INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2786-2792 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Sanksi atas Malpraktik dan Resiko Medis oleh Dokter
Yusuf Daeng 1 , Andrei Rizqan Akmal 2 ✉ , Nur Adilah Yasmin 3 , Reno Sari 4
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning
Email: dr.andrei.rizqan.akmal@gmail.com 2 ✉

## Abstrak
Keberadaan  undang-undang  kesehatan  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap pembangunan  suatu  bangsa,  khususnya  dalam  bidang  kesehatan.  Saat  ini  banyak  terjadi  kejahatan medis  berupa  kelalaian  (malpraktik)  yang terjadi  di  masyarakat  khususnya  dalam  dunia  kedokteran, namun  banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui  perbedaan  antara  kesalahan  medis  dan  risiko medis. Untuk mengetahui apakah tindakan tenaga medis merupakan malpraktik atau risiko medis, maka penulis  ingin  melakukan  penelitian  dalam  bentuk  paper.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode hukum normatif. Yang dapat penulis simpulkan dari perbedaan sanksi malpraktik dan risiko medis adalah bahwa dalam UU Praktik Kedokteran dan UU Etika Kedokteran terdapat sanksi bagi dokter yang melakukan malpraltik, yaitu medical malpractice, civil malpractice, dan administrative malptactice termasuk  pelanggaran  etik  legal.  Malpraktik  adalah  perilaku  lalai  yang  disengaja  akibat  penciptaan unsur-unsur yang salah. Namun resiko medis bukan merupakan tindak  pidana, melainkan termasuk kecelakaan kesehatan yang merupakan kecelakaan yang faktor-faktornya tidak dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari, dan tidak dapat disalahkan.
Kata Kunci: Dokter, Sanksi Malpraktik, Resiko Medis.
Abstract
The existence of health laws has a huge influence on the development of a nation, especially in the health sector. Currently, there are many medical crimes in the form of negligence (malpractice) that occur in society, especially in the world of medicine, but many people do not know the difference between  medical  errors  and  medical  risks.  To  find  out  whether  the  actions  of  medical  personnel constitute malpractice or a medical risk, the author wants to conduct research in the form of a paper. The research method used is the normative legal method. What the author can conclude from the differences between malpractice sanctions and medical risks is that in the Medical Practice Law and the  Medical  Ethics  Law  there  are  sanctions  for  doctors  who  commit  malpractice,  namely  medical malpractice,  civil  malpractice,  and  administrative  malpractice  including  violations  of  legal  ethics. Malpractice is intentional negligent behavior resulting from the creation of wrong elements. However, medical risks are not a criminal act, but include health accidents which are accidents whose factors are unforeseen, unavoidable and cannot be blamed.

## Keywords: Doctor, Malpractice Sanctions, Medical Risk

## PENDAHULUAN
Setiap  manusia  mempunyai  hak-hak  dasar  yang  dibawa  sejak  lahir,  yang  mana kesehatan merupakan hal hakiki yang harus dimiliki dan harus dicapai oleh setiap manusia sepanjang  hidupnya  dengan  mewujudkan  kebahagiaan  serta  kesejahteraan  masyarakat. Inilah tujuan dari negara Indonesia. Seseorang yang berpraktik sebagai dokter dan bekerja dalam  rangka  pelayanan  kesehatan  masyarakat,  mempunyai  kewajiban  untuk melaksanakannya karena alasan yang sah, yaitu ia harus memelihara kehidupan atau kondisi fisik pasien untuk memelihara kesehatan. Menurut undang-undang kedokteran, dokter baik dokter  spesialis  maupun  dokter  umum  mempunyai  keahlian  tertentu  dan  mempunyai kualifikasi  dalam  atau  luar  negeri  yang  selalu  diakui  oleh  pemerintah  Indonesia  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dari  sudut  pandang  ilmu kedokteran, dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, suatu profesi kedokteran mempunyai identitas tertentu. Karena malpraktik atau kelalaian berkaitan dengan “praktik ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran”, maka sangat erat kaitannya dengan kegiatan yang melibatkan praktisi kedokteran sehingga secara umum dapat disebut “ maltreatment ” (Mahmud, 2008).
Malpraktik  kedokteran,  sebagaimana  dimaksud  oleh  orang-orang  di  luar  profesi kedokteran,  didefinisikan  menurut  Oxford  Illustrated  Dictionary,  edisi  ke-2,  1975,  yang menyatakan bahwa malpraktik atau kelalaian profesional berarti:“sikap tindak yang salah pemberian pelayanan terhadap pasien yang tidak benar oleh profesi medis, tindakan yang ilegal untuk memperoleh keu ntungan sendiri sewaktu dalam posisi kepercayaan”.
Malpraktek atau malpraktik berasal dari kata “mal” yang berarti buruk. Kata “prakek” mengacu pada suatu tindakan. Dengan demikian, secara harfiah dapat dipahami sebagai suatu tindakan medis “tidak baik” ya ng dilakukan oleh seorang dokter terhadap pasiennya (Heryanto, 2010). Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa seorang dokter dianggap beritikad  buruk  apabila  ia  tidak  memenuhi,  baik  sengaja  maupun  karena  kelalaian, persyaratan yang tercantum dalam kode etik kedokteran atau dalam standar profesi atau standar pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Ketentuan Pasal 1  Angka  1  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran  UUPK mengatur  bahwa:  “Praktik  kedokteran  adalah serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan (Soerjono , 1986). Selain malpraktek, ada juga yang disebut dengan risiko medis. Risiko medis ini adalah suatu keadaan dimana seorang dokter memperlakukan pasiennya dan terjadi sesuatu yang buruk  pada  pasiennya  padahal  keadaan  buruk  tersebut  tidak  sesuai  dengan  keinginan dokter  atau  pasien  tersebut.  Dalam  posisi  ini,  dokter  bekerja  maksimal  sesuai  standar pelayanan yang ditetapkan dan standar prosedur medis, namun hal buruk selalu menimpa pasiennya.  Oleh  karena  itu,  risiko  medis  tidak  dapat  diprediksi,  tidak  dapat  dihindari (vermijbaarheid) dan tidak dapat dipertanyakan (verwijtbaarheid) (Mahmud, 2008:165).
Contoh  kasusnya  adalah  sebagai  berikut.  Kejaksaan  menangkap  dokter  spesialis kebidanan  dan  kandungan  Dewa  Ayu  Sasiary  Prawani  yang  menjadi  terpidana  kasus kelalaian terhadap korban Julia Fransiska Makatey (25 tahun). Eksekusi Ayu dilakukan setelah Putusan Mahkamah Agung tentang Inkrah. Dr Dewa Ayu Sasiary Prawani divonis secara sah dan  meyakinkan  karena  melakukan  tindak  pidana  kelalaian  yang  mengakibatkan meninggalnya orang lain dan divonis 10 (sepuluh) bulan penjara.
Dari kasus ini dapat diasumsikan bahwa dr Ayu tidak mempunyai unsur kesengajaan dan jelas perbuatannya menimbulkan resiko medis karena tidak ada unsur kelalaian yang disengaja melainkan terjadi di luar kemauannya. Sedangkan apabila merupakan tindakan malpraktik, tentu tindakan tersebut dilakukan dengan niat sadar terlebih dahulu dan ada unsur pertimbangan yang menjadikan tindakan tersebut terarah pada akibat yang timbul dan  tidak  mempedulikan  akibat  yang  ditimbulkan  dan  risiko  yang  akan  terjadi  serta merupakan tindakan melanggar hukum.
Pelayanan  medis  mempunyai  hubungan  erat  antara  dokter  dan  pasien  (pelayanan medis) atau bisa juga disebut antara penyedia layanan medis dan penerima layanan medis. Literature review ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dan review artikel, yaitu dengan melakukan kajian dan menganalisis dari beberapa referensi. Referensi tersebut
didapatkan melalui  google  scholar.  Dengan kata kunci  Dokter, Sanksi Malpraktik, Resiko Medis.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif,  sedangkan pendekatan permasalahannya adalah pendekatan undang-undang dan konseptual. Bahan hukum primer : Dalam penulisan ini kami menggunakan dokumen hukum dasar, dimana dokumen hukum mengkaji peraturan perundang-undangan tertentu yang berlaku, yaitu: UUD  NRI  1945,  KUHP,  UU  Kesehatan,  UU  Praktek  Kedokteran.  Bahan  hukum  sekunder  : Dokumen  hukum  sekunder  merupakan  dokumen  hukum  yang  diperoleh  dari  proses penelitian perpustakaan, antara lain membaca buku-buku hukum, jurnal hukum, surat kabar bahkan dari internet yang berkaitan dengan suatu permasalahan. Bahan hukum tersier : Dokumen  hukum  tingkat  tersier  adalah  dokumen  hukum  yang  diperoleh  dari  dokumen berupa  kamus  hukum,  kamus  utama  bahasa  Indonesia,  ensiklopedia,  dan  ilmu-ilmu  lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan faktor kesejahteraan yang harus dicapai sesuai  cita-cita  bangsa  Indonesia.  Sedangkan  pembangunan  kesehatan  pada  dasarnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat Indonesia untuk membantu seluruh masyarakat  menjalani  hidup  sehat  guna  mencapai  derajat  kesehatan  masyarakat  yang optimal,  dimana  hal  tersebut  sebagai  salah  satu  faktor  kesejahteraan  dan  kemaslahatan tujuan nasional.
Kesehatan  merupakan  salah  satu  hal  yang  sangat  memengaruhi  seseorang  dalam menjalankan  aktivitasnya  sehari-hari.  Tanpa  kesehatan,  masyarakat  tidak  akan  cukup produktif  untuk  mempunyai  kehidupan  yang  layak,  baik  secara  ekonomi  maupun pendidikan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pasal  34  ayat  (3)  UUD  1945, sebagaimana  telah  diubah,  menetapkan  bahwa  Negara  bertanggung  jawab  untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan layanan publik yang memadai.
Sikap tindakan yang salah dan memiliki ketrampilan yang kurang dalam ukuran yang tidak  wajar  merupakan  tindakan  malpraktik.  Paling  sering  istilah  ini  digunakan  dalam tindakan pengacara, dokter dan akuntan. Perbuatan profesional yang gagal, yang dilakukan
dengan tingkat kecerdasan dan keterampilan yang wajar, dilakukan di tengah masyarakat dan mengakibatkan cedera, kerugian, dan/atau kerusakan pada penerima jasa.
Hal  ini  juga  mencakup  kesalahan  profesional,  kurangnya  keterampilan, kecenderungan untuk tidak masuk akal dan buruk, tindakan ilegal dan sikap tidak etis.
Berdasarkan dari prinsip malpraktik yang merupakan perilaku tidak baik karena tidak mematuhi  prosedur  operasi  standar  yang  ditetapkan,  terdapat  berbagai  jenis  kesalahan yang  dapat  dibagi  berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  dilanggar,  meskipun  malpraktik yang lalai dapat mencakup banyak atau lebih. Malpraktik ini dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu
a. Malpraktik Medis
Malpraktik kedokteran yang mengakibatkan cedera serius pada pasien akibat tindakan dokter, yang merupakan salah satu bentuk malpraktik profesi.
b. Malpraktik Etik
Menurut peraturan KODEKI, hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan etika kedokteran dokter yang merupakan bagian dari standar prinsip, etika, aturan dan norma yang berlaku bagi dokter.
c. Malpraktik Yuridis
Hal ini merupakan pelanggaran atau kelalaian dalam praktek kedokteran, pelanggaran terhadap peraturan hukum positif yang berlaku saat ini. Jenis dari malpraktik yuridis adalah  Malpraktik  Perdata  yaitu  hal  ini  terjadi  ketika  dokter  ragu-ragu  dalam memenuhi  kewajibannya,  khususnya  tidak  memberikan  pelayanan  yang  telah disepakati.  dan  Malpraktik  Pidana  yaitu  hal  ini  terjadi  apabila  dilakukan  suatu perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai dengan rumusan hukum pidana. Perilaku ini bisa positif atau negatif, pelanggaran aturan, dilakukan dengan sengaja atau lalai. Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap dokter diatur  dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yaitu dalam Pasal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satunya Pasal 360 KUHP menyebutkan : a). Barangsiapa  karena  kekhilafan  menyebabkan  orang  luka  berat,  dipidana  dengan  pidana penjara selama-lamanya satu tahun. b). Barang siapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka  sedemikian  rupa  sehingga  orang  itu  menjadi  sakit  sementara  atau  tidak  dapat menjalankan  jabatan  atau  pekerjaannya  sementara,  dipidana  dengan  pidana  penjara selamalamanya  Sembilan  bulan  atau  pidana  dengan  pidana  kurungan  selama-lamanya enam bulan atau pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.
Secara umum risiko medis dapat dikelompokkan ke  dalam beberapa kasus hukum, yaitu: Risiko pada pengobatan, Kecelakaan saat menangani pasien gawat darurat, Kesalahan
pada penilaian klinis, Adanya dugaan telah diketahuinya risiko besar terhadap orang yang terkait dan kelalaian kontribusi.
Berat  ringannya  atau  beratnya  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  pelanggar tergantung pada pelanggaran etika yang dilakukan. Namun bila terjadi pelanggaran maka hukuman yang diberikan harus bersifat mendidik agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali di kemudian hari dan hukuman tersebut menjadi pembelajaran bagi dokter lainnya. Hukuman atas pelanggaran etika: Teguran dan tuntutan secara lisan atau tulisan, Naiknya gaji atau pangkat yang ditunda, Turun gaji atau pangkat satu tingkat lebih rendah dan Izin praktek dokter dicabut sementara atau selama-lamanya.
Jadi  jika  membahas  dalam  konteks  malpraktik  dan  risiko  medis,  jelas  tidak  banyak persamaannya. Perlu diperhatikan bahwa jika seorang dokter melakukan malpraktik medis, malpraktik administrasi, malpraktik perdata atau pelanggaran etika, maka dokter tersebut akan  dihukum  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  di  bidang  administrasi  publik  dan diproses ke pengadilan menurut UU kedokteran berupa denda atau penjara.
Mengenai  sanksi  dari  tindakan  resiko  medis,  dalam  Undang-Undang  Praktik Kedokteran dan KODEKI, resiko medis tidak dapat diperhitungkan karena resiko medis yang dimaksud adalah kecelakaan kerja yang faktor-faktornya tidak dapat diragukan dan tidak dapat ditentukan, dan tidak mungkin untuk diperingatkan terlebih dahulu..

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan yaitu:  Malpraktik  meliputi  perbuatan  kelalaian  dan  perbuatan  kesengajaan,  dimana apapun yang terjadi adalah tanggung jawab. Namun resiko medis tidak termasuk dalam tindak  pidana,  namun  risiko  medis  termasuk  dalam  kecelakaan  medis.  Secara  khusus, kecelakaan  yang  terjadi  secara  tidak  disengaja  atau  disengaja,  lebih  merupakan kecelakaan murni. Kecelakaan yang terjadi karena resiko medis tidak dapat dihindari dan kejadiannya memang tidak dapat dihindari. Mengenai sanksi terhadap resiko medis dalam Undang-Undang  Praktik  Kedokteran  dan  KODEKI,  resiko  medis  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  karena  resiko  medis  yang  dimaksud  adalah  kecelakaan  kerja yang  faktornya  tidak  dapat  diperbaiki,  tidak  mencurigakan  dan  tidak  dapat  dicegah terlebih dahulu.
Contoh  Malpraktik  pidana  yang  disengaja:  Melakukan  aborsi  tanpa  pengawasan profesional,  Sengaja  mengungkapkan  rahasia  medis,  Tidak  memberikan  pertolongan dalam  keadaan  darurat,  Memalsukan  surat  keterangan  medis,  Melakukan  otopsi  yang tidak akurat. Sanksi  terhadap resiko medis yang diatur  dalam Undang-Undang Praktik
Kedokteran maupun Kode Etik Kedokteran (KODEKI) tidak dapat dibenarkan karena tidak mengandung unsur pidana. Kecelakaan medis atau yang bisa disebut kecelakaan medis tidak dapat diatribusikan karena tidak dapat diprediksi dan terjadi secara tidak terduga. Perbedaan  nyata  antara  sanksi  malpraktik  dan  sanksi  resiko  medis  dalam  UU  Praktik Kedokteran  dan  UU  Kode  Etik  Kedokteran  adalah  bahwa  sanksi  tersebut  berlaku  bagi Dokter  yang  melakukan  pelanggaran  seperti  malpraktik  medis  serta  malpraktik administratif dan termasuk pelanggaran etika maka sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Etik Kedokteran yang terhormat adalah: teguran lisan dan non lisan, pengunduran diri, penurunan  pangkat  dan  pencabutan  izin  profesi  serta  dihukum  sesuai  peraturan  dan diadili di pengadilan dengan sanksi pidana atau penjara dan denda.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir. (2012). Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran. Guwandi.  (2010).  Hukum  Medik.  Jakarta:  Fakultas  Kedokteran  Universitas  Indonesia Heryanto,  B.  (2010).  Malpraktik  Dokter  dalam  Perspektif  Hukum.  Jurnal  Dinamika Hukum,  10(2),  184 – 191.
Retrieved
from http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/V10M2010
BambangHeryanto.pdf
Jonaedi  Effendi,  &  Johnny  Ibrahim.  (2018).  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris. Kencana.
Machmud,  S.  (2008).  Penegakan  Hukum  Dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Dokter  Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik. Bandung: Mandar Maju.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
Runturambi,  A.  J.  S.  (2017).  Makna  Kejahatan  dan  Perilaku  Menyimpang  dalam Kebudayaan  Indonesia.  ANTROPOLOGI  INDONESIA,  (2),  125 – 135.  Retrieved  from http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/viewPDFInterstitial/8775/4007
Waluyadi. (2009). Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju.