## EVALUASI PROGRAM KELOMPOK MASYARAKAT

## Raja Akhmad Fadhli dan Febri Yuliani
FISIP Universitas Riau,  Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

## PENDAHULUAN
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa desa juga memiliki kewe- nangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli mau- pun yang diberikan. Untuk melaksanakan kewe- nangan tersebut, pemerintah desa memiliki sum- ber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat ber-
asal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat.
Salah satu wilayah yang merespon kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat adalah Kabupaten Siak dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan ( Specific Block Grant ) Tahun Anggaran 2013. Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan adalah melaksanakan pemba- ngunan konstruksi sederhana, rehabilitasi dan perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang
Abstract : Evaluation Program Society Groups . The purpose of this research is to know and analyze the program evaluation community groups (specific block grant) as a strategy for accelerating the construction of village in the Siak Regency 2012 – 2013  and the factors that slow him down. This research uses theories propounded by William Dunn who assess the success of the evaluation can be seen of the effectiveness, efficiency, equity, responsiveness and adequacy of equalization. This research was carried out in Siak Regency, where the key informants in this study is a village and POKMAS apparatus. While the informants in this study i.e. the complement of the villagers. In determining the informant used i.e. a snowball sampling techniques the method of determining the source of information such as the snowball reller to find the most appropriate source of information in providing a response. Data collection was carried out with methods of observation and interviews to research informants. After the data are collected and then analyzed using descriptive qualitative analysis. After studies found that the program evaluation community groups (specific block grant) as a strategy for accelerating the construction of village in the Siak Regency of 2012 – 2013 is still not good. While the factors that inhibit the program evaluation community groups (specific block grant) as a strategy for accelerating the construction of village in the Siak Regency of 2012 – 2013 is the factor of low availability of competent human resources, regional commitments of low factor and the factor of low participation of local institutional.
Abstrak : Evaluasi Program Kelompok Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis evaluasi program kelompok masyarakat (specific block grant) sebagai strategi percepatan pembangunan desa/kelurahan di Kabupaten Siak Tahun 2012 – 2013 dan faktor-faktor yang menghambatnya. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh William Dunn yang menilai keberhasilan evaluasi dapat dilihat dari efektivitas, efisiensi, kecukupan pemerataan, responsivitas dan pemerataan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Siak, dimana yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah aparatur desa dan kelompok POKMAS. Sedangkan informan pelengkap dalam penelitian ini yaitu masyarakat desa. Dalam menentukan informan digunakan tehnik snowball sampling yaitu sebuah tehnik penentuan sumber informasi seperti bola salju yang mengelinding untuk menemukan sumber informasi yang paling tepat dalam memberikan tanggapan. Pengumpulan data dilaksanakan dengan metode observasi dan wawancara kepada informan penelitian. Setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwa evaluasi program kelompok masyarakat (specific block grant) sebagai strategi percepatan pembangunan desa/kelurahan di Kabupaten Siak Tahun 2012 – 2013 masih belum baik. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat evaluasi program kelompok masyarakat (specific block grant) sebagai strategi percepatan pembangunan desa/kelurahan di Kabupaten Siak Tahun 2012 – 2013 adalah faktor rendahnya ketersediaan SDM yang berkompeten, faktor rendahnya komitmen daerah dan faktor rendahnya partisipasi kelembagaan lokal.
Kata Kunci: implementasi program, peserta program, pemeliharaan kesehatan
dilaksanakan oleh POKMAS. Sedangkan tujuan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan adalah untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana fisik berupa fasilitas umum serta fasilitas sosial.
Ruang lingkup Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan adalah hibah Keuangan yang diberikan kepada masyarakat Desa/Kelurahan yang dilaksanakan oleh POKMAS untuk pembangunan konstruksi sederhana, rehabilitasi sarana dan prasarana di Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan se- Kabupaten Siak. Dimana sasaran kegiatan/ruang lingkup Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan adalah pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas sosial di lingkungan Desa/Kelurahan, seperti MDA/TPA, PAUD, Posyandu, dan lain-lain.
Berdasarkan observasi dan pengamatan yang penulis lakukan terhadap pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan di Kabupaten Siak, masih belum mengertinya masyarakat dalam menentukan skala prioritas usulan pembangunan desa/kelurahan, sehingga prioritas apa yang akan diperlukan oleh desa/kelurahan belum terakomodir. Masyarakat yang tergabung dalam POKMAS belum melakukan survey terhadap kegiatan fisik dan lainnya yang telah diusulkan, sehingga sering terjadi ketidakakuratan data ketika dilakukan MUSRENBANGDES untuk diusulkan menjadi kegiatan POKMAS.
Evaluasi kebijakan memusatkan perhatiannya pada estimasi, penilaian dan taksiran terhadap implementasi (proses) dan akibat-akibat (dampak) kebijakan. Sebagai aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan sebenarnya dapat dilakukan terhadap keseluruhan tahap-tahap kebijakan bukan hanya tahap akhirnya saja. Umpamanya, menetapkan dan membuat estimasi atas konsekuensi dari berbagai alternatif kebijakan  sehubungan dengan berbagai masalah yang dihadapi dalam rangka mengadopsi salah satu alternatif yang dianggap paling baik (Kusumanegara, 2010)
Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli
untuk menjelaskan arti kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi ini dibuatnya dengan menghubungkan pada beberapa definisi lain. Banyak pakar menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl Friedman mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (goal) , sasaran (objective) atau kehendak (purpose) . (Abidin,
2002: 12).
Mengevaluasi kebijakan atau program yang ada saat ini boleh pada perbaikan-perbaikan. Mengevaluasi kebijakan saat ini yang berkaitan dengan penanggulangan masalah sosial merupakan sebuah langkah penting dalam proses analisis dalam sebuah program atau kebijakan publik. Menganalisis kelebihan dan kekurangan kebijakan sosial yang sedang diterapkan dapat melahirkan rekomendasi bagian-bagian mana saja dari kebijakan yang sedang dijalankan harus dipertahankan, diperkuat dan diubah. Jika kebijakan atau program yang ada dipandang tidak efektif secara menyeluruh, maka kebijakan tersebut perlu diganti secara total pula Suharto (2005 : 113). Oleh karena itu, melakukan evaluasi dalam pelaksanaan program atau kebijakan memang harus dilaksanakan, supaya para pelaksana program atau kebijakan dapat mengetahui dan mengindetifikasi hambatan- hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kebijakan. Sehingga apa yang menjadi sasaran dalam implementasi program atau kebijakan dapat tercapai. Maka dari itu evaluasi merupakan suatu langkah perbaikan terhadap segala proses yang sudah dilakukan dalam melaksanakan program atau kebijakan. Untuk itu evaluasi perlu dilakukan demi mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program atau kebijakan.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan
menganalisis evaluasi program kelompok masyarakat (specific block grant) sebagai strategi percepatan pembangunan desa/kelurahan di Kabupaten Siak Tahun 2012 – 2013 dan faktor- faktor yang menghambatnya.

## METODE
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atas fenomena yang ada di lingkup penelitian. Penelitian kualitatif menekankan tujuan eksploratif, yaitu suatu upaya untuk menjelaskan bagaimana fenomena suatu kegiatan terjadi dalam masyarakat yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami permasalahan manusia (sosial) dengan cara menjelaskan informasi dari informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah (Muhammad : 1999 : 34). Menurut Danin (2002 : 54) penelitian kualitatif mempunyai setting alami sebagai sumber data langsung. Penelitian kualitatif mengunakan setting alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan ( entity ) untuk pengumpulan data. (Moleong, 2004 : 63). Data yang terkumpul dalam bentuk kata–kata dan gambar–gambar. Penelitian lebih menekankan pada proses kerja seluruh fenomena yang dihadapi dan diterjemahkan dalam kegiatan sehari–hari. Fokus utama penelaahan terkait langsung dengan kehidupan manusia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Evaluasi Program Kelompok Masyarakat
Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik dengan menilai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dan telah dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Oleh karenanya tujuan evaluasi kebijakan adalah agar kita mengetahui apa yang ingin dicapai dari suatu kebijakan tertentu (tujuan- tujuan kebijakan), bagaimana kita melakukannya (program-program), dan jika ada, apakah kita telah mencapai tujuan-tujuan (dampak atau akibat dan hubungan kebijakan) yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga evaluasi dapat memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan.
Dimana informasi itu mengenai sejauhmana kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, serta evaluasi juga memberikan sumbangan pada aplikasi metode- metode analisis kebijakan, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi kebijakan.
Dalam penelitian tentang evaluasi program kelompok masyarakat (specific block grant) sebagai strategi percepatan pembangunan desa/ kelurahan di Kabupaten Siak Tahun 2012 – 2013, penulis menggunakan teori yang dikemukan oleh William Dunn , yang menjelaskan ada enam kriteria evaluasi dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan keseluruhan tanggapan responden tentang evaluasi program kelompok masyarakat (specific block grant) sebagai strategi percepatan pembangunan desa/kelurahan di Kabupaten Siak Tahun 2012 – 2013 maka dapat disimpulkan masih belum baik. Karena dari hasil implementasi yang dievaluasi dengan menekankan kepada kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan umumnya belum berjalan dengan maksimal.
Hal ini disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut : Pertama , kurang efektifnya pelaksanaan program hibah POKMAS dikarenakan oleh rendahnya kemampuan implementor dalam memenuhi ketentuan implementas program yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu. Kedua , kurang efisiennya pelaksanaan program hibah POKMAS dikeranakan oleh rendahnya usaha yang dilakukan oleh implementor untuk memenuhi program hibah POKMAS yang sesuai dengan jumlah sasaran yang ditetapkan, jumlah pemilihan kriteria yang telah ditentukan dan rendahnya jumlah partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam program ini. Ketiga , kurang tercukupinya pelaksanaan program hibah POKMAS yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa disebabkan oleh keterbatasan SDM yang berkualitas didalam POKMAS. Sehingga POKMAS lebih cenderung meniru
program hibah POKMAS yang disusun oleh POKMAS lainnya, tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan infrastruktur desa yang telah diusulkan oleh masyarakat.
Keempat , kurang meratanya pelaksanaan program hibah POKMAS dikarenakan oleh kurang mampunya implementor dalam menyusun sendiri rencana pembiayaan pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. Akibatnya pihak implementor masih mencontoh rencana anggaran dan laporan pertanggungjawaban yang sudah dikerjakan oleh desa/kelurahan tetangga.
Kelima , kurang responnya implementor dalam pelaksanaan program hibah POKMAS dikarenakan belum maksimalnya keinginan implementor untuk menyerapkan segala aspirasi yang disampaikan, belum maksimal dalam mewujudkan skala prioritas yang telah disusun dan masih belum maksimal koordinasi yang dilakukan implementor dalam implementasi program hibah POKMAS. Keenam , kurang tepat pelaksanaan program hibah POKMAS disebabkan oleh ketidakmampuan implementor dalam merealisasikan infrastruktur desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga kurang mampu membangkitkan partisipasi masyarakat desa dan menciptakan keinginan masyarakat desa untuk memanfaatkan dan memelihara infrastruktur yang sudah disediakan.

## Faktor-faktor yang Menghambat Evaluasi Program Kelompok Masyarakat
Proses evaluasi dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan hasil implementasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan atau program sebagai sebuah koreksi terhadap kekurangan- kekurangan dalam implementasi yang sudah dikerjakan. Oleh karenanya hasil evaluasi yang dilakukan nantinya akan menemukan hambatan- hambatan yang ditemukan dalam proses implementasi yang telah dilakukan. Demikian juga halnya dalam evaluasi program kelompok masyarakat (specific block grant) sebagai strategi percepatan pembangunan desa/ kelurahan di Kabupaten Siak Tahun 2012 – 2013, ditemukan hambatan-hambatan yang
terjadi dalam proses implementasi yang dilakukan.

## Keterbatasan SDM yang kompeten
SDM yang berkualitas memang sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk dapat mengimplementasikan setiap program yang ditetapkan dengan tepat. Rendahnya ketersediaan SDM yang berkompeten akan menjadi penghalang utama bagi pihak implementor untuk dapat merealisasikan program sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam implementasi program hibah POKMAS yang telah penulis evaluasi juga menemukan hambatan keterbatasan SDM yang berkompeten dalam pelaksanaannya.
Wawancara ini menjelaskan bahwa keterbatasan SDM yang berkualitas memang menjadi kendala utama bagi pihak implementor untuk bisa merealisasikan program sesuai dengan tujuan dan sasaran. Sebab dengan keterbatasan SDM ini membuat implementor tidak mampu menyusun rencana pembiayaan pembangunan infrastruktur desanya secara mandiri. Begitu pula dalam menyusun laporan pertanggungjawaban juga tidak mampu disusun dengan sendiri oleh implementor, akibat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Sehingga akhirnya implementor yang kurang mampu ini cenderung mencontoh dan meniru pelaksanaan program hibah POKMAS lainnya yang bukan merupakan kebutuhan dari masyarakat desanya.

## Rendahnya komitmen daerah
Komitmen daerah merupakan kemauan dan keteguhan pemerintah daerah untuk memandirikan dan memberdayakan masyarakatnya secara kontiniue. Artinya ada keinginan dan kemauan pemerintah daerah untuk konsisten terhadap program kebijakannya yang ditujukan bagi penumbuhan partisipasi masyarakat desa. Apabila komitmennya ini terhadap suatu program, seharunya pemerintah daerah juga harus berusaha memfasilitasi agar komitmen menumbuhkan partisipasi masyarakat desa bisa terlaksana. Sama halnya dalam program hibah POKMAS, komitmen daerah masih belum kuat untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat desanya dalam program hibah POKMAS yang telah dibuat.
Wawancara ini menjelaskan bahwa komitmen daerah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui program hibah POKMAS masih belum tinggi. Akibatnya dalam pelaksanaan yang dilakukan masih banyak program hibah POKMAS yang dikerjakan jauh dari partisipasi masyarakat desa. Seharusnya apabila daerah memiliki komitmen yang tinggi akan penumbuhan partisipasi masyarakat desa terhadap program pembangunan infrastruktur desa, hendaknya tidak akan menyetujui pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yang tidak mengikutsertakan masyarakat desa. Karena partisipasi yang ditunjukkan masyarakat desa menjadi salah satu syarat atau komponen penting yang harus dipenuhi oleh POKMAS apabila ingin melaksanakan program hibah yang diberikan.
Rendahnya partisipasi kelembagaan lokal Kelambagaan lokal merupakan wadah yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah desa. Kelembagaan lokal ini bisa saja yang berdiri secara independen atau yang memang dibentuk oleh pemerintah desa itu sendiri. Dalam program hibah POKMAS, peran serta atau partisipasi dari kelembagaan lokal menjadi sangat perlu untuk mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh POKMAS. Supaya kegiatan program hibah POKMAS yang dikerjakan benar-benar dapat memenuhi keinginan masyarakat desa. Dari hasil evaluasi yang dilakukan dengan melihat implementasi program, memang terlihat rendahnya partisipasi lembaga lokal yang ada didesa terhadap program hibah POKMAS ini.
Wawancara ini menjelaskan bahwa partisipasi atau peran serta lembaga lokal dalam mengawal pelaksanaan program hibah POKMAS masih rendah. Padahal didesa memiliki lembaga lokal seperti LPM, karang taruna dan sebagainya. Akibatnya banyak implementasi program hibah POKMAS yang dilakukan masih mampu menampung seluruh aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat desa. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yang belum sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat.
Seharunya ketidaktepatan pelaksanaan program hibah POKMAS ini bisa menjadi kritikkan bagi para lembaga lokal lainnya guna mengontrol POKMAS untuk bisa mengimplementasikan program sesuai dengan tujuan dan sasaran yang dutetapkan. Untuk itu peran serta lembaga lokal desa sangat dibutuhkan dalam mengontrol setiap program hibah POKMAS yang dikerjakan.

## SIMPULAN

## Evaluasi program kelompok masyarakat
(specific block grant) sebagai strategi percepatan pembangunan desa/kelurahan di Kabupaten Siak Tahun 2012 – 2013 maka dapat disimpulkan masih belum baik. Karena dari hasil implementasi yang dievaluasi dengan menekankan kepada kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan umumnya belum berjalan dengan maksimal. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka ditemukan faktor-faktor yang menghambat evaluasi program kelompok masyarakat (specific block grant) sebagai strategi percepatan pembangunan desa/ kelurahan di Kabupaten Siak Tahun 2012 – 2013 adalah faktor rendahnya ketersediaan SDM yang berkompeten, faktor rendahnya komitmen daerah dan faktor rendahnya partisipasi kelembagaan lokal.

## DAFTAR RUJUKAN
Bintoro., 1992.. Strategi Pemberdayaan Daerah dalam Konteks Otonomi ., philosophy Press., Yogyakarta.
David Fried R., 2006., Manajemen Strategis Edisi 10 ., Penerbit Salemba Empat.,
Jakarta.
Dunn N William., 2003., Pengantar Analisis Kebijakan Publik. , Penerbit Gadjah Mada University Press., Yogyakarta.
Islamy M. Irfan., 1998., Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara ., Sinar Grafika., Jakarta.
Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. PT. Elek Media Komputindo. Jakarta. Nurcholis Hanip., 2005., Administrasi Pemerintah Daerah ., Pusat Penerbitan
Evaluasi Program Kelompok Masyarakat (Raja Akhmad Fadhli dan Febri Yuliani)
Universitas Terbuka., Jakarta. Pramudji S.. 2000., Pelaksanaan Azas Desentralisam dan Otonomi Daerah didalam Sistim Adiministrasi Negara ., Pidato Pengukuhan Guru Besar IIP. Jakarta. Riant Nugroho., 2003., Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi ., PT. Alex Media Komputindo., Jakarta. Riyadi dan Deddy., 2005., Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali
Potensi; dalam Mewujutkan Otonomi
Daerah ., Gramedia Pustaka Utama., Jakarta.
Subarsono., 2012., Analisis Kebijakan Publik
: Konsep, Teori dan Aplikasi ., Pustaka Pelajara., Yogyakarta.
Sudarwan Danin., 2002., Pengantar Studi Penelitian Kebijakan ., Penerbit Bumi Aksara., Jakarta. Tedjo Triptono., 2005., Manajemen Strategis ., Penerbit Rekayasa Sains., Bandung. Wasistiono Sadu., 2007., Prospek Pengembangan Desa ., Penerbit Fokusmedia., Bandung. Winarno Budi., 2007., Kebijakan Publik Teori dan Proses. , Penerbit Media Pressindo., Yogyakarta.