Paramita: Historical Studies Journal, 30(2), 2020

## Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Volume 2 No (2), 2019, Hal. 17-26

## Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA): Perannya Dalam Pembangunan Kota Banda Aceh (1983-2015)

## Widia Munira
Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Jabal Ghafur (Unigha), Sigli

## ABSTRACT
The  study,  titled  "The  Role  of  Regional Development  Planning  Board  (Bappeda)  in Banda Aceh City Development,  1983 to 2015", aims to explain the role of Bappeda Kota Banda Aceh  and  the  planning  process  and  the development  of  these  obstacles.  The  method used in this study  is a critical historical method (historical)  with  a  qualitative  approach.  The resources obtained from the Office of BAPPEDA  Banda  Aceh,  as  well  as  interviews with  the  characters  involved  in  this  study.  The results  showed  that  Bappeda  Kota  Banda  Aceh has  a  very  important  role  towards  the development  of  the  city  of  Banda  Aceh. Development  planning  process  Banda  Aceh  to formulate a basic pattern of development that is and  apply  the  long  term  to  the  regions  and develop  plans  of  regional  development  by carrying out coordination with related institutions,  overseeing  the  preparation  and conduct  research  on  issues  and  a  potential source  area  of  Banda  Aceh  ,  In  the  process  of development planning in Banda Aceh, there are certainly  obstacles  such  as  frequent  changes  in regulations  and  legislation,  thus  weakening coordination  and  communication  among  the institutions involved.
Key  words:  The  role,  Planning,  City  of  Banda Aceh.

## ABSTRAK
Penelitian  yang  berjudul  “Peranan  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)  dalam  Pembangunan  Kota  Banda Aceh,  1983-2015”,  ini  bertujuan  menjelaskan peranan Bappeda Kota Banda Aceh serta proses perencanaan pembangunan dan kendala- kendala  tersebut.  Metode  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah kritis (historis) dengan pendekatan kualitatif. Sumber- sumber  yang  diperoleh  berasal  dari  Kantor BAPPEDA Kota Banda Aceh, serta wawancara dengan tokoh-tokoh yang terkait dalam penelitian  ini.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  Bappeda  Kota  Banda  Aceh  mempunyai peranan  yang  sangat  penting  terhadap  proses pembangunan kota  Banda  Aceh.  Proses perencanaan  pembangunan  Kota  Banda  Aceh merumuskan  suatu  pola  dasar  pembangunan yang  bersifat  dan  berlaku  jangka  panjang  bagi daerah  yang  bersangkutan  dan  menyusun rencana-rencana  pembangunan  daerah  dengan cara  melaksanakan  koordinasi  dengan  instansi terkait, mengawasi persiapan serta mengadakan penelitian  tentang  permasalahan  dan  sumber potensi daerah Kota Banda Aceh. Dalam proses perencanaan  pembangunan  Kota  Banda  Aceh, tentu  ada  kendala  seperti  sering  berubahnya peraturan dan undang-undang, sehingga melemahnya  koordinasi  dan  komunikasi  antara lembaga yang terkait.
Kata kunci: Perannan, BAPPEDA, Kota Banda Aceh.

## Author correspondence
Email : munirawidia@yahoo.com Available online at http://jurnal.unsyiah.ac.id/riwayat/

## PENDAHULUAN
Aceh  merupakan  salah  satu  wilayah Republik  Indonesia  yang  terhambat memulai  pembangunan  hampir  semua bidang.  Hingga  akhir  tahun  1960-an masyarakat  Aceh  terutama  masyarakat pedalaman  yang  belum  menikmati kemerdekaan  seperti  dalam  bidang pembangunan.
Kondisi demikian sedikit  banyak  dapat  dipahami  sebagai akibat  perang  yang  berkepanjangan (Zikria dkk, 2008:3).
Dalam upaya
mendorong pembangunan  Aceh  pasca  konflik  yang berkepanjangan Gubernur A. Muzakkir Walad menggagas terbentuknya sebuah lembaga  Badan  Pertimbangan  dan Perencanaan  Pembangunan  (BP3D) tahun  1967  di    Provinsi  Daerah Istimewa  Aceh.  BP3D  tidak  berumur panjang  karena  setahun  kemudian Gubernur  meleburnya  menjadi  badan baru bernama Badan Perencana
Pembangunan  Aceh  (BPPA)  Atau sering  juga  disebut  Aceh  Development Board  (ADB).  Terbentuknya  ADB berdasarkan  keputusan  Gubernur  Aceh No.  53/III/1968  tanggal  26  Juni  1968. Kemudian  pada  tahun  1975  ADB diubah  menjadi  Bappeda  oleh  Presiden Republik Indonesia.
Gagasan  ini  kemudian  diadopsi
oleh pemerintah Jakarta dengan membentuk  lembaga  sejenis  ditingkat nasional  yang  saat  ini  dikenal  dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Seiring terbentuknya  Kotamadya  Banda  Aceh
pada tahun 1963 berdasarkan keputusan Menteri  Pemerintahan  Umum  dan Otonomi  Daerah,  maka  pada  tahun 1983 dibentuk juga Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kotamadya Banda Aceh. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  mempunyai  tugas  pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan  kebijakan  daerah  yang meliputi  ekonomi,  fisik  sosial  budaya serta pengendalian dan evaluasi (www.bappeda.bandaacehkota.go.id , diakses 22 Januari 2015).
Sejak  berdirinya  Bappeda  di Kota  Banda  Aceh  sangat  banyak perubahan  yang  terjadi,  baik  di  bidang infrastruktur,
maupun dalam
pemerintahan.  Banyak  instansi  yang terlibat    dalam  pembangunan  Kota Banda  Aceh,  salah  satunya  adalah
Bappeda. Peran Bappeda dalam pembangunan Kota Banda Aceh sangat signifikan, terutama dalam
menjalankan  fungsinya  sebagai  badan perencanaan  pembangunan  di  daerah Bappeda dituntut untuk berperan secara aktif, efektif dan efisien dalam meletakkan kerangka dasar pembangunan  di  daerah  yang  kokoh untuk  dapat  mewujudkan  keberhasilan
pembangunan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui (1) sejarah berdirinya BAPPEDA  Kota  Banda  Aceh;  (2) Fungsi dan Tugas Bappeda Kota Banda Aceh; (3) Proses Perencanaan Pembangunandari Bappeda Kota Banda
Aceh;  (4)  Peran  Bappeda  Kota  Banda Aceh  dalam  Pembangunan  di  Kota Banda  Aceh;  dan  (5)  Kendala-kedala yang  dihadapi  oleh  Bappeda  Kota Banda Aceh.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.  Menurut  Jane  Richie  dalam Moleong  Laxy  (2007:6),  penelitian
kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya  di  dalam  dunia,  dari  segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Senada  dengan  itu  Maleong  Laxy sendiri mengemukakan bahwa penelitian  kualitatif  adalah  penelitian yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan dan lain-lain. Sementara metode yang digunakan  adalah  metode  sejarah. Suhartono W. Pranoto (2006:11),
mengemukakan  metode  adalah  cara atau  prosedur  untuk  mendapatkan objek  atau  dengan  kata  lain  metode merupakan  cara  untuk  berbuat  atau mengerjakan  sesuatu  dalam  suatu sistem  yang  terencana  dan  teratur. Karena penelitian ini bertujuan merekonstruksi masa lalu, maka metode yang digunakan metode sejarah.  Gilbert  J.  Garragahan  dalam Dudung Abdurrahman (1999:43) mengemukakan  bahwa  metodesejarah adalah  seperangkat  aturan  dan  prinsip sistematis untuk mengumpulkan
sumber-sumber  sejarah  secara  efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan  sistesis  dari  hasil-hasil yang  dicapai  dalam  bentuk  yang tertulis. Untuk langkah kerja, penulis mengambil prosedur yang dikemukakan oleh Gottchalk dalam Dudung Abdurrahman (1999: 44) sebagai berikut :
1. Pengumpulan  objek  yang  berasal suatu  zaman  dan  pengumpulan bahan-bahan  tertulis  dan  lisan relavan.
2. Menyingkirkan bahan-bahan yang dianggap tidak otentik.
3. Menyimpulkan  kesaksian  yang dapat dipercaya berdarsarkan bahan-bahan yang otentik.
4. Penyusunan  kesaksian  yang  dapat dipercaya  itu  menjadi  suatu  kisah atau penyajian yang berarti. Dalam  proses  pengumpulan  data, dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi,  dan  wawancara,  guna memperoleh  data-data  yang  berkaitan dengan objek yang diteliti.
Setelah  memperoleh  data-data  yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan teknik metode
penelitian sejarah, dengan cara melakukan  kritik  sumber,  baik  secara intern  maupun  ekstern  tentang  keaslian dari sumber data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya peneliti memberikan  penafsiran  dengan  teknik deskripsi,  narasi  dan  analisis.  Langkah terakhir  adalah  peneliti  melakukan histotiografi  atau  penulisan  sejarah berdasarkan  data  yang  telah  ada  ke dalam  bentuk  penulisan  karya  ilmiah (Sjamsuddin, 2007:155-157).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Kota Banda Aceh
Keberadaan  wilayah  geografis  Kota Banda  Aceh  terletak  antara  05  16'  15"  - 05 36' 16" Lintang Utara dan 95 16' 15" -  95  22'  35"  Bujur  Timur  dengan  tinggi rata-rata  0,80  meter  diatas  permukaan laut.  Kota  Banda  Aceh  terdiri  dari  9 Kecamatan  dan  90  Desa.  Luas  wilayah administratif  Kota  Banda  Aceh  sebesar 61.359 Ha atau kisaran 61, 36 Km2.
Banda Aceh telah dikenal sebagai ibukota Kerajaan Aceh
Darussalam  sejak  tahun  1205  dan merupakan  salah  satu  kota  Islam  tertua di  Asia  Tenggara.  Kota  ini  didirikan pada hari Jumat, 1 Ramadhan 601H (22 April 1205) oleh Sultan Alaidin Johansyah setelah berhasil menaklukkan  Kerajaan  Hindu/Budha
Indra  Purba  dengan  ibukotanya  Bandar Lamuri.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka diaturlah Peraturan Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 1988 yang menetapkan
tanggal  22  April  1205  sebagai  tanggal berdirinya  kota  tersebut.  Banda  Aceh
Darussalam pernah menderita
kehancuran  pada  waktu  pecah  "Perang Saudara"  antara  Sultan  yang  berkuasa dengan  adik-adiknya,  peristiwa  ini dilukiskan  oleh  Teungku  Dirukam dalam  karya  sastranya  Hikayat  Pocut
Muhammad
(www.bandaacehkota.go.id,  diakses  05 Mei 2015).
Selain itu dalam beberapa catatan sejarah, diketahui bahwa Laksamana  dari  kerajaan  Cina,  Cheng Ho  pernah  singgah  di  Banda  Aceh dalam  ekspedisi  pertamanya  antara tahun 1405-1407 setelah singgah
terlebih  dahulu  di  Palembang.  Pada saat  itu  kerajaan  Aceh  dikenal  dengan kerajaan Samudera Pasai. Pada saat itu Cheng Ho memberikan lonceng raksasa "Cakra  Donya"  kepada  Sultan  Aceh, untuk  rujukan  yang  kini  tersimpan  di museum Banda Aceh.
Pada saat terjadi perang melawan ancaman kolonialisme, Banda Aceh  menjadi  pusat  perlawanan  Sultan
dan  rakyat  Aceh  selama  70  tahun
sebagai jawaban atas ultimatum Kerajaan  Belanda  yang  bertanggal  26 Maret  1837.  Setelah  rakyat  Aceh  kalah dalam  peperangan  ini  maka  diatas puing  kota  ini  pemerintahan  kolonial Belanda  mendirikan  Kutaraja  yang kemudian  disahkan  oleh  Gubernur Jenderal  Van  Swieten  di  Batavia dengan  beslit  yang  bertanggal  16  Maret 1874.
Pergantian  nama  ini  banyak terjadi  pertentangan  di  kalangan  para tentara  Kolonial  Belanda  yang  pernah bertugas  dan  mereka  beranggapan bahwa  Van  Swieten  hanya  mencari muka  pada  Kerajaan  Belanda  karena telah berhasil menaklukkan para
pejuang Aceh dan mereka
meragukannya.
Setelah  masuk  dalam  pangkuan Pemerintah  Republik  Indonesia  baru sejak  28  Desember  1962  nama  kota  ini kembali  diganti  menjadi  Banda  Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan  Umum  dan  Otonomi Daerah  bertanggal  9  Mei  1963.  Kota Banda Aceh dengan kebesaran sejarahnya, mewariskan budaya bernuansa Islami dan adat-istiadat yang sangat  mempesona.  Warisan  kebesaran budaya  ini,  tentunya  harus  dapat dipelihara dan dilestarikan untuk kehidupan  masa  sekarang  maupun untuk  generasi  yang  akan  datang melalui  pembangunan  secara  bertahap dan berkesinambungan. Apalagi hadirnya  regulasi  berupa  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah  Aceh  memberikan  peluang yang  sangat  besar  kepada  Pemerintah Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten daerah yang sesuai dengan karakteristik, potensi  dan  kebutuhan  masyarakat sendiri (Nurdin, 2011:140).

## Sejarah  Berdirinya  Bappeda  Kota Banda Aceh
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah  (Bappeda)  Kota  Banda  Aceh merupakan  lembaga  teknis  daerah dibidang  penelitian  dan  perencanaan pembangunan  daerah  yang    dipimpin oleh  seorang  kepala  badan  yang  berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota  melalui  Sekretaris  Daerah.
Badan Perencanaan pembangunan Daerah  Kota  Banda  Aceh  dibentuk dibentuk berdasarkan pertimbangan :
1. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan  adanya  peningkatan keselarasan  antara  pembangunan
sektoral dan pembangunan daerah. 2. Bahwa dalam rangka usaha menjamin  laju  perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan didaerah,  diperlukan  perencanaan yang  lebih  menyeluruh,  terarah dan terpadu. Bertitik tolak pada pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di atas, makaberdasarkan  surat keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 061/390/1981  tanggal  11  November 1981 yang bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan daerah secara profesional dan  lingkungan  Kota  Banda  Aceh terpadu, terkoordinasi, menyeluruh
berdaya  guna  dan  berhasil  guna  bagi pembangunan.  Lembaga  ini  berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Banda Aceh (litbang Bappeda Kota Banda Aceh).
Fungsi  dan  Tugas  Bappeda  Kota Banda Aceh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan wewenang  Otonomi  Daerah  di  Bidang
Perencanaan  Pembangunan  Daerah dengan fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan  Kebijakan  Teknis dalam Lingkup perencanaan pembangunan daerah.
2. Pelayanan Penunjang
penyelenggaraan  Pemerintahan Kota Banda Aceh.
3. Pelaksanaan  tugas  lain  yang diberikan  oleh  Walikota  Banda Aceh  sesuai  dengan  Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan fungsi tersebut  di  atas  Bappeda  Kota  Banda
Aceh mempunyai wewenang :
1. Menyusun RPJPD, RPJMD dan
RKPD  Pemerintah  Kota  Banda
Aceh.
2. Melakukan pemeriksaan kesesuaian penyusunan dokumen  perencanaan  SKPD (Renstra dan Renja SKPD).
3. Menyusun program tahunan
sebagai pelaksanaan rencana tersebut yang dibiayai oleh Daerah  sendiri  ataupun  yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan  kedalam  program Provinsi  dan  diusulkan  kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan  ke  dalam  program tahunan nasional.
4. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas- dinas,  satuan  organisasi  lain dalam  lingkungan  pemerintah daerah,  instansi-instansi  vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan  lain  yang  berada dalam  wilayah  Daerah  Kota Banda Aceh.
5. Menyusun  rencana  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kota Banda Aceh bersama dengan TAPD, dibawah koordinasi  Sekretaris  Daerah Kota Banda Aceh.
6. Melakukan koordinasi dan mengadakan  penelitian  untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah. 7. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk  penyempurnaan  rencana lebih lanjut.
8. Memonitor
pelaksanaan
pembangunan di Daerah.
9. Melakukan  kegiatan  lain  dalam
rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Walikota. Secara  umum  kegiatan    diatas dilakukan melalui mekanisme penyusunan  rencana  tahunan  secara bertahap  mulai  dari  bermusyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), yang merupakan wahana  untuk  menyerap  berbagai usulan masyarakat dalam proses pembangunan.  Musyawarah  dilakukan pertama di lingkungan kelurahan kemudian  dibahas  ke  musyawarah kecamatan,  bulan  berikutnya  untuk menentukan  prioritas  usulan  yang  akan diajukan  pada  Pemerintah  Kota.  Pada tahap ini peran BAPPEDA Kota Banda Aceh  sebagai  pihak  yang  menentukan prioritas  usulan  pembangunan  yang akan diajukan pada penyusunan
Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBA) tahun berikutnya.

## Visi  dan  Misi  Bappeda  Kota  Banda Aceh
Adapun  visi  dan  misi  Bappeda  Kota Banda Aceh sebagai Berikut:
Visi:  Perencanaan  pembangunan  kota yang dibuat untuk mewujudkan perencanaan  pembangunan  kota  yang partisipatif  dalam  mewujudkan  Banda Aceh  sebagai  Model  Kota  Madani. Misi:  Bappeda  Kota  Banda  Aceh mempunyai misi sebagai berikut:
a. Meningkatkan  kinerja  aparatur perencanaan pembangunan yang profesional.
b. Memperkuat sistem perencanaan pembangunan yang berbasis
partisipasi masyarakat.
c. Meningatkan  ketersediaan  dan pengelolaan data dan informasi   yang  akurat  dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, dan
partisipatif.
d. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan.
e. Memberikan  pelayanan  terbaik dan  berkualitas  kepada  seluruh stakeholder perencanaan.
f. Meningkatkan  kualitas  dokumen perencanaan melalui proses yang partisipatif.
g. Meningkatkan  kualitas  sumber daya  aparatur  perencana  demi mendukung peningkatan kualitas perencanaan.
h. Meningkatkan pembinaan disiplin dan kesejahteraan aparatur. Sehingga Bappeda
Kota  Banda  Aceh  Mempunyai motto “perencanaan  yang  baik merupakan tujuan kami”.

## Peran  Bappeda  Kota  Banda  Aceh dalam  Pembangunan  di  Kota  Banda Aceh
Bappeda  Kota  Banda  Aceh  dibentuk berdasarkan  surat  keputusan  Walikota Banda  Aceh    Nomor  061/390/1981 tanggal  11  November  1981  yang mempunyai  tugas  untuk  membantu pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dalam menyelenggarakan pembangunan daerah. Dalam meningkatkan pembangunan Kota Banda Aceh
Bappeda  kota  Banda  Aceh  sudah menjalin  kerja  sama  dengan  daerah tetangga  melalui  program  Basajan (Banda  Aceh,  Sabang  dan  Jantho). Peran  Bappeda  Kota  Banda  Aceh sebagai perencana pembangunan daerah sudah  berjalan  dengan  baik  dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bappeda  Kota  Banda  Aceh  berperan aktif sebagai perencana, pengkoordinasi dan pengendali pelaksanaan
pengembangan  pembangunan  daerah seperti  RPJM,  RPJP  dan  Renstra
SKPD.
a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh 2000-2015 Penyusunan Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Kota Banda  Aceh  mempunyai  peranan  yang sangat strategis sehingga perlu dilakukan  secara  sistematis,  terarah, terpadu  dan  menyeluruh  melalui  kajian mendalam  dengan  melibatkan  berbagai pihak yang berkepentingan serta mempertimbangkan  isu-isu  strategis yang  berkembang  baik  di  level  lokal, regional, nasional maupun global. Berkaitan  dengan  penjelasan  di  atas kepala  Bappeda  kota  Banda  Aceh menjelaskan, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang merupakan suatu keharusan bagi
pemerintah  daerah  yang  mempunyai nilai sangat tinggi karena untuk
pertama  kalinya  dilakukan  sebagai akibat  dari  perubahan  paradigma  dan format perencanaan pembangunan secara nasional (wawancara: Muhammad Ridha, 04 Agustus 2015). b. Penyusunan Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah (RPJM) 2006-2010 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)  merupakan  kewajiban  daerah sebagai  amanat  Undang-Undang  No. 32  tahun  2004  tentang  pemerintah daerah,  Undang-Undang  No.  25  tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan  nasional  serta  peraturan Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008 tentang  tahapan,  tata  cara  penyusunan, pengendalian  dan  evaluasi  pelaksanaan rencana  pembangunan  daerah,  melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan  di  Bappeda  baik  unsur pimpinan, unsur staf sekretariat
maupun unsur pelaksana bidang.
c. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Rencana Strategis (Renstra) Bappeda  Kota  Banda  Aceh  Tahun 2012-2017 merupakan dokumen
perencanaan  Bappeda  untuk  periode  5
(lima)  tahun.  Renstra  SKPD  menjadi instrumen  penting  dalam  pembangunan daerah  karena  memiliki  fungsi  dan peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah. Renstra  SKPD  merupakan  bagian integral  dalam  sistem  perencanaan pembangunan, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan selanjutnya menjadi pedoman  dalam  penyusunan  rencana kerja SKPD atau rencana pembangunan tahunan (wawancara: Muhammad Ridha, 04 Agustus 2015). Bappeda  sebagai  salah  satu  SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai  tugas  pokok  membantu Walikota  dalam  urusan  perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan  daerah  tercantum  dalam RPJP  Kota  Banda  Aceh  2007-2027  dan kedudukan Bappeda
untuk penyelenggaraan  program  perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dinyatakan dalam RPJMD.

## Proses  Perencanaan  Pembangunandari Bappeda Kota Banda Aceh
Penetapan Kebijakan Program Kegiatan
Adapun strategi yang akan
dilaksanakan ke dalam penetapan
kebijakan, program-program dan kegiatan di Bappeda adalah:
1. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui keikutsertaan dalam diklat perencanaan, diklat kepemimpinan, dan teknis fungsional perencana.
2. Membangun koordinasi dan kerjasama  lintas  SKPD,  lintas Pemerintahan dan lintas stakeholders lainnya. 3. Menyusun dokumen perencanaan  yang  partisipatif
dan  sinergi  dengan  dokumen perencanaan lainnya.
4. Membangun  sistem  database yang dapat diakses secara on line.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan pelaksanaan pembangunan.

## Kebijakan  Pelaksanaan  Pembangunan Kota Banda Aceh
Adapun  kebijakan  yang  dilakukan Bappeda  dalam  kurun  waktu  5  (lima) tahun untuk melaksanakan pembangunan Kota Banda Aceh adalah : 1. Menyelenggarakan  bintek  dan mengikutsertakan
aparatur perencana pada diklat-diklat. 2. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama  serta  melaksanakan pengendalian/evaluasi  kebijakan pembangunan  sehingga  tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif.
3. Membangun  komitmen  antar
pelaku pembangunan untuk
melaksanakan pembangunan
sesuai dengan perencanaan.
4. Pemeliharaan
dan pengembangan  database  yang terkoneksi dengan SKPD.
5. Melakukan monitoring dan
evaluasi  secara  berkala  terhadap semua kegiatan pelaksanaan
pembangunan.
Rencana  Kerja,  Program  dan  Kegiatan SKPD Tahunan
Bappeda  Kota  Banda  Aceh  menyusun program dan kegiatan dalam RKT 2014 dengan memperhatikan rancangan Renstra  yang  diintegrasikan  dengan visi,  misi,  kebijakan  dan  program  yang tertuang  dalam  RPJM  Kota  Banda Aceh.  Pada  Tahun  2014  Bappeda  Kota
Banda  Aceh  telah  melaksanakan  8 (delapan)  Program  dan  32  (tiga  puluh dua)  kegiatan  dengan  rincian  sebagai berikut :Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan  Sarana  dan  Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Pengembangan Data Informasi, Program Kerjasama Pembangunan, Program  Perencanaan  Pengembangan
Kota-Kota  Menengah  Dan    Besar, Program  Perencanaan  Pembangunan Daerah,  dan  Program  Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Perjanjian Kinerja SKPD Penetapan  Kinerja  merupakan suatu  hasil  kesepakatan  kinerja  yang sangat pentingantara atasan dan bawahan  untuk  mewujudkan  target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Hal ini merupakan wahana proses yang akan  memberikan  perspektif  mengenai apa  yang  diinginkan  untuk  dihasilkan. Perencanaan  kinerja  yang  dilakukan oleh  instansi  akan  dapat  berguna  untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. dengan  perencanaan  kinerja  tersebut diharapkan  fokus  dalam  mengarahkan dan  mengelola  program  atau  kegiatan instansi  akan  lebih  baik,  sehingga diharapkan  tidak  ada  kegiatan  instansi yang tidak terarah.

## Kendala-kedala  yang  dihadapi  oleh Bappeda Kota Banda Aceh
Secara keseluruhan perencanaan pembangunan  di  kota  Banda  Aceh memang  hampir  sebagian  besar  telah berjalan  dengan  baik,  tetapi  dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala  yang  dihadapi  Bappeda    Kota Banda  Aceh  yang  menjadi  penghambat dalam  perencanaan  pembangunan  di kota Banda Aceh. Sehingga apabila kita lihat,  meskipun  sudah  direncanakan dengan  baik  namun  dalam  pelaksanaan
pembangunannya  apresiasi  masyarakat masih belum terealisasi dengan baik.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya  demi  mencapai  target  dan sasaran  sesuai  dengan  Renstra  dan RPJM  Kota  Banda  Aceh,  Bappeda mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah:
a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang sering berubah- ubah.  Peraturan  yang  kerap  kali berubah-ubah  dapat  menimbulkan kebingungan. Format yang berubah-ubah setiap tahun menyebabkan  Banda  Aceh  setiap tahun berada dalam proses pembelajaran.  Hal  ini  menyulitkan
Bappeda dalam melakukan evaluasi dan  penilaian  keberhasilan  capaian kinerja  Pemerintah  Kota  Banda
Aceh.
b. Lemahnya koordinasi dan komunikasi  antar  lembaga.  Selaku Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  yang  bertugas  menyusun dokumen  perencanaan,  Bappeda memegang  fungsi  koordinasi  dan komunikasi  dengan  seluruh  SKPD dan instansi terkait lainnya. Namun demikian, koordinasi dan komunikasi  yang  dilakukan  masih lemah.  Baik  dari  pihak  Bappeda maupun dari pihak SKPD sehingga sering timbul kesalahpahaman yang dapat berakibat buruk bagi kegiatan perencanaan kota.
c. Tumpang  tindih  dan  ketidakjelasan wewenang  dan  tupoksi.  Sangat eratnya  hubungan  antara  proses perencanaan dan penganggaran sering menimbulkan kesalahpahaman  yang  berakibat terhadap  tidak  efektifnya  proses perencanaan.
d. Rendahnya  kesadaran  SKPD  akan pentingnya  dokumen  perencanaan, rendahnya  kesadaran  SKPD  akan pentingnya  dokumen  perencanaan terbukti  pada  tidak  sinkronnya program SKPD dengan perencanaan dalam dokumen RPJMD. Indikator yang tidak jelas, sasaran  dan  target  yang  tidak ditetapkan menjadi masalah
disetiap tahunnya.
e. Kenaikan  harga-harga  barang  baik disebabkan oleh kenaikan nilai kurs dollar,  maupun  kenaikan  harga Bahan Bakar Minyak yang berimbas  pada  kenaikan  harga barang  terutama  barang  elektronik, komputer,  kelengakapan  komputer dan lain-lain (wawancara, 06
Agustus 2015).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diatas, dapat  diambil  beberapa  kesimpulan sebagai  berikut.  Bappeda  Kota  Banda Aceh  sejak  mulai  dibentuk  berdasarkan surat keputusan Walikota Nomor
061/390/1981  tanggal  11  November 1981  mempunyai  peranan  yang  sangat penting  terhadap  proses  pembangunan kota Banda Aceh. Sejak pertama berdiri pada  tahun  1983  Bappeda  Kota  Banda Aceh telah meningkatkan pembangunan kota  Banda  Aceh  dengan  menjalin hubungan  kerjasama  dengan  berbagai daerah  dalam  kota  Banda  Aceh. Bappeda  Kota  Banda  Aceh  juga  ikut berperan aktif sebagai perencana, pengkoordinasi  dan  pengendali  dalam pelaksanaan  berbagai  program  seperti RPJM, RPJP dan Renstra SKPD. Proses perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh
dimulai  dengan  perumusan  suatu  pola dasar  pembangunan  yang  bersifat  dan berlaku  jangka  panjang  bagi  daerah yang  bersangkutan.  Selain  itu  juga menyusun
rencana-rencana pembangunan  daerah,  melaksanakan
koordinasi  dengan  instansi  terkait, mengawasi  persiapan  dan  pelaksanaan rencana  pembangunan  daerah  serta mengadakan penelitian tentang
permasalahan  dan  sumber  potensi daerah Kota Banda Aceh. Bappeda Kota Banda Aceh yang
mempunyai  tugas  untuk  membantu pemerintah  Walikota  Banda  Aceh dalam menyelenggarakan pembangunan  daerah  Kota  Banda Aceh,  selama  menjalankan  tugasnya terdapat beberapa kendala yang dihadapi  oleh  Bappeda  kota  Banda Aceh  seperti  peraturan  dan  undang- undang  serta  kebijakan  yang  sering berubah,  lemahnya  koordinasi  dan komunikasi antara lembaga yang
terkait,  rendahnya  kesadaran  SKPD,
sampai terjadinya kenaikan harga barang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, D. (1999). Metode
Penelitian  Sejarah .  Jakarta:  Logos Wacana Ilmu.
Badan  Pusat  Statistik.  (2012). Kota Banda  Aceh  dalam  Angka  2012.
Banda  Aceh:  BPS  Kota  Banda Aceh.
Chandra  M.,  Gustama.  (2013). Peranan
Badan Perencanaan Pembangunan. Hendra,  R.  (2012). Tugas  dan Wewenang Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA) Dalam  Pembangunan  Daerah  di
Kota Padang.
Hugiono,  Dkk.  (1992). Pengantar  Ilmu Sejarah. Jakarta: Rineka Cipta. Kuntowijoyo. (2001). Metodologi Sejarah . Yogyakarta: Tiara Wacana. Lewis,  W.  Arthur  .(1994). Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Rineka
Cipta.
Macandrews, Colin Dkk. (2003). Hubungan Pusat-Daerah Dalam
Pembangunan. Jakarta:    PT  Raja Grafindo  Persada. Margono, S. (2004).
Metodologi
Penelitian Pendidikan . Jakarta:
Rineka Cipta.
Moleong, L. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda Karya Nurdin,  M.  (2011). Strategi  Membangun Kota Banda Aceh Berbasis Kompetensi. Jakarta:  Indomedia
Global.
Pranoto,  W.  S.  (2006). Teori  Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Ratu,  C.  (2011). Peranan  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah (BAPPEDA) Dalam Penyelenggaraan  Pembangunan  di Kota Manado. Situmorang,  M.  Victor.  1993. Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah. Jakarta: Sinar Grafika. Sjamsuddin, H. (2007). Metodelogi Sejarah. Yogyakarta: Ombak.
Surachmad,W.  (2003) .  Pengantar  Metode
Ilmiah. Bandung: Tarsito. Widjaja,  H.  (2001). Otonomi  Daerah  dan
Daerah Otonom. Jakarta:  PT Raja Grafindo  Persada. Widodo, T. (2006). Perencanaan Pembangunan:Aplikasi Kumpoter
(Era  Otonomi  Daerah). Upp  Stim Ykpn Yogyakarta.
Zikria,  J,  dkk.  (2008). Profil  BAPPEDA Aceh:dari  ADB  Hingga  Lahirnya BAPPENAS dan BAPPEDA. Banda Aceh:  Aceh  Independent  Institute (AII).

## Arsip:
Himpunan  Peraturan  Walikota  Banda
Aceh  Tentang: Rincian  Tugas Jabatan Struktural Dan Non Struktural Badan Dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh . Bagian Organisasi Sekretariat Daerah  Pemerintah  Kota  Banda Aceh, 2010.
http://BAPPEDA.bandaacehkota.go.id , diakses 22 Januari 2015. http://bandaacehkota.go.id,  diakses  05 Mei 2015.