Jurnal Ilmiah Berkala Enam Bulanan p-ISSN 1410 – 1831; e-ISSN 2807-9647

## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK)
Volume 27, Nomor 1, Tahun 2022
http://jurnal.feb.unila.ac.id/index.php/jak
ANALISIS TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT ATAS KELEMAHAN SPI DAN KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA)
Nurfaidah 1 , Novita 2
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trilogi Jakarta
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trilogi Jakarta

## Informasi Naskah

## Abstract
Update Naskah: Dikumpulkan: 27 Oktober 2021;
Diterima: 22 November 2021; Terbit/Dicetak: 28 Januari 2022.
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  audit  opinion, findings  of  weaknesses  in  the  internal  control  system  and findings  of  non-compliance  with  laws  and  regulations on  the level  of  corruption  in  the  provincial  government.  The  type  of research  used in  this  study  is  a  type  of  quantitative  research with  secondary  data.  This  research  was  conducted  in  34 provinces  throughout  Indonesia  in  2014-2019,  with  a  total sample  of  204  samples.  The  data  sources  use  the  2014-2019 IHPS and the KPK's annual report. The data analysis used in this research  is  multiple linear  regression  method  with  purposive sampling. Based on the test results of this study indicate that the  audit  opinion  has  a  positive  and  significant  effect  on corruption  cases.  Meanwhile,  the  findings  of  SPI  weaknesses and the findings of non-compliance with laws and regulations have a positive and significant impact on the level of corruption. The limitation of this study is that the data used is only focused on  financial  statements,  so  it  would  be  better  to  add  non- financial  variables  to  detect  corruption.  The  novelty  of  this research  is  seen  in  the report  used using data from  the  KPK, analyzing  separately  the  audit  findings  variables  into  audit findings on weaknesses in the internal control system and audit findings on non-compliance with laws and regulations, and the sample uses 34 provinces in Indonesia from 2014-2019 .

## Keywords:
audit opinion, audit findings, internal control system, non-compliance, local government

## A. PENDAHULUAN
Peningkatan kasus korupsi di Pemerintahan Indonesia telah menyebabkan banyaknya kerugian pada negara  dan  setiap  tahun  selalu  mengalami  kenaikan  yang  signifikan.  Pada  tahun  2017  jumlah  kasus mencapai 576 kasus dengan 1298 tersangka, lalu tahun setelahnya yaitu 2018 menjadi 454 kasus dan 1087 tersangka,  kemudian  pada  tahun  2019  jumlah  kasus  menjadi  271  kasus  dan  580  tersangka  (Komisi Pemberantasan  Korupsi,  2019).  Walaupun  pada  periode  ini  jumlah  kasus  mengalami  penurunan,  tetapi korupsi  tetap harus di  tuntaskan sampai ke akar.  Pada tahun 2021, Tim  Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Sulawesi Selatan atas kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan pemerintah  provinsi  Sulawesi  selatan  pada  Februari  2021.  Padahal  Opini  yang  diperoleh  dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Opini WTP dan tidak terdapat temuan atas kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan temuan atas Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi karena adanya informasi dari masyarakat dan juga pihak terkait kasus  tersebut  yang melaporkan adanya dugaan terjadinya  penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara (Tribunnews, 2021).
Hasil pemeriksaan Keuangan BPK RI disajikan dalam tiga kategori yaitu Opini, Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020). Opini Audit merupakan kesimpulan yang didapatkan dari pernyataan professional pemeriksa atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Bastian, 2018). Pemberian opini oleh BPK didasarkan  pada  kriteria  yaitu  kesesuaian  dengan  standar  akuntansi  pemerintahan,  kecukupan pengungkapan,  kepatuhan  terhadap  perundang-undangan,  dan  efektivitas  sistem  pengendalian  internal. Opini  audit  dibagi  menjadi  4  kategori  yaitu  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP),  Wajar    Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (Bastian, 2018). Opini Audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam 5 tahun terakhir (2015-2019), telah mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 32%  dari  tahun  2015-2019.  Sementara  itu,  jumlah  LKPD  yang  memperoleh  opini  TMP  mengalami penurunan sebanyak 4% dari tahun 2015-2019 (IHPS I BPK RI, 2020). Opini audit WTP yang di berikan oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  menjadi  impian  berbagai  kementerian,  lembaga  negara,  dan pejabat  pemerintah  daerah  untuk  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik (Amyulianthy  &  Astuti,  2020).  Maka  dari  itu,  Opini  BPK  sangat  penting  terhadap  laporan  keuangan pemerintah,  sehingga  BPK  harus  dapat  menilai  apakah  pemerintah  telah  mempertanggungjawabkan laporan keuangan sesuai dengan undang-undang  yang telah ditetapkan dan terbebas dari salah saji  yang dapat merugikan negara (Rini & Damiati, 2017).
Dalam menjalankan kegiatan, pemerintahan sebagai organisasi sektor publik juga tidak terlepas dari sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal (SPI) adalah suatu proses terhadap tindakan dan kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan keyakinan  yang  memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif,  efisien,  dan keandalan  laporan  keuangan  (Utary,  2014).  Sistem  Pengendalian  Internal  digunakan  untuk  memastikan agar Pemerintah Daerah tidak melakukan kebijakan atau keputusan yang melanggar hukum dan mengarah pada tindak pidana korupsi. Sistem Pengendalian Internal sangat penting dalam mendeteksi korupsi karena lemahnya  pengendalian  internal  menjadi  penyebab  utama  terjadinya  kecurangan  yang  bisa  dilihat  dari banyaknya temuan audit yang dapat mengakibatkan kerugian negara (Purnamasari & Harnovinsah, 2019). Banyak  permasalahan  yang  terjadi  di  dalam  sistem  pengendalian  internal.  Contoh  permasalahan  yang umum terjadi dalam kelemahan SPI yaitu seperti pencatatan yang belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan  laporan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  terjadi  dalam  kelemahan  sistem  pengendalian akuntansi  dan  pelaporan.  Penyebab  dari  permasalahan  tersebut  yaitu  pejabat  yang  bertanggung  jawab belum optimal dalam melakukan pembinaan, pemahaman akuntansi dan pelaporan kepada pelaksana tugas, serta belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian (IHPS I BPK RI Th 2019).
Ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  juga  dapat  menjadi  salah  satu  indikator
dalam  memprediksi  terjadinya  korupsi.  Ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam pengelolaan administrasi pemerintah daerah sangat penting diungkapkan untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan  pemerintah  daerah  telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku (Setiawan,  2012).  Ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  dimaksud  mengacu kepada  UU  Nomor.  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan Negara. Permasalahan yang terjadi atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian contohnya yaitu biaya perjalanan dinas ganda yang tidak sesuai dengan ketentuan, spesifikasi  barang/jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  kontrak,  belanja  tidak  sesuai  atau  melebihi ketentuan, dll. Semua permasalahan ini terjadi karena pejabat yang bersangkutan tidak cermat mengawasi pelaksanaan  anggaran  pada  unit  kerja  yang  dipimpin  dan  tidak  cermat  dalam  mengawasi  pelaksanaan maupun pembayaran honor kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya  (IHPS I BPK RI Th 2019). BPK juga  menyinggung  permasalahan  ini  bisa  menyebabkan  kerugian  daerah  serta  terjadinya  kekurangan penerimaan  sehingga  memperkecil  penerimaan  daerah,  ketidakhematan,  ketidakefisienan,  dan ketidakefektifan.
Penelitian Masyitoh dkk (2015), menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi korupsi. Semakin rendah tingkat korupsi, maka semakin tingginya tingkat opini laporan keuangan yang diterima. Wardahayati & Sarwani (2018) menjelaskan bahwa walaupun kinerja pemerintah provinsi bagus tidak berarti tingkat korupsi menurun. Syahrir & Suryani (2020), juga menjelaskan terdapat pengaruh  antara  opini  yang  dikemukakan  oleh  BPK  dengan  tingkat  korupsi  artinya  tidak  akan  terjadi korupsi,  jika  opini  yang  dihasilkan  dari  pemeriksaan  adalah  opini  yang  terbaik.  Selanjutnya  penelitian Rahayu & Fidiana (2018), menjelaskan bahwa penyebab yang paling signifikan atas kecurangan/korupsi yang  terjadi  di  pemerintahan  adalah  lemahnya  pengendalian  internal.  Jika  sistem  pengendalian  internal sudah  baik  maka  organisasi  dapat  meminimalisasi  kecurangan  dan  meningkatkan  peluang  untuk mendeteksi kesalahan dalam akuntansi yang disengaja maupun tidak. Penelitian Syahrir & Suryani (2020) mengatakan bahwa belum disusunnya sistem dan prosedur penyusunan APBD yang merupakan salah satu bentuk kelemahan struktur pengendalian internal sehingga terjadi kenaikan tingkat korupsi. Penelitian Rini & Damiati (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kepatuhan terhadap perundang-undangan dengan korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Semakin banyak jumlah temuan audit ketidakpatuhan pada perundang-undangan menunjukkan persepsi korupsi yang semakin tinggi dan mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah kurang baik dan akuntabilitasnya kurang baik (Liu & Lin, 2012).
Penelitian ini menyajikan hal yang berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya pertama dari data kasus korupsi dan lembaga yang menangani menggunakan data dari laporan tahunan KPK sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan data kasus korupsi diperoleh dari laporan tahunan Kejaksaan Agung RI.  Selanjutnya  perbedaan  dalam  variabel  penelitian  dimana  dalam  penelitian  ini  selain  menggunakan variabel opini audit untuk melihat pengaruh terhadap tingkat korupsi adalah menganalisis secara terpisah variabel temuan audit menjadi temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian internal dan temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal lain yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel dan lokasi penelitian sebelumnya dilakukan pada 50 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008-2010, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 34 provinsi di Indonesia tahun 2014-2019.

## B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Teori Agensi di Sektor Publik
Konsep teori keagenan menurut Jansen & Meckling (1976) dalam Supriyono (2018), yaitu hubungan keagenan merupakan hubungan kontraktual antara prinsipal dengan agen , dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan agen.  Dua permasalahan dalam teori keagenan  yaitu moral hazard dan adverse  selection.  Moral  Hazard merupakan  permasalahan  yang  muncul  jika agent tidak melaksanakan hal-hal  yang telah di sepakati bersama dalam kontrak kerja. Sedangkan adverse selection
merupakan suatu keadaan dimana principal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agent benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperoleh, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.
Dalam  sektor  publik  teori  keagenan  tersebut  juga  dapat  dilihat  dari  dalam  laporan  penyusunan anggaran  (Amyulianthy  &  Astuti,  2020).  Pemerintah  daerah  yang  dimaksud  disini  yaitu  pemerintah provinsi yang menyusun anggaran yang kemudian akan diserahkan kepada pemerintah pusat dan setelah disahkan oleh pemerintah pusat maka anggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan realisasi anggaran oleh  pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat.  Pemerintah  juga  memiliki  akses  langsung  terhadap informasi dibandingkan masyarakat yang mana dapat menimbulkan masalah keagenan yang terjadi. Maka dari itu pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik (Anjani et al., 2019).  Teori keagenan menjadi bahan rujukan utama penelitian ini, yang digunakan untuk menjelaskan konflik antara pemerintah daerah yang bertindak sebagai agen dan publik sebagai prinsipal dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Teori  tersebut  meyakini  bahwa  informasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat  akan  berbeda  karena pemerintah lebih banyak mengetahui tentang sumberdaya yang diperoleh dalam bentuk APBD, sehingga perbedaan ini memungkinkan banyak pihak yang melakukan kecurangan atau korupsi (Supriyono, 2018). Oleh karena itu, masalah yang terjadi pada instansi pemerintah harus di pantau untuk memastikan bahwa anggaran  dikelola  dengan  memenuhi  berbagai  peraturan  yang  ada.  Melakukan  pengauditan  laporan keuangan dan kinerja pemerintah merupakan salah satu bentuk pengawasan yang harus dilakukan.

## Opini Audit dan Tingkat Korupsi
Melakukan  pemeriksaan  atas  laporan  keuangan  dilakukan  untuk  memberikan  pendapat  atau  opini atas  kewajaran  informasi  keuangan  yang  terkandung  dalam  laporan  keuangan.  Opini  audit  atas  laporan keuangan menunjukkan tingkat kewajaran yang mencerminkan tingkat tanggung jawab yang diyakini dapat membantu  mengurangi  korupsi.  Pandangan  tersebut  menunjukkan  bahwa  opini  audit  berdampak  pada korupsi pemerintah daerah. Penelitian Masyitoh dkk (2015), mendukung penelitian ini, yang membuktikan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Semakin rendah tingkat korupsi, maka semakin tingginya tingkat opini laporan keuangan yang diterima.
(Syahrir & Suryani, 2020) juga menjelaskan terdapat pengaruh antara opini yang dikemukakan oleh BPK dengan tingkat korupsi artinya tidak akan terjadi korupsi jika opini yang dihasilkan dari pemeriksaan adalah opini yang terbaik. Hal serupa juga dinyatakan dalam Anjani dkk (2019), yang berpendapat bahwa kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat di ketahui dari opini audit, sehingga opini audit pemerintah daerah sebagai pertimbangan oleh pemerintah pusat dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Hubungan  antara  opini  audit  dan  kinerja  pemerintah  daerah  telah  dibuktikan  secara  empiris  oleh Purnamasari & Harnovinsah (2019), bahwa semakin baik opini audit yang diperoleh menunjukkan semakin rendah potensi korupsi di lingkungan pemerintah daerah sehingga opini audit dihipotesiskan berpengaruh negatif  terhadap  persepsi  korupsi.  Oleh  karena  itu,  hipotesis  dalam  penelitian  ini  dirumuskan  sebagai berikut:

## H1: Opini audit mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat korupsi

## Temuan Audit Atas Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan Tingkat Korupsi
Dalam penelitian Rahayu & Fidiana (2018), menyatakan bahwa penyebab yang paling signifikan atas kecurangan/korupsi  yang  terjadi  di  pemerintahan  adalah  lemahnya  pengendalian  internal.  Jika  sistem pengendalian  internal  sudah  baik  maka  organisasi  dapat  meminimalisasi  kecurangan  dan  meningkatkan peluang  untuk  mendeteksi  kesalahan  dalam  akuntansi  yang  disengaja  maupun  tidak.  Wardahayati  & Sarwani  (2018)  mengemukakan  bahwa  salah  satu  cara  utama  untuk  mencegah  terjadinya  korupsi  yaitu dengan adanya sistem pengendalian internal yang kuat. Penelitian Syahrir & Suryani (2020) mengatakan bahwa  belum  disusunnya  sistem  dan  prosedur  penyusunan  APBD  yang  merupakan  salah  satu  bentuk kelemahan  struktur  pengendalian  internal  sehingga  terjadi  kenaikan  tingkat  korupsi,  serta  penelitian
Purnamasari & Harnovinsah (2019) bahwa kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi di Indonesia.
Kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggungjawab kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan tugas. Sehingga semakin banyak temuan kelemahan  pengendalian  internal  akan  meningkatkan  kemungkinan  terjadinya  korupsi.  Berdasarkan penjelasan  di  atas,  temuan  audit  atas  sistem  pengendalian  internal  dapat  digunakan  untuk  mendeteksi adanya potensi korupsi di pemerintahan daerah.

## H2:  Temuan  audit  atas  kelemahan  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  positif  terhadap tingkat korupsi

## Temuan Audit Atas Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-Undangan dan Tingkat Korupsi
Akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  pemerintah  harus  menunjukkan  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  kegiatan  akuntansi  pemerintahan. Ketidakpatuhan  terhadap  perundang-undangan  bisa  menyebabkan  kerugian  negara  dalam  jumlah  yang material.  Semakin  tinggi  temuan  audit  maka  semakin  tidak  sesuai  dengan  peraturan  dan  perundang- undangan  serta  mengakibatkan  rendahnya  kewajaran  dari  laporan  keuangan  (Syahrir  &  Suryani,  2020). Laporan keuangan tersebut yang menunjukkan bahwa temuan audit atas ketidakpatuhan pada perundangan- undangan berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi (Masyitoh dkk, 2015).
Penelitian  Rini  &  Damiati  (2017)  mendukung  penelitian  ini  yang  menyatakan  bahwa  terdapat pengaruh  antara  kepatuhan  terhadap  perundang-undangan  dengan  korupsi  yang  menyebabkan  kerugian negara.  Satyawan  &  Khusna  (2017)  menyatakan  bahwa  hanya  ketidaktaatan  terhadap  peraturan  yang berkaitan  dengan  kebijakan  akuntansi  yang  perlu  diakumulasi  dalam  penentuan  kewajaran  laporan keuangan. Semakin banyak jumlah temuan audit ketidakpatuhan pada perundang-undangan menunjukkan persepsi korupsi yang semakin tinggi dan mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah kurang baik dan akuntabilitasnya kurang baik (Liu & Lin, 2012). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, temuan audit atas ketidakpatuhan pada perundang-undangan dapat digunakan untuk mendeteksi adanya korupsi. Maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
H3:  Temuan  audit  atas  ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi

## C. METODE PENELITIAN
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  pemerintah  daerah  provinsi  di  Indonesia  yang  berjumlah  34 provinsi.  Tahun  yang  dijadikan  dasar  pengambilan  data  adalah  tahun  anggaran  2014-2019.  Metode pengambilan  sampel  menggunakan  teknik purposive  sampling, yaitu  teknik  penentuan  sampel  dengan pertimbangan  dan  tujuan  tertentu:  Pemerintah  daerah  provinsi  yang  terdapat  kejaksaan  tinggi  RI  yang menangani kasus korupsi, Pemerintah daerah provinsi yang mendapatkan opini dan temuan audit dari BPK, Memiliki data yang lengkap untuk seluruh variabel pada tahun anggaran 2014-2019. Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Data opini audit, temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang tertera  dalam  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  (IHPS)  tahun  2014-2019  diperoleh  dari  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  Republik  Indonesia.  Data  jumlah  kasus  korupsi  provinsi  di  peroleh  dari Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Serta data statistik Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis data yang dilakukan dengan bantuan software STATA 16 dengan analisis regresi linear berganda.
Sebelum melakukan regresi dilakukan terlebih dahulu uji pemilihan model untuk mengetahui model apa yang tepat untuk digunakan. Model dipilih dari tiga model yang ada yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, Random Effect Model . Pengujian model pertama-tama dimulai dari membandingkan antara model Common Effect dengan model Fixed Effect . Jika pada pemilihan model panel menggunakan uji chow didapatkan hasil model Fixed Effect, maka langkah selanjutnya adalah memilih model lebih lanjut yaitu dengan melakukan uji Hausman yang membandingkan antara model Random Effect dengan Fixed Effect.
Setelah  model  terpilih  maka  selanjutnya  dilakukan  uji  asumsi  klasik  terhadap  parameter  untuk  melihat apakah ada asumsi-asumsi dari regresi yang dilanggar dalam penelitian ini. Uji pelanggaran asumsi yang dilakukan  adalah:  uji  normalitas,  uji  multikolinearitas,  uji  auto  korelasi,  dan  uji  heteroskedastisitas. Selanjutnya  dilakukan  uji  regresi  linear  berganda  dengan  model  yang  terpilih  yaitu Fixed  Effect dan melakukan analisis terhadap uji t, Uji F, dan Uji Koefisien Determinasi (R 2 ).
Prosedur  an`alisis  data  yang  digunakan  dalam  Analisis  regresi  linear  berganda  adalah  purposive sampling. Penelitian ini menguji pengaruh opini audit, temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian internal  dan  ketidakpatuhan  peraturan  perundang-undangan  terhadap  tingkat  korupsi.  Model  dalam penelitian  ini  adalah  jumlah  kasus  korupsi  di  pemerintahan  provinsi  yang  disesuaikan  dengan  jumlah populasinya menjadi variabel dependen, sedangkan variabel independen dalam model penelitian ini terdiri dari: Opini audit merupakan variabel dummy opini yang diperoleh pemerintah provinsi diukur dengan skor WTP=1,  Non  WTP=0.  Temuan  audit  atas  kelemahan  SPI  dan  temuan  atas  ketidakpatuhan  terhadap peraturan  perundang-undangan  diukur  dengan  jumlah  temuan  audit  yang  disesuaikan  dengan  jumlah populasi. Selain itu penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran pemerintah provinsi. Variabel skala pemerintahan diukur dari proporsi realisasi belanja daerah terhadap PDRB.

## D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Analisis Statistik Deskriptif
Hasil pengujian statistik Deskriptif akan dijelaskan pada tabel berikut ini:

## Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif
Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Opini Audit 204 0 1 0,8676471 0,3397077 Temuan Kelemahan SPI 204 0 0,009482 0,0018237 0,0019882 Temuan Ketidakpatuhan 204 0 0,009652 0,0018736 0,0020385 Ukuran Pemerintah 204 0,424 1.381 1,000799 0,0858708 Tingkat Korupsi 204 0 0,0037 0,0003436 0,0005691

## Sumber: Data diolah (2021)
Dari  output  STATA  di  atas  yang  merupakan  hasil  olah  peneliti  dapat  dilihat  bahwa  variabel independen  pertama  yaitu  opini  audit  dengan  jumlah  data  204  memiliki  nilai  minimum  0  dan  nilai maksimum  1  dalam  kurun  waktu  2014-2019.  Nilai  rata-rata  yang  dimiliki  variabel  opini  audit  yaitu 0,8676471 dan sebaran data 0,3397077 artinya sebaran data opini audit jauh dengan rata-rata variabel opini audit. Selanjutnya variabel independen yang kedua yaitu temuan kelemahan SPI memiliki nilai minimum 0  dan  nilai  maksimum  0,009482  dalam  kurun  waktu  2014-2019.  Nilai  rata-rata  yang  dimiliki  variabel temuan  kelemahan  SPI  yaitu  0,0018237  dan  sebaran  data  0,0019882  artinya  sebaran  data  temuan kelemahan SPI memiliki nilai yang mendekati namun lebih besar dari nilai rata-ratanya.
Selanjutnya  output  STATA  memperlihatkan  variabel  independen  yang  ketiga  yaitu  temuan ketidakpatuhan yang memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum 0,009652 dalam kurun waktu 2014- 2019.  Nilai  rata-rata  yang  dimiliki  variabel  temuan  ketidakpatuhan  yaitu  0,0018736  dan  sebaran  data 0,0020385  artinya  bahwa  sebaran  data  tidak  jauh  dari  rata-ratanya.  Lalu  variabel  dummy  yaitu  ukuran pemerintah dengan nilai minimum 0,424 dan nilai maksimum 1.381 dalam kurun waktu 2014-2019. Nilai rata-rata yang dimiliki variabel ukuran pemerintah yaitu 1,000799 dan sebaran data 0,858708 artinya bahwa sebaran  data  tidak  jauh  dari  rata-ratanya.  Selanjutnya  variabel  dependen  yaitu  tingkat  korupsi  yang memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum 0,0037 dalam kurun waktu 2014-2019. Nilai rata-rata yang dimiliki variabel tingkat korupsi yaitu 0,0003436 dan sebaran data 0,0005691 artinya bahwa sebaran data jauh berada di atas rata-rata variabel tingkat korupsi.

## Pengujian asumsi klasik Uji Normalitas
Tabel 2. Output Uji Normalitas Variabel Obs W V z Prob > z Tingkat korupsi (Y) 204 0,69244 46,682 8,852 0,0000 Opini Audit (X1) 204 0,95055 7,505 4.642 0,0000 Temuan Kelemahan SPI (X2) 204 0,80759 29,204 7,772 0,0000 Temuan Ketidakpatuhan (X3) 204 0,80737 29,237 7,774 0,0000 Ukuran Pemerintahan (dummy) 204 0,83251 25,421 7.452 0,0000
Sumber: Data diolah (2021)
Output  di  atas  mengindikasikan  bahwa  tidak  ada  variabel  yang  terdistribusi  normal  dengan probabilitasnya > 0,05 yaitu 0,0000 < 0,05. Karena semua variabel tidak terdistribusi normal maka peneliti akan me-robust model tersebut untuk membuang masalah asumsi klasik normalitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Tabel 3. Output Pengujian Heteroskedastisitas chi2(1) 28,50 Prob > chi2 0,0000

## Sumber: Data diolah (2021)
Uji  asumsi  klasik  selanjutnya  adalah  uji  heteroskedastisitas.  Dasar  analisis  pada  Uji Heteroskedastisitas adalah menggunakan uji Breusch Pagan Godfrey dengan ketentuan ketika Probabilitas < Nilai signifikansi. Nilai signifikansi pada uji ini sebesar 5% sehingga kesimpulannya adalah bahwa model regresi  terdeteksi  masalah  heteroskedastisitas  sehingga  model  regresi  perlu  dilakukan  robust  untuk menghilangkan masalah heteroskedastisitas.

## Uji Auto korelasi
Tabel 4. Hasil Uji Auto korelasi z -2,81 Prob > |z| 0
Sumber: Data diolah (2021)
Model regresi yang tidak terjadi masalah auto korelasi ketika memenuhi syarat Probabilitas < Nilai signifikansi (α). Nilai signifikansi pada uji ini sebesar 5% dengan probabilitas sebesar 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah auto korelasi, maka peneliti akan melakukan robustness pada model regresi untuk menghilangkan masalah auto korelasi.

## Uji Multikolinearitas
Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas Variabel VIF 1/VIF Temuan Kelemahan SPI 614,93 0,001626 Temuan Ketidakpatuhan 614, 36 0,001628 Ukuran Pemerintah 1,14 0,877780 Opini Audit 1,05 0,955352 Sumber: Data diolah (2021)
Tabel di atas menunjukkan perhitungan nilai Tolerance dan VIF dari tiga Variabel independen yaitu temuan  kelemahan  SPI,  temuan  ketidakpatuhan,  opini  audit  dan  satu  variabel  dummy  yaitu  ukuran pemerintah.  Dua  variabel  diantaranya  telah  memenuhi  syarat  lulus  uji  multikolinearitas  yaitu  variabel
ukuran  pemerintah  dan  opini  audit  namun  dua  diantaranya  tidak  memenuhi  syarat  uji  multikolinearitas. Langkah berikutnya  yang dilakukan oleh peneliti  yaitu melakukan robustness pada model  regresi  untuk meniadakan masalah multikolinearitas.

## Pengujian Analisis Regresi Berganda
Tabel 6. Output olah data Uji Regresi Linear Berganda
Variabel Regression Models FEM Coef. Prob. Cons. 0,0011246 0,001 Opini Audit 0,000184 0,029 Temuan Kelemahan SPI -1,189573 0,005 Temuan Ketidakpatuhan 1,23163 0,003 Ukuran Pemerintah -0,001078 0,004 Number of Obs 204 Adjusted R-Squared 0,0898 Prob (F-Statistic) 0,0000

## Sumber: Data diolah (2021)
Berdasarkan  hasil  pengujian  menggunakan  pendekatan Fixed  Effect  Model (FEM)  maka  dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:
Tingkat Korupsi = 0,0011246 + 0,000184 (Opini Audit) - 1,189573 (Temuan Kelemahan SPI) + 1,23163 (Temuan Ketidakpatuhan) – 0,001078 (Ukuran Pemerintah)
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel 7. Output olah data Uji R Square Number of obs 204 F(4,33) 11,4 Prob > F 0,0000 R-squared 0,0898 Sumber: Data diolah (2021)
Pada tabel di atas terlihat bahwa model regresi memiliki nilai R squared sebesar 0,0898 yang artinya bahwa tingkat korupsi dapat digambarkan oleh variabel bebas yang digunakan pada model ini sebesar 9 %. Sedangkan sisanya sebesar 91 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## Uji F (Uji Simultan)
Tabel 8 Output olah data Uji F Number of obs 204 F(4,33) 11,4 Prob > F 0,0000 R-squared 0,0898
Sumber: Data sekunder yang diolah, hasil output Stata 16 (2021)
Pada uji  F hipotesis  yang telah  dibuat sebelumnya  yaitu:  (H1) Terdapat  pengaruh  yang signifikan antara  opini  audit,  temuan  kelemahan  SPI,  temuan  ketidakpatuhan,  ukuran  pemerintah  terhadap  tingkat korupsi pemerintah daerah secara simultan.
Pada tabel output Uji F Prob. (F Statistic) < (0,05). Penulis menyimpulkan untuk menerima H 1 yang mengindikasikan secara simultan variabel bebas pada studi ini memiliki keterkaitan yang signifikan dengan
variabel  terikat  yaitu  tingkat  korupsi  tahun  2014-2019.  Model  regresi  pada  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  opini  audit,  temuan  kelemahan  SPI,  temuan  ketidakpatuhan,  dan  ukuran  pemerintah  secara signifikan memiliki keterkaitan pengaruh terhadap perubahan tingkat kasus korupsi secara simultan atau bersama-sama.

## Uji t (Uji Parsial)
Tabel 9 Ringkasan Hasil Uji t Variabel Coef Std.Err t p>[t] Opini Audit (X1) 0,000184 0,0000809 2,28 0,029 Temuan Kelemahan SPI (X2) -1,189573 0,3921088 -3,03 0,005 Temuan Ketidakpatuhan (X3) 1,23163 0,385259 3,20 0,003 Ukuran Pemerintah (Control) -0,001078 0,0003462 -3,11 0,004

## Sumber: Data diolah (2021)
Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Korupsi (H 1 )
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel opini audit memiliki koefisien regresi sebesar 0,000184. Nilai t hitung sebesar 2,28 dengan tingkat signifikansi 0,029. Karena tingkat signifikansi di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap tingkat  korupsi. Opini  audit  yang diberikan kepada suatu  provinsi  memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi di provinsi tersebut, sehingga hipotesis ke 1 berhasil didukung.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh    Masyitoh  dkk (2015),  yang  menyatakan  bahwa  opini  audit  berpengaruh  terhadap  persepsi  korupsi.  Semakin  rendah tingkat korupsi, maka semakin tingginya tingkat opini laporan keuangan yang diterima. Syahrir & Suryani (2020),  juga  menyatakan  terdapat  pengaruh  antara  opini  yang  dikemukakan  oleh  BPK  dengan  tingkat korupsi artinya tidak akan terjadi korupsi jika opini yang dihasilkan dari pemeriksaan adalah opini yang terbaik. Hal ini membuktikan bahwa opini audit dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku  kepentingan  terhadap  laporan  yang  disajikan  oleh  pihak  yang  diaudit,  dalam  hal  ini  entitas pemerintah daerah. Dengan kata lain, jika sebuah daerah mendapatkan opini audit yang positif maka akan meningkatkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan keuangan. Sebaliknya jika opini audit yang diperoleh negatif maka akan menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan keuangan (Amyulianthy & Astuti, 2020). Sehingga opini audit yang baik mampu menjadi jaminan bahwa tidak terdapat korupsi di pemerintah provinsi.
Hasil  penelitian  ini  tidak  mendukung  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Rini  & Damiati (2017), yang menyatakan bahwa opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah. Pemerintah provinsi yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau disclaimer tetap terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Opini audit yang baik tidak menjadi jaminan bebasnya suatu pemerintah provinsi dari korupsi (Purnamasari & Harnovinsah, 2019). Hal ini disebabkan opini  audit  yang  diberikan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  hanya  menilai  tata  kelola  keuangan yang dilakukan pemerintah provinsi adalah baik dan penyajian laporan keuangan yang wajar, bukan benar. Selain  itu  dalam  proses  audit  yang  diperiksa  hanya  berupa  sampel  bukan  secara  keseluruhan  karena terkendala waktu dan biaya.
Pengaruh Temuan Audit Kelemahan Sistem Pengendalian Internal terhadap Tingkat Korupsi (H 2 ) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel temuan kelemahan SPI menunjukkan nilai koefisien regresi  sebesar  -1,189573.  Nilai  koefisien  regresi  yang  negatif  menunjukkan  temuan  kelemahan  SPI berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat  korupsi  provinsi.  Nilai  t  hitung  sebesar  -3,03  dengan  tingkat signifikansi sebesar 0,005. Hal tersebut menunjukkan tingkat signifikansi di bawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan temuan kelemahan SPI berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hasil ini memperlihatkan bahwa semakin banyak temuan kelemahan SPI, maka semakin tinggi tingkat korupsi.
Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahayu & Fidiana (2018), menyatakan bahwa penyebab yang paling signifikan atas kecurangan/korupsi yang terjadi di pemerintahan adalah lemahnya pengendalian internal. Jika sistem pengendalian internal sudah baik maka organisasi dapat meminimalisasi kecurangan dan meningkatkan peluang untuk mendeteksi kesalahan dalam akuntansi yang disengaja maupun tidak. Wardahayati & Sarwani (2018) mengemukakan bahwa salah satu cara utama untuk mencegah terjadinya korupsi yaitu dengan adanya sistem pengendalian internal yang kuat.
Implementasi dari pengaruh antara temuan kelemahan sistem pengendalian internal terhadap tingkat korupsi yaitu semakin banyaknya temuan audit, artinya pelanggaran yang dilakukan semakin banyak, serta SOP (Standar Operasional Prosedur) yang tidak terpenuhi dimana ini dapat menyebabkan kerugian negara dalam hal potensi kekurangan penerimaan negara. Kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana  yang  bertanggungjawab  kurang  cermat  dalam  melakukan  perencanaan,  pelaksanaan tugas  dan  penyusunan  laporan  keuangan  yang  belum  sesuai  standar.  Sehingga  semakin  banyak  temuan kelemahan pengendalian internal akan meningkatkan kemungkinan terjadinya korupsi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh temuan audit atas kelemahan Sistem Pengendalian Internal terhadap tingkat korupsi pemerintah provinsi.
Pengaruh Temuan Audit Ketidakpatuhan Perundang-Undangan terhadap Tingkat Korupsi (H 3 ) Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel temuan ketidakpatuhan memiliki koefisien regresi sebesar 1,23163. Nilai koefisien regresi yang positif menjelaskan bahwa variabel temuan ketidakpatuhan berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  korupsi  provinsi.  Nilai  t  hitung  sebesar  3,20  dengan  tingkat signifikansi sebesar 0,003. Hal tersebut menunjukkan tingkat signifikansi di bawah 0,05. Sehingga dapat disimpulkan  bahwa  temuan  ketidakpatuhan  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  korupsi.  Temuan  ini memperlihatkan  bahwa  semakin  banyak  temuan  ketidakpatuhan,  maka  semakin  tinggi  tingkat  korupsi, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  ketiga  diterima  karena  di  dukung  data  dan  sesuai  dengan ekspektasi penelitian.
Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya  yaitu  Syahrir  &  Suryani  (2020),  yang  menyatakan bahwa  ketidakpatuhan  terhadap  perundang-undangan  bisa  menyebabkan  kerugian  negara  dalam  jumlah yang material. Semakin tinggi temuan audit maka semakin tidak sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan serta mengakibatkan rendahnya kewajaran dari laporan keuangan.  Laporan keuangan tersebut yang  menunjukkan  bahwa  temuan  audit  atas  ketidakpatuhan  pada  perundangan-undangan  berpengaruh positif  terhadap  persepsi  korupsi  (Masyitoh  dkk,  2015).  Wardahayati,  Sarwani  (2018),  juga  mendukung penelitian  ini  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  antara  ketidakpatuhan  terhadap  perundang- undangan dengan korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Implementasi dari pengaruh antara temuan ketidakpatuhan  perundang-undangan  terhadap  tingkat  korupsi  yaitu  semakin  banyaknya  temuan  audit, artinya  pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  dilakukan  semakin  banyak,  sehingga mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah kurang baik dan akuntabilitasnya juga kurang baik serta menimbulkan kerugian bagi negara.

## Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Tingkat Korupsi
Variabel  pengendali  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  ukuran  pemerintahan.  Hasil  uji untuk variabel ukuran pemerintah yang memiliki koefisien regresi sebesar -0,001078, nilai t hitung sebesar -3,11 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004. Hal tersebut menunjukkan tingkat signifikansi di bawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Masyitoh et al. (2015), yang  menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  negatif  antara  ukuran  pemerintahan  dengan  tingkat  korupsi. Semakin besar ukuran pemerintah provinsi yang dilihat dari proporsi belanja terhadap PDRB, maka akan meningkatkan korupsi di provinsi tersebut. Hal ini disebabkan karena banyaknya belanja yang dilakukan, maka  potensi  penyimpangan  maupun  penyelewengan  akan  semakin  besar  yang  mengakibatkan  tingkat korupsi meningkat.

## E. SIMPULAN DAN SARAN
Opini audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi di 34 pemerintah provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan, bahwa tidak akan terjadi korupsi jika opini yang dihasilkan dari pemeriksaan adalah opini yang terbaik. Temuan kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat  korupsi  di  34  pemerintah  provinsi  di  Indonesia.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  banyak temuan audit atas kelemahan pengendalian internal, maka semakin meningkat kasus korupsi yang terjadi. Temuan ketidakpatuhan perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi di 34 pemerintah provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin banyak temuan yang berupa ketidakpatuhan  terhadap  perundang-undangan  yang  didapatkan  oleh  auditor  BPK,  maka  tingkat  korupsi semakin meningkat.

## REFERENSI
Amyulianthy, R., & Astuti, S. B. (2020). Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). Jurnal Penelitian Akuntansi , 1 (1), 14–27.
Anjani, I. A. P., Suriani, K., Widyasih, S., Mahayoni, K., Utama, G. B., & Putra, I. G. A. Y. D. (2019).  Pengaruh Pengawasan  Keuangan  Pada  Daerah-Daerah  Di  Indonesia  Terhadap  Tingkat  Korupsi  Di  Indonesia. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 8 (1). Badan Pemeriksa Keuangan. (2019). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I . Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I . Bastian, I. (2018). Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan (3rd ed.). Salemba Empat. Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Laporan Tahunan KPK .
Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from China’s provincial panel data.
China Journal of Accounting Research , 5 (2).
Masyitoh, R. D., Wardhani, R., Setyaningrum, D., Pascasarjana, P., & Akuntansi, I. (2015). Pengaruh Opini Audit , Temuan Audit , dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun. Simposium Nasional Akuntansi , XVII (100), 1–26.
Purnamasari, H., & Harnovinsah, H. (2019). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dan Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pada Pemerintah Daerah TA 2015- 2017. Jurnal Akuntansi Publik , 2 (1). R.A supriyono. (2018). Pengertian Teori Agensi. Journal of Chemical Information and Modeling , 110 (9). Rahayu,  F.  I.  S.,  &  Fidiana,  F.  (2018).  Derterminan  Kualitas  Opini  Audit  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Akuntansi Multiparadigma , 9 (2), 267–279.
Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis , 4 (1), 73–90.
Satyawan, M. D., & Khusna, K. (2017). Mengungkap Korupsi Melalui Bukti Audit Menjadi Bukti Menurut Hukum.
Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 183–199.
Setiawan,  W.  (2012).  Pengaruh  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  terhadap  Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis .
Syahrir, R. S., & Suryani, E. (2020).  Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2017). JAF- Journal of Accounting and Finance , 4 (1). Tribunnews.  (2021). 7  Gubernur  yang  Terjerat  Kasus  Korupsi :  Ratu  atut  chosiyah,  Zumi  zola,  hingga  Nurdin Abdullah . https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/01/7-gubernur-yang-terjerat-kasus-korupsi-ratu- atut-chosiyah-zumi-zola-hingga-nurdin-abdullah
Utary, A. R. (2014). Audit Sektor Publik (1st ed.).
Wardahayati,  Sarwani,  A.  (2018).  Pengaruh  opini  audit,  temuan  audit,  tindak  lanjut  audit,  serta  laporan penyelenggaraan  pemerintah  daerah  terhadap  tingkat  korupsi  (studi  pada  pemerintah  provinsi  di  indonesia).
Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah , 6014 , 314–335.