## OPEN ACCESS

## PROSES URBANISASI PADA KORIDOR PURWOKERTO-PURBALINGGA
Bayu Laksono Jati 1 , Paramita Rahayu 1 , Tendra Istanabi 1 1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

## Abstrak
Tren urbanisasi beberapa tahun terakhir mengalami pergeseran ke kota-kota sekunder, khususnya pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Purwokerto dan Purbalingga yang masing-masing merupakan ibukota Kabupaten Banyumas dan Purbalingga memiliki  sejarah  panjang  dalam  proses  pembangunan  Regional  Banjarnegara,  Purbalingga,  Banyumas,  Cilacap,  Kebumen (Barlingmascakeb). Kedua kota ini dihubungkan oleh sebuah jalan provinsi yang dilengkapi dengan transportasi umum penghubung kedua kota dimana hal tersebut menjadi dua faktor utama terjadinya urbanisasi pada sebuah koridor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik urbanisasi pada koridor Purwokerto-Purbalingga. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deduktif kuantitatif dengan metode analisis statistika deskriptif. Hasil kajian terhadap keempat indikator yaitu persentase penduduk nonpertanian, kepadatan penduduk perkotaan, proporsi daerah terbangun di daerah perkotaan, serta perubahan aktivitas ekonomi perkotaan  menunjukkan  kawasan  mengalami  proses  urbanisasi  yang  disebabkan  oleh    peningkatan  persentase  penduduk nonpertanian (15%), proporsi daerah terbangun (4%), kepadatan penduduk perkotaan (384 penduduk/km2) serta perubahan aktivitas ekonomi  dari  pertanian  menjadi  nonpertanian  yang  terjadi  di  koridor  Purwokerto  Purbalingga.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa persentase  penduduk  nonpertanian  menjadi  indikator  yang  paling  dominan  diantara  seluruh  indikator  yang  digunakan  dengan perubahan sebanyak 10 desa dalam kurun waktu 10 tahun.
Kata kunci: barlingmascakeb; koridor; kota sekunder; urbanisasi

## Abstract
The  urbanization  trend  in  recent  years  has  shifted  to  secondary  cities,  especially  in  developing  countries  including  Indonesia. Purwokerto and Purbalingga, which respectively are the capitals of Banyumas and Purbalingga regencies, have a long history in the regional development process of Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen (Barlingmascakeb). These two cities are connected by a provincial road that has public transportation connecting the two cities where these are the two main factors to emerge urbanization in a  corridor. The purpose of this study is to learn the characteristics of urbanization in the  Purwokerto-Purbalingga corridor. This study uses a quantitative deductive research approach with descriptive statistical analysis methods. The results of the investigation to four indicators, namely the percentage of the non-agricultural population, urban population density, the proportion of built-up areas in urban areas, and the changes in urban economic activity indicate that the area is undergoing an urbanization process due to an increase in the percentage of the non-agricultural population (15%), the proportion of built-up areas (4%), population density (384  inhabitants/km2)  and  changes  in  economic  activity  from  agriculture  to  non-agriculture  which  occurred  in  the  Purwokerto Purbalingga corridor. This study found that the percentage of the non-agricultural population became the most dominant indicator among all indicators that been used with a change of 10 villages in a 10 years.
Keywords: barlingmascakeb; corridor; secondary city; urbanization

## 1. PENDAHULUAN
Terdapat banyak istilah untuk menggambarkan konsep region. Secara nomenklatur tidak terdapat banyak perbedaan di antaranya, akan tetapi semua dapat diistilahkan dengan kata wilayah (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2018). Interaksi antarwilayah  dengan  intensitas  tinggi  membutuhkan  sebuah  perencanaan  yang  kolektif  dan  saat  ini  masih  banyak terkendala akibat adanya perencanaan yang terfragmentasi oleh batas administrasi (Mardiansjah & Rahayu, 2019). Hal tersebut tidak terlepas dari adanya pergeseran proses urbanisasi yang juga terjadi secara masif pada kota-kota sekunder di negara-negara berkembang termasuk Indonesia (Cohen dalam Rahayu & Mardiansjah, 2018; Permana, Rahayu, & Ismail, 2019; World Bank, 2020).
Purwokerto dan Purbalingga merupakan ibukota dari Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga yang memiliki sejarah  panjang  dalam  pembentukan  Regional  Banjarnegara,  Purbalingga,  Banyumas,  Cilacap,  dan  Kebumen (Barlingmascakeb). Saat ini, perekonomian Purwokerto didominasi oleh perdagangan dan jasa seperti mall , pasar besar,
bioskop, perguruan tinggi, serta perhotelan (BPS Kabupaten Banyumas, 2021). Sedangkan Purbalingga memiliki aktivitas ekonomi  yang  didominasi  oleh  industri  dan  pertanian  (BPS  Kabupaten  Purbalingga,  2021).  Dalam  segi  infrastruktur, Purwokerto didukung oleh berbagai infrastruktur pada kelas tertinggi, seperti stasiun kereta api, rumah sakit, dan terminal bus tipe A yang menjadikannya sebagai gerbang aktivitas regional. Sedangkan Purbalingga memiliki terminal tipe B dan tidak terhubung dengan jalur kereta api Pulau Jawa.
Fenomena pergeseran proses urbanisasi ke kota-kota sekunder memicu proses urbanisasi pada koridor penghubung Purwokerto-Purbalingga.  Pertumbuhan  yang  masif  dan  memakan  wilayah  yang  cukup  luas  menjadikan  fenomena  ini tantangan baru bagi pemerintah termasuk dalam hal perencanaan dan administrasi (Georg & Taubenböck, 2015). Georg dan  Taubenböck  (Georg  &  Taubenböck,  2015)  juga  berpendapat  bahwa  kajian  terhadap  koridor  masih  minim dibandingkan dengan kajian megacities . Apabila merujuk pada dua faktor utama dari sebuah koridor yang diungkapkan oleh Whebell (Whebell, 1969) yaitu adanya linearitas dan infrastruktur transportasi yang menghubungkan kedua kota, Purwokerto dan Purbalingga terhubung secara linear dengan sebuah jalan provinsi serta pada jalan penghubung tersebut terdapat infrastruktur transportasi umum berupa bus rapid transit .
Kondisi-kondisi di atas sangat mendukung interaksi kewilayahan yang terjadi antara Purwokerto dan Purbalingga yang kemudian memunculkan indikasi perkembangan urbanisasi pada skala regional di koridor penghubung kedua perkotaan tersebut. Sehingga, penulis merasa bahwa perlu adanya sebuah kajian dengan rumusan masalah bagaimana karakteristik urbanisasi pada koridor Purwokerto-Purbalingga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik urbanisasi pada koridor Purwokerto-Purbalingga.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Koridor merupakan sebuah pola linear dari kota-kota besar yang tergabung dengan ikatan berupa rute transportasi yang maju. Perkembangan sebuah koridor terjadi melalui berbagai tahapan kumulatif yang diawali oleh perkembangan permukiman awal hingga terjadinya proses pengkotaan melalui peningkatan transportasi (kereta api, mobil, rapid transit ) (Whebell, 1969). Koridor juga dapat dipahami sebagai wilayah yang terdiri dari satu jalan utama yang menghubungkan dua kota berbeda (McGee dalam Minnatika, 2018). Giyarsih (Giyarsih, 2012) berpendapat bahwa kawasan koridor dapat dipahami sebagai bentuk keruangan berupa perembetan kota keluar batas administrasinya, mengikuti jalur transportasi yang melalui area perdesaan atau ke kota lain dan mengalami perkembangan yang cukup masif dibandingkan dengan daerah  pinggiran  kota  lainnya  yang  tidak  dilalui  oleh  jalur  transportasi.  Koridor  antarkota  memiliki  lebar  yang  sangat bervariasi, bergantung pada besaran pengaruh dari jalan raya yang melintasi wilayah tersebut terhadap sekitarnya yang kemudian membentuk sebuah kekhasan yang membedakan dengan wilayah di belakangnya, biasanya berupa sifat sosial ekonomi dan spasialnya.
Sebagai contoh dalam perencanaan wilayah yang dilakukan di Belanda, sebuah koridor dapat disusun dari beberapa poros/arah  perencanaan  yaitu  poros  infrastruktur,  poros  pembangunan  ekonomi  serta  poros  urbanisasi  (Priemus  & Zonneveld, 2003). Trip dalam Georg, Blaschke dan Taubenböck (Georg, Blaschke, & Taubenböck, 2016) berpendapat bahwa elemen yang paling menjadi ciri khas dari sebuah koridor adalah struktur linearnya. Dia juga menggambarkan struktur linearitas dalam tiga konsep jaringan dasar: asal tujuan ( point to point ), baris, serta trunk-feeder . Semua bentuk tersebut memiliki struktur yang linear serta kutub pada ujungnya. Beberapa institusi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) telah menjelaskan pemahaman definitif dari koridor (Georg et al., 2016).  UN-Habitat mendeskripsikan koridor sebagai sekumpulan kota dengan berbagai ukuran yang terhubung dengan rute transportasi pada poros perkembangan linear yang sering kali terhubung dengan sebuah megacities dan menjadi hinterland -nya (United Nations Human Settlements Programme,  2008).  Sedangkan  UN-DESA  dalam  Georg  et  al.  (Georg  et  al.,  2016)  menekankan  adanya  hubungan infrastruktur dan pelayanan kota pada sebuah koridor.
Sato  &  Yamamoto  dalam  Mardiansjah,  Handayani  dan  Setyono  (Mardiansjah,  Handayani,  &  Setyono,  2018) mengungkapkan pemahaman mengenai urbanisasi yang dapat dipahami sebagai sebuah fenomena yang muncul sebagai akibat dari terkonsentrasinya penduduk beserta aktivitasnya pada suatu wilayah/kawasan yang menyebabkan kepadatan pada kawasan tersebut lebih tinggi daripada kawasan di sekitarnya. Sedangkan dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia yang ditulis oleh Setiawan et al. dalam Harahap (Harahap, 2013) dijelaskan bahwa urbanisasi adalah sebuah proses peningkatan jumlah penduduk yang bermukim di area perkotaan yang dapat dilihat dari dua sudut pandang pemikiran. Urbanisasi  dapat  dilihat  sebagai  suatu  perubahan  unsur  fisik  dan  sosial-ekonomi-budaya  wilayah  sebagai  akibat  dari pertumbuhan  ekonomi, serta dapat  dipahami sebagai  banyaknya  perpindahan  penduduk  dari  desa  dan  kota sebagai akibat dari daya tarik kota seperti faktor ekonomi serta lapangan pekerjaan.
Dalam menghitung tingkat urbanisasi, aspek demografi dapat dikatakan sebagai sektor yang memberi kontribusi paling besar khususnya pada level subsistem (Wang, Ma, & Zhao, 2014). Hasil penelitian yang sama juga mengungkapkan bahwa  persentase  penduduk  nonpertanian,  kepadatan  penduduk  perkotaan,  proporsi  daerah  yang  dibangun  di  area perkotaan, serta total aset investasi tetap per 1000 orang merupakan empat indikator yang memiliki porsi paling besar dalam sebuah proses urbanisasi. Lebih lanjut dalam penelitiannya, Wang, Ma dan Zhao (Wang et al., 2014) merancang sebuah sistem indeks komprehensif dari subsistem urbanisasi untuk melihat proses urbanisasi yang terjadi pada suatu wilayah (lihat Tabel 1).
Tabel 1. Sistem Indeks Komprehensif dari Subsistem Urbanisasi No.  Indeks Kelas Pertama Indeks Kelas Dasar 1. Urbanisasi demografi Persentase penduduk nonpertanian Persentase lapangan kerja industri tersier Kepadatan penduduk perkotaan 2. Urbanisasi spasial Proporsi daerah terbangun di daerah perkotaan Kepadatan jaringan transit Persentase daerah terbangun pada total area lahan 3. Urbanisasi ekonomi Proporsi nilai tambah dari industri sekunder dan tersier terhadap PDRB Pendapatan perkapita Nilai output industri bruto perkapita Pendapatan fiskal lokal perkapita Total investasi aset tetap 4. Urbanisasi sosial Total penjualan ritel barang konsumsi perkapita Tingkat konsumsi penduduk per kapita Jumlah telepon per 10.000 rumah tangga Jumlah pengguna internet per 10.000 orang
Jumlah dokter per 10.000 orang

## Pendapatan penduduk perkotaan perkapita
Lebih lanjut, Wijaya (2016) mengungkapkan bahwa urbanisasi merupakan sebuah fenomena dari proses perubahan suatu  wilayah  menjadi  perkotaan,  yang  ditandai  dengan  adanya  sebuah  perkembangan  aktivitas  industri  dan  jasa pelayanan perkotaan. Perubahan aktivitas yang paling memberikan dampak yang paling besar adalah industrialisasi yang dapat memberikan dampak pada perubahan struktur lapangan kerja pada sebuah kawasan (Amstrong dan McGee  dalam Wijaya,  2016).  Proses  industrialisasi  tersebut  dapat  dipahami  sebagai  sebuah  proses  perubahan struktur  ekonomi  di kawasan  pedesaan  yang  ditandai  dengan  adanya  pergeseran  lapangan  kerja  dari sektor  pertanian ke sektor  industri (Lewis dalam Song, Thisse, & Zhu, 2012). Proses ini juga menyebabkan perubahan pada sektor-sektor ekonomi yang pada semula merupakan aktivitas perekonomian pedesaan menjadi aktivitas perekonomian perkotaan (Bairoch dalam Song et al., 2012). Dimyati (2013) dalam penelitiannya mendeskripsikan jenis-jenis kegiatan yang tumbuh sebagai ciri dari aktivitas ekonomi perkotaan diantaranya adalah kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi.
Dari pembahasan teori-teori diatas untuk memahami proses urbanisasi pada koridor Purwokerto-Purbalingga, dalam proses analisis penelitian ini menggunakan indikator penelitian persentase penduduk nonpertanian, kepadatan penduduk perkotaan,  proporsi  daerah  terbangun  di  daerah  perkotaan,  serta  perubahan  aktivitas  ekonomi  perkotaan.  Keempat indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan urbanisasi yang terjadi dari aspek demografi, spasial, serta ekonomi. Untuk  menilai  indikator  persentase  penduduk  nonpertanian  serta  kepadatan  penduduk  perkotaan,  penelitian  ini menggunakan parameter yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (2010) yang menyatakan bahwa kawasan yang terurbanisasi  memiliki  persentase  penduduk  nonpertanian  >  85%  serta  memiliki  kepadatan  penduduk  sebesar  4000 penduduk/km 2 . Kedua  parameter tersebut digunakan dengan mempertimbangkan median dari rentang skor 1-8 yang digunakan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (2010).  Kedua  parameter  tersebut  adalah  klasifikasi  untuk  skor  5,  dimana merupakan  skor yang  tepat  berada  satu  tingkat  di  atas median  rentang skor 1-8.  Sedangkan  untuk menilai indikator proporsi daerah terbagun di daerah perkotaan penelitian ini menggunakan acuan parameter penelitian Prawatya (2013) yang dalam penelitian mengkategorikan daerah dengan total lahan terbangun sebesar > 26% dari total luas lahan yang ada merupakan daerah yang terurbanisasi. Indikator terakhir yaitu perubahan aktivitas ekonomi perkotaan akan melihat hasil  analisis  pada  indikator  sebelumnya  yaitu  persentase  penduduk  nonpertanian,  serta  melihat  pergeseran  sektor ekonomi  unggulan  dan  ekonomi  yang  dominan  pada  desa-desa  di  kawasan  penelitian  dari  pertanian  menjadi nonpertanian. Hal ini berdasarkan pernyataan yang telah diungkapkan oleh Wijaya (2016), Amstrong dan McGee dalam Wijaya (2016), Lewis dalam Song et al. (2012), serta Bairoch dalam Song et al. (2012) pada pembahasan sebelumnya.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini berlokasi di wilayah di sepanjang koridor Purwokerto-Purbalingga, mengikuti jalan yang menghubungkan kedua kota tersebut yang terdiri dari 30 wilayah administratif desa dan memiliki luas sebesar 4.243 Ha. Terdapat beberapa pertimbangan  yang  digunakan  dalam  pemilihan  koridor  ini.  Pertama,  desa-desa  tersebut  adalah  bagian  dari  Koridor Purwokerto-Purbalingga dimana ditengarai terdapat perubahan sifat kedesaan menjadi kekotaan. Hal ini sesuai dengan temuan yang dikemukakan oleh  McGee serta Firman dalam Giyarsih  (2010) dimana percampuran ini merupakan ciri utama  koridor  antar  kota.  Kedua,  skala  administratif  desa  dipilih  oleh  penulis  dengan  mempertimbangkan  faktor ketersediaan dan kualitas data yang lebih akurat atau tidak berdasarkan forecasting , serta kemudahan dalam pengurusan perizinan penelitian. Sehingga proses urbanisasi pada koridor yang terjadi dapat diidentifikasi dengan lebih baik. Dalam menentukan batas wilayah penelitian, peneliti merujuk pendapat yang diungkapkan oleh Giyarsih (2010) yang menyatakan hingga saat ini belum terdapat teori yang dapat menjelaskan secara tegas tentang batasan koridor. Sehingga, argumentasi yang digunakan untuk menentukan batasan penelitian yang akan digunakan mengacu pada asumsi semakin dekat jarak desa dengan jaringan jalan makan semakin kuat pengaruhnya ( distance decay principle ).

## Gambar 1. Peta Deliniasi Penelitian Koridor Purwokerto-Purbalingga
Ruang lingkup yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah terkait karakteristik  urbanisasi yang terjadi pada koridor  Purwokerto-Purbalingga,  dimana  batasan  tersebut  dilihat  dari  aspek  demografi,  perkembangan  spasial,  serta perkembangan  aktivitas  ekonomi  perkotaan  di  sepanjang  koridor.  Penelitian  ini  ingin  mengidentifikasi  karakteristik urbanisasi yang terjadi pada koridor Purwokerto-Purbalingga dilihat dari proses urbanisasi yang terjadi pada tahun 2009– 2019.  Pemilihan  rentang  waktu  didasarkan pada  pertimbangan  periode  sepuluh  tahun yang  digunakan  dalam proses penelitian ini  diharapkan  dapat  memperlihatkan  secara  jelas  proses  urbanisasi pada koridor  Purwokerto-Purbalingga. Pendekatan rentang waktu yang sama juga digunakan oleh Adam (2010) dalam penelitiannya untuk mengetahui tren urbanisasi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deduktif. Sesuai dengan pengertian yang dijelaskan oleh Masyhuri dan Zainuddin (2009), penelitian deduktif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan terhadap teori, kasus, serta studi  literatur  yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang  sedang  dilakukan,  yang  digunakan  sebagai  acuan  dalam pelaksanaan  penelitian  tersebut  serta  menerapkan  teori  yang  didapat  pada  proses  pengumpulan  data  dan  analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dikarenakan penelitian ini menggunakan acuan teori maupun indikator
terkait dengan urbanisasi dan koridor untuk melakukan pengumpulan data dan analisis data pada studi kasus Purwokerto- Purbalingga. Sedangkan jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data-data kuantitatif atau data yang dapat diukur dan berbentuk angka (Supranto dalam Sugiyono, 2012). Hal tersebut tak terlepas dari metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu statistika deskriptif. Pendekatan penelitian dan metode  analisis yang  digunakan  dalam penelitian  ini sudah  banyak digunakan  oleh  penelitian  lainnya, salah  satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Ngafwa, 2018).
Indikator  penelitian  yang  digunakan  dalam  proses  analisis  untuk  memahami  proses  urbanisasi  pada  koridor Purwokerto-Purbalingga adalah persentase penduduk nonpertanian, kepadatan penduduk perkotaan, proporsi daerah terbangun di daerah perkotaan, serta perubahan aktivitas ekonomi perkotaan. Data yang digunakan berupa data sekunder berjenis time series dari tahun 2009-2019 yang sebagian diproses dengan aplikasi pemetaan ArcGIS untuk memudahkan dalam melakukan proses analisis serta data hasil wawancara dengan perangkat desa pada kawasan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan dari berbagai sumber terkait.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 INDIKATOR PERSENTASE PENDUDUK NONPERTANIAN
Proses urbanisasi yang terjadi pada suatu wilayah dapat dilihat dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melihat perubahan komposisi penduduk dari pertanian menjadi nonpertanian. Fenomena ini dapat memberikan indikasi bahwa  suatu  wilayah  dapat  dikatakan  lebih  terurbanisasi  daripada  wilayah  disekitarnya  Hasil  kajian  yang  dilakukan terhadap  data  penduduk  nonpertanian  dari  tahun  2009-2019  menunjukkan  bahwa  terdapat  perubahan  komposisi penduduk pertanian dan nonpertanian di kawasan penelitian. Dengan menggunakan parameter penduduk nonpertanian sebesar > 85% dari jumlah total penduduk seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian kajian teori, perubahan komposisi pada setiap desa di kawasan penelitian dapat dipetakan seperti pada Gambar 2. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa terdapat penambahan jumlah desa di kawasan penelitian yang memiliki persentase penduduk nonpertanian lebih dari 85%. Pada tahun 2009 hanya terdapat 5 desa yang kemudian meningkat menjadi 15 desa pada tahun 2019.
Gambar 2. Peta Persentase Penduduk Nonpertanian Koridor Purwokerto-Purbalingga
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; BPS Kabupaten Purbalingga, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

## Gambar 3. Grafik Persentase Penduduk Nonpertanian pada Kawasan Penelitian
Sedangkan hasil kajian terhadap data secara keseluruhan pada kawasan penelitian dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan persentase penduduk nonpertanian dalam kurun waktu 2009-2019, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3. Peningkatan tersebut belum memenuhi parameter penelitian yang telah ditetapkan sebesar > 85% sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia, dimana pada  tahun  2019  persentase  penduduk  nonpertanian  tercatat  sebesar  84%.  Persentase  penduduk  nonpertanian cenderung stagnan sejak tahun 2012.
Penambahan signifikan jumlah desa yang memenuhi parameter penelitian dari 5 desa pada tahun 2009 menjadi 15 desa pada tahun 2019 dapat menjadi gambaran bahwa kawasan penelitian mengalami proses urbanisasi yang pesat. Hal ini  menunjukkan  fenomena  yang  serupa  dengan  pendapat  Wang,  Ma  dan  Zhao  (2014)  yang  menyatakan  bahwa persentase  penduduk  nonpertanian  merupakan  salah  satu  indikator  yang  memiliki  porsi  paling  besar  dalam  proses urbanisasi juga terjadi pada proses urbanisasi yang dialami oleh koridor penghubung dua kota sekunder.

## 4.2 INDIKATOR KEPADATAN PENDUDUK PERKOTAAN
Proses urbanisasi sangat dipengaruhi oleh proses pertumbuhan penduduk. Salah satu indikator dari pertumbuhan penduduk  adalah  proses  peningkatan  kepadatan  penduduk  perkotaan  yang  dapat  dilihat  dengan  meninjau  tingkat kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk perkotaan dapat diketahui dengan membandingkan data jumlah penduduk dengan total luas area yang ada. Hasil olah data yang dikumpulkan dalam kurun waktu 2009-2019 menunjukkan bahwa kepadatan  penduduk  perkotaan  di  kawasan  penelitian  cenderung  meningkat  setiap  tahunnya.  Kepadatan  penduduk perkotaan pada tahun 2009 sebesar 2.510 penduduk/km 2 meningkat menjadi 2.894 penduduk/km 2 pada tahun 2019. Pertambahan  kepadatan  penduduk  perkotaan  yang  paling  signifikan  terjadi  pada  tahun  2018,  sebelum  kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun berikutnya (lihat Gambar 4).
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; BPS Kabupaten Purbalingga, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Gambar 4. Grafik Kepadatan Penduduk Perkotaan pada Kawasan Penelitian
69% 65% 69% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Lebih  lanjut,  setelah  dilakukan  pemetaan  dari  hasil  olah  data  dan  dengan  menggunakan  parameter  penelitian kepadatan  penduduk  perkotaan  >  4.000  penduduk/km 2 (Badan  Pusat  Statistik,  2010)  seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya pada bagian kajian teori, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terdapat penambahan 3 desa yang memenuhi parameter penelitian. Perubahan desa yang memenuhi parameter cukup dinamis dari tahun ke tahun,  dimana  suatu  desa  sudah  memenuhi  parameter  dapat  mengalami  penurunan  kelas  menjadi  tidak  memenuhi parameter pada tahun berikutnya seperti yang terlihat pada Gambar 5.
Namun, penambahan jumlah desa tersebut tidak terlalu signifikan sehingga kurang dapat menggambarkan pendapat yang telah diungkapkan oleh Wang, Ma dan Zhao (2014) yaitu indikator ini termasuk indikator yang memiliki porsi paling besar dalam sebuah proses urbanisasi. Meskipun demikian, kajian ini tidak sepenuhnya menolak pernyataan Wang, Ma dan Zhao (2014) karena data masih menunjukkan adanya penambahan jumlah desa yang memenuhi parameter dan peningkatan tingkat kepadatan penduduk perkotaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapat Wang, Ma dan Zhao (2014) masih dapat digunakan untuk melihat proses urbanisasi demografi yang terjadi pada kawasan penelitian.

## Gambar 5. Peta Kepadatan Penduduk Perkotaan Koridor Purwokerto-Purbalingga

## 4.3 INDIKATOR PROPORSI DAERAH TERBANGUN DI DAERAH PERKOTAAN
Perubahan  jumlah  daerah  terbangun  pada  suatu  wilayah  dapat  menjadi  salah  satu  indikator  terjadinya  proses urbanisasi.  Perubahan  tersebut  juga  terjadi  pada  koridor  Purwokerto-Purbalingga  yang  pada  tahun  2009  terdapat 8.363.164  m 2 daerah  terbangun  dan  meningkat  menjadi  10.136.506  m 2 pada  tahun  2019.  Pola  persebaran  daerah terbangun  terpusat  di  Desa  Sokaraja  Kulon,  Sokaraja  Tengah,  Sokaraja  Lor,  Sokaraja  Wetan,  serta  Sokaraja  Kidul. Pertumbuhan tersebut terjadi pada setiap tahun dalam cakupan observasi (lihat Gambar 6).

## Gambar 6. Peta Lahan Terbangun Koridor Purwokerto-Purbalingga
Kajian dengan menggunakan parameter penelitian proporsi daerah terbangun > 26% yang juga digunakan Prawatya (2013) dalam penelitiannya, menghasilkan temuan bahwa hingga akhir periode range tahun penelitian secara keseluruhan pada kawasan penelitian masih berada di bawah standar parameter tersebut. Meskipun terjadi peningkatan persentase setiap tahunnya, namun dari hasil olah data citra satelit Landsat yang juga disesuaikan dengan citra satelit Google Earth hingga tahun 2019 proporsi daerah terbangun masih tercatat sebesar 24% dari total luas area lahan pada koridor seperti yang dapat dilihat pada Gambar 7.
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,  2019,  2020;  BPS  Kabupaten  Purbalingga,  2010,  2011,  2012,  2013,  2014,  2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Gambar 7. Grafik Persentase Lahan Terbangun pada Kawasan Penelitian 20% 20% 21% 22%
22% 24% 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Namun  demikian,  dari  hasil  pemetaan  olah  data  yang  telah  dilakukan  seperti  yang  terlihat  pada  Gambar  8, menunjukkan bahwa terdapat penambahan jumlah desa yang memenuhi parameter penelitian, yaitu dari 8 desa pada tahun 2009 menjadi 11 desa pada tahun 2019. Temuan ini menunjukkan bahwa proses urbanisasi yang terjadi pada koridor Purwokerto-Purbalingga juga belum sepenuhnya menunjukkan fenomena yang sama dengan Wang, Ma dan Zhao (2014).  Meskipun  demikian,  indikator  ini  tetap  berperan  dalam  menggambarkan  proses  urbanisasi  pada  koridor Purwokerto-Purbalingga  yang  juga  dipengaruhi  oleh  proses  peningkatan  jumlah  lahan  terbangun  dalam  kurun  waktu penelitian.

## Gambar 8. Peta Persentase Lahan Terbangun Koridor Purwokerto-Purbalingga

## 4.4 INDIKATOR PERUBAHAN AKTIVITAS EKONOMI PERKOTAAN
Perubahan aktivitas ekonomi pada koridor Purwokerto-Purbalingga dikaji dengan melihat perubahan sektor ekonomi unggulan  dan  jenis  pekerjaan  utama  pada  desa-desa  di  sepanjang  koridor.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memahami  jenis kegiatan  ekonomi  yang  tumbuh  sebagai  ciri  kegiatan  perkotaannya  yang  mengalami  perubahan  sebagai  akibat  dari adanya  proses  urbanisasi.  Kajian  terhadap  indikator  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  kawasan  didominasi  oleh penduduk dengan mata pencaharian nonpertanian, terlihat pada Gambar 9 hasil pengolahan data sekunder pada tahun 2009 terdapat 23 dari 30 desa yang berpenduduk nonpertanian > 50% yang meningkat menjadi 28 desa atau hampir pada seluruh desa di kawasan penelitian pada tahun 2019.
Gambar 9. Peta Perbandingan Persentase Penduduk Nonpertanian > 50% Pada Awal dan Akhir Tahun Penelitian
Hasil analisis terhadap wawancara dengan perangkat desa serta studi dokumen profil desa dan monografi desa yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sektor ekonomi unggulan yang ada pada desa-desa di kawasan penelitian telah mengalami  perubahan  dari  sektor  pertanian  menjadi  nonpertanian.  Perubahan  tersebut  terlihat  dari  temuan  bahwa sebagian  besar  desa-desa  tersebut  didominasi  oleh  pekerja  kantoran, home  industry ,  serta  perdagangan  dan  jasa. Fenomena  ini  juga  dipengaruhi  oleh  perkembangan industri  yang  cukup masif  di  Kabupaten  Purbalingga,  khususnya industri  yang  berlokasi  di  dekat  kawasan  penelitian  seperti  industri  bulu  mata  dan  rambut  imitasi.  Industri-industri  ini bersifat  padat  karya  sehingga  menyerap  cukup  banyak  tenaga  kerja.  Temuan  penelitian  ini  selaras  dengan  proses industrialisasi  sebagai  bagian  dari  proses  urbanisasi  yang  dikemukakan  oleh  Lewis  dalam  Song  et  al.  (2012)  yang menyatakan bahwa proses industrialisasi dapat dipahami sebagai sebuah proses perubahan struktur ekonomi di kawasan pedesaan yang ditandai dengan adanya pergeseran lapangan kerja dari sektor pertanian ke sektor industri.
Penelitian ini juga menemukan fakta bahwa sebuah desa dapat memiliki sektor ekonomi unggulan berupa pertanian, meskipun  sebagian  penduduknya  merupakan  penduduk  nonpertanian.  Hal  ini  disebabkan  oleh  masih  luasnya  lahan pertanian di desa-desa tersebut sehingga mayoritas aliran dana yang masuk masih didominasi oleh pertanian, sedangkan lahan pertanian tersebut tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga kerja seperti sektor nonpertanian yang terdapat industri padat  karya,  sehingga  sektor  ini  tidak  menyerap  banyak  tenaga  kerja.  Selain  itu,  masih  banyak  pekerja  pada  sektor pertanian yang juga bekerja pada sektor nonpertanian seperti perdagangan dan jasa, khususnya para buruh tani yang hanya bekerja pada saat masa panen sehingga sebagian besar waktu mereka dapat dihabiskan untuk bekerja pada sektor nonpertanian.

## 5. KESIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  karakteristik  urbanisasi  pada  koridor  Purwokerto-Purbalingga  dengan mengkaji  empat  indikator  yaitu  persentase  penduduk  nonpertanian,  kepadatan  penduduk  perkotaan,  proporsi  daerah terbangun di daerah perkotaan, serta perubahan aktivitas ekonomi perkotaan yang diharapkan dapat menggambarkan karakteristik  urbanisasi  yang  terjadi  dari  aspek  demografi,  spasial,  serta  ekonomi.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa
persentase penduduk nonpertanian menjadi indikator paling dominan diantara seluruh indikator yang digunakan. Hasil analisis yang menunjukkan peningkatan jumlah penduduk nonpertanian, kepadatan penduduk, jumlah lahan terbangun, serta  perubahan  aktivitas  ekonomi  dari  pertanian  menjadi  nonpertanian  menjadi  dasar  yang  jelas  bahwa  kawasan mengalami proses urbanisasi.
Dalam aspek demografi, hasil analisis terhadap indikator persentase penduduk nonpertanian dan kepadatan penduduk perkotaan menunjukkan bahwa kawasan mengalami peningkatan pada kedua indikator tersebut. Sedangkan dalam aspek spasial  yang  dikaji  dengan  indikator  proporsi  daerah  terbangun  di  daerah  perkotaan  dapat  diketahui  bahwa  terdapat penambahan jumlah tutupan lahan yang membentuk pola linear mengikuti jalan utama penghubung koridor Purwokerto- Purbalingga.  Lebih  lanjut,  pembahasan  terkait  aspek  ekonomi  dengan  cara  menganalisis  menggunakan  indikator perubahan aktivitas ekonomi perkotaan menghasilkan temuan fakta bahwa kawasan penelitian mengalami pergeseran sektor ekonomi dari sektor pertanian menjadi nonpertanian. Akan tetapi, diketahui pula bahwa terdapat desa-desa dengan mayoritas penduduk nonpertanian yang masih memiliki sektor ekonomi unggulan pertanian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan sebuah kajian dan perencanaan yang lebih komprehensif yang didukung oleh penerapan kebijakan insentif dan disinsentif dengan memperhatikan faktor yang dapat mengelola proses urbanisasi  guna  mengantisipasi  dampak  negatif  pada  masa  yang  akan  datang  dari  proses  urbanisasi  yang  terjadi  di sepanjang  koridor  Purwokerto-Purbalingga.  Selain  itu,  diperlukan  pula  peningkatan  pelibatan  masyarakat  dalam mengelola proses urbanisasi agar masyarakat dapat menjadi bagian dari dampak positif urbanisasi serta sektor unggulan pertanian yang melibatkan masyarakat dapat tetap berkembang seiring dengan proses urbanisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, F. P. (2010). Tren Urbanisasi di Indonesia. Piramida: Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia , 6 (1), 1–15. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/view/2998
Badan  Pusat  Statistik.  (2010). Peraturan  Kepala  Badan  Pusat  Statistik  Nomor  37  Tahun  2010  tentang  Klasifikasi  Perkotaan  dan Perdesaan di Indonesia . Retrieved from https://sirusa.bps.go.id/webadmin/doc/MFD_2010_Buku_2.pdf BPS Kabupaten Banyumas. (2010). Kabupaten Banyumas dalam Angka 2010 . Banyumas: BPS Kabupaten Banyumas. Retrieved from https://banyumaskab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2010&Publikasi%5BkataKunci%5D=kabupate n+banyumas+dalam+angka&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan BPS Kabupaten Banyumas. (2011). Kabupaten Banyumas dalam Angka 2011 . Banyumas: BPS Kabupaten Banyumas. Retrieved from https://banyumaskab.bps.go.id/publication/2011/10/31/98124d6b1038a60e3cfa5e6b/kabupaten-banyumas-dalam-angka- 2011.html
BPS Kabupaten Banyumas. (2012). Kabupaten Banyumas dalam Angka 2012 . Banyumas: BPS Kabupaten Banyumas. Retrieved from  https://banyumaskab.bps.go.id/publication/2012/09/17/9e7718fec8d2744a26aab47f/kabupaten-banyumas-dalam-angka- 2012.html
BPS Kabupaten Banyumas. (2013). Kabupaten Banyumas dalam Angka 2013 . Banyumas: BPS Kabupaten Banyumas. Retrieved from  https://banyumaskab.bps.go.id/publication/2015/01/21/1dbed5baf4de41a4fd968a88/kabupaten-banyumas-dalam-angka- 2013.html
BPS Kabupaten Banyumas. (2014). Kabupaten Banyumas dalam Angka 2014 . Banyumas: BPS Kabupaten Banyumas. Retrieved from https://banyumaskab.bps.go.id/publication/2015/09/30/9e9bcf9ee59b3c13159546ab/kabupaten--banyumas--dalam- angka-2014.html
BPS Kabupaten Banyumas. (2015). Kabupaten Banyumas dalam Angka 2015 . Banyu: BPS Kabupaten Banyumas. Retrieved from https://banyumaskab.bps.go.id/publication/2015/09/30/9e9bcf9ee59b3c13159546ab/kabupaten--banyumas--dalam-angka- 2014.html
BPS Kabupaten Banyumas. (2016). Kabupaten Banyumas dalam Angka 2016 . Banyumas: BPS Kabupaten Banyumas. Retrieved from https://banyumaskab.bps.go.id/publication/2016/01/27/dc22b7223cbd6a68801d919c/kabupaten-banyumas-dalam- angka-2015.html
BPS Kabupaten Banyumas. (2017). Kabupaten Banyumas dalam Angka 2017 . Banyumas: BPS Kabupaten Banyumas. Retrieved from https://banyumaskab.bps.go.id/publication/2017/08/04/c9d78b94720cd0c48516d4fe/kabupaten-banyumas-dalam-angka- 2017.html
BPS Kabupaten Banyumas. (2018). Kabupaten Banyumas dalam Angka 2018 . Banyumas: BPS Kabupaten Banyumas. Retrieved from  https://banyumaskab.bps.go.id/publication/2018/08/16/a70faf0fe6d4c623995cfb5e/kabupaten-banyumas-dalam-angka- 2018.html
BPS Kabupaten Banyumas. (2019). Kabupaten Banyumas dalam Angka 2019 . Banyumas: BPS Kabupaten Banyumas. Retrieved from https://banyumaskab.bps.go.id/publication/2019/08/16/acea131c2528a82a138876e8/kabupaten-banyumas-dalam- angka-2019.html
BPS Kabupaten Banyumas. (2020). Kabupaten Banyumas dalam Angka 2020 . Banyumas: BPS Kabupaten Banyumas. Retrieved from  https://banyumaskab.bps.go.id/publication/2020/04/27/fed8786afe3cb347eca4c132/kabupaten-banyumas-dalam-angka- 2020.html
BPS  Kabupaten  Banyumas.  (2021). Produk  Domestik  Regional  Bruto  Kabupaten  Banyumas  Menurut  Pengeluaran  2016  -  2020 .
Banyumas.  Retrieved  from  https://banyumaskab.bps.go.id/publication/2021/04/29/ab4dac80926939a821419fcd/produk- domestik-regional-bruto-kabupaten-banyumas-menurut-pengeluaran-2016---2020.html
BPS Kabupaten Purbalingga. (2010). Kabupaten Purbalingga dalam Angka 2010 . Retrieved from https://purbalinggakab.bps.go.id/publication/2011/01/27/eb94cc9412eff145715441ac/kabupaten-purbalingga-dalam-angka- 2010.html
BPS  Kabupaten  Purbalingga.  (2011). Kabupaten  Purbalingga  dalam  Angka  2011 .  Purbalingga:  BPS  Kabupaten  Purbalingga. Retrieved  from  https://purbalinggakab.bps.go.id/publication/2012/02/06/5bc5eaf29d06b7e24a3e7971/kabupaten-purbalingga- dalam-angka-2011.html
BPS  Kabupaten  Purbalingga.  (2012). Kabupaten  Purbalingga  dalam  Angka  2012 .  Purbalingga:  BPS  Kabupaten  Purbalingga. Retrieved  from  https://purbalinggakab.bps.go.id/publication/2012/08/31/67d9f53c91e93559756e438e/kabupaten-purbalingga- dalam-angka-2012.html
BPS  Kabupaten  Purbalingga.  (2013). Kabupaten  Purbalingga  dalam  Angka  2013 .  Purbalingga:  BPS  Kabupaten  Purbalingga. Retrieved  from  https://purbalinggakab.bps.go.id/publication/2014/02/24/72987bdc143f3b81f17342c0/kabupaten-purbalingga- dalam-angka-2013.html
BPS  Kabupaten  Purbalingga.  (2014). Kabupaten  Purbalingga  dalam  Angka  2014 .  Purbalingga:  BPS  Kabupaten  Purbalingga. Retrieved from https://purbalinggakab.bps.go.id/publication/2015/04/29/9f7b3e673ad9e5afff5c4471/purbalingga-dalam-angka- 2014.html
BPS  Kabupaten  Purbalingga.  (2015). Kabupaten  Purbalingga  dalam  Angka  2015 .  Purbalingga:  BPS  Kabupaten  Purbalingga. Retrieved  from  https://purbalinggakab.bps.go.id/publication/2016/01/27/27b757e564fe74a368b63d6a/purbalingga-dalam- angka-2015.html
BPS Kabupaten Purbalingga. (2016). Kabupaten Purbalingga dalam Angka 2016 . Purbalingga: BPS Kabupaten Banyumas. Retrieved from https://purbalinggakab.bps.go.id/publication/2016/07/15/ec9c63ab28a8c4d306238530/kabupaten-purbalingga-dalam- angka-2016.html
BPS  Kabupaten  Purbalingga.  (2017). Kabupaten  Purbalingga  dalam  Angka  2017 .  Purbalingga:  BPS  Kabupaten  Purbalingga. Retrieved  from  https://purbalinggakab.bps.go.id/publication/2017/08/11/f7db8533fdefcce2cb855150/kabupaten-purbalingga- dalam-angka-2017.html
BPS  Kabupaten  Purbalingga.  (2018). Kabupaten  Purbalingga  dalam  Angka  2018 .  Purbalingga:  BPS  Kabupaten  Purbalingga. Retrieved  from  https://purbalinggakab.bps.go.id/publication/2018/08/16/ab9121010524fe3cb5bf4168/kabupaten-purbalingga- dalam-angka-2018.html
BPS  Kabupaten  Purbalingga.  (2019). Kabupaten  Purbalingga  dalam  Angka  2019 .  Purbalingga:  BPS  Kabupaten  Purbalingga. Retrieved  from  https://purbalinggakab.bps.go.id/publication/2019/08/16/d08e093b877cfe5b79e633be/kabupaten-purbalingga- dalam-angka-2019.html
BPS  Kabupaten  Purbalingga.  (2020). Kabupaten  Purbalingga  Dalam  Angka  2020 .  Purbalingga.  Retrieved  from https://purbalinggakab.bps.go.id/publication/2020/04/27/e5d5f4bd9c2c59a206f4c92c/kabupaten-purbalingga-dalam-angka- 2020.html
BPS Kabupaten Purbalingga. (2021). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purbalingga Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 . Purbalingga.  Retrieved  from  https://purbalinggakab.bps.go.id/publication/2021/04/05/9f9a697f2c9beeec67cf0392/produk- domestik-regional-bruto-kabupaten-purbalingga-menurut-lapangan-usaha-2016-2020.html
Dimyati. (2013). Sistem Terotori Ruang Kegiatan Ekonomi Masyarakat Pada Kawasan Bisnis di Perkotaan Studi Kasus: Kawasan Bisnis Tanah Abang - Jakarta. PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil) , 5 , 60–68. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Gunadarma. Retrieved from https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/pesat/article/view/1074
Georg, I., Blaschke, T., & Taubenböck, H. (2016). A Global Inventory of Urban Corridors Based on Perceptions and Night-Time Light Imagery. ISPRS International Journal of Geo-Information , 5 (12), 233. https://doi.org/10.3390/ijgi5120233
Georg,  I.,  &  Taubenböck,  H.  (2015).  Identifying  Urban  Corridors:  Unified  Concept  And  Global  Analysis. 3rd  AGILE  PhD  School . Champs sur Marne: CEUR Workshop Proceedings. Retrieved from http://ceur-ws.org/Vol-1598/paper11.pdf Giyarsih,  S.  R.  (2010).  Pola  Spasial  Transformasi  Wilayah  di  Koridor  Yogyakarta-Surakarta. Forum  Geografi , 24 (1),  28–38. https://doi.org/10.23917/forgeo.v24i1.5013
Giyarsih, S. R. (2012). Sinergisme Spasial dan Sinergisme Fungsional Sebagai Bagian Penting Untuk Kerjasama Antar Daerah di Koridor Antarkota. Seminar Nasional Informasi Geospasial Untuk Kajian  Kebencanaan  Dalam  Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Dan Pengembangan Kecerdasan Spasial (Spatial Thinking) Masyarakat , 221–231. Surakarta: Pelangi Press. https://doi.org/10.31227/osf.io/bpf7k
Harahap,  F.  R.  (2013).  Dampak  Urbanisasi  Bagi  Perkembangan  Kota  di  Indonesia. Jurnal  Society , 1 (1),  35–45. https://doi.org/10.33019/society.v1i1.40
Mardiansjah, F. H., Handayani, W., & Setyono, J. S. (2018). Pertumbuhan Penduduk Perkotaan dan Perkembangan Pola Distribusinya pada Kawasan Metropolitan Surakarta. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan , 6 (3), 215–233. https://doi.org/10.14710/jwl.6.3.215- 233
Mardiansjah, F. H., & Rahayu, P. (2019). Fragmented Urbanization and the Dynamic of Urban Services: The Case of School Provision in  Metropolitan  Surakarta. The  3rd  Geoplanning-International  Conference  on  Geomatics  and  Planning .  Semarang:  IOP Publishing Ltd. https://doi.org/10.1088/1755-1315/313/1/012029
Masyhuri, & Zainuddin, M. (2009). Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif . Bandung: Refika Aditama.
Minnatika, N. (2018). Transformasi Spasial pada Koridor Perkotaan Kedungsepur . Universitas Negeri Semarang.
Ngafwa, L. M. (2018). Mekanisme Corporate Governance Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan  Konsumsi  Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2014  s.d  2016 (Universitas  Muhammadiyah  Surakarta). Universitas Muhammadiyah Surakarta. Retrieved from http://eprints.ums.ac.id/68752/
Permana, A. S., Rahayu, P., & Ismail, H. N. (2019). Contemporary Urban LIfe and Development . Surakarta: UNS Press. Prawatya,  N.  A.  (2013).  Perkembangan  Spasial  Kota-Kota  Kecil  Di  Jawa  Tengah. Jurnal  Wilayah  Dan  Lingkungan , 1 (1),  17–32. https://doi.org/10.14710/jwl.1.1.17-32
Priemus, H., & Zonneveld, W. (2003). What Are Corridors And What Are The Issues? Introduction to Special Issue: The Governance of Corridors. Journal of Transport Geography , 11 (3), 167–177. https://doi.org/10.1016/S0966-6923(03)00028-0 Rahayu, P., & Mardiansjah, F. H. (2018). Characteristics  of Peri-Urbanization of A Secondary City: A Challenge in Recent Urban Development. Friendly  City  4  “From  Research  to  Implementation  For  Better  Sustainability.” Medan:  IOP  Publishing  Ltd. https://doi.org/10.1088/1755-1315/126/1/012164
Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2018). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Song, H., Thisse, J. F., & Zhu, X. (2012). Urbanization and/or Rural Industrialization in China. Regional Science and Urban Economics , 42 (1–2), 126–134. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2011.08.003 Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
United Nations Human Settlements Programme. (2008). State of the World’s Cities 2010/2011: Bridging The Urban Divide . London: Earthscan. Retrieved from https://unhabitat.org/state-of-the-worlds-cities-20102011-cities-for-all-bridging-the-urban-divide Wang, S., Ma, H., & Zhao, Y. (2014). Exploring The Relationship Between Urbanization And The Eco-Environment - A Case Study of Beijing-Tianjin-Hebei Region. Ecological Indicators , 45 , 171–183. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2014.04.006 Whebell, C. F. J. (1969). Corridors: A Theory of Urban Systems. Annals of the Association of American Geographers , 59 (1), 1–26. https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1969.tb00655.x
Wijaya,  H.  B.  (2016).  Urbanisasi  Kawasan  Perdesaan:  Perkembangan  Industri  Pengolahan  Kayu  di  Kabupaten  Temanggung.
Sustainable  Architecture  and  Urbanism ,  179–191.  Semarang:  Universitas  Diponegoro.  Retrieved  from http://eprints.undip.ac.id/55755/
World Bank. (2020). Demographic Trends And Urbanization . Washington. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1112-9