## PERAN PELEMBAGAAN DALAM PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT MELALUI EMPOWERMENT MASYARAKAT
Siwi Dyah Ratnasari 1 , Akhmad Saikhu 2 , Sunarto 3
123 STIE Malangkucecwara Malang Email: siwiratna@stie-mce.ac.id

## Abstrak
One  village  one  product  (OVOP)  merupakan  konsep  pengembangan ekonomi yang mengarahkan suatu wilayah mampu menciptakan produk bercirikan lokal  dengan  potensi  sumberdaya  lokal  dan  berdaya  saing  global.  Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui: 1) proses pelaksanaan OVOP sebagai upaya pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  2)  untuk  mengetahui  model  pelembagaan yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  program  OVOP.  Jenis  penelitian  adalah penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Metode yang digunakan berupa metode interractive model. Teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan  dokumentasi.  Tahapan penelitian  meliputi:  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan (verifikasi).  Hasil penelitian menunjukkan  bahwa:  1)  Proses  pelaksanaan  OVOP meliputi: a) Pemetaan potensi, b) Menemukan sasaran pada basis desa tertinggal, c)  OVOP  dikembangkan  secara  kelompok,  d)  Memilih  potensi  lokal,  e) Mengembangkan  potensi  lokal,  f)  Menguatkan  kelembagaan  dengan  konsep pemberdayaan,  g)  Membuat  perencanaan  usaha.  2)  Model  pelembagaan  yang digunakan dalam pelaksanaan OVOP adalah kombinasi antara buttom up dan top down, meskipun feedback belum berjalan secara efektif. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa program OVOP yang telah dilaksanakan memerlukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
Kata Kunci: Pelembagaan, Empowerment, One Village One Product (OVOP)

## Abstract
One village one product (OVOP) is an economic development concept that directs a region to be able to create products with local characteristics with local resource  potential  and  global  competitiveness.  The  research  objectives  are  to determine:  1)  the  process  of  implementing  OVOP  as  an  effort  to  empower  the community's  economy  2)  to  determine  the  institutional  model  used  in  the implementation  of  the  OVOP  program.  This  type  of  research  is  qualitative research. The research was conducted in Sadengrejo Village, Rejoso, Pasuruan. The  method  used  is  an  interactive  model  method.  Data  collection  techniques through  interviews  and  documentation.  The  research  stages  include:  data reduction,  data  presentation  and  conclusion  drawing  (verification).  The  results showed  that:  1)  The  OVOP  implementation  process  includes:  a)  Potential mapping,  b)  Finding  targets  on  a  disadvantaged  village  basis,  c)  OVOP  is developed in groups, d) Selecting local potential, e) Developing local potential, f) Strengthening  institutions  by  the  concept  of  empowerment,  g)  Making  business plans.  2)  The  institutional  model  used  in  the  implementation  of  OVOP  is  a combination  of  bottom  up  and  top  down,  although  the  feedback  has  not  been effective. The implication of this research is that the OVOP program that has been implemented requires monitoring and evaluation to improve the implementation of further activities.
Keywords:  Community, Empowerment, One Village One Product (OVOP)

## PENDAHULUAN
Pembangunan  desa  diarahkan  dalam  rangka  mewujudkan pemberdayaan  yang  mengarah  kepada  kemandirian  masyarakat. Pemberian otonomi yang luas kepada desa diarahkan untuk mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat.  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  memberikan  wewenang  kepada  pemerintah desa  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Melalui  Undang- Undang ini menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Undang-Undang  ini  juga  salah satu  komitmen  besar  untuk  mendorong  perluasan  kesejahteraan  bagi seluruh lapisan masyarakat. Shucksmith, (2013) menyatakan pendekatan bottom-up untuk  pembangunan  pedesaan  (didorong  dari  dalam,  atau kadang-kadang disebut endogen) berdasarkan pada asumsi bahwa sumber daya spesifik daerah (alam, manusia dan budaya) memegang kunci untuk perkembangannya.  Ditengah  semakin  dewasanya  masyarakat  serta semakin banyaknya kebutuhan dan tuntutan, saat ini pengembangan dan peningkatan  kapasitas  masyarakat  merupakan  sesuatu  yang  mutlak diperlukan.
Program One Village One Product (OVOP) merupakan pola penting pembangunan  ekonomi  pertanian  di  Indonesia  Cina.  Mengambil  desa sebagai unit fundamental, memanfaatkan sepenuhnya keunggulan sumber daya  lokal,  keunggulan  tradisional  dan  keunggulan  daerah  di  daerah tertentu, sesuai dengan tuntutan pasar dalam dan luar negeri (Xujin & Li, 2013).  Konsep  awal  OVOP  adalah  untuk  mendorong  desa-desa  di  Oita masing-masing untuk memilih produk khas daerah dan mengembangkannya  hingga  standar  yang  diterima  secara  nasional  dan global  (Sun  et  al.,  2015).  Pendekatan One  Village  One  Product (OVOP) merupakan  konsep  dalam  pengembangan  ekonomi  wilayah  yang mengarahkan suatu wilayah/desa mampu menciptakan suatu produk khas yang  bercirikan  lokal  dengan  memanfaatkan  segala  potensi  sumberdaya lokal  yang  dimilikinya  serta  berdaya  saing  global  (Purnama  et  al.,  2019). Program  ini  diposisikan  sebagai  program  pengembangan  komoditas unggulan daerah untuk memasuki pasar dalam negeri dan pasar luar negeri (Hadi et al., 2017). Upaya memaksimalkan sumber daya yang ada, program One  Village  One  Product (OVOP)  merupakan  upaya  pemerintah meningkatkan nilai tambah produk unggulan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Konsep One  Village  One  Product (OVOP) berperan sebagai peningkatan kualitas potensi perdesaan  (Susanti et al., 2022).

## KAJIAN TEORI Pelembagaan
Pelaksanaan  otonomi  desa  dimaksudkan  memberikan  hak  dan kewenangan  kepada  pemerintah  desa  agar  desa  dapat  secara maksimal
memberikan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa untuk mencapai tujuan kehidupan  masyarakat  yang  berkeadilan.  Pemerintahan  desa  yang  terdiri dari  Kepala  Desa  dan  Badan  Pemusyawaratan  Desa  merupakan  ujung tombak  dari  pelaksanaan  kegiatan  dimaksud,  terutama  dalam  menyusun peraturan  desa,  APBD  dan  penentuan  Alokasi  Dana  Desa,  Bagian  Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Desa. Optimalisasi usaha yang  ada  di  BUMDes  secara  terintegrasi  dengan  memanfaatkan perkembangan  teknologi  yang  dapat  dilakukan  secara  efektif,  efisien  dan berkelanjutan dalam merealisais program One Village One Product (Ngugi & Bwisa, 2013). Idealnya dalam mewujudkan pendirian BUMDes dipelopori dengan  mengoptimalkan  kapasitas  dan  kegiatan  ekonomi  yang  ada. Namun, masih banyak BUMDes yang belum mampu menjalankan proses bisnis yang menghasilkan peningkatan ekonomi yang signifikan, khususnya dalam hal strategi pemasaran (Azizah & Kriswibowo, 2020). Di lingkungan pemerintah  desa,  kepala  desa  dan  seluruh  perangkat  desa  sebagai pelaksana tugas pemerintah di desa yang diharapkan dapat melaksanakan tugas  pemerintah  desa  dengan  baik  demi  terciptanya  kesejahteraan  dan pembangunan  rakyat  di  desa.  Peran  Aparatur  Pemerintah  Desa  dalam pelayanan publik terhadap masyarakat dapat dikatakan terealisasi dengan baik dan efsien apabila mampu mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat

## Empowerment
Program  One  Village  One  Product  (OVOP)  adalah  pendekatan pengembangan  ekonomi  regional  yang  berpusat  pada  masyarakat (Gardebroek,  C.1  and  Hernandez,  n.d.,  2019).  Konsep  pemberdayaan mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “ people- centered,  participatory,  empowering,  and  sustainable ”  Pemberdayaan dilihat sebagai masyarakat yang mendapat kontrol, kontrol dapat diterapkan untuk  konteks  tertentu  tetapi  umumnya  menyiratkan  pada  menentukan pilihan  dan  kebebasan  tindakan  bagi  orang  lain  yang  terkena  dampak. Pemberdayaan  sebagai  proses  untuk  meningkatkan  kapasitas  individu dalam  menentukan  pilihan  dan  mewujudkan  pilihan  tersebut  dengan tindakan nyata. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Tantangan produk  One  Village  One  Product  (OVOP)  merupakan  strategi pembangunan  pedesaan  yang  bertumpu  pada  faktor  penting  seperti kemandirian, dan partisipasi (Sun et al., 2015). Fokus dalam pemberdayaan adalah  masyarakat,  sehingga  pemberdayaan  masyarakat  sangat tergantung pada aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam suatu kawasan permukiman.  Sehingga  pemberdayaan  didefinisikan  sebagai  upaya  untuk mengembangkan kemampuan sumber daya lokal dan memperluas peran serta masyarakat untuk menjadi aktor utama dalam pengembangan.
Empowerment atau pemberdayaan sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan sumber daya lokal dan memperluas peran serta masyarakat untuk menjadi aktor utama dalam pengembangan. Clegg dan Marginn dalam Lawson dan Kearns (2010), pemberdayaan masyarakat
muncul  karena  bentuk  kekalahan  dan  tidak  berdaya.  Oleh  karena  itu dikembangkan model pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada teori kekuasaan ( power ).
Empowerment atau pemberdayaan masyarakat,  secara  luas  dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui  pengembangan  kemampuan  masyarakat,  perubahan  perilaku masyarakat,
dan pengorganisasian masyarakat. Pemberdayaan masyarakatbertujuan untuk meningkatkan kemampuan ma syarakat guna menganalisa kondisi dan  potensi  serta  masalah-masalah yang  perlu  diatasi. Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  salah  satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang. Pemberdayaan UKM Berbasis One Village One Product merupakan upaya bersama dari kedua belah pihak UKM, pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan  kemandirian  UKM  dengan  mendasarkan  pada  keunikan  potensi daerahnya (Indana & Sukidjo, 2020).
Menurut  Wilson  (1996)  terdapat  7  tahapan  dalam  siklus pemberdayaan masyarakat. Tahap pertama yaitu keinginan dari masyarakat  sendiri  untuk  berubah  menjadi  lebih  baik.  Pada tahap  kedua , masyarakat  diharapkan  mampu  melepaskan halangan-halangan  atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Pada tahap ketiga , masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan  dirinya  dan  komunitasnya. Tahap  keempat yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas,  hal  ini  juga  terkait  dengan  minat  dan  motivasi untuk  melakukan pekerjaan  dengan  lebih  baik.  Pada tahap  kelima ini  hasil-hasil nyata  dari pemberdayaan  mulai  kelihatan,  dimana  peningkatan  rasa  memiliki yang lebih  besar  menghasilkan  keluaran  kinerja  yang  lebih  baik. Pada tahap  keenam telah  terjadi  perubahan perilaku  dan  kesan  terhadap dirinya,  dimana  keberhasilan  dalam  peningkatan  kinerja  mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Pada tahap ketujuh masyarakat  yang  telah  berhasil  dalam memberdayakan  dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang  lebih  baik.  Siklus  pemberdayaan  ini  menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi.  Fahrudin (2012), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya: 1) Enabling , yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.  2) Empowering, yaitu  meningkatkan  kapasitas  dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. 3) Protecting , yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Konsep dasar untuk memahami proses pemberdayaan tidak terlepas dari:
1) Power  Dependency  theory,  Power merupakan  bagian  yang  tidak
terpisahkan  dari  interaksi  sosial  (Sadan,  1997).  2) The  Social  System, Talcott  Parsons  (1991)  beranggapan  bahwa  setiap  masyarakat  tersusun dari  sekumpulan  sub  sistem  yang  berbeda  berdasarkan  strukturnya maupun  berdasarkan  makna  fungsionalnya  bagi  masyarakat  yang  lebih luas.  Ketika  masyarakat  berubah,  umumnya  masyarakat  tersebut  akan tumbuh  dengan  kemampuan  yang  lebih  baik  untuk  menanggulangi permasalahan  hidupnya.  3) Feedback  theory, objek  dari  sistem  adalah fungsi-fungsi dasar yang dibentuk oleh bagian-bagian system yaitu Inputs, Processes,  and  Outputs (Schoderbek,  1985).  4)  Teori  Pelembagaan, program One  Village  One  Product juga  menitikberatkan  peran  BUMDes sebagai  salah  satu  lembaga  yang  berperan  penting  dalam  keberhasilan proses pemberdayaan. 5) Three Way Fit Theory dari David Korten (1980), menunjukkan bahwa sangat penting adanya kesesuaian program dengan penerima  manfaat,  begitu  juga  dengan  kesesuaian  program  dengan organisasi  untuk  dapat  mencapai  kesesuaian  tersebut  organisasi  harus mempunyai kompetensi dalam menjalankan program.
Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap meliputi: 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli  sehingga  merasa  membutuhkan  peningkatan  kapasitas  diri.  2) Tahap  transformasi  kemampuan  berupa  wawasan  pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. 3) Tahap peningkatan  kemampuan  intelektual,  kecakapan-ketrampilan  sehingga terbentuklah  inisiatif  dan  kemampuan  untuk  mengantarkan  pada kemandirian.  OVOP  memungkinan dihasilkan  potensi  lokal  yang  berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain (Smith, 2019).

## Konsep One Village One Product
One  Village  One  Product  (OVOP)  adalah  gerakan  sukarela masyarakat  lokal  yang  menggerakkan  Pengembangan  Ekonomi  Lokal (LED)  dan  upaya  revitalisasi,  yang  dimulai  pada  tahun  1979  di  prefektur Oita, Jepang (Arin Widiyanti, 2018) . One Village One Product adalah suatu pendekatan  pengembangan  potensi  daerah  di  satu  wilayah  untuk menghasilkan  satu  produk  kelas  global  yang  unik  khas  daerah  dengan memanfaatkan sumber daya lokal (Gardebroek, C.1 and Hernandez, n.d., 2019).  Di  negara-negara  berkembang,  ada  kebutuhan  mendesak  untuk mengurangi  kemiskinan  dan  kesenjangan  upah  dengan  merevitalisasi ekonomi  regional  (Sun  et  al.,  2015).  Untuk menetapkan produk  unggulan daerah yang menjadi produk One Village One Product kriteria yang dipakai meliputi  antara  lain  keunikan  khas  budaya  dan  keaslian  lokal,  mutu  dan tampilan produk, potensi pasarnya yang terbuka di dalam dan di luar negeri, serta ontinyuitas dan konsistensi produksi yang didukung sumber daya local (Denpaiboon & Amatasawatdee, 2012). Konsep One Village One Product (OVOP) pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan program pengembangan kompetensi inti industri daerah sebagai suatu pendekatan pengembangan  potensi  daerah  ( regional  development) di  satu  wilayah dalam  mendorong  pengembangan  suatu  produk  kelas  global  yang  unik, khas  daerah  memanfaatkan  sumber  daya  dan  budaya  lokal(Ndione  &
Suzuki,  2019).  Strategi  Departemen  Perindustrian  dalam  pengembangan IKM dan UMKM, dengan pendekatan OVOP ini dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah sektor swasta dan masyarakat lokal
Konsep One  Village  One  Product diharapkan  dapat  menghindari terjadinya persaingan tidak sehat diantara desa-desa bertetangga karena setiap desa dapat mengembangkan produk unggulan yang saling berbeda, sehingga kejenuhan pasar akibat membanjirnya produk yang sama dapat dicegah.  OVOP  bertujuan  untuk  mengembangkan  produk  yang  mampu bersaing di pasar global dengan mengacu pada prinsip dasar OVOP, antara lain:  1) Local  but  Global .  Produk  atau  jasa  yang  bernilai  lokal  dan  dapat diterima  secara  global  dalam  prinsip  OVOP,  dilaksanakan  dengan  cara meningkatkan kualitas produk melalui proses pelatihan teknis peningkatan mutu  produksi  dan  desain.  2) Self-reliance  and  creativity ,  dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat dengan didukung pemerintah. 3) Human resource development . One Village One Product (OVOP) sebagai program  pemerintah  diarahkan  dalam  rangka  pengembangan  potensi masyarakat daerah secara menyeluruh. Program One Village One Product (OVOP)    sangat  menarik  karena  memiliki  pengaruh  besar  di  seluruh organisasi  tanpa  membentuk  departemen  khusus,  dan  dengan  anggaran keci  l(Son,  2010).  One  Vilage  One  Product  (OVOP),  konsep  ini  popular dalam  pengembangan  UMKM  dengan  kekuatan  dan  sumber  daya  lokal yang dimiliki (Lubis, 2018). Tujuan pelaksanaan Program One Village One Product (OVOP)  dalam Blue  Print  OVOP (2010)  adalah  Suatu  upaya membangun suistainability (kesinambungan)  aktivitas  melalui  perluasan akses pasar yang dihasilkan masing-masing desa/daerah. One Village One Product (OVOP) merupakan program pengembangan berbasis masyarakat,  dengan  pendekatan  berbasis  pasar  untuk  pembangunan ekonomi (Nurunnisha & Saudi, 2019).  Tiga prinsip One Village One Product (OVOP) meliputi: 1) sumber daya lokal tapi bernilai global, 2) kemandirian dan  kreatifitas  dan  3)  pengembangan  sumber  daya  (Anh,  2013), (Schumann, 2016) seperti dijelaskan pada gambar 1.
Gambar 1: Tiga prinsip One Village One Product (OVOP)

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  adalah  kualitatif.  Penelitian  dilakukan  di  Desa Sadengrejo  Kecamatan  Rejoso  Kabupaten  Pasuruan.  Metode  yang digunakan  berupa  metode interractive model.  Teknik  pengumpulan  data
melalui wawancara dan dokumentasi. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan  analisis  terhadap  jawaban  yang  di  wawancarai.  Bila  jawaban yang  diwawancarai  setelah  di  analisis  terasa  belum  memuaskan,  maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang di anggap kredibel. Fokus penelitian pada peran pelembagaan dalam program One Village One Product (OVOP).
Pada  penelitian  kualitatif,  informan  penelitian  tidak  di  pilih  secara acak, namun ditentukan dengan menetapkan secara langsung yang sesuai dengan prinsip yang telah berlaku, yakni dengan kesesuaian informan dan keterlibatan akan kategori yang terkait dengan penelitian: 1) Bapak Komari, SH, MM, Camat Rejoso Kabupaten Pasuruan, menjabat mulai 2018 hingga sekarang, 2) Bapak Kodar posisi Kepala Desa Sadengrejo, menjabat mulai tahun  2108  hingga  sekarang.  3)  M.  Nazir,  posisi  Ketua  BPD  Desa Sadengrejo, menjabat mulai tahun 2019 hingga sekarang. 4) Ainul Yaqin, posisi Sekretaris Desa , menjabat sejak tahun 2018 hingga sekarang. 5) H. Sobih, posisi Kasun Dara menjabat sejak tahun 2007 hingga sekarang. 6) Nurul Aini, posisi Ketua UKM Topi Rajut, menjabat sejak tahun 2007 hingga sekarang,  7)  Minhatul  Aliyah,  posisi  Ketua  UKM  Keripik  Bentol,  menjabat sejak  tahun  2005  hingga  sekarang,  8)  Ibu  Maimunah,  posisi  Ketua  UKM Makanan  Olahan,  menjabat  sejak  tahun  2016.  9)  M.  Kholili,  posisi  Ketua RW  di  Dusun  Dara  menjabat  sejak  tahun  2015,  10)  M.  Arif,  posisi  Ketua Karang Taruna, menjabat sejak tahun 2017, 12) Bpk. M. Suud, salah satu petani yang ada di Dusun Bantengan.

## HASIL ANALISIS DATA
Analisis data penelitian ini mengacu pada konsep Milles & Huberman (2015)  yakni interactive  model yang  mengklasifikasikan  analisis  data kedalam  tiga  langkah,  yakni:  1)  Reduksi  data  ( Data  Reduction ),  2) Penyajian  data  ( Display  Data ),  dan  3)  Penarikan  Kesimpulan  ( Verifikasi ): Reduksi  data  merupakan  suatu  proses  pemilahan,  pemusatan  perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul  dari  catatan-catatan  tertulis  di  lapangan.  Data-data  tersebut diperoleh  dari  proses  wawancara,  observasi,  juga  dokumen  yang mendukung dalam proses pemecahan masalah yang telah di rumuskan.
Penyajian  data  ( Display  Data ).  Data  yang  telah  tersusun  akan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  Adapun  bentuk  yang  biasa  digunakan  pada  data  kualitatif terdahulu yakni dalam bentuk naratif.
Penarikan Kesimpulan ( Verifikasi ). Penarikan kesimpulan mengungkap beberapa hal makna dari data yang telah dikumpulkan berupa kesimpulan  yang  tentatif,  kabur,  kaku,  dan  meragukan,  sehingga  perlu adanya  verifikasi  dalam  kesimpulan  tersebut.  Verifikasi  dilakukan  dengan melihat  kembali  reduksi  data  ataupun display  data sehingga  kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

## Pelembagaan
Merujuk  pada  pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  “pendelegasian tugas”  hasil  penelitian  mengidentifikasi  bahwa  pembagian  tugas  telah dilaksanakan oleh Kepala Desa, sehingga masing-masing perangkat desa mengetahui  tugas  dan  kewajiban  yang  harus  dilakukan,  hal  tersebut berpengaruh pada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
Merujuk  pada  pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  “Penyusunan Prioritas  Masalah”  Pemerintah  desa  telah  menyusun  skala  prioritas masalah, berdasarkan potensi yang ada di masyarakat dengan melakukan pemeringkatan  masalah,  akan  tetapi  pemeringkatan  masalah  belum disertai  dengan  formulasi  yang  jelas  dan  sistematis,  sehingga  progam kegiatan yang dihasilkan belum dapat menyelesaikan permasalahan yang mendasar yang dihadapi masyarakat, dan selaras dengan arah kebijakan pemerintah  desa.  Hasil  wawancara  dengan  beberapa  Informan menunjukkan  bahwa  Pemerintah  desa  telah  menyusun  skala  prioritas masalah, berdasarkan potensi yang ada di masyarakat dengan melakukan pemeringkatan masalah. Namun dalam hal pemeringkatan masalah belum disertai dengan formulasi yang jelas dan sistematis, sehingga program atau kegiatan yang dihasilkan belum dapat menyelesaikan permasalahan yang mendasar  yang  dihadapi  masyarakat.    Begitu  juga  dengan  gagasan  dan saran yang disampaikan, masing-masing kelompok masyarakat manyampaikan  tentang permasalahannya  sendiri-sendiri  yang  cenderung parsial dan sektoral.

## Empowerment (Keterlibatan Masyarakat)
Merujuk pada keterangan yang disampaikan oleh Informan berkaitan dengan  pertanyaan  tentang  “empowerment  (keterlibatan  masyarakat)”, dalam  proses  penyusunan  program  dan  kegiatan  yang  diaksanakan  di Desa  Sadengrejo,  secara  umum  tingkat  partisipasi  warga  sangat  tinggi, yang diwudjudkan dalam bentuk antusiasme dan semangat menghadiri dan mengikuti  kegiatan  rapat  atau  pertemuan  warga  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  desa,  baik  dalam  rangka  membahas  tentang  penyusunan program  dan  kegiatan,  musrenbang  desa,  maupun  musyawarah  desa lainya.
Merujuk pada pertanyaan yang berkaitan dengan “Peran Masyarakat dalam  Program  Penberdayaan”  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa Peran UKM menjadi pertimbangan dalam penetapan prog/ kegiatan desa, hal ini sangat  tepat  mengingat  pemberdayaan  masyarakat  dilakukan  melalui kelompok-kelompok usaha yang berkembang di masyarakat
Dari hasil wawancara dengan beberapa Informan, Pemerintah Desa dalam menetapkan kegiatannya mempertimbangkan peran UKM menjadi, hal  ini  sangat  tepat  mengingat  pemberdayaan  masyarakat  dilakukan melalui kelompok-kelompok usaha yang berkembang di masyarakat. Peran masyarakat  dalam  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa Sadengrejo meliputi beberapa hal sebagai berikut: 1) Sebagai pelaku yaitu masyarakat sendiri yang akan memainkan peran utama dalam pelaksanaan program-program  pemberdayaan  masyarakat,  serta  peran  pemerintah Desa  lebih  merupakan  pelengkap  dan  penunjang  termasuk  menentukan aturan  dasar  kegiatannya.  Bagi  pemerintah  Desa,  dalam  kegiatan
pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai suatu proses belajar usaha melalui  proses  evaluasi  terhadap  segala  hal  yang  telah  dicapai  dalam pelaksanaan  usaha,  serta  mempelajari  berbagai  kendala  yang  dihadapi. Peran  masyarakat  sebagai  pelaku  dalam  kegiatan  pemberdayaan masyarakat  di  Desa  Sadengrejo  dapat  di  kategorikan  baik.  2)  Sebagai partisipan  yaitu  partisipasi  sosial  mengandung  makna  agar  masyarakat lebih berperan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengusahakan penyusunan  kegiatan-kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  melalui mekanisme  dari  bawah  ke  atas  dengan  pendekatan  memperlakukan manusia  sebagai  subyek  pemberdayaan,  pemberdayaan  masyarakat merupakan  kemampuan  dan  kebebasan  untuk  membuat  pilihan-pilihan, baik  yang  menyangkut  penentuan  nasib  sendiri  maupun  perubahan  diri sendiri  atas  dasar  kekuatan  sendiri  sebagai  faktor  penentu.  Peran masyarakat  sebagai  partisipan  dapat  dikategorikan  baik.  3)  Sebagai peserta, yaitu keterlibatan masyarakat dan aktif dalam kegiatan yang telah direncanakan  dan  dilaksanakan  bersama-sama  dengan  masyarakat. Harapannya  bagi  masyarakat  dan  Desa  kegiatan  tersebut  bisa  berjalan dengan  lancar.  Peran  masyarakat  sebagai  peserta  dalam  kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sadengrejo dapat di kategorikan baik.

## Program One Village One Product (OVOP)
Merujuk  tentang  pertanyaan  tentang”  Program One  Village  One Product (OVOP)” hasil analisis dapat dikatakan Penyusunan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sadengrejo sudah mengarah pada tahapan pelaksanaan program Program One  Village  One  Product (OVOP),  yang  meliputi:  pemetaan  potensi  dan permasalahan,  disparitas  wilayah,  pengembangan  secara  kelompok, sosialisasi program, integrasi produksi, dan pengembangan pemberdayaan.  Namun  tahapan  tersebut  masih  belum  menyeluruh, terutama dalam hal menyusun perencanaan usaha.
Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sadengrejo sudah mengarah pada tahapan pelaksanaan Program One Village One Product (OVOP). Pemerintah Desa Sadengrejo telah menerapkan tahapan pelaksanaan Program One Village One Product (OVOP)  antara  lain:  1)  Memetakan  petakan  potensi  dan  permasalahan yang  ada,  2)  Menemukan  sasaran,  sebaiknya  basis  desa  tertinggal  atau memiliki kantong kemiskinan, 3) Mengupayakan Program One Village One Product (OVOP)  di  lokasi  tersebut  dikembangkan  secara  kelompok,  4) Memilih  potensi  yang  akan  dijadikan  usaha  Program One  Village  One Product (OVOP)  dan  komunikasikan  dengan  warga  masyarakat.  5)
Mendorong  dan  mengembangkan  potensi  yang  dipilih  baik  produksi maupun  produktivitas  secara  terintegrasi,  6)  Menguatkan  kelembagaan yang ada dengan konsep pemberdayaan, 7) Membuat perencanaan usaha ( business  plan )  secara  terpadu.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya tahapan ini kurang berjalan dengan baik karena tidak ada feedback dalam pelaksanaan program OVOP.

## PEMBAHASAN
Semua  aktifitas  di  Desa  Sedangrejo  selalu  diawali  dengan Musyawarah  Desa,  begitu  juga  dengan  adanya  program  baru  yang  akan dijalankan. Musyawarah Desa merupakan media pertukaran ide, informasi, dan aspirasi masyarakat Desa. Musyawarah desa disiapkan sebagai wadah implementasi  ruang  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  desa. Musyawarah Desa dilaksanakan dengan beberapa tahapan antara lain: 1) tahap  Persiapan.  Persiapan  Musyawarah  Desa  adalah  serangkaian kegiatan yang terdiri dari: a) Rapat Koordinasi BPD persiapan pelaksanaan Musyawarah  Desa.  Rapat  BPD  dalam  rangka  membahas  pemetaan aspirasi  kebutuhan  masyarakat,  sarana-prasarana  pendukung  dan indentifikasi peserta undangan dan pendamping. b) Surat Pemberitahuan BPD  kepada  Pemerintah  Desa.  Penyampaian  surat  kepada  Pemerintah Desa  yang berisi  permintaan  agar  Pemerintah  menyiapkan.  c)  Pemetaan Aspirasi  dan  Kebutuhan  Masyarakat,  d)  Rapat  Perumusan  Pandangan Resmi  BPD,  e)  Pembentukan  Panitia  Pelaksana  Musyawarah  Desa.  f) Penyiapan Media  Pembahasan,  g)  Jadwal  Kegiatan,  Tempat  dan  Sarana Pendukung,  Penyiapan  Bahan  dan  Pendanaan,  h).  Musyawarah Pemangku  Kepentingan.  Musyawarah  pemangku  kepentingan  adalah kegiatan  pra  Musyawarah  Desa  yang  dilakukan  oleh  unsur  peserta Musyawarah Desa untuk menggali aspirasi dan pandangan mengenai hal strategis  dari  kelompok  yang  diwakilinya,  yang  dihadiri:  kepala  desa  dan perangkat  desa,  warga  dusun  kelompok  masyarakat.  Hasil  musyawarah pemangku  kepentingan  menjadi  aspirasi  dan  kebutuhan  kelompok  yang harus disampaikan didalam pelaksanaan Musyawarah Desa.

## Model Pelembagaan
Suatu  program  dikatakan  melembaga  manakala  program  tersebut telah  menyatu  dalam  kehidupan  masyarakatnya.  Ada  banyak  hal  yang mengantarkan suatu program pada titik keberhasilannya. Seperti yang telah dijabarkan  pada  penjelasan  sebelumnya  bahwa  mengenai  model pemberdayaan  ekonomi  yang  diterapkan  pada  Program One  Village  One Product (OVOP) merupakan suatu rangkaian sistem yang telah dirumuskan sedemikian  rupa  sehingga  tercipta  suatu  model  program  pemberdayaan atas  turunan  dari  model  secara  nasional.  Namun,  apakah  model  umum tersebut  dapat  langsung  diterapkan  secara  merata  disuluruh  wilayah? Jawabannya  adalah  tidak  sepenuhnya.  Hal  tersebut  dikarenakan  kondisi yang  ada  antara  daerah  yang  satu  dengan  daerah  lainnya  mempunyai perbedaan.  Maka  dari  itu  Program One  Village  One  Product (OVOP) merupakan suatu program yang sifatnya percampuran antara pendekatan top down dan buttom up.
Mengacu  pada  pertanyaan  tentang”  Pelembagaan  Program One Village  One  Product (OVOP)”  hasil  analisis  adalah  Penggalian  ide/ gagasan,  saran,  kritik  dan  masukan  merupakan  upaya  pemerintah  desa dalam rangka memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi  pelaksanaan  kegiatan  berikutnya.  Hal  tersebut  sesuai  dengan model sistem balikan dimana terdapat feedback yang sangat berguna dalam pembenahan  program  selanjutnya,  karena  masyarakat  yang  tahu  persis
keadaan dan kondisi serta kebutuhan di lapangan. Adanya feedback tersebut sebagai bahan pengembangan program One Village One Product (OVOP). Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  model  pelembagaan  program One Village  One  Product (OVOP) di  Desa  Sadengrejo  tersebut  merupakan percampuran  antara  pendekatan top  down dan buttom  up ,  akan  tetapi feedback yang  berguna  dalam  pembenahan  program  selanjutnya  belum sepenuhnya berjalan efektif.
Komponen  dari  model  pelembagaan  program One  Village  One Product (OVOP) yang dirumuskan adalah berupa input, proses, output dan feedback

## Input
Input atau masukan yang diberikan pada program One Village One Product (OVOP)  Desa  Sadengrejo  ini  berupa  ide/gagasan  yang  menjadi awal  dari  seluruh  rangkaian  sistem.  Untuk  keberhasilan  sebuah program, input  yang  diberikan  haruslah  sesuai  dengan  karakteristk  program  dan lingkungan  masyarakatnya.  Ide/gagasan  tersebut  yang  selanjutnya berkembang menjadi program.  Input selanjutnya adalah program sebagai wujud  dari  ide/gagasan  yang  dituangkan  untuk  menyelesaikan permasalahan.  Program  sebagai  input  dikarenakan  sifat  program One Village  One  Product (OVOP) yang  memang  bersifat  campuran  antara buttom  up dan top  down .  Sebagai  program  secara  nasional,  instruksi pengembangan  berasal  dari  pusat,  namun  dalam  pelaksanaannya  mulai dari  pemilihan  produk  unggulan  daerah  hingga  pelaksanaannya  bersifat buttom  up berdasarkan  usulan  daerah.  Salah  satu  faktor  kebehasilan program One  Village  One  Product (OVOP) dikarenakan  program  yang diberikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya. Setelah program,  sub  sistem  input  lainnya  adalah  Sumberdaya yang  tepat  dan memadai  juga  menjadi  kunci  keberhasilan  sebuah  program.  Hal  tersebut dikarenakan sumberdaya merupakan input yang dibutuhkan untuk diproses menjadi sebuah output oleh organisasi. Sumber daya yang paling menonjol dalam  program One  Village  One  Product (OVOP) Desa  Sadengrejo  ini adalah  sumberdaya  manusia.  SDM  yang  ada  Desa  Sadengrejo  memang diakui  oleh  berbagai  pihak  mempunyai  kemampuan  inovasi  yang  tinggi dalam  ketelatenan.  Selain  itu,  sifat  pro  aktif  mereka  untuk  menindaklanjuti program serta mengupayakan keberlangsungannya menjadi salah satu kunci keberhasilan  sebuah  program.  Hal  tersebut  karena  sikap  dari  penerima manfaat  sangat  berkaitan  dengan  keberhasilan  sebuah  program.  SDM yang  mau  dan  mampu  akan  dapat  mengoperasionalkan  sumber  daya lainnya.  Pada  dasarnya,  seluruh  sumber  daya  yang  diperlukan  baik  itu SDM,  sumber  daya  finansial, role  material ,  sampai  informasi  sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Maka dari itu kebutuhan sumber daya harus dimiliki oleh semua program. Namun yang harus diperhatikan disini adalah perlu tindakan nyata untuk memastikan ketersediaan bahan baku, demi keberlangsungan produksi
Proses
Sebagai  sebuah  sistem,  model  semua  input  yang  ada  dalam program One  Village  One  Product (OVOP)  di Desa  Sadengrejo  ini
dijalankan  melalui  sebuah  proses.  Sumber  daya  yang  ada  akan  dikelola oleh  sebuah  organisasi.  Organisasi sebagai  pelaksana  sebuah  program harus mempunyai kompetensi yang sesuai serta mempunyai struktur intrn yang  memadai.  Kemampuan  dan  komitmen  organisasi  sangatlah diperlukan.  Dengan  adanya  kompetensi  yang  memadai,  organisasi  juga dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Karena sebuah program tidak berhenti pada saat pelaksanaannya. Butuh berbagai  keputusan  dalam  rangka  pembenahan  dan  perbaikan  ditengah perjalanan sebuah program. Organisasi yang terlibat dalam program One Village One Product (OVOP) ini sangat kompleks mulai dari SKPD terkait hingga  Pemerintah  Desa  sebagai  pelaksana  teknis  di  lapangan.  Didalam organisasi,  unsur  yang  mempunyai  andil  besar  adalah  kepemimpinan. Kepemimpinan  sangat berpengaruh  dalam  jalannya  organisasi  yang  juga berpengaruh  pada  pelaksanaan  sebauah  program.  Untuk  dapat menghasilkan pogram yang efektif dan efisien, maka pemimpin harus dapat menerapkan model kepemimpinan yang tepat. sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. program One Village One Product (OVOP)sebagai sebuah program  yang  dikembangkan  diwilayah  pedesaan,  tentu  pemimpin  yang berorientasi  pada  hubungan  sangat  diperlukan.  Pada  masa  dimana masyarakat  yang  semakin  dewasa  seperti  saat  ini,  bukan  masanya  lagi menerapkan gaya kepemimpinan yang otoriter, sebaliknya, pemimpin yang demokratis  akan  lebih  memberikan  ruang  aspirasi  masyarakat  sehingga masyarakat  merasa  lebih  dilibatkan  dalam  proses  sebuah  kebijakan. Sangat tepat jika diterapkan dalam program buttom up seperti program One Village  One  Product (OVOP).  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  posisi pemimpin  masih  mempunyai  kekuatan  yang  besar  dalam  perjalanan sebuah program menuju keberhasilannya. Karena pemimpin adalah motor penggerak  yang  mengarahkan  SDM  untuk  dapat  mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya lainnya. Posisi yang dimiliki oleh pemimpin dapat memberikan doktrin yang dapat mengarahkan program pada keberhasilannya.  Doktrin yang  diberikan  oleh  seorang  pemimpin merupakan  salah  satu  proses  yang  dapat  menggerakkan  sumber  daya yang  ada  dalam  rangjka  keberhasilan  program.  Posisi  strategis  seorang pemimpin dapat digunakan untuk dapat memberikan doktrin positif melalui regulasi secara formal maupun melalui contoh nyata tindakannya. Dari proses pelaksanaan  program One  Village  One  Product (OVOP) dapat  melihat posisi  dan  kapasitas  seorang  pemimpin  mengarahkan  program  pada keberhasilannya melalui doktrin yang diberikan. Sebagai sebuah program pemberdayaan ekonomi dengan peningkatan nilai produk ungggulan lokal, hal  yang  juga  diperlukan  dalam  proses  menuju  keberhasilan  program adalah strategi pemasaran produk. Strategi pemasaran  merupakan suatu hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  pengembangan  produk  untuk perluasan  pasar.  Tanpa  adanya  strategi  pemasaran  yang  terus berkembang  sesuai  dengan  kondisi  pasar,  maka  akan  sangat  sulit  suatu program mempertahankan eksistensinya, terlebih di pasar global seperti saat ini.  Salah  satu  penunjang  pemasaran  produk  adalah  dengan  menjalin kerjasama. Upaya kerjasama dengan pihak terkait sangat diperlukan untuk membuka  berbagai  peluang  pengembangan  produk  serta  perluasan
jaringan  pemasaran.  Semakin  luas  kerjasama  yang  dibangun,  akan memberikan  perluasan  jaringan  termasuk  memperbanyak  informasi.  Hal tersebut  juga  diperlukan  dalam  pengembangan  sebuah  program  dalam upaya  adaptasi  dengan  perubahan dan perkembangan  lingkungan  global untuk  mempertahankan  eksistensinya.  Kondisi  lingkungan  program juga menjadi penting dalam pelaksanaan sebuah program. Lingkungan program termasuk didalamnya lingkungan sosial budaya dan ekonomi masyarakatnya. Hal-hal demikian sangat penting untuk diperhatikan dalam upaya keberhasilan sebuah program. Kesiapan lingkungan kebijakan akan berdampak  pada  tingkat  komitmen  dan  patisipasi dari  seluruh  elemen program.  Sehingga  program  tersebut  mengakar  pada  kehidupan masyarakatnya  Sebuah  program  memang  harus  ada  partisipasi  dari pemerintah  pusat  hingga  tataran  masyarakat  yang  paling  kecil  yaitu masyarakat. Dengan adanya kesinambungan dan harmonisasi dari seluruh elemen  disetiap  lapisan  tersebut,  akan  tercipta  program  yang berkesinambungan  juga  hingga  dapat  menghasilkan  manfaat  yang diharapkan, yaitu kemandirian ekonomi.

## Output
Hasil  dari  sebuah  program  adalah  output  serta  manfaat  yang dihasilkan. Beberapa output yang didapatkan dari pengembangan produk One  Village  One  Product (OVOP) adalah  peningkatan  produksi, peningkatan  jaringan  usaha,  yang  pada  akhirnya  akan  berdampak  pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Peningkatan Jaringan usaha yang dibangun  semakin  meluas  melalui  berbagai  jaringan  kerjasama  yang dilakukan serta seringnya pelibatan pengrajin dalam berbagai pameran baik nasional  maupun  internasional.  Hal  tersebut  berakibat  pada  peningkatan produksi dan  branding  dalam  pasar  lokal,  nasional,  maupun  internasional yang  semakin  mengenal  produk  Desa  Sadengrejo  tersebut,  harga  serta kualitas yang kompetitif
Dengan  demikian,  permintaan  pasar  terhadap  produk  Desa  Sadengrejo dapat  dicapai  yang  akan  berakibat  pada  peningkatan  pendapatan. Sehingga,  tujuan  dari  program  pengembangan  produk  unggulan  daerah melalui  program One  Village  One  Product (OVOP) dapat  tercapai  yaitu peningkatan  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat melalui  pendekatan pemberdayaan masyarakat.

## Feedback
Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa model yang dibangun oleh peneliti  adalah  model  sistem  balikan.  Dimana feedback sangat dipertimbangkan  untuk  pembenahan  program  selanjutnya  yang  akan diarahkan pada input kembali.  Feedback yang diberikan oleh masyarakat Desa  Sadengrejo  serta  pihak-pihak  terkait  setelah  berjalannya  program adalah  berupa  ide/  gagasan,  kritik,  saran,  serta  bantuan.  Disisi  lain  juga terus dijalin kerjasama dengan akademisi hingga pihak-pihak swasta untuk pembenahan  administrasi  hingga  manajemen  BUMDes  sebagai  lembaga pelaksana ditingkat Desa. Adanya feedback yang diberikan oleh pihak terkait
tersebut  termasuk  masyarakat  adalah  salah  satu  hal  yang  mengantarkan program One  Village  One  Product (OVOP) menuju  perkembangan  dan keberhasilannya.  Mengingat feedback tersebut  dapat  dijadikan  masukan program  kedepan,  karena  masyarakat yang tahu persis keadaan dan kondisi serta  kebutuhan  dilapangan.  Program  OVOP  yang  telah  dilaksanakan, memerlukan  monitoring  dan  evaluasi  untuk  perbaikan  pelaksanaan  kegiatan selanjutnya  (Indana  &  Sukidjo,  2020).  Gambar  1  menjelaskan  tentang  model kelembagaan OVOP.
Gambar  1:  Model  Pelembagaan Program One  Village  One  Product (OVOP)  yang disarankan.

## Empowerment (Pemberdayaan) Masyarakat.
Empowerment  atau  Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa.  Sasaran  dalam  program  pemberdayaan  masyarakat  ini  mencakup semua bidang.
Merujuk pada “Keterlibatan masyarakat” hasil analisis yaitu: bahwa kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan rapat  desa.  Merujuk  pada  keterangan  yang  disampaikan  oleh  Informan diatas, dalam proses penyusunan program dan kegiatan yang diaksanakan di Desa Sadengrejo, secara umum tingkat partisipasi warga sangat tinggi, yang diwudjudkan dalam bentuk antusiasme dan semangat menghadiri dan
mengikuti  kegiatan  rapat  atau  pertemuan  warga  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  desa,  baik  dalam  rangka  membahas  tentang  penyusunan program  dan  kegiatan,  musrenbang  desa,  maupun  musyawarah  desa lainya.
Menurut sumaryadi (2010) beberapa kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan  masyarakat  berasal  dari:  a).  Kepribadian  individu; kestabilan (homeostatis), kebiasaan (habit), seleksi  ingatan  dan  persepsi (selective perception and retention) , ketergantungan (dependence) , super- ego yang terlalu kuat cenderung membuat seseorang tidak mau menerima pembaharuan,  dan  rasa  tak  percaya  diri (self-distrust) ,  b).  Sistem  sosial; kesepakatan terhadap norma tertentu (conformity tonorms) , yang mengikat sebagian  anggota  masyarakat  pada  suatu  komonitas  tertentu,  kesatuan dan  kepaduan  sistem  dan  budaya (systemic  and  cultural  coherence) , kelompok  kepentingan (vesied  interest) ,  hal  yang  bersifat  sakral
(sacrosanct), dan penolakan terhadap orang luar (rejection of outsiders).

## Program One Village One Product (OVOP) di Desa Sadengrejo
Dalam  rangka  mewujudkan  industrialisasi  desa,  pemerintah melaksanakan  program  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dengan meningkatkan  pendapatan  masyarakat  melalui  kegiatan-kegiatan  usaha produktif.  Salah  satu  kegiatan  tersebut  dilakukan  dengan  meningkatkan nilai produk-produk unggulan daerah yang memiliki peluang pasar di pasar domestik  maupun  ekspor.  Program One  Village  One  Product (OVOP) merupakan  suatu  program  integratif  yang  berupaya  dalam  meningkatkan kesadaran  masyarakat  terhadap  potensi  dan  kekayaan  daerah, meningkatkan  pendapatan  para  pelaku  usaha  dan  masyarakat,  dan sekaligus  meningkatkan  rasa  percaya  diri  terhadap  kemampuan  yang dimiliki  masyarakat  dan  daerahnya.  Sumber  daya  alam  ataupun  produk budaya  lokal  serta  produk  khas  lokal  yang  telah  dilakukan  secara  turun temurun  dapat  digali  dan  dikembangkan  untuk  menghasilkan  produk bernilai tambah tinggi yang memiliki potensi pasar maupun ekspor.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Program One  Village  One  Product (OVOP)  merupakan  program dengan menggunakan pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah  untuk  menghasilkan  satu  produk  kelas  global  yang  unik  khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Melalui pemberdayaan masyarakat  setempat,  penggalian  dan  pengembangan  potensi  lokal  ini dapat memunculkan ekonomi kreatif yang dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat. One Village One Product (OVOP) sebagai salah satu program pemberdayaan,  sangat  sejalan  dengan  pola  pemberdayaan  yang dikembangkan di Desa Sadengrejo, dengan potensi wilayah dan partisipasi masyarakatnya,  Desa  Sadengrejo  telah  melaksanakan  tahapan-tahapan konsep program One Village One Product (OVOP).  Model pelembagaan
yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  OVOP adalah  kombinasi  antara buttom up dan top down, meskipun feedback belum berjalan secara efektif.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian telah diketahui bahwasan program One Village  One  Product (OVOP)  memang  belum  cukup  dikenal  oleh masyarakat Desa Sadengrejo.  Namun, untuk lebih memperbaiki perjalanan program yang telah ada dan dapat menjadi masukan bagi keberhasilan One Village  One  Product (OVOP) secara  berkelanjutan,  maka:  1)  Model  yang dibangun  oleh  peneliti  diharapkan  dapat  sebagai  rekomendasi  program One  Village  One  Product (OVOP) di Desa  Sadengrejo.  2)  Sosialisasi program harus terus dijalankan oleh pemerintah desa dikarenakan program One Village One Product (OVOP) masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.  3)  Penguatan  kelembagaan  sangat  diperlukan  untuk  dapat menjalankan program One Village One Product (OVOP). Organisasi harus dapat  melembaga  dalam  kehidupan  masyarakatnya.  Artinya,  seluruh komponen organisasi tersebut mengerti terhadap kondisi yang ada dalam BUMDes, jadi pemahaman tidak bisa hanya sebatas pada pemimpin namun seluruh  komponen  yang  ada  di  dalamnya.4)  adanya  feedback  dalam pelaksanaan program.

## DAFTAR PUSTAKA
Anh,  N.  T.  (2013).  One  Village  One  Product  (OVOP)  in  Japan  to  One Tambon One Product (OTOP) in Thailand: Lessons for Grass Root Development  in  Developing  Countries. Journal  of  Social  and Development Sciences , 4 (12), 529 –537.
https://doi.org/10.22610/jsds.v4i12.794
Arin  Widiyanti.  (2018).  Human  capital  as  an  engine  of  economic development. Jurnal Litbang Sukowati , 1 (2), 80 –94.
Azizah, N., & Kriswibowo, A. (2020). One Village One Brand for Sustainable Rural Economic Development: A Three Stream Perspective. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan , 8 (1), 96 –105.
https://doi.org/10.14710/jwl.8.1.96-105
Denpaiboon, C., & Amatasawatdee, K. (2012). Similarity and Difference of One Village One Product (OVOP) for Rural Development Strategy in Japan and Thailand. Japanese Studies Journal Special Issue , 29 (2), 52 –62.
Gardebroek, C.1 and Hernandez, M. . (n.d.). This document is discoverable and free to researchers across the globe due to the work of AgEcon Search  .  Help  ensure  our  sustainability  .  Modelling  Outcomes  and Assessing Market .
Hadi, S., Wasahua, O., & Masri, Z. A. (2017). Metode Analisis SWOT dalam Pelaksanaan One Village One Product Agribisnis Holtikultura (Studi Kasus di Koperasi Mitra Tani Parahyangan Cianjur). JABE (Journal of Applied Business and Economic) , 4 (2), 159.
https://doi.org/10.30998/jabe.v4i2.2143
Indana,  Z.,  &  Sukidjo,  S.  (2020).  Evaluation  the  Implementation  of  One Village One Product Program as Empowerment Efforts on SME’S to
Develop  Superior  Regional  Products. International  Journal  of Multicultural and Multireligious Understanding , 7 (9), 255. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i9.1966
Lubis, M. Z. M. (2018). Prospek Destinasi Wisata Halal Berbasis Ovop (One Village One Product). Jurnal Kajian Ekonomi Islam , 3 (1), 30 –47. J. Moleong, Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: osda Ndione,  J.  S.,  &  Suzuki,  K.  (2019).  Beyond  the  One  Village  One  Product (OVOP)  Concept  through  Design  Thinking  Approach. International Journal of Education and Research , 7 (4), 143 –156.
Ngugi,  J.  N.,  &  Bwisa,  H.  (2013).  Factors  Influencing  Growth  of  Group Owned Small and Medium Enterprises: A Case of One Village One Product  Enterprises. International  Journal  of  Education  and
Research , 1 (8), 1 –14. http://www.ijern.com/journal/August- 2013/44.pdf
Nurunnisha, G. A., & Saudi, M. H. M. (2019). Proposed brand leverage with one  village  one  product  (OVOP)  approach  case  study:  Kalua  in Ciwidey. Journal  of  Advanced  Research  in  Dynamical  and  Control Systems , 11 (3), 815 –825.
Purnama, I. K. E., Ariastita, P. G. A., Handayeni, K. D. M. E., & Nugroho, S. M.  S.  (2019).  Penerapan  E-Commerce  Untuk  Penguatan  UMKM
Berbasis  Konsep  One  Village  One  Product  di  Kabupaten Karangasem. Sewagati , 2 (2), 85 –90.
https://doi.org/10.12962/j26139960.v2i2.4612
Schumann, F. R. (2016). A Study of One Village One Product (OVOP) and Workforce Development: Lessons for Engaging Rural Communities around the World. Journal of International OVOP Policy , 671 , 1 –23. Smith,  N.  R.  (2019).  One  village,  one  product:  Agro-industrial  village corporatism  in  contemporary  China. Journal  of  Agrarian  Change , 19 (2), 249 –269. https://doi.org/10.1111/joac.12301
Son, K. (2010). The start of a new program in a local government: The case of  one  village  one  product  movement  in  Oita. Journal  of  Policy Science , 5 . https://core.ac.uk/download/pdf/60547961.pdf Sun, X., Zhan, L., Yang, Z., Liu, B., Li, C., & Zhu, L. (2015). Evaluation on the  “one  village  one  product”  economic  development  benefit  of chengdu  Shuangliu  County  based  on  entropy  weight  TOPSIS method. Advance Journal of Food Science and Technology , 9 (10), 749 –754. https://doi.org/10.19026/ajfst.9.1653
Susanti,  R.,  Alfiah,  F.,  Lestari,  M.  D.,  Rahmaini,  A.,  &  Tauhid,  R.  (2022). Community Empowerment Through One Village One Product Based On  Local  Potential  Of  Bukit  Payung  Village  Pemberdayaan Masyarakat Melalui One Village One Product Berbasis Potensi Lokal Desa Bukit Payung . 2 (3).
Xujin,  P.,  &  Li,  J.  (2013).  The  analysis  of  peasant  households’  collective brand  maintenance  behavior  in  the  “one  village,  one  product” program  of  China. Procedia  Computer  Science , 17 ,  770 –780. https://doi.org/10.1016/j.procs.2013.05.099