Perkembangan Hukum pidana  Islam Di Era Reformasi
Menuju Univikasi Hukum Indonesia
Oleh: Munkizul Umam Kau

## ftrdahuluan
Sebagai sistem hukum yang :hh ada sejak abad ke 7 atau 14  abad lng lalu, kini hukum pidana Islam dmggap  sudah ketinggalan fuingkan sistem  hukum pidana
h4 baik continental ataupun oilmon law. Pada  masa lalu hukum klrm telah menjadi pionir dalam lEErapannya dengan landasan yang nlll, alquran dan sunnah nabi. Bukan fadasarkan dugaan-dugaan manusia suta mengenai hal-hal yang dirasa
i$l
Pada  asasnya masyarakat abad rtarang ini telah berubah dan  tentu &ogan tatanan dan kebutuhan yang fcrbeda dengan masa lalu termasuk Eumnya. Pendapat itu kemudian Lcrkembang dengan munculnya ;mahaman yang meluas dengan
mengatakan syariat Islam tidak Iagi selaras  dengan  kehidupan global karena hukum lslam terlalu keras  bagi masyarakat yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manuisa HAM.
Munculnya  pendapat yang menyatakan dan mengklaim bahwa syariat Islam ketinggalan  zaman  dan dengan bangga menyakan bahwa hukum buatan manusia lebih baik rasanya kurang  obyektif. Faktor pembandingnya tidak hanya diukur dari satu tingkatan atau tidak relevan untuk dibandingkan. Kenyataan tidak mungkin membandingkan antara produk hukum  pencipta  (dalam hal ini manusia sendiri) dengan produk hukum dari hasil ciptaannya.
Dalam  ajaran Islam menyatakan bahwa masyarakat yang utama  dan mulia dapat tercapai  apabila
3I

## Abstract
Basically, even constitutionaily Isram is not regar as  state rerigion,  but in reality, Indonesia state has many adopting Israi principles in"our life, nation  and  societal.  Thereby it's fair if klam criminil law that  written in tadition of Islam  and has  been applied  at Islam state in world,  applied also in Indonesia.
Applying of Islam_crlme raw utterly, as wanted  by Istam thinkers,  tikery fficrlt to be done in Indonesia,  and if happenea oity miracre which  can @rsteer it. However con_tribution of Islam criminal,lan'in positive law image connot_be overruled offhand.  Many things which  only be iecognized  in Islqm qime law then starts  recognized in our positive  low. -
Kata Kunci: Perkembangan, hukum, pidana, Islam,  Univikasi.
syariat Islam ditegakkan. Hal ini karena tujuan penegakan syariat  Islam adalah membentuk masyarakat  Islam yang sempurna,  terhormat, mulia,
bersilr  dan  aman (Zuhaili, 1989: 11).
Kebiasaan yang diyakini oleh pemeluk Islam, penegkan syariat lslam selalu diidentikan  dengan  penerapan seluruh hukum Islam, termasuk di dalamnYa
hukum pidana  Islam  (hudud).
Dalam perkembangan
selanjutnya  tantangan yang dihadapi  ke
depan oleh ajaran Islam  sendiri adalah imprealisme, pengaruh  peradaban  barat terhadap dunia  timur  yang  begitu kuat.
Dampak dari imprealisme tersebut beberapa  ajarun  Islam  dipertanyakan.
Tantangan tersebut terus berlangsung setelah melihat kondisi sosiohistoris masyarakat Islam, konsep masyarakat modern  dan  hak-hak asasi manusia (HAM) yang sudah menjadi pertimbangan dan Perdebatan Yang cukup intensi bagi penerapan doktrin baku  Islam tersebut secara apa  adanya (Thontowi, 2002:2).
Kemajuan dan perkembangan arus globalisasi dan informasi yang begitu pesat telah memberikan norrna berbeda pada keyakinan muslim,
sehingga pemahaman Yang mereka yakini sebelumnya mau tidak mau harus dikomunikasikan dan didialogkan dengan realitas hidup yang mengelilingnya' (Abdullah, 1995: 79) - Dampak yang timbul adalah beruPa variasi pemahaman dan Penafsiran terhadap  eks wahyu dan juga fenomena riil yang  ada  ditengah  masyarakat.
Konsep Hukum  Menurut Islam Istilah  hukum dalam Islam berasal dari hakama yahkumu hukman wa hukuumatan Yang berarti
memimpin, memerintah, menetaPkan, memutuskan kembali, mengadili (Munawwiq 1997: 286). Pengertian hukum  sendiri menurut Nurholis Madjid  (1992 319), adalah lebih luas daripada yang biasa kita  pahami dalam percakapan sehari-hari. Pengertian hukum  tidak lepas dari kedalaman  dan keluasan makna perkataan Arab "hukm" dan "hikmah" yang mengarah kepada pengertian perkataan wisdom (bahasa Inggris) atau kawicaksanaan dalam  bahasa Jawa.
Islam sebagai agama  rahmatan lil alamin pada dasarnya hanYa mempunyai dua sumber hukum  otentik yang tidak dapat  diragukan lagi kebenarannya yaitu Pertama Al Quran dan,  Kedua, Hadits  Rasulullah.  Namun dalam perkembangan hidup manusia,
sumber  hukum tidak  lagi hanya du4 melainkan tiga. Sumber  hukum ketiga tersebut itu adalah Ijtihad para fuquha, yang  tentu  saja  dengan merujuk kepada sumber sebelumnya. Hukum  dari ljtihad para fuqaha dalam kenyataannya masih menjadi perbincangan para ulama untuk dijadikan pedoman hidup. Disatu pihak  ada segolongan Yang berpendapat  bahwa hukum  hasil  ijtihad manusia tidak dapat dijadikan pegangan hidup untuk mencaPai kebahagian hidup  dan akherat, sedang di pihak lain segolongan lagi berpendapat  bahwa hukum  hasil ijtihad manusia  dapat dijadikan Pegangan hidup  untuk mencapai kedua kebahagiaan. Meski demikian, yang jelas manusia mempunyai kewenangan untuk menentukan hukum sendiri, sebagai limpahan kewenangan dari Allah serta  sebagai wujud dari title khalifah yang disandangnya,  walaupun
-' ::''. ltu ),ang Sangat  terbatas : - '. . -: ,'. snangan  manusia untuk .. -- : jaru aturan (hukum) : "." :- perpanjangan dari
Allah. Kewenangan , :::sil-at nisbi, yaitu Allah r ,..rk. Diberikannya manusia . . : .:ansarl untuk menentukkan -r -:t dengan menganologikan " .- '.*.._rm yang sudah Allah dan ..-. tentukan yang tidak dapat . :"hu.a manusia mempunyai - - ;--. menentukkan  suatu hukum " -.:_:r pemilik hak yang  hakiki.
nak yang  hakiki dalam ' : - -.:r'r suatu hukum  adalah Allali -' -.: dan selamanya tetap Allah. ' :: -rnSi logis daripadanya ialah
: i,ukum yatrg hakiki adalah .\l1ah, bukan hukum buatan
Patut dikemukakan beberapa ._:ii yang mendasari  pendapat di . .:.iah firman  Allah yang antara .:..:r a sebagai berikut: ...Menetapkan hukum itu
, --j; hak  Allah. Dia menerangkan ..:?narnya dan Dia pemberi
_ ..:,'. rang paling baik (Al-An,am
... Ketahuilah,  bahwa segala
-:eda hari itu) kepunyaan-Nya. . - .-;lalt pembuat perhitungan  yang '. ::pat (Al-An'am 62).
...Keputusan itu hanyalah
' . :'. -7en Allah.  Dia telah memerintahkan . "." -::rnn tidak menyembah selain Dia ,.:i-10).
Sehubungan dengan hakekat '-:.r adalah hukum Allah, karena " '.--nt miliknya semata, maka sudah :-::LlSr!&  atau hal yang wajar jika '  ,ir memerintahkan umat manusia , I diberi limpahan kewenangan
*-* 33
untuk berpegang teguh kepada hukum Allah dan Rasulullah. Hukum Allah tidak boleh dikesampingkan dengan mengutamakan hukum manusia. Apalagi dengan sengaja manusia  itu melakukan  penyimpangan terhadap hukum  Allah. penyimpangan daripadanya berarti telah suatu pelanggaran, yang dalam  istilah agama sering  kali  disebut dengan kemaksiatan, kemungkaran, kekufuran, kedhaliman,  dan lain sebagainya.
Adanya perintah dari Allah kepada umat manusia untuk memilih hukum Allah dan Rasul-Nya sebagai pegangan hidup dikarenakan hanya hukum Allah dan Rasul-Nya yang dapat memberi  keadilall, yang secara naluri sangat didambakan oleh manusia. Hukurn AIlah tidak saja baik dan sempurna, melainkan sangat adil. Kemutlakan  hukum Allah yang sangat Allah adil menerangkan  kepada kita, umat manusia, bahwa  hukum manusia tidak akan mampu memberi  keadilan di antara manusia. Ketidakmampuan umat manusia untuk bersikap adil tidak lantas dirnaknai bahwa  apa yang diputuskan manusia dari hasil ijtihadnya tidak mempunyai arti apa- apa. Justru ketidakadilan manusia itulah Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk menentukan hukum suatu perkara dengan mendasarkan  kepada hukum Allah dan Rasulullah agar lebih mendekati keadilan.
Dalam ajaran lslam
diterangkan  bahwa  rnenegakkan hukum Allah dan Rasulullah  dalam kehidupan itu suatu kemutlakan  adanya (wajib) dan tidak dapat ditawar-tawar  (34-35 yang berarti  siapa saja yang tidak rnenjadikan hukum tersebut sebagai
pegangan hidupnya akan mendaPat siksa. Menegakkan hukum Allah dan Rasulullah sama  artinya dengan mematuhi  perintah Allah dan Rasul- Nya (Zuhaili, 1989: 34-35).
Pada dasarnya hukum Al-
Qur'an meliputi antara lain adalah sebagai berikut: a. hukum-hukum  akidah, yaitu berhubungan dengan sesuatu yang harus diyakini oleh manusia tentang Allah SWT, Malaikat, Kitab-Kitab dan Rasul-Rasul-Nya serta Hari Akhir; b. hukum-hukum etika, Yaitu hukum yang berhubungan dengan sesuatu keutamaan yang  digunakan oleh manusia untuk menghiasi dirinya seperti kejujuran dan kedermawanan, dan rnenghilangkan  sifat-sifat yangjelek pada dirinya, seperti dusta dan bakhil;
c. hukum-hukum amaliyah, Yaitu
hukum-hukum
yang
berhubungan  dengan manusia
dalam  bentuk ucapan, pekerjaan, kontrak dan
beberapa usaha. Hukum ini berisi dua  macam yakni:
1. hukum-hukum ibadat, seperti sholat shaum, zakat, haji, nadzar,
sumpah dan  yang  lainnYa dlri bentuk-bentuk
ibadat yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan  Tuhannya; 2. hukum-hukum muamalat, sePerti kontrak kerja, hukuman
pidana  dan  lainnya yang
berkaitan dengan aturan hubungan  manusia satu sama lainnya, apakah
yang bersifat pribadi ataupun secara
kelornpok. Hukum- hukum ini mencakup hal-ha sebagai  berikut: Pertama, hukum-hukum pernikahan dan talak atau hal-ihwal yang
berkenaan dengan private. Kedua,  hukum- hukum kerja sipil. Ketiga, hukum-hukum pidana, yaitu hukum yang menjelaskan tentang hukum-hukum
kriminal yang dilakukan oleh manusia,  dan sanksi yang berhak diberikan.
Keempat,  hukum-hukum pengaduan dan gugatan perdata serta pidana (hukum acara), yaitu yang berhubungan dengan peradilan, persaksian, sumpah, ikrar dan
lain sebagainya. Kelima, hukum-hukum konstitusi atau hukum tatanegara. Keenam, hukum-hukum internasional,  yaitu yang
berkaitan dengan hubungan  negara Islam dengan negara-negara lain. Ketujuh, hukum- hukum perekonomiandan keuangan, yaitu hukum yang mengatur hak-hak individu di bidang lrarta dan kewajibannya dalam aturan  harta kekayaan. '
l
Hukum berkaitan pidana  adalah  hukum dengan  kejahatan atau
secara  langsung akan
masyarakat misalnya mperkosa. membunuh Pidana Dalam Hukum pengertian yang berlaku dikalangan fugaha yaitu  lebih identik dengan perbuatan  mengenai jiwa orang atau anggota badan seperti membunuh, melukai, menggugurkan dan lain sebagainya. Jadi pada  dasarnya syariat Islam sama pendiriannya dengan hukum positif  dalam menetapkan perbuatan jarimah beserta hukum- hukumnya, yaitu kepentingan dan memelihara ketentraman
kelangsungan hidup.
Meskipun  demikian, terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya, yaitu bahwa syari'at menganggap ahlak yang tinggi sebagai sandi  masyarakat. Oleh karena itu syariat sangat memperhatikan soal ahlak, dimana tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan ahlak  yang tinggi tentu diancam  dengan hukuman. Akan tetapi tidak demikian  halnya  dengan  hukum fositif yang  boleh dikatakan telah mengabaikan soal-soal ahlak sama sekali, dan baru  mengambil tindakan, apabila  perbuatan  tersebut membawa kerugian  langsung bagi perseorangan atau ketentuan  masyarakat ( Hanafi,
1967: L - 4). Dalam  hukum  Islam, tindak pidana diartikan  sebagai perbuatan- perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud  atau ta'zir.
Pensyari'atan hukuman terhadap  setiap tindak pidana  dalam hukum islam
bertujuan untuk mencegah manusiamemperbuat tindakan tersebut.
Dasar pelarangan  perbuatan  pidana  dan penetapan hukumnya dalam hukum islam adalah demi melindungi kemaslahatan manusia memeliharan peraturan  atau sistem yang ada, serta
Sementara Hukum (Fiqh Jinayah) adalah Pidana segala tindak hukum mengenai Tindak pidana dalam hukum
k
dikenal dengan 2 istilah:
Jinayah.  Kedua, Jarimah. [ilitah jinayah  yang digunakan  oleh lgaha sama dengan istilah jarimah. fGera istilah tersebut diberi makna dngai lararigan-larangan hukum Aflfi yang pelanggarannya membawa ampak hukuman yang telah letapkan.
Kata jinayah digunakan dalam tiab undang-undang hukum  pidana di Egera-negara timur tengah seperti Arab Saudi akan tetapi dengan lurgertian berbeda yaitu dengan
atau perbuatan kriminal yang
masyarakat
serta menjamin oleh orang-orang mukallaf yang dapat dibebani kewajiban). i hasil dari pemahaman atas il hum yang terperinci dari dan Alhadist. Islam melarang
itu juga memberikan solusi anda bagaimana mencegah misalnya  memotong tangan pencuri,  hukuman mati bagi Hukuman in sangat berat membuat jera untuk para pelaku melakukan tindak pidana. akan berpikir seratus kali sebelum tindak pidana.Dengan
jika kejahatan mau dikurangi dihentikan.
terjaminnya keberlangsungan yang kuat  dan  berakhlak mulia.
Penetapan hukuman cenderung mengarah  keapada hal-hal  yang  tidak disukai manusia, yakni selama hukuman kemaslahatan
itu memberikan
masyarakat dan mencegah hal-hal yang disukai mereka, selama hal itu dapat  merusak mereka.
Berdasarkan al-Qur'an, perbuatan pidana  yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab diberi hukuman  yang  teftentu  sesuai dengan keadilan  menurut  petunjuk Allah. Dasar daripada siapa yang berbuat pidana, perbuatan kejahatan  apa yang dapat dipidana dan bagaimana hukumannya. Pertama, didasarkan kepada  keimanan  kepada Allah dan wahyu Allah al-Qur'an dan Kedua, didasarkan kepada akal sehat  manusia untuk mendapatkan kemaslahatan  di dunia  dan kebahagiaan di akhirat. Ajaran islam memandang bahwa hukuman yang  dijatuhkan di dunia menghapuskan  dosa dan sisanya di akhirat. Sabda Rasulullah SAW., "Hukuman di dunia menghapuskan dosa di akhiraf'.
Kejahatan-kejahatan pidana dalam  hukum islam merupakan kejahatan, yaitu sebagai berikut:
Pertama, Kejahatan terhadap jiwa  dan raga manusia berupa pembunuhan  dan  mencederai anggora badan (arah), Allah SWT berfirman yang  artinya Artinya:  Hai orang-orang yang beriman,  diwaiibkan atas kamu qishaash berkenaan  dengan  orqng-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,  hamba  dengan  hamba,  dan wanita  dengan wanita. Maka  barangsiapa yang mendapat  suatu  Pema'afan  dari s audar anya, hendaklah  (yang mema' aJkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah  (yang diberi  ma'afl membayar (diat) kepada yang memberi  ma'af dengan carq yang baik (pula). Yang demikian itu adalah  suatu keringanqn dqri Tuhan kamu dan suatu rahmat.  Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya silrsa yang sangat pedih Dan dalam qishaash itu  ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang- orang yang berakal, supaya kamu
b ert ala,u a. (QS. Al-Baq arah: l7 8-17 9 Kedua, Kejahatan terhadap kehormatan seperti berupa qadzaf.' Allah berfirman yang artinya sebagai' berikut: Artinya: Laki-laki  yang  mencuri dan  perempuan yqng mencuri,  potonglah tangan keduarrya  (sebagai)  pembalasan bagi apa  yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dqn Allah Maha  Perkasa lagi Maha  Bgaksana. {QS. Al-Maidah:38).
Ketiga, Kejahatan terhadap kehormatan seperti berupa qadzaf. Allah berfirman yang  arlinya: Dan or ang- o r ang y ang menuduh w anit a-w  an it a yang baik-baik  (berbuat  zina)  dan mereka tidak mendatangkan empat orang sal<si, mqka deralah mereka  (yang  menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan  janganlah kamu terima kesql{sian  mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fas ik. (QS. An-Nur: 4). Keempat,  Kejahatan terhadap keluarga yaitu berbuat  sesuatu yang tidak diperbolehkan karena tidka menjadi  suami isteri;  yaitu kejahatan zina  seperti yang  tercantum  dalam  al- Qur'an,  yang  artinya: Perenxpuan yqng berzina  dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiapliap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan  kepada keduanya mencegah  kamtt untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu  beriman kepada Allah,  dan hari akhirqt, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disal<sikan o'leh
. ,' .:,1  orang_orqng yang beriman. -\ur: 2). r:lima, Kejahatan terhadap
. _ - .,3na yang ditunjuki oleh Allah - imtan-Nya, Artinya: Mereka . ,.zcadantu tentang berperang . .;'.i Haram. Katakanlah: . : ;:tlan bulan itu adalah dosa ..:-. menghalangi (manusia) dari . - .:):. kafir kepada Allah, ,, ..:-.'. ntasuk) Masjidilharam dan ::ndu6lrlrry  dari sekitarnya, " "'" tdosanla) di sisi Allah . Dctn .'.:rah  lebih besar (dosanya) . - ..::mbunuh.  Mereka tidak henti- .- -::nerangi kamu  sampai mereka n:engembalikan kamu dari _- :- ,i:epada  kekafiran),  seandainya : -itlggup. Barangsiapa yang .' :: antara  kamu dari agqmanya, " ntati  dalam kekafiran, maka ' ::,!ah yang  sia-sia amalannya di ,..: di akhirat,  dan ntereka itulah ". neraka, ntereka kekal di - _:. (QS. Al-Baqarah:217). Selain itu hukum pidana Islam - . r::.3r't bagaian dari keseluruhan - , - syariat yang mengatur __:tn umat  Islam. Syariat yang -- ::.r3 segala  segala ketentuan  yang '," . dari Allah SWT. melalui " :.a ),ang berisi  perintah, larangan r:,:uran, terbagi dalam 3 bagian : I'tikadiyah,  amaliah dan
Hukum pidana Islam oleh - -._:ian  orang selalu dikatakan , -:-:. hukum  yang tidak manusiawi, : :-.. melanggar hak asasi manusia tidak  relevan dengan ': , -'::bangan zaman. Akibatnya :  ": r.rlUltcul ide untuk menetapkan r' :: Islam terjadilah perdebatan  atau ,:r kontra  terhadap hal itu.
Tindak pidana Hudud Tindak pidana Hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam  hukum pidana Islam. Karena terkait erat  dengan kepentingan publik. Namun tidak berarti kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama  sekali.
Kejahatan hudud ini terkait dengan Hak Allah. Tindak pidana ini diancam  dengan hukuman hadd,  yaitu hukuman  yang ditentukan sebagai  huk Allah. Ini berarti bahwa baik kuantitas maupun  kualitas  ditentukan dan tidak mengenal tingkatan serta harus dilaksanakan. Tindak pidana dalam kategori ini, di antaranya: pertam.
Perzinaan. Kedua,  Tuduhan (palsu) berbuat zina.  Ketiga, Minum-minuman keras. Keempat, Murtad. Kelima, Pencurian. Keenam, pemberontakan. Ketujuh, Perampokan. Kedelapan, Murtad.
Tindak pidana  QisaslDiyat Tindak pidana dalam  kategori ini kurang  serius dibanding yang pertama (hudud) namun lebih berat daripada ta'zir. Sasaran dari tindak pidana ini adalah  integritas tubuh manusi4 sengaja atau tidak sengaja. Atau dalam hukum  pidana modern dikenal dengan kejahatan terhadap manusia.
Tindak pidana dalarn kategori ini, rneliputi: Pertama, pembunuhan dengan sengaja. Kedua, pembunuhan menyerupai sengaja. Ketiga. pembunuhan karena kealpaan. Keempat, penganiayaan. Kelima, menimbulkan luka/sakit karena kelalaian.
Tindak pidana ta'zir.
Adalah setiaP tindak Pidana yang tidak ditentukan  sanksinya  oleh al-quran maupun hadis nabi, Yang berkaitan  dengan tindak pidana yang melanggar hak Allah dan hak hamba.
Tindakan  pidana  dalam kategori ini adalah  sebagai berikut: Pertama, tindak pidana yang berkaitan  dengan hak Allah adalah  segala  sesuatu Yang berkaitan dengan  kemaslahatan  umum. Misal perampokan, Pencurian, perzinaan,  pemberontakan. Kedua,
tindak pidana yang berkaitan dengan hak  hamba adalah segala  sesuatu  yang mengancam  kemaslahatan bagi seorang
manusia. Misal tidak membayar utang, penghinaan. Ketiga, tindak pidana ini dibedakan  atas 3 bagian:
a. Tindak  pidana  hudud atau qisas yang subhat  atau  tidak memenuhi syarat namun sudah merupakan maksiat. Misal
percobaan pencurian,
pencurian dikalangan keluarga. b. Tindak pidana yang ditentukan oleh alquran dan hadits namun tidak ditentukan sanksinYa.
Misal penghinaan, saksi Palsu, tidak melaksanakan  amanah. c. Tindak pidana yang ditentukan
pemerintah untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini ajaran Islam dijadikan pertimbangan Penentuan kemaslahatan  umum. Di kalangan  ulama, sePakat ta'zir dapat diterapkan  pada setiap maksiat pelanggaran yang tidak ada hukuman haddnya.Ad  anya ta' zir dalam hukum Islam menjamin  rasa keadilan masyarakat untuk mewujudkan maslahat. Yang sifat dan bentuk hukuman ta'zir diserahkan kePada
kebijaksanaan akal sehat, keyakinan dan rasa keadilan hakim Yang didasarkan kepada rasa keadilan masyarakat.
Pembaharuan Hukum Islam Ide pembaharuan terhadaP hukum  tslam di Indonesia  dewasa ini terus bergulir.  Seperti biasanYa,
terhadap ide atau gagasan yang baru, senantiasa menimbulkan  kontroversi  di berbagai kalangan.  Kata pembaharuan hukum Islam bermakna Yakni: Pertama, mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, pembaharuan bermakna modernisasi apabila sasarannya hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar dan sumber yang berubah-rubah seperti metode, sistem, teknik dan lain
sebagainya.
Di samping makna di atas, ada pula yang memaknai pembaharuan dengan menekankan kePada penyesuaian  pemahaman dikarenakan perkembangan baru yang ditimbulkan sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yusuf Qardhawi (1997 28), berpendapat bahwa Pembaharuan adalah upaya  mengembalikan Pada keadaan semula  sehingga tamPil seakan barang baru. Hal ini daPat dilakukan dengan memPerkokoh sesuatu yang lemah, memperbaiki yang usang dan menambal Yang retak sehingga kembali mendekat Pada bentuknya  yang  semula.
Dengan demikian pembaharuan hukum Islam memang langkah yang harus dilakukan oleh mereka  yang memPunYai kompetensi/otoritas dalam perkembangan hukum  Islam dengan
r:rcana,  namun  lebih kongkrit den diatur  dalam berbagai
lmg sesuai  dengan kaedah_ futimba& hukum yang benar. pcmbaharuan hukum Islam
Namun demikian dalam l<hazanah Selanjutnya metode hermanitik pemikiran Islam dukungan yang dalam belum mendapatkan hukum pidana Islam di
cukup
dikalangan para b tidak hanya masuk pada pemikir/intelektual  muslim,  khusuinya apabila digunakan sebagai metode tafsir  Al-Quran.
Fazrul Rahman menyatakan dalam  upaya pembaharuan  hukum Islam, tetap berpandangan bahwa metode yang perlu dipergunakan bukan hanya  metode hermanitik, melainkan tetap juga menggunakan metode ushul fikih dan critical histories. Untuk penerapan metode hermentik, menurutnya  masih dibutuhkan bantuan metode  sosio histories (Manan, 2003: t44).
Selanjutnya dalam upaya memperbaharui kompilasi
Islam makin menarik perhatian
5mg dimaksud  kompilasi adalah  suatu Il* yang inerupakan himpunan Makna  kompilasi  sendiri dapat kumpulan (terdiri dari buku-buku lain). juga  kompilasi  berarti himpunan. ilasi dalam  artian hukum atau of laws diberi sebagai undang-undang (Echols dan f,rsan Sadily,  1975: 132). Sementara i Indonesia menerangkan,
perundang-undangan.
Bubagai  peraturan perundang- n tersebut diantaranya adalah D{o I tehun 1974  tentang pokok_ Perkawinan, IIU No 38 tahun Erang Pengelolaan Zakat dan erakhir adalah Rancangan tentang Wakaf. dari upaya yang  dilakukan oleh tersebut antara lain Badan dan Pengkajian Hukum @PpHD Departemen  Agama menJrusun draft rancangan
tentang Peradilan
mengembangkan pemikiran keislaman, tidak dapat diabaikan pemikiran- pemikiran keislaman  terdahulu. Faktor historielah yang memberikan kontinuitas kepada wujud intelektual dan spritual masyarakat. Tidak ada satupun  masyarakat yang dapat menghapus masalah yang terjadi dan mengharapkan untuk menciptakan yyjud masa depan bagi dirinya yang lebih baik dari waktu sebelumnya_ Untuk upaya pembaharuan hukum Islam terutama hukum  pidana Islam haruslah dilakukan kajian yang komprehensif,  termasuk di dalamnya kajian histories-sistematis mengenai perkembangan hukum pidana Islam.
Pembaharuan tersebut harus benar-benar bertujuan untuk kemaslahatan  ummat. yusuf Amir S (1993:  326),  memberikan parameter maslahah dalam  pengertian hukum, yakni:  yang menjadi sandaran dan maslahah itu selalu petunjuk syara, bukan semata-mata  berdasar akal
trangan berbagai penulis (Arifin,
1996:162).
Pada dasarnya  banyak ahli lnkum  Islam  yang tertarik renggunakan metode hermanitik rebagai  metode untuk melakukan ;rcrnbaharuan hukum  Islam, di fitaranya adalah Fazrul Rahman.
manusia, karena akal manusiaitu  tidak sempurna, bersifat relatif dan subyektif selalu  dibatasi  oleh  waktu  dan tempat serta  selalu terpengaruh oleh lingkungan dan dorongan  hawa nafsu.
Dengan  demikian konseP pembaharuan hukum  pidana Islam dikaitkan dengan  cita-cita bangsa
Indonesia untuk mewuj udkan univikasi hukum harus dipandang sebagai sesuatu yang  positif. ArtinYa pemberlakuan hukum pidana Islam jangan  hanya dilihat dari segi-segi tertentu saja, yakni anggapan Yang dapat memecah belah Persatuan dan kesatuan  bangsa Indonesia atau ingin mewujudkan negara Islam. Alam pikiran seperti itu selayaknya tidak perlu dikedepankan kalau kita ingin membangun  hukum positif yang lebih memenuhi tuntutan zaman.
Pada akhirnya di era reformasi saat ini, kebutuhan  akan hukum-hukum Islam terutama hukum Pidana Islam dapat  memberikan  kontribusi terhadap hukum positif nasional. Sebab bukan tidak mungkin banyak Peraturan hukum positif yang  belum mengatur segala hal,  tapi dalam  hukum Pidana Islam sudah mengaturnya. Dengan
demikian hal ini menjadi pemikiran kembali bagi pembentuk-pembentuk hukum di negara ini untuk menjadikan hukum  pidana Islam sebagai perbandingan dalarn membangun hukum positif menuju  pada univikasi hukum.
Penutup Objek dalam  dogmatik hukum pidana  adalah hukum pidana  positif, yang mencakup  kaidah-kaidah dan sistem  sanksi. ilmu tersebut bertujuan untuk mengadakan analisis dan sistematisasi  kaidah-kaidah hukum
pidana untuk kepentingan penerapan yang benar. Ilmu tersebut juga berusaha untuk menemukan asas-asas hukum pidana yang  menjadi dasar dari hukum pidana positif, yang kemudian menjadi  patokan bagi perumusan  serta
penyusunan  secara sistemati s Untuk kepentingan kemalahatan umat pembaharuan
hukum  pidana Islam merupakan kebutuhan dan keniscayaan sesuai dengan karakter hukum pidana  Islam yang dalam hal tertentu bersifat kondisonal.
I l
II' Amin, 1995, Falsafah  Karam Di Era post Modernisme, pustaka Pelajar. Yogyakarta l.(uhammad, 1996,  perke.mbangan Hukum Isram Di Indonesia  Kajian Atas Keberadoan peradilan  Agama Dan Kompirasi Hukum Isram. Universitas Sumetera Utara,  Medan -{hmad, 1967, Asas-Asas  Hukum pidana  hram, Buran Bintang.Jakarta. \urcholish, 1992, Isram Doktrin Dan peradaban:  sebuah reraah Kritis Tentang  Masalah  Keimanan, Kemanusiaan Dan Kemoderenan. Paramadina.  Jakarta-
^{bdul,  2003,  Hukum Islam Dalam  Berbagai Wacana. lakarta Frstrke
Ahmad  Warson, 1997,  Kamus Al_Munawwir

## (Pengacara, Hakim,
Pertama. Agung llmu.
Amir Yusuf, 1993, pembaharuan pemikiran Dolam Hukum  Islam,
Pustaka  Bangsa.
Arab-Indonesia
_ Terlengkop. pustaka progresif. Surabaya.
m Saleh, 2004, Moral penegak  hukum Di Indonesia Polisi, Jaksa Dalam  pandangan  Islam, Cetakan Bandung.
Angkasa Raya. padang _i Jawahir, 2002, Hukum Implementasinya  Dalam
Press. Yogyakarta
Interngsional Di Indonesia, Dinamika Beberapa Kasus  Kemanusiaan Madyan
wahbah Al, 1989, Al Figh Ar-hram wa Adilratuh,  Darar-Fikr. Damaskus.