## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 9, No. 2, 2023, pp. 241-256
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Peran pendidikan dalam memerangi korupsi: Komparasi Indonesia dan Hong Kong
Ary Patria Sanjaya 1 a *, Irena Trifena 2 b 1 Melbourne School of Government, the University of Melbourne. 185 Pelham St, Carlton VIC 3053, Australia 2 Melbourne Graduate School of Education, the University of Melbourne. 100 Leicester St, Parkville VIC 3010, Australia
a ary.patrias@gmail.com ; b irena.trifenaliem@gmail.com *Corresponding Author
Abstrak :  Indonesia  telah  lama  berurusan  dengan  korupsi.  Beberapa  strategi  telah  diterapkan  untuk mengatasi  kompleksitas  korupsi,  salah  satunya  adalah  pendidikan  antikorupsi  (PAK).  Beberapa  negara telah  mencoba  menerapkan  PAK,  dan  Hong  Kong  adalah  salah  satu  negara  yang  paling  sukses melakukannya. Dengan menggunakan metode komparatif, studi ini bertujuan untuk mengkaji dampak PAK terhadap  korupsi,  menganalisis  perbedaan  implementasi  PAK  di  Hong  Kong  dan  Indonesia,  serta mengembangkan saran untuk pemerintah Indonesia berdasarkan praktik terbaik yang ditemukan dalam pendekatan  PAK  Hong  Kong  sambil  tetap  mempertimbangkan  konteks  Indonesia.  Melalui  kajian  ini, ditemukan bahwa peningkatan kolaborasi di antara pemangku kepentingan (KPK, Kementerian, dan pihak swasta), pemberdayaan sekolah dan guru, penggunaan media publik, dan dukungan politik yang memadai adalah faktor-faktor yang relevan untuk meningkatkan PAK di Indonesia.
Kata Kunci : Pendidikan; antikorupsi; Indonesia; Hong Kong
How  to  Cite :  Sanjaya,  A.  P.,  &  Trifena,  I.  (2023).  The  role  of  education  in  curbing corruption: A comparison of Indonesia and Hong Kong. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 9 (2), 241-256. http://dx.doi.org/10.32697/integritas.v9i2.992

## Pendahuluan
Masalah korupsi selalu menjadi bagian dari sejarah panjang Indonesia. Korupsi telah menjadi penyakit serius yang merasuk dan merugikan setiap sektor. Sebagai contoh, sektor pendidikan yang  diyakini  berkontribusi  terhadap  moralitas  bangsa,  terlibat  dalam  masalah  korupsi. (Indonesia  Corruption  Watch,  2021)  bahkan  menyatakan  bahwa  sektor  pendidikan  secara konsisten  berada  dalam  lima  besar  sektor  dengan  kasus  korupsi  terbanyak  dari  tahun  2016 hingga 2021. Kemudian, meskipun beberapa definisi korupsi sangat berhubungan dengan sektor publik, perilaku korup juga ditemukan di sektor swasta (Gopinath, 2008; Tanzi, 1998). Klaim ini diperkuat oleh fakta bahwa ada 670 pelaku korupsi dari sektor swasta dalam periode 2001 – 2015 di Indonesia (Pradiptyo & Partohap, 2016). Beberapa fakta ini menggambarkan parahnya wabah korupsi di Indonesia.
Menanggapi masalah ini, beberapa strategi telah diterapkan untuk memerangi korupsi, terma- suk  pembentukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Namun,  hasilnya  belum  signifikan. Seperti  yang  diilustrasikan  dalam Gambar  1 ,  Indeks  Persepsi  Korupsi  (CPI)  Indonesia  belum pernah melebihi angka 50, dan negara ini masih tergolong korup  (Transparency International, 2022a). Strategi-strategi yang diimplementasikan saat ini masih dianggap kuratif dan parsial, dan gagal untuk mengatasi akar penyebab korupsi.
Selain  solusi  yang  tidak  memadai,  korupsi  juga  merupakan  masalah  yang  rumit.  Meskipun menjadi  masalah  umum,  Wathne  (2021)  berpendapat  bahwa  korupsi  tidak  memiliki  definisi universal,  serta  memiliki  penyebab  dan  manifestasi  yang  kompleks.  Hal  ini  membuat  korupsi sangat  sulit  untuk  diatasi.  Wathne  (2021)  bahkan  menyatakan  bahwa  menghilangkan  korupsi sepenuhnya adalah tidak realistis. Selain itu, perilaku korup cenderung tersembunyi, sehingga pengukurannya  menjadi  sangat  sulit.  Karakteristik  ini  sejalan  dengan  karakteristik  "masalah jahat" ( wicked problem ) yang dicetuskan oleh Rittel dan Webber (1973), di mana tidak ada solusi tunggal untuk mengatasi korupsi. Pendekatan multi-dimensional diperlukan untuk mengurangi
korupsi, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang. Bukan hanya secara radikal, tetapi juga secara bertahap.
Gambar 1. Skor CPI Indonesia (2012-2022)
Karena korupsi adalah masalah yang umum dan mendesak untuk diatasi, Indonesia telah ber- usaha menggunakan pendidikan sebagai salah satu cara untuk melawan korupsi (Pusat Edukasi Antikorupsi,  2021).  Inisiatif  ini  juga  didukung  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang menekankan pendidikan sebagai alat antikorupsi dan menyediakan bahan ajar untuk guru (Munro & Kirya, 2020). Banyak negara telah menggabungkan konsep dan pengajaran antikorupsi ke dalam struktur atau kuriku- lum pendidikan mereka dan telah menunjukkan kemajuan dalam menurunkan tingkat korupsi (Assegaf, 2015; Gans-Morse et al., 2018; Munro & Kirya, 2020; Quah, 2018).
Hong Kong adalah salah satu negara yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam me- merangi korupsi melalui pendidikan. Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong, yang didirikan pada tahun 1973, telah memasukkan pendidikan masyarakat sebagai salah satu dari tiga strategi dalam kampanye antikorupsi mereka, dengan dua lainnya adalah penegakan hukum  (pencegahan)  dan  sistem  pencegahan  sistemik  (ICAC,  2022).  Pesan-pesan  antikorupsi ICAC terintegrasi dalam kurikulum sekolah dan disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa, dimulai dengan nilai-nilai sederhana namun mendasar (misalnya, kejujuran dan keadilan) di ting- kat pra-sekolah dan sekolah dasar, hingga materi yang lebih kompleks seperti pelajaran etika ker- ja untuk mahasiswa perguruan tinggi (Wong, 2018). Dalam sepuluh tahun sejak pendirian ICAC, terjadi penurunan signifikan dalam praktik korupsi. Nilai-nilai antikorupsi pulih, dan Hong Kong memiliki budaya yang jauh lebih bersih (Scott & Gong, 2015). Prestasi ini telah dipertahankan dalam jangka panjang, seperti yang dibuktikan oleh peringkat Hong Kong dalam CPI saat ini. Dari 180 negara yang disurvei pada tahun 2021, Hong Kong menduduki peringkat ke-12 dalam CPI yang dilakukan oleh Transparency International, sementara Indonesia berada di peringkat ke-96 (Transparency International, 2022a).
Berkaca dari keberhasilan Hong Kong dalam menangani korupsi, maka sangat bermanfaat un- tuk belajar dari Hong Kong dalam menerapkan pendidikan antikorupsi (PAK). Dengan pendekat- an  komparatif,  studi  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  peran  pendidikan  dalam  menekan  praktik korupsi,  membandingkan  regulasi  PAK  yang  ada  di  Hong  Kong  dan  Indonesia,  serta  menilai dampaknya di masing-masing negara. Studi ini juga akan mengembangkan saran bagi pendidik dan pengambil kebijakan mengenai perancangan dan implementasi PAK di Indonesia.

## Korupsi dan Pendidikan
Walaupun diakui secara luas bahwa korupsi merupakan masalah umum, belum ada definisi yang disepakati untuk menjelaskan korupsi. Konsep korupsi juga semakin meluas. Dimulai dari korupsi  yang  terbatas  hanya  terjadi  di  sektor  publik,  The  World  Bank  (1997)  mendefinisikan
korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Transparency Inter- national mendefinisikan korupsi dengan cakupan yang lebih luas. Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan  kekuasaan  yang  dipercayakan  untuk  keuntungan  pribadi  (Transparency International, 2022b). Ini berarti bahwa korupsi dapat terjadi di mana saja, tidak hanya di sektor publik.  Beberapa  penelitian  juga  telah  mulai  mengangkat  topik  korupsi  di  sektor  swasta (Gopinath,  2008;  Gutmann  &  Lucas,  2018;  Troisi  et  al.,  2022).  Sementara  itu,  definisi  korupsi dalam Undang-Undang antikorupsi Indonesia masih erat terkait dengan sektor publik (UU No. 30 Tahun  2002),  di  mana  unsur  korupsi  mencakup  kerugian  keuangan  atau  ekonomi  negara, meskipun pelakunya dapat berasal dari sektor publik atau swasta.
Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa korupsi yang meluas juga memiliki dampak negatif  di  berbagai  sektor.  Dalam  sektor  ekonomi,  Alfada  (2019)  menyatakan  bahwa  korupsi membawa  dampak  yang  merusak  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia;  semakin  tinggi  tingkat korupsi di suatu provinsi, semakin besar dampak korupsinya. Kemudian, politik uang dan praktik korup di sektor politik di turut merusak nilai demokrasi dalam pemilihan umum (Sjafrina, 2019). Menurut Warren (2004), korupsi menciptakan pemisahan antara kekuasaan publik dan keputus- an atau tindakan kolektif. Akibatnya, banyak keputusan publik yang bertentangan dengan aspirasi publik. Sektor pendidikan juga tidak kebal terhadap dampak negatif korupsi. Menurut Handayani (2009), korupsi mengurangi kualitas dan inklusivitas pendidikan, yang berdampak pada perkem- bangan  manusia  di  Indonesia.  Selanjutnya,  Muslihudin  et  al.,  (2018)  menunjukkan  hubungan sebab-akibat antara kerusakan lingkungan dan praktik korup, seperti suap kepada pejabat dalam pemberian  izin  lingkungan.  Menurut  penelitian-penelitian  ini,  korupsi  dianggap  sebagai  akar masalah di berbagai sektor di Indonesia.
Sebagai fenomena yang kompleks, korupsi juga bermasalah dalam pengukurannya (Shacklock & Galtung, 2016). Karena korupsi disembunyikan, sebagian besar pengukuran didasarkan pada persepsi dibandingkan data dari fenomena nyata. Secara internasional, Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) banyak digunakan sebagai referensi untuk menentukan tingkat korupsi di suatu negara. Indonesia tetap menjadi negara dengan masalah korupsi serius, dengan nilai CPI terbaru (2021) sebesar 39 dari 100 dan peringkat 96 dari 180 negara. Secara nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia telah mengembangkan Indeks Perilaku antiko- rupsi (IPAK) untuk menilai tingkat korupsi. Berdasarkan persepsi dan pengalaman, IPAK menilai tingkat toleransi masyarakat terhadap perilaku korupsi (BPS, 2021). Skor IPAK terbaru (2021) adalah  3.88  dari  5.  Berbeda  dengan  CPI  yang  fluktuatif  dalam  empat  tahun  terakhir,  IPAK menunjukkan tren naik.
Secara teoritis, upaya menjelaskan perilaku korup juga dikembangkan dalam berbagai disiplin ilmu. Korupsi dijelaskan dalam istilah ekonomi dengan mengasumsikan bahwa pelaku korup ada- lah individu ekonomi yang memaksimalkan kepentingan pribadi mereka (Qingguo & Min, 2018). Beberapa  pendekatan  ekonomi  seperti  analisis  biaya-manfaat  ( cost-benefit) ,  teori  permainan (game theory) , dan rent-seeking juga digunakan untuk menjelaskan korupsi (Glass & Wu, 2002; Macrae, 1982; Nye, 1967; UNODC, 2022). Kemudian, dalam hal psikologi, Dupuy dan Neset (2018) merangkum penjelasan waktu dan alasan korupsi terjadi berdasarkan literatur yang ada, yaitu yang terkait dengan pengaruh psikologis dari kekuasaan, keuntungan pribadi, rasionalisasi, dan emosi. Dalam arti yang lebih luas, Heath et al. (2016) berpendapat bahwa pendekatan sosiologis memiliki potensi besar dalam menjelaskan korupsi. Faktor-faktor sosial seperti keragaman etnis, tingkat  pendidikan  nasional,  dan  budaya  diasumsikan  memiliki  dampak  pada  apakah  korupsi akan diupayakan atau ditolak. Namun, penjelasan tentang korupsi dalam setiap disiplin ilmu tetap terpisah  satu  sama  lain.  Penulis  berpendapat  bahwa  pemahaman  yang  tidak  lengkap  tentang korupsi juga akan menghasilkan strategi yang tidak efektif.
Untuk  menjembatani  kesenjangan  tersebut  dan  mendapatkan  gambaran  yang  lebih  kom- prehensif, Modesto dan Pilati (2020) menggunakan model analitis multilevel untuk menjelaskan korupsi. Dengan mengadopsi perspektif interdisipliner dari Dimant dan Schulte (2016), Modesto dan Pilati (2020) membagi penjelasan tentang korupsi menjadi tiga tingkat: dunia internal, dunia meso, dan dunia eksternal, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2. Dunia internal, seperti teori pilihan rasional dan perspektif perilaku, berkontribusi pada pengambilan keputusan individu dan partisipasi aktif dalam aktivitas korup. Sementara itu, dunia meso memiliki cakupan yang lebih
luas yang mencakup variabel eksternal, meskipun terbatas pada interaksi sosial. Elemen-elemen sosial  dan kriminologis terdapat pada tingkatan ini  (Dimant & Schulte, 2016). Terakhir, dunia eksternal mewakili berbagai elemen eksternal dalam bentuk faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku korup secara langsung atau tidak langsung, seperti ekonomi, hukum, sejarah, dan politik. Model  ini  juga  menggambarkan  hubungan  dua  arah  antara  variabel-variabel  ini,  dan  perilaku korup pada domain tertentu juga berperan dalam membuat korupsi lebih dapat diterima masya- rakat. Sebagai contoh, perilaku korup dalam perumusan regulasi akan cenderung mengamankan tindakan korupsi yang sudah ada dalam rezim. Melalui model ini, diharapkan masalah korupsi dapat dipahami dan solusinya dapat dirumuskan secara lebih holistik.
Gambar 2. Perspektif Inter-disiplin pada Korupsi
Seperti  yang  diilustrasikan,  teori  pilihan  rasional  dan  perspektif  perilaku  digunakan  untuk menjelaskan  korupsi  dalam  dunia  internal,  meskipun  dapat  juga  digunakan  untuk  perspektif lainnya. Oppenheimer (2008) mengusulkan bahwa teori pilihan rasional mencoba menjelaskan perilaku dengan fokus pada proses yang mendasari keputusan individu. Teori ini berkaitan erat dengan sifat ekonomi manusia, yang menimbang untung rugi dalam mengambil keputusan Juraev (2018) mengembangkan model yang menggabungkan fungsi utilitas dan batasan anggaran untuk menjelaskan korupsi dari perspektif ekonomi. Juraev (2018) mengambil empat asumsi berikut dari model ini. Pertama, korupsi adalah fenomena pilihan rasional. Kedua, korupsi menawarkan manfaat finansial langsung. Ketiga, terdapat perbedaan moral linier antara yang korup dan yang jujur. Akhirnya, individu rasional bersifat netral terhadap risiko. Teori pilihan rasional, menurut Oppenheimer (2008), juga penting dalam pengembangan teori proses kognitif dalam psikologi. Istilah  "kerusakan  moral"  digunakan  oleh  Qingguo  dan  Min  (2018)  untuk  menjelaskan  faktor moral  internal  yang  menyebabkan  seseorang  cenderung  bias  dalam  menentukan  hasil  dan membingkai efek tindakan korup. Sejalan dengan kata-kata Lord Acton, "kekuasaan cenderung merusak," Qingguo dan Min (2018) juga menyebutkan bahwa kekuasaan juga secara psikologis menyebabkan bias mementingkan diri sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, meskipun  memiliki  hubungan  erat  dengan  pilihan  rasional,  Prabowo  dan  Cooper  (2016) menjelaskan korupsi di Indonesia dari perspektif perilaku. Mereka mengklaim bahwa normalisasi korupsi terjadi melalui rasionalisasi, institusionalisasi, dan sosialisasi. Dua proses terakhir ini juga menunjukkan pengaruh dunia eksternal pada dunia internal.
Seperti  yang  disebutkan  di  atas,  faktor  eksternal  melalui  interaksi  sosial  juga  memainkan peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan dari tindakan korup. Manusia sebagai individu  cenderung  mengikuti  pola  masyarakat  mereka.  Dimant  dan  Schulte  (2016)  membagi faktor-faktor eksternal ini menjadi dua faktor: faktor-faktor sosiologis dan faktor-faktor krimino- logis. Banyak aspek, termasuk budaya, nilai-nilai, dan pendidikan, diperiksa dari sudut pandang sosiologis. Beberapa penelitian mengusulkan adanya korelasi antara budaya dan tingkat pendi- dikan suatu negara, serta tingkat korupsi. Sebagai contoh, negara-negara dengan budaya maskuli- nitas  dan  pemimpin  yang  lebih  otoriter  cenderung  memiliki  tingkat  korupsi  yang  lebih  tinggi
(McLaughlin, 2013). Sementara itu, meskipun berhubungan kuat dengan faktor-faktor sosiologis, perspektif kriminologis juga digunakan untuk mempelajari korupsi sebagai kejahatan. Huisman dan Walle (2010) menggunakan pendekatan multi-level untuk menjelaskan korupsi sebagai keja- hatan  terorganisir,  perusahaan,  negara,  dan  pekerjaan.  Menariknya,  mereka  juga  berpendapat bahwa hukum sendiri tidak cukup untuk memerangi korupsi dan bahwa pengendalian sosial juga diperlukan.
Tingkat terakhir dan paling luas adalah dunia eksternal, di mana semua faktor lain dapat me- mengaruhi perilaku korup. Dimant dan Schulte (2016)menyebutkan lima faktor pada tingkat ini, yaitu faktor ekonomi, hukum, politik, sejarah, dan geografis. Faktor ekonomi di sini berbeda dari proses  ekonomi  di  dunia  internal  karena  lebih  berfokus  pada  perspektif  makro.  Misalnya, pertumbuhan kekayaan per kapita diklaim memiliki dampak positif dalam mengurangi korupsi (Moiseev et al., 2020). Kemudian, kualitas pemerintahan dapat mewakili faktor-faktor hukum dan politik yang memengaruhi pembentukan lingkungan yang mendukung atau menghambat perilaku korup secara eksternal (Dimant & Schulte, 2016). Worldwide Governance Indicators (WGIs) Bank Dunia secara luas digunakan untuk menggambarkan kualitas pemerintahan suatu negara  (The World Bank, 2022). Beberapa penelitian mengklaim bahwa komponen WGIs memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat korupsi nasional (Park & Kim, 2020). Terakhir, dua aspek lainnya adalah faktor sejarah dan geografis.  Owen dan Vu (2022) menemukan hubungan berbentuk U terbalik antara sejarah dan tingkat korupsi di sebuah negara. Meskipun diperdebatkan, beberapa peneliti  percaya  bahwa  ada  hubungan  antara  korupsi  dan  atribut  geografis  suatu  wilayah. Misalnya, garis lintang ibu kota suatu negara ternyata memiliki korelasi yang kuat dengan indeks korupsi (Rahimian, 2021).
Karena korupsi adalah masalah yang umum dan kompleks, solusi untuk mengatasi masalah ini harus bersifat holistik. Basabose (2019) mendefinisikan sistem antikorupsi holistik sebagai yang mencakup  upaya  pencegahan  melalui  hukum  (sanksi  hukum),  upaya  deteksi  dan  pencegahan, serta upaya meningkatkan kesadaran dan etika dalam masyarakat. Ketiga elemen ini tidak dapat dipisahkan, sama pentingnya dalam sistem, dan perlu dilakukan secara bersama-sama.
Gambar 3. Sistem antikorupsi holistis Basabose (2018)
Seperti yang terlihat dalam diagram, konsekuensi hukum saja tidak cukup untuk memerangi korupsi. Strategi  komprehensif yang diperlukan mencakup upaya mengubah pola  pikir, mena- namkan mentalitas antikorupsi di antara semua warga dari segala generasi, dan meningkatkan pengetahuan  tentang  perilaku  dan  dampak  korupsi  (Gans-Morse  et  al.,  2018;  Munro  &  Kirya, 2020; Quah, 2018). Dalam model Basabose (2019), poin ini mengacu pada 'kesadaran dan etika', yang bertujuan untuk mengubah nilai-nilai sosial sehingga perilaku tidak etis menjadi tidak dapat diterima.
Sistem anti korupsi holistis Sanksi hukum Deteksi dan pencehagan Kesadara n dan etika
Terkait hakekatnya, pendidikan bukanlah solusi instan untuk mencegah korupsi, karena Pen- didikan merupakan proses yang panjang dan berulang-ulang. Namun, pendidikan masih dinilai sebagai alat yang kuat untuk menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai inti yang mendasari perilaku antikorupsi pada generasi muda, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang menjun- jung  integritas  (Munro  &  Kirya,  2020).  Promosi  sikap  yang  tidak  mentoleransi  korupsi  dan pengembangan kemampuan untuk menahan tekanan sosial  dan budaya saat dihadapkan pada kegiatan  korup  dapat  dilakukan  melalui  pendidikan  etika  (Gong  &  Xiao,  2017).  Inisiatif antikorupsi akan lebih  efektif ketika lingkungan mencerminkan etika positif,  adanya kejelasan standar perilaku yang dapat diterima dan tidak, adanya transparansi aktivitas legal dan ilegal, standar perilaku ditegakkan, dan ambiguitas tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dihilangkan.  Konsep-konsep  ini  dapat  diajarkan  melalui  pendidikan  etika  atau  moral  yang terencana dengan baik (Basabose, 2019), yang harus sistematis, menyeluruh, dan intensio-nal, mencakup proses tempat siswa belajar membedakan benar dan salah serta bagaimana mengelola perilaku mereka untuk mengikuti norma-norma sosial (Birhan et al., 2021).
Pendidikan  moral  sebaiknya  dimulai  dari  awal  masa  kanak-kanak,  karena  ini  adalah  tahap yang paling penting dalam pengembangan karakter, kepribadian, dan nilai-nilai moral dan etika inti yang berdampak pada jangka panjang (Birhan et al., 2021). Oleh karena itu, adat istiadat dan prinsip moral seperti kejujuran, empati, integritas, martabat, kepercayaan, dan tanggung jawab penting diajarkan selama periode emas dalam tahap awal perkembangan anak-anak. Untuk siswa yang lebih muda, guru dapat menunjukkan pembelajaran moral yang nyata kepada murid-murid dengan  memperkenalkan,  membahas,  dan  memodelkan  perilaku  integritas  seperti  keadilan, kejujuran,  dan  rasa  hormat  sebagai  bagian  dari  budaya  kelas  dan  sekolah  (Bleazby,  2020).  Di tahap  berikutnya,  siswa  dapat  diperkenalkan  pada  isu-isu  yang  lebih  kompleks,  seperti kewarganegaraan, hukum, dan etika kerja (Scott & Gong, 2015). Moral dan etika dipelajari dengan cara yang sama seperti kita mempelajari keterampilan lainnya - kita mulai dari konsep atau tugas yang  sederhana  dan  bergerak  menuju  gagasan  dan  tindakan  nyata  yang  lebih  rumit  namun konsisten.
Meskipun  tidak  banyak  penelitian  tentang  dampak  langsung  pendidikan  moral  terhadap penurunan  tingkat  korupsi,  hasil  positif  telah  ditunjukkan  oleh  negara-negara  yang  telah melaksanakan pendidikan moral dalam sistem pendidikan mereka. Sebagai contoh, sebuah studi di 38 negara oleh International Civic and Citizenship Study (ICCS) menemukan bahwa siswa yang belajar tentang nilai-nilai kewarganegaraan dan kemasyarakatan lebih cenderung setuju bahwa mematuhi  hukum  adalah  kualitas  esensial  dari  warga  negara  yang  bertanggung  jawab,  sesuai dengan tujuan PAK (Schulz et al., 2018). Di Singapura, siswa yang belajar pendidikan integritas lebih siap untuk menjunjung etika mereka dalam masyarakat, berkomitmen untuk tidak menya- lahgunakan kekuasaan mereka dan melakukan pelanggaran (Quah, 2018; Wong, 2018). Di Hong Kong, tingkat korupsi secara signifikan menurun setelah satu dekade berdirinya ICAC, yang juga menyertakan pendidikan sebagai salah satu strategi mereka (Scott & Gong, 2015). Dari literatur yang disurvei, jelas bahwa pendidikan yang berfokus pada nilai antikorupsi dapat mendukung keberlangsungan pembentukan moral, dan sebagai hasilnya, membantu peserta didik agar resis- tan terhadap korupsi. Pendidikan moral dan karakter pada generasi muda adalah satu-satunya jalan untuk menjaga kelangsungan nilai dan standar masyarakat lintas  generasi  (Birhan et al., 2021). Pendidikan sering diungkapkan sebagai sarana efektif dan kuat untuk mengubah pemikir- an, nilai, dan keyakinan masyarakat.
Studi ini bertujuan untuk menjembatani  kesenjangan antara penelitian-penelitian sebelum- nya, yang pada umumnya memiliki cakupan penelitian yang kecil, dan mengembangkan saran- saran bagi pemerintah Indonesia dalam upaya mereka untuk melakukan PAK sebagai salah satu cara untuk memerangi korupsi.

## Metode
Studi ini menggunakan pendekatan studi komparatif, yang didefinisikan oleh Coccia dan Benati (2018) sebagai penelitian untuk mengkaji dan menilai fenomena dan/atau fakta di berbagai area, subjek, dan/atau objek yang berbeda menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk
membuat perbandingan. Metode ini akan diterapkan untuk melihat dan membandingkan pene- rapan  pendidikan  sebagai  strategi  antikorupsi  di dua  negara,  yaitu  Indonesia  dan  Hong  Kong. Hong Kong dipilih sebagai contoh keberhasilan dalam memberantas korupsi melalui pendidikan, sementara Indonesia masih berjuang mengatasi masalah korupsi. Informasi tentang perbedaan dan kesamaan dalam pelaksanaan PAK diharapkan dapat memberikan masukan untuk penyem- purnaan sistem PAK di Indonesia. Perbandingan ini mencakup latar belakang, strategi, pelaksana- an, faktor kunci, dan hasil dari PAK di kedua negara.

## Hasil dan Pembahasan

## Pendidikan Antikorupsi di Hong Kong
Sejak berdirinya ICAC pada tahun 1974, pendidikan telah diterima sebagai salah satu dari tiga pendekatan utama dalam memerangi korupsi di Hong Kong, bersama dengan penegakan hukum dan  pencegahan  (ICAC,  2022).  Dalam  peraturan  ICAC,  disebutkan  bahwa  salah  satu  tanggung jawab komisioner adalah "mendidik masyarakat tentang kejahatan korupsi" (Kamil et al., 2018). Pendekatan pendidikan digunakan untuk mengubah sikap sosial dari "penerimaan pasif" menjadi "nol toleransi" terhadap korupsi (Wong, 2018). Pembentukan ICAC sendiri merupakan tindakan tegas dari pemerintah sebagai respons terhadap tingkat keparahan korupsi di Hong Kong pada saat  itu.  Korupsi  berkembang  seiring  dengan  ekspansi  cepat  penduduk  dan  industri  selama periode  tersebut.  Hong  Kong  telah  menjadi  salah  satu  negara  paling  korup  di  dunia;  korupsi merajalela  dalam  semua  aspek  kehidupan  dan  terjadi  "dari  lahir  hingga  kematian"  (Man-Wai, 2017).  Hampir  semua  layanan  publik  memerlukan  suap  untuk  berfungsi,  termasuk  ambulans, sekolah,  kepolisian,  dan  layanan  lainnya,  dan  pemerintah  tampaknya  tidak  berdaya  untuk mengatasi masalah ini. Pada puncaknya, kasus korupsi di kepolisian pada tahun 1973 memicu kemarahan publik dan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan nyata, salah satunya adalah pembentukan ICAC (ICAC, 2022).
ICAC,  terutama  melalui  departemen  hubungan  komunikasinya  ( Communication  Relations Department (CRD)),  merancang  empat  strategi  untuk  PAK,  yaitu target (sasaran) ,  all-around communication (komunikasi menyeluruh) , partnership (kemitraan), dan engagement (pelibatan) disingkat sebagai "TAPE" (Wong, 2018). Pertama, strategi berorientasi target diterapkan, dengan taktik  atau  layanan  yang  sesuai  disediakan  untuk  setiap  kelompok  sasaran.  Hal  ini  dilakukan untuk meningkatkan tingkat penerimaan pendidikan setiap kelompok. Lebih rinci,
Wong (2018) menjelaskan strategi berorientasi target dengan menunjukkan beberapa taktik berdasarkan pada audiens, seperti yang terlihat dalam Tabel 1. Kedua, ICAC menerapkan strategi komunikasi menyeluruh untuk menyebarkan pesan antikorupsi melalui semua platform media. CRD  menggunakan  berbagai  produk  komunikasi,  termasuk  tulisan,  suara,  animasi,  dan  video. ICAC  juga  merupakan  organisasi  pemerintah  pertama  yang  memproduksi  iklan  televisi  PAK. Media yang digunakan terus diperbarui, termasuk platform media sosial  seperti YouTube dan Facebook. Kemudian, strategi kemitraan dan strategi keterlibatan juga diterapkan untuk mem- bangun kerjasama dan mendapatkan dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk mem- promosikan integritas dan upaya antikorupsi lainnya. Strategi Ini dapat dilihat dalam Tabel 1, dan pendekatan kolaboratif digunakan untuk setiap taktik dalam setiap strategi yang ditargetkan.
Tabel 1. Strategi PAK ICAC No. Target Strategi Aktivitas 1. Generasi muda Promosi nilai-nilai positif 1. Penanaman nilai-nilai positif pada berbagai tahap perkembangan anak/siswa 2. Pembuatan karya kolaboratif dan pelibatan 3. Penyelarasan dengan kurikulum sekolah 4. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan 5. Program duta antikorupsi 6. Program selebrasi integritas 2. Sektor publik Mempromosikan pemerintahan yang bersih 1. Kemitraan 2. Kepemimpinan
3. Kepemilikan
4. Program kepemimpinan etis 3. Sektor bisnis Promosi etika bisnis 1. Kemitraan pemerintah dan swasta 2. Layanan yang berfokus pada kebutuhan klien 3. Pemakaian sumber daya yang etis dan bertanggung jawab 4. Masyarakat umum Promisi “Integritas untuk Semua” 1. Kemitraan dengan Masyarakat umum 2. Pelibatan warga negara yang bersemangat memerangi korupsi 3. Program “Integritas untuk Semua”
Catatan. Disarikan dari Wong (2018)
Selain  strategi  tersebut,  ICAC  menerapkan  pendekatan  berjenjang  dengan  menyelaraskan tingkat pendidikan dengan teori pertumbuhan moral Kohlsberg (Chiu, 2021). Terdapat tiga tahap: (1) pendidikan pra-sekolah dan dasar (pra-konvensional); (2) pendidikan menengah (konvensio- nal); dan (3) pendidikan pasca-sekolah dan perguruan tinggi (pasca-konvensional). Klasifikasi ini menjadi dasar pesan-pesan dan kegiatan yang digunakan. Chiu (2021) menerapkan berbagai stra- tegi  ICAC,  termasuk  menanamkan  nilai-nilai  positif,  berkolaborasi  dan  berinteraksi,  selaras dengan kurikulum sekolah, dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, Kamil et al. (2018) yang mengutip Man-Wai (2017), menyatakan bahwa media dan sekolah berperan penting dalam inisiatif antikorupsi. ICAC mengintegrasikan pesan-pesan antikorupsi ke dalam drama TV dan kartun, misalnya, dengan menceritakan kisah sukses dalam mengungkap kasus korupsi. Melalui pemberitaan media dan pendidikan, ICAC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang korupsi dan konsekuensinya. Organisasi ini men- ciptakan  dan  mendistribusikan  materi-materi  antikorupsi  untuk  semua  tingkatan  pendidikan. ICAC  juga  memberikan  bantuan  kepada  guru-guru,  sekolah-sekolah,  dan  universitas  dalam mengintegrasikan materi-materi tersebut dengan kurikulum.
Lebih rinci, PAK disampaikan melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler dalam pendidik- an  formal  di  Hong  Kong  (Kamil  et  al.,  2018).  PAK  intrakurikuler  dan  ekstrakurikuler  berbeda dalam hal waktu dan jenis kegiatan. PAK intrakurikuler mengacu  pada konten mata pelajaran sekolah.  ICAC  berperan  sebagai  kolaborator  dengan  menyediakan  materi  dan  bantuan  dalam memodifikasi kurikulum di setiap sekolah. Dengan kata lain, sekolah-sekolah memainkan peran kunci dalam menyediakan PAK kepada siswa. Melalui situs web-nya, me.icac.hk, ICAC menyedia- kan materi-materi dalam bentuk bahan ajar, buku anak-anak, dan kartun. Untuk kegiatan ekstra- kurikuler, PAK disampaikan melalui kunjungan dari ICAC dan drama interaktif.
Secara umum, tidak ada  isu  politik atau sosial  yang signifikan dalam implementasi strategi antikorupsi, meskipun skandal tingkat tinggi di ICAC pada tahun 2012 mungkin memiliki penga- ruh negatif terhadap kepercayaan masyarakat dan konteks sosial budaya (Scott, 2017). Namun, ada beberapa tantangan praktis yang muncul. Setidaknya dua kesulitan ditemukan oleh Kamil et al. (2018). Pertama, guru menghadapi tantangan dalam menyusun dan menyampaikan konten yang sesuai dengan usia siswa. Ini dapat menyebabkan ketidakefektifan dari strategi yang diguna- kan untuk mencapai kelompok siswa yang ditargetkan. Kedua, perbedaan antara nilai-nilai yang dipromosikan oleh sekolah dan lingkungan sosial tempat siswa tinggal turut menjadi tantangan. Diperlukan pembuatan kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler yang lebih menarik dan dapat dimengerti oleh siswa.
Di sisi lain, ada beberapa kunci keberhasilan sistem PAK di Hong Kong. Pertama, pendidikan, yang merupakan salah satu dari tiga strategi ICAC, telah lama dianggap sebagai strategi utama untuk memberantas korupsi (ICAC, 2022). Kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan secara  tidak  langsung  mendukung  jumlah  upaya  yang  dilakukan  melalui  strategi  ini.  Kedua, strategi pendidikan bersifat inklusif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti masya- rakat, sekolah, dan media (Wong, 2018). Partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak berkontri- busi  pada  efektivitas  dan  cakupan  strategi  dalam  menanamkan  nilai-nilai  antikorupsi.  Ketiga, terdapat dukungan politik yang kuat dari pemerintah untuk memberantas korupsi (Quah, 2018). Hal  ini  penting  dalam  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  untuk  implementasi  strategi antikorupsi.
Seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  hasil  jangka  panjang  dari  strategi  pendidikan antikorupsi  adalah  perubahan  sikap  masyarakat  terhadap  korupsi.  Dengan  tidak  hanya  fokus pada  siswa  sebagai  target  utama,  pendidikan  antikorupsi  komprehensif  di  Hong  Kong  telah menciptakan antikorupsi sebagai nilai inti dalam masyarakatnya. Bahkan, Hong Kong dianggap sebagai  salah  satu  cerita  sukses  internasional  dalam  melawan  korupsi.  Beberapa  bukti keberhasilan  ini  ditemukan  dalam  beberapa  hasil  survei  terkait  dukungan  terhadap  ICAC  dan tingkat ketidaksetujuan terhadap korupsi, yang menunjukkan angka yang tinggi (Lai, 2002). Baru- baru ini, CPI Hong Kong selalu lebih tinggi dari 73 poin dalam dekade terakhir, sementara rata- rata global pada tahun 2021 adalah 43 poin (Transparency International, 2022a).

## Pendidikan Antikorupsi di Indonesia
KPK,  yang  didirikan  pada  tahun  2002,  berwenang  untuk  menyelenggarakan  Pendidikan antikorupsi (PAK) di setiap tingkat pendidikan di Indonesia (Pemerintah Pusat Indonesia, 2002). Langkah  ini  adalah  bukti  bahwa  pendidikan  mulai  dianggap  sebagai  salah  satu  strategi pencegahan korupsi. Namun, belum ada indikasi tentang strategi yang jelas tentang bagaimana melakukan  PAK  pada  saat  itu,  dan  tugas-tugas  KPK  sebagian  besar  berpusat  pada  koordinasi, pengawasan,  pemantauan,  penyelidikan,  dan  penegakan  hukum  daripada  mengupayakan tindakan preventif.
Pada  tahun  2012,  pemerintah  Indonesia  menerbitkan  Strategi  Nasional  Pencegahan  dan Pemberantasan  Korupsi  Jangka  Panjang  untuk  2012 – 2025.  Visi  jangka  panjangnya  adalah "terwujudnya bangsa yang bebas dari korupsi dengan dukungan nilai budaya yang bermartabat" (Pemerintah  Pusat  Indonesia,  2012).  Enam  komponen  kunci  telah  dirumuskan:  pencegahan, penegakan hukum, undang-undang dan peraturan, kerja sama internasional dan pemulihan aset, mekanisme pelaporan, dan PAK. Dalam strategi ini, tujuan dari PAK adalah (1) memberdayakan individu  untuk  membuat  keputusan  etis  dan  menunjukkan  integritas;  dan  (2)  menciptakan budaya nol toleransi terhadap korupsi. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat menjadi aktor aktif  dalam  mencegah  korupsi,  berkontribusi agar  keputusan  dibuat secara  etis  dan integritas dapat terbangun di lingkungan mereka, sehingga dampak yang ada melebihi domain individu. Sejalan dengan hal itu, PAK menjadi saluran untuk menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi dan membentuk budaya menolak korupsi dalam masyarakat.
Menurut  literatur  yang  ditinjau,  PAK  diimplementasikan  di  sekolah-sekolah  dan  perguruan tinggi di Indonesia dalam dua cara. Pertama, PAK diintegrasikan ke dalam mata pelajaran umum, tidak berdiri sendiri. Sebagai contoh, sebuah studi membahas bagaimana nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, disiplin, kemandirian, dan keadilan diintegrasikan ke dalam rencana ajar guru sehingga nilai-nilai ini dapat diajarkan selama kegiatan di kelas (Kristiono et al., 2020). Studi lain menganalisis penggabungan nilai-nilai antikorupsi dalam mata pelajaran studi sosial (Suwanda et al., 2018) dan pendidikan kewarganegaraan (Hakim & Pradityayudha, 2021; Hasanah et al., 2020). Dalam  pendidikan  anak  usia  dini,  nilai-nilai  antikorupsi  diajarkan  melalui  lagu-lagu,  kegiatan bercerita, menonton video pendidikan, bermain permainan, dan interaksi di kelas (Rahayu, 2020; Ratih  et  al.,  2022).  Kedua,  PAK  diajarkan  sebagai  mata  pelajaran  yang  berdiri  sendiri  (tidak diintegrasikan  ke  dalam  pelajaran  lain)  menggunakan  modul  KPK  (Fajar  &  Muriman,  2018). Dalam  Kamil  et  al.  (2018),  juga  dibahas  bahwa  tidak  semua  sekolah  diwajibkan  untuk mengimplementasikan PAK. Beberapa sekolah menginisiasi sendiri, dan beberapa ditunjuk oleh pemerintah sebagai bagian dari studi pilot dan penerima hibah pemerintah.
Ada  beberapa  faktor  yang  mendukung  PAK  dapat  dilakukan  di  Indonesia.  Pertama,  hal  ini diatur  secara  eksplisit  oleh  undang-undang  dan  ditetapkan  sebagai  salah  satu  strategi  untuk membendung korupsi. Hingga tahun 2020, 271 Peraturan Kepala Daerah telah dibuat, terdiri dari 13 Peraturan Gubernur, 53 Peraturan Walikota, dan 205 Peraturan Bupati yang mewajibkan PAK. Kedua,  KPK  dan  Kementerian  Pendidikan  telah  menunjukkan  komitmen  berkelanjutan  untuk mengimplementasikan  PAK.  Berdasarkan  laporan  tahunan  KPK  tahun  2020,  4.604  pendidik perguruan  tinggi  telah  bergabung  dengan  program  pengembangan  profesional  untuk menyampaikan PAK, dan 955 institusi pendidikan tinggi telah mengimplementasikannya. Ketiga, KPK  telah  mendirikan  Pusat  Edukasi  antikorupsi  sebagai  lembaga  penelitian  yang  ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi inisiatif KPK dalam memerangi korupsi, termasuk PAK. Pusat
pembelajaran ini juga menyediakan sumber belajar daring yang memadai bagi masyarakat untuk belajar tentang antikorupsi.
Selain faktor-faktor pendukung, ada beberapa hambatan dalam mengimplementasikan PAK. Pertama, ada kesenjangan antara apa yang diajarkan dalam PAK dan kondisi sosial yang sebenar- nya.  Karena  tindakan  korupsi  telah  ada  di  Indonesia  dalam  waktu  yang  lama,  masih  banyak ketidakpedulian, kurangnya kesadaran, sikap permisif, dan pesimisme dalam masyarakat terha- dap pelaku korupsi (Pemerintah Pusat Indonesia, 2012). Siswa menjadi kurang termotivasi untuk belajar ketika mereka menemukan bahwa nilai-nilai antikorupsi jarang tercermin dalam masya- rakat yang masih korup, merusak makna dari nilai-nilai tersebut dan menyebabkan skeptisisme di  kalangan  siswa  (Kamil  et  al.,  2018).  Kedua,  masih  ada  beberapa  kekhawatiran  mengenai metode penyampaian PAK. Tidak adanya strategi yang efektif untuk mengkomunikasikan pesan- pesan antikorupsi dan kampanye kepada masyarakat telah menjadi tantangan (Pemerintah Pusat Indonesia,  2012).  Selain  itu,  perlu  dicatat  bahwa  tidak  semua  sekolah  dan  guru  di  Indonesia memiliki infrastruktur dan perangkat yang diperlukan untuk mengakses internet dan materi digi- tal dengan bebas, sementara sebagian besar sumber belajar PAK memerlukan internet. Ketiga, pelatihan yang diberikan oleh  KPK tidak cukup untuk membekali pendidik dalam mengimple- mentasikan PAK. Meskipun beberapa studi dan laporan menunjukkan bahwa sebagian guru telah menerima pelatihan PAK, terungkap bahwa tidak semua guru mampu melakukan perencanaan dan  implementasi  dengan  baik,  dan  mereka  juga  terbatas  dalam  mentransfer  pengetahuan mereka kepada sesama guru (Handoyo, 2021).
Dua dekade setelah pendirian KPK, CPI Indonesia belum mencapai angka 50, sehingga masih dianggap sebagai "negara yang korup" (Transparency International, 2022b). Namun, meskipun belum mencapai angka 50, CPI Indonesia telah meningkat dari tahun 2012 hingga 2022, meskipun hasilnya  masih  tidak  konsisten  akibat  konstelasi  politik  yang  dinamis.  Melihat  perkembangan indeks  ini,  strategi  yang  telah  dimulai  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk  memerangi  korupsi (termasuk implementasi PAK) tampak sedang menuju arah yang diinginkan, meskipun perlu lebih efektif  dan  efisien  agar  Indonesia  dapat  berkembang  lebih  cepat.  Literatur  yang  ditinjau menunjukkan bahwa PAK di Indonesia menunjukkan hasil positif. Pembelajaran antikorupsi yang kontekstual  dapat  meningkatkan  pengetahuan  siswa  tentang  keadilan  dan  korupsi,  dan  yang paling  penting,  berkontribusi  pada  pembentukan  kejujuran  dan  integritas  di  kalangan  siswa (Fajar & Muriman, 2018; Hakim & Pradityayudha, 2021; Suwanda et al., 2018).

## Pembahasan
Indonesia dan Hong Kong memiliki latar belakang yang serupa. Keduanya memulai pengem- bangan  PAK  seiring  dengan  pendirian  organisasi  antikorupsi  masing-masing,  yaitu  KPK  di Indonesia dan ICAC di Hong Kong. Masalah korupsi pada saat itu dianggap telah menjadi masalah publik  yang  serius.  Korupsi,  seperti  suap,  telah  menjadi  budaya  yang  dianggap  normal  oleh masyarakat. Menggunakan analisis multilevel (Modesto & Pilati, 2020), korupsi telah merasuki semua tingkatan, termasuk budaya, politik, regulasi, dan pendidikan. Menanggapi kondisi terse- but, KPK tampaknya telah mengadopsi tiga strategi utama dari ICAC untuk memberantas korupsi: penegakan hukum, pencegahan, dan pendidikan. Namun, latar belakang KPK relatif lebih kom- pleks daripada ICAC. KPK didirikan tidak hanya dalam konteks korupsi tetapi juga dalam konteks krisis  Indonesia  yang  multidimensional  saat  itu.  Berbeda  dengan  Indonesia,  Hong  Kong  tidak mengalami  gejolak  politik,  kesulitan  ekonomi,  atau  perubahan  konstitusi  yang  terkait  dengan masalah korupsi. Karena kondisi tersebut, tampaknya KPK mendapatkan dukungan yang lebih sedikit  daripada  ICAC.  Selanjutnya,  dalam  hal  usia,  ICAC  didirikan  jauh  lebih  awal,  yaitu  pada tahun 1974, sementara KPK didirikan hampir tiga dekade kemudian, pada tahun 2002. Mengingat kondisi ini, tidak mengherankan bahwa ICAC lebih mapan daripada KPK.
Dalam hal strategi antikorupsi, Indonesia dan Hong Kong agak mirip. Tiga elemen dari strategi antikorupsi holistis telah dimasukkan, baik dalam strategi tiga pilar ICAC maupun dalam Strategi Nasional KPK untuk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025. Kedua negara telah memakai konsekuensi hukum untuk memberantas korupsi. Langkah-langkah pre- ventif  juga  telah  diambil  dengan  memeriksa  dan  memberikan  masukan  terkait  prosedur  dan praktik antikorupsi di sektor pemerintah dan swasta untuk mengurangi peluang korupsi. PAK
juga  dilakukan  sebagai  sarana  untuk  meningkatkan  kesadaran  tentang  nilai-nilai  antikorupsi. Dalam PAK, baik KPK maupun ICAC memberikan ruang bagi para pemuda di sektor swasta dan publik, serta masyarakat yang lebih luas, untuk mengakses PAK melalui berbagai media. Meski- pun terdapat batasan, salah satu faktor pendukung di kedua negara adalah bahwa pendidikan, konsekuensi  hukum,  dan  langkah-langkah  preventif  berjalan  beriringan,  sehingga  strategi antikorupsi dapat bersifat holistik dan menyentuh lapisan masyarakat yang berbeda, seperti yang dijelaskan oleh Dimant dan Schulte (2016).
Namun, sementara PAK di Indonesia lebih  terfokus pada pendidikan formal, pelatihan, dan seminar  untuk  masyarakat  umum,  Hong  Kong  lebih  mahir  dalam  memanfaatkan  media  untuk meningkatkan  kesadaran  tentang  antikorupsi.  "Strategi  komunikasi menyeluruh" memberikan kesan bahwa PAK di Hong Kong lebih inklusif terhadap masyarakat umum, tidak hanya berfokus pada  siswa  atau  pekerja  yang  menjadi  target  pembelajaran  PAK.  Usaha  pelibatan  masyarakat lebih  terlihat  di  Hong  Kong,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  inisiatif  untuk  bermitra  dengan masyarakat  sipil  dalam  mengadakan  kampanye  antikorupsi  dan  mendapatkan  dukungan  dari masyarakat secara keseluruhan. Meskipun grassroot movement untuk meningkatkan partisipasi warga juga menjadi salah satu strategi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020), bukti tentang bagaimana  hal  ini  dilaksanakan  secara  eksplisit  tidak  dapa  ditemukan  dalam  literatur  yang ditinjau. Selain itu, dibandingkan dengan masyarakat umum, KPK lebih banyak bermitra dengan institusi pemerintah, universitas, dan sekolah. Meskipun kerjasama dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan PAK dapat berhasil, hal ini juga berpotensi mempersulit birokrasi, terutama ketika tidak ada pembagian peran yang jelas di antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dapat berkontribusi pada perbedaan hasil implementasi PAK di Hong Kong dan Indonesia, dan Hong Kong lebih sukses melakukannya.
Dalam hal sumber daya dan kemitraan, baik ICAC maupun KPK memberikan akses sumber belajar gratis bagi masyarakat untuk mempelajari nilai-nilai antikorupsi melalui situs web dan portal mereka, sehingga masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan informasi tentang nilai- nilai antikorupsi kapan saja dan di mana saja. Sebagai bagian dari layanan dalam meningkatkan kesadaran  tentang  korupsi,  ICAC  dan  KPK  juga  menyediakan  berbagai  jenis  pelatihan  yang bekerjasama dengan pendidik, pejabat pemerintah, personil lembaga swasta, bahkan masyarakat umum. Di sisi lain, ICAC menggunakan tingkat keterlibatan dan strategi kemitraan PAK yang lebih tinggi  daripada  KPK.  Seperti  yang  disebutkan  sebelumnya,  semangat  melibatkan  masyarakat umum  tampak  lebih  kuat  di  Hong  Kong  dibandingkan  Indonesia,  dan  lebih banyak  pemangku kepentingan dan dukungan politik yang diterima ICAC. Pemerintah Indonesia dapat mengeksplo- rasi bagian ini lebih lanjut.
Pendidik Indonesia dan Hong Kong juga setuju mengenai adanya keterbatasan dalam menyam- paikan PAK secara efektif, relevan, dan menarik bagi siswa. Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk  memantau,  mengevaluasi,  meneliti,  mengembangkan,  dan  berinovasi  terhadap  materi kontekstual dan strategi pengajaran secara konsisten oleh ICAC dan KPK. Perlu dipastikan bahwa guru  dilatih  untuk  menyampaikan  PAK,  begitu  juga  dengan  perumusan  kebijakan  dan  praktik pendidikan yang mendukung, seperti regulasi tentang pemetaan isi kurikulum dan cara imple- mentasi PAK secara konkret, pemberian hibah, dan strategi pelaporan untuk tujuan pemantauan dan  evaluasi.  Selain  materi  dan  pelatihan  yang  disediakan,  guru  juga  harus  didorong  untuk memanfaatkan  atau  membuat  forum  guru  mandiri  sebagai  tempat  bertukar  ide-ide  segar  dan praktik baik pengajaran PAK, serta saling mendukung dalam mengembangkan konten dan metode yang relevan.
Menariknya, baik siswa Indonesia maupun Hong Kong menyatakan pandangan yang serupa yang menjadi tantangan dalam PAK, yaitu kesenjangan antara hal yang mereka pelajari dan hal yang mereka  lihat  dalam  masyarakat.  Menurut  Kamil  et  al.  (2018),  Hong  Kong  telah  mencoba mengurangi masalah ini dengan melibatkan orang tua dalam mendukung upaya sekolah, sehingga sekolah dan keluarga bekerja sama dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Jika kita meng- hubungkannya dengan lingkaran sosio-ekologis Dimant dan Schulte (2016), kolaborasi dengan orang  tua  menjadi  penting  karena  keluarga  adalah  salah  satu  lingkaran  sosial  terdekat  yang mengelilingi individu, sehingga pengaruhnya cenderung lebih kuat. Baik orang tua maupun guru dapat membantu siswa memahami pentingnya integritas meskipun terlepas dari adanya tindakan
korup  yang  mereka  lihat.  Selain  itu,  generasi  muda  harus  menjadi  agen  perubahan  dalam masyarakat. Pendekatan ini juga dapat dipertimbangkan oleh pendidik Indonesia, sehingga ada lebih banyak dukungan dalam mempromosikan nilai-nilai antikorupsi.
Mengingat  perbedaan  konteks  antara  Indonesia  dan  Hong  Kong,  tidaklah  bijaksana  untuk membandingkan pengimplementasian PAK dan hasil di kedua negara tanpa melihat situasi kedua negara ini dengan cermat. Penting untuk diingat bahwa Hong Kong memiliki sejarah yang lebih lama  dalam  memerangi  korupsi,  dan ICAC  telah  lama  didirikan  sebelum  KPK.  Saat ini,  tingkat kesiapan  institusional  di  Hong  Kong  lebih  baik  daripada  di  Indonesia,  dan  Hong  Kong  telah melangkah  dari  periode  “pendidikan”  (penanaman  nilai  antikorupsi)  ke  periode  “konsolidasi” (penguatan nilai antikorupsi) (Kamil et al., 2018). Sementara itu, PAK di Indonesia masih relatif baru, dan para pembuat kebijakan masih mencari cara terbaik dalam melaksanakannya. Kamil et al.  (2018)  juga  menyatakan  bahwa  mungkin  lebih  sulit  untuk  mengorganisir,  mengelola,  dan memantau strategi antikorupsi di Indonesia karena wilayahnya jauh lebih besar dan kompleks dari Hong Kong. Pendekatan sistemik dan kontekstual, tambahan sumber daya manusia dan dana, serta pembagian tanggung jawab yang jelas di antara para pemangku kepentingan adalah hal-hal yang diperlukan oleh Indonesia agar dapat melayani wilayah yang luas.
Karena kita menyadari bahwa Indonesia dan Hong Kong tidak serupa, kita juga harus bijak dalam memutuskan praktik-praktik dari Hong Kong mana yang harus diikuti, karena apa yang relevan di Hong Kong mungkin menghasilkan hal yang berbeda di Indonesia. Salah satu cara yang dapat  dicoba  oleh  pembuat  kebijakan  Indonesia  adalah  dengan  meningkatkan grassroot movement dan  mendengarkan  pendapat  warga  terkait  hal-hal  yang  dianggap  efektif  dalam memerangi korupsi. Menilik bahwa Indonesia terdiri dari berbagai agama, budaya, dan tradisi, menggabungkan pengetahuan hukum dengan kepercayaan adat atau agama mungkin lebih efektif dan meningkatkan partisipasi warga (Kamil et al., 2018).
Seperti yang telah disebutkan, dampak jangka panjang dari strategi PAK adalah pergeseran sikap masyarakat dalam menanggapi korupsi. Mengingat bahwa strategi antikorupsi (konsekuen- si hukum, pencegahan, dan peningkatan kesadaran) saling terkait dan bekerja bersama secara holistik, maka agak sulit untuk menganalisis dampak PAK secara terpisah. Namun, dari literatur yang ditinjau, jelas bahwa PAK dapat memberikan hasil yang menjanjikan, baik di Hong Kong maupun di Indonesia. Meskipun hasil positif ditunjukkan di kedua negara, telah dibahas bahwa pesan antikorupsi lebih terlihat di Hong Kong karena negara tersebut menggunakan media massa dan  kemitraan  untuk  mencapai  tidak hanya  siswa  tetapi juga masyarakat secara  keseluruhan. Upaya Hong Kong dalam memerangi korupsi mencakup pendekatan holistik yang dijelaskan oleh Basabose (2019)dan lingkaran sosio-ekologis yang dijelaskan oleh Dimant dan Schulte (2016); oleh karena itu, dampak dari upaya antikorupsi mereka lebih mendalam. Indonesia harus belajar dari komitmen Hong Kong terhadap perbaikan berkelanjutan untuk membuat pesan antikorupsi jelas  bagi  warga  melalui  media  massa.  PAK  harus  menyentuh  tidak  hanya  pendidikan  formal, sehingga tidak hanya siswa tetapi juga masyarakat umum akan terpapar pesan-pesan tersebut. Untuk mencapai hal ini, diperlukan perluasan kemitraan, yang berarti kerjasama dengan institusi non-pemerintah juga diperlukan.

## Simpulan
Penelitian  ini  telah mengkaji  peran  pendidikan,  baik secara  teoritis  maupun  praktis,  dalam mengatasi masalah korupsi di Hong Kong dan Indonesia. PAK, menurut penelitian, memiliki efek pada perubahan perilaku korup. Pendidikan, melalui pendekatan multi-level, dipercaya berperan dalam pembentukan cita-cita etis, baik pada tingkat personal maupun sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Praktik PAK di Hong Kong dan Indonesia memiliki dampak positif dalam membantu upaya memberantas korupsi, mengkonfirmasi temuan ini. Meskipun tidak menghasil- kan hasil instan, pendidikan menjadi strategi jangka panjang utama yang diadopsi oleh kedua negara.  Selanjutnya,  perbandingan  praktik  di  kedua  negara  mengungkapkan  beberapa  faktor kunci  yang  membedakan  efektivitas  implementasi  strategi  ini  di  masing-masing  negara,  yaitu waktu, kerjasama komprehensif, dan dukungan politik yang memadai.
Ada beberapa rekomendasi bagi pemerintah Indonesia untuk dipertimbangkan guna mening- katkan  efektivitas  PAK.  Pertama,  pemerintah  harus  meningkatkan  kerjasama  dengan  berbagai pihak. Institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas implementasi PAK (KPK, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Agama) harus bekerja sama untuk mengembangkan strategi dan program  yang  perlu  disinkronkan  dan  distandarisasi.  Pemerintah  juga  perlu  memberdayakan sekolah-sekolah untuk menjadi mitra dalam persiapan dan pelaksanaan program, bukan hanya sebagai  pelaksana  program.  Kedua,  seperti  halnya  Hong  Kong,  pemerintah  Indonesia  harus mengadopsi media sebagai katalisator dan perantara dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi tidak hanya di sekolah tetapi juga di masyarakat luas. Misalnya, pemerintah dapat bekerjasama dengan produsen film untuk menciptakan klip film untuk berbagai target audiens tentang nilai- nilai antikorupsi yang dapat diakses oleh sekolah, keluarga, dan masyarakat umum, serta meng- hubungkannya  dengan  agama  dan  norma-norma  sosial.  Terakhir,  dan  yang  paling  penting, pemerintah harus memberikan dukungan politik yang memadai, termasuk komitmen kepemim- pinan, regulasi yang mendukung, dan sumber daya untuk implementasi PAK.
Karena isu antikorupsi di Indonesia masih terus berkembang, saat ini jumlah penelitian yang tersedia masih terbatas. Selain itu, studi ini mengandalkan data sekunder dan berbagai metode pengambilan sampel. Karena tidak ada pengamatan langsung, data yang diperoleh mungkin tidak mewakili kondisi sebenarnya. Namun, menggunakan sumber daya sekunder dari konteks yang berbeda telah memungkinkan penelitian ini untuk menangkap gagasan yang lebih luas tentang bagaimana  antikorupsi  diimplementasikan  dalam  konteks  yang  berbeda,  baik  di  Hong  Kong maupun di Indonesia. Selanjutnya, karena konteks sosial, ekonomi, budaya, dan sejarah Indonesia dan Hong Kong berbeda, metrik yang digunakan untuk membandingkan kesamaan dan perbeda- an mungkin tidak dapat dibandingkan secara langsung karena bersifat spesifik. Namun, memban- dingkan  konteks  yang  berbeda  juga  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif, memperkaya perspektif dalam melihat masalah, dan membantu mengembangkan prediksi dan gagasan  alternatif.  Meskipun  kita  tetap  harus  berhati-hati  dalam  memilih  solusi  yang  akan berfungsi untuk mengembangkan PAK Indonesia, perbandingan dengan Hong Kong memuncul- kan berbagai strategi untuk diikuti dan dimodifikasi berdasarkan keunikan kondisi  Indonesia.
Disarankan bahwa penelitian ke depan dapat menggunakan data primer untuk memperoleh informasi langsung dari subjek penelitian, sehingga akurasi dan validitas penelitian meningkat. Selain itu, studi longitudinal yang mengikuti implementasi PAK dalam jangka waktu yang lebih lama mungkin dapat memberikan pembahasan yang lebih komprehensif dibandingkan studi yang berfokus pada perbandingan implementasi dan dampak PAK di Hong Kong dan Indonesia pada satu  titik  waktu  saja.  Kami  menyarankan  agar  studi  longitudinal  dapat  dilakukan  untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana PAK diimplementasikan dalam konteks tertentu,  dan untuk mengkaji dampak jangka panjang PAK pada populasi yang diteliti.

## References
Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model. Heliyon , 5 (10), e02649. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02649 Assegaf, A. R. (2015). Policy analysis and educational strategy for anti corruption in indonesia and singapore. International Journal of Asian Social Science , 5 (11), 611 – 625.
https://doi.org/10.18488/journal.1/2015.5.11/1.11.611.625 Basabose, J. de D. (2019). Anti-corruption Education: Ubupfura Model. In Anti-corruption Education and Peacebuilding (pp. 197 – 208). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03365-1_8
Birhan, W., Shiferaw, G., Amsalu, A., Tamiru, M., & Tiruye, H. (2021). Exploring the context of teaching character education to children in preprimary and primary schools. Social Sciences & Humanities Open , 4 (1), 100171. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2021.100171 Bleazby, J. (2020). Fostering moral understanding, moral inquiry & moral habits through philosophy in schools: a Deweyian analysis of Australia’s Ethical Understanding
curriculum. Journal of Curriculum Studies , 52 (1), 84 – 100. https://doi.org/10.1080/00220272.2019.1650116 Chiu, L. (2021). Engaging the young generation in the fight against corruption (Anti-Corruption Initiative for Asia-Pacific).
Coccia, M., & Benati, I. (2018). Comparative studies. In Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance – section Bureaucracy (edited by Ali Farazmand). Chapter (Issues 1197 – 1). https://ssrn.com/abstract=3138456
Dimant, E., & Schulte, T. (2016). The nature of corruption: An interdisciplinary perspective. German Law Journal , 17 (1), 53 – 72. https://doi.org/10.1017/S2071832200019684 Dupuy, K., & Neset, S. (2018). The cognitive psychology of corruption. Micro-level explanations for unethical behavior. U4 Issue, 2 .
Fajar, A., & Muriman, C. (2018). Prevention of corruption through anti-corruption education.
Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2018) . https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.145
Gans-Morse, J., Borges, M., Makarin, A., Mannah-Blankson, T., Nickow, A., & Zhang, D. (2018). Reducing bureaucratic corruption: Interdisciplinary perspectives on what works. World Development , 105 , 171 – 188. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.12.015 Glass, A. J., & Wu, X. (2002). Does corruption discourage foreign direct investment and innovation. Unpublished Manuscript, Department of Economics, Texas A&M University . Gong, T., & Xiao, H. (2017). Socially embedded anti‐corruption governance: Evidence from Hong Kong. Public Administration and Development , 37 (3), 176 – 190.
https://doi.org/10.1002/pad.1798
Gopinath, C. (2008). Recognizing and justifying private corruption. Journal of Business Ethics , 82 (3), 747 – 754. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9589-8
Gutmann, J., & Lucas, V. (2018). Private-Sector corruption: Measurement and cultural origins. Social Indicators Research , 138 (2), 747 – 770. https://doi.org/10.1007/s11205-017-1684-3 Hakim, T. L., & Pradityayudha, R. (2021). Implementasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran ppkn berbasis project citizen di sman 6 Kabupaten Tangerang Banten. CIVICS EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ) , 3 (2), 112. https://doi.org/10.32585/cessj.v3i2.1638
Handayani, T. (2009). Korupsi dan pembangunan pendidikan di Indonesia. Jurnal Kependudukan Indonesia , 4 (2), 15 – 34.
Handoyo, E. (2021). Anti-Corruption education at Universitas Negeri Semarang: what benefits can students get? Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) ,
12 (6), 2672 – 2685. https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i6.5768
Hasanah, S. U., Al Muchtar, S., & Sundawa, D. (2020). College policies in implementing anti- corruption education. Proceedings of the 2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019) . https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.060
Heath, A. F., Richards, L., & de Graaf, N. D. (2016). Explaining corruption in the developed world: the potential of sociological approaches. Annual Review of Sociology , 42 (1), 51 – 79. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-081715-074213 Huisman, W., & Walle, G. Vande. (2010). The criminology of corruption . B. Budrich. ICAC. (2022). Brief history . https://www.icac.org.hk/en/about/history/index.html Indonesia Corruption Watch. (2021). Tren penindakan korupsi sektor pendidikan: Pendidikan di tengah kepungan korupsi . Indonesia Corruption Watch. Juraev, J. (2018). Rational choice theory and demand for petty corruption. Journal of Eastern European and Central Asian Research , 5 (2). https://doi.org/10.15549/jeecar.v5i2.219 Kamil, D., Mukminin, A., Ahmad, I. S., & Abd Kassim, N. L. (2018). Fighting corruption through education in Indonesia and Hong Kong: comparisons of policies, strategies, and practices.
Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) , 155 – 190.
Kristiono, N., Munandar, M. A., Wiranto, G. H., & Uddin, H. R. (2020). The implementation of anti- corruption education in texmaco vocational high school Pemalang. Proceedings of the 2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019) . https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.040
Lai, A. (2002). Building public confidence in anti-corruption efforts: the approach of the Hong Kong Special Administrative Region of China. Forum on Crime and Society , 2 (1), 135 – 146. Macrae, J. (1982). Underdevelopment and the economics of corruption: A game theory approach.
World Development , 10 (8), 677 – 687. https://doi.org/10.1016/0305-750X(82)90093-6
Man-Wai, T. K. (2017). Effetive measures to combat corruption in Hong Kong. 19th UNAFEI UNCAC Training Programme Visiting Experts’ Papers , 188 – 193. https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No101/No101_23_VE_Kwok_1.pdf
McLaughlin, E. (2013). Culture and corruption: An explanation of the differences between Scandinavia and Africa. American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences , 2 (2), 85 – 91.
Modesto, J. G., & Pilati, R. (2020). “Why are the corrupt, corrupt?”: The multilevel analytical model of corruption. The Spanish Journal of Psychology , 23 , e5. https://doi.org/10.1017/SJP.2020.5
Moiseev, N., Mikhaylov, A., Varyash, I., & Saqib, A. (2020). Investigating the relation of GDP per capita and corruption index. Entrepreneurship and Sustainability Issues , 8 (1), 780 – 794. https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.1(52)
Munro, C., & Kirya, M. (2020). Values education for public integrity. Bergen: U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute (U4 Issue 2020: 8) .
Muslihudin, M., Hendarto, E., Rostikawati, R., Windiasih, R., & Wulan, T. R. (2018). Relationship between environmental damage and corruption cases in Indonesia. E3S Web of Conferences , 73 , 02011. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187302011 Nye, J. S. (1967). Corruption and political development: A cost-benefit analysis. American Political Science Review , 61 (2), 417 – 427. https://doi.org/10.2307/1953254
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Pendidikan antikorupsi: Modul untuk mahasiswa [Anti- corruption education: Module for  tertiary student] . Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat  KPK.  https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/modul- pendidikan-antikorupsi-untuk-mahasiswa
Oppenheimer, J. A. (2008). Rational choice theory. Encyclopedia of Political Theory , 3 , 1150 – 1159.
Owen, P. D., & Vu, T. V. (2022). State history and corruption. Economics Letters , 218 , 110774. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2022.110774
Park, C. H., & Kim, K. (2020). E-government as an anti-corruption tool: panel data analysis across countries. International Review of Administrative Sciences , 86 (4), 691 – 707. https://doi.org/10.1177/0020852318822055
Prabowo, H. Y., & Cooper, K. (2016). Re-understanding corruption in the Indonesian public sector through three behavioral lenses. Journal of Financial Crime , 23 (4), 1028 – 1062. https://doi.org/10.1108/JFC-08-2015-0039
Pradiptyo, R., & Partohap, T. H. (2016). Korupsi struktural: analisis data base korupsi versi 4 (2001-2015). Korupsi Struktural; Analisis Database Korupsi Versi 4 (2001 – 2015) . Qingguo, M., & Min, Y. (2018). Psychological, behavioral, and economic perspectives on corruption. International Journal of Psychology and Psychoanalysis , 4 (2). https://doi.org/10.23937/2572-4037.1510033
Quah, J. S. T. (2018). Why Singapore works: five secrets of Singapore’s success. Public
Administration and Policy , 21 (1), 5 – 21. https://doi.org/10.1108/PAP-06-2018-002 Rahayu, Y. (2020). The analysis of anti-corruption education in kindergarten DEK Padang.
Proceedings of the International Conference of Early Childhood Education (ICECE 2019) .
https://doi.org/10.2991/assehr.k.200715.014
Rahimian, S. (2021). Corruption determinants, geography, and model uncertainty. ArXiv Preprint ArXiv:2105.12878 . https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2105.12878
Ratih, G. K., Iriani, A., & Dwikurnaningsih, Y. (2022). Kindergarten teachers training in integrating anti-corruption education through storytelling and game. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini , 6 (03), 1628 – 1639.
Rittel, H. W. J., & Webber, M. M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. Policy Sciences , 4 (2), 155 – 169. https://doi.org/10.1007/BF01405730
Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Losito, B., Agrusti, G., & Friedman, T. (2018). Becoming citizens in a changing world: IEA International Civic and Citizenship Education Study 2016 international report . Springer Nature.
Scott, I. (2017). The challenge of preserving Hong Kong’s successful anti -corruption system. Asian Education and Development Studies , 6 (3), 227 – 237. https://doi.org/10.1108/AEDS- 03-2017-0027
Scott, I., & Gong, T. (2015). Evidence-based policy-making for corruption prevention in Hong Kong: a bottom-up approach. Asia Pacific Journal of Public Administration , 37 (2), 87 – 101.
https://doi.org/10.1080/23276665.2015.1041222
Shacklock, A., & Galtung, F. (2016). Measuring corruption (C. Sampford (ed.)). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315594385
Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak politik uang terhadap mahalnya biaya pemenangan pemilu dan korupsi politik. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 5 (1 SE-Articles), 43 – 53. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389
Strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka  menengah  tahun  2012-2014  [The  long-term  (2012-2025)  and  middle  term  (2012- 2014)  national  strategy  of  corruption  prevention  and  eradication] ,  (2012)  (testimony  of Indonesian Central Government). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41299/perpres-no-55-tahun-2012
Suwanda, I. M., Sarmini, M., Listyaningsih, M., Murtiningsih, M., Misbakhun, M., & Chomariyah, N.
(2018). Anti-Corruption education (PAK) teaching materials based on local character in social science subjects (IPS) to build anti-corruption culture for young generation in Surabaya. Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018) . https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.324
Tanzi, V. (1998). Corruption around the world: Causes, consequences, scope, and cures. Staff Papers , 45 (4), 559 – 594. https://doi.org/10.2307/3867585 The World Bank. (1997). Helping countries combat corruption: The role of the world bank . The World Bank. (2022). Worldwide governance indicators . https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators Transparency International. (2022a). 2021 Corruption perceptions index - explore Germany . Transparency.Org.
Transparency International. (2022b). Corruption perceptions index-explore Indonesia . Transparency.Org. https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/idn Troisi, R., Di Nauta, P., & Piciocchi, P. (2022). Private corruption: An integrated organizational model. European Management Review , 19 (3), 476 – 486. https://doi.org/10.1111/emre.12489
Undang-Undang nomor 30 tahun 2002: Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi [Law 30 of 2002:  Corruption  Eradication  Commission],  (2002)  (testimony  of  Indonesian  Central Government.). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002
UNODC. (2022). Causes of public sector corruption . https://www.unodc.org/e4j/en/anti- corruption/module-4/key-issues/causes-of-public-sector-corruption.html
Warren, M. E. (2004). What does corruption mean in a democracy? American Journal of Political Science , 48 (2), 328 – 343. https://doi.org/10.1111/j.0092-5853.2004.00073.x Wathne, C. (2021). Understanding corruption and how to curb it. A Synthesis of Latest Thinking. U4 , 2021 , 3.
Wong, C. (2018). Effective practices of anti- corruption education: Hong Kongʼs experience [Conference presentation abstract]. 21st Scientific Conference “UNAFEI UNCAC Training .