DOI:   https://doi.org/10.33330/jurteksi.v8i1.1204 Available online at http://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/jurteksi

## PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE LAYANAN SPBE (E-GOVERNMENT) DI LINGKUNGAN PEMKAB SUKABUMI
Devita Wulandari 1* , Soni Fajar Surya Gumilang 1 , Rahmat Mulyana 1
1 Sistem Informasi, Universitas Telkom email : * devitawulandari@student.telkomuniversity.ac.id
Abstract: To  increase  the  Electronic-Based  Government  System  (SPBE)  maturity  level  and comply with Presidential Regulation no. 95 of 2018, the Sukabumi Regency Government needs to standardize the SPBE design to be implemented appropriately integrated with utilizing tech- nological advances  optimally.  One  of the frameworks  used  to  design the  SPBE architecture  is using  the  Enterprise  Architecture  (EA).  EA  aims  to meet  the  gap  between  the  needs  of  stake- holders  and  the  availability  of  government  administration  services.  The  journal's  focus  on  the design of this SPBE EA is on the SPBE Service Domain in the Electronic-Based Government Administration Service. The design is carried out using a combination of references to the SPBE Presidential  Regulation  and  the  National  SPBE  Master  Plan  Attachment  and  one  of  the  main components  of  the  EA  framework,  namely  TOGAF  ADM.  This  design  produces  an  output  in the form of an Electronic-Based Government Administration Service Catalog. It is expected to be  used  as  a  reference  in  developing  technology  in  the  Regency  Government  Sukabumi  both from practical contributions and academic contributions.
Keywords: Enterprise Architecture; Service Architecture; SPBE; TOGAF ADM
Abstrak: Dalam  rangka  meningkatkan  tingkat  kematangan  Sistem  Pemerintah  Berbasis  El- ektronik (SPBE) dan mematuhi Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Sukabumi perlu melakukan standarisasi terhadap perancangan SPBE agar dapat terimplementasi dan  terintegrasi  dengan  baik  dalam  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  secara  optimal.  Salah satu kerangka kerja yang bisa digunakan untuk merancang Arsitektur SPBE yaitu menggunakan Enterprise  Architecture (EA) . EA  bertujuan  untuk  memenuhi  kesenjangan  antara  kebutuhan pemangku  kepentingan  dengan  ketersediaan  layanan  administrasi  pemerintahan.  Fokus  jurnal pada perancangan EA SPBE ini yaitu pada Domain Layanan SPBE di bagian Layanan Admin- istrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perancangan yang dilakukan memanfaatkan kombina- si antara referensi pada Perpres SPBE dan Lampiran Rencana Induk SPBE Nasional serta salah satu  komponen  utama framework EA  yaitu  TOGAF  ADM.  Perancangan  ini  menghasilkan keluaran berupa Katalog Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan diharap- kan  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  dalam  melakukan  pengembangan  teknologi  di  Pemkab. Sukabumi baik dari kontribusi praktis maupun kontribusi akademik.
Kata kunci: Arsitektur Layanan; Enterprise Architecture; SPBE; TOGAF ADM
DOI:   https://doi.org/10.33330/jurteksi.v8i1.1204 Available online at http://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/jurteksi

## PENDAHULUAN
Dengan  pertumbuhan  teknologi yang  terus  meningkat  secara  pesat  mem- buat pemerintah di seluruh dunia berbon- dong-bondong dalam memanfaatkan penggunaan  Sistem  Pemerintahan  Ber- basis Elektronik ataupun E- Government. E-government adalah  sistem  teknologi informasi  dan  komunikasi  (TIK)  yang dimiliki atau dioperasikan oleh pemerintah  untuk  mendorong  pem- berdayaan  masyarakat,  meningkatkan penyampaian layanan, memperkuat akuntabilitas,  dan  meningkatkan  trans- paransi  dan  efisiensi  [1].  Salah  satu tujuan  dari E-Government yaitu  untuk meningkatkan  proses  organisasi  antar- pemerintah  dengan  saling  melakukan kerjasama  dan  koordinasi  terhadap  pera- turan,  kepatuhan,  dan  lain-lain  [2].  Pada tahun  2020,  United  Nations  (UN) E- Government  Survey memberikan  pering- kat  EGDI (E-Government  Development Index) kepada  Indonesia  di  peringkat  88 yang  telah  berhasil  memasuki  peringkat 100  besar  dari  193  negara  di  dunia  [3]. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang meningkat  jika  dibandingkan  dengan EGDI  di    tahun  2018  dimana  Indonesia berada pada peringkat 107 [4]. Berdasar- kan hasil survey tersebut,  pemerintah  In- donesia  akan  terus  memantau  secara berkala  untuk  menilai  dan  mengukur  ke- matangan  implementasi  SPBE  termasuk tahapan  kapabilitas  proses  dan  kapabili- tas  fungsi  indeks,  agar  bisa  menunjang pemerintahan  digital  dan  pembangunan jangka  panjang  dalam  memenangkan persaingan global [5][6].
Tidak  hanya  itu,  salah  satu  upaya yang  sudah  dilakukan  pemerintah  Indo- nesia  adalah  dengan  merumuskan  Pera- turan  Presiden  Nomor  95  tentang  Sistem Pemerintahan  Elektronik  Tahun  2018. Peraturan tersebut bertujuan untuk
mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih, efisien,  transparan,  akuntabel,  dan  andal, membutuhkan  Sistem  Pemerintahan  Ber- basis  Elektronik  secara  nasional  [7]. Pemerintah  Kabupaten  Sukabumi  perlu melakukan  standarisasi  terhadap  peran- cangan SPBE agar dapat terimplementasi dan  terintegrasi  dengan  baik  dalam  me- manfaatkan  kemajuan  teknologi  secara optimal.  Selain  itu,  diharapkan  dengan adanya  integrasi  antar  seluruh  sistem dapat  membentuk  jaringan  sistem  mana- jemen  dan  proses  kerja  yang  memung- kinkan instansi-instansi pemerintah bekerja  secara  terpadu  untuk  menyeder- hanakan  akses  ke  seluruh  informasi  dan pelayanan  [8].  Salah  satu  kerangka  kerja yang  bisa  digunakan  untuk  merancang SPBE yaitu menggunakan Enterprise Ar- chitecture. EA bertujuan  untuk  menjem- batani  kesenjangan  komunikasi  antara stakeholder dan  Teknologi  Informasi (TI),  serta  meningkatkan  keselarasan bisnis  dan  TI  [9].  Selain  itu,  EA  juga dapat  digunakan  untuk  menganalisis, merancang,  merencanakan  serta  meng- implementasikan  analisis  agar  berhasil melaksanakan  strategi  bisnis  yang  sesuai dengan  kebutuhan  Pemkab.  Sukabumi [10].  Terdapat  enam  domain  arsitektur SPBE  yang  bisa  dirancang  yaitu  domain proses  bisnis,  data  dan  informasi,  ap- likasi, infrastruktur, keamanan dan layanan.  Namun  perancangan  kali  ini hanya  difokuskan  ke  satu  perancangan yaitu  pada  domain  layanan  SPBE. Perancangan  yang  dilakukan  akan  me- manfaatkan  kombinasi  antara  peraturan teknis Arsitektur  SPBE    serta  salah  satu komponen  utama framework EA  yaitu The  Open  Group  Architecture  Frame- work (TOGAF) Architecture  Develop- ment  Method (ADM).  Arsitektur  SPBE bertujuan untuk membuat kerangka dasar yang  menggambarkan  integrasi  antara proses  bisnis,  data  dan  informasi,  infra-
DOI:   https://doi.org/10.33330/jurteksi.v8i1.1204 Available online at http://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/jurteksi
struktur,  aplikasi  dan  keamanan  untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terin- tegrasi[7].  Sementara  TOGAF  ADM merupakan  pengembangan  arsitektur  dan sebuah  metode  berulang  untuk    mengel- ola cycle EA  yang  merupakan  inti  dari bentuk standar TOGAF [11] [12].

## METODE
Tahapan  yang  dilakukan  dalam melakukan perancangan Layanan Admin- istrasi  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik dibagi menjadi 3 tahapan yaitu tahap ini- siasi,  tahap  perancangan  menggunakan  2 tahapan  EA  serta  tahap  kesimpulan  dan saran yang dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Sistematika Penelitian
Tahap  pertama  dalam  melakukan perancangan ini yaitu tahap inisiasi untuk mempersiapkan  penelitian.  Yang  harus dilakukan pada tahap ini adalah mengenal  dan  mempelajari  arsitektur perancangan  SPBE  serta  melakukan identifikasi  kebutuhan  data  terhadap  ob- jek  penelitian  untuk  menemukan  perma-
salahan dan lingkup bisnis pada Pemkab. Sukabumi  menggunakan  metode  wa- wancara  dan  studi  literatur.  Wawancara dilakukan  dengan  mengajukan  pertan- yaan terhadap stakeholder yang ada pada domain  layanan  Pemkab.  Sukabumi  un- tuk mendapatkan kondisi layanan saat ini yang  ada  di  domain  tersebut.  Selain  itu, studi literatur dibutuhkan untuk dijadikan acuan dalam merancang Arsitektur SPBE Pemkab.  Sukabumi  menggunakan  Pera- turan  Presiden  No.  95  Tahun  2018  dan dokumen RPJMD Kab. Sukabumi.
Tahap  selanjutnya  yaitu  tahap perancangan  dengan  melakukan  analisis serta  perancangan  artefak  yang  dibutuh- kan  sesuai  dengan  kebutuhan  dari  Pem- kab.  Sukabumi  di  domain  layanan menggunakan framework EA yang terdiri dari  2  tahapan  yaitu preliminary  phase dan architecture  vision .  Tahap prelimi- nary  phase membahas  prinsip-prinsip arsitektur  layanan  yang  nantinya  akan digunakan  untuk  mengembangkan enter- prise  architecture SPBE  dalam  jangka panjang.  Tahap architecture  vision akan menghasilkan value  chain yang  meng- gambarkan  nilai-nilai  yang  dimiliki  oleh Pemkab.  Sukabumi  yang  dilihat  ber- dasarkan  aktivitas-aktivitas  yang  ada  di dalam  Pemkab  tersebut.  Lalu,  terdapat stakeholder  map  matrix yang  menjelas- kan  setiap stakeholder internal  terkait kepentingan,  posisi,  serta  dampak  kepu- tusan  untuk  layanan  yang  ada  di  dalam Pemkab.  Sukabumi.  Tahap  terakhir  ada- lah tahap Arsitektur Layanan, pada tahap ini  akan  dihasilkan  katalog  Layanan  Ad- ministrasi  Pemerintahan  Berbasis  El- ektronik  yang  ditargetkan  sesuai  dengan kebutuhan Pemkab. Sukabumi ber- landaskan  pada  sembilan  fungsi  utama yang  sesuai  dengan  amanah  Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.
Tahap  terakhir  yaitu  tahap  ke- simpulan  dan  saran,  setelah  melakukan
DOI:   https://doi.org/10.33330/jurteksi.v8i1.1204 Available online at http://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/jurteksi
analisis serta perancangan akan dilakukan rangkuman  berdasarkan  hasil  penelitian sehingga  dapat  diberikan  kesimpulan maupun saran terhadap perancangan yang diusulkan  dan  diharapkan  dapat  me- maksimalkan  implementasi  perancangan arsitektur  layanan  administrasi  peme- rintahan  berbasis  elektronik  agar  bisa menjawab  permasalahan  yang  ada  se- hingga  dapat  meningkatkan  efektifitas dan efisiensi untuk kemajuan teknologi di Pemkab. Sukabumi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Preliminary Phase
Tahap  ini  dilakukan  untuk  per- siapan proses perancangan enterprise ar- chitecture serta  inisiasi  kebutuhan  apa saja  dalam  melakukan  arsitektur  target. Artefak  yang  dihasilkan  pada  tahap  ini berupa principle  catalog bertujuan  untuk menggambarkan  prinsip  layanan  yang ada  pada  suatu  organisasi/perusahaan. Berikut  merupakan  tabel principle  cata- log pada Pemkab. Sukabumi.
Tabel 1. Principle Catalog
No Arsitektur
Prinsip 1 Layanan Sederhana Partisipatif Akuntabel Berkelanjutan Transparansi Keadilan
Berdasarkan  Tabel  1,  arsitektur  layanan memiliki  enam  prinsip  meliputi  keseder- hanaan  yaitu  layanan  mudah  dipahami dan dilaksanakan, partisipatif yaitu pena- taan  layanan  harus  melibatkan  masyara- kat  atau  pihak  lain,  akuntabel  yaitu kegiatan  yang  dilakukan  harus  ber- tanggung jawab kepada pemangku kepentingan terkait, keberlanjutan berarti
kegiatan  harus  terus  ditingkatkan,  trans- paransi  yaitu    pelayanan  yang  diperoleh harus dapat diakses oleh masyarakat, dan keadilan  dimana  pelayanan  dapat  men- jangkau seluruh masyarakat.

## Architecture Vision
Tahap ini dilakukan untuk mendeskripsikan  perancangan enterprise architecture agar  mencapai  tujuan  utama organisasi,  dan  untuk  menentukan  ruang lingkup  objek  penelitian/ stakeholder ob- jek  penelitian  yang  terfokus  pada  Pem- kab.  Sukabumi.  Artefak  yang  dihasilkan pada  tahap  ini  berupa value  chain dan stakeholder map matrix.
Gambar 2. Value Chain
Pada  Gambar  2  menjelaskan  aktivitas utama yang berisi manajemen pemerinta- han atau seluruh dinas terkait pada Pem- kab Sukabumi dimana nantinya akan sal- ing  terintegrasi  dalam  memanfaatkan layanan  yang  disediakan.  Lalu  terdapat aktivitas  pendukung  yang  menjelaskan tentang hal-hal  apa saja  yang terlibat  da- lam mendukung seluruh dinas terkait.
DOI:   https://doi.org/10.33330/jurteksi.v8i1.1204 Available online at http://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/jurteksi
Tabel 2. Stakeholder Map Matrix Stakeholder Key Concern Class Sekretariat Daerah Bertanggung  jawab dalam penyeleng- garaan pelayanan publik daerah. Key Player Dinas Komunikasi, Informatika dan Persan- dian Bertanggung  jawab terhadap penyusu- nan dan pelaksanaan kebijakan  di  bidang komunikasi, in- formatika  dan  statis- tik persandian, pengelolaan e- government daerah. Keep In- formed Badan Perencana an Pem- bangunan, Penelitian dan Pengem- bangan Dae- rah Bertanggung  jawab terhadap penyusu- nan  kebijakan  teknis & pelaksanaan tugas dukungan  teknis  di bidang  perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan,  ser- ta  pembinaan  ad- ministrasi  di  ling- kungan Badan. Keep In- formed Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bertanggung  jawab terhadap penyusu- nan  kebijakan  teknis khususnya  di  bidang pengelolaan dan keuangan  aset  dae- rah,  serta  pelaksa- naan  kebijakan  dae- rah  di  bidang  Ang- garan, bidang Akuntansi, bidang Perbendaharaan  dan bidang Aset. Keep In- formed Badan Kepegawaian dan Pengem- bangan SDM Bertanggung jawab terhadap  penyusunan rencana program kerja, penyusunan  dan  pe- rumusan  kebijakan  di bidang  Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Keep In- formed
Tabel 2 menjelaskan tentang keterlibatan beberapa stakeholder khususnya  pada Layanan  Administrasi  Pemerintahan  ter- hadap  kepentingan,  posisi,  serta  dampak keputusan di dalam Pemkab. Sukabumi.

## Arsitektur Layanan
Tahap  ini  merupakan  salah  satu output yang  dihasilkan  oleh  satu  atau lebih  fungsi  aplikasi  SPBE  yang  bernilai manfaat . Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik sendiri merupakan  layanan  yang  akan  men- dukung  manajemen  birokrasi  untuk meningkatkan kinerja pemerintahan pada Instansi  Pusat  dan  Pemkab.  Sukabumi. Terdapat  23  layanan  yang  disediakan dengan cara mengelompokkan kebutuhan enam  fungsi  utama  yaitu  perencanaan, penganggaran,  keuangan,  pengadaan  ba- rang dan jasa, kepegawaian dan kearsipan dengan  aplikasi-aplikasi  yang  telah  dise- diakan  oleh  Instansi  Pusat  ataupun  Pem- kab.  Sukabumi.  Selain  itu,  terdapat penyedia  layanan  yang  disesuaikan  ber- dasarkan  hasil  analisa  terhadap  penyedia aplikasi  pendukung  beserta  pengguna layanan.  Berikut  merupakan  tabel-tabel Katalog  Layanan  Administrasi  Peme- rintahan  Berbasis  Elektronik  yang  dibagi menjadi  lima  tabel  berdasarkan  fungsi masing-masing serta menjelaskan tentang siapa  saja  pengguna  layanan  yang  akan memanfaatkan  layanan  yang  telah  dise- diakan  di  setiap  fungsi  pada  Pemkab. Sukabumi.  Layanan  tersebut  didukung oleh  aplikasi  yang  telah  disediakan  oleh penyedia layanan baik dari Instansi Pusat maupun dari Pemkab. Sukabumi.
DOI:   https://doi.org/10.33330/jurteksi.v8i1.1204 Available online at http://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/jurteksi
Tabel 3. Katalog Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Fungsi Perencanaan
Fungsi Layanan Aplikasi Pendukung Penyedia Layanan
Pengguna Layanan Peren- canaan Layanan Perencanaan  4 Aplikasi  BAPPEDA  Kementerian Keu- angan  BPPKAD  Kementerian Da- lam Negeri BAPPEDA Layanan Pengelolaan Pengajuan Perencanaan Ang- garan 1 Aplikasi  Dinas Komu- nikasi, Informatika dan Persandian BAPPEDA
Tabel 4. Katalog Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Fungsi Penganggaran
dan Keuangan Fungsi Layanan Aplikasi Pendukung Penyedia Layanan Pengguna
Layanan
Pengang garan Layanan Pengang- garan 3 Aplikasi  Kementerian Keu- angan  BAPPEDA  Kementerian Da- lam Negeri BPKAD Layanan Aplikasi Penyusunan Doku- men Anggaran 1 Aplikasi  Internal BPKAD Keu- angan Layanan Keuangan 3 Aplikasi  Kemendagri  BPPKAD  Kementerian Da-
lam Negeri BPKAD
Tabel 5. Katalog Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Fungsi Pengadaan
Fungsi Layanan
Aplikasi Pendukung Penyedia Layanan Pengguna Layanan
Penga- daan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 Aplikasi  LKPP Bag. Pengadaan Ba- rang dan Jasa – Sekretariat Daerah Layanan Perencanaan Umum dan Pengadaan 1 Aplikasi  LKPP Bag. Pengadaan Ba- rang dan Jasa – Sekretariat Daerah Layanan Pengelolaan Katalog Barang dan Jasa untuk Pengadaan 1 Aplikasi  LKPP Bag. Pengadaan Ba- rang dan Jasa – Sekretariat Daerah Layanan Konsultasi Online Pengadaan Barang dan Jasa 1 Aplikasi  SETDA Bag. Pengadaan Ba- rang dan Jasa – Sekretariat Daerah
DOI:   https://doi.org/10.33330/jurteksi.v8i1.1204 Available online at http://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/jurteksi

## Tabel 6. Katalog Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Fungsi Kepegawaian
Fungsi Layanan Aplikasi Pendukung Penyedia Layanan
Pengguna Layanan Kepeg- awaian Layanan Pengelolaan Data dan Administra- si Kepegawaian 1 Aplikasi  BKPSDM BKPSDM Layanan Absensi Pegawai 1 Aplikasi  BKPSDM BPKSDM Layanan Pengelolaan Tunjangan Kinerja ASN 1 Aplikasi  BKPSDM BKPSDM Layanan Pengelolaan Formasi Pegawai 1 Aplikasi  Kemenpan-RB BKPSDM Layanan Pembelaja- ran Online ASN 1 Aplikasi  BKPSDM  Diskominfo BKPSDM
Tabel 7. Katalog Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Fungsi Pengelolaan
Naskah Dinas dan Kearsipan Fungsi Layanan Aplikasi Pendukung Penyedia Layanan Pengguna Layanan Pengel- olaan Naskah Dinas dan Kearsi- pan Layanan Pengelolaan Naskah Dinas 4 Aplikasi  Diskominfosan  Kementerian PAN-RB  ANRI Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Layanan Penyim- panan Arsip dan Dokumen El- ektronik 1 Aplikasi  ANRI DKIP

## SIMPULAN
Penelitian  ini  menghasilkan  kata- log  layanan  administrasi  pemerintahan berbasis  elektronik  yang  ada  di  Pemkab. Sukabumi untuk mematuhi amanah Pera- turan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2018 mengenai  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik. Perancangan ini meng- gunakan framework Arsitektur  SPBE yang  dibantu  dengan  penggunaan frame- work EA  yaitu  TOGAF  ADM  dikare- nakan  peraturan  teknis  untuk  Arsitektur SPBE  masih  dalam  tahap  penyusunan,
sehingga referensi yang digunakan terbatas  di  Perpres  dan  Lampiran Rencana  Induk  SPBE.  Penelitian  ini digunakan  untuk  menghasilkan  referensi arsitektur  bagi  pengembangan  SPBE Pemkab.  Sukabumi  untuk  lima  tahun  ke depan  dari  segi  kontribusi  praktis sekaligus  digunakan  untuk  menyediakan studi kasus perancangan Arsitektur
Layanan SPBE berbasis EA pada tingkat kota/kabupaten dari segi kontribusi akad- emik. Diharapkan dengan adanya rancangan  ini  akan  bisa  terus  dikem- bangkan  oleh  Pemkab.  Sukabumi  khu-
DOI:   https://doi.org/10.33330/jurteksi.v8i1.1204 Available online at http://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/jurteksi
susnya dalam pemanfaatan layanan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  V.  D.  Ndou,  “E  -  Government  for Developing Countries: Opportunities and  Challenges,” Electron.  J.  Inf. Syst. Dev. Ctries. , vol. 18, no. 1, pp. 1–24,  2004,  doi:  10.1002/j.1681- 4835.2004.tb00117.x.
[2]  M.  Alshehri  and  S.  Drew,  “E- Government  Fundamentals,” Proc. IADIS  Int.  Conf.  ICT,  Soc.  Hum. Beings 2010 , 2010.
[3]  United Nations, E-Government Survey 2020 - Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development:  With  addendum  on
COVID-19  Response ,  vol.  1,  no.  1.
2020. [4]  United Nations,  “E-Government
Survey 2018: Gearing E- Government to support transformation  towards  sustainable and resilient societies,” New York , p.
270,  2018,  [Online].  Available: https://publicadministration.un.org/e govkb/Portals/egovkb/Documents/un
/2018-Survey/E-Government  Survey
2018_FINAL for web.pdf.
[5]  Republik Indonesia Goverment,
“Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and
Bureaucratic Reform of the Republic of  Indonesia  Number  59  of  2020,”
Pemerintah  Republik  Indones. ,  vol.
53, no. 9, pp. 1689–1699, 2020.
[6]  Kemenpan/RB,  “Laporan  Kinerja
Kementerian Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Tahun  2019,”  p.  110, 2019.
[7]  Pemerintah  Indonesia,  “Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 95  Tahun  2018  tentang  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik,” Menteri  Huk.  Dan  Hak  Asasi  Mns.
Republik Indones. , p. 110, 2020.
[8]  P.  D.  K.  Sukabumi, RPJMD  Kab. Sukabumi 2021 - 2026 . 2021.
[9]  S.  Kotusev,  “Enterprise  architecture and  enterprise  architecture  artifacts: Questioning  the  old  concept  in  light of  new  findings,” J.  Inf.  Technol. , vol.  34,  no.  2,  pp.  102–128,  2019, doi: 10.1177/0268396218816273.
[10] Y. Gong and M. Janssen, “The value of  and  myths  about  enterprise architecture,” Int.  J.  Inf.  Manage. , vol.  46,  no.  November  2018,  pp.  1– 9, 2019, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2018.11.006.
[11] The  Open  Group,  “The  TOGAF Standard,  Version  9.2,” TOGAF Libr. ,  p.  504,  2018,  [Online]. Available:
http://pubs.opengroup.org/architectu re/togaf9-doc/arch/.
[12] C.  Kearny,  A.  Gerber,  and  A.  Van Der  Merwe,  “Data-driven  enterprise architecture  and  the  TOGAF  ADM phases,” 2016  IEEE  Int.  Conf.  Syst. Man,  Cybern.  SMC  2016  -  Conf. Proc. ,  pp.  4603–4608,  2017,  doi: 10.1109/SMC.2016.7844957.