## Wajah Hukum
Prinsip Kesamaan Hak Dalam Penguasaan Dan Pemanfaatan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Penguasaan Hak Atas Tanah Perkebunan Di Propinsi Jambi)

## Raden Sarwani
Fakultas Hukum Universitas Jambi Correspondence: sarwaniraden@gmail.com
Abstrak. Prinsip kesamaan hak penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah, untuk dijadikan perkebunan yang menjadi  sumber  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  untuk  memperoleh  sesuatu  hak  atas  tanah  yang memberikan  mandat  kepada  negara  untuk  menjaga  keseimbangan  dengan  kewenangan  yang  diberikan  kepada negara  dalam  tindakan  pengurusan,  pengaturan,  pengelolaan  dan  pengawasan  untuk  tujuan  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat,  sehingga  menjamin  adanya  kepastian kesempatan  berusaha  yang  sama  bagi  pelaku  usaha besar,  menengah  dan  kecil  serta  masyarakat  guna  pemanfaatan  tanah  untuk  dijadikan  perkebunan  dengan Mencegah  praktik  monopoli.  Penelitian  ini  bersipat  hukum  normatif  berupa  ketentuan  hukum  positif  tertulis yang  diberlakukan  pada  peristiwa  hukum in  concreto dalam  masyarakat,  sehingga  dalam  penelitiannya  selalu terdapat gabungan dua tahap kajian. Tahap pertama, Pendekatan normatif ( library research ) adalah pendekatan yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama  atau  mempergunakan  data  sekunder  diantaranya  ialah  asas, kaidah,  norma,  dan  aturan  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan  lainnya. Tahap kedua, penerapan pada peristiwa in concreto guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perolehan data melalui data sekunder berupa bahan-bahan hukum dan primer melalui teknik wawancara dilaksanakan langsung dengan cara melakukan wawancara mendalam ( indepth interview ) yang terstruktur (structured interview) .
Kata kunci : Kesamaan, penguasaan dan pemanfaatan dan hak atas tanah
Abstract. The principles of equality of control rights and utilization of land rights, to become plantations which are a source of prosperity for all Indonesian people. to obtain a right to land which gives a mandate to the state to  maintain  a  balance  with  the  authority given to the  state  in the administration, regulation,  management  and supervision  for  the  purpose  of  maximizing  the  prosperity  of  the  people,  thereby  ensuring  the  certainty  of fair business  opportunities  for  large  business  actors,  medium  and  small  as  well  as  community  use  of  land  for plantations  by  preventing  monopolistic  practices.This  research  has  a  normative  legal  nature  in  the  form  of written positive legal provisions that are applied  to legal events in  concreto in society, so that in the research there is always a combination of two stages of study. The first stage, the normative approach (library research) is  an  approach  carried  out  based  on  primary  legal  materials  or  using  secondary  data  including  principles, rules, norms and legal rules contained in laws and other regulations. The second stage is the application of in concreto events in order to achieve the predetermined goals. Obtaining data through secondary data in the form of legal and primary materials through interview techniques is carried out directly by conducting structured in- depth interviews.

## Keywords: similarity, tenure and utilization and land rights

## PENDAHULUAN
Semakin  berkembangnya  ekonomi  maka  kebutuhan  masyarakat  akan  tanah  maka  semakin meningkat, tugas negara dalam menyelenggarakan administrasi pertanahan menetapkan ( beschiking ), mengeluarkan  ketetapan-ketetapan  yang  berisi  kebijakan  dan  mengatur  regulasi  untuk  menciptakan kepastian  hukum  dengan  tujuan  utama  sebagaimana  Pasal  33  UUD  1945  ayat  (3)  bumi  air  dan kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat dan ayat (2) menjelaskan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  058-059-060-063/PUU-II/2004  dan  Nomor  008/PUU- III/2005  tanggal  19  Juli  2005  menegaskan  bahwa  makna “ dikuasai  oleh  negara ” haruslah  diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti  luas  yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan  rakyat  Indonesia  atas  segala  sumber  kekayaan,  termasuk  pula  didalamnya  pengertian kepemilikan  publik  oleh  kolektivitas  rakyat  atas  sumber  kekayaan  dimaksud.  Dalam  hal  ini,  rakyat

## Raden Sarwani, Prinsip Kesamaan Hak Dalam Penguasaan Dan Pemanfaatan Hak Atas Tanah (Studi Kasus
Penguasaan Hak Atas Tanah Perkebunan Di Propinsi Jambi)
secara  kolektif  dikonstruksikan  oleh  UUD  1945  memberikan  mandat  kepada  negara  untuk mengadakan  tindakan  pengurusan,  pengaturan,  pengelolaan  dan  pengawasan  untuk  tujuan  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat,  agar  amanat  “memajukan  kesejahteraan  umum”  dan  “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dapat terwujud.
Sejalan  dengan  Pasal  33  UUD  Negara  RI  tahun  1945  tersebut,  maka  UU  No.  5  tahun  1999 tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  juga  mengatur  mengenai kegiatan ekonomi, dibentuk dengan tujuan untuk:
1. Menjaga  kepentingan  umum  dan  meningkatkan  efisiensi  ekonomi  nasional  sebagai  salah  satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin  adanya  kepastian  kesempatan  berusaha  yang  sama  bagi  pelaku  usaha  besar,  menengah dan kecil;
3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Ketetapan  MPR  RI  No  IX/MPR/2001  tentang  Pembaharuan  Agraria  dan  Pengelolaan  Sumber Daya  Alam  telah  mengamanatkan  perlunya  pembaharuan  agraria  dan  reformasi  agraria,  Pembaruan agraria  mencakup  suatu  proses  yang  berkesinambungan  berkenaan  dengan  penataan  kembali penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  sumberdaya  agraria,  dilaksanakan  dalam rangka  tercapainya  kepastian  dan  perlindungan  hukum  serta  keadilan  dan  kemakmuran  bagi  seluruh rakyat.
Guna mewajibkan Peran dan fungsi negara dalam mewujudkan kesamaan hak tersebut ternyata terdapat ketimpangan struktur kepemilikan dan penguasaan tanah perkebunan di Provinsi Jambi. Data Dinas  Perkebunan,  Dinas  Kehutanan  dan  BPN  dari  tahun  2014  hingga  tahun  2021,  tanah  terlantar pada  kawasan  hutan  produksi  yang  dikelola  menjadi  lahan  perkebunan  dengan  komoditas  karet  dan kelapa  sawit  seluas  478.866,85  hektar,  usaha  peternakan  seluas  991,370  hektar  dan  2000  hektar dengan  komoditas  tanaman  kopi  dan  lada,  dari  keseluruhan  areal  kawasan  hutan  produksi  dan  non hutan  yang  diusahakan  tersebut  yang  memiliki  izin  dalam  bentuk  pola  kemitraan  dan  Hak  Guna Usaha  (HGU)  seluas  461.398,558  hektar, 1 Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  seluas  239,186  hektar  yang digunakan sebagai lokasi pabrik pengolahan CPO, pabrik karet dan terminal.
Tabel 1. Penguasaan dan pemanfaatan Hak Atas Tanah untuk Perkebunan di Provinsi Jambi
hingga Tahun 2021 No Lokasi Kemitraan/pl asma (ha) Perkebunan besar (HGU) (ha) HGB (ha) Jumlah (ha) 1 2 3 4 5 6 7 8 Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Tanjab Barat Kabupaten Tanjab Timur 24.288 70.138 40.756 29.777 7.445 1.749 14.220 2.008 64.276,047 60.654,920 25.333,482 27.110,404 1.041,755 49.277,780 32.922,680 10.400,490 27,9900 60,6749 29,8956 - 14,0007 14,8677 87,7680 - 88.592,037 130.853,595 66.119,378 56.887,404 8.500,756 51.041,648 47.230,448 12.408,490 Jumlah 190.381 271.017,558 235,1969 461.633,755
Sumber: Dinas Perkebunan dan BPN Provinsi Jambi tahun 2021 (data diolah)
1 Luas penutupan lahan Provinsi Jambi tahun 2009 (berdasarkan fenafsiran citra satelit landsat ETM-7) kawasan  non  hutan  yang  telah  menjadi  kawasan  perkebunan  meliputi  hutan  kemasyarakatan  (HK)  seluas 7.586,06  ha,  Hutan  lindung  seluas  2.015,44  ha,  Hutan  produksi  terbatas  (HPT)  seluas  52.206,02  ha,  hutan produksi (HP) seluas 70.103,45 ha dan pada areal pencadangan lain (APL) seluas 408.763,40 hektar Dan yang telah memiliki  perizinan untuk usaha perkebunan yakni  dengan Pola PBS tanaman karet 2,526 ha dan tanaman sawit  111,034  ha,  pola  KKPA  utk  tanaman  karet  109,820  ha  dan  sawit  seluas  235,814  ha,  pola  PIR  TRANS tanaman  karet  seluas  93,523  ha  dan  sawit  seluas  252,207  ha,  Perkebunan  besar  negara  (PIR)  Inti  dan  plasma tanaman  sawit dan karet  12.763 ha, pola perkebunan  besar  negara dengan Pola Non Pir (tanaman teh) seluas 2.624,69 ha
Luas  keseluruhan  tanah  terlantar  pada  kawasan  hutan 2 dan  non  hutan 3 telah  di  gunakan  dan dimanfaatkan  oleh  masyarakat  tanpa  memiliki  legalitas  atau  dalam  kata  lain  “menyerobot  tanah negara secara tidak sah”seluas 14.237,736 hektar 4 , angka ini menurut prediksi kami lebih luas karena luas  tanah  yang  berada  pada  kawasan  Hutan  Produksi  Terbatas  dan  tanah  pada  kawasan  Hutan Produksi  Tetap yang dapat dijadikan  hutan produksi  yang dapat dikonversi 5 serta Areal Penggunaan lain (APL) yang dapat dilepaskan, 6 menjadi lahan perkebunan dengan pola HGU, hak milik serta pola lainnya oleh pemerintah seluas 3.156.060 hektar . 7
Kebijakan  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  yang  tidak  adil  seperti diatas,  telah  menyebabkan  pola  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatannya  menjadi timpang  karena  lebih  pro  kepada  pemilik  modal  dari  pada  petani,  karena  memang  pendekatannya pendekatan  ekonomi  (pembangunan).  Ketimpangan  mana  pada  akhirnya  menimbulkan  sengketa tanah. 8 Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  identifikasi  masaalah  dalam  permasaalahan  ini pertama Apakah  prinsip  kesamaan  hak  terjabarkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  dalam penguasaan  dan  pemanfaatan  hak  atas  tanah  dalam  kegiatan  perkebunan, kedua bagaimanakah perspektif  kedepan  dalam  penguasaan  dan  pemanfaatan  hak  atas  tanah  dalam  kegiatan  perkebunan yang sesuai dengan prinsip kesamaan hak.
Adapun  tujuan  penelitian  ini  ditujukan  untuk  memperoleh  pemahaman  dan/atau  memberikan alternatif  mengenai  penerapan  prinsif  kesamaan  hak  dalam  penguasaan  dan  pemanfaatan  hak  atas tanah dalam peraturan perundangan-undangan di Provinsi Jambi.

## METODE
Penelitian  ini  berupa  penelitian  hukum  normatif-empiris (applied  law  research) 9 bermula  dari ketentuan  hukum  positif  tertulis  yang  diberlakukan  pada  peristiwa  hukum in  concreto dalam masyarakat.  Dalam  metode  penelitian  normatif-empiris  ini  juga  mengenai  implementasi  ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. 10

## Bahan Data
Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang  berupa  wawancara,  dari  individu  atau  kelompok  (orang)  maupun  hasil  observasi  dari  suatu obyek,  kejadian.  Dan  data  sekunder  adalah  sumber  data  penelitian  yang  diperoleh  melalui  media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.
2 PP  No.24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 1  .
3 Kawasan yang tidak merupakan kawasan hutan lagi karena ditelantar oleh perusahaan HPH
4 Angka  selisih  antara  luas  kawasan  non  hutan  yang  telah  dikelola  menjadi  areal  perkebunan  dengan kawasan perkebunan yang telah diberikan izin oleh pemerintah berupa hak guna usaha dan pola kemitraan
5 Peraturan MENHUT  RI Nomor P.33/menhut-II/2010 dijelaskan tentang  tata cara pelepasan kawasan HPK  bahwa pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan pada HPK ,  dengan  kriteria    .
6 Dalam  peraturan  Menteri  Kehutanan  RI  Nomor  P.33/menhut-II/2010  tentang  tata  cara  pelepasan kawasan  hutan  produksi  yang  dapat  dikonversi  pasal  5  ayat  (2)  permohonan  dapat  diajukan  oleh  Mentri, Gubernur,  Bupati/walikota,  pimpinan  badan  usaha  atau  ketua  yayasan    dan  ayat  (4)  badan  usaha  itu  meliputi BUMN,BUMD Badan usaha swasta dan Koperasi.
7 Luas  kawasan  hutan  Provinsi  Jambi  menurut  SK  Menhutbun  RI  Nomor  421/Kpts-II/1999  tanggal  15 Juni  1999  HPT  seluas  340.700  ha,  Hutan  Produksi  Tetap  971.490,  hutan  lindung  191.130  ha  dan  Areal penggunaan lain 3.156.060 ha
8 Ida  Nurlida, Penerapan  Prinsip-Prinsip  Pembaharuan  Agraria  Menurut  Ketetapan  MPR  No.  IX /MPR/2001 tentang pembaharuan agraria , (Disertasi: UGM, 2008), hlm 3
9 http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html,  dikases  pada  tanggal  12 Desember 2022
10 http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html,  dikases  pada  tanggal  12 Desember 2022.

## Tempat penelitian
Adapun  lokasi  Penelitian  ini  di  provinsi  Jambi  dengan  lokasi  utama  Kabupaten  Muaro  Jambi, khususnya di wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu dan Kumpeh Ilir. Alasan lokasi tersebut karena dekat dengan  penulis  serta  persoalan  sengketa  agrarian  di  wilayah  lain  dalam  Provinsi  jambi  cendrung sama. Untuk melengkapi data penelitian ini, juga akan dilakukan penelitian pada Pemerintah Provinsi Jambi,  Kantor  kehutanan  dan  Kantor  Dinas  perkebunan  serta  Kantor  Pertanahan  Nasional  Provinsi Jambi

## Kerangka Teori

## Konsep Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan
Dalam  perkembangannya,  mengingat  kebutuhan  rakyat  untuk  mensejahterakan  kehidupannya semakin  mendesak  dan  semakin  komplek,  maka  timbul  ajaran  negara  hukum  materil (materiele rechstaat), yang  memperkenankan  negara  campur  tangan  lebih  aktif  lagi  untuk  mengurus kesejahteraan rakyatnya. Tipe negara hukum demikian disebut juga negara hukum kemakmuran atau negara kesejahteraan (walfare state/social service state), 11 atau negara hukum modern.
Tujuan  pokok  negara  kesejahteraan  (negara  hukum  modern),  menurut  Muchsan  Tidak  hanya terletak pada mempertahankan hukum (positif), akan tetapi tujuan utama mencapai keadilan sosial (sociale  generechtigheid) bagi  semua  warga  negara.  Oleh  karena  itu,  jika  perlu,  negara  dapat bertindak  diluar  hukum  untuk  mencapai  keadilan  sosial  bagi  seluruh  warga  negara.  Alat adminsitrasi  negara  dalam  melaksanakan  fungsinya (bertuuurzorg) diberi  kebebasan  untuk bertindak (freis ermessen), tanpa harus melanggar asas legalitas dan tidak sewenang-wenang. 12 Dengan  kewenangan  ini,  maka  tugas  negara  dalam  negara  kesejahteraan  adalah  menjaga keamanan dalam arti kata yang luas, yaitu keamanan sosial di segala lapangan kehidupan masyarakat. Pada  bagian  lain  Bagir  Manan,  menjelaskan  tentang  konsep  negara  kesejahteraan  negara  atau pemerintah yang tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, akan tetapi juga sebagai pemikul utama tanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum  dan  sebesar-sebesar  kemakmuran  rakyat. 13 Pada  bagian  lain  ,  Sjahran  Basah,  berpendapat bahwa  tujuan  pemerintah  tidak  semata-mata  di  bidang  pemerintahan  saja,  melainkan  juga  harus melaksanakan  kesejahteraan  sosial  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara  melalui  pembangunan nasional. 14
Kedua  pendapat  diatas,  sejalan  dengan  pendapat  E.Utrecht, 15 yang  menyatakan  bahwa  ruang lingkup  tugas  negara  kesejahteraan  adalah  menjaga  keamanan  dalam  arti  seluas-luasnya  hingga sampai  keamanan  sosial  di  segala  lapangan  kehidupan  masyarakat.  pemerintah  harus  turut  campur secara  aktif  dalam  pergaulan  sosial  sehingga  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dapat  tetap terpelihara.
Konsep  negara  hukum  modern/materil  (negara  kesejahteraan)  ini  dianut  Indonesia,  dengan tujuan terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materil berdasarkan Pancasila dan  UUD  1945;  sehingga  kemudian  disebut  negara  hukum  Pancasila 16 .  Dalam  negara  hukum demikian, maka fungsi/ tugas negara Indonesia adalah: 17
1. Fungsi  keamanan,  pertahanan  dan  ketertiban (defence,  security  and  protecational  function) . Termasuk ke dalam fungsi ini adalah fungsi perlindungan terhadap kehidupan, hak milik dan hak- hak lainnya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undang;
11 Wahyono Padmo, Indonesia Ialah Negara Berdasarkan Atas Hukum , cetakan kedua (Jakarta:Ghalia, 1986), hlm 102
12 Muchsan, Sistem  Pengawasan  Terhadap  Perbuatan  Aparat  Pemerintah  Dan  Peradilan  Tata  Usaha Negara Indonesia , cetakan kedua (Yogyakarta: Liberty: 2000),hlm  70-71
13 Bagir  Manan, Kedaulatan  Rakyat,  Ham  Dan  Negara  Hukum,  Kumpulan  Esai  Guna  Menghormati Prof.Dr.R.Sri Soemantri Mertosoewignjo, SH ., Cetakan pertama (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), hlm 16
14 Sjahran Basah, Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, cetakan kedua (Bandung; Alumni, 1983),hlm 3
15 Utrecht,E., Pengantar  Hukum  Adminsitrasi  Negara  Indonesia ,  cetakan  pertama  (Bandung:  UNPAD, 1960), hlm 22
16 Sjahran Basah, Op cit, hlm 11 17 Ibid, hlm 8
2. Fungsi kesejahteraan (welfare function), termasuk didalamnya (social service and social welafare). Yang  jelas  seluruh  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Fungsi pendidikan (educutional function), termasuk ke dalamnya tugas penerangan umum, nation and character building, peningkatan kebudayaan dan sebagainya; 4. Fungsi  mewujudkan  ketertiban  serta  kesejahteraan  dunia (worl  peace  and  human  welfare) dalam arti luas.
Dengan  demikian,  pada  negara  hukum  Indonesia  yang  berdasarkan  atas  Pancasila  dan  UUD 1945, ada keseimbangan dan keterpaduan antara fungsi reguler dan fungsi pembangunan.
Sri Soemantri Martosoewignjo, 18 unsur atau ciri dasar dari negara hukum yang ditemukan dan diterapkan dalam proses penyelenggaraan pemerintah Indonesia adalah : 1. Pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  harus  berdasarkan  atas  hukum  dan peraturan perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
4. Adanya pengawasan dan badan-badan peradilan (rechterlijke controle)
Sedikit  berbeda  dengan  pendapat  Sri  Soemantri  Martosoewignjo,  Bagir  Manan,  berpendapat ciri-ciri minimal dari suatu negara hukum adalah: 1. Semua tindakan harus berdasarkan atas hukum
2. Adanya ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya;
3. Adanya  kelembagaan  yang  bebas  untuk  menilai  perbuatan  penguasa  terhadap  masyarakat  (badan peradilan yang bebas)
4. Adanya pembagian kekuasaan . 19
Berdasarkan ciri-ciri negara hukum diatas, maka dalam kaitannya dengan masalah penguasaan dan  pemanfaatan  tanah  yang  dapat  mensejahterakan  masyarakat  sejalan  dengan  tujuan  negara Indonesia,  ciri/unsur  negara  hukum  yang  utama  dibutuhkan  adalah  unsur  utama  tindakan stake holders ,  terutama  pemerintah,  harus  berdasarkan  atas  hukum  agar  masyarakat  untuk  memperoleh akses yang adil atas sumber daya tanah untuk menjadi lahan perkebunan, terutama yang ada disekitar wilayahnya.

## HASIL
Dalam  sistem  hukum  pertanahan  di  Indonesia,  UUD  1945  sebagai  landasan  konstitusional terutama  Pasal  33  yang  menjadi  landasan  hukum  dalam  menggerakkan  negara  hukum  kesejahteraan ( walfarestaat )  dalam  mewujudkan  kesamaan  hak  dan  sebagai  sarana  untuk  mengatur  kehidupan bernegara.  Hukum  positif  yang  mengatur  tanah  sebagai  bagian  permukaan  bumi  adalah  Undang- Undang No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok UUPA.
Kesamaan  hak adalah  setiap pelaku usaha perkebunan dapat diberikan kesempatan yang sama untuk  menguasai  dan  memanfaatkan  tanah  untuk  dijadikan  lahan  perkebunan  dan  pelaku  usaha perkebunan  adalah  pekebun  dan  perusahaan  perkebunan  yang  mengelola  usaha  perkebunan  (Pasal  1 ayat (3) UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan).
Setelah Indonesia mengumandangkan Kemerdekaannya 17 Agustus 1945, hukum tanah zaman kolonial  dianggap  tidak  sesuai  lagi  dengan  semangat  kemerdekaan.  Persiapan  segera  dibuat  untuk menciptakan  hukum  tanah  nasional  yang  dapat  mewujudkan  dan  melaksanakan  asas-asas  Pancasila dan  politik  pertanahan  nasional  yang  tercantum  dalam  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945  yang memberikan hak yang sama atas penguasaan dan pemanfaatan tanah kepada seluruh rakyat Indonesia.
Pada  Sistem  hukum  tanah,  hak  penguasaan  atas  tanah  yang  tertinggi  dan  menjadi  induk  bagi hak  penguasaan  atas  tanah  yang  ada  adalah  hak  bangsa  Indonesia  atas  tanah,  yang  termaktub  dalam doktrin  wawasan  nusantara  sebagai  satu  kesatuan  politik,  satu  kesatuan  sosial  budaya,  satu  kesatuan ekonomi  dan  satu  kesatuan  hukum  dapat  mengartikan  hubungan  yang  bersifat  abadi  antara  bangsa
18 Sri Soemantri, Martosoewignjo, Bunga Rampai HTN Indonesia , Cetakan ke empat,(Bandung; Alumni, 192), hlm 32
19 Bagir Manan, Op cit , hlm 19
Indonesia dengan bumi, air dan ruang  angkasa, demikian juga hubungan dengan di  tubuh  bumi baik dalam hal ini tanah dengan negara Indonesia. 20
UUPA  lahir  dalam  rangka  menghapus  politik  agraria  kolonial  adalah  dengan  prinsip  dagang yaitu mendapatkan hasil bumi/bahan mentah dengan harga yang serendah mungkin dan dijual dengan harga setinggi mungkin dengan politik tanam paksa dan hak eigendom serta pemberian hak atas tanah kepada  swasta  dengan  hak erfpacht dan  disisi  yang  lain  rakyat  juga  membutuhkan  tanah  untuk perkebunan.
Tanggung  jawab  negara  terhadap  warga  negaranya  yang  termaktub  dalam  asas  kenasionalan antara lain di bidang penguasaan sumber daya tanah. Negara harus menjamin ketersediaan tanah bagi warga  negaranya  dan  setiap  warga  negara  mempunyai  akses  atas  penguasaan  dan  pemanfaatan bagian-bagian tanah di wilayah negara. Negara harus menjamin agar setiap warga negara mempunyai tanah dalam luasan dan lokasi yang layak. 21
Guna mewujudkan itu UUPA hadir untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia  baik  itu  berorientasi  penguasaan  yang  luas  untuk  kebutuhan  investasi  dengan  kemampuan sumber daya yang dimiliki maupun kepada masyarakat yang secara modal, teknologi dan sumberdaya mempunyai  keterbatasan  untuk  memperoleh  kesempatan  yang  sama  untuk  penguasaan  dan pemanfaatan hak atas tanah.
Kesempatan tersebut adalah pemberian yang sama tersebut bagi seluruh rakyat Indonesia yang bertujuan agar semua rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai sifat komunalistik  religius  sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  kepada  bangsa  Indonesia  dan merupakan kekayaan nasional 22 yang memungkinkan penguasaan secara individual, dengan hak-hak atas  tanah  yang  bersifat  abadi, 23 ini  berarti  bahwa  selama  menjadi  rakyat  Indonesia  memiliki kesamaan hak untuk menguasai dan memanfaatkan tanah (Pasal 1 ayat (1) dan (2).
Kesamaan tersebut tidak berarti dapat dikuasai sepenuhnya untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan  kerugian  oleh  karena  itu  harus  disesuaikan  dengan  keaadaan  dan  sipat  haknya  hingga bermanfaat bagi kesejahteraan bagi yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi kesejahtaraan dan kebahagian  bagi  masyarakat  dan  negara,  dan  hak  atas  tanah  apapun  yang  ada  pada  seseorang  tidak boleh  dipergunakan  dengan  cara  merugikan  atau  menyebabkan  dirugikannya  masyarakat,  harus dipergunakan sesuai dengan keadaan dan sifat dari pada hak yang diberikan oleh negara. 24 UUPA disusun untuk mencegah terjadinya penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang  melapaui  batas  dalam  bidang-bidang  usaha  agraria.  Hal  ini  bertentangan  dengan  asas  keadilan sosial  yang  berprikemanusiaan,  segala  usaha  bersama  dalam  lapangan  agraria  harus  didasarkan  atas kepentingan  bersama  dalam  rangka  kepentingan  nasional  dan  pemerintah  berkewajiban  mencegah adanya  organisasi  dan  usaha-usaha  perseorangan  dalam  lapangan  agraria  yang  bersifat  monopoli swasta,  tetapi  juga  usaha-usaha  pemerintah  yang  bersifat  monopoli  harus  dicegah  jangan  sampai merugikan  rakyat  banyak.  Oleh  karena  itu,  usaha  pemerintah  yang  berisifat  monopoli  hanya  dapat diselenggarakan dengan Undang-Undang.
Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai  bangsa  Indonesia  artinya  bahwa  semua  tanah  yang  ada  dalam  wilayah  negara  Republik
20 AP  Parlindungan, Komentar UUPA , Cetakan kesembilan (Bandung; Mandar Maju, 2008), hlm 40
21 Nur Hasan Ismail, Hukum Agraria  Dalam Tantangan  Perubahan, (Malang, Setara Press, 2018), hlm 88 22 Bersifat    komunalistik  kalau  dalam  hukum  adat  tanah  ulayat  merupakan  tanah-tanah  para  warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, maka hukum tanah nasional semua tanah dalam wilayah negara kita ada tanah bersama semuruh rakyat Indonesiayang telah bersatu menjadi bangsa Indonesia
23. Dalam penjelasan umum disertai penjelasan menyatakan bahwa adapun hubungan antara bangsa dan bumi,  air  dan  ruang  angkasa    Indonesia  adalah  hubungan  bersifat  abadi  ini  berarti  bahwa  selama  rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi air dan ruang angkasa masih ada pula    dalam  keadaan  yang  bagaimanapun  tidak  ada  sesuatu  kekuasaan  yang  akan  dapat  memutuskan  atau meniadakan hubungan tersebut
24 fungsi sosial (Pasal 6) dalam memori penjelasan ditegaskan apakah yang diartikan dengan pernyataan ini bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak boleh dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata  untuk  kepentingan  pribadinya.  Pemakaian  (atau  tidak  dipakainya)  tanah  dengan  cara  merugikan atau  menyebabkan  dirugikannya  masyarakat,  tidak  dapat  dibenarkan.  Hal  ini  berarti,  bahwa  tanah  itu  harus dipergunakan sesuai dengan keadaan dan sifat dari pada haknya.

## Raden Sarwani, Prinsip Kesamaan Hak Dalam Penguasaan Dan Pemanfaatan Hak Atas Tanah (Studi Kasus
Penguasaan Hak Atas Tanah Perkebunan Di Propinsi Jambi)
Indonesia  merupakan  tanah  bersama  rakyat  Indonesia  (hak  kolektif),  yang  bersatu  sebagai  bangsa yang  menjadi  hak  bagi  bangsa  Indonesia  yang  dalam  hukum  adat  disebut  tanah  ulayat  yang merupakan tanah para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, maka hukum tanah nasional semua tanah dalam wilayah negara kita merupakan tanah bersama seluruh rakyat Indonesia yang telah bersatu dalam bangsa Indonesia. 25
Hubungan  bangsa  Indonesia  dengan  tanah  yang  diperjuangkan  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia, tidak  semata-mata  menjadi  hak  dari  pada  pemiliknya  saja,  begitu  juga  tanah-tanah  didaerah-daerah dan  pulau  tidak  semata-mata  menjadi  hak  rakyat  asli  dari  daerah  dan  pulau  yang  bersangkutan  saja. Dengan pengertian demikian maka  hubungan bangsa  Indonesia dengan bumi,  air dan  ruang angkasa Indonesia  merupakan  semacam  hubungan  hak  ulayat  yang  diangkat  pada  tingkatan  yang  paling  atas yaitu  tingkatan  yang  mengenai  seluruh  wilayah  negara  sebagai  tanah  bersama  adalah  peninggalan nenek moyang atau sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.
Tap MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN memberi amanat bahwa penataan penguasaan tanah oleh  negara  diarahkan  agar  pemanfaatannya  dapat  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia,  sedangkan  penggunaan  tanah  dilaksanakan  secara  berencana  guna  mewujudkan kemakmuran  rakyat  yang  sebesar-besarnya  maka  penguasaan  tanah  perlu  memperhatikan  hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial  hak  atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah,  termasuk berbagai upaya untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat.
Kesamaan  hak  dalam  pengusaan  hak  atas  tanah  untuk  perkebunan  Pasal  2  poin  f  UU  No.  39 tahun  2014  disebutkan  bahwa  asas  kebersamaan  bahwa  penyelenggaraan  perkebunan  menerapkan kemitraan  secara  terbuka  sehingga  terjalin  saling  keterkaitan  dan  saling  ketergantungan  secara sinergis  antara  pelaku  usaha  perkebunan.  Bentuk  kemitraan  dalam  mewujudkan  kebersamaan  dalam pemberdayaan  perkebunan 26 dilakukan  kemitraan  antara  perusahaan  perkebunan  dengan  pekebun yang  saling menguntungkan, saling menghargai,  saling bertanggung  jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
Pekebun  adalah  Perseorangan  warga  negara  Indonesia  yang  melakukan  usaha  perkebunan dengan  skala  tidak  mencapai  skala  tertentu  dan  perusahaan  perkebunan  adalah  pelaku  usaha perkebunan  warga  negara  Indonesia  secara  perseorangan  atau  badan  hukum  yang  didirikan  menurut hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di  Indonesia  yang  mengelola  usaha  perkebunan  dengan  skala tertentu. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal yang diwajibkan memiliki izin usaha.
Untuk  memperjelaskan  pengertian  hak  secara  perseorangan  terutama  dalam  melakukan  usaha dijelaskan dalam Pasal 1 dan Pasal 5 UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 1 angka (4)  yang  dimaksud  penanaman  modal  adalah  perseorangan  atau  badan  usaha  yang  melakukan penanaman  modal  yang  dapat  berupa  penanam  modal  dalam  negeri  dan  penanam  modal  asing  dan bentuk  badan  usaha  yang  dimaksud  dengan  usaha  persorangan  dijelaskan  dalam  Pasal  5  ayat  (1) Penanaman  modal  dalam  negeri  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  badan  usaha  yang  berbentuk  badan hukum,  tidak  berbadan  hukum  atau  usaha  perseorangan,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Pelaku  usaha  perkebunan  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  (9)  UU  No.  39  Tahun 2014  tentang  perkebunan  adalah  pekebun  dan/atau  perusahaan  perkebunan  yang  mengelola  usaha perkebunan, sedangkan pengertian perusahaan perkebunan pada angka (10) adalah badan usaha yang berbadan  hukum,  didirikan  menurut  hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di  wilayah  Indonesia  yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
Kesempatan  adalah  pemberian  akses  oleh  pemerintah  baik  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah  untuk  diberikan  izin  untuk  menguasai  dan  memanfaatkan  tanah  untuk  dijadikan lahan perkebunan.
25 Konsepsi hukum tanah  nasional yang dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUPA 1960
26 dijelaskan  dalam  Pasal  57  ayat  (1)  yakni  Untuk  pemberdayaan  Usaha  Perkebunan,  perusahaan perkebunan  melakukan  kemitraan  usaha  perkebunan  yang  saling  menguntungkan,  saling  menghargai,  saling bertanggung  jawab,  serta  saling  memperkuat  dan  saling  ketergantungan  dengan  Pekebun,  karyawan,  dan masyarakat sekitar Perkebunan.
Perkebunan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  hukum  pertanahan  atau  hukum  agraria. 27 Terkait dengan hukum agraria terutama mengenai hak atas tanah bagi perkebunan, diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 sebagaimana telah dirobah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun  2014  tentang  Perkebunan  yang  mengatur  bahwa  “dalam  rangka  penyelenggaraan  usaha perkebunan,  kepada  pelaku  usaha  perkebunan,  kepada  pelaku  usaha  sesuai  dengan  kepantingannya dapat  diberikan  hak  atas  tanah  yang  diperlukan  untuk  usaha  perkebunan  berupa  hak  milik,  HGU, HGB dan hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Penjabaran  Prinsif  Kesamaan  Hak  Dalam  Penguasaan  Dan  Pemanfaatan  Tanah  Bagi Perseorangan
Sebagaimana  telah  disampaikan  sebelumnya,  bahwa  kesamaan  hak  dalam  penguasaan  dan pemanfaatan  tanah  secara  perseorangan  meliputi  petani  pekebun  dan  pelaku  usaha  perkebunan  yang melakukan  kegiatan  penanaman  pada  lahan  tanah  yang  dikuasai  negara 28 yang  dilakukan  oleh masyarakat pekebun dengan tanaman sawit dan karet.
Pembahasan mengenai penjabaran kesamaan hak dalam penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah bagi perseorangan itu dalam undang-undang sebagai berikut:

## Hak persorangan dalam Ketentuan Pokok UUPA 1960
“Orang”  ( person )  dalam  dunia  hukum  adalah  subyek  hukum  atau  pendukung  hak  dan kewajiban.  Setiap  manusia  adalah  pembawa  hak  (subyek  hukum)  dan  mampu  melakukan  perbuatan hukum  atau  mengadakan  hubungan  hukum  yang  harus  diikuti  dengan  adanya  kecakapan  hukum ( rechsbekwaamheid ) dan kewenangan hukum ( rechtsbevoedgheid ), dua macam subyek hukum dalam pengertian hukum adalah :
1. Natuurlijke Persoon ( natural person ) yaitu manusia pribadi (Pasal 1329 KUHPerdata). 2. Rechtspersoon ( legal entitle ) yaitu badan usaha yang berbadan hukum (Pasal1654 KUHPerdata). Dari  fungsi  sosial  setiap  hak  atas  tanah  berarti  bahwa  kepentingan  perseorangan  tidak  ada artinya  sama  sekali  dan  terdesak  oleh  kepentingan  masyarakat,  hak  perseorangan  dalam  Pasal  6 UUPA 1960 merumuskan “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa tidak hanya hak milik yang mempunyai fungsi sosial, melainkan semua hak atas tanah  tidak  dapat  dibenarkan  bahwa  tanahnya  itu  akan  dipergunakan  (atau  tidak  dipergunakan) semata-mata  untuk  kepentingan  pribadinya  apalagi  kalau  hal  itu  menimbulkan  kerugian  bagi masyarakat.
Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan  keadaannya dan sifat dari pada  haknya,  sehingga bermanfaat, baik bagi kesejahteraan maupun keadilan bagi yang mempunyai maupun bagi masyarakat dan  negara,  akan  tetapi  dalam  konteks  itu,  ketentuan  tersebut  tidak  berarti  bahwa  kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-undang pokok agraria  memperhatikan  pula  kepentingan-kepentingan  perseorangan.  Kepentingan  masyarakat  dan kepentingan  perseorangan  haruslah  saling  mengimbangi  sehingga  akhirnya  tercapi  tujuan  pokok kemakmuran, keadilan dan kebahagian bagi seluruh rakyat (Pasal 2 ayat (3) UUPA).
Hak-hak  perseorangan  atas  tanah  menurut  konsepsi  hukum  tanah  nasional  yang  pada hakikatnya  adalah  konsepsi hukum adat. Menurut  konsepsi hukum adat semua  hak atas  tanah bukan hanya berisikan wewenang, melainkan sekaligus kewajiban untuk memanfaatkannya. 29 (Pasal 9 ). Konsepsi  hukum  adat  diwujudkan  dalam  hak  ulayat.  Menurut  Budi  Harsono  hak  ulayat merupakan  serangkaian  wewenang  dan  kewajiban  suatu  masyarakat  hukum  adat  yang  berhubungan dengan  tanah  yang  terletak  dalam  lingkungan  wilayahnya,  yang  merupakan  pendukung  utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. 30
27 Dalam ketentuan UUPA Pasal 16  secara umum menyebutkan tentang  hak-hak atas tanah meliputi a. hak milik b.HGU, c. HGB, d. Hak Pakai dan e.Hak sewa, f. Hak membuka tanah, g.Hak Memungut hasil hutan, h.hak-hak lain yang tidak termasuk dalam             hak-hak tersebut akan ditetapkan dengan UU.
28 . Menurut Maria Sumardjono, dalam konsepsi hukum tanah nasional dikenal 3 (tiga) entitas berkenaan dengan status tanah yakni tanah negara,tanah hak dan tanah ulayat . op.cit ,      hlm 18
29 Budi Harsono, op. cit., hlm 285-286
30 Ibid , hlm 187

## Raden Sarwani, Prinsip Kesamaan Hak Dalam Penguasaan Dan Pemanfaatan Hak Atas Tanah (Studi Kasus
Penguasaan Hak Atas Tanah Perkebunan Di Propinsi Jambi)
Hak  ulayat  dapat  berlaku  kedalam  dan  berlaku  keluar,  berlaku  kedalam  berarti  anggota masyarakat  dapat  mengambil  keuntungan  dari  tanah,  tumbuh-tumbuhan  dan  binatang  yang  terdapat disitu.  Hak  ulayat  ini  mempunyai  hubungan  yang  timbal  balik  dengan  hak  perseorangan,  bila  hak perorangan  kuat,  hak  ulayatnya  melemah,  sebaliknya  bila  seseorang  yang  meninggalkan  hak perorangannya, maka hak ulayat berlaku kembali.
Berlaku  keluar  berarti  bahwa  “orang  luar”  hanya  boleh  memunggut  hasil  tanah  dan  lain-lain dalam  lingkungannya  sesudah  mendapat  izin  dari  kepala  adat  atau  masyarakat  dan  membayar  uang pengakuan  yang  disebut recognitie (mesi).  Setelah  berlakunya  UUPA,  hak  ulayat  menurut  Pasal  3 masih tetap diakui dengan syarat :
1. Sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya masih ada.
2. Pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional
3. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain lebih tinggi.
Demikian juga menurut konsepsi hukum tanah nasional dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA : “Bumi, air  dan  ruang  angkasa  termasuk  kekayaan  alam  didalamnya  pada  tingkat  tertinggi  dikuasai  oleh negara”  yang  termasuk  penguasaan  oleh  negara  yaitu  “atas  dasar  hak  menguasai  dari  negara  atas tanah  sebagai  yang  dimaksud  dalam  Pasal  2  ditentukan  adanya  macam-macam  hak  atas  permukaan bumi,  yang  disebut  tanah,  yang  dapat  diberikan  kepada  dan  dipunyai  oleh  orang-orang,  baik  sendiri maupun bersama-sama dengan orang  lain  serta badan  hukum” (Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 20 UUPA). Pemegang  hak  diberikan  wewenang  secara  umum  untuk  menggunakan  tanahnya  sekedar  diperlukan untuk  kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan  tanah dalam batas-batas tertentu (pasal 4 ayat (2) UUPA).
Kelanjutan  dari  Pasal  4  ayat  (1)  dalam  pemberian  hak  kepada  perseorangan  diatur  dalam ketentuan Pasal 16 serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebut dalam Pasal 53. Pasal 53  UUPA  Sesuai  dengan  asas  yang  diletakkan  dalam  pasal  5  UUPA,  bahwa  hukum  pertanahan nasional  didasarkan  atas  hukum  adat, 31 maka  penentuan  hak-hak  atas  tanah  dan  air  dalam  pasal  ini didasarkan  pula  atas  sistimatik  dari  hukum  adat, 32 yang  merupakan  wewenang  khusus  untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya.

## Hak Guna Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan kecil Perseorangan
PP  40  tahun  1996  tentang  Hak  guna  usaha,  Hak  guna  bangunan  dan  Hak  pakai  atas  tanah menjelaskan  sabyek  HGU  warga  negara  Indonesia  dan  badan  hukum,  maka  jika  diperinci  bahwa warga  negara ini dijelaskan dalam Permentan No. 5 tahun 2019 tentang perkebunan meliputi Pelaku Usaha  adalah  perseorangan  atau  non  perseorangan  yang  melakukan  usaha  dan/atau  kegiatan  pada bidang tertentu.
Jenis  usaha  Perseorangan  yang  dimaksud  disini  adalah  suatu  jenis  badan  usaha  komersil  atau perusahaan  yang  memang  dipunyai  oleh  seorang  pengusaha  dengan  skala  usaha  mikro,  kecil  dan menengah. UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa Usaha Mikro kecil yakni usaha produktif  milik  orang  perorangan  dan/atau  badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha Mikro, 33 kecil 34 dan menengah
31 hak-hak tanah adat dalam hak perseorangan ialah hak yang diberikan kepada warga desa ataupun orang luar atas sebidang tanah  yang  berada diwilayah  hak ulayat persekutuan  yang  berasangkutan.  Hak  ini termasuk dalam  hak  ulayat,  dan  merupakan  hak  pribadi  kodrati  atas  lingkungan  tanah  dari  masyarakat  hukum  adat, dimana ia menjadi anggotanya.
32. Tata  susunan  dan  hirarkis  hak-hak  penguasaan  atas  tanah  dalam  hukum  adat  adalah  sbb:          1. Hak ulayat  masyarakat  hukum  adat  ,  sebagai  hak  penguasaan  yang  tertinggi,  beraspek  hukum  keperdataan  dan hukum publik; 2. Hak kepada adat dan para tetua adat, yang  bersumber pada  hak ulayat dan  beraspek hukum publik semata; 3. Hak-hak atas tanah, sebagai hak-hak individual yang secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak ulayat beraspek hukum keperdataan.
33 memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha;  atau  b.  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
34 Kriteria Usaha  Kecil adalah sebagai  berikut:a. memiliki kekayaan  bersih  lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidaktermasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki  hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyarlima ratus juta rupiah).

## Raden Sarwani, Prinsip Kesamaan Hak Dalam Penguasaan Dan Pemanfaatan Hak Atas Tanah (Studi Kasus
Penguasaan Hak Atas Tanah Perkebunan Di Propinsi Jambi)
Disamping  hak  milik,  pemberian  hak  penguasaan  dan  pemanfaatan  tanah  bagi  perseorangan dapat diberikan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) dijabarkan dalam Pasal 16 jo Pasal 28 dan 34 UUPA.  HGU  adalah  hak  untuk  mengusahakan  tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh  negara  guna perusahaan  pertanian,  perikanan  dan  peternakan  dengan  luasan  paling  sedikit  5  hektar  dan  jika luasnya 25 hektar 35 atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik,  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  dan  harus  didaftarkan. 36 Hak  ini  adalah  hak  yang  khusus untuk  mengusahakan  tanah  yang  bukan  miliknya  sendiri  guna  perusahaan  pertanian,  perikanan  dan peternakan.

## Pemberian HGU mikro kecil perseorangan karena penetapan pemerintah
Hak  Guna  Usaha  dapat  terjadi  dengan  Penetapan  Pemerintah  yang  berasal  dari  tanah  yang dikuasai  langsung  oleh  negara  yang  diberikan  pemerintah  sebagai  Hak  Guna  Usaha  kepada  yang memerlukannya atas permohonan yang telah diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. 37
Hak  Guna  Usaha  juga  terjadi  karena  konversi  yakni  hak erfpacht untuk  perusahaan  kebun besar,  yang  ada  pada  mulai  berlakunya  UUPA  menjadi  Hak  Guna  Usaha  untuk  sisa  waktunya, selama-lamanya  20  tahun.  Hak-hak  atas  tanah  seperti  hak agrarisch  eigendom ,  hak  milik  adat,  hak grant sultan, hak usaha atas bekas tanah partikulir dan hak-hak lainnya, apabila yang mempunyai hak tidak memenuhi syarat untuk memiliki hak  milik, sejak mulai berlakunya UUPA menjadi Hak Guna Usaha bila tanahnya merupakan tanah pertanian. 38
Penataan  penguasaan  tanah  oleh  negara  diarahkan  agar  pemanfaatannya  dapat  mewujudkan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  dimana  penataan  penggunaan  tanah  perlu memperhatikan  hak-hak  rakyat  atas  tanah,  fungsi  sosial  hak  atas  tanah,  batas  maksimum  pemilikan tanah,  termasuk  berbagai  upaya  untuk  mencegah  pemusatan  penguasaan  tanah  yang  merugikan kepentingan rakyat.
Pasal  30  UUPA  jo  Pasal  2  PP  40  tahun  1996  menjelaskan  Guna  mewujudkan  keadilan  sosial tersebut  maka  yang  dapat  mempunyai  hak  sebagai  subjek  Hak  Guna  Usaha  warga  negara  Indonesia dan  badan  hukum  yang  didirikan  menurut  hukum  Indonesia  pengertian  warga  negara  menunjukkan bahwa  secara  perseorangan  WNI  dan  berkedudukan  di  Indonesia  luas  minimum  tanah  yang  dapat diberikan HGU untuk perseorangan adalah 5 hektar dan luas maksimum 25 hektar ( Pasal  5 ayat (1) dan ayat (2) UUPA ).
Dalam  penjelasan  disebutkan  hak  ini  khusus  untuk  mengusahakan  tanahnya  yang  bukan miliknya sendiri dan dari cakupan luas yang  dapat diusahakan tersebut maka dengan tujuan efisiensi ditentukan bahwa mengenai tanah  yang luasnya 25 hektar atau lebih  harus ada investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik. Ini tidak berarti bahwa tanah-tanah yang luasnya kurang dari 25 hektar boleh dilakukan dengan teknologi sederhana .
Kewenangan  pemberian  izin  badan  instansi  yang  dapat  memberikan  hak  untuk  memperoleh penguasaan  tanah  bagi  perseorangan  menyatakan  bahwa  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional Provinsi memberi keputusan mengenai pemberian berwenang menerbitkan SKPH atas tanah
35 Pemberian  Hak  Guna  Usaha  secara    perseorangan  dalam  kebijakan  pemerintah  dimulai  dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian  Hak  Atas  Tanah    dijelaskan  dalam  pasal  14  bahwa  HGU  dapat  diberikan  atas  tanah  negara  yang luasnya tidak kurang dari 5 hektar dan pada hurup (b)  diberikan kepada WNI  jika luasnya tidak melebihi 25 hektar  dan  ini  dapat  diartikan  bahwa  perseorangan  dapat  memiliki  HGU  dengan  luas  5  hingga  25  hektar.  dan kebijakan ini dipertegas dalam PP 40 tahun 1996.
36 Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  diatur  lebih  lanjut  pada  Pasal  6  dan  Pasal  7 sebagai  berikut  (1)  Hak  Guna  Usaha  diberikan  dengan  Keputusan  Pemberian  Hak  oleh  Menteri  atau  Pejabat yang  ditunjuk  (2)  Pemberian  Hak  Guna  Usaha  tersebut  wajib  didaftar  dalam  Buku  Tanah  pada  Kantor Pertanahan.  (3)    Hak  Guna  Usaha  terjadi  sejak  didaftarkan  oleh  KantorPertanahan  dalam  Buku  tanah  sesuai dengan  ketentuanPeraturan  Perundang-undangan  (Pasal  29  PeraturanPemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  yang menyebutkan bahwa tujuan dari pendaftaran tersebut adalah untuk melakukanpembukuan atas Hak Guna Usaha yang telah diberikantersebut).
37 K.Wantjik Saleh, Hak Anda atas Tanah , (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1977) , hlm 41
yang  luasnya  tidak  lebih  dari  200  hektar  dan  lebih  dari  200  hektar  kewenangan  ada  pada  Menteri Agraria Kepala BPN RI. 39
Proses  pemberian  HGU  secara  perseorangan  harus  memenuhi  beberapa  persyaratan  teknis antara  lain  Pembuktikan  dengan  data  yuridis  dan  data  fisik  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  atas  tanah  yang  akan  diajukan  sebagai  lokasi  HGU, 40 yang  dimaksud pembuktian tersebut meliputi data fisik yang berisi keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang didaftar, termasuk keterangan bangunan atau bagian bangunan di atasnya dan data yuridis yakni  mengenai  keterangan  mengenai  status  hukum  bidang  tanah  yang  didaftar,  pemegang  haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. 41

## Pemberian  hak  penguasaan  dan  pemanfaatan  untuk  HGU  mikro  kecil  perseorangan  pada kawasan hutan
Salah  satu  tanah  yang  dapat  diberikan  hak  penguasaan  HGU  persorangan  adalah  pada  tanah negara.  Tanah  negara  adalah  tanah  yang  tidak  terdapat  penguasaan  pihak  lain,  dibuktikan  dengan pernyataan  penguasaan  fisik  dari  pemohon  dengan  disaksikan  oleh  tokoh  masyarakat  dan  diketahui oleh  Lurah  atau  Kepala  Desa  setempat  atau  nama  lain  yang  serupa  dengan  itu  (Pasal  6).  Aturan  ini memperjelaskan  pengertian  tanah  negara  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  PP  No.40  tahun  1996  bahwa  tanah negara  adalah  kawasan  hutan,  yang  harus  dikeluarkan  dari  statusnya  sebagai  kawasan  hutan. Perobahan  status  dari  kawasan  hutan  dikeluarkan  menjadi  peruntukan  lain  (APL)  membutuhkan proses yang cukup panjang.
Ketentuan  tersebut  merupakan  satu  kemajuan  dan  harapan  yang  cukup  menggembirakan  bagi petani perkebunan terutama bagi masyarakat yang secara sepihak menguasai tanah secara adat melalui tebang  tebas  terutama  pada  kawasan  hutan  yang  dikuasai  negara  secara  langsung  dengan  luas  5 hingga 25 hektar untuk memanfaatkan tanah  dengan pola hak guna usaha (HGU) dengan  pengakuan hak  oleh  kepala  desa  dalam  bentuk  Surat  Keterangan  Tanah  (SKT)  dan  disaksikan  oleh  tokoh masyarakat.
Bentuk  lain  perolehan  hak  yakni  pada  Tanah  Ulayat  maka  harus  terlebih  dahulu  diperoleh persetujuan tertulis dari Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan untuk dilepaskan menjadi Tanah Negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  (pasal  7),  sedangkan  pada  tanah merupakan daerah transmigrasi yang belum  memiliki sertipikat maka  harus memperoleh  penyerahan dari  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  transmigrasi,  bagi  tanah yang belum diterbitkan sertipikat Hak Milik (Pasal 8).
Keputusan  Menteri  Agraria  ini  lebih  memperjelas  tentang  pembagian  kewenangan  dalam pemberian  hak  yang  semula  diatur  dalam  Permen  Agraria/Kepala  BPN  No.3  Tahun  1999  Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Kewenangan pemberian, perpanjangan atau pembaruan Hak Guna Usaha dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan.  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  dengan  luas  tanah  sampai  dengan  25  Ha (duapuluh  lima  hektar),  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  dengan  luas  tanah  lebih  dari  25  Ha  (duapuluh lima  hektar)  sampai  dengan  250  Ha  (dua  ratus  lima  puluh  hektar)  dan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala BPN .
Hak penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah pada kawasan hutan tidak diatur secara tegas dalam  Undang-Undang  No.  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan,  Pasal  4  ayat  (2)  dijelaskan penguasaan  hutan  oleh  negara  memberi  wewenang  kepada  pemerintah  untuk  menetapkan  status
39 diatur  dalam Pasal 8 Permen  Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1999 dan  jika  lua tanahnya  lebih  dari 200  hektar  Prosedur  atau  tatacara  pemberian  hak  atas  tanah  secara  individual  atau  kolektif  dijelaskan  pada bagian  ke  satu  bab  II  Permen  Agraria/Kepala  BPN  No.9  tahun  1999  bahwa  pemberian  hak  secara  individual mapun pemberian hak atas sebidang tanah kepada seseorang atau sebuah badan hukum secara bersama sebagai penerima  hak  bersama  yang  dilakukan  dengan  suatu  penetapan  hak    dan  syarat-syarat  terjadinya  HGU  diatur dalam Pasal 17 sampai dengan 31Permen ini.
40 PermenAgraria/Kepala  BPN  No.7  Tahun  2017  Tentang    Pengaturan  Dan  Tata  Cara  Penetapan  Hak Guna Usaha  Pasal 4 .
41 Pasal  1  angka  6  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  (PP  No. 24/1997), diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. Tata cara permohonannya adalah dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut. Permintaan tersebut dipenuhi setelah disetujui olehKepala Kantor Pertanahan
wilayah  tertentu  sebagai  kawasan  hutan  atau  bukan  kawasan  hutan  dan  mengatur  dan  menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum.
Dalam hubungannya dengan masalah pemberian  hak pada kawasan  hutan diperjelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan,  dijelaskan  tentang  kawasan  hutan  yakni  wilayah  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 ayat (2) ).
Kawasan  hutan  meliputi  meliputi  kawasan  hutan  yang  memiliki  fungsi  pokok  sebagai  hutan konservasi,  hutan  lindung  dan  hutan  produksi  (Pasal  4  ayat  (1)  ).  Kawasan  hutan  produksi  meliputi hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi.
Dalam  PP  No.40  tahun1996  tentang  pemberian  hak  HGU,  HGB  dan  Hak  pakai  pada  Pasal  4 ayat  (2) 42 dijelaskan  tentang  bahwa  tanah  yang  berada  dalam  kawasan  hutan  apabila  akan  diberikan sesuatu  hak  harus  dikeluarkan  dahulu  dari  kawasan  hutan.  Tentu  kita  melihat  kawasan  hutan  mana yang memungkinkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan dan dapat diberikan hak atas tanah, maka kawasan hutan produksi yang dapat dikonversilah yang dapat diberikan hak atas tanah tersebut karena secara  tata  ruang  dapat  dicadangkan  untuk  pembangunan  diluar  kegiatan  kehutanan  dan  pada Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia No. P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016  Tentang  Tata  Cara  Pelepasan  Kawasan  Hutan  Produksi  Yang Dapat Dikonversi Pasal 3 ayat butir (r) kegiatan diluar kehutanan itu salah satunya pembangunan pada sektor perkebunan .
Pemberian hak atas tanah pada kawasan hutan dimulai dari perubahan peruntukan lahan untuk pemberian  hak  untuk  penguasaan  dan  pemanfaatan  hak  atas  tanah  dalam  kawasan  hutan  berupa perubahan  peruntukan  kawasan  hutan  Pasal  6  Peraturan  Pemerintah  No.104  tahun  2015  dapat dilakukan  secara  parsial  dan  untuk  wilayah  Provinsi  lahan  khususnya  untuk  dijadikan  lahan perkebunan  bagi  perseorangan.  Secara  parsial  dijelaskan  bahwa  perubahan  dapat  dilakukan  melalui tukar  menukar  kawasan  hutan  dan  pelepasan  kawasan  hutan  dan  untuk  memperoleh  perubahan kawasan hutan ( Pasal 7).
Pengajuan  permohonan  dapat  diajukan  oleh  Menteri  atau  setingkat  Menteri,  Gubernur  atau Bupati/Walikota, pimpinan badan hukum dan perseorangan, kelompok orang atau masyarakat (pasal 8 ayat (1) dan (2).
Luasan  yang  untuk  masyarakat  secara  perseorangan  untuk  dapat  memperoleh  pemanfaatan kawasan hutan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No:P.51/Men.Lhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat  Dikonversi,  Pasal  5  ayat  (1)  komposisi  80%  (delapan  puluh  perseratus)  untuk  perusahaan perkebunan,  dan  20%  (dua  puluh  perseratus)  untuk  kebun  masyarakat  dari  total  luas  Kawasan  HPK yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan.
Perkebunan tidak dapat dipisahkan dari hukum pertanahan atau hukum agraria. Terkait dengan hukum agraria terutama mengenai hak atas tanah bagi perkebunan, diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No.  39  tahun  2014  tentang  Perkebunan  yang  mengatur  bahwa  “pelaku  usaha  perkebunan  dapat diberikan  hak  atas  tanah  untuk  usaha  perkebunan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Pemberian  hak  atas tanah perkebunan bagi perseorangan dapat diberikan  kepada pelaku  usaha perkebunan  yang  meliputi  pekebun  dan/atau  perusahaan  perkebunan  yang  mengelola  usaha perkebunan  dan  perseorangan  disini  dapat  disebutkan  sebagai  pekebun  adalah  orang  perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu (Pasal 1 dan 5 ayat (8) dan (9) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014).
Pasal 39 ayat (1) dijelaskan usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh  wilayah NKRI  oleh pelaku usaha perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing. Dari pasal ini dapat kita tafsirkan bahwa hak perseorangan sudah tercakup dalam pengertian pelaku usaha perkebunan boleh melakukan usaha  perkebunan  dan  Pasal  14  ayat  (1)  batasan  luas  maksimum  dan  luasan  minimum  penggunaan lahan ditetapkan oleh pemerintah.
42 PP 40 tahun 1996 pasal 4 ayat (2) :  “dalam  hal  tanah   yang akan diberikan dengan HGU  itu adalah tanah  negara  yang  merupakan  kawasan  hutan,  maka  pemberian  HGU  dapat  dilakukan  setelah  tanah  yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.
Peraturan  Menteri  Pertanian  RI  No.  98/Permentan/OT.140/9/2013  tentang  pedoman  perizinan usaha  perkebunan,  sebagaimana  telah  dirobah  dengan  Permentan  No.  5  tahun  2019  rekomendasi tentang  kesesuaian  perencanaan  pembangunan  oleh  Bupati/walikota  dan  Gubernur  salah  satunya menjelaskan  tentang  status  kepemilikan  tanah.  bukti  kepemilikan  tanah  bagi  masyarakat  sangat penting karena begitu banyak lahan masyarakat  yang dikelola  tanpa bukti  kepemilikan  hak sehingga proses  pembinaan  dari  pemerintah  sangat  sulit  dilakukan  maka  dengan  dimunculkannnya  pasal  ini peluang  masyarakat  untuk  melegalkan  status  kepemilikan  dan  penguasaan  atas  tanah  khsusnya  bagi lahan perkebunan dapat diberikan.

## Perspektip ke depan dalam kesamaan penguasaan dan pemanpaatan hak atas tanah.
Perspektip pengaturan kesamaan penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah dalam penelitian ini  akan  mengkaji  perihal  1)  perspektif  ke  depan  dalam  kesamaan  hak  dalam  penguasaan  dan pemanfaatan  tanah  perkebunan  bagi  perseorangan;  2)  perspektif  ke  depan  kesamaan  hak  dalam penguasaan  dan  pemanfaatan  tanah  perkebunan  bagi  pelaku  usaha  perkebunan  berbadan  hukum  ;  3) perspektif  ke  depan  dalam  Pemberian  akses  oleh  pemerintah  baik  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah untuk diberikan izin.
Berbicara mengenai prinsip kesamaan hak dalam penguasaan dan pemanfaatan  hak atas tanah tidak  dapat  dilepaskan  dalam  rumusan  sila-sila  Pancasila  terdapat  kata-kata  adil.  Sila  ke  lima berbunyi:  Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia  dan  Pasal  33  UUD  1945  ayat  (4)  bahwa Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Selanjutnya  Prinsip-prinsip  tersebut  harus  dilaksanakan  dalam  pembaharuan  agraria  dan pengelolaan  sumberdaya  alam  berdasarkan  Pasal  5  Tap  MPR  Nomor  IX/MPR/2001  tentang Pembaruan  agraria  dan  pengelolaan  sumberdaya  alam  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  antara  lain  butir  (f).  mewujudkan  keadilan  dalam  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam;
Menurut  Maria  SW  Sumarjono  menjelaskan  bahwa  terdapat  tiga  prinsip  keadilan  terkait distribusi  sumber  daya  alam  dalam  rangka  mewujud  keadilan  sosial,  dalam  hal  ini  penguasaan  dan pemanfaatan hak atas tanah tanah, yakni 1. Keadilan berdasarkan hak (keadilan komutatif)
Prinsip keadilan berdasarkan hak mengandung dimensi yaitu memberikan manfaat yang sama bagi setiap orang,
2. Keadilan berdasarkan kemampuan/jasa dan kebutuhan, prinsip keadilan berdasarkan kermampuan kemampuan modal awal yang berbeda.
3. Keadilan  korektif  atau discrimination yang  bermaksud  untuk  memberikan  perhatian  yang  lebih kepada kelompok yang paling diuntungkan karena perbedaan modal awal itu, agar keseimbangan relatif itu dapat dicapai. 43
Perspektif  kedepan  dalam  kesamaan  hak  sebagaimana  prinsif  keadilan  maka  peran  dan tanggung  jawab  negara  terhadap  warga  negaranya  harus  menjamin  ketersediaan  tanah  bagi  warga negaranya  dengan  membuka  peluang  dan  serta  memberikan  menjamin  agar  setiap  warga  negara mempunyai akses atas penguasaan dan pemanfaatan tanah bagian-bagian tanah di wilayah negaradan negara  harus  menjamin  agar  setiap  warga  negara  mempunyai  tanah  dalam  luasan  dan  lokasi  yang layak dengan memberi kesempatan dan peluang untuk yang sama dan berkeadilan.
Kesamaan tersebut tidak berarti dapat dikuasai sepenuhnya untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan  kerugian  oleh  karena  itu  harus  disesuaikan  dengan  keaadaan  dan  sipat  haknya  hingga bermanfaat bagi kesejahteraan bagi yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi kesejahtaraan dan kebahagian  bagi  masyarakat  dan  negara,  dan  hak  atas  tanah  apapun  yang  ada  pada  seseorang  tidak boleh  dipergunakan  dengan  cara  merugikan  atau  menyebabkan  dirugikannya  masyarakat,  harus dipergunakan sesuai dengan keadaan dan sifat dari pada hak yang diberikan oleh negara.
43 Disarikan dari Maria SW Sumardjono, op.cit , hlm 105

## Raden Sarwani, Prinsip Kesamaan Hak Dalam Penguasaan Dan Pemanfaatan Hak Atas Tanah (Studi Kasus
Penguasaan Hak Atas Tanah Perkebunan Di Propinsi Jambi)

## Perspektif  ke  depan  dalam  Kesamaan  Hak  Dalam  Penguasaan  Dan  Pemanfaatan  Tanah  Bagi Perseorangan
Berdasarkan  uraian  mengenai  pengaturan  prinsip  kesamaan  dalam  penguasaan  dan pemanfaatan  hak  atas  tanah  dalam  usaha  perkebunan  dalam  Tap  MPR  Nomor  IX/MPR/2001  yang merupakan arah dan dasar bagi dalam pembangunan hukum agraria termasuk distribusi hak atas tanah bagi perkebunan serta pengaturan prinsip dan asas persamaan hak yang terdapat dalam dalam UU No. 5  tahun  1960  dan  UU  Nomor  39  tahun  2014  tersebut  serta  peraturan  kebijakan  ,  maka  perspektip kedepan  dalam  kesamaan  dalam  penguasaan  dan  pemanfaatan  hak  atas  tanah  untuk  dijadikan perkebunan adalah :
1. kembali  ke  prinsip  dasar  sebagaimana  dijelaskan  dalam  UUPA  yang  mengandung  kebersamaan bahwa semua rakyat Indonesia yang memanfaatkan tanah pada kawasan hutan baik yang tergolong petani  gurem  maupun  perusahaan  perkebunan  yang  berbentuk  badan  hukum  di  berikan  hak  yang sama terutama pada tanah yang telah dimanfaatkan pada Kawasan hutan dengan kewenangan yang ada  pada  gubernur  dan  bupati  kesamaan  hak  itu  dapat  dilakukan  dari  proses  awal  pelepasan melalui  kebijakan  pejabat  daerah  terutama  gubernur  dan  bupati  dengan  mengkhususkan  terutama dalam kesamaan dalam pelepasan Kawasan hutan . pemberian kesamaan hak ini tidak hanya dalam pola  kemitraan  akan  tetapi  dalam  proses  pelepasan  Kawasan  hutan  dengan  program  kemitraan antara  perusahaan  dengan  petani  baik  melalui  koperasi  ataupun  pola  kemitraan  dalam  dengan untuk  yang  bersatu  sebagai  bangsa  Indonesia  yang  mempunyai  sifat  komunalistik  religius  yang memungkinkan penguasaan dan pemanpaatan secara individual dalam batas-batas tertentu.
2. Dalam  mewujudkan  kesamaan  hak  tersebut  maka  pengusaan  atas  tanah  bagi  perseorangan dimungkinkan  untuk  membuka  peluang  dan  kemudahan  dalam  proses  pemberian  HGU  bagi perseorangan  terutama  dengan  luasan  dibawah  25  hektar  sebagai  salah  satu  solusi  atas pemanfaatan  tanah  yang  sudah  terlanjur  dilakukan  masyarakat  pada  kawasan  HPK  yang  berada disekitar desa .
3. Memperkuat peran kewenangan yang diberikan  kepada pemerintah daerah  khususnya pemerintah kabupaten/kota  untuk  mempermudah  dalam  pemberian  izin  untuk  memanfaatkan  kawasan  hutan untuk  dilepaskan  menjadi  APL  sehingga  memungkinkan  pemberian  HGU  bagi  petani  pekebun yang memanfaatkan kawasan hutan HP dengan luasan maksimal 25 hektar.
4. Merevisi  prinsip  kesamaan  dalam  pengelolaan  perkebunan  bagi  perseorangan  sebagaimana dijelaskan  dalam  UU  No.  39  tahun  2014  tidak  hanya  petani  dalam  bentuk  kemitraan  antara perusahaan  dan  pekebun  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  plasma  dan  inti  saja  akan  akan  tetapi kesamaan itu diperluas menjadi kesamaan dan kemandirian untuk melakukan usaha perkebunan.
5. Guna  mencegah  penguasaan  tanah  yang  berlebih-  lebihan  oleh  patani  pekebun  yang  memiliki modal maka kembali  kepada pada prinsip keadilan sosial  untuk mencegah monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.
6. Dalam pemberian HGU bagi perusahaan pada kawasan hutan yang telah dimanfaatkan masyarakat untuk  perkebunan  harus  dilakukan  ganti  rugi  akan  tetapi  ganti  rugi  itu  harus  dilakukan musyawarah  dengan  memperhitungkan  tanaman  serta  harga  pasaran  yang  berada  pada  daerah tersebut  sehingga petani tidak merasa dirugikan  ketetapan tersebut  harus dilakukan dalam  bentuk peraturan  daerah  atau  peraturan  kebijakan  kepala  daerah  yang  setiap  tahun  sekali  dilakukan evaluasi.
7. Kemudahan  dalam  proses  pemberian  perizinan  dalam  pembukaan  perkebunan  dalam  kawasan hutan  juga  diberikan  sama  dengan  pelaku  usaha  perkebunan  secara  perseorangan  dengan perusahaan  perkebunan  yakni  dengan  membuka  sebesarnya  peluang  dengan  memperpendek  atau perlakuan kemudahan khusus untuk memanfaatkan lahan pada kawasan hutan.
8. Dalam program redistribusi tanah dalam pemberian hak milik khususnya tanah yang telah dikuasai oleh  masyarakat  untuk  dijadikan  perkebunan  baik  melalui  tanah  pada  lahan  perkebunan  dengan pola  plasma  ataupun  program  prona  maka  harus  betul-betul  diberikan  sesuai  dengan  batas-batas ketentuan  sebagaimana  diatur  UU  sehingga  menghindarkan  kepemilikan  tanah  yang  berlebih- lebihan .
9. Dalam  pemberian  penguasaan  terhadap  tanah  terlantar  maka  pemberian  hak  untuk  melakukan pengusaan  dan  pemanfaatan  hak  atas  tanah  sama  dengan  pemberian  hak  bagi  perusahaan  tentu dengan beberapa kemudahan oleh pemerintah daerah.

## Raden Sarwani, Prinsip Kesamaan Hak Dalam Penguasaan Dan Pemanfaatan Hak Atas Tanah (Studi Kasus
Penguasaan Hak Atas Tanah Perkebunan Di Propinsi Jambi)

## Perspektif  ke  depan  dalam  Kesamaan  Hak  Dalam  Penguasaan  Dan  Pemanfaatan  Tanah  Bagi perusahaan perkebunan
Dalam  upaya  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  salah  satunya  adalah  dengan  investasi  baik melalui  investasi  yang  dilakukan  oleh  negara  maupun  investasi  yang  dilakukan  oleh  swasta.  UU Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dijelaskan bahwa berdasarkan asas keterbukaan dan kebersamaan  dimana  pemerintah  mendorong  terciptanya  iklim  usaha  nasional  yang  kondusif  bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perkenomian nasional dengan mempercepat peningkatan penaman  modal  sektor  swasta  khususnya  di  bidang  perkebunan  maka  perspektif  kedepan  dalam kesamaan hak dalam penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah bagi perusahaan perkebunan untuk dijadikan perkebunan adalah :
1. Perusahaan  perkebunan  tidak  boleh  memiliki  hak  milik  atas  tanah  akan  tetapi  perusahaan  wajib membina badan hukum koperasi yang bermitra dengan perusahaan terutama pemberian hak milik berbentuk sertipikat bagi petani yang telah lunas pengembalian kreditnya.
2. Dalam  pemberian  HGU  bagi  perusahaan  terutama  dalam  penerbitan  izin  lokasi  yang  oleh pemerintah  daerah  harus  sesuai  dengan  RTRW  dan  pemerintah  daerah  harus  selalu  melakukan evaluasi terhadap izin lokasi yang telah diberikan dan berani dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran RTRW.
3. Dalam penentuan pertimbangan teknis dalam pemberian izin lokasi maka pemerintah daerah harus melakukan  sosialisasi  dengan  penyebaran  informasi  yang  lengkap  dengan  melibatkan  seluruh masyarakat  dan  izin  lokasi  tidak  merupakan  harus  disetujui  akan  tatapi  bisa  juga  tidak  disetujui apabila terjadi penolakan oleh masyarakat.
4. Dalam  proses  pelepasan  hak  terutama  tanah  yang  telah  dimanfaatkan  masyarakat  dengan  pola ganti  rugi  harus  melalui  musyawarah  dengan  dengan  mempertimbangkan  kondisi  kebun  serta harga yang berlaku ditengah masyarakat.
5. Sebagaimana  ketentuan  penguasaan  tanah  dengan  luasan  250  hektar  wajib  mempasilitasi pembangunan kebun masyarakat ketentuan ini perlu dipertegas dan perlu diberikan sanksi terutama oleh pemerintah daerah apabila komitmen ini tidak dilakukan.
6. Pemerintah  daerah  perlu  memberikan  akses  bagi  petani  gurem  yang  memiliki  lahan  kurang  dari 2000 m² dengan mengikut mereka pada program Plasma atau mewajibkan perusahaan perkebunan sekitar melakukan pembinaan serta bantuan modal guna pengelolaan perkebunan secara baik.

## SIMPULAN
Penjabaran  prinsip  keadilan  dalam  kesamaan  dan  keseimbangan  hak  dalam  penguasaan  dan pemanfaatan  ha  katas  tanah  bagi  rakyat  Indonesia  sebagaimana  amanat  Pancasila  dan  UUD  1945 sebagai  landasan  konstitusional  yang  secara  substansi  di  jabarkan  dalam  perundang-undangan  yang didukung  oleh  aturan  kebijakan  bersipat  teknis  yang  dibentuk  berdasarkan  kewenangan  atribusi ataupun kewenangan delegasi dari Undang-Undang.
Kesamaan  hak  dalam  UUPA  meminta  Negara  harus  menjamin  ketersediaan  tanah  dengan membuka akses atas penguasaan dan pemanfaatan dengan luasan dan lokasi yang layak dan mencegah terjadinya  penguasaan  yang  melapaui  batas  dengan  perwujudan  peran  negara  dalam  memenuhi  hak rakyat untuk memperoleh tanah dan untuk melaksanakan peran tersebut, justru peran negara tersebut dalam UU No. 39 tahun 2014 menetapkan pemberian hak atas tanah negara membebankan kewajiban kepada  masyarakat  yang  akan  menguasai  tanah  yang  dikuasai  negara  untuk  memenuhi  beberapa persyaratan  tertentu  yang  diminta  yang  secara  tidak  langsung  menyulitkan  terutama  bagi  petani pekebun dan usaha mikro kecil.
Hak  perseorangan  dalam  UUPA  menjamin  semua  hak  atas  tanah  mempunyai  fungsi  sosial dapat  diberikan  dan  dipunyai  oleh  orang  sebagai  subjek  hukum,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama dengan  orang  lain  serta  badan  hukum  pemegang  hak  diberikan  wewenang  secara  umum  untuk menggunakan  tanahnya  sekedar  diperlukan  untuk  kepentingan  yang  langsung  berhubungan  dengan penggunaan  tanah  dalam  batas-batas  tertentu  dan  wujud  dari  hak  dari  perseorangan  itu  dalam  UU Nomor  39  Tahun  2014  disebutkan  hak  perseorangan  yang  dikatagorikan  petani  pekebun  pada  tanah yang dikuasai

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Sodiki, Politik Hukum Agraria , Kontitusi Press, Jakarta, 2002 Arie  Sukanti  dkk, Kewenangan  Pemerintah  Di  Bidang  Pertanahan ,  Yogyakarta,  Rajawali  Press, 2005.
Achmad Sodiki, Politik Hukum Agraria , Cetakan Pertama, Jakarta:Kontitusi Press 2002. Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  Dan  Sosiologi) ,  PT  Gunung  Agung, Jakarta, 2002.
Abdul Ghofur Ansshori, Filsafat Hukum , cetakan ke dua, yogyakarta, UGM Pres,2009 Abdulkadir  Muhammad ,  Hukum  Dan  Penelitian  Hukum, Cetakan  pertama  Bandung,  Citra  Aditya Bakti, 1986 Am Laot Kian, Berkelana Dalam Filsafat Hukum , cetakan pertama Yogyakarta, Kepel Press, 2003
A.Thalib, Sangsi  Pemidanaan  Dalam  Konflik  Pertanahan,  kebijakan  alternatif  penyelesaian  konflik pertanahan di luar kodifikasi hukum pidana . Jakarta, Grafika , 2009. Ap Parlidungan, Landreform di Indonesia , cetakan pertama, Bandung, Alumni, 1990. _____________, Komentar UUPA , Cetakan kesembilan Bandung; Mandar Maju, 2008 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria: Himpunan  Peraturan-peraturan  Hukum  Tanah, Jakarta:Penerbit Djambatan,2008.
_____________, kebijakan  pertanahan,  antara  regulasi  dan  implementasi, Jakarta,  edisi  revisi, Kompas: 2009.
_____________, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian , makalah pada Seminar tentang Metodologi Penelitian bagi Dosen Fakultas Hukum UGM,yogyakarta, 12 april 1989.