El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Pencabutan Petitum Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/2020/Ms-Bna)
Yenny Sri Wahyuni
Ramadhana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email: ramadhanam.ali@gmail.com yenny.sriwahyuni@ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Petitum  merupakan  tuntutan  pokok  dari  surat  permohonan  gugatan  yang berisikan tentang perihal-perihal tuntutan yang dimohonkan oleh penggugat kepada  ketua  pengadilan  negeri  agar  tergugat  dihukum  sesuai  dengan Petitum  yang  diajukan  oleh  penggugat.  Dalam  surat  permohonan  gugatan yang  diajukan  oleh  penggugat  Petitum  merupakan  tuntutan  pokok  dari gugatan, yang mana tuntutan yang diajukan oleh penggugat harus jelas dan sempurna.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab  dua  masalah  penelitian yaitu: Pertama, bagaimana prosedur pencabutan petitum pada perkara cerai talak  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh,  kedua  bagaimana  Analisis Putusan  Hakim  Nomor  217/Pdt.G/2020/MS-Bna  di  Mahkamah  Syar’iyah Banda  Aceh  tentang  pencabutan  petitum  pada  perkara  cerai  talak.  Teknik pengumpulan  data  melalui  penelitian  kepustakaan  dan  dokumentasi  untuk menemukan  fakta-fakta  di  lapangan,  mendeskripsikan  suatu  permasalahan yang  akan  dibahas  mengenai  Pencabutan  Petitum  Pada  Perkara  Cerai Talak  (Analisis      Putusan  Hakim  Nomor  217/Pdt.G/2020/Ms-Bna).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada perkara putusan Nomor
217/Pdt.G/2020/MS.Bna  ini,  pencabutan  petitum  gugatan  yang  berisi tentang  hak  asuh  anak  oleh  pemohon,  hakim  mengabulkan  semua permohonan  pemohon  secara  verstek,  karena  sejak  putusan  Mahkamah Syariah  Banda  Aceh  pemohon  tidak  pernah  datang  dan  tidak  pula memberi  kuasa  kepada  pihak  lain  untuk  mewakilinya,  meskipun  telah dilakukan  pemanggilan  dengan  cara  resmi  dan  patut  kepada  termohon, hal itu sangat jelas terlihat bahwa termohon memang sudah tidak peduli lagi tentang perkawinannya dan juga anak yang ditinggalkannya. Dengan demikian  pencabutan  petitum  gugatan  dan  juga  hak  asuh  anak  jatuh kepada  sang  ayah  atau  pemohon  dalam  perkara  cerai  talak  dalam putusan  Nomor  217/Pdt.G/2020/MS.  Bna  dianggap  sah  berdasarkan pertimbangan  hakim  yaitu  isi  posita  7  dan  petitum  3,  karena  itu permohonan tentang
hal tersebut, majelis hakim tidak
mempertimbangkan lagi dan dikesampingkan.
Kata Kunci: Petitum, Cerai Talak, Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh

## Pendahuluan
Ketika  pasangan  suami  istri  tidak  dapat  mempertahankan  keharmonisan dalam  rumah  tangga,  maka  usaha  terakhir  yang  dapat  ditempuh  adalah  dengan mengajukan  gugatan  perceraian  ke  pengadilan.  Gugatan  perceraian  yang  diajukan ke pengadilan diselesaikan oleh majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Mahkamah Syar’iyah yang berwenang. Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman 1 dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara  yang  diajukan  ke  pengadilan.  Sementara,  gugatan  adalah  pengaduan kepada hakim tentang hak yang harus dipenuhi orang lain 2 atau suatu tuntutan hak yang  diajukan  oleh  penggugat  kepada  tergugat  ke  pengadilan.  Adapun  dalam gugatan  terdapat  petitum,  petitum  adalah  tuntutan  pokok  dari  surat  permohonan gugatan yang berisikan tentang perihal-perihal tuntutan-tuntutan yang dimohonkan oleh  penggugat  kepada  ketua  pengadiln  negeri  agar  tergugat  dihukum  sesuai dengan petitum yang diajukan oleh penggugat. 3 Dalam surat permohonan gugatan yang  diajukan  oleh  penggugat,  petitum merupakan  tuntutan  pokok  dari  gugatan, yang  mana  tuntutan  yang  diajukan  oleh  penggugat  harus  jelas  dan  sempurna. Gugatan  yang  diajukan  haruslah  kepada  pengadilan  yang  memiliki  kompetensi absolut. Kompetensi absolut adalah kewenangan suatu lingkungan badan peradilan untuk  memeriksa  dan  mengadili  suatu  perkara  tertentu  yang  secara  mutlak  tidak dapat  diperiksa  dan  diadili  oleh  badan  peradilan  lain  berdasarkan  peraturan perundang-undangan 4 atau kewenangan suatu  badan pengadilan dalam memeriksa jenis  perkara  tertentu  yang  secara  mutlak  tidak  dapat  diperiksa  oleh  badan pengadilan  lain. 5 Menurut  Mardani,  kompetensi  absolut  adalah  kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi). 6
Salah  satu  perkara  yang  dapat  diselesaikan  di  pengadilan  adalah  perkara contentious .  Perkara contentious adalah  perkara  yang  di  dalamnya  terdapat  dua pihak  yang  bersengketa  tentang  suatu  hal,  yakni  pihak  yang  merasa  hak-haknya
1 Ahmad  Mujahidin, Pembaharuan  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia ,  Cet.  I  (Jakarta:  Ikatan  Hakim  Indonesia  (IKAHI),  2008),  hlm. 49.
2 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqhu asy-Syafi’i al-Muyassar, ed. In Fiqih Imam Syafi’i, Jilid 3 (terj: Muhammad Afifi Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 485.
3 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqhu asy-Syafi’i al-Muyassar, ed. In Fiqih Imam Syafi’i, Jilid 3 (terj: Muhammad Afifi Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 485.
4 M.  Anshary  MK, Hukum  Acara  Perdata  Pengadilan  Agama  dan  Mahkamah  Syar’iyah , Cet. I (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 53.
5 Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama, Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan Administrasi Peradilan Agama (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014), hlm. 69.
6 Mardani, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  &  Mahkamah  Syar’iyah ,  Cet.  I (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 53.
dirugikan  yang  disebut  dengan  pihak  penggugat. 7 Salah  satu  perkara contentious yang dapat diajukan ke pengadilan adalah gugatan perceraian yang dapat diajukan adalah  cerai  talak.  Talak  adalah  ikrar  suami  di  hadapan  sidang  pengadilan  agama yang  menjadi  salah  satu  sebab  putusnya  perkawinan. 8 Menurut Kamus  Hukum Internasional  dan  Indonesia, talak  adalah  pemutusan  perkawinan  secara  sepihak oleh suami. 9 Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal  Tarigan  dalam  bukunya Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia:  Studi  Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI , talak adalah sebuah  upaya  untuk  melepaskan  ikatan  perkawinan  dan  selanjutnya  mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. 10
Adapun  tata  cara  pemeriksaan  perkara  terhadap  gugatan  yang  diajukan  ke pengadilan harus sesuai  dengan hukum  perdata dan hukum  acara perdata. Hukum perdata  adalah  hukum  antarperorangan  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan  masyarakat. 11 Hukum  acara  adalah  peraturan  hukum  yang  mengatur bagaimana cara menaatinya hukum perdata materii dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka pengadilan dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. 12
Hukum  acara  perdata  adalah  peraturan  hukum  yang  mengatur  bagaimana caranya  menjamin  ditaatinya  hukum  perdata  materi  dengan  perantaraan  hakim. 13
Menurut  Zainal  Asikin,  hukum  acara  perdata  adalah  rangkaian  peraturan  yang memuat  cara  bagaimana  orang  harus  bertindak  terhadap  dan  di  muka  pengadilan dan  bagaimana  cara  pengadilan  itu  harus  bertindak  satu  sama  lain  untuk melaksanakan  aturan  hukum  perdata. 14 Dalam  proses  pemeriksaan  perkara, terdapat beberapa putusan yang di dalamnya mencabut salah satu petitum gugatan di  tengah  pemeriksaan  perkara.  Sebagaimana  yang  terdapat  dalam  putusan  hakim
7 Anshary, Hukum  Acara  Perdata  Pengadilan  Agama  Dan  Mahkamah  Syar’iyah ,  Cet.  I (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 49.
8 Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.
9 Subrata, Kamus  Hukum  Internasional  dan  Indonesia ,  (Kubang:  Permata  Press,  2019), hlm. 410.
10 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No.  1/1974  sampai  KHI ,  Cet.  V  (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 207.
11 P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia , Cet. IV (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 6.
12 Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama, Cet.  I  (  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 9.
13 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  (Yogyakarta:  Cahaya  Atma Pustaka, 2017), hlm. 2.
14 Zainal  Asikin, Pengantar  Tata  Hukum  Indonesia ,  Cet.  II  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2013), hlm. 243.
nomor  217/Pdt.G/2020/MS-Bna.  Berdasarkan  duduk  perkaranya,  perkara  dalam putusan hakim nomor 217/Pdt.G/2020/MS-Bna merupakan perkara cerai talak yang diajukan  oleh  suami  sebagai  penggugat  terhadap  istrinya  sebagai  tergugat.  Dalam petitumnya,  penggugat  meminta  kepada  Majelis  Hakim  untuk  mengabulkan gugatannya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi  izin  kepada  pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i  kepada termohon;
3. Menetapkan  anak  yang  lahir  selama  masa  perkawinan  yang  berumur  8 tahun berada dalam asuhan penggugat
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Akan tetapi, ketika proses pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung penggugat mencabut salah satu petitumnya terkait dengan penetapan hak asuh anak tanpa alasan yang jelas setelah proses pembuktian. Oleh karenanya, majelis hakim dalam putusannya hanya menetapkan amar putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
2. Memberi  izin  kepada  pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i  kepada termohon;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara. Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  penggugat  telah
mencabut  salah  satu  petitum  gugatannya  tentang  hak  asuh  anak.  Pengasuhan merupakan hak bagi setiap anak karena mereka sangat membutuhkan kepada orang yang menjaga, melindungi, serta memenuhi kebutuhan dan pendidikan mereka. 15
Pencabutan gugatan dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 271 RV yang menyatakan bahwa:
“Penggugat  dapat  melepaskan  gugatan  (mencabut  perkaranya)  asal  hal  itu dilakukan  sebelum  diberikan  jawaban.  Setelah  ada  jawaban  maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”.
Sementara, Pasal 272 RV yang menjelaskan bahwa:
“Pencabutan  gugatan  dapat  dilakukan  di  dalam  sidang  pengadilan  jika semua  pihak  hadir  secara  pribadi  atau  pengacara-pengacara  mereka  yang mendapat  surat  kuasa  itu  atau  dengan  kuasa  yang  sama  diberitahukan dengan  akta  sederhana  oleh  pengacara  pihak  satu  kepada  pengacara  pihak lawan”.
15 Sayyid  Sabiq, Fiqih  Sunnah ,  Jilid  4  terj:  M.  Ali  Nursyidi  dan  Hunainah  M.  Thahir Makmun, Cet. V. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 22.
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pencabutan  petitum gugatan yang dilakukan setelah tahap jawaban dari tergugat haruslah mendapatkan izin  dari  pihak  tergugat  lebih  dahulu.  Akan  tetapi  dalam  putusan  tersebut  tidak dijelaskan  secara  spesifik  apakah  pihak  tergugat  telah  menyetujui  proses pencabutan  petitum  gugatan  tentang  hak  asuh  anak  atau  belum  sehingga  perlu untuk ditelaah lebih lanjut.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aditya  Nurpratama  yang  berjudul “Pencabutan Hak Asuh Anak dari Ibu (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok  Nomor  430/Pdt.G/2006/PA.  Dpk)” . 16 Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah dilakukan diketahui bahwa majelis hakim mencabut hak asuh anak yang telah diamanahkan dahulu kepada ibu untuk diberikan kepada ayah karena ibu dianggap tidak merawat, memelihara dan bertanggung jawab terhadap anak yang diasuhnya. Adapun dasar hukum pencabutan hak asuh anak dalam putusan ini tidak dijelaskan secara spesifik  oleh hakim.  Akan tetapi,  majelis hakim merujuk  kepada dalil-dalil yang  menyatakan  bahwa  ibu  tersebut  tidak  menjalankan  tanggung  jawabnya sebagai pemegang hak asuh anak sehingga dilakukanlah pencabutan hak asuh anak.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Debby  Roundra  Kusumawardani  yang berjudul “Pencabutan  Hak  Asuh  Anak  Akibat  Salah  Satu  Orang  Tua  Melalaikan
Kewajiban (Studi Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 226/Pdt.G/2020/PA.Rks)” . 17 Penelitian  ini  membahas  tentang  akibat  hukum  yang diterima  dari  dicabutnya  hak  asuh  anak  adalah  salah  satu  orang  tua  tersebut  tidak berhak  mengasuh  atas  anaknya  tersebut  karena  telah  melalaikan  kewajibannya sebagai  orang tua yang sebenarnya bertanggung jawab  atas  anaknya. Akan tetapi, karena kelalaiannya maka kekuasaan atas hak asuh anak dicabut.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Siti  Pujiati  yang  berjudul “Pencabutan Gugatan  oleh  Ibu  terhadap  Ayah  dari  Kewajiban  Menafkahi  Anak  Pasca Perceraian  (Studi  terhadap  Putusan  Pengadilan  Agama  Jakarta  Pusat  No. 608/Pdt.G/2007/PA.JP)” . 18 Penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  dasar  pertimbangan hakim  yang  dijelaskan  dalam  putusan  tersebut  telah  sesuai  dengan  aturan
16 Aditya  Nurpratama,  “Pencabutan  Hak  Asuh  Anak  dari  Ibu  (Studi  Analisis  Putusan Pengadilan  Agama  Depok  Nomor  430/Pdt.G/2006/PA.Dpk)”,  (Skripsi  yang  Diajukan  kepada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah), Jakarta, 2009.
17 Debby Roundra Kusumawardani, “Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat Salah Satu Orang Tua  Melalaikan  Kewajiban  (Studi  Putusan  Pengadilan  Agama  Rangkasbitung  Nomor 226/Pdt.G/2020/PA.Rks)”,  (Skripsi  yang  Diajukan  kepada  Fakultas  Hukum,  Universitas  Jember),
Jember, 2015.
18 Siti  Pujiati,  “Pencabutan  Gugatan  oleh  Ibu  terhadap  Ayah  dari  Kewajiban  Menafkahi Anak  Pasca  Perceraian  (Studi  terhadap  Putusan  Pengadilan  Agama  Jakarta  Pusat  No. 608/Pdt.G/2007/PA.JP)”, (Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah), Jakarta, 2009.
perundang-undangan  yang  berlaku  dimana  putusan  tersebut  telah  sesuai  dengan nilai-nilai  keadilan  dalam  hukum  dan  telah  memberikan  kepastian  hukum  bagi penggugat dan tergugat.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Khoirul  Anam  dengan  judul “Tinjauan Yuridis  tentang  Pencabutan  Gugatan  Perkara  Cerai  Gugat  di  Pengadilan  Tinggi Agama  Surabaya  (Putusan  No.  96/Pdt.G/2009/PTA.Sby)” . 19 Penelitian  ini menjelaskan  bahwa  pencabutan  gugatan  pada  perkara  cerai  gugat  dalam  putusan nomor  96/Pdt.G/2009/PTA.Sby  secara  yuridisnya  adalah  sah  dan  mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan Pasal 271-271 RV.
Penelitian yang dilakukan oleh M. Maulana Ardi yang berjudul “Tinjauan Yuridis  Pencabutan  Gugatan  dan  Akibat  Hukum  pada  Sengketa  Keperdataan (Studi  Kasus  Penetapan  No.  628/Pdt.G/2017/PN.Mdn)” . 20 Penelitian  ini menjelaskan  bahwa  ada  beberapa  faktor  pencabutan  gugatan  di  pengadilan  negeri medan  yaitu  sudah  terjadi  perdamaian  antara  kedua  belah  pihak,  pihak  penggugat merasa  bahwa  gugatannya  tidak  dapat  dimenangkan  dan  persyaratan  formal  dari gugatan  tidak  dapat  dipenuhi  secara  keseluruhan  oleh  penggugat.  oleh  karenanya, secara yuridis praktik pencabutan gugatan di pengadilan negeri medan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Penelitian yang dilakukan oleh Fathor Rosi yang berjudul “Analisis Hukum
Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No.
941/Pdt.G/2010/PA.  Bkl  tentang  Pencabutan  Hak  Asuh  Anak” . 21 Penelitian  ini menjelaskan bahwa pencabutan hak asuh anak oleh ibu karena ibu dianggap tidak cakap,  mengabaikan  tanggung  jawab  dan  berperilaku  buruh  terhadap  anaknya. Adapun tinjauan hukum Islam menyatakan bahwa setiap pemegang hak asuh anak seyogyanya diberikan bagi orang tua yang memiliki legalitas menurut hukum untuk mengemban  tanggung  jawab  dalam  memelihara,  merawat  dan  melindungi  anak sehingga  orang  tua  harus  memenuhi  syarat  kecakapan  yang  sesuai  dengan  aturan hukum yang berlaku.
Berdasarkan  uraian  penelitian  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  penelitian terdahulu  berbeda  dengan  penelitian  saat  ini.  Penelitian  saat  ini  berfokus  tentang pencabutan  gugatan  hak  asuh  anak  pada  perkara  cerai  talak  dalam  putusan  hakim
19 Khoirul  Anam  dengan  judul  “Tinjauan  Yuridis  tentang  Pencabutan  Gugatan  Perkara Cerai  Gugat  di  Pengadilan  Tinggi  Agama  Surabaya  (Putusan  No.  96/Pdt.G/2009/PTA.Sby)”,
(Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel), Surabaya, 2010.
20 M.  Maulana  Ardi,  “Tinjauan  Yuridis  Pencabutan  Gugatan  dan  Akibat  Hukum  pada Sengketa  Keperdataan  (Studi  Kasus  Penetapan  No.  628/Pdt.G/2017/PN.Mdn)”,  (Skripsi  yang Diajukan kepada Fakultas Hukum, Universitas Medan Area), Medan, 2018.
21 Fathor  Rosi  yang  berjudul  “Analisis  Hukum  Islam  terhadap  Pertimbangan  Hukum Hakim  dalam  Putusan  No.  941/Pdt.G/2010/PA.Bkl  tentang Pencabutan  Hak  Asuh  Anak”,  (Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel), Surabaya, 2012.
nomor  217/Psdt.G/2020/MS-Bna  yang  akan  direlevansikan  dengan  aturan  hukum acara perdata yang berlaku.
Metode  adalah  tatacara  pelaksanaan  penelitian  dalam  rangka mencari jawaban atas permasalah penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Adapun sumber data bagi makna tersebut adalah subjek penelitian, baik  subjek  itu  manusia  atau  benda.  Untuk  mendapat  data  dari  subjek, diperlukan  teknik  tertentu  seperti  observasi  atau  wawancara.  Data dikumpulkan  berdasarkan  kerangka  teoritik  tertentu,  lalu  dianalisis  dengan metode yang sesuai sehingga didapati hasil yang objektif.
Pendekatan  penelitian  adalah  metode  atau  cara  pandang  seseorang dalam  meninjau  persoalan  penelitian  sesuai  disiplin  ilmu  yang  dimiliki. Oleh karena penelitian ini bersifat empiris maka pendekatan penelitian yang digunakan  adalah  yuridis  empiris  karena  penelitian  ini  didasarkan  kepada suatu  ketentuan  hukum  dan  fenomena  atau  kejadian  yang  terjadi  di lapangan.  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  meneliti  dokumen  berupa  teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu. 22
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
a. Penelitian kepustakaan
Penelitian  kepustakaan  ( library  research ).  Penelitian  lapangan  ( field research )  yaitu  suatu  metode  penelitian  dengan  cara  mengumpulkan data dengan menelaah teori-teori yang telah berkembang. 23
b. Studi Dokumentasi
Studi  dokumentasi  adalah  suatu  teknik  yang  digunakan  untuk mengumpulkan  data-data  tertulis  mengenai  hal  hal  atau  yang  berupa percakapan,  transkrip,  buku-buku,  majalah,  koran  dan  agenda  yang yang berkaitan dengan objek penelitian. 24
22 Burhan  Bungen, Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Aktualisasi  Metodologis  Ke  Arah Ragam Varian Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.
23 Nasir Budiman, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah , Cet. I (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19.
24 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D ,  Cet.  XXI  (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.
3. Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:
a. Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  langsung  berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan hakim nomor 217/Pdt.G/2020/MS- Bna.
b. Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  pendukung  yang digunakan  sebagai  rujukan  tambahan  terkait  fokus  penelitian.  Adapun bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kajian literatur kepustakaan yang berkaitan dengan pencabutan gugatan hak asuh anak dalam perkara cerai talak.
4. Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah  analisis  yang  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  tentang  suatu gejala masyarakat. 25

## 5. Pedoman Penulisan Skripsi
Teknik  penulisan  skripsi  ini,  berpedoman  pada  buku  pedoman  Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang disusun oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN  Ar-Raniry  Darussalam  Banda  Aceh  Tahun  2019.  Sedangkan,  untuk terjemahan ayat Al-Qur’an penulis  kutip  dari Al-Qur’an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

## Pembahasan
Masyarakat  merupakan  setiap  kelompok  manusia,  yang  hidup  dan  bekerja bersama  dalam  jangka  waktu  yang  cukup  lama,  sehingga  mereka  dapat mengorganisir  diri  dan  sadar,  bahwa  mereka  merupakan  satu  kesatuan  sosial dengan  batas-batas  yang  jelas. 26 Sebagai  makhluk  sosial,  manusia  senantiasa berhubungan  dengan  sesamanya.  Interaksi  sosial  sesama    manusia  itu  biasanya menimbulkan  konflik  diantara  mereka    dan  tidak  jarang    ada  yang  merasa  hak pribadinya  dilanggar.  Konflik  semacam  ini  adakalanya  dapat  diselesaikan  secara damai,  tetapi  adakalanya  konflik  tersebut  semakin  menjadi-jadi  dan  tidak  bisa didamaikan.  Agar  dalam  mempertahankan  hak  masing-masing  pihak  itu  tidak melampaui batas dari norma hukum, maka perbuatan ingin menang sendiri harus dihindarkan.
25 Sukandarrumidi, Metode  Penelitian :  Petunjuk  Praktis  Untuk  Peneliti  Pemula,
(Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Perss, 2004), hlm. 104
26 Hajjah  Bainar ,  Ilmu  Sosial  Budaya  dan  Kealaman  Dasar (Jakarta:  CV.  Jenki  Satria,
2006), hlm. 67.
Apabila  para  pihak  merasa  hak-haknya  terganggu  dan  menimbulkan kerugian,  maka  pihak  yang  merasa  haknya  dirugikan  dapat  mengajukan  gugatan kepada  pengadilan  sesuai  dengan  kaidah  hukum  yang  berlaku.  Para  pihak  yang dilanggar  haknya  dalam  perkara  perdata  disebut  penggugat  yang  mengajukan gugatan  kepada  pengadilan  dan  ditujukan  kepada  pihak    yang    melanggar (tergugat)    dengan  mengemukakan  duduk  perkara  (posita)  dan  disertai  apa  yang menjadi  tuntutan  penggugat  (petitum). 27 Gugatan sendiri berarti suatu  upaya atau tindakan untuk  menuntut  hak atau memaksa pihak lain untuk  melaksanakan tugas atau  kewajibannya  guna  memulihkan  kerugian  yang  diderita  oleh  penggugat melalui  putusan  pengadilan. 28 Sedangkan  dalam  definisi  yang  lain  dijelaskan, gugatan  adalah  tindakan  yang  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  yang diberikan  oleh  pengadilan  untuk  mencegah  tindakan  main  hakim  sendiri (eigenrichting). 29 Sementara  itu,  dalam  bahasa  Arab,  gugatan  dinamakan  dengan da'wa ,  yang  secara  istilah  berarti  pengaduan  yang  dapat  diterima  hakim  dan dimaksudkan untuk menuntut suatu hak kepada pihak lain. 30
Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu   tindakan yang bertujuan  memberikan  perlindungan  yang  diberikan  oleh  pengadilan  untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri ( eigenrichting ). 31
Sementara  itu,  menurut  Darwin  Prinst  yang  dikutip  oleh  Lilik  Mulyadi menyebutkan  bahwa  gugatan  adalah  suatu  permohonan  yang  disampaikan  kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya,  dan  harus  diperiksa  menurut  tata  cara  tertentu  oleh  pengadilan,  serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. 32 Dari berbagai gambaran di atas,  dapat  diketahui  bahwa  gugatan  adalah  suatu  permohonan  yang  disampaikan kepada pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan.
Dalam perkara perdata terdapat dua jenis gugatan, diantaranya:
a. Gugatan Permohonan ( Voluntair )
b. Gugatan ( Contentius )
27 Gatot  Supramono, Hukum  Pembuktian  di  Peradilan  Agama (Bandung:  Alumni,  1993), hlm. 14.
28 Darwan    Prints, Strategi  Menyusun  dan  Menangani  Gugatan  Perdata (Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 1.
29 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia (Yogyakarta:  Liberty,  2002), hlm. 3.
30 M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Yogjakarta: PT. Ma’arif, 1994), hlm. 105.
31 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia ..,. hlm. 52.
32 Mulyadi, Tuntutan  Provisionil  Dalam  Hukum  Acara  Perdata  pada  Praktik  Peradilan (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 15.
Pengajuan suatu gugatan, sebagaimana telah diuraikan di atas adalah suatu upaya  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  perlindungan  hak  dari  pengadilan  guna mencegah  tindakan  main  hakim  sendiri (eigenrichting ).  Untuk  pengajuan  suatu gugatan,  terlebih  dahulu  harus  diketahui  mengenai  kompetensi  atau  wewenang pengadilan,  hal  ini  dilakukan  agar  gugatan  yang  diajukan  tidak  cacat  formal. Kompetensi  pengadilan  terdiri  dari  dua  bagian,  yaitu  kompetensi  absolut  dan kompetensi  relatif.  Kompetensi  absolut  ialah  pembagian  kekuasaan  antara  badan- badan peradilan, sedangkan kompetensi  relatif ialah kewenangan pengadilan yang sejenis  dalam  menerima,  memeriksa  dan  memutus  sebuah  perkara  yang  dibatasi oleh wilayah yurisdiksi. 33
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  tentang  Peradilan  Agama,  kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama  adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya antara orang yang  beragama  Islam  dibidang;  perkawinan,  waris,  washiat,  hibah,  wakaf,  zakat, infaq,  sedekah  dan  ekonomi  syariah. 34 Kemudian,  kompetensi  relatif  Pengadilan Agama  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Peradilan Agama dijelaskan, Pengadilan Agama  berkedudukan di  kotamadya atau di  ibukota  kabupaten  dan  daerah  hukumnya  meliputi  wilayah  kotamadya  atau kabupaten.    Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama menyatakan  bahwa  Hukum  Acara  yang  berlaku  dalam  lingkungan  Peradilan Agama  adalah  Hukum  Acara  Perdata  yang  berlaku  dalam  lingkungan  Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. 35
Dengan demikian, formulasi pengajuan gugatan di Pengadilan Agama tidak berbeda  dengan  formulasi  pengajuan  gugatan  di  Pengadilan  Umum.  Proses pengajuan gugatan kepada pengadilan hendaklah memenuhi beberapa syarat yaitu:

## a. Syarat Formal
Syarat    formal    dari    suatu    gugatan    dapat    dikategorikan    sebagai berikut:
1) Tanggal dan tempat pembuatan surat gugatan
2) Tanda tangan dan materai
3) Penegasan para pihak yang berperkara
33 Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata  dalam Teori dan Praktek (Bandung: CV. Maju, 2005), hlm. 11.
34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 tentang Peradilan Agama.
35 Darwan Prints, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata . hlm.38.
b. Syarat Substansial
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  8  ayat  (3)  Rv  ( Reglement  op  de Rechtvordering ),  maka  syarat  substansial  dalam  menyusun  surat  gugatan adalah:
Identitas para pihak Yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah penguraian  tentang  identitas  dari  penggugat/para  penggugat  atau tergugat/turut  tergugat  yang  terdiri  dari,  nama  lengkap,  umur,  tempat tanggal  lahir,  pekerjaan  dan  alamat.  Pencantuman  identitas  secara  lengkap ini  dilakukan  bukan  semata-  mata  untuk  mempermudah  tugas  juru  sita dalam  memanggil  para  pihak,  akan  tetapi,  pencantuman  identitas  ini dilakukan  untuk  menghindari  terjadinya  gugatan  salah  alamat  ( error  in personal).
c. Posita atau Fundamentum Petendi
Posita  atau  fundamentum  petendi  adalah  dalil-dalil  atau  alasan-  alasan konkret  mengenai  hubungan  hukum  disertai  dasar  dan  alasan  tuntutan (middelen  van  den  eis ). 36 Secara  garis  besar,  posita  ini  terdiri  dari  dua bagian,  yang  menguraikan  tentang  fakta-fakta  hukum.  Posita  hendaknya disusun  secara  ringkas,  jelas  dan  terperinci  mengenai  peristiwa-peristiwa yang  berkenaan  dengan  dalil  dan  persengketaan.  Banyak  gugatan  yang panjang  lebar  tapi  berbelit-belit  sehingga  terkadang  bisa  mengakibatkan gugatan menjadi kabur ( obscuur libel ).
d. Petitum
Petitum adalah kesimpulan gugatan yang berisi rincian tentang apa yang diminta  atau  diharapkan  penggugat  agar  diputuskan  oleh  majelis  hakim. Petitum  ini  harus  dirumuskan  secara  singkat,  jelas  dan  tidak  bertentangan dengan  posita.  Hal  ini  dilakukan  karena  posita  yang  tidak  didukung  oleh petitum berakibat tidak diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang tidak didukung oleh posita berakibat tuntutan penggugat ditolak oleh hakim. Mencabut  gugatan  adalah  tindakan  menarik  kembali  suatu  gugatan  yang telah didaftarkan dikepaniteraan pengadilan agama. Tindakan ini banyak dilakukan dalam praktek dari berbagai macam alasan. Umpamanya gugatan telah didaftarkan di  kepaniteraan,  pengadilan  agama  penggugat  mengetahui  bahwa  tergugat  tidak hadir  namun  penggugat  mencabut  gugatannya. 37 HIR  dan  RBG  tidak  ada  yang mengatur masalah pencabutan gugatan, akan tetapi  diatur dalam RV. Oleh karena
36 Lilik    Mulyadi, Tuntutan  Provisionil  dalam  Hukum  Acara  Perdata  pada  Praktik Peradilan (Jakarta: Djamban, 1996). hlm.18.
37 Ropaun Rambe ,  Hukum Acara Perdata Lengkap (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.
62.
itu  dalam  prakteknya  gugatan  dapat  dicabut  kembali,  selama  tergugat  belum mengajukan  jawabannya.  Apabila  tergugat  telah  mengajukan  jawabannya,  maka pencabutan  itu  dapat  dibenarkan  apabila  pihak  tergugat  telah  menyetujuinya dengan  dicabutnya  gugatan  maka  keadaan  kembali  seperti  semula  sebelum  ada gugatan menurut RV pencabutan itu dapat dilakukan: Sebelum perkara diperiksa di persidangan  atau  Sebelum  tergugat  memberikan  jawabannya  atau  Salah  satu permasalahan  hukum  yang  mungkin  timbul  dalam  proses  berperkara  di  depan pengadilan  adalah  pencabutan  gugatan.  Pihak  penggugat  mencabut  gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung.
Sistem  pencabutan  gugatan yang dianggap memberi keseimbangan kepada penggugat dan tergugat, berpedoman pada cara penerapan sebagai berikut:
a. Pencabutan  mutlak  hak  penggugat  selama  pemeriksaan  belum berlangsung sesuai dalam pasal 127 Rv.
b. Penggugat  dapat  mencabut  perkaranya  dengan  syarat  asalkan  hal  itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban.
c. Penyampaian  jawaban  dalam  proses  pemeriksaan  perdata  berlangsung pada  tahap  sidang  pertama  atau  kedua  atau  berikutnya  apabila  pada sidang-sidang  yang  lalu  diundur  tanpa  menyampaikan  jawaban  dari pihak  tergugat.  Dalam  hal  yang  seperti  ini,  meskipun  para  pihak  telah hadir di persidangan, dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban. dalam keadaan yang demikian, hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat.
Dalam  tahap  proses  yang  seperti  ini,  pencabutan  gugatan  benar-benar mutlak  menjadi  hak  penuh  penggugat.  Akan  tetapi,  perluasan  hak  itu  dapat meningkat  sampai  tahap  selama  tergugat  belum  mengajukan  jawaban,  penggugat mutlak berhak mencabut gugatan.
Istilah  lain  petitum  lazim  disebut  sebagai  “Petitum”  atau Duidelijke  en bepaalde  conclusie .  Petitum  pada  hakekatnya  merupakan  perumusan  secara  tegas dan  jelas  terhadap  apa  yang  menjadi  tuntutan  penggugat/para  penggugat  kepada tergugat/para  tergugat  atau  turut  tergugat  yang  akan  diputus  hakim  dalam  amar putusannya.  Pada  praktik  peradilan  mengenai  aneka  tuntutan  atau  petitum  dapat dikategorikan dengan penyebutan tuntutan “primair” dan “subsidair”, atau ada juga dengan  formulasi,  “dalam  provisi”,  “dalam  pokok  perkara/  primair”  dan “subsidair”,  atau  hanya  terdiri  dari  tuntutan  “primair”  saja  tanpa  diiringi  tuntutan “subsidair”. 38
38 Faisal  Kamil, Asas  Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Teori  Dan  Praktek ,  (  Jakarta:  Iblam, 2007), hlm. 60.
Dalam surat  gugatan maka petitum harus dimintakan secara tegas dan bila tidak demikian maka gugatan menjadi obscuurlibel dan tidak sempurna karena itu gugatan  tidak  dapat  diterima  sebagaimana  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor 443  K/Sip/1983  tanggal  30  November  1983  dan  untuk  itu  hakim  terikat  pada petitum yang diajukan dan tidak boleh melebihi dan apa yang dituntut dan apabila putusan hakim melebihi dari apa yang dituntut maka menurut Putusan Mahkamah Agung RI putusan demikian pada tingkat kasasi akan dibatalkan. Berikut ini, untuk memberi  sekedar  deskripsi  terhadap  lingkup  petitum”  dapat  kita  lihat  misalnya pada  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  di  mana  pada  hakekatnya    “petitum” berorientasi dan berisikan hal-hal sebagai berikut: 39
Petitum dalam Provisi, yaitu :
a. Menghukum dan atau memerintahkan tergugat atau pun siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan rumah/bangunan  bersengketa  yang  terletak  di  atas  tanah  hak  milik Nomor ……….. Kelurahan ………..  Kecamatan………..   Kabupaten ………..
b. Menghukum  tergugat  membayar  uang  paksa  ( dwangsom )  sebesar ………..    setiap  harinya  yang  dapat  ditagih  segera  dan  sekaligus  oleh penggugat, apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini.
c. Menyatakan  putusan  dalam  provisi  ini  dapat  dilaksanakan  terlebih dahulu  meskipun  ada  bantahan,  banding  maupun  kasasi  sampai diperolehnya  putusan  yang  pasti  menurut  hukum  mengenai  pokok perkaranya.
Dalam Pokok Perkara (Primair), yaitu: 40
a. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
b. Menyatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat.
c. Menyatakan  peletakan revindicatoir  beslag atas  rumah/  bangunan tersengketa beserta milik penggugat yang terletak di atas tanah sertifikat hak  milik  nomor:  kelurahan  ………..    kecamatan  ………..    kabupaten ………..  adalah sah dan berharga.
d. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  ganti  rugi  kepada  Penggugat karena  akibat  perbuatan  melawan  hukum  Tergugat  atau  tidak  dapat menikmati apa yang menjadi haknya sebesar ………..
39 Ibid, ..., hlm. 61.
40 Ibid, ..., hlm. 62.
e. Menghukum tergugat membayar uang paksa ( dwangsom) sebesar setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh penggugat karena lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini.
f. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
g. Menyatakan  bahwa  putusan  peradilan  ini  dapat  dijalankan  terlebih dahulu walau ada bantahan, banding ataupun kasasi.
Subsidaeir, yaitu: 41
Seandainya  pengadilan  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil- adilnya  ( Asas  ex  a  equo  et  bono ).  Mengenai  bentuk  dan  format  serta pengetikan surat gugatan tidak ada pengaturan yang baku dalam perundang- undangan.  Akan  tetapi  walaupun  demikian  bukan  berarti  penggugat/para penggugat atau kuasanya dapat menentukan bentuk, format dan pengetikan surat  gugatan  dengan  seenaknya  sendiri  tanpa  mengindahkan  etika  dan nilai-nilai  keindahan/kebersihan.    Hendaknya  format  dan  bentuk  serta pengetikan  surat  gugatan  dibuat  serapi,  seindah  dengan  format  dan  bentuk yang  dapat  menggugah  hati  nurani  hakim.  Maka  untuk  itu  diperlukan  dan diusahakan  surat  gugatan  diketik  serapi  mungkin,  bersih  dan  terang  serta bebas  dari  kesalahan  pengetikan  ( tick  fault )  atau  bersih  dan  coretan ( renvooi ) serta sejauh mungkin dihindari. Buatlah opini dan perasaan hakim bahwa  penggugat/para  penggugat  atau  kuasanya  adalah  orang  yang  benar- benar mendambakan keadilan atau inginan menegakkan hak-haknya sesuai rasa  keadilan  sehingga  dengan  demikian  surat  gugatan  tersebut  tidak mencerminkan  dibuat  dengan  cara  tergesa-gesa,  asal-asalan  dan  angin  lalu saja.  Hal  ini  walaupun  tidak  bersifat  teknis  yuridis,  akan  tetapi  perlu diperhatikan  secara  seksama  oleh  karena  hakim  juga  manusia  biasa  yang mempunyai  etika,  perasaan  akan  nilai-nilai  keindahan  dan  kerapihan  serta kebersihan. 42
Jadi  dalam  membuat  gugatan  sudah  barang  tentu  harus  menguasai  Hukum Acara  Perdata.  Penguasaan  Hukum  Acara  Perdata  tersebut  misalnya  menyangkut kompetensi  pengadilan,  di  mana  gugatan  harus  diajukan  atau  bagaimana  harus mengajukan gugatan intervensi, perlawanan, eksekusi dan sebagainya. 43
41 Ibid , ..., hlm. 62.
42 Lilik  Mulyadi, Hukum  Acara  Perdata  Menurut  Teori  dan  Praktek ,  Djambatan, Jakarta,1999, hlm. 37.
43 Jeremias Lemek, Penuntutan Membuat Gugatan , Liberty, Yogyakarta,  1993, Hlm.11.
Macam-macam bentuk petitum diantaranya adalah: 44

## a. Bentuk tunggal
Petitum  disebut  berbentuk  tunggal,  apabila  deskripsi  yang  menyebut satu  persatu  pokok  tuntutan,  tidak  diikuti  dengan  susunan  deskripsi petitum lain  yang  bersifat  subside.  Petitum tunggal  tidak  boleh berbentuk kompositur atau ex aequo et bono saja, tetapi harus berbentuk rincian satu persatu.
b. Bentuk alternatif
Petitum bentuk alternatif dapat diklasifikasi dalam dua bentuk, yaitu:
1) Petitum  primair  dan  petitum  subsidair sama-sama  dirinci  satu persatu dengan rincian yang saling berbeda. Misalnya, pada angka 1
dan  2 petitum  primair  penggugat  meminta  agar  dinyatakan  sebagai pemilik  yang  sah,  dan  menghukum  tergugat  untuk  menyerahkan barang  tersebut  kepada  penggugat  yang  diikuti  tuntutan  ganti  rugi. Sedangkan  pada  angka  1  dan  2  petitum subsidair  penggugat meminta  dinyatakan  sebagai  pemilik  barang,  dan  meminta  agar tergugat dihukum untuk membayar harga barang.
2) Petitum primair dirinci,  diikuti dengan petitum subsidair berbentuk kompositur atau ex  aequo  et  bono .  Dalam  hal  ini  sifat  subsidernya tidak  mutlak,  hakim  bebas  mengambil  seluruh  atau  sebagian tuntutan primer dan mengesampingkan eq aequo et bono .
Dalam praktek peradilan, petitum dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Apabila surat  gugatan  telah  selesai  dibuat  sesuai  ketentuan  teori  dan  praktek,  maka  surat gugatan  tersebut  selanjutnya  didaftarkan  kepada  Pengadilan  Agama  yang berwenang,  kemudian  penggugat  mengajukan  surat  gugatan  pada  meja  pertama yang  bertugas  menerima  gugatan  serta  menetapkan  rencana  biaya  perkara  (panjar perkara)  yang  dituangkan  dalam  SKUM  (Surat  Kuasa  Untuk  Membayar).  Pada Meja  Pertama  ini  besarnya  pemungutan  biaya  perkara  ditaksir  dengan mempertimbangkan jarak serta kondisi domisili para pihak, kemudian diperhatikan juga terselenggaranya proses persidangan perkara agar lancar dengan bertitik tolak terhadap  keperluan  pemanggilan  para  pihak,  saksi-saksi,  pemberitahuan- pemberitahuan, materai dan redaksi putusan.
Apabila surat gugatan telah dilengkapi SKUM, maka penggugat membayar uang panjar perkara yang tercantum dalam SKUM kepada kas Pengadilan Agama atau bank yang ditunjuk. Setelah membayar panjar perkara, berkas perkara gugatan diajukan  kepada  meja  kedua  untuk  didaftar  dalam  buku  register  induk  perkara sesuai  dengan urutan penerimaan dari pemegang kas dan dibubuhi nomor perkara
44 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Hal. 63
sesuai dengan urutan dalam buku register. Berkas perkara gugatan yang telah diberi nomor register oleh panitera, dalam  jangka waktu tiga (3) hari harus disampaikan kepada  ketua  pengadilan  agama  dan  ketua  pengadilan  agama  selambat-lambatnya dalam  waktu  tiga  (3)  hari  menetapkan  majelis  hakim  yang  akan  menyidangkan perkara, kemudian dalam waktu  tujuh  (7)  hari, majelis hakim harus menetapkan hari sidang. 45
Pada  dasarnya  melakukan  perkawinan  adalah  bertujuan  untuk  selama- lamanya,  tetapi  adakalanya  ada  sebab-sebab  tertentu  yang  menyebabkan perkawinan  tidak  dapat  diteruskan  jadi  harus  diputuskan  di  tengah  jalan  atau terpaksa  putus  dengan  sendirinya,  atau  dengan  kata  lain  terjadi  perceraian  antara suami istri. Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akalnya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan  sanggup  diamputasi  untuk  menyelamatkan  bagian  tubuh  lainnya  sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri  tidak  juga  reda  dan  rujuk  (berdamai  kembali)  tidak  dapat  ditempuh,  maka perceraian  adalah  jalan  "yang  menyakitkan"  yang  harus  dijalani.  Itulah  alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil.
Perceraian  dalam  istilah  hukum  Islam  disebut  dengan  “ At-Talak ”  yang secara  bahasa  ( etimologi )  bermakna  meninggalkan  atau  memisahkan, 46 ada  juga yang  memberikan  makna  lepas  dari  ikatannya, 47 secara  umum  talak  diartikan sebagai  perceraian  dalam  Hukum  Islam  antara  suami  dan  istri  atas  kehendak suami. 48 Dalam Bahasa Indonesia, kata “Perceraian” berasal dari kata dasar “cerai” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang berfungsi  sebagai  pembentuk  kata  benda  abstrak,  sehingga  menjadi  “Perceraian”, yang berarti proses putusnya hubungan suami istri. 49 Menurut Syekh Muhamad bin Qosim Al Ghozy dalam sebuah kitabnya yang berjudul Fathul Qorieb memberikan pengertian talak sebagai nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan, 50 pendapat ini hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Zainudin ibnu Syekh
45 Mahkamah  Agung  RI, Pedoman  Teknis  Administrasi  dan  Teknis  Peradilan  Agama ,
(Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009),  hlm. 23-25
46 Atabik  Ali  dan  A.  Zuhdi  Muhdor, Kamus  Kontemporer  Arab-Indonesia (Yogyakarta: Multi Karya  Grafika, 2003), hlm. 1237.
47 Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawir , ... hlm. 861.
48 A.Aziz  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  Jilid  5  (Jakarta:  PT.Ihtiar  Baru  Van,  1996), hlm. 1776.
49 Anton.A.Moeliono, et.al, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, Balai Pustaka,1996), hlm. 163.
50 Syekh Muhamad bin Qosim Al Ghozy, Fathul Qorieb , Jilid 2 (Surabaya: Surabaya, 1992), hlm. 63.
Abdul  Aziz  dalam  kitabnya Fathul  Mu‟in ,  dalam  kitab  tersebut talak diartikan sebagai cara melepaskan ikatan akad nikah dengan lafadz tertentu. 51
Pengertian  perceraian  juga  dapat  ditemui  dari  beberapa  pendapat  Imam Madzhab,  Imam  Syafi’I  berpendapat  bahwa talak ialah  melepaskan akad nikah dengan lafadz talak atau yang semakna dengan itu, sedangkan Hanafi dan Hambali memberikan  pengertian talak sebagai  suatu  pelepasan  ikatan  perkawinan  secara langsung  atau  untuk  masa  yang  akan  datang  dengan  lafal  khusus,  pendapat  lain yang  memberikan  pengertian talak secara  lebih  umum  dikemukakan  oleh  Imam Maliki  yang  mengartikan talak sebagai  suatu  sifat  hukum  khusus  yang menyebabkan  gugurnya  kehalalan  hubungan  suami  istri. 52 Perceraian  bisa  juga diartikan  sebagai  suatu  cara  yang  sah  untuk  mengakhiri  suatu  perkawinan. Dalam Kompilasi  Hukum  Islam  pengertian talak terdapat  dalam  Pasal  117  yang menyatakan : “ Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian”. 53
Berdasarkan  beberapa  pengertian  dan  pendapat  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  perceraian  adalah  pelepasan  ikatan perkawinan  antara  suami  dan  istri  dengan  menggunakan  kata talak dan semacamnya yang menghilangkan kehalalan hubungan suami istri.
Hidup  dalam  hubungan  perkawinan  itu  merupakan  sunnah  Allah  dan sunnah  Rasul.  Itulah  yang  dikehendaki  oleh  Islam.  Sebaliknya  melepaskan  diri dari  kehidupan  perkawinan  itu  menyalahi  sunnah  Allah  dan  sunnah  Rasul  dan menyalahi kehendak Allah menciptakan  rumah tangga yang sakinah,   mawaddah, dan warahmah . Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak lagi dapat dipertahankan  dan  kalau  dilanjutkan  juga  akan  menghadapi  kehancuran  dan kemudaratan,  maka  Islam  membuka  pintu  untuk  terjadinya  perceraian.  Dengan demikan  pada  dasarnya  perceraian  atau  talak  itu  adalah  sesuatu  yang  tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut makruh ( Hukum makruh) ini dapat dilihat  dari  adanya  usaha  pencegahan  terjadinya  talak  itu  dengan  berbagai penahapan seperti dalam permasalahan nusyuz. 54
Memang  tidak  terdapat  dalam  Al-Quran  ayat-ayat  yang  menyuruh  atau melarang  eksistensi  perceraian  itu;  sedangkan  dalam  perkawinan  ditemukan beberapa  ayat  yang  menyuruh  melakukannya.  Walaupun  banyak  ayat  Al-Quran
51 Syekh  Zainudin  ibnu  Syekh  Abdul  Aziz, Fathul  Mu‟in (Surabaya:  Al  Hidayah,
1979, hlm. 135.
52 A.Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam ., hlm. 1777.
53 A.Rahman  Doi, Penjelasan  Lengkap  Hukum-hukum  Allah ,  (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 221.
54 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006) hlm.
190.
yang  mengatur  talak,  namun  isinya  hanya  mengatur  bila  talak  mesti  terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Seperti dalam firman Allah:
َت اَذِا َّنُهَجا َو ْزَا َنْحِكْنَّي  ْنَا َّنُه ْوُلُضْعَت  َلََف َّنُهَلَجَا َنْغَلَبَف َءۤاَسِ نلا ُمُتْقَّلَط اَذِا َو ٖهِب ُظَع ْوُي  َكِلٰذ ۗ  ِف ْو ُرْعَمْلاِب ْمُهَنْيَب ا ْوَضا َر ْنَا َو ُمَلْعَي ُ هاللّٰ َو ۗ  ُرَهْطَا َو ْمُكَل ى ٰك ْزَا ْمُكِلٰذ ۗ  ِر ِخٰ ْلْا  ِم ْوَيْلا َو ِ هللّٰاِب ُنِمْؤُي ْمُكْنِم َناَك  ْنَم
َن ْوُمَلْعَت  َلْ ْمُت
Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. (Q.S. Al- Baqarah (2): 232). 55
Meskipun  tidak  ada  ayat  Al-Quran  yang  menyuruh  atau  melarang melakukannya,  talak  mengandung  arti  mubah.  Bahkan  jika  kodisi  suami  istri dalam  keadaan  stabil  dan  tidak  ada  perubahan  yang  mengkhawatirkan,  sebagian ulama  mengatakan  talak  itu  hukumnya  haram  dilakukan.  Dengan  dalil  hadits berikut:
Artinya:“Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata: Rasulullah SAW berkata: Perbuatan halal     yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak”. 56
Nabi  mengatakan  hal  ini  sebagai  perbuatan  yang  halal,  tetapi  sangat dibenci  Allah,  menunjukkan  kalau  dalam  kondisi  seperti  ini  hukum  talak  itu makruh  meskipun  asalnya  mubah.  Ia  bisa  dihukumi  makruh  karena  talak  bisa meniadakan  sebuah  perkawinan  yang  di  dalamnya  banyak  sekali  maslahat  yang dianjurkan dalam syariat Islam.
a. Talak dalam Hukum Positif
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Pengadilan  Agama, membagi  perceraian  menjadi  dua  bentuk,  yaitu  “Cerai Talak ”  dan  “Cerai Gugat”. Walaupun kedua bentuk perceraian tersebut diatur dalam bab yang sama, yaitu dalam Bab IV Bagian Kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, namun  kedua bentuk perceraian tersebut  diatur dalam paragraf yang berbeda,  cerai talak diatur  dalam  paragraf  2  dan  cerai  gugat  diatur  dalam paragraf  3.  Cerai talak adalah  salah  satu  cara  yang  dibenarkan  dalam Hukum  Islam  untuk  memutuskan  ikatan  perkawinan,  dalam  cerai talak suami  berkedudukan  sebagai  pemohon  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal 66 ayat (1) j.o Pasal 67 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang  Peradilan  Agama,  yang  memuat  ketentuan  sebagai  berikut  : “Seorang  suami  yang  beragama  Islam  yang  akan  menceraikan  istrinya mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  untuk  mengadakan  sidang guna menyaksikan ikrar talak ”.
55 QS. Al-Baqarah (2): 232.
56 Muhammad  bin  Isma’il  As-Shan’ani, Subulus  Salam  al-Juz  Tsalist ,  (Bairut:  Dar  al-Fikr 1991), hlm. 323.
Meskipun kebolehan menjatuhkan ikrar talak adalah mutlak hak urusan pribadi  suami,  namun  boleh  atau  tidaknya  suami  menjatuhkan  talaknya kepada  istri  tergantung  penilaian  dan  pertimbangan  Pengadilan,  setelah Pengadilan  mendengar  sendiri  dan  mempertimbangkan  pendapat  dan bantahan  istri,  sehingga  dalam  hal  ini  istri  bukan  obyek  yang  pasif  lagi dalam  cerai  talak.  Dengan  kata  lain  bahwa  cerai  talak adalah  pemutusan perkawinan oleh pihak suami yang melakukan perkawinan menurut agama Islam  di  hadapan  sidang  Pengadilan  yang  diadakan  untuk  itu,  setelah Pengadilan  tidak  berhasil  mendamaikan  dan  Pengadilan  menganggap  ada alasan untuk melakukan perceraian. 57
Di  dalam  pasal  39  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan  Sidang  Pengadilan  yang  berwenang”  adalah  landasan    dalam perceraian    yang  terkandung  di  dalam    Undang-Undang    yang    cenderung kepada  persaksian talak. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya memuat pengertian  perceraian,  yang  terdiri  dari  cerai  talak  dan  cerai  gugat.  Ini berarti  bahwa  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tidak  mengatur  lebih lanjut  bentuk-bentuk  perceraian,  yang  dalam  hukum  Islam  bentuk-bentuk percerain  itu  justru  lebih  banyak  prngaturan  hukumnya.  Namun  demikian, bentuk-bentuk  perceraian  yang  berakibat  hukum  putusnya  perkawinan  itu tetap  bermuara  pada  cerai  talak  dan  cerai  gugat  serta  alasan-alasan  hukun perceraiannya yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
Perceraian  boleh  dilakukan  dengan  satu  alasan  hukum  saja  di  antara beberapa  alasan  hukum  yang  ditentukan  dalam  Pasal  39  ayat  2  UU  No.  1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi,  secara  yuridis,  alasan-alasan  hukum  perceraian  tersebut  bersifat alternatif, dalam arti suami atau istri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan satu  alasan hukum  saja. Selain itu, juga bersifat  enumeratif, dalam  arti  penafsiran,  penjabaran  dan  penerapan  hukum  secara  lebih konkret tentang masing-masing alasan-alasan hukum perceraian merupakan wewenang hakim di pengadilan. 58
Selanjutnya, memperhatikan alasan-alasan hukum perceraian sebagaimana  ditentukan  dalam  UU  No.  1  tahun  1974  yang  kemudian dijabarkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975,  maka  dapat
57 M.Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  Penerapan  KUHAP (Jakarta:  Sinar Grafika, 2012 ), hlm. 216.
58 Ibid ,...  hlm. 217.
ditegaskan bahwa selain harus di lakukan di depan sidang pengadilan guna mewujudkan kepastian hukum yang adil dan melindungi istri bahkan suami selama  dan  setelah  proses  melempar  benda-benda,mengancam  dan menampar/ memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing- masing  suami  dan  istri  yang  bersangkutan.  Jadi  hukum  perceraian  secara prinsip  membolehkan  perceraian,  namun  mempersukar  proses  hukum perceraiannya,  karena  tujuan  perkawinan  itu  adalah”  untuk  membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  didasarkan  atas  ajaran agama  yang  diyakini  suami  dan  istri,  sehingga  perkawinan  tidak  hanya mengandung unsur lahiriah atau jasmaniah, tetapi  juga unsur batiniah atau rohaniah.
b. Talak dalam Hukum Islam
Kompilasi  Hukum  Islam  diakui  mengandung  muatan-muatan  hasil ijtihad  ulama  Indonesia  yang  tersebar  di  berbagai  pasal,  satu  di  antaranya adalah tentang perceraian. Hasil ijtihad tersebut tidak lain adalah penegasan pemberlakuan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan iklim kultural bangsa dan masyarakat Indonesia. Indonesia adalah sebuah wilayah teritorial  yang  dihuni  oleh  mayoritas  bergama  Islam,  dan  memiliki  ulama dan ahli hukum Islam yang mumpuni. Karena itu, tidak mengherankan jika dalam kompilasi Hukum Islam di sana sini ditemukan hukum-hukum fikih yang  khas  Indonesia.  Hukum-hukum  fikih  khas  Indonesia  tersebut  lebih populer  dengan  sebutan  "Fikih  Indonesia". 59 Tentu  saja,  Fikih  Indonesia adalah  produk  ijtihad  ulama  Indonesia  yang  berbeda  dengan  hasil  ijtihad fuqaha'  klasik  masa  lalu.  Kendatipun,  kitab-kitab  mereka  tetap  menjadi rujukan.
Fikih  Indonesia  dapat  dikenali  ciri-cirinya  dalam  produk  hukum  Islam seperti  mengacu  pada  maslahat  kekinian,  mengkomodir  kearifan  lokal, menganut  prinsip  kompilasi  dan  menerima  talfiq,  mengdepankan metodologi  hukum  Islam  yang  rasional  seperti  maslahat  mursalah  dan istihsan, sadduzariah. Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan  yang  disebabkan  karena  perceraian  dapat  terjadi  karena  talak, atau  berdasarkan  gugatan  perceraian,  namun  lebih  lanjut  dalam  pasal  116 KHI  dijelaskan  beberapa  alasan  atau  alasan-alasan  perceraian  yang  akan diajukan  kepada  pengadilan  untuk  di  proses  dan  ditindak  lanjuti.  Adapun alasan-alasan tersebut adalah:
1) Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,
59 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , ... hlm. 228.
penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2) Salah  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  dua  tahun  berturut- turut tanpa izin pihak laindan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3) Salah  pihak  mendapat  hukuman  penjara  selama  lima  tahun  atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
4) Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiyayaan  berat yang membahaya kan pihak lain.
5) Salah  satu  pihak  mendapatkan  cacat  badan  atau  penyakit  dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
6) Antara  suami-isteri  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7) Suami melanggar ta‟lik talak.
8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. 60
Adapun  yang  dimaksud  talak  pasal  117  kompilasi  hukum  Islam,  talak adalah  ikrar  suami  dihadapan  pengadilan  agama  yang  menjadi  salah  satu sebab  putusnya  perkawinan.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  perceraian adalah:
1) Gugatan  perceraian  diajukan  oleh  isteri  atau  kuasanya  pada pengadilan  agama,  yang  daerah  hukumnya  mewilayahi  tempat tinggal penggugat, kecuali meninggal kan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2) Dalam  hal  gugat  bertempat  kediaman  di  luar  negeri,  ketua pengadilan  agama  mem  beritahukan  gugatan  tersebut  kepada tergugat  melalui  perwakilan  republik  indonesia  setempat.  Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  perceraian  dengan  jalan  talak adalah  permohonan  cerai  yang  diajukan  oleh  suami,  sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan  agama.  Adapun  sebab-  sebab  perceraian  adalah sebagaimana  yang  diterangkan  dalam  hukum  positif  dimana terdapat  beberapa  sebab  atau  alasan  yang  dapat  menimbulkan perceraian,  sebagaimana  ditegaskan  dalam  peraturan  pemerintah Republik  Indonesia  nomor  9  tahun  1975  tentang  pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19. Dalam  Pasal  118  KHI  dijelaskan  bahwa,  Talak  Raj`I  adalah  talak kesatu  atau  kedua,  dimana  suami  berhak  rujuk  selama  isteri  dalam
60 Abdul Rahman Ghozaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 196.
masa iddah. 61
Dalam Pasal 119 KHI dijelaskan bahwa;
1) Talak  Ba`in  Shughraa  adalah  talak  yang  tidak  boleh  dirujuk  tapi boleh  akad  nikah  baru  dengan  bekas  suaminya  meskipun  dalam iddah.
2) Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
a) talak yang terjadi qabla al dukhul;
b) talak dengan tebusan atahu khuluk;
c) talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
Dalam  Pasal  120  KHI  dijelaskan  bahwa,  “Talak  Ba`in  Kubraa  adalah talak  yang  terjadi  untuk  ketiga  kalinya.  Talak  jenis  ini  tidak  dapat  dirujuk dan  tidak  dapat  dinikahkan  kembali,  kecuali  apabila  pernikahan  itu dilakukan  setelah  bekas  isteri,  menikah  degan  orang  lain  dan  kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan hadis masa iddahnya.” Dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi :
“Seorang  suami  yang  akan  menjatuhkan  kepada  istrinya  mengajukan permohonan  baik  lisan  maupun  tertulis  kepada  Pengadilan  Agama  yang mewilayahi  tempat  tinggal  istri  disertai  dengan  alasan  serta  meminta  agar diadakan sidang untuk keperluan itu.” 62
Jadi, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di muka Pengadilan Agama.
Dengan  lahirnya  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi Khusus  bagi  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam,  maka  terjadilah  sejarah  baru  bagi  peradilan  agama  di  Aceh.  Karena salah  satu  lembaga  yang  harus  ada  di  Nanggroe  Aceh  Darussalam  dalam  rangka pelaksanaan  otonomi  khusus  adalah  Peradilan  Syari’at  Islam  yang  dilaksanakan oleh  Mahkamah  Syar’iyah.  Mahkamah  Syar`iyah  adalah  lembaga  Peradilan Syari’at  Islam  di  Nanggroe  Aceh  Darussalam  sebagai  pengembangan  dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2001,  Keppres  Nomor  11 Tahun  2003  dan  Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  10  Tahun 2002.
Oleh karena Mahkamah Syar’iyah adalah pengalihan wujud dari Pengadilan Agama  yang  telah  ada  sebelumnya,  maka  hingga  saat  ini  ada  19  Mahkamah
61 Soetojo  Prawiromidjodjo  dan  Marthalena  Pohan,  Sejarah  Perkembangan  Hukum Perceraian di Indonesia dan di Belanda (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 151.
62 Fokusmedia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokusmedia, 2005), hlm. 41.

## Syar’iyah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Aceh dan satu Mahkamah Syar’iyah
Provinsi selaku pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi Nangroe  Aceh  Darussalam  yakni  di  Banda  Aceh.  Adapun  Kekuasaan  dan kewenangan  Mahkamah  Syar`iyah  dan  Mahkamah  Syar`iyah  Provinsi  adalah kekuasaan  dan  kewenangan  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  Tinggi  Agama ditambah  dengan  kekuasaan  dan  kewenangan  lain  yang  berkaitan  dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi`ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun.  Kekuasaan  dan  Kewenangan  Pengadilan  Agama,  sesuai  dengan  Pasal  49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989, adalah  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang:  perkawinan;  waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari’ah “.
Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pada point 1 di atas, adalah  kekuasaan  dan  kewenangan  menyangkut  hal-hal  yang  diatur  dalam  atau didasarkan  kepada  Undang-undang  mengenai  perkawinan  yang  berlaku.  Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point 2 di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan  penentuan  siapa-siapa  yang  menjadi  ahli  waris,  penentuan  mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian  harta  peninggalan  tersebut.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah,  antara  lain  meliputi:  Bank  syari’ah;  Lembaga  keuangan  mikro  syari’ah; Asuransi syari’ah; Reasuransi syari’ah; Reksa dana syari’ah; Obligasi syari’ah dan surat  berharga  berjangka  menengah  syari’ah;  Sekuritas  syari’ah;  Pembiayaan syari’ah; Pegadaian syari’ah; Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan Bisnis syari’ah.
Dalam  melaksanakan  amanat  dari  Pasal  25  Undang-undang  Nomor  18 Tahun  2001  dan  Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  10  Tahun 2002  telah  memberikan  kewenangan  terhadap  Mahkamah  Syar`iyah  untuk memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  pada  tingkat  pertama dalam  bidang:  Al-Ahwal  al-Syakhshiyah;  Mu’amalah;  Jinayah.  Kekuasaan  dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi  dan  ketersediaan  sumber  daya  manusia  dalam  kerangka  sistem Peradilan  Nasional.  Lahirnya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syar’iyah di Aceh.  Namun  demikian  Undang-undang  tersebut  mengamanatkan  pula  untuk membentuk Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar’iyah di Aceh, baik hukum  acara  perdata  Islam  maupun  hukum  acara  jinayah  Islam.  Dengan lahirnya
Undang‐Undang  Nomor  11  Tahun  2006,  tentang  pemerintahan  Aceh  Jo.  Qanun Nomor  10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari’at Islam, maka di Provinsi Nanggroe Aceh  Darussalam  ditetapkan  adanya  Mahkamah  Syar’iyah  Provinsi  sebagai Pengadilan  Agama  tingkat  Banding  dan  Mahkamah  Syar’iyah  Kabupaten  Kota sebagai  Peradilan  Agama  tingkat  pertama.  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang mewilayahi Kota Banda Aceh meliputi 9 Kecamatandan  90  Gampong,  dengan  jumlah  Penduduk  267.340  jiwa  laki‐laki 138.007, perempuan 129.333 berdasarkan sensus tahun 2014. Mahkamah Syar’iyah Banda  Aceh  disamping  menangani  perkara  perdata  juga  menangani  perkara Jinayat. 63
Kronologis  perkara  ini  sesuai  yang  didaftarkan  pada  kepaniteraan  tertera pada Nomor 217/Pdt.G/2020/MS.Bna adalah pada saat Muh As bin Sam sebagai Termohon mengajukan permohonan cerai talak di Mahkamah Syariah Banda Aceh dengan  Dinda  An  Lum  T  binti  Nur  Al  T  sebagai  termohon.  Awalnya  mereka menikah  pada  tanggal  10  Oktober  2010  dihadapan  Pejabat  Nikah  Kantor  Urusan Agama  Kecamatan  Pematang  Siantar  Sumatera  Utara  sesuai  Kutipan  Akta  Nikah Nomor  398/56/IX/1993  tanggal  25  September  2010.  Setelah  sekian  lama  rumah tangga  mereka  jalani  dengan  baik  sesuai  niat  awal  mereka  dengan  membentuk keluarga  yang  sakinah  mawaddah  warohmah,  sampai  mereka  menghasilkan  1 (satu) orang  anak perempuan yang bernama Nabila Mudiwarsyah binti  Muhar Asury, perempuan, 03 Oktober 2011 usia 8 tahun.
Namun sejak tahun 2011, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi  pertengkaran  dan  perselisihan  yang  disebabkan  oleh  Termohon  yang  tidak ingin  memberikan  nafkah  batin  kepada  Pemohon,  dan  pada  saat  Pemohon menanyakan  alasan  Termohon  tidak  memberikan  nafkah  batin,  pasti  Temohon marah  dan  meminta  pisah  degan Pemohon, dan selalu pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena hal tersebut; Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi  tanggal  2  Januari  2011  dikarenakan  Termohon  meninggalkan  Pemohon tanpa seizin Pemohon, dan saat ini Termohon berada di Jalan Tekukur bawah No.7 Kelurahan  Kecamatan  Siantar  Barat,  Pematang Siantar;  Bahwa  atas  permasalahan dan  kemelut  rumah  tangga  yang  dihadapi  Pemohon/Termohon  telah  mencoba memusyawarahkan  dengan  keluarga  Pemohon  dan  Termohon  untuk  mencari penyelesaian  pada  tanggal  4  Mei  2018  di  Rumah  pemohon  yang  di  hadiri  oleh kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak ada titik terang dari permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon; Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diatas masih dibawah umur, dan ibu kandung dari anak tersebut yaitu Termohon sudah meninggalkan anak Pemohon
63 http://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/ (diakses pada tanggal 2 Maret 2021).
dan  Termohon  kepada  Pemohon,  maka  Pemohon  memohon  untuk  ditetapkan sebagai Pengasuh hak hadhanah (pemelihara) atas anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diatas;
Sehingga  pada  akhirnya  pada  tanggal  10  Agustus  2020  sesuai  dengan putusan Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 217/Pdt.G/2020/MS.Bna. Para pihak secara resmi melakukan perceraian di depan Mahkamah Syariah Banda Aceh.  Pada  putusan  Mahkamah  Syariah  Banda  Aceh  dengan  Nomor 217/Pdt.G/2020/MS.Bna.  Hak  asuh  anak  pada  waktu  itu  diberikan  kepada  sang Ayah  yaitu  Muh  As  bin  Sam  yang  waktu  itu  sebagai  pemohon,  dikarenakan Termohon  sudah  meninggalkan  anak  Pemohon  dan  Termohon  kepada  Pemohon, maka  Pemohon  memohon  untuk  ditetapkan  sebagai  Pengasuh  hak  hadhanah (pemelihara) atas anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diatas.
Salah  satu  permasalahan  hukum  yang  mungkin  timbul  dalam  proses berperkara  di  depan  pengadilan  adalah  pencabutan  petitum  gugatan.  Pihak penggugat  mencabut  gugatan  sewaktu  atau  selama  proses  pemeriksaan berlangsung.  Sistem  pencabutan  gugatan  yang  dianggap  memberi  keseimbangan kepada  penggugat  dan  tergugat,  berpedoman  pada  cara  penerapan  sebagai berikut: 64
1. Pencabutan mutlak hak penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung sesuai dalam pasal 127 Rv.
2. Penggugat  dapat  mencabut  perkaranya  dengan  syarat  asalkan  hal  itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban.
3. Penyampaian jawaban dalam proses pemeriksaan perdata berlangsung pada tahap  sidang  pertama  atau  kedua  atau  berikutnya  apabila  pada  sidang- sidang yang lalu diundur tanpa menyampaikan jawaban dari pihak tergugat.
Dalam hal yang seperti ini, meskipun para pihak telah hadir di persidangan, dianggap  pemeriksaan  belum  berlangsung  selama  tergugat  belum menyampaikan  jawaban.  dalam  keadaan  yang  demikian,  hukum  memberi hak  penuh  kepada  penggugat  mencabut  gugatan  tanpa  persetujuan  pihak tergugat.
Dalam  tahap  proses  yang  seperti  ini,  pencabutan  petitum  gugatan  benar- benar  mutlak  menjadi  hak  penuh  penggugat.  Akan  tetapi,  perluasan  hak  itu  dapat meningkat  sampai  tahap  selama  tergugat  belum  mengajukan  jawaban,  penggugat mutlak  berhak  mencabut  gugatan.  Pendirian  ini  selain  berpedoman  kepada  pasal 271 Rv, juga didukung praktek peradilan antara lain dapat dikemukakan salah satu putusan MA menegaskan:
64 Mahkamah  Agung  RI, Pedoman  Teknis  Administrasi  dan  Teknis  Peradilan  Agama,  ... hlm. 26.
1. Selama  proses  pemeriksaan  perkara  di  persidangan  belum  berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat.
2. Setelah  proses  pemeriksaan  berlangsung,  pencabutan  masih  boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat.
Adapun  prosedur  pencabutannya  ialah  Menurut  pasal  272  Rv  yang  berhak melakukan pencabutan ialah:
1. Penggugat sendiri secara pribadi
2. Menurut  hukum,  penggugat  sendiri  yang  paling  berhak  melakukan pencabutan  karena  dia  sendiri  yang  paling  mengetahui  hak  dan kepentingannya dalam kasus perkara yang bersangkutan.
3. Kuasa yang ditunjuk penggugat
Pencabutan dapat juga dilakukan oleh kuasa yang ditunjuk oleh penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang digariskan dalam Pasal 123 HIR yang didalamnya dengan tegas diberi penugasan untuk mencabut atau dapat juga dituangkan  dalam  surat  kuasa  tersendiri  yang  secara  khusus  memberi penegasan untuk pencabutan gugatan.
3. Pencabutan  gugatan  yang  sudah  diperiksa  dilakukan  dalam  sidang Pencabutan dilakukan pada sidang, apabila perkara telah diperiksa, minimal pihak  tergugat  telah  menyampaikan  jawaban  :  Pencabutan  mutlak  harus dilakukan  dan  disampaikan  penggugat  pada    sidang  pengadilan. Penyampaian  pencabutan  dilakukan  pada  sidang  yang  dihadiri  tergugat Kalau  begitu  pencabutan  hanya  dapat  dilakukan  dan  dibenarkan  pada sidang pengadilan yang memenuhi syarat contradictoir, yaitu harus dihadiri para pihak. Tidak dibenarkan pencabutan dalam persidangan.
4. Meminta persetujuan dari tergugat
Mengenai  hal  ini  sudah  dijelaskan,  apabila  pemeriksaan  perkara  sudah berlangsung  pencabutan  harus  mendapatkan  persetujuan  tergugat.  Oleh karena itu, apabila ada pengajuan pencabutan gugatan disidang pengadilan, proses  yang  harus  ditempuh  majelis  untuk  menyelesaikannya  sebagai berikut: 65
a. Majelis menanyakan pendapat tergugat
b. Tergugat menyetujui pencabutan
Hakim  dalam  hal  kasus  yang  dilayangkan  oleh  Muh  As  sebagai  pihak Termohon  dengan  Dinda  An  Lum  T    sebagai  pihak  termohon  dengan  pokok perkara  yaitu  cerai  talak.  Apabila  kita  membaca  dan  memperhatikan  putusan Mahkamah  Syariah  Banda  Aceh,  hakim  dalam  hal  ini  tidak  menjelaskan  atau memaparkan sebab akibat tentang mengapa hak asuh anak yang awalnya dijadikan
65 Ibid ,... hlm. 27.
posita dan petitum oleh pemohon dicabut. Dalam hal ini hakim hanya menerangkan isi posita 7 dan petitum 3 yang dikaitkan dengan pemohon melakukan pencabutan gugatan hak asuh anak dipersidangan, sehingga dikesampingkan hal tersebut dalam putusan hakim, yang berbunyi sebagai berikut:
1. Posita  7  “Bahwa  oleh  karena  anak  hasil  perkawinan  Pemohon  dan
Termohon  tersebut diatas masih dibawah umur, dan ibu kandung dari  anak tersebut yaitu Termohon sudah meninggalkan anak Pemohon dan Termohon kepada  Pemohon,  maka  Pemohon  memohon  untuk  ditetapkan  sebagai Pengasuh hak hadhanah (pemelihara) atas anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diatas”.
2. Petitum  3  “Menetapkan anak  yang bernama Nabila  Mudiwarsyah  binti Muhar  Asury,  perempuan,  03  Oktober  2011  usia  8  tahun  berada  di bawah pemeliharaan (hadhanah ) Pemohon”.
Isi posita 7 dan petitum 3 sangat jelas, bahwa diawal pemohon mengajukan tentang  hak  asuh  anak  untuk  jatuh  kepada  pemohon,  mengingat  termohon  sudah meninggalkan anak pemohon dan termohon kepada pemohon. Namun hal tersebut juga berkesinambungan apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 49 yang berbunyi: 66
1. Salah  seorang  atau  kedua  orang  tua  dapat  dicabut  kekuasaannya  terhadap seorang  anak  atau  lebih  untuk  waktu  yang  tertentu  atas  permintaan  orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang  telah  dewasa  atau  pejabat  yang  berwenang,  dengan  keputusan Pengadilan Agama dalam hal-hal :
a. Ia sangat melalaikan kewajibannyaterhadap anaknya.
b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun  orang  tua  dicabut  kekuasaannya,  mereka  masih  tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.
Dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak dalam pasal 30 yang berbunyi: 67
1. Dalam  hal  orang  tua  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  26,  melalaikan kewajibannya,  terhadapnya  dapat  dilakukan  tindakan  pengawasan  atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
2. Tindakan  pengawasan  terhadap  orang  tua  atau  pencabutan  kuasa  asuh sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  melalui  penetapan pengadilan.
Sehingga  apabila  dalam  putusan  majelis  hakim  terdapat  pasal-pasal  dari
66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
perundang-undangan  yang  ada  maka  keputusan  tersebut  akan  lebih  terlihat  adil bagi semua pihak karena ada dasar hukum yang dijadikan landasan.
Dalam hal pencabutan petitum gugatan, apabila kita melihat kembali Sistem pencabutan gugatan yang dianggap memberi keseimbangan kepada penggugat dan tergugat, berpedoman pada cara penerapan yaitu sebagai berikut:
1. Pencabutan mutlak hak penggugat  selama pemeriksaan belum  berlangsung sesuai dalam pasal 127 Rv.
2. Penggugat  dapat  mencabut  perkaranya  dengan  syarat  asalkan  hal  itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban.
3. Penyampaian jawaban dalam proses pemeriksaan perdata berlangsung pada tahap  sidang  pertama  atau  kedua  atau  berikutnya  apabila  pada  sidang- sidang yang lalu diundur tanpa menyampaikan jawaban dari pihak tergugat.
Dalam hal yang seperti ini, meskipun para pihak telah hadir di persidangan, dianggap  pemeriksaan  belum  berlangsung  selama  tergugat  belum menyampaikan  jawaban.  dalam  keadaan  yang  demikian,  hukum  memberi hak  penuh  kepada  penggugat  mencabut  gugatan  tanpa  persetujuan  pihak tergugat.  Dalam  tahap  proses  yang  seperti  ini,  pencabutan  gugatan  benar- benar  mutlak menjadi hak penuh penggugat. Akan tetapi, perluasan hak itu dapat meningkat sampai tahap selama tergugat belum mengajukan jawaban, penggugat mutlak berhak mencabut gugatan.
Pada  perkara  putusan  Nomor  217/Pdt.G/2020/MS.Bna  ini,  hakim mengabulkan  semua  permohonan  pemohon  secara  verstek,  yaitu  termohon tidak  pernah  datang  dan  tidak  pula  memberi  kuasa  kepada  pihak  lain  untuk mewakilinya,  meskipun  telah  dilakukan  pemanggilan  dengan  cara  resmi  dan patut  kepada  termohon,  hal  itu  sangat  jelas  terlihat  bahwa  termohon  memang sudah  tidak  peduli  lagi  tentang  perkawinannya  dan  juga  anak  yang ditinggalkannya. Dengan demikian pencabutan hak asuh anak dalam dianggap sah  berdasarkan  pertimbangan  hakim  yaitu  isi  posita  7  dan  petitum  3,  karena itu permohonan tentang hal tersebut, perkara cerai talak dalam putusan  Nomor 217/Pdt.G/2020/MS.Bna  majelis  hakim  tidak  mempertimbangkan  lagi  dan dikesampingkan.  Secara  umum,  dasar  hukum  pengambilan  keputusan  mengenai hak  asuh  anak  didasarkan  atas  yurisprudensi  alias  keputusan  pengadilan sebelumnya.  Yurisprudensi  yang  dimaksud  adalah:  Putusan  Mahkamah  Agung tanggal 24 April 1975 Nomor: 102 K/Sip/1973, dalam putusan ini dikatakan bahwa patokan  pemberian  hak  asuh  anak  memprioritaskan  ibu  kandung,  khususnya  bagi anak-anak  yang  masih  kecil  dengan  menimbang  kepentingan  anak.  Kemudian, Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  126  K/Pdt./2001  tanggal  28  Agustus  2003 senada,  putusan  ini  juga  menyebut  bahwa  bila  ayah  dan  ibu  bercerai,  maka
pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab  dengan  si  anak,  yaitu  ibu  dan  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  239 K/Sip/1968,  juga  menegaskan  bahwa  anak-anak  yang  masih  kecil  dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orangtua bercerai. Meskipun demikian, pengadilan juga berhak memberikan hak asuh anak jika istri menggugat cerai kepada suami dalam beberapa kondisi.
Adapun beberapa syarat hak asuh anak jatuh kepada ayah yaitu:
1. Persetujuan  bersama  (Jika  ibu  dan  ayah  sudah  membuat  kesepakatan bahwa  hak  asuh  anak  akan  diberikan  pada  pihak  laki-laki  setelah perceraian, maka hakim bisa mengabulkan permohonan tersebut).
2. Keterangan  saksi  (Jika  ada  saksi  yang  memberatkan  pihak  ibu  dalam memperoleh hak asuh anak, hakim bisa saja memberikan hak tersebut pada sang ayah).
3. Ibu tidak bertanggung jawab (Salah satu penyebab ibu kehilangan hak asuh anak  adalah  saat  hakim  melihat  potensi  sang  ibu  dapat  menelantarkan anaknya.  Pada  kondisi  ini,  hakim  bisa  menetapkan  sang  ayah  untuk menjadi pemegang hak asuh anak dalam perceraian).
4. Faktor ekonomi (Jika ayah dinilai memiliki faktor ekonomi yang lebih baik sehingga  dapat  memelihara  anak  dengan  lebih  layak,  maka  ayah  bisa mendapatkan hak asuh anak).
5. Kedekatan  dengan  ayah  (Pada  anak  yang  sudah  lebih  besar  dan  memilih untuk  bersama  ayah  karena  kedekatan,  hak  asuh  anak  bisa  menjadi  milik pihak laki-laki).
6. Lingkungan dan budaya (Kondisi lingkungan tempat anak akan dibesarkan juga  bisa  menjadi  pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  memberi  hak  asuh anak kepada ayah).
Pada  perkara  cerai  talak  dalam  putusan  Nomor  217/Pdt.G/2020/MS. Bna,  terkait  hak  asuh  anak  pada  perkara  ini  jatuh  kepada  ayah  ataupun pemohon,  jelas  dalam  perkara  ini  bahwa  si  ibu  ataupun  termohon  tidak  mau bertanggung jawab lagi dan juga tidak mau tau lagi tentang hak asuh dan juga keadaan anaknya tersebut. Oleh karena pertimbangan tersebut dan beberapa hal lainnya,  maka  hakim  memutuskan  bahwa  hak  asuh  anak  dalam  perkara  ini jatuh kepada ayah ataupun si pemohon.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  putusan  dan  pembahasan  mengenai pencabutan petitum pada perkara cerai talak (analisis putusan hakim nomor 217/pdt.g/2020/ms-bna), maka  pada  bab  ini  penulis  mengemukakan  beberapa kesimpulan, yaitu:
1. Proses  pencabutan  petitum  gugatan  di  mahkamah  syar’iyyah  Banda Aceh yang dikabulkan yaitu:
a. Pencabutan  mutlak  hak  penggugat  selama  pemeriksaan  belum berlangsung sesuai dalam pasal 127 Rv.
b. Penggugat  dapat  mencabut  perkaranya  dengan  syarat  asalkan  hal  itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban.
Penyampaian jawaban dalam proses pemeriksaan perdata berlangsung pada tahap  sidang  pertama  atau  kedua  atau  berikutnya  apabila  pada  sidang- sidang yang lalu diundur tanpa menyampaikan jawaban dari pihak tergugat.
2. Dalam kasus ini, pencabutan petitum gugatan yang berisi tentang hak asuh anak oleh pemohon, karena sejak putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh pemohon  tidak  pernah  datang  dan  tidak  pula  memberi  kuasa  kepada pihak  lain  untuk  mewakilinya,  meskipun  telah  dilakukan  pemanggilan dengan  cara  resmi  dan  patut  kepada  termohon,  hal  itu  sangat  jelas terlihat  bahwa  termohon  memang  sudah  tidak  peduli  lagi  tentang perkawinannya  dan  juga  anak  yang  ditinggalkannya.  Dengan  demikian pencabutan petitum gugatan  dan juga hak  asuh anak jatuh  kepada sang ayah  atau  pemohon  dalam  perkara  cerai  talak  dalam  putusan  Nomor 217/Pdt.G/2020/MS.Bna dianggap sah berdasarkan pertimbangan hakim yaitu  isi  posita  7  dan  petitum  3,  karena  itu  permohonan  tentang  hal tersebut, majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi dan dikesampingkan.
Setelah  kita  perhatikan  dari  kasus  di  atas,  ada  beberapa  saran-saran  yang dapat  penulis  berikan  kepada  semua  pihak  terkait  pada  permasalahan  ini, diantaranya:
1. Untuk  para  mahasiswa  diharapkan  dapat  terus  mengkaji  dan  meneliti tentang  permasalahan  perkara  cerai  talak,  baik  itu  tentang  pencabutan petitum ataupun hak asuh anak seperti yang penulis telah teliti,  khususnya mahasiswa  hukum  keluarga  agar  dapat  memahami  lebih  dalam  dan  juga untuk  menambah  lebih  banyak  literasi-literasi  sebagai  sumber  bahan penulisan karya ilmiah untuk mahasiswa hukum lainnya.
2. Untuk para hakim haruslah sangat berhati-hati dan adil dalam memutuskan permasalahan  pencabutan  petitum  dalam  hal  ini  tentang  pengasuhan  anak,
karena masalah ini bukan sebatas tanggung jawab siapa yang lebih berhak, melainkan  permasalahan  anak  tersebut  yang  berakibat  dari  masa  depan mereka. Kehadiran Mahkamah Syar’iyyah dalam proses perceraian sebagai penengah  dan  pengawas  diharapkan  agar  tidak  melenceng  dari  ketentuan dan menghindari kesewenangan terhadap salah satu  pihak oleh pihak yang lain, agar masing- masing pihak lebih terjamin.

## Referensi
A.Aziz  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  Jilid  5,  Jakarta:  PT.Ihtiar  Baru  Van, 1996.
A.Rahman  Doi, Penjelasan  Lengkap  Hukum-hukum  Allah ,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2002.
Abdul  Manan ,  Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  Di  Lingkungan  Peradilan
Agama, Jakarta: Kencana, 2008. Abdul Rahman Ghozaly, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2013. Ahmad  Warson  Munawwir, Kamus  al-Munawwir  Arab  Indonesia  Terlengkap , Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006
.
Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia:  Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI . Jakarta: Kencana. 2014.
Anton.A.Moeliono,  et.al, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta,  Balai Pustaka,1996.
As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Beirut: Daral-Fikr, 1968. Atabik  Ali  dan  A.  Zuhdi  Muhdor, Kamus  Kontemporer  Arab-Indonesia ,
Yogyakarta: Multi Karya  Grafika, 2003.
Burhan Bungen. Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer . Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
Darwan    Prints, Strategi  Menyusun  dan  Menangani  Gugatan  Perdata ,  Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya.
Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, Semarang: Dina Utama,1993. Fokusmedia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2005. Gatot  Supramono, Hukum  Pembuktian  di  Peradilan  Agama ,  Bandung:  Alumni, 1993.
Hajjah Bainar , Ilmu Sosial Budaya dan Kealaman Dasar , Jakarta: CV. Jenki Satria, 2006.
Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Lilik    Mulyadi, Tuntutan  Provisionil  dalam  Hukum  Acara  Perdata  pada  Praktik
Peradilan , Jakarta: Djamban, 1996.
M.  Ali  Hasan. Berbagai  Macam  Transaksi  dalam  Islam .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. 2004.
M.  Anshary  MK. Hukum  Acara  Perdata  Pengadilan  Agama  dan  Mahkamah Syar’iyah . Bandung: Mandar Maju. 2017.
M.  Hasbi  Ash-Shiddieqy,  Peradilan  dan  Hukum  Acara  Islam,  Yogjakarta:  PT. Ma’arif, 1994.
M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama ,
Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009.
Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak;  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Bandung: Refika Aditama, 2006.
Muhammad bin Isma’il As-Shan’ani, Subulus Salam al-Juz Tsalist , Bairut: Dar al- Fikr 1991.
Mukti  Arto. Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
Mulyadi, Tuntutan  Provisionil  Dalam  Hukum  Acara  Perdata  pada  Praktik Peradilan, Jakarta: Djambatan, 1996.
Nasir Budiman. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah . Banda Aceh: Hasanah. 2003. Pangeran. Hukum Islam di Indonesia . Bandung: Citapustaka Media. 2014.
Retnowulan    Sutantio    dan    Iskandar    Oeripkartawinata, Hukum  Acara  Perdata dalam  Teori dan Praktek , Bandung: CV. Maju, 2005.
Rianto Adi. Metodologi Penelitian Soial dan Hukum . Jakarta: Granit. 2004.
Rika  Saraswati, Hukum  Perlindungan  Anak  Di  Indonesia ,  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, 2009.
Ropaun Rambe ,  Hukum Acara Perdata Lengkap, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah , Jilid 4 (terj: M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir
Makmun). Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2013.
Soetojo  Prawiromidjodjo  dan  Marthalena  Pohan,  Sejarah  Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan di Belanda, Jakarta: Kencana, 2007.
Subrata. Kamus  Hukum  Internasional  dan  Indonesia .  Kubang:  Permata  Press. 2019.
Sudikno  Mertokusumo. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia .  Yogyakarta:  Cahaya Atma Pustaka. 2017.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung:  Alfabeta CV. 2014.
Sukandarrumidi. Metode  Penelitian :  Petunjuk  Praktis  Untuk  Peneliti  Pemula. Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Perss. 2004.
Syekh Muhamad bin Qosim Al Ghozy, Fathul Qorieb , Jilid 2, Surabaya: Surabaya,
1992.
Syekh  Zainudin  ibnu  Syekh  Abdul  Aziz, Fathul  Mu‟in ,  Surabaya:  Al  Hidayah, 1979.
Tedy  sudrajat,  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Hak  Anak  sebagai  Hak  Asasi
Manusia”. Qanun Jurnal Ilmu Hukum , No. 54, Agustus 2011.
Tim  Penyusun, Undang-Undang  Perkawinan  di  Indonesia;  Dilengkapi  Kompilasi Hukum Islam , Surabaya: Arkola, 2009.
Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu , Jakarta: Gema Insani, 2011. Wahbah  az-Zuhaili. al-Fiqhu  asy-Syafi’i  al-Muyassar, ed.  In  Fiqih  Imam  Syafi’i, Jilid 3 (terj: Muhammad Afifi Abdul Hafiz). Jakarta: Almahira. 2010.