JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI , Vol.2, No.2, Des 2018, pp. 107~118 ISSN: 2580-3298 (cetak) 2580-7277 (online) DOI: 10.32501/jhmb.v2i2.29
 107

## KEABSAHAN STATUS HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA
1 Budimansyah, 2 Syarifah Arabiyah
1,2 Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti e-mail: budimansyahpbhi@gmail.com

## Abstrak
Perkawinan poligami adalah perkawinan antara seoarang laki-laki  yang pada saat bersamaan melakukan perkawinan  atau  melangsungkan  hubungan perkawinan dengan  beberapa orang wanita. Berbeda dengan perkawinan poliandri yang status hukumnya dinyatakan dilarang dan terlarang baik menurut hukum Islam maupun  hukum  positif,  perkawinan  poligami  berada  dalam  dualisme  pengaturan  yaitu  menurut  hukum Islam  dan  menurut  hukum  positif  yaitu  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang perkawinan di Indonesia.  Permasalahan dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana keabsahan status hukum perkawinan  poligami  tanpa  izin  pengadilan  agama.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkapkan kemudian  memberikan  penilaian  (preskriptif)  terhadap  keabsahan  status  hukum  perkawinan  poligami yang  dilakukan  tanpa  izin  pengadilan  agama.  Adapun  jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif karena  menggunakan  data  sekunder  atau  data  kepustakaan  yaitu  buku,  jurnal,  peraturan  perundang- undangan,  dokumen-dokumen  dan  tulisan-tulisan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  sedang diteliti, dengan metode pengolahan data adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis data bersifat  deduktif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  perkawinan  poligami  yang  dilakukan tanpa  izin  pengadilan  agama  adalah  perkawinan  yang  sah  menurut  hukum  Islam  akan  tetapi  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  menurut  hukum  positif.  Hal  tersebut  didasarkan  pada  peraturan  peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa untuk melakukan perkawinan poligami seorang suami harus terlebih  dahulu  mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan  agama  dan  pengadilan  agama  hanya memberi  izin  kepada  suami  yang  akan  melakukan  poligami  jika  isteri  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya  sebagai  isteri,  isteri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan .
Kata Kunci : Poligami, Status Hukum, Hukum Positif

## A. PENDAHULUAN
Pada hakekatya manusia diciptakan berpasang-pasangan, Allah swt
menciptakan  laki-laki  dan  perempuan, siang  dan  malam,  gelap  dan  terang semuanya dalam keadaan seimbang atau berpasang-pasangan  serta  diciptakan tidak  dengan  sia-sia.  Tujuan  dari diciptakannya manusia secara berpasang-pasangan adalah agar
manusia  merasa  tentram  di  dalamnya dan  tercipta  suatu  tatanan  masyarakat yang  baik,  rukun,  damai  dan  saling kenal  mengenal  satu  sama  lain.  Hal  ini senada  dengan  firman  Allah  swt  di dalam Surah al-Hujarat ayat 13: “Hai  manusia,  sesungguhnya  kami menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-
laki  dan  seorang  perempuan  dan menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa dan  bersuku-suku  supaya  kamu  saling kenal-mengenal,  sesungguhnya  orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah  ialah  orang  yang  paling  taqwa diantara  kamu,  sesungguhnya  Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. Al-Hujarat 13) . (1)
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin  antara  seorang  pria  dan  wanita sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Perkawim bukan hanya penting bagi seorang untuk memperoleh keturunan yang sah, keturunan  yang  kuat  iman,  ilmu  dan
108
agama  sehingga  dapat  membangun  hari depan yang lebih baik baginya, keluarga,  dan  masyarakat  serta  bangsa dan  negara,  melainkan  juga  merupakan bentuk  pengamalan  dan  pengakuan terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi  Muhammad  saw  karena  beliau sebagai  nabi  dan  rasul  juga  melakukan perkawinan.
Negara  menghendaki  bahwa  bukti
adanya suatu perkawinan hanya
diperoleh  apabila  pasangan  suami  isteri tersebut mencatatkan perkawinanya
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  ayat (2)  UU  Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan (undang-undang perkawinan). Bagi mereka yang
beragam  Islam,  perkawinan  haruslah dicatakan  di  hadapan  pegawai  pencatat nikah  yang  ada  di  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  atau  pembantu  pegawai pencatat  nikah    di  tiap  Kecamatan. Setelah itu pegawai pencatat nikah atau pembantu PPN akan mencatat perkawinan tersebut, kemudian menerbitkan surat yang dinamakan Akte Perkawinan. Sebagai Perbuatan hukum, perkawinan  yang  dilakukan  itu  akan menimbulkan  akibat  hukum,  dimana akibat  hukum  tersebut  berkaitan  erat dengan legalitas atau pengakuan negara terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan  berikut  anak  yang  lahir dari  hubungan  tersebut.  Pada  dasarnya di  dalam  ketentuan  Pasal  3  ayat  (1) undang-undang perkawinan menegaskan bahwa pada asasnya dalam suatu  perkawinan  seorang  pria  hanya boleh  mempunyai  seorang  isteri,  dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, jadi prinsip dari undang- undang  tersebut  adalah  menganut  asas monogami terbuka. Lebih lanjut Masruchin  Rubai  mengatakan  menurut undang-undang perkawinan di Indonesia  prinsip  perkawinan  yang dianut adalah prinsip perkawinan
monogami, dan dibuka peluang poligami  apabila  memenuhi  syarat tertentu. Demikian juga prinsip perkawinan  yang  dianut  dalam  ajaran Islam adalah prinsip perkawinan monogami dan dibuka peluang poligami apabila memenuhi syarat tertentu. (2)
Bagi  negara  berpenduduk  muslim terbesar  di  dunia  seperti  Indonesia adalah  mutlak  adanya  suatu  undang- undang yang mengatur tentang perkawinan  dan  didalamnya  mengatur prinsip-prinsip  dasar  perkawinan,  asas perkawinan,  larangan  dan  kebolehan sehingga  menjadi  pedoman  bagi  warga negara dalam melangsungkan perkawinan. Walaupun perkawinan adalah  perbuatan  hukum  privat  setiap warga negara akan tetapi tentu memiliki konsekwensi  sosial  dan  yuridis  bagi yang melangsung perkawinan itu sendiri. Tujuan perkawinan adalah membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan kekal untuk hidup di dunia dan terlebih untuk  hidup  di  akherat  kelak,  untuk  itu suami isteri-isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing  dapat  mengembangkan kepribadianya  membantu  dan  mencapai kesejahteraan sprituil dan material. Pada dasarnya  seorang  suami  hanya  boleh mempunyai  seorang  isteri,  seorang suami  yang  ingin  beristeri  lebih  dari seorang diperbolehkan apabila dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan  dan  pengadilan  agama telah  memberikan  izin  berdasarkan Pasal  3  ayat  (2)  undang-undang perkawinan.  Dasar  pemberian  izin poligami  oleh  pengadilan  agama  diatur dalam  Pasal  4  ayat  (2)  undang-undang perkawinan  yaitu  pengadilan  hanya memberi  izin  kepada  suami  yang  akan beristeri  lebih  dari  seorang  apabila  : a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibanya  sebagai  isteri;  b.  isteri mendapat  cacat  badan  atau  penyakit
109
yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan . Tujuan perkawinan adalah terwujudnya rumah tangga yang harmonis,  namun  dalam  kenyataanya adakalanya  permasalah  kerap  kali muncul  yang  disebabkan  oleh  berbagai hal. Salah satu permasalah dalam rumah tangga yang kadang muncul dan mejadi problema  dalam  perspektif  sosial  dan hukum  adalah  adanya  poligami  yang dilakukan  dengan  tanpa  izin  dari  isteri dan  dari  pengadilan  agama.  Dalam prakteknya  suami  beranggapan  bahwa izin  poligami  dari  isteri  dan  dari pengadilan  agama  adalah  tidak  wajib ditambah  lagi  dengan  prosedur  sangat rumit  dan  membutuhkan  waktu  yang lama,  apalagi  bila  seorang  isteri sebenarnya  telah  mampu  melaksanakan syarat sebagai isteri. Permasalahan yang kemudian  muncul  adalah  bagaimana status hukum perkawinan yang dilakukan  tanpa  izin  dari  pengadilan agama  berdasarkan  Pasal  4  undang- undang  perkawinan,  Instruksi  Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  dan beberapa
peraturan perundang- undangan lainnya.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka yang  menjadi  permasalahan  dalam penelitian ini adalah  “Bagaimana Keabsahan  Status  Hukum  Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama?”

## C. METODE
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengungkapkan bagaimana status hukum  perkawinan  poligami  yang dilakukan  tanpa  izin  pengadilan  agama berdasarkan  Pasal  4  undang-undang
perkawinan.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  yuridis  normatif  karena menggunakan data sekunder atau sering juga  disebut  penelitian  kepustakaan. Data  sekunder  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  buku,  jurnal, peraturan
perundang-undangan, dokumen-dokumen  dan  tulisan-tulisan yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang  sedang  diteliti  dengan  metode pengolahan data adalah dengan menggunakan  metode  kualitatif  dan analisis data bersifat deduktif.

## D. PEMBAHASAN
1. Perkawinan Poligami Dalam Perspektif  Hukum  Islam  dan Peraturan Perundang-Undangan Intisari pernikahan adalah akad atau perjanjian. Perjanjian inilah yang menghalalkan  hubungan  kelamin  daru jenis  mahluk  yang  berbeda  yaitu  laki- laki  dan  perempuan.  Perjanjian  ini dijelaskan  dalam  Al-Qur’an  sebagai perjanjian yang kuat (misaqan ghalidzan) memberikan  isyarat  bahwa perjanjian  itu  mempunyai  nilai  ilahi, spiritual,  dan  kerohanian,  serta  tidak terlepas  dari  implikasi  yang  sifatnya kontrak  sosial,  karena  dilakukan  oleh dua  orang  yang  berinteraksi  melalui perjanjian nikah. (2)
Selanjutnya  dalam  Pasal  1  undang- undang perkawinan, “perkawinan
adalah  ikatan  lahir  batin  antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga  atau  rumah  tangga  yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan  yang  Maha  Esa”. Menurut Amir Syaifruddin terdapat beberapa hal dari  rumusan  tersebut  yang  perlu diperhatikan yaitu: (3)
a. Digunakan  kata  seorang  pria  dan wanita  mengandung  arti,  bahwa perkawinan  itu,  hanyalah  antara jenis kelamin yang berbeda.
110
b. Digunakan ungkapan sebagai suami isteri,  mengandung  arti  bahwa perkawinan  itu  bertemunya  dua jenis  kelamin  yang  berbeda  dalam satu  rumah  tangga  yang  bahagia dan kekal.
c. Dalam  definisi  tersebut  disebutkan pula  tujuan  perkawinan,  yaitu membentuk  rumah  tangga  yang bahagia dan kekal.
d. Disebutkan  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  menunjukkan, bahwa  perkawinan  itu  bagi  umat
Islam  adalah  peristiwa  agama  dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Pencantuman berdasarkan
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  adalah karena  Negara  Indonesia  berdasarkan kepada  Pancasila  yang  sila  pertama adalah  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Sampai  di  sini  tegas  dinyatakan  bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat  sekali  dengan  agama,  kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai  unsur  lahir/jasmani,  tetapi juga mempunyai unsur batin/rohani. (4) Perkawinan adalah
sunatullah berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan  hidupnya  dan  untuk memperoleh  keturunan,  maka  agama
Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat  dalam  Al-Quran  dan  Hadits, hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  2  KHI bahwa  perkawinan  menurut  hukum Islam  adalah  pernikahan  akad  yang kuat/ mitzaaqan qhaliidhan untuk
mentaati  Perintah  Allah  swt  dan melakukannya merupakan ibadah, selain  itu  perkawinan  bertujuan  untuk mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga yang sakinah,
mawaddah dan
warahmah.
Kata  Mitzaaqan Qhaliidhan itu ditarik  dalam  Firman  Allah  swt  dalam surat  An-Nissa  ayat  21  yang  artinya  :
“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagaian kamu telah bergaul  (bercampur)  dengan  yang  lain sebagai suami isteri dan mereka (isteri- isterimu)  telah  mengambil  dari  kamu perjanjian  yang  kuat.” (5)
Maksud perkataan  nikah  sebagaimana  yang terdapat  pada  ayat  tersebut  bukan merupakan perjanjian yang biasa, melainkan suatu perjanjian yang kuat. Ditinjau dari sudut hukum adat, Ter
Haar memberi pandangan yang berbeda dengan  menyatakan  bahwa  perkawinan tidak  semata-mata  sebagai  perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan  adat  dan  sekaligus  perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Perkawinan oleh karenanya tidak hanya membawa akibat dalam hukum
keperdataan,  seperti  hak  dan  kewajiban suami-isteri,  harta  bersama,  kedudukan anak,  hak  dan  kewajiban  orang  tua, tetapi  juga  menyangkut  hukum  adat. (6)
Sementara  menurut  hukum  agama, adalah  perbuatan  yang  suci  sebagai suatu  perikatan  jasmani  dan  rohani  dan KUHPerdata  tidak  memberikan  definisi yang jelas mengenai pengertian perkawinan, kecuali memandang perkawinan  sebagai  hubungan  perdata saja.
Kata  poligami  berasal  dari  bahasa Yunani,  dari  kata poli atau polus yang berarti  banyak,  dan gamein atau gamos yang  berarti  kawin  atau  perkawinan. Jadi  poligami  adalah  suatu  perkawinan yang  lebih  dari  seseorang.  Dalam bahasa Arab Poligami disebut ta’diiduzau-zaujaat (berbilangnya pasangan),  sedangkan  dalam  bahasa Indonesia permaduan . (7)
Menurut  ajaran  Islam,  perkawinan semacam  ini  walaupun  diperbolehkan, tidak dianjurkan melaksanakanya.
Kehadiran  syariat  ini  lebih  disebabkan Para ulama fiqh sepakat bahwa kebolehan  poligami  dalam  perkawinan didasarkan  untuk  membatasi  praktek-
111 praktek pemilikan wanita yang melampaui  batas  pada  masa  lalu,  di samping poligami menjadi solusi alternatif  pada  kasus    yang  kritis  dan kondisional.  Dalam  syariat  Islam,  lebih disukai  bila  laki-laki  hanya  mempunyai seorang isteri, bahkan kalau mungkin ia tetap  mempertahankannya  sampai  akhir hayatnya.  Perkawinan  yang  dianjurkan Islam  harus  menciptakan  suasana  yang sakinah,  mawaddah,  dan  warahmah, sebagaimana firman Allah swt surat An Nisaa’ ayat 3:
“Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan dapat  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua,  tiga  atau  empat,  kemudian  jika kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku adil,  maka  (kawinilah)  seorang  saja, atau  budak-budak  yang  kamu  miliki. yang  demikian  itu  adalah  lebih  dekat kepada  tidak  berbuat  aniaya (Q.S.  An- Nisaa’: 3) (8)
Berdasarkan  penjelasan  di  atas maka dapat terlihat sesungguhnya Allah swt  mengizinkan  terjadinya  poligami dengan  ketentuan-ketentuan  yang  telah dipaparkan  pada  ayat  tersebut,  tetapi lain halnya untuk poliandri yang mutlak tidak  diperbolehkan  dalam  kondisi apapun.  Ayat  di  atas  turun  setelah perang  Uhud,  dimana  banyak  sekali pejuang  Muslim  yang  gugur,  yang mengakibatkan banyak pula anak  yatim yang  harus  mendapatkan  pengawasan dari orang tua yang bertanggung jawab. Perkawinan  poligami  adalah  satu- satunya jalan untuk memecahkan persoalan tersebut. Ayat 3 surat An-Nisaa’ sebagaimana  yang  ditulis  di  muka secara  eksplisit  menyatakan  bahwa seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang  sampai  batas  maksimal  empat orang  dengan  syarat  mampu  berlaku adil  terhadap  isteri-isterinya.  Ayat  ini
melarang menghimpun dalam saat yang sama  lebih  dari  empat  orang  isteri  bagi seseorang  pria.  Ketika  turun  ayat  ini, Rasulullah SAW memerintahkan semua pria  yang  memiliki  lebih  dari  empat isteri,  agar  segera  menceraikan  isteri- isterinya  sehingga  maksimal  setiap orang  hanya  memperisterikan  empat orang  wanita.  Lebih  lanjut  M.  Quraish Shihab  menegaskan  bahwa  ayat  ini tidak  membuat  satu  peraturan  tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan  dilaksanakan  oleh  syari’at  agama dan adat istiadat sebelum ini. (9) Ayat ini juga  tidak  mewajibkan  poligami  atau menganjurkannya,  dia  hanya  berbicara tentang  bolehnya  poligami,  dan  itupun merupakan  pintu  darurat  kecil  yang hanya  dilalui  saat  amat  diperlukan  dan dengan  syarat  yang  tidak  ringan.  Hal tersebut disebabkan karena
kemungkinan  mandulnya  seorang  isteri atau terjangkit penyakit parah sementara bagi  seorang  suami  menyalurkan  nafsu biologis  untuk  mendapatkan  keturunan adalah sebuah kebutuhan sehingga pada saat itu poligami adalah salah satu jalan keluar  dari  beberapa  permasalahan  di atas, akan tetapi sekali lagi harus diingat bahwa ini bukan berarti anjuran, apalagi kewajiban. Itu diserahkan kepada masing-masing menurut pertimbangannya. Al-Qur’an hanya
memberi  wadah  bagi  mereka  yang menginginkannya.
Monogami adalah suatu asas dalam undang-undang  perkawinan,  dengan suatu  pengecualian  yang  ditujukan kepada  mereka  yang  menurut    agama dan  hukumnya  mengizinkan  seseorang boleh  beristeri  lebih  dari  seorang. Dalam pengecualian ini, undang-undang memberikan  syarat  atau  pembatasan- pembatasan  yang  cukup  berat,  yaitu berupa  pemenuhan  syarat  yang  tertentu serta  izin  dari  pengadilan,  seperti  yang disyaratkan  di  dalam  Pasal  3,  4,  dan  5
112
undang-undang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1)  Pada asasnya dalam suatu perkawinan  seorang  pria hanya  boleh  mempunyai seorang  isteri,  seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan dapat memberikan  izin  kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki  oleh  pihak- pihak yang bersangkutan.
Pasal 4 (1)  Dalam  hal  seorang  suami yang  akan  beristeri  lebih dari  seorang  sebagaimana tersebut  dalam  pasal  3 ayat  2  undang-undang  ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam  ayat  (1)  pasal  ini hanya memberi izin kepada  suami  yang  akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya  sebagai isteri; b. isteri  mendapat  cacat badan  atau  penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Dengan  demikian  bagi  seorang suami  yang  mempunyai  isteri  masih hidup,  tetapi  ternyata  tidak  dapat menjalankan kewajibanya sebagai isteri, misalnya isteri tidak dapat
mendampingi  dan  melayani  suami dengan  baik,  isteri  tidak  mengurus  dan
mendidik  anak-anaknya  dengan  baik, begitu  juga  jika  isteri  cacat  badan, misalnya  lumpuh  tak  berdaya,  lemah saraf  atau  mempunyai  penyakit  yang sulit  di  sembuhkan  dan  juga  jika  isteri tidak  dapat  memberikan  keturunan, dengan  alasan  demikian  suami  dapat beristeri  lebih  dari  seorang,  dengan mengajukan  permohonan  secara  tertulis kepada pengadilan agama.
Pasal  5  ayat  1  berbunyi  : “Untuk dapat  mengajukan  permohonan  kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  4  ayat  (1)  undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. adanya  persetujuan  dari  isteri- isteri;
b. adanya  kepastian  bahwa  suami mampu menjamin keperluan- keperluan  hidup  isteri-isteri  dan anak-anak mereka;
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku  adil  terhadap  isteri-isteri dan anak-anak mereka. Perihal diperlukannya adanya persetujuan  dari  isteri-isteri  untuk memperkenankan  suaminya  kawin  lagi dengan  wanita  lain,  apabila  ternyata yang  akan  diminta  tidak  mungkin memberikan persetujuanya, dikarenakan misalnya  sakit  keras,  gila  atau  karena isteri-isteri  itu  tidak  dapat  menjadi pihak  dalam  perjanjian  atau  karena tidak  ada  kabar  lagi  dari  isterinya sekurang-kurangya  2  (dua)  tahun  atau sebab-sebab lain yang perlu dinilai oleh hakim, maka persetujuan isteri-isteri itu tidak  diperlukan  bagi  suami  yang  akan kawin lagi.
PP  Nomor  10  Tahun  1983  tentang Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi Pegawai Negri Sipil dikeluarkan dengan maksud  agar  pegawai  negri  sipil  dapat menjadi  contoh  yang  baik  kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai  warga  negara  yang  baik  dalam masyarakat,  termasuk  dalam  membina
kehidupan  berkeluarga.  Jadi  secara tidak  langsung  PP  No  10  Tahun  1983 dikeluarkan  untuk  memperketat  dan mempersulit  izin  penceraian  dan  izin poligami. (10)
Untuk lebih jelasnya, mengenai izin perkawinan dan penceraian bagi
pegawai  negeri  sipil  dalam  masalah poligami dapat dilihat dalam PP Nomor 10  Tahun  1983  yang  memuat  khusus mengenai  izin  poligami  bagi  pegawai negri sipil. Pasal 4 menegaskan “ bahwa apabila Pegawai Negeri Sipil  pria akan beristeri  lebih  dari  seorang,  maka  ia wajib  memperoleh  izin  terlebih  dahulu dari pejabat”. (10)
Pada  pasal  4  ayat  (4)  menyatakan bahwa  permintaan  izin  sebagaimana dimaksudkan  dalam  ayat  (1)  diajukan secara tertulis, dan ayat (5) menyatakan bahwa  dalam  surat  permintaan  izin sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (4) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang  mendasari  permintaan  izin  untuk beristeri  lebih  dari  seorang  atau  untuk menjadi  isteri  kedua,  ketiga  dan keempat.
Di  dalam  Pasal  5  ayat  (2) menyatakan  bahwa  permintaan  izin  itu diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki dan setiap atasan yang menerima permintaan izin dari pegawai negri sipil dalam lingkunganya, wajib mempertimbangkan  dan  meneruskanya kepada  pejabat  melalui  saluran  hirarki dalam jangka waktu selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal  ia  menerima  permintaan  izin dimaksud.
Selanjutnya Pasal 9
menyatakan  bahwa    pejabat  yang menerima permintaan izin untuk beristeri  lebih  dari  seorang  atau  untuk menjadi  isteri  kedua/ketiga/keempat, wajib  memperhatikan  dengan  seksama alasan-alasan yang di kemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari pegawai negri sipil yang bersangkutan.
Apabila  alasan-alasan  dan  syarat-
syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang menyakinkan,  maka  pejabat  harus meminta  keterangan  tambahan  dari isteri pegawai negri sipil yang mengajukan  permintaan  izin  atau  dari pihak  lain  yang  dipandang  dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Sebelum mengambil keputusan,  pejabat  memanggil  pegawai negeri  sipil  yang    bersangkutan  sendiri atau  bersama-sama  dengan  isterinya untuk diberi nasehat. Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi  sekurang-kurangya  salah satu  syarat  alternatif  dan  ketiga  syarat kumulatif, sebagai berikut:
a. Syarat  alternatif  yaitu  karena  isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya  sebagai  isteri,  isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang  tidak  dapat  disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
b. Syarat  kumulatif    ialah,  ada persetujuan  tertulis  dari  isteri, penghasilan  pegawai  negri  sipil yang  bersangkutan  cukup  untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan  anak-anakya  yang  dibuktikan dengan  surat  keterangan  pajak penghasilan dan ada jaminan tertulis  dari  pegawai  negeri  sipil bersangkutan bahwa ia akan berlaku  adil  terhadap  isteri  dan anak-anaknya.
Dalam BW masalah poligami tidak diatur  atau  tidak  diperbolehkan.  BW hanya mengatur tentang masalah monogami,  sesuai  dengan  Pasal  27 KUHPerdata  yang  menegaskan  bahwa “Dalam waktu yang sama seorang pria hanya  boleh  mempunyai  satu  wanita sebagai  isteri  dan  seorang  wanita hanya  boleh  mempunyai  satu  pria
114
sebagai  suami” (11) Dengan  demikian maka  Pasal  27  BW,  yang  menegaskan berlakunya  monogami  mutlak  atau tanpa ada pengecualian, yang merupakan  sendi  Hukum  Perkawinan BW  masih  berlaku  sepenuhnya  (tanpa dikurangi)  bagi  semua  orang  yang tunduk pada BW.  Ketentuan WNI  yang tunduk pada BW tidak bisa dihilangkan atau  disingkirkan  dengan  pemelukan agama  Islam  atau  agama  apa  saja, tetaplah BW itu berlaku atas dirinya dan demikian  pula  Hukum  Perkawinan  BW yang bersendikan Monogami Mutlak.
KHI  mengatur  masalah  beristeri lebih  dari  satu  orang  wanita  terdapat dalam pasal 55,56, 57, dan 59, Pasal 55 berbunyi:
a. Beristeri  lebih  dari  satu  orang pada  waktu  bersamaan,  terbatas hanya sampai empat orang isteri.
b. Syarat utama beristeri dari seorang,  suami  harus  mampu berlaku  adil  terhadap  isteri  –isteri dan anak-anaknya.
c. Apabila  syarat  utama  yang  disebut pada  ayat  (2)  tidak  mungkin dipenuhi,  suami  dilarang  beristeri lebih dari seorang.
Selanjutnya,  bagi  seorang  suami yang  ingin  beristeri  lebih  dari  seorang hanya  diperbolehkan  setelah  mereka terlebih  dahulu  mendapat  izin  dari pengadilan,  Hal  tersebut  dapat  dilihat dalam Pasal 56, yang berbunyi:
a. Suami  yang  hendak  beristeri  lebih dari  satu  orang  harus  mendapat izin dari pengadilan agama.
b. Pengajuan permohonan izin dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan menurut  tata  cara  sebagaimana diatur  dalam  BAB  VIII  peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
c. perkawinan yang dilakukan dengan isteri  kedua,  ketiga  atau  keempat tanpa  izin  dari  pengadilan  agama, tidak memepunyai
Kekuatan
Hukum.
Mengenai  Syarat-syarat  pemberian izin  poligami  dari  pengadilan  agama dapat  dilihat  dalam  Pasal  57,  yang berbunyi  : Pengadilan  agama  hanya memeberikan  izin  kepada  seseorang yang  akan  beristeri  lebih  dari  seorang apabila:
a. Isteri  tidak  dapat  menjalankan kewajibanya sebagai isteri.
b. Isteri  mendapat  cacat  badan  atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan  izin  untuk  beristeri  dari satu  orang  berdasarkan  atas  salah  satu alasan  yang  diatur  dalam  Pasal  55  ayat (2)  dan  57,  pengadilan  agama  dapat menetapkan  tentang  pemberian  izin setelah  melihat  dan  mendengar  isteri yang  bersangkutan  di  persidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan  ini  isteri  atau  suami  dapat mengajukan Banding atau kasasi. 2. Tinjauan Mengenai Status Hukum  Perkawinan  Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Perjuangan  kaum  perempuan  sejak dahulu  yang  ingin  menyeimbangkan hak dan kewajibannya dalam perkawinan baru dapat terlaksana setelah  dikeluarkanya  PP  No.  9  Tahun 1975, PP No. 10 tahun 1983 dan PP No. 45 tahun 1990. Dengan adanya PP yang mengatur  izin  berpoligami  tersebut sudah dirasakan oleh perempuan bahwa pasti saja ada celah untuk melanggarnya sehinngga  hati  perempuan  tidak  bisa tenang dalam meniti kehidupan perkawinanya,  untuk  mencapai  tujuan yang  dikehendaki  oleh  undang-undang perkawinan  yaitu  mencapai  keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. (10,12,13)
Selanjutnya  pengaturan  poligami dalam  PP.  No.  10  tahun  1983  dan  PP
No. 45 tahun 1990 mempertegas bahwa Pegawai  Negeri  Sipil  yang  hendak berpoligami  diatur  secara  khusus  dan lebih  ketat,  sebenarnya    serangkaian peraturan  perkawinan  dan  peraturan- peraturan  pelaksanaanya  sudah  sangat ketat  mengatur  poligami  di  Indonesia, akan tetapi efektif tidaknya peraturan di atas  sangat  tergantung  dari  manusianya terutama  berkaitan  dengan  kesadaran hukum masyarakatnya. (10,13) Lebih lanjut  Yahya  Harahap  menyatakan bahwa sebenarnya tidak
sulit memahami tujuan ini, yaitu menjadikan setiap  anggota  masyarakat  mengetahui apa  hak  yang  diberikan  hukum  atau undang-undang  kepadanya  serta  apa kewajiban  yang  dibebankan  hukum kepada dirinya. (14) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor  10  tahun  1983  disebutkan bahwa untuk memperoleh izin melakukan poligami hanya dapat diberikan  oleh  pejabat  yang  berwenang apabila  memenuhi  sekurang-kurangnya salah  satu  syarat  alternatif  dan  ketiga syarat kumulatif sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  10 ayat  (2)  dan
(3)  PP  Nomor  10  Tahun  1983.  Dalam praktek terdapat permohonan izin poligami  pegawai  negeri  sipil  yang diajukan  kepada  pejabat  atasanya  tidak memenuhi  alasan  dan  isteri  memenuhi kewajibanya sebagai isteri akibat tindakan  suami  itu  sendiri  yang  hanya menuntut  haknya  saja  tanpa  mau melaksanakan kewajiban
dengan semestinya.
Dalam hal ini kesalahan tidak dapat dilimpahkan  kepada  isteri  dan  kasus- kasus  semacam  ini  juga  sering  terjadi. Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  PP  Nomor  10 tahun  1983  bahwa  pegawai  negri  sipil yang  akan  beristeri  lebih  dari  seorang wajib  memperoleh  izin  dari  pejabat dimana  dalam  surat  pemintaan  izin sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  4 ayat  (1)  tadi  harus  dicantumkan  alasan
yang lengkap yang mendasari pemintaan  untuk  beristeri  lebih  dari seorang.  Permintaan  izin  itu  harus diajukan pejabat melalui saluran hirarki. Dalam  hal  ini  setiap  alasan  yang menerima permintaan izin dari pegawai negeri sipil dalam lingkungannya untuk melakukan  poligami  wajib  memberikan pertimbangan  dan  wajib  meneruskan kepada  pejabat  melalui  saluran  hiraraki dalam jangka waktu selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal menerima surat itu.
Dalam  PP  No.  10  Tahun  1983 pejabat  dari  pegawai  negri  sipil  yang bersangkutan  akan  memberikan  izin apabila ternyata:
a. Tidak  bertentangan  dengan  ajaran atau  peraturan  agama  yang  dianut oleh  pegawai  negri  sipil  yang bersangkutan.
b. Memenuhi  syarat  alternatif  dan semua syarat kumulatif.
c. Tidak  bertentangan  dengan  akal sehat. d. Tidak ada kemungkinan mengganggu  tugas  kedinasan  yang dinyatakan  dalam  surat  keterangan atasan langsung pegawai negri sipil yang bersangkutan, serendah- rendahnya  pejabat  eselon  IV  atau setingkat dengan itu. Adapun proses dalam acara pengadilan agama dimana dalam pemeriksaan pengadilan harus memanggil  dan  mendengar  isteri  yang bersangkutan.  Pemeriksaan  Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah  diterima  surat  permohonan beserta  lampiran-lampiranya.  Apabila pengadilan  berpendapat  bahwa  cukup alasan  bagi  pemohon  untuk  beristeri lebih  dari  satu  maka  pengadilan memberikan putusanya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.
Pengadilan dalam memberikan pertimbangan  terhadap  pegawai  negri
116
sipil  yang  mengajukan  permohonan untuk  beristeri  lebih  dari  seorang dengan melihat apakah hukum membolehkannya  atau  tidak yaitu dengan memperlihatkan ketentuan undang-undang  yang  berlaku  serta memperhatikan  kelengkapan  syarat- syarat maupun alasan-alasan sebagaimana  diatur  dalam  undang- undang perkawinan, Peraturan
Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975, Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun 1983 dan KHI.
Menyangkut  prosedur  pelaksanaan poligami  aturanya    dapat  dilihat  di dalam PP No. 9 Tahun 1975 pada Pasal 40  dinyatakan  bahwa “apabila  seorang suami  bermaksud  untuk  beristeri  lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan  secara  tertulis  kepada pengadilan” .  Berikutnya  pada  Pasal  42 juga  dijelaskan  keharusan  pengadilan memanggil para isteri untuk memberikan  penjelasan  atau  kesaksian. Di  dalam  pasal  ini  juga  dijelaskan bahwa  pengadilan  diberi  waktu  selama 30  (tiga  puluh)  hari  untuk  memeriksa permohonan  poligami  setelah  diajukan oleh suami lengkap dengan persyaratannya. Dalam  hal  ini,  isteri  harus  hadir dalam proses pemeriksaan atas penghasilan  suami  ini  (pasal  42  ayat  1
PP  No.  9/1975).  Pasal  34  ayat  (1) undang-undang perkawinan
yang mengatur  masalah  hak  dan  kewajiban suami isteri menyebutkan suami melindungi  isrinya  dan  memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya.
Apabila  diperhatikan  aturan-aturan tersebut,  pada  prinsipnya  mengacu kepada  esensi  perkawinan  yaitu  untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  atau  dalam rumusan  Kompilasi  Hukum  Islam,  Bab II  Pasal  3  bahwa  perkawinan  bertujuan
untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan warahmah.  Adapun  perkawinan  yang dilakukan  dengan  isteri  kedua,  ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, maka tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga izin Pengadilan  Agama  menjadi  sangat menentukan, sehingga di dalam peraturan  perundang-undamgan  dan KHI dijelaskan bahwa pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan  perkawinan  seorang  suami yang  akan  beristeri  lebih  dari  seorang sebelum adanya izin dari pengadilan.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di atas  bahwa  seorang  suami yang melakukan  perkawinan  dengan  isteri kedua,  ketiga,  atau  keempat  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  jika  tidak mendapat  izin  dari  pengadilan  agama. Dalam  hal  perkawinan  yang  tidak disetujui  oleh  isteri  pertama  adalah  sah apabila  karena  suatu  hal  si  isteri  atau isteri-isteri  tidak  mungkin  dimintai persetujuanya  atau  tidak  dapat  menjadi pihak  dalam  perjanjian  sebagaimana ditegaskan  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  bab  IX  Pasal  58  ayat  (3) berbunyi: “persetujuan  dimaksud  pada ayat (1) huruf a tidak diperlakukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri- isterinya tidak mungkin diminta persetujuanya  dan  tidak  dapat  menjadi pihak  dalam  perjanjian  atau  karena sebab  lain  yang  perlu  mendapat penilaian  hakim. Dalam  Kompilasi Hukum  Islam  pada  pasal  56  dijelaskan sebagai berikut:
a. Suami  yang  hendak  beristeri  lebih dari  satu  orang  harus  mendapat izin  dari Pengadilan Agama.
b. Pengajuan permohonan izin dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan menurut  tata  cara  sebagaimana diatur  dalam  Bab  VII  peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
117
Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuanya dan
permohonan  izin  untuk  beristeri  lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang di atur dalam KHI Pasal 55 dan  57,  pengadilan  agama  menetapkan pemberian  izin  setelah  memeriksa  dan mendengar  isteri  yang  bersangkutan  di persidangan  pengadilan  agama  dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat  mengajukan  banding  atau  kasasi.
Apabila putusan hakim yang mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  izin pengadilan tidak diperoleh maka menurut  Pasal  44  No.  9  Tahun  1975 pegawai  pencatat  nikah  dilarang  untuk melakukan  pencatatan    perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari  seorang  sebelum  adanya  izin pengadilan  seperti  yang  dimaksud dalam  Pasal  43  PP  No.  9  tahun  1975. Ketentuan hukum yang mengatur tentang  pelaksanaan  poligami  seperti telah  diuraikan  di  atas  mengikat  semua pihak, pihak yang melakukan
pelanggaran  terhadap  ketentuan  pasal- pasal di atas dikenakan saksi pidana.
Pengaturan hukum megenai poligami  yang  boleh  dilakukan  atas kehendak  yang  bersangkutan  melalui izin pengadilan agama, setelah dibuktikan  izin  isteri  atau  isteri-isteri, dimaksudkan untuk dapat merealisasikan kemaslahatan yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan  yang  diridhai  Allah  swt, dan  didasarkan  pada  cinta  dan  kasih sayang  (mawaddah  warahmah).  Pada akhirnya  baik  menurut  hukum  Islam maupun  menurut  peraturan  perundang-
undangan menegaskan bahwa pelaksanaan poligami adalah merupakan tindakan yang hanya
diperbolehkan  bagi  seorang  pria  yang betul-betul  memenuhi  persyaratan  yang harus dipenuhi.

## E. PENUTUP
Pada  dasarnya  poligami  adalah suatu  hal  yang  boleh  dilakukan  baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan  yang  mengatur tentang perkawinan di Indonesia karena baik  hukum  Islam  maupun  hukum positif menganut asas monogami terbuka.  Dalam  praktek  suami  yang akan  melakukan  poligami  beranggapan bahwa  izin  dari  isteri  dan  dari pengadilan  agama  adalah  tidak  wajib ditambah  lagi  dengan  prosedur  sangat rumit  dan  membutuhkan  waktu  yang lama, apalagi bila seorang isteri ternyata telah  mampu  melaksanakan  syarat sebagai  isteri.  Seorang  suami  sebelum melakukan  poligami  wajib  mengajukan permohonan  kepada  pengadilan  agama dan pengadilan agama akan memberikan  izin  jika  isteri  tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri,  isteri  mendapat  cacat  badan  atau penyakit  yang tidak dapat disembuhkan dan  istri  tidak  dapat  melahirkan keturunan. Keabsahan status perkawinan poligami tanpa izin
pengadilan  agama  adalah  sah  menurut hukum Islam akan tetapi dalam persepktif  hukum  positif  adalah  tidak mempunyai kekuatan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Al-Qur’an  Surat  Al-Hujarat  ayat 3.
2. Rubai  M. Bunga  Rampai  Kajian Hukum  Nasional  Yang  Islami , Penerbit Universitas Negeri Malang. UM: Press; 3. Syarifudin A. Hukum Perkawinan  Islam  di  Indonesia, Antara  Fiqh  Munakahat  dan Undang-Undang Perkawinan . Media, Jakarta: Prenada; 4. Ramulyo MI. Hukum
118
Perkawinan Islam: Suatu Analisis  dari  Undang-Undang No.1  Tahun  1974  dan  Kompilasi Hukum .  Jakarta:  Islam,  Bumi Angkasa; 5. Al-Qur’an  Surat  An-Nisa  ayat 21.
6. Hadikusuma H. Hukum Perkawinan  Indonesia  Menurut Pandangan  Hukum  Adat,  Hukum Agama .  CV.  Mandar  Maju. Bandung;
7. Hakim  HR. Hukum  Perkawinan Islam  Untuk  IAIN,  STAIN,  PT
AIS.  IAIN,  STAIN,PTAIS ,  CV Pustaka Setia. Bandung;
8. Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 3.
9. Salam  S. Poligami  yang  di
dambakan Wanita . Media, Bandung:  PT.  Syamil  Cipta Media; 10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi Pegawai  Negeri  Sipil.  Negri Sipil; 11. Sabeni  BA.  Perkawinan  Dalam Hukum  Islam  dan  Undang- Undang Persepektif fiqih Munakahat  dan  UU  No.  1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya. Bandung: Pustaka Setia; 12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan. 13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  45 Tahun  1990  tentang  Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  10  Tahun  1983  tentang Izin  Perkawinan  dan  Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 14. Harahap Y. Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan . Jakarta: Sinar Grafika;