Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 4(2), Oktober 2019, 420-431 p-ISSN: 2502-647X; e-ISSN: 2503-1902
PROFIL RENCANA KEBUTUHAN OBAT DI DINAS KESEHATAN PADA DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN (STUDI DI KABUPATEN BELU NUSA TENGGARA TIMUR)
Eva Taulabi 1 , Wahyu Utami 2 , Abdul Rahem 2*
1 Program Magister Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga
2 Departemen Farmasi Komunitas, Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga
Email 1 : taulabieva@gmail.com *Email 2 : abdulrahem@ff.unair.ac.id
Artikel diterima: 23 Agustus 2019; Disetujui: 7 Oktober 2019

## ABSTRAK
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) merupakan dasar pertimbangan pengadaan untuk menjamin ketersediaan obat di  Kabupaten. Ketersediaan obat harus dijamin baik  jenis  maupun  jumlahnya  karena  obat  merupakan  aspek  yang  tidak tergantikan  dalam  pelayanan  kesehatan,  sehingga  pengelolaan  obat  harus  efektif dan  efisien  sesuai  dengan  kebutuhan  pelayanan  kesehatan.  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  profil  RKO  dan  ketersediaan  obat  di  daerah  terpencil. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif.  Data  berupa  data  primer  dan sekunder.  Data  primer  didapatkan  dengan  observasi  langsung  serta  melakukan wawancara  pada  saat  penelitian  dilaksanakan.  Data  sekunder  dilakukan  dengan menelusuri    dokumen  tahun  sebelumnya  yaitu  tahun  2015  s/d  2017,  dokumen yang dikumpulkan antara lain lembar RKO, laporan  mutasi obat di IFK Belu, dan lembar  penerimaan  obat    dan  laporan  pemusnahan  obat  rusak  dan  kadaluarsa tahun 2015 s/d 2017. RKO yang dilakukan di Kabupaten Belu tidak efektif dan efisien  dilihat  dati  tingkat  ketersediaan  obat  pada  kategori  aman  yang  sangat rendah,  hal  ini  disebabkan  karena  metode  yang  digunakan  dalam  perhitungan RKO tidak sesuai dengan pedoman perencanaan kebutuhan obat. Salah satu hal yang  mempengaruhi  ketersediaan  obat  adalah  jumlah  obat  yang  diterima  dari hasil  pengadaan  tidak  sesuai  dengan  jumlah  obat  yang  direncanakan  bahkan ada  yang  sama  sekali  tidak  diterima.  Pemenuhan  RKO  terhadap  Formularium Nasional  mengalami  perbaikan,  tahun  2015  (75,6%),  tahun  2016  (90,7%)  dan tahun  2017  (90,%).  Metode  konsumsi  yang  digunakan  dalam  menghitung  RKO tidak  efektif  dan  efisien  disebabkan  metode  yang  digunakan  tidak  diterapkan secara  penuh  dan  konsisten.  Salah  satu  hal    yang  menyebabkan  ketidakefektifan suatu  RKO  adalah  penerimaan  obat  dari  hasil  pengadaan  tidak  mencapai  100%. Terjadi  perbaikan  dari  tahun  ke  tehaun  dalam  penggunaan  Fornas  sebagai  dasar pemilihan obat
Kata kunci : Rencana Kebutuhan obat, Ketersediaan Obat, IFK Belu

## ABSTRACT
Drug  Requirement  Plan  (DRP)  is  the  basic  consideration  of  providing drug  availability  in  a  remote  area.  Both  types  and  the  amount  of  drugs  must  be
Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 4(2), Oktober 2019, 420-431 p-ISSN: 2502-647X; e-ISSN: 2503-1902
considered  along  with  the  drugs  availability  because  the  drugs  presence  is irreplaceable  in  health  service.  Therefore,  drug  management  must  be  effective, efficient and in line with the needs of health services. The aim of this research is to  know the profile of  DRP  and drug availability in  remote areas. This  research was  conducted  as  descriptive  research.  Primary  data  were  obtained  through direct  observation  and  conducting  interview,  secondary  data  from  reviewing documents in the previous years, such as drug mutation report in IFK Belu, drug acceptance sheets  as  well as damaged and  expired drug elimination report  from 2015 until 2017. So far, DRP conducted in Belu District has been ineffective and inefficient, as observed from its drug availability which is at the very low level of “secure”  category.  This  is  due  to  the  method  used  in  drug  requirement quantification, which has not been in accordance with the standard guidelines of DRP  guidelines. One of  factors  affecting drug availability is the amount of  drug accepted  as  the  result  of  the  procurement,  which  is  not  in  accordance  with  the number  discrepancy    of  demand    and  drug  acceptance.  There  were  even  drugs that were not delivered at all. However, the fulfillment of DRP in accordance with the National Formulary has  improved in  2015 (75,6%), in  2016 (90,7%), and in 2017  (90%).  Method  used  in  counting  DRP  has  been  ineffective  and  inefficient, due to nonconsistent and non-thorough implementation of the plan. One of factors causing the DRP ineffectivity is insufficient drug delivery which has not reached 100%  of  the  amount  written  in  the  procurement.  However,  there  is  annual improvement  in  the  implementation  of  National  Formulary  as  the  basic  of  drug selection.
Keywords: Drug Requirement Plan, Drug Availability, IFK Belu

## PENDAHULUAN
Kebijakan  pemerintah  terhadap
peningkatan akses
obat diselenggarakan  melalui  beberapa strata kebijakan yaitu Kebijakan Obat Nasional  (KONAS)  tahun  2006, undang-undang  No.  36  tahun  2009 tentang Kesehatan dan Sistem Kesehatan  Nasional  (SKN)  dimana menjamin  ketersediaan,  pemerataan dan  keterjangkauan  obat  terutama obat  esensial  yang  aman,  berkhasiat dan  rasional.  Surat  Edaran  Menteri
Kesehatan
No.
1107/Menkes/E/VII/2000 menyebutkan bahwa kewenangan minimal  yang  wajib  dilaksanakan oleh  Kabupaten/Kota  dalam  bidang kesehatan salah satunya adalah perencanaan    dan  pengadaan  obat untuk pelayanan kesehatan dasar yang merupakan  bagian  dari  pengelolaan obat.
Perpres  No.  131  tahun  2015 tentang  penetapan  daerah  tertinggal menyatakan  bahwa  Kabupaten  Belu
Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 4(2), Oktober 2019, 420-431 p-ISSN: 2502-647X; e-ISSN: 2503-1902
merupakan  salah  satu  kabupaten  di Provinsi  NTT  yang  masuk  dalam
kategori tersebut. Selain itu kabupaten  ini  merupakan  daerah. terpencil, terluar, terdepan dan merupakan  daerah  kepulauan  yang berbatasan  langsung  dengan  Negara Timor Leste serta merupakan wilayah terjauh  dari  Kota  Provinsi  NTT. Wilayah ini memiliki masalah kesehatan  yang  sangat  kompleks sehingga  puskesmas  sebagai  satu- satunya  sarana  pelayanan  kesehatan yang tersedia diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan kesehatan.
Dinas  Kesehatan  Kabupaten sebagai  dinas  teknis  dalam  menjamin ketersediaan obat di Puskesmas menunjuk Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) untuk melaksanakan pengelolaan  obat.  sistem  manajemen pengelolaan  obat  yang  terdiri  dari perencanan,
pengadaan,
penyimpanan, distribusi dan pencatatan  dan  pelaporan  serta monitoring dan
evaluasi
(Kementerian  Kesehatan  RI,  2010). Tujuan  dari  pengelolaan  obat  adalah menjamin  kelangsungan ketersediaan dan  keterjangkauan    obat  yang
efisien, efektif dan rasional (Kementerian Kesehatan RI, 2014).
Perencanaan  kebutuhan  obat  di Kabupaten  tertuang  dalam  lembar Rencana  Kebutuhan  Obat  (RKO) yang  dilakukan  untuk  memenuhi ketersediaan  obat.  Ketersediaan  obat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan  obat  sesuai  jenis  dan jumlah  obat-obatan  yang  diperlukan oleh masyarakat. Tingkat ketersediaan  obat  digunakan  untuk mengetahui  kisaran  kecukupan  obat dalam  melakukan  pelayanan  dan suatu  ketersediaan  dikatakan  optimal jika    persediaan  cukup  untuk  12-18 bulan penggunaan (Departemen Kesehatan RI, 2006). RKO yang tidak tepat sangat mempengaruhi ketersediaan  obat,  jika  RKO  tidak dilakukan  dengan  baik  maka  dapat memberikan  dampak  yaitu  kejadian kelebihan dan  kekosongan obat yang memberikan  kerugian    diantaranya peningkatan  biaya  akibat  pemakaian obat  yang  tidak  rasional  (Quick.D.J., et al , 2012).
Diberlakukannya Jaminan Kesehatan nasional (JKN) pada tahun
2014 berimplikasi pada sistem perencanaan obat dengan asas kendali
Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 4(2), Oktober 2019, 420-431 p-ISSN: 2502-647X; e-ISSN: 2503-1902
mutu  kendali  biaya  dimana  kendali mutu dilakukan dengan memberlakukan pemilihan obat berdasarkan  Formularium  Nasional
(FORNAS) dan kendali biaya dilakukan  dengan  memberlakukan sistem  pengadaan  obat  menggunakan sistem e-purchasing (Permenkes, 2013).
Di  Indonesia,  ketersediaan  obat masih  menjadi  masalah  yang  sering ditemui di sarana pelayanan kesehatan.  Berdasarkan  penelitian sebelumnya  terkait  perencanaan  dan
ketersediaan obat, penelitian mengenai faktor penyebab dan kerugian akibat kelebihan dan kekosongan obat di unit logistik RSU
Haji Surabaya, diketahui perencanaan obat yang tidak akurat dapat menyebabkan  kejadian  kekosongan obat  sebesar  54%  dan  kelebihan  obat sebesar 39% (Mellen & Pudjirahardjo, 2013). Evaluasi kesesuaian  antara  perencanaan  dan
realisasi penerimaan obat di Puskesmas  rawat  inap  se-Kabupaten Sleman  tahun  2008-2010  diketahui ketidaksesuaian  ketersediaan  obat dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor antara  lain  perencanaan  yang  kurang
mendekati
kebutuhan riil (Silvania,dkk. 2012). Analisis Rencana Kebutuhan Obat dan Hubungannya  dengan  Ketersediaan Obat Anti-Hipertensi di Pusat Kesehatan  Masyarakat  diperoleh  ada hubungan  yang  signifikan  antara sistem  perencanaan  pengadaan  obat dan  ketersediaan  obat  serta  antara kuantifikasi  kebutuhan  obat  dan ketersediaan  obat  di  Puskesmas  di Kabupaten Pamekasan (Athiyah, dkk.,  2018).  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk    mengetahui    profil RKO dan kaitannya dengan ketersediaan obat di daerah perbatasan, terluar dan terpencil.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif. Data berupa data primer  dan  sekunder.  Data  primer didapatkan dengan observasi langsung  serta  wawancara  terhadap apoteker penanggungjawab IFK Belu. Data  sekunder  dilakukan  dengan melihat  dan  menelusuri  dokumen tahun  sebelumnya  yaitu  tahun  2015 s/d  2017  antara  lain  lembar  RKO, laporan  mutasi obat di IFK Belu, dan lembar penerimaan obat  serta laporan
Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 4(2), Oktober 2019, 420-431 p-ISSN: 2502-647X; e-ISSN: 2503-1902
pemusnahan obat rusak dan kadaluarsa tahun 2015 s/d 2017.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran  RKO  di  Kabupaten Belu tahun 2015 s/d 2017
RKO di Kabupaten Belu dilakukan secara mandiri oleh apoteker  penanggungjawab  IFK  Belu. Menurut  apoteker  penanggungjawab IFK Belu, metode RKO yang digunakan untuk menghitung kebutuhan  obat  di  Kabupaten  Belu berdasarkan  pola  konsumsi  yang didasarkan  pada  analisis  data  dan penggunaan  obat  tahun  sebelumnya. Selanjutnya  data  penggunaan  obat selama  setahun  dihitung  berdasarkan jenis  item  obat.  Perhitungan  yang digunakan  dalam  melakukan  RKO  di
Kabupaten  Belu  yaitu:  Kebutuhan  = rekapitulasi  jumlah    pemakaian  obat tahun sebelumnya x 18 bulan.
Berdasarkan hasil observasi terhadap  lembar  RKO  dan  laporan mutasi  tahunan  diperoleh  bahwa  total item obat yang ada di IFK tahun 2015 sebanyak  172  item  dan  yang  masuk dalam  RKO  sebanyak  84  item,  tahun 2016  total  item  obat  yang  tersedia  di IFK  181  item  dengan  item  obat  yang direncanakan  sebanyak  43  item  dan pada  tahun  2017  total  item  obat  yang tersedia  di  IFK  Belu  sebanyak  184 item  dan  yang  direncanakan  sebanyak 62  item.  Hasil  analisis  gambaran RKO  berdasarkan  ketersediaan  di Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Belu Tahun  2015  s/d  2017  dapat  dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil analisis gambaran RKO di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu tahun
2015 s/d 2017 No Ketersediaan Obat 2015 2016 2017 n (%) n (%) n (%) 1 Berlebih 65 (77,4) 27 (62,7) 49 (79,0) 2 Mati 13 (15,5) 6 (14,0) 2 (3,2) 3 Kurang 4 (4,8) 6 (14,0) 6 (9,7) 4 Aman 2 (2,3) 4 (9,3) 5 (8,1)
Pada Tabel 1, dilakukan analisis tingkat  ketersediaan  obat  dimana ketersediaan  dikatakan  efektif  jika persediaan  cukup  untuk  12-18  bulan penggunaan  dan  tingkat  ketersediaan
ini  dinyatakan  sebagai  kategori  aman, namun  persentase  obat  yang  masuk dalam kategori ini sangat rendah.
Berdasarkan  jumlah  persediaan obat  pada  masing-masing  item  obat
Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 4(2), Oktober 2019, 420-431 p-ISSN: 2502-647X; e-ISSN: 2503-1902
yang          direncanakan,  ditemukan ketersediaan terhadap obat yang direncanakan  sebagian  besar  masuk dalam kategori berlebih dimana persediaan lebih dari 18 bulan. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yang pertama adalah obat yang tidak perlu direncanakan  karena  memiliki  stok awal  yang  besar  dan  obat  yang dibutuhkan untuk direncanakan namun pada  saat  direncanakan  jumlahnya melebihi  penggunaan  untuk  18  bulan persediaan.  Selain  obat  pada  kategori berlebih  ditemukan  juga  obat  pada kategori  mati  yaitu  obat  direncanakan namun sama sekali tidak digunakan.
Obat yang masuk dalam kategori berlebih menimbulkan resiko expire (kadaluarsa). Idealnya menurut
MSH ( Management Science of
Health )  tahun  1997,  kelebihan  obat tidak  lebih  dari  10%  dari  jumlah penggunaan.  Mengingat  pengadaan obat  membutuhkan  dana  yang  besar sehingga harus dikelola sebaik mungkin.  Berdasarkan  Surat  Edaran Kementerian  Kesehatan  RI  tahun 2017 mengenai kriteria batas kadaluarsa obat dalam proses
pengadaan  menyebutkan  bahwa  obat yang  diadakan  mempunyai  batas kadaluarsa  paling  singkat  dua  tahun pada saat diterima sehingga obat yang ketersediaannya  di  atas  dua  tahun dipastikan rusak atau expire .
Tabel  2  merupakan  gambaran contoh  obat  dalam  kategori  berlebih. Pada  tabel  tersebut  terdapat  dua kelompok  yaitu  obat  yang  tidak dibutuhkan untuk direncanakan karena stok awal  yang besar dan obat yang  dibutuhkan  untuk  direncanakan namun  jumlahnya  lebih  besar  dari penggunaan.  Data  pada  kelompok pertama  menunjukkan  obat  yang direncanakan tidak berdasarkan ketetapan metode perhitungan kebutuhan  obat  berdasarkan  pola konsumsi. Pada metode tersebut, stok awal merupakan aspek yang mempengaruhi  jumlah  ketersediaan obat  selain  jumlah  penggunaan  obat sedangkan  pada  kelompok  kedua jumlah  obat  yang  direncanakan  lebih dari  penggunaan  sehingga  dapat disimpulkan yang menyebabkan RKO masuk dalam kategori berlebih adalah kuantifikasi obat yang tidak tepat.
Tabel 2. Daftar Dua Obat Yang Masuk Dalam Kategori Berlebih Tahun 2015 s/d
2017 No. Nama Obat Jumlah Kategori
Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 4(2), Oktober 2019, 420-431 p-ISSN: 2502-647X; e-ISSN: 2503-1902
Stok Awal RKO Penerimaan  Persediaan  Penggunaan Stok Akhir Stok (bulan) 1 2 3 4 5 6 = (3+5) 7 8 = (6-7) 9 a. Tidak dibutuhkan untuk direncanakan karena memiliki stok awal yang besar Tahun 2015 1 Ampicilin inj. 1 gram 2.925 250 250 3.175 75 3.100 508,0 2 Metilergometrin Maleat tab. 0,125 mg 104.900  20.000 20.000 124.900 3.000  121.900 499,6 Tahun 2016 1 Aminofilin 24 mg Inj. 1.755 50 50 1.805 25 1.780 866,0 2 Prokain benzilpenisilin inj. 3 juta iu 1.325 250 250 1.575 64 1.511 295,3 Tahun 2017 1 Lidokain comp. inj 2 ml 4.208 3.000 3.000 7.208 160 7.048 540,6 2 Aminofilin 24 mg Inj. 1.780 72 72 1.852 45 1.807 493,9 b. Dibutuhkan untuk direncanakan namun jumlah yang direncanakan lebih besar dari penggunaan Tahun 2015 1 Asetosal tab 100 mg 0  10.000 10.000 10.000 100 9.900 1.200 2 Ketokonazol krim 2 % 0 5.000 5.000 5.000 98 4.902 612,2 Tahun 2016 1 Zinc tab. Disper.  20 mg 0  100.000 100.000 100.000 30.120  69.880 39,8 2 Diazepam tablet 5 mg 0 2.000 2.000 2.000 200 1.800 120,0 Tahun 2017 1 Etanol 70% btl/ 1 liter 2  10.000 10.000 10.002 209 9.793 574,3 2 Zinc Syrup 0  20.000 20.000 20.000 1.071  18.929 224,1 Selain itu  ditemukan RKO  yang masuk  dalam  kategori  mati  seperti pada Tabel 3, dimana obat direncanakan namun sama sekali tidak digunakan.  Ketersediaan  obat  pada kategori  berlebih  dan  kategori  mati menyebabkan  resiko expire semakin tinggi.  Berdasarkan berita  acara pemusnahan obat kadaluarsa di Kabupaten  Belu  didapatkan  jumlah
obat yang dimusnahkan bila dikonversi ke rupiah pada tahun 2015 sebesar  Rp.  1.573.468.170.,  tahun 2016 sebesar Rp. 3.597.887.646., dan tahun 2017 sebesar Rp.
2.344.492.681. Dari data pemusnahan obat  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  obat  yang  rusak  dan  atau kadaluarsa  di  Kabupaten  Belu  sangat tinggi  dapat  dilihat  dari  tingkat
Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 4(2), Oktober 2019, 420-431 p-ISSN: 2502-647X; e-ISSN: 2503-1902
ketersediaan RKO yang sangat ekstrim.  Berdasarkan  lembar  RKO, ditemukan  obat  yang  ketersediannya masuk dalam kategori kurang menyebabkan  persediaan  obat  yang direncanakan  kurang  dari  12  bulan. Tabel  4  menunjukkan  contoh  obat yang  direncanakan  namun  jumlahnya tidak  memenuhi  penggunaan  optimal sehingga menyebabkan kekosongan di pertengahan  tahun  berjalan,  dan  obat kurang karena obat yang direncanakan gagal  dalam  pengadaan.  Adanya  obat pada kategori ini akan sangat berdampak  pada  pelayanan  kesehatan sehinggga  tujuan  dari  RKO  tidak tercapai. Meningkatnya jumlah kekurangan  obat  memiliki  dampak
negatif  pada  perawatan  pasien  dan berimplikasi  pada  pembiayaan  yang mahal (Caulder et al . 2015).
Tabel  5  menunjukkan  RKO yang  masuk  dalam  kategori  aman, namun  kategori  ini  sangat  kecil dibandingkan dengan obat pada kategori  berlebih.  Pada  tahun  2015 item obat yang direncanakan sebanyak  84  dan  yang  masuk  dalam kategori  aman  hanya  2  item,  tahun 2016  item  obat  yang  direncanakan sebanyak  43  dan  yang    masuk  dalam kategori  ini  hanya  4  item,  dan  pada tahun 2017 item obat yang direncanakan  sebanyak  62  item  dan yang  masuk  dalam  kategori  ini  hanya 5 item.
Tabel 3. Daftar Dua Obat  Yang Masuk Dalam Kategori Mati Tahun 2015 s/d 2017
No. Nama Obat Jumlah Kategori Stok (bulan) Stok Awal RKO Penerimaan  Persediaan  Penggunaan Stok Akhir 1 2 3 4 5 6 = (3+5) 7 8 = (6-7) 9 Tahun 2015 1 Tetrasiklin kaps.500 mg 0  20.000 20.000 20.000 0  20.000 Mati 2 Erytromicyn kap500  mg 0 1.000 1.000 1.000 0 1.000 Mati Tahun 2016 1 KombSulfadoksin 500 mg + Pirimetamin 25 mg 0 2.000 2.000 2.000 0 2.000 Mati 2 Fenitoin 30 mg 0  10.000 10.000 10.000 0  10.000 Mati
Tabel 4. Daftar Dua Obat  Yang Masuk Dalam Kategori Kurang Tahun 2015 s/d 2017 No. Nama Obat Jumlah Kategori
Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 4(2), Oktober 2019, 420-431 p-ISSN: 2502-647X; e-ISSN: 2503-1902
Stok Awal RKO Penerimaan  Persediaan  Penggunaan Stok Akhir Stok (bulan) 1 2 3 4 5 6 = (3+5) 7 8 = (6-7) 9 Tahun 2015 1 Cefotaxim Inj.1 g 196 200 0 196 196 0 12,0 2 Clyndamicin kap.300 mg 4.250  20.000 0 4.250 4.250 0 12,0 Tahun 2016 1 Simvastatin tab 10 mg 0  50.000 5.000 5.000 4.750 250 12,6 2 Parasetamol Syr 4.812 1.000 0 4.812 4.712 100 12,3 Tahun 2017 1 Salbutamol tablet 4 mg 32.400  20.000 20.000 52.400 49.600 2.800 12,7 2 Parasetamol tab.500 mg 500.300  300.000 7.000 507.300 498.000 9.300 12,2 Tabel 5. Daftar Dua Obat  Yang Masuk Dalam Kategori Aman  Tahun 2015 s/d 2017 No. Nama Obat Jumlah Kategori Stok (bulan) Stok Awal RKO Penerimaan  Persediaan  Penggunaan Stok Akhir 1 2 3 4 5 6 = (3+5) 7 8 = (6-7) 9 Tahun 2015 1 Betametason 0,1% tube 3.601 2.000 2.000 5.601 4.267 1334 15,8 2 Cyprofloksacin 500 mg 39.300      50.000 0 39.300 27.200   12.100 17,3 Tahun 2016 1 Deksametason Inj 965 1.000 1.000 1.965 1.331 634 17,7 2 Ibuprofen 400 mg 137.500   100.000 100.000 237.500 168.100    69.400 17,0 Tahun 2017 1 Ringer laktat lar. 500 ml 2.708 2.000 2.000 4.708 3.252 1.456 17,4 2 Captopril 25 mg 37.800 50.900 50.900 88.700 63.900   24.800 16,7 Gambaran Hasil Pemenuhan Penerimaan Obat Terhadap RKO Perencanaan  kebutuhan  obat merupakan tahap awal dalam pengelolaan  obat  yang  bertujuan untuk  menetapkan  jenis  dan  jumlah
obat sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Jika
perencanaan  kebutuhan  obat  tidak terpenuhi    maka  hal  ini  akan  sangat mempengaruhi pengelolaan obat selanjutnya.
Dari perencanaan
Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 4(2), Oktober 2019, 420-431 p-ISSN: 2502-647X; e-ISSN: 2503-1902
kebutuhan  obat  tahun  2015  s/d  2017 diperoleh hasil seperti pada Tabel 6.
Tabel 6. Gambaran Pemenuhan
Penerimaan obat terhadap RKO No Jumlah Penerimaan 2015 2016 2017 n (%)  n (%)  n (%) 1 Sesuai dengan Jumlah pesanan 64 (76,2) 30 (69,8) 42 (67,7) 2 Kurang dari jumlah pesanan 4 (4,8) 1 (2,3) 7 (11,3) 3 Tidak ada penerimaan 16 (19,0) 12 (27,9) 13 (21,0)
Dari  Tabel  6  diperoleh  bahwa item  obat  yang  paling    banyak direncanakan    terjadi  pada  tahun 2015.  Berdasarkan  lembar  RKO, dalam  proses  pengadaan  diperoleh rerata pemenuhan usulan RKO terhadap  pengadaan  hanya  sebesar 71,23%, ketidakterpenuhan RKO penerimaan RKO terhadap pengadaan disebabkan  karena  adanya  obat  yang mengalami gagal tender dalam sistem e-  procurement dengan  alasan  pihak penyedia tidak mampu untuk
memenuhi kebutuhan obat tersebut. Gambaran Pemenuhan RKO terhadap Formularium Nasional Sesuai dengan kebijakan pemerintah  maka    acuan  yang digunakan dalam perencanaan kebutuhan  obat  adalah  Formularium Nasional (Fornas). Fornas merupakan
daftar  obat  terpilih  yang  dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan  kesehatan  sebagai  acuan dalam pelaksanaan JKN dalam meningkatkan kendali mutu pada obat obatan  yang  digunakan  di  fasilitas kesehatan (Kemenkes, 2015).
Tabel 7. Pemenuhan RKO Terhadap
Formularium Nasional No Identifikasi Fornas 2015 2016 2017 n (%) n (%) n (%) 1 Fornas 65 (75,6) 39 (90,7) 56 (90,3) 2 Non Fornas 21 (24,4) 4 (9,3) 6 (9,7)
Tabel  7  menunjukkan  hasil RKO  yang  dilakukan  di  Kabupaten Belu  terhadap    identifikasi  obat  yang masuk  dalam  Fornas.  Hasil  yang  di dapatkan  bahwa  pemenuhan  RKO terhadap  fornas  dari  tahun  2015  s/d 2017 mengalami perbaikan. Pemenuhan  RKO  pada  tahun  2015 sebesar  75,6%    dan  naik  pada  tahun 2016  sebesar  9,7%  sedangkan  pada tahun 2017 sebesar 90,3%.

## KESIMPULAN
Hal yang menyebabakan ketidakakuratan perhitungan kebutuhan adalah tidak diperhitungkannya  stok  awal  yang dimiliki  oleh  IFK  sehingga  sebagian
Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 4(2), Oktober 2019, 420-431 p-ISSN: 2502-647X; e-ISSN: 2503-1902
besar  RKO  masuk  dalam  kategori berlebih.  Selain  itu  jumlah  obat  yang direncanakan  melebihi  penggunaan tahun  sebelumnya.  Di  sisi  lain  masih ada  obat  yang  direncanakan  kurang dari  penggunaan  tahun  sebelumnya sehingga  dapat  disimpulkan  metode konsumsi yang menjadi pilihan dalam perhitungan  RKO  tidak  diterapkan dan  dilaksanakan  secara  penuh  dan konsisten. Selain perhitungan kebutuhan  obat  yang  tidak  tepat, RKO  juga  menjadi  tidak  efektif dikarenakan  penerimaan  obat  dari hasil  pengadaan  tidak  mencapai 100%.  Terjadi  perbaikan  dari  tahun ke  tahun  dalam    penggunaan  Fornas sebagai dasar pemilihan obat.
Metode konsumsi yang
digunakan dalam menghitung RKO di Kabupaten  Belu  tidak  menjawab kebutuhan  obat  secara  efektif  dan efisien  dilihat  dari    ketersediaan  obat pada  kategori  aman  sangat  rendah disisi  lain  sebagian  besar  obat  yang direncanakan  masuk  dalam  kategori berlebih.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Badan Pengembangan  dan  Pemberdayaan Sumber  Daya  Manusia  Kesehatan (BPPSDMK)  Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Athiyah,  U.,  Rahem  ,A.,  Dian  ,S,C.,.
(2018). An  Analysis  of  Drug
Requirement  Plan  and  Its Relationship With Anti- Hypertension Drug Availability at  Community  Health  Center ., DOI:10.21276/ijprhs.2018.04.1 7 Carolien,  I.,  Fudholi,  A.  &  Endarti, D. (2017). Evaluasi Ketersediaan  Obat  Sebelum dan Sesudah Implementasi JKN    pada  Puskesmas    di Kabupaten  Kerom  Provinsi
Papua.  Jurnal  Manajemen  dan Pelayanan Farmasi; 7; 30-39.
Caulder,  Celeste  et  al.  2015. Impact of  Drug  Shortageas  on  Health system  Pharmacies  in  the Southheatern  United  States . Hospital  Pharmacy  50(4):  279- 86
Departemen  Kesehatan  RI.  (2006).
Pedoman supervisi dan Evaluasi    Obat  Publik  dan Perbekalan Kesehatan, Cetakan Kedua,  Direktorat    Jenderal Pelayanan    Kefarmasian  dan Alat Kesehatan. Jakarta Gregorius,  N  &  Erna,  K.,  2018. Evaluasi Perencanaan Dan Pengadaan  Obat  Di  Instalasi Farmasi  RSUD  Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah
Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 4(2), Oktober 2019, 420-431 p-ISSN: 2502-647X; e-ISSN: 2503-1902
Utara. Jurnal Kebijakan Kesehatan  Indonesia.  V  (07): 147-153. Kementerian  Kesehatan  RI  &  JICA. (2010). Materi Pelatihan Manajemen  Kefarmasian  di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota.  Jakarta. Kementerian  Kesehatan  RI.  (2013). Keputusan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/523/2015 tentang Formularium Nasional.2015 Mellen    RC.,    Pudjirahardjo    WJ. Faktor Penyebab dan
Kerugian    Akibat Stock  out dan Stagnant Obat  di  Unit Logistik  RSU    Haji    Surabaya.
Jurnal  Administrasi Kesehatan
Indonesia . 2013;1(1):99-107 Kementerian    Kesehatan    Republik Indonesia (Kemenkes RI).
(2016). Peraturan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  74  Tahun 2016 tentang standar Pelayanan Kefarmasian  di  Puskesmas. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Presiden  Republik  Indonesia.  2011. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  24.  Tahun 2011  Tentang  Sistem  Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: Presiden Republik Indonesia Pemerintah  RI  Peraturan  Presiden
Republik  Indonesia,  Nomor  72 tahun  2012.  (2012).  Sistem Kesehatan  Nasional.  Jakarta: Pemerintah RI.
Quick,  J.,  Rankin,  J.,  Laing,  R., O'Connor,  R.,  Hogerzeil,  H.  & Dukes,  M.  (1997).  Managing Drug    Supply,    2nd      Edition, Revised    and  Expanded,  2nd ed. USA: Kumarin   Press.
Silvania,  A.,  Hakim,  L.  &  Satibi.
(2012).  Evaluasi  Kesesuaian antara Perencanaan dan Realisasi  Penerimaan  Obat  di Puskesmas  Rawat  Inap  Se- Kabupaten Sleman Tahun 2008-2010.  Jurnal  Manajemen dan  Pelayanan  Farmasi;  2;  90- 94.