Terakreditasi

## Absensi Elektronik dan Keterasingan Akademik di Perguruan Tinggi
Wahyuni Husan 1 , Muhammad Ashabul Kahfi 1* , Intan Soliha Ibrahim 2
1 Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia
2 Universiti Malaysia Sabah, Malaysia
* ashabul_kahfi@iainpalopo.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the implementation of electronic attendance through fingerprinting as a disciplinary instrument for lecturers at IAIN Palopo. This research employs  Michael  Foucault's  theory  of  power  to  reveal  the  model  of  power  relations manifested through the fingerprint mechanism and its impact on lecturers. The methods used in this study include observation, interviews with lecturers, and document analysis. The findings indicate that every lecturer at  IAIN Palopo is  required to  use fingerprint attendance every working day, even if they do not have a teaching schedule every day. This  system  creates  two  main  mechanisms  of  power  relations.  First,  hierarchical surveillance  is  conducted  through  attendance  machines,  CCTV,  leadership,  and  the Monthly  Lecturer  Performance  Sheets.  Second,  the  mechanism  of  performance allowances  is  paid  based  on  the  monthly  attendance  recap.  Surveillance  through fingerprinting  and  CCTV  allows  the  management  to  strictly  monitor  lecturers' attendance,  ensuring  discipline  in  terms  of  presence.  However,  although  this  system effectively increases attendance, some negative impacts have been identified. Lecturers become  more  focused  on  their  physical  presence  rather  than  on  other  important  tasks such as research and community service. This indicates that the power relations enforced through  electronic  attendance  successfully  create  discipline  in  attendance  but  do  not address  other  aspects  of  lecturers'  duties.  Thus,  the  implementation  of  electronic attendance  through  fingerprinting  at  IAIN  Palopo  reflects  a  complex  form  of  power, where discipline is achieved through strict surveillance and financial incentives, but other important  elements  of  academic  performance  are  neglected.  This  study  provides important insights into how technology can be used to regulate behavior in educational settings  and  the  implications  of  such  technology  on  various  aspects  of  lecturers' performance.

## Keywords: Absence; Lecturer; Disciplining

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan absensi elektronik melalui fingerprint  sebagai  instrumen  kedisiplinan  bagi  dosen  di  IAIN  Palopo.  Penelitian  ini menggunakan teori kuasa dari Michael Foucault untuk mengungkap model relasi kuasa yang terwujud melalui mekanisme fingerprint dan dampaknya terhadap dosen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dengan dosen, dan analisis  dokumen.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  setiap  dosen  di  IAIN  Palopo diwajibkan untuk  melakukan absensi  fingerprint  di  setiap hari kerja, meskipun  mereka tidak  memiliki  jadwal  mengajar  setiap  hari.  Sistem  ini  menciptakan  dua  mekanisme utama  relasi  kuasa.  Pertama,  pengawasan  hierarkis  yang  dijalankan  melalui  mesin absensi,  CCTV,  pimpinan,  dan  Lembar  Kinerja  Dosen  Bulanan.  Kedua,  mekanisme pemberian tunjangan kinerja yang dibayarkan berdasarkan rekapitulasi absensi bulanan. Pengawasan  melalui  fingerprint  dan  CCTV  memungkinkan  pihak  pimpinan  untuk memonitor  kehadiran dosen secara ketat, memastikan kedisiplinan dalam hal kehadiran.
Namun, meskipun sistem ini efektif dalam meningkatkan kehadiran, ada dampak negatif yang  teridentifikasi.  Dosen  menjadi  lebih  fokus  pada  kehadiran  fisik  mereka  daripada pada tugas-tugas penting lainnya, seperti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kuasa yang dijalankan melalui absensi elektronik ini berhasil  menciptakan  kedisiplinan  dalam  kehadiran,  tetapi  tidak  memperhatikan  aspek lain dari tugas dosen. Dengan demikian, penerapan absensi elektronik melalui fingerprint di IAIN Palopo mencerminkan bentuk kekuasaan yang kompleks, di mana kedisiplinan dicapai  melalui  pengawasan  ketat  dan  insentif  finansial,  namun  mengabaikan  elemen penting  lainnya  dalam  kinerja  akademik  dosen.  Penelitian  ini  memberikan  wawasan penting  tentang  bagaimana  teknologi  dapat  digunakan  untuk  mengatur  perilaku  di lingkungan  pendidikan,  serta  implikasi  dari  penggunaan  teknologi  tersebut  terhadap berbagai aspek kinerja dosen.

## Kata Kunci: Absensi; Dosen; Pendisiplinan

## Pendahuluan
Setiap organisasi membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh anggota di dalamnya agar  bisa  terus  eksis.  Salah  satu  bentuk  partisipasi  dari  anggota  organisasi  adalah kedisiplinannya. Kedisipinan merupakan kesediaan seseorang untuk mengikuti nilai dan norma yang berlaku. Kedisiplinan juga merupakan instrumen pengukuran oleh manajer dalam meningkatkan kesadaran dan kesediaan pegawai untuk seseorang mentaati semua peraturan  perusahaan  dan  norma-norma  social  yang  berlaku  dalam  suatu  Perusahaan (Permatasari & Anwar, 2023; Vallennia, Atikah, & Azijah, 2016). Salah satu tolak ukur kedisiplinan yang sering digunakan oleh perusahaan adalah absensi (Deriyani & Hajad, 2022).  Ada  dua  bentuk  absensi  yang  sering  digunakan  dalam  suatu  perusahaan,  yaitu absensi manual dan absensi elektronik (Ngurah et al., 2022).
Perkembangan  teknologi  membuat  perusahaan  mulai  beralih  menggunakan absensi  elektronik,  contohnya fingerprint .  Sistem  presensi fingerprint adalah  suatu mekanisme presensi sidik jari sebagai simbol identitas dengan menggunakan alat yang terkomputerisasi  (Sulistiyani,  Ali,  &  Astuti,  2020). Tujuan  penerapan  sistem presensi fingerprint adalah  untuk  mendapatkan  data  kehadiran  pegawai  secara  efektif, efisien, dan juga realtime (Alhothaily, Alradaey, Oqbah, & El-Kustaban, 2015; Yulianto, Madiun,  Lestarinisngsih,  Paksi,  &  Madiun,  2022).  Dalam  perkembangannya,  sistem fingerprint ini  tidak  hanya  diterapkan  pada  perusahaan-perusahaan  komersil  ataupun swasta, namun juga diterapkan pada instansi pemerintahan.  Hal ini pula sesuai dengan Surat  Menteri  PANRB  No  B/2338/M.PANRB/06/2016  tanggal  27  Juni  2016  tentang penggunaan  absensi  Berbasis  Elektronik  dan  Lingkungan  Instansi  Pemerintah,  yang menyebutkan  “Mengoptimalkan  penggunaan  sistem  absensi  berbasis  elektronik  guna menghindari  adanya  kecurangan  dan/atau  manipulasi  data  yang  berhubungan  dengan kehadiran  pegawai”  (Nani  &  Wijaya,  2020).  Sistem fingerprint ini  tidak  hanya memberikan  kemudahan  bagi  pegawai  untuk  melakukan  absen,  namun  juga meminimalisir resiko manipulasi absen (Deriyani & Hajad, 2022; Zain, Andjar, Rawi, & Fakdawer,  2022).  Penggunaan  sistem  ini  dapat  memudahkan  bagian  pengolahan  data untuk menyusun laporan, termasuk sistem penggajian (Fatimah & Janu Iswara, 2018).
Instansi  pemerintahan  yang  juga  menggunakan  absensi  elektronik  adalah perguruan  tinggi  agama.  Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  No.  11  Tahun 2019  tentang  Petunjuk  Teknis  Pemberian  Tunjangan  Kinerja  bagi  Pegawai  di Kementerian Agama menjadi perbincangan di kalangan dosen sebagai salah satu tenaga fungsional di lingkungan Kementerian Agama (okedukasi, 2015). Di dalam Pasal 5 Ayat 2 menyebutkan bahwa perhitungan besaran tunjangan kinerja tersebut didasarkan pada
rekapitulasi  daftar  hadir  elektronik  ( fingerprint )  sesuai  dengan  peraturan  hari  dan  jam kerja pada Kementerian Agama. Pasal ini menuai kritikan dari para dosen, dikarenakan dosen diwajibkan untuk melakukan absensi di kampus pada setiap hari kerja (Bahri, 2022; okedukasi,  2015).  Tugas  utama  dosen  yaitu  tridharma  PT,  mencakup  pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,  tidak dapat  dijalankan secara maksimal jika  harus  mengikuti  aturan  jam  kerja  yang  mengharuskan  pemenuhan  jam  yang  telah ditetapkan  (okedukasi,  2015).  Di  dalam  bidang  pengajaran,  dosen  memang melaksanakannya di kampus. Namun hal tersebut tidak berlaku di bidang penelitian dan pengabdian, karena dosen harus peka dengan kondisi masyarakat sehingga dosen harus aktif turun ke masyarakat.
Sistem fingerprint yang  mulanya  diharapkan  untuk  mendisiplinkan  dosen  dan pegawai, dalam prakteknya malah ditemukan pelanggaran-pelanggaran. Banyak dosen di IAIN  Palopo  datang  ke  kampus  di  pagi  hari  untuk  mengabsen fingerprint ,  hanya menggunakan sarung, baju kaos, dan daster, kemudian pulang lagi ke rumah, kemudian datang lagi pada sore hari untuk melakukan absen pulang. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan  oleh  dosen  (dan  juga  tenaga  kependidikan),  yang  cenderung  lebih  mengejar absen  melalui fingerprint ,  dan  kemudian  membuat  dosen-dosen  tersebut  didefinisikan sebagai tidak disiplin. Oleh Foucault disiplin diartikan sebagai salah satu dari teknologi kekuasaan masyarakat modern untuk mendapatkan kepatuhan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Michael  Foucault  tentang  relasi  kuasa menunjukkan  bahwa  melalui  suatu  teknologi  memungkinkan  seorang  penguasa menggulirkan sederetan wacana untuk melakukan “normalisasi” terhadap subjek- subjek politiknya (Danaher, Schirato, & Webb, 2002). Hal tersebut menandakan bahwa kuasa ada  di  mana-mana,  tidak  terikat  oleh  struktur,  kuasa  ada  pada  media,  kuasa  ada  pada kesenian,  bahkan  dalam  agama  pun  tidak  luput  dari  fenomena  relasi  kuasa  (Andriana, 2019; Mutch, 2015; Pangesti, Wisnubroto, & Martha, 2021), yang kesemuanya bertujuan untuk membentuk standar normalisasi. Dalam kasus ini, normalisasi dilakukan melalui penggunaan fingerprint pada  perguruan  tinggi  dengan  tujuan  untuk  membentuk  suatu tubuh yang patuh dan dapat ditundukkan, dimanfaatkan, ditransformasikan, diperbaiki, dan dapat ditingkatkan gunanya (Santoso & Sunarto, 2006).
Banyak  penelitian  sebelumnya  yang  telah  meneliti  mengenai  efektivitas fingerprint terhadap  kinerja  pegawai  daerah  maupun  swasta  (Deriyani  &  Hajad,  2022; Fatimah & Janu Iswara, 2018; Ngurah et al., 2022; Zain et al., 2022), namun belum ada penelitian yang membahas mengenai penerapan fingerprint bagi dosen di kampus. Selain itu,  belum  ada  juga  penelitian  mengenai  fenomena fingerprint yang  dianalisis menggunakan  teori  kekuasaan  dari  Michael  Foucault.  Kekuasaan  menyebar  dan terdistribusi  dimana-dimana.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  tak  ada  subyek  yang mampu melepaskan diri dari dominasi. Artinya subyek selalu berada di bawah bayang- bayang  kekuasaan.  Namun,  kondisi  tersebut  bukan  merupakan  bentuk  keterjebakan subyek  yang  dianggap  harus  kalah  di  setiap  tempat  pada  apa  pun  keadaannya.  Pada realitas kekuasaan, relasi mengartikan sekelompok relasi yang kurang lebih diatur, dan secara  hierarkis  dikoordinasikan  (Foucault,  1997).  Relasi  kuasa  berjalan  melalui pendisplinan  dan  normalisasi.  Pendisiplinan  dan  normalisasi  merupakan  kunci  pokok untuk mengetahui tehnik kekuasaan yang sedang berlangsung. Tehnik kekuasaan tersebut hendak menyasar kepatuhan yang nyata, yaitu pembentukan subyek yang patuh. Studi ini ingin  melihat  bagaimana  penerapan  mekanisme  absensi  dosen  melalui fingerprint dan dampak dari penerapan absensi fingerprint terhadap kinerja dosen.

## Metode
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data  penelitian  diperoleh  melalui  observasi  dan  wawancara  di  dua  Perguruan  Tinggi Keislaman Negeri (PTKIN) di Sulawesi Selatan, yaitu IAIN Palopo dan UIN Alauddin Makassar (UINAM). Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan 5 orang dosen yang ada di  dua kampus tersebut  untuk  melihat penerapan absensi  elektronik  di  kedua kampus tersebut selama bulan September-November 2021. Selain itu, beberapa beberapa dokumen  yang  relevan  seperti  Peraturan  Menteri  Agama  dan  Undang-Undang  yang relevan  juga  dijadikan  sebagai  sumber  data  dalam  penelitian  ini.  Hasil  yang  diperoleh kemudian dikelompokkan, direduksi, dan dianalisis menggunakan teori relasi kuasa dari Michel Foucault.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Mekanisme Absensi Elektronik di PTKIN
Absensi  manual  karyawan  dalam  bentuk  pembubuhan  tanda  tangan  ataupun tulisan  tangan  cenderung  membuka  peluang  terjadinya  kecurangan.  Hal  tersebut  juga terjadi di lingkungan kampus. Banyak dosen yang sering melakukan “titip absen” kepada temannya  ataupun  pegawai  yang  masih  baru  (wawancara  peneliti).  Hal  ini  tentunya merugikan  kampus  dikarenakan  kampus  tetap  memberikan  tunjangan  sesuai  dengan rekapitulasi absen dari dosen, meskipun dosen tersebut tidak hadir di kampus.
Untuk  mengatasi  kondisi  kecurangan  tersebut  sekaligus  melakukan  reformasi birokrasi,  maka  diterapkanlah  sistem  absensi  elektronik.  PMA  Nomor  5  Tahun  2017 tentang  Jam  Kerja  Dosen  Pada  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  pasal  4  ayat  2  berisikan mengenai  kewajiban  dosen  untuk  mengisi  daftar  hadir  secara  elektronik  (2017). Berdasarkan  peraturan  tersebut,  maka  sejak  tahun  2017,  kampus  PTKIN  yang  ada  di Sulawesi Selatan juga mulai menerapkan sistem absensi elektronik untuk dosen sebagai dasar  pembayaran  tunjangan  di  luar  gaji  (uang  Lauk  Pauk/LP,  Tunjangan  Kinerja, ataupun remunerasi). Sistem  absensi  elektronik  tercatat  memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem absensi konvensional yang masih manual, di antaranya dari aspek kepraktisan, keakuratan, dan keamanan (Fadila & Septiana, 2019). Penggunaan teknologi elektronik dalam pencatatan absensi memungkinkan proses tersebut menjadi lebih praktis karena  dapat  dilakukan  secara  otomatis  dan  cepat  (Buck,  Clarke,  Torres  de  Oliveira, Desouza, & Maroufkhani, 2023; Panjaitan & Lupiana, 2023). Selain itu, keakuratan data absensi juga dapat ditingkatkan karena penggunaan teknologi canggih dalam sistem ini. Keamanan  juga  menjadi  perhatian  utama,  dengan  sistem  absensi  elektronik  sering dilengkapi dengan fitur keamanan seperti fingerprint atau kode akses yang unik. Berbagai keunggulan  yang  ditawarkan  oleh  teknologi  digital  secara  langsung  membantu  dalam pencatatan absensi yang lebih baik, segingga dapat membantu kampus untuk mengukur kinerja  pegawai  (Dharma,  Ramadhani,  &  Reitandi,  2023;  Trittin-Ulbrich,  Scherer, Munro, & Whelan, 2021). Oleh karena itu, organisasi/lembaga tempat kerja mulai beralih menggunakan sistem absensi elektronik.
Sistem absensi elektronik yang diterapkan di kampus PTKIN Sulawesi Selatan, terbagi menjadi dua jenis, ada yang menggunakan fingerprint (IAIN Palopo) dan ada juga yang menggunakan face recognition (UINAM). Meskipun berbeda, namun kedua jenis absensi  elektronik  ini  secara  substansi  memiliki  kemiripan  yaitu  memudahkan  dalam absensi  dikarenakan  lebih  praktis  dibandingkan  absen  manual.  Ketika  dosen menempelkan jarinya atau merekam wajahnya di mesin absensi, maka kehadiran mereka akan  tercatat  secara  otomatis,  lengkap  dengan  detail  waktu  pada  saat  mengabsen ( realtime ).
Absensi  elektronik  di  IAIN  Palopo  menggunakan  alat  berupa  mesin finger scanner . Mesin ini dipasang di setiap dekanat dan rektorat. Hal ini membantu dosen agar lebih  mudah  untuk  melakukan  absensi  di  fakultas  manapun.  Setiap  dosen  mengabsen dengan cara menempelkan salah satu jari tangan yang telah didaftarkan sebelumnya di alat tersebut. Di UIN Alauddin Makassar, mekanisme absensi dosen dilakukan melalui face detector . Untuk melakukan absensi, dosen menghadap ke mesin ini untuk kemudian dipindai di bagian wajah. Perangkat ini dipasang di setiap fakultas yang ada di UINAM. Namun,  dosen  hanya  bisa  melakukan  absensi  melalui  mesin  ini  sesuai  dengan penempatan  dosen  tersebut  (wawancara  peneliti).  Misalnya,  dosen  yang  bertugas  di Fakultas  Ushuluddin  hanya  bisa  mengabsen  di  Fakultas  Ushuluddin  saja,  tidak  bisa mengabsen di fakultas lain. Hanya beberapa dosen saja, seperti pejabat dan dosen-dosen senior yang diberikan keleluasaan untuk mengabsen di fakultas manapun di UINAM.
Setiap dosen wajib melakukan absen dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu paling lambat pukul 07.30 pada saat masuk kantor dan pada saat pulang kantor pukul 16.00, sedangkan pada hari Jumat jam pulang kantor pukul 16.30. Ketika dosen terlambat absen dan melewati pukul 07.30 dan atau terlalu cepat untuk absen pulang sebelum pukul 16.00  (16.30  pada  hari  Jumat),  maka  akan  dihitung  sebagai  keterlambatan  dan  akan mendapatkan  sanksi  berupa  pemotongan  uang  LP/tukin/remunerasi.  Hal  tersebut sebagaimana  dijelaskan  dalam  Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  Republik  Indonesia Nomor  45  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  28 Tahun  2013  Tentang  Disiplin  Kehadiran  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan Kementerian  Agama  Pasal  3  ayat  6  dan  ayat  7  (2015)  dan  Peraturan  Menteri  Agama (PMA)  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2019  Tentang  Pemberian  Tunjangan Kinerja Pegawai  pada Kementerian Agama Pasal 8 ayat  1 yang kemudian  secara jelas tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III (2019). Berdasarkan hal tersebut, kinerja kemudian  diukur  berdasarkan  ketepatan  waktu  ketika  hadir  dan  pulang,  bukan  dari kualitas  pekerjaan.    Penekanan  yang  berlebihan  pada  ketepatan  waktu  dan  sanksi finansial,  tanpa  mempertimbangkan  kualitas  kinerja  dan  juga  kepuasan  kerja  dari pegawai,  dapat  berdampak  negatif  terhadap  motivasi  dan  produktivitas  dosen  (Fitri Rahmadani & Sampeliling, 2023; Nurlaela & Trianasari, 2021).
Berdasarkan  hal  tersebut,  dosen  kemudian  diwajibkan  untuk  harus  hadir  setiap hari dan juga melakukan absensi kehadiran di kampus, meskipun tidak mempunyai jam mengajar  pada  hari  itu.  Padahal  dalam  PMA  Nomor  5  Tahun  2017  tentang  Jam  Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan pasal 5, yang berkewajiban untuk hadir setiap hari di kampus dan melakukan absensi kehadiran hanyalah dosen dengan tugas tambahan. Adapun dosen dengan tugas tambahan adalah dosen yang menduduki jabatan manajerial di  kampus,  mulai  dari  Rektor  hingga  Sekretaris  Jurusan/Prodi.  Sementara  dosen  yang tidak memiliki tugas tambahan tidak wajib untuk hadir setiap hari dan mengisi absensi setiap hari. PMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan  pasal  4  mengatur  jam  kerja  dosen  disesuaikan  dengan  jabatan  fungsional masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Asisten Ahli > (lebih besar atau sama dengan) 21 jam per minggu. b. Lektor > (lebih besar atau sama dengan) 17 jam per minggu.
c. Lektor Kepala > (lebih besar atau sama dengan) 13 jam per minggu.
d. Profesor/Guru Besar > (lebih besar atau sama dengan) 9 jam per minggu.
Adanya  peraturan  tersebut  yang  ditetapkan  oleh  Kementerian  Agama,  ternyata tidak  diberlakukan  di  lingkungan  IAIN  Palopo.  Hal  inilah  yang  kemudian  menjadi perdebatan di antara dosen, terutama dosen yang tidak memiliki jadwal mengajar setiap hari dan ingin melakukan penelitian/pengabdian di luar kampus (wawancara peneliti).
Ketidakkonsistenan dalam penerapan peraturan ini menimbulkan ketidakpuasan dan  kebingungan  di  kalangan  dosen.  Kebingungan  dalam  aturan  ini  dapat  membuat lingkungan  kerja  menjadi  tidak  nyaman.  Lingkungan  kerja  yang  tidak  nyaman menyebabkan tingkat konsentrasi karyawan dalam bekerja akan berkurang dan kondisi tersebut  menyebabkan  tingkat  produktivitas  kerja  juga  menurun  (Amelia  &  Ratnawili, 2023; Parjimawati & Wirjawan, 2023; Rahayu, Rudiana, & Afrilia, 2023; Sugma, 2022). Dosen merasa bahwa kewajiban untuk hadir dan melakukan absensi setiap hari, meskipun tanpa  jadwal  mengajar,  menghambat  kegiatan  akademik  mereka  yang  lain,  seperti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang juga merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab seorang dosen

## 2. Pekerjaan yang Teralienasi
Absensi  elektronik,  baik  fingerprint  ataupun  face  recognition  pada  dasarnya dipraktekkan  agar  pegawai  dapat  lebih  disiplin  dalam  mengerjakan  tugasnya.  Namun, untuk mewujudkan kedisiplinan bukanlah hal yang mudah dikarenakan perlu proses lama yang secara aktif mengubah disiplin kerja menjadi suatu budaya. Artinya, disiplin perlu menjadi  suatu  kebiasaan  yang  diterima  oleh  tubuh  yang  membuat  pekerja  mau  untuk mentaati peraturan (Bocchetti, 2022; Murlianti & Samsudiani, 2022). Kedisiplinan kerja merupakan  usaha  untuk  mencapai  tujuan  kerja  secara  efektif  dan  efisien  sehingga pekerjaan dapat terselesaikan sesuai dengan rencana. Hal tersebut kemudian menjadikan output kerja sebagai tolak ukur disiplin.
Namun dalam penerapannya, di IAIN Palopo sendiri masih menjadikan absensi hadir  dan  pulang  kerja  melalui  mekanisme  absensi  elektronik  sebagai  tolak  ukur  dari kedisiplinan kerja. Berdasarkan hasil observasi peneliti, ditemukan bahwa tidak sedikit dosen yang datang ke kampus di pagi hari hanya menggunakan baju kaos, celana pendek, ataupun  daster  untuk  mengisi  absen  hadir  kemudian  pulang.  Mendekati  jam  waktu pulang, kemudian dosen tersebut datang kembali di kampus untuk mengisi absen pulang. Selain  itu,  ada  juga  dosen  yang  lokasi  rumahnya  cukup  jauh  dengan  lokasi  kampus, memilih untuk tidak mengisi absen sama sekali selama beberapa hari dalam seminggu. Dosen  tersebut  baru  berangkat  ke  kampus  dan  mengisi  absen  ketika  memiliki  jam mengajar di hari itu.
Beberapa  dosen  pulang  kembali  dikarenakan  jarak  rumah  dan  kampus  sangat dekat sehingga mudah untuk ke kampus ketika ada tugas atau urusan mendadak. Ada juga dosen yang pulang kembali setelah mengisi absensi kehadiran dikarenakan tidak memiliki jadwal mengajar pada hari itu. Namun, dosen tersebut juga tidak melaksanakan kegiatan penelitian  ataupun  pengabdian  kepada  masyarakat  ketika  tidak  memiliki  jadwal mengajar.
Ketidakaktifan  dosen  dalam  mengerjakan  tugasnya  yaitu  tridharma  Perguruan Tinggi  diakibatkan  konsepsi  yang  keliru  mengenai  bekerja.  Absensi  yang  dijadikan sebagai  tolak  ukur  “kehadiran”  dosen  dalam  pekerjaannya  membuat  pekerjaan  yang sesungguhnya yaitu pengajaran, penelitian, dan pendidikan tidak lagi menjadi aktualisasi diri  individu,  melainkan  tereduksi  maknanya  menjadi  paksaan  dan  terasing  dari pekerjaannya.  Kondisi  keterasingan  ini,  oleh  Karl  Marx,  disebut  alienasi  (pengasingan diri).  Kondisi  alienasi  ini  merupakan  kontradiksi  dari  hakikat  manusia  dimana  bekerja merupakan  kodrat  manusia  yang  membedakan  manusia  dengan  makhluk  lainnya (Hendriwani,  2022).  Bekerja  seharusnya  menjadi  aktivitas  yang  menggembirakan, merealisasikan diri, serta memberikan kepuasan (Marandika, 2018).
Kedisipilinan dosen yang hanya mengejar absensi membuat pengisian item kerja di  LKH/LKD  di  IAIN  Palopo  juga  belum  diawasi  secara  ketat.  Masih  ditemukan  item kerja di LKH/LKD bulanan hanya sebatas mengajar, tidak ada sama sekali item penelitian
dan pengabdian. Padahal, dalam PMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen Pada  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  pasal  4,  tercantum  bahwa  dalam  seminggu  setiap dosen  wajib  untuk  mengerjakan  tugasnya  sesuai  dengan  tridharma  PT.  Artinya,  dalam seminggu  dosen  wajib  untuk  melaksanakan  tugasnya  sebagai  dosen  tidak  hanya mengajar,  namun  juga  wajib  untuk  meneliti  dan  melaksanakan  pengabdian  kepada masyarakat.
Salah  satu  bukti  nyata  terkait  kurangnya  kinerja  dosen  IAIN  Palopo  di  aspek penelitian, adalah publikasi artikel di jurnal ilmiah terakreditasi, baik nasional ataupun internasional.  Dari  182  dosen,  ada  107  dosen  yang  menulis  artikel  dan mempublikasikannya  di  jurnal.  Artinya  persentase  dosen  yang  aktif  mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal  hanya 58,8% dari total dosen di IAIN Palopo. Selanjutnya, jumlah artikel yang dihasilkan oleh 107 dosen tadi selama tiga tahun terakhir, 2018-2020, berjumlah 115 artikel, dimana 34 terbit di jurnal internasional bereputasi dan 81 di jurnal nasional  terakreditasi.  Artinya,  persentase  keaktifan  publikasi  artikel  dosen  di  IAIN Palopo hanya sebesar 1,07%, dimana satu dosen hanya menghasilkan rata-rata satu artikel selama tiga tahun terakhir.
Sedangkan  di  UINAM,  dari  862  dosen,  ada  446  dosen  yang  aktif mempublikasikan artikel penelitiannya di jurnal selama tiga tahun terakhir, persentasenya mencapai 51,74%. Jumlah artikel yang dihasilkan oleh 446 dosen tersebut, selama tiga tahun  terakhir  berjumlah  830  artikel,  dimana  160  artikel  terbit  di  jurnal  internasional bereputasi dan 670 artikel di jurnal nasional terakreditasi. Artinya, persentase keaktifan publikasi artikel dosen di UINAM sebesar 1,86%, dimana satu dosen menghasilkan rata- rata hampir dua artikel selama tiga tahun terakhir.
Table 1. Perbandingan Publikasi dan Penelitian Dosen (2018-2020).
No Aspek IAIN Palopo UIN Alauddin 1. Persentase  Dosen  yang  aktif mempublikasikan artikel 58,8% 51,74% 2. Persentase  keaktifan  menulis dan mempublikasikan artikel 1,07% 1,86%
(Sumber: Olah Data)
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  keaktifan  dosen  UINAM  untuk  menulis  dan mempublikasikan artikel penelitiannya hampir dua kali lipat dibandingkan dosen IAIN Palopo.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  aturan  UINAM,  absensi  kehadiran  dosen  tidak dijadikan tolak ukur utama untuk melihat kinerja dosen. Berbeda dengan di IAIN Palopo, dimana absensi kehadiran dijadikan sebagai tolak ukur kinerja dosen. Akhirnya, dosen di IAIN Palopo tidak lagi menjadikan tridharma PT sebagai tugas utamanya, namun lebih pada absensi kehadiran belaka. Kurangnya penelitian dosen disebabkan keterasingan dari kewajiban  pekerjaannya  akibat  kewajiban  absensi.  Hal  itu  kemudian  memunculkan kondisi ketiadaan kepuasan sehingga bekerja tidak lagi diarahkan untuk dirinya sendiri, namun mengarah pada nilai ekonomis semata.
Teori  alienasi  Marx  menyatakan  bahwa  dalam  masyarakat  kapitalis,  individu cenderung  teralienasi  dari  hasil  pekerjaannya  karena  mereka  kehilangan  kendali  atas proses  produksi  dan  produk  akhirnya  (Hidayati  &  Setiawan,  2017;  Marandika,  2018; Raharusun, 2021). Dalam konteks ini, kewajiban absensi dapat memperkuat alienasi ini dengan mengarahkan perhatian dosen pada aspek kuantitatif (jumlah kehadiran) daripada kualitatif  (kualitas  pekerjaan  dan  kepuasan  pribadi).  Sebagai  akibatnya,  dosen  merasa terasing dari tujuan akademik yang lebih luas dan lebih memperhatikan aspek ekonomis, seperti  penghematan  atau  peningkatan  tunjangan,  daripada  pencapaian  akademik  atau kontribusi  sosial  yang  lebih  besar.  Dengan  demikian,  keterasingan  akibat  kewajiban absensi  dapat  menyebabkan  penurunan  motivasi  untuk  melakukan  penelitian  dan
pengabdian  kepada  masyarakat,  karena  nilai-nilai  ini  tidak  lagi  menjadi  fokus  utama dalam kerja dosen. Dosen tidak lagi menjadi akademisi, namun hanya menjadi manusia satu dimensi ( one dimensional man ) (Anthonio, 2022). Oleh Freud, tindakan yang hanya mengisi absen untuk dicap ke dalam kategori bekerja disebabkan karena deseksualisasi (Anthonio,  2022),  bekerja  tanpa  hasrat  dan  pemahaman,  sehingga  antara  pekerja  dan kerjaannya menjadi terasing, merasakan hidup tidak berarti, tidak memuaskan, dan tidak sepenuhnya manusiawi (Hidayati & Setiawan, 2017; Raharusun, 2021).

## 3. Model Relasi Kuasa dalam Absensi Elektronik
Praktik kuasa awalnya dilakukan secara frontal dan terang-terangan, namun kini praktik  kuasa  bergeser  menjadi  hal  yang  sangat  halus  (Ritzer,  2003).  Salah  satu  cara dalam membentuk kekuasaan yaitu melalui pendisiplinan tubuh (Foucault, 1997). Michel Foucault (Sarup, 2003) menjelaskan bahwa tubuh merupakan bagian yang sangat penting bagi manusia. Hal ini menjadikan tubuh manusia sebagai alat yang paling mudah sebagai objek kontrol dan sasaran kekuasaan. Michel Foucault menjelaskan bahwa disiplin adalah sebuah seni  untuk  memperbudak dan menundukkan tubuh  manusia agar  menjadi  lebih berguna.
Ada  dua  upaya  untuk  membentuk  perilaku  tubuh  yang  taat  dan  dapat “dikendalikan”  dengan  mekanisme  absensi  elektronik  pada  dosen.  Pertama,  melalui pengawasan hierarkis. Pengawasan hierarkis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah melalui  penggunaan  mesin  absensi  elektronik  itu  sendiri  dan  juga  melalui  CCTV  dan pimpinan.  Mesin  absensi  elektronik  secara  jelas  memudahkan  kampus  untuk  mencatat rekam  jejak  kehadiran  dosen.  Selain  itu,  dosen  juga  terbantu  dalam  pencatatan kehadirannya untuk mengisi laporan BKD.
Dalam proses pengisian absensi hadir dan pulang, setiap dosen di  IAIN Palopo harus  menempelkan  sidik  jarinya  di  mesin  scanner  yang  terpasang  di  kampus.  Setiap dosen  tidak  bisa  lagi  melakukan  “titip  absen”  seperti  pada  saat  absensi  manual, dikarenakan  setiap  sidik  jari  bersifat  unik  dan  tidak  ada  satupun  yang  sama.  Hal  ini mengharuskan  dosen  untuk  tetap  datang  ke  kampus  dan  melakukan  absensi  masing- masing.
Hal serupa juga dialami dosen di UINAM yang menggunakan absensi elektronik berbasis face recognition . Mesin scanner melakukan pemindaian wajar (iris mata) ketika dosen melakukan absensi. Sama halnya dengan sidik jari, bagian iris mata setiap orang berbeda-beda sehingga dosen tidak bisa lagi “titip absen”.
Hal  ini  kemudian  mengharuskan  dosen  untuk  datang  ke  kampus  agar  dapat mengabsen. Ketika dosen tidak datang ke kampus, artinya dosen tidak melakukan absensi kehadiran elektronik, baik secara fingerprint ataupun face recognition. Ketika dosen tidak melakukan  absensi,  maka  sidik  jarinya  ataupun  iris  matanya  tidak  akan  terekam  dan terinput di database, yang berarti dosen dianggap tidak hadir.
Selanjutnya, pengawasan hierarkis juga melalui sistem panoptikon lewat CCTV dan pimpinan. Di UINAM terpasang CCTV di setiap fakultas yang mengarah langsung ke pintu utama. Melalui CCTV, dosen yang keluar masuk fakultas dapat terlihat. Beda halnya dengan di IAIN Palopo, CCTV hanya terdapat di beberapa fakultas saja, namun pada kedua gerbang di IAIN Palopo terpasang CCTV. Semua rekaman CCTV tersebut dapat diawasi di bagian umum.
Selain  itu,  di  beberapa  fakultas,  baik  di  IAIN  Palopo  maupun  di  UINAM,  ada salah  seorang  pimpinan  yang  berinisiatif  untuk  mengecek  kehadiran  setiap  dosen. Pimpinan tersebut biasanya mengelilingi setiap ruangan di pagi hari untuk melihat apakah dosen  hadir  atau  tidak.  Ketika  ada  dosen  yang  tidak  hadir  tanpa  keterangan,  pimpinan tersebut  akan  menelepon  dosen  yang  tidak  hadir  dan  menanyakan  perihal
ketidakhadirannya (wawancara peneliti). Ketika dosen yang bersangkutan di telepon dan ternyata tidak memiliki kegiatan di luar kampus, maka dosen tersebut biasanya akan ke kampus.
Adanya  kewajiban  absensi  dan  pengawasan  ini,  memunculkan  perasaan  bahwa dosen selalu diawasi  oleh pimpinan. Dosen akhirnya menjadi  individu-individu seperti dalam sel penjara, yang menjadi sadar bahwa dirinya terus menerus diawasi. Panoptikon ini kemudian menjadi teknologi yang mengotomatiskan kuasa tanpa perlu melalui pribadi yang berkuasa, seperti halnya raja yang memiliki kekuasaan terpusat, melainkan dengan penyebaran individu, pemantauan dan melalui aturan-aturan yang memiliki mekanisme dan  dapat  menciptakan  relasi-relasi  yang  menguasai  tubuh,  sehingga  panoptikon  ini memberi gambaran positif tentang praktik kuasa dan disiplin.
Pengawasan  hierarkis  terakhir  melalui  pengumpulan  dokumen  kinerja  melalui Lembar Kinerja Dosen (LKD) setiap bulan. Dokumentasi diperlukan untuk mengawasi sejauh mana kinerja dari dosen dilihat dari absensinya. Dosen dianggap memiliki kinerja yang tinggi ketika presensi kehadiran dosen selalu terisi tepat waktu.
Selain presensi kehadiran, pimpinan juga mengeluarkan peraturan kepada dosen untuk  selalu  mengisi  Lembar  Kinerja  Harian  (LKH).  Melalui  dokumentasi  tersebut, pimpinan  dapat  melihat  kedisiplinan  dosen  dalam  menjalankan  tugasnya.    Semua kegiatan  yang  dilakukan  dalam  satu  hari  kerja  harus  dituliskan  dalam  LKH  tersebut. Setiap akhir bulan, masing-masing dosen akan mengirimkan rekapitulasi LKH yang telah dicatat  untuk  kemudian  dikumpulkan  oleh  bagian  kepegawaian.  Melalui  cara  ini, pengawasan dilakukan secara otomatis hingga nantinya membentuk pribadi yang disiplin dan  patuh.  Sebagaimana  yang  dikatakan  Foucault  (Ritzer,  2003),  disiplin  dapat menyentuh  tubuh  dari  berbagai  kontrol  aktivitas  yang  dicapai  dengan  cara  pengaturan waktu, pembentukan ketepatan antara waktu dengan tindakan, dan penciptaan sikap tubuh yang efisien agar tujuan kerja dapat tercapai dengan optimal.
Setelah itu, tubuh dilatih untuk membentuk ketepatan tindakan dengan capaian. Hal ini dapat dilihat dalam LKH tersebut mengenai kerja apa saja yag sudah dilakukan dan  hasil  apa  yang  sudah  dicapai.  Melalui  LKH  ini,  setiap  dosen  diwajibkan  untuk mengerjakan tugasnya sesuai  dengan aturan yang berlaku. Melalui  instrumen ini, akan menghasilkan  ketepatan  sikap  tubuh  dalam  melakukan  suatu  tindakan  tertentu.  Dosen dituntut  untuk  memanfaatkan  waktunya  dengan  baik,  mengisi  tiap  waktunya  dengan kerja-kerja yang produktif. Disini tubuh dosen dilatih untuk menemukan sikap yang tepat bagi suatu aksi atau tindakan sehingga penggunaan waktu bisa lebih efektif dan efisien.
Akhirnya dapat dilihat bahwa tubuh dosen ditaklukan dengan rezim pengawasan hierarki oleh pimpinan. Melalui pengawasan ini, yang dalam hal ini mewujud pada LKH, maka terjadilah penaklukan kuasa atas dosen. Melalui cara ini dibentuklah suatu objek baru dari kuasa, yakni tubuh yang terlatih dan berguna.
Kedua, pendisiplinan dilakukan melalui normalisasi pemberian tunjangan kinerja (Tukin)/Remunerasi. Normalisasi merupakan mekanisme dari kuasa disiplin selanjutnya yang  menjadi  mekanisme  penilaian  untuk  mengukur,  mengelompokan,  dan mengategorikan individu sesuai standar atau norma tertentu. Pada intinya normalisasi ini mewujud  pada  mekanisme  hukuman  kecil  mengenai  ketidaktepatan  waktu,  aktivitas, tingkah  laku,  sebagai  sesuatu  yang  dapat  menyadarkan  individu  menyadari  telah melakukan  suatu  pelanggaran.  Melalui  normalisasi,  suatu  perbuatan  kemudian  akan dikategorikan sebagai pelanggaran ataupun bukan pelanggaran.
Penerapan  instrumen  normalisasi  tersebut  dalam  PTKIN  dapat  dilihat  dari beberapa hukuman yang diterapkan. Misalnya dalam kasus ketidaktepatan waktu, dosen di  IAIN  Palopo  yang  terlambat  melakukan  presensi  kehadiran  ataupun  terlalu  cepat mengisi presensi pulang, maka akan mendapatkan sanksi berupa pemotongan tunjangan
kinerja  (tukin)  yang  diterima  setiap  bulannya.  Hal  ini  sebagaimana  yang  diatur  dalam PMA nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Pada Kementerian  Agama,  dimana  pemotongan  tukin  didasarkan  pada  keterlambatan  yang dibagi menjadi beberapa tingkat.
Table 2. Sanksi Keterlambatan No. Tingkat Keterlambatan/ Pulang Sebelum Waktunya Lama (menit) Presentase Pengurangan (%) 1. TL 1 1 menit s.d < 30 menit 0,5 2. TL 2 31 menit s.d < 60 menit 1 3. TL 3 61 menit s.d < 90 menit 1,25 4. TL 4 >91 menit dan/atau tidak mengabsen 1,5
(Sumber: Kementerian Agama, 2019).
Pengurangan tukin tersebut akan diakumulasikan dalam pembayaran tukin setiap bulannya.  Artinya,  ketika  dosen  sering  terlambat  mengisi  absen  hadir  ataupun  terlalu cepat  mengisi  absen  pulang,  maka  jumlah  tukin  yang  diterima  setiap  bulan  juga  akan semakin sedikit. Lain halnya dengan dosen di UINAM dimana status PTN-BLU membuat dosen UINAM mendapatkan remunerasi, bukan tukin (UIN Alauddin Makassar, 2017). Dalam pedoman pembayaran remunerasi di UINAM, komponen absensi pada dosen di UINAM hanya dihitung sebesar 10% bagi dosen tanpa tugas tambahan dan 15 % bagi dosen  dengan  tugas  tambahan  sebagai  dasar  pembayaran  remunerasi.  Sedangkan, komponen terbesar sebagai dasar pembayaran remunerasi adalah Laporan Kinerja Dosen (LKD)  yang  berisikan  tridharma  Perguruan  Tinggi/PT  (pendidikan/pengajaran, penelitian,  dan  pengabdian).  Hal  ini  membuat  dosen  di  UINAM  lebih  fokus  pada tugasnya  dalam  tridharma  Perguruan  Tinggi  dan  bukannya  absensi  kehadiran  yang tercatat  di  mesin  absen  (wawancara  peneliti).  Meskipun  presentase  komponen  absensi hanya sedikit, namun ketika dosen di UINAM terlambat untuk mengisi absensi kehadiran ataupun lupa/tidak mengisi sama sekali absensi kehadiran, maka uang LP akan dikurangi ataupun tidak dibayarkan.
Dalam  kasus  yang  lain,  misalnya  dalam  keterlambatan  mengumpulkan  LKH (IAIN  Palopo)/LKD  (UINAM)  bulanan,  dosen  yang  tidak  mengumpulan  LKH/LKD bulanan tepat waktu, maka pembayaran tukin/remunerasinya akan ditunda hingga dosen yang  bersangkutan  mengumpulkan  LKH/LKD  bulanannya.  Salah  satu  dosen  di  IAIN Palopo  mengaku  bahwa  tukin  bulanannya  sempat  ditahan  oleh  pimpinan  selama  dua bulan dikarenakan dirinya yang tidak mengumpulkan LKH bulanan.  Akhirnya, setelah mendapatkan  sanksi  seperti  itu,  dosen  tersebut  tidak  pernah  lagi  terlambat  untuk mengumpulkan LKH bulanannya (wawancara peneliti).
Hukuman tersebut dimaksudkan agar dosen sadar bahwa ia telah melakukan suatu pelanggaran yang tak boleh terjadi lagi. Sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Foucault, hukuman disiplin ini mengacu pada ketaatan terhadap keteraturan yang telah ditetapkan oleh  hukum,  program,  dan  peraturan  yang  telah  dibuat  sebelumnya  (Fuady,  2019). Disiplin menentukan individu-individu secara benar, individu akan diketahui secara tepat. Dengan  begitu  hukuman  mengintegrasi  pengetahuan  terhadap  individu.  Dengan demikian,  normalisasi  menjadi  perangkat  kuasa  yang  bukan  hanya  menghasilkan “keserupaan‟  tetapi  juga  “mendisiplinkan‟  individu  dengan  menciptakan  tubuh  yang mampu bekerja dengan tepat secara efektif dan efisien.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  mengungkap  bahwa  penerapan  sistem  absensi  yang  ketat  di perguruan  tinggi  berfungsi  sebagai  mekanisme  kontrol  yang  menciptakan  ilusi kedisiplinan di antara dosen. Dengan menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault, sistem  absensi  dapat  dilihat  sebagai  alat  pengawasan  yang  memperkuat  kekuasaan institusi  terhadap  dosen,  memastikan  kepatuhan  melalui  pengawasan  terus-menerus. Namun, kedisiplinan yang terlihat pada kertas tidak selalu mencerminkan kinerja yang optimal dalam menjalankan tugas tridharma perguruan tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Diperlukan revisi terhadap PMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang  Jam  Kerja  Dosen  Pada  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  untuk  menciptakan mekanisme  evaluasi  kinerja  yang  lebih  komprehensif  dan  reflektif  terhadap  kontribusi nyata  dosen.  Hal  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  penilaian  kinerja  tidak  hanya didasarkan  pada  aspek  kehadiran  fisik,  tetapi  juga  pada  pencapaian  dalam  tugas-tugas akademik utama. Dosen harus dinilai berdasarkan kualitas pengajaran, hasil penelitian, serta kontribusi mereka  dalam pengabdian kepada masyarakat, bukan hanya kehadiran fisik mereka di kampus.
Selain  itu,  penelitian  lebih  lanjut  diperlukan  untuk  mengkaji  secara  mendalam kinerja  pegawai,  termasuk  dosen,  guna  mengembangkan  sistem  evaluasi  yang  lebih efektif  dan  adil.  Evaluasi  ini  harus  mempertimbangkan  berbagai  faktor  yang memengaruhi kinerja dosen, termasuk tidak hanya kehadiran, tetapi juga produktivitas, inovasi,  dan  kontribusi  terhadap  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  masyarakat. Dengan pendekatan evaluasi yang lebih holistik dan berorientasi pada hasil, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa kinerja dosen diukur secara komprehensif, memberikan penghargaan kepada mereka yang berkinerja tinggi, dan memberikan dukungan bagi yang membutuhkan untuk meningkatkan kinerja mereka.

## Daftar Pustaka
Alhothaily,  M.,  Alradaey,  M.,  Oqbah,  M.,  &  El-Kustaban,  A.  (2015).  Fingerprint Attendance  System  for  Educational  Institutes. Journal  of  Science  and Technology , 20 (1), 34–44.
Amelia,  K.  R.,  &  Ratnawili.  (2023).  Pengaruh  Lingkungan  Kerja  dan  Kepuasan  Kerja terhadap  Kinerja  Karyawan. Jurnal  Entrepreneur  Dan  Manajemen  Sains (JEMS) , 4 (1), 85–91.
Andriana,  D.  (2019).  Relasi  Kekuasaan  Antara  Tim  Manajerial  Dan  Redaksi  Liputan. (Studi Kasus: Program Liputan 6 Pagi di SCTV). JIKE : Jurnal Ilmu Komunikasi Efek , 2 (2), 208–222.
Anthonio,  A.  (2022).  Work  Sucks,  I  Know:  Herbert  Marcuse  Mengenai  Pekerjaan Sebagai Represi Manusia. Dekonstruksi , 6 (01), 4–20.
Bahri, S. (2022). Absensi Untuk Dosen: Suatu Kemajuan atau Kemunduran? Retrieved from  Kompasiana.com  website:  https://www.kompasiana.com/samsulutu1018 /6203e8a4bb448608646c43c2/absensi-dosen-kemajuan-atau-kemunduran Bocchetti, A. (2022). Bodies, silences, and disciplines: on the ways to confine and their possible educations. Pro-Posições , 33 , 1–22.
Buck, C., Clarke, J., Torres de Oliveira, R., Desouza, K. C., & Maroufkhani, P. (2023). Digital  transformation  in  asset-intensive  organisations:  The  light  and  the  dark side. Journal of Innovation and Knowledge , 8 (2).
Danaher, G., Schirato, T., & Webb, J. (2002). Understanding Foucault . Delhi: Motilal Banarsidass Publishers.
Deriyani, R., & Hajad, V. (2022). Efektivitas Absensi Finger Print Terhadap Kedisiplinan Pns Di Kantor Sekretariat Daerah Kota Subulussalam. Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science , 8 (1), 69–80.
Dharma, B., Ramadhani, Y., & Reitandi, R. (2023). Pentingnya Laporan Keuangan untuk Menilai  Kinerja  Suatu  Perusahaan. El-Mujtama:  Jurnal  Pengabdian Masyarakat , 4 (1), 137–143.
Fadila,  R.,  &  Septiana,  M.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Absensi  Finger  Print Terhadap  Disiplin  Pegawai  Pada  Markas  Komando  Direktorat  Pengamanan Badan Pengusahaan Batam. Journal of Applied Business Administration , 3 (1), 53–63.
Fatimah, Y., & Janu Iswara, S. (2018). Efektivitas Fingerprint Sebagai Gambaran Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota  Mataram  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat. Jurnal  MSDA  (Manajemen Sumber Daya Aparatur) , 6 (2), 215–226.
Fitri  Rahmadani,  &  Sampeliling,  A.  (2023).  Pengaruh  lingkungan  kerja  dan  kepuasan kerja  terhadap  kinerja  karyawan. Kinerja:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Manajemen , 20 (1), 77–86. Foucault,  M.  (1997). Seks  dan  Kekuasaan:  Sejarah  Seksualitas .  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Fuady,  N.  (2019).  Kuasa  disiplin  dalam  kepemimpinan  di  perpustakaan  (studi  kasus Kepala  Perpustakaan  Sekolah  Sukma  Bangsa  Lhokseumawe). Al-Kuttab : Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan , 1 (2), 40–52. Hendriwani, S. (2022). Teori Kelas Sosial Dan Marxsme Karl Marx. Paradigma: Jurnal Kalam Dan Filsafat , 2 (01), 13–28.
Hidayati,  P.  W.,  &  Setiawan,  A.  K.  (2017).  Postmodernisme:  Bentuk-Bentuk  Alienasi Sebagai Dampak Modernisme Dalam Roman Ein Ganzes Leben Karya Robert Seethaler. Theodisca Lingua , 65 (5), 1–12.
Marandika,  D.  F.  (2018).  Keterasingan  Manusia  menurut  Karl  Marx. Tsaqafah , 14 (2), 229.
Murlianti, S., & Samsudiani, D. (2022). Body Appearance Disciplinary Mechanisms and Procedures  in  Order  to  Build  Beauty-Based  Compliance  for  Sales  Promotion Girls (SPG) at HP Cellular Sales Centers in Samarinda. Budapest International Research  and  Critics  Institute  (BIRCI-Journal):  Humanities  and  Social Sciences , 5 (1), 2742-2750.
Mutch,  A.  (2015).  Pastoral  Power  and  Governmentality:  From  Therapy  to  Self  Help. Journal for the Theory of Social Behaviour , 46 (3).
Nani,  A.,  &  Wijaya,  A.  A.  M.  (2020).  Efektifitas  Penerapan  Absensi  Finger  Print Terhadap  Disiplin  Pegawai  Di  Kantor  Kecamatan  Sorawolio  Kota  Baubau. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan , 1 (1), 8–15.
Ngurah, G., Dhanurdhara, D., Gusti,  I.,  Wimba,  A., Dewa,  I.  I., Wilyadewi, A. Y., … Pariwisata,  D.  (2022).  Pengaruh  Efektivitas  Penerepan  Absensi  Fingerprint Terhadap  Kinerja  Pegawaai  Dimediasi  Disiplin  Kerja. Jurnal  Manajemen, Kewirausahaan Dan Pariwisata , 2 (1), 46–56.
Nurlaela, A., & Trianasari, T. (2021). Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Sosial Kabupaten Karangasem. Bisma: Jurnal Manajemen , 7 (1), 62.
Okedukasi. (2015). Dosen Tidak Boleh Dikekang Absensi. Retrieved from okezone.com website: https://edukasi.okezone.com/read/2015/08/25/65/1201989/dosen- tidak-boleh-dikekang-absensi
Pangesti,  M.  A.,  Wisnubroto,  R.,  &  Martha,  N.  (2021).  Pagelaran  Wayang  Kulit: Pemanfaatan  Dalang  Sebagai  Propaganda  Politik  1986-1990. Historiography , 1 (2), 124.
Panjaitan, W. J., & Lupiana, F. (2023). Penerapan Tranformasi Digital dan Hambatannya Pada Industri Kuliner di Indonesia. Riset Manajemen Dan Ekonomi , 1 (2), 278– 301.
Parjimawati,  S.,  &  Wirjawan,  T.  W.  (2023).  Lingkungan  Kerja  dan  Kepuasan  Kerja Terhadap  Kinerja  Karyawan  Pada  Bagian  Assembly  PT  Mattel  Indonesia  di Kawasan  Jababeka  I. Journal  of  Economic,  Management,  Accounting  and Technology , 6 (2), 187–201.
Permatasari, T. A., & Anwar, R. (2023). Analisis Kinerja Karyawan Berbasis Pengukuran Disiplin Kerja Dan Kepuasan Kerja. Jurnal Bisnis Darmajaya , 9 (1), 63–79.
Raharusun, J. H. (2021). Makna Kerja Menurut Karl Marx (Sebuah Kajian dari Perspektif Filsafat Manusia). MEDIA Jurnal Filsafat Dan Teologi , 2 (1), 121–144.
Rahayu,  D.  D.,  Rudiana,  &  Afrilia,  U.  A.  (2023).  Pengaruh  Lingkungan  Kerja  dan Kepuasan  Kerja  terhadap  Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  di  Balai  Besar Standardisasi  dan  Pelayanan  Jasa  Industri  Logam  dan  Mesin  Kementerian Perindustrian  Kota  Bandung  Tahun  2022. Jurnal  Administrasi  Pemerintahan (Janitra) , 3 (2).
Ritzer, G. (2003). Teori Sosial Postmodern . Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Santoso, L., & Sunarto. (2006). Epistemologi Kiri: Seri Pemikiran Tokoh . Jogjakarta: Ar- Ruzz Media.
Sarup,  M.  (2003). Panduan  Pengantar  untuk  Memahami  Poststrukturalisme  dan Posmodernisme . Yogyakarta: Penerbit Jendela.
Sugma,  S.  H.  (2022).  The  Effect  Of  Work  Behavior  And  Work  Environment  On Employee Performance. At-Tadbir : Jurnal Ilmiah Manajemen , 6 (2), 169. Sulistiyani, E., Ali, A. H. N., & Astuti, H. M. (2020). Change Management Strategies to Implement  A  Fingerprint  Based  Attendance  System  in  Information  Systems Department Using ADKAR Model. Applied Technology and Computing Science Journal , 3 (1), 22–29.
Trittin-Ulbrich, H., Scherer, A. G., Munro, I., & Whelan, G. (2021). Exploring the dark and unexpected sides of digitalization: Toward a critical agenda. Organization , 28 (1), 8–25.
Vallennia,  K.,  Atikah,  A.,  &  Azijah,  F.  N.  (2016).  Pengaruh  Disiplin  Kerja  Terhadap Kinerja  Karyawan  (Studi  Kasus  PT.Sinar  Sosro  Rancaekek). E-Jurnal Equilibrium Manajemen , 6 (2), 39–49. Walker, D., & Gray, D. (2007). Historical Dictionary of Marxism . Lanham: Scarecrow Press, Inc,.
Yulianto, S. V., Madiun, P. N., Lestarinisngsih, T., Paksi, A. B., & Madiun, P. N. (2022). Attendance  Information  System  Using  Fingerprint  Based. The  International Conference  on  Computer  Science  and  Engineering  Technology  Proceedings (ICCSET) , 1 (1), 38–44.
Zain, E. M., Andjar, F. J., Rawi, R. D. P., & Fakdawer, F. F. (2022). Pengaruh Efektivitas Penerapan  Absensi  Finger  Print  Terhadap  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat Papua Barat. JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia) , 5 (2), 326.