## ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Andri Apriyanti, S.E * , Andre Kussuma Adiputra, SE, M.Si * & Khaula Luthfiati R, SE, Akt, M.Ak, CA *
* Akuntansi, Universitas Respati Yogyakarta Email: andre_adiputra@respati.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to determine the financial performance of the Karanganyar Regency Government  Budget  Year  2015-2017  seen  from:  Analysis  of  Regional  Income  Variance, Analysis  of  Regional  Income  Growth,  Decentralization  Degree  Ratio,  Regional  Finance Dependency Ratio, Regional Financial Independence Ratio, Analysis of Regional Expenditure Variance, Analysis of Regional Expenditure Growth, Regional Expenditure Suitability Ratio, Regional Expenditure Efficiency Ratio, and Value For Money Concepts.
This research is a qualitative descriptive study. The technique of collecting data used in this study is documentation techniques. The data used is Secondary Data in the form of the Karanganyar Regency Government Budget Realization Report 2015-2017.
The  results  showed  that  the  financial  performance  of  the  Karanganyar  Regency Government was generally said to be good. This can be seen from: (1) Analysis of Regional Income Variance which shows the number 100.86% (2) Analysis of Regional Income Growth which  shows  a  positive  growth  of  7.82%  (3)  Decentralization  Degree  Ratio  which  shows 16.50%  (  4)  Regional  Finance  Dependency  Ratio  which  shows  83.17%  (5)  Regional Financial  Independence  Ratio  which  shows  the  number  19.84%  (6)  Analysis  of  Regional Expenditure Variance below 100% on average (7) Analysis of Regional Expenditure Growth with an average 3.76% (8) Regional Expenditure Suitability Ratio The Karanganyar District Government  allocates  a  large  portion  of  its  expenditure  budget  for  operating  expenditure, which  averages  76.92%,  while  for  capital  expenditure  16.01%  (9)  Regional  Expenditure Efficiency Ratio which shows the number 89.08% (10) Value For Money concept which shows that  the  realization  of  regional  income  exceeds  the  amount  of  the  regional  income  budget. However, the degree of decentralization is still low and the level of financial dependence on the central government and regional government is still high.
Keywords: Financial Performance, Financial Ratio, Regional Budget, Value for Money

## PENDAHULUAN
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan  daerah  maka  timbul  hak  dan kewajiban  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan kinerja  finansial  sehingga  perlu  dikelola dalam  suatu  sistem  pengelolaan  keuangan daerah.  Kinerja  keuangan  digunakan  untuk menilai kemampuan yang efisien, efektif, dan ekonomis pemerintah daerah dalam
melakukan  pengelolaan  keuangan  daerah (Halim, 2007:201).

## KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Sujarweni  (2015:1)  mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadianatau transaksi ekonomi yang akhirnya  akan  menghasilkan  suatu  informasi keuangan  yang  akan  dibutuhkan  oleh  pihak- pihak  tertentu  untuk  pengambilan  keputusan
yang  diterapkan  pada  pengelolaan  dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya.

## Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Kinerja  sektor  publik  merupakan suatu  sistem  untuk  menilai  capaian  suatu strategi  dan  berguna  bagi  manajer  publik (Halim, 2012:128).

## Value for Money
Halim dan Kusufi (2012:132)
menyatakan bahwa ekonomi, efektivitas, dan efisiensi  kinerja  program,  kegiatan  dan organisasi  dinilai  mengunakan value  for money concept dengan tujuan untuk mengukur  tingkat  keekonomisan  dalam alokasi sumber daya, efisiensi dan efektivitas sumber daya (Mardiasmo, 2018:175).

## Laporan Realisasi Anggaran
Laporan
realisasi anggaran menampilkan  informasi  berupa  ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan  yang  dikelola  oleh  pemerintah pusat/daerah.  Laporan  yang  menampilkan data  antara  anggaran  dan  realisasi  pada  satu periode  pelaporan  (Ratmono  dan  Sholihin, 2015:18).

## Analisis Rasio Keuangan Daerah
Berikut  ini  rasio  keuangan  yang  digunakan (Mahmudi, 2016):
1. Analisis Varians Pendapatan Daerah
𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠
= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 𝑥 100%

## 2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah
𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇ℎ𝑛 𝑡
= 𝑃𝑒𝑛𝑑. 𝑇ℎ𝑛 𝑡 − 𝑃𝑒𝑛𝑑. 𝑇ℎ𝑛 (𝑡 − 1) 𝑃𝑒𝑛𝑑. 𝑇ℎ𝑛 (𝑡 − 1) 𝑥 100%

## 3. Rasio Derajat Desentralisasi
𝐷𝑒𝑟𝑎𝑗𝑎𝑡 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖
= 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

## Tabel 1
Kriteria Penilaian tingkat Desentralisasi Fiskal Persentase PAD terhadap TPD Tingkat Desentralisasi fiskal 0,00 – 10,00 Sangat Kurang 10,01 – 20,00 Kurang 20,01 – 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Baik >50,00 Sangat Baik Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991,
dalam I Dewa Gede Bisma dan Hery Susanto, 2010

## 4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑡𝑒𝑟𝑔𝑎𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐷𝑒𝑟𝑎ℎ
= 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ Tabel 2

## Kriteria Penilaian Ketergantungan Daerah
Persentase Pendapatan Transfer terhadap TPD Ketergantungan Keuangan Daerah 0,00 – 10,00 Sangat Rendah 10,01 – 20,00 Rendah 20,01 – 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Tinggi >50,00 Sangat Tinggi Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991, dalam I Dewa Gede Bisma dan Hery susanto, 2010

## 5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
𝑅𝐾𝐾𝐷 =

## 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡

## Tabel 3 Kriteria Penilaian Kemandirian Daerah
Persentase PAD terhadap Pendapatan Transfer Kemandirian Keuangan Daerah 0,00 – 10,00 Sangat Kurang 10,01 – 20,00 Kurang 20,01 – 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Baik >50,00 Sangat Baik Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991, dalam I Dewa Gede Bisma dan Hery Susanto, 2010

## 6. Analisis Varians Belanja
𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛
= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 𝑥 100%

## 7. Analisis Pertumbuhan Belanja
𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇ℎ𝑛 𝑡 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇ℎ𝑛 𝑡 − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇ℎ𝑛 − 1 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇ℎ𝑛 𝑡 − 1 𝑥 100%
8. Analisis Keserasian Belanja
a. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖
= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖

## b. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

## 9. Analisis Efisiensi Belanja Daerah
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎

## 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎

## Tabel 4
Standar Pengukuran Kriteria Rasio Efiisiensi Belanja
Sumber: Abdul Halim 2008, (dalam Dini, Marheni dan Yenfi, 2017)

## METODE PENELITIAN Jenis dan Objek Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  deskriptif.  Objek  dalam  penelitian ini  adalah  Laporan  Realisasi  Anggaran Tahun Anggaran 2015-2017.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data yang digunakan  oleh  peneliti  adalah  studi  pustaka dan dokumentasi.

## Teknik Analisis Data
a. Data Reduction (Reduksi Data) Data  yang  diperoleh  berupa  Laporan Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Kabupaten Karanganyar  Tahun  Anggaran  2015-2017 kemudian direduksi, dirangkum, serta dipilih hal-hal  yang  pokok  dan  penting  yang  akan digunakan dan berkaitan dengan
penghitungan rasio keuangan untuk penilaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten
Karanganyar. b. Data Display (Penyajian Data) Data setelah direduksi dan
dirangkum,  kemudian  data  tersebut  dihitung dengan menggunakan rasio keuangan.
c. Conclusion Drawing/ verification
Di  dalam  penelitian  ini  setelah  dilakukan penghitungan  rasio  keuangan  maka  langkah selanjutnya  adalah  pengambilan  kesimpulan mengenai  bagaimana  kinerja  Pemerintah Kabupaten  Karanganyar  Tahun  Anggaran 2015-2017  berdasarkan  penghitungan  rasio keuangan.  Setelah  ditarik  kesimpulan,  maka selanjutnya mendeskripsikan bagaimana kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Karanganyar berdasarkan  penghitungan  rasio  yang  telah dilakukan

## HASIL PENELITIAN Analisis Varians Pendapatan
Tabel 5
Dari  ketiga  tahun  yang  diteliti  hanya pada  tahun  2015  yang  mengalami  selisih yang disebabkan oleh pendapatan asli daerah, pendapatan  hibah,  serta  bantuan  keuangan dari  provinsi/pemerintah  pusat  yang  masing- masing  realisasinya  melebihi  dari  jumlah yang  dianggarkan.  Namun,  pada  tahun  2016 dan 2017
Kabupaten Karanganyar mengalami selisih yang tidak diharapkan, hal ini  terjadi  disebabkan  oleh  realisasi  dana alokasi  khusus  yang  realisasinya  lebih  kecil dari  jumlah  yang  telah  dianggarkan.  Jika dilihat  secara  keseluruhan  Analisis  Varians Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Karanganyar tahun  2015-2017  dapat  dikatakan  baik dengan hasil 100,86%, dimana terjadi selisih yang diharapkan antara realisasi dan anggaran pendapatan sebesar Rp
37.211.728.605.

## Analisis Pertumbuhan Pendapatan
Tabel 6
Dari  Tabel  6  perhitungan  di  atas, kinerja  keuangan  Pemerintah  Kabupaten Karanganyar pada tahun 2015-2017 berdasarkan analisis
pertumbuhan pendapatan  daerah  dinilai  baik  dengan Kategori Predikat Efisien <100% Tidak Efisien >100%
persentase  pertumbuhan  yang  menunjukkan pertumbuhan secara positif sebesar 19,43%.

## Rasio Derajat Desentralisasi
Tabel 7 Rasio derajat desentralisasi
Pemerintah  Kabupaten  Karanganyar  pada tahun  2015-2017  masih  kurang  yang  dilihat dari  rata-rata  rasio  derajat  desentralisasi  tiga tahun  keseluruhan  yang  hanya  menunjukkan angka 16,41% yang menurut kriteria penilaian derajat desentralisasi bahwa kabupaten  yang  tingkat  derajat  desentralisasi berada  pada  skala  interval  10,01-20,00  yang masih masuk
kategori kurang. Kesimpulannya  adalah  bahwa  kemampuan pendapatan  asli  daerah  masih  kurang  dalam membiayai  pembangunan  dan  pembiayaan daera, kesadaran serta partisipasi masyarakat membayar  pajak  dan  retribusi  terbilang rendah sehingga pendapatan asli daerah tidak banyak  berkonstribusi  dalam  pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar.

## Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Tabel 8
Rasio ketergantungan keuangan daerah  Pemerintah  Kabupaten  Karanganyar pada  2015-2017  sangat  tinggi  dengan  angka 83,27%.  Sehingga  masuk  dalam  kategori kabupaten  dengan  tingkat  ketergantungan keuangan  daerah  yang  berada  pada  skala interval>50,00  yang    masih  masuk  kategori sangat  tinggi.  Kesimpulannya  bahwa  kinerja pendapatan asli daerah serta sumber pendapatan  daerah  lainnya  belum  optimal dalam  membiayai  aktivitas  pembangunan daerah,  sehingga  daerah  masih  sangat bergantung  dengan  adanya  bantuan  transfer baik dari provinsi maupun pemerintah pusat.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tabel 9 Berdasarkan Tabel 9 rasio kemandirian  keuangan  daerah  di  atas, kabupaten dengan tingkat kemandirian daerah  yang  berada  pada  skala  interval 10,01-20,00  yang    masih  masuk  kategori Kurang. Hal ini dikarenakan masih tingginya pendapatan transfer yang diterima
pemerintah daerah baik dari transfer pemerintah  provinsi  maupun  pemerintah pusat.

## Analisis Varians Belanja Daerah
Tabel 10
Selama  tahun  2015-2017  realisasi belanja  Kabupaten  Karanganyar  tidak  ada yang  melebihi  dari  jumlah  belanja  yang dianggarkan sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja  keuangan  Kabupaten  Karanganyar selama  tahun  2015-2017  adalah  Baik. Dimana  tidak  ada  realisasi  belanja  yang melebihi  jumlah  yang  dianggarkan  pada tahun 2015-2017.

## Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah
Tabel 11 Dari tabel perhitungan di atas, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten
Karanganyar  pada  tahun  2015-2017  jika dilihat  dari  analisis  pertumbuhan  belanja daerah  adalah  baik  dengan  pertumbuhan secara positif sebesar 4,12%.

## Rasio Keserasian Belanja
a. Rasio  Belanja  Operasi  Terhadap  Total Belanja Tabel 12
Selama  tahun  2015-2017  sebagian dana  alokasi  dari  belanja  daerah  lebih  tinggi untuk  belanja  operasi.  Rata-rata  belanja operasi  sebesar  77,45%  dari  total  belanja daerah  menunjukkan  Pemerintah  Kabupaten Karanganyar  memiliki  pendapatan  yang tinggi.  Namun  sebagian  besar  pendapatan yang diterima adalah pendapatan transfer dari pemerintah  provinsi  maupun  pemerintah pusat.
b. Rasio  Belanja  Modal  terhadap  Total Belanja
Tabel 13
Diketahui  bahwa  porsi  belanja  modal lebih  kecil  daripada  belanja  operasi.  Dapat disimpulkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten Karanganyar  adalah  salah  satu  Kabupaten dengan perolehan pendapatan yang tinggi.

## Rasio Efisiensi Belanja
Tabel 14
Realisasi anggaran Kabupaten
Karanganyar  tahun  2015-2017  tidak  terdapat jumlah  yang  melebihi  dari  belanja  yang dianggarkan.  Dari  ketiga  tahun  yang  diteliti tidak  ada  persentase  rasio  efisiensi  belanja daerah yang melebuhi angka 100%, sehingga disimpulkan bahwa daerah Pemerintah Kabupaten  Karanganyar  pada  tahun  2015- 2017 berada pada tingkat efisien  belanja dan tidak terjadinya pemborosan dalam penganggaran  bealanja  pada  ketiga  tahun tersebut.
Konsep Value for Money a. Ekonomi Kinerja Keuangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2017 dapat dikatakan ekonomis, dimana anggaran belanja daerah yang berjumlah Rp 6.280.531.271.480  lebih  besar  dibandingkan dengan  realisasi  belanja  daerah  yang  hanya berjumlah Rp 5.594.558.654.212. Pemerintah Kabupaten  Karanganyar  telah  mengelola anggaran dengan cara yang ekonomis. b. Efisiensi
Tabel 15
Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten  Karanganyar  tahun  2015-2017 dinilai efisien dimana rata rata rasio efisiensi yang  menunjukkan  angka  95,09%  yang berarti  bahwa  setiap  realisasi  belanja  daerah selalu  dapat  disesuaikan  dengan  realisasi pendapatan daerah.
c. Efektifitas Berdasarkan perhitungan analisis varians  pendapatan  daerah  (lihat  tabel  4), Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten Karanganyar  tahun  2015-2017  dinilai  efektif dengan  rata-rata  persentase  realiasasi  dan anggaran pendapatan daerah yang menujukkan angka 100,86%, dimana realisasi  pendapatan  daerah  sebesar  Rp 5.889.904.751.990  jumlahnya  lebih  besar dari  anggaran  pendapatan  daerah  yang berjumlah Rp 5.852.693.023.385. Pemerintah dinilai  berhasil  bila  bisa  merealisasikan anggaran  pendapatan  lebih  besar  dan anggaran  belanja  lebih  kecil  dari  target pendapatan dan target anggaran belanja yang diterima.

## KESIMPULAN
1. Hasil kinerja keuangan pendapatan daerah disimpulkan baik, meskipun derajat desentralisasinya  cenderung  rendah  serta tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah  pusat  dan  provinsi  masih tinggi. 2.  Hasil  analisis  kinerja  keuangan  belanja daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar  tahun  2015-2017  dapat dikatakan  baik  berdasarkan  pertumbuhan belanja  daerah  yang  positif  serta  tidak terjadinya pomborosan dana dalam penganggaran belanja.
3.  Jika dilihat dari kinerja keuangan pendapatan  daerah,  belanja  daerah,  serta kinerja  keuangan  berdasarkan  konsep value for money secara keseluruhan dapat disimpulkan  bahwa  kinerja  keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Tahun  Anggaran  2015-2017  adalah  baik. Hal  ini  ditunjukkan  dengan  realisasi pendapatan daerah yang jumlahnya melebihi  dari  jumlah  yang  dianggarkan serta  pertumbuhan  belanja  daerah  yang positif  dan  tidak  terjadinya  pemborosan dana  dalam  anggaran  belanja.  Meskipun tingkat  derajat  desentralisasinya  masih rendah serta tingkat ketergantungan keuangan  terhadap  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah masih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim  &  Syam  Kusufi.  2012. Akuntansi  Sektor  Publik:  teori,  konsep dan aplikasi . Jakarta: Salemba Empat. Dwi  Ratmono  dan  Mahfud  Sholihin.  2015.
Akuntansi  Keuangan  Daerah  Berbasis Akrual .  Edisi  Pertama.  Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Gde Bisma, I Dewa dan Susanto Hery. 2010. Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Daerah Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  Tahun  Anggaran  2003-2007. GeneC Swara edisi khusus, Vol 04, No 03, Desember 2010.
Halim,  Abdul.  2007. Akuntansi  Keuangan Daerah . Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
Hendro Sumarjo. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah .  Yogyakarta:  Unit
Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mardiasmo.  2018. Akuntansi  Sektor  Publik Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik
Indonesia  Nomor  37  Tahun  2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah. Melalui keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/ .../461/permendagri-nomor-37-tahun- 2014. Sugiyono (2016). Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung: Alfabeta.
Sujarweni,  V.  Wiratna.  2015. Akuntansi Sektor  Publik .  Yogyakarta:  Pustaka Baru Press.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Melalui https://pih.kemlu.go.id/files/UU023201
4.pdf. Diakses 30 November 2018.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah Daerah. Melalui www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=367. Diakses 30 November 2018.

## Tabel 5
Analisis Varians Pendapatan Daerah Tahun Anggaran Pendapatan Realisasi Pendapatan Selisih Persentase Realisasi APBD 2015 1.747.594.182.000 1.834.209.380.841 86.615.198.841 104,96% 2016 2.016.208.038.000 2.012.335.065.180 (3.872.972.820) 99,81% 2017 2.088.890.803.385 2.043.360.305.969 (45.530.497.416)  97,82% Rata-rata  1.950.897.674.462 1.963.301.583.997 12.403.909.535 100,86% Sumber: Data Diolah (2019)

## Tabel 6

## Analisis Trend Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2015-2017
Tahun Realisasi Anggaran Tahun sebelumnya Realisasi Anggaran Tahun Berjalan Pertumbuhan Persentase Pertumbuhan 2015 1.173.094.090.643 1.293.457.616.361 20.363.525.718 10,26% 2016 1.293.457.616.361 2.012.335.065.180 718.877.448.819 55,58% 2017 2.012.335.065.180 2.043.460.305.969 31.125.240.789 1,55% Rata-rata    1.492.962.257.395 1.783.084.329.170 290.122.071.775 19,43% Sumber: Data Diolah (2019)

## Tabel 7

## Rasio Derajat Desentralisasi
Tahun Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Daerah Derajat Desentralisasi 2015 255.445.549.750 1.834.209.380.841 13,93% 2016 301.307.800.956 2.012.335.065.180 14,97% 2017 415.142.563.370 2.043.460.305.969 20,32% Rata-rata 323.965.304.692 1.963.334.917.330 16,41% Sumber: Data Diolah (2019)

## Tabel 8 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Tahun Pendapatan Transfer Total Pendapatan Daerah Rasio Ketergantungan 2015 1.572.532.273.136 1.834.209.380.841 85,73% 2016 1.708.302.496.239 2.012.335.065.180 84,89% 2017 1.617.910.170.668 2.043.460.305.969 79,18% Rata-rata 1.632.914.980.014 1.963.334.917.330 83,27% Sumber: Data Diolah (2019)

## Tabel 9

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tahun Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Rasio Kemandirian 2015 255.445.549.750 1.572.532.273.136 16,24% 2016 301.307.800.956 1.708.302.496.239 17,64% 2017 415.142.563.370 1.617.910.170.668 25,66% Rata-rata 323.965.304.692 1.632.914.980.014 19,85% Sumber: Data Diolah (2019)

## Tabel 10

## Analisis Varians Belanja Daerah
Tahun Anggaran Belanja Realisasi Belanja Selisih Persentase Realisasi APBD 2015 2.003.373.777.000 1.775.944.203.663 (227.429.573.337) 88,65% 2016 2.313.306.894.000 2.086.307.677.600 (226.999.216.400) 90,19% 2017 1.963.850.600.480 1.732.306.772.949 (231.543.827.531) 88,21% Rata-rata 2.093.510.423.827 1.864.852.884.737 (228.657.539.089) 89,01%
Sumber: Data Diolah (2019)

## Tabel 11

## Analisis Trend Pertumbuhan Belanja Daerah
Tahun Realisasi anggaran Tahun sebelumnya Realisasi Anggaran Tahun Berjalan Pertumbuhan Persentase Pertumbuhan 2015 1.543.887.294.095                1.648.835.279.623               104.947.985.528 6,80% 2016 1.648.835.279.623                1.818.357.207.631               169.521.928.008 10,28% 2017 1.818.357.207.631                1.732.306.772.949               (86.050.434.682) -4,73% Rata-rata         1.670.359.927.116 1.733.166.420.068 62.806.492.951 4,12% Sumber: Data Diolah (2019)

## Tabel 12

## Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah
Tahun Realisasi Belanja Operasi Total Belanja Daerah Rasio BO terhadap TB 2015 1.407.209.478.292 1.775.944.203.663 79,24% 2016 1.436.088.621.711 2.086.307.677.600 68,83% 2017 1.460.079.328.298 1.732.306.772.949 84,29% Rata-rata 1.434.459.142.767 1.864.852.884.737 77,45% Sumber: Data Diolah (2019)

## Tabel 13

## Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja
Tahun Realisasi Belanja Modal Total Belanja Daerah Rasio BM terhadap TB 2015 241.652.801.331 1.775.944.203.663 13,61% 2016 382.070.380.920 2.086.307.677.600 18,31% 2017 271.970.439.801 1.732.306.772.949 15,70% Rata-rata 298.564.540.684 1.864.852.884.737 15,87% Sumber: Data Diolah (2019)

## Tabel 14

## Rasio Efisiensi Belanja
Tahun Realisasi Belanja Anggaran Belanja Rasio Efisiensi Belanja 2015 1.775.944.203.663 2.003.373.777.000 88,65% 2016 2.086.307.677.600 2.313.306.894.000 90,19% 2017 1.732.306.772.949 1.963.850.600.480 88,21% Rata-rata 1.864.852.884.737 2.093.510.423.827 89,01% Sumber: Data Diolah (2019)

## Tabel 15

## Rasio Efisiensi
Tahun Realisasi Belanja Realisasi Pendapatan Rasio Efisiensi 2015 1.775.944.203.663 1.834.209.380.841 96,82% 2016 2.086.307.677.600 2.012.335.065.180 103,68% 2017 1.732.306.772.949 2.043.360.305.969 84,78% Rata-rata 1.864.852.884.737 1.963.301.583.997 95,09% Sumber: Data Diolah (2019)