JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU Vol.10 No.2, Oktober 2017 Hal. 223-246
Pengetahuan Dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening

## Zainuddin
Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate jhayunkhair@gmail.com

## Abstract
This research aimed to find factors that affect of awareness to pay taxes, tax paying knowledge and understanding of taxation laws, service quality and a good perception of the effectiveness of the tax system to taxpayers willingness to pay taxes, case study on individual taxpayers who perform as a freelancer that registered at KPP Pratama Ternate. Data was collected by using a random sampling toward 86 respondents. The data was analyzed by using the SPSS program to test whether the model used in this study quite appropriate as the model analyzed. Then the regression analysis was used to test the relationship between the variables above. The results of this research indicated that knowledge and understanding of taxation law, service quality, and a good  perception  of  the  effectiveness  of  the  taxation  system  had  a  significant  effect  toward willingness to pay taxes. Also awareness to pay taxes had a significant effect toward willingness to pay taxes.
Keywords: willingness  to  pay  taxes,  pay  taxes  awareness,  knowledge  and  understanding  of taxpayers, a good perception of the effectiveness of the taxation system, service quality

## Abstrak
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan persepsi atas efektivitas sistem  perpajakan  terhadap  kemauan  membayar  pajak  studi  kasus  pada  wajib  pajak  orang pribadi  yang  melakukan  pekerjaan  bebas  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Ternate.  Data dikumpulkan  dengan  menggunakan  metode  random  sampling  yaitu  sejumlah  86  responden. Data dianalisis reliabilitas dan validitasnya dengan menggunakan SPSS sebagai program untuk menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini cukup tepat sebagai model yang dianalisis. Selanjutnya digunakan analisis regresi berganda untuk menguji hubungan variabel- variabel  diatas.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  pengetahuan  dan  pemahaman akan  peraturan  perpajakan,  kualitas  pelayanan,  dan  persepsi  atas  efektivitas  perpajakan mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  kesadaran  membayar  pajak.  Dan  kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
Kata  kunci: pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan  perpajakan,  kualitas  pelayanan, persepsi  atas  efektivitas  sistem  perpajakan,  kesadaran  membayar  pajak,  dan kemauan membayar pajak

## PENDAHULUAN
Pajak sangatlah penting dalam penerimaan negara, bahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja  Negara  (APBN)  pajak  merupakan  sumber  pendapatan  terbesar.  Negara  Indonesia sangat bergantung kepada pajak karena saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai oleh pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam membiayai APBN semakin besar. Sumber dana yang  berasal  dari  pajak  tersebut  digunakan  oleh  pemerintah  untuk  membiayai  pengeluaran negara  yaitu  pengeluaran  rutin  dan  pengeluaran  pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri atas  belanja  pegawai,  belanja  barang,  bunga,  cicilan  utang,  dan  subsidi  daerah  otonom, sedangkan  pengeluaran  pembangunan  digunakan  untuk  pembiayaan  rupiah  dan  bantuan proyek (Suhendri, 2015).
Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berbagai upaya dilakukan DJP agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan  ekstensifikasi  dan  intensifikasi  pajak.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  cara  perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjaring wajib pajak baru. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran  dari Direktorat Jendral Pajak  maupun  petugas pajak,  tetapi  dibutuhkan  juga  peran  aktif  dari  wajib  pajak  itu  sendiri.  Perubahan  sistem perpajakan dari Official Assessment menjadi Self Assessment ,  memberikan  kepercayaan  wajib pajak   untuk   mendaftar, menghitung, membayar  dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan perpajakan (Widayati dan Nurlis, 2010).
Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para  wajib  pajak  dalam  membayar pajak,   khususnya   bagi  WPOP   yang melakukan  pekerjaan bebas.  Usaha  ekstensifikasi  dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah direncanakan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka  meningkatkan  penerimaan  pajak,  yaitu  dengan memperluas  subyek  dan obyek  pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan   dalam   membayar   pajak   tidak hanya   terjadi   pada   lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

## Tabel 1.1. Tingkat Kepatuhan Pajak di Kota Ternate
Tahun Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi SPT Yang dilaporkan Tingkat Kepatuhan 2010 5166 470 9.10% 2011 5717 502 8.78% 2012 6269 505 8.06% 2013 6824 635 9.31% 2014 7951 588 7.40%

## Sumber : KPP Pratama Ternate
Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2010-2014, wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Ternate meningkat dari tahun ke tahun. Namun tingkat kepatuhan wajib pajak di Ternate cenderung menurun. Bila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya penerimaan negara atas pajak akan
terus  meningkat,  bukan  berkurang,  sebab  jumlah  wajib  pajak  potensial  cenderung  semakin bertambah setiap tahun.
Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama, pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan  perpajakan  sangat  penting.  Sejak terbitnya  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1983,  yang  kemudian  diubah  dengan  UU  No.  28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikenal istilah Self Assessment System , dengan dianutnya sistem ini maka selain bergantung  pada  kesadaran  dan  kejujuran wajib  pajak,  pengetahuan  teknis perpajakan  yang  memadai  juga  memegang  peran  penting, agar  wajib  pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Faktor kedua yang mempengaruhi kemauan membayar pajak adalah adanya  pelayanan  fiskus  yang berkualitas.  Pelayanan  fiskus  yang  berkualitas adalah fiskus yang memberikan informasi yang akurat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan tata cara perhitungannya serta tidak melakukan penggelapan  pajak  ataupun  tindakan  lain  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan dan  SOP  yang  berlaku.  Munculnya  oknum  seperti  Gayus,  Dhana  Widyatmika  dan  banyak petugas pajak lainnya membuat keyakinan wajib pajak atas kinerja pelayan  fiskus  berkurang sehingga  wajib  pajak  tidak  mau  membayar  pajak karena takut uangnya digelapkan, bukan untuk pembangunan negara, atau adanya biaya tambahan yang dipungut oleh fiskus. (Nugroho, 2012). Faktor ketiga , adalah persepsi wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban  pajaknya  yaitu  adanya e-filing,  e-SPT,  e-NPWP, drop  box dan e- banking. Wajib pajak mempunyai persepsi sendiri tentang sistem-sistem yang dimiliki  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Dengan  adanya  sistem  ini , persepsi  wajib  pajak  atas efektifitas sistem perpajakan meningkat karena semua sistem tersebut membuat  wajib  pajak dapat  melakukan  semua  proses  pajak  tepat  waktu  dan dapat dilakukan dimana saja sehingga kesadaran wajib pajak meningkat untuk membayar PPh, baik orang pribadi maupun badan. Penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian  Nugroho  ( 2012) yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui  pengaruh  pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan  perpajakan,  kualitas pelayanan  dan  persepsi  wajib  pajak  atas  efektifitas  sistem  perpajakan  dengan  kesadaran membayar  pajak  sebagai  variabel intervening (Studi  Kasus  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Ternate).

## TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

## Theory of Planned Behavior (TPB)
Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan  norma-norma  subjektif,  individu  juga  mempertimbangkan    kontrol    tingkah    laku    yang dipersepsikannya    yaitu  kemampuan  mereka  untuk  melakukan  tindakan  tersebut.  Teori  ini menyatakan bahwa  keputusan  untuk  menampilkan  tingkah  laku  tertentu  adalah  proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu dan mengikuti urut-urutanberpikir. Pilihan tingkah laku dipertimbangkan, konsekuensi dan hasil dari setiap tingkah  laku  dievaluasi,  dan dibuat  sebuah  keputusan  apakah  akan  bertindak  atau  tidak.  Kemudian  keputusan  itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku, dimana  dapat  menjadi  prediktor  yang  kuat  terhadap cara  kita  akan  bertingkah laku dalam situasi yang terjadi Ajzen (1980) dalam Anangga, (2012). Alasan  pemilihan  teori  ini  adalah  kemauan  untuk  membayar  pajak  terkait  dengan    persepsi wajib  pajak  dalam  membuat  penilaian  terhadap  pajak  itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialami seseorang tersebut.  Sehingga Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  sangat  relevan  untuk  menerangkan maksud tersebut.

## Pemahaman Tentang Perpajakan
Pengertian   pajak    menurut    Undang-Undang    Nomor    16    Tahun    2009  tentang “ Perubahan   Keempat   Atas   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   1983 Tentang  Ketentuan Umum  Perpajakan ” .  Disebutkan  bahwa  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang    bersifat   memaksa    berdasarkan    Undang- Undang,  dengan  tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Wajib  Pajak  didefinisikan  pada  Undang-undang  no.  16  tahun  2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan.  Yang   dimaksud  dengan   wajib   pajak orang  pribadi yang  melakukan pekerjaan bebas adalah wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dengan menggunakan keahliannya tanpa adanya ikatan dengan suatu hubungan kerja.
Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni Tax Policy, Tax Law dan Tax Administration. Sistem perpajakan dapat disebut metode atau cara bagaimana mengelola uang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas Negara. Sistem pemungutan pajak menurut Resmi, (2011: 11) yakni :
1. Official  Assessment  System yaitu  sistem  pemungutan  yang  memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.
2. Self    Assessment    System yaitu    suatu    sistem    pemungutan    pajak    yang  memberi wewenang,  kepercayaan  dan  tanggung  jawab  kepada  wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. With  Holding  System yaitu  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang kepada  pihak  ketiga  (bukan  fiskus  dan  bukan  Wajib  Pajak yang  bersangkutan)  untuk menentukan  besarnya  pajak  yang  terutang oleh wajib pajak.

## Kemauan Membayar Pajak
Konsep kemauan membayar pajak (willingness to pay tax) diartikan suatu nilai   yang rela   dikontribusikan   oleh   seseorang   (yang   ditetapkan   dengan peraturan) digunakan untuk membiayai  pengeluaran  umum  negara  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi) secara  langsung  (Tatiana,  2009).  Konsep  ini  dikembangkan  melalui  dua  subkonsep  yaitu, pertama, konsep  kemauan  untuk  membayar,  kemauan  membayar  merupakan  suatu  nilai dimana  seseorang  rela  untuk  membayar,  mengorbankan  atau  menukarkan  sesuatu  untuk memperoleh barang atau jasa. Kedua, konsep pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum),  tanpa  adanya  kontraprestasi  dan  semata-mata  digunakan  untuk  menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Sikap moral dalam bentuk  keinginan  atau  kemauan  untuk membayar   pajak   sangat   diperlukan  dengan  mengingat   bahwa   pajak   merupakan  suatu kewajiban  yang  mutlak kepada warga negara, maka hal tersebut perlu bagi pihak pemerintah untuk  turut  serta  dalam  meningkatkan  rasa  kecintaan  bernegara  sejak  dini.  Kemauan membayar pajak dalam Theory of Planned Behavior (TPB) pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui  pengaruh  minat  berprilaku  ( behavior  intention )  terhadap    perilaku    ( behavior ). Apabila  wajib  pajak  sudah  memiliki  minat  atau sadar membayar pajak tinggi maka wajib pajak akan mau membayar pajak tepat waktu.

## Kesadaran Membayar Pajak
Menurut Susanto (2012), kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin   maju   masyarakat   dan pemerintahannya,   maka   semakin   tinggi kesadaran membayar pajaknya. Tetapi semakin kritis wajib  pajak  dalam  masalah  perpajakan,  semakin  tinggi  juga  prasangka  negatif.  Prasangka negatif  ini ada dikarenakan munculnya oknum seperti Gayus, Dhana Widyatmika dan banyak petugas  pajak  lainnya  yang  membuat  keyakinan  wajib  pajak  berkurang  terhadap  kinerja pelayanan  fiskus,  sehingga  wajib  pajak  tidak  mau  membayar  pajak karena takut uangnya digelapkan.  Kesadaran  membayar  pajak  dalam Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  pada penelitian  ini  berkaitan  dengan  kepercayaan  berprilaku  ( behavior  belief) ,  dalam  kemauan membayar pajak. Karena sebelum melakukan sesuatu individu harus memiliki keyakinan akan hasil yang diperoleh dari perilakunya tersebut, kemudian yang bersangkutan akan memutuskan untuk  melakukanya  atau  tidak.  Wajib  pajak  yang  sadar  akan  perpajakannya  akan  memiliki keyakinan mengenai pentingnya memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

## Pengetahuan dan Pemahaman Akan Peraturan Perpajakan
Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.  Pengetahuan  dan  pemahaman  pertaturan  perpajakan  yang  dimaksud    mengerti    dan paham  tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan (KUP)  yang meliputi tentang bagaimana  cara  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan    (SPT),    pembayaran,    tempat pembayaran,    denda    dan    batas  waktu  pembayaran  atau  pelaporan  SPT  (Resmi,  2011). Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan   berkaitan   dengan persepsi   wajib    pajak    dalam    menentukan perilakunya  ( perceived control beliefs )  dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib  pajak dapat  menentukan  perilakunya  dengan  lebih  baik  dan  sesuai dengan ketentuan perpajakan.  Namun  jika  wajib  pajak  tidak  memiliki  pengetahuan  mengenai  peraturan  dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

## Kualitas Pelayanan
Pelayanan  perpajakan  dibentuk  oleh  dimensi  kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM), ketentuan  perpajakan,  dan  sistem  informasi  perpajakan.  Standar  kualitas  pelayanan  prima kepada  wajib  pajak  akan  terpenuhi  bila  mana  SDM  melakukan  tugasnya  secara  profesional, disiplin,  dan  transparan.  Dalam kondisi  wajib  pajak merasa   puas    atas    pelayanan    yang diberikan   kepadanya,   maka   mereka cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku (Hardiningsih,  2011). Pelayanan  yang  diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap (atitude) wajib pajak dalam mengikuti proses perpajakan. Semakin  baik  pelayanan  fiskus  maka  wajib  pajak  akan  memilkik  sikap  yang  positif  terhadap proses perpajakan. Namun  jika  pelayanan  fiskus  tidak  baik,  hal  itu  akan  membuat  wajib pajak enggan  untuk  membayar  pajak  sesuai ketentuan  yang  berlaku.  Petugas  pajak dituntut untuk mampu melayani setiap Wajib Pajak dengan baik, sopan santun, memiliki rasa hormat kepada  wajib  pajak  sebagai pelanggan, serta memiliki keahlian   dan   pengetahuan   dibidang pajak  yang  tentunya  akan  menunjang kualitas dari pelayanan dari petugas pajak kepada wajib pajak, Nugroho (2012). Memberikan palayanan yang baik kepada wajib pajak berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan  normatif  ( normative  beliefs) .  Dengan  pelayanan  yang  baik  akan mempengaruhi dan memotivasi wajib pajak akan memenuhi kewajibannya  untuk  membayar
pajak  karena  wajib  pajak  akan  merasa  senang  dan  dimudahkan  serta  terbantu  dalam penyelesaian kewajiban perpajakannya.

## Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan
Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan bahwa hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan  yang  saat  ini  dapat  dirasakan  oleh  wajib  pajak  antara  lain  :  (1) Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-filling . Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. (2) Pembayaran  melalui e- banking yang  memudahkan  wajib pajak  dapat melakukan pembayaran  dimana saja dan kapan saja. (3) Penyampaian SPT  melalui drop box yang dapat dilakukan diberbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. (4) Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya  pemberitahuan  dari  KPP  tempat  wajib  pajak  terdaftar. (5) Pendaftaran NPWP yang dapat  dilakukan  secara  online  melalui e-registration dari website pajak.  Hal  ini  akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. Persepsi atas efektifitas sistem  perpajakan  berkaitan  dengan  persepsi  wajib  pajak  dalam  menentukan  perilakunya ( perceived control behavior) terhadap terhadap  kemauan  membayar  pajak.  jika  wajib  pajak merasa  sistem  perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka  wajib pajak akan  memiliki  pandangan  yang  positif  untuk  sadar  membayar  pajak.  Namun  jika  sistem perpajakan  yang  ada  tidak  memuaskan  bagi  wajib  pajak,  maka  hal  itu  dapat  turut mempengaruhi kemauan wajib pajak.

## Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak
Pemahaman  wajib  pajak  terhadap  peraturan  perpajakan  adalah  cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang  tidak  memahami peraturan  perpajakan  secara  jelas  cenderung  akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Setiap  wajib    pajak    yang    telah    memahami    peraturan    sangat    baik,    biasanya   akan melakukan aturan perpajakan yang sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada. Pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan dalam Theory of Planned  Behavior (TPB)  berkaitan  dengan  menentukan  perilaku  ( perceived control   behavior) wajib   pajak dalam   kemauan   membayar   perpajakannya. Semakin tinggi pemahaman akan peraturan perpajakan  wajib  pajak  maka  wajib  pajak  akan  mengaplikasikan  pengetahuan  itu  untuk membayar pajak. Begitupun dengan sebaliknya semakin Rendah kesadaran wajib pajak dalam pelaporkan  perpajakannya  disebabkan  oleh  pemahaman  tentang  pajak  masih  rendah. Berdasarkan hal tersebut hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

## H1:  Pengetahuan     dan     pemahaman     tentang     peraturan     perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

## Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan  Terhadap  Kemauan Membayar  Pajak  Melalui Kesadaran Membayar Pajak
Pengetahuan  akan  peraturan  perpajakan  merupakan  sikap  atau  tingka  laku seseorang    dalam    memahami    pajak    dan    peraturan-peraturan    perpajakan  yang  didapat melalui  upaya  pengajaran  formal  maupun  non  formal  sehingga  berdampak  positif  terhadap
kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Seperti pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem  perpajakan  yang  baru,  wajib  pajak    diberikan    kepercayaan    melalui    sistem    untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang sehingga dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tahu akan fungsi pembayaran pajak dan fungsi pajak untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial atau  ekonomi.  Menurut  Nugroho  (2012),  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kemauan membayar  pajak  dengan  kesadaran  membayar  pajak  sebagai  variabel intervening ,  hasil tersebut  sama  dengan  penelitian  Indrawan  (2014)  yang  menunjukkan  hubungan  signifikan terhadap  kesadaran  membayar  pajak.  Berdasarkan  hal  tersebut  hipotesis  dapat  dirumuskan sebagai berikut:

## H2: Pengetahuan   dan   pemahaman   tentang   peraturan   perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak melalui kesadaran membayar pajak

## Pengaruh     Kualitas     Pelayanan     Terhadap     Kemauan Membayar Pajak
Pelayanan  adalah  cara  melayani  (membantu  mengurus  atau  menyiapkan  segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang  dibutuhkan wajib   pajak  (Jatmiko,   2006).   Pelayanan  fiskus  sangat berpengaruh  terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya, Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat  memupuk  kesadaran  masyarakat  tentang  tanggung  jawab  membayar  pajak.  Di  dalam Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  fiskus  berkaitan dengan  kepercayaan  normatif  ( normative  beliefs ). Dengan  adanya  pelayanan  yang  baik  dari petugas pajak dapat mempengaruhi seseorang wajib pajak untuk berperilaku dalam memenuhi perpajakannya. Begitupun sebaliknya, jika pelayanan yang diberikan petugas pajak tidak baik maka  wajib  pajak  enggan  untuk  membayar  pajak.  Menurut  Hardiningsih  (2011),  kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Apabila kualitas pelayanan yang  baik  kepada  wajib  pajak  akan  dapat  meningkatkan  kemauan  wajib  pajak  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakan,  dengan  adanya hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis yaitu :

## H3:  Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

## Pengaruh     Kualitas     Pelayanan     Terhadap     Kemauan Membayar Pajak Melalui Kesadaran Membayar Pajak
Pelayanan   perpajakan   diukur   melalui   ketentuan   perpajakan,   kualitas SDM,   dan sistem    informasi    perpajakan.    Dalam    penelitian    Efendi    (2014),  Pelayanan  yang  baik merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam  menciptakan kepuasan kepada pelanggan. Suatu layanan  dapat  dikatakan baik  apabila  usaha yang    dijalankan    sesuai    dengan    apa    yang diharapkan.    Pelayanan    yang berkualitas   adalah   pelayanan   yang   dapat   memberikan kepuasan   kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan  serta  harus  dilakukan  secara  terus-menerus.  Nugroho  (2012),  dan Syahri (2014) menyimpulkan bahwa pelayanan yang berkualitas  berpengaruh  postif  terhadap kesadaran  membayar  pajak,  kemudian variabel   kesadaran   membayar   pajak   berpengaruh positif    terhadap    kemauan  membayar  pajak.  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dirumuskan hipotesis yaitu:
H4:    Kualitas    pelayanan    berpengaruh    terhadap    kemauan    membayar    pajak  melalui kesadaran membayar pajak

## Pengaruh   Persepsi   Atas   Efektifitas   Sistem   Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak
Selama  ini  banyak  wajib  pajak  yang  telah  terdaftar  sebagai  wajib  pajak,  dan  telah memiliki NPWP belum mau melaksanakan kewajiban pajak dengan baik. Hal ini disebabkan oleh asas  perpajakan  bahwa  hasil  pemungutan  pajak  tidak    langsung    dinikmati    oleh    pembayar pajak.  Persepsi  dapat  dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginteprestasian terhadap stimulus oleh organisasi atau  individu  sehingga merupakan suatu yang  berarti dan merupakan   aktifitas   integrated   dalam   diri   individu.   Sedangkan   efektifitas merupakan ukuran  seberapa  jauh  target  kualitas,  kuantitas,  dan  waktu  telah tercapai. Persepsi atas efektifitas  sistem  perpajakan  dalam Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  berkaitan  dengan persepsi  wajib  pajak  dalam  menentukan  perilakunya    ( percived    control behavior)    dalam kemauan  membayar  pajak. Apabila  wajib  pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang  ada adalah terpercaya, handal, dan akurat, maka wajib pajak mau membayar pajak. Namun apabila sebaliknya maka hal tersebut dapat memengaruhi kemauan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.  Menurut    Fikriningrum    (2012)    persepsi    dan    efektifitas  sistem  perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kemauan  membayar  pajak.  hal  yang  sama  dengan  penelitian Pratomo (2014), mengenai pengaruh kesadaran, pengetahuan,  persepsi,  tingkat  kepercayaan terhadap  kemauan  membayar pajak.  sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  Nurlis  (2010) tidak  signifikan terhadap   kemauan   membayar   pajak.   Berdasarkan   uraian   diatas   dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut:
H5:  Persepsi   atas   efektifitas   sistem   perpajakan   berpengaruh   terhadap kemauan membayar pajak
Pengaruh   Persepsi   Atas   Efektifitas   Sistem   Perpajakan Kemauan Membayar Pajak Melalui Kesadaran Membayar Pajak
Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan dan saat ini dapat  dirasakan oleh  wajib  pajak  antara  lain,  adanya  sistem  pelaporan  melalui  e-SPT  dan  e-Filling, Pembayaran  melalui  e-Banking  yang  memudahkan  wajib  pajak  dalam  melakukan pembayaran, Penyampaian SPT melalui drop box, Peraturanperpajakan dapat diakses dengan lebih  cepat  melalui  internet  tanpa  harus  menunggu  adanya  pemberitahuan  dari  KPP  dan Pendaftaran yang dapat dilakukan   secara   online   melalui   e-Register   dari   website   pajak untuk memudahkan wajib pajak. Persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia berkaitan  dengan  media  yang  digunakan  dalam  membayar  pajak.  Jika  wajib    pajak    merasa bahwa  sistem  parpajakan  yang  ada  adalah  terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar   membayar   pajak.   Namun   jika   sistem perpajakan      yang      ada      tidak  memuaskan  bagi  wajib  pajak,  maka  hal  itu  dapat  turut mempengaruhi  kesadaran  wajib  pajak.  Menurut  Syahri  (2014)  efektifitas  sistem  perpajakan signifikan  terhadap  kesadaran  membayar  pajak  hasil  yang  sama  dilakukan  oleh  Indrawan (2014). Semakin efektif sistem perpajakan yang ada maka pencitraan tentang efektifitas sistem perpajakan  akan  baik  sehingga  dapat  meningkatkan  kemauan  wajib  pajak  untuk  membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut:
H6:    Persepsi      atas      efektifitas     sistem      perpajakan      berpengaruh      terhadap  kemauan membayar pajak melalui kesadaran membayar pajak

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  Melakukan  Pekerjaan Bebas  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Ternate.  Dimana  yang  melakukan  pekerjaan    bebas seperti:  Pengacara,  dokter,  maupun  bidan  yang membuka praktek kerja sendiri, apoteker, notaris,  konsultan  dan  lain-lain.  Tehnik  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah random sampling , yaitu cara pengambilan sampel yang  memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi (Kuncoro, 2013: 41).

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif yaitu data yang berbentuk bilangan atau angka (Leo, 2013), sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder yang merupakan data penelitian  yang  diperoleh  langsung  dari sumbernya  (Sekaran,  2006).  Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para WPOP yang ada di kota Ternate. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para WPOP yang  menjadi  responden  terpilih  dalam  penelitian  ini.  Sedangkan  data  sekunder  diperlukan dalam  penelitian  ini  sebagai  pendukung  penulisan.  Sumber  data  ini  diperoleh  dari  berbagai sumber  informasi  yang  telah  dipublikasikan  maupun  dari  lembaga  seperti  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Ternate.

## Tehnik Pengumpulan Data
Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tehnik angket (kuesioner),  yaitu dilakukan  dengan  cara  membaca  dan  mempelajari  literatur yang berkaitan dengan topik yang dipilih, menggunakan metode survei langsung dengan menggunakan kuesioner. Dimana kuesioner  adalah  daftar  pertanyaan  yang    harus    dijawab    oleh    responden.    Sejumlah pertanyaan   diajukan   dalam bentuk kuesioner dan kemudian responden diminta menjawab sesuai  dengan  pendapat  mereka.  Dalam  penelitian  ini  responden  mengisi  jawaban  yang dianggap paling tepat. Jawaban diukur dengan likert scale yang berdimensi 5 skala,  yaitu:  Skala (1)  Sangat  Tidak  setuju,  Skala  (2)  Tidak  Setuju,  Skala  (3) Ragu-ragu, Skala (4) Setuju, dan Skala (5) Sangat Setuju. Sugiyono (2010:93).

## Model dan Analisis Data Analisis Jalur (Path Analysis)
Metode  analisis  jalur  ( path  analysis )  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  variabel intervening yang merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model casual ) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali, 2013: 249).

## Uji Validitas dan uji Reliabilitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner  dikatakan  vaild  jika  pertanyaan  pada  kuesioner  mampu  untuk  mengungkapkan sesuatu  yang  diukur  oleh  kuesioner  tersebut. Validitas aitem-aitem pertanyaan kuesioner dapat diukur dengan melakukan analisis  faktor  konfirmatori.  Apabila  nilai  dari Kaiser-Mayer- Olkin  of  Sampling Adequacy > 0.50 berarti angka probabilitasnya tersebut dapat dilakukan uji analisis   faktor   dan     masing-masing   item   pertanyaan   adalah   vaild   (Ghozali, 2013: 58). Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel suatu kuesioner  dikatakan handal  jika  jawaban  responden konsisten  atau  stabil.  Uji  Reliabilitas  ini dilakukan dengan menggunakan metode uji statistik Cronbach ’ s Alpha. Dari hasil penghitungan dalam penelitian ini setiap variabel  memberikan  nilai Cronbach ’ s  Alpha >  0,60  Maka  dapat dikatakan reliable (Ghozali, 2013: 47).

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel pengganggu   atau   residual   memiliki   distribusi   normal   (Ghozali, 2013:163). Model regresi yang baik memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini digunakan uji one sample Kolmogorov Smirnov , yang bertujuan untuk memastikan apakah  data  memiliki distribusi normal ataukah  tidak.  Dasar  pengambilan  keputusan  adalah nilai signifikansi kolmogorov smirnov harus lebih besar dari 0.05.

## Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2013:105). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinieritas  dapat  dilihat  dari  nilai tolerance dan variance  inflation  factor (VIF). Dengan kriteria yang digunakan adalah, apabila nilai tolerence > 0,10 dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengetahui terjadi heterokedastisitas atau tidak, salah satunya adalah dengan melihat grafik Scatterplot. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar di atas dan di bawah  angka  0  pada  sumbu  Y  maka  tidak  terjadi  heterokedastisitas  (Ghozali, 2013:139).

## Definisi Operasional Variabel

## Pengetahuan     dan     Pemahaman     Tentang     Peraturan Perpajakan
Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Variabel ini diukur dengan skala Likert 5 poin untuk 7 item pertanyaan sebagaimana yang digunakan oleh Widayati dan Nurlis, (2010) dan Setyawati, (2013).

## Pelayanan Yang berkualitas
Pelayanan yang berkulitas terhadap wajib pajak adalah usaha yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak untuk melayani wajib pajak secara maksimal agar wajib pajak tidak mengalami kebingungan saat membayar pajak. Variabel diukur dengan instrumen yang terdiri dari empat item  pertanyaan,  yang  diadopsi  dari  penelitian  Fitriyani,  (2014).  Skala  pengukuran  yang digunakan adalah skala likert 5 point.

## Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan
Persepsi adalah proses kognitif yang dialami setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya melalui pancaindera. Sedangkan efektifitas  memiliki  pengertian  suatu pengukuran    yang    menyatakan    seberapa  jauh  target  (kualitas,kuantitas  dan  waktu)  telah tercapai. Apabila persepsi wajib pajak terhadap efektifitas sistem perpajakan itu positif maka akan mempengaruhi wajib  pajak  dalam kesadaran membayar  pajak.  Sistem  perpajakan yang efektif memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya seperti menyerahkan SPT melalui drop box, dan menbuat sistem pendaftaran dan pelaporan  yang  bisa  melalui  internet
(Herry, 2010).   Variabel   diukur   dengan instrumen  yang  terdiri  dari  lima  item  pertanyaan, yang  diadopsi  dari  penelitian Widayati dan Nurlis, (2010). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 5 point.

## Kesadaran membayar pajak
Kesadaran  membayar  pajak  memiliki  arti  keadaan  dimana  seseorang  mengetahui, memahami,  dan  mengerti  tentang  cara  membayar  pajak.  Variabel  diukur  dengan  instrumen yang terdiri dari enam item pertanyaan, yang diadopsi dari  penelitian  W i d a y a t i   d a n Nurlis,  (2010)  dan  Setyawati,  (2013).  Skala  pengukuran  yang digunakan adalah skala likert 5 point.

## Kemauan membayar pajak
Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh  seseorang  (yang  ditetapkan  dengan  peraturan)  yang  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran  umum  Negara  dengan  tidak  mendapat  kontraprestasi  secara  langsung.  Untuk mencapai  target  pajak,  perlu  ditumbuhkan  terus-menerus  kemauan  wajib  pajak  untuk memenuhi  kewajiban  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Variabel  diukur  dengan instrumen yang  terdiri dari  lima  item  pertanyaan,  yang  diadopsi  dari  penelitian  Handayani (2012).  Skala  pengukuran  yang  digunakan  adalah  skala likert 5  point.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menggunakan  sampel  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Ternate. Metode pengumpulan sampel dengan menggunakan  kuesioner  diantarkan  langsung  kepada  responden  WPOP  yang  melakukan pekerjaan  bebas  sebagai  sarana pelaporan pajak. Kuesioner diantarkan berdasarkan kriteria pengambilan sampel yaitu  pada  Pengacara,  dokter,  maupun  bidan  yang  membuka  praktek kerja sendiri, apoteker, notaris, konsultan  yang ada di Kota Ternate. Profil dari 86 responden yang  ikut  berpartisipasi  dalam  penelitian  ini  ditunjukkan  dalam  Tabel  berikut.  Dari  hasil pengolahan  data,  akan dijelaskan mengenai  jenis kelamin, usia, dan  profesi. Hasil penelitian berdasarkan deskriptif identitas responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Tabel 2. Profil Responden
No Keterangan Jumlah Persentase (%) 1 Jenis Kelamin Laki-Laki 33 38.37% Perempuan 53 61.63% 2 Usia 25-35 Tahun 20 23.26% 36-46 Tahun 56 65.12% diatas 47 Tahun 10 11.63% 3 Profesi Advokad 1 1.16% Apoteker 21 24.42% Bidan 1 1.16% Dokter 55 63.95%
234
Notaris 8 9.30%

## Sumber: data primer, diolah
Berdasarkan data statistik frekuensi di atas terlihat bahwa jumlah responden dalam penelitian ini  responden  wanita  lebih  banyak  dari  pada  responden  laki-laki.  Responden  wanita  yaitu sebanyak  53  orang  atau  sebanyak 61,62%  dari total responden.  Sedangkan responden  yang berjenis kelamin laki- laki sebanyak 33 orang atau sebanyak 38,37% dari keseluruhan responden atau berbeda 23,25% dari responden wanita. Berdasarkan   usia   tabel   di   atas   menunjukkan bahwa   responden didominasi  pada  usia  antara  36  tahun  sampai  46  tahun  yaitu  sekitar  56 orang atau 61,11%, usia 25-35 sekitar 20 orang atau 23,25%, dan usia 57 hingga > 57 sekitar 10 orang atau 11,62%. Dari tabel di atas diketahui bahwa mayoritas jumlah sampel pekerjaan bebas yang  berprofesi  dokter  sebanyak  63,95%,  untuk  advokad  sebanyak 1,16%, untuk apoteker sebanyak  24,41%,  untuk  bidan  sebanyak  1,16%,  dan untuk yang berprofesi notaris sebanyak 9,30%.

## Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskriptif sesuatu data yang dilihat dari rata-rata (mean) , standar deviasi, maksimum dan minimum. Berikut ini adalah hasil pengujian statistik deskriptif   dari variabel- variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  Pengetahuan  dan  Pemahaman  Tentang  Peraturan  PerpajakanKualitas  Pelayanan  dan Persepsi   yang   Baik   atas   Efektifitas   Sistem   Perpajakan  sebagai variabel bebas (independen), Kemauan  Membayar  Pajak  sebagai  variabel  terikat  (dependen)  serta  Kesadaran  Membayar Pajak sebagai variabel intervening .
Tabel 3. Statistik Deskriptif
Variabel Kisaran Teoritis Kisaran Aktual Standar Deviasi Min  Max  Mean  Min  Max Mean Pemahaman Aturan Perpajakan 7 35 21 17 33 26.00 3.528 Kualitas Pelayanan 4 20 12 9 20 16.07 2.146 Persepsi atas Efektifikan Sistem Perpajakan 5 25 15 12 25 19.76 3.378 Kesadaran Membayar Pajak 6 30 18 18 29 25.19 2.339 Kemauan Membayar Pajak 5 25 15 14 25 20.67 2.383
Sumber: Data primer, diolah.

## Uji Kualitas Data

## Uji Validitas
Pengujian  validitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  faktor  konfirmatori  digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mempunyai unidimensionalitas atau   apakah   indikator- indikator   yang   digunakan   dapat   mengkonfirmasikan sebuah  variabel.  Jika  masing-masing indikator  merupakan  indikator  pengukur makan akan memiliki nilai loading factor yang tinggi. Asumsi yang mendasari dapat  tidaknya  digunakan  analisis  faktor  adalah  data  matri  harus
memiliki  korelasi  yang  cukup  ( sufficient  correlation ) . Uji bartlett  of  sphericity merupakan  uji statistik  untuk  ada  tidaknya  korelasi  antara  variabel,  semakin  besar  sampel  menyebabkan bartkett test semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor  adalah Kaiser-Meyer-  Olkin  Measure  of  Sampling  Adequacy (KMO  MSA).  Nilai KMO  bervariasi  dari  0  sampai  dengan  1.  Nilai  yang  dikehendaki  harus  >  0,50  untuk  dapat dilakukan analisis faktor (Ghozali, 2013). Berdasarkan   hasil   uji   validitas   instrumen   terlihat bahwa  seluruh  instrumen  di  atas  adalah  vailid,  karena  nilai Kaiser- Meyer-Olkin  Measure  Of Sampling  Adequacy (KMO  MSA)  masing-masing  instrumen  tersebut  lebih  besar  dari r tabel (0,50). Hal ini berati bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan pemahaman  peraturan  perpajakan,    kualitas    pelayanan,    persepsi    atas    efektifitas    sistem perpajakan, kesadaran membayar   pajak,   dan   kemauan   membayar   pajak   dapat   digunakan untuk mengukur setiap variabel dalam penelitian ini.

## Uji Reliabilitas
Pada   pengujian   ini   dilakukan   guna   menguji   konsistensi   jawaban responden atas seluruh butir pertanyaan atau pernyataan yang digunakan. Pengujian reabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah  instrumen  yang  dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih  dari satu kali, paling  tidak  oleh responden yang  sama.  Uji reliabilitas merupakan alat  untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan  indikator  dari  variabel.  Suatu  kuesioner  dikatakan  reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah bebas dari bias dan konsisten atau stabil dari  waktu  ke  waktu  (Ghozali,  2013).  Pengujian  ini  dilakukan  dengan  menghitung  koefisien Cronbach  Alpha ( α)  d ari   masing-masing   instrumen    dalam    satu    variabel.    Suatu   variabel disebut reliable , apabila hasi l α ≥ 0,60 maka hasilnya adalah reliable dan hasil α ≤ 0,60 maka hasil yang didapat tidak reliable (Ghozali, 2013). Berdasarkan   hasil   uji   reliabilitas   variabel terlihat bahwa  seluruh  variabel  di  atas  adalah  reliabel,  karena  nilai Cronbach Alpha masing- masing instrumen tersebut lebih besar dari r tabel (0,60). Hal ini berrati bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, persepsi atas  efektivitas  sistem perpajakan,  tingkat kepercayaan  terhadap sistem pemerintahan dan hukum, kesadaran membayar pajak, dan kemauan membayar pajak dapat digunakan untuk mengukur setiap variabel dalam penelitian ini.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Analisis  normalitas  suatu  data  akan  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel penganggu  atau  residual  memiliki  distribusi  normal  (Ghozali,  2013:160).  Model  regresi  yang baik  memiliki  distribusi  normal  atau  mendekati  normal.  Untuk  menguji  normalitas  dalam penelitian  ini  menggunakan  uji one  sample  Kolmogorov-Smirmov. Dasar  pengambilan keputusan dengan menggunakan uji statistik  non-parametrik Kolmogorov-Smirnov adalah  jika nilai  signifikansinya lebih   dari   0,05   maka   menunjukkan   distribusi   yang   normal   sehingga bisa dilakukan regresi dengan  model Path Analysis . Dari  hasil pengujian,  terlihat  data terdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas yaitu suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan yang  bermakna  (korelasi)  antara  setiap  variabel  bebas  dalam  suatu  model  regresi. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), jika nilai
tolerance lebih  besar  dari  0,10  dan  VIF  kurang  dari  10,  maka  dikatakan  tidak  ada multikolinearitas  (Ghozali,  2013:106).  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  semua  variabel independen  mempunyai  nilai tolerance di  atas  0,10  dan  nilai  VIF  dibawah  10.  Hal  ini menunjukan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heterokedastisitas  bertujuan  untuk  melihat  dalam  model  regresi apakah  terjadi ketidaksamaan  varians  dari  residual  bersifat  homoskedastisitas.  Dalam  penelitian  ini,  uji heterokedastisitas  dilakukan  melalui  analisis  grafik scatterplot .  Hasil  uji  heterokedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot di bawah ini menunjukan bahwa titik tidak membentuk pola yang jelas, titik-titk menyebar di atas di bawah angka 0 pada sumbu Y. Berdasarkan hasil ini  tidak  mengalami  masalah  heterokedastisitas.  Hasil  pengujian  dua  model  persamaan  di bawah  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  heterokedastisitas  pada  model  regresi, sehingga model regresi layak dipakai.

## Intepretasi Model
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pengetahuan  dan pemahaman tentang  peraturan  perpajakan,  kualitas  pelayanan  dan  persepsi  atas  efektifitas  sistem perpajakan  terhadap  kemauan  membayar  pajak  dan  kesadaran  membayar  pajak  sebagai variabel intervening .  Pengujian  ini  terdapat  persamaan  substruktur  I  dan  persamaan substruktur  II.  Dalam  persamaan  substruktur  I  yang  diuji  dalam  pengujian  ini  apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan persepsi yang  baik  atas  efektifitas  sistem  perpajakan    secara    bersama-sama  (simultan)  dan  parsial mampu mempengaruhi kesadaran membayar pajak atau tidak.
Untuk persamaan substruktur II yang diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, persepsi yang baik  atas  efektifitas  sistem  perpajakan  dan  kesadaran  membayar  pajak  sebagai  variabel intervening secara  bersama-sama  (simulatan)  atau  secara  parsial mempu mempengaruhi variabel kemauan membayar pajak atau tidak. Sehingga dapat diketahui pengaruh langsung dan pengaruh  tidak  langsung  pengaruh  pengetahuan    dan    pemahaman    tentang    peraturan perpajakan,    kualitas  pelayanan,  dan  presepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem  perpajakan terhadap  kemauan  membayar  pajak  dan  kesadaran  membayar  pajak  sebagai  variabel intervening .

## Path Analysis (Analisis Jalur) Persamaan Substruktur I
Persamaan  substruktur  I  menguji  pengaruh  pengetahuan  dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan pemerintahan dan hukum   terhadap   variabel   kesadaran   membayar pajak   sebagai   variabel intervening .  Pengujian  substruktur  I  dilakukan  dengan  menggunakan regresi linear berganda dengan analisis jalur dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4. Hasil Path Analysis Persamaan Substruktur I
Variabel Penelitian Standarized Coefficients T Hitung Sig Constant 5.802  0.000
Zainuddin
Pemahaman Aturan Perpajakan 0.294 3.185  0.002 Kualitas Pelayanan 0.305 3.019   0.003 Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan -0.364 -2.678  0.009 R 0.567 R Square 0.322 Adjust R Square 0.288 F. Hitung 9.612 Sig F 0.000 N 86
Sumber: data primer, diolah
Dari  hasil pemrosesan  data  di atas,  dapat  dilihat  bahwa  nilai uji  F  adalah 9.612 dengan nilai signifikan yaitu 0.000 < 0.05. Hal ini menunjukan bahwa variable pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan,  persepsi  yang  baik  atas  efektifitas sistem perpajakan  secara  bersama-sama  mampu  menjelaskan  pengaruhnya  terhadap  variabel kesadaran membayar pajak. Untuk   menentukan    adanya   pengaruh   variabel   kesadaran membayar pajak, maka dapat ditentukan dengan cara :
𝑒1 = √1 − 𝑅 2 = √1 − 0,322 = 0,823
Maka  nilai e1 koefisien jalur  variabel lain  terhadap  kesadaran membayar pajak  pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sebesar 82.3% sehingga persamaan jalurnya adalah :

## KSMP = 0.294 + 0.305 - 0.364 + 0.453 + 0.823
Hasil  output  SPSS  memberikan  nilai  koefisien standardized beta  pengetahuan  dan pemahaman tentang peraturan perpajakan pada persamaan (1) sebesar 0.294 dan signifikan pada 0.002 < 0.05 yang berarti pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan pada persamaan mempengaruhi kesadaran membayar pajak. Nilai koefisien standardized beta 0.294 merupakan nilai path . Standardized beta kualitas pelayanan pada persamaan (1) sebesar 0.305  dan  signifikan  pada  0.003  <  0.05  yang  berarti  kualitas  pelayanan  mempengaruhi kesadaran  membayar  pajak.  Nilai  koefisien standardized beta  0.305  merupakan  nilai path . Standardized beta persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan pada  persamaan  (1)  - 0.364  dan  signifikan  pada  0.009  <  0.05  yang  berarti persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempengaruhi kesadaran membayar pajak. Nilai koefisien standardized beta -0.364 merupakan nilai path .

## Persamaan Substruktur II
Persamaan  substruktur  II  menguji  pengaruh  langsung  dan  pengaruh  tidak  langsung pengaruh  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dan kesadaran  membayar  pajak  sebagai  variabel intervening .  Pengujian  substruktur  II  dilakukan
dengan  menggunakan  regresi  linear  berganda  dengan  analisis  jalur  dapat  dilihat  pada  tabel berikut ini:
Tabel 5. Hasil Path Analysis Persamaan Substruktur II
Variabel Penelitian Standarized Coefficients T Hitung Sig Constant 3.510  0.001 Pemahaman Aturan Perpajakan -0.120 -2.152  0.034 Kualitas Pelayanan 0.138 2.271  0.026 Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan 0.717 8.847  0.000 Kesadaran Membayar Pajak 0.128 2.009  0.048 R 0.884 R Square 0.781 Adjust R Square 0.766 F. Hitung 57.128 Sig F 0.000 N 86
Sumber: data primer, diolah
Berdasarkan tabel di atas, nilai R square menunjukan 0.781. hal ini menunjukan bahwa kontribusi  variabel  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  peraturan  perpajakan,  kualitas pelayanan dan  persepsi  yang  baik  atas  efektifitas sistem perpajakan secara bersama-sama mampu  menjelaskan  pengaruhnya  terhadap  kemauan  membayar  pajak  melalui  kesadaran membayar pajak yaitu 78.1%, sedangkan 21.9% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Untuk  menentukan  adanya  pengaruh  variabel  lain  terhadap  kemauan membayar  pajak  melalui  kesadaran  membayar  pajak,  maka  dapat  ditentukan  dengan cara:
𝑒2 = √1 − 𝑅 2 = √1 − 0.781 = 0.467
Maka nilai koefisien jalur variabel lain terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sebesar 46.7%. sehingga persamaan jalurnya adalah:

## KMP = - 0.120 + 0.138 + 0.717 +  0.128 + 0.467
Pada output SPSS persamaan regresi (2) nilai standardized beta untuk pengetahuan dan pemahaman  tentang  peraturan  perpajakan  -0.120  dan kesadaran   membayar   pajak   0.128 dengan  tingkat   signifikan  masing-masing 0.034 dan 0.048 tingkat signifikan keduanya < 0.05 dapat  disimpulkan  keduanya  signifikan.  Nilai standardized beta  -0.120  merupakan  nilai  jalur path dan nilai standardized beta kesadaran membayar pajak 0.128 merupakan nilai jalur path . Nilai standardized beta untuk kualitas pelayanan 0.138 dan kesadaran membayar pajak 0.128 keduanya  memiliki  tingkat  signifikan  0.026  dan  0.048  dapat  simpulkan  keduanya  signifikan karena tingkat signifikannya < 0.05. Nilai standardized beta 0.138 merupakan nilai jalur path
dan  nilai standardized beta  kesadaran  membayar  pajak  0.128  merupakan  nilai  jalur.  Nilai standardized beta untuk persepsi yang baik efektifitas sistem perpajakan 0.717 dan kesadaran membayar pajak 0.128 masing memiliki tingkat signifikan 0.000 dan 0.048 dapat disimpulkan keduanya  signifikan  karena  tingkat  signifikannya  <  0.05.  Nilai standardized beta  0.717 merupakan nilai jalur path dan  nilai standardized beta  kesadaran  membayar  pajak  0.128 merupakan nilai  jalur path .

## Uji F
Dari hasil pemrosesan data, dapat dilihat bahwa  uji F 57.128 dengan nilai signifikansi 0.000  <  0.05  hal  ini  menunjukan  bahwa  variabel  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat  kepercayaan  pemerintahan  dan  hukum  secara  bersama-sama  mampu  menjelaskan pengaruhnya terhadap kemauan membayar pajak melalui kesadaran membayar pajak.

## Pembahasan

## Pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  peraturan  perpajakan  berpengaruh  terhadap kemauan membayar pajak
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  variabel  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang peraturan    perpajakan    berpengaruh    negatif    terhadap    Kemauan membayar   pajak.   Hal ini   dapat    dijelaskan   dengan   rekapitulasi   jawaban responden, hal yang perlu menjadi perhatian dalam hal pengetahuan dan pemahaman  peraturan  perpajakan  berkaitan  dengan kewajiban  mendaftarkan NPWP,  serta  pengetahuan  dan  pemahaman peraturan  perpajakan diperoleh dari training , hasil penelitian menunjukkan bahwa responden tidak setuju dengan hal tersebut.  Hal  ini  disebabkan  karena  para  pekerja  profesional  mempunyai kemauan yang rendah  dalam  hal  pelaporan  kewajiban  perpajakannya,  serta  kurang  tegasnya  sanksi  yang diberikan  oleh  petugas  pajak,  sehingga  mereka  kurang    menyadari    betapa    pentingnya pembayaran  pajak  dan  menganggap sanksi yang akan diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak hanya main- main dan tidak akan pernah dilaksanakan, karena di negara Indonesia masih  banyak  pekerja  profesional  yang  menghindari  pajak  serta  menunggak  pajak.  Menurut Prasetyo  (2006)  masyarakat  enggan  membayar  pajak  salah  satunya  disebabkan  karena perkembagan  intelektual  dan  moral  dari  masyarakat.  Selain  itu,  berdasarkan  pengamatan dilapangan wajib pajak meragukan kredibilitas  peraturan  perpajakan  akibat  adanya  berbagai kasus  pajak  yang terjadi saat ini, terutama akibat munculnya kasus Gayus Tambunandan kasus- kasus perpajakan lainnya.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Fitryani  (2014).  Selaian itu,  diperkuat  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Hardianingsih  (2011)  dan  Ramadhani (2014),  yang  menyatakan  Pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  peraturan  pajak  tidak berpengaruh terhadap Kemauan  membayar pajak.  Hasil penelitian ini juga mendukung  teori Theory of Planned Behavior (TPB) pada Control beliefs yaitu keyakinan tentang keberadaan hal- hal yang mendukung  atau menghambat perilaku yang  akan ditampilkan ( control beliefs ) dan persepsinya tentang seberapa kuat ( perceived power ) tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Hal ini dikarenakan TPB seharusnya merupakan penentu penting mengenai apakah sistem dipercaya dapat lebih bermanfaat, lebih penting, atau relatif dapat memberikan keuntungan yang lebih. Oleh sebab itu, teori Theory of Planned Behavior (TPB) sangat mendukung. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan
perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak melalui kesadaran membayar pajak
Pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  peraturan  perpajakan berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemauan membayar pajak melalui kesadaran membayar pajak. hasil ini menjelaskan bahwa kesadaran membayar pajak meningkatkan pengaruh  pengetahuan dan pemahaman  tentang  peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar  pajak WPOP  yang melakukan pekerjaan bebas. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang  dilakukan oleh Nugroho (2012), dan Indrawan (2014) yang menyatakan bahwa ada perbedaan pengetahuan tentang  pajak  antara  wajib  pajak  yang  patuh  dan  tidak  patuh.  Salah  satu  penyebab berpengaruhnya  pengetahuan  pajak  terhadap  kesadaran  wajib  pajak,  sebagian  besar  wajib pajak  memeperoleh pengetahuan pajak  dari radio, televisi,   internet,   surat   kabar,   buku perpajakan,   seminar   dan   pelatihan perpajakan.   Bertambahnya   wawasan   wajib   pajak mampu   memeberikan kesadaran akan pentingnya pajak bagi mereka. Tatiana (2009) dalam penelitianya menyatakan beberapa bentuk kesadaraan membayar pajak yang mendorong wajib pajak  bersedia  untuk  membayar  pajak.  Terdapat  tiga  bentuk  utama  yang  terkait  dengan pembayaran  pajak.  Pertama,  kesadaran  bahwa  pajak  merupakan  bentuk  partisipasi  dalam menunjang  pembangunan  negara.  Dengan  menyadari  hal  ini,  wajib  pajak  mau membayar pajak  karena  merasa  tidak  dirugikan  dari  pemungutan  pajak  yang  dilakukan.  Pajak  disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan   kesejahteraan   warga   negara. Kedua,   kesadaran   bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib  pajak  mau membayar  pajak  karena memahami  bahwa  penundaan pembayaran  pajak  dan  pengurangan  beban  pajak  berdampak  pada  kurangnya  sumber  daya finansial yang dapat mmengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa  pajak  ditetapkan  dengan  undang-undang  dan  dapat  dipaksakan.  Hal  ini  menunjukan bahwa  jika  kesadaran  membayar  pajak  semakin  tinggi,  maka  semakin  besar  kemauan  wajib pajak.
Hasil  ini  juga  sejalan  dengan Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  menyatakan    bahwa selain    sikap    terhadap    tingkah    laku    dan    norma-norma  subjektif,  individu  juga mempertimbangkan  kontrol  tingkah  laku  yang  dipersepsikannya  yaitu  kemampuan  mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kesadaran  membayar pajak  memiliki  peran  yang      mempengaruhi      pengetahuan      dan      pemahaman      tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

## Kualitas Pelayanan  Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak
Hasil  penelitian  variabel  kualitas  pelayanan  berpengaruh  secara  langsung  terhadap kemauan  membayar pajak. hal ini menunjukan variabel semakin baik kualitas  pelayanan  yang diberikan  maka    semakin    meningkat  kemauan    untuk  membayar  pajak  wajib  pajak  orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Secara  umum  kualitas  pelayanan  yang  diberikan petugas  pajak  semakin  baik yang ditunjukkan dalam hal pengadaan fasilitas yang menunjang kenyamanan para  Wajib  Pajak,  misalnya  penggunaan  sistem  informasi  dan  teknologi  untuk memberikan  kemudahan  kepada  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  pajaknya, penampilan gedung yang lebih modern dan terkesan rapi serta pelayanan yang lebih cepat dari petugas  pajak  dapat  meningkatkan kepuasan pelanggan   atau   dalam  hal   ini  Wajib   Pajak sehingga  berdampak  terhadap kemauan membayar pajak oleh wajib pajak semakin meningkat. Hal ini menunjukkan sikap wajib pajak cukup memiliki kepercayaan terhadap pelayanan yang berkualitas yang telah dilakukan oleh fiskus, bahwa wajib pajak telah mendapatkan pelayanan yang cukup baik dari aparat pajak dengan   selalu   memperhatikan   keinginan   wajib   pajak.
Maka   pelayanan berkualitas tetap dijaga dan diperhatikan oleh Kantor Pajak maupun Ditjen Pajak.  Pelayanan  yang  berkualitas  harus  diupayakan  dapat  memberikan  4K  yaitu  keamanan, kelancaran, kenyamanan, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga diharapkan  pemerintah  dapat  mengurangi  kebocoran-kebocoran  pajak  yang  dilakukan  oleh petugas  kantor  pelayanan  pajak  atau  dari  pemerintah.  Penelitian  ini  konsisten  dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2011), Setiyawati (2013), dan Fitriyani (2014).
Hasil  penelitian  ini  juga  mendukung  teori Theory  of  Planned Behavior  tentang kepercayaan-kepercayaan  normatif  ( normatif  beliefs ),  yaitu  keyakinan  tentang  harapan normatif  orang  lain  dan  motivasi  untuk  memenuhi  harapan  tersebut (normatif  beliefs  and motivation  to  comply ),  dengan  adanya  pelayanan  yang  baik  dari  petugas  pajak,  sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan  pajak  yang  memberikan motivasi  kepada  wajib  pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

## Kualitas  Pelayanan  Berpegaruh  Terhadap  Kemauan  Membayar  Pajak  Melalui  Kesadaran Membayar Pajak
Kualitas  pelayanan  dapat  berpegaruh  secara  tidak  langsung  terhadap  kemauan membayar pajak melalui variabel intervening . Hal tersebut konsisten dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Nugroho  (2012),  dan  syahri  (2014), bahwa pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang  dapat memberikan kepuasan   kepada   pelanggan   dan tetap dalam batas memenuhi  standar  pelayanan  yang  dapat    dipertanggungjawabkan    serta    harus    dilakukan secara terus-menerus. Dengan peningkatan kualitas pelayanan diharapkan akan menumbuhkan rasa kesadaran kepada masyarakat untuk mau membayar pajak yang kemudian akan membawa dampak  yang  positif  pada  pendapatan  negara.  Meningkatnya  penerimaan  pajak      dapat memberikan arti yang positif bagi pembangunan negara. Peningkatan penerimaan pajak negara dapat dijadikan elemen penting penilaian bahwa kinerja organisasi dengan segenap pelayanan yang berkualitas dan kinerja pegawainya sudah menunjukkan hasil yang baik. Pelayanan yang berkualitas  terhadap  wajib  pajak  adalah  usaha  yang  dilakukan  oleh  kantor  pelayanan  pajak untuk  melayani  wajib pajak  secara  maksimal agar wajib  pajak tidak mengalami kebingungan saat membayar pajak.
Hasil  penelitian  ini  juga  didukung  oleh  teori Theory  of  Planned  Behavior tentang kepercayaan-kepercayaan normatif pada ( normatif beliefs ), dengan pelayanan yang baik  dari petugas pajak akan mempengaruhi dan memotivasi seseorang wajib pajak untuk berperilaku untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

## Persepsi  Yang  Baik  Atas  Efektifitas  Sistem  Perpajakan  Berpegaruh  Terhadap  Kemauan Membayar Pajak
Hasil  penelitian  ini  variabel  persepsi  atas  efektifitas  sistem  perpajakan  berpengaruh secara  langsung  terhadap  kemauan  membayar  pajak.  Hasil tersebut dijelaskan bahwa WPOP yang melakukan pekerjaan bebas memiliki persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Dirjen Pajak selalu memperbaharui sistem yang ada dengan tujuan agar memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini wajib pajak  sudah memaksimalkan  sistem  perpajakan  baru  yang  berbasis  online seperti meng-update peraturan perpajakan melalui jaringan  internet ataupun menggunakan fasilitas yang  dikeluarkan Dirjen pajak yang berbasis internet pula, sehingga wajib pajak lebih dimudahkan dalam pembayaran pajaknya. Hal  ini  konsisten  dengan  hasil  penelitian  Fikriningrum,  (2012)  dan pratomo (2014) yang menyebutkan bahwa persepsi yang  baik  akan memberikan pengaruh  positif  terhadap
suatu  peristiwa  yang  diamatinya.  Semakin  baik persepsi atas efektifitas sistem perpajakan maka semakin tinggi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.
Hasil penelitian ini juga mendukung teori Theory of Planned Behavior berkaitan dengan Control  beliefs menyatakan  keyakinan  tentang  keberadaan  hal-  hal  yang  mendukung  atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan, dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut ( perceived power ) tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut.
Persepsi  Yang  Baik  Atas  Efektifitas  Sistem  Perpajakan  Berpegaruh    Terhadap    Kemauan Membayar  Pajak  Melalui Kesdaran Membayar Pajak
Persepsi  atas  efektifitas  sistem  perpajakan  dapat  berpegaruh  secara  tidak  langsung terhadap kemauan membayar pajak melalui variabel intervening . Sehingga variabel kesadaran mampu  memediasi  hubungan  antara  persepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem  perpajakan terhadap kemauan membayar  pajak.  Hal tersebut  konsisten  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Syahri  (2014) dan Indrawan (2014) variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem  perpajakan  menyatakan  berpengaruh  terhadap  kesadaran  membayar  pajak.  Dalam kaitanya dengan kesadaran membayar pajak, maka adanya persepsi yang baik dari wajib pajak sangat penting. Dalam prakteknya, efektifitas sistem  perpajakan  tidak  memberikan  pelayanan terbaik    kepada    masyarakat  untuk    mempermudah    wajib    pajak    dalam    melaksanakan kewajiban perpajakannya,  dan  hal  tersebut  menimbulkan  keengganan  wajib  pajak  untuk mau membayar pajak.  Kondisi seperti ini akan berpengaruh pada kemauan wajib pajak  yang rendah  dalam  membayar  pajak.  Dengan  menerapkan  sistem  perpajakan  yang  lebih memudahkan wajib pajak, diharapkan akan dapat mendorong  kemauan  wajib  pajak  dalam membayar  iuran  pajaknya  kepada Negara . Hasil ini juga sejalan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan  bahwa  selain  sikap  terhadap  tingkah  laku  dan  norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN Simpulan
Penelitian ini bertujuan unutuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak  sebagai variabel intervening .  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Ternate. Pengujian penelitian ini menggunakan path analysis (analisis jalur).   Berdasarkan   hasil   penelitian   yang   telah dilakukan   dapat   diambil kesimpulan sebagai berikut:
Pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  peraturan  perpajakan  dapat berpengaruh  langsung dan  dapat  pula  berpengaruh  tidak  langsung terhadap kemauan membayar pajak melalui variabel intervening .  Hal ini dikarenakan semakin luas pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan   maka   pengisian   faktur   pajak   akan   semakin   mudah dilakukan dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat mempengaruhi  kemauan  membayar  pajak, dan  menunjukan  pula bahwa kesadaran membayar pajak mampu memediasi hubungan antara  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  peraturan  perpajakan  terhadap kemauan membayar pajak.
2. Kualitas pelayanan pajak dapat berpegaruh langsung dan dapat pula berpegaruh   tidak langsung   terhadap   kemauan    membayar    pajak melalui variabel intervening . Hal ini menunjukkan  bahwa  pelayanan  yang  baik  kepada  wajib  pajak  akan  membagun image
positif dalam diri wajib  pajak    sehingga  wajib  pajak  akan  menunaikan  kewajibannya sesuai  ketentuan  dan  mampu  meningkatkan  kemauan  membayar pajak, sehingga dapat pula  menunjukan bahwa  kesadaran membayar pajak    mampu    memediasi   hubungan anatra   kualitas   pelayanan terhadap kemauan membayar pajak.
3. Persepsi   yang   baik   atas   efektifitas   sistem   perpajakan   dapat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kemauan membayar  pajak  melalui  variabel intervening . Ini  berarti  semakin banyak manfaat pajak yang dirasakan oleh wajib pajak maka semakin meningkat kemauan membayar pajak, dan menunjukkan pula bahwa kesadaran membayar pajak  mampu  memediasi  hubungan  antara  Persepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
4.  Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak dapat berpengaruh secara  langsung  terhadap  kemauan  membayar  pajak,  hal  ini  dikarenakan  adanya pemberitaan mengenai mafia pajak, dan beberapa kasus korupsi sehingga timbul konflik percayaan  responden  sebagai  wajib  pajak  terhadap  pegawai  pajak  dan  aparat pemerintahan.  Namun  tingkat  kepercayaan  dapat  berpegaruh  secara  tidak    langsung, sehingga  kesadaran    membayar    pajak    dapat  memediasi  hubungan  antara  tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak.

## Keterbatasan
Penelitian yang dilakukan ini tidak terlepas dari keterbatasan, yang mungkin terdapat ketidak akuratan hasil penelitian. Keterbatasan penelitian ini merupakan penelitian yang hanya menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi wawancara atau pertanyaan lisan.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  diuraikan,  maka  dapat  disarankan hal-hal sebagai berikut:
1.    Untuk  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  menambah  variabel  lain  yang  dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak dengan kesadaran   membayar   pajak   sebagai variabel intervening ,   dan sebaiknya penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah sampel  penelitian,    bukan    hanya    di    Kota   Ternate    tetapi    di    daerah-daerah  lainnya, sehingga  hasil  penelitian  memiliki  daya  generalisasi  yang  lebih  kuat.  Selain  itu,  dapat menambahkan tehnik wawancara atau pertanyaan lisan dalam metode pengumpulan data.
2.    Perlu secara  berskala Direktorat  Jenderal Pajak  mengadakan acara yang mendidik serta menghibur masyarakat agar memiliki kesadaran untuk membayar kewajiban perpajakan. Sosialisasi di acara tertentu dengan cara mengundang tokoh yang disegani oleh kalangan profesional  tertentu.  Upaya  pelatihan  atau  sosialisasi  perpajakan  dapat  menambah pengetahuan  dan  pemahaman  terhadap  peraturan  perpajakan,  meningkatkan  persepsi yang  baik,  dan  meningkatkan  kepercayaan  diri  wajib  pajak  yang  dapat  membantu meningkatkan kemauan    membayar    pajak.    Melalui    tingkat    kepercayaan    dan pengetahuan pajak yang cukup memungkinkan  wajib pajak    akan menjadi patuh dalam pemenuhan  kewajiban  perpajakan  seperti  sadar  mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh NPWP. 3.      Bagi  wajib  pajak  diharapkan  mengikuti  penyuluhan  atau  sosialisasi yang diadakan  oleh  Direktorat  Jendral  Pajak  mengenai  perhitungan,  pembayaran,    dan pelaporan  pajak  terutang.  Selain  itu,  hendaknya lebih membuka wawasan dan merubah pola pikir bahwa tidak semua aparat   melakukan   kecurangan   dalam   hal   perpajakan sehingga kemauan akan membayar pajak di Kota Ternate dapat dibangun.

## DAFTAR PUSTAKA
Anangga,  Septian.  2012.  Studi  Empiris  Pada  Penggunaan  Aplikasi  Pajak: Integrasi Theory Of  Planned  Behavior dan Technolgy  Acceptance Model. Skripsi. Unviersitas Diponegoro. Effendi,  Miftahuddin  Dan  Muhammad  Abdul  Aris.  2014.  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Pemenuhan  Kewajiban    Perpajakannya (Studi  Empiris  Pada  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Fikriningrum, Winda  Kurnia  dan  Muchamad  Syafruddin.  2012.  Analisis  Faktor- Faktor    Yang Mempengaruhi   Wajib   Pajak   Orang   Pribadi   Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak  (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Semarang  Candisari).  Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
Fitryani,  Diniyah  Nuzul.  2014.  Pengaruh  Kesadaran,  Pemahaman,  Persepsi,  Tingkat Kepercayaan,  Dan  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kemauan  Membayar  Pajak. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.
Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS , Edisi keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro (BPUD), Semarang.
Handayani dkk.,  2012. “ Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kemauan  Membayar Pajak Wajib Pajak  Orang  Pribadi  yang  Melakukan  Pekerjaan  Bebas ” Makalah  Simposium  Nasional Akuntansi.
Hardiningsih, Pancawati. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan membayar Pajak . Universitas Stikubank.
Herry,  Purwono.  2010. Dasar-Dasar  Perpajakan  &  Akuntansi  Pajak .  Jakarta: Erlangga. Indrawan,  Daud.  2014. “ Pengaruh  Pengetahuan  dan  Pemahaman,  Efektivitas  Sistem Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar  Pajak  Sebagai  Variabel Intervening .  (Studi  Empiris  pada  KPP  Pratama Bangkinang). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
Jatmiko,  Agus  Nugroho.  2006.  Pengaruh  Sikap Wajib  Pajak  pada  Pelaksanaan Sanksi  Denda, Pelayanan  Fiskus  dan  Kesadaran  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi Empiris  terhadap  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kota  Semarang).  Thesis,  Universitas Diponegoro.
Kuncoro,  Mudrajad.  2013.  Metode  Riset  untuk  Bisnis  dan  Ekonomi,  edisi  4.  Penerbit  PT Erlangga, Jakarta
Leo,  Sutanto.  2013.  Kiat  Jitu  Menulis  Skripsi,  Tesis,  dan  Disertasi,  Buku.Bandung. Erlangga. Nugroho,  Adi  Rahman.  2012.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan Untuk Membayar Pajak  Dengan  Kesadaran  Membayar  Pajak  Sebagai  Variabel  Intervening    (Studi  Kasusu Wajib  Pajak  Orang    Pribadi  Yang  Melakukan    Pekerjaan    Bebas    Pada  Kpp    Pratama Semarang  Tegah Satu). Program Studi Akuntansi Universitas Diponegoro.
Pratomo,  Alloysius  Brian.  2014.  Pengaruh  Kesadaran,  Pengetahuan,  Persepsi,  Tingkat Kepercayaan  Terhadap  Kemauan  Membayar  Pajak:  Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Semarang Timur.
Resmi, Siti. 2011. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi kelima. Jakarta : Salemba Empat.
Setyawati,  Eka.  2013.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan  Untuk  Membayar  Pajak Orang  Pribadi  Yang  Melakukan  Pekerjaan  Bebas. Skripsi. Universitas  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta.
Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung.
Suhendri,  Diyat.  2015.  Pengaruh  Pengetahuan,  Tarif  Pajak,  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan  Kegiatan  Usaha  Dan  Pekerjaan Bebas Di Kota Padang (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang)
Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang.
Susanto,  Herry,  2012.  Membangun  Kesadaran  dan  Kepedulian  Sukarela Wajib Pajak. Syahri,  Arfin.  2014. “ Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan  Untuk  Membayar  Pajak Dengan  Kesadaran  Membayar  Pajak  Sebagai  Variabel Intervening (Studi  Empiris  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan  Pekerjaan  Bebas  Yang  Terdaftar  Di  Kpp  Pratama Payakumbuh) ” . Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta.
Tatiana,  Vanessa  Rantung  dan  Priyo  Hari.  2009. “ Dampak  Program  Sunset Policy  Terhadap Faktor-Faktor    Yang    Mempengaruhi  Kemauan  Untuk  Membayar  Pajak ” .  Proceeding Simposium Nasional XI. Pontianak
Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang   Nomor   16   Tahun   2009 tentang “ Perubahan   Keempat   Atas Undang- Undang   Nomor   6  Tahun   1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Untuk Membayar Pajak  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan  Pekerjaan  Bebas Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII. Purwokerto.