ANALISIS PELAKSANAAN PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU

## PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENINGKATKAN
PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI P2TP2A KABUPATEN KARAWANG)

## Abdul Kholiq
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang
abdulkholiq@ubpkarawang.ac.id

## ABSTRAK
Perlindungan  anak  merupakan  bagian  yang  terpenting  dalam  melindungi  generasi  bangsa dari bahaya kejahatan yang ada di masyarakat. Anak merupakan masa yang paling mudah untuk  terpengaruh  oleh  lingkungan  sekitar.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan menelaah  apa  ruang  lingkup  tugas  dan  fungsi  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  di  Kabupaten  Karawang.  Serta  mengetahui  bagaimana peran  dari  P2TP2A  Kabupaten  Karawang  untuk  meningkatkan  perlindungan  anak. Penelitian  ini  dilakukan  di  lembaga  atau  instansi  pemerintah  yakni  Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kabupaten  Karawang.  Adapun metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  penelitian  lapangan  (field  research) dengan cara observasi dan wawancara langsung kepada pihak terkait. Peran dan fungsi dari Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kabupaten Karawang  bertujuan  untuk  memberikan  yang  terbaik  bagi  anak  dalam  membantu menyelesaikan  kasus  yang  dihadapi  anak.  Selanjutnya,  upaya  pendampingan  dilakukan dengan beberapa tahapan perencanaan, pelaksanaan pendampingan, evaluasi dan terminasi. Kegiatan pendampingan memberika keadaan yang nyaman dan aman bagi anak yng sedang bermasalah  dengan  hukum.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  memberikan  pemahaman mengenai  keuntungan  dan  manfaat  dari  keberadaan  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Karawang dalam melaksanakan kegiatan pendampingan bagi anak.
Kata  Kunci :  Perlindungan  Anak,  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak (P2TP2A)

## PENDAHULUAN
Kesejahteraan  sosial  merupakan  tujuan  yang  diharapkan  oleh  seluruh  masyarakat  dari pemerintah sebagai dasar untuk mewujudkan kemakmuran bagi masyarakatnya. Peningkatan kesejahteraan sosial sebagai salah satu tanda adanya keberhasilan dalam pembangunan pada suatu wilayah atau daerah artinya permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dapat tertangani dengan baik.
Kebijakan  lain  yang  diambil  pemerintah  untuk  menekankan  pentingnya  perlindungan hukum  bagi  anak  korban  kekerasan,  maka  dibentuknya  lembaga  khusus  yaitu  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A).  Lembaga  pemerintah tersebut  secara  khusus  sebagai  tempat  atau  wadah  pendampingan  terhadap  anak  dan perempuan yang mengalami permasalahan sosial utamanya mengenai pelanggaran hak asasi atau  kekerasan  seperti  perdagangan  manusia,  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  kekerasan seksual dan penelantaran.
Dasar  hukum  mengenai  pembentukan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  tercantum  pada  Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  dengan  Nomor  5  Tahun  2010  tentang  Panduan  Pembentukan  dan Pengembangan  Pusat  Pelayanan  Terpadu,  dalam  ketentuan  tersebut  dijelaskan  bahwa pembentukan  dan  pengembangan  pusat  layanan  terpadi  merupakan  kewajiban  dan  tugas masing-masing daerah termasuk di dalamnya penguatan kelembagaan dan pemenuhan sarana dan prasarana operasional dalam menunjang kegiatan lembaga pemerintah tersebut.
Kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  yang  terjadi  di  Kabupaten  Karawang, sepanjang  tahun  2016  telah  mengalami  peningkatan.  Berdasarkan  data  yang  dimiliki  oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB)  Karawang, terdapat 45 kasus kekerasan perempuan dan anak yang dilaporkan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan jika  dibandingkan  pda  tahun  2015  yakni  sejumah  35  kasus.  Sedangkan  menurut  Sekretaris P2TP2A  Kabupaten  Karawang  mengatakan  bahwa  mayoritas  kasus  yang  terjadi  adalah kekerasan terhadap perempuan (KDRT) ada 30 kasus, kasus perdagangan orang ( trafficking ) sejumlah  5  kasus  diantaranya  melibatkan  anak  di  bawah  umur,  dan  sisanya  10  kasus kekerasan  yang  dialami  oleh  anak  termasuk  didalamnya  kekerasan  seksual  terhadap  anak. (Media  online  yang  diakses  pada  tanggal  17  Desember  2016  yakni    Republika: www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/12/21/oijas2359-kasus-kekerasan-terhadap- anak-dan-perempuan-di-karawang-tinggi ).
Oleh  karena  meningkatnya  jumlah  kekerasan  sesksual  terhadap  anak  di  Indonesia, Pemerintah  sebagai stakeholder dengan  cepat  mengambil  kebijakan  untuk  menyelesaikan permasalahan sosial tersebut. Kerangka hukum terdahulu yang dibuat oleh pemerintah yakni Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  kemudian  dilakukan pembaharuan/perubahan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  sebagai  langkah awal  untuk  menyelesaikan  permasalahan  kekerasan  seksual  anak  di  Indonesia.  Dalam ketentuan ini mengatur bentuk permasalahan sosial anak sebagai korban kejahatan, tindakan dan  tata  cara  pendampingan  serta  keterlibatan  perangkat  hukum  dalam  mewujudkan perlindungan terhadap anak.
Beranjak dari latar belakang di atas mengenai kewajiban dan tugas dari masing-masing pemerintah  daerah  dalam  melakukan  pendampingan  utamanya  bagi  anak-anak  korban kekerasan  seksual,  maka  peneliti  ingin  melakukan  kajian  penelitian  lebih  lanjut  mengenai bagaimana  peran  pemerintah  daerah  dalam  upayanya  melakukan  pendampingan  dan perlindungan  bagi  anak-anak  korban  kekerasan  seksual  sebagai  permasalahan  sosial.  Oleh karena  itu,  peneliti  mememilih  untuk  melakukan  tempat  penelitian  di  Pusat  Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang.
Berdasarkan    hal-hal  yang  telah  diungkapkan  dalam  latar  belakang,  maka  dibuat rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apa  ruang  lingkup  tugas  dan  fungsi  dari  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang ?
2. Bagaimana  upaya  dan  langkah-langkah  pendampingan  oleh  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  dalam  meningkatkan  perlindungan anak di Kabupaten Karawang ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  sosiologis  yaitu  untuk mengevaluasi  keterkaitan  aspek  –  aspek  empiris  (Burhan  Ashofa,  2007:34).  Metode penelitian yang dilakukan dalam program ini diawali dengan pengumpulan data awal metode deskriptif.  Informasi  awal  yang  sudah  didapatkan  selanjutnya  akan  dicari  akar permasalahannya  lalu  dijabarkan  dalam  bentuk  teori  dengan  mendapatkan  dukungan  bahan dari  informasi  kepustakaan  terkait  yang  bersifat  relevan.  Program  penelitian  ini  akan melakukan  penelitian  langsung  terhadap  lembaga  atau  obyek  penelitiannya  (penelitian lapangan).
Sumber data merupakan asal dari mana data penelitian dapat diperoleh. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :
a) Data Primer, merupakan data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang berasal dari  responden  dan  informan  dan  merupakan  sumber  data  utama  yang  diperoleh peneliti dari :
- Responden  ialah  merupakan  sumber  data  yang  berupa  orang  dalam  penelitian ini yang dijadikan responden petugas P2TP2A Kabupaten Karawang.
- Informan ialah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan tentang situasi dan kondisi  latar  penelitian.  Sehingga  dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  informan adalah  Kepala  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  Karawang  terkait  dari  tugas  pokok  dan  fungsi  lembaga  tersebut dalam melakukan pendampingan terhadap anak saat menghadapi permasalahan hukum.
b) Data  Sekunder,  merupakan  data  yang  menunjang  data  primer  dan  merupakan pelengkap  bagi  data  primer.  Data  sekunder  ini  merupakan  data  dari  penelitian kepustakaan, yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yakni :
- Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat  berupa peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  ada  kaitannya  dengan permasalahan  yang  dibahas,  antara  lain  :  Undang  –  Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak;  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1979 tentang  Kesejahteraan  Anak;  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum  yang sifatnya  menjelaskan bahan hukum  primer,  dimana  bahan  hukum  sekunder  berupa  literaur,  hasil  karya penelitian (jurnal, karya ilmiah).
- Bahan hukum tersier adalah bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya, yang berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.
Teknik  pengumpulan  data  dimaksudkan  sebagai  cara  untuk  memperoleh  data  dalam penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  antara  lain melakukan  wawancara;  melakukan  observasi;  dan  mengumpulkan  dokumen-dokumen  serta melakukan  studi  pustaka  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dicari  dalam  penelitian ini.
Analisis data penelitian menggunakan data kualitatif model interaktif yang berlangsung terus  menerus  dan  berkelanjutan.  Analisis  model  interaktif  melalui  berbagai  alur  kegiatan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
a) Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  ialah  mencari  dan  mengumpulkan  data  yang  diperlukan  yang dilakukan  terhadap  berbagai  jenis  dan  bentuk  apa  yang  ada  di  lapangan  kemudian data  tersebut  dicatat  (Moleong,  2002:  106).  Pengumpulan  data  ini  dilakukan berkaitan  dengan  data  penelitian  yang  ada  di  lapangan  yaitu  peneliti  melakukan wawancara  kepada  petugas  P2TP2A  Karawang  yang  melakukan  pendampingan anak dalam menghadapi permasalahan hukum yang terjadi.
b) Penyajian Data
Penyajian  data  ialah  sekumpulan  informasi  tersusun  yang  memberi  kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang diperoleh dari obyek penelitian dari data primer maupun sekunder akan disusun secara sistematis dan  disajikan  dalam  bentuk  laporan  penelitian  secara  kualitatif  yaitu  berdasarkan konsep  teori,  peraturan  perundang-undangan  tentang  pola  pendampingan perempuan ataupun anak yang dilakukan oleh petugas P2TP2A Karawang.
c) Menarik Kesimpulan
Kesimpulan ialah suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau  sebagaimana  yang  muncul  dari  data  yang  harus  diuji  kebenarannya, kekokohan  dan  kecocokannya  yaitu  mencapai  validitasnya.  Pengumpulan  data, reduksi  data,  penyajian  data  dan  menarik  simpulan  sebagai  suatu  yang  berkaitan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data berlangsung. Dalam hal ini  peneliti  mengoreksi  kembali  hasil  penelitian  dengan  catatan  yang  terdapat  di lapangan  selama  penelitian.  Setelah  data  tersebut  sesuai,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  dari  setiap  item  yang  ada.  tahapan  analisis  data  kualitatif  diatas melibatkan beberapa komponen data interaksi yang merupakan suatu proses siklus dalam melakukan analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Ruang  Lingkup  Tugas  Dan  Fungsi  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang
Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai  latar  belakang  terkait  konsep  pembangunan  pemberdayaan  perempuan  melalui Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  9  Tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  dalam Pembangunan  Nasional.  Konsep  tersebut  mempunyai  tujuan  yakni  terselenggaranya perencanaan,  penyusunan,  pelaksanaan,  pemantauan,  dan  evaluasi  atas  kebijakan  dan program  pembangunan  nasional  yang  berperspektif  gender.  Sedangkan  ruang  dan  lingkup dari  konsep  tersebut  meliputi  :  perencanaan,  termasuk  di  dalamnya  perencanaan  yang responsive gender/ gender budgeting ; pelaksanaan; pemantauan dan evaluasi.
Pada  prinsipnya  setiap  daerah  yang  akan  membentuk  wadah  ini  dapat  menentukan bentuk  dan  nama  sesuai  dengan  keinginan,  tujuan,  visi  dan  misi  masing  –  masing  daerah. Pembentukan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  ini berbasis  masyarakat,  namun  demikian  dalam  proses  pembentukannya  diperlukan  adanya kekuatan hukum yaitu Surat Keputusan Gubernur atau Surat Keputusan Bupati setempat. Hal ini sebagai salah satu bentuk koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga terjadi pembagian  peran antara  pemerintah  sebagai  fasilitator  dan  masyarakat  sebagai  pelaksana  di lapangan  (Nining  Suningsih  Rochdiat,  2008:15)  Dengan  dikeluarkannya  regulasi  sebagai payung hukum di wilayah Jawa Barat yakni Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2010,  tepatnya  pada  tanggal  5  Mei  2010.  Pembentukan  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)  Kabupaten Karawang merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan  dibidang  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi,  hukum,  perlindungan  dan penanggulangan  tindak  kekerasan  serta  perdagangan  terhadap  perempuan  dan  anak  ( human trafficking ).
Keberadaan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) Kabupaten  Karawang  tidak  terlepas  dari  beberapa  regulasi  yang  menjadi  payung  hukum dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Dalam  hal  ini  terdapat  beberapa  landasan  hukum yang  berkaitan  langsung  dalam  menjalankan  tugas  dari  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), antara lain:
a) Batang  Tubuh  UUD  1945  pasal  27  ayat  2,  “Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;
b) Batang Tubuh UUD 1945 pasal 28 A – J tentang Hak Asasi Manusia;
c) Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang;
d) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
e) Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga;
f) Undang-Undang  Nomor  39  tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
g) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
h) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
i) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
j) Peratutan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Republik  Indonesia  Nomor  01  tahun  2010  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal (SPM) Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
k) Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  15  tahun  2010  tentang  Pusat  Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat;
Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kabupaten Karawang  mempunyai  visi  dan  misi  dalam  menjelankan  tugasnya.  Adapun  visi  dan  misi tersebut  berkaitan  erat  dengan  kepentingan  dari  semboyan  pada  wilayah  atau  daerah  itu sendiri.  Visi  dan  Misi  dari  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang, yakni :
a. Visi
Optimalisasi  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  melalui  perlindungan perempuan  dan  anak  dari  tindak  kekerasan  sesuai  dengan  prinsip  Hak  Asasi Manusia (HAM) berlandaskan keimanan dan ketaqwaan.
b. Misi
- Menjadikan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  sebagai  basis  pemberdayaan  perempuan  dan  anak  secara  preventif kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu;
- Membangun kualitas fisik, spiritual, mental dan intelektual yang optimal untuk perempuan dan anak;
- Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta infomrasi terhadap perempuan dan anak yangn mengalami kekerasan;
- Membangun  gerakan  bersama  untuk  mencegah  dan  menghapus  tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Membangun jejaring dan menggali potensi masyarakat dalam upaya mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kabupaten Karawang,  tentu  memiliki  tugas  dan  fungsinya  sebagaimana  telah  dijelaskan  di  dalam peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

## a. Tugas
Melaksanakan  sebagian  tugas  Pemerintah  Daerah  dalam  menyelenggarakan pelayanan  secara  cepat  dan  terpadu  dalam  upaya  pemberdayaan  perempuan  serta perlindungan anak dari tindakan kekerasan,  diskriminasi dan perdagangan orang.
b. Fungsi
1) Pelaksanaan fasilitas dan penyediaan pelayanan perlindungan;
2) Penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja;
3) Pelaksanaan fasilitas; dan
4) Pemantauan terhadap korban penangan P2TP2A dan /atau mitra kerja.

## B. Upaya  Dan  Langkah  Pendampingan  Oleh  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Anak  (P2TP2A)  Dalam  Meningkatkan Perlindungan Anak Di Kabupaten Karawang
Upaya  Pemerintah  Pusat  dalam  mengambil  langkah  kebijakan  untuk  menyelesaikan permasalahan  sosial  dan  hukum  terhadap  anak  dengan  menerbitkan  Undang  –  Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak.  Adanya  perubahan  tersebut  tidak  terlepas  dari  meningkatnya kekerasan  (seksual)  yang  terjadi  pada  anak  –  anak.  Dalam  undang  –  undang  yang  baru mengenai  perlindungan  anak  telah  mengatur  tentang  segala  jenis  permasalahan  sosial  dan hukum  anak,  tata  cara  pendampingan  dan  keterlibatan  seluruh  perangkat  daerah  dalam mensukseskan tujuan dari dilahirkannya undang – undang tersebut.
Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kabupaten Karawang  terbentuk  berdasarkan  pada  Surat  Keputusan  Bupati  Karawang  Nomor 800/Kep.671-Huk/2017.  Lembaga  ini  merupakan  bagian  dari  pemerintah  sebagai  terwakil dari  Pemerintah  Provinsi,  Kabupaten/Kota  yang  akan  melakukan  pendampingan  bagi  anak- anak  dan  perempuan  yang  menjadi  korban  kekerasan.  Semenjak  terbentuknya  Pusat
Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kabupaten  Karawang bahwa  pola  kinerja  pendampingan  diserahkan  seutuhnya  kepada  pihak  Pusat  Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Permasalahan dan kasus yang telah dilaporkan  atau  diadukan  akan  ditindak  lanjuti  lebih  awal  di  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  agar  segala  sesuatu  dalam  menyelesaikan tugasnya menjadi tanggungjawab mengenai perlindungan, pengawasan dan pembinaan secara penuh  baik  disaat  pendampingan  di  pengadilan  maupun  saat  kasus  telah  selesai  untuk memulihkan psikis dan keberdayaan korban. Oleh karena itu, instansi yang menjadi mitranya adalah Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepolisian.
Proses pelaksanaan program yang terstruktur dapat mengoptimalkan proses koordinasi antara  Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah  dan  kerjasama  dengan  melibatkan  masyarakat. Adapun  program  –  program  yang  telah  disiapkan  oleh  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) diantaranya sebagai berikut :
a. Program Pencegahan ( preventif )
Artinya  adalah  program  kinerja  yang  sifatnya  dapat  mengurangi  menekan  atau mencegah tindakan kekerasan seksual di masyarakat bentuknya bisa berupa sosialisasi penyuluhan atau seminar.
b. Program Penindakan ( kuratif dan rehabilitatif )
Artinya  adalah  program  kinerja  yang  khsus  diberikan  kepada  anakanak  yang  sudah menjadi  korban  kekerasan  seksual.  Pada  inti  dari  program  ini  yakni  melakukan pendampingan baik secara moril maupun materiil kepada anak hingga si anak tersebut mendapatkan  keadilan  dan  kesejahteraan  sehingga  berdaya  dikemudian  hari  ketika tumbuh  dewasa  Selain  itu,  pihak  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga mengembangkan kejiwaan dengan trauma healing bagi anak korban kejahatan tersebut.
Dalam  pelaksanaan  program  kerja  pendampingan  diatas,  diperlukan  keterlibatan  dari masing-masing  pihak  merupakan  syarat  mutlak  dalam  proses  pelayanan  publik.  Berikut  ini adalah  penjelasan  mengenai  alur  proses  pelaksanaan  program  pencegahan  ( preventif )  dari Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kabupaten Karawang, yakni : layanan pengaduan; klarifikasi kasus; dan kunjungan pendampingan.
Program  kegiatan  pendampingan  oleh  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kabupaten  Karawang  memiliki  target  yang  ingin  dicapai dalam melaksanakan tugasnya antara lain :
a) Pendampingan medis, yaitu merupakan pendampingan yang dilakukan oleh petugas maupun  relawan  dari  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  (P2TP2A)  terhadap  anak  korban  yang  mengakibatkan  luka  secara  fisik (badan)  dan  perlunya  penanganan  lebih  lanjut  dari  pihak  medis,  misalnya  anak korban kekerasan memerlukan tindakan visum;
b) Pendampingan  psikologis,  yaitu  merupakan  pendampingan  dilakukan  untuk  anak yang  mengalami  trauma  atau  memerlukan  penanganan  psikologis  akibat  dari kekerasan  yang  dialaminya.  Sehinggan  pendampingan  psikologis  dilakukan  oleh petugas atau relawan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak  (P2TP2A)  terhadap  anak  korban  kekerasan  yang  mengalami  hilang  rasa percaya diri, ketakutan luar biasa, cemas dan cenderung menutup diri.;
c) Pendampingan  yuridis,  yaitu  merupakan  pendampingan  terhadap  anak  yang tersangkut permasalahan hukum. Artinya pendampingan ini khusus bagi anak yang mempunyai konflik dengan hukum serta diberikan pendampingan mencakup proses hukum yang terjadi di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
Fungsi pendampingan adalah sebagai sumber penguatan bagi anak, karena anak merasa tidak  sendirian  dalam  menghadapi  permasalahan  yang  terjadi.  Sehingga  para  pendamping yang  senantiasa  dan  membantu  anak  menjadi  semangat  dan  tidak  putus  asa  dalam menghadapi  permasalahan  dan  dapat  melanjutkan  masa  depannya.  Tindakan  pendampingan ini  dilakukan  agar  anak  merasa  lebih    nyaman  mengungkapkan  semua  yang  dirasa  dan dialami karena sudah tidak ada rasa canggung diantara anak dan pendamping tersebut. Selain itu, tujuan pendampingan bagi orang tua anak adalah bahwa orang tua merasa sangat terbantu dengan  adanya  pendampingan  yang  dilakukan  khususnya  mengenai  penyelesaian  masalah yang  dihadapi  anak  mereka.  Kemudian  adanya  pendampingan  ini  dimaksudkan  agar memberikan  penguatan  kepada  seluruh  keluarga  dan  senantiasa  membantu  serta  memantau perkembangan kondisi anak. Lingkungan keluarga (rumah) ikut berperan dalam memberikan penguatan baik keagamaan maupun pemulihan psikologis anak agar pendampingan berjalan secara maksimal dan kondisi anak dapat pulih kembali.
Menurut  Thamrin  (1996:  89)  bahwa  upaya  dan  cara  untuk  melakukan  pendampingan salah  satunya  yaitu  kunjungan  ke  lapangan,  tujuan  kunjungan  ke  lapangan  ini  adalah membina hubungan kedekatan dengan anak-anak korban kekerasan. Melalui kedekatan yang terjadlin  maka  dihasilkan akan  semakin menumbuhkan  kepercayaan  dalam  diri  anak  bahwa pendamping (P2TP2A) menjadi sahabat, pemerhati sekaligus orang tua bagi mereka. Alasan
adanya kunjungan ke lapangan untuk menganai lebih dalam dalam memahami kondisi realita anak  itu  sendiri  sebagai  korban  kekerasan.  Dengan  sikap  keterbukaan  dari  anak,  maka pendamping  dapat  mengidentifikasi  akar  permasalahan  dari  anak  tersebut  sehingga  dapat menemukan solusi atau tindak lanjut terhadap permasalahan anak korban kekerasan tersebut.
Mekanisme Pelaksanaan Pendampingan Anak oleh P2TP2A Karawang
Laporan dari keluarga/masyarakat/polisi
Evaluasi Permasalahan anak dengan hukum
Terminasi P2TP2A mempelajari kasus yang dialami anak Melakukan persiapan Pelaksanaan pendampingan Mitra : Rumah Sakit, Panti Sosial, Psikiater RUJUKAN
Pendampingan  anak  yang  dilakukan  oleh  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  merupakan  cara  yang  digunakan  dalam  upaya mengembalikan anak pada kondisi keberfungsian sosial dan dapat terpenuhi semua hak  –hak dari anak itu sendiri. Pendampingan yang dilakukan sudah cukup sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan  pendampingan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kabupaten  Karawang  pendampingan  anak khususnya  korban  kekerasan  yakni  berupa  pendampingan  medis,  psikologis  dan  yuridis. Adapun tahapan-tahapan pendampingan tersebut antara lain :
a) Persiapan
Yakni  upaya  untuk  kegiatan  pendampingan  yang  pertama  kali  dilakukan  dalam mendapatkan  informasi  baik  dari  pihak  kepolisian  maupun  masyarakat  atau keluarga tentang terjadinya kekerasan yang terjadi terhadap anak. Selanjutnya akan mempelajari  kasus-kasus  tersebut  yang  mendapat  mendapat  prioritas  atas pertimbangan urgent. Setelah  melakukan  perencanaan,  petugas  pendamping menyiapakan  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan  pada  saat  melaksanakan pendampingan.  Persiapan  mengenai  materi-materi  dari  permasalahan  yang  terjadi agar berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai pendamping harus pandai dalam mempelajari permsalahan anak tersebut.
b) Pelaksanaan Pendampingan
Yakni upaya setelah melakukan perencanaan pendampingan sebelumnya, berusaha untuk  menyesuaikan  dengan  kebutuhan  anak  korban  kekerasan  tersebut. Pendampingan ini dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapangan ( home visit ). Pendekatan  yang  dilakukan  adalah  pendekatan  personal  ( personal  approach ) dengan  maksud  untuk  memahami  anak  secara  individu.  Dalam  proses pendampingan,  suasana  dibangun  sangat  hangat,  kekeluargaan,  santai  dan  non- formal  agar  anak  tersebut  merasa  nyaman  dan  leluasa  untuk  menyampaikan permasalahannya.
c) Evaluasi
Yakni  bertujuan  untuk  mengetahui  kelangsungan  dari  proses  berserta  faktor pendukung  dan  pengambatnya.  Hasil  serta  dampak  yang  ditimbulkan  dari pelaksanaan pendampingan sebelumnya, sehingga diperoleh dasar yang kuat untuk menetapkan langkah selanjutnya. Evaluasi dapat dilakukan antara lain dengan cara melakukan  pemantauan  dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kegiatan
pendampingan,  melakukan  tes/meneliti  kemajuan  dan  perubahan  yang  dicapai penerima  manfaat  maupun  keluarganya.  Dalam  kegiatan  evaluasi  ini  tim pendamping  bekerjasama  dengan  keluarga  klien  yang  ikut  memantau perkembangan klien.
d) Terminasi dan rujukan
Yakni terminasi dilakukan ketika tujuan telah dicapai dan pelayanan lengkap, ketika kegiatan  lebih  lanjut  tidak  ada  lagi,  ketika  permintaan-permintaan  klien,  ketika referal dibuat untuk sumber-sumber pertolongan yang lain dan pekerja sosial sudah tidak akan terlibat lama lagi.Apabila klien masih memerlukan rehabilitasi maka dari pihak  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) Kabupaten Karawang akan melakukan rujukan ke pantai sosial yang bersangkutan. Namun apabila sekirannya klien sudah benar-benar pulih maka akan dikembalikan ke keluarganya.
Upaya  pelaksanaan  pendampingan  yang  dilakukan  oleh  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kabupaten  Karawang  dalam  membantu menyelesaikan permasalahan anak sebagai korban, dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu meningkatkan  perlindungan  hukum  bagi  anak  tersebut  sebagaimana  tekah  diamanatkan  di dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Segala  tindakan  yang  berhubungan dengan  anak  dalam  keadaan  bermasalah  dengan  hukum  maupun  sosial,  maka  harus mengedepankan  prinsip  yang  terbaik  bagi  anak  ( the  best  interest  for  child ).  Kegiatan pendampingan merupakan tindakan yang  membangun sikap kekeluargaan  bagi anak dengan tidak  merasa  terintimidasi,  kurang  percaya  diri  akibat  permasalahan  yang  dihadapi.  Oleh karena  itu,  dalam  hal  penelitian  ini  yang  meneliti  mengenai  tugas  dan  peran  dari  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kabupaten  Karawang terkait  manfaat  serta  keuntungan  yang  diperoleh  sangat  membantu  bagi  anak  yang  sedang bermasalah dengan hukum.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  penelitian  ini sebagai berikut :
1. Ruang  lingkup  tugas  dan  fungsi  dari  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A  Kabupaten  Karawang  bagi  anak-anak  yang mempunyai  permasalahan  sosial  dan  hukum,  bahwa  tugas  yang  berikan  harus berkaitan  dengan  undang-undang  yang  berlaku.  Peran  dan  tugas  dari  P2TP2A Kabupaten  Karawang  dilakukan  dengan  mengedepankan  untuk  kepentingan  yang terbaik bagi anak yang mampunyai permasalahan hukum.
2. Upaya pendampingan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak  (P2TP2A)  Kabupaten  Karawang  dalam  meningkatkan  perlindungan  anak dilakukan dengan terencana dan terstruktur dengan baik. Pendampingan dilakukan mulai  dari  tahapan  persiapan,  pelaksanaan  pendampingan,  evaluasi  dan  terminasi (rujukan).  Pelaksanaan  pendampingan  dilakukan  melalui  kunjungan  langsung ( home visit ) kepada anak dan keluarga, selanjutnya dibangun keadaan kekeluargaan agar  anak  dapat  merasakan  nyaman  ketika  proses  pendampingan  dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Karya Ilmiah
Abdulsyani, 2007, Sosilogi Skematika, Teori, dan Terapan , Jakarta : Bumi Aksara
Ashofa, Burhan, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta
Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung : Rosdakarya Mulyadi, Setyo, “Kekerasan Seksual Pada Anak”, http:///www.sinarharapan.co.id
Rochdiat, Nining Suningsih, 2008, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Newsletter Komnas Perempuan, Edisi 8 Juli 2008
Saraswati, Rika, 2009, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Sarbin T.R dan Allen V.L. “ Role Theory ” dalam G. Lindzey dan Aronson,eds., Handbook Of Social Psychology, 2 nd . Ed., Reading Mass: Addison Wesley Vol.1: 1968
Soekanto, Soerjono, 1989, Kegunaan Sosiologi Bagi Kalangan Hukum, Bandung : Citra bakti Aditya
Thamrin,  Juni,  1996, Dehumanisasi  Anak  Marginal  Beragai  Pengalaman  Pemberdayaan, Bandung: Yayasan AKATIGA
Waluyadi, 2009, Hukum Perlindungan Anak, Bandung : Mandar Maju
Wattie,  Anna  Marie,  2002, Kekerasan  Terhadap  Perempuan  di  Ruang  Publik:  Fakta, Penanganan dan Rekomendasi, Yogyakarta : PPK dan Ford Foundation

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak