INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 9275-9287 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kekuasaan dan Politik Dalam Organisasi
Shelty D. M. Sumual 1 ✉ , Henny N. Tambingon 2 , Dani Lantang 3 , Jelly M. Lembong 4
Universitas Negeri Manado
Email: sumualshelty7@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penyalahgunaan  kekuasaan  yang  sering  dilakukan  oleh  para  aktor  politik  dalam  dunia  politik menimbulkan persepsi bahwa tujuan utama berpartisipasi dalam politik hanyalah untuk memperoleh kekuasaan. Hanya ada sedikit penelitian mengenai kekuatan organisasi dan politik. Beberapa penelitian sebenarnya  menghasilkan  kesimpulan  berbeda.  Ketika  setiap  individu  berinteraksi  untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain, maka terjadilah pertukaran kekuasaan dalam interaksi tersebut. Pada  dasarnya  tujuan  penggunaan  kekuasaan  dalam  politik  adalah  untuk  mengatur  kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan individu atau kelompok. Oleh karena itu,  pembatasan kekuasaan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan serta menciptakan  keadilan  dan    kenyamanan  dalam  hidup.  Politik  dan  kekuasaan  dijalankan  untuk menyeimbangkan kepentingan individu pekerja dan manajer dengan kepentingan organisasi.
Kata Kunci:  Kekuasaan,  Politik, Organisasi

## Abstract
The abuse of power that is often committed by political actors in the political world raises the perception that  the  main  purpose  of  participating  in  politics  is  only  to  gain  power.  There  is  little  research  on organizational  and  political  power.  Some  studies  actually  come  to  different  conclusions.  When individuals interact to influence each other's actions, there is an exchange of power in those interactions. Basically the purpose of using power in politics is to regulate the interests of society as a whole, not individuals or groups. Therefore, the limitation of power is very necessary to increase people's trust in power holders and create justice and comfort in life. Politics and power are exercised to balance the interests of individual workers and managers with those of the organization.
Keyword: Power, Politics, Organization

## PENDAHULUAN
Politik dan kekuasaan adalah sesuatu yang ada dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi, tetapi agak sulit untuk mengukurnya akan tetapi penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian, karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi.
Politik dan kekuasaan tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan pada unit keluarga. Politik adalah suatu jaringan interaksi antarmanusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer, dan digunakan. Politik dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu  karyawan  dan  kepentingan  manajer,  serta  kepentingan  organisasi.  Ketika keseimbangan  tersebut  tercapai,  kepentingan  individu  akan  mendorong  pencapaian kepentingan organisasi.
Politik penting artinya dalam suatu organisasi, karena didalamnya terjadi suatu proses berorganisasi  yang  mempunyai  dampak  terhadap  perilaku  setiap  individu  atau  anggota yang  ada  dalam  organisasi.  Politik  dalam  organisasi  merupakan  suatu  proses  dalam memahami  proses  manajerial.  Perilaku  politik  merupakan  perilaku  yang  secara organisasional tidak ada sanksinya, yang mungkin dapat merugikan bagi tujuan organisasi atau bagi kepentingan orang lain dalam organisasi.
Kekuasaan  adalah  kemampuan  seseorang  atau  kelompok  untuk  mempengaruhi tingkah  laku  orang  atau  kelompok  lain  sesuai  dengan  keinginan  dari  pelaku  (Miriam Budiardjo, 2003). Studi tentang kekuasaan dan pengaruhnya sangat penting untuk dipahami bagaimana  organisasi  melakukan  aktivitasnya.  Sangat  memungkinkan  untuk  melibatkan kekuasaaan  ( power)  dalam  setiap  interaksi  dan  hubungan  sosial  pada  organisasi.  Orang cenderung untuk mempengaruhi individu lain dan organisasi dalam setiap tindakan atau perilakunya dengan melakukan social influence dan tindakan (Greenberg & Baron, 2000).
Kekuasaan merupakan kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkannya. Kekuasaan tersebut dapat  diperoleh  dari  berbagai  sumber  yang  dibedakan  menjadi  kekuasaan  formal  dan kekuasaan  personal.  Kekuasaan  biasanya  identik  dengan  politik.  Politik  sendiri  diartikan sebagai  upaya  untuk  ikut  berperan  serta  dalam  mengurus  dan  mengendalikan  urusan masyarakat.
Penyalahgunaan kekuasaan pada dunia politik yang kerap dilakukan oleh pelaku politik menimbulkan  pandangan  bahwa  tujuan  utama  berpartisipasi  politik  hanyalah  untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal, pada hakekatnya penggunaan kekuasaan dalam politik bertujuan untuk mengatur kepentingan semua orang yang ada  dalam  organisasi,  bukan
untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Untuk itu, adanya pembatasan kekuasaan sangat  diperlukan  agar  tumbuh  kepercayaan  anggota  organisasi  terhadap  pemegang kekuasaan dan terciptanya keadilan serta kenyamanan dalam kehidupan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review. Literatur review merupakan ikhtisar komprehensif tentang penelitian yang sudah dilakukan mengenai topik yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa  yang  sudah  diketahui  tentang  topik  tersebut  dan  apa  yang  belum  diketahui,  untuk mencari rasional dari penelitian yang sudah dilakukan atau untuk ide penelitian selanjutnya (Denney & Tewksbury, 2013). Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku,  dokumentasi,  internet  dan  pustaka.  Metode  studi  literatur  adalah  serangkaian kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan mencatat,  serta  mengelolah  bahan  penulisan  (Zed,  2008  dalam  Nursalam,  2016).  Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

## A. Politik

## 1. Pengertian Politik
Politik berasal dari Bahasa Yunani “politeia” yang berarti kiat memimpin kota (polis). Secara prinsip,  politik merupakan upaya untuk ikut berperan  serta  dalam mengurus  dan mengendalikan urusan masyarakat. Menurut Arsitoteles, politik adalah usaha warga negara dalam mencapai kebaikan bersama atau kepentingan umum. Politik juga dapat diartikan sebagai  proses  pembentukan  kekuasaan  dalam  masyarakat  yang  antara  lain  berwujud proses  pembuatan  keputusan,  khususnya  dalam  negara.  Dari  definisi  yang  bermacam- macam tersebut, konsep politik dapat dibatasi menjadi :
a. Politik sebagai kepentingan umum
Politik merupakan suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan dan jalan, cara, serta alat yang  akan  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu,  atau  suatu  keadaan  yang  kita kehendaki disertai  dengan jalan, cara,  dan alat  yang akan kita  gunakan untuk mencapai keadaan  yang  kita  inginkan  itu.  Politik  dalam  pengertian  ini  adalah  tempat  keseluruhan individu atau kelompok bergerak dan masing-masing mempunyai kepentingan atau idenya sendiri.

## b. Politik dalam arti kebijaksanaan
Politik  dalam  arti  kebijaksanaan  ( policy)  adalah  penggunaan  pertimbangan  - pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin   terlaksananya suatu usaha, cita-cita, keinginan  atau  keadaan  yang  kita  kehendaki.  Kebijaksanaan  adalah  suatu  kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.

## 2. Pengertian Politik dalam Organisasi
Menurut Kacmar dan Baron (1999) yang dikutip dalam Andrews dan Kacmar (2001) memberikan pengertian bahwa politik yang ada dalam suatu organisasi merupakan tindakan individu  yang  dipengaruhi  oleh  tujuan  pencapaian  kepentingan  pribadi  tanpa memperhatikan  atau  menghargai well-being  orang  lain  atau  organisasi.  Greenberg  dan Baron (2000) mendefinisikan politik organisasional sebagai penggunaan kekuasaan secara tidak resmi untuk meningkatkan atau melindungi kepentingan pribadi.
Politik keorganisasian adalah serangkaian tindakan yang secara formal tidak diterima dalam  suatu  organisasi  dengan  cara  mempengaruhi  orang  lain  untuk  mencapai  tujuan individu (Greenberg dan Baron, 2000).
Kelaziman  dan  intensitas  kemunculan  politik  organisasi  berbeda-beda  mengikuti karakteristik struktur organisasi dan siklus khusus (Drory, 1993). Pfeffer (1992) dikutip dalam Greenberg dan Baron (2000) mengemukakan beberapa aspek situasi yang memunculkan aktivitas politik dalam organisasi, sebagai berikut :
a. Perilaku  politik  biasanya  muncul  pada  saat  ada  ketidakpastian,  sumber  daya  yang langka, unit-unit (individual dan kelompok) memiliki kepentingan yang terkonflik dan saat anggota- anggota organisasi memiliki kekuasaan ( power) yang hampir sama.
b. Perilaku politik yang muncul dalam bidang sumber daya manusia, seperti pada saat penilaian  kinerja,  seleksi  personel,  dan  keputusan  kompensasi  (Ferris  dan  Kacmar, 1992).  Hal  ini  kemungkinan  karena  adanya ambiguity.  Lingkungan  organisasional bersifat ambiguous  karena  tidak  adanya  kriteria  evaluasi  yang  jelas,  sehingga organisasi cenderung kurang bergantung pada hasil yang dapat diukur dan lebih pada usaha pekerja, potensi yang dipersepsikan dan karakteristik, nilai, dan sikap personal. Semua  hal  tersebut  dapat  diubah  melalui  manipulasi  pertimbangan  (Ferris  &  King, 1991).
c. Aktivitas  politik  biasanya  tidak  sama  pada  tahap  hidup  organisasi  yang  berbeda. Menurut Greenberg dan Baron (1997) ada tiga tahapan dalam organisasi yang memiliki perilaku  politik  yang  berbeda-beda.  Tahap  pertama,  saat  organisasi  baru  berdiri, pendiri  organisasi memperoleh  kekuasaan politik  dengan menunjukkan ide  mereka
kepada para bawahannya. Kedua, tahap pertumbuhan organisasi, anggota organisasi cenderung terpisah-pisah karena kekomplekan tugas sehingga menciptakan adanya kepentingan  yang  berbeda-beda  dan  dapat  menimbulkkan  konflik.  Ketiga,  saat pertumbuhan  organisasi  mengalami  penurunan,  anggota-  anggota  merasa  tidak aman  akan  pekerjaannya  dan  memerlukan  tindakan  politik  untuk  mendapatkan kekuasaan dalam pengendalian organisasi.
3. Faktor-faktor Perilaku Berpolitik
Karl  Albrecht  (1983)  memberikan  pemahaman  bahwa  suatu  organisasi  akan dipengaruhi faktor-faktor politis internal yang berkaitan dengan budaya organisasi dan gaya manajemen. Faktor-faktor politis yang dimaksud Albrecht merupakan iklim politik organisasi yang  pada  prinsipnya  juga  mempengaruhi  iklim  organisasi  secara  keseluruhan.  Elemen Politik  internal  organisasi  yaitu  faktor-faktor  internal  dalam  organisasi,  kultur,  dan  gaya manajemen, yang mempengaruhi para pengambil keputusan dalam melaksanakan fungsi manajemennya.
Kreitner  (2006)  menjelaskan  faktor-faktor  utama  yang  menyebabkan  munculnya perilaku  berpolitik  adalah  karena  adanya  ketidakpastian  dalam  organisasi,  seperti  tujuan tidak jelas, ukuran prestasi dan kinerja tidak terstandar, proses pembuatan keputusan tidak terdefinisi dengan baik, kompetisi antar individu dan kelompok tinggi, dan perubahan.
4. Elemen Politik dalam Organisasi
Albrecht (1983) mengungkapkan ada lima elemen iklim politis dalam organisasi yang hendaknya dapat dipahami manajer senior dalam mengendalikan organisasi, antara lain : a. Inner Circle Relationship
Mengidentifikasi hubungan antara Manager Upper dengan Chief Executive,  apakah hubungan tersebut bersifat kekeluargaan, kerabat atau pertemanan ( Friendlines). Disamping itu  apakah  terjadi  kolaborasi  antar  manajer  dan  apa  ada  grup  khusus  baik  dari  dalam departemen  maupun  dari  luar  departemen  yang  dapat  mempengaruhi  pengambilan keputusan.
b. Axis of Influence
Mengidentifikasi hubungan pertemanan dari manager menengah / area yang memiliki hubungan  langsung  ke Chief  Executive  tanpa  melewati  Manajer  Divisinya.  Apakah  ada hubungan  khusus  antara  berbagai  manajer  level  menengah  dengan  pimpinan  puncak sehingga dapat mengesampingkan peran manajer divisinya. Bisa jadi hubungan tersebut timbul karena memang adanya special expertise (keahlian khusus) yang dimilikinya dalam pengelolaan  unit  yang  dipimpinnya  sehingga  dapat  melaksanakan  tugas-tugas  tanpa diperlukan manager divisi.

## c. Informal Power Centers
Apakah ada karyawan level operasional yang memiliki hubungan khusus / pertemanan dengan manajer senior, sehingga melewati atasannya.

## d. Polarizing Elements
Adakah  ketidakcocokan  antara  Manajer  dengan  bawahannya  dan  dalam  hal  apa sajakah itu terjadi, dalam semua aktivitas organisasi atau hanya perbedaan yang tidak prinsip saja.  Timbulnya  hubungan  antar  personal  yang  saling  berkompetisi  sehingga mempengaruhi interaksi emosional bila akan mempengaruhi pengambilan keputusan maka akan menjadi kendala pelaksanaan tugas-tugas saja.
e. Informal Coalitions
Apakah ada grup manajer yang berkoalisi untuk menolak keputusan atau mengambil keputusan yang lain dengan yang sudah ditetapkan manajer atasnya dan sejauh mana hal ini akan diteruskan.

## 5. Beberapa Taktik Memainkan Politik dalam Organisasi
Untuk memahami komponen politik dari organisasi, mengkaji taktik dan strategi yang digunakan  oleh  seseorang  atau  subunit  untuk  meningkatkan  peluangnya  dalam memenangkan  permainan  politik,  individu  atau  subunit  dapat  menggunakan  beberapa taktik poltik untuk memperoleh kekuasaan dalam mencapai tujuan. Taktik memainkan politik dalam organisasi adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan  ketidakmampuan  mengganti,  misalkan  jika  dalam  suatu  organisasi hanya  ada  satu-satunya  orang  atau  subunit  yang  mampu  melakukan  tugas  yang dibutuhkan  oleh  subunit  atau  organisasi,  maka  ia  atau  subunit  tersebut  dikatakan sebagai memiliki ketidakmampuan mengganti.
b. Dekat dengan manajer yang berkuasa. Cara lain untuk memperoleh kekuasaan adalah dengan mengadakan pendekatan dengan manajer yang sedang berkuasa.
c. Membangun koalisi. Melakukan koalisi dengan individu atau subunit lain yang memiliki kepentingan yang berbeda merupakan taktik politik yang dipakai oleh manajer untuk memperoleh kekuasaan untuk mengatasi konflik sesuai dengan keinginanya.
d. Mempengaruhi  proses  pengambilan  keputusan.  Dua  taktik  untuk  mengendalikan proses  pengambilan  keputusan  agar  penggunaan  kekuasaan  nampaknya  memiliki legitimasi dan sesuai dengan kepentingan organisasi yaitu mengendalikan agenda dan menghadirkan ahli dari luar.
e. Menyalahkan  atau  menyerang  pihak  lain.  Manajer  biasanya  melakukan  ini  jika  ada sesuatu yang tidak beres atau mereka tidak dapat menerima kegagalannya dengan cara menyalahkan pihak lain yang mereka anggap sebagai pesaingnya.
f. Memanipulasi informasi. Taktik lain yang sering dilakukan adalah manipulasi informasi. Manajer  menahan  informasi,  menyampaikan  informasi  kepada  pihak  lain  secara selektif, mengubah informasi untuk melindungi dirinya.
g. Menciptakan dan menjaga image yang baik. Taktik positif yang sering dilakukan adalah menjaga citra yang baik dalam organisasi tersebut. Hal ini meliputi penampilan yang baik,  sopan,  berinteraksi  dan  menjaga  hubungan  baik  dengan  semua  orang, menciptakan kesan bahwa mereka dekat dengan orang-orang penting dan hal yang sejenisnya.

## B. Kekuasaan

## 1. Definisi Kekuasaan
Greenberg  dan  Baron  (2000)  menyatakan  bahwa  ”A  memiliki  kekuasaan  atas  B sehingga A dapat meminta B melakukan sesuatu yang tanpa kekuasaan A tersebut tidak akan dilakukan B”. Definisi ini menyempitkan konsep kekuasaan, juga menuntut seseorang untuk mengenali jenis-jenis perilaku khusus.
Riker (1964) berpendapat bahwa perbedaan dalam kekuasaan benar-benar didasarkan pada  perbedaan  kausalitas  (sebab-akibat).  Kekuasaan  adalah  kemampuan  untuk menggunakan  pengaruh,  sedangkan  alasan  adalah  penggunaan  pengaruh  yang sebenarnya.
Sedangkan Russel (1983) menyatakan bahwa power (kekuasaan) adalah konsep dasar dalam ilmu sosial. Kekuasaan penting dalam kehidupan organisasi, dan bahwa kekuasaan dalam organisasi terikat dengan status seseorang.
Boulding (1989) mengemukakan gagasan kekuasaan dalam arti luas, sampai tingkat mana  dan  bagaimana  kita  memperoleh  yang  kita  inginkan.  Bila  hal  ini  diterapkan  pada lingkungan  organisasi,  ini  adalah  masalah  penentuan  di  seputar  bagaimana  organisasi memperoleh apa yang dinginkan dan bagaimana para pemberi andil dalam organisasi itu memperoleh apa yang mereka inginkan. Kita memandang kekuasaan sebagai kemampuan perorangan atau kelompok untuk mempengaruhi, memberi perintah dan mengendalikan hasil- hasil organisasi.

## 2. Unsur Kekuasaan
Kekuasaan  terdiri  dari  tiga  unsur,  yaitu  tujuan,  cara,  dan  hasil.  Kekuasaan  dapat digunakan untuk tujuan yang baik dan yang tidak baik. Tujuan dari penggunaan kekuasaan biasanya akan mempengaruhi cara yang dipilih oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Jika pemegang kekuasaan memiliki tujuan yang baik, maka cara yang dipilih juga akan baik. Dan sebaliknya, jika pemegang kekuasaan menghendaki tujuan yang tidak baik, maka cara yang digunakan juga tidak baik, misalnya dengan mengancam. Kemudian, unsur
yang  terakhir  atau  hasil  dari  kekuasaan  dapat  dilihat  dari  jumlah  individu  yang  dapat dikendalikan  atau  dipengaruhi,  dan  seberapa  besar  pengaruh  kekuasaan  tersebut.  Sikap pihak  yang  dikuasai,  turut  menentukan  kualitas  kekuasan  yang  berlaku  atas  dirinya.  Jika diterima dan didukung, maka kekuasaan itu merupakan wibawa. Kekuasaan yang demikian tidak banyak memerlukan paksaan (kekuatan) dalam penggunannya.
3. Tipe-tipe Kekuasaan
Menurut Tosi, Rizzo, dan Carrol (1990), ada lima tipe kekuasaan, yaitu :
a. Reward Power
Tipe kekuasaan ini memusatkan perhatian pada kemampuan untuk memberi ganjaran atau  imbalan  atas  pekerjaan  atau  tugas  yang  dilakukan  orang  lain.  Kekuasaan  ini  akan terwujud  melalui  suatu  kejadian  atau  situasi  yang      memungkinkan      orang      lain menemukan  kepuasan.  Dalam  deskripsi  konkrit  adalah  jika  anda  dapat  menjamin  atau memberi  kepastian  gaji  atau  jabatan  akan  meningkat,  maka  dapat  menggunkan reward power.  Bahwa  seseorang  dapat  melakukan  reward  power  karena  ia  mampu  memberi kepuasan kepada orang lain.

## b. Coercive Power
Kekuasaan yang bertipe paksaan ini, lebih memusatkan pandangan kemampuan untuk memberi  hukuman  kepada  orang  lain.  Tipe  koersif  ini  berlaku  jika  bawahan  merasakan bahwa atasannya yang mempunyai ‘lisensi’ untuk menghukum dengan tugas -tugas yang sulit, mencaci maki sampai kekuasaannya memotong gaji karyawan. Menurut David Lawless, jika tipe kekuasaan yang poersif ini terlalu banyak digunakan akan membawa kemungkinan bawahan  melakukan  tindakan  balas  dendam  atas  perlakuan  atau  hukuman  yang dirasakannya  tidak  adil,  bahkan  sangat  mungkin  bawahan  atau  karyawan  akan meninggalkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
c. Referent Power
Tipe kekuasaan ini didasarkan pada satu hubungan ‘kesukaan’ atau liking, dalam arti ketika  seseorang  mengidentifikasi  orang  lain  yang  mempunyai  kualitas  atau  persyaratan seperti  yang  diinginkannya.  Dalam  uraian  yang  lebih  konkrit,  seorang  pimpinan  akan mempunyai  referensi  terhadap  para  bawahannya  yang  mampu  melaksanakan  pekerjaan dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan atasannya.
d. Expert Power
Kekuasaan yang berdasar pada keahlian ini, memfokuskan diri pada suatu keyakinan bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan, pastilah ia memiliki pengetahuan, keahlian dan informasi yang lebih banyak dalam suatu persoalan. Seorang atasan akan dianggap memiliki  expert  power  tentang  pemecahan  suatu  persoalan  tertentu,  kalau  bawahannya
selalu  berkonsultasi  dengan  pimpinan  tersebut  dan  menerima  jalan  pemecahan  yang diberikan pimpinan. Inilah indikasi dari munculnya expert power.
e. Legitimate Power
Kekuasaan  yang  sah  adalah  kekuasaan  yang  sebenarnya  ( actual  power),  ketika seseorang  melalui  suatu  persetujuan  dan  kesepakatan  diberi  hak  untuk  mengatur  dan menentukan perilaku orang lain dalam suatu organisasi. Tipe kekuasaan ini bersandar pada struktur social suatu organisasi, dan terutama pada nilai-nilai cultural. Dalam contoh yang nyata, jika seseorang dianggap lebih tua, memiliki senioritas dalam organisasi, maka orang lain  setuju  untuk  mengizinkan  orang  tersebut  melaksanakan  kekuasaan  yang  sudah dilegitimasi tersebut.
Kekuasaan  hampir  selalu  berkaitan  dengan  praktik-praktik  seperti  penggunaan rangsangan (insentif) atau paksaan ( coercion) guna mengamankan tindakan menuju tujuan yang  telah  ditetapkan.  Seharusnya  orang-orang  yang  berada  di  pucuk  pimpinan, mengupayakan untuk sedikit menggunakan insentif dan koersif. Sebab secara alamiah cara yang  paling  efisien  dan  ekonomis  supaya  bawahan  secara  sukarela  dan  patuh  untuk melaksanakan pekerjaan adalah dengan cara mempersuasi mereka.
Cara-cara koersif dan insentif ini selalu lebih mahal, dibanding jika karyawan secara spontan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi yang mereka pahami berasal dari Definisi tradisional kekuasaan difokuskan pada kemampuan perorangan untuk menentukan atau membatasi hasil-hasil.
4. Sumber-Sumber Kekuasaan dalam Organisasi
Kekuasaan  Berdasarkan  Kedudukan  memiliki  pengaruh  potensial  yang  berasal  dari kewenangan yang sah karena kedudukannya dalam organisasi terdiri dari :

## a. Kewenangan Formal
Kewenangan Formal, yaitu kewenangan yang mengacu pada hak prerogatif, kewajiban dan  tanggung  jawab  seseorang  berkaitan  dengan  kedudukannya  dalam  organisasi  atau sistem sosial.
Kontrol  terhadap  sumber  daya  dan  imbalan,  merupakan  kontrol  dan  penguasaan terhadap sumber daya dan imbalan terkait dengankedudukan formal. Makin tinggi posisi seseorang  dalam  hirarki  organisasi,  makin  banyak  kontrol  yang  dipunyai  orang  tersebut terhadap  sumber  daya  yang  terbatas.  Kontrol  terhadap  hukuman  merupakan  kapasitas untuk mencegah seseorang memperoleh imbalan.. Kontrol terhadap informasi menyangkut kontrol terhadap akses terhadap informasi penting maupun kontrol terhadap distribusinya kepada  orang  lain.  Kontrol  ekologis  menyangkut  kontrol  terhadap  lingkungan  fisik, teknologi dan metode pengorganisasian pekerjaan.

## b. Kekuasaan Pribadi.
Kekuasaan  pribadi  menjelaskan  bahwa  kelompok  sumber  kekuasaan  berdasarkan kedudukan akan berlimpah pada orang-orang yang secara hirarki mempunyai kedudukan dalam organisasi. Pengaruh potensial yang melekat pada keunggulan individu terdiri dari:

## 1) Kekuasaan keahlian ( expert power)
Kekuasaan  keahlian  ( expert  power)  merupakan  kekuasaan  yang  bersumber  dari keahlian dalam memecahkan masalah tugas-tugas penting. Semakin tergantung pihak lain terhadap keahlian seseorang, semakin bertambah kekuasaan keahlian ( expert power) orang tersebut.
2) Kekuasaan kesetiaan ( referent power)
Kekuasaan  kesetiaan  ( referent  power)  merupakan  potensi  seseorang  yang menyebabkan orang lain mengagumi dan memenuhi permintaan orang tersebut. Referent power terkait dengan keterampilan interaksi antar pribadi, seperti pesona, kebijaksanaan, diplomasi dan empati.

## 3) Kekuasaan karisma
Kekuasaan  karisma  merupakan  sifat  bawaan  dari  seseorang  yang  mencakup penampilan, karakter dan kepribadian yang mampu mempengaruhi orang lain untuk suatu tujuan tertentu.

## C. Keterkaitan antara Politik dan Kekuasaan dalam Organisasi
Studi tentang Kekuasaan dan Politik dalam organisasi hanya sedikit. Beberapa studi justru menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Pada saat setiap individu mengadakan interaksi untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain, maka yang muncul dalam interaksi tersebut adalah pertukaran kekuasaan. Kekuasaan adalah kualitas yang melekat dalam satu interaksi antara dua atau lebih individu.
Heryawan Ahmad (2009), menyebutkan bahwa kekuasaan merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku. Kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam proses politik. Dalam kamus ilmu politik terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan kekuasaan  ( power),  seperti  influence  (pengaruh),  persuasion  (persuasi),  force  (kekuatan), coercion (kekerasan) dan lain sebagainya.
Influence adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan  perilakunya  secara  sukarela. Persuasion  adalah  kemampuan  meyakinkan  orang  lain dengan  argumentasi  untuk  melakukan  sesuatu. Force  adalah  penggunaan  tekanan  fisik, seperti  membatasi  kebebasan,  menimbulkan  rasa  sakit  ataupun  membatasi  pemenuhan kebutuhan  biologis  pihak  lain  agar  melakukan  sesuatu.  Pengertian coercion  adalah peragaan  kekuasaan  atau  ancaman  dan  paksaan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau
kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pihak pemilik kekuasaan.
Dari  konsep  di  atas,  kekuasaan  politik  dapat  dirumuskan  sebagai  kemampuan menggunakan  sumber-sumber  pengaruh  untuk  mempengaruhi  proses  pembuatan  dan pelaksanaan  keputusan  politik  sehingga  keputusan  itu  menguntungkan  dirinya, kelompoknya ataupun masyarakat pada umumnya. Bila seseorang suatu organisasi, atau suatu  partai  politik  bisa  mengorganisasi  sehingga  berbagai  badan  negara  yang  relevan misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara, maka mereka mempunyai kekuasaan politik.
Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan ( authority), kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh  dari  suatu  kuasa.  Seorang  polisi  yang  bisa  menghentikan  mobil  di  jalan,  tidak berarti dia memiliki kekuasaan, tetapi dia memiliki kewenangan yang diperolehnya dari UU Lalu Lintas. Sehingga, bila seorang pemegang kewenangan melaksankan kewenangannya tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ia jalankan, maka dia telah menyalahgunakan wewenangnya, dan untuk itu dia bisa dituntut dan dikenakan sanksi.
Hasrat untuk memiliki kekuasaan merupakan keadaan alamiah manusia, persis seperti yang dimaksudkan oleh Sartre dan Nietsche. Bagi Sartre, kebutuhan dasar manusia adalah dianggap penting dan dihargai. Sementara bagi Nietsche, manusia pada dasarnya selalu didorong oleh hasrat untuk menjadi manusia super, manusia yang berkuasa. Dalam konteks kedudukan politik, boleh  jadi hasrat manusia  alamiah  inilah yang mendorong seseorang mengejar  kekuasaan  politik.  Menurut  Lord  Acton  (dalam  Greenberg  dan  Baron,  2000) kekuasaan cenderung korup  dan kekuasaan absolut  pasti korup. Hal  itu sudah diketahui banyak  orang,  khususnya  yang  memperhatikan  praktik  kekuasaan  atau  politik,  baik  di pemerintahan, korporasi, maupun organisasi kemasyarakatan
Di sisi lain, karena politik berusaha mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat, politik juga dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada masyarakat luas. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Orang-orang yang melalui proses politik sekaligus diberi amanah untuk bekerja untuk rakyat malah menjadi orang pertama yang  mengkhianati  amanah  itu,  dengan  mengedepankan  kepentingan  pribadi  dan golongannya sendiri di atas kepentingan rakyat. Jadi, sebenarnya orang-orang yang bekerja dalam orbit politiklah, dan bukan politik itu sendiri, yang telah membuat stigma dan label bahwa politik selalu berorientasi pada kekuasaan.

## SIMPULAN
Pada  hakekatnya,  kekuasaan  merupakan  kapasitas  yang  dimiliki  seseorang  untuk mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkannya. Kekuasaan  tersebut  dapat  diperoleh  dari  berbagai  sumber  yang  dibedakan  menjadi kekuasaan  formal  dan  kekuasaan  personal.  Kekuasaan  biasanya  identik  dengan  politik. Politik  sendiri  diartikan  sebagai  upaya  untuk  ikut  berperan  serta  dalam  mengurus  dan mengendalikan  urusan  masyarakat.  Penyalahgunaan  kekuasaan  pada  dunia  politik  yang kerap  dilakukan  oleh  pelaku  politik  menimbulkan  pandangan  bahwa  tujuan  utama berpartisipasi politik hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal, pada hakekatnya penggunaan kekuasaan dalam politik bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat seluruhnya,  bukan  untuk  kepentingan  pribadi  ataupun  kelompok.  Untuk  itu,  adanya pembatasan kekuasaan sangat diperlukan agar tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan dan terciptanya keadilan serta kenyamanan dalam kehidupan. Politik dan  kekuasaan  dijalankan  untuk  menyeimbangkan  kepentingan  individu  karyawan  dan kepentingan manajer, serta kepentingan organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrews dan Kacmar, 2001. The Relationship of Organizational Politic and Support to work Behaviors, Attitudes and Stress, Journal of Organizational Behavior, Vol. 18, p. 159 – 180 Drory, A.,1993. Perceived Political Climate and Job Attitudes, Organization Studies, 14, p. 59 - 71
Ferris, Gerald & Kacmar, K. Michele, 1992. Perception of Organizational Politics, Journal of Management , Vol. 18 No. 1, p. 93 - 116
Greenberg, J., & Baron, R. A., 2000. Behavior in Organizations Understanding and Managing the Human Side of Work, Prentice – Hall International, New Jersey
Heryawan,
Ahmad. 2009. Kekuasaan  Politik. Online. Tersedia : http:// www.ahmadheryawan.com/kolom/3840-kekuasaan-politik.html .
http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/2077849-pengertiankekuasaan/#ixzz1 OQALZD19.
Michael  Beer. Organizational  Behavior  and  Development.  Harvard  Business  Review.  115. 1998.
Carolyn Bourdeaux and Grace Chikoto. Legislative Influence on Perfiormance Management Reform. Public Administration review. Mar/Apr 2008. p53.
Nigel Nicholson and Rod White. Darwinism — A new paradigm for organizational behavior? Journal of Organizational Behavior, 27, 2006, 111 – 119.
Perilaku Organisasional. DR. Sopiah, MM, MPd. Penerbit Andi. 2008
Joyce  S  Osland,  David  A  Kolb,  Irwin  M  Rubin. Organizational  Behavior,  an  Experiential Approach. Seventh Edition. Prentice Hall. 1995.
Karl Albrecht. Organizational Development: A Total System Approach to positive Change in Any  Business  Organization;  Englewood  Cliffs,  NJ;  Prentice  Hall  Inc;  1983. ( http://globalmanagement.wordpress.com/2009/03/09/kekuasaan-dan-politik- dalam-organisasi/ )