Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 8 (1) (2022): 25-42
Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos

## Melihat Gerakan Sosial dan Aspirasi Kerja Kaum Muda Sesudah Desentralisasi di Indonesia

## Unearthing Youth’s Social Movement and Work Aspirations after Decentralization in Indonesia

## Gilang Mahadika
Program Studi Pascasarjana Antropologi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Diterima: 28 Juni 2022; Direview: 14 Juli 2022; Disetujui: 8 Agustus 2022

## Abstrak
Tulisan ini ingin menunjukkan dinamika kehidupan kaum muda dan  aspirasi mereka dalam penentuan pekerjaan  di  daerah  yang  sudah  otonom.  Dari  beberapa  tinjauan  pustaka  yang  telah  dikumpulkan, menunjukkan  bahwa  kaum  muda  menghadapi  beberapa  tantangan  dalam  pencarian  kerja  di  daerah otonom  masing-masing.  Hal  ini  disebabkan  oleh  dampak  dari  desentralisasi  yang  justru  lebih memapankan elite-elite lokal yang sudah ada, serta hanya identitas etnis tertentu saja yang diuntungkan dan menjadi semakin kuat karena beriringan dengan kebijakan otonomi daerah. Hal ini berdampak pada kaum muda yang kian terpisahkan oleh kelas-kelas sosial dan segregasi etnisitas di suatu wilayah otonom. Gerakan  kaum  muda  yang  muncul  di  tengah  ketidakdilan  desentralisasi  dapat  menjadi  refleksi  atas transformasi hak kerja dan kondisi sosial-politik yang terjadi di Indonesia.
Kata Kunci : kaum muda, desentralisasi, gerakan sosial, masyarakat sipil, aspirasi kerja

## Abstract
This paper expects to reveal the dynamics of youth generations and their work aspirations in deciding jobs in the  regional  autonomy.  According  to  the  collected  data  references,  it  shows  that  youths  face  certain challenges in search of work in respective regencies. It is due to the impacts of decentralization that it turns out  to  be  more  establishing  local  elites  and  empowering  local-based  ethnic  identities  who  have  more advantages ever since the autonomy policy was enacted. It surely provides impacts for the youths which have become more segregated by the social class and ethnicities in the regencies. Hence, the emergence of youth movements in the uneven decentralization can be considered as reflection of work rights transformation and changing socio-political circumstances taking place in Indonesia.
Keywords : youth generation, decentralization, social movements, civil society, work aspirations
How  to  Cite :  Mahadika,  Gilang.  (2022) . Melihat  Gerakan  Sosial  dan  Aspirasi  Kerja  Kaum  Muda  Sesudah Desentralisasi  di  Indonesia . Anthropos:  Jurnal  Antropologi Sosial  dan  Budaya  (Journal  of  Social  and Cultural Anthropology) , 8 (1): 25-42
* Corresponding author:
E-mail: gilangmahadika@mail.ugm.ac.id
ISSN 2460-4585 (Print) ISSN 2460-4593 (Online)

## PENDAHULUAN
Setelah krisis politik dan moneter di tahun  1997  dan  1998,  diikuti  dengan periode ‘reformasi’, beberapa pengamat dan ilmuwan  sosial  telah  menunjukkan  bahwa Indonesia telah memasuki fase transisi dari pemerintah  otoritarian  mengarah  pada sistem  pemerintah  yang  lebih  demokratis. Sistem ini menunjukkan bagaimana masyarakat  sipil  ( civil  society )  telah memainkan  peran  penting  yang  membuat pemerintahan  menjadi  lebih  transparan dalam menjalankan kepengaturannya.
Transisi ini juga telah diikuti dengan proses desentralisasi  yang  berimplikasi  pada pemberian  kewenangan  terhadap  otonomi daerah.
Kaum muda juga menjadi perhatian penting  karena  mereka  dianggap  sebagai penggerak adanya perubahan sistem politik pemerintah  yang  lebih  demokratis.  Maka dari itu, kaum muda dapat dianggap sebagai penggerak  dalam  perjuangan  masyarakat sipil.  Hal  ini  tergambar  dalam  tulisan etnografi  Doreen  Lee (2016) ⁠ yang  berjudul Activist Archives: Youth Culture and Political Past  in  Indonesia, menunjukkan  kisah menarik  para  aktivis  98’  s ebagai  para demonstran generasi muda dalam upayanya mendobrak  kekuasaan  militeristik  dan otoritarian Orde Baru. Di samping itu, kaum muda  aktivis  98’  juga  dipandang  sebagai cerminan marginalnya posisi mereka selama
hidup  di  bawah  rezim  Orde  Baru.  Oleh karena  itu,  para pemuda ini  menciptakan gerakan  bersama-sama,  menyuarakan  hak- hak mereka sebagai masyarakat sipil dengan slogan  “ semangat  pemuda” warga  negara Indonesia.  Hal  ini  dilakukan  juga  sebagai upaya mereka membangun relasi yang lebih intim dan afektif sesama mereka (Lee, 2016, p.  11) ⁠ .  Dari  sini  kemudian  terlihat  bahwa gerakan  pemuda  adalah  gerakan  yang dilakukan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan pemerintahan  yang  lebih  demokratis,  serta mengedepankan  kepentingan  masyarakat sipil.
Istilah  ‘masyarakat  sipil’  menjadi istilah  yang  cukup  penting.  Hal  itu disebabkan  karena  perlu  kehati-hatian dalam  melihat  proses  desentralisasi  yang seringkali tidak mengedepankan demokrasi, melainkan  memperkuat  elitisasi  dari  suatu etnis  dan/atau  agama  tertentu  dari  suatu kelompok di suatu wilayah tertentu. Seperti dalam  tulisan  Andi  Faisal  Bakti (2007) ⁠ mengenai  masyarakat  di  Wajo,  Sulawesi Selatan, menunjukkan proses desentralisasi adalah sebuah proses perubahan sosial yang terjadi  begitu  lambat.  Ditambah,  para  elit yang  telah  mapan  di  sana  berupaya  terus mempertahankan privilese mereka,  selagi dengan  mudahnya  mereka  beradaptasi  di setiap perubahan keadaan politik yang baru. Hal  ini  kemudian  menjadi  menarik  untuk melihat dinamika aspirasi kaum muda yang
membawa  latar  belakang  etnis  yang berbeda-beda, termasuk etnis yang memegang posisi elite atau kelas menengah, berupaya  mempertahankan  hak-hak  kerja mereka di wilayah otonom. Oleh karena itu, penentuan  pekerjaan  juga  tidak  lepas  dari kondisi  sosial-politik  yang  berada  di  suatu daerah tertentu.
Di  samping  itu,  konsepsi  mengenai ‘masyarakat sipil’ menurut Partha Chatterjee  (2001) ⁠ menjadi  problematik karena  meskipun  secara  legal-formal masyarakat  pada  umumnya  dinyatakan sebagai ‘masyarakat sipil’ dalam pandangan negara.  Namun,  kenyataannya  tidak  semua masyarakat  atau  bahkan  generasi  muda dapat  dianggap  sebagai  ‘masyarakat  sipil’. Hal  itu  dikarenakan  hak-hak  mereka  yang tidak atau belum terakomodasi oleh sistem pemerintahan modern. Mereka yang berada dalam  posisi  marginal  akan  dianggap  oleh Chatterjee  sebagai  masyarakat  politik ( political society ) yang tengah memperjuangkan  hak-hak  mereka  sebagai ‘masyarakat  sipil’  ( civil  society ).  Proses desentralisasi kemudian memiliki implikasi penting dalam melihat pergolakan politik di tingkat  lokal  antara  penduduk  asli  dengan pendatang, atau pun mempertajam konsekuensi pembentukan dikotomi antara etnis  non-pribumi  dengan  pribumi,  migran dengan  masyarakat  lokal,  generasi  tua dengan kaum muda, dan seterusnya. Hal ini
perlu  diperhatikan  terutama  wacana mengenai  ‘masyarakat  sipil’  yang  dapat berpengaruh  ke  tiap-tiap  lini  kehidupan sosial-budaya  masyarakat  di  suatu  daerah, termasuk  aspirasinya  untuk  memperoleh hak-hak  yang  sama  dalam  pemilihan pekerjaan.
Proses  desentralisasi  di  Indonesia pada  umumnya  beriringan  dengan  proses demokratisasi.  Namun,  ada  hal  yang  perlu diperhatikan  bahwa,  pergeseran  dari pemerintah  yang  terpusat  mengarah  ke pemerintah  kedaerahan  adalah  hal  yang tidak  sama  dengan  pergeseran  dari  rezim otoritarian ke rezim yang demokratis, serta juga tidak sama dengan peran negara  yang kuat  bergeser  menjadi  peran  masyarakat sipil  yang  lebih  kuat.  Oleh  karena  itu, lemahnya peran negara tidak berarti bahwa secara  langsung  menjadikan  sistem  yang lebih  demokrasi.  Sebaliknya,  desentralisasi dapat pula diikuti dengan bentuk baru dari rezim  ‘otoritarian’  yang  sifatnya  lebih ‘kedaerahan’.
Meskipun  demikian,  beberapa  studi mengenai  desentralisasi  biasanya  menaruh perhatiannya  pada  proses  demokratisasi 1 . Sedangkan,  yang  lainnya  lebih  menaruh perhatian  pada  dinamika  desentralisasi 2 . Tulisan  ini  kurang  lebih  akan  melihat bagaimana  dinamika  desentralisasi  dan proses demokratisasi rupanya tidak berjalan mulus.  Hal  ini  karena  membuat  ‘para  elite’
Gilang Mahadika, Melihat Gerakan Sosial dan Aspirasi Kerja Kaum Muda Sesudah Desentralisasi
lokal dan kaum muda yang membawa latar belakang  etnis  tertentu  memainkan  peran politik  lebih  besar  dibandingkan  dengan yang  lain.  Hal  ini  karena  menguatnya identitas lokal etnis yang muncul bersamaan dengan  kebijakan  otonomi  daerah.  Maka dari itu, permasalahan demokrasi, kehidupan multikulturalisme, dan masyarakat sipil pada masa otonomi daerah perlu  menjadi  buah  perbincangan  penting karena memiliki implikasi dalam perolehan hak-hak kewarganegaraan, terutama dalam penentuan  aspirasi  kerja  dan  kesempatan- kesempatan lainnya di wilayah otonom.
Kaum  muda  di  masa  desentralisasi menjadi  hal  yang  perlu  dibahas.  Tidak sekadar  karena  jarangnya  studi  mengenai hal ini, melainkan juga menunjukkan bahwa kaum  muda  menjadi  cerminan  masuknya sistem  pemerintahan  Indonesia  yang  lebih demokratis.  Namun  di  waktu  yang bersamaan, secara kontradiksi, kaum muda perlu menghadapi permasalahan ketidakpastian,  kecemasan,  dan  kompetisi pekerjaan  di  wilayah-wilayah  otonom masing-masing.  Kurang  lebih  tulisan  ini ingin  menunjukkan  bagaimana  dinamika gerakan sosial kaum muda di masa sesudah desentralisasi, serta membayangkan aspirasi mereka dalam pemilihan pekerjaan di  masa  yang  lebih  demokratis.  Maka  dari itu,  kaum  muda  menjadi  refleksi  atas
transformasi  hak  kerja  dan  gerakan  sosial- politik yang terjadi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Sebagaimana  penelitian  kualitatif, penelitian  pustaka  telah  dilakukan  dalam kajian  ini.  Dimulai  dengan  mengumpulkan beberapa informasi mengenai gerakan anak muda yang muncul di tengah transisi sistem politik  Orde  Baru  ke  Reformasi,  dan kemunculan  gerakan  kaum  muda  di  era demokrasi. Referensi yang telah dikumpulkan  kemudian  dibaca  dan  juga diperkuat  dengan  laporan-laporan  yang dikeluarkan  oleh  institusi  transnasional ( World  Bank )  dan  nasional  untuk  melihat statistik pemuda Indonesia. Kemudian, data yang  telah  dikumpulkan  dianalisis  dengan konsep “masyarakat sipil”, yang mana kaum muda  dikategorisasi  berdasarkan  kelas- kelas  dan  etnisitas.  Lalu,  penelitian  nanti berakhir dengan kesimpulan yang diperoleh dari kumpulan tinjauan pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Selayang  Pandang  Gerakan  Kaum  Muda dan Kerja di Indonesia
Apabila  mengacu  pada  sekretariat PBB  (Perserikatan  Bangsa-Bangsa)  dalam penggunaan  istilah  ‘pemuda’  atau  ‘generasi muda’,  pemaknaannya  seringkali  berubah - ubah.  Seseorang  dapat  dikatakan  pemuda apabila  berumur  di  antara  15-24  tahun
(Setiawan  &  Oktavianti,  2020) ⁠ .  Kasus  di Indonesia, definisi pemuda barangkali dapat berubah  tergantung  keadaan,  terutama terjadi karena perubahan kondisi demografi, keuangan,  ekonomi,  dan  sosial-budaya (Adioetomo,  et  al,  2014) ⁠ .  Namun,  apabila mengacu Undang-Undang Republik Indonesia  (RI)  Nomor  40  Tahun  2009 tentang Kepemudaan, maka istilah ‘pemuda’ didefinisikan  sebagai  seseorang  dalam rentang umur 16-30 tahun. Oleh karena itu, apabila  mengikuti  undang-undang,  maka istilah pemuda adalah orang yang berada di rentang usia 16-30 tahun. Keberadaan usia tersebut apabila berada di tahun ini, mereka adalah  pemuda  kelahiran  1990-an  dan 2000-an.
Dengan  jumlah  penduduk  yang kurang  lebih  hampir  270  juta,  Indonesia menempati negara nomor empat terbesar di dunia  setelah  Cina,  India,  dan  Amerika Serikat.  Dalam  (Agustina,  et  al,  2019) ⁠ menunjukkan  bahwa  generasi  muda Indonesia  berjumlah  64,19  juta  yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia. Itu artinya generasi muda hampir mencapai seperempat atau 24,01 % dari keseluruhan penduduk  Indonesia  (Agustina, et  al, 2019:
9).  Maka  dari  itu,  Indonesia  dianggap memiliki potensi besar dalam menyediakan angkatan  kerja  karena  jumlah  terbanyak penduduk Indonesia berada dalam usia yang produktif  (dari  15-64  tahun)  (The  World
Bank, 2019) ⁠ . Fenomena ini juga yang umum disebut  sebagai bonus  demografi ,  sebuah keadaan  di  mana  penduduk  produktif melampaui  jumlah  penduduk  yang  sudah tidak produktif secara ekonomi. Hal ini yang kemudian  perlu  menjadi  perhatian  dalam pemerintah yang demokratis, mengedepankan hak-hak kerja kaum  muda di wilayah otonomnya masing-masing.
Namun, sejarah hubungan pemerintahan dengan kaum muda seringkali menunjukkan hubungan yang tidak harmonis.  Kaum  muda  di  masa  Orde  Baru menunjukkan  posisi  mereka  yang  marginal di mata pemerintah Suharto. Saya Shiraishi (1997) ⁠ dalam  artikel  etnografisnya  yang berjudul Young  Heroes:  The  Indonesian Family  in  Politics, menunjukkan  bagaimana generasi  tua  di  masa  Orde  Baru  kerap memberikan stigma negatif terhadap kaum muda. Definisi kebudayaan yang relevan di zaman Orde Baru ialah yang mengedepankan  asas-asas  kekeluargaan. Kaum  muda  pun  kemudian  dianggap kelompok  yang  sulit  untuk  mengikuti kepatuhan  dari  kehidupan  ideal  keluarga menurut rezim pemerintah Suharto,
Youths are immature, and therefore their voice does not count. But they are wild, and their [...] lust and heat can be unleashed, because they are immature  and  do  not  know  self- restraint.  They  need  to  be  watched carefully and guided form behind if necessary (Shiraishi, 1997: 157).
(Kaum  muda  adalah  kaum  yang kekanak-kanakan, dan oleh karena itu,  aspirasi  mereka  tidak  bisa dipertimbangkan  atau  terhitung. Namun,  mereka  juga  liar,  hasrat dan amarah mereka dapat sewaktu-waktu dikerahkan, karena mereka bertindak kekanak- kanakan  dan  tidak  mengenal pentingnya  pengendalian  diri. Mereka perlu diawasi dengan hati- hati  dan  dibimbing  dari  belakang apabila perlu).
Dari sini pandangan antara generasi tua  dengan  generasi  muda  pun  berbeda. Terutama  generasi  tua  pada  masa  Orde Baru  seringkali  membangun  narasi idealnya  mengenai  kehidupan  keluarga. Doreen  Lee  (2016:  152))  dalam  buku etnografinya juga memaparkan bagaimana kehidupan  keluarga  yang  ideal  di  masa Orde  Baru.  Keluarga  dianggap  sebagai ruang  yang  nyaman  dan  familiaritas tersebut  digambarkan  melalui  kehidupan berumah tangga. ‘Ritual’ antar -jemput yang seringkali  digaungkan  juga  ditujukan  agar menjamin anggota-anggota keluarga selalu berada  di  wilayah  yang  aman  dan terkendali.  Sosok  otoritas bapak sebagai pemimpin  keluarga  (patriarki)  menjadi penting  dalam  membangun  jaminan keselamatan dan kenyamanan. Oleh karena itu,  kesamaan  antara  berumahtangga  dan kehidupan  bernegara  kerap  diwujudkan dalam pemikiran Suharto. Bahkan, hampir
di  setiap  ada  perayaan  sosial,  seperti pernikahan, upacara nasional, dan peristiwa-peristiwa lainnya perlu menunjukkan sosok Bapak Suharto,
Bapak  Suharto  was  the  ultimate Father Figure in this regard, giving blessings  to  those  who  shook  his hand  or  bowed  over  it  with appropriate reverence. Appearing in person  at  elite  wedding  receptions, state  cermonies,  and  occasional propaganda-generating  trips  to rural  areas  and  the  provinces, Suharto was an accessible dictator . . . who distributed his personal touch through  New  Order  photographic souvenirs that families and businessmen  displayed  in  their homes  and  offices  of  Suharto shaking  their  hands  at  these privately  public  events (Lee,  2016: 152).
(Bapak Suharto adalah Figur Bapak dalam  hal  ini,  memberikan  berkat kepada  mereka  yang  menjabat tangan  atau  menundukkan  kepala dengan  rasa  hormat  kepadanya. Memperlihatkan  sosoknya  sebagai orang  elite  di  resepsi  pernikahan, upacara negara . . . Suharto sebagai diktator  yang  dapat  ditemui  di mana-mana . . . yang mendistribuskan sentuhan kepribadiannya  melalui  foto-foto yang  dipajang  oleh  keluarga- keluarga  dan  para  pebisnis  di rumah-rumah  atau  pun  kantor- kantor  dengan  gambar  Suharto menjabat  tangan  mereka  di  setiap acara-acara umum).
Kembali  pada  kaum  muda  di  masa Orde Baru, rupanya memang mereka terlihat
jarang  tinggal  di  rumah.  Apalagi  mereka generasi  muda  kelas  menengah  yang  telah memiliki  standar  representasi  populernya sebagai identitas mahasiswa yang berpendidikan  di  Indonesia.  Hal  ini memperlihatkan  bagaimana  kaum  muda dianggap  sebagai  golongan  pemberontak dalam  konsep  bayangan  ‘rumah’  dan ‘keluarga’  di  masa  Orde  Baru.  Hal  tersebut juga  dibuktikan  karena  kebanyakan  kaum muda  lebih  banyak  tinggal  di  kos  selama menempuh jenjang pendidikan. Lee menunjukkan  bahwa  keberadaan  kos menjadi  simbol  mengenai  kurangnya kepengaturan,  dan  juga  yang  terpenting adalah  makna  kebebasan  bagi  kaum  muda untuk  terlepas  dari  jeratan  bayangan  ideal kehidupan  keluarga  yang  cenderung dipaksakan  (Lee,  2016:  152).  Namun, terlepas  dari  jargon-jargon  yang  seringkali dilontarkan kaum muda, seperti kesetaraan, solidaritas,  dan  persaudaara,  rupanya mereka  menemui  diri  mereka  sendiri  yang juga  rentan  ( fragile )  karena  status  sosial mereka yang telah disematkan pada mereka sebagai  ‘anak’  atau  menempatkan  posisi mereka  sebag ai  ‘warga  negara  kedua’  di bawah rezim Suharto.
Citra  kaum  muda  yang  telah dibangun  sebagai  ‘pemberontak’  dan  ‘sulit diatur’ ini yang kemudian membuat mereka berani  untuk  melakukan  suatu  mobilisasi besar  demi  memperjuangkan  hak-hak  sipil
mereka  terhadap  pemerintah  negara. Seperti yang diketahui secara umum bahwa hak-hak  sipil  paling  mendasar  di  masa Suharto  seringkali  dibatasi  atau  pun dilarang. Gagasan baru kemudian berkembang dan mampu melandasi pemikiran  aktivisme  yang  dilakukan  oleh mahasiswa  sebagai moral  force (dorongan moral).  Istilah moral  force diambil  dari (Aspinall,  2012) ⁠ yang  memiliki  arti  bahwa gerakan  kaum  muda  (mahasiswa)  tersebut didorong  oleh  prinsip-prinsip  moral  dan etika  yang  tidak  terkontaminasi  oleh  dunia politik yang korup.
Namun, di tahun 1970-an menunjukkan  bagaimana  pemerintah  tidak menyukai  bermacam-macam  gerakan  yang dibangun  kaum  muda  hingga  mereka memberlakukan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) yang menekan adanya aktivitas  agitasi  politik  di  lingkungan kampus. Namun, hal tersebut tidak membuat kaum  muda  diam,  melainkan  mereka melakukan tindakan lebih masif yang dapat dilihat  dari  jumlah  aktivis  yang  kian bertambah  tiap  tahunnya  (Aspinal,  2012), terutama  puncaknya  di  tahun  1997,  terjadi krisis  keuangan  di  Asia,  menjadi  momen penentu  para  kaum  muda  untuk  menuntut agar  terjadinya  gerakan  ‘reformasi’  bagi sistem politik di Indonesia.
Memasuki  era  reformasi,  kebijakan yang  paling  kentara  adalah  upaya
Gilang Mahadika, Melihat Gerakan Sosial dan Aspirasi Kerja Kaum Muda Sesudah Desentralisasi
pemerintah  memberlakukan  desentralisasi. Kebijakan  ini  kemudian  tidak  benar-benar berjalan  dengan  mulus  seperti  yang dibayangkan pemerintahan pusat yang niat awalnya  menyerahkan  kekuasaan  dan otoritas  mereka  ke  pemerintah  daerah. Namun, kenyataannya menimbulkan problematik baru di tingkat daerah. Seperti dicontohkan dalam  (Nowak, 2021, p. 12) ⁠ , di dunia  perkotaan  seperti  kota  Jakarta, ketidaksetaraan  sosial  telah  memanifestasi dirinya  sendiri  dalam  segregasi  sosial. Generasi  muda  dari  kelas  menengah  lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk pergi berbelanja ke mall dan menjaga status sosial  mereka  dengan  bekerja  di  sektor formal.  Hal  ini  seperti  digambarkan  dalam kisah  etnografis  dari  Lizzy  van  Leeuwen (2011) ⁠ berjudul Lost  in  Mall:  An Ethnographhy of Middle Class Jakarta in the 1990s, di  mana  kelas  menengah  biasa mencari  pekerjaan  yang  mapan  seperti membuka  usaha  sendiri,  bekerja  di  luar negeri, di rumah sakit ternama, dan menjadi pegawai negeri dengan jabatan tinggi.
Sedangkan,  generasi  muda  dari perwakilan  masyarakat  miskin  perkotaan lebih  banyak  mencari  pekerjaan  seadanya, terutama di sektor-sektor informal. Bahkan, di  masa  demokrasi  ini  para  pemuda  yang termasuk dalam masyarakat miskin perkotaan  seringkali  menjadi  target  bagi organisasi kemasyarakatan (ormas), seperti
FBR (Forum Betawi Rempug) dan FPI (Front Pembela  Islam)  (Nowak,  2021:  12) ⁠ . Kelompok-kelompok  ini  biasanya  akan mengontrol bagian-bagian informal di suatu daerah yang jauh dari perhatian pemerintah daerah. Bagi para pemuda miskin, organisasi tersebut  menawarkan  pekerjaan  bagi mereka  dan  setidaknya  membuat  mereka merasa tenang. Di samping itu, mereka juga dapat  memperoleh  apresiasi  dan  rasa hormat  antar  sesama  anggotanya  (Wilson, 2019) ⁠ .  Dari  kasus  ini  menunjukkan  adanya kompleksitas  yang  dihadapi  kaum  muda  di era yang lebih demokratis justru menciptakan  kelas-kelas  sosial  di  antara kaum muda sendiri. Kaum muda yang tidak diuntungkan  kemudian  berafiliasi  dengan gerakan-gerakan  dari  organisasi  informal. Hal  ini  dilakukan  sebagai  strategi  untuk memperjuangkan  hak-hak  sipil  mereka, terutama agar memperoleh akses pendidikan, aspirasi kerja, dan penghidupan yang lebih baik di daerahnya sendiri.
Vedi  R.  Hadiz (2004) ⁠ dalam artikelnya  yang  berjudul, Decentralization and  Democracy  in  Indonesia:  A  Critique  of Neo-institutionalist Perspectives, menunjukkan  bahwa  proses  desentralisasi rupanya  hanya  menciptakan  institusional atau  kelembagaan  baru  yang  lebih kedaerahan.  Jadi,  pada  dasarnya  sama  saja seperti kelembagaan pemerintah sebelumnya.  Dalam  pandangan  umum,
seharusnya desentralisasi dapat
menyediakan peluang-peluang dan partisipasi-partisipasi  yang  baik  bagi masyarakat  lokal  dalam  pengambilan keputusan. Namun, sebaliknya, desentralisasi  memberikan  peluang  yang semakin  kuat  bagi  para  elite  lokal,  kelas menengah,  dan  organisasi preman yang mengatasnamakan pemuda, yang mengambil kesempatan ini untuk maju dan mengakses lebih banyak peluang pekerjaan dan karir sebagai politisi. Contohnya, seperti di Sumatra Utara, domain politik organisasi ‘pemuda’,  seperti Pemuda  Pancasila — organisasi yang muncul di masa Orde  Baru untuk menghadapi
Partai
Komunis
Indonesia  di  tahun  1960-an,  dengan organisasi  tandingannya  bernama Ikatan Pemuda  Karya (IPK),  menunjukkan  bahwa beberapa  anggota-anggota  yang  masuk dalam  organisasi  tersebut  kemudian  dapat duduk  dalam  parlemen  di  tingkat  provinsi (Hadiz, 2004: 715).
Maka  dari  itu,  permasalahan  kaum muda di Indonesia tidak dapat dilihat hanya dari  permasalahan  penyerapan  pekerjaan karena  bonus  demografi.  Melainkan,  kaum muda juga menjadi aktor dalam arena politik demi  memperjuangkan  hak-hak  sipil mereka,  terutama  dalam  perolehan  akses pekerjaan daerahnya masing-masing. Permasalahan pekerjaan kemudian dipandang  juga  tidak  lepas  dari  dinamika
politik  yang  ada  dalam  suatu  wilayah tertentu.  Aspirasi  kerja  juga  dapat berhubungan  dengan  kehidupan  politk, seperti  yang  ditunjukkan  Ian  Wilson mengenai  kaum  muda  miskin  perkotaan yang  mulai  berafilisasi  dengan  organisasi informal  (seperti  FPI  dan  FBR)  untuk memperoleh pekerjaan. Gambaran ini masih menjadi  gambaran  umum  mengenai  kaum muda,  aspirasi  kerja  mereka,  dan  gerakan sosial  di  masa  awal-awal  desentralisasi diberlakukan.  Ada  baiknya  untuk  melihat lebih  jauh  bagaimana  dinamika  aspirasi kerja  kaum  muda  di  masa  yang  sudah otonom.

## Kaum  Muda  dan  Kelas  Sosial  di  Daerah Otonom
Dari  perjalanan  peristiwa  sejarah demokrasi  ini  bukan  berarti  akhir  dari gerakan  pemuda  progesif  dalam  dunia politik Indonesia. Demokratisasi dari sistem pemerintah  Indonesia  telah  membawa peningkatan yang masif dan perluasan peran masyarakat  sipil.  Hal  ini  ditunjukkan  para aktor  (kaum  muda)  mulai  dapat  berperan aktif, menyuarakan pendapatnya hampir di setiap  tingkatan  daerah  hingga  nasional (pusat). Bahkan, beberapa kaum muda yang dulunya aktivis kemudian mulai mengembangkan  karirnya  menjadi  politisi (Lee,  2016:  187) ⁠ .  Namun,  beberapa  kaum muda  ini  hanya  merepresentasi  kelas
Gilang Mahadika, Melihat Gerakan Sosial dan Aspirasi Kerja Kaum Muda Sesudah Desentralisasi
menengah  dari  suatu  daerah  tertentu  saja. Kaum muda kelas pekerja yang kebanyakan hidup di daerah otonom, yang masih dalam taraf  berkembang  menjadi  daerah  industri, tentunya  memiliki  dinamika  yang  berbeda dibandingkan kaum muda yang digambarkan  Doreen  Lee  dan  Lizzy  van Leeuwen sebelumnya.
Kasus etnografi menarik yang ditulis oleh  Nicolaas  Warouw (2014) ⁠ berjudul, Working  Class  Revisited:  Class  Relations  in Indonesian  Provincial  Towns, kurang  lebih dapat  menunjukkan  bagaimana  perjuangan kaum  muda  mencari  pekerjaan  stabil  di wilayah  otonomnya  sendiri.  Warouw berpendapat  secara  garis  besar  bahwa beberapa  wilayah  desentralisasi  yang  jauh dari  pemerintah  nasional  (ibukota  negara) terdapat  kelas  pekerja  yang  merasakan ketidakadilan karena praktik-praktik industrialisasi. Ia juga menunjukkan bahwa desentralisasi  dalam  prosesnya  seringkali diperebutkan  oleh  otoritas  pemimpin  atau tokoh  ‘kebudayaan’,  dan  elite  ‘lokal’  yang sudah  ada  sebelumnya.  Pemimpin  lokal tersebut  juga  memperoleh  manfaat  yang besar  dengan  membangun  relasi  patronase dengan  masyarakat  lokal  di  dalamnya. Meskipun, dalam kasus ini masyarakat lokal kerapkali enggan untuk dijadikan klien bagi para pemimpin lokal tersebut.
Penelitian  Warouw  berada  di  dua tempat  yang  berbeda.  Pertama  berada  di
Cilegon,  Banten,  dan  kedua  berada  di Pekalongan,  Jawa  Tengah.  Ia  mencoba mengkaji  permasalahan  yang  ada  di  dua wilayah tersebut dengan pendekatan kelas dan pekerja ( labour ). Hal tersebut dilakukan karena  kedua  wilayah  tersebut  memiliki kesamaan  yaitu  banyaknya  pabrik-pabrik manufaktur  baik  dibangun  oleh  pebisnis lokal maupun transnasional. Dalam persentase, para pekerja industri berjumlah 21,59% dari keseluruhan pekerja di Cilegon pada tahun 2008 dan 21,83% di Pekalongan pada  tahun  2005  (Warouw,  2014:  52). Namun,  yang  menarik  dan  jarang  dilihat dari  kajian-kajian  pekerja  sebelumnya, bahwa  kehidupan  para  pekerja  itu  sendiri yang  sebenarnya  beragam  (heterogen) karena  membawa  latar  belakang  identitas yang berbeda-beda.
Para  pekerja  tetap  dalam  industri adalah mereka yang memperoleh kestabilan dalam  pekerjaan  mereka,  seperti  para manajer  dan  bawahan-bawahannya  atau supervisors (pengawas).  Kebanyakan  dari mereka  adalah  pekerja  berpendidikan  dan terampil,  serta  memegang  tanggung  jawab penting  dalam  administrasi  dan  produksi. Ditambah, mereka lebih banyak menikmati perlindungan  hak-hak  pekerja  yang dinyatakan  dalam  perjanjian  kerja.  Upah mereka  jauh  lebih  tinggi  dari  upah minimum  regional,  dan  mereka  dapat memperoleh  bonus  dan  tunjangan  yang
bermacam-macam.  Di  Cilegon,  posisi  ini diyakini kebanyakan adalah golongan para ‘migran’ yang berasal dari berbagai wilayah di Jawa dan dekat pulau Sumatra (Warouw, 2014:  52).  Bahkan,  para  pekerja  yang diwawancara  oleh  Warouw  mengatakan bahwa  ketegangan  etnis  antara  pekerja migran  dengan  orang  lokal  sendiri seringkali terjadi. Para pekerja tetap ini juga dapat diidentifikasi dari tamatnya pendidikan  mereka,  baik  tingkat  SMA (Sekolah  Menengah  Atas),  Sekolah  Vokasi, dan/atau  tingkat  sarjana  dalam  program studi tertentu.
Tidak seperti pekerja tetap, melainkan para pekerja kontrak yang tidak langsung berhubungan dengan perusahaan atau  di  bawah  susunan  pekerjaan outsourcing (perusahaan  pihak  ketiga  atau kontraktor). Para pekerja kontrak ini adalah pekerja  yang  bertugas  dalam  kerja  non- produksi, seperti menjadi petugas kebersihan, tukang kebun, satpam, dan lain sebagainya.  Mereka  biasanya  terletak  di bawah hierarki tempat kerja — tidak karena pekerjaan  mereka,  melainkan  konsekuensi dari  sifat  pekerjaan  yang  tidak  ada perlindungan.  Mereka  berada  di  luar  dari aturan pekerja, di mana seharusnya pekerja dan  negara  bertanggung  jawab  terhadap mereka.  Di  Cilegon,  Warouw  melihat bagaimana  organisasi  kepemudaan  di tingkat desa, yang seringkali disebut Karang
Taruna,  direkrut  untuk  menjadi  para pekerja pabrik tanpa adanya kontrak formal (atau  perjanjian  kerja).  Kebanyakan  para pekerja muda industri ini adalah orang lokal Cilegon  itu  sendiri  (Warouw,  pg.  53). Mereka  tidak  memiliki  akses  mekanisme normal,  seperti  promosi  jabatan,  bonus, tunjangan, dan juga dana pensiun.
Ketika mereka sedang tidak dipekerjakan  oleh  pabrik.  Penduduk  lokal Cilegon berusaha saling membantu tetatangganya masing-masing untuk bekerja sebagai tukang bangunan, membenarkan  atap  rumah  tetangganya sendiri.  Beberapa  anak  muda  seringkali mencari  pekerjaan  yang  ilegal,  seperti istilah mereka sehari-hari, nyekrap, mencuri bahan  material  metal  dari  industri,  untuk dijual  di  pasar  gelap  (Warouw,  pg.  54). Pekerjaan  selain  di  manufaktur,  mereka juga  memproduksi  mlinjo  (kudapan tradisional yang terbuat dari kacang mlinjo) yang  nantinya  dijual  ke  pasar.  Selain  itu, mereka  juga  ada  yang  menjadi  nelayan (mencari ikan). Namun, beberapa ada yang mengeluhkan adanya polusi air akibat dari kontaminasi  aktivitas  industri  di  Cilegon (Warouw,  2014:  56).  Dari  sini  kemudian terlihat  bagaimana  desentralisasi  tidak berjalan  dengan  semestinya,  di  mana  para pemuda lokal perlu diberdayakan oleh elite- elite pemerintah daerah. Namun, kenyataannya sebaliknya, pemerintah lokal
lebih mengedepankan percepatan pertumbuhan ekonomi-bisnis dengan merekrut  para  pekerja  terampil  dari  luar, dan tidak berupaya memberdayakan orang lokal sendiri.
Atas  keadaan  ini,  pekerja  lokal Cilegon juga tidak tinggal diam. Terkadang mereka mengadakan perkumpulan informal setelah bekerja di pabrik. Awalnya, perkumpulan itu diadakan untuk merespon partai  politik  yang  mencoba  mencalonkan kembali  dirinya  untuk  pemilihan  umum  di tahun  2009.  Para  pekerja  muda  ini  juga membawa  anak-anak  muda  yang  belum bekerja,  dan  para  pekerja  kontrak  untuk membicarakan  mengenai  permasalahan elite lokal dan ancaman pengagguran yang mereka  alami,  serta  hubungan  mereka dengan  para  migran  (Warouw,  2014:  60). Pada  akhirnya, dari perkumpulan informal tersebut dapat memunculkan suatu tindakan politik di antara mereka. Di tahun 2009  yang  lalu,  terdapat  pemilihan legislatif,  para  penduduk  lokal  tersebut mencoba memecah suara untuk menundukkan  Golkar  (Golongan  Karya), sebagai  partai  dari  pemimpin  lokal  yang tengah menjabat saat itu. Mengingat bahwa Golkar  telah  menjadi  partai  dominan  jauh sebelum  ‘reformasi’  terjadi,  dan  bahkan  di antara  mereka  ada  yang  diberikan  uang agar  memilih  mereka  kembali.  Namun, kenyataannya,  tahun  2009  menjadi  tahun
terakhir supremasi partai tersebut di sana. Upaya yang dilakukan penduduk lokal dan generasi  muda  di  sana  dapat  dianggap sebagai sebuah gerakan untuk menunjukkan  bahwa  pemimpin  lokal  di sana  tidak  berhasil  dalam  menyediakan pemberdayaan kepada mereka yang berada dalam posisi marginal di daerahnya sendiri (Warouw, 2014: 61).
Salah  satu  kasus  ini  mampu menunjukkan  bahwa  masa  desentralisasi yang secara umum memiliki niat agar dapat memberdayakan  penduduk  lokal,  namun kenyataanya hanya memperkuat kedudukan  para  elite  lokal.  Ditambah, dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, para elite lokal lebih memilih pekerja yang terampil dari luar daripada memberdayakan penduduk lokal agar dapat memperoleh hak-hak dan akses pendidikan dan  pekerjaan  yang  lebih  baik.  Maka  dari itu,  desentralisasi  di  sini  perlu  menjadi kritik  penting  bahwa  tidak  selamanya memberdayakan masyarakat lokal, melainkan hanya membangun kelembagaan baru yang justru menguntungkan para elite lokal.  Kaum  muda  yang  dipinggirkan menjadi  salah  satu  komponen  penting untuk  melancarkan  tindakan  politik  dan gerakan  sosial,  seperti  dalam  kasus  ini, menurunkan  partai  politik  dan  pemimpin ‘lokal’  yang  tidak  mampu  mengakomodasi hak-hak mereka sebagai warga sipil.
Aspirasi Kerja Kaum Muda dan Etnisitas di Daerah Otonom
Salah  satu  anekdot  menarik  dari tulisan  Wenty  Marina  Minza  (2014) ⁠ yang berjudul Ethnicity and Young People’s Work Aspirations  in  Pontianak menunjukkan pernyataan  dari  salah  satu  informan  yang mewakili  etnis  Dayak  sangat  lah  antusias karena di saat pemilihan daereah, pemimpin gubernur di sana adalah orang Dayak.
Lihat itu Dayak! Sekarang pemimpin gubernurnya orang Dayak,  segala  pesan-pesan  penting dibuat oleh orang Dayak... sebentar lagi  segala  pegawai  negeri  akan menjadi orang Dayak (Minza, 2014: 11).
Memang, dalam pernyataan informan  tersebut  menurutnya  cukup berlebihan.  Namun,  perasaan  adanya perwakilan  dari  etnis  dari  dirinya  yang bekerja  dalam  birokrasi  rupanya  dapat memberi  pengaruh  bagi  peluang  masa depan anak-anak muda yang merepresentasi  etnis  di  sana.  Sebenarnya, pemimpin  gubernur  di  sana  juga  lebih banyak  menaruh  perhatiannya  pada pencarian keseimbangan dalam kabinetnya. Mengenai etnisitas seharusnya tidak menjadi permasalahan dalam proses rekrutment pekerjaan. Seorang perempuan Melayu  yang  menjadi  asisten  Minza  juga
tidak  menyangka  sebelumnya.  Ia  melihat nantinya  gubernur  tersebut  akan  lebih banyak menunjuk orang Dayak agar dapat masuk  dalam  kabinetnya  (Minza,  2014: 111).
Pontianak yang terletak di Kalimatan  Barat  menjadi  lokasi  penelitian Minza. Ia mula-mula mengamati sepanjang pinggiran jalan yang tumbuh beberapa ruko (rumah  toko)  dan  warung  kopi.  Di  sana telihat  banyak  etnis  Cina  yang  sering berlalu-lalang,  bekerja  di ruko, menjual beberapa  pakaian,  dan  ada  pula  yang beristirahat  dan  duduk  di  warung  kopi. Sembari  mengamati  aktivitas  di  ruang publik, Ia pun menyadari adanya hal yang kontras  dibandingkan  saat  menemui kantor pemerintahan daerah, sekolah, dan beberapa  layanan  kesehatan.  Tidak  ada etnis  Cina  di  tempat-tempat  administrasi negara dan layanan kesehatan. Hal itu yang akhirnya  mencuri  perhatian  Minza  bahwa daerah  di  Pontianak  secara  etnis tersegregasi.
Sama  halnya  dengan  orang  Dayak, orang  Melayu  pun  memiliki  aspirasi bekerja  menjadi  pegawai  negeri  sipil  di daerahnya.  Salah  satunya  seperti  seorang perempuan Melayu yang telah menyelesaikan  pendidikan  terakhirnya  di tingkat sarjana, mengatakan bahwa definisi pekerjaan yang layak ( decent work ) adalah ketika  dirinya  dapat  bekerja  sebagai
pegawai negeri sipil (PNS). Oleh karena itu, dapat  menjadi  PNS  adalah  suatu  aspirasi kerja bagi kaum muda yang berpindidikan di Pontianak.
Beberapa  kaum  muda  Dayak  dan Madura juga menginginkan untuk menjadi PNS. Namun, apa yang membuat beberapa etnis ini lebih memilih untuk menjadi PNS sebagai  pekerjaan  yang  dianggap  layak?
Dilihat  dari  pendapatan  yang  diterima sebagai
PNS jauh lebih sedikit dibandingkan membangun bisnis layaknya etnis  Cina  yang  ada  di  sana.  Salah  satu informan berlatar belakang Dayak memberikan pernyataan (verbatim)
mengenai  alasan  tetap  ingin  menjadi  PNS. Hal  itu  dikarenakan  kaum  muda  lebih mementingkan  jaminan  masa  depan. Hingga  hari  tua  nanti  menjadi  PNS  akan terjamin  pekerjaannya  yang  stabil  atau tidak berganti-ganti.
Di waktu baik dan buruk kita masih punya uang. Apabila dirimu adalah pebisnis,  dirimu  mendapat  jutaan rupiah,  namun  Anda  tidak  tahu masa  depan...  apabila  dirimu  PNS, bahkan    apabila  dirimu  telah pensiun,  Anda  tetap  memiliki  uang untuk anak-anak agar bisa makan. Meskipun  ayah  saya  meninggal, saya  masih  bisa  menikmati  hasil dari dana pensiunnya. Saya menginginkan  hal  itu  untuk  anak- anak saya nanti, saya ingin menjadi PNS (Minza, 2014: 120).
Table 1: Aspirasi Kerja berdasarkan Etnis (Minza, 2014: 113).

## Pilihan pertama
Total PNS Bisnis Pekerja untuk perusaha an privat Etnisitas
Melayu 140 10 3 153 91.5%  6.5% 2% Dayak 34 8 2 44 77..3%  18.2%  4.5% Madura 19 1 0 20 95% 5% 0% Jawa 39 1 0 40 97.5%  2.5% 0% Lainnya 21 3 3 27 77.8%  11.1%  11.1% Cina 2 30 13 45 4.4%  66.7%  28.9% Total 255 53 21 329 77.5%  16.1%  6.4%  100%
Stabilitas,  peluang-peluang  (seperti uang sampingan dan kredit) dan keamanan yang  ditawarkan  PNS  berbanding  terbalik dengan  pendapatan  yang  tidak  stabil  dan masa  depan  yang  tidak  pasti  bagi  kelas pekerja  muda  (berlatar  etnis  Melayu,
Dayak, dan Madura) yang bekerja di sektor- sektor informal. Beberapa kaum muda yang memilih  menjadi  PNS  menekankan  juga pentingnya  pengakuan  sosial  ( social recognition )  dari  kelompok  etnis  mereka masing-masing. Maka dari itu, PNS menjadi simbol  gengsi  dan  kekuasaan  karena mereka  dapat  memproyeksikan  masa depan  mereka,  seperti  dari  mulainya mengakses  kredit  untuk  cicilan  rumah, merencanakan  pernikahan,  hingga  ingin memiliki anak yang nantinya ditanam rasa kesuksesan yang sama karena menjadi PNS.
Berbeda  dengan  kaum  muda  Cina yang  diwawancara  oleh  Minza,  meski beberapa memikirkan pentingnya memiliki jaminan  pekerjaan  masa  depan  dengan latar  belakang  pendidikan  yang  baik (seperti gelar sarjana). Namun, terkadang, mereka  merasakan  ketakutan  akan kegagalan,  karena  mereka  juga  berasumsi bahwa  peluang  atau  kesempatan  mereka untuk  bisa  diterima  birokrasi  sangatlah kecil.  Para  perempuan  muda  Cina  yang datang  ke  Pontianak  berkata  kepada (Minza,  2014:  113),  “Saya  dengar  bahwa apabila dirimu ingin mendaftar PNS, hanya putera  daerah yang  dipertimbangkan. Orang  bukan  pribumi  seperti  etnis  Cina tentunya ditolak.” Oleh karena itu, dari sini terlihat  terdapat  perbedaan  antara  kaum muda  etnis  cina  dan  bukan  cina  dalam memandang aspirasi kerja.
Dalam  (Siahaan,  1974:  41-43) menunjukkan bahwa penduduk etnis Cina di Kalimantan  Barat  meningkat  sepanjang  65 tahun  dari  tahun  1905  dan  1970.  Hingga tahun 1970-an, hampir semua etnis Cina di Kalimantan  Barat  masih  menjadi  warga negara asing (Minza, 2014: 129). Diskrimansi  anti-Cina  di  masa  Orde  Baru mengakibatkan  beberapa  kelas  menengah dan atas melakukan naturalisasi. Sedangkan,  mereka  yang  dianggap  miskin tidak  mampu  melakukannya.  Namun, semenjak  era  reformasi,  telah  membuka ruang yang lebih besar bagi para etnis cina untuk terlibat dalam kegiatan kewarganegaraan  ( citizenship ),  termasuk seperti  terlibat  dalam  pemungutan  suara, akses  pendidikan  tersier,  dan  tetap mempertahankan sistem-sistem kepercayaan mereka.
Sebenarnya  masih  terdapat  etnis Cina yang juga terlibat dalam birokrasi dan menjadi  elite  politik  di  Kalimantan  Barat. Seperti  yang  ditunjukkan  Minza  bahwa terdapat Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang  beretnis  Cina  (Minza,  2014:  129). Segala perubahan ini mengubah pandangan kaum  muda  etnis  Cina  dalam  melihat peluang  untuk  masuk  dalam  birokrasi. Meskipun  demikian,  ekspektasi  orang  tua dan  memori  kelam  Orde  Baru  atas diskriminasi  etnis  Cina  masih  sangat  kuat. Maka  dari  itu,  mereka  lebih  memilih  dan
Gilang Mahadika, Melihat Gerakan Sosial dan Aspirasi Kerja Kaum Muda Sesudah Desentralisasi
membayangkan  agar  anaknya  bekerja  di luar  domain  kenegaraan,  yakni  di  sektor- sektor privat. Beberapa informan etnis Cina yang  diwawancara  oleh  Minza  juga mengatakan  demikian  dan  mencoba membandingkan  bekerja  di  sektor  privat dengan menjadi PNS,
Orang tua lebih bangga berdagang. Sangat sedikit mengharapkan agar anak  mereka  menjadi  PNS.  PNS pensiun  pada  umur  55,  namun dalam perdagangan, setua apa diri kita, kita masih dapat menjalankan bisnis  kita  sendiri.  Upah  PNS  juga sangat rendah. Apabila menjadi PNS hanya  mendapaat  sejuta  rupiah. Lebih  baik  berdagang,  karena ketika kita tua, kita tidak akan tahu kapan  kita  akan  akan  mengalami sakit-sakitan.  Dan  dengan  hanya satu  jutaan,  apa  yang  bisa  kita makan? (Minza, 2014: 129).
Desentralisasi kemudian tidak sekadar  memberi  implikasi  terhadap penguatan elite lokal dan kelembagaan baru di  tingkat  lokal.  Namun,  juga  memperkuat identitas  etnis  di  suatu  wilayah  tertentu. Niat  awalnya  dari  desentralisasi  adalah memberikan suara dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal untuk dapat terlibat dalam aktivitas  birokrasi.  Namun,  kenyatannya terjadi  penciptaan  segregasi  etnis  yang semakin  kentara.  Seperti  halnya  para migran  dengan  pendatang,  etnis  pribumi dengan non-pribumi, dan masih banyak lagi. Permasalahan  demokrasi  dan  masyarakat
sipil kemudian menjadi penting untuk dikaji lebih  jauh  dalam  kebijakan  desentralisasi. Faktanya,  hanya  beberapa  etnis  tertentu saja yang kemudian mampu terlibat dalam birokrasi.  Meksipun  secara  legal-formal setiap  masyarakat  dengan  latar  belakang etnis  yang  berbeda-beda  diakui  sebagai masyarakat  sipil,  namun  realitanya  masih banyak  yang  harus  memperjuangkan  hak- hak  sipil  mereka  agar  memiliki  kesamaan akan  aspirasi  kerja  di  wilayah  yang  sudah otonom.

## SIMPULAN
Indonesia  telah  melalui  perjalanan sejarah  panjang  dalam  memperbaiki organisasi birokrasi pemerintahan. Lengsernya  Suharto  pada  masa  Orde  Baru menunjukkan  adanya  transisi    pemerintah yang lebih mengedepankan hak-hak masyarakat sipil. Di samping itu, kaum muda menjadi penting sebagai penggerak adanya perubahan  dari  rezim  otoritarian  menjadi resim yang mengedepankan sistem pemerintah yang demokrasi serta mengedepankan  peran  masyarakat  sipil. Atas perubahan ini, negara pun memberlakukan sistem desentralisasi. Harapannya  dari  adanya  sistem  ini,  dapat memberikan  otonomi  di  tiap-tiap  daerah agar  sesuai  dengan  kebutuhan-kebutuhan masyarakat  lokal,  terutama  kaum  muda dalam  penentuan  aspirasi  kerja  mereka,
serta  upaya  pemberdayaan  sosial  untuk orang  lokal  di  wilayah  otonom.  Namun,
kenyataan menunjukkan sebaliknya. Desentralisasi tidak semudah yang dibayangkan.  Sistem  otonomi  daerah kemudian  memiliki  hambatan  dalam menjalankan demokrasi. Hal itu dikarenakan munculnya permasalahan hak- hak  sipil  masyarakat  baik  antar  etnis  dan kelas  di  antara  kaum  muda  di  beberapa wilayah  otonom.  Oleh  karena  itu,  perlu untuk  melihat  lebih  dalam  mengenai permasalahan  desentralisasi  yang  memiliki dampak  signifikan  terhadap  hak-hak  dan peluang  kerja  bagi  kehidupan  kaum  muda sebagai  masyarakat  sipil  di  tiap  daerah  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adioetomo, Sri Moertiningsih, Posselt, Horst & Mcdonald,  P.  (2014). UNFPA  Indonesia Monograph Series No.2, Youth in Indonesia (P. P. Mcdonald (ed.)). UNFPA, the United Nations Population Fund. https://indonesia.unfpa.org/sites/defaul t/files/pub- pdf/BUKU_Monograph_No2_Youth_in_In donesia_ENG_05_Low-res.pdf
Agustina,  Rida,  Rachmawati,  Yenni,  Silviliyana, Mega,  Annisa,  Linda,  &  H.  W.  (2019). Statistik  Pemuda  Indonesia  2019 (&  R.  S. Susilo, Dwi, Harahap, Ida Eridawaty (ed.)).
Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/publication/201 9/12/20/8250138f59ccebff3fed326a/st atistik-pemuda-indonesia-2019.html Aspinall,  E.  (2012).  Indonesia:  Moral  Force Politics  and  the  Struggle  against Authoritarianism.  In  M.  Weiss  (Ed.), Student Activism in Asia: Between Protest
and Powerlessness (pp. 153 – 180).
University of Minnesota Press.
Bakti,  A.  F.  (2007).  Family  rule  in  Wajo,  South Sulawesi. In G. Nordholt, Schulte Henk & van Klinken (Ed.), Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia . KITLV Press.
Chatterjee,  P.  (2001).  On  Civil  and  Political Society in Postcolonial Democracies. In S. Kavirj,  Sudipta  &  Khilnani  (Ed.), Civil Society:  Histories  and  Possibilities (pp. 165 – 178). Cambridge University Press.
Hadiz,  V.  R.  (2004).  Decentralization  and Democracy  in  Indonesia:  A  Critique  of Neo-Institutionalist Perspectives. Development and Change , 35 (4), 697 – 718. Lee,  D.  (2016). Activist  Archives:  Youth  Culture and  the  Political  Past  in  Indonesia .  Duke University Press.
Minza,  W.  M.  (2014).  Ethnicity  and  Young People’s  Work  Aspirations  in  Pontianak. In  W.  &  G.  van  K.  Berenschot  (Ed.), In Search of Middle Indonesia: Middle Classes in Provincial Towns (pp. 111 – 132). BRILL. Nowak,  N.  (2021). Youth,  Politics,  and  Social Engagement  in  Contemporary  Indonesia . Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Setiawan,  C.,  &  Oktavianti,  T.  I.  (2020). The
Future of Work for the Asian Youth Country Profile: Indonesia .
Shiraishi,  S.  S.  (1997). Young  Heroes:  The Indonesian Family in Politics (Studies on). Southeast Asia Program Publications. Siahaan,  H.  (1974). Golongan  Tionghoa  di Kalimantan  Barat:  Tinjauan  Ekonomis Historis . The World Bank. (2019). Population ages 15-64 (% of total population) - Indonesia . IBRD - IDA. https://data.worldbank.org/indicator/SP .POP.1564.TO.ZS?locations=ID
Van  Leeuwen,  L.  (2011). Lost  in  Mall:  an Ethnography of middle-class Jakarta in the 1990s . KITLV Press.
Warouw,  N.  (2014).  Working  Class  Revisited: Class Relations in Indonesian. In W. & G. van  K.  Berenschot  (Ed.), In  Search  of Middle  Indonesia:  Middle  Classes  in Provincial Towns . BRILL.
Wilson,  I.  (2019).  Urban  Poor  Activism  and Political  Agency  in  Post-New  Order Jakarta.  In Activist  in  Transition: Progressive Politics in Democratic
Indonesia (pp.
99 – 116). Cornell University Press.