## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2022-02-01 Accepted: 2022-02-12
Published: 2022-02-22

## POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN KODE ETIK GURU INDONESIA SEBAGAI SARANA MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DI KOTA SEMARANG
Maryanto FPIPSKR UPGRIS maryanto_drs@yahoo.co.id
Nor Khoiriyah FPIPSKR UPGRIS

## Supriyono Purwosaputro FPIPSKR UPGRIS
Abstrak: Dalam  melaksanakan  tugas  profesinya  seorang  guru  perlu  adanya  norma yang  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam  bersikap  dan  berperilaku,  hal  ini  telah  diatur dalam  kode  etik  guru  Indonesia.  Kode  etik  guru  ini  telah  dibentuk  oleh  organisasi Persatuan  Guru  Republik  Indonesia  (PGRI)  sebagai  salah  satu  acuan  penting perlindungan  hukum  profesi  guru  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya. Dalam  pembentukan  kode  etik  guru  Indonesia  tidak  lepas  dari  politik  hukum  sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari kode etik guru tersebut dirumuskan.  Politik  hukum  dalam  pembentukan  kode  etik  guru  Indonesia  sebagai sarana meningkatkan  profesionalisme  guru  di  kota  semarang meliputi  tiga  komponen dasar,  yaitu  (1)  arah  kebijakan  kode  etik  guru  Indonesia  dalam  meningkatkan profesionalisme  guru  di  Kota  Semarang;  (2)  Landasan  dasar  pembentukan  dan penerapan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang  (3)  Produk  hasil  rumusan  kode  etik  guru  Indonesia  dalam  meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang.
Kata kunci: Politik Hukum, Kode Etik Guru, Profesionalisme.
Abstract:  In  his  professional  duties,  a  teacher  needs  to  have  norms  that  serve  as guidelines for behavior and behavior, this has been regulated in the Indonesian teacher code  of  ethics.  This  code  of  ethics  for  teachers  has  been  established  by  the Association  of  Teachers of  the  Republic  of  Indonesia  (PGRI)  as  one of  the  important objectives of legal protection for the teaching profession in carrying out its main duties and  functions.  The  formation  of  a  code  of  ethics  for  Indonesian  teachers  cannot  be separated from the basic policies that determine the direction, form, and content of the teacher code of ethics. Legal politics in the formation of the Indonesian teacher code of ethics  as  a  means  of  increasing  teacher  professionalism  in  the  city  of  Semarang includes  three  basic  components,  namely  (1)  the  policy  direction  of  the  Indonesian teacher code of ethics in improving teacher professionalism in the city of Semarang; (2) the basic foundation for the formation and application of the Indonesian teacher code of ethics in  improving teacher professionalism in the city of Semarang (3) the product of the  formulation  of  the  Indonesian  teacher  code  of  ethics  in  improving  the professionalism of teachers in the city of Semarang .
Keyword: L aw Politics, Teacher’s Ethical Code, Professionalism.

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  usaha  sadar dan  terencana  untuk  mendewasakan manusia. Dalam proses pendidikan tersebut,  peran  seorang  guru  sangat penting  dalam  mengembangkan  dan mencerdaskan  generasi  bangsa  yang berkualitas  dan  berkarakter.  Dengan demikian, guru dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.  Dalam  Undang-Undang  No. 14  tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen, disebutkan  bahwa  tugas  profesionalisme guru  antara  lain  (1)  merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi  hasil  pembelajaran;  (2) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi  akademik  dan  kompetensi berkelanjutan sejalan
dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (3) bertindak objektif dan  tidak  diskriminatif  atas  dasar pertimbangan  jenis  kelamin,  agama, suku,  ras,  dan  kondisi  fisik  tertentu,  atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;  (4)  menjunjung  tinggi peraturan  perundang-undangan,  hukum, dan  kode  etik  guru,  serta  nilai-nilai agama,  dan  etika;  (5)  memelihara  dan
memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.  Berdasarkan  kelima  tugas  guru tersebut,  maka  fungsinya  adalah  untuk meningkatkan  martabat  dan  peran  guru sebagai agen pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Berdasarkan  tugas  dan  fungsi  guru tersebut,  yang  tak  lain  adalah  mencapai cita-cita  dalam  mewujudkan  generasi berakhlak  mulia  dan  berbudi  karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.  Namun,  pada  kenyataan  tidak sesuai  dengan  apa  yang  diharapan. Seperti  sekarang  ini  banyak  diberitakan kasus  pemerkosaan  yang  dilakukan seorang  guru  terhadap  peserta  didiknya, tindak  kekerasan  seorang  guru  terhadap peserta didiknya, dan sebaliknya pelecehan  yang  dilakukan  peserta  didik terhadap  guru,  serta  kasus  pembunuhan yang  dilakukan  peserta  didik  kepada guru,  dan  masih  banyak  kasus-kasus lainnya  yang  terjadi  di  lingkungan pendidikan.  Berdasarkan  kasus  tersebut membuktikan bahwa hakikat tugas seorang  guru  yang  seharusnya  untuk membentuk  generasi  berkarakter  telah gagal  dilakukan.  Selain  itu,  perilaku tersebut  dapat  mencoreng  nama  baik profesi seorang guru.
Kegagalan  seorang  guru  dalam mencapai  tujuan  pendidikan  yang  dicita- citakan  mencerminkan  bahwa  masih lemahnya  profesionalisme  guru  dalam menjalankan tugasnya. Fredriksson (2004)  menyatakan  bahwa  guru  yang baik  adalah  guru  yang  memiliki  kualitas dan ketrampilan khusus membantu peserta didik dalam proses pembelaharan. Selain itu, Bunyamin (2016: 77)
menambahkan bahwa guru juga hendaknya  memiliki  kompetensi  yang terstandarisasi  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang.  Sebagai  tolok  ukur profesionalisme seorang guru dilihat dari empat  kompetensi  yang  harus  dimiliki, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik,  kompetensi  kepribadian,  dan kompetensi  profesional.  Sebagaimana disampaikan Besser  el.all (2020)  bahwa keahlian  guru  sangat  penting  diperlukan dalam  proses  pengajaran  di  sekolah. Dalam  rangka  pencapaian  kompetensi guru  profesional  harus  dibarengi  dengan nilai-nilai  kode  etik  guru  yang  secara langsung diintegrasikan dan diaktualisasikan  dalam  bentuk  perilaku sebagai  cerminan  seorang  guru  yang harus diteladani.
Bank (2003)
menjelaskan bahwa kode etik merupakan dokumen  tertulis  yang  dibuat  oleh
asosiasi profesional yang dijadikan sebagai pedoman anggota-anggotanya.
Kode  etik  guru  Indonesia  disusun dan ditetapkan oleh Organisasi Persatuan Guru  Republik  Indonesia  (PGRI)  yang dijadikan  dasar  seorang  guru  dalam berperilaku  dan  bertindak  sesuai  dengan kode etik yang telah ditetapkan. Demikian  pula,  bahwa  kode  etik  yang telah  disepakati  untuk  dijadikan  sebagai arah  dalam  melaksanakan  tugas  profesi guru memiliki peran dalam meningkatkan profesionalisme  guru  (Sultana,  2014). Peran  kode  etik  ini  dirancang  sebagai pedoman guru dalam melaksanakan tugas mengajar di sekolah Sherpa (2018). Oleh karena itu, dalam pembentukan kode etik guru  Indonesia  tidak  lepas  dari  politik hukum kebijakan dasar yang menentukan arah,  bentuk  maupun  isi  dari  kode  etik guru tersebut dirumuskan.
Menurut Soedarto (1983:20) politik hukum  adalah  kebijakan  dari  negara melalui badan-badan negara yang berwenang  untuk  menetapkan  peraturan- peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan  akan  digunakan  untuk mengekspresikan  apa  yang  terkandung dalam  masyarakat  dan  untuk  mencapai apa  yang  dicita-citakan.  Dari  pengertian tersebut menunjukkan bahwa badan yang
berwenang  untuk  menetapkan  kode  etik guru  Indonesia  adalah  organisasi  PGRI sebagai alat untuk meningkatkan profesionalisme  guru  dalam  mencapai tujuan  yang  dicita-citakan.  Berdasarkan hal  tersebut,  maka  fungsi  politik  hukum bukan menjadi tujuan, melainkan sebagai sarana  untuk  mewujudkan  dari  tujuan yang dicita-citakan.
Dalam  rangka  mencapai  tujuan yang  telah  dicita-citakan  dalam  bidang pendidikan, kode etik yang telah ditetapkan  dan  disepakati  tidak  hanya sebagai  pajangan  tulisan  belaka.  Namun, untuk mencapai arah dan tujuan dari kode etik tersebut perlu diaktualisasikan secara nyata  dalam  setiap  sendi  kehidupan seorang  guru  dalam  mengemban  tugas profesinya. Karena pada dasarnya prinsip kode  etik  ini  adalah  untuk  mengatur perilaku  guru  dalam  melaksanakan  tugas profesinya  (Nuland,  2009)  sedangkan fungsinya  sebagai  batasan  norma  dalam bertindak  dan  berperilaku,  karena  guru dalam proses pembelajaran selain transfer pengetahuan  juga  transfer  nilai,  maka secara tidak langsung transfer nilai  dapat dilakukan  melalui  keteladanan  guru.  Hal ini  mengingat  bahwa  guru  mengemban tugas  utama  tidak  hanya  transfer  ilmu pengetahuan, tetapi dituntut untuk
mengajarkan  tentang  nilai  dan  norma, sehingga  hasil  proses  pembelajaran mengarah  pada  perubahan  perilaku  dan sikap dalam diri peserta didik.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka penulis  akan  memaparkan  politik  hukum dalam  pembentukan  kode  etik  guru Indonesia  sebagai  sarana  meningkatkan profesionalisme  guru  di  Kota  Semarang yang meliputi tiga komponen dasar, yaitu (1)  arah  kebijakan  kode  etik  guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme  guru  di  Kota  Semarang; (2)  landasan  dasar  pembentukan  dan penerapan  kode  etik  guru  Indonesia dalam  meningkatkan  profesionalisme guru  di  Kota  Semarang  (3)  produk  hasil rumusan  kode  etik  guru  Indonesia  dalam meningkatkan  profesionalisme  guru  di Kota Semarang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif, yaitu peneliti sangat tergantung pada  informasi  dari  objek  pada  ruang lingkup  yang  luas,  pengumpulan  data didasarkan  dari  teks  partisipan,  analisa terhadap  teks,  dan  secara  subjektif (Creswell,  1998).  Lebih  kompleks  lagi penelitian  kualitatif  ini  menggunakan
metode  studi  analisis  kebijakan,  yaitu proses  analisis  berbagai  dokumen  yang berkenaan  dengan  kebijakan  kode  etik guru  Indonesia  dalam  meningkatkan profesionalisme  guru  di  Kota  Semarang. Pengkajian  analisis  ini  diarahkan  untuk menemukan kedudukan, kekuatan, makna, dampak, serta konsekuensi positif dan  negatif  dari  kebijakan  tersebut. Penelitian analisis kebijakan ini memfokuskan  pada  kajian  kebijakan kode  etik  guru  Indonesia  yang  meneliti formulasi
kebijakan,
menguji pelaksanaan suatu program terkait dengan  suatu  kebijakan,  serta  menguji keefektivan  dan  keefisienan  kebijakan (Moleong, 2012).
Adapun fokus penelitian ini adalah politik hukum dalam
pembentukan  kode  etik  guru  Indonesia sebagai sarana
meningkatkan profesionalisme  guru  di  Kota  Semarang. Berdasarkan fokus tersebut, maka indikator  yang  menjadi  penelitian  ini meliputi  (1)  arah  kebijakan  kode  etik guru  Indonesia  dalam  meningkatkan profesionalisme  guru  di  Kota  Semarang; (2)  landasan  dasar  pembentukan  dan penerapan  kode  etik  guru  Indonesia dalam  meningkatkan  profesionalisme guru  di  Kota  Semarang;  (3)  produk  hasil
rumusan  kode  etik  guru  Indonesia  dalam meningkatkan  profesionalisme  guru  di Kota  Semarang.  Dalam  penelitian  ini sumber  data  diperoleh  dari  dokumen kode etik guru Indonesia serta dokumen- dokumen  yang  mendasari  kebijakan tersebut.  Selain  itu,  informan  adalah pemangku  kepentingan  pendidikan  di Kota  Semarang,  yaitu  anggota  PGRI Kota  Semarang,  Kepala  Sekolah  dan Guru  SMA  di  Kota  Semarang  sebagai aktor  dan  pelaku  yang  berdampak  pada kebijakan  pelaksanaan  kode  etik  guru Indonesia  (Sugiyono,  2012).  Sedangkan metode  pengumpulan  datanya  adalah variasi,  yaitu  metode  kepustakaan  dan dokumentasi  untuk  mengkaji  dokumen dan  arsip  tentang  hal-hal  yang  berkaitan dengan kebijakan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme  guru  di  Kota  Semarang, serta  metode  wawancara  dan  observasi untuk  memperoleh  informasi  terkait implementasi  kebijakan  kode  etik  guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang.
Analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan  data  yang  dikumpulkan berupa  kata-kata,  gambar,  dan  bukan
angka.  Data  berasal  dari  naskah  atau dokumen  kode  etik  guru  Indonesia  serta hasil  wawancara  kepada  pemangku kepentingan  pendidikan  yang  kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan  atau  realitas  pada  fokus penelitian,  yaitu  peran  politik  hukum dalam  pembentukan  kode  etik  guru Indonesia  sebagai  sarana  meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Arah  Kebijakan  Kode  Etik  Guru Indonesia dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di Kota

## Semarang
Istilah  politik  hukum  telah menjadi kajian baru dalam memahami hukum  sebagai  produk  kekuasaan politik. Sebagaimana disampaikan Anggoro (2019), bahwa produk kekuasaan  politik  ini  dihasilkan  dari proses negosiasi dan konsistensi kepentingan  yang  bekerja  melalui proses pembentukan hukum. Rahardjo (2000)  mengartikan  politik  hukum sebagai  aktivitas  memilih  dan  cara yang  hendak  dipakai  untuk  mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Dari dua
pengertian  tersebut,  maka  politik hukum merupakan sebuah kajian yang memfokuskan  pada  sebuah  kebijakan yang  dibuat  oleh  pemerintah  dalam rangka  mencapai  suatu  tujuan  yang dicita-citakan.
Poisson (2009)
menyatakan bahwa kode etik dikembangkan secara kolaboratif dalam  sebuah  organisasi  profesi. Dalam  hal  ini  kebijakan  perumusan kode  etik  guru  Indonesia  yang  dibuat oleh  sebuah  Organisasi  Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Berdasarkan konsep politik hukum  di  atas,  maka  hasil  dan pembahasan  tentang  politik  hukum dalam  pembentukan  kode  etik  guru Indonesia
sebagai sarana meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang mencakup tiga indikator,  yaitu  (1)  arah  kebijakan kode  etik  guru  Indonesia  dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota  Semarang;  (2)  landasan  dasar pembentukan dan penerapan kode etik guru  Indonesia  dalam  meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang;  (3)  produk  hasil  rumusan kode  etik  guru  Indonesia  dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang.
Dalam  dokumen  Kode  Etik Guru  Indonesia  disebutkan  bahwa tujuan  dari  Kode  Etik  Guru  adalah menempatkan  guru  sebagai  profesi terhormat,  mulia,  dan  bermartabat yang dilindungi Undang-Undang. Selain  itu,  tujuan  dari  kode  etik  di sekolah  adalah  senagai  pedoman  dan standarisasi  guru dalam melaksanakan tugas  profesinya  (Lishchinsky,  2020). Berdasarkan  tujuan  kode  etik  guru tersebut  tidak  hanya  tersirat  dalam dokumen  tetapi  harus  dibuktikan secara nyata agar tujuan tersebut dapat tercapai  dan  tepat  sasaran.  Menurut Jhon  (2004)  dalam  kode  etik  guru harus mengandung dua hal, yaitu etika dalam  mengajar  dan  kemampuan akademik  yang  harus  dimiliki  oleh guru  PPKn.  Sebagaimana  dari  hasil wawancara dengan guru PPKn menyatakan  bahwa  “Tujuan  kode  etik guru Indonesia diantaranya (1) sebagai pedoman  berperilaku  guru;  (2)  untuk meningkatkan  pengabdian  anggota profesi guru dan peningkatan kegiatan pengabdian guru.
Kode  etik  yang  telah  disepakati oleh organisasi  profesi  guru  Indonesia harus  dijadikan  sebagai  pedoman  dan arah dalam melaksanakan tugas
profesinya  sebagai  guru  di  Kota Semarang.  Oleh  karena  itu  untuk mencapai tujuan tersebut perlu diaktualisasikan  secara  nyata  dalam segala  sendi  kehidupan  seorang  guru dalam melaksanakan tugasnya. Secara umum  tujuan  kode  etik  guru  telah dipahami  oleh  guru-guru  di  Kota Semarang,  hal  tercermin  dari  hasil observasi penelitian yang telah dilakukan  bahwa  tujuan  tersebut terimplementasikan dalam bentuk sikap  dan  tutur  kata  dalam  kehidupan sekolah.  Hal  ini  terbukti  ketika  guru dalam  bergaul  dan  berhubungan  baik antar  guru,  antara  guru  dengan  kepala sekolan,  antara  guru  dengan  tenaga kependidikan  dan  antara  guru  dengan peserta  didik  baik  dalam  proses pembelajaran  maupun  di  luar  proses pembelajaran.
Peran  kode  etik  guru  Indonesia sebagai  pedoman  guru  di  Kota Semarang  dalam  berperilaku  sangat penting  karena  membantu  guru  dalam membatasi, membimbing, mengarahkan, dan memberikan sanksi bagi  guru,  serta  memberikan  petunjuk dalam  proses  pembelajaran.  Selain  itu juga  meningkatkan  nilai-nilai  hak  dan kewajiban sebagai guru dalam
mencapai tujuan nasional sebagaimana dikemukakan  Maxwell  (2017)  bahwa peran  kode  etik  juga  sebagai  alat untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem
pengajaran  yang  dilaksanakan  guru. Guru  sebagai  pahlawan  tanpa  tanda jasa dipandang sebagai profesi pengabdian dalam mencerdaskan generasi bangsa. Mariyana menyatakan  bahwa  pentingnya  kode etik  guru    adalah  (1)  melindungi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan
yang berlaku; (2) mengontrol terjadinya ketidakpuasan dan
pesengketaan  dari  para  pelaksana, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan  stabilitas  internal  dan eksternal sekolah; (3) melindungi guru dari masyarakat terhadap kasus
penyimpangan tindakan;
(4)
melindungi guru dari praktik penyimpangan di peraturan yang telah berlaku.  Dari  keempat  tujuan  tersebut sudah  mencapai  sasaran  secara  tepat terhadap  guru-guru  di  Kota  Semarang yang terimplementasi dan teraktualisasi  dalam perilaku di  segala sendi kehidupan seorang guru.
Kode  etik  guru  Indonesia  dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota  Semarang  telah  tercermin  pada pola  hubungan  guru  dengan  peserta didik  dan  antara  guru  PPKn  dengan organisasi  profesinya.  Sebagaimana hal  tersebut  tertuang  dalam  dokumen kode etik guru Indonesia pada pasal 6. Hubungan  guru  dengan  peserta  didik, meliputi  (1)  Guru  berperilaku  secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik,  mengajar,  membimbing, mengarahkan,  melatih,  menilai,  dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran;  (2)  Guru  membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati  dan  mengamalkan  hak- hak  dan  kewajiban  sebagai  individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat;  (3)  Guru  mengetahui bahwa  setiap  peserta  didik  memiliki karakteristik  secara  individual  dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran; (4) Guru menghimpun informasi tentang peserta  didik  dan  menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan; (5) Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan
mengembangkan suasana sekolah
yang menyenangkan sebagai lingkungan  belajar  yang  efektif  dan efisien  bagi  peserta  didik.  (6)  Guru menjalin  hubungan  dengan  peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan  menghindarkan  diri  dari  tindak kekerasan  fisik  yang  di  luar  batas kaidah  pendidikan;  (7)  Guru  berusaha secara  manusiawi  untuk  mencegah setiap gangguan yang dapat
mempengaruhi  perkembangan  negatif bagi  peserta  didik;  (8)  Guru  secara langsung  mencurahkan  usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta  didik  dalam  mengembangkan keseluruhan  kepribadiannya,  termasuk kemampuannya  untuk  berkarya;  (9) Guru  menjunjung  tinggi  harga  diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya;  (10)  Guru  bertindak  dan memandang  semua  tindakan  peserta didiknya  secara  adil;  (11)  Guru berperilaku  taat  asas  kepada  hukum dan  menjunjung  tinggi  kebutuhan  dan hak-hak  peserta  didiknya;  (12)  Guru terpanggil  hati  nurani  dan  moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan  peserta  didiknya;  (13)
Guru  membuat  usaha-usaha  yang rasional  untuk  melindungi  peserta didiknya  dari  kondisi-kondisi  yang menghambat proses belajar, menimbulkan  gangguan  kesehatan, dan  keamanan;  (14)  Guru  tidak  boleh membuka rahasia pribadi serta didiknya  untuk  alasan-alasan  yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan,  dan  kemanusiaan;  (15); Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan
tindakan profesionallnya  kepada  peserta  didik dengan  cara-cara  yang  melanggar norma  sosial,  kebudayaan,  moral,  dan agama; (16) Guru tidak boleh menggunakan  hubungan  dan  tindakan profesional  dengan  peserta  didiknya untuk memperoleh keuntungan- keuntungan pribadi.
Hubungan guru dengan profesinya, meliputi: (1) Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai  sebuah  profesi;  (2)  Guru berusaha mengembangkan dan memajukan  disiplin  ilmu  pendidikan dan  bidang  studi  yang  diajarkan;  (3) Guru  terus  menerus  meningkatkan kompetensinya;  (4)  Guru  menjunjung tinggi  tindakan  dan  pertimbangan
pribadi  dalam  menjalankan  tugas- tugas profesionalnya dan bertanggungjawab atas
konsekuensiinya;  (5)  Guru  menerima tugas-tugas  sebagai  suatu  bentuk tanggungjawab,  inisiatif  individual, dan  integritas  dalam  tindkan-tindakan profesional  lainnya;  (6)  Guru  tidak boleh melakukan tindakan dan
mengeluarkan  pendapat  yang  akan merendahkan
martabat profesionalnya;  (7)  Guru  tidak  boleh menerima  janji,  pemberian  dan  pujian yang  dapat  mempengaruhi  keputusan atau  tindakan-tindakan  proesionalnya; (8)  Guru  tidak  boleh  mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas  dan  tanggungjawab  yang muncul  akibat  kebijakan  baru  di bidang pendidikan dan pembelajaran.
Hubungan guru dengan organisasi  profesinya,  meliputi:  (1) Guru  menjadi  anggota  organisasi profesi  guru dan berperan serta secara aktif  dalam  melaksanakan  program- program  organisasi  bagi  kepentingan kependidikan;  (2)  Guru  memantapkan dan  memajukan  organisasi  profesi guru  yang  memberikan  manfaat  bagi kepentingan  kependidikan;  (3)  Guru aktif mengembangkan organisasi
profesi  guru  agar  menjadi  pusat informasi  dan  komunikasi  pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat;  (4)  Guru  menjunjung tinggi  tindakan  dan  pertimbangan pribadi  dalam  menjalankan  tugas- tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab
atas
konsekuensinya;  (5)  Guru  menerima tugas-tugas  organisasi  profesi  sebagai suatu  bentuk  tanggungjawab,  inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan  profesional  lainnya. (6)  Guru  tidak  boleh  melakukan tindakan  dan  mengeluarkan  pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensis  organisasi  profesinya;  (7) Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat  dan  bersaksi  palsu  untuk memperoleh  keuntungan  pribadi  dari organisasi  profesinya;  (8)  Guru  tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi  tanpa  alasan  yang  dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai  pedoman  guru  dalam melaksanakan  tugasnya,  kode  etik guru  sangat  penting  sebaga  petunjuk peningkatan  profesionalisme  sebagai guru.  Syah  (1995:  288)  menjelaskan bahwa  untuk  mengukur  kualitas  dan
tindak tanduk khusus yang merupakan ciri  orang  yang  profesional.  Lebih lanjut Suparlan (2005: 20) menyatakan  bahwa  profesionalisme adalah  menunjukkan  derajat  atau tingkat penampilan
dalam melaksanakan profesi. Yang dimaksud profesi disini adalah guru. Derajat atau tingkat  penampilan  seorang  guru dilihat  dari  kompetensinya.  Selain standar  kompetensi,  Danim  (2013) mengemukakan bahwa guru dikatakan profesional apabila memenuhi kualifikasi  akademik  minimum  dan bersertifikat pendidik.
2.  Landasan  Dasar  Pembentukan  dan Penerapan Kode Etik Guru
Indonesia dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di Kota
Semarang
Kode  etik  dirancang  untuk melindungi hak-hak guru serta tanggungjawabnya  terhadap  peserta didik  (Malone,  2020).  Kode  etik  guru Indonesia merupakan salah satu acuan penting  perlindungan  hukum  profesi guru dalam melaksanakan tugas pokok dan  fungsinya,  oleh  karena  itu  proses perumusannya didasarkan pada landasan  hukum  yang  kuat. Pertama ,
landasan filosofi, yaitu kode etik guru
Indonesia dibentuk harus sesuai dengan  cita-cita  dan  pandangan  hidup bangsa Indonesia
sebagaimana diamanatkan  dalam  Pembukaan  UUD
1945 pada alenia IV, yaitu mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Hal ini  mengingat  bahwa  peran  seorang guru  sangat  penting  dalam  mencapai tujuan nasional dalam bidang pendidikan. Sebagaimana disampaikan Santika  (2018)  bahwa  guru  adalah profesi  dalam  mempersiapkan  sumber daya  manusia  memiliki  kecerdasan, akhlak  mulia,  dan  keterampilan  yang diharapkan untuk masa depan bangsa.
Kedua, landasan sosiologi, yaitu suatu  alasan  yang  menggambarkan bahwa  peraturan  yang  dibentuk  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, hal ini menyangkut  fakta  empiris  mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara (Rambi, 2016). Berdasarkan  hal  tersebut,  kode  etik guru  Indonesia  dirumuskan  untuk kebutuhan masyarakat, artinya isi  dari kode  etik  ini  memuat  pedoman  atau norma  bagi  guru  dalam  menjalankan tugas  profesinya  dalam  melayani kebutuhan  masyarakat  dalam  bidang pendidikan. Kode etik ini
dikembangkan
berdasarkan
standarisasi  nilai-nilai  perilaku  guru profesional  dan  kompeten  (King, 2008).  Lebih  lanjut  Komara  (2016) mengemukakan nilai profesional paling  utama  adalah  keinginan  untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat.  Berdasarkan  pendapat tersebut  mengandung  makna  bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalitas guru di Kota Semarang, kode etik ini sangat penting sebagai  standar  aktivitas  bagi  guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.
Ketiga, landasan  yuridis,  yaitu dasar  hukum,  legalitas,  dan  atau landasan yang terdapat dalam ketentuan  hukum  yang  lebih  tinggi derajatnya  (Armen,  2015).  Terdapat sejumlah  peraturan  yang  melandasi kode  etik  guru  Indonesia  sebagai norma dalam meningkatkan profesionalitas guru di Kota Semarang, yaitu Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah disebutkan dalam  pasal  39  ayat  (2)  bahwa
Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas
merencanakan dan melaksanakan
proses  pembelajaran,  menilai  hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan  dan  pelatihan.  Oleh karena  itu  untuk  menjalankan  tugas tersebut  kode  etik  guru  Indonesia menjadi  asas  yang  disepakati  serta diterima  oleh  guru-guru  Indonesia sebagai  pedoman  sikap  dan  perilaku dalam  melaksanakan  tugas  profesi sebagai  pendidik.  Landasan  yuridis kedua  adalah  Undang-Undang  Nomor 14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan Dosen, telah dijelaskan dalam pasal 39 ayat  (1)  yang  berbunyi  “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi  profesi,  dan/atau  satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan  terhadap  guru  dalam pelaksanaan  tugas”.  Hal  ini  yang menjadi  landasan  bahwa  kode  etik guru Indonesia yang telah dirumuskan oleh  Organisasi  profesi  guru  (PGRI) memuat  adanya  perlindungan  hukum dalam melaksanakan tugas dan menjalin  interaksi  di  lingkungan pendidikan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa  kode  etik  guru  berfungsi menjaga dan meningkatkan kehormatan  dan  martabat  guru  dalam
melaksanakan  tugas  sebagai  tenaga professional  di  Kota  Semarang.  Etika profesi  guru  ini  berdasarkan  etika yang  dikembangkan  oleh  organisasi profesi  yang meliputi, pertama profesi yang  mulia  yang  meliputi  moralitas guru harus terjaga; keunggulan perilaku,  akal  budi,  dan  pengabdian. Kedua, pengembangan tugas kemanusiaan,  harus  mengutamakan kebajikan  dan  mencegah  kehinaan; mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan membangun  watak  serta  budaya. Ketiga,  profesi  dengan  ketulusan  hati, dengan mengedepankan aspek keandalan kompetensi  sebagai  sumber daya; mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang utuh.
Selain  kedua  landasan  di  atas, terdapat  Peraturan  Pemerintah  Nomor 74  Tahun  2008  tentang  Guru,  pada Pasal  39  ayat  (1)  berbunyi  “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi  kepada  peserta  didiknya  yang melanggar  norma  agama,  norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan  tertulis  maupun      tidak tertulis      yang      ditetapkan      Guru, peraturan  tingkat  satuan  pendidikan, dan  peraturan  perundang-undangan dalam      proses      pembelajaran  yang
berada  di  bawah  kewenangannya”. Lebih  lanjut  dalam  Pasal  39  ayat  (2) berbunyi “Sanksi    sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun  tulisan,  serta  hukuman  yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah  pendidikan,  kode  etik  Guru, dan  peraturan  perundang-undangan”. Dari  pasal  tersebut  secara jelas bahwa peran  kode  etik  guru  sangat  penting sebagai  pedoman  dan  norma  guru  di Kota  Semarang  dalam  memberikan teguran  dan/atau  peringatan  dalam proses pembelajaran.

## 3.  Produk  Hasil  Rumusan  Kode  Etik
Guru Indonesia dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di Kota Semarang Standar  penyusunan  kode  etik guru menurut Campbell (2013) meliputi  aspek (1)  komitmen terhadap peserta didik dalam kegiatan pembelajaran; (2) standar pengetahuan yang  dimiliki  guru;  (3)  ketrampilan mengajar;  (4)  kepemimpinan  dalam sebuah  kelompok/organisasi;  dan  (5) pengembangan profesional berkelanjutan.  Kelima  hal  ini  telah tertual  dalam  dokumen  Kode  Etik Guru  Indonesia  berisi  pembukaan  dan enam  bagian  yang  di  dalamnya
memuat pasal-pasal yang
menerangkan upaya peningkatan
profesionalisme  guru.  Pada  bagian pembukaan  dijelaskan  bahwa  Guru Indonesia selalu tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik,  mengajar,  membimbing, mengarahkan,  melatih,  menilai,  dan mengevaluasi  peserta  didik  pada pendidikan  anak  usia  dini  jalur pendidikan  formal,  pendidikan  dasar, dan  pendidikan  menengah.  Hal  ini menunjukkan bahwa peningkatan profesionalisme guru di Kota Semarang merujuk pada tugas utamanya.
Bagian  satu  memuat  pengertian, tujuan,  dan  fungsi.  Kode  Etik  Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia  sebagai  pedoman  sikap  dan perilaku  dalam  melaksanakan  tugas profesi  sebagai  pendidik,  anggota masyarakat, dan warga negara.
Sedangkan tujuannya adalah
menempatkan  guru  sebagai  profesi terhormat,  mulia,  dan  bermartabat yang dilindungi undang-undang. kemudian fungsinya sebagai
seperangkat  prinsip  dan  norma  moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan
layanan profesional guru dalam hubungannya  dengan  peserta  didik, orangtua/wali  siswa,  sekolah  dan rekan  seprofesi,  organisasi  profesi, dan  pemerintah  sesuai  dengan  nilai- nilai  agama,  pendidikan,  sosial,  etika, dan  kemanusiaan.  Sebagai  tolok  ukur profesionalisme guru di Kota semarang  dilihat  dari  ketercapaian tujuan dan fungsi tersebut. Bagian kedua berisi
sumpah/janji  guru  Indonesia,  hal  ini memuat  tentang  sumpah  terhadap pemahaman, penerimaan, penghormatan,  dan  kesediaan  untuk mematuhi nilai-nilai  moral yang termuat  di  dalam  Kode  Etik  Guru Indonesia  sebagai  pedoman  bersikap dan  berperilaku,  baik  di  sekolah maupun  di  lingkungan  masyarakat. Pada  bagian  ketiga  memuat  nilai-nilai dasar  dan  operasional  meliputi  (1) nilai-nilai  agama  dan  Pancasila;  (2) nilai-nilai Kompetensi pedagogik, kompetensi  kepribadian,  kompetensi sosial,  dan  kompetensi  profesional; dan  (3)  nilai-nilai  jati  diri,  harkat  dan martabat manusia yang meliputi perkembangan  kesejahteraan  jasmani, emosional,  intelektual,  sosial,  dan spiritual.
Dari  ketiga  nilai  di  atas  telah  di implementasikan  oleh  guru  di  Kota Semarang  dalam  berbagai  bentuk perilaku,  diantaranya  nilai  agama diimplementasikan  dalam  bentuk:  (a) melaksanakan  ibadah  baik  dalam  arti sempit  dan  dalam  arti  luas;  (b) melaksanakan  perintah  agama  dan menjauhi  larangannya.  (c)  berdoa sebelum memulai pembelajaran. Sedangkan nilai Pancasila
diimplementasikan  dalam  bentuk:  (a) meningkatkan  toleransi  dalam  segala hal  terutama  toleransi  antar  umat beragama;  (b)  mengamalkan  bakti sosial; (c) musyawarah dalam menyelesaikan  masalah;  (d)  tidak deskriminatif dalam segala hal; dan (e) menyanyikan  lagu-lagu  kebangsaan disela-sela proses pembelajaran.
Menurut  Jhon  (2004)  dalam kode etik guru harus mengandung dua hal,  yaitu  etika  dalam  mengajar  dan kemampuan  akademik  yang  harus dimiliki  oleh  guru.  Kedua  hal  ini mengarah  pada  nilai  kompetensi seorang  guru.  Sebagai  upaya  untuk meningkatkan  profesionalitas  guru  di Kota  Semarang,  kode  etik  guru Indonesia  ini  telah  memuat  nilai kompetensi yang meliputi kompetensi
pedagogik diwujudkan  dalam  bentuk: (a)  aktif  dalam  kegiatan  MGMP;  (b) mengikuti pelatihan, baik yang dilaksanakan lembaga pendidikan maupun non pendidikan untuk mendukung  proses  pembelajaran;  (c) meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan kurikulum mata pelajaran  yang  meliputi  silabus,  RPP, dan lembar evaluasi;
(d) meningkatkan kemampuan dalam menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik,  kompetensi  yang  akan  dicapai, dan materi pembelajaran.
Kompetensi
kepribadian diwujudkan dalam bentuk: (a) memahami landasan kependidikan; (b) memahami karakteristik peserta  didik;
(c) memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, bijaksana, dan berwibawa, berakhlak, serta memberikan  keteldanan  peserta  didik; (d)  memiliki  etos  kerja,  tanggung jawab  terhadap  keseluruhan  tugasnya sebagai  guru  dan  situasi  pendidikan beserta  unsur-unsurnya. Kompetensi sosial diwujudkan  dalam  bentuk:  (a) kemampuan dalam berkomunikasi; (b) kemampuan dalam bergaul; (c)
kemampuan dalam bekerjasama.
Kompetensi  Profesional  diwujudkan dalam  bentuk:  (a)  mampu  menguasai
materi pembelajaran dan menggunakan  model  pembelajaran yang  sesuai  dengan  karakteristik peserta  didik;  (b)  bersikap  adil terhadap peserta didik.
Dalam nilai-nilai jati diri, harkat dan  martabat  manusia  tercermin  pada fungsinya, yaitu meningkatkan martabat  dan  peran  guru  sebagai  agen pembelajaran  dalam  meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Pada  bagian  keempat  berisi pelaksanaan,  pelanggaran,  dan  sanksi. Guru  dan  organisasi  profesi  guru bertanggungjawab  atas  pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia. Sedangkan pelanggaran  yang  dimaksud  adalah perilaku  menyimpang  dan  atau  tidak melaksanakana Kode Etik Guru
Indonesia  dan  ketentuan  perundangan yang  berlaku  yang  berkaitan  dengan profesi  guru. Adapun sanksi  diberikan oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia harus objektif, tidak diskriminatif,  dan  tidak  bertentangan dengan  anggaran  dasar  organisasi profesi  serta  peraturan  perundang- undangan  sebagai  upaya  pembinaan kepada guru yang melakukan
pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru.
Bagian  kelima  memuat  aturan tambahan  yang  berisi  tenaga  kerja asing  yang  dipekerjakan  sebagai  guru di  Indonesia  khususnya  di  Kota Semarang  wajib  mematuhi  Kode  Etik Guru Indonesia dan peraturan perundang-undangan.  Bagian  keenam adalah penutup yang memuat komitmen setiap guru dalam menjunjung kode etik guru Indonesia

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan penelitian  di  atas  disimpulkan  sebagai berikut.
1. Arah  kebijakan  kode  etik  guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang  adalah  sebagai  pedoman dan  arah  dalam  melaksanakan  tugas profesinya yang diaktualisasikan secara  nyata  dalam  segala  sendi kehidupan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya dan terimplementasikan  dalam  bentuk sikap dan tutur kata dalam kehidupan sekolah.
2. Landasan  dasar  pembentukan  dan penerapan  kode  etik  guru  Indonesia
dalam meningkatkan profesionalisme guru  di  Kota  Semarang;  meliputi landasan  filosofis,  landasan  sosial, dan landasan yuridis.
3. Produk hasil rumusan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan
profesionalisme guru di Kota
Semarang  terdiri  dari  Pembukaan dan  enam  bagian,  yaitu  bagian pertama  berisi  pengertian,  tujuan, dan  fungsi;  bagian  kedua  berisi sumpah/janji  guru  Indonesia;  bagian ketiga  berisi  nilai-nilai  dasar  dan nilai-nilai operasional; bagian
keempat berisi pelaksanaan, pelanggaran,  dan  sanksi;  bagian kelima  berisi  ketentuan  tambahan, dan bagian keenam berisi penutup.

## SARAN
Dari  simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran bagi guru, yaitu:
1. Kode  etik  guru  Indonesia  sebagai pedoman dan acuan dalam
melaksanakan tugas profesinya harus dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalitas.
2. Kode  etik  guru  Indonesia  harus  di aktualisasikan agar tujuan pendidikan  nasional  dapat  tercapai
secara maksimal dan menyeluruh.
3. Kode  etik  guru Indonesia  yang  telah dirumuskan  perlu  dipahami  dan diimplementasikan  sesuai  dengan nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalam oleh semua guru dalam melaksanakan tugas profesinya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Anggoro, Syahriza A. 2019. Politik hukum: mencari sejumlah penjelasan. Jurnal Cakrawala
Hukum. Vol. 10, No. 1, hlm. 77-86.
[2] Armen, Yasir. 2015. Hukum Perundang-undangan. Lampung:
Fakultas Universitas Lampung.
[3] Banks,  S.  2003. From  oaths  to rulebooks: a critical examination of cides  of  ethics  for  the  social professions. European  Journal  of Social  Work.  Vol.  6,  No.  2,  pp. 133-144.
[4] Besser,  Michael,  et.all.  2020. Who Participates  in  Which  Type  of Teacher Professional Development? Identifying and Describing  Clusters  of  Teachers. Teacher Development an International  Journal  of  Teachers’ Professional Development. Vol. 24, No. 3, pp. 293-314. [5] Bunyamin. 2016. Theacher
Professionalism: A Study on Teacher Professional and Pedagogic Competence at Vocational  High  Schools  in  the Northern Coastal of Jakarta. Indonesian  Journal  of  Educational Review. Vol. 2, No. 1, pp. 77-84.
[6] Campbell, Elizabeth. 2013. Professional  Ethics  in  Teaching:
Towards the development of a code of  practice. Cambridge  Journal  of
Education. Vol. 30, No. 2, pp. 203- 221.
[7] Creswell.  J.W.  (1998). Qualitative inquiry and research design: choosing  among five  tradition. London: Sage Publication.
[8] Darajat,  Zakiyah,  dkk.  1992. Ilmu Pendidikan  Islam. Jakarta:  Bumi Aksara.
[9] Fredriksson,  U.  2004.  “ Quality education:  the  teacher’s  key  role”.
In: Education International Working  Papers  No.  14. Brussels, Belgium: EEducation International.
[10] Iroegbu,  V.I.  &  Omolara,  B.  A. 2017. Code  of  Ethics  Nigerian Teacher: Awarness and Implementation Constrants in Early Childhood Education. Journal  of  Education,  Society  and Behavioural  Science,  Vol.  22,  No.
1, pp. 1-9.
[11] John,  C.  2004.  New  Zealand Journal Of Teachers’ Work, Vol. 1, Issue 2, pp. 80-84.
[12] Kode Etik Guru Indonesia: Persatuan Guru Republik Indonesia
[13] Komara,  Endang.  2016. Landasan hukum kode etik guru.
[14] Lexy J. Moleong.
2012. Metodologi  Penelitian  Kualitatif , Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
[15] Lishchinsky, Orly Shapira. 2020. A Multinational  Studi  of  Teachers’
Codes  of  Ethics:  Attitudes  of
Educational Leaders. NASSP Bulletin. Vol. 104 (I), pp 5-19.
[16] Malone, D. Michael. (2020). Ethics Education in  Teacher  Preparation:
a case for stakeholder
responsibility. Ethics and Education.
[17] Mariyana,  R. Etika  Profesi  Guru. Materi  pendidikan  dan  pelatihan etika  profesi  guru.  Universitas Pendidikan Indonesia.
[18] Maxwell,  Bruce.  2017. Codes  of Professional  Conduct  and  Ethics Education  for  Future  Teacher. Journal  Philosophical  Inquiry  in Education. Vol. 24, No. 4, pp. 323- 347.
[19] Miles, M.B & Huberman, M. 2007. Analisis  Data  Kualitatif,  Buku Sumber  tentang  Metode-metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
[20] Nuland,  S.  2009. Teacher  codes: learning  from  experience. United Nations:  Education,  Scientific  and Cultural Organization.
[21] Peraturan  Pemerintah  Nomor  19
Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
[22] Peraturan  Pemerintah  Nomor  74 Tahun 2008 tentang Guru.
[23] Poisson,  M.  (2009). Guidelines  for the  design  and  effective  use  of teacher cides of conduct.
UNESCO.  International  Institute for Education Planning.
[24] Raharjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
[25] Rambi, Raegen M.A. 2016.
Kedudukan  dan  fungsi  naskah akademik dalam pembentukan peraturan  daerah  Kabupaten/Kota menurut  UU  No.  12  tahun  2011. Lex  Crimen.  Vol.  V,  No.  4,  hlm. 22-30.
[26] Santika, Tika. 2018. Peran keluarga,  guru,  dan  masyarakat
dalam  pembentukan  karakter  anak usia dini. Jurnal Pendidikan UNSIKA.  Vol.  6,  No.  2,  hlm.  77-
85.
[27] Sherpa,  Karma.  2018. Importance of Professional Ethics for
Teachers. International  Education
&  Research  Journal.  Vol.  4,  No.  3,
pp. 16-18.
[28] Sholihin, dkk. 2003. Akhlak Tasawuf: Manusia Etika dan Makna Hidup. Bandung: Nuansa.
[29] Soedarto. 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan  Masyarakat  dalam Kajian  Hukum  Pidana .  Bandung:
Sinar Baru.
[30] Sugiono.  2012. Metode  penelitian pendidikan: pendekatan  kuantitatif, kualitatif  dan  R&D .  Bandung:
Alphabeta.
[31] Sultana,  M.  2014. Ethick  in Teacher  Profession. ABC  Journal of Advanced Research, Vol. 3, No.
1, pp. 44-50.
[32] Suparlan.  2005. Menjadi  Guru Efektif. Yogyakarta: Hikayat.
[33] Syah, M. 1995. Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru . Bandung Remaja Rosdakarya.
[34] Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
[35] Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
[36] King,  JM  and  FJ  and  Associates. 2008. Review  of  the  Victorian Institute  of  Teaching.  Adelaide:
Ministry of Education.