36 Devid Frastiawan Amir Sup, Annas Syams Rizal Fahmi, Faridl Noor Hilal, Muhammad Irkham Firdaus

## Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia
Devid Frastiawan Amir Sup 1 , Annas Syams Rizal Fahmi 2 , Faridl Noor Hilal 3 , Muhammad Irkham Firdaus 4
1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id
2 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia annassyams@unida.gontor.ac.id
3 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id

## Abstract
The need for halal products in Indonesia is increasing rapidly, considering that Indonesia is a country that has a large Muslim population. To oversee that each product is halal guaranteed, one of the efforts made by the government is through regulation. In Indonesia, this regulation apparently experienced several changes/renewals. This study aims to describe how the dynamics of halal regulation in Indonesia from time to time. The method used is qualitative-descriptive- literature. The result obtained, that there are changes and renewal of regulations relating to the guarantee of halal products in Indonesia are the right steps (in his time) taken by the government to maintain the existence of halal products circulating in Indonesia to be in accordance with the concept of halal in Islam.
Keywords: halal product guarantee, regulation, halal certification.

## Abstrak
Kebutuhan akan produk-produk halal di Indonesia semakin pesat meningkat, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk Muslim yang banyak. Untuk mengawasi agar setiap produk terjamin kehalalannya, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui regulasi. Di Indonesia, regulasi ini ternyata mengalami beberapa perubahan/pembaharuan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana dinamika regulasi halal di Indonesia dari masa ke masa. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif-kepustakaan. Hasil akhir yang didapat, bahwa adanya perubahan-perubahan dan pembaharuan regulasi yang berkaitan dengan jaminan produk halal di Indonesia merupakan langkah-langkah yang tepat (di masanya) yang diambil pemerintah untuk menjaga eksistensi kehalalan produk-produk yang beredar di Indonesia agar sesuai dengan konsep halal di dalam Islam.
Kata-kunci: jaminan produk halal, regulasi, sertifikasi halal.
Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Juni 2020/1441 H Volume X, No. 1: 36-44
PENDAHULUAN Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim  dengan  jumlah  yang  banyak. Berdasarkan data statistik penduduk Indonesia, dari 237.641.326 jiwa, 87,18% diantaranya memeluk  agama  Islam  (BPS,  2020).  Dari jumlah penduduk Muslim yang banyak ini, tentu kebutuhan akan produk-produk halal sangatlah besar. Berdasarkan hal tersebut, produk-produk yang mengajukan sertifikasi halal juga terus meningkat seiring dengan
banyaknya permintaan produk, khususnya bagi umat Muslim yang menginginkan agar setiap produk yang dibutuhkan telah memiliki sertifikasi halal, yang artinya adalah telah memenuhi standar kelayakan dan sesuai dengan syarat-syarat kehalalan suatu produk menurut agama Islam.
Saat ini kata halal tak sekedar menjadi istilah untuk segala hal yang diperbolehkan di dalam Islam, tapi sekaligus sudah menjadi tren gaya hidup dan pilihan bagi masyarakat
Dinamika Regulasi Halal di Indonesia 37 perkembangan serta perubahan di dalamnya. Sehingga dapat diperoleh suatu pandangan tentang  langkah-langkah  yang  tepat  (di masanya) yang diambil pemerintah untuk menjaga eksistensi kehalalan produk-produk yang beredar di Indonesia agar sesuai dengan konsep halal di dalam Islam.
METODE PENELITIAN P e n e l i t i a n   i n i   b e r t u j u a n   u n t u k mendeskripsikan bagaimana dinamika regulasi halal di Indonesia dari masa ke masa. Metode yang digunakan bersifat kualitatif-deskriptif- kepustakaan. Penelitian ini terbatas pada penggunaan data tekstual. Data dari penelitian ini meliputi, konsep halal dalam Islam dan regulasi halal di Indonesia. Data yang telah dikumpulkan kemudian diurutkan sesuai dengan kebutuhan tujuan penelitian. Proses analisis berlangsung dari awal hingga akhir selama  proses  penulisan.  Proses  analisis dilakukan dengan menginterpretasi data, editing kata, dan kemudian disusun sesuai dengan sistematika yang logis, sehingga deskripsi yang akan dibangun dapat tersampaikan dengan baik.

## DISKUSI DAN PEMBAHASAN
Urgensi Regulasi dalam Menjaga Konsep Halal Sebagai negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam, maka perlindungan atas kehalalan suatu produk adalah hak induvidu sekaligus hak sebagai warga negara Indonesia. Kebutuhan dan pengetahuan masyarakat terhadap suatu produk sangat penting artinya dalam proses pra-transaksi  agar  konsumen  mendapat manfaat  dan  tidak  mengalami  keraguan terhadap suatu produk (Sumarwan, 2011). Walau sebenarnya kebijakan memilih produk adalah dari individu sendiri (terlepas dari agama yang di anutnya), namun lahirnya banyak produk yang beriklankan publik figur hanya untuk menunjang eksistensi produk tersebut terkadang memunculkan pertanyaan tentang aspek kehalalannya. Terlebih lagi, iklan tersebut cenderung terbatas menyajikan manfaat dan kelebihan tertentu saja (Harianto, 2010). Sebagai gambaran, bahwa ketika kasus “lemak babi” menyeruak ke permukaan, maka
Muslim dunia pada umumnya dan Indonesia khususnya. Dahulu kata halal dan non halal hanya menyangkut pada aspek makanan saja. Sekarang memilih segala sesuatu yang halal sudah meluas ke berbagai sektor lain di kehidupan seorang Muslim. Munculnya fenomena ini disebabkan karena kesadaran komunitas Muslim yang ingin hidupnya lebih sesuai dengan syariah atau ajaran Islam yang sesuai dengan prinsip maslahah, sehingga tak mengherankan apabila gaya hidup halal mengadaptasi banyak masyarakat Muslim dunia. Di Indonesia saat ini sudah ada 10 sektor yang secara ekonomi dan bisnis berkontribusi besar dalam industri halal. Seperti sektor industri makanan, wisata dan perjalanan, fashion, kosmetik, financial, farmasi, media, kebugaran, pendidikan, serta seni budaya. Dari sisi Peraturan Perundang-Undangan, regulasi  yang  berkaitan  dengan  jaminan produk  halal  terus  mengalami  dinamika perubahan-perubahan dan pembaharuan. Dimulai dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 280/Men.Kes/ Per/XI/76 Tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi, hingga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Pada  awalnya,  MUI  yang  diperkuat dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001 diamanatkan sebagai lembaga sertifikasi halal serta untuk melakukan pemeriksaan/ audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal. Kemudian terjadi perubahan kewenangan, melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, amanat lembaga sertifikasi halal beralih kepada BPJPH yang kemudian memiliki tugas dan fungsi, yaitu tentang registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta  melakukan  pengawasan  kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standard kehalalan produk.
P e n e l i t i a n   i n i   b e r t u j u a n   u n t u k mendeskripsikan bagaimana dinamika regulasi halal di Indonesia dari masa ke masa, termasuk
38 Devid Frastiawan Amir Sup, Annas Syams Rizal Fahmi, Faridl Noor Hilal, Muhammad Irkham Firdaus pada tahun 2000 produk pangan saja yang berlabel halal hanya sekitar 10%, belum lagi produk gunaan lainnya (Depag, 2003). Menurut al-Jurjani, kata halal berasal dari akar kata ( لحلا ) yang artinya “terbuka” ( حتفلا ) . Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya  atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan. Menurut Abu Ja’far al-Tabari (224H-310H), kata halal ( ًلالاَح ) berarti terlepas atau terbebas ( اقلط ) . Muhammad ibn Ali al- Shaukani berpendapat, dinyatakan sebagai halal karena telah terlepas dan terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah (Ali, 2016).
Kata  halal    berasal  dari  dari  bahasa Arab dari akar kata “halla-yahillu-hallan wa halalan” yang berarti bertahalul (keluar dari ihram), diperbolehkan atau diizinkan. Jika kata tersebut dikaitkan dengan suatu barang maka berarti halal (dimakan atau diminum), namun jika dikaitkan dengan tempat maka kata tersebut berarti berhenti, singgah, tinggal, atau berdiam (Munawwir, 1997).
Kata  halal  menyangkut  kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman, dan obat-obatan. Sedangkan pengertian yang lain, berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang semuanya ditentukan berdasarkan nash al-Qur’an (Dahlan, 1996). Dalalm konteks yang lebih luas istilah halal merujuk pada segala sesuatu ang diizinkan atau dibolehkan menurut  ajaran  Islam  yang  mencangkup aktivitas,  tingkah  laku,  cara  berpakaian, cara mendapatkan rezeki dan sebagainya (Mutadho, 2018).
Landasan hukum produk halal yang sesuai dengan syariat Islam antara lain terdapat dalam:
ِتاَوُطُخ اوُعِبَّتَـت لاَو اًبِّيَط لالاَح ِضْرلأا  ِف اَِّم اوُلُك ُساَّنلا اَهُّـيَأ اَي )٨٦١( ٌينِبُم ٌّوُدَع ْمُكَل ُهَّنِإ ِناَطْيَّشلا “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Surah al-Baqarah ayat 168).
ْنِإ ِهَّلِل اوُرُكْشاَو ْمُكاَنْـقَزَر اَم  ِتاَبِّيَط ْنِم اوُلُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّـيَأ اَي )٢٧١( َنوُدُبْعَـت ُهاَّيِإ ْمُتْنُك “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (Surah al-Baqarah ayat 172).
S e c a r a   s p e s i f i k a s i ,   I s l a m   t i d a k menunjukkan  adanya  perintah  untuk memberi  lebel  halal  pada  produk.  Akan tetapi ini merupakan konstruksi ijtihady yang menjadi mutlak adanya (Kahfi, 2018). Legal keberadaannya  terletak  pada ”kulliyatul khamsa” bahwa dari aspek terpeliharanya kewajiban menjalankan syariat, yakni secara akidah jaminan halal menjadi harga mati bagi masyarakat muslim, mengingat ini menjadi tuntunan dan kewajiban beribadah kepada Allah SWT (Murjani, 2015).
Beberapa prinsip Islam tentang halal dan haram sebagai berikut:  (1) Segala sesuatu pada awalnya adalah mubah. Dalam Islam segala sesuatu itu adalah halal dan boleh dan tidak ada yang haram sampai ada nash /dalil yang tegas mengharamkannya; (2) Halal dan haram adalah hak Allah SWT semata. Peran ulama dalam hal ini adalah merumusakn dan menjabarkan lebih lanjut hal-hal yang telah di tegaskan oleh Allah SWT; (3) Mengharamkan yang halal akan menimbulkan sesuatu keburukan dan bahaya; (4) Suatu yang halal tidak memerlukan yang haram; (5) Sesuatu yang membawa kepada yang haram adalah haram; (6) Bersiasat kepada yang haram adalah haram; (7) Niat baik tidak dapat menghalalkan sesuatu yang haram; (8) Menjauhkan diri dari syubhat karena takut terjatuh dalam keharaman; (9) Sesuatu yang haram berlaku untuk semua; (10) Keadaan terpaksa memperbolehkan yang terlarang (Depag, 2003). Agar dinyatakan halal, adapun beberapa katagori yang harus terpenuhi, antara lain: (1) Halal zatnya atau bahan dasarnya, apakah berasal dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah  SWT,  jika  terkontaminasi  sesuatu yang haram maka tidak di perbolehkan; (2) Sesuatu dapat menjadi haram dilihat dan dinilai dari cara mendapatkannya. Hal yang membuat halal menjadi haram ini seperti hasil
Dinamika Regulasi Halal di Indonesia 39 mencuri, berhubungan badan di luar nikah, riba, maupun korupsi, dan cara lain yang diharamkan oleh Allah SWT; (3) Prosesnya, setelah diperoleh secara halal dengan bahan yang halal pula jika di proses dengan hal yang haram maka juga akan menjadi haram; (4) penyimpanannya, hal ini juga dapat merubah posisi halal menjadi haram. Misalnya, jika di simpan di tempat bersamaan dengan hal yang haram, atau ditujukan untuk hal yang terlarang; (5) Dalam penyajiannya, sesuatu yang halal haruslah bersih serta terhindar dari najis dan kotoran (Murjani, 2015).
Tentang  konsep  halal,  Islam  telah menggariskan batasan-batasannya. Untuk menjaganya tentu diperlukan suatu kekuatan, salah satunya adalah melalui pemerintah dengan regulasi halal yang diundangkannya. Regulasi  sangat  diperlukan  sebagai standar kualitas dan perilaku yang diterima oleh  masyarakat  dengan  tujuan  untuk melindungi kepentingan umum (Sup, 2020). Oleh karena itu, maka dibutuhkanlah suatu regulasi yang harus dilaksanakan secara taat dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah (Sup, 2019). Dengan demikian diharapkan eksistensi kehalalan produk-produk yang beredar di Indonesia dapat sesuai dengan konsep halal di dalam Islam.
Latar Belakang Kemunculan Kebutuhan Label Halal di Indonesia Produk-produk olahan baik makanan, minuman obat-obatan, maupu kosmetika kiranya dapat dikategorikan dalam kelompok mutasyabihat (syubhat). Apalagi jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas non-Muslim, sekalipun barang bakunya  berupa  barang  suci  dan  halal. Sebab, terdapat kemungkinan dalam proses pembuatanya tercampur atau menggunakan bahan -bahan yang haram atau tidak suci. Dengan demikian produk-produk olahan tersebut bagi umat Islam jelas bukan persoalan sepele, tetapi merupakan persoalan besar. Maka wajarlah jika umat Islam sangat berkepentingan untuk mendapatkan ketegasan tentang status hukum produk-produk tersebut, sehingga apa yang akan mereka konsumsi/gunakan tidak menimbulkan keresahan dan keraguan. Untuk itu di Indonesia, diberlakukannya beberapa
regulasi yang terkait dengan produk halal yang layak dikonsumsi/digunakan (Fauzi, 2018). Jauh  sebelum  dibentuknya  lembaga sertifikasi halal di Indonesia, makanan yang beredar pada saat pemerintahan orde baru telah harus melewati proses untuk dianggap layak dikonsumsi. Pada saat itu, makanan yang berbahan berasal dari babi mulai beredar pula seiring dengan jenis-jenis makanan lainnya. Makanan yang mengandung bahan berasal dari babi merupakan makanan yang terlarang bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah untuk mencegah kesalahan membeli makanan yang mengandung bahan dari babi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada waktu itu kemudian menetapkan peraturan tentang ketentuan peredaran dan penandaan makanan yang mengandung bahan dari babi dalam Permenkes RI No. 280/Men.Kes/Per/XI/76, Pasal 2, Ayat (1) “Pada wadah atau bungkus makanan yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor yang mengandung bahan yang berasal dari babi harus dicantumkan tanda peringatan.” Ayat (2) “Tanda peringatan tersebut yang dimaksud ayat (1) harus berupa gambar babi dan tulisan yang berbunyi: “MENGANDUNG BABI”  dan  ...” Pasal  3, “Tanda peringatan tersebut pada pasal 2 harus tercetak pada wadah atau bungkus, atau direkatkan dengan perekat yang sesuai, sehingga tidak mudah terlepas.” Pasal 4, “Makanan yang mengandung bahan yang berasal dari babi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut pada pasal 2 dan 3, dilarang diedarkan di Indonesia.” Pencantuman tulisan halal pada label makanan dimulai pada tahun 1985, dengan berdasarkan atas Keputusan Bersama Menteri Kesehatan  dan  Menteri  Agama  Republik Indonesia No. 42/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 Tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan.
Ditunjuknya  MUI  Sebagai  Lembaga Sertifikasi Halal di Indonesia Pada tahun-tahun setelahnya, kemudian muncul isu tentang lemak babi yang menarik respon sangat luar biasa dari masyarakat Indonesia.  Menurut  berita  yang  dimuat Majalah Tempo, Edisi 10 Desember 1988, isu ini bermula dari sebuah penelitian yang
40 Devid Frastiawan Amir Sup, Annas Syams Rizal Fahmi, Faridl Noor Hilal, Muhammad Irkham Firdaus
menyimpulkan bahwa sebanyak 34 macam makanan “mengandung bahan yang patut dicurigai atau syubhat” dan kemudian daftar informasi tersebut  terus  beredar  lalu  berkembang hingga 63 macam. Muncul berbagai protes dari masyarakat yang menyatakan bahwa “makanan-makanan tersebut haram untuk umat Islam.” (Tempo, 1988). Berdasarkan hal tersebut, pemerintah/ negara memberikan mandat agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. Pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama  Indonesia  (LPPOM  MUI)  adalah langkah  yang  diambil  MUI  pada  waktu itu. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI)  No.  018/MUI/I/1989  Tahun  1989 Tentang Pembentukan LP-POM MUI, maka pada tanggal 6 Januari 1989 didirikanlah LPPOM MUI untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal (LPPOM-MUI, 2020). Untuk  memberikan  kepastian  bagi pemeluk Agama Islam tentang halal tidaknya makanan dan minuman yang beredar, Menteri Kesehatan mengeluarkan keputusan tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan dalam Kepmenkes No. 82/Menkes/SK/I/1996. Keputusan ini merupakan pelaksanaan dari Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 42/ Menkes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 Tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan. Pasal 2, “Pada label makanan dapat dicantumkan tulisan “Halal”. Pasal 4, Ayat (1) “Tulisan “Halal” sebagaimana dimaksud Pasal 2 harus ditulis dengan huruf arab dan huruf latin berwarna hijau dengan ...” Ayat (2) “Tulisan sebagaimana dimaksud ayat (1) direkatkan pada wadah atau bungkus yang sesuai sehingga tidak mudah terlepas.” Pasal 5, “Produsen atau importir yang  mencantumkan  tulisan  “Halal”  harus bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut.” Pasal 6, Ayat (1) “Pencantuman tulisan Halal pada label makanan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal.” Pasal 8, “Produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “Halal” wajib siap diperiksa oleh petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.” Pasal 9, “Bahan
baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan atau produk jadi wajib diuji di laboratorium yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.” Pasal 10, Ayat (1) “Pemberian persetujuan pencantuman tulisan “Halal” diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai.” Ayat (2) Tim Penilai ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang terdiri dari unsur Dep. Kesehatan dan Dep. Agama.” Ayat (3), “Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya mempergunakan Pedoman Penilaian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.” Pasal 11, Ayat (1) “Hasil penilaian Tim Penilai disampaikan pada Dewan Fatwa untuk memperoleh persetujuan atau penolakan.” Ayat (2) “Permohonan yang telah memperoleh persetujuan diberikan Surat Keterangan “Halal”. Pasal 12, Ayat (1) “Berdasarkan keterangan dari Dewan Fatwa, Direktur Jenderal memberikan: (a) Persetujuan bagi yang telah memperoleh Surat Keterangan “Halal”; (b) Penolakan bagi yang tidak memperoleh Surat Keterangan “Halal”. Ayat (2), “Penolakan sebagaimana dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.” Pasal 13, Ayat (1) “Untuk permohonan yang mendapat persetujuan diberikan surat persetujuan pencantuman  tulisan  “Halal”  oleh  Direktur Jenderal.” Pasal 15, “Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini.” Pasal 17, “Makanan yang telah mendapat persetujuan pencantuman tulisan “Halal” sebelum ditetapkannya keputusan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan ini selambat- lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.” Kemudian, terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan dalam Keputusan Menteri Kesehatan di atas. Menteri Kesehatan kemudian mengeluarkan keputusan tentang perubahan atas keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/VIII/1996 tentang pencantuman tulisan “Halal” pada label makanan, dalam Kepmenkes No. 924/ Menkes/SK/VIII/1996. Pasal 1, “Mengubah dan menambah ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 17 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/ Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan.” Ayat (1) “Pasal 8, Produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “Halal” wajib siap diperiksa oleh petugas Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal
Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.” Ayat (2), “Pasal 10, (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilakukan evaluasi oleh Tim Ahli Majelis Ulama Indonesia. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh Fatwa. (3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan.” Ayat (3), “Pasal 11, Persetujuan pencantuman tulisan “Halal” diberikan berdasarkan Fatwa dari Komisi Majelis Ulama Indonesia.” Ayat (4), Pasal 12, (1) Berdasaran Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, Direktur Jenderal memberikan: (a) Persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat “HALAL”. (b) Penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat “HALAL”. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.” Ayat (5), “Pasal 17, Makanan yang telah mendapat persetujuan pencantuman tulisan “Halal” sebelum ditetapkannya keputusan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan ini selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.”
Dalam rangka memberikan kepastian kehalalan  pangan  yang  dikemas  dan diperdagangkan  di  Indonesia,  Menteri Agama mengeluarkan keputusan tentang pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal dalam KMA Nomor 518 Tahun 2001. Pasal 2, (1) “Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal yang dikeluarkan oleh produsen atau importir pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap pangan tersebut oleh Lembaga Pemeriksa.” Pasal 7, (1) “Untuk melaksanakan pemeriksaan pangan halal, Pimpinan Lembaga Pemeriksa membentuk Tim Pemeriksa dan menerbitkan surat perintah pemeriksaan, yang meliputi pemeriksaan administrasi, proses produksi, laboratorium, pengepakan, pengemasan dan penyimpanan produk, serta pemeriksaan sistem transportasi, distribusi, pemasaran, dan penyajian.” Pasal 8, (1) “Dalam hal pangan yang diperiksa Lembaga Pemeriksa telah memenuhi persyaratan pangan halal dan telah difatwakan halal, Lembaga Pemeriksa menerbitkan Sertifikat Halal.” Pasal 10,
(1) “Produsen atau importir yang telah memperoleh Sertifikat Halal, wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan produknya.” (2) “Dalam label halal wajib dicantumkan nomor Sertifikat Halal dan tulisan “Halal” dengan huruf arab dan huruf latin.” (3) “Label halal wajib dibuat dalam bentuk yang tidak mudah rusak dan tidak dapat dipalsukan, serta dalam ukuran tertentu.” (4) “Menteri Agama menetapkan perusahaan percetakan yang mampu membuat Label Halal sesuai dengan ketentuan.” Sehubungan dengan keputusan diatas, bahwa perlu menunjuk lembaga keagamaan yang mampu dan memenuhi syarat obyektif lainnya  untuk  melakukan  pemeriksaan kehalalan terhadap pangan yang dikemas dan di perdagangkan di Indonesia, Menteri Agama mengeluarkan keputusan tentang lembaga pelaksana pemeriksaan pangan halal dalam KMA Nomor 519 Tahun 2001. Pasal 1, “Menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia.” Pasal 2, “Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pangan, meliputi: (a) Pemeriksaan dan/atau verifikasi data pemohon, (b) Pemeriksaan proses produksi, (c) Pemeriksaan laboratorium, (d) Pemeriksaan pengepakan, pengemasan dan penyimpanan produk, (e) Pemeriksaan sistem transportasi, distribusi, pemasaran dan penyajian, (f) Pemrosesan dan penetapan Sertifikat Halal.” Penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001  semakin  menguatkan  MUI  sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal. Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi Kreatif, serta sejumlah perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Sedangkan kerjasama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur Tengah, GS1 Indonesia, dan Research in Motion (Blackberry). Khusus dengan Badan POM, sertifikat halal MUI
42 Devid Frastiawan Amir Sup, Annas Syams Rizal Fahmi, Faridl Noor Hilal, Muhammad Irkham Firdaus merupakan persyaratan dalam pencantuman label halal pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia. LPPOM MUI telah memperoleh Sertifikat Akreditasi SNI ISO/ IEC 17025:2008 untuk Laboratorium Halal dan SNI ISO/IEC 17065:2012 dan DPLS 21 untuk Lembaga Sertifikasi Halal dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Standar ini tidak hanya diakui di Indonesia, namun juga diakui oleh Badan Akreditasi Uni Emirat Arab atau ESMA (LPPOM-MUI, 2020).
Regulasi  LPPOM  MUI:  (1)  Surat Keputusan LPPOM MUI Nomor: SK11/Dir/ LPPOM MUI/II/14 Tentang Revisi Ketentuan Kelompok Produk Bersertifikat Halal MUI Berdasarkan SK08/Dir/LPPOM MUI/II/13; (2) Surat Keputusan LPPOM MUI Nomor: SK13/Dir/LPPOM  MUI/III/13  Tentang Ketentuan Sistem Jaminan Halal; (3) Surat Keputusan LPPOM MUI Nomor: SK15/Dir/ LPPOM MUI/XI/19 Tentang Daftar Bahan Tidak Kritis; (4) Surat Edaran LPPOM MUI Nomor:  DN03/Dir/LPPOM  MUI/XI/19 Mengenai Pembaharuan Daftar Positive List ; (5) Surat Keputusan LPPOM MUI Nomor: SK24/ Dir/LPPOM MUI/VII/14 Tentang Pedoman Penilaian Hasil Audit Implementasi Sistem Jaminan Halal di Industri Pengolahan; (6) Surat Keputusan LPPOM MUI Nomor: SK48/ Dir/LPPOM MUI/XII/14 Tentang Kebijakan Persetujuan  Bahan;  (7)  Surat  Keputusan LPPOM  MUI  Nomor:  SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 Tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk; (8) Surat Keputusan LPPOM MUI Nomor: SK47/Dir/ LPPOM  MUI/XII/14  Tentang  Kebijakan Pendaftaran Sertifikasi Halal dan Penerbitan Surat Keterangan; (9) Surat Keputusan LPPOM MUI Nomor: SK14/Dir/LPPOM MUI/IX/18 Tentang Kebijakan Analisa Laboratorium; (10) Surat Keputusan LPPOM MUI Nomor: SK10/Dir/LPPOM MUI/XII/07 Tentang Logo LPPOM MUI (LPPOM-MUI, 2020). Fatwa MUI: (1) Fatwa MUI Nomor: 48 Tahun 2019 Tentang Hukum Mengonsumsi Daging Bajing dan Tupai; (2) Fatwa MUI Nomor:  51  Tahun  2019  Tentang  Hukum Mengonsumsi Daging Bulus; (3) Fatwa MUI Nomor: 24 Tahun 2019 Tentang Larva Lalat Tentara Hitam (Hermetia Illucens/Black Soldier Fly) ; (4) Fatwa MUI Nomor: 42 Tahun 2018
Tentang  Hukum  Mengonsumsi  Daging Kanguru; (5) Fatwa MUI Nomor: 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol; (6) Fatwa MUI Nomor: 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Alkohol/Etanol  untuk  Bahan  Obat;  (7) Fatwa MUI Nomor: 47 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Partikel Emas dalam Produk Kosmetika Bagi Laki-Laki; (8) Fatwa MUI Nomor: 45 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Plasma Darah untuk Bahan Obat; (9) Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2018 Tentang Produk Kosmetika  yang  Mengandung  Alkohol/ Etanol; (10) Fatwa MUI Nomor: 09 Tahun 2011 Tentang Pensucian Alat Produksi yang Terkena Najis Mutawassithah (Najis Sedang) dengan Selain Air; (11) Fatwa MUI Nomor: 06 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jemaah Haji atau Umrah; (12) Fatwa MUI Nomor: 07 Tahun 2010 Tentang Kopi Luwak; (13) Fatwa MUI Nomor: 02 Tahun 2010 Tentang Air Daur Ulang; (14) Fatwa MUI Nomor: 01 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Mikroba dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan; (15) Fatwa MUI Nomor: 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal; (16) Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol; (17) Fatwa MUI Tentang Mengonsumsi Kepiting; (18)  Fatwa  MUI  Tentang  Memakan  dan Membudidayakan Kodok; (19) Fatwa MUI Tentang Vaksin Polio Khusus; (20) Fatwa MUI Tentang Penyembelihan Hewan Secara Mekanis; (21) Fatwa MUI Tentang Penetapan Produk Halal; (22) Keputusan Fatwa MUI Nomor:  Kep-139/MUI/IV/2000  tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik; (23) Fatwa MUI Tentang Memakan Daging Kelinci; (24) Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI MUI Nomor: 2/MUNAS VI/ MUI/2000 Tentang Penggunaan Organ Tubuh, Ari-Ari, Air Seni Manusia Bagi Kepentingan Obat-Obatan  dan  Kosmetika;  (25)  Fatwa MUI Tentang Makanan dan Minuman yang Bercampur dengan Barang Haram/Najis; (26) Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI MUI Nomor: 3/MUNAS VI/MUI/2000 Tentang Kloning; (27) Fatwa MUI Tentang Penyalahgunaan Narkotika (LPPOM-MUI, 2020).
Dinamika Regulasi Halal di Indonesia 43 publikasi produk halal; (f) melakukan akreditasi terhadap LPH; (g) Melakukan registrasi auditor halal; (h) Melakukan pengawasan terhadap JPH; (i) Melakukan pembinaan auditor halal; dan (j) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.” Pasal 7, “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan: (a) Kementerian dan/atau lembaga terkait; (b) LPH; dan (c) MUI.” Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Untuk itu, pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat muslim atas JPH.
KESIMPULAN Terdapat perubahan-perubahan dan pembaharuan regulasi yang berkaitan dengan jaminan produk halal di Indonesia merupakan langkah-langkah yang tepat (di masanya) yang diambil pemerintah untuk menjaga eksistensi kehalalan produk-produk yang beredar di Indonesia agar sesuai dengan konsep halal di dalam Islam. Regulasi tersebut meliputi: (1) Permenkes RI No. 280/Men.Kes/Per/XI/76; (2) Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia No. 42/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985; (3) Kepmenkes No. 82/Menkes/ SK/I/1996; (4) Kepmenkes No. 924/Menkes/ SK/VIII/1996; (5) KMA Nomor 518 Tahun 2001; (6) KMA Nomor 519 Tahun 2001; (7) Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014;  (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019.
REFERENCES Ali, M. (2016). “Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung  Jawab Produk atas  Produsen Industri  Halal.”
Ahkam, Vol. 16,  No. 2. Diambil dari https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459 BPJPH. (2020). Sekilas Tentang BPJPH. Diambil dari http://halal.go.id/
Ditunjuknya  BPJPH  Sebagai  Lembaga Sertifikasi Halal di Indonesia Dalam  penerbitan  sertifikasi  halal, selanjutnya pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH adalah sebuah badan yang terbentuk di  bawah  naungan  Kementerian  Agama. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan  Produk  Halal  mengamanatkan agar  produk  yang  beredar  di  Indonesia terjamin kehalalannya, oleh karena itu BPJPH mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. BPJPH juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 yaitu tentang registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standard kehalalan  produk  (BPJPH,  2020).  Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, Pasal 1, Ayat (5) “Jaminan Produk halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.” Ayat (6), “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah badan yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan JPH. Ayat (8), “Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.” Pasal 2, “Penyelenggaraan JPH berasaskan: (a) Pelindungan; (b) Keadilan; (c) Kepastian hukum; (d) Akuntabilitas dan transparansi; (e) Efektifitas dan efisiensi; dan (f) Profesionalitas.” Pasal 3, “Penyelenggaraan JPH bertujuan: (a) Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan (b) Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.” Pasal 4, “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Pasal 6, “Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang: (a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; (b) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; (c) Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk; (d) Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri; (e) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan
44 Devid Frastiawan Amir Sup, Annas Syams Rizal Fahmi, Faridl Noor Hilal, Muhammad Irkham Firdaus
BPS. (2020). Sensus Penduduk 2010. Diambil dari https://sp2010.bps.go.id/index.php/ site/tabel?tid=320&wid=0
Dahlan, A. A., et. al. (1996). Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
Depag. (2003). Pedoman Produk Halal . Jakarta: Proyek Pembinaan Pangan Halal. Fauzi, M. (2018). “Problematika Penentuan Fatwa Hukum Halal di Indonesia.” JIEI, Vol. 4, No. 1. Diambil dari http://dx.doi. org/10.29040/jiei.v4i01.141 Harianto, D. (2010). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan . Bogor: Ghalia.
Kahfi, A. (2018). “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen  Muslim  di  Indonesia.” Jurisprudentie, Vol. 5, No. 1. Diambil dari https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.
v5i2.5399 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor  518  Tahun  2001  Tanggal  30 Nopember 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor  519  Tahun  2001  Tanggal  30 Nopember  2001  Tentang  Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal”
Pada Label Makanan.
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  924/Menkes/SK/ VIII/1996  Tentang  Perubahan  Atas
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/I/1996
Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan.
LPPOM-MUI. (2020). Fatwa MUI. Diambil dari http://www.halalmui.org/mui14/ main/page/fatwa-mui
LPPOM-MUI. (2020). Regulasi LPPOM-MUI. Diambil dari: http://www.halalmui.org/ mui14/main/page/regulasi-lppom-mui
LPPOM-MUI. (2020). Sejarah LPPOM-MUI.
Diambil dari http://www.halalmui.org/ mui14/main/page/sejarah-lppom-mui
Munawwir,  A.  W.  (1997). Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia). Surabaya: Pustaka Progresif. Murjani. (2015). “Sistem Jaminan Produk Halal dan Thayib di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Politis.” Fenomena, Vol. 7, No. 2.
Diambil dari https://doi.org/10.21093/ fj.v7i2.298 Murtadho, R. (2019). “Nilai Filosofi Halal dalam Ekonomi Syariah.” Profit, Vol. 3, No. 1. Diambil dari http://doi.org/10.33650/ profit.v3i1.537 Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik
Indonesia Nomor: 280/Men.Kes/Per/
XI/76 Tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Sumarwan, U. (2011). Perilaku Konsumen, Teori, dan Penerapannya dalam Pemasaran . Bogor: Ghalia. Sup, D. F. A. (2019). “Tinjauan Mas{lah{ah Terhadap  AMDAL.”  Muslim  Heritage, Vol. 4 No. 1. Diambil dari https://doi. org/10.21154/muslimheritage.v4i1.1724 Sup, D. F. A. (2020). “Mengawal Nilai-Nilai Produksi melalui AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” Tsaqafah, Vol. 16 No. 1. Diambil dari https://dx.doi. org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3953 Tempo. (1988). Lemak Babi, Mulai Jelas. Diambil dari https://majalah.tempo.co/read/ nasional/28771/lemak-babi-mulai- jelas?hidden=login
Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.