Tanggung Jawab Negara pada Penggunaan Senjata Kimia Saat Perang (Tinjauan Kasus : Agent Orange 1954 – 1975)

## Julian Tommi Anugerah
tommijuna23@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The use of chemical weapons in war is nothing new, as was done by the United States in the Vietnam war of 1955 - 1975. The United States uses chemical weapons namely Agent Orange to eradicate forest foliage in Vietnam, to find out the hideouts of Vietnamese soldiers in the forest. The effects of Agent Orange apparently damage the environment in Vietnam, and people affected by Agent Orange make their offspring disabled due to substances contained in Agent Orange that settle on the bodies of their victims. The rules regarding the use of chemical weapons in war have been regulated starting from the 1907 Hague Convention which pioneered the rules for enforcing chemical weapons. However, enforcement of environmental law is indeed considered less firm towards the perpetrators of environmental pollution (state). The form of responsibility that can be carried out by a country according to the Draft Article Responsibility of States for International Wrong Acts 2011 concerning the responsibility of the state that is detrimental to other countries In Environmental Law, a polluting or environmental country must carry out an overall environmental recovery and also material compensation for a country polluted by its environment. But enforcement for the responsibility of the United States is not in accordance with the rules set out in the laws and international agreements, they do not carry out overall accountability for the victims and the restoration of the Vietnamese environment from the rest of Agent Orange. Keywords: Chemical Weapon ;Agent orange; Absolute Liability;  Polluter Pays Principle.

## Abstrak
Penggunaan senjata kimia dalam peperangan bukanlah hal yang baru,seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada perang Vietnam tahun 1955 - 1975. Amerika Serikat menggunakan senjata kimia yaitu Agent Orange untuk merontokkan dedaunan hutan di Vietnam,untuk mengetahui persembunyian tentara Vietnam dalam hutan. Efek dari Agent Orange rupanya merusak lingkungan yang ada di Vietnam, serta orang yang terkena Agent Orange membuat keturunannya menjadi cacat akibat zat yang terkandung di dalam Agent Orange yang mengendap di tubuh para korbannya. Aturan tentang penggunaan senjata kimia dalam perang  sudah diatur mulai dari Konvensi Den Haag 1907 yang menjadai pioneer tentang aturan penegakan senjata kimia. Namun penegakan hukum lingkungan memang dirasa kurang tegas terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan (negara).Bentuk tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh suatu negara menurut Draft Article Responsibility States of States for Internationally Wrongful Acts 2011 tentang tanggung jawab negera yang merugikan negara lain haruslah dilaksanakan. Dalam Hukum Lingkungan negara yang mencemari atau  lingkungan haruslah melakukan pemulihan lingkungan secara menyeluruh dan juga ganti rugi secara materiil terhadap negara yang tercemari lingkungannya. Namun penegakan untuk tanggung jawab Amerika Serikat tidaklah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan di undang – undang serta perjanjian internasional, mereka tidak melakukan pertanggungjawaban secara menyeluruh terhadap para korban serta pemulihan lingkungan Vietnam dari sisa Agent Orange. Tanggungjawab yang harus dilakukan Amerika termasuk Absolute Liability karena dampak yang akibatkan oleh penggunaan senjata kimia oleh Amerika Serikat. Bentuk tanggungjawab yang dapat dilakukan oleh Vietnam kepada Amerika Serikat adalah dengan prinsip Polluter Pays Principle untuk mengganti kerugian yang di derita masyarakat Vietnam. Kata Kunci: Senjata kimia; Agent Orange; Absolute Liability;Polluter Pays Principle.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 2, Maret 2019
Histori artikel: Submit 8 Februari 2019; Diterima 23 Februari 2019; Diterbitkan online 1 Maret 2019.

## 522 Julian Tommi: Tanggung  Jawab Negara

## Pendahuluan
Pada tanggal 9 Agustus 2012, Amerika Serikat melakukan pembersihan lingkungan akibat penggunaan senjata kimia Agent Orange di Vietnam pada saat perang Vietnam. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban, akibat konflik pada tahun 1961 dengan Vietnam. Namun pembersihan ini tidak berlangsung secara terus menerus, dikarenakan kendala biaya besar yang dikeluarkan Amerika Serikat. Pada tahun 2014 kelanjutan tanggung jawab AS terhadap peristiwa Agent Orange , upaya pembersihan dioxin yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat seperti terhadap bekas markas militer Amerika yang menyimpan herbisida yang ada pada saat itu.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Amerika Serikat pada Tahun 2014 menggunakan pendekatan secara diplomatik antar kedua Negara tersebut. Dimana bentuk pertanggungjawaban Amerika Serikat tidak secara menyeluruh, dan dari pihak Vietnam menerima pertanggungjawaban tersebut tanpa ada ketentuan pengawasan apakah itu sampai bersih ataupun hilang. Suatu Negara dalam melakukan pertanggungjawabannyaselama  ini hanya dengan membayar ataupun membantu membersihkan dampak dari kerusakan yang disebabkannya, Harus adanya peraturan tegas dari penegakan Hukum Lingkungan Internasional terhadap entitas yang melakukan perusakan lingkungan baik Negara, Organisasi Internasional serta subyek Hukum Internasional lainnya agar dapat di tuntut untuk melakukan pertanggungjawaban yang memiliki batas waktu dalam pelaksanaannya serta perjanjian tentang tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut.

## Penggunaan Senjata Kimia Saat Perang yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan
Setelah Perancis menyatakan kekalahannya pada Vietnam tahun 1954 rakyat Vietnam merdeka. Perancis yang kala itu tergabung dalam Pasukan Sekutu pada Perang Dunia II meminta Amerika Serikat untuk melanjutkan keinginan Perancis menaklukan Vietnam. Dimulailah pendudukan baru yang diteruskan oleh Sekutu Perancis yaitu Amerika Serikat. Pendudukan yang berlanjut ini, dari
perang Vietnam dengan Perancis di Indocina pertama membuat Vietnam terbagi menjadi dua kubu antara Vietnam yang berpandangan komunis (Vietnam Utara) dan Vietnam yang berpandangan liberalis (Vietnam Selatan). pada tanggal 20 Juli 1954 di Jenewa , terjadi negosiasi diantara Vieth Minh (liga kemerdekaan, yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Vietnamdari Perancis dan untuk menghalau pendudukan Jepang) dan Perancis yang kala itu hendak menjajah Vietnam.
Keduanya setuju jika Vietnam di bagi menjadi 2 bagian besar yaitu, Komunis yang berada di Vietnam Utara dan Kapitalis yang berada di Vietnam Selatan .
Perang  antara Vietnam Utara dengan tentara Amerika Serikat pun terjadi,selama peperangan tersebut kubu Amerika Serikat tak hanya menggunakan senjata api namun juga menggunakan senjata kimia Agent Orange sejak 1961 hingga 1971.
Agent Orange mengandung picloram dan asam cacodylic , sejenis senyawa arsenik yang bisa menimbulkan efek kekeringan cepat pada dedaunan. Dalam kurun waktu 1961-1971,  AS  telah  menyemprotkan  20  juta  galon  gas  penyiang  gulma  atau herbisida ( herbicide ) yang merupakan senyawa atau material yang disebarkan pada lahan pertanian untuk menekan atau memberantas tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar tanaman (gulma).
Kerusakan lingkungan hutan di Vietnam menjadi kerusakan yang permanen, karena herbisida tidak hanya membuat pohon-pohon yang terdapat di dalam hutanmati namun juga mengubah secara drastis kondisi ekologi dari kawasan hutan tersebut. World Bank menyatakan bahwa “ One of the least understood andpotentially most detrimental aspects of the war is how the modification in species distribution that it caused may have permanently changed the biodiversity of Vietnam .” Target dari senjata kimia yang disebarkan Amerika Serikat ini adalah pasukan Vietnam Utara, ternyata secara tidak langsung banyak dari pasukan Amerika Serikat sendiri yang juga ikut terpapar senjata ini. Hingga saat ini, dampak Agent Orange masih dirasakan masyarakat Vietnam. Banyak bayi yang lahir dengan kondisi cacat karena dampak dari Agent Orange . Racun herbisida ini juga mengakibatkan mutasi gen, yang menimbulkan cacat dan penyakit berbahaya.

## 524 Julian Tommi: Tanggung  Jawab Negara
Secara umum pengertian senjata kimia dapat dibatasi sebagai senjata yang menggunakan  isian  bahan  kimia  atau  senyawa  tlari  unsur-unsur  kimia.  Definisi senjata kimia dalam peraturan dapat ditemukan dalam Article II Angka 1Chemical Weapons Convention 1993 menjelasakan bahwa  Chemical Weapons” means the following, together or separately:
1.  Toxic chemicals and their precursors, except where intended for purposes not prohibited under this Convention, as long as the types and quantities are consistent with such purposes;
2. Munitions  and  devices,  specifically  designed  to  cause  death  or  other  harm through the toxic properties of those toxic chemicals specified in subparagraph (a), which would be released as a result of the employment of such munitions and devices;
3. Any  equipment  specifically  designed  for  use  directly  in  connection  with  the employment of munitions and devices specified in subparagraph(b).
Bahwa setiap bahan kimia yang memiliki sifat toxic (racun) , atau juga prekursornya, yang dapat menyebabkan kematian, cedera, kelumpuhan sementara atau iritasi pada indera manusia sebagai akibat dari terpapar bahan tersebut.
Amunisi senjata atau perangkat pengiriman yang dirancang untuk mengirimkan senjata kimia, baik yang terisi atau tidak terisi, juga dianggap senjata kimia.
Konvensi Den Haag IV 1907 tentang Hukum Kebiasaan perang di Darat pada pasal 22 Konvensi tersebut berbunyi, “Hak para pihak yang berperang untuk menggunakan alat-alat untuk melukai musuh adalah tidak terbatas”. Kemudian pada pasal 23 Konvensi tersebut berbunyi “Sebagai tambahan atas Larangan-larangan yang ditentukan oleh Konvensi khusus, maka secara khusus dilarang untuk:
a)  mengggunakan racun atau senjata beracun;
b) membunuh atau melukai secara kejam orang-orang atau tentara dari pihak musuh;
c)  membunuh atau melukai lawan yang telah meletakkan senjatanya, atau yang tidak lagi alat pertahanan, atau yang telah menyerah;
d) menyatakan bahwa perlindungan tidak akan diberikan;
e)  menggunakan senjata proyektil, atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu;
f)  menyalahgunakan bendera perdamaian, bendera nasional, atau tanda militer dan seragam musuh, dan juga atribut-atribut pembeda dari Konvensi Jenewa;
g) menghancurkan atau menyita harta benda milik musuh, kecuali penghancuran atau penyitaan tersebut diperlukan bagi kepentingan militer;
h) menyatakan peghapusan, penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya hak-hak pembelaan warga negara pihak musuh dalam suatu pengadilan. Suatu Pihak Belijeren sebaliknya, dilarang menghasut warga negara pihak lawan untuk ikut serta dalam operasi peperangan yang ditujukan kepada negara mereka,meskipun mereka telah bekerja pada Belijeren sebelum dimulainya peperangan.
Ketentuan dalam Pasal 23 ini merupakan ketentuan umum yang berlaku dalam masa perang, antara lain dinyatakan tentang maksud : larangan penggunaan senjata-senjata seperti amunisi dan peralatan perang lain yang dapat  menimbulkan penderitaan yang amat tidak perlu bagi korban atau lebih tepatnya menyiksa korban. Senjata dan peluru kendali yang dilarang digunakan seperti senjata - senjata beracun dan racun ( poisoned weapons and poisons ), senjata-senjata lintas lengkung yang berkepala banyak dan terbuka, proyektil-proyektil yang berisi pecahan kaca, menggores kepala peluru, melumuri dengan suatu zat yang merangsang luka dan lain-lain tindakan semacam itu.
Dari konvensi serta regulasi yang sudah dijelaskan tersebut jelaslah terlihat bahwa keberadaan konvensi serta regulasi ini menandakan masyarakat internasional terutama negara yang sudah mengedepankan semangat untuk tidak lagi menggunakan senjata kimia pada situasi  apapun. Larangan tersebut memang tidak secara spesifik dijelaskan seperti apa senjata kimia itu, namun senjata kimia merupakan kategori senjata yang beracun ( poisoned weapon ).
Penggunaan senjata kimia bukanlah hal baru dalam perang karena sudah digunakan sejak adanya perang dan untuk melemahkan pihak lawan agar segera menyerah dan semenjak itulah juga sudah buatlah peraturan – peraturan dalam penggunaan senjata kimia yang diawali pada tahun 1899 yaitu Deklarasi Den Haag sebagai momentum dalam perlindungan baik diperuntukan kepada korban (manusia) dan juga lingkungan. Berikut peraturan – peraturan yang mngatur tentang penggunaan senjata kimia.
Berdasarkan Deklarasi Den  Haag 1899 , Deklarasi Den Haag tahun 1899 ini berisi larangan penggunaan peluru atau amunisi yang ledakkannya menyebabkan

## 526 Julian Tommi: Tanggung  Jawab Negara
tersebarnya gas yang menimbulkan rasa tercekik karena sesak nafas. Gas ini bernama “ Asphixiating Gases ”. 1 Melalui Deklarasi ini negara-negara berjanji untuk tidak menggunakan senjata kimia sebagaimana tersebut di atas. Hanya itulah materi yang penting, selebihnya Deklarasi ini hanya mengatur masalah keterikatan pihakpihak peserta pengakhiran keterikatan. prosedur serta ketentuan penutup, yang lazim terdapat dalam suatu perjanjian internasional.
Deklarasi Den Haag 1899 hanya mengikat negara-negara peserta saja, bilamana diantara mereka terjadi perang. Keterikatan dapat berakhir apabila terjadi perang antara negara penanda tangan Deklarasi dengan negara bukan penanda tangan. Dengan demikian Deklarasi Den Haag 1899 ini masih membuka peluang untuk meninggalkan keterikatan negara peserta. Sehingga dapat dikatakan bahwa Deklarasi Den Haag1899 ini tidak berisi larangan mutlak.
Selanjutnya Konvensi Den Haag IV 1907 , Dalam Konferensi ini berhasil dikodifikasi  hukum  kebiasaan  internasional  yang  mengatur  penggunaan  senjata dan metode berperang yang terdiri atas 13 Konvensi. diketemukan ketentuan penting dalam pasal 22 pasal 23 (a) serta pasal 23 (e)Konvensi Den Haag IV yang mengatur hukum dan kebiasaan perang di darat. Pasal 22 menentukan : “ The right of Belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited” . Sedangkan pasal 23 berisi hal-hal yang secara khusus dilarang dilakukan dalam perang didarat.
Pasal ini menentukan: In addition to the prohibition provided by special conventions,
it is expecially forbidden :   (a) To employ poison or poisonen weapons; (b) To employ arms, projectiles or material calculated to cause unnecessary suffering.
Konvensi Den Haag 1907 belum mengatur larangan penyimpanan serta metode-metode lain yang dapat menjamin tidak digunakannya senjata kimia. Melihat pengaturan yang tertuang dalam pasal 22 dan 23Konvensi Den Haag IV tahun 1907 ini, terdapat suatu indikasi bahwa pengaturan larangan pemakaian senjata kimia dalam Konvensi tersebut belum memperoleh kesepakatan menyeluruh dalam semua aspeknya. Akibatnya dapat. terlihat ketika Perang Dunia Pertama terjadi
1 Adam Roberts and Richard Guelff, Documents on the Laws of War , (Claredon Press1982), [34].
rahun 1914-1918. Dalam masa perang itu terdapat bukti-bukti adanya penggunaan senjata kimia oleh pihak-pihak yang sebenarnya merupakan peserta Konvensi Den Haag IV 1907 , seperti Jerman, Italia, Inggris maupun Perancis. 2
Selanjutnya Protokol Jenewa 1925 , Protokol Jenewa 1925 membuat masyarakat internasional kalaitu menunjuk Protokol Jenewa 1925 sebagai landasan dalam menuntut para pihak yang menggunakan senjata kimia manakala terdapat bukti-bukti kuat adanya perang penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata internasional seperti dalam perang Irak-Iran. Hal ini menunjukkan bukti betapa terkenalnya Protokol Jenewa 1925 sebagai perjanjian internasional yang melarang pemakaian senjata kimia. Pada pokoknya Protokol Jenewa 1925 ini menentukan:
“ ...That the High Contracting Parties, so far as they are not already Parties , to Treaties prohibiting such use, accept this prohibition, agree to extend this prohibition to the use of bacteriological methods of warfare and agree to be bound as between themselves according the terms of this declaration”.
Protokol  ini  hanya  mengatur  tentang  ratifikasi,  access,  penyimpanan  piagam ratifikasi, serta ketentuan penutup yang lazim terdapat dalam perjanjian internasional. Berikutnya Deklarasi Stockholm 1972 , Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa (untuk selanjutnya disingkat PBB) tentang Lingkungan Hidup menghasilkan kesepakatan dalam bentuk  Deklarasi Stockholm. Diadakan pada 5 - 16 Juni 1972 di Swedia. Pengaturan tentang penggunaan senjata kimia dibahas dalam Konvensi ini, terdapat pada bagian Principles yaitu Principles 26 yang menyatakan:
“Man and his environment must be spared the effects of nuclear weapons and all other means of mass destruction. States must strive to reach prompt agreement, in the relevant international organs, on the elimination and complete destructionof such weapons ”.
Pada deklarasi ini pengaturan senjata kimia lebih ditekankan pada senjata Nuklir, dikarenakan pada saat itu memang yang ditakuti oleh negara – negara lain adalah senjata nuklir yang dibuat oleh negara maju.Pengaturan senjata nuklir memang di berikan bab khusus, pada konvensi ini yaitu terdapat di Chapter IV poin ke 3
(1) : Nuclear Weapon Test. Meskipun penegasan pada senjata kimia dan senjata
2 ibid. [58].

## 528 Julian Tommi: Tanggung  Jawab Negara
pemusnah masal yang ada pada deklarasi ini terpusat pada senjata nuklir (senjata kimia), pada Recommendation 74 upaya  dalam  mendata  dan  mengidentifikasi senyawa kimia berbahaya yang dilarang serta mengancam kehidupan manusia serta lingkungan sudah di cantumkan juga.
Ditegaskan pada Recommendation 74 huruf E tentang perlunya pendataan senjata kimia yang berbahaya :
“(e) Develop plans for an International Registry of Data on Chemicals in the  Environment  based  on  a  collectionof  available  scientific  data  on  the environmental behaviour of the most important man-made chemicals and containing  production  figures  of  the  potentially  most  harmful  chemicals, together with their pathways from factory via utilization to ultimate disposal or recirculation”.
Peraturan-peraturan yang yang disebutkan diatas merupakan wujud makin berkembangnya jaman, serta masyarakat international yang mulai menyadari bahwa penggunaan senjata kimia begitu merugikan banyak pihak bukan saja manusia namun kelangsungan hidup lingkungan bagi generasi yang akan mendatang.
Dalam prinsip – prinsip hukum lingkungan, Melalui perkembangan politik dan cara pandang inilah lahir apa yang dikenal sebagai prinsip-prinsip yang mendasari perubahan kebijakan dan hukum lingkungan. Dalam pandangan Dworkin , aturan hukum ( rules of law ) perlu dibedakan dari prinsip atau asas hukum ( legal principles ). Menurutnya, aturan bekerja menurut “ all-or-nothing ” (misalnya apakah dalam kasus tertentu berlaku aturan A atau tidak). Sehingga aturan lebih memiliki kejelasan, baik dari isi maupun konsekuensi hukum apabila aturan ini dilanggar. 3 Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai latar belakang yang implisit dari sistem hukum. Berikut Prinsip-prinsip pada Hukum Lingkungan yang ada didalam Deklarasi Stockholm 1972 .
Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable Development ) Adalah suatu proses dimana suatu pembangunan baik secara ekonomi dan sosial haruslah mengutamakan keseimbangan antara sumber daya alam, sumberdaya manusia dan tanpa mengurangi
3 Andri G.Wibisana , Bahan Kuliah Hukum Lingkungan FHUI: Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan (Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2014) . [4].
hak – hak bagi generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang bersih dan aman. Keadilan dalam Satu Generasi ( Intragenerational Equity ) Adalah suatu konsep tentang keadilan yang ada dalam 1 (satu) generasi yang sama. Dimana keadilan tersebut meliputi,keadilan dalam distribusi Sumber Daya Alam dimana kelestarian alam menjadi tanggung jawab bersama.Serta manfaat/hasil dari sutau pembangunan distribusi resiko/biaya sosial dari sebuah kegiatan pembangunan pada generasi yang sama baik secara nasional dan internasional. Keadilan Antar Generasi ( Intergenerational Equity ) suatu konsep tentang perlindungan Sumber Daya Alam,bagamaina pengelolaan serta pemanfaatan haruslah mengutamakan keutuhan Sumber Daya Alam bagi generasi yang akan datang.
Prinsip Pencegahan ( The Principle of Preventive Action ) suatu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh negara dalam menangani pencemaran atau kerusakan lingkungan yang berada didalam yurisdiksi negara itu sendiri.
Prinsip Kehati-hatian ( The Precautionary Principle ) suatu prinsip dimana setiap negara haruslah memperkirakan potensi dari suatu kegiatan baik dalam eksploitasi Sumber Daya Alam ataupun ekonomi dan sosial  apakah menyebabkan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan.
Prinsip Pencemar Membayar ( The Polluter-Pays Principle ) suatu prinsip dimana pencemar yang menyebabkan pencemaran lingkungan baik itu perorangan, negara, atau organisasi. Wajib membayar biaya sebagai bentuk ganti rugi atas pencemaran yang dilakukan oleh pihak pencemar tersebut.
Dari beberapa prinsip tersebut ada 2 (dua) prinsip yang tidak dijelaskan karena pada sub bab selanjutnya akan di jelaskan lebih rinci tentang 2 (dua) prinsip tersbut. Dan dalam studi kasus : Agent Orange ( 1961 – 1971) Amerika telah melanggar 2 (dua) prinsip tersebut yaitu Satu , Intergenerational Equity (Keadilan Antar Generasi) dan ke Dua, The Polluter Pays principle (Prinsip pencemar Membayar).
Intergenerational Equity, definisi  pembangunan  berkelanjutan  yang  diberikan oleh WCED (World Commission on Environtment and Development) , mandat bagi terwujudnya keadilan antar generasi tercermin di dalam pernyataan “ without compromising the ability of future generations to meet their own needs ”.

## 530 Julian Tommi: Tanggung  Jawab Negara
Pembangunan berkelanjutan menginginkan adanya keseimbangan keadilan maksudnya adalah adil terhadap generasi sekarang, dan adil pula terhadap generasi yang akan datang.
Bahwa ‘generasi sekarang’ yang memilik tanggung jawab yang besar akan berhasilnya akses yang akan diperuntukkan  bagi generasi yang akan datang agra akses yang didapatkan oleh generasi yang akan datang tidak lebih buruk dari ‘generasi sekarang’, serta untuk memastikan bahwa generasi yang akan datang memiliki kapasitas yang sama baik secara hak, tindakan, serta upaya dalam pelestarian lingkungan hidup dan untuk kehidupan dalam tingkat kesejahteraan yang tidak lebih buruk dari ‘generasi sekarang’.
The Polluter Pays Principle, pertama kali disebutkan dalam rekomendasi OECD 26 Mei 1972 dan ditegaskan kembali dalam rekomendasi pada 14 November 1974. 4 Prinsip ini cenderung menekankan pada segi ekonomi daripada segi hukum, karena mengatur mengenai kebijaksanaan atas penghitungan nilai kerusakan dan pembebanannya, fungsi prinsip ini layaknya sanksi administrasi bagi pencemar lingkungan yang cukup membuat efek “berhati - hati” para pengusaha kala itudan karena prinsip ini dalam perkembangannya menuai respon positif bagi kelestarian lingkungan akhirnya prinsip ini mulai dianut sebagai salah satu prinsip dalam liability pada lingkungan.
Pada perkembangan selanjutnya, prinsip pencemar membayar tidak saja dipahami sebagai instrumen ekonomi, tetapi mulai bergeser pada bidang hukum lebih tepatnya menjadi salah satu prinsip dalam bertanggungjawab ( liability ) pada Hukum Lingkungan Internasional. Prinsip ini terdapat di Pasal 16 Deklarasi Rio 1992 .
Polluter Pays Principle memberi arah dalam pengaturan Hukum Lingkungan Internasional terkait peristiwa pencemaran. Asas ini menunjuk pada suatu kewajiban atau pembebanan kepada pencemar untuk membayar kerugian yang dialami korban. Secara teoritis, Prinsip Pencemar Membayar pada dasarnya merupakan sebuah penerapan teori ekonomi dalam rangka pengalokasian biaya-biaya bagi pencemaran
4 European Commission, Slide Workshop on EU Legislation : Principle of EU Environtmen- tal Law (European Comission 2012).[3].
dan kerusakan lingkungan, tetapi kemudian memiliki implikasi bagi perkembangan hukum lingkungan internasional yaitu dalam hal terkait dengan masalah tanggung jawab ganti kerugian atau dengan biaya-biaya lingkungan yang harus dipikul oleh pencemar lingkungan akibat perbuatannya.

## Tanggung Gugat Negara dalam Pencemaran Lingkungan pada Saat Perang
Tanggung gugat, Perbuatan mencemari lingkungan yang disebabkan oleh negara lain,didalam wilayah yurisdiksi negara yang dicemari haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasari. Pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan disebut Tanggung Gugat. Tanggung Gugat adalah rangkaian bentuk pertanggungjawaban untuk menanggung kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atau resiko, yang di tanggung oleh pihak yang dituntut karena merugikan pihak lain secara perdata.
Tanggung gugat timbul karena adanya perbuatan melanggar hukum, yang menyebabkan kerugian yang harus diderita oleh pihak lain. Sedangkan pihak yang merugikan dinyatakan bersalah, maka pihak yang bersalah tersebut harus bertanggug gugat atas kerugian yang disebabkannya. Tanggung Jawab, Tanggung jawab negara dalam hukum internasional terjadi apabila  ketidaktaatannya memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh sistem hukum internasional sebagai hukuman atas suatu tindakan yang melanggar baik perjanjian ataupun aturan hukum internasional yang telah dilakukan oleh negara yang bertanggung jawab tersebut. 5
Dalam draft I.L.C. tentang State Responsibility bahwa semua negara bertangggung jawab sama dibawah hukum internasional atas tindakan ilegal yang dilakukan negara tersebut. Peraturan tersebut bersifat absolute, karena bersifat absolute maka negara tidak dapat beralasan dalam bertanggung jawab karena kurang berwenang. Negara tidak dapat menghindarkan diri dari tanggung jawab dengan
5 Bambang Arumanadi, Hukum Internasional: Pengantar untuk Mahasiswa oleh  Rebecca M.M. Wallace Penerjemah Bambang Arumanadi SH., M.Sc. (IKIP Semarang Press 1993).[183].

## Julian Tommi: Tanggung  Jawab Negara
meminta baik pengaturan atau pun penghapusan undang – undang domestiknya. 6
Article 2 pada draft article mengkategorikan suatu kejahatan internasional ditetapkan sebagai:
“There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of an action or omission:
(a) is attributable to the State under international law; and
(b) constitutes a breach of an international obligationof the State“.
Article 12 Draft Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2011 menegaskan tentang bagaimana status tanggung jawab yang akan mengikuti negara itu dimana dia berada: “ There is a breach of an international obligation by a State when an act of that State is not in conformity with what is required of it by that obligation, regardless of its origin or character ”.
Article 1 Draft Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2011 juga menegaskan bahwa: “ Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State .” Dari Article pada Draft I.LC. bagaimana suatu negara harus bertanggung jawab .
Aturan pada Article 12 dan Article 1, maka negara tetaplah bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya yang menyebabkan kerugian bagi negara lain. Dalam Hukum Internasional negara yang bertanggung jawab atas tindakan - tindakan yang dilakukan penduduk, organisasi, insitusi negara dan pejabat negara yang terbukti melakukan pelanggaran hukum Internasional.
Selanjutnya Tanggung Jawab Mutlak ( Absolute Liability ) Dalam perbuatan terhadap pencemaran lingkungan, dalam pengertian bahwa semua perbuatan pengelolaan sumber daya alam yang menyebabkan pencemaran lingkungan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap
Pelanggaran norma-norma hukum yang mendasari bahwa pencemar telah mencemari lingkungan dan bertindak tidak sesuai dengan aturan hukum lingkungan. Dalam Black’s Law Dictionary , 7 dinyatakan: “ Liability is thequality or state of
6 ibid.[183] .
7 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary (West Publishing, 1990 ).[225].
being legaly obligated oraccountable; legal resposibility to anotheror to society, enforceable by civil remedyor criminal punishment (liability for injurescoused by negligence)-also termed legalliability”.
Tanggung jawab mutlak dikenal dengan istilah strict liability atau absolute liability . Merupakan prinsip yang memandang adanya tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Dengan kata lain ‘kesalahan’ yang di maksud merupakan suatu yang tidak perlu dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak. 8 Dalam teori dan praktiknya terkadang sulit membedakan terhadap kedua istilah terebut.
Bin Cheng, berpendapat bahwa pada strict liability perbuatan yang menyebabkan kerugian harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab. Hal ini berarti bahwa pada strict liability terdapat hubungan kausalitas antara pihak yang benar - benar bertanggung jawab atas kerugian yang memang dilakukannya.
Sedangkan pada absolute liability adanya hubungan kausalitas antara pihak yang bertanggung jawab dengan kerugian tidak disyaratkan.
Terdapat indikasi umum dalam membedakan kedua istilah tanggung jawab mutlak, yaitu pada strict liability pihak yang bertanggung jawab dapat membebaskan diri berdasarkan semua alasan umum yang sudah dikenal di lingkungan internasional. Selanjutnya pembahasan tentang gugatan yang di lakukan oleh Vietnam kepada Amerika Serikat. Tahun 1978 Pihak Vietnam yaitu para Veteran tentara Vietnam sudah mengajukan gugatan (class action) kepada perusahaan yang memproduksi Agent Orange, Monsanto Company of St. Louis; the Diamond Shamrock Corporationof Dallas;, Uniroyal Inc. of Middlebury, Conn.; the T. H. Agriculture and Nutrition Company of Kansas City, Mo.; the Thompson Chemical Company of Newark, and Hercules Inc., of Wilmington, Del., ke Pengadilan Distrik dan Federal di Amerika Serikat. Namun Setelah pengajuan kasus ganti rugi pertama yang diajukan veteran Vietnam pada Pengadilan Distrik di Amerika Serikat lalu muncul 8 kasus serupa dengan gugatan yang hampir sama, dan akhirnya oleh
8 E. Saefullah Wiradipradja, Hukum Transportasi Udara: Dari Warsawa 1929 ke Montreal (Regional Institute of Higher and Development 1999). [86] .

## 534 Julian Tommi: Tanggung  Jawab Negara
Komisi Yudisial di Amerika Serikat menggabungkan gugatan – gugatn tersebut pada 1 (satu) Litigasi yaitu Multi District Litigation ( MDL Panel ) dan di registrasikan yaitu MDL No. 381 pada Pengadilan Distrik New York pada 7 Mei 1984. 9
Dalam putusannya disebutkan bahwa Perusahaan-perusahaan ini berdalih bahwa penyakit yang diderita oleh para veteran perang ini tidak memiliki hubungan dengan Agent Orange , perusahaan-perusahaan tersebut berusaha untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dengan menyalahkan negara AS. 10 Tahun 1984 melalui putusan Pengadilan Distrik New York kelompok perusahaan – perusahaan tersebut dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar $180 juta. 11 Walaupun selanjutnya penanganan ganti rugi tidak lagi dilanjutkan oleh perusahan - perusahaan ini, karena dari tahun ke tahun jumlah ganti rugi  yang harus dibayarkan bertambah banyak seiring dengan jumlah veteran perang yang terdaftar dan meminta ganti rugi.
Tahun 2004, warga negara Vietnam dan Vietnam Association for Victims of Agent Orange yang mewakili empat juta warga negara Vietnam yangmenderita penyakit yang disebabkan oleh paparan herbisida kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Distrik New York Timur. Mereka menggugat Dow Chemical Companysebagai perusahaan yang memproduksi herbisida tersebut kepada pemerintahAmerika Serikat meskipun telah mengetahui intensi dari penggunaan herbisida.
Dalam putusannya, gugatan yang ditujukan ditolak oleh Pengadilan Distrik
New York Timur karena pihak penggugat tidak dapat membuktikan tindakan yang dilakukan Dow Chemical Companymemenuhi dalil - dalil dari konvensi - konvensi yang mereka bawa atau bahwa penggunaan herbisida dilarang oleh hukum humaniter internasional, konvensi internasional, ataupun hukum kebiasaan internasional. Pada gugatan pihak penggugat mengenai hukum lingkungan, para pihak tidak mengutip konvensi internasional atau instrumen hukum internasional apapun yang berlaku
9 U.S. District Court for the Eastern District of New York , ‘In Re Agent Orange Product Liability Litigation, 597 F. Supp. 740’ ( EasternDistrict of New York,1984 ) <https://law.justia.com/ cases/federal/district-courts/FSupp/597/740/1437287> acecessed 12 Oktober 2018.
10 Wilbur J. Scott, The Politics of Readjustment: Vietnam Veterans Since the War, (Western Michigan University 1993).[130].
11 Op.Cit .
sebelum tahun 1975 mengenai penggunaan herbisida saat perang.
Pengadilan Distrik New York Timur merujuk pada Protokol Tambahan dari Konvensi Jenewa 1949 (Protokol I) terkait Perlindungan terhadap Korban dari Konflik Bersenjata Internasional (1977). Pasal 35 ayat (3) dari Protokol I tersebut menyatakan bahwa “ It is prohibited to employ methods or means of warfare which are intended or may be expected, to cause widespread, long-term and severe damage to the natural environment ”.
Pasal 55 ayat (1) kemudian mengatur bahwa:
“ Care shall be taken in warfare to protect the natural environment against widespread, long-term and severedamage. This protection includes a prohibitionof the use of methods or means of warfare which are intended to or may be expected to cause such damage to the natural environment and thereby to the prejudice the health and survival of the population”.
Protokol tersebut baru ada setelah tahun 1977 serta Amerika Serikat pun menandatangani Protokol Tambahan I tersebut pada tanggal 12 Desember 1977 tetapi belum meratifikasinya, protokol tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap Amerika Serikat karena sifat Protokol I 1977 sendiri barulah bisa menegakkan aturannya apabila negara sudah meratifikasi peraturan tersebut. 12
Analisis Kasus Agent Orange, Pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Vietnam Association for Victims of Agent Orange harusnya bukan kepada perusahaan – perusahaan pembuat senjata kimia tersebut melainkan pada pemerintah Amerika Serikat selaku negara yang berperang di Vietnam kala itu dan menjadi state responsibility karena keberadaannya serta penyebaran Agent Orange tersebut mewakili tindakan Negara Amerika Serikat.
Bentuk Tanggung jawab yang harus dilakukan Amerika Serikat adalah absolute liability. Absolute liability dapat di aplikasikan dalam tindakan yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat, juga memperhatikan “ Alasan - alasan umum pembebasan tidak berlaku kecuali dinyatakan jelas secara khusus dinyatakan dalam instrumen- instrumen hukum tertentu” .  Berdasarkan prinsip absolute liability tersebut dan
12 Arie Afriansyah, ‘The Adequacy of International Legal Obligations for Environmental Pro- tection During Armed Conflict’,(2013) 1  Indonesia Law Review.[62].
mengacu pada instrumen – intrumen hukum diatas jelas melarang penggunaan senjata kimia saat perang serta merusak lingkungan, terlebih lagi merusak lingkungan negara lain dan juga tidak memperdulikan prinsip Intergenarational Equity bagi keturunan korban masyarakat Vietnam, maka Amerika Serikat telah melanggar berbagai ketentuan yang ada pada instrumen-instrumen yang sudah dijelaskan diatas, Amerika Serikat haruslah bertanggung jawab penuh atas kerugian yang di tanggung oleh masyarakat Vietnam.

## Kesimpulan
Penggunaan senjata kimia pada saat perang yang dilakukan Amerika Serikat di Vietnam merupakan pelanggaran terhadap aturan hukum pada Hukum Humaniter Internasional yaitu pada Konvensi Den Haag IV 1907 dan Deklarasi Stockholm 1972 . Dalam penegakan instrumen Hukum Lingkungan Internasional tidak adanya ketegasan pada implementasi unutk menghukum para pelaku (negara) yang terbukti merusak lingkungan. Akibat penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada saat perang di Vietnam banyak menimbulkan kerugian bukan saja penduduk juga lingkungan di Vietnam. Pihak yang bertanggungjawab adalah Negara Amerika Serikat atas tindakan - tindakan yang merugikan pada penduduk, organisasi, institusi negara dan pejabat negara. tanggungjawab yang dikenakan pada  Amerika Serikat adalah Absolute Liability karena dampak yang akibatkan oleh penggunaan senjata kimia. Selain itu juga perlu diterapkan prinsip Polluter Pays Principle untuk mengganti kerugian yang di derita masyarakat Vietnam.

## Daftar Bacaan

## Buku
Adam Roberts and Richard Guelff, Documents on the Laws of War, (Claredon Press1982).
Andri G.Wibisana, Bahan Kuliah Hukum Lingkungan FHUI: Prinsip-Prinsip Hukum  Lingkungan , (Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2014).
European Commission, Slide Workshop on EU Legislation : Principle of EU
536

## Julian Tommi: Tanggung  Jawab Negara
Environtmental Law, (European Comission 2012).
Bambang Arumanadi, Hukum Internasional: Pengantar untuk Mahasiswa oleh Rebecca M.M. Wallace Penerjemah Bambang Arumanadi SH., M.Sc.,(IKIP Semarang Press 1993).
Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary,(West Publishing, 1990).
E. Saefullah Wiradipradja, Hukum Transportasi Udara: Dari Warsawa 1929 ke Montreal,(Regional Institute of Higher and Development 1999).
Wilbur J. Scott, The Politics of Readjustment: Vietnam Veterans Since the War , (Western Michigan University 1993).

## Jurnal
Arie Afriansyah, ‘The Adequacy of International Legal Obligations for Environmental Protection During Armed Conflict’,(2013) 1  Indonesia Law Review.

## Laman
U.S. District Court for the Eastern District of New York , ‘In Re Agent Orange Product Liability Litigation, 597 F. Supp. 740’ ( EasternDistrict of New York,1984) <https:// law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/597/740/1437287> accessed 12 Oktober 2018.
HOW TO CITE : Julian Tommi Anugerah, ‘Tanggung Jawab Negara pada Penggunaan Senjata Kimia Saat Perang (Tinjauan Kasus : Agent Orange 1954 – 1975)’ (2019) Vol. 2 No. 2 Jurist-Diction.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--