## URGENSITAS MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH di PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA
Nita Triana Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto triananita@ymail.com

## ABSTRACT
PERMA number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Procurement regulates the role of mediators in mediation. However, in reality, this is not often considered important and it tends to be ignored so mediation is often unsuccessful, and in the end it is resolved by litigation. The purpose of this research is to analyze the urgency  of  the  role  of  mediators  in  the  Purbalingga  Religious  Court  in  the  success  of  mediation  Islamic economics field. This research is a non-doctrinal law research, with qualitative analysis. The results showed that the Purbalingga Religious Court mediator plays a very important role in the success of mediation in the field of Islamic economics. The mediator in the Purbalingga Religious Court has the skills and tactics to solve sharia economic dispute peacefully. A negotiation skill is the most critical skills needed by a mediator.  The mediator has also tactics to force the parties to hold meetings and solve the dispute peacefully.
Keywords: Mediation; Mediator; Islamic Economics; Religious Courts.

## ABSTRAK
Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur peran mediator dalam mediasi. Namun, kenyataannya hal ini sering tidak dianggap penting dan cenderung diabaikan sehingga mediasi sering tidak  berhasil  dan  sengketa  pada  akhirnya  diselesaikan  dengan  jalur  litigasi. Tujuan  penelitian  ini untuk menganalisis urgensi peran mediator di Pengadilan Agama Purbalingga dalam keberhasilan mediasi di bidang ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal, dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Pengadilan Agama Purbalingga mediator memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan mediasi di bidang ekonomi syariah. Mediator di Pengadian Agama Purbalingga memiliki keterampilan  dan  taktik.  Keterampilan  yang  paling  dibutuhkan  adalah  keterampilan berunding/negosiasi dengan tetap mempertahankan perdamaian, sedangkan  taktik yang paling dibutuhkan adalah  taktik  yang  bersifat  informatif  dan mendesak  para  pihak  untuk  mengadakan  pertemuan,    dan melakukan tawar menawar.
Kata Kunci: Mediasi; Mediator; Ekonomi Syariah; Pengadilan Agama.

## A. PENDAHULUAN
Penyelesaian  masalah  melalui  lembaga- lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa (Alternative Dispute Resolution) atau yang disingkat menjadi  ADR  secara  tidak  langsung  telah berkembang  dalam kehidupan masyarakat
Indonesia. ADR    secara  substansi  adalah penyelesaian sengketa dengan upaya damai, melalui musyawarah. Budaya  musyawarah  dimiliki  oleh bangsa Indonesia dan semua daerah menganutnya. Bahkan  budaya  ini  sering  disebut  sebagai identitasnya bangsa Indonesia (Triana,2017).
Budaya musyawarah ini berkembang menjadi beberapa    model  penyelesaian  sengketa  alternatif (Alternatif  Dispute  Resolution),  seperti  mediasi, negosiasi,  konsiliasi  dan  arbitrase. Selain  arbitrase, model penyelesaian sengketa mediasi, negosiasi dan konsiliasi  belum  memiliki  ketentuan  peraturan perundang-undangannya  yang  secara  tegas mengaturnya,  hanya  saja  dalam  dunia  bisnis dan ekonomi,  praktek  ADR  bertumpu  pada  etika  bisnis yang telah berkembang di Indonesia.
Sebenarnya Hukum  Acara  Perdata,  baik  HIR maupun  Rbg  yang  bernuansa  kolonial  dalam  Pasal 130  HIR/154  Rbg  telah  meletakkan  konsep  dasar lembaga  damai  di  pengadilan  bagi  perkara-perkara perdata,  namun hal ini  belum mampu mendorong penyelesaian  perkara  secara  damai.  Hal  ini disebabkan oleh berbagai faktor baik dari Penggugat- Tergugat    atau    dari  pihak  Hakim yang  tidak berupaya  secara  maksimal  memberdayakan  upaya perdamaian  tersebut, hanya  sekedar  formalitas
belaka  menganjurkan  para  pihak  untuk menyelesaikan  perkara  tersebut  secara  damai  , sekedar  menyampaikan  saja diawal  persidangan, selebihnya  Hakim  tidak  mengupayakan  langkah- langkah yang lebih konkrit untuk upaya perdamaian tersebut (Mardhiah, 2011).
Berdasarkan hal tersebut dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan, yang  dimulai  dengan  diterbitkannya  PERMA  No  2 Tahun  2003,  yang  kemudian  direvisi  terhadap beberapa  perubahan  dalam  prosedur  mediasi dengan  PERMA  No  1  Tahun  2008  menjadi  adanya pengintegrasian  lembaga  mediasi  ke  dalam  proses berperkara  di  pengadilan sekaligus  sebagai  suatu upaya yang cukup memberikan harapan yang sangat besar kepada  para  pencari keadilan  (justiabelen) untuk  menyelesaikan  sengketanya  secara  cepat, sederhana  dan  murah  sehingga  dapat  mengurangi penumpukan  perkara  yang  terjadi (Bintoro,  2016). Selanjutnya  tahun  2016 telah  terbit Peraturan Mahkamah  Agung  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan  untuk menggantikan  Peraturan Mahkamah  Agung  No.1  tahun  2008.  Diharapakan dengan terbitnya Perma No. 1 Tahun 2016 tersebut dapat lebih  menyempurnakan Perma  No.  1  Tahun 2008.
Definisi  mediasi  yang  terdapat  di  dalam PERMA No.1  Tahun  2016,  adalah Cara penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu    oleh  Mediator. Definisi  ini  tidak  jauh
241
berbeda dengan definisi para ahli. Namun, di dalam PERMA  No.1  Thn  2016  ini,  lebih memberi penekanan kepada peran Mediator dalam  proses mediasi. Berdasarkan  pesan  dalam  Perma  inilah Mediator harus memiliki keterampilan negosiasi dan mampu  mencari  teknik-teknik yang  paling  sesuai apabila para pihak sudah tidak menemukan lagi jalan keluar  untuk  menyelesaikan  sengketa  tersebut. Disinilah terlihat jelas peran penting Mediator.
Namun,  data  empiris menunjukan bahwa peran penting  mediator  belum terlalu efektif dilaksanakan, sebagaimana beberapa hasil penelitian, salah satunya hasil penelitian dari Subiarti, dimana peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara keseluruhan belum optimal  dikarenakan adanya beberapa hambatan yang dihadapi  mediator,  yaitu  mediator  belum memiliki sertifikat  mediator  dan belum mengikuti pelatihan ekonomi syariah sebagai bidang baru kewenangan Pengadilan Agama (Subiarti, 2017).
Berkaitan  dengan  sengketa  ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang  Peradilan  Agama ,  mengatur kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan  menyelesaikan perkara  di  tingkat  pertama bagi orang  Islam  dan  yang  berkaitan  dengan  masalah hukum  Islam ,  salah  satunya  adalah  di  bidang ekonomi syari'ah. Sehingga, untuk perkara ekonomi syari’ah,  menjadi  kewenangan absolut  dari Pengadilan  Agama.Sifat  ekonomi  bisnis yang mengedepankan  hubungan  baik  yang  tetap  terjaga,
menjadikan mediasi  yang  diintegrasikan  di Pengadilan  Agama  sebagai  model  penyelesaian yang sangat  strategis  dan  peran Mediator  menjadi sangat penting.
Penelitian  sebelumnya  terkait  Mediator, dilakukan  oleh  Karmuji dengan  judul  Peran  dan Fungsi  Mediator  dalam  Penyelesaian  Perkara Perdata (Karmuji, 2016), membahas secara normatif tentang  fungsi  dan  peran    mediator berdasarkan Perma  No.1  Tahun  2008.    Penelitian  dari  Ainal Mardiyah dengan  judul  Penyelesaian  Sengketa Melalui  Mediasi  Berdasarkan  Perma,  No.1  Tahun 2008 (Mardhiah,  2011),  membahas  secara  normatif tentang  prosedur  mediasi  yang  diintegrasikan  di Pengadilan  berdasarkan  Perma  No.1  Tahun  2008. Penelitian  Mass  Hartono dengan  judul Efektifitas Peran Mediator Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada  Pengadilan  Agama  Kls  IA  Jambi) (Hartono, 2017),  membahas  tentang  peran  Mediator  dalam memimpin  penyelesaian  sengketa  perceraian  di Pengadilan  Agama. Hanis  Wahed dengan  artikel berjudul:  SULH:  Its  Application  in  Malaysia, membahas  tentang  mediasi  dan  peran  mediator sebagaimana  ajaran    Islam  (Sulh)  di  terapkan  di Malaysia (Wahed,  2015).    Hakimah  Yaqub dengan artikel  berjudul  Alternative  Dispute  Resolution  in Islamic  Finance:  Legal  Challenges  and  the  Way Forward (Yakub,  2009),  membahas  tentang Bagaimana  ADR  di  laksanakan  dalam  sengketa keuangan syariah.
Penelitian ini melengapi penelitian terdahulu, ditujukan untuk  menganalisis urgensi    peran
Mediator dalam proses mediasi yang diintegerasikan di  Pengadilan  Agama.  Mediator sebagai  salah  satu aktor dalam mediasi yang menentukan keberhasilan penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah. Faktor- faktor  non  hukum Friedmann (1975) yang mempengaruhi bekerjanya hukum seperti keterampilan dan taktik Mediator yang  dipilih untuk kesuksesan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara damai, merupakan kebaruan dan hal menarik dari penelitian ini

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  non doktrinal,dengan  analisis  deskriptif  kualitatif, yaitu mendeskripsikan  nilai-nilai dan  kekuatan-kekuatan non hukum dalam proses bekerjanya hukum (Irianto, 2009). Pendekatan  ilmu  hukum  dipergunakan untuk melakukan  studi  tekstual peraturan  dan perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan    mediasi, sedangkan  pendekatan  ilmu  sosial    berada  pada ranah  metodologinya,  yaitu  untuk  mengungkap aspek - aspek eksternal di luar hukum, yang menjadi faktor kunci keberhasilan bekerjanya hukum.  Dalam peneitian ini adalah keterampilan dan  taktik Mediator yang menjadi faktor penting dalam bekerjanya hukum mediasi.

## C. HASIL  DAN PEMBAHASAN

## 1. Mediasi Sengketa  Ekonomi  Syariah  di Pengadilan Agama Purbalingga
Pengadilan  Agama  Purbalingga,  beralamat  di Jln  Letjend  S  Parman  No.10  Purbalingga  Jawa
Tengah 53311. Pengadilan Agama ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1989  Tentang  Peradilan  Agama  adalah  memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang: Perkawinan,  Waris,  Wasiat,  Hibah,  Wakaf,  Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi syari'ah.
Manan menyebutan  yang  dimaksud dengan ekonomi  syari'ah  adalah  perbuatan  atau kegiatan usaha  yang  dilaksanakan menurut  prinsip  syari'ah, antara  lain  meliputi:  bank  syari'ah,  lembaga keuangan  mikro  syari'ah,  asuransi  syari'ah, reasuransi  syari'ah,  reksadana  syari'ah,  obligasi syari'ah  dan  surat  berharga  berjangka  menengah syari'ah,  sekuritas  syari'ah,  pembiayaan  syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;  dan bisnis  syari'ah (Manan,  2012). Sekalipun demikian, jenis-jenis ekonomi syariah yang di sebut di atas hanya antara lain, yang artinya tidak tertutup  kemungkinan  adanya  kasus-kasus  dalam bentuk  lain  di  bidang  tersebut    selain  yang disebutkan undang-undang
Kebutuhan  masyarakat  pada  jasa lembaga keuangan  syariah  seperti,  perbankan  syariah, asuransi syariah, gadai syariah terus  meningkat. Di perbankan  syariah  misalnya,  memberi  kemudahan dalam pinjaman berdasarkan prinsip syari’ah. Selain kemudahan  yang  ditawarkan  untuk  pembiayaan produktif,  jasa  pembiayaan  ini  juga  memberikan pinjaman  bagi  pemenuhan  kebutuhan  konsumtif.
243
Penyaluran  dana  dalam  bentuk  pembiayaan,  dalam pelaksanaannya  memiliki  tingkat  resiko  yang  cukup tinggi,maka dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank harus yakin bahwa pembiayaan yang diberikan  benar-benar  dapat  diterimannya  kembali (Ismail,  2014).  Oleh  karena  itu kehati-hatian  dalam pembiayaan  sangat  di  perlukan  untuk  melindungi kepentingan  bank  apabila  nasabah  wanprestasi. Wanprestasi  yang  terjadi  pada  debitur  (nasabah) dimungkinkan karena dua hal yaitu karena kesalahan debitur,  baik  karena  kesengajaan  atau  karena kelalaian (disebut wanprestasi),dan karena keadaan
memaksa  yang  terjadi  di  luar  kemampuan  debitur (disebut  overmacht) (Triana, & Purwinto, 2018), (Triana,2018).
Sejak  Pengadilan  Agama  berwenang mengadili  sengketa  ekonomi  syari’ah  pada tahun 2006,  Pengadilan  Agama  Purbalingga  telah menerima  perkara  sengketa  ekonomi syari’ah Thn 2006  sampai  dengan  2017 sebanyak 38 perkara. Selanjutnya data perkara sengketa ekonomi syariah pada tahun 2017 adalah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

## Tabel 1. Perkara Gugatan Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga - Tahun 2017
No No.Perkara Tgl /Waktu Persidangan Nominal Gugatan (Rp) Jenis Acara Jenis Putusan Akad 1 0557/Pdt.G/2017/PA.Pbg 14-03-2017 03-04-2017 12-04-2017 10 hari 28.407.063,00 Gugatan Sederhana Verstek Pembiayaan Musyarakah 2 0560/Pdt.G/2017/PA.Pbg 14-03-2017 03-04-2017 17-04-2017 15 hari 60.950.000,00 Gugatan Sederhana Akta Perdamaian Pembiayaan Mudharabah 3 1192/Pdt.G/2017/PA.Pbg 12-07-2017 02-08-2017 21-08-2017 20 hari 20.970.000,00 Gugatan Sederhana Akta Perdamaian Pembiayaan Musyarakah 4 1193/Pdt.G/2017/PA.Pbg 12-07-2017 02-08-2017 29-08-2017 28 hari 44.833.800,00 Gugatan Sederhana Akta Perdamaian Pembiayaan Murabahah 5 1202/Pdt.G/2017/PA.Pbg 13-07-2017 08-08-2017 28-08-2017 21 hari 91.359.805,00 Gugatan Sederhana Verstek Pembiayaan Musyarakah 6 1203/Pdt.G/2017/PA.Pbg 13-07-2017 02-08-2017 18-08-2017 17 hari 100.823.768,00 Gugatan Sederhana Akta Perdamaian Pembiayaan Musyarakah 7 1777/Pdt.G/2017/PA.Pbg 04-10-2017 100.909.130,00 Gugatan Pembiayaan
24-10-2017 09-11-2017 16 hari Sederhana Akta Perdamaian Musyarakah 8 2052/Pdt.G/2017/PA.Pbg 13-11-2017 28-11-2017 19-12-2017 22 hari 91.541.400,00 Gugatan Sederhana Verstek Pembiayaan Murabahah 9 2053/Pdt.G/2017/PA.Pbg 13-11-2017 28-11-2017 19-12-2017 22 hari 96.032.295,00 Gugatan Sederhana Verstek Pembiayaan Musyarakah 10 2172/Pdt.G/2017/PA.Pbg 28-11-2017 19-12-2017 19-12-2017 1 hari 23.725.000,00 Gugatan Sederhana Akta Perdamaian Pembiayaan Ijarah Multijasa
Sumber: Wawancara langsung dengan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga-Bapak Rosiful - Desember

## Tahun 2018
Tabel  1,  digambarkan  pada  tahun  2017, Pengadilan  Agama Purbalingga memeriksa, memutus  dan  menyelesaikan sengketa  ekonomi syariah  sebanyak  10  perkara,  dan  6  diantaranya selesai  dengan  akta  perdamaian,  yaitu  dengan jalan  mediasi.  Dilihat  dari  tingginya  angka keberhasilan  mediasi  ini, maka  mediasi  menjadi model  yang  dapat  terus  dikembangkan  sebagai model  penyelesaian  sengketa  yang  diintegrasikan di Pengadilan Agama, peran mediator menjadi titik kunci dalam pelaksanaan model mediasi ini.
Mediasi  yang  diintegrasikan  di  Pengadilan disebut  Mediasi  wajib adalah  mediasi  yang dilaksanakan  pada  hari  persidangan  dimana  para pihak hadir berdasarkan panggilan yang resmi dan patut  dan  sebelum  pemeriksaan  pokok  perkara dilakukan. Dalam proses mediasi wajib, terdiri dari dua tahapan yaitu :
Tahapan Pra Mediasi, yang diatur dalam Pasal 17 Perma Nomor 1 Tahun 2016 :
1) Pada  hari  sidang  yang  telah  ditentukan  dan dihadiri  oleh  Para  Pihak,  Hakim  Pemeriksa Perkara  mewajibkan  Para  Pihak  untuk menempuh Mediasi.
2) Kehadiran  Para  Pihak  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.
3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
4) Dalam  hal  para  pihak  lebih  dari  satu,  Mediasi tetap  diselenggarakan  setelah  pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
5) Ketidakhadiran  pihak  turut  tergugat  yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.
6) Hakim  Pemeriksa  Perkara  wajib  menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.
245
7) Penjelasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (6) meliputi:
a. pengertian dan manfaat Mediasi;
b. kewajiban  Para  Pihak  untuk  menghadiri langsung  pertemuan  Mediasi  berikut  akibat hukum  atas  perilaku  tidak  beriktikad  baik dalam proses Mediasi;
c. biaya  yang  mungkin  timbul  akibat penggunaan  Mediator  nonhakim  dan  bukan Pegawai Pengadilan;
d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian  melalui  Akta  Perdamaian  atau pencabutan gugatan; dan
e. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.
8) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan  Mediasi  kepada  Para  Pihak  yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:
a. memperoleh  penjelasan  prosedur  Mediasi secara  lengkap  dari  Hakim Pemeriksa Perkara;
b. memahami  dengan  baik  prosedur  Mediasi; dan
c. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
9) Formulir  penjelasan  Mediasi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (8)  ditandatangani  oleh Para  Pihak  dan/atau  kuasa  hukum  segera setelah  memperoleh  penjelasan  dari  Hakim Pemeriksa  Perkara  dan  merupakan  satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.
10) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim
Pemeriksa  Perkara  dan  penandatanganan formulir  penjelasan  Mediasi  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (9)  wajib  dimuat  dalam berita acara sidang.
Tahapan Proses Mediasi yang diatur dalam Pasal 24:
1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  20  ayat  (5),  Para  Pihak  dapat menyerahkan  Resume  Perkara  kepada  pihak lain dan Mediator.
2) Proses  Mediasi  berlangsung  paling  lama  30 (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  penetapan perintah melakukan Mediasi.
3) Atas  dasar  kesepakatan  Para  Pihak,  jangka waktu  Mediasi  dapat  diperpanjang  paling  lama 30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4) Mediator  atas  permintaan  Para  Pihak mengajukan  permohonan  perpanjangan  jangka waktu  Mediasi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3)  kepada  Hakim  Pemeriksa  Perkara disertai dengan alasannya.

## 2. Peran  Mediator  dalam  Proses  Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah
Mediator yang dimaksud dalam Perma No.1
Tahun 2016 ini adalah  Hakim atau pihak lain yang memiliki  Sertifikat  Mediator  sebagai  pihak  netral yang  membantu  Para  Pihak  dalam  proses
246
perundingan  guna mencari  berbagai  kemungkinan penyelesaian  sengketa  tanpa  menggunakan  cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Pengadilan Agama Purbalingga memiliki 4 (empat) orang  Hakim  termasuk  didalamnya  adalah  Ketua Pengadilan.    Para  Hakim  ini yang  biasanya bertugas sebagai Mediator.
Pada  tahun  2017    Hakim  di  Pengadilan Agama  Purbalingga, belum  ada  yang  memiliki sertifikat  mediator, dan  tidak  ada  Hakim  yang memiliki  background  pendidikan  hukum  ekonomi syariah, akan tetapi para Hakim ini sudah mengikuti berbagai  seminar  dan  workshop tentang mediasi dan hukum ekonomi syariah. Kegiatan yang diikuti oleh para Hakim ini sangat bermanfaat ketika para Hakim  bertugas  di  persidangan  maupun  ketika bertugas  dalam proses  mediasi  sebagai  seorang Mediator. Dasar  ini  juga yang  banyak  menjadi pertimbangan  para  pihak  ketika  memilih  seorang Mediator di Pengadilan Agama Purbalingga, selain alasan  lainnya  yaitu,  karena  dengan memilih Mediator Hakim, maka para pihak dibebaskan dari pembayaran untuk mediator.
Peran utama yang dimiliki mediator mengacu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  Hal  ini berhubungan dengan tugasnya dalam perundingan, adalah  mempersiapkan  dan  membuat  notulen pertemuan,  merumuskan  titik  temu  atau kesepakatan  dari  para  pihak  ,  membantu  para pihak  agar  menyadari  bahwa  sengketa  harus diselesaikan  bukan  dimenangkan,  selain  hal
tersebut Mediator juga menyusun dan mengusulkan alternatif  pemecahan masalah dan membujuk para pihak agar menerima usulan-usulan tersebut
Di  Pengadilan, para  pihak  dapat  memilih Mediator,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  19, Perma  Nomor  1  Tahun 2 016 sebagai  berikut: (1) Para  Pihak  berhak  memilih  seorang  atau  lebih Mediator  yang  tercatat  dalam  Daftar  Mediator  di Pengadilan.;  (2) Jika  dalam  proses  Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator;  dan  (3) Ketentuan  lebih  lanjut  tentang Daftar Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diatur  dalam  Keputusan  Ketua  Mahkamah Agung.
Demi  kenyamanan  para  pihak  dalam menempuh  proses  mediasi,  para  pihak berhak untuk  memilih  Mediator  yang  akan membantu menyelesaikan  sengketa. Namun  demikian  untuk kelancaran  proses  sidang  selanjutnya,  ada  batas waktu  pemilihan  mediator,  sebagaimana  diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016.
Batas  Waktu  Pemilihan  Mediator, terdapat dalam Pasal  20  Perma  Nomor  1  Tahun 2016 :  (1) Setelah  memberikan  penjelasan  mengenai kewajiban  melakukan  Mediasi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat  (7),  Hakim Pemeriksa  Perkara mewajibkan  Para  Pihak  pada hari  itu  juga,  atau  paling  lama  2  (dua)  hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan  Mediator  nonhakim  dan  bukan
247
Pegawai  Pengadilan;  (2) Para  Pihak  segera menyampaikan  Mediator  pilihan  mereka  kepada Hakim Pemeriksa Perkara; (3) Apabila Para Pihak tidak  dapat  bersepakat  memilih  Mediator  dalam jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (4), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk  Mediator  Hakim  atau Pegawai Pengadilan;  (5) Jika  pada  Pengadilan  yang  sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai  Pengadilan  yang  bersertifikat,  ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi  Mediator  dengan  mengutamakan  Hakim yang bersertifikat; (6) Jika Para Pihak telah memilih Mediator  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) atau  ketua  majelis  Hakim  Pemeriksa  Perkara menunjuk  Mediator  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3)  atau  ayat  (4),  ketua  majelis  Hakim Pemeriksa  Perkara  menerbitkan  penetapan  yang memuat  perintah  untuk  melakukan  Mediasi  dan menunjuk  Mediator;  dan  (7) Hakim  Pemeriksa Perkara  memberitahukan  penetapan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (5)  kepada  Mediator  melalui panitera pengganti.
1) Hakim  Pemeriksa  Perkara  wajib  menunda proses  persidangan  untuk  memberikan kesempatan  kepada  Para  Pihak  menempuh Mediasi.
Para  pihak  dapat  memilih  atau  menunjuk Mediator  yang  disepakati.    Mediator  yang  dipilih atau  yang  ditunjuk  akan  membantu  penyelesaian konflik para  pihak,  dengan  menjalankan  fungsi-
fungsi (Emirzon, 2001) (Dahlan dkk, 2012) sebagai berikut:
1) Katalisator;    mendorong  suasana  kondusif  , mencegah polarisasi
2) Pendidik; yaitu memahami kendak aspirasi para pihak
3) Narasumber; Mediator adalah tempat bertanya, memberi  saran,  pencari  sumber  informasi. Mediator yang dipilih atau ditunjuk kehendaknya orang  yang  memiliki  pengetahuan  atau pengalaman, tentang objek yang
dipersengketakan
4) Penyandang  berita  jelek;  ini  salah  satu  resiko yang  harus  diterima  oleh  Mediator. Untuk  itu, Mediator harus  siap  mendengar  kata-kata ungkapan  yang  tidak  enak  didengar atau  kata- kata yang menyakitkan hati. Hal ini dapat terjadi apabila  ada  diantara  para  pihak  ada  yang kurang atau tidak dapat mengontrol emosi atau perilakunya saat perundingan berlangsung
5) Penyampai  pesan;  Mediator  berperan  sebagai penyampai  pesan  kepada  para  pihak  dalam bahasa yang enak didengar, maksudnya adalah dalam  menyampaikan  pesan,  mediator  harus menggunakan  kata-kata  yang  sopan,  sehingga pihak-pihak  merasa  tidak  tersinggung  atau merasa sakit hati. Untuk itu perilaku , tata krama dan  tata  cara  seorang  Mediator  menampaikan pesan  sangat  berperan  demi  berlangsungnya proses negosiasi.
248

## 3. Tugas  dan  Kewajiban  Mediator di Pengadilan Agama
Perma No.1 Tahun 2016, pasal 14, mengatur tugas  dan  kewajiban Mediator  , Di  Pengadilan Agama Purbalingga tugas dan kewajiban Mediator ini dilaksanakan oleh Hakim yang  dipilih oleh para pihak  atau  yang  ditunjuk  oleh  Ketua  Pengadilan Agama  sebagai  Mediator. Atau    Mediator bersertifikat bukan Hakim yang  dipilih  oleh  Para Pihak (Parties).  Untuk mengupayakan perdamaian, maka  Mediator  harus  bertindak  serius,  aktif  dan rutin  menggiring  atau  mendorong  Para  Pihak, selain  hal  tersebut  untuk  bisa  bertindak  aktif sebagai  juru  damai,  Mediator  harus  benar-benar mempunyai pemahaman  yang mendalam terhadap perkara  yang  menjadi  sengketa (Hidayat,2016). Selanjutnya setelah  memahami  secara  mendalam pokok  sengketa,  Mediator  melaksanakan Tugas dan kewajiban sebagai berikut: (1) memperkenalkan  diri  dan  memberi  kesempatan kepada  Para  Pihak  untuk  saling memperkenalkan diri; (2) menjelaskan  maksud,  tujuan,  dan  sifat Mediasi  kepada  Para  Pihak; (3) menjelaskan kedudukan  dan  peran  Mediator  yang  netral  dan tidak  mengambil  keputusan; (4) membuat  aturan pelaksanaan  Mediasi  bersama  Para  Pihak; (5) menjelaskan  bahwa  Mediator  dapat  mengadakan pertemuan  dengan  satu  pihak  tanpa  kehadiran pihak  lainnya  (kaukus); (6) menyusun  jadwal Mediasi  bersama  Para  Pihak; (7) mengisi formulir jadwal mediasi. (8) memberikan  kesempatan kepada Para  Pihak  untuk  menyampaikan
permasalahan  dan  usulan  perdamaian; (9) menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan  pembahasan  berdasarkan  skala proritas; 10) memfasilitasi  dan  mendorong  Para Pihak  untuk: (a) menelusuri  dan  menggali kepentingan  Para  Pihak; (b) mencari  berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan (c) bekerja sama mencapai penyelesaian; (11) membantu  Para  Pihak  dalam  membuat  dan merumuskan  Kesepakatan  Perdamaian; (12) menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara; (13) menyatakan  salah  satu  atau  Para Pihak  tidak  beriktikad  baik  dan  menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara; dan  (14) tugas lain dalam menjalankan fungsinya.
Pelaksanaan proses mediasi wajib, Mediator di  Pengadilan  Agama  Purbalingga, tidak  terpaku kepada  isi  posita  dan  petitum  gugatan.  Dengan demikian ruang lingkup mediasi adalah: (a) Materi perundingan  dalam  mediasi  tidak  terbatas  pada posita  dan  petitum  gugatan;  dan  (b) Untuk kesepakatan di luar posita dan petitum, Penggugat merubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan.
Beberapa  tahap  tersebut,  pada  dasarnya peran Mediator di  Pengadilan  Agama  Purbalingga dalam  proses  penyelesaian  konflik  adalah melakukan  diagnosis  terhadap  sengketa, mengidentifikasi isu isu dan kepentingan yang kritis, menyusun  agenda,  mempermudah  dan  mengatur
komunikasi.  Selain  itu, Mediator  membantu Para Pihak mengumpulkan informasi penting, memberikan  pilihan-pilihan  dan  pemecahan masalah.
Di  Pengadilan  Agama  prakarsa  keterlibatan Mediator  biasanya datang atas penunjukan Hakim, maka  Mediator  sudah  memperoleh  komitmen  dari para  pihak    untuk  menempuh  proses mediasi.Tahapan  tahapan berikutnya  yang dilakukan  oleh  mediator  di  Pengadilan Agama Purbalingga untuk keberhasilan  proses  mediasi sebagai  berikut:Mediator  memulai hubungan dengan  para  pihak,  dalam  pendekatan  ini Mediatormemberi    penjelasan tentang  prinsip- prinsip dasar mediasi, seperti prinsip mufakat Para Pihak,  ketidak-berpihakan Mediator,  dan  ketidak- wenangan  Mediator  untuk  memutus.      Jika pihak telah  memahami  apa  itu    mediasi  dan  dapat menerima bantuan Mediator , maka proses mediasi dapat dimulai.
Di Pengadilan Agama Purbalingga, terdapat orang yang  menawarkan    jasa  Mediator (di  luar Hakim), Keterlibatan  Mediator  dalam  sebuah sengketa dapat berawal dari tawaran jasa baik oleh Mediator  kepada  para  pihak.    Mediator  dapat mempelajari sengketa dari para pihak atau orang- orang  yang  mengantar  para  pihak  ke  Pengadilan, Setelah  memperoleh  pengetahuan  awal  tentang beberapa  aspek  dari  kasus  sengketa  itu  disertai dengan  penjelasan  atas  prinsip-prinsip  dasar mediasi  kepada  para  pihak.    Jika  tawarannya  itu diterima  para  pihak,  maka  proses  mediasi  dapat
dimulai. Tapi di tahun 2017, belum ada sengketa ekonomi syariah yang di mediasi dengan mediator luar,  dari  10  perkara  semua  di  mediasi  oleh mediator  Hakim.    Ini  menunjukan  kepercayaan masyarakat ekonomi /bisnis syariah sudah semakin tinggi terhadap Pengadilan Agama.
Keterlibatan Mediator Hakim dalam sebuah sengketa  adalah  melalui  penunjukan  oleh pihak yang berwenang.  Perma No.1 Thn 2016, memberi kewenangan  kepada  ketua  Hakim  majelis  untuk menunjuk seorang Mediator dalam sebuah perkara , jika para  pihak setelah diberi kesempatan selama satu hari  kerja  untuk  memilih  Mediator  yang dikehendaki  bersama,  tetapi  gagal  mencapai kesepakatan  untuk  menunjuk  Mediator.    Otorisasi atau  penugasan  fungsi  mediasi  dapat  juga bersumber  dari  perintah    aturan  sebagaimana dirumuskan  dalam  Pasal  10  ayat  (4) Perma No.1 Tahun 2016.

## 4.  Memilih Strategi untuk Membimbing Proses Mediasi,
Mediator Hakim  di  Pengadilan  Agama Purbalingga,  juga  menerapkan  strategi  untuk keberhasilan  mediasi,  walaupun  masing-masing Mediator Hakim  tidak  sama  dalam  penerapan strategi.  Hal ini tergantung dari jenis perkara yang ditangani,  dan  berat  ringannya  kasus/perkara. Strategi yang biasa dihadapi adalah sebagai berikut 1) Mediator  memberi  wewenang kepada  para pihak  bahwa  penyelenggaraan  mediasi  dapat dilakukan melalui beberapa pilihan pendekatan,
250
misalnya  antara  pendekatan  informal  dan formal,  tertutup  ketat  dan  terbuka.    Pilihan- pilihan ini selain tergantung pada keinginan para pihak juga  memperhatikan  konteks  sengketa. Pada  tahap  awal  ini  mediator  mengadakan pertemuan dengan  para  pihak  secara  terpisah pisah (privatemeeting atau caucus)  guna membahas pilihan-pilihan sesuai keinginan atau kebutuhan  para  pihak. (Para  Mediator  Hakim, biasanya  akan  menggunakan  strategi  kaukus, jika  perkara  yang  akan  dimediasi  sudah menimbulkan  pertengkaran  yang tajam  antar para  pihak.    Sedangkan  pertemuan  langsung antar  para  pihak  akan  sangat  bermanfaat,  jika model sengketanya masih terbuka untuk adanya tawar menawar.
2) Mediator menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari  masing-masing  pendekatan.  Keputusan atas  pilihan-pilihan  itu  dibuat  oleh  para  pihak. Tugas  mediator  hanya  memberi  wawasan kepada para pihak.
3) Mengumpulkan  dan  menganalisis  berbagai informasi  terkait  sengketa.    Pengumpulan  dan analisis  berbagai  informasi  yang  berkaitan dengan sengketa perlu dilakukan oleh mediator untuk  mengidentifikasi  para  pihak  yang  terlibat sengketa,  masalah - masalah (isues - isues), yang  dipersengketakan,  dan  kepentingan  para pihak,  mengungkapkan  dan  menganalisis dinamika, hubungan para pihak pada masa lalu dan  pada  masa  sekarang. Pengumpulan informasi  ini  dapat  dilakukan  sebelum  proses
mediasi  dimulai  atau  segera  setelah  proses mediasi berjalan. Dalam melakukan pengumpulan  informasi,  mediator  dapat menggunakan  teknik-teknikpengumpulan  data yang dikenal  dalam  kegaitan  penelitian akademis,  yaitu  pengamatan  langsungdan kunjungan  ke  lapangan,  serta  wawancara dengan  para  pihak.  Mediator  juga  dapat menggunakan  data  sekunder  seperti  berita- berita atau tulisan tulisan dalam surat kabar dan majalah yang terkait dengan sengketa.
4) Menyusun rencana mediasi.Penyusunan rencana mediasi dimaksudkan untuk mempertimbangkan atau menjawab. pertanyan– pertanyaan berikut:
 Siapa  saja  dan  berpa  banyak  orang  yang akan berperan dalam proses mediasi
 Dimana tempat mediasi berlangsung
 Bagaimana penataan fisik ruang pertemuan
 Apa  prosedur  yang  digunakan  dan bagaimana  membuat  aturan  perundingan dilakukan
 Bagaimana kondisi psikologis para pihak
 Apa  masalah  masalah atau isu-isu yang penting bagi para pihak
5) Membangun  kepercayaan  dan  kerjasama diantara  para  pihak. Pendekatan  seperti  ini lebih diperlukan  jika sengketa telah melibatkan emosi  para  pihak  yang  tinggi.    Pada  tahap  ini Mediator  dapat  memberikan  wawasan  kepada para  pihak  tentang  mediasi.    Selain  itu  pada tahap  ini  mediator  juga  dapat  melihat  dan
251
mempertimbangkan  kesiapan  mental  dari  para pihak  untuk  dipertemukan  dalam  pertemuan- pertemuan  tatap  muka  langsung.  Setelah  para pihak  memperlihatkan  kesiapan  mental,  dan kerjasama  untuk  menempuh  proses  mediasi, barulah mediator mengadakan pertemuan tatap muka langsung para pihak. Mediator juga dapat menanyakan  langsung  kepada  para  pihak tentang kesiapan mental dan kesediaan mereka untuk  bertatap  muka  atau  berkomunikasi langsung.
6) Memulai  sidang-sidang  Mediasi. Pada pertemuan  pertama  yang dihadiri  lengkap para pihak,  mediator  sebaiknya  melakukan  tiga  hal pokok, pertama:  Mediator  memperkenalkan  diri kepada  para  pihak  dan  meminta  para  pihak memperkenalkan  diri, kedua,    Mediator  perlu untuk menjelaskan  kepada para pihak tentang pengertian mediasi dan peran atau tugas-tugas mediator  . ketiga,  Mediator  menekankan perlunya  aturan  mediasi  sehingga  mediator harus  menganjurkan  agar  proses  mediasi berjalan atas dasar aturan.
7) Merumuskan  masalah  masalah  dan  menyusun agenda. Mediator harus mampu membantu para pihak  mengidentifikasikan  masalah  masalah yang terjadi atau , yang dipersepsikan oleh para pihak.  Dari  identifikasi  masalah-masalah  itu, mediator dapat merumuskan agenda perundingan atau mediasi.
8) Mengungkapkan  kepentingan  tersembunyi  dari para  pihak,  secara  teoritis  terdapat  dua
pendekatan bagi Mediator untuk mengungkapkan  kepentinga  tersembunyi. Pertama  adalah  pendekatan  langsung,  yaitu Mediator  secara  langsung menanyakan  apa yang  menjadi,  kepentingan  salah  satu  pihak atau para pihak. Cara ini dapat dilakukan dalam pertemuan  terpisah  (kaukus)  pendektan  kedua adalah,  bersifat  tidak  langsung.  Pendekatan tidak  langsung  dapat  dilakukan  dengan mendengar  secara  cermat,  pernyataan- pernyataan  dari  para  pihak  yang  menyiratkan sesuatu  kepentingannya.  Cara  lain  adalah Mediator  membaca  ulang    catatan-catatannya untuk mencoba menemukan apa yang menjadi kepentingan tersembunyi salah satu pihak atau para pihak.  Stelah mediator dapat menemukan kira-kira  apa  yang  menjadi  kepentingan    yang belum  terpuaskan,  dia  dapat  menyampaikan kepada pihak yang bersangkutan.
9) Mengembangkan  pilihan  pilihan  penyelesaian masalah. Berdasarkan teori yang dibangun oleh Fisher dan Urry, yaitu empat kiat pokok  dalam proses  perundingan  yang  drumuskan  dengan singkatan PIOC yang merupakan singkatan dari People (orang), Intersets (kepentingan), Options (Opsi  atau  pilihan),dan  Criteria  (Kriteria  atau patokan), Mediator  harus  mampu  mendorong para  pihak  untuk  dapat  menemukan  dan membahas  sekurang-kurangnya  dua  opsi penyelesaian  atas  satu  masalah.  Jika  satu masalah  hanya  coba  diatasi  dengan  satu  opsi penyelesaian,  maka  para  pihak  cenderung
terperangkap  dalam  perundingan  tawar menawar dan positional dan menggiring mereka ke jalan buntu.
10) Menganalisis  pilihan-pilihan    masalah. Jika para pihak telah dapat menemukan sekurang- kurangnya dua opsi penyelesaian atas sebuah masalah, Mediator kemudian harus mendorong  para  pihak  untuk  membahas  tiap opsi.  Opsi  mana  yang  paling  dapat memuaskan  kepentingan  para  pihak,  opsi itulah  yang  akan  diterima  menjadi  sebuah penyelesaian atas suatu masalah.
11) Proses  tawar  menawar. Proses  tawar menawar  adalah  kegiatan  dan  pendekatan pendekatan  yang dilakukan  oleh  para  pihak dan Mediator. Proses tawar menawar merujuk pada  keadaan  atau  situasi  bahwa  satu  pihak telah  memberikan  tawaran-tawaran  atau konsesi  kepada pihak  mitra  runding  untuk memperoleh imbalan atau konsesi sebaliknya dari mitra runding.
12) Mencapai penyelesaian formal. Setelah para pihak  mampu  mencapai  titik  temu  atau penyelesaian  secara  verbal  atau  lisan,  maka kemudian  syarat-syarat  atau  formula-formula penyelesaian  lisan  ditindak  lanjuti  dengan penyelesaian  formal.  Penyelesaian  formal merujuk  pada  keadaan  bahwa  para  pihak secara resmi telah menegaskan dalam sebuah dokumen  kesepakatan  yang  menerangkan, sengketa telah dapat diselesaikan dan diakhiri
(Rahmadi, 2011),  (Wall, Stark  &  Standifer, 2001).

## 5. Keterampilan dan Taktik Mediator
Seorang Mediator harus memiliki keterampilan  atau  skill  yang  memadai  untuk keberhasilan  mediasi.    Boilee dalam  Rahmadi (2011) mengklasifikasikan  keterampilan  atau  skill Mediator ini kedalam empat jenis:
1) Keterampilan  mengorganisasikan  mediasi,
Mediator harus  memiliki  kemampuan  untuk mengorganisasikan  proses  mediasi  sehingga proses  mediasi  dapat  berjalan  dengan  baik. Keterampilan  mengorganisasikan  mediasi mencakup  kemampuan  untuk  membantu  Para Pihak  menentukan  siapa  juru  runding  para pihak,  terutama  untuk  sengketa-sengketa  yang melibatkan  orang  banyak,  kemampuan merencanakan    dan  menyusun  jadwal pertemuan,  menata  ruang  pertemuan  dan tempat  duduk  para  pihak,  menggunakan  alat- alat bantu tulis.  Penentuan atau pemilihan juru runding  dilakukan  sebelum  proses  mediasi berlangsung, jika  Mediator dilakukan oleh dua orang  atau  lebih,  para  Mediator  harus  mampu mempersiapkan  rencana  pembagian  tugas diantara mereka, misalny pada saat satu orang mediator bertugas memimpin jalannya mediasi, maka Mediator lainnya, dapat melakukan tugas- tugas  lain,  yaitu  meringkas  dan  menuliskan pandangan dan titik temu perbedaan pandangan Para Pihak.
2) Keterampilan berunding, Karena pada dasarnya mediasi  adalah  perundingan,  maka  seorang Mediator yang baik, harus memiliki keterampilan untuk berunding atau bernegosiasi.
Keterampilan  berunding  Mediator  mencakup kemampuan  kemampuan  untuk  memimpin  dan mengarahkan  pertemuan-pertemuan  mediasi sesuai  agenda  dan  jadwal.  Kemampuan memimpin  pertemuan  mencakup  menentukan dan  mengatur  lalu  lintas  pembicaraan,  dan kapan  mengadakan  kaukus dengan  salah  satu pihak.    Selanjutnya  keterampilan  yang  lebih penting  lagi  adalah  bahwa  Mediator  harus mampu  memahami  dan  menerapkan  teknik teknik  perundingan  yang  bertumpu  pada kepentingan  (interest  based  negotiation)  dan menghindari  penggunaaan  teknik  perundingan posisional    (positional  based negotiation). Dengan  pengetahuaan  itu,  seorang  Mediator berupaya  menggiring  para  pihak  untuk berunding  yang  dapat  memenuhi  kepentingan para pihak.  Tentang bagaimana melaksanakan perundingan  berbasiskan  kepentingan  dapat dipedomani  dan  dipahami  kiat-kiat    yang dikembangkan  oleh    Fisher  dan  Urry  yang terkenal dengan konsep PIOC yang merupakan singkatan  dari People (orang), Intersets (kepentingan), Options (Opsi  atau  pilihan),dan
Criteria (Kriteria atau patokan)
3) Keterampilan memfasilitasi perundingan,
Keterampilan memfasilitasi perundingan mencakup  beberapa  kemampuan  ,  yaitu,
pertama,  kemampuan  mengubah posisi  para pihak  menjadi  permasalahan  yang  harus dibahas,  kedua,  kemampuan  mengatasi  emosi para pihak, dan ketiga, kemampuan mengatasi jalan buntu.
4) Keterampilan berkomunikasi, mencakup beberapa  keterampilan,  yaitu  keterampilan komunikasi  verbal  ,  mendengar  secara  efektif, membingkai  ulang,  komunikasi  non  verbal, kemampuan  bertanya,  mengulang  pernyataan, melakukan  parafrase,  menyimpulkan,  membuat catatan, memberikan empati dan membuat rasa humor.
Selain keterampilan, seorang Mediator dalam memimpin  penyelesaian  sengketa,  juga harus memiliki taktik-taktik  yang  dapat  membantunya menyelesaikan konflik, yaitu:
1) Taktik menyusun kerangka keputusan (decision framing) untuk menghindari proses penyelesaian    yang  bertele  tele,  seorang mediator  dapat  menyusun  kerangka keputusan yang  berbentuk  agenda  susunan  tindakan, mengurus  isu-isu  untuk  menghasilkan momentum  penyelesaian,  mempertahankan sasaran  negosiasi,  dan  berusaha  memenuhi harapan para pihak.
2) Taktik mendapatkan wewenang dan kerja sama, untuk  mendapatkan  wewenang dan  kerjasama yang  baik, mediator  hendaklah  tetap  bersikap netral  ,  berbicara  dengan  bahasa  para  pihak, membina  hubungan,  mendengar  secara  aktif, menekankan pada keuntungan potensial bukan
pada  kerugian  yang  diperoleh,  dan meminimalkan perbedaan-perbedaan, menitikberatkan kepada kebersamaan.
3) Taktik  mengendalikan  emosi  dan  menciptakan suasana  yang  tepat,  dalam  hal  ini  seorang mediator menyusun aturan dasar, mengendalikan perasaan bermusuhan, menggunakan  humor,  memberikan  teladan mengenai  tingkah  laku  yang pantas,  dan membuang  jauh-jauh  isu – isu  yang  mudah menimbulkan perdebatan
4) Taktik yang bersifat informatif, dilakukan dengan cara  mengadakan  pertemuan,  mendesak  para pihak untuk berbicara, dan mengajarkan proses tawar menawar
5) Taktik pemecahan masalah, dalam menjalankan taktik ini , mediator melakukan penyederhanaan sengketa, mengembangkan
kumpulan kepentingan yang sama, membuat saran-saran yang nyata bagi terciptanya suatu persetujuan , dan mengambil tanggung jawab bagi konsesi.
6) Taktik  menghindarkan  rasa  malu  (face  saving) dalam hal ini mediator tetap menjaga nama baik para pihak yang bersengketa
7) Taktik pemaksaan (pressuring)
Taktik  pemaksaan  atau penekanan  perlu dilakukan  oleh  Mediator  untuk  menghindari penyelesaian yang bertele-tele atau berkepanjangan dengan cara menetapkan batas waktu,  memberitahukan  kepada  para  pihak bahwa  posisi  mereka    tidak  realistik  karena menimbulkan keragu-raguan kepada para pihak
tentang  alternatif-alternatif  penyelesaian,  dan memberikan  tekanan  pada  biaya-biaya  di  luar penyelesaian (Hidayat, 2016).
Keterampilan dalam memimpin penyelesaian sengketa yang  paling  dibutuhkan  dalam penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  adalah keterampilan berunding  dan  negosiasi,  sedangkan taktik  yang  paling  dibutuhkan  dalam  penyelesaian sengketa ekonomi  syariah  adalah  taktik  yang bersifat  informatif,  mendesak  para  pihak  untuk mengadakan  pertemuan dan  melakukan  tawar menawar. Hal  ini  berkaitan  erat  dengan karakteristik penyelesaian sengketa  ekonomi syariah di  Pengadilan  Agama  Purbalingga yaitu dibutuhkannya negosiasi tawar  menawar  untuk pemenuhan  sejumlah  prestasi  yang  disebabkan oleh  wanprestasi dalam    hutang  piutang  di lembaga keuangan ekonomi syariah.
Hal ini agak berbeda dengan peran Mediator dalam  kasus  perceraian. Mediator(Hakim)di Pengadilan  Agama harus  pandai  memainkan keterampilannya  dalam  berkomunikasi  baik  verbal maupun non verbal, mendengar secara efektif dan kemampuan  bertanya selain  itu mediator  dalam kasus perceraian juga harus pandai menggunakan taktik  mengendalikan  emosi Para  Pihak,  memberi humor-humor  yang  dapat  menyegarkan  pikiran para  pihak,  sehingga  masalah  sebenarnya  dalam rumah tangga  dapat  terungkap. Sifat  sengketa yang  melibatkan  urusan    keluarga  memerlukan Mediator  yang    dapat  mendengar  dan menyampaikan keinginan para pihak yang selama
255
ini  terkendala  dalam  mengkomunikasikan  satu dengan yang lainnya.
Peran  Mediator  dalam  menyelesaikan sengketa  memang  sangat  urgen.  Peran  ini merupakan  salah  satu  kekuatan sosial  dalam menjalankan  hukum.    Sebagai  sebuah  sistem, hukum  tidak  hanya  bertumpu  terhadap  aturan formal, tetapi juga kultur  para aktor hukum.
Menurut  Friedmann, Sistem  hukum  terdiri dari  tiga  bagian  itu  bisa diibaratkan  sebagai berikut:1).  Struktur  hukum  diibaratkan  sebagai mesin;  2).  Substansi  hukum  adalah  apa  yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu; 3). Kultur hukum  adalah  apa  saja  atau  siapa  saja  yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan (Friedmann, 1975).
Suasana  pikiran  sosial  dan  kekuatan sosial yang  menentukan  bagaimana  hukum  digunakan, dihindari  atau  disalahgunakan,  disebut  sebagai kultur  hukum,    tanpa  kultur  hukum,  maka  sistem hukumitu  sendiri  tidak  berdaya (Rahardjo ,2009). Komponen  kultural  yaitu  terdiri  dari  nilai-nilai  dan sikap-sikap  yang  mempengaruhi  bekerjanya hukum,  atau  yang  menurut  Friedmann disebut sebagai kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan  yang  menghubungkan  antara  peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.    Dalam  konteks,  penyelesaian sengketa  alternatif    (  ADR  ),  maka    kultur  hukum dari para pelaku/aktor Mediator maupun Para Pihak
(parties)  adalah  yang  menentukan  berhasil  atau tidaknya  bekerjanya hukum mediasi.
Keterampilan  bernegosiasi  dan  taktik  yang bersifat  informatif,    memaksa para  pihak  untuk mengadakan  pertemuan  dan  berdamai dari mediator, merupakan  kultur  hukum  yang  sangat mempengaruhi  keberhasilan  bekerjanya  hukum mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga.

## D. SIMPULAN
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah dengan  jalan  mediasi yang  diintegrasikan di Pengadilan Agama Purbalingga  pada tahun 2017 telah  berjalan  efektif ,  60%  kasus  sengketa ekonomi  syariah  dapat  diselesaikan  dengan  jalan damai. Mediator yang  dipilih  para  pihak  adalah Mediator Hakim. Keterampilan Mediator yang paling dibutuhkan  dalam memimpin penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  adalah  keterampilan berunding  dan  negosiasi dengan  tetap mempertahankan  perdamaian,  sedangkan Taktik yang  paling  dibutuhkan  dalam  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  adalah  taktik  yang bersifat  informatif,  mendesak  para  pihak  untuk mengadakan  pertemuan    dan  melakukan  tawar menawar.  Hal  ini  berkaitan  erat  dengan karakteristik penyelesaian sengketa  ekonomi syariah  yaitu  negosiasi tawar  menawar  untuk pemenuhan  sejumlah  prestasi  yang  disebabkan oleh wanprestasi dalam  hutang piutang di lembaga keuangan ekonomi syariah. Kekuatan bernegosiasi dan taktik memaksa untuk mengadakan pertemuan
dan berdamai dari  mediator  adalah  sebagai sebuah  kultur  hukum yang  menentukan keberhasilan  mediasi  di  Pengadilan Agama Purbalingga

## DAFTAR  PUSTAKA BUKU
Emirzon,  J. (2001). Alternatif    Penyelesaian
Sengketa  Di  Luar  Pengadilan  (Negosiasi, Mediasi,  Konsiliasi  dan  Arbitrase).  Jakarta: Penerbit  PT Gramedia Pustaka Utama.
Hidayat,  M. (2016). Strategi  dan  Taktik  Mediasi
(Berdasarkan  Perma  No.1  Tahun  2016, tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan). Jakarta: Penerbit Kencana.
Ismail.  (2014). Perbankan  Syariah.  Jakarta  : Kencana
Friedmann, L. (1975). The Legal System: A Social Science  Perspective.  New  York:  Russell SageFoundation.
Manan, A. (2012) . Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam
Perspektif  Kewenangan  Peradilan  Agama. Jakarta: Kencana.
Rahmadi, T. (2011). Mediasi:  Penyelesaian
Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat. Jakarta: Rajawali Pers.
Rahardjo, S. (2009). Hukum  Progresif  Sebuah Sintesa  Hukum  Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
Irianto,  S.  (2009).  Memperkenalkan  Studi
Sosiolegal  dan  Implikasi  Metodologisnya.  In Shidarta.  &  Irianto,  S  (Eds), Metode
Penelitian  Hukum,  Konstelasi  dan  Refleksi (p.177). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## JURNAL
Bintoro,  Rahadi W.  (2016).  Kajian  Ontologis Lembaga  Mediasi  di  Pengadilan. Jurnal Yuridika,  Vol.  31, (No.1, Januari-April),
pp.121-142, p 141.
Dahlan,  Nur Khalidah.,  Palil,  Mohd  Rizal.,
Yaaâ€Ÿkub,  Noor  Inayah.,  &  Hamid, Mohamad  Abdul. (2015). Arbitration  and Mediation Method Applied to Islamic Finance Conflicts  in  Malaysia. Journal  of  Social
Science  Research,  Vol.6,  (No.3), pp.1151- 1158.
Hartono,  M. (2018). Efektifitas  Peran  Mediator Dalam    Mencegah  Perceraian    (Studi  Pada Pengadilan  Agama  Kls  IA  Jambi). JIGC (Journal  of  Islamic  Guidance  and Counseling), Vol.1, (No.1), pp.58-70.
Karmuji. (2016). Peran dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian  Perkara  Perdata. Jurnal Ummul Qura, Vol VII, (No.1 Maret), pp. 36 -
52.
Mardhiah,  A. (2011). Penyelesaian  Sengketa Melalui  Mediasi  Berdasarkan  Perma No.  1 tahun  2008. Kanun: Jurnal Ilmu  Hukum, Vol.13, (No.1), pp.153-169.
Subiarti, Dwi W. (2017). Peran  Mediator  dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah  di Pengadilan  Agama  Sleman. Jurnal Lex Renaissance, Vol.2, (No.2), pp.411-428.
Triana, N. (2017). Reconstructing Sharia Economic Dispute  Resolution  Based  on  Indonesian Muslim Society Culture. Ijtimā’iyya: Journal of Muslim Society Research, Vol. 2, (No.1), pp.107-128.
Triana, Nita., & Purwinto, Deddy. (2018). Justice in
Many  Rooms  in  Sharia  Banking  Dispute Resolution  To  Achieve  Justice. Diponegoro
Law Review, Vol.3, (No.1), pp.43-63.
Triana, N. (2018). Alternative  Dispute  Resolution
Model in the AJB Bumiputera Life Insurance Company  of  Purwokerto  in  Shari'ah Perspectives. Jurnal  Al-Adalah,  Vol.15,
(No.2), pp.367-368.
Wall, James A., Stark, John B., & Standifer, Rhetta L. (2001). Mediation: A Current Review and Theory  Development. Journal  of  Conflict
Resolution, Vol.45, Issue 3, pp.370-391.
Wahed,  H. (2015). SULH:  Its  Application  in
Malaysia. Journal  of  Humanities And  Social
Science (IOSR_JHSS), Vol.20, Issue 6, Ver
II, pp.71-79.
Yaqub, H. (2009). Alternative Dispute Resolution in Islamic  Finance:  Legal  Challenges  and  the Way  Forward. ISRA  International  Journal  of
Islamic Finance, Vol.1, issue 1, pp. 133-137.

## PERATURAN
Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.