## TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DARI PERUSAHAAN PERSFEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

## Ardiana Hidayah
Email : aryanah@yahoo.co.id
Fakultas Hukum, Universitas Palembang

## Abstrak
Tanggung  jawab  sosial  perusahaan  sebagai  hal  penting  yang  tidak  bisa  dipisahkan dari  aktivitas  rutin  suatu  perusahaan.  Tanggung  jawab  sosial  perusahaan  terhadap lingkungan  dilaksanakan  perusahaan  untuk  dapat  mengatur,  mengolah  dan mempergunakan lingkungan sebaik-baiknya. Dalam rangka mewujudkan pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan lingkungan  yang  bermanfaat  bagi  perusahaan  itu  sendiri,  komunitas  setempat,  dan masyarakat  pada  umumnya,  maka  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  diatur  dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif di Indonesia.
Kata kunci : Tanggung jawab sosial, perusahaan dan lingkungan.

## Abstract
The  Corporate  social  responsibility  as  an  important  matter  can  not  be  separated from  the  regular  activities  of  a  company.  Corporate  social  responsibility  towards the environment held a company to be set up, process and use the environment as well as possible. In order to realize sustainable economic development to  improve the quality of life and the environment that are beneficial to the company itself, the local community and society in general, the social responsibility of companies  are set in the legislation as a positive law in Indonesia.
Keywords : Social responsibility, corporate, environment.

## A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan  ekonomi  nasi- onal  sebagaimana  diamanatkan  oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945 diselenggarakan  berdasarkan  prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan  lingkungan.  Tanggung jawab sosial perusahaan atau
Corporate Social Responsibility
(CSR)  berhubungan  erat  dengan
" pembangunan  berkelanjutan ",  di
mana  ada  argumentasi  bahwa  suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya  keuntungan  atau  deviden melainkan  juga  harus  berdasarkan konsekuensi  sosial  dan  lingkungan untuk  saat  ini  maupun  untuk  jangka panjang. 1
1 http://notcupz.blogspot.co.id/2011/06/tangg ung-jawab-sosial-perusahaan.html,  diakses tanggal  20 April 2015.
Tanggung jawab sosial perusahaan  merupakan  salah  satu elemen  penting  yang  tidak  bisa dipisahkan  dari  aktifitas  rutin  suatu perusahaan.  Pentingnya  tanggung jawab  sosial  perusahaan,  bahkan telah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap perusahaan saat ini. Hal inilah yang akan dijadikan program prioritas oleh perusahaan-perusahaan dalam  upaya  menciptakan  sebuah sinergi  yang  baik  antara  usaha  yang dijalankan  dengan  tanggung  jawab kepada  lingkungan  sekitar.  Dengan turut berperan
membangun
masyarakat  inilah,  diharapkan  dapat menciptakan sebuah perusahaan yang  memiliki  kepedulian  sosial terhadap  masyarakat,  membangun kesadaran  masyarakat  atas  program- program CSR yang dilakukan perusahaan  dan  meningkatkan  jenis- jenis  produk-produk  dari  perusahaan tersebut di mata masyarakat. Dengan demikian peneliti
mengambil
rumusan  masalah  sebagai  berikut  : Bagaimana pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan
lingkungan dari perusahaan
berdasarkan hukum positif di Indonesia?  Bagaimanakah  tanggung jawab perusahaan baik secara
internal  dan  eksternal  berdasarkan hukum positif di Indonesia ?
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Tanggung jawab
Sosial Perusahaan  (CSR)  adalah  suatu konsep  bahwa  organisasi,  khususnya perusahaan  adalah  memiliki  suatu tanggung  jawab  terhadap  konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas  dan  lingkungan  dalam segala aspek operasional perusahaan. Tanggung  jawab  sosial  korporat yang  sering  dikenal  dengan  istilah tanggung  jawab  sosial  perusahaan kepada  seluruh  stakeholders.  lstilah korporat  diartikan  sebagai  tingkat manajemen puncak/CEO pada setiap  organisasi  laba  atau  nirlaba; skala  kecil,  menengah  atau  besar; skala  lokal,  nasional,  regional,  atau global.  Oleh  karena  itu  apabila  ada istilah tanggung jawab sosial perusahaan,  dimaksudkan  sebagai tanggung  jawab  sosial  korporat  di perusahaan bisnis (berorientasi pada laba).  lstilah stakeholders sendiri merupakan  pemangku  kepentingan yang  meliputi  pemegang  saham, karyawan, pelanggan, pesaing, lembaga  keperantaraan,  fasilitator,
LSM,  clan  publik  lainnya,  serta pemerintah. 2
Menurut  Friedman,  tanggung jawab  sosial  perusahaan  adalah menjalankan  bisnis  sesuai  dengan keinginan pemilik perusahaan (owners), biasanya  dalam  bentuk menghasilkan  uang  sebanyak  mung- kin  dengan  senantiasa  mengindah- kan  aturan  dasar  yang  digariskan dalam  suatu  masyarakat  sebagai- mana  diatur  oleh  hukum  dan perundang-undangan.  Dengan  demi- kian,  tujuan  utama  dari  suatu perusahaan  korporasi  adalah  maksi- malisasi  laba  atau  nilai  pemegang saham (shareholder's value). Bahkan Friedman  memandang  para  manajer yang  memiliki  pendapat  bahwa pimpinan perusahaan memiliki tanggung  jawab  sosial  terhadap masyarakat  secara  luas,  merupakan para  manajer  yang  bertindak  tidak sejalan  dengan  keinginan  pemegang saham. 3
2 Dwi  Kartini,  2009, Corporate  Social
Responsibility,
Transformasi Konsep, Sustainability Management, dan
Implementasi  di  Indonesia, Bandung:  PT Refika Aditama, hlm. 1
3 Ismail  Solihin,  2008, Corporate  Social
Responsibility, from Charity to Sustainability , Jakarta: Salemba Empat, hlm. 6 1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Lingkungan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,  keadaan,  dan  makhluk  hidup, termasuk  manusia  dan  perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan  perikehidupan,  dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
Pembangunan  berkelanjutan pada aspek lingkungan dalam rangka untuk  menjamin  keutuhan  lingkung- an  hidup  serta  keselamatan,  kemam- puan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan merupakan  hal  yang  penting  bagi setiap perusahaan untuk dapat mengatur,  mengolah  dan  memper- gunakan  lingkungan  sebaik-baiknya untuk  tidak  hanya  menguntungkan dan  meningkatan  efisiensi  bisnis setiap  perusahaan,  namun  juga  bagi lingkungan  dan  dampak  sosial  di masa yang akan datang. 4
4 https://ivyannoproject.com/2012/08/01/tann ggung-jawab-sosial-perusahaan-terhadap- lingkungan/, diakses tanggal 20 April 2016.
1) Prinsip-prinsip Tanggung

## Jawab Sosial Perusahaan
Prinsip-prinsip  dasar  CSR sebagaimana  dinyatakan  oleh  salah seorang  pakar  CSR  dari  University of  Bath Inggris yaitu Alyson
Warhurst  Di  mana  pada  tahun  1998 beliau  menjelaskan  bahwa  ada  enam belas prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan CSR yaitu: 5
a. Prioritas Perusahaan
Perusahaan  harus  menjadikan tanggung jawab sosial sebagai
perioritas  tertinggi  dan  penentu
utama dalam
pembangunan berkelanjutan.  Sehingga  perusahaan dapat  membuat  kebijakan,  program, dan  praktik  dalam  menjalankan aktivitas  bisnisnya  dengan  cara  lebih bertanggung jawab secara sosial.

## b. Manajemen Terpadu
Manajer  sebagai  pengendali dan  pengambil  keputusan  harus
mampu mengintegrasikan setiap
kebijakan dan program dalam aktivitas  bisnisnya,  sebagai  salah satu unsur dalam fungsi manajemen. c. Proses Perbaikan
Setiap kebijakan, program, dan
5 Yusuf  Wibisono  dalam  Busyra  Azheri,
2012, Corporate Social Responsibility, Dari Voluntary  Menjadi  Mandatory ,  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, hlm. 47-50
kinerja sosial harus dilakukan evaluasi secara  berkesinambungan  didasarkan atas  temuan  riset  mutakhir  dan memahami  kebutuhan  sosial  serta menerapkan  kriteria  sosial  tersebut secara global.
d. Pendidikan Karyawan Karyawan sebagai stakeholders primer harus ditingkatkan kemampuan dan keahliannya, oleh karena itu perusahaan harus memotivasi mereka melalui  program  pendidikan  dan pelatihan.
e. Pengkajian Perusahaan sebelum melakukan  sekecil  apa  pun  suatu kegiatan harus terlebih dahulu melakukan  kajian  mengenai  dampak sosialnya.  Kegiatan  ini  tidak  saja dilakukan  pada  saat  memulai  suatu kegiatan, tapi juga pada saat sebelum mengakhiri  atau  menutup  suatu kegiatan.
f.
Produk dan Jasa
Suatu perusahaan harus senantiasa berusaha mengembangkan suatu  produk  dan  jasa  yang  tidak mempunyai  dampak  negatif  secara sosial.
g. Informasi Publik
Memberikan  informasi  dan
bila  perlu  mengadakan  pendidikan terhadap konsumen, distributor, dan masyarakat umum tentang
penggunaan, penyimpanan, dan
pembuangan  atas  suatu  produk barang dan/ atau jasa.
h. Fasilitas dan Operasi
Mengembangkan,
merancang, dan mengoperasikan fasilitas  serta  menjalankan  kegiatan dengan  mempertimbangkan  temuan yang berkaitan dengan dampak sosial dari suatu kegiatan perusahaan.
i. Penelitian Melakukan dan/atau
mendukung  suatu  riset  atas  dampak sosial  dari  penggunaan  bahan  baku, produk,  proses,  emisi,  dan  limbah yang  dihasilkan  sehubungan  dengan kegiatan usaha. Penelitian itu sendiri dilakukan  dalam  upaya  mengurangi dan/atau meniadakan dampak negatif kegiatan dimaksud.
j. Prinsip Pencegahan
Memodifikasi manufaktur, pemasaran  dan/atau  penggunaan atas  produk  barang  atau  jasa  yang sejalan  dengan  basil  penelitian mutakhir.  Kegiatan  ini  dilakukan sebagai  upaya  mencegah  dampak sosial yang bersifat negatif.
k. Kontraktor dan Pemasok
Mendorong  kontraktor  dan pemasok untuk
mengim- plementasikan  dari  prinsip-prinsip tanggung  jawab  sosial  perusahaan, baik  yang  telah  maupun  yang  akan melakukannya. Bila perlu menjadikan  tanggung  jawab  sosial sebagai bagian dari suatu persyaratan dalam kegiatan usahanya.
l. Siaga Menghadapi Darurat Perusahaan  harus  menyusun dan  merumuskan  rencana  dalam menghadapi  keadaan  darurat.  Dan bila terjadi keadaan berbahaya perusahaan  hams  bekerja  sama dengan layanan gawat darurat (emergency), instansi  berwenang, dan  komunitas  lokal.  Selain  itu perusahaan berusaha mengenali potensi bahaya yang muncul.
m. Transfer Best Practice Berkontribusi pada
pengembangan  dan  transfer  bisnis praktis sepanjang  bertanggung  jawab  secara sosial pada semua industri dan sektor publik.
n. Memberikan Sumbangan
Sumbangan ini ditujukan untuk pengembangan usaha bersama, kebijakan publik, dan bisnis,
lembaga pemerintah dan lintas departemen serta lembaga pendidikan  yang  akan  membantu meningkatkan kesadaran
akan
tanggung jawab sosial.
o. Keterbukaan (disclosure)
Menumbuhkembangkan budaya  keterbukaan  dan  dialogis dalam  lingkungan  perusahaan  dan dengan  unsur  publik.  Selain  itu
perusahaan harus mampu mengantisipasi dan memberikan respons  terhadap  risiko  potensial (potencial  hazard) yang  mungkin muncul,  dan  dampak  negatif  dari operasi, produk, limbah, dan jasa.
p. Pencapaian dan Pelaporan Melakukan evaluasi atas hasil kinerja  sosial,  melaksanakan  audit sosial  secara  berkala  dan  mengkaji pencapaian berdasarkan 'criteria
perusahaan  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan serta
menyampaikan  informasi  tersebut kepada  dewan  direksi,  pemegang saham, pekerja, dan publik.
1. Tanggung Jawab

## Perusahaan
Perusahaan  sebagai  badan
hukum (recht persoon) dapat dimintai pertanggungjawaban yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu;
Pertama; tanggung  jawab  dalam makna liability atau  tanggung  jawab yuridis atau hukum. Kedua; tanggung jawab  dalam  makna responsibility atau  tanggung  jawab  moral  atau  etis. Tanggung  jawab  perusahaan  dalam makna liability dilihat dalam perspektif  pengelolaan  perusahaan dapat  dibedakan  menjadi  dua  yaitu tanggung  jawab  perusahaan  bersifat internal dan eksternal.
a. Tanggung  Jawab  Internal Perusahaan
Perusahaan dalam bentuk perseroan  merupakan  kumpulan  dari sero-sero atau saham-saham, sehingga dalam melakukan aktivitasnya diwakili  oleh  organnya.  Menurut Pasal  1  angka  2  UUPT  organ perusahaan  terdiri  atas  Rapat  Umum Pemegang  Saham  (RUPS),  Direksi, dan  Dewan  Komisaris.  Organ  yang bertanggung  jawab  atas  jalannya perusahaan  adalah  pengurus  dalam hal ini Direksi.
Tanggung  jawab  perusahaan  bersifat internal adalah tanggung jawab pengelola  perusahaan  yang  timbul dari  hubungan  hukum  terhadap  para pemegang  saham  atau  investor  dan kepada  para  buruh  atau  pekerjanya. Semua  itu  tidak  terlepas  dari  struktur
dari  perusahaan  itu  sendiri.  Sehingga tanggung  jawab  perusahaan  bersifat internal  dapat  dibedakan  atas  dua yaitu, tanggung jawab kepada
pemegang  saham  (investor)  atau  dan kepada pekerja/buruh.
1) Tanggung Jawab kepada Pemegang Saham ( Investor)
Maksud  dan  tujuan  didirikannya Perusahaan  oleh  para  pemegang saham  atau  investor  adalah  untuk mendapatkan keuntungan (profit orientate). Oleh  karena  itu  tanggung jawab  perusahaan  kepada  pemegang saham atau investor meliputi beberapa hal, yaitu: 6 a) Berkaitan dengan dividen
yang berhak ia terima;
b) Berkaitan dengan harga
saham di pasar;
c) Berhak atas sisa aset perusahaan  dalam  hal  terjadinya kepailitan.
Tanggung jawab
perusahaan terhadap  pemegang  saham  adalah agar  perusahaan  dapat  mewujudkan maksud  dan  tujuannya,  yaitu  untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya
dengan pertanggungjawaban  keuangan  yang transparan, sehingga tanggung jawab
6 Rudhi Prasetya dalam Busyra Azheri, Ibid , hlm. 60
ini  dikatakan  sebagai  tanggung jawab  secara  ekonomi.  Untuk  itu, perusahaan  harus  berusaha  agar kinerja  ekonomisnya  selalu  baik  dan sehat, sehingga mampu menghasilkan  keuntungan  maksimal (maximization  profit). Modal  yang ditanamkan  harus  diperoleh  kembali dalam  jangka  waktu  yang  wajar (return  on  investment), bersama dengan laba yang wajar.
2) Tanggung  Jawab  terhadap
Pekerja
Pekerja berperan utama dalam mencapai  tujuan  suatu  perusahaan. Oleh  karena  itu,  perusahaan  harus bertanggung  jawab  atas  pemenuhan hak-hak  pekerja.  Kebijakan  tersebut diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  terdapat  berbagai macam tanggung jawab yang diamanatkan kepada perusahaan terhadap pekerja. Menurut Manuel G. Velasquez ada dua masalah mendasar yang  berkaitan  dengan  tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja/buruh,  yaitu  masalah  gaji  dan kondisi  kerja.    Gaji  dan  kondisi  kerja merupakan  aspek  konpensasi  yang diterima  pekerja/buruh  dari  jasa  yang
ia  berikan,  dan  keduanya  berkaitan dengan masalah apakah pekerja/buruh menyetujui  akan  kontrak  kerja  secara sukarela dan sadar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 7 Perusahaan memiliki tanggung  jawab  terhadap  pekerja, terutama untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Perusahaan juga memiliki  tanggung  jawab  terhadap pekerjanya guna
memastikan
keselamatan mereka, perlakuan  yang semestinya  oleh  pekerja  lain,  dan peluang yang setara. a) Keselamatan Kerja Perusahaan memastikan bahwa  tempat  kerja  aman  bagi pekerja  dengan  memantau  secara ketat  proses  produksi.  Beberapa tindakan pencegahan adalah memeriksa mesin dan peralatan guna memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik, mengharuskan digunakannya kacamata keselamatan atau peralatan lainnya yang dapat mencegah terjadinya  cedera,  dan  menekankan tindakan  pencegahan  khusus  dalam seminar-seminar pelatihan.
7 Busyra Azheri, Ibid , hlm. 61
Perusahaan yang menciptakan  lingkungan  kerja  yang aman  mencegah  terjadinya  cedera dan  meningkatkan  moral  karyawan. Banyak perusahaan saat ini mengidentifikasikan  keselamatan  tu di  tempat  kerja  sebagai  salah  satu tujuan utamanya. Pemilik perusahaan mengakui  bahwa  perusahaan  akan mengeluarkan  biaya  guna  memenuhi tanggung  jawab  seperti  keselamatan pekerja.  Usaha  perusahaan  untuk menyediakan  lingkungan  kerja  yang aman  mencerminkan  biaya  penting dalam menjalankan usaha.
b) Perlakuan yang Semestinya Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa para pekerja diperlakukan dengan semetinya  oleh  pekerja  lain.  Dua masalah  utama  berkaitan  dengan perlakuan  pekerja  adalah  keragaman dan pencegahan terjadinya pelecehan seksual.
Keragaman, tidak hanya terbatas  pada  jender  dan  suku. Pekerja  dapat  berasal  dari  latar belakang  yang  sepenuhnya  berbeda dan memiliki keyakinan yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan konflik ditempat kerja. Banyak  perusahaan  memcoba  untuk
mengintegrasikan  pekerja  dengan latar  belakang  yang  berbeda  agar mereka  belajar  bekerja  sama  guna mencapai tujuan bersama perusahaan sekalipun merka memiliki pandangan yang  berbeda  mengenai  masalah- masalah di luar kerja.
b. Tanggung  Jawab  Eksternal

## Perusahaan
Tanggung  jawab  perusahaan bersifat  eksternal  adalah  tanggung jawab  perusahaan  yang  timbul  dari akibat  hukum  dalam  melakukan kegiatan produksinya ataupun
aktivitas  lainnya,  baik  terhadap konsumennya,  pihak  ketiga  dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi.
1) Tanggung  Jawab  Perusahaan pada Konsumen Tanggung  jawab  perusahaan kepada konsumennya jauh lebih luas daripada  hanya  menyediakan  barang atau  jasa.  Perusahaan  mempunyai tanggung jawab ketika memproduksi dan menjual produknya.
a) Praktik Tanggung Jawab Produksi Produk sebaiknya dihasilkan dengan cara yang menjamin
keselamatan pelanggan. Produk sebaiknya  memiliki  label  peringatan
yang  semestinya  guna  mencegah kecelakaan  yag  dapat  ditimbulkan dari  penggunaan  yang  salah.  Untuk beberapa produk, informasi mengenai efek samping yang mungkin terjadi perlu disediakan.
b) Praktik  Tanggung  Jawab
Penjualan Perusahaan  perlu  petunjuk
yang  membuat  pekerjanya  tidak berani menggunakan strategi penjualan  yang  terlalu  agresif  atau advertensi  yamg  menyesatkan  dan juga memakai survei kepuasan konsumennya untuk meyakinkan
bahwa pelanggan diperlakukan dengan  semestinya  oleh  pekerja bagian pemasaran. Perusahaan dapat
menjamin tanggung jawab sosial kepada konsumennya dengan beberapa tahap yaitu: 1) Kode Etik Perusahaan dapat
menciptakan  kode  etik  bisnis  yang memberikan  serangkaian  petunjuk untuk  kualitas  produk,  sekaligus sebagai  petujuk  bagaimana  pekerja, konsumen,  dan  pemilik  seharusnya dipelihara.
2) Merespon Keluhan
Perusahaan harus yakin bahwa  konsumennya  mempunyai
call  center yang  dapat  mereka hubungi  apabila  mereka  mempunyai keluhan  mengenai  kualitas  produk atau bagaimana mereka diperlakukan oleh  para  pekerjanya.  Perusahaan dapat  berusaha  mencari  sumber
keluhan dan harus dapat menyakinkan bahwa problem tersebut tidak timbul lagi. 3) Umpan Balik Konsumen Perusahaan  dapat  meminta konsumennya  untuk  memberikan umpan  balik  atas  barang  atau  jasa yang  mereka  beli  akhir-akhir  ini,
walaupun mereka tidak menghubungi  untuk  memberikan keluhan. Proses ini dapat mendeteksi
beberapa masalah lain dengan kualitas  produk  atau  cara  perlakuan terhadap konsumennya. 2) Tanggung  Jawab  terhadap Kreditor Perusahaan bertanggung jawab  untuk  memenuhi  kewajiban keuangannya  kepada  kreditor.  Jika suatu perusahaan mengalami masalah  keuangan  dan  tidak  mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan tersebut harus
menginformasikan  hal  ini  kepada
kreditornya.
Suatu perusahaan
memiliki  insentif  yang  kuat  untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap  kreditor.  Jika  perusahaan tidak  membayar  utangnya  kepada kreditor,  perusahaan  tesebut  dapat dipaksa pailit.
3) Tanggung  Jawab  terhadap Lingkungan
Kualitas  lingkungan  adalah kebaikan publik, dimana setiap orang menikmatinya  tanpa  peduli  siapa yang membayar untuknya. Jika suatu produk yang dihasilkan suatu perusahaan tentunya membawa dampak negative tehadap lingkungan (pencemaran  lingkungan)  seperti, polusi udara, tanah dan air.
Berkaitan dengan polusi udara,  terdapat  beberapa  proses produksi    yang  berakibat  polusi udara  yang  sangat  berbahaya  bagi lingkungan  masyarakat  karena  dapat menimbulkan penyakit dan gangguan saluran pernapasan.
Suatu
perusahaan tentunya mempunyai tujuan untuk menghasilkan
produknya  yang  baik,  sehingga mereka berusaha agar yang dihasilkan tidak membahayakan
lingkungan.
Pada  polusi  tanah  dapat  juga terjadi dari beberapa proses produksi.  Akibatnya  tanah  akan rusak tidak subur dan akan berdampak  buruk  bagi  pertanian. Dengan  begitu  perusahaan  harus mempunyai  suatu  strategi  yang mengarah  pada  pencegahan  terhadap polusi  tanah.  Perusahaan  juga  harus menyimpan limbah beracunnya
ditempat  yang  khusus  untuk  limbah beracun  dan  perusahaan  juga  dapat mendaur ulang membatasi
penggunaan  bahan  baku  yang  pada akhirnya akan menjadi limbah padat. Sedangkan pada  pencemaran air mengacu  pada  perubahan  fisik,
biologi,  kimia  dan  kondisi  badan  air yang akan
mengganggu keseimbangan  ekosistem.  Polusi  air apabila  terjadi  pada  jumlah  besar, limbah  yang  berasal  dari  berbagai sumber  polutan  tidak  dapat  lagi ditampung oleh ekosistem alam.
Perusahaan  sangat  berperan penting  dalam  menangani  polusi yang tersebut tadi dengan melakukan penelitian dan strategi untuk mencegah  terjadinya  polusi  itu.
Sehingga pada prinsipnya perusahaan  harus  melakukan  dua cara
untuk menanggulangi
pencemaran,  yaitu  penanggulangan non-teknis dan secara teknis.
Penanggulangan  secara  non-teknis yaitu usaha untuk mengurangi pencemaran  lingkungan  dengan  cara menciptakan  peraturan  perundang- undangan  yang dapat  merencanakan, mengatur  dan  mengawasi  segala macam  bentuk  kegiatan  industri  dan teknologi  sehingga  tidak  terjadi pencemaran.  Peraturan  perundangan ini  hendaknya  dapat  memberikan gambaran secara jelas tentang kegiatan industri yang akan dilaksanakan,  misalnya  AMDAL,
pengaturan dan pengawasan kegiatan, serta menanamkan perilaku disiplin.
Sedangkan  penanggulangan secara  teknis  bersumber  kepada industri terhadap perlakuan buangannya, misalnya dengan mengubah  proses,  mengelola  limbah atau  menambah  alat  bantu  yang dapat mengurangi pencemaran.
2. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari Perusahaan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia
a. Tinjauan Hukum dalam Undang-Undang Perseroan
Dalam  hukum  positif  di Indonesia  seperti  dalam  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  yang mengatur mengenai Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi
berkelanjutan  guna  meningkatkan kualitas  kehidupan  dan  lingkungan yang  bermanfaat  bagi  Perseroan  itu sendiri,  komunitas  setempat,  dan masyarakat pada umumnya.
Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan  yang
serasi,  seimbang,  dan  sesuai  dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan  bahwa  Perseroan  yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau
berkaitan  dengan  sumber  daya  alam wajib melaksanakan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pengaturan  tanggung  jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan  terdapat  dalam  Bab  V
Pasal  74  Undang-Undang  Nomor  40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: (1) Perseroan  yang  menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau
berkaitan  dengan  sumber  daya  alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
(2) Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  merupakan  kewajiban
Perseroan yang dianggarkan   dan diperhitungkan sebagai biaya
Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan  dengan  memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Ketentuan lebih
lanjut mengenai  Tanggung  Jawab  Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.
Untuk melaksanakan kewajiban  Perseroan  tersebut,  maka kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  harus  dianggarkan  dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan  yang  dilaksanakan  dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.  Kegiatan  tersebut  dimuat dalam  laporan  tahunan  Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak
melaksanakan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Hendrik Budi Untung,  apabila  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  merupakan kewajiban  perseroan  sebagai legal
entity yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksaannya dilakukan  dengan  memperhatikan kepatutan dan kewajaran maka harus ada iktikad baik dari perseroan. 8 Iktikad baik (kejujuran)
dalam arti subjektif dimaknai sebagai keinginan  dalam  hati  sanubari  pihak yang  memegang  atau  menguasai barang    tersebut.  Iktikad  baik  dalam arti  objektif  disebut  dengan  istilah kepatutan. Dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab  Undang-Undang  Perdata  yang berbunyi:  “Suatu  perjanjian  harus dilaksanakan  dengan  iktikad  baik.” Menurut  Wery:  “Kedua  belah  pihak harus  berlaku  yang  satu  terhadap yang  lain  seperti  patutnya  di  antara orang-orang  yang  sopan  tanpa  tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa akal- akalan, tanpa menggangu pihak lain,
8 Hendrik  Budi  Untung,  2009, Corporate Social Responsibility , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16
tidak melihat kepentingannya sendiri saja,  tetapi  juga  dengan  melihat kepentingan pihak lain.” 9
Perusahaan  harus  memilki iktikad  baik  dalam  melaksanakan tanggung jawab sosial dan
lingkungannya.
Dalam
pelaksanaannya  tidak  semua  pelaku usaha yang menolak ketentuan tersebut untuk menyisihkan sebagian laba  bersih  untuk  pelaksanaan  CSR. Mereka telah menyadari akan pentingnya  tanggung  jawab  sosial perusahaan bagi lingkungannya.
b. Tinjauan  Hukum  dalam Undang-Undang Penanaman   Modal
Secara  filosofis,  landasarn  dari pembentukan  peraturan  perundang- undangan di bidang ekonomi termasuk Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007  tentang  Penanaman  Modal adalah  pembukaan  UUD  1945  yang kemudian  dijabarkan  dalam  Pasal  33 UUD 1945 yang mengamanatkan agar pembangunan  ekonomi  nasional  harus berdasarkan  pada  demokrasi  ekonomi yang  mampu  menciptakan  terwujud- nya  kedaulatan  ekonomi  Indonesia. Prinsip  demokrasi  ekonomi  dapat dilihat  pada  Pasal  33  ayat  (4)  UUD
9 Ibid.
1945 yang menegaskan bahwa "Perekonomian  nasional  diselengga- rakan  berdasarkan  atas  demokrasi ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan, efisiensi,  berkeadilan,  berkelanjutan, berwawasan  lingkungan,  kemandirian, serta  dengan  menjaga  keseimbangan kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional".  Terdapat  beberapa  pasal yang secara esensial berkaitan dengan CSR diantaranya dalam Pasal 3  ayat  (1)  UUPM  mengenai  asas penanaman  modal  yang  menegaskan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: 10 1) Kepastian  hukum,  yaitu  asas dalam negara hukum yang meletakkan  hukum  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
2) Keterbukaan,  yaitu  asas  yang terbuka  atas  hak  masyarakat  untuk memperoleh  informasi  yang  benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan
3) Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan  bahwa  segala  kegiatan
10 Busyra  Azheri,    2012, Corporate  Social Responsibility,  Dari  Voluntary  Menjadi Mandatory , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 140-142
dan  hasil  akhir  penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat  atau  rakyat  sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Perlakuan  yang  sama  dan tidak  membedakan  asal  negara,  yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal luar negeri maupun antara penanam modal dari  satu  negara  asing  dan  penanam modal dari negara asing lainnya.
5) Kebersamaan, yaitu asas yang  mendorong  peran  seluruh penanam  modal  secara  bersama- sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6) Efisiensi  berkeadilan,  yaitu asas  yang  mendasari  pelaksanaan penanaman modal
dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam  usaha  mewujudkan  iklim usaha  yang  adil,  kondusif,  dan berdaya saing.
7) Berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan  berjalannya  proses
pembangunan  melalui  penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan  kemajuan  dalam  segala  aspek kehidupan,  baik  untuk  masa  kini maupun untuk masa datang.
8) Berwawasan lingkungan, yaitu penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan  dan  mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9) Kemandirian, yaitu asas penanaman  modal  yang  dilakukan degan  tetap  mengedepankan  potensi bangsa  dan  negara  dengan  tidak menutup  daripada  masuknya  modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. 10) Keseimbangan kemajuan dan
kesatuan  ekonomi  nasioanl,  yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan  kemajuan  ekonomi wilayah  dalam  kesatuan  ekonomi nasional.
Sedangkan  secara  khusus, tanggung  jawab  sosial  perusahaan diatur  dalam  Pasal  15  (b)  dan  juga bertanggung jawab menjaga kelestarian  lingkungan  hidup  yang terkandung  dalam  Pasal  16  (d). Dalam  Pasal  15  ditegaskan  amanat bahwa,  setiap  penanam  modal  berke-
wajiban  menerapkan  prinsip  tata  kelola perusahaan  yang  baik  dan  melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai,  norma,  dan  budaya  masyarakat setempat.
Dalam  CSR,  perusahaan  tidak diharapkan  pada  tanggung  jawab  yang hanya  berpijak  pada single  bottom  line, yaitu  nilai  perusahaan (corporate  value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya  saja.  Tanggung  jawab perusahaan  harus  berpijak  pada triple bottom  lines, selain  aspek  financial  juga sosial  dan  lingkungan.  Kondisi  keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan  tumbuh  secara  berkelanjutan (sustainable), tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan  hidup.  Sudah  menjadi  fakta bagaimana  resistensi  masyarakat  sekitar terhadap perusahaan  yang  dianggap  tidak memperhatikan lingkungan hidup. 11
Tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  bagi  perusahaan  menjadi suatu  kebutuhan  yang  diperlukan dalam  rambu-rambu  etika  bisnis sehingga dalam pelaksanaannya tercipta  praktik  bisnis  yang  beretika. Etika  bisnis  merupakan  seperangkat
11 Hendrik Budi Untung, Op.Cit , hlm. 25
Triple bottom lines
kesepakatan umum  yang mengatur relasi antarpelaku bisnis dan antara pelaku bisnis dengan  masyarakat,  agar  hubungan tersebut  terjalin  dengan  baik  dan fair. 12
Etika bisnis mencakup tatanan nilai moral dan  standar-standar  perilaku  yang  harus dijalankan  para  pelaku  bisnis  sewaktu mereka membuat keputusan dan memecahkan masalah. 13 Etika bisnis yang tertuang  dalam  bentuk  tertulis  maka lahirlah  kebijakan  yang  berupa  peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana  melakukan  bisnis  yang  benar dan sah secara hukum.
c. Tinjauan  Hukum  dalam

## Undang-Undang BUMN
Badan  Usaha  Milik  Negara
(BUMN) telah diatur dalam Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2003  tentang  Badan  Usaha  Milik Negara.  BUMN  sebagai  salah  satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian  nasional,  di  samping badan  usaha  milik  swasta  dan koperasi.  BUMN  ikut  berperan menghasilkan  barang  dan/atau  jasa yang diperlukan dalam rangka
12 Anton  J.  Supit  dalam  Hendrik  Budi Untung, Ibid , hlm.23 13 Jackie  Ambadar,  2008, CSR dalam Praktik  di  Indonesia  Wujud  Kepedulian Dunia Usaha , Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm.14
mewujudkan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Pelaksanaan CSR yang dilakukan  oleh  Badan  Usaha  Milik Negara berbentuk perseroan, memiliki karakteristik berbeda dengan  perusahaan  korporasi  yang dimiliki  sepenuhnya  oleh  swasta (private  company). Pada  perusahaan BUMN  berbentuk  perseroan,  selain melekat  tujuan  perusahaan  untuk memperoleh optimalisasi laba, perusahaan  juga  dituntut  untuk memberikan layanan kepada publik. 14
Pendirian  BUMN  ini  sendiri mempunyai  maksud  dan  tujuan sebagaimana  ditegaskan  pada  Pasal 2  ayat  (1)  huruf  e  UU  BUMN  di antaranya adalah "turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi  lemah,  koperasi, dan masyarakat". Pemerintah mengemas keterlibatan  BUMN  sebagai  upaya pemerintah
dalam
rangka memperkuat program kemitraan yakni  melalui  Peraturan  Menteri Negara BUMN Nomor PER-
05/MBU/  2007  tentang  Program Kemitraan  Badan  Usaha  Milik
14 Ismail Solihin, Op. Cit , hlm. 168
Negara  dengan  Usaha  Kecil  dan Program  Bina  Lingkungan  (PKBL).
15
Di  mana  Pasal  2  Peraturan Menteri  Negara  BUMN  Nomor PER-05/MBU/  2007,  menegaskan sebagai berikut:
(1) Persero  dan  Perum  wajib melaksanakan  Program  Kemitraan dan  Program  Bina  Lingkungan
dengan memenuhi ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam
Peraturan ini;
(2) Persero Terbuka dapat
melaksanakan  Program  Kemitraan dan  Program  Bina  Lingkungan dengan  berpedoman  pada  Peraturan ini  yang  ditetapkan  berdasarkan Rapat  Umum  Pemegang  Saham (RUPS).
Sedangkan mengenai sumber
dananya  ditegaskan  dalam  Pasal  9 yaitu:
(1) Dana Program Kemitraan
bersumber dari:
a. Penyisihan laba setelah pajak  maksimal  sebesar  2%  (dua persen);
b. Jasa administrasi
pinjaman/margin/bagi  hasil,  bunga deposito dan/atau
jasa  giro  dari
15 Busyra Azheri, Op.Cit , hlm.134
dana  Program  Kemitraan  setelah dikurangi beban operasional;
c.
Pelimpahan  dana  Program
Kemitraan  dari  BUMN  lain,  jika ada. (2) Dana Program Bina Lingkungan (BL) bersumber dari: a.
Penyisihan laba setelah pajak  maksimal  sebesar  2%  (dua persen);
b. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program
BL. Pada bantuan Program Bina Lingkungan mencakup ruang lingkup sebagai berikut:
a. Bantuan korban bencana alam;
b. Bantuan  pendidikan  dan/atau
pelatihan;
c. Bantuan  untuk  peningkatan kesehatan; d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; e. Bantuan sarana ibadah keagamaan; dan f.
Bantuan pelestarian alam.
BUMN sebagai Badan Usaha Milik  Negara  yang  Negara  memiliki saham  mayoritas,  betul-betul  dapat berperan optimal tidak hanya menghasilkan  barang  dan/atau  jasa
yang diperlukan, juga dapat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebesar-
besarnya.
C. Penutup 1. Kesimpulan
a. Dari uraian sebelumnya,
maka  dapat  disimpulkan  bahwa perusahaan  bertanggung  jawab  baik secara internal (dalam) dan eksternal (luar).  Secara  internal  perusahaan
bertanggung jawab terhadap pemegang  saham  (investor)  dan pekerjanya. Sedangkan secara ekternal,  perusahaan  bertanggung
jawab secara hukum dalam
melakukan kegiatan produksinya
ataupun aktivitas lainnya, baik terhadap  konsumennya,  pihak  ketiga dan  lingkungan  dimana  perusahaan beroperasi.
b. Pengaturan  tentang  tanggung
jawab  sosial  dan  lingkungan  dari perusahaan berdasarkan hukum positif  di  Indonesia  telah  diatur dalam beberapa peraturan
perundang-undangan, diantaranya yakni dalam Undang-Undang Nomor 40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas;  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta  Undang-Undang  Nomor  19
Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha Milik Negara.
Daftar Pustaka
Buku
Busyra,  Azheri,  2012, Corporate Social  Responsibility,  Dari Voluntary Menjadi Mandatory , Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada.
Dwi Kartini, 2009, Corporate Social Responsibility,  Transformasi Konsep, Sustainability Management, dan Implementasi  di  Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama. Farida Hasyim, 2009, Hukum Dagang, Jakarta: Sinar Grafika. Hendrik Budi Untung, 2009, Corporate Social Responsibility ,  Jakarta:  Sinar Grafika.
Ismail  Solihin,  2008, Corporate Social  Responsibility,  from Charity to Sustainability , Jakarta: Salemba Empat.
Jackie  Ambadar,  2008, CSR dalam Praktik  di  Indonesia  Wujud
Kepedulian  Dunia  Usaha , Jakarta: Elex Media Komputindo.

## Internet
http://notcupz.blogspot.co.id/2011/06 /tanggung-jawab-sosial-
perusahaan.html, diakses tanggal  20 April 2016.
https://ivyannoproject.com/2012/08/ 01/tannggung-jawab-sosial- perusahaan-terhadap- lingkungan/, diakses tanggal 20 April 2016.
http://www.pengertianpakar.com/201 4/11/pengertian-perusahaan- menurut-para-pakar.html, diakses tanggal 21 April 2016.