## Ulumuna
Journal of Islamic Studies publish by State Islamic Institute Mataram Vol. 19, No. 1, 2015,  p. 137-158 Print ISSN: 1411-3457, Online ISSN: 2355-7648
Available online at http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/ulumuna
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
137

## PEMBAHARUAN ATAS HUKUM KELUARGA
DI INDONESIA:

## SATU TINJAUAN SOSIOLOGIS

## Munawir Haris
Jurusan Syariah STAIN Sorong Papua Barat Email: irfani.fanani@gmail.com
Abstract: The  renewal  of  Islamic  law  is  essentially  contrary  to something that already exists (existing) then undergoes a qualitative change as a product of interaction in public life. It could be argued that  the  process  of  renewal  of  Islamic  law  is  seen  as  something autonomous,  but  it  also  interacts  with  other  elements  in  society that occur interdependently. Therefore, the concept of renewal of Islamic law requires adaptive stance with social conditions in which it  interacts.  In  this  case,  the  realization  of  the  principle  of al- muh}āfaz}atu  ‘alā  al-qadīmi  al-s\ālih}  wa  al-akhdhu  bi  al-jadīd  al-as\lah} (Maintaining  the  old  one  if  it  is  still good and accept the new or changed  if  it  is  considered  better)  became  a  necessity. Within the framework  of  family  law renewal in Indonesia, Islamic law has a very  strategic  and  important  role.  From the sociological point of view, Islamic family law has deeply rooted in the Muslim daily live and become a living law in the midst of the majority of Indonesian people.  Renewal  of  Islamic  law  in  the  context  of  family  law  in Indonesia includes four categories namely fiqh, fatwā, jurisprudence and  legislation.  This  article  explores  these  four  categories  and shows how reform influence these domains.
Keywords: Renewal,  Islamic  law,  family  law,  Indonesia, sociological perspective.
DOI: http://dx.doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1254

## Pendahuluan
S YARIAT Islam  dengan  kedua  sumber  pokok  al-Qur‟an  dan Sunnah,  tidak  lahir  dalam  masyarakat  yang  hampa  kultur. Keduanya,  disamping  sebagai  konsep  ilahi  yang  mengajarkan kebenaran,  sekaligus  menjadi  pedoman  hidup  dan  kehidupan manusia.  Syariat  Islam  pada  hakikatnya  bersifat  universal.  Di
dalamnya  ada  dimensi  hukum  yang  menuntut  perubahan, modifikasi  dan  pembaruan.  Tujuan  diciptakan  syariat  Islam adalah  terwujudnya  suatu  kemaslahatan  di  tengah-tengah masyarakat  dengan  tidak  mengenal  batasan  ruang  dan  waktu. 1
Dari  sini,  maka  dianggap  wajar  adanya  gagasan  fiqh  mazhab nasional 2 atau  fiqh  Indonesia 3 walaupun  pada  mulanya  terjadi reaksi dari pihak-pihak yang menentangnya. 4
Pembaruan  hukum  Islam  pada  dasarnya  bertolak  pada sesuatu yang telah ada ( existing ), kemudian mengalami  perubahan secara  kualitatif  sebagai  produk  interaksi  dalam  kehidupan masyarakat.  Proses  pembaruan hukum  Islam, dipandang  sebagai sesuatu  yang  otonom,  sekaligus  berinteraksi  dengan  unsur  lain dalam  masyarakat,  sehingga  terjadi  saling  bergantung.  Ketika hukum  Islam  berinteraksi  dengan  kehidupan  sosial  masyarakat, selalu  dihadapkan  dengan  sejumlah  pesoalan,  baik  yang  bersifat internal  maupun  eksternal.  Oleh  karena  itu,  konsep  pembaruan hukum  Islam  menuntut  adanya  sikap adaptatif dengan  kondisi sosial  masyarakat  di  mana  berinteraksi.  Dalam  hal  ini, perwujudan kaidah al-muh\āfaz}atu ‘alā al-qadīm al-s\ālih\ wa al-akhdhu bi al-jadīdi al-as\lah\ (memelihara yang  lama jika hal  itu masih  baik dan  menerima  yang  baru  atau  perubahan  jika  hal  itu  dianggap lebih  baik) , menjadi  sangat  relevan.  Hal  ini  penting,  karena prilaku mukallaf yang  menjadi  objeknya  dipandang  sebagai sesuatu yang kontinum dan senantiasa  mengalami perubahan.
Pembaruan  hukum  Islam  harus  dilakukan dalam memberikan respon terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di tengah-tengah  masyarakat.  Bentuk  dari  universalitas  hukum Islam dilihat dari daya adaptabilitas dan fleksibilitas hukum Islam
1 Abū  Ish}āq  al-Shathībī, al-Muwāfaqāt  fī  Us\ūl  al-Sharā’ah ,  ed.  Tah}qiq Abdullah Daraz, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), 3-7.
2 Idea  ini  dimunculkan oleh Hazairin (1905-1975). Lihat Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum (Jakarta: Tintamas, 1974).
3 Gagasan  fiqh  Indonesia  dimunculkan  oleh  Hasbi As Shiddiqiy (1906- 1976).  Lihat  Hasbi  As  Shiddiqiy, Syariat  Islam  Menjawab  Tantangan  Zaman (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 43.
4 Dalam  hal  ini  diwakili  oleh  Ali  Yafie  dan  Ibrahim  Hosen.  Lihat  Ali Yafie,  "Matarantai  yang  Hilang," Pesantren 2,  no.  2  (1985):  30.  Lihat  pula Ibrahim Hosen, "Pemerintah sebagai Mazhab," Pesantren 2, no. 2 (1985): 45- 6.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
itu  sendiri.  Itu  berarti,  bahwa  pemikiran  hukum  Islam  tidak kostan  dalam  satu  zaman,  tempat  dan  keadaan,  melainkan senantiasa  mengalami  perubahan  secara  dinamis  seiring  dengan perubahan  zaman,  tempat  dan  keadaan.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat  Al-Jawziyah  yang  mengatakan  bahwa  “ غت ل   رررواتفلارري ارررررريغتل ررررررريغل ررررررهفلاوخف ل رررررريحتف ل ف رررررر لاف لكررررررحلاملاف لكررررررمزلاف
ررررررئف عتف لت
(Perubahan  ide-ide  atau  pemikiran  hukum  dan  perbedaannya sessuai  dengan  perubahan  zaman,  ruang,  keadaan,  niat,  dan kebutuhan).”  Lebih  jauh  al-Jawziyah  mengatakan,  bahwa  tidak memahami  (mempertimbangkan,  pen.)  perubahan,  merupakan kesalahan  besar  dalam  syariat. 5 Kendatipun  pembaruan  hukum Islam dipandang sebagai suatu keharusan, tetapi perlu ditegaskan bahwa  pembaruan  hukum  Islam  yang  meliputi  segala  bentuk mu‟amalah  diizinkan  oleh  syariat  Islam,  sepanjang  tidak  kontra produktif  dengan  jiwa  dan  roh  hukum  Islam  itu  sendiri. Dikatakan  demikian  karena  hukum  Islam  dalam  bidang mu‟amalah  hanya  mengatur  dan  menetapkan  prinsip-prinsip pokoknya  secara  umum,  sedangkan  perinciannya  diserahkan kepada  manusia  untuk  memikirkannya,  dengan  catatan  tetap berangkat dari prinsip dasar yang dikehendaki oleh  hukum Islam itu  sendiri.  Dalam  hal  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  jiwa  dan prinsip  hukum  Islam  bersifat  konstan,  permanen,  stabil  dan tidak  berubah  sepanjang  masa.  Akan  tetapi,  terhadap  peristiwa hukum,  teknis  dan  cabang-cabangnya,  dapat  mengalami perubahan atau pembaruan sesuai dengan tuntutan  zaman. 6
Salah  satu  aspek  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan mu‟amalah  adalah  masalah  hukum  keluarga.  Dalam  kaitan  ini J.N.D. Anderson  mengatakan  hukum  keluarga  dianggap  sebagai inti syariat,  karena  bagian  inilah yang  oleh  umat  Islam  dianggap sebagai pintu  gerbang untuk  masuk lebih  jauh ke  dalam  wilayah
5 Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, I'lam al-Muwaqqīn ‘an Rabb al-‘Alamīn , vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 14.
6 Rahmat  Djatnika,  "Jalan  Mencari  Hukum  Islam  Upaya  Ke  Arah Pemahaman  Metodologi  Ijtihad,"  in Dimensi  Hukum  Islam  Dalam  Sistem Hukum  Nasional ,  ed.  Amrullah  Ahmad  SF  (Jakarta:  Gema  Insani  Press, 1996), 106-7.
agama dan masyarakat. 7 Hukum keluarga sebagai bagian penting dalam  hukum  Islam,  tidak  luput  dari  gagasan  pembaruan sebagaimana  dengan  bagian  hukum  Islam  lainnya.  Bahkan, pembaruan  hukum  keluarga  Islam  telah  menjadi  wacana  yang mengglobal  di  seluruh  dunia  Islam,  khususnya  di  Indonesia. Dalam  artian  bahwa  pembaruan  hukum  Islam  telah  menjadi suatu  isu  dari  gerakan  modernisasi  yang  paling  hangat dibicarakan  di  dunia  Islam.  Kendatipun  demikian,  dalam prosesnya  tidak  dapat  terlepas  dari  berbagai  aspek  yang mengitari gagasan pembaruan hukum  keluarga Islam.
Dalam  kontes  tersebut,  paling  tidak  terdapat  dua  faktor, yaitu faktor  internal dan  faktor  eksternal. Faktor  internal  adalah terjadinya perbedaan  antara umat Islam sendiri dalam  memaknai pembaruan  hukum  Islam,  baik  secara  substantif  maupun  secara metodologis. Sedangkan faktor eksternal adalah  kehidupan sosial masyarakat  yang  mengitarinya,  bahkan  termasuk  faktor kekuasaan  negara.  Dengan  demikian,  fokus  permasalahan  yang akan  dikaji  dalam  artikel  ini  adalah  terkait  dengan  masalah pembaharuan hukum  Islam  dan  berbagai  aspek  hukum  keluarga di Indonesia  khususnya.

## Paradigma  Pembaruan  Hukum  Islam di Indonesia
Secara  garis  besarnya,  hukum  Islam  meliputi  empat  bidang, yaitu: pertama, bidang  ibadah,  yakni  merupakan  penataan hubungan  antara  manusia  dengan  Allah  Swt. Kedua ,  bidang munakahah,  merupakan  penataan  hubungan  antara  manusia dalam  lingkungan  keluarga. Ketiga ,  bidang  mu‟amalah, merupakan  penataan  hubungan  antarmanusia  dalam  pergaulan hidup  masyarakat. Keempat ,  bidang  jinayah,  merupakan  penataan pengamanan  dalam  suatu  tertib  pergaulan  yang  menjamin keselamatan  dan  ketentraman  dalam  kehidupan  masyarakat. 8 Sedangkan  menurut  A.  Jazuli,  hukum  Islam  meliputi:  bidang ibadah,  bidang ahwāl  al-Shakhs\iyah (perkawinan,  kewarisan, wasiat,  dan  wakaf),  bidang  mu‟amalah  (dalam  arti  sempit),
7 J.N.D.  Anderson, Islamic Law in Modern World , trans. Machnun Husain (Surabaya: Amar Press, 1991), 42.
8 Ali  Yafie, Menggagas  Fiqh  Sosial (Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu,  1995), 132.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
bidang  jinayah,  bidang  aqdhiyah  (peradilan),  dan  bidang  siyasah ( dusturiyah, māliyah , dan dawliyah ). 9
Pembidangan  hukum  Islam  tersebut,  sejalan  dengan perkembangan  pranata  sosial,  sebagai  norma  yang  berfungsi untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia  dalam  kehidupan individual  dan  kolektif.  Oleh  karena  itu,  semakin  beragam kebutuhan  hidup  manusia  dan  semakin  beragam  pranata  sosial, maka  semakin  berkembang  pula  pemikiran  ulama  dan pembidangan  hukum  Islam  pun  mengalami  pengembangan.  Hal itu  menunjukkan,  terdapat  korelasi  positif  antara  perkembangan pranata  sosial  dengan  pemikiran  ulama  secara  sistematis.  Atau sebaliknya,  penyebarluasan  produk  pemikiran  ulama  yang mengacu  kepada  firman  Allah  melahirkan  berbagai  pranata sosial. 10
Hukum  Islam  yang  termaktub  di  dalam  ayat-ayat  ahkam, hadis-hadis  ahkam,  dan  terutama  di  dalam  kitab-kitab  fiqh dipahami  terus  mengalami  perkembangan  dan  pengembangan. Dalam  proses  pengembangan,  hukum  Islam  mengalami internalisasi  ke  dalam  berbagai  pranata  sosial  yang  tersedia  di dalam  masyarakat.  Terjadi  proses  alokasi  hukum  Islam,  dalam dimensi  syari‟ah  ke  dalam  pranata  sosial,  menjadi  landasan  dan memberi  makna  serta  arah  dalam  kehidupan  masyarakat  Islam Indonesia.  Hasil  dari  proses  pengembangan  hukum  Islam  yang terjadi dalam rentang waktu berabad-abad, berkembang berbagai pranata sosial yang bercorak keislaman. 11
Pranata-pranata sosial dapat  dilihat dari  dua sudut  pandang, yaitu: pertama ,  ia  merupakan  aktualisasi  hukum  Islam  yang tertumpu  kepada  interaksi  sosial  yang  mempola  setelah mengalami  pergumulan  dengan  kaidah-kaidah  lokal  yang  dianut oleh  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk.  Dalam  pergumulan itu,  terjadi  adaptasi  dan  modifikasi  antara  hukum  Islam  dengan kaidah lokal. Dengan perkataan lain bahwa proses sosialisasi dan institusionalisasi  hukum  Islam  terjadi  dalam  hubungan  timbal
9 A. Jazuli, Ilmu Fiqh: sebuah Pengantar (Bandung: Orba Shakti, 1991), 54.
10 Cik  Hasan  Bisri, Hukum  Islam  dalam  Tatanan  Masyarakat  Indonesia (Jakarta: Logos, 1988), 115.
11 Ibid., 116.
balik  dengan  kaidah-kaidah  lokal  yang  dianut.  Selain  itu,  terjadi intervensi  hukum barat terutama sejak masa penjajahan  Belanda.
Kedua ,  pranata-pranata  sosial  merupakan  perwujudan interaksi  sosial  di  dalam  masyarakat  Islam  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  mereka.  Interaksi  sosial  itu  berpatokan  dan mengacu  kepada  keyakinan  (kesepakatan  tentang  benar  dan salah),  nilai  (kesepakatan  tentang  baik  dan  buruk),  dan  kaidah (kesepakatan  tentang  yang  mesti  dilakukan  dan  yang  mesti ditinggalkan),  yang  dianut  oleh  mereka.  Ia  merupakan perwujudan  amal  shaleh  sebagai  ekspresi  keimanan  dalam interaksi sosial. 12
Dalam  kehidupan  masyarakat  Islam  Indonesia  dewasa  ini, dikenal  berbagai  pranata  sosial  yang  bercorak  keislaman. Pranata-pranata sosial meliputi berbagai bidang kehidupan,  yang senantiasa  mengalami  perkembangan  dari  waktu  ke  waktu.  Ada pranata yang amat dekat dengan keyakinan yang dianut, sehingga memiliki  tingkat  kepekaan  yang  sangat  tinggi,  seperti  pranata peribadatan,  pranata  kekerabatan,  dan  pranata  pendidikan.  Ada pula  pranata  sosial  yang  relatif  agak  jauh  dari  keyakinan, sehingga  relatif  luwes  atau  netral,  seperti  pranata  ekonomi  dan pranata  keilmuan,  sehingga  proses  adaptasinya  relatif  longgar dan  labelnya  sebagai  hukum  Islam  bersifat  luwes.  Selanjutnya pranata-pranata  sosial  mengalami  kongkretisasi  dalam  struktur masyarakat,  dalam  bentuk  berbagai  organisasi  sosial  sebagai wahana  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  secara  kolektif  dan terencana.  Kenyataan  itu  menunjukkan  bahwa  di  dalam masyarakat  terjadi  penyerapan  produk  teknologi  sosial (pengorganisasian  masyarakat)  mutakhir,  dan  dapat  dijadikan saluran  untuk  mengaktualisasikan  hukum  Islam  di  dalam kehidupan  nyata. 13 Dengan  demikian,  pembaruan  hukum  Islam sebagai  aktualisasi  perintah  Allah  mempunyai  beragam  bentuk dan  mencakup  beragam  pranata  sosial.  Oleh  karena  itu, pembaruan  hukum  Islam  di  Indonesia  terpola  pada  internalisasi hukum  Islam  ke  dalam  pranata-pranata  sosial  atau  sebaliknya pranata  sosial  terinternaliosasi  ke  dalam  hukum  Islam.  Pada
12 Ibid., 117.
13 Ibid., 118.
konteks ini,  tampak relasi  yang saling  mendukung antara  hukum Islam dan pranata sosial.
Dalam  konteks  tersebut,  pembaruan  hukum  Islam  di Indonesia  meliputi empat kategori, yaitu:

## Fiqh
Salah  satu  wujud  hukum  Islam  yang  sistematis  dan  rinci adalah fiqh . 14 Secara  garis  besarnya  fiqh  meliputi  empat  bidang, yaitu:  pertama,  ibadah  merupakan  penataan  hubungan  antara manusia  dengan  Tuhan.  Kedua,  bidang  munakahat  yang merupakan  penataan  hubungan  antarmanusia  dalam  lingkungan keluarga.  Ketiga,  bidang  mu‟amalah  merupakan  penataan hubungan  antarmanusia  dalam  pergaulan  kemasyarakatan. keempat,  bidang  jinayah  merupakan  penataan  pengamanan dalam  suatu  tertib  pergaulan  yang  menjadi  keselamatan  dan ketenteraman  dalam hidup bermasyarakat. 15
Fiqh  sebagai  produk  pemikiran  hukum  Islam,  baru berkembang  pada  masa  sahabat  sepeninggal  Rasulullah.  Hal  itu disebabkan  oleh  karena  pada  masa  kenabian  karena  setiap persoalan  yang  ada  dengan  mudak  dapat  diselesaikan  oleh  nabi
14 Secara  etimologis  fiqh  berarti  paham  yang  mendalam.  Sedangkan menurut  Hasbi  Ash-Shiddiqy,  fiqh  adalah  ilmu  syariat.  Al-Amīdīy mendefenisikan fiqh sebagai ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara‟ yang  bersifat furu’iyah yang  didapat  melalui  penalaran  atau istidlal .  Dalam banyak hal, fiqh selalu diidentikkan dengan hukum Islam. Pengidentikkan ini telah melahirkan suatu kekeliruan dalam penerapannya. Dikatakan demikian karena  pada  dasarnya  kedua  istilah  ini  memiliki  makna  yang berbeda, fiqh hanyalah  salah  satu  bagian  dari  hukum  Islam.  Oleh  Abd.  Wahab  Khallaf, fiqh  adalah  pengetahuan  tentang  hukum-hukum  syari‟ah  Islam  mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang detail. Sedangkan dalam proses  perkembangannya  fiqh  lebih  dikesankan  sebagai  produk  pemikiran manusia.  Dalam  istilah  lain,  fiqh  merupakan  hasil  interpretasi  manusia  dari dalil-dalil  hukum,  sedangkan  hukum  Islam  atau  syari‟ah  lebih  dikesankan sebagai  hukum-hukum  qath‟iy  yang  tidak  interpretatif.  Lihat,  M.  Hahya Harahap,  "Informasi  Materi  Kompilasi  Hukum  Islam:  Mempositifkan Abstraksi  Hukum  Islam,"  in Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama dalam  Sistem  Hukum  Nasional ,  ed.  Cik  Hasan  Bisri  (Jakarta:  Logos  Wacana Ilmu,  1999), 21, 3. Lihat pula, Ahmad Hanafi, Sejarah dan Pengantar Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 9. 15 Yafie, Menggagas Fiqh, 132.
sendiri melalui wahyu  dan sabda-sabdanya  (baca; hadis).  Muncul dan  berkembangnya  kajian-kajian  fiqh  disebabkan  oleh  muncul persoalan-persoalan  akibat  semakin  meluasnya  wilayah  Islam dan semakin  besarnya  jumlah  umat  Islam  dengan  latar  belakang etnis  dan  kultur  yang  berbeda.  Oleh  karena  masalah-masalah yang muncul itu belum pernah dialami oleh Rasulullah dan tidak terdapat nas\s\ secara  jelas  dan  tegas  tentang  hal  itu,  maka  para sahabat  dan  generasi  berikutnya  dituntut  untuk  berpikir  dalam menyelesaikan  masalah-masalah  yang ada.
Sekaitan dengan hal tersebut,  fiqh sebagai produk  pemikiran hukum Islam di  Indonesia, karakteristiknya  sangat kental  dengan kepribadian  Arab.  Hal  itu  disebabkan  oleh  karena  jaringan intelektual  para  fuqaha  Indonesia  terlalu Arab  oriented .  Kondisi seperti ini  berlangsung hingga  paro  pertama abad  ke-20. 16 Pada konteks  ini,  Hasbi  Ash-Shiddiqy  mengatakan  bahwa  terdapat bagian-bagian  fiqh  kaum  Muslimin  Indonesia  yang  didasarkan pada urf timur  tengah  yang  tidak  sesuai  dengan  rasa  kesadaran hukum  masyarakat  Indonesia  yang  melembaga  dalam  hukum adat. Atas dasar itulah sehingga  fiqh kurang mendapat sambutan hangat  dari  masyarakat  Indonesia,  karena  dianggap  tidak  sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. 17
Keterasingan  fiqh itu sebagaimana yang disinyalir oleh Hasbi ash-Shiddiqy  tersebut  antara  lain  juga  disebabkan  oleh pandangan  fiqh  yang  terlalu  formalistik.  Kecenderungan  fiqh yang  demikian  menjadikannya  sebagai  paradigma kebenaran ortodoks ,  di  mana  semua  realitas  tunduk  pada  kebenaran  fiqh. Penekanan  yang  terlalu  berlebihan  pada  formalisme  dan
16 Marzuki Wahid and Rumadi, Fiqh Mazhab Negara (Yogyakarta: LKiS, 2001), 129.
17 ل Selengkapnya  Hasbi  Ash-Shiddiqy  mengatakan  “fiqh  yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang, sebagiannya adalah fiqh Hijazi yaitu  fiqh  yang terbentuk atas dasar adat istiadat yang berlaku di Hijaz atau fiqh Misryi, yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan kebiasaan di Mesir, atau fiqh Hindy yaitu fiqh yang terbentuk berdasarkan adat kebiasaan yang  berlaku  di  India.  Selama  ini  kita  belum  menunjukkan  kemampuan untuk  berijtihad  untuk  mewujudkan  fiqh  yang  sesuai  dengan  kepribadian Indonesia,  karena  itu  kadang-kadang  kita  paksakan  fiqh Hijazi atau  fiqh Misry dan  lain-lain  untuk  berlaku  di  Indonesia  atas  dasar taklid .  Lihat,  As Shiddiqiy, Syariat Islam, 41-2.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
kecenderungan  melakukan  teologisasi  fiqh,  menyebabkan  fiqh Indonesia seolah-olah menjauhi diri dari realitas sosial dan kultur masyarakat  yang  menjadi  objeknya. 18 Oleh  karena  itu,  sudah saatnya  dipikirkan  upaya  untuk  menggeser  paradigma  fiqh ortodoksi  kepada  paradigma  fiqh  berwawasan  sosial-budaya, yaitu melakukan  pembaruan  paradigma  fiqh  yang  ramah  dengan kultur  dan  budaya  bangsa  Indonesia  dengan  tetap  berpegang pada  prinsip-prinsip  universal  hukum  Islam,  yaitu  memelihara agama, akal, jiwa, kehormatan dan harta. Jika paradigma pertama memperlihatkan  hitam-putih  dalam  memandang  realitas,  maka yang  kedua  memperlihatkan  watak  yang  bernuansa  kultural. Kiranya  gagasan  Gus-Dur  tentang  pribumisasi  Islam  patut mendapat  sambutan  dan  kajian  lebih  jauh  dalam  upaya pembaruan  fiqh  sebagai  produk  pemikiran  hukum  Islam  yang berwawasan  budaya  yang  mempertimbangkan  kearifan-kearifan lokal.

## Fatwā
Fatwā adalah  hasil  ijtihad seorang  mufti  sehubungan  dengan peristiwa  hukum  yang  diajukan  kepadanya.  Produk  pemikiran hukum  Islam  dalam  kategori  fatwā,  di  antara  cirinya  ialah bersifat  kasuistik,  karena  merupakan  respon  atau  jawaban  atas pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peminta  fatwā.  Berbeda  dengan putusan  pengadilan,  fatwā  tidak  mempunyai  daya  ikat  dan  daya paksa,  dalam  arti  bahwa  yang  meminta  fatwā  tidak  harus mengikuti isi  atau  hukum  yang  diberikan  kepadanya.    Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan  fatwā itu, karena fatwā  seorang  ulama  di  suatu  tempat  bisa  saja  berbeda  dengan fatwā ulama lain di tempat yang sama. Biasanya  fatwā cenderung bersifat  dinamis  karena  merupakan  respon terhadap perkembangan  baru  yang  sedang  dihadapi  oleh  orang  atau kelompok  yang  meminta  fatwā.  Isi  suatu  fatwā  belum  tentu dinamis,  tetapi  sikap  responnya  itu  sekurang-kurangnya  dapat dikatakan  dinamis.  Meskipun  fatwā  itu  dikeluarkan  secara kasuistik,  namun  sejumlah  fatwā  dari  ulama  besar  atau  lembaga
18 ل Ibid., 130-1.
keagamaan  dan  hukum  telah  dibukukan,  tetapi  sistematikanya tetap berbeda dengan fiqh. 19
Dalam  sejarah,  pelaksanaan  pemberian  fatwā  dimulai  sejak agama  Islam  meluaskan  wilayah  pengaruhnya  pada  abad  ke-7 dan ke-8.  Kaum  Muslimin menghadapi  berbagai  persoalan  yang membutuhkan  penyelesaian  hukum  terhadap persoalan- persoalan baru dengan  cepat. Bagi  mereka yang  tinggal di  kota- kota  besar,  umumnya  mereka  menyelesaikan  persoalan- persoalan  yang  dihadapi  melalui  lembaga  peradilan  atau  hakim- hakaim yang  dapat  menyelesaian persoalannya.  Akan  tetapi  bagi meraka  yang  tinggal  jauh  dari  kota-kota  besar,  baisanya  dalam menyelesaikan  persoalannya  cukup  bertanya  atau  meminta  fatwā kepada orang yang dianggap pintar. 20
Di Indonesia, pembaruan hukum Islam dalam kategori  fatwā dilakukan oleh  organisasi-organisasi kemasyarakatan  seperti  NU, MUI,  Muhammadiyah  dan  Persis. 21 Masing-masing  organisasi mempunyai lembaga  khusus  yang  melakukan  pembaruan  hukum Islam  dalam  bentuk  fatwā.  Dalam  lingkungan  NU  adalah pembaruan  hukum  Islam  dalam  bentuk  fatwā  dilakukan  Mejelis Syuriah  dan  majelis Ahlu  al-Hall  wa  al-Aqdi ,  di  lingkungan  MUI adalah  Komisi  Fatwā,  di  lingkungan  Muhammadiyah  adalah Majelis  Tarjih  dan  di  lingkungan  Persis  adalah  Dewan  Hisbah. Pembaruan  hukum  Islam  melalui  organisasi  ini  memiliki kegunaan  praktis  terutama  bagi  yang  membutuhkannya,  baik oleh  pmerintah  maupun  oleh  para  pemimpin  dan  anggota masyarakat,  pada  gilirannya  fatwā  dapat  menjadi  acuan  dalam penerapan hukum  Islam. 22

## Putusan hakim/Peradilan Agama (Yurisprudensi)
Dalam  kepustakaan  hukum Anglo  Saxon perkataan yuisprudensi  mengandung  arti  yang  lebih  luas  dari  perkataan
19 Muh. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama (Jakarta: INIS, 1993),
3. 20 Ibid., 2. 21 Selain  itu,  fatwa  dapat  pula  dilakukan  oleh  pengadilan  dalam lingkungan  peradilan  Agama  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  No.  7 tahun  1989,  khususnya  di  bidang  kewarisan,  hibah,  wasiat,  harta  bersama dan kedudukan anak.
22 ل Bisri, Aspek-Aspek Sosiologi…., 130-131.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
yurisprudensi  dalam  hukum  Eropa  Kontinental.  Di  dalam kepustakaan anglosaxon ,  yurisprudensi  selain  bermakan  hukum (dalam  putusan)  hakim,  juga  bermakna  filsafat  hukum  dalam ilmu hukum. Sedangkan dalam kepustakaan Eropa kontinental dan dalam kepustakaan hukum Indonesia, yang disebut  yurisprudensi adalah  kumpulan  keputusan  Mahkamah  Agung  (dan  Pengadilan Tinggi)  mengenai  perkara  tertentu  berdasarkan  pertimbangan (kebijaksanaan) hakim sendiri yang diikuti sebagai pedoman oleh lain dalam memutus perkara yang sama atau hampir sama. 23 Pembaruan  produk  pemikiran  hukum  Islam  melalui yurisprudensi  dipandang  perlu  dan  baik.  Dikatakan  demikian karena  yurisprudensi  selain  menggambarkan  keadilan  yang tumbuh dan berkembang dalam  masyarakat, juga selaras  dengan kesadaran  hukum  masyarakat  Muslim  Indonesia,  dengan  catatan bahwa  hakaim  peradilan  Agama  yang  membuat  yurisprudensi itu,  selaim  paham  benar  tentang  hukum  Islam,  juga memperhatikan  dengan  sungguh-sungguh  nilai-nilai  hukum  pada umumnya  yang terdapat dalam masyarakat.
Lebih jauh  dapat  dikatakan  bahwa  pembaruan  hukum  Islam melalui  yurisprudensi  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  baik, didasarkan  atas  beberapa  alasan  bahwa  putusan  hakim (yurisprudensi)  mempunyai  kekuatan  mengikat,  terutama  kalau putusan  itu  dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  atau  Mahkamah Agung. 24 Di  samping  itu,  yurisprudensi  secara  psikologis  dapat diterima oleh masyarakat karena ia  lahir dari suatu perkara  yang secara  langsung  terjadi  dalam  masyarakat.  Itu  artinya  bahwa yurisprudensi  lebih  menyentuh  masalah-masalah  praktis  dalam tatanan sosial kemasyarakatan.
Dalam  konteks  tersebut,  yurisprudensi  sebagai  produk pemikiran  hukum  Islam  dapat  dikatakan  sangat  dinamis  karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat.  Keputusan-keputusan  peradilan  Agama  memang tidak meliputi semua aspek pemikiran hukum Islam sebagaimana halnya dengan  fiqh,  tetapi  dari  segi  kekuatan  hukumnya  ia  lebih mengikat terutama bagi pihak-pihak  yang telah berperkara.
23 Muhammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama:  Kumpulan Tulisan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 358.
24 Ibid., 360.

## Peroduk Perundang-Uundangan
Peraturan  perundang-undangan  sebagai  salah  satu  wujud pembaruan  hukum  Islam,  seperti  halnya  dengan  yurisprudensi atau  putusan  pengadilan  yang  bersifat  mengikat.  Bahkan  daya ikatnya  lebih  luas  dalam  masyarakat,  karena  tidak  hanya  pada pihak-pihak  tertentu,  tetapi  seluruh  masyarakat  yang  ada  di wilayah  hukumnya.  Unsur-unsur  yang  terlibat  dalam  perumusan perundang-undangan  tidak  terbatas  pada  golongan  ulama ( fuqaha )  saja,  tetapi  melibatkan  unsur-unsur  lain  dalam masyarakat  seperti  cendikiawan,  politisi  dan  lain-lain.  Masa berlakunya  suatu  Undang-Undang,  berlangsung  sampai  ada peraturan perundang-undangan  baru yang menggantikannya. 25 Di  antara  produk  pemikiran  hukum  Islam  yang  telah diakomodasi  dalam  kategori  peraturan  perundang-undangan antara  lain;  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan,  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi  Hukum  Islam  yang  mengatur  tentang  kewarisan, perkawinan,  perwakafan,  hibah,  sadakah  dan  wasiat,  dan  lain- lain.  Sebagai  produk  pemikiran  hukum  Islam,  undang-undang memberikan  sanksi  hukum  terhadap  orang  yang  melakukan pelanggaran.  Sebagaimana  produk  kolektif,  Undang-Undang memiliki  daya  ikat  yang  lebih  luas  dari  keputusan  pengadilan. Dalam  hal  ini  yang  terpenting  harus  dimiliki  oleh  undang- Undang  sebagai  produk  pemikiran  hukum  Islam  adalah  kualitas yang  tinggi  dan  dapat  mencerminkan  realitas  hukum  yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
Terlepas  dari  perdebatan  mengenai  legitimasi  yuridis Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  terdapat  beberapa  ketentuan hukum  yang  dikategorikan  sebagai  pembaruan  hukum  keluarga Islam  di  Indonesia,  antara  lain:  ta'lik  talak  yang  terdapat  pada pasal 45, pengaturan  tentang harta  bersama atau  gono gini  yang terdapat  pada  pasal  85-97,  ketentuan  tentang  ahli  waris pengganti  untuk  cucu  yatim  yang  terdapat  pada  pasal  185, ketentuan  tentang  wasiat  wajibah  untuk  anak  dan  orang  tua
25 Mudzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama, 3.
angkat  yang  terdapat  pada  pasal  209,  ketentuan  tentang  harta hibah sebagai warisan yang terdapat pada pasal 221. 26
Dalam  kaitannya  dengan  hal  tersebut,  pembaruan  hukum Islam  di  Indonesia  dilakukan  dalam  dua  jalur,  yaitu  jalur struktural dan  kultural.  Jalur struktural  pembaruan  hukum  Islam dihadapkan  pada  kekuasaan  Negara.  Hal  ini  berarti  bahwa pembaruan  hukum  Islam  dilakukan  melalui  intervensi  kekuasaan negara.  Intervensi  negara  terhadap  pembaruan  hukum  Islam terdapat  dua  keniscayaan,  yaitu  boleh  jadi  menguntungkan  dan boleh  jadi  merugikan.  Sedangkan  pembaruan  hukum  Islam melalui  jalur  kultural,  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah,  MUI, dan lain-lain.

## Beberapa  Aspek  Pembaruan  Hukum  Keluarga  Islam  di Indonesia
Pembaruan  hukum  keluarga  Islam  merupakan  kebutuhan yang  harus  segera  direspon  sebagai  upaya  memberikan  jawaban terhadap  problema  kontemporer.  Formulasi  hukum  keluarga Islam yang  tertuang dalam  kitab-kitab fiqh  bukan rumusan  baku yang  tidak  boleh  berubah,  melainkan  harus  dipandang  sebagai penafsiran  atau  rumusan  para  ulama  pada  zamannya  yang membutuhkan  kritisisme  sesuai  dengan  tuntutan  perubahan. Oleh  karena  itu,  hukum  keluarga  Islam  harus  senantiasa  ditafsir agar  responsif  dengan  persoalan  umat  tanpa  harus  kehilangan prinsip  dasarnya.  Hal  ini  penting  agar  hukum  keluarga  Islam tidak  mengalami fosilisasi ),  dan  pada  gilirannya  akan  kehilangan aktualitanya dan ditinggalkan oleh umat Islam sendiri.
Ketidaksanggupan  dan  kebancian  ahli  hukum  Islam memberikan  jawaban  terhadap  problema  kontemporer  yang muncul di  tengah-tengah  masyarakat,  dikhawatirkan  suatu  ketika daya adaptability dan responsibility hukum  keluarga  Islam dipertanyakan  oleh  umat  Islam.  Ini  suatu  keniscayaan  jika  umat Islam  terus  terpasung  dalam  paradigma  ortodoksi  yang  tidak sesuai  dengan  perkembangan  kemodernan.  Indikasi  dari kecenderungan ini adalah adanya  upaya kalangan Muslim  sekuler
26 Mahsun  Fuad, Hukum  Islam  Indonesia:  dari  Nalar  Partisipatoris  Hingga Emansipatoris (Yogyakarta: LKiS, 2005), 271.
yang  mengadopsi  sistem  hukum  keluarga  Barat  secara  mentah- mentah  untuk diterapkan bagi umat Islam.
Dalam  konteks  pembaruan  hukum  Islam  dalam  hukum keluarga  di  Indonesia,  menampakkan  potret  pembaruan  yang unik  sekaligus  problematik.    Dikatakan  demikian  karena  di Indonesia  berlaku  tiga  sistem  hukum,  yaitu  hukum  adat,  hukum Islam  dan  hukum  Barat.  Ketiga  sistem  hukum  ini,  menurut Hooker  tidak  ada  satupun  sistem  hukum  yang  saling menyisihkan.  Di  lain  pihak,  kesamaan  derajat  berlakunya  ketiga sistem  hukum  ini  tidak  selamanya  berjalan  dalam  jalur  yang searah. Akan tetapi, pada situasi dan kondisi tertentu kadangkala ketiga  sistem  hukum  ini  berada  dalam  konflik. 27 Konflik  ketiga sistem  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  pada  akhirnya melahirkan ketegangan. Ketegangan yang terjadi antara ketiganya pada  gilirannya  menjadi  problem  yang  serius  dalam  pembaruan hukum  Islam di Indonesia.
Dengan  demikian,  pembaruan  hukum  Islam  dalam  hukum keluarga  di  Indonesia  tidak  tunggal  dan  berdiri  sendiri.  Akan tetapi, selalu konfiguratif dengan aspek-aspek yang  mengitarinya. Aspek-aspek yang terkait  dengan pembaruan  hukum keluarga  di Indonesia,  antara lain:

## Aspek Material
Setelah  bangsa  Indonesia  menyatakan  kemerdekaannya  pada tanggal  17  Agustus  1945,  pembaruan  materi  hukum  mulai dilakukan.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mengganti  hukum warisan  kolonial  Belanda  yang  bertentangan  dengan  konstitusi Negara  Indonesia  merdeka.  Menurut  Hazairin,  setelah proklamasi  kemerdekaan  Indonesia  dan  UUD  1945  dijadikan sebagai  konstitusi  Negara,  maka  semua  peraturan  perundangan- undangan Hindia Belanda tidak berlaku lagi. 28 Dengan demikian, pembaruan  materi  hukum  di  Indonesia  dimaksudkan  untuk mengganti  produk-produk  hukum  yang  diwariskan  oleh pemerintahan  kolonial  Belanda  yang  tidak  sesuai  lagi  dengan
27 Imam  Syaukani, Rekonstruksi  Epistemologi  Hukum  Islam dan Relevansinya dengan  Pembangunan  Hukum Nasional (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 88. 28 Ibid., 81.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945.  Hal  ini  penting  karena  beberapa  produk hukum  kolonial  Belanda  yang  sampai  saat  ini  tetap  berlaku sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  prinsip-prinsip  dasar  negara Indonesia  yang merdeka.
Dalam  kerangka  pembaruan  hukum  keluarga  Indonesia, hukum  Islam  meempunyai  peran  yang  sangat  penting  dan strategis.  Dikatakan  demikian  karena  hukum  keluarga  Islam,  di samping  diakui  sebagai  sumber  hukum  secara  yuridis,  juga mempunyai  prinsip-prinsip  yang  universal  serta  sesuai  dengan kepribadian  bangsa  Indonesia.  Bahkan,  secara  sosiologis  hukum keluarga  Islam  telah  mengakar  dan  menjadi  hukum  yang  hidup di tengah-tengah  mayoritas masyarakat Indonesia.
Realitas  hukum  Islam  sebagai  sumber  hukum  di  Indonesia tersebut,  menempatkannya  pada  posisi  yang  eksistensial  dalam konteks  pembaruan  materi  hukum  keluarga.  Paling  tidak, didukung  oleh  dua  argumen,  yaitu: pertama ,  hukum  keluarga Islam  dibangun  di  atas  prinsip-prinsip  universal,  sehingga memungkinkan diterjemahkan secara substantif dalam pembaruan  sistem  hukum  keluarga  Indonesia.  Itu  berarti  bahwa nilai-nilai  substansial  hukum  keluarga  Islam  mengilhami pembaruan hukum keluarga di Indonesia, seperti  beberapa  pasal dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  PP  No.  9  tahun  1975,  PP  No.10  Tahun  1983 tentang Izin Perkawinan dan Peceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta No. 45 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
Kedua ,  pembaruan  materi  hukum  keluarga  Islam  dalam sistem  hukum  keluarga  di  Indonesia,  dapat  dilakukan  dengan menetapkan  materi  hukum  keluarga  Islam  sebagai  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  secara  positif.  Dalam  artian bahwa  pembaruan  materi  hukum  Islam  sebagai  hasil  pemikiran ulama  secara  kolektif  ( jama'i )  ditetapkan  sebagai  hukum  positif, seperti  Inpres  No.  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam.  Bahkan,  pembaruan  materi  hukum  keluarga  Islam  dapat dilakukan  melalui  ijtihad  individual  dan  diajukan  untuk ditetapkan  sebagai  peraturan  perundang-undangan  untuk mengganti  beberapa  materi  hukum  yang  telah  berlaku,  seperti
yang  dilakukan  oleh  Munawir  Sjadzali  melalui  gagasan reaktualisasi  hukum  Islam  dan  Musda  Mulia  melalui Counter  of Legal Draft KHI.

## Aspek Metodologis
Pembaruan  hukum  Islam  dalam  konteks  hukum  keluarga  di Indonesia,  bukan  persoalan  yang  mudah.  Paling  tidak,  dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:
a. Kondisi  objektif  masyarakat  Indonesia  yang  pluralistik harus menjadi  salah  satu  variabel  pertimbangan.  Hal  ini  penting untuk  menghindari  pembaruan  hukum  Islam  yang  kontra produktif sehingga merugikan umat Islam sendiri.
b. Pembaruan  hukum  yang  dilakukan  harus  memperhatikan aspek  metode  perumusan  hukum  Islam  dalam  kontek pembaruan  hukum  keluarga  Indonesia.  Hal  ini  dimaksudkan agar  formulasi  hukum  Islam  yang  dirumuskan  tidak bertentangan  dengan  kesadaran  dan  karakteristik  hukum nasional. 29
Dalam  konteks  pembaruan  hukum  Islam,  aspek  metodologi dipandang  sebagai  faktor  yang  menentukan  wujud  hukum  (hasil ijtihad)  yang  dilakukan.  Oleh  karena  itu,  dalam  kerangka pembaruan  hukum  keluarga  Islam  di  Indonesia  yang  sesuai dengan  kesadaran  hukum  masyarakat  dan  sesuai  dengan karakteristik  hukum  nasional,  dapat  digunakan  beberapa pendekatan, yaitu:
1) Pendekatan historis
Pendekatan  historis  dimaksudkan  untuk  mengetahui latarbelakang  sejarah  suatu  produk  hukum.  Penerapan pendekatan  historis  dalam  pembaruan  hukum  keluarga  di Indonesia  dapat  dilihat  pada  ketentuan  pasal  2  ayat  2  UU No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  pasal  6  ayat  1 dan  2  KHI  yang  mengatur  tentang  ketentuan  pencatatan perkawinan.  Dalam  kitab-kitab  fiqh  klasik  tidak  ditemukan ketentuan  tentang  pencatatan  perkawinan.  Menurut  Ahmad Rofiq  bahwa  tidak  ditemukannya  ketentuan  pencatatan perkawinan  dalam  kitab-kitab  fiqh  klasik  karena  pada  waktu
itu  tingkat  amanah  kaum  Muslimin  masih  tinggi,  sehingga kemungkinan  penyelewengan  perkawinan  relatif  kecil. 30
Dengan  demikian,  seiring  dengan  perkembangan  masyarakat yang  semakin  modern  dan  semakin  kompleksnya  problema masyarakat,  maka  ketentuan  pencatatan  perkawinan menemukan  vitalitasnya.
2) Pendekatan  maslahah
Tingkat  kemaslahatan  suatu  rumusan  pembaruan  hukum keluarga  Islam  di  Indonesia,  idealnya  dijadikan  sebagai  ruh dari  setiap  ketentuan  hukum.  Oleh  karena  itu,  ketentuan pencatatan  perkawinan  dipandang  sebagai  prestasi  brilian para  pakar  hukum  Islam  di  Indonesia.  Dikatakan  demikian karena pencatatan
perkawinan mengandung
nilai kemaslahatan  yang  tinggi  dan  merupakan  solusi  hukum  atas merebaknya perkawinan di bawah tangan (baca; nikah sirri). 31 Dengan  demikian, berdasarkan pertimbangan maslahat dapat dikatakan  bahwa  perkawinan  di  bawah  tangan  adalah  tidak sah  karena  di  samping  bertentangan  dengan  ketentuan hukum  positif Indonesia  juga bertentangan  ruh syariat.
3) Pendekatan realitas sosial
Pendekatan  realitas  sosial  secara  konseptual  dimaknai sebagai  upaya  melakukan  pembaruan  hukum  dengan menghadirkan  pendekatan  realitas  sosial  dan  pendekatan lainnya  secara  simultan  dalam  merumuskan  ( istinbat\ )  hukum. Artinya  bahwa  dalam  kerangka  pembaruan  hukum  keluarga Islam, realitas sosial menjadi salah satu variabel dalam proses analisis  atau  penemuan  hukum,  sehingga  suatu  hukum  tidak hanya  diderivikasi  dari  teks.  Penerapan  pendekatan  realitas empiris  dalam  pembaruan  hukum  keluarga  di  Indonesia dapat  dilihat  pada  beberapa  ketentuan  hukum  dalam  KHI, seperti  ketentuan  harta  orang  tua  yang  dihibahkan  kepada anaknya  dan  setelah  orang  tua  meninggal  harta  hibah tersebut  diperhitungkan  sebagai  warisan  bagi  anak  yang bersangkutan.  Ketentuan  yang  demikian  tidak  ditemukan
30 Ahmad  Rofiq, Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1995), 106-7.
31 Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi, 255.
dalam  literatur  fiqh  klasik  dan  hanya  ditemukan  dalam hukum  adat sebagai realitas sosial.

## Aspek Sosiologis
Dalam  konteks  pembaruan  hukum,  aspek  sosiologis  yang senantiasa  mengalami  perkembangan  dari  waktu  ke  waktu dipandang  sebagai  salah  aspek  yang  mengiringi  proses pembaruan  hukum.  Aspek-aspek  sosiologis  yang  mengiringi pembaruan  hukum  Islam  dalam  hukum  keluarga  di  Indonesia, antara lain:
1. Pranata  kekerabatan berfungsi  sebagai  pemenuhan  kebutuhan pemeliharaan  dan  pengembangan  keturunan  (reproduksi). Untuk  memelihara  dan  mengembangkan  kebudayaan  yang dianut  secara  kolektif.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  itu dilakukan  penataan  hubungan  antarindividu  di  dalam lingkungan  keluarga,  sebagai  organisasi  sosial  terkecil. Pranata  itu  mengalokasikan  nilai  dan  kaidah al-ahw ā l  al- shakhs\iyah, yang  berkenaan  dengan  penerimaan  anggota keluarga  baru  melalui  tahapan  pelamaran  dan  perkawinan; hak  dan  kewajiban  suami  istri  dalam  kehidupan  keluarga; pengaturan  kelahiran;  pengasuhan  dan  pendidikan  anak; pengaturan  harta  kekayaan  perkawinan;  perceraian;  dan pengoperalihan  hak-hak  pemilikan  harta  apabila  anggota keluarga meninggal dunia (perihal kewarisan). 32
2. Pranata  pendidikan, berfungsi  sebagai  pemenuhan  kebutuhan dalam  mensosialisasikan  keyakinan,  nilai-nilai  dan  kaidah- kaidah  yang  dianut  oleh  suatu  generasi  kepada  generasi berikutnya.  Selanjutnya,  sosialisasi  itu  meliputi  informasi- informasi baru dan berbagai  aspek yang dibutuhkan di dalam kehidupan  masyarakat.  Untuk  memenuhi  kebutuhan
32 Di  dalam  masyarakat  bangsa  Indonesia  dewasa  ini  fungsi-fungsi keluarga  semakin  berkembang,  di  antaranya  fungsi  keagamaan,  yang mendorong  dikembangkannya  keluarga  dan  seluruh  anggota  nya  menjadi insan-insan  agamis  yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  Pengaturan  kehidupan  keluarga  dalam  hal  ini  perkawinan,  diatur menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yaitu  undang-undang Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  dan  berbagai  peraturan pelaksanaannya.  Alokasi  hukum  Islam  di  dalam  peraturan itu sangat besar, bahkan dominan.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
tersebut,  dilakukan  pengaturan  yang  berkenaan  dengan jalur, jenis  dan  jenjang  pendidikan.  Dengan  demikian,  tingkat pendidikan  menjadi  faktor  yang  menentukan  dalam  proses pembaruan hukum  di Indonesia.
3. Pranata  keilmuan, berfungsi  sebagai  pemenuhan  kebutuhan dalam  mengembangkan  pemahaman  terhadap  ayat-ayat Allah,  yaitu  ayat-ayat qawliyah dan  ayat-ayat kawniyah. Ayat- ayat al-Qur‟an yang pertama kali diterima Rasulullah Saw. (S. al-Alaq:  1-5)  memberikan  petunjuk  tentang  keharusan “membaca”  ciptaan  Allah  Swt.  Untuk  memenuhi  kebutuhan itu  dilakukan  penataan  tentang  sumber,  substansi,  metode, dan  kegunaan  hasil  pemahaman  tersebut.  Hasil  pemahaman itu  disebarluaskan  dalam  berbagai  karya  ilmiah  di  antaranya dalam  kitab-kitab  fiqh  dalam  berbagai  aliran  pemikiran (mazhab). 33
4. Pranata  politik, berfungsi  sebagai  pemenuhan  medium  dalam melakukan  pembaruan  hukum  keluarga  di  Indonesia  melalui artikulasi  politik  di  dalam  kehidupan  masyarakat,  berbangsa dan  bernegara.  Artikulasi  politik  itu  dilakukan  melalui  infra dan  supra  struktur  politik.  Untuk  memenuhi  kebutuhan pembaruan  hukum,  maka  dilakukan  penataan  kehidupan politik  melalui  keputusan  kekuasaan  negara.  Dengan demikian,  semakin baik sistem politik yang dianut oleh suatu Negara,  maka  semakin  baik pula peluang pembaruan hukum
33 Adanya  berbagai  mazhab  fiqh,  umpamanya  menunjukkan  bahwa  di dalam masyarakat Islam Indonesia dikenal pranata keilmuan, dengan  ulama sebagai  sentralnya.  Ia  merupakan  pengembangan  suatu  kegiatan  intelektual yang  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  dan  pendekatan  tertentu secara  konsisten.  Kegiatan  itu  berlangsung  secara  berkelanjutan,  yang kemudian  dikalangan  antropolg  dikenal  sebagai  tradisi tradisi  besar  (great tradition). Pusat-pusat  pengkajian  tumbuh dan berkembang terutama dalam lingkungan  pesantren,  perguruan  tinggi,  dan  lembaga  swadaya  msyarakat. Demikian  halnya,  pengkajian  dilakukan  dalam  lingkungan  organisasi kemasyarakatan, misalnya dalam lingkungan MUI dilaksanakan oleh Komisi Pengkajian  Masalah  Keagamaan.  Oleh  karena  itu,  dikalangan  umta  Islam Indonesia  dikenal  pranata  keulamaan  sebagai  simbol  pewaris  para  nabi. Ulama, sebagai kelompok elite dalam komunitas Islam di Indonesia memiliki karakteristik  sendiri,  serta  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam perkembangan masyarakat bangsa Indonesia.
Islam  untuk  ditetapkan  sebagai  hukum  keluarga  secara positif.
5. Pranata  hukum, berfungsi  untuk  memberikan  legitimasi yuridis  pembaruan  hukum  Islam  dalam  hukum  keluarga Indonesia.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  konstitusi  Negara (UUD  1945)  memberikan  legitimasi  yang  kuat  bagi pembaruan  hukum  keluarga  Islam  untuk  ditetapkan  sebagai hukum  nasional.

## Catatan Akhir
Gagasan  tentang  fiqh  Indonesia  yang  dimunculkan  oleh sejumlah  tokoh  intelektual  Indonesia,  nampaknya  dapat memberikan fenomena baru bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia.  Rumusan  fiqh  Indonesia  menurut  penggagasnya, sebenarnya  sudah  menampilkan  suatu  rumusan  yang  oprasional dan  mendekati  sempurna,  namun  demikian  gagasan  tersebut perlu  adanya  dukungan  dan  langkah-langkah  ke  arah  konsep yang  lebih  sempurna  seiring  dengan  kemajuan  zaman  dan dinamika masyarakat.  Maka  salah  satu  hal  yang  perlu dikembangkan  untuk  merespon  berbagai  persoalan  umat  di Indonesia  adalah ‘urf .  Menurut  Hasbi, ‘urf yang  menjadi  salah satu  sumber  hukum  ialah  adat  kebiasan  yang  dipandang  baik oleh  akal  sehat  dan  dapat  diterima  oleh  tabiat  manusia. 34 Para fuqaha‟  dalam  mengeluarkan  fatwā  hukum,  banyak  berdasarkan ‘urf di  lingkungan  masyarakatnya. 35 Selanjutnya,  dalam menggunakan ‘urf sebagai  sumber  hukum,  timbul  permasalahan ‘urf mana yang dijadikan sebagai norma dan patokan. Apakah ‘urf Arab,  Mesir,  Irak,  India  yang  telah  ditransfer  ulama-ulama dahulu  ke  dalam  kitab-kitab  fiqh  yang  mereka  susun?  Padahal pepatah  Indonesia  mengatakan:  “Lain  lubuk  lain  ikannya,  lain
34 Hasbi  As  Shiddiqy, Pokok-pokok  Ilmu  Dirayah  Hadis ,  vol. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 34.
35 Menurut  Azhar  Basyir,  „ Urf itu  ada  dua macam. “ Urf shahih dan urf fasid. Dalam  hal  ini,  yang  pertamalah  yang  dapat  dijadikan  sebagai  dasar penentuan  hukum,  yakni  „urf/adat  istiadat  yang  dapat  diterima  oleh masyarakat  luas,  dibenarkan  oleh  akal  sehat,  membawa kemaslahatan serta tidak  menyalahi  ketentuan  nash  al-Qur‟an  dan  Sunnah Rasul. Lihat Ahmad Azhar  Basyir,  "Pokok-pokok  Ijtihad  dalam Hukum Islam," in Ijtihad dalam Sorotan , ed. Jalaludin Rahmat (Bandung:: Mizan, 1992), 52.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
ladang lain  belalang”. Pepatah  Jawa mengatakan:  “ Seje deso  mowo coro ”.  Maksudnya  tidaklah  sama ‘urf dari  setiap  bangsa.  Masing- masing  bangsa  mempunyai ‘urf sendiri-sendiri  yang  merupakan bagian dari struktur kebudayaan mereka.
Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, ditarik beberapa point simpulan sebagai berikut:
1. Dinamika  kehidupan  bermasyarakat  tidak  sepi  dari  sejumlah persoalan  yang  ada.  Untuk  menjawab  persoalan  yang timbul di  masyarakat,  hukum  keluarga  di  Indonesia  harus  dilihat dengan berbagai perspektif.
2. Pembaruan  hukum  Islam  dalam  konteks  hukum  keluarga Indonesia  dipandang  sebagai  amanah  konstitusi  Negara untuk  menggantikan  produk-produk  hukum  kolonial Belanda  yang  masih  berlaku  dan  untuk  menggantikan beberapa produk hukum yang dipandang tidak sesuai dengan tuntutan  perubahan.
3. Pembaruan  hukum  Islam  dalam  konteks  hukum  keluarga Indonesia  meliputi  empat  kategori,  yaitu;  fiqh,  fatwā, yurisprudensi dan perundang-undangan.
4. Aspek-aspek  yang  terkait dengan pembahuruan hukum Islam dalam  hukum  keluarga  Indonesia,  antara  lain:  aspek  materil, aspek metodologis, dan aspek sosiologis.

## Daftar Pustaka
al-Jawziyah,  Ibn  al-Qayyim. I'lam  al-Muwaqqīn  ‘an  Rabb  al- ‘Alamīn . Vol. 3. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
al-Shathībī, Abū Ish}āq. al-Muwāfaqāt fī Us\ūl al-Sharā’ah . Edited by
Tah}qiq  Abdullah  Daraz.  Vol.  2.  Beirut:  Dār  al-Kutub  al-
'Ilmiyyah,  t.th.
Ali,  Muhammad  Daud. Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama:
Kumpulan Tulisan . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997. Anderson,  J.N.D. Islamic  Law  in  Modern  World .  Translated  by Machnun  Husain. Surabaya: Amar Press, 1991.
As  Shiddiqiy,  Hasbi. Syariat  Islam  Menjawab  Tantangan  Zaman . Jakarta: Bulan Bintang,  1996.
As  Shiddiqy,  Hasbi. Pokok-pokok  Ilmu  Dirayah  Hadis .  Vol.  1. Jakarta: Bulan Bintang,  1981.
Basyir,  Ahmad  Azhar.  "Pokok-pokok  Ijtihad  dalam  Hukum Islam."  In Ijtihad  dalam  Sorotan ,  edited  by  Jalaludin  Rahmat. Bandung:: Mizan, 1992.
Bisri,  Cik  Hasan. Hukum  Islam  dalam  Tatanan  Masyarakat Indonesia . Jakarta: Logos, 1988.
Djatnika,  Rahmat. "Jalan Mencari Hukum Islam Upaya Ke Arah Pemahaman  Metodologi  Ijtihad."  In Dimensi  Hukum  Islam Dalam  Sistem    Hukum  Nasional ,  edited  by  Amrullah  Ahmad SF. Jakarta: Gema Insani  Press, 1996.
Fuad,  Mahsun. Hukum  Islam  Indonesia:  dari  Nalar  Partisipatoris
Hingga Emansipatoris . Yogyakarta: LKiS, 2005.
Hanafi, Ahmad. Sejarah dan Pengantar Hukum Islam . Jakarta: Bulan
Bintang, 1986.
Harahap,  M.  Hahya.  "Informasi  Materi  Kompilasi  Hukum
Islam:  Mempositifkan  Abstraksi  Hukum  Islam."  In Kompilasi Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama  dalam  Sistem  Hukum Nasional ,  edited  by  Cik  Hasan  Bisri.  Jakarta:  Logos Wacana Ilmu, 1999.
Hazairin. Tujuh Serangkai tentang Hukum . Jakarta: Tintamas, 1974. Hosen,  Ibrahim.  "Pemerintah  sebagai  Mazhab." Pesantren 2,  no.
2 (1985): 45.
Jazuli,  A. Ilmu  Fiqh:  sebuah  Pengantar .  Bandung:  Orba  Shakti,
1991.
Mudzhar,  Muh.  Atho. Fatwā-Fatwā  Majelis  Ulama .  Jakarta:  INIS,
1993.
Rofiq,  Ahmad. Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995. Syaukani,  Imam. Rekonstruksi  Epistemologi  Hukum  Islam  dan Relevansinya dengan Pembangunan Hukum Nasional . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
Wahid,  Marzuki  and  Rumadi. Fiqh  Mazhab  Negara .  Yogyakarta:
LKiS, 2001.
Yafie, Ali. "Matarantai yang Hilang." Pesantren 2, no. 2 (1985): 30.
-------. Menggagas  Fiqh Sosial . Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.