e-ISSN e-ISSN 2716-294X (media online) Journal of Applied Management Studies ( JAMMS ) Vol. 02  No. 1 Desember 2020: 27 - 37
ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA
(Studi Kasus pada Desa-Desa di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem)
Ni Luh Putu Ita Sulistiyawati 1
Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Triatma Mulya 1

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  accountability  of  village  fund  management  in realizing  good  village  financial  governance  in  Selat  District.  This  study  uses  a qualitative method with a phenomenological approach. The results showed that the village fund management accountability system in Selat District was already based on  the  principle  of  accountability  and  the  principle  of  responsibility,  although  it had not fully demonstrated transparency and community participation. So that not all village communities know about the development activities carried out by village officials and cause the community to think these activities are projects. The village treasurer does not yet understand accountability, so in making reports the village financial system application is assisted. The reasons for not optimal transparency and accountability in the management of village funds are first, the competence of human resources is still low as seen from the education level of village government officials who are the spearhead of the implementation of Village Fund management. Second, the lack of effective guidance from the District and Regency governments in  guiding village officials. Based on this, it is  necessary to  have the  efforts and commitment of the Village Government and District Government officials related to  increasing  the  capacity  of  Village  Government  officials  and  increasing  the capacity of the BPD to maximize the role and function of the BPD in monitoring the implementation of Village Fund management.
Keywords: accountability, transparency, management, village funds

## PENDAHULUAN
Kehadiran Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa yang  selanjutnya  disebut  Undang- Undang  Desa  disamping  merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan  masyarakat,  sekaligus juga sebagai kekuatan untuk
membangun  infrastruktur  desa  dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dengan  kehadiran  Undang-Undang Desa  tersebut  maka  semakin  banyak dana  dari  pemerintah  yang  akan mengucur ke tingkat desa.  Kebijakan ini  harus  diiringi  dengan  pengelolaan keuangan  desa  yang  transparan  dan
akuntabel  agar  dampak  kebijakan tersebut  dapat  tepat  sasaran  dan dirasakan  oleh  masyarakat  desa. Begitu  besarnya  dana  yang  akan didapatkan  oleh  desa  memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun,  disisi  lain  sebagaimana menurut Halim (2016) bahwa pengelolaan keuangan desa juga perlu diringi  dengan  aturan  teknis  yang mengatur  pengelolaan  keuangan  desa yang transparan dan akuntabel.
Ni Luh Putu Ita Sulistiyawati 27 - 37) Vol 2, No 1, Desember 2020
Pemerintah Kabupaten Karangasem  sejak  tahun  2015  telah menyalurkan Dana Desa guna memenuhi  amanat  dari  Undang- Undang Desa. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Karangasem setiap tahunnya menerbitkan Peraturan Bupati yang mengatur rincian pembagian  dan  penetapan  prioritas penggunaan  dana  desa  kepada  desa setiap  tahunnya  untuk  memperjelas penekanan  penggunaan  dana  desa dimaksud agar sejalan dengan sasaran rencana  pembangunan  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah.  Desa yang  berada  di  wilayah  Kecamatan Selat dalam pelaksanaan penyampaian laporan pengelolaan dana desa, seringkali  mengalami  kendala  seperti pelaporan  yang  belum  tepat  waktu. Selanjutnya  sesuai  dengan  Laporan
Hasil  Pemeriksaan  BPK  RI  Nomor 27/LHP/XIX.DPS/11/2016, tanggal
30  November  2016  tentang  Laporan Hasil  Pemeriksaan  atas  Belanja  Dana Desa  Tahun  2015  dan  2016  pada Pemerintah  Kabupaten  Karangasem ditemukan bahwa pelaksanaan kegiatan  anggaran  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  ada yang tidak sesuai dengan perencanaan di  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa serta realisasi anggaran yang menyisakan anggaran setiap tahunnya cukup besar. Berdasarkan hal tersebut, penulis  tertarik  untuk  mengkaji  dan meneliti lebih jauh mengenai bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di
Kecamatan Selat.
Penggunaan Dana Desa rawan terjadi penyelewengan dana oleh pihak yang  seharusnya  dipercaya  oleh masyarakat  dalam  membangun  desa menjadi  lebih  maju  dan  berkembang.
Disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung  dan  tidak  lepas  dari  peran
pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan  desa.  Adanya  temuan pemeriksaan oleh BPK pada desa-desa di Kabupaten Karangasem, menunjukkan  bahwa  masih  adanya ketidaksesuaian dan kekurangcermatan  pelaksana  di  desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan  desa.  Berdasarkan  hal tersebut akuntabilitas dan transparansi dalam  pengelolaan  dana  desa  perlu untuk  dicermati  dan  dikaji  kembali pelaksanaannya  pada  setiap  desa dalam mengelola Dana Desa. Penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan  dana desa ini  merupakan penelitian  yang  menarik.    Asas Pengelolaan  Keuangan  Desa  Pasal  2 ayat  1  Permendagri  Nomor  20  tahun 2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa  mengatakan  bahwa  keuangan desa  dikelola  berdasarkan  asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan  desa  harus  dikelola  secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan  serta  sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan asas-asas  tersebut  digunakan  untuk mengantisipasi  terjadinya  kecurangan dalam  proses  pengelolaan  keuangan desa.  Penyelenggaraan  pemerintahan desa  (pemdes)  yang  baik (good governance) terkait pengelolaan Dana Desa memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai  perencanaan,  pelaksanaan, pertanggungjawaban,  penatausahaan, dan  pelaporan  Dana  Desa.  Untuk  itu perlu peran masyarakat terlibat dalam proses perencanaan kemudian melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan asas partisipatif. Bertitik tolak dari hal tersebut serta latar belakang di
Ni Luh Putu Ita Sulistiyawati 27 - 37) Vol 2, No 1, Desember 2020
atas, maka yang menjadi permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah “Bagaimana sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan  Dana  Desa  di  wilayah Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem”?

## TINJAUAN PUSTAKA
Good Governance Good governance sering diartikan  sebagai  pemerintahan  yang baik.  Pemerintahan  yang  baik  dapat dilihat  dari  adanya  peranan  dari akuntansi sektor publik yang meliputi penciptaan  transparansi,  akuntabilitas publik,  dan Value  For  Money ( Economy, Efficiency, dan Effectiveness ). Penyelenggaraan pemerintah yang baik harus melibatkan  pemangku  kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakatnya. Good governance kini sudah  menjadi  bagian  sangat  serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan  implementasi  dari  prinsip good governance adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam  memberikan  keseimbangan bagi para stakeholders dalam memenuhi  kepentingannya  masing- masing.  Dari  berbagai  hasil  yang dikaji  Lembaga  Administrasi  Negara (LAN)  menyimpulkan  ada  sembilan aspek fundamental dalam perwujudan good  governance ,  dalam  Rosyada (2000 : 182)  mencakup :
1. Partisipasi  ( participation ),  yaitu keikutsertaan  masyarakat  dalam proses pembuatan keputusan, kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Penegakan  hukum  ( rule  of  law ), yaitu  hukum  harus  adil  tanpa
pandang  bulu,  ditegakkan  dan dipatuhi secara utuh ( impartially ), terutama  aturan  hukum  tentang hak-hak asasi manusia.
3. Transparan  ( transparency ),  yaitu adanra kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan  sehingga  mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan.  Informasi  harus disediakan  secara  memadai  dan mudah dimengerti, sehingga dapat  digunakan  sebagai  alat monitoring dan evaluasi.
4. Daya  tanggap  ( responsiveness ), yaitu  setiap  institusi  prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani  berbagai  pihak  yang berkepentingan ( stakeholders ).
5. Berorientasi konsensus ( consensus  orientation ),  yaitu bertindak  sebagai  mediator  bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.  Jika  dimungkinkan dapat diberlakukan terhadap berbagai  kebijakan  dan  prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
6. Berkeadilan ( equity ), yaitu
memberikan  kesempatan  yang sama  baik  terhadap  laki-laki maupun  perempuan  dalam  upaya meningkatkan  dan  memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektivitas dan efisiensi ( effectiveness  and  efficiency ),
yaitu segala proses dan
kelembagaan  diarahkan  untuk menghasilkan sesuatu yang benar- benar  sesuai  dengan  kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik- baiknya  berbagai  sumber  yang tersedia.
8. Akuntabilitas ( accountability ), yaitu  para  pengambil  keputusan (pemerintah, swasta, dan masyarakat  madani)  meiniliki pertanggungjawaban kepada
Ni Luh Putu Ita Sulistiyawati 27 - 37) Vol 2, No 1, Desember 2020
publik sesuai dengan jenis keputusan  baik  internal  maupun eksternal. 9. Bervisi strategis ( strategic vision ),  yaitu  para  pemimpin  dan masyarakat  memiliki  persepektif yang  luas  dan  jangka  panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan manusia dengan memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang
mendasari perspektif mereka.
10. Saling  keterkaitan  ( interrelated ), yaitu  adanya  saling  memperkuat dan terkait ( mutually reinforcing ) dan tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah Daerah dan Aparatur Desa menghadapi  tantangan di  mana  aparatur  Desa  (Kepala Desa/Aparat Desa) harus mempersiapkan diri dalam pengelolaan Dana Desa secara transparan  dan  akuntabel.  Namun tantangan-tantangan  tersebut  diikuti pula  dengan  peluang  yang  cukup menjanjikan  yaitu  pelaksanaan  UU Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan  Desa.  Momentum  ini akan  semakin  mendapatkan  daya ungkit yang tinggi dengan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance
dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas Akuntabilitas didefinisikan sebagai elemen penting dalam mencapai  good  governance  atau pengelolaan  pemerintah  yang  baik (Huque, 2011:59). Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai  arti  pertanggungjawaban yang  merupakan  salah  satu  ciri  dari terapan  “ good  governance ”,  dimana pemikiran  tersebut  bersumber  dari pemikiran bahwa pengelolaan
administrasi  publik  merupakan  isu
utama  dalam  pencapaian  menuju “ clean goverment ” atau pemerintahan yang bersih (Akbar dan Nurbaya: 2000 dalam Halim, 2007:254 ).
Selanjutnya tertib administrasi juga  menjadi  salah  satu  bentuk pelaksanaan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana  menurut  Abidin  (2015) bahwa pelaksanaan adminsitrasi keuangan desa yang tidak tertib rentan dimanfaatkan sebagai salah satu objek korupsi Kepala/Pegawai Desa. Selanjutnya  untuk  menghindari  hal tersebut tentunya akuntabilitas pengelolaan  keuangan  desa  sangat diperlukan sebagaimana menurut Mahmudi (2007:9-11) bahwa akuntabilitas  Finansial  merupakan pertanggungjawaban lembaga-
lembaga  publik  untuk  menggunakan dana  publik  secara  ekonomi,  efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial  menekan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena  pengelolaan  keuangan  publik akan menjadi perhatian utama masyarakat  publik.  Sehingga  tertib administrasi  dan  ketaatan  dalam melaksanakan mekanisme sesuai dengan ketentuan merupakan perwujudan  akuntabilitas  desa  dalam mengelola keuangannya. Tranparansi Transparansi informasi
terutama  informasi  keuangan  dan fiscal  harus  dilakukan  dalam  bentuk yang  relevan  dan  mudah  dipahami. Transparansi  dapat  dilakukan  apabila ada  kejelasan  tugas  dan  kewenangan, ketersediaan  informal  kepada  public, proses  penganggaran  yang  terbuka, dan  jaminan  integritas  dari  pihak independen mengenai prakiraan fiscal, informasi dan penjabarannya.
Menurut  Krina  (2012)  transparansi
Ni Luh Putu Ita Sulistiyawati 27 - 37) Vol 2, No 1, Desember 2020
adalah  prinsip  yang  menjamin  akses atau  kebebasan  bagi  setiap  orang untuk  memperoleh  informasi  tentang penyelenggaraan  pemerintahan  yaitu informasi  tentang  kebijakan,  proses pembuatan  dan  pelaksanaannya,  serta hasil-hasil  yang  dicapai.  Selanjutnya dijelaskan lebih mendalam oleh Krina (2012)  bahwa  prinsip  transparansi memiliki  dua  aspek,  yaitu:  (1) komunikasi  publik  oleh  pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi.  Transparansi  yakni  adanya kebijakan  terbuka  bagi  pengawasan. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan informasi  adalah  sesuatu  mengenai setiap  aspek  kebijakan  pemerintah yang  dapat  dijangkau  oleh  publik. Keterbukaan  informasi  diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang  sehat,  toleran,  dan  kebijakan dibuat  berdasarkan  pada  preferensi publik. Transparansi menurut Renyowijoyo  (2011:14)  dijelaskan bahwa  transparansi  dibangun  atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan  publik  secara  langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Transparansi juga berguna untuk membuka peluang bagi masyarakat  untuk  ikut  memahami bahkan ambil  bagian dalam  dinamika yang  terjadi  di  desa.  Keberhasilan mewujudkan  transparansi  pada  tahap pelaksanaan meningkatkan akuntabilitas  desa  terutama  dalam kelancaran menyusun dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu. Pengelolaan  Anggaran  Berbasis Kinerja Anggaran  Berbasis  Kinerja ( Performance Based Budgeting )
merupakan sistem penganggaran yang berorientasi  pada  output  organisasi
dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi  dan  rencana  strategis  organisasi (Bastian,  2006:  171)  Performance Based Budgeting (Penganggaran Berbasis  Kinerja)  adalah  sistem penganggaran  yang  berorientasi  pada ‘ output ’  organisasi  dan  berkaitan sangat  erat  dengan  Visi,  Misi  dan Rencana  Strategis  organisasi.  Ciri utama  Performance  Based  Budgeting adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan  keterkaitan  antara pendanaan  ( input )  dan  hasil  yang diharapkan ( outcomes ), sehingga dapat  memberikan  informasi  tentang efektivitas  dan  efisiensi  kegiatan. (Haryanto,  Sahmuddin,  Arifuddin: 2007).
Penggunaan  anggaran  untuk pembangunan diharapkan memberikan manfaat tidak saja untuk meningkatkan  pendapatan,  namun juga  diharapkan  dapat  memberikan ruang  gerak  ekonomi  yang  lebih kondusif dan menyentuh akar masalah yang  faktual  dalam  masyarakat,  Agar anggaran yang digunakan oleh Instansi pemerintah  nantinya  dapat  benar- benar tepat sasaran, efektif dan efisien maka  diperlukan  proses  penyusunan anggaran  yang  benar-benar  matang, mulai dari tahapan penetapan rencana strategis,  sinkronisasi  antara  bidang dalam  instansi,  penetapan  indikator yang  memuat input,  output,  benefit, imfact, penetapan standar harga sesuai dengan  sesuai  dengan  anggaran  yang berlaku serta penghitungan kebutuhan anggaran dengan menyesuaikan kebutuhan  program-program  kegiatan yang ada. Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Membicarakan pengelolaan keuangan, tidak akan lepas dari adanya responsibility atau pertanggungjawaban  pengelolaannya oleh pihak yang
mengurusi, melaksanakan  dan  mengelola.  Spiro
Ni Luh Putu Ita Sulistiyawati 27 - 37) Vol 2, No 1, Desember 2020
(dalam Ndraha, 2000 : 108), mendefinisikan  responsibility  sebagai pertama, Accountability (perhitungan, laporan  pelaksanaan  tugas)  yang disampaikan  kepada  atasan  atau pemberi  tugas  (misalnya  mandator) oleh  bawahan  atau  yang  diberi  kuasa (misalnya  mandatari)  dalam  batas- batas kekuasaan (tugas) yang diterimanya. Kedua, sebagai obligation (kewajiban) yaitu tanggung jawab  seorang  pejabat  pemerintahan dihubungkan  dengan  kedudukannya sebagai warga negara ( citizen’s political responsibility ). Ketiga,
responsibility sebagai cause . Cause
adalah  faktor  yang  menggerakan seorang  pejabat  untuk  melakukan sesuatu  tindakan  atau  mengambil keputusan berdasarkan kehendak
bebas ( free will, free choice ). Keberadaan alat ukur responsibility di  atas,  maka  dapat dilihat bahwa pemerintah desa bertanggung  jawab  atau  tidak  dalam melakukan pengurusan, melaksanakan dan mengelola keuangan desa sehingga  pelaksanaan  pembangunan di desa dapat terlaksana dengan lancar dan  pelaksanaan  otonomi  sesuai dengan yang diharapkan. Selain pihak pemerintah desa yang harus bertanggung jawab, juga harus tercipta mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  yang  benar. Selama ini mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh Kepala Desa dilakukan oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD),  kemudian  dilaporkan  kepada
Bupati. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewenangan pengawasan yang cukup besar, karena mereka mewakili rakyat. Pengawasan memang  seharusnya  dilakukan  terus- menerus secara preventif dan represif melalui  struktur  hierarkhi  organisasi yang  jelas,  dengan  kebijaksanaan
tertulis,  pencatatan  atau  hasil  kerja secara  tepat  guna  dan  tepat  waktu sehingga  pelaksanaan  tugas  berjalan sesuai rencana.
Penerapan prinsip
akuntabilitas  pengelolaan  Dana  Desa untuk  mengetahui  pintu  yang  paling efektif  adalah  melalui  pengawasan sehingga mulai dari tahap perencanaan sampai  dengan  pasca  kegiatan  dapat berjalan efektif.
Sedangkan pengawasan dilaksanakan dalam suatu proses  dimana  pelaksanaan  melalui tahapan-tahapan tertentu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menilai sifat dari kondisi-kondisi yang tampak. Penelitian  ini  sangat  penting  sebagai studi pendahuluan bagi penelitian lain atau  penelitian  lanjutan.  Pelaksanaan analisa dalam penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada  saat  sekarang  secara  sistematis dan  faktual  dengan  tujuan  untuk memaparkan  serta  penyelesaian  dari masalah  yang  diteliti.  Penelitian  ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif,  yakni  data  yang  diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis  sesuai  dengan  metode statistik  yang  digunakan.  Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran  dan  keterangan-keterangan mengenai transparansi
dan akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa pada  desa-desa  di  Kecamatan  Selat Kabupaten Karangasem.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kecamatan  Selat  terletak  di kaki Gunung Agung, dengan ketinggian desa rata-rata diatas 500  – 700 m dpl, sedangkan posisi kemiringan lahan rata-rata 30% - 45% dengan  letak  desa  yang  bukan  pantai sehingga  seluruh  desa  di  Kecamatan
Ni Luh Putu Ita Sulistiyawati 27 - 37) Vol 2, No 1, Desember 2020
Selat  merupakan  desa  pegunungan, dengan  penggunaan  lahan  sebagian besar  untuk  pertanian  yakni  964  ha lahan  persawahan,  4.352,45  ha  lahan tegalan,  318,01  ha  lahan  pekarangan.
Pembagian  administratif  kewilayahan di  Kecamatan  Selat  terdiri  dari  8 (delapan) Desa dengan kondisi wilayah  alamnya  sebagian  besar pegunungan dan perbukitan. Prinsip akuntabilitas dan transparansi sudah diterapkan di desa- desa  se  Kecamatan  Selat  walaupun belum  sempurna.  Hal  tersebut  dapat terlihat  dari  adanya  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan  dan  pertanggungjawaban yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa secara periodik terkait dengan program,  kegiatan,  dan  kebijakan- kebijakan pemerintah desa. Pengelolaan  keuangan  desa  harus dilakukan  secara  efektif,  efesien, transparan  dan  akuntabel.  Secara umum  akuntabilitas  merupakan  suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat/individu yang  didalamnya  terdapat  uraian keberhasilan  atau  kegagalan  didalam pelaksanaan  tugasnya  tersebut  dalam pencapaian  tujuan  yang  ditetapkan.
Pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas  tersebut,  berkaitan  erat  dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat.  Selanjutnya  masyarakat berkepentingan untuk ikut serta dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik  yang  diperuntukkan  bagi masyarakat, oleh karena itu masyarakat  harus  dilibatkan  dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat luas.
Pengelolaan  Dana  Desa  di Kecamatan  Selat  berdasarkan  hasil pengamatan  di  tiap  Desa  terkait penerapan  prinsip  akuntabilitas  dan transparansi  pengelolaan  keuangan Desa dilaksanakan oleh aparatur Desa dan  Tim  Pelaksana  Kegiatan  yang dibentuk  di  masing-masing  Desa.
Penerapan prinsip
transparansi pengelolaan  Dana  Desa  ini  dimulai dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan semua  kegiatan,  dan  pasca  kegiatan, selanjutnya  akuntabilitas  dilihat  dari penatausahaan,  pelaporan  sehingga pengelolaan  Dana  Desa  diharapkan dapat  dipertanggungjawabkan  dan dipertanggunggugatkan. Prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan  keuangan  di  Desa  diatur dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor  49  Tahun  2018  tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas  dana  desa  dilaksanakan dengan  ketentuan  yakni  sebagai berikut: 1.  Perencanaan Dana Desa Musrenbangdes  merupakan  forum pembahasan usulan rencana kegiatan  pembangunan  di  tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat  Desa  (P3MD).  Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat  dalam  pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar- benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Pelaksanaan perencanaan  Dana  Desa  sebagian telah dilaksanakan secara transparan dan partisipatif walaupun  dalam  beberapa  hal
Ni Luh Putu Ita Sulistiyawati 27 - 37) Vol 2, No 1, Desember 2020
masih belum optimal seperti dalam hal  adanya  pertanyaan  warga  desa ataupun pengaduan-pengaduan yang secara teknis belum tertangani oleh  Pemerintah  Desa  secara maksimal. Namun upaya pemerintah desa terhadap permasalahan  tersebut  disiasati pemecahannya melalui musyawarah  desa  yang  dihadiri oleh unsur perwakilan warga desa. Selanjutnya  dengan  keikutsertaan warga desa dimaksud belum memperlihatkan  adanya  partisipasi secara menyeluruh dalam penyusunan perencanaan pembangunan  desa.  Kurangnya akses keterlibatan masyarakat yang hanya  mengandalkan  perwakilan dalam  setiap  musyawarah  maka berakibat pada kurangnya pemahaman informasi warga terhadap  rencana  kerja  pemerintah desa walaupun adanya keterbukaan ruang  informasi  kepada  publik untuk  dapat  mengakses  informasi perencanaan  penggunaan  Dana
Desa.
2.  Pelaksanaan Dana Desa Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang  pembiayaannya  bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan  dengan  dibantu  oleh  Tim Pelaksana  Kegiatan  (TPK).  Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada  masyarakat  maka  di  setiap kegiatan  fisik  dilengkapi  dengan papan  informasi  kegiatan  yang dipasang di  lokasi  kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang- kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dana  desa  yang  dipergunakan, waktu pelaksanaan, dan mekanisme pengadaan barang/jasa.
Selain papan nama kegiatan,
informasi  tentang  seluruh  program Dana  Desa  wajib  disajikan  di kantor desa.  Hal ini sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan  Prioritas  Penggunaan Dana  Desa  yang  diterbitkan  setiap tahunnya untuk mengatur penggunaan  Dana  Desa  di  setiap tahun anggaran. Salah satu turunan peraturan  di  daerah  sebagai  tindak lanjut pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa di Kabupaten Karangasem yakni Peraturan Bupati Karangasem Nomor  51  Tahun  2018  tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun 2019  pada  Pasal  19  ayat  (1) disebutkan bahwa Prioritas penggunaan  Dana  Desa  di  bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan  masyarakat  Desa, wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat  Desa  di  ruang  publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
3.  Penatausahaan Dana Desa Hasil  pengamatan  data  pada  8
(delapan) desa di Kecamatan Selat, dapat diketahui bahwa seluruh desa pelaksanaan penatausahaan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa. Pencatatan pelaksanaan penatausahaan  untuk  pemenuhan pelaporan pembukuan di Pemerintah Desa khususnya
penggunaan  dana  desa  diketahui bahwa telah dicatatkan dalam Buku Kas  Umum.  Selanjutnya  bukti penerimaan dan pengeluaran dalam kas  Desa  diketahui  dari  adanya penerimaan  uang  dan  penarikan uang  di  Buku  Bank  dan  serta
Ni Luh Putu Ita Sulistiyawati 27 - 37) Vol 2, No 1, Desember 2020
setoran  pemotongan  pajak  pada Buku Pembantu Pajak.
4.  Pelaporan Dana Desa Pelaksanaan penyusunan laporan di
Kecamatan  Selat  telah  semua  desa membuat  pelaporan  dana  desa, namun dalam penyampaian kepada Bupati ada mengalami keterlambatan  akibat  kurangnya pemahaman  para  perangkat  Desa yang  menangani  keuangan  Desa untuk  memenuhi  batasan  waktu penyampaian  laporan  Dana  Desa. Akibat dari keterlambatan penyampaian  laporan  Dana  Desa berimbas pada keterlambatan
penerimaan penyaluran Dana Desa pada tahapan berikutnya. 5.  Pertanggungjawaban Dana Desa Pertanggungjawaban Dana Desa di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem  terintegrasi  dengan pertanggungjawaban  APB  Desa. Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan Bupati  Karangasem  Nomor  49
Tahun  2018  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa.  Peraturan  Bupati tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang  keuangan  desa,  sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan  desa,  dan  anggaran pendapatan  dan  belanja  desa. Penguatan keuangan desa dilakukan  untuk  menguatkan  pilar transparansi dan akuntabilitas. Sistem akuntabilitas pengelolaan  Alokasi  Dana  desa  di wilayah  Kecamatan  Selat  sudah berdasarkan pada prinsip tanggunggugat  maupun  prinsip tanggungjawab,  walaupun  belum sepenuhnya sesuai
dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan  situasi  dan  kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan  yang  belaku. Sedangkan  yang  berkaitan  dengan pengelola Dana Desa yang melaksanakan pengelolaan administrasi  keuangan  ditemukan pada  beberapa  desa  belum  sesuai dengan ketentuan disebabkan beberapa hal, antara lain: 1) Kompetensi sumber daya manusia  masih  rendah  yang dilihat  dari  tingkat  pendidikan aparat  pemerintah  desa  yang merupakan ujung tombak pelaksanaan  pengelolaan  Dana Desa.
2) Kurang  efektifnya  pembinaan dari pemerintah Kecamatan maupun  pemerintah  Kabupaten dalam hal membimbing perangkat  desa  agar  mengelola Dana  Desa  lebih  akuntabel  dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya  fenomena  yang terjadi dan diamati pada setiap desa di Kecamatan Selat mengenai
keterbukaan informasi di desa sebagai wujud  transparansi  pengelolaan  dana desa  pada  tahapan  perencanaan  di  8 Desa  di  wilayah  Kecamatan  Selat dilakukan  penyampaian  perencanaan melalui musyawarah di tiap-tiap dusun dengan  meminta  usulan  masukan kebutuhan  pembangunan  diwilayah dusun tersebut. Dana Desa memberikan akses dan aspirasi kepada masyarakat desa untuk melibatkan diri dalam pembangunan. Pada
kenyataannya  partisipasi  masyarakat sangat  lemah,  terkadang  dilakukan hanya  sepihak  oleh  perangkat  Desa. Sehingga tidak semua masyarakat desa mengetahui  kegiatan  pembangunan yang  dilakukan  oleh  perangkat  desa dan mengakibatkan masyarakat berfikir  kegiatan  tersebut  merupakan proyek.
Ni Luh Putu Ita Sulistiyawati 27 - 37) Vol 2, No 1, Desember 2020

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Tiap desa di Kecamatan Selat telah mengetahui ketentuan mengenai proses pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan desa, walaupun  dari  segi  administrasi kelengkapannya  belum seutuhnya terpenuhi. pengaduan masyarakat belum maksimal tertangani oleh Desa. Perangkat Desa belum mampu memberikan  informasi  penjelasan secara maksimal dan begitupun dalam perencanaan  di  beberapa  desa  lebih mengedepankan  keterwakilan  warga desa untuk membahas dan menyepakati perencanaan pembangunan  sehingga  tidak  semua masyarakat desa mengetahui kegiatan pembangunan  yang  dilakukan  oleh perangkat  desa  dan  mengakibatkan masyarakat  berpikir  kegiatan  tersebut merupakan  proyek.  Pemerintah  Desa selama  ini  terkesan  bahwa  laporan yang  disampaikan  hanya  sebatas formalitas pemenuhan ketentuan peraturan, tanpa memahami isian data yang dituangkan dalam laporan dimaksud. Saran Menyikapi situasi di Kecamatan  Selat  maka  yang  dapat dilakukan  untuk  memenuhi  segala kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan  Dana  Desa  seperti  Perlu adanya upaya dan komitmen aparatur Pemerintah Desa untuk selalu berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa. Perlu adanya program peningkatan  kapasitas  bagi  aparatur pemerintah  desa  dan  BPD  secara berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten  Karangasem,  sehingga dinamika  peraturan  yang  mengatur keuangan  desa  dapat  dipahami  oleh segenap aparatur desa, serta
memaksimalkan  peran  dan  fungsi BPD  dalam  pengawasan  pelaksanaan pengelolaan  Dana  Desa  dari  tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim,  M.Syam  Kusufi,  2016, Teori  ,Konsep  dan  Aplikasi Akuntansi Sektor Publik , Jakarta : Salemba Empat. Andrianto,  Nico.  2007, Transparansi dan akuntabilitas Publik melalui e-Government , Malang : Banyumedia Publishing. Ferlie, Ewan.Ashburner, Lynn, Fitzgerald, Louise dan Pettigrew,  Andrew,  1996, The New  Public  Management  in Action, Oxford University Press, New York. Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik  Akuntansi  Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat.
Handoko,  T.  Hani  1996, Manajemen , edisi  kedua,  BPFE  UGM,
Yogyakarta.
Hanifah,  Suci  Indah  dan  Praptoyo, Sugeng.  2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa  (APBDes) .  Jurnal  Ilmu dan Riset Akuntansi. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Huque, A.Shafiqul. 2011. Accountability and
Ni Luh Putu Ita Sulistiyawati 27 - 37) Vol 2, No 1, Desember 2020
Governance: Strengthening extrabureaucratic mechanisms in  Bangladesh.  Internasional Journal  of  Productivity  and Performance Management , Vol.  60  Iss.1.  pp.  59-74. Canada: Mc.Master University. Krina, Loina L., (2003), Indikator dan ALat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan  Partisipasi, BAPPENAS, Jakarta Lembaga  Administrasi Negara  dan Badan Pengawasan Keuangan dan  Pembangunan  RI  2000, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (AKIP) , LAN
BPKP RI, Jakarta.
Manulang.  1991, Dasar  -  Dasar
Manajemen , Ghalia Indonesia,
Jakarta.
Mardiasmo.  2002, Otonomi  Daerah dan  Manajemen  Keuangan Daerah , Andi, Yogyakarta.
Mardiasmo,  2009, Akuntansi  Sektor Publik , Andi, Yogyakarta.
Moleong,  Lexy  J.,  2002, Metode
Penelitian  Kualitatif ,  Remaja Rosdakarya, Bandung.
Ndraha, Talizidulu, 2000, Ilmu Pemerintahan  I  &  II,  BKU Ilmu Pemerintahan-IIP , Jakarta. Nyoto,  H  dan  F.  H.  Fadzil.  2011, Fiscal  Decentralization  after Implementation of Local
Government Autonomy in Indonesia ,  World  Review  of Business  Research  1  (2):  51- 70. Renyowijoyo, Muindro, 2010, Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 2, Mitra Wacana Media, Jakarta Rhodes,  R.A.W.1997, Understanding
Governance:Policy  Networks, Governance,  Reflexivity  and Accountability ,  Buckingham, UK: Open University Press