Penegakan Hukum, Sanksi dan Kendala Dari Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012    Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal
Qikhan Maulidya, Dyah Listyarini, Wenny Megawati Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang qikhanmaulidya1@gmail.com, dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id, wennymegawati@edu.unisbank.ac.id

## ABSTRACT
Waste  management  is  still  an  unresolved  problem  to  this day.  This research  aims to examine problems in waste management in Kendal Regency. This research is normative legal research with a statutory approach. Data was collected using literature studies and analyzed qualitatively. Kendal Regency has several laws and regulations  related  to  waste  management, especially Regional Regulation Number 13 of 2012 concerning Waste Management and several other laws and regulations. Law enforcement in waste management refers to three legal systems which  are  a  combination  of  structural,  material  and  cultural  components.  Apart  from  that, related  to  law  enforcement  in  waste  management,  it  can  be  studied  from  2  sides,  namely preventive and repressive law enforcement. Even though a strong legal basis has been provided by regional regulations, the implementation of sanctions still faces problems. The main obstacles are  low  public  awareness,  limited  resources,  and  technical  problems  in  waste  management infrastructure. Sanctions applied for violations of regulations include verbal warnings, written warnings and fines. Sanctions have not been able to provide significant deterrence, according to the evaluation. Therefore, this research provides suggestions for improving the law enforcement system,  increasing  public  awareness,  and  overcoming  technical  problems  so  that  Regional Regulation  Number  13  of  2012  in  Kendal  Regency  can  be  better  implemented  in  terms  of sustainable waste management. Effective law enforcement can help create a clean, healthy and sustainable environment while ensuring that each party is responsible for waste management.
Keywords: Law  enforcement,  Regional  Regulation  Number  13  of   2012, Waste Management.

## ABSTRAK
Pengelolaan sampah masih menjadi permasalahan yang  belum terselesaikan hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dan dianalisis secara kualitatif. Kabupaten Kendal memiliki beberapa peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah khususnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah  dan  beberapa  peraturan perundang-undangan  lainnya.  Penegakan  hukum  dalam pengelolaan sampah mengacu pada tiga sistem hukum yang  merupakan gabungan komponen struktural, material,  dan  budaya.  Selain  itu  berkaitan  dengan  penegakan  hukum  dalam pengelolaan  sampah  dapat  dikaji  dari  2  sisi  yaitu  penegakan  hukum  secara  preventif dan represif. Meskipun dasar hukum yang kuat telah diberikan oleh peraturan daerah, penerapan sanksi  masih  menghadapi  masalah.  Kendala  utama  adalah  kesadaran  masyarakat  yang rendah,  keterbatasan  sumber  daya,  dan  masalah  teknis dalam  infrastruktur  pengelolaan sampah.  Sanksi  yang  diterapkan  terhadap  pelanggaran peraturan mencakup teguran lisan,
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1271 – 1285   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6447
teguran tertulis, serta denda. Sanksi belum  mampu  melakukan  pencegahan  yang  signifikan, menurut  evaluasi.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  memberikan  saran  untuk  meningkatkan sistem  penegakan hukum,  meningkatkan  kesadaran  publik,  dan  mengatasi  masalah  teknis sehingga  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2012  di  Kabupaten  Kendal  dapat  diterapkan dengan lebih baik dalam hal pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Penegakan hukum yang efektif  dapat  membantu  menciptakan  lingkungan  yang  bersih,  sehat,  dan  berkelanjutan sekaligus memastikan bahwa setiap pihak bertanggung jawab atas pengelolaan sampah.
Kata  Kunci: Penegakan  hukum,  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2012,  Pengelolaan Sampah

## PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  terbagi  menjadi  beberapa daerah Provinsi  dan  wilayah,  dalam  provinsi  dibagi  menjadi  kabupaten  dan kota.  Setiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang  diatur  dengan undang-undang. Pemerintahan  provinsi,  kabupaten, dan kota mengatur sendiri dan mengurus  urusan  pemerintahan  menurut asas  otonomi  dan  kewajiban  penunjang. Pemerintahan  daerah  mempunyai     otonomi  yang    seluas-luasnya,  kecuali  urusan pemerintahan  yang    ditentukan  oleh  undang-undang  menjadi  tanggung  jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan peraturan  daerah  dan  peraturan  lainnya  untuk  menjalankan  fungsinya secara otonom  dan  mendukung.  Susunan  dan  tata  cara  penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang
Hubungan kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah provinsi, kabupaten,  kota  atau  provinsi,  kabupaten,  kota  yang  ditentukan  dengan undang-undang  yang  memperhatikan  kekhususan  dan  keanekaragaman daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berurusan satu sama lain secara adil  dan harmonis  dalam hal  keuangan, pelayanan  publik, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lainnya.
Negara  mengakui  dan  menghormati  solidaritas  masyarakat  berdasarkan hukum  adat  dan  hak  tradisional  sebagaimana  adanya  dan  sejalan  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada  Pasal  18  tentang  pemerintahan  daerah. Pemerintahan daerah adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh  pemerintahan  daerah  dan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  menurut  asas otonomi dan kewajiban membantu dengan asas otonomi yang seluas- luasnya dan menurut  asas  negara  kesatuan.  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah  daerah  bertujuan  untuk  mempercepat  pencapaian  kesejahteraan masyarakat  dengan  meningkatkan  pelayanan,  pemberdayaan  dan  partisipasi masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, kesetaraan, dan kesetaraan. keadilan dan keunikan suatu daerah.
Indonesia  mempunyai  jumlah  penduduk  yang  sangat  besar  yaitu  lebih  dari 273 juta jiwa.  yang tersebar di seluruh tanah air, tentunya merupakan negara yang sedang menghadapi permasalahan terkait dengan jumlah penduduk yang besar. Selain jumlah penduduk, ukuran dan cakupan negara kepulauan serta persebaran penduduk yang tidak merata juga menjadi kendala dalam hal ini. Indonesia sedang mengalami masalah demografi yang semakin meningkat. Dengan kata lain, faktor-faktor tersebut adalah  faktor  geografis,  tingkat  migrasi,  dan  struktur  penduduk  Indonesia. Permasalahan  demografi  menjadi  semakin  kompleks  dan  memerlukan  perhatian khusus  demi  kepentingan  lingkungan  perumahan  di  Indonesia.  Salah  satu permasalahannya  adalah  terkait  pengelolaan  sampah  yang  dihasilkan  oleh masyarakat.
Sampah adalah suatu benda atau bahan yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia sehingga dibuang. Stigma masyarakat terkait sampah adalah semua sampah itu menjijikkan, kotor dan lain-lain sehingga harus dibakar atau dibuang sebagaimana mestinya.  Segala  aktivitas  masyarakat  selalu  menimbulkan  sampah.  Hal  ini  tidak hanya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  akan  tetapi  juga  dari  seluruh masyarakat untuk mengolah sampah agar tidak berdampak negatif bagi lingkungan sekitar. 7
Masalah sampah memang tidak akan pernah ada  habisnya  semasih manusia mendiami planet bumi ini dan sepanjang itu pula permasalahan sampah akan terus dibahas  dalam  berbagai  sudut  pandang.  Sampah  selalu  timbul  menjadi  persoalan rumit  dalam  masyarakat  yang  kurang  memiliki  kepekaan  terhadap  lingkungan. Ketidakdisiplinan mengenai kebersihan dapat menciptakan suasana semrawut akibat timbunan sampah. Begitu banyak kondisi tidak menyenangkan akan muncul, seperti bau tidak sedap, lalat beterbangan, dan gangguan berbagai penyakit siap menghadang di depan mata. Tidak cuma itu, peluang pencemaran lingkungan disertai penurunan kualitas  kesehatan  dan  keindahan  pun  akan  menjadi  santapan  sehari-hari  bagi masyarakat. Berdasarkan jenis, sampah dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:
1. Sampah Organik
Sampah organik merupakan sampah yang sifatnya mudah terurai di alam (mudah busuk) seperti sisa makanan, daun-daunan, atau ranting pohon. Sampah organik  umumnya  diwadahi  dengan  tempat  sampah  berwarna  hijau.  Dengan memisahkan sampah organik dalam wadah tersendiri, maka dapat memudahkan sampah organik diproses menjadi pupuk kompos.
2. Sampah Anorganik
Sampah  anorganik  merupakan  sampah  yang  sifatnya  lebih  sulit  diurai seperti  sampah  plastik,  kaleng  dan styrofoam .  Sampah  anorganik  umumnya diwadahi  dengan  tempat  sampah  berwarna  kuning.  Dengan  adanya  tempat sampah  khusus  maka  dapat  mempermudah  pemanfaatan  sampah  anorganik sebagai kerajinan daur ulang atau daur ulang di pabrik.
3. Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Sampah B3 umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna merah. Sampah  B3  merupakan  sampah  yang  dapat  membahayakan  manusia,  hewan, atau  lingkungan  sekitar.  Contoh  sampah  B3  yaitu  sampah  kaca,  kemasan detergen atau pembersih lainnya, serta pembasmi serangga dan sejenisnya. Agar
meminimalisir  dampak  yang  mungkin  ditimbulkan,  sampah  B3  perlu dikelompokkan secara khusus dalam satu wadah.
4. Sampah Kertas
Sampah kertas juga merupakan jenis sampah yang dapat dipilah secara khusus dalam wadah tempat sampah berwarna biru. Pemilahan sampah kertas berguna untuk memudahkan proses daur ulang kertas. Karton, potongan kertas, pamflet, bungkus kemasan berbahan kertas, dan buku juga termasuk dalam jenis sampah kertas.
5. Sampah Residu
Sampah residu merupakan sampah sisa di luar keempat jenis sampah di atas. Tempat sampah yang diperuntukkan bagi tempat sampah residu umumnya berwarna  abu-abu.  Contoh  sampah  residu  yaitu  seperti  popok  bekas,  bekas pembalut, bekas permen karet, atau puntung rokok.
Pertambahan  jumlah  penduduk  Kabupaten  Kendal  serta  pola  konsumsinya menyebabkan peningkatan volume sampah dan jenis sampah yang berbeda-beda. Hal ini  menyebabkan  terjadinya  penumpukan  sampah yang  menimbulkan  bau  tidak sedap, menurunkan kesuburan tanah, menghambat sirkulasi tanah, dan menghambat aliran  air.  Pencemaran  lingkungan  akibat  pengelolaan  sampah  yang  buruk berdampak negatif terhadap kesehatan.
Permasalahan  yang  sering  terjadi  dalam  pengelolaan  sampah  adalah pembuangan  sampah  sembarangan  tidak  pada  tempatnya  seperti  sungai,  selokan, atau  tanah  kosong.  Pembuangan  sampah  yang  tidak  memisahkan  jenis  sampah, pembakaran sampah yang terbuka dapat menyebabkan polusi udara dan merugikan lingkungan, pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa mematuhi standar keamanan atau lingkungan, membuang limbah berbahaya tanpa izin atau tidak sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku,  Menimbun  sampah  di  tempat  yang  tidak  sesuai, seperti di pinggir jalan atau di lahan terbuka. Dengan penjatuhan sanksi yang telah ditetapkan oleh lembaga pemerintah para pelanggar pun tidak memedulikan adanya sanksi untuk pengelolaan sampah yang tidak benar.
Pada tahun 2015, Kota Surabaya menghadapi krisis sampah karena penutupan beberapa  tempat  pembuangan  sampah.  Sampah  menumpuk  di  jalan-jalan  kota, menciptakan  masalah  sanitasi  dan  kesehatan.  Adapun  pada  tahun  2020,  Tempat Pembuangan Akhir di Desa Pagergunung kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal ditutup  karena  kapasitasnya  yang  penuh.  Sampah  menumpuk  di  sekitar  tempat pembuangan  sampah  tersebut,  menyebabkan  masalah  kesehatan  dan  protes masyarakat.
Dengan  demikian  dalam  upaya  menciptakan  ketertiban,  kenyamanan  dan menjaga  keamanan  masyarakat,  maka  Pemerintah  Daerah  telah  mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal. Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 adalah untuk menjaga  ketertiban dan  keamanan  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  di Kabupaten Kendal.
Peran  Lembaga  Pemerintah  Kabupaten  Kendal  sangat  penting  dalam pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Dalam
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1271 – 1285   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6447
menghadapi meningkatnya pelanggaran pengelolaan sampah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persampahan Kabupaten Kendal yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab  atas pengawasan masyarakat terhadap sampah, mengambil tindakan dengan melaksanakan pengawasan terhadap perilaku  masyarakat  sekaligus  memberikan  sanksi  kepada  pelanggar  pengelolaan sampah.
Penyelesaian  permasalahan  sampah  bukanlah  permasalahan  yang  mudah karena pertumbuhan penduduk akan menyebabkan peningkatan konsumsi sehingga berujung  pada  penumpukan  sampah.  Peningkatan  jumlah  sampah  ini  juga  tidak sebanding dengan ketersediaan tempat pembuangan sementara tempat pembuangan akhir  (TPA).  Bagi  dinas  terkait  yaitu  Dinas  Lingkungan  Hidup,  salah  satu permasalahan terkait pengelolaan sampah terletak pada tingginya biaya yang terkait dengan  pengelolaan  sampah,  mulai  dari  pengumpulan,  pengangkutan,  hingga pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). Biaya-biaya ini meningkat seiring  waktu  seiring  bertambahnya  populasi.  Dengan  bertambahnya  jumlah penduduk, timbulan sampah juga meningkat, sehingga efisiensi pengolahan sampah harus meningkat.
Sebagian besar warga Kabupaten Kendal masih bertahan membuang sampah sembarangan, misalnya di pinggir tebing atau di pinggir jalan, mencemari lingkungan, merusak estetika perkotaan dan menyebabkan penyakit pada masyarakat itu sendiri.
Dinas  Lingkungan  Hidup  di  Kabupaten  Kendal  berperan  penting  dalam pengelolaan sampah dan mencegah pelanggaran peraturan pengelolaan sampah. Hal tersebut meliputi pemberian sosialisasi, sarana dan prasarana, penetapan kebijakan dan  strategi,  melakukan  supervisi  dan evaluasi,  serta  melakukan  penelitian  dan analisis.  Dinas  Lingkungan  Hidup  juga  mengkoordinasikan  dan  memfasilitasi pengembangan  pengelolaan  sampah,  melakukan  pencegahan  pencemaran lingkungan, dan memetakan sumber sampah.
Sesuai Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada dinas lingkungan hidup di Kabupaten Kendal tugas dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang  lingkungan hidup  yang  menjadi kewenangan  dan  tugas  pembantuan  yang  diberikan  kepada  daerah,  dan  memiliki fungsi yaitu perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, pengoordinasian dan pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  lingkungan  hidup,  pembinaan,  pengawasan  dan pengendalian  kebijakan  di  bidang  lingkungan  hidup,  pengelolaan  dan  fasilitasi kegiatan di bidang lingkungan hidup, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang  lingkungan  hidup, pelaksanaan  administrasi  Dinas  di  bidang  lingkungan hidup, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkungan hidup.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  rumusan  pokok  permasalahan  yang  dikaji  peneliti menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah  suatu bentuk  penelitian  di  mana  topik  penelitian  diuraikan  dalam  bentuk  kalimat  yang
ditulis atau diucapkan oleh subjek penelitian. Penelitian kualitatif tidak melakukan pengukuran atau teknik statistik untuk menjelaskan hasilnya.
Metode penelitian kualitatif ini dipilih karena dapat menunjukkan hubungan penting antara peneliti dan responden secara langsung. Metode ini juga lebih terbuka sehingga dapat menyesuaikan dengan elemen nilai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan Hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal.
Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide karena penegakan  hukum  adalah  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide keadilan,  kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum adalah upaya untuk memastikan bahwa  norma-norma  hukum  menjadi  pedoman  bagi  pelaku  dalam  lalu  lintas  atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Salah  satu  tujuan  penting  dari  perlindungan  dan  penegakan  hukum  adalah untuk memastikan bahwa subjek hukum menerima semua  haknya. Kemudian, jika hak-hak tersebut dilanggar, perlindungan hukum  dapat  memberikan  perlindungan penuh kepada subjek hukum yang menjadi korban. Penjagaan hukum sangat penting untuk  menjaga  ketertiban  dan  keadilan  di  suatu  negara.  Di  Indonesia,  penegakan hukum dilakukan untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan efisien. Banyak contoh penegakan hukum Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah dan lembaga terkait  berkomitmen.  mulai  dari  penangkapan  koruptor,  penindakan  narkoba, penegakan  terorisme,  dan  penindakan  pelanggaran  lingkungan.  Upaya  ini menunjukkan komitmen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan aman.
Penegakan  hukum  Indonesia  juga  memperhatikan  lingkungan  hidup. Salah satu  contohnya  adalah  tindakan  hukum  yang  diambil  terhadap  pelanggaran lingkungan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  yang  tidak  mematuhi  peraturan lingkungan seperti pembuangan sampah yang sembarangan dan pengelolaan sampah yang belum benar atau belum sesuai.
Sampah  adalah  masalah  yang  sangat  penting.  Sampah  memiliki  hubungan dengan budaya dan perilaku masyarakat, terutama di kota-kota. Untuk mencapai hal ini,  pengelolaan  sampah  yang  tepat  harus  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampah telah menjadi masalah besar di berbagai daerah perkotaan, terutama daerah yang padat penduduknya. Hal ini disebabkan fakta bahwa  sebagian  besar  orang  masih  menganggap  sampah  sebagai  sisa  dari penggunaan barang organik atau anorganik yang tidak dapat digunakan lagi. Karena itu, masyarakat masih menggunakan pendekatan akhir ( end-of-pipe ) untuk mengelola sampah, di mana sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Namun, tempat pemrosesan akhir sampah memiliki timbunan sampah yang besar, yang dapat melepaskan gas metan (CH4), yang dapat meningkatkan emisi gas  rumah  kaca  dan  berkontribusi terhadap  pemanasan global.  Timbunan  sampah membutuhkan waktu  yang lama  dan  penanganan  yang  mahal  untuk  terurai secara natural.
Sampah  dibagi  menjadi  dua  kategori,  organik  dan  anorganik.  Di  negara-
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1271 – 1285   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6447
negara yang sudah menerapkan pengolahan sampah secara terpadu, sampah dipilah berdasarkan klasifikasi dan ditempatkan sesuai dengan jenisnya. Ini dilakukan untuk membuat sampah lebih mudah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir, atau tempat pembuangan sampah akhir. Sampah harus dipisahkan di tingkat pertama penghasil sampah, seperti perumahan dan perhotelan.
Sampah  padat  dapat  dibagi  menjadi  dua  (dua)  kategori  berdasarkan sumbernya:
1. Sampah  organik,  yang  berasal  dari  bahan  hayati  yang  dapat  didegradasi  oleh mikroba  atau biodegradable .  Proses  alami  dapat  menguraikan  sampah  ini dengan mudah. Sebagian besar sampah rumah tangga terdiri dari bahan organik. Termasuk  sampah  organik  seperti  sisa-sisa  makanan,  sisa-  sisa  dapur, pembungkus  (bukan  plastik,  karet,  kertas,  atau  karet),  tepung,  sayuran,  kulit buah, daun, dan ranting. Pasar tradisional juga banyak menyumbangkan sampah organik seperti sayuran dan buah-buahan.
2. Sampah  non-organik  atau  anorganik  adalah  sampah  yang  dibuat  dari bahan- bahan non-hayati. Ini dapat berupa produk sintetik atau produk yang dihasilkan dari proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik terdiri dari logam dan produk olahannya, plastik, kertas, kaca, dan keramik, dan detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diuraikan oleh alam atau mikroorganisme. Sebagian lainnya hanya dapat dijelaskan dalam jangka waktu yang lama. Plastik, botol, gelas, tas, dan kaleng adalah contoh sampah rumah tangga.
Adapun jenis sampah berbahaya, sampah seperti ini berbahaya bagi manusia. Contohnya adalah baterai, jarum suntik, limbah racun kimia, limbah nuklir dan lain- lain.
Dengan perencanaan yang baik, suatu tugas dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Proses dasar yang disebut perencanaan digunakan untuk memilih tujuan dan menetapkan  metode  untuk  mencapainya. 48 Besarnya  penduduk  dan  keragaman aktivitas di kota- kota Indonesia seperti Kendal, mengakibatkan munculnya persoalan dalam pelayanan prasarana perkotaan, seperti masalah sampah. Pengolahan sampah mencakup penggunaan berbagai alat dan prosedur, seperti mengumpulkan sampah, memindahkan,  dan  mengangkutnya,  dan  mengolah  sampah  sampai  pada  proses pembuangan akhir.
Dalam masalah sampah, ada tiga bagian: hilir, proses, dan hulu. Pembuangan sampah terus meningkat di bagian hilir, sedangkan sumber  daya  yang  terbatas  dari masyarakat  dan  pemerintah  berada  di bagian proses,  dan sistem yang tidak efektif digunakan di pemrosesan akhir berada di bagian hulu. Sebagian besar orang percaya bahwa membakar sampah adalah bagian dari pengolahan sampah. Namun, hal seperti itu dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan. Pengetahuan dan kematangan usia mungkin memengaruhi perspektif seperti ini.
Kebutuhan  manusia  yang  semakin  meningkat  menyebabkan  keinginan terhadap  berbagai  macam  produk  instan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menyeimbangi padatnya  aktivitas  masyarakat  di  Indonesia.  Namun,  perlu  diingat  bahwa  produk instan  sering  menimbulkan  limbah rumah  tangga,  yang  merugikan  lingkungan.
Sampingnya  tidak  hanya  mengganggu,  tetapi  juga  menimbulkan  bau  yang  tidak sedap. Mengelola sampah dapat dilakukan dengan cara berikut:
1. Memisahkan Sampah Menurut Jenisnya: Cara pertama untuk mengelola sampah adalah memisahkan sampah menjadi dua bagian, yaitu organik dan anorganik. Anda  dapat  memulai  dengan  menyiapkan  dua  tempat  sampah  di  rumah  dan menempatkan tanda untuk mempermudahnya. Membuat sampah rumah tangga setiap hari lebih mudah dengan metode seperti ini.
2. Melakukan Zero Waste : Ide tentang tidak ada sampah telah menjadi topik yang sering  dibicarakan  karena  keinginan  manusia  untuk  bertanggung  jawab terhadap lingkungan dan menghentikan penggunaan barang-barang yang tidak habis  pakai.  Salah  satunya  adalah  mengurangi  penggunaan  air  minum dalam kemasan dengan menggunakan botol, mengganti plastik dengan tas belanja kain, dan menggunakan styrofoam dengan kotak bekal.
Membuat Pupuk dari Sampah Organik: Pengelolaan sampah lanjutan juga dapat dilakukan dengan sampah organik. Anda pasti akrab dengan teknik daur ulang.  Daripada  membiarkan  sampah  organik  berbau  busuk  karena  bakteri pengurai, Anda dapat  menggunakan  sampah  organik  sebagai  pupuk  kompos untuk  tanaman.  Namun,  jika  bau  yang  mengganggu  terjadi selama  proses pembuatan  pupuk  kompos,  Anda  dapat  memberikan  sampah  organik  kepada penjual  tanaman  atau  orang  yang  suka  berkebun.  sehingga  Anda  masih  dapat berkontribusi pada pengelolaan sampah.
3. Setiap  Hari  Membersihkan  Tempat  Sampah:  Tempat  sampah  di dalam  rumah sangat  penting  untuk  tetap  bersih,  jadi  harus  menjaganya  dengan  selalu membuang sampah dan memastikan tempatnya bersih agar tidak menimbulkan bau  tidak  sedap  di  dalam ruangan, dengan dapat  memastikan tempat sampah tetap bersih setiap saat dengan melapisinya dengan plastik ramah lingkungan.
4. Melakukan Daur Ulang Pada Sampah Anorganik: Konsep 3R ( reuse, reduce dan recycle )  dapat  membantu  manajemen  sampah  dengan  memilih  produk  yang masih  dapat  digunakan  kembali.  Misalnya,  botol  kaca  yang  dapat  dibersihkan dan digunakan kembali dapat digunakan sebagai hiasan rumah atau disimpan di tempat  lain.  Pastikan  bahwa  semua  kemasan,  seperti kaca,  botol,  kertas,  atau kardus, memiliki logo daur ulang agar aman digunakan kembali untuk berbagai tujuan tanpa menghasilkan reaksi kimia berbahaya.
Dalam permasalahan  pengelolaan  sampah  di Kabupaten  Kendal pemerintah setempat membuat adanya kebijakan mengenai penegakan hukum Peraturan Daerah nomor  13  tahun  2012  tentang  Pengelolaan  Sampah  guna  untuk  menangani permasalahan  sampah  juga  agar  masyarakat  memiliki  kesadaran  mengenai pengelolaan sampah yang akan ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Penulis akan menjelaskan mengenai Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan  Bupati  Kendal  Nomor  67  Tahun  2016  Tentang Kedudukan,  Susunan Organisasi,  Tugas  Dan  Fungsi,  Serta  Tata  Kerja  Pada  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten Kendal. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi pasal (1) Dinas merupakan bagian dari  pemerintahan lingkungan hidup yang bertanggung jawab kepada Daerah dan dipimpin  oleh  Kepala  Dinas,  yang  berkedudukan  di  bawahnya,  dan  bertanggung
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1271 – 1285   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6447
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas di pasal 3 menyatakan bahwa Dinas  bertanggung  jawab  untuk  membantu  Bupati  dalam  pelaksanaan  urusan pemerintahan  lingkungan  hidup  yang diberikan  kepada  Daerah  sebagai  bentuk pembantuan. Fungsi ada pada pasal 4, Untuk memenuhi tugas yang disebutkan dalam Pasal  3,  dinas  memiliki  fungsi  yaitu  perumusan  kebijakan  lingkungan  hidup, pengoordinasian  dan  pelaksanaan  kebijakan  lingkungan  hidup,  pembinaan, pengawasan,  dan  pengendalian  kebijakan  lingkungan  hidup,  pengelolaan  dan fasilitasi  kegiatan  lingkungan  hidup,  pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  kegiatan lingkungan hidup, pelaksanaan administrasi lingkungan hidup.

## Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal
Berbicara tentang sanksi, memasuki ranah hukum positif. Hukum dan sanksi adalah dua sisi ruang yang berfungsi sama. Jika tidak ada sanksi, penegakan hukum sangat sulit, bahkan dapat dikatakan bahwa norma sosial tanpa sanksi hanyalah moral, bukan  hukum  jika  tidak  ada  sanksi dalam  arti  kaidah,  penguasa  akan  melakukan kesewenang-wenangan . Selalu ada hubungan antara sanksi dan norma-norma lain, seperti norma kesusilaan, norma agama atau kepercayaan, dan norma sopan santun.
Sanksi adalah tindakan yang memberikan hukuman kepada seseorang yang melanggar  peraturan.  Peraturan  atau  undang-undang  memberikan  standar  bagi seseorang tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Agar peraturan  atau  undang-undang  tidak dilanggar,  sanksi  diperlukan. 49 Seperti  yang sudah dijelaskan pada BAB II bahwa  jenis  sanksi  ada  3 yaitu adalah pidana,  sanksi perdata, dan sanksi administrasi. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan,  pada  Peraturan  Daerah  Nomor  13  tahun  2012  pasal  58 tentang pengelolaan sampah ditetapkannya sanksi administrasi bagi pelanggar yaitu:
a. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  memasukkan  sampah  ke  dalam  wilayah Daerah tanpa izin dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
b. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  membuang  sampah  di  jalan  umum, tempat umum,  perairan umum dan/atau  badan air  penerima, pantai  dan  laut,  selokan parit, taman dan halaman orang lain dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
c. Setiap orang yang dengan sengaja membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
d. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.
Dengan  melakukan  wawancara  bersama  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup bapak  Aris  Irwanto,  penulis  dapat  memahami  lebih  baik mengenai  sanksi  yang ditetapkan  sesuai  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun 2012  Tentang  Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran jelas apa
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1271 – 1285   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6447
saja sanksi yang digunakan. Hasil wawancara pada tanggal 18 Desember 2023, Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup bapak Aris Irwanto menjelaskan bahwa sanksi yang digunakan yaitu yang pertama adanya teguran lisan, petugas Dinas Lingkungan Hidup melakukan teguran lisan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah  Nomor  13  Tahun  2012  Tentang Pengelolaan  Sampah  di  Kabupaten  Kendal. Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kendal  memberi  teguran  lisan  kepada  orang- orang yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 yang dilanggarnya. Setelah individu yang melakukan pelanggaran memahami dan memahami apa yang telah  mereka  lakukan  dan  mengakui  perbuatan  mereka,  individu  tersebut  diminta untuk  menandatangani  surat  pernyataan  yang  menunjukkan  bahwa  mereka  siap untuk  menaati  dan  mematuhi  ketentuan yang  tercantum  dalam  Peraturan  Daerah Nomor 13 Tahun 2012. dalam  jangka waktu 1 (satu) minggu setelah tanda tangan surat pernyataan.
Namun jika dalam waktu satu minggu masyarakat yang melanggar tersebut tidak mematuhi peraturan sesuai surat pernyataan yang sudah ditandatangani, maka petugas  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kendal  menerbitkan  teguran  tertulis berupa  surat  peringatan  yang  berisi  paksaan  untuk  mematuhi  peraturan  tersebut. Lalu  jika  pelanggar  masih  melakukan  pelanggaran  akan  dikenakan  sanksi  berupa denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atau kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan.
Kendala  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  dalam  Penegakan  Hukum  terhadap pelanggaran  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal
Hukum bersifat memaksa, dengan tujuan untuk mencapai keadilan, sehingga harus  diterapkan  dan  pelanggarnya  dihukum.  Untuk  mencapai  keadilan  dan kepastian hukum, mereka yang bertanggung jawab harus melakukannya, tetapi pada kenyataannya, hal-hal seperti pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tidak selalu berjalan dengan baik. Hukum  melindungi  kepentingan  warga  negara  dan  membutuhkan pelaksanaan hukum yang baik. Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah beberapa komponen yang harus ada dalam penegakkan hukum. Banyak yang tidak melakukan apa yang diharapkan dari pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Lingkungan Hidup.  Seperti halnya dalam  penegakan  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2012 Tentang  Pengelolaan Sampah,  Petugas Dinas Lingkungan Hidup  Kabupaten  Kendal harus  menghadapi  berbagai  hambatan  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya. Faktor-faktor inilah yang berkontribusi pada keberhasilan penegakan hukum. Untuk  pembangunan  berkelanjutan,  penanganan  sampah  sangat  penting.
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dibuat oleh Kabupaten Kendal untuk mengatur semua aspek pengelolaan sampah di wilayahnya. Dalam kerangka ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan tugas penting dalam penegakan  hukum  untuk  memastikan  bahwa  peraturan  tersebut  dipatuhi.  Namun, sering kali ada hambatan yang menghambat upaya DLH. Sampah adalah bahan padat yang  dihasilkan  dari  kegiatan  sehari-hari  manusia  dan/atau  proses  alam.  Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah
sisa padat dari proses alam dan kegiatan sehari-hari manusia. Sampah sendiri berasal dari  orang-orang  yang  menghasilkan  sampah,  atau  dari  proses  alam  yang menghasilkan sampah.
Permasalahan  sampah  memang  tidak  akan  ada  habisnya  jika  kurangnya kesadaran  dari  masyarakat.  Peran  Pemerintah  Daerah  juga  sangat  penting  bagi kesejahteraan  lingkungan.  Penanganan  sampah  akan  lebih  efektif  dari  tingkat masyarakat.  Perilaku  masyarakat  dalam  pola  pembuangan  sampah,  yang  saat  ini semakin  kompleks  di  setiap  daerah,  termasuk  di  Kabupaten  Kendal,  terkait  erat dengan masalah persampahan. Selain persoalan sampah yang belum dikelola dengan baik, Pemerintah Daerah juga menetapkan penegakan hukum bagi masyarakat yang melanggar sesuai aturan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Pelanggaran yang sering terjadi yaitu pembuangan yang tidak sesuai dengan tempatnya, tidak memilah sesuai jenis sampah.
Kendala utama yang sering menghambat efektivitas upaya Dinas Lingkungan Hidup  yaitu  minimnya  sumber  daya  manusia  yang  kurang  berpartisipasi  dalam penegakan tersebut, karena masih sangat banyak individu yang melanggar peraturan yang  sudah  diterapkan  oleh  pemerintah,  juga  ketidakpedulian  masyarakat  akan dampak  yang  terjadi  ketika  melakukan  pembuangan  sampah  yang  sembarang  dan melakukan  pengelolaan  sampah  yang  tidak  sesuai.  Ketidaktahuan  masyarakat tentang hukum yang berlaku dan penegakan hukum tentang pelestarian lingkungan dapat  menyebabkan  kekurangan  pengawasan  dan  penegakan  hukum  yang  tidak tepat.  Karena  masyarakat  mungkin  tidak  memahami  aturan  dan konsekuensinya, tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi kendala.
Sampah memiliki dampak besar, terutama dalam hal pencemaran lingkungan. Sampah  dapat  mempengaruhi  pencemaran  lingkungan  seperti penurunan  kualitas air.  Ini  akan  mempengaruhi  kesehatan  masyarakat  dan menghambat  ekonomi. 51 Meskipun masyarakat telah dihimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan, sampah  yang  terus-menerus  menyebabkan  lingkungan  kumuh  yang  dapat menyebabkan  penyakit.  Pemerintah  daerah  harus  melakukan  peninjauan  dan instruksi agar masyarakat lebih sadar lingkungan. Sistem pengelolaan yang efisien, efisien  dan  ekonomis  diperlukan  untuk  mengelola  sampah  padat.  Namun,  peran masyarakat  juga  penting  untuk  sistem  ini.  Sampah  adalah  masalah  yang  dapat menyebabkan banyak kerugian.
Ada  dua  jenis  sampah  yaitu  sampah  rumah  tangga  dan  sampah  industri. Sampah rumah tangga terdiri dari barang yang tidak dapat digunakan kembali dan tidak dapat didaur ulang. Jumlah sampah, terutama sampah rumah tangga, meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Jumlah sampah yang meningkat berdampak pada lingkungan masyarakat. Ini dapat menyebabkan sumber penyakit dan membuat lingkungan tidak terkontrol.
Kendala  lain  yang  dialami  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  adalah  kelemahan pada  teks  hukum  yang  belum  kuat  atau  peraturan  daerah  tersebut  belum terealisasikan  dengan  sepenuhnya  yang  menjadikan masyarakat masih melakukan pelanggaran pengelolaan sampah. Karena kekurangan anggaran, Dinas Lingkungan Hidup  mungkin  tidak  dapat  melakukan  pemantauan  rutin,  inspeksi,  dan  tindakan penegakan hukum yang cukup.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1271 – 1285   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6447
Adapun  faktor-faktor  yang  menyebabkan  masyarakat  masih  membuang sampah sembarang yaitu, kurangnya kesadaran lingkungan yang kurang memahami dampak dari membuang sampah sembarangan terhadap lingkungan dan kesehatan, sehingga  kurang  menyadari  pentingnya  menjaga  lingkungan,  ketersediaan tempat pembuangan  sampah yang  tidak  memadai  seperti  fasilitas  pengelolaan  sampah seperti tempat sampah umum mungkin terlalu jauh atau tidak memadai di beberapa tempat,  menyebabkan  orang  membuang  sampah  di  mana  saja,  beberapa  orang membuang sampah sembarangan karena tidak memperhatikan dampak negatifnya terhadap  lingkungan  dan  kesehatan.  Mereka  mungkin  tidak  menyadari  bahwa tindakan  kecil  mereka  dapat  menyebabkan  masalah lingkungan  yang  lebih  besar. Sangat  penting  untuk  memberi  tahu  orang-  orang  tentang  cara  mengelola  sampah yang baik dan dampak buruk dari membuang sampah sembarangan. Jika informasi tentang pentingnya mengurangi sampah dan cara yang tepat untuk membuangnya tidak tersedia atau tidak mudah diakses, orang-orang mungkin tidak akan tergerak untuk mengubah perilaku mereka.

## KESIMPULAN
Penegakan Hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012  Tentang  Pengelolaan  Sampah  di  Kabupaten  Kendal sudah terlaksana dengan baik oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dengan menerapkannya penegakan  hukum  preventif  yaitu  dengan  memberikannya  teguran  lisan  bagi pendengar, juga dilakukannya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat setiap Kelurahan yang ada di Kabupaten Kendal. Mereka juga berusaha memastikan bahwa standar  hukum  menjadi  pedoman  bagi  masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari. Penegakan hukum  dalam  pengelolaan  sampah  sangat  penting  untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan aman. Pendekatan akhir masih banyak digunakan karena masyarakat menganggap sampah sebagai barang yang sudah tidak berguna. Selain itu, sampah organik sering kali tidak diproses dengan benar untuk menghasilkan produk yang  bermanfaat.  Meskipun  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2012  tentang Pengelolaan  Sampah  telah  berlaku  di  Kabupaten  Kendal,  penegakan  hukum  masih sulit. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah saat ini terbatas pada teguran lisan, dan  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  mematuhi  peraturan. Kelurahan  telah  menunjukkan  contoh  sukses  dalam  meningkatkan  kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah melalui sosialisasi dan penyuluhan. Selain itu,  disebutkan  bahwa  fokus  pemerintah  pada  budaya  masyarakat  adalah  kunci keberhasilan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah. Terakhir, tujuan Sanksi- sanksi  terhadap  pelanggaran  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2012  Tentang Pengelolaan  Sampah  di  Kabupaten  Kendal  berupa  sanksi  administrasi  yaitu memberikan  teguran  lisan  lalu  teguran  tertulis.  Untuk  memastikan  keberlanjutan lingkungan,  penerapan  hukum  dalam  pengelolaan  sampah  sangat  penting.  Sanksi administrasi  adalah  cara  utama  untuk  menerapkan  Peraturan  Daerah Nomor  13 Tahun 2012 dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal. Sanksi ini termasuk teguran  lisan  dan  tertulis  serta  denda  atau  pidana  bagi  mereka  yang  melanggar. Pelanggaran  ditegur  secara  lisan  dan  kemudian  ditegur  secara  tertulis  jika
pelanggaran  berlanjut.  Jika  mereka  tidak  mematuhi,  pelanggar  dapat  dikenakan denda atau pidana. Pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan sanksi diperoleh melalui  wawancara  dengan  Bapak  Aris  Irwanto,  Kepala  Dinas  Lingkungan Hidup. Setelah teguran lisan, orang-orang diminta untuk mematuhi aturan. Jika mereka tidak melakukannya,  teguran  tertulis  diberikan  dan  denda  atau  pidana  diterapkan. Tantangan  utama  yang  dihadapi,  bagaimanapun,  adalah  tingkat  kesadaran masyarakat  tentang  pengelolaan  sampah.  Akibatnya,  sosialisasi  dan  penyuluhan adalah  cara  pertama  untuk  meningkatkan pemahaman  dan  perubahan  perilaku. Langkah terakhir, penerapan sanksi, menunjukkan pendekatan yang lebih humanis untuk  memberi  masyarakat  kesempatan  untuk  memahami  dan  mematuhi  aturan. Untuk membuat kebijakan yang efektif dan berkelanjutan, pengelolaan sampah harus mempertimbangkan berbagai komponen ini. Dengan mengetahui hal ini, diharapkan bahwa  sanksi  administrasi  dan  upaya  penegakan  hukum  akan  bekerja  lebih  baik untuk  mencapai  tujuan  pengelolaan  sampah  dan  kebersihan  lingkungan  yang berkelanjutan di Kabupaten Kendal.
Kendala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam Penegakan Hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di  Kabupaten  Kendal  diantaranya  adalah  termasuk  kurangnya  partisipasi  sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya pemahaman akan konsekuensi  hukum  penanganan  sampah  sangat  penting  untuk  pembangunan berkelanjutan.  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2012  Kabupaten  Kendal menyediakan  dasar  untuk  pengelolaan  sampah  dari  berbagai  aspek.  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memainkan peran penting dalam penegakan hukum untuk menjamin kepatuhan  terhadap  regulasi  tersebut  dalam  pelaksanaannya.  Hambatan muncul  meskipun  aturan  dan  upaya  penegakan  sudah  ada.  Karena  masyarakat mungkin  tidak  memahami  aturan  dan  konsekuensinya,  pendidikan  rendah  dapat menjadi penghalang. Sampah, yang berasal dari proses alam dan aktivitas manusia, memiliki efek yang signifikan terutama pada pencemaran lingkungan. Kegagalan DLH termasuk partisipasi masyarakat yang rendah, teks hukum yang tidak memadai, dan anggaran  yang  terbatas untuk  pemantauan  dan  penegakan  hukum  teratur.  Faktor- faktor  yang  dapat  menyebabkan  perilaku  pembuangan  sampah  sembarangan termasuk  kurangnya  kesadaran  lingkungan,  ketersediaan  tempat  pembuangan sampah  yang  tidak  memadai,  dan  kurangnya  pengetahuan  tentang  dampak negatifnya.  Untuk  mengubah  perilaku  masyarakat  terkait  sampah,  diperlukan edukasi  yang  mudah  diakses dan  informasi.  Untuk  mencapai  pengelolaan  sampah yang efisien dan berkelanjutan di Kabupaten Kendal, peran Pemerintah Daerah dalam memberlakukan dan menegakkan regulasi dapat sangat penting.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, Pius & Danu Prasetya. (2008). “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia”, hlm. 329.
Ali, A. (2017). Menguak tabir Hukum. Kencana.
Kusumaatmadja,  Mochtar,  (2000).  “Pengantar  Ilmu  Hukum  Suatu  Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum”,  hlm. 27-29. Ibid hlm.33 - 34.
Mahrus Ali, “Dasar-Dasar Hukum Pidana”, Jakarta, 2015, hlm 193.
Reny Rawasita, et.al., “Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2009, hlm. 60.
Siti Merida Hutagalung, (2011), ”Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?”, Sociae Polites.
Soerjono  Soekanto,  “Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum”,  ed1, ctk.16, Depok: Rajawali Pers 2019.
Suyoto, Bagong. (2008), “Rumah Tangga Peduli Lingkungan”. Prima Media, Jakarta.

## Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945)
Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja.
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang  Pengelolaan Sampah di Kota Kendal.
Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Dasar 1945

## Jurnal
Ainul F (2020). “Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Di Indonesia: Studi Kasus Kota Surabaya”. Jurnal Purifikasi, Vol. 20, No.1, hlm. 15-27.
Juniartini,  (2020),  “Pengelolaan  Sampah  Dari Lingkup  Terkecil dan  Pemberdayaan Masyarakat  sebagai  Bentuk  Tindakan  Peduli  Lingkungan”,  Jurnal  Bali Membangun Bali.
Khofifah Kurnia A.S., “Kajian Tentang Pengelolaan Sampah Di Indonesia”, Mahasiswa S1 Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya.
Muchammad  Zamzami  Elamin,  (2018).  “Analisis  Pengelolaan  Sampah  Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang”, vol 10.
Sanyoto,”Penegakan  Hukum Di  Indonesia  “,  Jurnal  Dinamika  Hukum,  Vol.  8,  No.  3 September 2008.
Suharjono  (2014),  “Pembentukan  Peraturan  Daerah  Yang  Responsif  Dalam Mendukung Otonomi Daerah”. Jurnal Ilmu Hukum . Vol. 10, No. 19, hlm. 22.
Syarif  Hidayat,  “Desentralisasi  untuk  Pembangunan  Daerah”,  Jentera:  Peraturan Daerah edisi 14 Tahun IV, Oktober-Desember 2006.
Zamzami Elamin, (Oktober 2018), “Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah  Kecamatan  Sreseh  Kabupaten  Sampang”,  Jurnal  Kesehatan Lingkungan, Vol.10 , No.4.
Zuraidah, Lu’lu’ Nur Rosyidah, Rully Fahrial Zulfi, (2022). “Edukasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Anorganik DI MI AL Munir Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri”. Jurnal BUDIMAS, Hlm. 1, Vol. 04, No. 02.