## Jurnal  Manajemen dan Pelayanan Farmasi (JMPF) Journal of Management and Pharmacy Practice

## DAFTAR ISI
Pengantar dari Penyunting ii Formulir untuk Berlangganan Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi iii Evaluasi Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian oleh Apoteker 127-132 Fatimah Nur Istiqomah, Satibi Perbandingan Product-Class Knowledge, Perceived Risk , dan Sikap terhadap Obat Generik 133-139 Anisa, Sugiyanto, M. Rifqi Rokhman Analisis Kepuasan Konsumen serta Pengaruhnya terhadap Loyalitas dan Perilaku Word Of Mouth Konsumen Obat Herbal An Nuur 140-146 Rahmania Hidayati, Sampurno, Djoko Wahyono Analisis Biaya dan Kesesuaian Penggunaan Antibiotika pada Demam Tifoid di RSUD Kota Yogyakarta 147-153 Ria Etikasari, Tri Murti Andayani, Ali Gufron Mukti Evaluasi Penggunaan Antidiabetika pada Pasien Ulkus Diabetika 154-158 Recta Olivia Umboro, Djoko Wahyono, I Dewa Putu Pramantara S. Analisis Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Jalan atas Kualitas Pelayanan Menggunakan Metode Servqual 159-163 Widdy Kurniawan Santoso, Marchaban, Riswaka Sudjaswadi Evaluasi Pengobatan Systemic Lupus Erythematosus (SLE) pada Pasien SLE Dewasa 164-170 Nancy, Zullies Ikawati Pengaruh Desain Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Iklim Kerja terhadap Kinerja Karyawan 171-177 Muhammad Ridwan, Achmad Fudholi, Edy Prasetyo Nugroho Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Farmasi Ditinjau dari Persepsi Pengguna di Rumah Sakit Immanuel Bandung 178-185 Randy Tampa’i, Satibi, Gunawan Pamudji Analisis Efisiensi Pengelolaan Obat pada Tahap Distribusi dan Penggunaan di Puskesmas 186-194 Abd Razak, Gunawan Pamudji, Mugi Harsono

## EVALUASI IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN OLEH APOTEKER

## EVALUATION OF PHARMACEUTICAL CARE STANDARD IMPLEMENTATION BY PHARMACIST
Fatimah Nur Istiqomah, Satibi Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

## ABSTRAK
Pemerintah menetapkan regulasi untuk mengatur pelaksanaan standar pelaksanaan pelayanan kefarmasian oleh apoteker, salah satunya Kepmenkes No. 1027/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Pemerintah juga menetapkan regulasi pada tingkat lebih tinggi PP No. 51/2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek Kabupaten Sleman dan mengetahui indikator pelayanan kefarmasian yang sudah atau belum dilaksanakan secara optimal.
Penelitian  ini  menggunakan  rancangan  penelitian  non-eksperimental  dengan  pendekatan  kuantitatif  dan  analisis  data  secara deskriptif. Populasi penelitian yaitu apoteker yang berpraktik di apotek Kabupaten Sleman. Sampel ditentukan secara proportional random sampling terhadap 35 apoteker. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh responden yang memuat tujuh indikator pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek berdasarkan PP No. 51/2009 dan Kepmenkes No. 1027/2004. Analisis data diinterpretasikan pada kategori nilai, yaitu total persentase skor 81-100% kategori baik, 61-80% kategori cukup, dan ≤60% kategori kurang.
Hasil  penelitian  berupa  indikator  yang  terlaksana  optimal  oleh  responden  dari  tujuh  indikator  sesuai  peringkat  persentase tertinggi,  yaitu  indikator  ketenagaan  dengan  persentase  skor  95,24%,  faktor  pendukung  sebesar  91,10%,  dan  pengelolaan  obat sebesar 81,90%, sehingga ketiga indikator tersebut berkategori baik. Indikator pelayanan obat sebesar 78,70%, administrasi sebesar 77,62%,  komunikasi,  informasi,  dan  edukasi  sebesar  76,80%  dan  evaluasi  mutu  pelayanan  sebesar  71,29%,  sehingga  keempat indikator tersebut berkategori cukup. Dari 35 responden untuk keseluruhan indikator, hasil evaluasi implementasi standar pelayanan kefarmasian seluruhnya sebesar 65,71% berkategori baik, 31,43% berkategori cukup, dan hanya 2,86% berkategori kurang.
Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan Kefarmasian, Apotek, Sleman

## ABSTRACT
The government has arranged regulations to establish the implementation of pharmaceutical care standard by pharmacists, such as Kepmenkes No. 1027/2004 about Standards of Pharmaceutical Care in Pharmacy. The government also issued a higher level of regulation, that is PP. 51/2009 about Pharmaceutical Practice. This study is aimed to observe the implementation for pharmaceutical care standard by pharmacist in Sleman Regency and determine the indicators of pharmacy services which have (not) been implemented by the pharmacist.
Non experimental-quantitative and descriptive analysis were used in this study. The population were pharmacists practicing at the pharmacy in Sleman Regency. There were 35 pharmacists as sample, being determined by proportional random sampling. The data was collected by using questionnaire which was filled in by respondents, includes seven indicators of the implementation of pharmaceutical care based on PP No. 51/2009 and Kepmenkes No. 1027/2004. The data analysis was interpreted into categories, that are those with the percentage score of 81-100% as good category, 61-80% as adequate category and ≤ 60% as lacking category.
The results showed the most optimum implemented indicator from the seven indicators according to the ranking, as follows indicator of workforce with the score of 95.24%, Supporting Factors of 91.10% and drug management of 81.90%. Those three indicators were categorized as good. While indicator of drug services with the score of 78.70%, administration of 77.62%, communication, information and education of 76.80% and evaluation of service quality 71.29%, were categorized as adequate. Among the 35 respondents, the results of the evaluation of standards implementation based on all indicators was 65.71% categorized as good category, 31.43% as adequate and only 2.86% as the lacking ones.
Keywords : Implementation, Pharmaceutical Care, Pharmacy, Sleman

## PENDAHULUAN
Seiring  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  dalam  bidang  kefarmasian serta  makin  tingginya  kesadaran  masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, maka dituntut  kemampuan  dan  kecakapan  para petugas  kefarmasian  dalam  rangka  mengatasi
permasalahan  yang  mungkin  timbul  dalam pelaksanaan  pelayanan  kefarmasian  kepada masyarakat.  Dalam  konteks  pelayanan  farmasi, Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  tahun  2009 (PP  No.  51/2009)  menyatakan  bahwa  pelayanan kefarmasian  adalah  suatu  pelayanan  langsung dan  bertanggung  jawab  kepada  pasien  yang berkaitan  dengan  sediaan  farmasi  dengan maksud  mencapai  hasil  yang  pasti  untuk meningkatkan  mutu  kehidupan  pasien  serta menegaskan bahwa pekerjaan kefarmasian pada

## Volume 2 Nomor 3 - September 2012
pelayanan  kefarmasian  dilakukan  oleh  apoteker (PP  RI,  2009).  Hasil  penelitian  dari  Meilanda dkk.  (2011)  menunjukkan  bawa  sebagian  besar apoteker  di  Palembang  sudah  mengetahui  dan memiliki  pemahaman  yang  baik  terhadap  PP No.  51  2009,  hal  tersebut  menjadi  dasar  bahwa ternyata apoteker telah mengerti dan sadar akan peranannya.
Regulasi lain terkait pekerjaan kefarmasian yaitu  pada  Keputusan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  1027/MENKES/SK/ IX/2004 (Depkes, 2004) tentang standar pelayanan kefarmasian  di  apotek  yang  telah  berjalan  lebih dari tujuh tahun, fakta di lapangan masih banyak yang belum menerapkan standar tersebut. Salah satu contoh fakta menyatakan bahwa keberadaan apoteker di apotek tidak sepenuhnya ada selama apotek tersebut buka, hal tersebut menyebabkan saat  pasien  membeli  obat  di  apotek  tapi  tidak dapat bertatap muka langsung dengan apoteker.
Oleh karena itu, diperlukan suatu evaluasi untuk  memperoleh  gambaran  sejauh  mana apoteker di apotek telah melakukan implementasi standar  pelayanan  kefarmasian  berdasarkan regulasi yang ada khususnya pada PP No. 51/2009 dan Kepmenkes No. 1027/2004.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  non eksperimental  dengan  pendekatan  kuantitatif. Pengumpulan  data  dilakukan  secara concurrent dan  dilakukan  analisis  secara  deskriptif.  Data penelitan  diperoleh  langsung  dari  responden dalam  ruang  lingkup  terpilih,  dengan  jumlah sesuai  sampling  yang  telah  ditetapkan
menggunakan  metode  angket  (kuesioner/daftar pertanyaan).
Data yang diambil merupakan data primer yang  diisi  secara  langsung  oleh  responden. Teknik  sampling  yang  dipilih  yaitu proportional random  sampling ,  yaitu  berdasarkan  proporsi jumlah  apotek  setiap  kecamatan  di  Kabupaten Sleman.  Subyek  penelitian  ini  yaitu  apoteker yang  berpraktik  di  apotek  kabupaten  Sleman. Sampel  yang  digunakan  berupa  apotek  dengan responden yaitu Apoteker Pengelola Apotek dan/ atau Apoteker Pendamping. Jumlah apotek yang akan  digunakan  sebagai  sampel  dapat  dihitung berdasarkan rumus berikut (Nazir, 1988):
n = N. p (1- p ) ( N - 1) D + p (1- p )
Proporsi  populasi  sampel  tidak  diketahui sehingga diambil harga maksimum p dan (1-p), yaitu  masing-masing  0,5.  Dalam  perhitungan, digunakan nilai estimated error sebesar 5% (0,05) dan  N  sebesar  jumlah  populasi.  Menurut  data Dinkes  Kabupaten  Sleman  tahun  2012,  jumlah apotek  di  Sleman  sejumlah  201  (Dinkes,  2011). Berdasarkan  rumus  tersebut  diperoleh  nilai  n ≥  4,90  (≈5),  sedangkan  pada  penelitian  ini  akan diambil  sampel  sebanyak  35  orang  responden yang melebihi jumlah minimal sampel. Jumlah ini juga  telah  melebihi  aturan  pengambilan  sampel menurut  Gay  dan  Diehl  (1992)  pada  penelitian deskriptif yaitu sebesar 10% dari populasi, yang berarti  minimal  harus  mengambil  sejumlah 20  sampel.  Dari  hasil  perhitungan  tersebut diputuskan  sampel  yang  digunakan  yaitu
Tabel I.Distribusi Populasi dan Sampel Apotek di Kabupaten Sleman No Kecamatan Populasi Apotek Jumlah Sampel 1 Berbah 5 1
2 Depok 66 11 3 Gamping 19 3 4 Godean 14 2 5 Kalasan 14 2 6 Minggir 2 1 7 Mlati 17 3 8 Moyudan 1 - 9 Ngaglik 22 3 10 Ngemplak 9 1 11 Pakem 3 1 12 Prambanan 4 1 13 Seyegan 3 1 14 Sleman 17 3 15 Tempel 3 1 16 Turi 2 1 Jumlah 201 35
Sumber: Data Apotek dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman tahun 2011 (Dinkes, 2011)

## Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi
Apoteker  Pengelola  Apotek  dan/atau  Apoteker Pendamping sejumlah 35 responden dari populasi 201 apotek (tabel I).
Data  primer  yang  didapat  dari  penelitian selanjutnya diolah dan dianalisis dengan program SPSS for windows release versi 17,0 Microsoft Excel 2007  dan  SPSS  17.0 for  windows. Pengukuran atau  evaluasi  implementasi  standar  pelayanan kefarmasian di apotek oleh responden dilakukan dengan instrumen kuesioner yang menggunakan skala  dikotomis  dan  skala Likert dengan  skala pilihan 4. Selanjutnya dilakukan jumlah total dari masing-masing  indikator  maupun  keseluruhan indikator dari masing-masing apotek. Total skor diintepretasikan ke dalam tiga kategori yaitu baik dengan  rentang  nilai  81%-100%,  cukup  rentang nilai 61%-80%, dan kurang jika ≤60%.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui gambaran  pelaksanaan  standar  pelayanan kefarmasian dan mengetahui indikator pelayanan kefarmasian yang sudah atau belum dilaksanakan secara optimal di apotek Kabupaten Sleman. Dari data  penelitian,  karakteristik  responden  dari identitas apoteker diperoleh nilai tertinggi untuk usia  apoteker  pada  rentang  21-30  tahun  sebesar 65,71%,  pada  pendidikan  terakhir  yaitu  88,57% kelompok  S1+  profesi  apoteker,  masa  kerja apoteker  sebesar  31,43%  pada  dua  kelompok yaitu rentang 1-3 tahun dan 4-6 tahun, sedangkan status pekerjaan apoteker 91,43% pada kelompok pekerjaan tidak merangkap.
Karakteristik  responden  dari  identitas apotek  mencakup  lima  hal.  Persentase  tertinggi pada  masa  berdiri  apotek  pada  rentang  1-3 tahun  sebesar  42,86%,  untuk  jumlah  apoteker pada  kelompok  dua  orang  sebesar  71,43%,
jumlah tenaga teknis kefarmasian tertinggi pada kelompok  satu  orang  sebesar  37,14%,  jumlah tenaga  kerja  non  farmasis  pada  kelompok  satu orang  sebesar  25,71%,  dan  untuk  jumlah shift kerja pada kelompok dua waktu sebesar 74,29%.
Data  demografi  terkait  jumlah  apoteker ternyata ada 5,71% apotek yang hanya memilki 1  apoteker,  hal  tersebut  menandakan  bahwa apotek  tersebut  tidak  memiliki  apoteker pendamping  (aping).  Menurut  penelitian Rachmandani  dkk.    (2010),  IAI  DIY  telah mewujudkan  gerakan  “ No  Pharmacist  No Service ”  salah  satunya  dengan  kepemilikan aping  pada  masing-masing  apotek.  Menurut penelitian  tersebut  di  DIY  pada  tahun  2010 terdapat 70% apotek yang telah memiliki aping.
Berdasarkan PP No. 51/2009 pasal 21 ayat 1  dalam  menjalankan  praktik  kefarmasian  pada fasilitas  pelayanan  kefarmasian,  apoteker  harus menerapkan  standar  pelayanan  kefarmasian. Pada penelitian ini, responden yang diambil yaitu apoteker yang berpraktik di apotek sebagai salah satu fasilitas pelayanan kefarmasian, oleh karena itu  evaluasi  implementasi  standar  pelayanan kefarmasian selain peraturan pemerintah tersebut juga  mengacu  pada  Kepmenkes  No.  1027/2004 terkait standar pelayanan kefarmasian di apotek. Hasil  evaluasi  berdasarkan  data  yang  diperoleh dapat dilihat pada tabel II.

## Indikator Administrasi
Indikator  administrasi  memuat  aspek legalitas  apotek,  apoteker,  dan  tenaga  teknis kefarmasian  terkait  kepemilikan  SIA,  STRA, SIPA,  SIK,  dan  STRTTK.  Aspek  yang  telah terlaksana  optimal  yaitu  kepemilikan  STRA sebesar  91,43%,  hal  ini  sesuai  dengan  pasal  39 dan  pasal  51  PP  No.  51/2009  yang  mewajibkan
Tabel II. Total Skor dan Kategori dari Setiap Indikator
Indikator Persentase Skor (%) Peringkat Kategori Administrasi 77,62 5 CUKUP Pelayanan Obat 78,70 4 CUKUP Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pasien 76,80 6 CUKUP Pengelolaan Obat 81,90 3 BAIK Ketenagaan 95,24 1 BAIK Faktor Pendukung 91,10 2 BAIK Evaluasi Mutu Pelayanan 71,29 7 CUKUP Sumber: Data Primer yang Diolah dengan Program Microsoft Excel 2007
Volume 2 Nomor 3 - September 2012
apoteker  untuk  memiliki  STRA.  Aspek  yang tidak  terlaksana  optimal  yaitu  kepemilikian SIPA  hanya  sebesar  51,14%,  padahal  menurut pasal 52 PP No. 51/2009 apoteker wajib memiliki SIPA. Kepemilikan STRA dan SIPA yang belum mencapai  100%  tersebut  karena  saat  penelitian Apoteker  yang  sebagai  responden  belum mendapatkan  atau  belum  sempat  mengambil syarat  administrasi  tersebut.  Kepemilikan prosedur tetap (protap) sebesar 82,86%. Tujuan adanya  protap  adalah  untuk  memastikan bahwa  praktik  yang  baik  dapat  tercapai  setiap saat,  adanya  pembagian  tugas  dan  wewenang, memberikan pertimbangan dan panduan untuk tenaga  kesehatan  lain  yang  bekerja  di  apotek serta  sebagai  alat  untuk  melatih  staf  baru  dan membantu proses audit (Atmini dkk., 2011).

## Indikator Pelayanan Obat
Indikator  pelayanan  obat  memuat  aspek kegiatan  skrining  resep,  pelayanan  resep, penyerahan sediaan farmasi yang disertai dengan pemberian  informasi  obat,  pemberian  layanan konseling  dan home  care ,  serta  dokumentasi dari  data  pasien  (Depkes,  2004).  Aspek  yang terlaksana paling optimal yaitu pada pemeriksaan kesesuaian jumlah dan jenis obat pada resep dan pemeriksaan  kesesuaian  antara  penulisan  etiket dengan resep sebesar 97,14%. Persentase terkecil pada  pelaksanaan home  care ,  hanya  dilakukan oleh  8,57%  responden,  hal  ini  tidak  sesuai dengan  standar  yang  ada  menurut  Kepmenkes No. 1027/2004 bahwa apoteker sebagai care giver perlu  mengupayakan  pelayanan home  care atau pelayanan  yang  bersifat  kunjungan  khususnya bagi  pasien  lansia  dan  pada  pasien  dengan pengobatan  penyakit  kronik.  Menurut  Atmini dkk.  (2011)  untuk  meningkatkan  pelayanan kefarmasian  perlu  adanya  sinergisme  semua pemangku kepentingan seperti perguruan tinggi, IAI, dan pemerintah.

## Indikator Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
(KIE)
Indikator  komunikasi,  informasi,  dan edukasi (KIE) pasien memuat kegiatan pemberian informasi  obat  dan  konseling  serta  peran dalam  kegiatan  promosi  dan  edukasi  kepada masyarakat.  Aspek  yang  paling  tidak  optimal yaitu dokumentasi kegiatan pelayanan informasi
obat,  konseling,  dan home  care yang  hanya dilaksanakan  selalu  oleh  responden  sebesar 14,29%.  Nilai  rendah  ini  dapat  diakibatkan karena  pelaksanaan home  care yang  belum optimal  pada  indikator  pelayanan  obat.  Belum sepenuhnya  pelaksanaan  KIE  ini  juga  terjadi  di apotek  kota  Yogyakarta,  menurut  Atmini  dkk. (2010) pemberian informasi obat, konsultasi obat, edukasi  swamedikasi,  monitoring  penggunaan obat dan lain-lain belum sepenuhnya dilakukan di apotek kota Yogyakarta.

## Indikator Pengelolaan Obat
Indikator  pengelolaan  obat  memuat aspek  kegiatan  pemesanan,  penerimaan, penyimpanan,  pengelolaan,  dan  pemusnahan dari  sediaan  farmasi  dan  resep.  Banyak  yang terlaksana  hampir  100%  bahkan  mencapai nilai  tersebut.  Aspek  yang  terendah  yaitu  pada pengkategorian  harga  berdasarkan  pembeli sebesar  34,29%,  padahal  apoteker  memiliki peran  sebagai manager berdasarkan eight  stars pharmacist (Wiedenmeyer  dkk . ,  2006),  harus bersifat  efektif  dalam  pengelolaan  sumber  daya yang tersedia salah satunya berupa dana, selain itu PP No. 51/2009 pasal 31 terkait kendali mutu dan  biaya  harus  diupayakan  oleh  apoteker, dengan  pengkategorian  harga  apoteker  dapat menentukan  harga  untuk  masing-masing pembeli, pembelian dalam jumlah besar, seperti untuk  klinik  kesehatan,  tentu  berbeda  dengan pembelian dalam jumlah kecil.

## Indikator Ketenagaan
Indikator  ketenagaan  memuat  aspek sumber daya manusia yang melakukan pekerjaan kefarmasian  di  apotek.  Aspek  yang  kurang optimal yaitu pada kemampuan apoteker dalam mengambil  keputusan  secara  profesional  hanya sebesar 74,29%. Menurut PP No. 51/2009 apoteker harus  bersikap  profesional  dan  melaksanakan keputusan  terkait  praktik  kefarmasian  sesuai standar  profesi  yaitu  Standar  Kompetensi Farmasis  tahun  2004.  Pembagian  jadwal  kerja yang jelas antara apoteker perlu dilakukan, karena pada  data  demografi  responden  sebagian  besar apotek  memiliki  apoteker  lebih  dari  satu  dan memiliki lebih dari satu shift kerja, sehingga perlu adanya pembagian yang baik. Pembagian jadwal jaga yang jelas juga berguna untuk memastikan
Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi
bahwa apoteker selalu ada dan mudah ditemui di apotek.

## Indikator Faktor Pendukung
Indikator  faktor  pendukung  memuat berbagai fasilitas yang disediakan di apotek guna mendukung  pelaksanaan  standar  pelayanan kefarmasian  yang  baik.  Hampir  semua  aspek telah  terlaksana  ≥70%  kecuali  ketersediaan ruangan  tertutup  untuk  konseling  yaitu  hanya 22,86%  dan  ketersediaan  kotak  saran  sebesar 11,43%. Ketersediaan ruang konseling dianjurkan menurut  Kepmenkes  No.  1027/2004  untuk melakukan  pemberian  batas  ruangan  dari beberapa  kegiatan  praktik  kefarmasian  yang dilakukan.

## Indikator Evaluasi Mutu Pelayanan
Indikator  terakhir  yaitu  evaluasi  mutu pelayanan  yang  memuat  kegiatan  apotek dalam  melakuan self  assessment terkait  dengan kualitas  pelayanan  kefarmasian  yang  diberikan dan  kepatuhan  terhadap  standar  prosedur operasional. Banyak aspek yang belum terlaksana optimal,  salah  satunya  pelaksanaan  evaluasi berupa kepuasan konsumen baik melalui angket maupun  secara  langsung  hanya  terlaksana 28,57%,  dan  pelaksanaan  prosedur  tetap home care hanya  8,57%  yang  dilakukan  selalu  oleh responden.  PP  No.  51/2009  menjelaskan  bahwa apoteker  dalam  setiap  pelaksanaan  praktik kefarmasian  harus  berdasarkan  prosedur  tetap yang telah ditetapkan.
Skor keseluruhan indikator untuk masing- masing  responden,  dilakukan  serupa  pada pengukuran  total  skor  masing-masing  indikator di  atas,  yaitu  dengan  hasil  evaluasi  berupa pembagian  kategori  baik,  cukup,  dan  kurang.
Hasil  dari  persentase  skor  tersebut  didapat dari  total  skor  yang  diperoleh  dari  keseluruhan indikator dibagi dengan skor total apabila seluruh aspek dilaksanakan dengan nilai maksimal, yaitu sebesar 328.
Berdasarkan  gambar  1  didapat  hasil keseluruhan  evaluasi  implementasi  standar pelayanan  kefarmasian  di  apotek  kabupaten Sleman  tertinggi  berkategori  baik  dengan persentase  65,71%,  posisi  kedua  pada  kategori cukup  sebesar  31,43%,  dan  hanya  2,86%  yang berkategori kurang. Hasil tersebut menunjukkan pelaksanaan  standar  pelayanan  kefarmasian belum terlaksanan secara baik seluruhnya, pada penelitian terkait standar pelayanan kefarmasian oleh Atmini dkk. (2011) juga terjadi di apotek kota Yogyakarta  yang  belum  melaksanaan  standar kefarmasian dengan baik.
Belum  optimalnya  pelaksanaan  standar pelayanan  kefarmasian,  khususnya  berdasarkan PP  No.  51/2009  dan  Kepmenkes  No.  1027/2004 menunjukkan  bahwa  apoteker  belum  paham sepenuhnya  akan  aspek  standar  pelayanan kefarmasian.  PP  No.  51/2009  yang  merupakan Peraturan  Pemerintah  terbaru  terkait  pekerjaan kefarmasian ini sebetulnya menjadi momen baru yang menjadikan apoteker lebih semangat dalam melaksanakan  aspek  pelayanan  kefarmasian, selain  itu  peraturan  ini  semakin  memperkuat posisi  apoteker  sebagai  salah  satu  tenaga kesehatan. Dalam peraturan tersebut menjadikan profesi  apoteker  mendapatkan  pekerjaan  yang cukup  dihargai  dan  cukup  penting  kaitannya dalam hal pembangunan kesehatan nasional.
Pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian  tentu  tidak  dilihat  hanya  dari pelaku apoteker saja, banyak pihak yang cukup berpengaruh  besar  juga  dalam  pelaksanaannya.
31,43% 2,86% 65,71% Baik Cukup Kurang Gambar 1. Hasil Pengkategorian Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kabupaten Sleman

## Volume 2 Nomor 3 - September 2012
Belum adanya sanksi yang tegas dari pemerintah maupun  organisasi  terkait  pelanggaran  regulasi ataupun adanya penghargaan bagi para pelaksana yang  melaksanakan  seluruh  aspek  dengan baik,  menjadikan  apoteker  kurang  memandang adanya regulasi yang justru meningkatkan posisi apoteker  sebagai  salah  satu  profesi  di  bidang kesehatan.  Fungsi  evaluasi  dan  kontrol  sampai saat ini yang dilakukan oleh dinas kesehatan baru sebatas  pengendalian  narkotika,  psikotropika, dan  pengendalian  obat-obat  steril.  Hal  tersebut cukup wajar bagi apoteker yang belum memiliki kesadaran  besar  mengimplementasikan  standar pelayanan  kefarmasian.  Oleh  karena  itu  ke depannya perlu ada evaluasi yang rutin baik dari pemerintah maupun organisai keprofesian.

## KESIMPULAN
Secara keseluruhan apoteker di Kabupaten Sleman  sudah  memenuhi  implementasi  standar pelayanan  kefarmasian  di  apotek,  namun masih  banyak  kewajiban  apoteker  dalam  setiap indikator  pelaksanaan  pelayanan  kefarmasian yang  belum  sepenuhnya  dilakukan  dengan optimal.  Hasil  evaluasi  implementasi  standar pelayanan  kefarmasian  oleh  apoteker  di  apotek kabupaten  Sleman  yaitu    65,71%  berkategori baik, 31,43% berkategori cukup, dan hanya 2,86% berkategori kurang.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmini, K.D., Gandjar, I.G., Purnomo, A., 2011, Analisis Aplikasi  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di Apotek  Kota  Yogyakarta, Jurnal  Manajemen dan  Pelayanan  Farmasi ,  Volume  1  Nomor  1, hal. 49-55.
Depkes, 2004, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor  1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di Apotek, Departemen  Kesehatan  Republik Indonesia, Jakarta.
Dinkes, 2011, Data Apotek Kabupaten Sleman Tahun 2011, Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Sleman, Sleman.
Gay,  L.R.,  Diehl,  P.L.,  1992, Research  Methods for  Business  and  Management, Macmillah Publishing Co., New York.
PP  RI,  2009, Peraturan  Pemerintah  Nomor  51 Tahun  2009  tentang  Pekerjaan  Kefarmasian, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
Meilanda,  R.,  Fudholi,  A.,  Sumarni,  2011,  Analisis Sikap Apoteker Terhadap Peraturan Pemerintah No.51/2009  tentang  Pekerjaan  Kefarmasian (Studi Kasus di Apotek Kota Palembang) , Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi, Volume 2 Nomor 1, hal. 55-66.
Nazir, M., 1988, Metode Penelitian, Ghalia, Jakarta. Rachmandani,  A.A.,  Sampurno,  Purnomo,  A,  2010,
Peran  Ikatan  Apoteker  Indonesia  (IAI)  dalam Upaya  Pelaksanaan  Standar  Pelayanan Kefarmasian  di  Apotek  di  Daerah  Istimewa Yogyakrta, Jurnal  Manajemen  dan  Pelayanan Farmasi , Volume 1 Nomor 2, hal. 103-110.
Wiedenmeyer,  K.,  Summers,  R.S.,  Mackle,  C.A., Gous,  A.G.S.,  Everard,  M.,  Tromp,  D.,  2006, Developing  Pharmacy Practice,  Department of  Medicines  Policy  and  Standards,  WHO, Geneva.