## ANALISA PROSEDUR AKUNTANSI DAN PERSPEKTIF MANAJEMEN SYARIAH PADA  PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
Zulyani Dosen STIE Syariah Bengkalis Alamat: Jalan Poros Sungai Alam-Selat Baru, Bengkalis, Riau, Kode Pos 28751

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Akuntansi  keuangan  daerah  merupakan  salah  satu  bidang  akuntansi  sektor publik yang mendapat perhatian yang besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal    tersebut  disebabkan  oleh  adanya  kebijakan  baru  dari  Pemerintah  Republik Indonesia  yeng mereformasi pengelolaan keuangan daerah sejak saat itu. Reformasi tersebut dilakukan dengan mengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 1974  tentang pokok-pokok  pemerintahan  daerah  dengan  Undang-undang  Nomor  22  tahun    1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi kembali menjadi Undang-undang nomor  32  tahun  2004.  Hal  ini  ditunjang  oleh  semakin  berkembangnya  teknologi informasi  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk  mengamati  dan  menilai  kinerja pemerintah dalam setiap periode anggaran, sehingga penyediaan informasi akuntansi dan  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  daerah  dalam  suatu  periode  anggaran semakin dibutuhkan.
Pemerintah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu pemerintah kabupaten di Propinsi  Riau  diharuskan  untuk  menyusun  Laporan  Pertanggungjawaban  keuagan daerah  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  71  tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  .  bentuk  Laporan  Pertanggungjawaban Keuangan Daerah tersebut diantaranya : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca Daerah, dan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  58  tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah,  Pemerintah  Daerah  memiliki  kewenangan  penyelenggaraan urusan  pemerintahan  bersama  Dewan  Perwakilan  rakyat  Daerah  (DPRD)    menurut asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peraturan    Menteri    Dalam  Negeri  (Permendagri)  No.  59  Tahun  2007  atas perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  yang  mengatur  mengenai  pedoman  pengurusan,  pertanggungawaban,  dan pengawasan  keuangan  daerah.  Sistem  dan  prosedur  akuntansi  keuangan  daerah merupakan  serangkaian  tahap  dan  langkah  yang  harus  dilalui  dalam  melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2007 atas perubahan Permendagri No. 13 Tahun  2006  yaitu:  prosedur  akuntansi  penerimaan  kas,  prosedur  akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas dan prosedur akuntansi aset.
Perubahan  undang-undang  tersebut  juga  memberi  dampak  terhadap  pengaturan sistem  keuangan  pemerintah  di  daerah.  Dalam  pengaturan  sistem  keuangan pemerintah, diperlukan adanya pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan
yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara tepat, akurat dan aman.
Tujuan  Penyajian  Laporan  Keuangan  adalah  untuk mengatur  penyajian  laporan keuangan  untuk  tujuan  umum  ( general  purpose  financial  statements )  dalam  rangka meningkatkan  keterbandingan  laporan  keuangan  baik  terhadap    anggaran,  antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan  yang  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  bersama  sebagian  besar pengguna  laporan  termasuk  lembaga  legislative  sebagaimana  ditetapkan  dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 1
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  standar  ini  menetapkan  seluruh  pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan  minimum  isi  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  disusun  dengan menerapkan  basis  akrual.  Pengakuan,  pengukuran,  dan  pengungkapan  transaksi- transaksi  spesifik  dan  peristiwa-peristiwa  yang  lain,  diatur  dalam  standar  akuntansi pemerintahan lainnya.
Berdasarkan  uraian  diatas  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dan membuat  junal  dengan  judul  :  “ Analisa  Prosedur  Akuntansi  Dan  Perspektif Manajemen  Syariah  Pada    Penyusunan  Laporan  Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis”.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka yaang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
a. Apakah  penyajian  laporan  keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010  ?
b. Bagaimana  prosedur  akuntansi  dalam  penyusunan  laporan  pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Benngkalis dilihat dalam perspektif syariah ?

## B. LANDASAN TEORI
1. Akuntansi Keuangan Daerah
Akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi, yang baru  berkembang  di  Indonesia  akhir-akhir  ini.  Perkembangan  akuntansi  keuangan daerah  secara  umum  diseluruh  negara  sudah  sejak  lama  meskipun  tidak  sepesat akuntansi  bisnis.  Oleh  karena  akuntansi  keuangan  daerah  merupakan  proses akuntansi,  maka  didalam  akuntansi  keuangan  daerah  juga  terdapat  proses pengidentifikasian,  pengukuran,  pencatatan,  dan  pelaporan  transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di entitas Pemerintah Daerah.
Dalam  pengertian  akuntansi  pemerintahan  tidak  bisa  terlepas  dari  pengertian akuntansi  secara  umum.  Akuntansi  didefenisikan  sebagai  aktivitas  pemberian  jasa (services  activity)  untuk  menyediakan  informasi  keuangan  kepada  para  pengguna (users)  dalam  rangka  pengambilan  keputusan.  Untuk    aktivitas  tersebut  ,  dilakukan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran suatu organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan berupa posisi keuangan pada waktu tertentu, hasil kegiatan  untuk  periode  yang  berakhir  pada  waktu  tertentu,  disertai  dengan  suatu penafsiran atas informasi keuangan tersebut.
1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran 1.02 PSAP 01-1 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Akuntansi  pemerintahan  didefinisikan  sebagai  suatu  aktivitas  pemberian  jasa untuk  menyediakan  informasi  keuangan  pemerintahan  berdasarkan  pencatatan, pengklasifikasian,  pengikhtisaran  suatu  transaksi  keuangan  pemerintah  serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut 2 . Dengan diakuinya akuntansi keuangan daerah dalam disiplin akuntansi, maka ilmu akuntansi menjadi lebih variatif.
Pada hakikatnya, sifat transaksi pemerintahan sama dengan transaksi perusahaan secara umum meskipun terdapat perbedaan pada tujuan dan beberapa jenis transaksi, akuntansi  keuangan  daerah  memiliki  karakteristik  khusus  yang  berbeda  dengan akuntansi  bisnis.  Namun  demikian  akuntansi  keuangan  daerah  masih  tergolong kelompok akuntansi mikro.
Dalam  akuntansi  keuangan  daerah  ada  beberapa  faktor  yang  sangat mempengaruhi pada pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut antara lain :
a. Sistem Pemerintahan
b. Sifat sumber daya
c. Politik
Adapun karakteristik dari akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut :
a. Berbeda dengan akuntansi bisnis
b. Tidak  berorientasi  pada laba,  sehingga  didalam  akuntansi  keuangan  daerah  tidak ada  laporan  laba    ( income  statement )  dan treatment akuntnasi  yang  berkaitan dengannya.
c. Anggaran  belanja  merupakan  batas  tertinggi  (flafond)  dan  tidak  boleh  ada pergeseran dari perkiraan ke perkiraan lain.
d. Dimungkinkan  dipergunakan  lebih  dari  satu  jenis  dana  dengan  volume  transaksi lebih banyak dibandingkan dengan akuntansi bisnis.
e. Akuntansi  keuangan daerah akan membukukan pengeluaran modal seperti untuk membangun  gedung  dan  mengadakan  kendaraan    dalam  perkiraan  neraca  dan hasil operasi.
f. Bersifat kaku, karena sangat tergantung pada peraturan perundang-undangan.
g. Tidak  mengenal  adanya  perkiraan  “modal”  dan  “laba  ditahan”  di  Neraca,  tetapi perkiaan “modal” diganti dengan perkiraan “saldo dana” ( fund balanced ). Rakyat tidak sama dengan pemegang saham pada dunia bisnis. Kontribusi rakyat kepada pemerintah bersifat tidak langsung. Hal ini berbeda dengan pemegang saham yang mengharapkan dividen atau keuntungan dari penjualan sahamnya. 3

## 2. Akuntansi Dalam Islam
Islam sebagai sebuah agama ( way of life ) yang lengkap mengerti akan kebutuhan manusia  dimuka  bumi,  telah  mengatur  dan  menjelaskan  semua  aspek  kehidupan dalam  dasar  ajaran  agama  yakni  Al-Quran  dan  Al-Hadits,  tidak  terkecuali  masalah muamalah dan sistem perekonomian. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengandung perintah  agar  bermuamalah  secara  benar  dan  adil.  Konsep  akuntansi  juga  telah  ada dalam  islam  .  beberapa  ayat  Al-Quran  yang  berhubungan  dengan  akuntansi diantaranya: 4
a) Menunaikan amanat
2 Indra Bastian, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Konsep Untuk Pemerintahan Daerah, Buku 1, Ed. 3, Salemba Empat, Jakarta, 2012. h. 3.
3 Deddi Nordiaman, Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat, Jakarta, 2006, h. 13.
4 Sofyan  Syafri  Harahap, Menuju  Perumusan  Akuntansi  Islam ,  (Jakarta:  Pustaka  Quantum, 2001) h.118.
       
……
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak menerimanya”. (QS. An-Nisa’: 58) 5
b) Jangan memakan harta secara bathil dan mencintai harta secara berlebihan.
 
              ……..
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa’: 29) 6
c) Konsep nafkah                        

 
“Perumpamaan  (nafkah  yang  dikeluarkan  oleh)  orang-orang  yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan  tujuh  bulir,  pada  tiap-tiap  bulir  seratus  biji.  Allah  melipat gandakan  (ganjaran)  bagi  siapa  yang  dia  kehendaki.  dan  Allah  Maha  luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 261) 7
c) Kewajiban menegakkan keadilan dan kebenaran              
“....dan  hendaklah  seorang  penulis  di  antara  kamu  menuliskannya  dengan benar.  dan  janganlah  penulis  enggan  menuliskannya  sebagaimana  Allah mengajarkannya”. (QS. Al-Baqarah: 282) 8
       
 

5 Departemen  Agama  RI, Al-Quran  dan  Terjemahannya ,  (Semarang:  Yayasan  As-Sifa,  2000) h.128.
6 Ibid. Hal. 122.
7 Ibid. Hal. 65.
8 Ibid . h. 70.
 


 …
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan  (kebenaran)  Karena  Allah,  menjadi  saksi  dengan  adil.  dan janganlah  sekali-kali  kebencianmu  terhadap  sesuatu  kaum,  mendorong  kamu untuk berlaku tidak adil...” (QS. Al-Maidah : 8) 9
Dari  beberapa  ayat  tersebut  menjelaskan  bahwasanya  Islam  sudah  sangat mengatur  segala  kebutuhan  kehidupan  manusia  tidak  terkecuali  dalam  sistem akuntansi.  Akuntansi  dalam  Islam  memiliki  standar  nilai  yang  membedakannya dengan akuntansi konvensional. Nilai-nilai tersebut diantaranya; larangan melakukan transaksi  yang  mengandung  riba,  perjudian,  atau transaksi  barang  yang  diharamkan oleh syariah, serta larangan berspekulasi.

## 3. Laporan Keuangan Daerah
Laporan  keuangan  daerah  merupakan  informasi  yang  memuat  data  berbagai elemen  struktur  dan  struktur  finansial  yang  mencerminkan  hasil  aktivitas  ekonomi suatu  organisasi  pemerintahan  daerah  pada  suatu  saat  dan  atau  periode  tertentu. Istilah  laporan  keuangan  daerah  meliputi  semua  laporan  berikut  penjelasannya diakui sebagai bagian dari laporan keuangan termasuk laporan keuangan konsolidasi. Menurut Indra Bastian (2012:121)  dalam penyusunan laporan keuangan daerah terdapat beberapa basis akuntansi, yaitu : 10
a. Basis Kas ( Cash Basis )
Adalah  mengakui  dan  mencatat  transaksi  keuangan  pada  saat  kas  diterima  atau dibayarkan.  Fokus  pengeluarannya  pada  saldo  kas  dan  perubahan  saldo  kas, dengan  cara  membedakan  antara  kas  meliputi  ssaldo  kas,  penerimaan  kas  dan pengeluaran kas.
b. Basis  Modifikasi Kas ( Modified Cash Basis )
Dasar  modifikasi  kas  mirip  dasar  kas    dalam  mengakui  dan  mencatat  transaksi disaat  kas    diterima  atau  dibayarkan,  perbedaannya  basis  modifikasi  kas pencatatan masih dibuku sampai jangka waktu tertentu setelah tahun buku. Dalam artian bahwa transaksi dicatat selama  tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis acrual .
c. Basis Modifikasi  Akrual  ( Modified Acrual Basis ) Pada dasarnya modifikasi akrual, mengakui transaksi pada saat kejadian transaksi tersebut.  Perbedaan  utama  dengan  dasar  akrual  adalah  pada  basis  ini  aktiva berwujud dibebankan pada saat pembeliannya. Fokus pengukurannya adalah total sumber keuangan dan perubahannya.
d. Basis Akrual ( Acrual Basis )
Mengakui  dan  mencatat  transaksi  atau  kejadian  keuangan  pada  saat  terjadi  atau pada saat perolehan. Elemen dalam dasar akrual ini adalah aktiva, kewajiban, net worth,  pendapatan  dan  biaya.  Akuntansi  dasar  akrual  fokus  pada  pengeluaran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas.
Pada  tahun  1998  International  Federation  of  Accountants  Committe  ( IFAC ) melalui  public  sector  Committe-nya  mengeluarkan  sebuah  draft  berkaitan  sistem akuntansi  pemerintahan.  IFAC  merekomendasikan  penggunaan  metode  basis  diatas
9 Ibid . h. 159.
10 Indra Bastian,...  h. 121.
dalam  pelaksanaan  akuntansi  pemerintahan.  Namun  dalam  perkembangannya  draft dari IFAC ini hanya menyajikan pemakaian cash method atau full accrual.
Diabaikannya  modified  cash  dan  modified  accrul  karena  hanya  dipandang sebagai  transisi  menuju  full  acrual  dan  penggunaan  kedua  metode  tersebut  masih diperkenankan dengan tujuan menghindari gagap teknologi dan informasi yang justru menjadi  kontra  produktif  bagi  sumber  daya  manusia  dan  fasilitas  teknologi  yang digunakan.
Dalam  penyusunan  laporan  keuangan  daerah  pada  awalnya  digunakan  single entry  system,  hal  tersebut  karena  single  entry  lebih  mudah  dipahami  dan  praktis. Namun  pada  perkembangannya  tidak  dapat  memadai  lagi.  Perubahan  dari  sistem single  entry  menjadi  double  entry  dipandang  sebagai    solusi    yang  mendasar  untuk diterapkan.  Hal  tersebut  dikarenakan  penggunaan  single  entry  tidak  dapat memberikan  informasi  yang  komprehensif  dan  mencerminkan  kinerja  yang sesungguhnya. Single entry memang relatif lebih mudah dan sederhanna, akan tetapi alasan tersebut tidak relevan lagi. 11
Laporan  keuangan  daerah  merupakan  bagian  dari  pelaporan  keuangan pemerintahann  daerah.  Laporan  keuangan  tersebut  merepresentasikan  posisi transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas  pemerintahan  daerah.  Oleh karena itu, semua transaksi didalam akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang.
Secara umum laporan keuangan daerah tidak berbeda dengan laporan keuangan perusahaan,  namun  secara  spesifik  terdapat  perbedaan  karena  pemerintahan  daerah merupakan  entitas  pelayanan  publik  yang  tidak  berorientasi  pada  perolehan keuantungan  ( non  profit  oriented ).  Terdapat  empat  karakteristik  pokok  laporan keuangan daerah yaitu :
a. Dapat dipahami Kualitas  informasi  yang  terkandung  didalam  laporan  keuangan  daerah  adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini pemakai diasumsikan  memiliki  pengetahuan  yang  memadai  tentang  aktivitas  ekonomi bisnis dan akuntansi.
b. Relevan Agar  bermanfaat  informasi  yang  terkandung  pada  laporan  kkeuangan  daerah harus  relevan,  untuk  memenuhi  kebutuhan  pemakai  dalam  proses  pengambilan keputusan.  Informasi  memiliki  kualitas  relevan  kalaudapat  mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai.
c. Keandalan Informasi    yang  terkandung  pada  laporan  keuangan  daerah  juga  harus  andal ( reliable )  agar  memberikan  manfaat  kepada  pemakai.  Informasi  memilki kualitas  andal  jika  bebas  dari  pengertian  yang  menyesatkan,  kesalahan  materil, dan  dapat  diandalkan  pemakainya  sebagai  penyajian  yang  tulus  atau  jujur ( faithfull representation )  dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
d. Dapat dibandingkan
11 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik , Ed.3, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012. h. 44.
Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk  mengindentifikasi  kecenderungan  (trend)  posisi  dan  kinerja  keuangan. Pemakai juga  harus dapat memperbandingkan laporan keuanngan  antar entitas untuk  mengevaluasi  posisi  keuangan,  kinerja  serta  perubahan  posisi  keuangan dari  transaksi  relatif.  Oleh  karena  itu,  pengukuran  dan  penyajian  dampak keuangan  dari  transaksi  dan  peristiwa  lain  yang  serupa  harus  dilakukan  secara konsisten untuk  entitas tersebut, antar periode yang sama dan untuk entitas yang berbeda. 12
Laporan  keuangan  daerah  merupakan  representasi  terstruktur  posisi  keuangan dari  transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas  pemerintah    daerah. Laporan  keuangan  daerah  untuk  tujuan  umum  mempunyai  peranan  prediktif  dan prospektif,  menyediakan  informasi  yang    berguna  untuk  memprediksi  besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya  yang dihasilkan dari operasi berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.
Untuk  memenuhi    tujuan  tersebut,  sesuai  dengan  PP  no  71  tahun  2010  maka setiap    daerah  Kabupaten/Kota  atau  Propinsi  wajib  menyajikan  laporan  keuangan dalam  bentuk;  Neraca,  Laporan  Realisasi  APBD,  Laporan  Aliran  Kas,  dan  Nota Perhitungan APBD, serta catatan atas Laporan Keuangan.
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban,  dan  ekuitas  dana  pada  tanggal    tertentu. Laporan  Realisasi  Anggaran menyajikan  ikhtisar  sumber,  alokasi,  dan  pemakaian  sumber  daya  ekonomi  yang dikelola  oleh  pemerintah,  yang  menggambarkan  perbandingan  antara  anggaran pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  dengan  realisasinya  dalam  satu  periode pelaporan.
Selanjutnya Laporan Aliran Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan  operasional,  inventasi,  pembiayaan,  dan  transaksi  non-anggaran  yang menggambarkan  saldo  awal,  penerimaan,  pengeluaran,  dan  saldo  akhir  kas Pemerintah pada periode tertentu.
Nota  Perhitungan  APBD merupakan dokumen yang disampaikan oleh Kepala Daerah  dihadapan  sidang  paripurna  DPRD.  Nota  perhitungannya  pada  dasarnya menurut  kinerja  Keuangan  Daerah  dan  ringkasan  realisasi  APBD  yang  disajikan dalam  Laporan  perhitungan  APBD.  Sedangkan Catatan  atas  Laporan  Keuangan merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  laporan  keuangan,  memberikan penjelasan  naratif  atau  rincian  dari  angka  yang  tertera  dalam  laporan  Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

## C. ANALISIS  DAN PEMBAHASAN
Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  71  tahun  2010  menjelaskan  bahwa  laporan keuangan  pemerintah  daerah  adalah  laporan  yang  terstruktur  mengenai  posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
Secara  umum  hasil  analisa  penulis  terhadap  prosedur  akuntansi  keuangan  dan penyusunan  Laporan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah  pada  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bengkalis  mengacu  pada  PP  No  71  tahun  2010    adalah  sebagai berikut :
12 Mahsun, Moh. Dkk, Akuntansi Sektor Publik, Edisi 3, BPFE, Yogyakarta, 2015, h. 35.

## Tabel 1 Analisa Prosedur Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010
Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 Yang dilakukan oleh Pemda Bengkalis a) Prosedur Pengeluaran Kas
a) Penerimaan Pajak Daerah,
Pajak Restñbusi Daerah
disetor langsung Ke Kas daerah b) Semua Manfaat yang bernilai uang berupa komisi, Rabat,
Potongan Bunga atau nama lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan penempatan uang daerah
merupakan Pendapatan Daerah c) Pendapatan Daerah di setor sepenuhnya tepat pada waktu ke Kas Daerah Sesuai Sesuai Sesuai b) Prosedur Pengeluaran Kas
a) Semua Pengeluaran atau Pembebanan didukung oleh
bukti-bukti yang lengkap
b) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan    surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas, beban APSO
bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat
penggunaan bukti tersebut
c) Penggunaan Anggaran Daerah menggunakan Surat Perintah
Membayar untuk melaksanakan pembayaran
d) Pembayaran yang dibebankan
APBD   dilakukan dengan Surat Perintah Membayar e) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai c) Pelaporan
1. Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Kepala Daerah
terdiri atas:
1. Laporan Realisasi APBD Penulis tidak mendapatkan akses data tentang Laporan Keuangan Daerah secara keseluruhan, hanya ada Laporan Realisasi APBD
2. Nota Perhitungan APBD
3. Laporan Aliran Kas
4. Neraca
2. Format Laporan Pertanggungjawaban
1. Laporan Realisasi APBD
2. Pinjaman sebagai komponen Pembiayaan
3. Double Entry
4. Nota Perhitungan APBD
5. Laporan Aliran Kas
6. Neraca Kurang Sesuai Penulis tidak mendapatkan akses data tentang Laporan Keuangan Daerah secara keseluruhan, hanya ada Laporan Realisasi APBD
Dalam  Perspektif  Manajemen  Syariah  pengelolaan  keuangan  publik  harus dilakukan dengan azas transparansi, jujur dan berkeadilan demi untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Ada beberapa prinsip yang wajib dipatuhi sesuai panduan dalam Alquran  dan  Hadits  diantaranya  adalah  :  amanah,  tidak  memanfaatkan  harta  secara bathil  dan  berlebihan,  menafkahkan  harta  dijalan  yang  benar,  dan  kewajiban  untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.
Penerapan  Peraturan  Pemerintah  No  71  Tahun  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  adalah  dalam  rangka  Pemerintah  Daerah  melaporkan  kegiatan anggaran  dan  belanjanya  secara  transparan,  andal,  dapat  dibandingkan,  dan  mudah dipahami.  Mampu  memberikan  informasi  kepada  publik  dan  para  stakeholder  atas laporan  keuangan  tersebut,  yaitu  :  masyarakat,  wakil  rakyat,  lembaga  pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah (Pemerintah Pusat).
Penerapan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  ini  secara  utuh  menurut  penulis  sangat sejalan  dengan  prinsip  amanah,  menafkahkan  harta  secara  tidak  berlebihan,  serta menegakkan  keadilan  dan  kebenaran,  sebagaimana  yang  dianjurkan  dalam  syariat Islam. Berikut adalah uraian analisisnya :
a. Prinsip amanah
Pemerintah  Daerah  adalah  pihak  yang  mendapatkan  mandat  dari        rakyat  untuk mengelola  keuangan  dan  aset  daerah.  Laporan  pertanggungjawaban  keuangan  yang disajikan  setiap akhir  tahun  anggaran  dengan  mengacu  pada  PP  No  71 Tahun  2010 merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  Pemda  atas  pengelolaan  keuangan  dan  aset daerah.  Bagaimana  pendapatan  daerah  diperoleh  dan  dibelanjakan  dengan  benar untuk  kesejahteraan  rakyatnya.  Disajikan  secara  transparan  dan  informatif  sehingga publik mengetahui bahwa Pemerintah Daerah telah menjalankan amanatnya  dengan benar.  Jika  keadaan  seballiknya  maka  publik  berhak  untuk  melakukan  kritik  dan koreksi atas laporan keuangan tersebut melaui mekanisme dan Undang-undang yang ada.
Dalam  pandangan  Islam,  sebenarnya  pertanggungjawaban  atas  pengelolaan keuangan  publik  tidak  semata  hanya  di  dunia  saja,  tetapi  lebih  jauh  juga  akan dipertanggungjawabkan  diakhirat  kelak.  Setiap  kebijakan  dan  tindakan  yang dilakukan  akan  dipertanggungjawabkan  di  akhirat  kerena  peran  manusia  sebagai
khalifah  dimuka  bumi.  Sehingga  para  pemangku  kebijakan,  pemegang  wewenang, dalam  hal  ini  adalah  para  kepala  daerah  berserta  perangkatnya  harus  benar-benar menjalankan  pemerintahan  yang  bersih,  jujur  dan  berkeadilan,  karena  hal  tersebut merupakan amanah yang diemban dan harus ditunaikan.
b. Menafkahkan harta dengan benar dan tidak berlebihan Laporan  keuangan  daerah  yang  disusun  sesuai  dengan  PP  No  71  tahun  2010 terdiri dari:  Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan  Laporan Aliran Kas.  Laporan tersebut  menggambarkan  bahwa  setiap  anggaran  yang  dibelanjakan  dengan  benar. Pennggunaannya tidak disalahgunakan atau bahkan dikorupsi.
Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  melalui mekanisme  yang  panjang  harus  mengacu  pada  prinsip  efektiftivitas  dan  efisiensi sehingga memastikan bahwa setiap anggaran yang keluar dibelanjakan adalah benar tujuan  dan  alokasinya  untuk  kesejahteraan  masyarakat  banyak  dan  kemajuan daerahnya masing-masing.
c. Menegakkan keadilan dan kebenaran
Setiap  mata  anggaran  belanja  daerah  yang  telah  disusun  didalam  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) melalui mekanisme sinergisitas antara  legislatif  dan  eksekutif  adalah  semata-mata  untuk  kepentingan  dan kemaslahatan  masyarakat  banyak.  Tidak  boleh  kelompok  atau  bagian  tertentu  dari komponen  daerah  mendominasi  atau  bahkan  menguasai  secara  tidak fair atas anggaran belanja tersebut. Hal inilah yang dimaksud sebagai keadilan.
Setelah direalisasikan oleh eksekutif kemudian dibuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana diatur didalam PP Nomor 71 tahun 2010. Hal ini sebagai  pertanggungjawaban  eksekutif  (Pemerintah  Daerah)  sekaligus  menegaskan bahwa  realisasi  anggaran  belanja  tersebut  sesuai  dengan  perencanaannya  secara efektif dan efisien dan dilaporkan dengan sebenar-benarnya.

## D. Kesimpulan dan Saran
Setelah  melakukan  penelitian,  maka  penulis    dapat  membuat  suatu  kesimpulan sebagai  berikut :
1. Peraturan  Pemerintah    No  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Keuangan Daerah    merupakan    panduan  bagi  setiap  Pemerintah  Daerah  untuk  melaporkan kegiatan anggaran dan belanjanya secara transparan dan akuntabel.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, sejak tahun anggaran 2013 secara umum dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerahnya telah sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Secara  perspektif  syariah  pengimplementasian  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  71 Tahun  2010  adalah  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  pengelolaan  keuangan  publik yang    sesuai  syariah,  yaitu  :  amanah,    menafkahkan  harta  dengan  benar  dan  tidak berlebihan, serta menegakkan keadilan dan kebenaran.
Dengan adanya tuntutan transparansi pengelolaan Keuangan Daerah dewasa  ini serta  kewajiban  penyusunan  Laporan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah  dengan mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  71  Tahun  2010,  maka  penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :
1. Perlus penyiapan Peraturan daerah (PERDA) yang mendukung pengimplementasian PP Nomor 71 tahun 2010.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis perlu memanfaatkan  teknologi informasi dalam    bentuk  aplikasi  sehingga  dapat  mempermudah    berbagai  pekerjaan pembukuan dan pencatatan yang akhirnya menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang  akuntabel  dan  kredibel  sebagaimana  yang  diatur  didalam  PP  No  71  tahun 2010.
3. Perlu    dukungan  SDM  yang  kompeten  di  bidang  akuntansi  sehingga  Laporan Keuangan  Daerah  yang  dihasilkan  oleh  Pemerintah  Daerah  Bengkalis  berkualitas dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Konsep Untuk Pemerintahan Daerah, Buku 1, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2012. Bastian, Indra, dan Gatot Supriyanto, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
Halim, Abdullah, Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta, 2010. Mahmudi, Akuntansi Sektor Publik, Edisi revisi, UII Press, Yogyakarta, 2016. Mahsun, Moh. Dkk, Akuntansi Sektor Publik, Edisi 3, BPFE, Yogyakarta, 2015. Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Edisi 3, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012. ____________, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.
Direktorat Keuangan dan Peralatan Daerah, Kemendagri, Manual Administrasi Keuangan Daerah, Dirjen Pemerintahan Umum  dan Otonomi Daerah Kemendagri, Jakarta, 2013.
Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Manual Sistem Aplikasi Keuangan Daerah, Jakarta 2013.
Harahap, Sofyan Syafri,  Menuju Perumusan Akuntansi Islam, Pustaka Quantum, Jakarta, 2010.
___________________, Akuntansi Islam, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta, 2012. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kemendagri, Kemenkeu RI, IAI, Jakarta, 2012. Nordiawan, Deddi, Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat, Jakarta, 2006. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Jakarta, 2005.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Jakarta, 2007.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010  Tentang Standar Akunansi Pemerintahan, Jakarta, 2010.
Menteri Dalam Negeri RI, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Jakarta, 2013.