## PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN ADMINISTRASI DALAM PEMBERIAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN OA TERHADAP PNBP DI BIDANG KEIMIGRASIAN
(STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR)
P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592
https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/367
DOI: 10.52617/jikk.v5i2.367

## Eko Prianif
Email: eprianif@gmail.com
Program Studi Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan

## ABSTRACT
As one of financial sources of national development in achieving the goals of the nation towards a just and prosperous society, the management of Non-Tax Revenue (PNBP) must be optimized. If the management of PNBP is not optimal, the contribution to the national budget will also not be  optimal.  PNBP  is one  element  of  national  revenue  that is  included  in  the  APBN  structure. PNBP  is  designed in  the  context  of  the implementation  of  government  duties  and functions in regulation, service, public protection, and management of national assets including the use of natural resources. The Ministry of Law and Human Rights through the Directorate General of Immigration  is  one  of  the  frontlines  in  increasing  the  national  revenue  from  PNBP  through services to the community, both Indonesian Citizens (WNI) and Foreign Citizens (OA) by issuing the  Immigration  Residence  Permits.  It  is  inevitable  that  the  misuse  of  Residence  Permit  in Indonesia  still  occurs.  Referring  to  this  situation,  it  should  be  overcome  by  carrying  out immigration  operations  on  the  activities  of  foreigners  in  Indonesia.  It  must  be  ensured  that foreigners who stay in Indonesia must obey their residence permits conditions, and otherwise, there should be pre-empting measures to prevent the infringments.
Keywords: Law Enforcement, Non-Tax State Revenue (PNBP)

## ABSTRAK
Sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus  dioptimalkan  dalam  pengelolaanya.  Karena  jika  pengelolaan  PNBP  masih  kurang dioptimalkan maka kontribusinya terhadap anggaran negara kurang maksimal. PNBP merupakan salah satu unsur penerimaan negara yang masuk di dalam struktur APBN. PNBP timbul karena adanya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pengaturan, pelayanan, perlindungan masyarakat  serta  pengelolaan  kekayaan  negara  termasuk  pemanfaatan  sumber  daya  alam. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan salah satu ujung tombak dalam meningkatkan penghasilan Negara dari PNBP melalui pelayanan kepada  masyarakat  baik  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  maupun  Warga  Negara  Asing  (OA) melalui pemberian Izin Keimigrasian. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian Izin Tinggal di Indonesia  masih  terdapat  banyak  penyalahgunaan.  Hal  ini  tentunya  harus  bisa  diatasi  salah satunya  dengan  melaksanakan  pengawasan  keimigrasian  terhadap  kegiatan  orang  asing  di Indonesia harus bisa dipastikan bahwa sudah sesuai dengan izin tinggal yang diberikan, dan jika kegiatan Warga Negara Asing tersebut tidak sesuai dengan maksud dan pemberian izin tinggalnya di Indonesia maka harus dilakukan upaya preventif agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.

## Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum dan itu tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945  yang  berbunyi  “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Secara  umum  negara hukum memberikan seluruh kepercayaaan kepada kuasa negara melalui proses hukum yang dianggap baik dan sifatnya adil bagi seluruh bagian negara Indonesia, mulai dari rakyat hingga pihak pemerintahan yang memiliki jabatan pada kekuasaan negara. Setelah meninjau bentuk negara hukum Indonesia yang telah disebutkan pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
PNBP  merupakan  salah  satu  saluran  yang  memberikan  penghasilan  kepada Negara yang selanjutnya akan dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan dalam mencapai  kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat.  Didalam  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 PNBP adalah seluruh penerimaan pusat yang tidak  berasal  dari  pendapatan  perpajakan  antara  lain  sumber  daya  alam,  bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pendapatan negara bukan pajak lainnya.
Secara umum Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah semua pendapatan pusat dengan  nama  dan  bentuk  apapun  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  di  luar  pendapatan perpajakan, bea cukai, dan migas baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang  meliputi  pendapatan  fungsional  dan  pendapatan  umum  yang  berada  dalam pengurusan  dinas/Lembaga.  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  sebagai  Instansi  pemerintah yang  menghasilkan  penghasilan  Negara  dari  sektor  non  pajak  tersebut  juga  telah menyumbang  kepada  pendapatan  negara  yang  tidak  sedikit.  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah pendapatan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Jakarta  Timur  sebagai  kepanjangan  tangan  dari Direktorat  Jenderal  Imigrasi  mempunyai  tugas  untuk  memberikan  pelayanan Keimigrasian bagi Warga Negara Asing atau  Orang Asing (OA) yang mengajukan Izin Tinggal  Kunjungan  di  wilayah  kerja  Jakarta  Timur.  Selain  mengemban  tugas  sebagai pemberi  izin  tinggal  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Jakarta  Timur  juga  berkewajiban menyetorkan  PNBP  kepada  Negara  atas  hasil  dari  pemberian  Izin  Tinggal  Kunjungan yang diberikan kepada OA.
Dalam  prakteknya  OA  yang  telah  mendapatkan  Izin  Tinggal  Kunjungan  tidak selalu menggunakan izin tinggalnya sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggal tersebut karena  masih  ada  indikasi  terjadi  pelanggaran  penyalahgunaan  izin  tinggal  oleh  OA tersebut.  Menghadapi  hal  tersebut  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Jakarta  Timur  harus melakukan pengawasan terhadap OA yang telah mendapatkan izin tinggal kunjungan dan segera melakukan tindakan agar pelanggaran dapat diatasi dan diminimalisir sehingga penghasilan Negara dari PNBP penerbitan izin tinggal sesuai dengan tujuan kemanfaatan hukum  dan  keadilan  hukum.  Namun  demikian  pengawasan  tersebut  juga  harus  sesuai dengan semangat pengawasan untuk mengembalikan manfaat dari pemberian izin tinggal kunjungan  kepada  Negara  bukan  untuk  keuntungan  pribadi  OA  ataupun  keuntungan pribadi oknum petugas.
Pengawasan lalu-lintas dan keberadaannya OA di Indonesia merupakan hal yang memerlukan perhatian khusus mengingat semakin hari semakin banyak OA memasuki wilayah Indonesia mengadu keberuntungan di negara Indonesia. Kegiatan para pendatang asing tersebut harus senantiasa diawasi baik oleh pemerintah maupun masyarakat luas. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur yang memiliki tugas dan wewenang terhadap keberadaan OA di wilayah Jakarta Timur harus mampu memastikan bahwa Izin Tinggal yang telah diberikan kepada orang asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian Izin Tinggal bagi OA di Indonesia haruslah tetap berdasarkan prinsip Selective Policy yakni memilah setiap warga negara asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia,  hanya  orang  asing  yang  memberikan  manfaat  serta  tidak membahayakan  keamanan  dan  ketertiban  umum  yang  akan  diperbolehkan  masuk  dan berada  di  wilayah  Negara Indonesia.  Warga  Negara  Asing  yang  telah  diberikan  Izin Tinggal di Indonesia harus tetap diawasi dalam kegiatan mereka, karena dengan luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya OA yang telah mendapatkan Izin Tinggal tetap terdapat pula  potensi  mereka  melakukan  hal-hal  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung merugikan Negara.
Menurut  Jeremy  Bentham,  tujuan  hukum  adalah  memberikan  kemanfaatan  dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat.  Dengan konsep meletakkan  kemanfaatan  sebagai  tujuan  utama  hukum.  Ukurannya  adalah  kebahagian yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagian kepada  manusia  atau  tidak.  Manfaat  hukum  diartikan  sama  sebagai  kebahagiaan
( happiness). Begitu pula dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur yang menjadi pengawal tegaknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, harus dapat  dipastikan  bahwa  Undang-undang  Keimigrasian  dapat  memberikan  manfaat terhadap kebahagiaan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat.
OA yang mendapatkan Izin Tinggal di Indonesia membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan kepada negara dan selanjutnya akan dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur melaksanakan pengawasan terhadap warga Negara Asing  yang  mengajukan  permohonan  Izin  Tinggal  dari  awal  pengajuan  izin  tinggal, proses pemberian izin tinggal hingga setelah mendapatkan izin tinggal dan aktivitasnya dalam menggunakan izin tinggal tersebut.
Bentuk pengawasan ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari fungsi keimigrasian yang merupakan salah satunya yang sangat strategis untuk mengurangi akibat negative dari semua orang asing mulai dari masuk, selama, dan melakukan aktivitas di Indonesia hingga  keluar. 1 Orang  asing  yang  berada  di  Indonesia  yang  akan  melakukan  kegiatan berupa aktifitas haruslah sesuai dengan tujuan kedatangannya di Indonesia.
Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian:
“Pengawasan  Keimigrasian  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  untuk mengumpulkan,  mengolah  serta  menyajikan  data  dan  informasi  keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang keimigrasian”
Dalam  melakukan  kegiatan  pengawasan  keimigrasian,  dilakukan  pengawasan tentang aktifitasnya di Indonesia, apakah masih sesuai dengan aturan yang berlaku atau aktifitas lain yang tergolong dalam pelanggaran yang merugikan Indonesia, baik rakyat dan pemerintah atau dalam hal ini yang tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggal yang dipunya. Karenanya untuk dapat melakukan deteksi dan pencegahan, diperlukan suatu bentuk pengawasan yang tersistem, dan terpadu. 2
1 Agung Sampurno, Keimigrasian Di Wilayah Perbatasan, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2007, hlm. iii.
2 Moh.Arif, Komentar Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pemerintah, Jakarta: N.V. Tjengkir Mas, 1997, hlm. 69.
Dalam  operasional  hukum  keimigrasian  ditegakkan  menggunakan  2  (dua)  cara yaitu dengan mekanisme non yudisial yang lebih dikenal dengan Tindakan Administratif Keimigrasian  (TAK)  dan  mekanisme  yudisial  yeng  disebut  penyidikan  (Pro  Justisia). Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  Pasal  1  ayat  (31)  yang  menyatakan  bahwa  sanksi administratif  yang  ditetapkan  Pejabat  Imigrasi  terhadap  orang  asing  di  luar  proses peradilan.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian,  Pasal  75  ayat  (1) menentukan alasan tindakan (administrasi) keimigrasian bahwa apabila orang asing yang berada  di  wilayah  Indonesia  yang  melakukan  kegiatan  berbahaya  dan  patut  diduga membahayakan  keamanan  dan  ketertiban  umum  atau  tidak  menghormati  atau  tidak menaati peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan pertimbangan diatas untuk mengetahui bahwa pemberian Izin Tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur kepada Warga Negara Asing sudah sesuai dengan kebijakan selektif (selective policy), peneliti melakukan penelitian mengenai permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana  Penegakan  Hukum  atas  penyalahgunaan  Izin  Tinggal  Kunjungan (ITK) oleh Warga Negara Asing yang melanggar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian?
2. Bagaimana  Penerapan  Keadilan  Hukum  atas  kerugian  negara  dari  Pemasukan Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  hasil  dari  penyalahgunaan  Izin  Tinggal  yang diberikan kepada Warga Negara Asing (OA)?

## 2. METODE
Tulisan  ini  mempunyai  tujuan  untuk  menemukan  karakteristik  dengan  metode penelitian hukum normatif dengan obyek yang diteliti adalah tentang asas dan prinsip hukum dari ahli hukum dalam sebuah pengamatan empiris di lapangan, yaitu khusunya di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur. Metode yang dipilih untuk menganalisa data adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengolah data yang berasal dari hukum primer, bahan hukum sekunder yang dikemudian disajikan dengan bentuk tulisan deskriptif dalam penggambaran kenyataan sebenarnya atau istilah empiris.

## 3. RISET
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “pasti” berarti sudah tetap atau tidak boleh tidak. Kepastian dari Hukum tersebut menjadi salah satu ciri khusus dan melekat dari sebuah sistem hukum yang ada. Hukum dibuat dan dirancang dalam rangka mengatur  sesuatu  agar  berjalan  sesuai  dengan  tujuan  hukum  tersebut,  hukum  harus mampu  menyajikan  kepastian-kepastian  setelah  diberlakukannya  hukum  itu  sendiri. Hukum  tanpa  nilai  kepastian  sudah  pasti  tidak  dapat  dipakai  sebagai  pedoman  dalam perilaku setiap manusia. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum,  karena  keteraturan  merupakan  inti  dari  kepastian  itu  sendiri.  Keteraturan menyebabkan  orang  dapat  hidup  secara  pasti  sehingga  dapat  melakukan  kegiatan- kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.
Gustav Radbruch mengemukakan kepastian hukum adalah “Scherkeit des Rechts selbst” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum yaitu: 3

## 1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan
(gesetzliches Recht).
2. Hukum  didasarkan  kepada  fakta (Tatsachen ),  bukan  didasarkan  kepada sebuah  rumusan  tentang  penilaian  yang  nantinya  dilakukan  oleh  hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa  fakta  tersebut  haruslah  dirumuskan  secara  jelas  guna  menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah atau mudah diubah. Hal ini bermakna  bahwa  Hukum  Positif  menjadi  landasan  hukum  jangka  Panjang
3 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 292.
sehingga  didapat  suatu  Kepastian  Hukum  terhadap  berbagai  permasalahan yang timbul.
Pendapat  Gustav  Radbruch  tersebut  didasarkan  pada  pandangannya  bahwa kepastian  hukum  adalah  kepastian  tentang  hukum  itu  sendiri.  Kepastian  hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya  tersebut,  maka  Gustav  Radbruch  berpendapat  bahwa  hukum  positif  yang mengatur  kepentingan-kepentingan  manusia  dalam  masyarakat  harus  selalu  ditaati meskipun harus diakui bahwa hukum positif itu dinilai kurang adil.

## 3.1. PNBP KEIMIGRASIAN
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat turut serta dalam menyumbang  pemasukan  Negara  dari  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  bersifat fungsional  yaitu  penerimaan  yang  berasal  dari  hasil  pungutan  kementerian negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam  melaksanakan  fungsi  pelayanan  kepada  masyarakat.  Dalam  hal  ini  Direktorat Jenderal  Imigrasi  menjadi  salah  satu  ujung  tombak  dalam  menarik  dana  tersebut  dari pelayanan keimigrasian yang dilaksanakan di setiap Kantor Imigrasi, Pos Lintas Batas, Pelabuhan, bandara dan perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. PNBP yang  di  himpun  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  bersumber  dari  Warga  Negara  Indonesia serta  Warga  Negara  Asing  yang  telah  ditentukan  tarifnya  oleh  Peraturan  Menteri Keuangan.
Direktorat  Jenderal  Imigrasi  sebagai  ujung  tombak  pemasukan  negara  melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak terus berinovasi dalam menghasilkan pemasukan negara tersebut  dengan  pelayanannya.  Imigrasi  melansir  Pendapatan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP)  sebesar  Rp  3  triliun  dalam  kurun  Januari-Oktober  2022.  Jumlah  ini  masih meningkat karena masih ada 2 bulan lagi tahun 2022. Pendapatan ini bisa jadi merupakan rekor terbesar dalam sejarah keimigrasian. 4
4 https://news.detik.com/berita/d-6370658/setor-kas-negara-rp-3-triliun-pnbp-imigrasi-tembus-rekor- sejarah diakses pada 12 Novemver 2022.
"Hingga awal awal Oktober 2022, Ditjen Imigrasi telah menyetorkan PNBP sebesar Rp 3.033.770.445.101,00,"  kata  Plt  Dirjen  Imigrasi  Prof  Widodo  Ekatjahjana  dalam keterangannya  kepada  wartawan,  Rabu  (26/10/2022).  Jumlah  di  atas  masih  akan meningkat  karena  masih  ada  event  KTT  G20  dan  peak  season  liburan  akhir  tahun. Berdasarkan Laporan PNBP Keimigrasian Dirjen Imigrasi, angka Rp 3 triliun merupakan rekor sejarah keimigrasian.
Berikut ini PNBP Imigrasi dari tahun ke tahun:
2014 sebesar Rp 2,9 triliun 2015 sebesar Rp 2,6 triliun 2016 sebesar Rp 1,86 triliun 2017 sebesar Rp 1,87 triliun 2018 sebesar Rp 2,1 triliun 2019 sebesar Rp 2,5 triliun 2020 memasuki pandemi, pergerakan manusia dunia terhenti 2021 memasuki pandemi, pergerakan manusia dunia terhenti 2022 kurun Januari-awal Oktober awal sebesar Rp 3 triliun.
Dari data diatas dapat dapat dilihat bahwa PNBP dari bidang Keimigrasian harus mendapat perhatian khusus karena menjadi salah satu penyumbang pemasukan negara yang  sangat  besar,  karenanya  maka  harus  segera  diperiksa  secara  mendalam  segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan keimigrasian agar pemasukan negara dapat dioptimalkan.  Begitu  pula  dengan  pelanggaran-pelanggaran  yang  menyebabkan terganggunya pemasukan negara agar segera bisa diatasi demi tercapainya kemakmuran rakyat sesuai amanan Undang-undang Dasar 1945.

## 3.2.PEMBERIAN  IZIN  TINGGAL  PADA  KANTOR  IMIGRASI  KELAS  I  TPI JAKARTA TIMUR
Izin Tinggal kunjungan merupakan jenis-jenis dari Izin Tinggal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 48:
(1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal (2) Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya (3) Izin Tinggal sebagaimana dimakasud pada ayat (1) terdiri atas:
a) Izin Tinggal diplomatik
b) Izin Tinggal dinas
c) Izin Tinggal kunjungan
d) Izin Tinggal terbatas
e) Izin Tinggal tetap
Dari  pengumpulan  penelitian  lapangan  didapatkan  data  pelayanan  Izin  Tinggal Kunjungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur sebagai berikut:
Tabel 1.1. Pemberian dan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan 2019-2022
KEGIATAN PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 s.d Oktober 2022 1. Sosial / keluarga 108 198 98 152 2. Pembicaraan bisnis 3789 3299 2365 3153 3. Pelatihan - - - - 4. Visa On Arrival (VOA) 1405 1354 987 1765 5. Pelajar / mahasiswa 36 42 45 51 6. Ceramah - - - - 7. mengikuti rapat - - - - 8. Anak ikut orang tua - - - - Jumlah 5338 4893 3495 5121
Selain Izin Tinggal Kunjungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur menerbitkan Izin Tinggal Terbatas (ITS) baik untuk bekerja maupun tidak untuk bekerja dengan data penerbitan sebagai berikut:
Tabel 1.2. Penerbitan Izin Tinggal Terbatas tahun 2019-2022
KARTU IZIN TINGGAL TERBATAS (KITAS) Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 s.d Oktober 2022 1. ITAS pertama kali 212 397 425 466 2. Pertama 2 tahun 75 92 101 95 3. Pertama 16 bulan 42 85 87 74 4. Perpanjangan 704 998 1154 1004 5. Perpanjangan 6 bulan 54 74 99 88
6. Perpanjangan 2 Tahun 28 12 32 21 7. Duplikat 0 0 0 0 Jumlah 1121 1658 1898 1748
Selain daripada itu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur menerbitkan Izin Tinggal Tetap (ITAP) adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk menetap dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. Izin Tinggal Tetap memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali bagi Orang Asing yang berstatus sebagai suami/istri dan anak yang lahir di Indonesia dari pemegang ITAP. Masa berlaku Izin Tinggal Tetap Orang Asing pada kategori tersebut menyesuaikan dengan induknya. Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas yang telah tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya lima  tahun berturut-turut terhitung  sejak tanggal  diberikannya Izin  Tinggal Terbatas.  Jadi Izin  Tinggal  Tetap diperoleh  sebagai alih status dari izin Tinggal Terbatas. Izin Tinggal Tetap yang telah diterbitkan adalah:
Tabel 1.3. Penerbitan Izin Tinggal Tetap (KITAP) tahun 2019-2022 KARTU IZIN TINGGAL TETAP (KITAP) Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 s.d Oktober 2022 1. Kitap pertama kali 13 11 19 15 2. Perpanjangan 6 8 9 3 3. Duplikat 24 19 29 11 4. Pelaporan Itap Ke-1 112 114 139 96 Jumlah 155 152 196 125
Dari jumlah Izin Tinggal yang yang diberikan kepada OA oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI  Jakarta  Timur  didapat  perbandingan  izin  tinggal  yang  diberikan  seperti  terlihat dibawah ini:
Tabel 1.4. Perbandingan Penerbitan Izin Tinggal Tahun 2019-2022
IZIN TINGGAL 2019 2020 2021 2022 s.d Oktober 2B Izin Tinggal Kunjungan (ITK) 5338 4893 3495 5121 2C Izin  Tinggal  Terbatas (ITAS) 1121 1658 1898 1748 2D Izin  Tinggal  Tetap (ITAP) 155 152 196 125

## 3.4.PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN
Sektor  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)  yang  bekerja  pada  perusahaan-perusahaan Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  adalah  tergolong  pelanggaran  yang  paling  banyak dilakukan. Hal ini disebabkan oleh terikatnya Indonesia sebagai penandatangan berbagai perjanjian internasional sehingga pemerintah harus memberikan kemudahan dalam dua hal diatas. Untuk itu diperlukan keseriusan dalam melakukan kegiatan pengawasan orang asing tersebut agar tetap membawa manfaat yang diharapkan seperti pengolahan Sumber Daya Alam dan percepatan pembangunan Indonesia.
Sama halnya dengan kebijakan pemerintah Indonesia untuk memudahkan orang asing yang bertujuan wisata dalam rangka peningkatan devisa negara. Bentuk kegiatan pengawasan  yang  tersistem  dengan  baik  dan  terpadu  patut  dilakukan  sebagai  upaya pencegahan dan penindakan bagi penyalahgunaan kemudahan ini yang digunakan untuk bekerja atau berstatus TKA di PMA.

## 3.5.PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN
Penegakan hukum terhadap OA yang menyalahgunakan Izin tinggal dalam hal ini melanggar administratif keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur  dilaksanakan  berdasarkan  Undang-undang  No.  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian  dan  Peraturan  Pemerintah  No  31  Tahun  2013  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penegakan hukum
merupakan proses dilakukannya upaya untuk menegakkan fungsi norma-norma hukum secara nyata agar pedoman perilaku dalam norma-norma kehidupan dalam masyarakat dapat  terlihat  dengan  jelas.  Dengan  tegaknya  hukum  yang  dilakukan  dengan  baik, menghasilkan penghormatan dan penghargaan oleh bangsa lain terhadap Indonesia.
Tindakan administratif keimigrasian, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat (31) yaitu Tindakan administratif yang ditetapkan  Pejabat  Imigrasi  terhadap  orang  asing  di  luar  proses  peradilan.  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 75 ayat (1) menentukan alasan Tindakan administratif keimigrasian bahwa apabila orang asing yang berada di wilayah Indonesia  yang  melakukan  kegiatan  berbahaya  dan  patut  diduga  membahayakan keamanan  dan  ketertiban  umum  atau  tidak  menghormati  atau  tidak  menaati  peraturan perundang-undangan. Sementara Pasal 75 ayat (2) menjelaskan, Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. pencantuman dalam     daftar     Pencegahan      atau Penangkalan;
2. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
3. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
4. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
5. pengenaan biaya beban; dan/atau
6. Deportasi dari Wilayah Indonesia.
Dari hal tersebut diatas, orang asing yang dipaksa dikeluarkan dari Indonesia atau Deportasi menjadi sebuah Tindakan yang paling banyak digunakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran.

## 4. RESULT

## 4.1.Evaluasi Konsepsi Pengaturan Ratio Legis
Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  menyebutkan  bahwa  “Indonesia  adalah  negara hukum” , negara dengan prinsip negara hukum. Dalam konsep negara hukum ini maka negara selalu menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan adegium terkenal yang berbunyi “the states not governed by men,
but by law”. Karenanya pembentukan sebuah hukum didalam sebuah negara merupakan faktor  yang  paling  penting  dalam  jalannya  sebuah  pemerintahan  karena  hukum  itulah yang nantinya akan menjadi batasan-batasan apa yang diperbolehkan dan ataupun apa yang tidak diperbolehkan. Panglima dalam kehidupan bernegara adalah Hukum, bukan politik bukan pula ekonomi.
Sebuah aturan hukum tidak dibuat atas kehendak penguasa dari negara, namun dari  sebuah  capaian  kesamaan  keinginan  antara  pemerintah  dengan  rakyatnya.  Tetapi para  wakil  rakyat  tidak  boleh  mencederai  kepercayaan  rakyat  dengan  melahirkan peratutran yang hanya mementingkan keperluan kekuasaan semata. Peraturan haruslah adil dengan seadil-adilnya baik bagi kemakmuran rakyat maupun kepentingan penguasa untuk mengatur jalannya pemerintahan secara optimal.
Ratio legis merupakan buah pemikiran hukum yang lahir dari naluri akal sehat yang  menyebabkan  lahirnya  dari  Hukum  Keimigrasian  Indonesia.  Keimigrasian merupakan  bagian  dari  perwujudan  pelaksanaan  penegakan  kedaulatan  atas  Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011  tentang  Keimigrasian  yang  berbunyi  “Keimigrasian  adalah  hal  ihwal  lalu  lintas orang  yang  masuk  atau  keluar  Wilayah  Indonesia  serta  pengawasannya  dalam  rangka menjag a  tegaknya  kedaulatan  negara”.  Disini  sangat  jelas  diterangkan  bahwa  undang - undang Keimigrasian dibentuk dalam rangka tegaknya kedaulatan negara dan semakin dikuatkan dengan fungsi keimigrasian pada pasal 1 ayat (3) bahwa “Fungsi Keimigrasian adalah  bagian  dari  urusan  pemerintahan  negara  dalam  memberikan  pelayanan Keimigrasian,  penegakan  hukum,  keamanan  negara,  dan  fasilitator  pembangunan kesejahteraan masyarakat”.
Sebagai  fasilitator  pembangunan  kesejahteraan  masyarakat  maka  kebijakan keimigrasian  harus  menitik  beratkan  tujuannya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat walaupun harus tetap adil bagi warga negara lain yang berada di Indonesia dengan bermacam-macam keperluannya.

## 4.2. Pengawasan Warga Negara Asing Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur
Pengawasan terhadap lalu lintas manusia merupakan salah satu fungsi keimigrasian yang  diemban  dan  menjadi  bagian  yang  penting  serta  strategis  dalam  rangka
meminimalisasikan dampak negatif dari kedatangan orang asing sejak masuk, berada, dan melakukan  kegiatan  di  Indonesia  hingga  keluar  wilayah  Indonesia  dan  sekaligus mempunyai dampak positif dalam menciptakan kesinambungan pembangunan nasional. 5
Aktifitas  dan  kegiatan  orang  asing  haruslah  sesuai  dengan  izin  yang  diberikan  untuk masuk dan tinggal di Indonesia. 6 Untuk itu diperlukan pengawasan yang tersistem dengan baik dan terpadu.
Dari  data  laporan  Pengawasan  dan  Penindakan  Keimigrasian  Kantor  Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur yang berhasil penulis himpun mulai dari Tahun 2019 hingga bulan Oktober 2022 dapat dilihat bahwa terdapat cukup banyak pelanggaran oleh para OA yang telah mendapatkan Izin Tinggal Kunjungan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur, dengan demikian dapat dilihat bahwa pemberian Izin Tinggal Kunjungan yang lebih mudah prosesnya beresiko pula lebih mudah disalahgunakan oleh penerima izin tinggal.

## Tabel 1.5. Penindakan Keimigrasian tahun 2019-2022

## TINDAKAN KEIMIGRASIAN

## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR
Tindakan 2019 2020 2021 2022 s.d Oktober 1.  Detensi 65 46 26 15 2.  Deportasi 80 37 43 26 3.  Izin 1 1 3 0 4.  Pelimpahan ke RUDENIM 16 4 3 0 5.  Pelimpahan ke DITJENIM 0 0 1 0 6.  Pelimpahan ke Kepolisian 0 0 0 1
Penegakan hukum terhadap OA yang menyalahgunakan Izin tinggal dalam hal ini melanggar administratif keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur  dilaksanakan  berdasarkan  Undang-undang  No.  6  Tahun  2011  tentang
5 Agung Sampurno, Keimigrasian Di Wilayah Perbatasan, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2007, hlm. iii.
6 Moh.Arif, Komentar Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pemerintah, Jakarta: N.V. Tjengkir Mas, 1997, hlm. 69.
Keimigrasian  dan  Peraturan  Pemerintah  No  31  Tahun  2013  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk menegakkan fungsi norma-norma hukum secara nyata agar pedoman perilaku dalam norma-norma kehidupan dalam masyarakat dapat  terlihat  dengan  jelas.  Tegaknya  hukum  yang  dengan  tegas  dilakukan  juga menyebabkan  timbulnya  penghormatan  dan  penghargaan  oleh  negara  lain  terkait integritas dan kedaulatan bangsa Indonesia.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 KESIMPULAN
Di  wilayah  Jakarta  Timur  pelanggaran  Izin  Tinggal  Kunjungan  sering  terjadi hanya pada 2 (dua) macam pelanggaran yaitu penyalahgunaan izin tinggal dan melampaui batas  waktu  yang  telah  diberikan (overstay) .  Penyalahgunaan  izin  tinggal  merupakan pelanggaran yang paling banyak terjadi, mengingat pengajuan permohonan izin tinggal kunjungan (ITK) yang sangat mudah dan biaya pengajuannya yang sangat murah maka izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal yang paling banyak diajukan oleh OA ketika mempunyai kepentingan di Jakarta Timur.
1. Penegakan Hukum atas penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) oleh Warga Negara  Asing  yang  melanggar  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian menjadi yang paling banyak dilakukan oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas  I  TPI  Jakarta  Timur.  Hal  tersebut  seharusnya  dapat  menjadi  bahan  untuk menelaah  bagaimana  sebenarnya  kebijakan  pemberian  Izin  Tinggal  Kunjungan kepada  OA  di  Jakarta  Timur  pada  khususnya  dan  di  Indonesia  pada  Umumnya. Apakah  sudah  sesuai  dengan  cita-cita  pembangunan  nasional  bagi  kemakmuran seluruh bangsa Indonesia.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  dilihat  bahwa  penegakan  hukum  di  bidang keimigrasian  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Jakarta  Timur  terdapat  2  (dua)  macam yaitu Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan Izin. Tindakan Administratif Keimigrasian  menjadi  yang  paling  sering  dilakukan  oleh  petugas  karena  memang lebih mudah dilaksanakan, tidak memerlukan proses panjang dan bisa dilaksanakan tanpa banyak memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam Tindakan Administratif  Keimigrasian  dapat  dilihat  bahwa  Tindakan  pendeportasian  atau
pengusiran  paksa  dari  wilayah  Republik  Indonesia  menjadi  yang  paling  sering dilaksanakan. Lain halnya dengan Tindakan Administratif Keimigrasian, Tindakan izin  jarang  dilaksanakan  karena  memerlukan  proses  yang  relatif  lebih  panjang dengan biaya operasional yang lebih tinggi pula. Pada Tindakan Izin petugas harus mampu menemukan bukti-bukti yang kuat jika nanti kasus pelanggaran disidangkan di  meja  hijau.  Perbedaan  Bahasa  juga  menjadi  salah  satu  kendala  dalam melaksanakan Tindakan Izin.
2. Pemberian  Izin  Tinggal  yang  diberikan  kepada  Warga  Negara  Asing  oleh  Kantor Imigrasi  Kelas  I  TPI  Jakarta  Timur  harus  mengacu  pada  optimalnya  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  yang  memiliki  peran  strategis  dalam  mendukung pembiayaan  pembangunan  nasional.  PNBP  yang  menjadi  urat  nadi  pembangunan nasional  harus  didukung  oleh  pengoptimalan  sumber-sumbernya.  Pemberian  Izin Tinggal  Kunjungan  yang  menjadi  salah  satu  sumber  PNBP  harus  mendapatkan perhatian khusus agar kegiatan tersebut memberi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat  Indonesia  atas  hasil  PNBP  sehingga  kebijaksanaan  pemerintah  dalam memberikan Izin Tinggal kepada Warga Negara Asing dapat menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi dan hasilnya harus bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa.

## 1.2 Saran
Indonesia  dengan  segala  kelebihan  dan  kekurangannya  akan  selalu  menjadi magnet  bagi  orang  asing  untuk  datang  dan  mengadu  keberuntungannya.  Kebijakan selective policy sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi sudah sepantasnya dijalankan secara kuat dan maksimal. Indonesia memiliki hak untuk  menentukan  OA  yang  dapat  masuk  ke  Indonesia  agar  tidak  dirugikan  oleh keberadaan orang asing. Pemerintah harus tegas terhadap arus orang asing yang masuk dan  keluar  Indonesia  tanpa  mengesampingkan  rasa  kemanusiaan.  Pengawasan Keimigrasian harus benar-benar dilaksanakan secara ketat mulai pada saat para OA turun dari pesawat dan memasuki Tempat Pemeriksaan Imigrasi, saat mengajukan permohonan hingga setelah mereka mendapatkan Izin Tinggal di Indonesia. Tindakan izin agar lebih diambil  oleh  penegak  hukum  guna  memberikan  kejeraan  yang  lebih  efektif  dan  juga sebagai contoh bagi orang asing pelaku tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang
sama,  karena  penegakan  Hukum  Keimigrasian  haruslah  membangun  citra  pemerintah khususnya  keimigrasian  menjadi  lebih  dihormati  sehingga  OA  yang  akan  melakukan pelanggaran  akan  berpikir  ulang  untuk  melakukan  pelanggaran.  Para  petugas  jangan hanya  mencari  jalan  pintas  yang  mudah  dalam  melaksanakan  penegakan  hukum keimigrasian.  Jika  memang  suatu  pelanggaran  dapat  diajukan  Tindakan  Izin  maka laksanakanlah  dengan  sungguh-sungguh  sehingga  timbul  efek  jera  yang  akan  menjadi contoh bagi OA lainnya.
Dalam  memberikan  izin  tinggal  sebaiknya  dilakukan  penelitian  terlebih  dulu secara  mendalam  tentang  kemungkinan-kemungkinan  yang  akan  terjadi  di  lapangan dengan melibatkan Intelijen Keimigrasian, jika memang memungkinkan diberikan izin tinggal yang lain kepada OA pemohon maka berikanlah izin tinggal yang menyumbang PNBP lebih besar kepada negara. Jika memang terdapat jarak yang jauh antara pemberian Izin  Tinggal  Kunjungan  (ITK)  dan  Izin  Tinggal  Terbatas  (ITAS)  maka  Direktorat Jenderal Imigrasi harus bisa mengeluarkan suatu izin tinggal dengan posisi dan fungsi serta  kemudahan  memperolehnya  berada  antara  ITK  dan  ITAS.  Jika  memungkinkan dalam rangka meningkatkan PNBP penulis mengusulkan agar penjatuhan sanksi kepada OA  yang  menyalahgunakan  Izin  Tinggal  Kunjungan  dapat  membayar  denda  dan selanjutnya memperoleh Izin Tinggal Terbatas sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali,  Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  &  Teori  Peradilan (Judicialprudence)  Termasuk  Undang-Undang  (Legisprudence)  Volume  I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Agung  Sampurno,  Keimigrasian  Di  Wilayah  Perbatasan,  Jakarta:  Direktorat  Jenderal Imigrasi, 2007
Agung  Sampurno,  Keimigrasian  Di  Wilayah  Perbatasan,  Jakarta:  Direktorat  Jenderal Imigrasi, 2007
Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015
John  Rawls,  A  Theory  of  Justice,  Massachusetts:  The  Belknap  Press  of  Harvard University Press, Cambridge, 1971
John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999
Moh.Arif,  Komentar  Undang-Undang  Keimigrasian  Beserta  Peraturan  Pemerintah,
Jakarta: N.V. Tjengkir Mas, 1997
Moh.Arif,  Komentar  Undang-Undang  Keimigrasian  Beserta  Peraturan  Pemerintah, Jakarta: N.V. Tjengkir Mas, 1997
Muhammad  Syukri  Albani  Nasution,  Hukum  dalam  Pendekatan  Filsafat,  Ctk.  Kedua, Kencana, Jakarta, 2017
Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  1997  tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang- undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2013  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Peter  Mahmud  Marzuki,  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2008
Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2000
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian