## PELANGGARAN KAMPANYE DI LUAR JADWAL PEMILUKADA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

## Azhar Ridhanie
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Email: azharridhanie@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan ( library research) yang mencari  bahan-bahan  berupa  dokumen  hukum,  baik  yang  berupa  peraturan perundang-undangan  peraturan  pemerintah,  Keputusan/Peraturan  menteri, Keputusan  Mahkamah Konstitusi, peraturan Komisi  Pemilihan Umum, peraturan Bawaslu,  Yurisprudensi  lainnya,  jurnal-jurnal,  hasil  penelitian,  publikasi  ilmiah dan  buku-buku  dan  tema  yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalahan  yaitu Pelanggaran  Kampanye  Di  Luar  Jadwal  Pemilukada  Pada  Pemungutan  Suara Ulang  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang sudah  dilakukan  dengan  penelitian  kepustakaan  tersebut,  secara  garis  besar  hasil penelitian  ini  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut  :  Mahkamah  Konstitusi mempunyai  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  mengadili  objek  permohonan ( objectum litis ) dan Petitum permohonan Pemohon Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah,  karena  yang  dimohonkan  adalah  permohonan  pembatalan  terhadap Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  tentang  Penetapan  Rekapitulasi  Hasil Penghitungan  Suara  Pemilihan.  Pasal  157  ayat  (3)  UU  10/2016  menyatakan, “Perkara  perselisihan  penetapan  perolehan  suara  tahap  akhir  hasil  Pemilihan diperiksa  dan  diadili  oleh  Mahkamah  Konstitusi  sampai  dibentuknya  badan peradilan  khusus”.  Selanjutnya,  Pasal  157  ayat  (4)  UU  10/2016  menyatakan, “Peserta  Pemilihan  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  penetapan  hasil penghitungan  perolehan  suara  oleh  KPU  Provinsi  atau  KPU  Kabupaten/Kota kepada  Mahkamah  Konstitusi.”  Bahwa  dalam  pertimbangan  Mahkamah Konstitusi  telah  terjadinya  pelanggaran  Sistematis,  terstruktur,  dan  masif  yang mempengaruhi  kemenangan  para  calon  kepala  daerah,  maka  Mahkamah Konstitusi  merintahkan  pemungutan  suara  ulang  dalam    perselisihan  hasil pemilihan  kepala  daerah.  Sifat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  adalah  mengikat umum,  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  ketentuan  UU  yang  telah diputus Mahkamah Konstitusi harus melaksanakan putusan itu. Dalam hal putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut  adalah  merupakan  pembatalan  Surat  Keputusan Komisi  pemilihan  Umum  baik  Provinsi  maupun Kabuapten  atau  kota  yang  tidak
menggangu  norma  tertentu  atau  sistem  tertentu  sehingga  tidak  memerlukan regulasi  baru  dalam  pengaturan  tahapannya  yang  pada  pada  dasarnya  tetap mengacu  pada  ketentuan  peraturan  teknis  penyelenggaraan  dan  pengawasan selama  tahapan  pilkada  berlangsung.  Terkecuali  dalam  materi  peraturan  tersebut secara  yuridis  banyak  yang  menimbulkan  kerancuan  atau  multi  tafsir  sehingga tidak  memberikan  suatu  kepastian  hukum,  maka  perlu  dibentuk  peraturan perundang-undangan  yang  baru.  Bentuk  pelanggaran  dalam  PSU  pasca  putusan Mahkamah  Konstitusi  adalah  pelaksanaan  kampanye  diluar  jadwal  Pemilukada dan  Money  Politik.  Sanksi  yang  dapat  disematkan  terhadap  pelanggaran- pelanggaran tersebut  adalah  pidana penjara. Adapula kampanye di  tempat ibadah dan  tempat  pendidikan  serta  melakukan  kampanye  dengan  cara  pawai,  dikenai sanksi  administratif  yaitu  peringatan  tertulis.  Bagi  petahana  melakukan penggantian  pejabat  6  (enam)  bulan  sebelum  penetapan  pasangan  calon  sampai akhir  masa  jabatan  kecuali  mendapat  persetujuan  tertulis  dari  Menteri  dan menggunakan  kewenangan,  program,  dan  kegiatan  yang  menguntungkan  atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam  waktu  6  (enam)  bulan  sebelum  tanggal  penetapan  pasangan  calon  sampai dengan  penetapan  pasangan  calon  terpilih,  petahana  tersebut  dikenai  sanksi pembatalan sebagai calon.
Kata-Kunci: Pelanggaran  Kampanye,  Pemilukada,  Pemungutan  Suara  Ulang, Mahkamah Konstitusi

## Abstract
This research is a normative legal research, namely legal research carried out by researching  library  research  that  looks  for  materials  in  the  form  of  legal documents,  both  in  the  form  of  government  regulations,  ministerial  decrees  / regulations,  constitutional  court  decisions  /  regulations,  general  election commission  regulations,  Election  Supervisory  Agency  regulations,  other jurisprudence,  journals,  research  results,  scientiﬁc  publications  and  books  and themes  related  to  the  subject  matter  which  is  Campaign  Violations  Outside  the Election Schedule during Re- Voting After the Constitutional Court Ruling. Based on  the  results  of  the  research  that  has  been  carried  out  with  the  literature research,  mainly  the  results  of  this  study  can  be  concluded  as  follows:  The Constitutional  Court  has  the  authority  to  examine  and  adjudicate  the  object  of application  (objectum  litis)  and  applicant’s  petitum  application  for  Regional Head  Election  Disputes,  because  what  is  requested  is  an  application  for cancellation  of  the  General  Election  Commission’s  Decision  on  the Determination  of  Electoral  Votes  Count  Result’s  Recapitulation.  Article  157 paragraph  (3)  of  Law  10/2016  states,  "Cases  of  disputes  over  the  ﬁnal  stage determination of the election results are examined and tried by the Constitutional Court until the establishment of a special judicial body". Furthermore, Article 157
paragraph  (4)  of  Law  10/2016  states,  "Election  Participants  may  submit  an application to the Constitutional Court for cancellation of the vote count results’ determination  by  the  Provincial  General  Election  Commission  or  Regency/City General  Election  Commission."  that  based  on  the  consideration  of  the Constitutional  Court  systematic,  structured,  and  massive  violations  which  aﬀect the  victory  of  the  candidates  for  regional  heads  have  occurred,  and  the Constitutional  Court  ordered  a  re-vote  on  the  dispute  over  the  results  of  the regional  head  elections.  The  nature  of  the  Constitutional  Court  Decision  is generally  binding,  parties  related  to  the  implementation  of  the  provisions  of  the Law  that  have  been  decided  by  the  Constitutional  Court  must  implement  the decision. In the event that the decision of the Constitutional Court is an annulment of  the  Decree  of  the  General  Election  Commission,  both  provincial  and  regency or  municipal,  which  does  not  interfere  with  certain  norms  or  certain  systems  so that  it  does  not  require  new  regulations  in  its  arrangement’s  stages  which basically still refer to the p rov i s i o n s o f t e c h n i c a l re g u l a t i o n s f o r t h e implementation and supervision during the election stages. Except that in the juridical  regulation  materials,  many  of  which  cause  confusion  or  multi- interpretation so that it does not provide a legal certainty, then it is necessary to form  new  laws  and  regulations.  The  form  of  violation  in  the  re-voting  after  the Constitutional  Court  ruling  is  the  implementation  of  campaigns  outside  the schedule  of  regional  elections  and  money  politics.  The  sanction  that  can  be imposed for these violations is imprisonment. There are also campaigns in places of worship and places of education as well as conducting campaigns by means of marches,  subject  to  administrative  sanctions,  namely  written  warnings.  In  the case  where  the  incumbent  makes  a  replacement  of  government  oﬃcials  6  (six) months before The determination of the candidate's pair until the end of. the term of  oﬃce  unless  it  obtains  written  approval  from  the  Minister  and  uses  the authority, programs, and activities that beneﬁt or harm one of the candidate's pair both in their own area and in other regions within 6 (six) months before the date of  determination  of  the  candidate's  pair  until  the  determination  of  the  selected candidate,  then  the  incumbent  is  subject  to  sanctions  of  cancellation  as  a candidate.
Keywords:  Campaign  Violations,  Local  Elections,  Re-  voting,  Constitutional Court

## PENDAHULUAN
Pasca Reformasi, demokrasi  di  Indonesia mengalami perkembangan yang sangat  pesat,  peningkatan  partisipasi  publik  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  di  salurkan  melalui  pengaturan  mekanisme  yang  semakin mencerminkan  prinsif  keterbukaan  dan  persamaan  bagi  segenap  warga  negara. Salah  satu  bentuknya  adalah  pelaksanaan   pemilihan  wakil  rakyat  dan  pejabat
pemerintah,  yaitu  pemilihan  umum  untuk  anggota  legislatif  dan  pemilihan presiden secara langsung, serta Pemilu kepala daerah. 1
Perjalanan  demokrasi    memang  jauh  lebih  baik  dalam  fase  pasca Reformasi. Hanya saja, beberapa kekurangan masih menonjol, misalkan lemahnya kualitas  konstituensi  antara  wakil rakyat  dengan konstituen,  rendahnya  moralitas publik  para  politisi,  maupun  proses  Pemilu  yang  marak  dengan  politik  uang. Realitas  ini,  tentu  saja  memerlukan  upaya  tidak  mudah  menuju  demokrasi  yang subtantif. 2
UUD  1945  sebagai  “ The  Living  constitution ”  sebagai  landasan  restorasi Indonesia  dengan  menggunakan  prinsif  negara  hukum  yang  demokratis  yang menegdepankan  proses  deliberasi  guna  mewujudkan  tujuan  pembentukan  negara yaitu  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. 3 UUD  1945  juga  merupakan landasan  yang  kuat  penyelengaraan  otonomi    dengan  memberikan  kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Otonomi haruslah menjadi salah  satu  sendi  susunan  pemerintahan  yang  demokratis,  artinya  dinegara demokrasi dituntut adanya pemerintahan yang memperoleh hak otonomi. 4
Ciri  khas  dari  demokrasi  yang  dianut  oleh  Indonesia,  yaitu  demokrasi berdasarkan pancasila , masih dalam taraf perkembangan dan mengenal sifat-sifat dan  ciri-cirinya  terdapat  berbagai  tafsiran   serta  pandangan.  Tetapi  yang  tidak dapat  disangkal  ialah  bahwa  beberapa  nilai-nilai pokok  demokrasi  konstitusional cukup  jelas  tersirat  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  Demokrasi konstitusional  ialah  gagasan  bahwa  pemerintah  yang  demokratis  adalah pemerintah  yang  terbatas  kekuasaannya  dan  tidak  dibenarkan  bertindak sewenang-wenang  terhadap  negaranya.  Selain  itu  Undang-Undang  Dasar  kita menyebut  secara  eksplisit  dua  prinsif  yang  menjiwai  naskah  itu,  dan  yang dicantumkan   Mahkamah Konstitusian dalam penjelasan Undang-Undanga Dasar 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara yaitu :
1. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum ( Rechtsstaat ), tidak berdasarkan kekuasaan belaka ( Machtsstaat ).
2. Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutiisme (Kekuasaan yang tidak terbatas). 5
Di  antara  beberapa  mekanisme  demokrasi  yang  telah  dijalankan, Pemilukada  mendapatkan  perhatian  luas  dan  masih  mengandung  pertanyaan, apakah  mekanisme  Pemilukada  langsung  yang  dijalankan  sesuai  dengan  kondisi bangsa  dan  masyarakat  Indonesia.  Bahkan  ada  yang  mengusulkan  perubahan UUD  1945  dilakukan   lagi,  antara  lain  karena  pelaksanaan   Pemilukada/ pemilihan  langsung  yang  dianggap  menciderai  sila  keempat  pancasila  yang
1 Janedjri   M.  Gaffar  Politik  Hukum  Pemilu,  Cetakan  Pertama  Oktober  2013  (Jakarta; Konstitusi Press) hlm.120-121
2 In’amul Mushoffa, Abdurrachman Sofyan, Fahruroji, Konsep Memperdalam Demokrasi Darin  Prosedural  ke  Subtantif,  Menuju  Representatif  Berkualitas,Intrans  Publishing,  Malang 2016,hlm. 25
3 Bagir  Manan,  Harijanti,  susi  Dwi,  Memahami  Konstitusi  ;  Makna  dan  Aktualisasi, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm.208
4 M  Busrizalti,  Hukum  Pemda  Otonomi  Daerah  dan  Implikasinya,  Yogyakarta,  Total Media, 2013, hlm.21
5 Miriam  Budiardjo,  Dasar-dasar  Ilmu  Politik,  Edisi  Revisi,  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta 2008, hlm. 106-107
menyatakan,  “ kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dan permusyawaratan/ perwakilan”. 6 Dan dinilai banyak menimbulkan efek negatif. Proses demokrasi merupakan Implementasi  kedaulatan rakyat, wujud dan pelaksanaan  demokrasi  adalah  pemilihan  umum. 7 Salah  satu  wujud  dan mekanisme  demokrasi  di  daerah  adalah  pelaksanaan  Pemilihan  Umum  Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung. Melalui Pemilukada, masyarakat di daearh dapat  memutuskan  apakah  akan  memperpanjang  atau  menghentikan  mandat seorang  kepala  daerah,  juga  apakah  organisasi  politik  penopang  masih  dapat dipercaya  atau  tidak.  Oleh  karena  itu,  sebagai  bagian  dari  Pemilu,  Pemilukada harus  dilaksanakan  secara  demokratis  sehingga  betul-betul  dapat  memenuhi pertan  dan  fungsi  tersebut.  Pelanggaran  dan  kelemahan  yang  dapat  menyesatkan atau  membiaskan  esensi  demokrasi  dalam  Pemilukada  harus  diperbaiki  dan dicegah. 8
Untuk  itu  dari  waktu  ke  waktu  kualitas  penyelenggaraan  Pemilu  yang terdiri  dari  sistem  Pemilu  ( electoral  system )  tata  kelola  Pemilu  ( electoral Process ),  dan  penegakan  hukum  Pemilu  ( elektoral  law );  terus  disempurnakan.
Kendati  demikian  kita  tidak  bisa  menutup  mata  terhadap  sejumlah  masalah  atau problem  dalam  Pemilu,  salah  satunya  adalah  konflik  penyelenggaraan  Pemilu. Konflik Pemilu tidak semata berkaitan dengan proses pencoblosan atau kontestasi politik  di  bilik  suara,  akan  tetapi,  juga  berkaitan  dengan  proses  pelembagaan demokrasi  secara  menyeluruh,  diantaranya  seperti  :  Penyusunan  daftar  Pemilih (DPT),  Penyikapan  masyarakat  terhadap  hoax,  politik  identitas,  problem kaderisasi  partai  politik,  akselerasi  pembangunan,  perebutan  akses  sumber  daya alam, dan penegakan hukum 9 .
Potensi  Konflik  dan  pelanggaran  penyelengaraan   yang  kerap  terjadi  di setiap  tahapan  Pemilukada  membuat  Bawaslu   membangun  konsep  pencegahan yang berkelanjutan melalui sistem Indek Kerawanan Pemilu (IKP) yang bertujuan untuk menyediakan data, analisis dan rekomendasi bagi jajaran pengawas Pemilu sebagai bagian melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu, karena tugas Bawaslu yang paling pokok adalah melakukan pengawasan dan pencegahan. 10
Tugas  dan  kewenangan  lainnya  yang  dimiliki  bawaslu  adalah  pada  aspek penegakan  hukum  Pemilu  yang  merupakan  cermin  dari  pengertian  Pengawasan Pemilu  yaitu  kegiatan  mengamati,  mengkaji  dan  menilai.  Dalam  hal  mengamati Bawaslu  diberikan  kewenangan  untuk  mengawasi  secara  melekat  di  setiap tahapan  Pemilu,  jika  ada  peristiwa  dugaan  pelanggaran  pada  saat  melaksanakan pengawasan  tersebut  pengawas  Pemilu  dapat  menjadikan  temuan  setelah melakukan  kajian  dan  penilaian.  Pintu  masuk  melakukan  kajian  dan  penilaian juga dapat  melalui  mekanisme pelaporan yang disampaikan ke pengawas Pemilu terdekat dengan syarat pelapor yang mempunyai legal standing adalah ;
a. warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;
6 Pan  Mohammad  Faiz,  Amandemen  Konstitusi,  Komparasi  Negara  Kesatuan  Dan Negara Federal, Rajawali Pers, Depok, hlm. 100
7 H. Soehino, Politik Hukum  Di Indonesia, BPFE-Yogyakarta, 2010, hlm. 160
8 Janedri  M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Cetakan Pertama , Jakarta; Konstitusi Press, Oktober 2013  hlm. 85-86
9 Bawaslu, IKP 2019 Indeks Kerawana Pemilu, Cetakan pertama desember 2018, hlm 3
10 UU 10 Tahun 2016 dan UU 7 tahun 2017
b. pemantau  Pemilihan  yang  telah  terdaftar  dan  memperoleh  akreditasi  dari KPU  Provinsi  atau  KPU  Kabupaten/Kota  sesuai  dengan  cakupan  wilayah pemantauannya; atau
c. peserta Pemilihan. 11
Sebagai lembaga penegak hukum Pemilu Bawaslu mempunyai wewenang menangani  pelanggaran  Pemilu  dan  menyelesaikan  sengketa  proses  Pemilu.  Ada ( 4  empat )  jenis  pelanggaran  Pemilu  yang  dapat  diselesaikan  pengawas  Pemilu yaitu  Pelanggaran  administratif  Pemilu,  Pelanggaran  pidana  Pemilu  Pemilu Pelanggaran kode etik. 12 Dan pelanggaran hukum lainnya. Kewenangan  lainnya  selain  menangani  pelanggaran  terhadap  4  jenis tersebut adalah kewenangan   menyelesaikan   sengketa  proses  pemilihan,  yaitu sengketa  yang  terjadi  antarpeserta  pemilihan  dan/atau  antara  peserta  pemilihan dengan  penyelenggara  pemilihan  sebagai  akibat  dikeluarkanya  keputusan  KPU Provinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota.  Dalam  hal  ini  Bawaslu  menerima  dan menkaji permohonan sengketa kemudian mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan  melalui musyawarah dan mufakat. 13
Meskipun  demikian  penguatan  yang  diberikan  Undang-undang  Pada  2 ( dua )  kewenangan  menangani  pelanggaran  dan  penyelesaiaan  sengketa  proses sebagai  bagian  dari  pengewejentahan  Pengawasan  Pemilihan  disetiap  tahapan pemilihan.  Bawaslu  acapkali  mengalami  problematika  dalam  menjalankan  peran fungsi  dan  tugasnya  dari  tahapan  pemutakhiran  daftar  pemilih  sampai  tahapan pemungutan dan penghitungan suara dimana, banyak sekali lubang-lubang hukum dalam  Undang-undang  Pemilu/  pemilihan  yang  tidak  dapat  diterapkan  dalam proses penanganan pelanggaran, sehingga proses penanganan banyak terhenti baik penangan  administratif  Pemilihan  maupun  penanganan  tindak  pidana  Pemilihan pada kajian Pengawas Pemilu maupun pembahasan di Sentra Gakkumdu.
Standar  Pemilu  demokratis  internasional  menyatakan  bahwa  Pemilu  jujur dan adil ( free and fair elections ) dapat  dicapai  apabila tersedia perangkat  hukum yang  mengatur  semua  proses  pelaksanaan  Pemilu;  sekaligus  mampu  melindungi para penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya  dari  ketakutan,  intimidasi,  kekerasan,  penyuapan,  penipuan,  dan berbagai  praktik  curang  lainnya  yang  akan  mempengaruhi  hasil  Pemilu. 14 Dari pada  itu  Pemilukada  yang  jujur  adil  bukan  hanya  mempersiapkan  perangkat penegak  hukum  saja  ,  tetapi  juga  pengaturan  perundang-undangan  yang berkepastian hukum.
Problematika  Hukum  yang  sering  kali  terjadi  dalam  Pengawasan  Pemilu adalah  pelaksanaan  kampanye.  Dalam  UU  Pilkada  pengertian  kampanye  adalah
11 Perbawaslu  Nomor  8  tahun  2020  Tentang  Penanganan  Pelanggaran  Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakuil walikota, Pasal 4
12 Muhammad,  Teguh  Prasetyo,  Eksistensi  DKPP  RI  Dalam  Mengawal  Demokrasi  dan Pemilu Bermartabat, RajaWali Pers, Depok 2018, hlm.43
13 Perbawaslu  2  Nomor  Tahun  2020  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengkerta Pemilihan  Gubernur  Dan  wakil  gubernur,  Bupati  dan  Wakil  bupati,  Serta  Walikota  dan  Wakil Walikota, Pasal 28
14 International  Institute  for  Democracy  and  Electoral  Asistence  (IDEA),  Standar- standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Jakarta:  International  IDEA,  2002  dan  Guy  S  Goodwin-Gil,  Pemilu  Jurdil:  Pengalaman  Standar Internasional, Jakarta: Pirac dan The Asia Foundation, 1994. Hlm 34
kegiatan untuk  meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud  dari  pendidikan  politik  masyarakat  yang  dilaksanakan  secara bertanggungjawab. Pada penjelasan dalam UU Pilkada ditentukan bahwa “ yang dimaksud  dengan  “pelaksanaan  kampanye”,   terutama  mengenai  bentuk  dan materi kampanye, waktu dan jadwal kampanye, serta dana kampanye.”
Bawaslu  dalam  melaksanakan  peran  dan  fungsi  pengawasan  menjunjung tinggi asas profesionalitas dan integritas, jika Bawaslu melaksanakan asas tersebut maka  pelanggaran  dan  kecurangan  dapat  diminimalisir,  disinilah  mengapa kemudian  Bawaslu  di  hadirkan  sebagai  pemberi  keterangan  di  Mahkamah Konstitusi,  karena   wewenang  penegakan  hukum  pemilihan  adalah  Bawaslu, Mahkamah  Konstitusi  hanya  menyelesaikan  perselisihan  Hasil  Pemilihan.   Pakar Hukum  Tata  Negara  Yusril  Ihza  Mahendra  menilai  bila  keputusan  KPU menyangkut  administrasi,  maka  menjadi  kewenangan  Bawaslu  dan  Pengadilan TUN untuk mengadilinya. Namun, bila keputusannya menyangkut hasil pemilihan kepala  daerah,  termasuk  hasil  suara  ulang,  tidak  ada  lembaga  pemilihan  yang mengadilinya  kecuali  Mahkamah  Konstitusi,  sebelum  ada  pengadilan  lain  yang dinyatakan oleh undang-undang dinyatakan mengadilinya. 15
Namun  apabila  dalam  proses  persidangan  Mahkamah  Konstitusi  menilai pelanggaran  dan  kecurangan  terjadi  secara  terstruktur,  sistematis  dan  masif (TSM),  maka  Mahkamah  Konstitusi  dapat  mengabulkan  permohonan  pemohon baik  sebagian  maupun  seluruhnya.,  umumnya  Amar  putusannya  memerintahkan KPU (termohon) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS dalam  satu  Kabupaten  atau  sebagian  TPS  atau  sebagian  TPS  dalam  satu Kabupaten  atau  Provinsi  yang  menyelenggarakan  Pilkada  serentak  2020. Contohnya,  PHPU  Kabupaten  Nabire  di  mana  Mahkamah  Konstitusi memerintahkan  KPU  setempat  untuk  melakukan  PSU  diseluruh  TPS  darti kabupaten  Nabire,  sementara  6  PHPU  pilkada  yang  lain,  Mahkamah  Konstitusi memerintahkan PSU di sebagian TPS dari desa atau kecamatan di satu Kabupaten atau  Provinsi.  Misalnya  lagi  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan,  Mahkamah Konstitusi  memerintahkan  PSU  7  kecamatan  yang   tersebar  di  1  Kota  dan Kabupaten yakni kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung  Makmur,  Kecamatan  Aluh-Aluh,  Kecamatan  Martapura,  Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul yang berada di Kabupaten Banjar serta 24 TPS  di  Kecamatan  Binuang,  Kabupaten  Tapin.  Satu  dari  7  perkara  yang dikabulkan  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  memerintahkan  bukan  PSU,  tetapi penghitungan  suara  ulang,  yakni  perkara  Nomor  12  PHPU  Kabupaten  Sekadau (Kalbar)  di  mana  Mahkamah  Konstitusi  meminta  KPU  melakukan  penghitungan suara ulang di seluruh TPS (65 TPS) di Kecamatan Belitang Hilir, Sekadau. 16
Pelaksanaan  Pemungutan  Suara  Ulang  (PSU)  membuat  pasangan  calon lebih maksimal memutar mesin politiknya untuk memenangkan proses pemilihan, dengan  waktu   sangat  pendek  yang  telah  di  putuskan  oleh  Mahkamah  Konstitusi pasangan  calon  dan  TIM  suksesnya  membangun  strategi  pemenangan  untuk
15 https://www.merdeka.com/politik/yusril-ungkap-masalah-putusan-gaya-baru- Mahkamah  Konstitusi-dalam-sengketa-pilkada-2020.html .  Diakses  tanggal  2  Maret  2022  jam 11.09.
16 https://www.beritasatu.com/nasional/748509/ini-hasil-lengkap-putusan-Mahkamah Konstitusi-untuk-19-perkara-sengketa-pilkada-2020 : diakses tanggal 2 Maret 2020 jam 11.34 wita
mempengaruhi  pemilih  karena  sangat  mempengaruhi  hasil  Pilkada.  Jalan  satu- satunya  dalam  mempengaruhi  pemilih  dengan  cara  berkampanye.  Padahal larangan  kampanye  sangat  jelas  diatur  dalam  pasal  71  Peraturan  Komisi Pemiluihan Umum Republik Indonesia (PKPU R)I Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan  dan  Penghitungan  Suara  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Walikota  dan  wakuil  walikota  yang menyatakan  bahwa  “dalam  Pelaksanaan  pemungutan  suara  ulang  d  TPS  pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye”. 17
Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menegaskan dalam PSU  tidak  ada  tahapan  kampanye  untuk  paslon.  "Prinsipnya  dalam  Pasal  71 (PKPU  8/2018) dalam PSU pascaputusan  Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye,".  Pasal  71  berbunyi:  Dalam  pelaksanaan  Pemungutan  Suara  ulang  di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye . 18
Hukum  yang  dimaknai  secara  terbatas  sebagai  norma  yang  terkandung dalam  perundang-undangan  dijadikan  sarana  legitimasi  dalam  pertarungan kepentingan politik dan sering mengorbankan tujuan besarnya untuk membangun proses  demokrasi  di  negeri  kita.  Semakin  bertambahnya  ketentuan  pidana  yang dimuat  dalam  perundang  undangan  Pemilu  dari  waktu  ke  waktu  sebenarnya sebenarnya  dimaksudkan  untuk  memberikan  jaminan  agar  Pemilu  termasuk  juga pilkada  dapat  berjalan  sesuai  asas  universal  yakni  luber  dan  jurdil. 19 Masalah krusial  yang  muncul  pada  tahapan  kampanye  adalah  ketika  aturan-aturan operasional  yang  dibuat  oleh  KPU  justru  menyimpang  dari  ketentuan  undang- undang.  Hal  ini  tidak  saja  membingungkan  pelaku-pelaku  kampanye  tetapi  juga menyulitkan  upaya  penegakan  hukum  yang  menjadi  tugas  penting  pengawas Pemilu. 20 Ada  problem  regulasi  dimana  pasal  71  (PKPU  8/2018)  dan  pasal  69 hurup k juncto pasal 187 ayat (1) UU/10 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan pada masa PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut pada akhirnya tidak memberikan  kepastian  hukum  dalam  proses  penegakan  Hukum  kampanye  diluar jadual pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
Dengan  adanya  permasalahan  ini,  maka  penulis  bermaksud  untuk mengangkat hal ini dalam penulisan tesis dengan judul ; “Pelanggaran Peaksanaan Kampanye  Di  Luar  Jadwal  Pada  Pemilukada  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi”.
Berdasarkan  uraian-uraian  dalam  latar  belakang,  identifikasi  dan pembatasan  masalah  di  atas,  maka  permasalahan  yang  dapat  di  rumuskan  dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  perselisihan  Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah   ?
17 Peraturan  Komisi  Pemiluihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2018 Tentang  Pemungutan  dan  Penghitungan  Suara  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakuil walikota, Pasal 71
18 https://kumparan.com/kumparannews/kpu-tidak-ada-kampanye-dalam-pemungutan- suara-ulang-pilkada-1vQnQHeWAHJ ; diakses tanggal 2 Maret 2020 jam 11.36 wita
19 Mohammad  effendy,  Hukum  Kepemiluan  dan  Format  Sistem  kepartaian,  Thema Publishing, Yogyakarta, 2022, hlm. 5
20 Topo  Santoso,  dkk  ,  Penegakan  Hukum  Pemilu  Praktik  Pemilu  2004,  Kajian  Pemilu 2009-2014, Perludem, hlm    74
2. Bagaimana  Prosedur  yang  dibuat  oleh  KPU  dalam  pemungutan  suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi ?
3. Apa  bentuk pelanggaran pelaksanaan kampanye diluar jadwal Pemilukada pada pemungutan suara ulang  pasca putusan Mahkamah Konstitusi ?

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif,  yaitu  meneliti  tentang aturan-aturan  yang  mengatur  tentang  bagaimana  Pelanggaran  Peaksanaan Kampanye  Di  Luar  Jadwal  Pada  Pemilukada  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakkan  dua  tipe  pendekatan,  yaitu: pertama, Tipe  Perundang-undangan (Statute  Approach) dengan  melakukan analisis  terhadap  peraturan  perundang-undangan  mengenai  aturan  Penanganan Pelanggaran  Peaksanaan  Kampanye  Di  Luar  Jadwal  Pada  Pemilukada  Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi. Kedua, Tipe  perbandingan (Comparative Approach) dengan bertitik tolak pada Pelanggaran Peaksanaan Kampanye Di Luar Jadwal  Pada  Pemilukada  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi.
Penelitian  ini  bersifat  yuridis  normative  dan  Sumber  dan  Bahan  Hukum yaitu,  pertama,  Bahan  Hukum  Primer  1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia 1945;  2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum;  3) Undang-undang  nomor  10  Tahun  2016  tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah;  4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata cara  Pelaporan  dan  Penanganan  Pelanggaran  Pemilu  Anggota  DPR,  DPD,  dan DPRD;  5)  Peraturan  Komisi  Pemiluihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun 2017 Tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Walikota  dan  wakuil  walikota;  6)  Peraturan  Komisi Pemiluihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2018  Tentang Pemungutan  dan  Penghitungan  Suara  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Walikota  dan  wakuil  walikota;  7)  Peraturan Komisi Pemiluihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang kampanye Pemiluihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau Walikota  dan  wakuil  walikota;  8)  Putusan  Mahkamah  Konstitusi ,  kedua, Bahan Hukum  Sekunder,  yaitu  Semua  bahan/buku/artikel  yang  terdapat  dalam  daftar pustaka. Ketiga, Bahan  Hukum  Tersier,  yaitu,  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia dan Kamus Hukum.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  di  lakukan  dengan  melakukan penelusuran  literatur  hukum  dan  informasi  lainnya  dilakukan  dengan online (internet)  dapat  diperoleh  dengan  mengakses  internet.  Sedangkan  bahan  hukum offline dapat diperoleh dari perpusatakaan, instansi pemerintah yang terkait, yang berupa buku-buku, majalah hukum, surat kabar, dan lain-lain.
Analisis  Bahan  Hukum  dilakukan  dengan  cara.  Data  yang  diperoleh  baik bahan  primer  maupun  bahan  sekunder  dikelompokan  kemudian  diseleksi, diklasifikasi,  dan  disusun  secara  sistematis  sesuai  dengan  pokok-pokok permasalahan yang diangkat, setelah itu diolah untuk mendapatkan bahan hukum yang benar.
Analisa  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  analisa  kualitatif,  yaitu metode  analisa  bahan  dengan  cara  mendeskripsikan  yang  diperoleh  kedalam bentuk  kalimat-kalimat  yang  terperinci  dan  jelas  dengan  menggunakan  cara berfikir deduktif dan induktif .  Metode  deduktif  adalah  kerangka  berfikir  dengan cara  menarik  kesimpulan  dari  bahan-bahan  yang  bersifat  umum  ke  dalam  bahan yang  bersifat  khusus.  Metode  induktif  adalah  kerangka  berfikir  dengan  cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat khusus kedalam bahan-bahan yang  bersifat  umum.  Setelah  bahan  dianalisis  satu  persatu  selanjutnya  disusun secara  sistematis,  sehingga  dapat  menjawab  permasalahan  sesuai  dengan permasalah yang ada.
Dalam  penelitian  ini  penulis  akan  menggunakan  teknik interpretasi sistematis, yakni  adanya  suatu  undang-undang  sebagai  selalu  berkaitan  dan berhubungan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lainnya.  Menafsirkan undang-undang  sebagai  bagian  dari  keseluruhan  sistem  perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 21
Adapun  tahap  analisa  bahan  hukum  yang  penulis  lakukan  adalah  yang pertama , peraturan yang terkait dengan Prosedur pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dan  proses  penanganan  pelanggaran pelaksanaan kampanye diluar jadwal  pada Pemilukada pasca putusan  Mahkamah Konstitusi,  kemudian  dikumpulkan  dan  diseleksi  sebagai  bahan  hukum. Kemuadian yang kedua , bahan hukum  yang sudah terseleksi  dan akan di analisis dan akan di tarik kesimpulan terhadap ketentuan dan prosedur tekhnis pelaksanan Pemungutan  suara  Ulang  yang  di  buat  Oleh  KPU  dan  penanganan  pelanggaran kampanye  diluar  jadwal  di  masa  PSU  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi sehingga  dapat  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  yang  terdapat  dalam  rumusan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  melalui  Upaya Mediasi  Menurut  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri melalui Mediasi.
Pengadilan  Hubungan  Industrial  merupakan  pengadilan  khusus  yang berada  pada  lingkungan  peradilan  umum  sebagaimana  disebukan  oleh  Pasal  55 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004.  Kewenangan  dari  Pengadilan  Hubungan Industrial  adalah  kewenangan  mutlak  atau  kompetensi  absolut  dari  Pengadilan Hubungan  Industrial  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  56  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yakni Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum Kepala Daerah
a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Hasil Pilkada
Perselisihan  hasil  pemilihan  umum  merupakan  embrio  dari  proses kerugian  pihak-pihak  yang  tidak  menyetujui  hasil  Pemilu,  Setelah diumuMahkamah  Konstitusiannya  hasil  penghitungan  dan  rekapitulasi
21 Sudikno Mertokusuma, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.16
perolehan  suara  oleh  Komisi  Pemilhan  Umum,  kerugian  tersebut  merupakan buah  dari  proses  Pemilu  atau  tahapan  Pemilu  yang  menurut  pemohon  diduga banyak  terdapat  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  termohon,  sehingga  sangat lazim  untuk  dilakukan  gugatan  ke  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga peradilan  penjaga/  pengawal  konstitusi.  Mahkamah  Konstitusi  merupakan lembaga  yang  lahir  setelah  perubahan  UUD  1945.  Mahkamah  Konstitusi sebagai peradilan ketatanegaraan merupakan lembaga pengawal konstitusi ( the guardian  of  the  constitution ), 22 lembaga  penafsir  tunggal  konstitusi  ( the  sole interpreter  of  the  constitution )  sekaligus  lembaga  pelindung  hak  konstitusioal warga  negara  ( the  protector  of  constitutional  rights  of  citizens ). 23 Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa peradilan ketatanegaraan dibedakan dalam tiga  pengertian.  Namun  pengertian  peradilan  ketatanegaraan  dalam  arti  paling sempit  yaitu  peradilan  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  menurut ketentuan  Pasal  24C  UUD  1945. 24 Dalam  sistem  konstitusi  Indonesia, kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  diatur  dalam  Pasal  24  UUD  1945. Selanjutnya,  sebagaimana  Pasal  24C  UUD  1945  juncto  Pasal  10  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi,  Mahkamah Konstitusi  memiliki  empat  kewenangan  dan  satu  kewajiban.  Mahkamah Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  Undang- Undang  Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang kewenangannya  diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar,  memutus  pembubaran partai  politik  dan  memutus  perselisihan  hasil  pemilihan  umum.  Sedangkan kewajiban  Mahkamah  Konstitusi  adalah  memberikan  putusan  atas  pendapat Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengenai  dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 25
Meskipun  secara  yuridis  Mahkamah  Konstitusi  tidak  mempunyai kewenangan  untuk  memutus  pemungutan  dan  penghitungan  suara  ulang. Mahkamah  Konstitusi  juga  tidak  punya  kewenangan  untuk  memeriksa pelanggaran  yang  terjadi  di  persidangan,  karena  sesuai  dengan  kewenangan yang  diberikan,  Mahkamah  Konstitusi  hanya  diberikan  kewenangan  memutus perselisihan  hasil  penghitungan  suara,  namun  Mahkamah  Konstitusi  tidak menafsirkan  secara  kaku  akan  bunyi  undang-undang  yang  ada,  melainkan melihat kenyataan yang ada dalam proses Pemilukada, hal  ini tidak lepas dari
22 Penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi,  “...lembaga  negara  yang  berfungsi  menangani  perkara-perkara  di  bidang ketatanegaraan  dalam  rangka  menjaga  konstitusi  agar  dilaksanakan  secara  bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi”
23 Yuni  Yarni  Meraja Journal,ISSN  2621-458X  Volume  1,  Nomor 1 ,  February  –  2018, PERAN  DAN  FUNGSI  MAHKAMAH  KONSTITUSI  SEBAGAI  WALI  KONSTITUSI  DAN INTERPRETASI  KONSTITUSIONAL,  Universitas  Muslim  Indonesia,  di  unduh  dari https://media.neliti.com/media/publications/284676-peran-dan-fungsi-mahkamah-konstitusi-seb- 1e45751a.pdf hlm.46. diakses tanggal 5 Maret 2022, jam 09.23 wita
24 Jimly  Asshiddiqie.  Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara,  (Jakarta,  Setjen  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: 2006), hlm. 333.
25 https://www.Mahkamah  Konstitusiri.id/hlm.  Diakses  tanggal  5  maret  2022,  jam 10.03.wita
tugas  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  pengawal  konstitusi  agar  tidak  diciderai oleh siapapun. 26
Adanya  pembagian  kekuasaan  kehakiman  yang  dipegang  oleh Mahkamah  Agung,  dan  Mahkamah  Konstitusi,  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  24  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945,  diharapkan  dapat menjamin  terselenggaranya  pemerintahan  yang  lebih  stabil  dan  demokratis. Hal  ini  dikarenakan  Mahkamah  Konstitusi  terikat  pada  prinsip  umum penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka,  bebas  dari  pengaruh kekuasaan  lembaga  lainnya  dalam  menegakkan  nilai-nilai  kebenaran  dan keadilan.  Kewenangan  konstitusional  Mahkamah  Konstitusi  ini  adalah perwujudan  prinsip  checks  and  balances  yang  menempatkan  semua  lembaga- lembaga negara dalam kedudukan setara, sehingga dapat  saling kontrol-saling imbang  dalam  praktek  penyelenggaraan  negara.  Keberadaan  Mahkamah Konstitusi  jelas  merupakan  langkah  progresif  untuk  mengoreksi  kinerja  antar lembaga  negara  khususnya  dalam  proses  pendewasaan  politik  berbangsa  dan bernegara. 27
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  106  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  Nomor  32 Tahun  2004,  keberatan  berkenaan  dengan  hasil  penghitungan  suara  yang mempengaruhi  terpilihnya  pasangan  calon  diajukan  ke  Mahkamah  Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantuMahkamah Konstitusian lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan  Pengangkatan,  dan  Pemberhentian  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala Daerah. Pengaturan yang menyatakan bahwa sengketa Pilkada diajukan ke  Mahkamah  Agung  mengindikasikan  bahwa  Pilkada  bukan  menjadi  bagian dari  Pemilu,  karena  kalau  Pilkada  menjadi  bagian  dari  Pemilu,  maka sengketanya  harus  diselesaikan  di  Mahkamah  Konstitusi.  Di  samping  itu, Putusan  Mahkamah  Konstitusi  untuk  perkara  No.  73/PUUIII/2004  ketika  itu juga  belum  mengkategorikan  pemilihan  kepala  daerah  Pilkada  sebagai  rezim Pemilu, sehingga kalau timbul sengketa diselesaikan di Mahkamah Agung. Meskipun Mahkamah dapat membenarkan argumen Para Pemohon dan berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah termasuk rezim pemilihan umum, dengan  mana  bukan  saja  asas-asasnya  diambil  alih  dalam  mekanisme pemilihan  kepala  daerah,  pengaturan  dan  penyelenggaraannya  juga  harus tunduk pada sistem dan aturan UUD 1945 dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum yaitu Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (6). Pasal-pasal konstitusi harus  dilihat  dan  dibaca  dalam  satu-kesatuan  konstitusi  ketika  merancang  dan membuat  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  yaitu  pasal  yang  satu dengan  pasal  yang  lain  yang  menyangkut  kategori  yang  sama  harus  dilihat dalam  satu  kesatuan  yang  harmonis.  Jikalau  harmonisasi  demikian  tidak terdapat  dalam  konstitusi  itu  sendiri,  adalah  menjadi  tugas  Hakim MAHKAMAH  KONSTITUSI  untuk  melakukannya  melalui  interpretasi.
26 https://media.neliti.com/media/publications/115100-ID-analisis-putusan-mahkamah- konstitusi-dal.pdf . Hlm.83. diakses tanggal 05 maret 2022, jam 1031 wita
27 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 19 JULI 2012: 337 – 362, Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Politik Hukum Pemerintahan Daerah Ni’matul Huda  dan    Sri  Hastuti  Puspitasari  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia  Jl.  Tamansiswa No.  158  Yogyakarta  s3-hk@uii.ac.idhttps://media.neliti.com/media/publications/97111-none- 418fb254.pdf. Diakses tanggal 05 Januari 2022, jam 11.23 wita
Pandangan  Mahkamah  dalam  Putusan  No.  73/PUU-III/2004  yang  juga sependapat dengan pandangan Pemohon bahwa seharusnya Pilkada juga masuk dalam rezim  Pemilu, telah diakomodir dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara  Pemilihan  Umum,  Pasal  1  angka  4  yang  menentukan  bahwa Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  adalah  Rezim Pemilu 28 untuk  memilih  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  secara langsung  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah  kemudian  menerbitkan  UU  No  22  Tahun  2014  tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  .  Terjadi  pergeseran  Pilkada  dalm UU no 22/2014, dalam UU No 22/2014 terjadi pergeseran mekanisme pilkada dimana  kepala  daerah  kembali  dipilih  oleh  DPRD.  Hal  ini  termaktub  dalam Pasal 3 Ayat (1) bahwa “Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis  berdasar  asas  bebas,  terbuka,  jujur,  dan  adil.”  Pergeseran mekanisme  Pilkada  menjadi  dipilih  oleh  DPRD  mendapat  penolakan  yang keras  dari  masyarakat.  Hal  ini  kemudian  mendorong  lahirnya  Perpu  No  1 Tahun  2014  yang  kemudian  disahkan  menjadi  UU  No  1  Tahun  2015  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi  Undang- Undang.  UU  No  8/2015  Pasal  157  diatur  mengenai  penyelesaian  sengketa Pemilukada. Pasal 157 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.” Kemudian Pasal 157  ayat  (2)  “Badan  peradilan  khusus  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dibentuk  sebelum  pelaksanaan  Pemilihan  serentak  nasional.”  Pemilihan serentak  nasional  yang  dimaksud  disini  adalah  Pilkada  tahun  2024.  Hal  ini kemudian  kembali  ditegaskan  dalam  Pasal  157  ayat  (1)  UU0  No  10  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undangk  Nomor 1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi Undang-Undang.
Kemudian  dalam  Pasal  157  ayat  (3)  bahwa  “Perkara  perselisihan penetapan  perolehan  suara  tahap  akhir  hasil  Pemilihan  diperiksa  dan  diadili oleh  Mahkamah  Konstitusi  sampai  dibentuknya  badan  peradilan  khusus”. Hingga penyelenggaraan Pilkada serentak setelah adanya amanat pembentukan badan peradilan khusus ini yaitu tahun 2017, pembahasan mengenai  peradilan khusus  belum  juga  menemukan  titik  terang  bahkan  cenderung  redup. Pembentuk  peraturan  merasa  terlena  dengan  adanya  Mahkamah  Konstitusi sebagai badan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, padahal kewenangan  itu  bersifat  sementara.  Mahkamah  Konstitusi  juga  berada  pada posisi  yang  dilema,  dalam  putusan  No  97/PUU-IX/2013  sudah  meniadakan kewenangan  untuk  memutus  sengketa  Pilkada  namun  dalam  UU  No  10/2016 diberi  kewenangan  kembali  untuk  memutus  sengketa  Pilkada.  Dalam  hal  ini pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu juga belum menemukan konsep yang jelas.
28 Topo  Santoso  dan  Tim,  Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  Tentang  peran  Lembaga Peradilan  dalam  Sengketa  Pilkada  (UU  No.32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah),  Badan Pembinaan Hukum Nasional, DEPHUKHAM RI, Jakarta 2008, hlm.36
Berdasarkan  Pasal  24C  Ayat  (1)  UUD  1945  yang  ditegaskan  kembali dalam  Pasal  10  ayat  (1)  huruf  a  sampai  dengan  d  UU  No.  24  Tahun  2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MAHKAMAH KONSTITUSI), kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  adalah  menguji  undang-undang  terhadap UUD  1945,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang kewenangannya  diberikan  oleh  UUD  1945,  memutus  pembubaran  partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 29
Selain  itu,  berdasarkan  Pasal  7  ayat  (1)  sampai  dengan  (5)  dan  Pasal 24C  Ayat  (2)  UUD  1945  yang  ditegaskan  lagi  oleh  Pasal  10  ayat  (2)  UU MAHKAMAH  KONSTITUSI,  kewajiban  Mahkamah  Konstitusi  adalah memberikan  keputusan  atas  pendapat  DPR  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  telah  melakukan  pelanggaran  hukum,  atau  perbuatan  tercela,  atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud  dalam  UUD  1945.  Sedangkan  kewenangan  MAHKAMAH KONSTITUSI memutus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sifatnya sementara. “Berdasarkan undang-undang, MAHKAMAH
KONSTITUSI  diberi  kewenangan  untuk  sementara  dalam  memutus  sengketa hasil pemilihan kepala daerah,” .
b. Pertimbangan  Hukum  Putusan-Putusan  MAHKAMAH  KONSTITUSI  Dalam Penyelesaian Hasil Pilkada.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  pilkada  tahun  2020/2021  telah memberikan  kejelasan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  dengan  sementara  dapat memutus  sengketa  hasil  pemilihan  kepala  daerah,  dari  18  perkara  tersebut Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  untuk  merintahkan  pemungutan  suara ulang  dalam    perselisihan  hasil  pemilihan  kepala  daerah.  Bahwa  KPU berkawajiban  melakasanakan  Pemungutan  suara  ulang  sesuai  dengan  tenggat waktu yang diberiakn Mahkamah Konstitusi ada yang 30 hari, 45 hari, 60 hari, 90  hari  dan  120  hari,  tenggat  waktu  tersebut  diberikan  Mahkamah  Konstitusi sesuai  dengan  kondisi  objektif  di  daerah  yang  melaksanakan  PSU  sehingga pelaksanaan  dilaksanakan  secara  matang  dan  tanpa  ada  pelanggaran  yang terjadi, karena dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi telah terjadi  pelanggaran  terjadinya  keasalahan  dalam  pendaftaran  pemilih,  adanya kecurangan  (khusus  money  politik,  penyimpangan  birorasi,  dan  intimidasi), atau  adanya  keputusan  KPUD  yang  merugikan  peserta  pemilihan  Umum, peserta  pemilihan  yang  dirugikan  itu  dapat  menempuh  upaya  hukum  dengan mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi. 30
Dalam  pemahaman  yang  lama  dasar  gugatan  dalam  perselisihan  hasil Pemilu  cukup  terbatas,  yaitu    adanya  kesalahan  dalam  keputusan  mengenai hasil  Pemilu  yang  dikeluarkan  oleh  KPU.  Dasar  gugatan  ini  pada  akhirnya mememukan sejauh mana pengadilan akan memutuskan kasus tersebut, apakah hanya  pembatalan  penghitungan  dan    perintah  untuk  menghitung  ulang,  atau menyatakan  batal  suatu  hasil  Pemilu  dan  perintah  untuk  dilakukan  pemilihan
29 Titik  Triwulan  Tutik,  Kontruksi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen UUD 1945, Prenadamedia Group, Jakarta 2015, Hlm.223
30 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm.428
ulang. 31 Dalam  memutuskan  untuk  dilaksanakan  PSU  Mahkamah  Konstitusi memberi  pertimbangan  Hukum  dalam  memutus  PHPUPILKADA,  karena masalah    yang  menjadi  pokok  persolan  gugatan  juga  lebih  luas,  bukan  hanya persolan  kesalahan    penghitungan    KPU  saja,  tetapi  mencakup  berbagai pelanggaran.  Pelanggaran-pelanggaran  yang  diputus  oleh  mahkamah  sangat memiliki ciri beragam, baik dari sisi sebaran, pelaku, maupun kualitasnya. 32
Maka  jika  dikalsifikasin  bahwa  18  putusan  Mahkamah  Kostitusi mengandung  pertimbangan  hukum    oleh  mahkamah  yang  dapat  dianalisa secara  mendalam.  Amar  putusan  Mahkamah  Konstitusi  menerima  sebagian untuk  melakukan  Pemungutan  Suara  Ulang  yang  merupakan  putusan  untuk menegakkan  keadilan  sesuai  dengan  prinsip  hukum  dan  keadilan  yang  dianut secara universal menyatakan bahwa “ tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang duilakukan sendiri dan tidak seorangpun boleh  dirugikan  oleh  penyimpangan  dan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh orang  lain”. (nullus/  nemo  commodum  capere  potest  de  injuria  sua  propria) Dalam  kasus  PHPU,  tidak  satupun  pasangan  calon  Pemilu  yang  boleh diuntungkan  dalam  perolehan  suara  akibat  terjadinya  pelanggaran  konstitusi dan  prinsip  keadilan  dalam  penyelenggaraan  Pemilu. 33 Setidaknya  menurut penulis ada tiga pertimbangan hukum yang menjadi  pertimbangan Mahkamah dalam 18 putusan tersebut,  yaitu sebagaimana  berikut :
Pertama, terhadap  legal  standing  mahkamah  Konstutusi  dalam menyelesaikan  perkara,  bahwa  mahkamah  meberikan  penjelasan  terhadap Dalam Perkara tersebut Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan  mengadili  objek  permohonan  (objectum  litis)  dan  Petitum  permohonan Pemohon,  karena  yang  dimohonkan  oleh  Pemohon  adalah  permohonan pembatalan  terhadap  Surat  keputusan  KPU  Provuinsi/Kabupaten/Kota  tentang Penetapan  Pasangan  Calon  Peserta  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati. Dokumen  tersebut  dijadikan  objek  permohonan  pertimbangan  Mahkamah sesuai  dengan  Pasal  157  ayat  (3)  UU  10/2016  menyatakan:    “Perkara perselisihan  penetapan  perolehan  suara  tahap  akhir  hasil  Pemilihan  diperiksa dan  diadili  oleh  Mahkamah  Konstitusi  sampai  dibentuknya  badan  peradilan khusus”.
Selanjutnya,  Pasal  157  ayat  (4)  UU  10/2016  menyatakan:“Peserta Pemilihan  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  penetapan  hasil penghitungan  perolehan  suara  oleh  KPU  Provinsi  atau  KPU  Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”
Kedua ,  Bahwa  dalam  purtusan  tersebut  Mahkamah  mepertimbangkan ambang  batas  permohonan  sengketa  yang  bukan  hanya  perkara  yang    sesuai dengan  ambang  batas  pengajuan  permohonan  sesui  dengan  ambang  batas permohonan sengketa Pilkada pasal 158 Undang-undang Nomor 5 tahun 2015 tentang    pemilhan  gubernur,  Bupati  dan  walikota,    tetapi  di  temukan  adanya
31 Harrys Pratama Teguh, Hukum & Peradilan Konstitusi Indonesia, Sebuah Kajian Teori dan Praktik Hukum acara Konstitusi, Pustaka Referensi, Yogyakarta 2019, hlm. 234
32 https://media.neliti.com/media/publications/111030-ID-pola-pelanggaran-pemilukada- dan-perluasa.pdf. hlm. 124 di akses pada tanggal  3 Maret 2022, Jam. 14.08 Wita
33 Janedri  M.  Gaffar  Hukum  Pemilu  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta 2013, hlm. 162
pelonggaran  ambang  batas  terhadap  beberapa  permohonan  yang  di  terima Mahkamah  Konstitusi. 34 Pada  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  diatas didapatkan  beberapa  perkara  yang    mengenyampingkan  ambang  batas  antara lain  Pilkada  Kota  Banjarmasin  pada  perkara  Nomor  21/PHP.KOT-XIX/2021, Pilkada  Kabupaten  Nabire  pada  Perkara  Nomor  84/PHP.BUP-XIX/2021, Pilkada  Kabupaten  Yalimo  pada  Perkara  Nomor  97/  PHP.BUP-XIX/2021, Pilkada  Kabupaten  Boven  Digoel  pada  Perkara  Nomor  132/PHP.BIP- XIX/2021,  Pilkada  Kabupetn  Sabu  Raijua  pada  Perkara  Nomor  135/ PHP.BUP-XIX/2021.  Dalam  pertimbangannya  Mahkamah  dalam  putusan menyatakan “karena adanya kondisi  spesifik  dalam pemilihan,. Menyebabkan ketentuan  pasal  158  ayat  2  huruf  a  UU  Pilkada  dikesampingkan  atau  ditunda keberlakukannya”. Alasan Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ketentuan ambang batas dengan alasan antara lain :
1) Adanya fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berupa kecurangan dalam proses  pemungutan  dan  penghitungan  suara,  termasuk  adanya  mobilisasi pemilih, sdan banyaknya pemilih yang tidak memenuhi syarat;
2) Adanya  fakta  hukum  yang  ditemukan  di  persidangan  berupa  ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT;
3) Adanya  fakta  hukum  yang  ditemukan  di  persidangan  berupa  penggunaan sistem  noken/  kesepaktan  di  daerah  yang  tidak  diperbolehkan  menurut peraturan KPU Provinsi Papua;
4) Adanya fakta hukum yang ditemukan di persidangan berupa pengubahan hasil perolehan  masing-masing  pasangan  calon  dan  adanya  sabotase  logistik pemungutan suara (kotakl suara);
5) Adanya  fakta  hukum  yang  ditemukan  di  persidangan  berupa  pelanggaran terhadap proses pencalonan bagi mantan terpidana;
6) Adanya fakta hukum yang ditemukan di persidangan mengenai kewarganegaraan ganda pada salah satu pasangan calon. 35
Ketiga, Dalam  beberapa  amar  putusan  Mahkamah  Konstitusi  juga memerintahkan  kepada  KPU  Provinsi/  Kabnupaten/  Kota  untuk  mengganti penyelenggara  adhoc  dalam  pelaksanaan  Pemungutan  Suara  Ulang,  hal  ini menandakan ada ketidakberesan dan ketidak profesionalan dalam pelaksanaan tahapan yang dilaksanakan  penyelenggara adhock, sehingga agar tidak terjadi lagi  hal  yang  sama  dalam  pelaksanaan  pemilihan  sebelumnya  maka  KPU Provinsi/  Kabupaten/Kota  harus  melaksanakan  rekrutmen  penyelenggara adhock yang baru.
Lewat  putusan-putusan  Mahkamah  Konstitusi  di  atas,  menunjukkan bahwa  Mahkamah  Konstitusi  sangat  berperan  dalam  pembangunan  politik hukum  di  daerah.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  justru  lebih  progresif  dan memberi  rasa  keadilan  masyarakat  dari  pada  Undang-Undang  yang  dibuat oleh DPR dan Pemerintah yang mengandung banyak kelemahan, kekurangan dan  adanya  berbagai  lubang  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai  jalur penyelundupan  hukum.  Tentu  saja  hakim  di  MAHKAMAH  KONSTITUSI
34 Pan Mohammad Faiz, dan Irfan Nur Rachman, Anna Triningsih (Eds), Loc.cit, hlm. 27
35 Pan Mohammad Faiz, dan Irfan Nur Rachman, Anna Triningsih (Eds), Loc.cit, hlm. 45
bukan  corong  atas  kekuasaan  Peraturan  perundang-undangan.  Mahkamah adalah  kumpulan  manusia  yang  memiliki  akal  budi  dan  hati  Nurani  yang sangat  peka  terhadap  perkembangan  dan  perubahan  Zaman,  hakim  yang berhdapan  langsung  dengan  masyarakat  pencari  keadilan  yang  mengetahui secara  lansung  fakta  di  persidangan,  hakim  yang  mesti  memutus  sengketa perkara,  bukan legislative  power .  Juga  hakim  yang  langsung  berhadapan dengan  nilai-nilai  perubahan  social.  Dengan  demikian  semestinya  hakim memlaui  fungsi  dan  kewenangan judicial  power yang  menentukan  adilnya atau tidaknya suatu putusan. 36
Beberapa terobosan hukum dan demokrasi justru berawal dari putusan- putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Dari  putusan-putusan    di  atas  terlihat  pula bahwa  sebagian  besar  perkara  yang  masuk  ke  Mahkamah  Konstitusi seluruhnya  dapat  dikabulkan untuk  melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Tren kasusnya pun beragam mulai dari sengkarut  Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang  terdapat  pemilih  ganda  pada  TPS-TPS  yang  mengakibatkan penggelembungan  suara,  tidak  disegelnya  sampul  formulir  Model  D.  Hasil Kecamatan-KWK  dan  dikumpulkannya  formulir  Model  C.  Hasil-KWK  dari seluruh TPS di Kecamatan, Perubahan hasil rekapitulasi suara, ketidakwajaran dalam  penetapan  jumlah  DPT,    DPT  yang  tidak  valid  dan  tidak  logis  serta pemungutan  suara  yang  tidak  dilakukan  dengan  menggunakan  sistem pencoblosan  langsung,    tidak  melaksanakan  rekomendasi  Bawaslu  untuk melaksanakan PSU, Terhalanginya hak memilih, pembukaan kotak suara oleh PPK  tidak  sesuai  mekanisme  UU,  penggelembungan  surat  suara,  pemalsuan tanda tangan, mobilisasi pemilih, hingga calon yang tidak memenuhi syarat.
Dalam perkembangannya putusan-putusan tentang sengketa
Pemilukada,  MAHKAMAH KONSTITUSI  melakukan perluasan pada objek- objek yang yang terkait dengan sengketa Pemilukada. Jika lebih diperinci lagi, pelanggaran-pelanggaran  Pemilukada  terjadi  tidak  hanya  pada  proses pemilihan, tetapi juga telah mencakup sebelum dan sesudah proses pemilihan kepala daerah. Sehingga hal itu juga berpengaruh pada bentuk putusan lainnya dan bukan hanya :
a) Tidak dapat diterima,
b) Dikabulkan,  dalam  arti  membatalkan  keputusan  KPUD  dan  menetapkan perhitungan yang benar;
c) Ditolak, yaitu jika permohonan tidak beralasan. 37
Kini setiap putusan bisa memrintahkan penghitungan suara ulang. Hal ini menurut Mahkamah Konstitusi (MAHKAMAH KONSTITUSI) dimaksudkan  untuk  menegakan  keadilan  subtantif (equality  and  fairness) . 38 dan untuk memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan konstitusi.
36 H. Ahmad Kamil, M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Kencana, Jakarta, 2004, Hlm. 32
37 Harrys Pratama Teguh, Hukum & Peradilan Konstitusi Indonesia, Sebuah Kajian Teori dan Praktik Hukum acara Konstitusi, Pustaka Referensi, Yogyakarta 2019, hlm 238
38 H.M.  agus  Santoso,  Hukum,  Moral  dan  Keadilan;  sebuah  Kajian  Filsafat  Hukum, Kencana 2012, Hlm.101
c. Sifat Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI Terhadap Kewenangan KPU
Putusan  MAHKAMAH  KONSTITUSI  untuk  Pemungutan  suara  ulang adalah buah dari  perselisihan Hasil pemilihan Umum, dimana biasanya dalam setiap  pertimbangan  putusan  mahkamah  ada  kecurangan  yang  menimbulkan perselisihan  hasil.  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945  menyatakan  bahwa  Putusan MAHKAMAH  KONSTITUSI  bersifat  final.  Hal  itu  berarti  Putusan MAHKAMAH  KONSTITUSI  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  sejak dibacakan  dalam  persidangan  MAHKAMAH  KONSTITUSI.  Putusan pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  memilki  kekuatan hukum  mengikat  untuk  dilaksanakan.  Berbeda  dengan  putusan  pengadilan biasa yang hanya mengikat para pihak, Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI dalam  perkara  pengujian  UU  mengikat  semua  komponen  bangsa,  baik penyelenggara  negara  maupun  warga  negara.  Dalam  perkara  pengujian  UU, yang  diuji  adalah  norma  UU  yang  bersifat  abstrak  dan  mengikat  umum. Walaupun  dasar  permohonan  pengujian  adalah  adanya  hak  konstitusional pemohon  yang  dirugikan,  namun  sesungguhnya  tindakan  tersebut  adalah mewakili  kepentingan  hukum  seluruh  masyarakat,  yaitu  tegaknya  konstitusi. Karena  putusan  MAHKAMAH  KONSTITUSI  mengikat  umum,  pihak-pihak yang  terkait  dengan  pelaksanaan  ketentuan  UU  yang  telah  diputus MAHKAMAH  KONSTITUSI  harus  melaksanakan  putusan  itu.  Namun demikian,  mengingat  norma  dalam  UU  adalah  satu  kesatuan  sistem  ada pelaksanaan  putusan  yang  harus  melalui  tahapan-tahapan  tertentu,  bergantung pada  substansi  putusan.  Ada  putusan  yang  dapat dilaksanakan  langsung  tanpa harus  dibuat  peraturan  baru  atau  perubahan,  ada  pula  yang  memerlukan pengaturan  lebih  lanjut  terlebih  dahulu.  Putusan  yang  langsung  dapat dilaksanakan  adalah  putusan  membatalkan  norma  tertentu  yang  tidak menganggu  sistem  norma  yang  ada  dan  tidak  memerlukan  pengaturan  lebih lanjut. 39
Dalam  hal  putusan  MAHKAMAH  KONSTITUSI  tersebut  adalah merupakan  pembatalan  Surat  Keputusan  Komisi  pemilihan  Umum  baik Provinsi  maupun  Kabuapten  atau  kota  yang  tidak  menggangu  norma  tertentu atau  sistem  tertentu  sehingga  tidak  memerlukan  regulasi  baru  dalam pengaturan  tahapannya.  Sehingga  dapat  dikaitkan  dengan    peraturan  tertulis yang  memuat  norma  hukum,  dimana  istilah  Norma  merupakan  suatu  ukuran yang  harus  dipatuhi  oleh  seseorang  dalam  hubungannya  dengan  sesama ataupun dengan lingkungannya.  Senada dengan itu menurut  Bagir Manan, ada dua  macam  keputusan  tertulis,  yakni  peraturan  perundang-undangan  ( wet  in materiele  zin  atau  algemeen  verbindende  voorschriften )  dan  ketetapan  atau penetapan  (beschikking).  Beliau  mengemukakan  lebih  lanjut,  dalam  berbagai kepustakaan dan peraturan perundang- undangan di Belanda telah berkembang berbagai  bentuk  keputusan tertulis lain, bentuk-bentuk  tersebut  secara materiil terdapat pula dalam sistem keputusan tertulis di Indonesia. Berdasarkan uraian Bagir Manan tersebut, aneka bentuk keputusan tertulis itu adalah: 1. Peraturan perundang-undangan ( algemeen verbindende voorschriften ). 2. Ketetapan atau penetapan ( beschikking ). 3. Peraturan Kebijakan ( Beleidsregel ). 4. Perencanaan
39 http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/Kekuatan-Mengikat-dan-Pelaksanaan- Putusan-MAHKAMAH  KONSTITUSI.pdf.  .  Diakses  pada  tanggal  16  januari  2022  jam  07.00 Wita.
( Het  Plan ).  5.  Keputusan  berentang  umum  ( besluiten  van  algemene strekking ). 40
Prosedur  Yang  Dibuat  Oleh  KPU  Dalam  Pemungutan  Suara  Ulang  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
a. Dasar kewenangan KPU
KPU  sebagai  lembaga  yang  ditunjuk  untuk  menyelenggarakan  pilkada sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017  tentang  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum    dan  UU  10  tahun  2016. Adapun  salah  satu  tugas  dan  wewenang  KPU  dalam  penyelenggaraan pemilihan  gubernur,  bupati,  dan  walikota  yaitu  menyusun  dan  menetapkan pedoman  teknis  untuk  setiap  tahapan  pemilihan  setelah  terlebih  dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah. 41
Dengan  adanya  mekanisme  tersebut,  potensi  kemandirian  Komisi Pemilihan Umum dapat berkurang meskipun ketentuan yang bersifat mengikat telah di dinyatakan batal demi hukum. 42 Dalam hal menyusun dan menetapkan pedoman  teknis  untuk  setiap  tahapan  pemilihan,  maka  KPU  menyusun peraturan  KPU  (PKPU)  sebagai  peraturan  pelaksana  dan  teknis  dalam penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  yang  berpedoman  kepada  UU tentang  pemilihan  gubernur,  bupati,  dan  walikota.  Dalam  hal  penyusunan PKPU,  maka  KPU  berkonsultasi  dengan  DPR  dan  Pemerintah.  Meskipun Mahkamah  Konstitusi telah  mengabulkan  sebagian  permohonan  lembaga tersebut  atas  Pasal  9  huruf  a  UU  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Pemilihan Kepala  Daerah  (Pilkada).  Pada  pasal  tersebut  tertulis  bahwa  tugas  dan wewenang  KPU  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  meliputi,  'menyusun  dan menetapkan  Peraturan  KPU  dan  pedoman  teknis  untuk  setiap  tahapan Pemilihan  setelah  berkonsultasi  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  dan Pemerintah  dalam  forum  rapat  dengar  pendapat  yang  keputusannya  bersifat mengikat.
Undang-undang  yang  mengatur  tentang  penyusunan  legislasi  telah ditentukan  dalam  Undang-undang  Nomor  4  tahun  2004  tentang  pembentukan peraturan  perundang-undangan,  dan  terakhir  telah  disempurnakan  dengan Undang-undang  Nomor  12  tahun  2011  tentang  pembentukan  peraturan perundang-undangan telah ditentukan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Landasan  filosofis  merupakan pertimbangan  atau  alasan  yang  menngambarkan  bahwa  peraturan  yang dibentuk  mempertimbangkan  pandangan  hidup,  kesadaran,  dan  cita  hukum yang  meliputi  suasan  kebatinan  serta  falsafah  bangsa  Indonesia  yang bersumber  dari  Pancasila,  maka  landasan  filosofis  penyusunan  legislasi  di Indonesia  dalam  rangka  menjamin  perlindungan  hak  dan  kewajiban  segenap rakyat  Indonesia,  perlindungan  itu  meliputi  perlindungan  preventif  maupun
40 Bagir  Manan  dan  Kuntana  Magnar,  1997,  Beberapa  Masalah  Hukum  Tata  Negara Indonesia, Penerbit Alumni Bandung
41 https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-8-II-P3DI-April- 2015-38.pdf. Hlm.18 Diakses pada tanggal 15 januari 2022 jam 07.00 Wita.
42
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/86651/DAUSAT%20ADITYA%20- %20140710101313.pdf?sequence=1&isAllowed=y diakses 29 Desember 2021 jam 17.26.
represif.  Landasan  sosiologis  merupakan  pertimbnagan  atau  alas  an  yang menggambarkan  bahwa  peraturan  perundang-undangan  dibentuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  atas  peraturan  perundang-undangan  yang  baik,  perlu dibuat  peraturan  mengenai  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang dilaksanakan dengan cara metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua  Lembaga  yang  berwenang  membentuk  peraturan  perundang-undangan. Landasan  yuridis  merupakan  pertimbangan  atau  alasan  yang  menggambarkan bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  untuk  mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan  aturan  yang  telah  ada,  yang akan  diubah,  atau  yang  akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyakat. 43

## b. Pelaksanaan Tekhnis Penyelenggaraan PSU
Dalam  amar  putusannya  Mahkamah  Konstitusi  memerintahkan  KPU melaksanakan pemungutan suara ulang, sehingga KPU sebagai  penyelenggara tekhnis  wajib  menjalankan  putusan  Mahkamah  Konstitusi,      dari  putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut    apakah  KPU  membuat  regulasi  tahapan  PSU atau menggunakan regulasi tahapan sebelum putusan  Mahkamah Konstitusi. Pasal  112  :  ayat  (1)  menyebutkan  “Pemungutan  suara  di  TPS  dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan”.
Ayat  (2)  menyatakan  “Pemungutan  suara  di  TPS  dapat  diulang  jika dari  hasil  penelitian  dan  pemeriksaan  Panwas  Kecamatan  terbukti  terdapat  1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
a) pembukaan  kotak  suara  dan/atau  berkas  pemungutan  dan  penghitungan suara  tidak  dilakukan  menurut  tata  cara  yang  ditetapkan  dalam  peraturan perundang-undangan;
b) petugas  KPPS  meminta  Pemilih  memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
c) petugas  KPPS  merusak  lebih  dari  satu  surat  suara  yang  sudah  digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
d) lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
e) lebih  dari  seorang  Pemilih  yang  tidak  terdaftar  sebagai  Pemilih,  mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”.
Dalam  pasal  tersebut  tidak  mengatur  terhadap  PSU  yang  merupakan hasil  PHPILKADA  atau  PSU  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Undang- undang  dalam  setiap  pasalnya  hanya  menyebutkan  syarat  untuk  dilakukannya Pemungutan  Suara  Ulang,  berbeda  dengan  bab-bab  tahapan  lainnya,  undang- undang  telah  menyebutkan  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  dan waktu  pelaksanaan  tahapan  yang  diatur  dalam  Peraturan  KPU.  Meskipun demikian  dalam  mekanisme  Pemungutan  Suara  Ulang  (PSU)  pasca  putusan Mahkamah  Konstitusi,  pada  dasarnya  telah  diatur  ketentuan  organik  KPU meskipun  secara  Umum  untuk  pelaksanaan  Pemungutan  dan  penghitungan suara namun tidak terlalu rigit bahkan kabur atau tidak jelas membahas terkait
43 H. Salim HS, dan Erlies septiana Nurbani, Penerpan Teori Hukum pada penelitian Tesis Dan disertasi PT. raja Grapindo Persada, Jakarta 2013. Hlm  38-39
dengan  PSU  Pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  sehingga  seringkali  dalam realitasnya  peraturan  perundang-undangan  tersebut  seringkali  dilanggar    dan berlaku tidak efektif dalam penerapannya 44
Dalam  Peraturan  KPU  Nomor  8  Tahun  2018  sebagaimana  diubah terakhir dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan  Suara  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil  Bupati  dan/atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota.  Pada  pokonya menyatakan,  KPU  tetap  menyelenggarakan  tahapan  pemilihan  kepala  daearah berdasarkan  penyusunan  dan  penetapan  Keputusan  KPU  Provinsi  dan  KPU Kabupaten/Kota  tentang  tahapan,  program  dan  jadwal  pelaksanaan  PSU, dengan  tetap  memperhatikan  tenggang  waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam putusan  Mahkamah  Konstitusi  serta  dalam  pelaksanaan  pemungutan  suara ulang (PSU) tidak dilakukan kampanye.
Sehingga terhadap beberapa ketentuan pelaksanaan teknis penyelenggaraan  PSU  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  pada  dasarnya tetap  mengacu  pada  ketentuan  peraturan  teknis  penyelenggaraan  dan pengawasan selama tahapan pilkada berlangsung. Termasuk di dalamnya PSU pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Terkecuali  dalam  materi  peraturan tersebut  secara  yuridis  banyak  yang  menimbulkan  kerancuan  atau  multi  tafsir sehingga    tidak  memberikan  suatu  kepastian  hukum,  maka  perlu  dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. 45
Sebagaiman  Pasal  69  yang  menyatakan  (1)  Dalam  pelaksanaan Pemungutan  Suara  ulang  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  KPU Provinsi/KIP  Aceh  atau  KPU/KIP  Kabupaten/Kota:  a.  menyusun  dan menetapkan  Keputusan  KPU  Provinsi/KIP  Aceh  atau  Keputusan  KPU/KIP Kabupaten/Kota  tentang  tahapan,  program  dan  jadwal  pelaksanaan Pemungutan  Suara  ulang,  dengan  tetap  memerhatikan  tenggat  waktu sebagaimana  dimaksud  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi;  dan  b. merencanakan  kebutuhan  anggaran  untuk  pelaksanaan  Pemungutan  Suara ulang.
Dalam  pasal  tersebut  hal  utama  yang  dilakukan  KPU  Provisnsi/  KIP Aceh  atau  KPU/KIP  Kabupaten/  Kota  dalam  pelaksanaan  PSU  pasca  putusan Mahkamah  Konstitusi  adalah  membuat  Keputusan  dan  menyusun  tahapan PSU,  Program  PSU  dan  Jadwal  Pemungutan  Suara  Ulang  serta  memuat perencanan  kebutuhan anggaran dalam pemgutan suara ulang.
Dalam  Tahapan  PSU  pelaksanaannya  tidak  dilakukan  Kampanye,
sehingga tidak diperbolehkan pasangan calon maupun tim sukses, relawan dan pemilih  melakukan  kampanye  sesuai  dengan  Pasal  71  bahwa  “Dalam pelaksanaan  Pemungutan  Suara  ulang  di  TPS  pasca  putusan  Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye”.
Sebagai salah satu contoh pelaksanaan tekhnis dalam menindaklanjuti putusan  MAHKAMAH  KONSTITUSI  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  Kota Banjarmasin  mengeluarkan  Keputusan  Nomor  21/PL.02-KPT/6371/KPU- Kot/III/2021  yang menetapkan  pada  hari  Rabu  Tanggal  28  April  Tahun  2021 merupakan  hari  dan  tanggal  pelaksanaan  PSU  tersebut.  Selain  itu,  KPU  Kota
44 H. Salim HS, dan Erlies septiana Nurbani, Op.cit,. Hlm 301
45 Penjelasan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
Banjarmasin juga menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan  Suara  Ulang  Pemilihan  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota Banjarmasin  Tahun  2020  yang  tertuang  Surat  Keputusan  Komisi  Pemilihan Kota  Banjarmasin  Nomor  20/PL.02-KPT/6371/KPU-Kot/III/2021,  Maka  jika mencermati  Tahapan,  Program  dan  Jadwal  yang  ditetapkan  oleh  KPU  Kota Banjarmasin  di  atas.  Maka,  pelaksanaan  PSU  di  Kota  Banjarmasin  digelar tanpa  adanya  tahapan  kampanye  yang  berarti  tidak  ada  aktifitas  atau  kegiatan yang  mengarah  kampanye  baik  yang  difasilitasi  oleh  KPU  maupun  yang diinisiasi oleh Pasangan Calon atau Tim kampanye peserta pemilihan.

## Bentuk  Pelanggaran  Pelaksanaan  Kampanye  Diluar  Jadwal  Pemilukada Pada Pemungutan Suara Ulang  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
a. Aturan Dasar Kampanye
Dibentuknya  suatu  peraturan  hukum  tertulis  adalah  dalam  rangka menghadirkan  kepastian  hukum  tanpa  adanya  kepastian  hukum,  maka  tidak ada  kepastian  pedoman  bagi  individu  untuk  bertingkah  laku  dalam masyarakat,  baik  dalam  hubungan  dengan  sesama  individu  maupun  dalam hubungannya  dengan  masyarakat.  Adanya  aturan itu  dan  pelaksanaan  aturan tersebut menimbulankan kepastian hukum. 46
Pada  BAB  XI  UU  10  Tahun  2016  telah  diatur  ketentuan  berkampnye bahwa  dalam  Pasal  63  ayatb  1,2,3  dan  4  yang  pada  dasarnya  menyatakan Kampanye  merupakan    bentuk  dari  pendidikan  politik  masyarakat  yang dilaksanakan  secara  bertanggung  jawab  yang  mana  Jadwal  pelaksanaan Kampanye  ditetapkan  oleh  KPU  Provinsi  untuk  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  dan  KPU  Kabupaten/Kota  untuk  Pemilihan  Bupati  dan Wakil  Bupati  serta  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.
Diuraikan  dalam  pasal  64,  dalam  mewujudkan  pendidikan  politik masyarakat  Pasangan  calon  wajib  menyampaikan  Materi  kampanye  yang diuraikan  melalui  visi  dan  misi  berdasarkan  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota  secara  lisan  maupun  tertulis  kepada  masyarak  dan  materi Kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif. Metode Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
a) pertemuan terbatas;
b) pertemuan tatap muka dan dialog;
c) debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;
d) penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
e) pemasangan alat peraga;
f) iklan  media  massa  cetak  dan  media  massa  elektronik;  dan/atau    kegiatan lain  yang  tidak  melanggar  larangan  Kampanye  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Untuk  Jadwal  kampanye  pada  tahapan  normalnya  sebelum  PSU dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai  dengan  dimulainya  masa  tenang.    Dan  masa  tenang  berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
46 Bawaslu RI Penanganan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum 2019, hlm.10
b. Bentuk Perbuatan Dan Sanksi Pelanggaran Kampanye Sebagaimana  kita  ketehaui  Pelaksanaan  Pemungutan  Suara  Ulang
(PSU)  membuat  pasangan  calon  lebih  maksimal  memutar  mesin  politiknya untuk  memenangkan  proses  pemilihan,  dengan  waktu   sangat  pendek  yang telah  di  putuskan  oleh  MAHKAMAH  KONSTITUSI  pasangan  calon  dan TIM  suksesnya  membangun  strategi  pemenangan  untuk  mempengaruhi pemilih karena sangat mempengaruhi hasil Pilkada. Jalan satu-satunya dalam mempengaruhi  pemilih  dengan  cara  berkampanye.  Kampanye  ibarat  etalase yang  didalamnya  menyuguhkan  calon-calon  yang  mengusung  visi,  misi, program dan informasi lainnya yang harapannya dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjatuhkan pilihannya. 47
Ketidak  efektifan  penerapan  peraturan  Undang-undang  tersebut  tentu saja  dapat  dilihat  dari  beberapa  factor  yang  mempengaruhi  keberhasilannya yaitu, subtansi hukum, struktur, kultur dan fasilitasnya dan factor-faktor yang mempengaruhi  kegagalannya  karena  norma  hukum  yang  kabur  dan  tidak jelas,  aparatur  yang  korup,  atau  masyarakat  yang  tidak  sadar  atau  taat  pada hukum  atau fasilitasnya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim. 48
Menurut  feliks  Thadeus  Liwupung  yang  dikutif  dari  buku  DR.H. Salim  HS, SH., MS dan Erlies septiana Nurbani, SH., LLM, Penerpan Teori Hukum  pada  penelitian  Tesis  Dan  disertasi  menyatakan  bahwa  “Norma hukum dapat berhasil atau efektif apabila norma itu di taati dan dilaksanakan. Karena hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat  mencegah  perbuatan  perbuatan  yang  tidak  diinginkan  dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa  yang  dirancang  dapat  diwujudkan.  Jika  suatu  kegagalan,  maka kemunhgkinan  terjadi  pembetulan  secara  gampang  jika  terjadi  keharusan untuk  melaksnakan  atau  menerpakan  hukum  dalam  suasana  baru  yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya”. 49
Sanksi  yang  dapat  disematkan  terhadap  pelanggaran  tersebut dinyatakan  dalam  pasal  187  ayat   (1)  Perpu  No.1  Tahun  2014  sebagaimana telah  dikukuhkan   sebagai  UU  No.  1  Tahun  2015  dan  telah  diubah  dengan UU No 10 tahun 2016, yakni: “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU  Kabupaten/Kota  untuk  masing-masing  calon,  dipidana  penjara  paling singkat  15 ( lima belas ) hari  atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling  sedikit  Rp.  100.000,00  ( seratus  ribu  rupiah )  atau  paling  banyak  Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah )”.
Pembuktian  terhadap  kampanye  di  luar  jadual  tersebut  dapat  di  kaji  dan dinilai dari tahapan :
47 Muhammad Najib, Bagus Sarwono, Sri R. Werdiningsih, Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan, Bawaslu Provinsi DIY, 2014,  hlm.44
48 H. Salim HS, dan Erlies septiana Nurbani, Op.cit Hlm 304
49 Ibid, Hlm 302
1) Sebelum penetapan calon gubernur, Bupati/walikota,
2) 3 ( tiga ) hari setelah penetapan calon, sebelum masa kampnye,
3) 3 ( tiga ) sebelum tahapan pemungutan dan penghitungan suara (masa) tenang,
4) Pemungutan Suara ulang (PSU)pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
Perbuatan  Money  Politik  seringkali  menjadi  bagian  problem  pilkada Calon  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  tersebut  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dikenai  sanksi pembatalan sebagai  calon  oleh KPU Provinsi  dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai  sanksi  pidana  sesuai  dengan  peraturan  perundangundangan; dan begitu  juga  terhadap  subjek  Tim  kampanye  yang  terbukti  melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum  tetap  dikenai  sanksi  pidana  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan. Calon  yang terbukti melakukan pelanggaran money politik secara TSM berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan  sebagai  pasangan  calon  oleh  KPU  Provinsi  atau  KPU Kabupaten/Kota.
Selain pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Pilkada juga telah mengatur bebarapa sanksi yang dapat
dikenakan  apabila  dilakukan  pelanggaran selama tahapan pemilihan termasuk pula sanksi yang dapat dikenakan selama tahapan  kampanye  dilakukan.  Penerapan  sanksi  tersebut  diatur  dalam  Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2). (1):Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  69  huruf  a  sampai  dengan  huruf  h  merupakan  tindak pidana  dan  dikenai  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.(2)  Pelanggaran  atas  ketentuan  larangan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dan huruf j, dikenai sanksi:
a) peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
b) penghentian kegiatan Kampanye di  tempat  terjadinya pelanggaran atau di seluruh  daerah  Pemilihan  setempat  jika  terjadi  gangguan  terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.
Pelanggaran  atas  ketentuan  larangan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dugaan  Pelanggaran  Pidana  yang  paling  banyak  terjadi  adalah perbuatan  Pidana  membuat  keputusan  dan/  atau  tindakan  pejabat  negara, pejabat  daerah,  pejabat  ASN,  anggota  TNI/Polri  dan  kepala  Desa  yang menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu  pasangan  calon  sebagaimana diatur  dalam  pasal  188  jo  pasal  71  UU  Pilkada,  yaitu  sebanyak  74  kasus kemudian disusul  dengan perbuatan memberikan dan atau menjanjikan uang atau  materi  lainnya  sebagai  imbalan  bagi  warga  negara  Indonesia  dalam memilih  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  187A  ayat  (1)  jo  pasal  73  ayat  (4) UU  Pilkada  yaitu  sebanyak  30  Kasus  selanjutnya  disusul  dengan  perbuatan melanggar  larangan  menghina  dan  kampanye  hitam  sebagaimana  diatur
dalam  pasal  69  UU  Pilakada,  yaitu  sebanyak  16  kasus,  kemudian  disusul dengan perbuatan memberikan suara lebih dari satu kali sebanyak13. 50
Kasus yang sama terjadi dibeberapa daerah yang melaksanakan PSU, ragam  perbuatan  dugaan  pelanggaran  dilakukan  oleh  pasangan  calon,  tim suskes dan Relawan, baik  perbuatan pelanggaran pemilihan sebelum putusan Mahkamah  Konstitusi  dan  perbuatan  pelanggaran  pasca  putusan  Mahkamah Konstitusi yaitu :
a) Sebelum  putusan  MK  yaitu,  Penanganan  Pelanggaran  Money  Politic (Politik  Uang),  Penanganan  Pelanggaran  Penggunaan  Tagline  pada program  pemerintah,  Penanganan  Pelanggaran  Politasi  Bantuan  Sosial Sembako,  Penanganan  Pelanggaran  Penggunaan  Tagline  Kampanye menggunakan  APBD,  Penanganan  Pelanggaran  Tindakan  Bedah  Rumah Warga  menjelang  Penetapan  Paslon,  Penanganan  Pelanggaran  Tindakan Penyalahgunaan  Mobil  Dinas  Pemerintah,  Penanganan  Pelanggaran Tindakan Pengerahan RT/RW untuk mendukung Petahana 51
b) Pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  berikut  :  Dugaan Pelanggaran  Kampanye  dan  Protokol  Kesehatan  berupa  ceramah  dan pidato dengan cara mengumpulkan masyarakat  yang dilakukan di  masjid, Dugaan Pelanggaran Kampanye dan Netralitas ASN yang berfoto  dengan mengacungkan  ibu  jari  dan  telujuk  pasangan  calon,  Dugaan  Black Campaign  terhadap  adanya  berita  pembagian  bakul  yang  dibagikan  oleh paslon  di  Aula  UPT  Dinas  Pendidikan,    Dugaan  Pelanggaran  Kampanye dalam  bentuk  Baliho  besar  yang  memuat  salah  satu  Foto  pasangan  Calon Gubernur  Provinsi  Kalimantan  Selatan,  Dugaan  Pelanggaran  Pembagian bakul  Sembako  di  Rumah  Mantan  Kepala  Desa,  Dugaan  Pelanggaran Kampanye  yang  dilakukan  dengan  membagikan  selembaran  jadwal imsakiyah  Ramadhan  1442H  yang  memuat  Foto  Calon  Gubernur  yang identik dengan gambar surat suara Pilkada,
Dugaan    Pelanggaran  Pemasangan  Spanduk  memuat  tulisan  nama calon disertai dengan Foto dan Tagline Kampanye yang terpasang dihalaman rumah  salah  seorang,  Dugaan  Pelanggaran  Pemilihan  berupa  Kampanye dimasa  Pemungutan  Suara  Ulang  dengan  datang  ke  sebuah  acara  haulan memperkenalkan  dirinya  sebagai  Calon  Gubernur  yang  akan  mengikuti Pemungutan  Suara  Ulang,  Dugaan  Pelanggaran  Kampanye  pada  masa  PSU dengan  mengacungkan  simbol  dua  jari,  Dugaan  Pelanggaran  Kampanye Melalui  Youtube,  Dugaan  Pelanggaran  Pemilihan  berupa  Kampanye  dimasa Pemungutan  Suara  Ulang  dan  Pelanggaran  Protokol  Kesehatan  yaitu  adanya sambutan  yang  di    lakukan  di  salah  satu  rumah  warga  dan  beberapa  warga tidak memakai masker. Dugaan Pelanggaran Penggunaan Akun Media Sosial Instagram  untuk  Kampanye,  Dugaan  Pelanggaran  Money  Politic  berupa pembagian  Uang  Rp.  100.000  di  Rumah  kediaman  Ketua  RT,  Dugaan Pelanggaran  Politik  Uang  menjanjikan  uang  Rp.  100.000,-  dan  Pembagian
50 Bawaslu  RI,  Kajian  Evaluatif  Penanganan  Pelanggaran  Pemilihan  Kepala  Daerah Serentak 2020, hlm. 34
51 Data Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
kartu tageline calon,  Dugaan Pelanggaran Pembohongan Publik/ Berita Hoax yang  dilakukan  oleh  Calon  Gubernur,    Dugaan  Pelanggaran  (Black Campaign)  melalui  media  social  whatsapp  dengan  nomor  kontak  pribadi, Dugaan Kampanye Diluar Jadwal dengan Pembagian Buku Khutbah Idul Fitri 1442  H  yang  berisikan  Gambar  calon,  Dugaan  Kampanye  Hitam  (Black Campaign) melalui media daring (instagram), Dugaan Kampanye memasang Alat Peraga kampanye (APK) Dugaan Pembohongan Publik dan Pelanggaran Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  Kampanye  Melalui  Media    Sosial (facebook).
Dalam  perhelatan  Pilkada  di  Banjarmasin  sesuai  dengan  rekap  data penanganan  pelanggaran  Bawaslu  Kota  Banjarmasin  Sebelum  Putusan Mahkamah  Konstitusi. 52 Yaitu,  Dugaan  Pelanggaran  netralitas  ASN    yaitu  : Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Calon Memakai Pakaian Dinas Saat Menghadiri  Rapat  Pleno  Terbuka  KPU  Kota  Banjarmasin,  dugaan pelanggaran  netralitas ASN oleh salah satu  Kepala Dinas Kota  Banjarmasin Menghadiri  Tasyakuran  Hari  Lahir  salah  satu  Partai  Politik  di  Banjarmasin, dugaan  pelanggaran  netralitas  ASN  yang    mencalonkan  diri  Ke  salah  satu Partai  maju  untuk  Pilwali,  dugaan  Pelanggaran  Netralitas  ASN  dengan  cara membantu calon melalui Pembagian kartu, dimana bagi yang memiliki kartui tersebut  akan mendapatkan pengobatan gratis dan bantuan maupun santunan lainnya  seperti  bantuan  pernikahan,  pendidikan,  dan  kematian.  dugaan Pelanggaran  Netralitas  ASN  oleh  Guru  SDN  yang  merupakan  Isteri  dari Paslon  yang  Tidak  Melakukan  Cuti  di  Luar  Tanggungan  Negara,  dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Lurah yang menghadiri Pertemuan Bersama Calon.
Bawaslu  Kota  Banjarmasin  menangani  pelanggaran  pasca  putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu : dugaan Pembagikan sejumlah makanan berupa Nasi  Kotak/  stereofoam  yang  disertai  tempelan  bahan  kampanye  berupa sticker  pada  Kotak/  Stereofoam  ke  rumah-rumah  warga,  dugaan  Pembagian Beras dari Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, dugaan pembagian  brosur  dugaan  kegiatan  kampanye  berkedok  pengajian  dalam rangka PSU Pilkada Kota Banjarmasin Tahun 2020, Dugaan  pembagian uang oleh  oknum  yang  diduga  sebagai  bagian  dari  tim  paslon,  Pembagian  6  buah kantongan  berisi  beras  4  Liter  (perkantongan  dan  pembagian    uang  sebesar Rp.  50.000,  dugaan  Pembangian  uang  sebesar  Rp  100.000  per  kepala keluarga,  Dijanjikan  akan  mendapatkan  uang  Rp.  100.000,-  (  seratus  ribu rupiah ),  Petugas Kpps Yang Lama Masih  Bertugas Pada Pemungutan Suara Ulang,
c. Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran
Penguatan  kewenangan  Bawaslu  berikutnya  ada  dalam  UU  No.7 Tahun 2017. Salah satu penguatannya yaitu temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi,  tetapi  sudah  menjadi  putusan,  Bawaslu  sekarang  memiliki kewenangan  memutus  pelanggaran  administrasi  sehingga  temuan  pengawas
52 Data Bawaslu Kota Banjaramsin
Pemilu  tidak  hanya  bersifat  rekomendasi  tetapi  bersifat  putusan/keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak.
Secara  rinci,  pasal  95  UU  Nomor  7  Tahun  2017  menyebutkan Bawaslu  berwenang  untuk  menerima  dan  menindaklanjuti  laporan  yang berkaitan  dengan  dugaan  adanya  pelanggaran  terhadap  pelaksanaan  Pemilu. Bawaslu  juga  berwenang  memeriksa,  mengkaji,  dan  memutus  pelanggaran baik pelanggaran administrasi Pemilu maupun pelanggaran politik uang. Lalu dalam  sengketa  proses  Pemilu,  Bawaslu  berwenang  menerima,  memeriksa, memediasi  atau  mengadjudikasi,  dan  memutus  penyelesaian  yang  diajukan peserta Pemilu.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal  134 tentang Pemilihan Gubernur,  Bupati  dan  Wali  Kota  menyebutkan  bahwa  Bawaslu  Provinsi, Panwas  Kabupaten/Kota,  Panwas  Kecamatan,  PPL,  dan  Pengawas  TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan  Pemilihan  yang  disampaikan  oleh  Pemilih,  pemantau Pemilihan,  atau  peserta  Pemilihan.  Laporan  pelanggaran  Pemilihan diantaranya  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  Pemilihan  diteruskan  oleh Bawaslu  kepada  DKPP,  pelanggaran  administrasi  Pemilihan  diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu  dan  tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti  oleh Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Ketentuan  pengenai  penangganan pelanggaran  oleh  Bawaslu  dimuat  dalam  suatu  peraturan  yaitu  Peraturan Bawaslu  Nomor  14  Tahun    2017  tentang  Penanganan  Laporan  Pelanggaran Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta Walikota dan Wakil Walikota.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  kajian  analisis  sebagaimana  diuraikan  di  atas  adalah Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dibagi dalam tiga pokok  uraian:
Pertama Mahkamah  Konstitusi  sebagai  peradilan  ketatanegaraan merupakan  lembaga  pengawal  konstitusi  ( the  guardian  of  the  constitution ), lembaga  penafsir  tunggal  konstitusi  ( the  sole  interpreter  of  the  constitution ) sekaligus  lembaga  pelindung  hak  konstitusioal  warga  negara  ( the  protector  of constitutional rights of citizens ) Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU No. 24 Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  (UU  Mahkamah  Konstitusi), kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan  oleh  UUD  1945,  memutus  pembubaran  partai  politik,  dan  memutus perselisihan  tentang  hasil  pemilihan  umum.  Selain  itu,  berdasarkan  Pasal  7  ayat (1)  sampai  dengan  (5)  dan  Pasal  24C  Ayat  (2)  UUD  1945  yang  ditegaskan  lagi oleh  Pasal  10  ayat  (2)  UU  Mahkamah  Konstitusi,  kewajiban  Mahkamah Konstitusi  adalah  memberikan  keputusan  atas  pendapat  DPR  bahwa  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  telah  melakukan  pelanggaran  hukum,  atau  perbuatan tercela,  atau  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden sebagaimana  dimaksud  dalam  UUD  1945.  Sedangkan  kewenangan  Mahkamah
Konstitusi memutus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sifatnya sementara sebelum dibentuknya peradilan khusus.
Kedua, Dalam  dasar-dasar  pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  yang diuraikan  bahwa  hukum  yang  mendasari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam PHPILKADA  adalah  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  mengadili  objek permohonan  ( objectum  litis )  dan  Petitum  permohonan  Pemohon,  karena  yang dimohonkan  oleh  Pemohon  adalah  permohonan  pembatalan  terhadap  Keputusan Komisi  Pemilihan  Umum    tentang  Penetapan  Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan Suara  Pemilihan,    sesuai  dengan  Pasal  157  ayat  (3)  UU  10/2016  menyatakan, “Perkara  perselisihan  penetapan  perolehan  suara  tahap  akhir  hasil  Pemilihan diperiksa  dan  diadili  oleh  Mahkamah  Konstitusi  sampai  dibentuknya  badan peradilan  khusus”.  Selanjutnya,  Pasal  157  ayat  (4)  UU  10/2016  menyatakan, “Peserta  Pemilihan  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  penetapan  hasil penghitungan  perolehan  suara  oleh  KPU  Provinsi  atau  KPU  Kabupaten/Kota kepada  Mahkamah  Konstitusi.”  Bahwa  dalam  pertimbangan  Mahkamah Konstitusi  telah  terjadinya  pelanggaran  Sistematis,  tersetruktur,  dan  massif  yang mempengaruhi  kemengan  para  calon  kepala  daerah  Mahkamah  Konstitusi merintahkan  pemungutan  suara  ulang  dalam    perselisihan  hasil  pemilihan  kepala daerah.
Ketiga, Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat umum, pihak-pihak yang  terkait  dengan  pelaksanaan  ketentuan  UU  yang  telah  diputus  Mahkamah Konstitusi  harus  melaksanakan  putusan  itu.  Namun  demikian,  mengingat  norma dalam  UU  adalah  satu  kesatuan  sistem  ada  pelaksanaan  putusan  yang  harus melalui tahapan-tahapan tertentu, bergantung pada substansi putusan. Ada putusan yang  dapat  dilaksanakan  langsung  tanpa  harus  dibuat  peraturan  baru  atau perubahan,  ada  pula  yang  memerlukan  pengaturan  lebih  lanjut  terlebih  dahulu. Putusan  yang  langsung  dapat  dilaksanakan  adalah  putusan  membatalkan  norma tertentu  yang  tidak  menganggu  sistem  norma  yang  ada  dan  tidak  memerlukan pengaturan lebih lanjut.
Prosedur  yang  dibuat  oleh  KPU  dalam  pemungutan  suara  ulang  pasca putusan Mahkamah Konstitusi penulis bagi dalam 2 (dua) uraian. Pertama, Dasar Kewenangan KPU. Kedua, Pelaksanaan Tekhnis Penyelenggaraan PSU.
Pertama, Komisi  Pemilihan  Umum    adalah  salah  satu  lembaga  negara  yang diberikan  kewenangan  oleh  undang-undang  untuk  membentuk  sendiri  produk hukum peraturan perundang-undangan yakni berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  merupakan  Peraturan  Perundang- Undangan yang sifatnya setara dengan peraturan pelaksana undang-undang. Jika melihat  dalam  struktur  hierarkinya,  maka  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum tidak  termasuk  dalam  struktur  hierarki  peraturan  perundang-undangan sebagaimana dengan kententuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Undang- undang  yang  mengatur  tentang  penyusunan  legislasi  telah  ditentukan  dalam Undang-undang  Nomor  4  tahun  2004  tentang  pembentukan  peraturan perundang-undangan, dan terakhir telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah ditentukan  landasan  filosofis,  sosiologis  dan  yutidis  pembentukan  peraturan perundang-undangan.
Kedua, Mekanisme  Pemungutan  Suara  Ulang  (PSU)  pasca  putusan
Mahkamah  Konstitusi,  pada  dasarnya  telah  diatur  ketentuan  organik  KPU meskipun secara Umum untuk pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara namun  tidak  terlalu  rigit  membahas  terkait  dengan  PSU  Pasca  putusan Mahkamah Konstitusi, dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah  terakhir  dalam  Peraturan  KPU  Nomor  18  Tahun  2020  tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada pokonya menyatakan,  KPU  tetap  menyelenggarakan  tahapan  pemilihan  kepala  daearah berdasarkan  penyusunan  dan  penetapan  Keputusan  KPU  Provinsi  dan  KPU Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan PSU, dengan tetap  memperhatikan  tenggang  waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam  putusan Mahkamah  Konstitusi  serta  dalam  pelaksanaan  pemungutan  suara  ulang  (PSU) tidak  dilakukan  kampanye.  Sehingga  terhadap  beberapa  ketentuan  pelaksanaan teknis  penyelenggaraan  PSU  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  pada dasarnya  tetap  mengacu  pada  ketentuan  peraturan  teknis  penyelenggaraan  dan pengawasan  selama  tahapan  pilkada  berlangsung.  Termasuk  di  dalamnya  PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Terkecuali dalam materi peraturan tersebut secara  yuridis  banyak  yang  menimbulkan  kerancuan  atau  multi  tafsir  sehingga tidak  memberikan  suatu  kepastian  hukum,  maka  perlu  dibentuk  peraturan perundang-undangan yang baru.
Bentuk  pelanggaran  pelaksanaan  kampanye  diluar  jadwal  Pemilukada pada  pemungutan  suara  ulang    pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  penulis mengkajinya  dalam  3 (tiga) uraian. Pertama terkait  dengan  aturan  dasar Kampanye, Kedua, Bentuk  Perbuatan  dan  sanksi  pelanggaran  Kampanye, Ketiga, Kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran.
Pertama, Untuk  Jadwal  kampanye  pada  tahapan  normalnya  sebelum PSU  dilaksanakan  3  (tiga)  hari  setelah  penetapan  pasangan  calon  peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.  Dan masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.  Mengenai bentuk dan materi kampanye  terdapat  larangan-larangan  yang  harus  di  taati  oleh  peserta  Pemilihan maupun  Tim  kampanye. Kedua, Yang  kerap  terjadi  dalam  pelaksanaan  PSU perbuatan  kampanye  masih  saja  dilakukan  oleh  Calon,  Tim  maupun    relawan padahal  Mengenai  waktu  dan  jadual  kampanye  sebagaimana  pasal  69  huruf  k bahwa  dilarang  melakukan  kegiatan  Kampanye  di  luar  jadwal  yang  telah ditetapkan  oleh  KPU  Provinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota.  Sanksi  yang  dapat disematkan  terhadap  pelanggaran  tersebut  dinyatakan  dalam  pasal  187  ayat   (1) Perpu No.1 Tahun 2014 sebagaimana telah dikukuhkan  sebagai UU No. 1 Tahun 2015  dan  telah  diubah  dengan  UU  No  10  tahun  2016.  Selanjutnya  Perbuatan Money  Politik  seringkali  menjadi  bagian  problem  pilkada  Calon  yang  terbukti melakukan  pelanggaran  tersebut  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dikenai  sanksi  pembatalan  sebagai  calon  oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan  perundangundangan;   Adapula  kampanye  di  tempat  ibadah  dan  tempat pendidikan  dan  melakukan  kampanye  dengan  cara  pawai,  pelanggaran  atas perbuatan  tersebut,  dikenai  sanksi  peringatan  tertulis  walaupun  belum menimbulkan  gangguan;  dan/atau    penghentian  kegiatan  Kampanye  di  tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat. Bagi petahana melakukan  penggantian  pejabat  6  (enam)  bulan  sebelum  tanggal  penetapan
pasangan  calon  sampai  dengan  akhir  masa jabatan  kecuali  mendapat  persetujuan tertulis dari Menteri dan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu  pasangan calon  baik di daerah sendiri maupun  di  daerah  lain  dalam  waktu  6  (enam)  bulan  sebelum  tanggal  penetapan pasangan  calon  sampai  dengan  penetapan  pasangan  calon  terpilih,  petahana tersebut  dikenai  sanksi  pembatalan  sebagai  calon  oleh  KPU  Provinsi  atau  KPU Kabupaten/Kota.  Bagi  yang  bukan  petahana  diberiakan  Sanksi  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, Undang-Undang Nomor 10 Tahun  2016  Pasal  134  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Wali  Kota menyebutkan  bahwa  Bawaslu  Provinsi,  Panwas  Kabupaten/Kota,  Panwas Kecamatan,  PPL,  dan  Pengawas  TPS  menerima  laporan  pelanggaran  Pemilihan pada  setiap  tahapan  penyelenggaraan  Pemilihan  yang  disampaikan  oleh  Pemilih, pemantau  Pemilihan,  atau  peserta  Pemilihan.  Laporan  pelanggaran  Pemilihan diantaranya  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  Pemilihan  diteruskan  oleh Bawaslu  kepada  DKPP,  pelanggaran  administrasi  Pemilihan  diteruskan  kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sengketa Pemilihan diselesaikan oleh  Bawaslu  dan    tindak  pidana  Pemilihan  ditindaklanjuti  oleh  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia.  Ketentuan  pengenai  penangganan  pelanggaran  oleh Bawaslu dimuat dalam suatu peraturan yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017  tentang  Penanganan  Laporan  Pelanggaran  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 1 Perbawaslu  Nomor  14  Tahun  2017  tentang  Penanganan  laporan  pelanggaran Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan  yang  bertentangan  atau  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan terkait Pemilihan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asshiddiqie Jimly. 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Poernomo, Bambang, 2002. Dalam Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Bawaslu RI, 2019, Penanganan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum 2019
Bawaslu RI, 2020, Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Bawaslu, 2018, IKP 2019, Indeks Kerawana Pemilu , Cetakan pertama, Jakarta, Bawaslu
Budiardjo, Miriam, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi , Jakarta,  PT. Gramedia Pustaka Utama
Busrizalti, M, 2013, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya ,
Yogyakarta, Total Media.
Effendy Mohammad, 2022, Hukum Kepemiluan dan Format Sistem kepartaian , Yogyakarta, Thema Publishing.
Faisal, 2015, Pemaknaan Hukum Progresif , Yogyakarta, Penerbit Thafa Media Faiz, Pan Mohammad, 2019, Amandemen Konstitusi, Komparasi Negara Kesatuan Dan Negara Federal, Depok, Rajawali Pers.

## Jurnal Negara dan Keadilan
Faiz, pan Mohammad, dan Irfan Nur Rachman, Anna Triningsih (Eds), 2021,
Menegakkan keadilan Pemilu; Menjaga kemurnian Suara Rakyat , Depok, Raja Grafindo Persada
Fuady Munir, 2013, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum , Jakarta,
Kencana Prenada Media Group Gaffar, Janedri M, 2013 , Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah
Konstitusi, Jakarta, Konstitusi Press
Gaffar, Janedri  M, 2013, Politik Hukum Pemilu, Cetakan Pertama, Jakarta, Konstitusi Press Goodwin-Gil, Guy S, 1994, Pemilu Jurdil: Pengalaman Standar Internasional , Jakarta: Pirac dan The Asia Foundation.
Hamzah, Andi, 2005, Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, Surabaya, FH Universitas.
Indrati S, Maria Farida, 2020, Ilmu Perundang-Undangan 1, Yogyakarta, PT. Kanisius
Indrati S, Maria Farida, 2020, Ilmu Perundang-Undangan 2 , Yogyakarta, PT. Kanisius
International Institute for Democracy and Electoral Asistence (IDEA), 2002,
Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Jakarta: International IDEA
Kamil, Ahmad, M. Fauzan, 2004, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi , Jakarta,
Kencana
Kelsen, Hans, 1971, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Raisul Muttaqien,
2013, Bandung, Nusa Media
Kelsen, Hans, 1978, Teori Hukum Murni; Dasar-dasar Ilmu Hukum normative , Raisul Muttaqien, 2010, Bandung, Nusa Media
Liddle, William R, 1992, Pemilu-Pemilu Orde Baru , Jakarta, LP3ES Liliweri, 2011 , Komunikasi Serba Ada Serba Makna , Jakarta, Kencana Prenada Media Group
Mahfud MD, Moh, 2014, Politik Hukum di Indonesia , Jakarta, Rajawali Pers Mahfud MD, Moh. 1998, Politik Hukum Di Indonesia , Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia,
Manan, Bagir dan Harijanti, susi Dwi, 2015, Memahami Konstitusi ; Makna dan Aktualisasi , Jakarta, Rajawali Pers Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, 1997 , Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia , Penerbit Alumni Bandung
Meraja, Yuni Yarni, 2018, Journal,ISSN 2621-458X Volume 1, Nomor 1 , February – 2018, Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Wali Konstitusi Dan Interpretasi Konstitusional , Universitas Muslim Indonesia,
Muhammad Najib, Bagus Sarwono, dan Werdiningsih, Sri R,2014, Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan , Bawaslu Provinsi DIY. Muhammad, dan Prasetyo, Teguh, 2018, Eksistensi DKPP RI Dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat, Depok, RajaWali Pers. Mushoffa, In’amul dan Sofyan, Abdurrachman, dan Fahruroji, 2016, Konsep Memperdalam Demokrasi Dari Prosedural ke Subtantif, Menuju Representatif Berkualitas , Malang, Intrans Publishing.
Pettalolo, Ratna Dewi, dkk, 2021, Hak Politik Dan Netralitas aparatur sipil Negara, Jakarta, Bawaslu RI Pratama, Teguh Harrys,  2019, Hukum & Peradilan Konstitusi Indonesia, Sebuah Kajian Teori dan Praktik Hukum acara Konstitusi, Yogyakarta, Pustaka Referensi
Rahardjo, Satjipto, 1987, Masalah Penegakan Hukum , Bandung : Sinar Baru Ruslan, 2008, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi , Jakarta.PT
Raja Grafindo
Salim HS, H. dan Erlies septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis Dan disertasi , Jakarta PT. raja Grapindo Persada Samidjo, 1985, Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana , Bandung, CV
Armico
Santoso, H.M. Agus, 2012, Moral dan Keadilan; sebuah Kajian Filsafat Hukum,
Kencana
Santoso, Topo dan Tim, 2008, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang peran Lembaga Peradilan dalam Sengketa Pilkada (UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah) , Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, DEPHUKHAM RI
Santoso, Topo, dkk , 2006, Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014 , Jakarta, Perludem.
Siregar, Fritz Edward, 2020, Aparatur Sipil Negara dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada, Jakarta, Konpress Soehino, 2010, Politik Hukum Di Indonesia , Yogyakarta, BPFE. Soekanto, Soerjono, 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta,  Rajawali.
Sudikno Mertokusuma, 1993 , Bab-bab Tentang Penemuan Hukum , Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti
Syahrani, H.Riduan, 2013, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
Syarifuddin, Ateng, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang
Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV , Bandung: Universitas Parahyangan.
Tutik, Titik Triwulan, 2015, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta, Prenadamedia Group
Wirjono Prodjodikoro, 2003. Asas-asas Hukum Pidana. Bandung, Refika Aditama.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi  Undang- Undang
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2020 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Komis!  Pemilihan  Umum  Nomor  8 Tahun  2018  Tentang  Pemungutan  Dan  Penghitungan  Suara  Pemilihan Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil  Bupati,  Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
Perbawaslu  2  Nomor  Tahun  2020  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengkerta Pemilihan Gubernur Dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  8  Tahun  2020  Tentang Penanganan  Pelanggaran  Pemilihan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Walikota  dan  wakuil walikota
Peraturan  Komisi  Pemiluihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2017 Tentang        kampanye  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakuil walikota.
Peraturan Komisi  Pemiluihan Umum  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang  kampanye  Pemiluihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakuil walikota