Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Sewa-Menyewa (Ijarah) Berdasarkan Kompilasi Hukum  Ekonomi Syariah  (Khes)  di Kecamatan Payung Sekaki (Muhammad Azani; Hasan Basri; Aurora Putri Rinaldi)
Kecamatan  Payung  Sekaki  merupakan kecamatan  yang  dimekarkan  berdasarkan Perda  Kota  Pekanbaru  Nomor  03  dan  04 Tahun 2003. Sejak pemekaran itu, Kecamatan  ini  menjadi  kecamatan  mandiri yang terlepas dari kecamatan induknya.
Kecamatan  Payung  Sekaki  terdiri atas  4  kelurahan,  yaitu  Kelurahan  Labuh Baru Timur, Kelurahan Tampan, Kelurahan
Air  Hitam,  dan  Kelurahan  Labuh  Baru Barat dan memiliki 39 RW dan 181 RT.
Warga  Kecamatan  Payung  Sekaki didominasi  oleh  penduduk  perempuan, yaitu  40.563  jiwa  atau  sekitar  51,64 persen  dibanding  laki-laki  37.987  atau sekitar  48,36  persen.  Pada  tahun  2022 jumlah penduduk perempuan di Kecamatan  Payung  Sekaki  lebih  banyak

## Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Sewa-Menyewa (Ijarah) Berdasarkan Kompilasi Hukum  Ekonomi Syariah  (Khes) di Kecamatan Payung Sekaki
MUHAMMAD AZANI 1 ; HASAN BASRI 2 ; AURORA PUTRI RINALDI 3
Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 *E-mail : mhd.azani@unilak.ac.id (korespondensi)
Abstract : The problem is a lack of understanding of partners Ijarah In general, the majority of Muslims know only conventional finance lease. Though there are leases governed by Islamic law.  Based  on  partner  issues  is  important  to  do  community  service.    The  objective  of  the service is to 1) increase the public's understanding of Ijarah (lease) based on the Islamic law in the District of Payung Sekaki, 2) provide a reference for people who will make Ijarah (lease) based on the Islamic law in the Payung Sekaki, 3) published the results of these activities that are  known  and  can  be  used  as  literature  for  the  general  public  on  Ijarah  (lease)  based  on Islamic  law.  The  method  used  in  this  activity  consists  of  a  lecture  and  interactive  dialogue. Lecturing or counseling focused on the delivery of content on Ijarah (lease) based on Islamic law.  Method  of  positioning  the  participants  in  the  interactive  dialogue  as  a  subject  that  can provide reviews related to the problems of Ijarah (lease) based on Islamic law. The results of these activities can be described as follows: 1) The results of evaluation of the activity shows that the  people  in  the  District of  Payung  Sekaki  can  understand  the  material  presented  by  a team of devotion. Indicator of their understanding listed in the results of a questionnaire given at the time of the activity. They chose answers in the questionnaire consists of a selection of correct answers and the wrong answer. Their understanding of the average rises to 90% after being given legal counseling on Ijarah. 2) Practice lease object that occurred in the turns out to be a foot unhealthy practices. Recognition activities participants, they in general  migrants were  renting  a  house,  renting  a  place  of  business,  and  others.  Object  owner  can  cancel  the lease of the object lease unilaterally agreed with tenants because there is a higher bid from a third  party.  In  fact,  the  cancellation  is  contrary  to  Islamic  law.  3)  Practice  lease  object associated with the expiration of the lease object unilaterally when the object of the lease has not  expired.  Reason  rental  owners  will  be  occupied  by  a  family,  so  the  tenant  should immediately  terminate  the  lease  contract  has  been  agreed  in  the  initial  contract.  Whereas recognition by the participants of activities, the reason usually is actually just as a way to raise the  cost  of  rent.  The  conclusion  of  these  activities  show  that  1)  people  in  the  District  of Payung Sekaki can understand the material presented by a team of devotion. 2) Practice lease object  that  occurred  in  the  District  of  Payung  Sekaki  unhealthy  practices.  3)  Practice  lease object  associated  with  the  expiration  of  the  lease  object  unilaterally  when  the  object  of  the lease has not expired. Reason rental owners will be occupied by a family, so the tenant should immediately terminate the lease contract has been agreed in the initial contract.
Keywords: Leasing (Ijarah); Compilation of Sharia Economic Law (Khes)

## Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Sewa-Menyewa (Ijarah) Berdasarkan Kompilasi
Hukum  Ekonomi Syariah  (Khes)  di Kecamatan Payung Sekaki (Muhammad Azani; Hasan Basri; Aurora Putri Rinaldi)
216
bila dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.
Tingkat perekonomian suatu wilayah  biasanya  dapat  dilihat  dari  banyak sedikitnya  fasilitas  perekonomian  yang terdapat  di  wilayah  tersebut,  seperti  pasar, pertokoan, industri,dan sejenisnya. Tempat- tempat  ini  merupakan  unsur  penting  dalam menunjang  pemenuhan  kebutuhan  hidup masyarakat.
Bertambahnya sarana setiap tahunnya  pada  jumlah  pasar,  toko  dan warung/kios  di  Kecamatan  Payung  Sekaki, telah  membuktikan  bahwa  sebagian  besar masyarakat  di  Kecamatan  Payung  Sekaki lapangan    pekerjaannya  bergerak  dibidang perdagangan,  yaitu  sebanyak  7.722  orang atau  sebesar  29,92  persen  dari  total penduduk usia kerja.
Berdasarkan  analisis  situasi  di  atas, terutama  terkait  dengan    aktifitas  ekonomi masyarakat,  perlu  diberikan  pemahaman tentang  salah  satu  sistem  ekonomi  syariah, yakni  ijarah.    Menurut    Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah,    ijarah  didefinisikan  dengan  akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan  hak  guna  atau  manfaat  dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi  sewa,  tanpa  diikuti  dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam,  pembahasan  tentang  Ijarah  (Sewa menyewa) terdapat dalam Pasal 251 sampai dengan  Pasal  286.  Selain  itu,  Ijarah  juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 09/DSN- MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Ijarah.
Kedua  aturan  sebagai  dasar  pelaksanaan Ijarah bagi masyarakat.
Permasalahan mitra adalah kurangnya pemahaman tentang Ijarah  Pada umumnya  mayoritas  umat  Islam  hanya mengenal  sewa-menyewa    pembiayaan konvensional.  Padahal  terdapat  sewa– menyewa  yang  diatur  dalam  hukum  Islam. Berdasarkan  permasalahan  mitra  inilah penting untuk dilakukan pengabdian kepada masyarakat.
Prioritas  permasalahan  mitra  yang akan  diselesaikan  adalah  peningkatan pemahaman  kedua  kelompok  masyarakat itu  tentang  Peningkatan  Pemahaman tentang
Ijarah (sewa-menyewa)
berdasarkan  hukum  Islam  di  Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

## METODE
Dalam menyelesaiakan permasalahan  kedua  mitra,  telah  disepakati bersama bahwa kegiatan yang dilaksanakan adalah  penyuluhan  hukum.  Penyampaian materi  oleh  dosen  yang  tergabung  dalam Tim  pengusul  kegiatan.  Selain  itu,  juga melibatkan kepala Kelurahan sebagai fasilitator kegiatan. Rangkaian kegiatan yang
dilaksanakan dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan dua metode, yaitu 1) Ceramah  atau  penyuluhan.    Dalam  metode ini peneceramah atau penyuluh menyampaikan  materi  tentang      Ijarah (sewa-menyewa)  berdasarkan  hukum  Islam terhadap  benda  bergerak  dan  benda  tidak bergerak.  Dalam  kesempatan  itu  peserta dibebaskan  untuk  bertanya  jawab  dengan penceramah. Rincian dari metode ini adalah pemaparan  tentang  tentang      Ijarah  (sewa- menyewa) berdasarkan hukum Islam terhadap  benda  bergerak  dan  benda  tidak bergerak. 2) Dialog interaktif, dalam hal ini peserta  diposisikan  sebagai  subjek  yang dapat  memberikan  ulasan  terkait  dengan problematika  tentang      Ijarah  (sewa- menyewa) berdasarkan hukum Islam terhadap  benda  bergerak  dan  benda  tidak bergerak. Dialog ini sebagai curah pendapat ( brainstorming) untuk memperoleh masukan berupa persoalan, aspirasi, usulan, gagasan  dan  solusi  sebanyak-banyaknya dari  para  peserta.  3)  Evaluasi    pemahaman dengan  menyebarkan  kuesioner  kepada peserta  pada  saat  sebelum  dan  sesudah kegiatan. Tujuan kuesioner untuk mengetahui  tingkat  pemahaman  peserta tentang  Peningkatan  Pemahaman  Warga tentang
Ijarah (sewa-menyewa)
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Sewa-Menyewa (Ijarah) Berdasarkan Kompilasi Hukum  Ekonomi Syariah  (Khes)  di Kecamatan Payung Sekaki (Muhammad Azani; Hasan Basri; Aurora Putri Rinaldi)
berdasarkan  hukum  Islam  terhadap  benda bergerak dan benda tidak bergerak.

## HASIL
Hasil  kegiatan  pengabdian  berupa evaluasi  pemahaman  masyarakat  tentang ijarah  dan    analisis  praktik  ijarah  di Kecamatan  Payung  Sekaki.  Hasil  ini  dapat diuraikan  sebagai  berikut:        Hasil  evaluasi kegiatan  menunjukkan  bahwa  masyarakat  di Kecamatan Payung Sekaki  dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.  Indikator  pemahaman  mereka tercantum  dalam    hasil  kuisioner  yang diberikan  pada  saat  kegiatan.  Mereka memilih  jawaban  dalam  kuisoner  terdiri atas pilihan  jawaban  yang  benar  dan  jawaban yang  salah.    Pemahaman  mereka  rata-rata meningkat  hingga  90  %  setelah  diberikan penyuluhan hukum tentang ijarah.
Praktik  objek  sewa  yang  terjadi  di Kecamatan  Payung  Sekaki  ternyata  menjadi praktik  yang  tidak  sehat.  Pengakuan  peserta kegiatan,  mereka  pada  umunya  warga pendatang  yang  menyewa  rumah,  menyewa tempat  usaha,  dan  lain-lain.  Pemilik  objek sewa  dapat  membatalkan  sepihak  atas  objek sewa  yang  disepakati  dengan  penyewa karena  ada  tawaran  yang  lebih  tinggi  dari pihak  ke  tiga.  Padahal  pembatalan  ini bertentangan dengan hukum Islam.
Praktik  objek  sewa  terkait  dengan berakhirnya  objek  sewa  secara  sepihak  pada saat  objek  sewa  belum  berakhir.  Alasan pemilik  sewa  akan  ditempati  oleh  keluarga, sehingga  penyewa  harus  segera  mengakhiri akad  sewa  yang  telah  disepakati  di  awal akad.  Padahal  menurut  pengakuan  peserta kegiatan, alasan tersebut biasanya sebenarnya hanya  sebagai  cara  untuk  menaikkan  biaya sewa.
Pelaksanaan penyuluhan menggunakan    metode  ceramah  dan  dialog. Sesi pertama menggunakan metode ceramah. Pemateri
menyampaikan bahan/materi dalam bentuk slide power point tentang Peningkatan
Pemahaman Masyarakat  Tentang  Sewa  menyewa  (Ijarah) Berdasarkan  Hukum  Islam  di  Kecamatan
Payung  Sekaki.    Peserta  menyimak  materi yang  disampaikan  pemateri.    Namun, sebelum  peserta  diberikan  materi,  peserta diberikan    kuisioner  dengan  beberapa pertanyaan tentang
Peningkatan Pemahaman    Masyarakat  Tentang  Sewa menyewa  (Ijarah)  Berdasarkan  Hukum Islam.  Jawaban  yang  benar  pada  kuisioner itu  terdapat  materi  yang  disampaikan pemateri. Tujuan kuisioner diawal penyampaian materi ialah mengukur pengetahuan peserta.
Evaluasi penyuluhan  menggunakan metode kuisioner/angket  berjumlah  dua  puluh empat.  Tim  penyuluhan  menyebar    24 kuisioner  kepada  peserta  dan  peserta menjawab  pertanyaan  dalam  kuisioner  itu dengan  cara  melingkari  jawaban  yang benar.  Kuisioner  dibagi  dua  kali,  yaitu sebelum  dan  sesudah materi disampaikan. Tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan  pemahaman  peserta  pada  saat materi  sebelum  dan  sesudah  disampaikan. Pemahaman    mereka      dapat  dilihat  pada setiap  pertanyaan  kuesioner  sekaligus jawaban peserta.
Hasil rekapitulasi kuisioner sebelum materi disampaikan, pemahaman menunjukkan bahwa jawaban peserta sebelum  diberikan  penyuluhan  hukum paling  tinggi  hanya  65  %  jawaban  yang benar. Bahkan banyak kuisioner  yang tidak diisi  oleh  peserta.  Mereka  beralasan  bahwa belum mengetahui jawaban yang benar dari kuisioner  tersebut.  Sebagian  beralasan waktu  tidak  cukup  untuk  menjawab  9 pertanyaan yang ada.
Evaluasi  berikut  dilakukan  untuk mengetahui  pengetahuan  peserta  kegiatan tentang Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Sewa menyewa (Ijarah)  Berdasarkan  Hukum  Islam    setelah dilakukan  penyuluhan  hukum.  Kuisiner pertama  mengenai  pertanyaan  sebutkan rukun  Ijarah    menurut  hukum  Islam? Pilihan  jawaban  atas  pertanyaan  tersebut adalah  (A).  Pihak  yang  menyewa,  Pihak yang menyewakan, Benda yang diijarahkan, dan  Akad,  (B).  Adanya  benda  yang

## Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Sewa-Menyewa (Ijarah) Berdasarkan Kompilasi
Hukum  Ekonomi Syariah  (Khes)  di Kecamatan Payung Sekaki (Muhammad Azani; Hasan Basri; Aurora Putri Rinaldi)
218
diijarahkan.  Jawaban  peserta  kegiatan  dapat dilihat  jawaban  yang  benar  adalah  Pihak yang  menyewa,  Pihak  yang  menyewakan, Benda yang diijarahkan, dan Akad (A). 76 % peserta  telah  mengetahui  jawaban  dengan benar.
Pengetahuan peserta tentang perubahan  akad  ijarah  dapat  dievaluasi  dari pertanyaan Apakah akad ijarah dapat dirubah atau  dibatalkan  menurut  hukum  Islam? Pilihan  jawaban  persebut  (A).  Tidak  dapat dapat  dibatalkan,  (B).  Dapat  dibatalkan berdasarkan  kesepakatan.  Jawaban  peserta tergambar  rata-rata  peserta  kegiatan  dapat menjawab  pertanyaan  dengan  benar  pada jawaban B, yakni Dapat dibatalkan berdasarkan kesepakatan. sebanyak 81 %.
Pemahaman
peserta tentang pembatalan  akad  yang  belum  berlaku  dapat dibaca dari jawaban mereka tentang pertanyaan bolehkah para pihak membatalkan  akad  ijarah  karena  akad  yang belum  berlaku  menurut  hukum  Islam? Pilihan jawaban (A). Tidak boleh dibatalkan, (B).  Boleh  saja  dibatalkan  secara  sepihak oleh penyewa. Jawaban perserta dapat dibaca sebagian  besar  peserta  telah  memahami bahwa  akad  ijarah  tidak  dapat  dibatalkan hanya  karena  akad  tersebut  belum  berlaku (B).  72  %  peserta  dapat  menjawab  dengan benar.
Dalam  pelaksanaan  ijarah  dengan melakukan  akad  jarak  jauh,  pemahaman peserta  tentang  materi  ini  dapat  dilihat  dari pertanyaan berikut: Bolehkan ijarah dilakukan  jarak  jauh  menurut  hukum  Islam? (A).  Boleh  dilakukan,  (B).  Tidak  boleh dilakukan.  Jawaban  peserta  dapat  dibaca jawaban  yang  benar  evaluasi  di  atas  adalah pada poin (A), Boleh dilakukan . Sebanyak 68 %  peserta  dapat  memahami  zakat  mal  yang harus dizakati.
Dalam  ijarah,  terkadang  barang ijarahan  tidak  dijelaskan  dalam  akad, pertanyaan kepada peserta adalah bagaimana penggunaan  benda  dalam  ijarah  yang  tidak ditegaskan  dalam  akad  menurut  hukum Islam?  Pertanyaan  tersebut  memiliki  dua pilihan jawaban (A). Benda ijarahan
digunakan  berdasarkan  aturan  umum  dan kebiasaan,  (B).  Benda  ijarahan  tidak  boleh digunakan.  Gambar  berikut  menjadi  acuan atas  pemahaman  peserta:  Peserta  dapat menjawab  dengan  benar  sebanyak  77  % pada  jawaban  (A),  yakni  Benda  ijarahan digunakan  berdasarkan  aturan  umum  dan kebiasaan.  Aturan  umum  dan  kebiasaan menunjuk  pada  kebiasaan  tempatan.  Tetapi penggunaan  tersebut  tidak  dalam  kapasitas yang  melampaui  batas  seoalah-olah  barang tersebut milik sendiri.
Pertanyaan berikutnya dalam kuisioner adalah bagaimanakah cara pembayaran  ijarah  menurut  hukum  Islam? (A). Penyewaan dapat dibayar  dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran  setelah  obyek  ijarah  selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan, (B), Penyewaan dapat dibayar dengan  atau  tanpa  uang  muka.  Gambar berikut  sebagai  bahan evaluasi  pemahaman peserta: Peserta dapat memahami penyewaan  dapat  dibayar    dengan  atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran  setelah  obyek  ijarah  selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan  (A).  83  %  peserta  dapat menjawab dengan benar.
Pertanyaan tentang penggunaan objek  sewa  adalah  bolehkan  penyewa menggunakan  barang  secara  bebas  dalam dalam hukum Islam?  (A). Tidak boleh, (B). Boleh  jika  akad  ijarah  dilakukan  secara mutlak. Gambar berikut sebagai kesimpulan dari  pemahaman  peserta:  Boleh  jika  akad ijarah  dilakukan  secara  mutlak.  Jawaban yang benar pada jawaban (B). Sebanyak 75 % peserta menjawab dengan benar.
Pertanyaan berikutnya terkait dengan Apakah penyewa dilarang menyewakan  dan  meminjamkan  obyek ijarah  kepada  pihak  lain  dalam  hukum Islam?  Jawaban  (A).  Ya,  tidak  dilarang, (B).  Ya,  penyewa  dilarang  menyewakan dan  meminjamkan  obyek  ijarah  kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.  Hasil  evaluasi  dapat  dilihat pada  gambar  berikut:  Jawaban  yang  benar
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Sewa-Menyewa (Ijarah) Berdasarkan Kompilasi Hukum  Ekonomi Syariah  (Khes)  di Kecamatan Payung Sekaki (Muhammad Azani; Hasan Basri; Aurora Putri Rinaldi)
atas  pertanyaan  di  atas  adalah  pada  jawaban (B)  Penyewa,  kecuali  ditentukan  lain  dalam akad.  63  %  peserta  dapat  menjawab  dengan benar.
Berdasarkan  pada  hasil  evaluasi  di atas,  rekapitulasi  jawaban  peserta  dapat dibaca  bahwa  pemahaman  peserta  mencapai di  atas  80  %  dari  kuisioner  yang  ada. Jawaban yang benar paling tinggi 83 % pada kuisioner  6,  sedangkan  jawaban  benar  yang paling  rendah  63  %  pada  kuisioner  9. Kuisioner  9  tentang  tanggung  jawab  dalam ijarah. Tampaknya peserta kurang memahami dengan baik materi pada kuisioner 9 tersebut.

## PEMBAHASAN
Praktik objek sewa di masyarakat Kecamatan Payung Sekaki
Masyarakat  di  Kecamatan  Payung Sekaki  banyak  yang  memanfaatkan  objek sewa  karena  kebanyakan  mereka  sebagai pendatang.    Berdasarkan  hukum  Islam, pemanfaatan  objek  sewa  oleh  penyewa ditentukan  menurut  syarat  kontrak  atau menurut kebiasaan. Penyewa juga bertanggung  jawab  untuk  menjaga  keutuhan asset yang disewa dan membayar pembayaran  sewa  (Pasal  265  Kompilasi Hukum Ekonomi Islam).
Pada  prinsipnya  kontrak  sewa  harus menyatakan  siapa  yang  menanggung  biaya pemiliharaan  asset  objek  sewa  dengan  jelas. Jika  biaya  pemeliharaan  dimasukkan  dalam akad,    penyewa  berhak  mendapat  uang  ganti (reimbursement) atas  perbaikan  tersebut (Munrokhim  Misanan,  2008).  Hal  tersebut berlaku  harus  dengan  persetujuan  pemberi sewa.  Pekerjaan  yang  dilakukan  tanpa  izin pemberi  sewa,  tetapi  atas  inisiatif  penyewa, pekerjaaan  pemeliharaan  aset  itu  dianggap sebuah  pemberian  dari  penyewa  dan  tidak berhak  mengklaim  untuk  penggantian  (M Fajar Hadiyanto, 2012).
Pemberian sewa juga harus memelihara  asset  barang  sewaan.    Jika pemberi sewa menolak pemeliharaan dengan alasan anggaran yang besar, penyewa berhak membatalkan  kembali,  kecuali  ia  menyewa
dengan syarat harus memperbaiki kerusakan  sendiri  (Munrokhim  Misanan, 2008).
Tanggung jawab kerusakan atau kerugian  pada  objek  ijarah  dalam praktik  ijarah  di  Kecamatan  Payung Sekaki
Para  ahli  hukum  Islam  berpendapat bahwa asset yang disewa adalah amanah di tangan  penyewa.  Kerusakan  pada  asset yang  disewa  tersebut,  yang    disebabkan oleh  perbuatan  atau  kelalaian  penyewa, penyewa  tidak  bertanggung    jawab  atas kerusakan  tersebut,  kecuali  kerusakan tersebut  terjadi  atas  kelengahan  dan kecerobohan penyewa (Tarsidin, 2009).
Pada  dasarnya,  Penyewa  hanya merupakan  pihak  yang  mendapat  izin menikmati  manfaat  aset  tersebut,  tidak dapat dianggap sebagai penjamin dari asset yang  disewa  itu  (Munrokhim  Misanan, 2008).  Akad  Ijarah  yang  berupa  pekerjaan atau  jasa  manusia,  khususnya  yang  bersifat khusus  (khas),  para  ahli  hukum  Islam berpendapat  bahwa  apabila  objek  yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena  kelalaian  dan  kesengajaan  tidak boleh dituntut ganti rugi. Contohnya adalah sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah  tangga  ketika  mencucinya  (M  Fajar Hadiyanto, 2012).
Ijarah  berupa  pekerjaan  atau  jasa manusia  yang  bersifat  umum  (musytarik), apabila pekerjaan yang dilakukan menimbulkan  kerugian,  para  ahli  hukum Islam sepakat bahwa pekerja tersebut harus bertanggung jawab bila kerugian    tersebut disebabkan        oleh        kelalaian      dan kecerobohannya    (Munrokhim  Misanan, 2008).    Perbedaan  pendapat  terjadi    bila kerugian  tersebut  bukan  karena  kelalaian dan  kecerobohan.  Menurut  mazhab  Hanafi, Syaf’I  dan  Hambali,  penyewa  tidak  harus bertanggung  jawab  karena  akad  Ijarah bersifat  amanah,  sedangkan  menurut  Abu Yusuf  dan  Syaibani,  pekerja  tersebut  tetap harus  bertanggung  jawab  kecuali  kerugian tersebut  disebabkan  oleh  bencana  banjir

## Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Sewa-Menyewa (Ijarah) Berdasarkan Kompilasi
Hukum  Ekonomi Syariah  (Khes)  di Kecamatan Payung Sekaki (Muhammad Azani; Hasan Basri; Aurora Putri Rinaldi)
220
atau  kebakaran  yang  umumnya  tidak  bisa dikendalikan (Syamsul Anwar, 2007).

## Berakhirnya  akad  ijarah  dengan  paksaan dalam  praktik  ijarah  di  Kecamatan Kerinci Payung Sekaki
Praktik  ijarah  di  Kecamatan  Payung Sekaki,  sering  terjadi  pemutusan  akad  ijarah dengan  paksaan  oleh  pemilik  sewa.  Pemilik sewa  dapat  membatalkan  objek  sewa  setalah terjadi  kesepakatan  para  pihak  (Keterangan Tedi  Firmansyah,  2016).    Praktik  seperti  ini tentu bertentangan dengan hukum Islam.
Dalam  hukum  Islam,  berakhirnya akad  ijarah  menurut  para  ahli  hukum  Islam sebagai berikut:
a) Salah  satu  pihak  meniggal  dunia. Menurut    pandangan  mayoritas  ahli hukum  Islam,  akad  Ijarah  tidak  batal dengan  wafatnya  salah  seorang  yang berakad,  karena  manfaat  itu  boleh diwariskan  dan  Ijarah  sifatnya  mengikat para  pihak.
b) Terjadinya kerusakan pada barang sewaan,  seperti  rumah  terbakar  atau mobil hilang.
c) Tenggang  waktu  yang  disepakati  dalam akad Ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan adalah rumah maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya  setelah sewa berakhir (Syamsul Anwar, 2007).
Para  ahli  hukum  Islam  berpendapat bahwa  uzur  yang  boleh  membatalkan  akad Ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung  cacat  atau  manfaat  yang  dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran atau dilanda banjir. Menurut ahli hukum Hanafiyah  apabila  ada  uzur  dari  salah  satu pihak,  seperti  rumah  yang  disewakan  disita Negara  karena  terkait  hutang  yang  banyak, akad  Ijarah  menjadi  batal  (Syamsul  Anwar, 2007).

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian dalam
pembahasan  di  atas,  laporan    ini  dapat menyimpulkan  kegiatan  pengabdian  sebagai berikut:
1. Hasil  evaluasi  kegiatan  menunjukkan
bahwa  masyarakat  di  Kecamatan Payung  Sekaki  dapat  memahami materi  yang  disampaikan  oleh  tim pengabdian.  Indikator  pemahaman mereka  tercantum  dalam    hasil kuisioner  yang  diberikan  pada  saat kegiatan.  Mereka  memilih  jawaban dalam  kuisoner  terdiri  atas  pilihan jawaban  yang  benar  dan  jawaban yang  salah.    Pemahaman  mereka rata-rata  meningkat  hingga  83  % setelah diberikan penyuluhan hukum tentang ijarah.
2. Praktik  objek  sewa  yang  terjadi  di Kecamatan  Payung  Sekaki  ternyata menjadi  praktik  yang  tidak  sehat. Pengakuan peserta kegiatan, mereka pada umunya warga pendatang yang menyewa  rumah,  menyewa  tempat usaha,  dan  lain-lain.  Pemilik  objek sewa  dapat  membatalkan  sepihak atas  objek  sewa  yang  disepakati dengan penyewa karena ada tawaran yang lebih tinggi dari pihak ke tiga.
Padahal pembatalan ini bertentangan dengan hukum Islam.
3. Praktik  objek  sewa  terkait  dengan berakhirnya  objek  sewa  secara sepihak pada saat objek sewa belum berakhir.  Alasan  pemilik  sewa  akan ditempati  oleh  keluarga,  sehingga penyewa  harus  segera  mengakhiri akad  sewa  yang  telah  disepakati  di awal akad. Padahal menurut pengakuan  peserta  kegiatan,  alasan tersebut  biasanya  sebenarnya  hanya sebagai cara untuk menaikkan biaya sewa.

## DAFTAR RUJUKAN
Anwar,  Syamsul, Studi  Hukum  Islam Kontemporer, Yogyakarta,  UIN Sunan Kalijaga Press, 2007.
Dimyati, Ahmad,
Ekonomi Etis:
Paradigma  Baru  Ekonomi  Islam, Riba:  Jurnal  Ekonomi  Islam,  Vol. I, Nomor 2, 2007.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Sewa-Menyewa (Ijarah) Berdasarkan Kompilasi Hukum  Ekonomi Syariah  (Khes)  di Kecamatan Payung Sekaki (Muhammad Azani; Hasan Basri; Aurora Putri Rinaldi)
Hadiyanto,  M.  Fajar, Praktek  Riba  dan Kesenjangan Sosial,
Jurnal Ekonomi  Islam,  Vol.  II,  Nomor  2, Desember 2008.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab II tentang Akad.
Marabona Munthe, Peran Pemerintah dalam Mendukung  Penerapan  Ekonomi Kerakyatan Berbasis Syariah, Jurnal  Ekonomi  Islam  al-Amwal: Ekonomi Islam Membangun Ekonomi Dunia, Volum I, Nomor 1, 2012.
Misanam, Munrokhim, dkk. Ekonomi Islam , Jakarta,  PT  Raja Grafindo Persada, 2008.
Muhammad. Kebijakan  Fiskal  dan  Moneter dalam  Ekonomi  Islami, Yogyakarta, Salemba Empat, 2002.
Peraturan Mahkamah Agung (M.A.) Republik  Indonesia  Nomor  02 Tahun  2008  tentang  Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
Tarsidin, Bagi  Hasil,  Konsep  dan  Analisis , Jakarta,  Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2010.