## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
Vol. 5 No. 1 Januari-Maret 2020: 31-44
https://online-journal.unja.ac.id/jaku

## THE EFFECT OF FINANCIAL PERFORMANCE ON ECONOMIC GROWTH WITH ALLOCATION OF CAPITAL EXPENDITURES AS

## INTERVENING VARIABLE

## PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI

## VARIABEL INTERVENING
Oleh:
Anisya Ayu L 1) ,  Sri Rahayu 2) , Junaidi 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2018
2&3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Email: 1) anisyaayulestari@gmail.com , 2) srijambi@gmail.com , 3) junaidi_chaniago@yahoo.com

## ABSTRACT
This study aimed to examine the effect of financial performance on economic growth with the allocation of capital expenditure as an intervening variable in District/City Governments in Jambi Province. The financial performance variables  measured  were  the  degree  of  fiscal  decentralization,  growth  of  PAD,  effectiveness  of  PAD,  financial efficiency  and  BUMD’s  contribution.  Data  analyzed  using  path  analysis  with  AMOS  program  were  based  on secondary  data  in  the  form  of  panel  data  sourced  from  district/city  APBD  datas  in  Jambi  Province.  The  results showed that only the degree of fiscal decentralization, the effectiveness of PAD and financial efficiency had direct effect  on  the  allocation  of  capital  expenditure.  In  addition,  only  growth  of  PAD,  effectiveness  of  PAD,  financial efficiency  and  allocation  of  capital  expenditures  had  direct  effect  on  economic  growth.  The  capital  expenditure allocation variable only partially mediated the effect of the fiscal decentralization, PAD effectiveness and financial efficiency on economic growth.
Keywords:   Financial Performance, Capital Expenditure, Economic Growth.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan alokasi belanja modal sebagai variabel intervening pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Variabel kinerja keuangan yang diukur adalah derajat desentralisasi fiskal, pertumbuhan PAD, efektivitas PAD, Efisiensi Keuangan dan  Kontribusi  BUMD.  Data  dianalisis  dengan  analisis  jalur  menggunakaan  program  AMOS  berdasarkan  data sekunder  berbentuk  data  panel  yang  bersumber  dari  data  APBD  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  hanya  derajat  desentralisasi  fiskal,  efektivitas  PAD  dan  efisiensi  keuangan  yang berpengaruh  langsung  terhadap  alokasi  belanja  modal.  Selain  itu,  hanya  variabel  pertumbuhan  PAD,  efektivitas PAD, efisiensi keuangan dan alokasi belanja modal yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel  alokasi  belanja  modal  hanya  memediasi  secara  parsial  pengaruh  variabel  derajat  desentralisasi  fiskal, efektivitas PAD dan efisiensi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kata Kunci:  Kinerja Keuangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi.

## 1.   PENDAHULUAN

## 1.1. LatarBelakang
Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  di  Indonesia mengacu  pada  Undang-Undang    Nomor    22    Tahun 1999    tentang    Pemerintahan    Daerah    yang    telah direvisi  menjadi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  dan  Undang-Undang  Nomor    25    Tahun    1999 tentang    Perimbangan    Keuangan    antara    Pusat    dan Daerah  yang  direvisi  menjadi  Undang-Undang  Nomor 33  Tahun  2004.  Kedua  undang-undang      di      bidang otonomi      daerah      tersebut      telah      menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang  luas,  nyata,  dan  bertanggung  jawab  kepada daerah,  pemerintah  daerah  diberi  wewenang  untuk menggali  potensi  daerahnya  dan  menetapkan  prioritas pembangunan.
Provinsi Jambi merasakan dampak dari diberlakukannya  kebijakan  otonomi  daerah  khususnya dalam  menyusun  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  yang  berlandaskan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada Undang- Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah,  pemerintah  pusat  memberikan  kewenangan penuh  bagi  tiap-tiap  daerah  baik  provinsi,  kabupaten/ kota  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga daerahnya  dengan  sedikit  mungkin  campur  tangan pemerintah pusat.
Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik  tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi  juga  harus  didukung  oleh  kemampuan  keuangan daerah  yang  memadai.Upaya  pemerintah  daerah  dalam menggali kemampuan daerah dapat diukur menggunakan  analisis  rasio  keuangan  pemerintah daerah.Pengukuran  kinerja  pemerintah  daerah  dapat dijadikan sebagai penilaian akuntabilitas dan kemampuan  suatu  daerah  penyelenggara  otonomi daerah.Dengan  demikian,  suatu  daerah  yang  kinerja keuangannya  dinyatakan  baik  berarti  daerah  tersebut memiliki  kemampuan  keuangan  untuk  membiayai pelaksanaan  otonomi  daerah  (Sularso  dan  Restianto, 2011).
Pemberian  otonomi  daerah  memang  berpengaruh terhadap  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  karena memberikan  kebebasan  kepada  pemerintah  daerah untuk  membuat  rencana  keuangannya  sendiri  dan membuat  kebijakan-kebijakan  yang  dapat  berpengaruh pada  kemajuan  daerahnya.  Pertumbuhan  ekonomi mendorong  pemerintah  daerah  untuk  melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang  ada  dan  membentuk  lapangan  kerja  baru  yang akan  mempengaruhi  perkembangan  kegiatan  ekonomi daerah tersebut.
Kenyataan  yang  terjadi  dalam  pemerintahan  saat ini  adalah  adanya  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan alokasi belanja modal yang dianggarkan lebih kecil dari belanja pegawai  dari  total  anggaran  belanja  tiap  tahunnya (Utomo,  2012).  Padahal,  belanja  modal  merupakan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah.Pemerintah memang  perlu  untuk  meningkatkan  investasi  modal
guna  meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Lin dan Liu, 2000 dalam Kawa, 2011).

## 1.2. RumusanMasalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pengaruh langsung Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan  Alokasi  Belanja  Modal  sebagai  Variabel Intervening?
2. Bagaimanakah  pengaruh  tidak  langsung  Kinerja Keuangan  terhadap  Pertumbuha  Ekonomi  Daerah dengan  Alokasi  Belanja  Modal  sebagai  Variabel Intervening?
2.   TINJAUAN PUSTAKA,

## KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1.   Tinjauan Pustaka
2.1.1.  Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Derajat Desentralisasi Fiskal atau disebut dengan Derajat  Otonomi  Fiskal  (DOF)  daerah  merupakan aspek  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  otonomi daerah  secara  keseluruhan.Hal  ini  disebabkan  derajat otonomi  fiskal  merupakan  gambaran  kemampuan daerah  dalam  meningkatkan  pendaptan  asli  daerah seperti  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan  sumber- sumber lainnya.
Dalam  hal ini, derajat desentralisasi  menunjukan derajat  kontribusi  PAD  terhadap  total  pendaptan daerah.  Semakin  tinggi  kontribusi  PAD,  maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan  desentralisasi.  Derajat  desentralisasi dihitung  dengan  formula  sebagai  berikut  (BPKP, 2012):
𝐑𝐚𝐬𝐢𝐨𝐃𝐞𝐫𝐚𝐣𝐚𝐭𝐃𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢
= 𝐏𝐀𝐃 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐱𝟏𝟎𝟎%

## 2.1.2.  Rasio Pertumbuhan PAD
Rasio  pertumbuhan  mengukur  seberapa  besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan  meningkatkan  keberhasilannya  yang  telah  dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen  sumber  pendapatan  dan  pengeluaran,  dapat digunakan  untuk  mengevaluasi  potensi-potensi  mana yang perlu mendapat perhatian.
Rasio Pertumbuhan PAD = 𝐏𝐀𝐃𝐭−𝐏𝐀𝐃𝐭−𝟏 𝐏𝐀𝐃𝐭−𝟏 x100%

## 2.1.3.  Rasio Efektivitas PAD
Rasio  efektivitas  mengambarkan  kemampuan pemerintah  dalam  merelaisasikan  Pendaptan  Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil.  Semakin tinggi  rasio  efektivitas  keuangan  daerah  maka  daerah telah  menggunakan  APBD  secara  efektif  dalam
membiayai kegiatan atau  program kerja  dalam rangka melaksanakan  pembangunan  dan  mensejahterakan masyarakatnya atau sebaliknya. Rasio efektivitas PAD dapat  dihitung  dengan  rumus  sebagai  berikut  (Halim, 2013) :
Rasio Efektivitas = 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐭𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭𝐩𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧𝐏𝐀𝐃𝐲𝐚𝐧𝐠𝐝𝐢𝐭𝐞𝐭𝐚𝐩𝐤𝐚𝐧 𝐛𝐞𝐫𝐝𝐚𝐬𝐚𝐫𝐤𝐚𝐧𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐫𝐢𝐥𝐝𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 x 100%

## 2.1.4.  Rasio Efisiensi keuangan
Efisien keuangan daerah diukur dengan membandingkan total pengeluaran daerah dengan total pendaptan  daerah.  Semakin  kecil  nilai  efisiensi  maka akan  semakin  efisiensi  suatu  daerah.  Hal  ini menyiratkan  pengeluaran  yang  dibelanjakan  sesuai dengan yang telah direncanakan.

## Rasio Efisiensi =
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢𝐏𝐞𝐧𝐠𝐞𝐥𝐮𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢𝐏𝐞𝐧𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 x 100%
Dengan  mengetahui  hasil  perbandingan  antara realisasi  pengeluaran  dan  realisasi  penerimaan  dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut maka penilaian kinerja  keuangan  dapat  ditentukan  (Medi,  1966  dalam Budiarto, 2007). Apabila kinerja keuangan diatas 100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien 90%-100% adalah kurang  efisien,  80%-90%  adalah  cukup  efisien,  60%- 80%  adalah  efisien  dan  dibawah  dari  60%  adalah sangat efisien.
2.1.5.  Rasio Kontribusi BUMD
Rasio  Kontribusi  BUMD  digunakan  untuk mengetahui
tingkat
kontribusi
perusahaan daerah/BUMD dalam mendukung pendapatan daerah.Semakin  tinggi  rasio  ini  berdampak  pada naiknya pendapatan daerah (BPKP, 2012).
𝐑𝐚𝐬𝐢𝐨𝐊𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐬𝐢𝐁𝐔𝐌𝐃 = 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧𝐁𝐔𝐌𝐃
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐏𝐀𝐃 𝐱𝟏𝟎𝟎%

## 2.1.6.  Belanja Modal
Belanja  modal    sangat  erat  kaitannya  dengan investasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah. Dalam PP No.58 tahun  2005 disebutkan bahwa belanja modal  adalah  pengeluaran  yang  dilakukan  dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang  mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  12  (dua belas)  bulan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan pemerintahan,  seperti  dalam  bentuk  tanah,  peralatan, dan  mesin,  gedung,  dan  bangunan,  jaringan,  buku perpustakaan dan hewan.
𝐑𝐚𝐬𝐢𝐨𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥 = 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐱𝟏𝟎𝟎
2.1.7.  Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  adalah  angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan produk
domestik  regional  bruto  suatu  daerah  yang  diukur  atas dasar  harga  konstan.  Bagi  suatu  daerah  provinsi, kabupaten/kota  gambaran  PDRB  yang  mencerminkan adanya  laju  pertumbuhan  ekonomi  dapat  dilihat  dalam data  sektor-sektor  ekonomi  yang  meliputi  pertanian, pertambangan  dan  penggalian,  industri  pengolahan, listrik  gas dan air bersih, bangunan, perdagangan  hotel dan  restoran,  pengangkutan  dan  komunikasi,  keuangan persewaan  dan  jasa  perusahaan  dan  jasa-jasa  lainnya. Pertumbuhan  ekonomi  daerahdirumuskan  sebagai berikut:
PED= 𝑷𝑫𝑹𝑩(𝒕)−𝑷𝑫𝑹𝑩(𝒕−𝟏) 𝑷𝑫𝑹𝑩(𝒕−𝟏) 𝒙𝟏𝟎𝟎% Dimana: PED = PertumbuhanEkonomi Daerah PDRB (t) = Produk  Domestik  Regional  BrutoPeriode Tertentu
PDRB (t-1) = Produk  Domestik  Regional  Bruto  Periode Sebelumnya

## 2.2. Kerangka Pemikiran
Otonomi  daerah  menurut  Undang-Undang  adalah hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemerintah  daerah  berkaitan  dengan    pengelolaan sumber    daya    yang    dimiliki    sesuai  dengan kepentingan,      prioritas,      dan      potensi      daerah tersebut.    Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah diharuskan untuk mengelola keuangannya sendiri.
Undang-Undang No.
23 Tahun 2014
menyebutkan  bahwa  untuk  pelaksanaan  kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana  Perimbangan    yang  terdiri    dari  Dana  Alokasi Umum    (DAU),    Dana    Alokasi  Khusus  (DAK)  dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak dan sumber  daya    alam.    Di    samping    dana    perimbangan tersebut,    Pemda    mempunyai  sumber    pendanaan sendiri    berupa    Pendapatan    Asli    Daerah    (PAD), Pembiayaan  dan  lain-lain.  Oleh  karena  itu,  pemerintah kabupaten/ kota  diharapkan  dapat menggunakan dana ini    dengan  efektif    dan  efisien  disertai    pertanggung jawaban  atas  penggunaan  dana  tersebut  untuk peningkatan  pelayanan    pada    masyarakat  sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat.

## 2.3. Hipotesis
Berdasarkan  model  penelitian  diatas  dan  hasil penelitian  sebelumnya,  maka  penulis  merumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 1 :   Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
H 2 :   Pertumbuhan  PAD  berpengaruh  terhadap  alokasi belanja modal.
H 3 :    Efektivitas  PAD    berpengaruh  terhadap  alokasi belanja modal.
H 4 :   Efisiensi  Keuangan  berpengaruh  terhadap  alokasi belanja modal.
H 5: Kontribusi BUMD berpengaruh  terhadap alokasi belanja modal.
H 6 :   Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
H 7 :  Pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Daerah. H 8 :  Efektivitas PAD
berpengaruh terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
H 9 :  Efisiensi Keuangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
H 10 :  Kontribusi BUMD berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
H 11 :  Alokasi  Belanja  Modal  berpengaruh  terhadap Pertumbuhan Ekonomi    Daerah.
H 12 :   Alokasi  Belanja  Modal  memediasi  Pengaruh Rasio Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
H 13 :  Alokasi  Belanja  Modal  memediasi  Pengaruh Pertumbuhan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
H 14 :  Alokasi  Belanja  Modal  memediasi  Pengaruh Efektivitas  PAD  Daerah  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
H 15 :  Alokasi  Belanja  Modal  memediasi  Pengaruh Efiseiensi Keuangan
Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
H 16 :  Alokasi  Belanja  Modal  memediasi  Pengaruh Derajat Kontribusi BUMD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1.  Jenis dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini berdasarkan  pengelompokkan  sumbernya  adalah  data sekunder.Data  sekunder  adalah  data-data  yang  sudah tersedia  dan  dikumpulkan  oleh  pihak  lain  (Sanusi, 2011). Penelitian ini  menggunakan data  sekunder  yang bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik  yang  di  akses melalui  website  BPS  masing-masing  Kabupaten/Kota berupa  data  PDRB,  dan  data  APBD  Kabupaten/Kota Provinsi Jambi diambil dari BPS Provinsi Jambi.
Adapun  kriteria  yang  digunakan  dalam  penelitian ini yaitu:
1. Kabupaten/Kota  yang  melaporkan  APBD  pada kementerian  keuangan  dan  dipublikasikan  pada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah selama periode 2013-2017.
2. Kabupaten/Kota  dengan  data  realisasi  APBD dimana  terdapat  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), Dana Perimbangan, PDRB, dan Belanja modal.
3.2.   Metode analisis data
Metode  analisis  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini untuk  menganalisis  data  adalah  menggunakan  analisa
jalur  ( path  analysis )  dengan  Program  AMOS berdasarkan  data  sekunder  berupa  data  panel.  Data tersebut  merupakan  gabungan antara data silang ( cross section ) dengan data runtut waktu ( time series ).

## 3.3.  Uji Regresi
Metode  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  jalur  (path  analysis)    dengan program  AMOS.  Analisis  jalur  merupakan  perluasan dari  analisis  regresi  linier  berganda,  atau  analisis  jalur adalah  penggunaan  analisis  regresi  untuk  menaksir hubungan  kausalitas  antar  variabel  yang  telah ditetapkan  sebelumnya  berdasarkan  teori  (Ghozali, 2011). Secara matematika, analisis jalur mengikuti pola model struktural sebagai berikut:
1. Sub  Struktur  I  Y  =  P  YX 1 +  P  YX 2 +  P  YX 3 + P YX 4 +P YX 5 +  ρ Y ε 1
2. Sub Struktur II Z = P ZX 1 + P ZX 2 + P ZX 3 +  P ZX 4 +  P ZX 5 +   P ZY + ρ Z ε 2
Dimana:
Z = Belanja Modal
Y    = Pertumbuhan Ekonomi
X 1 = Desentralisasi Fiskal X 2 = Rasio Pertumbuhan PAD X 3 = Rasio Efektivitas X 4 = Rasio Efisiensi X 5 = Rasio Kontribusi BUMD P   = Koefesien regresi Yε 1 = Variabel lainnya yang  mempengaruhi Y ε 2 = Variabel lainnya yang   mempengaruhi Z
Uji  hipotesis  yang  dilakukan  adalah  Uji  t  (uji parsial) dan uji koefisien determinasi.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.  Hasil Penelitian
4.1.1. Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan menggunakan analisis jalur dengan  alat bantu  softawre AMOS 24.00. Spesifikasi model yang dihasilkan dapat dilihat pada gambar berikut.

## Gambar 1. Spesifikasi Model Analisis Jalur
Gambar  1  menunjukkan  nilai  koefisien  terstandar pada  masing-masing  pengaruh  variabel  eksogen terhadap  variabel  endogennya.  Koefisien  terstandar  ini nilainya  sudah  standar  dari  0-1,  dimana  semakin mendekati  satu  maka  efek  variabel  eksogen  terhadap variabel endogennya semakin besar. Persamaan analisis jalurnya adalah sebagai berikut:
Blnj_Modal  =  -0,266  DDF  +  0,090  Pertumb_PAD  + 0,399  Efektif_PAD  +  0,295  Efisiensi + 0,086 Kontri_BUMD
PE  =  0,179  DDF  +  0,597  Pertumb_PAD  -  0,381 Efektif_PAD  -  0,219  Efisiensi  +  0,090 Kontri_BUMD 4.1.2. Uji Hipotesis Pengujian hipotesis dilakukan
dengan menggunakan  uji  t  pada  taraf  signifikansi  α  =  0,1. Kriteria  keputusan  dilihat  nilai  probabilitas  dari  setiap koefisien masing-masing variabel independen dibandingkan  dengan  taraf  signifikansi  α  =  0,1.  Hasil pengujian hipotesis yaitu sebagai berikut:

## Tabel 1. Hasil Analisis Regresi
Berdasarkan tabel di atas dapat dikemukakan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:
1. Nilai  probability  (p)  sebesar 0,052  lebih  kecil  dari taraf  signifikansi  0,1.  Hal  ini  berarti  bahwa  H 0 ditolakdan  H a diterima,  dengan  demikian  derajat desentralisasi fiskal berpengaruh langsung terhadap alokasi belanja modal.
2. Nilai probability (p) sebesar 0,644 lebih besar dari taraf  signifikansi  0,1.  Hal  ini  berarti  bahwa  H 0 diterima  dan  H a ditolak,  dengan  demikian pertumbuhan  PAD  tidak  berpengaruh  langsung terhadap alokasi belanja modal.
3. Nilai  probability  (p)  sebesar 0,029  lebih  kecil  dari taraf  signifikansi  0,1.  Hal  ini  berarti  bahwa  H 0 ditolak  dan  H a diterima,  dengan  demikian efektivitas  PAD  berpengaruh  langsung  yang signifikan terhadap alokasi belanja modal.
4. Nilai  probability  (p)  sebesar 0,019  lebih  kecil  dari taraf  signifikansi  0,1.  Hal  ini  berarti  bahwa  H 0 ditolakdan  H a diterima,dengan  demikian  efisiensi berpengaruh  langsung  yang  signifikan  terhadap alokasi belanja modal.
5. Nilai probability (p) sebesar 0,515 lebih besar dari taraf  signifikansi  0,1.  Hal  ini  berarti  bahwa  H 0 diterima  dan  H a ditolak,  dengan  demikian pertumbuhan  PAD  tidak  berpengaruh  langsung terhadap alokasi belanja modal.
6. Nilai probability (p) sebesar 0,205 lebih besar dari taraf  signifikansi  0,1.  Hal  ini  berarti  bahwa  H 0 diterima  dan  H a ditolak,  dengan  demikian  derajat desentralisasi  fiskal  tidak  berpengaruh  langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
7. Nilai  probability  (p)  sebesar 0,002  lebih  kecil  dari taraf  signifikansi  0,1.  Hal  ini  berarti  bahwa  H 0 ditolak  dan  H a diterima,  dengan  demikian pertumbuhan  PAD  berpengaruh  langsung  yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
8. Nilai  probability  (p)  sebesar 0,046  lebih  kecil  dari taraf  signifikansi  0,1.  Hal  ini  berarti  bahwa  H 0 ditolak dan H a diterima, dengan demikianefektivitas  PAD  berpengaruh  langsung yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
9. Nilai  probability  (p)  sebesar  0,095  lebih  kecildari taraf  signifikansi  0,1.  Hal  ini  berarti  bahwa  H 0 ditolak dan H a diterima, dengan demikian efisiensi berpengaruh  langsung  terhadap  pertumbuhan ekonomi.
10. Nilai probability (p) sebesar 0,499 lebih besar dari taraf  signifikansi  0,1.  Hal  ini  berarti  bahwa  H 0 diterima  dan  H a ditolak,  dengan  demikian  rasio pertumbuhan  PAD  tidak  berpengaruh  langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
11. Nilai  probability  (p)  sebesar 0,031  lebih  kecil  dari taraf  signifikansi  0,1.  Hal  ini  berarti  bahwa  H 0 ditolak  dan  H a diterima,  dengan  demikian  belanja modal  berpengaruh  langsung  yang  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
12. Nilai probability (p) pengaruh derajat desentralisasi fiskal  terhadap  belanja  modal  sebesar  0,052  lebih kecil  dari  taraf  signifikansi  0,1,  sedangkan  nilai probability  (p)  pengaruh  belanja  modal  terhadap pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0,031  lebih  kecil dari taraf signifikansi 0,1. Ini berarti H 0 ditolak dan H a diterima,  dengan  demikian  belanja  modal memediasi  pengaruh  derajat  desentralisasi  fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.
13. Nilai probability (p) pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap belanja modal sebesar 0,644 lebih  besar  dari  taraf  signifikansi  0,1,  sedangkan nilai  probability  (p)  belanja  modal  berpengaruh terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0,031 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,1. Ini berarti H 0 diterima  dan  H a ditolak,  dengan  demikian  belanja modal  tidak  memediasi  pengaruh    pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi.
14. Nilai probability (p)  efektivitas PAD berpengaruh terhadap  belanja  modal  sebesar  0,029  lebih  kecil dari  taraf  signifikansi  0,1,  sedangkan  nilai probability (p) belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0,031  lebih  kecil dari taraf signifikansi 0,1. Ini berarti H 0 ditolak dan H a diterima,  dengan  demikian  belanja  modal memediasi  pengaruh    efektivitas  PAD  terhadap pertumbuhan ekonomi.
15. Nilai  probability  (p)  efisiensi  PAD  berpengaruh terhadap  belanja  modal  sebesar  0,019  lebih  kecil dari  taraf  signifikansi  0,1,  sedangkan  nilai probability (p) belanja modal berpengaruh terhadap
pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0,031  lebih  kecil dari taraf signifikansi 0,1. Ini berarti H 0 ditolak dan H a diterima,  dengan  demikian  belanja  modal memediasi pengaruh efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi. 16. Nilai probability (p) kontribusi BUMD berpengaruh terhadap belanja modal sebesar 0,515 lebih  besar  dari  taraf  signifikansi  0,1,  sedangkan nilai  probability  (p)  belanja  modal  berpengaruh terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0,031 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,1. Ini berarti H 0 diterima  dan  H a ditolak,  dengan  demikian  belanja modal  tidak  memediasi  pengaruh  kontribusi BUMD terhadap pertumbuhan ekonomi.

## 4.2. Pembahasan
4.2.1.  Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Alokasi Belanja Modal
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  derajat desentralisasi  fiskal  berpengaruh  signifikan  terhadap alokasi belanja modal. Dengan demikian, perkembangan derajat desentralisasi fiskal Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  mempengaruhi kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  mengalokasikan belanja  modalnya.  Namun  hasil  penelitian  ini menunjukkan  adanya  pengaruh  desentralisasi  fiskal terhadap  alokasi  belanja  modal  dengan  arah  yang negatif.  Hal  ini  berarti  bahwa  semakin  tinggi  derajat desentralisasi fiskal, maka alokasi belanja modal daerah justru semakin rendah.
Proporsi PAD dalam total pendapatan daerah yang merupakan  indikator  yang  menunjukkan  bagaimana derajat desentralisasi fiskal pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih relatif rendah. Rata-rata  derajat  desentralisasi  fiskal  Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam periode penelitian tahun 2013 - 2017  hanya  sebesar  7,39%.  Hal  ini  berarti  bahwa besarnya  PAD  dalam  total  penerimaan  daerah  di Kabupaten/Kota  Jambi  berada  pada  nilai  di  bawah 10%.  Dengan  demikian,  penerimaan  PAD  tidak  akan mampu  mempengaruhi  kebijakan  alokasi  belanja daerah, sehingga daerah lebih tergantung kepada arahan kebijakan  pemerintah  pusat  dalam  mengalokasikan belanja daerah termasuk alokasi belanja modal.
Kecenderungan  daerah  dengan  proporsi  PAD lebih rendah dalam total penerimaan daerah mengalokasikan belanja modal lebih besar dibandingkan  dengan  daerah  dengan  proporsi  PAD yang  lebih  besar  dalam  total  penerimaan  daerahnya. Hal  ini  dikarenakan  adanya  kebijakan  pemerintah terutama yang dipengaruhi oleh arahan dari pemerintah pusat  untuk  memberikan  alokasi  belanja  modal  lebih besar  pada  daerah-daerah  yang  justru  PAD-nya  masih relatif  kecil.  Adanya  arah  kebijakan  pada  daerah dengan  PAD  yang  masih  relatif  kecil  untuk mengalokasikan  belanja  modal  yang  justru  lebih  besar dimaksudkan  supaya  daerah  dimaksud  menjadi  lebih berkembang sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  dari Arsa  dan  Setiawian  (2015),  Praza  (2016)  dan  Huda (2015)  yang  menemukan  bahwa  derajat  desentralisasi berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  alokasi  belanja modal. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian  Suwandi dan  Tahar  (2015)  menemukan  pengaruh  negatif signifikan  derajat  desentralisasi  fiscal  pada  alokasi belanja  modal.  Rasio  desentralisasi  fiskal  ditemukan tidak  berpengaruh  pada  alokasi  belanja  modal  oleh Badaruddin  (2011),  Sularso  dan  Restianto  (2011)  dan Tamawiwy dkk (2016).
4.2.2.  Pengaruh  Pertumbuhan  PAD  terhadap  Alokasi Belanja Modal
Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pertumbuhan  PAD  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  alokasi  belanja  modal.  Hal  ini  berarti  bahwa adanya pertumbuhan PAD tahun berjalan dibandingkan dengan  PAD  tahun  sebelumnya  tidak  mampu meningkatkan  alokasi  belanja  modal.  Kemampuan daerah  untuk  meningkatan  sumber  penerimaan  PAD yang diukur dengan  pertumbuhan PAD ternyata belum secara  signifikan  mempengaruhi  alokasi  belanja  modal daerah.
Total  pengeluaran  daerah  pada  APBD  meliputi Belanja  Tidak  Langsung  dan  Belanja  Langsung. Belanja  tidak  langsung  merupakan  komponen  pada Total  Pengeluaran  Daerah  yang  sudah  pasti  terjadi karena  bersifat  untuk  pendanaan  kegiatan  rutin terutama  untuk  aparatur  daerah  pada  daerah  yang bersangkutan.  Belanja  langsung  merupakan  komponen pada  total  pengeluaran  daerah  yang  digunakan  untuk mendanai  kegiatanpembangunan  yang  di  tunjukan untuk kepentingan masyarakat.
Rerata  pertumbuhan  PAD  di  Kabupaten/  Kota Provinsi  Jambi  adalah  19,0696.  Hasil  ini  menunjukan bahwa  rerata  pertumbuhan  PAD  di  Kabupaten/  Kota Provinsi Jambi masih relatif kecil. PAD belum mampu dimaksimalkan sebagai penerimaan daerah. Pertumbuhan  PAD  yang  relatif  kecil  tersebut  belum mampu  menjadikan  PAD  sumber  pembiayaan  untuk belanja  modal.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa penerimaan  daerah  masih  bergantung  pada  dana pembangunan yang berasal dari pusat.
Adanya  ketergantungan  daerah  terhadap  alokasi penerimaan  yang  bersumber  dari  pemerintah  pusat membuat pemerintah daerah tidak mampu meningkatkan alokasi belanja modal. Untuk meningkatkan anggaran Belanja Modal maka pemerintah  daerah  harus  mampu  meningkatkan  Total Pendapatan  Daerah  di  antaranya  melalui  peningkatan PAD. Oleh karena itu, apabila PAD rendah maka Total Pendapatan  Daerah  juga  rendah  sehingga  kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan anggaran  Belanja  Langsung  yang  didalamnya  terdapat Belanja  Modal  juga  rendah.  Karena  masih  rendahnya proporsi PAD dalam total penerimaan daerah membuat perkembangan penerimaan PAD yang diukur menggunakan  pertumbuhan  PAD  tidak  berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Darwanto dan  Yustikasari  (2007),  Tuasikal  (2008),  Kussnandar dan  Doddik  (2012)  yang  menemukan  Pertumbuhan PAD  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  alokasi belanja  modal.  Tetapi  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian Yovita
(2011) yang mengatakan pertumbuhan  PAD  tidak  berpengaruh  terhadap  alokasi belanja modal.
4.2.3.  Pengaruh  Efektivitas  PAD  terhadap  Alokasi Belanja Modal
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa    efektivitas PAD  berpengaruh  signifikan  terhadap  alokasi  belanja modal.  Hal  ini  berarti  bahwa  kemampuan  pemerintah memaksimalkan  kinerjanya  dalam  mencapai  target pendapatan  yang  berasal  dari  PAD  secara  signifikan berimbas  terhadap  peningkatan  alokasi  belanja  modal. Semakin  efektif  kinerja  pemerintah  daerah  dalam mencapai  target  penerimaan  PAD,  maka  alokasi pendanaan  belanja  daerah  juga  semakin  meningkat. Dengan  adanya  peningkatan  penerimaan  PAD  karena kemampuan  daerah  mencapai  target  penerimaan  yang ditetapkan  membuat  pemerintah  daerah  lebih  leluasa dalam mengalokasikan belanja daerah terutama alokasi belanja  daerah  yang  berhubungan  secara  langsung dengan  peningkatan  pelayanan  publik  seperti  alokasi belanja modal.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  dari Hidayat  (2013),  Suwandi  dan  Tahar  (2015),  Arsa  dan Setiawina (2015) dan Jatitmas (2015) yang menemumkan efektivitas berpengaruh positif signifikan pada  alokasi  belanja  modal.  Tetapi  penelitian  ini  tidak sejalan  dengan  Praza  (2016)  yang  menemukan  bahwa efektivitas  PAD  tidak  berpengaruh  terhadap  alokasi belanja modal.
4.2.4.  Pengaruh  Efisiensi    Keuangan  terhadap  Alokasi Belanja Modal
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel efisiensi  keuangan  secara  signifikan  berpengaruh terhadap  alokasi  belanja  modal.  Hal  ini  berarti  bahwa semakin  efisien  kinerja  pemerintah  dalam  mengelola keuangan  daerah  membuat  pengalokasian  belanja modal  dalam  alokasi  belanja  daerah  juga  mengalami peningkatan.
Rasio  efisiensi  menunjukkan  perbandingan  antara pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pendapatan  daerah.  Rasio  ini  menunjukkan  kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah sehingga pengeluaran pemerintah lebih kecil dari total pendapatan  daerah.  Semakin  kecil  alokasi  belanja dibandingkan dengan total pendapatan daerah menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah cenderung  lebih  efisien.  Jika  pendapatan  daerah melebih  nilai  alokasi  belanja  berarti  bahwa  daerah memiliki  sumber  dana  yang  jauh  lebih  besar  dari jumlah  pengeluaran  yang  dialokasikan.  Dengan demikian,  apabila  nilai  pendapatan  daerah  lebih  tinggi dari  alokasi  belanja  menunjukkan  adanya  surplus
pendapatan  sedangkan  semua  alokasi  belanja  yang dianggarkan mampu terealisasi dengan baik.
Efisiensi  keuangan  daerah  menjadi  tolok  ukur kinerja keuangan daerah yang menunjukkan bagaimana daerah  mampu  mengelola  keuangannya  dengan  baik. Kinerja  keuangan  daerah  yang  efisien  berarti  daerah mampu  melaksanakan  kebijakan  pembangunan  pada tahun  berjalan  dengan  memaksimalkan  pendapatan yang  diterima  sehingga  nilai  pendapatan  menjadi  lebih besar dari pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Hal  ini  berarti  bahwa  setiap  kebijakan  alokasi  belanja termasuk  alokasi  belanja  modal  di  dalamnya  mampu dipenuhi dengan baik sesuai dengan adanya penerimaan pendapatan  yang  maksimal  yang  diterima  pemerintah. Oleh  karena  itu,  efisiensi  kinerja  keuangan  daerah secara  signifikan  mempengaruhi  kebijakan  alokasi belanja  yang  di  dalamnya  termasuk  alokasi  belanja modal.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  Vegasari (2011) menyebutkan bahwa efisiensi keuangan berpengaruh  positif  terhadap  alokasi  belanja  modal. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan  Ardhini dan Handayani  (2011)  dan  Martini  dan  Dwirandra  (2015) yang  menemukan  bahwa  efiseinsi  keuangan  tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.
4.2.5.  Pengaruh  Kontribusi  BUMD  terhadap  Alokasi Belanja Modal
Hasil  penelitian  menunjukkan  rasio  kontribusi BUMD  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  alokasi belanja  modal.  Hal  ini  berarti  bahwa  perkembangan penerimaan  daerah  yang  bersumber  dari  pendapatan BUMD  tidak  mampu  memberikan  efek  terhadap peningkatan alokasi belanja modal pemerintah. Kondisi ini  terjadi  karena  masih  minimnya  kontribusi  BUMD dalam  penerimaan  daerah.  Jumlah  penerimaan  dari BUMD  yang  relatif  sangat  kecil  membuat  jumlah penerimaan yang bersumber dari BUMD tersebut tidak mampu  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  dalam mengalokasikan  belanja  daerahnya  terutama  alokasi belanja  modal.  Alokasi  belanja  modal  yang  dilakukan oleh  pemerintah  daerah  masih  sangat  bergantung  pada komponen  pendapatan  lain  selain  pendapatan  yang bersumber dari BUMD.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan    dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sularso  dan  Restianto (2011)  menemukan  bahwa  derajat  kontribusi  BUMD berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Bertentangan  dengan  Martini  dan  Dwirandra  (2015) yang menemukan derajat kontribusi BUMD berpengaruh  positif  tidak  signifikan  pada  alokasi belanja  modal,  Praza  (2016)  menyatakan  derajat kontribusi  BUMD  berpengaruh  negative  signifikan terhadap  alokasi  belanja  modal.  Suwandi  dan  Tahar (2015)  dan  Arsa  dan  Setiawina  (2015)  menyatakan derajat  kontribusi  BUMD  tidak  berpengaruh  terhadap alokasi belanja modal.
4.2.6.  Pengaruh  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  derajat desentralisasi  fiskal  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Derajat desentralisasi  fiskal  yang  diukur  dengan  rasio  PAD terhadap  total  pendapatan  daerah  masih  memilki  efek yang  sangat  kecil  terhadap  pertumbuhan  ekonomi, sehingga  terjadinya  peningkatan  derajat  desentralisasi fiskal  tidak  mampu  mempengaruhi  laju  pertumbuhan ekonomi.
Penerapan desentralisasi fiskal antara lain dimaksudkan  untuk  mengurangi  kesenjangan  fiskal antar  pemerintah  daerah  sehingga  tidak  terjadi  adanya daerah  yang  lebih  rendah  kemampuan  keuangannya antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perimbangan keuangan  antar  daerah  dalam  kerangka  pelaksanaan desentralisasi  fiskal  mempunyai  pengertian  bahwa kepada  daerah  diberikan  kewenangan  untuk  mengatur dan  memanfaatkan  sumber  keuangan  sendiri  dimana tidak  ada  perbedaan  yang  besar  dalam  sisi  keuangan antara  daerah  satu  dengan  daerah  lainnya.  Hal  ini dimaksudkan supaya pembangun lebih merata di semua pelosok  daerah  terutama  di  Provinsi  Jambi.  Dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal diharapkan pembangunan tidak  hanya dipusatkan di daerah-daerah perkotaan,  tetapi  juga  mampu  menjangkau  seluruh wilayah di Provinsi Jambi.
Kesenjangan pendapatan antar daerah yang dilihat dari  indikator  desentralisasi  pendapatan  berdasarkan hasil  penelitian  ini  tidak  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi.  Hal  ini  berarti  bahwa  semakin  besar perbedaan  pendapatan  daerah  dengan  daerah  lainnya tidak  memberikan  efek  yang  signifikan  untuk meningkatkan  laju  pertumbuhan  ekonomi.  Masih besarnya  ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap penerimaan  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat menjadi faktor yang membuat aspek penerimaan daerah tidak  terlalu  berimbas  pada  pertumbuhan  ekonomi. Dengan  besarnya  ketergantungan  daerah  terhadap sumber  penerimaan  dari  pusat,  menunjukkan  masih lemahnya  kewernangan  pusat  dalam  pengelolaan keuangan  daerah.  Pemerintah  pusat  masih  memiliki andil  yang  besar  dalam  menetapkan  kebijakan pengelolaan  keuangan  daerah.  Kondisi  inilah  yang membuat  desentralisasi  pendapatan  tidak  berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Oates  (2003)  yang  menemukan  desentralisasi  fiscal dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan kesejahteraan  masyarakat.  Saputra  (2010)  menyatakan bahwa  desentralisasi  fiskal  terhadap  pertumbuhan ekonomi  memiliki  pengaruh  yang  negatif,  bisa dikatakan  semakin  tinggi  desentralisasi  fiskal,  semakin rendah  pertumbuhan  ekonomi.  Namun  penelitian  ini sejalan dengan Throton (2007) yang mengatakan bahwa desentralisasi fiscal tidak berpengaruh pada pertumbuhan  ekonomi,  terutama  pada  pemerintahan dengan pendapatan yang terbatas.
4.2.7.  Pengaruh Pertumbuhan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Hasil  penelitianmenunjukkan  bahwa  variabel kinerja  keuangan  yang  secara  langsung  mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi  yaitu  rasio  pertumbuhan  PAD. Hal  ini  berarti  bahwa  peningkatan  penerimaan  daerah yang  bersumber  dari  PAD  pada  setiap  tahunnya  akan mempengaruhi  laju  pertumbuhan  ekonomi  daerah. Kemampuan  daerah  untuk  meningkatan  sumber penerimaan PAD yang diukur dengan rasio pertumbuhan  PAD  sangat  menentukan  pemerintah dalam  menerapkan  kebijakan  ekonomi  daerah  yang berimbas pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.
Menurut   Mardiasmo   (2002), pendapatan   asli daerah  adalah  penerimaan  yang  diperoleh  dari  sektor pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  perusahaan  milik daerah,  hasil  pengeloalaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang sah.  Pertumbuhan  PAD  yang  terjadi  setiap  tahun menunjukkan  adanya  peningkatan  pendapatan  yang berasal  dari  pajak,  retribusi,  hasil  BUMD  dan  sumber PAD lainnya. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan daerah dalam mengoptimalkan  sumber-sumber  pendapatan  yang berasal dari daerah. Kondisi  ini juga  menjadi indikator terjadinya  perkembangan  perekonomian  di  suatu daerah.  Semakin  tinggi  PAD  yang  diperoleh  suatu daerah  maka  akan  semakin  tinggi  pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Brata  (2004)  dan  Tambunan  (2006)  yang  menyatakan bahwa pertumbuhan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini bertentangan  dengan  penelitian  Sewi  (2015)  di Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Bali  tahun  2007  –  2013 yang menemukan pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
4.2.8.  Pengaruh Efektivitas PAD
terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel kinerja  keuangan  yang  secara  langsung  mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi  yaitu  efektivitas  PAD.  Hal  ini berarti  bahwa  efektivitas  kinerja  pemerintah  daerah dalam  menggalang  sumber  peneriumaan  daerah  yang berasal dari PAD akan mempengaruhi laju pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Kemampuan  daerah untuk  meningkatan  sumber  penerimaan  PAD  yang diukur dengan rasio efektivitas PAD sangat menentukan  pemerintah  dalam  menerapkan  kebijakan ekonomi  daerah  yang  berimbas  pada  peningkatan  laju pertumbuhan ekonomi.
Efektivitas  PAD  menunjukkan  bahwa  daerah mampu  mencapai  target  penerimaan  PAD  sesuai dengan yang ditargetkan dalam APBD. Semakin tinggi rasio  efektivitas  berarti  semakin  besar  jumlah  realisasi PAD  jika  dibandingkan  dengan  target  PAD  yang dianggarkan.  Data  efektivitas  PAD  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa pemerintah daerah
tergolong  efektif  dalam  pencapaian  target  penerimaan PAD  dengan  rata-rata  rasio  efektivitas  PAD  sebesar 113,4%.  Dengan  demikian,  rata-rata  kabupaten/kota  di Provinsi Jambi mampu menghasilkan penerimaan PAD jauh di atas target yang ditetapkan dalam anggaran.
Penetapan target penerimaan PAD dalam
anggaran disesuaikan dengan kemampuan perekonomian  daerah  yang  diukur  melalui  Pendapatan Domestik  Regional  Bruto  (PDRB).  Semakin  besar PDRB  maka  target  penerimaan  PAD  di  dalam  APBD juga akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, jika daerah  mampu  mencapai  efektivtas  penerimaan  PAD bahkan  melebih  dari  target  yang  ditetapkan  berarti bahwa perekonomian daerah masih mampu mendukung pencapaian  target  tersebut.  Peningkatan  target  PAD pada  tahun  berikutnya  masih  memungkinkan  dan apabila  setelah  ditingkatkan  target  yang  ditetapkan masih  tercapai,  berarti  terjadi  perkembangan  kondisi perekonomian  di  wilayah  tersebut.  Hal  inilah  yang membuat  rasio  efektivitas  PAD  secara  signifikan mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Yuliani (2017) mengungkapkan bahwa efektivitas PAD berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi.  Tetapi  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian Randa dan Paledung (2012) yang mengatakan    bahwa  kemampuan  daerah  dalam menjalankan  tugas  belum  efektif  oleh  karena  itu menunjukan pengaruh efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
4.2.9.  Pengaruh Efisiensi Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  rasio efisiensi  secara  langsung  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi  daerah.Kebijakan  pemerintah  daerah  dalam melakukan efisiensi keuangan dengan menekan jumlah alokasi belanja dan mengoptimalkan pendapatan daerah berimbas  pada  laju  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan demikian,  adanya  peningkatan  ataupun  penurunan efisiensi keuangan daerah akan mempengaruhi perkembangan perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Jambi secara signifikan.
Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kebijakan daerah  dalam  menekan  pengeluaran  pemerintah sehingga nilainya lebih rendah dari jumlah pendapatan. Pertumbuhan  ekonomi  justru  sangat  dipengaruhi  oleh kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam alokasi pembelanjaan  daerah  terutama  pada  alokasi  belanja langsung  pemerintah.  Namun,  alokasi  belanja  yang besar  harus  diiringi  oleh  besarnya  penerimaan  daerah terutama  penerimaan  yang  bersumber  dari  daerah  itu sendiri. Tetapi dalam kenyataannya di Kabupaten/Kota di  Provinsi  Jambi  masih  sangat  bergantung  pada penerimaan yang bersumber dari pemerintah pusat.
Penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  dari Yuliani (2017) menunjukan bahwa rata-rata Kabupaten/kota  provinsi  Jawa  Barat  belum  bisa
dikatakan  efisien  dalam  mengelola  pendapatan  dan belanjanya  sehingga  penelitianya  mendapatkan  hasil efisiensi  keuangan  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
4.2.10.  Pengaruh Kontribusi BUMD terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  rasio kontribusi  BUMD  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Hal  ini  berarti bahwa peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan BUMD tidak mampu memberikan efek yang  signifikan  terhadap  laju  pertumbuhan  ekonomi. Kontribusi  BUMD  terhadap  pertumbuhan  ekonomi daerah  masih  minim  sehingga  walaupun  setiap  tahun terjadi  peningkatan  penerimaan  yang  bersumber  dari BUMD  tidak  memberikan  imbas  terhadap  kondisi perekonomian di daerah.
Secara  makro,  peranan  PD/BUMD  terhadap perekonomian  daerah  dapat  diukur  melalui  kontribusi nilai  tambahnya  terhadap  Pendapatan  Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja. Sebagai wujud nyata dari investasi daerah, BUMD  mau  tidak  mau  akan  menghadapi  persaingan yang  semakin  tinggi  dengan  masuknya  pasar  global. Pilihannya  adalah  apakah  BUMD  tersebut  harus  tetap dengan  kondisinya  saat  ini  atau  mengikuti  persaingan itu  dengan  melakukan  perubahan  pada  visi,  misi,  dan strategi  bisnisnya.  Melihat  dari  fungsinya,  BUMD didirikan  bertujuan  untuk  turut  serta  melaksanakan pembangunan  daerah  khususnya  dan  pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan  rakyat  menuju  masyarakat  yang  adil  dan makmur. Namun, hingga saat ini tujuan tersebut belum secara  nyata  diwujudkan  oleh  PD/BUMD.  Kontribusi BUMD dalam menghasilkan PAD masih sangat minim. Minimnya  kontribusi  BUMD  inilah  yang  membuat kontribusi  BUMD  tidak  signifikan  mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.
Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Zulyanto  (2010)  mengindikasikan  bahwa  terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pendapatan BUMD  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi Bengkulu.  Tudak  sejalan  dengan  penelitian  Sukarmi dan  Budiasih  (2016)  mengatakan  hasil  penelitianya bahwa  kontribusi  BUMD  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
4.2.11.  Pengaruh  Alokasi  Belanja  Modal  terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  alokasi belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan  ekonomi  daerah  di  Provinsi  Jambi.  Hasil penelitian  ini  sesuai  dengan  pendapat  Halim  (2008) yang mengungkapkan bahwa Belanja Modal merupakan  bentuk  investasi  yang  berupa capital expenditure sebagai  belanja/biaya/pengeluaran  yang memberi  manfaat  lebih  dari  satu  tahun  tetapi  harus memperhatikan  aspek  tujuan  dan  arah  yang  terkait dengan aspek ekonomis dan di luar kriteria rasionalitas
ekonomis,  bahkan  dimensi  moral  pun  masuk  dalam ranah kebijakan investasi sektor publik.
Sebagai generator pertumbuhan kawasan, keberhasilan  investasi  tidak  dapat  diukur  dengan pengembalian dana yang secara langsung diperoleh dari obyek  investasi  semata,  tetapi  dengan  mengukur seberapa jauh aktivitas ikutan atau lingkungan kawasan mampu  menciptakan  kegiatan  ekonomi  ikutan  yang dikelola kemudian hari sehingga mampu dikembangkan menjadi sumber-sumber penerimaan daerah. Kriteria ini penting  karena  fungsi  belanja  modal  sebagai  investasi sektor  publik  dalam  pengembangan  kawasan  justru pada seberapa besar keberhasilan menciptakan aktivitas perekonomian di kawasan tersebut.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Kuncoro  (2004).  Namun  penelitian  ini  tidak  sejalan dengan  hasil  penelitian  Anasemen  (2009)  pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  tahun 2000-2006,  begitu  juga  hasil  penelitian  Yahya  (2009) pada  Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Utara  tahun  2004- 2007,  yang  menyatakan  bahwa  belanja  modal  tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
4.2.12.   Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  yang dimediasi oleh Alokasi Belanja Modal
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  derajat desentralisasi fiskal secara tidak langsung mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  berarti bahwa peningkatan derajat desentralisasi fiskal melalui mediasi  alokasi  belanja  modal  mampu  meningkatkan laju  pertumbuhan  ekonomi.Dengan  demikian,  derajat desentralisasi  fiskal  mampu  meningkatkan  alokasi belanja  modal,  sehingga  memberikan  efek  tidak langsung  melalui  belanja  modal  terhadap  pertumbuhan ekonomi.
Kesenjangan  pengeluaran  antar  kabupaten/kota  di Provinsi  Jambi  yang  ditunjukkan  dengan  indikator desentralisasi pengeluaran menunjukkan pengaruh yang negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  berarti bahwa semakin besar perbedaan pengeluaran pemerintah  daerah  justru  mengakibatkan  terjadinya penurunan  laju  pertumbuhan  ekonomi.Kondisi  ini disebabkan  oleh  karena  belum  efektifnya  kebijakan belanja  daerah  yang  dilakukan  oleh  kabupaten/kota  di Provinsi  Jambi.Masih  rendahnya  alokasi  belanja  yang ditujukan  untuk  pembangunan  infrastruktur  menjadi faktor  utama  yang  mengakibatkan  perbedaan  jumlah belanja  daerah  justru  berpengaruh  negatif  terhadap pertumbuhan  ekonomi.Daerah  dengan  pengeluaraan yang  lebih  besar  justru  lebih  banyak  mengalokasikan belanja daerahnya untuk belanja rutin yang tidak secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan alokasi belanja modalnya justru lebih kecil.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arsa dan Setiawina (2015) menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.
Penelitian  ini  bertentangan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Sularso  dan  Restianto  (2011)  yang menunjukan  bahwa  belanja  modal  tidak  memediasi pengaruh  desentralisasi  fiscal    terhadap  pertumbuhan ekonomi.
4.2.13.  Pengaruh Pertumbuhan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang dimediasi oleh Alokasi Belanja Modal
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  rasio pertumbuhan  PAD  dalam  mempengaruhi  pertumbuah ekonomi  tidak  dimediasi  oleh  alokasi  belanja  modal sebagai  variabel  intervening.  Hal  ini  berarti  bahwa walaupun alokasi belanja modal mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi, karena pertumbuhan  PAD  tidak  berpengaruh  terhadap  alokasi belanja  modal  membuat  variabel  belanja  modal  bukan variabel  mediasi  yang  tepat  yang  menghubungkan pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan ekonomi.
Alokasi  belanja  modal  mampu  memediasi pengaruh  pertumbuhan  PAD  terhadap  pertumbuhan ekonomi  jika  pertumbuhan  PAD  secara  signifikan mempengaruhi  belanja  modal  dan  belanja  modal  juga secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Proporsi PAD dalam total penerimaan daerah yang menjadi sumber pembiyaan alokasi belanja masih rendah sehingga daerah dalam  mengalokasikan belanja terutama  alokasi  belanja  modal  masih  tergantung  pada sumber  penerimaan  dari  pemerintah  pusat.  Akibatnya, walaupun  terjadi  pertumbuhan  PAD  pada  setiap tahunnya  tidak  memberikan  efek  yang  besar  yang  bisa mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam menetapkan  alokasi  belanja  modal.  Karena  kebijakan alokasi belanja modal tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan PAD, walaupun belanja modal itu sendiri secara  langsung  mampu  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi,  membuat  variabel  belanja  tidak  mampu memediasi  pengaruh  pertumbuhan  PAD  terhadap pertumbuhan ekonomi.Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Taiwo dan Abayomi (2011).
4.2.14.  Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang dimediasi oleh Alokasi Belanja Modal
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas  PAD  dalam  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi dimediasi oleh alokasi belanja  modal. Hal ini berarti  semakin  efektif  kinerja  keuangan  daerah  yang berhubungan  dengan  pencapaian  target  PAD  dalam APBD,  kondisi  tersebut  mampu  menjadi  faktor  yang mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam penetapan  alokasi  belanja  daerah.  Sementara  itu, belanja modal merupakan faktor yang secara signifikan mempengruhi  pertumbuhan  ekonomi,  sehingga  dengan kebijakan  alokasi  belanja  modal  ditentukan  oleh efektivitas  kinerja  keuangan  pemerintah,  maka  belanja modal  akan  mampu  memediasi  pengaruh  rasio efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi.
Penyediaan  infrastruktur  yang  secara  langsung berhubungan  dengan  pelayanan  terhadap  masyarakat
seperti jalan, jembatan, irigasi dan lain sebagainya akan mendorong perkembangan ekonomi di daerah. Penyediaan  infrastrukur  tersebut  merupakan  kebijakan pemerintah  daerah  melalui  penetapan  alokasi  belanja modal  dalam  APBD.  Semakin  besar  alokasi  belanja modal  berarti  semakin  besar  juga  konsentrasi pemerintah dalam mengembangan perekonomian daerah tersebut.
Pada  sisi  lain,  kebijakan  alokasi  belanja  modal sangat  dipengaruhi  oleh  sumber  penerimaan  daerah dimana  sumber  utama  penerimaan  daerah  berasal  dari PAD.  Semakin  tinggi  jumlah  penerimaan  PAD  akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan  belanja  daerahnya  terutama  alokasi belanja  modalnya.Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian Utomo (2012), Sularso dan Restianto (2012) serta  Arsa  dan  Setiawina  (2015)  menyatakan  bahwa belanja  modal  memediasi  hubungan  antara  efektivitas PAD dengan pertumbuhan ekonomi.
4.2.15.  Pengaruh Efisiensi Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang dimediasi oleh Alokasi Belanja Modal Efisiensi belanja daerah yang merupakan perbandingan  antara  penerimaan  daerah  dengan  total belanja  daerah.  Nilai  rasio  efisiensi  di  bawah  100% berarti  bahwa  daerah  mampu  menekan  pengeluaran daerah  secara  efisien  dengan  nilai  belanja  daerah  lebih rendah  dibandingkan  dengan  penerimaan  daerah  pada tahun  berjalan.  Sebaliknya  jika  rasio  efisiensi  di  atas 100%  menunjukkan  bahwa  APBD  kurang  efisien dimana  pengeluaran  pemerintah  daerah  melebihi penerimaan.
Berdasarkan hasil penelitian ini dibuktikan bahwa efisiensi belanja daerah secara langsung mempengaruhi alokasi  belanja  modal,  tapi  tidak  mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi.  Pengaruh  rasio  efisiensi dimediasi  oleh  faktor  belanja  modal,  dalam  arti  bahwa pencapaian  efisiensi  APBD  akan  mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam menetapkan alokasi belanja  daerah  yang  kemudian  berimbas  pada  laju pertumbuhan  ekonomi.Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan penelitian Ani dan Dwirandra (2014) dan Astuti (2015).
4.2.16.  Pengaruh Kontribusi BUMD terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang dimediasi oleh Alokasi Belanja Modal
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  rasio kontribusi  BUMD  tidak  dimediasi  oleh  alokasi  belanja modal  dalam  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi. Kontribusi  BUMD  tidak  memberikan  efek  terhadap kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  mengalokasikan belanja  modalnya.  Karena  kontribusi  BUMD  tidak mempengaruhi  alokasi  belanja  modal,  walaupun belanja modal secara langsung mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  belanja  modal  tersebut tidak  memediasi  pengaruh  kontribusi  BUMD  terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pembiayaan  belanja  daerah  baik  alokasi  belanja langsung  maupun  belanja  tidak  langsung  pemerintah daerah  di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  masih sangat  bergantung  pada  sumber  pembiyaan  yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Kontribusi penerimaan  yang  berasal  dari  daerah  sendiri  belum mampu  memberikan  efek  yang  signifikan  dalam membiayai  alokasi  belanja  daerah.  Sementara  itu, pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  hasil  pengelolaan BUMD masih sangat minim.
Minimnya  kontribusi  BUMD  dalam  pendapatan daerah  membuat  variabel tersebut tidak  mempengaruhi kebijakan  daerah  dalam  menetapkan  alokasi  belanja modalnya. Karena kontribusi BUMD tidak memberikan efek terhadap alokasi belanja modal, membuat variabel belanja  modal  tidak  mampu  memediasi  pengaruh kontribusi BUMD terhadap pertumbuhan ekonomi.Hasil  Penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian  Utomo  (2012)  serta  Arsa  dan  Setiawina (2015)  menyatakan  bahwa  belanja  modal  memediasi hubungan  antara  derajat  kontribusi  BUMD  dengan pertumbuhan ekonomi.

## 5.  SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1.  Simpulan
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Derajat  Desentralisasi  Fiskal,  Efektifitas  PAD  dan Efisiensi  Keuangan  berpengaruh  langsung  terhadap Alokasi  Belanja  Modal.  Sedangkan,  Pertumbuhan PAD  dan  Kontribusi  BUMD  tidak  berpengaruh langsung terhadap Alokasi Belanja Modal.
2. Pertumbuhan  PAD,  Efektivitas  PAD,  Efisiensi Keuangan  dan  Alokasi  Belanja  Modal  berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan,  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  dan Kontribus  BUMD  tidak  berpengaruh  langsung terhadap Pertumbuhan ekonomi.
3. Alokasi  Belanja  Modal  hanya  memediasi  pengaruh Derajat  Desentralisasi  Fiskal,  Efektifitas  PAD,  dan Efisiensi Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.  Sedangkan,  Alokasi  Belanja  Modal  tidak memediasi  Pertumbuhan  PAD  dan  Kontribusi BUMD.
5.2.   Saran
Berdasarkan keterbatasan, kesimpulan dan implikasi  hasil  penelitian  ini  sebagaimana  diuraikan  di atas,  maka  peneliti  menyumbangkan  saran  sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi supaya  meningkatkan  alokasi  belanja  modal  yang terbukti  berpengaruh  secara  langsung  terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Bagi  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambisupaya  meningkatkan  efektivitas  penerimaan
PAD  yang  terbukti  secara  langsung  mempengaruhi alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi.
3. Bagi  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambisupaya  meningkatkan  efisiensi  APBD  yang terbukti  secara  langsung  mempengaruhi  alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi.
4. Bagi  peneliti  selanjutnya  supaya  melakukan penelitian  dengan  subjek  penelitian  yang  lebih beragam  misalnya  dengan  menggunakan  beberapa kabupaten di seluruh Indonesia.
5. Bagi  peneliti  selanjutnya  supaya  menggunakan faktor-faktor lainnya sebagai variabel yang mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  dan  belanja modal  seperti  dana  alokasi  umum,  dana  alokasi khusus, dana bagi hasil, dan lain sebagainya.

## DAFTAR REFERENSI
Abdul,  H.,  &  Muhammad,  S.K .  2012.Teori,  Konsep dan  Aplikasi  Akuntansi  Sektor  Publik .  Jakarta  :
SalembaEmpat.
Adi, P.H. 2007. “ Hubungan anatara PertumbuhanEkonomi Daerah, Belanja
Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)”. Jurnal Akuntansi  dan  Keuangan  Sektor  Publik,  Vol  08, No.1.
Ardhani,  Pungky.  2011. Pengaruh  Pertumbuhan ekonomi,   Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,  dan  Dana    Alokasi  Khusus  terhadap Pengalokasian Anggaran  Belanja  Modal  (Studi pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Jawa Tengah) . Tesis Universitas Diponegoro. Semarang.
Ardhini  dan  Sri  Handayani.  2011. Pengaruh  Rasio
Keuangan  Daerah  Terhadap  Belanja  Modal untuk  Pelayanan  Publik  dalam  Perspektif  Teori Keagenan  (Studi  pada  Kabupaten  dan  Kota  di
Jawa Tengah).
Undergraduate
Thesis.
Universitas Diponegoro.
Arsa,  Ketut.  2015. Pengaruh  kinerja  keuangan  pada alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi pemerintah  kabupaten/  kota  se-Provinsi  Bali Tahun  2006  S.d.  2013 .  Jurnal  Buletin  Studi Ekonomi Vol 20 No.2.
Arsa,  I.K  dan  Setiawina,  N.D.  2015.  “ Pengaruh Kinerja  Keuangan  Pada  Alokasi  Belanja  Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-Provinsi  Bali  Tahun  2006 s.d.  2013 .  ”Jurnal  Buletin  Studi  Ekonomi,  Vol. 20 104 No.2
Andrifa.  2016. Pengaruh  Belanja  Modal,  dana perimbangan  dan  pendapatan  Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.
Ani & Dwirandra. 2012. Pengaruh Kinerja Keuangan pada  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota.
Bastian.Indra.,  2001. Akuntansi  Sektor  Publik  di Indonesia . Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Bastian.Indra,  2006. Akuntansi  Sektor  Publik .  Suatu Pengantar Jakarta: Erlangga.
BPKP, 2012. Petunjuk Penyusunan Kompilasi Laporan Keuangan dan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Revisi).
BPS  (2017). Jambi  Dalam  Angaka  2016 .  Jambi  : badan Pusat Statistik.
BPS  (2017). Statistik  Keuangan  Pemerintah  Daerah Provinsi  Jambi  2011-2016  Jambi  : badan  Pusat Statistik.
BPS  (2017). Produk  Domestik  Regional  Bruto Provinsi  Jambi  2011-2016  Jambi  : badan  Pusat Statistik.
Budiarto,  Bambang.  2007. Pengukuran  Keberhasilan
Pengelolaan Keuangan Daerah . Surabaya: Seminar Ekonomi Daerah.
Darwanto  dan  Yustika  Sari,  Yulia.  2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli
Daerah,  dan  dana  Alokasi  umum  terhadap Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal .  SNA X.
Deddi  Nordiawan.  2007. Akuntansi  Sektor  Publik .
Jakarta: Salemba Empat.
Deddi  Nordiawan  dan  Ayuningtyas  Hertianti.  2011.
Akuntansi  Sektor  Publik.  Jakarta :  Salemba Empat.
Dinarossi. 2016. Pengaruh Efisiensi dan Kemandirian Keuangan  Daerah  Terhadap Belanja Modal  di Wilayah  Sumatera  Selatan. Jurnal  Adminika Volume 2.No.2 Juli - Desember 2016.
Ferdinand  A.  2002. Structural  Equation  Modeling dalam  Penelitian  Manajemen.  Aplikasi  Model- Model  Rumit  dalam  Penelitia  nuntuk  Tesis  S-2 dan  Disertasi  S-3, BP  Universitas  Diponegoro Semarang.
Ghozali,  Imam.  2011. Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan Program SPSS .
Semarang:  Edisi  5.  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali,  Imam.  2017. Model  Persamaan  Stuktural konsep  dan  aplikasi  dengan  program  Amos  24. Semarang:  Edisi  7.  Semarang :  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim,  A.  2007. Akuntansi  Sektor Publik.  Edisi  Tiga: Penerbit Salemba.
Halim,Abdul.2007. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Y ogjakarta, UPP AMPYKPN.
Halim,  Abdul.  2008. Auditing  (Dasar-dasar  Audit LaporanKeuangan). Yogyakarta: Unit PenerbitdanPercetakan STIMYKPN.
Hamzah,A.  2008. Analisa  Kinerja  Keuangan  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi,  Pengangguraan  dan Kemiskinan : Pendekatan Analisa Jalur, Universitas Trunojoyo Hanafi,  Imam  dan  Nugroho,T.  2009. Kebijakan Keuangan Daerah: Reformasi dan Model Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Indonesia. Malang: UBPress.
Halim,  Abdul.  2008. Akuntansi  Keuangan  Daerah.
Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
Halim,  A.,  dan  Kusufi,  M.S.  2013. Akuntansi  Sektor Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah .Jakarta  : Salemba Empat.
Halim,  Abdul.  2014. Manajemen  Keuangan  Sektor Publik Jakarta: Salemba Empat.
Hair, J.F., Aderson, R.e, Tatham, R.L., and Black, W.C. 1998. Multivariete  Data  Analysis  (4 th .  Ed.). New Jersey. Prentice-Hall, Inc.
Hidayat,  Mochammad  Fajar.  2013 .  Analisis  Pengaruh Kinerja  Keuangan  Daerah  terhadap  Alokasi Belanja Modal. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (JIMFEB),1 (2): 1-21.
Hygi,  Asepma.  2015. Pengaruh  kinerja  Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kabupaten/  Kota  Riau . Jurnal Sorot, Volume 10 Nomor 2.
Huda,  Ahmad  Syahral.  2015. Pengaruh  Kinerja Keuangan, Fiscal Stress, dan Kepadatan Penduduk  Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  di Nusa Tenggara Barat. ASSETS ,5 (2): 1-12.
Jamzani,  Sodik.  2007. Pengeluaran  Pemerintahdan Pertumbuhan  Ekonomi  Regional:  Studi  Kasus Data  Panel  di  Indonesia .  Jurnal  Ekonomi Pembangunan Vol.12 No.1: 27-36.
Jatitmas,  Rilo.  2015.  Pengaruh  Rasio  Keuangan
Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, 11 (1): 50-57.
Jhingan,  M.  L.  1994. Ekonomi  Pembangunan  dan Perencanaan.  Diterjemahkan  oleh  D.  Guritno.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Ji,  Tao  dan  Jianhui  Zhang.  2011. Effect  of  Local Government  Expenditure  on  Ratio  Output  to Capital: Evidence  From  Panel  Data  at  China’s Provincial  level.  Frot.  Econ.  China,  6  (2):  249- 270.
Kuncoro,  Mudrajad.2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah .  Jakarta: Erlangga.
Kusnandar  dan  Dodik  Siswantoro.  2012. “Pengaruh Dana  Alokasi  Umum,  Pendapatan  Asli  Daerah, Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  dan  Luas Wilayah  Terhadap  Belanja  Modal”. Jurnal Akuntansi. Jakarta: Universitas Indonesia.
Ma’aru,  Ahmad  danWihastuti, Latri . Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Determinan dan Prospeknya , Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 9, Nomor 1, April 2008.
Mahmudi.  2011. Akuntansi  SektorPublik . Yogyakarta : Penerbit UII Press.
Mankiw,  Gregony.  2006. PengantarEkonomiMikro .
Jakarta: SalembaEmpat. Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi Offset.
Martini,  Kadek.  2015. Pengaruh  Kinerja  Keuangan Daerah  pada  Alokasi  Belanja  Modal  di  Provinsi Bali. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana  10 (2): 426-443.
Michael  Todaro.  2000. Pembangunan  Ekonomi  Di dunia ketiga , Erlangga, Jakarta.
Mondes,  2016. Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Provinsi  Jambi  dan  Pengaruhnya  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi,  Jurnal  Prespektif  dan Pembangunan Daerah Vol.4 No.2.
Maryati,  Ulfi  dkk.  2010. Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan  Ekonomi:  Studi  Kasus  Sumatera Barat : Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Volume V, Nomor 2 hal 69.
Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktik
Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah .  Jakarta: Grasindo
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Prakarsa,  FebrianDwi.  2014. Analisis  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi  (Studi  Kasus  di  Kabupaten/  Kota  Jawa Timur Tahun 2008-2012) : Jurnal Ilmiah, Agustus.
Purbadharmaja.2006. Implikasi  Variabel  Pengeluaran dan  Investasi  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Provinsi  Bali .  Jurnal  Buletin  Studi  Ekonomi  Vol. 11 No. 1: 79-91.ISSN, 1410-4638.
Pekei,  B.  2016. Konsep  dan  Analisa  Efektif Pengelolaan Keuangan Daerah Otonomi . Jakarta: Tausah.
Praza,  Eko  Indra.  2016. Analisis    Pengaruh  Kinerja Keuangan  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  di
Provinsi Jambi. Jurnal Prespektif dan Pembangunan Daerah , 4(1): 25-35.
Rizani,  dkk.  2011. Pengaruh  pertumbuhan  Ekonomi, Pendapatan  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan Dana  Alokasi  Khusus  Pada  Belanja  Daerah Pemerintah  Kota  di  Provinsi  kalimantan  Selatan . JEPMA Vol. 10, No. 1 April hal. 19-27.
Republik  Indonesia.  2004.  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik  Indonesia.  2004.  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 33 Tahun2004 tentang P e r i m b a n g a n K e u a n g a n a n t a r a Pemerintahan Pusatdan Pemerintahan Daerah. Republik  Indonesia.  2014.  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2014
t e n t a n g Pemerintahan Daerah.
Republik  Indonesia.  2005. Peraturan Pemerintah  No.58 Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah . Jakarta: Legalitas.
Republik  Indonesia.  2006. Pemendagri  No.13  Tahun 2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah . Jakarta: Legalitas.
Ridwan,  Kuncoro Engkos Achmad.  2007. Cara menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis) . Cetakan Pertama. Bandung : Alfabeta.
Rosemary  O  Ananazodo,  igbokwe-Ibeto,  Chinyeaka Justine,  and  NKOMAH,  Barisua  Barry.  2016. Local  Government  Financial  Autonomy:  A Comparative  Analysis  of  Nigeria  and  Brazil. Arabian  Journal  of  Business  and  Management Review, 5(10): 38-54.
Saggaf,  Said.  1999. “Analisa  Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah  terhadap  Peningkatan  Pertumbuhan Ekonomi  di  Kotamadya  Pekanbaru” .  Tesis Progres Pascasarjana USU Medan .
Samuelson,  Paul  A  danNordhaus,  William  D. 1995. Makro Ekonomi . Jakarta: IKAPI.
Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah.
Sanusi.  Anwar.  2011. Metode  Penelitian  Bisnis
Jakarta: Salemba Empat.
Sirojuzilam. 2008. Disparitas Ekonomi dan Perencanaan  Regional,  Ketetimpangan  Ekonomi wilayah  Barat  dan  Wilayah  Timur  Provinsi Sumatera Utara . Pustaka Bangsa Press.
Sularso dan Restianto.2016. Pengaruh Kinerja Keuangan  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  dan Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/  Kota  di  Jawa Tengah. Jurnal ISSN 2088-2016.
Suprapto.  2009. KomunikasiOrganisasi Edisi  V.  Jakarta :Cetakan ketujuh.
Sugiyono . 2010. Metode  Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif,  kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Susantih,  Heny,  &Saftianayulia.  2009. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatera Bagian Selatan.
Simposium Nasional Akuntansi XI. Palembang.
Suwandi,K.A.,  &Tahar,  A.  2015. Pengaruh  Kinerja Keuangan  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Daerah  dengan  Alokasi  Belanja  Modal  Sebagai Variabel  Intervening  (Studi  Pada  Pemerintah Kabupaten/ Kota D.I Yogyakarta ) Jurnal Infestasi, 11 No.2, 118-136.
Todaro, 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga . Jilid I, Edisi Keenam, Jakarta: Erlangga.
Zulyanto, Aan. 2010. “ Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi Bengkulu .  Tesis  Dipubulikasikan.  Magister  Ilmu Ekonomi  dan  Studi  Pembangnan,  Fakultas Ekonomika  dan  Bisnis.  Universitas  Diponegoro. Semarang.