Iltizam Journal of Shariah Economic Research Vol. 6, No.2 (2022) December 2022, pp. 225-240 E-ISSN:2598-2540 P-ISSN:2598-2222

## Problematika Penerapan Accrual  Accounting Pada Lembaga Keuangan Syariah
Youdhi Prayogo 1 dan Elyanti Rosmanidar 2
1 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yudhi@uinjambi.ac.id
2 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, elyantirosmanidar@uinjambi.ac.id ail

## ABSTRACT
Today, there is much debate about the basic assumptions that should be used in the financial statements of Islamic entities, namely the accrual basis and cash basis. This study will reveal that the accrual basis which  is  widely  applied  in  the  preparation  of  financial  statements  turns  out  to  have  many  gaps  to manipulate data, so that it will cause earnings management to arise. The unpopular cash basis applied in the preparation of financial reports is more able to reveal real conditions, income and expenses. This study also discusses  the  reasons for using the  accrual basis in the  framework for preparing and presenting Islamic  financial  statements  based  on  PSAK  101  whereby  Islamic  entities  must  prepare  financial statements  on  an  accrual  basis.  This  research  will  also  show  the  many  problems  that  arise  in  the application of accrual accounting in Islamic financial institutions today.
Keyword: Financial Statement , Accrual Basis , Cash Basis

## PENDAHULUAN
Dalam  tiga  dekade  terakhir  usaha  dan  lembaga  keuangan  yang  berbasis  syariah berkembang dengan pesatnya, dengan peningkatan volume dan nilai transaksi berbasis syariah tersebut  tentunya  membutuhkan  suatu  pengaturan  atau  standar  untuk  pencatatan, pengukuran,  maupun  penyajian  sehingga  para  praktisi  dan  pengguna  laporan  keuangan mempunyai  standar  yang  sama  dalam  akuntansi  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah. Bangkitnya akuntansi syariah tidak hanya karena terpicu terjadinya skandal akuntansi sebuah perusahaan  telekomunikasi  yang  berbasis  di  Amerika  Serikat,  WorldCom  beberapa  tahun silam. Tetapi akuntansi syariah muncul sejalan dengan adanya kesadaran untuk bekerja lebih jujur, adil dan tidak bertentangan dengan ajaran Al- Qur’an dan Al -Hadist.
Ikatan Akuntan Indonesia (2007) menyatakan bahwa tujuan laporan  keuangan bank syariah  pada  dasarnya  sama  dengan  tujuan  laporan  keuangan  secara  umum  yaitu menyediakan  informasi  yang  menyangkut  posisi  keuangan,  kinerja  dan  perubahan  posisi keuangan  suatu  perusahaan  yang  bermanfaat  bagi  sejumlah  besar  pemakai    dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun laporan keuangan bank syariah memiliki beberapa tambahan antara lain menyediakan:
1. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah  bila  ada  dan  bagaimana  pendapatan  tersebut diperoleh serta penggunaannya
2.  Informasi  untuk  membantu  mengevaluasi  pemenuhan  tanggung  jawab  bank  terhadap amanah  dalam  mengamankan  dana,  menginvestasikannya  pada  tingkat  keuntungan  yang layak,  dan  informasi  mengenai  tingkat  keuntungan  investasi  yang  diperoleh  pemilik  dan pemilik dana investasi terikat; dan
3. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat (Yaya et al., 2009, p. 7).
Tujuan keseluruhan dari akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan  dalam  pengambilan  keputusan  ekonomi.  Sebagian  besar  sistem  akuntansi dirancang untuk menghasilkan informasi untuk pelaporan eksternal dan internal. Pelaporan keuangan  untuk  pihak  eksternal  ini  diatur  oleh  lembaga  yang  dibentuk  untuk  membuat standar atau prinsip-prinsip yang dirancang untuk mendefinisikan informasi apa yang yang harus diungkapkan kepada pihak luar. Dalam standar akuntansi salah satu asumsi dasar yang digunakan adalah asumsi accrual basis.
Konsep  accrual  basis  ini  muncul  karena  akuntansi  mendasarkan  diri  pada  konsep upaya dan hasil dalam menentukan besarnya laba, akuntansi tidak membatasi pengertian biaya atau  pendapatan  pada  biaya  yang  telah  dibayar  atau  pendapatan  yang  telah  diterima  (A. Adnan, 2005, p. 15). Akuntansi lebih menekankan pada aspek substansi dari transaksi yang menimbulkan biaya dan pendapatan. Penandingan biaya dan pendapatan merupakan dasar digunakannya  asas  Accrual  Basis  dalam  penyusunan  laporan  keuangan.  Dalam  konsep penandingan ini  akuntansi  berusaha memberikan  dasar  penandingan  (basis  for association) antara pendapatan dan biaya (biaya yang telah dianggap menghasilkan pendapatan tersebut dan dapat dibebankan terhadapnya) sehingga diperoleh laba yang tepat (Harahap, 2003, p. 73). Accrual Basis bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemakai mengenai konsekuensi aktivitas usaha terhadap arus kas perusahaan di masa depan secepat mungkin dengan tingkat kepastian  yang  layak.  Hal  ini  dapat  dicapai  dengan  mengakui  pendapatan  dan  beban  saat terjadi, tanpa memperhatikan apakah terdapat arus kas pada saat yang bersamaan. Pemisahan pengakuan pendapatan dan beban dengan arus kas difasilitasi dengan penyesuaian Accrual, yang menyesuaikan arus kas masuk dan keluar untuk memperoleh pendapatan dan beban. Penyesuaian  Accrual  dicatat  setelah  membuat  asumsi  dan  estimasi  yang  layak,  tanpa mengorbankan  keandalan  informasi  akuntansi  secara  material.  Karenanya,  penilaian merupakan bagian terpenting dari akuntansi akrual, serta mekanisme aturan dan institusi yang diciptakan untuk memastikan keandalannya. Tujuan utama Accrual Basis adalah membantu investor menilai kinerja keuangan entitas selama satu periode pelaporan.
Kelolaan Accrual  Basis  ternyata  memberikan  kesempatan  manajer  untuk  melakukan manajemen laba. Sebagaimana diketahui bahwa earnings merupakan variabel penting dalam menilai  kinerja  suatu  perusahaan  bagi  analis  dan  investor,  kualitas  earnings  banyak dipengaruhi  oleh manajeman laba yang dilakukan manajer. Dan salah satu cara menaikkan laba  bisa  dengan  menaikkan  nilai  Accrual  kelolaan.  Keleluasaan  (dicretion)  manajer  dalam membuat  judgments  dan  asumsi  dalam  accrual  basis  sehingga  mengakibatkan  munculnya earnings  management  (Henry  Simamora,  2002,  p.  174).  Proses  accrual  banyak  mendapat kritikan  karena  didasarkan  pada  historis  cost  dan  karena  laba  yang  dilaporkan  dapat dimanipulasi.
Di samping akuntansi berbasis akrual, terdapat sistem akuntansi lain yang didasarkan pada penerimaan dan pembayaran kas yang disebut dengan cash basis. Pendapatan dengan dengan accrual basis memberikan informasi lebih baik tentang kinerja keuangan dibandingkan dengan  cash  basis.  Perbedaan  utama  accrual  basis  dan  cash  basis  terletak  pada  perbedaan waktu pengakuan konsekuensi arus kas atas suatu aktivitas dan kejadian usaha. Dasar accrual dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) merupakan salah satu asumsi dasar laporan keuangan, dasar asumsi ini juga digunakan dalam penyusunan laporan keuangan entitas syariah seperti tercantum dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajjian  Laporan  Keuangan  Syariah  (KDPPLKS).  Penggunaan  dasar  akrual  inilah  yang menjadi perdebatan para pemerhati akuntansi Islam.
Para praktisi akuntan yang terwakili dalam IAI bersepakat bahwa dasar akrual tidak menyimpang dari hukum Islam dengan itu bisa digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan syariah (Muhammad, 2008, p. 23). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ellya Noorlisyati praktisi akuntan yang juga wakil ketua IAI Cabang Jakarta, ia mengingatkan bahwa suatu janji itu berdasarkan syariah juga wajib dipenuhi (Anonimous, 2007). Dasar pendapat ini bila diilustrasikan, seseorang yang menyewakan rumahnya. Jika si A mengontrakkan sebuah rumah, Rp 500 ribu per bulan, maka dia akan membukukan pendapatan selama satu tahun dari sewa rumah sebesar Rp 6 juta. Metode pembukuan seperti itu tidak akan bertentangan dengan kaidah Islam, karena sudah terjadi kesepakatan kontrak sewa, pemilik rumah dengan penyewa dengan harga Rp 500.000 per bulannya (Majalah Akuntansi Indonesia, 2007).
Bagi pengkritik metode akrual, sistem ini (acrual basis) tidak sensitif dalam mencegah terjadinya kejahatan keuangan. Kasus WorldCom, Enron, semula berawal dari sini. Laporan keuangan mereka bagus, tapi cash flow mereka buruk. Itu terjadi, karena pendekatan dasar akrual  memang  membuka  peluang  trik-trik  curang  dalam  pembukuan.  Tragedi  WorldCom terjadi  karena  akuntannya  memanfaatkan  lubang-lubang  dasar  akrual,  yang  pada  akhirnya merugikan  para  pemilik  saham.  Kebangkrutan  itu  dikarenakan  banyak  keuntungan  yang masih berbentuk potensi dibukukan dan diakui sebagai pendapatan.
Akuntansi  akrual  mengenalkan penilaian dalam akuntansi  dengan berbagai estimasi dan  penyesuaian.  Idealnya  adanya  penilaian  manjerial  dapat  meningkatkan  relevansi informasi  akuntansi.  Namun  kenyataannya  tidak  sesuai  dengan  kondisi  ideal.  Penggunaan penilaian  bisa  mengurangi  “kualitas  dapat  dibandingkan”  dan  “konsistensi”  atas  laporan keuangan yang dapat mengarah pada distorsi akuntansi (Subramanyam, 2014; Wild et al., 2005)
Menurut  pengkritik  dasar  akrual,  penggunaan  dasar  kas  lebih  diutamakan  dimana dasar ini mengacu pada prinsip kehati-hatian yang berlandaskan ajaran Islam beradasarkan surah  an-Nuur  ayat  34  yang  me ngatakan  bahwa  “…Dan  tiada  seorang  pun  yang  dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok hari…”(Yunus, 1993), sehingga tidak seharusnya mengakui pendapatan sebelum nyata-nyata berbentuk aliran kas yang secara riil masuk ke entitas syariah
Apakah dasar akrual sesuai atau tidak dalam hukum atau syariah Islam, bisa kita lihat apakah dasar akrual satu arah dengan tujuan akuntansi Islam. Tujuan akuntansi Islam yang paling utama bagi beberapa pemerhati akuntansi Islam adalah untuk perhitungan zakat, jadi semua informasi laporan keuangan disusun untuk memfasilitasi perhitungan zakat  (Ahmed
Riahi  Belkaoui,  1992;  Baydoun  &  Willet,  1994;  Gambling  &  Karim,  1993;  Triyuwono,  2006). Untuk  tujuan  tersebut,  telah  disepakati  bahwa  perhitungan  zakat  merupakan  tujuan  utama dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam rangka untuk memenuhi tujuan tersebut, dasar akrual lebih baik dibandingkan dasar kas (A. Adnan, 2005). Dasar akrual memberikan hasil laporan keuangan yang lebih mendekati realitas dari kinerja suatu entitas dibandingkan dasar kas  dimana  laporan  keuangannya  tidak  menunjukkan  hasil  kinerja  entitas  yang sesunngguhnya  atau  kecenderungannya  menunjukkan  hasil  yang  lebih  rendah  dari sebenarnya  (A.  Adnan,  2005).  Dengan  itu  dasar  kas  tidak  semestinya  diterapkan  dalam penyusunan laporan keuangan entitas syariah.
Beberapa  pemerhati  akuntansi  Islam  salah  satunya  mantan  Dirut  Bank  Muamalat, Zainul bahar Noor berpendapat bahwa dalam dasar akrual mengandung unsur gharar dimana dinyatakan  bahwa  sistem  accrual  basis,  telah  mengakui  adanya  pendapatan  yang  terjadi  di masa  yang  akan  datang  (Majalah  Akuntansi  Indonesia,  2007).  Mulawarman,  (2011) berpendapat asumsi tersebut sangat bertentangan dengan prinsip dan akhlak syariah bahkan tujuan laporan keuangan akuntansi syariah. Mereka yang tidak menerima konsep akrual juga menyatakan bahwa konsep ini tidak dapat dipakai sebagai cara menghitung zakat mengingat zakat harus dibayar berdasarkan kekayaan yang telah diterima manfaatnya (menurut Mazhab Maliki) dan juga bagi hasil atas mudharabah didasarkan atas keuntungan kas yang diterima (menurut Mazhab Syafi’i) (Nurhayati & Wasilah, 2009).
Dalam asumsi dasar akrual tidak sepenuhnya dapat digunakan secara langsung. Seperti diketahui bahwa prinsip akrual melakukan pencatatan fakta  (merekam arus kas masa kini), potensi  (merekam  arus  kas  masa  depan)  dan  konsekuensi  (merekam  arus  kas  masa  lalu). Khusus mengenai pencatatan potensi menggunakan prinsip present value yang sarat dengan penghitungan bernuansa riba dan gharar. Sedangkan syariah Islam melarang untuk mengakui suatu pendapatan yang sifatnya belum pasti. Hal ini disebabkan karena masa yang akan datang adalah  kekuasaan  dan  wewenang  Allah  sepenuhnya  untuk  mengetahuinya  (Baca  QS  Al- Baqarah:255).
Menurut Zainul, penerapan metode akrual basis dalam pengakuan pendapatan akan menyebabkan  bank,  asuransi  atau  usaha  yang  berbasiskan  pada  syari’ah  melanggar  syariat Islam. Bahkan, dapat disimpulkan penerapan metode accrual basis merupakan loop hole bagi terjadinya  korupsi  (Majalah  Akuntansi  Indonesia,  2007).  Bagi  pengkritik  metode  akrual menganggap  sistem  tersebut  tidak  cocok  dalam  syariah,  karena  memberikan  banyak  pintu untuk memungkinkan terjadi penyimpangan. Pada tahap awal biasanya dimulai dalam bentuk pempublikasian neraca dan laba rugi akhir tahun yang bersifat window dressing. Manajer pada akhir  tahun  cenderung  menggelembungkan  angka  pendapatan  dengan  maksud  untuk menaikkan tingkat laba melalui perlipatgandaan angka pendapatan, laba, dengan mengkredit pos  pendapatan  dari  pendebetan  pendapatan  yang  akan  diterima  (Interest  Earned  Not Collected/IENC). Cara ini dilakukan dalam upaya meyakinkan masyarakat bahwa perusahaan bersangkutan  menguntungkan  untuk  menarik  dana  masyarakat  lebih  banyak  dan  maksud lainnya, antara lain mengarah pada tindakan kriminal dalam keuangan perusahaan.
Pemikiran  Zainul  memang  didasari  dari  beberapa  penelitian  yang  menunjukkan metode  akrual  memberikan  peluang  bagi  manajer  untuk  melakukan  earning  management. Metode akrual ini membolehkan para manajer untuk membuat judgment dan asumsi dalam
menyusun dan melaporkan kinerja keuangan perusahaan mereka. Judgment dan asumsi yang dibuat  tersebut  tidak  hanya  dapat  meningkatkan  keinformatifan  laba  akuntansi  tetapi  juga memunculkan kemungkinan bagi manajemen untuk berperilaku oportunistis dengan perilaku ini  manajer  akan  cenderung  melakukan  earning  management  (Rahman,  2005).    Penelitian Kiswara  (1999)  menggali  kebijakan  akuntansi  akrual  di  Indonesia,  mengarah  pada  indikasi keberadaan  earning  management  dalam  pengungkapan  laporan  keuangan  tahunan perusahaan publik. Tindakan earning management inilah yang dinyatakan sebagai loop hole munculnya penyimpangan.
Akuntansi  akrual  sudah  lama  menjadi  perdebatan  mengenai  keandalannya memberikan  informasi keuangan. Sebagai tandingannya adalah dasar kas, perbedaan utama dari  keduanya  terletak  pada  perbedaan  waktu  pengakuan  konsekuensi  arus  kas  atas  suatu aktivitas  dan  kejadian  usaha.  Akuntansi  akrual  mengatasi  masalah  tepat  waktu  maupun pengaitan yang selalu terdapat dalam akuntansi kas. Masalah tepat waktu ini mengacu pada arus kas yang tidak selalu bersamaan dengan aktivitas usaha yang mengahasilkan kas tersebut. Masalah penandingan atau pengaitan (matching) mengacu pada arus kas masuk dan arus kas keluar  yang  disebabkan  oleh  aktivitas  usaha  yang  tidak  dapat  dikaitkan  dengan  waktu terjadinya.
Akuntansi  kas  memiliki  nilai  keandalan  dibandingkan  akuntansi  akrual.  Penerapan dasar  kas  alokasi,  taksiran.  penyusutan,  dan  berbagai  taksiran  penyisihan.  Keandalan akuntansi  kas  nampak  pada  kemampuannya  memberikan  penilaian  tentang  likuiditas perusahaan.  Sebagaimana  diketahui  akuntansi  akrual  memang  tidak  sempurna  dan  banyak aturan  yang  berubah-ubah,  kesalahan  estimasi  dan  adanya  earning  management  yang mendistorsi akrual. Namun keunggulan konseptual akuntansi akrual dibandingkan arus kas adalah  karena  laporan  laba  rugi  dan  neraca  berbasis  akrual  lebih  relevan  untuk  mengukur kapasitas perusahaan untuk menghasilkan kas saat ini dan pada masa mendatang.
Pada  bank  syariah  yang  berpolakan  bagi  hasil,  akan  sulit  melakukan  koreksi  bila metode akrual basis diterapkan. Seperti misalnya, mencatatkan pendapatan yang belum pasti sebagai bagian pendapatan itu sendiri, dan dikemudian hari pendapatan itu tidak diterima, jadi  bagaimana  bisa  direcord  sebagai  penghasilan.  Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  untuk  kepentingan  laporan  keuangan  menggunakan  dasar  akrual  sedangkan  untuk kepentingan perhitungan bagi hasil mempergunakan dasar kas, yang dalam pelaksanaannya bukan merupakan hal mudah, karena bank syariah dituntut untuk mempunyai administrasi yang baik dan akurat sehingga dapat membedakan pendapatan akrual dan pendapatan yang diterima secara kas.
Penolakan  penerapan  dasar  akrual  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  entitas syariah  telah  dikemukakan  oleh  beberapa  pemerhati  akuntansi  Islam  dengan  alasan  bahwa dasar akrual tidak sesuai dengan syariah karena adanya unsur gharar. Dimana unsur gharar dalam  akuntansi  akrual  menyangkut  adanya  unsur  ketidakpastian  dalam  pengakuan pendapatan.  Sebagaimana  diketahui  akuntansi  akrual  ini  mengakui  pendapatan  dan  beban pada saat terjadinya aktivitas usaha bukan pada saat realisasi kasnya. Kelemahan dasar akrual dalam keandalan penyajian laporan keuangan disebabkan salah satunya adalah keleluasaan akrual yang memberikan oportunitis manajer untuk melakukan earning management.
Saat pengakuan pendapatan merupakan saat yang terpenting dalam  laporan keuangan, maka  diperlukan  suatu  pengukuran  yang  akurat  untuk  dapat  memberikan  gambaran  yang jelas mengenai kondisi perbankan tersebut. Dilihat dari segi transaksi, ada perbedaan antara bank  syariah  dan  konvensional.  Pendapatan  bank  konvensional  berupa  bunga,  sedangkan bank  syariah  berupa  pendapatan  margin  dan  pendapatan  bagi  hasil.  Transaksi  perbankan tersebut selalu berjangka waktu lebih dari satu tahun walaupun ada juga yang kurang dari satu tahun. Pada kondisi ini, jika perbankan harus mengakui pendapatan saat kontrak diselesaikan, maka akan menghasilkan laba yang tidak wajar. Sebaliknya, jika pendapatan diakui pada saat kontrak  sedang  berjalan,  perusahaan  harus  memperhatikan  tingkat  objektivitasnya. Berdasarkan  kondisi  di  atas  maka  penulis  melakukan  evaluasi  terhadap  saat  pengakuan pendapatan  supaya  dapat  menemukan  saat  pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan  yang tepat untuk menghasilkan laba periodik yang wajar (Wangsa & Kuang, 2011)

## Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep accrual accounting dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dan penerapan accrual accounting lembaga keuangan syariah.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah

## 1. Tujuan Kerangka Dasar
Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional baik sektor publik maupun sektor swasta. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi
a. Penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya;
b. Penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah;
c. Auditor,  dalam  memberikan  pendapat  mengenai  apakah  laporan  keuangan  disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum; dan
d. Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

## 2. Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk  menyediakan informasi, menyangkut posisi  keuangan,  kinerja  serta  perubahan  posisi  keuangan  suatu  entitas  syariah  yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Beberapa tujuan lainnya adalah :
a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
b. Informasi  kepatuhan  entitas  syariah  terhadap  prinsip  syariah,  serta  informasi  asset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
c. Informasi  membantu  mengevaluasi  pemenuhan  tanggung  jawab  entitas  syariah terhadap am,anah dan dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik  dana  Syirkah  temporer;  dan  informasi  mengenai  pemenuhan  kewajiban (obligation) fungsi social entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.
Laporan keuangan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bersama sabagai pengguna laporan keuangan, serta dapat digunakan sebagai  bentuk laporan dan pertanggungjawaban manajemen  atas  sumber  daya  yang  dipercayakan  padanya  (Nurhayati  &  Wasilah,  2009). Kerangka  dasar  akuntansi  disadari  merupakan  hal  penting,  dan  untuk  itu,  AAOIFI  telah mengeluarkan  pernyataan  No.1  dan  No.2.  Tujuan  akuntansi  keuangan  untuk  lembaga keuangan syariah menurut AAOIFI adalah sebagai berikut :
a. Dapat digunakan sebagai panduan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten
b. Tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternative metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur
c. Tujuan  akan  membantu  untuk  memandu  manajemen  dalam  membuat pertimbangan/judgement pada saat akan menyusun laporan keuangan
d. Tujuan  jika  diungkapkan  dengan  baik,  akan  mrningkatkan  kepercayaan  pengguna serta  meningkatkan  pemahaman  informasi  akuntansi  sehingga  akhirnya  akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah.
e. Penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan.
Pendekatan  yang  digunakan  oleh  para  pemikir  Islam  dalam  AAOIFI  untuk  menyusun tujuan laporan keuangan lembaga keuangan syariah adalah dengan cara mengambil seluruh pemikiran akuntansi kontemporer yang berlaku kemudian melakukan tes dan analisis apakah pemikiran tersebut sejalan atau bertentangan dengan syariah Islam. Jika diketahui konsisten atau sesuai, maka akan diterima sedangkan jika diketahui tidak sesuai maka akan ditolak. Hal ini  didasarkan  atas  kemudahan  dan  tingkat  penerimaan  oleh  masyarakat  luas  atas  konsep kontemporer tersebut.

## Accrual Basis dan Cash Basis
Akuntansi  syari’ah,  pada  tataran  ontology  dan  epistemology terdapat  kesepahaman antar p ara pakar akuntansi bahwa akuntansi syari’ah berbeda dengan akuntansi konvensional. Namun,  dalam  tataran  metodologi  masih  ada  perbedaan  pandangan  di  kalangan  pakar akuntansi syari’ah (Suwiknyo, 2007). Perbedaan tersebut sangat m udah diketahui dengan cara membaca  hasil  dari  karya- karya  (tulisan)  terkait  akuntansi  syari’ah  baik  tulisan  tingkat internasional maupun skala nasional. Tulisan tersebut merupakan hasil gagasan (ide) sebagai cerminan  perjalanan  perumusan  akuntansi  syari’ah .  Selain  itu,  banyak  pengetahuan  dan pemahaman masyarakat – akademisi atau praktisi- yang dibangun dari tulisan tulisan tersebut. Selain  itu,  tulisan  tersebut  sering  digunakan  sebagai  referensi  bagi  dosen  maupun
pengembangan penelitian akuntansi syari’ah. O leh karena itu, hadirnya tulisan tersebut sangat menentukan persepsi masyarakat tentang konsep/teori akuntansi syari’ah.
Pencatatan  akuntansi  pada  umumnya  berdasarkan  dua  sistem  yaitu  cash  basis  dan accrual basis. Cash basis adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar- benar  diterima  atau  dikeluarkan.  Accrual  basis  memiliki  fitur  pencatatan  dimana  transaksi sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadi walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan.
Dalam  dunia  akuntansi,  basis  akuntansi  menjadi  pijakan  penting  dalam  melakukan pencatatan.  Basis  akuntansi  menentukan  asumsi-asumsi  yang  dipakai  dalam  melakukan pencatatan  dan  pelaporan.  Akuntansi  berbasis  akrual,  pendapatan  diakui  ketika  penjualan terjadi dan pengeluaran (belanja) diakui ketika barang atau jasa diterima. Dengan kata lain, accrual basis mengakui transaksi pada saat transaksi. Sedangkan dalam cash basis, pendapatan diakui  ketika  uang  atau  kas  telah  diterima  dan  pengeluaran  diakui  ketika  telah  dilakukan pembayaran kas. Selain itu, dalam accrual basis juga mengakui adanya transaksi-transaksi non- kas, seperti pengakuan beban penyusutan, penyisihan piutang tak tertagih, dan sebagainya.
Pengakuan Pendapatan: Saat pengakuan pendapatan pada accrual basis adalah pada saat perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan perusahaan. Dalam konsep accrual basic menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima.  Maka  dari  itu  dalam  accrual  basis  muncul  estimasi  piutang  tak  tertagih,  sebab penghasilan  sudah  diakui  padahal  kas  belum  diterima.  Pengakuan  Biaya  :  Saat  pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya  biaya  meskipun  biaya  tersebut  belum  dibayar.  Dalam  era  bisnis  dewasa  ini, perusahaan selalu dituntut untuk senantiasa menggunakan konsep accrual basis.
Dalam  metode  cash  basis,  pendapatan  diakui  ketika  kas  diterima  sedangkan  beban diakui pada saat kas dibayarkan, artinya perusahaan mencatat beban didalam transaksi jurnal ketika kas dikeluarkan atau dibayarkan dan pendapatan dicatat ketika kas masuk atau diterima. Di dalam cash basis, beban tidak diakui sampai uang dibayarkan walaupun beban terjadi pada bulan itu. Demikian juga dengan pendapatan, tidak diakui sampai uang diterima. Sehingga metode cash basis tidak mencerminkan besarnya uang yang ada sebenarnya.
Pengakuan Pendapatan : Saat pengakuan pendapatan pada cash basis adalah pada saat perusahaan  menerima  pembayaran  secara  kas.  Dalam  konsep  cash  basis  menjadi  hal  yang kurang penting mengenai kapan munculnya hak untuk menagih. Makanya dalam cash basis kemudian muncul adanya metode penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih. Pengakuan Biaya : Saat pengakuan biaya dilakukan pada saat  sudah  dilakukan  pembayaran  secara  kas.  Sehingga  dengan  kata  lain,  pada  saat  sudah diterima pembayaran maka biaya sudah diakui pada saat itu juga. Untuk usaha-usaha tertentu masih  lebih  menggunakan  cash  basic  ketimbang  accrual  basic,  contoh  :  usaha  relatif  kecil seperti  toko,  warung,  mall  (retail)  dan  praktek  kaum  spesialis  seperti  dokter,  pedagang informal, panti pijat, dll. (Sartika: 2011) Akrual didefinisikan oleh FASB (Financial Accounting Standard Board) sebagai:
“the  accounting process  of recognizing noncash and circumstances as they  occur; specifically, acrual entails  recognizing  revenues  and  related  increases  in  assets  and  expenses  and  related  increases  in liabilities for amounts expected to be receive or paid, usually in cash, in the future… (Ahmed Riahi Belkaoui, 1992, p. 195)
Menurut  DSAK-IAI  dalam  PSAK;  paragraph  25  (revisi  2009)  menyebutkan  bahwa Entitas  menyusun  laporan  keuangan  atas  dasar  akrual,  kecuali  laporan  arus  kas.  Ketika akuntansi berbasis akrual digunakan, entitas mengakui pos-pos sebagai asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan  dan  beban (unsureunsur laporan  keuangan)  ketika  pos-pos tersebut  memenuhi definisi  dan  kriteria  pengakuan  untuk  unsur-unsur  tersebut  dalam  Kerangka  Dasar Penyusunan  dan  Penyajian  Laporan  Keuangan  (PSAK,revisi  2009,paragraph  26).  Jadi, akuntansi  berbasis  akrual  adalah  suatu  basis  akuntansi  di  mana  transaksi  ekonomi  dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi  tersebut,  tanpa  memperhatikan  waktu  kas  atau  setara  kas  yang  diterima  atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Barth, Cram dan Nelson (2001) menyatakan bahwa akrual dan  komponen aggregatnya berguna untuk memprediksi arus kas masa depan perusahaan. Akrual  menginformasikan  harapan  arus  kas  masa  depan  yang  berhubungan arus  kas  masa depan yang lebih tinggi. Depresiasi aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud berhubungan dengan arus kas masa depan yang lebih tinggi. Dengan demikian, komponen akrual dari arus kas operasi seharusnya menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan bangkit dari kesulitan keuangan.
Menurut DSAK-IAI dalam PSAK, revisi 2009, paragraph 7 menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja  keuangan,  dan  arus  kas  entitas  yang  bermanfaat  bagi  sebagian  besar  kalangan pengguna  laporan  dalam  pembuatan  keputusan  ekonomi.  Laporan  keuangan  juga menunjukkan  hasilpertanggungjawaban  manajemen  atas  penggunaan  sumber  daya  yang dipercayakan  kepada  mereka.  Dalam  rangka  mencapai  tujuan  tersebut,  laporan  keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:
(a) Aset
(b) Liabilitas
(c) Ekuitas
(d) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
(e)Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.
(f) Arus kas
Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan,  membantu  pengguna  laporan  dalam  memprediksi  arus  kas  masa  depan  dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. Menurut DSAK- IAI pada PSAK,revisi 2009, paragraph 8 bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:
(a) laporan posisi keuangan pada akhir periode
(b) laporan laba rugi komprehensif selama periode
(c) laporan perubahan ekuitas selama periode
(d) laporan arus kas selama periode
(e) catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya
(f)  laporan  posisi  keuangan  pada  awal  periode  komparatif  yang  disajikan  ketika  entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos  laporan  keuangan,  atau  ketika  entitas  mereklasifikasi  pos-pos  dalam  laporan keuangannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan seluruh sumber data menggunakan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah studi pustaka  pada berbagai literatur terkait diantaranya jurnal, buku, regulasi terkait lainnya yang berhubungan dengan  tema  yang  dibahas.  Data  yang  dikumpulkan  kemudian  direduksi,  diverifikasi  dan disajikan dalam pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Berbagai Pemikiran Tentang Asumsi Dasar Laporan Keuangan Syariah
Laporan keuangan syariah mendasarkan diri pada dua asumsi, yaitu basis akrual dan kelangsungan usaha. Kedua asumsi ini juga digunakan dalam KDPPLK konvensional. Sebelum membahas  lebih  lanjut  tentang  kedua  asumsi  tersebut,  pertanyaan  mendasarnya  adalah “Perlukah  akuntansi  syariah  menggunakan  asumsi  dasar?”.  Akuntansi  konvensional menggunakan  asumsi  dasar  karena  ketiadaan  acuan  yang  pasti  dan  benar  dalam  rangka pengembangan  kedepan  sehingga  dianggap  perlu  asumsi  dasar  untuk  pijakan  berpikir (Hardono, 2011).
Hal ini sangat berbeda dari akuntansi syariah yang secara jelas mendasarkan diri pada sumber hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, kebutuhan adanya asumsi dasar tidak diperlukan dalam pengembangan akuntansi syariah. Jika dianggap masih perlu adanya asumsi dasar untuk lebih menperjelas dalam pengembangan akuntansi maka asumsi tersebut harus dikembangkan berlandas sumber hukum Al-Quran dan As-Sunnah.
Asumsi pertama, menggunakan basis akrual, maka pengakuan pendapatan dan biaya diakui pada saat keterjadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan  dilapoarkan  dalam  laporan  keuangan  pada  periode  terjadinya  pendapatan  atau  biaya. Menariknya, meskipun laporan keuangan syariah menggunakan basis akrual tetapi lembanga keuangan  syariah  juga  menggunakan  dasar  kas  (cash  basis)  Khususnya  pada  perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil.
Terkait dengan asumsi dasar pertama diatas, kesamaan dalam penggunaan basis akrual sebagai asumsi dasar di akuntansi syariah dan konvensional bukan hal yang dilarang. Sangat mungkin  bahwa  akuntansi  konvensional  menggunakan  asumsi  basis  akrual  karena  alasan
sejarah.  Dengan  kata  lain,  asumsi  basis  akrual  boleh  jadi  sesungguhnya  merupakan  hasil pemikiran dari para pemerhati akuntansi di masa awal pengembangan akuntansi.
Sementara  itu  pengguna  basis  kas  untuk  tujuan  pembagian  hasil,  sebagaimana disebutkan  di  standar,  perlu  dibahas  kebermanfaatannya  .  pernyataan  tersebut  seakan mencerminkan  pelanggaran  secara  sengaja  terhadap  asumsi  dasar  yang  seharusnya  justru dipertahankan. Pertama, “pelanggaran” tersebut jika harus dilakukan, semestinya benar -benar merupaka situasi darurat agar tidak terkesan bahwa asumsi dasar hanya sebagai pernyataan tanpa makna. Kedua, andaikata tidak ada solusi lain kecuali harus “melanggar” asumsi dasar tersebut maka untuk menghindari kesan ketidak konsistenan yang tidak perlu, adalah tepat bagi  DSAK  menyampaikan  argument  yang  mendukung  pengecualian  dalam  hal  ini  adalah tentang penggunaan basis kas yang “melanggar” asumsi dasar basis akrual. Dengan demikian, pelanggaran  terhadap  asumsi  dasar  yang  ditetapkan  harus  bukan  merupakan  pilihan (Hardono, 2011).
Asumsi  yang  kedua  yaitu  kegiatan  usaha  yang  berkelanjutan  (going  concern), mengasumsikan bahwa “perusahaan akan terus berlanjut dimasa yang akan datang”. Konsep ini memegang peranan besar dalam standar akuntansi serta penyusunan laporan keuangan, karena konsep ini akan berhubungan dengan konsep harga perolehan dan penilaian asset tetap. Konsep ini juga banyak dikritisi oleh pemikir akuntansi, termasuk pemikir akuntansi  Islam. Mereka  yang  menolak  konsep  ini  (M.  A.  Adnan  &  Gaffikin,  1997)  beralasan  bahwa  semua mahluk  adalah  fana  (tidak  dapat  hidup  selamanya)  dan  hanya  Allah  yang  akan  hidup selamanya.
Pendapat ini ditolak oleh mereka yang mendukung dengan mengatakan bahwa Islam sangat  mendukung  orang  yang  bekerja  dan  menabung  untuk  mengantisipasi  hari  dimasa depan sebagaimana disampaikan dalam QS 57:7 dan Al- hadits: “Allah menyayangi orang yang mencari  nafkah  yang  baik  dan  menafkahkannyasecara  sederhana  serta  menabung  sisanya untuk persiapan pada hari ia membutuhkan dan pada hari fakirnya (HR. Muslim).
Selain  itu  zakat  yang  dilakukan  setiap  tahun  secara  berkesinambungan,  juga merupakan bukti bahwa konsep ini sesuai dengan konsep usaha yang selalu berlanjut harus dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Seperti pernyatan yang telah diungkapkan di atas bahwa konsep  akuntansi  syariah  yang  dipakai  IAI  adalah  produk  yang  mengacu  kepada  standar AAO-IFI,  banyak  pihak  (aliran  idealis)  menilai  bahwa  PSAK  terbitan  IAI  adalah  produk turunan dari  akuntansi konvensional yang sangat mengedepankan egoisme lewat pedoman teori  entitas  (entity  teory)  yang  diimplementasikan  dalam  konsep  accrual  basis  dan  going concern.
Dampak dari implementasi konsep accrual basis dan going concern yang diterapkan oleh  IAI ialah konsekuensi teknologis dengan digunakannya bentuk laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas dengan modifikasi pragmatis. Hasilnya ialah maksimalisasi laba oleh perusahaan dan pengakuan biaya private tanpa memperdulikan biaya- biaya lingkungan. Sedangkan aliran idealis, memilih melakukan perubahan-perubahan konsep dasar  teoritis  berbasis  shari’ate  ET  terhadap  akuntansi  syariah.  Konseku ensi  teknologisnya adalah  penolakan  terhadap  bentuk  laporan  keuangan  yang  ada;  sehingga  diperlukan perumusan laporan keuangan yang sesuai dengan konsep dasar teoritisnya.

## Konsep Accrual Basic dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia (PSAK 59) dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), yang merupakan hasil kerjasama antara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan Bank Indonesia (BI) yang berisi aturan tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan entitas syariah lain menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau  secara  kas  diterima  atau  dibayar)  dan  diungkapkan  dalam  catatan  akuntansi  serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan (Harahap et al., 2010, p. 93). PSAK Syariah yang disusun oleh Dewan standar akuntansi Indonesia sebagian besar masih merujuk  pada  standar  akuntansi  yang  dibuat  oleh  AAOIFI  (Accounting  and  Auditing Organization  for  Islamic  Financial  Institution)  sebuah  organisasi  yang  mengembangkan akuntansi dan auditing bagi lembaga keuangan syariah di tingkat dunia. AAOIFI menerapkan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan lembaga keuangan syariah . Konsep akrual ini diterima AAOIFI dengan mengacu pada pendapat dari Umar bin Khattab (Napier, 2009): “Nilailah barang daganganmu dan bayarlah zakatnya (jika telah masuk nisab dan haulnya)”. Hal  ini  memberi  implikasi  bahwa  zakat  harus  dibayar  atas  kekayaan  yang  meningkat  dan konsep ini paling baik untuk menilai kekayaan (Nurhayati & Wasilah, 2009).
Adapun  alasan  penggunaan  dasar  akrual  yakni  laporan  keuangan  dapat diperbandingkan  dengan  laporan  keuangan  lembaga  lainnya,  karena  secara  umum  semua prinsip yang dianut dalam laporan keuangan adalah konsep dasar akrual(Harahap et al., 2010; Rahman, 2005; Yaya et al., 2009). Meskipun informasi akuntansi akrual tidak sempurna, namun hasil beberapa uji empiris menunjukkan bahwa akuntansi akrual memberikan penilaian kinerja dan kondisi keuangan entitas syariah yang relevan. Salah satu penelitian analisis menemukan bahwa akrual jangka pendek lebih berguna dalam penilaian perusahaan (Dechow, 1994).
Konsep  dasar  Akrual  (accrual  basic)  adalah  bagian  dari  kaidah-kaidah  yang mempunyai signifikansi dalam kegiatan akuntansi. Signifikansi ini akan tampak secara lebih jelas  dalam  pengukuran  keuntungan-keuntungan  melalui  perbandingan  pemasukan- pemasukan dengan pengeluaran-pengeluaran. Konsep akrual ini dapat didefinisikan sebagai berikut :
Suatu  kaidah  yang  menangani  tentang  penjadwalan  perimbangan  pemasukan  dan pengeluaran,  baik  yang  telah  diterima  atau  dibayarkan  maupun  yang  belum  diterima  atau dibayarkan. Hal ini berdasarkan kaidah-kaidah umum dan standar-standar khusus yang harus dijadikan sandaran dalam mengakui  pemasukan-pemasukan dan pengeluaran-pengeluaran syakhshiyyah  I’tibariyyah,untuk  satu  periode  keuangan  yang  dijadikan  rujuk an  oleh pemasukan-pemasukan dan pengeluaran-pengeluaran tersebut (Zaid;, 2004).
Berdasarkan  definisi  ini,  didapat  bahwa  maksud  penerapan  accrual  basic  adalah membuat keseimbangan dalam membebani tahun-tahun keuangan yang berbeda-beda dengan beban yang semestinya tanpa ditambah ataupun dikurangi. Sebab pembebanan suatu tahun keuangan dengan pemasukan yang tidak merujuk kepadanya akan mengakibatkan tambahan pemasukan, dan selanjutnya akan menampakkan keuntungan yang imajinatif. Demikian pula tambahan  pengeluaran  dari  yang  semestinya  mengakibatkan  pembengkakan  pengeluaran
yang imajinatif dan selanjutnya akan menampakkan keuntungan yang lebih kecil dari yang seharusnya, atau menampakkan kerugian.
Sebenarnya  munculnya  keuntungan  imajinatif  yg  disebabkan  oleh  pemasukan  yang tidak  nyata  akan  mengakibatkan  berkurangnya  atau  habisnya  modal  melalui  pembagian keuntungan tidak nyata tersebut, demikian pula sebaliknya adanya pembebanan pengeluaran yang  tidak  berkaitan  pada  periode  tersebut  akan  mengakibatkan  besarnya  kewaspadaan potensial. Kedua hal tersebut; kehilangan modal dan besarnya kewaspadaan potensial akan menimbulkan  pengaruh  negative  terhadap  penyajian  laporan  keuangan  dan  pada  akhirnya berimbas pada keputusan intern dan ekstern perusahaan baik pada jangka pendek maupun jangka panjang.
Konsep  accrual  basic  pada  dasarnya  berangkat  dari  prinsip  muqabalah,  selama perimbangan-perimbangan  itu  berkaitan  dengan  periode-periode  keuangan  itu  sendiri. Namun  apabila  perimbangan  tersebut  tidak  berkaitan  dengan  periode  keuangan  itu,  tetapi berkaitan  dengan  pihak  yang  akan  mengambil  manfaat  dari  pemasukan  dan  pengeluaran tersebut, maka hal ini berhubungan dengan prinsip syakhsiyyah I’tibarriyah.
Dengan telah diterbitkannya PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Bank Syariah, maka bagi lembaga syariah hal ini merupakan suatu kemajuan yang sangat luar biasa, karena dengan dikeluarkannya  PSAK  tersebut  lembaga  syariah  telah  mempunyai  acuan  yang  baku  dalam membukukan  transaksinya.  Laporan  keuangan  syariah  mendasarkan  diri  pada  dua  asumsi, yaitu basis akrual dan kelangsungan usaha. Asumsi pertama, Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual yang artinya pengakuan pendapatan dan biaya diakui pada saat keterjadian (dan bukan  pada  saat  kas  atau  setara  kas  diterima  atau  dibayar)  dan  dilaporkan  dalam  laporan keuangan periode terjadinya pendapatan atau biaya.
Asumsi  yang  kedua  adalah  kelangsungan  usaha  (going  concern);  laporan  keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya dimasa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan  tersebut  timbul,  laporan  keuangan  mungkin  harus  disusun  dengan  dasar  yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.
Beberapa  alasan  penggunaan  dasar  akrual  antara  lain  1)  Laporan  keuangan  dapat diperbandingkan.  2)  Dalam  Accounting,  Auditing  and  Governance  Standards  for  Islamic Financial Institutions, yang membahas tentang akuntansi bank syariah, dikemukakan bahwa lembaga  keuangan  syariah  dapat  mempergunakan  accrual  basis  atau  cash  basis,  walaupun secara  umum  mempergunakan  asumsi  dasar  akrual  (accrual  basis)  dan  apabila  akan mempergunakan  sistem  cash  basis  harus  mendapat  fatwa  dari  dewan  syariah  setempat.  3) International Accounting Standards (IAS). 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tetangal 16 September 2000 perihal prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha menjelaskan  bahwa:  (a).  Pada  prinsipnya,  lembaga  keuangan  syariah  boleh  menggunakan system  accrual  basis  maupun  cash  basis  dalam  administrasi  keuangan.  (b)  Dilihat  dari  segi kemaslahatan  dalam  pencatatan  sebaiknya  digunakan  sistem  accrual  basis  tetapi  dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar terjadi (cash basis). (c) Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

## Penerapan  Accrual  Basic  Concept  dalam  Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian Laporan Keuangan Syariah
Terbitnya PSAK No 59 Pada tanggal 1 Mei 2002 merupakan langkah maju bagi: (1) IAI sendiri  sebagai  lembaga  professional  yang  memiliki  otoritas  untuk  menerbitkan  standar akuntansi  keuangan  dan  (2)  dunia  perbankan  syari’ah  di  Indonesia  yang  mulai  eksis  sejak tahun 1992. PSAK ini banyak mereferensi pada standar yang dilakukan oleh Accounting and Auditing  Organization  for  Islamic  Financial  Institution  (AAO-IFI)  pada  tahun  1998  yaitu Accounting  and  Auditing  Standards  for  Islamic  Financial  Institution.  Dan  Selama  sepuluh tahun pertama itu pula, perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan pedoman standar yang  ada.  Dalam  perjalanannya,  kedua  pedoman  standar  akuntansi  tersebut  masih  banyak dipengaruhi  oleh  akuntasi  konvensional.  Meski  demikian  banyak  instrumen  yang dicantumkan ke dalam PSAK  syariah sebagai  entitas dari  syariat  Islam, seperti  sumber dan penggunaan  dana  zakat,  infak  dan  shodakoh  serta  laporan  sumber  dan  penggunaan  dan Qordul hasan.
Sebagaimana yang diungkapkan Baqir al- sadr bahwa “ekonomi Islam bukanlah satu pelajaran tetapi sebuah teori, a rtinya metode dan alat belajar untuk menafsirkan”. Oleh karena itu,  akuntansi  syariah  sebagai  entitas  ekonomi  Islam  adalah  teori  yang  mengalokasikan sumber-sumber yang ada secara adil bukan pelajaran tentang bagaimana akuntansi itu ada. Hal ini  dapat  diartikan  bahwa  yang  dimaksud  akuntansi  syariah  sebagai  entitas  ajaran  dan pandangan Islam mempunyai arah tujuan kemashlahatan umat Islam dan manusia.
Beranjak  dari  konsep  pemikiran  tersebut  maka  asumsi  dasar  yang  dipakai  dalam akuntansi  syariah  harus  kapabel  terhadap  lingkungan  secara  umum  dan  kelangsungan lembaga  bisnis  yang  memakai  akuntansi  syariah  ke  depan.  Jika  akuntansi  konvensional menggunakan accrual basis dan going concern sebagai asumsi dasar, maka asumsi dasar yang dipakai dalam standar pedoman akuntansi yang diterbitkan AAO-IFI memiliki empat asumsi dasar  yaitu  the  accounting  unit  concept,  the  going  concern  concept,  the  periodicity  going concept, dan  the stability of the purchasing power of the monetary unit.
Di Indonesia, PSAK syariah yang dikeluarkan oleh IAI yang merujuk pada fatwa DSN No: 14/ DSN-MUI/ IX/ 2000 masih menggunakan konsep accrual basis dan going concern. Pemakaian accrual  basis sebagai  asumsi  dasar, disandarkan atas pada faktor dominan bank syariah  yang  mempunyai  produk  financing  dengan  prinsip  tijarah  (murabahah,  salam,  dan ishtisna paralel), karena produk tersebut pada intinya menyebabkan bank syariah mempunyai piutang.  Merujuk  kembali  kepada  fatwa  DSN  No:  14/  DSN-MUI/  IX/  2000  tentang  sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Menimbang bahwa (1) accrual basis yakni prinsip akuntansi yang membolehkan pengakuan biaya dan pendapatan didistribusikan pada bebrapa periode. (2) cash basis yakni prinsip akuntansi yang mengharuskan pengakuan biaya dan pendapatan saat terjadinya. Pertimbangan tersebut dilengkapi dengan pertimbangan dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI yang memutuskan (1) pada prinsipnya, lembaga keuanagn  syariah  boleh  menggunakan  sistem  accrual  basis  maupun  cash  basis  dalam administrasi keuangan, dan (2) dilihat dari segi kemashlahatan (al-ashlah) dalam pencatatan sebaiknya  digunakan  sistem  accrual  basis,  tapi  dalam  distribusi  hasil  usaha  hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (cash basis). Semua dengan catatan bahwa penerapan sistem harus disepakati dalam akad (Suwiknyo, 2010).
Di  samping  itu,  PSAK  No.  59  yang  diterbitkan  IAI  adalah  sebuah    hubungan komplementer  terhadap  Pernyataan  Akuntansi  Perbankan  Syariah  Indonesia  (PAPSI)  Bank Indonesia.  Perkembangan  selanjutnya  di  tahun  2007,  Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan (DSAK) IAI kembali mengeluarkan enam PSAK syariah yang tidak hanya ditujukan kepada industri perbankan syariah, akan tetapi keenam PSAK tersebut sifatnya lebih umum agar bisa digunakan oleh semua lembaga keuangan syariah di Indonesia. PSAK syariah tersebut mulai berlaku per 1 Januari  2008 dan  disertai  dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Keenam PSAK syariah yang telah disahkan ialah (1) PSAK  101  tentang  penyajian  laporan  keuangan  syariah,  (2)  PSAK  102  tentang  akuntansi murabahah,  (3)  PSAK  103  tentang  akuntansi  salam,  PSAK  104  tentang  akuntansi  istishna’, PSAK  105    akuntansi  mudharabah,  dan  PSAK  106  tentang  Akuntansi  Musyarakah.  Dan kemudian di tahun 2009, IAI menerbitkan PSAK No. 107 tentang Akuntansi Ijarah.
Menurut  PSAK  101  tentang  penyajian  laporan  keuangan,  entitas  syariah  harus menyusun  laporan  keuangan  atas  dasar  akrual,  kecuali  laporan  arus  kas  dan  perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kasi (dasar kas).  Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dalam melakukan pencatatan pendapatan lembaga syariah yaitu mempergunakan konsep dasar kas (cash basis), sedangkan untuk membukukan beban yang dikeluarkan  mempergunakan  konsep  dasar  akrual  (accrual  basic).  Yang  mendasari  hal  ini adalah  adanya  “kepastian”  bagi  lembaga  syariah  saat  itu  dalam  membukukan  pendapatan mempergunakan konsep dasar kas, karena pendapatan  tersebut telah benar benar diterima, dan lebih disebabkan pada prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto (gross profit).

## SIMPULAN
Terdapat dua asumsi yang mendasari Laporan keuangan syariah, yaitu dasar akrual (accrual  basis)  yaitu  laporan  keuangan  disajikan  atas  dasar  akrual  yang  artinya  pengakuan pendapatan dan biaya diakui pada saat keterjadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dilaporkan dalam laporan keuangan periode terjadinya pendapatan atau  biaya,  dan  Asumsi  kelangsungan  usaha  (going  concern);  laporan  keuangan  biasanya disusun  atas  dasar  asumsi  kelangsungan  usaha  entitas  syariah  yang  akan  melanjutkan usahanya  dimasa  depan.  Pada  penerapannya  dalam    melakukan  pencatatan  pendapatan lembaga  syariah  yaitu  mempergunakan  konsep  dasar  kas  (cash  basis),  sedangkan  untuk membukukan beban yang dikeluarkan mempergunakan konsep dasar akrual (accrual basic).

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan, A. (2005). Akuntansi Syariah, Arah, Prospek dan Tantangan . UII Press.
Adnan, M. A., & Gaffikin, M. J. R. (1997). A Comparison of The Traditional (WESTERN STYLE) BANK AND ISLAMIC BANK MODELS. Jurnal Bisnis Strategi , 2 (1), 85 – 112.
Ahmed Riahi Belkaoui. (1992). Accounting Theory (third). Harcourt Brace Jovanivich Publisher.
Baydoun, N., & Willet, R. (1994, June 3). Islam Accounting Theory . AAANZ Annual Conference, Wollongong, Australia.
Dechow, P. M. (1994). Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance: The role of accounting accruals. Journal of Accounting and Economics , 18 (1), 3 – 42.
Gambling, T., & Karim, R. A. A. (1993). Business and accounting ethics in Islam . New York.
Harahap, S. S. (2003). Bunga Rampai Akuntansi Islam . Pustaka Quantum Prima.
Harahap, S. S., Wiroso, & Muhammad Yusuf. (2010). Akuntansi perbankan syariah . LPFE Usakti. Hardono, S. W. B. (2011). Akuntansi Transaksi Syari’ah (Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank) . ASGARD CHAPTER.
Henry Simamora. (2002). Akuntansi Pengambilan Keputusan Bisnis . UPP AMP YKPN.
Kiswara,  E.  (1999). Indikasi  Keberadan  Unsur  Manajemen  Laba  (Earnings  Management)  dalam Laporan Keuangan Perusahaan Publik [PhD Thesis]. Universitas Gadjah Mada.
Majalah Akuntansi Indonesia. (2007). Akuntansi Syariah vs Barat. IAI Jakarta , 2 .
Muhammad, R. (2008). Akuntansi Keuangan Syariah . P3E1 Press.
Mulawarman,  A.  D.  (2011). Akuntansi  Syariah:  Teori,  konsep,  dan  laporan  keuangan  (Islamic accounting: Theory, concept, and financial report) . Bani Hashim Jakarta Press.
Napier, C. (2009). Defining Islamic accounting: Current issues, past roots. Accounting History , 14 (1 – 2), 121 – 144.
Nurhayati, S. & Wasilah. (2009). Akuntansi Syariah di Indonesia . Salemba Empat.
Rahman, A. F. (2005). Akuntansi Akrual: Suatu Kesempatan Berperilaku Oportunistis. Jurnal Lintasan Ekonomi , 22 (2).
Subramanyam,  K.  R.  (2014). Financial  statement  analysis (Eleventh  edition).  McGraw  Hill Education.
Suwiknyo,  D.  (2007).  Teorisasi  Akuntansi  Syari’ah di  Indonesia. La_Riba , 1 (2),  211 – 227. https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss2.art4
Suwiknyo, D. (2010). Analisis laporan keuangan perbankan syariah . Pustaka Pelajar.
Triyuwono, I. (2006). Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah (1st ed.). RajaGrafindo Persada.
Wangsa, S., & Kuang, T. M. (2011). Analisis Pengukuran, Pengklasifikasian, dan Pengakuan Pendapatan pada Bank Konvensional dan Bank Syariah. Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi , 2 (06).
Wild, Subramayam, & Halsey. (2005). Analisis Laporan Keuangan . Salemba Empat.
Yaya,  R.,  Martawijaya, A.  E.,  & Adurahim,  A. (2009). Akuntansi  Perbankan  Syariah:  Teori  dan Prektek Kontemporer (1st ed.). Salemba Empat.
Yunus, M. (1993). Tafsir Quran Karim Bahasa Indonesia (31st ed.). PT. Hidakarya Agung.
Zaid;, O. A. (2004). Akuntansi syariah: Kerangka dasar, sejarah keuangan dalam masyarakat  Islam/ Omar  Abdullah  Zaid;  terj.  M.  Syafi’i  Antonio,  Sofyan  S.  Harahap (Jakarta)  [Text].  LPFE. http://opac.iainkediri.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=3611