## DAMPAK PERUBAHAN STATUS KELEMBAGAAN TERHADAP KOORDINASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI
Oleh: Wan Sudirman
Mahasiswa Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Indonesia
Detri Karya
Dosen Program Studi Magister Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau-Indonesia Correspondence Author: detri.k@eco.uir.ac.id

## Abstrak
Lembaga  lingkungan  hidup  ke  depan  diharapkan  mempunyai  tugas  utama  membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi bidang lingkungan hidup sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Untuk dapat melaksanakan tugas utama tersebut, maka  lembaga  lingkungan  hidup  setidaknya  mempunyai  fungsi  sebagai  memfasilitasi  kegiatan instansi  terkait  dalam  hal  pengendalian  dampak  lingkungan,  yang  meliputi  penerapan  analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Namun, sejak berdirinya kota Dumai hingga sekarang, urusan lingkungan hidup mengalami tiga kali perubahan status kelembagaan, sehingga berdampak pada koordinasi Kantor Linkungan Hidup Kota Dumai. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kuantitatif  dengan  cara  melakukan pengumpulan  data  primer  dan  sekunder,  penyebaran  kuesioner  dan  observasi,  serta  membuat hipotesis jika status kelembagaan dirubah, maka akan berdampak pada koordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi baik internal maupun eksternal jarang dilakukan yaitu 47,37 % dan  55  %.  Hal  ini  disebabkan  pegawai  baik  internal  kantor  maupun  eksternal  kantor  jarang mendapatkan informasi, begitu juga halnya dengan jarangnya kesepakatan yang dibuat. Selain itu, dari  hasil  analisis  data  mengenai  dampak  perubahan  status  kelembagaan  terhadap  koordinasi dengan  menggunakan  perumusan  Chi  Kuadrat  Satu  Sampel  menunjukkan  bahwa  Xh 2 =  112,30 sedangkan Xt 2 = 5,591, artinya Xh 2 > Xt 2 dimana Ho ditolak dan Ha diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan status kelembagaan berdampak pada koordinasi. Kesimpulan dari  penelitian  ini  adalah  koordinasi  Kantor  Lingkungan  Hidup  baik  internal  maupun  eksternal jarang  dilakukan.  Perubahan  status  berdampak  pada  koordinasi  sehingga  koordinasi  Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai jarang dilakukan.

## Kata Kunci: Koordinasi, Informasi, Kesepakatan

## PENDAHULUAN
Dalam  perjalanan  otonomi  daerah  sejak  ditetapkannya  UU  Nomor  22  Tahun  1999, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun organisasi perangkat daerahnya. PP Nomor 84 Tahun 2000 memberikan diskresi yang sangat luas kepada Daerah dalam penyusunan organisasi perangkat daerah. Namun demikian, tujuan ideal di balik peluang diskresi tersebut ternyata juga banyak mengalami distorsi dalam  implementasinya.  Justru  yang  lebih  terlihat  adalah  terjadinya  pembengkakan  organisasi perangkat daerah secara sangat signifikan.
Struktur organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai sejak berdirinya Kota Dumai adalah  berbentuk  Badan  Pengendalian  Dampak  Lingkungan    Kota  Dumai  yang  dikepalai  oleh seorang pejabat eselon 2B. Karena dianggap terjadi inefisiensi alokasi anggaran daerah dimana sebagian besar anggaran tersedot untuk membiayai birokrasi sehingga kepentingan publik kurang mendapat perhatian yang proporsional dan koordinasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dinilai kurang baik.
Pada tahun 2005 terjadi pergantian walikota yang lama dengan walikota yang baru. Dengan adanya pergantian walikota yang lama dengan walikota yang baru pada tahun 2005 serta kebijakan walikota  yang  baru  memangkas  penggunaan  anggaran  daerah  dengan  cara  merombak  dan mengabungkan beberapa lembaga-lembaga teknis daerah menjadi satu organisasi, maka struktur organisasi  BAPEDAL  Kota  Dumai  dirubah  menjadi  bidang  seperti  yang  tertera  di  Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 19 tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Kota Dumai yang dikepalai oleh seorang pejabat eselon  3B.  Dengan  dikelurakannya  Peraturan  Daerah  tersebut  terjadi  pengkerdilan  sturktur organisasi lingkungan hidup dari semula berbentuk badan menjadi bidang.
Dinas  Kebersihan,  Pertamanan  dan  Lingkungan  hidup  mempunyai  tugas  membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan  hidup.  Kalau  ditinjau  dari  dasar  utama  penyusunan    organisasi  perangkat  daerah adalah adanya urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan  urusan  pilihan  sebagaimana  digariskan  dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14, lingkungan hidup merupakan urusan wajib. Urusan Pemerintah bidang lingkungan hidup tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran E Bidang Penataan Ruang dan Lampiran H Bidang Lingkungan Hidup PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah  antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya Pemerintah telah mengeluarkan juga Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah. Berdasarkan Pasal 22 ayat (5) PP  41  Tahun  2007,  Bidang  Lingkungan  Hidup  diwadahi  dalam  organisasi  yang  mandiri  (tidak digabung dengan fungsi lain) dan berbentuk Badan atau Kantor.
Hal  tersebut  diperkuat  dengan  dikeluarkannya  Surat  Edaran  Bersama  Menteri  Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 061/163/SJ/2008 dan SE-01/MENLH/2008 yang ditandatangani  tanggal  23  Januari  2008  tentang  Kebijakan  Penataan  Kelembagaan  Lingkungan Hidup Daerah. Sebagai tindak lanjut dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Dumai  membuat  suatu  kebijakan  dengan  mencabut  Perda  Kota  Dumai  nomor  19  tahun  2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup  Kota  Dumai  yang  kemudian  digantikan  dengan  mengeluarkan  Perda  no  15  tahun  2008 Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga  Teknis  Daerah  Kota  Dumai  yang  dikepalai  oleh seorang pejabat eselon 3A. Dalam hal ini, lingkungan hidup yang semula berbentuk bidang dirubah status kelembagaannya dan struktur organisasinya menjadi kantor.
Dengan adanya perubahan tersebut, dengan sendirinya beban kerja yang akan dilaksanakan Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai semakin meningkat. Namun, permasalahan-permaslahan yang timbul dengan adanya perubahan tersebut adalah:
1. Ketidaksesuaian  pembentukan  organisasi  urusan  lingkungan  hidup,  karena  Kota  Dumai memiliki skor pembentukan besaran organisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 adalah > 70.
2. Urusan lingkungan hidup dianggap urusan yang tidak prioritas dalam pembangunan Kota Dumai dan dinilai hanya menghabiskan anggaran karena urusan lingkungan hidup hanya sebatas koordinasi dengan instansi-instansi yang lainnya.
3. Kompleksitas permasalahan lingkungan dan potensi kerusakan lingkungan di Kota Dumai relatif  besar,  mengingat  Kota  Dumai  memiliki  2  kawasan  industri,  yaitu  yang  pertama kawasan industri Dumai di Pelintung dan yang kedua kawasan industri Lubuk Gaung, serta adanya pelabuhan skala internasional yaitu PT. Pelindo Cab. I Sumatera dan pengolahan minyak  bumi  PT.  Pertamina  RU  II  Dumai,  namun  untuk  mengantisipasi  permasalahan tersebut sering terbentur dengan anggaran yang minim.
4. Minimnya Peraturan Daerah tentang lingkungan hidup.
5. Rendahnya  komitmen  anggaran  dan  kelembagaan  pengelola  lingkungan  hidup  yang akhirnya menyebabkan terjadinya berbagai persoalan lingkungan.

## KERANGKA TEORI

## Azas-azas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pemerintah  terdiri  dari  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Pemerintah  pusat selanjutnya disebut Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik  Indonesia.  Sebagaimana  yang  dimaksud  Undang-Undang  Dasar  1945,  sedangkan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 1
Secara umum pemerintahan dapat diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi  semua  sumber  daya  yang  diperlukan  serta  membina  hubungan  baik  dalam lingkungan  Negara  ataupun  Negara  lain.  Pemerintah  ini  menyangkut  kekuasaan  dalam  bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. 2
Pemerintah memiliki beberapa fungsi yakni bestuur (pemerintah), regeling dan vergunning (perizinan). Dalam menjalankan fungsi ini diperlukan suatu wewenang bagi aparatur pemerintahan tersebut.  Pengaturan  wewenang  ini  sangat  penting  karena  wewenang  wewenang  aparatur pemerintahan adalah hak istimewa yang dimilikinya ( hak Fries Emerson). Perlunya pengaturan ini untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan amanah wewenang tersebut.

## Konsep Kebijakan Publik
Menurut Random, kebijakan adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu.  Disebutkan  juga  bahwa  kebijakan  itu  bentuk  nyata  (praktis)  dari  kebijakan. 3 Dimensi kebijakan menyangkut proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Proses tersebut dapat dianalogikan dengan sistem kerja otak pada manusia yang memberikan arahan atau tujuan dari suatu tindakan.
Bentuk kebijakan publik terbagi tiga :
1 Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2 Soehino, Perkembangan Pemerintahan di Daerah , Liberty, Yogyakarta.  2002. hlm. 61.
3 Amin Ibrahim, Pokok-Pokok Analisis Kebijakan , Mandar Maju, Bandung.2004. hlm. 2.
1. Peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal.
2. Setiap  peraturan  dari  tingkat  “pusat”  atau  nasional  hingga  tingkat  desa  atau  kelurahan adalah kebijakan publik karena mereka adalah aparat publik yang dibayar oleh uang publik melalui  pajak  dan  penerimaan  negara  lainnya  karena  secara  hukum  formal bertanggungjawab kepada publik.
3. Pernyataan pejabat publik.
4. Pernyataan yang dianggap sebagai kebijakan publik adalah pernyataan yang disampaikan dalam forum resmi dan dikutip oleh media massa dan disebarluaskan kepada masyarakat luas.
5. Gesture atau gerak-mimik-gaya pejabat publik.
6. Khususnya  dinegara  berkembang,  seperti  Indonesia,  pada  prakteknya  gerak-mimik-gaya pemimpin  ditirukan  oleh  seluruh  bawahannya.  Pimpinan  departemen  yang  jujur  dan disiplin, bukan saja dikalangan pegawai departemen yang bersangkutan, namun juga jajaran di daerah dan publik yang dilayaninya. Oleh karenanya pejabat publik harus berhati-hati dalam  memberikan gesture kepada  publik.  Perasaan  senang-tidak  senang  atau  emosi pejabat publik perlu ditekan serendah mungkin agar tidak menciptakan bias makna dalam kehidupan bersama. 4

## Konsep Implementasi
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka terdapat dua pilihan langkah yang bisa diambil, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. 5
Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang  memerlukan  kebijakan  publik  penjelas  atau  yang  sering  diistilahkan  sebagai  peraturan pelaksanaan.  Kebijakan  publik  yang  bisa  langsung  operasional  antara  lain  Keppres,  Inpres, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.
Menurut Hogwood dan Gunn, kegagalan kebijakan ( policy failure ) dapat disebabkan antara lain,  pertama,  karena  tidak  dilaksanakan atau  dilaksanakan  tidak  sebagaimana  mestinya  ( non implementation ),  kedua,  karena  tidak  berhasil  atau  mengalami  kegagalan  dalam  proses pelaksanaan  ( unsuccesful  implementation ).  Non  implementation  berarti  bahwa  suatu  kebijakan tidak  dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana,  mungkin  karena  pihakpihak  yang  terlibat  dalam pelaksanaannya  tidak  mau  bekerjasama,  atau  mereka  bekerja  secara  tidak  efisien,  atau  tidak sepenuhnya  menguasai  permasalahan,  atau  kemungkinan  permasalahan  yang  dihadapi  diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya, implementasi yang efektif sulit untuk dipenuhi. 6
Sementara itu, unsuccessful implementation biasanya terjadi ketika kebijakan tertentu telah dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana,  namun  mengingat  kondisi  eksternal  ternyata  tidak menguntungkan  (misalnya  tiba-tiba  terjadi  pergantian  kekuasaan,  bencana  alam,  dan  lainnya), kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.
4 Ibid. hlm. 30-35.
5 Riant  D.  Nugroho, Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implementasi,  dan  Evaluasi ,  PT.  Elex  Media  Komputindo, Jakarta. 2008. hlm. 494.
6 Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn, Policy Analisys for the Real World , Oxford University Press, 1986.
Biasanya kebijakan yang mempunyai resiko untuk gagal tersebut disebabkan oleh pelaksanaannya jelek  ( bad  execution ),  kebijakannya  itu  sendiri  yang  jelek  ( bad  policy ),  atau  kebijakan  tersebut memang bernasib jelek ( bad luck ).
Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Keberhasilan implementasi kebijakan  sangat  ditentukan  oleh  model  implementasi  yang  mampu  menjamin  kompleksitas masalah  yang  akan  diselesaikan  melalui  kebijakan  tertentu.  Model  implementasi  kebijakan  ini tentunya diharapkan merupakan model yang semakin operasional sehingga mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang terkait dengan kebijakan. 7

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  survei  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan penjelasan atau disebut sebagai explanatory research atau confirmatory research . Penelitian survei merupakan  penelitian  yang  mengambil  sampel  dan  satu  populasi  dan  menggunakan  kuesioner sebagai  alat  pengumpulan  yang  pokok.  Penelitian  eksplanatori  ( explanatory  research )  adalah penelitian yang berusaha menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. 8
Survei dilakukan terhadap pegawai di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Perindustrian  Perdagangan  Perindustrian  dan  Investasi,  Dinas  Kesehatan,  Dinas  Pertanian Perkebunan  dan  Kehutanan,  Dinas  Peternakan,  Perikanan  dan  Kelautan,  Dinas  Tata  Kota Kebersihan, serta Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai. Hubungan kausal yang akan dijelaskan dalam  penelitian  ini  adalah  dampak  perubahan  status  kelembagaan  terhadap  koordinasi  Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dengan menggunakan rancangan kuantitatif

## Teknik Penentuan Subjek Penelitian
a.  Populasi
Populasi  adalah  jumlah  keseluruhan  dari  unit  analisis  yang  ciri-cirinya  akan  diduga. 9 Peneliti mengambil lokasi pada Pemerintah Kota Dumai. Jadi, populasi dalam penelitian ini adalah pegawai,  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah,  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan, Perindustrian dan Investasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Dinas Tata Kota Kebersihan, serta Kantor Linkungan Hidup Kota Dumai.

## b. Sampling
Sampel  penelitian  haruslah  benar-benar  mencerminkan  kondisi  riil  populasi  yang  ada. Untuk  itu,  proses  pengambilannya  harus  melalui  serangkaian  aturan  tertentu  yang  disebut sampling. Sampling adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengambil sampel atau cara untuk  menentukan  sampel  yang  jumlahnya  sesuai  dengan  ukuran  sampel  yang  akan  dijadikan
7 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara , Bumi Aksara, Jakarta. 2008. hlm. 70.
8 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei . LP3ES, Jakarta . 1995. hlm. 3 – 5.
9 Ibid. hlm. 152.
sumber  data  sebenarnya. 10 Penentuan  sampel  harus  memperhatikan  sifat-sifat  dan  penyebaran populasi  agar  diperoleh  sampel  yang  representatif  atau  benar-benar  mewakili  populasi.  Jadi, sampling  adalah  cara  untuk  menentukan  sampel  dalam  suatu  penelitian.  Pada  penelitian  ini penentuan sampling dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling.

## c. Sampel
Berdasarkan teknik random sampling bahwa sampel penelitian adalah 30 % dari jumlah populasi. 11 Besar  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  19  responden  untuk  koordinasi  internal, sedangkan untuk koordinasi eksternal minimal adalah 60 responden. Untuk memenuhi sifat dan penyebaran populasi sampel penelitian ini keseluruhannya ditetapkan sebesar 79 responden.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data di sini ditujukan untuk memperoleh jawaban yang berfungsi sebagai  bahan  analisis  dampak  perubahan  status  kelembagaan  terhadap  koordinasi  Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data terdiri dari :
a. Kuesioner, dengan membuat daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden. Dalam hal  ini,  tata  cara  penyebaran  kuisioner  dilakukan  dengan  mendatangi  instansi-instansi yang menjadi subjek pengamatan dan memberikan kuisioner tersebut ke objek penelitian satu-persatu.
b. Observasi, dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Data-data  yang  diperoleh  berupa  daftar  absensi  pegawai  dan  daftar  urut  kepangkatan pegawai. Hal ini sangat membantu dalam melakukan penyebaran kuisioner. Penekanan pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  memberikan  daftar  pertanyaan  dengan kuesioner, sedangkan metode pengumpulan lain digunakan penulis seperlunya.

## PEMBAHASAN

## Koordinasi
Untuk dapat mengetahui masalah koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai, maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan menyangkut indikator-indikator dari 6ndustry tersebut. Hal  ini  dilakukan  untuk  mengukur  dampak  perubahan  status  kelembagaan  terhadap  koordinasi Kantor Linkungan Hidup Kota Dumai dalam setiap pelaksanaan kegiatannya.

## Koordinasi Internal Kantor
Berbicara mengenai penyelenggaraan kegiatan setiap organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta, koordinasi memeiliki peranan penting didalamnya. Hal ini merupakan tolok ukur pelaksanaan  kegiatan  yang  berdampak  pada  berhasil  atau  tidaknya  suatu  kegiatan  yang dilaksanakan.  Sehubungan  dengan  itu,  maka  penulis  ingin  mengetahui  mengenai  ada/tidaknya keberadaan  unsur  koordinasi  pada  Kantor  Lingkungan  Hidup  Kota  Dumai  baik  secara  internal maupun eksternal yang dapat dilihat pada 6ndus di bawah ini :
10 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian , Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 1993. hlm. 75.
11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , Edisi Revisi V , Rineka Cipta, Jakarta. 2002. hlm. 108.
Berdasarkan hasil penelitian tentang ada / tidaknya koordinasi internal Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam menyelenggarakan kegiatan kantor, yang menyebutkan sering dilakukan sebanyak 8 orang (42,11 %), yang menyebutkan jarang dilakukan sebanyak 9 orang (47,37 %), dan yang memilih jawaban tidak pernah sama sekali sebanyak 2 orang (10,52 %). Koordinasi internal merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengintegrasian dan penyelarasan fungsi-fungi internal  kantor  (antara  unit  yang  satu  dengan  unit  lainnya  dalam  satu  wadah  organisasi).  Agar pelaksanaan  tugas  kantor  dapat  berjalan  dengan  baik  perlu  dilakukan  koordinasi  antar  unit organisasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordniasi internal kantor belum berjalan seperti yang diharapkan yaitu belum terdapat koordinasi yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas kantor yang dikarenakan  koordinasi  internal  kantor  jarang  diadakan,  terlebih  lagi  dalam  hal  pengendalian dampak lingkungan seperti penerapan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). AMDAL adalah  dokumen  lingkungan  yang  menganalisis  dampak  yang  ditumbulkan  oleh  suatu  kegiatan dan/atau usaha, yang memuat kajian tentang ekologi, 7ndust dan budaya, serta ekonomi. Dokumen tersebut dibuat sebelum kegiatan dan/atau usaha dilakukan.
Sebelum dilakukan analisis mengenai dokumen AMDAL, unit yang berperan aktif dalam hal  ini  adalah  seksi  Manajemen  AMDAL  yang  mempunyai  tugas  dibidang  kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung, dan tugas lain yang diberikan oleh komisi penilai AMDAL. Sedangkan unit yang lain membantu memberikan telaah terhadap dokumen AMDAL, apakah  dokumen  tersebut  dapat  memberikan  penjelasan  bahwa  suatu  kegiatan  dan/atau  usaha memiliki dampak yang dapat dikendalikan dengan teknolgi saat ini atau tidak. Sedangkan Komisi Penilai  AMDAL  adalah  komisi  yang  bertugas  memberikan  rekomendasi  kepada  pengambil keputusan apakah suatu kegiatan dan/atau usaha layak lingkungan atau tidak.
Dikarenakan  kajian  yang  ada  di  dalam  dokumenen  AMDAL  meliputi  tiga  aspek,  maka diperlukan koordinasi antar unit yang satu dengan unit yang lainnya, sehingga dokumen tersebut dapat  dianalisis  dengan  baik  dan  dapat  memberikan  rekomendasi  kepada  pengambil  keputusan untuk memutuskan apakah suatau kegiatan dan/atau usaha layak atau tidak dari segi lingkungan dan  berdampak  positif  ataupun  negarif,  sehingga  nantinya  keputusan  yang  diambil  dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun secara hukum yang berlaku.

## Koordinasi Ekternal Kantor
Berdasarkan hasil penelitian tentang ada/tidaknya koordinasi eksternal Kantor Lingkungan Hidup  Kota  Dumai  dalam  menyelenggarakan  kegiatan  kantor  dengan  instansi  lain,  yang menyebutkan sering dilakukan sebanyak 22 orang (36,67 %), yang menyebutkan jarang dilakukan sebanyak 33 orang (55,00 %), dan yang memilih jawaban tidak pernah sama sekali sebanyak 5 orang  (8,33  %).  Koordinasi  eksternal  merupakan  suatu  kegiatan  yang  berkaitan  dengan pengintegrasian dan penyelarasan fungsi-fungi ekternal kantor (antara Kantor Lingkungan Hidup Kota  Dumai  dengan  instansi  lainnya).  Agar  fungsi  Kantor  Lingkungan  Hidup  dapat  berjalan dengan baik, maka diperlukan koordinasi antar instansi.
Koodinasi eksternal yang dilaksnakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai yaitu koordinasi  mengenai  pengendalian  dampak  lingkungan  seperti  penerapan  analisis  mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dengan instansi lain  terkait  masalah  AMDAL  masih  jarang  dilakukan.  Kajian  yang  dianalisis  dalam  dokumen
AMDAL membutuhkan telaah dari instansi lain, karena jumlah pegawai Kantor Lingkungan Hidup yang bisa menganalisis dokumen tersebut terbatas jumlahnya. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi ekternal kantor, antara lain:
Koordinasi  antara  Kantor  Lingkungan  Hidup  dengan  Badan  Perencanaan  dan Pembangunan Kota Dumai. Pembahasan yang menjadi agenda dalam rapat koordinasi AMDAL adalah mengenai Tata Ruang Wilayah. BAPPEDA berperan dalam menetapkan suatu wilayah bisa dimanfaatkan untuk pembangunan pabrik atau tidak, sedangkan KLH berperan dalam menetapkan apakah pabrik tersebut berdampak besar kepada lingkungan atau tidak. Dikarenakan kelembagaan BAPPEDA  berbentuk  badan  dengan  eselonering  BAPPEDA  (2B)  lebih  tinggi  dari  KLH  (3A), maka BAPPEDA memiliki kewenangan yang lebih dari KLH dalam mengambil keputusan dan bisa  untuk  mengindahklan  usulan  dari  KLH.  Hal  inilah  yang  membuat  koordinasi  kedua  belah pihak menjadi tidak baik dan jarang dilaklukan. Kenyataan yang dapat dilihat dilapangan adalah adanya permukiman penduduk yang berlokasi tidak jauh dari 8ndustr 8ndustry. Hal ini nantinya akan  menimbulkan  gejolak  ditengah  masyarakat  berupa  penolakan  pendirian  pabrik  tersebut. Untuk  itu  diharapkan  koordinasi  KLH  dengan  BAPPEDA  segera  diperbaiki,  sehingga  dampak yang timbul dapat dimimalisir.
Koordinasi  Kantor  Lingkungan  Hidup  Kota  Dumai  dengan  Dinas  Perindustrian, Perdagangan dan Investasi. Pembahasan yang menjadi agenda dalam rapat koordinasi AMDAL adalah  mengenai  Investasi.  DISPERINDAGIN  berperan  meningkatkan  gairah  investor  untuk berinvestasi di Kota Dumai, salah satu caranya adalah dengan memberikan informasi ke investor bahwa Dumai merupakan pusat perindustrian yang secara geografis dekat dengan Singapura dan Malaysia,  serta  selat  Dumai  dilalui  oleh  banyak  kapal  tanker.  Sedangkan  KLH  berperan  untuk membatasi jumlah 8ndustry yang akan dibangun sesuai dengan kondisi lingkungan, apakah bisa lingkungan  masih  bisa  memberikan  dukungan  atau  tidak.  Dikarenakan  kelembagaan DISPERINDAGIN berbentuk dinas dengan eselonering DISPERINDAGIN (2B) lebih tinggi dari KLH  (3A),  maka  DISPERINDAGIN  memiliki  kewenangan  yang  lebih  dari  KLH  dalam mengambil keputusan dan bisa untuk mengindahklan usulan dari KLH dan lebih mementingkan investasi  yang  akan  ditanam  dibandingkan  kerusakan  lingkungan  yang  akan  ditimbulkan. Kenyataan  yang  sering  terjadi  adalah  banyaknya  8ndustry  yang  berlokasi  dalam  satu  8ndustr sehingga menyebabkan degradasi fungsi lingkungan.  Hal inilah yang membuat koordinasi kedua belah pihak menjadi tidak baik dan jarang dilaklukan.
Koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan  Kehutanan.  Pembahasan  yang  menjadi  agenda  dalam  rapat  koordinasi  AMDAL  adalah mengenai  Kawasan  Hutan  Lindung  dan  Perkebunan.  DISTANBUNHUT  berperan  dalam menetapkan suatu wilayah yang menjadi hutan lindung dan perkebunan, sedangkan KLH berperan dalam melestarikan hutan lindung. Dikarenakan kelembagaan DISTANBUNHUT berbentuk badan dengan eselonering DISTANBUNHUT (2B) lebih tinggi dari KLH (3A), maka DISTANBUNHUT memiliki  kewenangan  yang  lebih  dari  KLH  dalam  mengambil  keputusan  dan  bisa  untuk mengindahklan usulan dari KLH. Kenyataan yang dapat dilihat dilapangan adalah hutan lindung dialihfungsikan menjadi 8ndustr perkebunan, yaitu berfungsi untuk mensuplai kebutuahan pabrik seperti  ketersediaan  bahan  baku  8ndustry.  Hal  ini  menyebabkan  pembukaan  lahan  dengan  cara membakar dan akhirnya menimbulkan kebakaran hutan sehingga kualitas udara menjadi menurun. Hal inilah yang membuat koordinasi kedua belah pihak menjadi tidak baik dan jarang dilaklukan.
Koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dengan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.  Pembahasan  yang  menjadi  agenda  dalam  rapat  koordinasi  AMDAL  adalah
mengenai  Kawasan  Konservasi  Perikanan  dan  Pengendalian  Pencemaran  Kelautan. DINAKKANLA  berperan  dalam  menetapkan  suatu  wilayah  konservasi  perikanan,  sedangkan KLH berperan dalam pengendalian pencemaran laut. Dikarenakan kelembagaan DISNAKKANLA berbentuk badan dengan eseloneringnya (2B) lebih tinggi dari KLH (3A), maka DISNAKKANLA memiliki  kewenangan  yang  lebih  dari  KLH  dalam  mengambil  keputusan  dan  bisa  untuk mengindahklan  usulan  dari  KLH.  Kenyataan  yang  dapat  dilihat  dilapangan  adalah  semakin berkurangnya tangkapan ikan oleh nelayan dikarenakan nelayan masih menghandalkan tangkapan ikan  dilaut,  sedangkan  perairan  kota  dumai  sudah  dicemari  oleh  limbah  pabrik  yang  berada  di pesisir  pantai  tersebut.  Pihak  DISNAKKANLA  dan  KLH  jarang  melakukan  koordinasi  karena hasil  tangkapan  ikan  bukanlah  hal  yang  prioitas  pendapatan  yang  utama  masyarakat  Dumai. Dengan  demikian,  nelayan  tidak  tau  mencari  kemana  lagi  ikan-ikan  yang  menjadi  aktifitas keseharian mereka karena ikan-ikan mencari tempat yang bersih dan jauh dari pesisir laut Dumai. Hal inilah yang membuat koordinasi kedua belah pihak menjadi tidak baik dan jarang dilaklukan.
Koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dengan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan  Pertamanan.  Pembahasan  yang  menjadi  agenda  dalam  rapat  koordinasi  AMDAL  adalah mengenai  limbah  padat  yang  dihasilkan  oleh  pabrik.  DTKKP  berperan  dalam  mengumpulkan limbah padat yang dihasilkan oleh pabrik, sedangkan KLH berperan dalam pengelolaan limbah padat.  Dikarenakan  kelembagaan  DTKKP  berbentuk  badan  dengan  eseloneringnya  (2B)  lebih tinggi dari KLH (3A), maka DTKKP memiliki kewenangan yang lebih dari KLH dalam mengambil keputusan  dan  bisa  untuk  mengindahklan  usulan  dari  KLH.  Kenyataan  yang  dapat  dilihat dilapangan adalah limbah padat yang diangkut oleh DTKKP ditimbun di suatu area terbuka ( open dumping ),  sedangkan  KLH  berusaha  untuk  melakukan  pengelolaan  limbat  padat  dengan  cara melakukan pengadaan peralatan pendaur ulang limbah padat tersebut dengan persyaratan lokasi open dumping difasilitasi dengan sarana dan prasarana penunjang seperti bangunan, pos jaga, jalan akses ke lokasi. Namun kenyataannya samapi sekarang sarana dan prasaran open dumping area belum dilengkapi dengan fasilitas tersebut. Limbah padat / sampah masih terbiar begitu saja tanpa ada pengelolaan lebih lanjut yang pada akhirnya jika lkasi sekarang ini penuh, maka pemda Dumai harus  mencari  lokasi  baru  untuk  penempatan  limbah  padat  tersebut.  Hal  inilah  yang  membuat koordinasi kedua belah pihak menjadi tidak baik dan jarang dilaklukan.

## Informasi dalam Berkoordinasi
Informasi merupakan salah satu faktor dalam berkoordinasi. Hal ini penting karena dapat menghindarkan terjadinya miss koordinasi internal maupun eksternal. Berdasarkan tabel di atas tentang ada / tidaknya informasi koordinasi internal Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam menyelenggarakan kegiatan kantor, yang menyebutkan sering sekali sebanyak 5 orang (26,32 %), yang menyebutkan jarang sekali sebanyak 14 orang (73,68 %), dan yang memilih jawaban tidak pernah sama sekali sebanyak 0 orang. Berdasarkan hasil penelitian tentang ada / tidaknya informasi koordinasi  eksternal  yang  dilakukan  Kantor  Lingkungan  Hidup  Kota  Dumai  dalam menyelenggarakan  kegiatan  kantor  dengan  instansi  lain,  yang  menyebutkan  sering  dilakukan sebanyak 4 orang (6,67 %), yang menyebutkan jarang dilakukan sebanyak 53 (88,33 %) orang, dan yang memilih jawaban tidak pernah sama sekali sebanyak 0 orang.
Informasi  adalah  data  yang  dibutuhkan/diperlukan  oleh  karyawan/pegawai  yang  didapat secara internal (antar unit kerja yang satu dengan unit kerja lainnya dalam satu wadah organisasi Kantor  Lingkungan  Hidup  Kota  Dumai)  maupun  secara  eksternal  (antara  instansi  Kantor
Lingkungan Hidup Kota Dumai dengan instansi lainnya dalam suatu wilayah) dan merupakan salah satu faktor yang menentukan baik tidaknya atau berjalan lancar atau tidak suatu koordinasi.
Komisi  Penilai  AMDAL  dibantu  oleh  tim  teknis  dan  sekretariat.  Sebelum  dilakukan persidangan untuk menilai dokumen AMDAL, sekretariat terlebih dahulu menginformasikan ke tim teknis untuk dinilai dokumen tersebut. Hasil penliaian tim teknis menjadi bahan bagi Komisi Penilai  AMDAL  untuk  tidak  lagi  membahas  teknis  di  persidangan  nantinya,  tetapi  hanya membahas  dokumen  yang  siatnya  non  teknis  saja.  Namun  pada  kenyataanya,  informasi  yang diterima  baik  tim  teknis  maupun  Komisi  Penilai  AMDAL  jarang  diterima,  atau  bahkan  sama sekalai tidak diterima.

## Kesepakatan dalam Berkoordinasi
Selain  informasi  yang  menjadi  faktor  penting  dalam  berkoordinasi,  kesepakatan  juga merupakan salah satu faktor utama, karena kesepakatan merupakan implementasi hasil koordinasi yang  dilakukan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  ada/tidaknya  kesepakatan  dalam berkoordinasi internal Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam menyelenggarakan kegiatan kantor, yang menyebutkan sering dibuat sebanyak 4 orang (21,05 %), yang menyebutkan jarang dibuat sebanyak 15 orang (78,95 %), dan yang memilih jawaban tidak pernah sama sekali sebanyak 0 orang.
Berdasarkan hasil penelitian tentang ada / tidaknya koordinasi eksternal yang dibuat Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam menyelenggarakan kegiatan kantor dengan instansi lain, yang menyebutkan sering dibuat sebanyak 15 orang (25,00 %), yang menyebutkan jarang dibuat sebanyak 40 orang (66,67 %), dan yang memilih jawaban tidak pernah sama sekali sebanyak 5 orang (8,33 %). Kesepakatan adalah kesepakatan tertulis yang mencakup sekelompok karyawan yang menetapkan syarat-syarat dan ketentuan dalam hubungan kerja mereka yang dibuat secara internal (antar unit kerja yang satu dengan unit kerja lainnya dalam satu wadah organisasi Kantor Lingkungan  Hidup  Kota  Dumai)  maupun  secara  eksternal  (antara  instansi  Kantor  Lingkungan Hidup Kota Dumai dengan instansi lainnya dalam suatu wilayah) dan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan koordinasi dapat berjalan dengan baik atau tidak.
Hasil kerja Tim Teknis berupa rekomendasi kelayakan dokumen AMDAL secara teknis yang  merupakan  kesepakatan  dari  tim  tersebut,  sedangkan  hasil  kerja  Komisi  Penilai  AMDAL adalah berupa SK Kelayakan Dokumen AMDAL atau SK Kelayakan Lingkungan yang nantinya menjadi  acuan  bagi  pengambil  keputusan  dalam  hal  ini  Walikota  untuk  memutuskan  apakah dokumen AMDAL tersebut dapat diberikan Izin Lingkungan atau tidak.
Pada  kenyataannya,  rekomendasi  dari  tim  teknis  jarang  didapat,  dikarekan  jarangnya kesepakatan yang dibuat oleh tim tersebut, begitu pula halnya dengan Komisi Penilai AMDAL yang jarang mengeluarkan SK Kelayakan Dokumen AMDAL atau SK Kelayakan Lingkungan. Hal ini akan membuat Izin Lingkungan yang akan dikeluarkan oleh Walikota menjadi terlambat, karena dibutuhkan  waktu  untuk  memahami  dan  juga  mendalami  permasalahan  yang  ada  di  dokumen tersebut. Dari uraian mengenai koordinasi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi tersebut diatas, dapat penulis tuliskan salah satu dampak atau akibat dari kurangnya koordinasi dibidang AMDAL dalah kasus PT. Pacific Indopalm Industries beberapa waktu yang lalu.
Kasus tersebut berupa adanya tumpahan minyak CPO dalam jumlah yang besar memasuki perairan  selat  Dumai.  Kejadian  seperti  ini  seharusnya  dapat  ditindaklanjuti  dalam  waktu  yang
singkat, tapi pada kenyataannya membutuhkan waktu yang lama. Setelah diselidiki oleh Pegawai Penyidik Negeri Sipil, didapat hasil yang cukup mengejutkan, yaitu perusahaan selama ini berjalan tanpa  mengacu  ke  dokumen  lingkungan  yang  mereka  miliki.  Setelah  dilakukan  investigasi mengenai hal tersebut, ternyata dokumen lingkungannya tidak layak untuk dijadikan acuan dalam melakukan pengendalian atau pencegahan jika terjadi pencemaran lingkungan.
Kasus yang terjadi tidak hanya merugikan pihak perusahaan, tetapi juga masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Hal inilah yang seharusnya menjadi  perhatian  serius  oleh  Komisi  Penilai  AMDAL  untuk  melakukan  koordinasi  dibidang AMDAL dengan serius dan intensif, sehingga kejadian seperti tersebut diatas dapat diminimalisir.

## Dampak Perubahan Status Kelembagaan terhadap Koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai
Dalam  menguji  hipotesis,  disini  peneliti  menggunakan  perumusan  Chi  Kuadrat  Satu Sampel  dimana  pengujian  hipotesis  dengan  menggunakan  metode  Chi  Kuadrat  Satu  Sampel merupakan  salah  satu  bentuk  pengujian  hipotesa  yang  bersifat  deskriptif.  Berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukan, maka jawaban sementara yang perlu dilakukan uji adalah :  “Jika Status Kelembagaan dirubah, maka akan berdampak pada Koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai”.
Koordinasi merupakan bagian yang penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan organisasi, baik itu antara pimpinan dan bawahan dalam satu unit kerja maupun antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya. Menyangkut pertanyaan apakah perubahan status kelembagaan berdampak pada koordinasi  Kantor  Lingkungan  Hidup  Kota  Dumai  dan  berdasarkan  hasil  penelitian,  maka jawabannya adalah perubahan status kelembagaan berdampak pada koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang menunjukkan Xh 2 > Xt 2 , maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya jika status kelembagaan dirubah, maka akan berdampak pada koordinasi adalah benar.

## KESIMPULAN
Koordinasi  ini  adalah  pembangunan  komitmen  bersama  secara  internal  (antar  unit  kerja yang satu dengan unit kerja yang lainnya dalam satu wadah organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kota  Dumai)  maupun  secara  eksternal  (antara  instansi  Kantor  Lingkungan  Hidup  Kota  Dumai dengan  instansi  lainnya  dalam  suatu  wilayah),  dalam  rangka  mencapai  tujuan  bersama  secara keseluruhan.  Koordinasi  dalam  penelitian  ini  dibatasi  hanya  dalam  hal  pengendalian  dampak lingkungan yang meliputi penerapan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai baik internal maupun eksternal seperti yang terlihat pada tabel IV.4. dan IV.5. adalah jarang dilakukan,  sehingga  antar  unit  dalam  satu  wadah  organisasi  maupun  antar  instansi  belum terkoordinir dengan baik.
Kesepakatan adalah kesepakatan tertulis yang mencakup sekelompok karyawan/pegawai yang menetapkan syarat-syarat dan ketentuan dalam hubungan kerja mereka yang dibuat secara internal (antar unit kerja yang satu dengan unit kerja lainnya dalam satu wadah organisasi Kantor Lingkungan  Hidup  Kota  Dumai)  maupun  secara  eksternal  (antara  instansi  Kantor  Lingkungan Hidup Kota Dumai dengan instansi lainnya dalam suatu wilayah). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kesepakatan seperti yang terlihat pada tabel IV.8. dan IV.9. adalah jarang dibuat baik antar unit organisasi maupun antar insatansi. Dari hasil penelitian dengan menggunakan perumusan Chi Kuadrat Satu Sampel menunjukkan bahwa Xh 2 = 112,30 sedangkan Xt 2 = 5,591, artinya Xh 2 > Xt 2 dimana Ho ditolak dan Ha diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan status kelembagaan berdampak pada koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , Edisi Revisi V , Rineka Cipta, Jakarta. 2002.
Doni, D., Yogia, M. A., Zainal, Z., Riauan, M. A., Purwati, A. A., & Wedayanti, M. D. (2021). Management  of  Market  Pelita  Retribution  In  Bangko  District  In  Increasing  Original Revenue of Rokan Hilir Regency.
Ginting, A. H., & Zainal, Z. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Kabupaten Kampar. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja , 10 (1), 211-219.
Hadi  Sutrisnoi, Metodologi  Penelitian ,  Penerbit  Fakultas  Psikologi  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta. 1993.
Ispik, A., Yogia, M. A., Purwati, A. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, M. L. H. (2021). Analysis of Benefits,  Discipline  and  Leadership  Style  in  improving  Employee  Performance  of  the Ministry of Religion in Pekanbaru, Indonesia.
Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C., & Riauan, M. A. I. Media dan Politik.
Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2021). Analisis Framing Kebijakan Pemerintah tetang Rencana Pembelajaran  Tatap  Muka  di  Media  Online  CNN  Indonesia.  Medium:  Jurnal  Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi, 9(2), 167-184.
Munir, A., Wahyudi, S., & Zainal, Z. (2020). Tinjauan Kriminologi Terhadap Sensual Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Produk Yang Diperankan Oleh Sales Promotion Girl Di Kota Pekanbaru. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 6(2), 21-35.
Ndraha Taliziduhu, Kybernologi 2015 , Sirao Credentia Center, Tangerang. 2011.
Qurniawati, E. F., & Riauan, M. A. I. (2015). Analisis Framing Pencitraan Pariwisata Indonesia pada Majalah Penerbangan Linker. Editor, 12, 219.
Rao dan Rao, Definisi Koordinasi dalam Taliziduhu Ndraha, Kybernologi 1 (Ilmu Pemerintahan Baru) , PT. Asdi Mahasatya, Jakarta. 1995.
Rauf,  R.,  Zainal,  Z.,  &  Maulidiah,  S.  (2020).  The  Community  Participation  Dalam  Menjaga Kawasan Hutan Di Provinsi Riau. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 5 (01), 60-76.
Rauf, R., Zainal, Z., Prayuda, R., Rahman, K., & Yuza, A. F. (2020). Civil Society’s Participatory Models: a Policy of Preventing Land and Forest Fire in Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change , 14 (3), 1030-1046.
Riauan, M. A. I., Aziz, A., & Nurman, N. (2020). Analisis Framing" Aksi Bela Islam" sebagai Dakwah  Islam  di  Riau  Pos  (A  Framing  Analysis  of"  Islam  Defense  Action"  as  Islamic Dakwah on Riau Pos Newspaper). Jurnal Dakwah Risalah, 31(1), 35-47.
Riauan, M. A. I., Qurniawati, E. F., Aslinda, C., & Aziz, A. (2020). Konstruksi Realitas Pada Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. ETTISAL: Journal of Communication, 5(1).
Satria, A., Yogia, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and Culture Office  in  Development  of  Cultural  Heritage  at  Kuantan  Singingi  Regency.  In INCEESS 2020:  Proceedings  of  the  1st  International  Conference  on  Economics  Engineering  and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 282). European Alliance for Innovation.
Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan, M. A. (2018). Pergeseran Makna Tradisi Bakar Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
Singarimbun Masri dan Effendi Sofian, Methode Penelitian Survey , Cetakan II, Pustaka LP3ES, Jakarta. 1995.
Sugiyono, Metode Penelitian Bisinis , dalam Moh. Tika Pabundu, Metodologi Riset Bisnis , Bumi Aksara, Jakarta. 2006.
Sukendro, G. G., Pandrianto, N., Oktavianti, R., & Sari, W. P. (Eds.). (2022). Komunikasi Anak
Muda untuk Perubahan Sosial. Gramedia Pustaka Utama.
https://books.google.co.id/books?id=EZZaEAAAQBAJ(Halim et al., n.d.)
Trijupitasari,  R.,  &  Riauan,  M.  A.  I.  (2017).  Pola  Komunikasi  Komisi  Penanggulangan  AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Bahaya HIV dan AIDS Kepada Penjaja Sex dan Gay. MEDIUM, 6(1), 78-86.
Zainal, M., Suwaro, U., Mariana, D., & Redjo, S. I. (2017, November). Governance of Forest and Peatland  Fire  Prevention  in  Riau  Province.  In International  Conference  on  Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017) (pp. 122-125). Atlantis Press.
Zainal, Z. (2018). Intergovernmental Relations Dalam Pemberian Konsesi Hutan Tanaman Industri Di Provinsi Riau. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 14 (2), 92-114.
Zainal,  F.  N.  P.  (2021,  December).  Government  Management  in  Village-Owned  Enterprises  in Increasing Village Original Income In Kampar District. In ICLSSE 2021: Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE (Vol. 9, p. 169).
Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 37(2).