## POTRET KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2013
Oleh:

## Auradian Marta

## Abstract
This  research  is  motivated  by  the  social  conflict  in  the  Kuantan  Singingi  Regency  high impact on the surrounding environment. The aim of this study determines the source of conflict and effort of handling conflicts in the Kuantan Singingi Regency. The method used in this study is  to  use a qualitative  approach  and using the techniques of data  collection through interviews, documentation and observation studies. The results showed that the source of conflict in Kuantan Singingi  Regency  sourced  from  the  economic  interests  of  each  actor  and  conflict  resolution  is done by consensus and law enforcement Keywords: social conflict, sources of conflict

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  terjadinya  konflik  sosial  di  Kabupaten  Kuantan Singingi  yang  berdampak  luas  terhadap  lingkungan  sekitar.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahu sumber konflik  dan upaya penangangan konflik  yang terjadi  di  Kabupaten Kuantan Singingi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif  serta  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara,  studi dokumentasi dan obeservasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber konflik di Kabupaten Kuantan  Singingi  bersumber  dari  kepentingan  ekonomi  dari  masing-masing  aktor  dan  upaya penanganan konflik dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan penegakan hukum.
Kata kunci: konflik sosial, sumber konflik

## A. Latar Belakang Masalah
Indonesia  merupakan  sebuah  negara  yang  memiliki  kekayaan  sumber  daya  alam  dan beranekaragam  kebudayaan  dan  nilai  yang  dipegang  teguh  oleh  masyarakatnya.  Kondisi geografis  Indonesia  yang  luas  dan  kekayaan  yang  melimpah  disatu  sisi  menjadi  kekuatan  dan disisi  lain  yang  lain  dapat  menjadi  sebuah  ancaman.  Salah  satu  sumber  ancaman  yang  terbesar tersebut  adalah  terjadinya  konflik  sosial.  Konflik  sosial  menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Penanganan  Konflik  Sosial  adalah  adalah  perseteruan dan/atau  benturan  fisik  dengan  kekerasan  antara  dua  kelompok  masyarakat  atau  lebih  yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan
disintegrasi  sosial  sehingga  mengganggu  stabilitas  nasional  dan  menghambat  pembangunan nasional.
Provinsi  Riau  adalah  sebuah  daerah  di  Indonesia  yang  memiliki  sumber  daya  alam  yang melimpah seperti minyak bumi, gas, bahan pertambangan dan perkebunan. Tidak jarang karena perebutan nilai ekonomis tersebut sering terjadi konflik sosial di tenga-tengah masyrakat seperti halnya  yang  terjadi  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi.  Kabupaten  Kuantan  Singingi  sebelum menjadi kabupaten pada awalnya adalah beberapa kecamatan dibawah Kabupaten Indragiri Hulu Kabupaten Kuantan Singingi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53  Tahun  1999  yang  saat  ini  terdiri  dari  15  (lima  belas)  kecamatan.  Penduduk  Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2012 tercatat sebanyak 310.060 jiwa yang terdiri dari 159.365 jiwa laki-laki  dan  150.695  jiwa  perempuan.  Kecamatan  yang  paling  banyak  penduduknya  adalah Kecamatan Kuantan Tengah yaitu 55.946 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah  Kecamatan  Hulu  Kuantan  yaitu  8.561  jiwa.  Luas  wilayah  Kabupaten  Kuantan  Singingi 7.656,03 Km 2 dengan jarak dari permukaan laut 120 Km dan ketinggian berkisar 25-30 meter di atas permukaan laut. Berikut luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi:
Tabel 1 Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 No Kecamatan Luas Daerah Persentase (%) Km 2 Ha 1 Kuantan Mudik 564,28 56.428 7,37 2 Hulu Kuantan 384,40 38.440 5,02 3 Gunung Toar 165,25 16.525 2,16 4 Pucuk Rantau 821,64 82.164 10,73 5 Singingi 1.953,66 195.366 25,52 6 Singingi Hilir 1.530,97 153.097 20,00 7 Kuantan Tengah 270,74 27.074 3,54 8 Sentajo Raya 145,70 14.570 1,90 9 Benai 124,66 12.466 1,63 10  Kuantan Hilir 148,77 14.877 1,94 11  Pangean 145,32 14.532 1,90 12  Logas Tanah Darat 380,34 38.034 4,97 13  Kuantan Hilir Seberang 114,29 11.429 1,49 14  Cerenti 456,00 45.600 5,96
15  Inuman 450,01 45.001 5,88 Jumlah 7.656,03 765.603 100
Sumber: Kuantan Singingi Dalam Angka 2013
Ada  beberapa  fenomena  yang  terjadi  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi  yang  berkaitan dengan konflik sosial yakni sebagai berikut:
1. Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang sudah meluas sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
2. Aksi  unjuk  rasa  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  terhadap  pihak  perusahaan  yang intensitasnya cukup tinggi.
3. Bentrokan antara masyarakat dengan pihak keamanan dalam penyelesaian konflik sosial.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  fenomena  yang  telah  dipaparkan  di  atas  maka  dapat  dirumuskan  pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Apakah  yang  menjadi  sumber  konflik  sosial  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi  Tahun 2013?
2. Bagaimanakan  upaya  penanganan  konflik  sosial  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi  Tahun 2013?

## C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui  dan  menganalisis  sumber  konflik  sosial  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi Tahun 2013.
2. Mengetahui  dan  menganalisis  upaya  penanganan  konflik  sosial  di  Kabupaten  Kuantan Singingi Tahun 2013.

## D. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  atau  pendekatan  kualitatif.  Menurut  Bogdan  dan Taylor  (Moleong,2001:3)  yang  menyatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif dipilih dengan alasan untuk dapat menguraikan secara jelas dan mendalam mengenai fenomena dan permasalahan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik pengumpulan data yakni dengan menggunakan wawancara mendalam  dengan  para  informan  penelitian,  penelusuran  dokumen  dan  observasi  ke  lapangan.
Informan  penelitian  dalam  kajian  ini  adalah  representasi  dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kuantan  Singingi,  DPRD  Kabupaten  Kuantan  Singingi,  aktor  yang  terlibat  langsung  dalam berkonflik dan pihak keamanan yakni Polres Kuantan Singingi.

## E. Kerangka Teoritis
Konflik  berasal  dari  kata  kerja  latin configere yang  berarti  saling  memukul.  Menurut Gibson,  et  all  (1997:437),  hubungan  selain  dapat  menciptakan  kerjasama,  hubungan  saling tergantung  dapat  pula  melahirkan  konflik.  Hal  ini  terjadi  jika  masing-masing  komponen memiliki  kepentingan  atau  tujuan  sendiri-sendiri  dan  tidak  bekerjasam  satu  sama  lain.  Konflik tidak  selalu  bersifat  terbuka  dengan  tindakan  baku  hantam  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang berseteru  namun  juga  dapat  diidentifikasi  sebagai  “perang  dingin”  antara  dua  pihak  atau  lebih karena tidak diekspresikan secara langsung. Terjadinya konflik dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:
1. Adanya interaksi yang bersifat langsung dan dapat diamati diantara pihak yang berkonflik.
2. Mereka yang terlibat konflik itu memiliki perasaan saling memusuhi atau saling berlawanan
3. Mereka yang terlibat konflik itu berjumlah sekurang-kurangnya dua pihak (Sutrisno, 2002:35- 36).
Menurut Soerjono Soekanto (1987:86), penyebab konflik ada 4 (empat) yakni:
1. Perbedaan antara perorangan
2. Perbedaan kebudayaan
3. Bentrokan antara kepentingan-kepentingan
4. Perubahan-perubahan sosial
Konflik dapat dihadapi dengan berbagai cara yakni
1. Penyelesaian konflik
2. Pembasmian konflik
3. Pengaturan konflik ( Surbakti, 1992)

## F. Hasil dan Pembahasan
Secara  umum  konflik  sosial  yang  terjadi  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi  adalah  konflik yang  disebabkan  oleh  perebutan  sumber  daya  alam.  Berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Penanganan  Konflik  Sosial  pasal  5  yang  berbunyi “Konflik dapat bersumber dari:
a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
b. perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis; c.  sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
d. sengketa sumber daya alam antarmasyarakat  dan/atau antarmasyarakat  dengan pelaku usaha; atau
e. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat”.
Adapun  konflik  sosial  yang  terjadi  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:

## 1. Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)
Penambangan Emas Tanpa Izin merata terjadi di seluruh kecamatan se Kabupaten Kuantan Singingi.  Ketentuan  tentang  pertambangan  rakyat  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi  telah  diatur melalui  Peraturan  Bupati  Kuantan  Singingi  Nomor  7  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis (Golongan A) dan Vital (Golongan B) pada pasal 7 ayat 3 “Alat-alat yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf g adalah: peralatan sederhana antara lain cangkul, sekop, tembilang dan dulang. Dapat menggunakan pompa-pompa mekanik,  penggelundungan  atau  permesinan  dengan  tenaga  maksimal  25  PK  untuk  1  wilayah izin pertambangan rakyat dan tidak diperkenankan memakai alat-alat berat dan bahan peledak”. Namnun  yang  terjadi  malah  aktivitas  PETI  menggunakan  alat  –alat  yang  memiliki  kapasitas melebih  ketentuan  yang  berlaku.  PETI  ini  telah  hampir  5  (lima)  tahun  belakangan  ini  marak terjadi  di  Kabupaten  Singingi  dan  sampai  saat  ini  masih  berlangsung  eksplorasi  tersebut. Wilayah kecamatan yang di daerah tersebut terdapat aktifitas PETI adalah sebagai berikut:
Tabel 3 Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013 No Nama Daerah Jumlah PETI/Unit Keterangan Masih Aktif Sudah Tutup 1 Kec. Kuantan Tengah Desa Kopah Desa Pulau Aro
Desa Pulau Kedundung
Desa Beringin Taluk Desa Pulau Komang Sentajo Desa Muaro Sentajo (72) 28 8 8 5 16 1 (29) 28 1 (43) 7 8 5 16 1
Desa Jake 6 6 2 Kec. Sentajo Raya Desa Geringging Baru Desa Marsawa Desa Langsat Hulu (25) 11 7 7 (25) 11
7 7 3 Kec. Pangean Desa Pulau Rengas Desa Sungai Langsat (14) 6 8 (14) 6 8 4 Kec. Logas Tanah Darat Desa Sako Margasari Desa Kuantan Sako Desa Bumi Mulya (6) 2 2 2
(6) 2
2 2 5 Kec. Kuantan Hilir Desa Rawang Agung (4) 4 (4) 4 6 Kec. Cerenti Desa Teluk Pauh Desa Pulau Panjang Desa Pulau Bayur
Desa Tanjung Medan
Desa Pulau Panjang Hilir Desa Kataping Desa Pulau Busuk (75) 16 7 21 8 19 2 2 (75) 16 7 21 8 19
2 2 7 Kec. Kuantan Mudik Desa  Petapahan Desa Teberau Panjang
Desa Banjar Guntung Desa Teluk Beringin
Desa Toar
Desa Saik Desa Muaro Tombang
Desa Muara Petai Desa Setiang Desa Pantai Desa Lubuk Ramo (197) 4 4 7 6 2 8 6 15 56 43 46 (197) 4 4
7 6 2 8 6
15 56
43 46 8 Kec. Hulu Kuantan Desa Lubuk Ambacang Desa Sengai Alah (43) 15 4 (43) 15 4
Desa Koto Kombu Desa Tanjung Desa Sei. Pinang Desa Sampurag 8 7 2 7 8 7
2 7 9 Kec. Singingi Desa Logas Desa Pulau Padang Desa Kebun Lado Kel. Muara Lembu (185) 110 30 25
20 (185) 110 30 25 20 10 Kec. Singingi Hilir Desa Petai Desa Koto Baru Desa Sei. Paku Desa Tanjung Pauh Desa Suka Maju Desa Beringin Jaya (120) 20 20 20 20 20 20 (120) 20 20
20 20 20 20
Sumber: Polres Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014
Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) DI Kabupaten Kuantan Singingi telah berlanssung sejak  lama.  Pada  awalnya  Penambangan  emas  dilakukan  oleh  masyarakat  dengan  alat  yang sederhana dan dengan lokasi  penambangan  yang  masih terbatas. Namun,  lebih kurang 5 (lima) tahun belakangan ini kegiatan PETI marak dilakukan dengan tingkat eksplorasi yang berlebihan dengan menggunakan mesin dompeng.
Konflik  sosial  dalam  hal  ini  kasus  Penambangan  Emas  Tanpa  Izin  (PETI)  di  Kabupaten Kuantan  Singingi  disebabkan  oleh  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mendapatkan penghidupan  yang  layak  sehingga  mencoba  untuk  beralih  menjadi  penambang  PETI  untuk meningkatkan  taraf  hidupnya.  Aktivitas  PETI  ini  dari  sisi  ekonomis  sangat  menguntungkan masyarakat  karena  potensi  emas  yang  dimiliki  di  daerahnya  tersebut.  Namun,  perlu  diliha  juga adalah  sisi  negatif  dari  PETI  ini  yakni  kerusakan  lingkungan  hidup  demi  keberlangsungan ekosistem.  Hal  ini  tentu  saja  akan  membawa  dampak  terhadap  kehidupan  manusia  dan lingkungannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Pertambangan  emas  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi  hingga  saat  ini  merupakan  mata pencaharian  pokok  sebagian  masyarakat  setempat,  karena  tidak  ada  lagi  mata  pencaharian  lain yang  bisa  menjadi  penunjang  perekonomian  masyarakat,  selain  itu  faktor  lain  yang  membuat masyarakat  melakukan  aktifitas  secara  ilegal  yaitu  kurangnya  kreativitas  mereka  dalam
menciptakan  lapangan  kerja  guna  menunjang  dan  meningkatkan  perekonomian  keluarga. Sehingga akar dari konflik ini adalah kesejahteraan masyarakat yang belum terjamin.
Masyarakat  banyak  mengeluhkan  kondisi  lingkungan  terutama  sungai  yang  ada  di Kuantan Singingi sudah tercemar oleh limbah-limbah berbahaya dari aktivitas PETI seperti zak kimia  berupa  air  raksa  dan  menyebabkan  masyarakat  tidak  berani  mengkonsumsi  ikan  dan  air yang berasal dari sungai. Konflik PETI ini sangat menonjol terutama masalah lingkungan hidup dan  perambahan  lahan  konservasi.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  pihak keamanan  terutama  kepolisian  untuk  menghentikan  aktivitas  PETI  ini  namun  upaya  tersebut tidak  membuahkan  hasil  yang  signifikan.  Upaya  yang  dilakukan  antara  lain  adalah  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  dampak  PETI,  melakukan  razia  terhadap  PETI  dan melakukan  tindakan  hukum.  Upaya  ini  masih  dirasakan  kurang  menimbulkan  kesadaran  dari masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi maraknya aktivitas PETI ini yaitu sebagai berikut:
a. Penambangan  emas  sebagai  mata  pencaharian  yang  dinilai  mudah  untuk  dilaksanakan  dan mempunyai keuntungan yang menjanjikan.
b. Penambangan dilakukan pada lahan sendiri, seperti di Kebun Karet dan Kebun Sawit.
c. Kurangnya  kesadaran  masyarakat  tentang  kerusakan  alam  dan  lingkungan  yang  diakibatkan oleh aktivitas PETI.
d. Mudahnya  para  pelaku  dalam  hal  mendapatkan  peralatan,  jaring  komponen  dan  BBM  untuk kegiatan PETI tersebut.
e. Banyaknya tokoh masyarakat dan aparat desa yang mendapatkan Fee terhadap kegiatan PETI.
f. Adanya kewajiban dan sumbangan dari pengelola PETI untuk Pembangunan Desa dan Rumah Ibadah serta Kegiatan Sosial Masyarakat lainnya.
g. Adanya  dukungan  dari  masyarakat  setempat  terhadap  pelaku  PETI,  karena  pelaku  PETI memberikan Fee kepada pemilik tanah dipinggiran sungai atau pada lahan kebun yang di olah untuk aktifitas PETI.
Selain daripada itu upaya pemberantasan PETI di  Kabupaten Kuantan Singingi  terhambat karena beberapa factor sebagai berikut:
a. Kurangnya peran Tokoh Adat,  Kepala Desa dan  Tokoh Pemuda untuk  melarang masyarakat untuk melaksanakan Aktifitas PETI.
b. Adanya  perlawanan  dari  masyarakat  Desa  setempat  terhadap  Personil  yang  melaksanakan Pemberantasan Aktifitas PETI.
c. Lokasi PETI sulit dijangkau sehingga memakan waktu yang lama dalam proses Penangkapan, Patroli dan  evakuasi Barang Bukti PETI.
d. Terbatasnya kekuatan Personil  dan Sarana Pendukung  dalam  upaya Pemberantasan Aktifitas PETI.
e. Adanya aksi  spontanitas dari masyarakat  setempat  apabila ada razia PETI maka  Laki  –  laki, perempuan dan anak – anak untuk mendatangi petugas agar razia tidak dilaksanakan.
f. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Peraturan Perundang – undangan, khususnya UU Pertambangan dan Mineral.
g. Pompong  atau  ponton  yang  digunakan  untuk  Aktifitas  PETI  dilengkapi  dengan  mesin pendorong  dengan  kekuatan  33  PK,  sehingga  memudahkan  pelaku  untuk  melarikan  diri apabila dilakukan upaya penangkapan.
Konflik PETI yang mencuat pada tahun 2013 terjadi di PKS 1 PT TBS Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Kejadian terjadi pada hari  Sabtu , tanggal  14  Desember 2013, terjadi  aksi unjuk  rasa masyarakat  Desa Lubuk Ramo dan Desa Pantai  ke kantor security dan  kantor  PT.TBS    menuntut  peralatan  PETI  yang  dirusak  oleh  security  agar  diganti  rugi. Namun,  tuntutan  tersebut  tidak  mendapat  tanggapan  dari  security  sehingga  masyarakat mengamuk  dan    merusak  pos  satpam  dan  mengeroyok  petugas  yang  menyebabkan  sembilan orang anggota satpam PT TBS mengalami luka luka.
Upayan  penanganan  Penambangan  Emas  Tanpa  Izin  (PETI)  di  Kabupaten  Kuantan Singingi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Pencegahan
1) Sosialisasi tentang pelarangan Aktifitas PETI kepada masyarakat
2) Memberikan  Himbauan  secara  tertulis  tentang  pelarangan  Aktifitas  PETI  dengan dikeluarkannya  surat  himbauan  dari  Kapolsek  Kuantan  Tengah  Nomor  B/08/2013  pada tanggal 7 januari 2013
3) Melakukan pendekatan kepada tokoh – tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh adat agar membantu dalam rangka upaya pemberantasan PETI.
b. Penindakan
1) Melakukan tindakan – tindakan razia di tempat – tempat adanya Aktifitas PETI sekaligus melakukan  pengrusakan  dan  penghancuran  terhadap  barang  bukti  PETI  yang  ditinggal oleh para pelaku  seperti  di  Kuantan Tengah pada tanggal  17 Januari 2013 dan 26 April 2013,  Kecamatan  Singingi  Hilir  24  Januari  2013,  Kecamatan  Singingi  21  Januari  2013, Kecamatan Cerenti 6 Januari 2013, Hulu Kuantan pada tanggal 15 Januari 2013, Kuantan Hilir  pada  tanggal  23  April  2013,  Sentajo  Raya  pada  tanggal  17  April  2013,  Kuantan Mudik pada tanggal 2 Mei 2013 dan Kecamatan Pucuk Rantau pada tanggal 7 Mei 2013.
2) Melakukan evakuasi terhadap barang bukti untuk diamankan dalam rangka prose Lidik / Sidik.
3) Melakukan Patroli dan pengintaian di lokasi – lokasi Aktifitas PETI.
4) Melakukan  proses  hukum  terhadap  para  tersangka  PETI  yang  berhasil  ditangkap  yang pada tahun 2013 telah ditetapkan 13 (tiga belas) tersangka..
Pemulihan  Pasca  Konflik  yakni  secara  bersama-sama  antara  pihak  kepolisian,  pemda Kab.Kuansing,  pihak  TNI,  anggota  DPRD  Kab.Kuasing,  tokoh  masyarakat/tokoh  adat,  dan masyarakat untuk dapat mencarikan solusi bagi para pelaku PETI melalui kegiatan seminar yang dilakukan pada tanggal 27 Mei 2013.

## 2. Konflik sumber daya alam
Konflik  yang  terjadi  di  Kecamatan  Logas  Tanah  Darat  ini  antara  masyarakat  Desa  Giri Sako dengan pihak PT. Kebun Sei Jernih  (PT.KSJ). Kejadian konflik tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal  17 Juli 2013 sekira pukul 11.00 WIB. Sekitar  150 orang Masyarakat Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat yang dipimpin oleh Jumno dan Solohin Cs melakukan aksi unjuk rasa di kebun PT. KSJ dalam bentuk aksi, sebagai berikut:
a. Melakukan pemblokiran jalan masuk ke PT. KSJ  di Simp. Giri Sako.
b. Menghalangi  aktivitas  panen  PT.KSJ,  sampai  adanya  penyelesaian  dengan  masyarakat  Giri Sako.
Konflik ini berawal dari sekelompok  masyarakat Desa Giri Sako yang dipimpin oleh Jamno dan Solihin,  meminta  kepada pihak PT Kebun Sei  Jernih  untuk  membagikan lahan PT. KSJ yang ada    di  Desa  Giri  Sako  seluas  20  %,  sama  halnya  yg  telah  diberikan  kepada    kelompok masyarakat  Pangean  dibawah  Koperasi  Sako  Jati,  kemudian  masyarakat  Giri  Sako  beralasan bahwa  areal  lahan  PT  KSJ,  berada  di  desa  Giri  Sako  Kec.  Logas  Tanah  Darat,  kenapa
masyarakat  Pangean mendapatkan jatah lahan seluas 20 % dari lahan PT. KSJ. Masyarakat Desa Giri Sako menginginkan lahan tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  bekerjasama  dengan  pihak  kepolisian berupaya untuk mencegah konflik yang terjadi antara masyarakat desa dengan pihak perusahaan tidak  mengarah  kepada  tindakan  yang  anarkis.  Selanjutnya  upaya  lain  adalah  menyelesaikan permasalahan dengan cara sebagai berikut:
a. Melakukan  mediasi  dengan  masyarakat  Giri  Sako,  agar  menyampaikan  aspirasi  tersebut  ke DPRD Kabupaten Kuansing dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing.
b. Meminta  kepada  Pemda  Kuansing  untuk  mengaktifkan  kembali  Tim  Penanganan  Konflik Terpadu Daerah Kab. Kuansing.
c. Sampai saat ini penanganan konflik masih berlangsung dan dalam tahap  mediasi
Konflik  sumber  daya  alam  selanjutnya  adalah  Konflik  masyarakat    Desa  Pangkalan Indarung  beserta  Ninik  Mamak  Kec.  Singingi  bersama  pemangku  adatnya  mengklaim  bahwa lahan  kebun  yang  dikerjakan  oleh  pihak  kelompok  Hasan  merupakan  lahan  atau  ulayat  dari masyarakat Desa Pangkalan Indarung yg dijual oleh masyarakat desa Sumpu Kec. Hulu Kuantan kepada  kelompok  Hasan.  Kemudian  pihak  kelompok  Hasan  beranggapan  bahwa  lahan  yang digarap dan dijadikan kebun oleh kelompoknya telah dibeli dari masyarakat Sumpu dengan hak SKGR.    Kelompok  yang  diduga  melakukan  penyerobotan  lahan  desa  Pangkalan  Indarung diperkirakan dari salah satu warga desa Sumpu Kec. Hulu kuantan yaitu Sdr. Jon Alias Efrizon anggota  TNI.  Ketidakjelasan  status  lahan  ini  menyebabkan  sengketa  yang  tidak  dapat diselesaikan  karena  nilai  ekonomis  dari  lahan  tersebut  yang  tinggi  sehingga  masing-masing pihak bersikukuh dengan argumentasinya.
Pencegahan konflik terbuka antara masyarakat desa Pangkalan Indarung dengan kelompok Hasan  dilakukan  oleh  Polres  Kuantan  Singingi  dengan  menyiagakan  anggotanya  di  lokasi pembakaran barak kebun Hasan. Untuk kasus pembakaran diselesaikan dengan jalur hukum dan untuk  menangani  konflik  tersebut  dilakukan  mediasi  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kuantan Singingi dan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.

## 3. Konflik antara karyawan dan pihak perusahaan
Konflik  yang  terjadi  di  Kelurahan  Benai  Kecamatan  Benai  yakni  antara  pihak  PT  Duta Palma Nusantara dengan karyawannya. Konflik ini berawal pada tanggal 17 Januari 2011 yakni
terjadinya mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan karena adanya tuntutan. Tuntutan tersebut antara lain:
a. Gaji atau upah yang tidak dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
b. Seringnya  pemaksaan  bekerja  pada  hari  Minggu  tanpa  perundingan  dengan  karyawan  atau serikat pekerja
c. Hak  untuk  menerima  asuransi  melalui  Jamsostek  yang  tidak  jelas  dilaporkan  oleh  pihak perusahaan
d. Hak  karyawan  yang  mengundurkan  diri  maupun  yang  di  PHK  tidak  dibayarkan  oleh perusahaan.
e. Pekerja yang lanjut usia tetapi masih dipekerjakan (seharusnya sudah pension)
Pada  tanggal  20  Januari  2011  karyawan  melakukan  unjuk  rasa  ke  kantor  DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dan anggota DPRD bersedia melakukan hearing kepada beberapa utusan pengunjuk rasa dan dihadiri oleh pihak perusahaan serta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Pertemuan  tersebut  menghasilkan  beberapa  kesepakatan  penyelesaian  atas  tuntutan  karyawan tersebut seperti:
a. Keterlambatan upah tidak lebih dari tanggal 10 setiap bulannya
b. Untuk lembur bekerja dihari Minggu ditanyakan kesediaan karyawan
c. Memberikan hak karyawan seperti Jamsostek
d. Karyawan  yang  diPutus  Hubungan  Kerja  (PHK)  diberikan  pesangon  sesuai  peraturan perundang-undangan yang berlaku
e. Pekerja yang lanjut usia dipensiunkan
Namun tuntutan karyawan tersebut belum dipenuhi oleh pihak PT.Duta Palma Nusantara sehingga pada tanggal 28 Januari 2013 karyawan melakukan mogok kerja sampai saat ini. Pada saat  mogok  kerja  yang  dilakukan  oleh  karyawan  perusahaan  telah  banyak  bentuk  intimidasi dilakukan  oleh  oknum  PT.DPN  dengan  menekan  serikat  buruh  sampai  menggusur  rumah karyawan  lebih  kurang  100  KK.  Kerugian  harta  benda  diperkirakan  2,9  M  selama  karyawan melakukan mogok kerja. Karyawan yang mogok kerja saat ini tinggal di tempat yang tidak layak dan cenderung tidak diperhatikan oleh pihak yang terkait.
Dampak  dari  mogok  kerja  ini  adalah  banyak  anak-anak  usia  sekolah  yang  tidak mandapatkan pendidikan yang layak. Hal ini mengundang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  Kuantan  Singingi  dan  Komnasham  untuk  datang  kelokasi  mogok  kerja  melihat  secara
langsung  kondisi  anak-anak  tersebut.  KPAI  sebagai  pihak  yang  berkompeten  dalam  hal  ini memberikan  masukan  kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  khususnya melalui Dinas Pendidikan untuk dapat memfasilitasi anak-anak yang putus sekolah.
Selanjutnya  dampak  konflik  tersebut  adalah  karyawan  tidak  terpenuhi  haknya  seperti mendapatkan  pelayanan  kesehatan.  Ibu-ibu  dipengungsian  tidak  mendapatkan  pelayanan kesehatan  seperti  ibu-ibu  hamil  yang  tidak  mendapatkan  pertolongan  dari  petugas  medis sehingga melahirkan anaknya di tempat pengungsian dengan bantuan rekannya. Hal ini sungguh memprihatinkan dan perlu penanganan secara serius dari pihak terkait
Jika  mengacu  pada  Undang-Undang  Penangan  Konflik  Sosial,  konflik  antara  pihak  PT Duta  Palma  Nusantara  dengan  karyawannya  bersumber  dari  kepentingan  ekonomi  karyawan yang  tidak  dipenuhi  oleh  pihak  perusahaan.  Kepentingan  ekonomi  ini  “merembet”  kepada kepentingan  sosial  sehingga  permasalahan  menjadi  kompleks.  Pemenuhan  hak  dan  kebutuhan karyawan  yang  tidak  dilakukan  oleh  pihak  perusahaan  ditambah  dengan  lemahnya  penegakan aturan  oleh  pemerintah  dan  pihak  terkait  menjadi  faktor  yang  menyebabkan  mogok  kerja karyawan sampai saat ini terus berlangsung karena tuntuan belum dipenuhi.
Konflik  antara  pihak  pihak  PT  Duta  Palma  Nusantara  dengan  karyawannya  telah diupayakan untuk didamaikan dengan berbagai upaya yakni:
a. Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi  Riau  Nomor:  TAP.03/DISNAKERTRANSDUK.PK/II/2011  tentang  penetapan santunan  jaminan  kecelakaan  kerja  atas  nama  Sdr.Poniman  karyawan  Divisi  I  Kebun Sei.Kuantan PT. Duta Palma Nusantara harus dibayarkan oleh pihak perusahaan.
b. Hearing dengan  DPRD  Kabupaten  Kuantan  Singingi  pada  tanggal  20  Januari  2011  dengan menghasilkan beberapa kesepakatan.
c. Kesekapakatan  pada  tanggal  25  Januari  2012,  31  Agustus  2012  antara  pihak  PT  Duta Palma  Nusantara  dengan  karyawannya  dengan  mengabulkan  tuntutan  dari  karyawan perusahaan, namun sampai saat ini realisasi kesepakatan tidak dilaksanakan.
d. Perundingan antara pihak PT Duta Palma Nusantara dengan karyawannya serta pengurus Serikat Buruh di kantor PKS Cerenti Subur pada tanggal 4 Desember 2012
e. Pengurus  DPC  Serikat  Buruh  Sejahtera  Indonesia  Kuantan  Singingi  pada  tanggal  15
Januari  2013  menyurati  Komisi  1  DPRD  Kabupaten  Kuantan  Singingi  namun  belum  ada tanggapan.
f. Mediasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Kuantan Singingi dengan menghasilkan sebuah surat anjuran Nomor:560/Dissosnaker-P2HIK/98 pada tanggal 13 Maret 2013 yang berisi anjuran agar karyawan kembali bekerja
g. Perjanjian  Bersama  antara  perusahaan  dan  serikat  buruh  pada  tanggal  25  Maret  2013 tentang kesepakatan dalam menerima sebagian karyawan untuk bekerja kembali.
h. Pada  tanggal  25  Maret  2013  Ketua  Serikat  Buruh  melapor  ke  Polres  Kuantan  Singingi terhadap penggusuran rumah karyawan pada saat mogok kerja
G. Penutup

## 1. Kesimpulan
Konflik  sosial  yang  terjadi  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi  bersumber  dari  kepentingan ekonomi  masyarakat  sehingga  menimbulkan  upaya  untuk  mempertahankan  diri.  Hal  ini  dapat terlihat  dari  masyarakat  yang  berusaha  untuk  memenuhi  kehidupannya  melalui  Penambangan Emas  Tanpa  Izin  (PETI),  upaya  mogok  kerja  dari  karyawan  perusahaan  untuk  menuntut  hak- haknya serta sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Kepentingan ekonomi masyarakat menjadi faktor dominan dalam terjadinya konflik sumber daya alam sehingga dengan pemicu sekecil apapun dapat menyebabkan konflik yang lebih luas lagi.  Penanganan konflik di Kabupaten  Kuantan  Singingi  dilakukan  dengan  musyawarah  untuk  mufakat  dan  juga  melalui mekanisme penegakan hukum.

## 2. Rekomendasi
a. Dalam penyelesaian konflik sosial perlu pelibatan secara aktif kelembagaan adat yang ada di Kabupaten  Kuantan  Singingi  sehingga  dapat  membantu  menyelesaikan  persoalan  dengan mengedepankan kerarifan local.
b. Diharapkan  ketegasan  dan  komitmen  pemerintah  dan  pihak  keamanan  untuk  menyelesaikan konflik.
c. Optimalisasi  peran  Pemerintah  Daerah  dan  Pemerintah  dalam  mensejahterakan  masyarakat sehingga konflik sumber daya ekonomi dapat diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

## Sumber buku
Limbong, Bernhard. 2012. Konflik Pertanahan . Jakarta: Margaretha Pustaka.
Moleong. Lexy J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Rubin, Jeffrey Z dan Dean G.Pruuit; penerjemah Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto. 2004. Teori Konflik Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Surbakti, Ramlan.1992. Memahami Ilmu Politik . Jakarta: Grasindo
Sutrisno, Bernard Dermawan. 2002. Konflik Politik di KPU dalam Pemilu 1999 . Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya
Soekanto, Soerjono. 1987. Sosiologi Suatu Pengantar (Cet.III) . Jakarta: Rajawali

## Sumber Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis (Golongan A) dan Vital (Golongan B)