Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol.  4,  No. 3 – Nov  2023,  Hal.  336-340  |  Tersedia  online  pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.3.7938.329-335

## AKIBAT HUKUM ATAS PELANGGARAN NOTA KESEPAHAMAN ( MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) DALAM KONTRAK BISNIS
I Made Adi Sanjaya, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia dedisanjaya1604@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, puspa.niwapong@gmail.com

## Abstrak
Memorandum of Understanding (MoU) sesungguhnya tidak dikenal dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam  hukum  kontrak.  Belum  ada  ketentuan  secara  khusus  yang  mengatur  mengenai  MoU.  Dengan  tidak diaturnya MoU dalam hukum positif di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan akan memunculkan masalah di  dalam  praktek  pelaksanaannya.  Hal  tersebut  yang  melatarbelakangi  penelitian  ini.  Sehingga  ditemukan permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  pengaturan  MoU  dalam  Kontrak  Bisnis  dan  bagaimana sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap MoU dalam Kontrak Bisnis. Untuk membahas permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah dasar pengaturan MoU dalam Kontrak Bisnis adalah Pasal 1313, Pasal 1338 KUH Perdata dan kekuatan hukumnya  mengacu  pada  Pasal  1320  KUH  Perdata.  Sanksi  hukum  terhadap  pelanggaran  MoU dalam  kontrak bisnis adalah dilihat dari dua kategori jenis pelanggarannya. Apabila MoU berkedudukan sebagai kontrak akan dikenakan  sanksi  berupa  ganti  kerugian  yang  berdasarkan  pasal  1243  dan  pembatalan  suatu  MoU  yang berdasarkan pasal 1266 sanksi tersebut termasuk sanksi hukum perdata. Apabila MoU berkedudukan tidak sebagai kontrak hanya sanksi moral saja dikenakan.
Kata kunci : Mou, Pelanggaran MoU, Sanksi Hukum

## Abstract
A Memorandum of Understanding (MoU) is unknown in Indonesian positive law, especially in contract law. There are no specific provisions governing the MoU. If the MoU is not regulated by positive law in Indonesia, problems may arise in practice. This is the background of this research. So the problem found in this research is how to set the  MoU  in  a  business  contract  and  what  legal  sanctions  there  are  for  a  violation  of  the  MoU  in  a  business contract.  To  discuss  these  problems,  research  was  carried  out  using  normative  research  types.  The  results obtained from this study are that the basis for setting the MoU in a Business Contract is Article 1313, and Article 1338 of the Civil Code and legal force refers to Article 1320 of the Civil Code. Legal sanctions for violations of the MoU in  business contracts are seen from two categories of types of violations. If the MoU is located as a contract, sanctions will be imposed in the form of compensation based on Article 1243 and cancellation of the MoU which based on article 1266 includes civil law sanctions. If the MoU is not a contract, only moral sanctions are imposed.
Keywords: MoU, Violation of MoU, Legal Sanctions.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang berjalan berlandaskan hukum sebagai landasan dan panduan dalam menjalankan negara sehingga Indonesia disebut sebagai salah satu negara hukum. Bahkan hal ini telah dijelaskan dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat (3). Pedoman-pedoman dan kaidah ini berisikan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan berdasarkan apa yang telah diatur sehingga diharapkan dapat menimbulkan  ketaatan  dan  ketertiban  dalam  bermasyarakat.  Adanya  dan  timbulnya  ketertiban  ini diharapkan mampu memberikan kebahagiaan kepada banyak masyarakat pada umumnya.
Di Indonesia sendiri ada banyak peraturan yang mengatur masyarakat yaitu salah satunya adalah hukum  perdata  yang  dibuat  dalam  satu  kitab  yang  disebut  KUHPer  (Kitab  Undang  Undang  Hukum Perdata)  yang  mengatur  hubungan  antara  individu  atau  kelompok  dengan  individu  atau  kelompok
lainnya sehingga hubungan ini dapat diberikan kepastian dan keamanan secara hukum. Dalam KUHPer diatur mengenai hubungan perikatan yang diatur dalam buku 3 dalam kitab ini.
Perjanjian  itu  sendiri  dapat  diartikan  sebagai  suatu  persetujuan  yang  diperbuat  oleh  dua  pihak atau lebih baik dalam bentuk ditulis ataupun dikatakan atau lisan, kedua belah pihak ini memang sepakat untuk menepati dan menjalankan apa saja yang telah dipersetujukan di dalam perjanjian  mereka dan untuk pihak yang memang dan terbukti berbuat ingkar dari janji akan mendapatkan suatu sanksi yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.
Di  dunia  bisnis  perjanjian  ini  sangat  penting  demi  tercapainya  tujuan  bisnis  berkaitan  dengan kerja sama atau kesepakatan  karena dengan adanya  perjanjian  yang memiliki kekuatan  hukum maka akan  memberikan  kekuatan  dalam  pembuktian  jika  memang  terjadi  suatu  sengketa  hukum  yang dipermasalahkan berhubungan dengan perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian yang sering kita lihat pada umumnya adalah sebuah perjanjian tertulis yang memang perjanjian ini dituliskan dan dibubuhkan pengenal pribadi seperti tanda tangan demi memberikan kepastian dan pembuktian. Perjanjian ini sering disebut sebagai kontrak.
Kontrak  dibuat  untuk  memberikan  kepastian  mengikat  bagi  pihak-pihak  yang  memang melakukan  kerja  sama  dalam  kontrak  sehingga  kecil  kemungkinan  terjadi  wanprestasi  karena  pihak yang melakukan wanprestasi akan diberikan suatu sanksi yang diatur dalam perjanjian sehingga bagi para  pihak  yang  bersangkutan  terikat  untuk  melakukan  perbuatan  yang  memang  telah  diperjanjikan. Akibat  dari  adanya  ikatan  dan  paksaan  untuk  melakukan  kesepakatan  ini  maka  kontrak  sering dipersamakan dengan perjanjian padahal belum tentu suatu kontrak sama dengan perjanjian. Perikatan sendiri dapat diartikan sebagai hubungan hukum terkait harta dan kekayaan antara pihak yang memang berdiri sendiri dalam yang menimbulkan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya berhak atas sesuatu prestasi.
Perlu diketahui bahwa sebelum melakukan suatu perjanjian maka akan dilakukan terlebih dahulu sebuah negosiasi mengingat bahwa setiap pihak memiliki kepentingan yang memang berbeda. Setelah munculnya  kesepakatan  serta  kesepahaman  maka  dibentuk  sebuah  pra-kontraktual  dari  hasil kesepakatan  yang  telah  dipersetujui  oleh  dua  belah  dari  pihak  yang  bersepakat  dalam  bentuk  nota kesepahaman atau MoU.( Salim HS, 2019:17). MoU ini dibentuk sebagai bentuk pengikat atau sebagai bentuk komitmen bagi pihak yang bersangkutan di dalamnya untuk melakukan dan membuat perjanjian sebab kurangnya waktu untuk menentukan isi perjanjian yang lebih detail oleh sebab itu MoU dibuat untuk  mengikat  dan  sebagai  acuan  untuk  berkomitmen  dalam  melakukan  perjanjian.  (Muhammad Syaifuddin, 2012:162).
MoU sesungguhnya atau nyatanya belum ada peraturannya secara khusus dalam hukum positif di Indonesia. Sesungguhnya selama ini penggunaan MoU didasari dengan adanya kebebasan berkontrak dan serta pada atas asas kebiasaan hal ini dapat ditemui dalam KUHPer tepatnya pasal 1338 ayat (1).
Tidak diaturnya mengenai MoU ini tidak menutup sebuah kemungkinan terjadinya permasalahan secara hukum akibat tidak diaturnya secara khusus MoU ini di kemudian hari. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan itu timbullah sebuah pemikiran apakah suatu MoU sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum di Indonesia serta apakah suatu MoU dapat dikatakan setingkat atau sejajar dengan sebuah perjanjian.dan sanksi hukum apa yang didapatkan apabila melanggar suatu MoU.
Berdasarkan  apa  yang  telah  dikemukakan  di  atas  maka  rumusan  masalah  penelitian  ini  antara lain  Bagaimana  Pengaturan  Nota  Kesepahaman  (Memorandum  of  Understanding)  dalam  Kontrak Bisnis?  dan  Bagaimana  Sanksi  Hukum  Apabila  Terjadi  Pelanggaran  Terhadap  Nota  Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dalam Kontrak Bisnis?

## II. METODE PENELITIAN
Sebuah  penelitian  hukum  pasti  memiliki  metode  dalam  penelitiannya  termasuk  penelitian  ini. Memilih  metode  penelitian  hukum  normatif  yang  dapat  dipahami  bahwa  penelitian  hukum  normatif meneliti  berdasarkan  bahan-bahan  yang  memang  bersumber  data  sekunder  dengan  berfokus  pada penelitian norma atau sebuah kaidah. (Sudikno Mertokusumo, 2014:37). Memilih pendekatan konsep dan perundang-undangan sekiranya mampu membantu dari penelitian ini.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1   Pengaturan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dalam Kontrak Bisnis
Mengingat  secara  gramatikal  MoU  sendiri  dapat  diketahui  sebagai  nota  kesepahaman.  MoU sendiri  dibentuk  untuk  membentuk  perjanjian  pendahuluan  yang  berisikan  dan  menjelaskan  hal-hal pokok saja yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam perjanjian berikutnya. MoU sendiri memiliki sifat yang sama dengan perjanjian lainnya. (Munir Fuady, 1997:91).
Secara teoritis MoU sendiri tidak memiliki suatu kekuatan yang memang mengikat bagi pihak yang memang ada sangkutannya dalam MoU untuk membuatnya mengikat maka harus ada tindakan yang  lebih  lanjut  supaya  MoU  itu  menjadi  perjanjian  yang  memang  mengikat.  Ikatan  moral  lebih ditonjolkan dalam kesepakatan dalam MoU. Berbeda dengan secara teoritis, berdasarkan secara praktis MoU  itu  juga  mengikat  secara  hukum  dan  juga  memang  mengikat  secara  moral  (sama  dengan perjanjian). (Salim HS, H. Abdullah, Wiwik Wahyuningsih, 2008:55).
Berdasarkan dari tujuan dasar dan segi status MoU sendiri merupakan rangkaian procedural yang secara proporsional sebagai bagian dalam proses pembentukan suatu kesepakatan atau sering disebut kontrak. MoU sendiri memang tidak dibentuk sebagai perjanjian pasti yang mengikat tetapi dibentuk dengan tujuan sebagai tolak ukur dalam membuat perjanjian lanjutan lebih baik. MoU sendiri dibedakan menjadi dua pendapat yaitu MoU memiliki suatu kekuatan mengikat berdasarkan hukum (agreement is agreement) dan memang tidak memiliki suatu kekuatan secara hukum (Gentlemen agreement).
Untuk  menentukan  apakah  suatu  MoU  memiliki  kekuatan  mengikat  atau  tidak  maka  harus meneliti, memahami serta membaca isinya terlebih dahulu. Apabila suatu MoU sudah memenuhi syarat untuk  menjadi  sah  suatu  perjanjian  sebagaimana  yang  memang  diatur  dalam  KUHPer  tepatnya  pada pasal  1320  maka  dapat  diketahui  bahwa  dari  MoU  tersebut  dapat  dikatakan  suatu  perjanjian  yang memang sah, berlaku serta memang mengikat.
Pada  dasarnya  pengaturan  pembuatan  suatu  MoU  masih  berpedoman  kepada  buku  III  tentang perikatan yang berada didalam KUH Perdata , karena belum ada peraturan secara khusus yang mengatur tentang  MoU.  Berdasarkan  dengan  apa  yang  dijelaskan  maka  dapat  dipahami  bahwa  MoU  sendiri merupakan  suatu  perjanjian  pendahuluan  sebagai  bentuk  prakontrak  tetapi  jika  memang  telah memenuhi suatu syarat sahnya perjanjian dapat sah sebagaimana memang diatur dalam KUHPer maka MoU  dapat  dikatakan  sah  sebagai  suatu  perjanjian  yang  berlaku  dan  memang  mengikat.  Dalam pembuatan suatu MoU juga tidak terlepas dari konsep dasar suatu perjanjian yang sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata dan juga dalam pasal 1338 ayat (1) tersebut manifestasi dari asas kebebasan dalam berkontrak.
Dasarnya suatu perjanjian adalah suatu kepentingan yang berbeda dan demi tercapainya tujuan yang  berbeda  itu  maka  harus  ada  yang  mengatur  dan  mengikat  para  pihak  sehingga  tidak  terjadi penyelewengan dan akan adanya hubungan hak dan kewajiban. Sebelum melakukan perjanjian secara detail maka ada MoU yang bertujuan untuk  mengikat secara moral. Sampai saat ini belum diketahui mengenai aturan pasti yang mengatur MoU secara khusus dan pasti.
Terdapat  tiga  tahap  dalam  membuat  MoU,  tahapan  itu  meliputi  pra  kontrak,  berikutnya kontraktual  serta  yang  terakhir  post  kontraktual.  Secara  konsep,  MoU  sendiri  merupakan  nota kesepahaman yang memang akan dilakukan oleh pihak yang menginginkan terjadinya suatu perjanjian oleh sebab itu mengenai MoU tidak lepas dari nota kesepahaman.
Tujuan adanya nota kesepahaman yaitu untuk membentuk suatu hubungan hukum yang diadakan oleh  pihak  sebagai  bentuk  perjanjian.  Nota  kesepahaman  ketahui  secara  umum  isinya  adalah  judul terlebih dahulu, setelahnya pembuatan, selanjutnya substansi, selanjutnya penutup, serta paling akhir bagian dari tanda tangan. MoU juga berdasarkan suatu asas dalam melakukan suatu kontrak.

## 3.2   Sanksi Hukum Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Dalam Kontrak Bisnis
Pada dasarnya suatu hukum memiliki suatu sifat yaitu memang mengikat serta bersifat memaksa juga. Dalam hukum juga mengenal yang disebut sanksi. Sanksi sangat penting keberadaannya sebagai efek yang diberikan akibat suatu perbuatan yang menurut hukum itu salah.
Sanksi  merupakan  Langkah  dalam  memberikan  efek  secara  jera  yang  diberikan  oleh  suatu instansi kelompok atau pemerintah kepada para orang atau oknum yang memang secara hukum terbukti melanggar apa yang telah ditentukan. (Mahrus Ali, 2015:193).
Sebelum diterapkannya suatu sanksi harus ada aturan yang memang mengatur segala tindak laku terlebih  dahulu  sehingga  snaksi  itu  diterapkan  dengan  dasar  adanya  pelanggaran  bukannya  semena- mena.
Adanya sanksi ini sangat berdampak besar terhadap tingkah laku manusia karena pada dasarnya manusia sangat takut dengan adanya hukuman. Itulah yang dimanfaatkan oleh pihak yang berwenang dalam  mengurus  hukum  sehingga  apa  yang  dilanggar  akan  mendapatkan  hukuman  sehingga  sanksi dapat dikatakan juga sebagai suatu hukuman. Adanya hukuman ini harus ada aturan yang secara legal dilanggar oleh oknum tertentu.
Secara administratif, berkaitan dengan sanksi, secara administratif dapat diterapkan sanksi akibat adanya ketidakpatuhan yang dilakukan oknum dalam administrasi negara dan diterapkan sanksi secara administratif.
Mengacu  kepada  hukum  yang  memang  berlaku  dalam  negara  Indonesia  sekurang-kurangnya negara Indonesia mengenal adanya tiga bentuk sanksi yaitu:
Pertama  disebut  sanksi  secara  administratif,  sanksi  ini  diberlakukan  akibat  adanya  suatu ketidakpatutan akibat pelanggaran yang berhubungan dengan pelanggaran administratif. Dalam hukum administrasi negara terdapat beberapa jenis macam yaitu: paksaan dari pemerintah, penarikan Kembali dari KTUN yang memang menguntungkan, Pengenaan terhadap uang secara paksaan, pengenaan suatu denda secara administratif.
Kedua adalah sanksi berupa pidana, sanksi ini memiliki jumlah pengenaan yang paling banyak terhadap aturan yang ada karena memang bersifat sangat menyakitkan dan biasanya diterapkan paling akhir dalam pemberian suatu sanksi, sanksi ini memberikan efek yang tidak enak atau disebut sengsara yang  diberikan  oleh  hakim  sebagai  satu  pelanggaran  secara  public.  (Soesilo,  R.,  1995:22).  Berdasar aturan yang berlaku dikenal adanya pidana pokok dan pidana tambahan hal ini dapat ditemukan dalam pasal 10 dari KUHP sendiri.
Ketiga  secara  perdata,  berbeda  dengan  pidana  yang  berlaku  akibat  pelanggaran  publik  (orang dengan  suatu  negara)  perdata  sendiri  mengatur  akibat  pelanggaran  secara  privat  (hubungan  antara perorangan dengan orang atau dengan kelompok) akibat sanksi ini timbul untuk memberikan kerugian terhadap seseorang terhadap kerugian yang diderita orang lain. Sanksi ini berupa ganti rugi yang harus dibayar atau diberikan kepada pihak yang memang telah dilanggar haknya atau memberikan kerugian. Permasalahan ini dapat diselesaikan baik dengan secara didalam pengadilan atau diluar pengadilan.
Pada  umumnya  bentuk  dan  isi  perjanjian  tidak  ditentukan  secara  pasti  dalam  perundang- undangan, karena dijamin dengan  “asas kebebasan berkontrak”, suatu asas yang menyatakan bahwa setiap  orang  pada  dasarnya  boleh  membuat  kontrak  atau  perjanjian  yang  berisi  berbagai  macam perjanjian  asal  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang,  kesusilaan,  dan  ketertiban  umum.  Asas kebebasan berkontrak tersebut dituangkan dalam pasal 1338 ayat (1) dan pasal 1320 KUH Perdata. (I Nyoman Putu Budiartha, 2016:124). Dalam membuat suatu perjanjian harus dibuat dengan itikad yang baik serta dalam perjanjian itu tidak melanggar ketentuan apapun hal ini juga berlaku pada MoU.
Berkaitan  dengan  MoU  sudah  pasti  akan  ada  sanksi  yang  diterima  jika  salah  satu  pihak  yang bersangkutan dalam MoU tersebut melakukan ingkar janji. Adanya hak maka akan timbul juga disebut kewajiban jika kewajiban ini tidak dipenuhi maka akan ada konsekuensi yang akan diterima. Para pihak memang sudah mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian alhasil harus mengikuti perjanjian itu.
Dalam pelaksanaan MoU tidak jarang terjadinya suatu perselisihan yang terjadi akibat ketidak bertanggung jawabnya salah satu pihak sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dilakukannya selain itu melanggar ketentuan yang memang telah diatur dalam MoU juga mengakibatkan timbulnya suatu perselisihan.
Mengingat bahwa MoU yang bersifat bukan suatu kontrak ( gentlemen Agreement ) maka tidak akan ada sanksi hukum yang dikenakan tetapi akan mendapatkan sanksi secara moral. Berbeda dengan gentlemen agreement MoU yang menganggap bahwa MoU itu merupakan suatu perjanjian ( Agreement is  Agreement )  maka  terhadap  pihak  yang  melanggar  kontrak  kemungkinan  besar  akan  mendapatkan atau memperoleh sanksi hukum.
Bentuk sanksi secara moral dapat dilihat jika ingin melakukan kontrak lagi maka pihak itu dicap atau  dikatakan  tidak  kompeten,  dikatakan  tidak  becus,  dikatakan  tidak  profesional  yang  berdampak kepada  perjanjian  yang  akan  dilakukannya  dikemudian  hari.  Berhubungan  dengan track  record dari pelaku  itu  sendiri  yang  akan  menjadi  buruk  di  mata  para  pihak  yang  awalnya  ingin  melakukan
Kerjasama  dengan  pelaku.  Hal  ini  sangat  berdampak  buruk  dan  besar  terhadap  pelaku  karena menyangkut harga diri dan nama baik yang menjadi buruk.
Sedangkan  sanksi  hukum  yang  akan  diperoleh  terhadap  pelanggar  atau  wanprestasi  terhadap MoU  maka  pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat  mengajukan  upaya  hukum  ke  pengadilan  dengan melakukan gugatan wanprestasi dan pihak yang melakukan wanprestasi tersebut wajib membayar ganti rugi  atas  kerugian  yang  dialami  bagi  pihak  yang  merasa  dirugikan  sebagai  bentuk  wanprestasi  yang dilakukannya  yang  berdasarkan  Pasal  1243. Selain  itu  MoU  dapat  juga  dimintai  pembatalan  kepada hakim  yang  sesuai  dengan  Pasal  1266.  Sebelum  melakukan  gugatan  ke  hadapan  hakim  pihak  yang merasa dirugikan dapat melakukan somasi terlebih dahulu atau peringatan untuk menepati janji dalam suatu MoU tersebut. Sanksi hukum yang sering diterima jika digugat ke pengadilan maka pihak yang ingkar janji akan dikenai sanksi hukum perdata.
Berdasarkan yang telah dijelaskan diketahui bahwa MoU itu sendiri memiliki sanksi bagi para pelanggarnya baik penyelesaian permasalahan dapat diselesaikan dengan cara di dalam pengadilan atau diluar pengadilan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Berdasarkan hukum yang ada di  Indonesia belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang MoU itu sendiri. Mengenai aturan yang mengatur tentang MoU masih tunduk dan mengikuti apa yang tertuang dalam buku tiga dari KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan yang menganut sistem terbuka. Dasar dalam membuat suatu nota kesepahaman atau MoU adalah pasal 1313 dan 1338 serta  untuk  syarat  sahnya  dalam  melakukan  suatu  perjanjian  tertuang  pada  pasal  1320  dalam  KUH Perdata.
Sanksi hukum yang dapat diterapkan jika terjadi pelanggaran terhadap MoU dapat dilihat dari dua kategori yaitu MoU yang termasuk kategori gentlemen agreement (MoU yang bersifat tidak sebagai kontrak)  yang  hanya  menerapkan  sanksi  moral  bagi  pelanggar  MoU  itu  sendiri  dan  kategori  MoU agreement is agreement (MoU yang bersifat  sebagai suatu  kontrak  yang sah) akan dikenakan  sanksi hukum berupa wajib membayar ganti kerugian yang berdasarkan Pasal 1243 beserta pembatalan suatu MoU dihadapan hakim atau di pengadilan yang sesuai dengan pasal 1266 terhadap pelanggar dari MoU itu sendiri. Akan tetapi sebelum melakukan gugatan ke hadapan hakim pihak yang merasa dirugikan dapat  melakukan  somasi  terlebih  dahulu  atau  peringatan  untuk  menepati  janji  dalam  suatu  MoU tersebut.

## 4.2 Saran
Terhadap pihak-pihak yang ingin melakukan suatu nota kesepahaman atau MoU sebaiknya selalu hati-hati  dan  cermat  dalam  melakukan  perjanjian  tersebut  dan  apabila  terjadi  pelanggaran  dari  suatu MoU yang sifatnya tidak sebagai kontrak hendaknya langsung melakukan blacklist kepada pihak yang melanggarnya,  sedangkan  apabila  terjadi  pelanggaran  dari  suatu  MoU  yang  sifatnya  sudah  sebagai konstruk  maka  dari  itu  hendaknya  untuk  menyelesaikan  masalahnya  di  pengadilan,  karena  nantinya akan memberikan kepastian hukum dalam penerapan sanksi-sanksinya.
Untuk  pemerintah  dan  pejabat  yang  berwenang  membuat  peraturan  perundang-undangan sebaiknya  perlu  membentuk  suatu  pengaturan  secara  khusus  tentang  MoU  ini  agar  menjamin terwujudnya kepastian hukum bagi para pihak yang membuat suatu MoU.

## DAFTAR PUSTAKA
I Nyoman Putu Budiartha, 2016, Hukum Outsourcing , Setara press, Malang. Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana , PT. Gramedia, Jakarta. Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Mandar Maju, Bandung.
Munir Fuady, 1997, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ke Empat , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Salim HS, 2019, Perkembangan Hukum Innominaat di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta. Salim HS, H. Abdullah, Wiwik Wahyuningsih, 2008, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding, Sinar Grafika, Jakarta.
Soesilo, R., 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , PT. Grafika, Jakarta.
Sudikno Mertokusumo, 2014, Penemuan Hukum , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.