IDJ , Volume 02, Issue 1 (2021), pp.28-43 doi: 10.19184/idj.v12i1.21975 © University of Jember, 2021 Published online May 2021
Tindak  Pidana  Penodaan  Agama  di  Indonesia  (Kajian  Kasus Syiah Sampang dan Gafatar Aceh)

## Binsar Zaroha Ritonga
Universitas Jember
Y.A. Triana Ohoiwutun Universitas Jember

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi makna penodaan agama pada Pasal 156a KUHP pada  pertimbangan  hakim  kasus  Sampang  dan  Banda  Aceh.  Kedua,  penelitian  ini  akan mencermati kelengkapan unsur subyektif dan unsur obyektif pada perbuatan penodaan agama. Untuk  menjawab  masalah  tersebut  metode  yang  akan  digunakan  adalah  yuridis  normatif, dengan cara menganalisis Putusan Pengadilan Negeri  Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg dan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 81/Pid.B/2015/PN Bna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 156a KUHP tidak memiliki definisi yang spesifik sehingga menimbulkan penafsiran yang tidak pasti. Seperti kasus di Sampang penodaan agama bermakna menghina/merendahkan kitab  suci  agama  Islam,  sedangkan  pada  kasus  Banda  aceh  penodaan  agama  berarti menghina/merendahkan  simbol  pembawa  agama  Islam  yaitu  Nabi  Muhammad  SAW  sebagai Rasul terakhir yang diyakini oleh umat Islam sebagai Nabi terakhir dan penyampai wahyu dari Allah  SWT.  Menghina  dan  merendahakan  dianggap  terpenuhi  ketika  terdakwa  memiliki pemahaman  yang  berbeda.  Kesimpulan  kedua  mengenai  penggabungan  unsur-unsur  tindak pidana Pasal 156a tidak tepat mengingat bentuk delik dari Pasal 156a adalah delik formil artinya perbuatan diukur dari terpenuhinya rumusan delik. Setiap pasal mengandung unsur subyektif yang  melekat  pada  pelaku  dan  unsur  obyektif  yang  diukur  dari  keadaan  atau  tindakan  dari pelaku. Penggabungan unsur subyektif dan unsur obyektif tidak dapat dibenarkan.

## Kata Kunci: Penodaan Agama, Syiah Sampang, Gafatar Aceh

## Abstract
The aim of this study was to identify the meaning of religious blasphemy in article 156a of the Penal Code when judging the Sampang and Banda Aceh cases. Second, this research will examine the completeness of the subjective and  objective  elements  in  the  act  of  blasphemy.  To  answer  this  problem,  the  method  used  in  this  research  is normative legal, by analyzing the decisions of the Sampang District Court Number: 69 / Pid.B / 2012 / PN.Spg and the Banda Aceh District Court number: 81 / Pid.B / 2015 / PN Bna. This research concludes that article 156a of the Penal Code does not have a specific definition, which creates an uncertain interpretation. As in the case of Sampang, religious blasphemy means to insult / degrade the holy book of Islam, while in the Banda Aceh case, religious blasphemy means to insult / humiliate the symbol of the bearer of Islam, namely the Prophet Muhammad SAW as the  last  apostle  who  is  regarded  by  Muslims  as  the  last  prophet  and  the  messenger  of  revelations from  Allah. Insulting and humiliating is considered accomplished when the defendant has a different understanding. The second conclusion regarding the incorporation of elements of a criminal offense in section 156a is incorrect given that the form of offense in section 156a is a formal offense, meaning that the action is measured by the completion of the formulation  of  the  offense.  Each  article  contains  a  subjective  element  inherent  in  the  author  and  an  objective element  which  is  measured  by  the  circumstances  or  actions  of  the  author.  The  combination  of  subjective  and objective elements cannot be justified.
Keywords: Religious Blasphemy, Syiah Sampang, Gafatar Aceh

## I. LATAR BELAKANG
Hak beragama, mengamalkan ajaran agama serta menganut suatu kepercayaan berlaku secara universal dan hakikatnya mutlak, sehingga siapapun yang berusaha merenggut, merampas ataupun mengurangi hak tersebut merupakan sebuah pelanggarana terhadap suatu hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) sebagai organisasi  yang  menjaga  persatuan  seluruh  bangsa  di  dunia  memberikan  tempat terhormat  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  tersebut,  bentuk  konsekensi  langsung dari penghormatan hak ini setiap anggoata PBB harus menjamin dan melindungi hak- hak sipil warga negaranya.Hak yang universal ini kemudian diturunkan kepada negara anggota PBB untuk diimplementasikan ke sistem hukum negara masing-masing. 1
Indonesia  merupakan  negara  yang  mengakui  berbagai  macam  agama  dengan diakuinya hak untuk memeluk agama tercantum dalam konstitusi Indonesia. Pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan bukti nyata  bahwa  konstitusi  Indonesia  melindungi  hak  beragama  bagi  rakyatnya.  Negara akan menjamin setiap kegiatan dan aktivitas keagamaan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya intervensi dari pihak lain. 2 Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  juga  menjadi  dasar  jaminan  yang  diberikan  oleh  negara  kepada warga negara untuk dapat melaksanakan kegiatan keagamaan tanpa adanya rasa takut akan  adanya  intervensi  pihak  lain  yang  mengganggu  dalam  melaksanakan  kegiatan keagamaan.
Sejarah  mencatat  hukum  positif  pertama  tentang  penodaan agama  diatur  dalam Peraturaan  Presiden  Nomor  1  Tahun  1965  tentang    Pencegahan,  Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama, kemudian dalam aturan tersebut menambahkan pasal 156a KUHP sebagai dasar pemidanaan pelaku tindak pidana penodaan agama. 3 Hukum positif Indonesia  mengatur  tentang  pemidanaan  bagi  pelaku  tindak  pidana  penodaan  agama diatur dalam Pasal 156a KUHP. Tujuan awal diberlakukan pasal ini dilatarbelakangi dari banyaknya aliran-aliran kepercayaan  serta ajaran-ajaran kebatinan yang dianggap sesat dan tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia. Kasus Penodaan Agama yang terjadi di Aceh dan Sampang ini menyita perhatian publik dengan cara  para  pelaku  yang  diduga  melakukan  penodaan  agama  dengan  cara  mengajarkan ajaran agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang ada di Indonesia. Pasal 156a KUHP memiliki ruas cakupan yang luas dalam mendefinisikan tentang suatu penodaan agama agama, untuk itu diperlukan adanya definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan penodaan agama. 4 Pasal 156a KUHP memberikan makna penodaan agama secara
1 Kurnia Dewi Anggraeny, “Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama d alam Perspektif Hukum”
(2017) 2 Era Hukum 27.
2 Hijrah Adhyanti Mirzana, “Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama” (2012) 7 9.
3 Ibid .
4 Randy Adare, “Delik Penodaan Agama D itinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana d i Indonesia”
(2013) 1:1 Lex Et Societatis, Online:
<Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexetsocietatis/Article/View/1314>.
abstrak dan luas sehingga menimbulkan adanya penggunaan pasal yang berlebihan dan menimbulkan penafsiran pasal yang mengarah kepada suatu penafsiran pasal yang tidak pasti kepada masyarakat manakala suatu perbuatan dapat dengan mudah diputus dalam sidang peradilan sebagai perbuatan yang menodakan suatu agama di Indonesia.
Majelis hakim menggunakan pasal 156a untuk memutus tindak pidana penodaan agama  dalam  dua  kasus  ini.Unsur  tindak  pidana  terdiri  dari  dua  unsur  yaitu  unsur subyektif dan unsur obyektif yang masing-masing unsur berdiri sendiri dan tidak dapat digabungkan  menjadi  satu  unsur.  Perkembangan  hukum  pidana  terkini  memisahkan unsur  subyektif  dan  unsur  obyektif  tindak  pidana,  dalam  ilmu  hukum  pidana penggabungan unsur obyektif dan unsur subyektif dapat dikaji secara mendalam untuk kemajuan  ilmu  hukum.  Tujuan  kemajuan  hukum  pidana  ini  kemudian  dapat diimplementasikan  dalam  sistem  hukum  nasional  sehingga  hukum  nasional  mampu memberikan  bentuk  perlindungan  baik  dari  segi  praktik  maupun  tepat  dari  segi akademis.  Penggabungan  unsur  ini  ditinjau  dari  perspektif  ilmu  hukum  pidana merupakan sebuah bentuk kemunduran dalam perkembangan ilmu hukum.

## II. METODE PENELITIAN
Peter  Mahmud  Marzuki    mengatakan  penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan know-how  dalam  ilmu  hukum,  bukan  sekedar  know-about.  Sebagai  kegiatan  know- how,  penelitian  hukum  dilakukan  untuk  memecahkan  isu  yang  dihadapi. 5 Disinilah dibutuhkan  kemampuan  untuk  mengidentifikasi  suatu  masalah  hukum,  dalam melakukan penalaran hukum, melakukan analisis masalah yang dihadapi lalu kemudian memberikan solusi/pemecahan atas masalah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang terarah dan sistematis untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang sudah ada.
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma dan menganalisis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sampang  Nomor:  69/Pid.B/2012/PN.Spg  dan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 81/Pid.B/2015/PN Bna.
Pendekatan Masalah

## III. PEMBAHASAN

## A. Makna Penodaan Agama Islam
Pentingnya  pengaturan  tentang  tindak  pidana  penodaan  agama  ini  adalah  karena  ini merupakan pewujudan dari sila pertama dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,  yang  berarti  bahwa  dalam  masyarakat  Indonesia  agama  merupakan  sendi  utama dalam hidup bermasyarakat. Konstitusi mengamanatkan dalam Pasal 28E ayat 2 serta Pasal  29  ayat  2  tentang  pentingnya  posisi  agama  dalam  masyarakat  Indonesia.  Corak masyarakat Indonesia yang religius menempatkan posisi agama sebagai suatu hal yang sakral dan mulia. Perbuatan yang dilarang di sini adalah perbuatan tercela dengan tidak menghormati  agama  atau  umat  beragama  yang  dapat  menimbulkan  keresahan  dalam
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi , 12th Ed (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
masyarakat, atau umat beragama yang bersangkutan, termasuk terhadap sarana ibadah. Sebagai  turunan  dari  konstitusi  maka  selayaknya  undang-undang  hukum  pidana mengatur tentang tindak pidana permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan agama.
Pokok  permasalahan  dalam  Kasus  Sampang  dan  Kasus  Banda  Aceh  adalah kedudukan  kedua  Terkdawa  adalah  Seorang  Kiai  dan  Pengurus  Organisasi  dimana keduanya memiliki kesamaan yaitu keduanya memiliki basis masyarakat/pengikut yang mendengarkan  serta  menerima  ajaran  mereka.  Posisi  sebagai  pemimpin  agama  atau pengurus  organisasi  ini  digunakan  oleh  kedua  terdakwa  untuk  memperoleh anggota/jamaah mereka untuk menyebarkan agama mereka. Ajaran agama yang berbeda dengan ajaran masyarakat pada umumnya mengundang reaksi pro dan kontra. Putusan Terdakwa Tajul Muluk yang terjadi di Sampang, Madura dalam fakta hukumnya diusir dari  kampung  halamannya  di  Desa  Blu’uran  Kecamatan,  Kabupaten  Sampang dikarenakan ajaran yang dibawa Terdakwa berbeda dengan yang ada dalam masyarakat sehingga para Ulama atau Kiai sekitar mengaggap Tajul Muluk membawa ajaran Islam yang sesat. Tajul Muluk sempat membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengajarkan ajaran  agamanya  di  Kabupaten  Sampang,  namun  karena  kekhawatiran  Masyarakat dengan  kembalinya  Tajul  Muluk  ke  Sampang  maka  Tajul  Muluk  akan  mengajarkan ajaran  agamanya  kembali.  Putusan  Terdakwa  M  Alief  Mauliyul  Islam  Kasus  Gafatar, Banda Aceh dalam fakta hukumnya dengan sengaja mengajarkan ajaran Millata Abraham yang  sebelumnya  pada  tahun  2011  telah  dinyatakan  dalam  Surat  Keputusan  Bersama Bersama Walikota Banda Aceh, Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh mengenai Ajara Millata Abraham di Aceh adalah ajaran yang terlarang di Wilayah Banda Aceh dengan ajaran yang membawa semangat Al-Qiyadah  Al-Islamiyah  yang  sudah  dilarang  sebelumnya.  Ajaran  Al-Qiyadah  Al- Islamiyah  sendiri  merupakan  ajaran  yang  menggabungkan  intisari  dari  ajaran agamaIslam, Kristen serta Yahudi sehingga dianggap menyesatkan masyarakat di Banda Aceh.
Kesamaan pandangan antara kedua Terdakwa ini adalah kedua Terdakwa secara sengaja mengajarakan ajaran mereka di muka umum, meskipun sebelumnya telah ada larangan dari Majelis Ulama sekitar yang mengatur bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kedua  Terdakwa  adalah  ajaran  yang  sesat.  Patut  untuk  diduga  setelah  munculnya larangan  untuk  menyebarkan  agama,  secara  sadar  terdakwa  akan  menghentikan tindakan  penyebaran  agamanya.  Perbuatan  terdakwa  yang  tetap  melanjutkan  ajaran agama setelah adanya larangan ini dapat dinilai sebagai unsur kesengajaan, karena secara sadar terdakwa tetap melanjutkan ajaran agamanya meskipun akan muncul konsekuensi pemidanaan  apabila  tetap  melanjutkan  ajaran  agamanya.    Pengertian  di  muka  umum dalam KUHP bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat – tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik. R.Soesilo berpendapat bahwa di muka umum adalah di tempat yang dapat didatangi orang banyak, misalnya : dipinggir jalan, bioskop, pasar,
kantor  pemerintahan,  rumah  ibadah  dll. 6 Melihat  Fakta  Hukum  Putusan  Nomor 69/Pid.B/2012/PN  Spg  Masjid  Banyuarum  serta  Musholla  masuk  kategori  di  muka umum, sementara dalam Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN Bna Kantor Cabang Gafatar masuk dalam kategori tempat umum sehingga rumusan tempat umum dalam Pasal 156a sudah terpenuhi.
Unsur  objektif  yang  kedua  adalah  mengeluarkan  perasaan  atau  melakukan perbuatan. Hal tersebut berarti bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 156a KUHP itu  dilakukan  oleh  pelaku,  baik  secara  lisan  maupun  dengan  perbuatan.  Perbuatan ataupun  lisan  harus  dapat  dibuktikan  dengan  dengan  cara  apa  terdakwa  melakukan perbuatan tersebut. Penulis mengambil contoh dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2012/PN Spg Terdakwa mengucapkan bahwa Al-Quran yang ada di umat Islam saat ini adalah tidak orisinil dengan dikuatkan dengan alat-alat bukti yang ada dalam putusan. Reaksi atas  perbuatan  terdakwa  yang  menyatakan  bahwa  Al  Quran  yang  ada  saat  ini  tidak orisinal  menimbulkan  reaksi  dari  Ulama  dan  Kiai  dari  masyarakat  sekitar  karena sebagaimana  diketahui  bahwa  Al-Quran  sebagai  Kitab  Suci  Umat  Islam  akan  dijaga kemurniannya.  Contoh  selanjutnya  adalah  Putusan  Nomor  81/Pid.B/2015/PN  Bna Terdakwa mengajarkan kepada beberapa orang calon anggota Gafatar mengenai Sumpah anggota  dan  Persaksian  terhadap  Pemimpin  Gafatar.  Sumpah  Anggota  dan  Lafal Persaksian anggota Gafatar yang menjadikan Ahmad Musadeq sebagai Pembawa Risalah Tuan Semesta Alam diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Ahmad Musadeq merupakan Nabi  yang  Terakhir  bukan  Nabi  Muhammad  SAW.  Ajaran  Islam  meyakini  Nabi Muhammad  SAW  sebagai  Nabi  Terakhir  dan  Pembawa  Wahyu  dari  Allah.  Majelis Hakim memberikan Pertimbangan Hukum bahwa Ajaran Gafatar yang meyakini  Ahmad Musadeq sebagai Nabi Terakhir dan Pembawa Wahyu Allah dianggap telah melakukan perbuatan penodaan agama Islam.
Unsur  objektif  yang  ketiga  adalah  yang  bersifat  permusuhan,  penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.  Mengenai perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan,  penyalahgunaan  atau  penodaan  terhadap  suatu  agama  yang  dianut  di Indonesia,  undang-undang  tidak  memberikan  penjelasan.  Selanjutnya  tugas  Hakim memberikan  penafsiran  mereka  dengan bebas  tentang  perasaan  atau  perbuatan  mana yang  dapat  dipandang  sebagai  bersifat  bermusuhan,  penyelahgunaan  atau  penodaan terhadap suatu agama di Indonesia. Unsur Obyektif ketiga ini apabila melihat bentuk delik  yang  merupakan  delik  formil  maka  hanya  diperlukan  salah  satu  unsur  yang terbukti dan memenuhi maka sudah dapat dipersalahkan perbuatan terdakwa terhadap pasal yang didakwakan.
Unsur ‘permusuhan, peny alahgunaan atau penodaan agama ini menurut pasal  156a tidak  ada  penafsiran  otentik  dari  pasal  maka  dari  itu  tugas  hakim  dalam  hal  ini memberikan  penafsiran  hukum  terhadap  unsur  tersebut.  Unsur  tersebut  merupakan unsur dari kategori ‘perbuatan yang dilakukan secara langsung atau lisan’ dalam pasal
6 R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1983).
156a. Penafsiran gramatikal atau secara tata bahasa dapat digunakan oleh Hakim untuk memberikan makna dari ‘permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama’. Putusan Nomor  69/Pid.B/2012/PN  Spg  dan  Putusan Nomor  81/Pid.B/PN  Bna memaknai  bahwa penodaan agama adalah sebuah perbuatan baik yang dilakukan secara langsung ataupun lisan  yang  bertujuan  untuk  menyerang  dan  merendahkan  simbol-simbol  keagamaan yang ada. Simbol-simbol agama yang dimaksud adalah Nabi, Kitab Suci, Ajaran Agama dan hal lain yang dapat menjadikan suatu ciri dari suatu agama yang ada. Menodai agama adalah  tindakan  lahiriah  yang  dengan  sengaja  menjelekkan,  menghina  tokoh  agama, simbol-simbol  agama,  rumah  ibadah,  dan  termasuk  juga  instalasi  seni.    Mengenai penodaan  agama  yaitu  tindakan  dengan  maksud  menjelekkan,  menghina,  mengotori, memperlakukan tidak dengan hormat sebagaimana semestinya terhadap suatu agama, tokoh-tokoh agama, simbolnya, ajarannya, ritusnya, ibadahnya, rumah ibadahnya, dan sebagainya. Bahwa keyakinan dan praktik itu bertentangan dengan apa yang diyakini agama  lain,  semata-mata merupakan  implikasi  dari apa  yang  mereka  yakini.    Putusan Nomor  69/Pid.B/2012/PN  Spg  memberikan  ciri  penodaan  yang  dilakukan  terdakwa adalah  menghina/merendahkan  kitab  suci  agama  Islam.  Putusan  Nomor 81/Pid.B/2015/PN Bna memberikan ciri penodaan agama adalah menghina/merendahkan simbol pembawa agama Islam yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang diyakini oleh umat Islam sebagai Nabi terakhir dan penyampai wahyu dari Allah SWT.

## B. Penggabungan Unsur Subyektif dan Unsur Obyektif Pasal 156a KUHP
Bidang akademik dapat menjangkau putusan hakim yang dalam hal ini menggabungkan seluruh unsur tindak pidana dalam sebuah pasal. Konsep utama dalam tindak pidana adalah adanya dua unsur yang wajib ada dalam membagikan suatu rumusan pasal yang ada. Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku sedangkan unsur obyektif  adalah  unsur  yang  ada  diluar  pelaku. 7 Kedua  putusan  dalam  hal  ini  Putusan Nomor  69/Pid.B/2012/PN  Spg  dan  Putusan  Nomor  81/Pid.B/2015/PN  Bna menggabungkan seluruh unsur pasal dalam pertimbangan hukumnya. Ditinjau dari sisi akademis  hal  ini  kurang  tepat  karena  kembali  lagi  dalam  unsur  tindak  pidana  harus muncul  setiap  unsur  subyektif  dan  unsur  obyektif  dalam  sebuah  rumusan  pasal. Pertimbangan  hakim  yang  menggabungkan  secara  total  unsur  subyektif  dan  unsur obyektif dalam pertimbangan hukum dinilai tidak tepat secara akademik. Kasus-kasus mengenai penodaan agama di Indonesia ini menjadi topik yang hangat namun bagi para ahli hukum sendiri sulit untuk memberikan batasan-batasan yang dapat dijadikan suatu acuan  dalam  kasus  penodaan  agama  selanjutnya.  Pasal  156a  dipertahankan  oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga agar ekspresi ibadah umat beragama di Indonesia tetap kondusif dan tidak adanya konflik dalam masyarakat, namun hal itu tidak berjalan dengan  penafsiran  penafsiran  hukum  yang  berlaku  dalam  penodaan  agama.  Seolah berjalan lambat penafsiran-penafsiran hukum tentang penodaan agama ini sulit sekali untuk dibahas secara akademik. Letak pasal 156a yang berada dalam Bab V Ketertiban Hukum  merupakan  suatu  hal  yang  tidak  tepat  karena  dalam  hal  ini  yang  dilindungi
7 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
adalah  Ketertiban  Umum  bukan  pada  Agama.  Corak  Pasal  156a  ini  merupakan  corak pasal  yang  dimana  agama  dijadikan  dasar  untuk  melindungi  kepentingan  umum sehingga apabila ada ajaran agama yang tidak sesuai dengan nilai masyarakat yang ada maka  hukum  pidana  bisa  bergerak  dengan  dasar  kepentingan  umum.  Kepentingan umum  lebih  diutamakan  daripada  bentuk  kemurnian  dari  ajaran  agama,  tidak  dapat dipungkiri dalam membuktikan antara penodaan agama atau kepentingan umum akan lebih mudah untuk membuktikan mengganggu kepentingan umum daripada penodaan agama.
Perumusan  norma  dan  saksi  tindak  pidana  terhadap  agama  dan  kehidupan beragama  serta  pelaku  aliran  sesat  daitur  dalam  Penetapan  Presiden  Nomor  1  Tahun 1965. Sebagaimana telah diketahui, bahwa norma hukum tidak akan ada artinya apabila tidak  ada  sanksi  yang  mengaturnya.  Ditinjau  dari  perumusan  sanksi,  baik  KUHP Indonesia  maupun  dalam  Penetapan  Presiden  Nomor  1  Tahun  1965,  mencantumkan dalam  pasal  yang  ayat  yang  bersangkutan.  Sedangkan  ketentuan  Pasal  156a  ini dimasukkan  ke  dalam KUHP  Bab V  tentang  “Kejahatan  terhadap  Ketertiban  Umum” yang  mengatur  perbuatan  menyatakan  perasaan  permusuhan,  kebencian  atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. 8 Pasal-pasal tersebut dapat dimaknai sebagai penjabaran dari prinsip anti-diskriminasi dan untuk melindungi minoritas dari kewenang-wenangan kelompok mayoritas. 9
Pasal  156a  KUHP  selalu  digunakan  untuk  mengadili  pemikiran  dan  keyakinan seseorang.  Hal  ini  bertentangan  dengan  postulat cogitationis  poenam  nemo  partitur ,  yaitu seseorang tidak dapat dihukum atas apa yang ada dalam pikirannya atau sesuatu yang diyakini/dipercayai. Wilayah forum infernum seseorang tidak dapat dijadikan suatu alasan untuk  menghukum  seseorang.  Kejahatan  terhadap  keyakinan  seseorang  tidak  dapat dilakukan adanya pidana akan tetapi ekspresi terhadap keyakinan seseorang yang dapat dilakukan pidana. Bentuk ekspresi dari keyakinan tersebut dapat berupa perbuatan yang dilakukan dengan gerak tubuh ataupun ucapan lisan namun tidak terbatas juga pada dua bentuk diatas, bentuk-bentuk lain juga masuk selama ditujukan pada penyalahgunaan, permusuhan dan penodaan agama. 10 Putusan Nomor 69/Pid.B/2012/PN Spg dan Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/ PN Bna tidak mencerminkan pemidanaan terhadap keyakinan atas para  Terdakwa  melainkan  pidana  tersebut  didasarkan  atas  perbuatan  terdakwa  yang mengganggu  ketertiban  dan  ketentraman  nilai  yang  ada  dalam  masyarakat.  Hakim cenderung membuktikan unsur mengganggu ketertiban umum daripada berusaha untuk menemukan hukum terhadap unsur penodaan agama, sehingga unsur penodaan agama sendiri masih menjadi bentuk abstrak dan menimbulkan kekaburan makna.
Dasar yang digunakan untuk memasukkan delik agama dalam KUHP adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai causa prima Negara Pancasila. UUD 1945 pasal 29
8 Nazar Nurdin, “Delik Penodaan Agama Islam d i Indonesia” (2017) 19:1 International Journal Ihya’ ’Ulum Al -Din 129.
9 Muhammad Dahri, “Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang- Undangan Dan Konsep Hukum Islam” (2017) Vol. 1 No. 2 At -Tafahum: Journal of Islamic Law 15.
10 Pendapat Eddy O.S Hiariej dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/Puu-Vii/2009
ayat 2 juga menyebutkan bahwa Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, kalau  ada  orang  yang  mengejek  dan  menodai  Tuhan  yang  disembah  tidak  dapat dibiarkan  tanpa  pemidanaan.  Ditinjau  dari  perumusan  normanya,  pasal  156a  KUHP ditujukan pada pelanggaran tiga perbuatan, yaitu “permusuhan”, “penyalahgunaan”, atau “penodaan” agama, padahal penjelasan pasal 4 UUPNPS, yang ak hirnya menjadi pasal 156a hanya mengikuti dan menyesuaikan redaksi pasal 154 dan 156 KUHP, yang lebih dikenal  dengan  pasal-pasal  penyeberan  kebencian. 11 Pernyataan  dalam  bentuk penghinaan  lebih  jelas  maksudnya  dibandingkan  dengan  “menyatakan  perasaan perm usuhan, kebencian dan merendahkan”. Jadi, “penghinaan” atau “menghina” justru muncul  sebagai  istilah  yang  lebih  jelas  dan  konkrit  maksudnya.  Begitu  juga, “permusuhan”  dan  “penyalahgunaan”  juga  maknanya  lebih  luas.  Karena  itu,  kata “menghina”, “penghinaan” dalam hal ini sifatnya lebih konkrit dan pasti batasannya, bisa menggantikan “permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan” dalam Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 dan pasal 156a KUHP. 12
Berdasarkan  teori-teori  di  atas  maka  pengaturan  tentang  tindak  pidana  terkait penghinaan  agama  dalam  KUHP  menganut  Teori  Perlindungan  Ketentraman  Umat Beragama  yang  lebih  menekan  pada  ketertiban  umum  dan  kepentingan  masyarakat, karena pasal-pasal tentang tindak pidana terkait penghinaan agama terletak dalam Buku II Bab V KUHP yang berjudul Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Tindak pidana terkait penghinaan agama pada dasarnya merupakan bagian dari tindak pidana agama yang dalam KUHP terdapat beberapa klasifikasi 13 :
1. Tindak  pidana  menurut  agama  yaitu  semua  perbuatan  yang  dianggap  dosa/ terlarang/tercela menurut ajaran atau norma-norma agama;
2. Tindak pidana terhadap agama yaitu perbuatan terlarang/tercela yang dilakukan dan ditujukan langsung pada agama;
3. Tindak pidana yang berhubungan dengan agama yaitu perbuatan diluar hal-hal yang  tersebut  diatas  yang  secara  tidak  langsung  dapat  menyinggung  / mengancam kehidupan beragama.
Pasal  156a  tersebut  dikategorikan  sebagai  kejahatan  terhadap  ketertiban  umum yang  termuat  dalam  Bab  V  Buku  II  KUHP.  Sebagai  suatu  delik  terhadap  ketertiban umum, maka dapat disimpulkan bahwa baik dalam Penjelasan Umum maupun dalam Penjelasan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, didasarkan pada suatu keinginan untuk melindungi rasa ketentraman dari orang-orang beragama. Jika ketentraman dari orang-orang  ini  dipandang  sebagai  suatu  kepentingan  hukum  yang  harus  dilindungi, maka dapatlah dipahami bahwa delik ini tertumat dalam Bab V Buku II KUHP mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum. 14
11 Leonard Reynold Wungkana, “Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut Kitab Undang -Undang Hukum Pidana Pasal 156a” (2017) 6:8 Lex Crim en, Online:
<Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexcrimen/Article/View/17931>.
12 Ibid .
13 Tajus Subkti, Karakteristik Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama (Tesis, Universitas Airlangga,.
14 Soesilo, Supra Note 6.
Sebagai  suatu  delik  terhadap  ketertiban  umum,  maka  konsekwensinya  adalah bahwa  hal  tersebut  menimbulkan  suatu  delik  terhadap  agama,  yang  hanya mengemukakan suatu sanksi pidana, apabila kepentingan umum terganggu karenanya, Jadi,  bukanlah  agamanya  dilindungi  oleh  peraturan  tersebut,  melainkan kepentingan/ketertiban  umumlah  yang  harus  dilindungi.  Secara  tidak  langsung  nilai- nilai agama yang digunakan sebagai alat untuk melindungi ketertiban umum. Ketertiban umum yang dimaksud adalah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, masyarakat disini adalah  masyarakat  mayoritas  yang  merasa  nilai-nilai  yang  dibentuk  diancam  dengan adanya pergesekan nilai. Masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat mayoritas akan menggunakan  segala  cara  untuk  melanggengkan  norma-norma  yang  telah  mapan  dan terpelihara untuk menciptakan suatu bentuk masyarakat yang ideal sesuai dengan cita- cita pembentuk norma.
Rasa kerukunan orang-orang beragama yang diganggu karena ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan  sebagaimana  dimaksud  oleh  Pasal  156a  KUHP  itu  yang membahayakan ketertiban umum. Sehingga agama sebagai agama an sich tidak menjadi objek  dari  perlindungan  justru  agama  digunakan  sebagai  dasar  untuk  memidana perbuatan  yang  melanggar  ketertiban  masyarakat.  Pernyataan-pernyataan  atau perbuatan  yang  bersifat  permusuhan,  penyalahgunaan  atau  penodaan  terhadap  suatu agama di Indonesia, yang dilakukan di muka umum terdiri atas orang-orang yang tidak menganut agama, misalnya melihat penempatannya di bawah Bab V mengenai kejahatan terhadap  ketertiban  umum  dan  melihat penjelasannya,  bahwa  ketentraman  beragama yang hendak dilindungi bukan kemurniaan agama itu sendiri.
Pasal 156a KUHP adalah memidanakan mereka yang di muka umum mengeluarkan perasaan  (atau  melakukan  perbuatan-perbuatan),  yang  bersifat  permusuhan, penyalahgunaan  atau  penodaan  terhadap  suatu  agama  (yang  dianut  di  Indonesia). Redaksinya memungkinkan penafsiran adanya pemidanaan secara langsung pernyataan perasaan-perasaan  tersebut,  yang  ditujukan  terhadap  agama  dipidanakan  menurut rumusan  Pasal  156a  KUHP,  dimana  pemidanaannya  dilaksanakan  oleh  karena  hal tersebut  mengganggu  ketentraman  orang-orang  beragama,  dan  oleh  karena  menjadi membahayakan ketertiban umum. 15
Berdasarkan  teks  Pasal  156a  KUHP,  pernyataan  perasaan  permusuhan, penyalagunaan atau penodaan suatu agama dapat  dipidanakan, tanpa melibatkan diri dalam  persoalan,  apakah  pernyataan  demikian  dapat  mengganggu  ketentraman orang beragama dan karena itu membahayakan atau mengganggu ketertiban umum. Lagi pula, teks dari Pasal 156a KUHP ini tidak merupakan rintangan terhadap pemidanaan yang dilakukan di muka umum di hadapan orang-orang yang tidak beragama. Sehingga bunyi Pasal 156a KUHP adalah "strafbaar", baik diucapkan atau dilakukan di hadapan orang- orang  yang  beragama  atau  yang  tidak,  atau  dihadapan  kedua-duanya.  Sehingga  pada akhirnya,  statusnya  sebagai  delik  terhadap  ketertiban  umum  demikian  juga penjelasannya  (yang  bermaksud  melindungi  ketentraman  orangorang  beragama), pemidanaannya barn dapat dipertimbangkan, apabila pernyataan- pernyataan tersebut
15 Wungkana, Supra Note 11.
mengganggu  ketentraman  orang-orang  beragama,  dan  demikian  membahayakan ketertiban umum.
Jika  dianalisa  lebih  mendalam,  dalam  hubungannya  dengan  Pasal  156  KUHP, dimana golongan agamalah yang menjadi objek dari perbuatan pidana, yang dalam hal ini masih menunjukkan adanya perumusan dengan pasal 156a KUHP, maka agamanya itu  sendiri  dalam  Pasal  156a  KUHP  yang  menjadi  sasaran,  terhadap  mana  perbuatan pidana  itu  ditujukan.  Maka  Pasal  156a  KUHP  tersebut  masih  sekedar  memberikan pemecahan  secara  parsial,  oleh  karena  perbuatan  pidana  tersebut  ditujukan  terhadap agama  (atau  untuk  tidak  menganut  agama)  dan  karenanya  belum  merangkum pernyataan perasaan yang ditujukan terhadap nabi, kitab suci ataupun pemuka-pemuka agama dan lembaga agama. Didukung dengan penjelasan pasal pada Penetapan Presiden Nomor  1  Tahun  1965  hanya  agama  yang  disebutkan  dalam  peraturan  tersbut  yang memiliki  kekuatan  hukum  secara  tertulis,  kemudian  apabila  disandingkan  terhadap penghayat  kepercayaan  apakah  melanggar  hukum  pidana  atau  hanya  melanggar moralitas  yang  ada  di  masyarakat.  Hal  ini  kemudian  memicu  pertanyaan  lebih  jauh apakah masyarakat penghayat kepercayaan tidak luput dari diskriminasi perlindungan hukum ini.
Dengan  demikian,  hal  tersebut  masih  memerlukan  konstruksi  hukum  seperti dipergunakan  untuk  Pasal  156  KUHP  untuk  dapat  menghadapi  pernyataan  ataupun perbuatan yang ditujukan terhadap nabi (sebagai pembawa ajaran agama), kitab suci, pemuka-pemuka agama dan lain-lain. Dapat dikatakan, bahwa nabi, kitab suci, pemuka agama  secara  essensial  tidak  dapat  dilepaskan  dari  agama,  sehingga  pernyataan  atau perbuatan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  agama,  sehingga  pernyataan  atau  perbuatan- perbuatan  yang  ditujukan  terhadap  nabi  (sebagai  founder  dari  agama),  seperti dimaksudkan  oleh  Pasal  156a  KUHP.  Bagi  kita,  setidak-tidaknya  dapat  merupakan persoalan  apakah  perumusan  demikian  juga  dapat  meliputi  ucapan-ucapan,  ejekan, cemoohan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Maka, suatu undang-undang tersendiri mengenai Godslastering , ataupun kata-kata yang  mengotori  nama  Tuhan  itu ingeweven dalam  undang-undang  mengenakan  ucapan demikian terhadap agama, nabi, kitab suci, pemuka agama sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu agama. Hal ini jelas akan dibenarkan oleh hukum dalam  suatu  negara  yang  memandang  sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sebagai  causa prima.  Pasal  156a  secara  konkret  merupakan  bentuk  pasal Godslattering dalam  hukum pidana Indonesia.
Penghinaan  agama  atau  lebih  dikenal  dengan  penistaan  agama  adalah  tindakan perbuatan  tutur  kata,  sikap  atau  tindakan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau sekelompok  orang  atau  lembaga  atau  organisasi  dalam  bentuk  provokasi,  hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya,  adat  istiadat  serta  agama.  Dengan  tujuan  sengaja  atau  tidak  sengaja  untuk melukai,  menghina  suatu  agama,  keyakinan  agama  tertentu  yang  mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersinggung. Penghinaan agama merupakan suatu bentuk  penyimpangan  perilaku.  Apapun  penyebabnya  pesannya  adalah  bahwa
mengeluarkan  perasaan  atau  perbuatan  yang  pada  pokoknya  dapat  menimbulkan permusuhan,  penyalahgunaan  atau  penodaan  terhadap  suatu  agama  yang  dianut  di Indonesia  sangat  berbahaya, merusak  dan  menimbulkan gangguan  kesejahteraan bagi sendiri, keluarga masyarakat, bangsa dan umat manusia. 16
Pengaturan  mengenai  penodaan  agama  terdapat  di  dalam  Pasal  156a  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan  atau  melakukan  perbuatan  yang  pada  pokoknya  bersifat  permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dapat dipidana. Untuk melihat unsur dengan sengaja dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah meliputi seluruh unsur yang terdapat dibelakang unsur kesengajaan, atau semua unsur lainnya yang terdapat dibelakang unsur dengan sengaja dipengaruhi oleh unsur dengan sengaja,  sehingga  kesengajaan  pelaku  harus  ditujukan  pada  tindakan  atau  perbuatan yang  dilarang  yaitu  mengeluarkan  perasaan  atau  melakukan  perbuatan  yang  pada pokoknya  bersifat  penodaan  terhadap  suatu  agama  yang  dianut  di  Indonesia. Menentukan kesengajaan ini diperlukan untuk mengklasifikasikan unsur subyektif dan unsur obyektif tindak pidana, sehingga putusan yang ada memenuhi kaidah teoritis.
1) Frasa permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap suatu agama tidak cukup  untuk  menjelaskan  perbuatan-perbuatan  apa  yang  dimaksud  atau  yang dapat  dikategorikan  sebagai  bersifat  permusuhan,  penyalahgunaan  dan penodaan.  Bahkan  setelah  melihat  penjelasannya  tidak  dapat  diketahui  secara jelas maksud dari 3 frasa ini.
2) Frasa  permusuhan,  penyalahgunaan  ataupun  penodaan  agama  merupakan tindakan  yang  tidak  terukur  karena  terkait  dengan  suatu  proses  penilaian mengenai sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama dan beribadah yang sifatnya subjektif.
Menurut  perancang  undang-undang ,  yang  ingin  dilindungi  dalam  konsep  “delik terhadap  agama”  ini  adalah  kesucian  agama  itu  sendiri,  bukan  melindungi  kebebasan beragama para pemeluknya (individu). Perlindungan terhadap kesucian agama berbeda dengan perlindungan kebebasan beragama, perlindungan kebebasan agama lebih banyak ditujukan  kepada  perlindungan  kepada  kerukunan  umat  beragama.  Agama  perlu dilindungi  dari  kemungkinan-kemungkinan  perbuatan  orang  yang  bisa  merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama, seperti Tuhan, Nabi, kitab Suci dan sebagainya.
Maksud  pembentukan  Pasal  4  Undang-Undang  a  quo  yang  lebih  melindungi kesucian agama bukan pemeluk agama, menimbulkan keadaan problematis yaitu:
1) Dalam  keniscayaan  tidak  tunggalnya  pemahaman  keagamaan,  siapakah  yang dapat  mengatasnamakan  agama  untuk  berdiri  sebagai  pembela  agama. Keniscayaan tidak tunggalnya pemahaman agama ditunjukkan dengan tidak ada satupun agama yang memiliki penafsiran tunggal.
16 Oloan Siahaan, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia (Studi Pada Kelompok Gafatar)” (2015) Blasphemy Restu Agung 1– 36.
2) Dalam konteks di atas, siapakah otoritas yang dipakai untuk menafsirkan bahwa suatu agama telah dimusuhi, disalahgunakan atau dinodai.
Molan, seseorang pakar hukum pidana, mengingatkan kita bahwa: “ the law does not criminalise all immoral act ”. Yang  diterjemahkan  sebagai:  (hukum  tidak  mempidanakan semua  tindakan  amoral).  Hukum  tidak  dapat  mempidanakan  tindakan  moral  dengan alasan  adanya  kesulitan  dalam  pembuktian,  akan  terjadi  kesulitan  dalam  pemberian definisi.  Aturan  moralitas  sulit  sekali  ditegakkan  tanpa  melanggar  hak  privasi seseorang. 17 Bagaimana kita menentukan opini moral yang memberikan pemisahan yang dalam pada masyarakat masa kini. Moral sendiri berangkat dari suatu kesadaran umum masyarakat terhadap suatu hal sehingga dari moral tersebut kemudian terbentuklah sifat benar atau salah yang menjadi tolak ukur sebuah perbuatan dapat dinilai.
Intrepretasi  ulang  terkait  dengan  unsur  ‘permusuhan’,  yaitu  bahwa  suatu  kata - kata  atau  perbuatan  hanya  dapat  dikatakan  memenuhi  unsur  ‘permusuhan’  apab ila perbuatan  atau  kata-kata  tersebut  merupakan  kata-kata  atau  perbuatan  yang menunjukkan  kebencian  secara  mendalam,  dan  permusuhan  tersebut  ditunjukkan bukan terhadap pandangan atau keyakinan yang berbeda, tetapi lebih pada kebencian dan penghinaan terhadap agama yang dituju. 18 Kesulitan untuk mengukur sedalam mana kebencian  dan  permusuhan  tersebut  ditunjukkan  menjadi  masalah  yang  harus diselesaikan hakim secara obyektif. Maksud 'permusuhan' harus direformulasikan secara lebih  ketat.  Kata  'permusuhan'  dalam  Pasal  156a  KUHP  masih  menyisakan  sebuah ketidakjelasan  apa  yang  dimaksud  dengan  permusuhan,  kapan  seorang  dikatakan melakukan  permusuhan,  dan  bagaimana  suatu  permusuhan  dapat  menjadi  sebuah tindak pidana. Untuk mengukur suatu kedalaman kebencian dan permusuhan tersebut tidak memiliki suatu tolak ukur yang pasti yang dapat diberlakukan secara universal.
Terkait  unsur  'penodaan'  seharusnya  tidak  dimaknai  sebagai  suatu  tindakan, ucapan, atau tulisan yang semata-mata bersifat berbeda dari ajaran yang diyakini secara umum  oleh  masyarakat,  namun  lebih  kepada  sesuatu  yang  secara  nyata/eksplisit mengandung  perbuatan-perbuatan  yang secara  obyektif  bersifat  menghina  dan  secara obyektif  dapat  dirasakan  oleh  orang  awam  bahwa  kata-kata  atau  perbuatan  tersebut dimaksudkan  untuk  menyinggung  perasaan  penganut  atau  umat  dari  agama  yang bersangkutan. Untuk membuktikan apakah perbuatan atau perkataan yang dilakukan pelaku  bersifat  menghina/merendahkan  suatu  agama,  alat  ukut  yang  digunakan bukanlah  ahli,  namun  orang  awan  dan  pandangan  umum. 19 Yang  menjadi  pertanyaan adalah, apakah orang awam yang melihat, mendengar dan mengetahui dalam arti sebagai saksi mendengar kata-kata serta intonasi atau membaca tulisan yang dikataka menodai
17 Mudzakkir, “Tindak Pidana terhadap Agama dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Kajian terhadap Praktek Penegakan Hukum dan Prospek Pengaturannya dalam Hukum Positif Indonesia)” (2010) Blasphemy Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 1 – 183.
18 Arsil Et Al, Penafsiran Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang  Penodaan Agama (Analisis Hukum Dan Hak Asasi Manusia) (Indonesian Institute The Independent Judiciary Lembaga Kajian Dan Advokasi Independensi Peradilan (Leip), 2018).
19 Tajus Subkti, Supra Note 13.
(menghina/merendahkan) suatu agama akan secara secara masuk akal menafsirkan hal- hal tersebut dengan sengaja menghina? Jika tidak, maka unsur ini tidak dapat terpenuhi. Maksud kata 'penodaan' masih menimbulkan pro dan kontra, khusunya luas cakupan tentang  maksud  perbuatanyang  dianggap  'menghina',  'menista'  atau  'menodai'  agama. Masih  ada  ketidakjelasan  apakah  kata  penodaan  merujuk  pada  penodaan  terhadap agama,  penodaan  terhadap  Tuhan  ( Godslattering ),  serta  tindakan-tindakan  lain  yang masih meliputi keagamaan seperti merusak kitab suci, menghina Nabi/Rasul, menghina upacara  keagamaan,  menghina  tata  cara  ibadah  dan  lain  sebagainya.  Terkait  dengan tuduhan penodaan agama karena mengajarkan pokok-pokok agama yang menyimpang, terkadang akar permasalahan tersebut merupakan masalah politik keagamaan.
Terakhir,  unsur  'penyalahgunaan'  merupakan  unsur  yang  paling  jarang  ditemui ditafsirkan  dan  diterapkan  dalam  putusan  pengadilan.  Pertanyaan  pokok  dari  unsur 'penyalahgunaan'  apa  maksud  pembuat  Penetepan  Presiden  Nomor  1  Tahun  1965 mencantumkan  unsur  ini,  serta  sejauh  manakah  batasan  yang  mencakupnya. 20 Mengingat  penjelasan  Pasal  156a  KUHP  telah  memberikan  batasan  secara  umum, dimana tujuan pasal ini adalah unutk menjerat tindakan yang semata-mata ditujukan untuk menghina atau memusuhi suatu agama, maka unsur 'penyalahgunaan' harus serta ditafsirkan dalam pertimbangan hakim dalam putusannya. Kata 'penyalahgunaan' dapat dilihat secara obyektif, misalnya menyuruh orang merampok dengan dalil agama, atau membunuh  orang  dengan  skala  besar  dengan  dalil  agama  yang  biasa  digunakan  oleh teroris untuk mendoktrinasi eksekutor bom bunuh diri, maka sebetulnya tidak perlu ada penyalahgunaan  agama,  dapat  langsung  dikenakan  tuduhan  merampuk  atau  tuduhan tindak  pidana  terorisme  dan  tidak  harus  dengan  soal  agama.  Mempertahankan  frasa 'penyalahgunaan  agama'  akan  menyebabkan  kontestasi  kebenaran  yang  merujuk pembenaran  dalil-dalil  agama,  hal  ini  dinilai  tidak  tepat  untuk  menilai  kesalahan seseorang karena sifatnya subyektif.
Adanya perbedaan tafsir yang tidak dapat ditunggalkan, maka Negara tidak valid menentukan  pokok-pokok  ajaran  agama  yang  ingin  dilindungi. 21 Negara  tidak  dapat masuk ke dalam wilayah keyakinan seseorang dalam menentukan keyakinan apa yang dianutnya  hal  ini  sesuai  dengan forum  infernum seseorang  tidak  dapat  dibatas  oleh siapapun  termasuk  negara.  Negara  hanya  dapat  memberikan  batasan  dalam  wilayah forum externum seseorang yang berkaitan dengan ekspresi ibadah dari seseorang tersebut. Pembatasan terkait forum externum tersebut dilakukan agar tidak terjadinya eigenrechting antar  sesama  warga  negara.  Warga  negara  dapat  melaksanakan  ibadah  atas keyakinannya  tanpa  adanya  rasa  takut  untuk  dibatasi  dan  diganggu  kebebasan spiritualnya  oleh  orang  lain.  Hal  inilah  yang  menjadi  tugas  pokok  dari  negara  bukan untuk  mengatur  wilayah forum infernum seseorang,  memberikan  batasan  bahwa  ajaran agama  ini  salah  dan  itu  benar.  Kewenangan  menentukan  ajaran  agama  yang  benar ataupun salah bukan merupakan tugas dari manusia melainkan kewenagan murni Tuhan
20 Wungkana, Supra Note 11.
21 Mudzakkir, Supra Note 17.
Yang Maha Esa.  Melindungi agama menjadi tidak mungkin karena tiadanya batas-batas untuk  mengukur  agama  tersebut  telah  dinodai,  dimusuhi  dan  disalahgunakan.  Justru satu-satunya  cara  untuk  melindungi  agama  adalah  melalui  perlindungan  terhadap pemeluk  agama.  Dengan  menjamin  kebebasan  setiap  pemeluk  agama  atau  keyakinan akan  membuat  agama  atau  keyakinan  tersebut  tetap  tegak  dan  bahkan  berkembang karena tidak dapat dihalang-halangi oleh siapapun.
Pasal  156a  KUHP  dimaksudkan  untuk  mencegah  agar  jangan  sampai  terjadi penyelewengan  ajaran-ajaran  agama  yang  dianggap  sebagai  ajaran-ajaran  pokok  oleh para  pemimpin  atau  pemuka  agama  yang  bersangkutan;  dan  aturan  ini  melindungi ketenteraman  beragama  dalam  masyarakat  dan  mempertahankan  nilai-nilai  ajaran agama  yang  terpelihara  oleh  masyarakat  dari  penodaan/penghinaan  serta  dari  ajaran- ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seraya menyebut enam agama yang diakui pemerintah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan  Kong  Hu  Cu),  undang-undang  ini  berupaya  sedemikian  rupa  agar  aliran-aliran keagamaan  di  luar  enam  agama  tersebut  dibatasi  kehadirannya. 22 Pembatasan  yang dilakukan  terhadap  ekspresi  keyakinan  seseorang  ini  merupakan  batasan  yang  dapat dilakukan  oleh  negara  dalam  mengatur  keberlangsungan  hidup  warga negaranya.Pembatasan ini berlaku sudah sangat lama dan sudah dianggap tidak relevan dengan  kondisi  masyarakat  Indonesia  masa  ini  serta  adanya  beberapa  putusan Mahkamah  Konstitusi  terkait  tindak  pidana  penodaan  agama.  Pembaruan  hukum pidana merupakan sebuah hal yang tidak bisa ditawar untuk memberikan perlindungan hukum  yang  adil  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia.  Pembaruan  redaksi  pasal  serta unsur-unsur pasal menjadi sebuah prioritas dalam pembentukan hukum pidana baru.

## IV. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama masih tidak adanya makna dalam memaknai  apa  yang  disebut  dengan  penodaan  agama.  Hasil  analisa  peneliti  dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2012/PN Spg dan Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN Bna bahwa penodaan agama adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa baik lisan maupun perbuatan  yang  perbuatan  baik  yang  dilakukan  secara  langsung  ataupun  lisan  yang bertujuan  untuk  menyerang  dan  menghina/merendahkan  simbol-simbol  keagamaan yang ada. Simbol-simbol agama yang dimaksud adalah Nabi, Kitab Suci, Ajaran Agama dan hal lain yang dapat menjadikan suatu ciri dari suatu agama yang ada. Putusan Nomor 69/Pid.B/2012/PN Spg Terdakwa melakukan penodaan agama dengan menganggap Al- Quran  yang  dibawa  oleh  Umat  Islam  saat  ini  tidak  orisinil  dan  Putusan  Nomor 81/Pid.B/2015/PN Bna Terdakwa melakukan penodaan agama dengan mengajarkan Nabi terakhir umat Islam adalah Abdul Salam Al Messi dalam hal ini adalah Ahmad Musadeq. Kedua perbuatan dianggap menghina/merendahkan simbol simbol agama Islam. Kedua, Penggabungan  Unsur-Unsur  Tindak  Pidana  Pasal  156a  dalam  Putusan  Nomor
22 Wungkana, Supra Note 11.
69/Pid.B/2012/PN  Spg  dan  Putusan  Nomor  81/Pid.B/2015/PN  Bna  dinilai  tidak  tepat dalam menjelaskan Unsur-Unsur Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Melihat bentuk delik dari Pasal 156a adalah delik formil yang apabila memenuhi rumusan suatu delik  maka  sudah  dapat  dipidana.  Hakim  masih  mencampur  unsur  obyektif  pasal ‘permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama’ dalam pertimbangan hukumnya. Dari  segi  praktik  hal  tersebut  tidak  menimbulkan  permasalahan  kecuali  diselesaikan dengan melakukan upaya hukum, namun dari segi teori penggabungan unsur subyektif dan unsur obyektif dinilai tidak tepat dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimana dalam setiap pasal harus mengandung unsur subyektif dan unsur obyektif.

## B. Saran
Proses  peradilan  pidana  ini  dalam  memaknai  Tindak  Pidana  Penodaan  Agama  yang masih multitafsir dan memiliki makna yang luas maka diperlukan suatu makna yang jelas dan tegas mengenai Penodaan Agama. Hakim dalam memutuskan perkara juga dituntut agar  lebih  teliti  lagi  dalam  memberikan  pertimbangan  hukum  dan  memperhatikan unsur-unsur tindak pidana dalam Tindak Pidana Penodaan Agama. Setiap unsur pasal harus diberikan penjelasan dan diberikan unsur manakah yang memenuhi rumusan pasal tersebut.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Arsil Et Al, Penafsiran terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia) (Indonesian Institute The Independent Judiciary Lembaga Kajian Dan Advokasi Independensi Peradilan (Leip), 2018).
Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum Edisi Revisi, 12th Ed (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2016).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1983).
Tajus Subkti, Karakteristik Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama (Tesis, Universitas Airlangga,.
Adare, Randy , “ Delik Penodaan Agama Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia ” [2013] 1:1 LEX ET SOCIETATIS, Online:
<Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexetsocietatis/Article/View/1314>.
Anggraeny, Kurnia Dewi , “ Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut Perspektif Hukum ” [2017] 2 Era Hukum 27.
Mirzana, Hijrah Adhyanti , “ Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama ” [2012] 7 9. Mudzakkir , “ Tindak Pidana terhadao Agama dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Kajian Terhadap Praktek Penegakan Hukum dan Prospek Pengaturannya Dalam Hukum Positif Indonesia )” [2010]
Blasphemy Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 1 – 183. Muhammad Dahri , “ Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam ” [2017] Vol. 1 No. 2 AT- TAFAHUM: Journal of Islamic Law 15.
Nurdin, Nazar , “ Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia ” [2017] 19:1 International Journal Ihya’ ’Ulum Al-Din 129.
Oloan Siahaan , “ Kebijakan Pidana untuk Menanggulan Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia" (Studi Pada Kelompok Gafatar )” [2015] Blasphemy Restu Agung 1 – 36.
Wungkana, Leonard Reynold , “ Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156a ” [2017] 6:8 LEX CRIMEN, Online: <Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexcrimen/Article/View/17931>.