## Volume 12, Number 2, 2021
SEKOLAH TIONG HOA HWEE KWAN (STHHK) SEBAGAI REPRESENTASI PENDIDIKAN MODERN ETNIS TIONGHOA DI
BATAVIA TAHUN 1901-1942

## Ayu Putri Nabila
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta sayaayunabila@gmail.com

## Abstrak
Fokus utama dari penelitian ini bertujuan memaparkan proses berdirinya lembaga  pendidikan  modern  pertama  etnis  Tionghoa  di  Batavia,  yakni  Sekolah Tiong Hoa Hwee Kwan (STHHK), serta mengungkap pelbagai alasan dan faktor yang  menjadi  pertimbangan  pendirian  STHHK  selama  masa  pemerintahan Belanda. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yakni  heurustik,  kritik  sumber  (verifikasi),  interpretasi,  dan  historiografi.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  sejak  abad  ke-19,  nasib  kalangan  Tionghoa  di Batavia begitu dibatasi oleh kebijakan-kebijakan rasial pemerintah Belanda, salah satunya  dalam  bidang  pendidikan.  Oleh  karena  itu,  STHHK  muncul  sebagai representasi pendidikan modern etnis Tionghoa yang didirikan secara independen oleh kalangan Tionghoa. Selama perkembangannya, sekolah turut dipengaruhi oleh keadaan masyarakat mau pun sistem pemerintahan yang ada di Batavia.
Kata Kunci: Sekolah, Batavia, Tiong Hoa Hwee Kwan

## Abstract
The main focus of this study is to describe the process of the first Modern Chinese Education in Batavia, the Tiong Hoa Hwee Kwan School. Additionally, the study will reveal the various factors behind STHHK's establishing during the Dutch Government.  This  study  uses  the  critical  history  method  which  consists  of  four methods,  namely  heuristics,  source  criticism,  interpretation,  and  historiography. The results indicate that since the 19th century, the life of the Chinese people has been  severely  restricted  by  the  various  racial  policies  of  the  Dutch  government. Therefore, STHHK emerged as a representation of modern Chinese education in the Dutch East Indies. Throughout its growth, school has been influenced by the conditions of the people and the systems of government in Batavia.

## Keywords: School, Batavia, Tiong Hoa Hwee Kwan
Volume 13, Number 2, 2021

## PENDAHULUAN
Pada abad ke-20, keberadaan sekolah etnisitas menjadi salah satu model pendidikan  populer  di  kalangan  masyarakat  Hindia  Belanda,  khususnya  model pendidikan  modern.  Kancah  pendidikan  modern  berbasis  etnisitas  ini  terutama paling  mencolok  di  Batavia  sebagai  pusat  sebagian  besar  lembaga  pendidikan menengah dan tinggi di koloni. Hal ini kelak menjadi salah satu pemicu keinganan orang-orang  Tionghoa  di  Batavia  untuk  mendirikan  perkumpulan  Tionghoa berpikiran  maju  dan  intelektual.  Di  samping  dikarenakan  faktor  budaya, perkembangan akan pemikiran tersebut menjadi salah satu dampak dari kebijakan politik etis dalam bidang pendidikan pada tahun 1901-1930.
Kaum muda Hindia Belanda yang telah mengadopsi pemikiran-pemikiran modern  mulai  menggunakan  cara-cara  dan  teknik  organisasi  modern  dalam berpolitik  (Muhammad  Umar  Stadat  Hasibuan,  2008:  14).  Hal  ini  terus  menjadi akar kekuatan perkembangan nasionalisme keindonesiaan, termasuk nasionalisme orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial mendirikan sekolah- sekolah  hanya  untuk  bangsa  Belanda  dan  kalangan  elit  bumiputera,  sedangkan anak-anak  Tionghoa  yang  ingin  masuk  dikenakan  banyak  syarat  yang  sulit dipenuhi.  Keadaan  semakin  diperparah  dengan  kebiasaan  buruk  masyarakat Tionghoa  dalam  pemborosan  uang  untuk  pesta  perkawinan  dan  kematian  yang penuh tahayul.
Sebagai  gebrakan  awal,  pada  tahun  1900  kalangan  Tionghoa  muda  atau tua  berpikiran  maju  membentuk  gerakan  “Kaum  Muda”  atau  “ Jong  Chinese Beweging ”.  Mereka  memiliki  keinginan  untuk  menumbuhkan  dan  menanamkan rasa  nasionalisme  Tiongkok  di  kalangan penduduk  Tionghoa  di  Hindia  Belanda, terutama  Batavia  sebagai  pusat  koloni  (Benny  G.  Setiono,  2008:  304).  Pada  17 Maret  1900,  mereka  mendirikan  sebuah  perkumpulan  khusus  orang-orang Tionghoa pada sebuah pertemuan di rumah Phoa Keng Hek di Jl. Mangga Besar.

## Volume 13, Number 2, 2021
Perkumpulan  tersebut  diberi  nama  Tiong  Hoa  Hwee  Kwan  (THHK, 中 华会馆 /
Zhong Hua Hui Guan ) seterusnya akan menggunakan PTHHK. 1
Namun  barulah  pada  3  Juni  1900,  Gubernur  Jendral  Hindia  Belanda memberikan pengesahan terhadap PTHHK melalui maklumat dalam sebuah surat kabar Javasche  Courant pada  8  Juni  1900  (Kristan  dan  Sugiaman  Gonassis, 2020:14). PTHHK sendiri memiliki makna Chinese Club atau Rumah Perkumpulan Tionghoa  yang  didirikan  oleh  20  orang  kaum  terpelajar  kalangan  Tionghoa  di Hindia Belanda. Tujuan awal didirikannya PTHHK ialah ingin mereformasi adat buruk masyarakat Tionghoa melalui ajaran konfusius (agama Konghucu) sebagai tujuan  pokok  resinasi  (mentionghoakan  kembali),  mendirikan  sistem  pendidikan modern,  dan  ingin  mengangkat  kedudukan  masyarakat  Tionghoa  di  mata masyarakat Hindia Belanda (Anonim, 2011: 14).
Seiring  berjalannya  waktu,  PTHHK  mulai  memusatkan  perhatiannya kepada situasi pendidikan masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda yang semakin tertinggal. Pada 17 Maret 1901, PTHHK mendirikan sekolah khusus untuk anak- anak Tionghoa bernama Tiong Hoa Hwee Kwan (STHHK) di Jl. Patekoan No. 31 (kini Jl. Perniagaan, Jakarta Barat), dan menjadi sekolah swasta modern pertama anak-anak  Tionghoa  di  Hindia  Belanda  (Noer  Isnaeni,  tt:  3-4).  Pasca  satu  tahun STHHK  berdiri,  ratusan  sekolah  Tionghoa  yang  mengikuti  manajemen  STHHK turut  bermunculan  di  permukaan,  termasuk  semakin  meluasnya  keberadaan STHHK  di  berbagai  daerah.  Situasi  ini  berhasil  menimbulkan  kekhawatiran pemerintah  kolonial,  yang takut  kehilangan  kendali  atas  masyarakat Tionghoa  di Hindia Belanda dan khawatir jika lulusan STHHK memiliki pandangan politik yang berkiblat ke Tiongkok, bukan ke Hindia Belanda sebagai kawula Belanda.
Sebagai upaya mengatasi kekhawatiran tersebut pemerintah Hindia-Belanda membuka  sekolah  khusus  anak-anak  Tionghoa  bernama Holandsch  Chineesche School (HCS) pada tahun 1908 di Batavia, dan berkembang ke daerah-daerah lain. HCS  didirikan  atas  pertimbangan  Menteri  Urusan  Tanah  Jajahan  Belanda  yang
1 Penulis menggunakan PTHHK dan STHHK untuk memudahkan pembaca dalam membedakan penyebutan Perkumpulan THHK dengan Sekolah THHK.
Volume 13, Number 2, 2021
bernama  D.  Vock  (Noer  Isnaeni,  tt:  3-4).  Seiring  berjalannya  waktu  keberadaan HCS  mulai  menganggu  perkembangan  STHHK,  dan  menyebabkan  masyarakat Tionghoa terpecah menjadi dua golongan: mereka yang berpendidikan Belanda dan berpendidikan Tionghoa (Benny G. Setiono, 2008: 314).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian sejarah. Metode sejarah menurut Kuntowijoyo ialah petunjuk pelaksana dan teknis tentang bahan, kritik, dan interpretasi sejarah serta penyajian dalam bentuk tulisan (Abd  Rahman  Hamid,  2015:  42).  Untuk  merekonstruksi  peristiwa  masa  lampau, metode penelitian sejarah memiliki empat tahapan pokok yakni heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.
Metode pertama, Heuristik,  yakni  tahap  pencaharian  dan  pengumpulan sumber-sumber  sejarah  relevan  dengan  penelitian  yang  akan  ditulis. Kedua, verifikasi  (kritik  sumber),  yakni  pengkajian  terhadap autentisitas  dan  kredibilitas sumber  dari  segi  fisik  mau  pun  segi  isi  sumber.  Autentisitas  bagain  dari  kritik eksternal, yakni melihat keaslian sumber dari segi fisik seperi jenis kertas, warna kertas,  ejaan  yang  digunakan,  dan  lain-lain.  Sementara  kredibilitas  bagian  dari kritik internal, yakni menganalisa keaslian sumber dari segi isi. Ketiga, Interpretasi, yakni mengelola hubungan antar fakta-fakta sejarah yang telah diuji kebenarannya. Keempat, Historiografi  merupakan  fase  akhir  dalam  metode  sejarah  yang  harus dilakukan  oleh  sejarawan  agar  penelitiannya  menjadi  sebuah  karya  ilmiah  yang utuh. Menurut Dudung Abdurrahman, penulisan sejarah (historiografi) merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil dari penelitian sejarah yang telah dilakukan (Dien Madjid, 2014: 231).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Masyarakat Tionghoa di Batavia Sebelum Abad Ke-20
Pada  abad  ke-18,  VOC  menarik  orang-orang  Tionghoa  yang  berada  di Banten  ke  kota  Batavia  dengan  suatu  janji  ada  keuntungan  ekonomi  yang  bisa diperoleh  kalangan  Tionghoa  dari  kota  dagang  tersebut.  Potensi  perekonomian
Volume 13, Number 2, 2021
yang melimpah dan lekatnya kalangan Tionghoa dalam mengelola perekonomian mendatangkan  banyak  keuntungan  besar  untuk  kehidupan  mereka  di  Batavia. Sebagian  besar  kalangan  Tionghoa  yang masuk  ke  Batavia  bekerja  pada  pabrik- pabrik  gula.  Pabrik-pabrik  gula  tersebut  umumnya  dimiliki  oleh  para  pengusaha Tionghoa  kaya.  Pada  tahun  1710  terdapat  130  puluh  pabrik  gula  milik  84 pengusaha, di mana 79 di antaranya adalah para pengusaha Tionghoa. Lambat laun kehadiran mereka bukan sekadar penghuni kota tetapi sebagai saingan VOC (Rirn Darini, Vol 7, No. 1, 2009: 3-4)
Melihat  situasi  ini,  VOC  segera  memberlakukan  kebijakan  izin  tinggal terhadap masyarakat Tionghoa di Batavia. Surat izin yang diberlakukan oleh VOC begitu beragam. Pada 10 Juni 1727, kebijakan Permissie briefe (surat izin tinggal) bagi  mereka  yang  telah  bertempat  tinggal  di  Batavia  lebih  dari  10  tahun  mulai diberlakukan.  Sementara  pada  tanggal  12  Juni  1727,  kebijakan  izin  tinggal dokumen lisensi ( licentie briefje ) bagi masyarakat Tionghoa yang bertempat tinggal tiga  bulan  untuk  urusan  niaga,  dengan  membayar  dua rijksdaalders mulai diterapkan  (Fokky  Faud,  Vol.  12,  No.  2,  2013:  33).  Tidak  hanya  itu,  bersama dengan  masyarakat  bumiputera  VOC  menempatkan  penduduk  Tionghoa  di  luar kawasan tembok Kota Batavia, yang disebut Ommelanden. Sementara, orang Eropa diwajibkan tinggal di dalam tembok kota.
Untuk lebih menghambat gerak Tionghoa, aturan rasial tersebut semakin disempurnakan melalui kebijakan Pas Jalan ( Passenstelsel ) 2 pada tahun 1816 dan Sistem Pemukiman ( Wijkenstelsel ) pada tahun 1866 (Fokky Faud, Vol. 12, No. 2, 2013:  33). 3 Dalam  kebijakan  Sistem  Pemukiman  orang-orang  Tionghoa  dipaksa menetap  pada  konsentrasi  pemukiman  yang  disebut  Kampung  Pecinan.  Dalam bidang  ekonomi  pemerintah  kolonial  menempatkan  kalangan  Tionghoa  dalam posisi  dominan.  Mereka  dimanfaatkan  sebagai  perantara  minoritas  ( middlemen
2 Kebijakan izin perjalanan (Passenstelsel) yang tertuang dalam permissive briefe atau surat jalan dijual seharga 0,5 f. sampai 1 f. dan isinya begitu rinci: menyangkut tentang tujuan,  siapa  yang  dituju,  maksud  bepergian,  berapa  lama,  jenis  kendaraan,  siapa  yang menyertai, dsb.
3 Aturan Wijkenstelsel dilanjutkan oleh pemerintah kolonial dari ke waktu pada tahun 1835, 1854, 1866, dan 1871.
Volume 13, Number 2, 2021
minority )  ekonomi  atau  biasa  disebut  sebagai  pedagang  perantara  antara  pihak Belanda  dengan  masyarakat  Bumiputera.  Orang-orang  Tionghoa  dinilai  sebagai mediator yang menjanjikan untuk posisi tersebut, maka Belanda menjual berbagai macam hak pengelolaan atas jalan tol, candu, rumah gadai, kepada orang Tionghoa.
Dengan  adanya  dukungan  dari  penguasa,  para  penyewa  tersebut dikesankan oleh pemerintah kolonial sebagai pihak yang kerap memeras rakyat dan menjadi sangat kaya karena kedudukannya. Situasi tersebut menempatkan kalangan Tionghoa  sebagai  minoritas  perantara  yang  kuat  secara  ekonomi,  tetapi  lemah secara  politis.  Posisi  kalangan  Tionghoa  seperti  itu  memang  telah  direcanakan sedemikan rupa untuk menempatkan mereka sebagai pion atau fokus permusuhan bagi  pemerintah  kolonial  maupun  masyarakat  Bumiputera.  Posisi  kalangan Tionghoa sebagai perantara turut tercermin dalam kebijakan Cultuurstelsel (Sistem Taman  Paksa)  pada  industri  gula.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  muka  bahwa sebagian  besar  pabrik-pabrik  gula  di  Batavia  milik  pengusaha  Tionghoa,  maka orang-orang Tionghoa banyak dilibatkan dalam hal pengelolaan tebu menjadi gula sebagai  wakil  pihak  swasta  berdasarkan  kontrak  dari  pemerintah.  Belanda menggunakan orang-orang Tionghoa untuk melancarkan roda eksploitasi melalui peran mereka sebagai perantara dan pengawas (Yudi Prasetyo, FX. Wartoyo, 2015: 75-76; Ririn Darini, Vol 7, No. 1, 2009: 4-5).
Sementara dalam bidang pendidikan, pemerintah Belanda menyelenggarakan  nya  berdasarkan  garis  warna  dan  diskriminasi.  Prinsip  ini dibedakan berdasarkan stratifikasi sosial buatan pemerintah Belanda yaitu dimulai dari  golongan  Eropa,  golongan  Timur  Asing  (Tionghoa,  India,  dan  Arab),  dan golongan  Bumiputera.  Sulitnya  pendidikan  yang  didapat  membuat  orang-orang Tionghoa mulai menangani sendiri masalah pendidikan anak-anak mereka.
Pada  sekitar  tahun  1787,  di  Petak  Sembilan,  Batavia,  terlacak  pernah didirikan  pusat  pendidikan  tradisional  “Gie  Oh”  artinya  “sekolah  gratis”,  yang ditujukan  bagi  anak-anak  miskin.  Guru-guru  yang  mengajar  banyak  didatangkan dari Cina dan dipilih hanya karena mengetahui lebih banyak mengenai kesusastraan Cina.  Murid-murid  di  sekolah  “Gie  Oh”  hanya  mempelajari,  membaca,  serta menulis buku Tionghoa klasik. Tingkat tertinggi yang dapat dicapai adalah menulis
Volume 13, Number 2, 2021
karangan  secara  klasik.  Dalam  pengucapan  kata  juga  diambil  dari  buku-buku klasik. Sang murid akan dipanggil ke depan untuk menyebutkan sebuah kata dalam buku klasik tersebut. Meskipun tak mengenal artinya, tetapi akan dipandang cukup apabila sang murid dapat mengucapannya dengan sempurna. Oleh karenanya, yang menjadi fokus utama para murid bukanlah arti dari kata tersebut, melainkan  cara pengucapannya.  Belajar  menulis  juga  melalui  hal  yang  sama,  para  murid diharuskan  menjiplak  tulisan  Tionghoa  tanpa  mengetahui  artinya  (Onghokham, 2009:  72-73).  Sebenarnya  ada  beberapa  anak  Tionghoa  yang  beruntung  dapat bersekolah  di  sekolah-sekolah  zending  atau  beberapa  sekolah  Belanda  lainnya. Akan  tetapi,  para  murid  dikenakan  biaya  sekolah  sangat  mahal  dan  harus  ada rekomndasi dari pejabat Belanda, seperti Residen atau asaisten Residen.
Konsep  stratifikasi  yang  dibuat  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda  dalam bidang pendidikan memunculkan kebijakan- kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa  sebagai  golongan  Timur  Asing.  Pada  perkembangan  selanjutnya, kebijakan  tersebut  menjadi  salah  satu  pemicu  kalangan  Tionghoa  untuk  semakin mengembangkan  nasionalismenya.  Nasionalisme  Tionghoa  ditandai  dengan lahirnya  sebuah  Perkumpulan Tiong  Hoa  Hwee  Kwan (PTHHK),  yang  didirikan oleh orang-orang Tionghoa berpendidikan Barat pada 17 Maret 1900 di Batavia.
Munculnya PTHHK ini diakibatkan oleh berbagai faktor. Faktor terbesar disebabkan  adanya  keinginan  mereformasi  budaya  kalangan  Tionghoa,  beberapa diantaranya  budaya  candu,  perjudian,  dan  kebiasaan  buruk  menghambur- hamburkan uang untuk melakukan upacara  perkawinan dan kematian. Para tokoh masyarakat  Tionghoa  tidak  terlalu  senang  dengan  budaya  yang  mereka  anggap terbelakang,  berbahaya  serta  bertentangan  dengan  ajaran  Konfusius.  Di  samping itu,  berbagai  kebijakan  pemerintah  Belanda  terhadap  masyarakat  Tionghoa  turut menimbulkan  semangat  nasionalisme  kalangan  Tionghoa  yang  tergabung  dalam PTHHK di Batavia.
Seiring  berjalannya  waktu,  PTHHK  turut  memusatkan  perhatiannya terhadap  pendidikan  modern  untuk  anak-anak,  maka  didirikan  lah  Sekolah Tionghoa  Sekolah  Tionghoa  Hwee  Kwan  (STHHK)  pada  17  Maret  1901  di  Jl. Patekoan  (saat  ini  Jl.  Perniagaan),  Batavia.  STHHK  di  Baravia  menjadi  sekolah

## Volume 13, Number 2, 2021
modern pertama etnis Tionghoa di Hindia Belanda.

## B. Perkembangan Sekolah Tiong Hoa Hwee Kwan (STHHK) di Batavia Tahun 1901-1942
Pada  masa  awal  berdirinya  STHHK  di  Batavia,  bahasa  Belanda  masuk dalam  mata  pelajaran  bahasa  asing.  Namun,  dikarenakan  biaya  mempekerjakan guru bahasa Belanda begitu mahal, maka disepakati untuk mengganti guru bahasa Belanda dengan bahasa Inggris. Guru-guru Tionghoa yang tinggal di Singapura dan fasih  berbahasa  Inggris  pun  mulai  di  datangkan  ke  Batavia.  Selain  itu,  para pemimpin PTHHK merasa bahasa Inggris jauh lebih berguna karena telah menjadi bahasa  komersial  Asia  Timur  (Yudi  Prasetyo,  FX.  Wartoyo,  2015:  105). 4 Sementara  untuk  buku  pelajaran  dan  materi  ajar  STHHK  diambil  dari  buku pelajaran serta materi yang digunakan di sekolah dasar modern di Jepang. Bahasa pengantar  yang  digunakan  dalam  kegiatan  pendidikan  tidak  lagi  menggunakan bahasa Hokkien melainkan bahasa Mandarin.
Sistem modern yang digunakan oleh PTHHK untuk kurikulum STHHK di Batavia  disebut  sebagai  sistem “practisch”, yakni  tidak  adanya  lagi  sistem menghapalkan kitab-kitab tradisional Tiongkok seperti sistem sekolah tradisional melainkan  murid-murid  diberikan  buku-buku  bacaan  yang  dapat  dimengerti  dan relevan  dengan  situasi  pendidikan  modern  saat  itu  (Kwee  Tek  Hoay,  No.  IV, Moestika Romans, Januari 1937).
Pelajaran-  pelajaran  yang  diberikan  di  STHHK  berupa  ilmu  pengetahuan modern yaitu meliputi pelajaran berhitung, geografi, sejarah, ilmu alam, membaca, menulis, dan tak terkecuali pelajaran tentang Konfusianisme dan bahasa Tjing-Im (bahasa  Mandarin).  Untuk  masalah  biaya  pendidikan  terbagi  menjadi  dua,  para orang tua murid yang tergolong menengah ke bawah ditetapkan sebesar f 1 hingga f 10, sedangkan anak-anak Tionghoa kaya dikenakan tarif lebih tinggi.
4 Pada  perkembangan  selanjutnya,  ketertarikan  dan  kemampuan  kalangan Tionghoa  terhadap  bahasa  Inggris  menimbulkan  urusan  urgensi  potensial  terburuk  bagi pemerintah  kolonial.  Kelompok  elite  Tionghoa  tertentu,  terutama  kelompok  elite pengusaha  yang  memiliki  jaringan  bisnis  di  Singapura,  telah  memiliki  akses  informasi global dengan dunia luar melalui     kemampuan     berbahasa   Inggris

## Volume 13, Number 2, 2021
Pada  perkembangannya,  tepatnya  1  September  1901  PTHHK  berhasil membuka sekolah berbahasa Inggris yang diberi nama Yale Institut atau Afdeeling C  Tiong  Hoa  Hwe  Kwan .  Manajemen  sekolah  ini  terpisah  dari  sekolah  yang berbahasa  Tionghoa.  Pada  tahun  1904,  murid-murid  dari  Sekolah  Gie  Oh dipindahkan ke STHHK di Batavia dan Sekolah Gie Oh resmi ditutup.
Pasca lima tahun berdiri, STHHK sudah memiliki sebanyak 75 STHHK di berbagai daerah dengan total 5.500 murid. Semua sekolah tersebut berorientasi ke negeri  Tiongkok,  sehingga  memunculkan  kesadaran  nasional  Tiongkok  yang bangkit  pasca  revolusi  nasional  di  tanah  air  mereka.  Pada  perkembangan selanjutnya  STHHK  di  Batavia  disebut  PA  HOA  (Patekoan  Tionghoa),  guna membedakannya  dengan  STHHK  di  daerah  lain  (Irene  Hiraswarti  Gayatri,  dkk, 2019: 65-66).
Munculnya sekolah modern pertama Tionghoa di Hindia Belanda melalui STHHK tidak hanya menarik perhatian masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda, melainkan  turut  mempengaruhi  pemerintah  Tiongkok.  Pejabat-pejabat  Tiongkok dikirim ke Hindia Belanda untuk meninjau sekolah- sekolah Tionghoa yang ada di Hindia Belanda, serta memberikan beasiswa kepada murid-murid berprestasi untuk melanjutkan studinya ke Tiongkok, salah satunya murid-murid STHHK di Batavia.
Melalui salah satu surat kabar Tionghoa di Hindia Belanda, STHHK di Batavia memberitakan kepada seluruh STHHK di Hindia Belanda mengenai murid- murid yang terpilih berangkat ke Nang King (sekarang Nanjing) pada 25 Januari 1907, untuk melanjutkan studinya. Dalam surat kabar tersebut juga diberitahukan bahwa  murid-murid  yang  melanjutkan  studinya  ke  Tiongkok  telah  berkoordinasi dan  mencapai  kesepakatan  dengan  orang  tua  masing-masing.  Keberangkatan  ini begitu disambut antusias oleh kalangan Tionghoa di Hindia Belanda, salah satunya kalangan elite Tionghoa. Para saudagar minyak dan bangsawan Tionghoa di Hindia Belanda  turut  menyumbangkan  uang  untuk  menyediakan  pakaian-pakaian  baru yang akan dikenakan para murid selama belajar di Tiongkok (Lim Khim Siang, Ik Po , No.150/3, 22 januari 1907: 3). Pada tahun 1908, rombongan kedua yang terdiri dari 10 orang siswa di bawah wakil ketua Nio Hoey Oen diberangkatkan ke Jinan, Tiongkok, untuk tujuan yang sama. Setahun setelahnya pada bulan April, STHHK
Volume 13, Number 2, 2021
di  Batavia  menyelenggarakan  ujian  akhir  sekolah  rendah  (SD)  bersama,  yang diikuti  oleh  siswa  sekolah  rendah  dari  Lung  Hoa  (THHK  Bandung),  Mau  Hoa (THHK Bogor), Shi Hoa (THHK Serang), Dan Ya Hoa (THHK Garut), dll.
Berbeda dengan pemerintah Tiongkok, perkembangan PTHHK mau pun STHHK  membuat  pemerintah  kolonial  khawatir  akan  kemunculan  rasa nasionalisme yang semakin mendalam dan berujung pada sebuah gerakan sosial, terlebih STHHK yang berkiblat ke Tiongkok. Sebagai upaya mengatasinya, maka pemerintah  kolonial  mendirikan Hollandsche  Chineese  School (HCS)  sebagai sekolah saingan STHHK pada tahun 1908 di Batavia.
Seiring  berjalannya  waktu  berdirinya  HCS  berhasil  memecah  kalangan Tionghoa  menjadi  dua  golongan:  kubu  STHHK  dan  kubu  yang  mengagungkan sekolah-sekolah Belanda. Melihat kemerosotan STHHK pasca didirikannya HCS di  Batavia,  para  pemimpin  PTHHK  mencoba  memperbaiki  kekurangan  dalam sistem  pendidikan  mereka  melalui Djawa  Hak  Boe  Tjong  Hwee. Himpunan  ini memiliki  fungsi  utama  untuk  mengawasi  pengelolaan  sekolah  dan menyediakam guru-guru berkualitas dari Tiongkok. Pada tahun 1913, PTHHK Batavia berusaha membuka sekolah menengah pertama dengan nama Tiong Hoa Hwe Koan Tiong Hak Tong untuk STHHK di Batavia, tetapi pada 1 Maret 1915, sekolah menengah itu  ditutup  karena  kekurangan  siswa.  Kemudian  sebagai  pengganti  sekolah menengah,  tingkat  siswa di  sekolah  dasar  atau  sekolah  rendah  secara  berangsur- angsur ditambah satu tingkat demi satu tingkat (Anonim, 2011: 75). 5
Merosotnya  minat  siswa  untuk  masuk  ke  STHHK  di  Batavia  turut  pula mempengaruhi  STHHK  di  luar  Batavia.  Pada  tahun  1919, Kauw  Yok  Hwee menyarankan  PTHHK  agar  kurikulum  STHHK  disesuaikan  dengan  keadaan masyarakat,  tetapi  usaha  perbaikan  itu  gagal  karena  kekurangan  dana. Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak besar untuk kalangan Tionghoa di Batavia dalam menyikapi STHHK. Orang-orang Tionghoa peranakan dan Totok di Batavia banyak yang mendirikan sekolah-sekolah swasta Tionghoa dengan sistem
5 Pada  tahun  1923,  para  siswa  di  sekolah  Pa  Hoa  telah  belajar  hingga  tingkat kesepuluh. Secara tidak terpisah, pada saat itu, sebenarnya THHK Jakarta telah memiliki SMP di samping SD.
Volume 13, Number 2, 2021
serta  kurikulum  sekolah  Belanda  secara  sembunyi-sembunyi.  Meskipun  begitu, para murid STHHK di Batavia (PA HOA) memiliki murid lebih banyak daripada HCS  dan  jumlah  murid  turut  mempengaruhi  jumlah  guru  yang  ada.  Mengenai rincian jumlah murid dan guru di STHHK di Batavia pada tahun 1901-1941, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1 Jumlah Murid-murid STHHK di Batavia (PA HOA) pada Tahun 1901-1941 Tahun Jumlah 1901 31 1911 557 1933 1.040 1937 1.062 1938 1.198 941 1.151
Sumber: Anonim, Buku Peringatan 110 tahun Sekolah THHK - Pahoa Jakarta , Jakarta: Perkumpulan Pancaran Hidup, 2011, hlm. 14-17.
Tabel 2
Jumlah serta gaji para guru STHHK di Batavia pada Tahun 1936-1942
Tahun Jumlah Guru Gaji Rata- rata (f) 1936 46 164.88 1937 37 134.98 1938 37 127.93 1939 68 118.-- 1940 40 113.50 1941 38 116.-- 1942 20 90.--
Sumber: Anonim, Hari Ulang Tuhan ke-50 THHK Djakarta 1900-1950, hlm. 43.

## Volume 13, Number 2, 2021
Kedua tabel di atas menunjukkan apabila jumlah murid berkurang, maka jumlah guru pun sama. Sejak berdirinya STHHK di Batavia pada tahun 1901-1938, pertambahan  jumlah  murid  terus  mengalami  peningkatan.  Namun,  pada  kurun waktu  1933-1937,  pertambahan  jumlah  murid  begitu  minim.  Begitu  pun  jumlah guru  dari  tahun  1936-1938  mengalami  peningkatan  tetapi  pada  tahun  1937-1938 jumlahnya sama. Hal tersebut dipengaruhi oleh pendirian sekolah HCS pada tahun 1908, yang menyebabkan banyaknya kalangan Tionghoa mulai mendaftarkan atau memindahkan anak-anak mereka ke HCS.
Situasi  ini  kemudian  memaksa  para  pengurus  PTHHK  melakukan berbagai  perbaikan  kurikulum  atau  sistem  pengajaran  STHHK  di  Batavia  pada tahun  1908-1927.  Seperti  yang  sudah  dijelaskan  di  atas  bahwa  HCS  di  Batavia berhasil  memecah  kalangan  Tionghoa,  maka  pada  tahun  1930-an,  kalangan Tionghoa  peranakan  dan  Totok  di  Batavia  mendirikan  sekolah-sekolah  swasta Tionghoa dengan sistem dan kurikulum Belanda secara sembunyi-sembunyi. Oleh karenanya,  pertambahan  jumlah  murid  mau  pun  guru  STHHK  di  Batavia  pada tahun 1930an, tidaklah banyak.
Menjelang penyerangan tentara Jepang ke Asia Tenggara pada tahun 1941, STHHK di Batavia mengalami penurunan jumlah siswa dan guru. Setelah tentara Jepang berhasil memukul mundur kolonialisme Belanda dan mulai mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda pada tahun 1942, seluruh STHHK di Batavia ditutup dan diubah menjadi markas internir untuk tawanan perang dan pos penjagaan (Yerry Wirawan, 2018:17). Namun, berkat kegigihan para pengurus PTHHK yang terus mendesak  pemerintah  Jepang,  maka  dalam  kurun  waktu  1942-1943  STHHK mendapat pinjaman gedung sekolah di Jalan Mangga Besar, Jalan Pinangsia, dan Jalan Ketapang.
Pada  masa  kependudukan  militer  Jepang,  sekolah-sekolah  Belanda dilarang  beroperasi.  Hanya  sekolah-sekolah  Tionghoa  dan  Indonesia  saja  yang diperbolehkan tetap berjalan. Pemerintah militer Jepang memasukkan orang-orang Tionghoa Totok dan Tionghoa Peranakan ke dalam suatu wadah yang sama. Anak- anak Tionghoa Peranakan yang sebelumnya bersekolah di HCS atau ELS menerima pendidikannya di STHHK, sehingga terjadi semacam resinasi anak-anak Tionghoa

## Volume 13, Number 2, 2021
Peranakan.
Di  luar  huru-hara  kegagalan  perbaikan  dan  terpecahnya  masyarakat Tionghoa  menjadi  dua  golongan,  STHHK  pernah  memiliki  perpustakaan  yang cukup  maju  pada  masa  pemerintahan  Belanda.  Sayangnya,  tidak  ada  data  yang menjelaskan kapan perpustakaan STHHK di Patekoan ini didirikan. Koleksi buku- buku diporeleh dari dua sumber, yakni dari lelangan di Hindia Belanda dan dibeli dari luar negeri, serta hasil sumbangan dari para dermawan atau simpatisan. Buku- buku  yang  disumbangkan  berupa  kumpulan  buku-buku  referensi  seperti  kamus, peta, ensiklopedia, serta kumpulan media berkala yang telah dijilid dalam bahasa Tionghoa dan Inggris. Sementara, koleksi hasil dari pembelian  di luar negeri atau lelang para pengurus dapat menghabiskan uang hingga ratusan gulden pada saat itu. Uang  yang  digunakan  untuk  pembelian  buku-buku  ini  tentu  saja  berasal  dari anggaran khusus, dan telah disepakati oleh para pengurus. Hingga akhir tahun 1938, koleksi buku-buku di perpustakaan STHHK di Batavia tersebut mencapai 22.707 jilid dan belum termasuk 4.400 jilid majalah.
Pada  saat  itu,  PTHHK  dan  STHHK  menjadi  satu-satunya  sekolah  dan perkumpulan  yang  memiliki  koleksi  sumber  bacaan  terbanyak.  Pada  saat  tentara Jepang  masuk  ke  Hindia  Belanda,  nasib  buruk  turut  dialami  oleh  perpustakaan STHHK di Batavia, di mana terjadi pengrusakan buku besar-besaran. Pihak Jepang menggunakan  kertas  buku-buku  klasik  dari  Tiongkok  untuk  dialihfungsikan sebagai tisu toilet, melinting rokok, bahkan banyak pula yang dijadikan sebagai alas tidur serta penggunaan lain yang tidak semestinya (Anonim, 2011: 67).

## C.  Dampak  Perkembangan  Sekolah  Tiong  Hoa  Hwee  Kwan  (STHHK)  di Batavia
Reformasi  pendidikan  yang  dipelopori  oleh  PTHHK  melalui  pendirian STHHK di Batavia, dan menjamur di berbagai wilayah lain berhasil memberikan dampak dalam bidang sosial-politik serta budaya. Penduduk Tionghoa memaknai pendidikan tidak hanya sebatas mencerdaskan tetapi sebagai wadah persatuan dan alat  aspirasi  politik.  Lambat  laun  eksistensinya  mulai  diperlihatkan  melalui keterlibatannya dalam dunia pers. Memasuki dasawarsa abad ke-20, pertumbuhan
Volume 13, Number 2, 2021
pers  Tionghoa  semakin  menjamur  seiring  tumbuhnya  nasionalisme  dalam  tubuh PTHHK  dan  STHHK.  Satu  hal  yang  penting  dari  sejumlah  pers  Tionghoa  yang dimotori  oleh  THHK  adalah  kebanyakan  dari  penerbitan  mereka  menggunakan bahasa Melayu rendah, tapi dengan judul beraksara Tionghoa (Iyus Jayusman, Vol 4 No. 1, 2021: 55-56).
Apabila  dilihat  dari  dimensi  politis  yang  dipantulkan  oleh  surat  kabar Tionghoa,  setidaknya  dapat  dibagi  dalam  tiga  aliran  politik  yakni:  pertama,  pers Tionghoa dengan orientasi nasionalis Tiongkok yang diwakili oleh Sin Po; kedua, pers  Tionghoa  dengan  orientasi  mendukung  pergerakan  nasional  Indonesia  yang diwakili oleh Sin Tit Po; dan ketiga, pers Tionghoa Siang Po yang menjadi bagian dari  kelompok  Chung  Hwa  Hui  (CHH) 6 dan  cenderung  pro-Belanda,  tapi  masih ingin mempertahankan identitas ke Tionghoaannya (Ahmad Kosasih, Vol 1, No. 1, 2013: 43).
Pada 1 Juli 1906, beredar mingguan Seng Kie Po yang disusul dengan Sin Po  pada  tahun  1910  di  Batavia.  Sin  Po  menjadi  salah  satu  surat  kabar  paling berpengaruh  di  Hindia  Belanda.  surat  kabar  Sin  Po  yang  cenderung  mendukung nasionalisme  Tiongkok  bukan  berarti  mengabaikan  sepenuhnya  perjuangan nasionalisme  Indonesia.  Mereka  tetap  menjalin  hubungan  baik  dengan  elit pergerakan bahkan tidaklah berlebihan kalau dikatakan mereka sangat bersimpati dengan nasional Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tulisan Kwee Kek Beng dalam surat kabar Sin Po yang berisi:
Orang  Tionghoa  tidak  bisa  netral  seperti  bangsa  lain  karena  jumlah Tionghoa banyak dan mereka akan ‘tetap tinggal di sini’. Bumiputera akan merdeka  dan  sebelum  hal  itu  tercapai  orang  Tionghoa  harus  menunjang pergerakan tersebut. Di samping itu ‘Indonesier’ dan Tionghoa sama-sama bangsa  Asia  dan  nasionalis  Tionghoa  wajib  membantu  pergerakan  yang mulia itu (Kwee Kek Beng, Sin Po, 30 September 1926).
Kuatnya  pengaruh  PTHHK  maupun  STHHK  dalam  membentuk masyarakat Tionghoa  terdidik  dan  kritis mengantarkan  pemerintah  Belanda  pada
6 Chung Hwa Hui (CHH) adalah sebuah organisasi dan partai politik pro- Belanda konservatif di Hindia Belanda, yang didirikan tahun 1928 di negeri Belanda. CHH didirikan oleh  para  murid  Tionghoa  lulusan  HCS,  yang  berhasil  melanjutkan  studinya  ke  negeri Belnda.  CHH  kerap  mendapatkan  kritik  karena  menjadi  corong  dari  kalangan  berkuasa Tionghoa kolonial.
Volume 13, Number 2, 2021
jurang kekhawatiran. Realitas-realitas tersebut memaksa pemerintah kolonial untuk membuat sekolah tandingan bagi STHHK. Dalam nasihat kepada pemerintah tahun 28  Juni  1907,  Dewan  Hindia  mengusulkan  pendirian  sekolah-sekolah  Belanda untuk anak-anak Tionghoa di kota-kota yang mungkin diadakan. Oleh karenanya, dibentuklah sekolah Tionghoa ala Belanda, yang dikenal dengan HCS pada tahun 1908 di wilayah Meester Cornelis, Batavia.
Sekolah  HCS  merupakan  sekolah  tandingan  untuk  mengisi  kebutuhan pendidikan etnis Tionghoa. Meski demikian, sekolah ini hanya dapat diakses oleh kalangan Tionghoa kaya. Untuk masuk dan mengikuti pendidikan di HCS terdapat proses  seleksi  yang  didasarkan  atas  jabatan,  asal  keturunan,  kekayaan  atau pendidikan orang tua. Kriteria penghasilan atau kekayaan harus sebesar f.100/bulan (Sartono Kartodirjo, 1993: 218-219). HCS dirancang seperti Europeesche Lagere School (ELS) atau sekolah rendah Eropa/SD, yang menggunakan bahasa Belanda sebagai  bahasa  pengantar  dan  tidak  memberikan  pelajaran  bahasa  Tionghoa ataupun  kebudayaannya.  Sama  seperti  sekolah-sekolah  Belanda  pada  umumnya, kurikulum  pengajaran  menggunakan  materi  pengajaran  ala  Barat  condong  ke Belanda.
Tidak  hanya  pemerintah  kolonial,  kuatnya  pengaruh  dari  eksistensi STHHK  turut  menginspirasi  masyarakat  Arab  pernakanan  di  Batavia  untuk mendirikan  organisasi  serta  pendidikan  modern  yang  berorientasi  pada  budaya Arab  dan  agama  Islam.  Bersamaan  dengan  tahun  berdirinya  STHHK  di  Batavia pada tahun 1901, sebagai langkah permulaan beberapa tokoh masyarakat Arab turut berinisiatif  mendirikan  sebuah  organisasi  modern  yang  bergerak  di  bidang  sosial pendidikan berdasarkan Islam sebagai tandingan THHK, yang diberi nama Jamiet Kheir  (Perserikatan  Bagi  Kebaikan).  Berdasarkan  pengesahan  oleh  Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jamiet Kheir resmi didirikan pada 17 Juli 1905 di Batavia dan menjadi organisasi modern Islam pertama di Hindia  Belanda. Namun, Jamiat Kheir  dilarang  oleh  pemerintah  Belanda  untuk  mendirikan  cabang-cabang organisasi di luar wilayah Batavia. Para pengurus Jamiet Kheir menganjurkan umat Islam agar mengombinasikan kemajuan ilmiah pembelajaran Barat dengan agama Islam yang dimurnikan (Susan Blackburn, 2011: 151; Mansur dan Mahfud Junedi,
Volume 13, Number 2, 2021
2005; 65).
Sementara  dari  segi  budaya,  PTHHK  dan  STHHK  mempengaruhi  cara pandang  kalangan  Tionghoa  dalam  menyikapi  budaya  perkawinan  dan  kematian menjadi  dampak  paling  terlihat.  Pada  22  Oktober  1900,  para  pengurus  PTHHK membagi tugas kepada tiga orang anggota untuk melakukan peninjauan lebih jauh terhadap  budaya  buruk  upacara  kematian  dan  perkawinan  kalangan  Tionghoa  di Batavia.  Pasca  5  bulan  berdirinya  STHHK  di  Batavia,  para  pengurus  PTHHK maupun STHHK kembali gencar memusatkan perhatiannya pada upacara kematian dan pernikahan. Pada 5 Agustus 1901, pertemuan dewan kembali diadakan untuk membicarakan soal pembuatan hikayat “Merayakan Hal Kawinan”. Di samping itu, dibentuk  satu  komisi  lain  yang  bertugas  mengurus  hikayat  “Merawat  Hal Kematian”. Angota terdiri dari Nie Liang Soey, Khoe Siauw Eng, Oey Koen Ie, Tjoe Siauw Hoei, dan Lie Kim Hok. Cara-cara tersebut dianggap akan memberikan pengaruh  lebih  efektif  mengingat  banyaknya  kalangan  Tionghoa  yang  memiliki minat  khusus  dalam  dunia  sastra.  Tugas  kedua  komisi  tersebut  sudah  diatur persediannya oleh Letan Keng Djian di Pemalang dalam surat tertanggal pada 5 Juli 1902.  Dalam  surat  tersebut,  THHK  meminta  agar  aturan-aturan  soal  upacara perkawinan dan kematian, yang telah mereka susun dalam sebuah hikayat segera diresmikan (Mahfud Junedi, 2005; 25-29).

## KESIMPULAN
Sejak  Hindia  Belanda  masih  di  bawah  kepemimpinan  VOC,  penduduk Tionghoa  sudah  mendapatkan  kebijakan-kebijakan  rasial  seperti  kebijakan Permissie briefe (surat izin tinggal) hingga dokumen lisensi ( licentie briefje ) bagi masyarakat Tionghoa yang bertempat tinggal tiga bulan untuk urusan niaga mulai diterapkan  pada  tahun  1727.  Kalangan  Tionghoa  di  tempatkan  di  luar  kawasan tembok Batavia yang dikenal dengan Kampung Pecinan. Kebijakan diskriminatif ini semakin diperketat dengan adanya aturan Pas Jalan ( Passenstelsel ) pada tahun 1816 dan Sistem Pemukiman ( Wijkenstelsel ) pada tahun 1866.
Tidak hanya menyoal kebijakan penduduk, tetapi bidang pendidikan turut dipecah sesuai etnisitas: masyarakat Eropa pada garis teratas; Timur Asing berada
Volume 13, Number 2, 2021
pada  garis  kedua;  Bumiputera  menempati  garis  terbawah.  Akan  tetapi  pada eksekusinya, kalangan Tionghoa dan masyarakat Timur Asing lainnya tidak pernah mendapat perhatian layak dalam bidang pendidikan selain golongan mereka sendiri yang memperjuangkannya.
Sekolah Tionghoa yang cukup terkenal sebelum abad ke-20, yaitu Sekolah Gie Oh. Gie Oh didirikan di Petak Sembilan, Batavia sekitar tahun 1787. Namun, karena sistem pengajaran yang masih begitu tradisioanal, Sekolah Gie Oh sangat sulit berkembang dan bersaing. Dalam perkembangannya, konsep stratifikasi sosial pemerintah  kolonial  Belanda  dalam  bidang  pendidikan  justru  mejadi  salah  satu pemicu adanya keinginan kalangan Tionghoa untuk merdeka di atas kaki mereka sendiri dan lepas dari kendali Belanda. Munculnya nasionalisme Tionghoa ditandai dengan  lahirnya  sebuah  Perkumpulan  PTHHK  pada  17  Maret  1900  di  Patekoan, Batavia.
Awal  berdirinya  PTHHK  bertujuan  untuk  mereformasi  budaya  buruk kalangan  Tionghoa dalam upacara perkawinan dan kematian, serta menyebarluaskan  ajaran  Konfusius.  Namun,  dengan  masuknya  pengaruh  totok yang  simpatisan  terhadap  gerakan  revolusioner  di  daratan  Tiongkok,  pergerakan Tionghoa  di  Jawa  turut  bercorak  politik  termasuk  PTHHK.  Perkembangan  pesat PTHHK tidak hanya berhenti pada urusan budaya dan politik melainkan gagasan untuk mendirikan Sekolah Tionghoa turut muncul di permukaan.
Pada 17 Maret 1901, Sekolah STHHK berhasil didrikan di Jl. Patekoan, Batavia, sebagai sekolah etnis Tionghoa modern pertama di Hindia Belanda. Sistem pengajaran STHHK banyak mengadopsi dari sistem modern dari sekolah Tionghoa di Jepang dan Tiongkok. Kurikulum dalam sistem modern yang digunakan STHHK di disebut sistem “ practisch ”, yakni tidak adanya lagi sistem menghapalkan kitab- kitab tradisional Tiongkok seperti sistem sekolah tradisional Tionghoa. Pelajaran- pelajaran  yang  diberikan  berupa  ilmu  pengetahuan  modern  seperti  pelajaran berhitung, geografi, sejarah, ilmu alam, membaca, menulis, tak terkecuali pelajaran tentang  Konfusianisme  dan  bahasa Tjing-Im (bahasa  Mandarin).  Para  guru  atau pengajar  banyak  didatangkan  dari  Tiongkok,  sedangkan  para  murid  didominasi oleh kalangan Tionghoa peranakan.

## Volume 13, Number 2, 2021
Pesatnya  perkembangan  pemikiran  penduduk  Tionghoa  lari  jauh  dari ekspetasi  Belanda  bahkan  tidak  pernah  disangka  sebelumnya.  Sebagai  upaya mengatasinya,  pemerintah  kolonial  mendirikan  HCS,  sebagai  sekolah  saingan STHHK pada tahun 1908 di Batavia. Sekolah ini sepenuhnya menerapkan sistem pendidikan Barat dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya.
Tidak hanya pihak Belanda yang berhasil terpengaruh dengan kemunculan THHK, penduduk Arab di Batavia turut merasakan dampaknya. Bersamaan dengan tahun berdirinya STHHK di Batavia pada tahun 1901, sebagai langkah permulaan beberapa tokoh masyarakat Arab berinisiatif mendirikan sebuah organisasi modern yang  bergerak  di  bidang  sosial  pendidikan  berdasarkan  Islam  sebagai  tandingan THHK, yang diberi nama Jamiet Kheir (Perserikatan Bagi Kebaikan) . Berdasarkan pengesahan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jamiet Kheir resmi didirikan pada  17  Juli  1905  di  Batavia,  dan  menjadi  organisasi  modern  Islam  pertama  di Hindia Belanda.
Selain dari bidang sosial dan politik, kemunculan THHK di Batavia turut mempengharuhi kalangan Tionghoa itu sendiri dalam bidang budaya, yakni dalam menyikapi  upacara  perkawinan  dan  kematian.  THHK  menjadi  patokan  kalangan Tionghoa  di  Hindia  Belanda  untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  seputar upacara  pernikahan  dan  kematian.  Pertanyaan-pertanyaan  tersebut  tentu menunjukkan adanya kasadaran kalangan Tionghoa terhadap budaya mereka yang keliru  dan  tertarik  untuk  memperbaikinya  berdasarkan  ajaran  Konghuchu  serta budaya etnis Tionghoa di tanah leluhur mereka. Pada tahun 1942, setelah tentara Jepang berhasil memukul mundur kolonialisme Belanda dan mulai mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda, seluruh STHHK di Batavia ditutup dan diubah menjadi markas internir untuk tawanan perang dan pos penjagaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Surat Kabar Kwee Kek Beng, “Kedudukan Orang Tionghoa”, Sin Po, 30 September 1926.
Kwee  Tek  Hoay,  “Atsal  Moelahnja  terbit  Pergerakan  Tionghoa  jang  modern  di Indonesia”, No. IV, Moestika Romans, Januari 1937.
Volume 13, Number 2, 2021
Lim  Khim  Siang,  “Moerid  T.H.H.K.  Batavia  Berladjar  ka  ‘Nang  King”,  Ik  Po, No.150/3, 22 Januari 1907.

## Buku dan Jurnal
Abd  Rahman  Hamid  dan  Muhammad  Saleh  Madjid, Pengantar  Ilmu  Sejarah ,
Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
Ahmad Kosasih, “Pers Tionghoa dan Dinamika Pergerakan Nasional di Indonesia, 1900-1942”, dalam Kajian  Sejarah & Pendidikan Sejarah , Vol. 1, No. 1, 2013.
Anonim, Buku  Peringatan  110  tahun  Sekolah  THHK–Pahoa  Jakarta ,  Jakarta: Perkumpulan Pancaran Hidup, 2011.
Benny G. Setiono, Tiong Hoa Dalam Pusaran Politik , Jakarta: Transmedia, 2008.
Blackburn, Susan, Jakarta Sejarah 400 Tahun , Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.
Dien Madjid, Johan Wahyudi, Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar , Jakarta: Prenanda Media Group, 2014.
Iyus  Jayusman,  Miftahul  Habib  Fachrurozi,  “Eksistensi  Kaum  Tionghoa  dalam Dunia  Pers  di  Hindia  Belanda  Tahun  1869-1942”, dalam  Pendidian Sejarah dan Ilmu Sejarah , Vol. 4 No. 1, 2021.
Kristan dan Sugiaman Gonassis, Sejarah Agama Konghucu Indonesia: Tiong Hoa Hwee Koan , Jakarta: Yayasan Barcode, 2020.
Muhammad  Umar  Syadat  Hasibuan, Revolusi  Politik  Kaum  Muda ,  Jakarta: Yayasan Obor, 2008.
Noer Isnaeni, “Perkembangan Pendidikan Anak-Anak Tionghoa Abad 19 Hingga Akhir Orde Baru di Indonesia”, ABA BSI , Jakarta: Akademi Bahasa Asing Bina Sarana Informatika, tt.
Onghokham, Riwayat  Tionghoa Peranakan  di  Jawa ,  Depok:  Komunitas  Bambu, 2009.
Ririn  Darini,  “Kebijakan  Negara  dan  Sentimen  Anti  Cina:  Perspektif  Historis, dalam Istoria Vol 7 No. 1, 2009.
Sartono  Kartodirjo, Pendekatan  Ilmu  Sosial  dalam  Metodologi  Sejarah ,  Jakarta:
Gramedia Pustaka, 1993.
Yerry  Wirawan, Keberagaman  Masyarakat  Indonesia:  Pengantar  Sejarah  dan

## Volume 13, Number 2, 2021
Penelitian  Masyarakat  Tionghoa  di  Nusantara ,  Yogyakarta:  Sanata Dharma University Press, 2018.