## Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan di
Kabupaten Kerinci Tahun 2011 – 2016
1 Murniati
1 STIE Sakti Alam Kerinci murniatimsi@gmail.com

## Abstract
This  research  entitled  the  effectiveness  of  Revenue  Equalization  Fund  and regional Original in Kerinci 2011-2016 Year, with the aim to find out how large the original revenue growth areas and Fund Balances in the Regency of Kerinci 2011-2016  Year  and  To  find  out  how  large  a  rate  Efekstivitas  the  original Revenue Equalization Fund and Areas in Kerinci 2011-2016 Year. This research dalaksanakan in the District of Kerinci using Secondary data, with data collection techniques Research Library with Descriptive method quantitative and qualitative descriptive. As for the analysis tools used i.e. the ratio of the growth and the ratio of effectiveness. Based on the results of the study showed that the original receipt of an income Growth Areas in the Regency of Kerinci from year 2011  – 2016 is always increasing. While the percentage of growth experiencing fluctuations. The average  nominal  Target  for  6  years  2011-2016  years  of  Rp.  49,597,954,211, where the average target percentase 2011-2016 year of 17.79%.  Growth targets and  the  realization  of  Equalization  Funds  in  the  Regency  of  Kerinci,  explained that in nominal target of receiving funds from the balance of the year 2011 – 2016 in  total  amounting  to  Rp.    3.767.521.,  800.135,20  average  per  year  or  Rp. 627,920,300,022.53.  So  also  with  the  percentage  growth  target  receiving  funds Balances  experienced  fluctuation  that  is  20.53%  average.  Whereas  the effectiveness of the original Income Areas in the Regency of Kerinci Years 2011- 2016, an average realization of greater than the target which entered criteria very effectively  with  the  value  of  the  average  of  105.79%.  The  effectiveness  of  the Equalization  Funds  in  the  District  of  Kerinci  2011-2016  Years,  on  average exceeds its realization of targets set. It means that by the criterion of effectiveness including  the  categories  very  effectively  with  an  average  effectiveness  of  100.39 percentasi%.

## Keywords: effectiveness, Revenue Equalization Fund and regional Original

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  serta  UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah  sebagai  dasar  penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Misi  utama  kedua undang-undang  tersebut  adalah  desentralisasi.  Desentralisasi  tidak  hanya  berarti pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  yang  lebih  rendah, tetapi  juga  pelimpahan  beberapa  wewenang  dari  pemerintah  ke  pihak  swasta dalam  bentuk  privatisasi  (Mardiasmo,  2013).  Penyelenggaraan  desentralisasi terkait  dengan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  salah  satunya  adalah pembentukan  daerah  otonom  dan  penyerahan  kekuasaan  secara  hukum  dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahannya masing- masing.  Selaras  dengan  tujuan  otonomi  dan  outcome,  penyusunan  APBD bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia,  mengalokasikan  secara  tepat  sesuai  kebijakan  pemerintah  dan
mempersiapkan  kondisi  bagi  pelaksanaan  pengelolaan  anggaran  daerah  yaitu menuntun  kemandirian  suatu  daerah  sehingga  upaya  harus  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  untuk  mengoptimalkan  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dan  sumber  dana  bagi  daerah  dalam  rangka  membiayai  aktifitas operasional  pemerintah  daerah  melalui  pendapatan  asli  daerah  yang  berasal  dari pajak  dan  retribusi  daerah,  dan  sumber  dana  daerah  melalui  dana  perimbangan yaitu  dana  alokasi  umum,  dana  alokasi  khusus,  dan  pendapatan  transfer. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  pendapatan  yang  bersumber  dari kegiatan  ekonomi  itu  sendiri.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  salah satu  pilar  kemandirian  suatu  daerah.  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah.  Karena  itu,  kemampuan  suatu  daerah menggali  PAD  akan  mempengaruhi  perkembangan  dan  pembangunan  daerah tersebut.  Di  samping  itu  semakin  besar  kontribusi  PAD  terhadap  APBD,  maka akan  semakin  kecil  pula  ketergantungan  terhadap  bantuan  pemerintah  pusat.  Hal ini  karena  PAD  dapat  dipergunakan  sesuai  dengan  kehendak  dan  inisiatif pemerintah  daerah  demi  kelancaran  penyelenggaraan  urusan  daerahnya  (Bastian, 2012). Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan juga merupakan salah  satu  sumber  penerimaan  daerah  yang  memiliki  kontribusi  besar  terhadap struktur  APBD.  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  menyebutkan  bahwa  Dana Perimbangan  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBD  yang dialokasikan  kepada  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan  desentralisasi  tersebut.  Pengelolaan  dan  pertanggungjawaban keuangan  daerah telah  ditetapkan  pada  Peraturan  Pemerintah  No  58  Tahun  2005 yang  menegaskan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah  harus  dilakukan  secara tertib,  taat  pada  peraturan  perundangundangan  yang  berlaku,  efisien,  efektif, transparan,  dan  bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  atas  keadilan  dan kepatuhan  (Bastian,  2012).  Apabila  pengelolaan  daerah  dilakukan  dengan  baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja  pemerintah  daerah  itu  sendiri  dan  Efektivitas  pun  akan  tercipta  dengan baik.
Tabel 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Kerinci  Tahun 2011−2016 Tahun Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp) Realisasi Dana Perimbangan (Rp) 2011 34.924.903.019,66 498.122.606.258,83 2012 32.020.001.879,23 588.567.045.360,00 2013 36.470.030.655,34 647.505.131.112,00 2014 59.626.711.527,91 673.545.200.956,00 2015 70.463.809.684,80 657.794.536.662,00 2016 81.320.041.327,77 716.530.728.762,00 Jmlah 314.825.498.094,71 3.782.065.249.110,83 Rata-rata 52.470.916.349,12 630.344.208.185,14
Sumber: DPPKAD dan Laporan Kinerja Kabupaten Kerinci
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  semua  penerimaan  yang diperoleh  daerah  dari  sumber-sumber  dalam  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku  (Halim,  2004:96).  Sektor  pendapatan  daerah  memegang  peranan  yang sangat  penting,  karena  melalui  sektor ini  dapat  dilihat  sejauh  mana  suatu  daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  dan  Dana  Perimbangan  memiliki  peranan  yang  besar  sebagai sumber  pembiayaan  pembangunan  dan  pada  akhirnya  mampu  mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Penurunan kegiatan ekonomi diberbagai daerah juga  menyebabkan  penurunan  pendapatan  daerah  sehingga  menghambat pelaksanaan  kegiatan  pemerintah,  pembangunan,  dan  pelayanan  masyarakat  oleh pemerintah  daerah  secara  otonom.  Begitu  juga  sebaliknya  peningkatan  kegiatan ekonomi  diberbagai  daerah  akan  meningkatkan  pendapatan  daerah  sehingga pelaksanaan  kegiatan  pemerintah,  pembangunan,  dan  pelayanan  masyarakat  oleh pemerintah tidak terhambat.
Sesuai  dengan  latar  belakang  penelitian  yang  telah  diuraikan  sebelumnya, maka  masalah  yang  akan  dibahas  dan  diuraikan  dalam  penelitian  ini  adalah:  1) Berapa  Besar  Pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Perimbangan  di Kabupaten  Kerinci  Tahun  2011-2016?;  2)  Berapa  Besar  Tingkat  Efekstivitas Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Perimbangan  di  Kabupaten  Kerinci  Tahun 2011-2016?
Berdasarkan masalah pokok penelitian sebagaimana dijelaskan di atas, maka maksud dan  tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Berapa Besar Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2016? 2) Untuk mengetahui Berapa Besar Tingkat Efekstivitas Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2016?
Manfaat  dari  penelitian  ini  adalah:  1)  Hasil  penelitian  dapat  digunakan untuk  menambah  referensi  dibidang  karya  ilmiah  yang  dapat  digunakan  untuk mengembangkan  ilmu  pengetahuan;  2)  Penelitian  ini  merupakan  latihan  dan pembelajaran  dalam  menerapkan  teori  yang  diperoleh,  sehingga  menambahkan pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah; 3)  Diharapkan dapat menjadi bahan  pertimbangan  bagi  pemeritah  Kabupaten  Kerinci  terhadap  efektivitas pengelolaan PAD dan Dana Perimbangan, yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan  masukan  dalam  menetapkan  kebijakan  dibidang  upaya  peningkatan pendapatan asli daerah dimasa yang akan datang, khususnya yang bersumber  dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## Landasan Konseptual

## Pengertian Pembangunan
Menurut  Fakih  (2001:10) pembangunan  adalah kata  benda  netral  yang maksudnya  adalah  suatu  kata  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  proses  dan usaha  yang  meningkatkan  kehidupan  ekonomi,  politik,  budaya,  infrastruktur masyarakat dan sebagainya . Sedangkan  menurut Katz (dalam Yuwono, 2001:47) mengatakan  pembangunan  yang  besar  dari  suatu  keadaan  tertentu  ke  keadaan yang  dipandang  lebih  bernilai.  Pada  umumnya tujuan-tujuan  pembangunan adalah pembinaan bangsa (national building) atau perkembangan sosial ekonomi. Maka  untuk  mencapai  pembangunan  yang  telah  dicanangkan  selama  ini  bahwa peningkatan  kesejahteraan  manusia  menjadi  fokus  sentral  dari  pembangunan dimana  pelaksanaan  pembangunan  masyarakatlah  yang  menentukan  tujuan,
sumber-sumber  pengawasan  dan  pengarahan  proses-proses  pelaksanaan pembangunan.

## Pengertian Pembangunan Ekonomi
Menurut Adam Smith pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara  pertumbuhan  penduduk  dan  kemajuan  teknologi  (Suryana,  2002:55). Sedangkan  menurut  menurut  Irawan  (2002:  5)  pembangunan  ekonomi  adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan  tinggi  rendahnya  pendapatan  riil  perkapita.  Prof.  Meier  (dalam Adisasmita,  2005:  205)  mendefinisikan  pembangunan  ekonomi  sebagai  proses kenaikan pendapatan riil perkapita dalam suatu jangka waktu yang panjang. Dari beberapa  definisi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pembangunan  ekonomi merupakan  suatu  perubahan  yang  terjadi  secara  terus-menerus  melalui serangkaian  kombinasi  proses  demi  mencapai  sesuatu  yang  lebih  baik  yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.

## Pengertian Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  yang  kita  kenal  selama  ini  mempunyai  perspektif jangka  panjang  dan  mempunyai  beberapa  definisi.  Definisi  tersebut,  antara  lain, adalah  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  suatu  proses  kenaikan  Produk Nasional Bruto Riil atau Pendapatan Nasional Riil. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi  selalu  dibarengi  dengan  pertumbuhan  ekonomi,  dan  sebaliknya, pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi.Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefenisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu  perekonomian  dalam  memproduksi  barang-barang  dan  jasa-jasa. Pertumbuhan  ekonomi  adalah  salah  satu  indikator  yang  amat  penting  dalam melakukan  analisis  tentang  pembangunan  ekonomi  yang  terjadi  pada  suatu negara.  Pertumbuhan  ekonomi  menunjukkan  sejauh  mana  aktivitas  perekomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.
Karena  pada  dasarnya  aktivitas  perekonomian  adalah  suatu  proses  penggunaan faktor-faktor  produksi  untuk  menghasilkan  output,  maka  proses  ini  pada  giliran- nya  akan  menghasilkan  suatu  aliran  balas  jasa  terhadap  faktor  produksi  yang dimiliki oleh masyarakat.

## Otonomi Daerah
Undang-Undang  No  32  Tahun  2004  menjelaskan  definisi  otonomi  daerah, yaitu  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.Ada  beberapa  asas  penting  dalam undang-undang otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain:
1. Asas  desentralisasi  adalah  penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh  pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Asas  dekonsentrasi  adalah  pelimpahan  wewenang  pemerintahan  oleh pemerintah  kepada  gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  dan  kepada  instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas  pembantuan  adalah  penugasan  dari  pemerintah  pusat  kepada  daerah dan/atau  desa,  dari  pemerintah  provinsi  kepada  kabupaten/kota  dan/atau  desa, serta  dari  pemerintah  kabupaten/kota  kepada  desa  untuk  melaksanakan  tugas tertentu.
4. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan  pemerintahan  dalam  kerangka  negara  kesatuan,  yang  mencakup pembagian  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  serta  pemerataan antardaerah  secara  proporsional,  demokratis,  adil,  dan  transparan  dengan memperhatikan  potensi,  kondisi,  serta  kebutuhan  daerah,  sejalan  dengan kewajiban  dan  pembagian  kewenangan  serta  tata  cara  penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

## Keuangan Daerah
Menurut  Undang-undang  No  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah, bahwa  keuangana  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  yang  dapat dinilai  dengan  uang  dan  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 keuangan Daerah adalah smua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk  didalamnya  segala  bentuk kekayaan  yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Adapun tujuan dari pengelolaan keuangan daerah dan organisasi pemerintah daerah adalah memeberrikan pelayanan yang prima bagi masyarakat di daerah yang merupakan client dari  pemerintah  daerah.  Dalam  hal  ini  semua  unit  pemerintah  yang  ada secara  pokok  difungsikan  untuk  melayani  dengan  sebaik-baiknya  masyarakat yang bersangkutan.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  anggaran  pendapatan dan  belanja  daerah  adalah  suatu  rencana  keuangan  tahunan  pemerintah  daerah yang  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah.  Anggaran  merupakan  artikulasi  dari hasil  perumusan  dan  strategi  dan  perencanaan  strategik  yang  dibuat.Anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  13  tahun  2006,  tentang  pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah  pasal  15 ayat  3  berbunyi  APBD  mempunyai  fungsi  otorisasi,  perencanaan,  pengawasan, alokasi  distribusi  dan  stabilisasi.  APBD  menggambarkan  segala  bentuk  kegiatan pemerintah  daerah  dalam  mencari  sumber-sumber  penerimaan  dan  kemudian bagaimana  dana-dana  tersebut  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  pemerintah dalam kurun waktu satu tahun.

## Pendapatan Asli Daerah
Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2003,  pendapatan  daerah  adalah  hak pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih. Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  semua  penerimaan  yang diperoleh  daerah  dari  sumber-sumber  dalam  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perudang-undangan  yang berlaku  (Halim,  2013:  96).  Berdasarkan  pasal  79  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1999  tentang  pemerintahan  daerah,  menyatakan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  adalah  sesuatu  yang  diperoleh  pemerintah  daerah  yang  dapat  diukur dengan  uang  karena  kewenangan  (otoritas)  yang  diberikan  oleh  masyarakat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan  kekayaan  daerah  serta  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah. Komponen PAD seperti retribusi daerah dan pajak secara langsung maupun tidak
langsung  akan  membebani  rakyat,  sehingga  komponen  tersebut  harus mendapatkan perhatian khusus.
Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambahan nilai  kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Untuk mendapatkan pengertian yang  lebih  jelas  mengenai  pendapatan,  telah  dikemukakan  beberapa  definisi mengenai pendapatan daerah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 2 tentang Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  mendefinisikan  bahwa  pendapatan  sebagai semua  penerimaan  rekening  Kas  Umum  Negara  dan  Daerah  yang  menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

## Dana Perimbangan
Dana  perimbangan  adalah  sumber  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari APBN  untuk  mendukung  pelaksanaan  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam mencapai  tujuan  pemberian  otonomi  kepada  daerah,  yaitu  terutama  peningkatan pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  semakin  baik  (Djaenuri,  2012). Pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah,  disebutkan  bahwa  dana  perimbangan  terdiri atas:
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus.

## Rasio Efektivitas
Kemandirian  dalam  bidang  keuangan  di  daerah,  dapat  diusahakan  dengan meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  mengurangi  ketergantungan dari  bantuan  pusat.  Upaya  peningkatan  PAD  melalui  pajak  ataupun  retribusi daerah  akan  berhasil  bila  pemerintah  daerah  menunjukkan  itikad  yang  sungguh- sungguh untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Peningkatan pelayanan publik ini  tercermin  dengan  meningkatnya  proporsi  belanja  pembangunan.  Menurut Mardiasmo  (2004,9),  pengukuran  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dilakukan untuk memenuhi 3 (tiga) tujuan yaitu sebagai berikut:
1. Memperbaiki kinerja pemerintah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan    pertanggungjawaban    publik   dan   memperbaiki   komunikasi kelembagaan.
Salah satu formulasi yang dapat digunakan untuk megukur kinerja keuangan pemerintah  daerah  adalah  dengan  menghitung  tingkat  efektivitas  pendapatan  asli daerah.  Berikut  ini  beberapa  pendapat  ahli  tentang  rasio  efektivitas  yang  dapat digunakan  oleh  pemerintah  daerah.  Menurut  Halim  (2004:135),  analisis efektivitas  pendapatan  asli  daerah  yaitu  analisis  yang  menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan  dibandingkan  dengan  target    yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi riil  daerah.  Rumus  yang  digunakan  untuk  menghitung  efektivitas  adalah  sebagai berikut:
Realisasi PAD Efektivitas PAD =  ------------------------  X 100% Target PAD
Sejalan  dengan  pendapat  Halim  sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  pendapat lain  dikemukakan  oleh  Ulum  (2008:49),  bahwa  efektivitas  pada  dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Untuk menghitung efektivitas, yaitu dengan rumus sebagai berikut:
Realisasi Efektivitas =  -------------------  X 100% Target
Kriteria  yang  dapat  digunakan  untuk  menginterprestasikan  tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana pendapat Halim (2002:129) sebagai berikut:
Kriteria Efektivitas
Persentase Realisasi  (%) Keterangan < 60,000 Tidak Efektif 60,00   –    80,00 Kurang Efektif 80,00   –     90,00 Cukup Efektif 90,00   –   100,00 Efektif > 100,00 Sangat Efektif
Sumber: Halim (2002:129)

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  (1)    Penelitian  Pustaka (Library Research) yaitu  suatu  teknik  untuk  mendapatkan  data teoritis atau  data  sekunder dalam  penelitian.  Penelitian  kepustakaan  dilakukan  dengan  cara  mempelajari buku-buku,  literatur,  dokumen-dokumen  resmi,  catatan  dan  transkrip,  yang berkaitan  dengan  penelitian  ini (2) Penelitian  Lapangan  ( Field  Research )  yaitu penelitian  langsung  kelapangan  dalam  rangka  mendapatkan  data  yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

## Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan dalampenelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Metode deskriptif kuantitatif Metode deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan hasil penelitian yang berbentuk angka-angka,  persentase  yang  telah  dilakukan  perhitungan  yang  berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Metode deskriptif kualitatif Merupakan metode analisis yang penjelasannya bukan berbentuk angka-angka, melainkan  analisis  secara  kata-kata,  kalimat,  skema  dan  gambar.  Analisis  ini bertujuan untuk memberikan penjelasan, gambaran dan makna secara sistimatis mengenai fakta dan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

## Alat Analisis Data
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
1. Rasio Pertumbuhan
2. Rasio Efektivitas Rasio Pertumbuhan disini yaitu untuk mengetahui pertumbuhan Pendapatan
Asli  Daerah  dengan  Dana  Perimbangan  dimana  sesuai  dengan  rumus  pendapat dalam bukunya Sugiono (2004:37) sebagai berikut:
G ( Growth ) = P1 –  P0   X 100 % ………………… (1) P0 Keterangan :
G = Pertumbuhan P1 = Nilai pada tahun ke 1
P0 = Nilai pada tahun sebelumnya
Rasio  efektivitas  adalah  rasio  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan  pendapatan  dari  jasa  giro  yang  dibandingkan  dengan  target  yang ditetapkan  dalam  tahun  anggaran  yang  bersangkutan.  Rumus  efektivitas  yang digunakan mengacu pada pendapat  Halim (2002:129) sebagai berikut: Realisasi Efektivitas  = ________________ X 100% .............(2) Target Kriteria Efektivitas: Persentase Realisasi (%) Keterangan < 60,00 60,00   –   79,99 80,00   –   89,99 90,00   – 100,00  100,00 Tidak Efektif Kurang Efektif Cukup Efektif Efektif Sangat Efektif
Sumber: Halim (2002:129)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan  Target  dan  Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten Kerinci
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kerinci, maka pada tabel berikut ini dapat dilihat perkembangan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kerinci selama 6 (enam) tahun terakhir yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 2016.

## Tabel 2
Persentase Pertumbuhan Realisasi Pendapatann Asli Daerah Di Kabupaten Kerinci Tahun 2011 – 2016 Tahun Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Target (Rp) Pertumbuhan (%) Realisasi (Rp) Pertumbuhan (%) 2011 31.637.183.761,36 - 34.924.903.019,66 - 2012 33.368.190.930,00 5,47% 32.020.001.879,23 -8,32% 2013 40.783.693.656,00 22,22% 36.470.030.655,34 13,90% 2014 55.083.143.310,00 35,06% 59.626.711.527,91 63,50% 2015 66.598.697.406,32 20,91% 70.463.809.684,80 18,17% 2016 70.116.816.200,00 5,28% 81.320.041.327,77 15,41% Jumlah 297.587.725.263,68 88,94% 314.825.498.094,71 102,66% Rata-rata 49.597.954.210,61 17,79% 52.470.916.349,12 20,53%
Sumber : Data diolah 2018
Berdasarkan  Tabel  2  dijelaskan  bahwa  secara  nominal  target  penerimaan pendapatan  asli  daerah  yang  sah  dari  tahun  2011  –  2016  selalu  mengalami peningkatan.  Sedangkan  persentase  pertumbuhannya  mengalami  fluktuasi.  Rata- Rata  Target  nominal  selama  6  tahun  tahun  2011-2016  sebesar  Rp. 49.597.954.211,  dimana  rata-rata  target  percentase  tahun  2011-2016  sebesar
17.79%.  Pada  tahun  2012  target  mengalami  pertumbuhan  sebesar  5,47%, sedangkan  realisasi  sebaliknya  turun  sebesar  -8,32%,  pada  tahun  2013  target persentase pertumbuhan  22,22% sedangkan realisasinya tumbuh sebesar  13,90%, Pada tahun 2014 target persentase mengalami pertumbuhan  35,06% dan realisasi juga tumbuh sebesar Rp.  63,50%.  Sedangkan tahun 2015 target tumbuh sebesar realisasinya  tumbuh  sebesar    20,91%,  realisasi  tumbuh  sebesar  18,17%,  Pada tahun  2016  persentase  target    pertumbuhan  meningkat  hanya  sebesar    5,28%  , realisasi tumbuh 15,41%. Pertumbuhan atas target dan realisasi didukung dengan support  pemerintah  pusat  dalam  pendanaan  pembangunan  daerah  yang  diberikan sampai  ke  Desa  dengan  adanya  Dana  Desa,  dan  tahun  2015  dengan pengembangan  BUMDES  (Badan  Usaha  Milik  Desa)  sehingga  program pembangunan  semakin  baik  mulai  dari  perbaikan infrastrukur  bangunan  maupun jalan,  fasilitas  umum  seperti  pasar,  tempat  pariwisata,    pertanian,  dan  lain sebagainya.  Selain  itu  roda  perputaran  bisnispun  meningkat  dan  belanja  atau konsumsi masyarakat meningkat. Lihat gambar berikut
Gambar 1
Grafik Pertumbuhan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2016

## Pertumbuhan Target dan Realisasi  Dana Perimbangan di Kabupaten Kerinci
Pada  tabel  3  berikut  ini  dapat  dilihat  persentase  pertumbuhan  target  dan realisasi Dana Perimbangan di Kabupaten Kerinci selama 6 (enam) tahun terakhir dari  tahun  2011  sampai  dengan  2016  dijelaskan  bahwa  secara  nominal  target penerimaan  Dana  Perimbangan  dari  tahun  2011  –  2016  secara  total  sebesar  Rp. 3.767.521.,800.135,20  atau  rata-rata  pertahun  sebesar  Rp.  627.920.300.022,53. Begitu juga dengan persentase pertumbuhan target penerimaan Dana Perimbangan mengalami  fluktuasi.  Pada  tahun  2012    persentase  pertumbuhan  target  Dana Perimbangan  sebesar  15,23%,  Tahun  2013  sebesar  16,14%  ,  sedangkan  tahun 2014  mengalami  penuruanan  sehingga  hanya  tumbuh  5,64%.  Pada  tahun  2015 target  pertumbuhan    penerimaan  Dana  Perimbangan  mengalami  penurunan (2,67%) dan tahun 2016 pertumbuhan naik kembali menjadi 7,57%.
1 2 3 4 5 6 Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Target (Rp) 31,637,183,761.3 33,368,190,930.0 40,783,693,656.0 55,083,143,310.0 66,598,697,406.3 70,116,816,200.0 Pertumbuhan target % 0% 5% 22% 35% 21% 5% Realisasi (Rp) 34,924,903,019.6 32,020,001,879.2 36,470,030,655.3 59,626,711,527.9 70,463,809,684.8 81,320,041,327.7 Pertumbuhan realisasi % 0% -8% 14% 63% 18% 15% -10,000,000,000.00 0.00 10,000,000,000.00 20,000,000,000.00 30,000,000,000.00 40,000,000,000.00 50,000,000,000.00 60,000,000,000.00 70,000,000,000.00 80,000,000,000.00 90,000,000,000.00 P A D d an la in -l ai n ya n g sa h Grafik Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci  Tahun 2011-2016

## Tabel 3 Persentase Pertumbuhan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Di Kabupaten Kerinci Tahun 2011 – 2016
Tahun Target dan Realisasi Dana Perimbangan Target (Rp) Pertumbuhan (%) Realisasi (Rp) Pertumbuhan (%) 2011 485.476.282.253,20 - 498.122.606.258,83 - 2012 559.436.816.328,00 15,23% 588.567.045.360,00 18,16% 2013 649.704.772.573,00 16,14% 647.505.131.112,00 10,01% 2014 686.336.931.769,00 5,64% 673.545.200.956,00 4,02% 2015 667.988.061.212,00 -2,67% 657.794.536.662,00 -2,34% 2016 718.578.936.000,00 7,57% 716.530.728.762,00 8,93% Jumlah 3.767.521.,800.135,20 41,91% 3.782.065.249.110,83 38,78% Rata-rata 627.920.300.022,53 8,38% 630.344.208.185,14 7,76%
Sumber : Data diolah
Sedangkan persentase pertumbuhan realisasi penerimaan Dana Perimbangan tahun  2011  sampai  dengan  2016    mengalami  fluktuasi.  Pada  tahun  2012 Penerimaan  Dana  Perimbangan  mengalami  pertumbuhan  sebesar  18,16%  Pada tahun  2013  persentase  pertumbuhannya  10,01%.  Pada  tahun  2014  persentase pertumbuhan  masih  ada  yaitu  4,02%.  Pada  tahun  2015  pertumbuhan  realisasi penerimaan  Dana  Perimbangan  turun    -2,34%  dan  tahun  2016  tumbuh  8,93%. Adapun Grafiknya dapat dilihat pada gambar grafik 2
Gambar 2

## Grafik Pertumbuhan Target dan Realisasi Dana Perimbangan
di Kabupetan Kerinci Tahun 2011-2016

## Efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kerinci
Berdasarkan  pada  data  yang  diperoleh  dari  Badan  Pengelola  Pajak  dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci, dapat dilihat dapat dilihat hasil perhitungan efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Kerinci  Tahun  2011  -    2016 secara  rata-rata  realisasi  lebih  besar  dibandingkan  dengan  target  dimana  masuk kriteria  sangat  efektif  dengan  nilai  rata-rata  sebesar  105.79%  ,  data  bisa  dilihat pada tabel 4.
1 2 3 4 5 6 Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Target (Rp) 485,476,282,253.2559,436,816,328.0649,704,772,573.0686,336,931,769.0667,988,061,212.0718,578,936,000.0 Pertumbuhan target % 0 15.23% 16.14% 5.64% -2.67% 7.57% Realisasi (Rp) 498,122,606,258.8588,567,045,360.0647,505,131,112.0673,545,200,956.0657,794,536,662.0716,530,728,762.0 Pertumbuhan realisasi % 0.00% 18.16% 10.01% 4.02% -2.34% 8.93% -100,000,000,000.0 0.0 100,000,000,000.0 200,000,000,000.0 300,000,000,000.0 400,000,000,000.0 500,000,000,000.0 600,000,000,000.0 700,000,000,000.0 800,000,000,000.0 D an a P e ri m b an ga n Grafik Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Kerinci  Tahun 2011-2016

## Tabel 4
Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Di  Kabupaten Kerinci Tahun 2011 – 2016 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektivitas Keterangan 2011 31.637.183.761,36 34.924.903.019,66 110,39% Sangat Efektif 2012 33.368.190.930,00 32.020.001.879,23 95,96% Efektif 2013 40.783.693.656,00 36.470.030.655,34 89,42% Cukup Efektif 2014 55.083.143.310,00 59.626.711.527,91 108,25% Sangat Efektif 2015 66.598.697.406,32 70.463.809.684,80 105,80% Sangat Efektif 2016 70.116.816.200,00 81.320.041.327,77 115,98% Sangat Efektif Jumlah 297.587.725.263,68 314.825.498.094,71 105,79% Sangat Efektif Rata-Rata 49.597.954.210,61 52.470.916.349,12 105,79% Sangat Efektif
Sumber: Data diolah
Dari  tabel  4  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  pada  tahun  2011  kriteria efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  sangat  efektif  dilihat  dari  percentasi efektivitas sebesar 110,39% , Untuk tahun 2012 realisasi menurun hanya tercapai 95,96% tercapai kriterianya Efektif saja. Tahun 2013  mengalami penuruanan dari taeget yang ada yaitu masuk kategori Cukup Efektif dengan percentasi efektivitas hanya 89,42%. hal tersebut dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat sedang menurun diantaranya banyak hasil tani gagal panen, pasar juga lesu,  hal tersebut menurunkan PAD, selain itu juga masa transisi kepala daerah Kabupaten Kerinci. Sedangkan  tahun  2014    sampai  dengan  tahun  2016  kriterinya  sangat  efektif dimana rata-rata percentasi efektivitasnya diatas 100%.. Adapun Grafik efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat sebagai berikut:

## Gambar  3
Grafik efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2016

## Efektivitas Dana Perimbangan Kabupaten Kerinci
Berdasarkan  Tabel  kita  bisa  melihat  hasil  efektivitas  Dana  Perimbangan  di Kabupaten Kerinci dengan data sebagai berikut:
Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Sangat Efektif Sangat Efektif Sangat Efektif Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Target (Rp) 31,637,183,761.3 33,368,190,930.0 40,783,693,656.0 55,083,143,310.0 66,598,697,406.3 70,116,816,200.0 Realisasi (Rp) 34,924,903,019.6 32,020,001,879.2 36,470,030,655.3 59,626,711,527.9 70,463,809,684.8 81,320,041,327.7 Efektivitas 110.39% 95.96%
89.42% 108.25% 105.80% 115.98% 0 1E+10 2E+10 3E+10 4E+10 5E+10 6E+10 7E+10 8E+10 9E+10 PA D d an p e n e ri m aa n la in -l ai n y g sa h Grafik Target dan Realisasi Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2016

## Tabel 5
Efektivitas Dana Perimbangan Di  Kabupaten Kerinci Tahun 2011 – 2016 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektivitas Keterangan 2011 485.476.282.253,20 498.122.606.258,83 102,60% Sangat Efektif 2012 559.436.816.328,00 588.567.045.360,00 105,21% Sangat Efektif 2013 649.704.772.573,00 647.505.131.112,00 99,66% Efektif 2014 686.336.931.769,00 673.545.200.956,00 98,14% Efektif 2015 667.988.061.212,00 657.794.536.662,00 98,47% Efektif 2016 718.578.936.000,00 716.530.728.762,00 99,71% Efektif Jumlah 3.767.521.800.135,20 3.782.065.249.110,83 100,39% Sangat Efektif Rata-rata 627.920.300.022,53 630.344.208.185,14 100,39% Sangat Efektif
Sumber: Data diolah
Berdasarkan  hasil  perhitungan  tingkat  efektivitas  Dana  Perimbangan    di Kabupaten  Kerinci  dari  tahun  2011  sampai  dengan  2016  secara  rata-rata realisasinya  melebihi  dari  target  yang  ditetapkan.  Artinya  bahwa  secara  kriteria efektivitas termasuk kategori sangat efektif dengan rata-rata percentasi efektivitas sebesar 100,39%.

## Gambar 4 Grafik Efektivitas Dana Perimbangan di Kabupaten Kerinci
Pada  tahun  2011  kriteria  efektivitas  Dana  Perimbangan  sangat  efektif dengan  percentasi  efektivitas  sebesar  103,06%,  dan  Tahun  2012  juga  sangat efektif dengan percentasi efektifitas 105,19%.untuk tahun 2013 mengalami sedikit penurunan  dari  target  yang  ada.  Dimana  hanya  masuk  kriteria  efektif  dengan percentasi  efektivitas  sebesar  99,75%.  Sedangnkan  tahun  2014  mengalami kenaikan  kembali  yaitu  sangat  efektif  dengan  percentasi  efektivitas  100,06%. Untuk Tahun 2015 dan 2016 hanya masuk kriteria efektif dimana percentasi tahun 2015  sebesar  98,65%  dan  tahun  2016    sebesar  97,39%..  Secara  keseluruhan penerimaan  Dana  Perimbangan  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  kenaikan,  hal tersebut  bisa  dilihat  dari  nilai  realisasi  penerimaan  Dana  Perimbangan,  Dengan adanya  kenaikan  Dana  Perimbangan  harapannya  dapat  meningkatkan pembangunan,  baik  itu  infrastruktur,  pendidikan,  peningkatan  dibeberapa  sector lainnya  sehingga  meningkatkan  pendapatan  dan  kesejahteraan  masyarakat sehingga program pembangunan daerah bisa tercapai.
Sangat Efektif Sangat Efektif
Efektif Efektif Efektif Efektif Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Target (Rp) 485,476,282,253. 559,436,816,328. 649,704,772,573. 686,336,931,769. 667,988,061,212. 718,578,936,000. Realisasi (Rp) 498,122,606,258. 588,567,045,360. 647,505,131,112. 673,545,200,956. 657,794,536,662. 716,530,728,762. Efektivitas 102.60% 105.21% 99.66%
98.14% 98.47% 99.71% 0 100,000,000,000 200,000,000,000 300,000,000,000 400,000,000,000 500,000,000,000 600,000,000,000 700,000,000,000 800,000,000,000 D an a Per im b an ga n Grafik Target dan Realisasi Efektifitas Dana Perimbangan Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2016

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan,  maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
1. Pertumbuhan  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah    di  Kabupaten  Kerinci, dijelaskan  bahwa  secara  nominal  target  penerimaan  pendapatan  asli  daerah yang  sah  dari  tahun  2011  –  2016  selalu  mengalami  peningkatan.  Sedangkan persentase  pertumbuhannya  mengalami  fluktuasi.  Rata-  Rata  Target  nominal selama 6 tahun tahun 2011-2016 sebesar Rp. 49.597.954.211, dimana rata-rata target percentase tahun 2011-2016 sebesar 17.79%.
2. Pertumbuhan  Target  dan  Realisasi    Dana  Perimbangan  di  Kabupaten  Kerinci, dapat dilihat persentase pertumbuhan target dan realisasi Dana Perimbangan di Kabupaten  Kerinci  selama  6  (enam)  tahun  terakhir  dari  tahun  2011  sampai dengan  2016  dijelaskan  bahwa  secara  nominal  target  penerimaan  Dana Perimbangan  dari  tahun  2011  –  2016  secara  total  sebesar  Rp. 3.767.521.,800.135,20 atau rata-rata pertahun sebesar Rp. 627.920.300.022,53. Begitu  juga  dengan  persentase  pertumbuhan  target  penerimaan  Dana Perimbangan  mengalami fluktuasi yaitu rata-rata 20,53%.
3. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kerinci Tahun 2011 -  2016, secara rata-rata realisasi lebih besar dibandingkan dengan target dimana masuk kriteria sangat efektif dengan nilai rata-rata sebesar 105.79%
4. Efektivitas Dana Perimbangan di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2016, secara rata-rata  realisasinya  melebihi  dari  target  yang  ditetapkan.  Artinya  bahwa secara  kriteria  efektivitas  termasuk  kategori  sangat  efektif  dengan  rata-rata percentasi efektivitas sebesar 100,39%.
Saran
1. Diharapkan  kepada  Pemerintah  Kabupaten  Kerinci  dalam  menetapkan  target Pendapatan Asli Daerah dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan daerah  Kabupaten  Kerinci  sehingga  pembangunan  daerah  disegala  bidang dapat  meningkat  dengan  baik  dengan  cara  perbaikan  managemen  operasional dibeberapa sector yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerah seperti di Sektor  Pariwisata,  sector  Pertanian  dengan  pemberian  pupuk  unggul, pemberian  penyuluhan  kepada  petani  untuk  meningkatkan  hasil  pertanian  dan Peningkatann kinerja dan usaha BUMD seperti PDAM  sehingga kegiatan yang ada lebih efektif dan Penadapatan Asli Daerah Meningkat
2. Sedangkan  untuk  Dana  Perimbangan  dimana  Secara  finansial  nilainya  cukup besar  tetapi  pembangunan  yang  ada  belum  begitu  optimal  terbukti  masih banyak  Jalan-jalan  yang  rusak,  sekolah  yang  belum  bagus  dan  optimaliasasi penyerapan  dana  perimbangan  masih  belum  merata.  Oleh  karena  itu  perlu adanya realisasi Dana perimbangn  yang jelas sesuai dengan kebutuhan daerah seperti  perbaikan infrastruktur  jalan,  sekolah  dan  sarana  tempat  umum  seperti pasar sehingga perekonomian masyarakatpun meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita. H.R. 2005. Dasar-dasar Ekonomi Wilayah . Jakarta: Graha Ilmu.
Ahmad, Yani. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah . Jakarta: Grafindo
Alfarisi,  Salman.2015. Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Dan  Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah . Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Bastian,  Indra.  2006. Akuntansi  Sektor  Publik:  Suatu  Pengantar .  Jakarta: Erlangga.
Djaenuri,  Aries  2012. Hubungan  Keuangan  Pusat-Daerah .  Penerbit  Ghalia Indonesia.
DPPKAD dan Laporan Kinerja Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Fahmi, Irham. 2011. Analisis Laporan Keuangan . Lampulo: ALFABETA
Fakih,  Mansour.  2001. Runtuhnya  Teori  Pembangunan  dan  Globalisasi . Yogyakarta: Insistpres bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
Halim Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta. Halim.Abdul.2002. Akuntansi Keuangan Daerah .Penerbit Salemba Empat.Jakarta Indrawan, M. Yusuf. 2013. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan . Yogyakarta: BPFE
Irawan dan Suparmoko. 2002 . Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: BPFE.
Jhingan, 2000. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan .Rajawali Press.Jakarta. Julitawati,  dkk.  2012. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana Perimbangan  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota Di  Provinsi  Aceh. Jurnal  Akuntansi  Pascasarjana  Universitas  Syiah Kuala. Aceh. Vol.1, No. 1: 1-15.
Jumingan.  2006. Analisis  Laporan  Keuangan,  Cetakan  Pertama ,  PT  Bumi Aksara, Jakarta.
Mardiasmo.  2004 Otonomi  dan  Manajemen  keuangan  daerah .  Penerbit  Andi: Yogyakarta.
Mardiasmo. 2013. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.
Mokodompit, Sandy Paramitha. 2014. Analisis Pengukuran Kinerja
Keuanganpada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Se-Provinsi  Sulawesi Selatan.Makassar :Jurusan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Hasanuddin.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keeeuangan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58    Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah
Standar Akuntansi Pemerintah
Subowo  dan  Endar  Rosita  Wati.2010.  “ Hubungan  Antara  PAD  Dan  Dana Perimbangan
Sukirno, Sadono. 2000. Ekonomi Pembangunan . Jakarta : LPEF-UI Bima Grafika. Suryana,  2002. Ekonomi  Pembangunan:  Problematika  dan  Pendekatan .  Jakarta: Salemba Empat.
Trijono,  Lambang.  2007. Pembangunan  Sebagai  Perdamaian .  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia.
Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang-  Undang  Nomor  44  Tahun  1999 Kemudian  digantikan  oleh  Undang- undang  Republik  Indinesia  Nomor  12  Tahun  2008  Tentang  Pemerintah daerah
Undang-Undang  No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-undang No. 22  Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta UU No. 33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dan Daerah
Undang-undang  No.33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembndaharaan Negara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah Wahyuningsih, Yoshinta Endah. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan  Dana  Perimbangan  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah. Skripsi.  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Wenny,Cherry  Dhia.  2012. Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Terhadap  Kinerja  Keuangan  pada  Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  di Provinsi  Sumatera  Selatan. Forum  Bisnis  Dan  Kewirausahaan  Jurnal Ilmiah STIE MDP. 2 (1): 39-51.
Yuwono,  Soni.  Dkk.  2005. Penganggaran  sektor  publik. Bayu  Media Publissing. Surabaya.