## Intizar
Vol. 29, 1, 2023, hlm. 109-113 p-ISSN: 1412-1697 e-ISSN: 2477-3816, DOI: 10.19109/intizar.v29i1.20455 Copyright © Kemas Riduan Firdaus

## Ujrah Sebagai  Objek  Pajak  Penghasilan  dari  Hasil  Investasi  Sukuk Ijarah dalam Peraturan Pajak di Indonesia
Kemas Riduan Firdaus 1*
1 UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia; kemasrf12@gmail.com

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Early Warning System; Rasio Keuangan; Solvabilitas. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kedudukan dari Ujrah sebagai imbal hasil dari Investasi Sukuk Ijarah yang merupakan objek pajak penghasilan dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.  Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif  kualitatif  dengan  kajian  literatur.  Pengumpulan  data  menggunakan wawancara  dan  dokumentasi.  Setelah  data  dianalisis  dengan  analisis  konten, penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa ketidak  sinkronan  antara  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  91 Tahun 2021 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri Dan Bentuk Usaha Tetap sebagai  dasar  hukum  pengenaan  pajak  penghasilan  atas Ujrah dengan  undang- undang pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia.
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## Korespondensi:
Kemas Riduan Firdaus UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia; kemasrf12@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pajak penghasilan adalah salah satu faktor yang masih sering dianggap faktor penghambat bagi perkembangan sukuk di Indonesia. Hal ini dikarenakan tarif pajak yang dikenakan dianggap relatif tinggi dan bersifat final. Karena pajak penghasilan yang dikenakan adalah mengacuh pajak atas bunga obligasi,  dengan  asumsi  bahwa  sukuk  adalah  obligasi  syariah.  Dari  tahun  2002  pertama  kali  sukuk diterbitkan, tidak ada peraturan pajak yang khusus mengatur pajak penghasilan atas penghasilan dari Sukuk. Semua mengacu  pada peraturan pajak penghasilan  untuk Bunga Obligasi. Dari penelusuran Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan sampai peraturan yang paling bawah yaitu Surat Edaran dirjen Pajak dari tahun 2002 sampai tahun 2020 tidak ada peraturan tentang pajak penghasilan untuk Ujrah dari sukuk Ijarah.
Dasar  hukum  yang  menjadi  acuan  pada  tahun  2021,  tentang  aturan  tatacara  pemotongan  dan pemungutan pajak penghasilan Ujrah hasil dari investasi Sukuk adalah peraturan menteri keuangan republik  Indonesia,  nomor  07/PMK.011/2012  tentang  perubahan  atas  peraturan  menteri  keuangan nomor 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 2021, tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  tentang  cipta  kerja  dan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  91 Tahun  2021,  tentang  pajak  penghasilan  atas  penghasilan  berupa  bunga  obligasi  yang  diterima  atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
Ujrah sebagai  objek  pajak  penghasilan  dari  hasil  investasi  sukuk ijarah jika  dikembalikan  ke undang-undang  pajak  penghasilan  (UU  PPH)  terakhir    diharmonisasi  dengan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP), sehingga peraturan- peraturan turunannya dapat merujuk pasal-pasal yang singkron secara subtansi pada undang- undang yang berada di atasnya. Sesuai dengan definisi pajak di atas, pajak berdasarkan Undang-Undang, sehingga terjadi kesingkronan dalam peraturan pajak di Indonesia.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  penulis  tertarik  meneliti  secara  lebih mendalam masalah objek pajak penghasilan yang dikenakan atas Ujrah imbal hasil dari investasi Sukuk Ijarah  dalam  hal  penentuan  sebagai  Objek  Pajak  Penghasilan  dalam  peraturan  pajak  di  Indonesia. Dengan  penelitian  ini,  maka  penelitian  ini  bertujuan  mendudukan Ujrah sebagai  objek  pajak penghasilan susuai dengan undang-undang perpajakan.

## 2. METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian literatur berupa  Peraturan  Perpajakan.  Data  primer  adalah  peraturan  perpajakan  yang  berhubungan  dengan objek  penelitian  dan  pendapat  Ahli,  data  skundernya  adalah  buku-buku,  jurnal  serta  artikel  yang berhubungan  dengan  objek  penelitian  sebagai  pelengkap  data  primer.  Metode  pengumpulan  data yang  digunakan  adalah  metode  dokumentasi  dan  wawancara,  selanjutnya  data  dianalisis  dengan teknik analisis konten, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Kedudukan Ujrah Sebagai Objek Pajak Penghasilan dalam Peraturan Pajak yang Berlaku di Indonesia
Secara subtansi Sukuk Ijarah adalah sukuk dengan akad sewa yang uderlaying harus berupa aset. Ujrah adalah nama lain dari penghasilan sewa (Penyusun, 2011). Dari analisis isi Undang-Undang PPh Nomor  7  tahun  1983  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  UU  Nomor  36  tahun  2008  tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) yang tertulis “Yang menjadi Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak,  baik  yang  berasal  dari  Indonesia maupun  dari  luar  Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk  menambah  kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk ap a pun” . Berdasarkan definisi ini maka Ujrah adalah  penghasilan  yang  merupakan  objek  pajak,  karena  ada  tambahan  kemampuan ekonomi, berasal dari Indonesia, dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan.
Pada Ayat (2) tertulis; Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: a. penghasilan berupa  bunga  deposito  dan  tabungan  lainnya,  bunga  obligasi  dan  surat  utang  negara,  dan  bunga simpanan  yang  dibayarkan  oleh  koperasi  kepada  anggota  koperasi  orang  pribadi;  b.  penghasilan berupa hadiah undian; c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang  diperdagangkan  di  bursa,  dan  transaksi  penjualan  saham  atau  pengalihan  penyertaan  modal pada  perusahaan  pasangannya  yang  diterima  oleh  perusahaan  modal  ventura;  d.  penghasilan  dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan  persewaan  tanah  dan/atau  bangunan;  dan  e.  penghasilan  tertentu  lainnya,  yang  diatur  dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Dan pada Ayat (3) tertulis; Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: secara lengkap bisa dilihat pada Undang-undang PPh Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36  tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan  Pasal  4  ayat  3.  Dari  isi  Pasal  4  ini  dapat  dianalisis  sebagai berikut :
Ayat  1.  Undang-Undang  ini  menganut  prinsip  pemajakan  atas  penghasilan  dalam  pengertian yang luas, yaitu bahwa Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau  diperoleh  Wajib  Pajak  dari  manapun  asalnya  yang  dapat  dipergunakan  untuk  konsumsi  atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis.  Semua  penghasilan  yang  ada  pada  ayat  1  ini  di  kenakan  tarif  umum.  Namun  demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek  pajak,  maka  penghasilan  tersebut  tidak  boleh  digabungkan  dengan  penghasilan  lain  yang dikenai tarif umum.
Ayat 2. Sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan objek pajak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain:
1) perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;
2) kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
3) berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;
4) pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan  - memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan  pajaknya.  Perlakuan  tersendiri  dalam  pengenaan  pajak  atas  jenis  penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Obligasi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  ini  termasuk  surat  utang  berjangka  waktu  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan,  seperti Medium Term Note, Floating Rate Note yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Surat  Utang  Negara  yang  dimaksud  pada  ayat  ini  meliputi  Obligasi  Negara  dan  Surat Perbendaharaan Negara.
Ayat  3.  Pada  pasal  ini  memuat  semua  penghasilan  yang  bukan  objek  Pajak.  Artinya  semua penghasilan yang masuk pada ayat 3 ini tidak dikanakan pajak penghasilan.
Pada Pasal 23 yang  isi  lengkapnya bisa dilihat pada  Undang-undang PPh Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 tahun 2008. Yang perlu kita perhatikan pada ayat 1 huruf c yang tertulis “ pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:  1  sewa  dan  penghasilan  lain  sehubungan  dengan  penggunaan  harta,  kecuali  sewa  dan penghasilan  lain  sehubungan  dengan  penggunaan  harta  yang  telah  dikenai  Pajak  Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat”. Dapat dianalisa bahwa sukuk dengan underlaying selain tanah dan atau bangunan adalah objek pajak penghasilan pada pasal ini, pasal 23.
Dari  data  penomena  yang  ada,  yang  menjadi  dasar  hukum  pengenaan  pajak  penghasilan  atas sukuk adalah dasar hukum pengenaan Bunga Obligasi. Pertama kali sukuk diterbitkan di bursa pada tahun 2002, yang menjadi dasar hukum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pajak  Penghasilan  Atas  Bunga  Dan  Diskonto  Obligasi  Yang  Diperdagangkan  Dan/Atau  Dilaporkan Perdagangannya  Di  Bursa  Efek  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  11, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4175),  Mengatur  Pengenaan  Pajak  Atas Penghasilan  Obligasi,  Dan  Keputusan  Menteri  Keuangan  No.121/Kmk.03/2002  Tentang  Tatacara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Oblgasi Yang Diperdagangkan Dan  Atau  Dilaporkan  Perdagangannya  Di  Bursa  Efek.  Hal  ini  terkonfirmasi  dari  penelitian  Sri Utaminingsih  dengan  judul  “perlakuan  perpajakan    atas  transaksi  obligasi  syariah  (sukuk)  ijarah” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2008. Hal ini juga terkonfirmasi sampai tahun  2008  pada  Prospektus,  PT.  Metrodata  Electronics,  Tbk,  Penawaran  Umum  Sukuk  Ijarah Metrodata  Electronics  I  Tahun  2008.  Pada  bagian  XI.  Perpajakan  halaman  ke  60,  tertulis  masih menggunakan dasar hukum  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan/Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  4175),  Mengatur  Pengenaan  Pajak  Atas  Penghasilan  Obligasi,  Dan Keputusan Menteri Keuangan No. 121/Kmk.03/2002 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemotongan Pajak
Penghasilan  Atas  Bunga  Dan  Diskonto  Oblgasi  Yang  Diperdagangkan  Dan  Atau  Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009  Tentang  Pajak Penghasilan  Atas  Penghasilan  Berupa  Bunga  Obligasi  dengan  peraturan  pelaksanaannya  adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/Pmk.03/2011 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Atas  Bunga  Obligasi.  Maka  pada  tahun  2009  Peraturan  Pemerintah Nomor  6  Tahun  2002  Tentang  Pajak  Penghasilan  Atas  Bunga  Dan  Diskonto  Obligasi  Yang Diperdagangkan Dan/Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2002  Nomor  11,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4175) dicabut, sehingga dasar  hukum  untuk pengenaan pajak penghasilan atas Ujrah beralih  ke Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa  Bunga  Obligasi.  Hal  ini  terkonfirmasih  pada  prospektus  PT.  Indosat  Tbk,  Pada  penawaran umum Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012 Dengan Sisa Imbalan Ijarah Sebesar RP300.000.000.000 (Tiga Ratus  Miliar  Rupiah)  (Sukuk  Ijarah).  Pada  bagian  XIII.  Perpajakan  halaman  ke  191,  tertulis menggunakan dasar hukum  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima  atau  diperoleh  bagi  Wajib  Pajak  berupa  bunga  obligasi  dikenakan  pemotongan  Pajak Penghasilan yang bersifat final.
Pada tahun 2019 terbit Peraturan Pemerintah Republtk Indonesia Nomor 55 Tahun 2oi9 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan  Berupa  Bunga  Obligasi.  Sehingga  mulai  tahun  2019  dasar  hukum  penganaan  pajak penghasilan atas Ujrah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2019.
Pada tahun 2021 terbit Peraturan Pemerintah Republtk Indonesia Nomor 9 Tahun 2021, Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021, Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri Dan Bentuk Usaha Tetap yang menjadi dasar pengenaan  pajak  penghasilan  atas Ujrah hal  ini  terkonfirmasi  pada  prospektus  PT  Bali  Towerindo Sentra  Tbk,  Penawaran  Umum  Berkelanjutan  Sukuk  Ijarah  Berkelanjutan  I  Bali  Towerindo  Sentra Dengan Target Dana Sebesar Rp2.000.000.000.000,- tahun 2022. Pada bagian IX Perpajakan halaman ke 160, tertulis “Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 tahun 2009 tertanggal 29 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  (i)  Peraturan  Pemerintah  Republtk  Indonesia  Nomor  9 Tertanggal  2  Februari  Tahun  2021,  Tentang  Perlakuan  Perpajakan  Untuk  Mendukung  Kemudahan Berusaha  Dan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  91  Tahun  2021,  Tentang  Pajak Penghasilan  Atas  Penghasilan  Berupa  Bunga  Obligasi  Yang  Diterima  Atau  Diperoleh  Wajib  Pajak Dalam Negeri Dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang di terima atau diperoleh bagi wajib pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pmotongan pajak penghasilan bersifat final.
Dari  paparan  di  atas  dapat  dianalisa  bahwa  selama  dari  tahun  2002  sejak  petama  sukuk  di terbitkan di bursa sampai dengan tahun 2022, Ujrah sebagai objek pajak penghasilan selalu dikenakan pajak  penghasilan  berdasarkan  dasar  hukum  Bunga  Obligasi.  Bahkan  pada  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2021,  tentang  Perlakuan  Perpajakan  untuk  Mendukung Kemudahan Berusaha.
Pada pasal I tertulis “Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: dan ayat 5 tertulis “Obligasi adalah surat utang, surat utang negara, dan obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan yang diterbitkan oleh pemerintah dan nonpemerintah termasuk surat utang yang diterbitkan  berdasarkan  prinsip  syariah  (sukuk).  Dan  pada  ayat  6  tertulis  “Bunga  Obligasi  adalah imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk bunga, Ujrah /fee, bagi hasil, margin, penghasilan sejenis lainnya dan/atau diskonto.
Pada pasal 3, ayat 7 tertulis “Ketentuan mengenai Bunga Obligasi atas Obligasi yang diterbitkan berdasarkan  prinsip  syariah  berlaku  mutatis  mutandis  terhadap  ketentuan  dalam  Peraturan
Pemerintah  ini.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  91  Tahun  2021,  Tentang  Pajak Penghasilan  Atas  Penghasilan  Berupa  Bunga  Obligasi  Yang  Diterima  Atau  Diperoleh  Wajib  Pajak Dalam Negeri Dan Bentuk Usaha Tetap, pada pasal 1 ayat 1 dan 2 , isinya sama dengan PP nomor 9 diatas. Jadi secara yuridis formal Ujrah disepadakan dengan Bunga Obligasi dalam ke dua PP ini. Dari  paparan  di  atas  secara  yuridis  formal  sudah  adanya  kepastian  hukum  pada Ujrah sebagai Objek Pajak Penghasilan, tetapi secara teori norma hukum terdapat ketidak sinkronan antara Peraturan Pemerintah  dengan  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  yang  merupakan  peraturan  satu  tingkat  di atasnya.
3.2. Kedudukan Ujrah Pendekatan Secara Subtansi adalah Penghasilan Sewa Sebagai Objek Pajak Penghasilan dalam Peraturan Pajak yang Berlaku di Indonesia
Pada tabel menurut Simbolon, ditunjukkan hasil uji statistik deskriptif yang memuat jumlah data pada setiap variabel sebanyak 40 perusahaan. Variabel rasio likuiditas (RL) memiliki nilai minimum 0,27, maksimum 0,91 dengan rata-rata sebesar 0,6893 dan standar deviasi 0,16315. Nilai rata-rata RL 0,6893 atau 68,93% yang dimana RL berada dibawah batas maksimal yaitu 120% dalam arti perusahaan asuransi  punya  kemampuan  dalam  hal  adanya  resiko  likuiditas.  Rasio  beban  klaim  (RBK)  nilai minimumnya 0,14, maksimum 0.83 dengan rata-rata 0,4990 dan standar deviasi 0,17365. Nilai rata-rata RBK 0,4990 atau 49,90% yang dimana RBK masih berada dibawah batas maksimal yaitu 100% dalam arti perusahaan punya kemampuan tinggi dalam membayar beban klaim melalui pendapatan premi. Rasio pendapatan premi (RPP) nilai minimum 0,70, maksimum 1,65 dengan rata-rata 1,026 dan standar deviasi 0.17896. Nilai rata-rata RPP 1,026 atau 102,6% yang dimana RPP berada di atas batas normal minimal yaitu 23% artinya tingkat kestabilan kegiatan operasi perusahaan dalam keadaan baik. Rasio kecukupan  dana  (RKD)  memiliki  nilai  minimum  0,22,  maksimum  0,75  dengan  rata-rata  0,4281  dan standar deviasi 0,12920. Solvabilitas yang diproksikan dengan Rasio Risk Based Capital (RBC) memiliki nilai minimum 1,28, maksimum 9,11 dengan rata-rata 3,133 dan standar deviasi 2,04473. Nilai ratarata solvabilitas  3,133  atau  313,3%  yang  berada  diatas  batas  minimal  yaitu  120%  ini  mengartikan  bahwa perusahaan  dianggap  memiliki  kemampuan  yang  baik  dalam  menghadapi  resiko  yang  mungkin terjadi dengan adanya distorsi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.
Dalam  Undang-Undang  perpajakan  antara Ujrah nama  lain  dari  penghasilan  sewa  dan  Bunga Obligasi  diatur  berbeda.  Penghasilan  Bunga  Obligasi  diatur  pada  pasal  4  ayat  2  yang  tertulis “Penghasilan  di  bawah  ini  dapat  dikenai  pajak  bersifat  final”:  huruf a. tertulis ” penghasilan  berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi”.
Huruf  d  nya  tertulis  “penghasilan  dari  transaksi  pengalihan  harta  berupa  tanah  dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan ’. Hal tidak berubah sampai diterbitkan undang-undang perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2022, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tetapi pasal 4 ayat 2 huruf d, belum bisa dilaksanakan untuk Ujrah karena belum ada Peraturan Pemerintah yang diterbitkan untuk Ujrah berdasarkan  pasal  4  ayat  2  huruf  d.  Penomenanya  seperti  yang  sudah  dipaparkan  pada  point 3.1.Kedudukan Ujrah sebagai  objek  pajak  penghasilan  dalam  peraturan  pajak  yang  berlaku  di Indonesia.
Menurut Rina Antasari, Guru Besar Ilmu Hukum. Pendapat beliau terhadap paparan data di atas adalah :
1) Dilihat  dari  kepastian  hukum  untuk Ujrah sebagai  objek  pajak  penghasilan  sudah  ada kepastian  hukum,  karena  kepastian  hukum  secara  sederahana  adalah  perlakuan  yang konsisten terhadap suatu objek.
2) Dilihat  dari  Norma  Hukum  untuk Ujrah sebagai  Objek  Pajak  Penghasilan  sudah  terjadi ketidak  singkronan  antara  Peraturan  Pemerintah  dengan  Undang-Undang  Perpajakan. Karena di Undang-undang Perpajakan Ujrah sebagai nama lain dari penghasilan sewa diatur terpisah  dengan  penghasilan  Bunga  Obligasi.  Tetapi  dalam  Pertauran  Pemerintah Ujrah selalu dimasukan kedalam Peraturan Pemerintah ysng mengatur tentang Bunga Obligasi. Undang-Undang Perpajakan yang mengatur penghasilan sewa dengan nama lain Ujrah yang di hasilakan  dari  transaksi  Sukuk  Ijarah  belum  bisa  dilaksanakan,  karena  belum  ada  Peraturan Pemerintahnya.

## 4. KESIMPULAN
Hasil  dari  peneilitan  ini  menunjukan  bahwa  pertama, Ujrah nama  lain  dari  penghasilan  sewa sebagai objek pajak penghasilan menurut undang-undang pajak penghasilan terakhir diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, diatur pada pasal 4 ayat 2 huruf d, untuk  uderlaying nya berupa  asset  tanah  dan  atau  bangunan  dan  bersifat  Final,  kedua, Ujrah nama  lain  dari  penghasilan sewa  sebagai  objek  pajak  penghasilan  menurut  undang-undang  pajak  penghasilan  terakhir  diubah dengan  Undang-Undang  Harmonisasi  Perpajakan,  dapat  diatur  pada  pasal  23  ayat  1  huruf  c,  yaitu pendapatan sewa  dari sukuk ijarah yang underlaying nya selain tanah dan atau bangunan dan tidak bersifat final. Ketiga, Ujrah nama lain dari penghasilan sewa sebagai objek pajak penghasilan menurut undang-undang pajak penghasilan terakhir diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, diatur pada pasal 4 ayat 2 huruf d, dan pada pasal 23 ayat 1 huruf c belum bisa dilaksanakan karena belum ada Peraturan Pemerintahnya. Keempat, terjadi ketidaksingronan dalam pertauran perpajakan yang berlaku sekarang untuk Ujrah sebagai objek pajak penghasilan karena dasar hukum pengenaan pajak penghasilannya menggunakan Peratruan Pemerintah untuk Penghasilan Bunga Obligasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Berg, B. (1989). Qualitative Research Methods for the Social Sciences . Boston: Allyn & Bacon.
Bungin,  Burhan,  (2003), Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif  ; Pemahaman  Filosofis  dan  Metodologis  kearah Penguasaan Model Aplikasi , Jakarta : PT. Raja Grafindo persada.
Creswell, John W., (1994), Research Design ; Qualitative and Quantitative Approaches , California : SAGE Publications.
Creswell,  John  W.,  (1994), Qualitative  Inquiry  and  Research  Design  ;  Choosing  Among  Five  Traditions , California : SAGE Publications.
Faisal, Sanafiah, (1990), Penelitian Kualitatif ; dasar dan aplikasi , Malang : Y A 3 Malang.
Miles,  Mathew  B.,  and  huberman  A.  Maichel,  (1992), Analisis  Data  Kualitatif  ;  Buku  Sumber  Tentang Metode-metode Baru (Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi)
,jakarta : UI-PRESS.
Miles, M. & M. Huberman. (1994). Qualitative Data Analysis . Thousand Oaks, CA: Sage.
Moleong, Lexy J., (2001), Metodologi Penelitian Kualitatif , bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Muhadjir, Noeng, (2000), Metodologi Penelitian Kualitatif , Yogyakarta : Rake Sarasin.
Straus, Anselm & Corbin, Juliet, (2003), Dasar-dasar penelitian Kualitatif ; Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritis Data (Penerjemah Muhammad Sodiq dan Imam Muttaqien), Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Strauss, A. (1987). Qualitative Analysis for Social Scientists . NY: Cambridge Univ .