Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6 (12). http://dx.doi.org/10.36418/Syntax-Literate.v6i12.5051 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398
Vol. 6, No. 12, Desember 2021 KESIAPAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP)

## DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DIGITAL BERDASARKAN FAKTOR INDIVIDUAL

## Radithia, Inayati
Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) Depok Jawa Barat, Indonesia Email: radithiaanwar@gmail.com, inayati.hifni01@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  meningkatkan  jumlah pengguna internet di berbagai dunia, sehingga smartphone dan layanan data internet menjadi sebuah kebutuhan di era modern ini. Perubahan perilaku masyarakat telah menciptakan  fenomena  berbelanja  secara  online  dan  berkembangnya  industri  e- commerce  secara  masif.  Di  Indonesia  sendiri  tercatat  ada  sekitar  4.5  juta  penjual online yang aktif berdagang di tahun 2017 dengan proyeksi nilai penjualan barang kotor  sebesar  55-65  milyar  USD  di  tahun  2022.  Potensi  besar  dari  industri  e- commerce  ini  dibersamai  dengan  tantangan  bagi  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP) untuk  melakukan  pemajakan  terhadap  para  pelaku  bisnis  yang  terlibat  dalam Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (PMSE).  Berdasarkan  latar  belakang tersebut,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  melakukan  analisa  terkait kesiapan  DJP  dalam  melakukan  pemungutan  pajak  digital  di  Indonesia  yang ditinjau  dari  dimensi  faktor  individual.  Dengan  menggunakan  pendekatan  post- positivisme  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  dalam  melakukan  analisia penelitian.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  aparatur  pajak  di  kantor  pusat  DJP telah  menyadari  akan  adanya  perubahan  lingkungan  bisnis  yang  mengarah  pada digitalisasi  dan  menilai  perlu  adanya  perubahan  dari  sisi  organisasi  DJP.  Dan kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  DJP  telah  memiliki  kesiapan  dari  Faktor Individual.
Kata Kunci : kesiapan organisasi; kebijakan pajak; pajak digital; ekonomi digital

## Abstract
The development of information and communications technology has increased the number  of  internet  users  in  the  world,  so  that  smartphones  and  internet  data services have become a necessity in this modern era. Changes in people's behavior have  created  the  phenomenon  of  online  shopping  and  the  massive  development  of the e-commerce industry. In Indonesia, there are around 4.5 million online sellers who are actively trading in 2017 with a projected gross merchandise value of 55-65 billion USD in 2022. The huge potential of the e-commerce industry is in line with the  challenges  to  collect  the  tax  from  the  actors  involved  in  trading  through  an electronic  system  (PMSE)  by  the  Directorate  General  of  Taxes  (DGT).  Based  on this  background,  this  research  was  conducted  to  analyze  the  DGT's  readiness  to collect  digital  tax  in  Indonesia  in  terms  of  the  dimensions  of  Individual  Factors. This  study  uses  a  post-positivism  approach  with  qualitative  method  in  conducting research analysis. Based on the analysis that has been carried out, this study found
that the tax officials at the DGT head office are aware of changes in the business environment  that  have  led  to  the  digitization  and  assess  that  there  is  a  need  for changes  in  the  DGT  organization.  And  this  research  concludes  that  DGT  has readiness from Individual Factors in conducting digital tax collection in Indonesia.
Keywords: organizational readiness; tax policy; digital tax; digital economy
Received: 2021-11-20; Accepted: 2021-12-05; Published: 2021-12-20

## Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  pada  saat  ini  telah berpengaruh sangat besar dalam perkembangan dunia. Internet adalah salah satu turunan dari  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  telah  banyak  merubah gaya  hidup  dan  kebiasaan  masyarakat  luas.  Berinteraksi  dengan  teman,  kolega  atau keluarga  saat  ini  sudah  tidak  lagi  dibatasi  oleh  ruang  dan  waktu.  Internet  telah memperkenalkan  kepada  dunia  cara  baru  untuk  berkomunikasi,  mempermudah  dalam mengelola suatu informasi dan membagikan informasi secara cepat dan global.
Hal  ini  menarik  mengingat  enam  dekade  lalu  internet  bukanlah  sesuatu  yang umum  dan  tidak  dapat  digunakan  oleh  masyarakat  luas.  Tepatnya  pada  tahun  1957 lembaga ARPA (Advanced Research Projects Agency) di Amerika Serikat menemukan sebuah  bentuk  awal  dari  cikal  bakal  internet  saat  ini  yang  disebut  dengan  ARPANet yang  tujuannya  pada  saat itu  diciptakan ARPANet  adalah  untuk  keperluan  pemerintah dan militer. Dan secara kontekstual dapat diartikan bahwa internet mengacu pada sistem informasi global yang memiliki tiga karakteristik, yaitu (i) terhubung secara global; (ii) dapat mendukung komunikasi dan; (iii) layanannya dapat diakses secara publik ataupun pribadi dengan infrastruktur terkait (Bardopoulos, 2015) .
Internet saat ini yang mendapat julukan sebagai “the virtual world” telah berhasil menciptakan  beberapa Mega  Cyber  Corporations yang  saat  ini  menjadi world  market leader. Amazon.com  dinyatakan  sebagai “the  founding  father  of  the  virtual marketplace” karena dianggap telah memperkenalkan cara baru dalam berbisnis, yaitu dengan  metode Online yang  memanfaatkan  jejaring  internet.  Sejak  hadirnya Amazon.com  maka  mulai  diperkenalkanlah  era E-Commerce yang  implikasinya  pada modern  ini  menjadi  suatu  anomali  di  dunia.  Namun  tidak  hanya  Amazon.com  yang satu-satunya  perusahaan  yang  bergerak  di  dunia  virtual  melainkan  ada  beberapa perusahaan  raksasa  lainnya  yang  beroperasi  dalam  dunia  virtual  seperti (Bardopoulos, 2015) :
• Microsoft – penyedia informasi teknologi utama;
• Google – perusahaan multinasional yang beromzet multibillion-dollar ;
• eBay – role model dalam platform virtual marketplace ;
• PayPal  –  fasilitator  perbankan  dan  penyimpanan  keuangan  dunia  maya  yang menawarkan lebih dari 100 juta akun secara global;
• iTunes – penyedia layanan musik dan media yang dapat diunduh dari dunia virtual.
Gambar 1.1
Hal  ini  terjadi  karena  kemajuan  teknologi  dan  meningkatnya  jumlah  pengguna internet  di  berbagai  negara,  membuat smartphone dan  layanan  data  internet  menjadi barang  wajib  yang  harus  dimiliki  setiap  orang.  Di  era  modern  ini  konsumen  lebih memilih berbelanja dari jarak jauh atau secara online daripada harus datang langsung ke toko.  Fenomena  kebangkitan e-commerce telah  menghilangkan  batasan  yang  ada  dan menjadikan  dunia lebih  dekat  satu  sama lain, e-commerce telah  tumbuh  menjadi  salah satu  industri  yang  pertumbuhannya  paling  cepat  dan  paling  menjanjikan  saat  ini. Perkembangan  industri e-commerce tidak  terbatas  oleh  demografis  apapun,  baik  itu usia,  jenis  kelamin,  lokasi,  dan  lainnya.  Pengalaman  berbelanja  yang  menyenangkan ditawarkan  oleh platform  e-commerce ,  pelanggan  dimanjakan  dengan  pilihan  produk dan  merek  yang  beragam  dengan  harga  yang  lebih  kompetitif  dibanding  di  toko tradisional (Mathur, 2019) .
Dan  apabila  berbicara  mengenai  seberapa  besar  ketertarikan  masyarakat  dunia dengan e-commerce dalam  beberapa  dekade  terakhir  ini,  mengutip  data  dari  Google Trends  (Gambar  1)  dari  kurun  waktu  10  tahun  yaitu  2009  hingga  September  2019 terlihat ketertarikan warganet akan e-commerce terus meningkat secara bertahap.

## Gambar 1

## Data trend ketertarikan ecommerce di dunia dari 01/01/2009 – 23/09/2019 dalam situs pencarian Google
Sumber: Google Trends (dikutip tanggal 25 September 2019)
Beralih  kepada  fenomena  berkembangnya e-commerce di  Indonesia  dan membandingkannya dengan negara maju seperti China, Amerika Serikat dan Singapura memang Indonesia masih terlihat relatif kecil jumlah kontribusi dari e-marketplace pada khususnya  terhadap  GDP (Gross  Domestic  Product) Indonesia - seperti  yang - terlihat - pada  gambar  2  dibawah.  Namun  apabila  membandingkannya  dengan  sesama  negara berkembang  seperti  Thailand,  Malaysia  dan  Vietnam  justru  Indonesia  berada  diatas negara-negara  tersebut  bersama  dengan  India.  Dan  yang  terpenting  adalah  dari  sisi
Gambar 1.2
pertumbuhan e-commerce, Indonesia  mampu  melebihi  negara-negara  maju,  yaitu dengan  persentase  50%  kenaikannya  di  2017  dibanding  dengan  tahun  sebelumnya - seperti - yang terlihat - pada - gambar 2.
Gambar 2

## Data pertumbuhan dan kontribusi e-tailing/e-marketplace tahun 2017
Sumber: (Das et al., 2018)
Dengan  adanya  fakta  bahwa  potensi  pasar  dari e-commerce di  Indonesia  yang cukup  tinggi,  hal  ini  membuat  banyak  investor  yang  datang  untuk  mendanai perusahaan-perusahaan rintisan atau Startup asal Indonesia yang bergerak di bidang e- commerce ini. Tercatat sekitar 5 milyar US dollar investasi yang telah masuk ke pasar Indonesia  dan  nominal  ini  setara  dengan  38%  dari  keseluruhan  total  investasi  di perusahaan berbasis internet yang dibuat di Asia Tenggara dari tahun 2015 hingga 2017 (Das  et  al.,  2018) .  Oleh  karena  itu  pertumbuhan  industri e-commerce diproyeksikan akan terus bertumbuh dan menyumbang kontribusi yang positif terhadap GDP Indonesia di masa mendatang. Di mana pada tahun 2022 diproyeksikan penjualan barang dagang melalui e-commerce dapat  mencapai  sekitar  55  –  65  milyar  US  dollar,  yakni  15-25 milyar  dalam platform  social  commerce dan  40  milyar  dalam platform  e-tailing/e- marketplace (Das et al., 2018) .
Pertumbuhan industri e-commerce yang sangat masif ini merupakan hasil turunan dari  perkembangan  berkelanjutan  teknologi  internet  di  dunia  yang  berampak  dinamis pada  perdagangan  dan  juga  perpajakan.  Anomali  ini  telah  mendorong  evaluasi  lebih lanjut secara simultan terhadap sistem perpajakan di Indonesia bahkan dunia. Adaptasi
perpajakan  sangat  memegang  peranan  penting  bagi  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP) untuk dapat mengamankan kas negara. Karena permintaan atas pasar ekonomi digital di Indonesia  terus  bertumbuh  besar  dan  memberikan  potensi  yang  sangat  besar  pula terhadap  penerimaan  pajak  dari  sektor  bisnis  berbasis  internet.  Namun  potensi  yang besar  tersebut  juga  dibersamai  dengan  tantangan  bagi  pemerinah  dalam  melakukan pemajakan  terhadap  para  pelaku  bisnis  tersebut,  baik  dari  dalam  maupun  luar  negeri. Karakteristik  dari  ekonomi  digital  merupakan  suatu  permasalahan  bagi  DJP  karena skema atau alur transaksinya yang cukup variatif.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme ( postpositivism), dengan menggunakan  metode  kualitatif . Pendekatan  post-positivisme  memegang  filosofi determinisme,  bahwa  suatu  peristiwa  tertentu  adalah  merupakan  konsekuensi  dari kejadian  sebelumnya.  Dengan  demikian,  seorang  peneliti  yang  menggunakan pendekatan post-positivisme akan memulai penelitian ilmiahnya dengan kerangka atau landasan teori, kemudian mengumpulkan data yang mendukung atau membantah teori, dan menganalisis data untuk mencari jawaban atas sebuah peristiwa tertentu (Creswell, 2014) .
Pendekatan post-positivisme digunakan untuk mencapai sebuah pemahaman yang mendalam (insight) dan  menyeluruh (whole) terhadap  fenomena  yang  terjadi  melalui proses  wawancara  mendalam  dan  observasi  partisipasi  dalam  memahami  makna fenomena yang ada tersebut serta makna simbolis dibalik realita yang ada. Lebih lanjut penelitian ini menggunakan kerangka teori ‘Kesiapan Perubahan Berbasis Proses’ untuk mengukur kesiapan dari organisasi (Stevens, 2013) . Bermula dari proses pengumpulan data  penelitian  di  lapangan  hingga  tahap  analisis.  Dengan  demikian,  pola  berpikir penelitian  ini  ialah  bersifat  deduktif,  di  mana  memulai  dari  pernyataan  yang  bersifat umum  dan  menarik  kesimpulan  yang  bersifat  khusus  atau  biasa  dinamakan  silogismus (Mulyadi, 2011) .
Dalam penelitian ini, lokus penelitian meliputi  Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP,  Direktorat  Peraturan  Perpajakan  II  DJP,  Direktorat  Potensi,  Kepatuhan,  dan Penerimaan DJP, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan DJP, Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP, Direktorat Transformasi Proses Bisnis, dan Direktorat Perpajakan Internasional. Dan penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2019 hingga 31 Oktober 2020 dengan 3 (tiga) tahapan waktu. Pada bulan Oktober 2019 hingga Februari 2020 adalah proses penyusunan proposal penelitian, pada bulan Maret hingga Juni 2020 adalah tahap pengumpulan data, dan bulan Juli hingga Oktober 2020 adalah  finalisasi  pengumpulan  data  sebagian  dan  analisis  data.  Kemudian  berdasarkan tujuannya,  penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  jenis  penelitian  deskriptif.  Berdasarkan dimensi  waktu,  penelitian  ini  termasuk  ke  dalam cross  sectional. Dan  Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk sebagai penelitian murni (pure research).
Dengan menggunakan 2 (dua) sumber data,  yaitu data primer dan data sekunder, penelitian  ini  akan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  kualitatif  melalui  melalui
wawancara  mendalam,  dokumentasi,  dan  studi  kepustakaan  kepada  8  orang  informan. Dan  untuk  memastikan  keabsahan  data  yang  telah  diperoleh,  peneliti  melakukan wawancara mendalam kepada 7 orang informan sebagai upaya triangulasi data.

## Hasil dan Pembahasan
Konsepsi  yang  diungkapkan  oleh (Stevens,  2013) memiliki  perspektif  bahwa Kesiapan Perubahan merupakan proses penting yang terus-menerus atau berkesinambungan  sepanjang  perubahan  terjadi,  bukan  pada  keadaan  satu  kali  yang harus  dicapai  di  awal  sebelum  implementasi  perubahan  dimulai.  Fundamental  dari model  ini  ialah  mengedepankan  Evaluasi  Kognitif  dan  Afektif  dari  individu  dalam serangkaian  kondisi  dan  kemudian  dikaitkan  dengan  respons  yang  revelan  terhadap perubahan.  Dan  ada  tiga  komponen  dasar  dari  model  kesiapan  perubahan  berbasis proses  yang  digunakan  sebagai  dimensi  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  Faktor Individual,  Faktor  Kolektif,  dan  Faktor  Kontekstual.  Dimensi  Faktor  kontekstual diturunkan lagi menjadi dua indikator, yakni indikator Kapasitas Individu dan indikator Kapasitas Organisasi. Namun, dalam penulisan artikel ini, Faktor Individiual yang akan menjadi pembahasan utama.
Secara  konsep,  persepsi  individu  terhadap  perubahan  merupakan  salah  satu  poin penting  dalam  mengukur  kesiapan  sebuah  organisasi.  Hal  fundamental  dari  dimensi Faktor  Individual  dalam  penelitian  ini  adalah  bertujuan  untuk  menilai  persepsi  dari aparatur  pajak  mengenai  perubahan  lingkungan  bisnis  dan  keadaan  organisasi  saat  ini. Awareness terkait  adanya  perubahan  lingkungan  bisnis  dari  ekonomi  konvensional menjadi digitalisasi ekonomi dan sense of urgency untuk melakukan sebuah perubahan secara  sistemis  akan  menjadi  sebuah  tolok  ukur  dalam  dimensi  ini.  Dan  berdasarkan hasil  analisis  yang  telah  dilakukan,  penulis  menemukan  ada  lima  sub  indikator  yang menjadi pembahasan utama, yaitu terkait Proses Bisnis, Regulasi, Tata Kelola Data dan Informasi, Potensi Penerimaan Pajak, dan Keamanan Data. Kemudian, dalam setiap sub indikator  tersebut  juga  terdapat  titik  kritis  sebagai  rincian  lebih  lanjut  dari  ringkasan hasil kajian.
Proses  Bisnis ,  adalah  sub  indikator  pertama  dari  hasil  kajian  penelitian  ini. Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari informan, ditemukan bahwa transformasi bisnis  dan  inovasi  yang  dinamis  dari  Penyelenggara  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik  (PPMSE)  menimbulkan  asimetri  informasi terhadap aparatur  pajak.  Hingga saat penelitian dilakukam, aparatur pajak masih memiliki persepsi bahwa proses bisnis PPMSE  adalah  sama  dengan  bisnis  konvensional,  kecuali  sarana  yang  digunakan. Padahal  kenyataanya  adalah  inovasi  yang  terjadi  di  era  digitalisasi  ekonomi  telah membuat  PPMSE  melakukan  banyak  peningkatan  atau  bahkan  menciptakan  metode atau  fitur  baru  dalam  rangka  menghasilkan  pendapatan  dan/atau  menumbuhkan bisnisnya.  Laju  perubahan  yang  terjadi  sangat  cepat,  berbanding  terbalik  dengan kemampuan  dari  aparatur  pajak  dalam  mendapatkan  atau  setidaknya  memahami informasi  yang  didapatnya,  hal  inilah  yang  menyebabkan  aparatur  pajak  cenderung hanya  memahami  garis  besar  dari  model  bisnis  PPMSE.  Dan  implikasi  dari  asimetri
informasi dari aparatur pajak ini adalah meningkatnya potensi perselisihan dan sengketa pajak.
Regulasi ,  dari  sisi  kebijakan  perpajakan,  penulis  menemukan  bahwa  sebenarnya aparatur pajak telah menyadari bahwa undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini tidak dapat sepenuhnya melindungi penerimaan pajak negara dari distorsi sektor digital. Pertama  adalah  mengenai Undang-undang  Nomor  42  Tahun  2009 Tentang  Perubahan Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1983  Tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai Barang  Dan  Jasa  Dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah  (UU-PPN)  yang  perlu dilakukan  amendemen  atau  penambahan  regulasi  teknis  karena  perkembangan  inovasi dan  digitalisasi  ekonomi  telah  membuat  UU-PPN  tidak  lagi powerful dalam mengamankan  penerimaan  pajak  dari  PPN.  Kedua  adalah  mengenai  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara  Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009 (UU-KUP) yang  sudah  tidak  relevan  dengan  era digitalisasi  ekonomi  yang  sangat  mengedepankan  prinsip borderless dan  merevolusi hal-hal administratif yang bersifat konvensional.
Ketiga  adalah  mengenai Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2008 Tentang Perubahan  Keempat  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  Tentang  Pajak Penghasilan (UU-PPh) yang tidak dapat memberikan Level-playing-field antara industri konvensional dengan industri digital yang berbasis teknologi dan antara PPMSE dalam negeri dan luar negeri. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Indonesia bahkan dunia, karena aspeknya adalah dunia dan melibatkan yurisdiksi lain. Dan hingga saat ini UU- PPh yang sudah relevan tersebut masih akan terus dipertahankan karena menunggu hasil dari  konsensus  global  OECD.  UU-KUP,  UU-PPN,  dan  UU-PPh  yang  merupakan payung hukum kebijakan perpajakan di Indonesia saat ini telah usang, ketentuan teknis atau  tambahan  dari  Kementrian  Keuangan  atau  DJP  yang  diterbitkan  untuk  mengatasi permasalahan digitalisasi ekonomi tanpa  melibatkan PPMSE atau pihak terkait lainnya akan  menimbulkan  penentangan  dan  kegaduhan.  Oleh  karena  itu  koordinasi  antar lembaga  pemerintah  sangat  dibutuhkan  untuk  dapat  menangani  permasalahan digitalisasi ekonomi, hal ini akan menciptakan kebijakan perpajakan yang lebih matang dan dapat meminimalisir tekanan publik serta potensi peningkatan compliance cost yang tidak diperlukan dari sisi Wajib Pajak (WP).
Tata Kelola Data dan Informasi , basis data adalah merupakan hal yang penting dalam  era  digitalisasi  ekonomi.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis  menemukan bahwa aparatur pajak sangat menyadari bahwa DJP masih belum memiliki cukup data terkait  PPMSE,  baik  yang  berasal  dalam  negeri  ataupun  luar  negeri.  Oleh  karena  itu, database yang  terintegrasi  dengan  sistem  utama  administrasi  perpajakan  dan  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  dalam  manajemen  data  di  DJP  akan  sangat  membantu aparatur pajak dalam melakukan tugasnya. Dan apa yang dapat dilakukan  saat ini oleh aparatur  pajak  saat  ini  adalah  dengan  memaksimalkan  penggunaan  data  dan  informasi yang  telah  diterima  oleh  DJP  tersebut  sebagai  acuan  dalam  melakukan  analisis perpajakan, baik dari potensi penerimaan ataupun pengujian kepatuhan. Walaupun saat
ini DJP juga sedang berusaha untuk menambah jumlah Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) untuk memperkuat basis data, terutama yang dari sektor digital.
Potensi Penerimaan Pajak , penulis menemukan bahwa aparatur pajak menyadari bahwa  potensi  penerimaan  dari  sektor  digital  sangat  besar,  tetapi  realisasi  penerimaan pajaknya masih kecil. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan perilaku masyarakat yang  menjadi  sangat  tanggap  teknologi,  akses  internet  dan  harga smartphone yang makin  terjangkau  telah  merevolusi  tatanan  kehidupan  masyarakat.  Dan  tidak  dapat dipungkiri bahwa realisasi penerimaan pajak dari sektor digital masih tergolong rendah karena belum ada upaya enforcement yang cukup kuat dari DJP itu sendiri.
Keamanan  Data  dan  Informasi ,  basis  data  yang  menjadi  hal  terpenting  dalam era  digitalisasi  sangat  rentan  akan  tindak  kejahatan cyber ,  terutama  data  WP  yang sifatnya sangat rahasia dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, upaya pengamanan basis  data  yang  dimiliki  DJP  akan  menjadi  sangat  penting  kedepannya.  Dan  dari hasil penelitian,  penulis  menemukan  bahwa  DJP  sangat  menjaga  komitmen  terhadap perlindungan data, serta kerahasiaan data dan informasi dari WP. Tercermin dari sistem keamanan  yang  berlapis  digunakan  oleh  DJP  terhadap database yang  dimiliki, tujuannya adalah untuk mehindari serangan hacker yang mencoba mengambil data dan informasi  secara  ilegal.  Selain  dari itu,  SOP  yang  ditetapkan  oleh  DJP  kepada  seluruh elemen organisasi juga patut di apresiasi, seperti halnya pelarangan melakukan instalasi program  tanpa  izin  dan  penghubungan  dari  perangkat  elektronik  pribadi  ke  semua perangkat elektronik milik DJP, kecuali yang sudah diberikan izin.

## Kesimpulan
Berdasarkan tinjauan dari dimensi Faktor Individual, penelitian ini menyimpulkan bahwa  DJP  telah  memiliki  kesiapan  dalam  melakukan  pemungutan  pajak  digital  di Indonesia.  Kesimpulan  ini  diperolah  dengan  berlandaskan  hasil  penelitian  bahwa pemahaman akan adanya perubahan lingkungan bisnis yang mengarah pada digitalisasi ekonomi  telah  disadari  oleh  aparatur  pajak  di  kantor  pusat  DJP.  Aparatur  pajak memahami bahwa transformasi digital telah semakin berkembang, di mana hal ini akan berimplikasi  terhadap  munculnya  model  bisnis  baru  yang  berbasis  teknologi  dan meningkatnya  potensi  penerimaan  pajak  dari  sektor  digital.  Oleh  karena  itu  perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian kebijakan perpajakan yang berlaku saat ini agar dapat  melindungi  basis  penerimaan  pajak  dari  sektor  digital,  baik  itu  ketentuan  untuk PPMSE dalam negeri ataupun PPMSE luar negeri.

## BIBLIOGRAFI
Bardopoulos,  Anne  Michèle.  (2015). ECommerce  and  the  Effects  of  Technology  on Taxation: Could VAT be the eTax Solution? Google Scholar
Creswell,  John  W.  (2014). Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Method Approach (4th ed.). Nebraska: SAGE Publications. Google Scholar
Das,  Kaushik,  Tamhane,  Toshan,  Vatterott,  Ben,  Wibowo,  Phillia,  &  Wintels,  Simon. (2018).  The  digital  archipelago:  How  online  commerce  is  driving  Indonesia’s economic development. McKinsey & Company , (August), 1–72. Retrieved from www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/the-digital-archipelago-how- online- Google Scholar
Google  Trends.  (2019).  ecommerce  -  Explore  -  Google  Trends.  Retrieved  September 23, 2019, from https://trends.google.com/trends/explore?date=2009-01-01 2019- 09-23&q=ecommerce
Mathur, Vipul. (2019). This Is Just The Beginning Of The E-Commerce Phenomenon. Retrieved September 23, 2019, from https://www.entrepreneur.com/article/334669
Mulyadi,  Mohammad.  (2011).  Penelitian  Kuantitatif  Dan  Kualitatif  Serta  Pemikiran Dasar  Menggabungkannya. Jurnal  Studi  Komunikasi  Dan  Media , 15 . Google Scholar
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Republik  Indonesia.  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2008  Tentang  Perubahan Keempat  Atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1983  Tentang  Pajak Penghasilan.
Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1983  Tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Stevens,  Gregory  W.  (2013).  Toward  a  Process-Based  Approach  of  Conceptualizing Change  Readiness. Journal  of  Applied  Behavioral  Science , 49 (3),  333–360. Google Scholar
Copyright holder: Radithia, Inayati (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: