CENDEKIA, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Buni Y. Helmuth. 2016. Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman.
Cendekia , (2016),10(2):133-158.

## MENEGOSIASIKAN PENDIDIKAN PADA
MASYARAKAT PEDALAMAN 1
Helmuth Y. Bunu Guru Besar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya
Jl. H. Timang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
E-mail: hyb047@yahoo.co.id
Abstract: Education  problems  in  remore  areas  in  the  border  province  at Central Kalimantan  have  long  been  identified  but  minor policy  has  been  induced  to solve. This  paper  anylize  practices  to  overcome  problems  all  stakeholders  may  tparticipate though  a  concept  of  negotiation  of  education  empowerment. Basically,  education problems in Central Kalimantan include: isolated and remoted area, low perception on education  impact  for  children,    low societal participation  on  education,  paucityof education  nuancein  public  areas,    low  social-economy  of  hinterland  people,  short number  of  teachers  assigned  in  hinterland  areas,  ineffective  menagement  of  teachers distribution  and  control. At  the  secondary  and  senior level,  availablity  of  SMP  and SMA  schools  nearby  has  been  crucial  to  solve. Negotiation among stakeholders  to overcome  the  basic  education  problems  are required to  facilitate  facilities, empowerment,  participations,  and  involvments  of  community,  parents,  schildren  and traditional head, and government.
Keywords:  hinterland, remote area, negotiation, participation.
Peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia (SDM) merupakan  kebutuhan  yang  tidak dapat ditawar-tawar lagi terutama dalam menghadapi perubahan dan perkembangan di bidang ilmu  maupun  teknologi  yang  begitu  pesat. Kebutuhan  ini  tidak  terlepas  dari  semakin kompetitifnya  pasar  tenaga  kerja  yang  ditandai  dengan  dibukanya  Masyarakat  Ekonomi Asean  (MEA) tahun  2015  yang memungkinkan  terjadinya  persaingan  tenaga  kerja  secara terbuka di  tingkat  Asean.  Hal  ini  tentu mengharuskan  seluruh  SDM  Indonesia  mempunyai bekal pendidikan dan keterampilan  yang memadai (Busro, 2015:1). Selain itu, upaya untuk mengantisipasinya  adalah  melalui  pembangunan  di  bidang  pendidikan,  antara  lain  dengan meningkatkan mutu pendidikan mulai pendidikan dasar, hingga pendidikan tinggi termasuk di dalamnya sekolah parsacarjana.
Sejak  tahun  2007, sesuai  dengan  amanah  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003 tentang  Sistem  Penddikan  Nasional  (Sisdiknas) Pemerintah telah mengalokasikan  20  persen dari  APBN  untuk  pendidikan,  termasuk  pemerintah  daerah  dari  tingkat  provinsi  hingga kabupaten/kota  harus  mengalokasikan  20%  dari  PABD  untuk  pendidikan. Peningkatan anggaran  itu  lebih  diarahkan  pada  pemerataan  pelayanan  dan  peningkatan  mutu  pendidikan
1 Hasil kajian ini pernah dibacakan dalam pidato pengukuhan guru besar tetap Pendidikan IPS FKP Universitas Palangkaraya,  Kalimantan Tengah.
CENDEKIA, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Buni Y. Helmuth. 2016. Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman.
Cendekia , (2016),10(2):133-158.
dasar, yang juga bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tercakup pula di dalamnya pengentasan kemiskinan. Hal ini  karena “pendidikan dipercaya sebagai instrumen untuk  memperluas  akses  dan  mobilitas  sosial  dalam  masyarakat  baik  vertikal  maupun horisontal” ( Basrowi, 2010).
Masalah    pendidikan  merupakan  bagian  dari  berbagai  masalah  bangsa  yang  perlu mendapat perhatian dari  semua pihak. Pendidikan sangat menentukan martabat manusia dan bangsa  (Munir,  dkk.  2007).  Pendidikan  merupakan  pembudayaan,  suatu  proses yang  dilalui seseorang untuk  mampu  hidup  dalam  suatu  budaya/kultur  tertentu  (Basrowi,  2010).  Dengan konsekuensi ini, praktik pendidikan selalu disesuaikan dengan kultur  yang berkembang baik di sekolah maupun di masyarakat. Banyak nilai-nilai kultur dan orientasinya bisa mendorong keberhasilan  pendidikan.  Namun,  hal  itu  juga  dapat  menjadi  penghabat  bagi  keberhasilan pendidikan, seperti kultur malas, kebiasaan terlambat, tidak menghargai pendapat orang lain, ingin  menang  sendiri,  dan  lain-lain.    Kultur  seperti  itulah  yang  akan  dihilangkan  melalui proses pendidikan yang baik.
Proses  pendidikan  yang  baik  akan  mampu  memberi  manfaat  yang  besar  bagi masyarakat,  termasuk  dalam  hal  ini  masyarakat  pedalaman  Kalimantan  Tengah.  Sayangnya, adanya  faktor  penghambat  seperti:  1)  geografi  yang  sulit  dijangkau,  terpencil,  terisolir, 2) rendahnya pemahaman  masyarakat akan makna  penting pendidikan bagi  anak, 3) rendahnya partisipasi  masyarakat  terhadap  pendidikan,  4)  masih  terbatasnya  nuansa-nuansa  pendidikan dalam  ruang  publik  di  derah  pedalaman,  5)  rendahnya  tingkat  sosial  ekonomi  masyarakat pedalaman, 6) keterbatasan  sumber  daya  manusia  atau  guru  yang  bersedia  ditempatkan  di daerah  pedalaman, 7) lemahnya  manajemen pemerataan  guru,  8)  lemahnya  pengawasan terhadap  disiplin  guru  di  daeah  pedalaman,  9) jauhnya  lokasi  sekolah  menengah  atas (SMA/SMK) dari lokasi tempat tinggal masyarakat pedalaman, dan 10) sarana dan prasarana pendidikan yang masih sangat terbatas.

## KONSEP NEGOSIASI DALAM RANAH PENDIDIKAN
Menurut Robbins  dan  Judge  (dalam  Akhmad  Kasinu,  20114),  negosiasi  merupakan sebuah proses di mana dua belah pihak atau lebih melakukan tawar-menawar tentang sesuatu untuk  mendapatkan  kesepakatan.  Menurut  Ivancevich et.al., (2012) negosiasi  merupakan sebuah  proses  yang  melibatkan  dua  pihak  atau  lebih  yang  berbeda  pendapat  berusaha mencapai  kesepakatan.  Dengan  kata  lain,  negosiasi  adalah  proses  pembuatan  keputusan memberi  dan  menerima  yang  melibatkan  pihak-pihak  yang  saling  terkait  dengan  preferensi berbeda.
Sementara itu, Hadari Nawawi (2012) menjelaskan negosiasi merupakan: 1) perilaku atau  proses  penetapan  keputusan  mengenai  sesuatu  kepentingan  yang  sama  antardua  belah pihak  yang  memiliki  referensi yang  berbeda,  2)  sebagai  suatu  cara  untuk  menetapkan keputusan  yang  dapat  disepakati  dan  diterima  oleh  dua  pihak  dan  menyetujui  apa  dan bagaimana  tindakan  yang  akan  dilakukan  di  masa  mendatang,  3)  suatu  bentuk  pertemuan antara  dua  pihak  yang  bertujuan  untuk  menghasilkan  suatu  persetujuan  bersama,  4)  proses antara  dua  belah  pihak  untuk  mencapai  persetujuan  yang  dapat  memenuhi  kepuasan  semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi, 5) proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima, guna mencapai kesepakatan bersama  antara  satu  pihak  dengan  pihak  yang  lain,  6)  sebagai  salah  satu  cara  penyelesaian
CENDEKIA, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Buni Y. Helmuth. 2016. Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman.
Cendekia , (2016),10(2):133-158.
sengketa secara damai melalui perundingan antarpihak-pihak yang bersengketa.
Apabila  dikaitkan  dengan negosiasi  pendidikan  dalam  masyarakat  pedalaman,  maka negosiasi dapat  dimaknai  sebagai  proses  menetapkan  keputusan  yang  dapat  disepakati  dan diterima  oleh masyarakat,  guru,  kepala  sekolah,  kepala  desa,  camat  dan  semua  pihak  yang terlibat dalam proses pendidikan di daerah pedalaman hingga menghasilkan suatu persetujuan bersama dan dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan.
Menurut  Robert  Kritner  dan  Angelo  Kinicki  negosiasi  dibedakan  menjadi  dua,  yatu negosiasi distributive dan  integrative.   Negosiasi distributive   biasanya  melibatkan  satu masalah tunggal, sementara itu, negosiasi integrative massalah yang dipertaruhkan lebih dari satu (Akhmad Kasinu, 2014)
Menurut  Hadari  Nawawi  (2012),  ada  dua  jenis  negosiasi. Pertama,  negosiasi kompetitif  adalah  perundingan  dengan  suasana  yang  tidak  ramah  dan  masing-masing  pihak berusaha  mendapatkan  tawaran  terbaik  bagi  diri  atau  pihaknya. Kedua,  negosiasi  kooperatif merupakan  negosiasi  yang  dilakukan  untuk  meminimalkan  konflik  dengan  mencari  solusi untuk  semua  pihak  agar  mendapat  manfaat. Melihat  tipologi  negosiasi  di  atas, kedua  jenis negosiasi tersebut terjadi  pada  masyarakat pedalaman.  Artinya,  negosiasi  antara masyarakat pedalaman dan pemangku kepentingan pendidikan di daerah pedalaman untuk hal-hal tertentu bisa bersifat kooperatif, bisa juga kompetitif.
Lebih lanjut Hadari Nawawi menjelaskan bahwa negosiasi yang dilakukan antara dua pihak  bertujuan:  a)  agresif  yakni  tujuan  untuk  memenangkan  perundingan,  b)  kompetitif yakni  tujuan  untuk  memperoleh  sesuatu  yang  lebih  (getting  more)  dari  pihak  lawan,  c) kooperatif yakni tujuan memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan (mutual gain), d)  pemusatan  diri  yakni  untuk  memperoleh  keuntungan  tanpa  memperhatikan  penerimaan pihak  lawan,  e)  defensif  yakni  tujuan  untuk memperoleh  hasil  yang  terhindar  dari  sesuatu yang bersifat negatif, dan f) kombinasi antara dua atau lebih tujuan tersebut di atas.
Negosiasi  yang  dilakukan  antara masyarakat pedalaman dan  pemangku  kepentingan pendidikan ada  yang  bertujuan  memenangkan  pengaruh  (khususnya  dari  pihak  pemangku kepentingan  pendidikan), bertujuan memperoleh  kesepakatan  yang  saling  menguntungkan, memperoleh  hasil  yang  terhindar  dari  sesuatu  yang  bersifat negatif  (khusunya  dari  pihak masyarakat pedalaman dan pemangku kepentingan pendidikan).

## KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KONTEKS WAJIB BELAJAR
Partisipasi  dalam dapat  dimaknai  sebagai  keikutsertaan  atau  peran  serta  atau keterlibatan  seseorang  dalam  suatu  kegiatan  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Pusat Pembinaan  Pengembangan  Bahasa  Indonesia,  1990).  Sedangkan  menurut  Tannenbaun  dan Hahn  (dalam  Soenyono,  2010),  partisipasi  sebagai  suatu  tingkat  sejauh  mana  peran  anggota melibatkan  diri  di  dalam  kegiatan  dan  menyumbangkan  tenaga  dan  pikirannya  dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Lebih lanjut dijelaskan, terdapat dua jenis partisipasi, yaitu (a) partisipasi  secara  bersama-sama  untuk  suatu  tujuan  tertentu  yang  merupakan  kepentingan bersama,  (b)  partisipasi  secara  perorangan  untuk  suatu  tujuan  tertentu  di  luar  kepentingan bersama.
Partisipasi, menurut Dusseldorp (1981:33) diartikan kegiatan atau keadaan mengambil bagian  dalam  suatu  aktivitas  untuk  mencapai  suatu  kemanfaatan  secara  optimal. Robert  E. Lauer  (dalam Sumarno,  1996)  mengatakan  bahwa: “Participation  is  function  of  individual
CENDEKIA, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Buni Y. Helmuth. 2016. Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman.
Cendekia , (2016),10(2):133-158.
need  for  social  adjustment  with  or there  in  this  community  all  thugh  such  adjustment  has  a variety  ideo  syneratie  meaning  and  function  each  person”. Sedangkan  ahli  lain  yaitu  Keith Davis berpendapat bahwa “Participation is defined as mental and emotional i nvolvement of a person in group situation whith contribute to group goal and shaare responsibility in them” (1967:128). Sedangkan  menurut  Cohen  dan  Uphoff  (1979:7),  partisipasi  adalah  keterlibatan dalam  proses  pembuatan  keputusan,  pelaksanaan  program,  memperoleh  kemanfaatan,  dan mengevaluasi  pogram. Menyadari  pengertian  partisipasi  sebagaimana  tertulis  di  atas  maka partisipasi sungguh merupakan persyaratan utama bagi keberhasilan pembangunan.
Mengukur tinggi rendahnya paratisipasi masyarakat pedalaman dalam program wajib belajar dapat  dilakukan  dengan  cara  mengukur:  1)  keikutsertaan  masyarakat dalam  program menyekolahkan anaknya mulai TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK, 2) partisipasi dalam bentuk saat membangun sekolah mulai penyediaan tanah untuk pendirian sekolah, bergotong-royong dalam bentuk  tenaga  pikiran,  dan  dana, gotong  royong  pendirian  tenda  besar  untuk  acara perpisahan  sekolah, 3)  berpartisipasi  dalam  merawat  keberadaan  sekolah,  mulai  dari membabat  rumput  sekitar  dan  halaman  sekolah,  mengecat pagar  dan dinding,  menutup lubang-lubang  dinding  sekolah, bergotong  royong  memperbaiki  kerusakan  kecil  dan  besar, merawat selokan  di  sekitar  sekolah,  merawat  selang/pipa saluran  air bersih  ke  kamar  kecil sekolah untuk  keperluan  guru  dan  siswa,  4)  mendatangi  undangan  sekolah  baik  saat pembagian raport, rapat sekolah, atau saat perpisahan kelulusan siswa, 5) berpartisipasi dalam wadah perkumpulan orang tua siswa atau komite sekolah sehingga dapat berpartisipasi dalam bentuk  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan  tindak  lanjut  kebijakan  sekolah,  6) berpartisipasi  dalam  menikmati  sarana  dan  prasarana  sekolah  yang  dibuka  untuk  umum seperti lapangan sekolah, dan sarana lainnya.
Dari  beberapa  pengertian  di  atas,  maka  batasan  mengenai  partisipasi masyarakat dalam program wajib belajar sangatlah luas dalam arti seluruh keikutsertaan seseorang dalam merencanakan,  melaksanakan,  mengawasi,  dan  memanfaatkan  hasil  pendidikan  yang diselenggarakan  pada  masyarakat. Sebagaimana  diketahui,  keberhasilan  pemerintah  dalam mewujudkan  wajib  belajar  pendidikan  dasar  (Wajar  Dikdas)  anak  usia  7-12  tahun  beberapa waktu lalu tidak lepas dari usaha yang sungguh-sungguh dan terus menerus dalam memenuhi kebutuhan sarana, prasarana maupun tenaga kependidikan guna menunjang pencapaian tujuan program  dimaksud.  Prestasi  demikian  tentu  tidak  dapat  dipungkiri  mengingat  dalam  tempo yang relatif singkat, yaitu sejak dicanangkan program Wajar Dikdas 6 tahun pada tahun 1986 pemerintah  telah  berhasil  meningkatkan  angka  partisipasi  murni  sekolah  dasar  (SD)  yang pada  tahun  1993  telah  mencapai  93,49%,  dan  pada  tahun  1994  program  Wajar  Dikdas selanjutnya telah ditingkatkan lagi menjadi 9 tahun atau dikenal dengan program wajib belajar pendidikan  dasar  9  tahun.  Saat  ini,  dengan  dicanangkannya  pendidikan  untuk  semua,  maka pendidikan didorong menjadi 12 tahun atau hingga SMA/SMK.
Dilihat  dari  segi  kuantitas,  prestasi  ini  diakui  sebagai  suatu  keberhasilan,  tetapi keberhasilan  tersebut  masih  dihadapkan  pada  berbagai  kendala,  antara  lain  masih  tingginya angka  putus  sekolah  SD pada  masyarakat  pedalaman yang  secara  kumulatif  setiap  tahun berkisar  9,7%,  ditambah  lagi  dengan  rendahnya  kualitas  proses  maupun  hasil  belajar  siswa SD   di  daerah  pedalaman,  dan  sejumlah  kendala  lain  yang  menghadang  seperti  faktor geografis  sekolah,  tingkat  sosial  ekonomi  masyarakat,  maupun  faktor-faktor  lain  yang  perlu diantisipasi untuk penyelesaiannya.
CENDEKIA, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Buni Y. Helmuth. 2016. Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman.
Cendekia , (2016),10(2):133-158.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hanusek  dalam  Zamroni  (2001)  mengemukakan bahwa  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  tidak  hanya  dilakukan  melalui pendekatan  konvensional  saja,  namun  juga  melalui  pendekatan  inkonvensional.  Pendekatan konvensional  lebih  memperhatikan input, process,  dan output sebagai  hal  yang  mekanis. Kalau input dan process diperbaiki maka output  akan meningkat dan sebaliknya. Sementara itu,  pendekatan  inkonvensional  bertumpu  pada  pendekatan  fungsi  produksi  (Production Function  Approach).  Pendekatan  inkonvensional  adalah  pendekatan  yang  memandang pendidkan  sebagai  suatu  proses  kultural  atau  organis  bukannya  mekanis.  Dalam  proses kultural  atau  organis,  pendidikan  tidak  sekedar  proses  input-output  yang  bersifat  linier langsung, melainkan proses interaksi dari berbagai komponen pendidikan, seperti guru, siswa, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan orang tua siswa.
Meningkatkan kualitas pendidikan sebagaimana diuraikan di atas, seluruhnya tercakup dalam  proses  pembangunan  pendidikan.  Upaya-upaya  peningkatan  mutu  pendidikan khususnya  pada  sekolah  dasar  merupakan  tanggungjawab  semua  pihak  yang  terkait. Pada dasarnya, kesadaran masyarakat pedalaman di bidang pendidikan bukan merupakan hal yang baru, dari bentuk kesadaran menyumbang tanah untuk mendirikan sekolah, atau bentuk misi keagamaan,  sampai  dengan  bentuk-bentuk  peranserta  insidental  seperti  sekedar  perbaikan ruang  belajar,  penyelenggaraan  kegiatan  sekolah  yang  bersifat  ko-kurikuler  atau  ekstra- kurikuler.
Kesadaran  masyarakat pedalaman akan  pendidikan  anak  juga  dapat  dilihat  dari terbentuknya  organisasi  Persatuan  Orang  Tua  Murid  dan  Guru  (POMG),  kemudian dimodifikasi keberadaannya  menjadi  Badan  Pembantu  Pelaksanaan  Pendidikan  (BP3), kemudian  diganti  lagi  menjadi  Komite  Sekolah.  Meskipun,  kenyataannya  hingga  sekarang keterlibatan Komite Sekolah masih terbatas pada penyediaan dana, sarana maupun prasarana pendidikan.
Kesadaran  masyarakat pedalaman sebagaimana  tersebut  di  atas,  dalam  kehidupan sehari-hari,  sebenarnya  telah  ada  jauh  sebelum  Indonesia  merdeka  yang  tercermin  dalam berbagai  bentuk  dan  ekspresinya,  terutama  di  masyarakat  pedalaman yang  dikenal  dengan prinsip gotong royong mendirikan sekolah. Akan tetapi dengan adanya pendekatan birokratik (era  Orde  Baru)  yang  kurang  tepat  dapat  menjadi  penghambat  tumbuhnya  kesadaran masyarakat  untuk  membantu  sekolah  secara  spontan  dan  optimal.  Pada  waktu  pemerintah membangun  gedung  SD  Impres  secara  masal,  masyarakat  memahami  dan  memaknainya sebagai "pembebasan dari kewajiban" untuk berpartisipasi dalam menyediakan tempat belajar yang memadai bagi anak-anak mereka. Mereka menyadari sudah "terbantu oleh pemerintah." Padahal  sebelumnya  sudah  mengakar  di  kesadaran  masyarakat  akan  arti  penting  pendidikan dengan mengembangkan budaya gotong royong membangun sekolah (Basrowi, 2010).
Kesadaran (Setiyadi,  2013:23)  adalah  aliran  pengalaman-pengalaman  hidup (Erlebnisse),  yang  di  dalamnya  memiliki  esensinya  sendiri  (yang  antara  lain:  persepsi, ingatan,  emosi).  Begitu  juga  kesadaran mayarakat  untuk  menyekolahkan  anaknya memiliki sifat  yang  aktif  dan  senantiasa  bergerak  sebagai  aliran  pengalaman-pengalaman  hidup. Obyek-obyek yang diperjuangkan menampakkan diri sebagaimana adanya dan melekat dalam kesadaran.
Setiyadi  (2013:26) menjelaskan  bahwa  kesadaran  diandaikan  sebagai  substansi  yang
CENDEKIA, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Buni Y. Helmuth. 2016. Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman.
Cendekia , (2016),10(2):133-158.
berdiri dan bertindak sendiri serta tidak memerlukan sesuatu yang lain untuk keberadaannya. Kesadaran  dianggap  sebagai  dialektika  antara  subyek  dan  dunianya  (obyek).  Subyek  dan dunia  adalah  korelatif,  artinya  subyek  terarah  kepada  dunia  dan  dunia  "menampak"  bagi subyek.  Relasi  subyek-obyek  membuat  tindakan  subyek  bermakna,  sehingga  relasi  dengan dunia (obyek) menjadi esensi bagi subyek itu sendiri.
Apabila  dikaitkan  dengan kesadaran orang  tua  dalam  menyekolahkan  anak,  maka kesadaran di sini adalah suatu transendensi orang tua atas penghayatan diri dan penghayatan pendidikan  anak, serta kesadaran orang  tua  dalam memahami makna  pendidikan  bagi  anak. Semakin  tinggi  tingkat  kesadaran  orang  tua  terhadap  pendidikan  semakin  tinggi  pula dorongan orang tua untuk menyekolahkan anak.
Kesadaran masyarakat pedalaman terhadap arti pendidikan anak sebenarnya merupakan manifestasi  kesungguhan  masyarakat pedalaman sebagai  mitra  pemerintah  dalam meningkatkan  sumber  daya  manusia.  Akan  tetapi,  peranan  yang  demikian  belum  diikuti penciptaan  hubungan  kerjasama  yang  baik,  atas  dasar  kedudukan  yang  sama,  dan  dengan penuh  kesadaran  akan  arti  penting  pendidikan  bagi  kemajuan  bangsa.  Hal  ini  terbukti,  (a) masih  banyak  orang  tua di  daerah  pedalaman yang  enggan  untuk  menghadiri    rapat  yang diadakan  sekolah  yang  berkaitan  dengan  kemajuan  pendidikan,  dengan  alasan  sibuk,  dan bahkan hanya diwakilkan anaknya yang sudah agak besar, (b) orang tua di daerah pedalaman merasa  sudah  selesai  tugasnya  bila  sudah  menyekolahkan  anaknya,  mereka  kurang memperhatikan keperluan sekolah yang berkaitan dengan kebersihan seragam, kondisi sepatu, maupun  buku  peganga n  siswa,  bahkan  setiap  anaknya  minta  uang  mereka  berkata  “sedikit - sedikit  uang”,  (c)  orang  tua di  daerah  pedalaman juga  kurang  memperhatikan  terhadap pekerjaan  rumah  (PR)  anak,  dan  bahkan  membiarkan  anak-anaknya  menonton  televisi  atau bermain di luar rumah sampai larut malam, (d) orang tua di daerah pedalaman kurang antusias untuk  melanjutkan  sekolah  anaknya  sampai  ke  Sekolah  menengah  Pertama  (SLTP),  dan  (e) masih banyak masyarakat pedalaman yang menginginkan anaknya membantu mencari nafkah daripada  harus  melanjutkan  sekolah,  terbukti  masih  banyak  masyarakat pedalaman yang membiarkan anaknya putus sekolah.
Rasa  ketidaktahuan  masyarakat pedalaman berkaitan  dengan  arti  penting  pendidikan bagi  anak,  juga  menyebabkan  rendahnya  kesadaran  masyarakat pedalaman terhadap pendidikan. Hal ini karena (a) kurang efektifnya pendekatan kemasyarakatan, keagamaan, dan sosial budaya dalam membangkitkan kesadaran  masyarakat pedalaman terhadap pendidikan, (b)  kurang  penuhnya  peran  kepala  sekolah,  guru,  dan  pejabat  pemerintahan desa  dalam membangkitkan  minat  masyarakat pedalaman dalam  menyekolahkan  anak,  dan  (c)  masih rendahnya  peran  forum komite  sekolah  dan  masyarakat pedalaman dalam  meningkatkan kesadaran, sikap, persepsi dan penilaian masyarakat pedalaman akan arti pendidikan.
Persepsi  masyarakat pedalaman yang  kurang  memahami  akan  pentingnya  pendidikan beranggapan  bahwa  pendidikan  bukan  merupakan  jaminan  hidup  sejahtera.  Sekolah  hanya membuang waktu dan biaya; pendidikan dasar saja cukup; bagi anak yang penting sudah bisa membaca,  menulis  dan  menghitung  (Calistung).  Partisipasi  dan  persepsi  masyarakat pedalaman terhadap  pendidikan  juga  terkait  dengan  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat. Kondisi  sosial  ekonomi  sebagai  kaitan  antara  status  sosial  dan  kebiasaan  hidup  sehari-hari yang telah membudaya  bagi individu atau kelompok. Kebiasaan hidup  yang membudaya ini biasanya disebut dengan culture activity.
CENDEKIA, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Buni Y. Helmuth. 2016. Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman.
Cendekia , (2016),10(2):133-158.
Di  dalam  masyarakat pedalaman yang  sederhana,  pola  interaksi  atau  pergaulan  hidup antara  individu  menunjuk  pada  perbedaan  kedudukan  dan  derajat  atau  status.  Status  sosial ekonomi  mempunyai  makna  suatu  keadaan  yang  menunjukan  pada  kemampuan  finansial keluarga dan perlengkapan material yang dimiliki. Kondisi sosial ekonomi penduduk meliputi aspek  sosial,  aspek  sosial  budaya,  dan  aspek  desa  yang  berkaitan  dengan  kelembagaan  dan aspek  peluang  kerja. Aspek  ekonomi  desa  dan  peluang  kerja  berkaitan  erat  dengan  masalah kesejahteraan  masyarakat pedalaman.  Kecukupan  pangan  dan  keperluan  ekonomi  bagi masyarat pedalaman baru  terjangkau  bila  pendapatan  rumah  tangga  mereka  cukup  untuk menutupi  keperluan  rumah  tangga  dan  pengembangan  usaha-usahanya  (Sajogyo,  2001). Dalam  hubungannya  dengan  pola  berusaha  tani,  perbedaan  status  seseorang  dalam masyarakat  ditentukan  oleh  pola  penguasaan  lahan,  modal,  teknologi,  dan  luasnya  lahan pemiliknya.
Keluarga pada  masyarakat  pedalaman merupakan  faktor  utama  dalam  menentukan tingkat ketercapaian pendidikan anak-anaknya. Namun, pendidikan keluarga pada masyarakat pedalaman tidak  semata-mata  tergantung  pada  keluarga  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  suatu keluarga  tertentu  hidup  berdampingan  dengan  keluarga-keluarga  lain.  Pengaruh  keluarga lainya  tidaklah  boleh  dikesampingkan.  Demikian  halnya  dengan  unsur-unsur  lainya  dalam masyarakat  pedalaman,  yang  kesemuanya  disebut  sebagai  kondisi  sosial. Saat  ini,  masih banyak masyarakat pedalaman yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
Penyebab rendahnya tingkat  pendidikan anak-anak pada  masyarakat  pedalaman disebabkan  oleh  beberapa  faktor  di  antaranya  adalah:  1)  tingkat  sosial  ekonomi  masyarakat yang  rendah,  2)  persepsi  masyarakat  tentang  pendidikan  formal  yang  kurang  baik sebagai akibat kurangnya  pengetahuan  masyarakat  akan  pentingnya  pendidikan,  3)  kurangnya motivasi  orang  tua  dalam  menyekolahkan  anak,  4)  rendahnya  keinginan  anak  untuk melanjutkan  sekolah,  5)  rendahnya  keberpihakan  pemerintah  hasil  pemekaran  terhadap pendidikan,  sehingga  belum  mampu  mendekatkan  sekolah  kepada  masyarakat    dengan  cara membangun  sekolah  di  daerah  pemekaran,  6)  kurangnya  interaksi  yang  intensif  antara masyarakat lokal dan pemerintah.

## MENGHADIRKAN PENDIDIKAN DALAM RUANG PUBLIK
Hadirnya pendidikan di ruang publik masyarakat pedalaman secara umum bisa dilihat sebagai  penyebaran  nilai-nilai  ilmu  pengetahuan kepada  masyarakat  dengan memanfaatkan ruang  publik,  yaitu  ruang  atau  arena,  baik  nyata  maupun  virtual,  yang  digunakan  secara bersama oleh warga masyarakat untuk mengkomunikasikan dan menegosiasikan berbagai ide dan kepentingan, termasuk di dalamnya berbagai hal yang bermuatan pendidikan.
Maraknya pendidikan di ruang publik yang terjadi pada masyarakat pedalaman selama satu  hingga dasawarsa  terakhir  ditunjukkan  oleh  beberapa  indikasi  yang  cukup  menonjol, seperti didirikannya  sekolah  Taman  Kanak-Kanak  (TK) di  desa  pedalaman,  munculnya kesadaran menyekolahkan  anak  ke  tingkat  SMP  dan  SMA di  daerah  pedalaman,  dan banyaknya  bantuan  dari  lembaga  supra  desa  untuk  membangun  sekolah  dan  melengkapi sarana  dan  prasarana  pendidikan  di  pedalaman.  Di  bidang  kebudayaan, dengan  hadirnya antena  parabola  dan traffic  base  transmition  system  (BTS) di  pedalaman,  sehingga sehingga  berbagai  acara  di  televise  yang  bernuansa pendidikan, berita  yang  bermuatan
CENDEKIA, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Buni Y. Helmuth. 2016. Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman.
Cendekia , (2016),10(2):133-158.
edukasi, sinetron  edukasi, iklan layanan masyarakat tentang pendidikan seperti iklan Sekolah Menengah  Kejuruan  (SMK  Bisa!), yang semuanya dapat ditonton  oleh  masyarakat pedalaman.
Promosi pendidikan  di  ruang  publik  juga  dapat  dijumpai  dengan  tingginya  minat masyarakat menonton/mendengarkan berbagai acara yang bermuatan pendidikan, baik di TV dan  radio  dengan  variasi acara sebagai  media  pembelajarannya.  Melalui  media  ini, masyarakat banyak mendapatkan informasi makna pendidikan bagi anak, selain mendapatkan dari media tradisional yang telah lama dan masih eksis, seperti pengambilan raport oleh orang tua, rapat seluruh wali murid di sekolah, pengambilan ijazah, perpisahan kelas VI di sekolah, rapat kampung yang membahas pendidikan, dan berbagai kegiatan publik lainnya.
Acara  pendidikan  di TV sebenarnya juga mampu mempengaruhi  perubahan  persepsi masyarakat pedalaman akan peran penting pendidikan bagi anak, sehingga banyak anak dari daerah pedalaman yang ingin masuk sekolah SMA/SMK meskipun lokasinya jauh dari daerah tempat  tinggalnya. Di sisi  yang  berbeda,  banyak  juga  anak  yang  menjadi  malas belajarnya khususnya anak-anak yang sudah kecanduan sinetron dan berbagai acara hiburan lainnya.
Dengan  adanya  HP,  fenomena  kehidupan  masyarakat pedalaman  juga  mengalami perubahan. Saat  sekolah, sering terdengar HP berbunyi, meskipun guru sudah berulang kali mengingatkan agar tidak membawa HP atau mematikan HP saat di kelas.
Perluasan pengaruh pendidikan di ruang publik juga berkenaan dengan soal kebiasaan menjaga kebersihan diri dan berbusana anak. Mereka menjadi terbiasa mandi pagi, memakai baju  yang  sudah  disetrika,  menggunakan  baju  seragam,  menggunakan  sepatu  dan  kaos  kaki (meskipun  belum  seluruh  anak),  membawa  tas  ke sekolah,    dan  lain-lain, Trend anak perempuan saat  sekolah  juga  banyak  yang menggunakan kucir (pengikat) rambut, “ bandau ” rambut, asesoris gelang, dan perhiasan lainnya yang kadang-kadang berupa emas.
Pada  dekade  tahun 1990-an,  pada  ruang  publik  tidak  ada  anak-anak  yang  mau menggunakan   sepatu  saat  sekolah,  selain  tidak  punya,  juga  tidak  terbiasa  menggunakan sepatu,  bahkan  ada  juga  yang  malu  kalau  menggunakan  sepatu,  karena  mayoritas  temannya tidak  memakai. Sekarang,  sebagian  anak-anak  dengan  kesadarannya  sendiri  mengenakan sepatu baik pergi ke sekolah, maupun saat mengikuti perlombaan mewakili sekolah di tingkat kecamatan.
Gejala  ini  menimbulkan  dua  penafsiran: pertama, kostum  sekolah dapat  dipahami sebagai  ekspresi  motivasi  untuk  mengikuti  sekolah,  dan kedua  sebagai  bagian  dari penampilan  dan  gaya  hidup  yang  berkembang  dalam  konteks  budaya  populer anak  didik terpelajar. Promosi pendidikan di ruang publik (public sphere)  yang berlangsung selama ini, cenderung  menjadikan pendidikan sebagai  bagian  dari  ekspresi kehidupan  nyata  yang bernuansa akademik dan kebudayaan.
Aksentuasi  simbol-simbol pendidikan  seperti  seragam  sekolah,  sepatu,  tas  sekolah, dan berbagai  label  yang  ditempel  di  lengan  baju, kerah  baju  bagian  depan, dan  saku  baju seragam, termasuk  kesadaran menyekolahkan  anak pada  masyarakat pedalaman,  kini  telah muncul. Pendidikan dasar tidak lagi termarjinalkan, tetapi telah menjadi bagian dari ekspresi kesadaran  masyarakat  akan  makna  penting  pendidikan,  kegiatan  edukasi,  dan  aktivitas pendidikan lainnya.
Fenomena  kemajuan  teknologi  di  bidang  transportasi darat  dengan  pembukaan  jalan baru meskipun kondisinya masih belum maksimal, termasuk menjamurnya motor juga telah
CENDEKIA, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Buni Y. Helmuth. 2016. Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman.
Cendekia , (2016),10(2):133-158.
mempengaruhi  pola  kehidupan  dan kesadaran masyarakat  akan  pendidikan  bagi  anak- anaknya. Di era  tahun 1990-an,  mayoritas  masyarakat  saat  pergi  ke kota dengan melewati jalan  sungai,  bahkan pada  malam  hari,  masyarakat yang  bepergian  harus menginap  di  jalan, tetapi saat ini, realitas yang berkembang sudah tidak demikian. Tidak sedikit masyarakat yang pergi ke kota dengan menggunakan mobil atau mengendarai motor sendiri.
Pembangusan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  pada  masyarakat  pedalaman  banyak dipengaruhi  oleh  pembangunan  infra-struktur  seperti  jalan  raya,  pembangunan  jembatan penghubung,  jaringan  listrik,  pembangunan  sarana  komunikasi  dan  informasi  (TV  dan  HP), dan  pembangunan  fisik  lainnya.  Perubahan  kehidupan  bermasyarakat  dan  kehidupan  dalam ranah pendidikan juga terjadi setelah adanya pembangunan jalan  raya  yang merupakan jalur darat  yang  kini  lebih  disukai  daripada  jalan  sungai.  Dahulu,  banyak  rumah  berada  di  tepi sungai,  kini  sudah  banyak  yang  berpindak  ke  tepi  jalan,  meskipun  jalannya  masih  berupa tanah  yang  diratakan  dengan  buldoser,  belum  diberi  batu,  apalagi  aspal  atau  cor  beton. Akibatnya, setiap hujan datang, jalannya sungguh sangat licin, berlendut, bahkan banyak yang terputus  karena  belum  dibuat  gorong-gorong  saluran  air.  Konsekwensinya,  hanya  mobil berkekuatan  ekstra  yang  bisa  melewati  jalan  itu.  Namun  demikina,  biaya  transportasi melewati  darat  dirasakan  masyarakat  pedalaman  lebih murah,  jarak  tempuh  menjadi  lebih dekat,  waktuu  tempuh  lebih cepat, biaya  transportasi lebih  murah, dan tingkat  keamanan dirasakan lebih aman.
Setelah jalan  jalur darat dibangun,  banyak guru-guru muda  dari alumni  program keguruan  seperti  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan  (FKIP),  sekolah  tinggi  ilmu pendidikan,  dan berbagai alumni program keguruan lainnya yang mau ditempatkan di daerah pedalaman yang sebelumnya terkesan sebagai daerah  yang belum terjamah oleh pendidikan, karena  banyaknya  masyarakat  yang  menganggap  pendidikan  tidak  penting,  tidak  banyak berguna bagi peningkatkan ekonomi rumah tangga, dan alasan lainnya.
Dengan  pembangunan  jalan  ini,  ada  beberapa mobil  pedagang,  travel,  dan  mobil pribadi yang  melintas  jalur  ini.  Dengan  adanya  jalur  transportasi  ini,  tentu  membawa perubahan cara pandang, cara pikir, dan cara berperilaku masyarakat, yang sebelumnya sangat ”kampungan”,  menjadi  terbuka  wawasannya ,  baik  berkaitan  dengan  wawasan  pendidikan, ekonomi, politik, maupun wawasan lainnya.
Dengan adanya jalan, banyak anak-anak dari kelompok masyarakat menengah ke atas yang  melanjutkan  ke  wilayah  kecamatan  atau  kabupaten  yang  jaraknya  sangat  jauh  dari daerah asal, sehingga mereka harus menyewa kamar (kos) di sekitar sekolah tempat menuntut ilmu.
Dengan banyaknya  guru  yang  bersedia  masuk ke  daerah pedalaman,  masyarakat menyaksikan  di  ruang  publik  munculnya  orang-orang   yang  siap  mengabdi  di  daerahnya, yang dengan senang hati tidak punya niat atau bahkan tidak mau dipindahkan ke kota, karena mereka  merasa  nyaman  tinggal  di  daerah  pedalaman,  apalagi  mereka  telah  menikah  dengan masyarakat pedalaman.
Sayangnya,  masih  ada  beberapa  guru  CPNS  yang  sengaja  hanya  dititipkan  di  daerah pedalaman,  sebagai  bukti  telah  ditempatkan  secara  merata  sesuai  identifikasi  daerah-daerah pedalaman  yang  masih  kekurangan  guru,  tetapi  ketika  LSM  atau  media  lengah,  para  CPNS gur u  tersebut  minta  pindah  dan  dipindahkan  ke  kota.  Dengan  status  ”guru  titipan” menyebabkan  kepala  sekolah  kesulitan  untuk  melakukan  pembinaan  dan  pemberian  jam
CENDEKIA, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Buni Y. Helmuth. 2016. Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman.
Cendekia , (2016),10(2):133-158.
mengajar  yang  mencukupi,  karena  setiap  saat  bisa  pindah,  dan  pada  saat  perpindahan  itu, mengakibatkan  proses  pembelajaran  terganggu,  dan  siswa  menjadi  pihak  yang sangat dirugikan.
Ada juga ditemui beberapa guru yang awalnya bertugas di kota kemudian dipindah ke daerah  pedalaman,  kemudian  mereka  hanya datang  ke  sekolah pada  tanggal  muda  untuk mengambil  gaji.  Mereka  bekerja  hanya dalam  beberapa  hari, kemudian setelah  itu mereka kembali  lagi  ke  kota  hingga  tanggal  muda  berikutnya,  dengan  berbagai  alasan,  seperti keluarganya  di  kota,  atau  alasan lain  yang  sifatnya  dibuat-buat  dan  sulit  untuk  bisa dipertanggungjawabkan.
Ada juga beberapa guru yang mempunyai hobi berburu, sehingga sangat mengganggu proses pembelajaran, karena waktu berburu mereka bukan hanya saat liburan sekolah, tetapi berlanjut  hingga  beberapa hari setelah  sekolah  masuk  efektif.  Akibatnya,  ruangan  kelas kosong  tidak  ada  gurunya,  dan  dirangkap  oleh  guru  lain  dengan  semangat  setengah  hati, karena  guru pengganti tersebut  mengerjakan  pekerjaan  yang  bukan  tugas  dan tanggungjawabnya.
Dengan  demikian, dapat  dipahami bahwa pendidikan pada  masyarakat pedalaman dipengaruhi  oleh:  1)  proses  pembangunan  berbagai  infrastruktur  pendidikan  dan  penunjang pendidikan,  2)  semakin  gencarnya  dinas  pendidikan  dalam  menempatkan  guru  di  daerah pedalaman,  3)  semakin  maraknya  ruang  publik  dalam  menyuguhkan  berbagai  nuansa pendidikan,  dan  4)  adanya  campur  tangan  lembaga  supra  desa  (kecamatan,  kabupaten)  dan pihak legislatif dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan.

## MENEGOSIASIKAN PENDIDIKAN PADA MASYARAKAT PEDALAMAN
Dalam proses  pembangunan  masyarakat  melalui  media  pendidikan tidak  dimungkiri adanya  penolakan  masyarakat.  Bentuk-bentuk  penolakan  masyarakat pedalaman terhadap keberadaan  sekolah, fasilitas infrastruktur pendidikan seperti sekolah yang digunakan untuk tempat belajar yang dibiarkan tidak terurus.
Rumput  meninggi  di  lingkungan  sekolah,  tetapi  dibiarkan  tidak  dilakukan  gotong royong.  Air  tidak  ada di  kamar  kecil  sekolah karena  tidak  mengalir  dari  sumbernya  tetapi dibiarkan  sehingga  anak-anak  kesulitan  bila  harus  ke  kamar  kecil  atau  sekedar  cuci  tangan. Sekolah tidak ada aliran listriknya, sehingga tidak ada irama senam pagi bersama dan setiap upacara  bendera  “sepi  sunyi”  tanpa  pengeras  suara. Apabila  malam  kondisi  sekolah  sangat gelap dan “menyeramkan”. Melihat kondisi seperti ini, masyarakat pedalaman sekitar sekolah pun tidak peduli, tidak mau memberikan sedikit arus listriknya untuk keperluan minimal itu.
Kondisi yang memprihatinkan juga banyak dijumpai, sekolah di pedalaman yang tidak mempunyai perpustakaan, meskipun tersedia ruangan perpustakaan, tetapi hanya diisi dengan buku-buku yang sudah lusuh, kumal, dekil, cetakan lama, dalam posisi yang berserakan, tidak tertata  rapih, tidak  terurus,  tidak  ada  proses  pelayanan  pinjam  meminjam,  dan  dibiarkan merana.
Kondisi cat dinding di sekolah, juga banyak dijumpai yang penuh dengan coret anak- anak  sekolah  dan  anak  yang  menggembala  ternak.  Bahkan  banyak  juga  ditemui  sekolah dengan  dinding  berlubang  disana-sini,  sehingga  kucing  bisa  dengan  mudah  keluar  masuk kantor guru dan ruang belajar, bahkan jendel a “Nako” pun banyak yang rontok atau jatuh dan kacanya pecah, sehingga jendela menjadi berlubang, akibatnya lobang itu menjadi media anak
CENDEKIA, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Buni Y. Helmuth. 2016. Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman.
Cendekia , (2016),10(2):133-158.
untuk  membuang  sampah  ke  luar  kelas  secara  sembarangan,  dan  lubang  itu  juga  sebagai sarana transportasi burung dan kelelawar  yang selalu mengotori lantai kelas dan meja siswa saat  malam  hari.  Melihat  kondisi  seperti  ini  pun,  masyarakat  diam  seribu  bahasa,  tanpa melakukan  tindakan  apapun  baik  secara  sukarela  bergotong  royong  mengecat  dinding  yang sudah kotor, menutup berbagai lubang dinding dan jendela, dan memperbaiki kerusakan kecil lainnya.
Selama  ini  masyarakat  mempunyai  anggapan  bahwa  bangunan  sekolah  sepenuhnya milik pemerintah, masyarakat sama sekali tidak merasa memiliki, sehingga mereka tidak mau ikut  serta  menjaga,  merawat  atau  memperbaiki  baik  kondisi  lingkungan  sekolah  maupun bangunan sekolah.
Tetapi,  kini  pemandangan  tersebut  telah sedikit berubah. Ada  sebagian sarana pendidikan di pedalaman yang sudah layak  digunakan  meskipun  dibangun  tidak  permanen, sekolah  dari  kayu  dan  papan,  model  panggung,  dan  terkesan  kurang  rapih  bila  dilihat  dari aspek arsitektur.
Bentuk  penolakan  yang  dilakukan  masyarakat pedalaman terhadap sekolah,  ada  juga yang bersifat terselubung, dengan cara membawa anaknya ke ladang dalam waktu yang relatif lama,  terutama  saat  musim  tanam  tiba,  hingga  musim  tanam  selesai.  Akibatnya,  pada  saat anak masuk sekolah kembali, mereka sudah sangat tertinggal dalam mengikuti pembelajaran. Namun  demikian,  mereka  tidak  terima  kalau  tinggal  kelas.  Mereka semuanya  harus  naik kelas.
Penolakan  yang  lain,  masyarakat pedalaman hingga  kini  masih  banyak  yang  tetap tidak mau melanjutkan anaknya ke jenjang SMP meskipun sudah ada SMP satu atap dengan SD.  Akibat  berikutnya  sudah  dapat  dipastikan,  para  orang  tua  juga  tidak  tertarik  untuk melanjutkan anaknya ke jenjang SMA/SMK.
Bentuk kurangnya dukungan masyarakat terhadap pendidikan  anak, dapat dilihat dari: a) banyaknya orang tua yang tidak pernah memperhatikan kewajiban belajar anak di rumah, bahkan anak dibiarkan berlama-lama menonton televisi, akibatnya tingkat penguasaan materi pelajaran  rendah,  b)  orang  tua  tidak  memperhatikan  kelengkapan  belajar  anak  seperti  buku dan  alat  tulis,  sehingga  banyak  alat  tulis  yang  dibawa  anak  ke  sekolah  sudah  tidak  layak digunakan lagi, c) orang tua tidak memperhatikan kebersihan badan, kebersihan seragam, dan kondisi  sepatu  anak,  sehingga  banyak  anak  yang  pergi  ke  sekolah  tidak  mandi  pagi,  tidak menggunakan  seragam  yang  layak  pakai,  dan  tidak  menggunakan  sepatu,  d)  orang  tua  juga kurang  memperhatikan lingkungan bermain anak di  luar  rumah sehingga  anak  sudah mengenal  rokok  dan  main  di  luar  rumah sampai  larut  malam,  e)  orang  tua juga kurang antusias  untuk  melanjutkan  sekolah  anaknya  sampai  ke  Sekolah Menengah  Pertama  (SMP) dengan  alasan  tidak  ada  biaya  atau  tidak  ada  manfaat  bagi  diri  anak,  dan  masih  banyak masyarakat pedalaman yang  menginginkan  anaknya  membantu  mencari  nafkah  daripada harus  melanjutkan  sekolah,  terbukti  masih  banyak  masyarakat  yang  membiarkan  anaknya putus sekolah (Kasinu, 2011:79).
Pada  daerah  yang  benar-benar  sulit  dijangkau,  para  guru  hanya  sedikit  yang  mau  dan “ betah ” ditugaskan di daerah tersebut. Sampai saat ini, masih ada beberapa daerah pedalaman yang sangat  minim  dengan  sentuhan  pendidikan.  Panggung  depan masyarakatnya,  minim sekali  bersinggungan  dengan  makna  penting  pendidikan.  Hingga  saat  ini,  masyarakat pedalaman golongan  tua  masih  banyak  yang  tidak  mengenal  pendidikan.  Hal  yang  paling
CENDEKIA, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Buni Y. Helmuth. 2016. Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman.
Cendekia , (2016),10(2):133-158.
penting  bagi  mereka  adalah  kecukupan  pangan  dan  papan,  meski  harus  dicari  dengan  susah payah.
Penolakan masyarakat pedalaman terhadap pendidikan, meskipun  terjadi sedikit ketegangan  akan  tetapi  masih ada  sintesis sehingga terjadi  kebersamaan. Dengan  kata  lain, masih ada  akomodatif  dan  kebersamaan  antara  guru,  masyarakat,  anak-anak itu  sendiri, kepala  desa,  camat,  dan  pihak  yang  terkait  dengan  pendidikan  anak. Terjadinya  ketegangan karena masyarakat pedalaman sangat keberatan karena kebiasaan masyarakat membawa anak- anak  mereka  ke  ladang,  karena  di  rumah tidak ada  yang  merawat tidak  diperboleh oleh sekolah. Akhirnya hanya anak-anak yang mempunyai kakak yang sudah dewasa atau mereka yang masih mempunyai nenek/kakek yang dapat ditinggal di rumah dan mengikuti sekolah.
Masyarakat  baik  sembunyi-sembunyi  maupun  terang-terangan (ijin  ke  sekolah) melakukan kebiasaan  lama  itu,  dan  hal  itu  tentu  bertentangan  dengan  semangat  pendidikan yang selama ini masih selalu didengungkan untuk dilaksanakan dan diikuti oleh setiap  anak yang masih sekolah, sehingga tidak terlalu tertinggal dalam mengikuti pelajaran dibandingkan anak-anak yang tidak dibawa ke ladang.
Dengan  demikian,  ada  problematika  yang  sangat  kuat yang  dapat  dijadikan sebagai argumentasi bahwa  dengan adanya  perubahan  sosial  dalam  kaitannya  dengan  pembangunan mutu pendidikan yang ditandai dengan dibangunkannya sekolah  yang dilengkapinya dengan sarana  dan  prasarana  yang  relatif  lengkah,  didatangkannya  guru  profesional, ternyata belum mampu  sepenuhnya menggugah kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  pendidikan  bagi anak.
Strategi halus yang diterapkan oleh para guru pada saat memasuki medan budaya lokal masyarakat  pedalaman  adalah dengan  mengurangi  sedikit  demi  sedikit  unsur penolakan dan menambah  sedikit  demi  sedikit  unsur  penyadaran  akan  arti  pendidikan  bagi  anak  di  masa depan,  yang  pada  akhirnya  budaya  lokal selalu  membawa  anak-anak  ke  ladang  untuk membantu orang tua bagi anak yang sudah agak besar dapat dihilangkan atau dikurangi.
Hingga  ahirnya  proses penolakan  tidak  berlangsung  terus-menerus,  tetapi  terjadi proses  toleransi  antara  masyarakat dengan  pemangku  kepentingan  pendidikan  (guru,  kepala sekolah, kepala desa, UPTD pendidikan, camat, dan pihak lainnya). Proses negosiasi misalnya dengan cara:
1) orang  tua  secara  terang-terangan  ke  sekolah  memamitkan  anaknya  yang  akan  dibawa  ke ladang dengan perjanjian jumlah hari yang tidak bisa mengikuti pelajaran;
2) tetap meninggalkan anak di rumah terutama anak yang sudah kelas empat ke atas;
3) guru mengulang  mata  pelajaran  yang  tertinggal, dan guru  member  ulangan  susulan  bagi anak yang mengikuti orang tuanya ke ladang;
4) anak-anak ke  ladang  dengan  membawa  buku  pelajaran  untuk  dipelajari  seluruh  materi pelajaran  dan  dikerjakan  seluruh  latihann  soalnya,  sehingga  anak  tidak lupa  sama  sekali dengan mata pelajaran yang telah dan akan dipelajari.
Melalui  berbagai  langkah  tersebut,  patut  diyakini  bahwa  bentuk  toleransi  yang diupayakan  oleh  dua pihak diyakini  dapat  dijadikan  jalan  tengah  untuk  mengurangi ketegangan di antara mereka.
Keunikan  masyarakat pedalaman dibandingkan  masyarakat  lain,  yaitu  adanya pemahaman  bahwa,   pendidikan  anak  tidak  begitu  penting,  pendidikan  dasar  tidak  dapat dijadikan bekal untuk mencari pekerjaan, pendidikan hanya menghabiskan biaya, pendidikan
CENDEKIA, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Buni Y. Helmuth. 2016. Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman.
Cendekia , (2016),10(2):133-158.
hanya  akan  mengurangi  sumbangan  tenaga  anak  terhadap  pekerjaan  orang  tua,  dan pendidikan  kurang  memberikan  keterampilan  kepada  anak  dalam  membantu  orang  tua  di ladang.
Membaca uraian di  atas  dapat  dipahami  bahwa membudayakan  pendidikan pada masyarakat pedalaman tidak mudah dan tidak berjalan mulus, tetapi banyak hambatan, karena masyarakat pedalaman telah memiliki kebiasaan budaya lokal yang telah mengakar bertahun- tahun dan secara turun-temurun dilakukan, sehingga mereka akan melakukan penolakan baik secara  terang-terangan  maupun  secara  tersembunyi  terhadap  keberadaan  pendidikan  yang harus diikuti oleh anak-anak mereka. Penolakan mereka tidak bisa lepas dari sifat masyarakat pedalaman yang sulit menerima masukan dari orang lain. Hal ini memunculkan pemahaman bahwa pendidikan di pedalaman,  tidak  berjalan  mulus,  tetapi    terjadi penolakan. Penolakan yang  mereka  lakukan  pun  tidak  berlangsung  selamanya  tetapi  terjadi  proses toleransi  dari kedua  belah  pihak  dalam  rangka penanaman  pendidikan yang  pada  akhirnya  terjadi  adanya sintesis di antara keduanya.

## DITERMINAN TINGKAT PENDIDIKAN ANAK MASYARAKAT PEDALAMAN
Pada dasarnya, setiap orang tua siswa, menghendaki sukses menyekolahkan anaknya hingga  perguruan  tinggi.  Dengan  lulus  perguruan  tinggi,  anak  memperoleh  pekerjaan  secara layak  dan  dapat  membantu  ekonomi  orang  tua.  Namun,  tidak  semua  orang  tua  sukses mencapai cita-cita itu.
Mayoritas,  kondisi  ekonomi  anak-anak  dari  keluarga  miskin  hanya  sekolah  SD  atau SMP.  Anak  dari  keluarga  mampu  bersekolah  hingga  SMA/SMK  dan  perguruan  tinggi. Mayoritas. Anak  dari  keluarga yang sangat mampu  bersekolah  hingga  perguruan  tinggi. Orang  tua  yang  mampu  dan  sangat  mampu  mempunyai  pemahaman  yang  baik  akan  arti pendidikan bagi anak. Artinya, dalam mind orang tua telah terkonstruksi pemahaman bahwa pendidikan mempunyai arti yang sangat penting bagi masa depan anak.
Dengan  demikian,  sosial-ekonomi  orang  tua  dan  kesadaran  terhadap  makna pendidikan  mempengaruhi  tinggi  rendahnya  tingkat  pendidikan  anak.  Apabila  ketiga  hal tersebut digambarkan dalam bentuk diagram akan tampak sebagai berikut.
Tidak Sekolah/ Cukup SD Sekolah hingga
SMP/SMA/SMK
SD/SMP
Perguruan Tinggi
Gambar 1.  Keterkaitan makna pendidikan anak, kondisi ekonomi, dan tingkat pendidikan anak. Sumber: Bunu (2012)
Makna pendidikan anak bagi orang tua Penting Tdk Penting Kurang mampu Mampu Kondisi ekonomi
CENDEKIA, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Buni Y. Helmuth. 2016. Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman.
Cendekia , (2016),10(2):133-158.
Berdasarkan  gambar  di  atas, jika  sosial-ekonomi  orang  tua  kaya,  diikuti kesadaran orang tua akan arti pendidikan bagi anak tinggi, maka mereka akan berusaha menyekolahkan anaknya  sampai  pendidikan  tinggi. Jika, secara  ekonomi  berada,  tetapi  kesadaran  orang  tua terhadap  pendidikan  rendah,  maka  tingkat  pendidikan  anak  pun rendah  (maksimal SMA/SMK).
Sebaliknya, jika sosial-ekonomi oran tua miskin, tetapi kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak tinggi, maka orang tua akan berusaha sekuat tenaga agar anaknya bisa  sekolah  SMA/SMK.  Kondisi  terburuk, jika  sosial  ekonomi orang  tua miskin, dan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan anak rendah, maka tingkat pendidikan anak akan rendah. Sangat mungkin, anak tidak disekolahkan meskipun hanya tingkat SD.
Selain  tingkat  ekonomi  orang  tua,  minat bersekolah  juga  menentukan degree pendidikan anak. Untuk menggambarkan keterkaitan antara kondisi sosial-ekonomi orang tua dan minat bersekolah dapat dilihat gambar 2 berikut.
Tidak Sekolah/
SD
Sekolah hingga
SMP/SMA/SMK SD/SMP/SMA Perguruan Tinggi
Gambar 2.  Keterkaitan Minat anak untuk bersekolah, kondisi ekonomi, dan tingkat pendidikan Sumber: Bunu (2012)
Gambar  di  atas,  menggambarkan  secara  jelas  bahwa  tingkat  pendidikan  anak  tidak semata-mata  dipengaruhi oleh sosial-ekonomi  orang  tua,  tatapi  juga  dipengaruhi  oleh  tinggi rendahnya minat bersekolah.
Jika sosial-ekonomi orang tua tinggi atau kaya, diikuti minat bersekolah tinggi, maka degree pendidikan anak  akan tinggi. Jika, secara  ekonomi tinggi,  tetapi minat  bersekolah rendah, maka tingkat pendidikan anak akan rendah (maksimal SMA/SMK).
Sebaliknya, jika sosial-ekonomi oran tua miskin, tetapi minat bersekolah tinggi, maka degree  pendidikan  anak  akan  bergerak  dari  SD  hingga  SMA.  Kondisi  terburuk, jika  sosial ekonomi orang tua miskin, dan minat bersekolah rendah, maka tingkat pendidikan anak akan rendah.
Berdasarkan  diagram  1  dan  2  dapat  dipahami,  tingkat  pendidikan  anak masyarakat pedalaman dipengaruhi  oleh: 1) kondisi sosial-ekonomi  orang  tua,  2) kesadaran orang  tua terhadap arti penting pendidikan, dan 3) minat bersekolah anak.
Mayoritas,  anak-anak  yang DO,  tidak  melanjutkan  sekolah  ke  jenjang  yang  lebih
Minat anak untuk bersekolah Tinggi Rendah Kurang mampu Mampu Kondisi Ekonomi
CENDEKIA, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Buni Y. Helmuth. 2016. Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman.
Cendekia , (2016),10(2):133-158.
tinggi, tidak  sekolah, kemungkinan  disebabkan:  1) berasal  dari  keluarga  yang  tidak  mampu, kesadaran orang tua terhadap makan pendidikan rendah, 3) minat bersekolah anak rendah.
Fenomena yang dapat menggambarkan keterkaitan antara kepemilikan sumber-sumber ekonomi,  kesadaran  terhadap  makna  pendidikan  bagi  anak-anaknya,  minat  bersekolah,  dan tingkat pendidikan anak dapat digambarkan sebagai berikut.
CENDEKIA, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Buni Y. Helmuth. 2016. Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman.
Cendekia , (2016),10(2):133-158.

## Gambar 3. Keterkaitan tingkat ekonomi, makna pendidikan
Sumber: Bunu (2012)
Gambar  di  atas  menjelaskan  bahwa  tinggi  rendahnya  tingkat  pendidikan  anak merupakan  fungsi  dari  tinggi-rendahnya  sosial-ekonomi  orang  tua,  tingkat  kesadaran  orang tua  terhadap makna pendidikan bagi anak,  minat  bersekolah.  Semakin  tinggi  tingkat sosial- ekonomi  orang  tua,  tingkat  kesadaran  orang  tua  terhadap  makna  pendidikan  bagi  anak,  dan minat bersekolah menyebabkan anak cenderung melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, semakin rendah tingkat sosial-ekonomi orang tua, tingkat kesadaran orang tua terhadap makna pendidikan bagi anak, dan minat berskolah menyebabkan anak cenderung tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
Seluruh uraian di atas menjadi hal yang menarik untuk terus diteliti oleh para peneliti berikutnya.  Begitu  juga  banyaknya  keunikan  atau  variasi  yang  dimiliki  oleh  masyarakat pedalaman sebagaimana  telah  dipaparkan  perlu  dikaji  lebih  mendalam.  Penelitian  mengenai masyarakat pedalaman di Kalimantan Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya telah banyak  dilakukan,  bukan  saja  oleh  orang  Indonesia,  tetapi  juga  oleh  para  peneliti  dari  luar. Banyaknya kajian tentang masyarakat pedalaman di Indonesia, tetapi lebih banyak menyoroti tentang peranan pembangunan fisik infrastruktur dalam perubahan masyarakat.
Mehing  (1983:59)  dalam  melakukan  penelitian  tentang  SD  kecil  dan  guru  kunjung menyimpulkan  bahwa  semangat  anak-anak  untuk  belajar  sangat  tinggi.  Tingginya  semangat untuk  belajar  dipengaruhi  oleh  dukungan  orang  tua  dan  semangat  untuk  maju. Begitu  juga Rahmawanta (2013:45) menyatakan bahwa keadaan sosial ekonomi kurang mendukung untuk membiayai pendidikan anaknya yang menyebabkan anaknya yang lulus SD tidak melanjukan ke SMP, orang tua lebih suka menyuruh anaknya bekerja membantu orang tuanya, serta pada umumnya  orang  tua  masih  memandang  keliru  terhadap  arti  penting  pendidikan  bagi kepentingan anak-anak.
Sutrisno  (2013:24) menyatakan bahwa  rendahnya prestasi  yang  dicapai  siswa disebabkan karena kehidupan ekonomi  yang serba terbatas, akhirnya siswa membantu orang
Tingkat Ekonomi Orang Tua Minat Anak terhadap Pendidikan Makna Pendidikan bagi Orang Tua Tingkat Pendidikan SD/SMP/ SMA/SMK Tingkat Ekonomi Orang Tua Minat Anak terhadap Pendidikan Makna Pendidikan bagi Orang Tua Tingkat Pendidikan SD/SMP/ SMA/SMK
CENDEKIA, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Buni Y. Helmuth. 2016. Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman.
Cendekia , (2016),10(2):133-158.
tua untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup.    Hidayati (2002:98)  dalam  melakukan  penelitian tentang tingkat pendapatan, sikap orang tua tentang pendidikan dan tingkat pendidikan anak di  Kelurahan  Raja  Basa  Jaya  menyimpulkan  bahwa ada  kecenderungan  tingkat  pendapatan dan sikap orang tua terhadap pendidikan akan sangat mempengaruhi tingkat pendidikan anak. Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, ada kecenderungan semakin tinggi pula tingkat pendidikan anak, apalagi didukung oleh tingginya sikap orang tua terhadap pendidikan.
Selanjutnya,  Kalimah (2012:32) dalam  melakukan  penelitian  tentang  profil  kehidupan sosial  ekonomi  masyarakat  petani  tebu dan  pengaruhnya  terhadap  pendidikan  anak di  Desa Sukadana  Udik,  Kecamatan  Bunga  Mayang  menyimpulkan  bahwa  pola  kehidupan masyarakat yang masih rendah tingkat pendidikan dan tingkat ekonominya dapat dibuka mata hatinya untuk menyekolahkan anak, manakala persepsi orang tua terhadap pendidikan sudah baik.
Penelitian  Cahyono  (2004:75) tentang  kajian  historis  kehidupan  sosial  ekonomi masyarakat  bantaran  daerah  aliran  sungai  (DAS)  Brantas  Kelurahan  Kesatrian  Kota  Malang dan  Makna  Pendidikannya  menyimpulkan bahwa  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat bantara  sungai  dalam    memaknai  pendidikan  sangat  positip.  Masyarakat  memandang pendidikan sebagai tangga untuk menaikkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Seluruh hasil penelitian di atas pada dasarnya menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan anak dapat dikaitkan dengat tingkat kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak. Menurut Sukidin (2003:24) kesadaran senantiasa berarti sadar akan sesuatu. Kesadaran hanya mungkin diperoleh  dalam  korelasinya  dengan  realitas;  karena  yang  disebut  "realitas"  itu  tidak  lain berasal  dari  dunia  kehidupan  sehari-hari.  Kesadaran  mayarakat  untuk  menyekolahkan anaknya  pada  dasarnya  juga  lahir  karena  adanya  kesadaran  masing-masing  individu  yang saling  berinteraksi  dengan  kesadaran  individu  yang  lain  hingga  menghasilkan  kesadaran kolektif.  Hal  itulah  yang  menyebabkan  masyarakat  mau  atau  tidak  mau  menyekolahkan anaknya.
Kesadaran masyarakat pedalaman dalam  bertindak  untuk  menyekolahkan  atau  tidak menyekolahkan  anak  berdasarkan  makna-makna  sekolah  itu  bagi  mereka.  Makna  tersebut berasal dan interaksi sosial antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Kemudian makna tersebut  disempurnakan  di  saat  proses  interaksi  sosial  berlangsung.  Sebagian  masyarakat memaknai bahwa pendidikan memang penting bagi peningkatan kualitas generasi masyarakat pedalaman, hanya saja karena keterbatasan ekonomi, hanya sedikit masyarakat  yang mampu menyekolahkan anak hingga pendidikan tinggi.
Uraian  di  atas menunjukkan  bahwa  pendidikan  merupakan  pilihan  strategis  bagi masyarakat. Dalam kaitan itu, untuk meningkatkan peran serta masyarakat menurut Sumarno (2013)  dapat  dilakukan  dengan  peningkatan  pemahaman  wawasan  mengenai  manajemen berbasis pengetahuan dan peningkatan kinerja dinas pendidikan kabupaten/kota yang dimulai dengan bantuan model asesmen diri kelembagaan yang objektif.
Dengan  kata  lain,  masyarakat  dalam  memaknai  pendidikan  tersebut  berasal  dari interaksi  dengan  orang  lain,  terutama  dengan  orang  yang  dianggap  “cukup  berarti”  di  dunai pendidikan.  Hal  ini  sesuai  dengan  temuan  Setiani  dan  Muchson  (2010)  yang  menyatakan bahwa  teman  sebaya  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  tingkat  partisipasi  masyarakat dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun.
CENDEKIA, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Buni Y. Helmuth. 2016. Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman.
Cendekia , (2016),10(2):133-158.
Masyarakat  saling  menafsirkan  fenomena  sosial  termasuk  fenomena  pendidikan  baik lingkup  sempit  maupun  lingkup  luas  di  luar  wilayah  kehidupannya.  Mereka  membatasi tindakan  mereka  yang  tidak  sesuai  dengan  kaidah,  norma,  dan  hukum  yang  berlaku. Masyarakat  tidak  langsung  memberi  respon  pada  tindakan  orang  lain,  tetapi  didahului  oleh pemaknaan terhadap tindakan orang lain tersebut. Masyarakat tidak langsung menerima atau tidak  menerima  anjuran  pemerintah  agar  menyekolahkan  anaknya  minimal  hingga  SMP, tetapi  masyarakat  memaknai  ajakan  pemerintah  itu,  dengan  mempertimbangkan  rasionalitas untung  dan  ruginya  menyekolahkan  anak.  Ketika  pemaknaan  mereka    terhadap  ajakan pemerintah  lebih  menguntungkan,  maka  mereka  mengikuti  ajakan  tersebut,  dan  sebaliknya, ketika rasionalitas pemakanaan mengikuti ajakan pemerintah lebih merugikan, maka mereka akan mengabaikan ajakan pemerintah tersebut (Poloma, 2007:263).
Dengan  demikian,  kepastian  makna  yang  akan  menentukan  tindakan  masyarakat dalam  membuat  keputusan  untuk  melaksanakan  atau  tidak  melaksanakan  kebijakan pemerintah  di  bidang  pendidikan.  Dalam  kasus  tindakan  masyarakat  dalam  memilih  untuk mengikuti atau tidak mengikuti kebijakan pemerintah yang selalu diserukan oleh kepala desa dan  tokoh  masyarakat  dimaknai  sebagai  proses  dialektika  antara  stimulus  dan  respon. Stimulus pemerintah tersebut berupa sekolah gratis, seragam sekolah gratis, sepatu gratis, dan buku  gratis.  Stimulus  tersebut  diikuti  respon  masyarakat  berupa  menyekolah  dan  tidak menyekolahkan anaknya.
Dalam  perspektif  interaksionisme  simbolis  yang  diketengahkan  Poloma  (2007:264- 265), tindakan  masyarakat menolak program pemerintah dengan mengajak anaknya ke hutan, perlu  “penafsiran  tindakan.”  Tidak  ubahnya,  bila  dalam  pembicaraan  seseorang  pura -pura batuk  ketika  tidak  setuju  dengan  pokok-pokok  yang  diajukan  oleh  si  pembicara.  Batuk tersebut  menjadi  suatu  simbol  yang  berarti,  yang  dipakai  untuk  menyampaikan  penolakan. Oleh  karena  itu,  tindakan  orang  tua  mengajak  anaknya  pergi  ke  hutan  sebagai  bentuk penolakan  terhadap  kebijakan  pemerintah  di  bidang  pendidikan,  yang  menurut  mereka, pendidikan tidak memberikan pengaruh apa pun terhadap kesejahteraan keluaga.
Hasil  penelitian  Widodo  (2013)  menyatakan  bahwa  faktor  pendorong  implementasi kebijakan  wajar  9  tahun yaitu kesadaran  wali  murid  dan  siswa,  serta  partisipasi  orang  tua dalam  implementasi  kebijakan  wajar;  sedangkan  faktor  penghambatnya  adalah  kesadaran masyarakat yang masih kurang, faktor ekonomi masyarakat, faktor kemampuan belajar yang rendah, faktor teman sepermainan, dan juga faktor motivasi yang rendah.
Hasil  penelitian Astusi  (2007)  menyatakan  bahwa  kemampuan  orangtua  dalam memberikan  kontribusi  dana ke sekolah  memerlukan  dukungan  pemerintah  dan  masyarakat untuk  lebih  peduli  memberikan  bantuan-bantuan  bagi  peningkatan  sarana-prasarana  yang memadai  bagi  proses  pembelajaran  di  sekolah. Begitu  juga partisipasi  edukatif  perlu digalakkan oleh sekolah, masyarakat bahkan orangtua agar keterlibatan secara akademik bisa terbangun  dalam  proses  pendidikan  anak  di  rumah,  di  sekolah  dan  masyarakat.  Partisipasi edukatif  perlu  didesain  sesuai  dengan  kondisi  dan  potensi  siswa,  orangtua  dan  keluarga sebagai  pedoman  untuk  mendorong  keterlibatan  anggota  keluarga  dalam  proses  pendidikan anak.
Dalam  penelitiannya,  Ana  Herwana (2000) menyatakan  bahwa  keadaan  sosial ekonomi  kurang  mendukung  untuk  membiayai  pendidikan  anaknya  yang  menyebabkan anaknya  yang  lulus  SD  dan  tidak  melanjukan  ke  SMP. Orang tua  lebih  suka  menyuruh
CENDEKIA, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Buni Y. Helmuth. 2016. Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman.
Cendekia , (2016),10(2):133-158.
anaknya  bekerja  membantu  orang  tuanya, dan  pada  umumnya  orang  tua  masih  memandang keliru terhadap arti penting pendidikan bagi kepentingan anak-anak.
Penelitian  Maria  J.  W  dan  Seidi  Manopo  2002  yang  berjudul, “ Analisis  mengenai Gejala  Berprestasi  Rendah dari Keluarga  Prasejahtera (Ditinjau dari Aspek  Status  Sosial Ekonomi,  Lingkungan  Sosial  Psikologis dan  Lingkungan  Pemukiman)  di  Kota  Manado. ” Kesimpulannya menyatakan bahwa rendahnya prestasi yang dicapai siswa disebabkan karena kehidupan ekonomi yang serba terbatas, akhirnya siswa tersebut membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Dalam penelitian Siti Hidayati 2002 dengan judul, “ Tingkat Pendapatan, Sikap Orang Tua tentang Pendidikan dan Tingkat  Pendidikan  Anak di  Kelurahan  Raja  Basa  Jaya ,” menghasilkan  kesimpulan,  adanya  kecenderungan  tingkat  pendapatan,  sikap  orang  tua terhadap  pendidikan  dan  tingkat  pendidikan  anak.  Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  orang tua, ada kecenderungan semakin tinggi pula tingkat pendidikan anak. Apalagi didukung oleh tingginya sikap orang tua terhadap pendidikan.
Dalam  penelitian  Karyadinata  (2004)  dengan  judul, “ Profil Kehidupan  Sosial Ekonomi  Masyarakat  Petani  Tebu  di  Desa  Sukadana  Udik,  Kecamatan  Bunga  Mayang. ” Dalam kesimpulannya, penelitian itu menyimpulkan bahwa pola kehidupan masyarakat yang masih  rendah  tingkat  pendidikan  dan  tingkat  ekonominya  dapat  dibuka  mata  hatinya  untuk menyekolahkan anak, manakala persepsi orang tua terhadap pendidikan sudah baik.
Dalam  penelitian  Susanti  (2005)  dengan  judul, “H ubungan antara  Keadaan  Sosial Ekonomi Orang Tua tentang Tingkat Pendidikan dengan Anak Putus Sekolah, ” dengan hasil ada  hubungan  keadaan  sosial  ekonomi  orang  tua  tentang  pendidikan  dengan  anak  putus sekolah.
Seluruh teori yang  dihasilkan  melalui  hasil  penelitian  terdahulu di  atas,  mulai  dari konsep partisipasi pendidikan, wajib belajar, penolakan/resistensi dan konflik, serta negosiasi dalam konteks pendidikan, mempunyai relevansi yang sangat penting bagi pembahasan pada masyarakat  pedalaman,  karena  seluruh  hasil  pembacaan  teori  itulah  yang  akan  digunakan dalam  melakukan  pemahaman  terhadap  fenomena  yang  terjadi  di  lapangan,  sekaligus dijadikan sebagai bahan rujukan saat melakukan pembahasan dan penarikan kesimpulan.

## PENDIDIKAN YANG MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT PEDALAMAN
Dalam  perspektif  pemberdayaan  masyarakat  pedalaman,  sistem  pendidikan  menjadi bermakna bagi masyarakat pedalaman manakala mampu memberi dampak yang besar dalam meningkatkan  kesejahteraan mereka.  Pendidikan  yang  mensejahterakan masyarakat pedalaman  adalah  pendidikan  yang  mampu  memberikan  dampak  jangka  panjang  dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedalaman. Proses pendidikan pada saat ini menjadi penentu signifikan dalam peningkatan keterampilan yang pada akhirnya dapat meningkatkan penghasilan masyarakat pedalaman di masa yang akan datang (Busro, 2015).
Selanjutnya  dijelaskan  bahwa  manusia  terdidik  yang  berketerampilan  mempunyai peluang  yang  sangat  besar  dalam  merebut  pasar  tenaga  kerja.  Semakin  kompetitifnya  pasar tenaga kerja yang ditandai dengan dibukanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 yang memungkinkan terjadinya persaingan tenaga kerja secara terbuka.
Dalam  konsep pendidikan  yang  mensejaherakan  masyarakat  pedalaman,  berbagai tantangan  di  atas  menjadi  pendorong  untuk  maju,  berkembang,  dan  menang.  Karena
CENDEKIA, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Buni Y. Helmuth. 2016. Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman.
Cendekia , (2016),10(2):133-158.
pendidikan  yang  mensejahterakan masyarakat  pedalaman  bercirikan  selalu  mendahulukan rasional  dibandingkan  sentimental,  yang  ditandai  dengan  mengutamakan  berfikir positif thinking  daripada negative  tingking,  selalu  berpedoman  pada  data  dan  hasil  penelitian, obyektif dalam melakukan penilaian, lebih baik salah dari pada harus berbohong, dan mampu berfikir secara deduktif dan induktif (Busro, 20115).
Secara panjang lebar dijelaskan bahwa sifat sentimental dalam proses pendidikan yang mensejahterakan masyarakat  pedalaman  tidak  dapat  diterapkan  karena  sifat  ini  bercirikan selalu berpamrih dalam melaksanakan seluruh pekerjaan, tidak bisa bekerja dengan obyektif, selalu  subyektif  dalam  setiap  melaksanakan  penilaian,  selalu  ingin  mendapatkan  pujian, penghormatan  diri  lebih  penting  dibandingkan  kapasitas  diri,  selalu  ingin  mendapatkan sesuatu  yang  lebih  besar  dibandingkan  pengorbanan,  selau  mementingkan  diri  sendiri  dan malas berbuat untuk orang lain, egois, dan berbagai sifat sentimental lainnya.
Pendidikan  yang  mensejahterakan  masyarakat  pedalaman  tidak  selalu  dimaknai sebagai  sebuah  upaya  mendapatkan  kesejahteraan  lahir/materi/fisik.  Dalam  konsep pendidikan yang mensejahterakan masyarakat pedalaman, kesejaheraan batin/immateri/psikis sesungguhnya  lebih  penting  dibandingkan  kesejahteraan  lahir.  Hal  itu  terjadi  karena, kesejahteraan lahir tidak ada artinya sama sekali manakala tidak ada kesejahteraan batin.
Kesejahteraan batin pada masyarakat pedalaman sebagai sebuah kesejahteraan hakiki, karena keberadaannya melingkupi seluruh  aspek  jiwa  yang mendorong untuk terus berkarya dengan cipta, rasa, karsa tanpa dibumbui oleh orientasi materi semata, tetapi berorientasi pada kesejahteraan masyarakat pedalaman.
Pendidikan  yang  mensejahterakan masyarakat  pedalaman  membekali  siswa mempunyai kesiapan bersaing, kemampuan bahasa, kompetensi, daya juang, ketahanmalangan,  dan  kemampuan  lainnya  yang  lebih  baik.  Oleh  karena  itu,  ketika out  put pendidikan di daerah pedalaman tidak mampu bersaing dengan SDM luar daerah, tentu SDM masyarakat  pedalaman  hanya  akan  menenpati  posisi  bawah  yang  sifatnya  tidak    penting, bergaji  rendah,  tidak  berkontribusi  dalam  pembuatan  keputusan,  dan  tentunya beradapada posisi yang tidak  terhormat.  Dalam  istilah  bertamu,  pendidikan masyarakat  pedalaman yang tidak  mampu  mensejahterakan  hanya  akan  menghasilan  tenaga  kerja  yang  tidak  kompeten, akan masuk dunia kerja dari dapur, dan hanya sedikit berpeluang untuk maju ke ruang utama atau ruang tamu. Posisi mereka selalu di belakang, pada tempat-tempat  yang tidak strategis, hanya sebagai pembantu, hasil karyanya tidak dihargai sebagai hal yang penting (Muhammad Busro, 2015).
Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan model menegosiasikan pendidikan pada masyarakat  pedalaman  hingga  mampu  meningkatkan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat pedalaman adalah sebagai berikut.
CENDEKIA, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Buni Y. Helmuth. 2016. Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman.
Cendekia , (2016),10(2):133-158.
Gambar 4. Model Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman Sumber: Diadopsi dari Bunu (2014)
Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa upaya menegosiasikan pendidikan pada  masyarakat  pedalaman  dalam  rangka  meningkatkan kesadaran  masyarakat  terhadap pendidikan anak sangat dipengaruhi oleh peran masyarakat desa dan supra desa (dalam hal ini kecamaatan), tokoh masyarakat, tokoh  agama, tokoh pemuda, dan  guru/kepala sekolah  yang bertugas di TK, SD, dan SMP yang bersinggungan langsung dengan orang tua dan anak.
Selain  itu,  kesadaran  masyarakat  terhadap  pendidikan  anak  juga  dipengaruhi  oleh lingkungan yang berkembang di masyarakat baik menyangkut mata pencaharian, lingkungan bermain anak, dan media sosial yang melingkupinya.
Ketika,  tingkat  kesadaran  masyarakat  terhadap  pendidikan  anak  tinggi  maka  tingkat pendidikan anak pun akan tinggi, sebaliknya jika kesadaran masyarakat terhadap pendidikan anak  rendah, tingkat pendidikan anak pun akan rendah.
Selanjutnya,  ketika  tingkat  pendidikan  tinggi,  maka  besar  sekali  peluang  bagi  anak untuk mendapatkan kesejahteraan di kemudia hari.
Semoga saja pendidikan pada masyarakat pedalaman mampu mengangkat harkat dan martabat  anak-anak  masyarakat pedalaman,  yang  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedalaman pada umumnya.

## SIMPULAN
Beberapa benang merah yang dapat diambil dari pidato singkat ini adalah:
1. Masalah  pendidikan merupakan bagian dari berbagai masalah bangsa yang perlu mendapat perhatian  dari  semua  pihak  karena  pendidikan  sangat  menentukan  martabat  manusia  dan
Pemerintah Desa Pemerintah supradesa
Dinas Pendidikan Tokoh masyarakat Tokoh agama Tokoh pemuda Guru dan Kepala Sekolah
Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap pendidikan anak meningkat Lingkungan Masyarakat Lingkungan Teman Sebaya Media Sosial Tingkat Pendidikan anak meningkat Tingkat kesejahtera an masyarakat meningkat Upaya Menegosia- sikan pendidikan pada masy. pedalaman
CENDEKIA, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Buni Y. Helmuth. 2016. Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman.
Cendekia , (2016),10(2):133-158.
bangsa. Proses  pendidikan  yang  baik  akan  mampu  memberi  manfaat  yang  besar  bagi masyarakat,  termasuk  dalam  hal  ini  masyarakat  pedalaman  Kalimantan  Tengah. Sayangnya, adanya faktor penghambat seperti: 1) geografi yang sulit dijangkau, terpencil, terisolir, 2) rendahnya pemahaman masyarakat akan makna penting pendidikan bagi anak, 3)  rendahnya  partisipasi  masyarakat  terhadap  pendidikan,  4)  masih  terbatasnya  nuansa- nuansa  pendidikan  dalam  ruang  publik  di  derah  pedalaman,  5)  rendahnya  tingkat  sosial ekonomi  masyarakat  pedalaman, 6) keterbatasan  sumber  daya  manusia  atau  guru  yang bersedia ditempatkan di daerah pedalaman, 7) lemahnya manajemen pemerataan guru, 8) lemahnya  pengawasan  terhadap  disiplin  guru  di  daeah  pedalaman,  9) jauhnya  lokasi sekolah menengah atas (SMA/SMK) dari lokasi tempat tinggal masyarakat
2. Negosiasi  merupakan  sebuah  proses  yang  melibatkan  dua  pihak  atau  lebih  yang  berbeda pendapat  berusaha  mencapai  kesepakatan.  Dengan  kata  lain,  negosiasi  adalah  proses pembuatan  keputusan  memberi  dan  menerima  yang  melibatkan  pihak-pihak  yang  saling terkait  dengan  preferensi  berbeda.  Proses  negosiasi  misalnya  dengan  cara:  a)  orang  tua secara  terang-terangan  ke  sekolah  memamitkan  anaknya  yang  akan  dibawa  ke  ladang dengan perjanjian jumlah hari yang tidak bisa mengikuti pelajaran;  b) tetap meninggalkan anak  di  rumah  terutama  anak  yang  sudah  kelas  empat  ke  atas;  c)  guru  mengulang  mata pelajaran  yang  tertinggal,  dan  guru  member  ulangan  susulan  bagi  anak  yang  mengikuti orang  tuanya  ke  ladang;  dan  d)  anak-anak ke  ladang  dengan  membawa  buku  pelajaran untuk dipelajari seluruh materi pelajaran dan dikerjakan seluruh latihann soalnya, sehingga anak tidak lupa sama sekali dengan mata pelajaran yang telah dan akan dipelajari.
3. Partisipasi  adalah  keterlibatan  dalam  proses  pembuatan  keputusan,  pelaksanaan  program, memperoleh  kemanfaatan,  dan  mengevaluasi  pogram.  Rasa  ketidaktahuan  masyarakat pedalaman  berkaitan  dengan  arti  penting  pendidikan  bagi  anak  karena:  (a)  kurang efektifnya  pendekatan  kemasyarakatan,  keagamaan,  dan  sosial  budaya  dalam membangkitkan  kesadaran  masyarakat  pedalaman  terhadap  pendidikan,  (b)  kurang penuhnya  peran  kepala  sekolah,  guru,  dan  pejabat  pemerintahan  desa  dalam membangkitkan minat masyarakat pedalaman dalam menyekolahkan anak, dan (c ) masih rendahnya  peran  forum  komite  sekolah  dan  masyarakat  pedalaman  dalam  meningkatkan kesadaran, sikap, persepsi dan penilaian masyarakat pedalaman akan arti pendidikan.
4. Penyebab rendahnya tingkat pendidikan anak-anak pada masyarakat pedalaman disebabkan oleh  beberapa  faktor  di  antaranya  adalah:  1)  tingkat  sosial  ekonomi  masyarakat  yang rendah, 2) persepsi masyarakat tentang pendidikan formal yang kurang baik sebagai akibat kurangnya  pengetahuan  masyarakat  akan  pentingnya  pendidikan,  3)  kurangnya  motivasi orang  tua  dalam  menyekolahkan  anak,  4)  rendahnya  keinginan  anak  untuk  melanjutkan sekolah,  5)  rendahnya  keberpihakan  pemerintah  hasil  pemekaran  terhadap  pendidikan, sehingga  belum  mampu  mendekatkan  sekolah  kepada  masyarakat    dengan  cara membangun  sekolah  di  daerah  pemekaran,  6)  kurangnya  interaksi  yang  intensif  antara masyarakat lokal dan pemerintah.
5. Upaya  untuk  meningkatkan  kesadara  orang  tua  terhadap  pendidikan  dapat  dilakukan dengan  menghadirkan  pendidikan  di  ruang  publik  yang  ada  pada  masyarakat  pedalaman secara  umum  yang  bisa  dilihat  sebagai  penyebaran  nilai-nilai  ilmu  pengetahuan  dengan memanfaatkan  ruang  publik,  yaitu  ruang  atau  arena,  baik  nyata  maupun  virtual,  yang digunakan  secara  bersama  oleh  warga  masyarakat  untuk  mengkomunikasikan  dan
CENDEKIA, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Buni Y. Helmuth. 2016. Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman.
Cendekia , (2016),10(2):133-158.
menegosiasikan  berbagai  ide  dan  kepentingan,  termasuk  di  dalamnya  berbagai  hal  yang bermuatan pendidikan.
6. Kehadiran  jalan  raya,  saluran  BTS  (jaringan  seluler),  antenna  parabola,  HP  pintar,  guru- guru  PNS,  telah  mampu  memberikan perubahan  cara  pandang,  cara  pikir,  dan  cara berperilaku  masyarakat,  yang sebelum nya  sangat  ”kampungan”,  menjadi  terbuka wawasannya,  baik  berkaitan  dengan  wawasan  pendidikan,  ekonomi,  politik,  maupun wawasan lainnya. Dengan demikian, pendidikan  pada masyarakat pedalaman dipengaruhi oleh  kehadiran  pendidikan  di  ruang  publik  seperti:  1)  proses  pembangunan  berbagai infrastruktur  pendidikan  dan  penunjang  pendidikan,  2)  semakin  gencarnya  dinas pendidikan  dalam  menempatkan  guru  di  daerah  pedalaman,  3)  semakin  maraknya  ruang publik  dalam  menyuguhkan  berbagai  nuansa    pendidikan,  dan  4)  adanya  campur  tangan lembaga supra desa (kecamatan, kabupaten) dan pihak legislatif dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan.
7. Dalam  perspektif  pemberdayaan  masyarakat  pedalaman,  sistem  pendidikan  menjadi bermakna  bagi  masyarakat  pedalaman  manakala  mampu  memberi  dampak  yang  besar dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Pendidikan yang mensejahterakan masyarakat pedalaman  adalah  pendidikan  yang  mampu  memberikan  dampak  jangka  panjang  dalam meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  pedalaman.  Proses  pendidikan  pada  saat  ini menjadi  penentu  signifikan  dalam  peningkatan  keterampilan  yang  pada  akhirnya  dapat meningkatkan penghasilan masyarakat pedalaman di masa yang akan datang
8. Upaya  menegosiasikan  pendidikan  pada  masyarakat  pedalaman  dalam  rangka meningkatkan  kesadaran  masyarakat  terhadap  pendidikan  anak  sangat  dipengaruhi  oleh peran masyarakat desa dan supra desa (dalam hal ini kecamaatan), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan guru/kepala sekolah  yang bertugas di TK, SD, dan SMP yang bersinggungan  langsung  dengan  orang  tua  dan  anak.  Selain  itu,  kesadaran  masyarakat terhadap  pendidikan  anak  juga  dipengaruhi  oleh  lingkungan  yang  berkembang  di masyarakat  baik  menyangkut  mata  pencaharian,  lingkungan  bermain  anak,  dan  media sosial  yang  ketika,  tingkat  kesadaran  masyarakat  terhadap  pendidikan  anak  tinggi  maka tingkat  pendidikan  anak  pun  akan  tinggi,  sebaliknya  jika  kesadaran  masyarakat  terhadap pendidikan  anak    rendah,  tingkat  pendidikan  anak  pun  akan  rendah.  Selanjutnya,  ketika tingkat  pendidikan  tinggi,  maka  besar  sekali  peluang  bagi  anak  untuk  mendapatkan kesejahteraan di kemudia hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad  Kasinu,  2014,  ” Sintesis  Keislaman  Dan  Budaya  Lokal  (Studi  tentang  Agama  dan Budaya  Lokal  Masyarakat  Pesisir  Selatan  Purworejo  Jawa  Tengah) ,” Disertasi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
Ana Herwana. 2000. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat dalam Mendukung Pendidikan Anaknya dalam Melanjutkan ke SMP, Laporan Hasil Penelitian, Manado: UNM
Astuti,  Siti  Irene. 2007. Partisipasi  Masyarakat  dalam  Desentralisasi  Pendidikan: Penerapan Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  dan  Partisipasi  Orangtua  dalam Peningkatan Mutu pada Satuan Pendidikan. Lumbung Pustaka UNY, http://eprints.uny.ac.id/370/ (diunduh 12 Desember 2013)
CENDEKIA, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Buni Y. Helmuth. 2016. Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman.
Cendekia , (2016),10(2):133-158.
Basrowi. 2010. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun,
Depok: Lembaga Studi Otonomi Daerah dan Politik Lokal.
Bunu,  Helmuth  Y.  2002,  “ Hubungan  Bakat  Diferensial  dengan  Prestasi  Belajar  Siswa  IPA SMU Negeri di Palangka Raya ,” Tesis, Malang: Universitas Negeri Malang
Bunu,  Helmuth  Y.  201 2,  “ Masalah  Anak  Taman  Kanak-Kanak menurut      Guru dan Orang Tua serta  Implementasiya dalam  Bimbingan dan  Konseling ” Jurnal  Bimbingan Konseling. Universitas Negeri Semarang, Vol 1 No 2 tahun 2012. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jubk
Bunu,  Helmuth  Y.  2011,  “ Pendidikan  dalam  konstruksi  masyarakat Suku  dayak  ot  danum: Kajian  Fenomenologi  Pemetaan  Persepsi  dan  Interaksi  Masyarakat Tentang Pendidikan  Formal  di  Kabupaten  Gunung  Mas  Propinsi  Kalimantan  Tengah ,” Disertasi, Malang: PPs Universitas Merdeka Malang
Bunu, Helmuth Y. 2012, Bimbingan dan Konseling di Sekolah: Teori dan Prantik Konseling, Palangka Raya: FKIP Unpar dan CV Jenggala Pustaka Utama Surabaya,
Bunu, Helmuth Y. 2012. “ Responsibilities of Government and Society to Children Education in Desa  Tumbang  Marikoi of  Central  Kalimantan ,” International  Journal  of  Academic Research (IJAR), 4(6):31-38.
Bunu,  Helmuth  Y.  2013. Peningkatan  Motivasi  dan  Hasil  Belajar PKn  melalui  Model Pengajaran Kolaborasi, Jurnal Universitas Negeri Malang, 22(2):34-46.
Bunu, Helmuth Y. 2014. “ Kesadaran Masyarakat Suku Dayak Terhadap Pendidikan Anak di Pedalaman  Kalimantan  Tengah ” . Jurnal  Cakrawala  Pendidikan,  UNY, Vol  3,  Oktober 2014, TH. XXXIII.
Busro, Muhammad. 2015. “ Pendidikan yang Mensejahterakan, ” Naskah Opini, diunduh dari http.www.muhammadbusro.blog.pendididikan yang mensejahterakan.html
Cahyono,  Reki.  2004. Kajian  Historis  Kehidupan  Sosial  Ekonomi  Masyarakat    Bantaran Daerah Aliran Sungai Brantas. Malang: Kesatrian.
Cohen, Arthur A., and Uphoff, Norman T. 1979. Feasibility and aplication of rural development participation: A state of the art paper. Rural Development Committee Center for International Studies Cornel University.
Davis, Keith. 1967. Human behavior at work: organizational behavior. (Fifth Ed.) New Delhi: TATA. McGraw-Hill Publishing Company LTD.
Dusseldorp, Van D., B.W. M. 1981. Participant in planned development   influenced by governments of developing countries at local in rural areas. The Nederland: Department of Rural Sociology in the Tropics and Sub Tropics Agricultural, University Wegenigen.
Hadari Nawawi, “Negosiasi”, Diktat Materi Kuliah S3 ESDM (Jakarta: PPs UPI YAI Jakarta,
2012
Hidayati,  Siti.  2002. Hubungan  Antara  Tingkat  Pendapatan,  Sikap  Orang  Tua  Tentang Pendidikan dan Tingkat Pendidikan Anak. Raja Basa Jaya. Bandar Lampung: Unila Ivancevich,  John  M.,Rovert  Konopaske,  dan  Michael  T.  Matteson,  2012, Perilaku  dan Manajemen Organisasi, Diterjemahkan oleh Dharma Yuwono, Jakarta: Erlangga
Kalimah,  Siti,  2012, Peran  Stakelders  Pendidikan  dalam  Peningkatan  Angka  Partisipasi Pendidikan pada Masyarakat Perdesaan, Thesis, UM Malang
CENDEKIA, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Buni Y. Helmuth. 2016. Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman.
Cendekia , (2016),10(2):133-158.
Pusat  Pembinaan  Pengembangan  Bahasa  Indonesia.  1990.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta: Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Indonesia Karyadinata. 2004. “ Profil Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Tebu di Desa Sukadana Udik, Kecamatan Bunga Mayang ,” Skripsi, Bandar Lampung: FKIP Unila Kasinu,  Akhmad,  2014,  “ Sintesis  Keislaman  dan  Budaya  Lokal:  Studi  tentang  Agama  dan Budaya  Lokal  Masyarakat  Pesisir  Selatan  Purworejo  Jawa  Tengah ,” Disertasi, Yogyakarta: UIN Jalijaga Yogyakarta
Kasinu, Akhmad. 2011. Pendidikan dalam Konstruksi Masyarakat yang Berubah, Surabaya: Janggala Pustaka Utama
Lion,  Eddy  dan  Helmuth  Y.  Bunu,  2013, Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Surabaya:
Jenggala Pustaka Utama
Maria J. W dan Seidi Manopo. 2002. “ Analisis mengenai Gejala Berprestasi Rendah dari Keluarga Prasejahtera (Ditinjau dari Aspek Status Sosial Ekonomi, Lingkungan Sosial Psikologis dan Lingkungan Pemukiman) di Kota Manado ,” Laporan Hasil Penelitian, Manado: UNM
Munir, 2007. Pendekatan Kultur dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar

## Daerah Pedalaman, Tesis, Bandar Lampung: PPs Unila
Poloma, Margaret M. 2007. Sociology Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers. Rahmawanta,  Sulis,  2013,  Bersama  Masyarakat  Membangun  Pendidikan, Jurnal  Ilmu
Pendidikan,1(2):1-16.
Sajogyo. 2005. Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta: Gadjah Mada Press. Setiani,  Esy  dan Ali  Muhson.  2010. Faktor – Faktor  yang  Mempengaruhi  Partisipasi Masyarakat  dalam  Penuntasan  Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar  9  Tahun, Jurnal Pendidikan dan Ekonomi,
Volume III, Nomor 1
http://journal.student.uny.ac.id/jurnal/artikel/6027/47/655 (diunduh 12 Maret 2013) Setiyadi, Hanief. 2013. Fenomenologi dalam Dunia Pendidikan, Jakarta: Gaya Cendekia. Soenyono, 2010, “ Pemberdayaan Masyarakat Rentan Kelompok Miskin Dalam Pembangunan Sadar Hukum ” Jurnal ADIL, Universitas YARSI, Jakarta.
Sudaryono.  2011, Partisipasi  Masyarakat  dalam  Program  Wajar  Dikdas  9  Tahun,  Depok:
Lembaga Studi Ilmu Sosial dan Pendidikan
Sukidin. 2003. Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro, Surabaya: Surabaya Insan Cendekia Sumarno,  Entoh  Tohani,  Hiryanto.  2013. “ Asesmen  Kebutuhan  Penerapan  Manajemen Berbasis  Pengetahuan  dalam  Pembangunan  Pendidikan  Daerah.” Jurnal  Cakrawala Pendidikan, No 2, Juni 2013. http:www. http://journal.uny.ac.id/index.php/ cp/article/view/1480 (diunduh 1 Juli 2013)
Sumarno.   1996. Hambatan dan strategi pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Makalah. Dalam seminar Wajib Belajar 9 tahun oleh KKN IKIP Yogyakarta di Kecamatan Sayegan, Sleman, 1 Juni 1996.
Sumarno.  1995. Peranserta masyarakat dalam upaya mewujudkan pendidikan untuk semua. Cakrawala Pendidikan. Edisi Khusus Dies, Mei (1995). IKIP Yogyakarta.
Susanti.  2005. Hubungan  Antara  Keadaan  Sosial  Ekonomi  Orang  Tua  Tentang  Tingkat Pendidikan Dengan Anak Putus Sekolah. Tanjung Karang Barat: Pelita.
Sutrisno.  2013.  Memahami  Anak  Putus  Sekolah  dari  Sisi  Orang  Tua  Dan  Anak, Jurnal Mainstream, Vol. 1 No. 2 Juli 2013.
CENDEKIA, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Buni Y. Helmuth. 2016. Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman.
Cendekia , (2016),10(2):133-158.

## UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Widodo,  Aji  Andri.  2013.  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Implementasi  Kebijakan  Wajib Belajar 9 Tahun Di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan, Vol II, No 2 (2013).
Zamroni.1992. Pengantar Pengembangan Teori Sosial, Yogyakarta:  PT Tiara Wacara.