## SEJARAH ADANYA TANAH DESA ADAT DI B A L I
Oleh : I Gede Surata 1
(gede.surata@unipas.ac.id)
Abstrak :    Keberadaan  tanah  desa  adat  di  Bali,  berawal  dari  hutan  belantara  yang mana hutan tersebut dibuka oleh Maha Resi Markandya, sebuah lontar sebagai kitab suci  yang  dipercaya  oleh  umat  Hindu  di  Bali,  sebagai  pedoman  setiap  umat  ketika melakukan tindakan apapun terlebih dahulu dilakukan sebuah yadnya, yang diyakini dengan yadnya itu akan dapat membuahkan hasil. Sekalipun dalam usaha membuka hutan  itu  banyak  rintangan  yang  menghadang  beliau,  namun  semuanya  itu  dapat dilewati  dengan  jalan  beryadnya.  Kemudian  setelah  hutang  terbuka  lalu  tempat  ini diberi  nama  “Bali”.  Pengikut  Maha  Resi  lalu  disuruh  membuka-membuka  hutan selanjutnya baik untuk pertanian maupun perumahan. Maka timbullah desa-desa yang disebut Desa  “ Baliaga/Bali Mula”; Kemudian Datang Penjajah Belanda lalu semua tanah yang dikuasai oleh orang pribumi diberi status hak adat dan tanah-tanah yang dikuasai  oleh  Penjajah  diberi  status  hak  barat.  Dengan  keluarnya  Peraturan Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  Nomor  276  tentang  Penunjukan  Desa  Adat sebagai  Subyak  Pemegang  hak  atas  tanah,  maka  kini  tanah-tanah  desa  adat  dapat disertipikatkan.
Kata Kunci : Desa Adat, Tanah Desa Adat, Pendaftaran Tanah.

## PENDAHULUAN
Berawal  tempat  ini  (Bali  sekarang)  terdiri  dari  hutang  belantara,  tidak  ada penduduk,  hanya  ada  binatang  buas  didalam  hutan.  Secara  normatif  setiap  bidang tanah yang terdiri dari hutan dan tidak ada penghuninya (tidak ada hak) maka tanah itu  dikuasai  langsung  oleh  Negara  (tanah  Negara).  Pada  abad  ke  19  Maha    Rsi Markandea  bertapa di sebuah gunung yang bernama Gunung Raung berada di Jawa timur tepatnya di Daerah Banyuwangi, dalam pertapaan itu beliau mendapat petunjuk dari Ida Sanghyang Widi, bahwa beliau diutus (diperintahkan) untuk membuat tempat pertapaan menuju kearah timur dari Gunung Raung itu. Beliau lalu berjalan bersama 800  pengikutnya  menuju  kearah  timur  terus  dan  terus,  sehingga  sampai  di  sebuah
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
tempat dengan hutan belantara yang belum pernah dijamah oleh manusia, dan yang ada  hanyalah  binatang  hutang  yang  buas.  Beliau  memulai  membuka  hutan  tersebut bersama semua pengikutnya.

## PERMASALAHAN
Sekalipun  Maha  Resi  bekerja  atas  kehendak  Ida  Sanghyang  Widhi,  tidaklah selalu  mulus  dan  sukses,  Masalah  yang  timbul  adalah  Bagaimana  akibat  perbuatan yang  dilakukan  oleh  Maha  Resi?  Kendala  apa  yang  terdapat  dalam  melakukan pekerjaan yang mulya itu?

## PEMBAHASAN
Ketika  Maha  Resi  melakukan  tindakan  yang  sangat  mulya  itu,  namun mengalami cobaan yang sangat berarti yaitu dalam keadaan membuka hutan, ternyata halangan yang sangat berat dihadapi Maha Resi, dari 800 pengikutnya itu sebanyak 400  pengikutnya  meninggal  dunia  karena  serangan  nyamuk  dan/atau  harimau.  Lalu beliau  berfikir  dan  bertanya-tanya,  kenapa  kita  berkerja  untuk  kebaikan  dan  atas utusan  (perintah)  Ida  Sanghyang  Widhi  lalu  mengalami  mala  petaka  yang  sangat dasyat  ?  Kemudian  beliau  kembali  bersama  400  pengikutnya  untuk  melakukan pertapaan  ditempat  yang  sama.  Dalam  pertapaan  yang  kedua  itu  beliau  lagi  diberi petunjutk,  bahwa  setiap  melakukan  perbuatan/tindakan  harus  didahului  dengan sebuah "Yadnya".  Kemudian Maha Rsi Markandea pergi kesebuah tempat menanam Panca  Datu  yaitu,  Emas,  Perek,  Perunggu,  Logam,  dan  campuran  dari  semua  itu kemudian  ditanam,  dan  tempat  itu  diberinama  “Basukian”  (jika  sekarang  dating  ke pura Besakih, maka didepan Penataran Agung ada tulisan Pura Basukian.
Selanjutnya  Maha  Rsi  Markandea  kembali  ketempat  pembukaan  hutan,  dan melanjutkan pekerjaannya membuka hutan, akhirnya berhasil dengan tanpa mendapat halangan suatu apapun dan dari manapun, maka tempat itu diberi nama “ Desa Taro” yang  artinya  tempat  itu  berasal  dari  hutan  terdiri  dari  banyak  kayu(taru).  Beliau bertapa  ditempat  itu,  dan  Pulau  yang  ditempati  desa  itu  diberi  nama  “B  A  L  I”
(Lontas  Maha  Resi  Markandya).  Selanjutnya    kemudian  ke  400  pengikutnya diperintahkan untuk membuka dan membuka hutan, sehingga tercipta banyak tempat dan  tempat  itu  diberinama  “Desa”.  Desa-desa  tersebut  antara  lain  di  Kabupaten Buleleng  ada  Desa  Sembiran,  Desa  Cempaga,  Desa  Tigawasa,  Desa  Cempaga  dan Desa Sida Tapa. Penghuni (warga desanya disebut Bali Aga/Bali Mula) yang artinya warga  yang  pertama  kali  menduduki  Bali.  Setelah  tempat-tempat  (desa-desa)  itu dikuasai  oleh  warga  desa,  maka  menjadilah  tanah  hak  dan  negara  menguasainya secara tidak langsung, sehingga ada tanah Negara da nada tanah hak.
Kemudian  datang  Penjajah  (Belanda),  dan  sebagian  tanah-tanah  yang  subur itu  dikuasai  oleh  penjajah,  dengan  menggunakan  Undang-Undang  Agraria  yang disebut Agraris Wet dengan sifat Domein Verclaring yang bahwa setiap tanah yang dikuasai  oleh  orang-orang  yang  tidak  bisa  menunjukkan  bukti  kepemilikannya, dianggap tanah milik Negara (penjajah), lalu diambil dan dikuasai oleh Penjajah, dan petani  yang  menyburkan  tanah  itu  dipindahkan  ke  tanah  yang  kering  untuk  bertani ditempat  itu,  dan  demikian  sevara  terus  menerus,  sehingga  petani-petani  selalu berpindah-pindah dari tempat satu ketempat yang lain, ini disebut petani “Nomaden”.
Tanah-tanah  yang  dikuasai  oleh  penjajah  disebut  tanah  “Hak  Barat” sedangkan  tanah-tanah  yang  dikuasai  oleh  pribumi  disebut  tanah  “Hak  Adat”  baik dikuasai oleh perseorangan, maupun dikuasai oleh sekelompok orang termasuk Desa. Tanah-tanah yang dikuasai oleh penjajah yang disebut  Hak Barat terdiri dari :
a. Hak Eigendom
b. Hak Erfach
c. Hak Vruct Gebruick
d. Hak Opstal
Sedangkan  tanah-tanah  yang  dikuasai  oleh  orang-orang  pribumi  baik  perseorangan maupun kelompok yang disebut hak adat antara lain :
a. Hak Ulayat
b. Di Bali ada tanah Druwen Desa
1. Tanah Laba Pura
2. Tanah Ayahan Desa (Ayds)
3. Tanah Pekarangan Desa (PKD)
c. Tanah  milik Perseorangan
Pada  Tahun  1931,  1941  dan  1942,    oleh  Penjajah(Belanda)  diadakan “ Kelasiran” yang artinya Clasir berarti mengklas-klaskan tanah, sehingga klas tanah mulai Kas I, Klas II, Klas III, Klas IV, Klas V dan Klas VI. Untuk tanah sawah mulai dari yang terdekat dengan sumber air, diberi klas I  dan semakin jauh dengan sumber air diberi klas makin tinggi. Untuk Tanah Tegal(Kebun)/kering pengklasan tanahnya berdasarkan kedataran tanahnya, apabila tanah itu datar, maka diberi klas I semakin miring  diberiklas  semakin  besar.  Dan  Untuk  Tanah  Pekarangan/perumahan bergantung dari Jalan, apabila tanah dipinggir jalan besar diberi  klas I semakin jauh tanah pekarangan/perumahan itu dengan jalan, maka semakin besar klasnya.
Hasil  dari  klasiran  ini,  dikeluarkan  Pipil/Petuk  D,  dan  jika  di  daerah  Jawa disebut  Ketitir,  dan  selanjutnya  Pipil/Petuk  D  itu  sekarang  disebut    SPPT  (  surat pemberitahuan  Pajak  Terhutang).  Pada  Tahun  1958  oleh  Pemerintah  dikeluarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi, artinya semua tanah- tanah  bekas  hak  barat  dan  tanah  bekas  hak  adat  dijadikan  tanah-tanah  nasional, melalui “Konversi” yang artinya merubah status hak barat dan/atau hak adat menjadi hak  nasional.  Namun  ketika  itu  undang-undang  tersebut  belum  mengatur  tertang Pendaftaran  Tanah  secara Rech  Kadaster, sehingga  belum  bisa  didaftarkan  untuk memperoleh Sertipikat. Pengkonversian tersebut dilakukan sebagai berikut:
Tanah  bekas  hak  barat  dikonversi  menjadi  hak  nasional  yaitu,  Hak Eigendom dikonversi menjadi Hak Milik, Hak Erfach dikonversi menjadi Hak Guna Usaha, Hak Opstal dikonversi  menjadi  Hak  Guna  Bangunan,  dan Hak  Vruch  Gebruick di konversi  menjadi  Hak  Pakai.  Untuk  Tanah  Adat  perseorangan  dikonversi  menjadi Hak Milik. Sedangkan Tanah-tanah yang dikuasai oleh Desa belum bisa di Konversi, karena desa belum ditunjuk sebagai subyek pemegang Hak atas Tanah.
Pada Tahun 1960 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 19 menyatakan bahwa tanah-tanah yang ada  diseluruh  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  harus  didaftarkan.Pendaftaran yang dimaksaud adalah pendaftaran secara Rech Kadaster yang artinya Rech artinya Hukum dan Kadaster artinya dicatatkan atau didaftarkan untuk memperoleh kepastian hukum,  yang  hasil  pendaftaran  tersebut  diterbitkan  bukti  hak  (hak  milik,  hak  guna usaha,  hak  guna  bangunan,  hak  pakai),  yang  bisa  didaftar  secara  Rech  Kadaster hanyalah  tanah-tanah  bekas  hak  barat  dan/atau  tanah  bekas  hak  adat  yang  berupa tanah  perseorangan  dan/tanah  perseorangan,  sedangkan  tanah  druwen  desa,  tanah ayahan  desa  dan/atau  tanah  Pekarangan  Dese(PKD)  belum  bisa  didaftarkan,  karena desa belum ditunjuk sebagai subyek pemegang hak atas tanah.
Pada Tahun 2017 Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang mengeluarkan Surat  Keputusan  Nomor  276  Tahun  2017  tentang  Penunjukan  Desa  Adat  ditunjuk menjadi  subyek  pemegang  hak  atas,    sehingga  tanah  milik  desa  adat  yang  berupa tanah  ayahan  desa,  tanah  druwen  desa  dan/atau  tanah  pekarangan  desa,  didaftarkan dan keluar atas nama desa adat, yang penguasaannya diberikan kepada warga (krama) desa.  Bukti  hak  dari  desa  adat  berupa  sertipikat  sebagai  pemegang  hak,  dan penguasaannya  diberikan  kepada  warga  (krama)  desa  yang  dituangkan  pada  pojok bawah  sertipikat.  Dengan  dikeluarkan  Surat  Keputusan  ini,  kemudian  desa mendaftarkan  hak  atas  tanahnya  serta  diatasnamakan      Desa,  maka  timbullah  tanah Desa secara hukum. Jadi secara fakta desa adat memiliki tanah sejak dikuasa, namun secara hukum desa adat memiliki tanah sejak didaftarkan secara Rech Kadaster dan terbit  sertipikat  atas  nama  Desa  Adat  berdasarkan  Surat  Keputusan  Kementrian Negara Agraria dan Tata Ruang Nomor 276 tentang Penunjukan Desa Adat sebagai subyek Pemegang Hak Atas tanah.

## SIMPULAN
Setiap  manusia  hendak  melakukan  pekerjaan  apapun  itu,  sekalipun  atas kehendak  Hyang  Maha  Kuasa,  maka  wajib  kita  sujud  bhakti  kepadaNya,  terutama mengadakan  Yadnya.  Karena  sebuah  yadnya  sekecil  apapun  akan  menuntun  kita dalam melakukan pekerjaan untuk menuju keberhasilan.

## DAFTAR BACAAN
Lontar Maha Rsi Markandea
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan PP No.
24 Tahun 19997
Surat  Keputusan  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  Nomor  276  Tahun  2017 tentang Desa Adat sebagai Subyek Pemegang Ha katas Tanah.