## PERLINDUNGAN KORBAN (SAKSI) SEBAGAI SARANA MENUJU PROSES PERADILAN PIDANA YANG JUJUR DAN ADIL

## Oleh: Tri Wahyu Widiastuti 2
Abstract : In the criminal justice system, victim (witness) hold important role in order to opened materiil trully. So in the Article 184 section 1 KUHAP, witness explain exist in the first above  expert  explain,  letter,  guidence  and  offender  explain  as  evidence  tool.  When witness  will give explain, they have to independent from fear befor, present and after given witness. This guaranty is important for knowing that witness explain is true and not engineering or emphazing from other subject.
Key words: victim protection (witness), fairness criminal justice process .

## PENDAHULUAN
Fokus perhatian dalam suatu proses peradilan pidana adalah orang yang melanggar hukum, yaitu  tersangka  atau  terdakwa  dalam  peradilan  pidana  atau  tergugat  dalam  perkara  perdata. Tersangka  atau  terdakwa  sebagai  orang  yang  dianggap  telah  melanggar  nilai-nilai  yang disepakati  bersama  ini  harus  berhadapan  dengan  aparat  negara  yang  bertugas  menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai wakil  negara, aparat penegak hukum   memiliki posisi  yang  lebih kuat  daripada  pelanggar  hukum.  Kondisi  ini  menimbulkan  kekhawatiran  akan  adanya kesewenang-wenangan  aparat  penegak  hukum  dalam  menjalankan  kewenangan  yang dimilikinya.  Kekawatiran  ini  menjadi  kenyataan  dengan  banyaknya  berita  tentang  praktek- praktek  penyiksaan  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  dalam  memperoleh  keterangan dari  seorang  tesangka  atau  terdakwa.    Oleh  karena  itu  merupakan  hal  yang  wajar  apabila kemudian  muncul  simpati  pada  tersangka  atau  terdakwa,  sehingga  diberikan  seperangkat  hak pada  tersangka  atau  terdakwa  untuk  membela  dirinya  melalui  proses  hukum  yang  adil  ( due process of law ).
Proses hukum yang adil merupakan cita-cita dari pelaksanaan hukum acara pidana, namun nampaknya hal ini hanya dikaitkan dengan tersangka atau terdakwa saja. Kepedulian yang besar kepada tersangka atau terdakwa menimbulkan persepsi seolah-olah telah mengabaikan pihak lain yang  terlibat  dalam  proses  peradilan  pidana,  terutama  saksi  termasuk  saksi  korban.  Peradilan
2 Dosen Fakultas Hukum Unisri
pidana selama ini lebih mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan pelaku tindak pidana, padahal  sebagai  institusi  yang  berwenang  menjatuhkan  sanksi  pidana  pada  orang  yang melanggar hukum pidana seringkali menjadi tolok ukur penilaian terhadap watak penguasa atau masyarakatnya. Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian dalam menetapkan kebijakan dan dalam bertindak,  agar  kepentingan-kepentingan  yang  harus  dilindungi  mendapatkan  porsi  yang seimbang.

## Kedudukan Korban (Saksi) Dalam Proses Peradilan Pidana
Korban  sebagai  saksi  dalam  peradilan  pidana  menempati  posisi  kunci,  sebagaimana penempatannya dalam urutan pertama sebagai alat bukti dalam Pasal 184  KUHAP. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana, dimana  terungkapnya  suatu  kasus  hukum  sebagian  besar  berdasarkan  informasi  masyarakat. Pada tingkat kejaksaan sampai akhirnya pemeriksaan persidangan, keterangan saksi dalam hal ini korban  sebagai  alat  bukti  utama  menjadi  acuan  hakim  dalam  memutus  bersalah  atau  tidaknya terdakwa, disamping alat bukti lainnya. Korban sebagai saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya  menegakkan hukum dan keadilan, namun demikian sering kurang mendapat perhatian  dari  masyarakat,  penegak  hukum  dan  pembentuk  undang-undang.    Korban  tidak mendapat  perlindungan  hukum  dalam  undang-undang  berupa  pemberian  sejumlah  hak  seperti yang  dimiliki  tersangka  atau  terdakwa.  Dalam  KUHAP  tersangka  atau  terdakwa  memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci yaitu :
1. Hak untuk memperoleh bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 54, 55, 56, 57, 59, 60 dan 114 KUHAP;
2. Hak untuk memperoleh bantuan hukum sejak saat ditangkap atau ditahan terdapat dalam Pasal 69 dan 70 ayat (1) KUHAP;
3. Hak untuk mengajukan keberatan atas penahanan kepada penyidik diatur dalam Pasal 123;
4. Hak untuk mengajukan permohonan Pra peradilan, terdapat dalam Pasal 79 jo 124;
5. Hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dan / rehabilitasi, Pasal 95, 97 jo 79;
6.  Hak  untuk  mengajukan  keberatan  bahwa  pengadilan  tidak  berwenang  mengadili  atau dakwaan tidak dapat diterima, diatur dalam Pasal 156;
7. Hak untuk mengajukan pembelan, diatur dalam Pasal 182;
8. Hak untuk mengajukan banding, terdapat dalam Pasal 233;
9. Hak untuk mengajukan kasasi yang terdapat dalam Pasal 245 KUHAP.
Sebaliknya  korban  sebagai  saksi  hanya  ada  beberapa  pasal  dalam  KUHAP  yang memberikan  hak padanya, tetapi  hak tersebut selalu dikaitkan dengan tersangka atau terdakwa. Jadi  hak  yang  dimiliki  korban  dimiliki  pula  oleh  tersangka  atau  terdakwa,  tetapi  banyak  hak tersangka atau terdakwa yang tidak dimiliki oleh korban sebagai saksi.
Hak  seorang  korban  dalam  KUHAP  hanya  diatur  dalam  Pasal  117  ayat  (1),  Pasal  118, Pasal 166 dan Pasal 173,  serta Pasal 14 c KUHP yang masing-masing berbunyi :
Pasal 117 ayat (1):  keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun;
Pasal 118 ayat (1): keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditanda tangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya;
Pasal  119  ayat(2):  dalam  hal tersangka dan atau saksi tidak bersedia  membubuhkan  tanda  tangannya,
penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
Pasal  166  :  pertanyaan  yang  bersifat  menjerat  tidak  boleh  diajukan  baik  kepada  terdakwa maupun kepada saksi;
Pasal 173 :  hakim  ketua sidang dapat  mendengar keterangan saksi  mengenai  hal tertentu tanpa hadirnya  terdakwa,  untuk  itu  ia  minta  terdakwa  ke  luar  dari  ruang  sidang akan tetapi sesudah  itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.
Pasal  14  c  ayat  (1)  KUHP  :  dalam  perintah  yang  dimaksud  dalam  Pasal  14  a,  kecuali  jika dijatuhkan  denda,  selain  menetapkan  syarat  umum  bahwa  terpidana  tidak akan  melakukan  perbuatan  pidana,  hakim  dapat  menetapkan  syarat  khusus bahwa  terpidana  dalam  waktu  tertentu,  yang  lebih  pendek  dari  pada  masa percobaannya,  harus  mengganti  segala  atau  sebagian  kerugian  yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tersebut, …dst.
Pasal 14 a ayat (1) KUHP  menyatakan  bahwa apabila  hakim  menjatuhkan pidana penjara paling  lama  satu  tahun  atau  kurungan,  tidak  termasuk  kurungan  pengganti,  maka  dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari  ada  putusan  hakim  yang  menentukan  lain,  disebabkan  karena  terpidana  melakukan  suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis,
atau  karena  terpidana  selama  masa  percobaan  tidak  memenuhi  syarat  khusus  yang  mungkin ditentukan dalam perintah itu.
Pasal  229  KUHAP  memberi  hak  pada  saksi  yang  telah  hadir  memenuhi  panggilan  dalam rangka  memberikan  keterangan  di  semua  tingkat  pemeriksaan,  untuk  mendapat  penggantian biaya  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Prakteknya  hak  saksi  tersebut  tidak dapat  dilaksanakan  dengan  alasan  ketiadaan  dana.  Dilihat  dari  sudut  perundang-undangan, kedudukan saksi termasuk korban, berada dalam posisi yang lemah. KUHP bahkan mengancam dengan  pidana  bagi  saksi  yang  tidak  datang  ketika  penegak  hukum  memintanya  untuk memberikan keterangan. Pemikiran tentang  hak-hak tersangka atau terdakwa atas perlindungan yang  selama  ini  diberikan  kepada  tersangka  atau  terdakwa  akan  tertuju  pada  karena kedudukannya  yang  lemah  sehingga  rawan abuse  of  power ,  sedangkan  saksi  sebagai  warga masyarakat  dan  korban  sebagai  pihak  yang  langsung  dirugikan  kepentingannya  telah  diwakili oleh  negara  yang  berperan  sebagai pelaksana proses  hukum dianggap tidak perlu  lagi  memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses peradilan.
Apabila  dicermati  keadaan  saksi  tidak  jauh  berbeda  dengan  tersangka  atau  terdakwa, karena  mereka (saksi dan korban) juga memerlukan perlindungan karena :
1. Bagi  saksi,  memberikan  keterangan  bukanlah  suatu  hal  yang  mudah  terutama  bagi  mereka yang awam hukum;
2. Bila  keterangan  yang  diberikan  ternyata  tidak  benar,  ada  ancaman  pidana  baginya  karena dianggap bersumpah palsu;
3. Keterangan yang diberikan akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan;
4. Dengan  memberikan  keterangan  berarti  mereka  membuang  waktu  dan  biaya,  karena  harus datang di tempat pemeriksaan;
5. Aparat  penegak  hukum  tidak  jarang  memperlakukan  saksi  seperti  seorang  tersangka  atau terdakwa.
Walaupun  secara  teoritis,  korban  kejahatan    telah  diwakili  kepentingannya  oleh  aparat penegak  hukum,  namun  dalam  kenyataannya  mereka  hanya  dijadikan  alat  hukum  untuk mendukung  dan  memperkuat  argumentasi  untuk  memenangkan  perkara.  Kemenangan  aparat penegak  hukum,  dengan  keberhasilannya  membuktikan  kesalahan  terdakwa  dan  meyakinkan hakim  mengenai  hal  itu,  sesungguhnya  juga  merupakan  kemenangan  masyarakat  (termasuk
korban).  Seringkali    aparat  penegak  hukum  mengabaikan  pihak  yang  diwakilinya.  Apakah korban  merasa  puas  dengan  tuntutan  jaksa  atau  putusan  hakim,  merupakan  hal-hal  yang  tidak pernah  diperhatikan.  Manifestasi  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  perlakuan  pihak  yang mewakilinya,  kemudian  muncul  dalam  berbagai  bentuk  mulai  dari  tindakan  pelemparan  sepatu pada hakim, perusakan gedung pengadilan sampai pada tindakan main hakim sendiri yang akhir- akhir  ini  sering  terjadi.  Tindakan-tindakan  anarkhi  yang  dilakukan  masyarakat  tersebut berpangkal  tolak  dari  perasaan  tidak  puas,  perasaan  diperlakukan  tidak  adil  dalam  diri masyarakat,  yang  kemudian  seringkali  bermuara  pada  dugaan  terjadinya  praktik  KKN  di kalangan aparat penegak hukum.
Terlepas  dari  benar  tidaknya  tuduhan  tersebut,  setidaknya  kondisi  ketidakpercayaan terhadap  penegak  hukum  ini  sangat  berdampak  buruk  pada  proses  penegakan  hukum.  Apabila kita  ingin  mengembalikan  proses  penegakan  hukum  ke  dalam  jalurnya  semula  maka  sudah saatnya diberikan perhatian yang lebih besar pada pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan (selain  perhatian  pada  tersangka  atau  terdakwa  dan  aparat  penegak  hukum).  Berdasarkan  pada asas persamaan kedudukan dalam hukum ( equality before the law ) yang merupakan syarat suatu negara  hukum,  tidak  berlebihan  bila  pada  saksi  termasuk  saksi  korban  diberikan  sejumlah  hak yang akan memberikan perlindungan padanya.

## Definisi Korban dan Saksi
Dalam  resolusi  MU-PBB  40/34  dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  korban  adalah orang-orang  baik  secara  individual  maupun  kolektif,  yang  menderita  kerugian  ataupun  akibat perbuatan/tidak  berbuatnya  seseorang  sebagaimana  ditetapkan  undang-undang/hukum  pidana yang  berlaku  di  suatu  negara,  termasuk  peraturan-peraturan  yang  melarang  penyalahgunaan kekuasaan (Mahmutarom, 2010:127).
Termasuk  dalam  pengertian  korban  adalah  orang-orang  yang  menjadi  korban  dari perbuatan-perbuatan  (tidak  berbuat)  yang  walaupun  belum  merupakan  pelanggaran  hukum pidana  nasional  yang  berlaku,  tetapi  sudah  merupakan  pelanggaran  menurut  norma-norma  hak asasi manusia yang diakui secara internasional.  Mengenai pengertian kerugian, menurut resolusi tersebut meliputi kerugian  fisik  maupun  mental,  penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pengrusakan  substansial  dari  hak-hak  asasi  mereka.  Seseorang  dapat  dipertimbangkan  sebagai korban  tanpa  melihat  apakah  si  pelaku  kejahatan  itu  sudah  diketahui,  ditahan,  dituntut,  diadili
dan  dipidana  tanpa  memandang  hubungan  keluarga  antara  si  pelaku  dengan  korban.  Istilah korban  juga  mencakup  keluarga  dekat  atau  orang-orang  yang  menderita  kerugian  karena berusaha mencegah terjadinya korban.
Pentingnya memahami perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna yaitu :
a. Diartikan  sebagai  perlindungan  hukum  untuk  tidak  menjadi  korban  tindak  pidana (berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang);
b. Diartikan  sebagai  perlindungan  untuk  memperoleh  jaminan/santunan  hukum  atas penderitaan/kerugian  orang  yang  telah  menjadi  korban  tindak  pidana  (identik  dengan penyantunan  korban).  Bentuk  santunan  dapat  berupa  pemulihan  nama  baik  (rehabilitasi), pemulihan  keseimbangan  batin  (antara  lain  dengan  pemaafan),  pemberian  ganti  rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dll.
Pengertian yang pertama lebih mendekati pada “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak  langsung”.  Artinya,  dengan  adanya  berbagai  perumusan  tindak  pidana  dalam  peraturan perundang-undangan  selama  ini  pada  hakekatnya  telah  ada  perlindungan in  abstracto secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak asasi korban (Barda Nawawi Arif, 1998:55). Dikatakan demikian karena dalam hukum pidana positif (sebagai akibat pengaruh dari teori  perjanjian  masyarakat)  hak  individu  dalam  kasus  tindak  pidana  sudah  diserahkan sepenuhnya  kepada  negara,  sehingga  kejahatan  sudah  diartikan  sebagai  pelanggaran  terhadap norma  umum,  bukan  lagi  sebagai  pelanggaran  terhadap  individu.  Oleh  karena  itu  wajar  bila KUHP masih berorientasi pada pelaku tindak pidana, dan tidak berorientasi pada korban tindak pidana.
Dalam pengertian  yang kedua, khususnya dalam  pemberian ganti rugi kepada korban,  hal tersebut pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan/jaminan sosial.  Adanya perhatian dan pelayanan terhadap  korban sebenarnya  menjadi kewajiban  negara untuk  melaksanakannya  sebagai  amanat  yang  telah  ditetapkan  dalam  Pembukaan  Undang- Undang Dasar 1945.
Meskipun dalam KUHP belum diatur dengan baik mengenai perlindungan korban sebagai akibat  KUHP  masih  berorientasi  pada  pelaku,  namun  dalam  KUHAP  ada  beberapa  pasal  yang secara spesifik mengatur hak korban, yaitu tersirat ketika ia menjadi saksi yang sama posisinya dengan  saksi  lainnya.  Upaya  korban  untuk  memperoleh  ganti  kerugian  hanya  dimungkinkan
malalui permohonan untuk menggabungkan perkara tuntutan ganti kerugian yang pada dasarnya bersifat perdata paling lambat sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.
Dalam  Pasal  1  butir  6  KUHAP  dirumuskan  bahwa  saksi  adalah  orang  yang  dapat memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan  tentang  suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam praktek konsep ini  berkembang,  karena  ternyata  orang-orang  yang  sekedar  mengetahui  sesuatu  yang  berkaitan dengan  tindak  pidana  sudah  dimasukkan  dalam  kategori  saksi  sehingga  mereka  dapat  dimintai keterangan.  Dalam  UU  Tindak  Pidana  Korupsi,  UU  Narkotika,  UU  Psikotropika,  UU  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  dan  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  dikemukakan  istilah saksi dan pelapor. Seorang pelapor tidak diajukan ke persidangan dan wajib dilindungi identitas dan  alamatnya.  Apabila  saksi  membuka  identitas  tersebut,  maka  saksi  diancam  dengan  sanksi pidana.  Jadi  untuk  beberapa  tindak  pidana  ini,  dimungkinkan  bagi  orang  yang  mengetahui terjadinya  tindak  pidana  untuk  tidak  bersaksi  dalam  proses  peradilan  pidana  di  tingkat persidangan dan terhadap mereka tidak dapat dikenakan Pasal 224 KUHP dan Pasal 522 KUHP. Dengan demikian para pelapor hanya dapat memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Oleh karenanya pada waktu memberikan keterangan di hadapan penyidik mereka harus disumpah agar keterangannya memiliki nilai kesaksian.
Hal ini karena menurut KUHAP keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan  (Pasal  185  ayat  (2)  KUHAP).  Meskipun  demikian  dalam  Bab  tentang  penyidikan dinyatakan bahwa saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga  bahwa  ia  tidak  akan  dapat  hadir  dalam  pemeriksaan  di  pengadilan  (Pasal  116  ayat  (1) KUHAP). Jadi ketentuan yang seharusnya merupakan pengecualian ini akan menjadi aturan yang utama bagi pelapor dalam tindak pidana khusus di luar KUHP.

## Ketentuan Perundang-undangan Indonesia tentang Perlindungan Korban
Dasar pertimbangan perlunya pengaturan tentang perlindungan korban, antara lain  karena penegak  hukum  sering  mengalami  kesulitan  dalam  mencari  dan  menemukan  kejelasan  tentang tindak pidana  yang dilakukan oleh pelaku karena  tidak dapat menghadirkan saksi/korban,  yang dikarenakan  adanya  ancaman  baik  fisik  maupun  psikis  dari  pihak  tertentu.  Padahal  peran  saksi
(korban) dalam suatu proses peradilan pidana menempati posisi kunci dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
Bukan  hal  yang  aneh  bila  di  Indonesia,  tindakan  teror  atau  ancaman  baik  fisik  ataupun psikis  banyak  menimpa  orang-orang  yang  akan  memberikan  kesaksian  dalam  suatu  proses peradilan pidana, terlebih apabila kesaksian yang akan diberikan dapat memberatkan orang yang dituduh melakukan tindak pidana.
Pada hakekatnya ada tiga pihak yang harus diperhatikan dan dilindungi secara proposional dan berkeadilan dalam sistem peradilan pidana, yaitu korban tindak pidana dan/atau keluarganya, pelaku  dan  masyarakat  luas  (termasuk  negara).  Jika  kepentingan  korban  tidak  mendapat perhatian  yang  semestinya  maka  akan  mudah  korban  atau  pihak  lain  yang  berkepentingan melakukan  perbuatan  main  hakim  sendiri.  Sedang  pelaku,  sebagai  anggota  masyarakat  yang kebetulan  melakukan  pelanggaran  terhadap  norma-norma  hukum  yang  berlaku  perlu  mendapat perhatian dan perlindungan agar tidak menjadi korban perbuatan main hakim sendiri, serta perlu disadarkan  agar  menyadari  kesalahannya  dan  menjadi  warga  masyarakat  yang  baik.  Hal  itu dilakukan dengan cara mengadili apakah kesalahannya benar-benar terbukti atau tidak. Bila tidak terbukti  harus  dibebaskan,  jika  terbukti  bersalah  secara  hukum  harus  dikenakan  pidana  sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat  juga perlu diperhatikan kepentingannya agar tetap terjaga rasa aman dan  bagi negara  dalam  menyelesaikan  persoalan  tersebut  tetap  mengacu  pada  aturan  yang  ada  dalam mewujudkan  dan  menegakkan  kebenaran  dan  keadilan.  Apabila  salah  satu  kepentingan  para pihak  ada  yang  tidak  mendapat  perhatian  sebagaimana  seharusnya,  maka  akan  mudah  terjadi atau munculnya persoalan yang seringkali menjadi sebab timbulnya kejahatan baru.
Perlindungan  korban  pada  prisipnya  harus  merupakan  pemberian  seperangkat  hak  yang dapat  dimanfaatkan  dalam  posisinya  diproses  peradilan  pidana.  Perlindungan  ini  merupakan salah  satu  bentuk  penghargaan  atas  kontribusi  mereka  dalam  proses  ini.  KUHAP  tidak mempunyai  ketentuan  yang  secara  khusus,  rinci  dan  lengkap  tentang  hak-hak  korban  sebagai saksi  maupun  sebagai  korban  tindak  pidana  dalam  proses  peradilan  pidana.  Beberapa  pasal dalam KUHAP yang memberikan perlindungan pada saksi dan korban yaitu :
1. Pasal  117  ayat  (1),  Keterangan  tersangka  dan  atau  saksi  kepada  penyidik  diberikan  tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.
2. Pasal  118,  Keterangan  tersangka  dan  atau  saksi  dicatat  dalam  berita  acara  yang  ditanda tangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan setelah mereka menyetujuinya.
3. Pasal 166, Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa maupun saksi.
4. Pasal  177,  Jika  terdakwa  atau  saksi  tidak  paham  bahasa  Indonesia,  hakim  ketua  sidang menunjuk  seorang  juru  bahasa  yang  bersumpah  atau  berjanji  akan  menterjemahkan  dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
5. Pasal 178, Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat membaca dan menulis, hakim  ketua  sidang  mengangkat  sebagai  penterjemah  orang  yang  pandai  bergaul  dengan terdakwa atau saksi itu.
6. Pasal 229,  Saksi atau ahli  yang telah  hadir  memenuhi panggilan dalam rangka  memberikan keterangan  di  semua  tingkat  pemeriksaan,  berhak  mendapat  penggantian  biaya  menurut aturan perundangan yang berlaku.
7. Pasal 98, Korban suatu tindak pidana dapat mengajukan ganti kerugian pada terdakwa yang terbukti  bersalah  menyebabkan  kerugian  baginya  melalui  proses  penggabungan  perkara pidana dan perdata.
Undang-Undang    No.  26  tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAMdan  dikeluarkan  Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2002 yang berisi tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. PP ini merupakan paraturan pelaksanaan dari Pasal  34  ayat  (3)  Undang-Undang  No.  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAM.  Dalam penjelasan  umum  dikatakan  bahwa  latar  belakang  dibuatnya  PP  ini  adalah  untuk  memberikan perlindungan  bauk  fisik  maupun  mental kepada korban  maupun saksi dari  ancaman, gangguan, terror  atau  kekerasan  dari  pihak  manapun.  Dengan  jaminan  itu  diharapkan  korban  dan  saksi dapat  memberikan  keterangan  secara  benar,  sehingga  proses  peradilan  dapat  dilaksanakan dengan  baik.  Bentuk-bentuk  perlindungan  yang  dapat  diberikan  menurut  Pasal  2  PP  tersebut adalah :
6. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
7. Perahasiaan identitas korban atau saksi;
8. Pemberian  keterangan  pada  saat  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  tanpa  bertatap  muka dengan terdakwa.
Perlindungan  yang  dijamin  melalui  PP  ini  ternyata tidak  berbeda  dengan  yang  tercantum dalam  Undang-Undang  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Perlindungan perlindungan  tersebut  memang  merupakan  sebagian  hak-hak  yang  diusulkan  dalam  Naskah Akademik Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Beberapa hak yang juga diusulkan untuk  saksi  dan  korban  pada  tindak  pidana  yang  dilakukan  dengan  kekerasan,  tindak  pidana narkotik  dan  psikotropika,  tindak  pidana  korupsi,  pelanggaran  HAM  berat  adalah  hak  untuk mendapatkan identitas baru dan hak atas relokasi. Dalam berbagai seminar dan pertemuan ilmiah yang diselenggarakan untuk  membahas Naskah  Akademik Undang-Undang Perlindungan Saksi dan  Korban,  memang  masih  timbul  pertanyaan  akan  urgensi  dua  hak  ini  disebabkan  implikasi dan konsekuensi yang mungkin timbul dari diberikannya kedua jenis hak tersebut.
Apabila  bagi  saksi  dan  korban  dalam  beberapa  tindak  pidana  khusus  telah  ada  jaminan perlindungannya  dalam  undang-undang,  bagaimana  halnya  dengan  saksi  dan  korban  dalam tindak  pidana  umum,  seperti  pembunuhan,  perkosaan,  penganiayaan  bahkan  pencemaran  nama baik?  Apakah  mereka  tidk  berhak  atas  perlindungan  yang  sama,  bukankah  merekapun berkedudukan sebagai saksi dan korban ?
Penyusunan Undang-Undang No. 13  Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan  Korban dilatarbelakangi adanya kesulitan mengungkap kasus korupsi dan adanya kesadaran bahwa setiap saksi dalam kasus tindak pidana apapun pada umumnya  berada dalam  situasi  yang sama. Oleh karena itu untuk saksi dan korban secara umum selayaknya diberikan hak-hak sebagai berikut :
1. hak atas penggantian biaya transportasi;
2. hak untuk mendapat penasihat hokum;
3. hak untuk diberi informasi mengenai perkembangan kasus;
4. hak untuk diberitahu mengenai putusan pengadilan; dan
5. hak untuk diberitahu bilamana terpidana dibebaskan (bila pelaku dipenjara)
Bagi saksi yang berkedudukan sebagai korban, perlu diberikan beberapa hak khusus antara lain :
1. hak untuk didengar pendapatnya dalam setiap tahapan pemeriksaan;
2. hak atas restitusi dari pelaku kejahatan;
3. hak  untuk  tidak  didekati  pelaku/kelompoknya  dalam  radius  tertentu,  dalam  tindak  pidana tertentu; dan
4. khusus untuk korban tindak pidana kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik dan atau psikologis  yang  berat,  dimungkinkan  untuk  mendapatkan  hak-hak:  bantuan  medis,  bantuan konsultasi psikologis, dan hak atas kompensasi dari negara.
Pasal  5  ayat  (1)  Undang-undang  No  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban yaitu :
1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya , serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
2. Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan  menentukan  bentuk  perlindungan  dan  dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapatkan identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. Mendapatkan nsihat hukum;  dan
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
Dalam  Pasal  5  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa  hak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diberikan kepada saksi dan atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK).  Dalam  penjelasan    disebutkan bahwa  yang  dimaksud  dengan  ”kasus-kasus  tertentu”  antara  lain  tindak  pidana  korupsi,  tindak pidana  narkotika/psikotropika,  tindak  pidana  terorisme  dan  tindak  pidana  lain  yang mengakibatkan  posisi  saksi  dan  korban  dihadapkan  pada  situasi  yang  sangat  membahayakan jiwanya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) tersebut berarti tidak setiap saksi atau korban yang memberikan  keterangan  atau  kesaksian  dalam  suatu  proses  peradilan  pidana,  secara  otomatis memperoleh perlindungan seperti yang dinyatakan dalam undang-undang ini.

## PENUTUP
Korban  sebagai  korban  tindak  pidana  sekaligus  saksi  merupakan  salah  satu  pihak  yang berkepentingan  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Dalam  negara  hukum  yang  menjunjung  tinggi asas equality before the law , korban mempunyai hak untuk mendapat perlindungan sebagaimana halnya tersangka/terdakwa. Kontribusi mereka dalam proses peradilan, baik semata-mata sebagai warga  masyarakat  yang  membantu  aparat  penegak  hukum  ataupun  sebagai  korban  yang dirugikan secara langsung oleh pelaku, selayaknya mendapatkan jaminan agar kesaksian mereka dapat diberikan dengan baik. Dengan kesaksian semacam itu, diharapkan peradilan dilaksanakan dengan layak, sehingga tidak hanya dapat mencapai keadilan yang bersifat prosedural tetapi juga keadilan yang substantif.
--------------- DAFTAR   PUSTAKA
Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , Bandung, Citra Aditya Bakti.
Dik dik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom,2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Mahmutarom, 2010, Rekonstruksi Konsep Keadilan , Semarang, Badan Penerbit Undip.
Muhadar  dkk,  2009, Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana , Surabaya, Putra Media Nusantara.
Muladi,2002, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana . Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
_______,2005. Asas Teori Praktek Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.
UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme