## PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG MERUPAKAN SARANA PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA

## M. Agus Santoso

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Demokrasi  merupakan  suatu  paham  yang mengaku  bahwa  diantara  semua orang  untuk menentukan  nasib  kehidupannya  sendiri  oleh  rakyat,  dengan  demikian rakyatlah  yang  menjalankan  pemerintahan  dalam  suatu  negara  yang  demokrasi. Di Indonesia  yang  menjalankan  pemerintahan  adalah  ekskutif  dalam  hal  ini  Presiden, Gubernur,  Bupati  dan  Walikota; sedangkan  rakyat  diberi  hak  untuk  menentukan pilihannya  secara  suka  rela  pemimpin  yang  dikehendakinya  untuk  menjalankan pemerintahan,  melalui  Pilpres,  untuk  memilih  Presiden  dan  Pilkada  langsung  untuk memilih kepala daerahnya. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Undang-Undang N0. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, tentu saja hal  ini  merupakan  langkah  menuju  yang  lebih  demokrasi,  karena  dengan  demikian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih dapat menjalankan pembangunan di daerah secara leluasa karena telah mendapatkan kepercayaan dari rakyat melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. Yang selama ini rakyat tidak pernah diberi kepercayaan  untuk  memilih  kepala    daerah  pada  periode  sebelumnya,  maka  dari itu kehidupan demokrasi di Indonesia dapat dikatan lebih baik lagi karena rakyat sudah diberi  peranan  dan  secara  demokrasi  pula.  Namun  demikian  kepercayaan  yang diberikan kepada rakyat oleh negara   tersebut  jangan sampai mengancam keutuhan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Maka  dari  itu  yang  perlu  diingat  bahwa Pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  secara  langsung  merupakan sarana menuju kehidupan demokrasi, tetapi demokrasi di Indonesia bukan demokrasi liberal,  yaitu  demokrasim  Pancasila,  yang  tetap  mempertahakan  keutuhan  Negara kesatuan Republik Indonesia.
Kata kunci : Pilkada langsung dan demokrasi.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  mempunyai    tujuan  seperti  termuat  dalam  alinea keempat  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945,  yaitu :  1.  Melindungi  segenap bangsa  Indonesia,  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  2.  Memajukan  kesejahteraan Umum,  3.  Mencerdaskan  Kehidupan  bangsa,  dan  4.  Ikut  melaksanakan  ketertiban dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial. Di samping itu Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi, penegasan itu termua secara  tegas  di  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  dasar 1945  yang berbunyi  :” Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang- Undang  Dasar. Dengan  demikian  di  Indonesia  kekuasaan  tertinggi  ada  di  tangan
yakyat  namun  demikian  dalam  implementasinya  tentu  rakyat  tidak  dapat menjalankannya sendiri secara baik, maka dari perlu adanya pemilmpahan kedaulatan dalam  menjalankan  tugas  kenegaraan,  terutama  dalam  menjalankan  pemetrintahan negara.
Kekuasaan  ekskutif  (le  pauvair  executif),  yang  melaksanakan  Undang-Undang, memaklumkan  perang,  mengadakan  perdamaian  dengan  negara-negara  lain,  menjaga tata  tertib,  menindak  pemberotakan  dan  lain-lain,  dilaksanakan  oleh  pemerintah (Presiden  atau  Raja  dengan  bentuk  kabinet).  (Muchsin,  2004,  hal  :  2),  Di  Indonesia kekuasaan  pemerintahan  dipegang  oleh  Prsiden,  termuat  dalam  Pasal  4  ayat  (1) Undang- Undang dasar 1945, yang berbunyi :”Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan  pemerintahan  menurut  Undang- Undang  Dasar.”. Kemudian  dalam menjalankan  pemerintahan,  oleh  karena  luasnya  wilayah  Republik  Indonesia,  maka dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan kota, yang disebut daerah otonomi dipimpin oleh kepala daerah, seperti termuat dalam Pasal 18 ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi :” Gubernur, Bupati, dan Walikota  masing-masing  sebagai  kepala  pemerintah  daerah  provinsi,  kabupaten,  dan kota dipilih secara d emokrasi.”
Dalam  pengalaman  sejarah  kepemimpinan  nasional  maupun  daerah  di  Indonesia menunjuklkan  adanya  pembatasan  ruang gerak  demokrasi  yang  dimiliki  oleh rakyat, hal itu tercermin dari kepemimpinan nasional maupun daerah sejak Indonesia merdeka sampai  era  reformasi  tidak  pernah  dipilih  oleh  rakyat  secara  langsung,  maka  sebaik apapun sebuah negara  yang ditata secara demokrasi, tidak akan dianggap benar-benar demkratis mana kala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri,  kemudian  hal  itu  dijadikan  tolak  ukur  untuk  menentukan  sebuah  negara  itu demokrasi  atau  tidak,  walaupun  demokrasi  itu  tidak  semata-mata  ditentukan  adanya pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  oleh  rakyat.  Hal  itu    tentu  saja  berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 yang belum menentukan secara tegas tentang pemilihan kepala daerah secara langsung.
Setelah Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan sampai yang keempat kalinya  barulah  termuat  bahwa  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  dipilih  secara demokrasi,  yang  termuat  dalam  Pasal  18  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  1945,  dan menurut  Philipus  M  Hadjon  yang  dimuat  dalam  Titik  Triwulan  Tutik  (2006) mengatakan bahwa : Prinsip demokrasi yang terkandung dalam Pasal 18  (ayat 3 dan 4 )  menyangkut  pemilihan  anggota  DPRD  dan  Kepala  Daerah  secara  langsung,  dengan demikian  dalam sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  pemilihan  umum  tidak hanya  untuk  memilih  wakil  rakyat  (DPR,  DPD,  DPRD),  tetapi juga  untuk  kepala pemerintahan. (Philipus M Hadjon, dalam Titik Triwulan Tutik, 2006, hal : 218).
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pada dasarnya merupakan  suatu proses  politik  bangsa  menuju  kehidupan  yang lebih demokrasi (kedaulatan rakyat), serta  transparan dan  bertanggungjawab,  selain  itu  pemilihan kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  secara  langsung  tersebut  menandakan  adanya perubahan  dalam  demokrasi  lokal,  yakni  tidak  sekedar  distribusi  kekuasaan  antar tingkat  pemerintah secara  vertikal,  tetapi  juga  merupakan  sarana  pelaksanaan kedaulatan  rakyat  di  wilayah  provinsi  maupun  kabupaten  dan kota  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Sinyalemen  pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  secara  langsung jika  ditinjau  dari  sudut  pandang  ketatanegaraan  dan  pemerintah  akan  membuahkan suatu  kondisi pertama :  pemilihan  kepala  daerah  akan  menghasilkan  pemerintahan daerah  yang  mempunyai  legitimasi  langsung  dari masyarakat  dimana  pemerintah daerah  mempunyai  pertanggung  jawaban politik  dan  akuntabilitas  yang  tidak  akan semana-mena menyeleweng, kedua :  iklim  menumbuhkan  kondisi  daerah  menemui moment,  dalam  arti  bahwa  peran  kepala  daerah  yang  didukung  peraturan  mampu membawa katalisator konstruktif bagi kemajuan masyarakat; ketiga : pemilihan kepala daerah, secara esensial akan mendukung demokrasi lokal, yaitu masa depan kehidupan masyarakat di daerah menjadi cerah akibat terbukanya ruang publik melalui partisipasi proaktif masyarakat. (ibid hal : 221).
Untuk  melaksanakan  maksud  dan  tujuan  pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil kepala daerah secara langsung sebagai sarana kedaulatan rakyat di suatu  daerah  yang telah di atur secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas pula  diatur  dalam  Pasal  56  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  tentang Pemerintahan  Daerah,  yang  menyatakan :”Kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah dipilh  dalam  satu  pasangan  calon  yang  dilaksanakan  secara  demokratis  berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan  adil.” Hal ini tentu sama dengan asas yang  di  pakai  dalam  pemilihan  umum  untuk  memilih  DPR,  DPD  dan  DPRD,  maka dengan  demikian  pemilihan  kepala  daerah  juga  merupakan  sarana  dalam  rangka menjalankan  demokrasi  yang  dimilki  oleh  rakyat,  dalam  rangka  menjalankan kedaulatannya.
Penggunaan  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  tersebut merupakan konskwensi sebagai pelaksanaan pemilihan secara demokrasi. Hal ini juga sependapat dengan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  :”Dalam  menjabarkan maksud  “dipilih  secara  demokrasi”  dalam  pasal  18  ayat  (4)  Undang -Undang  Dasar 1945,  pembuat  Undang-Undang  telah  memilih  cara  pemilihan  Kepala  daerah  secara langsung,  maka  sebagai  konskwensi  logisnya,  asas-asas  penyelenggaraan  pemilihan umum  harus  tercermin  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  secara langsung,  yaitu langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujus,  dan  adil  (luber).  (Putusan Mahkamah Konstitusi RI, Nomor : 027-073/PPU-II/2004).
Pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  secara  langsung  sebagai instrument demokrasi dalam rangka menjaring kepemimpinan nasional tingkat daerah, walaupun  tidak  dilaksanakan  secara  serentak  di  seluruh  Indonesia  seperti  pemilihan umum  legislatif  pada  umumnya,  tetapi  hal  ini  merupakan  sebuah  kemajuan  politik demokrasi  di  Indonesia  khususnya  dalam  hal  memilih  pemimpinnya  di  daerah  secara langsung oleh trakyat, yang selama kurun waktu  lebih 50 tahun belum pernah terjadi di  Indonesia,  bahkan  selama itu  pula selama  itu  pula  keberadaan  kepala  daerah  tidak lebih  dari  boneka  pemerntah  pusat  untuk  menjalankan  kepentingannya  di  daerah dengan  alasan  kepentingan  nasional,  tetapi  di  satu  sisi  demkokrasi  dibelenggu  dan tidak  dijalankan  secara  optimal.  Namun  setelah terjadinya  reformasi, seperti membalikkan telapak tangan, situasi politik demokrasi berubah seratus delapan puluh derajat,  dari  mulai  perubahan  Undang-Undang  politik,  Undang-Undang  Pemilihan Umum,    Undang-Undang  Dasar  1945  juga  Undang-Undang  Pemerintah  Daerah termasuk di dalamnya mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung.
Tentunya  hal  ini  merupakan  kajian  yang  manarik  untuk  diteliti  dan  di  bahas dalam kajian  hukum  tata  negara,  agar  didapat jawaban  atas  permasalah  yang dihadapinya maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan kedaulatan rakyat di  Indonesai  yang diatur dalam,  Undang-Undang Dasar 1945, atas dasar  hal  tersebut  penulis  menuangkannnya  dalam  sebuah  tulisan  ini  dengan  judul    : Pemilihan Kepala daerah Secara Langsung Sebagai Sarana Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia.”

## RUMUSAN MASALAH
Dalam peneletian ini yang menjadi masalah adalah :
1. Mengapa Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dilaksanakan di Indonesia ?
2. Faktor-faktor Apa Saja Sebagai Pendukung  dan Penghambat Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia ?

## TUJUAN PENELITIAN
Adapaun  yang  menjadi  tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  hal-hal  yang  sesuai dengan permaslahan yang ada, yaitu :
1. Untuk mengetahui mengapa pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan di In donesia.
2. Untuk  mengetahui faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  pemilihan  kepala daerah langsung di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  hal  utama  yang  dibahas  adalah  mengenai  pemilihan  kepala daerah secara langsung di Indonesia, yang merupakan kajian hukum tata negara, maka penelitiannya  adalah  penelitian  hukum,  yaitu  sebagai  penelitian  untuk  menemukan hukum in  concreto yang  meliputi  berbagai  kegiatan  untuk  menemukan  apakah  yang merupakan  hukum  yang  layak  untuk  ditetapkan  secara in  concreto untuk menyelesaikan suatu  yang  didasarkan pada  metode,  sistematika  dan  pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. (Soerjono Soekanto, 2005, hal : 43}.
Adapaun  jenis  penelitiannya  adalah  penelitian  hukum normatif,  yang menggunakan  metode doktrinal monolagi,  yaitu bertolak dari  kaidah  sebagai  ajaran yang  mengkaidahi  perilaku,  (Bernard  Arief  Sidharta,    1996,  hal  190),  kemudian penelitian hukum normatif ini mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah  yang  berlaku  dalam  masyarakat  dan  menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang, sedangkan  norma  hukum  yang  berlaku    itu  berupa  norma  hukum  positif  tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (Undang-Undang Dasar), kodifikasi, Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah dan hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (judge made  law),  serta  norma  hukum  tertulis  buatan  pihak-pihak  yang  berkepentingan (kontrak,  dokuman  hukum,  laporan  hukum,  cacatan  hukum,  dan  Rancangan  Undang- Undang), oleh karena itu, penulisan hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik, karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum, fokus kajiannya adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas  dan doktrin hukum, penemuan hukum  dalam  perkara in  concreto, sistematik  hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum, perbadingan hukum, dan sejarah hukum.(ibid).
Bahan  hukum  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  primer berupa  Undang-Undang  Dasar  1945  maupun  Undang-Undang  yang  berkaitan  dengan pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung,  karena  menurut  Sunaryati  Hartono  (1994) Bagi  penelitian  hukum  normatif,  bahan-bahan  primer  terdiri  atas  Undang-Undang Dasar  dan  berbagai  dokumen  resmi  yang  memuat  ketentuan  hukum,  termasuk  akta notaris dan kontrak, sedangkan texbook, monograf, laporan penelitian dan sebagainya, merupakan bahan sekunder,(C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994, hal : 151).

## KERANGKA TEORI
Kerangka  teori  diperlukan  untuk  menganalisis  beberapa  masalah  yang  dihadapi, sedangkan dalam penelitian ini masalahnya bertitik tolak pada pemilihan kepala daerah secara  langsung  oleh  rakyat,  merupakan  pengejawantahan  dari  sistem  kedaulatan rakyat,  kemudian  digunakanlah  konsep  demokrasi  sebagai  teori  utama  (grend  teory), dan menurut asal katanya demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat, dan cratein yang berarti mengatur pemerintahan. (Usep Ranawijaya, 1983, hal : 91), Maka berdasarkan pengertian tersebut secara etimologi demokrasi berarti pemerintahan dari, oleh,  dan  untuk  rakyat,  berarti  pemerintahan  oleh  rakyat yang  dengan  demikian mendasarkan hal ihwal kenegaraannya pada kekuasaan rakyat, sehingga rakyatlah yang berdaulat.(Padmo Wahjono, 1986, hal : 75).
Menurut  kamus  hukum, demokrasi  (democratie)  adalah  bentuk  pemerintahan atau kekuasaan negara yang tertinggi, dimana sumber kekuasaan negara yang tertinggi adalah  kekuasaan  (ke)  rakyat  (an)  yang  terhimpun  melalui  suatu  majelis  dinamakan Mejelis Permusyawaratan Rakyat  (de gesamte staagewaltliegt allein bei der majelis), (Yan  Pramudya  Puspa,  1977,  hal  :  295).  Selain  itu, kamus Dictionary  Webters mendefinisaikan,  demokrasi  adalah  pemerintah  oleh  rakyat  di  mana  kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil- wakil yang mereka pilih di bawah sistem  pemilihan bebas. (Sabirin Malian, 2001, hal : 44).  Berdasarkan  pengertian  tersebut, maka  konsep  demokrasi  berakar dari  konsep kedaulatan  rakyat,  dan  menurut    ajaran  kedaulatan    rakyat,  kekuasaan  tertinggi ada pada  rakyat,  artinya  bahwa  pada  tingkat  terakhir  rakyatlah  yang  memberi keputusan dalam mesalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah  dan negara.  Dalam  perspektif  demikian,  negara  ada karena  kemauan bersama dari  rakyatnya,  selama negara  itu  ada,  maka segala  tindakan  harus  sesuai dengan  kemauan  rakyatnya,  oleh  karena  itu,  organisasi  dan  perjalanan negara seharusnya ditetapkan oleh kemauan bersama. (M. Nasroen, 1986, hal : 66).
Perkataan  “dari  rakyat”  maksudnya  bahwa  penyelenggaraan negara  harus terdiri dari  seluruh  rakyat  itu  sendiri  atau  yang  disetujui  atau  didukung  oleh  rakyat.  Olah rakyat maksudnya adalah bahwa penyelenggaraan negara dilakukan sendiri oleh rakyat atau atas nama rakyat atau yang mewakili rakyat, maksudnya pemerintahan dijalankan atau  berjalan  sesuai  dengan  kehendak  rakyat.  Berdasarkan  ganbaran  tersebut,  tampak jelas  bahwa  dalam negara  demokrasi,  rakyat  merupakan  sumber  kekuasaan,  artinya dalam proses bernegara, rakyat sering dianggap sebagai hulu dan sekaligus muaranya, rakyat merupakan titik sentral dan pemegang kedaulatan atau benar-benar berdaulat. (I Gde    Pantja  Astawa,  2000,  hal  :  30).  Namun  demikian  dalam  praktek  tentu  tidak mungkin  sekian  banyak  rakyat  dalam  suatu  negara  menjalankan  kedaulatan  jalannya pemerintahan negara, oleh karena itu yang dimaksudkan adalah, dalam hal menentukan siapa  yang  menjalankan  pemerintahan  negara  atau  daerah  itu  ditentukan  oleh  rakyat secara  demokrasi,  dan  dalam  suatu  daerah  pemimpin  yang  menjalankan  pemerintah daerah  juga  ditentukan  oleh  rakyatnya  melalui  pemilihan    kepala  daerah  secara langsung,  umum.  Bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  Inilah  yang  dimaksud  bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dalam konsep demokrasi.
Konsep  demokrasi  di  Indonesia  tercermin  dalam  Bab  I  Undang-Undang  Dasar 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan, kemudian pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1934 menyatakan :” Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di jalankan menurut Undang-Undang  Dasar ”.  Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  di  dalam  Undang -Undang Dasar  1945  disamping  mengatur tentang kedaulatan  rakyat  juga  mengatur  tentang bagaimana bentuk kedaulatan  yang dilakukan oleh rakyat. Jika dikaitkan  dengan  Bab III Undang-Undang Dasar 1945, tetang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Pasal 4 ayat (1)  Undang-Undang  Dasar 1945,  menyatakan  bahwa  Presiden  Republik  Indonesia memegang  kekuasaan  pemerintahan  menurut  Undang-Undang  Dasar.  Berarti kedaulatan negara berada pada Presiden, tetapi pada Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar  1945,  menyatakan  bahwa    :”Presiden  dan  Wakil  Presi den  dipilih  dalam  suatu pasangan secara langsung oleh rakyat.”
Kaliman  dipilih  dalam  suatu  pasangan  secara  langsung  oleh  rakyat  mengandung arti  bahwa  rakyat  mempunyai  kewenangan  sepenuhnya  untuk  menentukan  Presiden sebagai kepala pemerintahan, dengan demikian Presiden dalam menjalankan tugasnya mendapat  mandat  dari  rakyat  melalui  pemilihan  Presiden  tadi,  maka  Presiden  harus melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan    kehendak  rakyat  yang  memberikan mandat untuk  menjalankan  pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia.  Kemudian  oleh  karena luasnya  wilayah, Negara  Kesatuan  Republik    Indonesia dibagi  atas  daerah-daerah provinsi  dan  daerah  provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap provinsi, kabupeten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang,  demikian  bunyi  Pasal 18  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945. Kemudian  Pasal  18  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  1945  menyatakan  bahwa Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  masing-masing  sebagai  kepala  pemerintah  daerah provinsi,  kabupaten, dan  kota  dipilih  secara  demokratis.  Kemudian  desebut  dengan pemilihan kepala daerah secara langsung.
Pasal  24  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004,  tentang  Pemerintah  Daerah menyatakan  bahwa  :”Setiap  daerah  dipimpin  oleh  kepala  pemerintah  daerah  yang disebut  kepala  daerah.” Mengenai  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah yang  berbunyi  :”Kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  dipilih  dalam  satu  pasangan
calon yang dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil.” Kemudian  Pasal  24  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004,  tentang  Pemerintahan  Daerah  menyebutkan  :”Kepala  daerah  dan  wakil kepala  daerah  sebagaimana  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3),  dipilih  dalam  satu  pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.” Demngan demikian jelaslah bahwa  pernyataan  pasal-pasal  ini  rakyat  mempunyai  kewenangan  untuk  menentukan siapa yang pantas untuk menjalankan pemerintahan yang notabene adalah hak mutlak rakyat  yang  memegang  kedaulatan,  dan  rakyat  memberikan  kakuasaan  itu  kepada kepala daerah yang sudah dipilihnya secara demokrasi pula.

## PEMBAHASAN

## A. Alasan Dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

## Di Indonesia.
Pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daearh  secara  langsung,  telah  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  tentang  Pemerintahan  Daerah,  mulai dari  Pasal  56  sampai  dengan  Pasal  118,  sehingga  kepala  dan  wakil  kepala  daerah bukan  hanya  berperan  sebagai  wakil  dari  pemerintah  pusat.  Kepala  daerah  dan  wakil kepala  daerah yang  telah  dipilih  secara  demokrasi,  benar-benar  bisa  melaksanakan pembangunan  yang  sesuai  dengan  kehendar  rakyat  di  daerah,  namun  demikian  tetap harus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai ada cara pandang  yang  salah  dalam  memahami  otonomi  daerah  secara  luas,  sehingga  terlalu berlebihan,  bahkan  memahami  otonomi  daerah  sebagai  kebebasan  yang  bersifat mutlak,  dan  pada  akhirnya  mengancam  nilai-nilai  luhur  yang  terkandung  Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Perjalanan  sejarah  kepemimpinan  nasional  yang  ada  di  daerah  selama  itu  belum pernah terjadi, sejak  Indonesia merdeka sampai  masa reformasi, rakyat belum pernah diberi kewenangan untuk menentukan pilihannya terhadap pemimpinnya di daerah, hal ini  menimbulkan  pertanyaan  besar  bagi  daerah  sehiongga  muncul  gagasan  untuk dilaksanakan  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung.  Di  awali  dengan  perubahan Undang-Undang  dasar  1945  Pasal  18  ayat  (4) yang  menyatakan  :”Gubernur,  Bupati, dan  Wali  kota masing-masing  sebagai  kepala  pemerintah  daerah  provinsi,  kabupaten, dan  kota  dipilh  secara  demokrasi.”  Kemudian  Pasal  56  ayat  (1)  Undang -Undang Nomor  32  Tahun  2004,  tentang  {emerintahan  Daerah  menyebutkan bahwa  :”Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon  yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”
Adapun  beberapa alasan  mengapa  pemilihan  kepala  daearah  secara  langsung merupakan  suatu  solusi  untuk  mencapai  keseimbangan  dalam  distribusi kekuasaan pemerintah  daerah,  yakni alasan  secara  yuridis    sebenarnya  Undang-Undang  Dasar 1945 sudah  mempunyai keinginan  yang  kuat  untuk  melaksanakan  pemilihan  kepala daerah  secara  langsung  dalam  rangka  melaksanakan  kedaulatan  rakyat,  dimana lembaga kekuasaan yang lain seperti legislatif (DPR, DPD dan DPRD), juga termasuk ekskutif (Presiden dan Wakil Presiden) telah dipilih secara langsung oleh rakyat,  maka seharusnya  pulalah  kepala daearh  yang  sederajad  dengan  DPRD  juga  dipilih  secara langsung  oleh  rakyat.  Dan  ketika  pemilihan  secara  langsung  itu  tidak  terlaksana
terhadap  pemilihan  kepala  daerah,  tentu  menimbulkan  pertentangan  prinsip  dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena adanya asas tertentu yang tidak digunakan, yakni asas keadilan yang merata.
Menurut asas keadilan yang merata, bahwa hukum nasional bertujuan untuk terus meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara merata. (Padmo Wahjono, 1985, hal : 6). Ketidak adilan dalam materi tersebut, dapat menyentuh pada rakyat dan juga  bagi  kepala  daearh.  Ketidak  adilan  bagi  rakyat,  karena  rakyat  tidak  dapat menentukan  pilihannya  langsung  sesuai  hati  nurani  pada  calon  pemimpinnya. Sebaliknya  ketidak  adilan  bagi  kepala  daerah,  karena  semua  anggota  (yang menduduki)  lembaga  kekuasaan  politis  yang  berwenang  dalam  pengambilan  putusan politis  atau  lembaga  yang  bersentuhan  langsung  dengan  konsep  kedaulatan  rakyat (DPR,  DPD,  dan  DPRD)  sebagai  lembaga  legislatif  maupun  Presiden  dan  Wakil Presiden  sebagai  lembaga  ekskutif,  telah  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat  melalui pemilihan  umum,  sedangkan  kepala  daerah  juga  berposisi  sama  dengan  lembaga- lembaga tersebut, yakni sebagai lembaga ekskutif darah.
Sedangkan  alasan  politisnya,  adalah  untuk  mendapatkan  legitimasi  kekuasaan berdasarkan  dukungan mayoritas  rakyat  setempat,  sebagai  bentuk  upaya  untuk melaksanakan demokrasi dan demokratisasi didaerah (Syaukani, HR. 2004. Hal :185). Dukungan  yang  kuat  dari  rakyat  setempat  menjadi  urgen dalam  menjalankan pemerintahan, karena menurut konsep kedaulatan rakyat, dalam hal ini rakyatlah yang mengambil  keputusan  tertinggi  dan  rakyat  juga  yang  paling  berwenang  menentukan siapa  yang  jadi  wakilnya  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan,  karena  intinya rakyatlah yang memegang lingkup kedaulatan/kekuasaan (Scope Of Sovereignity/Scope  Of  Power)  dan  dominan  kedaulatan/kekuasaan  (domain  of sovereignity/domain  of  power).(Jimli  Asshiddiqie,  1994,  hal:  9.  Dimuat  juga  dalam Sayuti Una, 2004, hal 213).
Adapun alasan  secara  empiris  mengapa  kepala  daerah  harus  dipilih  secara langsung, tentunya tidak lain kecuali melihat implementasi selama ini yang cenderung meninggalkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Pada masa orde baru maupun orde lama  proses  pemilihan  kepala  daerah  menjadi wewenang  pihak  pemerintah  (ekskutif) pusat  sepenuhnya,  Maka  konskwensinya  posisi  kepala  daerah  tak  ubahnya  seperti robot  yang  dikendalikan  kemana  saja  sesuai  dengan  kemampuan  pihak  pemerintah pusat.  Kepentingan  pusat  belum  tentu  sama  dengan  kepentingan  masyarakat  daerah, asas persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) serta asas keadilan yang merata, karena praktek itu dapat menghilangkan kesempatatan bagi warga negara yang  memenuhi  syarat  secara  umum  untuk  menduduki  jabatan  publik.  (Sunaryati Hartono, 1988, hal : 73. Dimuat dalam Sayuti Una, op cit, hal : 211).
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pada dasarnya merupakan  suatu  proses  politik  bangsa  menuju  kehidupan  yang  lebih  demokratis (kedaulatan  rakyat),  serta  transparan  dan  bertanggung  jawab,  selain  itu  pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tersebut, menandakan adanya perubahan  dalam  demokrasi lokal,  yakni  tidak  sekedar  distribusi  kekuasaan antar tingkat  pemerintah  secara vertikal.  Kenyataan  itu  dapat  dipahami,  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  tentang  pemilihan  kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah  yang  selanjutnya  disebut  pilkada, adalah  sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat  diwilayah  provinsi,  kabupaten  dan  kota,  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  secara  langsung  juga diharapkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersangkutan dapat mengenal wilayah  dan  keragaman  agama,  adat,  budaya  serta  kelompok  (suku)  rakyatnya, sehingga dapat membangun kultur demokrasi yang sesuai dengan keragaman tersebut. Dengan kata lain  pemilihan kepala daerah secara langsung dapat menciptakan seorang kepala  daerah  yang  mengenal  dan  dikenal  daerah  serta  rakyatnya.  Akan  sulit menciptakan seperti kondisi tersebut, jika kepala daerahnya masih dipilih oleh DPDR maupun  pemerintah  pusat,  karena  kemauan  keduanya  belum  tentu  sama  dengan aspirasi  rakyat.  Dengan memiliki  wewenang  yang  ada  padanya,  baik  DPRD  maupun pemerintah pusat, dapat memilih kepala daerah  meskipun sebanarnya tidak mengenal dan tidak dikenal daerah serta rakyat setempat. Dalam kondisi ini, walaupun prasyarat mengenal  dan  dikelnal  tersebut  masih  digunakan,  maka  intinya  hanyalah  berbentuk semu atau yang sengaja dibuat-buat.

## B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemilihan Kepala Daerah

## Secara Langsung.
Pemilihan  klepala  daerah  secara  langsung  sebagai  instrument  demokrasi  dalam rangka  menjaring kepemimpinan  nasional  tingkat    daerah,  oleh  karena  itu  diperlukan seperangkat  sarana  dan  prasaran  sebagai  pendukung  peleksanaan  pemilihan  kepala daerah  secara  langsung,  agar  tercapai  tujuan  yang  dikehendainya  yaitu  pelaksanaan pemilihan  kepala  daerah  yang berasaskan  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan adil. Berkaitan  dengan  hal  tersebut  dalam  penyelenggaraan  suatu  pemlihan  kepala daerah  provinsi  maupun  kabupaten  dan  kota  diperlukan  adanya  suatu  lembaga  yang bersifat  mandiri  (independen),  seperti  yang diatur  dalam  Pasal  57  ayat  (1)  Un  dang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  menyatakan :”Pemilihan  kepala  daerah  dan  kepala  daerah  diselenggarakan  oleh  KPUD  yang bertanggung jawab kepada DPRD.”
Sebagai  lembaga  yang  independen  KPUD  harus  bebas  dari  intervensi  lembaga negara manapun dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Ketentuan tersebut cukup  logis  dengan  memandang  bahwa  amat  sulit  mencapai  tujuan  tersebut  apabila KPUD  harus  bertanggung  jawab  kepada  lembaga  lain  semisal  DPRD,  karena  DPRD merupakan unsur-unsur partai politik yang menjadi pelaku dalam kompetisi pemilihan kepala  daerah  secara  langsung. Ketentuan  jaminan  independen  KPUD  dalam melaksanakan  Pemilihan  Kepala  daerah  secara  langsung  ini  adalah  keinginan melepaskan  kepentingan  KPUD  kepada  lembaga  lain,  atau  dengan  kata  lain  ingin memelihara lembaga yang aparatnya adalah
KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota.(Taufiqurrahman Syahari, yang dimuat dalam Titik Triwulan Tutik, 2004, hal : 223)
Berbagai polemik muncul di permukaan berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala  daerah  secara  langsung  tersebut,  antusiasme  dan  harapan  masyarakat  untuk dapat memilih secara langsung kepala daerahnnya sangat terasa di masyarakat.  Inilah saat  yang tepat untuk menentukan pilihan kita secara langsung, dan ikut bertanggung jawab  dengan  pilihannya;  Dan  sebelumnya  telah  tercatat  keberhasilan  masyarakat dalam  pemilihan  umum  legislatif,  yang  kemudian  disusul  dengan  pelaksanaan
pemiliuhan Persiden dan Wakil Presiden secara langsung, yang membawa kesuksesan besar,  inilah  yang  harus  etrus  diperjuangkan  dan  terus  dijaga  dan  ditingkatkan kwalitasnya sampai memasuki arena pemilihan kepala daerah secara langsung pula.
Secara  demokrasi  memang  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  baik  dan kelihatan demokrasi secara konstitusional, tetapi secara ekonomis tentu mengeluarkan biaya  yang  begitu  besar,  olah  karena  itu  harus  dapat  disederhanakan  sedemikan  rupa agar tidak telalu banyak mengeluarkan biaya, yang perlu diingat bahwa masih banyak rakyat  miskin  di  daerah-daerah,  benarkah pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung akan  berimbas  kepada  kesejahteraan  rakyat  di  daerah.  Kemudian  yang  harus diwaspadai pula adalah adanya politik uang, karena bentuk-bentuk pragmatisme masih banyak  terjadi, dan  masyarakat  juga  tidak  sedikit  yang  berpikir  demikian, sehingga akan  menghasilkan  pemimpin  yang  benar-benar  bisa  mengayomi  masyarakat,  tetapi malahan  setelah  menjadi  kepala  daerah  akan  mengeruk  keuntungan  yang  lebih  besar lagi,  sehingga  cenderung  malakukan  korupsi,  inilah  yang  dikawatirkan  mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.
Faktor  penghambat  lainnya  adalah,  kurangnya  memahami  demokrasi  yang sesungguhnya,  terlihat  dibeberapa  tempat terjadi  perbuatan    anarkis  bagi  yang  kalah, sehingga melakukan pengrusakan-pengrusakan sarana umum yang sudah barang tentu menimbulkan  kerugian  besar  bagi  daerah  yang  bersangkutan,  padahal  di  dalam Undang-Undang  sudah  ada  sarana  untuk  mengajukan  keberatan  bagi  yang  merasa dirugikan,  tetapi  dibeberapa  tempat  kejadian  tersebut  ada  calon-calon  dan pendukungnya  yang  siap  menang  tetapi  tidak  siap  kalah,  sehingga  melakukan anarkisme dengan  tuduhan bahwa  KPUD telah  melakukan  kesalahan  dan  lain sebagainya, Terlepas  benar  atau  tidaknya  ada  kesalahan  yang dilakukan  oleh  KPUD, semua  pihak  harus  belajar  dewasa,  bahwa  untuk  menegakkan  demokrasi  memang harus dibayar mahal, dan perjuangan yang melelahkan.

## KESIMPULAN
1. Bahwa pemilihan kepala daerah secara lengsung  harus dilaksanakan di  Indonesia, karena selama lebih dari  limapuluh tahun Indonesia merdeka kepala daerah selalu dipilih  oleh  pemerintah  pusat.  Disamping  itu  dalam  rangka  menjalankan  asas keadilan  yang  merata, agar  dapat  menghasilkan  pemilihan  yang  demokrasi  dan menghasilkan  pemimpin  di  daerah  yang  sesuai  dengan  kehendak  rakyat  yang dipimpinnya,  secara  politikpun  terdapat  legitimasi  kekuasaan  berdasarkan dukungan masyarakat.
2. Adapun  faktor-faktor  pendukungnya  bahwa  pemilihan  kepala  daerah  secara langsung dilaksanakan oleh sebuah lembaga independen yang disebut KPUD, agar dapat  menyelenggarakan  pemilihan  kepala  daerah  yang  profesional.  Sedangkan faktor  penghambatnya  adalah  bahwa  dimana-mana  masih  terjadi  anarkisme, dengan tuduhan bahwa KPUD telah melakukan kesalahan dan sebagainya. Politik uang juga merupakan faktof penghambat perkembangan demokrasi di Indonesia.
Arif  Sidharta,  Bernart. Refleksi  tentang  fundasi  dan  Sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum Sebagai  Landasan  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Nasional (disertasi)  Pasca Sarjana UNPAD, Bandung, 1996.
Asshiddiqie, Jimly. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
Astawa,  I Gde Pantja, Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945 (disertasi) Pascasarjana UNPAD Bandung, 2000.
Hadjon,  Philipus  M, Pengantar  Hukum  ASdministrasi  Indonesi, Editor  Gajah  Mada Univ. Press, 1994.
Hartono, Sunaryati, Penelitian Hukum di  Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung 1994.
Hartono  Sunaryati, Asas-asas  Hukum  Dalam  Pembentukan  peraturan  perundang- undangan, Dalam Majalah BPHN No. 2, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1988.
HR,  Syaukani, Otonomi  Daerah  Dalam  Negara  kesatuan (PUSKAB),  Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
Malian, Sabirin, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, UII Press, Yogyakarta, 2001.
Muchsin, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka  &  Kebijakan Asasi , STIH “IBLAM” Jakarta, 2004.
Nasroen, M. Asal Mula Negara, Aksara Baru, Jakarta, 1986.
Ranawijaya,  Usep,Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Dasar-dasarnya, Galia  Indonesia,
Jakarta, 1083.
Tutuik,  Titik  Triwulan, Pokok-pokok  Hukum  Tata  Negara,  Prestasi  Pelajar,  Jakarta 2006.
Una,  Sayuti, Pereseran  Kekuasaan  Pemerintahan  daerah  menurut  Konstitusi Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2004.
Wahjono,  Padmo Indonesia Negara  Berdasarkan  atas  Hukum,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1986