## Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Vol. 8, No. 1, Januari 2022 p-ISSN : 2442-9511, e-2656-5862 DOI: 10.36312/ jime.v8i12839/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME
Tinjauan Historis Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Oleh Mahkamah Konstitusi (MK)
Hidayatullah 1 , Yudhi Lestanata 2 , Darmansyah 3
1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Muhammadiyah Mataram
Article Info ABSTRACT Article history: Accepted: 17 januari 2022 Publish: 28 januari 2022 Salah  satu  wujud  nyata  perubahan  yang  didasari  kehendak  untuk  menciptakan  suatu pemerintahan  yang  demokratis  tersebut  adalah  dengan  dibentuknya  Mahkamah Konstitusi  sebagai  lembaga  peradilan  yang  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  menjaga pelaksanaan nilai-nilai konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dengan adanya  Mahkamah  Konstitusi  maka  saat  ini  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia dijalankan  oleh  dua  lembaga  yaitu  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi.
Lahirnya  Mahkamah  Konstitusi  sendiri  merupakan  jawaban  atas  keinginan  agar lembaga  yudisial  dapat  melakukan  pengujian  undang-undang  terhadap  UUD  yang sebelumnya  tidak  dapat  dilakukan  Akan  tetapi  banyaknya  jumlah  perkara  perselisihan hasil  pemilu  yang  masuk  ke  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  juga  menimbulkan  suatu pertanyaan baru, karena apakah tepat bagi Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil  pemilu  yang  sebenarnya  merupakan  suatu  perkara  politik?.  Penulisan  ini  akan menggunakan  metode  penelitian  normatif.  Penelitian  dilakukan  dengan  melakukan penelusuran  terhadap  bahan  hukum,  buku,  jurnal  serta  artikel  ilmiah  baik  yang dipublikasikan  baik  didalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Selanjutnya  dari  sumber  yang diperoleh  dilakukan  analisis  dengan  menggunakan  metode  analisa  yuridis  kualitatif. Hasil  penelitian  menghasilkan  analisa  terkait  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi untuk memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Perselisihan Hasil pemilihan yang dimana kewenangan ini sebelum terbentuk Mahkamah Konstitusi masih belum ada kejelasan kepada lembaga mana yang akan memutus perkara tersebut. Keywords:
Constitutional Court Authority Case
Dispute
Article Info Abstract Article history: Diterima: 17 januari 2022 Terbit: 28 januari 2022 One of the real forms of change based on the will to create a democratic government is the  establishment  of  the  Constitutional  Court  as  a  judicial  institution  formed  with  the aim of maintaining the implementation of constitutional values in the implementation of state life. With the Constitutional Court, currently the judicial power in Indonesia is run by two institutions, namely the Supreme Court and the Constitutional Court. The birth of the  Constitutional  Court  itself  is  an  answer  to  the  desire  that  judicial  institutions  can conduct  legal  testing  of  the  Constitution  that  previously  could  not  be  done,  but  the number of  cases  of  disputed  election  results that  entered  the  Constitutional  Court  also raises  a  new  question,  because  is  it  right  for  the  Constitutional  Court  to  decide  the dispute over the election results which is actually a political matter?. This writing will use  normative  research  methods.  Research  is  conducted  by  conducting  searches  on legal materials, books, journals and scientific articles both published both domestically and  abroad.  Furthermore,  from  the  sources  obtained,  analysis  is  carried  out  using qualitative  juridical  analysis  methods.  The  results  of  the  study  resulted  in  an  analysis related  to  the  authority  of  the  Constitutional  Court  to  decide  the  case  of  Disputed Election  Results  and  Disputed  Election  Results  where  this  authority  before  the formation of the Constitutional Court is still not clear to which institution will decide the case. This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Hidayatullah Universitas Muhammadiyah Mataram Email: dayatalfaro@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pasca  Amandemen  sebanyak  empat  kali  terhadap  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945  yang berlangsung  dari  tahun  1999  sampai  dengan  tahun  2002  yang  dilatar  belakangi  oleh  kehendak untuk  menciptakan  suatu  pemerintahan  yang  demokratis,  maka  kini  sistem  ketatanegaraan Indonesia  mengalami  beberapa  perubahan  yang  fundamental.  Salah  satu  wujud  nyata  perubahan yang  didasari  kehendak  untuk  menciptakan  suatu  pemerintahan  yang  demokratis  tersebut  adalah dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan yang dibentuk dengan tujuan  untuk  menjaga  pelaksanaan  nilai-nilai  konstitusi  dalam  penyelenggaraan  kehidupan bernegara.  Dengan  adanya  MK  maka  saat  ini  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  dijalankan  oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Agung (MA) dan MK.
Lahirnya  Mahkamah  Konstitusi  sendiri  merupakan  jawaban  atas  keinginan  agar  lembaga yudisial  dapat  melakukan  pengujian  undang-undang  terhadap  UUD  yang  sebelumnya  tidak  dapat dilakukan.  Sebagai  sebuah  lembaga  yang  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  menjaga  konstitusi,  MK tidak  hanya  berwenang  menguji  konstitusionalitas  dari  suatu  undang-undang,  sebagaimana dikatakan  Katherine  Glenn  Bass  dan  Sujit  Choudry  pada  umumnya  MK (constitutional  court) memiliki  kewenangankewenangan  lainnya  yang  meliputi “disputes  over  the  constitutions provisions often involve the most sensitive political issues facing a country, including review of the country electoral laws and election, the powers  of the various branches of government and other questions.” Atas dasar itulah, tidak heran apabila dalam Pasal 24C UUD 1945 kita melihat bahwa MK  di  Indonesia  selain  berwenang  menguji  konstitusionalitas  undang-undang  juga  diberikan kewenangan  lainnya  yang  berkaitan  erat  dengan  masalah-masalah  politik  dan  ketatanegaraan seperti memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus  perselisihan  hasil  pemilihan  umum,  serta  memutus  pendapat  DPR  bahwa  Presiden  atau Wakil  Presiden  telah  melakukan  pelanggaran  hukum.  Bahkan  apabila  kita  cermati  dalam perkembangannya  saat  ini  maka  dapat  dikatakan  bahwa  peran  MK  di  Indonesia  dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan erat dengan masalah politik tersebut menjadi sangat vital,  sebab  perkara  perselisihan  hasil  pemilu  sampai  sejauh  ini  merupakan  perkara  yang  paling banyak diajukan di MK dimana dalam pemilu 2014 saja terdapat 702 kasus mengenai perselisihan hasil  pemilu  legislatif  yang  dimohonkan  kepada  MK,  jumlah  tersebut  menunjukan  bahwa  terjadi peningkatan  dibanding  pemilu  tahun  2004  dimana  terdapat  274  perkara,  dan  pemilu  tahun  2009 dengan 627 perkara.
Berdasarkan  jumlah  tersebut  apabila  kita  bandingkan  dengan  kewenangan  utama  MK  yaitu menguji konstitusionalitas undang-undang maka dapat dikatakan bahwa kewenangan MK memutus perselisihan  hasil  pemilu  jauh  lebih  sering  dimohonkan  kepada  MK. 1 Sehingga  terjadi  suatu pergeseran  fungsi,  dimana  kini  kewenangan  utama  yang  dimiliki  oleh  MK  adalah  memutus perselisihan  hasil  pemilu  bukan  menguji  konstitusionalitas  undang-undang,  karena  meskipun pemilu  itu  sendiri  hanya  dilaksanakan  5  tahun  sekali,  namun  jumlah  perkara  perselisihan  hasil pemilu  yang  dimohonkan  jauh  lebih  banyak  dibandingkan  perkara  yang  termasuk  dalam kewenangan  MK  lainnya.  Akan  tetapi  banyaknya  jumlah  perkara  perselisihan  hasil  pemilu  yang masuk  ke  MK  tersebut  juga  menimbulkan  suatu  pertanyaan  baru,  karena  apakah  tepat  bagi  MK memutus  perselisihan  hasil  pemilu  yang  sebenarnya  merupakan  suatu  perkara  politik?  Karena pengadilan sendiri sebagai lembaga yang independen dan imparsial tentunya harus membatasi diri dari  perkara-perkara  yang  memiliki  unsur  politis  yang  kuat  agar  tidak  menjadi  objek  politisasi cabang kekuasaan lainnya. Apalagi dengan banyaknya perkara perselisihan hasil pemilu yang ada, tentu  menimbulkan  suatu  tantangan  bagi  Hakim  Konstitusi  untuk  menyeimbangkan  antara keadilan, transparansi, serta keterbatasan waktu dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu. Apabila MK gagal memutus perkara perselisihan hasil pemilu dengan adil dan imparsial tentu hal
itu  akan  menimbulkan  akibat  politik  yang  serius. 2 Oleh  karena  itulah  tulisan  ini  akan  membahas mengenai  pemberian  kewenangan  untuk  memutus  perkara  perselisihan  hasil  pemilu  yang sebenarnya  merupakan  suatu  perkara  yang  bersifat  politis  kepada  MK  sebagai  bentuk  dari fenomena  yang  berkembang  saat  ini  dan  dinamakan judicialization  of  politics ,  serta  bagaimana kira-kira  langkah  yang  harus  diambil  oleh  MK  dalam  menangani  banyaknya  perkara  perselisihan hasil  pemilu  sebagai  bentuk judicialization  of  politics tersebut  agar  MK  dapat  tetap  menjaga kedudukannya sebagai lembaga peradilan yang independen dan imparsial.

## 2. METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  akan  menggunakan  metode  penelitian  normatif.  Penelitian  dilakukan  dengan melakukan  penelusuran  terhadap  bahan  hukum  antara  lain  peraturan  perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, buku, jurnal serta artikel ilmiah baik  yang dipublikasikan baik didalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya dari sumber yang diperoleh dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisa yuridis kualitatif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. PERSELISIHAN HASILPEMILIHAN UMUM (PHPU)
Sebelum membahas mengenai makna perselisihan hasil pemilu, maka terlebih dahulu akan dibahas  mengenai  alasan  mengapa  terdapatnya  suatu  pemilu  yang  bersih  merupakan  keharusan dalam  negara  yang  demokratis.  Sebagaimana  dikatakan  oleh Abraham  Lincoln ,  demokrasi merupakan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu untuk menjamin berjalannya demokrasi, keberadaan pemilu yang bebas dan tidak memihak merupakan keharusan  dalam  suatu  negara  yang  demokratis,  hal  itu  juga  diperkuat  dengan  pendapat  dari International Comission of Jurist yang merumuskan bahwa salah satu syarat utama pemerintahan yang demokratis adalah adanya pemilu yang bebas dan tidak memihak. Terutama saat ini dengan semakin  luasnya  wilayah  negara  maka  demokrasi  hanya  dapat  dijalankan  dengan  sistem perwakilan  melalui  wakil,  sebab  tidak  mungkin  mengikutsertakan  seluruh  rakyat  dalam pemerintahan,  hanya  dengan  adanya  pemilu  untuk  memilih  para  wakil  dari  rakyat  yang  akan duduk  di  pemerintahanlah,  para  wakil  yang  dipilih  tersebut  akan  bertanggungjawab  kepada rakyat.
Begitu pentingnya keberadaan pemilu dalam suatu negara yang demokratis juga dapat kita amati dari tujuan pemilu seperti yang dirumuskan oleh Jimly Asshiddiqie yaitu:
1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan warga Negara.
Melihat bahwa begitu pentingnya pemilu dalam menentukan berjalannya demokrasi, maka untuk  menjamin  berjalannya  pemilu  dengan  benar  yang  nantinya  akan  melahirkan  wakil-wakil yang  sesuai  dengan  kehendak  rakyat  maka  diperlukanlah  mekanisme  untuk  menyelesaikan sengketa  yang  terjadi  akibat  pelanggaran  dalam  proses  pemilu.  Sengketa  pemilu (electoral dispute) itu sendiri sebagaimana dikemukakan oleh International IDEA memiliki makna sebagai “Any  complaint,  challenge,  claim  or  contest  relating  to  any  stage  of  the  electoral  process.” 3 Berdasarkan  pengertian  yang  didefinisikan  oleh  International  IDEA  tersebut  dapat  dikatakan bahwa  cakupan  dari electoral  dispute sangat  luas  dan  mencakup  seluruh  proses  pemilu.  Sebab sebagai sebuah proses politik maka proses pemilu sangat rentan dengan pelanggaran-pelanggaran
seperti  pelanggaraan  peraturan  tentang  pemilu  terutama  yang  menyangkut  kampanye, permasalahan tindak pidana pemilu, permasalahan money politics , serta kecurangan-kecurangan dalam  perhitungan  suara  yang  sangat  mungkin  mempengaruhi  hasil  pemilu,  sehingga diperlukanlah mekanisme untuk menyelesaikan sengketa pemilu tersebut.
Pemilihan  umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD kabupaten/kota telah berlangsung sesuai tahapan penyelenggraan pemilihan umum sebagaimana diatur  Undang-Undang  nomor  7  tahun  2017  tentang  pemilihan  umum  Presiden  dan  Wakil Presiden,  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/kota  dan  Peraturan  Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan keempat atas PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. Sebagaimana  amanat  Undang-Undang  penyelenggaraan  pemilihan  umum  telah  memberikan kewenangan,  fungsi  dan  kewajiban  kepada  peserta  pemilu  (partai  politik),  dan  lembaga penyelenggara pemilihan umum khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menyelenggarakan  pemilihan  umum  dengan  prinsip-prinsip  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil).
Atas  dasar  prinsip-prinsip  penyelenggaraan  pemilihan  umum  (Pemilu)  tersebut  setiap peserta pemilu dapat melakukan keberatan atau gugatan atas perlakuan yang diterapkan lembaga penyelenggaraan  pemilihan  umum  dalam  hal  ini  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dan  Badan Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  jika  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pemilu  tidak  sesuai dengan  tugas,  fungsi  dan  kewajibannya.  Dalam  rangka  menghadirkan  semangat  keadilan  bagi seluruh  peserta  pemilu  (Parpol),  maka  peserta  pemilihan  umum  maupun  perseorangan  calon anggota  legislative  dapat  mengajukan  keberatan  terhadap  setiap  tindakan  penyelenggara pemilihan umum sesuai dengan mekanisme yang diatur Undang-undang dan peraturan-peraturan lembaga penyelenggara  pemilihan umum (pemilu). Bahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)  sebagai  bagian  dari  lembaga  penyelenggara  pemilu  dalam  fungsi  pengawasan bertekad  menegakkan  keadilan  pemilu  bagi  seluruh  peserta  pemilu  dengan  fungsi  pengawasan yang  melekat  pada  setiap  tingkatan  penyelenggara  pengawasan  pemilu  sebagaimana  jargon bawaslu “bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawaslu tenggakkan keadilan pemilu”.

## B. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)
Tinjauan  Historis  Konsepsi  Pemilukada  Langsung  UUD  1945  tidak  mengatur  apakah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945  hanya  menegaskan  bahwa  kepala  daerah  dipilih  secara  demokratis.  Rumusan  “dipilih secara demokratis”, lahir dari perdebatan panjang di Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR tahun 2000  antara  pendapat  yang  menghendaki  kepala  daerah  dipilih  oleh  DPRD  dan  pendapat  lain yang menghendaki dipilih secara langsung oleh rakyat. Paling tidak ada dua prinsip utama yang terkandung  dalam  rumusan  “kepala  daerah  dipilih  secara  demokratis”,  yaitu:  pertama;  kepala daerah  harus  “dipilih”  melalui  proses  pemilihan  dan  tidak  dimungkinkan  untuk  langsung diangkat,  kedua;  pemilihan  dilakukan  secara  demokratis.  Makna  demokratis  di  sini  tidak  harus dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi dapat juga bermakna dipilih oleh DPRD yang anggota- anggotanya juga hasil pemilihan demokratis melalui pemilu.
Ketika Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diajukan oleh pemerintah dan diperdebatkan di DPR, tidak ada perdebatan yang mendalam lagi tentang apakah kepala  daerah  itu  dipilih  langsung  oleh  rakyat  atau  dipilih  oleh  DPRD.  Hal  ini,  paling  tidak disebabkan  oleh  dua  hal,  yaitu  telah  disepakatinya  dalam  perubahan  ketiga  dan  keempat  UUD 1945 bahwa presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat, dan  kedua;  dari  berbagai  penyerapan  aspirasi  masyarakat  di  seluruh  Indonesia,  baik  yang dilakukan  oleh  Tim  Departemen  Dalam  Negeri  maupun  DPR,  diperoleh  aspirasi  dominan  dari masyarakat  menghendaki  kepala  daerah  itu  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat.  Hanya,  yang menjadi  perdebatan  adalah  bagaimana  mekanisme  pemilihan  langsung  ini  dilakukan  di  setiap
daerah  apakah  disamakan  atau  bisa  berbeda-beda  di  masing-masing  daerah  disesuaikan  dengan kondisi dan kekhususan masing-masing daerah. Rumusan akhir Undang-undang Nomor 32 tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  menujukkan  dengan  jelas  bahwa  mekanisme  pemilihan  ini lebih  banyak  diseragamkan  dan  hanya  mengenai  cara  kampanye  dan  lain-lain  yang  bersifat sangat teknis diserahkan kepada daerah melalui KPUD masing-masing.

## C. KEKUASAAN  MENGADILI  PHPU  DAN  PHP  KEPALA  DAERAH  OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
Awalnya  penyelesaian  sengketa  pemilu  tidak  diberikan  kepada  lembaga  peradilan, melainkan  kepada  lembaga  legislatif,  seperti  Inggris  yang  memberikannya  kepada  Parlemen sampai  dengan  tahun  1868,  atau  Perancis  yang  sejak  abad  ke  18  memberikannya  pada  Etats Generaux  hingga  berlakunya  Konstitusi  Republik  kelima  pada  1958.  Alasan  pemberian mekanisme  penyelesaian  sengketa  pemilu  kepada  lembaga  legislatif  saat  itu  juga  sangat dipengaruhi oleh prinsip pemisahan kekuasaan yang cenderung kaku saat itu, dimana tiap cabang kekuasaan  dianggap  independen  dari  cabang  kekuasaan  lainnya  dan  tidak  dapat  membuat keputusan  yang  mempengaruhi  komposisi  cabang  kekuasaan  lainnya. 4 Namun  kini  dalam perkembangannya  banyak  negara  yang  memberikan  kewenangan  memutus  sengketa  pemilu kepada  lembaga  peradilan  baik  itu  pengadilan  biasa,  pengadilan  konstitusi,  pengadilan administratif,  maupun  pengadilan  khusus  pemilu.  Dengan  mempercayakan  pada  lembaga peradilan  hal  itu  diharapkan  dapat  menjamin  segala  sengketa  yang  terjadi  dapat  diselesaikan secara hukum dan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi, karena negara- negara  di  dunia  beranggapan  bahwa  dalam  pemilu  terdapat  hak-hak  dari  warga  negara  yang merupakan HAM dan kebanyakan diakui oleh konstitusi negara-negara di dunia, sehingga untuk menjamin  hak  tersebut  ditegakan  maka  penyelesaian  sengketa  pemilu  harus  diberikan  kepada pengadilan.
Pada awalnya kekuasaan mengadili perselisihan hasil pemilukada merupakan kewenangan Mahkamah  Agung  berdasarkan  ketentuan  Pasal  106  ayat  (1)  Undangundang  Nomor  32  tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Dengan  disahkan  dan  diundangkannya  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  pada  28  April  2008  dan  kemudian  ditandatanganinya  berita  acara pengalihan  wewenang  mengadili  dari  Ketua  Mahkamah  Agung  kepada  Ketua  Mahkamah Konstitusi  pada  29  Oktober  2008,  maka  secara  resmi  Mahkamah  Konstitusi  kewenangannya menjadi  lebih  luas  dalam  menyelesaikan  PHPU,  baik  PHPU  anggota  DPR,  anggota  DPD, anggota  DPRD,  presiden  dan  wakil  presiden  serta  ditambah  PHPU  Kepala  Daerah.  Perluasan kewenangan  itu  menandakan  dua  hal.  Pertama,  penegasan  bahwa  selain  menjadi  pengawal konstitusi  (the  guardian  of  the  constitution) ,  Mahkamah  Konstitusi  juga  menjalankan  fungsi sebagai  pengawal  demokrasi (the  guardian  of  democracy) .  Dalam  mengawal  demokrasi, Mahkamah  Konstitusi  menjadi  pemutus  paling  akhir  atas  sengketa  Pemilukada.  Peran  yang demikian  membuat  Mahkamah  Konstitusi  menyadari  bahwa  putusan  tidak  hanya  menyangkut para kandidat yang sedang berkompetisi tetapi menentukan nasib rakyat dan demokrasi terutama di  daerah  di  mana  Pemilukada  digelar.  Kedua,  Pemilihan  kepala  daerah  menjadi  berada  dalam lingkup pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 karena hanya sengketa pemilu-lah  yang  menjadi  kewenangan  MK.  Dalam  hal  ini,  MK  harus  dapat  menunjukkan performa  yang lebih baik dalam proses penanganannya. Artinya, agar pelaksanaan kewenangan ini dapat dijalankan secara optimal, tidak dapat tidak Mahkamah Konstitusi harus memiliki dan mempersiapkan dukungan yang memadai dalam segala aspek.
Mahkamah Konstitusi, sejak tahun 2004, telah mengadili perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota seIndonesia, serta pemilu Presiden
dan  Wakil  Presiden.  Pengalaman  ini  kemudian  menjadi  bekal  yang  berharga  bagi  Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara PHPU Kepala Daerah. Dalam menangani perselishan hasil pemilu, baik pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD. Presiden dan Wakil Residen) sejak tahun 2004  dan  juga  pemilukada  sejak  tahun  2008,  semua  pemohon  perselisihan  hasil  pemilu  selalu memasalahkan  tidak  hanya  penghitungan  suara  pemilu  yang  ditetapkan  oleh  penyelenggara pemilu,  melainkan  juga  berbagai  pelanggaran  dalam  dalam  proses  dan  dalam  seluruh  tahapan pemilu. Akibatnya, jumlah kasus perselisihan hasil pemilu yang masuk dan ditangani Mahkamah Konstitusi  sangat  banyak  dengan  tenggang  waktu  yang  sangat  pendek  (30  hari  untuk  Pemilu legislatif dan 14 hari untuk pemilu Presiden serta Pemilukada).
Pelanggaran  hukum  yang  terjadi  dalam  proses  pemilukada  bukan  hanya  mempengaruhi terpilihnya  pasangan  calon,  jauh  dari  itu  pelanggaran  hukum  tersebut  mencederai  sendi-sendi demokrasi.  Dari  berbagai  putusan  MK  menangani  hasil  pemilukada,  MK  memperluas  objek perselisihan hasil pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 5
1) Hasil  penghitungan  suara  yang  ditetapkan  oleh  KPU/KIP  provinsi  atau  KPU/KIP kabupaten/kota yang mempengaruhi:
a) Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada; atau
b) terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2) Proses Pemilukada yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon karena terjadinya pelanggaran  pemilukada  yang  bersifat  sistematis,  terstruktur,  dan  masif  yang  dilakukan sebelum,  selama,  dan  sesudah  pemungutan  suara.  Pelanggaran-pelanggaran  pemilukada tersebut  bukan  hanya  terjadi  selama  pemungutan  suara,  sehingga  permasalahan  yang terjadi harus dirunut dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pemungutan suara.
3) Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pemilukada yang berpengaruh terhadap perolehan suara dan hasil penghitungan suara juga dapat dipandang sebagai bagian sengketa pemilukada, termasuk syarat calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.
Sejak  kewenangan  untuk  menyelesaikan  PHPU  Kepala  Daerah  dilimpahkan  kepada  MK dari tahun 2008 sampai dengan sekarang ini, MK telah menerima permohonan sebanyak 636 dan telah  memutus  sebanyak  606  perkara.  Putusan  MK  tersebut  terdiri  dari  putusan  yang  dikabul sebanyak 64, ditolak sebanyak 388, tidak dapat diterima 130, ditarik kembali sebanyak 17, dan gugur  sebanyak  2.11  Dalam  pemeriksaan  atas  sejumlah  perkara  tersebut  banyak  ditemukan permasalahan yang cukup serius yang bukan hanya melanggar hukum, secara substantif juga bisa mengancam  kelangsungan  demokrasi  di  Indonesia.  Berikut  ini  akan  diuraikan  problematika dalam pemeriksaan PHPU Kepala Daerah.
Selama  ini,  ada  perspesi  yang  salah  terkait  dengan  kewenangan  MK  dalam  penyelesaian sengketa  hasil  Pemilukada.  Mahkamah  dianggap  telah  mengadili  hal-hal  yang  berada  di  luar kewenangannya seperti mengadili pidana Pemilukada dan pelanggaran administrasi Pemilukada. Memang, dalam proses peradilan di Mahkamah, sering muncul kesaksian palsu, dokumen palsu, dan tanda-tangan palsu, namun hal itu tidak menjadi dasar putusan Mahkamah Konstitusi. Data, informasi,  dan  dokumen  tertulis  yang  terkait  dengan  tindak  pidana  yang  terungkap  dalam persidangan  perselisihan  Pemilukada  pada  dasarnya  akan  diserahkan  kepada  Polisi. Ditemukannya  banyak  pelanggaran-pelanggaran  dalam  Pemilukada  yang  bersifat  luar  biasa, disertai  sistem  pengawasan  dan  penegakkan  hukum  yang  tidak  efektif,  maka  MK  melakukan terobosan-terobosan  hukum  guna  memulihkan  nilai-nilai  demokrasi  yang  cacat  akibat  adanya pelanggaran itu.
Putusan-putusan  itu  dapat  berupa  pemungutan  suara  ulang,  verifikasi  administrasi  dan faktual  dari  pasangan  calon,  mendiskualifikasi  pasangan  calon  terpilih  sekaligus  menetapkan
pemenang,  mendiskualifikasi  pasangan  calon  yang  tidak  memenuhi  syarat,  memerintahkan pemungutan  suara  bagi  pemilih  yang  berhak  memilih,  hingga  memberi  kedudukan  hukum kepada  bakal  pasangan  calon  yang  telah  resmi  mendaftarkan  diri,  namun  tidak  ditetapkan  oleh Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  Peran  MK  dalam  mengatasi  masalah-masalah  yang  timbul dalam  pelaksanaan  Pemilukada  pada  tahap  tertentu  mendapat  tanggapan  yang  positif.  Melalui putusan-putusannya,  MK  telah  merespon  permasalahan-permasalahan  Pemilukada  melampui rigiditas  hukum  acara  dengan  cara  penafsiran  ekstensif.  Dalam  hal  ini,  sebagai  pengawal demokrasi,  Mahkamah  Konstitusi  berkewajiban  untuk  tetap  memastikan  bahwa  pelaksanaan Pemilukada  tidak  melanggar  prinsip  konstitusi,  yaitu  pemilu  yang  ‘luber’  dan  ‘jurdil’.  Namun bukan  berarti,  langkah  hukum  MK  tersebut  tidak  mendapat  respon  yang  negatif,  karena  dinilai telah mengeyampingkan undang-undang, bahkan memperluas kewenanganya sendiri.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sejak  awal  keberadaan  MK memang dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara-perkara politik dan ketatanegaraan yang salah satunya  adalah  mengenai  perselisihan  hasil  pemilu,  dengan  begitu  diharapkan  permasalahan mengenai  pemilu  dapat  diselesaikan  secara  hukum  sesuai  prinsip-prinsip  yang  terdapat  dalam konstitusi,  namun  harus  diingat  pula  bahwa  kewenangan  MK  dalam  memutus  perselisihan  hasil pemilu merupakan suatu bentuk judicialization of politics yang mesti diimbangi pula oleh prinsip pembatasan  diri (judicial  restraint) mengingat  MK  sebagai  lembaga  peradilan  harus  menjaga kedudukannya agar tidak menjadi objek politisasi dari cabang kekuasaan lainnya, dan juga apabila MK  terlalu  aktif  dalam  memutus  perkara  perselisihan  hasil  pemilu  maka  hal  itu  dapat  mengarah kepada juristokrasi yang dapat mencederai niai-nilai demokrasi. Salah satu bentuk pembatasan diri yang  dapat  dilakukan  oleh  MK  adalah  dengan  membatasi  makna  dari  tafsiran  Terstruktur, Sistematis,  dan  Masif  (TSM)  yang  dikeluarkan  oleh  MK,  sebab  tidak  adanya  batas  yang  jelas mengenai  tafsiran  TSM  tersebut  justru  membuka  celah  bagi  MK  untuk  menjadi  objek  politisasi cabang  kekuasaan  lainnyayang  terbukti  dari  banyaknya  perkara  perselisihan  hasil  pemilu  yang dimohonkan  pada  MK,  selain  itu  tafsiran  tersebut  juga  mengakibatkan  tereduksinya  kewenangan lembaga-lembaga lainnya yang juga berwenang mengatasi sengketa pemilu seperti Bawaslu karena tafsiran tersebut memperluas kewenangan MK, dimana MK kini tidak hanya berwenang memutus perselisihan hasil pemilu saja, tetapi juga proses yang terdapat dalam pemilu.
Berbagai  problem  pemilukada sebagaimana diuraikan di  atas, menunjukkan masih banyaknya agenda  demokrasi  yang  harus  kita  selesaikan,  baik  dari  sisi  regulasi,  kelembagaan,  maupun penegakan hukum. Pemilu, sejatinya adalah proses yang sangat beradab dalam memilih pemimpin dan  pengatur  negara.  Namun,  karena  pemilu  adalah  suatu  mekanisme  untuk  memilih  siapa  yang akan  berkuasa,  maka  sulit  dihindari  terjadinya  benturan  kepentingan  bahkan  menimbulkan kekerasan  yang dapat merusak tujuan mulia dari pilihan demokrasi. Dalam posisi  yang demikian, moralitas,  etik  dan  hukum  menjadi  sangat  penting  untuk  dikedepankan.  Bila  moralitas  dan  etik telah  menjadi  rujukan  dan  pegangan  bersama,  maka  hukum  menjadi  tidak  penting,  karena  semua memiliki  kesadaran  yang  sama  untuk  saling  menghormati.  Sebaliknya  jika,  etik  dan  moralitas terabaikan, hukum  harus mengambil  peran penting dan harus ditegakkan dengan tegas. Pada saat sekarang ini, kita berada pada titik dimana moralitas dan etik dan proses demokrasi masih jauh dari harapan.  Dalam  kondisi  demikian,  hukum  terutama  institusi  penegak  hukum  menjadi  tumpuan harapan untuk menyelamatkan demokrasi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Bagir  Manan  dan  Kuntana  Magnar.  1996. “Mewujudkan  Kedaulatan  Rakyat  Melalui  Pemilihan Umum”, dalam  Bagir  Manan,  ed.  Kedaulatan  Rakyat,  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Negara
Hukum, kumpulan Esai  Guna Menghormati Prof. Dr. Sri Soemantri, Jakarta: Gaya Media Pratama,
Bisariyadi (et.al). 2012.  Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut  Paham  Demokrasi  Konstitusional,  Jurnal  Konstitusi,  Volume  9,  Nomor  3, September
http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/03/15/tinjauan-konstitusi-pemilihan-kepala-daerah/ International  IDEA.  2010.  Electoral  Justice:  The  International  IDEA  Handbook,  Stockholm:  Bull Graphics,
Jimly Asshiddiqie. 2013. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers,
Katherine  Glenn  Bass  and  Sujit  Choudry.  2014.  Constitutional  Review  in  New  Democracies,
http://www.democracy-reporting.org/files/dri- bp40_en_constitutional_review_in_new_democracies_2013-09.pdf . diunduh pada 08 April 2014.
Mahfud  MD.  2011.  Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen  Konstitusi,  Jakarta: Rajawali Pers,
Panduan Teknis  Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil  Kepala  Daerah,  (Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi, 2011).
Rahayu  Prasetianingsih.  2009.  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum  (PHPU)  di  Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Hukum Terakhir dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, Jurnal Konstitusi Volume I, Nomor 1, November 2009.
Sidik  Pramono.  2011.  Penanganan  Sengketa  Pemilu,  Jakarta:  Kemitraan  Bagi  Pembaharuan  Tata Pemerintahan di Indonesia
Veri Junaidi and Jim Della-Giacoma. 2014. Clock Watching and Election Complaint in Indonesia Constitutional Court,http://asiapacifi c.anu.edu.au/ newmandala/2014/05/20/clock- watching-and-election-complaints-in-indonesias-constitutional-court/  diunduh  25  Oktober 2014.