## MEMBUKA PINTU KEBIJAKAN TERHADAP DESA ADAT YANG BERKARAKTER DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI BADUNG

## I Ketut Kasna
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta johnkresna44@gmail.com
Abstrak - Relasi pemerintahan daerah terhadap desa adat sangat besar mengingat Badung yang memiliki potensi seni budaya sebagai identitas yang berkarakter  cukup dikenal oleh dunia  luar,  menyebabkan  Badung  dikembangkan  menjadi  daerah  tujuan  wisata.  Namun, pengembangan  Badung  sebagai  daerah  tujuan  wisata  harus  dilakukan  dengan  berbagai macam  cara  oleh  pemerintah  daerah  sejak  awal  th  1970.  Akan  tetapi,  Badung  saat  ini dijadikan  pilot  proyek  tujuan  wisata  yang  berkarakter  dari  generasi-kegenerasi,  karena potensi seni budaya Badung telah banyak di promosikan di luar negeri. Mengembangkan Badung  sebagai  daerah  tujuan  wisata,  menimbulkan  pergulatan  identitas  budaya  antara kebijakan  berkarakter  terhadap    kepentingan  pemerintah  pusat  dengan  kepetingan pemerintah daerah Badung dan para stackholder sebagai pelaku wisata. Pemerintah pusat membutuhkan devisa sedangkan pemeritah daerah ingin mempertahankan identitas budaya Badung  sebagai budaya yang berkarakter  bagian  dari  kegiatan  keagamaan, adat istiadat, ritual  serta  agama.    Namun  dengan  demikian,  tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengelola, mengembangkan serta mengkaji seni pertunjukan, (seni tari, seni kerawitan) sebagai salah satu  warisan  desa  adat  dengan  berbasis  seni  budaya  Badung,  ditengah-tengah  pergulatan identitas  itu.  Fokus  kajian  dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimana  mengembangkan  seni pertunjukan  yang  berkarakter,  seni  tari,  seni  kerawitan  dalam  binkai  tradisional  Badung dalam pergulatan itu? dan, bagaimana pemerintah daerah Badung mempertahankan identitas desa  adat  dalam    seni  budaya?.  Untuk  mengkaji  permasalah  di  atas  digunakan  metode penelitian  kwalitatif,  dengan  teori  hegemoni.  Hasil  kajian  ini  menunjukan  bahwa  seni pertunjukan  tradisional  Bali  mengalami  sekularisasi,  dan  konsep  pariwisata  budaya mengalami perubahan  menjadi industri wisata yang berkelanjutan serta mensejahterakan masyarakat Badung.
Kata Kunci: kebijakan, desa adat berkarakter, pariwisata
Abstract - The relationship between local government and traditional villages is very large, considering that Badung has potential art and culture as an identity whose character is well known  to  the  outside  world,  causing  Badung  to  developed  into  a  tourist  destination. However, the management of Badung as a tourist destination must be carried out in various ways by the local government of Badung. However, currently Badung is made a pilot project for a tourist destination with character from generations, because the potential of Badung's arts  and  culture  has  been  widely  promoted  abroad.  Management  of  Badung  as  a  tourist destination, raises the struggle for cultural identity between character policies against the interests of the central government andthe interests of the local government of Badung and the  stakeholders  as  tourism  actors.  Central  government  need  foreign  exchange  while  the local  government  wants  to  maintain  the  cultural  identity  of  Badung  as  a  culture  that  is characterized as part of religious activities, customs, rituals and religion. But with Thus, this paper aims to manage, develop and study cultural arts that are character, (dance art, craft art) as one of the traditional village heritages based on cultural arts character, in the midst of that
identity  struggle.  The  focus  of  the  study  in  this  paper  is  how  develop  cultural  arts  with character, such as: the art of dance, the art of crafting in the traditional village framework The custom in the struggle? and, how the local government of Badung maintains the identity of the traditional village in the arts and culture? To examine the problem above the quality research method, with the theory hegemony. The results of this study indicate that traditional cultural  arts  in  the  Badung  Traditional  Village  have  experienced  secularization,  and  the concept of cultural tourism is changing into a sustainable tourism industr and the goal of the welfare of the Badung people.
Keywords: policy, traditional village with character, tour

## PENDAHULUAN
Sebagai  sebuah  etnis  dalam  pluralis multikultural,  etnisitas  serta  globalisasi yang hidup diwilayah Nusantara, masyarakat  Badung  mempunyai  kekayaan seni  budaya  yang  khas  dan  telah menjadikan  Badung  sebagai  masyarakat yang  berkarakter  mempunyai  beragam seni,tradisi dan mitos  yang  cukup dikenal oleh  di  mata  dunia.  Banyak  pencitraan- pencitraan yang dilakukan oleh orang asing yang  datang  ke  Badung  sejak  th  1970, seperti  mempromosikan  Badung  sebagai: Badung  wellcome  year  tourism .  Dengan pecitraan  itu  daya  tarik  wisatawan  manca Negara untuk datang ke Badung sangat kuat sehingga  Badung  berkembang  menjadi daerah  tujuan  wisata  yang  sangat  terkenal tidak  hanya  di  dalam  negeri  tetapi  sampai ke manca negara. Namun, keterkaitan seni budaya  Badung secara holistik antara seni, adat  istiadat,  agama  dan  upacara  telah memberikan  gaya  tarik  tersendiri  bagi wisatawan  untuk  datang  ke  Badung.  Oleh karena itu maka, Badung ditetapkan secara resmi  menjadi  daerah  kunjungan  wisata oleh  pemerintah  Indonesia  berdasarkan Inpres  No  9  tahun  1969  (Yoeti,  1985:56). Masyarakat dan pemerintah daerah Badung sangat  menyadari  bahwa  daerah  wisata akan  menjadi  tempat  pertemuan  berbagai bentuk  budaya  yang  di  bawa  oleh wisatawan.  Kesadaran  masyarakat  dan pemerintah daerah Badung telah
menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat,  intelektual  pemerintah  bahwa seni  budaya  Badung  akan  di  dilibas  oleh budaya global yang di bawa langsung oleh wisatawan  yang  datang  ke  Badung. Masyarakat  dan  Pemerintah  daerah Badung,  sebagai  bagian  dari  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak memiliki kekuatan untuk menolak Intruksi Presiden  tersebut,  tetapi  tetap  tetap berusaha untuk menyelamatan seni budaya Badung  dari  pengaruh-  pengaruh  negatif budaya luar.
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji gagasan-gagasan intelektual, para stakholder  pelaku  wisata,  seniman, budayawan,  pemerintah daerah  dan, masyarakat  Badung  dalam  mengantisipasi kekhawatiran  akan  terjadinya  pengaruh negatif pariwisata terhadap seni budaya dan masyarakat.  Namun,  untuk  mengatisipasi kemungkinan tersebut maka, Badung mulai menerapkan  kebijakan-kebijakan  yang berkarakter dalam  gagasan-gagasan untuk menguatkan  pengelolaan  identitas  seni budaya  di  Badung  dari  ancaman  budaya luar  yang  di  bawa  oleh  wisatawan.  Perlu dijelaskan  disini  bahwa  penguatan  dalam pengelolaan  identitas  seni  budaya  di Badung,  telah  dilakukan  oleh  pemerintah daerah melalui pelatihan-pelatihan disekolah  seperti  sekolah  pelatihan  p4b,
SMK Swasta Pariwisata dan stp Nusa dua.
Berkembangnya pariwiata di
Badung juga dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kehidupan seni budaya Badung, namun sangat dibutuhkan juga konsep budaya yang dapat melindungi seni  budaya  di  Badung.  Tulisan  ini difokuskan pada permasalahan yang terkait dengan  keberadaan  seni  pertunjukan  di tengah-tengah  perkembangan  pariwisata yang  menimbulkan  pergulatan  antara pemerintah  pusat  dengan  pemerintah daerah. Keinginan pemerintah pusat untuk meningkatkan  pendapatan  negara  dan kesejahtraan  masyarakat  terutama  di  desa adat dibutuhkan kiat-kiat ekonomi. Satunya kiat  ekonomi  bagi  daerah  Badung  adalah mengembangkan  pariwisata.  Pemerintah daerah  Badung  di  bawah  kepemimpinan Bupati  I  Nyoman  Giriprasta,  S.Sos  sangat khawatir bahwa pariwisata akan berdampak pada  tergilasnya  budaya  di  Badung  dan desa adat yang berkarakter  akan kehilangan jati  diri  atau  identitas.  Dengan  demikian permasalahan  dalam  tulisan  ini  akan difokuskan pada, bagaimana mengembangkan seni pertunjukan tradisional di Badung dalam pergulatan itu antara  pusat  dan  daerah?  dan,  bagaimana pemerintah daerah di Badung mempertahankan seni pertunjukan tradisional sebagai identitas budaya?
Untuk  mengatisipasi  kemungkinan parwisata yang dikembangkan merongrong seni  budaya  di  Badung  yang  memiliki kekhasan sendiri serta sangat diminati oleh pihak  asing,  maka  Pemetintah  daerah Badung bekerjasama dengan para intelektual, budayawan dan seniman untuk merumuskan  sebuah  konsep,  sebagai landasan untuk memperkuat seni budaya di Badung  agar  tidak  mudah  digilas  oleh perkembangan pariwisata
yang
dikhawatirkan  menggandeng  kepentingan- kepentingan  kapitalis.  konsep  seni wali, bebali dan balih-balihan ,  serta  kebijakan pemerintah  daerah  di  Badung  yang mengembangkan konsep pariwisata
budaya dapat  dianggap  sebagai  landasan ideal  untuk  melindungi  atau  membentengi seni  budaya  di  Badung  dari  pengaruh negatif  budaya  luar  sebagai  dampak pariwisata.

## RUMUSAN MASALAH
Semua yang telah dipaparkan di atas menunjukan  bahwa  telah  terjadi  suatu perubahan  yang  cukup  mendasar  dalam “Membuka pintu kebijakan  terhadap desa adat yang berkarakter dalam mengembangkan  pariwisata  di  Badung”. Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas ada  sejumlah  masalah  yang  kiranya  dapat diangkat dalam penelitian ini. Tiga masalah utama  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
a. Bagaimanakah membuka pintu kebijakan  untuk  mengembangkan  seni pertunjukan,  seni  tari,  seni  kerawitan dalam binkai tradisional desa adat yang berkarakter  di Badung dalam pergaulan itu? dan
b. Bagaimanakah  pemerintah  daerah  di Badung mempertahankan identitas desa adat  yang  berkarakter    dalam    seni budaya?.
c. Bagaimanakah relasi antara pemerintah daerah  dengan  desa  adat  yang berkarakter,  pelaku  wisata  dalam pengelolaan pariwisata di Badung?

## Tujuan Penelitian
Penelitian memiliki dua tujuan yang berbeda namun saling terkait. Kedua tujuan yang  dimaksud  adalah  tujun  umum  dan tujuan khusus.
Tujuan  umum:  Secara  umum, sebagai  bagian  dari  kegiatan  keilmuan dalam usaha pengembangan ilmu, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji serta  memproleh  pengetahuan  tentang analisis kebijakan  terhadap desa adat yang berkarakter dalam pengembangan priwisata Badung  yang  dimasukkan  atau  digunakan
dalam  bingkai  identitas  budaya  yng berkarakter.
Tujuan  khusus:  Secara  khusus, sesuai  dengan  rumusan  masalah  di  atas, tujuan  penelitian  ini  dapat  dipilahkan menjadi  tiga  seperti  dibawah  ini.  Adapun tujuan khusus dalam hal ini adalah:
1. Untuk  mengkaji  wacana  analisis kebijakan  pengembangan  pariwisata Badung sebagai binkai identitas buday yang berkarakter di kabupaten
Badung.
2. Untuk menemukan identitas,  mengapa binkai  budaya  yang  berkarakter dianalisis kebijakan dalam pengembangan  pariwisata  Badung  di kabupaten Badung.
3. Memahami wacana kebijakan pengembangan  pariwisata  Badung sebagai  binkai  identitas  budaya  yang berkarakter.

## MANFAAT PENELITIAN
Hasil  temuan  dari  penelitian  ini nanti  diharapkan  dapat  bermanfaat  baik secara teoritis maupun praktis.

## MANFAAT TEORITIS
Secara teoritis manfat penelitian ini dapat dijelaskan sebgai berikut :
1. Dapat dijadikan pijakan teoritis dalam memahami  konsep  dan  idiologi keberadaannya tentang analisis kebijakan pengembangan Badung
2. Dapat  dijadikan  salah  satu  reperensi dalam  memahami  wacana,  bentuk, fungsi,  dan  makna  dari  keberadaan analisis  kebijakan  pengembangan pariwisata Badung selanjutnya.

## MANFAAT PRAKTIS
Secara  praktis  penelitian  ini diharapkan bermanfaat dalam beberapa hal:
1. Menumbuhkan  kesadran  yang  baik
dan  benar  terhadap  bentuk  kebijakan, makna  dan  nilai  sosial  budaya  yang berkarakter  terhadap  pengembangan pariwisata di Badung.
2. Dapat  digunakan  para  pengambil kebijakan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan
pariwisata  serta  pihak  lain  yang bergerak dibidang pariwisata.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  mengkaji  fenomena  seni  budaya  di Badung  adalah metode  penelitian  kualitatif dengan pendekatan sejarah yang berpegang pada analisis heuristik. Prosedur penelitian kualitatif  mulai  dari  mengumpulkan  data, analisis  data,  kemudian  menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya menjadi sebuah  tulisan  ilmiah  (Moleong,  2011). Pendekatan  sejarah  dalam  hal  ini  adalah menguji sumber data, baik sumber  tertulis maupun  sumber  informasi  dengan  metode kritik  sumber  (Gottschalk,  1986:35). Pendekatan  kualitatif  adalah  sebuah diskripsi  data  yang  sangat  luas  dengan landasan yang kokoh, memuat penjelasan- penjelasan  tentang  proses  yang  terjadi dalam lingkup penelitian pada suatu objek penelitian.
Objek  penelitian  dalam  hal  ini adalah seni pengelolaan tradisinal Bali yang telah  dipahami  mengandung  nilai  spiritual unik  (sacral),  dan  penuh  dengan  nilai pengabdian dan kebersamaan sebagai salah bentuk ikatan solidaritas. krangka pemikiran yang digunakan dalam tulisan ini adalah  krangka  berpikir  sejarah,  bahwa Bali dengan desa adatnya dikembangkan  sebagai  daerahwisata  telah dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.  Salah satu  metode  penelitian  kualitatif  telah menetapkan  cara  untuk  mengumpulkan data  adalah  melalui  observasi.  Hasil observasi  terhadap  seni  pertunjukan  telah
menemukan bahwa, tari sanghyang sebagai salah satu seni sacral telah dikemas menjadi tari kecak, tari barong,  tari snghyang jaran yang khusus disajikan untuk wisatawan.
Sebagai alat analisis untuk mengkaji permasalah  seni  budaya  di  Badung  di tengah-tengah  maraknya  perkembangan pariwisata  digunakan  teori  hegemoni, konsep sekularisasi, dan konsep pariwisata budaya.  Teori  hegemoni,  merupakan sebuah  teori  yang  menekankan  adanya interpensi  kekuasaan  melalui  cara-cara berbudaya untuk memaksakan kepentingan- kepentingan penguasa. Konsep sekularisasi adalah, berkembangnya seni pertunjukan tradisional  menjadi  seni  budaya,  dan konsep pariwisata budaya adalah pengembangan  pariwisata  bali  berbasis desa adat budaya yang berkarakter. Kondisi riil  yang  ada  di  Badung,  telah  terjadi pergulatan  antara  kepentingan  kekuasaan dengan  konsep  parisata  budaya  yang mengarah  pada  pariwisata  industri  yang mana  untuk  tujuannya  mensejahterakan masyarakat Badung yang berkelanjutan.

## PEMBAHASAN
Keperihatian  terhadap  identitas Badung  telah  banyak  diungkap  dalam beberapa  tulisan  seperti  oleh  Jean  Coteau dan  Usadi  Wiryatnaya  dalam  bukunya , Badung  di  Persimpangan  Jalan  Sebuah Bunga  Rampai.Badung  setengah  hati dalam mengembangkan pariwisata
Badung:  Nusa  Data  Indo  Budaya,  1995; Henk  Schulte  Nordholt,  dalam  bukunya, Bali Benteng Terbuka 1995-2005 Otonomi  Daerah,  Demokrasi  Elektoral dan  identitas-Idenitas  Defensif. Denpasar: Pustaka Larasan, 2007. Keperihatinnya itu memberikan  gambaran  bahwa  di  Badung dengan identitasnya yang khas, seperti seni budaya,  agama,  adat  istiadat  yang berkarakter dan tradisi telah tercabik cabik
oleh sistem kebijakan pemerintahan dengan desentralisasi dengan otonomi daerah telah berdampak pada dinamika konflik ditingkat lokal.  Naa muun,   perkembangan  pariwisita  juga telah  memberikan  gambaran  bahwa identitas di Badung yang dikuatkan dengan seni  budaya  telah  kehilangan  oroginalitas, autentisitas dan unisitas (keutuhan) sebagai dampak  dari  pengembangan  pariwisata yang  berorientasi  pada  kepentingan- kepentingan kapitalis.
Akan sangat penting untuk mengkaji  kepentingan  pusat  yang  terdapat dibalik peristiwa berkembangnya desa adat dengan seni budayanya yang berkarakter . Bagaimanapun  pemerintah  daerah  tetap ingin  menguatkan  kekuasaannya  serta mengeksploitasi desa adat di Badung untuk mendapatkan  keuntungan  bagi  pemerintah daerah.  Pariwisata  yang  dikembangkan  di Badung berdasarkan Instruksi Presiden No 9 tahun 1969 mengisyaratkan adanya sistem jual  beli  yang  berorientasi  uang.  Artinya pariwisata yang mengarah pada pengelolaan  indsutri  budaya.  Hal  ini menimbulkan keprihatinan bagi intelektual, seniman dan budayawan mengenai dampak bagi  seni  budaya  di  Badung  yang  telah dikenal  merupakan  identitas  Badung sebagai  seni  dan  tradisi    budaya  yang berkelanjutan.
Berkembangnya  industry  budaya sebagai konsumsi wisata telah  mendorong pariwisata  di  Badung  masuk  ke  dalam sistem kapitalis. Sistem kapitalis dalam hal ini  adalah  sistem  ekonomi  yang  memiliki aspek ganda artinya, disatu pihak memiliki nilai  guna (use  value),  dan  di  lain  pihak memiliki nilai  tukar (exchange  value) (Giddens, 2009 : 57). Fenomena kesenian di Badung telah berkembang menjadi industri budaya yang memiliki nilai guna dan juga
diperjual  belikan  kepada  wisatawan  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  desa  adat  di Badung. Akan sangat dapat dipahami bahwa parwisata Badung adalah bagian dari mata pencaharian orang  Badung dalam memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Dengan demikian maka kesenian di Badung masuk kedalam  arena produski  cultural .  Arena produksi  cultural  dibedakan  menjadi  dua sub arena, yaitu arena produksi terbatas dan arena  produksi  sekala  besar  (Bourdeau, 2010: xxxiii).
Seni  budaya  yang  berkarakter  di
Badung merupakan identitas yang nenyebabkan Badung cukup di dikenal oleh dunia  luar,  karena  itu  pemerintah  dan masyarakat  di  Badung  berkepentingan melestarikan  seni  budaya  di  Badung supaya  tetap  utuh  dan  tidak  dicemari oleh  pengaruh  budaya  luar.  Identitas akan merujuk pada gambaran atau citra suatu Bangsa (Tilaar, 2007:35). Identitas  orang  di  Badung  yang  telah terbentuk  sebagai  sebuah  citra  yang dipahami  oleh  orang  luar  terhadap Badung,
disamping
keramah tamahannya adalah seni budaya. Sangat dapat  disadari  bahwa  mengembangan pariwisata  Badung  akan  menyebabkan Badung  menjadi  ruang  pergulatan berbagai  macam  jenis  dan  bentuk budaya. Salah satu cara untuk mempertahankan seni budaya Bali bagi pemerintah  daerah  adalah  kebijakan mendirikan  sekolah  pelatihan    stp  dan p4b  SMK  Swasta  Pariwisata  dengan memasukan seni budaya Badung dalam kurikulum  pendidikan  yang  dikenal dengan  manajemen  pariwisata    Konsep seni  budaya  dalam  dunia  pendidikan yang  digagas  oleh  pemerintah  daerah bisa  dipahami  sebagai  uasaha  untuk
memperkuat  identitas  seni  budaya Badung.  Oleh  karena  Badung  sering merupakan gagasan pemnerintah daerah dapat  dianggap  memiliki      motivasi politik tersembunyi untuk membendung meluasnya  faham  nasionalisme  di Badung.
Nampaknya  di  Balik  berdirinya seni budaya ada hegemoni daerah yang ingin tetap mengusai Badung agar tidak bersatu  atau  menjadi  bagian  dari kabupaten  lain  bahkan  Badung  harus tetap  menjadi  wilayah  yang  Keinginan ini  sangat  jelas,  dapat  dipahami  bahwa pemerintah Hegemoni pemerintah daerah dalam hal ini merupakan konsep partikular  yang  digunakan  untuk mempertahankan  tatanan  sosial  atau polidaerah tertentu dengan mengadakan relasi  antara  budaya  desa  adat    dengan pemerintah  daerah  yang  dianggap budaya elite dengan budaya masyarakat Badung  yang dianggap sebagai budaya massa atau budaya populer.
Budaya Badung kemudian dijadikan  budaya  populer  sejak  tahun 1970,  yang  secara  sederhana  budaya massa  adalah  budaya  populer  yang dihasilkan melalui teknik-teknik industri produksi massal dan dipasarkan untuk  mendapatkan  kuntungan  kepada khalayak  konsumen  massa  (Strinati, 2010:36). Hal ini telah dilakukan sejak tahun  1970  dengan  dikemasnya  koor laki-laki  pada  tari  Sang  Hyang,  tradisi mekotekan,  tradisi  tipat  bantal,  tradisi ngerobok  menjadi  seni  pertunjukan Kecak  oleh  Walter  Spies  dan  Baryl  de Zoete bersama dengan seke kesenian di Badung,  Bali  (Bandem,  1983:  42). Kecak  di  Pura  Uluwatu  Ungasan  Kuta Selatan kemudian menjadi seni
komersial  yang  dapat  mendatangkan uang,  dengan  demikian  maka  Kecak diproduksi  secara  Massal  dan  memiliki standar tersendiri.
Hegemoni  pada  dasarnya  adalah upaya  untuk  menggiring  agar  orang menilai  dan  menerima  fenemona  sosial dalam  krangka  yang  ditentukan  oleh penguasa  dengan  cara  mempengaruhi struktur kognitif
masyarakat
(ideasional).  Upaya  itu  dilakukan melalui ideologi tertentu yang dianggap benar  secara  moral  oleh  masyarakat, sehingga dominasi ide pemegang kuasa tidak dipertanyakan lagi (Burke, 2011:128;  Hasan,  2011:  26).  Relasi antara  budaya  pengusa,  pemerintah daerah
dengan gagasan-gagasan intelektual  pada  masa  pemerintah daerah  dilakukan  dengan  mendirikan seni  budaya  serta  mendirikan  sanggar seni  (yang  sekarang  disebut  dengan Gedung jaya sabha Badung). Kondisi ini dapat  dianggap  sebagai  relasi  antara budaya dominasi dengan budaya subordinat  dan  relasi  ini  akan  dapat dipahami sebagai sebuah kontrol sosial atau  hegemoni  budaya  (Burke,  2011: 126).  Keberhasilan  pemegang  kuasa menyebarkan  pengaruh  hegemoninya karena didukung oleh organisasi infrastruktur  terkait  yang  di  dalamnya terjadi  kepatuhan  para  intelektual karena  faktor  kultural  dan  politis (Kumbara, 2010: 10).
Konsep  hegemoni  budaya  yang ditawarkan  oleh  Gramsci  dalam  hal  ini adalah  penguasa  memerintah  tidak dengan  kekerasan  semata-mata  tetapi dengan persuasi dan dalam persuasi ini ada  persekongkolan  dengan  beberapa orang  yang  dianggap  berpengaruh
dalam  melindungi  danmelestarikan  seni budaya  di  Badung  supaya  tetap  utuh  dan tidak dicemari oleh pengaruh budaya luar. Identitas akan merujuk pada gambaran atau citra  suatu  Bangsa  (Tilaar,  2007:35). Identitas  orang  di  Badung  yang  telah terbentuk  sebagai  sebuah  citra  yang dipahami oleh orang luar terhadap Badung, disamping  keramah  tamahannya  adalah seni  budaya.  Sangat  dapat  disadari  bahwa mengembangan    pariwisata  Badung  akan menyebabkan  Badung  menjadi  ruang pergulatan  berbagai  macam  jenis  dan bentuk  budaya.  Salah  satu  cara  untuk mempertahankan  seni  budaya  Bali  bagi pemerintah  daerah  adalah  kebijakan mendirikan sekolah pelatihan  stp dan  p4b SMK Swasta Pariwisata dengan memasukan  seni  budaya  Badung  dalam kurikulum pendidikan yang dikenal dengan manajemen  pariwisata Konsep  seni budaya  dalam  dunia  pendidikan  yang digagas  oleh  pemerintah  daerah  bisa dipahami sebagai uasaha untuk memperkuat identitas seni budaya Badung. Oleh karena Badung sering merupakan gagasan pemnerintah  daerah    dapat  dianggap memiliki      motivasi  politik  tersembunyi untuk  membendung  meluasnya faham nasionalisme di Badung.
Nampaknya di Balik berdirinya seni budaya  ada hegemoni  daerah yang  ingin tetap  mengusai  Badung  agar  tidak  bersatu atau  menjadi  bagian  dari  kabupaten  lain bahkan  Badung  harus  tetap  menjadi wilayah  yang  Keinginan  ini  sangat  jelas, dapat dipahami bahwa pemerintah
Hegemoni pemerintah daerah dalam hal ini merupakan konsep partikular yang digunakan  untuk  mempertahankan  tatanan sosial  atau  polidaerah  tertentu  dengan mengadakan relasi antara budaya desa adat dengan  pemerintah  daerah  yang  dianggap
budaya  elite  dengan  budaya  masyarakat Badung    yang  dianggap  sebagai  budaya massa atau budaya populer.
Budaya Badung kemudian dijadikan budaya populer sejak tahun 1970, yang secara sederhana budaya massa adalah budaya  populer  yang  dihasilkan  melalui teknik-teknik industri produksi massal dan dipasarkan  untuk  mendapatkan  kuntungan kepada khalayak konsumen massa (Strinati, 2010:36).  Hal  ini  telah  dilakukan  sejak tahun  1970  dengan  dikemasnya koor  laki- laki pada  tari  Sang  Hyang,  tradisi mekotekan,  tradisi  tipat  bantal,  tradisi ngerobok menjadi  seni  pertunjukan  Kecak oleh  Walter  Spies  dan  Baryl  de  Zoete bersama dengan seke kesenian di Badung, Bali  (Bandem,  1983:  42).  Kecak  di  Pura Uluwatu  Ungasan  Kuta  Selatan  kemudian menjadi  seni  komersial  yang  dapat mendatangkan  uang,  dengan  demikian maka Kecak diproduksi secara Massal dan memiliki  standar tersendiri.
Hegemoni  pada  dasarnya  adalah upaya untuk menggiring agar orang menilai dan  menerima  fenemona  sosial  dalam krangka  yang  ditentukan  oleh  penguasa dengan  cara  mempengaruhi struktur kognitif masyarakat ( ideasional ). Upaya itu dilakukan  melalui  ideologi  tertentu  yang dianggap  benar  secara  moral  oleh masyarakat, sehingga dominasi ide pemegang  kuasa  tidak  dipertanyakan  lagi (Burke, 2011:128; Hasan, 2011: 26). Relasi antara budaya pengusa, pemerintah daerah dengan  gagasan-gagasan  intelektual  pada masa pemerintah daerah dilakukan dengan mendirikan seni  budaya serta  mendirikan sanggar seni (yang sekarang disebut dengan Gedung  jaya  sabha  Badung).  Kondisi  ini dapat dianggap sebagai relasi antara budaya dominasi  dengan  budaya  subordinat  dan relasi  ini  akan  dapat  dipahami  sebagai sebuah kontrol  sosial atau hegemoni budaya (Burke,  2011:  126).  Keberhasilan pemegang  kuasa  menyebarkan  pengaruh
hegemoninya  karena  didukung  oleh organisasi  infrastruktur  terkait  yang  di dalamnya terjadi kepatuhan para intelektual karena faktor kultural dan politis (Kumbara, 2010: 10).
Konsep  hegemoni  budaya  yang ditawarkan  oleh  Gramsci  dalam  hal  ini adalah penguasa memerintah tidak dengan kekerasan  semata-mata  tetapi  dengan persuasi dan  dalam persuasi ini  ada persekongkolan  dengan  beberapa  orang yang  dianggap  berpengaruh  dalambidang seni  budaya  Badung yang  di  dalamnya termasuk  juga  agamawan  dan  seniman. Untuk menganalisis adanya perskongkolan ini  Pierre  Bourdeau  menawarkan  konsep kekerasan simbolis dan negosiasi .  Konsep itu  merujuk  pada  proses  yang  memaksa kelompok  yang  diakuasai  agar  mengakui kesahian  budaya  kelas  penguasa  (Burke, 2011:129).  Budaya  kelas  penguasa  pada waktu  itu  adalah  budaya  kapitalis  dan komersialisasi untuk mendapatkan keuntungan  ekonomi  dalam  bentuk  uang.
Budaya  kapitalis  adalah  identitas  budaya penjajah yang ingin mendapatkan keuntungan ekonomi dari tanah jajahannya. Salah satu sistem yang harus dikembangkan di  Badung  adalah  menjadikan  Badung sebagai  daerah  tujuan  wisata.  Ideologi pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  adalah berkaitan  dengan  penyebaran  gagasan  dan penciptaan  gagasan  yang  merupakan bangunan  super  sosial  yang  memberikan pembenaran  terhadap  kepentingan  kelas dominan  (Giddens,  2007:52).  Menurut pendapat saya, berdasarkan ideologi itulah pemerintah
daerah mendorong pengembangan pariwisata pada awal tahun 1970.
Ketertarikan  pemerintah  daerah pada  seni  budaya  Badung,  menyebabkan Badung  di  promosikan  sebagai  daerah wisata  yang  cukup  bagus  yang  dilakukan oleh Vereniging  Toristen  Verkeer (VTV) sejak  tahun  1970.  Promosi  dilakukan
dengan  cara  menerbitan  guide  book mengenai  objek  wisata  yang  ada  di  Jawa Barat,  Jawa  Tengah,  Bali,  Lombok, Sumatra  Utara,  Simatra  Barat,  Banten, Toraja  yang  semuanya  dicetak  dengan menggunakan  bahasa  Inggris  (Yoeti, 1985:31).  Berdasarkan  promosi  itu  maka travel agent di Badung yang bernama BMW mulai bergerak untuk membawa wisatawan ke  Badung  dengan  menggunakan  Sejak tahun 1970,-an  banyak berdatangan wisatawan,  peneliti  dan  seniman  ke Badung.  Untuk  menampung  wisatawan yang datang maka mulai dibangun beberapa Hotel di antara Hotel Ramada Bintang Bali Resort  dan Kartika Plaza Beach, kemudian Santika Bali Hotel.
Sejak Indonesia Merdeka
kepariwisataan juga di kembangkan dengan mendirikan  Bali Beach Hotel di Sanur yang merupakan  satu-satunya  Hotel  bangsa Indonesia  yang  bergerak  dalam  bidang kepariwisataan.  Kemudian  tahun  1953 didirikan  SERGAHTI( Serikat  Gabungan Hotel dan  Tourisme  Indonesia )  dan  tahun 1955  didirikan  PT.  NATOUR  ( Hotel  and Tourism Corp ). Kepariwisatan pada saat ini tidak berkembang dengan baik karena iklim politik  dalam  negeri  kurang  stabil  karena munculnya  berbagai  gerakan  sparatis, landasan negara belum  kuat bentuk negara masih diperdebatkan, dan sistem pemerintahan belum stabil. Kepariwisataan mendapatkan  angin  segar  sejak  keluarnya Instruksi  Presiden  No.  9  tahun  1969  yang pada pasal 2 Instruksi tersebut ngeisyaratkan bahwa tujuan pengembangan pariwisata  adalah  untuk  meningkatkan devisa negara.
Dalam  Instruksi  ini  telah  tersirat kepentingan  negara  untuk  mendapatkan devisa yang artinya potensi kepariwisataan diarahkan  untuk  mendapatkan  uang, sehingga berbagai produk budaya termasuk kesenian  juga  diarahkan  agar  dapat diperjual  belikan  untuk  devisa  negara
dengan  alasan  kesejahtraan  masyarakat. Kondisi ini kembali menggoncang pemikiran masyarakat terutama masyarakat Badung yang memiliki potensi seni budaya yang  bernilai  sacral.  Muncul  pemikiran bahwa pariwisata tidak akan bisa dielakan lagi  karena  pengembangan  pariwisata merupakan  kepentingan  kekuasaan  pusat, tetapi  bagaimana  memagari  seni  budaya Badung  yang  bernilai  sakral  agar  tidak digilas  oleh  pariwisata  yang  mempunyai kepentingan  ekonomi  dibalik  keinginan untuk  menguatkan  dan  membuka  pintu kebijakan  identitas  desa  adat  dan  citra Badung di mata dunia melalui seni budaya. Untuk tujuan ini maka di butuhkan peranan intelektual  organik  untuk  memberikan gagasan-gagasan  atau  ide-ide  yang  dapat digunakan untuk memperkuat atau menjaga kepentingan  Badung.  Dalam  hal  ini intelektual dikaitkan dengan suatu struktur dan  fungsi  sosial  tertentu.  Menurut SeymourMartin  Lipset,  intelektual  adalah mereka yang menciptakan, menyebarluaskan dan menjalankan kebudayaan (Mutahir, 2011: 3).
Dalam  hal  ini  masyarakat  Badung melihat peran dan posisi intelektual dalam rangka  melestarikan,  melindungi  dan mempertahankan  nilai-nilai  budaya  yang dianggap memiliki kebijakan serta tatanan sosial  yang  bisa  menyebabkan  Badung menjadi  lebih  baik.  Tidak  tertutup kemungkinan  bahwa  perubahan  akan terjadi karena kebudayaan sebuah konstruksi, tetapi perubahan yang
diharapkan oleh masyarakat tidak membawa  nilai-nilai  budaya  Badung keambang  kehancuran  akibat  desakan budaya luar. Untuk kepentingan penciptaan gagasan,  penyebar  luasan  gagasan maka kerapkali intelektual dijadikan rujukan serta
menjalankan  roda  kebudayan  khususnya kebudayaan  di  Badung  yang  memiliki kekhasan  sendiri,  maka  intelektual  sering kali  dijadikan  rujukan (Eyerman, 1996: 1- 2). Dalam masyarakat di Badung intelektual dianggap  sebagai  orang  yang  mempunyai kemapuan lebih luas, sehingga inteklektual dijadikan tumpuan harapan dalam memperjuangkan  kehidupan  mereka,  baik mengeni  masalah  sosial,  maupun  masalah seni  budaya.  Intelektual  dianggap  mampu menegosiasi  kekuasan,  karena  intelektual merupakan  kelompok  yang  diperhtungkan oleh penguasa sebagai pemikir kritis dalam memikirkan Badung.
Dengan  mencermati  pandangan Gramsci  tentang  intelektual  maka  tidak semua  intelektual  mempunyai  fungsi intelektual  dalam  masyarakat,  karena  itu Gramsci membedakan tipe intelektual yaitu :  1)  Intelektual  Tradisioanl  adalah intelektual  yang  menyebarkan  ide  dan menjadi  mediator  antara  rakyat  dengan kelas  atasannya,  2)  Inteletual  Organik adalah  inteletual  yang  dengan  penelitian dan studinya berusaha memberikan refleksi atas  keadaan  namun  terbatas  pada kepentingan  kelompoknya  sendiri,  3) Intelektual  kritis  adalah  intelektual  yang mampu  melepaskan  diri  dari  hegemoni penguasa  atau  elit  kuasa  yang  sedang memerintah,4) Intelektual Universal adalah intelektual  akademis  yang  berusaha  untuk memperjuangkan  proses  peradaban  dan struktur  budaya  yang  memperjuangkan kemanusian  dan  humanisme  (Mutahir, 2011 : 5-6).
Sebagai wahana penuangan gagasan dari  hasil  penelitian  dan  studinya  maka intelektual  organik  berusaha  memberikan refleksi  atas  keadaan  seni  budaya  Badung yang  akan  dihadapkan  dengan  pariwisata.
Sebagai  refleksi  pemikiran  intelektual organic  yang  bekerja  sama  dengan pemerintah  daerah  Badung,  maka  pada tahun  1992  diadakan  seminar seni  sacral dan  provan ,  untuk  mengklasifikasi  seni yang mana dianggap sacral dan yang mana dapat dianggap provan. Hasil seminar inilah yang  kemudian  dijadikan  benteng  untuk memagari  seni  budaya  Badung,  dengan klasifikasi  seni  yang  disebut  dengan  seni Wali,  Bebali  dan  Balih-  Balihan. Pada tahun  1998  klasifikasi  seni  itu  diperkuat dengan  kebijakan  pemerintah  daerah Badung  di  bawah  Bupati  Cok  Ratmadi dengan konsep pariwisata budaya.
Kebijakan  itu  dikeluarkan  dengan tujuan agar seni budaya Badung tetap bisa dilindungi walupun tidak mungkin menghindar dari perkembangan pariwisata, karena  kebijakan  untuk  mengembangkan pariwisata  Bali  merupakan  kebijakan pemerintah pusat. Sasaran kebijakan pusat ini  adalah  mengembangkan  pariwisata untuk  mendapat  devisa  negara  besar, sehingga  sistem  ekonomi  akan  menjadi acuan  utama  dalam  proses  pengembangan pariwisata. Setiap berbicara ekonomi maka asumsi  yang  melatar  belakangi  pemikiran kita  adalah  terjadi  proses  jual  beli  dan terbukanya pasar bagi kebutuhan wisatawan.  Inpres  No  9  tahun  1969 mengindikasikan adanya perubahan sistem pengembangkan  pariwisata  dari  yang berbasis budaya menjadi berbasis industri , sehingga yang berkembang adalah industri pariwisata . Dalam pengamatan saya saat ini apa  yang  didengung-dengungkan  sebagai pariwisata  budaya ,  dalam  kenyataannya terjadi industri budaya .
Peranan  aktor  dalam  struktur pariwisata  di  Badung  menjadi  sangat penting  untuk  diperhatikan,  untuk  itu
Anthony  Giddens  menawarkan  konsep yang  disebut  dengan Strukturasi (Burke, 2011:  168).  Teori  Strukturasi  Giddens, memusatkan  perhatianya  pada  praktik sosial  yang  berulang  yang  pada  dasarnya adalah  sebuah  teori  yang  menghubungkan antara agen atau akor dengan strukur. Untuk menjelaskan hubungan dalektika dan saling pengaruh  mempengaruhi  antara  agen dengan  struktur  dapat  dilihat  melalui tindakan  manusia.  Seluruh  tindakan  sosial memerlukan  struktur  dan  seluruh  struktur memerlukan  tindakan  sosial.  Agen  dan struktur  saling  jalin  menjalin  tanpa terpisahkan  dalam  praktik  atau  aktivitas manusia (Ritzer, Douglas J Godman, 2004: 507-508).
Klasifikasi  seni  sacral  dan  provan yang  tertuang  dalam  konsep  Wali,  Bebali dan Balih-Balihan dimainkan oleh tindakan aktor aktor pariwisata, sehingga seni wali dan  balih-  balihan menjadi  konsep  yang sangat  kabur.  Hal  ini  menunjukan  bahwa seni  pertunjukan  sebagai  arena  produksi cultural  mengalamai  pergulatan  identitas antara arena produksi terbatas yang sering dianggap sebagai seni tinggi, serius, ritual, atau  seni  klasik  yang  bersifat  simbolis, prestise,  dan  slebritis  artistik,  pada prinsipnya menolak diterminisme ekonomi dan  politik  dengan arena  produksi  sekala besar yang berorientasi pasar  dan produksi missal (Boerdeau, 2010: xxxiii).
Menurut  Bourdeau,  arena  produksi terbatas  adalah  produksi  seni  untuk produsen, dan motif untuk memproleh laba ekonomi disangkal minimal oleh senimannya  sendiri.  Hierarki  otoritas didasarkan  atas  beraneka  bentuk  laba simbolis,  misalnya  ketika  orang  melihat dirinya sebagai  sosok  yang  tak  mengincar laba  (Boerdeau,  2010:  xxxiv).  Kondisi  ini sejak  muculnya  pariwisata  telah  bergerak menjadi  arena  produksi  budaya  sekala besar, yaitu arena produksi yang mencakup budaya  massa  atau  budaya  poluler  yang
diproduksi secara massal dan dipertahankan oleh industry budaya yang bersekala besar dan  kompleks,  prinsip  hierarkisnya  yang dominan  melibatkan  modal  ekonomi  atau the bottom line (laba financial) (Bouedeau, 2010: xxxv).Identitas seni budaya Badung, tidak  lagi  bersifat  esensial  seperti  yang diwarisi,  tetapi  pariwisata  telah  menjadi acuan  identitas  Badung,  dengan  kata  lain bahwa identitas Badung adalah pariwisata. Hal ini menunjukan bahwa di era reformasi esensialisme  identitas  kembali  terbuka lebar  untuk  dipersoalkan,  ditafsirkan kembali,  ditangkap  dan  dimanfaatkan dalam  proses  sosial  dan  negosiasi  politik dan juga dikembalikan pada ruang cultural tradisi (Ramstedt, Thufail, ed, 2011: 3).
Dengan  demikian  maka  dalam memahami  perkembangan  pariwisata  di Badung  akan  nampak  adanya  hegemoni kekuasaan  pusat  terhadap  daerah  dalam rangka  mengembangkan  pariwisata  di Badung untuk dapat mendatangkan devisa negara.Hegemoni  dalam  hal  ini  adalah sebuah  situasi  dimana  blok  historis  faksi kelas  yang  berkuasa  menjalankan  otoritas sosial  dan  kepemimpinan  atas  kelas subordinat  melalui  kombinasi  antara kekuatan,  dan  terlebih  lagi  dengan konsensus  (Barker,  2004:  62).  Faksi kekuasaan  pusat  dalam  hal  ini  dijalankan melalui kombinasi  antara  kekuasaan  pusat dengan  consensus  pada  pemerintahan daerah  yang  artinya  hegemoni  dilakukan melalui  Instruksi  Presiden  No.  9  tahun 1969,  yang  hanya  melihat  perkembangan pariwisata  Badung  dari  sudut  kepentingan pusat untuk mendapatkan devisa negara.
Memang  pemerintah  memiliki  hak untuk mengintervensi dan untuk mendukung  berbagai  kegiatan  artistik  dan kebudayaan  milik  publik  yang  tidak memiliki  ketertarikan  pasar,  tetapi  juga harus  melindungi  apa-apa  yang  mulai muncul yang tidak mendapatkan sambutan khalayak luas dengan segera (Smiers, 2009:
307). Apabila dikaitkan dengan seni budaya Badung  dan  pariwisata  maka  disamping mendorong seni budaya untuk pasar wisata, tetapi  juga  harus  melindung  seni  budaya yang  dapat  mengJuatkan  identitas  dan kekhasan  seni  budaya  Badung  artinya posisi  seni  sacral  dan  propvan  menjadi jelas, atau originalitas budaya dan keutuhan budaya Badung harus tetap dilindungi.

## KESIMPULAN
Badung  dikembangkan  sebagai daerah  wisata,  sudah  terjadi  sejak pemerintah  daerah  yang  dilajutkan  oleh pemerintah  Orde  baru  dengan  harapan untuk  mendapatkan  keuntungan  ekonomi. Salah satu yang dapat dijadikan asset untuk mendapatkan  keuntungan  ekonomi  adalah seni  budaya  khususnya  seni  pertunjukan tradisional  Badung  dan  perkembangan industri pariwisata dengan sarana prasrana akomodasinya.
Perkembangan  pariwisata  dengan harapan mendapatkan keuntungan ekonomi  dari  seni  budaya  Badung  yang telah  ditempatkan  sebagai  identitas, menimbulkan pergulatan antara kepetingan pusat  dengan  kepentingan  daerah  yang ingin mempertahankan seni budaya Badung sebagai identitas. Melalui seni pertunjukan tradisional dilakukan klasifikasi dan konsep pariwisata  yang  dikembangkan  adalah pariwisata budaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,  Ide  Anak  Agung  Gde, Bali  Pada Abad  XIX  Perjuangan  Rakyat  Dan Raja-Raja  Menentang  Kolonialisme Belanda,  1808-1908. Yogyakarta: Gadjah  Mada University Press, 1989.
A.A  Ngurah  Anom  Kumbara,  Prof  Dr.  : Paradigma Kajian Budaya
Bourdeau, Pierre, Arena Produksi Kultural Sebuah  Kajian  Sosiologi  Budaya . Bantul: Kreasi Wacana, 2010.
Bandem,  I  Made, Ensklopedi  Tari  Bali . Denpasar  :  Akademi  Seni  Tari Indonesia,  1983.  Barker,  Chris, Cultural  Studies,  Teori  dan  Praktek. Yogyakarta:  Kreasi  Wacana,  2004. Burke,  Peter, Sejarah  dan  Teori Sosial .  Jakarta:  Yayasan  Pustaka Obor Indonesia, 2011. Couteau,  Jean dan  Usadi  Wiryatnaya, Bali  di Persimpangan  Jalan  Sebuah  Bunga Rampai .  Denpasar:  Nusa  Data  Indo
Budaya, 1995. Eyerman,  Ron,  Cendekiawan: Antara Budaya dan Politik Dalam Masyarakat  Modern (penterjemah Matheos  Nalle).  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia, 1996.
Fliehaar,  H.  te, De  Aanpassing  van  Het Inlandch  Onderwijs  op  Bali  aan  de Eigen  Sfeer . (Overdruk Uit Koloniale Studies No 2), 1941.
Giddens,  Anthony, Kapitalisme  dan  Teori Sosial Modern, Suatu Analisis Karya Marx, Durkheim  dan  M.ax  Weber . Jakarta:  Universitas  Indonesia  (UI Press), 2007.
Gottschalk,  Louis, Megerti  Sejarah . Jakarta:  Universitas  Indonesia  Press, 1986.
Hasil-Hasil  Seminar,  Seni Sakral  dan Provan  Bidang  Tari,  Tanggal  24- 25  Maret  1971 .  Denpasar:  Proyek Pemeliharaan  dan  Pengembangan Kebudajaan Bali, 1971.
Hasan,  Sandi  Swardi, Pengantar  Cultural Studies,
Sejarah,
Pendekatan
Konseptual  dan  Isu Menuju  Studi Budaya  Kapitalisme  Lanjut .  Jakarta: Ar Ruzz Media, 2011.
Kumbara, A A Ngurah Anom, Orasi Ilmiah “Konstruksi  Wacana  Ajeg  Bali Dalam Relasi Kuasa: Antara Ideologi dan  Utopia.  Denpasar:  Universitas Udayana Bukit Jimbaran, 2010.
Mutahir, Arizal, Intelektual Kolektif Pierre Bourdeau Sebuah Gerakan Melawan Dominasi .  Bantul:  Kreasi  Wacana, 2011
Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif .
Edisi  Revisi.  Bandung:  Remaja
Rosdakarya, 2011. Nordholf,  Henk  Schulte, Bali  Benteng Terbuka 1995-2005 Otonomi Daerah,  Demokrasi Elektoral,  dan Identitas-Identitas Defensif . Denpasr: Pustaka Larasan, 2010.
Ramstedt,  Martin  dan  Fadjar  Ibnu  Thufail (ed), Kegalauan  Identitas,  Agama,
Etnisitas,  dan  Kewarganegaraan Pasca Orde Baru. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2011.
Ritzer,  George-Doglas  J  Godman, Teori Sosiologi  Modern  Edisi  ke  Enam . Jakarta  :  Kencana  Prenada  Media
Group, 2010.
Santoso,  Listyono,  dkk, Seri  Pemikiran Tokoh Epistemologi Kiri . Jakarta: Ar Ruzz Media, 2010.
Smiers,  Joost,  Arts Under  Pressure, Memperjuangkan Keaneka Ragaman Budaya di Era Globalisasi. Yogyakarta: Insist Press, 2009. Strinati, Diminic, Populer Culture,
Pengantar  Menuju  Teori  Budaya Populer .  Yogyakarta  :  Ar  Ruzz Media, 2010.
Tilaar,  H.A.R, Mengindonesia  Etnisitas dan  Identitas  Bangsa  Indonesia, Tinjauan  dan  Perspektif  Ilmu Pendidikan. Jakarta:  Rineka  Cipta, 2007.
Yoeti, Oka A, Pengantar Ilmu Pariwisata . Bandung: Angkasa, 1985.