Email p enulis: samsulrani@ymail.com
Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 15 No. 29, Januari – Juni 2016, 45-53

## Strategi Komunikasi dalam Pembangunan Desa Berbasis Partisipatif

## Samsul Rani

## Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari
The purpose of development communication is not just to promote the development and  delivery of  messages of development,  but  more important  than  it  is  to  grow, move,  and  maintain  community  participation  in  development.  Communication strategy  undertaken  to  increase  community  participation  in  rural  development started  since  the  foundation  of  society  analytical  skills  through  education  and training so that they are able to recognize the problems and potential of the village, as well as the benefits of development to be done. The community is also involved in the planning, implementation and evaluation of rural development, based on the ability of the community. When this is done, the rural development will be achieved effectively and efficiently.
Keywords : communication  strategy,  development  communication,  participation community
Tujuan  komunikasi  pembangunan  bukan  sekedar  untuk  memasyarakatkan pembangunan    dan  penyampaian  pesan-pesan  pembangunan  saja,  tetapi  yang lebih  penting  dari  itu  adalah  menumbuhkan,  menggerakan,  dan  memelihara partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Strategi komunikasi yang dilakukan untuk  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  desa  dimulai sejak peletakan dasar kemampuan analisis masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan  sehingga  mereka  mampu  mengenali  permasalahan  dan  potensi  desa, serta  manfaat  dari  pembangunan  yang  akan  dilakukan.  Masyarakat  juga dilibatkan  dalam  perencanan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi  pembangunan  desa, berdasarkan  kemampuan  masyarakat  tersebut.  Bila  hal  ini  dilakukan  maka pembangunan desa akan tercapai dengan efektif dan efisien.
Kata  kunci :  strategi  komunikasi,  komunikasi  pembangunan,  partisipasi masyarakat
Pembangunan  desa  telah  mendapat  perhatian  dari  pemerintah  secara  khsusus dengan  diterbitkannya  UU  Desa  No.  6  Tahun  2014  yang  memuat  tata  kelola pemerintahan  desa  beserta  pembangunan  desa.  Membangun  perdesaan  identik dengan  modernisasi  desa,  yaitu  proses  mengubah  kondisi  sosial-ekonomi masyarakat  desa  lebih  mendekati  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  kota,  yang mana desa pada akhirnya akan mengalami dinamika sosial yang lebih cepat sebagai

## Syamsul                                                                                                                    Strategi
akibat  perkembangan  teknologi  dan  informasi  (Wahidi,  2015:15).  Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya  kesejahteraan  masyarakat  desa  (Theresia,  2014:15).  Pada  dasarnya agenda  pembangunan  desa  harus  tumbuh  dari  inisiatif  masyarakat  yang bersangkutan, namun harus tetap berada dalam aturan permainan ( rule of the game ) yang  telah  disepakati  secara  macro  atau  secara  agregat.  Pembangunan  desa sebenarnya  adalah self  generating  aspect atau  adanya  kekuatan  terpendam  atau yang  terkandung  pada  masyarakat  yang  bersangkutan  ( indigenous )  yang  perlu didorong untuk berkembang secara berkelanjutan ( sustainable ) dalam upaya  untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat  yang  besangkutan  (Gani,  2001:292).  Dalam pembangunan  dikawasan  perdesaan  lebih  dititikberatkan  pada  upaya pemberdayaan  masyarakat  desa,  yaitu  upaya  mengembangkan  kemandirian  dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui  penetapan  kebijakan,  program,  kegiatan,  dan  pendampingan  yang  sesuai dengan  esensi  masalah  dan  prioritas  kebutuhan  masyarakat  desa  (Theresia, 2014:46).
Pemberdayaan  masyarakat  dalam  pembangunan  tidak  terlepas  dari partisipasi, karena pembangunan partisipatif berintikan pada suatu kondisi dimana masyarakatlah  yang  menjadi  aktor  utamanya,  atau  masyarakatlah  yang  harus memahami sendiri tantangan dan masalah yang dihadapinya dan masyarakat itulah sendiri yang paling utama harus merancang dan melaksanakan upaya dan langkah- langkah yang harus ditempuh untuk mengatasinya. Dengan demikian masyarakat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pembangunan desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  114  Tahun  2014,  tentang  Pedoman Pembangunan  Desa,  disebutkan  bahwa  perencanaan  pembangunan  desa  adalah proses  tahapan  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  Desa  dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna  pemanfaatan  dan  pengalokasian  sumber  daya  desa    alam  rangka  mencapai tujuan pembangunan desa.
Partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  desa  tersebar  dalam  beberapa bidang  pelaksanaan  pembangunan,  yaitu  a).  Pembangunan,  pemanfaatan  dan pemeliharaan  infrasruktur  dan  lingkungan  Desa  antara  lain:  tambatan  perahu; jalan pemukiman; jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; pembangkit listrik  tenaga  mikrohidro;  lingkungan  permukiman  masyarakat  Desa;  dan infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa. 2). Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: air bersih berskala Desa; sanitasi  lingkungan;  3).  Pelayanan  kesehatan  Desa  seperti  posyandu;  dan  sarana dan  prasarana  kesehatan  lainnya  sesuai  kondisi  Desa.  4).  Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara  lain:taman  bacaan  masyarakat;  pendidikan  anak  usia  dini;balai pelatihan/kegiatan  belajar  masyarakat;pengembangan  dan  pembinaan  sanggar seni;  dan  sarana  dan  prasarana  pendidikan dan  pelatihan  lainnya sesuai  kondisi
Desa.  5).  Pengembangan  usaha  ekonomi  produktif  serta  pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: pasar Desa;  pembentukan  dan  pengembangan  BUM  Desa  penguatan  permodalan  BUM Desa; pembibitan tanaman pangan; penggilingan padi; lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian; pengelolaan usaha hutan Desa;kolam ikan dan pembenihan ikan; kapal  penangkap  ikan;  cold  storage  (gudang  pendingin);  tempat  pelelangan  ikan; tambak garam; kandang ternak; instalasi biogas; mesin pakan ternak; sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa. 6). Pelestarian lingkungan hidup antara  lain:  penghijauan;  pembuatan  terasering;  pemeliharaan  hutan  bakau; perlindungan mata air; pembersihan daerah aliran sungai; perlindungan terumbu karang;  dan  kegiatan  lainnya  sesuai  kondisi  Desa.  7).  Bidang  Pembinaan Kemasyarakatan antara lain: pembinaan lembaga kemasyarakatan; penyelenggaraan  ketentraman  dan  ketertiban;  pembinaan  kerukunan  umat beragama; pengadaan sarana dan prasarana olah raga; pembinaan lembaga adat; pembinaan  kesenian  dan  sosial  budaya  masyarakat;  dan  kegiatan  lain  sesuai kondisi  Desa.  8).  Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat  antara  lain:  pelatihan  usaha ekonomi,  pertanian,  perikanan  dan  perdagangan;pelatihan  teknologi  tepat  guna; pendidikan,  pelatihan,  dan  penyuluhan  bagi  kepala  Desa,  perangkat  Desa,  dan Badan  Pemusyawaratan  Desa;  peningkatan  kapasitas  masyarakat,  antara  lain: kader  pemberdayaan  masyarakat  Desa;  kelompok  usaha  ekonomi  produktif; kelompok  perempuan,  kelompok  tani,  kelompok  masyarakat  miskin,  kelompok nelayan,kelompok  pengrajin,  kelompok  pemerhati  dan  perlindungan  anak, kelompok pemuda; dan kelompok lain sesuai kondisi Desa (Kessa, 2014:21).
Sehubungan  dengan  itu  permasalahan  pembangunan  dipedesaan  yang berhubungan  dengan  partisipasi  masyarakat  adalah  p enggalian  gagasan,  yang mana dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa  sebagai  sumber  data  dan  informasi.  Pelibatan  masyarakat  Desa,  dilakukan melalui  musyawarah  baik  tingkat  dusun  dan/atau  musyawarah  khusus  unsur masyarakat maupun tingkat desa. Oleh karena u paya penumbuh dan pengembang partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  sangat  diperlukan,  harus  dapat diupayakan  melalui  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yang  dalam  praktiknya dilakukan  melalui  kegiatan  komunikasi  pembangunan.  Hal  inilah  yang  menjadi fokus  dalam  pembangunan  desa,  strategi  komunikasi  pembangunan  yang bagaimana  dapat  menumbuhkan  partisipasi  masyarakat  sehingga  pembangunan desa dapat tercapai dengan baik.

## 1. Komunikasi Pembangunan Dalam Menumbuhkan Partisipasi
Tujuan  komunikasi pembangunan  bukan sekedar  untuk memasyarakatkan pembangunan  dan penyampaian pesan-pesan pembangunan saja, tetapi yang lebih penting  dari  itu  adalah  menumbuhkan,  menggerakan,  dan  memlihara  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan.  Dengan  kata  lain  komunikasi  pembangunan merupakan  cara  untuk  membangkitkan  dan  mengembangkan  partisipasi masyarakat  daam  proses  pembangunan.  Komunikasi  pembangunan  menurut

## Syamsul                                                                                                                    Strategi
Nasution  (2002:106)  adalah  meliputi  peran  dan  fungsi  komunikasi  sebagai  suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik  di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan; terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari  proses  perencanaan,  pelaksanaan  dan  penilaian  terhadap  pembangunan. Sedangkan  Effendy  (2006:92)  mengartikan  komunikasi  pembangunan  sebagai proses penyebaran pesan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada khalayak guna  mengubah  sikap,  pendapat,  dan  perilakunya  dalam  rangka  meningkatkan kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah.
Sehubungan  dengan  itu  Schramm  (1964:114)  merumuskan  tugas  pokok komunikasi dalam suatu perubahan sosial dalam rangka pembangunan nasional, yaitu  1).  menyampaikan  kepada  masyarakat  informasi  tentang  pembangunan nasional,  agar  mereka  memusatkan  perhatian  pada  kebutuhan  akan  perubahan, kesempatan  dan  cara  mengadakan  perubahan,  sarana-sarana  perubahan,  dan membangkitkan aspirasi nasional. 2). memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk  mengambil  bagian  secara  aktif  dalam  proses  pembuatan  keputusan, memperluas  dialog  agar  melibatkan  semua  pihak  yang  membuat  keputusan mengenai  perubahan,  memberi  kesempatan  kepada  para  pemimpin  masyarakat untuk memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, dan menciptakan arus informasi yang berjalan lancar dari bawah ke atas. 3). mendidik tenaga kerja yang diperlukan pembangunan, sejak orang dewasa, hingga anak-anak, sejak pelajaran baca tulis, hingga keterampilan teknis yang mengubah hidup masyarakat.
Pentingnya komunikasi pembangunan dalam pembangunan desa mempunyai beberapa  peranan  untuk  pengembangan  partisipasi  masyarakat.  Theresia (2014:212)  membagi  4  peranan  komunikasi  dalam  pengembangan  partisipasi masyarakat, yaitu:
a. Menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  untuk  berpartisipasi.  Kesadaran masyarakat  untuk  berpartisipasi  akan  tumbuh  jika  masyarakat mengetahui  tentang:  a).  adanya  masalah  yang  sedang  dihadapi  dan memerlukan  upaya  pemecahannya,  b).  adanya  kemampuan  masyarakat sendiri  untuk  memecahkan  masalahnya  sendiri,  3).  Pentingnya  akan partisipasi setiap masyarakat dalam pemecahan masalah tersebut melalui suatu kegiatan pembangunan, 4). Adanya kepercanyaan dalam diri setiap warga masyarakat yang bersangkutan bahwa mereka mampu memberikan sumbangan  yang  bermanfaat  bagi  pelaksanaan  pembangunan  tersebut. Dengan demikian setiap kegiatan komunikasi pembangunan harus mampu menyampaikan pesan-pesan informatif dan persuasif yang relevan dengan keempat unsur tersebut, sehingga mampu menumbuhkan, menggerakan, dan menjamin terpeliharanya hubungan antar individu.
b. Menginfomasikan  tentang  adanya  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk berpartisipasi.  Dalam  komunikasi  pembangunan  desa  harus  dijelaskan tentang  segala  hak  dan  kewajiban  setiap  masyarakat  di  dalam  proses pembangunan  yang  dilaksanakan,  serta  pada  bagian  apa  mereka
diharapkan partisipasinya, dan apa bentuk partisipasinya yang diharapkan (tenaga, uang, materi, dan lain sebagainya) dari masyarakat.
c. Menujukan  dan  meningkatkan  kemampuan    untuk  berpartisipasi. Ketidakmunculan partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dapat terjadi  karena  mereka  tidak  cukup  memiliki  dan  merasa  tidak  memiliki kemampuan  untuk  berpartisipasi.  Oleh  karena  itu  pihak  yang berkomputen harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa mereka mampu untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.
d. Menggerakan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi. Keadaan umum yang sering menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah karena mereka hanya diminta untuk berpartisipasi dalam memberikan input , tanpa mengetahui dengan jelas tentang manfaat apa  yang  akan  mereka  peroleh  dan  rasakan  (secara  langsung  dan  tidak langsung).
Kemapuan  berpartisipasi  dikalangan  masyarakat,  selain  dipengaruhi  oleh kejelasan tentang kemanfaatan pembangunan, juga dipengaruhi oleh kondisi atau iklim  setempat  yang  mendorong  atau  justru  menghambat  mereka  untuk berpartisipasi  scara  sukarela,  terpaksa,  atau  karena  kebiasaan.  Sehubungan dengan  itu,  komunikasi  pembangunan  tidak  hanya  selalu  dimaksudkan  untuk menumbuhkan  partisipasi  sukarela,  tetapi  dalam  hal  hal  tertentu  (tergantung kepada  kondisi  masyarakat  dan  urgensi  dari  pembangunan  yang  akan dilaksanakan) komunikasi pembangunan dapat saja diarahkan untuk tumbuhnya partisipasi  paksaan  (mobilisasi  tanpa  partisipasi).  Dengan  demikian  komunikasi dalam  pembangunan  desa  bukan  hanya  sekedar  untuk  memasyarakatkan pembangunan  dan penyampaian pesan-pesan pembangunan saja tetapi jauh lebih itu,  komunikasi  harus  bisa  menumbuhkan  partisipasi  masyarakat  dalam  segala bentuk  pembangunan,  baik  dalam  menumbuhkan  kesadaran,  kemampuan,  dan terlibat dalam aktivitas pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

## 2. Strategi Komunikasi Dalam Pembangunan Desa
Terdapat  beberapa  jenis  atu  tipologi  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan, Servaes (2003:238) membagi kedalam 7 tipologi  partisipasi, yaitu 1). Passive  partcipation ,  masyarakat  hanya  diberitahu  tentang  apa  yang  akan  terjadi atau  yang  telah  terjadi,  2). Participation  in  information  giving ,  masyarakat  hanya menjawab  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  para  peneliti  menggunaka  kuesioner survei  atau  pendekatan  serupa,  tetapi  tidak  memiliki  kesempatan  untuk mempengaruhi  proses.  3). Participationby  consultation ,  masyarakat  diminta pandangan  mereka  tentang  masalah  dan  solusi,  tetapi  tidak  dilibatkan  dalam pengambilan  keputusan,  4). Participation  for  material  incentives ,  masyarakat berpartisipasi dalam bentuk tenaga, menyediakan lahan, material dan lainnya, 5). Functional  participation ,  masyarakat  berpartisipasi  dengan  membentuk  kelompok- kelompok untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan terkait dengan proyek atau program pembangunan, keterlibatan tersebut cenderung datang setelah keputusan
Syamsul                                                                                                                    Strategi
besar telah dibuat, karena tidak dilibatkan dalam tahap perencanaan. 6). Interactive participation ,  masyarakat  berpartisipasi  dalam  analisis  bersama,  melibatkan metodologi  interdisipliner  yang  mencari  beberapa  perspektif  dan  memanfaatkan proses pembelajaran yang sistematis dan terstruktur untuk menggali potensi atau penyelesaian  permasalahan  pembangunan  desa,  7). Self  mobilization ,  masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif independen tanpa melibatkan pihak luar, dari perencaan hingga pelaksanaan.
Kemunculan partisipasi masyarakat karena adanyanya sinergi antara aparat desa,  LSM,  dan  masyarakat  (Sulistyowati,  2013:579).  Bagaimana  menumbuhkan sinergi beberapa pihak tersebut diperlukan sebuah strategi komunikasi. Membuat strategi komunikasi dalam pembangunan desa harus menentukan berapa bentuk atau  tahapan  keterlibatan  masyarakat  dalam  tahapan  pembangunan.  Theresia (2014:199) membagi 4 bentuk keterlibatan masyarakat yaitu 1). partisipasi dalam pengambilan keputusan, 2). partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, 3). partisipasi dalam  pemantauan  dan  evaluasi  pembangunan,  4).  Partisipasi  dalam  pemanfaat hasil  pembangunan.  Sedangkan  Wilcox  (1994:1)  membedakan  tingkatan  atau tahapan partisipasi masyarakat berdasarkan 5 tingkatan:

## 1. Memberikan informasi ( Information )
2. Konsultasi  ( Consultation ),  yaitu  menawarkan  pendapat  sebagai  pendengar yang  baik  untuk  memberikan  umpan  balik,  tetapi  tidak  terlibat  dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
3. Pengambilan keputusan bersama ( Deciding together ), dalam arti memberikan dukungan  terhadap  ide,  gagasan,  pilihan-pilihan  serta  mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan
4. Bertindak bersama ( Acting Together ), tidak hanya terlibat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
5. Memberikan dukungan ( Supporting independent community interest ) dimana kelompok kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.
Moseley  dan  Cherrett  (Lowe,  1998:32)  mengidentifikasi  beberapa  alat  utama untuk mempromosikan partisipasi dalam program pembangunan desa dan proyek- proyek pembangunan pedesaan. a). Adult education and training . Pendidikan orang dewasa  dan  pelatihan,  b). Public  Meetings .  Pertemuan-pertemuan  publik  untuk mempublikasikan  proyek  dan  menyediakan  debat  terbuka,  c). Village  appraisals. Penilaian Desa adalah mengidentifikasi masalah dan peluang bersama mereka dan tindakan  yang  diperlukan  untuk  mengatasi  masalah  desa,  d). Media  and Telecommunications .  Media  dan  telekomunikasi  untuk  penyebaran  informasi proyek-proyek  pembangunan,  e). Exhibitions  dan  fair. Pameran,  baik  bidang maupun program pembangunan desa.
Berdasarkan  pendapat  Moseley  dan  Cherrett,  dapat  dijelaskan  lebih  lanjut bahwa  strategi  komunikasi  dalam  pembangunan  desa  dimulai  dari  pendidikan orang  dewasa  dan  pelatihan.  Sehubungan  dengan  itu  dalam  perencanaan
pembangunan  desa  di  Indonesia  telah  menggunakan  model Bottom  Up  Planning artinya  perencanaan  pembangunan  dimulai  dari  keinginan  atau  kebutuhan masyarakat  dengan  melibatkan  struktur  organisasi  paling  rendah  di  dalam masyarakat  seperti  RT,  RW,  tokoh  masyarakat,  LSM  dan  lainnya  yang  diwadahi dalam  bentuk  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa  (Musrenbangdes). Kegiatan  Musrenbagdes  tersebut  menjadi  tempat  bagi  masyarakat  untuk menyampaikan  aspirasinya,  tetapi  hal  ini  berjalan  bukan  tanpa  masalah,  karena masyarakat  dalam  menyampaikan  aspirasi  pembangunan  desa  hanya  sebatas pengetahuan  mereka  dan  yang  menjadi  aspirasi  selalu  berhubungan  dengan infrastruktur  saja,  padahal  banyak  bidang  pembangunan  desa  yang  dapat dilakukan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal inilah menjadi tantangan dalam  komunikasi  pembangunan  yaitu  memberikan  pendidikan  dan  pelatihan kepada  masyarakat  sehingga  mereka  tahu  bagaimana  cara  mengenali  masalah- masalah  desa  dan  potensi  desa  yang  dapat  diselesaikan  dan  dikembangkan. Pendidikan dan pelatihan tersebut bisa berupa demontrasi, workshop , case study , dan lain sebagainya sehubungan dengan cara memetakan permasalahan desa dan potensi desa.
Alat utama berikutnya adalah pertemuan-pertemuan publik, pertemuan dapat berupa  Tatap  muka,  dialog,  ceramah, forum  group  discusion .  Pertemuan  publik bukan  hanya  dilakukan  dalam  level  atas  saja  dalam  hal  ini  hanya  pada Musrenbangdes. Pertemuaan publik harus dilakukan dalam level bawah yaitu rapat tingkat  RT  yang  dimaksudkan  untuk  menggali  keinginan    atau  kebutuhan  dan permasalahan masyarakat untuk dilakukan pembangunan. Kemudian hasil rapat tingkat  RT  tersebut  disampaikan  di  pertemuan  publik  tingkat  RW,  pada  level  ini pertemuan publik hanya membuat daftar permasalahan dan keinginan dari RT yang berada di bawah hirarkhinya.
Penilaian desa merupakan alat utama lain dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hasil dari pertemuan publik ditingkat RT dan RW akan disampaikan di  tingkat  kelurahan  atau  desa.  Disinilah  peran  komunikasi  sangat  diperlukan argumentasi-argumentasi untuk menentukan skala prioritas, bidang pembangunan apa saja yang lebih rasional untuk dimasukan dalam perencanaan pembangunan desa.
Media  dan  telekomunikasi  untuk  penyebaran  informasi  proyek-proyek pembangunan  merupakan  alat  utama  lainnya  dalam  peningkatan  partisipasi. Peranan media dapat dilakukan melalui media massa, surat kabar, tabloid, radio, tv,  barang  cetakan  pamflet,  brosur,  poster,  spanduk  dan  lainnya,  yang  berisikan jenis  dan  bentuk  program  pembangunan  desa  yang  akan  dilaksanakan,  manfaat yang  diperoleh  atau  dirasakan  oleh  masyarakat,  waktu  pelaksanaan,  dan  lain sebagainya  sehingga  masyarakat  desa  mengetahui  pembangunan  yang  akan dilaksanakan di desanya.
Berikutnya  untuk  menghadirkan  interaksi  antara  masyarakat  dengan pengambil kebijakan terhadap bidang atau program pembangunan desa yang sudah disetujui maka diperlukan pameran. Dalam pameran tersebut diperlihatkan maket,

## Syamsul                                                                                                                    Strategi
bentuk, program pembangunan desa yang akan dilaksanakan, tentu saja pameran tersebut  dikemas  dengan  sebaik  mungkin  sehingga  masyarakat  begitu  mudah memahaminya,  baik  sejauh  mana  mereka  bisa  berpartisipasi,  dalam  bentuk  apa saja, bagaimana sistem evaluasinya dan lain sebagainya. Berikut ini adalah gambar keterlibatan masyarakat dalam partisipasi pembangunan desa, kapan masyarakat dapat terlibat, dalam bentuk apa saja dan siapa saja yang terlibat.

## Sumber: Moseley dan Cherrett

## Penutup
Komunikasi  pembangunan  tidak  hanya  dimaksudkan  menyampaikan program-program  pembangunan,  tetapi  juga  sebagai  menumbuhkan  partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Berbagai permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan perubahan pola pikir serta perilaku masyarakat sebenarnya dapat diselesaikan dengan baik, apabila melibatkan partisipasi masyarakat dalam komunikasi  pembangunan.  Begitupula  dengan  pembangunan  desa,  peran komunikasi  sangat  penting  khususnya  meletakan  dasar  partisipasi  masyarakat melalui  pendidikan  dan  pelatihan.  Dengan  pendidikan  masyarakat  akan  lebih memahami permasalahan desa, potensi desa, dan manfaat pembangunan, sehingga menumbuhkan  partisipasi  yang  lebih  baik.  Keterlibatan  masyarakat  dalam
pembangunan  desa  sehubungan  dengan  bentuk  komunikasinya  dapat  melalui beberapa  jenis  tahapan  pembangunan,  baik  perencanaan,  pelaksanaan,  maupun evaluasi. Apabila komunikasi pembangunan tersebut dilakukan dengan baik maka partisipasi masyarakat dapat dipastikan akan lebih baik pula.

## Referensi
Gany, Radi A. 2001. Menyongsong Abad Baru Pendekatan Pembangunan Berbasis Kemandirian Lokal . Hasanuddin University Press. Makassar. Lowe, Phillip, dkk. 1998. Participation In Rural Development: A Review Of European Experience . Research Report. University Of Newcastle. Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2012. Pembangunan Wilayah . Ed. 2, LP3ES. Jakarta.
Serves,  Jan.  2003. Communication  For  Development  And  Social  Change .  UNESCO. Paris.
Sulistyowati,  Fadjarini  dan  Candra  Rusmala  Dibyorin.  2013. Partisipasi  Warga Terhadap Sistem Informasi Desa . Jurnal Komunikasi ASPIKOM. Vol. 2. Nomor 1. Halaman 579.
Theresia,  Aprillia,  dkk.  2014. Pembangunan  Berbasis  Masyarakat .  Alfabeta. Bandung.
Wahidi, Roestanto. 2015. Membangun Perdesaan Modern . Gajah Hidup. Jakarta. Wilcox, David. 1994. Community Participation and empowerment: Putting Theory Into Practice . RRA Notes (1994), Issue 21, pp.78 – 82, IIED London.