## PARIWISATA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
I Putu Gede Parma
1.Latar Belakang Indonesia  merupakan  negara
kepulauan  terbesar  di  dunia,  dengan ±  18.110  pulau  yang  dimilikinya dengan  garis  pantai  sepanjang 108.000  km.  Negara  Indonesia memiliki potensi alam, keanekaragaman  flora  dan  fauna, peninggalan  purbakala,  peninggalan sejarah,  serta  seni  dan  budaya  yang semuanya  itu  merupakan  sumber daya  dan  modal  yang  besar  artinya bagi  usaha  pengembangan  dan peningkatan  kepariwisataan.  Modal tersebut  harus  dimanfaatkan  secara optimal  melalui  penyelenggaraan kepariwisataan  yang  secara  umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan  nasional  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut data statistik, tercatat  bahwa  sektor  pariwisata memberikan  kontribusi  yang  cukup besar terhadap perekonomian nasional. Tahun 2002 target perolehan devisa sebesar US $ 5,8 M untuk  5,8  juta  wisman,  dan  tahun 2003  US  $  6,3  M  6,9  juta  wisman, sedangkan  target  2004  US  7,5  M (Widibyo,  2000).  Dengan  potensi wisata yang dimiliki masih memungkinkan  peluang  peningkatan penerimaan  negara  dari  sektor pariwisata (Dirjen –pariwisata,2004). Berdasarkan  uraian  diatas pembangunan dan program pengembangan pariwisata memainkan  peranan  yang  sangat penting dalam strategi pembangunan ekonomi  di  suatu  Negara  atau daerah. Hal ini disebabkan
sumbangan  sektor  pariwisata  dalam pembangunan  ekonomi  nasional menurut  Spillane  (1994)  dapat diukur  dengan  mudah  dari  berbagai macam tolok ukur. Dimana hal yang paling  penting  adalah  mengenai sumbangan pada neraca pembayaran, pendapatan nasional (GDP), penciptaan  lapangan  kerja  dan sektor-sektor  ikutan  lainnya  dari sektor pariwisata. Untuk itu, program pembangunan pariwisata dapat diprioritaskan sebagai bagian terpenting dari strategi pembangunan ekonomi  jangka  panjang,  menengah dan  jangka  pendek  dari  pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurut  Hessel  Nogi  S  Tangkilisan (2002) hal ini meliputi:
1.  Pengembangan perwilayahan,
pengelompokan  obyek  dan  daya tarik wisata.
2.  Pengembangan produk wisata.
3.  Pengembangan jaringan transportasi/aksesibilitas antar kawasan, daerah dan internasional.
4.  Pengembangan  pusat  jaringan publik. Berdasarkan pemahaman konsep pembangunan kepariwisataan diatas,  maka  usaha  pemerintah daerah  membangun  periwisata  tidak lepas dari upaya meningkatkan PAD seperti  retiribusi  karcis  masuk  objek wisata,  retribusi  penjualan,  parkir dan  retribusi  perijinan  usaha  serta pajak  hiburan,  hotel  dan  restoran.
Sedangkan  perluasan  kesempatan berusaha misalnya penambahan hotel, restoran, caffe, usaha dibidang hiburan, perusahaan travel, produsen dan penjual (toko) barang cindramata,  Pedagang  Kaki  Lima (PKL)  dan  lain  sebagainya.  Dengan berkembangnya usaha ekonomi kepariwisataan  tersebut  maka  akan dengan sendirinya membuka peluang kesempatan  kerja  di  sektor  tersebut yang pada akhirnya dapat memberikan peningkatan pendapatan masyarakat itu sendiri. Hal  tersebut  di  atas  dapat tercipta dengan baik bergantung pada upaya dan kerjasama yang dilakukan pemerintah bersama pihak stakeholders di bidang kepariwisataan.  Untuk  itu,  perlu ditetapkan  kebijakan-kebijakan  yang bertujuan untuk mendorong pengembangan  kegiatan  pariwisata. Kebijakan-kebijakan  tersebut  harus mengakomodir prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan seperti yang tertuang  dalam Pacific  Ministers Conference on Tourism and
Environment di  Maldivest  tahun 1997  yang  meliputi  kesejahteraan lokal,  penciptaan  lapangan  kerja, konservasi  sumber  daya  alam, pemeliharaan dan peningkatan kualitas  hidup,  dan  equity  inter  dan antar  generasi  dalam  distribusi kesejahteraan (Dirjen-pariwisata,
2004).
Mencermati  uraian  di  atas dapat diketahui bahwa permasalahan yang  dihadapi  oleh  pemerintah dalam pengembangan kawasan
wisata  di  Indonesia  antara  lain, sebagai berikut:
1. Keterbatasan  dukungan  sarana dan prasarana penunjang merupakan  juga  salah  satu permasalahan yang perlu mendapat  perhatian.  Dimana dukungan sarana  dan  prasarana merupakan  faktor  penting  untuk keberlanjutan  penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan  akses,  akomodasi, angkutan  wisata,  dan  sarana prasarana  pendukung  lainnya. Masih  banyak  kawasan  wisata yang  sangat  berpotensi  tetapi masih  belum  didukung  oleh sarana  dan  prasarana  yang memadai.  Selain  itu  sarana  dan prasarana  yang  dibangun  hanya untuk  kepentingan  lokal  saja, belum dapat melayani kebutuhan penyelenggaraan  pariwisata  di luar  lokasi.  Seperti  misalnya penyediaan  angkutan  wisata hanya  tersedia  di  area  kawasan wisata saja, tetapi sarana angkutan untuk mencapai kawasan tersebut dari akses luar belum tersedia.
2. Terbatasnya biaya atau anggaran untuk  pengembangan  sektor wisata.
3. Belum  tersedianya  sumber  daya manusia (SDM) yang betul-betul mampu melihat peluang maupun tantangan dari sektor kepariwisataan. 4. Belum  terbinanya  koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah  daerah  setempat dengan  stakeholders  bidang pariwisata.  Misalnya  keterkaitan dalam kerjasama antar pemerintah daerah dengan pengusaha pengelola objek wisata, hotel, restoran, transportasi, Telekomunikasi, pemandu wisata atau pramuwisata dan lain sebagainya. 5. Belum  ada  program  pemasaran dan  promosi  pariwisata  yang efektif,  yang    menggunakan pendekatan profesional, kemitraan antara swasta, pemerintah, dan masyarakat dan memperkuat jaringan kelembagaan, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara 1.2 Tujuan Adapun  tujuan  penulisan artikel  ini  adalah  yaitu  untuk mengidentifikasi dan menganalisa : 1. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan  dengan  pembiayaan untuk  pembangunan  sarana  dan prasarana dalam mengembangkan kawasan wisata. 2. Koordinasi  antara  lembaga- lembaga  pemerintah  dengan stakeholder  yang  terkait  dengan bidang pariwisata. 3. Sumber  daya  manusia  yang dibutuhkan dalam mengembangkan sektor pariwisata.

## 2.1 Teori dan Konsep Kepariwisataan
Menurut arti katanya pariwisata berasal  dari  bahasa  sansekerta  yang terdiri  dari  dua  kata  yaitu  kata pari dan wisata .  Kata  pari  berarti  penuh, seluruh  atau  semua  kata  wisata berarti  perjalanan.  Kata  pariwisata dapat  diartikan  perjalanan  penuh mulai  dari  berangkat  dari  suatu tempat ke satu atau beberapa tempat lain  dan  singgah  kemudian  kembali ke  tempat  semula.  Dalam  Undang- Undang  No.  9  tahun  1990  tentang kepariwisataan  (Bab  IV  pasal  4) disebutkan  bahwa  objek  dan  daya tarik wisata terdiri atas:
1. Objek  dan  daya  tarik  wisata ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa, yang  berwujud  keadaan  alam serta flora fauna.
2. Objek  dan  daya  tarik  wisata hasil  karya  manusia  berupa museum,  peninggalan  sejarah, wisata  agro,  wisata  tirta,  wisata buru,  wisata  petualangan  alam, taman  rekreasi  dan  tempat hiburan.
Sedangkan  menurut  Kuncoro (2001)  menyatakan  bahwa  atraksi wisata  dikelompokkan  menjadi  dua, yaitu  atraksi  sumber  daya  alam  dan atraksi buatan manusia.
1. Atraksi  wisata  alam  adalah setiap  ekosistem  dan  segala isinya.  Sumberdaya  alam  fisik dan  hayati  merupakan  atraksi wisata yang dapat dikembangkan untuk objek wisata alam.
2. Atraksi buatan manusia meliputi atraksi  budaya  (agama,  budaya modern,  museum,  galeri  seni, situs arkeologi, bangunan), tradisi  (kepercayaan,  animasi budaya,  festival)  dan  peristiwa olahraga (olimpiade, piala dunia,
turnamen).
Kawasan pariwisata berdasarkan  UU  No.  47  tahun  1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Nasional  pasal  11  ayat  (1) merupakan  salah  satu  dari  sembilan kawasan budidaya. Kawasan pariwisata  itu  sendiri  berdasarkan UU tersebut  pada  pasal 49  memiliki kriteria sebagai berikut: a. Kawasan  yang  secara  teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata, serta tidak mengganggu kelestarian budaya,  keindahan  alam,  dan lingkungan; b. Kawasan yang apabila digunakan  untuk  kegiatan pariwisata  secara  ruang  dapat memberikan manfaat: a) Meningkatkan devisa dan mendayagunakan investasi;
b) Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
c) Tidak mengganggu fungsi lindung;
d) Tidak mengganggu upaya
pelestarian sumber daya alam; e) Meningkatkan pendapatan masyarakat
f) Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
g) Meningkatkan kesempatan kerja;
h) Melestarikan budaya;
i) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sektor kepariwisataan  menurut  Spillane
(1994:14)  akan  terkait  dengan  aspek social  budaya,  politik  dan  ekonomi yang diarahkan untuk meningakatkan kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini sejalan dengan konsep pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana tertuang  dalam  Undang-Undang  no. 9  tahun  1990  disebutkan  bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan  nasional  dalam  rangka kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui perluasan dan
pemerataan  kesempatan  berusaha dan  bekerja  serta  memdorong pembangunan  infrastruktur  daerah dalam  rangka  kemudahan  untuk memperkenalkan dan mendayagunakan  obyek  dan  daya tarik wisata. Disamping itu pembangunan  kepariwisataan  juga dimaksudkan  untuk  memupuk  rasa cinta  tanah  air  dan  memparerat persahabatan  umat  manusia  dalam negeri dan antar bangsa.
Dewasa  ini  maupun  pada masa  yang  akan  datang,  kebutuhan untuk berwisata akan terus meningkat seiring dengan
pertambahan jumlah penduduk dunia, serta perkembangan penduduk dunia yang semakin membutuhkan refressing akibat  dari semakin  tingginya  kesibukan  kerja. Menurut Fandeli (1995:50-51) faktor yang  mendorong  manusia  berwisata adalah: 1) keinginan untuk melepaskan  diri  tekanan  hidup sehari-hari  di  kota,  keinginan  untuk mengubah suasana dan memanfaatkan  waktu  senggang;  2) kemajuan pembangunan dalam bidang  komunikasi  dan  transportasi; 3)  keinginan  untuk  melihat  dan memperoleh pengalaman- pengalaman baru mengenai masyarakat  dan  tempat  lain;  4) meningkatnya pendapatan yang dapat memungkinan seseorang dapat dengan  bebas  melakukan  perjalanan yang jauh dari tempat tinggalnya.
Pariwisata  berperan  dapat membawa  dampak  pada  kehidupan masyarakat,  hali  ini  dapat  diketahui dengan lima, yaitu :
1. Pariwisata menyumbang kepada  neraca  pembayaran. Neraca pembayaran merupakan parbandingan  antara  semua mata  anggaran  yang  diterima oleh negara dari  negara-negara asing  sebagai  pemasukan  dan semua  anggaran  yang  harus dibayar  kepada  negara-negara asing  sebagai  pengeluaran. (yoeti, 1996:22) 2. Pariwisata menyebabkan pembangunan daerah non industri. Daerah-daerah dimana terjadi  atraksi  wisata  ialah daerah terpencil, boleh dikatakan pembangunan didaerah tersebut belum maksimal.  Hal  itu  dapat dikembangkan menjadi kawasan  wisata  dan  terjadilah pembangunan, seperti dibangunnya  hotel,  tempat makan, toko-toko, dan sebagainya 3. Pariwisata menciptakan lapangan kerja. Industri pariwisata  dengan  produknya adalah  merupakan  usaha  yang padat karya. Seperti hotel yang membutuhkan  tenaga  kerja dalam pengoprasiannya. Wisatawan memerlukan makan dan minum, secar tidak langsung menciptakan lapangan  kerja  pada  sektor pertanian. Banyak tenaga kerja di  sektor  pariwisata  yang membutuhkan  pendidikan  dan latihan khusus, sehingga menimbulkan lapangan kerja di bidang pendidikan, dan seterusnya. 4. Dampak  pergandaan.    Uang baru  yang  masuk  ke  dalam suatu  perekonomian  dalam bentuk apapun, investasi, pemberian, atau pembelanjaanpemerintah, kiriman  uang  dari  pekerja  di luar  negeri,  atau  pengeluaran wisatawan mendorong perekonomian,  bukan  hanya sekali tetapi berkali-kali, karena ia dibelanjakan kembali. Faktor-faktor
pendorong pengembangan pariwisata di Indonesia menurut Spilane (1987:57), adalah : 1) berkurangnya
peranan minyak bumi sebagai sumber devisa negara jika dibanding dengan waktu lalu; 2) merosotnya nilai eksport pada sektror nonmigas; 3) adanya kecenderungan peningkatan pariwisata secara konsisten; 4) besarnya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bagi pengembangan pariwisata. Sehubungan perekonomian negara, sektor pariwisata terbukti telah memberikan kontribusi yang cukup pada perolehan devisa. Hal ini dapat dilihat dari perolehan devisa negara pada tahun 1995, pariwisata menempati urutan ketiga setelah migas dan tekstil, dengan devisa sebesar 5.228,4 juta dollar AS. Sebelumnya tahun 1994 berada pada posisi keempat setelah migas, tekstil dan kayu olahan, dengan devisa sebesar 4.785,1 juta dollar AS (Kedaulatan Rakyat, 21 Agustus 1998). Ditambahkan
pula bahwa terhadap GDP
Indonesia, sektor pariwisata juga memainkan peranan yang penting. Hasil studi World Travel and Tourism Council (WTTC) menyimpulkan bahwa pertumbuhan kontribusi
pariwisata terhadap GDP rata-rata sebesar 8% dan
merupakan yang tercepat di dunia.
Data  dari  BPS  (1999) menunjukan bahwa luas lautan Indonesia 7,9 juta km² atau 81% dari luas keseluruhan, dan luas daratannya  1,9  juta  km².
Daratan  memiliki  ratusan gunung dan sungai, hutannya seluas  99,5  juta  ha  yang terdiri dari 29,7 juta ha hutan lindung  dan  29,6  juta  ha hutan  produksi,  serta  ratusan bahkan ribuan jenis flora dan faunanya.  Unsur-unsur  ini merupakan potensi yang dapat  dikembangkan  bagi kegiatan pariwisata. Indonesia memiliki banyak  potensi  di  daerah- daerah yang belum dikembangkan  atau  dijadikan daerah  tujuan  wisata  (DTW). Sekitar  212  obyek  wisata, berupa
peninggalan bersejarah,  gunung,  air tejun, danau,  hutan,  dan  lain-lain yang ada di Sumatera Selatan yang  belum  dikelola  (Suara Pembaruan,  11-12-1999:12). Daerah  Lampung  yang  kaya dengan peninggalan- peninggalan bersejarah, gunung-gunung, pantai- pantai dan berbagai keindahan  alam  yang  terukir pada  beberapa  lokasi,  belum dijadikan obyek wisata secara optimal  (Suara  Pembaruan, 22-12-1999:10).  NTT  yang kaya  akan  obyek  wisata  laut juga  belum  dikembangkan (Suara  Pembaruan,  27  Juli 1999:10),  dan  masih  banyak
obyek  wisata  lainnya  yang belum  dimanfaatkan  sebagai DTW  guna  mendatangkan keuntungan  secara  sosial ekonomi. Sumberdaya alam hayati, seperti Taman Nasional  Tanjung  Puting (Kaltim),  Taman  Nasional Ujung  Kulon  (Jabar),  Taman Nasional Komodo (NTT) dan berbagai  sumberdaya  alam hayati  lainnya,  merupakan potensi bagi sasaran kunjungan  pariwisata  (Suara Pembaharuan, 17 Sept. 1999:8). Selain  itu,  Indonesia dengan  keragaman  suku, agama  dan  ras  (SARA)  yang memiliki  kebudayaan  yang berbeda-beda,  berupa  tari- tarian  dan  upacara-upacara adat juga merupakan hal yang sangat potensial bagi pengembangan pariwisata. Memang diakui bahwa  dengan  keragaman SARA tersebut juga mengandung  potensi  konflik yang seringkali dapat menimbulkan kerusuhan sosial.  Karena  itu  dalam rangka pengembangan pariwisata,  selain  terdapat sejumlah  potensi  yang  dapat diandalkan,  juga  terdapat sejumlah  hal  yang  dapat menjadi kendala. Adapun kendala- kendala  yang  akan  dihadapi dalam pengembangan pariwisata, antara lain adalah: Pertama, sering timbulnya konflik dan kerusuhan  sosial  serta  situasi dan  konsisi  politik  yang masih  memanas,  berakibat pada  kurang  terjaminnya keamanan bagi para wisatawan.  Menurut  Menteri Pariwisata, Seni  dan  Budaya, Marzuki Usman bahwa akibat berbagai  kerusuhan  yang sering  terjadi  selama  tahun 1998, terjadi penurunan jumlah wisatawan asing yang datang  ke  Indonesia  sekitar 16,35% dibanding tahun
1997,  yaitu  pada  tahun  1997 wisatawan asing  yang  datang sejumlah 5,1 juta orang, pada tahun  1998  hanya  4,3  juta orang  (Kompas,  28  April 1999:3).  Disebutkan  pula bahwa banyak biro perjalanan yang membatalkan perjalanan wisatanya ke Indoesia karena alasan  keamanan.  Melihat akan adanya penurunan tersebut,  dapat  dibayangkan berapa  besar  kerugian  yang dialami, apalagi bila dikaitkan  dengan  biaya-biaya promosi yang telah dikeluarkan. Kedua, rendahnya mutu  pelayanan  dari  para penyelenggara pariwisata, persaingan  yang  tidak  sehat di  antara  para  penyelenggara pariwisata  serta  kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pelindungan konsumen yang sangat ditekankan di Eropa, Amerika dan Australia, merupakan  kendala  yang sangat menghambat pariwisata di Indonesia (Suara  Pembaruan,  17  Sept. 1999:8)
Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan pariwisata merupakan kendala. Sebab banyak rencana  pengembangan  yang gagal karena kurang mendapat  dukungan  dari masyarakat  akibat  rendahnya kesadaran  tersebut.  Hal  ini dapat  dilihat  pada  contoh kasus pengembangan pariwisata  di  Sungai  Barito, Banjarmasin dengan Program Pasar  Apung  (PPA).  Dalam pelaksanaan  PPA  masyarakat diberi dana untuk pengecetan sampan-sampan miliknya, tetapi  dana  tersebut  tidak digunakan  untuk  mengecet sampannya  tetapi  untuk  hal yang  lain  (Kompas,  23 Januari 1999). Keempat,  kurangnya modal dan rendahya sumberdaya manusia, terutama tenaga yang terampil dan profesional dalam  hal  manajerial  di bidang  pariwisata  merupakan kendala yang seringkali muncul terutama pada negara-negara  berkembang, termasuk  Indonesia  (Suara Pembaruan,  5  Peb.  1999:10). Sumberdaya manusia merupakan  komponen  utama dan  penentu,terutama  dalam menjalankan  pekerjaan  pada jajaran frontlinters, yakni mereka yang bertugas memberikan pelayanan langsung kapada para wisatwan  (Suara  Karya,  25 Pebruari 1998:8). Kelima, sistem transportasi yang belum memadai  seringkali  menjadi kendala  dalam  pariwisata yang  perlu  ditinjau  kembali, untuk meningkatkan pelayannya  dari  segi  kualitas maupun  kuantitasnya  (Suara Pembaruan, 17 Sept. 1999:8). Keenam, pengelolaan  pariwisata  yang bersifat   topdown merupakan salah  satu  kendala  yang banyak menghambat pariwisata,  terutama  pada masa  Orde  Baru  yang  terlalu otoriter dan sentralistis (Kompas, 23 Januari 1999:2).
Selama  ini,  banyak  DTW yang  tidak  dikembangkan karena  berbagai  keterbatasan dari pemerintah pusat, sementara  itu  pihak  swasta dan  pemerintah  daerah  harus menunggu petunjuk dari pemerintah pusat.

## 2.2 Peran Pariwisata dalam Pembangunan
Situasi  dan  kondisi  sosio- ekonomi  Indonesia  saat  ini,  yang memperlihatkan bahwa  semakin berkurangnya  lahan  pertanian  dan lapangan  pekerjaan  lainnya  serta semakin  rusaknya  lingkungan  akibat kegiatan  manufaktur  dan  kegiatan- kegiatan  ekonomi  lainnya  yang mengeksploitasi  sumberdaya  alam, maka pariwisata perlu dikembangkan sebagai  salah  satu  sumber  produksi andalan.  Sektor  pariwisata  selain dapat  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi, juga merangsang pelestarian lingkungan hidup. Hal ini
dapat dimengerti karena pengembangan pariwisata tidak dapat  dipisahkan  dari  lingkungan hidup sebagai salah satu sasaran atau obyek wisata. Dari laporan dan analisis World Tourism Organization (WTO) diperoleh bahwa  sumbangan  pariwisata  amat berarti  bagi  penciptaan  lapangan kerja.  Disebutkan  bahwa  dari  setiap sembilan  kesempatan  kerja  yang tersedia  secara  global  saat  ini,  satu diantaranya  berasal  dari  sektor pariwisata.  Diduga  pula bahwa  daya serap  tenaga  kerja  pada  sektor pariwisata  lebih  besar  di  negara- negara berkembang (Suara Pembaruan,  28  Pebruari  1998). Selain itu, pariwisata dapat membuka pasar  baru  bagi  produksi  pertanian dan  hasil  kerajinan  rumah  tangga yang  masih  tradisonal  maupun usaha-usaha jasa seperti tukang pijit, penginapan, transportasi dan guide yang  dengan  sendirinya membuka  peluang  kerja  baru  bagi para  pencari  kerja  yang  terus meningkat setiap tahun, serta
meningkatkan output negara.
Hal ini sesuai dengan prinsip- prinsip  dasar  dalam  penataan  ruang yang  bertujuan  untuk  meningkatkan dalam  mendukung  pengembangan pariwisata, kebijakan penataan ruang meliputi hal-hal sebagai berikut: 1.Pengembangan  wilayah  dengan pendekatan pengembangan ekosistem,  yaitu  penatan  ruang dilakukan  dengan  pendekatan  secara terpadu dan terkoordinasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 2.Peningkatan  keterkaitan  fungsi pengembangan  kegiatan  pariwisata yang  baik  dengan  sektor  lainnya
untuk  memberikan  nilai  efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah. 3.Pengembangan  pariwisata  harus dikaitkan  dengan  pengembangan ekonomi nasional, wilayah dan lokal. Pada tingkat nasional sektor pariwisata  harus  berperan  sebagai prime  mover  dan  secara  interaktif terkaitdengan  pengembangan  sektor- sektor lainnya.
4.Pengembangan  pariwisata  harus diupayakan dapat melibatkan seluruh stakeholder. Dalam konteks ini peran masyarakat  terlibat  dimulai  sektor hulu (memberikan kegiatan produksi yang  ekstraktif)  sampai  dengan kegiatan  hilir  (kegiatan  produksi jasa).
Agar  suatu  daerah  tujuan wisata  mempunyai  daya  tarik, disamping  harus  ada  objek  dan atraksi  wisata,  suatu  datya  tarik wisata  harus  mempunyai  3  syarat daya tarik yaitu:
a.  ada  sesuatu  yang  bisa dilihat ( something to see ) b.  ada  sesuatu  yang  dapat dikerjakan ( something to do )
c.  ada  sesuatu  yang  bisa dibeli ( something to buy ) Ketiga syarat tersebut merupakan unsur-unsur untuk mempublikasikan pariwisata. Seorang  wisatawan  yang  datang kesuatu  daya  tarik  wisata  dengan tujuan  untuk  memperoleh  manfaat (benefit) dan kepuasan (satisfactions). Manfaat dan kepuasan  tersebut  dapat  diperoleh apabila  suatu  daya  tarik  wisata mempunyai  daya  tarik.  daya  tarik suatu daya tarik wisata dengan istilah attractive  spontanee,  yaitu  segala sesuatu  yang  terdapat  didaerah tujuan  wisata  yang  merupakan  daya
tarik  agar  orang-orang  mau  datang berkunjung ketempat tersebut.
Hal-hal  yang  dapat  menarik orang  untuk  berkunjung  ke  suatu daya  tarik  wisata  antara  lain  dapat dirinci sebagai berikut.
a. Benda-benda yang tersedia dan  terdapat  di  alam  semesta (natural)
1. Iklim:  Cuaca  cerah ( clean  air ),  kering ( dry ),  banyak  cahaya matahari  ( sunny  day ), panas  ( hot ),  sejuk
( mild ),  hujan  ( wet ), dan sebagainya. 2. Bentuk  tanah  dan pemandangan ( land configuration and landscape ) Tanah yang  datar  ( plains ), gunung berapi ( vocanos ), lembah pegunungan  ( scenic mountain ), danau ( lakes ), pantai ( beaches ), sungai ( river ), air terjun ( water-fall ), pemandangan yang menarik  ( panoramic views ) 3. Hutan  belukar  ( the sylvan elements ), misalnya  hutan  yang luas  ( large  forest ), banyak pepohonan ( tress ). 4. Fauna dan flora, seperti tanaman- tanaman  yang  aneh ( uncommon vegetation ),  burung- burung  ( birds ),  ikan (fish),  binatang  buas ( wild life ), cagar alam
( national parks ), daerah perburuan ( huntingand photographic  safari ), dan sebagainya.
5. Pusat-pusat  kesehatan
( health center ):Sumber air mineral ( natural spring  of  mineral water ),  mandi  lumpur ( mud-baths ), dan sumber  air  panas  ( hot spring ).
b.  Hasil  ciptaan  manusia ( man made supply ) Benda-benda bersejarah,  kebudayaan  dan keagamaan ( historical, cultural and religious ):
1. Momentum bersejarah dan sisa peradaban masa lalu
2.  Museum,  art  galery, perpustakaan  kesenian  rakyat,  dan handicraft. 3.Acara tradisional, pamderan,  festival,  upacara naik haji, upacara perkawinan, dan khitanan.
4.  Rumah-rumah  ibadah, seperti  masjid,  gereja,  kuil,  candi maupun pura.
c. Tata cara hidup masyarakat
( the way of life ) Kebiasaan hidup, adat istiadat dan  tata  cara  masyarakat merupakan  daya  tarik  bagi wisatawan. Sebagai contoh: 1. Pembakaran mayat (ngaben) di Bali. 2. Upacara pemakaman mayat di Tanah Toraja. 3. Upacara Batagak Penghuku di Minangkabau. 4. Upacara khitanan di daerah
Parahiyangan.
5. Tea ceremony di Jepang. 6.  Upacara  waisak  di  candi mendut dan brobudur.
2.3 Konsep dan Praktek Good Governance Makna pemerintahan ( governance )  yang  baik  atau  bersih harus  dipahami sebagai suatu mekanisme    pengelolaan    sumber daya    ekonomi    dan    sosial    yang melibatkan     pemerintahan (negara) dan pihak non pemerintah (termasuk masyarakat  warga  yang  sadar  akan hak-hak demokratisnya) dalam suatu kerja  yang  keras  secara  bersama tanpa ada satu pihak yang mendominasi  pihak  lain  (Stoker 1998;  Ganie  rohman  2000).  Dengan demikian  para  pelaku  pengelola sumber  daya  ekonomi  dan  sosial yang  non  pemerintah  mempunyai wewenang untuk berpartisipasi secara penuh (pengambilan keputusan)  baik  dalam  proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, memanfaatkan, maupun dalam melakukan pengawasan,  evaluasi,  atau  kontrol (Uphoff  dan  Cohen  1979).  Yang perlu  diperhatikan  ialah  bahwa dalam  kerja  sama  tersebut  masing- masing  pihak  harus  secara  konsisten mematuhi aturan-aturan yang dibentuk  dan  disepakati  bersama. Makna diatas  membawa kita  kepada tujuh  persyaratan  utama  agar  terjadi suatu  "pemerintahan"  yang  bersih, menurut Mardiasmo (2004)
(1) Accountability (Pertanggung jawaban);
(2) Partisipasi; (3) Fairness (keadilan dan "kebersihan"); (4) Transparancy (keterbukaan);
(5) Responsibility (bertanggungjawab);
(6) Otonomy  (kemandirian)  dan Freedom (kebebasan); dan
(7) Efisiensi  dalam  alokasi  sumber daya.
Menurut World Bank (2001) dalam Kuncoro, Mudrajad (2004) dampak dari lemahnya governance adalah:
1. Kaum miskin tidak mendapatkan akses pelayanan publik yang dibutuhkan  karena  birokrasi yang korup.
2. Para  investoe  takut  dan enggan  menanam  modal  di
Indonesia  karena  ketidak mampuan  sistem  peradilan untuik melaksanakan kontrak, meningkatnya kerusuhan, dan tingkat pelanggaran  hukum  dan keamanan yang tinggi. 3. Sumberdaya pemerintah yang  langka  banyak  yang hilang karena sistem manajemen  keuangan  dan pengadaan  barang  yanga tidak transparan, manipulatif,  dan  banyak kebocoran. Salah  satu  kualitas  sumber
daya  birokrasi  yang  dituntut  oleh good  governance  adalah  kualitas kewirausahaan yang dapat memjembatani  antara  Negara  dan pasar. Kualitas kewirausahaan birokrasi diperlukan untuk mengintervensi  pasar  secara  selektif
untuk  menjamin  berfungsinya  pasar secara  sehat.  Menurut  Tjokrowinoto dkk.  (2001)  Kompetensi  yang  perlu dimiliki  oleh  seorang  birokrat berkaitan dengan  hal tersebut mencakup: 1. Sensitif dan responsif terhadap peluang dan tantangan  baru  yang  timbul didalam pasar. 2. Tidak terpaku dalam kegiatan-kegiatan  rutin  yang terkait dengan fungsi instrumental  birokrasi,  akan tetapi harus mampu melakukan terobosan melalui  pemikiran  yang kreatif dan inovatif. 3. Mempunyai
wawasan futuristik dan sistematik. 4. Mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi, memperhitungakan dan meminimalkan resiko. 2. Jeli  terhadap  potensi  dan sumber-sumber  dan  peluang baru.
3. Mempunyai kemampuan untuk mengkombinasikan sumber  menjadi  resource mix yang mempunyai produktivitas tinggi. Mempunyai kemampuan untuk  mengoptimalkan  sumber  yang tersedia,  dengan  menggeser  sumber kegiatan yang berproduktivitas rendah  menuju  kegiatan  yang berproduktivitas  tinggi  Kompetensi birokrasi  lain  yang  dituntut  oleh good governance adalah kemampuan atau  skill  untuk  mengerjaklan tugas- tugas pengelolaan di instansi masing- masing. Mengenai hal ini Adil Khan
dan  Meier  (dalam  Hessel  Nogi  S. 2002)  mengemukakan  bahwa  good governance merupakan cara mengatur pemerintahan yang memungkinkan  layanan  publiknya efisien,  sistem  pengadilanya  bias dialdalkan dan administrasinya bertanggungjawab  pada  public.  Dari definisi  yang  telah  disebutkan  tadi setidak-tidaknya  ada  2  kompetensi yang  harus  dimiliki  oleh  birokrasi. Pertama,  birokrasi  haruslah  mampu memberikan pelayanan publik dengan  adil  dan  inklusif  sebaik- baiknya. Hal ini menuntut kemampuan  untuk  memahami  dan mengartikulasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dan merumuskannya  dalam  kebijakan dan perencanaan serta mengimplimentasikannya. Kedua, birokrasi harus mempunyai kompetensi  untuk  memberdayakan masyarakat sipil dengan menciptakan kemampuan social. Keseluruhan  upaya  tersebut diharapkan dapat mewujudkan kualitas manusia Indonesia (khususnya  aparatur  pemerintah) dalam  manajemem  pembanguanan yakni  mereka  yang  memiliki  tiga kualifikasi sebagai berikut : Pertama, melekatnya sifat-sifat loyalitas dedikasi  dan  motivasi  kerja  dalam mengemban  tugas-tugasnya.  Kedua, dimilikinya keahlian dan kemampuan professional dan Ketiga, dilaksanakanya  sikap-sikap  mental yang  berorientasi  pada  etos  kerja
yang  tertip,  jujur,  bisiplin,  produktif dan bekerja tanpa pamrih.
2.4  Koordinasi  dan  Kerjasama Antar Stakeholder  Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Pengertian koordinasi menurut Stoner (dalam Dann Sugandha,  1988)  adalah  proses penyatu  paduan  sasaran-sasaran  dan kegiatan  dari  unit-unit  yang  terpisah untuk  mencapai  tujuan  organisasi secara  efisien.  Sedangkan  Leonard D.White  (dalam  Sutarto,  1998) mendefinisikan  koordinasi  sebagai penyesuaian diri dari berbagai satuan organisasi  dalam  setiap  kegiatan sehingga  masing-  masing  bagian memberikan sumbangan yang optimal pada hasil secara keseluruhan. Kesimpulan  dari  pendapat dua ahli administrasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:
1. Suatu unit dalam organisasi tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa bantuan dari unit lainnya. 2. Untuk mencapai tujuan organisasi maka tiap unit berkewajiban mendukung pelaksanaan fungsi dari unit lainnya secara menyeluruh dan terpadu.
Konsep  koordinasi  didalamnya terkandung kebutuhan akan integrasi, komunikasi  dan  pelaksanaan  tugas serta  saling  ketergantungan  antar
unit-unit  organisasi.  Hani  Handoko
(1995) mengemukakan tiga komponen dasar yang harus diperhatikan  sebagai  mekanisme dasar  bagi  pencapaian  koordinasi yang efektif sebagai berikut :
1. Hierarki  manajerial  yaitu rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan  tanggung  jawab dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi  bila  dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. 2. Aturan  dan  prosedur  yaitu keputusan-keputusan manajerial  yang  dibuat untuk  menangani  kejadian- kejadian  rutin,  sehingga dapat  menjadi  peralatan yang efisien untuk koordinasi  dan  pengawasan rutin.
3. Rencana  dan  penetapan tujuan  yaitu  sebagai  alat koordinasi  dengan  cara pengarahan  kepada  seluruh unit organisasi yang ada.
Dengan  demikian  dapat  diperoleh manfaat dari pelaksanaan
koordinasi  secara  terpadu  dan sistematis  (Sutarto,  1998)  adalah sebagai berikut :
1. Menghindari pendapat atau perasaan penting dari salah satu unit organisasi.
2. Menghindari perasaan saling lepas antar organisasi.
3. Menghindari pertentangan antar pejabat atau antar unit
organisasi yang ada. Menghindari perebutan fasilitas  yang  dimiliki  oleh organisasi. 4. Menghindari terjadinya saling tunggu antar unit organisasi. 5. Menghindari kekembaran pengerjaan  terhadap  suatu kegiatan organisasi, sekaligus kekosongan pengerjaan. 6. Terjadinya kesatuan langkah,  tindakan,  sikap saling membantu antar pejabat  atau  unit  organisasi yang ada. Dari pendapat para ahli organisasi  dan  manajemen  tersebut di  atas  dapat  diambil  kesimpulan mengenai  beberapa  aspek  penting dari  konsep  penerapan  koordinasi sebagai berikut :
1. Terdapat unit-unit organisasi maupun individu yang mempunyai  fungsi  yang berbeda dalam rangka penyelenggaraan  organisasi secara keseluruhan. 2. Terdapat bermacam sumberdaya  antara  lain, tenaga  kerja,  keterampilan dan  pengetahuan  anggota teknologi,  anggaran  serta fasilitas  kerja  lainnya  yang berperan terhadap keberhasilan organisasi. 3. Ada  serangkaian  kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun unit organisasi yang ada. 4. Ada  kesatu-paduan  diantara seluruh  kegiatan  baik  pada level  individu  maupun  pada
unit organisasi. 5. Ada keserasian karena kegiatan itu dilakukan menurut  sistematika,  waktu pengerjaan  dan  menghindari kekosongan  serta  duplikasi kegiatan organisasi.
6. Terdapat  arah  yang  sama dari keseluruhan unit organisasi  untuk  sama-sama bergerak  pada  sasaran  atau tujuan yang sama.
7. Dengan  adanya  koordinasi yang  baik  antara  lembaga- lembaga pemerintah, stakeholder terkait dan masyarakat, diharapkan dapat terjalin jerjasama yang erat  untuk  mencapai  tujuan yang diharapkan.

## 3.Implementasi Bidang Pendidikan
Manusia adalah unsur terpenting dalam  keberhasilan  suatu  organisasi. Dikatakan  Susanto  (1997)  bahwa asset organisasi terpenting dan harus diperhatikan  oleh menejeman adalah manusia  (sumber  daya  manusia
“human resources”). Hal ini bermuara  pada  kenyataan  diman manusia  merupakan  elemen  yang selalu  ada  dalam  setiap  organisasi. Manusia  membuat  tujuan-tujuan inovasi  dan  pencapaian  tujuan organisasi. Manusia merupakan satu- satunya  sumber  daya  yang  dapat membuat  sumber  daya  organinasi lainnya  bekerja  dan  berdampak langsung  terhadap  kesejahteraan
perusahaan. Dalam kaitan ini menurut  Tjokrowinoto  dkk.  (2001) bahwa  figur  atau  sosok  sumberdaya manusia  pada  abad  21  adalah manusia-manusi yang memiliki kualifikasi sebagai berikut: 1. Memiliki wawasan pengetahuan  ( knowledge ), ketrampilan  ( skill ),  dan sikap atau perilaku ( attitude )  yang  relevan  dan mampu menunjang pencapaian  sasaran  dan bidang  tugas  dalam  suatu organisasi. 2. Memiliki  disiplin  kerja, dedikasi  dan  loyalitas  yang tinggi  terhadap  pekerjaan dan terhadap organisasi. 3. Memilki rasa tanggungjawab dan pengertian  atau  pemahaman yang  mendalam  terhadap tugas dan kewajibanya sebagai karyawan atau unsur manajemen organisasi. 4. Memiliki  jiwa  kemauan yang  kuat  untuk  berprestasi produktif dan bersikap professional. 5. Memilki kemauan dan kemampuan  untuk  selalu mengembangkan potensi dan kemampuan diri pribadi demi kelancaran pelaksanaan tugas organisasi. 6. Memiliki  kemampuan  yang tinggi  dalam  bidang  tehnik maupun  manajemen  dan kepemimpinan. 7. Memiliki keahlian dan ketrampilan  yang  tertinggi dalam  bidang  tugas  dan memiliki  kemampuan  alih teknologi. 8. Memiliki jiwa kewirausahaan ( enterpreneurship ) yang tinggi dan konsisten
9. Memilki  pola  pikir  dan  pola tindak  yang  sesuai  dengan visi, misi,  dan budaya  kerja organisasi Pendidikan kepariwisataan merupakan  salah  satu  kunci  dalam mengembangkan potensi kepariwisataan  (kawasan  wisata), karena  bidang  ini  memerlukan tenaga  kerja  terampil  yang  secara terus menerus harus dikembangkan.
Menurut Spillane James. J (1994):”Salah  satu  masalah  dalam mengembangkan  pariwisata  adalah tidak  tersedianya  fasilitas  yang cukup untuk menunjang pendidikan pariwisata.  Tenaga  kerja  yang cakap,  terampil,  memiliki  skill tinggi dan pengabdian pada bidangnya  (professional)  menjadi kebutuhan mutlak dalam bersaing di pasaran  global.  Produk  industri pariwisata  adalah  “jasa”,  oleh karena itu penekanannya harus pada segi  pelayanan  yang  disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan.
Dalam  industri  pariwisata,  kualitas pelayanan  merupakan  indikator utama  yang  menunjukkan  tingkat professionalnya.
Pengembangan  pengetahuan  tenaga kerja  ditekankan  pada  3  hal  pokok (Warsitaningsih, 2002):
1. Pengembangan  pengetahuan tentang  tata  cara  pelayanan
yang berkaitan dengan bervariasinya kegiatan pariwisata, misalnya pelayanan  di  hotel,  berbeda dengan  pelayanan  di  tempat rekreasi atau dalam perjalanan wisata. 2. Pengembangan  pengetahuan tentang peralatan dan perlengkapan yang diperlukan  dalam  bidang pelayanan. 3. Pengembangan  SDM  yang berkaitan dengan pengembangan sikap, perilaku,  sopan  santun,  dan sebagainya. Ketiga hal tersebut setiap saat selalu  berubah  dan  mengarah  pada kemajuan,  sehingga  ketiganya  harus selalu ditingkatkan khususnya melalui  pendidikan,  yang  juga  akan mempengaruhi daya serap industri. Daya serap industri pariwisata adalah kemampuan industri  pariwisata  dalam  menyerap dan  menerima  karyawan  yang berasal  dari  lembaga  pendidikan umum  dan  pendidikan  kejuruan untuk bekerja dalam lingkup pekerjaan kepariwisataan. Kemampuan  menyerap  karyawan  di indistri  pariwisata  dipengaruhi  oleh faktor-faktor sebagai berikut :
1. Besar  kecilnya  industri, besar kecilnya industri pariwisata akan menentukan jumlah  dan  jenis  pekerjaan yang membutuhkan karyawan,  sehingga  akan menentukan  pula  besarnya daya serap industri pariwisata tersebut. 2. Ketersediaan  calon  tenaga kerja,  lembaga  pendidikan umum  maupun  pendidikan kejuruan  merupakan  tempat penghasil tenga kerja, misalnya  melalui  lembaga- lembaga  formal  (sekolah- sekolah  pariwisata  baik  di tingkat  menengah  maupun di  tingkat  perguruan  tinggi) dan  non  formal(pelatiahan- pelatihan kepariwisataan, kursus-kursus,  dan  lain- lain). 3. Kesesuaian kemampuan calon  tenaga  kerja  denga bidang  pekerjaan,  seleksi yang ketat merupakan ssalah satu  cara  untuk  menyerap karyawan professional artinya memiliki kemampuan  sesuai  dengan bidang pekerjaan yang diperlukan serta dapat menentukan  besarnya  daya serap  industri  pariwisata tersebut. 4. Kondisi ekonomi, merupakan  faktor  utama yang  menentukan  besarnya daya  serap  suatu  industri terhadap  lulusan  lembaga pendidikan.  Situasi  krisis ekonomi saat ini merupakan salah  satu  faktor  penyebab rendahnya daya serap industri pariwisata Dengan  demikian  dari  keseluruhan dimensi  yang  ada,  maka  terlihat bahwa sumberdaya manusia bertumpu  pada  dua  indikator penting  yaitu  tingkat  pendidikan yang  dimiliki  oleh  para  karyawan dan  tingkat  keterampilan  yang
berkaitan dengan bidang kerja yang ditangani karyawan tersebut.
4.1 Siimpulan  dan  Rekomendasi Pengembangan kawasan wisata  di  Indonesia  muncul  sebagai industri  baru  yang  diharapkan  dapat mendongkrak  pendapatan  nasional maupun daerah, sehingga pemerintah berupaya keras untuk mengembangkan  sektor  ini  dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat.  Oleh  karena  itu  pengelolaan, pengembangan,  dan  pembiayaan kawasan  wisata  memerlukan  daya dukung  dari  banyak stakes  holder ( public, private, dan society ) sehingga  prosesnya  bisa  berjalan dengan  lancar.  Namun  demikian keberhasilan pengembangan kawasan  ini    juga    sangat dipengaruhi  oleh  kondisi  stabilitas keamanan  dan  politik,  daya  dukung sumberdaya  manusia  yang  memiliki keahlian  yang  sesuai  baik  segi kualitas maupun kuantitasnya, adanya  anggaran  yang  digunakan untuk  mengembangkan  sarana  dan prasarana kawasan wisata, kebijakan hukum yang memberikan kemudahan,  keamanan,  transparansi dan  kenyamanan    bagi  para investor maupun wisatawan dalam menanamkan  modal  dan  menikmati kawasan wisata, serta sosialisasi dan promosi  atas  pengembangan  dan pemanfaatan kawasan wisata.
Berdasarkan hasil identifikasi dan  analisis  terhadap  permasalahan-
permasalahan  yang  diuraikan  diatas, kami  dapat  merekomendasikan  hal- hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam mengembangkan  kawasan  wisata, sebagai berikut :
1. Percepatan pemulihan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri sehingga  diharapkan  dapat menghapus stigma keberadaan teroris di Indonesia.  Hal  ini  akan berpengaruh terhadap menguatnya tingkat kepercayaan  kepariwisataan di Indonesia. Dengan demikian  diharapkan  akan meningkatkan daya tarik bagi para  wisatawan  maupun  para investor lokal maupun mancanegara untujk berkunjung atau menanamkan modalnya dalam sektor pariwisata di Indonesia. Sektor  pariwisata  merupakan sektor tersier dimana preferensi  wisatawan  sangat ditentukan oleh tingkat
kenyamanan, maka dukungan sarana  dan  prasarana  untuk meningkatkan aksesibilitas ke lokasi  obyek  wisata  mutlak dibutuhkan.
Pengembangan jaringan transportasi nasional, wilayah,  dan  lokal  untuk mendukung  pengembangan pariwisata  terutama  terkait dengan arahan pengembangan jaringan transportasi  darat,  laut,  dan udara,  termasuk  juga  arahan pengembangan alokasi bandara dan pelabuhan. 2. Meningkatkan  kualitas  dan
kuantitas sumberdaya manusia sebagai pelaku kebijakan dalam bidang kepariwisataan melalui jenjang pendidikan yang bersifat  formal  maupun  non formal.  Sehubungan  dengan hal tersebut, maka system dan mekanisme  pendidikan  dan latihan (diklat) perlu di desain secara  baik,  sehingga  dapat menjawab tantangan kebutuhan di masa yang akan datang,  khususnya  tuntutan menciptakan  aparatur  yang memiliki keunggulan kompetitif, bersih dan berwibawa, handal serta efektif dan efisien. 3. Mengembangkan  kemitraan dengan  lembaga  pendanaan (bank maupun non-bank) baik lembaga  pemerintah  maupun swasta  untuk  menciptakan investasi  baru  dalam  rangka mengembangkan daerah tujuan wisata. 4. Untuk mencapai keberhasilan pengembangan kegiatan pariwisata,  harus  dilakukan secara koordinatif dan terpadu  antar  semua  pihak yang terkait sehingga terwujud  keterpaduan  lintas sektoral  dan  menghindari terjadinya konflik antar sektor. Peningkatan keterkaitan fungsi pengembangan kegiatan pariwisata  yang  baik  dengan sektor lainnya untuk
memberikan  nilai  efisiensi yang  tinggi  dan  percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Pengembangan pariwisata  harus  dikaitkan dengan pengembangan ekonomi  nasional,  wilayah dan  lokal.  Pada  tingkat nasional  sektor  pariwisata harus berperan sebagai prime mover dan  secara  interaktif terkait dengan pengembangan sektor-sektor lainnya. Pengembangan pariwisata harus diupayakan dapat melibatkan seluruh stakeholder.  Dalam  konteks ini  peran  masyarakat  terlibat dimulai sektor hulu (memberikan kegiatan produksi  yang  ekstraktif) sampai  dengan  kegiatan  hilir (kegiatan produksi jasa). 5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan pelaksanaan pembangunan. Dalam menyelenggarakan  kegiatan pariwisata  harus  melibatkan masyarakat setempat, sehingga  manfaatnya  dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 6. Melaksanakan program- program promosi yang efektif secara berkesinambungan, untuk  meningkatkan  jumlah kunjungan wisata baik wisatawan  manca  Negara maupun wisatawan nusantara. DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang  No.  32  tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang  No.  26  tahun  2007 tentang Penataan Ruang.
Kuncoro,  Mudrajad.  2004. Otonomi
Daerah dan Pembangunan Daerah , Jakarta: Erlangga.
Mardiasmo.  2004. Otonomi  dan Manajemen  Keuangan Daerah . Yogyakarta: Andi.
Marpaung,  Happy.  2002. Pengantar Pariwisata . Bandung, Alfabeta: Bandung. Spillane,  James,J.S.J. Pariwisata Indonesia,  Siasat  Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan .Yogyakarta:
Kanisius.