melani, Hukum Pidana Anak (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 49
5 Ibid .
6 Hasil Penelitian Penulis
Fenomena  penyalahgunaan  narkoba  yang  dilakukan  anak  di  Kabupaten Purwakarta,  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  Kabupaten  Purwakarta.  Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Kedua Atas Undang- Undang  Nomor.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  bahwa  “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan  dan lembaga negara lainnya wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak”. Perlindungan khusus dimaksud yaitu anak yang  menjadi  korban  penyalahgunaan  narkoba,  psikotropika  dan  zat  adiktif  lainya. Permasalahan penyalahgunaan narkoba oleh  anak ini merupakan masalah bersama yang harus dicari solusinya bersama.
Kenyataan  bahwa  tindak  pidana  narkoba  yang  dilakukan  anak  masih  menjadi masalah darurat yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk  menekan  laju  perkembangan  penyalahgunaan  narkotika  yang  telah  merenggut banyak nyawa dan masa depan anak bangsa ini. Banyaknya penyalahgunaan narkoba oleh anak  remaja  masih  menjadi  momok  yang  menakutkan  bagi  bangsa.  Diundangkannya Undang-Undang  Nomor.  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  menjadi  dasar  penanganan Tindak Pidana Narkotika untuk menggantikan Undang-undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. 7
Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. 8 Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian  hukum  perlu  diusahakan  demi  kegiatan  kelangsungan  perlindungan  anak  dan mencegah  penyelewengan  yang  membawa  akibat  negatif  yang  tidak  diinginkan  dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. 9
Pada  hakekatnya,  segala  bentuk  penanganan  terhadap  anak  yang  menghadapi masalah  hukum  dalam  hal  ini  menghadapai  masalah  mengedarkan  narkotika  harus dilakukan  dengan  memprioritaskan  kepentingan  terbaik  untuk  si  anak.  Oleh  karena  itu keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proposional tidak semata-mata
7 Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8
8 Bismar Siregar, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Suwanti Sisworahardjo, Arif Gosita, Hukum dan Hak-Hak Anak (Jakarta: C.V. Rajawali, 1986), hlm. 23
9 Arief Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 12
dilakukan  atas  pertimbangan  hukum  tapi  juga  mempertimbangkan  faktor  lain  seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga. 10
Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul:“Bahaya  Narkoba  Serta  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku Penyalahguna  Narkoba  di  Kabupaten  Purwakarta” . Adapun  yang  menjadi  pokok permasalahan yang akan diteliti dan dicari pemecahannya mengenai dampak penggunaan narkoba  terhadap  anak,  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku penyalahgunaan  narkoba  di  Kabupaten  Purwakarta  serta  upaya  penangulangan  yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta terhadap penyalagunaan narkoba oleh anak.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya. 11 Penelitian Hukum adalah segala aktivitas seseorang  untuk  menjawab  permasalah  hukum  yang  bersifat  akademik  dan  praktis dimasyarakat  dan  berkenaan  dengan  kenyataan  dimasyarakat. 12 Dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  merupakan  pendekatan  yang digunakan dengan cara meneliti dan mengkaji terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti  berpangkal  pada  kaidah-kaidah  hukum  atau  perundang-undangan  yang  berlaku terhadap  suatu  permasalahan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku penyalahgunaan narkoba.
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analistis, yaitu yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data  dengan  bahan  hukum  primer  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang terkait dan bahan hukum sekunder (doktrin, pendapat para pakar hukum terkemuka) serta bahan hukum tersier. Memberikan gambaran selengkap-lengkapnya tentang norma-norma
10 Nasharina, Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 3
11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif:  Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13-14
12 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 19
penanganan tindak pidana narkoba dengan pelaku anak di Kabupaten Purwakarta. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis dan empiris, dari sisi yuridis penelitian akan  mengkaji  tentang  peraturan  hukum  yang  berlaku  dan  dijadikan  landasan  dalam penanganan Tindak Pidana Narkoba terhadap anak secara nasional maupun di Kabupaten Purwakarta. Sisi empirisnya penelitian ini bermaksud mendiskripsikan bagaimana praktik penanganan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkoba  yang  dilakukananak  di  Kabupaten Purwakarta dan dampaknya.
Teknik  pengumpulan  data  ini  dilakukan  dengan  cara  melakukan  wawancara, observasi,  mencatat  data  dari  koresponden  yang  berkaitan  dengan  permasalahan penyalahgunaan narkoba oleh anak, setelah itu data diolah sehingga menjadi sebuah karya ilmiah. Penelitiaan hukum yang bersifat yuridis empiris, secara umum menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan- bahan pustaka dan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan. 13 Namun dalam penelitian  ini  lebih  menitikberatkan  pada  data  sekunder,  sedangkan  data  primer  bersifat penunjang dan pelengkap agar hasil penelitian menjadi relatif lebih komprehensif.

## C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

## 1.  Dampak  Bahaya  Penyalahgunaan  Narkoba  Terhadap  Anak  di  Kabupaten Purwakarta
Narkoba  (singkatan  dari  Narkotika,  Psikotropika  dan  Bahan  Adiktif  berbahaya lainnya)  adalah  bahan/zat  yang  jika  dimasukan  dalam  tubuh  manusia,  baik  secara oral/diminum,  dihirup,  maupun  disuntikan,  dapat  mengubah  pikiran,  suasana  hati  atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.
Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan anak, dewasa ini kian  meningkat.  Maraknya  penyimpangan  perilaku  generasi  muda  tersebut,  dapat membahayakan  keberlangsungan  hidup  bangsa  ini  di  kemudian  hari.  Karena  pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti  zat-zat  adiktif  penghancur  syaraf.  Sehingga  pemuda  tersebut  tidak  dapat
13 Op. Cit , hlm. 23
berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal  kenangan.Sasaran  dari  penyebaran  narkoba  ini  adalah  kaum  muda  atau  remaja. Kalau dirata-ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai  24  tahun.  Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  bahaya  narkoba  sewaktu-waktu dapat mengincar anak didik kita kapan saja. 14
Bukan  tanpa  alasan  mengapa  penyalahgunaan  narkoba  itu  dilarang.  Hal  ini dilakukan mengingat betapa banyaknya bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan narkoba  yang  tidak  sesuai  aturan,  baik  bagi  kesehatan  fisik  maupun  psikis.  Untuk  itu berikut dampak bahaya narkoba bagi anak :
a. Dampak Fisik/Kesehatan Fisik
Salah  satu  dampak  terbesar  dari  penyalahgunaan  narkoba  ialah  dapat memengaruhi  kesehatan  seseorang  diantaranya  :  (1)  dilihat  dari  fisik  luarnya  saja, pengguna  narkoba  sama  sekali  tidak  menarik  dengan  badannya  yang  sangat  kurus karena  pengguna  narkoba  sering  kehilangan  nafsu  makan,  (2)  gangguan  kulit (dermatologis) seperti  infeksi,  (3)  gangguan  syaraf (neorologis) seperti  kejang, berhalusinasi  tinggi,  sampai  kehilangan  kesadaran,  (4)  gangguan  pada  jantung  dan pembuluh  darah (kardiovaskuler) seperti  infeksi  akut  otot  jantung,  gangguan peredaran darah, (6) gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, penggesaran jaringan paru-paru, pengumpulan benda asing yang terhirup.Jangan terkejut jika pengguna narkoba akan lebih kesulitan untuk mendapat keturunan karena narkoba juga memengaruhi hormon reproduksi manusia.
Tidak  hanya  itu,  pengguna  narkoba  juga  rentan  terkena  penyakit  berbahaya seperti  HIV/AIDS  yang  sampai  sekarang  belum  ditemukan  cara  untuk menyembuhkannya.  Dalam  pemakaian  pada  dosis  yang  sudah  terlalu  banyak  dapat menyebabkan overdosis bahkan sampai kematian.
b. Dampak Psikologis
Diantara  bahaya  penyalahgunaan  narkoba  yang  paling  vital  bagi  anak  sebagi generasi muda ialah terjadinya perubahan sikap dan kepribadian mereka. Tidak heran ketika seorang anak tiba-tiba berubah menjadi pendiam dan sering menggurung diri karena mereka justru asik dengan efek halusinasi yang disebabkan oleh obat-obatan
14 Ahmad sofian, Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya (Jakarta:Sinar Garfika, 2012), hlm. 2.
narkotika atau apapapun yang mereka konsumsi  itu.  Sering gelisah, kurang percaya diri, kesulitan bergaul, sering diselimuti perasaan tertekan, stres, dan depresi adalah dampak buruk bagi psikis anak yang menyalahgunakan penggunaan narkoba. Tidak hanya  itu,  anak  yang  mengkonsumsi  narkoba  juga  biasanya  kesulitan  untuk menggunakan akan pikirannya secara benar.Berfikir tidak normal, berperasaan cemas, tubuh  membutuhkan  jumlah  tertentu  untuk  menimbulkan  efek  yang  di  inginkan, ketergantungan  /  selalu  membutuhkan  obat.  Anak  yang  mengalami  konflik  akan mengalami frustasi.
c. Dampak Sosial
Pengguna  narkoba  bagaimanapun  caranya  sering  kali  pasti  diabaikan  oleh masyarakat.  Tidak  ada  yang  mau  berteman  dengan  mereka.  Sebaliknya,  pengguna narkoba justru mendapat celaan dan akan dijauhi. Akibatnya, hubungan sosial dengan masyarakat  pun  jadi  terputus.  Tidak  tanggung-tanggung  memberikan  dampaknya, anak  jadi  sering  melanggar  peraturan.  Tidak  hanya  itu,  psikis  pun  juga  berubah menjadi pribadi yang mudah tersinggung dan mudah marah sehingga tidak jarang akan memicu pertikaian dan perkelahian terutama di antara sesama pelajar yang juga sering menjadi penyebab tawuran.
Pengguna  narkoba  biasanya  menjadi  tidak  peduli  lagi  dengan  keadaan  atau kondisi sosial. Bagi mereka, selama ada narkoba maka hidup mereka akan baik-baik saja  dan  mereka  pun  merasa  selalu  sehat.  Padahal,  sudah  diketahui  bahwa  yang namanya narkoba itu sendiri harganya tidak ada yang murah sehingga tidak mungkin seorang  remaja  terutama  yang  masih  berada  di  bawah  tanggung  jawab  orang  tua, mendapat  uang  saku  juga  dari  orang  tua,  bisa  memenuhi  kebutuhannya  sendiri. Sehingga  tidak  jarang  demi  memenuhi  kebutuhan  akan  obat  jahanam  itu  mereka melakukan  tindak  kejahatan  seperti  mencuri  hanya  untuk  mendapatkan  uang  guna membeli narkoba. Jika sudah demikian, rusaklah kehidupan anak.
d. Dampak Terhadap Pendidikan
Dampak  terhadap  kulaitas  pendidikan  anak,  khususnya  dalam  prestasi  di sekolah,  bahkan  tidak  jarang  bagi  anak  penyalaguna  narkoba  jadi  putus  sekolah, prestasi  menurun  akan  menyebabkan  kualitas  Sumber  daya  manusia  yang  rendah, yang  akhirnya  sebagai  faktor  pengahambat  pembangunan  ekonomi  nasional.  Anak
yang terkenal cerdas dengan prestasi akademik yang fantastis pun bisa saja tiba-tiba mendapat nilai yang jatuh merosot secara tiba-tiba. Yang paling jelas, penyalahgunaan narkoba akan berakibat pada hilangnya kemauan dan semangat belajar. Di dalam kelas pun, mereka jadi benar-benar tidak semangat dan lebih mudah mengantuk sehingga banyak pelajaran yang terlewatkan.
Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja  terhadap pendidikan lainya adalah sebagai berikut:, sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan  nilai-nilai  pelajaran,  menjadi  mudah  tersinggung  dan  cepat  marah  akhirnya memicu  pertengkaran  dan  tawuran,  sering  menguap,  mengantuk,  dan  malas,  tidak mempedulikan kesehatan diri,suka mencuri untuk membeli narkoba.
Berasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  yana  Suryana  selaku  Kepala  Desa. Hegar  Manah  Kecamatan  Babakan  Cikao  sebagai  salah  satu  Kecamatan  Zona  Merah Peredaran Narkoba di Kabupaten Purwakarta, menurutnya :
“Sudah bukan hal yang baru lagi bahwa narkoba adalah penghancur masa depan. Bahkan  mereka  yang  terpelajar  sendiri  justru  banyak  yang  jatuh  terperosok  ke dalam kenistaan naroba. Sangat disayangkan bagi mereka yang sadar akan kerugian daripada  narkoba  tapi  masih  saja  menggunakannya.  Sungguh  sia-sia  apa  yang mereka  lakukan  dalam  kehidupan  jika  kemudian  mereka  justru  jatuh  dalam penyalahgunaan narkoba. Menjadi sia-sia tahun ke tahun yang mereka lalui selama menempuh pendidikan karena akhirnya ilmu yang mereka pelajari justru menjadi sia-sia  karena  sama  sekali  tidak  mereka  gunakan  untuk  berpikir  dengan  baik. Seandainya  mereka  bisa  berpikir  dengan  baik  dan  benar,  niscaya  tidak  akan  ada tindakan yang salah dan tidak akan ada remaja yang jatuh ke dalam pergaulan yang salah menjadi pengguna narkoba.
Prinsip  coba-coba  yang  sering  diterapkan  oleh  para  remaja  yang  penasaran  akan narkoba  sering  menjadi  penyebab  mereka  kemudian  ketagihan.  Selain  itu,  lingkup pergaulan  dan  tingkat  spiritual  yang  rendah  juga  turut  memengaruhi  seorang  remaja bertindak  salah  dalam  mengambil  langkah.  Padahal,  dilihat  dari  sudut  manapun  yang namanya  penyalahgunaan  narkoba  sama  sekali  tidak  ada  keren-kerennya,  tidak  ada manfaatnya, tidak ada gunanya, yang ada hanya dampak negatifnya.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Purwakarta
Perlindungan  anak  adalah  suatu  usaha  mengadakan  kondisi  dan  situasi  yang memungkinkan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  anak  secara  manusiawi  positif  yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluargaberdasarkan hukum, demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak. 15
Menurut  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  yang dimaksud  dengan  perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.Negara  dan  seluruh  lapisan  masyarakat sebagai  wujud penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Karena dalam  hal  ini anak merupakan  korban  dalam  suatu  jaringan  narkotika.  Sehingga  dalam  hal  ini  diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat) dan masyarakat.
Para  penegak  hukum  harus  memiliki  rasa  tanggung  jawab  dalam  hal  ini  karena ketebalan  rasa  tanggung  jawab  atau sense  of  responsibility yang  mesti  dimiliki  setiap pejabat  penegak  hukum  harus  mempunyai  dimensi  pertanggungjawaban  terhadap  diri sendiri,  masyarakat,  serta  pertanggungjawaban  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Pada dasarnya  pelaksanaan  diversi  dan restorative  justice memberikan  dukungan  terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama  dari  diversi  dan restorative  justice ,  mempunyai  dasar  kesamaan  yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternative tanpa pidana penjara. Perlu diingat,  perlindungan  dan  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak  tetap  diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). 16
15 Moch Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia (Bandung: Mandar Maju,  Cetakan I, 2005), hlm. 2
16 Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan  Instrumen Internasional  Perlindungan Anak serta Penerapannya (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 32
Berkaitan  dengan  kasus  Khusus  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkoba  yang dilakukan anak, ada yang dinamakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana Ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan  diharapkan  anak  dapat  kembali  ke  dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses diversi ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan,  dan  pekerja  sosial  profesional  berdasarkan  pendekatan  keadilan restorative UU  SPPA  lebih  mengedepankan  unsur  diversi  atau  pengalihan  hukuman pemidanaan  pada  tingkat  pemeriksaan,  penuntutan  hingga  peradilan  bagi  si  tersangka. Artinya bila tersangka kasus narkoba merupakan anak di bawah umur, maka dimungkinkan ia akan mendapat sanksi yang berbeda, karena berlaku UU SPPA terhadapnya.
Sebenarnya  penanggulangan  Obat-obat  terlarang  atau  narkotika  yang  dilakukan oleh  anak  merupakantanggung  jawab  Negara  dan  seluruh  lapisan  masyarakat  sebagai wujud penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Karena dalam hal ini anak merupakan korban dalam suatu jaringan narkotika. Sehingga dalam hal ini diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat) dan masyarakat.
Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses persidangan secara umum dengan kasus  narkotika  perbedaan  terletak  pada  keterangan  saksi  dalam  kasus  narkotika  dapat didengar  dan  dihadiri  oleh  terdakwa  anak  kemudian  pada  sanksi  hukuman  berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta adanya pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa anak pada kasus narkotika.
Berikut  bentuk-bentuk  perlindungan  hukum  pada  terdakwa  anak  pada  perkara narkotika  dalam  proses  persidangan  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang Nomor  3  tahun  1997.Pengadilan  Anak  sebagai  pelaku  penyalahgunaan  narkoba  yang ketentuan pokoknya meliputi:
a) Pembatasan umur anak.
Hal ini diukur pada saat anak melakukan tindak pidana narkotika jika anak melakukan tindak pidana pada usia 14 tahun dan tertangkapnya ketika ia berumur 17 tahun tetap menjalankan  proses  sidang  anak.  Karena  usia  anak  tersebut  dilihat  dari  si  anak melakukan tindak kejahatan. Hal ini sesuai dalam ketentuan Undang-Undang Nomor
3 tahun 1997. Pengadilan Anak dikenal adanya pembatasan umur untuk dapat diadili pada sidang anak
b) Ditangani pejabat khusus
Perkara anak melakukan tindak pidana narkotika ditangani pejabat khusus bagi yang sudah memperoleh sertifikasi/syarat untuk melakukan tugas pemeriksaan bagi anak, bagi  penyidik,  penuntut  dan  hakim  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  Pasal  1  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997  Pengadilan  Anak  merumuskan  bahwa  perkara  anak nakal harus ditangani oleh pejabat-pejabat. Pemeriksaan sidang anak yang dilakukan khusus oleh hakim anak. Pengangkatan hakim anak dilakukan oleh ketua Mahkamah Agung  RI  melalui  surat  keputusan  dengan  memperhatikan  usul  ketua  Pengadilan Negeri  tempat  hakim  yang  bersangkutan  bertugas  yang  disampaikan  melalui  ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Pengadilan Anak.
c) Pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan
Bahwa  dalam  pemeriksaan  anak  harus  dalam  suasana  kekeluargaan.  Dalam pemeriksaan  anak  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana  narkotika  dalam  proses persidangan,  pejabat  khusus  yang  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  3 tahun 1997 Pengadilan  Anak dalam Pasal  1  angka 5, 6, 7. Tidak pernah melanggar ketentuan  tersebut  tidak  pernah  memakai  toga,  pejabat  pemeriksa  menggunakan pakaian batik. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 bahwa dalam pemeriksaan sidang anak, para  pejabat  pemeriksa  yaitu  hakim,  penuntut  umum  dan  penasihat  hukum  tidak diperkenankan  memakai  pakaian  dinas  atau  toga.  Juga  panitera  yang  bertugas membantu hakim tidak diperkenankan memakai jas.
d) Sidang tertutup
Sidang  terdakwa  anak  pada  pelaku  tindak  pidana  narkotika  pada  sidang  dinyatakan tertutup  untuk  umum  artinya  yang  boleh  mengikuti  jalannya  persidangan  hanyalah Hakim  anak,  Jaksa  anak,  Panitera,  Penasehat  hukum  serta  pembimbing kemasyarakatan. Selebihnya tidak ada yang boleh masuk ke ruang sidang, sehingga saat proses persidangan terhadap perkara anak berlangsung pintu sidang ditutup.
e) Bersidang dengan hakim tunggal
Perkara  Narkotika  anak  disidangkan  dengan  hakim  tunggal  karena  pidana  ancaman hukumannya (5) lima tahun kebawah. Perkara anak yang disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya (5) lima tahun atau kebawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit.
f) Laporan pembimbing kemasyarakatan
Laporan  hasil  penelitian  masyarakat  dibacakan  oleh  pembimbing  kemasyarakatan diawal  sebagai  pertimbangan  hakim  sebelum  menjatuhkan  vonis,  dikarenakan  anak pelaku  tindak  pidana  narkotika  hanya  memakai  narkotika.  Pembimbing kemasyarakatan  yang  dimaksud  adalah  pembimbing  kemasyarakatan  pada  balai pemasyarakatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri setempat.
g) Penahanan anak lebih singkat dari penahanan pada orang dewasa
Sidang  anak  khususnya  pada  perkara  narkotika  sesuai  dengan  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak.  Penahanan  anak  perkara narkotika  tidak  melebihi  batas  waktu  tersebut  harus  sudah  diputus  hakim.Terhadap tersangka atau terdakwa yang menderita gangguan fisik atau mental yang berat, dan harus  dibuktikan  dengan  surat  keterangan  dokter  untuk  kepentingan  pemeriksaan meskipun  masa  penahanan  dan  masa  perpanjangan  sudah  habis,  maka  masih  dapat diperpanjang lagi untuk paling lama dua kali 15 hari. Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan yang berwenang memperpanjang tahanan tersebut adalah ketua pengadilan negeri, sedangkan dalam pemeriksaan di pengadilan negeri, perpanjangan penahanan untuk itu dilakukan oleh ketua pengadilan tinggi. Jika perkara anak banding, terdakwa ditingkat pemeriksaan banding dapat ditahan oleh hakim banding paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
h) Terdakwa  didampingi  orangtua,  wali  atau  orangtua  asuh,  penasihat  hukum  dan pembimbing kemasyarakatan
Terdakwa anak yang menjalankan sidang kasus narkotika berhak diperlukan kehadiran orangtua,  wali  atau  orangtua  asuh  sangatlah  penting  dan  diperlukan.  Namun  tidak semuanya anak yang berperkara tinggal bersama orangtua atau wali sehingga mereka pada  saat  menjalankan  proses  persidangan  tidak  didampingi  dengan  kehadiran orangtua  atau  wali.  Padahal  dengan  kehadiran  orangtua  atau  wali  diharapkan  anak menjadi  lebih  terbuka,  jujur,  dan  dapatmenyampaikan  perasaannya  tanpa  tekanan,
sementara bagi orangtua, wali atau orangtua asuh tersebut dapat mendengar keluhan, beban, dan permasalahan si anak secara cermat dan seksama.
i) Saksi dapat didengar tanpa dihadiri terdakwa
Dalam pemeriksaan saksi di persidangan anak pada perkara narkotika terdakwa anak harus hadir, kecuali dalam perkara asusila jika saksi korban keberatan terdakwa hadir dalam ruang sidang hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk meninggalkan ruang sidang.  Pada  kasus  narkotika  saat  saksi  diperiksa  terdakwa  harus  hadir,  sehingga terdakwa dapat membenarkan atau membantah keterangan saksi, terdakwa tidak harus mengakui  kesalahannya  walaupun  terdakwa  tidak  mengakui  tetapi  jika  semua  saksi dan  alat  bukti  yang  lain  jelas-jelas  menunjukkan  kesalahan  terdakwa  sehingga  hal seperti  ini  justru  memberatkan  terdakwa.Bagi  anak  yang  tidak  bisa  mendengarkan keterangan saksi tersebut akan berakibatkan tidak baik bagi perkembangan anak yang bersangkutan sehingga saksi dapat didengar tanpa dihadiri terdakwa.
j) Penjatuhan pidana yang lebih ringan dari orang dewasa
Ancaman narkotika pada umumnya begitu tinggi, tetapi pada perkara narkotika anak- anak  hukumannya  separuh  dari  ancaman  hukuman  orang  dewasa.  Seperti  pada ketentuan  pada  Pasal  26,  Undang-Undang  No.  3  tahun  1997  Pengadilan  Anak. Mengenai pidana penjara, anak nakal sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak hanya dapat dikenakan seperdua  dari  ancaman  pidana  penjara  orang  dewasa.  Dan  bila  diancamkan  dengan pidana mati atau seumur hidup maka terhadap anak dapat dijatuhkan penjara paling lama 10 (sepuluh tahun). Bagi anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas tahun), maka anak hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa penyerahan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, dan bila belum mencapai usia 12 (dua belas tahun) melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau  seumur  hidup.  Maka  dijatuhi  salah  satu  tindakan,  jadi  bagi  terdakwa  anak hukuman  pidana  dan  hukuman  tindakan  tidak  boleh  dijatuhkan  sekaligus. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 22, 24, 32 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Regulasi  khusus  tentang  tindak  pidana  narkoba  yang  dilakukan  oleh  anak  di Kabupaten Purwakarta  tetap mengacu pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang
Tindak Pidana Narkotika. Dalam proses penyelesaiannya mengacu pada Undang-Undang No.  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Secara  preventif  Kabupaten Purwakarta  memiliki  regulasi  yang  terkait  dengan  masalah  anak  dengan  menggunakan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Purwakarta  Nomor  15  Tahun  2012tentang  Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai Kabupaten Layak Anak.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  sudah  tentang Kebijakan  Kota  Layak  Anak  di Kabupaten  Purwakarta  dalam  upaya  perlindungan  dan  penanggulangan  tindak  pidana narkoba  oleh  Anak,  yaitu  target  menjadi  Kota  Layak  Anak  (KLA)  terus  menjadi  fokus perhatian  Pemerintah  Kabupaten  Purwakarta.  Bukan  hanya  sekedar  sosialisasi  tetapi berbagai  program  pun  didorong  disetiap  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  termasuk diberbagai area publik seperti taman. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, menegaskan Kota  Layak  Anak  di  bawah  kepemimpinanannya  menjadi  salah  satu  fokus.  Sehingga pihaknya mendorong upaya tersebut dalam berbagai program. Menurutnya setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Purwakarta memiliki peran, fungsi dan tugas masing  -masing.  Meskipun  peran  sentral  dalam  mewujudkan  Kota  Layak  Anak  berada dipundak Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB).  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Purwakarta  secara  tersurat  tidak  menyebutkan secara  khusus  tentang  penanganan  tindak  pidana  narkoba,  namun  upaya  tersebut bersubstansi  langkah-langkah  atau  upaya  pemerintah  Kabupaten  Purwakarta  dalam memberikan  perlindungan  terhadap  anak  sebagai  pelaku  penyalahguna  narkoba  yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU SPPA.
Dinas Sosial, Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Purwakarta  gencar  menyosialisasikan  Kota  Layak  Anak  (KLA)    diwilayahnya  untuk meraih  predikat  KLA,  serta  melakukan  kerjasama  secara  langsung  dengan  unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Purwakarta (Unit PPA). Selain itu Pemerintah Daerah Purwakarta juga mendukung dan bekerjasama dengan Universitas Singaperbangsa Karawangmelalui  kegiatan  Kuliah  Kerja  Nyata  yang  dilakukan  secara  berkala  oleh Universitas Singaperbangsa Karawang, sebagai salah satu langkah dalam penanggulangan tindak  pidana  narkoba  oleh  anak  yaitu  melalui  kegiatan  penyuluhan  tentang  Bahaya Narkoba Membentuk generasi yang Sehat dan Bebas Narkoba. dengan sasaran siswa-siswi
SMA  Negeri  1  Babakancikao.  Upaya  demikian  ini  apabila  dilihat  dari  strategi penanggulangan  kejahatan  narkoba  terhadap  pelajar,  menggunakan  strategi  berpikir dengan pendekatan situasional.
Menurut hasil penelitian penulis Pemerintah Kabupaten Purwakarta meluncurkan Program  Desa  Bersih  dari  Narkoba  (yang  disingkat  Bersinar)  untuk  menanggulangi peredaran  narkoba  yang  melibatkan  seluruh  elemen  masyarakat  dengan  program  kerja berupa pembuatan petarasio Narkoba, Sosialisasi bahaya Narkoba kepada generasi muda, membentuk  pusat  informasi,  selururuh  puskesmas  yang  memiliki  tempat  rehabilitasi korban  narkoba  serta  dalam  situasi  tertentu  tim  akan  bekerjasaman  dengan  Polres Purwakrata untuk melakukan razia di wilayah rawan Narkoba di Purwakarta. Diharapkan terbentuknya Desa Bersinar ini sebagai upaya untuk menjadikan gaya hidup anti narkoba sebagai  budaya  di  Kabupaten  Purwakarta  dengan  pengembangan  kearifan  lokal. Sedangkan Peran aktif orang tua sangatlah dibutuhkan, karena orang tua berperan dalam melahirkan generasi-generasi yang berkualitas dan bertanggungjawab. Orang tua memiliki tanggungjawab untuk mendidik, mengarahkan, dan mengawasi pergaulan anak-anaknya.

## D. PENUTUP
Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Dampak  bahaya  penyalahgunaan  narkoba  terhadap  anak  diantaranya;  (a)  Dampak fisik/kesehatan  fisik  seperti;  gangguan  infeksikulit,  gangguan  syaraf  kejang-kejang, berhalusinasi tinggi, sampai kehilangan kesadaran,  gangguan pada jantung, peredaran darah,  gangguan  pada  paru-paru,  rentan  terkena  penyakit  berbahaya  seperti HIV/AIDS.  (b)  Dampak  psikologis  seperti;  sering  gelisah,  kurang  percaya  diri, kesulitan bergaul, sering diselimuti perasaan tertekan, stres, depresi. (c) Dampak sosial seperti; menjadi tidak peduli lagi dengan keadaan atau kondisi sosial, hubungan sosial yang  tidak  baik  bahkan  terputus.  (d)  Dampak  terhadap  pendidikan  seperti;  anak penyalaguna narkoba jadi putus sekolah, prestasi menurun, kehilangnya kemauan dan semangat belajar yang akhirnya sering membolos, menurunnya kedisiplinan, menjadi mudah  tersinggung  dan  cepat  marah  akhirnya  memicu  pertengkaran  dan  tawuran, sering menguap, mengantuk, suka mencuri untuk membeli narkoba.
2. Perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku  penyalahgunaan  narkoba  di Kabupaten  Purwakarta  dalam  proses  persidangan  secara  umum  terletak  pada keterangan  saksi  dalam  kasus  narkotika  dapat  didengar  dan  dihadiri  oleh  terdakwa anak  kemudian  pada  sanksi  hukuman  berdasarkan  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2009  tentang  narkotika  serta  adanya  pemberian  rehabilitasi  terhadap  terdakwa  anak pada  kasus  narkotika.  Secara  khusus  Kabupaten  Purwakarta  dalam  upaya perlindungan  anak sebagai  penyalahguna narkoba, yaitu target  menjadi Kota Layak Anak (KLA) dengan cara; (a) Dinas Sosial, Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Purwakarta gencar mensosialisasikan Kota Ramah Anak (KLA),  (b)  melakukan  kerjasama  dengan  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak Polres  Purwakarta (Unit  PPA) dalam penanganan dan pemberantasan tindak pidana narkoba  oleh  anak,  (c)  Pemerintah  Daerah  Purwakarta  bekerjasama  dengan Universitas Singaperbangsa Karawang melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata melalui kegiatan penyuluhan tentang Bahaya Narkoba Membentuk generasi yang Sehat dan Bebas  Narkoba  di  SMA  Negeri  1  Babakancikao,  (d)  meluncurkan  Program  Desa Bersih dari Narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Ahmad  Sofian. Perlindungan  Anak  di  Indonesia  Dilema  dan  solusinya. Jakarta:  Sinar Garfika. 2012
Arief Gosita. Masalah Perlindungan Anak . Jakarta: Akademika Pressindo.1985 Atwari  Bajari. Anak  Jalanan  Dinamika  Komunikasi  dan  Perilaku  Anak  Menyimpang . Bandung: Humaniora. 2012
Bismar  Siregar,  Abdul  Hakim  Garuda  Nusantara,  Suwanti  Sisworahardjo,  Arif  Gosita. Hukum dan Hak-Hak Anak. Jakarta: C.V. Rajawali. 1986 Moch  Faisal  Salam. Hukum  Acara  Peradilan  Anak  di  Indonesia. Bandung:  Cetakan  I, Mandar Maju. 2005
Nandang  Sambas. Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  dan    Instrumen  Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013 Nasharina. Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers. 2011 Nasir Djamil. Anak Bukan Untuk Dihukum . Jakarta: Sinar Grafika. 2013
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013 Wagiati Soetedjo. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama. 2013 Zainudin Ali. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. 2009

## 2. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak