Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Peran Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) Dalam Perikanan Tuna Di Indonesia

## Novita Yoseline Tambunan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: novitaysln@yahoo.co.uk
Abstrak. Ikan  Tuna  dengan  daya  jelajah  luas  melewati  laut  ZEE  menjadi  jenis  ikan  yang pengelolaannya  menjadi  tanggung  jawab  bersama  antarnegara.Oleh  karena  itu,  status  pengelolaan perikanan  tuna  nasional  selalu  menjadi  pantauan  dari  Lembaga  Pengelolaan  Perikanan  Regional ( Regional  Fisheries  Management  Bodies -  RFMOs).  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan belakangan ini mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.33 Tahun  2019  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga  Pengelola  Perikanan  di  Wilayah Pengelolaan  Perikanan  Negara  Republik  Indonesia  disusun  dan  ditetapkan  untuk  peningkatan efisiensi,  optimalisasi,  dan  koordinasi  pelaksanaan  pengelolaan  perikanan  di  Wilayah  Pengelolaan Perikanan  Negara  Republik  Indonesia  (WPPNRI).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif analitis yang menggunakan studi kepustakaan untuk menganalisis masalah-masalah yang disajikan. Dari  hasil  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa  RFMos  merupakan  organisasi  pengelola  perikanan daerah di laut lepas yang bertujuan untuk mengelola dan melestarikan ikan. Selain itu, RFMos juga dapat  digunakan  sebagai  alat  bagi  negara  maju  untuk  mengendalikan  laut  lepas  dengan  membuat aturan penangkapan ikan di laut lepas.

## Kata Kunci: Ikan Tuna, LPP, Perlindungan
Abstract.  Tuna  fish  with  a  wide  range  through  the  EEZ  sea  is  a  type  of  fish  whose management is a shared responsibility between countries. Therefore, the status of national fisheries management has always been monitored by the Regional Fisheries Management  Bodies (RFMOs). The Ministry of Marine Affairs and Fisheries recently issued a Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia No.33 of  2019 concerning the Organization and Work Procedure of the State Fisheries Management Agency for the Republic of Indonesia which is compiled  and  improved  to  increase  efficiency,  optimize  and  coordinate  the  implementation  of  the management  of  the  State  Fisheries  Management  area.  Republic  of  Indonesia  (WPPNRI).  This research uses analytical descriptive method which uses literature study for the problems presented. From the results of the analysis, it  can be denied that RFMos is a regional fisheries management organization in the high seas that aims and conserves fish. In addition, RFMos can also be used as a  tool  for  countries  moving  forward  to  control  the  high  seas  by  making  fishing  rules  on  the  high seas.
Keyword: Tuna, LPP, Protection
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## PENDAHULUAN
Perikanan di
seluruh dunia memberikan  kontribusi  yang  sangat  penting untuk  kesejahteraan  manusia,  menjadi  dasar penyediaan  bahan  pangan,  kesempatan  kerja atau mata pencaharian, dan juga rekreasi bagi ratusan  juta  orang  di  seluruh  dunia. 1 Sektor perikanan  juga  memiliki  peran  dalam memenuhi  kebutuhan  global  akan  pangan dan  meningkatkan  kesehatan  masyarakat dunia.  Namun  pada  sisi  lain,  hal  ini  juga menyebabkan  peningkatan  permintaan  atas produk  perikanan,  dimana  produk  perikanan menjadi salah satu yang diperdagangkan  secara  internasional dan  memiliki  nilai  jual  yang  tinggi.  Oleh karenanya,  pendekatan  terintegrasi  melalui pendekatan  ekosistem  terhadap  pengelolaan perikanan menjadi sangat penting. Salah satu metode  pendekatan  pengelolaan  perikanan adalah  dengan  menggunakan  pendekatan EAFM  ( Ecosystem  Approach  to  Fisheries Management ).  Penilian  terhadap  indikator- indikator yang terdapat pada EAFM diharapkan dapat menjadi mekanisme penilaian  pengelolaan  perikanan  pada  suatu wilayah.  Adapun  indikator  yang  menjadi dasar  penilaian  keberlanjutan  terhadap  suatu pengelolaan perikanan meliputi 6 aspek yakni sumberdaya  ikan,  habitat  dan  ekosistem perairan,  teknik  penangkapan  ikan,  sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
Indonesia merupakan negara kepulauan  yang  luas  wilayah  perairannya mencapai  5,4  juta  km 2 yang  memiliki keanekaragaman hayati dalam hal ini sumber daya ikan terbesar,
diantaranya dari kelompok ikan pelagis besar yaitu ikan tuna. Spesies ikan tuna antara lain seperti  cakalang  ( skipjack ),  sirip  kuning ( yellowfin  tuna ),  mata  besar  ( bigeye  tuna ), sirip  biru  selatan  ( southern  bluefin) ,  dan tongkol.  Ikan  tuna  adalah  kelompok  ikan yang  beruaya  jauh  ( highly  migratory  fish stocks )  atau  ikan  yang  beruaya  terbatas  di antara  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)  dari satu  atau  lebih  negara  dan  laut  lepas ( straddling  fish  stocks ). Salah  satu  sifat  dari ikan  tuna  adalah  spesies  ikan  yang  dapat berenang dalam jarak jauh yaitu dimana ikan
tuna  mampu  melintasi  batas  wilayah  suatu pulau atau negara.
Ikan  yang  bermigrasi  jauh  adalah ikan dengan daya jelajah yang sangat tinggi. Di  antara  ikan  yang  bermigrasi  menurut UNCLOS  1982,  ikan  layar  112  km  /  jam, marlins  bisa  mencapai  112  km  /  jam,  tuna sirip  biru  70  km  /  jam,  tuna  sirip  kuning  74 km / jam, hiu biru 67 km / jam, ikan todak 64 km  /  h,  hiu  macan  56  km  /  jam. 3 Tuna merupakan jenis ikan terbesar yang termasuk dalam kategori ikan yang bermigrasi  jauh,  menurut  Appendix  I UNCLOS  1982  terdapat  sembilan  jenis  tuna dari  tujuh  belas  jenis  ikan  yang  bermigrasi jauh.  Ikan  tuna  biasanya  hidup  berkelompok dan  selalu  melakukan  aktivitas  dengan kecepatan 27 km / jam sampai dengan 75 km /  jam  baik  pergerakan  lokal  maupun  jarak jauh. 4 Dengan  pergerakan  yang  begitu  cepat maka  jenis  ikan  yang  bermigrasi  jauh  dapat dikatakan  sebagai  tidak  terbiasa  dengan batas-batas  wilayah  perairan  suatu  negara atau bermigrasi melintasi perbatasan yurisdiksi  suatu  negara.  Kondisi  seperti  itu dapat menimbulkan masalah hukum. Negara- negara  yang  terkait  dengan  jenis  ikan  ini merasa  berhak  untuk  menangkap  ikan tersebut.  Misalnya  negara-negara  tempat ikan  bertelur,  dibesarkan,  dan  memilih tujuan  akhir  menetap  (hidup)  merasa  berhak atas  ikan  yang  ada.  Akibatnya,  bisa  terjadi pelanggaran  kedaulatan  negara  oleh  negara lain. Sehingga pemanfaatannya harus melibatkan  seluruh  pemangku  kepentingan dan kelompok pemerintah di tingkat nasional dan internasional.
Pada tahun 2004, Jepang dan Taiwan mengalami  penurunan  dalam  penangkapan ikan  tuna,  di  mana  kondisi  tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil  ikan  tuna  di  dunia.  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia (KKP  RI)  menyusun  Rencana  Strategis ( Strategic  Plan )  tahun  2010  -  2014  yang bertujuan  agar  produksi  ikan tangkap  di  laut meningkat  sebesar  0,5%  per  tahun,  dari produksi  sebanyak  5,38  juta  ton  pada  tahun 2010  menjadi  5,5  juta  ton  pada  2014. Meskipun  memiliki  nilai  potensi  ekonomi
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dan sosial yang sangat besar, namun sumber daya  perikanan  terkena  dampak  buruk akibatkegiatan  eksploitasi  yang  berlebihan ( overfishing ) dan  belum  memperhatikan ekosistem  sebagai  bagian  dari  pengelolaan yang komprehensif untuk menjaga keberlanjutan sumber daya.
Selain itu, dalam pengelolaan perikanan sangat penting untuk mempertimbangkan  dimensi  sumber  daya perikanan dan ekosistemnya, dimensi pemanfaatan  sumber  daya  perikanan  untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat, dan dimensi  kebijakan  perikanan  itu  sendiri. 7 Disamping itu, untuk mewujudkan pengelolaan tersebut diperlukan perencanaan kebijakan terkait dengan komitmen pengambilan keputusan, mekanisme koordinasi,  dan  hubungan  antar  regulasi. Pengelolaan  perikanan  secara  umum  dan pengelolaan  perikanan  tuna  secara  khusus sangat penting dilakukan di berbagai wilayah di  dunia  dengan  pertimbangan  sebagai berikut:
Pemenuhan kebutuhan protein: selain melakukan  pengaturan  penangkapan  ikan, upaya  lainnya  yang  telah  dilakukan  untuk menjaga  agar  stabilitas  protein  tetap  terjaga adalah  melalui  pengelolaan  sumber  daya ikan  secara  baik,  arif,  dan  bijaksana  dengan cara  mengadopsi  regulasi  dan  bergabung pada Regional Fishery Management Organisations (RFMO). Pengelolaan
perikanan  tuna  melalui  RFMO  diharapkan turut  memberikan  kontribusi  dalam  menjaga dan  memenuhi  kebutuhan  pangan.  Dengan menjaga  standar  kualitas  yang  tinggi, pengelolaan perikanan tuna wajib memperhatikan aspek legality, regulated and reported (LRR)  bukan illegal  unregulated, dan unreported (IUU). Pengelolaan perikanan  tuna  yang  IUU  dan  melanggar kesepakatan  RFMO  akan  menyebabkan produk  hasil  tangkapan  tidak  diterima  oleh konsumen  karena  secara  spesifik  melanggar ekolabel sehingga dapat menghambat pemenuhan kebutuhan protein;
1. Ketergantungan  terhadap  sumber  daya: kecenderungan mengkonsumsi ikan  yang menyebabkan  peningkatan  permintaan
untuk  memenuhi  kebutuhan  tentu  akan mengubah  pola  pengelolaan  perikanan tuna di seluruh dunia, sehingga pengelolaan perlu dilakukan berdasarkan regulasi  yang  disepakati  oleh  negara- negara anggota RFMO;
2. Kepemilikan terhadap sumber daya ikan: sumber  daya  perikanan  yang  bersifat terbuka ( open access ) dapat diakses oleh hampir  semua  kapal  dan  secara  tidak terbatas sehingga menyebabkan kerusakan  sumber  daya  dan  masalah ekonomi. Pengelolaan yang tidak terkontrol  oleh  akses  kapal  berakibat over  eksploitasi.  Oleh  karena  itu, pengelolaan  menjadi  sangat  dibutuhkan untuk menjaga ritme dalam mengeksploitasi sumber daya;
3. Peningkatan eksploitasi: ikan tuna memiliki  nilai  komersial  tinggi  secara ekonomi  sehingga  menjadi  salah  satu produk  primadona  yang  diekspor  ke beberapa  negara  di  dunia.  Karena pemanfaatan  tuna  berada  pada  ambang eksploitasi penuh ( fully exploited ) menjadi  alasan  utama  bagi  nelayan  dan pengusaha tuna untuk melakukan penangkapan ikan tuna secara intensif di alam.
United  Nations  Convention  on  the Law  of  the  Sea (UNCLOS)  tahun  1982 meminta negara-negara pantai untuk bekerjasama  dalam  memastikan  konservasi dan pemanfaatan yang optimal untuk spesies ikan  yang  beruaya  jauh  melalui  RFMO, termasuk  dengan  menciptakan  RFMO  baru seperti Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC), International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), Commission for  the Conservation  of  Southern  Bluefin  Tuna (CCSBT), Indian Ocean Tuna Commission IOTC),  dan Western  and  Central Pacific  Fisheries  Commission (WCPFC), bertujuan  untuk  mengelola  perikanan  tuna dan  memastikan  persediaan  ikan  tuna  dan mampu  mendukung  keberlanjutan  secara maksimum. 9 Berdasarkan skema untuk daftar kapal  IUU  dari  RFMO,  terdapat  355  kapal penangkap  ikan  milik  indonesia  yang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
diidentifikasi sebagai kapal IUU berdasarkan informasi dari CCSBT dan 75 kapal longline berskala besar milik Indonesia yang diidentifikasi sebagai kapal IUU berdasarkan informasi  dari  ICCAT.  Perikanan  IUU  ini tentunya  memiliki  dampak  ekonomi  dan politik di Indonesia.
Melihat  fenomena  di  atas,  menjadi sangat relevan untuk mengetahui bagaimana  peran  lembaga  pengelolaan perikanan  tuna  di  Indonesia.  Hal  ini  dirasa penting karena apabila
Hukum Internasional  telah  menyediakan  kerangka hukum  yang  cukup  bagi  keberlanjutan pengelolaan perikanan, maka aturan Hukum  Internasional  ini  dapat  dijadikan pedoman  bagi  pelaksanaan  pengelolaan perikanan di tingkat nasional.

## PEMBAHASAN
Argumen  telah  dibuat  bahwa  sistem pengelolaan  sumber  daya  lokal  dapat menjadi  efektif,  efisien  dan  adil  dalam  efek distribusinya. Namun, jika mengamati sumberdaya  perikanan  laut  di  Indonesia, terlihat jelas bahwa sistem seperti itu adalah pengecualian  daripada  aturan.  Penguasaan lokal  atas  sumber  daya  perikanan  telah didokumentasikan di beberapa bagian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Tidak ada sistem seperti itu yang telah didokumentasikan untuk Jawa atau  salah  satu  Kepulauan  Sunda  Kecil. Hanya  sebagian  kecil  dari  jutaan  lebih nelayan  Indonesia  yang  memiliki  suara dalam pengelolaan sumber daya yang mereka andalkan.  Ini  tidak  berarti  bahwa  sistem seperti  itu  tidak  penting.  Eksploitasi  sumber daya  perikanan  yang  berlebihan  merupakan masalah  serius  di  banyak  daerah  di Indonesia.  Pengaturan  mandiri  oleh  mereka yang mengeksploitasi sumber daya mungkin terbukti  menjadi  elemen  penting  dalam mencapai  panen  perikanan  berkelanjutan. Pelajaran dari sistem pengelolaan lokal yang ada  mungkin  terbukti  berharga  dalam mencapai  tujuan  ini.  Di  antara  pelajaran  ini adalah  pengenalan  kualitas  dinamis  dari sistem  ini  dan  adanya  tekanan  yang cenderung merusak sistem tersebut.
Kecenderungan sentralisasi kebijakan pemerintah  Indonesia  merupakan  faktor utama cenderung merongrong otoritas lembaga  lokal  yang  bertanggung  jawab  atas sumber  daya  pengelolaan.  Faktor  lain  yang cenderung mengikis kemampuan lokal untuk mengelola  sumber  daya  perikanan  termasuk peningkatan populasi manusia dan munculnya  pasar  nasional  dan  internasional untuk sumber daya laut yang baru berharga. 10 Populasi  Indonesia  yang  terus  berkembang telah  menghasilkan  peningkatan  permintaan ikan  sementara  pasar  internasional  untuk ikan  trochus,  berduri  lobster,  teripang,  dan spesies  laut  lainnya  telah  meningkatkan taruhan  ekonomi  terkait  dengan  kontrol  atas daerah  penangkapan  ikan  dekat  pantai setempat. Komersialisasi perikanan laut yang dihasilkan tidak  hanya  menciptakan  peluang ekonomi baru  bagi  masyarakat  lokal nelayan,  seringkali  menyebabkan  hilangnya kendali  masyarakat  atas  sumber  daya  lokal. Sementara  beberapa  individu  lokal  telah memperoleh  manfaat  dari  transformasi  ini, manfaat  ini  sering  kali  telah  dimenangkan dengan  mengorbankan  penipisan  sumber daya  dan  erosi  sumber  daya  sistem  alokasi berdasarkan standar lokal pemerataan distribusi. Kebijakan pembangunan berkelanjutan mencakup semua sektor pembangunan, termasuk di dalamnya adalah sektor perikanan. Istilah perikanan berkelanjutan  (sustainable  fisheries)  mulai dijadikan  agenda  dunia  pada  tahun  1995 melalui  perumusan  konsep  pembangunan perikanan  berkelanjutan  oleh  FAO,  yaitu penyusunan  dokumen Code  of  Conduct  for Responsible Fisheries (CCRF). Ketersediaan ikan  dapat  berlangsung  terus-menerus  pada tingkat yang wajar dengan mempertimbangkan  ekologi,  meminimalkan efek samping yang mengganggu keanekaragaman  jenis  ikan,  dan  fungsi ekosistem,  serta  dikelola  dan  dioperasikan secara  adil  dan  bertanggung  jawab,  sesuai dengan hukum dan peraturan lokal, nasional, dan internasional untuk memenuhi kebutuhan  generasi  sekarang  dan  generasi masa depan.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Menurut  Pasal  61-67  UNCLOS, ketentuan  mengenai  ikan  yang  bermigrasi jauh  dimuat  dalam  Bab  V:  Zona  Ekonomi Eksklusif.  Dalam  bab  ini,  Pasal  61  secara jelas  mengamanatkan  kerjasama  antara negara  pantai  dan  organisasi  internasional untuk  melakukan  tindakan  konservasi  dan pengelolaan  perikanan  berdasarkan  bukti ilmiah. 11 Ketika  pasokan  ikan  jenis  yang sama  ditemukan  di  dua  atau  lebih  negara pantai  baik  di  ZEE  dan  di  luar,  negara- negara  ini  harus  berkoordinasi  melalui organisasi  regional  untuk  mengembangkan kesepakatan untuk tindakan yang diperlukan,  seperti  konservasi  persediaan (Pasal  63).  Khusus  untuk  ikan  yang bermigrasi  jauh,  negara  pantai  dan  negara lain  yang  warganya  menggunakan  jenis ikan  yang  bermigrasi  jauh  di  wilayahnya harus  bekerja  sama  secara  langsung  atau melalui  organisasi  internasional  (Pasal  64 UNCLOS  1982).  Rezim  Laut Tinggi  diatur dalam Bab VII (Pasal 86-120). Pengelolaan dan  konservasi  sumber  daya  di  laut  lepas dapat  dilakukan  secara  sepihak  atau kerjasama antar negara (Pasal 117). Negara harus mengatur pengelolaan dan konservasi, dan jika memungkinkan, dengan  membentuk  organisasi  pengelolaan perikanan regional di berbagai daerah yang memiliki  aturan  sendiri  untuk  mengelola kegiatan perikanan (Pasal 118).
Pasal 87 UNCLOS mengatur bahwa setiap  negara  mempunyai  hak  untuk memanfaatkan  laut  bebas  dan  memiliki kebebasan  yang  diakui  secara  universal. Salah satu hak atas pemanfaatan laut adalah kebebasan untuk menangkap ikan ( freedom of fishing ) yang harus dilakukan oleh setiap Negara.  Khusus  untuk  hak  menangkap ikan,  UNCLOS mempertegas  kembali dalam  Pasal  116  mengenai  hak  dari  suatu negara untuk mengirimkan armada perikanan  nasionalnya  ke  laut  bebas. Namun, bersamaan  dengan  ketentuan tersebut,  langkah-langkah  konservasi  dari harus  dilakukan  secara  unilateral  maupun bekerjasama dengan Negara lain. Dorongan diadakannya  kerjasama  antara  Negara- negara  yang  memanfaatkan  sumber  daya
ikan  tuna  ditekankan  dalam  Pasal  118 UNCLOS,  dimana  Negara-negara  harus mengatur  pengelolaan  dan  konservasi, bekerjasama  untuk  menetapkan  organisasi perikanan sub-regional atau regional. 12
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara produsen tuna memiliki kepentingan dalam menjaga  keberlanjutan  sumber  dayanya. Oleh  karena  itu,  sebagai  bentuk  dari implementasi  Pasal  118  UNCLOS  tersebut Indonesia membutuhkan kerjasama regional dan internasional. Sebagai cerminan  politik  hukum  Indonesia  untuk terlibat  dalam  RFMO  dapat  dilihat  dalam ketentuan  pasal  10  ayat  (2)  Undang- Undang  No.  31  Tahun  2004  tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  No.  45  Tahun 2009 (“UU Perikanan”) yang menyebutkan bahwa  pemerintah  ikut  serta  secara  aktif dalam keanggotaan
badan/lembaga/organisasi regional dan internasional  dalam  rangka  kerja  sama pengelolaan perikanan regional dan internasional.  Selain  itu,  Pasal  11  ayat  (2) huruf f Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang  Kelautan  turut  mengamanatkan kewajiban  Pemerintah  untuk  berpartisipasi dalam  pengelolaan  perikanan  yaitu  terlibat dalam  RFMO  sebagai  forum  pengelolaan perikanan regional dan internasional, seperti  Komisi  Perikanan  Pasifik  Barat  dan Tengah  ( Western  and  Central  Pacific Fisheries  Commission  (WCPFC)), Komisi Tuna
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Samudra  Hindia  ( Indian  Ocean  Tuna Commision  (IOTC)), dan  Komisi  untuk Konservasi  Tuna  Sirip  Biru  Selatan ( Commission  for  the  Conservation  of Southern  Bluefin  Tuna  (CCSBT)) .  UU Perikanan  sebagai  bentuk  kepentingan  dan kepedulian  Indonesia  untuk  menjaga  serta mengelola  sumber  daya  perikanan  yang dibuktikan  menjadi  anggota  dari  RFMOs sehingga  dapat  berperan  serta  dalam pengelolaan  dan  konservasi  sumber  daya perikanan di laut lepas.
Salah  satu  tujuan  pembangunan perikanan  sebagaimana  tertuang  dalam Rencana  Strategis  Kementerian  Kelautan dan  Perikanan  2010-2014  adalah  untuk mengelola  perikanan  secara  berkelanjutan. Kontrol  masukan  telah  dipraktekkan  sejak awal  1970-an  dan  telah  dilaksanakan melalui sistem perizinan di mana
Pemerintah  Pusat  (melalui  Kementerian
Kelautan dan Perikanan "MOMAF") memberikan  izin  penangkapan  ikan  untuk kapal  yang  berukuran  lebih  dari  30  GT, Pemerintah Provinsi untuk kapal 20-30  GT dan  Pemerintah  Kabupaten  untuk  kapal  5- 20 GT. Rezim akses terbuka masih berlaku untuk  kapal  penangkap  ikan  dengan  berat kurang  dari  30  GT  di  bawah  yurisdiksi pemerintah provinsi dan kabupaten. Tindakan teknis yang diterapkan berupa (i) ukuran  mata  jaring  minimum  untuk  ujung pukat  jaring  pukat-hela  (trawl)  udang  (1 inci  untuk  pukat-hela  (trawl)  udang  dan  5 cm  untuk  pukat  ikan),  (ii)  ukuran  mata jaring  minimum  untuk  pukat  cincin,  (iii) maksimum  panjang  jaring  insang  (10  km), dan  (iv)  pembebanan  jarak  minimum  antar rumpon  minimal  10  mil  laut.  Tidak  ada pengendalian keluaran yang dipraktikkan di Indonesia. Pengecualian adalah pengelolaan perikanan  tuna  sirip  biru  selatan  dimana Indonesia  adalah  Negara  sebagai  anggota Komisi Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan (CCSBT) telah menerima kontrol keluaran. Insentif  ekonomi  telah  diberikan,  seperti subsidi  bahan  bakar  untuk  kapal  berukuran kurang  dari  30  GT  dan  program  kredit untuk perikanan skala kecil. Indonesia tidak banyak menerima bantuan luar negeri untuk
pengembangan perikanan. Pada saat penulisan,  tiga  proyek  yang  cukup  besar sedang  dilaksanakan.  Yang  pertama  adalah “Proyek  Pengelolaan  dan  Rehabilitasi Terumbu  Karang”  (COREMAP)  yang didukung oleh Fasilitas Lingkungan Global (GEF),  Bank  Pembangunan  Asia  (ADB), dan  Bank  Dunia.  Proyek  besar  kedua  - Coral Triangle Initiative - bersifat regional. Itu  dilakukan  di  Indonesia,  Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Timor Leste. Beberapa donor nasional  (ADB,  USAID,  AUSAID,  GEF) mendukung proyek dengan mengalokasikan dana  untuk  LSM  yang  berpartisipasi. Terakhir,  Indonesia  telah  berpartisipasi dalam  proyek  regional  baru-baru  ini, “Ekosistem  Laut  Besar  Teluk  Benggala”, yang  secara  finansial  didukung  oleh  GEF. FAO membantu negara dalam proyek pasca tsunami, khususnya di Aceh dan Nias.
Selain  itu,  Pemerintah  Indonesia meratifikasi
Agreement for the Implementation  of  the  Provisions  of  the United  Nations  Convention  on  the  Law  of the  Sea  of  10  December  1982  relating  to the  Conservation  and  Management  of Straddling  Fish  Stocks  (United  Nation Implementing  Agreement  (UNIA) tahun 1995  dalam  Undang-Undang  No.21  Tahun 2009  (“UU  UNIA”)  sebagai  bentuk komitmen Indonesia dalam rangka pengelolaan  ikan  tuna  secara  berkelanjutan dengan berbagai negara di dunia. Selanjutnya, UU Perikanan turut mengamanatkan  agar  pemerintah  dapat sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan  teknologi  dan  kebutuhan hukum  dalam  rangka  pengelolaan  dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan. 13
Berdasarkan  penjelasan  UU  UNIA, manfaat  yang  ingin  dicapai  ialah sebagai berikut:
4. Memantapkan  kebijakan  Pemerintah Indonesia  dalam  memberantas  IUU fishing
5. Mendapat informasi perikanan secara akurat
6. Mendapatkan  alokasi  sumber  daya perikanan  untuk  jenis  ikan  beruaya
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dan beruaya terbatas
7. Memperoleh  bantuan  dan  perlakuan khusus sebagai negara berkembang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
RFMO sebagai organisasi
pengelolaan  perikanan  regional  menjadi sangat berperan penting dalam pemanfaatan sumber daya ikan tuna melalui pengelolaan yang  berorientasi  pada  kepentingan  jangka panjang  dan  bertanggung  jawab  untuk menjawab tantangan pembangunan perikanan  yang  berkelanjutan  ( sustainable fisheries  development ).  RFMO  melalui
UNCLOS 1982
mengamanatkan pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya ikan tuna pada ZEE yang tertuang pada Bab V  Pasal  61-67  UNCLOS,  kerja  sama negara-negara dalam konservasi dan pengelolaan  sumber  daya  hayati  di  laut lepas  yang  tertuang  pada  Bab  VII  Pasal 118,  pengelolaan  perikanan  pada  laut tertutup  atau  setengah  tertutup  tertuang Pada  Bab  IX  Pasal  123.  Kehadiran  RFMO sebagai  organisasi  regional  diharapkan mampu menyediakan bahan pangan, kesempatan kerja, perdagangan, kesejahteraan ekonomi bagi pelaku perikanan  serta  penduduk  dunia  yang  terus mengalami  peningkatan.  RFMO  adalah organisasi  internasional  yang  bergerak  di bidang  perikanan  yang  beranggotakan negara  pantai  yang  memiliki  sumber  daya ikan  yang  perlu  dilestarikan.  Anggota RFMO  adalah  negara  dan  organisasi  yang memiliki  kepentingan  di  bidang  sumber daya  ikan.  Secara  umum  keanggotaannya merupakan contracting party dimana negara  anggotanya  tetap  berada  dalam koridor  hukum  positif  apabila  terjadi permasalahan  atau  perselisihan  di  bidang perikanan  di  wilayahnya,  namun  negara anggota  RFMO  mempunyai  kewajiban yang  harus  dipenuhi  terhadap  organisasi tersebut. 14 Setidaknya  ada  8  (delapan) RFMO di dunia, termasuk The Commission for  the  Conservation  of  Antarctic  Marine Living Resources (CCAMLR), The General
Fisheries
Commission for the Mediterranean (GFCM), The  North  East Atlantic  Fisheries  Commission (NEAFC),
The  North  Pacific  Fisheries  Commission (NPFC), Organisasi  Perikanan  Atlantik Barat  Laut (NAFO),  Organisasi  Perikanan Atlantik  Tenggara  (SEAFO),  Perjanjian
Perikanan Samudra Hindia Selatan (SIOFA),  dan  Organisasi  Manajemen Perikanan Regional Pasifik Selatan (SPRFMO). 15
Selengkapnya  tentang  teks  sumber iniDiperlukan teks sumber untuk mendapatkan informasi terjemahan tambahan Dalam keanggotaannya dalam RFMO, Indonesia tentunya berkewajiban untuk: 16
1. Mematuhi semua resolusi dan conservation management measures (CMM) yang sudah diadopsi oleh masing-masing RFMOs;
2. Mengadopsi semua resolusi dan conservation management measures (CMM) yang aplikatif ke dalam legislasi nasional;
3. Membuat laporan tahunan;
4. Melaporkan  data  dan  informasi yang  dipersyaratkan  oleh  resolusi seperti  pendataan
Ecologically Related Species (ERS);
5. Mendaftarkan kapal-kapal yang menangkap tuna dan spesies seperti tuna ke RFMOs  terkait;
6. Menghadiri pertemuan tahunan, compliance , dan working group yang relevan.
Keuntungan yang diperoleh dengan bergabung RFMO dalam pengelolaan perikanan tuna antara lain:
a. Penghematan  waktu  dan  biaya dalam  kerja  sama  penelitian  dan pengumpulan data perikanan, pemanfaatan  secara  optimal  jumlah tangkapan yang diperbolehkan ( total allowable catch , TAC). penegakkan hukum serta pengelolaan dan konservasi  sumber  daya  ikan  yang banyak  membutuhkan  tenaga  ahli, Indonesia tidak dianggap
melakukan  penangkapan  ilegal  di perairan  laut  lokasi  RFMO,  dan mendapatkan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
jaminan akses pemasaran tuna di pasaran internasional dan diterimanya ekspor tuna Indonesia ke negara tujuan ekspor.
b. Penambahan kapasitas usaha produksi penangkapan ikan di wilayah konvensi.
c. Kerja sama dalam pengelolaan dan verifikasi semua data dan informasi terkait penangkapan
d. Bekerja sama dengan respons yang cepat dalam mengembangkan penyelidikan IUU Fishing sehingga bisa menjadi LRR Fishing.
e. Kerja sama dalam pemonitoran, kontrol, dan pengawasan.
f. Kerja sama dalam membuat kebijakan dan prosedur yang cocok
g. Produk tuna Indonesia yang ditangkap di perairan wilayah RFMO berstatus legal di pasar regional dan internasional
h. Kerja sama dalam menyalurkan kemampuan dan teknologi
i. Indonesia memiliki hak suara dalam pengambilan  keputusan  pada  setiap sidang  komisi  dan  terpenuhinya kewajiban  Indonesia  dalam  rangka implementasi UNCLOS 1982.
j. Program  pencitraan  diri  dalam meningkatkan  posisi  tawar  sebagai sebuah  negara  yang  bertanggung jawab dalam mewujudkan perikanan yang berkelanjutan secara global
k. Indonesia berhak mendapatkan kuota penangkapan tuna.
l. Memfasilitasi masyarakat dalam mengakses  sumber  daya  ikan  di  laut lepas.
UNCLOS  mengatur  pengelolaan dan  konservasi  sumber  daya  perikanan tetapi tidak mengatur secara detail mengenai  hak  dan  kewajiban  Negara  yang memanfaatkan  ikan  yang  beruaya  terbatas dan ikan yang beruaya jauh, di mana hal ini dapat menimbulkan potensi sengketa antara negara  pantai  dengan  negara  pantai  atau antara  negara  pantai  dengan  negara penangkap  ikan  jarak  jauh  sehubungan
dengan  eksploitasi  sumber  daya  secara berlebihan.  Amanat  Agenda  21  pada konferensi perserikatan bangsa-bangsa tentang lingkungan hidup dan pembangunan pada 1992 yaitu mengharuskan  negara-negara  mengambil langkah  yang  efektif  melalui  kerja  sama global  untuk  menjamin  perikanan  di  laut lepas dapat dikelola sesuai dengan ketentuan  UNCLOS  1982.  Namun,  amanat tersebut tidak ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya  Resolusi  Majelis  Umum PBB  No.47/192  yang  menghendaki  adanya konferensi  tentang  jenis  ikan  yang  beruaya terbatas dan jenis ikan yang beruaya jauh.
Mandat  untuk  ikut  dalam  RFMO bagi  negara  pantai  dan  negara-negara  yang melakukan  penangkapan  ikan  secara  tegas diatur dalam Pasal 8 ayat 1 UNIA, di mana negara-negara  yang  memiliki  hak  akses untuk  memanfaatkan  jenis-jenis  ikan  yang beruaya  terbatas  dan  beruaya  jauh  di  laut lepas  adalah  negara-negara  yang  menjadi anggota  dari  organisasi  perikanan  sub- regional  atau  regional  dan  bekerjasama dalam  penerapan  ketentuan  konservasi  dan pengelolaannya. Negara yang telah menjadi anggota  organisasi  perikanan  regional disyaratkan untuk menyetujui jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan levels of fishing  effort ,  serta  telah  mempersiapkan mekanisme  kerjasama  dalam  kegiatan monitoring  control  and  surveillance dan penegakan hukumnya secara efektif. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi negara yang tidak menjadi anggota suatu organisasi  perikanan  sub  regional  dan regional  untuk  bekerjasama  dalam  upaya konservasi dan pengelolaan jenis-jenis ikan yang  beruaya  terbatas  dan  beruaya  jauh sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982.
Sejak tahun 2015 Pemerintah Indonesia telah menetapkan " Tuna Fisheries  Management  Plan "  melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik  Indonesia  Nomor  107/KEPMEN- KP/2015  tentang  Rencana  Pengelolaan Perikanan  Tuna,  Cakalang  dan  Tongkol sebagai referensi dasar pengelolaan perikanan  tuna  di  Indonesia.  Selanjutnya
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
sejalan dengan Kebijakan Perikanan Nasional,  Indonesia  juga  terus  menerus berupaya  untuk  meningkatkan  kepatuhan agar  semua  produk  perikanan  Indonesia termasuk  komoditi  tuna  bukan  berasal  dari
praktek-praktek IUU  Fishing .  KKP  telah dan terus berupaya serius dalam memberantas IUU  Fishing .  Upaya-upaya tersebut  antara  lain  pembentukan  satuan tugas khusus  (Satgas  115),  keterlibatan  Indonesia sebagai champion  partner  Global  Record  of Fishing  Vessels, integrasi  data  VMS  dengan Global Fishing Watch yang telah memberikan  dampak  positif  terhadap  upaya Indonesia
untuk turut menjamin keberlanjutan  usaha  perikanan  tuna  dunia. 17 Upaya  dalam  membasmi IUU  Fishing juga dilakukan  dengan  mendorong  entitas  dunia untuk  menyatakan IUU  Fishing sebagai transnational organized crime (TOC). pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Port  State  Measure  Agreement (PSMA)  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor 43  tahun  2016.  Saat  ini,  KKP  sedang membuat  Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  untuk  penerapan  PSMA  tersebut sebagai  langkah  awal  otoritas  pelabuhan perikanan  dalam  memperkuat  pengawasan, mencegah  dan  membasmi IUU  fishing . Pemerintah  Indonesia  juga  berkomitmen untuk mengintegrasikan semua database dan sistem  pemantauan  perikanan  tuna  di Indonesia dalam meningkatkan validitas dan akurasi  data  dari  waktu  ke  waktu  sebagai bagian dari meningkatkan kepatuhan Indonesia  terhadap Tuna  Management  and Conservation  Measures  RFMO. Dengan demikian,  tindakan  nyata  telah  diambil pemerintah  Indonesia  dalam  berpartisipasi untuk  mewujudkan  pengelolaan  perikanan tuna dunia yang berkelanjutan.
Hal ini berakibat serius bagi Indonesia,  karena  dengan  tidak  menjadi anggota,  Indonesia  dinilai  tidak  berniat  baik untuk
memperhatikan kelestarian sumberdaya tuna di wilayah tersebut. Dengan kondisi  ilegal,  hasil  produksi  tuna  Indonesia akan  digolongkan  tidak  dilaporkan.  Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa negara-negara maju  telah  melaksanakan  hegemoni  di  laut lepas yang merupakan neo kolonialisme atau kolonialisme  secara  halus. Menurut  Adi Sulistiyono 20 ,  telah  terjadi  tarikan  pada sistem  hukum  di  Indonesia  yang  berdampak
pada  partisipasi  Indonesia  menjadi  anggota RFMOs.  Tarikan  ini  berarti  terdapat  hukum atau politik internasional yang mempengaruhi  partisipasi  suatu  negara dalam  perjanjian  internasional. 21 Terkait pembentukan RFMO, negara maju menggunakan  pelestarian  sumber  daya perikanan  di  laut  lepas  sebagai  alasan  untuk mewujudkan  kepentingannya.  Bagi  CCSBT, Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki kedudukan  penting  karena  terdapat  tempat pemijahan SBT di wilayah Indonesia. Selain itu,  sebagai  salah  satu  negara  yang memanfaatkan  SBT  untuk  kepentingan nasional,  Indonesia  didorong  oleh  negara- negara anggota CCSBT untuk dapat mendukung upaya pelestarian dan pemanfaatan SBT.
Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan  belakangan  ini  mengeluarkan Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik  Indonesia  No.33  Tahun  2019 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia disusun  dan  ditetapkan  untuk  peningkatan efisiensi, optimalisasi, dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan di Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Peraturan ini mengatur mengenai Komisi Pengelola
Perikanan yang bertugas melakukan perumusan  masukan  dalam  penyusunan, pelaksanaan,  dan  evaluasi  pelaksanaan  RPP, serta  rekomendasi  penyusunan  kebijakan pengelolaan  perikanan  berkelanjutan  di WPPNRI.

## KESIMPULAN
Ikan  Tuna  dengan  daya  jelajah  luas melewati  laut  ZEE  menjadi  jenis  ikan  yang pengelolaannya  menjadi  tanggung  jawab bersama  antarnegara.Oleh  karena  itu,  status pengelolaan  perikanan  tuna  nasional  selalu menjadi pantauan dari Lembaga Pengelolaan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Perikanan  Regional  (Regional Fisheries
Management  Bodies -  RFMOs).  RFMOs mempunyai mandat untuk pengaturan pengelolaan tuna secara global/Internasional. Dalam pengelolaan perikanan tuna,
Indonesia  sudah  turut  bergabung  dengan CCSBT,  IOTC,  dan  WCPFC,  di  mana Indonesia  mengadopsi  ketentuan-ketentuan RFMO dalam peraturan perundang- undangan nasional. Melalui keanggotaannya, ndonesia  perlu  melaksanakan  secara  penuh seluruh  regulasi  yang  dikeluarkan  oleh RFMO  untuk  mencegah  terjadinya  tindakan yang  dikategorikan  dalam  IUU  fishing  pada masing-masing  RFMO.  Selain  RFMO, Pemerintah harus mengimplementasikan pembentukan  Komisi  Pengelola  Perikanan sebagai  lembaga  pengelola  perikanan  dari sisi nasional.
Dari  hasil analisis  dapat  disimpulkan bahwa RFMos merupakan organisasi pengelola  perikanan  daerah  di  laut  lepas yang  bertujuan  untuk  mengelola  dan melestarikan  ikan.  Selain  itu,  RFMos  juga dapat  digunakan  sebagai  alat  bagi  negara maju untuk mengendalikan laut lepas dengan membuat  aturan  penangkapan  ikan  di  laut lepas. Keikutsertaan RFMO Indonesia dipengaruhi  oleh  hukum  dan  globalisasi yang  berkembang  di  bidang  perikanan, seperti  saat  Indonesia  belum  menjadi anggota  RFMO,  ada  tekanan  dari  negara maju  dengan  pengenaan  sanksi  embargo ekspor  tuna  Indonesia  karena  produk perikanan  Indonesia  dikategorikan  dalam praktik  IUU  Fishing.  Di  sisi  lain,  terdapat berbagai keuntungan bagi Indonesia menjadi Anggota RFM, antara lain menghemat waktu dan biaya dengan kesempatan untuk kolaborasi  penelitian  dan  pengumpulan  data perikanan,  memanfaatkan  total  allowable catch (TAC), melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan (MCS), penegakan hukum, pengelolaan dan konservasi  ikan.  sumber  daya  ikan  yang membutuhkan  banyak  tenaga  ahli  serta mendapatkan kuota penangkapan dan jaminan akses pemasaran tuna di pasarinternasional.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Dwiponggo,
Pemanfaatan Dan
Pengelolaan  Optimal  Perikanan  Laut Dalam  Pembangunan Jangka Panjang (PJP)  Tahap  II, Jakarta:  Balitbang Pertanian Pusat Penelitian dan
Pengembangan  Perikanan  kerjasama dengan USAID/FRDF, 1991.
Adi  Sulistiyono  dan  Muhammad  Rustamaji,
Hukum  Ekonomi  Sebagai  Panglima , Sidoarjo:  Masmedia  Buana  Pustaka,
2009.
Ahmad  Solikhin,  Neo  Koloniaslisasi  di  Laut Lepas, Sinar Harapan 11 April 2005. Anastasia Telesetsky, “U.S. Seafood Traceability  as  Food  Law  and  the Future of Marine Fisheries, Environmental  Law”,  Vol.  47,  No.  3 (Summer 2017.
Anthony  T.  Charles, Sustainable  Fishery Systems ,  (Inggris:  Blackwell  Science Ltd, 2001).
Aryuni  Yuliantiningsih,  “The  Participation of  Indonesia  in  Regional  Fisheries Management  Organizations  (Rfmos):
The Legal and Globalization
Perspectives”, Jurnal  Ilmu  Hukum
Unifikasi, Vol. 6 No. 2, 2018.
Conner Bailey dan Charles Zerner, Community Based Fisheries Management  Institutions  in  Indonesia, New Zealand: Marecentre, 2017.
Erni Widjajanti, Pengelolaan Perikanan Tuna
Indonesia dan Peran Kerjasama
Indonesia  dalam  RFMO,  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan,  disampaikan pada  Seminar  Nasional  Hukum  Laut, 2013,  Universitas  Sebelas  Maret,

## Surakarta
Indonesian  Journal  of  International  Law Vol.2, No.3, 2005/
Kavern L. Cochrane dan S.M. Garcia, eds. , A Fishery  Manager’s  Guidebook ,  2nd Edition,  (FAO  dan  Wiley-Blackwell Publishers, 2009.
Khairunnisah,  N.  A.,  Sulhaini,  S.,  &
Mulyono, L. E. H. (2020). The Effect of Halal Destination Image, Travel Motivation  and  Marine  Tourism  as Branding  Icons  on  Tourists'  Decisions
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
to  Revisit. International  Journal  of Multicultural and
Multireligious
Understanding , 7 (11), 40-49.
Krisna  Fery  Rahmantya,  Anggie  Destiti Asianto, dan Dadang Wibowo,
Analisis  Data  Pokok  Kelautan  Dan Perikanan  2015 ,  Jakarta:  Pusat  Data, Statistik  dan  Informasi  Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015. Lischewski,  Conservation  and  management of  transnational  tuna  fisheries.  Lowa, USA: Willey-Blackwell; 2010. Melda Kamil Ariadno, Kepentingan Indonesia Dalam  Pengelolaan  Perikanan  Laut Bebas,
Michael  M.  Sissenwine,  Pamela  M.  Mace,
dan Hans J. Lassen, Preventing Overfishing:  Evolving  Approaches  and Emerging  Challenges ,  (ICES  J.  Mar. Sci.,2014), 71:2. Wayan  Kantun, Pengeloaan Perikanan Tuna, (Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press, 2018. Wayan Kantun, Pengelolaan Perikanan Tuna, (Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press, 2018).