PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SUBANG (STUDI KASUS PELAYANAN UJI KIR DAN TRAYEK PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUBANG)
Zaenal Hirawan Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Niaga Mahasiswa Program Doktor Universitas Padjadjaran Bandung Universitas Subang
zaenal_hirawan@yahoo.co.id
Abstrak  :  Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  masalah  pelayanan  Ijin  Trayek  dan  Uji KIR yang dimana tingkat kehandalan dalam pemberian layanan masih rendah, institusi belum menerapkan keamanan dengan masih banyaknya pihak ketiga yang menawarkan jasa  perpanjangan  ijin  trayek  dan  uji  KIR  dan  hal  lainnya.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  pelayanan  tidak  tercermin  transparansi.  Hal  ini terlihat  dari  biaya  pelayanan  yang  belum  terbuka  kepada  masyarakat.  Terciptanya akuntabilitas dan ditaatinya peraturan mengenai waktu penerbitan Ijin Trayek dan buku lulus  Uji  KIR.Masih  belum  terciptanya  kondisional  artinya  bahwa  tingkat  konsistensi waktu  kurang  diperhatikan  oleh  aparatur  pemerintah.  Dari  sisi  lain  bahwa  masyarakat mengharapkan  bahwa  pelayanan  yang  cepat,  biaya  dapat  dijangkau  dan  waktu  yang jelas  dalam  memproses  hal  tersebut.  Kondisi-kondisi  seperti  ini  yang  menyebabkan pelayanan  umum  yang  diselenggarakan  oleh  pihak  pemerintah  tidak  berjalan  dengan baik.  Masih  belum  adanya  Partisipatif  yakni  pelayanan  yang  dapat  mendorong  peran serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dengan  memperhatikan aspirasi,  kebutuhan,  dan  harapan  masyarakat.  Masih  belum  terciptanya  Kesamaan  hak yaitu  pelayanan  yang  tidak  melakukan  diskriminasi  dilihat  dari  aspek  apa  pun khususnya  suku,  ras,  agama,  golongan,  status  sosial,  dan  lain-lain.  Dilihat  dari  masih banyaknya  masyarakat  yang  belum  mendapatkan  hak  dalam  pelayanan  ijin  trayek  dan uji  KIR  dari  pemerintah.  Masih  belum  terciptanya  Keseimbangan  hak  dan  kewajiban yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.
Kata Kunci: Pelayanan ijin trayek dan uji KIR
Abtract : This research was done based on service issues and the Route Permit Test KIR that where the level of reliability in the provision of services is still low, the institutions have not implemented a number of security they offer third party services routes and the extension of KIR test and other things. The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. The results showed that the services are not reflected transparency. This is evident from the service charge is not yet open to the public. The creation of accountability and compliance with regulations regarding the issuance of a Route Permit  and pass  book KIR Test.  Still not the creation of  conditional means that the level of consistency less noticed by the government apparatus. From the other side that the public expects that the fast service, the cost can be reached and a clear time to process it. Conditions such as these cause the public service held by the government is
not  going  well.  Participatory  still  lack  the  services  to  encourage  community participation  in  the  implementation  of  public  service  with  the  aspirations,  needs  and expectations of society. Equal rights are still not the creation of the ministry that does not  discriminate  from  the  aspects  of  any  particular  tribe,  race,  religion,  class,  social status,  and  others.  Judging  from  the  number  of  people  who  do  not  get  the  right trajectory license in service and KIR test of the government. Still not the creation of a balance  of  rights  and  obligations  of  the  ministry  that  considers  the  aspect  of  justice between providers and recipients of public services. Keywords : Route Permit ,Public Service

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Penelitian
Angkutan penumpang umum
merupakan  sarana  transportasi  publik yang  menyediakan  jasa  angkutan  orang dan  atau  barang  dengan  kendaraan umum di jalan. Angkutan umum  adalah alat  perhubungan  yang  banyak  diminati oleh  berbagai  lapisan  masyarakat,  baik oleh pelajar, karyawan kantor, pedagang,guru,  dan  banyak  lagi  yang menggunakan  jasa  angkutan  umum  ini untuk mengantar ke tempat yang dituju.
Banyak  jenis  kendaraan  angkutan umum  salah  satunya  adalah  angkutan perkotaan.Angkutan perkotaan
merupakan  salah  satu  jenis  kendaraan angkutan  penumpang  umum  yang  ada di  Kota  Subang.  Angkutan    perkotaan mempunyai peranan yang sangat penting  dalam  menunjang  mobilitas masyarakat  dalam  melakukan  aktifitas sehari-hari.  Hal  ini  tercermin  dari banyaknya masyarakat yang menggunakan  jasa  angkutan  perkotaan dalam melakukan perjalanan baik dekat maupun jauh. Didalam Peraturan Daerah
Kabupaten  Subang  Nomor  07  Tahun 2012 tentang retribusi perijinan tertentu
Pasal  28  ayat  3  menjelaskan  tentang besarnya  biaya  ijin  trayek  dibagi kedalam  dua  katagori,  yaitu;  Izin Trayek  Kendaraan  Umum  selama  5 (Lima)  Tahun  dengan  menggunakan Kendaraan Penumpang Umum dengan :
a. Kapasitas tempat duduk berjumah kurang  dari  10  orang  sebesar    Rp 225.000 b. Kapasitas tempat duduk berjumlah  10  sampai  dengan  15 orang sebesar Rp 370.000 c. Kapasitas tempat duduk berjumlah  16  sampai  dengan  25 orang sebesar Rp 400.000 d. Kapasitas tempat duduk berjumlah  26  orang  ke  atas sebesar Rp 410.000
(Sumber dari Perda Kabupaten Subang No.07 Tahun 2012)
Bagi  perusahaan  atau  perorangan yang  mempunyai  kendaraan  angkutan perkotaan  diwajibkan  mempunyai  surat ijin  trayek  ini.  Hal  ini  dimaksudkan untuk  mengatur  dan  mengawasi  serta menjaga  dari  kesemrawutan  jalur  lalu lintas  sehingga  tercipta  keamanan  dan ketertiban
masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan  jalan,  sekaligus  dalam  rangka mewujudkan sistem transportasi
nasional  yang  handal  dan  terpadu.
Tetapi tidak sampai disitu, bahwa tugas bagian  pelayanan  ijin  trayek  harus mengawasi banyaknya terminal- terminal  bayangan  yang  menyebabkan kemacetan  pada  jam-jam  tertentu, misalnya  jam  masuk  kantor,  masuk sekolah  dan  jam  pulang  sekolah.  Hal lain  yang  menjadi  masalah  adalah  para sopir  angkutan  yang  suka  nge-time  di sembarang tempat di pinggir jalan tanpa memperhatikan rambu-rambu yang ada.
Hal  ini  tentu  saja  sangat  mengganggu ketertiban  dan  kenyamanan  masyarakat umum.  Keberadaan  terminal  bayangan pun  mulai  menggeser  fungsi  terminal umum.Terkadang dengan alasan mengejar  setoran,  kernet  angkutan memasukkan penumpang
hingga melebihi  batas.  Bahkan  sampai  ada penumpang  yang bergelayutan di  pintu, sehingga  membuat  angkutan  terlihat berat  sebelah.  Keadaan  tersebut  tentu saja  dapat  membahayakan  keselamatan para penumpang

## Identifikasi Masalah
Bagaimana    pelayanan  ijin  trayek dan  KIR  pada  Dinas  Perhubungan Kabupaten Subang?

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pelayanan Publik
Pengertian pelayanan umum atau pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum. Kepentingan  umum  dengan  pelayanan umum  saling  berkaitan.  Pelayanan publik dalam perkembangan lebih lanjut dapat  juga  timbul  karena  adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan  kegiatan  organisasi. Melengkapi uraian tersebut, ada beberapa  pengertian  pelayanan  publik. Menurut  Dwiyanto  (2005:  141-145)
bahwa pelayanan publik adalah :
Serangkaian aktivitas yang dilakukan  oleh  birokrasi  publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna atau pelanggan yang dimaksud menurutnya di sini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan  publik,  seperti  dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB) dan sebagainya”. Pelayanan publik merupakan serangkaian  aktifitas  yang  diberikan oleh  suatu  organisasi  atau  birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Pelayanan publik  dimaknai  sebagai  sebuah  usaha pemenuhan  hak-hak  dasar  masyarakat dan  merupakan  kewajiban  pemerintah untuk  melakukan  pemenuhan  hak-hak dasar  tersebut.  (Kurniawan  dan  Najih, 2008 : 56).
Pelayanan  publik  sebagai  segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah di pusat, di daerah dalam bentuk barang dan jasa baik  dalam  rangka pemenuhan kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam rangka pelaksanaan perundang- undangan. Menurut  Nurmandi  (1999:  14) Pelayanan  publik  mempunyai  beberapa ciri yaitu: 1. Tidak dapat memilih konsumen, artinya setiap masyarakat  yang  datang  dan membutuhkan  pelayanan  harus diperlakukan secara baik 2. Peranannya dibatasi oleh undang-undang,  artinya  dalam menjalankan  tugas  melayani kepentingan  masyarakat,  tetap ada norma, aturan dan ketentuan  yang  menjadi  batas dan dasar. 3. Politik menginstitusionalkan konflik, artinya berbagai konflik dan permasalahan yang terjadi sering merupakan dampak dari politik. 4. Pertanggungjawaban yang kompleks, karena mengatasnamakan negara maka  dalam  pelayanan  publik ada  berbagai  prosedur  yang tetap harus dijalankan.
5. Sangat sering diteliti.
6. Semua tindakan harus mendapat justifikasi.
7. Tujuan atau output sulit diukur atau ditentukan.
Komitmen pelayanan jasa yang baik dalam  upaya  mempertahankan  dan untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan yang berkualitas, maka suatu perusahaan  atau  organisasi  pemerintah harus  melakukan  pengukuran  terhadap kualitas pelayanan yang telah disajikannya. Menurut Sinambela (2006:6)  tujuan  pelayanan  publik  pada dasarnya  yaitu  memuaskan  masyarakat, untuk  mencapai  kepuasan  itu  dituntut kualitas pelayanan publik yang
tercermin dari:
1. Transparansi  merupakan  pelayanan yang  bersifat  terbuka,  mudah  dan dapat  diakses  oleh  semua  pihak yang  membutuhkan  dan  disediakan secara memadai serta mudah dimengerti  Pelanggan  dalam  hal  ini masyarakat  sangat  berkepentingan dengan pelayanan yang bermutu.
2. Akuntabilitas adalah pelayanan yang  dapat  dipertanggungjawabkan
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
3. Kondisionalyakni  pelayanan  yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan  pemberi  dan  penerima pelayanan.
4. Partisipatif  yakni  pelayanan  yang dapat mendorong peran serta masyarakat  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan  aspirasi,  kebutuhan, dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras,  agama,  golongan,  status  sosial, dan lain-lain.
6. Keseimbangan  hak  dan  kewajiban yaitu pelayanan yang mempertimbangkan  aspek  keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.  Dengan  pertimbangan  bahwa penelitian  diharapkan  dapat  menggali lebih  dalam  tentang  pelayanan  yang diberikan oleh institusi (Dinas Perhubungan Kabupaten Subang) kepada  masyarakat.  Hal  ini  didukung oleh pernyataan bahwa penelitian kualitatif  yaitu  suatu  penelitian  yang bermaksud  untuk  memahami  fenomena tentang  apa  yang  dialami  oleh  subyek penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi, motivasi,  tindakan,  dan  lain-lain  secara holistik,  dan  dengan  cara  deskripsi dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa, pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah  dan  dengan  memanfaatkan berbagai  metode  alamiah  (Moleong, 2007 : 6).

## HASIL PENELITIAN
1. Transparansi
Transparansi  dalam  pelayana  uji  kir dan  trayek  dilihat  dari  dua  aspek  yaitu biaya  pelayanan  yang  dikenakan  dan waktu penyelesaian.
Untuk  biaya  pelayanan,  bahwa masyarakat  tidak  mengetahui  berapa besar  biaya  yang  harus  dibayar  dalam proses  pelayanan.  Hal  ini  disebabkan karena  masyarakat  tidak  melakukan pengujian  sendiri  di  kantor  Dinas Perhubungan  namun  lebih  banyak menitipkan  ke  pihak  internal  institusi penyedia  pelayanan  atau  orang  lain yang  sering  melakukan  ujir  kir  dan pengurusan  trayek.  Mereka  juga  tidak mengetahui  berapa  besar  biaya  untuk membuat  ijin  trayek  baru,  karena mereka  membeli  trayek  dari  orang  lain yang sudah tidak beroperasi
Sedangkan waktu pelayanan, bahwa proses  penerbitan  ijin  trayek  dan pengujian  kendaraan  bermotor  (uji  kir) sudah  sesuai  dengan  aturan.  Karena dalam  aturan  tersebut  sudah  dijelaskan hal-hal yang menyangkut tentang waktu pengerjaan,  persyaratan  administrative dalam proses penerbitan ijin  trayek dan uji kir. Hal  ini diharapkan tidak adanya korupsi  waktu  pengerjaan  dalam  proses penerbitan ijin trayek dan uji kir
2. Akuntabilitas Kinerja  pelayanan  harus  dilaporkan karena  menggunakan  anggaran  dari pemerintah.  Hal  ini  diatur  dalam peraturan  preseiden  Nomor  29  Tahun 2014.  Peraturan  tersebut  bertujuan untuk menetapkan, mengumpulkan, mengukur, dan melaporkan hasil kinerja untuk pertanggung jawaban dan meningkatkan  kinerja.  Dengan  begitu, maka  pelaksanaan  proses  pelayanan dapat dievaluasi dari berbagai segi. Dari situ  pemerintah  dapat  menilai  hasil kinerja  tersebut  apakah  meningkat, stagnan  atau  bahkan  menurun  dari  tiap tahunnya
3. Kondisional Pengujian kendaraan bermotor sangat  mudah  dan  cepat  prosesnya apabila semua persyaratan telah terpenuhi  oleh  penguji.  Jika  kondisi kendaraan  yang  akan  diuji  dalam kondisi  baik,  maka  proses  pengujian danpenerbitan stiker lulus uji akan lebih cepat. Sedangkan jika kondisi kendaraan tersebut dalam keadaan tidak sehat,  maka  pengujian  tidak  dapat dilaksanakan  karena  akan  memakan waktu  yang  sangat  lama.  Untuk  itu kendaraan  tersebut  harus  diperbaiki terlebih  dahulu  sebelum  melakukan  uji kendaraan tersebut.
Hal  ini  dilakukan  agar  setiap masyarakat  sebagai  penerima  layanan pemerintah  tidak  merasa  dirugikan.
Dengan  adanya  aturan  dan  SOP  yang jelas, institusi pemberi pelayanan mempunyai  payung  hukum  yang  jelas dalam menerapkan pelayanan.
4. Partisipatif
Jumlah  angkutan  yang  diuji  tidak sebanding  dengan  jumlah  angkutan yang  masih  layak.  Masih  banyaknya angkutan  yang  tidak  lulus  uji  akan menyebabkan  angka  kecelakaan  lalu lintas  yang  semakin  besar.  Karena pemilik  angkutan  akan  terus  beroperasi walaupun  kendaraan  tersebut  sudah tidak  layak  digunakan  kembali.  Hal  ini menunjukan bahwa kesadaran
masyarakat  untuk  menguji  kelayakan kendaraan masih kecil. Banyak hal yang menyebabkan kondisi tersebut, dari segi pendapatan para penyedia jasa angkutan semakin berkurang, karena moda transportasi  yang  bertambah  namun masyarakat  lebih  memilih  kendaraan pribadi.  Dari  segi  pemerintah,  institusi tidak tegas dalam menindak pelanggaran yang terjadi. Baik itu tidak memperpanjang  uji  layak  kendaraan sehingga  tidak  memikirkan  kondisi kenyamanan moda angkutan umum.
5. Kesamaan hak
Pelayanan  ijin  trayek  dan  uji  kir didasarkan  atas  peraturan  perundang- undangan dan SOP ( standard operating procedure ).  Kedua  landasan  tersebut merupakan  pijakan  kuat  bagi  institusi untuk melaksanakan kegiatan pelayanan. Namun pada pelaksanaannya,  masih  ada  pihak-pihak yang  mempunyai  kepentingan  dan memanfaatkan  ketidaktegasan  dalam bertindak.  Hal  ini  menjadi  indikasi bahwa  masih  ada  oknum  pemerintah yang  nakal  dan  tidak  menghiraukan tentang  peraturan  pelayanan  mengenai ijin trayek dan uji KIR yang sudah ada.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban Kurang tegasnya pemerintah membuat  para  sopir  dan  pemilik angkutan  menjadi  seenaknya  dalam mengajukan  perpanjangan  ijin  trayek dan  uji  KIR.  Banyak  angkutan  yang masa  ijin  trayeknya  sudah  habis  tapi tidak  di  perpanjang.  Hal  demikian bukan  menjadi  sebuah  masalah  bagi para  sopir  dan  pemilik  angkutan tersebut karena petugas lapangan hanya memberikan  sanksi  berupa  teguran, penilangan yang nantinya akan berujung  pada  dikembalikannya  surat jalan kendaraan tersebut kepada pemilik kendaraan tersebut.

## KESIMPULAN
1. Belum  adanya  Transparansi  biaya pelayanan  yang  belum  terbuka kepada masyarakat
2. Terciptanya akuntabilitas dan ditaatinya peraturan mengenai waktu  penerbitan  Ijin  Trayek  dan buku lulus Uji KIR. 3. Masih belum terciptanya kondisional Artinya  bahwa  tingkat  konsistensi waktu  kurang  diperhatikan  oleh aparatur  pemerintah.  Dari  sisi  lain bahwa  masyarakat  mengharapkan bahwa  pelayanan  yang  cepat,  biaya dapat  dijangkau  dan  waktu  yang jelas dalam memproses hal tersebut. Kondisi-kondisi  seperti  ini  yang menyebabkan pelayanan umum yang  diselenggarakan  oleh  pihak pemerintah  tidak  berjalan  dengan baik.
4. Masih  belum  adanya  Partisipatif yakni pelayanan yang dapat mendorong  peran  serta  masyarakat dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi,  kebutuhan,  dan  harapan masyarakat. 5. Masih  belum  terciptanya  Kesamaan hak  yaitu  pelayanan  yang  tidak melakukan  diskriminasi  dilihat  dari aspek  apa  pun  khususnya  suku,  ras, agama,  golongan,  status  sosial,  dan lain-lain. Dilihat dari masih banyaknya  masyarakat  yang  belum mendapatkan  hak  dalam  pelayanan ijin  trayek  dan  uji  KIR  dari pemerintah. 6. Masih belum terciptanya Keseimbangan  hak  dan  kewajiban yaitu pelayanan yang mempertimbangkan  aspek  keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan  publik.  Hal  ini  dilihat dari  kurangnya  kesadaran  pemilik angkutan untuk memperpanjang ijin trayek  dan  uji  KIR  kendaraan mereka  karena  kurangnya  sanksi yang tegas dari petugas di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bateson,  John  E.G.  1992, Managing
Services Marketing , Second Edition, Orlando : Dryden Press. Boediono,  B.  2003. Pelayanan  Prima Perpajakan . Jakarta: Rineka Cipta Brown,  Warren  dan  Dennis  J.  Moberg (1980), Organizational Theory and  Management :  A  Marco approach.  New  York:  Jhon Willey and Sons
Dwiyanto ,  Agus. 2005 . Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia .Pusat Studi Kependudukan  dan  Kebijakan. Yogyakarta:  Universitas  Gadjah Mada. Ibrahim,  Amin.  2008. Teori  Dan
Konsep  Pelayanan  Publik  Serta Implementasinya .Bandung:Man dar Maju.
Lovelock,    Christhoper.  2004. Service
Marketing, fifth  Edition.    New
Jersey: Prentice Hall
Martani  1995, Teori  Organisasi  (suatu pendekatan  makro), PAU-ilmu- ilmu social UI, Jakarta
Moenir.  2006. Manajemen  Pelayanan Publik . Jakarta: Bina Aksara.
Nurmandi,  Achmad,  1999,  Manajemen
Perkotaan,  Lingkaran  Bangsa, Yogyakarta.
Sadu  Wasistiono. 2001. Esensi  UU  No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah .  Bunga Rampai. Alqaprint . Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi  Pelayanan  Publik  ( Teori, kebijakan, dan Implementasi) .  Jakarta:  Bumi aksara Sudarsono, Hardjosoekanto, 1994.
Beberapa  Perpektif  Pelayanan Prima ,  Bisnis  dan  Birokrasi,
Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo
Persada . Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra 2007, Service, Quality Satisfaction, Yogyakarta:  CV. Andi. Triguno. 1997. BudayaKerja, Menciptakan  Lingkungan  Yang Kondusif  Untuk  Meningkatkan Produktivitas Kerja . Jakarta :PT.
Golden Teravon Press. Waluyo,  2007, Perpajakan  Indonesia ,
Buku 1 Edisi 7. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, Widodo,  Joko  2001,  Good  Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas,  Kontrol  Birokrasi Pada  Era  Desentralisasi  Dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya.
A. Peraturan Perundang-undangan Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Kabupaten Subang  Nomor2  Tahun  2003 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor Peraturan  Daerah  Kabupaten  Subang Nomor  7  Tahun  2012  tentang Retribusi Perizinan Tertentu