Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Masyarakat Dalam Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum

## Zulfan Husnul Maad, Widya Marthauli Handayani
Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Correspondence: husnulmaadzulfan@gmail.com, marthaulihutapea@gmail.com
Abstrak. Persyaratan  partai  politik  dalam  menjadi  peserta  pemilihan  umum  di  Indonesia  harus lolos  terlebih dahulu  pada tahapan pendaftaran dan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum melalui platform yang bernama Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Proses verifikasi terdiri dari verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang meliputi penelitian dan pencocokan terhadap dokumen persyaratan sebagai peserta pemilihan umum, salah satu  syaratnya  yaitu  keanggotaan  dalam  partai  politik.  Namun,  keanggotaan  tersebut  menimbulkan permasalahan dengan maraknya keanggotaan yang diperoleh dari hasil pencatutan menggunakan Nomor Induk Kependudukan  (NIK).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menegaskan  bahwa data  pribadi  harus dilindungi dengan proteksi  yang  simultan  sebagai  upaya  maksimal  dalam  mengentaskan pencatutan  oleh  partai  politik.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  sumber  data  sekunder  dan  didukung hukum  primer  serta  metode  deskriptif  kualitatif  untuk  mengumpulkan  data  melalui  wawancara.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukan  bahwa  perlindungan  data  pribadi  atas  pencatutan  nama  masyarakat  sangat  penting. Dengan demikian, undang-undang yang mengatur secara umum terkait perlindungan data pribadi bisa menjadi acuan dalam upaya perlindungan hukum dalam kasus tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Oktober 2022 Presiden Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  data  Pribadi  yang secara khusus ( lex specialis ) mengatur tentang perlindungan data pribadi.
Kata Kunci: Pemilihan Umum, Partai Politik, Perlindungan Data Pribadi
Abstract.  The  requirements  for  political  parties  to  participate  in  the  general  elections  in  Indonesia  include passing the registration and verification stages by the General Election Commission through a platform called the  Political  Party  Information  System  (Sipol).  The  verification  process  consists  of  administrative  and  factual verification, which includes research and matching of the requirements as a participant in the general election, one  of  which  is  membership  in  a  political  party.  However,  this  membership  has  caused  problems  due to  the rampant  acquisition  of  memberships  through  the  use  of  the  Population  Identification  Number  (NIK).  This research aims to assert that personal data must be protected with simultaneous protection as a maximal effort to eliminate the misuse of personal data by political parties. The research method used is normative juridical by using  secondary  data  sources  and  supported  by  primary  laws,  as  well  as  a  qualitative  descriptive  method  to collect data through interviews. The results of this research show that the protection of personal data against the misuse  of  public  names  is  crucial.  Thus,  laws  that  regulate  the  general  protection  of  personal  data  can  be  a reference in legal protection efforts in such cases. Moreover, on October 17, 2022, the President of Indonesia has  enacted  Law  No.  27  of  2022  concerning  Personal  Data  Protection,  which  specifically  (lex  specialis) regulates the protection of personal data
Keywords: General Election, Political Parties, Personal Data Protection

## PENDAHULUAN
Untuk  menjadi  peserta  dalam  kontestasi  pemilihan  umum,  partai  politik  di  Indonesia  harus lolos  terlebih  dahulu  dalam  tahap  pendaftaran  dan  verifikasi  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU). Dalam proses pendaftaran dan verifikasi tersebut menggunakan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). 1 Sipol  merupakan platform yang  disediakan  KPU  untuk  menverifikasi  calon  peserta pemilihan  umum  dalam  mengunggah  berkas  pendaftaran  dan  verifikasi.  Selain  itu  juga  Sipol digunakan  sebagai platform untuk  merekapitulasi  hasil  verifikasi. 2 Proses  verifikasi  tersebut  terdiri dari  penelitian/pemeriksaan  kelengkapan,  keabsahan,  dan  kebenaran  dokumen  persyaratan  calon
1 Aditya  Susmono  Tyas  Wisanggeni,  “Sistem  Informasi  Partai  Politik  (Sipol)  Dalam  Verifikasi  Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019,” Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 2, no. 2 (May 17, 2021): 204-23
2 https://republika.co.id/share/rmxuw4409, Diakses tanggal 10 September 2023
peserta  pemilihan  umum,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Proses verifikasi tersebut harus melalui dua tahapan, yaitu verifikasi administratif dan verifikasi faktual.  Verifikasi  administrasi  adalah  proses  pemeriksaan  bukti  tertulis  yang  ada  kaitannya  dengan keabsahan  dari  pemenuhan  semua  syarat-syarat  partai  politik  peserta  pemilihan  umum  secara administratif. Sedangkan, verifikasi faktual adalah proses pencocokan kebenaran bukti tertulis yang ada kaitannya dengan keabsahan pemenuhan  persyaratan partai politik menjadi peserta pemilihan umum secara faktual. 3 Lebih jelasnya terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun  2022  Tentang  Pendaftaran,  Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik  Peserta  Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan  Perwakilan  Daerah (PKPU  4/22)  yang menyebutkan bahwa  verifikasi  faktual  adalah  penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilihan umum.
Dalam pendaftaran dan verifikasi tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh  partai  politik,  salah  satunya  terkait  dengan  keangggotaan  yang  sekurang-  kurangnya  harus berjumlah  seribu  orang  atau  satu  perseribu  dari  jumlah  penduduk  pada  kepengurusan partai politik, sebagaimana  ketentuan  yang  termaktub  dalam  Pasal  7  huruf  f  UU  Pemilu.  Namun  dalam pelaksanaannya,  ketentuan  keanggotaan  tersebut  menimbulkan  permasalahan  dengan  maraknya keanggotaan  yang  di  dapat  dari  hasil  pencatutan  nama  masyarakat  menggunakan  Nomor  Induk Kependudukan (NIK) dan terjadi masif di berbagai wilayah di Indonesia. 4
Pencatutan  dalam  pendaftaran  dan  verifikasi  partai  politik  merupakan  tindakan  curang yang dilakukan  oleh  suatu  partai  politik  dalam  mengumpulkan  dukungan  masyarakat  untuk  memenuhi syarat pendaftaran dan verifikasi partai politik di Indonesia. Pencatutan dapat terjadi jika  suatu  partai politik  menggunakan  data  atau  informasi  palsu  atau  tidak  benar  dalam  mengumpulkan  dukungan masyarakat atau melakukan tindakan-tindakan curang lainnya dalam proses pendaftaran dan verifikasi.
Pencatutan  nama  masyarakat  juga  merupakan  perbuatan  manipulatif  dan  merugikan masyarakat. Pencatutan nama oleh partai politik berimplikasi kepada kerugian bagi masyarakat dalam berbagai  kepentingan  masyarakat,  seperti  pemenuhan  persyaratan  untuk  mendaftar sebagai calon dan  anggota  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI),  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  (CPNS)  atau  Pegawai Negeri  Sipil  (PNS),  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK),  sampai  dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki ketentuan terkait ketidak terlibatan dalam partai politik seperti pengurus dan/atau anggota partai politik. 5
Selain permasalahan pencatutan yang dilakukan oleh patai politik, dalam proses verifikasi juga terdapat adanya keanggotaan ganda. Dalam Pasal 27 Ayat (2) PKPU 4/22, secara eksplisit menyebutkan bahwa  verifikasi  administratif  partai  politik  dilakukan  terhadap  dokumen  persyaratan  partai  politik calon  peserta  pemilihan  umum,  dugaan  kenggotaan  ganda  partai  politik  dan  partai  politik  yang berpotensi  tidak  memenuhi  syarat.  Namun,  realitasnya  dalam  verifikasi  administrasi  banyak ditemukan  kenggotaan  ganda  dalam  suatu  partai  politik,  keanggotaan  ganda  partai  politik diindikasikan dengan terdapatnya kesamaan data keanggotaan yang meliputi NIK, nomor KTA, jenis kelamin dan tanggal lahir.
Studi ini bukan yang pertama membahahas terkait dengan permasalahan yang ada dalam proses pendaftaran  dan  verifikasi  partai  politik  di  Indonesia,  sebelumnya  telah  ada  studi  dari  Febriansyah Kurniawan dan Retno Sari Handayani yang mengemukakan bahwa proses verifikasi partai politik di Indonesia  banyak  diwarnai  praktik  mengakali  ketentuan  yang  sudah diatur  dalam  undang-undang. Praktik  menyimpang  tersebut  dilakukan  oknum  untuk  mencatut sejumlah  data  pribadi  masyarakat untuk  memenuhi  jumlah  minimum  keanggotaan  partai  politik. 6 Studi  lainnya,  yang  dilakukan  oleh Wabil Fadli Sultan, Sukri dan Ariana Yunus, yang mengkaji dampak dari pencatutan nama masyarakat
3 Dina  Lorenza  and  Meri  Yarni,  “Pelaksanaan  Tugas  Dan  Wewenang  Kpu  Provinsi  Jambi  Dalam Memverifikasi  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  Provinsi  Jambi  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017,” n.d
4 https://www.antaranews.com/berita/3224853/ketua-kpu-bali-sebut-kasus-pencatutan-nama-  oleh-parpol- sangat-masif, Diakses tanggal 10 September 2023
5 Wabil Fadli Sultan and Ariana Yunus, “Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024,” Palita: Journal of Social Religion Research 7, no. 2 (2022): 152–66
6 Febriansyah Kurniawan and Retno Sari Handayani, “Evaluasi Mekanisme Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019,” 2022
oleh partai politik berimplikasi kepada kerugian jangka Panjang dalam konteks keperluan masyarakat yang mensyaratkan tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik. 7
Namun  kedua  studi  diatas  berbeda  dengan  studi  penulis  yakni  penulis  lebih  berfokus  dan komprehensif  dalam  mengkaji  perlindungan  data  pribadi  yang  bersumber  dari  permasalahan pencatutan nama dalam pendaftaran dan verifikasi partai politik yang tidak banyak dibahas oleh studi sebelumnya.  Studi  ini  akan  menemui  urgensinya,  setidaknya  karena  dua  hal  berikut: pertama, memberikan gambaran terkait pendaftaran dan verifikasi partai politik di Indonesia serta regulasi yang mengaturnya. Kedua ,  menegaskan  data  pribadi  masyarakat  harus  dilindungi dengan  proteksi  yang simultan sebagai upaya maksimal mengentaskan pencatutan nama masyarakat oleh parta politik.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana sumber data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sekunder  yakni  untuk  menganalisis  permasalahan yang  diangkat  dan  didukung  bahan  hukum  primer  yang  terdiri  dari  aturan  perundang-undangan  dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal dan artikel ilmiah lainnya. Penelitian ini  juga  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  dan  pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Selain itu, metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini  untuk  mengumpulkan  data  melalui  wawancara.  Kegiatan  analisis  secara  Kuantitatif  dalam penelitian  ini  dilakukan  melalui  jurimetri.  Jurimetri  adalah  penyelidikan  ilmiah  (scientific investifation)  mengenai  persoalan-  persoalan  hukum.  Secara  umum,  kegiatan  jurimetri  dipusatkan pada 3 (tiga) masalah pokok yaitu:
1) Penyimpanan dan penemuan kembali data hukum secara elektronis.
2) Analisis secara elektronis  terhadap  dokumen-dokumen  hukum,  pelaksanaan  administrasi  hukum secara elektronis dan Analisa tingkah laku terhadap car acara menetapkan keputusan hukum.
3) penggunaan  metode  kuantitatif  di  dalam  pelaksanaan  hukum  termasuk  di  dalamnya  penggunaan statistik, model-model matematik dan simulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Mekanisme  Pendaftaran  dan  Verifikasi  Partai  Politik  Sebagai  Peserta  Pemilihan  Umum serta Regulasi yang Mengaturnya
Mekanisme  pendaftaran  dan  verifikasi  partai  politik  sebagai  peserta  pemilihan  umum  di Indonesia diatur oleh KPU berdasarkan UU Pemilu, setidaknya dalam mekanisme tersebut terdiri atas pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan penetapan status partai politik.
Dalam  proses  pendaftaran  dan  verifikasi  tersebut,  ada  beberapa  syarat  yang  harus dipenuhi oleh partai politik sebelum menjadi peserta pemilihan umum, seperti yang termaktub dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu. Kemudian dalam hal pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilihan umum, mekanisme  yang  harus  di  tempuh  yaitu  dengan  mengajukan pendaftaran  sebagai  calon  peserta pemilihan umum terhadap  KPU,  yang  mana  dalam proses pengajuan tersebut harus dengan dokumen persyaratan  yang  lengkap  dan  surat  yang ditandatangani  oleh  ketua  umum  dan  sekretaris  jendral atau  nama  lain  pada  kepengurusan partai  politik  tingkat  pusat.  Jika  persyaratan  tersebut  sudah dilalui dan  terpenuhi,  maka  KPU melakukan  verifikasi dengan  melaksanakan  penelitian  administrasi dan  penetapan  keabsahan terhadap  partai  politik  yang  sudah  menyerahkan  dokumen  peryaratan lengkap  sesuai  dengan yang  di  atur  dalam  Pasal  177  UU  Pemilu.  Selanjutnya,  perihal  waktu dalam  pelaksanaan verifikasi  yaitu  empat  belas  bulan  sebelum  hari  pemungutan  suara.  Selain itu,  mengenai penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilihan umum dilakukan dengan cara  pengundian  dalam  sidang  pleno  KPU  secara  terbuka  dengan  dihadiri  oleh  wakil  partai politik. 8 Dalam  proses  verifikasi  partai  politik  perlu  adanya  integritas  dari  penyelenggara pemilihan  umum  seperti  KPU  dan  Bawaslu,  untuk  itu  dibutuhkan  juga  verifikasi  faktual  setiap kepengurusan,  domisili  dan  verifikasi keanggotaan  tanpa  membedakan  partai  besar  atau  kecil secara proporsional  dan  berkeadilan.  Dengan  adanya  integritas  dalam  verifikasi,  maka  akan menghasilkan pejabat publik dari partai politik yang kredibel dan berkualitas, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa
7 Sultan and Yunus, “Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024
8 R  Dandi  Putro  Wibowo,  A  Heru  Nuswanto,  And  M  Junaidi,  “Mekanisme  Pendaftaran  Partai  Politik Sebagai Peserta Pemilu Di Kota Semarang,” n.d
verifikasi merupakan ketentuan yang diatur  dalam UU Pemilu.  Namun ada  perbedaan  dalam  proses verifikasi  pada  tahun  2019  dan  2024,  dimana  setelah  adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020  partai  parlemen  atau  partai  politik yang  telah  lolos  verifikasi  pemilihan  umum 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary
Threshold  hanya melakukan verifikasi administrasi saja pada pemilu 2024. 9
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  55/PUU-XVIII/2020  ini  diajukan  oleh  partai  Gerakan Perubahan Indonesia dengan mengajukan pengujian terhadap Pasal 173 ayat (1) UU tentang Pemilu, dengan alasan karena dianggap pasal ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. 10

## Data Kasus Pencatutan Nama dan NIK oleh Partai Politik
Dalam  peraturan  perundang-undangan  syarat  keanggotaan  dalam  partai  politik  sebagai peserta pemilihan umum bersifat wajib, kewajiban tersebut harus tercantum dalam dokumen-dokumen resmi yang  disediakan  oleh  KPU.  Dalam  hal  ini  juga  partai  politik  tidak  boleh  sembarangan  dalam mencantumkan  nama,  karena  apabila  terbukti  orang  tersebut  tidak  merasa sebagai  pengurus  partai, maka keanggotaan partai tersebut tidak memenuhi syarat. Namun dalam menghadapi pemilu 2024 ini seringkali  ditemui  praktik-praktik  menyimpang  seperti  pencatutan  yang  dilakukan  oknum  partai politik.
Kasus  pencatutan  ini  menimpa  sejumlah  masyarakat  di  Kabupaten  Bandung  Barat,  dimana banyak  sekali  nama-nama  masyarakat  yang  dijumpai  terdapat  pada  Sipol  sebagai  anggota  partai politik tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap ketua  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  Kabupaten  Bandung  Barat,  Beliau  menyatakan  bahwa sampai  9  November  2022  terdapat  lima  puluh  enam  orang  yang  melapor  ke  Bawaslu  terkait  kasus pencatutan  ini  dengan  berbagai  macam  tanggapan,  hal ini  banyak  menimbulkan  kerugian  bagi masyarakat. 11
Dari  jumlah  keseluruhan  masyarakat  yang  melapor  ke  Bawaslu  Kabupaten  Bandung  Barat, beberapa diantaranya yaitu adalah masyarakat yang akan mendaftarkan diri sebagai Panitia Pengawas Pemilu  Kecamatan  (Panwascam),  masyarakat  yang  bekerja  sebagai  ASN,  masyarakat  yang  bekerja sebagai Pendamping Desa Kemendesa dan PDDT. Serta terdapat juga masyarakat yang tercatat sebagai anggota partai politik di dua partai yakni partai Golongan Karya dan Republik Satu.
Tabel 1. Hasil Verifikasi Partai Politik Tingkat KPU Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022
No Nama Partai Jumlah Anggota Terverifikasi Memenuhi Syarat Belum Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat 1 PAN 1633 1633 1306 319 8 2 PBB 1001 1001 788 212 1 3 BURUH 2293 2293 1395 398 500 4 PDIP 1678 1678 1308 370 0 5 DEMOKRAT 1235 1235 1026 209 0 6 GARUDA 1144 1144 1000 144 0 7 GELORA 1137 1137 912 192 33 8 GERINDRA 2063 2063 1573 490 0 9 GOLKAR 3399 3399 1929 1466 4 10 HANURA 1171 1171 918 253 0 11 PKP 1714 1714 347 665 702 12 PKS 1100 1100 960 137 3 13 PKB 2172 2172 1771 393 8 14 PKN 3025 3025 2429 476 120 15 NASDEM 1216 1216 874 332 10 16 PPP 1615 1615 1393 211 11 17 PRIMA 1336 1336 613 703 20 18 REPUBLIK 1008 1008 0 1008 0 19 REPUBLIK SATU 1452 1452 0 1364 88
9 Sultan And Yunus, “Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 Dan 2024
10 Athari  Farhani  And  Faiqah  Nur  Azizah,  “Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  55/Puu-Xviii/2020 : Menciderai Keadilan Bagi Peserta Pemilu,” Adalah 6, No. 1 (April 17, 2022): 13-26
11 Nugraha, Data kasus pencatutan di Kabupaten Bandung Barat, 2023
20 REPUBLIKU 1003 1003 0 4 999 21 PSI 1014 1014 874 138 2 22 UMMAT 1177 1177 1138 37 2 23 PERINDO 1195 1195 1008 187 0 24 PARSINDO 1924 1924 0 146 1778
Dalam tabel hasil penelitian diatas, terdapat tiga kategori penting yang ada dalam hasil verifikasi terkait keanggotaan oleh KPU yaitu: 1) memenuhi syarat (MS), 2) belum memenuhi syarat (BMS), 3) tidak memenuhi syarat (TMS). Dari dua puluh empat partai politik diatas masih terdapat partai-partai yang  anggotanya  TMS,  itu  artinya  dalam  proses  verifikasi  ini  masih  banyak  partai  politik  yang mendapatkan keanggotaannya bukan hasil dukungan masyarakat secara sah.
Praktik menyimpang yang dilakukan oleh partai politik ini memang benar terjadi. Di Kabupaten Batanghari, ada dua partai yang mengakui bahwa data keanggotaan yang diberikan saat verifikasi partai politik tidak semuanya kader partai politik, karena pengurus tingkat Kabupaten hanya menerima data dan  dokumen  pendukung  dari  pengurus  tingkat  kecamatan  terlepas  hasil  darimana  mereka mendapatkan  data  dan  dokumen  pendukung  tersebut.  Bahkan  ada  yang  mengakui  bahwa  mereka memberikan imbalan terhadap masyarakat yang namanya dimasukan sebagai anggota partai politik. 12 Fenomena ini  bahkan  sangat  dirasakan  sekali  dampaknya  oleh  KPU  Batanghari,  dimana  pada pemilihan  umum  2019  tidak  sedikit  masyarakat  yang  tidak  bisa  menjadi  penyelenggara  ad-hoc  PPS karena  terdapat  sebagai  anggota  partai  politik  berdasarkan  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  KPU Batanghari  melalui  Sipol,  walaupun  berdasarkan  klarifikasi  orang-orang  yang  bersangkutan  mereka tidak  membenarkan  hal  tersebut.  Hal  yang  sama  juga  menimpa  terhadap  anggota PPK pada  pemilu 2019  yang  kembali mendaftarkan diri sebagai  penyelenggara  pemilihan  Kepala  Daerah  Tahun  2020, yang  mana  orang  tersebut  tercantum  namanya  sebagai  salah  satu  anggota  partai  politik  yaitu  partai Beringin  Karya  dan  juga  fenomena ini terjadi pada calon ASN  yang baru dinyatakan lulus seleksi di Kabupaten  lain sehingga  orang  tersebut  harus  mendesak  partai  politik  supaya  mengeluarkan  surat pernyataan di atas materai. 13
Pencatutan  nama  oleh  partai  politik  juga  terjadi  di  Provinsi  Bali,  dimana  sebanyak  170 orang melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali yang namanya dicatut oleh partai politik. 14 Begitupun yang terjadi di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, pencatutan nama sebagai anggota partai politik  dilakukan  terhadap  berbagai  latar  belakang  profesi  seperti  Aparatur  Sipil  Negara  hingga perangkat desa. 15 Di Tangerang Selatan kasus pencatutan nama menimpa beberapa masyarakat yang NIK-nya tercatat di Sipol, tercatat  pencatutan tersebut dilakukan oleh lima partai politik. Sedangkan Bawaslu  Kabupaten  Sleman  menerima  enam  belas  aduan dari masyarakat  yang  nama  dan NIK-nya disalahgunakan untuk kepentingan partai politik sepihak. 16
Sedangkan kasus keanggotaan ganda juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan menjadi problem  dalam  proses  pendaftaran  dan  verifikasi  partai  politik  peserta  pemiliham  umum,  salah satunya  yang  terjadi  di  Kudus,  Jawa  Tengah,  dimana  terdapat  5.535  identitas  ganda  anggota  partai politik yang terdapat dalam 15 partai politik. 17
Selain dari kasus yang dituliskan di atas, tentu saja masih banyak kasus serupa yang menimpa masyarakat  di  berbagai  daerah  di  Indonesia.  Kemudian  karena  sistem  yang digunakan  dalam  proses verifikasi  faktual  menggunakan  sistem  sampel,  dimana  hanya  sebagian  anggota  partai  politik  saja yang  diverifikasi,  maka  akan  berimplikasi  terhadap  masyarakat  yang  di  catut  namanya  dan  belum terverifikasi kebenarannya, masyarakat yang tidak mengetahui namanya dicatut dan tidak terverifikasi secara  faktual  akan  berimbas  terhadap  kepentingan-kepentingan  masyarakat  seperti  yang  akan
12 Kurniawan  and  Handayani,  “Evaluasi  Mekanisme  Pendaftaran  Dan  Verifikasi  Partai  Politik  Peserta Pemilu 2019
13 Ibid 14 https://www.detik.com/bali/berita/d-6291223/catat-ton-cara-cek-dan- melaporkan-pencatutan-nama- nik-oleh-parpol,
15 https://regional.kompas.com/read/2022/09/29/235257878/pencatutan-nama-warga-oleh-parpol-hambat- rekrutmen-panwascam-dan-ppk, Diakses tanggal 10 September 2023
16 https://nasional.kompas.com/read/2022/09/22/13365341/marak-  pencatutan-nik-oleh-parpol-bawaslu- lapor-supaya-bisa-segera-dihapus, Diakses tanggal 10 September 2023
17 https://republika.co.id/share/rhegju436, Diakses tanggal 10 September 2023
mendaftarkan diri sebagai penyelenggara pemilihan umum, karena syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi  penyelenggara  pemilihan  umum  ialah  tidak  terlibat  dalam  partai  politik  dan  sekurang- kurangnya telah mengundurkan diri dari keanggotaan paling lambat lima tahun. 18
Mengingat tindakan pencatutan ini sangat merugikan dan merusak integritas proses demokrasi di  Indonesia,  maka  KPU  sebagai  lembaga  yang  bertanggung  jawab  atas  pendaftaran dan  verifikasi partai politik harus memastikan bahwa proses pendaftaran dan verifikasi dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel serta memastikan bahwa partai politik yang lolos pendaftaran dan verifikasi adalah partai  politik  yang  memenuhi  syarat  dan  memiliki  dukungan  yang  sah  dari  masyarakat.  KPU  juga menerapkan  sanksi  bagi  partai  politik  yang  terbukti  melakukan  pencatutan  atau  tindakan  curang lainnya dalam proses pendaftaran dan verifikasi.

## Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Masyarakat dari Pencatutan yang dilakukan Oleh Partai Politik
Dalam UU Pemilu diatur secara umum mengenai pemilihan umum, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum. Sedangkan dalam PKPU 4/22 sebagai peraturan turunannya diatur secara detail mekanisme pelaksanaan verifikasi keanggotaan dan kepemimpinan partai politik. Dalam mekanisme verifikasi tersebut terdapat beberapa data pribadi yang  dikumpulkan  oleh  partai  politik,  salah  satunya  Nomor  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP).  Data pribadi ini diperlukan untuk memverifikasi keabsahan anggota partai politik yang menjadi syarat bagi partai politik untuk dapat mengikuti pemilu.
Akan  tetapi,  dalam  undang-undang  tersebut  tidak  secara  eksplisit  mengatur  bagaimana melindungi  data  masyarakat  yang  terkait  dengan  proses  verifikasi  tersebut,  dalam  Pasal  93  PKPU 4/2022 menjelaskan bahwa dalam proses verifikasi faktual kenggotaan partai politik, jika ada anggota partai  politik  yang  mengklaim  bukan  sebagai  anggota  suatu  partai  politik  tertentu  dan  siap  untuk mengisi  formulir  pernyataan  verifikasi  anggota  partai  politik,  maka  keanggotaannya  dianggap  tidak memenuhi syarat. Akan tetapi, jika ada anggota partai politik yang mengklaim bukan sebagai anggota partai  politik  tertentu  dan  tidak  bersedia  mengisi  formulir  tersebut,  maka  keanggotaannya  dianggap memenuhi  syarat.  Itu  artinya,  jika  terdapat  anggota  partai  politik  yang  mengklaim  dirinya  bukan anggota  partai  politik  dalam  verifikasi  faktual  dengan  kata  lain  hasil  pencatutan,  KPU  hanya mengaggap  anggota  tersebut  tidak  memenuhi  syarat  saja.  Dengan  demikian,  hal  ini  belum  bisa memberikan  solusi  penyelesaian  bagi  masyarakat  yang  namanya  digunakan  secara  tidak  sah  oleh partai politik.
Dengan  demikian,  dibutuhkan  langkah-langkah  hukum  untuk  melindungi  data  pribadi, mengingat tindakan tersebut  dilakukan dengan sengaja oleh partai politik  itu sendiri. Selain itu, perlu ada aturan yang lebih spesifik dan jelas dengan perlindungan data pribadi masyarakat dalam konteks verifikasi  keanggotaan  partai  politik  dalam  pemilihan  umum,  hal  ini  penting  karena  data  pribadi masyarakat  yang  dikumpulkan  oleh  partai  politik  dalam  proses  verifikasi  dapat  menjadi  informasi yang sensitif dan bersifat pribadi.
Hak  atas  perlindungan  data  pribadi  muncul  dari  konsep  privasi  yang  sangat  penting  bagi individu maupun organisasi. Kerahasiaan informasi yang disampaikan harus dijaga dengan baik untuk menghindari kerugian material atau non material. Dalam hal kehidupan pribadi, orang yang memiliki hak utama atas perlindungan data pribadi adalah pemilik data tersebut. Data pribadi ini terkait dengan informasi yang dapat mengidentifikasikan pemilik data. 19
Terkait  perlindungan  data  pribadi,  beberapa  negara  telah  megakui  perlindungan  data  sebagai hak  konstitusional  atau  sebagai  bentuk  habeas  data,  yang  berarti  seseorang  memiliki  hak  untuk melindungi  data  pribadinya  dan  memperoleh  pembenaran  jika  ada  kesalahan  dalam pengolahan datanya. Hal ini menunjukan bahwa ha katas perlindungan data pribadi tidak hanya penting, tetapi juga merupakan unsur penting dalam memelihara harga diri dan kebebasan individu. Melalui perlindungan data yang efektif dapat mendorong terwujudnya kebebasan politik, spriritual dan agama. 20
18 Martin Luther Manao and Asmat Purba, “Transparansi Partai Politik Dalam Rekrutmen Keanggotaan Dan Implikasi Verifikasi Faktual Dengan Sistem Sampel Bagi Masyarakat” 16, no. 1 (2022)
19 Rosihan  Luthfi,  “Perlindungan  Data  Pribadi  sebagai  Perwujudan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia,” Jurnal Sosial Teknologi 2, no. 5 (May 15, 2022): 431–36
20 Elfian Fauzi and Nabila Alif Radika Shandy, “Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang
Dalam  skala  internasional,  perlindungan  data  pribadi  diatur  dalam  Universal  Declaration  of Human  Right  (UDHR)  tepatnya  dalam  pasal  12  yang  menyatakan  bahwa  tidak seorang  pun  boleh dikenai  campur  tangan  sewenang-wenang  terhadap  kehidupan  pribadinya,  keluarganya,  rumah tangganya atau surat-menyuratnya, ataupun serangan atas  martabatnya dan reputasinya.  Setiap  orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan semacam itu. 21
Indonesia  sebagai  negara  yang  sudah  meratifikasi  UDHR  tersebut,  harus  mempertegas komitmennya dalam menegakkan hukum yang berkaitan dengan hak privasi. Juga hukum yang sudah ada diharapkan dapat memberikan manfaat, kepastian hukum, perlindungan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Di Indonesia sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara  khusus  ada  beberapa  undang-undang  yang  mengatur  perlindungan  data  pribadi  secara  umum meliputi  Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Administrasi  Kependudukan,  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-  Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem  dan  Transaksi  Elektronik,  Peraturan  Menteri  Komunikasi dan  Informatika  Nomor  20  Tahun 2016. 22
Walaupun  tidak  secara  jelas  dinyatakan  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,  hak  atas  privasi sebenarnya  tersirat  dalam  Pasal  28G  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945.  Pasal  ini  menyatakan bahwa:
“ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda  yang  dibawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan dari  ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”
Undang-undang lain  seperti  Pasal  29  ayat  (1)  dan  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  juga  memuat  jaminan  terhadap  hak  privasi.  Konsep  data  pribadi mencakup  penggabungan  peraturan-peraturan  tentang  privasi  dan  data  pribadi  yang  tersebar  dalam berbagai instrument hukum ke dalam satu instrument itu sendiri. Oleh karena itu, perlindungan privasi dan data pribadi memiliki tempat yang sui generis .
Selain itu,  Pasal  26 ayat (2)  Undang-Undang  Nomor 19  Tahun  2016  Informasi dan  Transaksi Elektronik  menjelaskan bahwa: “Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  dapat  mengajukan  gugatan  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  berdasarkan  Undang-Undang ini”.
Walaupun  ketentuan  ini  tidak  mengatur  secara  khusus  mengenai  perlindungan  data  pribadi. Namun, dalam hal penyalahgunaan data pribadi atau penggunaan untuk tujuan yang tidak sesuai Pasal 26 UU ITE ini bisa menjadi dasar hukum dalam melindungi hak privasi seseorang.
Namun  demikian,  walaupun  ada  ketentuan  yang  melindungi  data  pribadi  secara  umum, pelanggaran  atas  data  pribadi  masih  sering  terjadi  dan  menjadi  permasalahan  yang  cukup memprihatinkan,  permasalahan  yang  sering  muncul yaitu:  1)  Penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga,  organisasi,  perusahaan  atau  individu  yang  mengumpulkam  data  pribadi  tanpa  izin  dan sepengetahuan  pemilik  data,  kemudian  menjual  atau  menyebarkan  data  tersebut  secara  ilegal.  2) kelemahan sistem keamanan data, banyak organisasi atau perusahaan yang belum menerapkan sistem keamanan  yang memadai dalam  penyimpanan  dan  pengolahan  data pribadi.  Akibatnya,  data  pribadi mudah diretas atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dari segala permasalahan yang sering terjadi mengenai pelanggaran data pribadi, maka lahirlah Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  yang  secara  khusus mengatur  tentang  perlindungan  data  pribadi.  Undang-undang  ini  disahkan  oleh  Presiden  Indonesia pada  17  Oktober  2022,  undang-undang  ini  dirancang  untuk  melindungi  data pribadi  individu  dari
Nomor  27  Tahun  2022  Tentang  Pelindungan  Data  Pribadi,” Jurnal  Lex  Renaissance 7,  no.  3  (July  1,  2022): 445–61
21 Syafira  Agata  Ramadhani,  “Komparasi  Pengaturan  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Indonesia  dan  Uni Eropa,” 2022
22 Hari  Sutra  Disemadi,  “Urgensi  Regulasi  Khusus  dan  Pemanfaatan  Artificial  Intelligence  dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia,” Jurnal Wawasan Yuridika 5, no. 2 (2021)
penyalahgunaan oleh pihak lain.
Undang-undang ini merupakan hasil dari beberapa upaya untuk mengatasi masalah perlidungan data  pribadi  yang  semakin  kompleks  dan  mendesak  di  Indonesia,  ketidakadilan  dalam  penggunaan data pribadi, serta kebutuhan akan standar perlindungan yang lebih kuat mendorong terbitnya undang- undang  ini.  Proses  penyusunan  undang-undang  ini  melibatkan  banyak  pihak,  termasuk  pemerintah, akademisi,  LSM,  dan pengusaha.  Selama proses tersebut,  masukan  dan  kritik  yang  diberikan  untuk memastikan bahwa undang-undang ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Salah  satu  aspek  dari  undang-udang  perlindungan  data  pribadi  adalah  penerapannya  pada Badan  Publik.  Badan  Publik  meliputi  Lembaga  eksekutif,  legislatif,  yudikatif  dan  badan lain  yang bertanggung  jawab  dalam  penyelenggara  negara  dan  menerima  sumber  pendanaan  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, salah satu badan lain yang  dimaksud  dalam undang-undang  perlindungan data pribadi tersebut yaitu partai politik. Dengan demikian,  undang-undang  tersebut  dapat  menjadi  acuan  utama  atau  upaya  perlindungan  hukum terhadap kasus pencatutan yang dilakukan oleh partai politik.
Dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi menjelaskan  tentang  ketentuan  umum  terkait  perlindungan  data  pribadi.  Sementara  itu, Pasal  57 membahas  mengenai  sanksi  administratif  yang  setidaknya  membahas  mengenai  peringatan  tertulis, kegiatan pemrosesan data pribadi dihentikan secara sementara, data pribadi tersebut dimusnahkan atau dihapus  dan/atau  dikenakan  denda  administratif.  Dalam  hal  besarnya  denda  administratif  dikenakan tergantung pada jenis pelanggaran dan paling banyak tidak melebihi dua persen dari pendapatan atau penerimaan  tahunan  terhadap  variabel  pelanggaran.  Selain  itu,  penjatuhan  sanksi  administratif diberikan oleh Lembaga yang bertanggung jawab. Sedangkan dalam Pasal 67 membicarakan tentang ketentuan pidana atas tindakan tersebut. 23
Berdasarkan  Pasal  67  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data Pribadi, setidaknya dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan ayat  dalam  pasal  ini  jika  dengan  sengaja  dan  secara  melawan  hukum  mereka  mengumpulkan, mengungkapkan  atau  menggunakan  data  pribadi  seseorang  sehingga  menyebabkan  kerugian  bagi pemilik data tersebut.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  ditarik  garis  lurus  bahwa  penyalahgunaan  data  pribadi dapat  dihindari  apabila  semua  pihak  bertindak  dengan  baik  dan  memperhatikan  tugas  yang  mereka emban.  Untuk  mencapai  hal  tersebut,  diperlukan  kerjasama  secara  optimal  dan  maksimal  antar lembaga  terkait  dalam  melindungi  data  pribadi  masyarakat  dari  mulai  tahap  pendaftaran  sampai penetapan partai politik peserta pemilihan umum.
Dengan demikian, sebagai badan publik yang merupakan pengendali data pribadi, partai politik dalam pengelolaan data pribadi harus dengan penuh tanggung jawab dan memperhatikan hak privasi pemilik  data.  Partai  politik  harus  mematuhi  regulasi  atau  ketentuan  yang  mengatur  tentang perlindungan  data  pribadi.  Kemudian,  sebagai  institusi  yang  memiliki  tanggung  jawab  atas pendaftaran  dan  verifikasi  partai  politik,  KPU  harus  memastikan  bahwa  partai  politik  yang  lolos dalam  proses  verifikasi  adalah  partai  politik  yang  memenuhi  syarat  dan  mendapat  dukungan  secara sah dari masyarakat .
Selain  itu,  sosialisasi  terhadap  masyarakat  terkait  pencatutan  dan  bagaimana  melakukan pengecekan nama dan NIK dalam fitur khusus yang disediakan oleh KPU sangat penting dalam upaya melindungi  integritas  pemilihan  umum  dan  menghindari  praktik-praktik  yag  merugikan  proses demokrasi,  juga  dengan  adanya  sosialisasi  dapat  mendorong  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam menjaga proses demokrasi yang adil dan transparan.
Dalam  hal  ini  juga,  metode  sampel  dalam  proses  verifikasi  faktual  yang  termaktub  dalam PKPU  4/22  menggunakan  rumus  Krejcie  dan  Morgan,  singkatnya  rumus  tersebut  digunakan  untuk menentukan  jumlah  sampel  dari  keseluruhan  anggota  partai  politik.  Namun  demikian,  metode  ini dapat  memberikan  celah  terhadap  anggota  partai  politik  yang  didapatkan dari hasil  pencatutan  lolos dalam proses verifikasi, karena metode ini hanya dilakukan terhadap sebagaian anggota saja, maka akan ada  kemungkinan  masih  terdapat  masyarakat  yang  dicatut  namanya  tetapi  tidak  terverifikasi kebenarannya.
23 Indriana  Firdaus,  “Upaya  Perlindungan  Hukum  Hak  Privasi  Terhadap  Data  Pribadi  dari  Kejahatan Peretasan,” Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia 4, no. 2 (December 14, 2022): 23–31

## SIMPULAN
Mekanisme  pendaftaran  dan  verifikasi  partai  politik  sebagai  peserta  pemilihan  umum  di Indonesia diatur oleh KPU berdasarkan UU Pemilu, setidaknya dalam mekanisme tersebut terdiri atas pendaftaran,  verifikasi  administrasi,  verifikasi  faktual  dan  penetapan  status  partai  politik.  Dalam proses  pendaftaran  dan  verifikasi  terdapat  beberapa  syarat  yang  harus  terpenuhi oleh  partai  politik, seperti yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu. Kemudian proses pengajuannya diserahkan terhadap KPU dengan dokumen yang lengkap dan tanda tangan dari ketua partai dan sekretaris jendral atau nama lain pada kepengurusan tingkat pusat. Proses verifikasi sangat penting untuk memastikan integritas  pemilihan  umum,  sehingga  dapat  menghasilkan  pejabat  publik  yang  kredibel  dan berkualitas. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam proses verifikasi pada pemilihan umum 2019 dan 2024, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Parliamentary Threshold. Dalam  menghadapi pemilihan  umum, syarat  keanggotaan  dalam  partai  politik  sebagai  peserta pemilihan  umum  bersifat  wajib  dan  harus  tercantum  dalam  dokumen  resmi  yang  disediakan  oleh KPU. Akan tetapi, praktik pencatutan nama oleh partai politik menjadi marak dan terjadi di berbagai daerah  yang  ada  di  Indonesia.  Setelah  dilakukan  verifikasi,  masih  banyak  ditemukan  anggota  yang tidak  memenuhi  syarat,  itu  artinya  masih  terdapat  partai  politik  yang  mendapatkan  anggotanya  dari hasil  pencatutan.  Pencatutan  nama  ini  banyak  menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat,  seperti masyarakat yang akan menjadi penyelenggara ad-hoc PPS, anggota PPK, calon Aparatur Sipil Negara dan profesi lainnya yang mensyaratkan tidak  masuk  sebagai  anggota  partai  politik.  Selain  itu,  kasus keanggotaan ganda juga terjadi dan menjadi problem dalam proses verifikasi.
Dalam  konteks  verifikasi  keanggotaan  partai  politik  sebagai  peserta  pemilihan  umum  yang diatur  dalam  UU  Pemilu  dan  PKPU  4/22  sebagai  peraturan  turunannya  terdapat  data  pribadi  yang dikumpulkan  oleh  partai  politik  yang  dapat  menjadi  informasi  sensitif  dan  bersifat  pribadi.  Namun, sejauh  ini  dalam  hal  melindungi  data  tersebut  masih  belum  diatur  dalam  undang-undang  tersebut. Dalam  hal  verifikasi  faktual  apabila  terdapat  anggota  partai  politik  yang  mengkalim  dirinya  bukan anggota  partai  politik  tersebut  maka  KPU  hanya  menganggap  anggota  tersebut  tidak  memenuhi syarat.  Untuk  itu  perlu  adanya  Langkah-langkah  hukum  dalam  melindungi  data  pribadi  masyarakat dan  perlu  adanya  aturan  yang  lebih  spesifik  dan  jelas  atas  perlindungan  data  pribadi  masyarakat. Sebelum  adanya  undang-undang  secara khusus  mengatur  tentang  perlindungan  data  pribadi,  telah meratifikasi  UDHR  dan  menerapkan undang-undang  secara  umum.  Namun,  permasalahan  terkait penyalahgunaan  data  pribadi  masih  sering  terjadi  di  berbagai  daerah.  Dengan  demikian,  Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  yang  secara  khusus  mengatur tentang perlindungan data pribadi disahkan oleh Presiden Indonesia pada 17 Oktober 2022. Undang- undang  ini  merupakan  hasil  dari  beberapa  upaya  untuk  mengatasi  masalah  perlidungan  data  pribadi yang semakin  kompleks  dan  mendesak  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  undang-undang  tersebut dapat  menjadi  acuan  utama  atau  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  kasus  pencatutan  yang dilakukan oleh partai politik.
Kemudian,  korelasi  antar  berbagai  pihak  yang  terkait  sangat  penting  agar  tujuan  dari perlindungan  data  pribadi  dapat  tercapai  dengan  semestinya.  Selain  itu,  perlu  adanya  pengkajian kembali  terhadap  metode  sampel  menggunakan  rumus  krejcie  dan  morgan  yang  telah  datur  dalam PKPU 4/22. Karena ini bisa menjadi celah kasus pencatutan tidak terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Aditya Susmono Tyas Wisanggeni, “Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Verifikasi Partai Politik  Peserta  Pemilu  Tahun  2019,” Electoral  Governance  Jurnal  Tata  Kelola  Pemilu Indonesia 2, no. 2 (May 17, 2021)
Athari Farhani And Faiqah Nur Azizah, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/Puu-Xviii/2020 : Menciderai Keadilan Bagi Peserta Pemilu,” Adalah 6, No. 1 (April 17, 2022):
Dina  Lorenza  and  Meri  Yarni,  “Pelaksanaan  Tugas  Dan  Wewenang  Kpu  Provinsi  Jambi  Dalam Memverifikasi  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  Provinsi  Jambi  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Elfian Fauzi and Nabila Alif Radika Shandy, “Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor  27  Tahun  2022  Tentang  Pelindungan  Data  Pribadi,” Jurnal  Lex  Renaissance 7,  no.  3
(July 1, 2022)
Febriansyah Kurniawan and Retno Sari Handayani, “Evaluasi Mekanisme Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019,” 2022
Hari  Sutra  Disemadi,  “Urgensi  Regulasi  Khusus  dan  Pemanfaatan  Artificial  Intelligence  dalam Mewujudkan  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Indonesia,” Jurnal  Wawasan  Yuridika 5,  no.  2 (2021)
Indriana  Firdaus,  “Upaya  Perlindungan  Hukum  Hak  Privasi  Terhadap  Data  Pribadi  dari  Kejahatan Peretasan,” Jurnal  Rechten  :  Riset  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia 4,  no.  2  (December  14, 2022)
Kurniawan  and  Handayani,  “Evaluasi  Mekanisme  Pendaftaran  Dan  Verifikasi  Partai  Politik  Peserta Pemilu 2019
Martin Luther Manao and Asmat Purba, “Transparansi Partai Politik Dalam Rekrutmen Keanggotaan Dan Implikasi Verifikasi Faktual Dengan Sistem Sampel Bagi Masyarakat” 16, no. 1 (2022)
Nugraha, Data kasus pencatutan di Kabupaten Bandung Barat, 2023
R Dandi Putro Wibowo, A Heru Nuswanto, And M Junaidi, “Mekanisme Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Di Kota Semarang,” n.d
Rosihan Luthfi, “Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia,”
Jurnal Sosial Teknologi 2, no. 5 (May 15, 2022) Sultan and Yunus, “Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024 Sultan And Yunus, “Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 Dan 2024 Syafira Agata Ramadhani, “Komparasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa,” 2022
Wabil  Fadli  Sultan  and  Ariana  Yunus,  “Perbandingan  Verifikasi  Peserta  Pemilu  Tahun  2019  dan 2024,” Palita: Journal of Social Religion Research 7, no. 2 (2022)

## Website
https://nasional.kompas.com/read/2022/09/22/13365341/marak-pencatutan-nik-oleh-parpol-bawaslu- lapor-supaya-bisa-segera-dihapus https://regional.kompas.com/read/2022/09/29/235257878/pencatutan-nama-warga-oleh-parpol- hambat-rekrutmen-panwascam-dan-ppk https://republika.co.id/share/rhegju436 https://republika.co.id/share/rmxuw4409 https://www.antaranews.com/berita/3224853/ketua-kpu-bali-sebut-kasus-pencatutan-nama-oleh- parpol-sangat-masif https://www.detik.com/bali/berita/d-6291223/catat-ton-cara-cek-dan-melaporkan-pencatutan-nama- nik-oleh-parpol

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Universal Declaration of Human Right (UDHR). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  4  Tahun  2022  Tentang  Pendaftaran,  Verifikasi,  dan Penetapan  Partai  Politik  Peserta  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan Dewan Perwakilan Daerah.