## KONSTRUKSI SYARIAH DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEREMPUAN
Oleh : Kurnaengsih, M.Ag

## Kata Kunci
Syariah, Hak Asasi Manusia, Perempuan
Abstrak
Problem yang perlu ditegaskan dalam tulisan ini yaitu, bahwa pemahaman dan interpretasi yang  salah  dari  sebagian  kalangan  dalam  mendiskripsikan  hak-hak  perempuan  dan kewajibannya,  adalah  sisi  lain  dari  rentannya  penodaan  dan  klaim  Islam  biang  keladi  dan legetimator  tindakan  diskriminasi  terhadap  perempuan.  Tulisan  ini  melihat  perlunya meluruskan  kesalahpahaman  dalam  interpretasi-interpretasi  tentang  ajaran  Islam terutama menyangkut  pembahasan  tentang  relasi  perempuan  dengan  kaum  laki  laki  serta menempatkan  relasi  tersebut  secara  proporsional  berdasarkan  konteks  materi  Khutbah (pidato)  haji  Wada’  Nabi  Muhammad  Saw,  yang  dipandang  sebagai  Deklarasi  Universal Islam tentang Hak Asasi Manusia (DUIHAM). Berdasar DUIHAM ini, penulis memahami bahwa Islam adalah benar-benar tidak diskriminatif terhadap perempuan, sekaligus sebagai manifestasi dari makna aktualisasi HAM.

## A.  Perempuan dalam Perspektif Syariah
Penjelasan  tentang  relasi  perempuan  dan  laki-laki  serta  hak-hak  kaum  perempuan perspektif  Islam,  telah  banyak  di  ulas  dalam  berbagai  momen  seperti:    seminar,  diskusi, lokakarya bedah buku dan karya-karya ilmiah lainnya. Termasuk juga tanggapan dari para kaum feminis barat maupun timur bahkan konon pembahasan mengenai kesetaraan  gender yang merupakan bagian dari perjuangan hak-hak perempuan di Negara barat telah menjadi cabang dari disiplin ilmu.
Salah  satu  buku  yang  sangat  komprehensif  yang  membahas  tentang  hak-hak
Kurnaengsih, M.Ag adalah dosen pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra  Indramayu;  mendapat  gelar    M.Ag  dari  IAIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung.  Saat  ini  sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu.
Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu
Vol ,1 , Vol. 1, Desember 2016
www.jurnal.faiunwir.ac.id
perempuan,  adalah  dua  buah  karya  karya  Abdu  al-  Razzaq  Bin  Abdul  Muhsin  Al-Badar, berjudul  Takrîmu  al-Islâm  Lî  al-Mar’ah,  (Madinah:  Al-Maktabah  Malik  Fahd  al- Wathaniyah,  2009)  dan  Khuthab  Wa  Mawâidzu  Min  Hajjaa  ti  al-Wada’i,  (Madinah:  Al- Maktabah  Malik  Fahd  al-Wathaniyah,  2005).  Dua  karya  tersebut  merupakan  master  pice dari  pemikiran  Abdur  Razzaq  kaitannya  dengan  potret  perempuan  dalam  Islam.  Dalam karya  Takrîmu  al-Islâm  Lî  al-Mar’ah,  ia  menjelaskan  normativitas  baik  yang  berbentuk dalil-dalil al-Qur’an maupun Hadits tentang posisi perempuan dalam Islam di mana Islam telah  memberikan  penghormatan  (pemulyaan)  terhadap  kaum  perempuan.  Sebuah  karya yang  perlu  diapresiasi,  karena  di  dalamnya  terdapat  asumsi  bahwa  Islam  notabene  sangat memulyakan perempuan yang mungkin tidak dimiliki oleh agama lain.
Dalam  Khuthab  Wa  Mawâidzu  Min  Hajjaa  ti  al-Wada’I  menjelaskan  pilar-pilar kemanusiaan  dengan  memberikan  apresiasi  terhadap  Hak  asasi  Manusia  secara  umum terutama  hak-hak  kaum  perempuan  secara  khusus,  kerena  Nabi  meredaksikannya  dengan wasiah (wasiat) yang berkonotasi lebih dari sekadar perintah bagi kaum bani Adam untuk berbuat baik kepada kaum perempuan dan memperlakukan secara bermartabat dan ramah, termasuk  kewajiban  untuk  memenuhi  hak-haknya  baik  privat  maupun  publik.  Hasil  dan tawaran  dalam  karya  ini,  memberikan  respon  positif  terhadap  asumsi  perempuan  yang cenderung negatif, menjadi produktif berdasarakan  konten khutbah haji wada’.
Seorang  penulis  kontemporer  Timur  Tengah  Rabi’  al-Madkhali  menulis  dalam karyanya  al-Huquq  Wal-Wajibaat  ‘ala  ar-Rijali  Wan-Nisai  fi  al-Islami  (hak-hak  dan kewajiban  kaum  laki-laki  dan  kaum  perempuan  dalam  Islam)  dalam  buku  ini  beliau berusaha meluruskan stigma negatif sebagian orang (kaum feminis Liberal) terhadap Islam atas pendiskriminasian kaum perempuan, beliau berusaha untuk meletakkan permasalahan dengan  pendekatan  ideal  normatif,  sehingga  perempuan  secara  komprehensif  dapat dipahami  bukan  dengan  diskriminatif,  tetapi  lebih  ramah  dan  penghargaan  yang  sangat tinggi terhdap perempuan.
Selanjutnya, Nasaruddin Umar menulis buku berjudul Argumen kesetaraan Gender. Karya  ia  berusaha  membangun  Epistimologi  Gender  berbasis  al-Qur’an  dengan  berusaha memaparkan  ayat-ayat  yang  berkaitan  dengan  perempuan  kemudian  menganalisanya demgam  berbagai  pendekatan  disiplin  ilmu  moderen  sehingga  sampai  pada  sebuah kesimpulan bahwa pesan universal al-Qur’an adalah pengakuan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.  Dari kalangan Feminis Islam Internasional Amina Wadud Muhsin menulis buku  dengan  judul  Inside  The  Jihad  Gender,  Women’s  Reform  in  Islam,  Ajaran  Islam mengenai  keadilan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  menimbulkan  kegelisahan  pada  diri Amiana Wadud ketika melihat keterpurukan perempuan Islam di segala bidang. As a fully Human  agency,  ia  mulai  mencari  penyebab  dari  keterpurukan  tersebut  kepada  sumber ajaran Islam terkait dengan perempuan.
Dalam  pernyataan  Wadud,  bahwa  mayoritas  penafsiran  dan  hasil  hukum  Islam ditulis  oleh  para  ulama  pria  dan  seringkali  membawa  bias  pada  pandangan  mereka. Menurutnya,  budaya  patriarki  telah  memarginalkan  kaum  perempuan,  menafikan perempuan sebagai khalifah fil ardh, serta menyangkal ajaran keadilan yang diusung oleh al -Qur`an. Ia tertantang dan berjuang (jihad) untuk melakukan reinterpretasi terhadap masalah tersebut  dengan  menggunakan  metode  Hermeneutik.  Kegelisahan  ini  akhirnya menginspirasikan ditulisnya buku Qur`an and Woman, kemudian Inside The Jihad Gender,
Women’s  Reform  in  Islam,  karya  yang  membuat  sebuah  reformasi  terhadap  perempuan Islam dan merupakan grand proyek intelektualnya sehinggga pemikiran dan perannya mulai diperhitungkan.  berkaitan  dengan  dirintisnya  fikih  yang  berkeadilan  jender  oleh  feminis Islam,  maka  di  samping  mengutip  pemikirannya  dalam  buku  Inside  The  Gender  Jihad, Women’s  Reform  In  Islam,  penulis  juga  banyak  mengutip  -bahkan  mayoritas-  pemikiran yang dirangkumnya dalam karyanya  Qur`an and Woman di atas.  Hal ini dikarenakan fikih yang  ia  rintis  nantinya  adalah  produk  dari  reinterpretasinya  terhadap  interpretasi  ulama terdahulu terhadap ayat dan hadis tentang perempuan.
Dari  hasil  penelitian  dan  hasil  karya  yang  disebutkan,  penulis  belum  menemukan kajian  atau  pembahasan  yang  menyajikan  mengenai  hak-hak  perempuan  berdasarkan epistimologi  Islam  Normatif  yang  berlandaskan  kajian  Konten  Hadits  Khutbah  (pidato) Haji Wada’ Nabi Muhammad saw secara konprehensif. oleh karena itu penulis pada artikel ini,  ingin  mengkaji  secara  mendalam  dan  komparatif  dengan  menganalisa  konten  hadits tersebut.
Sebagaimana  diketahui  dalam  konteks  Historis  tentang    peranan  Islam  dalam memperjuangkan  tegaknya  nilai-nilai  HAM,  terdapat  beberapa  data  Historis  tentang informasi  penegakan  HAM.  Islam  sebagiamana  agama-agama  yang  lain,    juga menitikberatkan  pada  nilai  persamaan  derajat  manusia  disisi  Tuhannya.  Terdapat  dua deklarasi  ketika  berbicara  tentang  HAM  (huqu>q  al-insa>niyyah)  yang  menjadi  perjuangan Nabi  Muhammad  Saw,  yaitu  terkait  dengan  Piagam  Madinah  (charter  of  Madina)    dalam membangun  masyarakat  (ummah)  di  Madinah.  Selain    Piagam  Madinah  adalah  Khutbah Haji  Wada’  yang  di  dalamnya  menegaskan  hak-hak  perempuan,  baik  yang  menyangkut harta, hak-hak, dan perlindungan. Karena salah satu ajaran yang sangat urgen dalam Islam adalah  pengakuan  hak-hak  perempuan  (huqu>q  al-mar’ah)  untuk  diperlakukan  secara bermartabat oleh komunitas manusia terutama kaum lelaki, seperti yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad Saw
Menodai  kehormatan  perempuan  adalah  tindakan  melanggar  HAM  dan  sekaligus melanggar  ajaran  agama  Islam.  Sebab  dalam  Islam,  kaum  perempuan  memiliki kesederajatan  dengan  kaum  laki-laki  untuk  diperlakukan  secara  manusiawi.  Jika  laki-laki memiliki  hak  mendapat  pendidikan,  pekerjaan,  hak  ekonomi,  sosial  dan  lain-lain  maka perempuanpun sama. Pemberdayaan kaum perempuan dan pengakuan terhadap hak-haknya merupakan bagian dari pilar-pilar perjuangan Nabi saw semenjak empat belas abad silam.
Dalam hal ini, terdapat tiga pilar revolusi yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad mulai  dari  Makkah,  hingga  hijrahnya  ke  Madinah.  Pertama,  revolusi  tauhid  (melawan paganisme-penyembah  patung),  atau  bahkan  atheis  menjadi  kembali  Iman  kepada  Allah dengan seruan tauhid (monotheisme) yang gaungnya menggtarkan seluruh Jazirah Arabia. Kedua,  revolusi  HAM  Masyarakat  Jahiliyah.  Contoh  perempuan  dikuburkan  hidup-hidup- menjadi terangkat derajatnya seperti laki-laki.  Selain itu, yang mencerminkan penegakan HAM bagi perempuan,  tertuang dalam isi pidato (khutbah) haji wada’ di mana dalam teks- teks  khutbah  tersebut    hak-hak  kaum  perempuan  diberi  apresiasi,  sehingga  tercipta  relasi yang  harmonis  dan  dimanis  di  bawah  bimbingan  wahyu  Allah  Swt.    Ketiga,  revolusi konstitusi yang dilakukan Nabi di Madinah, sehingga melahirkan Piagam Madinah sebagai landasan bermasyarakat dan bernegara bagi Umat Islam.
Ketiga  pilar  inilah  yang  paling  terlihat  dalam  perjuangan  Nabi  dalam  misi  ke-
Islaman-nya. Akan tetapi, pada fokus kajian kali ini lebih spesifik untuk menganalisa materi khutbah  haji  wada’  seputar  hak-hak  kaum  perempuan,  bahwa  ternyata  perempuan  diberi apresiasi  dan  bahkan  dalam  pidato  tersebut  terlihat  sangat  menjunjung  tinggi  nilia-nilai universal  dalam  Islam.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  menjadi  sangat  penting  untuk dijadikan  sebagai  kontribusi  akademik.  Sekedar  gambaran    kendala  yang  dihadapi  dalam upaya penegakan HAM Khususnya menyangkut hak-hak kaum Hawa adalah ketidaktahuan sejauh mana pengakuan hak-hak tersebut bisa dipertanggung jawabkan secara benar. Dalam ranah  ilmiah  hal  tersebut  dengan  mudah  bisa  dilacak  dan  diakses.  Misalnya  dengan menganalisa kandungan-kandungan ajaran Islam yang termaktub dalam Hadits-hadits Nabi Muhammad saw
Salah  satu  hadis  yang  dimaksud  adalah  hadits  riwayat  at-Turmudzi  dalam  Sunan Turmudziy:
يمَشُلجا  ِصوحلأا نب ورمع نع - ونع للها يضر - : ّبيَّنلا َعَِسَ ُوَّنأ - ملسو ويلع للها ىلص -
ْنأ َدْعَ ب ُلوُقَ ي ِعاَدَولا ِةَّجَح في
َلاَق َُّثُ ، َظعَوَو َرَّكَذَو ِويَلَع  َنَْ ثأَو ،  َلَاَعَ ت للها َدَِحَ
: (
َّنُهْ نِم َنوُكِلَْتَ َسْيَل ْمُكَدْنِع ٍناَوَع َّنُى اََّنَِّإَف ، ًاْيَْخ ِءاسِّنلاب اوُصوَتْساَو لاأ ُىوُبِرْضاَو ، عِجاَضَلما في َّنُىوُرُجْىاَف َنْلَعَ ف ْنإَف ، ٍةَنِّ يَ بُم ٍةَشِحاَفِب َينِتأَي ْنأ َّلاإ َكِلذ َرْ يَغ ًائْيَش َّن لاَف ْمُكَنْعَطأ ْنإف ، ٍحِّرَ بُم َرْ يَغ ًابرَض َلَع ْمُكُّقَحَف ؛ ًاّقَح ْمُكْيَلَع ْمُكِئاَسِنِلَو ، ًاّقَح ْمُكِئاَسِن ىَلَع ْمُكَل َّنإ َلاأ ؛ ًلايبَس َّنهيَلَع اوُغْ بَ ت ِهي
ْنَم ْمُكَشُرُ ف َنْئِطوُي لا  ْنأ َّن ِك في َّنِهْيَلِإ اوُنِسُْتُ ْنأ ْمُكْيَلَع َّنُهُّقَحَو َلاأ ؛ َنوُىَرْكَت ْنَمِل ْمُكِتوُيُ ب في َّنَذْأَي لاَو ، َنوُىَرْكَت ْس َّنهِماَعَطَو َّنِتَِو ) يذمترلا هاور
Dalam hadits lain yang semakna namun dengan redaksi yang sedikit berbeda Nabi saw bersabda:
ونوىركت ادحأ مكشورف نئطوي لاأ نهيلع مكلو للها ةملكب نهجورف متللحتساو للها نامأب نىوتَذخأ مكنإف ءاسنلا في للهااوقتاف

## فورعلماب نتِوسكو نهقزر مكيلع نلهو حبرم يْغ ابرض نىوبرضاف كلذ نلعف نإف
Ajaran  Islam  tentang  hak  asasi  manusia  di  atas  telah  diaktualisasikan  dalam kehidupan  bermasyarakat  pada  zaman  Nabi  Muhammad  SAW  dan  Khulafa’ur  Rasyidin (empat  khalifah  pertama)  seperti  tersirat  dalam  beberapa  Sunnah  dan  tradisi  Sahabat. Sebagian dari khutbah Rasulullah SAW di depan umatnya  yang menerangkan tentang hak asasi manusia secara umum pada peristiwa Haji Wada’ adalah:
اذى مكرهش في اذى مكموي ةمرحك مكيلع مارح مكلاومأو مكءامد نإ
Hadits-hadits  diatas  secara  eksplisit  menjustifikasi  adanya  pengakuan  hak perempuan  dalam  konteks  sebagai  seorang  isteri,  pengakuan  tersebut  merupakan manifestasi dari kesetaraannya dihadapan Allah. Islam sesungguhnya  secara ideal-normatif tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, apalagi mendiskriminasikan perempuan. bahkan,  sebagai  pembawa  keselamatan  dan  kerahmatan  seluruh  alam  (rahmatan  li  al- ‘a>lami>n),  Islam  menempatkan  pengangkatan  derajat  dan  posisi  perempuan  sebagai  bukti keutamaannya.  Perempuan  yang  pada  masa  Jahiliyah  tidak  dihargai,  dengan  kedatangan Islam ia mendapatkan tempat terhormat, memperoleh pendidikan, terbukanya kesempatann yang lebih luas untuk aktualisasi dan pengembangan diri.
Dalam  hal  ini  relevansinya  dengan  penelitian  bahwa  Materi  Khutbah  Arafah  / Khutbah  Wada’  secara  normatif-konseptual  merupakan    bukti  pengakuan  Hak-hak  Asasi bagi  Manusia  secara  umum,  karena  mengandung  pemeliharaan  terhadap  pelanggaran  lima kebutuhan dasar setiap individu (Daru>riyya>t al-Khamsah; Agama, darah, harta, nyawa, dan kehormatan).  Dan,  pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  perempuan  secara  Khusus,    karena penjaminan  hak-haknya  merupakan  kewajiban  setiap  kaum  bani  adam.  Banyak  hak-hak mereka  menjadi  tidak  terakomodasi  dan  terlanggar  dengan  dalih  bahwa  perempuanan berkewajiban    secara  totalitas  kepada  segala  kemauan  bani  adam  (suami)  dari  satu  sisi,  - padahal jika dicermati hak dan kewajiban seorang perempuan merupakan imbal balik dari penunaian hak dan kewajiban dari seorang laki-laki.
Dalam  sebuah  pernyataan  dari  beberapa  kalangan,  menganggap  hukum  Islam mengekang  kebebasan  perempuan,  yang  menjadikan  perempuan  tidak  mempunyai  ruang gerak yang berkonsekuensi pada kejumudan dan ketertinggalan dan sebagai sumber fitnah. Hukum  Islam  yang  acapkali  dituduh  diskriminatif  di  antaranya:  keharusan  izin  bagi  istri kepada  suaminya  jika  akan  keluar  rumah;  keharaman  perempuan  menjadi  kepala  negara; kewajiban  perempuan  menutup  aurat,  mendidik  anak,  serta  menaati  dan  melayani  suami; kebolehan lelaki berpoligami dan seterusnya. Perempuan dalam  Islam dianggap tidak diberi kesempatan oleh Islam untuk berkiprah di ranah publik dan ruang gerak lainnya.
Dalam  hal  pendidikan  perempuan  misalnya,  bahwa  tingkat  pendidikan  perempuan sangat  rendah  dan  bahkan  akan  berdampak  pada  terbatasnya  pilihan-pilihan  untuk melakukan berbagai upaya pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan politik.  Upaya  mewujudkan  keterwakilan  perempuan  di  lembaga  pengambilan  keputusan sekurang-kurangnya  30%  dari  jumlah  seluruh  pengambil  keputusan,  besar  kemungkinan akan terus mengalami rintangan karena rendahnya tingkat pendidikan perempuan. Bahkan dalam  realitanya,  rendahnya  tingkat  pendidikan  perempuan  mengakibatkan  yang bersangkutan  menjadi  korban  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  terjebak  dalam  relasi  kerja yang eksploitatif dan predatory.
Memang,  tingkat  pendidikan  salah  satu  indikator  yang  mampu  menjadi  efek  bagi faktor yang sosial lain, namun yang terpenting bukan hanya pada pendidikan formal saja, tetapi  pendidikan  moral  dan  agama  ini  sangat  penting  untuk  ditingkatkan  terlebih perempuan adalah lembaga pendidikan utama (al-Madarasah al-u>la), yang tak hanya mampu menjadi  seorang  "leader  of  woman"  namun  dapat  menjadi  Aisyah  yang  menjadi  rujukan para  ulama  besar  sebagaimana  pernyaataan  Nabi  Saw  ‚Ambillah  setengah  pengetahuan agama kalian dari Al-Humairah (Aisyah)‛, hingga akan lahir para perempuan yang cerdas, berpendidikan, dan berakhlakul karimah.

## B. Perempuan dalam Pandangan konsep DUHAM
Dalam  konteks  global  Perjuangan  panjang  kaum  Feminis  telah  mendapat momentumnya dengan dikeluarkan naskah-naskah hak asasi manusia dan naskah perjanjian (covenant  )  sebagai  jawaban  atas  kegelisahan  mereka.  Perjanjian  (covenant)  ini  bersifat lebih mengikat daripada deklarasi belaka.
Pembahasan    tentang  hak-hak  perempuan  (women’s  Rights),  secara  umum  tidak lepas  dari  sebuah  pandangan  bahwa  Tuhan  Yang  Maha  Esa  telah  menciptakan  manusia berakal  dan  berhati  nurani.  Dengan  akal  dan  nurani,  manusia  mampu  membedakan  yang
baik  dan  yang  buruk,  yang  akan  mengarahkan  sikap  dan  prilakunya  dalam  menjalani kehidupan.  Dengan  akal  dan  nurani  itu,  maka  manusia  memiliki  kebebasan  untuk memutuskan  sendiri sikap dan prilakunya dan mampu memepertanggungjawabkan semua tindakan  yang  dilakukannya.  Kebebasan  dasar  dan  hak-hak  dasar  itulah  yang  disebut  hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki pribadi manusia secara universal yang merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam kaonteks perempuan sebagai bagian dari masyarakat Negara-negara di dunia, maka  apresiasi  terhadap  hak-haknya  terefleksikan  dalam  konsep  Hak  Asasi  perempuan (HAP)  yang  sedikitnya  memiliki  dua  makna  yang  terkandung  didalamnya  hak  asasi perempuan  yang  hanya  dimaknai  sekedar  berdasarkan  akal  sehat.  Logika  yang  dipakai adalah  pengakuan  bahwa  perempuan  adalah  manusia,  dan  karenanya  sudah  sewajarnya mereka  juga memiliki  hak  asasi.  makna yang  kedua,  dibalik  istilah  Hak  Asasi  Perempuan terkandung  visi  dan  maksud  transformasi  relasi  sosial  melalui  perubahan  relasi  kekuasaan yang  berbasis  gender.  Makna  Hak  Asasi  Perempuan  yang  kedua  ini  memang  lebih revolusioner  karena  adanya  pengintegrasian  Hak  Asasi  Perempuan  kedalam  Standar  Hak Asasi  Manusia  (HAM).  Secara  Formal  Yuridis  Hak-hak  Asasi  Perempuan  telah  diakui dalam  naskah  yang  berskala  nasional  maupun  internasional,  baik  yang  telah  diratifikasi maupun yang belum diratifikasi.
Adapun naskah yang dimaksud adalah:
 1945: Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pasal 27
 1958: Undang-Undang No. 68 Tahun 1958, Konvensi hak Politik Perempuan
 1984:  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1984,  Konvensi  Penghapusan  Segala Bentuk Diskriminasi Wanita (CEDAW)
 1966/1976: Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 3 (belum diratifikasi Indonesia)
 1993: Deklarasi Wina, Pasal I/18
 1998:  S.K  Presiden  No.  181,  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) didirikan
 2002: Protokol dari CEDAW ditandatangani
 2003: Undang-Undang No. 12, Pemilihan Umum, Pasal 65
 2004:  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004,  Pengahapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga
 2006: Undang-Undang Kwarganegaraan Tahun 2006
Dari  keterangan  beberapa  naskah  yang  telah  disebutkan  dapat  dijelasakan  bahwa hak-hak Asasi Perempuan dapat dikategorikan Menjadi :
1.   Hak Beragama
Banyak  dokumen  Internasional  tentang  HAM  telah  menyebut  tentang  kebebasan beragama.  Dalam  deklarasi  Universal  tentang  HAM  yang  diadopsi  PBB  tahun  1948, pasal 18, 26, dan 29, disebutkan mengenai pkok-pokok kebebasan beragama itu. Pasal 18  misalnya  mengatakan  bahwa  setiap  orang  mempunyai  hak  kebebasan  berpikir, berkesadaran,  dan  beragama,  termasuk  kebebasan  memilih  dan  memeluk  agama, menyatakan agamanya itu dalam pengajaran, pengamalan dan beribadatnya, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam kelompok. Dalam kovenan internasional tentang hak-hak
Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016
sipil  dan  politik  yang  disahkan  PBB  pada    tanggal  16  Desember  1966,  pada  pasal  18 juga  dinyatakan  hal  yang  sama  dengan  apa  yang  disebutkan  dalam  pasal  18  Deklarasi Universal tentang HAM PBB tersebut.
Kemudian dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya  yang  disahkan  PBB  tanggal  16  Desember  1966,  pada  13  dinyatakan  bahwa semua  Negara  pihak  yang  meratifikasi  Kovenan  itu  harus  menghormati  kebebasan orang tua atau wali untuk menjamin bahwa pendidikan anak mereka di sekolah-sekolah dilakukan  sesuai  dengan  agama  mereka.  Dalam  deklarasi  tentang  penghapusan  segala bentuk  Intoleransi  dan  Diskriminasi  berdasarkan  Agama  atau  kepercayaan  yang diadopsi PBB tahun 1981, pada pasal 1 juga dinyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih  dan  menganut  agama  dan  memanifestasikannya  secara  pribadi  dan berkelompok, baik dalam beribadat, pengalaman, maupun pengajarannya.
Dalam Kovenan internasional tentang Hak-hak anak yang diadopsi PBB tanggal 30 November 1989, khususnya pasal 14, 29, dan 30, dinyatakan bahwa Negara-negara pihak,  maksudnya  Negara-negara  yang  telah  meratifikasi  Kovenan  itu,  harus menghormati hak agama anak.
Dalam dokumen Durban Review Conference  bulan April 2009, paragraf 13, juga dinyatakan bahwa negara-negara anggota PBB memperteguh komitmen mereka bahwa semua  pernyataan  yang  bersifat  kebencian  keagamaan  adalah  termasuk  diskriminasi yang harus dilarang dengan hukum. Demikianlah beberapa dokumen internasional yang merupakan  kesepakatan  bangsa-bangsa  anggota  PBB  untuk  menegakkan  HAM  di bidang  agama.  sebagian  dari  isi  dokumen  ini  telah  diambil  dan  dituangkan  ke  dalam berbagai  peraturan  perundangan  Indonesia,  dan  sebagian  lainnya,  telah  diratifikasi secara penuh tanpa catatan.
Untuk diketahui bahwa dalam kovenan internasional tentang HAM, dinyatakan bahwa hak beragama termasuk hak yang sama sekali tidak boleh dikurangi (dirogate), sesuai  dengan  ketentuan  pasal  18.  meskipun  demikian    usaha  untuk  mencapai  kata sepakat  mengalami  kesukaran  karena  implementasi  hak  tersebut  menyangkut  masalah hukum  internasional  yang  sangat  rumit  sifatnya,  seperti  masalah  kedudukan  individu sebagai  subyek  hukum  internasional,  kedaulatan  suatu  negara,  dan  soal  domistic yurisdiction.  Pasal  2  piagam  PBB  menentukan  bahwa  badan  itu  tidak  diperkenankan campur tangan dalam hal-hal yang berkenaan dengan yurisdiksi masing-masing Negara : tiada  dalam  piagam  ini  yang  member  wewenang  kepada  PBB  untuk  campur  tangan dalam  hal-hal  yang  pada  hakekatnya  termasuk  yurisdiksi  domistik  setiap  Negara (  nothing  contained  in  the  present  Charter  shall  authorize  the  UN  to  intervene  in matters Which are assentially within the domestic jurisdiction of any state).
Khusus  mengenai  hak  beragama,  terdapat  kesulitan  utama  membangun  standar universal  yang  melintasi  batas  kultural,  khususnya  Agama,  adalah  bahwa  masing- masing  tradisi  memiliki  kerangka  acuan  (Frame  of  Reference)  internalnya  sendiri, karena  masing-masing  tradisi  menjabarkan  Validitas  ajaran  dan  norma-normanya  dari sumber-sumbernya  sendiri.  Jika  suatu  taradisi  kultural  khususnya  agama  berhubungan dengan  tradisi-tradisi  yang  lain,  maka  kemungkinan  yang  terjadi  adalah  hubungan secara  negatif  dan  bahkan  dengan  cara  permusuhan.  Untuk  mengklaim  loyalitas  dan kepatuhan  anggota-anggotanya  suatu  tradisi  kultural  atau  agama  secara  normatif
Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016
menegaskan  kelebihan-kelebihan  dirinya  atas  tradisi  yang  lain.  Hal  ini  mempertegas adanya  kesimpulan  bahwa,  hak  beragama  haruslah  disertai  dengan  adanya  kewajiban menjunjung  tinggi  kebebasan  orang  lain  untuk  menjalankan  konsekwensi  beragamnya tanpa  adanya  intimidasi  dan  aturan-aturan  yang  mengikat  secara  baku,  kecuali  aturan dan norma-norma agama tersebut.
Di Indonesia sendiri pasca reformasi, masalah kebebasan beragama mendapatkan banyak  perhatian  dan  banyak  memenuhi  halaman  media  massa.  Padahal  menyertai proses  reformasi  1998,  baik  konstitusi,  system  politik  maupun  perundang-undangan mengalami  perubahan  yang  signifikan  yang  makin  mendekatkan  pada  jaminan kebebasan  beragama  dalam  standar  HAM  Universal.  Pertanyaannya,  bagaimana kebebasan beragama dalam konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia?.
Secara keseluruhan, baik UUD 45 yang asli maupun hasil amandemen, dan juga UUD sementara yang berlaku masa priode konstituante tidak terdapat unsur pembedaan dan  diskriminasi  bagi  pemeluk  agama  dan  keyakinan  tertentu,  termasuk  perbedaan berdasarkan  etnis  dan  ras.  Pada  pasal  29  ayat  1  dan  2  UUD  45,  misalnya,  ditegaskan adanya  jaminan  kebebasan  beragama  dan  beribadah  menurut  agama  dan  kepercayaan bagi semua warga Negara. Bahkan di dalam UUD 1945 amandemen ditegaskan kembali kebebasan beragama dan kepercayaan di dalam pasal 28, khususnya huruf E angka 1 dan 2.
2.   Hak Sipil dan Politik (Sipol)
Dalam  kovenan  Internasional  dan  CEDAW  hak  sipil  dan  politik  perempuan diatur  dalam  bentuk    beberapa  pasal.  Kedua  hak  ini  menurut  perspektif  kovenan Internasional HAM telah  dikategorikan dalam hak Derogable (bisa dikurangi). Dengan mengacu  kepada  pasal  2  kovenan  hak  sipil  dan  politik,  mengisyaratkan  adanya pembatasan  intervensi  disebabkan  adanya  domestic  yurisdiction.  Pasal  ini  juga  secara tidak  langsung  mengurangi  bobot  dari  hak  politik  karena  dalam  pelaksanaannya  harus diperhatikan  keadaan  perundang-undangan  Negara  masing-masing  (domestic yurisdiction). hak asasi yang dalam deklarasi dirumuskan dengan gaya yang gamblang, seolah-olah  tanpa  batas,  dianggap  perlu  untuk  dapat  diberi  batasan  atau  restriksi. Banyak  Negara  khawatir  bahwa  kebebasan  tanpa  batas  dapat  mengganggu  stabilitas dalam negeri dan menggerogoti wewenang sistem perundang-undangannya.  Maka dari itu,  hak-hak  perlu  dirumuskan  sedemikian  rupa  sehingga  tidak  melanggar  domestic yurisdiction ini. Perdebatan mengenai masalah ‚pembatasan‛ memerlukan waktu lama, karena  jika  tidak  dimasukkan  dalam  rumusan  kovenan,  banyak  Negara  tidak  akan meratifikasinya.
Pelaksanaan  beberapa  hak  politik  secara  khusus    dibatasi  yaitu  perundang- undangan  yang  menyangkut  ketertiban  dan  keamanan  nasional  dalam  Negara  masing- masing.  Misalnya,  dalam  kovenan  sipil  dan  politik  ditentukan  bahwa  hak  berkumpul secara damai terkena pembatasanyang sesuai dengan undang-undang nasional dan yang dalam  masyarakat  demokratis  diperlukan  demi  kepentingan  keamanan  nasional  atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan dan kesusilaan umum  atau  perlindungan  terhadap  hak-hak  dan  kebebasan  orang  lain  (pasal  21).  Hak atas  kebebasan  mempunyai  dan  mengeluarkan  pendapat  dinyatakan  terbatas  oleh
Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016
undang-undang nasional yang berlaku yang perlu untuk a) menghormati hak dan nama baik  orang  lain,  dan  b)  untuk  menjaga  keamanan  nasional  atau  ketertiban  umum  atau kesehatan atau kesusilaan umum (pasal 19).
Disamping  itu  pasal  4  kovenan  sipil  dan  politik  memberi  wewenang  kepada Negara-negara  pihak  (contending  parties)untuk  dalam  keadaan  darurat  yang mengancam kehidupan bangsa dan eksistensinya, mengurangi kewajiban-kewajibannya menurut  kovenan  ini.  Akan  tetapi  agar  wewenang  tersebut  oleh  pemerintah  tidak disalahgunakan,  kekuasaan  khusus  itu  pada  gilirannya  dibatasi  oleh  ketentuan  bahwa ada beberapa hak yang sama sekali tidak boleh dikurangi (derogate). Hak-hak ini antara lain  hak  atas  hidup  (pasal  6),  dan  hak  untuk  tidak  dinyatakan  bersalah  atas  tindakan yang  bukan  merupakan  tindakan  tindak  pidana  pada  saat  dilakukannya  (asas  non- retroaktif  atau  tidak  berlaku  surut)  (pasal  7).  Hak-hak  tersebut  bersifat  tidak  boleh dikurangi (non-derogable).
Beberapa  contoh  hak  asasi  dalam  bidang  sipil  dan  politik  berdasarkan  pasal- pasal Kovenan antara lain mencakup :
Pasal 6   : hak atas hidup- right life menyangkut masalah aborsi dan euthanasia (hak non – derogable).
Pasal 7 : hak untuk tidak disiksa – no one shall be subjected to torture (hak non- derogable).
Pasal 9   :  hak  atas  kebebasan  dan  keamanan  dirinya  -right  to  liberty  and security of person.
Pasal 14  :  hak  atas  kesamaan  di  muka  badan-badan  peradilan  –  right  to  equality before the court and tribunals.
Pasal 15  :  hak  untuk  tidak  dikenai  konsep  retroaktif  (kedaluarsa)  (hak  non  – derogable) – no one shall be held quilty of any criminal office which did not constitute a crime at the time it was commited.
Pasal 18  :  hak  atas  kebebasan  berpikir,  berkeyakinan,  dan  beragama  (hak  non derogable)- right to freedom of thought, conscience and religion.
Pasal 19  : hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan (hak yang dapat diretriksi) –Right to hold opinions without interference.
Pasal 21  : hak atas kebebasan berkumpul secara damai (hak yang dapat diretriksi) – Right to peaceful assembly.
Pasal 22  : hak atas kebebasan untuk berserikat (hak yang dapat diretriksi) – right to freedom of association.
Dalam  konteks  Indonesia,  kedudukan  perempuan  secara  formal  cukup  kuat sebab banyak ketentuan dalam berbagai undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang  memberi  perlindungan  yuridis  padanya.  Selain  itu,  indonesiapun  telah meratifikasi  dua  perjanjian,  yaitu  perjanjian  mengenai  hak  politik  perempuan (Convention on the Political Right of Women) dan perjanjian mengenai penghapusan Diskriminasi  terhadap  perempuan  (CEDAW).  Kemudian  pada  tahun  1993,  Indonesia telah  menerima  Deklarasi  Wina  yang  sangat  mendukung  kedudukan  perempuan. Akhirnya,  dalm  Undang-undang  Pemilihan  Umum  2004  dibuka  kesempatan  agar perempuan dipertimbangkan menduduki 30% kursi wakil rakyat.

## 3.  Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Kampanye  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya  dalam  perjuangan  hak  asasi manusia  global  baru  dilakukan  tahun  1990-an.  "Konstruksinya  juga  masih  rumit," paling  tidak  begitulah  pesan  yang  ditangkap  oleh  sebagian  aktifis  perempuan  seperti Arimbi  Heroepoetri.  Padahal  kenyataannya  negara  tidak  saja lemah  dalam  melindungi hak-hak sipil dan politik namun juga dalam memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya termasuk  diantaranya  hak  atas  pekerjaan,  hak  atas  upah  yang  layak  serta  hak  untuk mengakses pangan, pendidikan dan kesehatan.
Dengan  dipenuhinya  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya  perempuan  sebenarnya bisa menjadi jalan untuk menekan pelanggaran terhadap perempuan seperti diskriminasi dan  kekerasan  terhadap  perempuan.  Indonesia  melalui    Komnas  Perempuan  saat  ini tengah  mempersiapkan  kerangka  advokasi  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya  yang  lebih komprehensif.
Berdasar  uraian-uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa,  baik  kovenan Internasional,  Deklarasi  HAM,  CEDAW  maupun  undang-undang  dasar  negara Indonesia dan peraturan-peraturan pemerintah secara konstitusional telah mengapresiasi hak-hak perempuan secara baik. pengakuan konstitusional ini walaupun secara eksplisit telah mengapresiasi hak-hak perempuan, namun tinjauan spesifik belum menyentuh hak -hak  perempuan  yang  berbasis  ajaran-ajaran  normativ  Islam  atau  lebih  baku  agama. Untuk tujuan yang dimaksud maka Pada pembahasan bab ketiga berikut akan dijelaskan tentang haji wada’ dan kaitannya dengan hak-hak perempuan.

## D.  Hak-hak Perempuan
Kata  hak  mengandung  arti  apa-apa  yang  diperoleh  seseorang  dari  pihak  lainnya sehubungan  dengan  apa  yang  dikerjakannya,  sedangkan  yang  diperoleh  itu  merupakan sesuatu yang baik dan menyenangkan, oleh karena itu dalam perbuatannya itu juga sesuatu yang baik, untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Hak sesuatu yang diterima dari pihak lain.
Kata ‛kewajiban‛ berasal dari bahasa Arab dari akar kata ‛wajib‛ ( تجاولا ( berarti sesuatu yang mesti dilakukan. Dalam bahasa Indonesia mengandung arti ‛keharusan‛ untuk berbuat  terhadap  pihak  lain,  baik  karena  hak  yang  diterimanya  dari  pihak  lain  itu  atau karena  melakukan  sesuatu  terhadap  pihak  lain.  Kewajiban  adalah  sesuatu  yang  harus ditunaikan  yang  biasanya  memberatkan  kepada  pihak  yang  memikulnya.  Dengan  begitu kata ‛hak‛ mengandung arti yang berlawanan dengan ‛kewajiban‛
Secara  Etimologi  kata  Perempuan  dalam  bahasa  Arab  merupakan  proses pembentukan kata benda untuk  menunjukkan  jenis perempuan yang berasal dari ‛ ءرملا ‛ apabila  ditambahkan  ta  marbuthah  ( ة )    akan  menjadi ةأرما " ‛ atau ةَرَم .  kata  ini  tidak memiliki  bentuk  plural  dari  ( ةأرما )  tetapi  bentuk  pluralnya  menjadi ءبسو dan ةوسو . Perempuan sering disebut dengan panggilan ‘wanita’. Panggilan ini lazim dipakai di negeri kita. seperti darma wanita, karya wanita, wanita karir, korp wanita, wanita Islam dsb. Kata- kata ‚wanita‛ (bhs.Sans),berarti lawan dari jenis laki-laki, juga diartikan perempuan .
Kata ‚empu‛ (yang terdapat pada kata perempuan) berasal dari jawa kuno, berarti raja,  orang  pilihan,  ahli  yang  pandai,  pintar  dengan  segala  keutamaan  yang  lain.  Dari
beberapa arti diatas telah mengindikasikan bahwa perempuan memiliki banyak peran yang secara tersirat telah mensejajarkannya dengan laki-laki.
Abdurrozaq  bin  Abdul  Muhsin  al-Badr  mengatakan,  perempuan  adalah  makhluk Allah  yang  diciptakan  sebagai  mitra  bagi  seorang  laki-laki  dalam  hidupnya.  ia  tercipta sejatinya  dari  seorang  laki-laki  supaya  hal  itu  lebih  menunjukkan  secara  mendalam  akan keserupaan dan lebih merekatkan hubungan dan kedekatan, juga  untuk mewujudkan kasih sayang  antara keduanya (laki-laki dan perempuan)  dalam sebaik-baik bentuk (perfomen).
Berdasarkan  ulasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  perempuan  secara  kodrati penciptaan  merupakan  mitra  laki-laki  dan  memiliki  keserupaan  dan  peluang  untuk  bisa bekerjasama  secara  positif  dengan  laki-laki  dalam  meraih  kebahagiaan  dan  ketenteraman hidup. sebagai makhluk  Allah dan eksisitensinya sebagai manusia perempuan seperti juga laki-laki memiliki seperangkat hak yang melekat pada dirinya sebagai anugrah dari Tuhan dan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi perbandingn harkat dan martabat manusia.
Dalam  tataran  realita  hak-hak  perempuan  untuk  diperlakukan  secara  baik  dan bermartabat  sering  diabaikan  oleh  komunitas  manusia  lain  (baca  laki-laki),  sehingga melahirkan berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan.
Kekerasan  merupakan  sebuah  tindak  sosial  yang  merujuk  pada  kewajiban  atau sebuah tindak sosial dan  tanda maskulitas yang ditanamkan dalam budaya, diperaktekkan secara luas, dan secara keseluruhan seringkali kebal dari hukum.
Kekerasan  yang  teridentifikasi  dalam  catatan  Samitra  Abhaya  KPPD  2000-2001 misalnya, merilis jenis kekerasan yang teridentifikasi  terdapat 95 korban yaitu: janji palsu (15,79  %),  penganiayaan  ringan  dan  berat  (45,27%),  pengusiran  paksa  (2,11%), penjualan Isteri (2,11%), pemutusan hubungan (cerai) sepihak (1,06%), poligami, selingkuh (9,48%), tidak  memberi  nafkah  (1,06%),  ancaman,  terror,  kata-kata  kasar  (1,06%),  pembunuhan (16,85%), perkosaan (2,38%). Sementara pelaku teridentifikasi 84 orang pelaku terdiri dari anak  (2,38%),  bapak,  orang  tua  (4,76%),  mantu,cucu  mantu,  isteri  (2,38%),  majikan (1,19%), pacar (25,78%), suami (44,05%), anggota keluarga lain (1,19%). Dan usia korban data teridentifikasi 95 orang terdiri dari dibawah 18 tahun (6,32%), 19-30 tahun (50,53%), 31-40  tahun  (17,90%),  41-50  tahun  (7,37%)  di  atas  50  tahun  (4,21%)  dan  tidak  jelas (13,69%).
Lebih  jauh  bahwa  Akhir  abad  kedua  puluh  muncul  kesadaran  yang  tinggi  bahwa selama  ini  telah  banyak  terjadi  dan  berlangsung  diskriminasi  dan  ketidakadilan  gender (gender inequalities) yang menimpa kaum perempuan. Fenomena ketidakadilan gender itu paling  tidak  meliputi  (1)  marginalisasi  perempuan  baik  di  rumah  hingga  di  tempat  kerja, maupun di dalam bidang kehidupan bermasyarakat lainnya. Proses marginalisasi berakibat pada  pemiskinan  ekonomi  perempuan;  (2)  subordinasi  terhadap  perempuan  karena  ada anggapan  bahwa  perempuan  itu  irrasional,  emosional,  maka  ia  tidak  bisa  memimpin  dan oleh  karena  itu  harus  ditempatkan  pada  posisi  yang  tidak  penting;  (3)  streotipe  yang merugikan  kaum  perempuan  misalnya  asumsi  bahwa  mereka  suka  dandan  dan  itu  untuk menarik  perhatian  lawan  jenis  sehingga  menimbulkan  kekerasan  seksual;  (4)  berbagai bentuk  kekerasan  menimpa  perempuan  baik  fisik  maupun  fsikologis,  karena  adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah; (5) pembagian kerja secara seksual yang merugikan kaum perempuan, misalnya perempuan hanya cocok dengan pekerjaan domistik, oleh sebab
tidak pantas melakukan pekerjaan publik seperti laki-laki. Akibatnya perempuan terkurung dalam ruang dan wawasan yang sempit.
E.  Munculnya Feminisme
Melihat fenomena seperti diatas muncullah para feminis yaitu mereka yang sadar akan  adanya  ketidakadilan  gender  yang  menimpa  kaum  perempuan  baik  dalam  keluarga maupun  masyarakat  dan  melakukan  tindakan  yang  sadar  untuk  mengubahnya.  Gerakan- gerakan kaum Feminis ini juga sebagai respons atas kesadaran bahwa  hak-hak mereka telah banyak  terabaikan.  dalam  lintas  sejarah  isu-isu  feminise  telah  lama  eksis  dalam  berbagai graduasi perjuangan dan platformnya.bisa disebutkan diataranya sbb:
Feminis Gelombang Pertama.
Ditandai dengan publikasi Mary Wollstonecraft yang berjudul ‚Vindication of the  Rights  of  Women‛  tahun  1792  dia  mendeskripsikan  bahwa  kerusakan  psikologis  dan ekonomi  yang  dialami  perempuan  disebabkan  oleh  ketergantungan  perempuan  secara ekonomi kepada laki-laki dan peminggiran perempuan dari ruang public. Perhatian feminis gelombang  pertama  adalah  memperoleh  hak-hak  politik  dan  kesempatan  ekonomi  yang setara bagi kaum perempuan. Feminis berargumentasi bahwa perempuan memiliki kapasitas rasio  yang  sama  dengan  laki-laki.  Akhirnya  pada  pada  tahun  1920,  perempuan  berhasil mendapatkan hak pilihnya dalam pemilu. Bukan hanya itu kaum feminis juga juga berhasil memenangkan hak kepemilikan bagi kaum perempuan, kebebasan reproduksi yang lebih dan akses yang lebih besar dalam bidang pendidikan dan profesional.

## Feminis Gelombang Kedua
Pada  tahun  1949  ditandai  dengan  munculnya  publikasi  dari  Simone  de Beauvoir’s The Second Sex. Dia berargumen bahwa perbedaan gender bukan berakar dari biologi,  tetapi  memang  sengaja  diciptakan  untuk  memperkuat  penindasan  terhadap  kaum perempuan. bagi feminis gelombang ke-2 kesetaraan politik dan hukum tidak cukup untuk mengakhiri  penindasan  terhadap  kaum  perempuan.  dalam  sudut  pandang  mereka, penindasan sexist tidak hanya berakar pada hukum dan politik, tetapi penyebabnya adalah penanamannya pada setiap aspek kehidupan social manusia, termasuk ekonomi, politik dan perencanaan  social,  serta  norma-norma,  kebiasaan,  interaksi  sehari-hari  dan  hubungan personal.  Feminism  gelombang  ke-2  juga  mulai  menggugat  institusi  pernikahan, motherhood,  hubungan  lawan  jenis  (heterosexual  relationship),  sexualitas  perempuan  dll. Mereka berjuang keras untuk mengubah secara radikal setiap aspek dari kehidupan politik dan pribadi.

## Feminis Gelombang Ketiga
Dimulai  pada  tahun  1980  yang  menginginkan  keragaman  perempuan  atau keragaman  secara  umum,  secara  khusus  dalam  teori  feminis  dan  politik.  Sebagai  contoh kulit berwarna dipertahankan ketika dahulu pengalaman, kepentingan dan perhatian mereka tidak terwakili oleh feminis gelombang ke-2 yang didominasi oleh oleh wanita kulit putih kelas  menengah.  Sebagai  contoh  ketertindasan  perempuan  kulit  putih  kelas  menengah berbeda secara signifikan dengan penindasan yang yang dialami oleh perempuan kulit hitam
Amerika.  Ketertindasan  perempuan  heterosexual  berbeda  dengan  ketertindasan  yang dialami oleh kaum lesbi dsb.

## PENUTUP
Berdasarkan uraian-uraian si atas, kesimpulan dalam penelitian ini adalah:
1. Khutbah  haji  wada’  nabi  saw  telah  membuktikan  adanya  konsep  Hak  Asasi Manusia yang berbasis ideal moral bagi manusia.
2. Aktualisasi perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam khutbah haji wada’ Nabi  saw  hendaknya  dipahami  dengan  tetap  memperhatikan  konsep kemitrasejajaran  antara  laki-laki  dan  perempuan,  dengan  memahami  bahwa  peran dan  kewajiban  natara  laki-laki  (suami)  dan  perempuan  (isteri)  terbentuk  secara alami  sesuai  dengan  kodratnya,  dan  ada  juga  yang  terbentuk  dari  konstruk  sosial budaya yang bisa berubah sesuai dengan zamnnya.
3. Pandangan tentang HAM khususnya yang terkait dengan relasi antara suami dan Isteri  dalam  islam  tidak  semata-mata  berorientasi  pada  antroposentris  semata namun lebih kepada Teosentris dan inilah yang membedakan dengan konsep HAM global.
4. Relevansi khutbah haji wada’ dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan secara  umum  bisa  dimaknai  adanya  konsep  mitra  sejajar  yang  proporsional  dan upaya proteksi terhadap problem-problem sosial kemasyarakatan.
5. Dengan  temuan  adanya  relevansi  dari  kandungan  khutbah  haji  wada’  dengan kebutuhan masyarakat saat ini menunjukkan sisi universalitas Islam yang selama ini banyak diragukan atau digugat oleh sebagian kalangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd.  Salam  Arief,  Piagam  Madinah  Sebagai  Konstitusi  Menjadi  Landasan  Kehidupan Bermasyarakat, Jurnal Ulama, Vol. III, No. 1, 2010.
-------------, Konsep Ummah dalam Piagam Madinah, dalam Jurnal Al-jamiah No. 50. Abdul  Majid,  Perencanaan  Pembelajaran  Mengembangkan  Standar  kompetensi  Guru, (Remaja Rosda Karya, 2007).
Abdurrahman  An-Nahlawi,  Pendidikan  dirumah,  sekolah  dan  masyarakat,  (Jakata:  Gema Insani Press, 1995).
Amina wadud, Inside the Gender Jihad,  Women’s Reform in Islam Baharuddin, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jogjakarta: Arruz Media, 2007). Chalijah Hasan, Dimensi-Dimensi Psikologi Pendidikan (Surabaya: Al Ikhlas,1994). Hannah  Rahman  (Haifa),  ‚Pertentangan Antara  Nabi  dan  Golongan  Oposisi  di  Madinah‛, dalam  Jurnal  INIS  (Indonesian  Netherlands  Cooperation  in  Islamic  Studies), Pandangan Barat Terhadap Islam Lama, 1989
http://notmisterjeckyll.wordpress.com/2011/01/10/hanya-islam-yang-memuliakan- perempuan/. Diakases Tanggal 15 Juni 2011.
Kata pengantar K.H M.A. Sahal Mahfudz dalam buku Fikih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,  (Yogyakarta: LKiS, 2001).
Khalid Aboe al-Fadhl dalam memberikan kata pengantar  dalam : Amina wadud, Inside the Gender  Jihad, Women’s Reform in Islam.
Khoruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: Tazaffa ACAdeMIA, 2009). Lihat, Syayid Qutub, al Tashwir al Fanni fil Qur’an.
M.  A.  Fattah  Santoso,  ‚Islam  dan  Hak  Asasi  Manusia‛,  dalam  Buku  Islam,  HAM,  dan Keindonesiaan Refleksi dan Genda Aksi Untuk Pendidikan Agama, (ed.), Fajar Riza Ul Haq dan Endang Tirtana, (Jakarta: Ma’arif Institute, 2007).
Manna Khalil al-Qattan, Studi Ilmu al Qur’an Manna’ Khalil al Qathan.
Muhammad A. Khalafullah, al-Qur’an Bukan Kitab Sejarah seni,sastra dan moralitas dalam kisah, terj.Zuhairini Miswari, (Jakarta: Paramadina, 2002).
Q.S an-Nisa (4) : 124 QS. an-Nahl (16) : 97 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta : Rineka cipta, 2003). Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta : Raja Grafindo, 2004).
Suyuthi  Pulungan,  Suyuthi  Pulungan,  Fiqh  Siyasah  Ajaran,  Sejarah,  dan  Pemikiran, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke-5, 2002).
Syu’bah  Asa,  ‚HAM  dalam  Kajian  Khutbah  Haji  Wada’‛  dalam  Buku  Islam,  HAM,  dan Keindonesiaan Refleksi dan Genda Aksi Untuk Pendidikan Agama, (ed.), Fajar Riza Ul Haq dan Endang Tirtana, (Jakarta: Ma’arif Institute, 2007).
Tafsir Al-kassyaf, karya al-Zamahsyary dan Fi Zhilal al-Qur’an, karya Sayyid Quthub, serta banyak mengutip pendapat Abu al-A’laa al-Maududy Usman Najati, Al Qur’an dan Ilmu Jiwa.
Muhammad  Jamaluddin  al-Qasimiy,  Qawâidu  at-Tahd Ĩ tsi  Min  Fun ȗ ni  Musthalahi  al- Had ĩ tsi, (Kaero : Dar al-‘Aqìdah,1425/2004)
Nizar Ali, Memahami Hadits Nabi Metode dan Pendekatannya (Yogyakarta : IDEA Press, 2011)
M. Syuhudi Ismail , hadits Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual Telaah Ma’ani al – Hadits tentang ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal, (Jakarta; Bulan Bintang, 2009)