## REVENGE PORN SEBAGAI KEJAHATAN KESUSILAAN KHUSUS: PERSPEKTIF SOBURAL
Hwian Christianto Fakultas Hukum, Universitas Surabaya email: hwall4jc@yahoo.co.id
disampaikan 05/9/17 – di -review 12/11/17 – diterima 25/12/17
DOI: 10.25123/vej.2682

## Abstract
Revenge porn, characterized as indecent behavior (morally wrong behavior), is a new phenomenon in Indonesia.  The  author  argues  that  it  would  be  wrong  to  perceive  this  particular  act  simply  as  the crime  of  distributing  pornographic  material.    Moreover,  a  formal-juridical  understanding  fails  to provide  protection  and  deliver  justice  to  the  victim  of  this  particular  act  (revenge  porn).  As  an alternative  and  to  provide  substantial  justice,  the  author  suggests  to  view  revenge  porn  from  a criminological outlook and social-cultural-structural approach.
Keywords:
revenge porn,; indecency-morally wrong behavior; socio-cultural-structural approach.

## Abstrak
Revenge Porn merupakan bentuk kejahatan kesusilaan yang mulai muncul di Indonesia.  Tidaklah tepat menyamakan revenge porn begitu saja sebagai tindak pidana penyebarluasan informasi yang melanggar kesusilaan. Lagipula, pendekatan yuridis  formal terhadap  peristiwa yang dikualifikasi sebagai revenge  porn hanya  akan  memunculkan  ketidakadilan  substantif  bagi  korban.  Sebagai alternatif  dan  dalam  rangka  mewujudkan  keadilan  substantif,  penulis  menawarkan  pemahaman kriminologis dan sosial-budaya-struktural atas bentuk kejahatan kesusilaan khusus ini.
Kata kunci:
revenge porn ; kejahatan kesusilaan khusus; pendekatan sosial-budaya-struktural.

## Pendahuluan
Revenge porn atau Pornografi sebagai balas dendam merupakan perbuatan pornografi dengan memanfaatkan kepemilikan materi pornografi yang diperoleh secara  ‘sah’  namun  disebarluaskan  dengan  tujuan  ‘balas  dendam’  setelah  putus hubungan 1 . Tujuan dari pelaku tidak hanya tersebarnya foto pornografi melainkan
1 Shigenori Matsuri, “ The Criminalization of Revenge Porn in Japan”, Washington International Law Journal Association , Vol. 24 No. 2 2015, hlm. 289
membalaskan  sakit  hati  yang  dialaminya.  Penelitian  pada  perkara  pornografi melalui  internet  menunjukkan  bahwa  Pornografi  sebagai  balas  dendam merupakan bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi baru. 2 Beberapa perkara  Pornografi  sebagai  balas  dendam telah  terjadi  dalam  berbagai  macam bentuk  yang  berujung  pada  penyebarluasan  materi  pornografi.  Contoh  kasus dikemukakan di bawah ini.
AS  awalnya  memperoleh  16  foto  bugil  berupa  gambar  payudara,  belahan payudara  dan  alat  kelamin  dari  korban  sebagai  bukti  cinta  dari  korban.  Namun saat  hubungan  cinta  mereka  berakhir,  AS  melampiaskan  sakit  hatinya  dengan menyebarluaskan  foto  tersebut  melalui  media  sosial Facebook dengan  akun Kusuma  Furry  melalui  Akun  Fitria  Saida  dan  media  sosial Whatsapp dengan sarana telpon genggam Iphone 4 miliknya. 3 Kasus serupa juga terjadi di Mojokerto, ES  yang  merupakan  pasangan  nikah  siri  dari  korban  pada  saat  masih berkedudukan  sebagai  suami  istri  mendokumentasikan  beberapa  pose  telanjang dari  korban.  Setelah  hubungan  tersebut  berakhir,  ES  menyebarluaskan  foto tersebut  dengan  membuat  akun Facebook milik  ES  dan  mengunggah  foto tersebut. 4 Perbuatan AS tersebut di atas secara umum dikenal dengan perbuatan pornografi  karena  menyebarluaskan  materi  yang  melanggar  kesusilaan.  Hanya saja  motif  dan  latar  belakang  dilakukannya  penyebarluasan  dan  perolehan  foto tidak  menjadi  pertimbangan  kekhususan  pornografi.    Kasus  Pornografi  sebagai balas dendam dengan motif berbeda terjadi pada kasus MZM karena MZM bukan kekasih  korban.  Awalnya  korban  meminta  bantuan  MZM  untuk  menutup  akun Facebook “Anis bojone Aldy Selawase” yang memuat foto bugil korban. Akan tetapi MZM justru meminta imbalan dengan melakukan persetubuhan dan meminta foto korban  dalam  keadaan  bugil.  MZM  sakit  hati  karena  korban  telah  menjalin
2 Makalah ini merupakan bagian dari Hasil Penelitian Disertasi berjudul “Perumusan Perbuatan Pidana Pornografi melalui Internet berdasarkan Sifat Melawan Hukum Materiil” pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
3 Putusan Pengadilan, Putusan Pengadilan Negeri Malang No.645/Pid.Sus/2015/PN.Mlg, tanggal 17 Februari 2016
4 Putusan Pengadilan, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 425/Pid.Sus/2015/PN Mjk tanggal 24 November 2015
hubungan asmara dengan laki-laki lain sehingga ia mengunggah foto tersebut ke akun  media  sosial  miliknya Facebook “M.Zakka@yahoo.com”  dan  akun  media sosial  milik  korban. 5 Dalam  kasus  tersebut  penegak  hukum  hanya  mengenakan MZM dengan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) sebagai perbuatan memproduksi, membuat dan menyebarluaskan pornografi.
Penggunaan ketentuan hukum pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi hanya  menekankan  perbuatan  pornografi  secara  umum.  Padahal  perbuatan  ini memiliki  karakteristik  berbeda  dengan  penyebarluasan  pornografi  pada umumnya,  yaitu  dari  sisi  perolehan  atau  kepemilikan  materi  pornografi  dan tujuan  menyebarluaskan  materi  pornografi.  Penegak  hukum  pun  terpaku  pada pendekatan legalistik-positivistik 6 yang  hanya  mengutamakan  pemenuhan  unsur perbuatan  pidana  dalam  Pasal  29  jo  Pasal  4  ayat  (1)  UU  Pornografi.  Akibatnya pemeriksaan  perkara  semakin  jauh  dari  pemenuhan  keadilan  yang  diharapkan masyarakat.  Hakim  pun  hanya  menilai  perkara  MZM  sebagai  perbuatan  yang terbukti  melanggar  rumusan  Pasal  29  jo  pasal  37  UU  Pornografi 7 tanpa  melihat motif  dilakukannya  penyebaran  pornografi  dan  nilai-nilai  hukum  yang  hidup secara  progresif 8 di  masyarakat  Banyuwangi.  Pendekatan  tersebut  perlu dipertajam  dengan  pemahaman  kriminologis  yang  melihat  Pornografi  sebagai balas  dendam  dari  sisi  sosial,  budaya  dan  faktor  struktural  dilakukannya kejahatan. Pendekatan Sobural mengkaji perbuatan dari sisi nilai masyarakat yang dilanggar  dari  perbuatan  pornografi  sebagai  balas  dendam,  nilai  budaya  yang tidak  dipenuhi  oleh  pelaku  dengan  melakukan  penyebaran  pornografi  serta pemahaman  struktural  yang  menyebabkan  pelaku  melakukan  pornografi. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  dapat  diajukan  beberapa  rumusan  masalah
5 Putusan Pengadilan, Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 726/Pid.Sus/2015/PN Bwi tanggal 3 Maret 2016
6 A.M. Mujahidin, Hukum Progresif: Jalan Keluar dari Keterpurukan Hukum di Indonesia XXII 257 Varia Peradilan, 2007, hlm 52.
7 Supra no 5
8 Hwian Christianto, Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana 23 3 Jurnal Mimbar Hukum, 2011, hlm 482.
untuk  mempertajam  pendalaman  arti  penting  pendekatan  Sobural  terhadap pornografi  sebagai  balas  dendam.  Yaitu  arti  penting  penggunaan  pendekatan Sobural  dikaitkan  dengan  pornografi  sebagai  balas  dendam  dan  pornografi sebagai  balas  dendam  sebagai  kejahatan  kesusilaan  khusus  berdasarkan pendekatan Sobural.
Berkaitan dengan pemahaman terhadap pornografi sebagai balas dendam sebagai  kejahatan  kesusilaan  khusus  berdasarkan  pendekatan  Sobural  maka dipilih metode penelitian yuridis empiris. Pemilihan data primer ditekankan pada penggunaan  dokumen  hukum  berupa  peraturan  perundang-undangan  terkait pornografi  sebagai  balas  dendam    dikaitkan  dengan  teori  hukum  pidana  yang terkait sedangkan data sekunder menggunakan putusan hukum pengadilan negeri yang  memeriksa  perkara  pornografi  sebagai  balas  dendam.  Data  primer  akan digunakan  sebagai  acuan  dalam  memahami  maksud  dan  tujuan  pembentukan norma  hukum  yang melarang  pornografi  dikaitkan  dengan  pemahaman  penegak hukum  dalam  pertimbangan  putusan  perkara  pornografi  sebagai  balas  dendam. Pemahaman  secara  mendalam  terhadap  pertimbangan  hakim  atas  perkara pornografi  sebagai  balas  dendam  dilengkapi  dengan  dokumen  rekapitulasi kuisioner dan wawancara hakim.  Hasil perbandingan dari norma hukum dengan pertimbangan  hakim  ditarik  sebuah  kesimpulan  akan  pentingnya  pendekatan Sobural dalam menilai pornografi sebagai balas dendam.

## Pembahasan
Revenge Porn sebagai Perbuatan Pidana
Perbuatan revenge  porn atau  pornografi  sebagai  balas  dendam  sering disebut  dengan  istilah  lain  ‘ Non  consensual  pornography ’  atau  ‘ involuntary pornography ’ 9 karena  penyebarluasan  materi  asusila  tidak  mendapatkan persetujuan  dari  korbannya.  Citron  &  Franks  menegaskan  pengertian revenge
9 Danielle Keats Citron & Mary Anne Franks, “Criminalizing Revenge Porn”, https://law.yale.edu/system/files/area/center/isp/documents/danielle_citron_-_criminalizing_ reve-nge_porn_-_fesc.pdf , (terakhir diakses) 12 September 2017, hlm. 102
porn sebagai “ the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent. ” 10 atau  pendapat  Kirchengast  sebagai  “ the  sharing  of  intimate  images without  the  consent  of  the  person  depicted,…” 11 . Definisi  berbeda  dikemukakan Matsui yang mendeskripsikannya sebagai “ the practice of posting and distributing sexually explicit images of an ex-partner on the Internet after a breakup.” 12 Serupa namun  tak  sama  kedua  definisi  tersebut  memiliki  penekanan  berbeda.  Definisi pertama  lebih  menekankan  pentingnya  ‘ their  consent  to  publish  sexually  graphic’ atau  persetujuan  untuk  menyebarluaskan  materi  pornografi  sehingga  apabila kedua belah pihak (pembuat dan model) tidak setuju, hal ini dianggap merupakan kejahatan.  Pemahaman  pertama  ini  jika  dikaitkan  dengan  hukum  pidana Indonesia,  secara  khusus  pornografi  tidak  dapat  diterapkan.  Penyebarluasan materi  pornograi  walaupun  atas  persetujuan  dari  kedua  belah  pihak  tetap merupakan  perbuatan  pidana.  UU  Pornografi  hanya  memberikan  pembuatan pornografi untuk kepentingan sendiri (Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi tidak  termasuk  di  dalamnya  untuk  disebarluaskan.    Lebih  lanjut  pada  definisi kedua,  perbuatan  pornografi  sebagai  balas  dendam  menjadi  dilarang  karena menyebarluaskan  materi  pornografi  dari  mantan  kekasih  ( ex-partner )  sehingga penekanannya  pada  substansi  pornografi  yang  melanggar  ketentuan  hukum. Definisi kedua ini dapat diterima dalam UU Pornografi karena pornografi sebagai balas dendam merupakan salah satu bentuk dari pornografi hanya tidak mencatat ciri khas perbuatannya.
Perbedaan definisi pornografi sebagai balas dendam dilatar belakangi oleh perbedaan penilaian pencelaan atas perbuatan pornografi sebagai balas dendam. Dengan melihat definisi pornografi sebagai balas dendam ( revenge pornography ) sebelumnya  dapat  dipahami  bahwa  penilaian revenge  porn diletakkan  pada  ada atau tidaknya kerugian yang dialami seseorang ( an egregious privacy violation 13 )
10 Id.
11 Tyrone Kirchengast, “The Limits of Criminal Law and Justice: ‘revenge porn’ Criminalisation, Hybrid Responses and The Ideal Victim”, UniSA Student Law Review, Vol. 2, hlm. 96
12 Supra no 1.
13 Supra no 9.
sebagai  akibat  tidak  diberikannya  persetujuan  untuk  menyebarluaskan  materi pornografi.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  larangan  pornografi  Indonesia  tidak memiliki kesamaan. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi meletakkan norma kesusilaan sebagai  dasar  penilaian  utama  pornografi.    Ada  atau  tidaknya  persetujuan  tidak menjadi  ukuran  dalam  pencelaan  pornografi  ( revenge  porn ).  Perihal  substansi bahwa  pornografi  menjadi  dilarang  karena  melanggar  hukum  menurut  hukum pidana  Indonesia  tidak  sepenuhnya  dapat  diterima.  Pembuatan  suatu  karya merupakan  hak  dari  setiap  orang  hanya  saja  pembuatan  materi  yang  memiliki muatan pornografi merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (Pasal 1320 KUH  perdata  dan  Pasal  50  UU  Hak  Cipta  2014)  sehingga  tidak  pernah mendapatkan  pengakuan  atau  perlindungan.    Pemahaman  ini  ternyata  tidak sesuai  dengan  Penjelasan  Pasal  4  ayat  (1)  UU  Pornografi  bahwa  larangan pembuatan  pornografi  dikecualikan  untuk  kepentingan  sendiri.  Pengaturan tersebut  merupakan  bentuk  inkonsistensi  dari  larangan  pornografi  yang membuka ruang bagi pembuatan pornografi baru atas nama kepentingan sendiri namun pada akhirnya disebarluaskan atau tersebarluas di masyarakat.
Konstruksi perbuatan pornografi sebagai balas dendam jika dikaji menurut UU  Pornografi  memang  tidak  diatur  secara  khusus.    Sebagai lex  specialist dari KUHP,  UU  Pornografi  melarang  10  (sepuluh)  bentuk  perbuatan  antara  lain  (1) memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan,  menyebarluaskan, menyiarkan,  mengimpor,  mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, (2) Menyediakan jasa pornografi, (3) meminjamkan atau mengunduh ponorgrafi (4) Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi, (5) Mendanai atau memfasilitasi perbuatan pada Pasal 4 (6) menjadi obyek/model pornografi  atas  persetujuan  diri  sendiri,  (7)  Menjadikan  orang  lain  sebagai obyek/model  pornografi,  (8)  Mempertontonkan  diri  atau  orang  lain  di  muka umum yang bermuatan pornografi, (9) Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai  obyek  pornografi,  dan  (10)  Mengajak,  membujuk,  memanfaatkan, membiarkan,  menyalahgunakan  kekuasaan  atau  memaksa  anak  dalam
menggunakan  produk/jasa  pornografi.    Dari  kesepuluh  bentuk  perbuatan  yang dilarang  tersebut,  belum  ada  satu  ketentuan  hukum  pun  yang  mengatur  perihal perbuatan  pornografi  sebagai  balas  dendam . Padahal  karakteristik  pornografi sebagai  balas  dendam  berbeda  dari  sekedar  pembuatan  atau  penyebarluasan pornografi.  Berdasarkan  kasus  AS,  pembuatan  pornografi  justru  disetujui  oleh kedua belah pihak namun tidak dalam hal penyebarluasannya. Begitu pula dalam Kasus MZM, perolehan materi pornografi justru diberikan oleh korban walaupun dengan  imbalan  tertentu.  Akhirnya,  MZM  sakit  hati  dan  menyebarluaskannya  di akun media sosial facebook.
Aspek  penting  pengaturan revenge  porn juga  dapat  dilihat  dari  dampak negatif  yang  dirasakan  baik  oleh  korban  maupun  masyarakat.  Citron  &  Franks menunjukkan hasil penelitian dampak pornografi sebagai balas dendam pada the risk of offline stalking and physical attack 14 to the victim. Korban akan mengalami tekanan  psikologis  yang  berat  akibat  tersebarnya  foto  asusila  atau  video  asusila karena  terus  menjadi  bahan  perbincangan  masyarakat  setiap  waktu.  Bagi masyarakat,  keberadaan  tersebarluasnya  foto  asusila  atau  video  asusila menimbulkan  keresahan  akibat  dilanggarnya  norma  kesusilaan  masyarakat. Belum  lagi  foto  atau  video  tersebut  sulit  dihapus  karena  dilipatgandakan  secara terus menerus oleh pengguna internet lainnya.

## Norma Kesusilaan: Ukuran Pencelaan Revenge porn
Sejak awal UU Pornografi telah menegaskan bahwa ukuran penialaian dari pornografi diletakkan pada norma kesusilaan. Ketentuan hukum Pasal 1 angka 1 UU  Pornografi  menegaskan  bahwa  norma  kesusilaan  menjadi  ukuran  dalam menilai  semua  informasi  yang  disebarluaskan  dalam  berbagai  bentuk  media. Penggunaan  norma  kesusilaan  dalam  menentukan  suatu  perbuatan  sebagai perbuatan pidana juga telah dikenal jauh sebelum diberlakukannya UU Pornografi, yaitu  Pasal  282  ayat  (1) KUHP.  Istilah  yang  digunakan  dalam Pasal  282  ayat  (1)
14 Supra no 11. , hlm. 105
KUHP  atau  Pasal  240  Sr.  adalah aantotelijk  vor  de  eerbaarheid yang  dipahami sebagai “melanggar kesusilaan” 15 atau “melanggar kesopanan”. 16 Pemahaman ahli hukum  pun  terbagi  menjadi  2  (dua)  kelompok.  Pertama  kelompok  yang memahami  norma  kesusilaan  sebagai  aturan  yang  berasal  dari  hati  nurani kemanusiaan  dan  kedua,  kelompok  yang  memahami  norma  kesusilaan  sebagai aturan  terkait  dengan  hal-hal  seksual.  Kanter  dan  Sianturi 17 menjelaskan  norma kesusilaan  sebagai  ketentuan  bertingkah  laku  di  masyarakat  yang  didasarkan pada hati nurani untuk menentukan tingkah laku yang baik dan tingkah laku yang jahat.  Pemahaman  Kanter  dan  Sianturi  jika  diamati  lebih  menekankan  norma kesusilaan  sebagai  ukuran  penilaian  yang  hakiki  dalam  diri  manusia  yang  ada secara  alamiah.  Artinya,  ukuran  ini  merupakan  tanda  kemanusiaan  yang menunjukkan  dirinya  memiliki  harkat  dan  martabat  sebagai  makhluk  ciptaan Tuhan  yang  mulia.  Kesusilaan  tidak  hanya  menyangkut  tentang  hubungan  diri dengan  orang  lain  melainkan  semua  relasi  yang  ada  dalam  kehidupan  manusia. Pemahaman  berbeda  dikemukakan  oleh  kelompok  kedua  yang  diwakili  oleh Soesilo dan Indrijanto Seno Adji yang menyatakan norma kesusilaan berhubungan dengan  “perasaan  malu  yang  berhubungan  dengan  nafsu  kelamin” 18 atau  “soal cabul/ obscenity ” 19 .  Pandangan  yang  terakhir  ini  rupanya  lebih  dipahami  oleh penegak hukum dalam menangani kejahatan kesusilaan. 20
15 Moeljatno, KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm 102-
103
16 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1974, hlm. 177-178
17 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm 26-27
18 Supra no 16.
19 Indriyanto Seno Adji, Prospek Hukum Pidana Indonesia pada Masyarakat yang Mengalami Perubahan, 63 Jurnal Keadilan. 6, 16 (2003).
20 Toetik Rahayuningsih, Kejahatan Kesusilaan dan Upaya Penanggulangannya: Studi pada Tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 22 April 2014, http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-res-2014- rahayuning-34480&q=kesusilaan, (terakhir diakses 12 Mei, 2017).
Bagan 1:  Pemahaman Ruang Lingkup Kesusilaan
Terkait  dengan  perbedaan  pemahaman  tersebut,  penggunaan  norma  kesusilaan jika  mempertimbangkan  posisi  Pasal  282  ayat  (1)  KUHP  berada  pada  lingkup kejahatan  kesusilaan  yang  mengatur  larangan  perbuatan  gendak  ( overspel ), percabulan,  perkosaan,  persetubuhan  dengan  wanita  di  bawah  umur, penghubungan  pencabulan,  penyebarluasan  materi  yang  melanggar  kesusilaan, memberikan informasi tentang pencegahan kehamilan, dan persetubuhan dengan anak  yang  memiliki  jenis  kelamin  yang  sama.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa norma kesusilaan yang dimaksudkan adalah aturan yang berasal dari hati nurani kemanusiaan. Hal tersebut pada dasanya merupakan pemahaman hukum sebagai nilai-nilai  kesusilaan  yang  minimal  ( das  recht  ist  das  ethische  minimum ) 21 . Perbuatan-perbuatan  yang  diatur  dalam  Bab  XIV  Buku  II  KUHP  tidak  hanya menekankan  perihal  seksual  saja  melainkan  perbuatan  yang  dinilai  tidak  layak dilakukan karena merendahkan kemanusiaan orang lain.
Penggunaan norma kesusilaan sebagai ukuran penilaian bagi revenge porn sebenarnya  dapat  dilakukan  mengingat  larangan  pornografi  didasarkan  pada noma  kesusilaan. Revenge  porn dapat  dilakukan  oleh  pelaku  karena  ia  memiliki materi yang melanggar kesusilaan dan menyebarluaskannya atas dasar benci atau
21 Ismansyah & Ermawati B, Permasalahan Delik Zina Yang Terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) IX 1 Jurnal DELICTI 27 (2012).
Seksualitas Nilai diri dan sesama dalam kemanusiaan Nilai diri atas kemanusiaan kesusilaan dalam arti sempit
kesusilaan dalam arti luas  hati nurani
dendam.  Perolehan  materi  yang  melanggar  kesusilaan  pada  dasarnya  tidak melanggar undang-undang. Hal tersebut didasarkan pada pengaturan Penjelasan Pasal  4  ayat  (1)  UU  Pornografi  bahwa  pornografi  untuk  kepentingan  sendiri dikecualikan dalam larangan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Walaupun demikian perolehan  materi  tersebut  jika  ditinjau  dari  norma  kesusilaan  tidak  dapat dibenarkan. Ketelanjangan, hubungan seksual, alat kelamin dan perbuatan seksual lainnya  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  dari  natur  organ  reproduksi  dan kebutuhan  reproduksi  yang  dirancang  secara  mulia  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Kondisi tersebut sekalipun mulia tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan atau tidak pada peruntukkannya. Bahwa perbuatan tersebut berkaitan dengan hal reproduksi  atau  seks  maka  harus  dilakukan  dengan  rasa  hormat  dan  tanggung jawab  terhadap  kemanusiaan.  Segala  upaya  yang  bersifat  merendahkan  atau membuat kemanusiaan turun harkat dan martabatnya harus dihindari.
Pembuatan  materi  pornografi  sebagaimana  terjadi  pada  kasus  AS  dan kasus  MZM  menunjukkan  adanya  persetujuan  dari  kedua  belah  pihak  untuk mendokumentasikan  kondisi  atau  perbuatan  mereka  yang  menunjukkan ketelanjangan, alat kelamin atau hubungan seks. Persetujuan yang diberikan oleh kedua belah pihak jika dilihat dari sisi hak asasi manusia memang termasuk dalam hak  untuk  bebas  menentukan  apa  yang  terbaik  bagi  dirinya  (Pasal  28E  ayat  (2) UUD 1945), hak untuk berpendapat/berekspresi (Pasal 28I UUD 1945), hak untuk memiliki  dan  menyimpan  informasi  (Pasal  28F  UUD  1945)  dan  hak  atas perlindungan  diri  pribadi  (privasi)  (Pasal  28G  UUD  1945).  Keempat  hak konstitusional  tersebut  memang  dimiliki  dan  diakui  keberadaannya  oleh  UUD 1945  hanya  saja  di  sisi  lain perlu  mempertimbangkan  hak  dan  kebebasan  orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 28J ayat  (1)  UUD  1945).  Artinya,  pelaksanaan  hak  tersebut  harus  dipertimbangkan dengan  seksama  akan  memiliki  manfaat  positif  bagi  orang  lain,  masyarakat  dan bangsa  atau  sebaliknya.  Tinjauan  norma  kesusilaan  terhadap  pornografi  sebagai balas dendam dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu sisi substansi materi pornografi dan motivasi penyebarluasan materi pornografi.  Jika dilihat dari substansi materi
pornografi yang menunjukkan ketelanjangan, alat kelamin dan persetubuhan/hubungan  seks  maka  informasi  tersebut  ditujukan  untuk ‘merayakan  kepuasan  seksual’.  Atau  dengan  kata  lain,  substansi  pornografi menunjukkan pasangan sebagai obyek seksual semata. Hal tersebut sama artinya dengan  merendahkan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  yang  melanggar norma kesusilaan.  Penyebarluasan  materi  pornografi  jika  dikaji  lebih  jauh  sebenarnya merupakan  bentuk  pengingkaran  atau  melanggar  persetujuan  dari  janji pembuatan  materi  asusila.  Awalnya,  pelaku  dan/atau  korban  menyetujui pembuatan  materi  asusila  diperuntukkan  untuk  kepentingan  pribadi.  Perbuatan menyebarluaskan  materi  asusila  tersebut  jelas  menciderai  harkat  kemanusiaan yang  harus  menjunjung  tinggi  janji  dengan  sesama.  Penyebarluasan  materi pornografi  juga  menunjukkan  pelanggaran  terhadap  norma  kesusilaan  dari motivasi pelaku yang bertujuan untuk membalaskan sakit hati atau balas dendam dan  menginformasikan  kepada  masyarakat  luas  akan  perbuatan  tidak  senonoh dari  korban.  Kedua  motivasi  tersebut  jelas  menunjukkan  upaya  merendahkan derajat  kemanusiaan  sebagai  perbuatan  main  hakim  sendiri  dan  membuat  malu korban.  Pertimbangan tersebut justru tidak muncul dalam pertimbangan putusan hakim  atas  perkara  SA  maupun  MZM.  Perbuatan  SA  dan  MZM  hanya  dinilai sebagai perbuatan pornografi pada umumnya karena memenuhi Pasal 29 jo Pasal 4 UU Pornografi. 22

## Sobural sebagai Pendekatan Kriminologi ala Indonesia
Pendekatan  kriminologi  memiliki  hubungan  yang  sangat  dekat  dengan hukum pidana. Kajian hukum pidana berfokus pada penentuan perbuatan pidana dan  pertanggungjawaban  apabila  terdapat  pelanggaran  terhadap  ketentuan hukum  pidana.  Kriminologi  memberikan  bantuan  dalam  memahami  sebab musabab atau kausa suatu kejahatan. Sumbangsih kriminologi bagi hukum pidana sangat besar dalam upaya pemahaman suatu perbuatan untuk dapat dinilai atau disebut  sebagai  kejahatan  yang  jika  kemudian  ditetapkan  oleh  undang-undang
22 Supra no 5
menjadi  perbuatan  yang  dilarang.  Berbagai  pendekatan  kriminologi  telah dikenalkan  sebagai  upaya  memahami  kejahatan  hanya  saja  masih  sedikit pendekatan  kriminologi  yang  didasarkan  atas  situasi  dan  kondisi  masyarakat Indonesia.
Sobural,  akronim  dari  nilai  Sosial,  nilai  Budaya  dan  faktor  Struktural merupakan  pendekatan  kriminologi  yang  digagas  oleh  ahli  hukum  Indonesia, Jacobus Elfinus Sahetapy. Di tengah berbagai macam aliran kriminologi dan teori kriminologi yang berkembang di Eropa dan Amerika, Sahetapy memiliki gagasan untuk membentuk suatu kerangka kriminologis dalam memahami kejahatan yang terjadi  di  Indonesia.  Hal  tersebut  begitu  penting  jika  mengingat  tipe  pluralisme masyarakat  Indonesia  dan  perkembangan  masyarakat  yang  begitu  cepat  sangat berbeda  jika  dibandingkan  dengan  masyarakat  Eropa  dan  Amerika.  Pendekatan Sobural  memiliki  3  (tiga)  acuan  dalam  memahami  kejahatan,  yaitu  nilai  apakah yang  dianut  oleh  suatu  masyarakat,  nilai  budaya  apakah  yang  terbentuk  selama waktu  tertentu  dan  adakah  pengaruh  faktor  struktural  dalam  penilaian  suatu perbuatan. Jika diperhatikan dengan seksama, Sobural tidak pernah meninggalkan pemahaman  konsteks  kehidupan  masyarakat  tempat  pelaku  melakukan perbuatan  yang  dilarang.  Hal  inilah  yang  menjadi  tanda  yang  tidak  dapat dielakkan  bahwa  pemikiran  Sobural  lahir  pada  masa  pemikiran  Kriminologi Modern.  Salah  satu  ciri  khas  pemikiran  Kriminologi  Modern  adalah  berupaya menempatkan  pengamat  kriminologi  sebagai  subyek  bersamaan  dengan masyarakat  yang  diteliti.  Masyarakat  menyediakan  konteks  utuh  untuk mengkonstruksikan  sebuah  perbuatan  sebagai  kejahatan  mengingat  hakikat masyarakat merupakan sistem nilai. Hal tersebut jauh berbeda dengan pemikiran Kriminologi  Klasik  yang  menempatkan  ilmu  pengetahuan  sebagai  sarana  utama memahami  kejahatan.  Konsekuensi  dari  kedua  pemikiran  Kriminologi  tersebut juga berdampak pada peran hukum terhadap kejahatan. Kriminologi klasik pada akhirnya menempatkan hukum sebagai alat untuk mengantisipasi kejahatan yang terjadi  bahkan  menjadi  obat  utama  ( primum  remidium ).  Berbeda  dengan
pemikiran  modern  yang  menempatkan  hukum  sebagai  bagian  dari  proses  sosial yang dibentuk oleh masyarakat di suatu waktu tertentu.
Pemahaman terhadap pendekatan Sobural sebagai pemikiran Kriminologi moderen  tidak  berarti  pendekatan  Sobural  memiliki  kesamaan  secara keseluruhan dengan teori kriminologi yang berkembang pada masa itu. Pemikiran Sobural  diawali  dengan  sebuauh  preposisi  “manusia  tidak  hidup  dalam kekosongan. Ia akan bergerak dalam suatu skala Sobural.” 23 Maksud dari preposisi ini menunjukkan bahwa dalam sebuah masyarakat terdapat sebuah kesepakatan nilai apa yang akan dijunjung tinggi demi menjaga kehidupan bersama. Tidak ada satu  masyarakat  pun  yang  tidak  memiliki  kesepakatan  nilai  apa  yang  akan dijunjung, karena jika demikian adanya, maka masyarakat itu tidak ada. Individu sebagai  anggota  masyarakat  bahkan  aktor  dalam  kehidupan  masyarakat  pun dengan  penuh  pengakuan  dan  kesadaran  menerima  kesepakatan  nilai  tersebut sebagai  suatu  ukuran  yang  layak  dalam  menilai  perbuatan.  Berdasarkan pemahaman  inilah  apabila  seseorang  melakukan  perbuatan  yang  tidak  sesuai dengan  skala  nilai  yang  diemban  oleh  masyarakat  maka  ia  sedang  melakkukan suatu  penyimpangan  dari  nilai  sehingga  harus  dikenakan  sanksi.  Proses pengakuan  akan  nilai  ini  dalam  sistem  ketatanegaraan  dilakukan  melalui  tahap legislasi dalam peraturan perundang-undangan pidana yang di dalamnya disertai ancaman sanksi bagi pelanggaran yang terjadi.
Individu  yang  melakukan  penyimpangan  menurut  teori  Sobural  perlu dilihat sebab musababnya dari kondisi masyarakat tempat dimana pelaku berada. Seseorang  melakukan  kejahatan  pada  dasarnya  menunjukkan  ketidakmampuan dirinya  dalam  melakukan  penyesuaian  dengan  nilai  yang  dianut  oleh  suatu masyarakat.  Kegagalan  tersebut  dapat  berupa  ketidakpahaman  arti  penting  nilai yang  diemban  bahkan  penolakan  nilai  secara  mentah-mentah.  Pemahaman  akan munculnya  kejahatan  sebagai  tanda  kegagalan  proses  penyesuaian  indvidu terhadap  tatanan  nilai  yang  dianut  masyarakat  memiliki  kesamaan  dengan pemahaman  teori  interaksionis  yang  dikembangkan  oleh  Émile  Durkheim.  Adler
23 J.E. Sahetapy, Teori Kriminologi: Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 66
menjelaskan  pandangan  Durkheim  menjelaskan  terjadinya  penyimpangan individu  sebagai  berikut  :  “ the  explanation  of  human  conduct  and  indeed  human misconduct, lies not in the group and the social organization. It is in this context that he introduced term ‘anomie’, the breakdown of social order as a result of the loss of standards  and  values.” 24 Perbuatan  seseorang  pada  dasarnya  menunjukkan penghayatan  akan  nilai  yang  dianut  oleh  masyarakat  tempat  dimana  ia  hidup. Ketika  pelaku  gagal  menyesuaikan  diri  dengan  masyarakat,  Sahetapy  mengutip pendapat  Cooley 25 mengatakan  pelaku  sedang  mengalami  kegagalan  dalam berinteraksi baik dari sisi nilai diri ( material self ) maupun nilai sosial ( social self ). Jika Cooley memahami penyimpangan sebagai kegagalan penyesuaian dari pelaku, Sahetapy  lebih  fokus  pada  pemahaman  situasi  dan  kondisi  masyarakat  secara kontekstual di Indonesia.
Kontekstual  masyarakat  Indonesia  diusung  sebagai  ciri  khas  pendekatan Sobural.  J.E.  Sahetapy 26 menjelaskan  bahwa  pemahaman  terhadap  kejahatan  di dalam masyarakat Indonesia sangatlah unik karena melibatkan 3 (tiga) hal utama, nilai  sosial,  aspek  budaya  dan  faktor  struktural  masyarakat.  Pandangan  ini berbeda  sekali  dengan  pemahaman  teori  interaksionis  yang  hanya  melihat  nilai masyarakat  yang  diakui  tetapi  tidak  menghadirkan  aspek  budaya  dan  faktor struktural  yang  hanya  ada  di  masyarakat  Indonesia.  Tiga  proposisi  utama  yang harus  dipahami  yaitu Pertama, skala  nilai  sosial  pada  masyarakat  dibentuk  oleh nilai agama, budaya dan sosial, Kedua, kepatuhan dalam korelasi kontekstualisasi realitas sosial dan Ketiga, keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. 27 Ketiga  hal  inilah  yang  menjadi  ‘pisau  bedah’  dalam  memahami  kejahatan  dalam konteks masyarakat Indonesia.
24 Freda Adler, Gerhard O.W. Mueller & William S. Laufer, Criminology and the Criminal Justice System 116 (Mcgraw Hill, New York, 2007, hlm 116..
25 J.E. Sahetapy, Elfina Sahetapy, ed., Pisau Analisis Kriminologi 24 , Citra Aditya Bakti, Bandung,
2005, hlm 24.
26 Id. , 20-21 27 J.E. Sahetapy, Pisau Analisa Kriminologi: Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga 82-84
Proposisi  pertama  menegaskan  kesadaran  akan  realitas  masyarakat pluralisme  yang  memiliki  nilai  sosial  bermacam-macam.  Pemahaman  nilai  sosial tidak diartikan sebagai pemahaman prinsip kehidupan yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Nilai sosial merupakan nilai yang dihayati dari  nilai  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  sebagai  ciri  khas  masyarakat Indonesia.  Pancasila  tetap  menjadi  bingkai  dalam  menghayati  nilai  sosial  yang dimaksudkan.  Pancasila  tetap  menjadi  sumber  acuan  dan  cara  pandang  hidup bangsa Indonesia dalam bermasyarakat.  Febrianty menegaskan bahwa “ Pancasila as  an  ideology  can  make  us  unity  politically  represent  and  refine  any  interest .” 28 Nilai  sosial  yang  terbentuk  di  masyarakat  dapat  berbeda  satu  sama  lain  namun memiliki prinsip yang sama memanusiakan manusia. Terkait dengan pemahaman nilai  sosial,  Sobural  beririsan  pemahaman  dengan  teori  Merton  yang  tidak melupakan  masyarakat  bagi  terciptanya  kejahatan.  Merton  menjelaskan terjadinya kejahatan sebagai berikut 29 :
“it  is  only  when  a  system  of  cultural  values  extols,  virtually  above  all else,  certain  common  symbols  of  success  for  the  population  at  large while  its  social  structure  rigorously  restricts  or  completely  eliminates access to approved modes of acquiring these symbols for a considerable part  of  the  same  population,  that  antisocial  behavior  ensues  on  a considerable scale.”
Oleh  karena  itu  pemahaman  akan  kejahatan  tidak  boleh  meninggalkan pemahaman  terhadap  penilaian  sosial  terhadap  perbuatan  yang  disebut  sebagai kejahatan  itu.  Artinya,  pendekatan  nilai  sosial  memberikan  kesempatan  bagi pemahaman  kriminologi  untuk  mencari  cara  pandang  faktual  dengan  menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat.
Proposisi  kedua,  kontekstualisasi  realitas  sosial  merupakan  kunci  dari pemahaman  aspek  budaya  yang  ditekankan  Sobural.  Pemahaman  terhadap kejahatan  tidak  boleh  melupakan  pemahaman  kondisi  realitas  masyarakat  yang menganut  suatu  sistem  kebiasaan  atau  tatanan  perilaku  tertentu.  Kepatuhan
28 Gabriella Febrianty, Philosophy, Pancasila and Modern Technology 292 Jurnal Yuridika, 2014, hlm 125.
29 Supra no 23, hlm. 117.
anggota  masyarakat  menjadi  kebiasaan  hidup  yang  melembaga  dalam  tatanan kebiasaan  yang  dinilai  baik.  Kaitannya  dengan  teori  Kriminologi  modern, pemahaman  budaya  yang  berlaku  di  suatu  tempat  memiliki  fungsi  yang  sama dengan teori Kontrol sosial Hirschi. J.E. Sahetapy menjelaskan bahwa pemahaman atas aturan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Hirschi menempatkan manusia sebagai  makhluk  amoral  yang  harus  patuh  terhadap  aturan  hukum  dan  norma masyarakat. 30 Peran  hukum  yang  berisikan  norma  disini  menurut  Widowati 31 memiliki  keterkaitan  dengan  upaya  mempertahankan  kehidupan  bermasyarakat sehingga  bersifat  mewajibkan.  Lebih  lanjut  Hirschi  menyebutkan  4  (empat)  hal yang  dapat  mengikat  kepatuhan  seseorang  untuk  tidak  berbuat  kejahatan,  yaitu (1) attachment atau  integrasi  nilai  yang  baik  sejak  awal,  (2) Commitement, ketertarikan pada subsitem yang berlaku sejak lama, (3) Involvement, keterlibatan anggota pada subsistem yang berlaku misalnya pada tiap momen budaya, dan (4) belief, percaya  dan  menerapkan  nilai  moral  pada  pergaulan  hidup  sehari-hari. 32 Kondisi budaya disini merupakan hal yang sangat menentukan dalam membentuk pemahaman  seseorang  akan  suatu  perbuatan  bahkan  mempengaruhi  dirinya untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dalam  kehidupan  sehari-hari. Masyarakat  dalam  pendekatan  budaya  juga  terus  mengupayakan  penghayatan nilai budaya dalam diri anggota masyarakat dalam bentuk pendidikan budaya dan sanksi bagi pelanggaran yang ada.
Proposisi  ketiga  dari  pendekatan  Sobural  menjadi  tanda  beda  dari pendekatan  kriminologi  lainnya.  Ketika  teori  kriminologi  modern  berhenti  pada pemahaman kemasyarakatan sebagai titik tolak dan sumber penilaian perbuatan, Sobural  justru  menghunjam  pada  jantung  masyarakat  Indonesia.  Keterikatan masyarakat  Indonesia  dan  sistim  nilai  yang  dihayati  dalam  kehidupan  bersama tidak  lahir  dari  kesepakatan  antar  anggota  masyarakat  maupun  penetapan  dari pihak  yang  berkuasa.  Penghayatan  akan  nilai  masyarakat  Indonesia  bermuara
30 J.E. Sahetapy, supra no. 12, hlm. 43
31 Christina Widowati, Hukum sebagai Norma Sosial memiliki Sifat Mewajbkan, 1 4 Jurnal Hukum ADIL. 150-167 (2013).
32 Id., pada 44-46
pada  pemahaman  reflektif  manusia  sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha Esa. Penghayatan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam diri manusia ini berbeda pula dengan  bangsa  lain  yang  mengakui  Tuhan.  Penghayatan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa  bermuara  pada  jiwa  Pancasila  sebagai weltanschauung bangsa,  terutama dalam  memandang  kemanusiaan.  Kemanusiaan  yang  dipahami  merupakan kemanusiaan  Indonesia  yang  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  manusia. Setiap perilaku merupakan cerminan dari perikemanusiaan yaitu memanusiakan manusia. 33 Pemahaman  manusia  Indonesia  bertanggung  jawab  pada  relasi multikompleks,  yaitu  diri  dengan  diri,  diri  dengan  sesama  manusia  lainnya,  diri dengan ciptaan lainnya, dan diri dengan Sang Pencipta. Hakikat dari kemanusiaan Indonesia  ini  oleh  Notonagoro 34 disebut  sebagai  makhluk  monopluralis  (satu pribadi  manusia  memiliki  relasi  yang  bermacam-macam  dan  terpaut  satu  sama lain).  Dengan  demikian  proposisi  Sibural  tidak  terlepas  dari  Pancasila  sebagai sumber nilai bangsa Indonesia sebagai ciri khas kriminologi nasional.
Bagan 2: Posisi Pelaku Kejahatan dalam Pendekatan Sobural
33 Bernard L. Tanya, Theodorus Yosep Parera & Samuel F. Lena, Pancasila Bingkai Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm 54-55
34 Notonagoro, Pancasila secara Ilmiah Populer, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 95-96
     
 interaksi masyarakat membentuk dan menjaga tatanan nilai kesusilaan interaksi pelaku yang memahami namun melanggar tatanan nilai
nilai sosial nilai budaya faktor struktural

## Studi  Kasus  Pornografi  sebagai  Balas  Dendam  berdasarkan  Pendekatan
Sobural
Pemahaman kontekstual dilakukan berdasarkan pendekatan Sobural yang dilandaskan  pada  nilai  sosial,  aspek  budaya  dan  faktor  struktural  masyarakat tempat  pelaku  dan  tempat  dilakukannya  perbuatan.  Hal  tersebut  menurut Hidayat 35 tidak terlepas dari realitas sosial dalam neotribalisme yang membangun komunitas baru berdasarkan keilmuwan, profesi dan jejaring sosial baru. Kondisi tersebut  semakin  mendukung  model  kultur  serba  tahu.  Hasan 36 menjelaskan bahwa  teknologi  informasi  pada  akhirnya  membuka  nilai-nilai  global  yang nirotentik  masuk  dalam  kehidupan  masyarakat  nyata.  Penting  untuk  diingat bahwa pornografi sebagai balas dendam mengandung 2 (dua) realitas masyarakat yang berbeda, yaitu masyarakat internet ( netizen ) dan masyarakat nyata tempat ia hidup.  Kedua  realitas  tersebut  juga  turut  dipertimbangkan  dalam  pendekatan Sobural  sebagai  upaya  memahami  pornografi  sebagai  balas  dendam.  Walaupun pelaku memiliki tatanan nilai dari masyarakat yang dia emban diri, tatanan nilai masyarakat  internet  memiliki  perbedaan  yang  signifikan.  Tatanan  nilai  yang diemban  oleh  masyarakat  internet  menurut  Murray  terbagi  dalam  2  (dua) kelompok,  Kelompok Cyberlibertarian yang  menganggap  kebebasan  informasi sebagai ketentuan yang terutama dan mengesampingkan segala ketentuan hukum nasional  yang  membatasi  serta  Kelompok Cyberpaternalist yang  menganggap pentingnya pengaturan kebebasan informasi dalam sebuah rezim lex informatica. Kelompok Cyberlibertarian menegaskan  bahwa  “ Accordingly,  the  ‘Law  of Cyberspace’  would  largely  be  determined  by  a  free  market  in  regulation  in  which network users would be choose those sets they found most congenial .” 37 Sistim nilai sosial  yang  ditekankan  lebih  mengedepankan  kebebasan  dalam  perkembangan penggunaan  teknologi  informasi.  Tidak  berarti  kelompok cyberlibertarian
35 Komaruddin Hidayat, Neotribalisme, 22 September Koran Kompas, 2016, hlm 6.
36 Kamarudin Hasan, Pancasila dan Arsitektur Negara Hukum Indo nesia, 4 September-Februari 2013 Jurnal Digest Epistema, 2013, hlm 21-31.
37 Id.
menolak  adanya  ketentuan  hukum.  Ketentuan  hukum  terbentuk  berdasarkan kebebasan  yang  dibentuk  secara  alami  oleh  para  pengguna  internet  sebagai  hal yang diterima secara umum. Konteks pelembagaan nilai kebebasan tersebut terus dilakukan  dalam  setiap  transaksi  elektronik  yang  dilakukan  oleh  penyedia  jasa internet  atau provider  internet. Lapisan  kekuasaan  dalam  penggunaan  internet pun  tidak  terbentuk  sejak  awal  melainkan  terbentuk  saat  itu  juga  dalam  proses transaksi  elektronik.  Seseorang  yang  memiliki  kemampuan  mengoperasikan teknologi  informasi  lebih  mahir  dari  pengguna  lain  akan  mendapatkan  ‘posisi yang  lebih  kuat’  dari  segi  akses  perolehan  dan  pertukaran  data.  Jadi, cyberlibertarian dalam  memetakan  kekuasaan  yang  ada  dalam  masyarakat internet  menempatkan  penyedia  jasa  internet  sebagai  ‘moderator  lalu  lintas informasi’  sedangkan  pengguna  internet  berada  dalam  gelanggang  pertandingan informasi.
Kondisi  masyarakat cyberpaternalist justru  berkebalikan  dengan masyarakat cyberlibertarian. Sistim  nilai  masyarakat cyberpaternalist sudah dibentuk  sejak  awal  oleh  penyedia  jasa  internet  atau  website  yang  tersedia  di internet.  Umumnya,  penyedia  jasa  internet  atau  website  mengadopsi  konsep hukum  nasional  negara  asal  penyedia  jasa  internet  atau  pembuat  website. Pemberlakuan  hukum  nasional  tersebut  biasanya  ditandai  dengan  penggunaan alamat domain name akhir, berupa  (. id untuk Indonesia, .au untuk Australia, .cn untuk  Kanada).  Sistem  nilai  masyarakat  yang  diberlakukan  sama  persis  dengan konsep  masyarakat  negara  asal  tersebut.  Hal  yang  menarik  dalam  proses pelembagaan  nilai  dilakukan  kaum cyberpatenalist selain  dengan  menekankan aturan  hukum  yang  berlaku  dari  negara  yang  bersangkutan  tetapi mengkondisikan  pengguna  internet  untuk  mengikuti  tahapan  hukum  yang diberlakukan.  Pengguna  internet  yang  ingin  menggunakan  fasilitas website mau tidak mau mempelajari syarat dan tahapan yang diberlakukan.  Faktor struktural tampak  jelas  dipegang  oleh  penyedia  jasa  internet  yang  sejak  awal  menetapkan prosedur yang bersesuaian dengan hukum negaranya.
Kondisi  masyarakat  internet  tersebut  jika  dikaitkan  dengan revenge  porn ternyata  lebih  condong  pada  kondisi  masyarakat cyberlibertarian. Walaupun Convention  on    Cybercrime telah  dibuat  tahun  2000  tidak  berarti  tiap  negara memberlakukan ketentuan konvensi dengan ukuran dan model pengaturan yang sama, termasuk terkait pornografi. Pertukaran informasi masih tetap berlangsung tanpa  batas  waktu  maupun  wilayah  bahkan  satu  ukuran  yang  sama.  Apa  yang dianggap  melanggar  kesusilaan  di  suatu  negara  mendapatkan  penghayatan berbeda  antar  negara  yang  satu  dengan  lainnya.  Batasan  tampilan  pornografi antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Belanda tidak sama, mengingat latar belakang  budaya  dan  penghayatan  kemanusiaan  yang  berbeda.  Akibatnya, informasi  yang  memuat  pelanggaran  kesusilaan  tetap  beredar  dengan  bebas sedangkan pembatasan diserahkan pada konteks masyarakat riil oleh tiap negara. Kondisi  inilah  yang  menyebabkan  pornografi  melalui  internet  memiliki karakteristik  berbeda  dengan  pornografi  pada  umumnya.  Lim 38 menjelaskan perbedaan tersebut dalam beberapa hal antara lain
(1) It can be infinitely copied and distributed at minimal cost.
(2) The quality of images does not degrade on copying.
(3) It  is  difficult  for  law  enforcement  to  detec  due  to  the  size  and structure of the Internet and the availability of encryption.
(4) It  cannot  be  seized,  in  the  normal  sense  of  them,  once  it  has  been deemd illegal because it is very easy to-restock after a confiscation .
Pelaku revenge  porn sebagaimana  pengguna  internet  pada  dasarnya  memahami keempat hal ini beserta kondisi masyarakat internet. Kebebasan dan kemudahan mendapatkan  dan  mengunggah  informasi  dipahami  sebagai  hak  privasi  dari seseorang  yang  didukung  oleh  ‘fatamorgana  kebebasan  informasi  tanpa  batas’ yang  ditawarkan  oleh  kelompok cyberlibertarian. Perbuatan  mengunggah  foto telanjang  yang  merupakan  perbuatan  merendahkan  harkat  dan  martabat  orang lain  dipandang  sebagai  kebebasan  diri  untuk  berbagi  informasi  dengan  lainnya. Hal  tersebut  tampak  dari  digunakannya  media  sosial  baik  berupa facebook dan
38 Yee Fen Lim, Cyberspace Law: Commentaries and Materials, Oxford University Press, Victoria, 2007, hlm 395
whatsapp yang  merefleksikan    kebebasan  nilai  diri  yang  tanpa  batas,  suatu kebiasaan yang dianggap sebagai hal yang baik secara subyektif, misalnya update status sebagai  pemilik  informasi  yang  ‘bermanfaat’  bagi  dirinya  sendiri.  Pelaku pornografi  sebagai  balas  dendam  mengalami  ‘reinternalisasi  nilai’  kembali  pada saat perbuatannya dinyatakan bersalah oleh lembaga penegak hukum masyarakat. Hal  inilah  yang  menjadi  arti  penting  dari  putusan  pengadilan  demi  membentuk keadilan  substantif  melalui  mekanisme  pemahaman  “suara  hati  masyarakat” 39 . Kajian terhadap pemahaman kontekstual tersebut seharusnya memang diuraikan pada  tiap  kasus  pornografi  sebagai  balas  dendam  pada  pertimbangan  putusan hakim.
1. Putusan  Pengadilan  Negeri  Malang  No.  645/Pid.Sus/2015/PN.Mlg,  tanggal 17  Februari  2016    tentang  penyebaran  foto  bugil  mantan  kekasih. 40 Kasus berawal  dari  AS  yang  memiliki  koleksi  foto  bugil  korban  yang  merupakan kekasihnya  berupa  tampilan  payudara,  belahan  payudara  dan  alat  kelamin korban. AS merasa sakit hati karena mengalami putus cinta dengan korban. AS  mengunggah  foto  korban  dengan  berbagai  pose  tersebut  melalui  media sosial Facebook dan Whatsaap. Pertimbangan  hakim  pada  perbuatan  AS hanya menekankan perbuatan AS telah memenuhi Pasal 29 UU  Pornografi dengan  tujuan  agar  foto  bugil  tersebut  diketahui  umum  sehingga  sifat melawan  hukum  perbuatan  telah  terpenuhi.    Kajian  Sobural  terhadap perkara  tersebut  dipenuhi  hakim  dengan  mempertimbangkan  nilai kemasyarakatan  yang  mencela  penyebarluasan  pornografi.  Masyarakat Malang  sebagai  bagian  dari  masyarakat  Indonesia  menilai  tampilan payudara,  belahan  payudara  dan  alat  kelamin  perempuan  merupakan bentuk  perbuatan  asusila.  Aspek  budaya  juga  nampak  dari  pertimbangan hakim  saat  melihat  keinginan  pelaku  untuk  menyebarluaskan  sebagai bentuk merendahkan harga diri manusia yang tidak pantas. Sedangkan dari
39 M. Syamsudin, Keadilan Prosedural dan Substantid dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari: Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK 17 Jurnal Yudisial, 22 (2014)
40 Supra no 3
faktor  struktural,  hakim  mempertimbangkan  perbuatan  pelaku  pornografi sebagai  balas  dendam  sebagai  upaya  untuk  mempermalukan  korban  patut dinilai tercela.
2. Putusan  Pengadilan  Negeri  Mojokerto  No.  425/Pid.Sus/2015/PN  Mjk tanggal  24  November  2015  tentang  Penyebarluasan  Foto  Telanjang  oleh Mantan Pasangan Nikah Sirri. 41 ES merupakan pasangan nikah siri dengan korban yang mendokumentasikan  foto  telanjang  dirinya  dan  istrinya.  Namun  saat hubungan  pernikahan  tersebut  harus  berakhir,  ES  mengunggah  foto-foto yang  dimilikinya  melalui  akun Facebook miliknya.  Pertimbangan  hakim dalam putusan perkara tersebut menekankan pada telah dipenuhinya unsur menyebarluaskan  pornografi  dipahami  dari  perbuatan  terdakwa mengunggah  foto  tersebut.  Pertimbangan  hakim  tersebut  menunjukkan pemahaman  kontekstual  dari  perbuatan  ES.  Pemahaman  nilai  sosial  dari perbuatan  ES  sebagai  mantan  pasangan  nikah  siri  dianggap  tidak  pantas karena  menyebarluaskan  materi  asusila  yang  dilarang  masyarakat,  secara khusus  Mojokerto.  Nilai  budaya  dari  masyarakat  Mojokerto  sebagai  upaya penghargaan  kemanusiaan  dilanggar  pelaku  dengan  mengunggah  foto asusila.  Pemahaman  dari  faktor  struktural  dipahami  hakim  sebagai perbuatan  yang  tidak  pantas  dilakukan  sebagai  mantan  suami  yang seharusnya melindungi perempuan.
3. Putusan  Pengadilan  Negeri  Probolinggo  No.  78/Pid.B/2015/PN-Prob, tanggal  7  Juli  2015 42 tentang  Penyebarluasan  Foto  Bugil  oleh  Mantan Kekasih.
BS mengoleksi foto bugil kekasihnya dengan telpon genggam Sony Experia. BS  merasa  sakit  hati  karena  telah  diputus  hubungan  asmaranya  dengan korban lalu menyebarluaskan foto bugil tersebut melalui media Multi Media
41 Supra no 4
42 Putusan Pengadilan,  Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No. 78/Pid.B/2015/PN-Prob, https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=78%2FPid.B%2F2015%2FPN-Prob (terakhir diakses 12 Mei 2017)
Message (MMS)  kepada  orang  lain.  Majelis  hakim  dalam  perkara  ini  justru mempertimbangkan  adanya  pelanggaran  norma  kesusilaan  masyarakat Probolinggo  dengan  menilai  gambar  telanjang  yang  disebarluaskan memunculkan eksploitasi seksual. Bentuk eksploitasi merupakan perbuatan merendahkan  martabat  kemanusiaan  perempuan  sebagai  obyek  seksual. Pertimbangan  hakim  tersebut  menunjukkan  pemahaman  konstekstual  dari sisi  nilai  sosial  yang  diemban  oleh  masyarakat  Indonesia  untuk  tetap menjunjung tinggi kemanusiaan yang beradab. Pemahaman dari nilai budaya secara  implisit  dikemukakan  oleh  hakim  dalam  penilaian  perbuatan pornografi  sebagai  balas  dendam  menciderai  kemanusiaan  masyarakat Probolinggo.  Perbuatan  BS  dinilai  dari  faktor  struktural  dipahami  hakim sebagai upaya menurunkan derajat kemanusiaan perempuan sebagai obyek seksual.
4. Putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 267/Pid.Sus/2015/PN.Cms tanggal 8 Desember  2015 43 tentang  Penyebarluasan  Rekaman  Adegan  Persetubuhan oleh Mantan Suami.
NAR  mengambil  foto  telanjang  korban  yang  merupakan  istrinya.  NAR bercerai dengan istrinya sehingga menimbulkan sakit hati. NAR mengunggah foto  tersebut  melalui  media  sosial Facebook “JABLAT  BUNTER”  serta membuat  cerita  “ANAKKU  PELAMPIASAN  NAPSUKU”  yang  menceritakan hubungan  seksual  seorang  ibu  dengan  anak  kandungnya  sendiri.  Hal  yang menarik dari pertimbangan hakim atas perkara ini yaitu
“Kesusilaan dimaknai sebagai perihal susila (baik budi bahasanya, beradab, sopan) adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban,  pengetahuan  tentang  adab).  Hakim  menilai  bahwa Terdakwa melakukan kegiatan interaksi dengan sistem elektronik yang  berdiri  sendiri  atau  dalam  jaringan,  mengenai  gambar ataupun  status  yang  ditulis  dalam  FB  berupa  satu  atau sekumpulan  data  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak terbatas  pada tulisan, gambar atau foto yang telah diolah yang memiliki arti atau
43 Putusan Pengadilan, Putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 267/Pid.Sus/2015/PN.Cms, https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=267%2FPid.Sus%2F2015%2FPN.C ms+ (terakhir diakses 12 Mei 2017)
dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu  memahaminya  yang melanggar  perihal  susila  (baik  budi  bahasanya,  beradab,  sopan), sopan  santun,  kesopanan,  yaitu  Terdakwa  mengunggah  foto telanjang korban dan beberapa foto lainnya serta membuat status atau  cerita  tentang  "ANAKKU  PELAMPIASAN  NAPSUKU"  di  akun FB  JABLAY  BUNTER  milik  Tdw  yang  dapat  dilihat  oleh  publik (umum).”
Hakim  telah  mempertimbangkan  perkara  ini  secara  kontekstual  dengan menilai adanya kesusilaan yang dilanggar dari perbuatan pelaku dan pemahaman kontekstual  kegiatan  pengiriman  foto  melalui  sistem  elektronik  telah  melanggar kesusilaan  (keberadaban).  Nilai  sosial  dipahami  hakim  dalam  hal  pemahaman kesusilaan  sebagai  ‘perihal  susila’  yang  dimiliki  masyarakat  tidak  sekedar peraturan  hukum.  Keberadaan  nilai  budaya  mengemuka  dalam  hal  pemahaman kesusilaan  yang  dilanggar  NAR  sebagai  bentuk  pelanggaran  terhadap  upaya membuat  kehidupan  manusia  untuk  lebih  beradab.  Upaya  publikasi  pornografi sebagai  balas  dendam  membuktikan  pelanggaran  atas  keberadaan  manusia sebagai manusia yang memiliki keberadaban. Faktor struktural tampak pada saat hakim  menilai  perbuatan  NAR  sebagai  upaya  merendahkan  kaum  perempuan dengan membuat cerita fiktif dan merendahkan derajat kemanusiaan korban.
Berdasarkan  keempat  pertimbangan  putusan  hakim  dalam  kasus penyebarluasan  pornografi,  pornografi  sebagai  balas  dendam  dipertimbangkan sebagai  kondisi  khusus  yang  memberatkan  perbuatan  terdakwa.  Pertimbangan kontekstual  dalam  hal  pornografi  sebagai  balas  dendam justru  muncul  dalam pertimbangan  hakim  bahwa  perbuatan  terdakwa  membuat  korban  dan keluarganya  merasa  malu.  Kondisi  tersebut  jelas  bukan  merupakan  akibat  yang dilarang  dari  penyebarluasan  pornografi  pada  umumnya.  Korban  merasa  malu merupakan  hal  yang  dituju  oleh  pelaku  pornografi  sebagai  balas  dendam  yang semula merasa aman pada saat informasi tidak disebarkan atau untuk konsumsi pribadi.  Akibat  yang  dituju  oleh  pelaku  pornografi  sebagai  balas  dendam  yaitu rasa  malu  atau  kehormatan  dari  korban  dan/atau  keluarganya.  Berbeda  dengan pornografi  pada  umumnya,  penyebarluasan  materi  pornografi  menjadi  tujuan
utama  dari  pelaku.  Jika  dikaji  lebih  lanjut,  kondisi  pornografi  sebagai  balas dendam  pada  dasarnya  merupakan  bentuk  khusus  dari  pornografi  sebagaimana halnya pornografi yang melibatkan anak atau industri pornografi. Masing-masing pornografi  memiliki  kesamaan  dalam  hal  penyebarluasan  materi  asusila  atau pornografi  namun  berbeda  dalam  bentuk  dan  tujuan  dilakukannya  perbuatan. Pornografi  yang  melibatkan  anak    memiliki  bentuk  pornografi  dengan  muatan pelecehan  atau  eksploitasi  seksual  dengan  obyek  anak.  Industri  pornografi  pun memiliki  bentuk  berbeda  dalam  hal  produksi  pornografi  dan  tujuan penyebarluasan materi asusila untuk tujuan keuntungan ekonomis.

## Penutup
Penggunaan  Pendekatan  Sobural  merupakan  hal  penting  sebagai  upaya memahami  pornografi  sebagai  balas  dendam  secara  kontekstual.  Arti  penting pendekatan  Sobural  terdapat  pada  pemahaman  perbuatan  pornografi  sebagai balas dendam sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang harus diantisipasi oleh lingkungan masyarakat itu pula.  Proses internalisasi nilai sosial yang berlaku di suatu masyarakat berbenturan dengan sistem nilai baru yang ditawarkan oleh cyberlibertarian yang  menawarkan  kebebasan  tanpa  batas  dalam  melakukan aktivitas  informasi.  Ketidakmampuan  seseorang  dalam  memahami  nilai  yang terbaik  menyebabkan  pilihan  yang  salah  sehingga  ia  berubah  menjadi  pelaku dalam pornografi sebagai balas dendam. Hasil penelitian pada 6 (enam) putusan hakim menunjukkan bahwa hakim telah menilai pornografi sebagai balas dendam berdasarkan  pertimbangan  kontekstual  masyarakat  dilakukannya  perbuatan. Pertimbangan dari sisi sosial tampak dalam hal pemahaman hakim terhadap nilai- nilai  moral  yang  berlaku  di  suatu  masyarakat  dikaitkan  dengan  perbuatan  yang diperiksa.  Nilai  budaya  dipertimbangkan  pada  saat  hakim  menilai  hakikat kesusilaan  sebagai  nilai  yang  telah  ada  dalam  diri  manusia  sebagai  manusia bahkan  menentukan  kemanusiaan  itu  sendiri.  Terakhir,  faktor  struktural  diukur dari  tujuan  pelaku  yang  ingin  merendahkan  (membuat  malu)  korban  melalui tersebarnya foto atau video asusila.
Pornografi  sebagai  balas  dendam  berdasarkan  pendekatan  Sobural merupakan  kejahatan  seksual  karena  berkaitan  dengan  aktivitas  seksual  dan mengumbar  hawa  nafsu  seksual  dengan  menyebarluaskan  materi  pornografi. Proses internalisasi nilai menjadi salah satu cara dalam menegakkan sistem nilai yang  berlaku  dalam  diri  pelaku  sehinga  ia  mampu  memahami  hakikat  dari larangan  pornografi  sebagai  balas  dendam.  Hasil  penelitian  terhadap pertimbangan  putusan  hakim  pada  kasus  pornografi  sebagai  balas  dendam menunjukkan bahwa motivasi pornografi sebagai balas dendam dipertimbangkan hakim  sebagai  alasan  memperberat  pidana.  Hakim  lebih  menilai  perbuatan tersebut sebagai bagian dari pornografi dengan menekankan pencelaan terhadap pelanggaran  norma  kesusilaan  yang  diberlakukan  dalam  ketentuan  hukum pidana.  Sobural  menyediakan  ‘jembatan  solusi’  bagi  pemberlakuan  norma kesusilaan  yang  dianut  ketentuan  hukum  pidana.  Pendekatan  ini  memiliki manfaat  penting  dalam  menghidupkan  kembali  nilai  sosial.  aspek  budaya  dan faktor struktural masyarakat Indonesia.

## Daftar Pustaka
Buku:
Freda  Adler,  Gerhard  O.W.  Mueller  &  William  S.  Laufer,  Criminology  and  the Criminal Justice System , Mcgraw Hill, New York, 2007.
Bernard  L.  Tanya,  Theodora  Yosep  Parera,  &  Samuel  F.  Lena,  Pancasila  sebagai Bingkai Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
E.Y.  Kanter  dan  S.R.  Sianturi,  Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya , Storia Grafika, Jakarta, 2012.
J.E. Sahetapy, Pisau Analisa Kriminologi: Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum  Universitas  Airlangga,  Fakultas  Hukum  Universitas  Surabaya, Surabaya, 30 Juli 1983.
_______________,  Teori  Kriminologi:  Suatu  Pengantar,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 1992.
_______________,  Elfina  Sahetapy,  ed.,  Pisau  Analisis  Kriminologi,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2005.
Yee Fen Lim, Cyberspace Law: Commentaries and Materials, Oxford University Press,
Victoria, 2007.
Moeljatno,  KUHP:  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Bumi  Aksara,  Jakarta, 2011.
Notonagoro, Pancasila secara Ilmiah Populer, Bina Aksara, Jakarta, 1983. R.  Soesilo,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1974.

## Jurnal:
A.M.  Mujahidin,  Hukum  Progresif:  Jalan  Keluar  dari  Keterpurukan  Hukum  di Indonesia XXII 257 Varia Peradilan, 2007.
Christina  Widowati,  Hukum  sebagai  Norma  Sosial  memiliki  Sifat  Mewajbkan,  14 Jurnal Hukum ADIL, 2013.
Gabriella  Febrianty,  Philosophy,  Pancasila  and  Modern  Technology  292  Jurnal Yuridika, 2014.
Hwian Christianto, Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana 23 3 Jurnal Mimbar Hukum, 2011.
Indriyanto  Seno  Adji,  Prospek  Hukum  Pidana  Indonesia  pada  Masyarakat  yang Mengalami Perubahan, Jurnal Keadilan, 2003.
Ismansyah  &  Ermawati  B,  Permasalahan  Delik  Zina  Yang  Terdapat  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) IX 1 Jurnal DELICTI, 2012.
Kamarudin  Hasan,  Pancasila  dan  Arsitektur  Negara  Hukum  Indonesia,  4 September-Februari 2013 Jurnal Digest Epistema, 2013.
M.  Syamsudin,  Keadilan  Prosedural  dan  Substantid  dalam  Putusan  Sengketa Tanah  Magersari:  Kajian  Putusan  Nomor  74/PDT.G/2009/PN.YK    Jurnal Yudisial, 2014.
Shigenori  Matsuri,  “The  Criminalization  of  Revenge  Porn  in  Japan”,  Washington International Law Journal Association, Vol. 24 No. 2 2015
Tyro    Kirchengast,  “The  Limits  of  Criminal  Law  and  Justice:  ‘revenge  porn’ Criminalisation,  Hybrid  Responses  and  The  Ideal  Victim”,  UniSA  Student Law Review, Vol. 2

## Web Documents:
Toetik Rahayuningsih, Kejahatan Kesusilaan dan Upaya Penanggulangannya: Studi pada Tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 22 April 2014, http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-res-2014-rahayuning- 34480&q=kesusilaan, (terakhir diakses 12 Mei, 2017).
Danielle Keats Citron & Mary Anne Franks, “Criminalizing Revenge Porn”, https://law.yale.edu/system/files/area/center/isp/documents/danielle_citro n_-_criminalizing_ reve-nge_porn_-_fesc.pdf , (terakhir diakses 12 September 2017)
Sumber Hukum Primer: Putusan Pengadilan, Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 645/Pid.Sus/2015/PN.Mlg, tanggal 17 Februari 2016
Putusan Pengadilan, Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 726/Pid.Sus/2015/PN Bwi tanggal 3 Maret 2016 Putusan Pengadilan, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 425/Pid.Sus/2015/PN Mjk tanggal 24 November 2015 Putusan Pengadilan,  Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No. 78/Pid.B/2015/PN-Prob, https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=78%2FPid.B %2F2015%2FPN-Prob (terakhir diakses 12 Mei 2017) Putusan Pengadilan, Putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 267/Pid.Sus/2015/PN.Cms, https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=267%2FPid.S us%2F2015%2FPN.Cms+ (terakhir diakses 12 Mei 2017) Putusan Pengadilan, Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 584/Pid.Sus/2014/PN.RHL, https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=584%2FPid.S us%2F2014%2FPN.RHL+ (diakses terakhir 12 Mei 2017)
Lain-lain : Komaruddin Hidayat, Neotribalisme, 22 September Koran Kompas, 2016.