6534 - 2579 ISSN - ; E 6157 - 2477 ISSN: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,
Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 734-747

## Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan John Maynard Keynes Tentang Keuangan Publik
Minarni
Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Email korespondensi: minarni.uii@gmail.com

## Abstract
This article examines Ibn Taimiyyah’s thoughts in Islamic Public Finance as contained in several of his books. Furthermore, these thoughts are compared with the concept of fiscal policy proposed by John Maynard Keynes in his book. This research is literature study using comparative methods and qualitative descriptive analysis. The results  of  this  study  indicate  that  Ibn  Taymiyyah’s thoughts  on  public  finance  have  the  advantage  of Islamic valuesbased  on the  Qur’an  and the  Sunnah,upholding  the  values  of justice, is  oriented  towards  material and spiritual welfare, the existence of a hisbah institution which acts as a supervisor, sources of state revenue paying attention to the aspects of halalness, emphasizing the zakat sector and managing of public ownership. As far the allocation of state expenditures in accordance with the provisions of Islamic law and the benefit of the people. Whereas Keynes fiscal policy is based on man-made regulations, emphasizes state revenue from the tax sector, and is oriented towards material welfare. However, the two concepts have similarities in several state expenditure allocations, including defense and security costs, salaries of state officials, and construction of public facilities. In addition, there are similarities on the role of the state in overcoming unemployment and alleviating poverty.

## Keyword: Public Finance, Fiscal Policy, Fairness, Welfare
Saran  sitasi : Minarni.  (2021).  Studi  Komparasi  Pemikiran  Ibnu  Taimiyah  dan  John  Maynard  Keynes  tentang Keuangan Publik. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (02), 734-747. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2406
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2406

## 1. PENDAHULUAN
Kesejahteraan  merupakan  cita-cita  besar  yang selalu diimpikan semua masyarakat di setiap negara. Untuk mencapai kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan  masyarakat  diperlukan  suatu  kebijakan ekonomi.  Kebijakan  ekonomi  yang  mengatur pengelolaan  kekayaan  suatu  negara,  penerimaan negara  dan  pendistribusiannya  dikenal  dengan kebijakan keuangan publik dalam sejarah Islam, dan disebut  kebijakan  fiskal  di  era  modern.  Kebijakan keuangan  publik  maupun  kebijakan  fiskal  memiliki tujuan  yang  sama  yaitu  sebagai  sarana  untuk mewujudkan  kesejahteraan  di  tengah  masyarakat, akan tetapi keduanya memiliki konsep yang berbeda. Istilah  keuangan  publik  yang  dikenal  dalam  sejarah peradaban  Islam  lahir  dari  nilai-nilai  Islam  yang berpedoman pada al-qur’an dan as-sunnah. Kebijakan keuangan  publik  merupakan  satu  sisi  dari  teori makroekonomi Islam, sisi lainnya berwujud kebijakan moneter  Islam.  Sedangkan  istilah  kebijakan  fiskal
yang  diterapkan  di  era  sekarang  ini  lahir  dari pandangan  hidup  sekulerisme  yang  memisahkan urusan  agama  dengan  kehidupan.  Adapun  tokoh pemikir  dalam  bidang  ekonomi  kapitalisme  yang mempelopori  munculnya  gagasan  kebijakan  fiskal adalah  John  Maynard  Keynes.  Gagasan  Keynes tentang kebijakan fiskal dilatarbelakangi oleh depresi ekonomi  yang  dialami  oleh  negara-negara  barat, khususnya  Amerika  dan  negara-negara  di  kawasan Eropa.  Pada  saat  itu  Keynes  berupaya  untuk menyelamatkan  kondisi  ekonomi  negara-negara  di belahan Eropa yang sedang terpuruk. Buah pemikiran Keynes berupa konsep kebijakan fiskal yang menjadi rujukan  dalam  memecahkan  masalah  ekonomi  di dunia di era modern.
Secara  umum  kebijakan  keuangan  publik  Islam dapat  diartikan  sebagai  pengaturan  atau  pengelolaan keuangan negara dengan cara yang dapat dipertanggung-jawabkan dan merujuk pada nilai-nilai Islam  yang  bertujuan  untuk  mencapai  kesejahteraan
rakyat secara material dan spiritual. Salah satu tokoh pemikir  ekonomi  Islam  yang  menyumbangkan gagasannya  tentang  keuangan  publik  adalah  Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keuangan  publik  tertuang  dalam  beberapa  kitabnya, yaitu Majmu’ Fatawa, al-Hisbah Fi al-Islam dan al- Siyasah al- syar’iyyah fi Islah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah. Dasar pemikiran Ibnu Taimiyah mengacu pada aqidah Islam,  dan  berporos  pada  al-qur’an  dan  as-sunnah sebagai  sumber  hukumnya.  Hukum  Islam  mengatur seluruh  aspek  kehidupan,  tidak  hanya  terbatas  pada urusan  ibadah  saja  tetapi  meliputi  semua  bidang termasuk  bidang  ekonomi.  Dalam  pandangan  Ibnu Taimiyah kebijakan keuangan publik suatu pemerintahan harus tunduk pada aturan syari’at Islam.
Adapun  istilah  Kebijakan  fiskal  dapat  dipahami sebagai  suatu  kebijakan  yang  berkaitan  dengan sumber  penerimaan  dan  alokasi  pengeluaran  negara yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Gagasan tentang kebijakan fiskal berpijak pada aturan yang  dihasilkan  dari  buah  pikir  manusia  yang berasaskan  pemisahan  agama  dari  kehidupan  tanpa adanya  peran  agama  tertentu.  Pemikiran  tentang kebijakan  fiskal  menjadi  bagian  dari  sejarah perkembangan  teori  ekonomi  makro  yang  diusung oleh  John  Maynard  Keynes  dalam  bukunya  yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money . Kebijakan ekonomi makro terdiri atas dua hal  yaitu  kebijakan  fiskal  dan  kebijakan  moneter. Kebijakan  fiskal  berkaitan  dengan  aspek  sumber- sumber  penerimaan  negara  dan  aspek  pengeluaran (belanja)  negara.  Hasil  pemikiran  Keynes  tersebut menekankan  adanya  intervensi  pemerintah  dalam kegiatan makro ekonomi. Keynes berpendapat bahwa pendapatan  nasional  suatu  negara  dipengaruhi  oleh konsumsi,  investasi,  pengeluaran  pemerintah  dan selisih  antara  ekspor  dan  impor.  Dan  sumber penerimaan  negara  terbesar  berasal  dari  sektor perpajakan. Oleh karena itu pajak menjadi instrumen utama  kebijakan  fiskal  dalam  sudut  pandang keynesian.  Dalam  menyelesaikan  masalah  ekonomi pemerintah  akan  menggunakan  instrumen  pajak sebagai alat penyeimbang kondisi ekonomi makro di suatu  negara.  Pajak  akan  dinaikkan  dan  pengeluaran pemerintah  diturunkan  ketika  kondisi  ekonomi mengalami  inflasi  dan  sebaliknya  pajak  akan diturunkan  dan  pengeluaran  pemerintah  akan dinaikkan saat ekonomi mengalami resesi (kelesuan).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  artikel  ini  berupaya untuk  memaparkan  perbandingan  antara  konsep
keuangan publik Islam Ibnu Taimiyah dengan konsep kebijakan fiskal keynesian. Kajian ini akan mengupas sisi persamaan dan perbedaan kedua gagasan tersebut sehingga dapat diambil manfaat positif bagi penerapan pengelolaan keuangan negara secara tepat yang dapat membawa  pada  kemakmuran  masyarakat.  Dan  hal tersebut  menjadi  pendukung  bagi  tercapainya  tujuan ekonomi  Islam  yang  tertuang  dalam maqashid syari’ah ,  yaitu  menjaga  agama,  menjaga  jiwa, menjaga aqal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang  digunakan  untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa,  aktivitas  sosial,  sikap,  kepercayaan, persepsi  dan  orang  secara  individual  maupun kelompok (Sukmadinata, 2009: 53-60). Penelitian ini menggunakan metode komparatif yakni membandingkan  tentang  pemikiran  Ibnu  Taimiyah tentang  keuangan  publik  dengan  pemikiran  John Maynard  Keynes  mengenai  konsep  kebijakan  fiskal. Analisis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.Analisis  deskriptif  didefinisikan  sebagai metode  analisis  data  dengan  penyajian  data  melalui bentuk-bentuk  tabel,  grafik,  diagram  atau  bentuk- bentuk visual lainnya (Nursiyono, Joko Ade dan Febry Wahyuningtyas,  2017:  52).  Penellitian  ini  dilakukan untuk menggambarkan mengenai komponen keuangan  publik  Islam  versi    Ibnu  Taimiyah  dalam kitab Majmu’  Fatawa , Al-Hisbah  fi  al-Islam  aw Wazifah al-Hukumah al-Islamiyah dan Al-Siyasah al- Syar’iyyah  fi  Islah  al-Ra’i  wa  al-Ra’iyyah dan komponen  kebijakan  fiskal  menurut  teori  Keynes dalam bukunya The General Theory Of Interest And Money .
Hasil  deskripsi  tersebut  menunjukkan  bahwa unsur-unsur penerimaan negara dan alokasi pengeluaran negara menurut Ibnu Taimiyah ditentukan dengan standar hukum Islam yang tertuang dalam  al  qur’an,  al  hadis,  ijma’  sahabat  dan  qiyas. Sedangkan  unsur-unsur  pendapatan  negara  dan pengeluaran negara menurut teori ekonomi makro dan Kebijakan  fiskal  John  Maynard  Keynes  ditentukan tanpa  standar  aturan  agama  tertentu  melainkan ditentukan  oleh  akal  berfikir  manusia  yang mempertimbangkan  aspek  kebaikan  dan  keburukan atau berdasar asas manfaat dalam kehidupan manusia dalam rangka mencari solusi atas permasalahan fiskal negara.
Subjek  penelitian  ini  adalah  studi  pemikiran tokoh, yaitu pemikiran keuangan publik yang tertuang dalam  beberapa  karya  Ibnu  Taimiyah  dan  pemikiran kebijakan  fiskal  oleh  John  Maynard  Keynes  dalam bukunya The General Theory of Interest and Money. Objek  penelitian  ini  adalah  menganalisis  perbedaan penentuan penerimaan negara dan pengeluaran negara dalam Anggaran Penerimaan Belanja Negara menurut masing-masing tokoh.  Sumber data  dalam  penelitian ini  yaituAl-Qur’an,  hadis,  kitab  Ibnu  Taimiyah tentang  keuangan  publik  dan  buku  John  Maynard Keynes tentang kebijakan fiskal. Teknik pengumpulan data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik dokumentasi  untuk  mendapatkan  data  sekunder. Teknik  dokumentasi  dilaksanakan  untuk  mengkaji dan  menelaah  data  yang  berupa  dokumen  penting yang  berkaitan  dengan  riset  pemikiran  keuangan publik Ibnu Taimiyah dan pemikiran ekonomi makro khususnya dalam hal kebijakan fiskal John Maynard Keynes.  Hal  ini  dilakukan  dengan  menggunakan beberapa  dokumen  seperti,  buku-buku  ekonomi, fatwa, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keuangan publik dan kebijakan fiskal.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Pengertian Keuangan Publik
Keuangan  publik  adalah  bagian  dari  ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama mengenai penerimaan  dan  pengeluarannya  beserta  dengan pengaruh-pengaruhnya  di  dalam  perekonomian (Suparmoko,  2016).  Dalam  literatur  lain  disebutkan, Keuangan  publik  merupakan  suatu  kebijakan  yang berkaitan  dengan  ketentuan,  pemeliharaan  dan pembayaran  dari  sumber-sumber  yang  dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintahan (Muhamad, 2020: 197).
3.2. Biografi  Ibnu  Taimiyah  dan  Karya-Karya

## Ibnu Taimiyah
Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqiyudin Abu  Abbas  bin  Syekh  Syihabudin  Abu  Mahasin Abdul  Halim  bin  Syekh  Majduddin  Abu  Barakah Abdus  Salam  bin  Abu  Abdullah  bin  Abu  Qasim Khadir bin Ali bin Abdullah. Dan keluarganya dikenal dengan keluarga Ibnu Taimiyah. Ia lahir di Harran, 22 Januari  1263  M  (10  Rabi’  al-Awwal  661  H).
Keluarganya  sangat  dikenal  berpendidikan  tinggi. Ayahnya,  Abdul  Halim,  pamannya  Fachruddin  dan kakeknya  Majduddin  merupakan  ulama  besar  dari mazhab  Hanbali  dan  penulis  sejumlah  buku.
Keluarganya  mengungsi  dari  tempat  kelahirannya tahun  1270  M  ke  Damaskus  menjelang  kedatangan pasukan  Mongol.  Pada  saat  itu  Ibnu  Taimiyah  baru berusia  7  tahun.  Ayahnya  Abdul  Halim  diangkat menjadi  guru  besar  dan  pimpinan  Madrasah Sukkariyah.  Ibnu  Taimiyah  menamatkan  ilmu yurisprudensi  ( fiqh ),  hadis  Nabi,  tafsir  sl-Qur’an, matematika  dan  filsafat  pada  usia  sangat  muda. (Islahi, 1997: 61-62).
Kitab-kitab  karya  Ibnu  Taimiyah  sangatlah beragam meliputi berbagai bidang disiplin keilmuan. Beberapa  karya  besar  Ibnu  Taimiyah  yang  cukup terkenal  yaitu Majmu’  al-Fatawa,  al-Ikhtirayat  al- Ilmiyah,  Tafsir  Ibn  Taimiyyah,  Matba’  Qayyimah, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqd Kalam asy- Syiah  wa’l-Qadariyah,  as-siyasah  asy-syar’iyah  fi Islah  ar-ra’i  war-ra’iyah ,  dan al-hisbah  fil-Islam . (Khan, 1995: 315, 331, 334).
3.3. Sumber-Sumber
Penerimaan
Negara

## Menurut Ibnu Taimiyah
Menurut  Ibnu  Taimiyah  sumber  penerimaan negara  meliputi  tiga  hal  yaitu,  ghanimah,  sedekah (zakat) dan fa’i (Ibnu Taimiyah, 1969: 57). Pengertian ghanimah (rampasan  perang)  ialah  harta  yang diperoleh  dari  orang-orang  kafir  dengan  melalui pertempuran (Terjemah Al-Qur’an: 267). Berikutnya yang  dimaksud  dengan  sedekah  menurut  Ibnu Taimiyah    adalah  zakat  yang  dikenakan  atas  harta kekayaan  muslim  tertentu.  Termasuk  zakat  hasil panen yaitu sepersepuluh ( nisful-ushr ) yang dipungut dari  hasil  panen  biji-bijian  atau  buah-buahan,  juga zakat  atas  binatang  ternak  seperti  unta,  domba  dan sapi,  zakat  atas  barang  dagangan  dan  zakat  atas  dua logam  mulia,  yaitu  emas  dan  perak  (Ibnu  Taimiyah, 1963:567).  Mengenai  pembayaran  zakat,  Ibnu Taimiyah  berbeda  pendapat  dengan  mazhab  Hanafi dan  mazhab  Syafi’i.  Mazhab  Hanafi  membolehkan tanpa  syarat  pembayaran  zakat  dalam  bentuk  uang tunai. Sedangkan mazhab Syafi’i menolak secara total pembayaran  zakat  dengan  uang  tunai.  Dalam  hal  ini Ibnu  Taimiyah  berpendapat  pembayaran  zakat  yang dilakukan  dalam  bentuk  barang  terkadang  lebih bermanfaat, tetapi dengan cara tunai boleh jadi akan lebih  sangat  bermanfaat,  tergantung  pada  realitas sosial yang ada (Ibnu Taimiyah, 1963:46).
Adapun  istilah fa’i pada  awalnya  digunakan untuk  menyebut  barang  rampasan  dari  musuh  tanpa melalui  peperangan.  Dasar  acuannya  adalah  firman Allah SWT dalam surah al-Hasyr (59):6-8.
Dan  apa  saja  harta  rampasan  fa’i  yang  diberikan Allah  kepada  Rasul-Nya  dari  harta  benda  mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor untapun,  tetapi  Allah  yang  memberikan  kekuasaan kepada  Rasul-Nya  terhadap  apa  saja  yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu  (6).  Apa  saja  harta  rampasan  fa’i  yang diberikan  Allah  kepada  Rasul-Nya  dari  harta  benda yang  berasal  dari  penduduk  kota-kota  maka  adalah untuk  Allah,  untuk  Rasul,  kaum  kerabatanak-anak yatim,  orang-orang  miskin  dan  orang-orang  yang dalam  perjalanan,  supaya  harta  itu  jangan  beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu, apa yang  diberikan  Rasul  kepadamu,  maka  terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah. Sesungguhnya  Allah  amat  keras  hukumannya  (7). Bagi  orang  fakir  yang  berhijrah  yang  diusir  dari kampung  halaman  dan  dari  harta  benda  mereka karena  mencari  karunia  dari  Allah  dan  keridhaan- Nya  dan  mereka  menolong  Allah  dan  Rasul-Nya, mereka itulah orang-orang yang benar (8).
Akan  tetapi  bagi  Ibnu  Taimiyah  seluruh penerimaan  selain  ghanimah  dan  zakat  bisa  masuk kategori fa’i .  Jenis-jenis fa’i diantaranya  (Ibnu Taimiyah,  1969:  66)  :  Jizyah  yang  dikenakan  pada orang  Yahudi  dan  Nasrani,  upeti  yang  dibayar  oleh musuh,  hadiah  yang  dipersembahkan  kepada  kepala negara, bea cukai atau pajak tol yang dikenakan pada pedagang  dari  musuh,  denda  berupa  uang, kharaj , harta  benda  tak  bertuan,  harta  benda  yang  tak memiliki ahli waris, simpanan atau utang atau barang rampasan  yang  pemilik  sebenarnya  tak  bisa dikembalikan, berbagai sumber pendapatan lain.
Berbeda dengan para pemikir Islam lainnya, Ibnu Taimiyah tidak membatasi sumber-sumber penerimaan  keuangan  dengan  zakat  dan  sumber  lain yang  disebut  secara  eksplisit  saja.  Ibnu  Taimiyah membuka lebar-lebar pintu bagi pajak-pajak baru, jika memang  diperlukan  (Islahi,  1997:  270).  Kebolehan penarikan  pajak  oleh  Ibnu  Taimiyah  adalah  dengan syarat  yaitu  ketika  sumber  penerimaan  lain  belum mencukupi untuk membiayai pengeluaran negara dan pajak  hanya  dikenakan  pada  orang-orang  kaya  saja. Sebelum  Ibnu  Taimiyah,  belum  pernah  ada  pemikir Muslim  yang  berpendapat  demikian  kecuali  Ibnu Hazm (wafat 1064 M), yang mengatakan tugas orang- orang  kaya  setiap  negeri  adalah  menolong  orang- orang  miskin  dan  untuk  itu  penguasa  berkewajiban
memaksa  para  orang  kaya  itu  untuk  melakukan  hal tersebut,  terutama  jika  zakat  dan  sektor  penerimaan lainnya tidak memadai”. (Hazm, 1367 H:156-159).
3.4. Pos-Pos  Pengeluaran  Negara  Menurut  Ibnu Taimiyah
Pos-Pos  pengeluaran  negara  menurut  konsep keuangan  publik  Ibnu  Taimiyah  secara  garis  besar ditargetkan  untuk, pertama, gaji  pembesar,  pegawai negara dan pelaksanan tugas yudisial dan keagamaan, kedua untuk pembangunan sarana dan fasilitas umum seperti benteng, jalan, jembatan dan pelabuhan, ketiga untuk  pembangunan  sarana  dan  fasilitas  penunjang pendidikan. Disamping itu alokasi pengeluaran negara menurut  Ibnu  Taimiyah  juga  disesuaikan  dengan sumber  penerimaan  negara.  Sumber  penerimaan negara  yang  berupa  ghanimah  dan  zakat  pos pengeluarannya  dilakukan  secara  khusus  sesuai ketentuan  yang  termaktub  secara  jelas  dalam  al- qur’an.
Ketentuan  pendistribusian  ghanimah  dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Anfal (8):41 yakni:
Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan ibnussabil,  jika  kamu  beriman  kepada  Allah  dan kepada apa. yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad)  di  hari  Furqaan,  yaitu  di  hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu.
Maksud  kutipan  ayat  di  atas  adalah  seperlima dari ghanimah yang berupa harta bergerak dialokasikan  untuk  negara,  dalam  hal  ini  dibagikan kepada  Allah  da  Rasul-Nya,  Kerabat  Rasul,  anak yatim, orang miskin dan Ibnu sabil. Sedangkan empat bagian ghanimah dialokasikan untuk mereka yang ikut dalam peperangan (Terjemah al-qur’an: 267). Adapun harta  tak  bergerak  seperti  tanah,  Ibnu  Taimiyah menentang  pandangan  Imam  Syafi’i  yang  harus didistribusikan  dengan  ketentuan  di  atas.  Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa amat tergantung kepada kepala  pemerintahan,  jika  ia  berpikir  distribusi  itu sangat  dianjurkan,  ia  bisa  mengikuti  contoh  yang ditempuh  Rasulullah  SAW.  Jika  ia  berpikir  demi kepentingan  masyarakat  lebih  baik  tak  dibagikan,  ia bisa  mengikuti  praktik  yang  dilakukan  Umar  bin Khathtab (Islahi, 1997: 273).
Berikutnya penerimaan negara yang berasal dari dana zakat atau sedekah pendistribusiannya
diperuntukkan bagi mereka yang disebutkan Allah swt dalam QS. At-Taubah ayat 60.
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang- orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat,  para  mu’allaf  yang  dibujuk  hatinya,  untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk  jalan  Allah  dan  untuk  mereka  yang  sedang dalam  perjalanan,  sebagai  suatu  ketetapan  yang diwajibkan  Allah,  dan  Allah  Maha  mengetahui  lagi Maha Bijaksana.
Akan  tetapi  menurut  Ibnu  Taimiyah,  bukanlah merupakan  kewajiban  untuk  mengeluarkan  zakat kepada  seluruh  delapan  pokok  penerima  zakat  itu secara  merata.  Pembagian  mereka  ditentukan  oleh tingkat kebutuhan dan kepentingannya. Jika salah satu golongan mustahik zakat  dinilai  lebih  memerlukan ketimbang  lainnya,  nilai  zakat  yang  lebih  besar  bisa digunakan  untuknya.  Ibnu  Taimiyah  merujuk  pada dua  kriteria  tujuan  distribusi  zakat  yaitu  memenuhi kebutuhan umat Islam dan mendukung agama Islam. Jika calon yang berhak menerima zakat tak memenuhi kedua  kriteria  itu,  mereka  tak  harus  dimasukkan  ke dalam calon penerima zakat (Taimiyah, 1963: Vol. 19: 257-258, Vol. 25: 40, 76, Vol. 29: 182).Menurut Ibnu Taimiyah,  jika  penguasa  itu  tidak  adil  dan  tak menggunakan  dana  zakat  untuk  mereka  yang  benar- benar  membutuhkan,  penduduk  boleh  menolak membayar  zakat  kepadanya  dan  mempunyai  hak untuk  secara  langsung  menyalurkan  zakat  kepada yang berhak menerimanya (Taimiyah, 1963, Vol. 25: 81.
Pos pengeluaran negara yang sumber pendapatannya  berasal  dari  selain  ghanimah  dan zakat,  semuanya  digolongkan  sebagai  hak  ekonomi negara. Menurut Ibnu Taimiyah alokasi
pendistribusian fa’i , tujuan utamanya untuk memelihara  kehidupan  sosial  masyarakat  dalam menghadapi  serangan  kekerasan,  baik  dari  dalam maupun  luar  negeri  dan  untuk  mengembangkan kualitas  kehidupan  sosial  (Islahi,  1997:  277).  Secara real penerimaan dari fa’i digunakan untuk membiayai anggaran  pertahanan  keamanan  termasuk  para  janda perang  dan  anak-anak  mereka.  Selain  itu fa’i digunakan  untuk  membayar  gaji  dan  upah  para penjaga  wilayah  yakni  polisi  dan  kekuatan  penjaga keamanan,  termasuk  tenaga  administratif  dan kementerian  dari pemerintah. Ibnu Taimiyah menganjurkan,  jika  anggaran  penerimaan  zakat  dan ghanimah  tidak  mencukupi  untuk  orang  fakir  dan miskin,  mereka  bisa  dibantu  dari  penerimaan fa’i .
Pokok  pengeluaran  lainnya  adalah  untuk  para gubernur, menteri dan pejabat pemerintah, membayar gaji para hakim, menyelenggarakan fasilitas pendidikan  dan  digunakan  untuk  pembangunan infrastruktur umum seperti jalan, kanal, jembatan dan lainnya (Taimiyah, 1963, Vol 28 : 562-567).
3.5. Konsep Kepemilikan Menurut Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah membagi jenis-jenis hak milik ke dalam tiga kelompok, hak milik individual, hak milik sosial  (kolektif)  dan  hak  milik  negara.  Hak  milik individu  berkaitan  dengan  perintah  mencari  karunia atau rizki Allah SWT yang diantaranya terdapat dalam qur’an  surat  al-jumuah  ayat  10.  Ayat  tersebut mengindikasikan adanya kepemilikan individu dalam Islam.  Hal  ini  menjelaskan  setiap  individu  memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, tetapi tidak boleh digunakan  secara  sewenang-wenang  dan  bermewah- mewahan serta tidak membuatnya lalai kepada Allah. Dalam  transaksi  muamalah,  Ibnu  Taimiyah  mencela penggunaan  cara-cara  yang  dilarang  untuk  memiliki harta  seperti  pemalsuan,  penipuan,  mengurangi timbangan  dan  ukuran.  Timbulnya  hak  di  satu  sisi, akan  menimbulkan  kewajiban  di  sisi  lain.  Pemilik harta wajib memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk diantaranya membayar utang-utang, membantu orang miskin  dan  memberi  makan  orang  yang  kelaparan (Taimiyah, 1969: 22).
Hak milik sosial (kolektif) biasanya diperuntukkan  bagi  kepentingan  sosial.  Pemiliknya bisa  berupa  dua  orang  atau  lebih,  organisasi  atau asosiasi.  Contoh  khusus  tentang  kepemilikan  harta kekayaan  secara  kolektif  adalah  wakaf.  Pengelola wakaf  berkewajiban  menggunakan  harta  itu  sesuai dengan  yang  dikehendaki  pemberi  wakaf.  Namun, Ibnu  Taimiyah  berpendapat  bahwa  harta  wakaf  bisa diganti  dengan  yang  lain  yang  memberikan  manfaat lebih  untuk  mencapai  tujuan.  Ibnu  Taimiyah memberikan contoh kebolehan menjual wakaf berupa pohon  yang  tak  bisa  dipanen  untuk  membeli  pohon lain  yang  bisa  dipanen  hasilnya  (Taimiyah,  1963: 229).  Menariknya,  dalam  pandangannya  ia  tidak mengesahkan  harta  wakaf  dimanfaatkan  oleh  orang kaya, sebab Islam melarang perputaran harta diantara orang kaya saja (Taimiyah, 1969 : 31-32). Fatwa Ibnu Taimiyah kental sekali akan nilai-nilai moral, bahwa harta  kekayaan  selayaknya  berfungsi  sosial.  Contoh lain  tentang  hak  milik sosial (kolektif) adalah  sesuai hadits  nabi  tentang  berserikatnya  manusia  akan  air, rumput,  dan  api.  Telah  menceritakan  kepada  kami Abdullah  bin  Sa’id  berkata,  telah  menceritakan
6534 - 2579 ISSN - ; E 6157 - 2477 ISSN: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,
kepada kami Abdullah bin Khirasy bin Hausyab Asy Syaibani dari Al Awwam bin Hausyab dari Mujahid dari  Ibnu  Abbas  ia  berkata,  “Rasulullah  shallahu ‘alaihi  wa  sallam  bersabda:  “Kaum  muslimin berserikat  dalam  tiga  hal;  air,  rumput  dan  api,  dan harganya  adalah  haram”  Abu  Sa’id  berkata,  “Yang dimaksud  adalah  air  yang  mengalir.”  Namun  Ibnu Taimiyah memandang ketiga ini hanya sebuah misal saja.  Ia  menganjurkan  seluruh  barang  mineral  yang dihasilkan  oleh  tanah  bebas  (tanah  negara)  menjadi milik  kolektif,  seperti  nafta,  emas,  perak,  garam, minyak dan sebagainya (Taimiyah, 1963: 218).
Menurut  Ibnu  Taimiyah,  sumber  utama  dari kekayaan  negara  adalah  zakat  dan  barang  rampasan perang  (ghanimah)  (Taimiyah,  1963,  vol.28  :  562). Ketika  dibutuhkan,  negara  boleh  mengenakan  pajak yang  adil  (Taimiyah,  1963,  vol.  30:  342).  Barang temuan  yang  tidak  berhasil  dicari  siapa  pemiliknya juga  menjadi  hak  negara  (Taimiyah,  1963,  Vol.  30: 413). Hal yang sama berlaku untuk kekayaan yang tak bertuan  yakni  wakaf  (kepada  negara),  hadiah,  dan pungutan denda (Taimiyah, 1969: 61).

## 3.6. Administrasi  dan  Pengawasan  Keuangan Publik
Ibnu  Taimiyah  sangat  mendukung  perlunya penyusunan  anggaran  dan  pengaturan  yang  keras terhadap keuangan. Ibnu Taimiyah mengatakan:
“Penerimaan  itu  berada  dalam  jaminan  kepala pemerintahan,  harus  diurus  sebaik-baiknya,  dalam usaha  yang  dibenarkan  kitab  Allah.  Administrator harus  diangkat,  jika  urusan  itu  belum  ada  yang menanganinya.  Seorang  inspektur  jenderal  harus diangkat untuk mengawasi seluruh administrator dan kolektor, sesuai dengan kebutuhan. Sesekali pengangkatan petugas itu menjadi urusan yang sangat penting dan merupakan kebutuhan yang penting pula. Jika  ketiadaan  petugas  seperti  itu  akan  membuat seluruh  penerimaan  negara  dibelanjakan  tidak semestinya.  Sebab,  jika  pemenuhan  kewajiban  itu tergantung kepada suatu hal yang lain, yang terakhir itu  menjadi  kewajiban  untuk  diadakannya.  Sesekali kepala  pemerintahan  sendiri  yang  memegang portofolio sebagai inspektur jenderal jika pekerjaan itu sendiri tak terlalu luas dia sendiri mampu menangani urusan itu  secara  efektif” (Taimiyah, 1963.  Vol.  31: 86-87).
Pengangkatan  pejabat  untuk  mengurusi  perkara kaum Muslimin ini mutlak harus dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pilihan yang amat selektif bagi orang-orang yang pantas ( al-Mustahiqqin ) untuk
memangku  jabatan  tersebut.  Pejabat-pejabat  yang menjadi deputi ( Nuwwab ) di berbagai kota ( Amshar ), para  gubernur  ( Umara’ )  yang  mewakili  kepala pemerintahan  ( Dzawi  as-Sulthan )  di  daerah,  kepala pengadilan, panglima-panglima militer dan seterusnya, mulai dari panglima tertinggi sampai yang terendah  dan  juga  para  pejabat  di  bidang  keuangan, seperti  menteri-menteri  urusan  keuangan  ( Wuzara’ ), pengumpul  dana,  pengurus  dana  untuk  ilmu pengetahuan  dan  seni,  penarikan  pajak kharaj dan zakat  serta  harta-harta  lain  yang  dimiliki  kaum muslimin” (Taimiyah, 1969: 18).
Suatu kewajiban bagi yang akan mempercayakan suatu  urusan  administratif  kaum  Muslimin  kepada seseorang, untuk menugaskannya kepada orang yang di  tangannya  memenuhi  kelengkapan  kriteria,  yakni orang  yang  paling  tepat  ( Ashlah )  yang  mampu mengemban tugas dan tidak menyerahkannya kepada seseorang  yang  meminta  kedudukan  ( Thalabal Walayat )  atau  yang  mengajukan  diri  meminta kedudukan  (Taimiyah,  1969:  19).  Jika  dalam  suatu Walayat (jabatan dalam pemerintahan) lebih menuntut kebutuhan  akan  adanya  sikap  amanat,  orang  yang memiliki kejujuran untuk mengemban amanat adalah yang  lebih  pantasmenduduki  posisi  tersebut,  seperti dalam  sektor  tugas  penyimpanan  kekayaan  negara. Adapun pada sektor pengeluaran maupun penyimpanan kas negara, petugasnya sudah seharusnya  memiliki  sifat  yang  tegas  dan  amanat. Oleh sebab itu, jabatan ini pantas dilimpahkan kepada orang yang tegas dan kuat, tatkala memutuskan suatu pengeluaran  dia  putuskan  dengan  ketegasan  atau dilimpahkan  kepada  pejabat  pencatat  masalah keuangan yang dapat dipercaya (Katib al-Amin) yang menyimpan  kas  negara  dengan  keahlian  ( Khibrah ) dan sifat amanat (Taimiyah, 1969: 19).
Sementara  itu,  mengenai  lembaga  pengawasan yang  diperankan  oleh  institusi Hisbah ,  maka  tujuan dari al-Hisbah seperti  didefinisikan  Ibnu  Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan ( al-Ma’ruf ) dan mencegah apa yang secara  umum  diketahui  sebagai  keburukan  ( al- Munkar ) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah  untuk  mengaturnya,  mengadili  dalam wilayah urusan umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa (Taimiyah, tth: 18). Ibnu Taimiyah  mengatakan  bahwa  seluruh  kantor  publik dalam  Islam  bertujuan  untuk  menyeru  masyarakat melakukan  yang  baik  dan  mencegah  yang  jahat,
6534 - 2579 ISSN - ; E 6157 - 2477 ISSN:
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,
sedangkan  lembaga  Hisbah,  mengurusi  tugas  seperti itu (Taimiyah, tth: 14).

## 3.7. Biografi John Maynard Keyness
John  Maynard  Keynes  adalah  seorang  ekonom asal  Inggris  sekaligus  pemimpin  Bank  of  England yang  telah  mengubah  ilmu  ekonomi  menjadi  suatu mesin  bagi  revolusi  perubahan  sosial  saat  Inggris mengalami  badai  resesi  dan  krisis  perekonomian. Keynes lahir di Cambridge, Inggris pada 5 Juni 1883. Ayahnya seorang ahli ekonomi Universitas Cambridge dan Ibunya seorang walikota Cambridge. Pendidikan tinggi diperolehnya dari Eton College dan Universitas Cambridge. Keynes merupakan mahasiswa  berotak  cemerlang  dan  bercita-cita mendirikan perusahaan kereta api. Cita-cita ini tidak pernah terwujud, ia justru masuk menjadi pegawai di Departemen Keuangan. Bosan dengan pekerjaanya, ia keluar dari Departemen Keuangan kemudian memilih profesi  sebagai  pengajar  di  Cambridge  sambil menyunting  sebuah  jurnal  ekonomi  berpengaruh.  Ia juga  banyak  bergaul  dengan  para  artis,  para  penulis, aktif  sebagai  pecinta  seni  hingga  Perang  Dunia  I meletus.  Keynes  kemudian  dipanggil  kembali  ke Departemen  Keuangan  untuk  menangani  urusan seberang lautan.
Tahun  1930,  Keynes  memimpin  revolusi pemikiran  ekonomi  yang  menantang  gagasan ekonomi neoklasik bahwa pasar bebas, dalam jangka pendek  hingga  menengah,  akan  mengisi  seluruh lapangan  pekerjaan  asalkan  tuntutan  upah  pekerja tetap  fleksibel.  Ia  berpendapat  bahwa  permintaan agregat menentukan tingkat seluruh aktivitas ekonomi dan  kurangnya  permintaan  agregat  akan  memicu pengangguran  tingkat  tinggi  yang  bertahan  lama. Menurut  ekonomi  Keynesian,  campur  tangan pemerintah  diperlukan  untuk  menstabilkan  naik turunnya siklus aktivitas ekonomi. Keynes mendukung  penerapan  kebijakan  fiskal  dan  moneter untuk  mencegah  dampak  buruk  resesi  dan  depresi ekonomi (Keynes, 1936: 209).
Pengaruh terbesar Keynes terhadap perekonomian  dunia  terletak  pada  buku  karyanya yang  berjudul The  General  Theory  of  Employment, Interest and Money . Menurut Keynes agar masyarakat tetap  bekerja,  pemerintah  harus  menerapkan  defisit anggaran  saat  ekonomi  negara  melemah.  Jika  tidak maka akan menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi  dan  kesengsaraan  sosial  akan  terjadi. Menurutnya, untuk menghindari penderitaan tersebut, pemerintah harus mengendurkan kebijakan
ekonominya. Ide defisit anggaran saat itu dianggap hal yang  aneh.  Para  pakar  ekonomi  dunia  justru menyarankan penerapan anggaran berimbang sehingga  para  politisi  tidak  mengetahui  bagaimana menerapkan gagasan Keynes. Tahun 1932 Franklin D Roosevelt  menyalahkan  Presiden  Herbert  Hoover yang menjalankan defisit anggaran dan berjanji akan menyeimbangkan  anggaran  jika  ia  terpilih  menjadi presiden  Amerika  Serikat.  Keynes  kemudian  datang ke Gedung Putih dan mendesak Franklin D.Roosevelt terus  menerapkan  defisit  anggaran.  Namun  gagasan Keynes  tak  pernah  dihiraukan.  Setelah  Amerika Serikat dilanda krisis ekonomi dan sosial sangat dalam yang  tidak  bisa  diselesaikan  dengan  segala  upaya. FDR  baru    kemudian  mengikuti  gagasan  Keynes menjelang  Perang  Dunia  II  dengan  skala  besar  demi mengangkat  perekonomian  AS.  Antara  tahun  1939- 1944 saat suasana perang, Amerika justru menghasilkan produksi berlipat ganda, pengangguran menurun dari angka 17 % menjadi 1 %. Belum pernah ada  teori  ekonomi  yang  menghasilkan  kesuksesan dramatis  ketika  diterapkan.  Hingga  beberapa  dekade berikutnya,  teori  Keynes  masih  berlaku  di  Amerika Serikat,  bahkan  Presiden  Nixon  dengan  bangga menyatakan bahwa “kami adalah Keynesian”. Keynes meninggal 5 Juni 1946 (Skousen, 2007, 19: 145). 3.8. Karya-Karya Keynes
Keynes  pada  tahun  1913  menulis: Indian Currency  and  Finence ,  yang  memperlihatkan ketertarikannya  pada  masalah  moneter.  Tulisan berikutnya  tahun  1919  adalah: The  Economic Consequences  of  the  Peace. Pada  tahun  1922  ia menulis: A  Revision  of  the  Treaty. Kedua  buku tersebut  berdasarkan  pengalamannya  dalam  delegasi perdamaian Versailes (perdamaian untuk mengakhiri Perang  Dunia  I)  (Keynes,  1936:  211).  Tahun berikutnya ia menulis: A Tract on Monetary Reform, yang berisi keprihatinannya terhadap perubahan daya beli uang. Tulisannya yang lain adalah A Treatise of Money (Risalah Uang) yang terbit tahun 1930. Buku ini  terbit  dalam  dua  volume,  volume  pertama menyajikan  tentang  arti  dan  peran  uang  dalam perekonomian  murni  sedangkan  volume  kedua membahas penerapannya dalam perekonomian (Skousen,  2007:  145).  Kemudian  pada  tahun  1936, Keynes  menerbitkan  bukunya  yang  paling  terkenal: The  General  Theory  of  Employment,  Interest,  and Money. Dalam  bukunya  itu  diungkapkan  bahwa penghasilan  dan  peluang/lowongan  kerja  ditentukan oleh jumlah pengeluaran swasta dan negara. Pendapat
ini  dinilai  para  ahli  ekonomi  dunia  sebagai  suatu penyimpangan  dan  tradisi  Neo-klasik  dan  akhirnya menciptakan mazhab baru, mazhab ekonomi modern yang  biasa  dikenal  dengan  sebutan  mazhab  Keynes. Selain  buku-bukunya  itu,  Keynes  juga  menerbitkan buku hasil pemikirannya berjudul: How to Payfor the War. Dalam bukunya itu Keynes mengutarakan suatu cara untuk menghindari terjadinya inflasi pada zaman perang yakni dengan jalan tabungan paksa (Skousen, 2007: 145).
3.9. Perkembangan
Teori
Makroekonomi
Kapitalis  dan  Pandangan  Utama  Teori Keynes
Pada  tahun  1929-1932  terjadi    kemunduran ekonomi  di  seluruh  dunia,  yang  bermula  dari kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat. Periode itu dinamakan The  Great  Depression .  Pada  puncak kemerosotan  ekonomi  itu,  seperempat  dari  tenaga kerja di Amerika Serikat menganggur dan pendapatan nasionalnya  (ukuran  dari  tingkat  kegiatan  ekonomi yang  dicapai  suatu  negara)  mengalami  kemerosotan yang sangat tajam. Kemunduran ekonomi yang serius itu meluas ke seluruh dunia-ke negara-negara industri lain  maupun  ke  negara-negara  miskin.  Kemunduran ekonomi  tersebut  menimbulkan  kesadaran  kepada ahli-ahli ekonomi bahwa mekanisme pasar tidak dapat bekerja  secara  otomatis  menimbulkan  pertumbuhan ekonomi  yang  teguh  dan  tingkat  penggunaan  tenaga kerja penuh. Dan teori-teori ekonomi sebelumnya juga tidak dapat menerangkan mengapa peristiwa kemunduran  ekonomi  yang  serius  tersebut  dapat tertjadi. Ketidakmampuan tersebut mendorong seorang  ahli  ekonomi  Inggris  yang  terkemuka  pada masa  tersebut,  yaitu  John  Maynard  Keynes, mengemukakan  pandangan  dan  menulis  buku  yang pada akhirnya  menjadi landasan teori makroekonomi modern.  Pandangan  tersebut  dikemukakan  dalam buku  yang  berjudul The  General  Theory  of Employment, Interest and Money dan diterbitkan pada tahun 1936 (Sukirno, 2016: 7).
Dalam buku The General Theory of Employment, Interest and Money, Keynes mengemukakan pendapatnya  bahwa  adanya  revolusi  di  Jerman  dan Rusia, Ia telah menyiapkan aksi untuk menyelamatkan kapitalisme  dari  pemikiran  ekonomi  klasik  yang diusung  Adam  Smith  dan  murid-muridnya  yang mengandalkan  mekanisme  pasar  serta  meniadakan intervensi  negara  dalam menjalankan  perekonomian. Salah  satu  teori  klasik  yang  dikenal  dengan  hukum Say menyatakan “supply its own demand”. Menurut
Keynes,  hal  tersebut  tidak  dapat  terealisasi  dalam semua kondisi ekonomi. Adanya pengangguran yang tinggi hingga mencapai 25 % saat peristiwa The Great Depression menunjukkan  ekonomi  dalam  keadaan bahaya  dan  harus  segera  diatasi  dan  hal  tersebut memerlukan campur tangan negara, tidak bisa hanya dengan mengandalkan berjalannya mekanisme pasar. Sejak  itulah  negara  berperan  dalam  mengendalikan inflasi  melalui  kebijakan  fiskal  yang  berpengaruh pada permintaan agregat, siklus bisnis dan pendapatan negara (Keynes, 1936: 1).
Secara  garis  besarnya  pandangan  dalam  buku Keynes tersebut dapat dibedakan dalam dua aspek. Di satu  pihak  buku  tersebut  mengemukakan  beberapa kritik  ke  atas  pandangan  ahli-ahli  ekonomi  Klasik mengenai  faktor-faktor  yang  menentukan  tingkat kegiatan  suatu  perekonomian.  Kritik-kritik  tersebut menunjukkan  kelemahan-kelemahan  dari  pandangan yang  menjadi  landasan  kepada  keyakinan  ahli-ahli ekonomi  Klasik  bahwa  penggunaan  tenaga  kerja penuh  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  teguh  selalu dicapai.  Di  pihak  lain  buku  tersebut  menerangkan faktor utama yang akan menentukan prestasi kegiatan ekonomi suatu negara. Keynes berpendapat pengeluaran  agregat,  yaitu  perbelanjaan  masyarakat ke  atas  barang  dan  jasa  adalah  faktor  utama  yang menentukan  tingkat  kegiatan  ekonomi  yang  dicapai suatu negara.
Dalam analisisnya Keynes membagi permintaan agregat pada dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran konsumsi  oleh  rumah  tangga  dan  penanaman  modal oleh  para  pengusaha.  Dalam  analisis  makroekonomi yang  ada  sekarang  pengeluaran  agregat  dalam perekonomian meliputi pula pengeluaran pemerintah dan  ekspor.  Dengan  demikian  pengeluaran  agregat dapat dibedakan kepada empat komponen: konsumsi rumah  tangga,  investasi  perusahaan,  pengeluaran pemerintah,  dan  ekspor,  (Keynes,  1936).  Analisis Keynes  tentang  pengeluaran  agregat  ini  dikenal dengan ekonomi empat sektor dengan rumus AE = C +  I  +  G  +  (X  –  M),  dimana  AE  ( Aggregate Expenditure )    merupakan  pengeluaran  agregat  yang menjadi  penentu  pendapatan  suatu  negara,  C ( Consumption )  adalah  kegiatan  konsumsi,  I  ( Invest ) merupakan kegiatan Investasi atau penanaman modal, G ( Goverment ) adalah belanja pemerintah, X ( Export ) adalah jumlah kegiatan ekspor suatu negara,  dan M ( Import )  adalah  jumlah  impor  yang  dilakukan  suatu negara (Keynes, 1936).
6534 - 2579 ISSN - ; E 6157 - 2477 ISSN: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,

## 3.10. Konsep Kebijakan Fiskal Keynes
Kebijakan  fiskal  merupakan  tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui  kebijakan  penerimaan  dan  pengeluaran pemerintah,  mobilisasi  sumber  daya  dan  penentuan harga  barang  dan  jasa  dari  perusahaan  (Suparmoko, 1997:  257).  Musgrave  berpendapat  bahwa  kebijakan fiskal  adalah  setiap  tindakan  perpajakan  dan pengeluaran tertentu untuk mempengaruhi perekonomian  dengan  tiga  cara,  yaitu  alokasi, distribusi  dan  stabilisasi  perekonomian  (Musgrave, 1993:  5).  Sedangkan  Samuelson  dan  Nordhaus menyatakan  bahwa  kebijakan  fiskal  adalah  proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis dan ikut berperan  dalam  menjaga  pertumbuhan  ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi  yang  tinggi  dan  berubah-ubah  (Samuelson, 1997: 346).
Dalam  menjalankan  kegiatan  perekonomian terdapat  masalah  makroekonomi  utama  yang  akan selalu  dihadapi  suatu  negara.  Masalah-masalah makroekonomi tersebut adalah masalah pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah  pengangguran,  masalah  kenaikan  harga- harga  (inflasi),  masalah  neraca  perdagangan  dan neraca  pembayaran  (Sukirno,  2016:  9).  Pandangan Keynes  yang  pada  hakikatnya  berpendapat  bahwa perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran  dan  campur  tangan  pemerintah  yang aktif  dalam  perekonomian  akan  dapat  membantu mengatasi  masalah  ini.  Salah  satu  bentuk  campur tangan  pemerintah  yang  dapat  dilakukan  adalah menjalankan kebijakan fiskal (Sukirno, 2016: 184).
Secara  eksplisit  Keynes  menyatakan  bahwa pendapatan nasional ditentukan oleh konsumsi rumah tangga, pengeluaran investasi, pemerintah,ekspor dan impor (Keynes, 1936). Adapun variabel-variabel lain yang menentukan naik turunnya pendapatan nasional adalah suku bunga, penerimaan pajak, pendapatan luar negeri,  dan  nilai  tukar.  Keynes  menyebutkan, “Changes in fiscal policy. In so far as the inducement to the individual to save depends on the future return which  he  expects, it  clearly  depends  not  only  on the rate  of  interest  but  on  the  fiscal  policy  of  the government.  Income  taxes,  especially  when  they discriminate  against  ‘unearned’  income,  taxes  on capital-profits,  death-duties  and  the  like  are  as relevant  as  the  rate  of  interest;  whilst  the  range  of possible  changes  in  fiscal  policy  may  be  greater,  in
expectation at least, than for the rate of interest itself. If fiscal policy is used as a deliberate instrument for the  more  equal  distribution  of  incomes,  its  effect  in increasing the propensity to consume is, of course, all the greater” , (Keynes, 1936: 84).
Hal yang perlu diperhatikan dalam teori Keynes ini adalah adanya peran pemerintah sebagai pengatur kegiatan  perekonomian.  Disamping  itu,  pemerintah bukan  saja  berfungsi  untuk  mengatur  kegiatan perekonomian  tetapi  juga  dapat  mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat dalam perekonomian. Di satu  pihak  kegiatan  pemerintah  melalui  pemungutan pajak  akan  mengurangi  perbelanjaan  agregat.  Akan tetapi  pajak  tersebut  akan  dibelanjakan  lagi  oleh pemerintah dan langkah tersebut akan meningkatkan pengeluaran  agregat  (Keynes,  1936).  Melalui  karya buku The General Theory of Employment, Interest and Money itulah  Keynes  diakui  dan  dikenal    sebagai Bapak Ekonomi Makro modern dan teorinya dijadikan pijakan  untuk  diimplementasikan  dalam  kebijakan ekonomi di hampir seluruh negara di dunia.
Menurut teori keynes, dalam perekonomian tiga sektor intervensi pemerintah sangat penting keberadaanya.  Perekonomian  tiga  sektor  adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, sektor  perusahaan,  dan  sektor  pemerintah.  Dengan demikian  dalam  menganalisis  perekonomian  tiga sektor pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh  pemerintah  ke  atas  kegiatan  dalam perekonomian.  Campur  tangan  pemerintah  dalam perekonomian  menimbulkan  dua  perubahan  penting dalam  proses  penentuan  keseimbangan  pendapatan nasional,  yaitu:  pertama,  pungutan  pajak  yang dilakukan  pemerintah  akan  mengurangi  pengeluaran agregat melalui pengurangan ke atas konsumsi rumah tangga.  Kedua,  pajak  memungkinkan  pemerintah melakukan  perbelanjaan  dan  ini  akan  menaikkan perbelanjaan agregat (Sukirno, 2016: 150).
Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan  menimbulkan  tiga  jenis  aliran  baru  dalam sirkulasi aliran pendapatan. Aliran pertama, Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada  pemerintah.  Pembayaran  pajak  tersebut menimbulkan  pendapatan  kepada  pihak  pemerintah. Ia  merupakan  sumber  pendapatan  pemerintah  yang utama. Aliran  kedua, Pengeluaran  dari  sektor pemerintah  ke  sektor  perusahaan.  Aliran  ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan oleh sektor  perusahaan. Aliran  ketiga, Aliran  pendapatan
6534 - 2579 ISSN - ; E 6157 - 2477 ISSN: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,
dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran itu  timbul  sebagai  akibat  dari  pembayaran  ke  atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah  tangga  oleh  pemerintah.Dengan  adanya  tiga aliran  tersebut  corak  aliran  pendapatan  dalam perekonomian  tertutup  (perekonomian  tiga  sektor) diketahui  terdapat  enam  ciri-ciri  pokok  dari  aliran pendapatan dan pengeluarannya. Pertama, Pembayaran  oleh  sektor  perusahaan  sekarang  dapat dibedakan  menjadi  dua  jenis,  yaitu:  pembayaran kepada  sektor  rumah  tangga  sebagai  pendapatan kepada faktor-faktor produksi, dan pembayaran pajak pendapatan  perusahaan  kepada  pemerintah. Kedua, Pendapatan  yang  diterima  rumah  tangga  sekarang berasal  dari  dua  sumber:  dari  pembayaran  gaji  dan upah,  sewa,  bunga  dan  untung  oleh  perusahaan,  dan dari  pembayaran  gaji  dan  upah  oleh  pemerintah. Ketiga. Pemerintah  menerima  pendapatan  berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut  akan  digunakan  untuk  membayar  gaji  dan upah  pegawai-pegawai  dan  untuk  membeli  barang- barang  dan  jasa-jasa. Keempat, Pendapatan  yang diterima  rumah  tangga  (Y)  akan  digunakan  untuk memenuhi tiga kebutuhan: membayar dan membiayai pengeluaran  konsumsi  (C),  disimpan  sebagai tabungan (S) dan membayar pajak pendapatan rumah tangga (T). Dalam persamaan: Y= C + S + T. Kelima, Dalam  gambaran  tersebut  tetap  dimisalkan  bahwa tabungan  rumah  tangga  dipinjamkan  oleh  lembaga- lembaga  keuangan  kepada  para  pengusaha  yang menanam modal. Keenam, Pengeluaran agregat (AE) telah  menjadi  bertambah  banyak  jenisnya,  yaitu disamping  pengeluaran  konsumsi  (C)  dan  Investasi (I),  sekarang  termasuk  pula  pengeluaran  pemerintah (G).  Dalam  persamaan  AE    =  C  +  I  +  G  (Sukirno, 2016: 151-152).
Dalam  kebijakan  fiskal  konvensional  sumber penerimaan negara terbesar berasal sektor perpajakan. Sumber dana pajak diperoleh dari pungutan pajak ke atas  rumah  tangga  dan  perusahaan.  Secara  garis besarnya  berbagai  jenis  pajak  yang  dipungut pemerintah  dapat  dibedakan  kepada  dua  golongan, yaitu  pajak  langsung  dan  pajak  tak  langsung.  Pajak langsung  berarti  jenis  pungutan  pemerintah  yang secara  langsung  dikumpulkan  dari  pihak  yang  wajib membayar  pajak.  Setiap  individu  yang  bekerja  dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh  keuntungan  wajib  membayar  pajak. Pajak  yang  dipungut  dan  dikenakan  ke  atas pendapatan mereka dinamakan pajak langsung, yaitu
pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban  untuk  membayar  pajak.  Adapun  pajak tak  langsung  adalah  pajak  yang  bebannya  dapat dipindah-pindahkan  kepada  pihak  lain.  Salah  satu jenis  pajak  tak  langsung  yang  penting  adalah  pajak impor.  Biasanya,  pada  akhirnya  yang  akan menanggung  beban  pajak  tersebut  adalah  para konsumen. Yang mula-mula membayar pajak adalah perusahaan-perusahaan  yang  mengim-por  barang. Akan  tetapi,  pada  waktu  menjual  barang  impor tersebut, pengimpor akan menambahkan pajak impor yang dibayarnya dalam menentukan harga penjualannya. Dengan demikian keuntungannya tidak berkurang.  Pada  akhirnya,  para  pembeli  yang  akan membayar pajak, yaitu dalam bentuk harga yang lebih tinggi.  Contoh  lain  dari  pajak  tak  langsung  adalah pajak  penjualan.  Pajak  ini  biasanya  ditambahkan  ke harga  penjualan  yang  ditentukan  oleh  pedagang- pedagang.  Oleh  sebab  itu  pajak  penjualan  ber- kecenderungan  akan  mengakibatkan  kenaikan  harga (Sukirno, 2016: 154).
Selanjutnya pajak yang diterima pemerintah akan digunakan  untuk  membiayai  berbagai  kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju pajak  adalah  sumber  utama  dari  perbelanjaan pemerintah.  Sebagian  dari  pengeluaran  pemerintah adalah  untuk  membiayai  administrasi  pemerintahan dan  sebagian  lainnya  adalah  membiayai  kegiatan- kegiatan  pembangunan.  Membayar  gaji  pegawai- pegawai  pemerintah,  membiayai  sistem  pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan  bersenjata,  dan  membiayai  berbagai  jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan  adalah  beberapa  bidang  penting  yang akan  dibiayai  pemerintah. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi  tingkat  kegiatan  ekonomi  negara. Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam  suatu  periode  tertentu  tergantung  kepada banyak  faktor,  diantaranya  jumlah  pajak  yang  akan diterima,  tujuan-tujuan  kegiatan  ekonomi  jangka pendek  dan  pembangunan  ekonomi  jangka  panjang, dan  pertimbangan  politik  dan  keamanan  (Sukirno, 2016: 168).
3.11. Peranan  Kebijakan  Fiskal  dalam  Sistem Ekonomi Kapitalis
Dengan menggunakan kebijakan fiskal pemerintah  dapat  mempengaruhi  besarnya  jurang deflasi  atau  jurang  inflasi  yang  ada  dalam perekonomian.  Apabila  terdapat  jurang  deflasi,
6534 - 2579 ISSN - ; E 6157 - 2477 ISSN: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,
tingkat kegiatan ekonomi belum mencapai potensinya yang  maksimal  dan  pengangguran  terjadi.  Dalam keadaan  seperti  ini  pengeluaran  agregat  perlu dinaikkan. Kebijakan pemerintah itu akan menaikkan tingkat kegiatan ekonomi dan mengurangi pengangguran.  Langkah  yang  paling  mudah  yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan itu adalah  dengan  menambah  jumlah  pengeluarannya. Bersama  dengan  langkah  ini,  untuk  menjamin  agar jurang  deflasi  dapat  diperkecil  sejauh  mungkin, pemerintah  dapat  pula  mengurangi  pajak  yang dipungutnya  dari  para  penerima  pendapatan  dan perusahaan-perusahaan.  Menurut  Keynes  kebijakan fiskal sangat  penting  untuk  mengatasi  pengangguran yang  relatif  serius.  Melalui  kebijakan  fiskal pengeluaran  agregat  dapat  ditambah  dan  langkah  ini akan  menaikkan  pendapatan  nasional  dan  tingkat penggunaan tenaga kerja (Veritia, dkk., 2019: 17).
Langkah-langkah yang dijalankan pemerintah ini berkecondongan akan menimbulkan anggaran belanja defisit.  Dengan  demikian  dapatlah  dikatakan  bahwa kebijakan  anggaran  belanja  defisit  adalah  salah  satu langkah  pemerintah  yang  dapat  dilakukan  untuk mengatasi depresi dan pengangguran. Di dalam masa dimana  jurang  inflasi  wujud,  yaitu  pengeluaran agregat  melebihi  kemampuan  perekonomian  untuk memproduksikan barang-barang dan jasa-jasa, kebijakan  anggaran  belanja  surplus  perlu  dilakukan. Pada  waktu  itu  pemerintah  perlu  mengurangi pengeluarannya.  Apabila  langkah  ini  belum  mampu untuk mengatasi masalah kenaikan harga-harga yang berlaku, pemerintah dapat pula mengurangi pengeluaran  agregat  yang  berlebihan  itu  dengan menaikkan  tingkat  dan  jumlah  pajak  yang  dipungut dari  berbagai  golongan  masyarakat.  Apabila  pada mulanya  anggaran  belanja  pemerintah  adalah  dalam keadaan  seimbang,  pengurangan  pengeluarannya  di satu pihak dan kenaikan pendapatan pajaknya di lain pihak,  akan  menyebabkan  anggaran  belanja  menjadi berbentuk  anggaran  belanja  surplus  (Sukirno,  2016: 187).  Efek  dari  kebijakan  fiskal  yang  dijalankan tersebut  adalah  apabila  pemerintah  secara  aktif menggunakan kebijakan anggaran belanjanya sebagai alat  untuk  mempengaruhi  tingkat  kegiatan  ekonomi maka masalah depresi, pengangguran dan inflasi dapat dikurangi  keseriusannya  dan  gerak  naik  turun  siklus perusahaan  dapat  diperkecil.  Dengan  demikian kegiatan ekonomi negara berjalan dengan lebih stabil (Sukirno, 2016: 187-188).
3.12. Konsep Kepemilikan dalam Sistem Ekonomi Kapitalis
Dasar  filosofis  pemikiran  ekonomi  kapitalis bersumber  dari  tulisan  Adam  Smith  dalam  bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of  Nations yang  ditulis  pada  tahun  1776.  Isi  buku tersebut  sarat  dengan  pemikiran-pemikiran  tingkah laku ekonomi masyarakat. Dari dasar filosofi tersebut kemudian menjadi sistem ekonomi, dan pada akhirnya mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan suatu gaya  hidup  ( way  of  life ).  Smith  berpendapat  motif manusia  melakukan  kegiatan  ekonomi  adalah  atas dasar  dorongan  kepentingan  pribadi,  yang  bertindak sebagai tenaga pendorong yang membimbing manusia mengerjakan  apa  saja  asal  masyarakat  sedia membayar. Motif kepentingan individu yang didorong oleh filsafat liberalisme kemudian melahirkan sistem ekonomi  pasar  bebas,  pada  akhirnya  melahirkan ekonomi kapitalis.
Ciri  ekonomi  kapitalisme  merupakan  sebuah sistem  organisasi  ekonomi  kepemilikan  privat (individu) atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, pabrik-pabrik, jalan-jalan kereta api, dan sebagainya) dan  pemanfaatannya  untuk  mencapai  laba  dalam kondisi-kondisi  yang  sangat  kompetitif.  Perusahaan milik  swasta  merupakan  elemen  paling  pokok  dari kapitalisme.  Hal  tersebut  sangat  memengaruhi distribusi kekayaan serta pendapatan karena individu- individu  diperkenankan  untuk  menghimpun  aktiva dan  memberikannya  kepada  para  ahli  waris  secara mutlak  apabila  mereka  meninggal  dunia.  Ia memungkinkan  laju  pertukaran  yang  tinggi  oleh karena  orang  memiliki  hak  pemilikan  atas  barang- barang  sebelum  hak  tersebut  dapat  dialihkan  kepada pihak lain.
Kapitalisme  sangat  erat  hubungannya  dengan pengejaran  kepentingan  individu.  Menurut  Smith, setiap  individu  seharusnya  diperbolehkan  mengejar kepentingannya  sendiri  tanpa  adanya  campur  tangan pihak  pemerintah,  untuk  mencapai  yang  terbaik  di masyarakat  maka  ia  seakan-akan  dibimbing  oleh tangan yang tak tampak ( the invisible hand ). Ekonomi kapitalis memiliki tiga prinsip dasar, yaitu, kebebasan memiliki  harta  secara  perseorangan,  kebebasan ekonomi  dan  persaingan  bebas,  dan  kekuatan  modal untuk  menikmati  hak  kebebasan  dan  mendapatkan hasil yang sempurna (Riva’i, 2009: 219).
6534 - 2579 ISSN - ; E 6157 - 2477 ISSN: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,
3.13. Perbedaan  Pemikiran  Keuangan  Publik Ibnu  Taimiyah  VS  Kebijakan  Fiskal Keynesian
Perbedaan  pemikiran  keuangan  publik  Ibnu Taimiyah  dengan  Kebijakan  Fiskal  Keynesian meliputi  beberapa  hal,  diantaranya  landasan  hukum, tujuan  pelaksanaan  keuangan  publik  atau  kebijakan fiskal,  konsep  kepemilikan  yang  diakui  dalam ekonomi  Islam  dan  ekonomi  kapitalis,  sumber penerimaan  negara  dan  alokasi  belanja  negara, administrasi dan pengawasan, serta kriteria pemangku kebijakan fiskal.
Landasan  hukum  dalam  kebijakan  keuangan publik  Ibnu  Taimiyah  berdasarkan  al-qur’an,  as- sunnah,  ijma’  sahabat  dan  qiyas  baik  dalam menentukan  sumber  penerimaan  negara  maupun dalam  pos  pengeluarannya.  Sedangkan  landasan hukum kebijakan fiskal Keynes berdasarkan perundang-undangan buatan manusia, seperti Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perpajakan dan sebagainya. Tujuan pelaksanaan dari implementasi keuangan publik Ibnu Taimiyah adalah untuk kesejahteraan material dan spiritual. Kesejahteraan material dengan target utama memenuhi  kebutuhan  pokok  masyarakat  berupa, sandang,  pangan,  papan,  pendidikan,  kesehatan  dan keamanan  serta  kesejahteraan  spiritual  berupa keridhoan  Alloh  SWT  dengan  memenuhi  semua ketentuan  syari’at.  Sedangkan  kebijakan  fiskal Keynesian  bertujuan  untuk  meraih  kesejahteraan material  saja  terutama  untuk  mencukupi  semua pengeluaran  negara  dalam  menjalankan  perannya kepada rakyat.
Selanjutnya konsep kepemilikan dalam keuangan publik Ibnu Taimiyah mengakui tiga jenis kepemilikan yaitu, kepemilikan individu, kepemilikan sosial  dan  kepemilikan  negara.  Adapun  konsep kepemilikan  ekonomi  kapitalis  yang  dianut  oleh pemikiran  Keynes  lebih  menitikberatkan  pada kepemilikan  individu  terutama  dalam  pemilikan perusahaan  yang  menjalankan  roda  perekonomian. Dalam  keuangan  publik  Ibnu  Taimiyah  sumber penerimaan  negara  alokasi  pengeluaran  negara ditetapkan  menurut  sumber  hukum  Islam,  seperti ghanimah, zakat, fa’i, hasil pengelolaan sumber daya alam  dan  sebagainya  bukan  bertumpu  pada  pajak, sedangkan kebijakan fiskal Keynes menjadikan pajak sebagai  sumber  pendapatan  negara  yang  utama  dan pengeluaran  negara  disesuaikan  dengan  perundang- undangan  keuangan  negara  yang  berlaku  serta
menerapkan  defisit  anggaran.  Terkait  dengan administrasi dan pengawasan, dalam keuangan publik Ibnu  Taimiyah  terdapat  lembaga hisbah yang berwenang  dan  bertanggung  jawab  mengawasi  para aparat  yang  diberi  amanah  dalam  bidang  keuangan publik  sekaligus  mengawasi  kejujuran  mekanisme jual  beli  di  pasar.  Sedangkan  dalam  kebijakan fiskal Keynes  tidak  ada  lembaga hisbah (pengawasan). Berikutnya  berkaitan  dengan  kriteria  pemangku kebijakan  keuangan  publik  Ibnu  Taimiyah,  harus memenuhi  syarat-syarat  memahami  hukum  Islam, jujur,  amanah,  kuat  dan  memiliki  kompetensi  di bidang keuangan publik. Sedangkan kriteria pemangku  kebijakan  fiskal  dalam  konsep  Keynes, syaratnya  adalah  memahami  regulasi  tentang Keuangan Negara (Kebijakan Fiskal), dan profesional di bidangnya.
Uraian mengenai perbedaan pemikiran keuangan publik  Ibnu  Taimiyah  dan  Keynes  tersebut  dapat dipahami secara ringkas dalam tabel 1.1.
Tabel 1.1: Perbedaan Pemikiran Keuangan Publik Ibnu Taimiyah Vs Kebijakan Fiskal Keynesian No  Keterangan  Keuangan Publik
Ibnu Taimiyah Kebijakan Fiskal Keynes 1.  Landasan Al-Qur’an, Al- Hadis, Ijma’ Sahabat dan Qiyas Peraturan atau Perundang- undangan buatan manusia 2.  Tujuan Kesejahteraan material dan spiritual Kesejahteraan material 3.  Konsep Kepemilikan Islam mengakui kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara Mengakui kepemilikan individu 4.  Sumber Penerimaan
Negara utama Ghanimah, sedekah (zakat), dan fa’i Pajak 5.  Pos Belanja Negara Gaji aparatur pemerintahan, pembangunan fasilitas umum,
biaya pendidikan dan kesehatan,
Gaji aparatur pemerintahan, pembangunan fasilitas umum, biaya pendidikan dan kesehatan,
6534 - 2579 ISSN - ; E 6157 - 2477 ISSN: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,
No  Keterangan  Keuangan Publik Ibnu Taimiyah Kebijakan Fiskal Keynes 6.  Administrasi dan Pengawasan Adanya lembaga hisbah Tidak adanya lembaga Pengawasan 7.  Kriteria pemangku kebijakan Memahami hukum Islam, jujur, amanah, kuat dan memiliki kompetensi di bidang keuangan publik Memahami regulasi tentang Keuangan Negara
(Kebijakan
Fiskal), dan profesional
Dari  tabel  perbedaan  antara  keuangan  publik Ibnu  Taimiyah  dan  kebijakan  fiskal  Keynesian diketahui bahwa pemikiran kebijakan fiskal Keynesian  memiliki  sisi  kelemahan.  Hal  tersebut diantaranya adalah berupa kebijakan defisit anggaran yaitu  pengeluaran  negara  lebih  besar  daripada penerimaan negara. Kebijakan defisit anggaran dapat memicu pertambahan utang negara baik dalam jumlah pokok utang dan juga jumlah bunganya yang semakin meningkat.  Hal  ini  akan  membebani  APBN  negara. Selanjutnya titik tumpu pendapatan negara dari sektor pajak,  membuat  masyarakat  semakin  terkurangi pendapatan pribadinya ( disposible income )dan secara otomatis
mengurangi tingkat kesejahteraanmasyarakat
secara individu.
Pengendalian kebijakan fiskal dengan cara menaikkan pajak  pada  saat  inflasi  dan  menurunkan  pajak  pada saat deflasi, tidak memberikan solusi bagi kestabilan ekonomi  dalam  jangka  panjang.  Hal  tersebut  tidak mampu  menyelesaikan  masalah  inflasi  maupun deflasi secara tuntas dan terus dibayang-bayangi oleh terjadinya  resesi  dan  depresi  ekonomi.  Kebijakan fiskal  ini  juga  dipengaruhi  oleh  kebijakan  moneter yang  menjadikan  suku  bunga  sebagai  instrumen. Keduanya memiliki potensi masalah yang sama yaitu memicu  terjadinya  inflasi  dan  deflasi  dikarenakan transaksi  bunga  sebenarnya  tidak  ada  transaksi penyeimbang  dalam  kegiatan  ekonomi  secara  riil sehingga menyebabkan nilai uang semakin rendah dan harga barang semakin naik.
Berbeda  dengan  konsep  keuangan  publik  Ibnu Taimiyah  yang  lebih  mengutamakan  penerimaan negara  dari  ghanimah,    zakat,  fa’i,  dan  hasil pengelolaan  kepemilikan  umum  (Sumber  Daya Alam).  Hal  tersebut  dapat  memberikan  dampak keadilan dan kesejahteraan ekonomi pada masyarakat
yang lebih merata, tidak menimbulkan dampak deflasi maupun  inflasi  dan  tidak  membebani  masyarakat. Dalam  pemikiran  keuangan  publik  Ibnu  Taimiyah, instrumen  bunga  dilarang  karena  hal  tersebut termasuk transaksi yang diharamkan menurut syari’at Islam  yang  dinyatakan  secara  tegas  dalam  al-qur’an dan al-hadis. Dalam surah al-baqarah: 275 secara jelas dinyatakan  bahwa  jual  beli  dihalalkan,  dan  riba diharamkan.  Dan  dalam  Islam  mata  uang  yang digunakan  mengandung  bahan  yang  bernilai  tinggi yaitu emas dan perak yang setara antara nilai nominal dan  nilai  intrinsiknya.  Sedangkan  dalam  ekonomi kapitalis  uang  yang  digunakan  adalah  uang  kartal yang  tidak  setara  nilainya  antara  nilai  nominal  dan nilai  intrinsik  (bahan  pembuatan  uang)  sehingga volatilitas nilainya sangat tinggi dan menjadi sumber pemicu inflasi.
Adapun  persamaan  pemikiran  Ibnu  Taimiyah dengan  Pemikiran  John  Maynard  Keynes  tentang keuangan  publik  atau  kebijakan  fiskal  terletak  pada beberapa hal, yaitu dari sisi tujuan kebijakan keuangan publik,  penggunaan  beberapa  belanja  negara, komponen penerimaan negara dan peran negara dalam mengatur  keberhasilan  keuangan  publik.  Tujuan kebijakan  keuangan  publik  ataupun  kebijakan  fiskal adalah  untuk  mencapai  kesejahteraan  ekonomi  bagi seluruh rakyat. Selanjutnya pada pos pengeluaran atau belanja  negara  persamaannya  adalah  dalam  hal penggunaan  anggaran  negara  untuk  menggaji  para aparatur negara, membiayai pertahanan dan keamanan negara,  untuk  pembangunan  fasilitas  publik  seperti jalan  raya,  jembatan,  pelabuhan,  dan  pasar,  serta pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dari sisi  sumber  penerimaan  negara  terdapat  persamaan pendapatan dari komponen bea cukai kegiatan ekspor- impor  serta  pajak.  Berkaitan  dengan  intervensi  atau peran negara dalam kebijakan keuangan publik sama- sama  berupaya  untuk  mengatasi  pengangguran  dan mengentaskan  kemiskinan  yang  berdampak  pada disposable income masyarakat dan berpengaruh pada tingkat konsumsi dan tingkat investasi secara agregat.

## 4. KESIMPULAN
Pemikiran keuangan publik Ibnu Taimiyah kental dengan nilai-nilai moral Islam atau nilai-nilai ilahiyah. Berbeda  dengan  pemikiran  kebijakan  fiskal  John Maynard  Keynes  yang  meniadakan  aspek  agama tertentu  dan  lebih  mendasarkan  pada  asas  manfaat atau  kepentingan  tertentu.  Dalam  Islam  semua aktivitas  manusia  termasuk  konsep  keuangan  publik
Ibnu  Taimiyah  terikat  dengan  hukum  Islam  yang diklasifikasikan  dalam  lima  kategori  yaitu,  mubah, makruh, sunnah, halal, dan haram. Penentuan sumber penerimaan  negara  dan  alokasi  pengeluaran  negara dalam keuangan publik Ibnu Taimiyah meninggalkan dari  aspek  yang  diharamkan  dalam  agama  Islam. Sedangkan  kebijakan  fiskal  konsep  Keynes  yang menjadi bagian dari sistem ekonomi kapitalis berpijak pada  nilai-nilai  kebebasan  atau laizzes  faire, tidak terikat  dengan  aturan  halal  dan  haram.  Konsep keuangan  publik  Ibnu  Taimiyah  mengutamakan tercapainya  keadilan  dan  kesejahteraan  bagi  seluruh lapisan  masyarakat  secara  merata.  Sedangkan kebijakan  fiskal  Keynes  juga  bertujuan  untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat  tetapi  dengan mekanisme  yang  berbeda  dengan  keuangan  publik Islam,  kebijakan  fiskal  Keynes  berangkat  dari  titik awal untuk menghindarkan diri dari deflasi dan inflasi yang  mengganggu  kestabilan  ekonomi.  Campur tangan  negara  selalu  ada  dalam  konsep  keuangan publik  Ibnu  Taimiyah  dalam  keadaan  perekonomian negara  stabil  maupun  tidak  stabil,  sedangkan  dalam kebijakan  fiskal  Keynes  intervensi  negara  hanya dilakukan saat ekonomi dalam keadaan sangat genting atau perekonomian negara hampir mati.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Saya  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar- besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dalam penerbitan artikel ini. Semoga ilmu yang  disampaikan  bermanfaat  untuk  berbagai kalangan  khususnya  bagi  para  akademisi,  penggiat ekonomi Islam dan masyarakat umum.

## 6. REFERENSI
Hazm, Ibn. 1367 H. Al-Muhalla . Mesir: Maktabah an- Nahdah.
Islahi, A.A. 1997. Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah.
Terjemahan oleh Ansyari Thayib. Surabaya: PT
Bina Ilmu.
Keynes, John Maynard.  1936. The General Theory Of Employment  Interest  and  Money. Hardcourt: Brace and Word.
Khan,  Qamaruddin.  1992. The  Political  Thought  of Ibn Taimiyah ; Terjemahan oleh Anas Mahyudin. Bandung: Pustaka.
M. Suparmoko, 1997. Keuangan Negara dalam Teori dan  Praktik, cet.  VII,  Yogyakarta:  BPFE  – Yogyakarta.
Muhamad.  2020. Makroekonomi  Islam  Suatu Pengantar. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Nursiyono,  Joko  Ade  dan  Febry  Wahyuningtyas. 2017. Pengantar  Statistika  Dasar. Bogor  :  In Media.
Paul  Samuelson  dan  William  D.  Nordhaus.  1997.
Macroeconomics: Fourteent
Edition,
(Makroekonomi:  Edisi  Keempat  belas), alih bahasa  Haris  Munandardkk,  cet.  IV.  Jakarta: Penerbit Erlangga.
Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave. 1993.
Keuangan  Negara  dalam  Teori  dan  Praktek , Edisi  5,  alih  bahasa  Alfonsus  Sirait.  Jakarta: Erlangga.
Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2009. Islamic Economics. Jakarta: Bumi Aksara. Skousen,  Mark.  2007. The  Big  Three  in  Economics.
New York: M.E. Sharpe, Inc.
Sukirno, Sadono. 2016. “Pengantar Teori
Makroekonomi”. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. Suparmoko,  M.  2016. Pengantar  Ekonomi  Makro. Bogor: In Media.
Taimiyah,  Ibnu.  1963. Majmu’  Fatawa  Shaikh  al- Islam. Riyad: Matabi al-Riyad. Taimiyah,  Ibnu.  1969. Al-Siyasah  al-Syar’iyyah  fi Ishlah  al-Ra’i  wa  al-Ra’iyyah. Mesir:  Dar  al- Kitab al ‘Arabi.
Taimiyah, Ibnu. 2004. Tugas Negara Menurut Islam;
Terjemahan  oleh  Arif  Maftuhin  Dzofir  dari Publik  Duties  in  Islam,  The  Institution  of  the Hisba (1985) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Taimiyah,  Ibnu . Tth .  Al-Hisbah  fi  al-Islam  aw Wazifah  al-Hukumah  al-Islamiyah, (Ttp:  Dar  al Kitab al ‘Arabi).