## PENGELOLAAN DANA DESA DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN (STUDI KASUS DESA NEKBAUN, KECAMATAN AMARASI BARAT, KABUPATEN KUPANG)
Anthon S.Y Kerihi Universitas Nusa Cendana kerihianthon@gmail.com
Yohanes Demu Universitas Nusa Cendana yohanesdemudemu23241@gmail.com
Melianus E. Tkela Universitas Nusa Cendana jongfridz@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  bagaimana  pengelolaan  dana desa  tahun  2021  dalam  bidang  pemberdayaan.  Hal  ini  tentu  akan  disesuaikan  berdasarkan Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi lapangan pada 14 orang informan  sebagai  informan  kunci  yang  dipercaya  mengetahui  tentang  engelolaan  keuangan  desa mulai  dari  tahap  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian ditemukan bahwa adanya program yang belum terealisaikan atau  pun  berjalan  dengan  baik  seperti  BUMDES  dan  Taman  Eden  dikarenakan  pengelolaan  dana desa  dalam  bidang  pemberdayaan  belum  menerapkan  asas  transparan,  akuntabel,  partisipan,  dan taat serta disiplin anggaran secara baik dan benar.Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya; kurang  pemahaman  dari  aparat  desa  mengenai  pengelolaan  dana  desa  khususnya  dalam  bidang pemberdayaan,  kurangnya  tingkat  partisipasi  masyarakat  juga  dalam  pelaksanaan  program,  tidak adanya  pengawasan  dari  tingkat  kabupaten  atau  pun  provinsi  juga  menyebabkan  pemerintah  desa lalai  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggungjawabnya,  pelatihan  dan  sosialisasi  yang  kurang  juga dianulir sebagai salah satu kendala dalam proses pengelolaan dana desa, disisi lain adanya oknum- oknum  yang  ingin  mengambil  keuntungan  dari  dana  yang  bersumber  dari  APBN  ini  dan  yang terakhir  merupakan  masalah  klasik  yang  ditemukan  hampir  disetiap  desa  yaitu  Sumber  Daya Manusia yang kurang mumpuni dikarenakan masih sedikitnya jumlah masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi.
Kata Kunci: Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa, Bidang Pemberdayaan.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  identify  and  explain  how  the  village  fund  management  in  2021  in  the field  of  empowerment.  This  will  certainly  be  adjusted  based  on  the  Minister  of  Home  Affairs Regulation  No.  113  of  2014  concerning  Village  Financial  Management.  This  research  uses qualitative  method  with  interview  technique  and  field  documentation  on  14  informants  as  key informants who are trusted to know about village financial management starting from the planning, budgeting,  implementation, administration,  reporting and accountability  stages.  The  results  of  the study found that the existence of programs that had not been implemented or carried out well such as BUMDES and Taman Eden due to village fund management in the field of empowerment had not applied  the  principles  of  transparency,  accountability,  participants,  and  obedience  and  budget discipline  in  a  good  and  correct  manner.  This  is  caused  by  several  things  including;  lack  of understanding  from  village  officials  regarding  village  fund management,  especially  in  the  area of empowerment,  lack  of  level  of  community  participation  also  in  program  implementation,  lack  of supervision  from  the  district  or  provincial  level  also  causes  village  governments  to  neglect  in carrying  out  their  duties  and  responsibilities,  lack  of  training  and  socialization  as  one  of  the obstacles  in  the  village  fund  management  process,  on  the  other  hand,  there  are  individuals  who want to take advantage of funds sourced from the APBN, and the latter is a classic problem found in almost every village. Human power is less qualified due to the small number of people who  have tertiary education.
Keywords: Village Fund, Village Fund Management, Empowerment Sector

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  yang  selanjutnya  didukung dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  tahun 2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Anggaran  tersebut  diperuntukkan  bagi  desa yang  ditransfer  melalui  APBD  kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Indonesia merupakan  negara  dengan  jumlah  provinsi sebanyak  34  dengan  415  kabupaten  dan  93 kota.  Indonesia  menganut  sistem  otonomi daerah  dimana  setiap  daerah  harus  mampu mengelola keuangannya sendiri demi memenuhi kebutuhannya masing-masing. Indonesia  memiliki  542  daerah  otonom  yang memiliki  tanggung  jawab  bagi  daerahnya masing-masing.  Kebijakan  tentang  Dana  Desa yang  bersumber  dari  APBN  menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 60 memberikan tanggungjawab  besar  bagi  pemerintah  desa untuk  berdikari  dalam  membangun  desanya dengan lebih baik lagi.
Pada tahun 2016,
Direktorat Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  telah  mengeluarkan  Permendes  No.  21 Tahun  2016  tentang  Penetapan  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2016,  yang dapat  dijadikan  sebagai  acuan  bagi  desa  dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang meliputi: (a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan  infrasruktur  atau  sarana  dan prasarana  fisik  untuk  penghidupan,  termasuk ketahanan  pangan  dan  permukiman;  (b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  kesehatan masyarakat;  (c).pembangunan,  pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; (d) pengembangan  usaha  ekonomi  masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau pembangunan  dan  pengembangan  sarana- prasarana  energi  terbarukan  serta  kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
Desa Nekbaun merupakan salah satu desa yang  terletak  di  Kecamatan  Amarasi  Barat, Kabupaten  Kupang.  Peneliti  memilih  Desa Nekbaun  sebagai  tempat  penelitian  karena
dianggap  memiliki  masalah  dalam  pengelolaan dana  desa.  Desa  Nekbaun  menjadi  salah  satu desa  yang  juga  sudah  menerima  aliran  Dana Desa sejak disahkannya Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  tahun  2014 tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber  dari APBN.  Bidang  Pemberdayaan  pada  desa Nekbaun  memiliki  tiga  program  yang  menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan pendapatan bagi masyarakat diantaranya, pengadaan  ternak  sapi  mengeluarkan  anggaran yang  cukup  fantastis  dari  jumlah  alokasi  di bidang  pemberdayaan  yakni  sebesar  Rp 250.000.000,- atau 66,3 persen dan 18,7 persen kalau  dihitung  dari  keseluruhan  Pendapatan Desa.  Anggaran  sebesar  ini  digunakan  untuk pengadaan ternak sapi sebanyak 50 ekor dengan perhitungan  1  ternak  sapi  mengeluarkan  biaya sebesar  5  juta  rupiah  dan  sudah  termasuk didalamnya pengadaan tali, pengadaan obat dan vaksin, dan transportasi.
Bidang  pemberdayaan  juga  memiliki sasaran  lain  yaitu  pada  Pendirian  dan Pembangunan BUMDES sebesar Rp 75.000.000,-  dan  Pengembangan  Kebun  Desa (Taman  Eden)  sebesar  Rp.  52.150.400,- ditambah  dengan  SILPA  Kebun  Desa  (Taman Eden)  tahun  2020  sebesar  Rp  50.000.000,-. Anggaran  Pengembangan  Kebun  Desa  (Taman Eden)  inidigunakan  untuk  Belanja  Barang  dan Jasa dan Belanja Modal seperti pengadaan alat- alat  pengolah  pertanian  dan  juga  pengadaan tanaman.  Sementara  pada  Pendirian  dan Pembangunan  BUMDES  pada  tahun  2021 berdasarkan  hasil  wawancara  pra  penelitian yang  dilakukan  oleh  peneliti  terhadap  Kepala Desa  Nekbaun  belum  terealisasikan  sehingga dananya  sebesar  Rp  75.000.000,- dikembalikan pada  kopdit  desa.  Dengan  demikian  peneliti bertujuan  untuk  mengidentifikasi  lebih  dalam mengenai
Pengelolaan  Dana  Desa  dalam  Bidang Pemberdayaan  di  Desa  Nekbaun,  Kecamatan Amarasi  Barat,  Kabupaten  Kupang,  sesuai dengan  Permendagri  nomor  113  tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan Permendagri  nomor  114  tahun  2014  tentang Pedoman  Pembangunan  Desa  yang  dalam  hal ini  peneliti  lebih  terfokuskan  dalam  bidang pemberdayaan.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pengertian Desa
Kata  “desa”  sendiri  berasal  dari  bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat  tinggal,  negeri  asal,  atau  tanah  leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, 2012, Yuliati, 2016:24).

## Karakteristik Desa
Di  Indonesia,  wilayah  yang  disebut  desa seharusnya  dilihat  dalam  tahapan  yang  tidak sama.  Masyarakat  yang  telah  mulai  menetap juga  memiliki  karakteristik  yang  berbeda-beda antara  satu  dengan  yang  lain,  antara  Jawa dengan  luar  Jawa,  antara  desa  dekat  kota dengan desa yang jauh dari kota, antara wilayah dataran tinggi dengan dataran rendah, demikian pula antara pantai dan pedalaman. Di Indonesia kelihatannya  belum  ada  kajian  mendalam tentang  hal  ini.  Secara  umum  masyarakat  yang telah mulai menetap yang disebut dengan desa, istilah  sebutannya  sangat  beragam  di  berbagai suku bangsa.

## Pemerintah Desa
Pemerintahan  desa  memiliki  peranan signifikan  dalam  pengelolaan  proses  sosial dalam  masyarakat.  Terlebih  dalam  Penglolaan Keuangan  Desa  sebagaimana  dimaksudkan dalam  Permendagri  nomor  113  tahun  2014 pasal  1  ayat  (2)  Pemerintahan  Desa  adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dankepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Dana Desa
Dana  desa  adalah  dana  yang  bersumber dari  APBN  yang  diperuntukkan  bagi  yang ditransfer  melalui  APBD  kabupaten  dan  kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.
Dana  desa  adalah  salah  satu  issu  krusial  dalam undang-undang  desa,  penghitungan  anggaran berdasarkan jumlah desa dengan
mempertimbangkan  jumlah  penduduk,  angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan  dan  pemerataan  pembangunan desa.  Karena  issu  yang  begitu  krusial,  para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan
pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa. Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang Dana  Desa  yang  Bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara,  dihitung berdasarkan  jumlah  penduduk  desa,  luas wilayah  desa,  angka  kemiskinan  Desa,  dan tingkat  kesulitan  geografis.  Jumlah  penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dihitung dengan bobot:
a. 30%  (tiga  puluh  perseratus)  untuk jumlah penduduk Desa;
b. 20%  (dua  puluh  perseratus)  untuk  luas wilayah Desa; dan
c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.
Tingkat  kesulitan  geografis  setiap  Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengalihasil penghitungan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3).  Besaran Dana  Desa  setiap  Desa  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:
a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah  penduduk  desa  yang  bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota  yang  bersangkutan)  + (20%  x persentase  luas  wilayah  desa  yang bersangkutan  terhadap  total  luas  wilayah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) +  (50%  x  persentase  rumah  tangga pemegang  Kartu  Perlindungan  Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)]; dan
b. hasil  penghitungan  sebagaimana  dimaksud pada  huruf  a  disesuaikan  dengan  tingkat kesulitan geografis setiap desa.
c. Tingkat  kesulitan  geografis  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4)  ditentukan  oleh faktor yang meliputi:
1. Ketersediaan pelayanan dasar;
2. kondisi infrastruktur;
3. transportasi; dan
4. komunikasi desa ke kabupaten/kota.

## Teori Pengelolaan
Kata pengelolaan dapat disamakan dengan  manajemen,  berarti  pula  pengaturan atau pengurusan (Arikunto, 2013: 31). Menurut
Stoner  (dalam  Kaho  2017:  228)  manajemen dapat  dilihat  sebagai  proses,  yakni:  proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Maka, pengelolaan dapat diartikan sebagai  suatu  rangkaian  pekerjaan  atau  usaha yang  dilakukan  oleh  sekelompok  orang  untuk melakukan  serangkaian  kerja  dalam  mencapai tujuan tertentu. Menurut Fattah (2004: 1) dalam proses manajemen terlihat terlibat fungsi-fungsi pokok  yang  ditampilkan  oleh  seorang  manajer atau  pimpinan,  yaitu  perencanaan  ( planning ), pengorganisasian ( organizing ), pemimpin ( leading ) dan pengawasan ( controlling ). Permendagri  nomor  113  tahun  2014  pasal  1 ayat  (7)  menyebutkan  bahwa  Pengelolaan Keuangan  Desa  adalah  keseluruhan  kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

## Teori Pemberdayaan Masyarakat
Pada
hakikatnya pemberdayaan
merupakan  penciptaan  suasana  atau  iklim  yang memungkinkan
potensi masyarakat berkembang (enabling). Logika  ini  didasarkan pada  asumsi  bahwa  tidak  ada  masyarakat  yang sama  sekali  tanpa  memiliki  daya.  Setiap masyarakat  pasti  memiliki  daya,  akan  tetapi kadang-kadang  mereka  tidak  menyadari  atau daya  tersebut  masih  belum  diketahui  secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian  dikembangkan.  Permendagri  nomor 114 tahun 2014 pasal 1 ayat (12)  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,  sikap,  keterampilan,  perilaku, kemampuan,  kesadaran,  serta  memanfaatkan sumber  daya  melalui  penetapan  kebijakan, program,  kegiatan,  dan  pendampingan  yang sesuai  dengan  esensi  masalah  dan  prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

## METODE PENELITIAN
Dilihat  dari  obyek  dan  metode  analisis yang  digunakan,  maka  penelitian  ini  termasuk dalam  tipe  penelitian  deskriptif  kualitatif. Penetapan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat
penting dalam mempertanggungjawabkan  data  yang  di  dapat. Menjawab  permasalahan  yang  diidentifikasi peneliti  maka  dari  itu,  pada  penelitian  ini peneliti  memilih  lokasi  di  Desa  Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang.
Fokus  penelitian yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  bagaimana  Pengelolaan  Dana Desa  dalam  Bidang  Pemberdayaan  di  Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten  Kupang.  Informan  yang  dipilih adalah  informan  yang  terlibat  langsung  serta memahami  dan  dapat  memberikan  informasi (gambaran)  tentang  pengelolaan  Dana  Desa, yaitu Pemerintah
Desa/Tim Pelaksana
Kegiatan. Sebagai informan dari unsur pemerintah  desa,  diwakili  oleh  Kepala  Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara, atau pihak lain yang  berkaitan  dalam  pengelolaan  Dana  Desa. dan masyarakat.
Sumber  data  yang  didapat  peneliti  yaitu data primer berupa data yang diperoleh peneliti berasal  dari  informan-informan  yang  diyakini mampu memberikan informasi terkait pengelolaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan di Desa Nekbaun seperti Kepala Desa,  Sekretaris  Desa  dan  Bendahara,  Pihak lain  yang  berkaitan  dalam  pengelolaan  Dana Desa,  dan  data  sekunder  yaitu  data  yang diperoleh  peneliti  berasal  dari  data  APBDes Desa  Nekbaun  tahun  2017  dan  juga  Data Realisasi  Anggaran  terkait  Dana  Desa  dan Bidang Pemberdayaan. Dalam rangka mengumpulkan  data  dan  informasi  yang  valid dan  akurat,  pengumpulan  data  yang  utama (untuk mendapatkan data primer) akan melakukan  wawancara  secara  mendalam,  yang dibantu dengan alat perekam (Handphone).
Analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga data mencapai kejenuhan.  Dalam  analisis  kualitatif,  data  yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian  angka.  Data  itu  mungkin  telah dimunculkan dalam aneka macam cara (observasi,  wawancara,  intisari,  dokumen, rekaman)  dan  yang  biasanya  diproses  sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan  atau  alih  tulis.,  tetapi  analisis kualitatif  tetap  menggunakan  kata-kata,  yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. Setelah peneliti melakukan data collection atau pengumpulan  data,  aktivitas  selanjutnya  dalam pengumpulan  data  yaitu data  reduction,  data display , dan conclusion drawing/verification.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas  Desa  dilakukan  dengan  persyaratan  APB Desa ditetapkan. Sebagaimana diuraikan
sebelumnya, ketentuan  yang ada  dalam Peraturan  Pemerintah  60  Tahun  2014.  Adapun tahapan tersebut yakni:

## Tahap Perencanaan
Pada  desa  Nekbaun  perencanaan  diawali dengan  menyusun  RKP  (Rencana  Kerja Pemerintah) yang dilakssanakan dalam kegiatan Musrembangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan  Desa).  RKP  (Rencana  Kerja Pemerintah)  ini  merupakan  dasar  penetapan APBDes  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan  Desa  Pasal  29  ayat  (5).  Dalam
Kegiatan Musrembangdes (Musyawarah Rencana  Pembangunan  Desa)  juga  ditetapkan tiga  (3)  program  pada  bidang  pemberdayaan guna  dimasukan  dalam  RKP  (Rencana  Kerja Pemerintah). Kegiatan
Musrembagdes
(Musyawarah  Rencana  Pembangunan Desa)  ini juga  mengikutsertakan  masyarakat  didalamnya. Namun terlihat kurangnya partisipasi masyarakat  untuk  ikut  andil  dalam  kegiatan tersebut.  Hal  ini  tentu  tidak  menjalankan  asas partisipasi  yang baik  seperti  yang ditulis  dalam Permendagri 113/2014.

## Tahap Penganggaran
Penetapan  anggaran  dilakukan  setelah selesainya  penyusunan  RKP  (Rencana  Kerja Pemerintah) dalam musyawarah bersama
seluruh elemen masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan proses penyusunan APBDes.  Terjadinya  ketidaksesuaian  anggaran yang  dipaparkan  oleh  para  aparat  desa  ini memberikan  pertanyaan  bagi  peneliti  yang mencurigai  adanya  praktek-praktek  manipulasi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Nekbaun berdasarkan  pernyataan  beberapa  informan. Pernyataan tersebut juga didukung pada Tabel 1 dan Tabel 2
Tabel 1 APBDes Desa Nekbaun Tahun 2021 Pendapatan Desa (Rp) Pendapatan Asli Desa 10.000.000,- Dana Desa 804.407.000,- Bagi Hasil Pajak 3.925.000,- Alokasi Dana Desa 438.836.000,- Silpa 2020 - Kebun Desa (Taman Eden) 50.000.000,- - Rehap Jembatan 24.662 600,- Jumlah 1.331.830.600,-
Sumber : Data APBDes Desa Nekbaun Tahun 2021 (data diolah)
Data  pada  tabel  1  menunjukan  bahwa sumber  pendapatan  desa  dari  Dana  Desa merupakan  sumber  pendapatan  desa  terbesar yaitu  Rp  804.407.000,-atau  60,4  persen  dari keseluruhan  pendapatan  desa  sebesar  Rp 1.331.830.600,-.  Dana  Desa  yang  bersumber dari  APBN  ini  diharapkan  mampu  memenuhi kebutuhan  masyarakat  Desa  Nekbaun  terutama pada  bidang  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat.  Hal  ini  tentu  belum  menunjukan adanya  asas  transparansi  yang  menjadi  salah satu  asas  dalam  pengelolaan  keuangan  desa dalam  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014. Pada  table  2  menunjukkan  dalam  table  berikut ini.

## Tabel  2  Data  APBdes  Desa  Nekbaun  dalam Bidang  Pemberdayaan  dan  Pembangunan Desa Tahun 2021
Bidang Pembangunan (Rp)  Bidang Pemberdayaan
(Rp) Pembangunan 151.189.300 ,- Pengadaan  250.000.000 ,- Jalan Sirtu Ternak Sapi Pembangunan Jalan Tani 55.454.500, - Pendirian dan 75.000.000, - Pembangu nan BUMDES Pembanngunan 37.671.800, - Pengemba ngan 52.150.400, - Jalan Rabat Kebun Desa Pembangunan 110.263.100 Embung Jumlah 354.578.700 ,- Jumlah 377.150.400

## Sumber : Data APBDes Desa Nekbaun Tahun 2021
Pada  1.2.  tabel  dapat  dilihat  dalam Bidang  Pembangunan  dialokasikan  sebesar  Rp 354.578.700,- atau 26,6 persen dari total jumlah pendapatan desa lebih kecil dari pada anggaran pada  Bidang  Pemberdayaan  sebesar Rp 377.578.700,-  atau  28,3  persen  dari  jumlah pendapatan Desa Nekbaun Tahun 2021. Hal ini menunjukan  bahwa  bidang  pemberdayaan merupakan fokus utama desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa agar tercapainya  kesejahteraan  masyarakat  atau perubahan yang lebih baik kedepannya.

## Tahap Pelaksanaan
Tahap  pelaksanaan  menunjukan  hasil dari ketiga program pada Bidang Pemberdayaan tersebut yang sudah berdampak bagi masyarakat  yaitu  program  Ternak  Sapi. Semenjak direalisasikannya program ini masyarakat mengaku bahwa pendapatan mereka meningkat  dari  sebelumnya.  Hal  ini  tentu berdampak  baik  bagi  kesejahteraan  masyarakat di  Desa  Nekbaun.  Namun  pada  program BUMDES  terlihat  belum  berjalan,  kendalanya ditemukan  pada  kemampuan  masyarakat  desa yang masih minim dalam mengelolah anggaran yang  jumlahnya  tidak  sedikit,  kompetensi sumber daya manusia yang tidak menggambarkan  pada  proses  kemandirian  (Tri Winarni,  1998:  76).  Pada  program  BUMDES juga dicurigai adanya praktek-praktek manipulasi  anggaran  oleh  beberapa  oknum dikarenakan  anggaran  sebesar  Rp  75.000.000,- tersebut  sudahlah  dicairkan.  Sedangkan  pada program Taman Eden terlihat adanya monopoli yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  dalam menjalankan program dan tidak mengikutsertakan  masyarakat  desa.  Dengan demikian  permasalahan  yang  ditemukan  dalam proses  pelaksanaan  Pengelolaan  Dana  Desa  di Desa  Nekbaun,  Kecamatan  Amarasi  Barat, Kabupaten Kupang ini tidak sesuai dengan Asas Transparansi, Partisipastif dan Akuntabel.

## Tahap Penatausahaan
Tahap  Penatausahaan  pernyataan  Kepala Desa  Nekbaun  dan  Sekretaris  Desa  Nekbaun menjelaskan  fakta  yang  terjadi  di  Desa Nekbaun  mengenai  laporan  bulanan  dari bendahara  ke  Kepala  Desa.  Dimana  hal  ini menunjukan  bahwa  tugas  bendahara  tidak dijalankan  berdasarkan  peraturan  yang berlaku. Hal  ini  menunjukan  tindakan  aparat  desa  yang melanggar  Asas  Akuntabilitas  dan  Asas  Tertib dan Disiplin belum berjalan sesuai dengan yang dituliskan  dalam  Permendagri  Nomor  113 Tahun  2014  tentang,  Pengelolaan  Keuangan Desa.  Tidak  adanya  pelatihan  bagi  aparatur desa  untuk  menunjang  kapasitas  dan  kesadaran akan  hukum  juga  menjadi  penyebab  terjadinya kelalaian  aparatur  Desa  Nekbaun,  Kecamatan Amarasi  Barat,  Kabupaten  Kupang  dalam menjalankan  tugas  dan  tanggungjawabnya masing-masing.
Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukan bahwa bahwa adanya  kelalaian  dari  Kepala  Desa  Nekbaun yang menjalankan tugasnya dalam pasal 37 ayat (1),  Pemendagri  Nomor  113  Tahun  2014. Keterlambatan  pencairan  Dana  Desa  juga menjadi  kendala  yang  besar  dalam  proses pengelolaan  Dana  Desa  juga  perealisasian program.  Hal  ini  juga  menunjukan  belum berjalannya  asas  akuntabilitas  juga  asas  tertib dan  displin  yang  belum  dijalankan  secara  baik dari  para  aparatur  Desa  Nekbaun.  Kelemahan kompetensi  para  aparatur  menjadi  penyebab terjadinya  hal  yang  tidak  sesuai  pada  tahap pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Asas Transparansi  juga  menjadi  kendala  bagi masyarakat Desa Nekbaun. Menurut pengamatan  dan  beberapa  hasil  wawancara yang  diperoleh  peneliti,  sekarang  memang sudah  disediakan  informasi  pada  papan  baliho yang  dipasang  di  Kantor  Desa  dan  daerah sekitaran  Desa  Nekbaun  namun  hal  tersebut juga nyatanya kurang memberikan pengetahuan bagi  masyarakat  desa  dikarenakan  anggaran yang keluar dan masuk tiap bulan, tiap triwulan, dan  tiap  semester  tidak  pernah  di  informasikan kepada masyarakat Desa Nekbaun.
Hasil  penelitian  diatas  menunjukan bahwa  di  Desa  Nekbaun,  Kecamatan  Amarasi Barat,  Kabupaten  Kupang  belum  memenuhi asas-asas  yang  tertera  dalam  Permendagri 113/2014  yaitu,  Asas  Partisipatif,  Transparan, Akuntabel, Asas Tertib dan Disiplin.

## SIMPULAN DAN SARAN
Pengelolaan  Dana  Desa  dalam  Bidang Pemberdayaan  di  Desa  Nekbaun,  Kecamatan Amarasi  Barat,  Kabupaten  Kupang  belum sesuai  dengan  pelaksanaan  pengelolaan  Dana Desa  dalam  Bidang  Pemberdayaan  yang tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang pengelolaan keuangan desa serta asas-asas yang berlaku di dalamnya yaitu asas partisipatif, asas transparansi,  akuntabilitas  dan  asas  tertib  dan disiplin  sehingga  timbulnya  berbagai  masalah dalam pelaksanaan program di bidang pemberdayaan  diantaranya  Taman  Eden  dan BUMDES.  Lemahnya  kemampuan  aparatur desa  dalam  mengelola  dana  desa  secara  baik dan  benar  menjadi  masalah  bagi  proses pengelolaan dana desa dalam bidang pemberdayaan. Kurangnya partisipasi
masyarakat  juga  menjadi  kendala  dalam pengelolaan dana desa di desa Nekbaun.
Pemerintah  Desa  harus  mengadakan sosialisasi  pembinaan  dan  pelatihan  secara langsung  dan  menyeluruh  tentang  peraturan menteri  dalam  Negeri  Nomor  113  tahun  2014 kepada  Aparatur  Pemerintah  Desa  dan  seluruh tokoh masyarakat yang terlibat dalam Pengelolaan  Dana  Desa  Desa  Dalam  Bidang Pemberdayaan.  Pengelolaan  Dana  Desa  harus berdasarkan  pada  Petunjuk  Pelaksanaan  yang berlaku  serta  harus  memenuhi  asas-asas  yang telah  di  tetapkan  yaitu,  Asas  Transparan, Akuntabel, Partisipan Serta Dengan Tertib Dan Disiplin anggaran dengan memberikan bimbingan  secara  terus  menerus  diharapkan setiap  perangkat  desa  lebih  mengetahui  tugas dan  fungsinya  masing-masing.  Bagi  seluruh Masyarakat  Desa  Nekbaun  terutama  yang menerima bantuan dalam bidang pemberdayaan seperti  Ternak  Sapi,  BUMDES,  dan  Taman Eden  diharapkan  lebih  aktif  dan  partisipatif untuk ikut andil dalam Pengelolaan Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto Suharsimi. 2013. Manajemen
Penelitian.  Jakarta:    PT    Raja    Grafindo Persada. Dokumen  APB-Desa  Nekbaun  Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, 2020. Dokumen APB-Desa Nekbaun Kecamatan  Amarasi  Barat  Kabupaten Kupang,  2021.  Dokumen  Data  Umum dan  Data  Kependudukan  Desa  Nekbaun,
Kecamatan
Amarasi  Barat,  Kabupaten  Kupang,  Februari
2021.
Dokumen  Laporan  Realisasi  Anggaran  Desa Nekbaun,  Kecamatan  Amarasi  Barat,
Kabupaten Kupang Tahun 2021
Fatta,  Nanang.  (2014).  Konsep  Manajemen Besrbasis  Sekolah  (MBS)  dan  Dewan Sekolah.  Bandung  :  Pustaka  Bani Quraisy.
Follet, Mary Parker. (2012). Visionary Leadership  and  Strategic  Management. MCB University Press. Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa.  Jurnal  Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik.
Kartohadikoesoemo,  Soetardjo.  (2016).  DESA.
Jakarta: Balai Pustaka.
Karimah, Faizatul. Saleh, Choirul. dan Wanusmawatie,  Ike.  (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam
Pemberdayaan  Masyarakat  (Studi  pada Desa  Deket  Kulon  Kecamatan  Deket Kabupaten Lamongan). Jurnal Administrasi Publik. Universitas Brawijaya. Prasetyanigtyas,  Feni  Yudanti.  dan  Sulandari, Susi. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo.Jurnal Ekonomika dan Keuangan Program Sarjana Ilmu Departemen  Administrasi  Publik,  Fisip Undip. Putra,  Chandra  Kusuma.  Pratiwi,  Ratih  Nur .dan  Suwondo.  (2014).  Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari  Kabupaten  Malang).  Jurnal Administrasi Publik. Universitas Brawijaya. Peraturan Menteri Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  No.  21
Tahun  2016  tentang  Penetapan  Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  114  Tahun  2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
Riskawati.  Amaliah,  Tri  Handayani.  dan Lukum,Amir.  (2016).  Analysis  Of  Local Government  Performance  In  Managing Distribution  Of  Village  Funds  (Case Study  In  Kalia  Village,  Talatako  Sub- District,  Tojo  Una-Una  District).  Journal Accounting  and  Business  Education.
Universitas Negeri Gorontalo.
Sahdan, Sunarto  edi,  Muliato.  (2018),  ADD untuk  Kesehjahteraan  Rakyat  Desa.
Yokyakarta: Forum  Pengembangan
Pembaharuan Desa. Susetiawan. (2015).  Pembangunan Perdesaan dalam  Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Bogor: IPB Press. Suparjan & Hempri Suyantno. (2013).  Pengembangan  Masyarakat dari Pembangunan Sampai
Pemberdyaan. Yogyakarta: Aditya Media.
Sumpeno,
Wahjudin. (2011). Perencanaan Desa Terpadu. Banda  Aceh:  Edisi Kedua.
Sumaryadi,  I  Nyoman.  (2015)  Perencanaan
Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan  Masyarakat.  Jakarta  : Citra Utama Suryana. (2016).  Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses  Menuju  Sukses.  Jakarta:  Edisi Ketiga, Penerbit Salemba. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Bandung: Alfabeta.
Undang-undang  Republik  Indonesa  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa. Winarni,    Tri.    (2018).    Memahami
Pemberdayaan    Masyarakat    Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju
Pemberdayaan  Masyarakat  .  Yogyakarta: Aditya Media. Yayuk  Yulianti.  (2013).  Sosiologi  Pedesaan. Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama.