## EVALUASI BELANJA K/L SEBAGAI BEBAN KERJA TAMBAHAN PADA SATKER MITRA KERJA KPPN KEDIRI
Irwan Suliantoro 1 , Auxciliadora Monica Deviyani 2 Politeknik Keuangan Negara STAN irwans@pknstan.ac.id 1 , 4301180548.auxciliadora@gmail.com 2

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  perception  of  spending  unit  (satker)  on  the  benefits  of  expenditure evaluation,  which  carried  out  by  satker  through  the  SMART  application    and  the  eMonev  application.  Both applications  have  the  same  main  objective,  which  is  to  provide  input  in  order  to  support  policy  making  for performance improvement. Both applications are used by the echelon 1 unit and by the regional satker. The problem is that there are differences in the characteristics of application users between the echelon 1 and the regional satker. These differences in characteristics have the potential to cause differences in the benefits of expenditure evaluation felt by the echelon 1 and by the regional satker. To find out how far the benefits felt by the regional satker that are partners of KPPN Kediri, a survey  was conducted. From the survey results, it is known that some satkers have a perception that filling in the Monev data on K/L spending is an additional workload and there is less benefit. In order to increase the benefits, it is necessary to differentiate the information needs for the central echelon 1 unit from the regional satker in the SMART and eMonev applications.
Keyword: Expenditure evaluation of line ministry

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi satuan kerja (satker) terhadap manfaat evaluasi belanja K/L. Evaluasi belanja K/L yang  dilakukan oleh satker dilaksanakan melalui Evaluasi Kinerja Anggaran  (menggunakan aplikasi SMART Ditjen Anggaran) dan eMonev (Bappenas). Kedua aplikasi tersebut mempunyai tujuan utama yang sama, yaitu  memberikan masukan  dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan untuk peningkatan/perbaikan kinerja. Kedua aplikasi tersebut digunakan oleh unit eselon 1 pusat dan oleh satker daerah.  Permasalahan yang muncul yaitu adanya perbedaan karakteristik pengguna aplikasi antara unit eselon 1 pusat dengan satker daerah. Unit eselon 1 pusat merupakan entitas pembuat kebijakan, sedangkan satker daerah merupakan entitas pelaksana dari kebijakan yang dibuat oleh unit eselon 1 pusat. Perbedaan karakteristik tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan manfaat evaluasi belanja  yang dirasakan oleh unit eselon 1 pusat dan oleh satker daerah. Untuk mengetahui seberapa jauh manfaat yang dirasakan oleh satker daerah yang menjadi mitra kerja KPPN Kediri, dilakukan survei. Dari hasil survei, diketahui bahwa sebagian satker  mempunyai persepsi bahwa pengisian data Monev belanja K/L sebagai beban kerja tambahan dan tidak/kurang dirasakan manfaatnya. Untuk meningkatkan persepsi manfaat Monev belanja K/L, maka perlu  dibedakan  kebutuhan  informasi  untuk  unit  eselon  1  pusat  dengan  satker  daerah  pada  aplikasi  SMART  dan eMonev.
Kata Kunci: Evaluasi Belanja K/L
KLASIFIKASI JEL:
Halaman 137 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Anggaran belanja Kementerian/
Lembaga (K/L) setiap tahun dituangkan  ke dalam  Rencana  Kerja  dan  Anggaran Kementerian/Lembaga  (RKAKL).  RKAKL merupakan  dokumen  yang  berisi  rencana kinerja dan rencana   anggaran tahunan dari K/L.  RKAKL  disusun  melalui  tiga pendekatan,  yaitu  Kerangka  Pengeluaran Jangka  Menengah,  Penganggaran  Terpadu, dan  Penganggaran  Berbasis  Kinerja  (PBK). Khusus mengenai   PBK, agar penerapannya dapat  dioperasionalkan,  diperlukan  tiga instrumen  dalam  implementasi  PBK,  yaitu: indikator kinerja, standar biaya, dan  evaluasi kinerja.
Terkait  evaluasi  kinerja  belanja  K/L
(yang  tercantum  pada  dokumen  RKAKL), terdapat  beberapa  sistem  dalam  mekanisme Monitoring  dan  Evaluasi  (Monev)  belanja K/L,  yaitu  Monev  Indikator  Kinerja Pelaksanaan  Anggaran  (IKPA)  dari  Ditjen Perbendaharaan, Spending  Review dari Ditjen  Perbendaharaan,  Evaluasi  Kinerja Anggaran (EKA) dari Ditjen Anggaran, dan eMonev  dari  Bappenas.    Selain  keempat sistem tersebut, terdapat Sistem
Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (SAKIP)  dari  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi (KemenPAN-RB).  SAKIP  menghasilkan dokumen    berupa  Laporan  Kinerja.  Untuk Monev  IKPA, Spending  Review ,  Evaluasi Kinerja  Anggaran,  dan  eMonev,  fokus Monev-nya  mengacu  pada  belanja  K/L (bersumber  dari  APBN),  sedangkan  SAKIP mencakup  belanja  yang  bersumber  dari APBN dan APBD.
Dari  beberapa  sistem  Monev  di  atas, yang  terkait  dengan  evaluasi  perencanaan anggaran  yaitu Spending  Review ,  EKA, LAKIN, dan eMonev, sedangkan IKPA lebih fokus kepada pelaksanaan anggaran. Terkait Spending  Review ,  pelaksanaan  Monev-nya hanya  khusus  dilakukan  oleh  Ditjen Perbendaharaan,  tidak  oleh  K/L  ataupun satuan  kerja  (satker).  Selanjutnya  terkait
dengan  LAKIN,  pelaksanaan  Monev-nya dilakukan secara manual tanpa menggunakan sistem  aplikasi.  Sehubungan  dengan  hal tersebut,  objek  pembahasan  pada  artikel  ini terkait  dengan  Monev  berupa  Evaluasi Kinerja Anggaran dan eMonev.
Evaluasi Kinerja Anggaran  merupakan proses  untuk  melakukan  pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya  guna  menyusun  rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Hasil  evaluasi  kinerja  ini  menjadi  acuan untuk  1)  Penyusunan  tema,  sasaran,  arah kebijakan,  dan  prioritas  pembangunan;  2) Penyusunan reviu angka dasar; 3)
Penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya;  4)  Pemberian  penghargaan  atau pengenaan  sanksi.  Implementasi  terhadap Evaluasi  Kinerja  Anggaran  dilakukan menggunakan  aplikasi  Sistem  Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART).
EMonev merupakan aplikasi pelaporan data realisasi  hasil  pemantauan  pelaksanaan rencana  pembangunan  tahun  berjalan  yang diinisiasi  oleh  Bappenas.  Aplikasi  eMonev bertujuan untuk mengumpulkan data realisasi pelaksanaan (realisasi anggaran dan realisasi output )  secara  lengkap,  sehingga  dapat dijadikan  bahan  analisis  dan  menjadi pertimbangan bagi pelaksanaan
pengendalian  dan  evaluasi  perlaksanaan rencana  pembangunan.  Aplikasi  eMonev berfungsi sebagai alat pemantauan berjenjang  dengan  satker  sebagai  ujung tombak penyedia data realisasi.
Dari  uraian  di  atas,  pada  intinya, Evaluasi  Kinerja  Anggaran  dan  eMonev sama-sama  mempunyai  tujuan  memberikan masukan  ( feed  back )  dalam  rangka mendukung pengambilan/perumusan kebijakan  (Rubio,  2011).    Manfaat  berupa feed back tersebut  berlaku  tidak hanya  bagi unit eselon 1 pusat, tetapi juga berlaku bagi seluruh  satker  pada  unit  eselon  1  yang bersangkutan.  Untuk  mengetahui  persepsi manfaat  Monev  pada  level  satker,  maka dilakukan survei terhadap satker-satker yang menerima  alokasi  belanja  dari  K/L.  Dalam
konteks  ini,  satker-satker  yang  disurvei merupakan mitra kerja dari KPPN Kediri.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan  sebelumnya,  maka  rumusan masalah yang dibahas yaitu :
1. Apa manfaat Monev belanja K/L?
2. Apakah satker (sebagai mitra kerja KPPN Kediri)  merasakan  manfat  dari  Monev Belanja K/L?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  dan perumusan  masalah  yang  telah  diuraikan sebelumnya,  maka  tujuan  penelitian  yang dicapai yaitu :
1. Mengetahui manfaat Monev belanja K/L.
2. Mengetahui persepsi  satker  (mitra  kerja KPPN  Kediri)  terhadap  manfaat  Monev belanja K/L.

## 1.4 Permasalahan
Terdapat  beberapa  sistem    Monev belanja  K/L.  Dari  sistem  Monev  yang  ada, Evaluasi Kinerja Anggaran (melalui aplikasi SMART)  dan  eMonev  merupakan  evaluasi belanja K/L berbasis aplikasi komputer yang dilakukan  oleh  satker.  Satker-satker  yang menggunakan  kedua  aplikasi  tersebut melakukan  perekaman  data  terkait  capaian kinerja. Diharapkan, dengan data dan sistem yang  tersedia,  satker  dapat  melakukan evaluasi  kinerja  dalam  rangka  pengendalian dan perbaikan kinerja sehingga belanja K/L dapat terserap secara efisien dan optimal.
Hasil  dari  evaluasi  digunakan  sebagai masukan ( feedback ) bagi unit eselon 1 pusat dan  satker  di  daerah  dalam  rangka mendukung  pengambilan  kebijakan  untuk peningkatan/perbaikan kinerja. Namun demikian,  dampak  dari feedback tersebut dapat dirasakan berbeda antara unit eselon 1 pusat dengan satker di daerah. Satker daerah bukan  entitas  pembuat  kebijakan,  namun merupakan  entitas  pelaksana  dari  kebijakan yang dibuat oleh unit eselon 1 pusat. Dengan demikian,  manfaat  berupa feedback dari Monev  belanja  K/L  tidak  secara  maksimal dirasakan oleh satker-satker di daerah. Untuk
memastikan  hal  ini,  dilakukan  survei mengenai persepsi manfaat Monev terhadap satker-satker  yang  menerima  belanja  K/L, khususnya satker-satker yang menjadi mitra kerja dari KPPN Kediri.

## 1.5 Reviu Pustaka
Duplikasi Sistem Monev Belanja K/L Dari  sisi literature  review ,  gambaran mengenai Monev belanja K/L tercermin pada artikel  yang  berjudul  “Duplikasi  Sistem Monitoring dan Evaluasi Belanja Kementerian/Lembaga”  (Suliantoro,  2020). Terdapat  beberapa  sistem  (aplikasi)  Monev belanja  K/L,  yaitu  :  Reviu  Pelaksanaan Anggaran (Ditjen Perbendaharaan), Spending  Review (Ditjen  Perbendaharaan), Evaluasi Kinerja Anggaran (Ditjen
Anggaran),  dan  eMonev  (Bappenas).  Dari keempat  sistem  (aplikasi)  tersebut,  yang digunakan  oleh  satker  yaitu  Reviu Pelaksanaan  Anggaran,  Evaluasi  Kinerja Anggaran, dan eMonev. Terkait penggunaan beberapa sistem aplikasi Monev belanja K/L yang  digunakan  oleh  satker,  terdapat beberapa hal yang patut menjadi perhatian. - Terdapat  duplikasi  sistem  terkait  monev anggaran/belanja  K/L  yang  secara  fungsi mempunyai  kemiripan/kesamaan.  Satker harus  mengisi/merekam  berbagai  macam data  yang  sebagian  karakteristik  datanya mempunyai kemiripan, antara lain: merekam capaian output , merekam capaian indikator output ,  merekam  permasalahan/ kendala yang dihadapi satker dalam proses pencapaian output .   Satker harus mengisi/ merekam  berbagai  macam  data  yang sebagian  karakteristik  datanya  mempunyai kemiripan.  Dalam  batas-batas  tertentu,  hal ini  menimbulkan  duplikasi  pekerjaan. Dengan demikian, satker melakukan 2 atau 3  kali  pekerjaan  untuk  hal  yang  hampir mirip.  Dari  sisi  birokrasi,  hal  ini  menjadi tidak efisien dan membebani satker.
- Pada  aplikasi  eMonev,  satker  diharuskan merekam  capain/realisasi  fisik  pada  level output ,  komponen,  indikator output , indikator  kegiatan  (komponen  merupakan tahapan  dalam  pencapaian output ).  Selain itu,  satker  juga  harus  merekam  realisasi
anggaran  pada  level  komponen  per-jenis belanja.  Secara  teknis,  satker  kesulitan dalam  mengisi  data  capaian  kinerja  dan realisasi  anggaran  pada  level  komponen. Satker harus melakukan penghitungan data secara  manual    sebelum  melakukan  input pada aplikasi eMonev.
- Pada  aplikasi  eMonev,  variasi  data  yang direkam  oleh  satker  relatif  cukup  banyak (dibanding  aplikasi  Monev  pada  Ditjen Perbedaharaan  dan  Ditjen  Anggaran). Aplikasi  eMonev  adalah  aplikasi  yang digunakan pada ranah perencanaan pembangunan. Namun, substansinya relatif masuk ke ranah penganggaran.
- Terkait  variabel  Rencana  Penarikan  Dana (RPD)  pada  Evaluasi  Kinerja  Anggaran, perlu  menjadi  pertimbangan  bahwa  RPD merupakan  ranah  dari  sisi  administrasi pelaksanaan  belanja.  RPD  tidak  berada pada ranah output , outcome , atau indikator output / outcome .  Variabel  RPD  sudah digunakan  oleh  Ditjen  Perbendaharaan sebagai  variabel  pada  Reviu  Pelaksanaan Anggaran.  Dengan  demikian,  menjadi kurang  tepat  memposisikan  variabel pelaksanaan  anggaran  ke  dalam  variabel kinerja anggaran.
-  Terkait Spending  Review (berupa  Reviu Alokasi)  yang  dilakukan  oleh  Ditjen Perbendaharaan, mekanisme kerjanya sama/mirip  dengan  penelaahan  RKAKL yang  dilakukan  oleh  Ditjen  Anggaran. RKAKL  yang  sudah  ditelaah  oleh  Ditjen Anggaran  pada  saat  proses  perencanaan anggaran, pada Januari atau Februari tahun berikutnya,  ditelaah  atau  di- review ulang oleh  Ditjen  Perbendaharaan.  Hal  ini menimbulkan  duplikasi  pekerjaan  antara
Ditjen Anggaran dengan Ditjen Perbendaharaan.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1.  Reviu  Pelaksanaan  Anggaran, Spending Review ,  Evaluasi  Kinerja  Anggaran,  dan eMonev pada umumnya mempunyai beberapa persamaan yaitu :
- Bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan.
- Menggunakan  variabel  pengukuran berupa target output (keluaran),  capaian output , pagu anggaran, realisasi anggaran.
- Menjadikan satker sebagai subjek atau aktor pelaksana dengan aktivitas berupa perekaman capaian output dan  identifikasi permasalahan yang dihadapi satker.
- Objeknya berupa belanja K/L.
- Dilakukan secara rutin (setiap bulan).
2.  Reviu  Pelaksanaan  Anggaran, Spending Review ,  Evaluasi  Kinerja  Anggaran,  dan eMonev mempunyai perbedaan yaitu :
- Reviu Pelaksanaan Anggaran menggunakan variabel yang digunakan untuk menghitung IKPA.
- Spending  Review tidak  melibatkan  satker dan hanya dilaksanakan pada awal tahun.
- Data realisasi/capaian kinerja pada eMonev tidak  terintegrasi  dengan  sistem  di Kementerian Keuangan.
-  Evaluasi  Kinerja  Anggaran  dijadikan sebagai dasar penentuan pemberian insentif kepada K/L.
3. Permasalahan/kendala yang dihadapi oleh unit eselon 1 dan satker yaitu:
- Pada  eMonev  Bappenas,  secara  teknis, satker mengalami kesulitan dalam mengisi data capaian kinerja dan realisasi anggaran pada  level  komponen.  Satker  harus melakukan  penghitungan  data  secara manual  sebelum  melakukan  input  pada aplikasi eMonev.
- Pada  aplikasi  eMonev,  variasi  data  yang direkam  oleh  satker  relatif  cukup  banyak (dibanding  aplikasi  Monev  pada  Ditjen Perbedaharaan  dan  Ditjen  Anggaran). Aplikasi  eMonev  adalah  aplikasi  yang digunakan pada ranah perencanaan pembangunan. Namun, substansinya relatif masuk ke ranah penganggaran.
- Pada  Evaluasi  Kinerja  Anggaran  (yang dilakukan  oleh  Ditjen  Anggaran),  RPD merupakan  indikator  yang  terkait  dengan administrasi  pelaksanaan  belanja.  RPD tidak  berada  pada  ranah output , outcome , atau  indikator output / outcome .  Variabel RPD  sudah  digunakan  oleh  Ditjen Perbendaharaan  sebagai  variabel  pada Reviu  Pelaksanaan  Anggaran.  Dengan demikian, menjadi kurang tepat
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol.5, No.2, (2021), Hal. 136-153 Halaman 140 memposisikan variabel
pelaksanaan anggaran  ke  dalam  variabel  kinerja anggaran.

## Kesuksesan Penerapan Sistem Aplikasi
Tingkat  manfaat  suatu  aplikasi  dapat diukur melalui Model for Mandatory Use of Software  Technologies (MMUST)  yang dikembangkan  oleh  Chang  E.  Koh  dkk. MMUST  merupakan  sebuah  model  untuk mengidentifikasi
faktor-faktor yang mempengaruhi  tingkat  pemanfaatan  sistem informasi pada aplikasi yang penggunaannya bersifat wajib ( mandatory ) dengan
memperhatikan variabel information quality ,
information satisfaction , performance
expectancy , social  influence , attitude , use , dan overall  satisfaction ,  dimana  variabel- variabel  tersebut  dapat  mempengaruhi net benefits .
Gambar 1. MMUST (sumber : Koh et al , 2010) Information  Quality menunjukkan sejauh mana informasi secara konsisten dapat memenuhi  persyaratan  dan  harapan  semua orang yang membutuhkan informasi tersebut untuk  membantu  menyelesaikan  pekerjaan. Information Satisfaction menunjukkan bahwa  pengguna  dapat  merasakan  manfaat dari  informasi  yang  dihasilkan  oleh  sistem aplikasi  yaitu  berguna  untuk  membantu menyelesaikan  pekerjaan. Performance Expectancy merupakan  tingkat  kepercayaan dari pengguna terhadap penggunaan aplikasi yang  akan  memberi  manfaat  dalam melakukan aktifitas tertentu. Social Influence merupakan tingkat dimana pengguna merasa yakin  dan  percaya  untuk  menggunakan aplikasi  tertentu. Attitude merupakan perasaan  positif  atau  negatif  seorang pengguna  aplikasi  tentang  bagaimana berperilaku  pada  suatu  sasaran. Use merupakan  frekuensi  dan  intensitas  dalam menggunakan  sistem. Overall  Satisfaction mengacu  kepada  kepuasan  yang  didapatkan
oleh  pengguna  yang  dapat  menyikapi penggunaan  dari  sebuah  sistem  aplikasi secara  positif. Net  Benefits merupakan dampak  yang  dihasilkan  oleh  keberhasilan sistem  aplikasi,  seperti  penghematan  biaya, perluasan  pasar,  dan  penghematan  waktu (Santoso et al , 2017).
Dari  gambar  1  di  atas,  penelitian dengan  menggunakan  MMUST  mempunyai beberapa  hipotesis  yaitu  :  H1  : Information
Quality
mempengaruhi
Information Satisfaction ;  H2  : Information  Satisfaction mempengaruhi Performance  Expectancy (PE);  H3  : Performance  Expectancy mempengaruhi Attitude ;  H4  : Social Influence mempengaruhi
Performance Expectancy ;  H5  : Attitude mempengaruhi Use ;  H6  : Attitude mempengaruhi Overall Satisfaction ;  H7  : Use mempengaruhi Net Benefits ;  H8  : Overall  Satisfaction mempengaruhi Net Benefits .
Untuk  menguji  hipotesis  di  atas, dilakukan  pengambilan  data  melalui  survei. Pada  survei  tersebut  disertakan  pernyataan- pernyataan yang terkait dengan 8 variabel di atas.  Pernyataan-pernyataan  pada  kuesioner digunakan  untuk  mengukur  setiap  variabel berdasarkan  skala  likert  5  poin  atau  6  poin tergantung kebutuhan. Skala 5 poin misalnya yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3)  netral,  (4)  setuju,  dan  (5)  sangat  setuju. Skala  6  poin  diambil  untuk  menghindari kecenderungan  responden  memilih  angka tengah.  Skalanya  yaitu  (1)  sangat  tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) agak tidak setuju, (4)  agak  setuju,  (5)  setuju,  dan  (6)  sangat setuju.  Hasil  survei  kemudian  diolah  secara kuantitatif.
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui persepsi  satker  terhadap  manfaat  Monev belanja K/L. Bila dikaitkan dengan 8 variabel pada MMUST, maka aspek persepsi manfaat pada Monev belanja K/L lebih terkait dengan variabel Net  Benefits .  Pada  variabel Net Benefits terdapat  6  indikator  yang  diukur, yaitu :
-  Aplikasi  memberikan  keunggulan  bisnis yang kompetitif.
-  Aplikasi  dapat  menyediakan  peningkatan hubungan satker ( client ).
Halaman 141
- Secara keseluruhan aplikasi ini hemat biaya.
- Aplikasi  memberi  peningkatan  citra unit/ lembaga.
- Aplikasi menyediakan peningkatan layanan kepada satker.
- Aplikasi mengikuti  kebutuhan/mekanisme kerja K/L ataupun unit organisasi.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian  yang dilakukan  pada penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif yang menyajikan gambaran suatu fenomena tentang  apa  yang  dialami  objek  penelitian dan  dengan  cara  deskriptif  dalam  bentuk kata-kata  dan  bahasa.  Menurut  Sugiyono, metode  kualitatif  digunakan  ketika  masalah belum  jelas  dimana  metode  ini  bertujuan untuk  memahami  makna  dibalik  data  yang tampak  untuk  memahami  interaksi  sosial, memahami perasaan orang, mengembangkan teori,  memastikan  kebenaran  data,  dan meneliti  sejarah  perkembangan  (Sugiyono, 2019).  Objek  penelitian  ini  adalah  evaluasi belanja  K/L  pada  aplikasi  SMART  dan eMonev.
Jenis  data  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  data  kualitatif  berupa hasil kuesioner,  sedangkan sumber data yang digunakan  adalah  data  primer  dan  data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa respon tertulis dari responden  atas  pertanyaan  yang  dituangkan dalam  bentuk  kuesioner.  Data  tersebut berupa  opini  atau  pengalaman  dari  satker- satker  yang  menjadi  mitra  kerja  KPPN Kediri. Sedangkan  data  sekunder  diperoleh dari  studi  kepustakaan  berupa buku, peraturan terkait perencanaan dan penganggaran,  karya  ilmiah,  dan  dokumen resmi dari instansi pemerintah . Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  observasi,  studi  kepustakaan,  dan penyebaran  kuesioner. Observasi  dilakukan terhadap  proses  bisnis  Monev  belanja  K/L termasuk  penggunaan tools yang  berupa aplikasi  SMART  dan  eMonev.  Studi kepustakaan  dilakukan  dengan  meneliti dokumen  tertulis    dan  buku-buku  pustaka. Penyebaran kuesioner dilakukan dari tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26
Februari  2021.  Kuesioner  terdiri  dari  dua bagian,  yaitu  kuesioner  terkait  aplikasi SMART  dan  kuesioner  terkait  aplikasi eMonev.  Masing-masing  kuesioner  terdiri atas 8 pertanyaan dengan jawaban “ya/tidak” dan  2  pertanyaan  dengan  jawaban  berupa opini. Proses pengisian kuesioner  dilakukan secara online . Dari sejumlah kuesioner yang disebar, terdapat 51 satker yang memberikan respon . Berikut  kuesioner  terkait  aplikasi SMART:
- Apakah pada satker Bapak/Ibu menggunakan aplikasi SMART dari Ditjen Anggaran Kemenkeu?
- Apabila  tidak  menggunakan  aplikasi SMART, dapatkah Bapak/Ibu memberikan apa alasannya?
- Apabila  menggunakan  aplikasi  SMART, apakah  satker  Bapak/Ibu  merekam  data SMART secara rutin?
- Apakah  perekaman  data  SMART  menjadi IKU satker?
- Apakah  perekaman  data  aplikasi  SMART menambah beban pekerjaan bagi satker?
- Dari sisi aspek pemantauan, apakah satker Bapak/Ibu  merasakan  manfaat  terhadap data SMART yang diinput ?
- Dari  sisi  aspek  evaluasi,  apakah  satker Bapak/Ibu  merasakan  manfaat  terhadap data SMART yang diinput?
- Dari sisi aspek pengendalian, apakah satker Bapak/Ibu  merasakan  manfaat  terhadap data SMART yang diinput?
- Menurut  Bapak/Ibu,  terkait  pihak  yang paling  banyak  menerima  manfaat  dari perekaman  data  SMART,  apakah  unit eselon  I  pusat  lebih  banyak  menerima manfaat dibanding satker Bapak/Ibu?
- Apa saran Bapak/Ibu terhadap penggunaan/ perekaman  aplikasi  SMART  dari  Ditjen Anggaran?
Adapun  kuesioner  terkait  aplikasi eMonev sebagai berikut :
- Apakah  pada  satuan  kerja  Bapak/Ibu menggunakan  aplikasi  eMonev  dari Bappenas?
- Apabila  tidak  menggunakan  aplikasi eMonev,  dapatkah  Bapak/Ibu  memberikan apa alasannya?
Halaman 142
- Apabila  menggunakan  aplikasi  eMonev, apakah  satker  Bapak/Ibu  merekam  data eMonev Bappenas secara rutin?
- Apakah  perekaman  data  aplikasi  eMonev (Bappenas) menjadi IKU satker?
- Apakah perekaman data eMonev
(Bappenas)  menambah  beban  pekerjaan bagi satker?
- Dari sisi aspek pemantauan, apakah satker Bapak/Ibu  merasakan  manfaat  terhadap data eMonev (Bappenas) yang diinput?
- Dari  sisi  aspek  evaluasi,  apakah  satker Bapak/Ibu  merasakan  manfaat  terhadap data eMonev (Bappenas) yang diinput?
- Dari·sisi aspek pengendalian, apakah satker Bapak/Ibu  merasakan  manfaat  terhadap data eMonev (Bappenas) yang diinput?
- Menurut  Bapak/Ibu,  terkait  pihak  yang paling  banyak  menerima  manfaat  dari perekaman  data  eMonev  (Bappenas), apakah  unit  eselon  1  pusat  lebih  banyak menerima  manfaat  dibanding  satker Bapak/Ibu?
- Apa saran Bapak/Ibu terhadap penggunaan/ perekaman  aplikasi eMonev (Bappenas)?
Selanjutnya,  garis  besar  alur  logika (kerangka pemikiran) penelitian ini dituangkan  pada  diagram  sebagaimana tampak  pada  gambar  2.  Evaluasi  terhadap belanja  K/L  yang    dilakukan  oleh  satker dilaksanakan  melalui  Evaluasi  Kinerja Anggaran    (Ditjen  Anggaran)  dan  eMonev (Bappenas).  Mekanisme  Evaluasi  Kinerja Anggaran dilakukan dengan aplikasi SMART. Proses input data dilakukan secara rutin setiap bulan. Data yang  diinput terkait target  dan  realisasi  anggaran  serta  capaian output -nya.

## Gambar 2. Kerangka Pemikiran
Kedua  aplikasi  tersebut  mempunyai tujuan utama yang sama, yaitu  memberikan masukan  ( feed  back )  dalam  rangka mendukung  pengambilan  kebijakan  untuk peningkatan  /  perbaikan    kinerja.  Kedua aplikasi tersebut digunakan oleh unit eselon 1  pusat  dan  oleh  satker  daerah.  Dengan demikian, seyogyanya,  manfaat  berupa feed back tersebut berlaku baik untuk unit eselon 1  pusat  maupun  untuk  seluruh  satker  yang menerima alokasi belanja dari K/L (APBN).
Namun  demikian,  terdapat  perbedaan karakteristik pada unit eselon 1 pusat dengan satker daerah. Unit eselon 1 pusat merupakan entitas pembuat kebijakan, sedangkan satker daerah  merupakan  entitas  pelaksana  dari kebijakan  yang  dibuat  oleh  pusat.  Menurut Keith  Mackay,  sistem  Monev  dapat memberikan  informasi  unik  tentang  kinerja kebijakan/program/proyek  pemerintah  baik di tingkat nasional maupun daerah (Mackay, 2010).  Dengan  perbedaan  karakteristik tersebut,  maka  perlu  ditinjau  bagaimana persepsi  satker  terhadap  manfaat  Monev belanja K/L tersebut.
Untuk memastikan hal tersebut, dilakukan survei mengenai persepsi manfaat Monev terhadap satker-satker yang
menerima  belanja  K/L,  apakah  penggunaan aplikasi SMART dan aplikasi eMonev cukup bermanfaat  dalam  mendukung  kebijakan pada  tingkat  satker.  Kebijakan  satker  yang dimaksud dikaitkan dengan aspek
pengendalian, aspek pemantauan, dan aspek evaluasi  dari  kegiatan  atau output yang dilaksanakan  oleh  satker.  Pengendalian merupakan serangkaian aktivitas manajemen yang  ditujukan  untuk  menjamin  agar program/kegiatan  yang  dilaksanakan  sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana
pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi  permasalahan  yang  (akan) timbul  untuk  dapat  diambil  tindakan  sedini mungkin.  Evaluasi  merupakan  rangkaian aktivitas  yang  membandingkan  realisasi input, output , dan outcome terhadap rencana dan standar (PP 39/2006).
Aspek pengendalian, aspek pemantauan, dan  aspek  evaluasi  di  atas  menjadi  bagian dari pertanyaan pada survei. Dari hasil survei tersebut kemudian disusun beberapa rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan agar Monev belanja K/L dapat lebih  dirasakan  manfatnya  oleh  semua pemangku  kepentingan,  termasuk  satker daerah.
Adanya manfaat yang secara maksimal diterima  oleh  satker  akan  meningkatkan kepuasan  dan  keberhasilan  implementasi Monev.  Menurut  Mackay,  terdapat  tiga  hal yang menentukan keberhasilan implementasi Monev, yaitu:
-  Pemanfaatan  hasil  Monev  secara  intensif pada  satu  atau  lebih  tahapan  siklus kebijakan.
- Kualitas informasi yang dapat diandalkan.
- Adanya keberlanjutan sistem Monev tanpa terpengaruh  oleh  perubahan  administrasi/ pengambil kebijakan.
3. HASIL PEMBAHASAN
3.1 Evaluasi Kinerja Anggaran
Proses evaluasi melibatkan pengukuran kinerja.  Pengukuran  kinerja  merupakan proses untuk mengkuantifikasi kinerja. Salah satu  tujuan  pengukuran  kinerja  yaitu  untuk menjadikan capaian  masa lalu sebagai acuan atau  dasar  (atau  rekomendasi)  bagi penyusunan/penentuan  target  kinerja  yang akan  datang  (Meyer,  2002).  Dengan
demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  Evaluasi Kinerja Anggaran bertujuan untuk menyusun rekomendasi  dalam  rangka  peningkatan Kinerja  Anggaran  (berdasarkan  capaian kinerja  tahun  lalu  dan  target  kinerja  yang akan  ditetapkan).  Berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang  Pengukuran  dan  Evaluasi  Kinerja Anggaran  atas  Pelaksanaan  RKAKL, Evaluasi  Kinerja  Anggaran  adalah  proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan  dan  tahun  anggaran  sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.
Evaluasi Kinerja Anggaran merupakan salah satu instrumen implementasi Penganggaran  Berbasis  Kinerja  yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat  Jenderal  Anggaran    untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran.  Dalam  pelaksanaan  Evaluasi Kinerja Anggaran, diperlukan sinergi antara Ditjen Anggaran, K/L, dan pihak-pihak lain (akademisi,  pakar,  dan  praktisi).  Aktivitas pada  proses  evaluasi  (kinerja  anggaran) mencakup  pengukuran,  penilaian,  dan analisis kinerja.
Evaluasi kinerja merupakan instrumen penerapan  Penganggaran  Berbasis  Kinerja. Evaluasi kinerja tersebut mempunyai tujuan 1)  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan efektifitas  dari  anggaran    pemerintah;  2) sebagai early  warning capaian  kinerja anggaran tahun berjalan; 3) sebagai feedback anggaran  pada  tahun  mendatang,  bahwa proses  perencanaan  anggaran  pemerintah diajukan  menggunakan  hasil  Monev;  4) sebagai  bahan  pertimbangan  penetapan/ kebijakan alokasi anggaran, dan penyusunan RKAKL.  Adapun  dari  sisi  fungsi,  Evaluasi Kinerja Anggaran paling tidak memiliki tiga fungsi,  yaitu  fungsi  akuntabilitas,  fungsi peningkatan kualitas, dan fungsi rewarding .
Fungsi  akuntabilitas  menunjukkan  bahwa Evaluasi  Kinerja  Anggaran  dilaksanakan untuk membuktikan dan sekaligus mempertanggungjawabkan secara profesional  kepada  pemangku  kepentingan atas penggunaan anggaran. Fungsi
Halaman 144
peningkatan  kualitas  menenjukkan  bahwa Evaluasi  Kinerja  Anggaran  dilaksanakan untuk  mengukur  efektivitas  dan  efisiensi,
serta mengidentifikasi
faktor-faktor
pendukung  dan  kendala  atas  pelaksanaan RKAKL  dalam  rangka  peningkatan  kinerja anggaran  dan  bahan  masukan  penyusunan kebijakan,  khususnya  kebijakan  alokasi anggaran.  Fungsi rewarding mengandung arti bahwa hasil evaluasi kinerja dipergunakan sebagai dasar untuk pemberian penghargaan atau insentif kepada K/L.
Secara garis besarnya, Evaluasi Kinerja Anggaran  (EKA)  terdiri  atas  EKA  Reguler dan  EKA  nonReguler.  EKA  Reguler merupakan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh Menkeu  atau  menteri/pimpinan  lembaga/ pimpinan unit eselon I/pimpinan satker yang dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 kali  dalam  satu  tahun  yaitu  evaluasi  tahun anggaran  berjalan  dan  evaluasi  tahun anggaran  sebelumnya.  EKA  nonReguler merupakan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh Menteri Keuangan  (Ditjen Anggaran) sesuai kebutuhan  dan  kebijakan  untuk  tujuan tertentu.
EKA  Reguler  dilaksanakan  pada tingkat  K/L,  tingkat  eselon  I/program,  dan tingkat satker/kegiatan. Secara lebih spesifik, berdasarkan objek dan variabel pengukurannya,  EKA  Reguler  terdiri  atas EKA  atas  aspek  Implementasi,  EKA  atas aspek Manfaat, dan EKA atas aspek Konteks. EKA  atas  aspek  Implementasi  merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menghasilkan informasi  kinerja  terkait  penggunaan anggaran  dan  capaian output -nya.  EKA aspek  Implementasi  dilaksanakan  pada tingkat  eselon I/program  dan tingkat  satker, dengan variabel yang diukur berupa capaian output ,  realisasi  atau  penyerapan  anggaran, efisiensi,  dan  konsistensi  penyerapan anggaran  terhadap  rencana  penarikan  dana. EKA atas aspek Manfaat merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menghasilkan informasi  kinerja mengenai perubahan yang terjadi  pada  pemangku  kepentingan  sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada  program  K/L.  EKA  aspek  Manfaat dilaksanakan  pada  tingkat  K/L  dan  eselon
I/program,  dengan  variabel  yang  diukur berupa  capaian  Sasaran  Strategis  K/L  dan capaian  Sasaran  Program  unit  eselon I/program.
Agar  lebih  sistematis,  EKA  aspek Implementasi  dan  aspek  Manfaat  dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu : - Persiapan;
- Pengumpulan data;
- Pengukuran dan penilaian;
- Analisis;
- Penyusunan rekomendasi;
- Pelaporan.
EKA  atas  aspek  Konteks  merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menghasilkan informasi  mengenai  kualitas  informasi kinerja  yang  tertuang  dalam  dokumen RKAKL  termasuk  relevansinya  dengan dinamika  perkembangan  keadaan  dan perubahan kebijakan pemerintah. EKA aspek Konteks dilaksanakan pada tingkat K/L dan eselon I. Adapun kualitas informasi  kinerja yang dievaluasi meliputi :
- Ketersediaan rumusan informasi kinerja;
- Ketersediaan target yang akan dicapai untuk setiap indikator;
- Kejelasan rumusan informasi kinerja;
- Relevansi/keterkaitan  rumusan  informasi kinerja  dengan  sasaran  strategis,  sasaran program, output program, output kegiatan, indikator output ,  dan  relevansi  terhadap Tugas Fungsi organisasi;
- Relevansi/keterkaitan   rumusan informasi kinerja dengan dinamika kebijakan pemerintah;
-  Kemampuan  indikator  untuk  dapat  diukur secara tahunan.
Selain  EKA  Reguler,  terdapat  EKA nonReguler.    EKA  nonReguler  merupakan evaluasi  atas  tahun  anggaran  berjalan  dan atau  tahun  anggaran  sebelumnya  yang dilakukan  oleh  Ditjen  Anggaran  sesuai kebutuhan  dan  kebijakan  untuk  tujuan tertentu. Tujuan dari EKA nonReguler yaitu untuk  memberikan  pertimbangan  terkait penyusunan  kebijakan  penganggaran  dan atau  kebijakan  yang  bersifat  insidentil  di bidang  penganggaran.  Data  dan  hasil  EKA Reguler  dapat  digunakan  untuk  mendukung pelaksanaan EKA nonReguler.
Variabel  yang  dievaluasi  pada  EKA kemudian  diukur  dengan  menggunakan beberapa  formula.  Hasil  perhitungan  dari beberapa  formula  kemudian  dikompilasi/ diperhitungkan  dengan  bobot  tertentu sedemikian  hingga  diperoleh  nilai  kinerja. Hasil  pengukuran  dibedakan  atas  aspek Implementasi dan aspek Manfaat. Pengukuran aspek Implementasi menghasilkan Nilai Kinerja aspek
Implementasi (NKI), sedangkan pengukuran aspek  Manfaat  menghasilkan  Nilai  Kinerja Anggaran (NKA), dimana NKA tersebut juga sudah  memperhitungkan  NKI.  Hasil  Nilai Kinerja  Anggaran  tersebut  dibedakan  atas tingkat K/L, eselon 1, dan nilai kinerja pada tingkat  satker.  Nilai  kinerja  tersebut kemudian  dikelompokkan  dalam  beberapa kategori, yaitu :
- di atas 90 = Sangat Baik
- 81 s.d. 90 = Baik
- 61 s.d. 80 = Cukup
- 51 s.d. 60 = Kurang
- 50 kebawah = Sangat Kurang. Secara  lebih  spesifik,  hasil  EKA Reguler  dapat  digunakan  oleh  Ditjen Anggaran, K/L, Unit Eselon I, satker sebagai dasar  untuk  1)  pengambilan  kebijakan realokasi  /  penghematan;  2)  pengambilan kebijakan revisi target kinerja; 3) penentuan langkah-langkah  strategis  dalam  rangka menyelesaikan permasalahan yang menghambat  pencapaian  target  kinerja;  dan 4)  penentuan  langkah-langkah  strategis dalam rangka memperkuat faktor-faktor yang mendukung pencapaian target kinerja.
3.2 EMonev
EMonev merupakan aplikasi pelaporan data realisasi  hasil  pemantauan  pelaksanaan rencana  pembangunan  tahun  berjalan  yang diinisiasi  oleh  Bappenas.  Aplikasi  eMonev bertujuan untuk mengumpulkan data realisasi pelaksanaan (realisasi anggaran dan realisasi output )  secara  lengkap,  sehingga  dapat dijadikan  bahan  analisis  dan  menjadi pertimbangan bagi pelaksanaan pengendalian  dan  evaluasi  perlaksanaan rencana  pembangunan.  Aplikasi  eMonev berfungsi sebagai alat pemantauan
berjenjang  dengan  satker  sebagai  ujung tombak penyedia data realisasi.
Data  yang  menjadi  objek  eMonev adalah  data  RKAKL.  Pengguna  aplikasi eMonev yaitu Bappenas, K/L, unit eselon 1, pemerintah  daerah  /  organisasi  perangkat daerah  (OPD),  dan  satker  yang  menerima dana  (DIPA)  dari  APBN.  Aplikasi  eMonev tidak  mempunyai scoring dalam  penilaian kinerja  anggaran  atau  kinerja output sebagaimana aplikasi SMART atau
sebagaimana hasil Laporan
Kinerja
(LAKIN).  Aplikasi  eMonev  berbasis web dimana  satker  diminta  untuk  mengisi  data antara  lain  terkait  realisasi  anggaran  dan capaian output pada setiap bulan.
Data  yang  diinput  pada  eMonev Bappenas  mencakup  data output ,  indikator output ,  dan  komponen.  Data  terkait output meliputi  capaian output ,  realisasi  anggaran, permasalahan dan status pelaksanaan output . Data terkait indikator output berupa capaian indikator output .  Data  terkait  komponen meliputi  capaian  komponen,  realisasi anggaran, permasalahan dan status pelaksanaan  komponen.  Status  pelaksanaan menunjukkan  kemajuan  atau  perkembangan pelaksanaan  atau  pencapaian  komponen, output ,  dan  indikator output .  Terdapat  5 kategori status pelaksanaan, yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, selesai, dan dimanfaatkan.
Permasalahan dalam pelaksanaan output dan  komponen  merupakan  hal  yang perlu  diberikan solusinya  sekaligus  menjadi catatan/masukan  bagi  perencanaan  dan pelaksanaan  mendatang.  Terdapat  10 kategori permasalahan yang dapat dipilih dan melengkapinya  dengan  keterangan,  yaitu  : anggaran,  barang/material,  lokasi,  desain/ perencanaan/konsep, stakeholder ,  penerima manfaat,  waktu,  cara/metode  pelaksanaan, aparatur  pemerintah,  persepsi/pengendalian. Beberapa  rincian  permasalahan  terkait kategori  anggaran  misalnya  anggaran kurang,  salah  dalam  penyusunan  alokasi, anggaran  lebih  dari  kebutuhan,  komponen ada  yang  tidak  dianggarkan.  Beberapa rincian  permasalahan  terkait  kategori  lokasi misalnya  waktu  pelaksanaan  kurang,  waktu
untuk  proses  pengadaan  sangat  singkat, waktu pengurusan SP2D tidak sesuai dengan target  waktu  pemenuhan  barang/jasa. Beberapa  rincian  permasalahan  terkait kategori  desain/konsep  misalnya  desain/ rencana  tidak  sesuai  dengan  kondisi  di lapangan, Term of Reference /pedoman/juknis tidak ada atau sedang direvisi atau terlambat terbit, desain tidak sesuai dengan output yang diharapkan. (Suliantoro, 2020).
3.3 Persamaan dan Perbedaan
Dari deskripsi di atas, dapat dipetakan perbedaan  antara  aplikasi  SMART  dengan aplikasi  eMonev  sebagaimana  terlihat  pada tabel  1.  Dari  tabel  tersebut  dapat  dilihat bahwa  terdapat  4  persamaan  pokok  antara aplikasi  SMART  dengan  aplikasi  eMonev. Pertama  terkait  dengan  kesamaan  tujuan, yaitu memberikan feedback
terkait pelaksanaan belanja K/L yang tertuang pada dokumen  RKAKL.  Kedua  terkait  variabel yang  diukur,  yaitu  target output ,  capaian output ,  pagu  anggaran,  realisasi  anggaran. Persamaan ketiga, kedua aplikasi digunakan oleh  seluruh  satker  yang  menerima  DIPA dari  APBN.  Persamaan  yang  keempat  yaitu adanya rutinitas dari satker untuk menggunakan  kedua  aplikasi  tersebut  pada setiap bulannya. Rutinitas tersebut merupakan bagian dari monitoring penggunaan  input-input  yang  dilakukan secara terus menerus dan merupakan bagian penting  dari  praktik  manajemem  yang  baik (Casley & Kumar, 1987).
Tabel 1. Perbedaan & Persamaan SMART - eMonev
SMART eMonev
Tujuan :
-Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan penganggaran -Dasar penentuan pemberian insentif Tujuan : Mendukung pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Variabel :
- Target volume indikator output program - Capaian indikator output program - Target volume output kegiatan Variabel : - Pagu anggaran output
- Realisasi anggaran output
- Target volume output - Capaian output
- Capaian output
kegiatan - Target volume indikator output kegiatan
- Capaian indikator
output kegiatan - Pagu anggaran output - Realisasi anggaran output - Rencana Penarikan Dana - Target indikator Sasaran Strategis - Capaian indikator Sasaran Strategis - Target indikator Sasaran Program - Capaian indikator
Sasaran Program
- Permasalahan (faktor penghambat/pendukung pencapaian output )
- Pagu anggaran
Komponen - Realisasi anggaran Komponen
- Target Komponen - Capaian Komponen
- Target indikator output - Capaian indikator output - Permasalahan (terkait anggaran, material, lokasi, desain, stakeholder , penerima manfaat, waktu, dsb)
- Status pelaksanaan (berupa perencanaan, persiapan, pelaksanaan, selesai, dan dimanfaatkan) Subjek/Aktor : - Ditjen Anggaran - K/L, satker Subjek/Aktor : - Bappenas - K/L, satker - Pemda/OPD
Objek : Belanja K/L Objek : Belanja K/L Aktivitas satker : - Mengkonfirmasi atau melakukan koreksi capaian output setiap bulan - Merekam capaian indikator output setiap semester -  Merekam faktor penghambat, faktor pendukung, dan rekomendasi (kualitas) capaian output Aktivitas satker -Merekam capaian/ realisasi fisik pada level output , komponen, indikator output , indikator kegiatan -Merekam realisasi anggaran pada level komponen perjenis belanja
- Mengisi (kategori) permasalahan pada level kompoen dan output Waktu pelaksanaan : - Setiap bulan Waktu pelaksanaan : - Setiap bulan Output laporan : - Nilai efisiensi - Nilai kinerja Output laporan : - Realisasi anggaran
-Capaian output
Dari  tabel  tersebut  juga  dapat  dilihat bahwa  terdapat  2  perbedaan  pokok  antara aplikasi  SMART  dengan  aplikasi  eMonev. Pertama, jumlah atau variasi jenis data yang direkam  oleh  satker  pada  aplikasi  SMART lebih  sedikit  dibanding  jumlah  jenis  data yang direkam pada aplikasi eMonev. Hal ini karena  sebagian  data  pada  SMART  sudah
Halaman 147 diambil dari database Kementerian
Keuangan.  Data  realisasi  anggaran,  diambil dari database Online  Monitoring  –  Sistem Perbendaharaan  Anggaran  Negara  (OM- SPAN)  yang  menyimpan  data  transaksi keuangan  (realisasi  belanja)  dari  seluruh satker yang menerima dana APBN. Adapun capaian output diperoleh  dari  hasil rekonsiliasi data antara KPPN dengan satker, dimana  data  rekonsiliasi  tersebut  juga tersimpan pada database OM-SPAN. Kedua, pada  aplikasi  eMonev  tidak  ada  proses penilaian  atau  pemberian scoring terhadap kinerja yang dicapai satker.
3.4 Hasil Penelitian
Objek  survei  pada  artikel  ini  terkait dengan  penggunaan  aplikasi  SMART  dan eMonev yang digunakan oleh satker. Survei dilakukan untuk mengetahui persepsi satker- satker, apakah penggunaan aplikasi SMART dan  eMonev  cukup  bermanfaat  dalam mendukung  kebijakan  pada  tingkat  satker. Kebijakan  satker  yang  dimaksud  dikaitkan dengan aspek pengendalian, aspek pemantauan,  dan  aspek  evaluasi  dari kegiatan/ output yang dilaksanakan satker. Survei  dilakukan  terhadap  51  satker mitra kerja KPPN Kediri yang dilaksanakan dari tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021.  Survei dilakukan dengan  menyebarkan  kuesioner  secara online .  Pertanyaan  pada    kuesioner  terdiri atas  2  bagian,  yaitu  kuesioner  terhadap aplikasi  eMonev  dan  kuesioner  terhadap aplikasi SMART. Masing-masing kuesioner terdiri  dari  8  pertanyaan  dengan  pilihan jawaban  “Ya”  dan  “Tidak”.  Satker  juga diberikan  kesempatan  untuk  memberikan pendapat,  alasan  dan  saran  mengenai penggunaan kedua aplikasi tersebut. Jawaban Kuesioner aplikasi  eMonev
Dari 51 satker yg memberikan respon, diperoleh data kuantatif sebagai berikut :
- Jumlah satker  yang  menggunakan aplikasi eMonev  yaitu  49  satker  (96,08%).  Dua satker tidak menggunakan aplikasi eMonev karena belum ada instruksi dari pimpinan.
- Jumlah  satker  yang  mengisi  data  secara rutin pada eMonev yaitu 47 satker (92%).
- Jumlah  satker  yang  menjadikan  pengisian data pada eMonev sebagai  IKU organisasi yaitu  38  satker  (74,5%),  13  satker  tidak menjadikan eMonev sebagai IKU.
- Jumlah  satker  yang  merasa  bahwa pengisian data pada eMonev sebagai beban tambahan yaitu 18 satker (35,3%), 32 satker merasa  sebagai  beban  tambahan,  dan  1 satker tidak menjawab.
- Jumlah  satker  yang  merasakan  manfaat aplikasi  eMonev  dari  aspek  pemantauan kinerja  yaitu  42  satker  (82,35%),  8  satker tidak merasakan manfaat, dan 1 satker tidak menjawab.
- Jumlah  satker  yang  merasakan  manfaat aplikasi eMonev dari aspek evaluasi kinerja yaitu  38  satker  (74,5%),  12  satker  tidak merasakan  manfaat,  dan  1  satker  tidak menjawab.
- Jumlah  satker  yang  merasakan  manfaat aplikasi  eMonev  dari  aspek  pengendalian kinerja  yaitu  39  satker  (76,5%),  12  satker tidak merasakan manfaat, dan 1 satker tidak menjawab.
- Jumlah satker yang merasakan bahwa unit eselon  1  pusat  lebih  banyak  menerima manfaat aplikasi eMonev  dibanding satker daerah  yaitu  38  satker  (74,5%),  10  satker menjawab  sebaliknya,  sedangkan  3  satker tidak menjawab.
Selanjutnya,  dari  hasil  kuesioner tersebut diperoleh juga data kualitatif berupa saran sebagai berikut :
- Perlu  ada  “peringatan”  bagi  satker  yang tidak menginput data eMonev.
- Perlu ada pemberitahuan kepada satker bila ada versi baru.
- Aplikasi  eMonev  hanya  menambah  beban (beban  anggaran  negara  dan  beban pekerjaan baru bagi satker).
- Aplikasi  yang  digunakan  sudah  cukup bagus,  namun  satker  belum  tahu  manfaat dari data yang dihasilkan.
- Perlu adanya penjelasan terkait pentingnya aplikasi eMonev.
- Perlu  disediakan help  desk khusus tentang segala permasalahan pada aplikasi eMonev.
- Karena fungsinya sama, sebaiknya digunakan  satu  aplikasi  saja  yang  dapat
Halaman 148
diakses oleh semua Kementerian/Lembaga yang membutuhkan.
- Sebaiknya  aplikasi  eMonev  mengambil data langsung dari Kemenkeu.
- Perlu  lebih  dimaksimalkan  terkait  laporan keuangan.
- Perlu  dibuat  agar  eMonev  lebih simple dalam penginputan data.
- Ke depan aplikasi perlu ditingkatkan dalam hal koneksinya dan load system nya.
- Ke  depan  perlu  dikondisikan  agar server tidak sering down .
- Perlu ditingkatkan kecepatan aplikasinya.
- Terkadang  isian  fisik  menjadikan  realisasi anggaran  dan fisik tidak  sama.  Contohnya capaian fisik sudah selesai namun realisasi anggaran tidak terserap sempurna sehingga hasil akhir tidak sama.
- Data  inputan  eMonev  Bappenas  mungkin bisa disinkronkan  dengan data dari aplikasi SMART  milik  Kemenkeu.  Dikarenakan hampir  ada  kemiripan  kedua  aplikasi tersebut.
- Perlu  adanya  sosialisasi  ulang  atau bimbingan  teknis  terkait  penggunaan  atau proses input aplikasi.

## Jawaban Kuesioner aplikasi  SMART
Adapun  data  dari    kuesioner  aplikasi SMART sebagai berikut : - Jumlah  satker  yang menggunakan aplikasi SMART yaitu 49 satker (96,08%), 2 satker tidak menggunakan karena beban perkerjaan  yang  tidak  seimbang  dan  lebih sulit memantaunya.
- Jumlah  satker  yang  mengisi  data  secara rutin  pada  SMART  yaitu  48  satker  atau 94,12%, 1 satker tidak rutin merekam, dan 2 satker tidak menggunakan aplikasi.
- Jumlah  satker  yang  menjadikan  pengisian data pada SMART sebagai IKU organisasi yaitu  42  satker  (82,35%),  6  satker  tidak menjadikan  pengisian  aplikasi  SMART sebagai IKU, dan 3 satker tidak menjawab.
- Jumlah  satker  yang  merasa  bahwa pengisian data pada SMART sebagai beban tambahan  yaitu  13  satker  (25,50%),  36 satker merasa bukan  sebagai  beban,  dan 2 satker tidak menjawab.
- Jumlah  satker  yang  merasakan  manfaat aplikasi  SMART  dari  aspek  pemantauan
kinerja  yaitu  44  satker  (86,35%),  5  satker belum merasakan manfaatnya, dan 2 satker tidak menjawab.
- Jumlah  satker  yang  merasakan  manfaat aplikasi SMART dari aspek evaluasi kinerja yaitu  47  satker  (92,15%),  2  satker  belum merasakan  manfaatnya,  dan  2  satker  tidak menjawab.
- Jumlah  satker  yang  merasakan  manfaat aplikasi  SMART  dari  aspek  pengendalian kinerja  yaitu  44  satker    (86,3%),  5  satker belum merasakan manfaatnya, dan 2 satker tidak menjawab.
- Jumlah satker yang merasakan bahwa unit eselon  1  pusat  lebih  banyak  menerima manfaat aplikasi SMART dibanding satker daerah  yaitu  40  satker  (78,4%),  7  satker menjawab  sebaliknya,  sedangkan  4  satker tidak menjawab.
Selanjutnya,  dari  hasil  kuesioner tersebut diperoleh juga data kualitatif berupa saran  terkait  aplikasi  SMART  sebagai berikut :
- Perlu  adanya  sosialisasi  ulang  atau bimbingan  teknis  terkait  penggunaan  atau proses input aplikasi.
- Perlu  adanya  fasilitas help  desk khusus mengatasi permasalahan.
- Perlu adanya “peringatan” bagi satker yang tidak mengerjakan perekaman SMART.
- Perlu  lebih  disederhanakan  sistemnya (terutama segi load system dan cache -nya).
- Sangat  perlu  diteruskan  sebagai  media pengukuran kinerja.
- Pengisian  SMART  Kemenkeu  dapat terkoneksi  secara  menyeluruh  berdasarkan data upload capaian output pada  aplikasi eRekon  -  Laporan  Keuangan    dan  OM- SPAN Ditjen Perbendaharaan.
Dari  data  hasil  kuesioner  di  atas, diperoleh perbandingan hasil kuesioner pada eMonev  dan  SMART  di  KPPN  Kediri sebagaimana tampak pada tabel 2.
Tabel 2. Perbandingan Hasil Kuesioner pada eMonev dan SMART
Materi Kuesioner eMonev  SMART Jumlah satker yang menggunakan aplikasi 49 (96,08%) 49 (96,08%)
Halaman 149 Jumlah satker yang mengisi data secara rutin 47 (92%) 48 (94,12%) Jumlah satker yang menjadikan pengisian data sebagai IKU organisasi 38 (74,5%) 42 (82,35%) Jumlah satker yang merasa bahwa pengisian data sebagai beban tambahan 18 (35,3%) 13 (25,50%) Jumlah satker yang merasakan manfaat aplikasi dari aspek pemantauan kinerja 42 (82,35%) 44 (86,35%) Jumlah satker yang merasakan manfaat aplikasi dari aspek evaluasi kinerja 38 (74,5%) 47 (92,15%) Jumlah satker yang merasakan manfaat aplikasi dari aspek pengendalian kinerja 39 (76,5%) 44 (86,3%) Jumlah satker yang merasakan bahwa unit eselon 1 pusat lebih banyak menerima manfaat aplikasi Monev belanja K/L dibanding satker daerah 38 (74,5%) 40 (78,4%) Tabel 3. Komentar Satker terhadap aplikasi eMonev KPPN Kediri No Komentar Satker
1 Aplikasi eMonev dirasa menambah beban bagi beberapa satker.
2  Beberapa satker belum mengetahui manfaat dari data eMonev yang dihasilkan
3  Penggunaan aplikasi Monev belanja K/L cukup satu saja.
4  Data  eMonev  diminta  mengambil  data  dari aplikasi  SMART  sehingga  menjadi  lebih sinkron karena terdapat kemiripan aplikasi
5  Aplikasi  eMonev  perlu  lebih simple dalam penginputan data
6  Perlu  ada  “peringatan”  bagi  satker  yang  tidak menginput data eMonev
7  Perlu ada pemberitahuan kepada satker bila ada versi baru
8  Perlu  adanya  penjelasan  terkait  pentingnya aplikasi eMonev
9  Perlu  disediakan help  desk khusus  tentang segala permasalahan
Tabel 4. Komentar Satker terhadap aplikasi
SMART KPPN Kediri
No Komentar Satker
1 Perlu penyederhanaan sistem
2  Perlu  adanya  “peringatan”  bagi  satker  yang tidak mengerjakan perekaman SMART
3  Perlu adanya fasilitas help desk
4  Perlu  adanya  sosialisasi  ulang  atau  bimbingan teknis  terkait  penggunaan  atau  proses  input aplikasi
Apabila  aplikasi  eMonev  dan  aplikasi SMART  diasumsikan  sebagai  aplikasi  yang digunakan dalam Monev belanja K/L, maka dari  tabel  di  atas  dapat  dianalisis  sebagai berikut :
- Hampir  semua  satker  responden  sebagai mitra kerja KPPN  Kediri  (lebih dari  95%) yang  menerima  DIPA  dari  APBN  telah menggunakan tool aplikasi dalam melakukan Monev belanja K/L.
- Satker tersebut, sebagian besar menjadikan pengisian data Monev belanja K/L sebagai IKU  organisasi.  Kebijakan  pengisian  data Monev belanja K/L sebagai IKU organisasi meningkatkan  persentase  penggunaan tool aplikasi  Monev  di  kalangan  satker. Pengisian data yang dikaitkan dengan IKU organisasi  juga  meningkatkan  jumlah  data yang  terkumpul  pada  unit  eselon  1  pusat, sehingga data yang dievaluasi menjadi lebih holistik.
- Sebanyak  35,3%  satker  merasa  bahwa pengisian  data  aplikasi  eMonev  sebagai beban  kerja  tambahan  dan  25,5%  satker merasa  bahwa  pengisian  data  aplikasi SMART  sebagai  beban  tambahan.  Karena dirasa  menambah  beban,  hal  ini  berarti berpotensi meningkatkan ketidaktersediaan data  atau    berpotensi  menurunnya persentase kepatuhan satker dalam pengisian data Monev belanja K/L.
- Walaupun dirasa menambah beban pekerjaan,  sekitar  83%  satker  merasa bahwa  aplikasi  Monev  belanja  K/L merasakan  manfaat  penggunaan  aplikasi baik  untuk  kepentingan  pemantauan kinerja, evaluasi kinerja, maupun pengendalian  kinerja.  Angka  83%  di  atas merupakan  rata-rata  persentase  jumlah satker yang merasakan manfaat dari aspek pemantauan kinerja, aspek evaluasi kinerja, dan  aspek  pengendalian    pada  aplikasi SMART dan eMonev.
- Sekitar  76%  satker  merasakan  bahwa  unit eselon  1  pusat  lebih  banyak  menerima manfaat dari penggunaan aplikasi eMonev
dibanding  satker  daerah.  Pada  tabel  3 tampak  bahwa  beberapa  satker  merasa belum  mengetahui  manfaat  data  eMonev. Dengan  demikian  hal  ini  berarti  bahwa satker  menginput  data  tanpa  mengetahui makna dari data yang dihasilkannya.
- Apabila  dibandingkan  antara  tingkat penggunaan aplikasi  Monev  (di  atas  95%) dengan  rata-rata  tingkat persepsi  maanfaat penggunaan  aplikasi  (sekitar  83%),  maka terdapat  kesenjangan  ( gap )  sekitar  12% yang sudah menginput  data Monev belanja K/L,  namun tidak merasakan manfaat  dari apa  yang  sudah  diinput.  Dengan  contoh yang  lebih  ekstrim,  pada  tabel  2  dapat dilihat  bahwa  jumlah  satker  yang merasakan  manfaat  aplikasi  eMonev  dari aspek evaluasi kinerja hanya sekitar 74,5%. Hal ini  berarti terdapat 25,5%  satker yang tidak  merasakan  manfaat  aplikasi  eMonev dari aspek evaluasi kinerja. Hal ini menjadi tantangan bagi penyedia aplikasi (Bappenas dan DJA) untuk menyematkan fitur Monev yang lebih dirasakan lagi manfaatnya.
Menurut  Marc  Robinson,  paling  tidak terdapat dua cara untuk menjadikan evaluasi lebih  berguna  dalam  proses  penganggaran, yaitu (Robinson, 2014):
1)  Evaluasi  perlu  dibuat  lebih  bermanfaat untuk penganggaran, dengan cara :
- Perlu dibedakan kebutuhan informasi pada unit penganggaran dengan unit pengeluaran (satker).
-  Unit  penganggaran  lebih  fokus  kepada pengendalian  pengeluaran  sedang  unit pengeluaran  /  belanja  (satker)  fokus  pada peningkatan  belanja  (kinerja  penyerapan anggaran).
-  Pada  unit  penganggaran,  evaluasi  fokus digunakan  untuk  menentukan  program mana yang akan dihapuskan atau dikurangi. Bentuk  evaluasinya  berupa outcome evaluation , program logic analysis (bentuk evaluasi  yang  langsung  mempertanyakan keberlanjutan  keberadaan  program  dengan memeriksa efektivitasnya).
-  Pada  unit  pengeluaran  /  satker,  evaluasi berperan  sebagai  sumber  pedoman  untuk memperbaiki desain program dan pengelolaan  program.  Bentuk  evaluasinya
berupa process  evaluations (dimana  lebih fokus  pada  masalah  manajemen  daripada masalah anggaran).
2)  Proses  penganggaran  perlu  lebih  fokus pada kinerja dan prioritas pengeluaran.
Selanjutnya  apabila  hasil  kuesioner terkait aplikasi eMonev dan aplikasi SMART dibandingkan,  dapat  dianalisis  sebagai berikut :
- Satker  relatif  lebih  rutin  mengisi  data Monev belanja K/L pada aplikasi SMART dibanding  aplikasi  eMonev.  Hal  ini  dapat terjadi  karena  lebih  banyak  jumlah  satker yang  menjadikan  pengisian  data  SMART sebagai  IKU  organisasi dibanding aplikasi eMonev. Selain itu, data realisasi anggaran dan  capaian output pada  aplikasi  SMART tidak perlu diinput ulang oleh satker, karena data  realisasi  anggaran  pada  aplikasi SMART  terintegrasi  dengan  pusat  data realisasi anggaran Kemenkeu. Dengan kata lain,  data  terkait  penganggaran  dan realisasinya sudah terintegrasi antara Ditjen Anggaran  dengan  Ditjen  Perbendaharaan. Pada aplikasi eMonev, satker diminta untuk mengisi  data  realisasi  anggaran,  dimana data realisasi anggaran tersebut sebenarnya sudah ada pada database realisasi anggaran dari  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan Negara (KPPN) seluruh Indonesia.
- Satker merasa bahwa pengisian data Monev belanja  K/L  pada  aplikasi  eMonev  lebih menjadi  beban  tambahan  dibandingkan aplikasi  SMART.  Hal  ini  karena  variasi jumlah  data  yang  diinput  pada  aplikasi eMonev lebih banyak dari pada jumlah data yang  diinput  pada  aplikasi  SMART.  Pada tabel 1 tampak bahwa aktivitas satker dalam menginput data aplikasi SMART jauh lebih sederhana  dibanding  aplikasi  eMonev. Variasi  data  yang  diinput  pada  aplikasi eMonev  lebih  banyak  dibanding  pada SMART.
- Rata-rata  sekitar  12%  satker  mempunyai persepsi  tidak  merasakan  manfaat  Monev belanja  pada  aplikasi  SMART  dan  22,2% satker mempunyai persepsi tidak merasakan  manfaat  Monev  belanja  pada aplikasi  eMonev.  Hal  ini  berarti  bahwa satker  lebih  merasakan  manfaat  aplikasi
SMART dibanding aplikasi eMonev. Rata- rata  sekitar  88%  satker  menyatakan merasakan  manfaat  aplikasi  SMART dibanding  77,8%  satker  yang  merasakan manfaat  aplikasi  eMonev  baik  dari  sisi aspek pemantauan kinerja, evaluasi kinerja, dan pengendalian kinerja.
- Aplikasi  SMART  dirasakan  relatif  lebih bermanfaat    bagi  unit  eselon  1  pusat dibandingkan  manfaatnya  bagi  satker daerah.
- Satker merasakan bahwa terdapat kesamaan data  yang  diinput  pada  aplikasi  eMonev dengan  aplikasi  SMART.  Mengingat adanya  kesamaan  tersebut,  maka  terdapat usulan  agar  isian  data  eMonev  dapat diambil  dari  data  aplikasi  SMART  atau penggunaan  aplikasi  Monev  belanja  K/L cukup  dilakukan  oleh  satu  pihak  saja sehingga satker tidak perlu menginput data pada dua aplikasi yang berbeda.
- Aplikasi  eMonev  lebih  banyak  mendapat komentar  berupa  kritikan  dan  masukan perbaikan dibanding aplikasi SMART.
Bila dikaitkan dengan teori pada Model for Mandatory Use of Software Technologies , maka terdapat kesamaan topik terkait manfaat atau dampak yang dihasilkan oleh  keberhasilan  sistem  aplikasi.  Manfaat penggunaan  aplikasi  merupakan  salah  satu variabel  yang  diukur  dalam  menilai keberhasilan  sistem  aplikasi.  Perbedaan metode  pada  penelitian  ini  dengan  metode MMUST  terletak  pada user atau  pengguna aplikasi  yang  menjadi  objek  survei penelitiannya.  Pengguna  aplikasi  Monev belanja  K/L  dibedakan  atas  unit  eselon  1 pusat dan satker daerah, dimana satker daerah cenderung diposisikan lebih kepada penginput  data.  Setelah  data  diinput  oleh satker daerah dan terkumpul di pusat, maka (berdasarkan  hasil  kuesioner)  unit  eselon  1 pusat  lah  yang  cenderung  menikmati pengolahan data Monev dimaksud. Pada  penelitian  tentang  keberhasilan sistem  aplikasi  dengan  metode  MMUST, satker  pengguna  tidak  dibedakan  atas  unit eselon  1  pusat  dan  unit/satker  daerah.  Pada topik  terkait  manfaat  Monev  belanja  K/L, metode  MMUST  cenderung  lebih  cocok
dengan  menjadikan  pengguna  unit  eselon  1 pusat sebagai objek survei penelitian, karena unit  eselon  1  pusat  berperan  sebagai pengambil  kebijakan  dan  kebijakan  diambil berdasarkan  hasil  Monev  yang  ada. Kebijakan  cenderung  berlaku  umum  pada lingkup  nasional  sehingga  dibutuhkan  data Monev  belanja  pada  level  nasional,  bukan pada level regional.
Studi  empiris  terkait  Monev  belanja K/L pernah dilakukan oleh Bank Dunia yang dipublikasikan melalui artikel yang berjudul Using M&E to  Support Performance Based Planning and Budgeting in Indonesia (Ahern et  al,  2012).  Menurut  Bank  Dunia,  sistem Monev  lebih menekankan pada pemantauan daripada  evaluasi.  Tantangan  pelaksanaan Monev  belanja  K/L  antara  lain  adalah banyaknya  aktor  yang  terlibat,  yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator, dan K/L.
Koordinasi proses perencanaan dan penganggaran dilakukan oleh Bappenas dan Kementerian  Keuangan,  sementara  K/L memiliki peran aktif dalam eksekusi program /kegiatan.  Baik  Bappenas,  Kementerian Keuangan, maupun
K/L telah mengembangkan  sendiri  proses  Monev belanja  K/L  untuk  memenuhi  kebutuhan terhadap  informasi.  Tantangan  yang  lain berupa terdapatnya peraturan yang tumpang tindih  untuk  mengumpulkan  data  dari  K/L dan  instansi  di  bawahnya.  Hal  ini menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas data, beban pelaporan, permintaan informasi yang  berlebihan,  kesenjangan  informasi, akses ke informasi, dan koordinasi kebijakan Monev belanja K/L secara keseluruhan.
Di  lain  pihak,  K/L  diharuskan  untuk menyediakan  beberapa  laporan  monitoring kepada  Kementerian  Koordinator.  Masing- masing  K/L  memiliki  sistem  monitoring internal  untuk  mengumpulkan  informasi terkait pengeluaran anggaran dan implementasi program. Setiap K/L memiliki format  pelaporan  unik  berdasarkan  sistem pemantauan internal program tertentu. Biaya untuk menyusun dan mengelola laporan rutin menjadi semakin meningkat.
Halaman 152

## 4. SIMPULAN
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui manfaat Monev belanja K/L dan untuk  mengetahui  persepsi  satuan  kerja terhadap  manfaat  Monev  belanja  K/L  pada satker-satker mitra kerja KPPN Kediri. Dari pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Secara  umum,  manfaat  Monev  belanja K/L  yaitu    memberikan  masukan  ( feed back ) dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan untuk
peningkatan/perbaikan    kinerja.  Manfaat berupa feed  back tersebut  berlaku  baik untuk  unit  eselon  1  pusat  maupun  untuk seluruh  satker  yang  menerima  alokasi belanja dari K/L (APBN). Namun satker- satker  daerah  merasakan  bahwa  manfaat tersebut lebih banyak dinikmati oleh unit eselon 1 pusat.
2) Adapun persepsi satker-satker mitra kerja KPPN  Kediri    terhadap  Monev  belanja K/L yaitu :
- Sekitar  35,3%  satker  mempunyai  persepsi bahwa  pengisian  data  Monev  belanja  K/L (pada aplikasi eMonev) sebagai beban kerja tambahan.
- Pada aplikasi SMART, sekitar 25,5% satker mempunyai persepsi bahwa pengisian data Monev belanja K/L (pada aplikasi SMART) sebagai beban tambahan.
- Selain  persepsi  terkait  tambahan  beban pekerjaan, sebesar 74,5% satker merasakan bahwa  unit  eselon  1  pusat  lebih  banyak menerima  manfaat  aplikasi  eMonev dibanding satker daerah.
- Selanjutnya sekitar 78,4% satker merasakan bahwa  unit  eselon  1  pusat  lebih  banyak menerima  manfaat  aplikasi  SMART dibanding satker daerah.
- Sekitar  22,2%  satker  mempunyai  persepsi tidak  merasakan  manfaat  Monev  belanja pada  aplikasi  eMonev  baik  dari  sisi  aspek pemantauan  kinerja,  evaluasi  kinerja,  dan pengendalian kinerja.
- Sekitar  12%  satker  mempunyai  persepsi tidak  merasakan  manfaat  Monev  belanja pada aplikasi SMART baik dari sisi aspek
pemantauan  kinerja,  evaluasi  kinerja,  dan pengendalian kinerja.

## 5. SARAN/REKOMENDASI
Satker  tidak  sepenuhnya  merasakan manfaat Monev belanja K/L. Oleh karena itu, saran yang perlu dipertimbangkan yaitu : -  Untuk    meningkatkan    persepsi    manfaat Monev belanja K/L, maka perlu dibedakan kebutuhan  informasi  untuk  unit  eselon  1 pusat  dengan  kebutuhan  informasi  untuk satker  daerah  pada  aplikasi  SMART  dan eMonev.
- Unit  eselon  1 pusat  (dalam hal ini sebagai entitas  perencana  anggaran)  fokus  pada pengendalian pengeluaran sedangkan satker daerah fokus pada monitoring dan evaluasi peningkatan  belanja  (kinerja  penyerapan anggaran).  Dengan  demikian,  perlu  ada fitur  terkait  pengendalian  belanja  pada aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh unit eselon  1  pusat  dan  fitur  terkait monitoring/evaluasi  kinerja  penyerapan anggaran  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh satker daerah.
-  Bentuk  evaluasi  pada  unit  eselon  1  pusat lebih  ke  arah outcome  evaluations dan program logic  analysis ,  sedangkan  bentuk evaluasi  pada  satker  daerah  lebih  ke  arah process evaluations .
-  Perlu  adanya  penyederhanaan  data  yang perlu  diinput  khususnya  pada  aplikasi eMonev.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Ahern,  M., Beard,  V.A.,  Gueorguieva,  A.I., Handini,  R.S.  (2012). Using  M&E  to Support  Performance  Based  Planning and  Budgeting  in  Indonesia .  The World Bank PREM Notes. Casley,  D.J.;  Kumar,  K.  (1987). Project
Monitoring and Evaluation in Agriculture . The International Bank for Reconstruction  and  Development. Washington, D.C.
Koh,  Chang  E.;  Prybutok,  Victor R.;  Ryan, Sherry D.; Wu, Yu “Andy”. (2010). A Model for Mandatory Use of Software Technologies: An Integrative Approach by Applying Multiple Levels
of  Abstraction  of  Informing  Science.
Informing  Science:  the  International Journal of an Emerging Transdiscipline . Volume 13.
Mackay,  K.  (2010).  Conceptual  Framework for  Monitoring  and  Evaluation. The World Bank PREM notes . Robinson, M. (2014). Connecting Evaluation and Budgeting. Independent
Evaluation Group (World Bank). Rubio,  G.  M.  (2011). The  Design  and Implementation  of  a  Menu  of Evaluations . World Bank. Santoso,  Timotius  Wisnugroho.;  Tanaamah,
Andeka Rocky.; Sitokdana, Melkior N.
N. (2017). Analisis Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Dengan Menggunakan  Kerangka  Model  for Mandatory Use of Software Technologies  pada  Aplikasi  Sistem
Keuangan  dan  Akuntansi  Satya Wacana  (SIKASA)  di  Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. SMERU.  2011.  Monitoring  and  Evaluation of  Development  Programs  in  Five Ministries:  A  Study  on  the  System  of Implementation. Jakarta, Indonesia.
Sugiyono.  (20019).  Metode  Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R  &  D. Alfabeta, Bandung. Suliantoro,  I.  (2020).  Duplikasi  Sistem
Monitoring  dan  Evaluasi  Belanja
Kementerian/Lembaga.
Jurnal
Manajemen  Keuangan  Publik ,  Vol.  4, No. 2, (2020), Hal. 16-30.