YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 2 Nomor 3, Desember 2022, hlm. (148-157) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863| E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Intersepsi Pesawat Sipil Ryanair FR4978 oleh Pesawat Militer Belarusia Ditinjau dari Konvensi Chicago 1944

## Sharin Yuniar Permata
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten Email : sherinyuniar@gmail.com

## Danial
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten Email : bontobangun@gmail.com

## Surya Anom
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email : barzahku@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 23 Juni 2022 |Revised : 21 November 2022 |Accepted : 20 Desember 2022
How  to  cite:  Sharin  Yuniar  Permata,  Danial,  Surya  Anom,  “Intersepsi  Pesawat Sipil  Ryanair  FR4978  oleh  Pesawat  Militer  Belarusia  Ditinjau  dari  Konvensi Chicago  1944”, Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal  Tugas  Akhir ,  Vol.  2  No.  3,  (Desember, 2022), hlm. 148-157.

## ABSTRACT:
Aircraft Interception is an action in which an aircraft moves towards another aircraft in an effort to intercept  an  aircraft  entering  national  airspace  without  a  flight  plan,  and  an  aircraft  experiencing communication  failure  or  cannot  be  identified.  Interception  actions  are  allowed  in  order  to  protect  the sovereign territory of a country, as stated in Article 1 of the 1944 Chicago Convention which recognizes that every sovereign state has complete and complete sovereignty. However, the purpose of interception is limited to determining the identity of the aircraft, directing the aircraft beyond the boundaries of national airspace, directing it away from restricted, restricted or dangerous areas or ordering it to land at a designated airport.. The identification of the problem in this research is, How is the regulation of the interception of civil aircraft by  state  military  aircraft  reviewed  based  on  the  1944  Chicago  Convention?  and  What  are  the  legal consequences  of  the  actions  of  the  Belarusian  Military  Aircraft  against  the  interception  of  the  Ryanair FR4978 Civil Aircraft?. This research was conducted using a normative juridical research method. The data collection  technique  was  carried  out  by  literature  study  and  the  analysis  used  in  this  paper  is  qualitative analysis by describing or explaining the subject or object of research.The results of this study are first, the regulation  of  interception  actions  on  civil  aircraft  is  specifically  regulated  in  Article  3  bis  of  the  Chicago Convention 1944 as well as in additional arrangements in Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation  Rules  of  the  Air  which  contains  instruments  or  procedures  for  interception.  .  Second,  the  legal consequences  received  by  Belarus  for  unlawful  acts  that  threaten  the  security  of  civil  aviation  are  the imposition of sanctions by the international community in the form of flight restrictions and restrictions on the economic sector, as well as the summons of the Belarusian Ambassador to the European Union.
Keyword : Aircraft  Interception,  Ryanair  FR4978  Aircraft,  Belarusian  Military  Aircraft,  Chicago Convention 1944.

## ABSTRAK:
Intersepsi Pesawat merupakan suatu tindakan dimana pesawat bergerak menuju pesawat lainnya  dalam  upaya  melakukan  suatu  pencegatan  pesawat  yang  memasuki  wilayah  udara nasional  tanpa  rencana  penerbangan,  dan  pesawat  yang  mengalami  kegagalan  komunikasi  atau tidak  dapat  diidentifikasi.  Tindakan  Intersepsi  diperbolehkan  demi  menjaga  wilayah  kedaulatan suatu negara, seperti yang tercantum pada Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang mengakui bahwa setiap  negara  berdaulat  mempunyai  kedaulatan  yang  utuh  dan  penuh.  Walaupun  demikian, tujuan dari intersepsi dibatasi hanya untuk menentukan identitas pesawat, mengarahkan pesawat ke  luar  batas-batas  wilayah  udara  nasional,  mengarahkannya  menjauh  dari  area  terlarang, terbatas,  atau  area  berbahaya  atau  memerintahkannya  untuk  mendarat  di  bandar  udara  yang ditunjuk.  Adapun  identifikasi  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah,  Bagaimanakah  pengaturan intersepsi  pesawat  sipil  oleh  pesawat  militer  negara  ditinjau  dari  Konvensi  Chicago  1944?  dan Bagaimanakah akibat hukum dari tindakan Pesawat Militer Belarusia terhadap intersepsi Pesawat Sipil Ryanair FR4978?. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan analisis yang dipakai pada penulisan ini yaitu analisis kualitatif dengan menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek penelitian. Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  adalah  pertama,  Pengaturan  Tindakan  Intersepsi  pada  pesawat sipil secara khusus telah diatur pada Pasal 3 bis Konvensi Chicago 1944 serta dalam Pengaturan tambahan Annex 2 to  the  Convention  on  International  Civil  Aviation  Rules  of  The  Air yang  berisi mengenai instrumen atau tata cara dilakukannya intersepsi. Kedua, Akibat Hukum yang diterima oleh  Belarusia  atas  tindakan  melawan  hukum  yang  mengancam  keamanan  penerbangan  sipil tersebut yaitu dengan diberlakukannya sanksi oleh masyarakat internasional berupa pembatasan penerbangan  dan  pembatasan  pada  sektor  ekonomi,  serta  upaya  pemanggilan  Duta  Besar Belarusia untuk Uni Eropa.
Kata Kunci : Intersepsi Pesawat, Pesawat Ryanair FR4978, Pesawat Militer Belarusia, Konvensi Chicago 1944

## Pendahuluan
Tindakan Intersepsi dalam Hukum  Internasional  adalah  tindakan yang  dapat  dilakukan  ketika  terjadi kasus  pesawat  asing  memasuki  wilayah udara  suatu  negara  tanpa  izin. The Dictionary  of  Aviation mendefinisikan tindakan  intersepsi  sebagai  “ to  stop  or intercept  the  intended  path  of  something ”. Intersepsi  Pesawat  biasanya  dilakukan ketika  pesawat  bergerak  mendekati pesawat  lain  dalam  upaya  melakukan suatu  pencegatan  untuk  memasuki wilayah  udara  nasional  tanpa  rencana penerbangan,  memasuki  wilayah  udara terbatas  ataupun  dilarang,  melalui navigasi  yang  salah  atau  tidak  sesuai, pesawat  yang  mengalami  kegagalan komunikasi,  serta  pesawat  yang  tidak dapat diidentifikasi.
Intersepsi  terhadap  pesawat  sipil diatur  secara  ketat  dalam  Konvensi Chicago  1944  tentang  penerbangan  sipil internasional,  khususnya  pada  Protokol Pasal  3 bis serta  Instrumen  tambahan pada Annex 2 .  Dalam  menghadapi tindakan  pelanggaran  kedaulatan  pada wilayah  udara,  setiap  negara  wajib untuk mempertimbangkan dan menjunjung tinggi perspektif kemanusiaan  ( elementary  considerations  of humanity ).
Intersepsi  dilakukan  atas  dasar melindungi  wilayah  kedaulatan  udara suatu  negara,  seperti  yang  dijelaskan pada  Pasal  1  Konvensi  Chicago  1944 tentang Kedaulatan  Negara  yang berbunyi “ The Contracting States recognize that  every  state  has  complete  and  exclusive sovereignty  over  the  airspace  above  its territory ”.  Meskipun  demikian,  tindakan intersepsi  kepada  pesawat  udara  sipil dilakukan hanya sebagai upaya terakhir. Upaya  terakhir  disini  memiliki  arti bahwa  semua  upaya  harus  dilakukan dengan  hati-hati  untuk  memastikan tindakan  tersebut  terkoordinasi  dengan baik  antara  pilot  dan  unit  darat  yang bersangkutan, sehingga tidak
membahayakan  penerbangan  bahkan menimbulkan korban jiwa.
Masalah  yang  belum  lama  ini terjadi  yaitu,  intersepsi  pada  pesawat sipil  yang  dilakukan  oleh  pesawat militer  Belarusia.  Berita  tersebut  cukup menjadi  pusat  perhatian  masyarakat Internasional  dikarenakan  tujuan  dari tindakan  intersepsi  tersebut.  Sebuah Pesawat  jenis  Boeing  737-800  dari maskapai  Ryanair  dengan  nomor penerbangan  FR4978  rute  Athena (Yunani)  menuju  Vilnius  (Lithuania) lepas  landas  dari  Bandara  Athena  pada pukul 07.29 waktu setempat.
Pesawat tersebut diketahui membawa  126  penumpang  dan  enam awak.  Penerbangan  berjalan  lancar sesuai dengan rencana rute penerbangan,  sampai  posisi  pesawat memasuki wilayah ruang udara Belarusia.  Pada  pukul  09.46  Pesawat  jet tempur  MIG-29  milik  Belarusia  terbang mendekat  ke  arah  pesawat  Ryanair.
Pesawat militer Belarusia mulai mengintersepsi  pesawat  sipil  tersebut ketika  berada  di  atas  udara  tepatnya pada  jarak  45  mil  laut  Selatan  Vilnius dan 90 mil laut Barat Minsk.
Otoritas darat Belarusia
memberikan  informasi  bahwa  terdapat ancaman  bom  bagi  pesawat  Ryanair FR4978,  dan  bom  tersebut  akan  segera meledak  jika  pesawat  mulai  memasuki wilayah  udara  Vilnius,  maka  otoritas serta pesawat militer Belarusia mengarahkan  pesawat  sipil  tersebut untuk segera mendarat di Bandar Udara Minsk, Belarusia.
Setelah  pesawat  mendarat  di Minsk  dan  diperiksa  oleh  pihak berwenang,  ternyata  tidak  ditemukan adanya  bom  dan  bahan  jenis  peledak apapun  di  dalam  pesawat.  Dengan demikian  pernyataan  bom  tersebut hanyalah alasan yang digunakan Belarusia  untuk  mengintersepsi  Ryanair FR4978.    Selanjutnya,  tujuan  sebenarnya dari  tindakan  intersepsi  Belarusia tersebut  ialah  untuk  mengamankan  dua
penumpang  pesawat  yaitu,  Roman Protasevich dan rekannya yang merupakan  jurnalis  penentang  rezim pemerintahan  Presiden  Belarusia,  yang pada waktu terakhir telah menjadi orang yang  paling  di  cari  oleh  Pemerintahan Presiden Lukashenko (Presiden Belarusia). 1 Kejadian  ini  tentunya  telah melanggar  ketentuan  intersepsi  pesawat dalam Konvensi Chicago 1944 Pasal 3 bis tentang  keselamatan  pesawat  udara tidak  boleh  terancam,  serta  Konvensi Montreal 1971 tentang tindakan-
tindakan  yang  melawan  hukum  pada penerbangan  sipil.  Tindakan  intersepsi Belarusia  juga  telah  melanggar  Pasal  1 huruf (e) Konvensi Montreal yang berisi, dengan  sengaja  memberikan  informasi yang  diketahuinya  salah.  Dengan demikian,  jelas  bahwa  intersepsi  pada pesawat  sipil  Ryanair  FR4978  memiliki tujuan  selain  yang  disebutkan  dalam Konvensi Penerbangan Sipil Internasional. Akhirnya Pesawat Ryanair baru  bisa  melanjutkan  penerbangannya setelah  tujuh  jam  di  Minsk  dan  tiba  di Vilnius setelah 8 jam 30 menit terlambat dari jadwal kedatangan seharusnya.
Penelitian  terkait  pengaturan intersepsi  pesawat  sebelumnya  telah dibuat  oleh  Ridha  Aditya  Nugraha, Konrardus  Elias  Liat  Tedemaking,  dan Vicia  Sacharissa.  Penelitian  tersebut berisi  mengenai  Penguatan  Kedaulatan
Negara di Udara dan Urgensi Sinkronisasi  Hukum,  dengan  masalah yang diteliti mengenai konsep kedaulatan wilayah udara dan rules of the air di Negara Indonesia terkait intersepsi, lalu membandingkannya
secara komparatif  dengan  hukum  positif Thailand.
1 “BBC  News  Indonesia,  „Pesawat Ryanair  Dipaksa  Mendarat  Dan  Tiba-Tiba Menukik  -  'Kami  Mengira  Pesawat  Akan Jatuh‟,
Https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Dunia- 57236635.  Diakses  Pada  23  Oktober  2021, Pukul 19.58 WIB.,” n.d.
Kembali  ke  masalah  intersepsi yang  dilakukan  oleh  Belarusia,  meski tidak  bertentangan  dengan  kedaulatan wilayah  karena  dilakukan  di  dalam wilayah  teritorinya,  namun  tujuan  dari intersepsi  Belarusia  ini  termasuk  ke dalam penyalahgunaan protokol intersepsi.  Tindakan  intersepsi  yang dikecam  oleh  masyarakat  internasional tersebut  tergolong  sebagai  tindakan mengabaikan  Konvensi  Penerbangan Sipil Internasional, karena telah melanggar  sejumlah  peraturan  dari Konvensi  Penerbangan  Sipil  yang  mana sebelumnya  Belarusia  telah  menjadi salah satu dari Negara yang meratifikasi Protokol  tambahan  Konvensi  Chicago 1944  Pasal  3 bis pada  24  Juli  1996,  dan meratifikasi  Konvensi  Montreal  1971 pada  31  Januari  1973.  Hal  tersebut menandakan
bahwa Belarusia
seharusnya  sudah  berkomitmen  untuk patuh  pada  isi  dari  kedua  konvensi tersebut.
Dengan demikian, ini merupakan pelanggaran  terhadap  prinsip-prinsip yang mendasari rasa saling percaya yang menjadi  landasan  penerbangan  sipil internasional. Selanjutnya tentu diperlukan  adanya  penegakan  hukum atas  tindakan  intersepsi  oleh  Belarusia tersebut.

## Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini  penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.  Penelitian  ini  dilakukan melalui pendekatan perundang- undangan  ( statute  approch )  dengan menelaah semua peraturan, regulasi, dan konvensi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti, selanjutnya menggunakan pendekatan historis ( historical  approach ),  yaitu  ilmu  yang membahas  berbagai  peristiwa  dengan memperhatikan  unsur  tempat,  waktu, objek,  latar  belakang,  dan  pelaku peristiwa  tersebut,  pendekatan  yang digunakan  penulis  selanjutnya  ialah
pendekatan  kasus  ( case  approach ),  yaitu dilakukan  dengan  cara  menelaah  kasus- kasus  yang  berkaitan  dengan  isu  yang dihadapi,  dan  meneliti  bagaimana bekerjanya  hukum  atas  kasus  yang terjadi.
Sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder,  dengan  teknik  pengumpulan data  studi  kepustakaan  ( library  research ) dan  pencarian  data  melalui  Artikel, Jurnal, dan Internet.
Penulis menggunakan jenis penelitian  deskriptif  analitis,  yaitu merupakan  kegiatan  yang  dilakukan untuk  menghasilkan  isi  atau  makna suatu  peraturan  hukum  yang  akan dijadikan  bahan  rujukan  penyelesaian permasalahan  hukum  yang  menjadi objek kajian. 2
Intersepsi  Pesawat  Sipil  oleh  Pesawat Militer Negara dalam Konvensi Chicago 1944
Pengaturan terkait pesawat udara sipil  memiliki  perbedaan  dengan  jenis pesawat  udara  lain,  misalnya  pada pesawat  udara  militer. Dalam  Hukum Internasional  belum  diatur  secara  jelas mengenai  perbedaan  pesawat  sipil  atau pesawat  komersial  dengan  pesawat negara  atau  pesawat  militer.  Seperti pada  Konvensi  Chicago  1944,  disana hanya  dijelaskan  bahwa  konvensi  tidak berlaku  untuk state  aircraft atau military aircraft , tetapi belum ada penjelasan rinci lebih lanjut terkait hal tersebut. Menurut
Boer  Mauna  perbedaan  apakah  suatu pesawat termasuk pesawat sipil ataukah pesawat militer tergantung pada fungsinya bukan kualitas pemiliknya. 3
2 Zainuddin  Ali, Metode  Penelitian Hukum (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2009),hlm. 107.
3 Boer  Mauna, Hukum  Internasional Pengertian,  Peranan  Dan  Fungsi  Dalam  Era Dinamika  Global (Bandung:  Alumni,  2000), hlm. 45.
Sejak  awal,  pesawat  militer disimbolkan sebagai alat untuk
melindungi  kedaulatan  suatu  negara yang  patuh  pada  hukum  internasional untuk  kepentingan  keamanan  nasional. Dalam  hal  ini,  negara  yang  kedaulatan udaranya  dilanggar  maka  pesawat militer memiliki hak untuk
mengintersepsi  pesawat  asing  tersebut dan  memintanya  untuk  mendarat. Seperti  yang  tercantum  pada  Pasal  1
Konvensi  Chicago  1944  mengenai kedaulatan wilayah udara, yang berbunyi: “ The Contracting States recognize  that  every  State  has  complete  and exclusive sovereignty over the airspace above its  territory ”,  Maksud  dari  isi  Pasal tersebut yaitu setiap negara mempunyai kedaulatan  yang  penuh  dan  eksklusif atas  wilayah  udara  diatas  wilayah teritorialnya. Setiap Negara memiliki kewenangan  dan  kekuasaan  untuk secara  ekslusif  dan  bebas  melakukan berbagai kegiatan kenegaraan berdasarkan  kepentingannya,  asalkan kegiatan  atau  kebijakan  tersebut  tidak bertentangan dengan kepentingan negara  lain  serta  hukum  internasional. 4
Maka  jika  terdapat  pesawat  asing  yang melanggar  dan  teridentifikasi  sebagai pesawat  sipil  jika  hendak  melakukan tindakan intersepsi, pesawat militer atau pesawat  pencegat  tersebut  harus  sangat hati-hati  serta  tidak  menimbulkan bahaya  yang  dapat  mengancam  nyawa para penumpang pesawat.
Intersepsi  pada  pesawat  udara seringkali  menjadi  cara  atau  tindakan terakhir  yang  bisa  diambil  untuk mengidentifikasi  pesawat  yang  belum mengajukan  rencana  penerbangan  atau tidak  memiliki  transponder,  serta  tidak dapat  dihubungi.  Selain  intersepsi, identifikasi  juga  merupakan  cara  untuk mengarahkan  kembali  pesawat  yang menyimpang  ke  wilayah  udara  terbatas
4 Agustina, Hukum  Internasional (Yogyakarta: Suluh Media, 2019), hlm 105.
atau  diyakini  terlibat  dalam  kegiatan ilegal.
Konvensi Chicago 1944 mengatur secara khusus terkait navigasi
penerbangan  sipil  internasional  dengan tujuan  membangun  prinsip-prinsip  dan teknik-teknik  navigasi  penerbangan internasional  serta  untuk  mempercepat perencanaan
dan pembentukan transportasi  udara  internasional  dalam menjamin keselamatan dan pertumbuhan penerbangan sipil internasional. 5 Konvensi  Chicago  1944, memiliki  peraturan  tambahan  yaitu Annexes yang menjadi standar penerapan peraturan  penerbangan  sipil  di  negara masing-masing  anggota International Civil Aviation Organization (ICAO).
Pada tindakan intersepsi dilarang untuk  memotong  jalur  atau  melakukan manuver  yang  dapat  menyebabkan turbulensi  terhadap  pesawat  yang  akan di intersepsi. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut  pada Annex  2  Rules  of  The  Air. Dokumen Annex 2 ini  memuat  tentang aturan-aturan  yang  berkaitan  dengan penerbangan secara visual dan penerbangan  dengan  menggunakan instrumen.  Pengaturan  terkait  Intersepsi terdapat dalam Appendix 2 pada Annex 2 to  the  Convention  on  International  Civil Aviation Rules of The Air, yang terdiri dari 3 sub bagian  yaitu pertama, Principles to be observed by States yang berisi mengenai prinsip-prinsip  yang  harus  diperhatikan oleh  negara  yaitu  bertujuan  untuk mencapai  keseragaman  peraturan  yang diperlukan  untuk  keselamatan  navigasi pesawat  udara  sipil,  kedua Action  by Intercepted  aircraft berisi  terkait  sejumlah hal  yang  harus  dilakukan  pada  saat mengintersepsi, dan
ketiga Radiocommunicating  during  interception
5 Endang  Puji  Lestari, Politik  Hukum Navigasi Penerbangan (Konsep Penyelenggaraan Navigasi Penerbangan Dalam Perspektif Hukum Udara  Internasional  Dan  Nasional) (Malang: Setara Press, 2018), hlm 38-39.
yaitu mengatur terkait komunikasi radio pada saat intersepsi berlangsung. 6 Ketentuan pada Annex 2 tersebut menjelaskan  bahwa  tindakan  intersepsi hanya  boleh  dilakukan  sebagai  upaya terakhir  atau  jika  terpaksa  harus dilakukan maka dibatasi untuk menentukan identifikasi pesawat, kecuali jika diperlukan untuk mengembalikan  pesawat  ke  jalur  yang direncanakan,  arahkan  ke  luar  batas- batas wilayah udara nasional, mengarahkannya  menjauh  dari  area terlarang,  terbatas,  serta  area  berbahaya dan memerintahkannya untuk mendarat di  bandar  udara  yang  ditunjuk.  Disana juga dijelaskan bahwa praktik Intersepsi sebenarnya tidak boleh dilakukan karena sifatnya dapat diartikan sebagai ancaman. Peraturan umum tentang intersepsi  lebih  lanjut,  terdapat  dalam
Annex 2 Chapter 3 General rules 3.8. Pada bagian General  Rules 3.8.1.  dijelaskan bahwa  intersepsi  pesawat  udara  sipil diatur  oleh  peraturan  yang  sesuai  dan petunjuk  yang  dikeluarkan  oleh  negara penandatangan  sesuai  dengan  konvensi tentang  penerbangan  sipil  internasional, khususnya  pada  Pasal  3 bis Konvensi Chicago  1944,  dimana  negara-negara penandatangan
berjanji ketika mengeluarkan peraturan terkait  pesawat udara  negara  mereka  wajib  untuk memperhatikan keselamatan pada penerbangan. 7
6 “International  Civil  Aviation Organization,
International Standards: Annex  2  to  the  Convention  on  International Civil Aviation – Rules of Air. Section ATT A- 2, 2005.,” n.d.
7 “International  Civil  Aviation Organization, International Standards:
Annex  2  to  the  Convention  on  International Civil Aviation – Rules of Air. Section ATT A- 2, 2005.”
Isi  dari  ketentuan  Pasal  3 bis Konvensi Chicago 1944, telah disimpulkan sebagai berikut: 8 a. Negara-negara penandatangan konvensi  harus  menahan  diri  dari ancaman  dan  penggunaan  senjata terhadap  pesawat  udara  sipil  dalam penerbangan dan keselamatan pesawat udara tidak boleh terancam;
b. Dalam melaksanakan kedaulatannya, negara  kolong  berhak  meminta pendaratan  di  bandar  udaranya  jika terdapat alasan yang masuk akal;
c. Setiap negara pihak pada persetujuan wajib mengambil langkah  yang  tepat  untuk  melarang penggunaan  yang  disengaja  atas setiap  pesawat  sipil,  serta  setiap negara dilarang untuk menggunakan tindakan  intersepsi  dengan  tujuan apapun  yang  tidak  sesuai  pada konvensi ini.
Selanjutnya, jika telah terjadi permasalahan  tentang  intersepsi  pada penerbangan  sipil,  maka  negara-negara yang  memiliki  kepentingan  dapat memberikan  laporannya  masing-masing kepada  Dewan  ICAO  seperti  yang tercantum  pada  Pasal  84,  bahwa  ICAO sebagai  pihak  arbiter  atau  penengah serta  pemberi  keputusan  jika  terjadi sengketa  atau  perselisihan  dalam penerbangan  sipil.  Jika  para  pihak  ada yang  keberatan  dengan  keputusan  dari ICAO  tersebut  maka  dapat  mengajukan banding  ke  Mahkamah  Internasional. Jika  banding  diajukan  maka  akan ditangguhkan sampai banding diputuskan. Keputusan Mahkamah Internasional bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut, jika terdapat
pelanggaran  pada  instrumen  intersepsi maka  konvensi  lain  selain  Konvensi Chicago  1944  dapat  dijadikan  pedoman lebih  lanjut  yaitu,  Konvensi  Montreal 1971 yang mengatur terkait pemberantasan tindakan-tindakan
8 “Article  3  Bis,  Convention  on International Civil Aviation 1944.,” n.d.
melawan  hukum  yang  mengancam penerbangan sipil.
Jika tindakan intersepsi
dilakukan  untuk  tujuan  lain  selain yang disebutkan  pada  Konvensi  Penerbangan Sipil  Internasional,  maka  hal  tersebut dapat  digolongkan  menjadi  tindakan melawan hukum. Pada Pasal 1 Konvensi Montreal 1971, termuat yaitu: Setiap  orang  yang  melakukan  tindak pidana jika dengan melawan hukum dan dengan sengaja:
a. Melakukan tindakan kekerasan terhadap  siapapun  yang  berada  di dalam  pesawat  selama  penerbangan apabila  tindakan  tersebut  dapat membahayakan
keselamatan pesawat udara;
b. Menghancurkan pesawat udara yang sedang beroperasi atau menimbulkan kerusakan pada pesawat udara yang membuatnya  tidak  dapat  terbang atau  membahayakan  keselamatan penerbangan;
c. Mengoperasikan pesawat dan menggunakan  segala  cara,  peralatan atau bahan yang
dapat menghancurkan  atau  menimbulkan kerusakan  yang  membuatnya  tidak layak  terbang,  serta  menyebabkan kerusakan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan; d. Menghancurkan atau merusak peralatan  navigasi  udara  atau mengganggu  jalannya  operasi,  jika tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan penerbangan; e. Penyampaian informasi yang
diketahuinya  tidak  benar  sehingga dapat  membahayakan  keselamatan pesawat selama penerbangan. 9
Akibat  Hukum  dari  Tindakan  Pesawat Militer  Belarusia  terhadap  Intersepsi Pesawat Sipil Ryanair FR4978
9 Article 1, Montreal Convention 1971. , n.d.
Tindakan intersepsi yang dilakukan  oleh  Belarusia  merupakan sebuah  bentuk  pelanggaran  terhadap penerbangan sipil internasional.
Meskipun  Hukum  Internasional  tidak memiliki  sanksi  yang  mengikat  namun Hukum Internasional memiliki keunikan dibandingkan  dengan  bidang  hukum lain  yaitu  bagi  setiap  negara  pelanggar, tidak  jarang  akan  menerima  sanksi berupa  respon  negatif  dan  pembatasan lainnya  dari  negara  atau  masyarakat internasional.  Hal  demikian  tentunya dapat  memberikan  kerugian  atau kesulitan  yang  dapat  dirasakan  bagi sebuah negara yang melanggar tersebut. Hukum  Internasional  berakar  pada konsep  kesukarelaan  dan  kerja  sama, yang  biasanya  merupakan  hal  pertama yang harus dilakukan ketika menangani sengketa antar negara.
Dalam kasus ini Militer Belarusia telah melakukan intersepsi pada Pesawat
Sipil Ryanair FR4978 untuk tujuan selain yang  dibenarkan  dalam  Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, melainkan untuk melaksanakan kepentingan politik Pemerintah Belarusia.  Insiden  kebohongan  atas klaim  bom  palsu  pihak  Belarusia  ini memiliki tujuan, yaitu untuk menangkap dua  orang  penentang  rezim  Pemerintah Presiden Alexander Lukashenko. Tentunya tindakan yang bersifat ancaman  serta  dapat  membahayakan penerbangan  pesawat  sipil  tersebut, dapat  tergolong  sebagai  penggunaan instrumen intersepsi yang tidak semestinya  dalam  dunia  penerbangan sipil internasional. Setelah kejadian tersebut, masyarakat internasional terutama negara-negara  di  Uni  Eropa  ramai memberikan komentar negatif, contohnya  seperti European  Union
Aviation  Safety  Agency (EASA),  IATA, dan  Dewan  Investigasi  Kecelakaan Polandia  yang  menyatakan  bahwa, tindakan  Belarusia  tersebut  merupakan
jenis pelanggaran pada sektor penerbangan sipil yang serius. Ditengah penyelidikan oleh ICAO,  negara  NATO  dan  Uni  Eropa menyerukan  penghentian  penerbangan internasional  di  atas  wilayah  udara Belarusia,  serta  melarang  maskapai penerbangan  milik  Belarusia  (Belavia) terbang  di  atas  wilayah  Uni  Eropa. Beban  terbesar  jatuh  kepada  Uni  Eropa, dikarenakan Penerbangan FR4978 merupakan penerbangan intra-Uni
Eropa  dengan  pesawat  berbendera  Uni Eropa  yang  dioperasikan  oleh  maskapai penerbangan  yang  berdomisili  di  Uni Eropa.  Uni  Eropa  sebagai  organisasi internasional regional menganggap kasus  ini  penting  karena  dapat menentukan  kebebasan  penerbangan dalam  arti  umum,  serta  sudah  menjadi kapasitasnya  untuk  melindungi  mereka yang  beroperasi  di  dalam  Negara Anggotanya  dari  negara  pelanggar  dan terisolasi  di  perbatasan  blok  timur tersebut.
Tidak hanya sanksi dalam sektor penerbangan, Uni Eropa juga
memberikan sanksi pada sektor ekonomi Belarusia  termasuk,  akses  terbatas  ke pasar  modal  Uni  Eropa,  larangan menjual  atau  memasok  internet  dan peralatan  pemantauan  telepon  kepada siapapun di Belarusia, larangan memberikan  asuransi  pada  pemerintah Belarusia,  serta  industri  utama  di Belarusia  seperti  pupuk  ikut  menjadi sasaran.
Di  seberang  Atlantik,  Amerika
Serikat
juga telah menyatakan keprihatinan  yang  mendalam  soal insiden  pesawat  tersebut.  Presiden  AS Joe Biden memberlakukan status darurat nasional yang berkaitan dengan Belarusia,  serta  Menteri  Luar  Negeri Antony  Blinken  yang  menyerukan penyelidikan internasional dan menjanjikan  dukungan  untuk  tindakan kolektif.  Departemen  Luar  Negeri  AS mengeluarkan peringatan " Level 4 Do not
Travel " yang memperingatkan
masyarakat  Amerika  untuk  tidak melakukan  perjalanan  ke  Belarusia,  dan
Administrasi Penerbangan Federal memperingatkan  pilot  maskapai  untuk " Exercise Extreme Caution " ketika terbang di  atas  wilayah  udara  Belarusia.  Tidak hanya  itu,  AS  juga  telah  memberikan “ Full  Blocking  Sanctions ”  yang  akan diberlakukan terhadap sembilan perusahaan  milik  negara  di  bekas Republik  Soviet  tersebut  pada  3  Juni 2021, dalam hal properti atau kepentingan lainnya. 10 Sanksi lebih lanjut  yang diterima oleh  Belarusia,  yaitu  para  diplomat  Uni Eropa  sedang  mengumpulkan  daftar hitam  yang  diperluas.  Daftar  baru  itu diperkirakan mencakup  10  pejabat yang turut terlibat dalam pengalihan pesawat. Saat  ini  Uni  Eropa  telah  memberikan sanksi  kepada  setidaknya  88  Pejabat Belarusia  dengan  larangan  visa  dan pembekuan  aset,  termasuk  Presiden
Alexander Lukashenko yang
menyatakan  dirinya  sebagai  pemenang pemilihan  presiden  pada  Agustus  2021 yang  secara  luas  dianggap  penipuan oleh  masyarakat  internasional,  Ia  juga diyakini  sebagai  orang  dibalik  insiden intersepsi pada 23 Mei 2021 tersebut. 11
Bergantung pada skala sanksi ini dan
tanggapan lainnya, reaksi masyarakat internasional terhadap
penyalahgunaan  penerbangan  sipil  dan penahanan  Roman  Protasevich  bersama Rekannya  Sofia  Sapega  akan  membuat Belarusia  lebih  terisolasi  dari  Eropa
10 “Samuel  Chamberlain,  „US  to  Hit
Belarus with Sanctions over Plane Interception‟,
Https://Nypost.Com/2021/05/29/Us-to- Levy-Sanctions-on-Belarus-after- Intercepting-a-Plane/.  Diakses  Pada  14 Februari 2022, Pukul 17.14 WIB.,” n.d.
11 “DW,  „EU  Bans  Belarus  Carriers from Its Airspace‟, Https://Www.Dw.Com/En/Eu-Bans- Belarus-Carriers-from-Its-Airspace/a-
57783485.  Diakses  Pada  15  Februari  2022, Pukul 22.10 WIB.,” n.d.
dibandingkan sebelumnya, serta hubungan negaranya pun akan terputus dari  bagian  tengah  dan  barat  benua. Namun  setelah  banyaknya  sanksi  yang sudah  diberikan  oleh  masyarakat internasional,  belum  ada  jawaban  pasti yang  bisa  menjamin  kepatuhan  Negara Belarusia  terhadap  hukum  internasional yang berlaku, bahkan jika didukung oleh sanksi dan pembatasan di banyak sektor.
Jika,  sebagaimana  dinyatakan, metode  utama  penegakan  Hukum Internasional  adalah  penarikan  manfaat dari masyarakat internasional itu sendiri. Penarikan manfaat yang dimaksud disini yaitu,  Hukum  Internasional  dapat memanfaatkan  masyarakat  internasional sebagai  salah  satu  faktor  penegakan hukum.  Hal  tersebut  dapat  terlihat  dari akibat  hukum  atau  sanksi  yang  telah diterima  Belarusia  atas  pelanggaran yang dilakukannya.
Hukum penerbangan sipil internasional  masih  belum  sepenuhnya siap  menghadapi  kasus  pelanggaran seperti  ini,  hal  tersebut  dikarenakan belum  adanya  suatu  pengaturan  terkait tentang pengambilan tindakan jika suatu negara  melanggar  kewajiban  dalam konvensi. Meskipun ICAO tetap menjadi badan  sentral  yang  menangani  kasus seperti  ini,  namun  fungsinya  masih terbatas untuk membantu negara-negara bekerja  sama  secara  diplomatis  dalam prioritas penerbangan internasional saja.
Dengan demikian tentunya sangat  diharapkan  untuk  ICAO  bisa mengambil peran penting dalam pengambilan  keputusan  pada  setiap permasalahan  yang  terjadi  khususnya terkait penerbangan sipil, sehingga kasus intersepsi  pesawat  sipil  Ryanair  FR4978 oleh  militer  Belarusia  ini  dapat  segera terselesaikan  dengan  baik  dan  dapat digunakan  sebagai  bahan  acuan  hukum jika  kejadian  serupa  di  masa  depan kembali terjadi.

## Penutup
Berdasarkan  Uraian  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  Pengaturan mengenai  intersepsi  pada  pesawat  sipil diatur  dalam Annex 2  dan  Pasal  3 bis
Konvensi  Chicago  1944  mengenai larangan
penggunaan kekerasan terhadap  pesawat  sipil  serta  kewajiban mengutamakan  keselamatan  pesawat udara.  Selain  itu  pada  Pasal  1  Konvensi Montreal 1971 dijelaskan terkait Perbuatan Melawan Hukum atas
tindakan  yang  dapat  mengancam keamanan  penerbangan  sipil.  Jika tindakan  penyalahgunaan  intersepsi yang  dimaksud  termasuk  ke  dalam  isi yang  disebutkan  pada  Pasal  1,  maka Konvensi  Montreal  1971  juga  dapat menjadi dasar hukum.
Selanjutnya dalam Hukum Internasional,  masyarakat  internasional dapat diartikan sebagai salah satu faktor penegakan  hukum.  Hal  tersebut  terlihat dari  Akibat  hukum  yang  diterima  oleh Belarusia  berupa  respon  negatif  dari masyarakat internasional seperti, pembatasan penerbangan dan pembatasan  pada  sektor  ekonomi, hingga  upaya  pemanggilan  Duta  Besar Belarusia untuk Uni Eropa.

## Daftar Pustaka
Agustina. Hukum Internasional . Yogyakarta: Suluh Media, 2019.
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Article 1, Montreal Convention 1971. , n.d. “Article 3 Bis, Convention on International Civil Aviation 1944.,” n.d. “BBC News Indonesia, „Pesawat Ryanair Dipaksa Mendarat Dan Tiba-Tiba Menukik - 'Kami Mengira Pesawat Akan Jatuh‟, Https://Www.Bbc.Com/Indones ia/Dunia-57236635. Diakses Pada
23  Oktober  2021,  Pukul  19.58 WIB.,” n.d. “DW, „EU Bans Belarus Carriers from Its
Airspace‟, Https://Www.Dw.Com/En/Eu-
Bans-Belarus-Carriers-from-Its-
Airspace/a-57783485.
Diakses Pada  15  Februari  2022,  Pukul 22.10 WIB.,” n.d. “International Civil Aviation Organization, International Standards:  Annex  2  to  the Convention on International Civil
Aviation  –  Rules  of  Air.  Section ATT A-2, 2005.,” n.d.
Lestari,  Endang  Puji. Politik  Hukum Navigasi Penerbangan (Konsep Penyelenggaraan Navigasi Penerbangan Dalam Perspektif Hukum  Udara  Internasional  Dan Nasional) .  Malang:  Setara  Press, 2018.
Mauna,  Boer. Hukum  Internasional Pengertian,  Peranan  Dan  Fungsi Dalam  Era  Dinamika  Global .
Bandung: Alumni, 2000. “Samuel Chamberlain, „US to Hit Belarus with Sanctions over Plane Interception‟, Https://Nypost.Com/2021/05/2 9/Us-to-Levy-Sanctions-on-
Belarus-after-Intercepting-a- Plane/. Diakses Pada 14 Februari 2022, Pukul 17.14 WIB.,” n.d.