## IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
Jhon Karigas Program Pascasarjana STIA Bina Banua Banjarmasin jhonkarigas777@gmail.com
Irawanto
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua Banjarmasin irawanto@stiabinabanuabjm.ac.id
Muhammad Jamili Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua Banjarmasin jamili@stiabinabanuabjm.ac.id

## Abstract
The purpose of this research is to know the implementation of Regulation of Barito Timur Regent Number 6 Year 2015 concerning Procurement of Goods / Services in Village from Communication factor, Human Resources  and  Bureaucracy  Structure  but  it  will  also  give  recommendation  for  Local  Government  in implementing  Procurement  of  Goods  /  Services  in  Village  East  Barito  Regency.  The  research  method used  is  descriptive  method  with  qualitative  approach.  Data  collection  was  done  by  interview  and documentation  techniques.  Triangulation  technique  is  used  to  check  the  validity  of  research  data.  Data analysis  in  this  research  using  steps  Miles  and  Huberman  is  the  process  of  analysis  by  using  several components consisting of data  reduction, presentation  or display data  and the conclusion  / verification. The results showed that the Implementation of Barito Timur Regency’s RegulationNumber 6 year 2015 on Procurementof Goods / Services in the Village District Dusun East has not run optimally. Implementation still faces fundamental obstacles in  communication  is lack of socialization intensity done to  executor of policy of procurement of goods / services in village. Another obstacle is the human resources, namely the low ability of procurement of goods / services in the village. While in the bureaucratic structure there has been no dispersion of responsibilities among the implementing Team for procurement of goods / services in the village.
Keywords : implementation, procurement policy of goods, services in the village

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  implementasi  Peraturan  Bupati  Barito  Timur  Nomor  6 Tahun  2015  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa  dari  faktor  Komunikasi,  Sumber  Daya  Manusia dan  Struktur  Birokrasi  selain  itu  juga  akan  memberikan  rekomendasi  bagi  Pemerintah  Daerah  dalam pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa  di  Kabupaten  Barito  Timur.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik  wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  triangulasi  digunakan  untuk  mengecek  keabsahan  data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah Miles dan Huberman yaitu proses analisis dengan menggunakan beberapa komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian atau display  data  dan  pengambilan  kesimpulan/verifikasi.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa  wilayah Kecamatan  Dusun  Timur  belum  berjalan  optimal.  Implementasi  masih  menghadapi  hambatan  yang mendasar  dalam  komunikasi  yaitu  kurangnya  intesitas  sosialisasi  yang  dilakukan  kepada  pelaksana kebijakan  pengadaan  barang/jasa  di  desa.  Hambatan  lainya  adalah  pada  sumber  daya  manusia,  yaitu rendahnya  kemampuan  pelaksana  pengadaan  barang/jasa  di  desa.  Sementara  pada  struktur  birokrasi belum ada penyebaran tanggung jawab diantara Tim pelaksana pengadaan barang/jasa di desa.
Kata kunci : implementasi, kebijakan pengadaan barang/jasa di desa

## PENDAHULUAN
Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Desa dan Desa adat atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  dan  berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Peraturan Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Nomor  5  Tahun  2015 tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  (DD)  Tahun  2015  menyebutkan mengenai  definisi  Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer  melalui Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)Kabupaten/  Kota  dan  digunakan untuk mendanaipenyelenggaraanpemerintahan Desa,pelaksanaanpembangunan Desa,pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa,  atau  jika disederhanakan,  Dana  Desa  (DD)  merupakan  seluruh  dana  yang  dikelola  dan dikeluarkan melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes).
Pemerintah    Kabupaten  Barito  Timur  menerbitkan    Peraturan  Bupati  Barito Timur  Nomor  6  Tahun  2015  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa.  Peraturan  ini dimaksudkan  untuk  memberikan  acuan  bagi  Pemerintah  Desa  dalam  melaksanakan Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa    yang  dibiayai  dengan  menggunanakan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sedangkan tujuan peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.Peraturan Bupati  Barito  Timur  Nomor  6  Tahun  2015  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa, menyebutkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa  pada prinsipnya  dilakukan  secara  swakelola  dengan  melibatkan  seluruh  masyarakat  desa dengan  semangat  gotong  royong,  memanfaatkan  kearifan  lokal,  serta  memaksimalkan penggunaan material atau bahan dari wilayah setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat.
Adapun  tata  nilai  Pengadaan  menerapkan  prinsip  efisien,  efektif,  transparan, pemberdayaan masyarakat dan gotong royong dan bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa  harus  mematuhi  etika  meliputi bertanggung  jawab,  mencegah  kebocoran  dan  pemborosan  keuangan  Desa,  serta  patuh terhadap ketentuan perundang-undangan.
Jika  dalam  pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  secara  umum memerlukan  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP)  dan  Pejabat  pengadaan,  maka  khusus untuk pengadaan di Desa hanya memerlukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), yaitu tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan.
TPK  ini  terdiri  dari  unsur  Aparatur  Pemerintah  Desa  dan  unsur  Lembaga Kemasyarakatan  Desa  untuk  melaksanakan  kegiatan  pengadaan  Barang/Jasa  melalui swakelola,  yang  meliputi  kegiatan  persiapan,  pelaksanaan,  pengawasan,  penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.Tugas TPK secara spesifik yaitu (a) menyusun  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB),  (b)  menyusun  spesifikasi  teknis barang/jasa apabila diperlukan, (c) melaksanakan pembelian/pengadaan, (d) memeriksa penawaran,  (e)  melakukan  negosiasi  (tawar  menawar),  (f)  menandatangani  surat perjanjian  (Ketua  TPK),  (g)  melakukan  perubahan  ruang  lingkup  pekerjaan,  (h) melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan kepada kepala desa, dan (i) menyerahkan
hasil  pekerjaan  setelah  selesai  100%  kepada  kepala  desa.Untuk  pekerjaan  konstruksi ditunjuk  1  (satu)  orang  penanggungjawab  teknis  dari  anggota  TPK  yang  dianggap mampu, dapat dibantu personil dinas terkait setempat, dan pada pelaksanaan pekerjaan dapat dibantu pekerja (tukang/mandor).
Terkait  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa,  di  Kabupaten  Timur  menjadi permasalahan yang cukup serius, bahkan sampai saat ini masih ada kepala desa belum mengetahui  tentang  pengadaan  barang/jasa  di  desa.  Hal  ini  terjadi,  selain  minimnya sosialisasi dan informasi, juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada di setiap desa.  Keadaan  ini  menjadikan  pengadaan  barang/jasa  di  desa  menjadi  sektor  yang paling  krusial  dan  berpeluang  terjadinya  berbagai  macam  penyimpangan,  sebagai contoh  adalah  hasil  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  audit  pelaksanaan  anggaran tahun  2015/2016  oleh Inspektorat Kabupaten Barito Timur, hasil temuan menemukan bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paket pekerjaan sampai dengan  Rp.  50.000.000,-  (Lima  Puluh  Juta  Rupiah),    Pemerintah  Desa  pada  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  menganggarkan  honorarium  bagi  Panitia Penerima  Hasil  Pekerjaan  (PPHP),  Sedangkan  dalam  Peraturan  Bupati  Barito  Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada  pasal 8 ayat 4 point a  dibunyikan  Panitia  Pemeriksa  Hasil  Pekerjaan  (PPHP)  melakukan  pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa untuk nilai diatas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
Penyimpangan  lain  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  di Desa di Kabupaten Barito Timur, adalah praktek melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dan  telah  menandatangani  kontrak  atau  perjanjian  dengan  penyedia  mendahului tersedianya anggaran,  hal ini tentunya tidak sejalan  dengan tata nilai etika  Pengadaan Barang/Jasa  di  Desa  yang  berazaskan  prinsip-prinsip  efisien,  efektif  dan  transparan. Fakta  dilapangan  tersebut  adalah  hasil  pantauan  Tim  POLKRIM  dan  LSM  LP3K-RI DPD  (https://tabloidpolitikkriminal.wordpress.com/2016/07/17/lima-desa-dikecamatan- pematang-karau-disinyalirlaksanakanpbj-des-tidak-sesuai-perda-dan-perkep-lkpp-no- 13-th-2013;diakses tanggal 7 Agustus 2017).Terdapatnya penyimpangan-penyimpangan dalam  pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa  ini,  menggambarkan  fenomena bahwasanya implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagai mana tujuan dari peraturan ini belum berjalan optimal, hal ini tentunya bukan tanpa alasan,  kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa adalah  sesuatu  hal  baru  bagi  Desa,  sehingga  membutuhkan  kesiapan  sumber  daya manusia  di  Desa  sebagai  pelaksana  di  lapangan  untuk  menerapkan  kebijakan  ini. Rendahnya  pemahaman  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa  menunjukan  kurangnya sosialisasi  terhadap  kebijakan  ini,    sebagai  mana  menurut  teori  imlementasi  kebijakan George Edwar III (dalam Budi Winarno, 2012:126-151) faktor-faktor yang mendukung kebijakan yaitu komunikasi, Sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Ada tiga hal penting dalam komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Faktor pertama  yang  mendukung  implementasi  kebijakan  adalah  transmisi,  seorang  pejabat yang  mengimplementasikan  keputusan  harus  menyadari  bahwa  suatu  keputusan  telah dibuat  dan  suatu  perintah  untuk  pelaksanaannya  telah  dikeluarkan.  Faktor  kedua  yang mendukung  implementasi  kebijakan  adalah  kejelasan,  yaitu  bahwa  petunjuk-petunjuk pelaksanaan  tidak  hanya  harus  diterima  oleh  para  pelaksana  kebijakan,  tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 1, No 1 – September 2017 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
adalah  konsistensi,  yaitu  jika  implementasi  kebijakan  ingin  berlangsung  efektif,  maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.Di sisi lain peran dan penguatan Peraturan  ini  menjadi  penting,  agar  Peraturan  ini  tidak  hanya  berhenti  dalam  tataran kebijakan  saja,  melainkan  perlu  adanya  sosialisasi  yang  seoptimal  mungkin,  baik melalui  pelatihan-pelatihan  dan  pendampingan  sehingga  dapat  memberikan  penguatan kapasitas  dan  pemahaman  kepada  pihak  yang  terkait  pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

## Kebijakan Publik
Kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu  bidang  kegiatan  tertentu  (Budi  Winarno,  2012  :14).  Menurut  Charles  O.  Jones, istilah  kebijakan  tidak  hanya  digunakan  dalam  praktek  sehari-hari  namun  digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda (Budi Winarno, 2012 : 16). Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu,yang memberikan hambatan-hambatan dan  kesempatan-kesempatan  terhadap  kebijakan  yang  diusulkan  untuk  menggunakan dan  mengatasi  dalam  rangka  mencapai  suatu  tujuan, atau  merealisasikan  suatu  sasaran atau suatu maksud tertentu.

## Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan dapat  mencapai  tujuannya.  Tidak  lebih  dan  tidak  kurang.Untuk  mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu angsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau  turunan  dari  kebijakan  publik  tersebut.Rangkaian  implementasi  kebijkan  dapat diamati dengan jelas yaitu dumulai dari program ke proyek dan kegiatan. Van meter dan Van  Horn    (dalam  Budi  Winarno  2008:146-147)  mendefinisikan  implementasi kebijakan  publik  sebagai  tindakan-tindakan  dalam  keputusan  sebelumnya.  Tindakan- tindakan  ini  mencakup  usaha-usaha  untuk  mengubah  keputusan-keputusan  menjadi tindakan-tindakan  operasional  dalam  kurun  waktu  tertentu  maupun  dalam  rangka melanjutkan  usaha-usaha  untuk  mencapai  perubahan  besar  dan  kecil  yang  ditetapkan oleh  keputusn-keputusan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  organisasi  publik  yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
Implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  upaya  untuk  mencapai  tujuan-tujuan tertentu  dengan  sarana-sarana  tertentu  dan  dalam  urutan  waktu  tertentu  (Bambang Sunggono, 2014:137).Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan  kebijakan  publik  telah  ditetapkan,  program-program  telah  dibuat,  dan dana  telah  dialokasikan  untuk  pencapaian  tujuan  kebijakan    tersebut.  Suatu  proses implementasi dapat digambarkan secara sistematis seperti berikut ini :
Gambar 2.1:Proses Implementasi Kebijakan
Sumber :Bambang Sunggono (2014 : 139)

## Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat  administrasi  hukum  dimana  berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur,  dan  teknik  yang bekerja  bersama-sama  untuk  menjalankan  kebijakan  guna  meraih  dampak  atau  tujuan yang  diinginkan  (Budi  Winarno,  2012:102).  Menurut  Teori  Implementasi  Kebijakan George Edward III), faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu :
1) Komunikasi.
Ada  tiga  hal  penting  yang  dibahas  dalam  proses  komunikasi  kebijakan,  yakni transmisi,  konsistensi,  dan  kejelasan  ( clarity ).  Faktor  pertama  yang  mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimlementasikan  keputusan  harus  menyadari  bahwa  suatu  keputusan  telah dibuat  dan  suatu  perintah  untuk  pelaksanaanya  telah  dikeluarkan.  Faktor  kedua yang  mendukung  implementasi  kebijakan  adalah  kejelasan,  yaitu  bahwa petunjuk-petunjuk  pelaksanaan  kebijakan  tidak  hanya  harus  diterima  oleh  para pelaksana  kebijakan,  tetapi  komunikasi  tersebut  harus  jelas.  Faktor  ketiga  yang mendukung  implementasi  kebijakan  adalah  konsistensi,  yaitu  jika  implementasi kebijakan  ingin  berlangsung  efektif,  maka  perintah-perintah  pelaksanaan  harus konsisten dan jelas.
2) Sumber-sumber. Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka,  wewenang  dan  fasilitas-fasilitas  yang  dapat  menunjang  pelaksanaan pelayanan publik.
3) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku. Kecenderungan  dari  para  pelaksana  mempunyai  konsekuensi-konsekuensi penting  bagi  implementasi  kebijakan  yang  efektif.  Jika  para  pelaksana  bersikap baik  terhadap  suatu  kebijakan  tertentu  yang  dalam  hal  ini  berarti  adanya dukungan,  kemungkinan  besar  mereka  melaksanakan  kebijakan  sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.
4) Struktur birokrasi.
Birokrasi  merupakan  salah  satu  badan  yang  paling  sering  bahkan  secara keseluruhan  menjadi  pelaksana  kebijakan,  baik  itu  struktur  pemerintah  dan juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno,2012 : 126-151).
Kebija kan Proses Pelaks anaan Dampak Segera Kebijak an Dampak Akhir
Kebijak an
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 1, No 1 – September 2017 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus

## Pengadaan Barang / Jasa di Desa
Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa  sebagaimana  bunyi  pasal  3  Peraturan  Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman  Tata  Cara  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa  menyebutkan  bahwa  Pengadaan Barang/Jasa  di  Desa  yang  pembiayaannya  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDesa),  tidak  termasuk  dalam  ruang  lingkup  pasal  2  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  sebagai  mana  diubah  terakhir  dengan  Peraturan Presiden  Nomor  70  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Presiden Nomor  54  Tahun  2010  tentang  pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  artinya  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun2010  beserta  Perubahannya  tidak  berlaku  bagi  Pengadaan Barang/Jasa  di  Desa.Peraturan  Kepala  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa Nomor  13  Tahun  2013  Huruf  C  angka  1  pengertian  umum  bahwa  pengadaan barang/jasa  di  desa  adalah  kegiatan  untuk  memperoleh  barang/jasa  oleh  Pemerintah Desa, baik dilakukan secara swakelola maupun melalui Penyedia barang/jasa. Peraturan Bupati  Nomor  6  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Tata  Cara  Pengadaan  Barang/Jasa  di Desa di wilayah Kabupaten Barito Timur.Komponen dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Ada dua metode cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa  yang menjadi dasar pelaksanaan  dalam  kegiatan  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa,  keduametode  tersebut berkaitan  erat  dan  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  BAB  II  lampiran  Peraturan Kepala  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  (LKPP)    Nomor  13  Tahun  2013 Yaitu:Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola dan Melalui Penyedia Barang/Jasa.

## Kerangka Pikir Penelitian

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakanadalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik triangulasi digunakan untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah Miles dan Huberman yaitu proses
Disposisi Peraturan Bupati BaritoTimur Nomor 6 Tahun 2015 tentangPengadaan Barang/Jasa diDesa Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di desa Komunikasi Sumber Daya Struktur
Birokrasi
analisis dengan menggunakan beberapa komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian atau display data dan pengambilan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Secara formal Kabupaten Barito Timur terbentuk bersama-sama dengan beberapa Kabupaten  lainnya  di  Kalimantan  Tengah  pada  tahun  2002  dengan  nama  Kabupaten Barito  Timur  dengan  Ibukota  Tamiang  Layang.  Secara  administratif  Kabupaten  Barito Timur terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan dan 101 Desa dan 3 Kelurahan. Kecamatan Dusun  Timur  merupakan  salah  satu  Kecamatan  diantara  10  Kecamatan  yang  ada  di wilayah administratif Kabupaten Barito Timur. Batas wilayah Kecamatan Dusun Timur sebelah  utara  berbatasan  dengan  Kecamatan  Karusen  Janang  dan  kecamatan  Awang, bagian  selatan  berbatasan  dengan  Kecamatan  Benua  Lima  dan  Provinsi  Kalimantan Selatan,  bagian  barat  berbatasan  dengan  Kecamatan  paju  Epat  dan  Kabupaten  Barito Selatan,  dan  bagian  timur  berbatasan  dengan  Kecamatan  Karusen  janang  dan Kecamatan  Pematang  Karau.Kecamatan  Dusun  Timur  memiliki  luas  wilayah  867,70 Km2  dan  merupakan  luas  wilayah  terbesar  di  Kabupaten  Barito  Timur.  Kecamatan Dusun Timur terbagi atas 16 Desa 1 Kelurahan.
Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa  sebagaimana  pengertian  Peraturan  Bupati  Barito Timur  Nomor  6  Tahun  2015 adalah  kegiatan  untuk  memperoleh  barang  atau  jasa oleh Pemerintah  Desa,  baik  dilakukan  dengan  cara  swakelola  maupun  melalui  penyedia barang  atau  jasa.  Ruang  lingkup  dari  Peraturan  ini  adalah  pengadaan  barang  atau  jasa yang  sumber  pembiayaannya  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes).

## Implementasi  Peraturan  Bupati  barito  Timur  Nomor  6  Tahun  2015  tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Pada  bab  ini  peneliti  menyajikan  hasil  penelitian  berdasarkan  wawancara langsung  dengan  informan  yang  telah  dipilih.  Adapun  hasil  penelitian  dapat  diuraikan sebagai berikut :

## Komunikasi
Komunikasi  merupakan  proses  terjadinya  interaksi  penyampaian  pesan  melalui mediator. Komunikasi terhadap implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat  dipahami  secara  menyeluruh  oleh  penerima  pesan  atau  program.  Dalam komunikasi  ini,  akan  dilihat  dari  berbagai  fenomena  yang  diamati  penulis  dilapangan terkait  dengan  implementasi  kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa  di  Kecamatan Dusun Timur.
1) Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
2) Kejelasan Komunikasi
3) Konsistensi Komunikasi

## Sumber Daya
1) Sumber Daya Manusia
2) Fasilitas pendukung
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 1, No 1 – September 2017 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus

## Disposisi
Pelaksanaankebijakan  maupun  Aparatur  Pemerintah  Desa  sangat  mendukung dengan adanya Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa, alasanya kebijakan ini mempermudah TPK di Desa dalam proses pelaksanaan  belanja  Barang/Jasa  di  Desa.Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  fenomena sikap pelaksana, maka dapat disimpulkan bahwa para pelaksana memiliki respon yang baik terhadap adanya peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa.

## Struktur Birokrasi
1) Struktur Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
2) Pembagian Tugas

## Implementasi  Peraturan  Bupati  Barito  Timur  Nomor  6  Tahun  2015  tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Implementasi  kebijakan  merupakan  aspek  yang  sangat  penting  dalam  seluruh proses  kebijakan,  karena  kebijakan  publik  yang  telah  dibuat  akan  bermanfaat  bila  di implementasikan.  Suatu  kebijakan  harus  diimplementasikan  agar  memperoleh  dampak atau tujuan yang diinginkan.
Implementasi  Peraturan  Bupati  Barito  Timur  Nomor  6  Tahun  2015  tentang Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa  dalam  penelitian  ini,  menggunakan  Model Implementasi  George  Edward  III  yang  mengukur  implementasi  kebijakan  dengan  4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

## Komunikasi
Salah  satu  unsur  yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan  sebuah kebijakan  menurut  Edward  III  dalam  Agustino  (2012:150)  adalah  komunikasi. Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan Peraturan Bupati Barito  Timur  Nomor  6  Tahun  2015  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa  dapat berjalan  dengan  baik,  komunikasi  ini  dilakukan  oleh  pihak  Badan  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Barito  Timur  kepada  Kecamatan  tentang  adanya peraturan  pengadaan  barang/jasa  di  Desa  agar  dapat  berkomunikasi  langsung  terhadap aparatur desa sebagai pelaksana peraturan ini.
Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu  transformasi  informasi (transmisi), kejelasan  informasi (clarity ,  dan  konsistensi informasi (consistency) .  Dimensi  transformasi  menghendaki  agar  informasi disampaikan  kepada  pelaksana  kebijakan.  Dimensi  kejelasan  menghendaki  agar informasi  yang  jelas  dan  mudah  dipahami,  selain  untuk  menghindari  kesalahan interprestasi  dari  pelaksana  kebijakan.  Sedangkan  dimensi  konsistensi  menghendaki agar  informasi  yang  disampaikan  harus  konsisten  sehingga  tidak  menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan.
Dimensi komunikasi dalam implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6  Tahun  2015  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa  melalui  sosialisasi  yang dilakukan,  ditentukan  dari  beberapa  unsur  yang  terdapat  dalam  komunikasi,  seperti penyampaian pesan, isi pesan, media yang digunakan serta sasaran penerima pesan.
Dari  hasil  penelitian  dalam  komunikasi,  terdapat  beberapa  faktor  pendorong maupun  penghambat  terhadap  implementasi  Peraturan  Bupati  Barito  Timur  Nomor  6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :
a. adanya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Tim  Kabupaten  yakni  BPMPD  Kabupaten Barito Timur
b. Adanya penyampaian informasi.
c. Terdapatnya konsistensi dalam penyampaian pesan/perintah kebijakan.
Berdasarkan  uraian  diatas  bahwa  transmisi  atau  proses  penyampaian  informasi dilakukan oleh pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMPD) Kabupaten Barito  Timur  kepada  sasaran  kebijakan  berjalan  dengan  baik,  sebagaimana  menurut pandangan  Edwar  III  (dalam  Subarsono,  2011:90-92)  bahwa  dalam  komunikasi,  yaitu keberhasilan  implementasi  kebijakan  mensyaratkan  agar  implementor  mengetahui  apa yang  harus  dilakukan,  dimana  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus  di transmisikan  kepada  kelompok  sasaran  (target  Group),  sehingga  akan  mengurangi distorsi  implementasi.  Dengan  dilaksanakannya  kegiatan  sosialisasi  adalah  bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai  kebijakan agar pelaksana kegiatan khususnya bagi  Tim  Pengelola  Kegiatan  (TPK)  dan  Panitia  Penerima  Hasil  Pekerjaan  (PPHP)  di Desa dapat mengerti dan memahami Peraturan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Sosialisasi dilakukan secara langsung kepada seluruh  Kepala Desa, Ketua TPK dan Ketua PPHP di gedung serba guna Aula Kecamatan Dusun Timur.
Sedangkan  faktor  penghambat  dalam  komunikasi  ini  adalah  kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada pelaksana kebijakan.
Kurangnya  intensitas  sosialisasi  mengakibatkan  kurangnya  pemahaman  para pelaksana  kebijakan,  karena  pada  tujunnya  sosialisasi  adalah  untuk  mengembangkan kemampuan  seseorang  untuk  mengendalikan  fungsi-fungsi  organik  melalui  latihan- latihan,  artinya  dengan  sosialisasi,  seseorang  akan  dapat  memahami  hal-hal  yang  baik dan dianjurkan untuk dilakukan. Selain itu juga dapat mengetahui dan memahami hal- hal buruk yang sebaiknya dihindari dan tidak dilakukan.

## Sumber Daya
Sumber  daya  memiliki  peranan  penting  dalam  implementasi  Peraturan  Bupati Barito  Timur  Nomor  6  Tahun  2015  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa,  sumber- sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Perintah- perintah  implementasi  yang  di  transmisikan  dengan  akurat,  jelas  dan  konsisten  akan cenderung tidak efektif jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sumber-sumber  yang diperlukan yaitu sumber daya  manusia  pelaksana  ( implementors ),  informasi,  kewenangan  dan  fasilitas  guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.
Pentingnya    kesiapan  sumber  daya  yaitu  Sumber  Daya  Manusia  dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak bias terlepas dari sumber daya yang memadai.
Sumber  daya  manusia  merupakan  suatu  hal  yang  diperlukan  dalam melaksanakan  suatu  maksud  tertentu  yang  telah    ditetapkan.  Sumber  daya  berguna untuk  menunjang  implementasi  dari  suatu  kebijakan.  Implementasi  Peraturan  Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk  menguasai  bidangnya  dalam  melaksanakan  implementasi  kebijakan  tersebut.
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 1, No 1 – September 2017 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
Tanpa  adanya  sumber  daya  yang  mencukupi  dan  memadai,  implementasi  sebuah kebijakan akan terganggu.
Dari  hasil  penelitian  dalam  sumber  daya  manusia  terdapat  beberapa  faktor pendorong dan faktor penghambat.
Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :
a. adanya kemampuan para pelaksana untuk menggerakan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.
b. Adanya  sarana  yang  memadai  yaitu  gedung  aula  kecamatan  tempat  dilakukan sosialisasi pengadaan barang/jasa.
Sedangkan  faktor  penghambat  dalam  sumber  daya  ini  adalah  rendahnya pendidikan  pelaksana.  Tingkat  kemampuan  pelaksana  tidak  merata,  artinya  secara pendidikan  rendah,  sehingga  mempengaruhi  kemampuan  untuk  mengidentifikasi  dan menyelesaikan masalah terkait pengadaan barang/jasa. Menurut pandangan Edward III (dalam  Budi  Winarno,  2008:181)  sumber-sumber  yang  penting  meliputi,  staff  yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas, wewenang dan fasilitas, apa bila para pelaksana kekurangan sumber daya manusia yang diperlukan untuk  menjalankan  kebijakan,  maka  implementasi  tersebut  tidak  akan  optimal, walaupun  perintah  implementasi  di  transmisikan  dengan  akurat,  jelas,  dan  konsisten. Keterbatasan  akan  sumber  daya  manusia  yang  tersedia  akan  membiarkan  sasaran kebijakan  merespon  dengan  caranya  sendiri-sendiri,  maka  kebijakan  yang  dibuat  tidak memperoleh dampak sebagai mana yang diharapkan.

## Disposisi
Kecenderungan  dari  para  pelaksana  kebijakan  merupakan  faktor  yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar  mereka  melaksanakan  kebijakan  sebagaimana  yang  diinginkan  oleh  pembuat keputusan awal, dan sebaliknya bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan  pembuat  keputusan,  maka  proses  pelaksanaan  suatu  kebijakan  menjadi  lebih sulit.
Disposisi  atau  sikap  dari  pelaksana  kebijkan  adalah  faktor  yang  penting  dalam pendekatan mengenai pelaksanan atau kebijakan publik. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin  efektif,  maka  para  pelaksana  kebijakan  tidak  hanya  harus  mengetahui  apa  yang akan  dilakukan  tetapi  juga  harus  mempunyai  memiliki  kemampuan  untuk melaksanakannya.  Kecenderungan  perilaku  atau  karakteristik  dari  pelaksana  kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau  sasaran.  Karakter  penting  yang  harus  dimiliki  oleh  pelaksana  kebijakan  misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada  dalam  harapan  kebijakan  yang  telah  di  tetapkan,  sedangkan  komitmen  yang tinggi  dari  pelaksana  kebijakan  akan  membuat  mereka  selalu  antusias  dalam melaksanakan  tugas,  wewenang,  fungsi,  dan  tanggung  jawab  sesuai  dengan  peraturan yang telah ditetapkan.
Dari  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  pelaksana  kebijakan    sangat mendukung  dengan  adanya  Peraturan  Bupati  Barito  Timur  Nomor  6  Tahun  2015 tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa,  adanya  respon  yang  baik  terhadap  kebijakan
memungkinkan  para  pelaksana  melaksanakan  kebijakan  sebagaimana  yang  diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

## Struktur Birokrasi
Badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur  birokrasi  adalah  karakteristik,  norma-norma,  dan  pola-pola  hubungan  yang terjadi  berulang-ulang  dalam  badan-badan  eksekutif  yang  mempunyai  hubungan potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Faktor  struktur  birokrasi  yang  terdapat  pada  implementasi  kebijakan  Pengadaan Barang/Jasa  di  Desa  pada  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pemerintahan  Desa (BPMPD)  Kabupaten  Barito  Timur.  Struktur  birokrasi  dibagi  menjadi  SOP  ( Standard Operating Prochedure ) dan adanya fragmetation . SOP mempunyai fungsi menyamakan kegiatan  yang  ada  dalam  struktur  birokrasi  dan  aturan-aturan.  Selain  itu  SOP  berguna agar  proses  yang  ada  dalam  birokrasi  dapat  berjalan  dengan  konsisten, efektif,  efisien. Struktur  birokrasi  dibagi  menjadi  2  bagian  lagi  yaitu  SOP  dan  penyebaran  tanggung jawab.
Menurut  Edwar  III  menjelaskan  bahwa  birokrasi  merupakan  salah  satu  badan yang  paling  sering  bahkan  secara  keseluruhan  menjadi  pelaksana  kebijakan,  baik  itu struktur  pemerintah  dan  juga  organisas-organisasi  swasta  (Budi  Winarno,  2012  :  126- 151).  Struktur  birokrasi  berkenaan  dengan  kesesuaian  birokrasi  yang  menjadi penyelenggara  implementasi  kebijakan  publik,  pada  penelitian  ini  peneliti  membagi penjelasan hasil mengenai struktur birokrasi menjadi 2 (dua). Kedua hal tersebut adalah:

## a. Standard Operating Procedure (SOP)
SOP  merupakan  tata  laksana  dalam  melakukan  suatu  hal  yang  berisi  tentang petunjuk  dan  aturan-aturan  yang  ada  dalam  organisasi.  Pelaksana  implementasi kebijakan  harus  melaksanakan  kegiatannya  berdasarkan  SOP  yang  ada  agar  berjalan dengan konsisten, efektif dan efisien.
Dalam konteks implementasi kebijakan peraturan yang diterapkan, SOP diganti dengan  Petunjuk  Teknis.  Petunjuk  Teknis  hampir  sama  dengan  SOP  yaitu  sebagai rambu-rambu  yang  mengatur  Peraturan  Bupati  Barito  Timur  Nomor  6  Tahun  2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Dari  hasil  penelitian,  peneliti  tidak  menemukan  adanya  SOP/Juknis  dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa.  Peneliti hanya  diberikan  Foto  Copy  Peraturan  Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Peraturan ini  merupakan  turunan  dari  peraturan  perundang-undangan,  peraturan  menteri, Peraturan  Kepala  LKPP  yang  berisi  tentang  tata  cara  pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa  di  Desa  yang  sumber  pembiayaannya  berasal  dari  APBDes.  Dari  hasil penelitian  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  dalam  pelaksanaan  Implementasi  kebijakan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa  belum  dilengkapi  dasar-dasar  pelaksanaan  kerja  atau standar  operating  prosedur (SOP)  sehingga  dalam  implementasi  kebijakan  Peraturan  Bupati  tentang  Pengadaan Barang/Jasa di Desa belum dapat memanfaatkan waktu dan menyeragamkan tindakan- tindakan  dari  Tim  Pelaksana  Kegiatan.  Secara  garis  besar,  harapan  yang  diinginkan dalam  mewujudkan  tertib  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa  di  Kabupaten  Barito  Timur
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 1, No 1 – September 2017 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
masih belum cukup dilihat dari aspek SOP / Juknis. Artinya dengan belum adanya SOP / Juknis maka tindakan-tindakan yang dilakukan Tim Pelaksana Kegiatan menjadi tidak konsisten.
b. Fragmentasi
Fragmentasi  menurut  Edwar  III  adalah  pembagian  tanggung  jawab  sebuah bidang  diantara  unit-unit  organisasi.  Dalam  pelaksanaan  suatu  peraturan,  kadangkala terdapat  penyebaran  tanggung  jawab  diantara  beberapa  unit  kerja  maupun  instansi, sehingga dibutuhkan adanya koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat tersebut.
Dari hasil penelitian dari struktur organisasi, terdapat beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat :
Faktor  pendorong  tersebut  adalah  sudah  terbentuknya  melalui  SK  Tim  Pelaksana Kegiatan  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa.  Sementara  faktor  penghambatnya  adalah belum adanya  penyebaran  tanggung  jawab  diantara  Tim  pelaksana,  dalam  SK  tersebut tugas  dan  wewenang  ketua,  sekretaris  dan  anggota  menjadi  satu  dengan  tugas  dan kewenangan Tim.

## PENUTUP Kesimpulan
Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa  merupakan  sesuatu  hal  yang  baru  bagi  para pelaksana  PBJ  di  Desa,  maka  perlu  penguatan  regulasi  mengingat  realitas  dalam pelaksanaannya terdapat masalah yang menghambat implementasi dari Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan  struktur birokrasi.
a. Komunikasi
Terdapat  beberapa  faktor  pendorong  yang  memperlancar  pelaksanaan Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa  di  Kecamatan  Dusun  Timur  dalam  faktor  komunikasi yaitu :
1) adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten yakni BPMPD Kabupaten Barito Timur
2) adanya penyampaian informasi.
3) terdapatnya konsistensi dalam penyampaian pesan/perintah kebijakan.
Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah kurangnya intensitas sosialisasi yang dilakukan kepada pelaksana kebijakan. Kurangnya intensitas sosialisasi mengakibatkan kurangnya pemahaman para pelaksana kebijakan, karena pada tujunnya sosialisasi  adalah  untuk  mengembangkan  kemampuan  seseorang  untuk  mengendalikan fungsi-fungsi organik melalui latihan-latihan, artinya dengan sosialisasi, seseorang akan dapat  memahami  hal-hal  yang  baik  dan  dianjurkan  untuk  dilakukan.  Selain  itu  juga dapat  mengetahui  dan  memahami  hal-hal  buruk  yang  sebaiknya  dihindari  dan  tidak dilakukan.
b. Sumber Daya
Terdapat  beberapa  faktor  pendorong  yang  memperlancar  pelaksanaan Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa  di  Kecamatan  Dusun  timur  dalam  faktor  sumber  daya yaitu :
Dari  hasil  penelitian  dalam  sumber  daya  manusia  terdapat  beberapa  faktor  pendorong dan faktor penghambat.
Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :
1) adanya  kemampuan  para  pelaksana  untuk  menggerakan  partisipasi  masyarakat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.
2) adanya  sarana  yang  memadai  yaitu  gedung  aula  kecamatan  tempat  dilakuakan sosialisasi pengadaan barang/jasa.
Sedangkan  faktor  penghambat  dalam  sumber  daya  ini  adalah  rendahnya kemampuan pelaksana pengadaan barang/jasa.
Tingkat  kemampuan  pelaksana  tidak  merata,  artinya  secara  pendidikan  rendah, sehingga  mempengaruhi  kemampuan  untuk  mengidentifikasi  dan  menyelesaikan masalah terkait pengadaan barang/jasa.
Menurut pandangan Edward III (dalam Budi Winarno, 2008:181) sumber-sumber yang  penting  meliputi,  staff  yang  memadai  serta  keahlian-keahlian  yang  baik  untuk melaksanakan tugas-tugas, wewenang dan fasilitas, apa bila para pelaksana  kekurangan sumber  daya  manusia  yang  diperlukan  untuk  menjalankan  kebijakan,  maka implementasi  tersebut  tidak  akan  optimal,  walaupun  perintah  implementasi  di transmisikan dengan akurat, jelas, dan konsisten.
Keterbatasan akan sumber daya manusia yang tersedia akan membiarkan sasaran kebijakan  merespon  dengan  caranya  sendiri-sendiri,  maka  kebijakan  yang  dibuat  tidak memperoleh dampak sebagai mana yang diharapkan.
c. Disposisi
Dari  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  pelaksana  kebijakan    sangat mendukung  dengan  adanya  Peraturan  Bupati  Barito  Timur  Nomor  6  Tahun  2015 tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa,  adanya  respon  yang  baik  terhadap  kebijakan memungkinkan  para  pelaksana  melaksanakan  kebijakan  sebagaimana  yang  diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.
d. Struktur Birokrasi
Dari hasil penelitian dari struktur organisasi, terdapat beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat :
Faktor  pendorong  tersebut  adalah  sudah  terbentuknya  melalui  SK  Tim  Pelaksana Kegiatan  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa.  Dalam  SK  tersebut  tergambar  susunan  Tim pelaksana Kegiatan  yaitu ketua, sekretaris dan anggota.
Sementara  faktor  penghambatnya  adalah  belum  adanya  penyebaran  tanggung jawab diantara Tim pelaksana, dalam SK tersebut tugas dan wewenang ketua, sekretaris dan anggota menjadi satu dengan tugas dan kewenangan Tim.
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 1, No 1 – September 2017 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus

## Saran
Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat  diberikan  saran-saran  yang  nantinya  diharapkan  dapat  memperbaiki  ataupun menyempurnakan  pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa  di  Kecamatan  Dusun Timur masa dating. Saran-saran dimaksud adalah :
1. Sosialisasi  terhadap  kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa  dilakukan  secara intensif,  sehingga  para  pelaksana  kebijakan  dapat  memahami  kebijakan  pengadaan barang/jasa.
2. Melengkapi  Peraturan  Bupati  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  dengan  Petunjuk Teknis  dan  lampiran-lampiran  contoh  format  Dokumen  Surat  Perjanjian,  Berita Acara serah terima pekerjaan, Berita Acara selesainya pekerjaan dan format lainnya yang dianggap penting.
3. Para  pelaksana  kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa  diberikan  peningkatan pengetahuan  melalui  pendidikan  dan  latihan,  khususnya  yang  menyangkut pengadaan barang/jasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson,  James  E, 2013. Perumusan  Kebijakan  Pubik:  Sebuah  Pengantar .  Edisi Terjemah. Jakarta: Erlangga.
Dewi, Ambarsari. 2012. Kebijakan Publik dan Partisipasi Perempuan . Jakarta: Pattiro. Dunn, William N. 2013. Analisis Kebijaksanaan Publik . Yogyakarta: Hanindita.
Dwijowijoto,  Riant  Nugroho.  2013. Kebijakan  Publik  Formulasi,  Implementasi,  dan Evaluasi . Jakarta: Gramedia..
Hidayat,  2012. Pengantar  Konsep  Administrasi  dan  Manajemen. Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama..
Nasution . 2014. Metode Research , Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Poerwadarminta .  W.J.S.  2014. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia .  Jakarta  :  Balai Pustaka.
Sunggono, Bambang. 2014. Hukum dan Kebijaksanaan Publik . Jakarta: Sinar Grafika. Suryaningrat, Bayu. 2014. Perumusan Kebijaksanaan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia . Jakarta: Bina Aksara.
Sutopo dan Sugiyanto. 2011. Analisis Kebijakan Publik . Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI..
Wahab,  Solichin  Abdul.  2014. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik .  Malang  :  UMM Press.
Winarno,  Budi.  2012. Kebijakan  dan  Proses  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Media Pressindo.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan  Presiden  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Keempat  atas  Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan  Kepala  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  (LKPP)    Nomor  13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Peraturan  Bupati  Barito  Timur  Nomor  6  Tahun  2015  Tentang  Pedoman  Tata  Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.