## KARAKTERISTIK PERJANJIAN PEMBIAYAAN OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA
Oleh:
Syahrul Ramadhan Email : buyung.arul17@gmail.com Universitas Jember
Herowati Poesoko Email : poesokoherowati.fh@unej.ac.id Universitas Jember
Ermanto Fahamsyah Email: ermanto_fahamsyah@yahoo.co.id Universitas Jember

## Abstrak
Perusahaan  Pembiayaan  Multiguna  dalam  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  29/POJK.05/2014  Tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Pem- biayaan  (untuk  selanjutnya  disebut  POJK  No  29/POJK.05/2014)  adalah  badan  usaha  yang melakukan  kegiatan  pembiayaan  untuk  pengadaan  barang  dan/atau  jasa.  Terkait  itu  pada pasal  18  ayat  (2)  POJK  No  29/POJK.05/2014  yang  mengatur  tentang  mitigasi  risiko  tidak ada  norma  tertulis  yang  membolehkan  pembebanan  jaminan  Hak  Tanggungan,  namun manakala  membaca penafsiran  otentiknya memperluas norma yang sifatnya limitatif karena ada frase dapat dilakukan selain yang tertulis dalam pasal 18 ayat (2). Kekaburan norma itu berimplikasi  pada  adanya  penyimpangan  hukum  yaitu  dengan  melakukan  pembebanan  Hak Tanggungan.  Perjanjian  Pembebanan  Hak  Tanggungan  dalam  pembiayaan  multiguna  tidak sesuai dengan karakteristik perjanjian pembiayaan oleh Perusahaan Multiguna.
Kata kunci : Penyimpangan Hukum, Kekaburan Norma, Perjanjian Pembiayaan Multiguna

## Abstract
Multipurpose  Financing  Company  in  Article  1  number  1  Financial  Services  Authority Regulation  Number  29  /  POJK.05  /  2014  concerning  Business  Conduct  of  Financing Companies (hereinafter referred to as POJK No 29 / POJK.05 / 2014) is a business entity that carries out financing activities for the procurement of goods and / or services. Related to that, in  article  18  paragraph  (2)  POJK  No  29  /  POJK.05  /  2014  which  regulates  risk  mitigation there  is  no  written  norm  that  allows  the  imposition  of  guarantees  of  Mortgage  Rights,  but when reading the authentic interpretation expands the norms that are limitative because there are  phrases  that  can  be  done  in  addition  to  written  in  article  18  paragraph  (2).  This vagueness  of  norms  has  implications  for  legal  deviation,  namely  by  imposing  Mortgage Rights.  The  Collateral  Placement  Contract  in  multipurpose  financing  is  not  in  accordance with the characteristics of the financing contract by the Multipurpose Company.
Keywords : Legal Deviation, Vague Norms, Multipurpose Financing Contract

## PENDAHULUAN

## 1.1.Latar Belakang
Perkembangan  lembaga  pembiayaan di  Indonesia  cukup  pesat 1 .  Keberadaan lembaga pembiayaan semakin diminati oleh masyarakat.  Misalnya  pembiayaan  konsu- men,  banyak  diminati  oleh  masyarakat karena  relatif  tidak  sulit  prosedurnya.  Ter- kait  itu  semakin  diperkuat  dengan  lahirnya POJK  No.  29/POJK.05/2014  mengalami perluasan  kegiatan  usaha.  Perluasan  kegia- tan  usaha  pada  Perusahaan  Pembiayaan meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal  kerja,  pembiayaan  multiguna,  dan pembiayaan  yang mendapatkan persetujuan Otoritas  Jasa  Keuangan  (untuk  selanjutnya disebut  OJK).  Pada  prinsipnya  suatu pembiayaan  terkait  dengan  suatu  jaminan agar  tercipta  kepastian  hukum  yang  di- tuangkan dalam perjanjian.
Perjanjian pembiayaan oleh Perusaha- an  Pembiayaan  memiliki  karakter  yang khas.  Terkait  itu  bisa  dilihat  dari  sistem hukumnya,  objek  perjanjian  pembiayaan, dan  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  per- janjian  pembiayaannya.  Beberapa  Perusa- haan multiguna di  Indonesia jika dilihat di- beberapa  situs  websitenya  penulis  temukan Pembiayaan  oleh  perusahaan  multiguna yang  Jaminannya  Sertipikat  Hak  Atas
1 Rudyanti  Dorotea  Tobing, Hukum  lembaga Pembiayaan  Asas  Keadilan  dalam  Perjanjian Pembiayaan, Laksbangpressindo, Surabaya, 2017, hlm. 3.
Tanah.  Adira  memberikan  pembiayaan multiguna  dengan  agunan  sertipikat  hak atas  tanah. 2 MPM  Finance  menyediakan pembiayaan  untuk  memenuhi  modal  kerja maupun investasi produktif lainnya melalui pembiayaan  dengan  jaminan  properti  (baik berupa  sertifikat  tanah,  rumah,  gedung, pabrik,  apartemen, ruko, dll). 3 BFI  Finance Indonesia  menyediakan  pembia-yaan  untuk modal usaha dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah. 4 Terkait itu juga penulis menemukan  fakta  hukum  berupa  Akta Pembebanan  Hak  Tanggungan  (untuk selanjutnya disebut APHT) dan Surat Kuasa Membebankan  Hak  Tanggu-ngan  (untuk selanjutnya  disebut  SKMHT)  yang  objek perjanjiannya  adalah  utang-piutang  uang yang  dilakukan  perusahaan  multiguna.  Hal ini bertentangan dengan Pengaturan Perusahaan  multiguna  yang  dewasa  ini diatur secara lex specialis.
Pembiayaan  merupakan  bagian  dari proses  peningkatan  ekonomi  yang  juga terkait  dengan  bisnis.  Terkait  itu  artinya tentu  ada  suatu  resiko  yang  dimungkinkan timbul,  sehingga  perlu  adanya  mitigasi yang  di  laksanakan  oleh  lembaga  pem- biayaan  berupa  jaminan.  Mitigasi  resiko
2 https://adira.co.id/produk-multiguna-maxi- jaminan-sertifikat-rumah/ diakses pada tanggal 10 juni 2018.
3 https://www.mpm- finance.com/content/detail/pembiayaan-properti diakses pada tanggal 20 Juni 2018.
4 https://solusipinjaman.com/tabel-angsuran-bfi- finance-jaminan-sertifikat-rumah/#.Wyr-CqczbIU diakses pada tanggal 20 juni 2018.
tersebut untuk melindungi Perusahaan Pem- biayaan  dari  kemungkinan  yang  terjadi manakala  debitur  melakukan  wanprestasi atau  kredit  macet.  Pada  prakteknya  cara mitigasi  resiko  di  perusahaan  multiguna juga  ada  yang  menggunakan  cara  pem- bebanan  jaminan  hak  tanggungan.  Peru- sahaan  multiguna  yang  memakai  jaminan Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  bertentangan dengan  ketentuan  Pasal  18  ayat  (2)  POJK No.  29/POJK.05/2014.  Pasal  18  ayat  (2) POJK No. 29/POJK.05/2014 tertulis sebagai berikut:
(2).“Mitigasi  Risiko  pembiayaan  se- bagaiamana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat dilakukan dengan cara:
a. ... asuransi kredit ...;
b. ... barang  yang  dibiayai  atau  barang yang  menjadi  agunan  dari  kegiatan pembiayaan  melalui  ...  asuransi ; dan/atau
c. melakukan pembebanan jaminan
fidusia  atas  barang  yang  dibiayai atau  barang  yang  menjadi  agunan dari kegiatan pembiayaan ”.
Norma dalam Pasal 18 ayat (2) POJK No.  29/POJK.05/2014  membatasi  terkait sistem  penghindaran  resiko  jika  terjadi kredit  macet,  asumsinya  manakala  ditemu- kan  fakta  hukum  yang  tidak  sesuai  dengan norma tersebut maka terjadi penyimpangan. Namun  penormaan  tersebut  menjadi  tidak mencerminkan  kepastian  hukum  ketika
secara  otentik  dijelaskan  bahwa  mitigasi resiko tersebut dapat dilakukan dengan cara diluar ketentuan Pasal 18 ayat (2). Sehingga membuka  ruang  bagi  pihak-pihak  yang melakukan praktek pembiayaan oleh perusahaan  multiguna  untuk  menggunakan mitigasi resiko diluar norma tersebut.
Hukum  menurut  Herman  J.  Pieterson adalah  bangunan  normatif.  Herman  J. Pieterson  sebagaiamana  tertulis  dalam  FX. Adji  Samekto  mengemukakan  hukum sebagai  “ instrumen  of  the  state  or  polis concerned with justice, with rule of conduct to  regulate  human  behaviour” menurut terjemahan  FX.  Adji  Samekto,  “Hukum merupakan  instrumen  untuk  menegakkan keadilan  yang  wujudnya  berupa  pedoman perilaku dengan fungsi fundamental mengatur  manusia”. 5 Manakala  hukum yang menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan  belum  mencerminkan  kepastian hukum maka tidak ada keadilan.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasar  uraian  tersebut,  maka  dapat ditemukan  beberapa  Rumusan  Masalah berikut ini :
1. Apakah  perjanjian  pembiayaan  oleh perusahaan  multiguna  dapat  dikuali- fikasikan sebagai perjanjian kredit?
5 FX.  Adji  Samekto, Justice  Not  For  All  Kritik Terhadap  Hukum  Modern  dalam  Prespektif  Studi Hukum  Kritis, Genta  Press,  Yogyakarta,  2008, hlm. 8.
2. Apa karakteristik perjanjian pembiayaan  oleh  perusahaan  mul- tiguna di Indonesia?
3. Apa  akibat  hukum  jika  Perusahaan Pembiayaan  multiguna  menggunakan perjanjian  jaminan  pembebanan  hak tanggungan?

## METODE PENELITIAN
Dasar  pemikiran  argumentasi  pada penelitian  ini  adalah  Ilmu  Hukum.  Metode penelitian  ilmu  hukum  pada  dasarnya adalah  metode  penelitian  hukum  normatif, khususnya  metode  interpretasi  dan  kon- truksi  hukum,  terbawa  oleh  karakternya sebagai  ilmu  praktis  normologis,  sesung- guhnya  secara  metodologis  merupakan dialektika  normologi  dan  nomologi. 6 Ter- kait  itu  sehingga  tipe  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  yuridis  nor- matif  ( legal  research ) , yaitu  penelitian mengenai kesesuaian penerapan pada norma-norma  hukum  positif  terkait  ke- pastian  hukum  perjanjian  jaminan  dengan agunan  sertipikat  hak  atas  tanah  oleh perusahaan  multiguna.  Penelitian  ini  di- lakukan  dengan  mengkaji  aturan  hukum yang  bersifat  autoritatif  dan  literatur sebagai  konsep  teori  serta  pendapat  ahli hukum yang kemudian dihubungkan
6 Herowati  Poesoko, Ilmu  Hukum  dalam  Perspektif Filsafat Ilmu , LaksBang PRESSindo, Yogyakarta,
2018, hlm. 69.
dengan permasalahan yang akan dianalisis. 7
Penelitian  ini  menggunakan  tiga  pen- dekatan, yaitu pendekatan sejarah (historical  approach), perundang-undangan ( statute approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).

## PEMBAHASAN

## 2.1. Kualifikasi  Perjanjian  Pembiayaan Multiguna Sebagai Perjanjian Kredit
Perjanjian  Pembiayaan  jika  ditinjau dari  perjanjian  kebendaan  merupakan perjanjian  pokok  begitu  juga  dengan perjanjian  kredit,  namun  untuk  meng- kualifikasikannya  sebagai  perjanjian  kredit tidaklah  serta-merta  disamakan  dengan perjanjian  kredit  karena  lahirnya  pem- biayaan  multiguna  dengan  kredit  tidak dengan  tujuan  yang  sama.  Terkait  itu  perlu melihat  dari  tujuan  lahirnya  pembiayaan multiguna,  prinsipnya  dan  bentuk  per- janjiannya.
Perkembangan  lahirnya  perusahaan- Perusahaan  Pembiayaan  pada  tahun  1988 yang pesat sehingga mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang “Lembaga  Pembiayaan”  yang  kemudian ditindaklanjuti  dengan  Keputusan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  (KMK)
7 Ibid, hlm. 29.
Nomor  1251/KMK.013/1988  tanggal  20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara  Pelaksanaan  Lembaga  Pembiayaan, bidang  usaha  Perusahaan  Pembiayaan semakin  diperluas  yakni  selain  melakukan kegiatan  usaha  leasing,  Perusahaan  Pem- biayaan  juga  dapat  melakukan  kegiatan usaha  Modal  Ventura,  Perdagangan  Surat Berharga,  Anjak  Piutang,  Usaha  Kartu Kredit, dan Pembiayaan Konsumen. Namun demikian  Perusahaan  Pembiayaan  tidak diperkenankan  menarik  dana  secara  lang- sung dari masyarakat.
Awal tahun 1990, Departemen Keuangan Republik Indonesia (untuk selanjutnya  disebut  DepKeu) melakukan deregulasi  atas  Perusahaan  Pembiayaan dengan  menerbitkan  Peraturan  Menteri Keuangan ( untuk selanjutnya disebut PMK)
Nomor  1169/KMK.01/1991  tanggal  27 November  1991  tentang  Kegiatan  Sewa Guna  Usaha,  di  mana  PMK  ini  mengatur aktivitas  Perusahaan  Pembiayaan  yaitu sewa  guna  usaha  secara  lebih  rinci.  Selain mengatur aktivitas.
Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK) Nomor  29/POJK.05/2014  tanggal 19  November  2014  tentang  Penyeleng- garaan  Usaha  Perusahaan  Pembiayaan, maka  kegiatan  usaha  yang  dapat  dilakukan oleh  Perusahaan  Pembiayaan  semakin diperluas dan lebih diarahkan kepada sektor produktif.  Sejak  berlakunya  POJK  Nomor
29/  POJK.05/2014  dikenal  kegiatan  usaha pembiayaan  multiguna.  Pada  prinsipnya kegiatan  usaha  Perusahaan  Pembiayaan merupakan  badan  usaha  yang  melakukan kegiatan  pembiayaan  untuk  pengadaan barang  dan/atau  jasa  yang  dibutuhkan debitur.
Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya  disingkat  OJK) dalam  buku literasi  keuangan  yang  berjudul  lembaga pembiayaan  seri  Perguruan  Tinggi  yang dimaksud  barang  dalam  hal  pembiayaan oleh  Perusahaan  Pembiayaan  dibedakan menjadi dua yaitu barang modal dan barang konsumsi. 8 Barang  Modal  adalah  “mesin- mesin,  traktor,  truk,  kapal,  dan  alat  berat”. Barang konsumsi adalah “telepon genggam, notebook,  laptop,  televisi,  kipas  angin, kulkas,  sepeda  motor,  dan  kendaraan  roda empat”.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan Jasa adalah “Jasa arsitek untuk pebangunan gedung,  jasa  pembiayaan  untuk  biaya kuliah,  jasa  pembiayaan  untuk  biaya perjalanan wisata, dan sebagainya”. Tujuan didirikannya Perusahaan Pembiayaan adalah  untuk  turut  memberikan  dukungan bagi  pembangunan  nasional  dan  perkem- bangan  ekonomi  Indonesia,  serta  mening- katkan taraf hidup masyarakat. 9
Pasal 1 angka 4 POJK No. 29/POJK.05/2014  yang  dimaksud  Pem- biayaan  Multiguna,  “Pembiayaan  untuk
8 Ibid., hlm. 13.
9 Ibid.
pengadaan barang atau jasa yang diperlukan oleh  debitur  untuk  pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif)  dalam  jangka  waktu  yang diperjanjikan”.  Contoh  pengadaan  barang atau jasa yang dapat dibiayai menggunakan pembiayaan  multiguna  misalnya:  “telepon genggam ,  notebook ,  laptop,  televisi,  kipas angin,  lemari  es,  sepeda  motor,  dan kendaraan  roda  empat”. 10 Artinya  istilah pembiayaan  multiguna  di  Indonesia  lahir sejak  diterbitkan  POJK  No.  29/POJK.05/ 2014.  Definisi  pembiayaan  multiguna  yang terdapat  dalam  peraturan  OJK  29/POJK. 05/2014  Tentang  penyelenggaraan  usaha Perusahaan  Pembiayaan,  Dalam  Pasal  1 angka 4 tertulis bahwa “pembiayaan multi- guna  adalah  pembiayaan  untuk  pengadaan barang  atau  jasa  yang  diperlukan  oleh debitur  untuk  pemakaian  barang  konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif)  dalam  jangka  waktu  yang  di- perjanjikan”. Pemberian Pembiayaan Multi- guna  harus  digunakan  untuk  keperluan membeli  suatu  barang  dan  bukan  untuk digunakan  menambah  modal  atau  men- jalankan  kegiatan  usaha  yang  dananya bersumber dari pembiayaan multi- guna. Definisi  Pembiayaan  Multiguna  juga harus  didasari  oleh  suatu  perjanjian  agar memiliki  kepastian  hukum  terkait  dengan Hak dan Kewajiban serta jangka waktu.
10 Ibid.
Perjanjian pembiayaan multiguna merupakan perjanjian  yang masuk kedalam perjanjian  tidak  bernama  yang  tidak tercantum  dalam Burgerlijk  Wetboek dan Kitab  Undang-undang  Hukum  Dagang, akan  tetapi  konstruksi  dari  perjanjian pembiayaan  ini  didasarkan  pada  asas  ke- bebasan  berkontrak  sebagai  batu  pijakan bagi  Perusahaan  Pembiayaan  Multiguna dan  Debitur.  Hal  ini  sebagaimana  dalam Pasal  1338 Burgerlijk  Wetboek yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain  dengan  kesepakatan  kedua  belah pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang  oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Bila  merujuk  pada  ketentuan  Buku  III Burgerlijk  Wetboek , Perjanjian pembiayaan merupakan  bentuk  penjanjian  khusus  yang dikenal dengan istilah perjanjian konsumen, yang diantaranya mencakup :
1. penjanjian pinjam pakai habis dan
2. Perjanjian jual beli berketentuan.
Dari  kententuan  tersebut,  penjanjian pembiayaan  konsumen  yang  terjadi  antara Perusahaan  Pembiayaan  dan  konsumen digolongkan  ke  dalam  “perjanjian  pinjam pakai  habis”  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1754-1773 Burgerlijk  Wetboek . Pasal 1754 Burgerlijk  Wetboek menyatakan bahwa  “pinjam  pakai  habis  adalah  per- janjian,  dengan  mana  Perusahaan  Pem-
biayaan  Multiguna  menyerahkan  sejumlah barang  pakai  habis  kepada  debitur  dengan ketentuan bahwa debitur akan mengembali- kan  barang  tersebut  kepada  pemberi pinjaman  dalam  jumlah  dan  keadaan  yang sama”.  Dalam  pemahaman  barang  habis pakai  termasuk  juga  sejumlah  uang  yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman. Pemberi  pinjaman  adalah  Perusahaan  Pem- biayaan  Multiguna  yang  berkedudukan sebagai Perusahaan Pembiayaan Multiguna, sedangkan  debitur  adalah  konsumen  yang berkedudukan  sebagai  debitur.  Karena barang  habis  pakai  yang  dipinjam  itu sejumlah  uang,  maka  menurut  ketentuan Pasal 1765 Burgerlijk Wetboek pihak-pihak (Perusahaan  Pembiayaan  dan  konsumen) boleh  memperjanjikan  pengembalian  uang pokok ditambah dengan bunga.
Kemudian  ketentuan  Perjanjian  jual beli  berketentuan  mengartikan  perjanjian yang  terjadi  antara  konsumen  sebagai pembeli, dan dealer sebagai penjual, dengan ketentuan  bahwa  yang  melakukan  pem- bayaran  secara  tunai  kepada  dealer  adalah Perusahaan  Pembiayaan  Multiguna.  Per- janjian  jual  beli  ini  digolongkan  ke  dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457-1518 Burgerlijk  Wetboek ,  tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan pada  ketentuan  yang  disepakati  dalam perjanjian pembiayaan. Menurut Pasal 1513 Burgerlijk  Wetboek bahwa  pembeli  wajib membayar harga pembelian pada waktu dan
di  tempat  yang  ditetapkan  menurut  per- janjian.  Ketentuan  waktu  dan  tempat pembayaran  ditetapkan  dalam  Perjanjian Pembiayaan  Multiguna,  yaitu  pembayaran secara  tunai  oleh  Perusahaan  Pembiayaan multiguna ketika penjual menyerahkan nota pembelian  yang  ditandatangani  oleh  pem- beli.  Sunaryo  mengatakan  bahwa  “dalam perjanjian  jual  beli,  penjual  atau  dealer setuju  menjual  barang  secara  tunai  kepada pembeli”. 11 Dealer setuju bahwa harga akan dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan multiguna  ketika  surat  tanda  pembelian yang  ditandatangani  oleh  pembeli  diserah- kan  kepada  perusahaan  yang  bersangkutan. Ketentuan  perjanjian  tersebut  mengikat penjual  dan  pembeli  sama  mengikatnya dengan  perjanjian  jual  beli  yang  terjadi antara  kedua  pihak.  Perusahaan  Pem- biayaan  Multiguna  juga  terikat  karena ketika terjadi perjanjian pembiayaan konsu- men,  Perusahaan  Pembiayaan  Multiguna akan  membayar  harga  pembelian  barang yang  dibeli  oleh  konsumen  dari  penjual atau dealer manapun.
Perjanjian  baku  secara  etimologis berasal  dari  istilah  yang  dikenal  dalam bahasa  Inggris  yaitu “standart  contract”.
Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan oleh salah satu pihak  yang
11 Problematika  Implementasi  Pembiayaan  Dengan Perjanjian Jaminan Fidusia ejournal.balitbangham. go.id/index.php/dejure/article/download/433/pdf. hlm. 186. Diakses pada tanggal 26 Juli 2020
lebih  kuat  ekonominya  dan  dituangkan dalam bentuk formulir.
Kontrak  baku  adalah  “Perjanjian secara  tertulis  yang  klausul-klausulnya dibuat  sepihak  dalam  kontrak  tersebut, bahkan  umumnya  kontrak  tersebut  sudah tercetak  dalam  bentuk  formulir-formulir tertentu  oleh  salah  satu  pihak,  yang  dalam hal  ini  ketika  kontrak  tersebut  ditanda- tangani  umumnya  Perusahaan  Pembiayaan Multiguna  dan  Debitur  hanya  mengisikan data-data  informatif  tertentu  saja  dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul- klausulnya. 12
Sutan  Remi  Sjahdeini  mengemuka- kan  pendapat,  “Perjanjian  standar  sebagai perjanjian  yang  hampir  seluruh  klausul- klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak  yang  lain  pada  dasarnya  tidak mempunyai  peluang  untuk  menentukan atau  meminta  perubahan”.  Adapun  yang belum  dibakukan  hanya  beberapa  hal, misalnya  yang  menyangkut  jenis,  harga, jumlah, warna, tempat,  dan waktu  serta hal spesifik  dari  objek  yang  diperjanjikan. Sjahdeini  menekankan,  yang  dibakukan dalam perjanjian tersebut bukanlah formulir perjanjian, melainkan klausul-klausulnya. 13
Perjanjian  baku  dapat  ditemukan pada  Pasal  1  angka  10  UUPK,  yang
12 Munir Fuadi, hlm 76
13 Sutan  Remy  Sjahdeini, Kebebasan  Berkontrak dan  Perlindungan  yang  Seimbang  Bagi  Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia , Jakarta, 1993, hlm. 66.
menyatakan  bahwa  perjanjian  baku  adalah setiap aturan atau ketentuan dan ketentuan- ketentuan  yang  telah  dipersiapkan  dan ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak oleh  pelaku  usaha  yang  dituangkan  dalam suatu  dokumen  dan/  atau  perjanjian  yang mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh  konsu- men.  Memperhatikan  rumusan  pemahaman perjanjian  baku  pada  Pasal  1  angka  10 UUPK  ini,  tampak  penekanan  lebih  tertuju pada prosedur pembuatannya yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan bukan isinya.
Keterkaitannya  dengan  uraian  ter- sebut,  maka  dapat  dikaitkan  dengan ketentuan  syarat  sahnya  suatu  perjanjian yakni  “sepakat”  kesepakatan  mereka  untuk membuatnya  dan  mengikatkan  dirinya, sebagaimana  diatur  pada  Pasal  1320 Burgerlijk  Wetboek dan  berdasarkan  asas konsensualisme. Penggunaan kontrak baku/ klausula  baku,  kebebasan  berkontrak  serta pemberian  kesepakatan  terhadap  kontrak tersebut  tidak  dilakukan  sebebas  dengan melibatkan  Perusahaan  Pembiayaan  Multi- guna  dan  Debitur  dalam  menegosiasikan klausula perjanjian.
Perjanjian  standar  (baku),  sebenar- nya  sudah  dikenal  sejak  zaman  Yunani Kuno.  Plato  (473-347),  misalnya  pernah memaparkan  praktik  penjualan  makanan yang  harganya  ditentukan  secara  sepihak oleh  si  penjual,  tanpa  memperhatikan
mutunya. 14 Pada  perkembangannya,  tentu saja penentuan secara sepihak oleh produsen/  penyalur  produk  (penjual),  tidak lagi sekadar masalah harga, tetapi menyangkut ketentuan-ketentuan yang lebih  detail.  Terkait  itu,  bidang-  bidang yang  diatur  dalam  perjanjian  standar  pun makin bertambah luas.
Secara Pengembanan hukum praktis,  perjanjian  baku  berkembang  se- bagai  perjanjian  tertulis,  dalam  bentuk formulir.  Perbuatan-perbuatan  yang  selalu terjadi  secara  berulang-  ulang  dan  teratur yang  melibatkan  banyak  orang,  menimbul- kan kebutuhan untuk mempersiapkan klausul-klausul  perjanjian  terkait  pem- biayaan  multiguna  itu  terlebih  dahulu,  dan kemudian dibakukan dan seterusnya dicetak dalam  jumlah  banyak,  sehingga  manakala ada  debitur  yang  datang  mudah  me- nyediakannya setiap saat jika debitur mem- butuhkan  pembiayaan  dari  Perusahaan Multiguna.
Perkembangan dan perubahan masyarakat  yang  begitu  pesat  melahirkan perjanjian  baku.  Masyarakat  sekarang merupakan  kumpulan  dari  sejumlah  ikatan kerja  sama  (organisasi).  Perjanjian  baku lazimnya  dibuat  oleh  Perusahaan  Pem- biayaan.  Tumbuh  dan  berkembangnya perjanjian  baku  khususnya  di  Indonesia
14 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen , Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 138.
adalah  karena  perubahan  sosial  dan ekonomi.
Perjanjian  baku  sangat  banyak  di- gunakan pada praktek dunia bisnis khususnya  oleh  Perusahaan  Pembiayaan multiguna  yang  umumnya  lebih  kuat ekonominya.  Tujuan  digunakannya  per- janjian  baku  ini  adalah  untuk  memberikan kemudahan  (kepraktisan)  bagi  Perusahaan Pembiayaan  Multiguna  dan  Debitur  yang bersangkutan,  biaya  yang  murah,  efektif dan  efisien  karena  dapat  ditandatangani seketika  oleh  Perusahaan  Pembiayaan Multiguna  dan  Debitur.  Perjanjian  baku juga  merupakan  salah  satu  bagian  dari kebutuhan  dalam  praktik  dan  sudah merupakan  menjadi  kelazimaan  kegiatan pembiayaan multiguna sehari-hari.
Perjanjian  baku  banyak  memberikan keuntungan  dalam  penggunaannya,  namun dari  keuntungannya  ada  sisi  lain  yang menjadi  kelemahan  yang  dikuatirkan.  Hal yang  perlu  dikuatirkan  dengan  kehadiran perjanjian baku adalah karena dicantumkan- nya  klausul  eksonerasi (exemption  clause) dalam perjanjian tersebut.
Klausula  eksonerasi  adalah  “Suatu klausa  dalam  kontrak  yang  membebaskan atau  membatasi  tanggung  jawab  dari  salah satu  pihak  yakni  pelaku  usaha  jika  terjadi wanprestasi,  padahal  menurut  hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibeban- kan  kepadanya”.  Klausula  eksonerasi  ini menimbulkan  suatu  kontrak  menjadi  tidak
seimbang  karena  hanya  memberatkan  pada salah satu pihak saja.
Terkait  itu  maka  tujuan  pembiayaan multiguna  adalah  membantu  pembiayaan konsumtif  berdasarkan  perjanjian  tidak bernama  yaitu  perjanjian  Pembiayaan Multiguna.  Perjanjian  Pembiayaan  Multi- guna  dalam  POJK  NO  29/POJK.05/2014 manakala  ditelaah  terkandung  Prinsip Proporsionalitas dalam klausul-klausul yang  melahirkan  hak  dan  kewajiban. Bentuk  perjanjian  Pembiayaan  multiguna umumnya  adalah  perjanjian  baku.  Sekali- pun  Perjanjian  pembiayaan  multiguna merupakan perjanjian pokok namun berbeda  dengan  perjanjian  kredit  karena mengandung karakteristik yang sui generis .
2.2.Karakter Perjanjian Pembiayan Multiguna
1. Ditinjau dari Sifat dan Jenisnya
Pengaturan  Perjanjian  Pembiayaan sendiri  dapat  ditemukan  pada  Bab  III Perjanjian  Pembiayaan  Pasal  15  sampai dengan  Pasal  16  POJK  No.  29/POJK.05/ 2014  tentang  Penyelenggaraan  Perusahaan Pembiayaan. Terkait itu mengartikan makna  dari  perjanjian  pembiayaan  multi- guna dapat diuraikan dengan metode kaidah hukum agar mengetahui batas-batas perumusan  dengan  sifat  unsur-unsur  yang terkandung  pada  pemahaman  tersebut.
Kaidah  hukum  secara  umum  digolongkan menjadi 4 unsur yaitu: 15
1. Perintah (gebod) ,“ini  adalah  untuk melakukan  prestasi  sebagai  kewajiban umum”;
2. Larangan (verbod), “ini  adalah  untuk tidak melakukan prestasi suatu kewajiban umum”;
3. Pembebasan (vrijstelling,  dispensasi) , “ini  adalah  pembolehan  khusus  untuk tidak  melakukan  prestasi  yang  secara umum diharuskan”; dan
4. Izin (toestemming, permisi),  “ini  adalah pembolehan  khusus  untuk  melakukan prestasi yang secara umum dilarang”.
Sebagaimana  uraian  diatas  maka Pasal  15  ayat  (1)  dan  (2)  secara  kaidah hukum  bersifat  sebagai  perintah  namun anvulendrecht karena  tidak  ada  keharusan dalam  bentuk  otentik  hanya  diharuskan tertulis.  Perintah  saling  mengecualikan dengan  larangan,  sebab  bukankah  orang tidak  dapat  pada  waktu  yang  bersamaan mengemban  kewajiban  untuk  melakukan sesuatu dan kewajiban untuk tidak melakukan  hal  itu.  Karena  unsur  Pasal tersebut  memuat  kata  wajib  maka  berarti kaidah  hukumnya  sebagai  perintah  untuk melakukan  sesuatu.  Pada  Pasal  15  ayat  (1) dan  (2)  POJK  29/POJK.05/2014  berarti
15 JJ.  H.  Bruggink  diterjemahkan  oleh  B.  Arief Sidharta, Refleksi  Tentang  Hukum  Pengertian- pengertian  Dasar  dalam  Teori  Hukum, PT  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 100-101
untuk  membuat  perjanjian  dibuat  secara tertulis.  Perjanjian  Pembiayaan  Multiguna yang dikemudian hari dibuat secara Tertulis dapat menjadi alat bukti surat sesuai dengan Pasal  163  HIR.  Hubungan  keperdataan yang  dituangkan  secara  tertulis  untuk memudahkan  dalam  pembuktian  manakala terjadi  Wanprestasi.  Namun  perjanjian tertulis  dibedakan  lagi  menjadi  otentik  dan dibawah  tangan.  Unsur  Pasal  15  ayat  (1) dan  (2)  POJK  29/POJK.05/2014  dan penafsiran  otentiknya  tidak  ada  perintah secara otentik.
Pada  huruf  i  angka  4  terdapat  ke- tentuan  mengenai  biaya  notaris  maka  ada keterlibatan  peran  dari  notaris  yang  ber- hubungan  dengan  perjanjian  pembiayaan multiguna.  Karena  pada  Pasal  sebelumnya telah  jelas  tidak  diharuskan  atau  di- perintahkan  untuk  otentik  maka  peran notaris  pada  perjanjian  pembiayaan  multi- guna  hanya  dapat  pada warmerking atau Legalisasi. Menurut Irma Devita,
“ Waarmerking adalah  surat/dokumen  yang diberi  tanda  untuk  didaftar  dalam  buku khusus  yang  dibuat  oleh  Notaris  pada tanggal tertentu, umumnya terkadang tanggal waarmerking tidak  sama  dengan tanggal penandatanganan Perusahaan Pembiayaan Multiguna dan Debitur.” 16
2. Ditinjau  dari  Kedudukan  Subyek  dan Objeknya
Bahwa  kegiatan  usaha  Perusahaan Pembiayaan  Multiguna  wajib  dilakukan dengan cara:
a. Sewa  Pembiayaan  langsung (direct finance lease)
Perusahaan  Pembiayaan  membiayai pengadaan  barang  dari  distributor/suplier untuk  di  sewa  pembiayaan  kepada  debitur, Dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa Perusahaan  Pembiayaan  Multiguna  mem- berikan  sebuah  biaya  kepada  debitur  agar dapat membeli barang yang diinginkan oleh debitur melalui distributor/suplier dalam hal ini  adalah  si  penjual  itu  sendiri.  Kepemili- kan  atas  barang  objek  transaksi  sewa pembiayaan  dalam  hal  perjanjian  sewa pembiayaan  masih  berlaku,  kepemilikan barang  tersebut  dimiliki  oleh  Perusahaan Pembiayaan,  Meskipun  barang  tersebut sudah  digunakan  atau  dimanfaatkan  atau dimiliki  atau  dikuasai  oleh  debitur  itu sendiri.  Dalam  hal  ini  Perusahaan  Pem- biayaan  Multiguna  wajib  memastikan dalam  perjanjian  pembiayaan  multiguna, debitur  dilarang  untuk  menyewakan  pem- biayaan kembali barang yang menjadi objek perjanjian.  Ketentuan  ini  dituangkan  dalam perjanjian  yang  dikenal  dengan  perjanjian sewa pembiayaan.
b. Pembelian  Dengan  Pembayaran  Secara Angsuran
Yang  dimaksud  dengan  pembelian dengan pembayaran secara angsuran dijelaskan dalam Pasal 11 bahwa pembelian dengan  pembayaran  secara  angsuran  di- berikan  untuk  pengadaan  barang  yang  di- mana kepemilikan objek pembiayaan dalam perjanjian  beralih  dari supplier kepada debitur.  Ketentuan  dalam  Pasal  ini  tertulis pembayaran  secara  angsuran  diberikan hanya  untuk  pengadaan  barang  bukan kepada  pihak  lain.  Kepemilikan  barang dalam  hal  ini  akan  dimiliki  oleh  debitur setelah  barang  tersebut  dikatakan  lunas, artinya  debitur  telah  melakukan  pembaya- ran sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian  pembiayaan  ini.  Sebagai  contoh dalam  hal  Perusahaan  Pembiayaan  Multi- guna  melakukan  pembiayaan  multiguna untuk  pengadaan  kendaraan  bermotor dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran maka perjanjian pembiaya- an multiguna tersebut wajib mencantumkan nilai  uang  muka.  berdasarkan  Pasal  16 Adapun  ketentuan  uang  muka  pembiayaan kendaraan bermotor yang diatur, yaitu:
1. Bagi  kendaraan  bermotor  roda  dua  atau tiga  minimal  20%  dari  harga  jual kendaraan yang bersangkutan
2. Bagi  kendaraan  bermotor  roda  empat atau  lebih  yang  digunakan  untuk  tujuan produktif  minimal  20%  dari  harga  jual kendaraan yang bersangkutan
3. Bagi  kendaraan  bermotor  roda  empat atau  lebih  yang  digunakan  untuk  tujuan konsumtif  minimal  25%  dari  harga  jual kendaraan yang bersangkutan.
c. Pembiayaan  lain  setelah  mendapatkan persetujuan dari OJK.
Maksud  dari  pembiayaan  lain  setelah mendapatkan persetujuan dari OJK dasarkan Pasal  5 disebutkan bahwa pemili- han  lagi  yang  dapat  disetujui  oleh  OJK dengan  ketentuan  Perusahaan  Pembiayaan Keharusan  memiliki  tingkat  kesehatan keuangan dengan kondisi minimum dikatakan sehat dan tidak sedang dikenakan atau  menjalankan  sanksi  peringatan  oleh OJK.  Permohonan  untuk  mengajukan pembiayaan lain Wajib melampirkan dokumen  yang  berisi  uraian  paling  sedikit mengenai:
1. Produk yang akan dipasarkan
2. Mekanisme  atau  cara  pembiayaan  yang akan dilakukan
3. Hak dan kewajiban Perusahaan
Pembiayaan Multiguna dan Debitur 4. Contoh perjanjian yang akan digunakan.
Terkait  uraian  tersebut  diatas  maka karakteristik perjanjian pembiayaan multiguna  dilihat  dari  kedudukan  subyek terdapat  3  pihak  yaitu  Perusahaan  Pem- biayaan  Multiguna,  Debitur  dan  Suplier/ Distributor. Karena barang/jasa dalam pem- biayaan  multiguna  merupakan  konsumtif
maka dalam perjanjian jaminan pembiayaan multiguna  lebih  tepat  dan  proporsinal mengunakan  pembebanan  jaminan  fidusia. karena  objek  benda  dalam  pembiayaan multiguna  umumnya  merupakan  benda bergerak  baik  berwujud  maupun  tidak berwujud  serta  benda  tidak  bergerak  yang tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan sehingga  karakter  khas  benda  tersebut sesuai  dengan  pengertian  dari  jaminan fidusia yaitu benda bergerak baik berwujud maupun  tidak  berwujud  serta  benda  tidak bergerak  yang  tidak  dapat  dibebani  hak tanggungan. Karakter khas ini membedakan dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya. 3. Eksekusi  Objek  Jaminan  Pembiayaan Multiguna Terkait  uraian  sebelumnya  objek pembiayaan  multiguna  sesuai  karakternya dengan  objek  pembeban  jaminan  fidusia. Mengingat  objek  jaminan  fidusia  secara universal adalah barang bergerak yang tidak terdaftar,  maka  sudah  sewajarnya  dibuat dalam  bentuk  akta  otentik  yang  dapat menjamin  kepastian  hukum  berkenaan dengan objek jaminan fidusia.
Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan  pula  agar  setiap  benda  yang dijadikan  jaminan  dalam  suatu  perjanjian fidusia  harus  didaftarkan  di  kantor  pen- daftaran  fidusia  yang  berada  di  Jakarta. Guna menjamin adanya kepastian hukum.
Kewajiban  tersebut  termasuk  juga bagi  benda  yang  berada  di  luar  wilayah
Indonesia  yang  dijaminkan  secara  fidusia. Keberadaan  pendaftaran  tersebut  menjadi landasan lahirnya Sertifikasi jaminan Fidusia yang sama dengan Putusan Pengadilan  yang  “ inkracht  van  gewijsde” yaitu  sama-sama  mempunyai  kekuatan eksekutorial  dengan  dicantumkannya  kata- kata ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Oleh  karena itu  pula,  manakala  debitur  cidera  janji, Untuk  menjual  Benda  yang  menjadi  objek Jaminan  fidusia  atas  kekuasaannya  sendiri (parate  eksekusi) merupakan  hak  penerima fidusia .
Sebelum  dikeluarkannya  Undang- Undang  No.42  Tahun  1999  perjanjian fidusia dilakukan di bawah tangan dan akta Notaris.  Setelah  dikeluarkannya  Undang- Undang  Jaminan  Fidusia,  berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) bentuk perjanjian fidusia  harus  dibuat  dengan  Akta  Notaris dalam  Bahasa  Indonesia.  Alasan  Undang- Undang  menetapkan  akta  bentuk  Notaris adalah:
a.  Akta  Notaris  adalah  akta  otentik sehingga  memiliki  kekuatan  pembuktian sempurna.
b.  Objek  Jaminan  Fidusia  secara  universal adalah benda bergerak.
c.  Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.
Istilah  Perjanjian  jaminan  fidusia dengan  Akta  Notaris  oleh  pembentuk Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  harus
ditafsirkan  secara  otentik  sebagai  norma hukum  yang  memaksa (dwingenrecht) bukan aanvulendrecht ,  artinya  manakala perjanjian  jaminan  fidusia  dilakukan  selain dalam  bentuk  Akta  Notaris,  secara  yuridis perjanjian  jaminan  fidusia  tersebut  tidak pernah  ada.  Hal  ini  menguatkan  proses terjadi  jaminan  fidusia  manakala  telah dilakukan  pendaftaran  di  Kantor  Pendafta- ran Fidusia.
Cara pelaksanaan eksekusi terhadap  benda  yang  menjadi  objek jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 29 Ayat  (1) UU No. 42/1999 tersebut  di atas,  dimana  salah  satunya  adalah dengan  cara  pelaksanaan  titel  ekseku- torial  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  15 Ayat  (2) UU No. 42/1999  oleh penerima  fidusia.  Menurut  pendapat Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora  Bakarbessy,  Pasal  15  UU  No. 42/1999  tersebut  terkandung  makna  2 cara eksekusi, yaitu: 17
a. Eksekusi  dengan  menggunakan  titel eksekutorial  adalah  eksekusi  tersebut langsung dapat terlaksana melalui pengadilan  dibawah  pimpinan  ketua pengadilan  negeri  atau  harus  ada  fiat eksekusi  dari  ketua  Pengadilan  Negeri karena  sertifikat  fidusia  dianggap  sama dengan putusan pengadilan yang
17 Usanti,  Trisadini  Prasastinah,  and  Leonora Bakarbessy, Buku  Referensi  Hukum  Perbankan , Cet. 2, Revka Petra Media Surabaya, 2014
mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  ( in kracht  van  gewijsde )  dan  bersifat  final serta  mengikat  pada  pihak  untuk melakanakan putusan tersebut.
b. Makna  parate  eksekusi,  yang  menjadi salah satu ciri dari jaminan  kebendaan.
Menurut  A.  A.  Andi  Prajitno, terjemahan  bebas  dari  Parate  Eksekusi adalah “Perusahaan Pembiayaan Multiguna melaksanakan hak atas kekuasaannya  sendiri  untuk  menjual benda  jaminan  secara  bebas  seperti milik  sendiri,  manakala  debitur  tidak menepati janji atau wanprestasi”. 18
Pelaksanaan  eksekusi  atas  objek jaminan  fidusia,  berdasarkan  Pasal  32 UU  No.  42/1999,  bersifat  tertutup, maksudnya  adalah  tidak  dimungkinkan diperjanjikan dengan cara lain, selainnya  yang  diatur  dalam  Pasal  29 dan 31 Undang-Undang tersebut, dengan ancaman (Null and Void).
Terkait  itu  ada  2  janji  yang dilarang  dalam  pelaksanaan  eksekusi objek jami nan fidusia yaitu: 19
a. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda  yang  menjadi  objek  jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan  dengan  Pasal  29  dan  31 UU  No.  42/1999  ( vide Pasal  32  UU No. 42/1999), dan
18 A.A.  Prajitno, Hukum  Fidusia, :  Selaras  Malang, 2010, hlm.60
19 Ibid.
b. Janji  yang  memberi  kewenangan kepada  penerima  fidusia  (Perusahaan Pembiayaan  Multiguna)  untuk  me- miliki  benda  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia,  manakala  debitur cidera  janji  ( vide Pasal  33  UU  No.
42/1999).

## 2.3.Akibat  Hukum  Pembebanan  Hak
Tanggungan Dalam Perjanjian

## Multiguna
“Pasal  18  ayat  (1)  POJK”  Perusahaan Pembiayaan  Multiguna  wajib  melakukan Mitigasi  risiko  pembiayaan.  Menurut  ke- tentuan  pada  Pasal  18  ayat  (2)  POJK Mitigasi  risiko  salah  satu  diantaranya  yaitu pembebanan  jaminan  fidusia  atas  barang yang  dibiayai  atau  barang  yang  menjadi agunan  dari  kegiatan  pembiayaan.  Pem- bebanan Jaminan Fidusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian sebelumnya atau perjanjian pokok yang mendahuluinya. Menurut  hukum  kebendaan  perjanjian pembebanan  jaminan  fidusia  merupakan accesoir dari perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian pembiayaan multiguna.
Artinya Manakala secara pengembanan hukum  praktis  atau  fakta  hukum  ada pembiayaan multiguna dengan Pembebanan Hak  Tanggungan  merupakan  hal  yang menyimpang. Perbuatan penyimpangan tersebut  menimbulkan  perjanjian  itu (Null and  Void) .  Batal  mempunyai  implikasi  arti sebagai berikut:
1. Tidak berlaku atau tidak sah, perjanjian itu dinyatakan;
2. Tidak  dapat  dilangsungkan;  tertunda; tidak  jadi:  rapat  kemarin  terpaksa  - karena yang hadir kurang dari ketentuan;
3. Tidak berhasil; gagal.
Dengan  demikian,  batal  atau  me- nyatakan  batal  artinya  perjanjian  yang pernah  disetujui  bersama  tidak  sah  atau dianggap  tidak  pernah  terjadi.  Sedangkan (Null  and  Void) adalah  kebatalan  yang terjadi  berdasarkan  undang-undang,  mem- punyai  implikasi  perbuatan  hukum  tersebut dianggap tidak pernah terjadi.
Kontrak  yang  tidak  boleh  dijalankan atau dilakukan prestasi sama sekali merupakan kontrak yang batal demi hukum (Null and Void) (void) . Bila sebuah kontrak dinyatakan (Null  and  Void) sejak  awal (Latin:  ab  initio) berarti  Perusahaan  Pem- biayaan  Multiguna  dan  Debitur  baik Perusahaan Pembiayaan Multiguna maupun Debitur  harus  meletakkan  segala  sesuatu seperti  semula  sebelum  kontrak.  Kontrak (Null  and  Void) bila  salah  satu  pihak  tidak memiliki kapasitas untuk melakukan kontrak,  berdasarkan  pada  suatu  kesalahan, atau melawan hukum.
Pada  bab  sebelumnya  telah  dibahas bahwa subyek yang terkait dengan perjanjian  pembiayaan  mutliguna  ada  3 (tiga)  yaitu  Debitur,  Perusahaan  Pem- biayaan multiguna, Suplier/Distributor.
Akibat hukum manakala perjanjian accesoir Pembebanan  Hak  Tanggungan  dibatalkan tentu  sekilas  hanya  akan  merugikan  pihak Perusahaan Pembiayaan Multiguna. Namun jika melihat konsep dari perjanjian accesoir itu  lahir  karena  adanya  perjanjian  pokok dalam hal ini perjanjian Pembiayaan Multi- guna. Secara Norma terkandung makna dari prinsip proposional dalam perjanjian pembiayaan  multiguna  yang  salah  satu diantaranya  yaitu  pembebanan  jaminan fidusia.  Artinya  manakala  ada  perjanjian jaminan  terkait  pembiayaan  multiguna maka  didalam  perjanjian  pokoknya  wajib tertulis klausul dengan mengunakan mitigasi  resiko  sesuai  pasal  Pasal  15 POJK NO 29/POJK.05/2014 Juncto Pasal 18 Ayat (2) yaitu  pembebanan  jaminannya  meng- gunakan jaminan fidusia.
Manakala  Perjanjian Accesoirnya itu pembebanan  Hak  Tanggungan  dan  itu penyimpangan  hukum  dan  batal  demi hukum  pihak  distributor  dan  debitur dirugikan sehingga perjanjian terkait pembiayaan  multiguna  tersebut  tidak  dapat mencerminkan  kepastian  hukum.  Terkait penyimpang hukum tersebut secara operasional  maka  Perusahaan  Pembiayaan Multiguna  dapat  dikenakan  sanksi  oleh OJK  sebagaiman  tertulis  dalam  Pasal  61 ayat (1) POJK. No. 29 Tahun 2014.
Akibat hukum bagi Perusahaan
Pembiayaan  multiguna  yang  melakukan pembebanan  jaminan  hak  tanggungan  jika
melihat dari “Pasal 61 POJK No 29 Tahun 2014”  akan  diberikan  surat  pemberitahuan oleh  OJK  untuk  melakukan  pemenuhan sesuai  dengan  mitigasi  resiko  yang  telah diatur.  Manakala  tidak  memenuhi  sebagai- mana  dimaksud  pada  Pasal  61  ayat  (1) POJK.  No.  29  Tahun  2014,  Perusahaan Pembiayaan  Multiguna  dikenakan  sanksi administratif secara bertahap berupa: Peringatan;  Pembekuan  Kegiatan  Usaha; dan Pencabutan izin usaha.
Penafsiran  aturan-aturan  Penyeleng- garaan  Perusahaan  Pembiayaan  Multiguna seharusnya  memberikan  kepastian  hukum agar tidak menjadi celah hukum bagi pihak- pihak  yang  terkait.  Menurut  Herlien Budiono  bahwa  kepastian  hukum  merupa- kan  ciri  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari hukum,  Paling  fundamental  untuk  norma hukum  tertulis.  Hukum  tanpa  nilai  ke- pastian akan kehilangan makna karena tidak dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  perilaku bagi  semua  orang. 20 Van  Apeldoorn  me- ngatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua  segi  yaitu  dapat  ditentukannya  hukum dalam  hal  yang  konkret  dan  keamanan hukum.  Terkait  ini  berarti  pihak  yang mencari  keadilan  ingin  mengetahui  apa yang  menjadi  hukum  dalam  suatu  hal tertentu  sebelum  ia  mengehadapi  sengketa agar mendapatkan perlindungan bagi
20 http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456 789/67042/Chapter%20I.pdf?sequence=4&isAllo wed=y diakses pada 21 Juni 2018
Perusahaan  Pembiayaan  Multiguna  dan Debitur dalam peradilan. 21
Kekaburan  dari  penafsiran  otentik (vagenorm) mitigasi resiko membuat Perusahaan  kurang  cermat  dalam  membuat perjanjian  sehingga  terdapat  fakta  Pem- bebanan  Hak  Tanggungan  yang  secara Prinsip Proporsionalitas tidak sesuai dengan objek  pembiyaan  yang  sifatnya  konsumtif dalam kaitannya dengan pembiayaan multiguna akan merugikan pihak Perusaha- an  Pembiayaan  Multiguna  sendiri  Karena Perjanjian  Pembebanan  Hak  Tanggungan dalam  Pembiayaan  multiguna  tidak  me- miliki  kekuatan  hukum  sehingga  tidak menimbulkan  kepastian  hukum.  Artinya dalam  pembiayaan  multiguna  berdasarkan karakternya  dan  prinsip  proporsionalitas manakala  obyeknya  adalah  benda  konsum- tif  maka  proporsionalitasnya  pembebanan jaminannya  adalah  benda  konsumtif  yang hanya  dapat  dibebankan  oleh  jaminan fidusia bukan jaminan Hak Tanggungan.
Ketika  Perjanjian  jaminan  tersebut (Null  and  Void) maka  tidak  timbul  suatu perikatan sehingga manakala debitur wanprestasi  kemudian  dilakukan  pem- batalan  perjanjian  pembebanan  hak  tang- gungan tersebut secara perdata debitur tidak wajib  memberikan  objek  benda  yang dijaminkan untuk pelunasan karena hubungan  hukumnya  hanya  terletak  pada
21 Ibid.
pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan Multiguna  dapat  diberikan  sanksi  secara administrasi.  Terkait  Distributor/Suplier tidak  dapat  jaminan  kepastian  pelunasan atas  barang  konsumtif  yang  dinikmati  oleh debitur.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisa sebagaimana dijelaskan  dalam  bab  sebelumnya  maka adapun  kesimpulan  yang  didapat  sebagai berikut:
1. Kualifikasi perjanjian pembiayaan multi- guna  tidak  dapat  dimasukkan  sebagai perjanjian  kredit,  hal  ini  dikarenakan tujuan pembiayan multiguna dan prinsip proporsionalitasnya  berbeda  meskipun sama-sama  perjanjian  pokok.  Merujuk pada pemahaman pembiayaan multiguna itu  sendiri,  pembiayaan  pengadaan barang dan jasa pada dasarnya diberikan oleh  perusahaan  untuk  kebutuhan  kon- sumtif  debitur.  Perjanjian  Kredit  sendiri terdiri  dari  perjanjian  kredit  produktif dan  perjanjian  kredit  konsumtif.  Jika merujuk  pada  pemahaman  perjanjian pembiayaan multiguna maka tidak memenuhi kualifikasi perjanjian kredit.
2. Karakterisitik  perjanjian  pembiayaan multiguna di Indonesia dapat dilihat dari cirikhas  dari  perjanjian  itu  sendiri, pertama  sifatnya  dari  sudut  pandang kaidah  hukum  primer  sebagai  perintah
dan  jenis  perikatannya  yang  merupakan perikatan  berketentuan.  Kedua,  dilihat dari  Kedudukan  hukum  antara  subyek dan  obyeknya  dengan  melihat  metode pembiayaan,  mempunyai  karakter  yang khas  membedakan  dengan  kredit  per- bankan  subyeknya  terdiri  tiga  yaitu, Perusahaan Pembiayaan Multiguna, Debitur,  dan  Suplier/Distributor.  Objek bendanya  memiliki  karakter  yang  khas yaitu  benda  bergerak  baik  berwujud maupun tidak berwujud  dan benda tidak bergerak  yang  tidak  dapat  dibebani  hak tanggungan  karakter  khas  ini  sejalan dengan pengertian jaminan fidusia. Sifat Khas tersebut secara eksekusi jaminannya  juga  membedakan  dengan yang lain.
3. Akibat  Hukum  Perusahaan  Pembiayaan Multiguna Menggunakan Perjanjian
Jaminan  Pembebanan  Hak  Tanggungan ada  3  unsur  yaitu Pertama  Unsur  idiil perjanjiannya (Null  and  Void) ,  hal  ini dikarenakan  perjanjian  tersebut  tidak sesuai  dengan  ketentuan  sahnya  per- janjian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1320 Burgerlijk  Wetboek mengenai ketentuan  objektif  yaitu  adanya  suatu sebab  yang  yang  diperkenankan.  Suatu sebab yang diperkenankan yang dimaksud  adalah  suatu  perjanjian  yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan  perundang-undangan. Kedua Unsur  Operasional akibat  hukum  bagi
Perusahaan  Pembiayaan  multiguna  yang melakukan  pembebanan  jaminan  hak tanggungan  dikenakan  sanksi.  Manakala tidak  memenuhi  sebagaimana  dimaksud pada  Pasal  61  ayat  (1)  POJK  No.  29 Tahun  2014,  Perusahaan  Pembiayaan dikenakan  sanksi  administratif  secara bertahap  berupa:  a.  Peringatan,  b.  Pem- bekuan Kegiatan Usaha dan c. Pencabu- tan  izin  usaha.  Secara  kelembagaan jaminan  juga  berbeda  manakala  hak tanggungan  dibawah  Badan  Pertanahan/ Agraria  Tata  Ruang  sedangkan  Fidusia melalui  kemenkumham Ketiga  Unsur Aktual perjanjian harus menganut prinsip proporsionalitas agar terjadi suatu keseimbangan  antara  debitur  dengan Perusahaan  Pembiayaan  multiguna  dan tidak  mengacu  pada  penafsiran  otentik aturan  mitigasi  resiko  Pasal  18  ayat  (2) POJK  No.  29/  POJK.  05/2014.  Karena penafsiran  otentik  pasal  tersebut  tidak memberikan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Adji  Samekto,  FX., Justice  Not  For  All Kritik  Terhadap  Hukum  Modern dalam  Perspektif  Studi  Hukum Kritis, Genta  Press.  Yogyakarta, 2008,
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal ,
Kencana  Prenada  Media  Group. Jakarta, 2010.
Agus Yuda Hernoko, Azas Proporsionalitas
dalam  Kontrak  Komersil ,  Laksbang Mediatama. Yogyakarta, 2008.
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum
Perlindungan Konsumen Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Dominikus Rato, Mencari, Menemukan dan
Memahami
Hukum , Laksbang Justitia, Surabaya, 2010.
Elly  Erawati  dan  Herlien  Budiono, ,
Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan  Perjanjian, Gramedia,
Jakarta, 2010
Hasanudin  Rahman, Aspek–Aspek  Hukum
Pemberian  Kredit  Perbankan  Di Indonesia, Citra  Aditya  Bakti,
Bandung : 1998.
Henry  Cambell  Black, Black’s  Law
Dictionary ,  West  Publishing  Co.,
United States of America, 1979.
Henry  Soelistyo, Pelanggaran  Hak  Cipta dan  Etika, Kanisius,  Yogyakarta:
2011.
Herowati Poesoko, Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak
Tanggungan, Aswaja Pressindo,
Yogyakarta, 2013.
_______, Ilmu  Hukum  dalam  Perspektif
Filsafat Ilmu , LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2018. JJH, Bruggink, Refleksi Hukum,
Terjemahan  Arif  Sidharta,  Aditya Bhakti. Bandung: 1995.
Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya, Edisi  Revisi,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana  Prenada  Media  Group. Jakarta, 2005.
Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum lembaga Pembiayaan  Asas  Keadilan  dalam Perjanjian  Pembiayaan, Laksbang pressindo, Surabaya, 2017.
Riky  Rustama, Hukum  Jaminan ,  UII  Perss Yogyakarta, 2017
Salim  H.S., Hukum  Kontrak  :  Teori  dan Teknik  Penyusunan  Kontrak. ,  Sinar
Grafika, Jakarta, 2003.
Subekti, Hukum  Perjanjian, Intermasa. Jakarta, 1990,

## INTERNET
https://adira.co.id/produk-multiguna-maxi- jaminan-sertifikat-rumah/
https://www.mpm-finance.com/content/ detail/pembiayaan-properti
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20306259 -S42215erusahaan%20pembiayaan. pdf
https://solusipinjaman.com/tabel-angsuran- bfi-finance jaminan-sertifikat- rumah/#.Wyr-CqczbIU
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/ 123456789/67042/Chapter%20I.pdf ?sequence=4&isAllowed=y
https://yancearizona.net/2008/04/13/apa- itu-kepastian-hukum/
https://media.neliti.com/media/publications/ 176721-ID-implementasi-asas-asas- umum-hukum-kebend.pdf
Tahapan Fiat Executie Hak Tanggungan https://litigasi.co.id/tahapan-fiat- eksekusi-hak-tanggungan.
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.p hp/dejure/article/download/433/pdf.

## PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  21  Tahun  2011  Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  10  Tahun  1998  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  4  tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  9  Tahun  2009  Tentang Lembaga Pembiayaan.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan Pembiayaan.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Syahrul Ramadhan menyelesaikan pendidikan  Magister  Kenotariatan  pada Program  Studi  Kenotariatan  Pasca  Sarjana Fakultas  Hukum  Universitas  Jember  tahun 2020.