Agus Mandar, Wan Muhammad Yunus, dan Ali Asfar| DLI 11 (2) (2024) 85-90   85

## Pengembangan Kapasitas Kelompok MASTALI MADU Dalam Menjaga Ekosistem Mangrove di Kelurahan Purnama Kota Dumai
Agus Mandar 1 , Wan Muhammad Yunus 2 , Ali Asfar 3
1 Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Riau
2,3 Program Studi Pengembangan Wilayah dan Pedesaan Universitas Riau
*Koresponden E-mail: agusmandar@lecturer.unri.ac.id
(Diterima: 2 Juni 2024|Disetujui: 30 Juli 2024|Diterbitkan: 31 Juli 2024)
Abstract: Damage  to  mangrove ecosystems due to abrasion and deforestation has affected the community, especially those who have a livelihood as traditional fishermen because of the decline in their catch from an average of 50 kg per day to 20 kg per day. This condition has raised the awareness of the local community to protect  the  mangrove  ecosystem  by  forming  the  Pokmaswas  Masyarakat  Tangguh  dan  Peduli  Mangrove Dumai  (MASTALI  MADU).  However,  in  carrying  out  its  activities  there  are  various  challenges  and obstacles due to limited abilities, knowledge, infrastructure and budget support. This research aims to develop the  capacity  of  Pokmaswas  MASTALI  MADU  in  the  form  of  1)  Individual  capacity  development,  2) Organizational management, 3) Facilities and infrastructure, and 4) group operational budget support. To develop  the  capacity  of  Pokmaswas,  the  support  and  role  of  relevant  stakeholders  such  as  BRGM,  Riau Province LHK Office, Dumai City Government, PT Pertamina Hulu Rokan, and Riau University as the supervising university are needed. The synergy of all these components is expected to strengthen the Capacity Development of Pokmaswas  MASTALI  MADU in  maintaining  the  mangrove ecosystem in  a sustainable manner
Keywords : institution, community, capacvity development, mangrove ecosystem

## PENDAHULUAN
Terjadinya abrasi pantai di sepanjang Selat Malaka telah  mengakibatkan  rusaknya  sebagian  besar ekosistem mangrove sebagai penahan tebing secara alamiah.  Laju  degradasi  dan  hilangnya  hutan mangrove tergolong tinggi dimana pada 2 sampai 3 dekade  ini  hampir  50  persen  dari  total  hutan mangrove  di  Indonesia  telah  hilang  (Mulyana, 2023).  Sementara  itu  ekosistem  mangrove  juga sangat  berfungsi  sebagai  tempat  bertelur  dan berkembangbiaknya    ikan,  udang  dan  kepiting yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat sebagai nelayan tradisional.
Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian Akram  (2022)  yang  mengatakan  bahwa  ekosistem mangrove di pulau-pulau kecil seringkali mendapat berbagai  tantangan,  antara  lain  dampak  dari aktivitas  manusia  yang  melakukan  pemanfaatan destruktif  disekitar  ekosistem  mangrove  dan  faktor alam  seperti  pemanasan  serta  bencana  alam. Pengurangan  luasan  serta  kualitas  perairan ekosistem  mangrove  adalah  ancaman  yang  serius terhadap suatu kawasan yang penduduknya sangat bergantung  terhadap  sumber  daya  yang  ada  di ekosistem mangrove.
Dampak  terjadinya  kerusakan  pada ekosistem  mangrove  disepanjang  Pesisir  pantai Selat  Malaka  telah  dirasakan  oleh  nelayan  di Kelurahan  Purnama  Kota  Dumai  dari  hasil tangkapan mereka yang semakin menurun. Dahulu
ketika  ekosistem  mangrove  masih  terjaga  dengan baik,  tangkapan  nelayan  tradisional  masih  bisa mencapai 50 kg perhari dengan berbagai jenis ikan, sedangkan  setelah  rusaknya  Ekosistem  Mangrove maka tangkapan ikan nelayan tradisional menurun manjadi sekitar 20 kg perhari. Kelurahan Purnama Kecamatan  Dumai  Barat  Kota  Dumai  merupakan wilayah  yang  berhadapan  langsung  dengan  Selat Malaka memiliki bibir pantai yang dipenuhi hutan mangrove  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  lokal sebagai sumber penghidupan yang pada umumnya mempumyai  mata  pencaharian  sebagai  nelayan tradisional.
Dampak  kerusakan  ekosistem  mangrove yang  terjadi  akibat  aktvitas  penebangan  liar,  alih fungsi  lahan  dan  abrasi  arus  laut  telah  dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya para nelayan tradisional  di  Kelurahan  Purnama  khususnya  dan disepanjang  pesisir  pantai  Selat  Malaka  pada umumnya. Fenomena rusaknya ekosistem mangrove sudah menjadi perhatian dari pemerintah baik  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah Daerah.
Secara nasional untuk mengatasi kerusakan  ekosistem  mangrove  telah  dibentuk institusi  khusus  yang  berada  langsung  dibawah Presiden  serta  berkoordinasi  dengan  kementerian terkait.  Institusi  yang  dibentuk  khusus  untuk menangani  permasalahan  gambut  dan  mangrove tersebut  adalah  Badan  Restorasi  Gambut  dan Mangrove (BRGM).
Dinamika Lingkungan Indonesia, Juli 2024, p 85-90 p-ISSN 2356-2226
e-ISSN 2655-8114 Volume 11, Nomor 2 DOI 10.31258/dli.11.2.p.85-90 https://dli.ejournal.unri.ac.id/index.php/DL
Mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Pasal  70  ayat  (1) yang  berbunyi  masyarakat  memiliki  hak  dan kesempatan  yang  sama  dan  seluas-luasnya  untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Dalam penjelasannya ditegaskan  bahwa  hak  dan  kewajiban  setiap  orang sebagai  anggota  masyarakat  untuk  berperan  serta dalam    kegiatan  pengelolaan  lingkungan  hidup yang mencakup perencanaan dan penilaian.
Mengacu  pada  regulasi  tersebut  dan didasari oleh semangat dan kesadaran pengtingnya ekosistem mangrove dalam keberlanjutan kehidupan  masyarakat,  maka  timbul  keinginan sebagian  warga  masyarakat  yang  tinggal  dipinggir pantai  Kelurahan  Purnama  Kota  Dumai  untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove tersebut.
Keinginan  masyarakat  untuk  menjaga ekosistem  mangrove  tersebut  disampaikan  kepada Lurah Purnama Kota Dumai agar diberikan arahan dan petunjuk langkah-langkah selanjutnya. Merespon  keinginan  warga  tersebut  Lurah Purnama  mengadakan  rapat  bersama  tokoh-tokoh masyarakat  untuk  membicarakan  pola  partisipasi masyarakat  dalam  menjaga  ekosistem  mangrove. Dari  Rapat  tersebut  diperoleh  kesepakatan  untuk membentuk  kelompok  masyarakat  yang  diberi nama  Pokmaswas  MASTALI  MADU  yang merupakan  singkatan  dari  Masyarakat  Tangguh dan Peduli Mangrove Dumai.
Kelompok  MASTALI  MADU  ini  sudah terbentuk  pada  tanggal  8  Desember  2023  dengan legitimasi  berupa  Surat  Keputusan  dari  Lurah Purnama  dengan  SK  Nomor  33  Tahun  2023 Tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Pengurus Pokmaswas MASTALI MADU. Dengan usia yang belum  genap  satu  tahun,  kelompok  MASTALI MADU ini mesih mengalami berbagai kendala dan tantangan  berupa  minimnya  pengetahuan  tentang pengelolaan
ekosistem
mangrove. Untuk meningkatkan
kemampuan warga dalam pengelolaan  ekosistem  mangrove  di  Kelurahan Purnama  Kota  Dumai  maka  perlu  dilakukan pengembangan  kapasitas  Kelompok  Masyarakat
MASTALI MADU tersebut.
Mencermati
permasalahan
sebagaimana diuraikan  dalam  latar  belakang  diatas,  maka rumusan masalah penelitian ini dapat dikemukakan sebagai  berikut:  1)  Bagaimanakah  Pengembangan Kapasitas  Kelompok  MASTALI  MADU  Dalam Menjaga      Ekosistem  Mangrove  di  Kelurahan Purnama  Kota  Dumai;  2)  Faktor-faktor  apa  saja yang  perlu  dilakukan  dalam  pengembangan kapasitas  kelompok  MASTALI  MADU  Dalam menjaga  Ekosistem  Mangrove  di  Kelurahan Purnama Kota Dumai; 3) Mengacu pada rumusan masalah  diatas,  tujuan  penelitian  ini  dapat diuraikan  sebagai  berikut:  1)  Untuk  mengetahui sejauhmana  kapasitas  kelompok  MASTALI MADU  baik  pada  level  individu,  kelompok maupun kelembagaan; 2)  Untuk mengetahui peran
stakeholder    dalam  Pengembangan  Kapasitas Kelompok  MASTALI  MADU  Dalam  Menjaga Ekosistem  mangrove  di  Keluruhan  Purnama  Kota Dumai.

## BAHAN DAN METODE

## Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode observasi
dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dengan
pengurus Kelompok
MASTALI  MADU  yang  kemudian  dianalisis dengan  menggunakan  teknik  analisis  Trianglasi, yaitu  malakukan  konfirmasi  terhadap  informasai yang diterima dari seorang key informan dengan key informan lainnya  sehingga  diperoleh  jawaban  yang valid.  Selain  menggunakan  teknik  wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik Focus Group
Discussion
(FGD) dengan mengumpulkan stakeholders terkait  di  suatu  tempat  yakni  Musholla Aljannah Kelurahan Purnama Kota Dumai.

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kelurahan Purnama Kota Dumai yang berada dipantai pesisir Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Selat  Malaka.  Namun  demikian  dihadapan  lokasi penelitian juga ada sebuah pulau kecil yakni Pulau Rupat  yang  terpisah  dari  Pulau  Sumatera  dan berada  ditengah-tengah  Selat  Malaka.  Secara  lebih lengkap posisi lokasi penelitian dapat diloihat pada peta berikut.
Gambar  1. Peta  Kelurahan  Purnama  Kecamatan Dumai  barat  Kota  Dumai  sebagai lokasi penelitian.

## Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama 3 hari pada tanggal  28-30  Juli  2024  yang  bersifat  observai lapangan,  wawancara  Ketua  dan  FGD  dengan pengurus  Kelompok  MASTALI  MADU  serta meninjau berbagai fasilitas yang dimiliki kelompak MATALI MADU seperti Musholla yang dijadikan sebagai  tempat  berkumpul,  rapat  dan  berbagai kegiatan.  Selain  itu  juga  peneliti  meninjau  saung yang  berada  dipinggir  pantai,  lokasi  pembibitan
mangrove  dan  lokasi  penanaman  serta  hutan kawasan  ekosistem  mangrove  seluas  lebih  kurang 20  Ha  yang  menjadi  kawasan  binaan  Kelompok MASTALI  MADAU  yang  terletak  di  Kelurahan Purnama Kota Dumai.
Gambar 2. Lokasi pembibitan mongrove Pokmaswas  MASTALI  MADU  di Pantai Kelurahan Purnama

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan  Berbasis  Masyarakat  ( Community- Based Management ) Program  pelibatan  masyarakat  dalam pengelolaan  ekosistem  mangrove  khususnya dikawasan  peisisr,  dapat  dilakukan  dalam  bentuk kelembagaan  yang  dibangun  berbasis  masyarakat. Masyarakat  yang  terkait  langsung  dengan ekosistem  mangrove  diajak  untuk  berpartisipasi aktif  dalam  menjaga  dan  melestarikan  ekosistem mangrove. Rangkuti (2017) mengemukakan bahwa peran langsung masyarakat lokal dalam pengelolaan  mangrove  diperkuat  sesuai  budaya setempat. Selanjutnya Rangkuti (2017) mengemukakan  bahwa  Pengelolaan  Berbasis Masyarakat ( Community-Based
Management ) merupakan  salah  satu  pendekatan  pengelolaan sumber  daya  alam  dimana  masyarakat  diberi kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  dimilikinya. Masyarakat  sendiri  mendefinisikan  kebutuhan, tujuan  dan  aspirasi  serta  pengambilan  keputusan yang  diperlukan  demi  peningkatan  kesejahteraan mereka. Pendekatan CBM merupakan suatu sistem pengelolaan  sumber  daya  alam  di  suatu  tempat yang  melibatkan  masyarakat  lokal  tempat  tersebut secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya alam  yang  terkandung  didalamnya,  mulai  dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil-hasilnya. Rudle dalam Rangkuti (2017)
mengemukakan  bahwa  agar  suatu  pengelolaan pesisir  berjalan  sesuai  dengan  yang  dharapkan, setidaknya  ada  tujuh  komopenen  yang  harus dimiliki  dan  dijalankan  yaitu  kewenangan ( authority ),  norma/peraturan  yang  memngikat ( rules ),  hak  ( right ),  pemantauan  ( monitoring ),
tanggung jawab/kewajiban ( accountability ), penegakan  peraturan/hukum  ( enforcment ),  dan sanksi ( santion ).
Sedangkan Syukur et al , (2007)
mengemukakan  bahwa  pengelolaan  mangrove didasarkan  pada  tiga  tahapan,  yaitu  :  isu  ekologi dan  sosial  ekonomi,  kelembagaan  dan  perangkat hukum,  serta  strategi  pelaksanaan  rencana.  Isu ekologi  meliputi  dampak  ekologis  intervensi manusia  terhadap  ekosistem  mangrove.  Berbagai dampak  ekologi  kegiatan  manusia  terhadap ekosistem  mangrove  harus  diidentifikasi  baik  yang telah  terjadi  maupun  yang  akan  terjadi  pada  masa yang akan datang.
Hamidy  et.al  (2002)  mengemukakan bahwa  terdapat  10  jenis  spesies  mangrove  di Kelurahan  Purnama  Kota  Dumai,  yaitu  1) Rhizophora  apiculata ,  2) Bruguera  gymnorrihza ,  3) Bruguera  cylindrica ,  4) Ceriops  tagal ,  5) Sonneratia alba ,  6) Avicennia  marina ,  7) Lumnizera  littorea ,  8) Xylocarpus  granatum ,  10) Scyphiroza  hydrophillarea . Kerapat  pohon  rata-rata  2823  pohon  /ha,  dan spesies  yang  dominan  adalah Rhizophora  aviculata dengan kerapatan 1283 pohon/ha.
Kelembagaan Masyarakat Pengembangan Kapasitas ( Capcity Building ) Secara  umum  Pengembangan  Kapasitas ( Capacity Building ) adalah proses yang berkelanjutan dan  holistik  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kapasitas  individu,  kelompok,  organisasi  dan masyarakat  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
United Nations Development Program (UNDP) dan Canadian International Agency (CIDA) dalam Milen (2018) memberikan definisi pengembangan  kapasitas  adalah  proses  dimana individu,  kelompok,  organisasi,  institusi  dan masyarakat  meningkatkan  kemampuan  mereka untuk (a) menghasilkan kinerja pelasksanaan tugas pokok  dan  fungsi,  memecahkan  permasalahan, merumuskan  dan  mewujudkan  pencapaian  tujuan yang  telah  ditetapkan,  dan  (b)  memahami  dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dengan cara yang berkelanjutan.
Maliki  (2020:3)  mengemukakan  bahwa penegembangan  kapasitas  dapat  diartikan  sebagai berikut:  1)  bahwa  pengembangan  kapasitas merupakan  suatu  proses;  2)  bahwa  proses  tersebut harus dilaksanakan pada tiga level tingkatan, yaitu individu,  kelompok  dan  kelembagaan;  3)  bahwa proses  tersebut  dimaksudkan  untuk  menjamin kesinambungan  kelompok  melalui  pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan.

## Pengembangan  Kapasitas  Kelompok  MASTALI MADU
Pokmaswas  MASTALI  MADU  dibentuk pada  tanggal  8  Desember  2023  dengan  Surat Keputusan Lurah Purnama Nomor 33 Tahun 2023, dengan struktur organisasi sebagai berikut :
Gambar 3. Struktur  Organisasi  Kelompok MASTALI MADU
Sedang  Lurah  berperan  sebaga  Pembina Umum  dan  dibantu  oleh  Pembina  Teknis  yaitru Direktur  Politeknik  Kelautan  dan  Perikanan Dumai, serta Pendamping Juanidi,  Muhamad  Nur Arkam,  dan  Andra  S.  Pahama  dari  tokoh masyarakat. Pembentuikan Pokmaswas MASTALI MADU  ini  sejalan  dengan  kebijakan  Pemerintah Kota  Dumai  yang  akan  membentuk  satu Pokmaswas  Peduli  Mangrove  setiap  kelurahan
sebagaimana  dikemukakan  oleh  Kepala  Dinas Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Kota  Dumai (Riau Pos, 30 Juli 2024).
Dalam  melaksanakan  keggiatannya  untuk menjaga  seluas  20  ekosistem  mangrove  yang merupakan  hibah  dari  masyarakat,  Pokmaswas MASTALI  MADU  ini  menghadapi  berbagai keterbatasan  parsarana  seperti  perahu  boat  untuk patroli,  serta  saung  untuk  mengawasai  kondisi pembibitan  dan  kawasan  mangrove  yang  terletak langsung di pesisir pantai Selat Malaka.
Pembangunan  saung  ini  merupakan swadaya  masyarakat,  sedangkan  pembibitan mangove  dilakukan  oleh  masyarakat  dengan bantuan  dari  Universitas  Riau  yang  melakukan kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  dalam bentuk  Sosialisasi  Pembinaan  Masyarakat  Dalam Mitigasi  Abrasi  Pantai  Berbasiskan  Ekosistem Mangrove.
Kegiatan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh  Pokmaswas  MASTALI  MADU  karena mendapat  ilmu  pengetahuan  tentang  urgensi ekosistem  mangrove  dalam  menjaga  abrasi  pantai serta memberikan semangat kepada mereka karena merasa mendapatkan perhatian dan dukungan dari Perguruan Tinggi sebagai mitra.
Peran  BRGM  Dalam  Pemberdayaan  Pokmas Ekosistem Mangrove
KETUA

## ZURIA
BENDAHARA MANSUR SEKRETARIS ISHAK ANGGOTA 1. HAMIN 2. SAHRUN 3. SAMAD 4. SUPRIYANTO
Kemitaraan  Pemerintah  dalam  hal  ini BRGM  dengan  kelompok  masyarakat  dalam pengelolaan  Pengelolaan  ekosistem  mangrove  di Provinsi  Riau  berada  dalam  Struktur  Organisasi BGRM  yakni  Kelompok  Kerja  Rehabilitasi Mangrove Wilayah Sumatera yang berada dibawah Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Dengan  demikian  keberadaan  Kelompok MASTALI  MADU  merupakan  kelembagaan  yang dapat  dijadikan  mitra  BRGM  untuk  menjaga  dan mengelola  ekosistem  mangrove  di  Kelurahan Purnama  khususnya  dan  di  Pesisir  Pantai  Kota Dumai pada umumnya.

## Peran Pemerintah Daerah
Berdasarkan  hasil  FGD  yang  dilakukan dengan  Kelompok  MASTALI  MADU    (28  Juni 2023)  dapat  diperoleh  informasi  bahwa  banyak penebangan  liar  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang tidak  bertanggung  jawab  sehingga  merusak ekosistem mangrove. Untuk itu diperlukan regulasi serta  ketegasan  dari  Pemerintah  Kota  Dumai maupun Pemerintah Provinsi Riau untuk membuat regulasi  dan  perangkatnya  dalam  menjaga ekosistem  mangrove  dikawasana  pesisir  pantai Selat Malaka. Regulasi mesti disosilisasikan dalam bentuk  Papan Plank  Larangan Merusak Ekosistem mangrove.
Masyarakat  dalam  bentuk  Pokmaswa MASTALI  MADU  siap  berpatisipasi  aktif  sebagai mitra  bersama  pemerintah  baik  BRGM  sebagai refresentasi  Pemerintah  Pusat  yang  memiliki kewemngan dalam Restorasi Ekosistem Mangrove, maupun  Pemerintah  Daerah  melalui  Instansi terkait  seperti  Dinas  Lehutanan  dan  Limgkungan Hidup.

## Peran Perusahaan Swasta
Peran  Perusahaan  Besar  Swasta  yang berada di Kota Dumai sangat diharapkan perannya adalam  menjaga  ekosistem  mangrove,  karena kemampuan  Pokmaswas  masih  sangat  terbatas terutama dalam fasilitas, sdara dan prasarana serta anggaran  pndukung.  Beberapa  perusahaan  besar swasta yang beroperasi di Kota Dumai seperti  PT. Pertamina  Hulu  Rokan  melalui  Program  CSR sangat  diharapkan  dapat  membantu  masyarakat dalam meningkatkan kapasitas kelompok.
Beberapa fasilitas yang dibutuhkan Kelompok  MASTALI  MADU  antara  lain  seperti saung, bangunan  sekretariat, peraahu boat patroli, lokasi  pembibitan  yang  memenuhi  standar,  papan plank  lerangan  menebang  manrrove,  papan  plank himbauan  menjaga  ekosistem  mangrove,  serta biaya  operasional  Kelompok    MASTALI  MADU sehingga bisa beraktivitas secara berkesinambungan.

## Peran Perguruan Tinggi
Peran  Pergurun  Tinggi  melalui  Kegiatan Pengabdian  Masyarakat  adalah  memberikan  ilmu pengetahuan  tentang  fungsi  ekosistem  mangrove,
cara  membibitkan  mangrove,  cara  menanam mangrove,  cara  merawat  mangrove,    Pemanfaatan ekosisteem  mangrove,  pembangunan  ekowisata mangrove, manajemen organisasi, serta membangun jaringan dengan stakeholdders.
Apabila semua stakeholders ini baik BRGM, Pemerintah  Provinsi  Riau,  Pemerintah  Kota Dumai,  Perusahaan  Besar  Swasta,  Perguruan Tinggi  serta  Kelompok  Masyarakat  yang  ada seperti  MASTALI  MADU  bisa  bermitra  secara sinergi,  maka  upaya  untuk  menjaga  ekosistem mangrove akan lebih terarah dan terpadu sehingga diharapkan  dapat  membuahkan  hasil  dalam menjaga  ekosistem  mangrove  disepanjang  pesisir pantai Selat Malaka .

## KESIMPULAN
Telah terjadi kerusakan yang cukup parah pada ekosistem  mangrove  di  sepanjang  pesisir  pantai Selat  Malaka  khususnya  di  Kelurahan  Puranama Kota  Dumai  yang  berakitan  pada  menurunnya pendapatan nelayan. Telah tumbuh kesadaran dari masyarakat lokal untuk menjaga ekosistem nagrove dengan  membentuk  Pokmaswas  MASTALI MADU.
Berbagai  tantangana  dan  hambatan  yang dihadapi  oleh  Pokmaswas  MASTALI  MADU dalam  menjaga  ekosistem  mangrove  di  Kelurahan Purnama  Kota  Dumai,  dan  masih  lemahnya kapasitas  Pokmaswas  MASTALI  MADU  baik berupa  pengetahuan,  sarana  prasarana  maupun anggaran  pendukung.  Keberhasilan  kelompok MASTALI  MADU  dalam  menjaga  ekosistem mngrove  sangat  bergantung  pada  dukungan stakeholder lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Akram,  A.M.,  &  Hasnidar.  (2023).  Identifikasi Kerusakan  Ekosistem  Mangrove  di  Kelurahan Bira Kota Makassar, Jurnal of Indonesia Tropical,
Fisheries, 5(1): 1-11.
https://doi.org/10.33096/joint-fish.v5i1.101.
Ambarwati,  T.,  Adriman.,  &  Fauzi,  M.  (2022). Kondisi  Ekosistem  Hutan  Mangrove  dan Kegiatan  Perikanan  di  kampung  Rawa  Mekar Jaya  Kecamatan  Sungai  Apit  Kabupaten  Siak Provinsi Riau, Jurnal Sumberdaya dan Lingkungan Akuatik , 3(2):11-20.
https://jsla.ejournal.unri.ac.id/index.php/ojs/a rticle/view/63
Efriyeldi.,  Mulyadi,  A.,  Samiaji,  J.,  Nursyirwani., Elizal., & Susanto, E. (2019). Peningkatan Nilai Ekosistem Mangrove Melalui Pengolahan Buah Api-Api  ( Avecenna  sp )  Sebagai  Bahan  Makanan Di  Desa  Sunghai  Kayu  Ara  Kabhupaten  Siak, Journal  of  Rural  and  Urban  Empowermnent ,  1(1):
1-8. https://doi.org/10.31258/jruce.1.1.1-8. Elizal.,  Syahwandi,  M.,  Azrihairani.,  Rahmanda, M.,  Asrdiana,  E.,  Wendy,  L.,  Lumban  Gaul,
A.R.,  Raphita,  SD.,  Masyurah,  D.,  &  Nuriska, A.  (2024).  Potensi  Sumberdaya  Pesisir  dan Membangun  Jiwa  Masyarakat  yang  Peka (Produktif,  Edukatif,  Kooperatif,  Adaptif)  di desa  Bantan  Sari, Journal  of  Rural  and  Urban
Community Employment , 5(2): 176-180.
https://doi.org/10.31258/jruce.5.2.176-180. Hamidy,  R.,  Soelaksono,  A.,  &  Sastrodihardjo. (2002). Jurnal  Berkala  Ilmu  Biologi ,  Volume  2, Issue 2002.
Mayunita,  S.,  Gazalin,  J.,  Fida,  W.  N.  (2023). Peningkatan  Kapasitas  Masyarakat  Dalam Upaya  Adaptasi  dan  Mitigasi  Perubahan  Iklim Pada  Ekosistem  Hutan  Mangrove  di  Teluk Lasongko  Kabupaten  Buton. Jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1): 24- 31.https://doi.org/10.32699/sorot.v2i1.4122.
Muhtadi,  A.R.  (2017).  Ekosistem  Pesisir  dan  Laut Indonesia, Yogyakarta, Bumi Aksara.
Suraningsih,  K.  (2020).  Peran  Masyarakat  Dalam Konservasi Ekosistem Mangrove Daerah Pesisir Kabupaten Bantul, Prosiding Seminar Nasional Pembangunan  Hijau,  Perizinan  ,  Diplomasi, Kesiapan  Perangkat  dan  Pola  Standarisasi, Semarang, 2 Desember 2020
Pujoalwanto, B. (2023), Konsep Dasar Membangun  Daerah  Tertinggal,  Yogyakarta, Gava Media Siregar, H.S., Mubarak., & Zulkifli (2023). Dampak Pencemaran Limbah Plastik Terhadap Ekosistem  Mangrove  di  Kelurahan  Pangkalan Sesai  Kota  Dumai, Jurna  of  Rural  and  Urban Empowerment , 2(2): 84-90. https://doi.org/10.31258/jruce.4.2.84-90. Sutawidjaya,  A.  H.  (2024) Green  Management
Strategi  In  Sustainable  Development ,  Yogyakarta, Bumi Aksara.