## RELASI EKONOMI DAN PENDIDIKAN
Oleh : Zainal Arifin staiqod_zainal@yahoo.com

## ABSTRAK
Pendidikan  adalah  upaya  mengembangkan  potensi-potensi  manusiawi  peserta  didik  baik potensi fisik potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Adapun pusat perhatian mendasar dari konsep ekonomi adalah bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas untuk mencapai tujuan yang beraneka ragam mungkin tak terhingga jumlahnya, sedang pertimbangan ekonomis itu sendiri didasarkan  pada  kemampuan  anggaran  dan  manajemennya.  Tulisan  ini  diangkat  guna mengkaji  peranan  ekonomi  sebagai  landasan  pendidikan  untuk  menunjang  keberhasilan, keberlangsungan  dan  perkembangan  lembaga  pendidikan.  Simpulan  dari  tulisan  ini menemukan  bahwa  adanya  peran  yang  signifikan  antara  ekonomi  dengan  pendidikan,  dan permasalahan yang muncul adalah minimnya sumber dana yang masuk serta ditambah kurang mampunya lembaga pendidikan untuk memanajemen sumber daya yang ada dengan efektif dan efesien.
Kata kunci: Landasan Ekonomi, Pendidikan

## A. LATAR BELAKANG
Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik baik potensi fisik potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi  dalam  perjalanan  hidupnya.  Dasar  pendidikan  adalah  cita-cita  kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan. organis, harmonis, dinamis. guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan.
Berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Salah satu  usaha  yang  dilakukan  pemerintah  adalah  dengan  menaikkan  dana  pendidikan  sebesar 20%  APBN.  Pernyataan  di  atas  sesuai  dengan  pemberitaan  di  salah  satu  media  yang menyatakan bahwa pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 368,899 triliun atau 20 persen dari total anggaran belanja negara.
Pemenuhan  dana  pendidikan  sebesar  20%  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang- undang  Dasar  1945  hasil  amandemen  merupakan  cerminan  keinginan  segenap  bangsa Indonesia untuk memiliki pendidikan yang lebih merata dan berkualitas/bermutu. Pencapaian pendidikan nasional yang lebih merata dan bermutu ini lebih jauh dinyatakan dalam PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 3 dan 4: Pasal3: “Standar Nasional Pendidikan  berfungsi  sebagai  dasar  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu”.
Pasal  4:  “Standar  Nasional  Pendidikan  bertujuan  menjamin  mutu  pendidikan  nasional dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan    membentuk  watak  serta  peradaban
bangsa yang bermartabat”. Undang-undang 1945 dan PP No. 19 /2005 tersebut memberikan isyarat  bahwa  pemenuhan  anggaran  pendidikan  yang  memadai  harus  diorientasikan  pada perwujudan  layanan  pendidikan  yang  bermutu  untuk  semua.  Permasalahan  pemenuhan anggaran  20%  ini  telah  menjadi  polemik  yang  cukup  besar,  baik  di  pemerintahan  maupun masyarakat. Diantaranya karena alasan ketidakmampuan Negara untuk membiayai pendidikan dengan porsi 20% sekaligus dari APBN.
Pada  dasarnya,  pembiayaan  pendidikan  ini  bukan  saja  menjadi  tanggung  jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah I dan II (propinsi dan  kab/kota).  Kondisi  ini  sebagaimana  ditegaskan  dalam  PP  48  tahun  2008  tentang Pendanaan  Pendidikan  pasal  2  ayat  (1)  “Pendanaan  pendidikan  menjadi  tanggung  jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. Implementasi perundang- undangan  yang  dimaksud  memerlukan  tekad  yang  kuat  dari  pemerintah  dan  pemerintah daerah.  Penganggaran  dana  sebesar  20%  dari  APBN  yang  telah  dicanangkan  pemerintah ternyata  belum  memberikan  dampak  positif  yang  signifikan.  Masih  terjadi  beberapa permasalahan yang timbul di lapangan. Salah satu masalah yang timbul adalah penyelewengan dana  pendidikan.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  mencatat  dana  pendidikan  tidak dikelola dengan baik sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara.
Pada  tahun  2014,  sektor  pendidikan  mendapat  alokasi  dana  sebesar  Rp  368  triliun. Sebagian besar atau Rp 268 triliun, ditransfer ke daerah melalui berbagai alokasi seperti dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Misalnya untuk tunjangan profesi guru. Di salah satu kabupaten di Jawa Barat, dalam satu kuartal, nilai yang tidak tepat sekitar Rp 1,3 miliar. Modus yang  dilakukan  dengan  menyiapkan  administrasi  bagi  guru  yang  tidak  berhak  mendapat tunjangan.  Kemudian,  ada  yang  menghimpun  dana  dari  mereka  yang  akan  menerima tunjangan. Selain itu, juga termasuk bantuan siswa miskin di Kementerian Agama. Terjadinya penyimpangan yang meliputi administrasi yang lemah, asal-asalan, serta tidak didukung data yang andal (http://www.harianterbit.com/, diakses 5 Oktober 2015).
Masalah yang kedua adalah kurang meratanya pendidikan di Indonesia. Hal ini didukung dengan  kondisi  geografis  Indonesia  yang  merupakan  Negara  kepulauan,  sehingga  ada kesenjangan yang signifikan antara pendidikan yang berada di kota dengan pendidikan yang berada di desa-desa, apalagi di pulau-pulau yang terpencil, yang nota bene akses informasi dan transportasi sangat sulit. Seperti halnya di Jakarta, yang merupakan ibu kota Negara, disana dapat  dengan  mudah  menemukan  sekolah  seperti  PAUD,  TK,  SD,  SMP,  SMA  dan  Perguruan Tinggi dengan berbagai macam fasilitas lengkap yang ditawarkan. Tetapi fasilitas pendidikan di Jakarta  seperti  itu  belum  tentu  kita  temukan  di  luar  kota  Jakarta,  seperti  pedalaman  pulau sumatera, Kalimantan, Sulawesi, papua, daerah-daerah terpencil lain di Indonesia bahkan di pulau jawa itu sendiri.
Kehidupan di daerah pedalaman berbanding terbalik dengan kehidupan di kota. Sangat ironis melihat anak-anak di daerah pedalaman Indonesia yang masih jauh tertinggal tentang pendidikan. Padahal Indonesia sudah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN.  Tidak  maksimalnya  pengelolaan  anggaran  tersebut  mengakibatkan  anak-anak  di perdalaman  banyak  yang  buta  huruf,  tidak  bisa  berhitung  dan  belum  bisa  menggunakan
teknologi-teknologi yang ada. Sekolah mereka masih banyak yang rusak dan tidak layak untuk dipakai (http://regional.kompasiana.com/, diakses 5 Oktober 2015).
Ilustrasi    di    atas    menggambarkan    pentingnya    hubungan  antara  ekonomi  dan pendidikan,  yang  mana  ekonomi  pada  dasarnya  merupakan  salah  satu  penopang  dari keberhasilan  proses  pendidikan.  Tanpa  kemampuan  ekonomi maka  akan  sulit  seseorang mendapatkan  layanan  pendidikan unggul  dan  berkualitas.  Jadi  pada  intinya  dapat  ditarik benang    merah    bahwa    ekonomi    merupakan    daya    dukung    utama  keberhasilan    proses pendidikan.    Makalah    ini    akan    mencoba  mendeskripsikan  bagaimanakah  peran  ekonomi sebagai landasan dalam penyelenggaraan pendidikan.

## B. HUBUNGAN EKONOMI DAN PENDIDIKAN
Ekonomi  merupakan  salah  satu  ilmu  sosial  yang  mempelajari  aktivitas  manusia  yang berhubungan  dengan  produksi,  distribusi,  dan  konsumsi  terhadap  barang  dan  jasa.  Istilah “ekonomi” sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu οἶκος (oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga”  dan  νόμος  (nomos)  yang  berarti  “peraturan,  aturan,  hukum”.  Secara  garis  besar, ekonomi  diartikan  sebagai  “aturan  rumah  tangga”  atau  “manajemen  rumah  tangga”. Sementara  yang  dimaksud  dengan  ahli  ekonomi  atau  ekonom  adalah  orang  menggunakan konsep  ekonomi  dan  data  dalam  bekerja  (http://id.wikipedia.org/,  diakses  25  September 2014).
Pokok  persoalan  yang  dianalisa  dalam  ilmu  ekonomi adalah :
1. Bagaimanakah caranya menggunakan pendapatan atau sumbersumber daya tertentu agar  ia  dapat  memberikan  kepuasan  maksimum  kepada  seseorang  atau  sesuatu masyarakat.
2. Bagaimana cara meminimumkan penggunaan pendapatan atau sumber- sumber daya untuk mencapai suatu tingkat kepuasan tertentu.
Dalam hubungannya antara  biaya  dan  manfaat,  pendidikan  dipandang  sebagai salah satu bentuk investasi pertama kali, hal ini dikemukakan oleh Theodore W Schultz pada tahun 1960 yang berjudul investment in human capital dalam forum American Economic Assosiation . Pesan  yang  disampaikan  adalah  “proses  pengetahuan  dan  keterampilan  melalui  pendidikan bukan  merupakan  suatu  bentuk    konsumsi  semata-mata,  akan  tetapi  merupakan  suatu investasi”.  Teori  human  capital  suatu  aliran  pengeluaran  yang  menganggap  manusia merupakan suatu bentuk kapital sebagai mana bentuk-bentuk kapital lainnya seperti mesin, teknologi, uang, tanah, materil yang menentukan pertumbuhan  produktivitas melalui investasi dirinya  sendiri.  Human  capital  dapat  diaplikasikan  melalui  berbagai  bentuk  investasi  SDM diantaranya pendidikan formal,  pendidikan  informal, pengalaman kerja, kesehatan, gizi dan transmigrasi.
Konsep investasi SDM menganggap penting kaitannya antara pendidikan, produktivitas kerja  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Dalam  teori    human  capital  tenaga  kerja  merupakan
pemegang  kapital  yang  tercermin  dalam  pengetahuan,  keterampilan,  dan  produktivitas kerjanya.  Ekonomi  pendidikan  adalah  suatu  studi  tentang  bagaimana  manusia,  baik  secara perorangan  maupun  didalam  kelompok  masyarakatnya  membuat  keputusan  dalam  rangka mendayagunakan  sumber-  sumber  daya  yang  terbatas  agar  dapat  menghasilkan  berbagai bentuk  pendidikan  dan  pelatihan,  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  keterampilan, pendapat,  sikap khususnya melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendistribusikannya secara  merata  dan  adil  diantara  berbagai  kelompok  masyarakat.  Cohn,  1979  (dalam  Fatah, 2002) menyatakan ekonomi pendidikan adalah studi tentang bagaimana manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat  membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber daya yang langka/terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan,  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  ketrampilan,  pendapat,  sikap,  dan  nilai-nilai khususnya melalui pendidikan formal, serta mendiskusikannya secara merata dan adil diantara berbagai kelompok masyarakat.
Ilmu  ekonomi  pendidikan  berkembang  menjadi  perspektif  investasi  sumber  daya manusia.  Investasi  ini  menganggap  ada  kaitan  antara  pendidikan,    produktivitas  kerja,  dan pertumbuhan  ekonomi.  Pusat  perhatian  mendasar  dari  konsep  ekonomi  adalah  bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas untuk mencapai tujuan yang beraneka ragam mungkin  tak  terhingga  jumlahnya.  Pertimbangan  ekonomis  didasarkan  pada  kemampuan anggaran,  sedangkan  pertimbangan  politis  didasarkan  pada  tujuan  masyarakat  secara menyeluruh.
Di  negara  sedang  berkembang  seperti  Indonesia  skala  prioritas  tertinggi  adalah pertumbuhan  ekonomi  dan  keadilan.  Investasi  sebagai  suatu  konsep  umum  dapat  diartikan sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  nilai  tambah  barang  atau  jasa  di  kemudian  hari  dengan mengorbankan nilai konsuksi sekarang (Cohn, 1979, dalam Fattah 2002) investasi dalam SDM dapat diartikan sebagai suatu entitas yang  nilainya bisa berkembang dikemudian hari melalui suatu  proses  pengembangan  nilai  seperti  peningkatan    sikap.  Rich  (1992)  mengakui  bahwa seseorang memiliki potensi keuangan  yang  berhubungan dengan kualitas pengetahuan yang diperolehnya.  Rich  (1992)    menyatakan  manfaat  pendidikan  juga  dapat  dilihat  sebagai  nilai tambah yang  diperoleh seseorang karena mendapat pendidikan  tertentu. Nilai tambah secara umum  merupakan  peningkatan  derajat,  harkat,  dan  martabat  seseorang.  Secara  khusus dipandang  sebagai  peningkatan  kemampuan  berpikir,  bersikap  dan    berperilaku,  dan keterampilan.
Sedangkan manfaat ekonomi dari pendidikan merupakan nilai tambah secara ekonomi karena  bertambahnya  tingkat  pendidikan.    Manfaat  dibagai  menjadi  manfaat  pribadi  dan manfaat  masyarakat.  Manfaat  bagi    pribadi  adalah  tambahan  penghasilan  bersih  (setelah pajak) seumur hidup dari tenaga kerja karena bertambahnya tingkat pendidikan tenaga kerja tersebut. Manfaat bagi masyarakat adalah tambahan output yang dihasilkan oleh tenaga kerja bagi masyarakat karena meningkatnya pendidikan tenaga kerja tersebut (Sumarno, 2005).
Investasi  Sumber  Daya  Manusia  menurut  Todaro  (2000)  menyatakan    bahwa  peran pendidikan formal tidaklah terbatas memberikan pengetahuan dan keahlian kepada masing- masing  individu  untuk  dapat  bekerja  sebagai  agen    perubahan  ekonomi  yang  baik  bagi
masyarakatnya, tetapi juga menanamkan tata nilai luhur, norma-norma, cita-cita, tingkah laku, dan  aspirasi  yang  saling  berkaitan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung.  Pendidikan  juga diharapkan mendapatkan tenaga tenaga kerja terdidik dalam berbagai tingkatan dalam  rangka menyelenggarakan pembangunan bangsa.

## C. PERAN EKONOMI DALAM PENDIDIKAN
Faktor ekonomi adalah salah satu sisi yang tidak akan bisa dipisahkan dalam pendidikan itu sendiri, karena ekonomi sangat berperan penting dalam menunjang berbagai pendidikan. Fungsi  dari  pendidikan  itu  sendiri  yaitu  untuk  menyiapkan  peserta  didik,  maksud  dari menyiapkan peserta didik disini dapat diartikan bahwa peserta didik pada hakikatnya belum siap,  tetapi  perlu  disiapkan  dan  sedang  menyiapkan  dirinya  sendiri.  Adapun  strategi pelaksanaan pendidikan dilakukan dalam bentuk kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan. Maksud dari bimbingan disini adalah pemberian bantuan, arahan,motivasi dan nasihat, agar siswa  mampuh  mengatasi  dan  memecahkan  masalah  serta  menanggulangi  kesulitannya sendiri.
Menurut Pidarta (2007) perkembangan ekonomi secara makro yang berpengaruh dalam bidang pendidikan, antara lain:
1. Banyaknya  orang  kaya  yang  mau  secara  sukarela  menjadi  orang  tua  asuh/bapak angkat (dorongan hati atau himbauan pemerintah) untuk mensukseskan wajib belajar 9 tahun.
2. Terlaksananya  sistem  ganda  dalam  pendidikan  yaitu  kerja  sama  antara  sekolah dengan  pihak  usahawan  dalam  proses  belajar  mengajar  para  siswa,  dalam  rangka mengembangkan keterampilan siswa.
3. Munculnya sekolah-sekolah unggul yang memiliki sarana dan prasarana, penggajian guru, program yang beragam, proses belajar lebih baik.
Menurut Pidarta (2007) perkembangan ekonomi secara mikro adalah peningkatan taraf hidup  manusia  yang  selalu  dikaitkan  dengan perekonomian, antara lain:
1. Ekonomi  memegang  peranan  penting  dalam  kehidupan  seseorang  walaupun  orang itu  sudah  menyadari  bahwa  kehidupan  yang  gemerlapan  tidak  menjamin  memberi kebahagiaan.
2. Berhubungan  dengan  tingkat  kehidupan  keluarga,  tingkat  kehidupan  sekolah  atau perguruan tinggi pun sangat ditentukan oleh kondisi ekonominya masing-masing.
Sekolah  atau  perguruan  tinggi  yang  kaya  akan  bisa  hidup  lebih  leluasa,  karena  semua jenis  pembiayaan  dapat  diberikan  dana  sebagaimana  mestinya.  Malah  ada  sekolah  atau perguruan tinggi yang memiliki dana lebih dan disimpan di bank agar mendapat  bunga sebagai dana tambahan. Sebaliknya ada sekolah atau perguruan tinggi yang miskin dan  sangat sulit bergerak, menggaji guru atau dosen saja masih sulit apalagi  membuat gedung atau membeli perlengkapan belajar yang canggih.
Lembaga pendidikan di Indonesia sebagian besar masih lemah ekonominya, walaupun sudah  memiliki  gedung,  sementara  itu  orang-orang  kaya  lebih  memilih  mendirikan  sekolah
sendiri (sekolah unggulan) daripada memberikan uang kepada sekolah yang ada dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

## D. FUNGSI PRODUKSI DALAM PENDIDIKAN
Thomas  (dalam  Pidarta,  2007)  membagi  fungsi  produksi  dalam  pendidikan  menjadi  3 macam:
1. Fungsi produksi administrartor
2. Fungsi produksi psikologi
3. Fungsi produksi ekonomi.
Fungsi yang pertama adalah produksi administrator. Pada fungsi ini yang  dimaksud input adalah segala sesuatu yang menjadi wahana dan proses pendidikan yang dapat di hitung dan di nilai harganya dalam bentuk uang, antara lain: prasarana dan sarana belajar, termasuk kelas; perlengkapan belajar, media dan alat peraga baik di kelas maupun di laboratrium; buku-buku dan bentuk  material seperti film, flash disk/hard disk; barang-barang habis pakai seperti zat- zat kimia laboratorium, ATK dll; dan waktu guru/dosen dan personalia yang dipakai memproses peserta didik. Sementara output dalam fungsi produksi adalah  berbagai bentuk layanan dalam memproses peserta didik. Layanan-layanan ini  dihitung lewat sistem kredit semester atau SKS dan  lama  waktu  belajar  peserta  didik.  Lembaga  pendidikan  yang  baik  akan  memungkinkan harga  input  sama  atau  lebih  kecil  daripada  harga  output.  Biaya  input  akan  dibayar  oleh lembaga, sedangkan biaya output akan dibayar oleh peserta didik.
Fungsi  yang  kedua  adalah  produksi  psikologi.  Inputnya  sama  dengan    fungsi  produksi administrator, akan tetapi outputnya berbeda. Output fungsi produksi psikologi adalah semua hasil belajar siswa yang mencakup: peningkatan  kepribadian; pengarahan dan pembentukan sikap;  penguatan  kemauan;  peningkatan  estetika;  penambahan  pengetahuan  ilmu  dan teknologi;  dan  penajaman  pikiran  dan  peningkatan  ketrampilan.  Namun  output  fungsi  ini tidaklah  mudah,  karena  tidak  mudah  mengkuantifikasi  dan  menguangkan  aspek-aspek psikologi,  dan  harganya    hanya  bisa  di  cari  lewat  kegunaannya  di    masyarakat    serta kecocokannya  dengan  norma dan kondisi masyarakat. Selain itu karena tidak adanya variabel kontrol terhadap proses belajar mengajar di lembaga pendidikan.
Adapun fungsi produksi ekonomi memiliki input sebagai berikut: semua biaya pendidikan seperti pada input produksi admnistrator; semua uang yang dikeluarkan secara pribadi untuk keperluan pendidikan seperti uang saku, transportasi, membeli buku, ATK, selama belajar atau kuliah; dan opportunity cost. Outputnya adalah tambahan penghasilan peserta didik apabila telah  tamat  dan  bekerja.    Fungsi  produksi  ekonomi  ini  bertalian  erat  dengan  marketing. Marketing  adalah  analisis,  perencanaan,  implementasi,  dan  pengawasan  yang  memberikan perubahan nilai dengan target pasar sebagai tujuan lembaga pendidikan yang mencakup: (1) mendesain    penawaran;  (2)  menentukan    kebutuhan  atau  keinginan  pasar  dalam  hal    ini peserta  didik  sesuai  dengan  kebijakan  link  and  match;  dan  (3)  menentukan  harga  efektif dengan  mengadakan  komunikasi,  distribusi,  komunikasi,  dan  layanan.  Dalam  hal  ini keuntungan  marketing  adalah:  (1)  meningkatnya  misi    pendidikan  secara    sukses    dan terselenggara dengan baik, sebab diisi dengan program yang baik; (2) meningkatkan daya tarik
terhadap petugas, peserta didik, dana donator; (3) meningkatkan kepuasan  masyarakat; dan (4)  meningkatkan  keefesiensi  dan  kegiatan  pemasaran.  Akan  tetapi  dalam  marketing  juga terdapat  kelemahan  yaitu  (1)  lembaga    pendidikan    selalu    dijadikan  usaha  dagang, dikomersilkan  dalam  mendapatkan  keuntungan;  dan  (2)  idealisme  pendidikan  cenderung diabaikan dalam dunia pendidikan di Negara kita.
Mutrofin,  1996  (dalam  Pidarta,  2007)  menyatakan  bahwa  negara-negara  maju hubungannya  antara  pendidikan  dengan  pembangunan  ekonomi  sangatlah  jelas,  di  mana sistem pendidikan diorientasikan kepada kebutuhan ekonomi yang  didasari  pada teknologi tinggi,    fleksibelitas  dan mobilitas  angkatan  kerja.  Dalam   masa  pembangunan  dinegara  kita sekarang ini pengembangan ekonomi  mendapat  tempat strategis, dengan munculnya link and match,  kebijaksanaan  ini  meminta    dunia  pendidikan  menyiapkan  tenaga-tenaga  kerja  yang sesuai dengan pasaran kerja, mencaku mutu, dan jumlah serta jenisnya.

## E. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS DANA PENDIDIKAN
Menurut  Pidarta  (2007)  efisiensi  dalam  menggunakan  dana  pendidikan  adalah penggunaan  dana  yang  harganya  sesuai  atau  lebih  kecil  daripada  produksi  dan  layanan pendidikan  yang  telah  direncanakan.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  penggunaan  dana pendidikan secara efektif adalah apabila dengan dana tersebut tujuan pendidikan yang telah direncanakan bisa tercapai dengan relatif sempurna. Pemerintah perlu meningkatkan efisiensi penggunaan dana pendidikan karena dana pendidikan yang relatif terbatas dan departemen pendidikan seringkali mengalami kebocoran dana.
Terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam  menentukan tingkat efisiensi pendidikan. Faktor-faktor tersebut tersebut adalah:
1. Penggunaan uang yang sudah dialokasikan untuk masing-masing kegiatan.
2. Proses  pada  setiap  kegiatan.  Hal  ini  bisa  dilihat  langsung  seperti  dalam  bidang pendidikan dan pengajaran dan bisa juga diperiksa dan hasil laporannya seperti pada bidang penelitian.
3. Hasil masing-masing kegiatan. (Pidarta, 2007)
Sejalan  dengan  kebijakan  pemerintah  dalam  meningkatkan  efisiensi  pendidikan,  ada beberapa langkah yang perlu diambil. Langkah-langkah tersebut antara lain:
1. Dalam  penyusunan  anggaran  belanja,  khususnya  di  perguruan  tinggi,  pemerintah menyusun  pedoman  yang  memakai  kode-kode  tertentu  untuk  memudahkan pengecekan.
2. Penyesuaian jumlah fakultas dengan kebutuhan pembangunan.
3. Menutup jurusan-jurusan yang lulusannya sudah dipandang terlalu banyak dan tidak dapat mencari pekerjaan atau tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
4. Tidak  mengangkat  pegawai  negeri  baru,  termasuk  guru  dan  dosen,  kecuali  sebagai pengganti mereka yang pensiun atau meninggal.
F. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN EKONOMI DI SEKOLAH
Ekonomi sebagai landasan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia belum bisa dikatan  menjadi  landasan  yang  kuat.  Berbagai  masalah  ekonomi  timbul  dalam  menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Salah satu masalah yang serius adalah adanya tindak penyelewengan dana BOS oleh pihak- pihak terkait yang tidak bertanggung jawab.  Laporan dari Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) bersama jaringan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan komunitas  orang  tua  siswa  tentang  pengelolaan  dana  BOS  oleh  sekolah  pada  tahun  2013 sangat  mencengangkan.  Laporan  tersebut  menyatakan  bahwa  87  persen  sekolah  tak transparan  dalam  pengelolaan  dana  bantuan  operasional  sekolah  (BOS).  Jumlah  tersebut merupakan hasil uji akses yang dilakukan terhadap 222 sekolah sample di delapan provinsi. Dari 222 sekolah yang menjadi sample, 87 persen di antaranya menolak memberikan informasi soal pengelolaan dana BOS (http://merdeka.com/, diakses  5 Oktober 2015).
Kasus  penyelewengan  dana  BOS  salah  satunya  terjadi  di  SDN  Mustikajaya  1  Agus Supriyatna.  Kepala  SDN  Mustikajaya  1,  diperiksa  Inspektorat  Kota  Bekasi  untuk pertanggungjawaban  penggunaan  dana  bantuan  operasional  sekolah  hingga  Rp 700.000000,00  lebih.  Laporan  awalnya  hanya  Rp  73.000.000,00.  Setelah  auditor  turun, ternyata  Kepala  SDN  Mustikajaya  1  tersebut  masih  belum  bisa  mempertanggungjawabkan penggunaan  dananya  senilai  Rp  700.000.000,00  lebih  (http://wartakota.tribunnews.com/, diakses 5 Oktober 2015).
Berbagai  masalah  yang  timbul  tersebut  mendorong  Kemdikbud  untuk  meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan sekolah melalui ALPEKA. Kemdikbud bekerjasama dengan  United  States  Agency  for  International  Development  (USAID),  mengembangkan perangkat  lunak  aplikasi  pengelolaan  dan  pelaporan  keuangan  sekolah  (ALPEKA)  melalui program Prioritizing Reform, Innovation, and Opportunities for Reaching Indonesia’s Teacher, Administrators,  and  Students (PRIORITAS).  Kegunaan  perangkat  ini  untuk  memudahkan sekolah dalam pembuatan pelaporan penggunaan dana BOS. Sehingga, pihak sekolah dapat lebih mudah untuk melakukan pengadministrasian, pelaporan, dan meningkatkan transparansi dan  akuntabilitas  penggunaan  dana  BOS  (http://www.kemdikbud.go.id/,  diakses  5  Oktober 2015).

## G. IMPLIKASI LANDASAN EKONOMI PADA KONSEP PENDIDIKAN
Menurut  Pidarta  (2007)  konsep-konsep  pendidikan  yang  mungkin  dikembangkan  dari pembahasan mengenai landasan ekonomi ini adalah bertalian dengan hal-hal berikut::
1. Dalam dunia pendidikan, faktor ekonomi bukanlah sebagai pemegang peran yang utama,  melainkan  sebagai  pemeran  yang  cukup  menentukan  keberhasilan pendidikan.  Sebab  dengan  ekonomi  yang  memadai,  maka:  (a)  prasarana,  sarana, media, alat belajar, dan sebagainya bisa dipenuhi; (b) proses belajar mengajar bisa dilaksanakan  secara  lebih  intensif,  sebab  para  pendidik  lebih  dapat  memusatkan perhatiannya,  mereka  tidak  mencari  sambilan  di  luar;  dan  (c)  motivasi  dan
kegairahan  kerja  personalia  pendidikan  meningkat,  mereka  siap  pula  untuk meningkatkan profesi.
2. Faktor  yang  paling  menentukan  kehidupan  dan  kemajuan  pendidikan  adalah dedikasi,  keahlian,  dan  keterampilan  pengelola  dan  guru-guru  atau  dosen-  dosen lembaga pendidikan itu.
3. Fungsi  ekonomi  pendidikan  adalah  (a)  untuk  menunjang  kelancaran  proses pendidikan dan (b) sebagai bahan pelajaran untuk membentuk manusia ekonomi. Bahan ini disisipkan pada pembahasan semua bidang studi.
4. Manusia ekonomi yang dimaksud adalah manusia yang dalam kehidupan sehari-hari memiliki kemampuan dan kebiasaan seperti (a) memiliki etos kerja; (b) biasa bekerja dengan sempurna, tidak setengah-setengah; (c) bersifat produktif; (d) biasa hidup hemat, tidak bermewah-mewah; dan (e) biasa hidup efisien.
5. Dalam  upaya  membentuk  SDM  yang  produktif,  maka:  (a)  sistem  pendidikan, struktur,  kurikulum,  dan  jumlah  serta  jenis  penelitian  diatur  kembali;  (b)  biaya pendidikan ditingkatkan; dan (c) semua a dan b diorientasikan kepada kebutuhan pengembangan  ekonomi  yang  didasarkan  pada  teknologi  tinggi,  fleksibilitas,  dan mobilitas angkatan kerja.
6. Tiap-tiap  lembaga  pendidikan  diupayakan  agar  mampu  menghidupi  diri  sendiri, dengan  mencari  sumber-sumber  dana  tambahan  sebanyak  mungkin,  disamping menerima dana dari pemerintah atau yayasan.
7. Dana  pendidikan  perlu  dikelola  secara  profesional,  pada  umumnya  direncanakan dengan  SP4,  pelaksanaannya  diawasi  secara  ketat,  dan  dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang sah.
8. Semua penggunaan dana pada setiap kegiatan perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien.
9. Pengembangan  konsep  fungsi  produksi  dalam  pendidikan  adalah  untuk memudahkan menentukan efisiensi pendidikan. Namun sampai saat ini baru fungsi produksi administrator yang bisa dilaksanakan.
10. Faktor-faktor  utama  yang  diperhatikan  dalam  menentukan  tingkat  efisiensi pendidikan adalah (a) penggunaan uang; (b) proses kegiatan; dan (c) hasil kegiatan.

## H. KESIMPULAN
Ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Pendidikan dapat berjalan  dengan  lancar  salah  satu  faktor  pendukungnya  adalah  ekonomi.  Dengan  biaya, sekolah dapat memberikan sarana dan prasaran yang lengkap sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga tujuan pemerintah untuk memajukan generasi muda saat ini dapat tercapai. Selain itu, pertumbuhan ekonomi banyak membantu orang-orang kurang mampu untu bersekolah.
Ekonomi  merupakan  salah  satu  bagian  dari  langkah  solutif  yang  dapat  dijadikan alternative  untuk  memecahkan  permasalahan-permasalahan  yang  ada  dalam  lembaga pendidikan  di  Indonesia,  yang  berkaitan  dengan  pengembangan  lembaga  pendidikan,  yang meliputi  sarana  prasarana  penunjang  pendidikan,  maupun  pemberdayaan  sumber  daya
manusia  yang  ada  dalam  lembaga  tersebut.  Masalah  yang  sering  timbul  dalam  lembaga pendidikan bukan hanya berkutat pada kurangnya sumber dana, tetapi lebih pada bagaimana pola  manajemen  sumber  dana  yang  ada,  mulai  dari  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan  dan  monitoring  dari  pihak-pihak  pemegang  kebijakan  sebagai  bahan  evaluasi kebijakan  yang  telah  dilakukan,  sehingga  sumber  daya  tersebut  bisa  efektif,  efesien  dan optimal untuk menunjang keberlangsungan dan perkembangan lembaga pendidikan itu sendiri
DAFTAR RUJUKAN
Anu.  2014. KPK:  Dana  Pendidikan  tak  Dikelola  Baik.  Harian  Terbit ,  (Online), (http://www.harianterbit.com/), diakses 5 Oktober 2015.
Cahyadi,  D.  2014. Pendidikan  di  Indonesia  Belum  Merata .  Kompas,  (Online),
(http://regional.kompasiana.com/), diakses 5 Oktober 2015.
Chasani,  I.  2014. Kepsek  SD  Negeri  Bekasi  Diperiksa  Inspektorat .  Tribun,  (Online), (http://wartakota.tribunnews.com/), diakses 5 Oktober 2015.
Sunaryo,  A.  2013. 87  Persen  sekolah  tak  transparan  kelola  dana  BOS .  Merdeka,  (Online), (http://merdeka.com/), diakses 5 Oktober 2015.
Fattah, Nanang. 2002. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan . Bandung: Remaja Rosda Karya. Kemdikbud.  2014. Kemdikbud  Tingkatkan  Akuntabilitas  Penggunaan  Keuangan  Sekolah melalui ALPEKA . (Online), (http://www.kemdikbud.go.id/), diakses 5 Oktober 2015.. Lestarini,  A.  H.  2014, Pemerintah  Anggarkan  Dana  Pendidikan  Rp  368  T .  Okezone,  (Online), (http://kampus.okezone.com/), diakses 5 Oktober 2015.
Ornstein, A. C., Levine, D. U., & Gutek, G. L. 2011. Foundations of Education . Boston: Houghton Mifflin Company.
Pidarta,  Made.  2007. Landasan  Kependidikan  Stimulus  Ilmu  Pendidikan  Bercorak  Indonesia . Jakarta: Rineke Cipta.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Online), (riau.kemenag.go.id/file/dokumen/SNP.pdf), diakses 5 Oktober 2015.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  tahun  2008  tentang  Pendanaan  Pendidikan.  (Online), (www.kemenag.go.id/file/dokumen/PP4808.pdf), diakses  5 Oktober 2015.
Wikipedia. Tanpa tahun. Ekonomi. (Online), (http://id.wikipedia.org/), diakses  5 Oktober 2015.