## PELEMBAGAAN FILOSOFI ADAT BASANDI SYARA’, SYARA’ BASANDI KITABULLAH DALAM STRUKTUR KELEMBAGAAN NAGARI SEBAGAI SATUAN PEMERINTAHAN TERENDAH DI SUMATERA BARAT
Dian Bakti Setiawan 1* , Neneng Oktarina 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia Email: 1 dianbakti@law.unand.ac.id , 2 nenengoktarina@rocketmail.com
*Corresponding Author : Dian Bakti Setiawan
Abstract:  Arrangements  on  the  nagari  as  the  lowest  government  unit  and  customary  law community unit in West Sumatra are regulated at the provincial level by Regional Regulation Number  7  of  2018  concerning  Nagari.  As  a  regional  regulation  that  carries  the  concept  of adat,  the  material  of  this  regional  regulation  does  not  reflect  the  philosophy  adat  basandi syara', syara' basandi Kitabullah as the customary philosophy of  the nagari  community. As an  order  of  indigenous  peoples,  this  philosophy  should  be  poured  into  the  institutional structure of the nagari. Something that is viewed from the context of the concept of original autonomy  as  nagari  autonomy  is  not  contrary  to  Pancasila  and  the  1945  Constitution.For this reason,  an institution must  be formed that functions to  realize the supremacy of  syara', which has the highest position among the institutions in the nagar. This institution functions to ensure that every nagari policy that is poured into the nagari regulation as a manifestation of  genuine  autonomy  does  not  conflict  with  the  provisions  of  syara'  (religion).  Regional regulations only function to regulate nagari institutions related to administrative aspects and government  management  which  do  not  reduce  the  authority  of  the  nagari  in  carrying  out genuine  autonomy  according  to  customary  constitutional  law  as  long  as  it  is  related  to nagari institutions. The rest of the existing institutional arrangements in the nagari must be submitted  to  the  nagari  concerned  to  be  regulated  in  a  Perna  in  order  to  realize  genuine autonomy in the field of customary state constitutional law.

## Keywords: Filosofi, Adat, Nagari, Syara’
Abstrak: Pengaturan  tentang  nagari  sebagai  satuan  pemerintahan  terendah  dan  kesatuan masyarakat  hukum  adat  di  sumatera  Barat  diatur  pada  tingkat  Provinsi  dengan  Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Sebagai Perda yang mengusung konsep adat, materi perda ini tidak mencerminkan filosofi adat basandi syara’, Syara’ basandi Kitabullah sebagai  filosofi  adat  masyarakat  nagari.  Sebagai  tatanan  masyarakat  adat,  filosofi  tersebut seharusnya  dituangkan  ke  dalam  struktur  kelembagaan  nagari.  Sesuatu  yang  ditinjau  dari konteks konsep otonomi asli sebagai otonomi nagari tidaklah bertentangan dengan Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Untuk  itu  harus  dibentuk  satu  lembaga  yang  berfungsi untuk mewujudkan supremasi syara’, yang memiliki kedudukan tertinggi diantara lembaga- lembaga yang ada dalam nagari. Lembaga ini berfungsi untuk menjaga agar setiap kebijakan nagari yang dituangkan  ke dalam Perna sebagai  wujud dari otonomi  asli  tidak bertentangan
dengan ketentuan syara’ (Agama). Perda hanya berfungsi mengatur kelembagaan nagari yang berkaitan dengan segi-segi administratif dan manajemen pemerintahan yang tidak mereduksi kewenangan  nagari  dalam  melaksanakan  otonomi  asli  menurut  hukum  tatanegara  adat sepanjang terkait dengan kelembagaan nagari. Selebihnya pengaturan kelembagaan yang ada di nagari harus diserahkan kepada nagari yang bersangkutan untuk diatur dalam Perna dalam rangka mewujudkan otonomi asli dalam bidang hukum tata Negara adat.
Kata Kunci: Filosofi, Adat, Nagari, Syara’

## PENDAHULUAN
Peraturan daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Tentang Nagari sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah mendapat persetujuan bersama  Gubernur  dan  DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat  pada  akhir  tahun  2017,  dan diunangkam menjadi Perda Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Perda ini  pada  pokoknya  mengatur  pemerintahan  nagari  dalam  tiga  kelembagaan,  yaitu  Kerapatan Adat  Nagari,  Pemerintahan  Nagari  dan  Peradilan  Nagari.  Perda  ini  juga  menegaskan  bahwa nagari merupakan satuan pemerintahan yang didasarkan pada hukum adat.
Dilihat  dari  segi  UU  Tentang  Desa,  perda  ini  mewujudkan  apa  yang  dalam  UU tersebut  diistilahkan  dengan  desa  adat,  yaitu  desa  yang  memenuhi  salah  satu  unsur:  a) Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; b) memiliki pranata pemerintahan adat; c) memiliki harta kekayaan dan benda adat; d) memiliki perangkat norma hukum adat 1 .
Dengan  hukum  adat  sebagai  prinsip  dasar,  maka  Perda  Provinsi  Tentang  Nagari: meletakkan  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)  sebagai  lembaga  nagari  yang  pertama  dalam urutan  pengaturan 2 .  Bahkan  KAN  dikonstruksikan  seperti  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (MPR)  ditingkat  nasional  pada  era  orde  baru,  disamping  dikonstruksikan  pula  sebagai lembaga  legislatif.  Hal  ini  terbaca  pada  pasal  6  perda  ini  yang  menyatakan,  “pada  setiap nagari  yang  dibentuk  Kerapatan  Adat  Nagari  sebagai  lembaga  permusyawaratan  tertinggi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  nagari”.  Selanjutnya  dalam  ayat  (2)  dinyatakan, “Kerapatan  Adat  Nagari  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  keanggotaaanya  terdiri  dari perwakilan niniak mamak dan unsur alim ulama nagari, unsur cadiak.pandai dan unsur bundo kanduang, dan unsur parik paga dalam nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka nagari.”
Kutipan  diatas  menunjukkan  ada  paralelitas  antara  kelembagaan  MPR  ditingkat nasional pada era orde baru dengan kelembagaan KAN, disamping ada pula perbedaan yaitu KAN  diserahi  pula  fungsi  legislatif  dalam  bentuk  turut  serta  menyusun  Peraturan  Nagari (Perna)  dan  memberi  persetujuan  terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Nagari 3 . Paralelitas  itu  dapat  dilacak  secara  historis.  Sebelum  terbentuknya  KAN  pada  tahun  1983, dikenal  apa  yang  dinamakan  lembaga  kerapatan  nagari.  Lembaga  kerapatan  nagari  dibentuk pada  tahun  1968  dengan  SK  Gubernur  No.  015/GSB/1968  Tentang  Pokok-Pokok
1 Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2 Pasal 5 Perda provinsi Tentang Nagari menentukan bahwa kelembagaan nagari terdiri atasa) Kerapatan Adat Nagari, b) pemerintahan Nagari; c) Peradilan Nagari a) Kerapatan Adat Nagari, b) pemerintahan Nagari; c) Peradilan Nagari
3 Ibid Pasal 7 ayat (1)
Pemerintahan  Nagari  dalam  Provinsi  Sumatera  Barat.  Pasal  30  SK  ini  menyatakan, “Kerapatan  Nagari  adalah  Badan  Permusyawaratan  dari  pemuka  masyarakat  nagari  yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai sepanjang adat”.
Ketika  KAN  pertamakali  dibentuk  pada  tahun  1983  melalui  Perda  Provinsi  Suatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Nagari sebagai konsekwensi dari diundangkannya UU Nomor  5  Tahun  1979  Tentang  Desa  sebagai  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam Provinsi Sumatera Barat, pengertian kerapatan adat nagari tersebut sedikit banyak terpengaruh oleh  pengertian  kerapatan  nagari  yang  dikenal  sebelumnya.  Pasal  X  huruf  J  Perda  ini menyatakan, “Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga perwakilan dan permusyawaratan adat tertinggi  yang  telah  ada  dan  diwarisi  secara  turun  temurun  sepanjang  adat,  di  tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat“.
Dengan mencermati susunan keanggotaan dan kedudukan serta  fungsi KAN menurut Perda  Provinsi  Tahun  2018  Tentang  Nagari  diatas,  tidak  terbaca  fungsi  KAN  sebagai pelembagaan hukum  adat  yang berfilosofikan adat  basandi syara’, syara’ basandi  kitabullah (ABS-SBK).  Walaupun  dinyatakan  bahwa  salah  satu  fungsi  KAN  adalah  memelihara  adat istiadat,  namun  fungsi  itu  tidak  didukung  oleh  susunan  keanggotaan  KAN,  karena  perda  ini menentukan  bahwa  keanggotaan  KAN  bersifat  general,  yaitu  mewakili  berbagai  kelompok masyarakat  secara  fungsional.  Karena  adat  bersendikan  syara’,  maka  pelembagaan  unsur syara’  tentu  harus  direalisasikan.  Sejauh  ini,  dilihat  dari  susunan  keanggotaan  KAN, pelembagaan adat dan syara’ tidak terakomodir.
Lalu, apakah pelembagaan filosofi ABS-SBK itu terlihat pada lembaga pemerintahan nagari yang terdiri dari Kapalo Nagari dan Perangkat Nagari? Ternyata jawabnya juga tidak, karena  tidak  ada  persyaratan  rekruitmen  pengisian  jabatan  kapalo  nagari  yang  dikaitkan dengan  filosofi  ABS-SBK.  Hal  yang  sama  juga  terlihat  pada  peradilan  nagari.  Peradilan nagari  diberi  tugas  sebagai  lembaga  penyelesaian  sengketa  masyarakat  tertinggi  di  nagari sesuai adat salingka nagari 4 . Tidak jelas dalam rumusan pasal ini sengketa apakah yang dapat diselesaikan  oleh  Peradilan  Nagari.  Ayat  (3)  dari  pasal  tersebut  hanya  menyatakan  bahwa sengketa  yang  diselesaikan  oleh  Peradilan  Nagari  adalah  sengketa  sako  dan  pusako  dan perkara  ringan  berdasarkan  kesepakan  lembaga  adat  dengan  penegak  hukum.  Pedomam penyelesaian  oleh  Peradilan  Nagari  menurut  Perda  ini  adalah  adat  salingka  nagari.  Dalam kajian  Adat  dibedakan  macam-macam  adat  yang  meliputi  adat  nan  sabana  adat,  adat  nan diadatkan,  adan  nan  teradat  dan  adat  istiadat.  Adat  salingka  nagari  adalah  adat  nan  teradat. Catatan penting adalah sampai saat  ini ada banyak nagari yang tidak memiliki  adat  salingka nagari  (hanya  memiliki  adat  istiadat  atau  adat  yang  berlaku  pada  wilayah  jorong).  Dengan gambaran peradilan nagari yang demikian dapatlah dinyatakan bahwa peradilan inipun tidak menunjuk kan perwujudan dari filosofi ABS-SBK tersebut diatas.
Sehingga  dapatlah  dinyatakan  bahwa  dari  seluruh  lembaga  nagari  yang  diatur  dalam perda  provinsi  Sumatera  Barat,  tidak  terlihat  pelembagaan  ABS-SBK  tersebut  ke  dalam pembentukan  dan  keberadaan  lembaga-lembaga  nagari.  Selanjutnya  pertanyaan  yang mengemuka  adalah,  apakah  ABS-SBK  tersebut  sebagai  filosofi  masyarakat  Minangkabau harus  diwujudkan  dalam  Perda  Sumatera  Barat  Tentang  Nagari?  Menurut  kerangka  berfikir ilmu Hukum Tata Negara, falsafah bernegara yang dianut oleh suatu Negara harus dituangkan
4 Ibid Pasal 15 ayat (1)
kedalam  konstitusi  negara  yang  bersangkutan.  Konstitusi  sebagai staatsgrundgezet adalah cerminan  dari  filosofi  negara  sebagai staatsfundamental  norm .  Secara  kelembagaan perwujudannya  adalah  dengan  dicantumkannya  didalam  konstitusi  lembaga-lembaga negara.yang  dikenal  sebagai  “lembaga  yang  pembentukannya  diperintahkan  langsung  oleh konstitusi “ seperti Mahkamah Agung, MPR, DPR dan sebagainya.
Analog  dengan  itu,  maka  ABS-SBK  sebagai  filosofi  bermasyarakat  yang  dianut  oleh masyarakat Sumatera Barat haruslah dituangkan kedalam Perda Provinsi Tentang Nagari yang akan  menjadi  ”konstitusi”  untuk  pengaturan  nagari  di  Sumatera  Barat.  Filosofi  ABS-SBK merupakan  suatu modus  Vivendi ,  suatu  kesepakatan  luhur  yang  dicapai  oleh  masyarakat minangkabau  untuk  mengakhiri  perang  antara  kaum  paderi  dengan  kaum  adat  yang berlangsung  selama  tiga  puluh  tahun.  Dengan  kesepakatan  yang  terkenal  dengan  perjanjian bukit  marapalam  itu  terjadi  perobahan  dalam  filosofi  masyarakat  minang  dari  Adat  Basandi Syara’, Syara” Basandi Adat (ABS-SBA) menjadi ABS-SBK. Tapi apakah penuangan filisofi ABS-SBK  tersebut  kedalam  penataan  kelembagaan  pemerintahan  nagari  dapat  dibenarkan dan sesuai dengan UUD 1945? Usaha untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan ini tidak bisa tidak membawa pada suatu kajian tentang bagaimana kedudukan nagari dalam konstelasi Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Sebab,  bukankah  Indonesia  merupakan  negara  yang bukan  negara  agama,  melainkan  negara  yang  berdasarkan  falsafah  pancasila?  Hasil  kajian yang  memberi  jawaban  pertanyaan  diatas  selanjutnya  akan  dapat  dipakai  untuk  menjelaskan dan menjadi dasar kajian untuk menjawab persoalan yang menjadi tema dalam penelitian ini, yaitu tentang bagaimanakah pengaturan kelembagaan pemerintahan nagari itu seharusnya dan adakah  ruang  untuk  melembagakan  filosofi  ABS-SBK  tersebut.  Dua  pertanyaan  ini,  yaitu apakah  filosofi  ABS  SBK  dapat  dan  harus  dilembagakan  ke  dalam  penyusunan  lembaga- lembaga  Nagari  dan  bagaimanakah  susunan  kelembagaan  nagari  itu  seharusnya,  merupakan dua pertanyaan akademik yang akan dijawab melalui penelitian ini.
Ada 2 tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:
1. Menjelaskan argumentasi tentang dapat atau tidaknya prinsip ABS-SBK dijadikan sebagai acuan  dalam  pembentukan  dan  penataan  kelembagaan  dalam  nagari  sebagai  satuan pemerintahan terendah di SumateraBarat.
2. Mengonstruksikan bagaimana seharusnya penataan lembaga-lembaga yang ada atau harus ada  di  nagari  dalam  rangka  menyelenggarakan  pemerintahan  nagari  sebagai  satuan pemerintahan yang menganut otonomi asli.
Dengan  tujuan  demikian  ada  beberapa  temuan  yang  ditargetkan. Pertama , ditemukannya  konsep  tentang  dapat  atau  tidaknya  filosofi  ABS–SBK  dijabarkan  kedalam pengaturan  pembentukan  dan  penataan  keberadaan  lembaga-lembaga  nagari. Kedua , ditemukannya konsep tentang bagaimana pengaturan, pembentukan, dan keberadaan lembaga- lembaga  nagari  seharusnya  dalam  kedudukan  nagari  sebagai  satuan  pemerintaha  terendah yang menganut otonomiasli. Ketiga , ditemukannya rekomendasi kebijakan tentang bagaimana seharusnya  lembaga-lembaga  nagari  diatur  dalam  Perda  Provinsi  maupun  Perda Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan nagari.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  dua  tipe  penelitian  yaitu  penelitian  hukum  normatif  dan penelitian  hukum  empiris  (sosiolegal).  Untuk  penelitian  hukum  normatif  digunakan  empat
pendekatan  yaitu:  1).  Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  aproach );  2)  Pendekatan sejarah hukum ( historical aproach ); 3)
Pendekatan perbandingan hukum ( comparativeaproach ); 4). Pendekatan konseptual.
Sebagaimana  diketahui,  data  utama  dalam  penelitian  hukum  normatif  adalah  data sekunder, sedangkan data utama dalam penelitian hukum empiris adalah data primer. Dengan demikian,  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini,  meliputi:  data  Primer,  data  Sekunder. Untuk  memperoleh  data  primer  dari  responden,  penelitian  ini  akan  memakai  metode wawancara semi-structured .  Dalam  teknisnya,  pertanyaan-pertanyaan  yang  telah  terstruktur dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian satu- persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih  lanjut  dari  responden.  Pengumpulan  data  dari  responden  ini  dilakukan  dengan  tekhnik focus group discussion (FGD).
Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumen. Dalam studi dokumen,  data  diperoleh  melalui  penelusuran  isi  dokumen  dan  dikelompokkan  ke  dalam konsep-koPenelitian  ini  akan  menggunakan  teknik  atau  metode  pengolahan  analisis  data kualitatif.  Uraian  kegiatan  pengolahan  dan  analisisnya  meliputi:  (1)  reduksi  data,  (2) penyederhanaan  dan  penyajian  data  dan  (3)  verifikasi  hasil  penelitian  serta  penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data, bahkan telah dimulai sejak awal pengumpulan data. Alur kegiatan analisis data penelitian ini mengikuti komponen-komponen analisis data model interaktif. 5

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Filosofi ABS–SBK Dalam Pembentukan dan Penataan Lembaga-Lembaga Nagari.

## 1. Eksistensi Hukum Adat
Hukum  adat  adalah  hukum  yang  khas  Indonesia.  Berbagai  kajian  tentang  hukum menunjukkan bahwa hanya di Indonesia dikenal suatu rezim pengaturan yang disebut hukum adat (adat  recht). Namun  demikian,  itu  bukan  berarti  bahwa  secara  substansial  hukum  adat tidak dikenal di negara- negara lain.
Kajian  anthropologi  hukum  menempatkan  hukum  sebagai  bagian  dari  kebudayaan. Kebudayaan  mengenal  nilai-nilai  budaya,  yaitu  sesuatu  yang  dipandang  berharga  dalam lingkungan kebudayaan tertentu, yang boleh jadi tidak demikian pada lingkungan kebudayaan lainnya.  Nilai-nilai  budaya  tersebut  dikongkretisir  ke  dalam  bentuk  norma-norma  sosial. Norma-norma  sosial  tersebut  bergabung  satu  sama  lain  dalam  aspek-aspek  yang  bersamaan sedemikian  rupa  sehingga  melahirkan  pranata-pranata  sosial.  Demikianlah,  dalam  aspek kekeluargaan, misalnya, dikenal pranata perkawinan. Pranata perkawinan tersebut merupakan kumpulan  dari  norma-norma  sosial  dalam  pinang-meminang,  pertunangan,  akad  nikah, perhelatan, perceraian, dan sebagainya. Karena itu pranata-pranata sosial  itu merupakan cara untuk  mewujudkan  gambartan  ideal  tentang  kehidupan  yang  dipahami  sebagai  rancangan kehidupan  yang  disiapkan  oleh  kebudayaan.    Memanglah  kebudayaan  dipandang  sebagai rancangan kehidupan untuk masyarakat budaya yang bersangkutan. Seperti dikemukakan oleh Kluchkhohn 6 , “ a  culture  is  an  historically  created  system  of  explicit  and  implicit  design  for living, which tend to be shared by all of specially designated members of group at a specific
5 Sanapiah Faisal, Format-Format penelitian Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1989hal 25
6 Lewis A. Cosef dan Bernhard Rosenberg, sosiological Theory (A Book of Reading) , New York 1985, hlm. 40.
point  in  time .  (kebudayaan  adalah  sistem  yang  dibentuk  melaui  sejarah  tentang  rancangan kehidupan  yang  eksplisit  dan  implisit,  yang  cenderung  untuk  dikembangkan  oleh  semua anggota kelompok yang dirancang khusus pada satu titik waktu tertentu pada satu masa). Cara untuk  menjamin  bahwa  rancangan  kehidupan  itu  akan  dipatuh  oleh  warga  masyarakat  agar dapat lestari adalah dengan menggunakan hukum.
Usaha untuk memberi definisi pada hukum menunjukkan dua kutub yang berlawanan, antara  pengikut  Austin  yang  berpengaruh  di  Ingris  yang  memberi  tekanan  pada  “segi perintah”  dengan  pengikut  Olliver  Wendell  Holmes  di  amerika  serikat  yang  lebih  “realitis’, yang  menyatakan  bahwa  hukum  adalah  ramalan  tentang  apa  yang  akan  diputuskan  oleh pengadilan.  Lalu  bagaimana  parta  ahli  lain  melihat  kontroversi  ini?  Kontrowitz  meneliti sejumlah ciri hukum yangsangat penting uniuk definisi hukum yang spesifik. Menurutnya ciri khas hukum adalah, “memiliki seperangkat aturan yang menuntut cara berperilaku eksternal. Aturan  itu  harus  diungkapkan  sedemikian  rupa  sehingga  pihak  yang  diserahi  tugas  untuk menyelesaikan sengketa seperti pengadilan dan pihak-pihak lain dapat menerapkannya. Setiap aturan itu harus mengandung unsur “keharusan” atau “kemestian“, artinya mengandung unsur bagaimana seharusnya. Ini merupakan unsur moralitas dari hukum. Menurut Kontrowitz unsur “seharusnya“itu  ditentukan  oleh  kebudayaan.  Karena  ditentukan  oleh  kebudayaan,  maka  ia dapat  berbeda-beda  dari  waktu  yang  satu  ke  waktu  yang  lain  dan  dari  tempat  yang  satu  ke tempat yang lain.
Hukum  dirumuskan  sebagai  alat  yang  digunakan  oleh  manusia  untuk  mendamaikan kegiatan-kegiatan dan perilakunya dengan prinsip-prinsip ideal yang telah mereka akui. Cara “mendamaikan” itu secara implisit mempunyai  arti “tidak memaksakan“. Dengan demikian, melalui  hukum  didamaikan  tuntutan  individualnya  dalam  berperilaku  dengan  tuntutan masyarakat terhadapnya dalam berperilaku, sehingga tidak terlalu menyakiti hatinya dan tidak membuatnya  berontak.  Semua  ini  akan  memungkinkan  kehidupan  sosial  untuk  terus berlangsung.  Itulah  sebabnya  hukum  harus  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  ideal  yang  telah diakui  masyarakatnya.  Hukum  yang  demikian  mengejewantah  dalam  apa  yang  disebut  adat. Adat yang berkenaan dengan hukum disebut hukum adat.
Karena  adat  identik  dengan  hal-hal  yang  bersifat  tradisional,  apakah  hukum  dengan begitu  hanya  dikenal  pada  kebudayaan-kebudayaan  yang  sudah  maju  ?menurut  Leopold Pospisil  apabila  pendapat  ini  dipegang  maka  yang  tidak  memiliki  hukum  bukan  hanya masyarakat primitif saja, melainkan juga banyak negara lainnya di luar eropa. Malahan akan termasuk pula beberapa negara denga peradaban tua di eropa. Di negara-negara yunani kuno dan  romawi  misalnya,  sumber  utama  hukum  adalah  pertimbangan  hakim.  Yang  diistilahkan themistist . Karena itu sengketa-sengketa tidaklah diselesaikan dengan berpedoman pada kitab kodifikasi hukum. Namun demikian tidak ada sarjana hukum bahkan yang paling konservatif sekalipun yang akan mengatakan bahwa pada zaman romawi tidak ada hukum.
Sekaitan dengan ini patut dikutip pendapat Hazairin yang menyatakan, “nyatalah kiranya  bahwa  seluruh  lapangan  hukum  mempunyai  hubungan  dengan kesusilaan,  langsung  ataupun  tidak  langsung.  Dengan  demikian  dalam  sistem hukum  yang  sempurna  tiadalah  tempatnya  bagi  sesuatu  yang  tidak  selaras dengan atau bertentangan dengan kesusilaaan “. “demikian juga dengan hukum adat, teristimewa di sini dijumpai perhubungan dan persesuaian langsung antara hukium  dan  kesusilaan,  pada  akhirnya  hukum  dan  adat,  yaitu  sedemikian
langsungnya  sehungga  istilah  bikinan  “hukum  adat  “itu  tidak  dibutuhkan  oleh rakyat biasa yang memahamkan menurut istilahnya adat itu, baik dalam artinya sebagai  adat  sopan santun  maupun dalam artinya sebagai  hukum.  “Adat“, kata Hazairin, “ adalah renapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaedah-kaedah  adat  itu  berupa  kaedah-kaedah  kesusilaan  yang  kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu. 7
Lalu  bagaimana  dengan  adat  Minangkabau?  Minangkabau  sebagai  etnis  yang mendiami  Provinsi  Sumatera  Barat  tertkenal  dengan  adatnya.  Hamka  menghimpun  ciri-ciri dari  masyarakat  adat  Minangkabau  sebagai  berikut:  1).  Tersusun  atas  dasar  ke-ibu-an;  2). Yang  menjadi  puncak  dalam  rumah  adalah  nenek  perempuan;  3).  Harta  benda  dicari  dan diusahakan  untuk  memperbesar  harta  suku;  4).  Hasil  usaha  dan  pencaharian  orang  laki-laki adalah untuk kemenakannya; 5). Suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri; 6) Penghulu hanya  berkuasa  menjaga  harta  kaum  saja  dan  memeriksa  penggunaannya  serta  melakukan pengurusannya  dengan  puhak  luar;  7).  Mamak-mamak,  tungganai-tungganai  dan  penghulu tidak berhak membawa hasil harta ke rumah istrinya; 8). Semenda tidak boleh campur tangan di  rumah istri dan anaknya;  9). Bila anak akan dikawinkan oleh mamak atau oleh tungganai dan penghulu, semenda (ayah si anak) hanya diberitahu saja.
Ciri-ciri  dari  masyarakat  adat  minangkabau  di  atas  diajartkan  dan  dipelihara  melalui dua  bentuk  pemerintahan  adat  minangkabau  yang  disebut  kelarasan,  yaitu  kelarasan  Koto Piliang dan Kelarasan Bodi Chaniago. Kelarasan Koto Piliang merupakan pemerintahan yang bersifat otokrasi. Kekuasaan terbesar berada ditangan penghulu pucuk. Para penghulu sebagai kepala  suku  dan  kepala  kaum  memiliki  kedudukan  yang  bertingkat-tingkat.  Kedudukan bertingkat  itu  tergambar  pula  pada  balairung  (balerong)  tempat  diadakan  musyawarah. Balairung tersebut pada kelarasan Koto Piliang mempunyai lantai yang bertingkat mengikuti tingkatan kedudukan penghulu. Bentuk pemerintahan ini berasal dari ajaran pucuk pimpinan adat minangkabau tempo dulu yaitu Datuk Katemenggungan.
Sedang  Kelarasan  Bodhi  Chaniago  berasal  dari  ajaran  Datuk  Perpatih  Nan  Sabatang yang merupakan adik berlain Bapak dengan Datuk Katemenggungan. Berbeda dengan Datuk Ketemenggungan,  DatukPerpatiah  Nan  Sabatang  mengajarkan  bentuk  pemerintahan  yang demokratis.  Bentuk inipun tergambar dalam rupa balairung Kelarasan Bodhi Chaniago yang lantainya berbentuk datar saja.
Dua  bentuk  pemerintahan  adat  inilah  yang  memelihara  adat  yang  sama  tapi  dengan prosedur  kepemimpinan  atau  tepatnya  prosedur  dan  tatacara  pemerintahan  yang  berbeda. Dengan  demikian  dua  sistem  inilah  yang  ditemukan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan pada  nagari-nagari  sebagai  kesatuan  teritorial  genealogis  yang  menyususn  Kerajaan Minangkabau  tempo  dulu.  Apabila  diajukan  pertanyaan  filosofis  tentang  apa  yang  menjadi dasar filosofi ( Philosopische Grondslag ) nya adat minangkabau, maka jawabnya adalah alua dan  patuik.  Alua  adalah  aturan,  sedang  patuik  adalah  kepatutan.  Karena  itu  filosofi  hidup orang  minang  sebelum  besarnya  pengaruh  islam  adalah, “adat  basandi  alua,  alua  basandi patuik “ . Patuik atau kepatutan ditentukan oleh akal. Apa yang logis dan sesuai dengan akal sehat  disebut  sebagai  patut, sebaliknya disebut dengan istlah tidak patut.soal  patut dan tidak patut  yang  diukur  dengan  logika  itu  bersumber  dengan  ilham  dari  alam.  Alam  memberi
7 Bushar Muhammad, Asas-Asas hukum Adat (Suatu Pengantar ) , P.T Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, cet,10, hlm.12.
banyak inspirasi bagi akal pikiran. Karena itu alam dipandang sebagai guru. Terkenal petitih adat yang mengajarkan, “alam takambang jadi guru ( alam terhampar jadi pediman )”.
Namun  demikian,  peristiwa  perang  paderi  yang  berlansung  tahun  1803  –  1838  telah memberi  pengaruh  yang  besar  terhadap  adat  minangkabau.  Perang  itu  sendiri  dipicu  oleh keinginan  sekelompok  ulama  yang  dipengaruhi  paham  wahabi  untuk  menerapkan  syariat dengan  ketat  yang  pnegakannya  dilakukan  dengan  keras.  Maka  dilakukanlah  pengawasan ketat  terhadap  pelaksanaan  shalat  jumat  dan  shalat  lima  waktu.Sebagian  dari  penegakan syariat itu dilakukan tetrhadap adat yang sudah turun temurun, seperti sabung ayam, judi dan semacamnya.  Metode  Penegakan  yang  keras  yang  dilakukan  para  penggagas  gerakan  paderi yang  menemp[uh  cara  yang  berbeda  dengan  yang  dilakuikan  para  wali  songo  di  pulau  jawa telah  memberi  hasil  yang  berbeda.  Di  pulau  jawa  pengembangan  islam  tidak  menimbulkan peperangan.  Sebab  islam  yang  dikembangkan  adalah  islam  yang indegenous ,  yang mempribumi. Islam yang menampung budaya lokal, yang mengislamkan masyarakat beserta budaya nya, bukan islam yang alien atau asing.
Tapi, paderi di Minangkabau, sesuai dengan paham wahabi yang cenderung keras dan tanpa kompromi dengan budaya lokal telah membawa masyarakat minagkabau pada watu itu pada  pertentangan  yang  tajam  antara  budaya  atau  adat  dengan  agama.  Pertentangan  yang akhirnya pecah menjadi perangterbuka yang berlangsung lama, yaitu sekitar 35 tahun. Perang yang akhirnya mengundang pemerintah kolonial Belanda untuk turun tangan membantu kaum adat.
Pemihakan  pada  kaum  adat  yang  dilakukan  Belanda  tampaknya  kontraproduktif dengan  hasil  yang  diharapkan,  sebab  pada  akhirnya  kaum  adat  bersatu  dengan  kaum  paderi untuk menghadapi Belanda. Persatuan itu dilakukan dalam bentuk perjanjian yang dihasilkan dari  pertemuan  di  bukit  marapalam.  Dalam  pertemuan  itu  disepakati  sutu  perdamaian  abadi dengan menyepakati suatu  relasi  antara  adat  dan  agama yang dijadikan sebagai  filosofi baru bagi  masyarakat  minangkabau.  Relasi  antara  adat  dan  agama  sebagai  filosofi  hidup  yang dihasilkan  dalam  pertemuan  di  bukit  marapalam  tersebutberbunyi  , “  adat  basandi  syara’, syara’basandi  kitabullah ”.  Artinya  adat  disarkan  pada  agama,  dan  agama  didasarkan  pada kitabullah Alqur’an.
Dengan  filosofi  ini  maka  adat  diletak  kan  sub  ordinat  dari  agama.  Adat  mesti  sesuai dengan  kehendak  agama.  Inilah  yang  biasa  disingkat  sebagai  filosofi  ABS-SBK.  Hubungan adat  dan  agama  yangtergambar  dalam  filosofi  ini  mewarnai  perkembangan  masyarakat minangkabau sampai  saat  ini. Karena itu segala penataan masyarakat  harus taat  asas dengan filosofi tersebut.  Berbagai  pengaturan yang dilahirkan yang berkaitan dengan adatpun  selalu disangkutkan dengan filosofi tersebut.
Pertanyaan  yang  lalu  mengemuka  adalah,  bagaimana  eksistensi  adat  yang  demikian dalam  konstelasi  pengaturan  masdsyarakt  sumatera  barat  yang  didasarkan  pada  hukum nasional?  Adakah  tempat  yang  memberi  ruang  bagi  adat?  sekaitan  dengan  ini  dapat  dilihat bagaimana eksistensi  hukum adat dalam hukum nasional menurut kajian para ahli.
Soerjono Soekanto 8 pernah mempertanyakan tentang hukum apakah dalam kenyataan yang  berlaku  bagi  bagian  terbesar  masyarakat  indonesia.  Pertanyaan  itu  dijawabnya  sendiri
8 Soerjono Soekanto, Masalah Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat, Penerbit academica, Jakarta, 1979, hlm.3 - 4
dengan  mengatakan  bahwa  dalam  kenyataan,  hukum  adatlah  yang  berlaku  bagi  bagian terbesar  warga  masyarakat  indonesia.  Alasan  yang  dikemukankannya  adalah  karena  bagian terbersar  rakyat  indonesia  dalam  kenyatannya  hidup  diwilayah  pedesaan.  Tetapi  menurut soerjono  soekanto  pula,  keberlakuian  hukum  adat  tersebut  bersifat  deskriptif,  bukan prteskriptif.    Sebab,  memurutnya,  kalau  keberlakuan  hukum  adat  bersifat  preskriptif  maka hukum adatt akan menjadi dasar bagi putusan-putusan badan peradilan dan bagi pembentukan perundang-undangan.  Namun  dalam  kenyataannya  hukum  adat  dibatasi  berlakunya,  dalam arti  ada  perundang-undangan  yang  menjadikan  hukum  adat  sebagai  dasarnya  dan  ada  pulas yang  tidak.    Dengan  kutipan  ini  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  konstelasi  hukum  nasional, hukum adat berlaku secara deskriptif (bukan preskriptif ), tetapi secara formil berlakunya itu dibatasi.
Dengan  mengutip  pendapat  Soerjono  Soekanto  di  atas  dapat  dinyatakan  bahwa  hal itupun  berlaku  bagi  hukum  adat  yang  mengatur  Nagari  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum adat  di  minangkabau.  Hukum  adat,  termasuk  yang  berkenaan  dengan  bentuk  dan penyelenggaraan  pemerintahan  hanya  berlaku  sebatas  ditentukan  atau  diberlakukan  oleh peraturan  perundang-undangan  yang  berkenaan  dengan  pemerintahan  Nagari.  Hukum  adat Minangkabau akan berlaku dalam batas-batas ruang yang diberikan oleh perundang-undangan sebagai  hukum  nasional.  Demikian  eksistensi  atau  keberadaan  hukum  adat  minangkabau dalam penataan atau pengaturan bentuk dan penyelenggaraan pemerintahan nagari.

## 2. Nagari Dalam Pengaturan Hukum Nasional
Hukum nasional yang mengatur nagari saat ini bersumber pada UU No. 6 Tahun 2015 Tentang Desa. Pemerintah Provinsi  Sumatera Barat  pada tahun 2018 telah melahirkan perda provinsi sebagai turunan darti UU ini, yaitu Perda Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2018 Tentang Nagari. Perda ini berfungsi sebagai perda payung yang akan ditindak lanjuti dengan perda Kabupaten tentang Nagari.
UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa memilah desa ke dalam dua kategori, yaitu  desa dan  desa  adat.  UU  ini  merumuskan  desa  sebagai  ,  “  Kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki batas wilayah, yang berwenang  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal  – usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam satuan pemerintahan  Negara Kesatuan Republik  Indonesia. 9 Agar  status  desa  dapat  diubah  menjadi  desa  adat  dan  sebaliknya  harus dengan  penetapan    melaui  peraturan  daerah  (  Perda  )  Kabupaten/Kota.  Pengubahan  tersebut adalah dalam rangka penataan desa.
Perda  tentang  petapan  desa  menjadi  desa  adat  harus  memenuhi  persyaratan 10 :  1). Hak- hak tradisional  dari  suatu  kesatuan masyarakat  hukum  adat  tersebut  nyata-nyata masih hidup;  2).  Hak-hak  tradisional  beserta  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  tersebut  dipandang sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat;  3).  Sesuai  dengan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  itu  beserta  hak-hak  tradisionalnya dipandang masih  hidup  secara nyata apabila : a.Adanya perasaan warga masyarakat  tersebut
9 Pasal 1 angka 1 UU no. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
10 Ibid Pasal 97 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014
sebagai anggota kelompok yang sama; b. Adanya pranata pemerintahan adat; c. Adanya harta kekayaan adat, dan/atau d. Adanya perangkat norma hukum adat.
Kesatuan masyarakat itu dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila : a.Diakui  oleh per-UU-an yang berlaku ( secara umum atau secara khusus) sebagai  cerminan dari perkembangan nilai yang dianggap ideal ditengah masyarakat; b. Hak-hak tradisional dari kesatuan  masyarakat  hukum  adat  tersebut  diakui  dan  dihormati  oleh  masyarakat  yang  lebih luas dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
Sedangkan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  itu  dipandang  sesuai  dengan  Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila: a. Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan  Republik  Indonesia;  b.  Substansi  norma  hukum  adat  tersebut  sesuai  dan  tidak bertentangan  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengaturan  dan  penyelenggaraan  desa  adat  ini  dilaksanakan  sesuai  dengan  hak  asal- usul  dan  hukum  adat  yang  berlaku  di  desa  adat  yang  masih  hidup  serta  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  tidak  bertentangan  dengan  asas  penyelenggaraan pemerintahan  desa  adat  dalam  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia 11 .  Sedang kewenangan dari desa adat tersebut meliputi 12 : 1) Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan  susunan  asli;  2)  Pengaturan  dan  pengurusan  ulayat  dan  wilayah  adat;  3). Pelestarian nilai  sosial  budaya desa adat;  3). Penyelesaian sengketa adat  berdasarkan hukum adat  yang  berlaku  di  desa  adat  dalam  wilayahdesa  yang  selaras  dengan  prinsip  hak  asasi manusia,  dengan  mengutamakan  penyelesaian  berdasarkan  prinsip  musyawarah;  4). Penyelenggaraan  sidang  perdamaian  peradilan  desa  adat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;  5).  Pemeliharaan  ketenteraman  dan  ketertiban  masyarakat    desa  adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat; 6). Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat.
Pemerintahan provinsi Sumatera Barat seperti dinyatakan di atas, menindaklanjuti UU No.6  Tahun  2014  ini  dengan  Perda  Provinsi  Sumatera  Barat  No.7  Tahaun  2018  Tentang Nagari.  Perda  Provinsi  Sumatera  Barat  ini  bila  ditelaah  dengan  seksama  tidak  dimaksudkan untuk menjabarkan pengaturan desa secara umum dalam konteks pengaturan UU No. 6 Tahun 2014,  melainkan  secara  khusus  menjabarkan  aturan  UU  itu  hanya  sepanjang  berkenaan dengan desa adat. Hal ini dapat diketahui dengan membaca beberapa konsiderans dan batang tubuh dan penjelasan perda ini.
Pada  bagian  pertimbangan  huruf  adinyatakan  ,“  Bahwa  nagari  sebagai  kesatuan masyarakat  hukum  adat  di  sumatera  barat  memenuhi  syarat  untuk  ditetapkan  sebagai penyelenggara  pemerintahan  hukum  adat    sebagaimana  dimaksud  Undang-undang  Nomor  6 Tahun 2014.”
Bagian  pertimbangan  ini  sebenarnya  bukan  memberi  pedoman  tentang  kepastian tentang  apakah  nagari  yang  digagas  oleh  perda  ini  dalah  nagari  dalam  konsep  desa  adat ataukah  nagari  dalam  konsep  desa  (saja)  menurut  UU  no.  6  Tahun  2014.  Sebab  penamaan desa dan desa adat tidaklah dibedakan secara dikotomis. Perbedaannya hanya  secara gradual saja. Ini terbaca pada penjelasan UU no. 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan:
“...Desa  dan  desa  adat  pada  dasarnya  melakukan  tugas  yang  hampir  sama.
11 Ibid Pasal 107
12 Ibid Pasal 103
Sedangkan  perbedannya  hanyalah  dalam  pelaksanaan  hak  asal-usul,  terutama menyangkut  pelestarian  sosial  desa  adat,  pengaturan  dan  pengurusan  wilayah adat  , sidang perdamaian adat,  pemeliharaan  ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat  hukum  adat,  serta  pengaturan  pelaksanaan  pemerintahan berdasarkan susunan asli “.
Dengan  membaca  kutipan  di  atas  terlihat  bahwa  desa  dan  desa  adat  sama-sama disandarkan  pada  hak  asal-usul  atau  hak-hak  tradisional  yang  tidak  lain  dari  hukum  adat. Hanya  saja,  pada  desa  adat  pelaksanaan  hak  asal-usul  itu  lebih  ditekankan  dalam  kaitannya dengan lembaga dan pranata tertentu. Itu sebabnya dapat dinyatakan bahwa perbedaan antara desa  dan  desa  adat  tersebut  bukan  perbedaan  yang  bersifat  dikotomis,  melainkan  perbedaan yang bersifat gradual.
Karena  itu  pertanyaan  tentang  apakah  nagari  oleh  perda  ini  dikonstruksikan  sebagai desa ataukah sebagai desa adat harus dicari melalui penjelasan umum Perda No.7 Tahun 2018 yang menyatakan :
“Dengan  demikian  secara  sosiologis  kedudukan  peraturan  daerah  ini  sangat strategis  dalam upaya masyarakat  Sumatera Barat  untuk  mengembalikan jati diri  nagari  sebagai  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  berdasarkan  hak asal-usul dan hukum adat salingka nagari. Kemudian secara yuridis peraturan daerah  ini  merupakan  prasyarat  bagi  pemerintah  Kabupaten/Kota  untuk membentuk  peraturan  daerah  tentang  nagari  sebagai  desa  adat  sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.”

## 3. Nagarai Sebagai Lembaga Dengan Entitas Ganda: Perpaduan adat dan manajemen modern
Salah  satu  persoalan  yang  rumit  dalam  melakukan  telaahan  terhadap  nagari  adalah menjawab  kebutuhan  akan  pemerintahan  nagari  yang  maju  ,  modern  dan  responsif  terhadap kebutuhan masyarakat di satu sisi, seraya menampung kekhasan nagari sebagai entitas budaya yang memiliki otonomi asli, yaitu otonomi yang didasarkan atas hak asal-usul pada sisi lain. Dengan kata lain memadukan anatara modernitas sebagai unsur kemajuan dengan nilai-nil;ai tradisional sebagai kekayaan budaya.
Mana  pilihan  yang  harus  diambil  antara  gagasan  modernitas  dan  romantisme  budaya masa lalu? Jawabnya nampaknya bukanlah salah satu dari yang dua itu, melainkan kedua-dua nya. Sebab, romantisme terhadap nilai-nilai budaya masa lalu tidak boleh menjadi pengekang bagi  terbentuknya  masyarakat  yang  maju,  modern  dan  beradab.  Seperti  di  nyatakan  Bagir Manan,  “Jangan  sampai  ‘otonomi  asli’  menyebabkan  desa  dibiarkan  terkungkung  dalam suasana  tradisional  yang  justru  harus  diadakan  pembaharuan  dalam  rangka  pemberdayaan pemerintahan  dan  rakyat  desa.” 13 Di  Prancis  misalnya,  desa-desa  yang  merupakan  daerah pinggiran bahkan benar-benar dihapus. Masyarakat prancis kontemporer tidak lagi mengenal desa  dalam  lingkungan  keseharian  mereka  karena  desa-desa  tersebut  sudah  diubah  menjadi kota  dengan  segala  tingkatannya.  Kota  melambangkan  modernitas,  dimana  segala  gagasan dan ide tentang kemajuan mendapatkan tempatnya. 14
Itulah  sebabnya  Bagir  Manan  menyatakan,  bahwa  sebagai  bagian  dari  pemerintahan daerah, desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan
13 Bagir  Manan,  Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah,  PSH  Fakultas  Hukuim  UII  Yogyakarta,  cet.3, April 2004, hlm. 162
14 Jimly Ashiddiqie...
segala urusan rumah tangganya. Susunan organisasi dan pemerintahan desa tidak lagi sekedar mencerminkan  sejarah  pemerintahan  masa  lalu  dengan  segala  keaslian  tradisional. Pemerintahan desa harus menjadi bagian integral pemerintahan negara RI yang menjalankan fungsi-fungsi  pemerintahan  baru.  Salah  satu  fungsi  penting  menurut  Bagir  Manan  adalah pembaharuan  pemerintahan  tradisional  desa  agar  dapat  melaksanakan  fungsi  pemerintahan dan pelyanan seirama dengan perkembangan masyarakat sekelilingnya. Pembaharuan tersebut bukanlah dengan meniadakan fungsi-fungsi tradisional yang hidup dan terpelihara, melainkan pembaharuan  pada  segi-segi  pengelolaan,  pengembangan  sumber  daya,  orientasi pemerintahan, dan lain-lain. 15 .
Ambillah  sebagai  contoh  pembaharuan  pada  segi-segi  pengelolaan  pemerintahan. Dalam  pemerintahan  modern  dikenal  apa  yang  dinamakan  dalam  bahasa  inggris general principles of good administration atau yang dalam bahasa belanda disebut sebagai algemenee beginselen van behorlijk bestuur yang diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia sebagai asas- asas  umum  atau  prinsip-prinsip  umum  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik.  Asas-asas atau  prinsip  ini  merupakan  pedoman  bagi  pemerintah,  bahkan  bagi  hakim  dalam  memutus perkara-perkara yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan asas  ini dinilai keabsahan  tindakan  pemerintahan,  baik  tindakan  hukum    ( rechtshandelingen ),  maupun tindakan nyata ( feitelijke handelingen ). Asas-asas tersebut meliputi asas motivasi yang jelas, tujuan yang jelas, tidak sewenang-wenang, asas kepastian hukum, persamaan perlakuan, tidak menyimpangi  tujuan  dari  adanya  wewenang  ( detournementdepouvoir ), fairness ,  dan sebagainya.
Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  memenuhi  asas-asas  diatas  akan  menjadi indikator  bagi  hadirnya  pemerintahan  yang  layak  disebut  sebagai  goodgovernance.  Dengan berbagai  asas  diatas  maka  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  atau good  governance akan memenuhi  label-label  teoritik  seperti acountable,  responsible , controlable,  transparancy, limitable ,dan lain-lain. Semua ini berkaitan dengan manajemen pemerintahan.
Atas  dasar  pemahaman  di  atas,  dua  hal  mesti  terlihat  dalam  pengturan  tentang  desa. Yaitu, pertama ,  adanya  cerminan  dari  nilai-nilai  budaya. Kedua, adanya  manajemen  dan  tata kelola  pemerintahan  modern.  Hal  ini  berlaku  pula  untuk  pemerintahan  nagari.  Pemerintahan nagari  harus  mncermikan  nilai-nilai  adat  sbagai  budaya  masyarakat  disamping  tentu  saja mesti merefleksikan tata kelola pemerintaham modern. Dalam kebudayaan hal-hal yang abadi adalah  nila-nilai  budaya  yang  dianut  oleh  masyarakat.  Dalam  komteks  ini  dapat  dinyatakan bahwa  nilai  cenderung  untuk  statis  (abadi),  sedang  tata  kelola  cenderung  dinamis.  Sebagai moralitas masyarakat, nilai mengajarkan tentang baik dan buruk. Pandangan tentang baik dan buruk, karena perbedaan tempat dan waktu , mungkin saja berubah. Tetapi seperti dikatakan diatas perubahan itu butuh waktu berabad-abad untuk menemukan momentumnya.
Inti  dari  nilai-nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat  yang  terkandung  dalam  filosofi masyarakat,  memberi  acuan  sebagai  inti  pemikiran  terdalam  yang  dianut  masyarakat  yang bersangkutan  dalam  membentuk  pandangan  dunia  ( weltanschaung )  mereka.  Filosofi  ini menjadi bintang pemandu bagi cara pandang masyarakat terhadap segala fenomena.
Pada  masyarakat  Sumatera  Barat  dengan  etnis  minangkabau  sebagai  latar  budaya, filosofiyang dianut adalah adat basandi syara’, Syara’basandiKitabullah (ABS-SBK). Seperti
15 Bagir Manan, Op. Cit, hlm.159 - 160
telah  diuraikan  pada  bagian  sebelumnya,  filosofi  ini  lahir  sebagai  buah  dari  kesepakatan kelompok  adat  dan  kelompok  paderi  dibukit  marapalam.  Dengan  demikian,  ABS-SBK merupakan ultimate value (nilai tertinggi) dalam Kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Dilihat  dari  kacamata  penyelenggaraan  negara,  kedudukan  ABS-SBK  serupa  dengan kedudukan norma fundamental negara bagi organisasi kenegaraan. Istilah norma fundamental negara  ( Staatsfundamental  Norm )  diperkenalkan  pertama  kali  oleh  Hans  Nawiasky,  seorang ahli  hukum  kenamaan  yang  menjabarkan  teori  Hans  Kelsen  tentang GrandNorm (norma dasar).
Menurut  Kelsen,  setiap  norma  yang  berlaku  ditengah-tengah  masyarakat  (norma  apa saja)  dapat  dikembalikan  kepada  norma  dasar.  Sebab,  setiap  norma  itu  beringkat-tingkat membentuk  suatu  stupa  dalam  suatu  regresus  sampai  norma  tertinggi  yang  tidak  dapat dikembalikan  kepada  norma  yang  lebih  tinggi  lagi.  Norma  terakhir  inilah  yang  disebut sebagai  norma  dasar  ( grand  norm ).  Norma  dasar  ini  berlaku  bukan  karena  diturunkan  dari ,norma  yang  lebih  tinggi,  melainkan  berlaku  secara  pre-supposed  (  pra  anggapan  ).  Norma dasar  itu  absah  karena  dianggap  absah  dan  benar  dengan  sendirinya.  Ajaran  itulah  yang dijabarkan oleh Nawiasky untuk konteks Negara. Apa yang disebut oleh Kelsen sebagai grand norm,  untuk  konteks  Negara  disebut  oleh  Nawiasky  sebagai staatsfundamental  norm. staatsfundamentalnorm ini berfungsi sebagai bintang pemandu bagi semua norma yang ada di bawahnya.  Keabsahan  semua  norma  yang  ada  dalam  Negara  tergantung  pada ketaatasasannyadengan staatsfundamentalnorm tersebut.
Kedudukan staatsfundamental  norm dalam  penyelenggaraan  Negara,  sebagaimana dinyatakan diatas, serupa dengan kedudukan ABS-SBK dalam penyelenggaan nagari. Secara demikian, maka ABS-SBK harus menjadi dasar bagi segala norma yang berlaku dalam nagari, termasuk  norma  yang  mengatur  tentang  kelembagaan  nagari.  Bahkan  dalam  konteks pemerintahan,  penjabaran  ke  dalam  penyusunan  kelembagaan  nagari  merupakan  hal  yang lebih penting dibanding penjabaran ke dalam aturan yang mengatur segi-segi kemasyarakatan lainnya. Sebab pengaturan kelembagaan nagari merupakan Hukum Tata Negara Adat. Dalam konstelasi  hukum,  kedudukan  hukum  tata  Negara  lebih  tinggi  dari  kedudukan  hukum lainnya 16 , karena hukum tata Negara secara teoritik merupakan hukum pertama. Tanpa adanya hukum  tata  Negara  yang  mengatur  tentang  prinsip-prinsip  bernegara,  maka  tidak  akan  ada hukum  lainnya.  Hukum  tata  Negara  merupakan  pergantungan  keabsahan  dari  bidang-bidang hukum lainnya. Dalam makna yang demikian pula asas ABS-SBK akan menjadi sangat urgen untuk  dijabarkan  ke  dalam  pengaturan  tentang  tentang  kelembagaan  nagari  yang  merupakan aspek dari Hukum Tata Negara Adat di minangkabau.

## Konsep  Tentang  Pengaturan,  Pembentukan,  dan  Keberadaan  Lembaga-Lembaga Nagari
Uraian  sebagaimana  dipaparkan  di  atas  menunjukkan  masyarakat  minangkabau merupakan  masyarakat  yang  mengenal  nagari  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  adat. Selanjutnya  terlihat  pula  dalam  uraian  di  atas  bahwa  nagari  ditata  menurut  hukum  adat. Hukum  adat  itu  sendiri  sebagai  hukum  yang  deskriptif  (bukan  preskriptif)  mendapatkan pengakuan  keberadaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
16 Sri Soemantri, Perbandingan Hukuim Tata Negara , Alumni, Bandung, 1986, hlm 6
yang  mengakui  hukum  adat  sebagai  hukum  yang  berlaku  untuk  desa  atau  yang  disamakan dengan  desa.  Hukum  adat  merupakan  kekayaan  budaya.    Sumber  tertinggi  dari  hukum  adat minangkabau adalah filosofi adat ABS-SBK.
Dengan uraian tersebut maka ditemukan prinsip bahwa ABS-SBK merupakan sumber dari  segala  hukum  adat  yang  mendasari  otonomi  nagari  sebagai  otonomi  asli.  Dengan demikian  Filosofi  itu  menjadi  sumber  pula  bagi  hukum  ketaatanegaran  adat  minangkabau yang mengatur tentang kelembagaan nagari. Lalu bagaimana kelembagaan nagari itu harusnya diatur dan dibentuk serta bagaimana pula keberadaannya?
Sebagaimana  dinyatakan  pada  awal  tulisan  ini,  Perda  Provinsi  Sumatera  Barat  yang mengatu  tentang  nagari  yang  berlaku  saat  ini  sebgai  perda  yang  baru  diundangkan  adalah Perda Provinsi No. 7 Tahun 2018. Dalam perda ini diatur bahwa kelembagaan nagari terdiri atas: a. Kerapatan Adat Nagari; b. Pemerintah Nagari; c. Peradilan Adat Nagari.
Menurut perda ini, kerapatan adat nagari  terdiri  dari perwakilan niniak mamak, unsur alim ulama nagari, unsur cadiak pandai,unsur bundo kanduang, dan unsur parik paga nagari. Lembaga  Kerapatan  Adat  nagari  ini  berkedudukan  sebagai  lembaga  permusyawaratan tertinggi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  nagari.  Sedang  pemerintah  nagari  dimaknai sebagai  penyelenggar  pemerintahan  nagari  bersama  dengan  Kerapatan  Adat  nagari. Pemerintah  nagari  ini  dipimpin  oleh  kapalo  Nagari  dengan  dibantu  oleh  perangkat  nagari. Sebagai  pimpinan  pemerintahan  nagari,  Kapalo  Nagari  bertugas  menyelenggarakan pemerintahan,  melaksanakan  pembangunan,  pelayanan  publik,  pembinaan  kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat nagari.  Sedang lembaga terakhir, yaitu peradilan Adat Nagari, yang bertugas  menyelesaikan sengketa sako dan  pusako, meyelesaikan perkara perdata adat, dan menjatuhkan sanksi adat kepada parapelanggar adat. Lembaga peradilan adat ini diisi oleh hakim peradilan adat dengn dipimpin seorang ketua yang dibantu oleh seorang manti.
Bila  dibandingkan  dengan  perda  yang  berlaku  sebelumnya,  yaitu  perda  provinsi Sumatera  Barat  No.  2  Tahun  2007  Tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  Nagari  akan ditemukan perbedaan. Perbedaan yg ditemukan tidak hanya berkenaan dengan peradilan adat yang tidak dikenal sebagai satu lembaga tersendiri salam perda yang lama ini, melainkan juga perbedaan yang berkenaan dengan pengaturan kelembagaan nagari secara khusus.  Meskipun Perda No. 2 Tahun 2007 mengatur tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Kerapatan  Adat  nagari,  namun  tidak  mengatur  secara  eksplisit  dalam  Bab  tersendiri  materi yang berkenaan dengan kelembagaan Nagari. Pengaturan secara eksplisist seperti dalam perda yang  berlaku  saati  ni  memberi  makna  hukum  limitatif.  Artinya  kelembagaan  nagari  dibatasi dalam  tiga  lingkup  lembaga  di  atas.  Suatu  pembatasan  yang  tentunya  bertentangan  dengan makna  otonomi  asli  sebagai  bentuk  otonomi  nagari.  Sesuai  dengan  konsep  adat  salingka nagari  seharusnya  tidak  ada  pembatasan  undang-undang  yang  mengebiri  kebebasan  nagari dalam melaksanakan otonomi aslinya membentuk lembaga-lembaga nagari.
Otonomi  adalah  kebebasan  mengatur  diri  sendiri.  Dalam  setiap  penggunaan  istilah otonomi terkandung makna kemandirian. Karena itu apabila nagari merupakan daerah dengan pengelolaan pemerintahan yang bersifat otonomi, maka mesti diadakan ruang kebebasan bagi nagari dalam mengeksperikan kemandiriannya itu dalam mengelola pemerintahannya. Sesuai dengan  kata  asli  yang  disematkan  pada  terminologi  otonomi  yang  diberikan  pada  nagari, sehingga  disebut  dengan  istilah  otonomi  asli,  maka  sumber  dari  otonomi  nagari  itu  adalah tradisi  dan  hak-hak  yang  dipunyai  sesuai  dengan  asal  usul  dari  nagari  yang  bersangkutan.
Tugas  pemerintah  daerah,  baik  daerah  provinsi  maupun  daerah  kabupaten  /  kota  dengan demikian  bukanlah  mencampuri  otonomi  itu,  melainkan  sekedar  menunjukkan  batasan- batasannya , baik dalam pranata maupun dalam pelembagaan pranata itu agar tidak menabrak rambu-rambu yang merupakan kewenangan pemerintahan yang lebih tinggi. Selanjutnya yang juga sangat penting adalah mengatur hubungan tingatan- tingkatan pemerintahan provinsi dan kabupaten dengan pemerintahan nagari, baik dalam rangka pembinaan maupun pengawasan.
Apa  yang  sejauh  ini  teramati  dalam  Perda  Provinsi  Sumatera  Barat  yang  terbaru tentang  nagari,  sepanjang  berkenaan  dengan  kelembagaan  nagari  justru  menunjukkan intervensi  terhadap  kewenangan  otonomi  nagari  dengan  cara  membatasi  kelembagaan pemerintahan  nagari  ke  dalam  tiga  lembaga  seperti  dinyatakan  di  atas.  Seharusnya  dari  segi pengaturan  kelembagaan,  perda  provinsi  hanya  mengatur  tentang  lembaga-lembaga  yang berwenang menyelenggarakan administrasi dan manajemen pemerintahan nagari. Pengaturan itu pun sepanjang yang terkait dengan aspek administrative dan manajerial. Dengan otonomi aslinya  yang  dilahirkan  dalam  bentuk  perna,  pemerintahan  nagari  harus  diberi  ruang membentuk perna tentang kelembagaan nagari yang mencerminkan otonomi asli sesuai hak- hak tradisional yang dimiliki.
Hal lainnya adalah yang berkenaan dengan filosofi adat ABS-SBK. Apabila syara’ dan Kitabullah  menjadi  bintang  pemandu  pengaturan  kelembagaan  nagari,  maka  sebaga staatsfundamental  norm mesti  adalembaga  yang  menjadi  perwujudan  dari  supremasi  syara’. Sebagai  ilustrasi  dapat  dilihat  perbandingan  pada  tingkat  Negara  dengan  contoh  Republik islam  Iran.  Di  iran,  kedaulatan  rakyat  diwujudkan  melalui  keberadaan  parlemen.  Parlemen bertugas membuat undang-undang sebagai hukum negara. Tetapi penyematan kata islam pada Republik  Iran  menjadi  republik  islam  iran  menunjukkan  adanya  supremasi  agama  islam. Supremasi agama ini dilembagakan melalui apa yang dinamakan ‘The Guardian Assembly “. Lembaga  yang  diisi  oleh  para  ulama  ini  merupakan  lembaga  pengawasan  terhadap  kinerja parlemen  dalam  melahirkan  undang-undang  agar  sesuai  dengan  syariat  islam.  Pengawasan yang  dilakukan  adalah  bersifat  preventif  dalam  arti  dilakukan  sebelum  rancangan  undang- undang tersebut diundangkan.
Karena  itu  setiap  rancangan  undang-undang  yang  dihasilkan  parlemen  mestilah diserahkan  terlebih  dahulu  kepada  dewan  penjaga  ini.  Apabila  disetujui  maka  rancangan tersebut  dapat  disahkan  dan  diberlakukan  sebagai  undang-undang.  Apabila  ditolak,  maka rancangan  tersebut  tidak  akan  pernah  menjadi  undang-undang.  Dewan  ini  terdiri  dari Sembilan  orang  ulama  pilihan  yang  harus  mengikuti  seleksi  ketat  ujian  kompetensi  dalam pengetahuan agama islam. Mereka diuji oleh guru besar-guru besar di universitas Qum. Tugas mereka  hanya  satu,  yaitu  memeriksa  kesesuaian  kehendak  rakyat  yang  dilahirkan  dalam bentuk  rancangan  undang-undang  oleh  wakil  mereka  di  parlemen  dengan  kehendak  Allah yang tertuang dalam Alqur’an. 17
Dengan  cara  demikian  maka  penyematan  kata  Islam  pada  Republik  Islam  Iran dilembagakan. Kehadiran Dewan Penjaga sebagai lembaga yang supreme dalam pembentukan aturan  hukum  merupakan condition  sine  qua  non .  Merupakan  sesuatu  yang  tidak  bisa  tidak diadakan. Apabila dihilangkan dalam kelembagaan Negara Iran, maka penggunaan kata Islam pada  nama  Negara  Republik  Islam  Iran  akan  kehilangan  makna  hukum  dan  makna
17 Jalauddin Rakhmat , Islam Aktual, Mizan , Bandung, 1994, hl. 68
konseptualnya.
Sejalan dengan itu, maka filosofi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah atau ABS-SBK  pada  masyarakat  minangkabau  dalam  perwujudan  pemerintahan  nagari  mesti  di lembagakan  pula.  Mesti  ada  lembaga  yang  supreme  yang  merupakan  lembaga  syara’  untuk menjamin  ketaatasasan  seluruh  aturan  yang  dibentuk  oleh  Wali  Nagari  (Kapalo  Nagari- menurut  perda)  bersama  dengan  lembaga  permusywaratan  nagari  (Kerapatan  Adat  Nagari- menurut  perda)  sebagai  produk  pemerintahan  adat  disatu  sisi  dengan  syara’  (agama  di  sisi lain).
Bila dicermati aturan dan kenyataan yang berlaku selama ini, sebelum lahirnya Perda Provinsi  No.7  Tahun  2018,  akan  ditemukan  lembaga  yang  mengurusi  urusan  syara’  atau agama.  Di  beberapa  nagari  dinamakan  dengan  sebutan  Majelis  ulama  Nagari  (Muna).  Tapi kedudukan Muna ini pada sebagian nagari sebenarnya tidak sekuat kedudukan lembaga nagari lainnya. Di Kabupaten agam, misalnya, Perda Kabupaten agam mengatur agar Muna dibentuk dengan  peraturan  nagari  (Perna).  Tetapi  ditemukan  nagari-nagari  yang  tidak  membentuk Muna  dengan  Peraturan  Nagari  di  Nagari  Batu  Taba  IVAngkat  misalnya,  lembaga  Muna dibentuk tetapi tidak dengan perna sebgaimana harusnya. 18 Tentu saja dilihat dari segi hukum, kedudukannya,  karena  itu,  tidak  setara  dengan  lembaga  nagari  yang  lain.  Disamping  Muna, pada sebagian Nagari ditemukan pula lembaga  Musyawarah adat  dan Syara’. Yang terakhir ini misalnya ditemukan di Nagari Tujuah Koto Talago, kecamatan guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. 19 tetapi kedudukan Majelis musyawarah adat dan syara’ ini tidak lebih tinggi dari kedudukan lembaga lainnya. Lagi pula kewenangannya dibatasi hanya untuk menilai putusan Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)  ketika  menyelesaikan  sengketa  yang  diajukan  kepada  KAN. Apabila badan tersebut  menyetujui  putusan KAN dalam melaksanakan  peradilan  adat,  maka putusan  itu  akan  mengikat.  Sebaliknya  apabila  tidak  disetujui,  maka  putusan  itu  akan  tidak sah dan tidak mengikat.
Dengan  kenyataan  yang  sedang  berlangsung  dalam  pengaturan  kelembagaan  nagari saat  ini,  maupun  dengan  mencermati  pengaturan  yang  ditentukan  dalam  Perda  Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018, belum terlihat pengaturan yang memberi kedudukan yang supreme kepada  lembaga  syara’.  Dengan  filosofi  ABS-SBK  seharusnya  Perda  Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 mengatur keberadaan lembaga syara’ atau lembaga agama sebagai lembaga yang pada tingkat tertinggi menentukan perwujudan otonomi asli. Lembaga yang pada tingkat tertinggi menentukan keabsahan kebijakan otonomi asli yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan nagari. Lembaga yang mewujudkan supremasi Syara’ itulah, apapun namanya,  yang  harus  menentukan  pada  instansi  terakhir  segala  hal  yang  berkenaan  dengan perwujudan otonomi asli. Dengan cara ini maka filosofi ABS-SBK akan menemukan makna dan  pelembagaannya  ke  dalam  struktur  kelembagaan  nagari  sebagai  satuan  pemerintahan terendah sekaligus sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Uraian di atas membawa pada beberapa kesimpulan sebagai berikut:
18 Wawancara dengan Wali Nagari Batu Taba tgl 9 Oktober 2018
19 Wawancara dengan Wali Nagari Tujuah Koto Talago tgl 11 November 2018.
1) Prinsip  ABS-SBK  harus  dijadikan  sebagai  acuan  dalam  pengaturan,  pembentukan  dan penataan  kelembagaan  nagari.  Sebab,  dilihat  dari  perspektif  akademik,  kedudukan ABSSBK sebagai pedoman dalam Kehidupan masyarakat minangkabau dalam kaitannya dengan  pemerintahan  nagari  serupa  dengan  kedudukan staatsfundamental  norm dalam kaitannya  dengan  Negara  sebagaimana  diajarkkan  oleh  Hans  Nawiasky  tentang pertingkatan norm ahukum dalam Negara.
2) Sejalan dengan hal sebagaimana dinyatakan pada angka 1 diatas, maka prinsip ABS-SBK tersebut  harus  dilembagakan  kedalam  pengaturan  dan  pembentukan  serta  penataan kelembagaan  nagari.  Untuk  itu  harus  dibentuk  satu  lembaga  yang  berfungsi  untuk mewujudkan  supremasi  syara’,  yang  memiliki  kedudukan  tertinggi  diantara  lembaga- lembaga  yang  ada  dalam  nagari.  Lembaga  ini  berfungsi  untuk  menjaga  agar  setiap kebijakan nagari yang dituangkan ke dalam Perna sebagai wujud dari otonomi asli tidak bertentangan dengan ketentuan syara’ (Agama).
3) Jenis  dan  tugas  serta  wewenang  dari  lembaga-lembaga  yang  ada  di  nagari  seharusnya tidak ditentukan secara limitative dalam perda yang mengatur tentang nagari, baik perda Provinsi  maupun  Perda  Kabupaten/Kota.  Perda  hanya  berfungsi  mengatur  kelembagaan nagari yang berkaitan dengan segi-segi administratif dan manajemen pemerintahan yang tidak  mereduksi  kewenangan  nagari  dalam  melaksanakan  otonomi  asli  menurut  hukum tatanegara  adat  sepanjang  terkait  dengan  kelembagaan  nagari.  Selebihnya  pengaturan kelembagaan yang ada di nagari harus diserahkan kepada nagari yang bersangkutan untuk diatur  dalam  Perna  dalam  rangka  mewujudkan  otonomi  asli  dalam  bidang  hukum  tata Negara adat.

## B. Saran
1) Agar  pelembagaan  ABS-SBK  ke  dalam  pembentukan  dan  penataan  lembaga-lembaga nagari  diberi  ruang  oleh  Perda  Provisi  Sumatera  Barat  maupun  Perda  Kabupaten  /Kota dalam rangka melaksanakan otonomi  asli yang berorientasi  pada Desa Adat  sebagaimana dimaksud  oleh  UU  No.6  Tahun  2014  sebagai  pilihan  kebijakan  yang  mendasari pembentukan Perda Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2014.
2) Agar  dilakukan  Perubahan  terhadap  perda  Provinsi  Sumatera  No.  7  Tahun  2018  Tentang Nagari sepanjang yang berkaitan dengan pengaturan tentang Kelembagaan Nagari.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Berdasarkan  Asas  Desentralisasi Menurut UUD 1945, Disertasi, UNPAD 1990.
-------, Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daera h,  PSH.  Fakultas  Hukum  UII,  Yogyakarta, 2004.
------, Teori dan Politik Konstitus i, FH-UII-Press, Yogyakarta, 2004. Dobbin.C.E  , Islamic Revivalism    in    a    changing  Peasant  Economy,:  CentralSumatera178  -1847 ,  Curzon Press.
Hamka, Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao . Bulan bintang, Jakarta, 1973
M. Rasyid Manggis, Minangkabau, Sejarah Ringkas dan Adatnya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, cetakan ke 2. 1985.
Mahfud  MD, Amandemen  Konstitusi  Menuju  Reformasi  Tata  Negar a,  UII-Press, Yogyakarta, 1999.
Maklumat Residen Sumbar No. 20/21 Tahun 1946.
M. Natsir, Capita Selekta , Bulan Bintang, 1985 Muhammad Asbi, Intervensi Negara Terhadap Komunitas Nagari Di Minagkabau, Nagari, Desa  Dan  Pembangunan  Pedesaan  DiSumatera  Barat, Yayasan  Genta  Budaya, Padang, 1990.
Muhammad  Ihsan, Analisa  Restropektif  Kebijakan  Kembali  ke  Pemerintahan  Nagari  di Sumatera Barat (studi pada Kabupaten Pasaman), UGM, 2000.
Musyair Zainuddin, Minangkabau dan adatnya , Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013. Sanapiah Faisal, Format-Format penelitian Sosial , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1989. Yasril Yunus Pemerintahan Nagari di Era Orde Baru, Persepsi Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat  Terhadap  Pemerintah  Nagari  Dan  Aparatur  Tradisional  Minangkabau Dalam  Kaitannya  Dengan  Prospek  Otonomi  Daerah  Di  Sumatera  Bara t,  makalah, Universitas Brawijaya Malang, 2000.
Yulizal Yunus Dt Rajo Bagindo, http//Wawasan Islam Wordpress.com. diakses tanggal 10 Maret 2015.