## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI KOTA BATAM TAHUN 2019
Johan Sabara 1 , Amrullah Rasal 2
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia johan357@gmail.com
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia amrullahrasal67@gmail.com

## Abstrak
Pemiihan  Umum  tahun  2019  adalah  pemilihan  umum  serentak  untuk  memilih DPR,  Presiden/Wakil Presiden,  DPD,  DPRD  Propinsi  dan  DPRD  Kabupaten  Kota.  Salah  satu  tahap  dalam  Melaksanakan Pemilu  tersebut  adalah  pendaftaran  partai  politik  yang  akan  mengikuti  pemilu  melalui  verifikasi administrasi  dan  verifikasi  faktual.  KPU  telah  menentukan  16  Partai  Politik  yang  akan  mengikuti pemilu  tahun  2019. Metode  yang  digunakan  peneliti dalam penelitian  ini adalah  deskriptif  kualitatif dengan  menggunakan  studi  kasus.  Penelitian  yang  akan  mencoba  menggambarkan  kenyataan  serta keadaan objek yang diteliti secara faktual dan akurat untuk dianalisis secara mendetail. Implementasi Undang-Undang  Nomor  7 tahun  2017  dalam  penetapan  partai  politik peserta  pemilu  di  Kota  Batam tahun 2019 meliputi kerjasama lintas organisasi, standar dan sasaran kebijakan,  sumber daya, kondisi social ekonomi dan politik masyarakat serta disposisi implementor. Untuk beberapa hal tertentu masih perlu  mendapatkan  perhatian  yang  lebih  serius  terutama  dalam  pemberian  pembinaan  secara berkelanjutan agar penanganannya bisa lebih efektif.
Kata Kunci : Implementasi, Pengarustamaan Gender, Kota Batam.

## Abstact
General  Election  in  2019  is  a  simultaneous  general  election  to  elect  the  DPR,  President  /  Vice President, DPD, Provincial DPRD and City Regency DPRD. One of the stages in the implementation of  the  General  Election  is  the  registration  of  political  parties  participating  in  the  election  through administrative  verification  and  factual  verification.  General  Election  Commissions.  The  KPU  has determined 16 Political Parties participating in the elections in 2019. The research method used in this study  was  descriptive  qualitative  using  a  case  study.  Research  that  seeks  to  describe  the reality  and state  of  objects  that  are  systematically,  factually  and  accurately  examined  to  be  analyzed  in  depth. Implementation  of  Law  No.  7  of  2017  in  the  determination  of  political  parties  participating  in  the elections  in  Batam  City  in  2019  includes  cooperation  between  organizations,  standards  and  policy targets,  resources,  socio-economic  and  political  conditions  of  the  community  and  the  disposition  of the  implementor.  For  certain  things  still  need  to  get  more  serious  attention,  especially  in  providing ongoing development so that the handling can be more effective.
Key Word : Implementation, Political Parties, General Election.

## PENDAHULUAN
Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan pesta demokrasi yang terbuka, dalam negara indonesia  yang  berdasarkan  pada  pasal  1  ayat  920  undang-  undang  dasar  1945.  Yang mengatakan  bahwa  kedaulatan  rakyat  berada  ditangan  rakyat  dan  diselenggarakan  menurut peraturan  perundang  –  undangan.  Amanat  Konstitusi  tersebut  bertujuan  untuk  menjamin terpenuhinya  ketentuan  perkembangan  demokrasi  yang  searah  dengan  perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara (Sunggono, 2002: 41).
Pemilihan  umum  secara  langsung  yang  dilaksanakan  dari  rakyat  oleh  rakyat  dan rakyat  merupakan  salah  satu  bentuk  manifestasi  kedaulatan  rakyat  yang  bertujuan menghasilkan  pemerintahan  negara  yang  demokratis,  bersih  dan  berwibawa    berdasarkan Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terealisasi bila dilakukan  oleh  pihak  pelaksana  pemilu  yang  mempunyai  integritas,  profesionalitas,  dan akuntabilitas (Gaffar, 2006: 116).
Pemilihan  umum  di  Indonesia  adalah  cara  bagi  rakyat  umum  untuk  memberi dukungannya  terhadap  calon-calon  anggota  legislatif  dan  pimpinan  puncak  Pemerintahan (eksekutif)  yakni  Presiden  dan  Wakil  Presiden  melalui  pemilihan  umum  yang  berdasarkan pada asas Luber serta Jurdil. Perubahan sistem politik dari orde baru ke orde reformasi saat ini  telah  membawa  perubahan  besar  dalam  sistem  perpolitikan  di  Indonesia  yang  semakin terbuka  dan  transparan.Setelah  orde  baru  tumbang,  kini  Indonesia  telah  berjalan  ke  tahap institusionalisasi  demokrasi,  perubahan-perubahan  penting  telah  banyak  terjadi  seperti  dari segi  pranata,  legal  dan  institusional.  Kita  melaksanakan  pemilu  legislatif  dan  pemilihan presiden secara langsung, suatu kegiatan demokrasi dimana partisipasi rakyat adalah pondasi utamanya dapat diinstitusinalisasi secara berkala dan regular.
Sebagai  instrumen  demokrasi,  pemilihan  umum  merupakan  perwujudan  kedaulatan  rakyat dalam menrntukan wakilnya untuk duduk dalam bagian struktur pemerintahan. Pemilu adalah media  yang  menyalurkan  demokrasi  yang  memberikan  kesempatan  pada  warga  yang berkompeten untuk dipilih menjadi wakil rakyat, baik itu eksekutif maupun legislatif. Bahkan jika memenuhi syarat tidak tertutup kemungkinan bahwa warga tersebut bisa dipilih sebagai presiden  atau  wakil  presiden.  Hal  tersebut  adalah  bentuk  dari  asas  demokrasi  yang menjunjung tinggi kebebasan hak – hak individu selaku warga Indonesia.
Pemilu  adalah  bentuk  kedaulatan  rakyat  memberikan  kesempatan  seluas-luasnya  kepada seluruh  warga  Negara  Indonesia  untuk  menyampaikan  hak  politiknya  sesuai  dengan  pilihan politik  masing-masing.  Penyaluran  hak  politik  masyarakat  berlandaskan  dengan  azas pemilihan umum yaitu Luber dan Jurdil.
Dalam  Undang  –  Undang  Nomor  17  Tahun  2017  pasal  172  sudah  disebutkan  bahwa  syarat partai  politik  untuk  pemilihan  umum  anggota  DPR,  Presiden,  DPD,  DPRD  provinsi,  dan DPRD kabupaten/kota  adalah anggota parpol. Dan telah dijelaskan juga  bahwa parpol yang akan  megikuti  pemilu  merupakan  partai  politik  yang  telah  ditetapkan/lulus  verifikasi  oleh KPU  yang  telah  disebutkan  pada  pasal  173  ayat  1  (satu)  dan  2  (dua)  dan  telah  memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Memiliki status badan hukum sesuai dengan UU tentang Parpol.
b.   Mempunyai kepengurusan di seluruh provinsi.
c. Mempunyai kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota.
d. Mempunyai kepengurusan di 50% jumlah kecamatan.
e.  Mengikutsertakan  paling  sedikit  30%  (tiga  puluh  persen)  keanggotaan  wanita  pada kepengurusan parpol tingkat pusat.
f. Mempunyai  anggota paling  sedikit  1.000  orang dari Penduduk  pada kepengurusan parpol yang memiliki kartu tanda anggota.
g.   Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada setiap tingkatan.
h.   Mengajukan atribut dan logistik partai dan tanda gambar partai politik kepada KPU.
i.      Melampirkan  nomor  rekening  bank  untuk  dana  Kampanye  Pemilu  atas  nama  parpol kepada KPU.
Keterwakilan  30  (tiga  puluh)  perempuan  khususnya  bagi  partai  baru  rata-rata bermasalah.  Permasalahan  lain  adalah  verifikasi  factual.  Dari  pencocokan  data  berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) hampir semua partai politik bermasalah. Permasalahn tersebut berhubungan  dengan  alamat  yang  ada  di  KTP  tidak  sesuai  dengan  domisili  di  lapangan, sehingga pihak KPU Kota Batam mengembalikan dokumen untuk diperbaiki sampai dengan waktu yang telah ditentukan.
Dari  latar  belakang  diatas  maka  peneliti  menarik  kesimpulan  atas  permasalahan  yang dihadapi  KPU  Kota  Batam  dalam  melakukan  verifikasi  administrasi  dan  verifikasi  faktual sebagai syarat untuk didaftarkan menjadi parpol yang akan mengikuti pemilu tahun 2019:
1.  Ketersediaan  30    (tiga  puluh)  persen  wanita  dalam    kepengurusan  partpol  yang  tidak terpenuhi terutama bagi partai baru.
2. Pencocokan  dan  penelitian (coklit)  berdasarkan  Kartu Tanda Penduduk  (KTP) hampir semua partai politik bermasalah.
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  berjalannya  implementasi Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  dalam  penetapan  partai  politik  peserta  pemilihan umum  di  Kota  Batam  tahun  2019.  penelitian    ini    dapat    menjadi  sumber  informasi  dalam melakukan  kajian  mengenai  implementasi  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  dalam penetapan partai politik peserta pemilihan umum di Kota Batam tahun 2019.
Hasil  kajian  penelitian  dalam  skripsi  ini  dapat  dijadikan  referensi  bagi  peneliti  yang  akan datang  yang  akan  melakukan  penelitian  yang  lebih  luas  tentang  implementasi  Undang- Undang Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 dalam penetapan partai politik peserta pemilu di Kota Batam tahun 2019.
Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pemahaman yang lebih mendalam terutama  bagi  partai  politik  dan  masyarakat  umum  tentang  kebijakan  yang  baru  disahkan pada tahun 2017 ini.

## METODELOGI
Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif. Menurut Bogman dan Taylor (Moleong,  1995:  47)  diartikan  sebagai  syarat  penelitian  yang  mendapatkan  data  gambaran berupa kata / lisan dari orang-orang yang dapat dicermati. Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  (KPU)  Kota  Batam.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Instrumen  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  peneliti  sendiri,  pedoman  wawancara,  alat  perekam dan  alat  tulis.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  Model  Interaktif  menurut Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (2011: 224). Analisis model interaktif tersebut, terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

## Standar dan Sasaran Kebijakan
Standar dan Sasaran ini di ibaratkan seperti sebuah pondasi yang memiliki syarat dan fungsi. Apabila standard dan sasaran kebijakan tidak jelas, Kebijakam akan tidak jelas untuk apa fungsinya dan untuk  siapa kebijakan itu dibuat sehingga dapat  menimbulkan  perbedaan pemahaman  dan  mudah  mengundang  perselisihan  di  antara  para  implementor.  Dalam  suatu organisasi  termasuk  KPU  Kota  Batam  diperlukan  pemahaman  dan  keseragaman  langkah antara semua pihak agar tidak terjadi ketimpangan dalam  organisasi tersebut. untuk langkah awal  dalam  proses  penyelenggaraan  pemilu  di  Kota  Batam  tahun  2019  adalah  melakukan sosialisasi  internal  organisasi  tentang  tugas  dan  fungsi  masing  anggota.  diketahui  bahwa langkah awal yang dilakukan oleh Ketua KPU Kota Batam adalah  memberikan pemahaman dan  penjelasan  kepada  seluruh  anggota  KPU  Kota  Batam  dan  kepada  seluruh  aparat pendukung  mengenai  tugas  inti  dan  fungsi    yang  wajib  dilaksanakan  dalam    menentukan tujuan-tujuan kebijakan selanjutnya.
Semua  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  KPU  melalui  proses  pleno  antara  seluruh anggota  KPU  Kota  Batam  dan  menjadi  keputusan  dan  kebijakan  bersama  untuk  menyusun langkah-langkah  yang  harus  ditempuh  kedepan  agar  proses  dan  tahapan  penyelenggaraan pemilu bisa berjalan sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan.

## Sumberdaya
Implementasi  kebijakan  harus  ada  dukungan  sumberdaya  baik  sumberdaya  manusia maupun sumberdaya non-manusia. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya    manusia  maupun  sumberdaya  alam.  Keterbatasan  Sumber  daya  yang  dimiliki KPU Kota Batam berpengaruh terhadap implementasi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 khususnya dalam tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2019. Kondisi  sarana dan    prasarana    Sekretariat  KPU  Kota  Batam  kurang  memadai.  Diperparah  lagi  dengan posisinya  yang  terkesan  terpencil  tidak  terawat.  Kondisi  tersebut    memberikan  kesan  yang kurang  nyaman  kepada  pengurus  parpol  dalam  mengikuti  proses  verifikasi  partai  politik peserta pemilu tahun 2019.
Verifikasi faktual partai politik peserta pemilu tahun 2019 pada umumnya terkendala pada ketesediaan 30 (tigapuluh) wanita dalam keanggotaan parpol. Kalaupun terpenuhi,  itu terkesan dipaksakan terutama bagi partai pendatang baru. Situasi tersebut akan menghambat
tahapan  pelaksanaan  pemilu  serentak  tahun  2019  yang  dilaksanakan  oleh  KPU  Kota  Batam khususnya dalam melakukan verifikasi pratai politik.

## Hubungan Antar Organisasi
Dalam  mengimplementasikan  suatu  tujuan  kita  sulit  untuk  berhasil  mencapai  tujuan tersebut. Tidak hanya Dalam Kebijakan, maka dari itu Kebijakan juga perlu adanya dukungan dan  kerja  sama  dengan  pihak  lain.  Untuk  itu,  diperlukan  koordinasi  dan  kerjasama  antar instansi  bagi  keberhasilan  suatu  kebijakan.  Dalam    mendukung  kebijakan    dalam  proses verifikasi faktual parpol peserta pemilu tahun 2019,  KPU Kota Batam bekerja sama dengan instansi  terkait  dalam  upaya  menjelaskan  dan  menyampaikan  kebijakan  ke  masyarakat  dan anggota parpol.
KPU  Kota  Batam  sebagai  pihak  pelaksana  pemilu  tahun  2019  melakukan  kerjasama dengan  Dinas  Komunikasi  dan  Imformatika  Kota  Batam  dalam  rangka  mensosialisasikan kebiajakan-kebijakan  KPU  Kota  Batam  dengan  untuk  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat  khususnya  bagi  parpol  peserta  pemilu  tahun  2019  terutama  kebijakan  terhadap verifikasi  faktual  partai  poltik  peserta  pemilu  tahun  2019.  Begitu  juga  untuk  menentukan mekanisme  dan  tata  cara  serta  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  parpol  peserta pemilu dalam mempersiapkan partainya menghadapi verifikasi faktual.

## Karakteristik Agen Pelaksana
Karakterisik agen pelaksana itu mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola- pola  hubungan  yang  terjadi  dalam  birokrasi,  yang  seluruhnya  akan  berpengaruh  pada implementasi  suatu  kebijakan.  Pengalaman-pengalaman  subyektivitas  individu  memegang peranan  yang  penting.  dalam  mengimplementasikan  Undang-Undang  nomor  7  tahun  2017 tentang  pelaksanaan  pemilu  DPR,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  DPD,  DPRD  Propinsi  dan DPRD  Kabupaten  Kota  khususnya  dalam  tahapan  verifikasi  faktual  partai  politik  peserta pemilu tahun 2019. Ada tiga  unsur yang terdapat pada agen pelaksana  yang  mempengaruhi kemampuan    dan    keinginan    mereka    untuk    melaksanakan    kebijakan,    yakni:    kognisi (komprehensi  pemahaman)  tentang  kebijakan,  tanggapan terhadap kebijakan  (penerimaan, netralitas,  penolakan)  dan  intensitas  tanggapan.
Pelaksana    kebijakan    pada    KPU  Kota  Batam  dapat    bekerja    dengan    optimal  bila didukung oleh  perilaku-perilaku  yang  profesional  dengan  tersedianya  tiga  unsur  di  atas,
di mana  tidak  jarang  implementasi  kebijakan  mengalami  kegagalan  karena  ketidaktaatan para    pelaksana.    Karena    apabila    pelaksana  dalam    kondisi    tidak    sesuai    dengan kognisinya,  maka  individu akan berusaha menolak tujuan kebijakan.

## Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi
Sumber daya ekonomi lingkungan sangat mendukung untuk berhasilnya implementasi kebijakan.  Karena  kita  harus  melihat  sejauh  mana  kelompok  yang  berkepentingan  memberi dukungan  dalam  suatu  program  kebijakan  ini.  Dilihat  dari  tanggapan  masyarakat  terhadap kebijakan  dilingkungan  itu,  serta  apakah  elit  politik  dan  implementor  juga  memberi tanggapan pada kebijakan tersebut.
Kondisi  Sosial,  ekonomi  dan  politik  mencakup  sumberdaya  ekonomi  yang  dapat mendukung  berhasilnya  implementasi  suatu  kebijakan,  karakterisitik  para  partisipan, pendapat publik yang ada di lingkungan, dan elit politik mendukung implementasi kebijakan. Perlu  dipahami  bahwa  pelaksanaan  Pemilu   memang  membutuhkan  biaya  yang cukup besar  karena  sudah  menjadi  konsekuensi  logis  dari  sebuah  sistem demokrasi  langsung yang    diselenggarakan.  Apalagi    dalam  praktik    demokrasi    elektoral,    selain mempertimbangkan  nilai  demokrasi  itu  sendiri,  juga  harus  mempertimbangkan  proses yang  dijalankan.  Tidak  mungkin  hanya  melihat  demokrasi  yang  dilaksanakan  dengan hanya mengedepankan nilai efektif dan efisien semata.
Kondisi  sosial  ekonomi  sangat  berpengaruh  dalam  mengimplementasikan  kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  KPU  Kota  Batam  terutama  dalam    proses  verifikasi  parpol  peserta pemilu  tahun  2019  karena  berhubungan  dengan  kondisi  sosial  ekonomi  para  anggota pengurus.  Kondisi  tersebut  membuat  parpol  peserta  pemilu  menghadapi  berbagai permasalahan.  Kemampuan  pengurus  partai  secara  finansial  harus  dimiliki  walaupun  tidak disyaratkan  secara  tertulis  tetapi  akan  menjadi  beban  moral  bagi  pengurus  khususnya  ketua PAC.  Pada  hal  dari  sisi  SDM  ketua  PAC  tersebut  tidak  diragukan  lagi  tapi  dari  sisi kemampuan secara finansial kadang tidak memenuhi atau tidak sanggup.

## Disposisi Implementor
Disposisi  implementor  adalah  bagaimana  tenggapan  implementor  pada  kebijakan tersebut.  Apakah  ingin  melaksanakan  kebijakan  tersebut  atau  tidak.  Dan  juga  apakah implementor  itu  mengerti  terhadap  kebijakan  tersebut  atau  tidak,  dan  intensitas  disposisi
implementor  adalah  preferensi  nilai  yang  dimiliki  oleh  implementor.  Partai  politik  sebagai implementor atau pelaksana kebijakan yang berhubungan proses penyelenggaraan pemilihan umum  diharapkan  bisa  menumbuhkan  komitmen  dalam  proses  penyelenggaraan  pemilu dengan  menegakkan  azas  Luber  dan  Jurdil  sebagai  Bentuk  kedaulatan  rakyat.    Kenyataan yang  ada  dilapangan  kadang-kadang  proses  politik  diwarnai  dengan  politik  uang  atau  ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan susra atau dukungan dari masyarakat. Ini sangat bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu. KPU  dan  partai  politik  selaku  implementor  dalam  pelaksanaan  kebijakan  ini  diharapkan memiliki sikap baik dalam menjalankan kebijakan ini sesuai peraturan dan undang – undang yang  berlaku.    Dan  sebagai  pihak  pelaksana  pemilu  KPU  Kota  Batam  bertindak  tegas terhadap segala bentuk pelanggaran pemilu yang dilaksanakan oleh parpol peserta pemilu.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  hasil  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  oleh  peneliti  tentang implementasi  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  terhadap  penetapan  parpol  peserta pemilu  tahun  2019  dapat  ditarik  kesimpulan  berdasarkan  teori  yang  dijelaskan  dalam kerangka  pemikiran  bahwa  implementasi  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  dalam penetapan  partai  politik  peserta  pemilu  oleh  KPU  Kota  Batam  sudah  dilaksanakan  secara maksimal.
1.    Hubungan    kerjasama    lintas    organisasi,  KPU  Kota  Batam  telah  bekerja  sama  dengan seluruh  instansi  atau  lembaga  terkait  dalam  rangka  mensosialisasikan  kebiajakan- kebijakan  untuk  memberikan  pengertian  kepada  rakyat  umum  khususnya  yang menyangkut dengan verifikasi faktual parpol peserta pemilu.
2.    Implementasi  Standar  dan  Sasaran  Kebijakan,  KPU  Kota  Batam  telah  memberikan penjelasan    mengenai    tugas  dan  fungsi    kepada    pelaksana    kebijakan    tentang  standar atau  target  yang    harus  direalisasikan  menjelaskanan  standar  dan  tujuan  kebijakan diharapkan  para  pelaksana  kebijakan.
3. Sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya alam yang dimiliki  khususnya  sarana  dan  prasarana  KPU  Kota  Batam  masih  belum  maksimal. Keberadaan  sekretariat  yang  jauh  dari  pusat  kota  memberikan  kesan  tidak  nyaman  bagi partai politik dalam melakukan verifikasi faktual.
4.    Salah  satu  kendala  yang  dihadapi  dalam  melakukan  verifikasi  faktual  parpol  peserta pemilu tahun 2019 adalah kesan dari pihak pengurus partai politik yang tidak terlalu  siap untuk melalui verifikasi partai politik peserta pemilu khususnya partai pendatang baru.
5.  Masalah  ekonomi  dan  sosial  berpengaruh  dalam  melakukan  verifikasi  penetapan  parpol peserta  pemilu  khususnya  bagi  parpol  pendatang  baru  dan  parpol  yang  baru  dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu setelah memenangkan gugatan di MK yaitu  PBB dan PKPI. Berbeda  dengan  partai  politik  yang  sudah  mapan  dari  aspek  finansial,  itu  tidak  terlalu menjadi masalah.
6.    KPU  Kota  Batam  sebagai  implementor  tidak  akan  mentolerir  terhadap  parpol  peserta pemilu yang mencoba melakukan kecurangan terhadap aturan yang yang telah ditentukan secara jelas khususnya dalam proses verifikasi parpol peserta pemilu dengan memberikan janji atau iming-iming agar partainya dipermudah dalam proses verifikasi parpol peserta pemilu.

## SARAN
1. Dalam  rangka  mengoptimalkan  implementasi  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  DPR,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  DPD, DPR  Propinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  khususnya  dalam  tahapan  verifikasi  faktual partai politik peserta pemilu maka disarankan agar lebih meningkatkan  kerjasama antara semua  pihak  agar  terwujud  pemiliham  umum  yang  demokratis  dan  berintegritas beraasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2 . Kepada    partai    politik    peserta    pemilu    untuk    lebih    membenahi  manajemen  partai khususnya  bagi  partai-partai  yang  baru  agar  bisa  menjadi  partai  yang  menjadi  harapan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik.
3.  Kepada  para    tim  penyelenggara  pemilu  khususnya  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum (Bawaslu)  agar  melakukan  pengawasan  yang  bertanggung  jawab  dan  sebaiknya  terjun langsung    ke    lapangan    untuk  memantau    dan    meminimalisir  kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Sunggono,  Bambang.  (2002). Partai  Politik  dalam  Kerangka  Pembangunan  Politik  di Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D . Bandung: Alfabeta.
Moleong, L.J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Gaffar,  Affan.  (2006). Politik  Indonesia  Transisi  Menuju  Dmokrasi .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.