JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI , Vol.3, No.2, Des 2019, pp. 128~141 ISSN: 2580-3298 (cetak) 2580-7277 (online) DOI: 10.32501/jhmb.v3i2.88
 128

## FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP SURAKARTA DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN SUNGAI (STUDI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA)
Dewi Rumaisa, Evie Christy, Hermanto Fakultas Hukum, Universitas Airlangga e-mail: dwrumaisa@gmail.com

## Abstrak
Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan. Tidak akan ada kehidupan jika tidak ada air. Air yang  bersih  sangat  didambakan  oleh  manusia,  baik  untuk  keperluan  sehari-hari,  keperluan  industri, pertanian  dan  lain  sebagainya.  Saat  ini  air  menjadi  masalah  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  khusus. Hampir  semua  sungai  di  Indonesia  tercemarnya  akibat  aktivitas  industri,  kuantitas  dan  kualitas  limbah yang  dibuang  ke  sungai  seringkali  tidak  terkontrol.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  fungsi, hambatan  serta  strategi  Dinas  Lingkungan  Hidup  khususnya  Kota  Surakarta.  Rumusan  masalah  yang diangkat  (1)  Bagaimana  fungsi  Dinas  Lingkungan  Hidup  dalam  pengendalian  pencemaran  sungai  di Surakarta?  (2)  Apa  hambatan  dalam  pelaksanaan  fungsi  Dinas  Lingungan  Hidup  dalam  pengendalian pencemaran  sungai  di  Surakarta  dan  bagaimana  strategi  pengendaliannya?.  Jenis  penelitian  yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup  sebagai  media  penyuluhan,  pengawasan  dan  penertiban.  Hambatan  atas  fungsi  tersebut  juga bermacam-macam  maka  Dinas  Lingkungan  Hidup  harus  mendasari  strategi  dengan  upaya  perencanaan, pembinaan dan pengawasan.
Kata Kunci : Air, Dinas Lingkungan Hidup Surakarta, Sungai

## A. PENDAHULUAN
Air  merupakan  kebutuhan  utama bagi  proses  kehidupan.  Tidak  akan  ada kehidupan  jika  tidak  ada  air.  Air  yang bersih sangat didambakan oleh manusia, baik  untuk  keperluan  sehari-hari,  untuk keperluan  industri,  pertanian  dan  lain sebagainya.  Saat  ini,  air  menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian  khusus.  Untuk  mendapatkan air  yang  baik  sesuai  dengan  standar tertentu  sekarang  bukanlah  suatu  yang mudah  karena  air  sudah  banyak tercemar  oleh  berbagai  macam  limbah dari  kegiatan  manusia,  baik  itu  limbah dari  industri,  limbah  dari  kegiatan rumah  tangga,  maupun  limbah  dari kegiatan  yang  lainya.  Pembuangan limbah  secara  langsung  ke  lingkungan inilah  yang  menjadi  penyebab  utama terjadinya  pencemaran  air.  Limbah (baik berupa zat padat maupun zat cair)
yang  masuk  ke  air  akan  menyebabkan terjadinya  penyimpangan  dari  keadaan normal  air  dan  ini  berarti  adalah  suatu pencemaran. Pencemaran lingkungan hidup adalah  masuk  atau  dimasukkannya makhluk  hidup,  zat,  energi,  dan/atau komponen  lain  ke  dalam  lingkungan hidup  oleh  kegiatan  manusia  sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. (1)
Pencemaraan  air  adalah  masuknya limbah ke dalam air yang mengakibatkan fungsi air turun, sehingga  tidak  mampu  lagi  mendukung aktifitas  manusia  dan  menyebabkan timbulnya  masalah  penyediaan  air bersih. Bagian terbesar yang
menyebabkan  pencemaran  air  adalah limbah  cair  dari  industri,  di  samping limbah padat berupa sampah domestik.
Jika  pencemaran  terus  berlanjut tanpa  perbaikan  pengolahan  limbah
yang  dibuang,  tidak  ada  lagi  air  bersih yang  tersedia  dan  seluruh  bentuk kehidupan  terancam  punah  karena keracunan  zat  toksik  yang  mencemari. Untuk  menghindari  hal  itu  diperlukan pengawasan  yang  ketat  dari  instansi yang  berwenang  dalam  pengelolaan lingkungan.
Monitoring sangat
diperlukan  untuk  memantau  keadaan dan  tingkat  pencemaran  yang  telah terjadi  serta  efektivitas  pengolahan limbah,  sehingga  efek  negatif  dari pencemaran dapat dihindari dan diantisipasi sebelum terjadi pencemaran yang lebih parah.
Hampir  semua  sungai  yang  ada  di Indonesia  tercemar  kualitasnya  akibat aktivitas industri, kuantitas dan kualitas limbah yang dibuang ke sungai seringkali  tidak  terkontrol.  Sungai- sungai  yang  ada  di  daerah  pedalaman pun  tidak  terbebas  dari  pencemaran. Hasil  riset  dari  Takanobu  Inoue, Department  of  Architecture  and  Civil Engineering,  Toyohashi  University  of Technology menyatakan  bahwa  tingkat pencemaran di Sungai Kahayan, Palangka  Raya,  Kalimantan  Tengah telah  menunjukan  tingkat  kandungan logam  berat  (merkuri)  sudah  sangat tinggi. (2)
Surakarta ada di titik persimpangan antara  Jawa  Timur,  Jawa  Tengah,  dan
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lokasi yang sangat strategis, ini tentunya memberikan suatu
keuntungan  yang  sangat  menggiurkan bagi para pelaku usaha untuk menanamkan  modalnya  di  daerah  ini.
Keadaan seperti ini tentunya menyemarakkan  kegiatan  perindustrian di kota ini. Namun disayangkan, dengan pesatnya  pertumbuhan  industri  ini  juga membawa  pengaruh  buruk  terhadap lingkungan  kota,  terutama  pada  sungai- sungai  yang  ada  di  kota  Surakarta. Sungai-sungai  yang  mengalir  di  sini
mengalami  pencemaran  yang  sudah sangat  mengkawatirkan.  Sedikitnya  ada sembilan sungai yang melewati wilayah Surakarta  sudah  dalam  kondisi  yang mengkhawatirkan.  Sebut  saja  Sungai Jenes,  Sungai  Pepe,  Sungai  Wingko, Sungai Gajah Putih, Sungai Premulung, Sungai  Boro,  Kali Anyar, Sungai  Brojo dan  bahkan  Sungai  Bengawan  Solo yang  legendaris  itupun  tidak  luput  dari dampak  buruk  pencemaran  saat  ini. Tingginya tingkat pencemaran membuat sungai ini keruh dan berbau. Nasib yang serupa  juga  dialami  oleh  sungai-sungai lain yang menjadi alirannya, penyebabnya tentu saja tidak lain adalah karena  pembuangan  limbah  secara serampangan.
Sungai-sungai yang mengalami pencemaran terparah di Surakarta ada di wilayah Kecamatan Laweyan dan Pasar Kliwon.  Hal  ini  dikarenakan  di  kedua wilayah  ini  terdapat  banyak  industri rumah  tangga.  Banyaknya  pengusaha yang  tidak  melakukan  pengolahan limbah merupakan penyumbang terbesar  dari  pencemaran  sungai  yang terjadi. Bahkan dari 27 pengusaha batik yang tergabung dalam Forum Pengembangan Kampeong Batik Laweyan  hanya  satu  yang  membuang limbahnya melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (selanjutnya disebut IPAL).

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  diuraikan  di  atas,  maka  penulis merumuskan  permasalahan  yang  akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain
(1) Bagaimana fungsi Dinas Lingkungan  Hidup  dalam  pengendalian pencemaran  sungai  di  Surakarta?  (2) Apa  hambatan  dalam  pelaksanaan fungsi  Dinas  Lingungan  Hidup  dalam pengendalian  pencemaran  sungai  di Surakarta dan bagaimana strategi pengendaliannya?.
130

## C. METODE
Jenis  penilitian  yang  digunakan penulis  dalam  penulisan  ini  adalah penelitian hukum empiris. Pada
penelitian  hukum  empiris  yang  diteliti pada  awalnya  adalah  data  sekunder, kemudian  dilanjutkan  terhadap  data primer dilapangan atau terhadap masyarakat. (3) Sifat  empiris  ditunjukkan dengan  perolehan  data  yang  berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian pencemaran  sungai  di  Surakarta  oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara,
atau  penelaah  dokumen. (4) Pendekatan ini  dilakukan  penulis  untuk  meneliti hakikat  dan  makna  terhadap  data  yang tersaji.
Sehingga penelitian ini menghasilkan  data  deskriptif  dengan menghubungkan  konsep  hukum  dengan fenomena  sosial  yang  terjadi  dalam masyarakat.
Jenis  dan  sumber  data  penelitian berupa  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  merupakan  data  yang diperoleh secara langsung dari
narasumber  yang  berhubungan  dengan obyek  penelitian.  Bahan  hukum  primer adalah  bahan  hukum  yang  bersifat autoriratif  yang  artinya  mempunyai otoritas  yang  terdiri  dari  perundang- undangan,  putusan-putusan  hakim  dan catatan  resmi  atau  risalah  dalam pembuatan  undang-undang. (5) Adapun yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang  Nomor  32  tahun  2004 dan  terakhir  diganti  dengan  Undang- undang  Nomor  24  tahun  2014  tentang pemerintah daerah dan Peraturan
pemerintah
Nomor 41 tentang organisasi  perangkat  daerah.  Dalam penelitian  ini,  peneliti  mengumpulkan data secara bertahap dengan wawancara terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.  Sedangkan  data  sekunder merupakan  data  yang  diperoleh  secara tidak  langsung  dari  narasumber  untuk mendukung dan melengkapi data primer. Bahan hukum sekunder merupakan  bahan  hukum  yang  berupa publikasi  tentang  hukum  yang  bukan merupakan  dokumen-dokumen  resmi seperti  buku  teks,  jurnal-jurnal  hukum, kamus-kamus  hukum,  dan  komentar- komentar atau putusan pengadilan.

## D. PEMBAHASAN
Secara  geografis  wilayah  Kota Surakarta terletak pada cekungan diantara gunung-gunung sehingga mempunyai  topografi  yang  relatif  datar antara 0%-15%. Keadaan ini menyebabkan  banyak  sungai  yang mengalir di daerah ini. Di Kota Surakarta terdapat beberapa sungai yang merupakan bagian  dari  drainase  Kota  Surakarta, yaitu  Sungai  Bengawan  Solo,  Sungai Gajah  Putih,  Sungai  Pepe,  Sungai  Kali Anyar,  Sungai  Boro,  Sungai  Jenes, Sungai  Wingko,  Sungai  Premulung, Sungai Brojo.
Dengan berlakunya Undang- Undang  No  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  maka  terjadi perubahan  pemerintahan  yang  semula sentralistik menjadi pemerintahan desentralistik  dan  demokratis  serta sekaligus  mendorong  pada  usaha  untuk mewujudkan  sitem  pemerintahan  yang Good Governance. Kewenangan berdasarkan  Undang-Undang  No  32 Tahun  2004  tentang  pemerintahan daerah  menegaskan  bahwa  urusan pengendalian lingkungan hidup merupakan  urusan  wajib  daerah. (6) Inti
yang  terkandung  dalam  pengendalian lingkungan  hidup  ini  adalah  adanya upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan  pencemaran  atau  kerusakan lingkungan melalui kegiatan perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan. Semenjak  memasuki  era  otonomi daerah yang salah satu tujuannya adalah untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat  dan  pembangunan,  Dinas
Lingkungan  Hidup  sebagai  salah  satu unsur pelaksana dari elemen pemerintahan  daerah  yang  mempunyai tugas  pokok  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup dituntut  untuk  senantiasa  berusaha memberikan pendampingan dalam rangka mengendalikan lingkungan hidup  di  Surakarta  agar  tidak  terjadi kerusakan lingkungan. Tabel 1. Daftar Nama Sungai di Kota Surakarta Nama Kecamatan Nama Sungai Kelurahan yang Dilewati Banjarsari Sungai Anyar Gilingan Sungai Pepe Gilingan, Punggawan, Manahan, Mangkubumen,  Ketelan,  Kestalan, Stabelan Sungai Gajah Sumber Sungai Putih Sumber Serengan Sungai Premulung Tipes Sungai Tanggul Serengan, Joyotakan Sungai Jenes Serengan, Danukusuman Sungai Wingko Danukesuman, Joyotakan Jebres Sungai Pepe Kepatihan  Wetan,  Kepatihan  Kulon, Sudiroprajan,  Gandekan,  Kampung Sewu Sungai Boro Jagalan, Puncang Sawit Sungai Bengawan Solo Kampong Sewu, Pucang Sawit Sungai Buntung Gandekan Laweyan Sungai Jenes Bumi, Panularan, Sondakan, Laweyan Sungai Brojo Pajang Sungan Premulung Pajang Pasar Kliwon Sungai Jenes Sangkrah,  Kedung  Lumbu,  Semanggi, Joyosuran, Pasar Kliwon Sungai Pepe Kampong Sewu, Kedung Lumbu Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta  Nomor    6  Tahun  2001
Tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, kantor  Lingkungan  Hidup  mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup. Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: (7) 1) Penyelengaraan tata usaha kantor;
2) Penyusunan rencana program,
pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;
3) Pengawasn dan pengendalian dampak lingkungan; 4) Pemantauan dan pemulihan lingkungan; Penyelenggaran penyuluhan
132
1. Fungsi  Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran
Sungai di Surakarta Kondisi  pencemaran  sungai  di Surakarta ini sudah sangat memprihatinkan.  Karena  sungai  di  kota
Surakarta  ini  sudah  memasuki  kategori kelas  IV  yang  mana  kelas  IV  ini fungsinya  hanya  untuk  pertanian  dan industri  saja  bukan  untuk  di  konsumsi. Berdasarkan  Lampiran  I  Peraturan
Pemerintah No. 82/2001 tentang pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dinyatakan bahwa (8) :
Kelas  I  :  Air  yang  dapat  digunakan sebagai  air  minum  secara langsung  tanpa  pengolahan terlebih dahulu; Kelas  II  :  Air  yang  dapat  digunakan sebagai air baku air minum;
Kelas  III  :  Air  yang  dapat  digunakan untuk keperluan peternakan, perikanan; Kelas  IV  :  Air  yang  dapat  digunakan untuk  keperluan  pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk  usaha  di  perkotaan, industri, PLTA.
Menurut  bapak  Arif  penyebab hampir  semua  sungai  di  Surakarta mengalami pencemaran adalah :
1) Perilaku masyarakat.
2) Warga  yang  ada  dibantaran  sungai tidak memiliki bank sampah. 3) Banyaknya UKM yang menghasilkan  limbah  khususnya limbah batik. 4) Biaya  pengolahan  limbah  yang mahal  sehingga  para  pengusaha memilih langsung membuang sampah tersebut ke sungai. Tabel 2. Rekapitulasi Air Sungai Periode 2016 Tahun Lokasi Pengambilan Sampel Parameter Kimia pH TSS DO BOD COD PO 4 (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) Baku Mutu Air Kelas II 6-9 50 4 3 25 0,2 1 Gajah Putih Hulu 7,32 6 4,0 2,4 22,1 1,4919 3 Gajah Putih Hilir 7,21 10 5,0 3,2 29,1 1,3461 4 Brojo Hulu 6,91 12 1,2 9,5 38,0 1,7271 6 Brojo Hilir 6,74 11 1,4 9,5 40,6 1,2670 7 Kalianyar Hulu 6,56 69 4,6 2,8 20,2 0,8603 9 Kalianyar Hilir 6,72 53 4,0 3,0 27,6 0,9214 10 Jenes Hulu 6,90 12 1,4 15,0 56,2 4,2455 12 Jenes Hilir 6,67 27 1,2 21,0 85,4 3,6038 13 Pepe Hulu 7,11 26 1,2 17,0 66,9 4,7875 15 Pepe Hilir 7,20 19 1,0 17,0 64,7 2,7450
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

## Keterangan :
Baku Mutu  PP No.82 Tahun 2001 tentang  Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
Kelas II :  Air yang diperuntukan dapat digunakan untuk sarana/prasarana  rekreasi air, pengelolaan ikan tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman.
Kelas III :   Air  yang  diperuntukannya  dapat  digunakan  untuk  pembudidayaan    ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman.
Kelas IV  :  Air yang peruntukannya dapat digunakan mengairi pertanaman
Dari  pernyataan  diatas  maka  dari itu  fungsi  Dinas  Lingkungan  Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai ada tiga tahap yaitu:

## 1. Penyuluhan
Kegiatan  penyuluhan  pencemaran sungai  adalah  kegiatan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  Kota  Surakarta  yakni melalui  Kantor  Lingkungan  Hidup dalam  rangka  untuk  meningkatkan pengertian, pengetahuan, dan kesadaran
masyarakat terhadap
pelaksanaan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun 2001  Tentang  Pengelolaan  Kualitas  Air dan  Perda  No  2  Tahun  2006  Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup khususnya  terhadap  Pencemaran  Air. Selain untuk bertujuan untuk memasyarakatkan peraturan ini kegiatan penyuluhan  yang  dilakukan  ini  juga dimaksudkan untuk
menggugah
kesadaran masyarakat agar tetap menjaga  kelestarian  lingkungan  sungai dan  mencegah  terjadinya  pencemaran sungai  yang  diakibatkan  oleh  kegiatan industri  yang  membuang  limbahnya tanpa melalui IPAL terlabih dahulu.
Terkait dengan kegiatan penyuluhan  yang  dilakukan  ini,  tingkat partisipasi dari masyarakat untuk mengikuti  kegiatan  sangat  rendah, dilihat  dari  undangan  yang  diberikan kepada masyarakat sebagai target sasaran  kegiatan  namun  tidak  semua warga mau menghadirinya. Seperti yang dikatakan  bapak  Arif  bahwa  “Dulu,
Dinas Lingkungan Hidup pernah mengundang  sosialisasi pada jam 18.30
WIB  tapi  pada  kenyataannya  warga datang  pada  pukul  21.00  dan  yang datang hanya orang 4”.
Rendahnya  persentase  kehadiran dari  masyarakat  yang  diundang  dalam kegiatan ini menunjukan bahwa masyarakat di Kota Surakarta
sebenarnya  belum  sadar  betul  akan
kondisi  lingkungan  yang  ada  dan pentingnya pemeliharan lingkungan. Secara umum pelaksanaan kegiatan penyuluhan terhadap pengendalian pencemaran  air  yang  dilakukan  oleh kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta  ini  berjalan  kurang  baik, karena  dapat  ditemui  kendala-kendala yang berarti. Seperti kurangnya antusias dari masyarakat yang mengikuti sosialisasi.

## 2. Pengawasan
Kegiatan pengawasan pengendalian pencemaran  air  adalah  kegiatan  yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta  melalui  Dinas  Lingkungan Hidup untuk menjamin dan mengarahkan  agar  dalam  pelaksanaan aktivitas  industri  yang  dijalankan  oleh masyarakat berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Tujuan utama dilakukannya kegiatan pengawasan pengendalian  pencemaran  air  adalah untuk  melakukan  pengawasan  terhadap aspek-aspek  kegiatan  industri  dalam kegiatan  yang  berhubungan  dengan limbah  yang  telah    dihasilkan  sehingga sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ada  dua  aspek  pengawasan  yang dilakukan  oleh  Kantor  Lingkungan Hidup,  pertama  pengawasan  yang terkait  dengan  penegakan  hukum  dan yang  kedua  pengawasan  yang  terkait dengan  administrasi  perijinan  seperti yang  dijelaskan  oleh  Bapak  Bambang Wijayani  bahwa  “Dalam  pengawasan itu  minimal  ada  dua  item  pokok,  yang pertama  terkait  dengan  penegakan hukum  artinya  kaidah-kaidah  peraturan perundangan  yang  mereka  lakukan sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada ataupun  sesuai  kesepakatan  yanga  ada, yang  kedua  kaidah-kaidah  yang  terkait dengan administrasi perijinan. Kira-kira begitu.”
134 Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahapan kegiatan  pengawasan  dan  pemantauan, dan yang terakhir tahap pelaporan.

## 3. Penerbitan
Kegiatan  penertiban  pengendalian pencemaran  air  adalah  suatu  kegiatan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota Surakarta  untuk  menertibkan  kegiatan industri  di  Kota  Surakarta  yang  dalam pelaksanaan  aktivitas  usahanya  telah melanggar  ketentuan  dan  peraturan yang  berlaku,  dalam  hal  ini  kaitannya adalah  PP  No  82  Tahun  2001  Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian  Pencemaran  Air  dan Perda  No  2  Tahun  2006  tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. Penertiban dalam rangka pengendalian  pencemaran  air  di  Kota Surakarta dilaksanakan berdasarkan hasil  laporan  dari  kegiatan  pengawasan dan  pemantauan  yang  telah  dilakukan sebelumnya.  Sedangkan  bentuk  dari penertiban  yang  dilakukan  oleh  Kantor Lingkungan  Hidup  Kota  Surakarta  ini disesuaikan  dengan  tingkatan  dari pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  tiap- tiap industri.
Terhadap  pelanggaran  yang  terjadi, penertiban dapat dilakukan dari pencabutan  ijin  (operasi)  sementara maupun pencabutan ijin secara permanen tergantung dari pelanggaranya. Tata cara pengenaan sanksi pencabutan  izin  dilakukan  dengan  3 tahapan,  tahapan  pertama  hingga  ketiga berupa teguran secara tertulis dan dalam tiap  tahapan  diberi  jangka  waktu  30 hari.  Apabila  hingga  teguran  ketiga belum  diindahkan  maka  dikenakan pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hambatan  dan  strategi  dalam pelaksanaan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Surakarta dalam  pengendalian  sungai  di Surakarta A. Hambatan dalam pelaksanaan Fungsi Dinas  Lingkungan  Hidup  Surakarta dalam Pengendalian Sungai di Surakarta 1) Pelaksana Dalam  hal  kegiatan  penyuluhan yang  dilaksanakan  oleh  pelaksana kegiatan  sudah  menunjukan  kinerja yang  sangat  baik  dalam  hal  usaha untuk  memberikan  pengetahuan  dan pengertian kepada masyarakat terutama kepada para pelaku industri. Namun dalam pelaksanaan penyuluhan ini belum dapat mencakup keseluruhan semua pelaku industri yang ada di kota ini. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan  terutama  dalam  hal pembinaan terhadap pelaku industry, produktifitas  dari  petugas  pelaksana dapat dikatakan kurang begitu maksimal, karena kegiatan pengawasan  hanya  dilakukan  setiap tiga  sampai  dengan  empat  bulan sekali. Sedangkan untuk kegiatan penertiban, pelaksanaannya menunjukan  kinerja  yang  kurang baik  dalam  melakukan  penertiban terhadap industri-industri yang melakukan pelanggaran, baik melalui kegiatan  terjadwal  maupun  melalui laporan masyarakat. Dalam pelaksanaan  kegiatan  penertiban  ini kadang kala petugas bersikap kurang tegas  dengan  masih  memberikan toleransi kepada industri yang menyalahi  peraturan  yang  telah ditetapkan.
135 2) Komunikasi Selain melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi tentang pengendalian pencemaran lingkungan  ini  juga  dilakukan dengan menggunakan berbagai media komunikasi, seperti penyebaran  brosur  dan  selebaran. Dalam pelaksanaan sosialisasi secara  langsung  yaitu  pada  saat penyuluhan, komunikasi antara aparat pelaksana dengan masyarakat  sebagai  target  sasaran dapat dikatakan kurang baik karena kurangnya respon dari masyarakat.
Sedangkan  dalam  pelaksanaan kegiatan  pengawasan  dilapangan, DLH  sebagai  salah  satu  dari Instansi  Pengendalian  Lingkungan telah melakukan koordinasi dengan instansi–instansi yang terkait dengan  permasalahan  ini,  seperti PDAM  Kota  Surakarta  dan  juga koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti aparat pemerintahan  baik  itu  ditingkat desa maupun ditingkat kecamatan. Pada kegiatan
penertiban, komunikasi  dan  koordinasi  antara petugas pelaksana juga sudah dapat dikatakan  berjalan  dengan  baik. Selain  melalui  kegiatan  koordinasi antara  instansi  terkait,  kegiatan penertiban  ini  juga  diawali  dengan adanya pelaporan dari masyarakat.
3) Dukungan masyarakat
Dalam  kegiatan  penyuluhan, dukungan masyarakat pelaku industri  sebagai  kelompok  sasaran kegiatan penyuluhan dapat dikatakan  tidak  baik.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  jumlah  peserta  yang mendapatkan undangan untuk menghadiri  kegiatan  menunjukan bahwa  peserta  kurang  antusias, seperti  yang  dikatakan  bapak  Arif
bahwasannya  hanya  4  orang  saja yang datang di kegiatan sosialisasi.

## 4) Pendanaan
Sumber dana dalam pelaksanaan kegiatan  pengendalian  pencemaran air  sungai  ini  berasal  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) Kota Surakarta yang dianggarkan  setiap  tahunnya  untuk kegiatan  ini. (9) Alokasi  dana  yang ada  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ini dirasakan masih sangat tidak memadai  untuk  mendapatkan  hasil yang  maksimal,  sehingga  Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Surakarta sebagai  organisasi  pemerintah  yang memiliki kewenangan dalam permasalahan  kegiatan  pengendalian ini berusaha mendayagunakan sumberdaya  yang  ada  ini  dengan seefektif  dan  seefisien  mungkin. Akibatya adalah kegiatan penyuluhan, pengawasan, dan kegiatan  penertiban  sangat  minim dilakukan.
5) Sumber Daya Manusia Dalam  setiap  pelaksanaan  suatu kegiatan,  peranan  Sumber  Daya Manusia  yang  terlibat  adalah  faktor yang paling dominan dalam
menentukan tingkat keberhasilan dalam  kegiatan  tersebut.  Berikut  ini adalah  kendala  yang  muncul  dalam pelaksanaan  kegiatan  pengendalian yang  berhubungan  dengan  sumber daya manusia :
a) Organisasi pelaksana
b) Pelaku industri
3. Strategi  Dinas  Lingkungan  Hidup dalam  Pengendalian  Pencemaran Sungai di Surakarta

## A. Perencanaan
Dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  4 Peraturan  Pemerintah  No.  82  tahun
136 2001  tentang  Pengelolaan  Kualitas  Air dan  Pengendalian  Pencemaran  Air menyebutkan bahwa pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air  untuk  menjamin  kualitas  air  agar sesuai  dengan  baku  mutu  air.  Selama ini,  program  dan  kegiatan  pengendalian pencemaran air yang telah dilaksanakan menghasilkan perubahan perbaikan kualitas dan kuantitas air atau setidaknya  menahan  laju  penurunan kualitas air dan kelangkaan
ketersediannya.  Hal  tersebut  dapat terjadi  karena  laju  penurunan  kualitas air  lebih  cepat  dibanding  dengan  laju penurunan beban pencemaran air.
Pada  studi  daya  tampung  dan  daya dukung  Kota  Surakarta  ini  digunakan sebagai kajian akademis dalam
penetapan  Kelas  Air  Sungai  di  Sungai Pepe  Hulu,  Sungai  Anyar,  Sungai  Pepe Hilir,  Sungai  Premulung.  Penentuan kelas sungai ini menjadi penting karena menjadi  rujukan  terhadap  status  mutu air  yang  akan  dimonitoring  secara periodik  setiap  tahun.  Sebagian  besar sungai  di  Surakarta  merupakan  sungai lintas  administrasi  kabupaten  kota sehingga  penetapan  kelas  merupakan kelas  provinsi.  Usulan  penetapan  kelas telah  dilakukan  melalui  kajian  dan Focus  Group  Discussion sebanyakan tiga kali.
1) Sungai Pepe Hulu, Sungai Anyar dan
Sungai Gajah Putih Kesimpulan penetapan kelas sungai yang tepat hasil dari kajian ini ialah :
a) Kualitas  Sungai  Pepe  Hulu masuk dalam kelas 3.
b) Kualitas  Sungai  Gajah  Putih masuk dalam kelas 4.
c) Kualitas  Sungai  Anyar  masuk dalam kelas 4.
Beberapa ringkasan temuan yang didapatkan meliputi :
a. Kondisi  sungai  pepe  hulu  yang masuk ke wilayah Sungai Surakarta masuk  dalam  kondisi  kelas  3 dengan  sisa  beban  pencemaran 1226,95 kg/hari.
b. Pemerintah  memiliki  agenda  untuk menggunakan  sungai  Pepe  hulu menjadi  kegiatan  wisata  air.  Maka kualitas yang ada menurut peraturan  ialah  kelas  2.  Artinya perlu  dilakukan  upaya  perbaikan kualitas  air  dari  kelas  3  menjadi kelas 2. c. Sedangkan  pada  sungai  Anyar setelah bendungan Tirtonadi
kualitas  air  masih  masuk  dalam kelas 4. Sama halnya dengan sungai Gajah  Putih  yang  masuk  dalam kelas  4.  Beban  pencemaran  yang tersisa  sebesar  100,17  kg/hari sehingga ada kemungkinan terjadinya penambahan beban pencemaran.
d. Beban  pencemaran  yang  paling dominan  ialah  limbah  domestik yang  ditunjukkan  dengan  kualitas anak  sungai  sepanjang  sungai Anyar  yang  sangat  buruk  dengan COD lebih dari 200 mg/L.
e. Kondisi  morfologi,  aliran  sungai, penetrasi  matahari  sangat  baik dimana  terjadi  proses  purifikasi yang lebih baik disetiap segmentasinya. Berdasarkan  temuan  diatas  maka strategi  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Surakarta  sebagai  Perencanaan  untuk melakukan perbaikan yaitu :
a) Melakukan  koordinasi  terhadap berbagai  sektor,  baik  di  dalam kabupaten  kota  yang  menangani permasalahan  limbah  dan  sampah supaya sungai-sungai tersebut tidak lagi menjadi tercemar dan bisa naik kualitas airnya.
137 b) Melakukan review teknik  dan pembinaan kelembagaan IPAL komunal  yang  telah  dibangun dalam rangka penguatan kelembagaan,  perbaikan  teknis  dan finansial. c) Pencegahan banjir dengan rehabilitasi  bendungan  karet  yang berada  di  Kelurahan  Manahan  dan Kelurahan Nusukan, berfungsi sebagai  alat  pengendali  banjir  dan normalisasi sungai disepanjang sungai Pepe yang melewati Kelurahan Gilingan, Kelurahan Mangkubumen, Kelurahan Punggawan,  Kelurahan  Keprabon, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kelurahan Kedung Lumbu, Kelurahan  Gendekan,  Kelurahan Sewu,  dan  Kelurahan  Sangkrah. Kegiatan normalisasi sungai dengan pembersihan tanaman- tanaman  liar  yang  tumbuh  dalam sungai, serta pembangunan Talud.
2) Sungai  Premulung  Hulu,  Sungai
Brojo,  Sungai  Tanggul/Premulung
Hilir
Kesimpulan penetapan kelas sungai yang tepat hasil dari kajian ini ialah:
a) Kualitas Sungai Premulung hulu masuk dalam kelas 4.
b) Kualitas  Sungai  Brojo  telah tercemar melebihi kelas 4.
c) Kualitas Sungai Premulung hilir/Tanggul  kelas  4  dengan upaya restorasi. Beberapa ringkasan temuan yang didapatkan meliputi :
a. Kondisi  sungai  Premulung  hulu yang  masuk  ke  wilayah  Sungai Surakarta  masuk  dalam  kondisi kelas  4  dengan  sisa  beban pencemaran.
b. Kondisi  sungai  Brojo  yang  masuk ke wilayah sungai Surakarta masuk dalam  kondisi  kelas  4  dengan  sisa beban pencemaran 1064,62 kg/hari.
c. Kualitas  Sungai  Premulung  hilir  / Tanggul  telah  tercemar  melebihi kelas  4  pada  segmen  Kecamatan Laweyan  dengan  defisit  beban pencemaran sebesar 354,18 kg/hari. Sedangkan pada segmen selanjutnya terjadi perbaikan kualitas  air  sehingga  masuk  dalam kelas 4.
d. Kondisi  morfologi,  aliran  sungai, sebenarnya  cukup  baik,  namun beberapa lokasi masih belum tertata dan  tertutup  tanaman  sehingga penetrasi  matahari  sangat  kurang baik.
e. Terjadinya  pengendapan  sedimen yang  tercampur  dengan  limbah industri  batik  dari  UKM  yang membuat  warna  sedimen  menjadi hitam  pekat.  Endapan  sedimen  ini semakin  berkurang  setelah  sungai melewati Laweyan. f. Penggunaan  air  sungai  Premulung hanya digunakan sebagai penampung limbah kota dan penyiraman tanaman sehingga cocok dengan kualitas kelas 4.
g. Beban  pencemaran  yang  paling dominan  ialah  Limbah  Industri, Limbah  Tekstil  UKM  dan  Limbah Domestik. Pencemaran limbah tekstil  bersifat  sementara  ketika terjadi  pembuangan  limbah  dari
UKM  atau  industri  dimana  nilai COD  bervariasi  antara  80  hingga 300 mg/L.
h. Terjadi  pencemaran  yang  cukup berarti  pada  pukul  00.00  dari industri  besar  di  Sukoharjo  yang mengakibatkan  perubahan  sungai Brojo dan Premulung hilir.
Pencemaran ini mengakibatkan ruas  sungai  Brojo  menjadi  hitam
138
pekat  hingga  sungai  Premulung segmen Laweyan.
i. Pada  perbatasan,  ditemukan  bahwa pemerintah Sukoharjo belum mengelola sampah dan limbah batik dari  UKM  dengan  baik.  Bahkan terdapat tempat pembuangan sampah  ilegal  yang  menumpuk  di Sukoharjo  tepatnya  di  sebrang
Kelurahan  Laweyan  yang  tidak terkelola  Pemkab  dan  langsung masuk ke sungai.
Berdasarkan  temuan  diatas  maka strategi  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Surakarta  sebagai  Perencanaan  untuk melakukan perbaikan yaitu :
a) Penertiban pembuangan limbah cair tekstil  ilegal  secara  besar-besaran yang berada di Kabupaten
Sukoharjo  yang  mencemari  sungai Brojo.
b) Pada sungai Premulung hulu daerah Kartasura  dan  Sukoharjo  masih didapatkan limbah tahu yang masuk ke  sungai  tanpa  diolah  dan  timbul bau dengan COD dan BOD tinggi.
c) Permasalahan  sampah  yang  belum terfasilitasi sehingga dimungkinkan warga membuang secara sembarangan  di  Sungai.  Terutama Kabupaten Sukoharjo.
d) Melakukan review teknik  dan pembinaan kelembagaan IPAL UKM Batik Laweyan dan Serengan.  Penguatan  ini  dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan,  perbaikan  teknis  dan finansial.
e) Memperluas  area  pelayanan  unit pengolahan  limbah  batik  dengan kombinasi  sistem  pemompaan  dan gravitasi  masuk  ke  IPAL.  Serta memberikan fasilitas bantuan pengolahan  limbah  UKM  batik dilokasi  lainnya  seperti  Kecamatan Laweyan, dll.
f) Penataan  bantaran  kali  premulung dengan  pembangunan  Talud,  jalan inspeksi  serta  RTH.  Penataan bantaran kali sebaiknya di prioritaskan pada kecamatan Laweyan  dimana  sebagian  besar kawasan  terlihat  kumuh,  tertutup pohon dan terjadi sedimentasi yang tercampur  limbah  batik  luar  biasa. Pengerukan diharapkan dapat memperbaiki kualitas air dan lingkungan sekitar. g) Mengembalikkan fungsi sungai yang  merupakan  saluran  drainase primer,  dengan  mengembalikan fungsi  sungai  melalui  normalisasi sungai.
3) Sungai Pepe Hilir dan Sungai Jenes Kesimpulan penetapan kelas sungai
yang tepat hasil dari kajian ini ialah :
a) Kualitas  Sungai  Pepe  Hilir  masuk dalam  kelas  4  dengan  usaha konservasi air.
b) Kualitas Sungai Jenes masuk dalam kelas  4  dengan  usaha  konservasi air.
Beberapa  ringkasan  temuan  yang didapatkan meliputi :
a. Debit  sungai  pepe  hilir  sangat dipengaruhi  oleh  pintu  air  di bendungan  Tirtonadi.  Pada  saat pengambilan  sampel,  pintu  air tersebut  ditutup  sehingga  tidak  ada limpasan dari kali anyar.
b. Sungai Pepe Hilir memiliki kualitas air  tercemar  lebih  dari  kelas  4.
Beban  pencemaran  yang  defisit sebesar  1064,33  kg/hari.  Sumber pencemaran  terbesar  di  segmen hulu  dan  tengah  ialah  limbah domestik.  Sedangkan  bagian  hilir sungai  dipengaruhi  Sungai  Jenes yang tercemar limbah batik.
c. Pemerintah  memiliki  agenda  untuk menggunakan  Sungai  Pepe  hilir menjadi  kegiatan  wisata  air.  Maka
kualitas  air  yang  ada  menurut peraturan  ialah  kelas  2.  Artinya perlu  dilakukan  upaya  perbaikan kualitas  air  dari  kelas  4  menjadi kelas  2.  Maka  perlu  dilakukan pengurangan beban pencemar sebesar  2289,39  kg/hari.  Selain  itu kondisi  morfologi  sungai  yang sempit,  dalam,  debit  kecil  dan tercemar  limbah  batik  membuat target ini sulit di terapkan.
d. Kondisi  morfologi  aliran  sungai sebagian  sudah  tertata  dengan  baik serta penetrasi matahari cukup baik. Namun debit yang kecil dibandingkan beban pencemarannya  sehingga  proses purifikasi tidak mampu menguraikan limbah yang masuk. Berdasarkan  temuan  diatas  maka strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta  sebagai  Perencanaan  untuk melakukan perbaikan yaitu :
a) Melakukan review teknik dan
pembinaan kelembagaan IPAL
komunal  yang  telah  dibangun  dalam rangka penguatan kelembagaan,
perbaikan teknis dan finansial.
b) Memberikan fasilitas bantuan pengolahan  limbah  UKM  batik seperti di pasar Kliwon, dll.
c) Melakukan  penggelontoran  sungai Pepe hilir minimal sebesar 100 L/det untuk  meningkatkan  pengenceran, proses  purifikasi  dari  bendungan tirtonadi.
d) Penataan  bantaran  kali  Jenes  dengan normalisasi sungai melalui
pembersihan  tumbuhan  liar,  sampah dan limbah batik serta pembangunan jalur hijau.
e) Bantaran  akan  ditata  sehingga  akan terlihat bersih dan hijau.

## B. Pembinaan
Peran  pembinaan  menjadi  salah satu  factor  yang  penting  dalam  upaya
pengembangan  Sumber  Daya  Air.
Adapun beberapa program yang sekiramya  dapat  dilaksanakan  sebagai berikut : 1) Meningkatkan koordinasi dan keterlibatan SKPD lain, seperti Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup  (DLH),  Dinas  Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, Badan  Pemberdayaan  Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, serta PDAM. Mempermudah koordinasi  instansi  terkait  sehingga penyelenggaraan  lebih  efisien  dan efektif. 2) Meningkatkan posisi struktur organisasi bidang limbah cair
menjadi  seorang  direksi  limbah  cair.
Hal ini akan meningkatkan fleksibilitas, kemudahan penganggaran,  dan  mempermudah pencapaian target.
3) Mempersiapkan  petunjuk  kerja  dan meningkatkan  kelembagaan  serta SDM  yang  berkompeten  dalam pelayanan  limbah.  Menyusun  SOP dibidang  teknis  meliputi  operasi  dan perawatan  perpipaan  dan  IPAL  kota serta  IPLT,  SOP  penyedotan  tinja, pengangkutan, dan pembuangan,
SOP  dibidang  pelayanan  meliputi alur  pengaduan,  call  center,  SOP rencana kerja, pembagian zona, ritasi dari masing-masing truk tinja.
4) Meningkatkan kapasitas SDM operator  limbah  melalui  training, studi  banding,  dll.  Meningkatkan jumlah pegawai di bidang air limbah menjadi 3 orang/pertahun. Membentuk  tim marketing  tersendiri dalam memenuhi target  penambahan sambungan rumah minimal 2 orang.
5) Melakukan  monitoring  &  evaluasi terhadap  jalannya  program  LLTT dan  SSAL,  melakukan  evaluasi
bulanan dan tahunan terhadap keluhan, kekurangan dan peningkatan aspek lainnya.
140 6) Mendorong  peningkatan  prioritas pendanaan pemerintah kota Surakarta dalam pengembangan sistem  pengolahan  dan  pengelolaan air limbah. 7) Meningkatkan pembiayaan pengelolaan  limbah  cair  di  kawasan industri melalui kemitraan pemerintah  dan  pihak  swasta  (CSR- Corporate Social Responsibility).
8) Melakukan  koordinasi  dengan  KSM pengelola  MCK  dan  IPAL  secara kontinu sehingga 100% pengumpulan  data,  informasi  dan koordinasi dapat berajalan lancar. 9) Melakukan koordinasi seperti sosialisasi  bidang  sungai  ke  pokja- pokja  masyarakat    yang  bertemakan edukasi  pengelolaan  limbah  yang benar.

## C. Pengawasan
Pengembangan  peraturan  mutlak dibutuhkan dalam pengawasan. Adapun beberapa program yang telah direncanakan :
1) Melakukan sidak pembuangan limbah ilegal ke sungai atau patroli air. 2) Melengkapi regulasi (Perda/Perwali/Perbup) tentang Tugas  dan  Fungsi  SKPD  yang menangani urusan air limbah terkait LLTT. 3) Mengembangkan laboratorium
yang berstandart KAN yang handal dan terpercaya.
4) Meningkatkan  jumlah  monitoring terhadap  kualitas  sungai,  buangan UKM industri, IPAL, PDAM, dll.
5) Melakukan  sensus  pembuangan  air limbah  pada  rumah  tangga/tiap bangunan  pada  daerah  yang  dilalui pipa  Belanda  untuk  memastikan saluran  pembuangan  air  limbah tidak  secara  ilegal  masuk  dalam pipa.
6) Memberikan sanksi terhadap pelanggar pembuangan limbah yang tidak sesuai aturan. 7) Melakukan  pengawasan  terhadap industri penghasil limbah. Pengawasan dilakukan dengan mengambil  sampel air  limbah  pada outlet  bangunan  industri  serta melakukan  pengecekan  surat  ijin usaha  terkait  persyaratan  dalam pengelolaan limbah. Seluruh industry  usaha  wajib  memiliki  dan mentaati izin lingkungan. 8) Melakukan inspeksi terhadap
sarana  prasarana  pengolah  limbah dikawasan industri. 9) Memberikan teguran dan rekomendasi  bagi  pelaku  industri terkait  hasil  pantauan  pada  industri yang  tidak  melakukan  pengolahan dengan benar. 10) Melakukan monitoring dan evaluasi pada  sarpras  secara  berkala  (1 tahun sekali). Mengevaluasi kinerja KSM  dan  kondisi  sarpras  setiap tahun.
11) Membuat  standarisasi  septic  tank rumah  agar  mudah  di  sedot  LLTT yang  dikoordinasikan  pada  saat perizinan IMB.
Memberikan  usulan  penghargaan bagi industri yang taat dan melaksanakan penegakan hukum.

## E. PENUTUP
1. Fungsi  Dinas  Lingkungan  Hidup Kota Surakarta dalam Pengendalian Pencemaran  yang  ada  di  Kota Surakarta  terdapat  3  fungsi  yaitu:
(1)  Penyuluhan,  (2)  Pengawasan dan (3) Penertiban
2. Dalam  pelaksanaan  pengendalian pencemaran  sungai  yang  dilakukan oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup terdapat  beberapa  kendala  dan strategi yaitu :
141 a) Kendala yang dihadapi DLH dalam pengendalian  pencemaran  sungai yaitu : 1) Pelaksanaan penyuluhan belum bisa mencangkup semua
pelaku industri di Surakarta.
2) Kurangnya  respon  komunikasi dari  masyarakat  yang  ikut penyuluhan.
3) Dukungan  masyarakat  pelaku industri sebagai kelompok sasaran  kegiatan  penyuluhan dapat dikatakan tidak baik. Hal ini  dapat  dilihat  dari  jumlah kehadiran peserta yang mendapatkan undangan kegiatan. 4) Alokasi  dana  yang  ada  dalam pelaksanaan kegiatan ini dirasakan  masih  sangat  tidak memadai  untuk  mendapatkan hasil yang maksimal. 5) Kurangnya sumber daya manusia  yang  ada  di  DLH membuat  kinerja  dari  dinas tersebut kurang maksimal.
b) Strategi  yang  dilakukan  Dinas
Lingkungan  Hidup  Kota  Surakarta dalam  pengendalian  pencemaran sungai  yaitu:  (1)  Perencanaan,  (2) Pembinaan dan (3) Pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Vigar  Helgesen. Electoral  Process . Pemerintah  Republik  Indonesia.  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  140. Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5059.
2. Rosana  Elvince  (et  al). Assessment  of Mercury  Contamination  in  the  Kahayan River,  Central  Kalimantan,  Indonesia.
Journal  of  Water  and  Environment Technology. 6(2).
3. Soekanto  Soerjono. Pengantar  Penelitian Hukum .  Jakarta:  Universitas  Indonesia (UI-Press).
4. Moleong  Lexy  J. Metodologi  Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
5. Marzuki Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Edisi  Revisi). Jakarta:  Kencana  Prenada Group.
6. Pemerintah  Republik  Indonesia.  Undang-
Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintah  Daerah.  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437. 7. Pemerintah  Kota  Surakarta.  Peraturan Daerah  Kota  Surakarta  Nomor  4  Tahun 2004  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Daerah  Kota  Surakarta  Nomor  6  Tahun 2001  Tentang  Susunan  Organisasi  dan Tata  Kerja  Perangkat  Daerah  Kota Surakarta. Lembaran Daerah Kota Surakarta  Nomor  8  Tahun  2004  Seri  E Nomor 4. 8. Pemerintah  Republik  Indonesia.  Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air  dan  Pengendalian  Pencemaran  Air.
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2001  Nomor  153.  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4161. 9. Pemerintah  Kota  Surakarta.  Peraturan Daerah  Kota  Surakarta  Nomor  2  Tahun 2006  Tentang  Pengendalian  Lingkungan Hidup.  Lembaran  Daerah  Kota  Surakarta Tahun 2006 Nomor 2 Seri D Nomor 1 .