## RESPONS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN ANGGARAN DID PADA PERIODE AWAL PANDEMI COVID-19
REGIONAL GOVERNMENT POLICY RESPONSES IN UTILIZING REGIONAL INCENTIVE FUNDS IN THE EARLY PERIOD OF THE COVID-19 PANDEMIC
Andi Setyo Pambudi
Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),
Gedung Bappenas Lantai 9, Jl. H.R. Rasuna Said, RT. 10 RW. 07, Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, 12920 Email: andi.pambudi@bappenas.go.id
disubmit: 29 Januari 2023, direvisi: 7 Juni 2023, diterima: 8 Juni 2023

## ABSTRAK
Pada masa Pandemi COVID-19, keberadaan dana transfer sangat signifikan membantu daerah dalam merespons  keadaan.  Pemanfaatan  dana  transfer,  khususnya  Dana  Insentif  Daerah  (DID)  menarik untuk dikaji mengingat kreativitas daerah di masa awal pandemi COVID-19 dilakukan hampir semua daerah  dengan  cara  yang  beragam.    Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  informasi  ragam reaksi daerah dalam pemanfaatan anggaran DID di periode awal pandemi COVID-19, mengetahui permasalahan pembangunan yang didanai DID dari daerah dengan PPD terbaik, dan memperoleh masukan  dalam  perencanaan  DID  yang  lebih  adaptif.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengambilan data melalui focus group duscussion (FGD dengan peserta masing-masing tiga Bappeda Provinsi, Bappeda Kota, dan Bappeda Kabupaten pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2019. Analisis menggunakan kombinasi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DID pada periode awal pandemi COVID-19 memberikan manfaat penting  bagi  daerah  dalam  kebijakan  yang  menyesuaikan  dengan  situasi  setempat  di  bidang pembangunan bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi. Selain itu, penelitian menemukan bahwa implementasi  pemanfaatan  DID  di  lapangan  belum  sepenuhnya  berhasil  optimal  mendorong kemandirian  daerah  secara  umum,  informasi  pagu  DID  yang  terlambat  diterima  daerah,  serta karakteristik  daerah  yang  beragam  dan  ketersediaan  sumber  daya  menjadi  faktor  fundamental capaian quality spending .
Kata kunci: Dana Insentif Daerah; Evaluasi; Kebijakan; Penghargaan Perencanaan Daerah

## ABSTRACT
During the COVID-19 Pandemic, transfer funds were significant in helping the regions respond to the situation. The use of transfer funds, especially the Regional Incentive Fund (RIF), is interesting to study, considering that regions applied creativity at the beginning of the COVID-19 pandemic in various ways. This study aims to obtain information on different regional reactions to the utilization of  the  RIF  budget  in  the  early  period  of  the  COVID-19  pandemic,  to  find  out  the  development problems funded by the RIF from the regions with the best Regional Development Awards (RDA), and  to  obtain  input  for  more  adaptive  RIF  planning.  The  research  method  used  is  descriptive quantitative  with  data  collection  techniques  through  focus  group  discussions  (FGDs  with participants from each of the three Provincial, City, and Regency Development Planning Agencies that  won  the  Regional  Development  Award/RDA)  in  2020.  The  analysis  used  a  combination  of literature.  The  results  showed  that  RIF  in  the  early  period  of  the  COVID-19  pandemic  provided significant benefits for the regions in policies that adapted to the local situation of development in the  health  sector  and  economic  recovery.  Furthermore,  this  research  find  that  the  field
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License Copyright © 2022 Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah. All rights reserved
implementation of RIF had not been comprehensively successful in promoting regional independence in  general,  the  regions  late  received  information  on  the  budget  ceiling,  and  the  diverse  regional characteristics  and  the  availability  of  resources  are  fundamental  factors  in  achieving  quality spending.
Keywords : Evaluation; Policy; Regional Incentive Fund; Regional Development Awards

## PENDAHULUAN
Pemerintah pusat menganggarkan dana transfer ke daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan  desentralisasi,  otonomi  daerah, otonomi  desa,  dan  untuk  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  secara  adil  dan merata, (Sari & Wikarya, 2021; Pambudi et al., 2020). Salah satu bentuk dana ini adalah Dana Insentif Daerah (DID).
Desentralisasi  fiskal  melalui  transfer dana  pusat  ke  daerah  memberi  pengaruh signifikan  terhadap  dinamika  pembangunan daerah (Sari & Wikarya, 2021; Oates, 1993). Dana  ini  akan  optimal  pada  masa  Pandemi COVID-19  ketika  selaras  dengan  keinginan daerah dalam upaya pengembangan wilayah dengan  potensi  yang  beragam  (Matriksa, 2020).  Dana  insentif  daerah  adalah  bagian penting sumber pembiayaan penanganan dan stimulus  pemulihan  ( recovery) ekonomi  di daerah  pasca  dampak  pandemi  COVID-19 (Sari  &  Wikarya,  2021;  GoI,  2020;  GoI, 2019).  Tata  kelola  DID  menjadi  perhatian pemerintah  mulai  dari  perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, hingga pengembangan  sistem  pengendalian  dan evaluasi berbasis sistem informasi.
Selaras  dengan  pemerintah  pusat, pemerintah  daerah  membutuhkan  kapasitas
fiskal  yang  memadai  agar  dapat  membiayai urusan  wajibnya  terkait  dengan  pelayanan dasar  maupun  hal  lain.  Dana  transfer  yang diberikan  pemerintah  pusat  ke  daerah menjadi  pendapatan  daerah  yang  dalam praktiknya menjadi bagian dari APBD (GoI, 2014; Sari, 2014).
Kinerja  perekonomian  di  daerah  salah satunya  dipengaruhi  dana  DID  mengingat secara  umum  anggaran  daerah  sendiri  tidak memadai  untuk  mewujudkan  target-target besar.  Pada  masa  Pandemi  COVID-19, keberadaan  dana  transfer  ini  sangat signifikan membantu daerah dalam merespons  keadaan.  Pemanfaatan  DID menarik untuk dikaji dalam rangka memotret kreativitas  daerah  yang  beragam  sebagai sumber pembelajaran yang berharga di masa awal pandemi COVID-19.
Pandemi COVID-19 menjadi perhatian tersendiri mengingat saat direncanakan, DID 2020  belum  memprediksi  adanya  bencana non  alam  ini.  Selain  itu,  penyempurnaaan formula  penghitungan  alokasi  DID  pada masa  itu  didesain  untuk  dapat  mendorong kebijakan,  inisiatif,  inovasi,  kreativitas,  dan capaian keunggulan pemerintah daerah.
Kebijakan  DID  diharapkan  mampu mendorong  pemerintah  untuk  lebih  kreatif
dan  inovatif  dalam    dalam  arti  yang  positif sebagai  upaya  peningkatan  pertumbuhan ekonomi  lokal  berbasis  potensi  dan keunggulan  wilayahnya.  Dana  Insentif Daerah Tahun 2020 mensyaratkan 3 kriteria utama.  Dana  ini  juga  memiliki  9  kategori yang  terbagi  atas  beberapa  subkategori dengan penilaian mandiri/individual.
Gambar 1. Perkembangan DID 2017-2022 (Sumber: Adriyanto, 2022)
Pada tahun 2020, ada kategori kinerja yang  relatif  baru  seperti creative  financing , ketepatan  waktu  pelaporan, mandatory spending ,  peningkatan  investasi,  dan peningkatan  ekspor.  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  167/PMK.07/2020  sudah memberi aturan agar dana DID dimanfaatkan untuk  pendanaan  yang  sesuai  dengan kebutuhan  dan  prioritas  daerah.  Prioritas dimaksud adalah yang mendukung tercapainya  kinerja  atas  kelompok  kategori yang  memperoleh  alokasi  DID.  Dana  DID
tidak  boleh  dimanfaatkan  untuk  pendanaan kegiatan  terkait:  1)  Honorarium,  yang dikecualikan  jika  melekat  pada  kegiatan seperti panitia kegiatan dan narasumber; dan 2)  Perjalanan  dinas,  yang  dikecualikan  jika melekat pada kegiatan.
Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pemanfaatan  Dana  DID  pada  pemerintah provinsi,  kota,  dan  kabupaten  pemenang Penghargaan  Pembangunan  Daerah  (PPD) tahun  2019,  diperlukan  analisis  mendalam tentang sintesis hasil implementasi dilapangan.  Sintesis  ini  diharapkan  dapat memberi  pemahaman  terkini  tentang permasalahan,  khususnya  dalam  kondisi wabah  COVID-19  yang  dampaknya  merata hampir  di  seluruh  wilayah  Indonesia. Analisis  ini  untuk  memberikan  gambaran reaksi daerah yang dapat dijadikan landasan atau masukan dalam perencanaan DID secara umum yang lebih baik.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, perlu  dilakukan  penelitian  yang  dapat memberikan  informasi  mengenai  ragam reaksi  daerah  dalam  pemanfaatan  anggaran DID  di  periode  awal  pandemi  COVID-19, mengetahui  permasalahan  pembangunan yang didanai DID dari daerah dengan terbaik PPD 2019, dan memperoleh masukan dalam perencanaan DID yang lebih adaptif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif kuantitatif dengan optimaliasi FGD
7,5 8,5 10 13,5 13,5 7 7,5 8,2 9,7 13,5 13,2 50% 13,3% 17,6% 85% -27% -48,1% -300% -250% -200% -150% -100% -50% 0% 50% 100% 0 5 10 15 20 25 Alokasi Realisasi Growth alokasi 5,0 4.9
yang  memanfaatkan aplikasi  zoom dengan daerah  penerima  DID  tahun  2020  pada alokasi  tertentu  untuk  melihat  implementasi lapangan  terkait  perubahan  kebijakan  yang mempengaruhi pelaksanaan DID dalam masa pandemi COVID-19 dalam konteks evaluasi on  going (GoI,  2017).    Batasan  penelitian FGD adalah hanya dilakukan pada sampel 9 pemda,  khususnya  pemerintah  daerah pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2019, yang terdiri dari masing- masing  tiga  Bappeda  Provinsi,  Bappeda Kota,  dan    Bappeda  Kabupaten.  Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Provinsi Jawa Tengah,  Provinsi  Jawa  Timur,  Provinsi Sumatera  Selatan,  Kabupaten  Tanah  Datar,
Kabupaten
Temanggung,
Kabupaten Tabanan,  Kota  Semarang,  Kota  Denpasar, dan Kota Makassar. Pemilihan  narasumber  untuk  analisis didasarkan pada kaitan Kementerian PPN/Bappenas  sebagai  penyelenggara  PPD sekaligus sebagai salah satu cara peningkatan kualitas  rencana  pembangunan  di  daerah yang  telah  diberikan  insentif  dalam  bentuk DID.  Analisis  ini  juga  dilakukan  terhadap kebijakan relaksasi melalui literature review berbagai sumber jurnal, buku-buku, dokumen-dokumen  kebijakan  dan  peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Penelitian  bertujuan  menyajikan  sintesis informasi  terkait  pelaksanaan  DID  tahun 2020  dan  adaptasinya  terhadap  perubahan situasi saat itu. Analisis dalam penelitian ini
adalah pada tahun 2020 sebagai periode tahun adanya  pandemi  COVID-19  memasuki Indonesia.
HASIL DAN PEMBAHASAN Ragam Reaksi Daerah dalam Pemanfaatan  DID  pada  Periode  Awal
Pandemi COVID-19
Pandemi  COVID-19  memengaruhi segala  aspek  kebijakan  pemerintah  pada tahun  2020  (Pambudi et  al. ,  2020).  Sejak terjadinya  pandemi  COVID-19,  pemerintah telah  melakukan refocusing anggaran  pada beberapa  sektor  termasuk  diantaranya  dana transfer  dari  kelompok  DID.  Pengurangan pagu  anggaran  melalui refocusing ini diarahkan untuk menanggulangi pencegahan COVID-19  serta  mendorong  pemulihan ekonomi pasca pandemi (Adriyanto, 2022).
Refocusing anggaran  telah  dilakukan beberapa  kali  melalui  Peraturan  Presiden 54/2020  serta  Peraturan  Presiden  72/2020.
Berdasarkan Perpres 72 tahun 2020, alokasi DID untuk kategori Penghargaan
Pembangunan  Daerah  TA  2020  kepada Pemerintah  Daerah  pemenang  PPD  tahun 2019  memiliki  alokasi  seperti  yang ditunjukkan tabel 1.
Tersedianya  alokasi  DID  pada kelompok  kategori  lainnya  termasuk  DID tambahan  menunjukkan  bahwa  kesembilan pemerintah  daerah  pemenang  Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2019 juga memiliki prestasi pengelolaan pembangunan daerah  pada  bidang  lainnya  termasuk  juga
bidang pengelolaan penanggulangan Tabel 1. Alokasi DID Pemerintah Daerah Pemenang PPD 2019 No. Pemerintah Daerah Alokasi DID Alokasi DID lainnya Kegiatan 1. Provinsi Jawa Tengah Rp8.340.465.000,00 Rp68.212.455.000,00 Digunakan untuk menunjang penguatan perencanaan daerah dari anggaran DID berbasis PPD yang diperoleh.
Anggaran DID tambahan dimanfaatkan untuk pencegahan COVID-19 dan pemulihan ekonomi sebagai bagian prioritas daerah 2. Provinsi Jawa Timur Rp7.946.754.000,00 Rp80.192.097.000,00 Digunakan untuk menunjang pelayanan umum pemerintahan. Selain itu, DID juga dimanfaatkan untuk pengadaan beberapa alat dan perlengkapan penanggulangan pandemi COVID-19 3. Provinsi Sumatera Selatan Rp7.936.393.000,00 Rp40.221.649.000,00 Digunakan untuk memperkuat kapasitas perencanaan daerah dalam wujud pembinaan peningkatan kapasitas aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Selain itu, juga untuk membiayai penanganan COVID-19 4. Kabupaten Tanah Datar Rp8.133.248.000,00 Rp34.701.123.000,00 Digunakan untuk penanggulangan COVID19, pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, penyediaan Bantuan Operasional Sekolah, dan lainnya 5. Kabupaten Temanggung Rp8.091.805.000,00 Rp56.311.496.000,00 Digunakan untuk menunjang penguatan perencanaan daerah, penyusunan dokumen perencanaan, dan evaluasi 6. Kabupaten Tabanan Rp7.843.145.000,00 Rp87.490.362.000,00 Digunakan untuk memperkuat kapasitas perencanaan daerah berupa belanja langsung dan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan 7. Kota Semarang Rp8.692.733.000,00 Rp114.971.389.000,00  Digunakan dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 serta pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 8. Kota Denpasar Rp8.278.300.000,00 Rp85.367.717.000,00 Digunakan dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 9. Kota Makasar Rp 8.060.723.000,00 Rp74.623.320.000,00 Digunakan untuk penanganan COVID-19 dan menunjang infrastruktur
Sumber: Diolah dari Adriyanto, 2022; Bappeda Jawa Tengah, 2020; Bappeda Jawa Timur, 2020; Bappeda Sumatera Selatan, 2020; Bappeda Kabupaten Tanah Datar, 2020; Bappeda Kabupaten Temanggung, 2020; Bappeda Kabupaten Tabanan, 2020; Bappeda Kota Semarang, 2020; Bappeda Kota Denpasar, 2020; Bappeda Kota Makassar, 2020
pandemi  COVID-19  dengan  DID  tambahan kecuali Kabupaten
Temanggung.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  dari  sembilan  Pemda pemenang  PPD  2019  yang  mendapatkan anggaran  DID  tahun  2020,  Kota  Semarang mendapatkan alokasi DID terbesar, baik dari kategori PPD maupun DID kategori lainnya. Sementara itu, Kabupaten Tabanan mendapat alokasi terkecil dari DID kategori PPD, yaitu sebesar Rp7.843.145.000,00
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah tidak  memaksimalkan  penggunaan  DID kategori  PPD  untuk  menunjang  penguatan perencanaan  daerah  dari  anggaran  DID berbasis PPD yang diperoleh (Bappeda Jawa Tengah,
2020). Pemda ini hanya menggunakan  anggaran  untuk  penguatan perencanaan daerah
sebesar Rp7.620.971.000,00.  Fokus  pemanfaatan DID  di  provinsi  ini  tetap  pada  kelompok kategori  pelayanan  umum  pemerintahan untuk  bidang  yang  sama.  Pemerintah Provinsi ini juga memperoleh DID tambahan periode  kesatu  atas  kinerja  penanganan COVID-19  sebesar  Rp7.000.000.000,00 (PMK 87/2020). Berdasarkan rujukan PMK 87 tahun 2020, pemerintah provinsi ini telah menggunakan DID tambahan tersebut untuk mendanai  kegiatan  pencegahan  wabah COVID-19  dan  pemulihan  ekonomi  serta program  lainnya  yang  menunjang  prioritas daerah.
Sementara  itu,  Provinsi  Jawa  Timur memiliki alokasi DID berbasis PPD TA 2020 yang  masuk  dalam  kelompok  kategori pelayanan umum pemerintahan dengan total anggaran sebesar Rp31.540.251.000,00 termasuk  didalamnya  alokasi  DID  berbasis PPD.  Anggaran  DID  kelompok  kategori  ini digunakan untuk penguatan pelayanan umum pemerintahan  di  Pemerintah  Provinsi  Jawa Timur (Bappeda Jawa Timur, 2020).
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur telah  mendapatkan  DID  tambahan  periode kesatu  dan  ketiga  dengan  total  anggaran sebesar Rp29.131.379.000,00. Dalam rujukan  PMK  87/2020  dan  PMK  151/2020, DID  tambahan  tersebut  dapat  dialokasikan diantaranya untuk mendukung penanggulangan  COVID-19  dan  pemulihan ekonomi setelah wabah COVID-19. Meskipun  demikian,  Pemerintah  Provinsi Jawa  Timur  mengalokasikan  kegiatan- kegiatan  untuk  penanggulangan  COVID-19 dan  pemulihan  ekonomi  tidak  hanya  dari alokasi  DID  tambahan  periode  kesatu  dan ketiga  saja,  tetapi  dari  anggaran  DID kelompok  kategori  lainnya  dengan  total anggaran  sebesar  Rp34.171.113.000,00. Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  telah mengalokasikan DID tersebut untuk pengadaan  beberapa  alat  dan  perlengkapan penanggulangan pandemi COVID-19. Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan  alokasi  DID  untuk  kategori PPD  sebesar  Rp7.936.393.000,00  sehingga
total  DID  Provinsi  Sumatera  Selatan  untuk tahun  2020  sebesar  Rp24.588.391.000,00 (Bappeda Sumatera Selatan, 2020).
Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah (TAPD)  membagikan  anggaran  DID  sesuai dengan  tupoksi  dan  kinerja  masing-masing perangkat daerah. Dana Insentif Daerah yang didapat dari PPD digunakan 100 persen untuk memperkuat  kapasitas  perencanaan  daerah dalam  wujud  pembinaan  peningkatan kapasitas  aparatur  serta  peningkatan  sarana dan  prasarana  aparatur  yang  pada  akhirnya akan  meningkatkan  kapasitas  perencanaan daerah. Peran Dana Insentif Daerah TA 2020 bagi  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan sangat  bermanfaat  pada  masa  pandemi COVID-19.  Beberapa  anggaran  DID dialokasikan  untuk  mendukung  penanganan COVID-19  diantaranya:  1)  Anggaran  DID kategori  kualitas  belanja  modal  kesehatan khususnya membantu dalam penanggulangan COVID-19;  2)  Anggaran  DID  kategori penghargaan  pembangunan  daerah  serta kategori  SAKIP  (Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah)  membantu pemulihan ekonomi secara tidak langsung; 3)
Pemanfaatan  DID  tambahan  TA  2020 berdasarkan  PMK  No.  114  Tahun  2020 sebesar Rp15.633.258.000,00 untuk penanggulangan  COVID-19,  diantaranya untuk jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi.
Kota Semarang mendapatkan alokasi DID  kategori  penghargaan  pembangunan
daerah  Tahun  Anggaran  2020  sebesar Rp8.692.733.000,00  yang  termasuk  bagian dari  DID  kelompok  kategori  pelayanan umum pemerintahan (Bappeda Kota Semarang,  2020).  Mekanisme  Penggunaan DID  di  Kota  Semarang  tidak  diatur  dalam regulasi khusus sebagaimana Dana Transfer Ke Daerah (DTKD) lainnya. Penatausahaannya mengikuti Peraturan
Menteri  Keuangan  (PMK)  yang  ada  dan mengkoordinasikan  rencana,  pelaksanaan dan pelaporan DID yang melibatkan tim yang terdiri  dari  Bappeda,  BPKAD,  Bappenda, inspektorat,  pejabat  pengadaan  barang  dan jasa, bagian administrasi pembangunan serta perangkat daerah pelaksana DID.
Kontribusi  DID  Kota  Semarang
dimanfaatkan untuk penanganan COVID-19 sebesar  33  persen  dari  total  DID  Kota
Semarang atau sebesar
Rp34.048.487.000,00. Dari alokasi tersebut, sebanyak 48 persen diantaranya dialokasikan untuk  kegiatan-kegiatan  yang  mendukung pemulihan  ekonomi  pasca  COVID-19  dan digunakan  untuk  mendanai  kegiatan  padat karya  produktif  baik  berupa  kegiatan konstruksi  maupun  non  konstruksi,  bantuan sosial  berupa  bahan  baku  produksi  untuk Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM), perbaikan  pasar-pasar,  dan  penyediaan protokol kesehatan di tempat umum.
Sementara  itu,  sebesar  52  persen dialokasikan  untuk  penanganan  kesehatan yang digunakan untuk mendanai
pembangunan  tempat  isolasi  Pasien  Dalam Pengawasan  (PDP)  COVID-19,  penyediaan sarana  prasarana  alat  kesehatan,  obat  dan vitamin  penanganan  COVID-19,  serta pengadaan  paket  alat Polymerase  Chain Reaction (PCR) dan ekstraksi otomatis.
Dana Insentif Daerah Kota Denpasar berkontribusi  sebesar  4,5  persen  dari  total pendapatan Kota Denpasar dan berkontribusi sebesar  12  persen  terhadap  total  belanja modal  dan  barang  jasa  (Bappeda  Kota Denpasar,  2020).  Anggaran  DID  Kota Denpasar dari kelompok kategori pelayanan umum  pemerintahan  memperoleh  alokasi sebesar Rp31.142.894.000,00 termasuk didalamnya  merupakan  kategori  dari  hasil PPD  sebesar  Rp8.278.300.000,00.  Sebagian besar  dana  dari  DID  kategori  PPD  ini dialokasikan  untuk  pemulihan  ekonomi masyarakat  yang  berhubungan  dengan penanganan  COVID-19.  Sementara  itu, penggunaan untuk bidang perencanaan hanya dialokasikan sebesar Rp787.889.745,00 atau 9,5 persen dari anggaran DID kategori PPD tersebut.  Penggunaan  DID  kategori  lainnya dialokasikan  untuk  berbagai  kegiatan  yang dilaksanakan  oleh  beberapa  perangkat daerah.  Kegiatan-kegiatan  tersebut  meliputi kegiatan  yang  termasuk  dalam  kelompok kategori  maupun  yang  bukan  termasuk kelompok kategori. Anggaran DID memiliki peran  penting  untuk  penanganan  dan penanggulangan COVID-19 di Kota Denpasar.  Anggaran  DID  tahun  2020  Kota
Denpasar berbasis hasil PPD adalah sebesar
Rp8.278.300.000,00,  dimana  sebanyak  90 persen dialokasikan untuk kategori kesejahteraan masyarakat yang berhubungan dengan  penanganan  COVID-19.  Anggaran DID  Kota  Denpasar  dimanfaatkan  untuk penanggulangan  pandemi  COVID-19  yang dialokasikan  ke  beberapa  kegiatan  di  Dinas Kesehatan.
Kota  Makassar  memiliki  alokasi anggaran DID TA 2020 yang sebagian besar digunakan untuk urusan diluar tema kategori. Sebagai  contoh  untuk  infrastruktur,  baik bidang  pendidikan,  perikanan  maupun prasarana jalan. Anggaran DID dari kategori PPD  dan  kelompok  kategori  pelayanan umum pemerintahan yang sebesar Rp29.675.994.000,00 hanya digunakan
Rp296.175.000,00  atau  hanya  1  persen  dari alokasi  anggaran  (Bappeda  Kota  Makassar, 2020).  Sebagian  besar  DID  dialokasikan untuk  penanganan  COVID-19  sebesar
Rp20.376.756.000,00,  infrastruktur  sekolah sebesar Rp17.317.350.131,00 dan
infrastruktur  lainnya  (pemeliharaan  Tempat Pelelangan  Ikan/TPI  dan  jalan)  sebesar Rp20.095.380.869,00.  Dari  total  pagu sebesar  Rp58,99  miliar,  hingga  16  Oktober 2020 telah terealisasi sebesar Rp20,90 miliar atau  sebesar  35,44  persen.  Dana  Insentif Daerah  memiliki  peran  penting  bagi pembangunan di pemerintah Kota Makassar.
Kabupaten  Tanah  Datar  mendapat anggaran  DID  berbasis  PPD  sebesar
Rp8.133.248.000,00  yang  masuk  pada kelompok kategori pelayanan umum pemerintahan. Dalam penggunaannya, anggaran  DID  berbasis  PPD  tersebut digunakan oleh pemerintah daerah setempat untuk  kegiatan  lintas  kelompok  kategori.
Anggaran tersebut digunakan untuk
penanggulangan COVID-19, pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, penyediaan  Bantuan  Operasional  Sekolah, dan  lain-lain  (Bappeda  Tanah  Datar,  2020). Hal yang unik di daerah ini adalah kegiatan yang  menunjang  perencanaan  justru  tidak dialokasikan.  Pemerintah  Kabupaten  Tanah
Datar memanfaatkan DID tambahan periode kedua (PMK 114/2020) sebesar Rp15.736.961.000,00 untuk kegiatan penanganan wabah COVID-19 serta
pemulihan  ekonomi.  Kegiatan-kegiatan tersebut  diantaranya:  1)  Penyediaan  sarana prasarana  kesehatan  dalam  penanggulangan COVID-19  yang  meliputi  pemeriksaan suspect COVID-19, rehabilitasi ruang isolasi, operasi  dan  pengadaan  Alat  Pelindung  Diri (APD)  serta  bahan  habis  pakai  dan  biaya operasional  karantina  terpadu  penangangan COVID-19; 2) Kegiatan recovery ekonomi.
Kabupaten  Temanggung  mendapat anggaran  DID  kategori  PPD  sebesar Rp8.091.805.000,00.  Pada  tahun  anggaran 2020,  kabupaten  ini  mengalokasikan  DID kategori PPD untuk beberapa kegiatan lintas kategori.  Anggaran  DID  berbasis  PPD  ini dialokasikan  untuk  kegiatan  sesuai  dengan
kategori  perencanaan/kelompok  kategori pelayanan  umum  pemerintah  hanya  sebesar Rp895.551.400,00  (Bappeda  Kabupaten Temanggung,  2020).  Sisa  alokasinya dimanfaatkan untuk kegiatan diluar kelompok kategori pelayanan umum pemerintahan.
Berdasarkan  PMK  114/2020  dan PMK  151/2020,  Kabupaten  Temanggung tidak  mendapatkan  alokasi  DID  untuk kategori  kinerja  penanganan  COVID-19 sehingga  tidak  ada  program  khusus penanganan  COVID-19  secara  langsung. Kabupaten  Temanggung  memanfaatkan anggaran  DID  (alokasi  Perpres  72/2020) untuk  mendukung  secara  tidak  langsung program pemulihan ekonomi.
Kabupaten Tabanan memiliki alokasi DID dengan kategori Penghargaan
Pembangunan  Daerah  (PPD)  TA  2020 sebesar Rp7.843.145.000,00 yang digunakan untuk  kegiatan-kegiatan  lintas  kategori (Bappeda  Kabupaten  Tabanan,  2020). Pemanfaatan  DID  berbasis  PPD  untuk mendukung  bidang  perencanaan  daerah hanya  sebesar  Rp327.397.206,00  (4,2 persen). Proporsi alokasi DID kategori PPD ini  relatif  kecil  digunakan  untuk  kelompok kategori  yang  sama.  Sisa  anggaran  sebesar 95,8 persen digunakan untuk bidang kegiatan lainnya  (lintas  kategori).  Dalam  masa pandemi  COVID-19,  Kabupaten  Tabanan telah melakukan refocusing termasuk alokasi dari  sumber  anggaran  DID  untuk  belanja
tidak langsung dan belanja langsung  bidang kesehatan  dan  pemulihan  ekonomi,  serta penyiapan  jaring  pengaman  sosial.  Alokasi anggaran  DID  untuk  penanggulangan COVID-19 pada Kabupaten Tabanan sebesar Rp27.408.440.514,00 dengan kegiatan diantaranya    program  pencegahan  serta pengendalian  penyakit  menular;  program pelayanan  bidang  kesehatan;  dan  program pelayanan  kesehatan  rujukan  (Adriyanto, 2022; Bappeda Kabupaten Tabanan, 2020).
Perbaikan  kualitas  pelayanan  publik dapat  dilakukan  melalui  upaya  mengurangi kesenjangan  ( gap )  antara  tingkat  layanan
(pemerintah) dengan harapan konsumen/rakyat  (Nordiawan  &    Hertianti, 2006).  Anggaran  DID  dapat  menjadi  salah satu  faktor  pendorong  daerah  untuk mengoptimalkan  penyediaan  layanan  dasar publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur).
Dana  Insentif  Daerah  di  Provinsi Jawa  Tengah  sangat  bermanfaat  untuk penanggulangan  dan  pemulihan  ekonomi pasca  COVID-19.  Pemerintah  provinsi  ini telah memanfaatkan DID
untuk penanggulangan  wabah  COVID-19  serta pemulihan  ekonomi  melalui  beberapa kegiatan diantaranya: 1) Fasilitasi pemulihan ekonomi  desa  untuk  masyarakat  terdampak wabah COVID-19 dengan pemberian vaksin dan  konsentrat  pakan  ternak;  2)  Sosialisasi gerakan  sehat  melalui  bersepeda/senam (komunitas/masyarakat umum); 3) Fasilitasi pemulihan  ekonomi  masyarakat  petani
dengan  pemberian  alat  pengolahan  kopi;  4) Pelatihan  pengembangan  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  ekonomi  kreatif  dalam mengembangakan  nilai  tambah  produk ekonomi  kreatif;  5)  Sosialisasi  dan  gerakan Bersih Indah Sehat dan Aman (BISA) kepada masyarakat  dan  pelaku  pariwisata  dan pemberian  jenis  bantuan  alat-alat  protokol kesehatan  di  10  Daerah  Tujuan  Wisata (DTW);  6)  Bantuan  kepada  masyarakat terdampak melalui pelatihan dan
pemberdayaan  UKM  di  masa  wabah COVID-19. Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur memanfaatkan DID tambahan untuk mendukung penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi  setelah wabah COVID- 19. Pemerintah provinsi ini mengalokasikan anggaran  DID-nya  untuk  kegiatan-kegiatan penanggulangan  COVID-19  dan  pemulihan ekonomi  tidak  hanya  dari  alokasi  DID tambahan  periode  kesatu  dan  ketiga  saja, tetapi dari anggaran DID kelompok kategori lainnya.  Beberapa  pemanfaatan  DID  yang menonjol  di  provinsi  ini  adalah  untuk pengadaan  beberapa  alat  dan  perlengkapan penanggulangan  COVID-19  seperti  mobil BSL2  ( Bio  Safety  Level 2)  yang  dilengkapi mesin  PCR automatic dan  pengadaan reagen; peralatan  laboratorium  PCR, peralatam  kesehatan  preventif  dan  kuratif COVID-19;  pengadaan hepta  filter dan ventilator, serta  pengadaan  alat  kesehatan lainnya. Anggaran DID tersebut dialokasikan
untuk  penanganan  pasien  penyakit  COVID- 19  dan  masyarakat  yang  terdistribusi sebarannya pada Rumah Sakit Umum Daerah meliputi  RSUD  dr.  Saiful  Anwar  Malang, RSU  Haji  Surabaya,  RSUD  dr.  Soedono Madiun,  RSJ  Menur  Surabaya,  RS.  Kusta
Kediri, RS. Mangunharjo, RS. Kusta Kediri, RS.  Paru  Surabaya  dan  RS.  Sumberglagah (Tabel 3).
Sementara  itu,  peran  Dana  Insentif Daerah  TA  2020  bagi  Pemerintah  Provinsi
Sumatera  Selatan  juga  sangat  bermanfaat pada  masa  pandemi  COVID-19.  Beberapa anggaran DID dialokasikan untuk mendukung penanganan COVID-19 diantaranya:  1)  Anggaran  DID  kategori kualitas belanja modal kesehatan khususnya membantu  dalam  penanggulangan  COVID- 19;  2)  Anggaran  DID  kategori  perencanaan pembangunan  daerah  serta  kategori  SAKIP untuk membantu pemulihan  ekonomi secara tidak  langsung;  3)  Pemanfaatan  DID tambahan  TA  2020  berdasarkan  PMK  No. untuk penanggulangan COVID-19,
diantaranya  untuk  jaring  pengaman  sosial dan pemulihan ekonomi.
Kontribusi  DID  di  Kota  Semarang dimanfaatkan untuk penanganan COVID-19 sebesar 33 persen dari total DID yang didapat kota  ini.  Dari  alokasi  tersebut,  sebanyak 48 persen  diantaranya  dialokasikan  untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi saat pandemi COVID-19 dan  digunakan  untuk  mendanai  kegiatan padat  karya  produktif  baik  berupa  kegiatan konstruksi  maupun  non  konstruksi,  bantuan sosial  berupa  bahan  baku  produksi  untuk Usaha  Mikro  Kecil    dan  Menengah (UMKM),  perbaikan  pasar-pasar,  serta penyediaan  protokol  kesehatan  di  tempat
Tabel 3.
Penyaluran DID Tahap 1 untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19 No Alokasi Kegiatan OPD Pelaksana Anggaran (Rp) 1 Mobil BSL2 ( Bio Safety Level 2)  yang dilengkapi mesin PCR automatic dan pengadaan reagen RSUD dr. Saiful Anwar Malang 4.250.000.000 2 Peralatan laboratorium PCR dan kelengkapannya serta  pengadaan reagen RSU Haji Surabaya 4.250.000.000
3 Mobil BSL2 ( Bio Safety Level 2)  yang dilengkapi mesin PCR
automatic dan pengadaan reagen RSUD dr. Soedono Madiun 4.250.000.000 4 Peralatan alat kesehatan preventif dan kuratif  COVID- 19 serta pengadaan reagen RSJ Menur Surabaya 4.250.000.000 5 Pengadaan hepta  filter dan ventilator RS. Kusta Kediri 1.752.042.000 6 Promotif dan preventif Dinas Kesehatan 1.500.000.000 7 Alat kesehatan RS. Mangunharjo 1.000.000.000 8 Alat kesehatan RS. Kusta Kediri 1.000.000.000 9 Alat kesehatan RS. Paru Surabaya 6.747.178.700 10 Alat kesehatan RS. Sumberglagah 5.171.892.300 Total 34.171.113.000 Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur  (2020), data diolah.
umum.  Sementara  itu,  sebanyak  52  persen dialokasikan  untuk  penanganan  kesehatan khususnya  untuk  mendanai  pembangunan tempat  isolasi  PDP  COVID-19,  penyediaan sarana  prasarana  alat  kesehatan,  obat  dan vitamin  penanganan  COVID-19,  serta pengadaan  paket  alat  PCR  dan  ekstraksi otomatis.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa anggaran  DID  telah  berkontribusi  optimal bagi  Pemerintah  Kota  Semarang  dalam penanganan  dan  pencegahan  COVID-19 serta  pemulihan  ekonomi  pascapandemi COVID-19 (Tabel 4).
Tabel 4
Anggaran penanggulangan COVID yang bersumber dari DID TA 2020 No Kegiatan
Anggaran (Rp) Pemulihan Ekonomi (48%)
6.491.071.000 1 Padat karya produktif konstruksi (pengecatan pasar, perbaikan jalan, pengerukan saluran, pengecatan marka dan turus jalan)
2 Padat karya produktif non konstruksi (musisi, pelaku ekonomi kreatif, tenaga kebersihan tempat wisata)
3 Bansos bahan baku produksi untuk UMKM
4 Perbaikan pasar-pasar
5 Penyediaan prasarana protokol kesehatan di pasar, halte, dan tempat wisata Penanganan Kesehatan (52%) 17.557.416.000 1 Pembangunan tempat isolasi PDP COVID-19 2 Penyediaan sarpras alat kesehatan, obat-obatan dan vitamin penanganan COVID-19 3 Paket  alat  PCR  dan ekstraksi otomatis Total anggaran penanggulangan COVID-19 yang bersumber dari DID 34.048.487.000
Sumber:  Bappeda  Kota  Semarang,  (2020, data diolah)
Selain  DTKD  lainnya  (misal  DAK Fisik Bidang Kesehatan), anggaran DID telah membantu  pemerintah  daerah  untuk  dapat merespon pandemi COVID-19. Strategi yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Semarang dalam  penggunaan  dana  DID  adalah  fokus pada  penanganan  COVID-19  (khususnya DID tambahan) dengan tetap memperhatikan prioritas  daerah.  Sumber  anggaran  DID disinergikan  bersama  program  lainnya (sumberdaya) agar lebih tepat sasaran, efektif dan efisien dalam penyelenggaraannya.
Anggaran  DID  memiliki  peran penting untuk penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Kota Denpasar.  Anggaran  DID  tahun  2020  Kota Denpasar berbasis hasil PPD adalah sebesar Rp8.278.300.000,00,  dimana  sebanyak  90 persen dialokasikan untuk kategori kesejahteraan masyarakat yang berhubungan dengan  penanganan  COVID-19.  Anggaran DID  di  kota  ini  untuk  penanggulangan pandemi COVID-19  dialokasikan  ke beberapa  kegiatan  di  Dinas  Kesehatan. Semula  DID  kategori  kesehatan  ini  adalah sebesar Rp10.390.635.000,00, namun
dikarenakan  prioritas  saat  ini  adalah  untuk penanganan  COVID-19,  maka  DID  untuk kelompok  kategori  peningkatan  ekspor  dan kategori  kesehatan  fiskal  dialokasikan seluruhnya  saat  itu  ke  kategori  pelayanan dasar  publik  bidang  kesehatan  bagi penanganan  wabah  COVID-19.  Oleh  sebab itu,  total  DID  yang  dikelola  oleh  Dinas
Kesehatan  Kota  Denpasar  adalah  sebesar Rp22.537.072.378,00. Dana Insentif Daerah tambahan juga dialokasikan untuk pemulihan ekonomi,  pencegahan  COVID-19  dan  dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
Sementara  itu,  DID  juga  memiliki peran  penting  bagi  pemerintah  Kota Makassar.  Beberapa  kegiatan  dari  anggaran DID  telah  dialokasikan  untuk  penanganan dan  pencegahan  pandemi  COVID-19 termasuk juga pemulihan ekonomi, diantaranya: 1) Penguatan layanan kesehatan;  2)  Jaminan  sosial;  3)  Dukungan terhadap  UMKM;  4)  Pemulihan  ekonomi; dan  5)  Penciptaan  lapangan  pekerjaan. Mekanisme  penggunaan  DID  di  Kota Makassar untuk penanggulangan COVID-19 dimobilisasi  oleh  Bappeda  dan  Tim  TAPD dengan  melakukan  verifikasi  dan  asistensi RKA/  Dokumen  DPA  perangkat  daerah untuk  memastikan  alokasi  dana  pada program  pencegahan  COVID-19  dan pemulihan ekonomi.
Dana Insentif Daerah memiliki peran penting  untuk  mendukung  penanganan COVID-19  di  Kabupaten  Tanah  Datar. Pemerintah  Kabupaten  ini  memanfaatkan DID  tambahan  periode  kedua  (PMK 114/2020)  sebesar  Rp15.736.961.000,00 untuk  kegiatan  penanganan  wabah  COVID- 19  serta  pemulihan  ekonomi.  Kegiatan- kegiatan tersebut diantaranya: 1) Penyediaan sarana prasarana kesehatan dalam penanggulangan
COVID-19 meliputi
pemeriksaan suspect COVID-19, rehabilitasi ruang  isolasi,  operasi  dan  pengadaan  APD serta bahan habis pakai dan biaya operasional karantina  terpadu  penangangan  COVID-19; 2)  Kegiatan recovery ekonomi  diantaranya berupa fasilitasi kelompok tani pembudidaya ikan;  pemanfaatan  pekarangan  untuk pengembangan pangan; peningkatan produksi dan produktivitas dan mutu produk perkebunan,  produk  tanaman  hortikultura; peningkatan produksi dan produktivitas mutu produk  perkebunan  serta  produk  tanaman pangan;  penyuluhan  kualitas  dan  teknis kemasan hasil produksi
pertanian/perkebunan;  pengembangan  bibit unggul  pertanian/perkebunan,  pembibitan dan  perawatan  ternak,  pembinaan  industri kecil menengah dalam memperkuat jaringan kluster  industri,  serta  pengembangan kapasitas  pranata  pengukuran,  standarisasi, pengujian  dan  kualitas.  Kegiatan-kegiatan dari alokasi DID tambahan tersebut berperan penting untuk mendukung program penanggulangan COVID-19 serta pemulihan ekonomi  saat  wabah  COVID-19  di Kabupaten Tanah Datar.
Dalam  PMK  114/2020  dan  PMK 151/2020,  Kabupaten  Temanggung  tidak mendapatkan  alokasi  DID  untuk  kategori kinerja  penanganan  COVID-19  sehingga tidak  ada  program  khusus  penanganan COVID-19  secara  langsung.  Meskipun demikian,
Kabupaten Temanggung memanfaatkan DID (alokasi Perpres
72/2020)  untuk  mendukung  secara  tidak langsung  program  pemulihan  ekonomi diantaranya:  1)  Program  penyediaan  dan pengembangan sarana pertanian; 2) Program penyediaan  dan  pengembangan  prasarana pertanian;  3)  Program  perencanaan  dan pembangunan industri; 4) Program pengembangan ekspor; 5) Program
pengelolaan  persampahan  TPS  desa;  6) Program  hubungan  industrial;  7)  Program peningkatan  diversifikasi  dan  ketahanan pangan masyarakat; 8) Program peningkatan daya  tarik  destinasi  pariwisata;  9)  Program pemasaran pariwisata; 10) Program pengembangan  sumber  daya  pariwisata  dan ekonomi kreatif; 11) Program pengembangan iklim  penanaman  modal;  serta  12)  Program promosi  penanaman  modal.  Program- program tersebut diharapkan dapat berkontribusi  pada  pemulihan  ekonomi Kabupaten  Temanggung  karena  menyerap belanja  pemerintah  daerah  yang  cukup signifikan.
Sementara itu, hal berbeda dilakukan Kabupaten  Tabanan.  Dalam  masa  awal pandemi  COVID-19,  Kabupaten  Tabanan telah melakukan refocusing termasuk alokasi dari  sumber  anggaran  DID  untuk  belanja tidak langsung dan belanja langsung  bidang kesehatan,  pemulihan  ekonomi,  serta penyiapan jaring pengaman sosial.
Saat  ini  rujukan  penggunaan  DID masih  bersifat  umum  sehingga  kesulitan untuk memberikan batas dalam keberhasilan
pengelolaan. Hal ini berlaku juga untuk DID kategori  penghargaan  pembangunan  daerah. Tidak  adanya  pengawasan  khusus  sebagai pengendalian  pemanfaatan  DID  berpeluang membuat  pemerintah  daerah  kurang  fokus memperhatikan quality  spending .  Hal  ini juga  berpeluang  munculnya  kompromi bersama  internal  legislatif  dan  eksekutif  di daerah  yang  memunculkan self  interest dalam  penggunaan  DID  di  lapangan.  Hal yang  perlu  dipahami  adalah  pemanfaatan DID agak berbeda dengan dana transfer lain seperti  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  yang proses  dari  perencanaan,  pelaksanaan  dan evaluasinya dilakukan secara lebih berjenjang  dan  menggunakan  sistem  yang lebih mapan.
Pada  sisi  lain,  besaran  serta  kategori perolehan  anggaran  DID  setiap  tahunnya cenderung tidak sama. Hal ini menyebabkan proyeksi pendapatan dan perkiraan pemanfaatan  anggaran  oleh  daerah  tidak dapat dilakukan secara akurat. Pengumuman alokasi  DID  bagi  daerah  sering  terlambat sehingga  penyusunan  rencana  pemanfaatan tidak dapat optimal sesuai sasaran. Selain itu, tidak  adanya  pengaturan  khusus  terkait bidang dan proporsi dalam pemanfaatan DID terlihat seolah menguntungkan daerah karena lebih  fleksibel  dalam  pemanfaatan  DID, namun  disisi  lain  justru  menimbulkan keraguan dalam pengajuan komitmen terkait rincian pemanfaatan DID dan implementasinya.
Meskipun  aplikasi  dalam  tata  kelola DID  masih  menyatu  dengan  ALADIN (Aplikasi Pelaporan DAK Non Fisik), namun untuk DID belum ada fasilitas input dari OPD pelaksana. Hal yang terjadi adalah tata kelola DID reguler hanya mengandalkan pengguna ( user )  dari  BPKAD  dan  Bappenda  sebagai pencatat, termasuk pelaporan terkait pemanfaatan,  penyerapan  maupun progress pelaksanaan DID.
Pamanfaatan dan tata kelola dana DID belum  mengenal  istilah reward dan punishment yang  tegas.  Hal  ini  berdampak pada  pelaksana  kegiatan  tidak  memiliki target  pelaksanaan  yang  terukur.  Petunjuk teknis  DID  juga  terbit  setelah  proses penganggaran  sehingga  menjadi  kendala dalam pengalokasian DID kedalam program/kegiatan  yang  sesuai    dokumen perencanaan daerah. Secara umum pengalokasian  yang  ada  masih  disesuaikan dengan  katagori  kinerja  DID  tersebut  dan OPD pengampunya. Terlambatnya informasi alokasi anggaran serta petunjuk pelaksanaan/ teknis  terkait  penggunaan  DID  berdampak pada  tidak  optimalnya  proses  perencanaan dan penganggaran di daerah (Direktorat Dana Transfer Umum Kemenkeu, 2020).
Dana  Insentif  Daerah  (DID)  secara umum  telah  memberikan  manfaat  penting bagi daerah baik dalam upaya penanggulangan,  pencegahan  COVID-19 maupun pemulihan perekonomian
pascapandemi.  Sejak  awal  2020  ketika
terjadinya  wabah  COVID-19,  pemerintah telah  melakukan refocusing anggaran  yang berdampak  pada  pelaksanaan  pembangunan di daerah. Disisi lain, anggaran daerah untuk penanggulangan  wabah  COVID-19  terbatas sehingga  daerah  perlu  memiliki  anggaran lainnya  untuk  dapat  menangani  pandemi COVID-19.
Hasil  analisis  menyimpulkan  bahwa dalam kenyataannya, implementasi pembangunan  dengan  anggaran  DID dilapangan  belum  sepenuhnya  berhasil optimal  mendorong  kemandirian  daerah secara  umum.  Kondisi  geografis  serta karakteristik yang beragam dan ketersediaan sumber daya yang tidak sama menjadi faktor fundamental upaya ini tidak berjalan dengan kualitas  yang  sama.  Beberapa  wilayah diketahui  mempunyai  rasio  kemandirian fiskal  yang  cukup  tinggi,  namun  sebagian besar  yang  lain  justru  terkesan  makin bergantung pada dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Permasalahan Pembangunan yang Didanai  DID  dan  Masukan  untuk Perencanaan Adaptif Permasalahan perencanaa dan implementasi pembangunan berbasis anggaran  DID  pada  pemerintah  daerah pemenang Penghargaan Pembangunan
Daerah (PPD) disajikan pada tabel 5 berikut.
Tabel  tersebut  menunjukkan  bahwa secara  umum  permasalahan  pembangunan
yang dialami oleh pemerintah daerah adalah kondisi  luar  biasa  yang  belum  dapat diantisipasi peraturan-peraturan
yang
lengkap dalam penggunaan DID. Tabel 5. Permasalahan Perencanaan dan Implementasi Pembangunan berbasis Anggaran DID 2020 pada 9 Pemda Pemenang PPD 2019 No. Pemerintah Daerah Permasalahan 1.  Provinsi Jawa Tengah • Belum  ada  indikator keberhasilan yang jelas dalam mengelola DID. • Monitoring dan evaluasi  pengelolaan DID  yang  masih lemah  menyebabkan capaian  DID  belum terarah  secara  baik dan terstruktur. 2.  Provinsi Jawa Timur Kurangnya waktu dalam penyesuaian/ refocusing dan realokasi anggaran akibat  diterbitkannya Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor  54  Tahun  2020 tentang Perubahan Postur  dan  Rincian Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara Tahun  Anggaran  2020, sehingga dana perimbangan yang ditransfer pada pemerintah daerah perlu juga disesuaikan. 3.  Provinsi Sumatera Selatan Sulitnya pencapaian realisasi program/ kegiatan pada perangkat  daerah  pada kondisi Pandemi COVID-19 karena belum ada aturan penggunaan alokasi DID secara jelas. 4.  Kabupaten Tanah Datar Lambatnya  informasi alokasi  anggaran  serta No. Pemerintah Daerah Permasalahan petunjuk  pelaksanaan dan teknis terkait penggunaan dana transfer ke daerah khususnya DID, sehingga proses perencanaan dan penganggaran  belum dapat  dilakukan  secara optimal. 5.  Kabupaten
Temanggung Belum terdapat regulasi dan  pelaksanaan  teknis anggaran  yang  jelas sehingga  dalam  proses penganggaran  belum dapat diimplementasikan secara optimal. 6.  Kabupaten Tabanan Belum optimalnya integrasi monitoring dan  evaluasi  program- program  dari  alokasi DID  dan  dana  transfer lainnya  sehingga  tidak efektif  bagi  daerah karena  pelaporan  DID masih terpisah. 7.  Kota Semarang Tidak samanya besaran dan  kategori  perolehan DID  setiap  tahunnya, yang  berdampak  tidak dapat dilakukannya proyeksi pendapatan dan prakiraan pemanfaatan oleh daerah 8.  Kota Denpasar Lambatnya  informasi pagu alokasi DID sehingga  tidak  bisa dintegrasikan  dengan SIPD 9.  Kota Makasar Kurang sesuainya skema  DID  karena hanya kategori peningkatan ekspor yang mendukung indikator  kinerja  aspek daya saing daerah.
Sumber:  Diolah  dari  Adriyanto,  2022;  Bappeda  Jawa Tengah,  2020;  Bappeda  Jawa  Timur,  2020;  Bappeda Sumatera Selatan, 2020; Bappeda Kab. Tanah Datar, 2020; Bappeda  Kab.Temanggung,  2020;  Bappeda  Kab.Tabanan, 2020;  Bappeda  Kota  Semarang,  2020;  Bappeda  Kota Denpasar, 2020; Bappeda Kota Makassar, 2020.
Besarnya  ketergantungan  pemerintah daerah terhadap dana transfer membuka fakta bahwa  memang  secara  umum  Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum berperan dominan sebagai  sumber  dana  pembangunan  di daerah.  Pelaksanaan  desentralisasi  melalui DID  pada  masa  awal  COVID-19  dalam beberapa  hal  justru  semakin  meningkatkan gap ketidakmerataan  atau inequality ketika juara sebuah penghargaan (mendapat reward alokasi  DID)  masih  didominasi  daerah- daerah  yang  sudah  mapan  secara  ekonomi. Penyempurnaan  tata  kelola  dana  transfer secara  berkala  diharapkan  dapat  mengurai persoalan ini di masa depan.
Oleh  karena  itu  ke  depan  diperlukan perencanaan  dana  insentif  daerah  yang adaptif terhadap perubahan, sebagai suatu
pendekatan yang
memungkinkan fleksibilitas  dan  penyesuaian  terhadap perubahan  dalam  kebutuhan  dan  kondisi daerah.  Dalam  perencanaan  dana  insentif daerah  yang  adaptif,  penting  untuk mempertimbangkan  dinamika  perubahan yang  mungkin  terjadi  dan  memiliki fleksibilitas yang memadai untuk menyesuaikan alokasi dana.
Dengan  pendekatan  yang  adaptif, diharapkan  dapat  merespons  perubahan dengan  lebih  baik  dan  memastikan penggunaan  dana  yang  efektif  sesuai dengan  kebutuhan  daerah.  Tabel  6 merangkum  konsep  dan  langkah  yang
disarankan  dalam  merencanakan  dana insentif daerah yang adaptif.
Tabel 6.
Perencanaan DID yang Adaptif
No.  Perencanaan DID Adaptif Penjelasan 1 Analisis kebutuhan Langkah  strategis  terkait ini  adalah melakukan analisis  mendalam  terkait kebutuhan daerah. Diperlukan identifikasi sektor-sektor  kunci  dan prioritas pembangunan yang perlu didukung melalui  dana  insentif  di daerah. Hal penting lainnya  adalah  perhatian pada faktor-faktor perubahan seperti perubahan demografi, ekonomi,  dan  lingkungan yang  dapat  memengaruhi kebutuhan daerah. 2 Penentuan tujuan dan indikator Penetapan  tujuan  yang jelas  dan  terukur  untuk dana insentif daerah adalah kunci  perencanaan  dana ini. Misalnya, meningkatkan akses pendidikan,  mengurangi tingkat  kemiskinan,  atau memperbaiki infrastruktur.
Diperlukan identifikasi indikator  kinerja  yang dapat  digunakan  untuk mengukur  kemajuan  dan pencapaian tujuan tersebut. 3 Fleksibilitas anggaran Untuk menciptakan adaptabilitas,  perencanaan dana insentif daerah harus memperhitungkan  alokasi anggaran  yang  fleksibel. Selain mengalokasikan dana berdasarkan kebutuhan  saat  ini,  perlu juga menyisihkan sebagian dana  sebagai  cadangan untuk merespons perubahan  yang  mungkin terjadi di masa depan. Hal ini memungkinkan
penyesuaian  prioritas  dan alokasi  dana  yang  lebih cepat  ketika  perubahan terjadi.
No.  Perencanaan DID Adaptif Penjelasan 4 Mekanisme pemantauan dan evaluasi Perencanaan  DID  yang adaptif  juga  memerlukan mekanisme  yang  efektif untuk memantau dan mengevaluasi  penggunaan dana insentif daerah.  Oleh karena  itu  disarankan untuk menggunakan indikator  kinerja  yang telah ditetapkan sebelumnya untuk melacak kemajuan  dan  pencapaian tujuan. Dengan pemantauan  dan  evaluasi on-going yang baik, diharapkan dapat mengidentifikasi perubahan yang mempengaruhi  kebutuhan daerah  dan  mengambil tindakan yang tepat. 5 Keterlibatan dan konsultasi Dalam merencanakan dana insentif daerah yang adaptif,  penting  untuk melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat setempat. Dengan mendengarkan kebutuhan  dan  aspirasi mereka,  diharapkan  dapat merespons perubahan dengan lebih baik. Melibatkan pihak-pihak terkait juga dapat membantu dalam mengidentifikasi solusi inovatif  dan  memastikan penggunaan  dana  yang efektif. 6 Transparansi pelaporan Hal  yang  tidak  dapat diabaikan  terkait  DID adalah memastikan pelaporan yang  transparan terkait dengan penggunaan anggaran ini. Penyelenggara/pemerintah perlu menyampaikan kepada  publik  mengenai alokasi dana, tujuan, kemajuan,  dan  hasil  yang telah  dicapai.  Hal  ini membantu membangun kepercayaan  publik  dan memastikan  akuntabilitas dalam penggunaan dana.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI Simpulan
Dana  Insentif  Daerah  pada  periode awal  pandemi  COVID-19  memberikan manfaat  penting  bagi  daerah  melalui kebijakan yang menyesuaikan dengan situasi setempat,  khususnya  pembangunan  bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi.
Implementasi  pemanfaatan  DID  di lapangan belum sepenuhnya berhasil optimal mendorong  kemandirian  daerah  secara umum. Selain itu, hal penting sebagai atensi daerah adalah persoalan informasi pagu DID yang terlambat diterima daerah.
Karakteristik  daerah  yang  beragam dan ketersediaan sumber daya menjadi faktor fundamental capaian quality spending .

## Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat direkomendasikan sebagai berikut:
1. Pemanfaatan  DID  disarankan  untuk direncanakan  berbasis  petunjuk  teknis pelaksanaan  yang  adaptif  terhadap perubahan dan operasional, yang mengatur tentang keadaan darurat seperti bencana, pandemi, dan lainnya 2. Informasi  pagu  dan  alokasi  DID diumumkan diawal sebelum penganggaran daerah agar pengalokasian dapat  terintegrasi  dengan  SIPD.  Dengan adanya integrasi di SIPD maka arah dan kebijakan  dana  transfer  lebih  mudah dikelola  dan  dimonitor  dengan  bahasa yang sama antara pusat dan daerah.
3. Perlunya  perbaikan  tata  kelola  DID berbasis  integrasi  pelaporan  DID  yang didukung  monitoring  dan  evaluasi dengan  alokasi  dana  transfer  lainnya sehingga lebih efektif dan efisien karena daerah tidak perlu melaporkan terpisah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga  kepada  semua  pihak  yang mendukung  pada  tahap  diskusi,  penulisan dan penyediaan data/informasi dalam tulisan ini.  Secara  khusus  penulis  berterima  kasih kepada  Direktur  Pemantauan,  Evaluasi  dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian  PPN/Bappenas,  pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota terbaik  dalam Penghargaan  Pembangunan  Daerah  tahun 2019  yang menyediakan  data  dan informasi realisasi  DID  2020,  serta  Direktur  Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriyanto. (2022). Kebijakan DID 2022 dan Insentif Fiskal 2023 (Paparan Direktur Dana Transfer Umum, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan). Disampaikan dalam FGD Bappenas tentang Sharing Pemanfaatan Dana Insentif Daerah pada 10 Oktober 2022.
Bappeda Jawa Tengah (2020). Pemanfaatan DID Jawa Tengah Tahun 2020. Disampaikan dalam FGD Joint Review DID Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas.
Bappeda Jawa Timur (2020). Pemanfaatan DID Jawa Timur Tahun 2020. Disampaikan dalam FGD Joint Review DID Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas.
Bappeda Sumatera Selatan (2020).
Pemanfaatan DID Sumatera Selatan Tahun 2020. Disampaikan dalam FGD Joint Review DID Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas.
Bappeda Kota Semarang (2020).
Pemanfaatan DID Semarang Tahun 2020. Disampaikan dalam FGD Joint Review DID Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembanguna Daerah Bappenas.
Bappeda Kota Denpasar (2020). Pemanfaatan DID Denpasar Tahun 2020 . Disampaikan dalam FGD Joint Review DID Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas.
Bappeda Kota Makassar (2020).
Pemanfaatan DID Makassar Tahun 2020 . Disampaikan dalam FGD Joint Review DID Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas.
Bappeda Kabupaten Tanah Datar (2020).
Pemanfaatan DID Tanah Datar Tahun 2020. Disampaikan dalam FGD Joint Review DID Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas.
Bappeda Kabupaten Temanggung (2020).
Pemanfaatan DID Temanggung Tahun 2020. Disampaikan dalam FGD Joint Review DID Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas.
Bappeda Kabupaten Tabanan (2020).
Pemanfaatan DID Tabanan Tahun 2020 . Disampaikan dalam FGD Joint Review DID Direktorat Pemantauan,
Evaluasi dan Pengendalian
Pembangunan Daerah Bappenas.
Direktorat Dana Transfer Umum, Kemenkeu. (2020). Progress Serapan DID 2020 dan Kebijakan Dana Insentif Daerah 2021. Disampaikan dalam FGD Joint Review DID
Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembanguna Daerah Bappenas. 19 Oktober 2021.
GoI. (2020). Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
GoI. (2019). Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang APBN 2020.
Jakarta: Pemerintah Indonesia.
GoI. (2017). Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi pembangunan Nasional . Jakarta:
Pemerintah Indonesia.
GoI.  (2014). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Jakarta: Pemerintah Indonesia.
Oates, W. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. National Tax Journal, 46 (2), 237-243.
Matriksa, B. (2020). Potensi Dana Insentif Daerah Sebagai Salah Satu Sumber
Pendapatan Daerah Di Provinsi DKI
Jakarta. Jurnal Lingkar Widyaiswara.
Edisi 07 No. 02 , April_Juni 2020,
p.39-48.
Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2006).
Akuntansi Sektor Publik . Jakarta:
Salemba Empat.
Pambudi, A.S., Manalu, G.S.L., &., Deni. (2022). Evaluasi Pemanfatan Dana Insentif Daerah Berbasis Penghargaan Pembangunan Daerah pada Provinsi Jawa Tengah, Bengkulu dan Jawa Timur. Jurnal Kebijakan
Pemerintahan, 5(2), 1-11. https://doi.org/10.33701/jkp.v5i2.2679
Pambudi, A.S., Masteriarsa, M.F., Wibowo, A.D.C., Amaliyah, I & Ardana, A.K. (2020). Strategi Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata Pasca COVID- 19. Majalah Media Perencana, 1(1),
1-21 . ISSN: 2548-8732. https://lnkd.in/evTtKXC.
Sari, M.M., & Wikarya, U. (2021). Pemetaan Statistika Pengalokasian Dana Insentif Daerah Berdasarkan Karateristik Daerah. Jurnal Indonesia Sosial Sains. Vol. 2 No. 3 Maret 2021.
Sari, R. (2014). Impact of Fiscal Decentralization Policy on Disadvantaged Regions in Indonesia (Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Daerah Tertinggal di Indonesia). Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 5(1), 79 – 99.