Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan (E-ISSN 2599-3259)
Volume 7, Nomor 2, Juni 2024
DOI: 10.29408/sosedu.v7i2.23887

## PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA DURIAN, KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG, KABUPATEN KUBU RAYA
Dodi Alfaed 1 , Arkanudin 2 , Monika Maya 3 , Siti Aminah 4 , Marini 5 , Riyana Ramadani Putri 6 , Yazid Zibran 7
1-7 FISIP, Universitas Tanjungpura Email: E1022211003@student.untan.ac.id; arkanudin@fisip.untan.ac.id; E1022211051@student.untan.ac.id; sitiaminah@hukum.untan.ac.id; Marini@fisip.untan.ac.id; E1022211042@tudent.untan.ac.id; E1022211030@student.untan.ac.id
Artikel histori:
Submit: 01-11-2023
Revisi: 24-05-2024 Diterima: 18-06-2024 Terbit: 24-06-2024
Kata Kunci: development, APBDes, the role of NGOs, society participation
Korespondensi: E1022211003@student.untan.ac.id
Abstract: Infrastructure  development  is  the government's responsibility towards the community,  but  in  reality  the  infrastructure growth  carried  out  by  the  government  is gradual, this gives rise to unequal development in  each  region  which  has  an  impact  on  unequal road development. This research was conducted because  of  uneven  development  in  Durian Village, while based on the APBDes, the priority development in the village is infrastructure. The aim  of  the  research  is  to  describe  the  roles played by the community in building roads. This research method uses a qualitative method with a  descriptive  analysis  approach,  determining informants using a purposive sampling technique consisting  of  5  people.  The  results  of  research on the role of NGOs in the form of deliberation and  fundraising  carried  out  by  the  community are  mutual  cooperation,  contributions  and cooperation  with  NGOs.  The  role  of  NGOs  and communities in the road construction process .
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  merupakan  upaya  pemerintah  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  seperti  untuk  menaikkan  angka  kelayakan  hidup  agar  masyarakat dapat  hidup  mandiri  dan  mampu  memenuhi  kebutuhan  dasarnya.  Salah  satu upaya  yang  dilakukan  pemerintah  adalah  membangun  infrastruktur  yaitu  jalan sebagai  akses  mobilitas  masyarakat  dalam kehidupan  sehari-hari.  Pembangunan jalan menjadi bagian dalam agenda pembangunan daerah (Rasadi et al., 2020).
Pembangunan  daerah  di  Kalimantan  Barat  pada  tahun  2018  hingga  2023, seperti  pada  pelaksanaan  pembangunan  jalan  sudah  terwujud  hingga  72,28%, angka ini meningkat dari pembangunan jalan sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun  2013-2017  dengan  angka  keberhasilan  yang  hanya  mencapai  49%  (Munir, 2023).  Pemerintah  Kabupaten  Kubu  Raya  juga  demikian  ikut  serta  dalam mewujudkan  program  pembangunan  daerah  Kalimantan  Barat,  melalui  program pembangunan  jangka  menengah,  melaksanakan  pembangunan  jalan  yang berfokus  pada jalan-jalan  poros  antar daerah  di  wilayah Kubu  Raya,  sedangkan jalan-jalan  yang  berada  di  desa  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  desa melalui APBDes (Anggaran Pembangunan Desa) (Siregar, 2023).
Alokasi  dana  dari  pemerintah  Kabupaten  Kubu  Raya  melalui  APBDes  di setiap  desa  dapat  memenuhi  kebutuhan  pembangunan  jalan  desa  dengan  baik, berpedoman  pada  tiga  prioritas  pembangunan  infrastruktur  menggunakan APBDes yaitu jalan, jembatan dan irigasi (Perkasa, 2016). Namun, kenyataannya masih banyak desa yang memiliki jalan tidak layak (rusak) (Sawelet et al., 2022), salah satunya adalah Desa Durian yang berada di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.
Desa Durian memiliki 5 dusun yaitu Sela, Bale, Durian, Siak dan Alena, dari ke lima dusun tersebut terdapat satu dusun yang memiliki masalah pembangunan jalan  yaitu  di  Dusun  Bale,  lebih  tepatnya  di  RT  06/RW  02  yang  belum mendapatkan  anggaran  dari  desa  untuk  memperbaiki  jalan.  Oleh  karena  itu, berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  seperti  melakukan  protes, menyuarakan pendapat kepada kepala dusun bahkan ke kepala desa, tetapi tidak ada  tindakan  dari  pemerintah  desa.  Upaya  yang  dilakukan  tidak  membuahkan hasil sementara jalan merupakan kebutuhan pokok masyarakat dalam melakukan mobilisasi,  oleh  karena  itu  masyarakat  melakukan  gotong  royong  untuk membangun (memperbaiki jalan) tersebut.
Berdasarkan  latarbelakang  tersebut  peneliti  tertarik  untuk  mendalami bagaimana peran masyarakat dalam pembangunan jalan di Dusun Bale tersebut, manarik  untuk  diteliti  mengingat  rata-rata  masyarakat  memiliki  ekonomi  yang dibawah  rata-rata  (pra  sejahtera  dan  menengah  ke  bawah)  dengan  mata pencaharian buruh tani dan pekebun.
Penelitian  tentang  peran  dalam  pembangunan  infrastruktur  telah  banyak dilakukan diantaranya oleh Rianto et al., (2022) yang menunjukkan hasil bahwa peran  Pemerintah  Kelurahan  dalam  perencanaan  pembangunan  infrastruktur jalan  di  Kelurahan  Amal  Bakti  belum  mencapai  tingkat  optimal,  karena  masih banyaknya infrastruktur yang mengalami kerusakan, meskipun pemerintah telah melaksanakan  Musyawarah  Rencana  Pembangunan  (Musrenbang)  untuk menetapkan  prioritas  pembangunan,  namun  terdapat  sejumlah  pembangunan yang  dilakukan  tanpa melalui  musyawarah  tersebut.  Selain  itu,  sering  dijumpai kendala  seperti  kurangnya  sosialisasi  program  atau  minimnya  partisipasi  dari masyarakat  desa  dalam  program  yang  diinisiasi  oleh  pemerintah.  Penelitian kedua  dilakukan  oleh  Ismatullah  &  Mahendra,  (2021a)  hasil  dari  penelitian tersebut partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kaliginting  berupa  pertama  partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan,  kedua partisipasi  dalam  pelaksanaan,  ketiga  partisipasi  dalam  pengambilan  manfaat,
dan  keempat  partisipasi  dalam  evaluasi.  Partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan infrastruktur desa tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung seperti aspek ekonomi, aspek kesadaran, dan aspek pendidikan dan faktor  penghambat  penggunaan  bahu  jalan  desa  untuk  kepentingan  pribadi, meskipun  demikian,  hambatan  ini  tidak  menyebabkan  penundaan  dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kaligintung. Penelitian relevan lainnya dilakukan  oleh  Sadikin  et  al.,  (2021)  hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan peran  pemerintah  bahwa  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Majene,  Kecamatan Ulumanda,  telah  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini  tercermin  dari  kontribusi  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Majene  di Kecamatan  Ulumanda  dalam  pembangunan  infrastruktur  jalan,  yang  sejalan dengan  Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah  (RKPD)  tahun  2018  yang  disusun oleh BAPPEDA. Rencana tersebut juga mengarahkan pada tahap kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majene untuk periode 2018-2023.
Penelitian tentang peran dalam pembangunan infrastruktur khususnya jalan banyak dilakukan, namun kebanyakan penelitian tentang peran dari lembaganya (pemerintah),  partisipasi  masyarakat  dan  jarang  yang  meneliti  tentang  peran dari masyarakat, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan  terletak  pada  objek  dan  lokasi  penelitiannya  dan  peran  masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah.

## KAJIAN LITERATUR Konsep Peran
Peran  merupakan  suatu  tindakan  atau  perubahan  yang  dilakukan  oleh seseorang  di  dalam  suatu  kelompok  demi  mewujudkan  tanggung  jawab  individu sebagai  pelaku  perubahan  di  dalam  kelompok  tersebut  (Juwita  et  al.,  2019). Peran  juga  bisa  diartikan  sebagai  keikutsertaan  seseorang  atau  beberapa  orang dalam proses perubahan yang ada di sekitarnya. Adanya keikutsertaan seseorang atau  beberapa  orang dalam  proses  kegiatan  pembangunan  memberikan  manfaat untuk masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan bersama.
Proses  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat,  diperlukan  partisipasi  dari masyarakat itu sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari program- program sosial yang telah direncanakan oleh pemerintah (Riyanto, 2023). Menurut (Sinaga,2020)  masyarakat  memiliki  peran dalam  tata  ruang  bersama  pemerintah melalui proses penyusunan perencanaan pembangunan demi mewujudkan proses pembangunan  yang  terstruktur  dan  sesuai  dengan  tujuan  yang  disepakati,  serta berlandaskan pada pendekatan bottom-up .

## Konsep Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  merujuk  pada  keterlibatan  aktif  warga  dalam mengemukakan  aspirasi,  pemikiran,  dan  kepentingan  mereka  dalam  proses pemerintahan  daerah  (Ismatullah  &  Mahendra,  2021).Penelitian  ini  mengkaji turut  sertanya  masyarakat  dalam  pembangunan  desa  yang  diselenggarakan pemerintah  desa  agar  bisa  memaksimalkan  proses  pembangunan  yang
direncanakan,  adanya  usaha  seseorang  dalam  mengenali  masalah  dan  potensi yang ada di kelompoknya (Mentari, 2017).
Perencanaan  pembangunan  wilayah  terutama  di  daerah  pedesaan  menjadi tugas  utama  pemerintah  dalam  mewujudkan  keberhasilan  pembangunan  yang memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan LSM melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Implementasi  RPJM  dapat  berhasil  jika  dalam  proses  pembuatannya melibatkan  masyarakat  yang  mengetahui  tentang  kebutuhannya  sehingga  tepat sasaran dan tepat manfaat, termasuk dalam proses penyusunan APBDes (Adeliya et  al.,  2017).  Beberapa  bentuk  keterlibatan  masyarakat  dalam  penyusunan APBDes  di  Desa  Durian  pertama  dibentuk  dengan  dasar  dari  musyawaeah  dusun (musdus)  yang  memiliki  tujuan  menjaring  aspirasi  masyarakat  tentang permasalahan  yang  ada  disetiap  dusun  yang  nantinya  akan  menjadi tanggungjawab  kepala  dusun  (jika  kegiatan tersebut  dianggarkan dalam  APDes), setelah  semua  dusun  melakukan  musyawarah  dan  menentukan  apa  saja  yang diperlukan  di  dusunnya  masing-masing,  maka  usulan  tersebut  akan  di musyawarahkan  di  forum  musyawah  rencana  pengembangan  desa  ( musrenbangdes)  dari  hasil  musyawarah  tersebut  yang  akan  menjadi  dasar penyusunan  APBDes.  Penyusunan  APBDes  di  Desa  Durian  melibatkan  beberapa unsur  keterwakilan  masyarakat  seperti  Kepala  Desa  Durian  beserta  jajarannya, BPD, RT, kepala dusun, tokoh pemuda, tokoh adat, pemuka agama dan LSM.
Gambar 1. Musyawarah Desa Durian penetapan APBDes

## Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Mengawasi dan ikut serta merancang program atau kebijakan pembangunan demi  kepentingan  masyarakat  merupakan  salah  satu  peran  dari  LSM  (Afriska, 2017).  LSM  dan  Masyarakat  mencari  ide  dan  solusi  demi  memecahkan  masalah yang  dihadapi  secara  bersama  untuk  menciptakan  kemandirian  kelompok  yang diberdayakan  melalui  program  yang  dibuat  oleh  LSM.  Kemandirian  masyarakat akan  terlihat  saat  proses  pembangunan  yang  berhasil  diciptakan  oleh  LSM,  jika masyarakat  melakukan  sesuai  dengan  yang  direncanakan  dan  berperan  aktif dalam  kegiatan  berjalan  untuk  sesuai  keinginan  bersama  (Silmi,  2017).  LSM berperan  untuk  menjadi  penengah  antara  masyarakat  dan  pemerintah,  mencari apa  yang  diperlukan  oleh  masyarakat  dan  memperhatikan  kinerja  pemerintah
dalam  pembangunan  untuk  memenuhi  keperluan  individu  agar  mandiri  dalam memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya (Herdiansah, 2016).
Terdapat  penelitian  terdahulu  tentang  peran  masyarakat  dalam  kegiatan pemberdayaan  masyarakat  desa  (Margayaningsih,2018),  hasilnya  menjelaskan mengenai  proses,  metode,  dan  tindakan  yang  mengarah  pada  pemberdayaan, yaitu  kemampuan  untuk  melakukan  sesuatu  atau  bertindak  melalui  pemikiran, usaha,  atau  inisiatif  dalam  mengembangkan  berbagai  aspek  kehidupan masyarakat,  baik  dari  segi  material  maupun  spiritual,  dengan  tujuan  mencapai tujuan  dari  pembentukan  suatu  bangsa.  Penelitian  lainnya  yang  berjudul  Studi Strategi  Pengembangan  Infrastuktur  di  Kabupaten  Kubu  Raya  (studi  kasus Kecamatan  Sungai  Ambawang),  hasil  dari  penelitian  ini  menjelaskan  prioritas infrastuktur berupa aksesbilitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi  yang berada  di  Desa  Durian,  Desa  Puguk,  Desa  Bengkarek,  Desa  Pasak,  Desa  Teluk Bakung (Simajuntak et al ., 2016).
Adapun penelitian tentang kondisi pembangunan Desa Durian (Regy, 2016). Mendeskripsikan pembangunan yang ada di Desa Durian dengan keadaan ekonomi dan kesehatan yang ada di sana dengan menjelaskan perbedaan status IDM dari 2019  hingga  2020  yang  menyatakan  Desa  Durian  termasuk  desa  yang  maju. Penelitian  sebelumnya  lebih  fokus  pada  mendeskripsian  atau  menggambarkan keadaan  desa,  namun  belum  ada  penelitian  di  Desa  Durian  tentang  peran masyarakat dalam pembangunan jalan, oleh karena  itu peneliti memilih untuk mengkaji peran masyarakat dalam pembangunan jalan yang ada di Desa Durian.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  kualitatif  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik deskriptif dan cenderung  mengutamakan  analisis,  mlalui  pendekatan  ini,  penelitian  mampu menggambarkan situasi lapangan secara mendetail (Creswell, 2017) .
Penentuan informan menggunakan metode purposive sampling , metode ini digunakan  karena  peneliti  telah  menentukan  kriteria  dari  informan  yaitu berdomisili  di  Dusun  Bale  minimal  10  tahun  terakhir,  mengikuti  program Pembangunan  Masyarakat  Desa  Durian  minimalnya  1  tahun,  dan  berpartisipasi dalam kegiatan bersama LSM. Informan pada penelitian ini berjumlah  5 orang, yaitu Kepala Desa Durian, Kepala RT, Anggota LSM dan dua Warga RT 06/RW 02 yang memenuhi kriteria.
Adapun  teknik  pengumpulan  dan  analisis  data  pada  penelitian  ini menggunakan  model  interaktif  Miles  dan  Hubermen  (Miles  &  Saldana,  2014) dengan  tahapan  sebagai  berikut;  pertama  pengumpulan  data  melalui  observasi datang  dan  melihat  langsung  lokasi  penelitian,  wawancara  mendalam  yang dilakukan  kepada  semua  informan  sehingga  mendapatkan  data  yang  valid  dan kaya  akan  informasi    dan  dokumentasi  yang  didapatkan  melalui  pengambilan gambar oleh peneliti maupun gambar yang berasal dari informan, kedua reduksi data,  ketiga  penyajian  data  dan  keempat penarikan  kesimpulan  yang  dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian.

## PEMBAHASAN Profil Dusun Bale
Nama  Desa  Durian  berasal  dari  kebiasaan  penduduk  setempat  menanam pohon durian, oleh karena itu, penduduk yang datang dan tinggal di wilayah ini menyebut tempat ini sebagai Desa Durian. Penamaan Desa Durian dilakukan pada tahun  1971,  desa  ini  merupakan  desa  dengan  populasi  multietnis,  di  mana banyak  penduduknya  hidup  berbaur.  Meskipun  ada  potensi  konflik,  prinsip- prinsip  sosial  budaya  yang  telah  berkembang  memungkinkan  penduduk  dari delapan  suku  yang  berbeda  untuk  mempertahankan  stabilitas  hubungan  dan suasana  keakraban.  Proses  interaksi  sosial  antar  warga  dari  berbagai  suku mengalami dinamika seiring berjalannya waktu, yang pada akhirnya menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai. Beberapa suku yang tinggal di Desa Durian antara lain Tionghoa-Dayak, Jawa, Madura, Bugis, Arab, Batak, dan Melayu.
Kondisi  demografi  Desa  Durian  menunjukkan  jumlah  penduduk  total sebanyak 6.066 jiwa yang terdiri dari 1.494 Kepala Keluarga. Dari total tersebut, terdapat  2.958  penduduk  laki-laki  dan  3.108  penduduk  perempuan.  Jumlah penduduk berdasarkan dusun di Desa Durian dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Durian No Dusun Jumlah Penduduk Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan 1 Dusun Sela 1776 779 977 2 Dusun Bale 1496 673 823 3 Dusun Durian 1006 452 554 4 Dusun Siak 2347 786 1561 5 Dusun Alina 676 304 372
Sumber: Profil Desa Durian, 2022
Keadaan  perekonomian  masyarakat  Desa  Durian  tidak  bergantung  pada  satu sektor  mata  pencaharian  saja.  Penduduk  desa  menggeluti  beragam  profesi, seperti petani, buruh tani, buruh migran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengrajin industri  rumah  tangga,  peternak,  dan  profesi  lainnya.  Berikut  ini  adalah  tabel yang menunjukkan mata pencaharian masyarakat di Desa Durian.
Tabel 2 Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Durian No  Jenis Pekerjaan Jumlah (Jiwa) 1 Petani 1300 2 Buruh tani 1.096 3 Buruh migran 58 4 PNS 26 5 Pengrajin industri rumah tangga 6 Peternak 30 7 Bidan swasta 2 8 Perawat Perawat swasta 2 9 Pembantu RT 580 10  TNI 11 11  POLRI 6
12  Pensiunan PNS/TNI/POLRI 2 13  UMKM 43 14  Dukun kampung terlatih terlatih 5 15  Pengusaha besar 3 16  Karyawan swasta 154 17  Karyawan perusahaan pemerintah 300
Sumber: Profil Desa Durian, 2022
Berdasarkan  tabel  2  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  mayoritas  penduduk  Desa Durian bekerja sebagai petani, dengan jumlah mencapai 1.300 jiwa, diikuti oleh buruh tani sebanyak 1.096 jiwa.
Desa  Durian  memiliki  luas  42.000  Ha  yang  terbagi  menjadi  lima  dusun. Adapun  dusun  dusun  tersebut  sebagai  berikut.  a.  Dusun  Sale  :  Luas  16  %    b. Dusun Bale : Luas 12 % c. Dusun Durian : Luas 18 % d. Dusun Siak : Luas e. Dusun Alina  :  Luas  8  %.  Wilayah  desa  yang  luas  merupakan  tantangan  tersendiri  bagi pemerintah  desa,  terutama  tentang  pembangunan  infrastruktur  jalan  yang menjadi  sarana utama  mobilisasi  masyarakat.  Sejarah  awal  pembangunan jalan ini berasal dari usulan masyarakat yang merasa kesulitan dalam mengakses jalan keluar  masuk  Desa  Durian,  oleh  karena  itu  masyarakat menginginkan pembangunan  jalan untuk  mempermudah  mereka  melakukan  aktifitas  sehari- hari. Sebelum adanya pembangunan, jalan di daerah tersebut merupakan tanah merah, apabila cuaca hujan akses jalan desa menjadi berlumpur hingga banyak kendaraan  terjebak  di  dalamnya,  hal  ini  menjadi  faktor  penghambat  distribusi barang atau mobilitas masyarakat. Program pembangunan di Desa Durian sudah dimulai  atau  direncanakan    pada  tahun  2013,  namun  baru  direalisasikan  pada Tahun  2014  hingga  Tahun  2018    pembangunan  tersebut  melakukan  betonisasi dari    Dusun  Sela  hingga  ke  Dusun    Bale.  Tahun  2019  melanjutkan  betonisasi  di Dusun  Durian  sampai  ke  Dusun  Siak,  semua  anggaran  pembangunan  jalan  ini berasal dari dana APBDes.Jumlah alokasi anggaran untuk pembangunan tersebut Rp. 194.722.000 dari total keseluruhan anggaran Rp. 486.806.000 di Desa Durian. Semua dusun mendapatkan program pembangunan jalan, namun terdapat 1  RT  di  Dusun  Bale  yang  tidak  mendapatkan  program  pembangunan  jalan  yaitu RT  06/RW  02,  wilayah  tersebut  tidak  mendapatkan  jatah  anggaran  lanjutan pembangunan jalan karena adanya peraturan Bupati Kubu Raya no 98 tahun 2020 dan  np  8  tahun  2021  tentang  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Tahun  Anggaran  2021,  adanya  pemangkasan anggaran  alokasi  penggunaan  APBDes  40  untuk  infrastruktur.  Sehingga menyebabkan  adanya  wilayah  yang  tidak  dapat  melanjutkan  pembangunan jalannya.
Jalan  yang  menjadi  tumpuan  utama  masyarakat  di  dusun  Bale  dalam melakukan  aktivitas  dan  sementara  kondisi  jalannya  tidak  memadai  (rusak), sehingga  masyarakat  mulai  mencari  alternatif  solusi  lain  selain  bantuan  dari desa,  yaitu  dengan  dana  aspirasi  dewan.  Pembangunan  jalan  di  Dusun  Bale  RT 06/RW 02 diawali dengan adanya bantuan dana aspirasi Dewan Legislatif. Berikut adalah  dokumentasi  dari  jalan  hasil  bantuan  dari  anggota  Dewan  Legislatif dengan panjang 50 M dari awal masuk jalan RT 06/RW 02.
Gambar 2. Pembangunan Jalan Bantuan Anggota Dewan
Adanya  bantuan  dari  dewan  legislatif,  memantik  masyarakat  untuk berinisiatif melanjutkan pembangunan jalan sepanjang 50 M yang merupakan sisa dari pembangunan dari dewan. Pada bulan Maret tahun 2022, adapun peran yang dilakukan masyarakat sebagai berikut:

## Peran LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

## 1. Musyawarah bersama masyarakat
Di Dusun Bale terdapat LSM yang bernama IPPA (Ikatan Pemuda Parit Akop), LSM  ini  dibentuk  tahun  2019  yang  terdiri  dari  pemuda-pemuda  yang  perduli dengan  perkembangan  desanya,  pemuda  ini  terdiri  dari  pelajar  dan  mahasiswa serta  tokoh  pemuda  yang  aktif  melakukan  kegiatan  pemudaan  serta  membantu pembangunan desa. LSM IPPA juga turut perduli dengan kondisi jalan yang rusak, sehingga  mereka  mencari  alternatif  pembiayaan  lain  untuk  melanjutkan pembangunan  yang  belum  selesai  oleh  dewa.  Beberapa  alternatif  upaya  yang dilakukan  adalah  diskusi  dirummah  Kepala  Dusun  dengan  melibatkan  beberapa unsur  seperti  Kepala  Dusun  Balek,  tokoh  pemuda,  agama,  adat  dan  pak  RT  06 membahas  upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  melanjutkan  pembangunan jalan,  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Hasil  diskusi  tersebut menemukan  titik  tengah  yaitu  melanjutkan  pembangunan  jalan  dengan  biaya patungan  dari  masyarakat.  Diskusi  serupa  dilakukan  beberapa  kali  sehingga mendapat satu kesepakatan bersama yaitu tentang penentuan jumlah iuran dana dan waktu pelaksaan kegiatan.

## 2. Penggalangan Dana
Setelah  adanya  kesepakatan  bersama  maka,  masyarakat  mulai  melakukan penggalangan dana yang di inisiasi dan pengumpulan dananya melalui  LSM IPPA. Kemudian  jika  uang  sudah  terkumpul  LSM  IPPA  yang  akan  membelanjakan material  yang  dibutuhkan  dalam  pembanguna  jalan,  seperti  pasir,  batu,  semen dll.  Peran  dari  LSM  selain  sebagai  insiator  juga  sebagai  kolektor  dan  eksekutor dalam setiap keputusan berupa kegiatan bersama dengan masyarakat. Uang iuran hanya  untuk  membeli  keperluan  material  saja,  namun  pengerjaan  nya  dengan sistem gotong royong tidak membayar jasa pembangunannya.

## Peran Masyarakat
1. Iuran
Peran masyarakat sebagai perencana (yang dilakukan oleh perwakilan unsur masyarakat), kerjsama dan pengawasan dengan saling mengontrol satu sama lain termasuk  pada  kualitas  pekerjaan  jalan  (masyarakat  beranggappan  bahwa  ini jalan  bersama  yang  dibangun  melalui  uang  mereka  sehingga  harus  dilakukan dengan  sebaik-baiknya  agar  jalannya  tahan  lama).  Peran  masyarakat  sebagai kerjasama adalah masyarakat melakukan iuran sebesar Rp.20.000. Setiap minggu terkumpul sebesar Rp.600.000, uang iuran tersebut dikumpulkan secara kolektif kepada  LSM  sebagai  koordinator  pembangunan.  Setelah  terkumpul  uang  akan dibelanjakan  material  pembangunan,  hal  tersebut  disampaikan  oleh  salah  satu informan”
“ ia  kami  iuran  kumpul  duit,    biasanya  minggu  ke  dua  terkumpul  uangnya sampai  Rp.1.000.000,  baru  dibelikan  bahan  material  berupa  pasir  dan semen,  biar  gak  bolak  balik  karena  biar  sekaligus  diantar  oleh  toko bangunannya, belinya di kota ” (wawancara dengan ketua LSM IPPA, 2023).
Setelah  tersedia  material  bahan  pembangunan  jalan,  masyarakat melakukan  gotong  royong,  Iuran  tersebut  dilakukan  sebanyak  10  kali  hingga selesai  pembangunan  jalan.  Dengan  adanya  iuran  memberikan  kemudahan kepada masyarakat untuk membangun jalannya dan menumbuhkan rasa percaya diri  antar  masyarakat.  Hal  tersebut  senada  dengan  penelitian  (Ahmad,  2019), yang  mengemukakan  bahwa  dengan  adanya  iuran  Rukun  Tetangga  (RT)  sangat penting untuk keperluan mitigasi bencana.
Masyarakat  juga  merasa  terbantu  dengan  adanya  iuran  bersama,  “yah bersyukur  sekali  karena  adanya  iuran  ini,  jadi  tidak  memberatkan  semua ditanggung bersama kalau mengharapkan dana pemerintah sampai kapan nunggu kan,  baik  kita  kerjakan  sama-sama  dan  Alhamdulillah  selesai”  (wawancara dengan  informan  perwakilan  masyarakat,  2023).  Adanya  ide  melakukan  iuran memberikan  jalan  alternatif  untuk  menyelesaikan  masalah  masyarakat  yang selama  ini  mengalami  kesulitan  akses  jalan  dan  mobilitas  hasil  pertanian  dari desa ke kota.
Gambar 3. Jalan 50 M dibangun masyarakat

## 2. Gotong Royong
Gotong  royong  dilakukan  oleh  masyarakat  atas  kemauan  sendiri  untuk mencapai  tujuan  bersama,  tanpa  mengharapkan  imbalan  (Wirawan,  2015). Setiap  hari  Rabu  pada  pekan  ke  dua,  masyarakat  melakukan  gotong  royong
pada  pukul  19.00  hingga  22.00  yang  kegiatannya  adalah  mengecor  jalan sepanjang  50  M,  lebar  50  CM  dan  ketebalannya  sebesar  10  CM.  Selain  hari Rabu, masyarakat juga melakukan gotong royong pada Minggu pagi pukul 07.00 hingga  10.00  untuk  membersihkan  pengairan  daerah  karena  menumpuknya lumpur  dan  sampah.  Jumlah  masyarakat  yang  mengikuti  kegiatan  gotong royong  terdiri  dari  15-25  laki-laki  dan  ada  pula  keikutsertaan  5  perempuan yang menyediakan makanan dan minuman untuk melancarkan kegiatan gotong royong.
Gotong royong yang dilakukan masyarakat sangat membantu dalam proses pembangunan jalan, seperti yang disampaikan oleh informan yaitu bapak RT
“kita tau bahwa ongkos tukang itu mahal, belum lagi jika ada mandornya tentu  kami  gak  mampu  membayar  tukang  dan  mandor,  belum  lagi  mau beli material kan, berat lah, alhamdulillahnya masyarakat disini kompak dan  mau  meluangkan  waktunya  untuk  gotong  royong  jadi  ringanlah pengeluaran  yang  fokus  pada  pembelitian  bahan  bangunan  karena  gak bayar biaya tukang lagi” (wawancara informan pak RT, 2023)
Pada masyarakat Dusun Bale ini ada yang menarik, terdapat sanksi sosial yang  tidak  tertulis  yaitu  ada  beban  moral  jika  tidak  mengikuti  kegiatan bersama  seperti  gotong  royong  pembangunan  jalan  ini,  ada  satu  kebiasaan yang mereka lakukan yaitu meluangkan waktu untuk gotong royong bagi bapak- bapak atau laki-laki, dan untuk ibu-ibu atau perempuan menyiapkan hidangan seperti  gorengan,  kopi,  kue  dan  sejenisnya.  Jika  ada  diantara  mereka  yang selama 1 bulan tidak pernah ikut gotong royong karena kesibukan bekerja dan sejenisnya, maka mereka akan mengutus salah satu anggota keluarganya untuk menggantikan gotong royong tersebut, jikapun tidak maka akan mengeluarkan sejumlah  uang  untuk  membantu  gotong  royong  tersebut.  Pada  akhiranya semua masyarakat berkontribusi dengan perannya masing-masing.
Gambar 3. Gotong Royong masyarakat membersihkan parit

## KESIMPULAN
Pembangunan  jalan  menjadi  salah  satu  hal  utama  dalam  memenuhi kebutuhan  masyarakat  untuk  melakukan  aktifitas  di  dalam  kehidupannya. Beberapa upaya sebagai bagian dari peran masyarakat dalam pembangunan jalan di  RT  06/RW  02  Dusun  Bale  adalah  melakukan  penyampaian  aspirasi  dewan sehingga  mendapatkan  bantuan  pembangunan  50  M,  selanjutnya  pembangunan dilakukan  melalui  swadaya  masyarakat  dengan  iuran  sebanyak  1o  kali  setiap minggu Rp. 20.000/ KK yang didahului dengan inisiasi oleh LSM IPPA. Peran dari masyarakat  sebagai  perencana,  pelaksana  n  pengawas  dalam  pekerjaan pembangunan jalan tersebut.

## REFERENSI
Adeliya,  N.,  Widodo,  R.,  &  Zuriah,  N.  (2017).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa  (APBDes)  Di  Desa Rejotangan,  Kecamatan  Rejotangan,  Kabupaten  Tulungagung. Jurnal  Civic Hukum , 2 (2). https://doi.org/10.22219/jch.v2i2.6864.
Afriska,  M.  (2017).  PENGAWASAN  TERHADAP  LEMBAGA  SWADAYA  MASYARAKAT (LSM) DIKABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.
Ahmad  Zuber.  (2019).  Modal  Sosial  dan  Mitigasi  Bencana  (Studi  Kasus  di  Desa Sapen,  Kabupaten  Mojolaban,  Provinsi  Jawa  Tengah). Talenta  Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA) , 2 (1). https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i1.583.
Creswell, J. W. (2017). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed . Pustaka Pelajar. Herdiansah,  A.  G.  (2016).  PERAN  ORGANISASI  MASYARAKAT  (ORMAS)  DAN LEMBAGA  SWADAYA  MASYARAKAT  (LSM)  DALAM  MENOPANG  PEMBANGUNAN DI INDONESIA. Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi , 1 (1). https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185.
Ismatullah,  I.,  &  Mahendra,  G.  K.  (2021).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembangunan  Infrastruktur  Jalan  Di  Desa  Kaligintung  Kecamatan  Temon Kabupaten  Kulon  Progo  2019. Journal  of  Social  Politics  and  Governance (JSPG) , 3 (1). https://doi.org/10.24076/jspg.v3i1.556. Juwita,  R.,  Roza,  N.,  &  Mulkhairi,  I.  (2019).  Artikel  Konsep  dan  Peranan  Agen Perubahan. Makalah Ilmiah - Universitas Negeri Padang , 1 (1).
Margayaningsih,  D.  I.  (2018).  Peran  Masyarakat  Dalam  Kegiatan  Pemberdayaan Masyarakat di Desa. Jurnal Publiciana , 11 (1).
Mentari Tumbel, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di DesaTumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Politico , 6 (1).
Miles, M. B. H. A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3 (3rd ed.). USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
Munir,  M.  S.  (2023).  Pembangunan  Infrastruktur  Fisik  Harus  Merata, https://pontianakpost.jawapos.com/berita-
utama/01/06/2023/pembangunan-infrastruktur-fisik-harus-merata/diakses 4 juni 2023.
Perkasa,  A  (2016)  Dana  Desa  :  Ini  Jenis  Infrastruktur  Prioritas  di  Desa, https://ekonomi.bisnis.com/read/20160307/9/525767/dana-desa-ini-3- jenis-infrastruktur-prioritas-di-desa, di akses 4 juni 2023.
Rasadi, A., Hidayat, B., & Ophiyandri, T. (2020). Persepsi Masyarakat Mengenai Prioritas  Pembangunan  Infrastruktur  Desa  Berbasis  Mitigasi  Bencana  (Studi Kasus  Nagari/Desa  Inderapura  Selatan). Jurnal  Manajemen  Aset Infrastruktur  &  Fasilitas , 4 (4).  https://doi.org/10.12962/j26151847.v4i4. 7911.
Regy,  M.  INDEKS  DESA  MEMBANGUN  DAN  KONDISI  DESA  DURIAN  KECAMATAN SUNGAI  AMBAWANGKABUPATEN KUBU  RAYA  SAAT  WABAH  COVID-19. Jurnal Pembangunan dan Pemerataan , 10 (2). Riyanto,  M.,  &  Kovalenko,  V.  (2023).  Partisipasi  Masyarakat  Menuju  Negara Kesejahteraan:  Memahami  Pentingnya  Peran  Aktif  Masyarakat  Dalam Mewujudkan  Kesejahteraan  Bersama. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia , 5 (2), 374-388. Sawelet,  A.,  Nirahua,  S.  E.  M.,  &  Saija,  V.  J.  E.  (2022).  Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Jalan Rusak. TATOHI Jurnal Ilmu Hukum , 2 (3). Silmi,  A.  F.  (2017).PARTICIPATORY  LEARNING  AND  ACTION  (PLA)  DI  DESA TERPENCIL:  Peran  LSM  PROVISI  Yogyakarta  dalam  Pemberdayaan Masyarakat  di  Lubuk  Bintialo,  Sumatra  Selatan. Jurnal  Pemberdayaan Masyarakat:  Media  Pemikiran  Dan  Dakwah  Pembangunan , 1 (1). https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-05.
Simanjuntak,  B.,  Azwansyah,  H.,  &  Juniardi,  F.  Studi  Strategi  Pengembangan Infrastruktur  di  Kabupaten  Kubu  Raya  (Studi  Kasus  Kecamatan  Sungai Ambawang). JeLAST: Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang , 1 (1).
Sinaga,  A.  M.  M.  (2022).  MENILAI  PROSES  PENGANGGARAN  PARTISIPATIF  DI PEMERINTAH  DAERAH  KUTAI  KARTANEGARA,  INDONESIA. JURNAL  RISET PEMBANGUNAN , 4 (2). https://doi.org/10.36087/jrp.v4i2.98. Sinaga, E. J. (2020). Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah. Pandecta Jurnal Peneliti Ilmu Hukum , 15 (2).
Siregar,  S  (2023).  Peningkatan  Pembangunan  Infrastruktur  Jalan  Harus  Jadi Prioritas  Pemkab,    https://pontianakpost.jawapos.com/daerah/kuburaya /29/05/2023/peningkatan-pembangunan-infrastruktur-jalan-harus-jadi- prioritas-pemkab/diakses 4 juni 2023.
Wirawan,  R.,  &  Nurpratiwi,  R.  (2015).  PARTISIPASI  MASYARAKAT  DALAM PERENCANAAN  PEMBANGUNAN  DAERAH. JISIP:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu Politik , 4 (2).