## ANALISIS  PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA
Oleh: Rano Asoka STIE Rahmaniyah Sekayu Email : ranoasoka09@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Keuangan Dana Desa  Pada Desa Tanjung  Bali  Kecamatan Batanghari Leko, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  pengelolaan  keuangan  dana  desa  pada  desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sudah  menjalankan  siklus  keuangan  desa  dengan  baik  mulai  dari  penyusunan  rencana anggaran  hingga pada siklus pertanggungjawaban anggaran dana desa. sehingga dapat dikategorikan  efektif  hanya  saja  pengaruhnya  adalah  Penundaan  terhadap  pencairan dana desa pada tahun berikutnya.
Kata Kunci :Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

## PENDAHULUAN
Dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, istilah desa tidak asing  lagi  bagi  kita  semua.  Desa  merupakan  unsur  terkecil  dalam  tata  administrasi pemerintahan.  Setidaknya,  terdapat  74.754  desa  di  Indonesia  yang  didiami  lebih  dari setengah  jumlah  penduduk  indonesia.  Keberadaan  desa  dicirikan  dengan  homogennya sistem mata pencarian penduduknya sebagai petani, nelayan, pekebun, peternak, dan lain sebagainya,  sehingga  muncullah  istilah  desa  nelayan,  desa  perkebunan,  dan  desa peternakan.
Kedudukan desa dalam Undang-undang  desa  kini  lebih  kuat.  Dalam  penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah”. Dalam hal ini misi otonomi desa dituntut  memberikan  pelayanan  yang  lebih  prima  dan  memberdayakan  sehingga masyarakat ikut terlibat dalam program kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik  agar  terlaksananya  program  kegiatan  pembangunan  desa  dengan  baik  guna memajukan daerah agar tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Sejalan  dengan  tuntutan  dan  dinamika  pembangunan  bangsa,  dalam  UU  No.  6 Tahun  2014  dijelaskan  bahwa  perlu  dilakukan  pembangunan  kawasan  pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan  antar desa dalam
satu  kabupaten/kota  sebagai  upaya  mempercepat  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan, pembangunan,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  di  kawasan  pedesaan  melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, Rancangan pembangunan kawasan pedesaan  dibahas  bersama  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi,  pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
Desa  Tanjung  Bali  adalah  salah  satu  desa  dari  227  desa  dan  15  Kelurahan    di Kabupaten Musi Banyuasin  yang terletak di Kecamatan Batanghari Leko dan mendapat Dana  Desa  tahun  anggaran  2017  yaitu  sebesar  Rp.788.446.000,-.    Besarnya  dana  yang diperoleh  Pemerintah  Desa  Tanjung  Bali  menjadi  perhatian  masyarakat  dalam  hal pemanfaatan dana yang diputuskan pemerintah desa, apakah sudah sesuai kebutuhan dan prioritas  khususnya  kebijakan  Penggunaan  Dana  Desa.  Terlebih  lagi  dalam pelaksanaannya  apakah  sudah  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya  baik  dari  aktor pelaksananya maupun teknis pelaksanaannya. Apalagi masih banyak aparatur desa sebagai aktor pengelolaan dana di sebagian besar wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang minim kualitasnya Kebijakan Penggunaan Dana Desa dianggarkan dalam APBDesa Tanjung Bali tahun 2017.
Penggunaan Dana Desa tersebut oleh pemerintah Desa Tanjung Bali dianggarkan dalam  Belanja  Desa  pada  bidang  Pembangunan  Desa  dan  Bidang  Pemberdayaan  Desa. Namun  realita  kebijakan  Penggunaan  Dana  Desa  tahun  2017  di  Desa  Tanjung  Bali mengalami keterlambatan  Sehingga pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu sesuai rencana  yang  telah  disusun  sebelumnya.  Ditambah  lagi  oleh  faktor  sekitar  yang mepengaruhi pelaksanaan pembangunan di lapangan hal tersebut terlihat pada data tabel 1 berikut ini:
Tabel 1 Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa  Pemerintah Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi BanyuasinTahun Anggaran 2015- 2017
Tahun Total Pendapatan Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Lebih/Kurang (Rp.) Tingkat Efektivitas (%) Kriteria 2015 Rp.572.628.000 -Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa ( 5%) 28.631.400 28.631.400 - 100% Efektif -Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (80%) 458.102.400 458.102.400 - 100% Efektif -Bidang Pemberdayaan Masyarakat  (15%) 85.894.200 85.894.200 - 100% Efektif Jumlah 572.628.000 572.628.000 - 100% Efektif 2016 Rp. 620.210.000 -Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (5%) 31.010.500 31.010.500 - 100% Efektif -Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (80%) 496.168.000 481.258.000 14.910.000 97% Efektif -Bidang Pemberdayaan Masyarakat   (15%) 93.031.500 91.231.500 1.800.000 98% Efektif Jumlah 620.210.000 603.500.000 16.710.000 97% Efektif 2017 Rp.788.446.000 -Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (60%) 473.067.600 425.897.600 47.170.000 90% Efektif -Bidang Pemberdayaan Masyarakat  (40%) 315.378.400 311.872.400 3.506.000 98% Efektif Jumlah 788.446.000 737.770.000 50.676.000 94% Efektif Total 1.981.284.000 1.913.898.000     67.386.000 96% Efektif
Sumber: Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko Tahun 2018, data diolah
Berdasarkan  data pada Tabel 1 diatas, dapat dijelaskan bahwa terjadi penurunan persentase Realisasi Anggaran setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Pengalokasian Dana Desa dapat  terserap  dengan  efektif  100%    sesuai  dengan  perencanaan,  sedangkan  pada  tahun 2016  dana yang  terserap 97% dan Tahun Anggaran 2017 pencapaian hanya 94%. Dilihat dari laporan realisasi anggaran pengelolaan dana desa persentase pencapaiannya menurun pada  bidang  pembangunan  dan  pemberdayaan  hal  ini  dijelaskan  oleh  Pemerintah  Desa Tanjung  Bali  dikarenakan  Proses  penyusunan  rencana  anggaran  yang  kurang  tepat sehingga  menimbulkan  silpa  seperti  pada  kegiatan  Bimbingan  Tekhnis  Pemberdayaan Masyarakat besarnya dana yang dianggarkan tidak sesuai dengan pengeluaran pada saat belanja  desa,  adapun  di  bidang  pembangunan  dijelaskan  oleh  Tim  Pelaksana  Kegiatan Persentase  pencapaian  menurun  disebabkan  oleh  pencairan  dana  desa  pada  waktu  yang tidak  tepat  dalam  hal  ini  kondisi  alam  yang  menjadi  hambatan  desa  untuk  mengangkut bahan  materian  dari  toko  menuju  desa,  Hal  ini  menunjukkan  adanya  fenomena  bahwa proses pengelolaan dan pengendalian anggaran Dana Desa pada desa Tanjung Bali tersebut dalam sistem dan prosedurnya masih kurang efektif.
Hal  tersebut  juga  berpengaruh  terhadap  keterlambatan  penyampaian  laporan realisasi  anggaran  yang  selanjutnya  dilakukan  untuk    pemutakhiran  data  pada  aplikasi software (SISKEUDES)  pada periode berjalan, dan tidak hanya itu akibat keterlambatan penyampaian  laporan  realisasi  anggaran  tersebut  Desa  akan  mendapatkan  Sanksi  dari KPPN berupa Penundaan Pencairan Dana. Berdasarkan fenomena tersebut, Penulis tertarik untuk  melakukan penelitian dengan judul “Analisis  Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Tanjung  Bali  Kecamatan Batanghari Leko”

## KERANGKA TEORI

## Pengertian Desa
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Akuntansi Desa
Akuntansi  desa  adalah  pencatatan  dari  proses  transaksi  yang  terjadi  di  desa, dibuktikan  dengan  nota-nota  kemudian  dilakukan  pencatatan  dan  pelaporan  keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan  yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

## Pengertian Dana Desa
Dana Desa menurut UU No. 60 Tahun 2014  adalah dana bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  diperuntukan  bagi  desa  yang  ditransfer melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten/  Kota  dan digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
PP  No.  22  Tahun  2015  menyoroti  perubahan  pengalokasian  dana  desa  yang tercantum  dalam  pasal  11,  yang  mana  dana  desa  setiap  kabupaten/  kota  dihitung berdasarkan  jumlah  desa  dan  dialokasikan  berdasarkan  alokasi  dasar  dan  alokasi  yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

## Analisis Pelaksanaan Keuangan Desa Pelaksanaan Keuangan Desa
Pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  rangkaian  siklus  yang  terpadu  dan terintegrasi  antara  satu  tahapan  dengan  tahapan  lainnya.  Keuangan  desa  dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi  oleh  setiap  desa  agar  penyelenggaraan  pemerintah,  pelaksanaan  pembangunan desa,  pembinaan  masyarakat  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  dapat  berjalan sesuai  dengan  rencana,  sehingga  visi  desa  dan  masyarakat  yang  sejahtera  dapat diwujudkan.

## Penatausahaan
Dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel,  maka  penatausahaan  keuangan  desa  yang  baik  wajib  dilaksanakan. Penatausahaan keuangan desa merupakan tanggung jawab bendahara desa. Permendagri No.113  Tahun  2014  menyatakan  bendahara  desa  wajib  melakukan  pencatatan  setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

## Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014, salah satu  lampiran dalam laporan pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa  adalah  Laporan  kekayaan  Milik Desa  per  31  Desember  Tahun  Anggaran  Berkenaan.  Laporan  ini  dahasilkan  dari  suatu siklus  penatausahaan  keuangan  desa,  oleh  karenanya  laporan  kekayaan  milik  desa  awal wajib dibuat. Laporan kekayaan milik desa awal adalah laporan kekayaan milik desa yang disusun untuk pertama kalinya oleh pemerintah desa. Salah satu pendekatan  yang dapat digunakan adalah dengan melakukan inventarisasi atas pos-pos yang ada di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa. Inventarisasi dapat dilakukan secara fisik melalui catatan, laporan, ataupun dokumen sumber lainnya.

## Kerangka Pemikiran
Untuk  mempermudah  dalam  penyusunan  tulisanini,  maka  Penulis  menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODOLOGI PENELITIAN
Menurut  Noor  (2011:  138),  teknik  pengumpulan  data  merupakan  cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik.
a. Wawancara
Yaitu teknik pengumpulan data  yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada  kesempatan  lain.  Wawancara  merupakan  alat re-cheking atau  pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.
b. Dokumentasi
Yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  mempelajari  catatan- catatan yang berhubungan dengan objek yang diteliti melalui teori yang telah dipelajari
Pertanggungjawaban RPJMDes APBDesa Musdus Musrenbangdes Pelaksanaan Pelaporan 1. Bidang Pembangunan 2. Bidang Pemberdayaan Penatausahaan Pemerintah Desa Perencanaan
pada saat kuliah, buku-buku, pedoman dan literatur yang disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
Dalam  penelitian  ini  Penulis  menggunakan  teknik  wawancara  dan  dokumentasi. Sedangkan untuk teknbik analisis data digunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif.

## PEMBAHASAN

## Siklus Perencanaan dan Penganggaran Desa
Pada Desa Tanjung Bali Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa dilakukan oleh  Pemerintah  desa  melalui  Musyawarah  setiap  Dusun  lalu  dituangkan  pada musyawarah  Desa  untuk  diprioritaskan  Kegiatan  yang  dibutuhkan  desa,  Lalu  diadakan kembali  musyawarah  desa  dengan  mengundang  Badan  Permusyawaratan  Desa  Tanjung Bali,  Lembaga  Permusyawaratan  Masyarakat,  Toko  Masyarakat,  Toko  Adat  dan sebagainya  yang  terkait  dalam  desa  Guna  mengikuti  Penyusunan  Anggaran  Dana  Desa sesuai  prioritas  desa,  yang  selanjutnya  akan  dituangkan  pada  dokumen  desa  berupa RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.

## Siklus  Pelaksanaan Dana Desa
Pada siklus perencanaan Dana Desa pada Desa Tanjung Bali  dilaksanakan sesuai dengan bidang kegiatannya  yang tertuang pada APBDesa. Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 Pelaksanaan Keuangan Dana Desa pada Desa Tanjung Bali dilaksanakan pada tiga bidang kegiatan yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa.  Sedangkan  pada  Tahun  2017  Pelaksanaan  Dana  Desa pada Desa Tanjung Bali dilaksanakan hanya pada dua bidang yaitu Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa.

## Penatausahaan
Penatausahaan keuangan dana desa pada desa Tanjung Bali yaitu mencatat semua penerimaan  dan  pengeluaran  dengan  menggunakan:  Buku  kas  umum,  buku  pembantu pajak, dan buku bank. Yang dilakukan pencatatan oleh Tim Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Bendahara Desa dan Sekretaris Desa Tanjung Bali.

## Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pemerintah Desa Tanjung Bali setiap akhir tahun anggaran melaporkan kekayaan aset desa dan membuat laporan Realisasi anggaran setiap kegiatan yang telah dilaksanakan yang akan disampaikan kepada bupati melalui kecamatan dan dinas BPMPD Kabupaten Musi Banyuasin.

## Analisis  Pengelolaan  Keuangan    Dana  Desa  pada  Desa  Tanjung  Bali  Kecamatan Batanghari Leko
Dalam  proses    pelaksanaan  Dana  Desa  tentunya  terlebih  dahulu  diawali  oleh pencairan  dana  desa  oleh  Pemerintah  desa  Tanjung  Bali,  Realisasi  pencairan  dana  desa dilakukan dalam II Tahap. Pencairan pertama senilai 40% dan kedua 60% dari pagu dana yang telah ditetapkan.
Dalam  pembagian  persentase  penggunaan  dana  desa  di  Desa  Tanjung  Bali Kecamatan Batanghari  Leko pada tahun 2015 dan 2016 Dana Desa dibagi  menjadi  tiga bidang kegiatan yaitu, Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 5%, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 80%, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 15%. Sedangkan Pada tahun 2017 Pembagian Dana Desa pada desa Tanjung Bali hanya pada dua bidang kegiatan yaitu, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 60%, Bidang Pemberdayaan Masyarakat 40%. Perubahan pembagian bidang dan persentase dana desa dijelaskan oleh Pemerintah desa Tanjung Bali sesuai dengan arahan dari Pemerintah Kabupaten.

## Perhitungan  dan  penyajian  Dana  Desa  pada  Desa  Tanjung  Bali  Kecamatan Batanghari Leko
Berdasarkan  Permendagri  No.113  Tahun  2014,  Kepala  Desa  menyampaikan laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDes  kepada  Bupati/Walikota  melalui  camat  berupa laporan  semester  pertama  dan  laporan  akhir  tahun.  Laporan  semester  pertama  berupa laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa.  Laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa disampaikan  paling  lambat  pada  akhir  bulan  juli  tahun  berjalan.  Sementara  laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Sedangkan untuk penyajian Dana Desa di Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

## Tabel 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa pada Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari LekoTahun Anggaran 2015
Sumber dana : DD Dana Desa (Dropping APBN)
KODE REK URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
LEBIH/KURANG (Rp)
1 2 3
4 5
1. 1.2. 1.2.1. PENDAPATAN Pendapatan Transfer Dana Desa 572.628.000 572.628.000 572.628.000 572.628.000 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 572.628.000 572.628.000 0,00 2. 2.1 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.10 2.2 2.2.1 2.2.1.2. 2.2.1.2.23. 2.2.1.3. 2.2.1.3.29. 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.4

## BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Kegiatan Penyelenggaraan  Musyawarah Desa Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Belanja Barang dan Jasa Belanja  Honorarium  Tim  Pelaksana/Pengelola Kegiatan Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD & LPM Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 28.631.400 5.500.000 10.630.000 6.000.000 6.501.400 458.102.400 458.102.400 8.925.000 8.925.000 449.177.400 449.177.400 85.894.200 30.394.200 23.500.000 32.000.000 28.631.400 5.500.000 10.630.000 6.000.000 6.501.400 458.102.400 8.925.000 8.925.000 8.925.000 449.177.400 449.177.400 85.894.200 30.394.200 23.500.000 32.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 572.628.000 572.628.000 0,00 SURPLUS/ (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH/ (KURANG) PERHITUNGAN  ANGGARAN 0,00 0,00 0,00
Sumber: Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko Tahun 2018, data diolah
Dari Tabel 2 di atas dapat dilihat pada Tahun 2015 Desa Tanjung Bali mendapatkan alokasi Dana APBN sebesar Rp.572.628.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah). Dengan Pembagian Persentase 5% atau senilai Rp.28.631.400,-  untuk  Bidang  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  yang    terdiri  dari kegiatan Musyawarah Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Informasi Desa, Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa, 80%  atau senilani Rp.458.102.400,- untuk kegiatan  Pembangunan  Desa  seperti  pada  tabel  diatas  Pemerintah  Desa  Tanjung  Bali sepakat  untuk  menggunakan  dana  tersebut  pada  kegiatan  pembangunan  Saluran Irigasi/Parit  dan  15  %  atau  senilai  Rp.85.894.200,-    untuk  Bidang  Pemberdayaan pemerintah desa yaitu untuk Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan LPM  Desa,  Kegiatan  Peningkatan  Kapasitas  Lembaga  Masyarakat,  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Tani dan Nelayan.
Besarnya  Dana  yang  diperoleh  oleh  Pemerintah  Desa  Tanjung  Bali  pada  Tahun 2015  nampaknya  dapat  dipergunakan  oleh  Pemerintah  Desa  Tanjung  Bali  dan  Tim Pelaksana  Kegiatannya  dengan  baik,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  Laporan  Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun berjalan. Suksesnya Penggunaan Dana Desa tersebut juga dikemukakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ada beberapa faktor-faktor pendukung diantaranya Pada bidang Pembangunan Desa Kondisi Alam  yang sangat  mendukung pada tahun  2015  Waktu  Pencairan  Dana  Desa  bertepatan  dengan  musim  kemarau    sehingga  mudah untuk memasukkan material dari Toko menuju Desa dan Pengawasan serta bimbingan yang baik dari Pendamping Desa dalam Melaksanakan Perencanaan Desa.

## Tabel 3.Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa  pada Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari LekoTahun Anggaran 2016

## Sumber dana : DD Dana Desa (Dropping APBN)
KODE REK URAIAN ANGGARAN
(Rp) REALISASI
(Rp) LEBIH/KURANG (Rp)
1
2
3 4 5
1. 1.2. 1.2.1. PENDAPATAN Pendapatan Transfer Dana Desa 620.210.000 620.210.000 603.500.000 603.500.000 16.710.000 16.710.000 Jumlah Pendapatan 620.210.000 603.500.000 16.710.000 2. 2.1 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.10 2.2 2.2.1 2.2.1.2. 2.2.1.2.23. 2.2.1.3. 2.2.1.3.29. 2.2.2 2.2.2.2. 2.2.2.2.2 2.2.1.2.23. 2.2.2.3. 2.2.2.3.27. 2.2.16 2.2.16.2 2.2.16.2.2 2.2.16.3 2.2.16.3.26 2.4 2.4.1
2.4.2 2.4.4 2.4.5 BELANJA

## Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Kegiatan Penyelenggaraan  Musyawarah Desa Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Belanja Barang dan Jasa Belanja  Honorarium  Tim  Pelaksana/Pengelola Kegiatan Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja  Honorarium  Tim  Pelaksana/Pengelola Kegiatan Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD & LPM Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan 31.010.500 4.500.000 7.250.000 7.800.000 11.460.500 496.168.000 341.140.000 6.822.900 6.822.900 334.317.100 334.317.100 115.544.300 2.310.800 510.800 1.800.000 113.233.500 113.233.500 39.483.700 789.700 789.700 38.694.000 38.694.000 93.031.500 29.370.000 26.770.000 15.985.000 20.906.500 31.010.500 4.500.000 7.250.000 7.800.000 11.460.500 496.168.000 331.725.000 6.822.900 6.822.900 324.902.100 324.902.100 115.544.300 2.310.800 510.800 1.800.000 113.233.500 113.233.500 33.988.700 789.700 789.700 33.199.000 33.199.000 93.031.500 29.370.000 26.770.000 15.985.000 20.906.500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.910.000 9.415.000 0,00 0,00 9.415.000 9.415.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.495.000 0,00 0,00 5.495.000 5.495.000 1.800.000 1.800.000 0,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 620.210.000 603.500.000 16.710.000 SURPLUS/ (DEFISIT) 0,00 16.710.000 (16.710.000) SISA LEBIH/ (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 16.710.00 16.710.00
Sumber: Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko Tahun 2018, data diolah
Dari tabel 3. di atas dapat dilihat pada Tahun 2016 Desa Tanjung Bali mendapatkan alokasi  Dana  APBN  sebesar  Rp.620.210.000,-  (Enam  Ratus  Dua  Puluh  Juta  Dua  Ratus Sepuluh  Ribu  Rupiah).  Meningkatnya  Dana  Desa  pada  Desa  Tanjung  Bali  tentu  saja membuat pemerintah Desa Tanjung Bali lebih memperhatikan prioritas yang dibutuhkan oleh desa dan Masyarakat desa Tanjung Bali, Pembagian Persentase penggunaan dana desa pada tahun 2016 masih  sama seperti  tahun 2015  yaitu, 5% atau senilai  Rp.31.010.500,- untuk  bidang  penyelenggaraan  pemerintah  desa  dengan  kegiatan  Penyelenggaraan Musyawarah  Desa,  Kegiatan  Perencanaan  Pembangunan  Desa,  Pengelolaan  Informasi Desa  dan  Pengadaan  Sarana  dan  Prasarana  Kantor  Desa,  80%  atau  senilai
Rp.496.168.000,-  untuk  kegiatan  pembangunan  desa  dengan  kegiatan  Pembangunan Saluran  Irigasi,  Pembangunan  Jalan  Desa  dan  Jembatan  Desa    dan  15%  atau  senilai Rp.93.031.500,-  untuk  Bidang  Pemberdayaan  pemerintah  desa  yaitu  untuk  Kegiatan Pelatihan  Kepala  Desa,  Perangkat  Desa,  BPD  dan  LPM  Desa,  Kegiatan  Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Tani dan Nelayan.
Pada  tahun  2015  dan  2016  Pemerintah  Pusat  maupun  daerah  lebih  menegaskan Pembangunan  pada  Infrastruktur  dalam  Desa  hal  tersebut  bertujuan  untuk  mengurangi desa tertinggal. Dengan demikian pemerintah desa Tanjung Bali dalam pengelolaan dana desa pada tahun anggaran 2016 sudah melaksanakan sesuai dengan prinsip dana desa yang ada,  hanya  saja  beberapa  faktor  yang  menghambat  realisasi  Anggaran  sehingga  waktu penyelesaian tidak tepat  dengan  yang telah direncanakan sebelumnya seperti pada tabel 4.2. diatas pada bidang Pembangunan terjadi lebih perhitungan anggaran (silpa) sebesar Rp.14.910.000  yang  disebabkan  oleh  Kondisi  Alam  yang  kurang  mendukung  dalam pelaksanaan  anggarannya  dan  Bidang  Pemberdayaan  sebesar  Rp.  1.800.000,-  yang merupakan  Honorium  Narasumber  yang  berhalangan  hadir  pada  saat  Pelatihan  Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan LPM dilihat  pada laporan realisasi Desa Tanjung Bali per 31 Desember 2016, Total Silpa pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.16.710.000,- yang selanjutnya dikembalikan ke Rekening Desa  untuk dianggarkan kembali pada APBDesa Tahun berikutnya.

## Tabel 4.Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa pada Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari LekoTahun Anggaran 2017
Sumber dana : DD Dana Desa (Dropping APBN)
KODE REK
URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
LEBIH/KURA NG (Rp) 1 2
3 4 5
1. 1.2. 1.2.1. PENDAPATAN Pendapatan Transfer Dana Desa 788.446.000 788.446.000 737.770.000 737.770.000 50.676.000 50.676.000 Jumlah Pendapatan 788.446.000 2. 2.2 2.2.1 2.2.1.3. 2.2.1.3.29. 2.2.2 2.2.2.2. 2.2.2.2.2 2.2.2.2.6 2.2.1.2.23. 2.2.2.3. 2.2.2.3.27. 2.2.12 2.2.12.2 2.2.12.2.23 2.2.12.3. 2.2.12.2.23 2.2.12.3.42 2.2.16 2.2.16.3 2.2.16.3.28 2.4 2.4.1 2.4.4 2.4.13 2.4.16 2.4.17 2.4.18 2.4.19 BELANJA
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air

## Kegiatan Pembangunan Jalan Desa
Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Fotocopy, Cetak & Pengadaan Belanja  Honorarium  Tim  Pelaksana/Pengelola Kegiatan Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa

## Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih
Belanja Barang dan Jasa Belanja  Honorarium  Tim  Pelaksana/Pengelola Kegiatan Belanja Modal Belanja  Modal  Pengadaan  Intalasi  Listrik  dan Telepon Belanja Modal Pengadaan Sarana Air Bersih Skala Desa Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa

## Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan  Pelatihan  Kepala  Desa,  Perangkat  Desa, BPD & LPM Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kegiatan Bimbingan Tekhnis Masyarakat
Kegiatan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan Desa Kegiatan Informasi Desa Kegiatan Pelaporan Keuangan Desa Kegiatan Pembinaan Organisasi/Kelompok Perempuan 487.977.600 9.415.000 9.415.000 9.415.000 377.354.400 6.910.400 510.000 25.400 6.375.000 370.444.000 370.444.000 95.713.200 2.550.000 2.550.000 93.163.200 5.000.000 88.163.200 5.495.000 5.495.000 5.495.000 193.778.500 51.438.500 37.424.000 55.800.000 7.250.000 15.000.000 11.866.000 15.000.000 487.977.600 9.415.000 9.415.000 9.415.000 377.354.400 6.910.400 510.000 25.400 6.375.000 370.444.000 370.444.000 95.713.200 2.550.000 2.550.000 93.163.200 5.000.000 88.163.200 5.495.000 5.495.000 5.495.000 193.778.500 51.438.500 37.424.000 55.800.000 7.250.000 15.000.000 11.866.000 15.000.000 47.170.000 0,00 0,00 0,00 47.170.000 0,00 0,00 0,00 0,00 47.170.000 47.170.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.506.000 200.000 0,00 3.306.000 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 681.756.100 631.080.100 50.676.000 SURPLUS/ (DEFISIT) 106.689.900 157.365.900 (50.676.000) 3. 3.1. 3.1.1 3.2. 3.2.2

## PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa 16.710.000 16.710.000 123.399.900 123.399.900 16.710.000 16.710.000 123.399.900 123.399.900 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH PEMBIAYAAN (106.689.900) (106.689.900) 0,00 SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 50.676.000 (50.676.000)

## Sumber: Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko Tahun 2018, data diolah
Pada  Tabel  4.  diatas  dapat  dilihat  Dana  Desa  Tahun  anggaran  2017    pada  desa Tanjung Bali sebesar Rp. 788.446.000,- (Tujuh Ratus Delapan puluh Delapan Juta Empat Ratus  Empat  Puluh  Enam  Ribu  Rupiah).  Besarnya  dana  desa  yang  diperoleh  dihitung
berdasarkan  Luas  wilayah  desa  dan  Banyaknya  Penduduk  Desa.  Namun  demikian  pada Tahun  2017  Pemerintah  Pusat  maupun  Daerah  dalam  hal  pembagian  penggunaan  Dana Desa mengalami perubahan yaitu dibagi 60% atau senilai Rp.473.067.600,- untuk bidang Pembangunan dengan Kegiatan Pembangunan Jalan Desa dan Sumur Bor dan 40% atau senilai  Rp.315.378.400,-  Bidang  Pemberdayaan  untuk  kegiatan  Pelatihan  Kepala  Desa, Perangkat  Desa,  BPD,  LPM  Desa,  Kegiatan  Bimbingan  Tekhnik  Pemberdayaan Masyarakat  Desa,  Kegiatan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa,  Kegiatan Informasi Desa, Kegiatan Pelaporan Keuangan Desa, kegiatan Kelompok Perempuan Desa dan  Pembiayaan  Kelompok  Usaha  Mulik  Desa  (BUMDesa),  untuk  bidang Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  tidak  dianggarkan  dalam  Dana  Desa  (APBN) dikarenakan  pembiayaannya  sudah  termasuk  dalam  Alokasi  Dana  Desa  Kabupaten (ADD/K) dan untuk silpan Tahun sebelumnya akan dianggarkan kembali pada APBDesa tahun berjalan guna meneruskan Kegiatan yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Hal tersebut  juga  Pemerintah  bertujuan  untuk  tidak  hanya  meningkatkan  Infrastruktur  desa pada Tahun 2017 namun Lebih kepada Sumber Daya Manuasianya (SDM) oleh karena itu pada bidang Pemberdayaan pemerintah desa dianggarkan dari 15%  menjadi 40% dari pagu dana yang diperoleh tahun berjalan.
Pada Tahun 2017 Pemerintah Desa Tanjung Bali telah bersepakat bersama BPD, LPM  dan  Masyarakat  Desa  yang  dituangkan  dalam  Musyawarah  Desa    pada  bidang pembangunan  akan  melaksanakan  Kegiatan  Pembangunan  Jalan  Desa,  dan  Sarana  Air Bersih (Sumur Bor) namun dalam  pelaksanaannya dikarenakan faktor Alam yang kurang mendukung  saat  pelaksanaan    dana  desa  sehingga  Tingkat  efektivitas  pencapaian  Dana Desa pada Desa Tanjung Bali kembali menurun pada laporan akhir tahun berjalan sehingga menyebabkan silpa Ongkos Angkut pada Bidang Pembangunan Sebesar Rp.47.170.000,- dan  Bidang  Pemberdayaan  sebesar  Rp.3.506.000,-  pada  kegiatan  Bimbingan  Tekhnis Pemberdayaan  Masyarakat,  Jadi  total  silpa  tahun  2017  sebesar  Rp.50.676.000,-  yang selanjutnya  akan  dikembalikan  pada  rekening  desa  untuk  dianggarkan  pada  APBDesa tahun berikutnya.

## Analisis  Efektivitas  dalam  Perencanaan  dan  Pelaksanaan  Anggaran  Dana  Desa (APBN)
Berdasarkan    indikator  efektivitas  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  anggaran Dana Desa pada Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko instrumen penelitian yang digunakan penulis adalah wawancara.
Tabel 5.  Indikator Efektivitas dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Dana Desa di bidang kegiatannya pada Desa Tanjung Bali
Indikator Sasaran Hasil Pencapaian Pencapaian  tujuan  yaitu  suatu kegiatan  yang  memiliki  tujuan dengan menggunakan perencanaan, pengorganisasian dan pengontrolan 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dilihat dari adanya usaha kelompok  perempuan  dan  Badan usaha milik desa pada tahun 2017 2. Meningkatkan infrastruktur pembangunan Adanya Pembangunan Siring/ Jalan cor beton dalam desa, sarana air bersih dsb. 3. Meningkatkan  kapasitas Masyarakat Dilihat  dari  adanya  pelatihan  dan penyuluhan Perencanaan  yang  matang  yaitu suatu proses rencana yang disusun sedemikian  rupa  supaya  dapat memberikan hasil yang maksimal 1. Adanya Musyawarah Desa Mengadakan forum Musrenbangdes 2. Melibatkan unsur pemerintahan  dan  toko masyarakatbatkan Dilihat  dari  tingkat  kehadiran dalam Musrenbangdes Penyusunan  program  yang  tepat yaitu  program  yang  direncanakan harus tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan. 1. Berdasarkan Peraturan daerah dan Permendagri Pemerintah  desa  Tanjung  Bali mengacu  pada  Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa 2. Sesuai  dengan  Keadaan Desa Sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa Tanjung Bali Sistem pengawasan dan pengendalian yang
bersifat mendidik  yaitu  dalam  melakukan pengawasan  dan  kontrol  harus berdasarkan peraturan yang berlaku dan norma-norma 1. Keikutsertaan masyarakat  Masyarakat  berperan  aktif  dalam pengelolaan dana desa 2. Adanya konsultan pendamping/ pendamping desa Adanya  struktur  tim  kerja  dan konsultan pendamping dari kabupaten 3. Adanya  Audit Adanya  pemeriksaan  Tim  auditor dari kabupaten baik secara administrasi  maupun  lapangan, yang bersifat mengarahkan pengelolaan  dana  desa  sesuai dengan asas pengelolaannya.
Sumber : Indikator Efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran dana desa pada desa Tanjung Bali Tahun 2018
Untuk lebih jelasnya penulis menjabarkan Tabel 5 diatas sebagai berikut:
1. Pencapaian Tujuan
Pencapaian  tujuan  DD  dilihat  dari  kejelasan  strategi  yang  digunakan  oleh Pemerintah Desa Tanjung Bali dalam upaya pemanfaatan Dana Desa. Adapun tujuan dari Pemerintah Desa Tanjung Bali yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan  infrastruktur  pembangunan,  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan kapasitas  masyarakat  desa  Tanjung  Bali.  Strategi  yang  jelas  menjadi  tolak  ukur kontribusi  setiap  aspek  yang  bertanggung  jawab  serta  menjadi  tolak  ukur  dalam keberhasilan  tujuan  yang  telah  direncanakan  sebelumnya  guna  tercapainya peningkatan  bagi  perekonomian  dan  pembangunan  desa  Tanjung  Bali  baik  dalam segi  pemberdayaan  masyarakat.  Dalam  membuat  suatu  strategi  Pemerintah  Desa Tanjung Bali melihat dari apa saja masalah dan potensi yang ada di desa Tanjung Bali.
2. Perencanaan yang Matang
Perencanaan  merupakan  kunci  mensukseskan  segala  program  yang  akan dilaksanakan,  dengan  adanya  perencanaan  yang  baik  maka  segala  program  dan kegiatan  akan  mendatangkan  hasil  yang  maksimal.  Tahap  perencanaan  ditandai dengan  adanya  Musyawarah  Desa  (Musdes)  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Desa  Tanjung  Bali,  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  serta  komponen masyarakat.  Seluruh  peserta  musdes  berhak  untuk  memberikan  usulan  dan mengajukan  kritik  serta  saran  terhadap  rencana  sasaran  DD.  Dilihat  dari  laporan pertanggung  jawaban  DD  dari  tahun  2015-2017  terlihat  jelas  bahwa  aparat  desa Tanjung  Bali  sudah  melakukan  perencanaan  atau  sasaran  dalam  pembiayaan  DD untuk pembiayaan kegiatan setiap bidangnya.

## 3. Penyusunan Program yang Tepat
Keberhasilan  pencapaian  tujuan  tidak  terlepas  dari  program  yang  akan dilakukan  guna  pengembangan,  Pengelolaan  dan  pemanfaatan  Dana  Desa. Penyusunan  dan  pelaksanaan  program  yang  tepat  akan  meningkatkan  kualitas perekonomian  masyarakat  dan  pembangunan  desa.  Untuk  mewujudkan  kebijakan dan strategi yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa Tanjung Bali. Adapun program Pemerintah Desa Tanjung Bali berdasarkan hasil dari musrenbangdes meliputi : pada bidang  Pembangunan  yaitu  peningkatan  pembangunan  air  bersih/sanitasi  dilihat adanya  pembangunan  sumur  bor  dan  jalan  desa  untuk  memperlancar  aktivitas masyarakat,  dan  pada  bidang  pemberdayaan  masyarakat  program  prioritas pemerintah desa Tanjung Bali lebih kepada peningkatan kapasitas Pemerintah desa dan masyarakat desa dilihat dari adanya kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan setiap tahunnya.

## 4. Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang  bersifat mendidik
Salah  satu  fungsi  pengawasan  dalam  manajemen  adalah  upaya  sistematis dalam  menetapkan  standar  kinerja  dan  berbagai  tujuan  yang  direncanakan. Mendesain  sistem  informasi  umpan  balik,  membandingkan  antara  kinerja  yang dicapai  dengan  standar    yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  menentukan  apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikan dari setiap penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumberdaya dipergunakan secara efektif dan efisien. Apabila anggaran dana desa dapat dikelola dengan  baik  dan  jujur  maka  tidak  menutup  kemungkinan  program  yang direncanakan  akan  meningkatkan  pelayanan  publik  partisipasi  masyarakatdalam pembangunan desa akan meningkat dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Bali.

## Implementasi  Perencanaan  dan  Pelaksanaan  Anggaran  Dana  Desa  pada  Belanja Desa Tanjung Bali
Implementasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana desa di desa Tanjung Bali kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin  dari sisi perencanaan Dana Desa sudah cukup baik karena dalam perencanaan DD terlihat telah menerapkan prinsip transparansi  dan  partisipasi.  Hal  ini  dapat  dilihat  mulai  dari  perencanaan  DD  yang
dilakukan  melalui  musyawarah  setiap  dusun,  dilanjutkan  dengan  musyawarah  desa  dan dituangkan  pada  Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Desa  (murenbangdes)  dimana dalam  forum  tersebut  mengundang  seluruh  perangkat  desa  sekaligus  pemuka-pemuka agama  tokoh-tokoh  masyaraskat  guna  memberikan  pendapat  demi  pencapaian  tujuan pembangunan desa yang merata. Sedangkan untuk prinsip transparansi terlihat dari forum Musrenbangdes  yang  berpedoman  pada  prinsip-prinsip  perencanaan  pembangunan partisipasi masyarakat desa (P3MD) dimana dalam forum tersebut terdapat informasi yang jelas tentang anggaran Dana Desa yang akan dialokasikan dalam pembangunan desa baik secara fisik maupun non fisik.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis dapat disimpulkan: 1) dalam pengelolaan keuangan dana desa pada desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sudah menjalankan siklus keuangan desa dengan baik mulai dari penyusunan rencana anggaran    hingga  pada  siklus  pertanggungjawaban  anggaran  dana  desa,  dengan menggunakan asas partisipatif masyarakat yang terlihat dari dukungan masyarakat dalam musyawarah  desa  transparansi  Pemerintah  Desa  Tanjung  Bali  yang  terlihat  dari  sistem penganggaran  Dana  Desa  dengan  melibatkan  beberapa  lembaga  desa  serta  akuntabilitas Pemerintah  desa  Tanjung  Bali  telah  bertanggungjawab  dalam  pelaksanaannya  dari Perencanaan  hingga  pada  pelaporan  pertanggungjawaban  dana  desa,  2)  dalam pelaksanaannya dilihat dari laporan penyerapan dana desa pada desa Tanjung Bali pada tahun  2016  mengalami  Silpa  dana  desa  sebesar  Rp.16.710.000,-  dan  tahun  2017  Silpa sebesar  Rp.50.676.000,-  sehingga  tingkat  efektivitas  pengelolaan  keuangan  dana  desa menurun, hal tersebut terlihat pada bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa.  pada  Bidang  Pembangunan  yang  disebabkan  oleh  curah  hujan  yang  terjadi  secara terus-menerus sehingga sulitnya Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk  mengangkut  meterial  Pembangunan  dari  Toko  menuju  Desa  dan  pada  Bidang Pemberdayaan Desa Permasalahan yang terjadi pada sistem perencanaan desa dijelaskan oleh  Sekretaris  Desa  Tanjung  Bali  Sering  terjadi  kesalahan  penetapan  harga  pada perencanaan  anggaran  yang  tidak  sesuai  dengan  harga  pada  saat  Belanja  hal  tersebut dikarenakan Standar Harga yang menjadi acuan dari kabupaten sering berubah dan lambat disosialisasikan ke desa. Walaupun demikian Pengelolaan Dana Desa pada Desa Tanjung Bali masih dikatakan efektif hanya saja pengaruhnya adalah Penundaan terhadap pencairan dana desa pada tahun berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  690.900-327  tahun  1996,  kriteria  tingkat efektifitas anggaran belanja
Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian : Skripi,Tesis, Disertasi, danKarya Ilmiah. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group.
Sekaran, Uma. 2009. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis . Jakarta: Salemba Empat.
Subagyo, Joko. 2006. Metode Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatifdan R&D. Bandung: Alfabeta.
Undang- Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentangdanadesa yang bersumberdari APBN
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1  tentang ketentuan desa
Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 6 tentang jenis desa