## Abstrak
Kegiatan  pendampingan  dalam  artikel  ini  bertujuan  untuk  membantu  dalam  pembentukan  standar pelayanan  publik  pemerintahan  desa  di  kecamatan  sumberpucung  kabupaten  Malang.  Metode pelaksanaan  kegiatan  ini  adalah Participatory  Action  Research (PAR)  yang  dilaksanakan  dengan beberapa  tahap,  yaitu  tahap  perencanaan,  tahap  pelaksanaan,  dan  tahap  evaluasi.  Terdapat permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Desa  Kecamatan  Sumberpucung  antara  lain  Belum tersusun  dan  terbentuknya  standar  pelayanan  publik  publik  di  Pemerintahan;  Desa-desa  di Kecamatan  Sumberpucung  Kabupaten  Malang    dan  masyarakat  belum  memahami  mekanisme penyusunan  dan  pembentukan  standar  pelayanan  publik;  Rendahnya  kualitas  penyelenggaraan pelayanan  publik  di  Pemerintahan  Desa  Kecamatan  Sumbepucung  Kabupaten  Malang.  Dari permasalahan  yang  ada  maka  ditindaklanjuti  dengan  pelaksanaan  workshop  pembuatan  standar pelayanan  publik  dan  pendampingan  pelaksanaan  pelayanan  publik  di  setiap  desa  di  Kecamatan Sumberpucung  Kabupaten  Malang.  Hasil  dari  pelaksanaan  tersebut  menjadikan  Peserta  workshop dapat  membuat  peraturan  Standar  Pelayanan  Publik  yang  sesuai  dengan  kaidahnya  dan  mulai mempraktekkan di Pemerintahan Desa masing-masing.
Kata Kunci: Standar Pelayanan Publik, Pemerintahan Desa, Good Village Governance

## PENDAHULUAN
Pemerintahan  pada  hakekatnya  adalah  pelayanan  kepada  masyarakat.  Pemerintahan  tidak diadakan  untuk  melayani  dirinya  sendiri,  akan  tetapi  untuk  melayani  masyarakat  dan  menciptakan kondisi  yang  memungkinkan  setiap  anggota  masyarakat  mengembangkan  kemampuan  dan kreatifitasnya untuk mencapai tujuan bersama (Rasjid, 1998).
Saat  ini  paradigma  penyelenggaraan  pemerintahan  telah  terjadi  pergeseran  dari  paradigma “rule government” menjadi “good governance”. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan  dan  pelayanan  publik  dalam  perspektif good  governance tidak  semata-mata didasarkan kepada  pemerintah (gouverment) atau  negara (state) saja, akan  tetapi  harus  melibatkan seluruh komponen, yakni intern birokrasi maupun masyarakat.
Paling tidak terdapat tiga sebab mengapa wacana good governance menjadi aktual,  yaitu: (1) Masih  banyaknya  korupsi  dan  berbagai  bentuk  penyimpangan  dalam  penyelenggaraan  negara;  (2) Kebijakan otonomi daerah yang merupakan harapan besar bagi proses demokratisasi dan sekaligus kekhawatiran  akan  kegagalan  program  tersebut;  dan  (3)  Belum  optimalnya  pelayanan  birokrasi pemerintah  dan  sektor  swasta  dalam  memenuhi  kebutuhan  dan  kepentingan  public  (Suhendra, 2002).
Secara  konseptual  esensi  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik (good  governance) dalam konteks  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  adalah:  (1)  Adanya  kewajiban  pada  pihak  aparatur negara untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang  baik;  (2)  Adanya  pengakuan  terhadap  hak  asasi  setiap  warga  negara  dan  masyarakat  atas pemerintahan,  perilaku  administratif  dan  kualitas  hasil  pelayanan  yang  mumpuni;  (3)  Adanya keanekaragaman jenis serta bidang pelayanan publik sebagai akibat dari adanya keragaman urusan dan  kepentingan  masyarakat  yang  harus  dipenuhi  melalui  penyelenggaraan  pelayanan  publik (Winardi, 2011).
JPDS (April, 2019), Vol. 2, No. 1 h.19-27 E-ISSN: 2655-2469 © 2019 Penulis

## PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN GOOD VILLAGE GOVERNANCE
Muhammad Mujtaba Habibi*, Didik Sukriono, Desinta Dwi Rapita, Sudirman m.mujtaba.fis@um.ac.id
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang Diterima 19 Maret 2019, dipublikasikan 30 April 2019
Selanjutnya  dalam  (Pasal  3)  Undang  Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan Publik  (UUPP),  secara  spesifik  dirumuskan  tujuan  UU  Pelayanan  Publik  sebagai  berikut:  (1) Terwujudnya  batasan  dan  hubungan  yang  jelas  antara  hak,  tanggungjawab,  kewajiban  dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; (2) Terwujudnya sistem  pelayanan  publik  yang  layak  sesuai  dengan  asas-asas  umum  pemerintahan  dan  korporasi yang  baik;  (3)  Terpenuhinya  penyelenggaraan  pelayanan  publik  sesuai  peraturan  perundang- undangan,  dan  (4)  Terwujudnya  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Adapun  sasaran  yang  ingin  dicapai  dengan  terbitnya  UUPP  adalah:  (1)  Terwujudnya  acuan hukum  tentang  penyelenggaraan  pelayanan  publik;  (2)  terwujudnya  kepastian    hukum  bagi penyelenggaraan  penanaman  modal  (investasi)  di  Indonesia;  (3)  Terbentuk  dan  tersusunnya organisasi penyelenggara pelayanan publik yang layak; (4) Terlaksananya pengelolaan sumber daya aparatur  penyelenggara  pelayanan  publik  yang  efektif,  tepat  guna  dan  tepat  sasaran;  (5) Terwujudnya  pengawasan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik;  (6)  Terwujudnya  peran  serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Winardi, 2011).
Hanya  permasalahannya  kinerja  penyelenggara  pelayanan  publik,  dilihat  dari  pola penyelenggaraan  pelayanan  masih  jauh  dari  cita  UUPP,  yakni:  kurang  responsif,  kurang  informatif, kurang accessible, kurang koordinasi, cenderung birokratis, tidak mau mendengar keluhan, kritik dan saran, dan inefisien . Sedang dari Sumber Daya Manusia (SDM), nampak kurangnya profesionalisme, kurang  kompetensi,  kurang  empati  dan  kurang  etika.  Lembaga Governance  and  Decentralization Survey menambahkan,  bahwa  buruknya    pelayanan  publik  ditandai  dengan  masih  besarnya diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian pelayanan, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat, bahkan pelayanan cenderung manjadi “komoditas”.
Demikian  juga  hasil  kajian Governance  Assesment  Survey  (GAS), menunjukkan  bahwa pemerintah  belum  dapat  menyelenggarakan  pelayanan  dan  kebijakan  publik  dengan  baik  yang ditandai  dengan  rendahnya  aksesibilitas  berbagai  jenis  pelayanan  publik  di  daerah.  Di  berbagai daerah  masih  banyak  penyelenggara  pelayanan  publik  yang  belum  memiliki  standar  pelayanan  dan ketidakpastian biaya serta  waktu pelayanan. Ketidakpastian  ini sering menjadi penyebab munculnya praktek  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN)  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Para pengguna jasa yang tidak sanggup menghadapi ketidakpastian cenderung memilih membayar biaya yang  lebih  tinggi  untuk  memperoleh  kepastian  waktu  dan  kualitas  pelayanan.  Sebaliknya  situasi  ini dimanfaatkan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  untuk  memenuhi  kepentingan  dan  kebutuhan pribadinya (Dwiyanto, 2010).
Sepanjang  2004-2011,  Kementerian  Dalam  Negeri  mencatat  sebanyak  158  kepala  daerah yang  terdiri  atas  gubernur,  bupati,  wali  kota  tersangkut  korupsi.  Sedikitnya  42  anggota  DPR  juga terseret korupsi pada kurun waktu 2008-2011 dan kurun waktu 2009-2011 terdapat 30 anggota DPR dari 4 parpol terlibat kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Hal yang sama  juga  di  institusi  KPU,  Komisi  Yudisial,  KPPU,  Ditjen  Pajak,  Bank  Indonesia  dan  BKPM. Sepanjang 2010, Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi kepada 107 hakim, pegawai kejaksaan 288, dan 294 polisi yang dipecat dari dinas Polri (Kompas, 2011).
Secara  spesifik  Sunaryati  (2011)  mengelompokkan  bentuk “maladmiministrasi” dalam  dua puluh  katagori,  yaitu: Kelompok  pertama, bentuk  maladministrasi  yang  terkait  dengan  ketepatan waktu  dalam  proses  pelayanan  umum,  yang  terdiri  dari  tindakan  penundaan  berlarut,  tidak menangani dan melalaikan kewajiban; Kelompok kedua, bentuk maladministrasi yang mencerminkan keberpihakan  sehingga  menimbulkan  rasa  ketidakadilan  dan  diskriminasi,  yang  terdiri  dari persekongkolan, kolusi, nepotisme, bertindak tidak adil, dan nyata-nyata tidak adil; Kelompok ketiga, bentuk maladministrasi yang lebih mencerminkan sebagai bentuk pelanggaran hukum dan peraturan perundangan,  yang  terdiri  dari  pemalsuan,  pelanggaran  undang-undang,  dan  perbuatan  melawan hukum; Kelompok  keempat, bentuk  maladministrasi  yang  terkait  dengan  kewenangan/kompetensi atau ketentuan  yang berdampak pada kualitas pelayanan  umum pejabat publik kepada masyarakat, yang  terdiri  dari  tindakan  di  luar  kompetensi,  pejabat  yang  tidak  kompeten  menjalankan  tugas, intervensi yang mempengaruhi proses pemberian pelayanan umum, dan tindakan yang menyimpang
prosedur  tetap; Kelompok  kelima, bentuk  maladministrasi  yang  mencerminkan  sikap  arogansi seorang  pejabat  publik  dalam  proses  pemberian  pelayanan  umum  kepada  masyarakat,  yang  terdiri dari  tindakan  sewenang-wenang,  penyalahgunaan  wewenang,  tindakan  yang  tidak  patut; Kelompok keenam, bentuk  maladministrasi  yang  mencerminkan  tindakan  korupsi  secara  aktif,  yang  terdiri  dari tindakan  pemerasan  atau  permintaan  imbalan  uang,  penguasaan  barang  orang  lain  tanpa  hak  dan penggelapan barang bukti.
Kecamatan  Sumberpucung  Kabupaten  Malang  mengalami  banyak  kemajuan,  terutama  di pusat  kecamatan.  Dalam  perkembangannya  Desa  Sumberpucung  mengalami  pemekaran  wilayah sehingga sekarang menjadi 7 desa, yaitu Desa Sumberpucung, Desa Jatigui, Desa Sambigede, Desa Senggreng,  Desa  Trenyang,  Desa  Ngebruk,  dan  Desa  Karangkates.  Namun,  mayoritas  Desa  di Kecamatan  Sumberpucung  ini  belum  mempunyai  Standar  Pelayanan  Publik.  Kalau  pun  ada  tapi belum bisa secara baik diterapkan. Sehingga untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik akan sangat  sulit.  Berdasarkan  observasi  pendahuluan  yang  dilakukan  oleh  pengusul,  ternyata  beberapa desa  juga  berkeinginan  untuk membuaut  Standar  Pelayanan  Publik.  Oleh  sebab  itu,  perlu  diadakan pendampingan  dalam  proses  pembuatan  Standar  Pelayanan  Publik  di  Pemerintahan  Desa Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang.
Berdasarkan  analisis  situasi  di  atas,  permasalahan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di Pemerintahan  Desa  Kecamatan  Sumberpucung  Kabupaten  Malang,  adalah  belum  tersusun  dan terbentuknya  standar  pelayanan  publik  publik  di  Pemerintahan  Desa  Kecamatan  Sumberpucung Kabupaten  Malang;  Desa-desa  di  Kecamatan  Sumberpucung  Kabupaten  Malang    dan  masyarakat belum  memahami  mekanisme  penyusunan  dan  pembentukan  standar  pelayanan  publik  dan rendahnya  kualitas  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  Pemerintahan  Desa  Kecamatan Sumbepucung Kabupaten Malang.

## METODE PELAKSANAAN
Metode  pelaksanaan  kegiatan  pengembangan  desa  mitra  yaitu  Pendampingan  Pembuatan Standar  Pelayanan  Publik  di  Pemerintahan  Desa  Kecamatan  Sumberpucung  Kabupaten  Malang dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu: (1) tahap perencanaan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) tahap  evaluasi.  Tahap  perencanaan  adalah  tahap  awal  untuk  mempersiapkan  segala  sesuatu  yang dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  program  pengembangan  desa  mitra.  Tim  pengusul  melakukan analisis  situasi  Pemerintahan  Desa  di  Kecamatan  Sumberpucung    termasuk  mendaftar permasalahan-permasalah  yang  dihadapi  oleh  masyarakat.  Selanjutnya  dari  hasil  analisis  tersebut maka  tim  pengusul  melakukan  persiapan  dan  perencanaan  bentuk  program  yang  harus dilaksanakan.
Tahapan  pelaksanaan  program  pengembangan  desa  ini  menggunakan  metode Participatory Action  Research (PAR).  Dimana  seluruh  pihak  yang  relevan  ( stakeholders )  diantaranya  perwakilan masing-masing desa yakni 7 desa di kecamatan sumberpucung Kabupaten Malang dilibatkan secara aktif  dalam  mengkaji  tindakan  yang  sedang  berlangsung  (pengalaman  mereka  sendiri  sebagai persoalan)  dalam  rangka  melakukan  perubahan  dan  perbaikan  ke  arah  yang  lebih  baik.  Menurut Corey (1953) merupakan proses dimana kelompok sosial berusaha melakukan studi masalah mereka secara ilmiah dalam rangka mengarahkan, memperbaiki, dan mengevaluasi keputusan dan tindakan mereka. PAR selalu berhubungan dengan partisipasi, riset, dan aksi. Hasil riset yang telah dilakukan secara  partisipatif  kemudian  diimplementasikan  ke  dalam  aksi  sehingga  menjadi  tepat  sasaran. Sebaliknya apabila tidak sesuai akan menjadi kontradiktif.
Secara keseluruhan tiap tahapannya selalu akan diselipkan metode diskusi dengan “rembug” , yaitu musyawarah terarah yang melibatkan secara langsung seluruh stakeholders yang terlibat untuk membahas  dan  mengkaji  gagasan-gagasan  yang  diajukan  sehingga  menjadi  gagasan  yang sistematis.  Ini  bentuk  dari  partisipasi  masyarakat.  Sebelum  dilakukan  aksi  perlu  adanya  riset  yaitu bentuk  konfirmasi  hasil rembug .  Selanjutnya  melaksanakan  aksi,  yaitu  praktik  kegiatan pengembangan. Dimulai dengan proses observasi dan diskusi-diskusi terfokus. Selanjutnya dilakukan pelatihan  atau  workshop.    Setelah  workshop  selesai  dilakukan  barulah  terakhir  dilakukan  evaluasi atau refleksi dengan media rembug , dan seterusnya sampai dengan tujuan utama tercapai.
Pada  tahap  pelaksanaan  ini  yang  dikembangkan  adalah  workshop  dengan  menggunakan media  laptop  dan  LCD  serta  instrumen  workshop  yang  diawali  dengan  membahas  tentang bagaimana  cara  menyusun  dan  menetapkan  standar  pelayanan  publik  (SPP)  yang  sesuai  dengan ketentuan  undang-undang  pelayanan  publik.  Workshop  diawali  dengan  tutorial  pembuatan  Standar Pelayanan Publik dengan materi yang berbentuk panduan penyusunan dan penetapan SPP. Setelah itu hari kedua adalah praktik membuat SPP. Output dari workshop ini adalah terbentuknya SPP yang ideal  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  dan  setiap  Pemerintahan  Desa  mampu mengembangkan  penyususnan  SPP  dan  menerapkannya  di  Pemerintahan  Desa  masing-masing dengan penuh tanggungjawab dan dengan semangat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
PAR  digunakan  dalam  program  pengembangan  desa  mitra  ini  karena  kebutuhan  untuk mendapatkan perubahan  yang diinginkan, yaitu mengembangkan Pemerintahan Desa di Kecamatan Sumberpucung    menjadi  Desa  yang  mempunyai  Standar  Pelayanan  Publik  yang  baik  sehingga membantu  terwujudnya Goog  Village  Governance .  Setelah  workshop  dilakukan,  selanjutnya  akan dilakukan evaluasi dan refleksi. Pada tahap ini Pengusul dengan beberapa stakeholder yang terlibat akan  melakukan Focus  Group  Disscution dengan  model  rembug.  Dari  hasi  evaluasi  dan  Refleksi inilah yang akan menjadi bahan koreksi agar bisa selalu diperbaiki dan tingkatkan menjadi lebih baik lagi  pelayanan  publik  di  Desa  Mitra.  Sehingga  Program  ini  tidak  hanya  berhenti  pada  terbentuknya Standar  Pelayanan  Publik  saja,  tetapi  pendampingan  sampai  dengan  SPP  ini  bisa  benar-benar dilaksanakan dan ada perubahan terhadap kualitas pelayanan publik. Kalau perlu akan ditindaklanjuti dengan evaluasi berkelanjutan untuk penyempurnaan hasil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dilaksankaan  berdasarkan  metode  yang  sudah ditentukan  oleh  Pelaksana.  Terdapat  3  (tiga)  tahap,  yaitu  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi. Pada  tahapan  pertama  atau  perencanaan,  Pelaksana  melakukan  melakukan  analisis  situasi Pemerintahan  Desa  di  Kecamatan  Sumberpucung    termasuk  mendaftar  permasalahan-permasalah yang  dihadapi  oleh  masyarakat.  Beberapa  permasalahan  yang  dihadapi  antara  lain:  1)  Belum tersusun  dan  terbentuknya  standar  pelayanan  publik  publik  di  Pemerintahan  Desa  (Desa Karangkates, Desa Sumberpucung, Desa Ngebruk, Desa Jatigui, Desa  Senggreng, Desa Trenyang, dan  Desa  Sambigede);  2)  Desa-desa  di  Kecamatan  Sumberpucung  Kabupaten  Malang    dan masyarakat belum memahami mekanisme penyusunan dan pembentukan standar pelayanan publik; 3)  Rendahnya  kualitas  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  Pemerintahan  Desa  Kecamatan Sumbepucung Kabupaten Malang.
Selanjutnya  dari  hasil  analisis  tersebut  maka  tim  pengusul  melakukan  persiapan  dan perencanaan bentuk program yang harus dilaksanakan. Pelaksana sepakat melaksanakan workshop atau  pelatihan  pembuatan  standar  pelayanan  publik.  Tahap  berikutnya  adalah  pelaksanaan.  Pada tahap  ini,  pelaksana    menyelesaikan  surat  perizinan,  yang  pertama  dari  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian  kepada  Masyarakat.  Dari  surat  itu  Pelaksana  menyampaikan  permohonan  ijin  kepada Bakesbangpol  Kabupaten  Malang.  Surat  dari  Bakesbangpol  disampaikan  kepada  Camat Sumberpucung,  mengingat  Camat  hanya  bisa  bertugas  mengkoordinir  Desa  jika  ada  surat  delegasi dan rekomendari dari Bakesbangpol.
Setelah  itu  Pelaksana  menindaklanjuti  dengan  menyampaikan  surat  kepada  Camat Sumberpucung dan langsung berkoordinasi dengan masing-masing Desa. Tim Pelaksana pada tahap pelaksanaan  ini  telah  melaksanakan  proses  pendampingan  untuk  menganalisis  hal-hal  yang diperlukan di beberapa desa untuk membuat standar pelayanan publik.
Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa dan/atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik.  Desa sebagai  penyelenggara  pelayanan  publik  harus  menjalankan  pelayanan  publik  yang  sesuai  dengan asas  (UU  Nomor  25  Tahun  2009):  kepentingan  umum,  kepastian  hukum,  kesamaan  hak, keseimbangan  hak  dan  kewajiban,  profesional,  partisipatif,  persamaan  perlakuan  atau  tidak diskriminatif,  keterbukaan,  akuntabilitas,  fasilitas  dan  perlakuan  khusus  bagi  kelompok  rentan,
ketetapatan  waktu,  kecepatan,  kemudahan  dan  keterjangkauan.  Namun  yang  terjadi  di  hampir seluruh  Desa  di  Sumberpucung  masih  belum  diaktualsasikan.  Perangkat  desa  belum  benar-benar memahami  konsep  pelayanan  publik  yang  ada  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik. Sehingga peraturan tentang pelayanan publik belum bisa kami temukan di setiap  desa.  Bahkan  temuan  terakhir,  kantor  Kecamatan  Sumberpucung  pun  juga  belum menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik yang sesuai dengan undang-undang. Mengenai penataan atau  setting  ruang  pelayanan  sudah  mulai  dibenahi,  namun  tetap  menjadi  masalah  apabila  tidak segera disusun standar pelayanan publik yang baik.
Pelayanan  Publik  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009.  Pelayanan  publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduka atas barang, jasa dan/atau  pelayanan  administrasif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayan  publik.  Sedangkan penyelenggara  pelayanan  publik  adalah  setiap  institusi  penyelenggara  Negara,  korporasi,  Lembaga independent yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegaitan pelayanan pubik dan bahan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
Sebagai  salah  satu  penyelenggara  pelayanan  publik,  maka  Pemerintah  Desa  sudah selayaknya juga melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan asas yang berlaku dan diatur dalam
Gambar 1. Seminar kit untuk peserta
Gambar 2. Daftar hadir peserta
Gambar 3. Pembukaan oleh Sekretaris Camat Sumberpucung
Gambar 4. Panitia pameran produk
undang-undang.  Dari  peraturan  tersebut,  setiap  penyelenggara  pelayanan  publik  diwajibkan menyusun  dan  menetapkan  standar  pelayanan.  Standar  pelayanan  ini  merupakan  tolak  ukur  yang digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  pelayanan  dan  acuan  penilaian  kualitas  pelayanan sebagai  kewajiban  dan  janji  penyelenggara  kepada  masyarakat  dalam  rangka  pelayanan  yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
Penyusunan  dan  penetapan  standar  pelayanan  harus  memperhatikan  kemampuan penyelenggara,  kebutuhan  masyarakat  dan  kondisi  lingkungan.  Dalam  menyusun  dan  menetapkan standar  pelayanan,  penyelenggara  wajib  mengikutsertakan  masyarakat  dan  pihak  terkait. Pengikutsertaan  masyarakat  dan  pihak  terkait,  dilakukan  dengan  prinsip  tidak  diskriminatif,  terkait langsung  dengan  jenis  pelayanan,  memiliki  kompetensi  dan  mengutamakan  musyawarah  serta memperhatikan keberagaman.
Setelah  standar  pelayanan  ditetapkan,  penyelenggara  layanan  wajib  membuat  maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan  janji  yang  terdapat  dalam  standar  pelayana.  Sayangnya  banyak  desa  di  Kecamatan Sumberpucung  yang  belum  membuat  standar  pelayanan  publik  atau  maklumat  pelayanan  yang dimaksud.
Tahap  selanjutnya  dari  pelaksanaan  pengabdian  adalah  workshop  pembauatan  Standar Pelayanan  Publik.  Namun  karena  ada  tahapan  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  sampai  dengan Bulan Juli 2018, maka tahapan workshop kami undur dan dilaksanakan pada bulan Agustus 2018.
Gambar 5. Penyampaian materi oleh Dr. Didik Sukriono, S.H., M.Hum,
Gambar 6. Penyampaian materi olehM. Mujtaba Habibi, S.Pd., M.AP.
Gambar 7. Peserta pelatihan
Gambar 8. Peserta membuka website Pemerintah
Desa Jatigui
Workshop  berjalan  dengan  lancar.  Peserta  workshop  merupakan  perangkat  desa  dari  7  desa  di Kecamatan  Sumberpucung.  Jumlah  Peserta  yang  hadir  adalah  40  orang  yang  terdiri  dari  Kepala Desa,  Sekretaris  Desa,  dan  perwakilan  perangkat  desa.  Beberapa  yang  ikut  berpartisipasi  dan sekaligus  menjadi  peserta  adalah  Sekretaris  Camat  dan  beberapa  pegawai  Kecamatan Sumberpucung.
Kegiatan  diawali  dengan  mengisi  daftar  hadir  yang  telah  disiapkan  oleh  tim  pelaksana pengabdian.  Peserta  diberikan  seminar  kit  berisi  materi  tentang  Standar  Pelayanan  Publik  dan  alat tulis ( blocknote dan ballpoint ).
Selanjutnya  pembukaan  yang  dibuka  dan  disambut  oleh  Sekretaris  Camat  Sumberpucung, yaitu Bapak Trilambang yang pada saat itu didampingi oleh perwakilan panitia pameran  produk desa Kabupaten  Malang  yang  kebetulan  sedang  berkunjung  ke  Kecamatan  Sumberpucung.  Bapak Trilambang  mewakili  Camat  Sumberpucung  berterimakasih  kepada  tim  pelaksana  pengabdian kepada  masyarakat  karena  dengan  konsisten  hamper  setiap  tahun  memberikan  bantuan  berupa workshop  yang  tentunya  sangat  berguna  bagi  kemajuan  desa-desa  yang  berada  di  Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang.
Setelah dibuka, acara berlanjut dengan pemberian materi oleh narasumber secara bergantian disampaikan  oleh  Dr.  Didik  Sukriono,  SH,M.Hum,  M.Mujtaba  Habibi,  S.Pd.,M.AP,  dan  Desinta  Dwi Rapita,  S.Pd.,SH.,MH.  Materi  yang  disampaiakan  antara  lain  tentang:  Dasar  Hukum  Pelaksanaan Standar  Pelayanan  Publik,  Pedoman  Penyusunan  Standar  Pelayanan  Publik  dan  Teknik  Menyusun Standar  Pelayanan  Publik.  Peserta  dengan  antusian  memperhatikan  penjelasan  narasumber  dan sesekali bertanya, sebab materi yang diberikan menurut mereka tergolong baru dan hanya beberapa peserta  saja  yang  pernah  mengikuti  semacam  seminar  yang  membahas  pelayanan  publik  yang pernah  diikuti  saat  ditugaskan  oleh  Pemerintah  Kabupaten.  Namun  untuk  secara  langsung mempelajari detail penyusunannya belum begitu mereka pahami.
Sebagian  peserta  merasa  sangat  puas  mendapatkan  penjelasan  dari  narasumber.  Saat  sesi praktek  penyusunan  contoh  Standar  Pelayanan  Publik  ternyata  masih  banyak  yang  belum  dapat mempraktekkan  dengan  baik.  Namun  ada  beberapa  perangkat  desa  yang  dengan  antusias  dan berhasil membuat beberapa standar pelayanan publik untuk di  Desanya. Sempat juga ada  usul  dan permintaan dari salah satu peserta perwakilan dari Desa Jatigui yang meminta tim untuk melakukan pendampingan  langsung  di  desanya  dengan  menyediakan  Standar  Pelayanan  Publik  yang dikembangkan  melalui  internet  atau  berbasis  website.  Tim  Pelaksana  tentunya  merasa  tertantang dan  pada  saat  pendampingan  di  hari  berikutnya  akhirnya  tim  mencoba  membuat  rencana  untuk mengagendakan secara khusus untuk mendampingi Desa Jatigui untuk memanfaatkan website Desa sebagai  media  untuk  melaksanakan  pelayanan  publik  sekaligus  mempublikasikan  tentang  Standar Pelayanan Publik kepada masyarakat desa.
Luaran  wajib  yang  dicapai  dari  pengabdian  ini  adalah  publikasi  artikel  di  jurnal  terindeks. Sedangkan  luaran  tambahan  yang  dihasilkan  dari  proses  pendampingan  adalah  terbentuknya Peraturan  Standar  Pelayanan  Publik  di  setiap  Desa  di  Kecamatan  Sumberpucung  Kabupaten Malang. Tahap pencapaian luaran oleh pelaksana pengabdian dapat digambarkan pada tabel 1.
Tahap  pencapaian  luaran  yang  dapat  Pelaksana  laporkan  adalah  seperti  tabel  di  atas. Persiapan  administrasi  sudah  100  %  tercapai.  Surat  ijin  pengabdian  sudah  disampaikan  kepada Bakesbangpol  dan  mendapatkan  rekomendasi  untuk  dilaksanakan  di  Pemerintahan  Desa  di Kecamatan  Sumberpucung.  Selanjutnya  secara  administratif  Pelaksana  juga  sudah  menindaklanjuti surat formal dari Lembaga dan tembusan dari Bakesbangpol untuk setiap Desa.
Pelaksana  juga  sudah  melaksanakan  kesepakatan  dengan  Pemerintah  Desa  Kecamatan Sumberpucung  Kabupaten  Malang.  Sehingga  pada  tahap  capaian  ini  juga  100%  selesai.  Persiapan pelaksanaan  kegiatan  sudah  dilakukan  dan  mencapai  target  100%.  Pemerintah  Desa    mneyambut baik maksud dari Tim Pelaksana Pengabdian. Mereka juga merasa memerlukan untuk melaksanakan kegiatan  ini  dengan  baik  sebab  akan memberikan manfaat  yang  banyak  untuk memperbaiki  system pelayanan publik di Desa masing-masing.
Analisis  situasi  sudah  dilakukan  di  masing-masing  desa  dan  setiap  desa  memberikan konfirmasi  bahwa  akan  mengirimkan  perwakilan  untuk  menghadiri  undangan  sudah  diberikan. Sedangkan  pelaksanaan  inti  kegiatan  atau  workshop  akhirnya  disepakati  setelah  selesai  tahapan Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  (Pilkada).  Sehingga  pelaksanaan  workshop  sempat  mundur  dari jadwal yang sudah direncanakan.
Pendampingan  desa  sudah  dilaksanakan  oleh  tim  pelaksana  pengabdian  beberapa  hari setelah workshop. Pendampingan juga terus kami lakukan sampai dengan sekarang tapi tidak secara langsung.  Tim  selalu  akan  siap  jikalau  sewaktu-waktu  Desa  memanggil  atau  meminta  bantuan. Pendampingan selama ini dilanjutkan dengan selalu contact lewat kelompok di social media. Ini akan mempermudah  dan  lebih  efektif  dan  efisien.  Sedangkan  2  tahapan  berikutnya,  yaitu  pembuatan laporan akhir dan publikasi artikel di jurnal terindeks sudah dilaksankan.

## KESIMPULAN
Kesimpulan dari pelaksanaan pengabdian ini adalah: (1) terdapat permasalahan yang dihadapi oleh  Pemerintah  Desa  Kecamatan  Sumberpucung  antara  lain:  a)  Belum  tersusun  dan  terbentuknya standar  pelayanan  publik  publik  di  Pemerintahan  Desa  (Desa  Karangkates,  Desa  Sumberpucung, Desa Ngebruk, Desa Jatigui, Desa Senggreng, Desa Trenyang, dan Desa Sambigede); b) Desa-desa di  Kecamatan  Sumberpucung  Kabupaten  Malang    dan  masyarakat  belum  memahami  mekanisme penyusunan  dan  pembentukan  standar  pelayanan  publik;  c)  Rendahnya  kualitas  penyelenggaraan pelayanan  publik  di  Pemerintahan  Desa  Kecamatan  Sumbepucung  Kabupaten  Malang;  (2)  dari permasalahan  yang  ada  maka  ditindaklanjuti  dengan  pelaksanaan  workshop  pembuatan  standar pelayanan  publik  di  Pemerintahan  Desa  Kecamatan  Sumberpucung  Kabupaten  Malang  dan pendampingan  pelaksanaan  pelayanan  publik  di  setiap  desa  di  Kecamatan  Sumberpucung;  (3) peserta  workshop  dapat  membuat  peraturan  Standar  Pelayanan  Publik  yang  sesuai  dengan kaidahnya  dan  mulai  mempraktekkan  di  Pemerintahan  Desa  masing-masing.  Tingkat  ketercapaian dalam  program  workshop  ini  sebesar  100%.  Hal  ini  terlihat  dari  hasil  luaran  masing-masing  desa dalam  membuat  Standar  Pelayanan  Publik;  (4)  pelaksanaan  pelayanan  publik  di  Desa  Jatigui dikembangkan melalui website Pemerintah Desa Jatigui Kecamatan Sumberpucung.
Capaian Target capaian (%) Tercapai (%) Persiapan administrasi 100% 100% Kesepakatan dengan Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberpucung 100% 100% Persiapan Pelaksanaan kegiatan 100% 100% Analisis permasalahan atau situasi/ pengumpulan data awal 100% 100% Pelaksanaan kegiatan (workshop) 100% 100% Pelaksanaan Pendampingan di Pemerintahan Desa 100% 100% Pembuatan laporan akhir dan artikel 100% 100% Publikasi artikel ke jurnal 50% 50% Tabel 1. Tahap Pencapaian Luaran

## UCAPAN TERIMA KASIH
Keberhasilan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ini  tidak  lepas  dari  dukungan  semua  pihak diantaranya Universitas Negeri Malang selaku pemberi dana. Selain itu ijin dan kerjasama yang baik yang  diberikan  Pemerintah  Kabupaten  Malang  dalam  hal  ini  Kecamatan  Sumberpucung  dan  tujuh desa yang ada di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi masing-masing desa di Kecamatan Sumberpucung

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Hakim,  S.,  Habibi,  M.  M.,  &  Sudirman,  S.  2016.  Implementasi  Kebijakan  Remunerasi  dalam Meningkatkan  Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  di  Fakultas  Ilmu  Sosial  Universitas  Negeri Malang. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. 2 (3).
Asshiddiqie, Jimly. 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Konstitusi Press. Chambliss, William J., dan Robert B. Seidman. 1971. Law, Order and Power, Addison-Westley, Mass. Daerah  Kota/Kabupaten.  Jurnal  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarga  negaraan,  Th.  25,  Nomer  2, Agustus 2015, hal. 117-124
Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. Pengantar Ilmu Hukum, CV. Rajawali, Jakarta. Dwiyanto,  Agus  (et.al).  2007. Kinerja  Tata  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia, PSKK  UGM Bekerjasama dengan kemitraan, Yogyakarta.
Fadjar, Abdul  Mukthie,  “Keprihatinan  Memudarnya  Penegakan  Hukum  dan  Kewibawaan  Hukum  Di Indonesia”, Makalah disampaikan pada serasehan Forum Doktor, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya , 30 Juni 2011.
Habibi, Muhammad Mujtaba. 2015. Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi. Hartono, C.F.G. Sunaryati. 2003. Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia, Jakarta. Hendarto,  Agung  dan  Nizar  Suhendra.  2002. Good  Governance  dan  Penguatan  Institusi  Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jakarta.
Huntington,  Samuel  P.  dan  Joan  Nelson.  1994. Partisipasi  Politik  di  Negara  Berkembang, Rineka Cipta, Jakarta.
Kompas, “Kerusakan Moral mencemaskan”, 20 Juni 2011.
Lubis, Solly. 2000. Politik dan Hukum di Era Reformasi, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
MP3  Masyarakat  Peduli  Pelayanan  Publik, Ada  Apa  dengan  UU  No.  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik?, Yayasan TIFA, Jakarta. Purwanto, Erwan Agus dan Wahyudi Kumorotomo. 2005. Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi Parlementer, Gava Media, Yogyakarta. Rahardjo,  Satjipto.  2009. Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis, Penerbit  Genta  Publishing, Yogjakarta, 2009.
Rasjid,  M.  Ryaas.  1998. Desentralisasi  Dalam  Menunjang  Pembangunan  Daerah  Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia , Pustaka LP3ES, Jakarta.
Sirajjudin,  Didik  Sukriono  dan  Winardi.  2011. Hukum  Pelayanan  Publik  Berbasis  Partisipasi  dan Keterbukaan Informasi, Setara Press (Kelompok Insrans Publishing), Malang.