## Padaringan : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi
Vol.05, No. 2 (Mei 2, 23), pp. 93-105 E-ISSN: 2684-8104 P - 2775-9148 DOI: https://doi.org/10.20527
Analisis  Konflik  Vertikal  Pertambangan  Emas  Tanpa  Izin  di  Desa  Kalirejo Kabupaten Kulon Progo

## Dimas Asto Aji An’Amta
Universitas Lambung mangkurat; dimas.a@ulm.ac.id
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords:
Dynamics;
Resolution; Mapping; Vertical Conflict; Roots of Conflict The period from 1995 to 2001 was the heyday of the people of Kalirejo  Village  as  gold  miners.  After  the  victory,  the  gold yields  decreased  slowly,  and  made  the  village  community, especially landowners, choose to rent their land to newcomers.
The participation of newcomers then creates problems for the village: This study dismantles the dynamics of the conflict that occurred in Kalirejo Village and looks at the positive side of the conflict  using  Lewis  Coser's  concept.  The  author  uses  a qualitative  method,  namely  descriptive  analytic  with  a collective  case  study  strategy  to  look  at  the  conflicts  that occurred in the period from 2009 to 2014 From these conflicts there are positive sides which are then used as learning by the village community as the basis for making regulations at the hamlet level. The roots of the conflict so far are fighting over productive economic resources and unclear policies from local governments regarding PETI activities.
Article history: Received 2023-03-30
Revised  2023-04-12 Accepted 2023-05-03
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## Corresponding Author:
Dimas Asto Aji An’Amta Universitas Lambung mangkurat; Banjarmasin; Indonesia; dimas.a@ulm.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
PETI  diawali  oleh  keberadaan  para  penambang  tradisional,  yang  kemudian berkembang karena faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha serta keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing. Hal ini  dikeranakan  pada  sektor  pertambangan  di  Indonesia  masih  banyaknya  celah peraturan perundang-undangan, yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mencapai tujuannya pribadi maupun kelompok (Pratama, 2009; Sarmadi, 2012; Putra, 2016; Buli et al., 2018, Putra, 2020). Kelemahan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada terkesan menganaktirikan pertambangan (oleh)  rakyat  juga  ikut  menjadi  pendorong  maraknya  PETI.  Terminologi  PETI  jika
merujuk  menurut  Keputusan  Bersama  Menteri  Pertambangan  dan  Energi,  Menteri Dalam  Negeri  dan  Menteri  Koperasi,  Pengusaha  Kecil  dan  Menengah  yang selanjutnya  disebut  PSK  (Pertambangan  Skala  Kecil)  adalah  usaha  pertambangan umum atas galian golongan A, B dan C yang dilakukan oleh Koperasi atau Pengusaha Kecil setempat.
Melihat  kondisi  ini  pemerintah  melalui  perundangan-undangan  barunya mencoba  mewadahi  pertambangan  tradisional  dengan  memberikan  izin  yang dituang  dalam  undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009,  pertambangan  tradisional disebut  dengan  IPR  (Izin  Pertambangan  Rakyat).    Namun  bukan  berarti  dengan keluarnya  undang-undang  baru  itu  membuat  semua  wilayah  di  Indonesia  yang mempunyai kandungan sumber daya alam mendapatkan IPR.  Seperti yang terjadi di Desa  Kalirejo,  mulai  diberlakukannya  undang-undang  itu  oleh  pemerintah  pusat, namun  dari  pemerintah  daerah  belum  juga  memberikan  IPR.      Hasilnya  membuat pekerja di Desa setempat melakukan  aktivitas  pertambangan  tanpa  izin  dan  tanpa adanya pengelolaan limbah serta keamanan yang memadai.
Kekayaan alam yang dimiliki Desa Kalirejo membuat para penambang emas tradisional dari luar daerah berdatangan. Tidak dapat dipungkiri jika berbagai pihak ingin kekayaan alam tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi dirinya, dan tentu saja konflik pada konteks ini bisa menjadi jalan dalam perebutan kekayaan alam tersebut (Putra et al., 2020; Apriyanto & Harini, 2012; Irwandi & Chotim, 2017). Namun pemandangan aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang ada tentu tidak lepas dari konflik. Potensi konflik di Desa Kalirejo menjadi semakin kompleks ketika konflik  lain  terjadi  dalam  tataran  yang  hirarki,  dimana    penambang  dengan pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo  mempunyai  perbedaan  persepsi  mengenai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat.  Hal tersebut terjadi dikarenakan kawasan  Desa  Kalirejo  yang  belum  mendapatkan  izin  dari  pemerintah  pusat  dan daerah atau disebut dengan Wilayah Penambangan Rakyat (WPR).
Potensi  konflik  tersebut  dapat  terjadi  dikarenakan  adanya  mungkinan perbedaan  pemahaman  yang  juga  sering  dimanfaatkan  oleh  kepentingan  individu maupun kelompok (Rahim, 2017). Konflik yang tidak seimbang ini sering terjadi pada
desa-desa  yang  memiliki  potensi  Sumber  Daya  Alam.  Sperti  pada  konflik  antara pemerintah daerah dengan penduduk Desa Kalirejo pada tanggal 27 Oktober 2011, merupakan  bukti  terjadinya  konflik  secara  vertikal  walaupun  tidak  menimbulkan kekerasan.    Semua  berawal  ketika  salah  satu  sumur  penambangan  emas  di  Desa Kalirejo  ditutup  secara  sepihak  oleh  pihak  kepolisian  setelah  menangkap  salah seorang  penambang  tradisional  yang  secara  administratif  tidak  memliki  surat perizinan. Sebanyak 15 penambang emas tradisional di Desa Kalirejo dan Hargorejo, Kecamatan  Kokap  berunjuk  rasa,  dan  salah  seorang  di  antara  mereka  menjahit mulutnya di halaman kantor pemerintahan (Antara, 2014).
Konflik vertikal atau konflik atas; yang dimaksud adalah konflik antara elite dan  massa  (rakyat).    Elite  disini  bisa  para  pengambil  kebijakan  di  tingkat  pusat, kelompok  bisnis  atau  aparat  militer  (Susan,  2014:  85).  Konflik  atas  yang  dimaksud adalah  antara  pemerintah  daerah  dengan  masyarakat  Desa  Kalirejo  merupakan bentuk  adanya  dominasi  pemerintah  pusat  terhadap  masyarakat  Desa  Kalirejo. Bentuk dominasi tersebut dapat dilihat dari belum dikeluarkannya keputusan yang kurang berpihak terhadap penambangan di Desa Kalirejo. Apakah keputusan dengan memberikan  izin  atau  keputusan  melakukan  pelarangan  terhadap  aktivitas penambangan oleh warga setempat.
Aktifitas yang menjadi faktor konflik di Desa Kalirejo memang perlu adanya sebuah negosiasi yang tertulis, dan menjadikan setiap momen tersebut penting untuk memperbaiki  carut  marutnya  kegiatan  pertambangan  agar  lebih  menguntungkan masyarakat setempat (Rahim, 2017).  Walaupun tidak dapat dipungkiri setiap proses eksploitasi  dalam  bentuk  pertambangan  emas  akan  memunculkan  konflik  sosial, minimal  konflik  yang  bersifat  laten  (Aminah,  2017).  Namun  adanya  konflik  sosial tentu  ada  jalan  keluarnya,  yaitu  resolusi  konflik  yang  komprehensif  bagi  Desa Kalirejo,  walupun  sulit  dicapai  secara  ideal  dan  saling  mempertahakan  masing- masing  pihak  dalam  kepentingan  yang  berbeda  yang  kadang  akan  sulit  untuk mencari titik temu jangka pangjang (Prayogo, 2008)
Pada riset ini sebenarnya bertujuan untuk membongkar bagaimana dinamika konflik sosial terutama secara vertikal yang ada di Desa Kalirejo Kabupaten Kulon
Progo yang terjadi pada tahun 2010 sampai dengan 2012. Perspektif yang digunakan untuk  mengupas  fenomena  ini  dari  Lewis  A.  Coser  (dalam  Susan,  2014)  yang berpandangan bahwa konflik tidak hanya dilihatdari sisi negatifnya saja, namun ada sisi positif yang dapat memperkuat integrasi pada masyarakat yang berkonflik.

## 2. METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  pada  penelitian  ini  adalah  penelitan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Penelitian ini dilakukan dengan menyingkap sumber, konteks, pelaku, isu serta perubahan konflik dari tahun 2009  sampai  2014  pada  Desa  Kalirejo  selama  pertambangan  tanpa  izin  dilakukan. Kemudian  dari  temuan  tersebut    dicari  upaya  apa  saja  yang  telah  dilakukan  oleh pemda dan masyarakat sekitar serta pihak lainnya yang terlibat dalam menyelesaikan konflik yang ada selama ini.
Penulis  juga  menggunakan  strategi  studi  kasus  untuk  mengungkap permasalahan  tersebut.  Studi  kasus  menurut  Robert  K  Yin  adalah  penyelidikan empiris yang meneliti fenomena dalam konteks kehidupan nyata, dimana batas-batas antara fenomena dan konteks tak nampak dengan tegas, dan dimana multi sumber digunakan ( Robert K. Yin, 2006) .  Dilihat berdasarkan objek penelitian, ada tiga macam bentuk  studi  kasus. Pertama, adalah  studi  kasus intrinsik ( intrinsic  case  study ), instrumental  ( instrumental  case  study ),  dan  kolektif  ( collective  case  study ).  Penulis menggunakan  strategi  ketiga  yaitu  studi  kasus  kolektif,  dimana  penulis  dapat meneliti fenomena, populasi, atau kondisi umum juga sebagai pengembangan dari studi instrumental ke dalam beberapa kasus (Denzin, 2009).

## 3. HASIL  DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Dinamika Konflik Vertikal Desa Kalirejo
Dinamika Konflik pada pertambangan emas tradisional di Desa Kalirejo yang bersifat  vertikal  antara  penambang  dengan  pemerintah  diawali  dari  tidak dikeluarkannya izin pertambangan. Susan (2009) memberikan kategori bahwa konflik yang  terjadi  antara  pemilik  pertambangan  dan  masyarakat  lokal  sebagai  konflik antarkelompok. Sedangkan pada konseps darinya Fisher et al. (2001), konflik yang
terjadi  di  sektor  pertambangan  adalah  bentuk  konflik  secara  terbuka  dan penanganannyapun sangat kompleks agar dapat terselesaikan.
Tetapi pada dasarnya aksi demo yang dilakukan didepan rumah dinas bupati Kulonprogo pada tanggal 23 Desember 2011 hanya merupakan bentuk puncak dari permintaan penambang dalam hal perizinan. Moment itu berawal dari penangkapan salah seorang penambang tradisional yang dilakukan oleh Polsek Kulon Progo.
Mulanya pelaku yang berinisial “S” melakukan penambangan dan pengolahan emas  layaknya  penambang  warga  Desa  Kalirejo  lainnya.  Namun,  seiring  jalannya waktu  usaha  penambangan  emas “S” mulai  mengalami  progress  yang  cukup signifikan.  Dari  penambangan  yang  hanya  dilakukan  sendiri  dan  dibantu  oleh anggota keluarga, kemudian penglimpahan kerja kepada karyawan.
Kerasnya  suara  yang  dikeluarkan  oleh  alat  galian  secara  bersamaan mengganggu aktifitas proses belajar dan mengajar, terutamapada Sekolah Menengah Pertama 3 Kokap dan Sekolah Dasar Kristen Widodo yang berdekatan dengan lokasi. Gangguan ini yang membuat warga mengeluh kepada kepala dukuh. Berawal dari terganggunya  aktifitas  belajar-mengajar  di  Sekolah  membuat  beberapa  warga mengeluhkan  usaha  yang  tengah  dijalankan  oleh  bapak  “ S ”  untuk  memproduksi maupun  memproses  emas  dari  hasil  galian.  Setelah  keluhan  itu  mulai  marak disampaikan oleh warga, maka kepala dukuh kemudian membuat pertemuan dengan pemilik  usaha  untuk  membicarakan  apa  yang  tengah  membuat  resah  warganya beberapa belakangan ini. Dalam konflik pertambangan, pelaku usaha atau korporasi seringkali mengalami perselisihan dengan masyarakat sekitar (Prayogo, 2010; Juniah et al., 2013; De Angelis, 2004; Hidayat, 2020).
Pada petemuan itu warga dan kepala dukuh memohon kepada pemilik usaha untuk  tidak  mengoperasikan  mesin-mesin  modernnya  dalam  memproses  emas selama masa jam belajar sekolah. Setelah menyampaikan apa yang diresahkan warga kepada pemilik usaha pertambangan tersebut.  Pemilik usaha mengabulkan apa yang menjadi  permintaan  warga  dan  apa  yang  tengah  menjadi  keresahan  warga belakangan ini. Selesai pertemuan itu suasana produksi bapak “ S ” berubah jadwal, dari yang mulanya beroperasi pada jam 08.00 sampai dengan sore hari pada jam 19.00,
setelah  perundingan  tersebut  menjadi  dari  jam  13.00  sampai  jam  19.00.  Melihat berubahnya jadwal yang dimiliki oleh bapak “ S ” ternyata memiliki dampak negatif dan  positif  yang  pastinya  dimiliki  oleh  setiap  pengambilan  keputusan  maupun kebijakan.
Aspek positif yang didapat dari perubahan jadwal tersebut membuat aktifitas belajar  mengajar  di  SMP  3  Kokap  dan  SD  Kristen  Widodo  berjalan  tanpa  ada gangguan  dari  suara  produksi  emas  penambang.  Selang  setelah  beberapa  lama aktifitas pertambangan dimulai kembali dengan jadwal sebelumnya yang membuat SMP 3 Kokap dan SD terganggun kembali oleh bapak “ S ”.  Hali itu yang kemudian membuat  pihak  berwajib  dari  Polres  Kabupaten  Kulon  Progo  mendatangi  lokasi pertambangan  yang  dilakukan  bapak  “ S ”.  Kedatangan  pihak  berwajib  ternyata membawa  pemilik  usaha  pertambangan  beserta  peralatan  sebagai  barang  bukti  ke kantor  Polres  Kulon  Progo  untuk  meminta  keterangan  terkait  izin  usaha  yang dijalankannya.
Melihat  adanya  penangkapan  ini  masyarakat  yang  mengatasnamakan paguyuban penambang emas Desa Kalirejo melakukan aksi demo yang hanya di ikuti oleh  15  orang  saja.    Selain  menyuarakan  tuntutannya  untuk  membebaskan penambang  yang  ditangkap  oleh  Polres  Kulon  Progo,  mereka  juga  menyuarakan untuk  segera  dikeluarkannya  izin  pertambangan  emas  di  Desa  Kalirejo.    Melihat pertambangan  emas  yang  dilakukan  secara  sederhana  atau  tradisional  di  Desa Kalirejo sudah berumur belasan tahun. Kemudian berpatokan pada UU No 4 tahun 2009  pada  pasal  22  yang  secara  jelas  persyaratan  untuk  mendapatkan  Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bisa diperoleh Desa Kalirejo.
Melalui  kesempatan  tersebut,  berbegegas  ketua  penambang  menyusun barisan  untuk  melakukan  demonstrasi  aksi  yang  dikoordinasi  oleh  salah  satu penambang di Desa Kalirejo yang akrab disapa “ agus” .  Menuntut pemerintah agar bertindak lebih cepat dan memberikan kepastian terhadap izin pertambangan yang diperuntukan  bagi  rakyat.  Aksi  ini  dilakukan  didepan  rumah  dinas  Bupati  agar menjadi perhatian serius pemda setempat.
Penambang dan pemerintah akhirnya melakukan perundingan antara kedua belah pihak yang kemudian menemui titik terang dengan memberikan beberapa poin persetujuan  untuk  dijalani  selepas  aksi  demonstrasi.  Poin  tuntutan pertama pembebasan  kembali  rekan  penambang  yang  ditangkap  oleh  Polsek  Kulon  Progo. Kedua adalah  dibukanya  kembali  atau  diperbolehkannya  warga  lokal  ataupun pendatang untuk menambang emas di Desa Kalirejo. Sedangkan untuk poin ketiga yaitu kejelasan dari pemerintah kepada penambang terkait WPR dan IPR belum bisa dipastikan oleh pemerintah. Tugas rumah pemerintah daerah untuk menyelesaikan WPR  dan  IPR  yang  sudah  dinantikan  penambang  bisa  menjadi  pemicu  konflik vertikal berulang lagi, jika tidak dilaksanakan dengan baik.
Dinamika  konflik  vertikal  di  Desa  Kalirejo  yang  terjadi  dengan  rentetan kejadian  membuat  penulis  memvisualisasikannya  dalam  bentuk  Gambar  1    Pada gambar  itu  penulis  coba  masukan  kejadian  yang  mengiringi  konflik  vertikal berdasarkan waktu kejadian. Dari titik sebelah kiri bergesar ke sebelah kanan yang menjadi bentuk eskalasi konflik sampai dengan de-eskalasi konflik vertikal di Desa Kalirejo.
Gambar 3.1 Dinamika Konflik vertikal Di desa Kalirejo
(Sumber : Hasil wawancara dan analisi penulis selama dilapangan)
Suara mesin milik samsi yang mengganggu kegiatan sekolah Penangkapan terhadapbapak Samsi di lokasi pengolahan miliknya
Demo menuntut pembebasan rekanmereka dan izin pertambangan Desember Oktober Agustus Negosiasiantara penambang dengan pemerintah menemukan kesepakatan Desember Periode Es ka la si 2011 DINAMIKA KONFLIK VERTIKAL De -es kla lasi AkHvitas pertambangan kembalinormal Pertemuan warga dengan bapak“ S ” membicarakan waktuoperasi mesin AkHvitasmesin pengolah beroperasi seperHawal September Januari 2012 Juli

## 3.2 Upaya Resolusi Konflik Vertikal
Konflik  yang  terjadi  antara  pemerintah  dengan  penambang  emas  di  Desa Kalirejo membuat sejarah baru bagi Desa tersebut. Aksi yang hanya di ikuti oleh 15 orang saja ternyata dapat membuat perjanjian-perjanjian antara kedua belah pihak dan dapat membuat aktifitas pertambangan rakyat tetap beroperasi dari tahun 1995 sampai  2015.    Koordinator  aksi  yang  juga  seorang  aktifis  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM)  bernama  Gerbang  Desa  88  membuat  aksi  demonstrasi  itu membuahkan  hasil.  Walaupun  hanya  diikuiti  oleh  15  orang  penambang  yang mungkin bisa dibilang merupakan representasi penambang di Desa Kalirejo, tetapi aksi  tersebut  tidak  tanpa  kepastian  akan  masa  depan  untuk  ladang  penyambung hidup mereka.
Wacana untuk dilegalkannya pertambangan berumur kurang lebih 2 dekade itu.  Pada  kesempatan  tersebut  Agus  meminta  bapak  bupati  untuk  membuat perjanjian agar membuka kembali pertambangan emas rakyat yang sempat ditutup secara  sepihak.  Walaupun  pada  dasarnya  penuntutan  untuk  diberikan  izin  sudah berlangsung pada tahun 2008 lalu.  Tetapi sampai 2015 belum ada kepastian kapan perizinan terhadap pertambangan di Desa Kalirejo bisa diselesaikan.  Pada gambar 2 yang  memperlihatkan  aksi  penambang  pada  tahun  2008  lalu  untuk  meminta kepastian tentang status penambangan yang mereka jalankan.

## Gambar 3.2 Aksi penambang menyambangi gedung DPRD pada tahun 2008
(Sumber : Potongan berita di media massa yang diarsipkan LSM Gerbang Desa 88) Pada  gambar  2  memperlihatkan  bagaimana  penamabang  pada  saat  itu meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulon Progo untuk membantu mengeluarkan perizinan terkait aktifitas pertambangn yang sudah berlangsung sejak
1995 itu. Perjuangan untuk mendapatkan status yang jelas terhadap pertambangan tradisional  ternyata  kembali  diperjuangkan  oleh  aksi  yang  berlansung  di  depan rumah  bupati.  Berawal  dari  kasus  penangkapan  terhadap  bapak  “S”  di  lokasi pengolahan emas miliknya menjadi momentum yang tepat untuk mempertanyakan kembali dari perjuangan mereka pada tahun 2008 lalu.
Berangkat  dari  kesempatan  pertemuan  dengan  bupati,  penambang  dan pemerintah  melakukan  perundingan  antara  kedua  belah  pihak  yang  kemudian menemui titik terang dengan memberikan beberapa poin persetujuan untuk dijalani selepas  aksi  demonstrasi  ini.  Dalam  wawancara  penulis  dengan  koordinator  aksi tentang isi perjanjian antara kedua belah pihak tersebut.  Dalam perjanjian itu Agus mengatakan bahwa ;
“Waktu  saya  menjahit  mulut  di  depan  kantor  bupati  ada  perjanjian  dengan pemerintah,  bapak  bupati  akan  membuka  kembali  pertambangan  emas  jika pengolahan hanya dengan merkuri dan tidak boleh menggunakan sianida.  Dan saya  menyetujuinya,  tetapi  dengan  dihadiri  beberapa  saksi,  yaitu  Kapolres, Dandim, Kejaksaan dan DPRD ”.
Poin  tuntutan  penambang  yang  dikabulkan  oleh  pemerintah  daerah  Kulon Progo  pada  perundingan  itu  adalah  pembebasan  kembali  rekan  penambang  yang ditangkap  oleh  Polsek  Kulon  Progo.  Kedua  adalah  dibukanya  kembali  atau diperbolehkannya warga lokal ataupun pendatang untuk menambang emas di Desa Kalirejo.  Sedangkan  untuk  poin  ketiga  yaitu  kejelasan  dari  pemerintah  kepada penambang terkait WPR dan IPR belum bisa dipastikan oleh pemerintah.
Dari aksi demonstrasi dan resolusi konflik yang dilakukan antara pemerintah dengan penambang mempunyai keuntungan bagi penambang maupun pemerintah dalam  penyelesainnya.  Gambar  3  adalah  rangkuman  dari  proses  resolusi  vertikal yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  Kulon  Progo  dengan  penambang  Desa Kalirejo.  Penulis  sengaja  membuat  tiap-tiap  deskripsi  yang  didalamnya  terdapat rangkuman dan dibungkus denan cara pembuatan bagan.

## Gambar 3.3 Proses Resolusi Konflik Vertikal
(Sumber : hasil wawancara penulis dengan beberapa warga)

## 3.3 Keuntungan Dari Resolusi Konflik Yang Dilakukan Bagi Masyarakat Dan Pemerintah
Resolusi  yang  telah  dilakukan  pada  konflik  vertikal  antara  pemerintah  dan warga yang berprofesi sebagai penambang emas tradisional di Desa Kalirejo ternyata mempunyai  keuntungan  bagi  kedua  belah  pihak.  Keuntungan  maupun  kelebihan dari resolusi tersebut mempunyai persepsi yang berbeda-beda jika dilihat dari sudut pandang berbeda pula.  Apakah dari sudut pandang pelaku penambangnya sendiri ataukah  dari  sudut  pandang  keuntungan  atau  kelebihan  yang  didapat  dari pemerintah melalui resolusi yang diambil.
Kelebihan  dari  resolusi  yang  diambil  bagi  penambang  pada  kasus  tersebut adalah  kecepatan  dalam  melakukan  proses  perjanjian  antara  kedua  belah  pihak. Proses yang diambil tentu saja membuat kedua belah pihak dapat menyingkat waktu yang dimiliki tanpa harus menunggu mediator untuk membuat kedua belah pihak saling  bertemu.    Resolusi  yang  dilakukan  ditengah  aksi  demonstrasi  tersebut dilakukan oleh bupati Kulon Progo mengingat ada demonstran melakukan aksi jahit mulut selama aksi berlangsung.
Pada aksi demonstrasi tersebut pemerintah melakukan negosiasi terkait aksi tuntututan  meraka  dengan  memberi  kepastian  terhadap  status  daerah  yang  sudah melakukan  penambangan  emas  selama  2  dekade  yaitu  pada  Desa  Kalirejo.    Status yang sebelumnya masih kurang jelas terlebih pada status WPR dan IPR pada kawasan tersebut,  membuat  penambang  sedikit  merasa  diuntungkan  dari  hasil  negosisasi kedua  belah  pihak.  Walaupun  harapan  penambang  untuk  segera  diturunkannya WPR dan IPR yang menjadi prioritas mereka, tetapi setidaknya rasa lega terhadap status  sementara  penambang  emas  tradisional  tersebut  diberikan.    Kendati  Status yang hanya disepakati melalui perundingan antara pemerintah dengan penambang walaupun  tidak  berlandaskan  Undang-Undang,  Perpu,  maupun  Perda  pada kesepakatan status pertambangan emas di Desa Kalirejo.
Sedangkan keuntungan dari pihak pemerintah sendiri dari kesepakatan tersebut adalah  dengan  memberikan  pengertian  lebih  jauh  terhadap  WPR  dan  IPR  yang selama ini sedang dalam penggodokan di tingkat DPRD.  Disatu sisi juga memberikan klarifikasi  secara  langsung  dan  jelas  alasan  mengapa  keinginan  penambang  untuk segera  diturunkannya  WPR  dan  IPR  belum  juga  keluar.    Hal  ini  sebagai  bentuk kepedulian pemerintah terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktifitas penambangan tersebut.
Konflik di Desa Kalirejo menurut konsep Coser (dalam Susan, 2014) mengatakan bahwa  sesungguhnya  konflik  menunjuk  dirinya  sebagai  suatu  faktor  positif,  dan dalam  banyak  kasus  sejarah  sesungguhnya  penyatuan  (dari  sistem  sosial) dipengaruhi  oleh  faktor  positif  konflik.  Sisi  positif  yang  didapat  pada  konflik  ini adalah  adanya  keinginan  masyarakat  Desa  Kalirejo  untuk  dapat  hidup  secara bendampingan  antara  penambang  dengan  masyarakat  biasa.  Kemudian  adanya hubungan  yang  mulai  terbuka  dan  intensif  antara  masyarakat  dengan  pemerintah daerah. Konflik ini juga menjadi sumbangan terhadap proses perubahan sosial yang terjadi  pada  Desa  Kalirejo.  Perubahan  pada  dasarnya  tidak  terjadi  secara  spontan, naun  bertahap  berdasarkan  kesepatan  dan  norma-norma  yang  terbentuk  dalam masyarakat (An’Amta, 2022)

## 4. KESIMPULAN
Konsep Lewis Coser dalam melihat konflik sebagai fungsi positif bagi masyarakat ternyata  dapat  membantu  penulisan  ini.  Konflik  yang  sejatinya  selalu  dipandang negatif oleh masyarakat dan menjadikan hal tersebut sebagai peristiwa memalukan, dapat berdampak positif bagi lingkungan yang berkonflik.  Fungsi positif dilihat dari konflik vertikal di Desa Kalirejo ternyata berimbas dengan memberi masukan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan berdasarkan kepentingan bersama. Pemberian izin penambangan secara tidak tertulis membuat penambang dapat bernafas cukup lega,  walaupun  tidak  tahu  sampai  kapan  dapat  dipegang  kata-kata  dari  pemimpi tertinggi di Kabupaten Kulon Progo itu.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminah. (2017).Tambang Rakyat Rentan Konflik (Studi Kasus Pertambangan Emas Rakyat Di Gunong  Ujeun  Kabupaten  Aceh  Jaya).  Jurnal  Public  Policy,  3  (2),  182-192. https://doi.org/10.35308/jpp.v3i2.123
An’Amta,  Dimas  Asto  Aji.  2022.  Buku  Ajar  Perubahan  Sosial:  Edisi  Pertama.  Sleman: Komojoyo Press.
Apriyanto,  D.,  &  Harini,  R.  (2012).  Dampak  Kegiatan  Pertambangan  Batubara  Terhadap Kondisi  Sosialekonomi  Masyarakat  Di  Kelurahan  Loa  Ipuh  Darat,  Tenggarong,  Kutai
Kartanegara. Jurnal Bumi Indonesia, 1(3), 289-298.
http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/96
Buli, W., Bakri, S., & Febryano, I. G. (2018). Kelembagaan Pertambangan Batubara di Hutan Rakyat. Jurnal Sylva Lestari, 6(3), 81-90. http://dx.doi.org/10.23960/jsl3681-90
De  Angelis,  M.  (2004).  Separating  the  doing  and  the  deed:  Capital  and  the  continuous character of enclosures. Historical Materialism, 12(2), 57-87.
https://doi.org/10.1163/1569206041551609
Fisher,  S.,  Ludin,  J.,  Williams,  S.,  Abdi,  D.  I.,  Smith,  R.,  &  Williams,  S.  (2001).  Mengelola konflik: keterampilan dan strategi untuk bertindak. Jakarta, Indonesia: British Council
Hidayat, R. (2020). Politik Teritorial dan Perampasan Tanah-Hutan di Desa Lingkar Tambang Bijih Besi, Kecamatan Lede, Kabupaten Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Emik: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 3(1), 1-16. https://doi.org/10.46918/emik.v3i1.491
Irwandi,  I.,  &  Chotim,  E.  R.  (2017).  Analisis  Konflik  Antara  Masyarakat,  Pemerintah  Dan Swasta. JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(2), 24-42.
https://doi.org/10.15575/jp.v7i2.2414
Juniah,  R.,  Dalimi,  R.,  Suparmoko,  M.,  &  Moersidik,  S.  S.  (2013).  Dampak  Pertambangan Batubara terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Pertambangan Batubara (Kajian Jasa Lingkungan  Sebagai  Penyerap  Karbon).  Jurnal  Ekologi  Kesehatan,  12  (2),  128-138. https://www.neliti.com/publications/80463/dampak-pertambangan-batubara- terhadap-kesehatan-masyarakat-sekitar-pertambangan
Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koperasi,  Pengusaha  Kecil  dan  Menengah  Nomor  :  2002.K/20/MPE/1998  –  Nomor  : 151A  Tahun  1998  –  Nomor  :  23/SKB/M/XII/1998;  tentang  pembinaan  dan pengembangan Koperasi dan Pengusaha kecil melalui usaha usaha pertambangan kecil Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln. 2009. Handbook Of Qualitative Research. Yogyakarta.
Pustaka Pelajar.
Pratama,  M.  I.  C.  (2009).  Kepastian  Hukum  Dalam  Product  Sharing  Contract  (Thesis). Universitas  Islam  Indonesia. https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH- UII-KEPASTIAN-HUKUM-DALAM.pdf
Prayogo,  Dody.  2008.  Konflik  antara  Korporasi  dengan  komunitas  Pengalaman  beberapa industri Tambang dan Minyak di Indonesia. Depok. Fisip UI Press.
Prayogo,  D.  (2010).  Anatomi  konflik  antara  korporasi  dan  komunitas  lokal  pada  industri geotermal di Jawa Barat. Makara, Sosial Humaniora, 14(1), 25-34. http://www.ijil.ui.ac.id/index.php/humanities/article/view/568
Putra,  D.  A.  (2016).  Eksistensi  Sistem  Hukum  Perizinan  Kegiatan  Pertambangan  Dalam Otonomi Daerah Sebagai Salah Satu Instrumen Hukum Hak-Hak Masyarakat. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 24(1), 12-26. https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4264
Putra, D. K., Astuti, W. W., & Assalam, M. H. (2020). Conflict Analysis of PT Emas Mineral Murni  in  Nagan  Raya  and  Central  Aceh  Regency.  Society,  8(2),  529-  545. http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/22509
Rahim, Sukirman. (2017). Konflik Pemanfaatan Ruang Akibat Penambangan Emas Tanpa Ijin (Peti) Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Jurnal GeoEco, 3 (1), 17-25.
Ritzer, G. (2014). Teori Sosiologi Modern, Edisi Ketujuh. Jakarta: Prenadamedia Group Robert  K.  Yin.  2006. Studi  Kasus  dan  Metode. Penerjemah  M.  Djauzi  Muzakir  Jakarta:  Raja Garafindo Persada.
Sarmadi, A. S. (2012). Penerapan hukum berbasis hukum progresif pada pertambangan batu
bara di Kalimantan Selatan.
Masalah-Masalah Hukum, 41(1), 8-19. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4155
Susan, Novri. 2014. Pengantar Sosiologi KOnflik, Kencana. Jakarta.
Susan, Novri. (2009). Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Jakarta, Indonesia:
PT Kencana Prenada Media Group
Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.