## AGENDA MEDIA MENGENAI PILPRES PEMILU 2014 Analisis Isi Terhadap Pemberitaan Mengenai Setatus Pencalonan Jokowi Dalam Surat Kabar Kompas
Catur Priyadi
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta

## Abstract
The momentum of presidential election as a political reality of course a lot of attention from various circles to be observed and assessed by the PR. the media agenda and the theoretical approach using content analysis method- ology with a quantitative approach to the Kompas newspaper, because it basically is one of the various methods that are categorized as “Unobtructive Research”, is the possible research methods the researcher to be able to study the process of social life is not directly without causing change existing data.
This study aims to gain an idea of   how the media view or highlight cases Jokowi nomination as a Presidential candidate in the 2014 Kompas Newspaper. Positivist research paradigm developing studies of media effects, in addition to the positivist paradigm also emphasizes objectivity that world phenomenon can be explained by the laws of the objective, rational, and can be tested. With the quantitative approach Agenda media measured by content analysis technique based on the category dikoding existing issues, measured by the frequency and volume issues trigger issues (Centimeter Area newspaper column), test reliability or consistency of the formula Ole R. Holsty. Here the researchers conducted a pretest with mengkoding way categorization of the test sample into the inter-code.
From the data processing aspects of the audience for the results of the salience, there’s findings that the news in the newspaper Kompas that is relevant to the case’s candidacy in the 2014 presidential election results Jokowi test analysis of the aspects the audience salience (level of relevance eversion news for audiences with news content the needs of the audience) indicates that there is a significant relationship between the loading time news before and after campaign with the information needed audiences. Audience salience Relevance news content in terms of the need for public information associated with the loading time news (X ² = 11,3,1 df, p <0.05). From the data processing to result in the aspect Velence / valence (pleasant or unpleasant news for the audience), the findings indicate that the newspapers about the case Nominations Jokowi compass on the 2014 presidential election is not fun, it is seen from news reports about personal image Jokowi when served as Governor of Jakarta. Valence Serving humanity Jokowi news connected with the loading time (X ² = 18.1 df, p <0.05).
Keywords: Newspaper, Media Effects, News D alam kajian komunikasi memiliki Prespektif atau Paradigma yang menetukan yang selama ini kita mengenalnya (secara teori) dan men- galaminya dalam (praktik) komunikasi sebagai keg- iatan pengiriman Pesan. Dalam konteks ini kita melihat banyak cara dikirimkan atau dipertukarkan ketika baku komunikasi berlangsung. (Craig,1989:224).
Jika kita telusuri literatur komunikasi dengan kaca- mata cara pesan dipertukarkan, maka akan mendapati empat prespektif komunikasi yang telah berkembang, Yaitu :1). Prespektif transmisionis yang melihat ko-
munikasi semata-mata sebagai proses penyampaian pesan.2) Prespektif Display yang menganggap komu- nikasi sebagai upaya memajang sejumlah pesan untuk menarik perhatian khalayak. 3) Prespektif penciptaan makana yang memandang komunikasi sebagai usaha memanfaatkan simbol untuk menciptakan makna.4) Prespektif ritual yang mengibaratkan komunikasi bak kegiatan ritus dalam rangka memelihara kebersamaan dan solidaritas para peserta komunikasi. (McQuail 1994:51)
Dalam tesisi ini prespektif yang digunakan adalah Prespektif Transmisionis yang memang melihat ko- munikasi secara mekanistik, ibarat upaya menyalurkan arus listrik dari sumbernya ke bohlam lampu dan atau alat elektronik lain melalui kabel. Begitu memperoleh arus listrik langsung menyala. Fiske (1990, :6-38) Kehidupan berpolitik di Indonesia telah berubah dras- tis sejak era reformasi dan sistem pemilihan langsung untuk anggota dewan perwakilan rakyat dan pemilihan presiden dan wakil presiden untuk pertama kalinya telah sukses dilaksanakan. Sistem politik demokrasi mulai dijalankan dan memainkan peranan sentral. (Es- quire, 2007: 1980).
Tahun 2009 telah berlalu, di tahun itu merupakan babak awal pemilihan presiden untuk pertama kalinya telah dilaksanakan. Kini, persiapan menghadapi tahun 2014 yang akan datang merupakan momentum yang penting dalam perjalanan kehidupan demokratisasi dan politik bagi bangsa Indonesia. Selain itu, di tahun 2014 pula untuk kedua kalinya presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
Momentum Pilpres sebagai realitas politik tentu saja banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan un- tuk dicermati dan dikaji. Demikian pula media massa. Sebagai pilar keempat – setelah pilar legislatif, ekse- kutif, dan yudikatif – dalam demokrasi, media massa secara langsung ikut terlibat di dalam sejarah tersebut tatkala mengerjakan praktik jurnalistiknya.
Tahun 2014 merupakan momentum yang penting dalam perjalanan kehidupan demokratisasi dan politik bagi bangsa Indonesia. Selain itu, di tahun 2014 pula untuk ketiga kalinya presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
Molornya pengesahan UU Pemilu 2014 juga berim- plikasi kepada pendeknya persiapan KPU dalam me- nyusun dan melaksanakan tahap pemilu (persiapan- nya hanya lima bulan setelah UU Pemilu disahkan). (KPU@yahoo.co.id) Momentum Pilpres sebagai realitas politik tentu saja banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan un- tuk dicermati dan dikaji oleh para Humas Partai.
Berbagai opini yang ada dari masyarakat tentang kinerja Joko Widodo muncul, walaupun masih bersi- fat subyektif. Anis Baswedan dari Lembaga Survey Indonesia menyatakan bahwa kinerja Jokowi cender- ung lebih baik dalam menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tingkat kepercayaan masyarakat masih tetap tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi menjadi Gubernur Ja- karta. Keadaan politik sepanjang tahun 2014 tergolong stabil. tetapi beberapa bulan terakhir sempat turun karena adanya perseteruan antar elite politik yang pro
dan kontra atas kepemimpinan Jokowi. “Walau demiki- an, pemerintah DKI dapat meredam isu ini. Sukardi Rinakit, Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicat- ed setuju Gubernur Jakarta dapat menjaga tensi politik sehingga tercapai konsensus dan dukungan yang kuat dari para pihak pendukung. Bahkan popularitas dan prestasi Gubernur dalam bidang politik Jokowi selama menjalankan pemerintah Jakarta. yaitu masalah islam radikal, masalah terorisme dan masalah Ras. Tingkat optimisme masyarakat terhadap perubahan kehidupan ekonomi yang lebih baik pada tahun mendatang tetap tinggi. Menurut  Umar Juoro, Direktur Esekutif CI- DES menyatakan pemerintah Jokowi berhasil menge- lola  ekonomi  makro,  menurunkan  tingkat  inflasi  dan menaikkan kemampuan daya beli masyarakat. Meski perbaikan dan peningkatan di sektor ekonomi mikro tidak mengalami perubahan berarti dan tidak membuat jumlah pengangguran menurun bahkan malah cender- ung naik.
Saat ini masyarakat yang berpendapatan rendah ma- sih mempermasalahkan bagaimana mengatasi Banjir dan Kemacetan, trans-portasi Jakarta  akibat Pena- taan Manajemen Pemerintah Pemprov DKI Jakarta bagaimana mengatasi kemiskinan dan bagaimana men- gatasi kemungkinan kalau dirinya tidak bekerja atau menganggur. Meskipun ada masalah seperti itu, ma- syarakat tersebut tetap memiliki kepercayaan tinggi kepada Jokowi. Sebab yang dilihat oleh rakyat bukan terletak kepada bagaimana apa yang bisa diberikan oleh rakyat dan lebih kepada sosok atau figurnya. Masalah terpenting bagi masyarakat ber-pendapatan rendah adalah bukan pada naiknya tingkat biaya hidup atau kenaikan barang, tetapi pada pemerintah dapat menye- diakan barang yang diperlukan.
Dalam menjalankan pembangunan Jakarta masyara- kat cenderung memberikan nilai lebih kepada Jokowi dalam segi menjaga kestabilan sehingga mendukung pertumbuhan Jakarta. Adapun masalah lainnya adalah harga Banjir dan Kemacetan, pendidikan, kesehatan dan kesempatan berusaha atau mendapatkan pekerjaan. Sukardi berharap Pemerintah Jokowi meningkatkan komitmen dalam memberantas korupsi dan ekonomi dengan sisa waktu yang ada guna meningkatkan kinerja pemerintahannya, Jokowi perlu mereshuffle kabinetnya dengan orang-orang yang profesional di bidangnya.” (Anis Baswedan, 2007).
Dari pencitraan Jokowi selama memimpin ini dilihat dari rapot kinerjanya dengan ini ketika Jokowi menca- lonkan untuk yang kedua kali dari Gubernur naik pada PILPRES 2014 tanggapan agenda media Kompas da- lam pemberitaan. Salah satu penyebab terbentuknya
opini publik adalah peran dari agenda media, karena itu agenda media berhubungan erat dengan pekerjaan humas sebagai petugas informasi dari suatu organisa- si. (McCombs&Protess, 2007-2008). Memahami opi- ni publik bukanlah suatu yang sederhana. Seseorang praktisi PR hendaknya dapat memehami secara berkala opini yang tengah beredar didalam  publiknya. Opini sendiri lebih dimaksudkan sebagai apa yang dinyatakan oleh seseorang melalui pernyataan. Opini bisa berkem- bang luas menjadi milik suatu masyarakat. Opini yang berkembang luas dan terkeristal itulah yang disebut opini publik.
Tugas seorang PR adalah menegakan citra organisa- si yang diwakilinya agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dan tidak melahirkan isu-isu yang dapat me- rugikan. Para praktisi PR harus dapat terus mempela- jari terbentuknya sikap sehingga dapat lebih mengenal pola-pola terbentuknya opini dan menjalin relasi dia antara keduanya dengan harmonis.
Beragam  pendapat  timbul  dalam  mendefinisikan kembali peranan media massa dewasa ini dan pada ma- sa-masa yang akan datang, setelah priode perjuangan dan liberal berlalu, atas perkaitan politis, media massa sekarang beroleh sebutan sebagai media pembangunan. Klaim atas sebutan ini sepantasnya memang tidak perlu dikhawatirkan benar.
Dalam esensi yang lebih maknawi, media massa bukanlah sebuah kaidah normative yang dapat dijadi- kan pedoman. Istilah itu lebih tepat dimaksudkan se- bagai usaha member perkaitan fungsional dan tidak menunjuk langsung pada esensi peranan media, beri- kut perspektif historinya. Pernyataan itu relatif mudah disederhanakan dari pengalaman media massa sendiri yang seringkali berhadapan dengan bermacam-macam kepentingan dalam berbagai kurun waktu, termasuk pengaruh ilmu pengetahuan  dan teknologi yang juga menuntut  penyikapan dan keberpihakan yang jelas (Tono, 2003: 21-22).
Media massa sebagai lembaga kemasyarakatan dapat mempengaruhi masyarakat karena bertindak sebagai komunikator massa. Selain itu, pers juga berperan se- bagai kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintahan. Karena hubungan keduanya selalu iden- tik dengan kehidupan sosial, budaya, dan bahkan poli- tik (Djuroto, 2002: 6).
Dalam praktik politik pasca reformasi, media massa semakin berperan penting. Aktivitas media dalam mel- aporkan peristiwa-peristiwa politik sering memberi dampak  yang  signifikan  bagi  perkembangan  politik. Contoh nyatanya adalah pemberitaan yang luas menge-
nai gerakan reformasi tahun 1998 yang dilakukan ma- hasiswa dan masyarakat oleh media massa menyebab- kan efek domino tuntutan dipercepatnya pengunduran diri presiden Soeharto.
Menurut (McNair 1995: 212), dalam era mediasi sep- erti sekarang ini, fungsi media massa dalam komunikasi politik dapat menjadi penyampai (transmitters) pesan- pean politik dari pihak-pihak di luar dirinya; sekaligus menjadi pengirim (senders) pesan politik yang dibuat (constructed) oleh wartawan kepada khalayak. Hal ini memungkinkan para aktor politik memakai media massa, dalam hal ini surat kabar, untuk menyampai- kan pesan-pesan politiknya kepada khalayak. Pada saat yang sama, bagi para wartawan, media massa menjadi wadah untuk memproduksi pesan-pesan politik karena peristiwa-peristiwa politik selalu memiliki nilai berita (Nilamsari, 2005: 4-5).
Media melalui fungsinya memberikan informasi ten- tang kejadian dan kondisi, media massa memperlihat- kan hubungan dan kekuasaan. Di samping itu, media massa juga memfasilitasi inovasi, adaptasi, dan ke- majuan. Kemudian fungsi korelasi berkaitan dengan fungsi menjelaskan, menginterpretasi dan mengomen- tari makna kejadian dan informasi. Fungsi korelasi juga memberikan dukungan kepada norma dan otoritas yang telah ada. Melalui fungsi ini, media juga melakukan sosialisasi, koordinasi kegiatan yang berbeda-beda, membangun konsensus dan menetapkan urutan priori- tas serta menjelaskan status relatif seseorang atau ses- uatu. Dominick menyebutkan fungsi media mencakup; surveillance (menyampaikan informasi), interpretasi, menghubugkan elemen dalam masyarakat, menyam- paikan nilai-nilai, dan hiburan (Dominick dan joseph, 1990: 31-44 dalam Rosmiati, 2008: 3-4).
Media massa adalah komunikasi politik yang sudah melembaga, atau sudah diakui secara universal sebagai sebuah institusi politik. Tak terkecuali Indonesia pada saat ini. Hal ini diantaranya dapat dilihat dalam UU No. 40-1999. Dengan demikian relevansi keterlibatan ko- munikasi dalam setiap konflik dikalangan elite politik banyak terletak pada kekuatan atau kekuasaannya se- bagai saluran dan pembentukan pendapat publik yang sangat efektif. Artinya, seperti dikatakan oleh Lucian W. Pye (1965) dan Denis McQuail (1986) tindakan po- litik tanpa proses komunikasi bukanlah tindakan poli- tik. Bagi media massa para elite politik adalah pelaku berita atau pembuat berita yang amat penting di dunia politik (newsmaker). Karena para politisi adalah new- smaker yang amat penting maka para wartawan tidak mau kehilangan kesempatan untuk meliput pertanyaan- pertanyaan mereka.

## Wacana Volume XIII No.3,  Agustus 2014
Masalahnya adalah sejauhmana efektifnya komuni- kasi politik (media massa) dalam melaksanakan fungsi sebagai saluran komunikasi politik? Adalah Dan Shil- lers dan Peter Golding (1986) yang menyatakan, bahwa dalam tradisi negara-negara demiokrasi sistem pembe- ritaan memiliki peran kunci. Berita media massa ber- peran sebagai sumber informasi utama yang sanat di- butuhkan oleh masyarakat untuk tiba pada pemilihan dan pertimbangan politik yang rasional. (Muis, 2001: 113-114).
Dalam riset David Pearce Demers (1996: 310-311 dalam Severin dan Tankard, 2005: 428), mengatakan media adalah agen kontrol sosial. Perbedaan isi ter- bentuk oleh nilai dominan, semacam kapitalisme yang bertanggung jawab dan aturan sosial, dan oleh ke- mandirian elite yang dimiliki oleh media sebagai sum- ber berita dan sumber iklan demi memperoleh keuntun- gan… media sangat bergantung pada pusat kekuatan, pusat ekonomi, dan politik sebagai berita. Yang berarti bahwa masalah sosial biasanya dibentuk dari posisi mereka yang memegang kekuasaan dan isi berita secara umum mempromosikan nilai-nilai yang selaras dengan ide kapitalis dan kepentingan elite. Media mainstream jarang atau bisa dibilang tidak pernah menyebabkan atau mendorong terjadinya perubahan sisial yang ra- dikal. Fungsi pengawasan pers hanyalah wacana… pesan-pesan di media menciptakan dukungan yang luas terhadap sistem – nilainya, aturannya, institusinya, dan pemimpinnya – tetapi sering mengkritik mereka-mere- ka yang berkuasa, khususnya bila kelompok elite tidak menyetujui satu kebijakan yang fundamental.
Menurut Blumler dan Gurevithch (1975: 17-177), ada empat kerangka dasar yang ditawarkan berkaitan dengan peran media massa dalam politik, yaitu: Per- tama, tingkat pengawasan negara pada organisasi me- dia massa. Dalam hal ini negara dianggap memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap media massa. Segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh neg- ara adalah kebijakan yang harus diikuti dan didukung oleh semua media massa yang ada serta beroperasi di negara tersebut. Kedua, tingkat partisipasi media mas- sa. Bahwa media massa dapat memberikan dukungan maupun loyalitasnya terhadap negara atau partai poli- tik yang berkuasa pada saat itu. Dimensi ini menjelas- kan bahwa komitmen media massa bersifat parisipan. Ketiga, tingkat integrasi media massa pada elite poli- tik. Jika dua dimensi lainnya terjadi secara informal, hubungan ini dianggap memiliki tingkat pemahaman yang timbal balik diantara elite politik di media massa. Sejauh itu pernyataan sikap dan apapun yang dikeluar- kan oleh elite politik akan mudah diterjemahkan oleh
media massa. Keempat, hakikat legitimasi kepercayaan terhadap institusi-institusi media massa. Legitimasi itu diperlukan media massa untuk memberikan pelayanan secara profesional terhadap khalayak dengan bersikap objektif saat berhubungan dengan politisi dan tidak me- mihak.
Namun di tingkat media massa sendiri terjadi perbe- daan antar institusi media massa. Perbedaan tersebut berkaitan dengan bagaimana suatu realitas atau peri- stiwa politik dipandang dan diberitakan oleh masing- masing media massa. Bahwa apa yang dianggap me- miliki nilai berita yang tinggi oleh satu institusi media massa belum tentu akan dipandang sama oleh institusi media massa yang lain. Jika realitas sosial itu sama di- beritakan oleh semua media massa, maka tetap saja aka ada perbedaan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai fak- tor internal maupun eksternal yang mempengaruhinya (Nasrullah, 2005: 3-5) Menurut Hamad (2004: 2-3) boleh jadi sebuah media dipengaruhi oleh berbagai faktor internal berupa ke- bijakan redaksional tertentu mengenai suatu kekuatan politik, kepentingan politik, peran pengelola media, re- lasi media dengan kekuatan politik tertentu, dan faktor eksternal seperti tekanan pasar pembaca atau pemirsa, sistem politik yang berlaku, dan kekuatan-kekuatan luar lainnya.
McQuail (1987: 81-82) menegaskan, media sebagai alat kekuasaan yang efektif. Media bergerak dalam ma- syarakat yang ditandai oleh adanya penyebaran kekua- saan, yang diberikan kepada individu, kelompok dan kelas sosial secara tidak merata, dan karena beberapa hal media berkaitan dengan struktur ekonomi dan poli- tik yang berlaku. Maka memiliki konsekuensi dan ni- lai ekonomi, serta merupakan objek persaingan untuk memperebutkan kontrol dan akses. Di samping itu, me- dia juga tidak terlepas dari peraturan politik, ekonomi dan hukum. Media dipandang sebagai alat kekuasaan yang efektif, karena kemampuannya untuk melakukan beberapa hal seperti menarik dan mengarahkan perha- tian, membujuk pendapat dan anggapan, mempenga- ruhi pikiran dan sikap, memberikan status dan legiti- masi serta mendefinisikan dan membentuk realitas.
Menurut Gurevitch dan Blummer (1977), dalam banyak hal media massa diakui sebagai saluran yang berkemampuan untuk menyampaikan lebih dari seke- dar informasi politik. Artinya media massa dapat dibuk- tikan mempunyai efek politik dalam suatu kelangsun- gan sistem politik suatu masyarakat. kekuatan media, dalam kaitan ini bersumber pada tiga hal, yaitu struk- tural, psikologis, dan bersifat normatif. Akar struktural kekuatan media bersumber pada kemampuannya yang
unik untuk menyediakan khalayak bagi para politisi yang ukuran dan komposisinya tidak akan diperoleh para politisi dimaksud melalui alat yang lain. Memang secara historis pun, meningkatnya peran media massa dalam politik antara lain terletak pada pelipatgandaan khalayak yang sampai tingkat tertentu umumnya telah berhasil mengatasi berbagai hambatan yang sebelum- nya dihadapi (misalnya tingkat pendidikan rendah, dan tipisnya minat kepada politik).
Sedangkan akar psikologis dari kekuatan media  ber- sumber pada hubungan kepercayaan (credibility) dan keyakinan yang berhasil diperoleh (meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda) oleh organisasi media dari anggota khalayaknya masing-masing. Ikatan saling per- caya ini tumbuh berdasarkan pada pemenuhan harapan khalayak selama ini dan validasi dari hubungan percaya mempercayai di masa lampau antara media yang ber- sangkutan dengan khalayaknya, yang pada dasarnya tergantung pada penyajian informasi yang legitimized dan routinized oleh media tersebut selama ini.
Kombinasi akar struktural dan akar psikologi tadi me- mungkinkan media medudukan diri di tengah-tengah – antara politisi dan khalayak – dan sekaligus “mencam- puri” proses politik yang berlangsung. Campur tangan tersebut mungkin saja tidak disukai oleh banyak pihak termasuk kalangan politik dimaksud. Di sini kemu- dian, tampillah sifat normatif media yang bersumber pada prinsip-prinsip demokrasi mengenai kebebasan menyampaikan pendapat, kebutuhan perlindungan terhadap warga negara dari penyalahgunaan kekuatan politik, yang memberi legitimasi kepada peran inde- pendensi media daripada kendali politik.
Menurut Galnoor (1980), media massa mempunyai persamaan dengan partai politik dan birokrasi dalam hal-hal tertentu, dan dalam hal lain berbeda. Bagaima- na pun juga, sistem politik tidak dapat mengabaikan petensi menerobos yang dimiliki surat kabar, radio, tv, dan film. Soalnya bila perhatian masyarakat masih terdiri dari kesatuan-kesatuan masyarakat tradisional, penetrasi melalui media massa memang bukan hal yang mudah. Karena itu biasanya media massa digunakan sebagai saluran komunikasi politik denga mengkombi- nasikannya dengan instrument sosial yang lain (Nasu- tion, 1989: 64-65).
Dalam suatu studi tentang peliputan berita dalam pe- milihan presiden tahun 1968 oleh harian-harian met- ropolitan, Doris Graber menemukan bahwa fokusnya jauh lebih pada atribut pribadi para kandidat ketimbang pada pokok permasalahanya. Kepada pembaca, surat kabar menyajikan cerita yang membina kesan tentang pentingnya, kredibilitas, watak, gaya, dan reputasi kan-
didat melalui sarana seperti penempatan cerita, judul, isi dan banyaknya liputan yang ditujukan kepada setiap pencari jabatan (Nimmo, 2005: 202) Dari hasil penelitian Lazar sfeld, Barelson, dan Gaud- et (1944), menegaskan bahwa kampanye politik dengan menggunakan media massa di Amerika Serikat sebagai saluran komunikasi politik akan berdampak pada pe- rubahan perilaku pemilih dalam memberikan dukun- gannya pada saat pemilihan umum berlangsung, sebab efek penggunaan media massa tidak hanya sampai pada tahap kognitif dan afektif saja, melainkan juga pada ta- hap konatif (Djuarsa, 1992 dalam Nasrullah, 2005: 1). Dari penelitian-penelitian yang ada, sepertinya tidak mengalami kesulitan dalam menarik kesimpulan. Sug- uhan informasi tidak sekedar ikut memberikan pandan- gan tertentu mengenai suatu peristiwa kepada pembaca, tetapi informasi tersebut juga dimasukkan dalam suatu mitologi, pahlawan diciptakam (olah ragawan, seni- man, politikus, ditonjolkan) dan para penjahat (musuh politik) disederhanakan menjadi sketsa yang dikehen- daki. Jawabannya, sebenarnya, hanya dapat diberikan malalui penelitian.
Secara teoritis, media massa bertujuan menyampai- kan informasi dengan benar secara efektif dan efisien. Pada hakikatnya, apa yang disebut sebagai kebenaran ini sangat ditentukan oleh jalinan banyak kepentingan. Akan tetapi, di atas semua itu, yang paling utama tentu- nya adalah kepentingan survival media itu sendiri, baik dalam pengertian bisnis maupun politis (Sobur, 2004: 114).
Pada pembahasan metodelogi tesis ini menggunakan Jenis penelitian Deskriptif Kuantitatif, deskriptif hanya menggambarkan secara sistematis fakta atau peris- tiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi tertentu( Ra- khmat, 1998:24) Analisis berita diukur dengan menggunakan metode analisis Isi yang juga telah menjadi salah satu bagian yang diterapkan oleh para praktisi humas sebagai salah satu alat, teknik dan metode penelitian. Dalam melaku- kan strategi evaluasi.
Kali ini tidak jauh berbeda dari penelitian sebelum- nya. Peneliti akan mengangkat permasalah penelitian mengenai bagaimana media massa mengagendakan (agenda media) Tentu tidak kalah serunya akan men- jadi kajian menarik dalam sebuah penelitian. Dimana penelitian ini berjudul, “ AGENDA MEDIA MENGE- NAI PILPRES PEMILU 2014 (“Analisis Isi terhadap pemberitaan mengenai setatus pencalonan Jokowi da- lam Surat Kabar Kompas”). dalam pendekatan teoritis agenda media dan menggunakan metodologi analisa
isi dengan pendekatan kuantitatif terhadap surat kabar Kompas, karena pada dasarnya merupakan salah satu dari berbagai metode yang dikatagorikan sebagai ” Un- obtructive Research” , yaitu metode penelitian yang mungkinkan si peneliti untuk dapat mempelajari proses kehidupan sosial secara tidak langsung tanpa menye- babkan terjajadinya perubahan data yang ada. (Earl R. 1996:5).
Agenda media diukur dengan teknik analisis isi yang dikoding berdasarkan kategori isu yang sudah ada, diu- kur dengan melihat frekuensi pemicu isu dan volume isu (Luas Centimeter kolom surat kabar). Artinya se- makin luas atau besar volume isu yang semakin sering muncul, maka semakin besar perhatian yang diberikan oleh media terhadap isu yang tersebut dan semakin me- nonjolnya, maka isu tersebut dianggap penting. Selain itu dalam agenda suratkabar, letak isu pada halaman depan dijadikan ukuran penonjolan isu (Graber 1989:8)

## Perumusan Masalah
Penelitian tentang Public Relations sudah cukup banyak dilakukan baik oleh kalangan akademisi, para praktisi komunikasi, institusi pemerintah, maupun in- stitusi swasta lainnya. Pada umumnya penelitian itu bukan hanya sekedar mencari korelasi akademik an- tara organisasi dengan publiknya semata, namun juga demi memenuhi kegunaan yang lebih praktis empiris menyangkut kepentingan publiknya. Asumsinya adalah apabila kepentingan publik mampu dipenuhi oleh or- ganisasi (institusi) maka citra dan reputasi organisasi akan terpelihara bahkan dapat ditingkatkan. Dengan demikian kepercayaan publik terhadap institusi akan semakin bertambah tebal sehingga saling pengertian serta saling percaya terjaga, dan relasi – relasi yang sal- ing menguntungkan juga bisa diwujudkan.
Institusi (organisasi) yang mampu memenuhi kebu- tuhan publiknya akan berupaya secara terus menerus menjaga kepercayaan itu. Berbagai cara yang kreatif akan dilakukan demi tetap menjaga kredibilitas, citra dan reputasi di mata publiknya. Hal ini dilakukan den- gan asumsi bahwa bagaimanapun publik merupakan area yang sangat penting bagi eksistensi suatu institusi. Terlebih apabila institusi itu merupakan lembaga yang tujuannya untuk memperoleh profit seperti perusahaan – perusahaan yang harus terus menerus berinteraksi dengan masyarakatnya. Bagaimana menjaga kredibili- tas, citra diri, dan reputasi di mata publik? Hal ini meru- pakan pertanyaan klasik yang sepanjang masa akan terus berlangsung namun memerlukan jawaban kreatif institusi yang bersangkutan. Karenanya para ahli Pub- lic Relations menyarankan kepada institusi manapun
yang ingin terus eksis harus mampu membuka mata dan telinga guna menyerap aspirasi publiknya untuk melakukan berbagai perbaikan maupun pemeliharaan diri berkaitan dengan kredibilitasnya.
Di lain pihak, publik juga bukanlah obyek yang se- mata – mata pasif, obyek yang dijadikan sebagai sarana institusi untuk terus memelihara eksistensi beserta ke- pentingannya. Sebab apa yang dilakukan oleh institusi di tengah kehidupannya, hal itu juga akan dibaca dan dimaknai tersendiri olehnya. Eksistensi suatu institusi akan bisa berlangsung bila ia mampu dimaknai oleh publiknya sebagai institusi yang memang dibutuhkan, mampu memberikan nilai – nilai yang memenuhi kebu- tuhan mereka, ataupun nilai – nilai lain yang dibutuh- kan oleh masyarakat lain. Pendek kata bahwa publik akan selalu memberikan perhatian kepada institusi yang memiliki keterkaitan dengan dirinya. Pesan – pesan ko- munikasi yang berasal dari institusi juga akan dimaknai tersendiri oleh publik. Publik akan menerima apabila ia memaknai secara positif apa yang diberikan oleh insti- tusi itu. Sebaliknya publik bisa saja menolak apabila ia ternyata memaknai negatif dari apa yang disampaikan oleh institusi tersebut.
Kadang – kadang persoalan antara suatu organisasi (institusi) dengan publiknya muncul ketika tidak ada kesesuaian makna di antara keduanya. Persoalan ini akan semakin menjadi – jadi ketika saluran komuni- kasi diantara keduanya menjadi macet. Publik me- miliki persepsi yang keliru dan terus curiga dengan eksistensi organisasi, sedang organisasi merasa tidak memiliki dukungan dari publiknya (stakeholder-nya). Persoalan – persoalan komunikasi pun muncul , salah persepsi dan salah komunikasi berlangsung sehingga terjadi ketegangan – ketegangan antar institusi versus organisasi. Tentu akibatnya bisa fatal, misalnya timbul- nya aksi massa secara fisik menuntut pembubaran or - ganisasi tersebut atau paling tidak munculnya berbagai keluhan, kritik bahkan dalam derajat tertentu  berubah menjadi hujatan terhadap organisasi yang akan sangat merugikan bagi citra, kredibilitas maupun reputasi or- ganisasi yang bersangkutan. Kerugian akan semakin besar bila keluhan, kritik ataupun hujatan dari stake- holder itu disampaikan melalui media massa. Sebab dengan jangkauannya yang luas, media massa mampu menyebarkan informasi secara luas termasuk mampu memberikan pengaruh yang luas pula.
Proses demokratisasi di Indonesia semakin mengal- ami kemajuan, paling tidak pada level prosedural. Hal ini bisa dilihat dari terselenggaranya Pemilihan umum (PEMILU) yang relatif jujur dan adil. Pemilu legislatif berlangsung secara demokratis, kemudian dilanjutkan
dengan pemilihan Presiden secara langsung juga cukup sukses serta yang terakhir penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung juga relatif terlaksana dengan baik. Proses demokrasi ini sudah merupakan bukti kongkrit telah mulai terwujudnya sistem politik yang semakin demokratis dan sebagai salah satu bentuk reformasi politik Perumusan masalah disini dimaksudkan untuk men- gungkap pokok-pokok pikiran secara jelas dan siste- matis mengenai hakekat masalah sehingga masalah yang akan dikaji dapat dipahami secara jelas. Dengan demikian, perumusan masalah merupakan usaha un- tuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan penelitian yang perlu dijawab atau dicari jalan pemeca- hannya. Dari beberapa pemikiran yang telah disebutkan di atas, rumusan permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Mengacu pada latar belakang yang dipaparkan, per- masalahan yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
“Bagaimanakah Agenda Media surat kabar Kompas, mengenai pemberitaan mengenai status pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014?”
Tinjauan Pustaka Perkembangan pemikiran tentang efek media massa dapat dikatakan memiliki “riwayat ilmiah” (natural history), karena perkembangan itu sangat ditentu- kan oleh suasana waktu dan tempat serta dipengaruhi oleh beberapa faktor “lingkungan”, yaitu: kepentingan pemerintah dan pembuatan undang-undang; kebutuhan industri; aktivitas berbagai kelompok penekan (pres- sure group); tujuan propaganda politik dan komersial; tekanan opini publik pada saat bersangkutan; dan mod- el ilmu sosial. Tidak mengherankan bahwa tidak ada jalur langsung perkembangan pengetahuan secara ko- mulatif yang dapat dilihat dengan mudah. Dalam uraian ini akan dipaparkan dalam beberapa tahap.
Dalam tahap pertama, yang merentang dari awal abad kesembilan belas hingga tahun 1930-an, media yang berkembang dengan baik mengemban pengaruh yang cukup untuk membentuk opini dan keyakinan, mengubah kebiasaan hidup. Secara aktif media juga membentuk perilaku yang kurang lebih sesuai dengan keinginan orang-orang yang dapat mengendalikan me- dia dan isinya (Bauer, 1960). Pandangan seperti ini ti- dak didasarkan atas pengkajian ilmiah, tetapi atas dasar pengamatan kepopuleran pers dan media film dan radio yang terbaru serta pengaruhnya dalam bentuk aspek ke- hidupan sehari-hari.
Tahap kedua yang dimulai dengan serangkaian studi
Payne Fund di Amerika Serikat pada awal tahun 1930- an (Blumer, 1933; Blumer dan Hauser, 1933; Peterson dan Thurstone, 1933), berlanjut hingga awal tahun 1960-an. banyak studi terpisah yang dilakukan tentang dampak jenis isi, terutama film atau program-program dalam kampanye secara keseluruhan. Jenis studi yang diselenggarakan sangat beragam, tetapi perhatian di- pusatkan pada kemungkinan penggunaan film dan me - dia lain untuk keperluan persuasi aktif atau penyebaran informasi (misalnya, Hovland et al., 1949; Lazarsfeld et al., 1944; Star dan Hughes, 1950) atau untuk me- nilai, dengan tujuan pencegahan, dampak yang meru- sak dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum, pra- sangka, agresi, ransangan seksual. Apa yang sekarang tampaknya berupa akhir masa ditandai oleh beberapa ungkapan kenyataan dengan jenis penelitian ini (misal- nya Barelson, 1959) dan oleh adanya pernyataan baru tentang tentang kebijakan konvensional yang menetap- kan peran yang lebih moderat bagi media untuk men- imbulkan efek yang dipilih atau yang tidak diinginkan.
Tahap teori dan penelitian yang ketiga, yang masih berlangsung sekarang. Merupakan tahap di mana efek dan kemungkinan efek masih sedang ditelaah, tanpa menolak kesimpulan penelitian sebelumnya, tetapi di- dasarkan atas perbaikan konsepsi tentang proses sos- ial dan media yang mungkin terkorelasi antara kadar “pendedahan” (exposure) isi tertentu dan perubahan atau variasi sikap, opini, atau informasi yang diukur. Pembaharuan penelitian efek ditandai dengan adanya pergeseran perhatian ke arah: perubahan jangka pan- jang; kognisi ketimbang sikap dan afeksi; peran yang dimainkan oleh isi, disposisi, dan motivasi sebagai variabel sela (intervening variables); gejala kolektif seperti iklim opini, struktur keyakinan, ideologi, pola budaya dan bahkan bentuk-bentuk kelembagaan. (Mc- Quail, 1987: 228-229).
Pada umumnya penelitian tentang studi efek media yang dalam hal ini penentuan agenda, meliputi peny- usunan media dan pengukuran public yang berbasis pada daya analisis yang luas untuk menilai penelitian terdahulu dan untuk meninjau metode yang sesuai un- tuk penelitian selanjutnya. Salah satu penelitian awal tentang efek agenda setting dilakukan Shaw dan Mc- Combs (1977) meneliti para pemilih di Charlotte, North Carolina selama musim panas dan gugur pada pemili- han presiden tahun 1972. Mereka menemukan semua tujuh isu penting yang disebut oleh para responden di- pengaruhi oleh pola liputan dari Charlotte observer dan jaringan berita televisi. Selanjutnya, pada pemilihan presiden 1976 McCombs dan Shaw mengambil sampel pemilih ditiga tempat yang berbeda-beda – Lebanon,

## Wacana Volume XIII No.3,  Agustus 2014
New Hampshire, Indianapolis, Indiana, dan Evanston, Illinois –responden di interview antara Februari dan Desember (Weaver, McCombs dan Eyal, 1981). Pada saat yang sama mereka menganalisa isi surat kabar local dan nasional yang beredar di wilayah tersebut. Hasilnya, sekali lagi menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara agenda media dan agenda publik. Dalam perkembangan selanjutnya, menurut Roger (1994) dan Dearin (1988), ada tiga studi yang dilakukan para peneliti yang satu dengan lain memiliki keterkai- tan. Pertama, studi tentang agenda media massa. Dalam studi ini dikaji latar belakang dan proses terjadinya pe- nonjolan isu-isu dalam media massa yang tidak saja merupakan proses kognitif tetapi juga berkaitan dengan struktur media dimana media itu berada. Kedua, studi mengenai agenda public mengkaji mengenai bagaima- na khalayak dipenagruhi oleh isu-isu yang dianggap penting oleh media. Ketiga, studi mengenai agenda ke- bijakan dikalangan elit politik baik formal maupun non formal. (Rusadi, 1995:50).

## Surat Kabar
Menurut Djafar H. Assegaff, “ Surat Kabar adalah penerbitan yang berupa lembaran yang berisi berita- berita, karangan-karangan dan iklan, yang tercetak dan terbit secara tetap atau periodik dan dijual untuk umum “. (Djafar H. Assegaf 1983:140) Berkaitan dengan penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa Kompas dan Republika adalah media massa yang termasuk dalam Surat kabar. Karena baik Kom- pas maupun Republika merupakan suatu lembaran berisi berita, pendapat, karangan, iklan yang tercetak dan diterbitkan secara teratur dan dijual untuk umum. Bersifat periodik, aktual dan Universal.
Dimaksud dengan aktualitas ialah kecepatan penyam- paian laporan mengenai kejadian dimasyarakat kepada khalayak. (Onong Uchjana 1997:155)Selain ciri-ciri, surat kabar juga mempunyai beberapa fungsi. Menurut Onong Uchjana Effendy, surat kabar memiliki fungsi- fungsi sebagai berikut : 1)Fungsi menyiarkan Informasi (to Inform). Menyiarkan merupakan fungsi pers yang pertama dan utama. Khalayak pembaca berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan infor- masi mengenai berbagai hal di bumi ini, mengenai peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang dilakukan oleh orang lain, apa yang dikatakan orang lain, dan sebagainya.2) Fungsi Mendidik (to edu- cate) Fungsi kedua dari pers adalah mendidik. Sebagai sarana pendidikan massa (mass education), surat kabar dan majalah memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga khalayak bertambah pengeta-
huannya.3) Fungsi Menghibur (to entertain) Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat oleh surat kabar dan majalah untuk mengimbangi berita-berita berat (hard news) dan artikel yang berbobot.4) Fungsi mem- pengaruhi  (to  influence)  Fungsi  yang  keempat  inilah, yakni fungsi mempengaruhi, yang menyebabkan pers memegang peranan penting dalam kehidupan masyara- kat. (Onong Uchjana 1997:145) Fungsi mempengaruhi menyebabkan pers memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Karena pers dapat menyajikan berita yang dapat membuat pembacanya melakukan apa yang diinginkan media.
Seperti pendapat Walter Hageman bahwa fungsi su- rat kabar yang dapat mempengaruhi, berarti : “ …ter- pengaruh untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ke- hendak si publisis “.(Onong Uchjana 1998:105). Dari pendapat diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa surat kabar mempunyai peranan penting dalam mem- pengaruhi pembacanya untuk melakukan sesuatu ses- uai kehendak si publisis.
Media, khususnya surat kabar tidak berada di ruang hampa. Surat kabar sesungguhnya berada di tengah re- alitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam. Seperti yang diungkapkan oleh Louis Althusser, “ Media se- bagaimana lembaga-lembaga pendidikan, seni, agama dan kebudayaan, merupakan bagian dari alat kekuasaan Negara yang bekerja secara ideologis guna membangun kepatuhan khalayak terhadap kelompok yang berkuasa (Ideological states apparatus). (Alex Sobur 2001 : 30)
Hubungan Komunikasi Politik dengan Media. Media massa dan politik adalah dua hal yang hampir selalu berkaitan. Lalu, bagaimanakah hubungan antara politik dengan media massa (cetak maupun elektronik) dewasa ini? Dewasa ini, media massa semakin mem- perhatikan politik, baik itu politik dalam negeri mau- pun luar negeri. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya media massa dalam negeri (baik cetak mau- pun elektronik) yang semakin memfokuskan berita- beritanya kepada politik.
Konflik-konflik  politik  yang  terjadi  antara  tokoh- tokoh politik ataupun kelompok-kelompok politik ter- tentu menjadi “makanan empuk” bagi media massa. Media terkadang bukannya membantu untuk menen- gahi, tetapi malah ikut membuat keadaan menjadi se- makin panas. Tetapi perlu dicatat bahwa semua yang dilakukan media itu bukan hanya dalam konteks un- tuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai politik kepada masyarakat, melainkan ada kepentingan komersial.
Wacana Volume XIII No.3,  Agustus 2014
Dalam pemberitaan-pemberitaan media massa, kon- flik-konflik politik antara tokoh atau kelompok-kelom - pok politik tertentu juga menunjukkan bahwa aspek sensasional lebih ditunjukkan dibandingkan dengan substansi itu sendiri. Media massa, terutama di Indo- nesia, sebagai bagian dari lingkungan produksi yang berorientasi pasar jauh di atas cita-cita ideologisnya, kemudian menyadari adanya keuntungan yang akan di- berikan oleh politik, terutama sebagai pasar potensial, yang tidak dapat dipandang sebelah mata.

## Prespektif Komunikasi.
Dalam kajian komunikasi memiliki Prespektif atau Paradigma yang menetukan yang selama ini kita men- genalnya (secara teori) dan mengalaminya dalam (prak- tik) komunikasi sebagai kegiatan pengiriman Pesan. Dalam konteks ini kita melihat banyak cara dikirimkan atau dipertukarkan ketika baku komunikasi berlang- sung. (Craig,1989:224).
Jika kita telusuri literatur komunikasi dengan kaca- mata cara pesan dipertukarkan, maka akan mendapati empat prespektif komunikasi yang telah berkembang, Yaitu :1) Prespektif transmisionis yang melihat ko- munikasi semata-mata sebagai proses penyampaian pesan.2) Prespektif Display yang menganggap komu- nikasi sebagai upaya memajang sejumlah pesan untuk menarik perhatian khalayak.3)  Prespektif penciptaan makana yang memandang komunikasi sebagai usaha memanfaatkan simbol untuk menciptakan makna.4) Prespektif ritual yang mengibaratkan komunikasi bak kegiatan ritus dalam rangka memelihara kebersamaan dan solidaritas para peserta komunikasi. (McQuail 1994:51)
Konsep Agenda Media Agenda media adalah apa yang menjadi agenda me- dia sebagai bahan berita. Agenda media biasanya berisi isu-isu yang dihadapi oleh suatu negara, tatapi kadang- kadang memuat kandidat politik atau atribut dari kan- didat tersebut. Selanjutnya, pihak-pihak yang memen- garuhi agenda media adalah: 1) presiden atau kepala pemerintahan; 2) media besar seperti The New York Times; dan 3) gate keepers (Protess dan McCombs, 1991:207-209). Sementara itu Griffin (2003:394) men - gatakan ada beberapa pihak yang menetapkan agenda bagi para pembuat agenda. Mereka adalah, 1) editor yang bertindak sebagai “gatekeeper”, 2) kandidat send- iri, 3) pekerja public relations, 4) kelompok pemerhati atau penekan, dan 5) kejadian yang sangat penting yang tidak dapat dihindari oleh para editor untuk memberi- takannya.
Judy Van Slyke Turk (dalam Protess dan McCombs, 1991:211-222) menyimpulkan bahwa pegawai Pub- lic Relations dapat memengaruhi berita media massa. Temuan Sheldon Gilberg, Chaim Eyal, Maxwell Mc- Combs, David Nicholas berkaitan dengan agenda State of the Union Address menggambarkan fenomena agen- da setting oleh pers, dimana isu yang ditekankan oleh media berita tercermin dalam prioritas presiden, bukan sebaliknya, pengaruh presiden terhadap agenda pers.
Gold dan Simmon dalam sebuah penelitan dari 24 ko- ran harian di Lowa bertumpu pada satu AP sirkuit kabel untuk negara bagian, berita nasional dan internasional menemukan koefisien 915 antara rangking proporsi isi yang disuplai oleh pelayanan kabel dan rangking pro- porsi yang isinya digunakan oleh suratkabar dalam 13 kategori. Temuan ini berarti bahwa editor pelayan ka- bel, dalam arti luas, membuat agenda berita untuk edi- tor berita suratkabar, dengan menyarankan campuran berita yang wajar dan proporsional dalam kategori ber- ita seperti kecelakaan dan bencana, kriminal dan berita yang berhubungan dengan manusia (D.C. Whitney dan Lee B Becker dalam Protess dan McCombs, 1991: 229- 236).

## Konsep Agenda Public Relations
Sebagian besar berita dan informasi di media massa berasal dari sumber-sumber PR. Tetapi, karena sumber- sumber itu tidak membayar atas pemberitaan, maka mereka hanya sedikit atau bahkan tidak punya kontrol apabil informasi tersebut digunakan, kapan informasi itu dipakai, dan bagaimana informasi itu digunakan, atau disalahgunakan oleh media. Sumber-sumber PR menyediakan informasi yang mereka anggap pantas untuk diberitakan, yang disebut publisitas, dengan harapan editor dan reporter akan menggunakan infor- masi tersebut. Pembuat keputusan di media mungkin memanfaatkan atau tidak memanfaatkan informasi tersebut berdasarkan penilaian mereka atas nilai dan kepentingan informasi tersebut bagi audien mereka. Mereka mungkin menggunakan informasi tersebut se- bagaimana adanya, atau mengubah informasi asli, atau mengubah cara penyampaian informasi, biasanya tanpa menyebutkan spesialis publisitas sebagai sumbernya.
Media cetak biasanya menerima sebuah press release, berita dengan foto, atau berita pers dengan di- beri informasi latar belakang berita. Media penyiaran biasanya menerima skrip berita, rekaman wawancara atau sound bites, rilis berita video, atau beriat pers yang memuat materi yang cocok untuk siaran. Untuk men- ciptakan publisitas, sumber harus tahu informasi apa yang  bisa  menarik  perhatian  media,  mengidentifikasi
sudut pandang berita yang layak, dan menulis serta mengemas informasi agar sesuai dengan mediumnya. Peristiwa atau acara (events) yang layak diberitakan juga bisa menciptakan publisitas dengan menarik lipu- tan media. (Cutlip & Center, 2006 : 12-13).

## Dampak Media
Dampak media menurut McQuail (2000:423) adalah konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh media, apak- ah disengaja atau tidak. Dampak media memiliki beber- apa bentuk, yaitu: kognitif (berkaitan dengan opini dan pengetahuan), affektual (berkaitan dengan sikap dan perasaan), dan behavioral (berkaitan dengan perilaku). Konsep ini mirip apa yang diungkapkan oleh Hams Jur- gens (dalam Communication Yearbook 15, 374) bahwa dampak media memiliki beberapa tingkatan kesadaran dan pemerolehan informasi (dampak kognitif komuni- kasi massa) serta sikap dan perilaku (dampak persuasif komunikasi massa). Artinya, sebelum media sampai pada tahap memengaruhi perilaku seseorang, ia terlebih dahulu memberikan informasi dan membentuk kesada- ran pada pikiran seseorang.
Selanjutnya, Klapper 1960 (dalam McQuail, 2000:423) membedakan tiga jenis dampak media. Per- tama adalah conversion: perubahan opini atau keper- cayaan sesuai maksud komunikator. Kedua adalah mi- nor change: perubahan bentuk atau intensitas kognisi, kepercayaan atau perilaku. Ketiga adalah reinforce- ment: konfirmasi oleh penerima pesan terhadap keper - cayaan yang ada, pendapat, dan pola perilaku.
Sementara itu Lang dan Lang (1981) menye- butkan tiga dampak media, yaitu: dampak reciprocal, dampak boomerang, dan dampak orang ketiga. Dam- pak reciprocal merujuk pada konsekuensi seseorang atau bahkan institusi menjadi obyek peliputan media. Interaksi antara media dan obyek yang diliput sering terjadi. Gitlin (1980) mengatakan bagaimana gerakan mahasiswa di AS pada tahun 1960-an dipengaruhi oleh publisitasnya sendiri. Dampak boomerang menyebab- kan perubahan pada arah yang berlawanan dari yang di- maksud. Dampak orang ketiga sering terjadi saat kam- panye. Dampak ini merujuk pada kepercayaan bahwa orang lain dapat terpengaruh, sedangkan diri sendiri tidak (McQuail, 2000:424).
Griffin (2003:395) menyebutkan bahwa media akan memiliki dampak pada orang yang membutuhkan ori- entasi. Orientasi berkaitan dengan relevansi dan ketida- kpastian. Suatu berita yang memiliki relevansi dengan khalayak akan berpengaruh pada khalayak. Demikian juga halnya, orang yang merasa suatu ketidakpastian akan mencari informasi, dan pada gilirannya dia akan
terpengaruh oleh informasi dari media massa.

## Kerangka Teori Teori Agenda Setting
Teori agenda setting ditemukan oleh McComb dan Donald L. Shaw sekitar 1968. Teori ini berasumsi bahwa media mempunyai kemampuan mentransfer isu untuk mempengaruhi agenda publik. Khalayak akan menganggap suatu isu itu penting karena media men- ganggap isu itu penting juga (griffin, 2003: 490). Teori agenda setting mempunyai kesamaan dengan teori peluru yang menganggap media mempunyai kekuatan mempengaruhi khalayak. Bedanya, teori peluru mem- fokuskan pada sikap (afektif), pendapat, atau bahkan perilaku. Agenda setiing memfokuskan pada kesadaran dan pengetahuan (kognitif). (Kriyantono, 2007: 220- 221). Fungsi agenda setting banyak digambarkan oleh Don- ald Shaw, Maxwell McCombs, dan kolega-kolega mer- eka (Shaw dan McCombs, 1971). Dalam karya utama mereka mengenai hal ini, Shaw dan McCombs menulis tentang fungsi agenda setting:
Bukti yang dapat dipertimbangkan telah terkumpul bahwa para editor dan penyiar memainkan bagian pent- ing dalam membentuk realitas sosial kita sebagaimana mereka mengerjakan tugas sehari-hari meraka dalam pemilihan dan penayangan berita… dampak media massa ini (kemampuan untuk mempengaruhi peruba- han kognitif diantara individu-individu, untuk menyu- sun pemikiran mereka) telah diberi label fungsi agenda setting dari komunikasi massa. Di sini mungkin terletak sebagian besar pengaruh yang penting dari komunikasi massa, kemampuannya untuk secara mental menata dan mengorganisasikan dunia kita untuk kita. Ringkas- nya, media massa mungkin tidak berhasil dalam mem- beri tahu kita apa yang harus dipikirkan, tetapi mereka dengan menarik berhasil mengatakan apa yang harus dipikirkan secara mendalam. (Shaw dan McCombs, 1977: 5 dalam Winarso).
Dengan kata lain, agenda setting mengembangkan isu-isu atau citra-citra yang mencolok dalam pikiran publik.
Agenda setting terjadi karena pers harus selektif dalam melaporkan berita, sebagai penjaga gerbang in- formasi, membuat pilihan-pilihan mengenai apa yang dilaporkan dan bagaimana melaporkannya. Karena itu, apa yang diketahui oleh publik mengenai keadaan po- kok persoalan pada setiap waktu yang ada secara luas merupakan produk dari penjagaan gerbang media. Leb- ih lanjut, kita mengetahui bahwa bagaimana seseorang memilih ditentukan terutama oleh isu-isu apa yang di-
percaya oleh individu yang dianggap penting. Untuk itu beberapa peneliti percaya bahwa isu-isu yang dilapork- an selama masa jabatan calon mungkin lebih berpenga- ruh terhadap pemilihan daripada kampanye itu sendiri. Media massa memang tidak menentukan “what to think”, tetapi mempengaruhi “what to think about”. Dengan memilih berita tertentu dan mengabaikan yang lain, dengan menonjolkan satu persoalan dan mengesa- mpingkan yang lain, media membentuk citra atau gam- baran dunia kita seperti yang disajikan dalam media massa.
Walaupun kita dapat melacak agenda setting pada konsep “The world outside and the pictures in our head” dari Walter Lippman (1965), penelitian empiris tentang teori ini dilakukan McCombs dan Shaw ketika mereka meneliti pemilihan presiden pada tahun 1972. Mereka menulis laporan antara lain:
“… walaupun para ilmuwan yang meneliti perilaku manusia belum menemukan kekuatan media seperti disinyalir oleh pandangan masyarakat konvensional, belakangan ini mereka menemukan cukup bukti bahwa para penyunting dan penyiar memainkan perana yang penting dalam membentuk realitas sosial kita, ketika mereka melaksanakan tugas keseharian mereka dalam memilih dan menonjolkan berita. Khalayak bukan saja belajar tentang isu-isu masyarakat dal hal-hal lain me- lalui media, mereka juga belajar sejauh mana penting- nya suatu isu atau topic dari penegasan yang diberikan oleh media massa. Misalnya, dalam merenungkan apa yang diucapkan kandidat selama kampanye, media massa tampaknya menentukan isu-isu yang penting. Dengan perkataan lain , media menentukan ‘acara’ (agenda) kampanye”. Dampak media massa, kemampuan untuk menim- bulkan perubahan kognitif diantara individu-individu, telah dijuluki sebagai fungsi agenda setting dari komu- nikasi massa. Disinilah letak efek komunikasi massa yang terpenting, kemampuan media untuk menstruktur dunia buat kita (McCombs dan Shaw, 1974: 1 dalam Rahmat).
Teori agenda setting dikemukan oleh Maxwell Mc- Combs dan Donald Shaw adalah salah satu teori ten- tang proses dampak media atau efek komunikasi massa terhadap masyarakat dan budaya. Teori ini termasuk dalam phase tiga dari the primes of media effect yakni powerful media rediscovered. Meskipun biasanya lebih dirujuk sebagai fungsi belajar media massa dari pada sebagai teori.
Agenda setting menggambarkan kekuatan pengaruh media yang sangat kuat terhadap pembentukan opini masyarakat.
“….media massa dengan memberikan perhatian pada isu tertentu dan mengabaikan yang lainnya, akan me- miliki pengaruh terhadap pendapat umum. Orang akan cenderung mengetahui hal-hal yang diberitakan media massa dan menerima susunan prioritas yang diberikan media massa terhadap isu-isu yang berbeda”.
“…..kaitan antara urutan kadar penting “isu” yang ditetapkan media dan uratan signifikansi yang diletak - kan pada isu-isu yang sama oleh public dan politikus. (Winarso, 2005: 102-103).
Media melakukan seleksi sebelum melaporkan berita kemudian melakukan gatekeeping terhadap informasi dan akan membuat pilihan apa saja yang akan diberita- kan dan tidak. Apa yang diketahui oleh khalayak pada umumnya merupakan hasil dari media gatekeeping.
Ada tiga proses agenda setting: 1) Media agenda – dimana isu didiskusikan dalam media 2) Public agenda – ketika isu didiskusikan dan secara pribadi sesuai den- gan khalayak 3) Policy agenda – pada saat para pem- buat kebijaksanaan menyadari pentingnya isu tersebut.
Berdasarkan literatur penyusunan agenda, Kosicki (2004:24) merangkum karakteristik berikut penetapan agenda studi:1) . Penyusunan agenda penelitian berkai- tan dengan pentingnya atau arti-penting isu-isu publik. 2) . Sebuah isu publik dipandang sebagai, domain agak luas abstrak, konten bebas topik, tanpa kekuatan kont- roversi atau bertarung. 3) Penyusunan agenda peneliti- an memiliki fokus kembar pada konten media dan per- sepsi penonton: baik mengukur jumlah dan waktu yang dihabiskan untuk masalah tertentu dengan media massa dan jumlah perhatian publik untuk masalah yang meru- pakan komponen integral dari agenda-setting penelitian 4) Penetapan agenda dicirikan oleh beberapa keinginan untuk berurusan dengan berbagai isu-memerintahkan peringkat ke agenda. 5) Penetapan agenda diusulkan sebagai akibat dari konten media tertentu atau tren da- lam konten, bukan efek umum menonton televisi atau membaca koran atau majalah berita.
Tingkat pengaturan Agenda: Persamaan, Perbedaan, dan Kontroversi. Istilah  agenda setting digunakan oleh McCombs dan Shaw (1972) untuk melukiskan ge- jala yang telah lama diperhatikan dan ditelaah dalam konteks kampanye pemilihan dalam artian yang lebih umum. Contohnya adalah situasi dimana para politikus berusaha meyakinkan para pemilih tentang apa yang merupakan isi yang paling penting dari partai mereka. Ini merupakan bagian yang paling penting dari anjuran dan pembentukan opini. Sebagai hipotesis, hal itu tam- paknya telah ke luar dari kesimpulan umum bahwa
kampanye persuasive hanya menimbulkan dampak kecil atau tida ada dampak sama sekali. Trenaman dan McQuail (1961) mengemukakan: ‘ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa orang-orang berpikir tentang apa yang diberitahukan kepada mereka… tetapi meman- dang hal itu tanpa dampak perilaku’. Bukti yang ada pada saat itu dan yang dihimpun kemudian, terdiri atas data yang menunjukkan kaitan antara urutan kadar penting ‘isu’ yang ditetapkan media dan urutan signifi - kansi yang dilekatkan pada ‘isu’ yang sama oleh publik dan politikus. Inilah esensi hipotesis pengaturan agen- da. Akan tetapi, bukti itu tidak memadai untuk menun- jukkan hubungan kausal antara berbagai ‘agenda’ isu. Oleh Karena itu, kita memerlukan kombinasi program partai, bukti adanya perubahan opini sepanjang waktu dalam bagian publik tertentu, pilihan data panel, anali- sis isi yang menunjukkan perhatian media terhadap berbagai isu dalam periode yang relevan dan beberapa indikasi tentang penggunaan media yang relevan oleh publik yang bersangkutan. Data seperti itu jarang sekali dihasilkan pada saat yang sama untuk mendukung hi- potesis pengaturan agenda dan apabila kita bergerak lebih lanjut dari gagasan umum bahwa media menga- rahkan perhatian dan membentuk kognisi serta ke arah kasus yang tepat, semakin tidak pasti jadinya apakah dampak seperti itu benar-benar terjadi.
Pengakajian yang dilakukan (misalnya Kraus dan Davis, 1976, Becker, 1982 masih dalam McQuial) cen- derung membiarkan pengaturan agenda dengan status gagasan yang nalar tetapi tidak terbukti. Keraguan ini tidak hanya disebabkan oleh tuntutan metodologis yang kaku, tetapi juga karena kemenduaan teoritis. Hipote- sis tersebut mensyaratkan proses pengaruh dari priori- tas partai politik atau kelompok kepentingan lainnya, kepada prioritas berita media, dimana nilai berita dan kepentingan audiens memainkan peran penting, dan dari situ beranjak ke opini publik. Tentu saja ada mod- el lain tentang hubungan ini, dan yang paling penting membalik proses itu dan menyatakan bahwa perhatian publik yang utama akan membentuk penetapan isu oleh elit politik dan media, suatu proses yang fundamental bagi teori politik dan logika media bebas. Tampaknya mungkin bahwa media memang menyumbang dalam pemersatuan ketiga ‘agenda’ tetapi merupakan hal yang berbeda dari pengaturan salah satu dari agenda itu. (McQuail, 1987: 247-248) Agenda setting model (model penataan agenda) menghidupkan kembali model jarum hipodermik, teta- pi fokus penelitian telah bergeser dari efek pada sikap dan pendapat kepada efek kesadaran dan efek penge- tahuan. Asumsi dasar teori ini, menurut Cohen (1963)
adalah: The press is significantly more than a surveyor of information and opinion. It may not be successful much of the time in telling the people what to think about. To tell what to think about. Artinya membentuk persepsi khalayak apa yang dianggap penting, dengan teknik pemilihan dan penonjolan, media memberikan test case tentang isu apa yang lebih penting Asumsi model agenda setting ini mempunyai kelebihan karena mudah untuk diuji. Dasar pemikirannya adalah diantara berbagai topik yang dimuat di media massa, topik yang lebih banyak mendapat perhatian dari media massa akan menjadi lebih akrab bagi pembacanya, akan dianggap penting dalam suatu periode waktu tertentu, dan akan terjadi sebaliknya bagi topik yang kurang mendapat perhatian media massa. Oleh karena itu, model agenda setting menekankan adanya hubungan positif antara penilaian yang diberikan media pada suatu persoalan dengan memperhatikan yang diberikan khalayak pada persoalan tersebut. Dengan kata lain, apa yang diang- gap penting oleh media, akan dianggap penting pula oleh masyaraka. Apa yang dilupakan media, akan luput juga dari perhatian masyarakat.
Efek dari model agenda setting terdiri atas efek lang- sung dan efek lanjutan (subsequent effects). Efek lang- sung berkaitan dengan isu: apakah isu itu ada atau tidak ada dalam agenda khalayak, dari semua isu mana yang dianggap paling penting menurut khalayak, sedangkan efek lanjutan berupa persepsi (pengetahuan tentang peristiwa tertentu) atau tindakan seperti memilih kon- testan pemilu atau aksi protes.
Hampir semua penelitian yang menggunakan model agenda setting berkenaan dengan efek media massa dalam bidang politik. Penelitian menggunakan model ini menemukan bahwa surat kabar turut menentukan apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Dengan perkataan lain, media massa menetapkan apa agenda kampanye tersebut. Kemampuan untuk memengaruhi perubahan kognitif individu ini merupakan aspek ter- penting dari kekuatan komunikasi massa. Dalam kam- panye, model ini mengasumsikan bahwa jika para calon pemilih dapat meyakinkan akan pentingnya suatu isu, maka mereka akan memilih kandidat atau partai yang diproyeksikan paling berkompeten dalam menangani isu tersebut (Betty-Soemirat, mengutip Karlinah, dkk 1999 dalam Ardianto dan Erdinaya, 2004: 73-75).
Menurut Griffin (2003: 390-402), mengatakan bahwa orang membutuhkan bantuan media dalam menentu- kan langkah politis – telah di duga sejumlah pengamat. Walter Lippmann mengkalim bahwa media berfungsi sebagai mediator antara ”dunia dan gambaran dunia dalam kepala kita.” McCombs dan Shaw juga mengu-
tip penelitian ahli  politik Bernard Cohens mengenai fungsi khusus media: ”Press mungkin tak berhasil ba- nyak dalam menyuruh apa yang orang pikirkan namun sangat sukses dalam menyuruh orang tentang apa yang dipikirkan.”
Tes yang sebenarnya mengenai hipotesis agenda set- ting dapat menunjukan bahwa prioritas publik melaju dibelakang agenda media. Secara singkat, penulis men- jabarkan tiga penelitian yang menyediakan bukti bah- wa agenda media adalah bukti dari penyebab-penye- bab, sementara agenda publik berada dalam efek yang tertunda.
James Tankard, salah satu penulis terkemuka teori ko- munikasi massa, mendefinisikan media frame sebagai, ”pusat pengorganisasian ide untuk kontent berita yang menyuplai konteks dan menyarankan isu apa yang me- lalui penggunaan seleksi, empasis, ekslusi, dan elabora- si.”  Keempat bagian diatas menyarankan bahwa media tidak hanya mengatur agenda untuk isu apa, peristiwa ataupun kandidat terpenting, mereka juga mentansfer salience atribut tertentu milik objek kepentingan yang potensial.
Di sini ada dua tingkat setting-agenda. Yang pertama, menurut McCombs, adalah pemindahan salience atti- tude object dalam gambaran dunia mass media untuk tempat menonjol diantara gambaran-gambaran dalam kepala kita. Keempat hal di atas menjadi penting. Inilah fungsi agenda setting yang peneliti survey telah belajar secara tradisional.
Level kedua pada agenda setting adalah memin- dahkan salience sekumpulan attribut yang asosiasi media dengan attribute object pada tampilan tertentu dari gambaran yang terproyeksi dalam kepala. Ketika mengingat tentang keempat hal tersebut, orang mem- bayangkan uang berputar untuk alasan yang berbeda. Orang tak lagi berpikir tentang nilai ujian atau diploma. Menurut McCombs, atribut agenda setting mencermin- kan proses framing yang Robert Entman deskripsikan dalam artikel konsep penjelasannya.
Shaw dan McCombs telah menyatakan fungsi ’agen- da setting’ yang penting dari media yang mempenga- ruhi  secara  signifikan  cara  individu  mengidentifikasi kelompok dan begabung didalamnya. Mereka memulai dengan asumsi bahwa sebagian besar dari kita mempu- nyai kebutuhan yang tinggi untuk hubungan; kita in- gin dibutuhkan dan berada dalam suatu kelompok ter- tentu. Melalui hubungan interpersonal sehari-hari kita tahu sebagian orang terbatas dan agenda penting untuk mereka. Jika kita memutuskan untuk bergabung maka ita juga bergabung dengan agenda mereka. Contohnya penulis mempunyai group yang menyukai olahraga
basket, maka setiap ada petandingan penting mereka berkumpul ataupun mengikuti setiap berita tentang itu di media.
Dalam kajian ini penulis dalam menggunakan Hipo- tesis ’agenda setting’ mengatakan bahwa media massa memperluas pengetahuan kita pada pilihan agenda, dan bahwa mereka dapat juga membantu kita menemukan orang yang dapat berbagi. Selama mendengarkan ber- ita olahraga kesukaan, terdapat kilasan berita tentang organisasi sukarelawan yang membantu orang-orang. Pendengar mungkin baru mengetahui akan adanya or- ganisasi semacam ini dan ingin bergabung didalamnya. McCombs menunjukkan di dalam artikel buku tahun 1977 yang ia dan Shaw edit, mereka meninjau secara jelas ”New Frontiers” yang beredar dari  atribut agenda:
Agenda setting sebagai sebuah konsep tidaklah diba- tasi pada hubungan antara salience topic of media dan pemirsa. Kita juga menganggap saliency dari beragam atribut objek-objek ini (topik, isu, orang atau apapun) dilaporkan di media. Untuk tambahan adalah pandan- gan kita pada objek dibentuk atau dipengaruhi oleh gambaran yang dibuat media, khususnya yang diang- gap media sangat penting.
Fungsi agenda setting dari media massa telah mendapatkan tempat yang layak di literatur efek media. McCombs dan Shaw telah memulai kasus yang baik bahwa cerita-cerita baru hanyalah sebuah derita. Pesan selalu membutuhkan interpretasi. Untuk alasan inilah, McCombs dan Shaw telah menyelesaikan fungsi yang mereka acu pada media. Teori agenda setting mendapat tempat prioritas dari teori dan penelitian komunikasi massa.
Sementara Littlejohn mengatakan fungsi agenda set- ting dipaparkan dengan sangat baik oleh Donald Shaw, Maxwell McCombs, dan rekan-rekannya. Para penulis tersebut menulis :
Telah terkumpul cukup banyak bukti bahwa para editor dan penyiar memainkan peranan penting dalam membentuk realita sosial kita pada saat mereka menger- jakan tugas mereka dalam memilih dan menampilkan berita… Dampak massa media ini – berkemampuan untuk mempengaruhi perubahan kognitif di antara indi- vidu-individu, untuk membentuk pemikiran mereka – disebut sebagai fungsi agenda setting dari komunikasi massa. Mungkin di sini terletak pengaruh yang paling penting dari komunikasi massa, kemampuannya untuk mengatur dan mengorganisasi secara mental dunia bagi kita. Pendek kata, media massa mungkin tidak begitu berhasil dalam menentukan apa yang seharusnya kita pikirkan, tapi sangat berhasil dalam menentukan apa yang harus kita renungkan. Dengan kata lain, penentu-
an agenda berhasil menancapkan masalah-masalah dan citr-citra yang penting ke dalam pikiran publik. Fungsi agenda setting, merupakan suatu proses linear yang terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, prioritas masalah-masalah yang harus dibahas dalam media atau agenda media, harus ditentukan. Kedua, agenda media tadi dalam beberapa hal mempengaruhi atau berinter- aksi dengan apa yang ada dalam pikiran publik, atau agenda public. Terakhir, agenda publik mempengaruhi atau berinteraksi dengan apa yang ada dalam batas-ba- tas tertentu dengan apa yang dianggap penting oleh para pembuat kebijaksanaan, atau agenda kebijaksanaan. Dalam versi yang lebih sederhana dan paling mengena dari teori tersebut adalah, agenda media mempengaruhi agenda publik, dan agenda publik mempengaruhi agen- da kebijaksanaan.
Walaupun sejumlah penelitian menunjukkan bahwa media dapat berpengaruh besar bagi agenda publik, tetap tidak jelas apakah agenda publik tidak sebaliknya mempengaruhi agenda media. Hubungan tersebut mungkin lebih merupakan suatu hubungan sebab aki- bat timbal balik dari pada suatu hubungan sebab akibat yang linier. Lebih jauh lagi, tampak bahwa kejadian- kejadian yang sesungguhnya memiliki beberapa dam- pak baik pada agenda media maupun agenda publik. Opini yang sangat menonjol diantara para peneliti media tampaknya bahwa media dapat memiliki suatu pengaruh yang kuat terhadap agenda publik, tetapi ti- dak selalu. Kekuatan media bergantung pada faktor- faktor seperti kredibilitas media atas suatu masalah tertentu pada waktu-waktu tertentu, sejauh mana ke- beradaan bukti-bukti yang bertentangan seperti yang dialami oleh setiap anggota publik, sejauh mana indivi- du-individu saling berbagi nilai-nilai media pada suatu waktu tertentu, dan kebutuhan publik akan petunjuk media seringkali berpengaruh besar jika kredibilitas media tinggi, bukti-bukti yang bertentangan rendah, individu-individu saling berbagi nilai-nilai media, dan ketika audiens sangat membutuhkan petunjuk.
Suatu pertanyaan yang wajar dilontarkan adalah, “siapa yang mempenaruhi agenda media pertama- tama?” ini merupakan suatu pertanyaan kompleks dan sulit. Tampak bahwa agenda-agenda media timbul dari tekanan baik dari dalam organisasi media dan dari luar. Dengan kata lain, agenda media ditentukan dengan sua- tu kombinasi antara pemograman internal, keputusan editorial dan manajerial, dan pengaruh-pengaruh luar dari sumber-sumber non-media seperti individu-indivi- du yang secara sosial berpengaruh, para pejabat peme- rintah, sponsor-sponsor komersial, dan yang sejenis.
Kekuatan media dalam menentukan agenda publik
bergantung sebagian pada hubungan mereka dengan sumber-sumber kekuatan. Jika suatu media mempun- yai hubungan yang dekat dengan golongan elit dalam dalam masyarakat, golongan tersebut mungkin mem- pengaruhi agenda media dan agenda publik. Banyak teoritikus kritis percaya bahwa media dapat menjadi suatu alat bagi ideologi yang dominan di masyarakat, dan jika ini terjadi, ideologi yang dominan tadi akan merusuk ke dalam agenda publik.
Empat jenis hubungan kekuatan antara media den- gan sumber dapat ditemukan. Yang pertama adalah sumber luar dan media yang keduanya berkekuatan besar. Dalam situasi seperti ini, jika keduanya bertemu pandang, suatu hubungan simbiosis yang positif akan mengerahkan kekuatan yang besar atas agenda publik. Hal ini dapat terjadi, misalnya, dengan pejabat publik yang berkuasa besar memiliki hubungan yang baik dengan pers. Sebaiknya, jika keduanya tidak sepaham, akan terjadi pergulatan di antara keduanya.
Situasi yang kedua adalah sumber luar yang berkekua- saan besar dan media dengan kekuatan kecil. Di sini, sumber luar tersebut mungkin akan bekerja sama den- gan media dan menggunakannya untuk meraih tujuan- nya sendiri.
Dalam hubungan jenis ketiga, sumber luar yang ren- dah kekuasaannya dengan media yang berkuasa, organ- isasi media tersebut akan sangat bertanggung jawab terhadap agendanya sendiri. Hal ini terjadi, misalnya ketika media membatasi sumber-sumber tertentu sep- erti pada saat gerakan radikal.
Jenis keempat adalah situasi di mana baik media maupun sumber luar lainnya berkekuatan rendah, dan agenda publik mungkin akan ditentukan oleh kejadi- an-kejadian tersebut, bukan oleh media dan para pe- mimpin. (Littlejohn, 1996:593-596)
Kerangka Konsep Berdasarkan kerangka konsep, penulis akan men- jabarkan beberapa aspek yang telah dibahas dalam kerangka teori sebagai bahan rujukan atau pedoman dalam penelitian yang dilakukan, agar tidak terjadi penyimpangan dengan jalan menentukan variabel- variabel. 1) Katagorisasi yang mengacu pada Visibil- ity/Visibilitas, dimana jumlah dan penonjolan isi ber- ita dikaitkan. a) Isu yang berkembang. Yaitu isu yang berkaitan dengan, Isu Jokowi yang mencalonkan kem- bali dari Gubernur menjadi Capres pada Pilpres 2014 . Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, dan Isu Lainya. b) Rincian Persoalan yang dibahas dalam berita. Yakni persoalan yang lebih merinci tentang status kepemimp- inan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, Tuntutan
Jokowi tidak mencalonkan kembali pada PILPRES 2014, dukungan untuk Jokowi, opini negatif tentang Jokowi, Proses peraturan KPU pada PEMILU 2014, Persoalan Tata terib Pemerintah, Opini negatif tentang Pemerintah, langkah dan kebijakan Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, opini negatif Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, dan Persoalan lainya. Penempatan berita. Yakni penempatan halaman di- mana berita itu dimuat.e) Luas Kolom Berita. Yakni besarnya luas kolom berita disajikan.
Kategorisasi berita yang mengacu pada audience Sa- lience Dimana relevansi berita dengan kebutuhan kha- layak difokuskan pada kebutuhan informasi khalayak akan berbagai berita yang berhubungan.a)Status Jokowi sebagai Gubernur DKI JAkarta. Yakni informasi isi berita yang memfokuskan peristiwa yang menyangkut tentang setatus kepemimpinan Jokowi sebagai Gubuer- nur Jakarta.b) SBY dan hubungannya dengan DPR. Yakni informasi isi berita yang memfokuskan  pada kebijakan DPR dalam menanggapi pencalonan kem- bali Jokowi sebagai Gubernur Jakarta.c) Sikap Pemer- intah terhadap kasus Pencalonan kembali Jokowi pada PILPRES 2014. Yakni informasi isi berita yang mem- fokuskan pada kebijakan pemerintah khususnya dalam menanggapi pencalonan kembali Jokowi dari Guber- nur Jakarta sebagai Presiden 2014.d) Kebijakan KPU terhadap Jokowi Yakni informasi isi berita yang mem- fokuskan pada kebijakan KPU, dalam menjalankan dan menegakan aturan Pemilu 2014 serta menanggapi nama Jokowi sebagai Calon Presiden.
Katagorisasi yang mengacu pada Valance, dimana berita yang disajikan menyenangkan atau tidak meny- enangkan bagi khalayak yang dikaitkan dengan unsur berita a. Human Interst (Daya tarik Kemanusiaan). Yaitu daya tarik yang menyangkut sisi kemanusiaan Jokowi seperti sesuatu yang menyentuh emosi, cinta, belaskasih, simpati, pengeorbanan, kecemburuan atau irihati  serta  ketakutan..b.  Conflict  (ketegangan  dan pertentangan). Yakni daya tarik yang menyangkut per- tentangan atau pergolakan yang terjadi antar seseorang atau golongan  yang pro dan kontra dengan Jokowi.c. Unsur Uang. Yakni daya tarik yang menyangkut segala peristiwa yang berhubungan dengan uang dan akibat- akibatnya yang menimbulkan banyak masalah, keja- hatan, sumber pertikaian, ataupun juga kebahagiaan dalam kasus Pencalonan kembali Jokowi dari gubernur jadi presiden pada Pemilu 2014 d. Unsur kejahatan atau kriminal. Yakni daya tarik yang menyangkut tentang tindak kejahatan pidana atau perdata yang menimbul- kan korban atau merugikan orang lain atau masyarakat dalam kasus Jokowi yang mencalonkan kembali dari
Gubernur menjadi Capres pada Pilpres 2014.e. Unsur Kemajuan. Daya tarik yang menyangkut kemajuan- kemajuan di berbagai bidang yang akan atau telah ber- hasil dilakukan oleh DPR, Partai Politik, Pemerintah, KPU sehingga membawa harapan pada seseorang, sekelompok orang atau masyarakat.
Kategorisasi menurut Topik Berita a) Berita tentang Status Jokowi Sebagai Gubernur Jakarta. Yakni in- formasi isi berita yang memfokuskan peristiwa yang menyangkut tentang setatus Kepemimpinan Jokoei sebagai Gubernur Jakarta.b) Berita tentang Jokowi dan hubungannya dengan DPR. Yakni informasi isi berita yang memfokuskan pada kebijakan DPR khu- susnya dalam menanggapi Pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014.c) Berita tentang Sikap Pemerintah terha- dap kasus Pencalonan kembali jokowi pada PILPRES 2014. Yaitu berita yang membahas tentang kebijakan Pemerintah  khusunya dalam menanggapi Jokowi yang mencalonkan kembali dari Gubernur menjadi Capres pada Pilpres 2014 1) Berita Tentang Kebijakan KPU terhadap Jokowi. Yaitu berita yang membahas tentang kebijakan-kebijakan KPU dalam menegakan Aturan dan Undang-Undang PEMILU 2014, terutama dalam kasus Pencalonan Jokowi yang mencalonkan kem- bali dari Gubernur menjadi Capres pada Pilpres 2014 Katagorisasi  2) Menurut Waktu pemuatan berita a. Pada saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pleno untuk membahas penetapan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih pasca keputusan Mahka- mah Konstitusi (MK) tentang sengketa pemilu presiden 2014. Yaitu berita yang disajikan pada saat dan setelah RUU Pemilu 2014 penetapan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih diputuskan. b) Pada saat dan sesudah  aturan main dalam penentuan caleg terpilih. UU Nomor 10 tahun 2013 tentang Pemilu yaitu berita yang  sudah menentukan penentuan caleg terpilih di- lakukan dengan nomor urut sudah tidak terpakai. c.) Pada saat dan sesudah Pilpres di laksanakan dan peng- hitungan Suara pemenang menjabat Presiden. Tiga dimensi agenda media dalam media massa dijelaskan oleh (Manheim, 1988:39) sebagai berikut: 1) Visibility/ Visibilitas, yaitu jumlah dan tingkat menonjolnya ber- ita; 2) Audience salience, yaitu tingkat kemenonjolan berita bagi khalayak atau relevansi isiberita dengan ke- butuhan khalayak; 3) Valence/Valensi, yaitu cara pem- beritaan bagi suatu peristiwa (menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi khalayak).
Kaitanya dengan masalah karena liputan media dapat memberikan dampak yang sangat positif dan negative pada setiap oprasional sebuah organisasi. Kepercay- aaan dan dukungan public seringkali dipenuhi oleh
penerimaan dari isu-isu wartawan. Karena itu praktisi PR harus dapat bekerja secata efektif dengan mesia. Atau harus memahami bagaimana fungsi dan peker- jaan wartawan. Yang terbaik dalam menghadapi media adalah memberikan apa yang para wartawan inginkan dalam bentuk bahasa yang mereka mau. Respon secepat mungkin dan jujurlah terhadap informasi yng diminta media. Dengan membngun hubungan yang saling men- guntungkan dengan wartawan, kita dapat menghadiri berbagai temuan yang berlawanan dari keinginan kita.

## Metode  Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini akan meng- gunakan pendekatan kuantitatif. Deskriptif. Hal ini dip- ilih karena penelitan ini melibatkan responden dan juga penelitian ini bermaksud untuk membuat generalisasi pengertian berdasarkan analis data sampel yang digu- nakan untuk menarik inferensi terhadap populasi sesuai dengan tujuan penelitian.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis isi (content analysis), hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu isu dianggap penting atau menjadi agenda media. Analisis isi dilakukan dengan cara memfokuskan pada sejumlah isu yang menonjol (issue salience). Dalam penelitian ini mengenai pem- beritaan seputar isu Agenda Media Mengenai PILPRES 2014 “Analissis Isi terhadap pemberitaan mengenai se- tatus pencalonan kembali Jokowi dari Gubernur Jakarta Presiden 2014”. Kemudian yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini berupa berita-berita pada koran harian nasional yaitu Kompas.

## Populasi
Dalam penelitian ini populasi yang dimaksudkan adalah surat kabar cetak. terbitan bulan Juni sampai Juli 2014. Pertimbangan ini dilakukan ketika ditetap- kannya peserta partai politik untuk pemilu 2014 dan partai politik sudah diperbolehkan untuk melakukan kampanye tertutup oleh KPU. Tentunya kedua masalah ini berkaitan erat dengan isu-isu Agenda Media Menge- nai PILPRES 2014 “Analisa Isi terhadap pemberitaan mengenai setatus pencalonan kembali Jokowi sebagi Gubernur dan menjadi Capres 2014”, karena sebagian besar yang menjadi calon presiden dan wakil presiden merupakan kader dari partai-partai politik peserta pe- milu, akan tetapi dengan tidak menutup kemungkinan juga muncul isu nama calon presiden dan wakil pres- iden dari kalangan independen
Teknik Pengambilan Sempel Teknik sampel dalam penelitian ini adalah seluruh
item berita (straight news) di surat kabar Kompas yang memberitakan berkaitan dengan pemunculan isu-isu mengenai setatus pencalonan Jokowi yang mencalonk- an kembali dari Gubernur menjadi Capres pada Pilpres 2014. (pengambilan sampel secara acak sederhana), dengan acak mengundinya dan mengambil satu dari su- ratkabar dalam seminggu. Dari undian tersebut meng- hasilkan 68 hari sampel.
Unit Analisis Maka untuk mengukur isi pesan digunakan teknik dengan cara menghitung berita-berita, kalimat utama, menghitung artiel, dan menghitung jarak pada setiap item berita.
Teknik Analisis Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah; pertama, coding sheet, atau pembuatan lembar koding berita koran yang menjadi bahan penelitian. Lembaran koding tersebut merupakan alat bantu peneliti dalam menganalisa data yang berkaiatan dengan bahan-bahan penelitian, dan kedua, teknik pustaka, dimana digunak- an peneliti untuk mencari keperluan data-data peneli- tian atau informasi lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

## Reliabilitas Instrumen
Menurut Kriyantono (2007: 234-236), Untuk menja- min reliabilitas atau konsistensi atau kejituan penguku- ran liputan berita. Salah satu uji reliabilitas yang dapat digunakan adalah berdasarkan rumus Ole R. Holsty.  Di sini peneliti melakukan pretest dengan cara mengkod- ing sampel ke dalam kategorisasi. Kegiatan ini selain dilakukan peneliti juga dilakukan oleh seseorang yang lain dalam hal ini temuan mahasiswa Megister Ilmu Komunikasi yang peneliti tunjuk sebagai pembanding. Uji ini dikenal dengan uji antar kode. Kemudian hasil pengkodingan dibandingkan dengan menggunakan ru- mus Hosty, yaitu:
CR =      2M N1 + N2 Keterangan:
CR =   Coeficient Reliability M =   Jumlah penyataan yang disetujui oleh pengkoding dan peneliti
N1, N2 = Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding dan peneliti.
Menurut Holsty, angka yang dibutuhkan dalam uji keterandalan adalah 80%, artinya tingkat reliabilitas anatara peneliti dengan pengkoding lain akan dianggap shahih bila mencapai angka minimum 0,80.

## Wacana Volume XIII No.3,  Agustus 2014
Hasil Penelitian Kemunculan berita-berita yang berkaitan dengan ka- sus pencalonan Jokowi yang mencalonkan kembali dari Gubernur menjadi Capres pada Pilpres 2014 diperoleh sebanyak 68 berita (0,80%) , sedangkan kemunculan berita-berita non kasus pencalonan kembali Jokowi pada Pemilu 2014 diperoleh sebnyak 8411 berita (99,20%), dari total keseluruhan berita sebanyak 8479 (100%).
Dari total keseluruhan frekuensi, dapat disimpulkan bahwa berita-berita seputar kasus pencalonan Jokowi pada Pemilu 2014 sangat tidak menonjol. Ini terbukti dari presentasi frekuensi yang kurang dari 1%. Jumlah presentase ini sangat jauh lebih kecil bila dibanding- kan dengan frekunsi berita-berita non kasus pencalo- nan Jokowi pada Pemilu 2014 yang mencapai lebih dari 90%. Jadi Kompas tidak memberikan perhatian yang besar terhadap isu pencalonan Jokowi pada Pemilu 2014.
Analisis Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan meng- gunkan rumus Chi-square guna mengetahui hubungan antar variable, tujuannya agar diperoleh gambaran agenda media mengenai kasus Pencalonan Capres Jokowi  sebagai Presiden, yang dilihat dari aspek : vis- ibility, audience salience, dan valence tersebut dicari hubungannya dengan variable waktu pemuatan berita, yakni sebelum Masa Kampanye dan Sesudah Kampa- nye. Hasil analisinya sebagai-berikut :
Terdapat Hubungan antara penentuan kategori isu dengan waktu pemuatan berita (X² = 52,2,1 df, p<0,05).
Visibility /Visibilitas (Jumlah dan tingkat menonjol- nya berita. Penentuan kategori isu dihubungan dengan waktu pemuatan berita X² = 52,2,1 df, p<0,05 Dari hasil uji signifikansi, maka berdasarkan df1 pada level  sigfnifikansi  0,05,  diketahui  harga  X²  sebesar 3.841. Hasil p \value yang diperoleh dari uji tersebut ternyata lebih kecil dari angka distribusi X² table (hi- tung) yakni 52,2. Hal ini berarti hasil uji X² signifikan pada 1df, p<0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa waktu pemuatan berita menentukan kategori isu yang disajikan oleh surat kabar.
Penonjolan Rincian Persoalan dihubungkan dengan waktu pemuatan berita X² = 24,4,1 df, p<0,05 Dari  hasil  uji  signifikansi,  maka  berdasarkan  df1 pada level sigfnifikansi 0,05, diketahui harga X² sebe - sar 3.841.Nilai X² table probability tersebut ternyata lebih kecil dibandingkan dengan nilai X² (hitung) yang
sebesar 24,4.Dengan demikian dapat diartikan bahwa hasil uji X² signifikan pada 1df, p<0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa waktu pemuatan berita me- nentukan rincian persoalan yang ditonjolkan oleh surat kabar.
Penonjolan penempatan berita dihubungkan dengan waktu pemuatan berita X² = 35,9,1 df, p<0,05 Dari  hasil  uji  signifikansi,  maka  berdasarkan  df1 pada level sigfnifikansi 0,05, diketahui harga X² sebe - sar 3.841.Nilai X² table probability tersebut ternyata lebih kecil dibandingkan dengan nilai X² (hitung) yang sebesar 35,9.Dengan demikian dapat diartikan bahwa hasil uji X² signifikan pada 1df, p<0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa waktu pemuatan berita me- nentukan penempatan berita yang ditonjolkan.
Audience salience (Tingkat Penonjolan berita 1 Rele- vansi isi berita dengan kebutuhan khalayak). Relevansi isi berita dalam hal kebutuhan informasi bagi khalayak dihubungkan dengan waktu pemuatan berita X² = 11,3,1 df, p<0,05 Dari hasil uji signifikansi, maka berdasarkan df1 pada level  sigfnifikansi  0,05,  diketahui  harga  X²  sebesar 3.841.Nilai X² table probability tersebut ternyata lebih kecil dibandingkan dengan nilai X² (hitung) yang sebe- sar 35,9.Dengan demikian dapat diartikan bahwa hasil uji X² signifikan pada 1df, p<0,05. Karenanya dapat di - simpulkan bahwa isi berita yang disajikan surat kabar pada saat sebelum Kampanye, cukup relevan dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan khalayak, sedan- gkan pada saat setelah Kampanye, isi berita tidak rele- van dengan kebutuhan informasi khalayak (tidak sesuai dengan informasi yang diinginkan khalayak terhadap isu yang berkembang pada waktu itu).
Valence / Valensi (Menyenangkan atau tidak meny- enangkan cara pemberitaan bagi suatu peristiwa). Pe- nyajian sisi kemanusiaan Jokowi dihubungkan dengan waktu pemuatan berita X² = 18,1 df, p<0,05 Dari hasil uji signifikansi, maka berdasarkan df1 pada level  sigfnifikansi  0,05,  diketahui  harga  X²  sebesar 3.841.Nilai X² table probability tersebut ternyata lebih kecil dibandingkan dengan nilai X² (hitung) yang be- sarnya 18 .Dengan demikian dapat diartikan bahwa ha- sil uji X² signifikan pada 1df, p<0,05. Karenanya dapat disimpulkan bahwa sisi kemanusiaan Jokowi  yang disajikan surat kabar pada saat sebelum dan sesudah Kampanye bersifat menyenangkan.
Penyajian konflik atau pertentangan antara dua kubu politik Jokowi dihubungkan dengan waktu pemuatan
berita X² = 21,6 df, p<0,05 Dari hasil uji signifikansi, maka berdasarkan df1 pada level  sigfnifikansi  0,05,  diketahui  harga  X²  sebesar 3.841.Nilai X² table probability tersebut ternyata lebih kecil dibandingkan dengan nilai X² (hitung) yang be- sarnya 21,6 .Dengan demikian dapat diartikan bahwa hasil  uji  X²  signifikan  pada  1df,  p<0,05.  Karenanya dapat disimpulkan bahwa konflik antara dua kubu poli - tik Jokowi yang disajikan oleh surat kabar pada saat se- belum Kampanye lebih menyenangkan, berbeda pada saat jalanya Kampanye yang bersifat tidak menyenang- kan. Penyajian pertentangan seseorang atau sekelompok orang terhadap langkah, status, dan keputusan KPU untuk Jokowi dihubungkan dengan waktu pemuatan berita X² = 6,7,1 df, p<0,05 Dari hasil uji signifikansi, maka berdasarkan df1 pada level  sigfnifikansi  0,05,  diketahui  harga  X²  sebesar 3.841.Nilai X² table probability tersebut ternyata lebih kecil dibandingkan dengan nilai X² (hitung) yang be- sarnya 6,7 .Dengan demikian dapat diartikan bahwa ha- sil uji X² signifikan pada 1df, p<0,05. Karenanya dapat disimpulkan bahwa pertentangan seseorang atau seke- lompok orang terhadap langkah, status, dan keputusan KPU untuk Jokowi yang disajikan oleh surat kabar pada saat sebelum dan sesudah Kampanye bersifat ti- dak menyenangkan.
Penyajian peristiwa yang berkaitan dengan uang di- hubungkan dengan waktu pemuatan berita X² = 41,5 df, p<0,05 Dari hasil uji signifikansi, maka berdasarkan df1 pada level  sigfnifikansi  0,05,  diketahui  harga  X²  sebesar 3.841.Nilai X² table probability tersebut ternyata lebih kecil dibandingkan dengan nilai X² (hitung) yang be- sarnya 41,5 .Dengan demikian dapat diartikan bahwa hasil  uji  X²  signifikan  pada  1df,  p<0,05.  Karenanya dapat disimpulkan bahwa peristiwa yang berkaitan dengan uang, yang disajikan surat kabar pada saat se- belum dan Kampanye bersifat menyenangkan, sedan- gkan pada saat setelah Kampanye lebih bersifat tidak menyenangkan.
Penyajian sisi kejahatan pada biaya Kampanye Pen- caloanan Jokowi Pilpres 2014 dihubungkan dengan waktu pemuatan berita X² = 31,4 1df, p<0,05 Dari hasil uji signifikansi, maka berdasarkan df1 pada level  sigfnifikansi  0,05,  diketahui  harga  X²  sebesar 3.841.Nilai X² table probability tersebut ternyata lebih kecil dibandingkan dengan nilai X² (hitung) yang be-
sarnyan31,4  .Dengan demikian dapat diartikan bahwa hasil  uji  X²  signifikan  pada  1df,  p<0,05.  Karenanya dapat disimpulkan bahwa sisi kejahatan pada Jokowi Pilpres 2014 yang disajikan surat kebar pada saat se- belum kasasi bersifat menyenangkan, namun pada saat setelah kasasi bersifat tidak menyenangkan.
Penyajian perkembangan proses Kampanye dan sta- tus Jokowi sebagai Gubernur DKI  dihubungkan den- gan waktu pemuatan berita X² = 13,3 1df, p<0,05
Dari hasil uji signifikansi, maka berdasarkan df1 pada level  sigfnifikansi  0,05,  diketahui  harga  X²  sebesar 3.841.Nilai X² table probability tersebut ternyata lebih kecil dibandingkan dengan nilai X² (hitung) yang be- sarnya 13,3  .Dengan demikian dapat diartikan bahwa hasil  uji  X²  signifikan  pada  1df,  p<0,05.  Karenanya dapat disimpulkan bahwa perkembangan Pencalonan Jokowi Pilpres 2014 yang disajikan oleh surat kabar pada saat sebelum dan sesudah Kampanye bersifat ti- dak menyenangkan.
Penyajian perkembangan Pencalonan Jokowi Pilpres 2014 di DPR-RI dihubungkan dengan waktu pemuatan berita X² = 8,7 1df, p<0,05 Dari  hasil  uji  signifikansi,  maka  berdasarkan  df1 pada level sigfnifikansi 0,05, diketahui harga X² sebe - sar 3.841.Nilai X² table probability tersebut ternyata lebih kecil dibandingkan dengan nilai X² (hitung) yang besarnya 8,7..Dengan demikian dapat diartikan bahwa hasil  uji  X²  signifikan  pada  1df,  p<0,05.  Karenanya dapat disimpulkan bahwa perkembangan status Jokowi di DPR-RI yang disajikan oleh surat kebar pada saat se- belum dan sesudah Kampanye bersifat menyenangkan. Penyajian kinerja lembaga KPU dihubungkan dengan waktu pemuatan berita X² = 22,8 1df, p<0,05 Dari  hasil  uji  signifikansi,  maka  berdasarkan  df1 pada level sigfnifikansi 0,05, diketahui harga X² sebe - sar 3.841.Nilai X² table probability tersebut ternyata lebih kecil dibandingkan dengan nilai X² (hitung) yang besarnya 22,8.Dengan demikian dapat diartikan bahwa hasil  uji  X²  signifikan  pada  1df,  p<0,05.  Karenanya dapat disimpulkan bahwa kinerja KPU yang disajikan oleh surat kabar pada saat sebelum dan sesudah kampa- nye bersifat menyenangkan.
Penyajian perbaikan tata tertib DPR dalam RUU pe- milu 2014 dihubungkan dengan waktu pemuatan berita X² = 13,3 1df, p<0,05 Dari  hasil  uji  signifikansi,  maka  berdasarkan  df1 pada level sigfnifikansi 0,05, diketahui harga X² sebe - sar 3.841.Nilai X² table probability tersebut ternyata
lebih kecil dibandingkan dengan nilai X² (hitung) yang besarnya 13,3.Dengan demikian dapat diartikan bahwa hasil  uji  X²  signifikan  pada  1df,  p<0,05.  Karenanya dapat disimpulkan bahwa perbaikan tata tertib DPR yang disajikan oleh surat kebar pada saat sebelum dan sesudah bersifat menyenangkan.
Penyajian kinerja Jokowi dihubungakn dengan waktu pemuatan berita X² = 43,3 1df, p<0,05 Dari  hasil  uji  signifikansi,  maka  berdasarkan  df1 pada level sigfnifikansi 0,05, diketahui harga X² sebe - sar 3.841.Nilai X² table probability tersebut ternyata lebih kecil dibandingkan dengan nilai X² (hitung) yang besarnya 43,3.Dengan demikian dapat diartikan bahwa hasil  uji  X²  signifikan  pada  1df,  p<0,05.  Karenanya dapat disimpulkan bahwa kinerja Jokowi yang disaji- kan oleh surat kebar bersifat menyenangkan tapi pada masa kampanye tidak menyenangkan.
Penyajian kinerja pemerintah dihubungkan dengan waktu pemuatan berita Dari  hasil  uji  signifikansi,  maka  berdasarkan  df1 pada level sigfnifikansi 0,05, diketahui harga X² sebe - sar 3.841.Nilai X² table probability tersebut ternyata lebih kecil dibandingkan dengan nilai X² (hitung) yang besarnya 0,00.Dengan demikian dapat diartikan bahwa hasil  uji  X²  signifikan  pada  1df,  p<0,05.  Karenanya dapat disimpulkan bahwa waktu pemuatan berita baik pada saat sebelum dan sesudah kampanye tidak menen- tukan menyenangkan atau tidak menyenangkannya.

## Kesimpulan
Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diba- has sebelumnya yakni untuk mendapatkan gambaran. Agenda media surat kabar kompas mengenai kasus Pencalonan Jokowi Capres 2014 (status kepemimpinan Jokowi sebagai Gubernur), maka berdasarkan temuan penelitian dan hasil analisis diperoleh kesimpulan se- bagai-berikut:
Pertama, dalam aspek Visibility/visibilitas jumlah dan tingkat menonjolnya berita, hasil temuan dilihat dari keseluruhan berita yang ada menujukkan bah- wa berita-berita tentang kasus Pencalonan Kembali Jokowi Capres 2014 tidak menonjol, namun jika dilihat dari berita-berita yang khusus hanya kasus Penyalah- gunaan Jabatan, topik yang paling banyak ditonjolkan oleh kompas adalah Penyalah gunaan Jabatan Jokowi sebagai Gubernur dan Biyaya Kampanye. Disamping itu kompas juga mengangkat topik-topik mengenai Jokowi dalam hubunganya dengan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kompas memfokuskan peristiwa- peristiwa yang berhubungan dengan Jokowi  khusus-
nya tentang status kepemimpinanya sebagai Gubernur, karena status Jokowi sebagai Gubernur yang juga seb- agai Calon Presiden 2014 telah menjadi polemik yang berkembang luas di masyarakat terutama dalam peny- alahgunan wewenang jabatan.
Sedangkan hasil analisis terhadap aspek visibility/ visibilitas  menunjukkan  bahwa  terdapat  yang  signifi - kan antara waktu pemuatan berita yakni sebelum dan sesudah Kampanye, dengan berita-berita yang ditonjol- kan. Penonjolan berita pada sebelum Kampanye men- garah pada proses Aturan dan RUU Pemilu 2014 dan status kepemimpinanya sebagai Gubernur dan Jokowi dan hubungannya dengan Pemerintah. Sementara pe- nonjolan berita pada sesudah Kampanye  mengarah pada langkah dan Proses Jalanya Pemilu, pemerintah dan PDIP terhadap pencalonan Jokowi. Penonjolan berita-berita tersebut juga tercermin dari penempatan berita-berita tersebut juga tercermin dari penempatan berita yang memiliki tingkat kepentingan tinggi.
Kedua, dalam aspek audience salience, hasil temuan yang ada menununjukkan bahwa berita-berita dalam su- rat kabar kompas yang relevan dengan kasus Pencalo- nan Jokowi adalah topik-topik berita tentang tanggapan masyarakat terhadap Jokowi, langkah dan statusnya,r espon atau langkah Jokowi terhadap berbagai tangga- pan dan tekanan yang ditunjukkan padanya, dukungan terhadap Jokowi, perkembangan proses pembahasan status kepemimpinan Jokowi, kebijaksanaan Pemerin- tah dalam menanggapi Pencalonan Jokowi, tanggapan masyarakat terhadap kebijaksanaan KPU, sikap PDIP dan kubu politik Jokowi dalam menanggapi statusnya dan persoalan tata tertib RUU Pemilu 2014.
Sedangkan hasil analisis uji hubungan terhadap aspek audience salience (tingkat penonjolan berita bagi kha- layak relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak) menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  signifi - kan antara waktu pemuatan berita yakni sebelum dan sesudah Kampanye dengan informasi-informasi yang dibutuhkan khalayak. Artinya pada sebelum Kam- panye, topik pemberitaan tentang kasus Pencalonan Jokowi sebagian besar relevan dengan isi berita yang dibutuhkan khalayak. Namun pada sesudah Kampanye, topik pemberitaan tentang kasus Pencalonan Jokowi Capres 2014 sebagian besar tidak relevan dengan isi berita yang dibutuhkan khalayak, dapat dikatakan bahwa isi berita tidak mencerminkan relevansi den- gan topik yang disajikan, sehingga pemberitaan yang disajikan, sehingga pemberitaan yang disajikan kurang memenuhi kebutuhan informasi khalayak.
Ketiga, dalam aspek velence/valensi (menyenangkan atau tidak menyenangkan pemberitaan bagi khalayak),
hasil temuan menunjukkan bahwa pemberitaan su- rat kabar kompas mengenai kasus Pencalonan Jokowi Capres 2014 tidak menyenangkan, hal ini terlihat dari pemberitaan pemberitaan mengenai citra pribadi Jok- jowi  yang Kurang Baik, pertentangan seseorang atau sekelompok orang terhadap langkah Jokowi, status keputusan  RUU Pemilu 2014 yang dijatuhkan ataupun aktivitasnya di luar sebagai Gubernur, kurang men- gungkapkan penggunaan Biaya Pemprov DKI oleh Jokowi, Dukungan terhadap Jokowi, proses Pemili- han Capres 2014, kegagalan Jokowi sebagai Gubernur, kinerja lembaga KPU yang buruk khususnya dalam menangani masalah, kondisi tata tertib Pemerintah yang buruk, kinerja DPR yang buruk, kinerja pemer- intah yang buruk khususnya dalam menanggapi kasus Pencalonan Jokowi capres 2014.
Sedangkan hasil analisi uji hubungan terhadap aspek valence/valensi menunjukkan bahwa terdapat hubun- gan yang signifikan antara waktu pemuatan berita yak - ni sebelum dan sesudah Kampanye, dengan penyajian berita tentang kasus Pencalonan Jokowi Capres 2014.

## Daftar Pustaka

## Buku
Ali, Novel 199, Peradaban Komunikasi Politik, Band- ung, Remaja Rosdakarya Assegaf, Djafar.1987, Humas dalam praktik, Jakarta, Ghalia Indonesia Babbie, Earl R, 1996, The Practice of Social Research 4 th , Wardworth Phublising, dalam Gati Gayatri Jurnal Moestopo Vo. 1 Jakarta Barus, Sedia Wiling, 1996, Jurnalistik Praktiks Menulis Berita CV. Mini Jaya Abadi
Budhiarjo, Miriam, 1985, Dasar Ilmu Politik, Jakarta Gramedia Bulkin, Farchan, 1985, Analisa Kekuatan Politik Indo- nesia, Jakarta LP3ES
Canggra,  Hafiled,  1998,  Pengantar  Ilmu  Komunikasi
Jakarta UT
DeFleur, Melvin & Dennis, Everret M, 1988, Under- standing Mass Communication, Boston. Djuarsa, Sasa dkk, 1996, Teori Komunikasi, Jakarta UT Eyal, Chaim h; Winter, James P.& DeGoerge, 1981,
The Conceptof time Frame in Agenda Setting, Mass Communication Review Yearbook2, USA, SAGE Publication
Graber, Dorris, 1994, Mass Media & American Politi- cal, NewYork Congresional Quarterly Press. John, Stepane W, 1994, Theories Of Mass Communi- cation, 5 th ed, California, Wadsworth Publishing
Company. Karlinah, Siti, 2000, Komunikasi Massa, Universitas Terbuka.
Kasali Rhebald, Manajemen Public Relation, Jakarta Krippendorf, Klaus,1993, Analisis Isi dan Metodologi,
Jakarta Radjawali Grafindo.
Malarangeng, Rizal, 1989, Pers Orde Baru: tinjauan isi harian Kompas UGM Surabaya Rajawali Pers. Marbun, BN, 1992, DPR-RI Pertumbuhan dan cara kerja, Jakarta Rajawali Gramedia.
Mariani, Ina Ratna & Kuncoro h, 2000, Teknik Mencari dan menulis berita, Jakarta Universitas Terbuka. McCombs, Maxwel E. and Protes, David l. 1988, Agen- da Setting Readings on Media, Public Opinion andPolicymaking, New Jersey, Lawrence Erl- baum Associates.
McCombs, Maxwel E, Exploreres and Surveyours, Ex- panding Strategis For Agenda Seeting Reasearch, Journalism Quarterly Review Vo. 69 Winter.
Nasution, Zukarimen, 1990 Komunikasi Politik suatu pengantar, Jakarta Ghalia.
Oetama, Yacob, 1987, Prespektif Pers Indonesia, Ja- karta LP3ES.
Panuju, Redi, Sistem Komunikasi Indonesia, Jakarta, Pustaka Pelajar.
Rakhmadi, F, 1990, Perbandingan Sistem Pers, Anali- sa Deskriptif Sistem Pers Bagi Negara, Jakarta Gramedia Ruslan, Rosadi, 1997, Kiatdan Strategi Kampanye PR, Jakarta RAjawali Pers.
Saverin, Werner J, 1988, Communication Theories; Orgins,Methods an Uses, NewYork, Second ed Longman inc.
Soehartono, Irawan, 1995, Metode Penelitian Sosial,
Bandung, Remadja Rosdakarya.
Sugiono, 2002, Metode Penelitian Administrasi, Band- ung, Penerbit Alfabeth.
Suryadi, Petrus Tidar, 1986, Persurat kabaran Indonesia dalam Era Reformasi Jakarta Pustaka Harapan.
Susanto, Astrid, dalam Sunarto, 2003 Humas Pemer- intah dan Komunikasi Persuasif, Jakarta UPDM (B).
Suwardi, Harsono, 1993, Peran Pers dalam Politik In- donesia; suatu studi komunikasi politik terhadap liputan Kampanye Pemilu 1987, Jakarta, Pustaka Sianar Harapan.
Syamsudin, Nazarudin, 1995, Sistem Politik Indonesia Univ. Terbuka.
Tipton, Leonard; Haney Roger, 1975, Media Agenda Setting in City and state Electtion, Campaign, Jurnalism Quartery, vol,52.

## Wahyudi, JB, 1996 Komunikasi Jurnalistik, Bnadung
Penerbit Alumni Bandung. Wimmer & Dominic, 1991, Mass Media Research;an Introduction, third edition Wardwoswoth Publis- ing
Wiryanto, 2000, Teknologi Komunikasi Massa, Jakarta Grasindo.
Wright, Chales r, 1999, Sosiologi Komunikasi Massa, disunting oleh Djalaludin Rakhmat, Bandung Remaja Rosdakarya.
Tesis Semma, Mansyur, 1990, Study” Gate Keeping” dalam Pemberitaan Surat Kabar Indonesia, Program Pascasarjana FISIP UI.
Dekker, Nyoam, 1997, Pertumbuhan Lembaga Legis- latif di Indonesia, Malang Univ. Brawijaya.
Firdaus, syah, 1999, Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik Indonesia. UI

## Website
http://id.wikipedia.org/wiki/Capres 2014 http://www.kompas.com/read/2014/01/01/196321/3/1/ Panja-Belum-Bekerja-Usul-Bentuk-Hak-Angket- malah-Muncul http://www.Kompas.com/ read/2014/02/17/203798/16/1/Tolak-Hak-Angket- Partai-Lindungi-Mafia-Pemilu http://www.kompas.com/ read/2014/02/20/204476/18/1/Hak-Angket-calon- Pengusutan-Mafia-kampanye http://www.Kompas.com/read/2014/01/28/199396/3/1/ Pansus-Hak-Angket-Mafia-Pemilu-Dinilai-Sarat- Politisasi
http://www.kompas.com/video/10136 http://www.kompas.com/ read/2014/01/01/200132/16/1/Pendukung-Angket- kampanye-biyaya-Bertambah http://www.kompas.com/read/2014/02/07/201642/3/1/ Hak-Angket-Bidik-Banwaslu-kampanye-Hukum