## TINJAUAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI INDONESIA
Deding Ishak STAI YAPATA Al-Jawami, Bandung Email: dedingishak@yahoo.com

## Abstrak
Desentralisasi dalam pendidikan merupakan wacana yang relatif baru dalam pendidikan nasional Indonesia.  Desentralisasi  Pendidikan  di  Indonesia  merupakan  kebijakan  yang  dikeluarkan pemerintah  dalam  Undang-Undang  Pendidikan  nomor  20  tahun  2003.  Penelitian  ini  membahas isu-isu strategis yang ada dalam kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia, kemudian akan merumuskan alternatif strategi pelaksanaan desentralisasi di Indonesia Diharapkan akan ada lebih banyak  ruang  bagi  para  pemangku  kepentingan  melalui  penerapan  desentralisasi  pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Dari hasil penelitiaj ditemukan  permasalahan  dalam  penerapan  kebijakan  pendidikan  di  Indonesia  adalah  ada  pada pengendalian mutu, pembiayaan dan profesionalisme guru sehingga hal ini dapat menjadi acuan bagi  pemerintah  baik  pusat  dan  daerah  untuk  membuat  formula  yang  ampuh  dalam  membuat kebijakan  yang  tepat  sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  pendidikan.  Penerapan  konsep desentralisasi tidak lepas dari faktor berbasis politik dan sosiologis.
Kata Kunci : Pemerintah, Kebijakan, Desentralisasi Pendidikan.

## Abstract
In Indonesian national education, the concept of decentralization is still a relatively recent one. It has been mandated by the government in Indonesia's Education Law number 20 of 2003. It is the goal  of  this  research  to  examine  the  strategic  concerns  surrounding  Indonesia's  education decentralization strategy and then develop alternate strategies for putting them into action. The development  of  decentralized  education  is  supposed  to  provide  more  space  for  stakeholders. Descriptive analysis and a qualitative method are used in this investigation. Researchers found that  Indonesia's  main  challenges  in  implementing  education  policies  are  in  quality  control, financing, and teacher professionalism. This can serve as a guide for both central and regional governments  to  create  powerful  formulas  for  making  appropriate  policies  so  they  can  improve education  quality.  It  is  impossible  to  apply  the  decentralization  concept  without  taking  into consideration political and sociological considerations.
Keywords : Government, Policy, Education Decentralization.

## A. PENDAHULUAN
Urusan daerah dan desentralisasi telah banyak berubah sejak disahkannya Undang-Undang Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur urusan daerah dan memberikan kekuasaan  yang  lebih  besar  kepada  pemerintah  daerah  dari  sebelumnya  (Christia  &  Ispriyarso, 2019). Penekanan pada desentralisasi di tingkat pemerintah kota/kabupaten mengurangi monopoli
kekuasaan  pemerintah  provinsi  (Tryatmoko,  2016).  Namun,  prinsip  desentralisasi  tetap  berlaku sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang. Melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, semua  elemen  utama  dari  praktik  desentralisasi,  serta  kekurangannya,  ditangani  sesuai  dengan tuntutan daerah. UU No. 32 Tahun 2004 mengalami perubahan sebagian dalam perkembangannya menjadi UU No. 12 Tahun 2008.
Sebagai bagian dari langkah desentralisasi yang diperlukan, harus ada sistem pendidikan yang  terdesentralisasi  (Setyaningsih,  2017).  Memungkinkan  pemerintah  daerah  untuk mengendalikan  sistem  pendidikannya  sesuai  dengan  kualitas  dan  tuntutannya  sendiri  serta kemampuan  ekonomi,  kondisi  sosial,  budaya  politik,  dan  kompetensi  daerah  dari  wilayah yurisdiksinya  masing-masing  (Sutjipto,  2015).  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Prasojo  & Kurniawan (2008), tujuan kebijakan desentralisasi adalah untuk meningkatkan partisipasi dalam kegiatan  pendidikan,  politik,  sosial  dan  ekonomi  yang  memperkuat  proses  demokrasi; meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan  publik,  khususnya  fasilitas  pendidikan;  dan meningkatkan  kinerja  pemerintah  daerah  melalui  akuntabilitas  publik  dan  transparansi  proses kerja.
Pemerintah  memiliki  berbagai  masalah  dalam  meningkatkan  pendidikan  di  Indonesia. Evaluasi  ini  menekankan  berbagai  kendala  yang  dihadapi  pemerintah  dalam  memajukan pendidikan  di  Indonesia,  antara  lain  jarak  sekolah  yang  cukup  jauh  antar  daerah,  kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, dan peningkatan kualitas pendidikan (Kuswandi, 2011). Beberapa kendala telah  dihadapi  oleh pemerintah berdasarkan data BPS hingga tahun 2019. Di setiap provinsi, 9 dari 10 orang melek huruf. Rasio tingkat melek huruf di perkotaan adalah 0,98 dan  di  perdesaan  adalah  0,95.  Dengan  rasio  ini,  kesenjangan  atau  perbedaan  antara  penduduk pedesaan  dan  perkotaan  menjadi  minimal.  Distribusi  masing-masing  provinsi  hampir  merata, sementara di Papua ada beberapa perbedaan (BPS, 2019).
Angka  kelangsungan  hidup  penduduk  perkotaan  di  kelas  5  SD/sederajat  adalah  94,57 persen, sedangkan penduduk pedesaan adalah 94,32 persen. Murid laki-laki 94,48 % dan murid perempuan 94,43 % Berdasarkan statistik ini, tidak ada ketimpangan atau disparitas yang terlalu besar  untuk  murid  di  lokasi  perkotaan  dan  pedesaan,  laki-laki  dan  perempuan.  Hal  ini menunjukkan  keberhasilan  pemerintah  dalam  mengurangi  ketimpangan  dan  meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Angka putus sekolah untuk siswa laki-laki adalah 0,59 persen dan untuk siswa perempuan masing-masing adalah 0,44 persen di daerah perkotaan dan pedesaan. Data tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah melakukan upaya untuk menurunkan angka putus  sekolah  hingga  mendekati  nol  pada  tahun  2018.  Rata-rata  ketimpangan  antara  siswa pedesaan dan perkotaan, siswa laki-laki dan perempuan, hampir 0,10 persen. Tingkat kelulusan SD/sederajat  untuk  usia  15-17  tahun  adalah  97,93  persen  di  perkotaan  dan  95,37  persen  di perdesaan.  Perbedaan  antara  kedua  lokasi  ini  minimal  dan  menunjukkan  konvergensi  daerah pedesaan dan perkotaan (BPS, 2019).
Penjelasan  di  atas  membuktikan  beberapa  keberhasilan  pemerintah  dalam  mengatasi setidaknya tiga tantangan yang dihadapi dalam memajukan pendidikan di Indonesia, yaitu masalah wilayah yang luas, ketimpangan di tingkat sosial, dan juga kualitas pendidikan. Namun, masih ada
tantangan  yang  belum  terselesaikan  oleh  pemerintah.  Misalnya,  tingkat  pendidikan  masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi rendah dan tinggi terlalu tinggi. Misalnya, tingkat pendidikan tinggi pada kelompok sosial ekonomi rendah rata-rata hanya 1,58%, sedangkan untuk masyarakat dengan sosial ekonomi tinggi rata-rata partisipasi adalah 23,98%. Di sini terlihat masih ada kesenjangan dan tantangan yang belum tercapai oleh pemerintah (Vito & Krisnani, 2015).
Melihat  penjelasan  kondisi  pendidikan  Indonesia,  maka  kebijakan  desentralisasi pendidikan  di  Indonesia  memiliki  peran  penting  dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada. Kebijakan  desentralisasi  dimulai  dengan  berakhirnya  era  kepemimpinan  Presiden  Soeharto  dan masuknya  Indonesia  ke  era  reformasi  yang  diyakini  sebagai  gambaran  demokrasi.  Kebijakan desentralisasi  ini  merupakan  tindakan  demokratis  yang  dipilih  oleh  pemerintah.  Namun,  dalam pelaksanaan desentralisasi ini juga terdapat kendala (Thoha, 2007) Berdasarkan penelitian Sutjipto (2015), beberapa kebijakan pemerintah seperti diversifikasi kurikulum dapat dilaksanakan karena adanya desentralisasi pendidikan dan merupakan bukti kesiapan sumber daya manusia yang ada. Namun, kebijakan ini masih membutuhkan tambahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas, ditemukan bahwa masih banyak terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan desentralisasi  pendidikan dengan praktik di lapangan. Padahal  pelaksanaan kebijakan ini  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  pada  tahun  2003.  Setidaknya  sudah  dua dasawarsa  sejak  kebijakan  ini  ditetapkan  secara  formal  dalam  peraturan  perundang-undangan. Untuk  itu,  penelitian  ini  akan  membahas  apa  saja  tantangan  dalam  penerapan  kebijakan desentralisasi  pendidikan  di  Indonesia,  serta  alternatif  strategi  yang  dapat  dilakukan  untuk mengatasi tantangan tersebut.

## B. METODE
Metode  kualitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Analisis  deskriptif  artikel  berita  dan catatan  pemerintah  yang  tersedia  untuk  umum  adalah  metode  pilihan  untuk  penyelidikan  ini (Sugiyono, 2011).  Informasi  yang dikumpulkan  berasal  dari  catatan laporan situasi  pendidikan, yang tersedia untuk umum dengan akses online gratis. Artikel berita web yang relevan berfungsi sebagai  sumber  informasi  tambahan.  Kesenjangan  diidentifikasi  antara  data  yang  dikumpulkan dan ketentuan legislatif yang ada setelah ditinjau. Setelah analisis selesai, beberapa teknik untuk menyelesaikan masalah yang diidentifikasi diusulkan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-undang  Pemerintah  Daerah  Nomor  22  Tahun  1999,  yang  dapat  dilihat  sebagai dasar  legislatif  pertama  di  Indonesia  untuk  desentralisasi  setelah  reformasi,  mendefinisikan desentralisasi  sebagai  kewenangan  yang  diberikan  oleh  daerah  otonom  (pusat).  Menurut  Tim Perumus Kebijakan Pendidikan Nasional, desentralisasi memerlukan pelimpahan kekuasaan dan wewenang untuk merumuskan dan melaksanakan program (Haris, 2005).
Ketika  berbicara  tentang  desentralisasi,  bukanlah  hal  terpenting  untuk  berbicara  tentang pendelegasian wewenang. Memformalkan kekuasaan dan mendelegasikan tanggung jawab kepada bawahan  dikenal  sebagai  pendelegasian  menghasilkan  hasil  yang  diinginkan  dengan
menggunakan  lebih  sedikit  waktu,  sumber  daya,  dan  menimbulkan  biaya  yang  lebih  rendah. Pilihan antara kebijakan sentralisasi atau desentralisasi adalah pilihan yang sulit. Akibat keadaan dan tuntutan tertentu, pembuat kebijakan terpaksa (atau setidaknya didorong) untuk mengambil salah satu dari dua posisi (Adi, 2005).
Desentralisasi pendidikan dipahami secara berbeda oleh editor yang berbeda ketika datang ke penelitian pendidikan nasional. Menurut Zamroni (2000), esensi dari desentralisasi pendidikan adalah  pelimpahan  sebagian  atau  seluruh  kewenangan  di  bidang  pendidikan  yang  seharusnya dilakukan  di  pusat  atau oleh  pejabat  di  bawahnya,  atau  pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, atau pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada masyarakat. Definisi luas desentralisasi dikembangkan oleh Kelompok Kerja Desentralisasi Pendidikan selama Konvensi  Pendidikan  2000.  Definisi  ini  mencakup  kerangka  manajemen  untuk  mewujudkan kemajuan pendidikan yang peka terhadap keragaman. Oleh karena itu, desentralisasi pendidikan merupakan  upaya  untuk  memberikan  kontrol  yang  lebih  besar  kepada  daerah  dan  jenjang penyelenggaraan  pendidikan  di  bawahnya  (seperti  sekolah  atau  instruktur)  agar  mereka  dapat menciptakan  terobosan-terobosan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  dan  program  pendidikan. Desentralisasi  edukatif  pada  intinya  berupaya  mengefektifkan  implementasi  kebijakan  dengan mendelegasikan  wewenang  kepada  penanggung  jawab  kebijakan  tersebut  (Musanna  &  Bahri, 2011).
Demi  pelaksanaan  dan  aturan  pemerintah,  pemerintah  Indonesia  tidak  berkewajiban memberikan  bantuan  keuangan  kepada  perusahaan  swasta.  Pemerintah  Indonesia  terus  bekerja pada  undang-undang  dan  peraturan  baru  untuk  membantu  memenuhi  tuntutan  keuangan pendidikan negara. Seperti yang dikemukakan dalam penelitian Fironika, pembiayaan pendidikan terdiri  dari  biaya  operasional,  biaya  investasi,  dan  pengeluaran  pribadi.”  Keuangan  pendidikan terdiri  dari  tiga  komponen  tersebut.  Aturan  baru  tersebut  juga  menegaskan  kembali  bahwa setidaknya  20%  dari  anggaran  APBN  dan  APBD  dialokasikan  untuk  pengeluaran  sektor pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1989, sumber pembiayaan pendidikan meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, mahasiswa, dan dana luar negeri (Imron 2016,  misalnya).Untuk  kebijakan  pembiayaan  di  Indonesia,  kebijakan  sumber  pembiayaan  ini menjadi landasan.
Selain  itu,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  menetapkan  standar  nasional pendidikan, yang mengatur tentang tiga jenis pembiayaan pendidikan yang diatur dalam PP ini. Keputusan  Menteri  Pendidikan  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  untuk  pendidikan dikeluarkan oleh Kepmendiknas No.53/U/2001, menurut Fironika (2015). SPM untuk pendidikan didefinisikan  dalam  peraturan  provinsi  ini  sebagai  metrik  untuk  menilai  efisiensi  layanan pendidikan yang diberikan di seluruh kabupaten dan kota. Merujuk pada Provinsi sebagai Daerah Otonom  PP  No.  25/2000,  keputusan  ini  dibuat.  Keputusan  Menteri  Kepmendiknas  No. 129/U/2004  kemudian  diubah  untuk  mencerminkan  konsentrasi  sistem  manajemen  pendidikan nasional pada pendidikan non-formal, pemuda, dan pra-sekolah.
Tidak  ada  pembahasan  tentang  biaya  operasional  dan  apa  yang  disebut  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS).  Menurut  Permendikbud  Nomor  8  Tahun  2017  tentang  Petunjuk
Teknis Bantuan Operasional Sekolah, sekolah di Indonesia kini sudah bisa memanfaatkan BOS. Namun,  Permendikbud  Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendikbud  Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah kemudian diperbarui menjadi Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017. Ditetapkan bahwa BOS hanya digunakan untuk membantu belanja operasional sekolah di luar biaya pribadi siswa, meskipun beberapa biaya pribadi mungkin masih  dibayarkan  melalui  BOS  ini,  berdasarkan  tujuannya  berdasarkan  peraturan  ini.  Tujuan pemerintah adalah untuk mengurangi jumlah siswa yang putus sekolah karena BOS.
Secara  umum,  strategi  pembiayaan  pendidikan  di  Indonesia  mencakup  tiga  jenis pengeluaran: biaya operasional, belanja modal, dan belanja pribadi. Ketiga biaya tersebut dianggap sebagai biaya yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Meski ketiga biaya tersebut tidak ditanggung langsung oleh pemerintah, pemerintah tetap harus memperhatikan ketiga biaya dimaksud. Selain itu, masih terdapat lubang dalam strategi pembiayaan desentralisasi fiskal yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia yang telah teridentifikasi. Peningkatan pendanaan untuk pendidikan, yang dianggap sebagai salah satu bentuk pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, tidak diragukan lagi sangat diperlukan. Di  Indonesia,  ada  berbagai  masalah  yang  harus  ditangani  dalam  hal  pembiayaan  pendidikan. Sejumlah aturan dan regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya mengatasi masalah ini. Berdasarkan data BPS, diketahui mayoritas anak-anak miskin di tingkat kabupaten dan kota berisiko tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Berdasarkan  permasalahan  keuangan  tersebut  di  atas,  dapat  diusulkan  solusi.  Pertama adalah  mendistribusikan  dana  ke  sekolah-sekolah  lokal.  Daerah  ini  menggunakan  sumber  daya keuangan untuk memenuhi semua kebutuhan sekolah. Jadi sekolah bisa mendapatkan uang tanpa melalui  pemerintah  daerah.  Uang  ini  disumbangkan  ke  sekolah  untuk  biaya  operasional  dan pribadi. Kedua adalah membedakan antara bantuan pemerintah daerah dan sekolah. Pemerintah pusat  harus  bisa  membedakan  antara  pemerintah  daerah  dan  sekolah.  Pemerintah  daerah  dan sekolah dapat menerima bantuan teknis dan keuangan dari pemerintah pusat. Tentunya bantuan ini disesuaikan dengan pemerintah daerah dan sekolah.
Ketiga  adalah  membantu  mereka  yang  membutuhkan.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  harus melihat tempat  mana  yang paling membutuhkan sumber daya dan bantuan keuangan. Sehingga lokasi yang paling membutuhkan bisa disejajarkan. Keempat adalah dengan menggunakan dana masyarakat  untuk  membantu  anak-anak  kurang  mampu.  BOS  dan  KIP  telah  sepakat  untuk membantu mendukung pendidikan secara langsung dan tidak langsung. Lacak dan pantau semua pengeluaran pendidikan untuk mencegah kebocoran. Dengan mengurangi korupsi, uang tidak akan terbuang percuma atau tidak terkirim.
Di  era  desentralisasi  pendidikan,  penjaminan  mutu  diperlukan  untuk  menjamin terselenggaranya  mutu  yang  sama  di  semua  satuan  pendidikan.  Ada  dua  pendekatan  yang digunakan  untuk  mengontrol  kualitas  pendidikan  di  Indonesia  menurut  Bank  Dunia  2004. Pendekatan  pertama  adalah  penjaminan  atau  pengendalian  mutu,  pendekatan  ini  memastikan bahwa sekolah memenuhi standar mutu yang ada. Pendekatan ini mengarah pada sistem akreditasi sekolah. Dalam sistem ini, semua manajemen sekolah memiliki standar mutu yang ditetapkan oleh
pemerintah.  Oleh  karena  itu,  prestasi  masing-masing  sekolah  akan  diukur  dalam  menerapkan standar  yang  ada.  pendekatan  ini  adalah  penjaminan  mutu  untuk  sekolah.  Setidaknya  ada  tiga tujuan dari pendekatan ini, yaitu:
1. Kesetaraan: menciptakan kesamaan antara kemampuan guru dan lulusan sekolah melalui pengukuran dan penjaminan resmi.
2. Keadilan:  memastikan  semua  anak,  apakah  mereka  mampu  atau  tidak,  mendapatkan pendidikan yang layak untuk semua.
3. Meletakkan  landasan:  menjadikan  dasar  yang  sama  bagi  pendidikan  bagi  masyarakat sehingga mutu pendidikan terjamin dan dapat ditingkatkan.
Berdasarkan  tujuan  di  atas,  alternatif  strategi  yang  dapat  digunakan  untuk  pengendalian kualitas  pertama  mendukung  program  nasional,  proyek  pemerintah  daerah,  dan  pengembangan sekolah.  Ketika  dua  pendekatan  penjaminan  mutu  dan  mutu  sekolah  telah  dilaksanakan,  peran pemerintah  pusat  secara  otomatis  didefinisikan  ulang.  Peran  tersebut  adalah  untuk  mencegah sekolah mengatur rencananya, membongkar sistem yang korup agar sumber daya tidak digunakan dengan sia-sia, membuat program yang terstandar dan teratur, mengadaptasi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan, membuat balai latihan yang dapat mengakomodir kebutuhan pemerintah  daerah.  Kedua  menyesuaikan  pendekatan  sistem  Balanced  Scorecard  untuk merencanakan dan mengelola bantuan kepada pemerintah daerah dan sekolah. Balanced Scorecard merupakan  suatu  sistem  yang  dapat  membantu  seorang  pengelola  pendidikan  untuk menyelenggarakan  dan  memantau  proses  penyelenggaraan  pendidikan.  Dalam  sistem  ini  diatur empat bidang yang memungkinkan hal tersebut terjadi, yaitu: keuangan (termasuk sumber daya manusia, infrastruktur, dan sumber daya lainnya), kondisi pembelajaran yang minimal, kepuasan pemangku kepentingan, serta kebijakan dan peraturan. Keempat hal tersebut merupakan konsep dasar akreditasi.

## D. KESIMPULAN
Perbaikan  di  sektor  pendidikan  merupakan  hal  yang  dapat  ditunda-tunda  lagi  agar pendidikan kita semakin tidak tertinggal dengan perubahan dunia yang sangat cepat. Keterlibatan berbagai  stakeholder  antara  pemerintah  dan  seluruh  komponen  masyarakat  dalam  memberikan kontribusi  dalam  memperbaiki  sistim  pendidikan  yang  ada  diharapkan  mampu  membenahi berbagai  permasalahan  yang  ada  di  dunia  pendidikan  Indonesia.  Sampai  saat  ini  kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia masih mencari bentuk yang paling tepat yang sesuai dengan sosio dan kultur yang ada di Indonesia. Walaupun begitu dalam perkembangan dari tahun ketahun masih  terdapat  adanya  kesenjangan  implementasi  desentralisasi  pendidikan  di  tiap  daerah  di Indonesia.  Penelitian  ini  menemukan  setidaknya  tiga  masalah  strategis  yang  mempengaruhi desentralisasi  pendidikan  di  Indonesia.  Masalah  pertama  adalah  pendanaan,  yang  kedua  adalah kontrol  kualitas,  dan  yang  ketiga  adalah  profesionalisme  pengajar.  Ketiga  permaslaahan  ini memerlukan kerjasama pemerintah pusat dan daerah serta kerjasama sekolah. Pemerintah daerah harus  mengawasi  pendidikan  sekolah.  Pemerintah  pusat  kemudian  memiliki  kontrol  dan
dukungan.  Jadi,  terlepas  dari  desentralisasi  pendidikan,  pemerintah  pusat  tetap  memiliki  fungsi kontrol dan dukungan.

## REFERENSI
Adi,  P.  H.  (2005).  Dampak  desentralisasi  fiskal  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Jurnal  Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga . Bank, T. W. (2004). Education in Indonesia: Managing the Transition to Decehntralization . Bank Dunia.
Christia,  A.  M.,  &  Ispriyarso,  B.  (2019).  Desentralisasi  Fiskal  dan  Otonomi  Daerah  di Indonesia. Law Reform , 15 (1), 149. Haris,  S.  (2005). Desentralisasi  dan  otonomi  daerah:  desentralisasi,  demokratisasi  & akuntabilitas pemerintahan daerah . Yayasan Obor Indonesia.
Kuswandi,  A.  (2011).  Desentralisasi  pendidikan  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah  di Indonesia. Governance , 2 (1), 69-98.
Musanna,  A.,  &  Bahri,  S.  (2011).  Quo  Vadis  Desentralisasi  Pendidikan  Di  Indonesia  Tinjauan Historis,  Orientasi  dan  Reformulasi  Desentralisasi  Pendidikan. Jurnal  Ilmiah  Islam Futura , 10 (2), 101-116.
Prasojo,  E.,  &  Kurniawan,  T.  (2008).  Reformasi  Birokrasi  dan  Good  Governance:  Kasus  Best Practices  dari  Sejumlah  Daerah  di  Indonesia.  In The  5  th  International  Symposium  of Jurnal Antropologi Indonesia (pp. 1-15).
Setyaningsih, K. (2017). Esensi Tranformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan Dalam Pembangunan Masyarakat. El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 3 (1), 76-94. Statistik,  B.  P.  (2019 ).  Potret  Pendidikan  Indonesia  Statistik  Pendidikan  2019 .  Jakarta:  Badan Pusat Statistik.
Sugiyono, P. (2011). Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alpabeta. Sutjipto,  S.  (2015).  Diversifikasi  kurikulum  dalam  kerangka  desentralisasi  pendidikan. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan , 121563. Thoha, M. (2007). Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi . Kencana. Tryatmoko, M. W. (2016). Menata Ulang Kebijakan Pemekaran Daerah di Indonesia. Masyarakat Indonesia , 40 (2), 191-209.
Vito,  B., &  Krisnani,  H. (2015). Kesenjangan Pendidikan Desa dan Kota. Prosiding  Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (2).
Zamroni. (2000). Paradigma Pendidikan Masa Depan . Malang: Bigraf Publishing.