## e-ISSN : 2621-4105

## REKONSEPTUALISASI AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK MENURUT KAJIAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
Abidin Abidin, Abdullah Kelib Magister Ilmu Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak menurut  kompilasi  hukum  islam.  Secara  legal    bahwa  mengangkat  anak  dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan dan mempunyai akibat hukum yang luas antara lain menyangkut  perwalian  dan  pewarisan.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  penulis  bahwa  rekonseptualisasi  pengangkatan  anak  yaitu  pengalihan tanggung jawab pemeliharaan anak, pemberian nafkah dan pendidikan dari orang tua kandung  kepada  orang  tua  angkat  berdasarkan  putusan  pengadilan.  Akibat  hukum pengangkatan anak  menurut Hukum Islam anak angkat tidak berstatus sama dengan anak kandung, hubungan dengan orang tua kandung tidak terputus, kekuasaan orang tua beralih tetapi tidak menjadi wali nikah anak angkat, mewaris dengan jalan wasiat wajibah.  Dari  rekonseptualisasi    akibat  hukum  pengangkatan  anak  berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan anak terebut masih tersebar  sehingga  konsep  pengangkatan  anak  masih  bervariasi.  Maka diperlukanadanya  undang-undang  nasional  tentang  pengangkatan  anak  sehingga adanya kesamaan dalam konsep dan akibat hukum pengangkatan anak.
Kata kunci: Konsep; akibat hukum;  pengangkatan anak

## e-ISSN : 2621-4105

## RECISCUALIZATION OF LEGAL REMEDIES OF CHILDREN BY STUDY OF ISLAMIC COMPILATION STUDY
Abidin Abidin, Abdullah Kelib Master of Law, University of Semarang

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  legal  consequences  of  adoption according to Islamic law compilation .Legally, the adoption of the child is upheld by the  Court's  decision  and  has  extensive  legal  consequences,  including  trust  and inheritance.  The  approach  method  used  in  this  research  is  a  sociological  juridical approach.  As  a  result  of  the  law  of  adoption  according  to  Islamic  law the  adopted child does not have the same status as the biological child, the relationship with the biological  parents  is  not  interrupted,  the  power  of  the  parent  switches  but  not  the marriage  of  the  adopted  child,  inheritance  by  mandatory  will.  From  the reconceptualization  of  legal  consequences  of  adoption  based  on  the  Laws  and Regulations  on  the  appointment  of  the  child  is  still  spread  so  that  the  concept  of adoption varies. It is therefore necessary to have a national law on adoption so that there are similarities in the concepts and consequences of the adoption law
Keywords: Concepts; legal consequences;  adoption

## e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Pengangkatan anak tersebut merupakan alternatif untuk menyelamatkan sebuah perkawinan  atau untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga, karena salah satu tujuan  dari  perkawinan  yang  dilakukan  adalah  untuk  memperoleh  keturunan  yaitu anak.  Begitu  pentingnya  hal  keturunan  (anak)  ini,  sehingga  bisa  menimbulkan berbagai  peristiwa  hukum  jika  tiada  keturunan  (anak)  diantaranya  terjadinya perceraian,  poligami  dan  pengangkatan  anak  merupakan  beberapa  peristiwa  hukum yang  terjadi  karena  alasan  didalam  perkawinan  tidak  memperoleh  keturunan, walaupun bukan satu-satunya sebagai alasan.
Secara  umum  pengangkatan  anak  menurut  hukum  adalah  pengalihan  anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut adat setempat agar sah. Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya.
Menurut  hukum  Islam  pada  prinsipnya  mengakui  dan  membenarkan pengangkatan  anak  dengan  ketentuan  tidak  boleh  membawa  perubahan  hukum  di bidang nasab, wali mewali dan aris mewaris.
Definisi  anak  angkat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  jika  diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “  Anak  Angkat  adalah  anak  yang  haknya  dialihkan  dari  lingkungan  kekuasaan keluarga  orang  tua,  wali  yang  sah,  atau  orang  lain  yang  bertanggung  jawab  atas perawatan,  pendidikan,  dan  membesarkan  anak  tersebut,  ke  dalam  lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.
Hal  penting  yang  perlu  digaris  bawahi  bahwa  pengangkatan  anak  harus dilakukan  dengan  proses  hukum  dengan  produk  penetapan  pengadilan.  Jika  hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak  yang  harus  dilakukan  melalui  penetapan  pengadilan  tersebut  merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah– tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian  hari memiliki kepastian  hukum  baik  bagi  anak  angkat  maupun  bagi  orang  tua  angkat.  Praktik

## e-ISSN : 2621-4105
pengangkatan  anak  yang  dilakukan  melalui  pengadilan  tersebut,  telah  berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.
Dalam prakteknya pengangkatan anak menimbulkan masalah di lapangan dan hal tersebut nampak sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama dengan adanya konflik atas pengangkatan anak diantaranya kepastian atas anak yang diangkat secara hukum tidak diberikan hak-hak yang jelas akibat dari putusan yang masih kabur dalam menegaskan  sejauh  mana  hak  dan  kewajiban  dari  para  pihak  jika  anak  tersebut berganti orang tua lain.

## B. PERMASALAHAN
1. Bagaimana  rekonseptualisasi  model  pengangkatan  anak  sesuai  dengan  hukum Islam?
2. Bagaimana  akibat  hukum  pengangkatana  anak  dalam  kajian  KHI  (Kompilasi Hukum Islam)?

## C.  METODE PENELITIAN
Metode ini menggunakan yuridis normatif yaitu usaha penemuan hukum (in concrete} yang sesuai untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu.  Dalam  usaha  tersebut  digunakan  data  seperti  perundang-undangan, keputusan-keputusan  pengadilan,  teori-teori  hukum  dan  pendapat  para  sarjana terkemuka.
Penelitian  ini  menggunakan  spesifikasi  penelitian  yang  bersifat  deskriptif analitis  yaitu  memaparkan,  menggambarkan  atau  mengungkapkan  Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan  teori-teori   hukum  positif yang berlaku   dan   dalam  praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan di atas.
Sumber  jenis  data-data  yang  dikumpulkan  adalah  data-data  sekunder  dari hukum  positif,  yang  meliputi  bahan-bahan  hukum  baik  bahan  hukum  primer,yakni hasil peneliti ilmiyah dari kalangan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti Undang-Undang,  Kompilasi  Hukum  Islam,  dan  bahan  hukum  sekunder,  seperti

## e-ISSN : 2621-4105
penjelasan dari karya para peneliti hukum dan bahan hukum tersier seperti Kamus- kamus membantu menerjemahkan berbagai istilah hukum.
Teknik pengumpulan data menggunakasn Data Sekunder, yakni mengumpulkan dengan cara studi Kepustakaan ( library research ).

## D. PEMBAHASAN
I. Pengertian Anak Angkat dan macam-macamnya
a) Anak Angkat
Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007  mengatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  : "Anak  angkat  adalah  anak  yang  haknya  dialihkan  dari  lingkungan  kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,  pendidikan,  dan  membesarkan  anak  tersebut  ke  dalam  lingkungan keluarga  orang  tua  angkatnya  berdasarkan  keputusan  atau  penetapan pengadilan".
Sedangkan menurut Pasal 171 huruf h KHI yaitu :
“ Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari- hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan” .
b) Anak Tiri
Adalah  anak  kepada  isteri  atau  suami  seseorang  daripada  perkawinan  yang terdahulu.
c) Anak Susuan
Adalah anak yang disusui dengan cara masuknya air susu seorang wanita kepada anak kecil dengan syarat-syarat tertentu.
d) Laqith
Adalah anak yang dipungut di jalanan, sama dengan anak yatim, bahwa anak seperti ini  lebih  patut  di  namakan  Ibnu  Sabil,  yang  dalam  Islam  dianjurkan  untuk memeliharanya.
e) Anak Asuh

## e-ISSN : 2621-4105
Anak asuh erat kaitannya dengan program wajib belajar yang dicanangkan Presiden RI  pada  tanggal  2  Mei  1984  bertepatan  dengan  Hari  Pendidikan  Nasional. Hubungan  antara  orang  tua  asuh  dengan  anak  asuh  sebatas  berkaitan  dengan bantuan  biaya  pendidikan  agar  anak  asuh  dapat  mengikuti  pendidikan  pada lembaga  pendidikan  tingkat  dasar  sampai  selesai.  Oleh  sebab  itu,  lembaga  anak asuh berbeda dengan lembaga anak angkat.
f) Anak Piara
Menurut Hukum adat lembaga anak piara, yaitu seseorang menitipkan seorang anak kepada  orang  lain  untuk  dipelihara.  Lembaga  ini  berbeda  dengan  lembaga pengangkatan anak, karena orang tua yang dititipi tersebut hanya melakukan tugas sebagai  pemelihara.  Demikian  pula  akibat  hukumnya  berbeda  dengan pengangkatan anak.
g) Anak Pungut
Ada lagi yang membedakan antara anak pungut dengan anak angkat. Kedudukan anak  angkat  telah  bernilai  bahkan  seperti  mengambil  kedudukan  anak  kandung, sedangkan anak pungut tidak mendapat kedudukan istimewa tetapi hanya mendapat pemeliharaan  dari  orang  yang  memungutnya.  Pada  anak  angkat  terdapat  cinta, sedangkan  pada  anak  pungut  hanya  terdapat  belas  kasihan.  Kata  “dipungut” menunjukkan makna mengambil sesuatu yang tidak atau kurang berarti, sedangkan “diangkat” bermakna meninggikan dari keadaan semula.
1. Hubungan Hukum Antara Orang Tua dan Anak
Di  samping  Undang-UndangNomor  1  Tahun  1974,  Kompilai  Hukum  Islam  pun mengatur mengenai kedudukan anak dalam Pasal 98 sampai Pasal 106. Kedudukan anak dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:
1) Anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut ( Pasal 99 ).
2) Anak  yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya ( Pasal 100 ).

## e-ISSN : 2621-4105
3) Suami  yang  mengingkari  sahnya  anak  sedang  istri  tidak  menyangkalnya  dapat meneguhkan pengingkarannya dengan lisan dan mengajukan ke Pengadilan Agama dalam  jangka  waktu  180  hari  sesudah  lahirnya  atau  360  hari  sesudah  putusnya perkawinan  atau  setelah  suami  mengetahui  bahwa  istrinya  melahirkan  anak  dan berada ditempat memungkinkan dia mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama ( Pasal 101-102 ).

## a. Hak dan Kewajiban Anak
Ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu :
1. hak nasab ,
2. hak radla ,
3. hak hadhanah ,
4. hak walayah dan
5. hak nafkah.
Kewajiban-kewajiban anak pada orang tua menurut hukum Islam yaitu:
a. Taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya.
b. Berkata lemah lembut kepada orang tua.
c. Memelihara orang tua sewaktu telah lanjut usia.
d. wajib menghormati orang tua dan mentaati hal yang baik.
b. Pengangkatan Anak
Pengangkatan  anak  atau  adopsi  berasal  dari  kata Adoptie dalam  bahasa  Belanda atau adoption dalam  bahasa  Inggris. Adoption artinya  pengangkatan,  pemungutan, adopsi,  dan  untuk  sebutan  pengangkatan  anak  disebut adoption  of  a  child. Dalam bahasa arab disebut “tabanny” diartikan dengan mengambil anak angkat. Sedangkan dalam Kamus Munjid diartikan “ittikhadzahu”, yaitu menjadikannya sebagai anak.
Menurut    Ensiklopedi  Umum  yang  dikutip  oleh  Muderis  Zaeni  dalam  bukunya menyebutkan bahwa : ”Adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang–undangan.
Dalam sejarah Islam, sudah sejak zaman Jahiliyah orang Arab telah mengenal dan melakukan pengangkatan anak. Pada waktu itu Nabi Muhammad S.A.W. mengangkat

## e-ISSN : 2621-4105
anak seorang laki–laki bernama Zaid bin Haritsah. Tindakan Nabi Muhammad S.A.W. ini mendapat teguran dari Allah melalui wahyu Illahi sebagaimana tertera dalam Al - Qur’an  Surat  Al-Azhab  ayat  4,  5  dan  40,  yang  diturunkan  untuk  memperbaiki kesalahan  Nabi  Muhammad  S.A.W.  dalam  mengangkat  anak  yang  disesuaikannya dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab waktu itu.
Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila :
a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
b. Anak  angkat  tidak  berkedudukan  sebagai  ahli  waris  dari  orang  tua  angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya;
c. Anak  angkat  tidak  boleh  mempergunakan  nama  orang  tua  angkatnya  secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal / alamat;
d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.
Dari  ketentuan  tersebut  di  atas  bahwa  prinsip  pengangkatan  anak  menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.
Berdasarkan prinsip hukum Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan  oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, berupa:
1) Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari;
2) Pemberian  wasiat  kepada  anak  angkat  dengan  ketentuan  tidak  lebih  dari  1/3  ( sepertiga  )  harta  kekayaan  orang  tua  angkat  yang  kelak  akan  diwariskan  kepada ahli warisnya yang berhak.
Pengangkatan  anak  menurut  hukum  Islam,  tidak  memberi  status  kepada  anak angkat sebagai “anak kandung” orang tua angkat.  Dan prinsip-prinsip pengangkatan anak  menurut  hukum  Islam  bertujuan  mencegah  agar  seorang  anak  tidak  sampai

## e-ISSN : 2621-4105
terlantar  dalam  hidupnya  dan  bersifat  pengarahan  yang  dapat  disertai  dengan pemberian bantuan penghidupan untuk kesejahteraan anak.
2. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak
2.1. Alasan Pengangkatan Anak
1) Dilihat dari sisi adoptant, karena ada:
1. Keinginan mempunyai keturunan atau anak;
2. Keinginan untuk mendapat teman bagi dirinya sendiri atau anaknya;
3. Kemauan  untuk  menyalurkan  rasa  belas  kasihan  terhadap  anak  orang  lain yang membutuhkan;
4. Adanya  ketentuan  hukum  yang  memberi  peluang  untuk  melakukan  suatu pengangkatan anak;
5. Adanya  pihak  yang  menganjurkan  pelaksanaan  pengangkatan  anak  untuk kepentingan pihak tertentu.
2) Dilihat dari sisi orang tua anak, karena:
1. Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri;
2. Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orang tua karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya;
3. Imbalan–imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak;
4. Saran–saran dan nasihat pihak keluarga atau orang lain;
5. Keinginan agar anaknya hidupnya lebih baik dari orang tua angkatnya;
6. Ingin agar anaknya terjamin materiil selanjutnya;
7. Masih mempunyai anak beberapa lagi;
8. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sendiri;
9. Keinginan  melepaskan  anaknya  karena  rasa  malu  sebagai  akibat  hubungan tidak sah;
10. Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan tidak sah;
11. Keinginan  melepaskan  anaknya  karena  rasa  malu  mempunyai  anak  yang tidak sempurna fisiknya.
e-ISSN : 2621-4105

## 2.2. Tujuan Pengangkatan Anak
Sesuai  Undang–Undang  RI  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak, adalah :
a. Anak  berhak  atas  pemeliharaan  dan  perlindungan,  baik  semasa  dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan ( Pasal 2 ayat (3) ;
b. Anak  berhak  atas  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  yang  dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar ( Pasal 2 ayat (4);
c. Pengangkatan  anak  menurut  adat  dan  kebiasaan  dilaksanakan  dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak ( Pasal 12 ayat (1);
d. Pengangkatan  anak  untuk  kepentingan  kesejahteraan  anak  yang  dilakukan  di luar  adat  dan  kebiasaan,  dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Perundang- undangan (Pasal 12 ayat (3).
2.3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak
2.3.1. Peraturan Perundang-Undangan:
a) Undang-Undang Dasar 1945
b) Undang–Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
c) Undang–Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang KesejahteraanAnak.
d) Undang–Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
e) Undang–Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
f) Undang–Undang  RI  Nomor  12  Tahun  2006  Tentang  Kewarganegaraan Republik Indonesia.
g) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
h) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 Terntang Administrasi Kependudukan.
i) Peraturan  Pemerintah  No2  Tahun  2007  Tentang  Tata  Cara  Memperoleh, Kehilangan,  Pembatalan,  dan  Memperoleh  kembali  Kewarganegaraan Indonesia. ( Pasal 24 )
j) Keputusan Mensos RI Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.

## e-ISSN : 2621-4105
k) SEMA No 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.
l) SEMA No6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
m) SEMA Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.
2.3.2. Al-Qur’an dan Al-Hadits.
1) Al-Qur’an Surat Al-Isra’(17 : 23-24), diantaranya yaitu Artinya : “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan meyembah selain  Dia  dan  hendaklah  berbuat  baik  pada  ibu  bapakmu  dengan  sebaik- baiknya.  Jika  salah  seorang  diantara  keduanya  atau  kedua-duanya  samapi berumur  lanjut  dalam  pemeliharaanmu,  maka  sekali-kali  janganlah  kamu mengatakan kepada keduanya perkatan ”ah” dan janganlah kamu membentak mereka  dan  ucapkanlah  kepada  mereka  perkataan  yang  mulia  (sopan santun)” ( QS. Al-Isra’: ayat 23 ). “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua  denagn  penuh  kesayangan  dan  ucapkanlah:  ”Wahai  Tuahnku, kasihanilah  mereka keduanya,  sebagai  mana  mereka  berdua  telah  mendidik aku waktu kecil ” (QS. Al-Isra’: ayat 24 ).
2) Al-Qur’an Surat Al-Ahzab(33 : 4-5, 37 dan ayat 40), diantaranya : Artinya  : “Allah  sekali-kali  tidak  menjadikan  bagi  seseorang  dua  buah  hati dalam  rongganya;  dan  Dia  tidak  menjadikan  isterimu-isterimu  yang  kamu dzihar  itu  sebagai  ibumu,  dan  Dia  tidak  menjadikan  anak-anak  angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri ). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu  saja.  Dan  Allah  mengatakan  yang  sebenarnya  dan  dia menunjukkan jalan (yang benar )” (QS. Surat Al-Ahzab: Ayat 4). “Panggilah mereka  (  anak-anak  angkat  itu  )  denagn  (  memakai  )  nama  bapak-bapak mereka  ;  itulah  yang  adil  pada  sisi  Allah,  dan  jika  kamu  tidak  mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai ) saudara-saudaramu seagama dan amula-maulamu 1200). Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.Dan  adalah  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha  Penyayang” (  QS. Surat Al-Ahzab : 5 ). “Dan( ingatlah), ketika kamu berkata pada orang yang melimpahkan  ni’mat  kepadanya  dan  kamu  (juga  )  telah  memberi  ni’mat kepadanya: ”Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah”, sedang kamu menyembunyikan didalam hatimu apa yang Allah akan menyataknnya, dan  kamu  takut  kepada  manusia,  sedang  Allah-lah  yang lebih  berhak  untuk kamu  takuti.  Maka  tatkala  Zaid  telah  mengakhiri  keperluan  terhadap isterinya(menceraikannya),  Kami  kawinkan  kamu  dengan  dia  supaya  tidak ada keberatan bagi orang mu’min untuk ( mengawini ) isteri-isteri anak-anak angkat  mereka,  apabila  anak-anak  angkat  itu  telah  menyelesaikan keperluannya  dari  pada  isterinya.  Dan  adalah  ketetapan  Allah  itu  pasti terjadi.” (  QS.  Surat  Al-Ahzab  :  37  ) “Muhammad  itu  sekali-kali  bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasullulah dan

## e-ISSN : 2621-4105
penutup  Nabi-Nabi.  Dan  adalah  Allah  Maha  Mengetahui  segala  sesuatu”. ( QS. Surat Al-Ahzab : 40 ).
3) Al-Qur’an Surat At-Taghaabun (64 : 15), yaitu : Artinya  : “Sesungguhnya  hartamu  dan  ank-anakmu  hanyalah  cobaan (bagimu): dan di sisi Allah-lah pahala yang besar”
2.3.3. Hadist Nabi SAW. diantaranya yaitu :
2.3.3.1. HR. Riwayat Bukhari, seperti : Artinya  : ”Barang  siapa  yang  mendakwakan  dirinya  sebagai  anak  dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan–amalan dan kesaksiannya. (Al-Hadits)
2.3.3.2. Hadist Riwayat Muslim Artinya  : ”Dari  Abi  Usman  ia  berkata  : tatkala  Zaud  dipanggil  bahwa ia telah dijadikan anak angkat, maka aku pergi menemui abu Bakhrah, lalu aku berkata  kepadanya  :  Apa  yang  kalian  lakukan  ini  ?.  Bahwa  aku  telah mendengar  Sa’ad  bin  Abi  Waqqash  berkata  :  Kedua  telingaku  telah mendengar  dari  Rasullulah  SAW.  Bersabda  :  “Barang  siapa  mengakui  ( membangsakan )seorang ayah selain ayahnya dalam Islam, sedang ia tahu itu bukan ayahnya , maka haram baginya surga“. (HR.Muslim) 2.3.3.3. Hadis Riwayat Bukhari Muslim, diantaranya :
a) Artinya  : “Sesungguhnya  Zaid  bin  Harisah  adalah  maula  Rasullulah SAW.dan  kami  memanggilnya  dengan  Zaid  bin  Muhammad,  sehingga turun ayat : Panggillah mereka dengan nama ayah (kandungnya ), maka itulah yang lebih adil di sisi Allah, lalu Nabi bersabda ; “ engkau adalah Zaid bin Harisah”. (HR.Bukhori-Muslim)
b) Dari Abu Dzar r.a. bahwa ia mendengar Rasullulah SAW. Bersabda : Artinya  : “Tidak  seorangpun  yang  mengakui  (membangsakan  diri  ) kepada  orang  yang  bukan  bapak  yang  sebenarnya,  sedangkan  ia mengetahui  benar  bahwa  orang  itu  bukan  ayahnya,  melainkan  ia  telah kufur. Dan barang siapa yang telah melakukan hal itu, maka bukan dari golongan  kami  (  kalangan  kaum  muslimin  )  dan  hendaklah  dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka. (HR.Bukhori-Muslim)
c) Dari Abdullah bin Abbas , Rasullulah SAW bersabda: Artinya  : “Janganlah  berduaan  salah  seorang  kamu  dengan  wanita kecuali bersama mahramnya“. (HR.Bukhori-Muslim)
2.3.3.4. Hadits Nabi SAW, lainnya seperti :
Artinya  : “Dari  Saad  bin  Abi  Waqqas  ;  Aku  menderita  sakit  kemudian Nabi  SAW.  Mengunjungi  dan  aku  tanyakan:“Wahai  Rasullulah  SAW. Berdoalah  Tuan  Kepada  Allah  semoga  Dia  tidak  menolakku  “.Beliau bersabda:  “semoga  Allah  meninggikan  (derajat  )mu,  dan  manusia  lain akan  meperoleh  manfaat  dari  kamu  “Aku  bertanya  :  “aku  ingin mewasiatkan  hartaku  separuh,  namun  aku  ada  seorang  anak perempuan“. Beliau menjawab:“Separuh itu banyak “aku bertanya ( lagi
e-ISSN : 2621-4105
) :“ sepertiga?”. Beliau menjawab : “sepertiga, sepertiga, adalah banyak atau besar“. Beliau bersabda : “orang–orang berwasiat sepertiga, dan yang demikian itu boleh bagi mereka”.(Al-Hadits)

## 3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Pasal 98 - 101, Pasal 106, Pasal 171 huruf h, dan Pasal 209

## A. Peradilan Agama dan Kedudukan Peradilan Agama
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  yang  diubah menjadi  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
”Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan  yang  beragama  Islam  mengenai  perkara  tertentu  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang ini.“ (Pasal 2 UU No 3 Tahun 2006)
A.1. Susunan Organisasi Peradilan Agama
Susunan  organisasi  Peradilan  Agama  dijelaskan  dalam  Pasal  6  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, adalah sebagai berikut :
” Pengadilan terdiri dari :
1. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama;
2. Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan tingkat Banding.”
Dalam  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dijelaskan  tentang susunan Pengadilan Agama terdiri dari Ketua, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru  sita.  Dan  susunan  Pengadilan  Tinggi  Agama  terdiri  dari  pimpinan,  anggota, penitera  dan  sekretaris.  Sedangkan  dalam  Pasal  10  dijelaskan  bahwa  pimpinan Pengadilan  Agama  terdiri  dari  seorang  ketua  dan  seorang  wakil  ketua.  Begitu  pula dengan  pimpinan  di  Pengadilan  Tinggi  Agama.  Namun  hakim  anggota  Pengadilan Tinggi Agama adalah hakim tinggi.
3. Kekuasaan dan Kewenangan Peradilan Agama Tentang Pengangkatan Anak
Untuk  menerapkan  kewenangan  absolut  Pengadilan  Agama  dalam memberikan  penetapan  pengangkatan  anak  berdasarkan  hukum  Islam.  Sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang RI

## e-ISSN : 2621-4105
Nomor 3 Tahun 2006, maka dalam hal ini hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
Kewenangan  Pengadilan  Agama  itu  juga  diatur  pada  Pasal  49  Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang menegaskan bahwa  Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Akidah Islam yang melekat dalam diri seseorang menjadi patokan kewenangan Pengadilan Agama Terhadap suatu perkara.
Lembaga  pengangkatan  anak  sudah  lazim  dilakukan  oleh  masyarakat muslim  Indonesia.  Kehadiran  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  merupakan  himpunan kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis dan lengkap mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak tersebut dengan mengaturnya dalam ketentuan Pasal 171 huruh h jo Pasal 209. Pasal-pasal tersebut memberikan batasan pengertian anak angkat dan  akibat  hukum  terjadinya  hubungan  wasiat  wajibah  antara  anak  angkat  dengan orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum Islam ini menjadi sumber hukum Islam bagi masyarakat muslim Indonesia yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak dan menjadi pedoman hukum materiil bagi Pegadilan Agama dalam mengadili perkara pengangkatan anak.

## II. Rekonseptualisasi  Model Pengangkatan Anak sesuai dengan  Hukum Islam
Tabanni secara harfiah diartikan sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain  untuk  diperlakukan  seperti  anak  kandung  sendiri.  Hal  ini  itu  dilakukan  untuk memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya. Secara hukum anak itu bukanlah anaknya.
Adopsi dinilai sebagai perbuatan yang pantas dikerjakan oleh pasangan suami istri  yang  luas  rezekinya,  namun  belum  dikaruniai  anak.  Maka  itu,  sangat  baik  jika mengambil  anak  orang  lain  yang  kurang  mampu,  agar  mendapat  kasih  sayang  ibu- bapak (karena yatim piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya.

## e-ISSN : 2621-4105
Hanya  saja,  ketika  mengangkat  (adopsi)  anak,  jangan  sampai  si  anak  putus hubungan  keturunan  (nasab)  dengan  ayah  dan  ibu  kandungnya.  Sebab,  hal  ini bertentangan dengan syariat Islam. Jadi, Adopsi yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, tidak menjadikan anak yang diangkat mempunyai hubungan dengan orangtua angkat seperti hubungan yang terdapat dalam hubungan darah.

## A. Akibat  Hukum  Pengangkatan  Anak  dalam  Kajian  KHI  (kompilasi  Hukum
Islam)
B.1.  Nasab ( hubungan darah)
Anak angkat tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya.

## B.2. Perwalian
Dalam  hal  perwalian,  sejak  putusan  diucapkan  oleh  pengadilan,  maka  orang tuaangkat  menjadi  wali  dari  anak  angkat  tersebut.  Sejak saat  itu  pula,  segala  hak dankewajiban  orang  tua  kandung  beralih  pada  orang  tua  angkat.  Kecuali  bagi anak angkat  perempuan  beragama  Islam,  bila  dia  akan  menikah  maka  yang  bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.

## B.3. Waris
Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki  ketentuan  mengenai  hak  waris.  Ketiganya  memiliki  kekuatan  yang  sama, artinya  seseorang  bisa  memilih  hukum  mana  yang  akan  dipakai  untuk  menentukan pewarisan bagi anak angkat.
Dengan  demikian  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  pengangkatan  anak  tidak membawa akibat hukum  dalam  hal hubungan  darah , hubungan  wali-mewali dan hubungan waris  mewaris dengan  orangtua  angkat.  Ia  tetap  menjadi  ahli  waris  dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Pada  prinsipnya  dalam  hukum  Islam,  hal  pokok  dalam  kewarisan  adalah  adanya hubungan darah atau arhaam.Namun anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat wajibah sesuai denganketentuan Pasal 209  Kompilasi Hukum  Islam bahwa seorang
e-ISSN : 2621-4105
anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari Harta Peninggalan orangtua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah.

## E.PENUTUP
Pengangkatan  anak  berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  adalah pengangkatan  anak  yang  bersumber  pada  Al-Qur’an  dan  sunnah  serta  hasil  ijtihad yang  berlaku  di  Indonesia  yang  diformulasikan  dalam  berbagai  produk  pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan. Akibat hukum pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam yakni sesuai dengan syari’at Islam sebagai berikut : Pengangkatan Anak Tidak Mengakibatkan Perubahan Nasab, Pengangakatan Anak Tidak Mengakibatkan Akibat Hukum Saling Mewarisi, Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkat secara langsung dan anak tetap memakai nama dari Bapak kandung, Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. Pengangkatan  anak  yang  bertentangan  dengan  ajaran  Islam  yaitu  mengangkat  anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandung. Sedangkan kalau yang dimaksud mengangkat anak dalam batas memelihara dalam rangka menolong sesama maka hukumnya diperbolehkan bahkan dianjurkan.

## e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Abdul Wahab Khallaf, 1978, Ushul Fiqh . Quwait : Dar al-Qalam
Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta. Andi  Syamsu  Alam  dan  M.  Fauzan,  2008, Hukum  Pengangkatan  Anak  Perspektif Islam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Amir Mu’allim dan Yusdani, 2001, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, UII Press, Yogyakarta.
Ahmad Rofiq, 2001, Fiqh Mawaris Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Aziz Dahlan, 1996, Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
At-Tufi, 1972 , Syarah al-arba’in Nawawiyyah , Kuwait: Dar al-Qalam. Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika Jakarta. Bushar Muhammad, 2006, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta. Djaja S. Meliala, 1982, Pengangkatan Anak ( Adopsi ) di Indonesia, Tarsito, Bandung. Fuad Moch dan Fachruddin, 1991, Masalah Anak Dalam Hukum Islam, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.
Husain Ansarian, 2000, Struktur Keluarga Islam , Intermasa, Jakarta.
Irma  Setyowati  Soemitro,  1990, Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak, Bumi  Aksara, Jakarta.
Undang – Undangan :
Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen, Sinar Grafika, Jakarta,2004. Undang  –  Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  SinarGrafika,
Jakarta, 2004.
Undang  –  Undang  RI  Nomor  4  Tahun  1979  Tentang  Kesejahteraan  Anak,Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
Undang  –  Undang  RI  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia,Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
Undang  –  Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
Undang  –  Undang  RI  Nomor  4  Tahun  2004  Tentang  KekuasaanKehakiman, Himpunan  Peraturan  Perundang  –  undangan  RI,  JilidI,  CV.  Citra  Mandiri, Jakarta, 2004.
Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan AtasUndang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Undang  –  Undang  RI  Nomor  12  Tahun  2006  Tentang  KewarganegaraanRI,  Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam, Gema Insani Pers, Jakarta, 1994.
Surat  Edaran  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  2Tahun  1979 Tentang Pengangkatan Anak.
Surat  Edaran  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  6Tahun  1983
Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2Tahun 1979.

## e-ISSN : 2621-4105
Surat  Edaran  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  4Tahun  1989 Tentang Pengangkatan Anak.