## P E N G A L I H A N   D E N D A   T E R H A D A P  P E N G H E N T I A N S E W A - M E N Y E W A   K O S T   P E R S PE K T I F   FA T W A   D S N   M U I N O .   1 2 / D S N - M U I / I V / 2 0 0 0   P A D A   U S A H A   I N D E K O S T   D I J A L A N   J E R M A L   X V   M E D A N   D E N A I
Isnanda Ayu Misriyah 1 , Tetty Marlina Tarigan 2 isnandaayu0928@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ,Indonesia 1 tettymarlina02@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia 2

## Abstract

## Background:
This study delves into the transfer of penalties related to terminating boarding house rentals, as outlined in Fatwa DSN MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 on Hawalah in Indekost businesses on Jl. Jermal XV Medan Denai. Through a case study at this location, an analysis is conducted on penalty transfers during boarding house rental termination in line with the specified fatwa. The research aims to understand the real challenges faced by landlords and tenants and  assess  the  fatwa's  implementation  in  boarding  house  rental  practices  on  Jl.  Jermal  XV  Medan  Denai. Employing  a  field  method  with  a  Juridical  approach,  data  is  gathered  through  observation,  interviews,  and documentation.

## Research Method:
Utilizing  a  field  method  with  a  Juridical  approach,  data  is  collected  through  observation,  interviews,  and documentation.  The  case  study  method  is  employed  to  analyze  penalty  transfers  during  boarding  house  rental termination  according  to  Fatwa  DSN  MUI  No.12/DSN-MUI/IV/2000,  with  a  focus  on  initial  agreement limitations and agreed-upon penalty amounts.

## Findings:
Research findings show that landlords can transfer penalties to third parties in specific situations, aligning with Fatwa DSN MUI recommendations. However, it's crucial to consider initial  agreement limitations and agreed- upon penalty amounts. The fatwa encourages just penalty transfers, avoiding undue burden on involved parties, in harmony with Islamic values. Practices must uphold justice principles to avoid harm to tenants or third parties receiving penalties.

## Conclusion:
This  research  provides  valuable  insights  into  handling  penalty  transfer  issues  and  boarding  house  rental termination more justly and in line with Islamic values. Implications contribute significantly to ethically managing these aspects in daily practices.
Keywords :Penalty Transfer, Termination of Room Rental, Fatwa DSN MUI No.12/DSN MUI/IV/2000

## Abstrak

## Latar Belakang:
Penelitian ini menginvestigasi pengalihan denda terkait penghentian sewa kost dari perspektif Fatwa DSN MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah pada usaha Indekost di Jl. Jermal XV Medan Denai. Melalui studi kasus di lokasi tersebut, dilakukan analisis terhadap pengalihan denda pada penghentian sewa kost sesuai dengan fatwa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami situasi nyata yang dihadapi oleh pemilik dan penyewa kost, serta melihat implementasi fatwa dalam praktik sewa-menyewa kost di Jl. Jermal XV Medan Denai. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan dengan metode Yuridis, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## Metode Penelitian:
Penelitian  ini  menggunakan  metode  lapangan  dengan  pendekatan  Yuridis.  Data  diperoleh  melalui  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi kasus digunakan untuk menganalisis pengalihan denda pada saat penghentian sewa kost sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000. Perhatian khusus diberikan pada batasan perjanjian awal dan jumlah denda yang disepakati.

## Hasil Penelitian:
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik kost dapat mengalihkan denda kepada pihak ketiga dalam situasi tertentu, sesuai dengan saran dalam Fatwa DSN MUI. Namun, penting memperhatikan batasan perjanjian awal
dan jumlah denda yang disepakati. Fatwa ini mendorong pengalihan denda dengan prinsip keadilan, menghindari memberatkan pihak yang terlibat, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Praktik pengalihan denda harus mematuhi prinsip keadilan agar tidak merugikan penyewa atau pihak ketiga yang menerima denda tersebut.

## Kesimpulan:
Penelitian  ini  memberikan  wawasan  dalam  menangani  masalah  pengalihan  denda  dan  penghentian  sewa- menyewa  kost  dengan  lebih  adil  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam.  Implikasi  dari  penelitian  ini  memberikan kontribusi penting untuk pengembangan pendekatan yang etis dan adil dalam  menangani aspek-aspek ini dalam praktik sehari-hari.
Kata kunci: Pengalihan Denda, Penghentian Sewa-Menyewa Kost, Fatwa DSN MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000
DOI : - Received :  January 2024 Accepted :  January 2024 Published :  February 2024 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Praktik sewa-menyewa kost merupakan hal yang umum dalam kehidupan masyarakat modern,  di  mana  pemilik  rumah  menyediakan  tempat  tinggal  sementara  bagi  individu  yang membutuhkan.  Namun,  dalam  pelaksanaannya,  seringkali  muncul  permasalahan  terkait pengalihan denda terhadap penghentian sewa-menyewa kost. Fenomena ini menjadi perhatian penting  untuk  diteliti  dan  dianalisis  lebih  lanjut,  terutama  dalam  perspektif  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN  MUI)  No.12/DSN-MUI/IV/2000  tentang Hawalah.
Dalam  bahasa  (dari  segi  etimologi),  konsep  sewa-menyewa  merujuk  pada Al-iwadl yang  mengindikasikan  ganti  atau  imbalan  atas  penggunaan  suatu  barang  atau  layanan. (Khumedi Ja‟far, 2016). Istilah sewa-menyewa umumnya digunakan dalam lingkup aktivitas masyarakat  yang  terkait  dengan  tujuan  bersama  untuk  memperoleh  keuntungan  sesuai kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam konteks Islam, sewa-menyewa disebut al-ijarah yang mengartikan pembayaran, penggantian, atau balasan atas layanan yang diterima.  (Maftuh Ahnan, 2020). Secara etimologi, ijarah berasal dari al-ajru yang merujuk pada  konsep  iwad  yang  dalam  bahasa  Indonesia  diterjemahkan  sebagai  ganti  atau  imbalan. Namun,  dalam  aspek  syariat,  ijarah  mengacu  pada  perjanjian  untuk  memanfaatkan  sesuatu
Pengalihan Denda Terhadap Penghentian Sewa-Menyewa Kost Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 12/Dsn- Mui/Iv/2000 Pada Usaha Indekost Di Jalan Jermal Xv Medan Denai
Isnanda Ayu Misriyah, Tetty Marlina Tarigan
yang diberikan oleh pihak lain dengan pembayaran sesuai kesepakatan yang telah ditentukan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. (Moh Saifullah Al-Aziz, 2010).
Pasal  1548  KUHP  Perdata  mengatur  bahwa  perjanjian  sewa  menyewa  adalah kesepakatan di mana satu pihak berjanji untuk memberikan manfaat dari suatu barang kepada pihak  lain  selama  waktu  tertentu  dengan  pembayaran  harga  yang  kemudian  disetujui  untuk dibayarkan.  Dalam  kata  lain,  penyewa  berkewajiban  membayar  atau  memberikan  imbalan, sedangkan pemilik memberikan manfaat dari properti yang disewakan. Pelaksanaan mengacu pada  tindakan  yang  memenuhi  hak  dan  kewajiban  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah pihak,  dengan  tujuan  mencapai  kesepakatan  yang  telah  disetujui.  Setiap  pihak  menjalankan perjanjian sesuai dengan apa yang telah disepakati secara menyeluruh. (Praba, Dewa Ayu Putu Utari, 2020)
Namun,  dalam  prakteknya,  kesepakatan  sewa-menyewa  yang  disepakati  secara  lisan antara pemilik kos dan penyewa kos di Jl. Jermal XV Medan Denai menyebabkan pelanggaran terhadap  janji  yang  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak.  Hal  ini  disebabkan  karena ketidakpelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam kesepakatan lisan tersebut. Meskipun  Pasal  1320  KUH  Perdata  menetapkan  bahwa  perjanjian  harus  ditulis,  tidak  ada aturan  dalam  undang-undang  tersebut  yang  menetapkan  bahwa  perjanjian  harus  ditulis. Dengan kata lain, perjanjian yang diucapkan juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat.Sebagaimana Allah berfirman;
َراَجِت َن ْوُكَت ْنَا ٰٓ َّلَِا ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَا ا ْٰٓوُلُكْأَت  َلَ ا ْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي ْي ِح َر ْمُكِب َناَك َهّٰللا َّنِا ۗ ْمُكَسُفْنَا ا ْٰٓوُلُتْقَت  َلَ َو ۗ ْمُكْنِ م  ٍضا َرَت ْنَع ًة اًم
Artinya: Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa ayat 29)
Berdasarkan  landasan  hukum  tersebut,  legitimasi  sewa-menyewa  diperkuat  karena berasal dari prinsip-prinsip utama dalam hukum Islam. Dari berbagai landasan tersebut, dapat dipahami bahwa konsep sewa-menyewa diizinkan dalam Islam karena manusia secara inheren selalu mengalami keterbatasan dan kekurangan. Kehidupan sosial manusia senantiasa terikat satu sama lain  dan memiliki kebutuhan yang saling terhubung, dan sewa-menyewa menjadi salah satu implementasi dari ketergantungan ini dalam kehidupan bermasyarakat.
Syarat  Sah  Sewa  Menyewa  Sebagai  suatu  perjanjian  yang  sah,  sewa  menyewa  harus memenuhi  persyaratan  dan  ketentuannya,  sebagaimana  dalam  transaksi  lainnya.  Menurut
mayoritas Ulama, terdapat empat syarat sah dalam sewa menyewa, yaitu:   (Syamsul Anwar, 2010)
1) Kepresensian dua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian
2) Adanya kesepakatan (ijab dan qobul)
3) Imbalan atau pembayaran
4) Objek perjanjian sewa menyewa
Setiap  syarat  yang  membentuk  perjanjian  tersebut  memerlukan  syarat-syarat  khusus agar dapat berfungsi sebagai unsur yang membentuk perjanjian. Tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut,  unsur-unsur  dalam  perjanjian  tidak  dapat  membentuk  perjanjian.  Dalam  konteks hukum Islam, syarat-syarat ini disebut sebagai syarat-syarat terbentuknya perjanjian (Syuruth al-In‟iqad).  Beberapa  contoh  syarat  yang  dimaksud  adalah:  (Chairuman  Pasaribu  dan Suhrawadi K. Lubis, 2004)
1) Keberadaan penyewa dan pihak yang menyewakan
2) Adanya kesepakatan bersama dari kedua belah pihak
3) Pembayaran atau imbalan yang disepakati

## 4) Objek yang disewakan
Fatwa yang sama dari DSN MUI juga mengatur ketentuan tentang objek ijârah sebagai berikut:  a)  Objek  ijârah  adalah  manfaat  dari  pemanfaatan  barang  atau  jasa  b)  Manfaat  dari barang atau jasa harus dapat dinilai dan dilaksanakan sesuai kontrak c) Manfaat dari barang atau  jasa  harus  memenuhi  syarat  yang  tidak  diharamkan  d)  Kemampuan  untuk  memenuhi manfaat  harus  jelas  dan  sesuai  dengan  prinsip  syariah  e)  Manfaat  harus  secara  spesifik diidentifikasi untuk menghindari ketidakjelasan yang bisa memicu konflik f) Rincian tentang manfaat  harus  dijelaskan  secara  spesifik,  termasuk  periode  waktu  yang  terkait.  Dapat diidentifikasi dengan jelas atau secara fisik. g) Pembayaran sewa atau upah merupakan janji pembayaran  manfaat  kepada  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS).  Barang  yang  dapat digunakan sebagai harga dalam jual beli juga bisa digunakan sebagai sewa atau upah dalam ijârah. h) Pembayaran sewa atau upah bisa berupa layanan atau manfaat sejenis dengan objek kontrak (Fatwa DSN MUI NO:09/DSN-MUI, 2000).
Dalam  konteks  latar  belakang  ini,  akan  dibahas  studi  kasus  yang  terjadi  pada  usaha indekost  di  Jl.  Jermal  XV  Medan  Denai.  Studi  kasus  ini  menjadi  penting  karena menggambarkan  realitas  yang  dihadapi  oleh  pemilik  dan  penyewa  kost  dalam  pengalihan denda  terhadap  penghentian  sewa-menyewa  kost,  serta  implementasi  dari  Fatwa  DSN  MUI
Pengalihan Denda Terhadap Penghentian Sewa-Menyewa Kost Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 12/Dsn- Mui/Iv/2000 Pada Usaha Indekost Di Jalan Jermal Xv Medan Denai
Isnanda Ayu Misriyah, Tetty Marlina Tarigan
No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah dalam praktik sewa-menyewa kost di Indonesia. Melalui  pemahaman  yang  lebih  mendalam  terhadap  latar  belakang  masalah  ini,  diharapkan dapat  memberikan  wawasan  yang  lebih  komprehensif  dan  solusi  yang  relevan  terhadap permasalahan yang timbul dalam pengalihan denda dan penghentian sewa-menyewa kost.
Permasalahannya adalah denda telah dialihkan. Ada seseorang yang menyewa kamar kos, namun masa sewanya telah berakhir setelah dia hanya tinggal selama sebulan di sana. Pada awalnya,  dalam  perjanjian,  dia  telah  menyampaikan  keinginannya  untuk  keluar  jauh  hari sebelumnya,  dan  seorang  penyewa  ini  memberi  tahu  pemilik  kos  satu  minggu  sebelum  dia keluar. Namun, pemilik kos tidak menerima hal ini karena dia hanya tinggal selama sebulan, jadi dia memutuskan untuk memberikan denda dengan mencari orang lain untuk menempati kos  tersebut,  yang  biasa  disebut  over  kost.  Jika  tidak  ada  orang  yang  dapat  menempati  kos tersebut,  maka  dikenakan  denda  sebesar  setengah  dari  pembayaran  kost.  Berdasarkan  latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengalihan Denda Terhadap  Penghentian  Sewa-Menyewa  Kost  Perspektif  Fatwa  DSN  MUI  No.12/DSN- MUI/IV/2000  tentang  Hawalah  (Studi  Kasus  pada  Usaha  Indekost  di  Jl.  Jermal  XV  Medan Denai).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi implementasi Fatwa DSN MUI No.  12/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Hawalah,  khususnya  terkait  dengan  pengalihan  denda dalam  kontrak  sewa-menyewa  kost,  serta  memahami  dampaknya  terhadap  pemilik  kost  dan penyewa dari perspektif syariah Islam. Dalam upaya menyelesaikan implementasi Fatwa DSN MUI  No.  12/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Hawalah  terkait  pengalihan  denda  dalam  kontrak sewa-menyewa  kost,  Salah  satu  langkah  penyelesaian  yang  diusulkan  dalam  penelitian  ini adalah  melakukan  pengamatan  aturan  dengan  menganalisis  bagaimana  pemilik  kost  dan penyewa  menerapkan  ketentuan  fatwa,  kemudian  memberikan  pemahaman  kepada  mereka mengenai prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam fatwa, serta mendorong transparansi dalam perjanjian sewa-menyewa untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban  semua  pihak  yang  terlibat.  Dengan  demikian,  diharapkan  penelitian  ini  dapat memberikan kontribusi nyata pada pemahaman implementasi fatwa dalam praktek sehari-hari dan memberikan panduan praktis bagi pemilik kost dan penyewa untuk menjalankan kontrak sewa-menyewa yang sejalan dengan prinsip syariah Islam.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  studi  lapangan (field  research) yang  melibatkan pengumpulan data dari pengamatan langsung di lokasi yang telah ditetapkan. (Lexy J Moleong,
2005)  yaitu  di  Usaha  Indekost  di  Jl.  Jermal  XV  Medan  Denai.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti berada  dilokasi  penelitian  untuk  mengamati  dari  dekat  tentang  Pengalihan  Denda  Terhadap Penghentian  Sewa-Menyewa  Kost  Perspektif  Fatwa  DSN  MUI  No.12/DSN-MUI/IV/2000 (Studi  Kasus  pada  Usaha  Indekost  di  Jl.  Jermal  XV  Medan  Denai) . Pendekatan  penelitian menggunakan  pendekatan  Yuridis.  Pendekatan  yuridis  merupakan  metode  yang  melibatkan analisis terhadap peraturan hukum yang relevan dengan subjek penelitian ini. Dalam proses ini, peneliti  mengelompokkan  sumber  informasi  menjadi  dua  jenis  utama:  sumber  primer  dan sumber  sekunder.  Pada  tahap  ini,  peneliti  mengumpulkan  beragam  data  melalui  beberapa teknik, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. (Lexy J Moleong, 2005).

## 3. PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, bahwa mekanisme pelaksaaan sewa menyewa kost  tersebut menggunakan akad Ijarah yang mana akadnya sah. Kemudian  praktek  sewa  menyewa  kost  jika  dilihat  dari  perspektif  hukum  Islam,  memenuhi perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati atau memenuhi perjanjian yang dibuat adalah wajib. Tetapi, adanya perubahan perjanjian secara sepihak yang mana permasalahannya adalah denda telah dialihkan. Ada seseorang yang menyewa kamar kos, namun masa sewanya telah berakhir setelah dia hanya tinggal selama sebulan di sana. Pada awalnya, dalam perjanjian, dia telah menyampaikan keinginannya untuk keluar jauh hari sebelumnya, dan seorang penyewa ini  memberi  tahu  pemilik  kos  satu  minggu  sebelum  dia  keluar.  Namun,  pemilik  kos  tidak menerima  hal  ini  karena  dia  hanya  tinggal  selama  sebulan,  jadi  dia  memutuskan  untuk memberikan  denda  dengan  mencari  orang  lain  untuk  menempati  kos  tersebut,  yang  biasa disebut “Over Kost” . Jika tidak ada orang yang dapat menempati kos tersebut, maka dikenakan denda sebesar setengah dari pembayaran kost. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya rukhshah yaitu  dapat  merugikan  salah  satu  pihak.  Ini  dapat  menyebabkan  kerusakan,  yang  sebaiknya dihindari.  Jika  perjanjian  sewa  menyewa  kost  berubah,  kedua  belah  pihak  dapat bermusyawarah untuk menghindari masalah baru.
Menurut pasal 1320 KUHPerdata ada 4 (Empat) Syarat :
1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2) Kecakapan untuk membuat perikatan
3) Suatu hal tertentu
4) Suatu sebab yang halal.
Pengalihan Denda Terhadap Penghentian Sewa-Menyewa Kost Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 12/Dsn- Mui/Iv/2000 Pada Usaha Indekost Di Jalan Jermal Xv Medan Denai
Isnanda Ayu Misriyah, Tetty Marlina Tarigan
Berdasarkan  pasal  1338  (3)  KUHPerdata  Asas  Itikad  Baik “Suatu  perjanjian  harus dilaksanakan dengan itikad baik".
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  menurut  FATWA  DSN  MUI  No.  12/DSN-MUI/IV/2000 tentang  hawalah  memutuskan  bahwa  hawalah  dilakukan  harus  dengan  persetujuan  Muhil, Muhal/Muhtal, dan Muhal Alaih. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelaseaiannya dilakukan melLUI Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## 3.1 Praktek  Pengalihan  Denda  Terhadap  Penghentian  Sewa-Menyewa  Kost Perspektif Fatwa DSN MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah
Fatwa  DSN-MUI  No.  12/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Hawalah  mengenai  pengalihan denda  terhadap  penghentian  sewa-menyewa  kos  (kost)  adalah  suatu  panduan  hukum  dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dikeluarkan pada bulan April  2000.  Fatwa  tersebut  menjelaskan  terkait  hukum  pengalihan  denda  dalam  konteks penghentian  kontrak  sewa-menyewa  kos  atau  tempat  tinggal  berdasarkan  prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Fatwa ini berbicara tentang beberapa hal terkait pengalihan denda dalam situasi penghentian sewa-menyewa kos: (ADAM, A. K., 2020)

## 3.2 Pandangan  MUI  No.12/DSN-MUI/IV/2000  Terhadap  Pengalihan  Denda Terhadap Penghentian Sewa-Menyewa Kost
Fatwa  DSN-MUI  No.  12/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Hawalah  mengenai  pengalihan denda terhadap penghentian sewa-menyewa kost memberikan pandangan dan pedoman dari Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  terkait  praktek  pengalihan denda  dalam  konteks  penghentian  sewa-menyewa  kost  dalam  pandangan  Islam.  Allah befirman dalam Al Qur’an surah Baqarah, ayat 282 :
َك  ْمُكَنْيَّب  ْبُتْكَيْل َو  ُۗه ْوُبُتْكاَف ىًّمَسُّم  ٍلَجَا ىٰٰٓلِا  ٍنْيَدِب ْمُتْنَياَدَت اَذِا ا ْٰٓوُنَمٰا  َنْيِذَّلا اَهُّيَا لا ُهَمَّلَع اَمَك  َبُتْكَّي  ْنَا   بِتاَك  ََْأَي  َلَ َو   ِِۖ ْدََْلاِب    بِتا
ُهّٰل
ُتْكَيْلَف ْيِذَّلا َناَك ْنِاَف ۗأًـْيَش ُهْنِم  ْسَخْبَي  َلَ َو ٗهَّب َر َهّٰللا ِقَّتَيْل َو ُّقَحْلا ِهْيَلَع ْيِذَّلا ِلِلْمُيْل َو  ْْۚب َي  َلَ  ْوَا اًفْيََِض  ْوَا اًهْيِفَس ُّقَحْلا ِهْيَلَع ْنَا ُُْي َِِتْس
ِهْشَتْسا َو  ِِۗۖ ْدََْلاِب ٗهُّيِل َو ْلِلْمُيْلَف  َوُه َّلِمُّي
ُّشلا  َنِم  َن ْوَض ْرَت  ْنَّمِم ِنٰتَا َرْما َّو  لُج َرَف ِنْيَلُج َر اَن ْوُكَي ْمَّل  ْنِاَف  ْْۚمُكِلاَج  ِر  ْنِم ِنْيَدْيِهَش ا ْوُد َه ْنَا  ِِااَد
ـْسَت  َلَ َو ۗ ا ْوُعُد اَم اَذِا ُِااَدَهُّشلا  ََْأَي  َلَ َو  ۗى ٰرْخُ ْلَا اَمُهىٰدْحِا  َرِ كَذُتَف اَمُهىٰدْحِا  َّل ِضَت
ْمُكِلٰذ  ۗ هِلَجَا ىٰٰٓلِا ا ًرْيِبَك  ْوَا ا ًرْيِغَص ُه ْوُبُتْكَت  ْنَا ا ْٰٓوُم ُت ًة َر ِضاَح ًة َراَجِت  َن ْوُكَت  ْنَا ٰٓ َّلَِا ا ْٰٓوُباَت ْرَت  َّلََا  ٰٓىٰنْدَا َو ِةَداَهَّشلِل ُم َوْقَا َو ِهّٰللا َدْنِع ُطَسْقَا حاَنُج  ْمُكْيَلَع  َسْيَلَف  ْمُكَنْيَب اَهَن ْو ُرْيِد َت  َّلََا ۗاَه ْوُبُتْك
ْمُكِب    ق ْوُسُف ٗهَّنِاَف ا ْوُلََْفَت  ْنِا َو ۗە  دْيِهَش  َلَ َّو   بِتاَك  َّرااَضُي  َلَ َو   ْمُتََْياَبَت اَذِا ا ْٰٓوُدِهْشَا َو ۗ ِلَع ٍَِْْش ِ لُكِب ُهّٰللا َو ۗ ُهّٰللا ُمُكُمِ لََُي َو ۗ َهّٰللا اوُقَّتا َو
مْي
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis
di  antara  kamu  menuliskannya  dengan  benar.  Janganlah  penulis  menolak  untuk menuliskannya  sebagaimana  Allah  telah  mengajarkan  kepadanya,  maka  hendaklah  dia menuliskan.  Dan  hendaklah  orang  yang  berutang  itu  mendiktekan,  dan  hendaklah  dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika  yang  berutang  itu  orang  yang  kurang  akalnya  atau  lemah  (keadaannya),  atau  tidak mampu  mendiktekan  sendiri,  maka  hendaklah  walinya  mendiktekannya  dengan  benar.  Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang- orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang  kamu  jalankan  di  antara  kamu,  maka  tidak  ada  dosa  bagi  kamu  jika  kamu  tidak menuliskannya.  Dan  ambillah  saksi  apabila  kamu  berjual  beli,  dan  janganlah  penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu  kefasikan  pada kamu.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah,  Allah  memberikan  pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q. S Al-Baqarah, ayat 282 )
Ayat  ini  menekankan  pentingnya  kejujuran,  transparansi,  dan  keadilan  dalam  segala transaksi  keuangan.  Dalam  konteks  pengalihan  denda,  prinsip  ini  dapat  diterapkan  untuk memastikan bahwa denda yang dialihkan kepada pihak ketiga tidak berlebihan atau tidak adil, dan bahwa semua pihak yang terlibat menjalankan kewajiban finansial dengan jujur. Selain itu, prinsip  umum  dalam  Al-Qur'an  yang  menuntut  kita  untuk  berlaku  adil,  saling  menghormati hak-hak  orang  lain,  dan  menjaga  nilai-nilai  kebenaran  dapat  diterapkan  dalam  konteks pengalihan denda. Meskipun tidak ada ayat yang secara spesifik mengatur pengalihan denda, prinsip-prinsip  ini  dapat  membimbing  kita  dalam  mengambil  keputusan  yang  adil  dan bermartabat dalam segala transaksi, termasuk dalam hubungan sewa-menyewa. Dalam rangka memahami  dan  menerapkan  prinsip-prinsip  ini  dengan  lebih  mendalam,  sangat  dianjurkan untuk berkonsultasi dengan ulama atau ahli hukum syariah yang kompeten, agar tindakan yang diambil selaras dengan nilai-nilai Islam yang murni.
Dalam  fatwa  ini,  dinyatakan  bahwa  pemilik  kos  (pemberi  kos)  diperbolehkan  untuk mengalihkan denda yang telah dikenakan kepada penyewa kepada pihak ketiga seperti keluarga penyewa,  orangtua,  atau  wali,  dalam  situasi  tertentu.  Situasi  ini  mungkin  terjadi  ketika
Pengalihan Denda Terhadap Penghentian Sewa-Menyewa Kost Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 12/Dsn- Mui/Iv/2000 Pada Usaha Indekost Di Jalan Jermal Xv Medan Denai
Isnanda Ayu Misriyah, Tetty Marlina Tarigan
penyewa meninggal dunia atau terjadi perpindahan kepemilikan dari penyewa kepada pihak ketiga. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa pengalihan ini harus tetap dalam batas-batas yang  diatur  dalam  perjanjian  awal,  dan  tidak  boleh  melebihi  besaran  denda  yang  telah disepakati. Fatwa ini secara implisit menganjurkan agar praktek pengalihan denda dilakukan dengan tetap memegang prinsip keadilan, tidak memberatkan pihak-pihak yang terlibat, dan tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  Islam.  Prinsip  keadilan  harus  dijaga  dalam  pengalihan denda  agar  tidak  merugikan  penyewa  atau  pihak  ketiga  yang  menerima  pengalihan  denda. Namun,  perlu  diingat  bahwa  fatwa  ini  memberikan  pedoman  dan  panduan  berdasarkan interpretasi hukum Islam oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pengalihan denda  dalam  situasi  penghentian  sewa-menyewa  kost  memiliki  implikasi  dan  nuansa  yang harus dipertimbangkan secara hati-hati, terutama dalam konteks perubahan regulasi dan situasi spesifik yang berbeda.

## 4. KESIMPULAN
Fatwa  DSN  MUI  No.  12/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Hawalah  adalah  fatwa  yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pada bulan April  2000.  Fatwa  ini  mengenai  Praktek  Pengalihan  Denda  Terhadap  Penghentian  Sewa- Menyewa Kost atau pengalihan denda dalam kontrak sewa-menyewa rumah atau kamar kos dari perspektif syariah Islam. Dalam fatwa ini, DSN MUI menjelaskan beberapa poin penting terkait dengan pengalihan denda dalam sewa-menyewa kost. Denda: DSN MUI menyatakan bahwa denda yang diatur dalam kontrak sewa-menyewa kost dapat dianggap sebagai jaminan bagi pemilik kost terhadap pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh penyewa. Denda tersebut biasanya  diberlakukan  jika  penyewa  melanggar  perjanjian  kontrak,  seperti  tidak  membayar sewa  tepat  waktu  atau  merusak  properti. Pengalihan  Denda:  DSN  MUI  juga  mengizinkan pengalihan denda kepada pihak ketiga yang dapat meminjamkan uang untuk membayar denda kepada pemilik kost. Pengalihan denda ini harus dilakukan secara sukarela oleh penyewa, dan pihak  ketiga  yang  bersedia  membayar  denda  harus  tunduk  pada  syarat  dan  ketentuan  yang ditetapkan dalam perjanjian. Tidak Ada Keuntungan yang Dilarang: DSN MUI menekankan bahwa pihak yang mengalihkan denda kepada pihak ketiga tidak diperbolehkan memperoleh keuntungan  dari  pengalihan  tersebut.  Prinsip  Syariah:  Selama  praktek  pengalihan  denda  ini dilakukan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  Islam,  seperti  tidak  ada  unsur  riba  (bunga), paksaan, atau penipuan, maka hal tersebut dianggap sah. Fatwa ini memberikan panduan bagi para pemilik kost dan penyewa dalam menjalankan kontrak sewa-menyewa rumah atau kamar kost  dengan  mempertimbangkan  aspek-aspek  syariah  Islam.  Namun,  penting  untuk  diingat
bahwa fatwa ini mungkin telah mengalami perubahan atau pembaruan setelah tahun 2000, jadi sebaiknya memeriksa dengan DSN MUI atau otoritas yang berwenang terkait untuk informasi terbaru terkait praktek pengalihan denda dalam sewa-menyewa kost.
Pandangan  MUI  No.12/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Hawalah    Terhadap  Pengalihan Denda Terhadap Penghentian Sewa-Menyewa Kost dinyatakan bahwa pemilik kos (pemberi kos) diperbolehkan untuk mengalihkan denda yang telah dikenakan kepada penyewa kepada pihak ketiga seperti keluarga penyewa, orangtua, atau wali, dalam situasi tertentu. Situasi ini mungkin terjadi ketika penyewa meninggal dunia atau terjadi perpindahan kepemilikan dari penyewa kepada pihak ketiga. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa pengalihan ini harus tetap dalam batas-batas yang diatur dalam perjanjian awal, dan tidak boleh melebihi besaran denda yang telah disepakati. Fatwa ini secara implisit menganjurkan agar praktek pengalihan denda  dilakukan  dengan  tetap  memegang  prinsip  keadilan,  tidak  memberatkan  pihak-pihak yang  terlibat,  dan  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  Islam.  Prinsip  keadilan  harus  dijaga dalam  pengalihan  denda  agar  tidak  merugikan  penyewa  atau  pihak  ketiga  yang  menerima pengalihan denda.

## 5. REFERENSI

## ADAM, A. K. (2020). TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGALIHAN FUNGSI
RUMAH  SEWA  SEBAGAI  WARUNG  (Studi  Pada  Kelurahan  Tanjung  Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan). Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung , 2. Al-Qur’an dan Terjemahannya. (2016). Jakarta: Kementrian Agama RI
Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.  Lubis.  (2004). Hukum Perjanjian dalam Islam, Cet.
III,. Jakarta: Sinar Grafika.
DSN-MUI Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000). (DSN-MUI) No: 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah. Jakarta: DSN-MUI.
Fatwa DSN MUI NO:09/DSN-MUI. (2000). Tentang Pembiayaan Ijarah. Jakarta: DSN MUI.
Hadits.id. (2023). Hadits Tirmidzi No. 1272 Perdamaian antara. https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1272 , 6.
Helmi Karim. (2001). Fiqh Mu‟amalah. Bandung: Pustaka Setia.
Khumedi Ja‟far. (2016). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Bandar Lampung : Permatanet. Lexy J Moleong. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Maftuh Ahnan. (2020). Kamus Arab Al-Misbah. Jakarta: Galaxy.
Moh Saifullah Al-Aziz. (2010). Fiqih Islam Lengkap (Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahan). Surabaya: Terbit Terang.
Pengalihan Denda Terhadap Penghentian Sewa-Menyewa Kost Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 12/Dsn- Mui/Iv/2000 Pada Usaha Indekost Di Jalan Jermal Xv Medan Denai
Isnanda Ayu Misriyah, Tetty Marlina Tarigan
Praba, Dewa Ayu Putu Utari. (2020). Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kos (Indekos) Bagi Para Pihak Terkait Perjanjian Lisan Di Kota Singaraja. Jakarta: Ganesha Law Review. Syamsul Anwar. (2010). Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta: 2010.