## MODEL SISTEM PENYELENGARAAN KEOLAHRAGAAN DI KABUPATEN INDRAMAYU SEBAGAI UPAYA

## MENINGKATKAN PRESTASI ATLET
Riva Rachmi Kusumah Syamsul Bahri Siregar
Universitas Wiralodra
Email: rivarachmikusmah@unwir.ac.id , syamsulbahrisiregar@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This  study  is  to  analyze  and  describe  the  duties,  obligations  and  authorities  of  local governments based on the provisions of laws and regulations regarding the implementation of  sports  in  the  regions  where  local  governments,  both  provincial  and  district/city governments,  namely  in  carrying  out  sports  administration  can  determine  and  implement sports  policies  in  the  regions.  based  on  sports  policies  and  coordinate,  supervise,  and evaluate the implementation of sports policies in the regions based on sports policies. Local governments  implement  sports  policies  by  considering  regional  potential  and  regional conditions. In addition, in an effort to improve sports achievement in Indramayu Regency, various  influential  factors  emerged,  both  supporting  or  hindering.  Factors  that  are supportive are consistent coaches, quality athletes, assistance from the private sector, and the implementation of sporting events. While the inhibiting factors are limited facilities and infrastructure, stunted regeneration of athletes, and funding and these problems in some of the obstacles to athlete achievement, the local government can establish policies in the form of regional regulations.

## Keywords: Organizing, Sports, Regional Regulations

## I. PENDAHULUAN
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2022 tentang  Keolahragaan memberikan  ruang  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk  dapat  menetapkan  dan  melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah, undang-undang tersebut mengantikan Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2005  tentang  Sistem  Keolahragaan  Nasional  pengantian  tersebut mengonstruksikan  penataan  lembaga  Keolahragaaan  dalam  tatanan  Keolahragaan  dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum. Dengan demikian dalam peraturan yang baru adanya penyesuaian agar tidak terjadi benturan kelembagaan atau konflik kelembagaan satu sama lain, tetapi saling melengkapi, bersinergi, dan harmonis dalam tujuan penyelenggaraan Keolahragaan  guna  mewujudkan  tujuan  berbangsa  dan  bernegara  sebagaimana  tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pada  Prinsipinya  kaitanya  dengan  kewenangan  pemerintah  daerah  terkait penyelengaraan  keolahragaan  diatur  juga  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  20l4 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal penataan tugas, fungsi, maupun kewenangan dalam mewujudkan  komitmen  yang  kuat  untuk  menjadikan  Olahraga  sebagai  daya  pendorong untuk mencapai pembangunan nasional. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan  potensi  jasmani,  rohani,  sosial,  dan  budaya 1 .  Olahraga  saat  ini  sudah menjadi  ajang  bergengsi  suatu  bangsa  atau  daerah  untuk  mencapai  suatu  keberhasilan, namun  tidak  sedikit  permasalahan  yang  dihadapi.  Dalam  penyelengaraan  sistem keolahragaan permasalahan muncul karena kebutuhan masyarakat, yang dalam hal ini adalah para  atlet  (pelaku  olahraga)  yang  tidak  terpenuhi  atau  tidak  adanya  suatu  aturan  atau pedoman  dalam  melakukan  kegiatan  keolahragaan.  Permasalahan  ini  harus  segera  diatasi dengan membuat suatu aturan sebagai acuan dalam melaksanakan kegaiatan keolahragaan.
Perananan  pemerintah  juga  diharapkan  dapat  menyelesaikan  permasalahan keolahragaan  di  Kabupaten  Indramayu  agar  pembangunan  di  bidang  keolahragaan  bisa berjalan  optimal.  Sebagaimana  amanat  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2022  tentang Keolahragaan  bertujuan  untuk  memelihara  dan  meningkatkan  kesehatan  dan  kebugaran, Prestasi,  kecerdasan,  dan  kualitas  manusia,  menanamkan  nilai  moral  dan  akhlak  mulia, sportivitas,  kompetitif,  dan  disiplin,  mempererat  dan  membina  persatuan  dan  kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa dan menjaga perdamaian dunia.
Dalam melaksanakan sistem keolahragaan berpijak pada tiga orientasi yaitu olahraga sebagai  rekreasi,  olahraga  sebagai  Kesehatan,  dan  olahraga  untuk  prestasi 2 .  Adapun beberapa masalah umum yang menjadi penyebab dalam peningkatan prestasi seorang atlet di  daerah  ialah  Masih  terdapat  politisisasi  terkait  rekuitmen  terhadap  atlet  yang  hendak dijadikan  perwakilan  daerah  sehingga  atlet  yang  memiliki  potensi  baik  tidak  menjadi prioritas tidak hanya itu kurangnaya sarana olahraga, kurangnya prasarana olahraga untuk atlet latihan, minimnya ketersediaan dana keolahragaan serta kurangnya peranan satkeholder maupun  masyarakat  yang  terkait  dibidang  keolahragaan.  Hal  tersebut  perlu  adanya dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan yang
1 Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
2 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014, hlm. 12.
bergerak  dibidang  olahraga  dengan  memperhatikan  asas  desentralisasi,  otonomi, masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan  dan  pengembangan  keolahragaan  nasional  diatur  dalam  semangat  otonomi daerah guna mewujdkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu secara mandiri mengembangkan  kegiatan  keolahragaan.  Penanganan  keolahragaan  ini  tidak  dapat  lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara profesional 3 .
Penggalangan  sumber  daya  untuk  pembinaan  dan  pengembangan  keolahragaan dilakukan  melalui  pembentukan  dan  pengembangan  hubungan  kerja  para  pihak  terkait secara  harmonis,  terbuka,  timbal  balik,  sinergis  dan  saling  menguntungkan.  Prinsip transparansi  dan  akuntabilitas  diarahkan  untuk  mendorong  ketersediaan  informasi  yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berupaya serta dalam kegiatan  keolahrgaan,  memungkinkan  semua  pihak  untuk  melaksanakan  kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional bisa tercapai.
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2022  tentang  Keolahragaan  menegaskan  bahwa sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait  secara  terencana,  terpadu  dan  berkelanjutan  untuk  mencapai  tujuan  keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga,  sarana  dan  prasarana  olahraga,  upaya  serta  masyarakat,  dan  penunjang keolahragaan  termasuk  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  informasi  dan  industri  olahraga nasional  yang  manfaatnya  dapat  dirasakan  oleh  semua  pihak.  Seluruh  subsistem keolahragaan nasioanl diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem antara lain, melalui peningkatan koordinasi antar lambaga yang menangani keolahragaan, pembinaan  organisasi  keolahragaan,  pembinaan  sumber  daya  manusia  keolahragaan, pengembangan sarana dan prasarana, peningatan sumber dan pengelolaan pendanaan serta penataan sistem pembinaan olahraga secara menyeluruh. Pasal 12 ayat (3) huruf b dan huruf a UU 11/2022 mengatur menyatakan bahwa :
3 Solichin  Abdul  Wahab,  Analisis  Kebijaksanaan  dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijaksanaan  Negara, Jakarta  Bumi Aksasra, 2004, hlm. 21.
“Pemerintah Daerah mempunyai tugas: a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan  di  daerah  berdasarkan  kebijakan  Keolahragaan;  dan  b. mengoordinasikan,  mengawasi,  dan  b.  mengevaluasi  pelaksanaan  kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan”
Seturut  dengan  pengaturan  tersebut,  pemerintah  daerah  berdasarkan  Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  disebutkan  urusan  keolahragaan dibagi habis antar satuan pemerintahan sebagai berikut:
PEMERINTAH PUSAT

## PEMDA PROVINSI
PEMDA KABUPATEN/KOTA a. Pembinaan dan pengembangan olahraga
pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi
kewenangan Pemerintah
Pusat.
b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat nasional dan internasional.
c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat internasional.
d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat nasional.
e. Kerja sama
keolahragaan internasional.
a. Pembinaan dan
pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi.
c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi
tingkat nasional.
d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah
provinsi.
a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.
c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi.
d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
Sumber:  UU  Pemda  terkait:  Pembagian  urusan  bidang  olahraga  antara  pemerintah pusat, pemerintah provinsi danpemerintah kabupaten/kota
Penyelenggaraan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan  agama,  kesehatan,  pariwisata,  sosial,  tenaga  kerja,  perindustrian  dan perdagangan.  Atas  dasar  argumentasi  tersebut,  maka  diperlukan  perencanaan  yang
sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah  bagi  penyelenggaraan  keolahragaan  di  tingkatan  Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota dalam bentuk Peraturan Daerah sekaligus mengejewantahkan Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945,  bahwa  Pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan- peraturan  lain  untuk  melaksanakan  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Dalam  menjalankan Kewenaganya  baik  Pemerintah  Daerah  Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota  Pembentukan perda penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Indramayu 4 selain melaksanakan Pasal 12  ayat  (3)  UU  11/2022  dan  Pasal  18  ayat  (6)  UUD  1945  keberadaan  perda  diharapkan mampu menjamin:
a. Terciptanya  koordinasi,  integrasi,  sinkronisasi,  dan  sinergitas  antar  institusi  dalam pembinaan keolahragaan;
b. keterkaitan  dan  konsistensi  antara  perencanaan,    penganggaran,  pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
c. optimalisasi  peran  berbagai  pihak  (pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha)  dalam membangun keolahragaan;
d. tercapainya  penggunaan  sumberdaya  secara  efisien,  efektif,  berkeadilan  dan berkelanjutan; dan
e. terjaganya  kesinambungan  dan  kesatuan  arah  antar  rencana  penylenggaraan keolahragaan.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan  pemaparan  dari  latar  belakang  tersebut  dalam  hal  ini  dapat diklasifikasikan  persoalan  persolan  hukum  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Indramayu tersebut, yakni sebagai berikut:
1. Bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Keolahragaan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan?
2. Bagaimana Model Sistem Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Indramayu dalam upaya peningkatan prestasi Atlet di Daerah?
4 Nasakah Akademik Penyelenengaraan Sistem Keolahragaan di Kabupaten Indramayu Tahun 2020. hlm. 14.

## III. METODE
Sifat  penelitian  dalam  penulisan  ini  ialah  deskriptif  yang  dilakukan  dengan pendekatan yuridis normative jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakuakn terutama dengan teknik studi dokumen ( library research and online  research )  dengan  menginvestasikan  data  sekunder  yang  diperlukan,  baik  berupa bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier,  kemudian  melakukan  penelusuran sejarahnya  dan  singkronisasi  antar  bahan  hukum  tersebut.  Bahan  hukum  primer  yang dipergunakan  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  terutama  yang  berkaitan  dengan Penyelengaraan  Keolahragaan.  Bahan  hukum  sekunder  yang  akan  digunakan  antara  lain berupa, karya ilmiah hasil penelitian dan literatur yang berkaitan dengan subtansi penelitian. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang menunjang informasi bahan hukum primer dan sekunder, antara lain data dari jurnal, kamus hukum, maupun ensiklopedia.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelengaraan Keolahragaan
Otonomi  daerah  dilaksanakan  dengan  menyerahkan  sebagian  urusan  pemerintah pusat kepada daerah dengan maksud untuk mengurangi beban pekerjaan pemerintah pusat sehingga  dapat  lebih  mengoptimalkan  kinerja  pemerintah  daerah.  Selayaknya  urusan pemerintah lainnya olahraga merupakan salah satu urusan pemerintah yang diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dikelola 5 . Olahraga telah menjadi tugas bagi pemerintah untuk mengawal keberlangsungan jalannya kegiatan olahraga. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah memiliki peranan dalam pelaksanaan pembinaan olahraga, keseriusan  pemerintah  dapat  kita  lihat  ataupun  dinilai  berdasarkan  dengan  adanya pembentukan  kementerian  sampai  dengan  satuan  kerja  pemerintah  daerah  yang  secara khusus  membahas  dan  menangani  dinamika  yang  terjadi  terkait  dengan  olahraga. Pemerintah  berusaha  untuk  menjadi  bagian  dalam  pembinaan  olahraga  sebagai  wujud pemerintahan yang menjalankan perannya melalui pelayanan, pemberdayaan juga dari segi pembangunan.  Pelayanan  yang  dimaksudkan  disini  adalah  seperti  apa  pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan melalui Perda.
5 Hari Sabarno, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 34.
Pada  dasarnya  pemerintah  hadir  untuk  menjalankan  sebuah  keteraturan  maka dibuatlah  aturan-aturan  yang  kemudian  diakui  secara  bersama  dan  tidak  merugikan  satu sama  lain.  Aturan  ini  yang  menjadi  sebuah  pegangan  setiap  anggota  masyarakat  agar keadilan  dapat  terwujud,  Dalam  melaksanakan  sebuah  kebijakan  pemerintah  haruslah didasarkan  oleh  sebuah  sebuah  dasar  hukum  yang  jelas  untuk  menjamin  kelangsungan keseimbangan dan aturan pada masyarakat dan pemerintah. Adapun regulasi yang mengatur terkait dengan pembinaan prestasi olahraga secara Nasional ialah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah  untuk  dapat  menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan  Keolahragaan  di  daerah, undang-undang tersebut mengantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
Dalam  hal  Pembinaan  Olahraga  di  Kabupaten  Indramayu  sesuaidengan kewennaganya dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu dalam rangka  meningkatkan  prestasi  olahraga  diantaranya  melalui  Proses  Pembinaan.  Dalam proses Pembinaan olahraga yang ada di Kabupaten Indramayu dapat terbagi atas dua yakni pembinaan  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini  Dinas  Pemuda  dan Olahraga Kabupaten Indramayu dengan sebutan lain Dispora serta Pembinaan yang dapat dilaksanakan oleh Komite Olahraga Kabupaten Indramayu dengan Sebutan lain KONI.
Dalam  Pembinaan  Oleh  Dinas  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Indramayu Pemerintah Kabupaten Indramayu telah menunjukkan perhatian dan keseriusannya terkait dengan  permasalahan  di  bidang  olahraga  dengan  membentuk  sebuah  Satuan  Kerja Pemerintah  Daerah  yang  secara  khusus  menangani  masalah  olahraga  yang  kemudian dinamakan Dinas Pemuda dan Olahraga.
Pembinaan  yang  dilaksanakan  adalah  sebagai  berikut  Pengadaan  sarana  dan prasarana,  Melaksanakan  kegiatan  atau  event  olahraga,  Melaksanakan  evaluasi  terkait prestasi olahraga di kabupaten Indramayu Mengawal atlet dalam mengikuti pekan olahraga daerah atau lintas daerah. Pihak pemerintah wajib melakukan kegiatan pembinaan terhadap olahraga  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  mengacu  kepada  Undang-undang  Nomor  11 tahun  2022  tentang  Keolahragaan  dan  Undang-undang  nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah.  Pemerintah  Daerah  wajib  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pembinaan tidak pada tataran tekhnis atau latihan tetapi lebih kepada pengawalan atlet baik dari segi sarana dan prasarana atau
dalam  mengikuti  event  olahraga.  Selain  itu  pembinaan  yang  diadakan  juga  berupa melaksanakan  event  olahraga  yang  dimaksudkan  untuk  menyaring  atlet-atlet  baru  dan mengevaluasi hasil latihan setiap cabang olahraga.
Komite olahraga nasional dibentuk oleh induk cabang olahraga beserta masyarakat. Komite  Olahraga  Kabupaten  Indramayu  dalam  hal  upaya  peningkatan  prestasi  olahraga dapat melaksanakan beberapa pembinaan sebagai berikut Melaksanakan permohonan dana kepada  pemerintah  daerah  sebagai  dana  untuk  pembinaan  olahraga,  Mengadakan  rapat beserta pengurus cabang olahraga yang ada di Kabupaten Indramayu membahas program di setiap cabang olahraga, Menyalurkan dana kepada cabang olahraga untuk dana pembinaan, Menyiapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional kepada pihak pemerintah.
Sebagai  mitra  kerja  pemerintah  di  bidang  olahraga,  Pembinaan  yang  akan dilaksanakan  oleh  KONI  membantu meningkatkan citra  nama  daerah  di  bidang  olahraga. Pembinaan  olahraga  di  Kabupaten  Indramayu  tidak  lepas  dari  keterkaitan  Sumber  daya manusianya,  baik  dari  pihak  pemerintah  ataupun  dari  pihak  pelatih  dan  atletnya  sendiri. Semakin  baik  dan  berdaya  saing  tinggi  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  maka  akan berpengaruh positif terhadap peningkatan prestasi olahraga.
Dinas pemuda dan olahraga, walaupun belum banyak yang memiliki latar belakang pendidikan  keolahragaan,  tetapi  ada  beberapa  staff  yang  pernah  mengikuti  kejuaraan ataupun aktif di sebuah cabang olahraga (pernah menjadi atlet) 6 . Hal ini dapat dimaklumi, mengingat  bahwa  sarjana  keolahragaan  lebih  banya  terjun  ke  dunia  kerja  sebagai  guru olahraga.  Tidak  berbeda  jauh  dengan  Dispora,  pihak  Komite  Olahraga  Kabupaten Indramayu  telah  menempatkan  orang-orang  yang  berkompeten  dalam  bidang  olahraga selaku pejabat staff ataupun pelaksana kerja organisasi olahraga.
Pihak  pemerintah  maupun  KONI  lebih  meningkatkan  daya  saingnya  di  bidang olahraga dengan mengikut sertakan pihak-pihak terkait yaitu jajaran pegawai Dispora bagian keolahragaan,  pelatih,  maupun  pengurus  cabang  olahraga  dan  KONI  kedalam  pelatihan keolahragaan yang dilaksanakan baik pada tingkatan lokal, daerah, ataupun tingkat nasional.
Dalam hal Pendanaan dalam Rangka Pembinaan Olahraga di Kabupaten Indramayu . Sumber pendanaan yang masih sangat minim serta alokasi dan pemanfaatannya yang belum
6 Hasil  Wawancara  dengan  Karsono,  Dinas  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Indramayu  Tanggal  3  Maret 2021.
optimal menjadi kendala utama. Pemerintah mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara.  Sedangkan  pemerintah  daerah  wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalaui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Dana  untuk  pembinaan  Olahraga  tidak  hanya  dikelola  oleh  Dinas  Pemuda  dan Olahraga tetapi juga dikelolah oleh pihak Komite Olahraga Kabupaten melalui dana hibah. Dalam  mengelola  dana  untuk  proses  perbaikan  ataupun  peningkatan  prestasi  olahraga  di Kabupaten  dalam  hal  ini  pembagiannya  tidak  hanya  pemerintah  yang  mengetahui  dan mengelola dana olahraga itu sendiri, tetapi juga memberikan kepada pihak KONI Kabupaten sebagai Induk olahraga dengan maksud bahwa pihak KONI lebih mengetahui secara teknis tentang latihan atlet, sehingga pengucuran dananya bisa tepat sasaran. Dana yang ada untuk pembinaan olahraga di Kabupaten Indramayu merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat secara bersama-sama.
Dalam ketentuan undang-undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan terkait Kewajiban,  Tugas  dan  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  penyelengaraan keolahragaan  diantaranya Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  berkewajiban memberikan  pelayanan,  kemudahan  serta  menjamin  terselenggaranya  kegiatan Keolahragaan  bagi  setiap  warga  negara  tanpa  diskriminasi 7 , berdasarkan  pada kewenangannya dalam Pasal 13 ayat (2) UU 11/2022 pemerintah daerah dapat melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah dan mengatur,  membina,  dan  mengembangkan  Keolahragaan  serta  mengoordinasikan, melaksanakan,  mengawasi,  dan  mengevaluasi  penyelenggaraan  Keolahragaan  di  daerah. selain  itu  tugas  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  penyelengaraan  keolahragaan diantaranya  dapat menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan  Keolahragaan  di  daerah berdasarkan  kebijakan  Keolahragaan  dan  mengoordinasikan,  mengawasi,  dan mengevaluasi  pelaksanaan  kebijakan  Keolahragaan  di  daerah  berdasarkan  kebijakan Keolahragaan 8 . Pemerintah  Daerah  melaksanakan  kebijakan  Keolahragaan  dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.
7 Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan
8 Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan

## B. Model  Sistem  Penyelengaraan  Keolahragaan  di  Kabupaten  Indramayu  sebagai Upaya Peningkatan Prestasi Atlet di Daerah
Dalam  melaksanakan  penyelengaraan  keolahragaan  terdapat  faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Tingkat  Prestasi  Olahraga  diantaranya  adalah  olahraga  tidak  terbangun secara terintegrasi  dengan  sistem  Pendidikan,  minimnya  dana  untuk  pembinaan  olahraga, belum optimalnya keterlibatan berbagai pihak terutama swasta dalam pembinaan olahraga, sarana  dan  prasaran  olahraga  yang  minim,  Masih  terdapat  politisisasi  terkait  rekuitmen terhadap atlet yang hendak dijadikan perwakilan daerah sehingga atlet yang memiliki potensi baik tidak menjadi prioritas, strategi peran dan prioritas dari pemerintah, dan profesi atlet tidak  atraktif  bagi  anak  bangsa.  Selain  itu      peran  Pelatih  menjadi  penting  dikarenakan pencapaian  sebuah  prestasi  oleh  atlet  tidak  lain  adalah  campur  tangan  dari  pada  atlet  itu sendiri.  Dari  sekian  banyak  tugas  yang  dimiliki  oleh  pelatih  maka  sangat  wajar  ketika pengaruh  atlet  dalam  peningkatan  prestasi  atlet  diperhitungkan.  Kualitas  Atlet  yang Berkualitas,  Bakat atlet akan mempengaruhi  kualitas latihan  dan  prestasi,  hal  ini menjadi penting  karena  sebuah  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  didasari  oleh  sebuah  hobiakan mudah untuk mengasah prestasi yang dimiliki.
Walaupun  terdapat  beberapa  faktor  yang dapat  memengaruhi tingkat  prestasi  atlet sebagaimana  diuraiakan  diatas  dalam  terbatas,  para atlet  di  kabupaten  Indramayu mampu menunjukkan  beberapa  prestasinya  di  berbagai  tingkatan  pertandingan.  Tidak  dapat dipungkiri  Indramayu  memiliki  atlet  yang  berkualitas,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa prestasi  yang  diraih  oleh  atlet  kabupaten  Indramayu  ditingkat  daerah  hingga  nasional, bahkan Internasioanl, misalkan Atlet sepak takraw yang telah mencapai prestasi pada ajang Asian Games yang dialaksanakan di Jakarta Palaembang 2018 lalu. Dari beberapa prestasi yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  keinginan  para  atlet  sudah  ada,  kualitas  yang dimilikinya  pun  sudah  bisa  dikatakan  berkualitas,  namun  Adapun  beberpa  faktor menghambat  sehingga  tidak  jarang  ada  beberapa  atlet  yang  memilih  daerah  lain  yang fasilitasnya lebih lengkap untuk memacu potensi yang dimilikinya.
Adapun  Faktor  Penghambat  yang  Mempengaruhi  Tingkat  Prestasi  Olahraga  di Kabupaten Indramayu diantaranya:
a. Masih  terdapat  politisisasi  terkait  rekuitmen  terhadap  atlet  yang  hendak  dijadikan perwakilan daerah sehingga atlet yang memiliki potensi baik tidak menjadi prioritas.
b. Olahraga  tidak  terbangun  secara  terintegrasi  dengan  sistem  Pendidikan,  banyak lembaga pendidikan yang memberikan ‘hukuman’ pada siswa yang lebih memilih olahraga dibanding belajar untuk nilai pelajaran yang bagus. Selain itu memang tidak ada  program  pelatihan  dari  pemerintah  yang  memberikan  ruang  bagi  setiap  siswa untuk  memilih  jalur  olahraga  untuk  berprestasi  lebih  baik  dengan  lebih  banyak memberikan  ruang  dan  berkontribusi  pada  setiap  event-event  olahraga  yg diselengarakan.
c. Sarana  dan  Prasarana  dari  Pemerintah  yang  Terbatas.  Atlet  tanpa  sarana  dan prasarana  tidak  akan  menghasilkan  apa-apa,  keterbatasan  fasilitas  sarana  dan prasarana baik itu berupa tempat latihan, kostum, dan alat olahraga yang lainnya bisa menjadi  hal  yang  besar  sehingga  sebuah  latihan  tidak  dapat  dilaksanakan. Dibutuhkan sarana dan prasarana olahraga berupa stadion dan gedung olahraga yang representatif  guna  melahirkan  atlet  berprestasi.  Pentingnya  sarana  dan  prasarana olahraga yang diungkapkan oleh pihak pemerintah ternyata belum mampu diadakan secara  menyeluruh  oleh  pihak  pemerintah,  sehingga  kebutuhan  atlet  akan  sarana olahraga  dan  prasarananya  tidak  dapat  terpenuhi  dengan  baik.  Masih  sangat kurangnya  fasilitas  untuk  para  atlet  dapat  dilihat  dari  masih  banyaknya  cabang olahraga  yang  jarang  melaksanakan  latihan  karena  tid-ak  adanya  tempat  latihan, dengan kurangnya sarana dan prasa-rana akan menyebabkan siklus latihan men-jadi tidak teratur, sehingga harapan untuk meraih prestasi yang maksimal akan jauh dari harapan.
d. Regenerasi Atlet di Setiap Cabang Olahraga yang Terhambat. Pembibitan olahraga adalah  tahapan  penting  yang  dijadikan  sebagai  pondasi  keberhasilan  sis-tem pembinaan prestasi olahraga. Kesalahan dalam melakukan proses pembibitan akan menyebabkan  regenerasi  tidak  berlanjut,  bahkan  bisa  mengakibatkan  kegagalan dalam  proses  pembinaan  prestasi  olahraga.  Regenerasi  atlet  dimulai  dengan pembibitan  dan  pembinaan  atlet  yang  sudah  harus  dimulai  dengan  harapan pertumbuhan  atlet  di  daerah  dapat  berkesinambungan  dalam  mencapai  prestasi. Dalam mengupayakan regenerasi atlet ini pihak pemerintah daerah mencoba untuk bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk kembali mengadakan pekan olahraga ditingkatan  siswa.  Arah  program  pemerintah  mesti  berkelanjutan,  salah  satu  cara
dengan  pemassalan  kembali  olah  raga  di  tengah-tengah  masyarakat  hingga  fokus membina atlet berbakat menjadi atlet berprestasi
e. Dana yang Terbatas. Muara dari faktor penghambat meningkatnya sebuah prestasi adalah  ter-bentur  di  masalah  dana  yang  sudah  dimulai  dari  akarnya,  dimana  dana APBN dan APBD yang diberikan untuk persoalan keolahragaan. Potensi atlet dan pelatih yang berkualitas akan terbentur dengan kebutuhan atlet tidak dapat terpenuhi dengan  baik  apabila  dananya  minim,  tidak  hanya  itu,  target  pengadaan  fasilitas tempat latihan olahraga juga akan sulit terealisasi.
f. Belum adanya jaminan masa depan atlet. Penghargaan menjadi sesuatu yang amat penting  untuk  meningkatkan  sebuah  prestasi.  Dalam  hal  meningkatkan  prestasi olahraga,  Penghargaan  merupakan  bentuk  apresiasi  yang  diberikan  kepada  atlet maupun pelatih atas usahanya dalam meraih sebuah prestasi baik oleh perorangan ataupun beregu. Penghargaan yang dimaksudkan di atas tidak hanya diberikan oleh pemerintah  atau  pemerintah  daerah  saja,  akan  tetapi  penghargaan  juga  dapat diberikan  oleh  organisasi  olahraga,  organisasi  lainnya,  dan  atau  perseorangan. Bentuk penghargaan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk dana ataupun uang akan  tetapi  juga  dapat  berbentuk  pemberian  kemudahan,  beasiswa,  asuransi pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kese-jahteraan, ataupun dalam bentuk penghar-gaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
Pemerintah sudah seharusnya memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga misalnya  atlet  yang  memiliki  semangat  dan  rasa cinta terhadap  daerahnya  sendiri, makanya mereka berjuang untuk mengharumkan nama daerah di bidang olahraga, akan tetapi yang perlu diingat bahwa atlet dan pelatih juga membutuhkan kepastian hidup,  yang  apabila  dibenturkan  dengan  masalah  ekonomi  maka  semangat  untuk terus  berkarya  lambat  laun  juga  akan  menurun 9 .    Dengan  demikian  untuk  dapat mengentas  beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  prestasi  atlet,  Pemerintah Dapat hadir untuk dapat melaksanakan kewenanganya berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, dengan memberikan problem solving
9 Widyani  Permatasari,  “Analisis  Peranan  Pemerintah  Daerah  dalam  Peningkatan  Prestasi  Olahraga” Government Volume 7, ISSN 1979-5645Nomor 1, Januari 2011 hlm. 49-60.
sesuai dengan kewenagannya misalnya dengan membuat model/ rumusan kebijakan yang nantinya akan ditetapkan sebagai produk hukum daerah sebagai payung hukum bagi  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  penyelenaggaraan  keolahragaan  di Kabupaten Indramayu.
Adapun Model Sistem Penyelengraan Keolahragaan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dapat meliputi:
a. Pembinaan dan pengembangan olahraga
Mengatur  tentang: upaya  peningkatan  kualitas  Pelaku  olahraga,  diarahkan  pada peningkatan  kesegaran  jasmani,  mental,  dan  rohani  masyarakat,  serta  ditujukan untuk pembentukan watak dan kepribadian, disiplin dan sportifitas yang tinggi dalam kegiatan keolahragaan. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan, mencakup: a. olahraga  Pendidikan,  b.  olahraga  prestasi,  c.  olahraga  rekreasi,  d.  olahraga berkebutuhan khusus; dan e. olahraga Aparatur Sipil Negara.
b. Tenaga keolahragaan
Mengatur  tentang :  Peran  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  menyelenggarakan pembinaan  dan  pengembangan  tenaga  keolahragaan  guna  pembinaan  dan pengembangan olahraga pendidikan, serta untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan  prestasi  olahragawan  Daerah.  Tenaga  keolahragaan  meliputi:  guru  olahraga, pelatih,  instruktur  atau  pemandu,  wasit,  juri,  manajer,  promotor,  administrator, penyuluh,  tenaga  medis  dan  para medis, ahli  gizi,  ahli  biomekanika,  psikolog  dan tenaga lain yang terkait dengan keolahragaan.
Pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan dilaksanakan melalui, fasilitasi pembinaan  dan/atau  pelatihan,  fasilitasi  jaminan  keselamatan;  dan  peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan penghargaan.
c. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga
Mengatur tentang : Pembinaan   dan   pengembangan organisasi olahraga, meliputi penyediaan  prasarana  dan  sarana  pendampingan  program  dan  bantuan  pendanaan. Pembinaan  dan  pengembangan  tersebut  dilaksanakan  untuk  mendukung penyelenggaraan  kompetisi/turnamen,  pelatihan,  pendidikan,  dan  penataran,  yang dilaksanakan  oleh  organisasi  olahraga  Daerah,  serta  untuk  peningkatan  mutu organisasi.

## d. Penyediaan sarana dan prasarana
Mengatur  tentang: Peran  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  masyarakat menyediakan  prasarana  olahraga  guna  mendukung  upaya  pembinaan  dan pengembangan  olahraga  serta  budaya  olahraga,  yang  dilaksanakan  melalui  proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan. Penyediaan prasarana olahraga dalam bentuk pembangunan prasarana olahraga, rekayasa teknis pada prasarana infrastruktur Daerah dan penyediaan fasilitas umum olahraga.
e. Industri olahraga
Mengatur  tentang: Peran  Masyarakat  dapat  membentuk  industri  olahraga  guna mendukung kemajuan keolahragaan di Daerah dengan memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga. Industri olahraga sebagaimana dimaksud, dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjual belikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat dan jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional.
f. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga
Mengatur  tentang: Peran  Pemerintah  Daerah  dan/atau  masyarakat  dapat menyelenggarakan  kejuaraan  olahraga  di  Daerah  dalam  rangka  membudayakan olahraga,  menjaring  bibit  olahragawan  potensial,  meningkatkan  kesehatan  dan kebugaran,  meningkatkan  prestasi  olahraga,  memelihara  persatuan  dan  kesatuan bangsa,  serta  mendukung  peningkatan  ketahanan  nasional.  Penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi kejuaraan olahraga tingkat Daerah, Provinsi, nasional, dan internasional dan pekan olahraga daerah.
g. Pengembangan IPTek keolahragaan
Mengatur tentang: Pengembangan IPTek keolahragaan Daerah dapat dilaksanakan melalui  Perangkat  Daerah  yang  membidangi  urusan  IPTek,  lembaga  penelitian, pengembangan dan penerapan IPTek yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kerjasama dengan lembaga atau tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan.
h. Peran masyarakat dan dunia usaha
Mengatur  tentang: Masyarakat  dan  dunia  usaha  memiliki  peran  dalam penyeleggaraan keolahragaan di Daerah. Peran masyarakat dan dunia usaha meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab.

## i. Koordinasi
Mengatur  tentang: Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  melaksanakan  koordinasi penyelenggaraan  keolahragaan  dengan  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah Provinsi, induk organisasi keolahragaan, dan badan usaha di Daerah.
j. Kerjasama
Mengatur  tentang :  Peran  Pemerintah  Daerah  dapat  mengembangkan  kerjasama dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan, sesuai ketentuan perundang-undangan. Kerjasama  dilakukan  dengan  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  Provinsi, Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kabupaten  lain,  induk  organisasi  keolahragaan, lembaga pendidikan, badan usaha, masyarakat; dan/atau pihak luar  negeri.
k. Sistem informasi keolahragaan
Mengatur  tentang: Peran  Pemerintah  Daerah  dapat  membentuk  sistem  informasi keolahragaan yang terintegrasi dengan sistem informasi keolahragaan nasional dan Daerah Provinsi . Sistem informasi paling kurang meliputi perencanaan keolahragaan daerah,  potensi  olahraga  daerah,  data  olahragawan,  tenaga  keolahragaan;  dan prasarana dan sarana
l. Penghargaan
Mengatur  tentang: Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  memberikan  penghargaan kepada  organisasi  olahraga,  perorangan,  lembaga  swadaya  masyarakat,  lembaga pendidikan,  dan  badan  usaha  yang  berprestasi  serta  memiliki  kontribusi  terhadap keberhasilan  penyelenggaran  keolahragaan.  Penghargaan  kepada  perorangan diprioritaskan  kepada,  olahragawan  perseorangan,  olahragawan  yang  tergabung dalam  regu  atau  tim,  pelatih,  official,  mantan  olahragawan  yang  telah  berprestasi dan/atau memberikan kontribusi terhadap perkembangan keolahragaan Daerah; dan tokoh olahragawan
m. Pendanaan
Mengatur  tentang: Peran Pemerintah  Daerah  wajib  menyediakan  pendanaan keolahragaan  berdasarkan  prinsip  berkecukupan  dan  berkelanjutan.  Sumber pendanaan  keolahragaan  sebagaimana  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  hasil  kerjasama Pemerintah  Daerah  Kabupaten,  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  atau  corporate
social responsibility (CSR), bantuan luar negeri yang tidak mengikat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## C. PENUTUP

## A. Simpulan
1. Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Indramayu, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut Pembinaan olahraga  di  Kabupaten  Indramayu  dapat  dilaksanakan  dengan  membagi  tugas dalam  melaksanakan  perannya  dalam  bentuk  pembinaan  dengan  mengadakan event  olahraga  serta  pengadaan  sarana  dan  prasarana  dilaksanakan  oleh  Dinas Pemuda dan Olahraga dan untuk pembinaan fisik lebih diberikan tanggungjawab kepada  pihak  Komite  olahraga  di  tingkat  daerah  Adapun  kewenagan  yang diberikan  kepada  pemerintah  daerah  baik  pemerintah  daerah  provinsi  maupun kabupaten/kota yaitu dalam melaksanakan penyelenagaraan keolahragaan Pemda dapat  menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan  Keolahragaan  di  daerah berdasarkan  kebijakan  Keolahragaan  dan  mengoordinasikan,  mengawasi,  dan mengevaluasi  pelaksanaan  kebijakan  Keolahragaan  di  daerah  berdasarkan kebijakan Keolahragaan . Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.
2. Dalam  melaksanakan  penyelengaraan  keolahragaan  terdapat  faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Tingkat  Prestasi  Olahraga  diantaranya  adalah  olahraga  tidak terbangun  secara  terintegrasi  dengan  sistem  Pendidikan,  minimnya  dana  untuk pembinaan  olahraga,  belum  optimalnya  keterlibatan  berbagai  pihak  terutama swasta  dalam  pembinaan  olahraga,  sarana  dan  prasaran  olahraga  yang  minim, Masih terdapat politisisasi terkait rekuitmen terhadap atlet yang hendak dijadikan perwakilan  daerah  sehingga  atlet  yang  memiliki  potensi  baik  tidak  menjadi prioritas, strategi peran dan prioritas dari pemerintah, dan  belum adanya jaminan masa  depan  atlet,  kaitanya  dengan  tingkat  prestasi  atlet  peran  Pelatih  menjadi penting dikarenakan pencapaian sebuah prestasi oleh atlet tidak lain adalah campur tangan  dari  pada  atlet  itu  sendiri.  Atlet  dan  pelatih  yang  Berkualitas  akan mempengaruhi  kualitas  latihan  dan  prestasi.  Dengan  demikian  untuk  dapat
mengentas  beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  prestasi  atlet,  pemerintah daerah  sesuai  dengan  kewenagannya  dapat  membuat  model/rumusan  kebijakan yang  nantinya  akan  ditetapkan  sebagai  produk  hukum  daerah  sebagai  payung hukum  bagi  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  penyelenaggaraan keolahragaan  di  Kabupaten  Indramayu.  Adapun  Model  Sistem  Penyelengraan Keolahragaan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah Daerah meliputi lingkup perencanaan,  pembinaan  dan  pengembangan  olahraga,  tenaga  keolahragaan, pembinaan  dan  pengembangan  organisasi  olahraga,  penyediaan  sarana  dan prasarana, industri olahraga, penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pengembangan IPTek  keolahragaan,  peran  masyarakat  dan  dunia  usaha,  koordinasi,  Kerjasama, sistem informasi keolahragaan, penghargaan dan pendanaan.

## B. Saran
1. Seturut  dengan  ditetapkannya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2022  tentang Keolahragaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelnggaraan Keolahragaan sudah diatur secara eksplisit dengan demikian saran yang diberikan untuk  pemerintah  daerah  kabupaten  Indramayu  ialah  pemerintah  daerah  dapat “menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan  dengan  mempertimbangkan  potensi daerah dan kondisi daerah.”
2. Model yang ditawarkan dalam penulisan ini ialah Model Sistem Penyelenggaraan Keolahraggan di Kabupaten Indramayu, model tersebut dapat digunakan baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Indramayu dalam menyusun ruang lingkup pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, kemudian diuraikan kedalam materi muatan Rancangan peraturan Daerah  yang  hendak  disusun,  diharapkan  Model  tersebut  dapat  mengentas permasalahan penyelengaraan keolahragaan di Kabupaten Indramayu.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku :
Naskah Akademik Penyelengaraan Keolahragaan Kabupaten Indramayu Tahun 2021
Sabarno,  Hari.  2008.  Memandu  Otonomi  Daerah  Menjaga  Kesatuan  Bangsa.  Jakarta: Sinar Grafika.
Solichin Addul Wahab 2004. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta Bumi Aksasra.
Sunarno,  Siswanto.  2014.  Hukum  Pemerinta-han  Daerah  Di  Indonesia.  Jakarta:  Sinar Grafika Offset.
B. Jurnal
Widyani Permatasari. “Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Olahraga” Government Volume 7, ISSN 1979-5645 Nomor 1, Januari 2011 hlm. 49-60.

## C. Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

## D. Sumber Lain
Wawancara dengan Karsono, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu.