## PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN
Reza Mu’tiqul Azmi 1* , Jihad Lukis Panjawa 2
1,2 Universitas Tidar
E-mail: 1) rezaazmii18@gmail.com , 2) jipanjawa@untidar.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  maksudkan  untuk  menganalisis  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi,  pengeluaran pemerintah  pada  bidang  pendidikan  dan  kesehatan,  serta  pengangguran  terhadap  kemiskinan  di Indonesia.  Dengan  menggunakan  data  sekunder  dan  timer  series  dalam  bentuk  tahunan  dari  tahun 1996-2021 serta menggunakan metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL) untuk mengestimasi model maka akan diketahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam jangka pendek  dan  jangka  panjang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  dalam  jangka  pendek  pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan pengeluaran pemeritah untuk kesehatan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan.  Dalam  jangka  panjang pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan  tetapi  tidak  signifikan,  pengeluaran  pemerintah  untuk  kesehatan  berpengaruh  positif terhadap kemiskinan dan tidak signifikan. Sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.
Kata Kunci: GDP, Kemiskinan, Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  effect  of  economic  growth,  government  spending  on  education  and health, and unemployment on poverty in Indonesia. By using secondary data and timer series in annual form from 1996-2021 and using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) method to estimate the model, the effect of the independent variable on the dependent variable in the short and long term will be known. The results show that in the short term economic growth has a negative and significant effect on poverty and government spending on health has a positive and significant effect on poverty. In the long term economic growth and government spending on education have a negative effect on poverty but not significant, government spending on health has a positive effect on poverty and not significant. While the unemployment variable has a positive and significant effect on poverty.
Keywords: GDP, Government Expenditure, Poverty, Unemployment

## 1. PENDAHULUAN
Hampir  sebagian  negara  atau  bahkan  seluruh  negara  yang  ada  di  dunia  menghadapi permasalah  kemiskinan.  Bagi  negara  yang  telah  maju  juga  menganggap  kemiskinan merupakan  masalah  yang  harus  diatasi.  Terlebih  bagi  negara-negara  berkembang  yang memiliki  penduduk  dengan  jumlah  yang  cukup  besar,  maka  tidak  heran  jika  negara berkembang  akan  menghadapai  masalah  kemiskinan.  Permasalahan  kemiskinan  di  negara- negara  berkembang,  salah  satunya  di  negara  Indonesia  merupakan  masalah  yang  tidak  ada habisnya.  Kemiskinan  menjadi  masalah  yang  kompleks  artinya  kemiskinan  menyangkut
banyak  hal  tidak  hanya  satu  dua  hal  saja  dan  juga  saling  berhubungan.  Tidak  hanya menyangkut pada aspek ekonomi, kemiskinan juga  menyangkut aspek-aspek di luar ekonomi. Pada  tahun  1984  merupakan  tahun  pertama  pengukuran  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia secara resmi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Jumlah  penduduk  miskin  yang  tinggi  mengindikasikan  bahwa  permasalahan kemiskinan  di  suatu  negara  semakin  parah.  Tercatat  jumlah  kemiskinan  di  Indonesia  yang cenderung  mengalami  penurunan.  Sejak  tahun  1998  persentase  kemiskinan  yang  mencapai 24,2 persen terus mengalami penurunan menjadi satu digit pada tahun 2019 yaitu 9,22 persen. Hal  tersebut  memberikan  informasi  bahwa  kemiskinan  di  Indonesia  semakin  sedikit  dan membaik.  Angka  kemiskinan  yang  mengalami  penurunan  hingga  mencapai  satu  digit merupakan suatu hal yang baik bagi negara Indonesia. Jika dilihat dari persentase kemiskinan di  perkotaan  dan  pedesaan  di  Indonesia,  tingkat  kemiskinan  di  pedesaan  lebih  besar dibandingkan tingkat kemiskinan di perkotaan.
Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Perkotaan dan Pedesaan (2010-2021)
Sumber: Badan Pusat Statistik Indeonesia (BPS, n.d.), diolah
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  angka  penduduk  miskin  di  perkotaan  dan  di perdesaan  dari  tahun  2010  sampai  2021.  Angka  penduduk  miskin  di  pedesaan  selalu  lebih besar dari pada jumlah penduduk miskin  di  perkotaan. Meskipun selama  12 tahun terakhir jumlah  penduduk  miskin  di  perkotaan  maupun  di  pedesaan  mengalami  penurunan  namun masih saja penduduk miskin di pedesaan mencapai angka yang lebih besar. Seperti pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di perkotaan 11,1 juta jiwa lebih kecil dari jumlah penduduk di pedesaan 19,93 juta jiwa. Perbandingan jumlah penduduk miskin mencapai 8 juta jiwa dan tentunya  tidak  bisa  dikatakan  jumlah  yang  sedikit.  Untuk  mengatasi  masalah  kemiskinan tersebut  pemerintah  telah  mengupayakan  berbagai  program  maupun  bantuan  kepada penduduk  miskin  agar  dapat  menekan  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia  terlebih  di  wilayah pedesaan.  Beberapa  program  penanggulangan  kemiskinan  sejauh  ini  lebih  condong  pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin sehingga ketidaktepat sasaran menjadi masalah dalam penyaluran bantuan. Penanggulangan kemiskinan menjadi hak rakyatnya. Hal ini berarti, negara harus berusaha semaksimal mungkin memenuhi hak-hak dasar rakyatnya. Meliputi  hak  atas  pendidikan,  kesehatan,  perumahan,  pekerjaan  layak  dan  lain-lain (Pemerintah  Kota  Yogyakarta,  2017).  Dalam  penelitian  (Klasen,  2015)  jenis  pengeluaran pemerintah yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan yaitu  pengeluaran  pemerintah  untuk  pendidikan,  kesehatan,  infrastruktur,  teknologi, perumahan,  subsidi,  dan  transfer.  Adapun  dana  maupun  program–program  yang  diberikan pemerintah  seperti  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  dan  Perkotaan  (P2KP),  Beras Miksin (Raskin), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dan bantuan
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kota 11.1 10.95 10.51 10.63 10.36 10.62 10.49 10.27 10.13 9.86 12.04 11.86 Desa 19.93 18.94 18.09 17.92 17.37 17.89 17.28 16.31 15.54 14.93 15.51 14.64 Kota+Desa 31.02 29.89 28.59 28.55 27.73 28.51 27.76 26.58 25.67 24.79 27.55 26.5 Wilayah Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Juta Jiwa) Tahun
lainnya.  Pengeluaran  pemerintah  baik  untuk  pendidikan,  kesehatan,  infrastruktur  maupun yang lainnya dapat membantu menurunkan angka kemiskinan.
Pemerintah dalam mengupayakan penanganan kemiskinan telah diatur dalam Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  No.15  Tahun  2010  tentang  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan  yang  membentuk  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan (TNP2K). Negara bagian di mana pendapatan per kapita lebih tinggi, rasio kemiskinan adalah lebih  rendah.  Ini  menegaskan  pentingnya  pertumbuhan  ekonomi  dalam  pengurangan kemiskinan. Implikasi kebijakan dari hasil ini adalah pertumbuhan ekonomi dapat berperan sebagai motor penggerak dalam mengurangi kemiskinan. Juga jelas dari analisis ekonometrik bahwa  sifat  pengeluaran  publik  penting  untuk  pertumbuhan  ekonomi  dan  pengentasan kemiskinan (Sasmal & Sasmal, 2016).
Studi  empiris  lain  yang  telah  dilakukan  Alviano  et  al.  (2020)  mengatakan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  kemiskinan.  Artinya  jika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Salah  satu  tolak  ukur  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  yaitu  GDP  ( Gross  Domestic Product ). GDP dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu negara karena GDP dapat mengukur total pendapatan masyarakat dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara secara  bersamaan.  Hasil  tersebut  juga  sejalan  dengan  penelitian  (Ilyas,  2019)  yang menunjukkan  pengaruh  negatif  terhadap  kemiskinan,  dimana  ketika  pertumbuhan  ekonomi mengalami kenaikan maka angka kemiskinan akan mengalami penurunan.
Kemiskinan selalu berhubungan dengan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan  baik  makanan,  pakaian,  pendidikan,  kesehatan,  tempat  tinggal  maupun  yang lainnya.  Ketidakmampuan  dalam  hal  tersebut  dapat  dikarena  seseorang  tidak  memiliki pengahasilan atau pekerjaan. Dengan kata lain seseorang tersebut merupakan pengangguran. Sehingga pengangguran dapat menyebabkan terciptanya kemiskinan. Penelitian Hartati et al. (2015) membuktikan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan artinya ketika tingkat pengangguran meningkat, maka akan diikuti oleh peningkatan kemiskinan.
Berdasarkan  latar  belakang  dan gap  research diatas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk melakukan analisa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dalam hal ini menggunakan GDP, pengeluaran pemerintah pada pendidikan dan kesehatan, pengangguran dengan kemiskinan di Indonesia menggunakan metode ARDL. Dengan menggunakan data tahunan dengan rentan waktu  tahun  1996-2021  yang  diperoleh  dari  publikasi  Badan  Pusat  Satistisk  (BPS)  dan Worldbank diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat memberi manfaat dan gambaran bagi  masyarakat  terutama  pemerintah  dalam  menentukan  sebuah  kebijakan  guna menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1. Kemiskinan
Menurut  Rahman  et  al.  (2019)  dimensi  kemiskinanan  dari  perspektif  ilmu  ekonomi memiliki  arti  bahwa  kemiskinan  ialah  bentuk - ketidakmampuan  dari - pendapatan  individu - maupun  sekelompok - orang  untuk - memenuhi  kebutuhan  pokok  atau  kebutuhan  dasar. Dimensi  ekonomi  dari  kemiskinan  diartikan  sebagai  kekurangan  sumber  daya  yang  dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan seseorang baik secara finansial maupun jenis kekayaan lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kemiskinan  merupakan  masalah  yang  terjadi  di  berbagai  daerah.  Guna  mengatasi  masalah tersebut,  pemerintah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  mengatasinya  tetapi  lebih  banyak upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan untuk provinsi termiskin dan daerah pedesaan (Qi & Wu, 2015).
Sedangkan penyebab kemiskinan menurut  Suryawati  (2005)  disebabkan  oleh dua hal karena  sifat  alami  dan  kebijakan  pembangunan  atau  pemerintah.  Kemiskinan  karena  sifat alami  berarti  sifat  yang  berasal  dari  sikap  masyarakat  atau  individu,  yaitu  pertama keterbatasan  sumber  daya  modal  dan  kedua  lokasi  atau  letak  strategis  suatu  wilayah  yang terpecil  dan  sulit  dijamah  sehingga  mengakibatkan  susah  berhubungan  dengan  penduduk wilayah maju. Kemiskinan karena kebijakan pemerintah dilihat dari pembangunan yang tidak memperhatikan  daerah  yang  terbelakang.  Adanya  ketimpangan  antara  kota  dan  desa,  dan kuangnya perhatian terhadap usaha kecil maupun mikro.
Menurut  Haughton  &  Khandker  (2012),  kemiskinan  selalu  berkaitan  dengan ketimpangan dan kerentanan karena orang yang bukan miskin bisa menjadi miskin sewaktu- waktu apabila tengah menghadapi masalah seperti krisis keuangan dan penurun harga usaha pertanian.  Kerentanan  merupakan  suatu  dimensi  pokok  kesejahteraan  karena  hal  itu mempengaruhi perilaku setiap orang dalam investasi, pola produksi dan strategi yang sesuai serta  pemahaman    terkait  keadaan  masing-masing.  Teori  Nurkse  mengatakan  bahwa kemiskinan  berpijak  pada  teori  lingkaran  setan  kemiskinan,  ketidaksempurnaan  pasar, minimnya  modal,  dan  rendahnya  sumber  daya  manusia  yang  mengakibatkan  produktivitas menjadi  rendah.  Produktivitas  yang  rendah  akan  berdampak  pada  pendapatan  yang  rendah serta pendapatan yang akan diperolehpun juga rendah. Pendapatan yang rendah selanjutnya akan menurunkan investasi dan tabungan. Jika hal tersebut terjadi dimana pendapatan terus turun akan mengakibatkan kemiskinan sebab modal untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak terpenuhi (Kuncoro, 1997).

## 2.2. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  tingkat  kenaikan  PDB  atau  PNB  riil  pada  tahun tertentu  jika  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya  (Sukirno,  2011).  PDB  atau Gross Domestic  Product (GDP)  merupakan  alat  ukur  terbaik  dari  kinerja  perekonomian  yang menghitung  pendapatan  total  dan  pengeluaran  tortal  nasionnal  atas  output  barang  dan  jasa suatu  negara.  GDP  menjadi  cerminan  dari    kinerja  ekonomi  karena  GDP  mengukur pendapatan masyarakat suatu negara. Dengan demikian, perekonomian dengan output barang dan jasa yang besar bisa secara lebih baik memenuhi permintaan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah (Mankiw, 2006).
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  peningkatan  jangka  panjang  dalam  kemapuan menyediakan berbagai jenis barang- barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Pengertian  ini memiliki tiga komponen :  1). Pertumbuhan ekonomi   negara dilihat  dari  stok  barang  yang  terus  bertambah.  2).Teknologi  maju  menjadi  faktor  dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan bermacam-macam barang untuk penduduk. 3). Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2004).
Menurut Soleh  (2012) pertumbuhan ekonomi dimaksudkan untuk  menambah stabilitas nasional  dan  mengurangi  penganguran  atau  kemiskinan  di  samping  itu  juga  perlu memperhatikan  capaian tolak ukur pembangunan lainnya supaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan.  Pernyataan  tersebut  sejalan  dengan  teori  Trickle  Down  Effect  yaitu  apabila terjadi kemajuan dalam suatu masyarakat atau wilayah maka dengan sendirinya menetes ke bawah  yang  mana  dapat  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  merata  dengan menitikberatkan  pada  sekor  utama  pertumbuhan  ekonomi  supaya  menebarkan  hasil pertumbuhan ekonomi itu ke sektor yang lain. Menurut Muana (2001) pertumbuhan ekonomi diperlukan  sebagai  sumber  pokok  peningkatan  standar  hidup.  Kemampuan  suatu  negara dalam  menaikkan  standar  hidup  warga  negaranya  bergantung  pada  laju  pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ialah bertambahnya kemampuan suatu perekonomian negara dalam menghasilkan barang dan jasa, pertumbuhan ekonomi lebih merujuk pada pergantian yang bersifat kuantitatif. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan tolak ukur untuk menilai  keberhasilan  atau  kesejahteraan  suatu  wilayah.  Semua  wilayah  dengan  laju pertumbuhan  ekonomi  yang  masih  kurang  tiggi  akan  berupaya  menaikkan  pertumbuhan ekonomi sampai tiinggi dan menurunkan angka kemiskinan (Jonaidi, 2012).

## 2.3. Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran  pemerintah  merupakan  salah  satu  bagian  dari  kebijakan  fiskal  yang dimaksudkan  untuk  mendorong  laju  invstasi,  kesempatan  kerja  dengan  menjaga  kestailan ekonomi  dan  pemerataan  pendapatan.  Pada  teori  makro  perkembangan  pengeluaran pemerintah  oleh  para  ahli  di  masukkan  ke  dalam  pembangunan  mengenai  pertambahan pengeluaran  atau  belanja  yang  penting  untuk  mengurangi  kemiskinan.  Pengeluaran pemerintah yang ditemukan mempunyai pengaruh langsung maupu tidak langsung terhadap kemiskinan yaitu melewati pengeluran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya.
Menurut  teori  Rostow  yang  membahas  terkait  pertumbuhan  ekonomi  dan  kemiskinan, Rostow    mengemukakan  bahwa  langkah  awal  pertumbuhan  ekonomi  membutuhkan persentase  yang  besar  pada  investasi  pemerintah  terhadap  jumlah  investasi  yang  tersedia sebab pada langkah awal ini pemerintah harus mempersiapkan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya. Dampak dari pengeluaran pemerintahan tersebut melalui investasi pada sarpras yang diperlukan dapat memicu peningkatan output serta mengurangi total kemiskinan yang terjadi (Prasetyia et al., 2011).
Pengeluaran  pemerintah  memiliki  tujuan  memelihara  kestabilan  perekonomian  dan pemerataan  distibusi  pendapatan  juga  bertujuan  untuk  meningkatkan  modal  fisik  di  suatu wilayah  seperti  infrastuktur,  kesehatan,  dan  pendidikan  dengan  demikian  perekonomian bertambah tinggi dan terciptanya kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2011). Persoalan utama dari  kemiskian  yaitu  kapasitas  penduduk  miskin  untuk  mendapatkan  pelayanan  dari  taraf keperluan  hidup  mereka.  Misalnya  dalam  mendapatkan  layanan  kesehatan  atau  pendidikan sehingga  fungsi  pemerintahan  melalui  pengeluaran  atau  belanja  bagi  penduduk  miskin menjadi  solusi  yang  baik  untuk  memperoleh  pelayanan  umum.  Menurut  Mankiw  (2006) pemerintah mempunyai  perangkat  kebijakan fiskal  untuk  memberikan dampak  pada  tujuan pembangunan  negara.  Kebijakan  fiskal  tersebut  berasal  dari  dua  komponen  utama,  yaitu kebijakan  pajak  dan  pengeluaran  pemerintah.  Sama  halnya  pada  pandangan  Keynes  yang
mengemukakan peran  pemerintah  melalui kebijakan  dengan  tiga maksud  yang  mempunyai target berbeda setiap masing-masing kebijakan.

## 2.4. Pengangguran
Menurut Muana (2001) pengangguran merupakan bukti nyata yang tidak hanya dihadapi oleh negara berkembang saja tetapi dihadapi oleh negara maju dan hal tersebut secara umum pasti  terdapat  pengangguran.  Pengangguran  pada  dasarnya  ialah  tidak  adanya  output  yang dihasilkan  dan  terciptanya  penderitaan  bagi  orang  yang  tidak  bekerja.  Pengangguran  juga menimbulkan  pengeluaran  pemerintah  yang  lebih  besar  untuk  kebuuhan  kompensasi pengangguran dan kesejahteraan.
Lebih  lanjut,  Muana  (2001)  menyebutkan  bahwa  pengangguran  memberikan  dampak bagi  individu,  masyarakat,  atau  perekonomian.  Adapun  dampak  yang  ditimbulkan,  yaitu masyarakat tidak bisa mengoptimalkan kesejahteraan yang barangkali dapat dicapai karna jika kesejahteraan rendah maka muncul masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan ataupun penderitaan.  Pengangguran  juga  membuat  sumber  penghasilan  hilang  sehinga  tidak  dapat memenuhi kebutuhan. Menurut Arsyad (1999) terdapat hubungan erat antara pengangguran dan kemiskinan. Bagi mereka yang tidak bekerja atau bekerja paruh waktu selau berada pada golongan masyarakat miskin sedangkan yang bekerja di sektor formal atau di pemerintahan berada pada golongan masyarakat menengah atas. Semakin banyak orang yang mencari kerja namun peluang kerja yang sedikit akan menambah parah total pengangguran. Angkatan kerja yang semakin meningkat dan total pengangguran yang tinggi dapat berakibat pada minimnya penghasilan  masyarakat  yang  mana  nantinya  akan  mengurangi  kemakmuran  dan  pada akhirnya  akan  menciptakan  keadaan  masyarakat  yang  terperangkap  dalam  kemiskinan (Sukirno, 2004).

## 3. METODE PENELITIAN
Peneliti menggunakan jenis data sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  pengeluaran  pemerintah  pada  sektor  pendidikan,  pengeluaran  pemerintah  pada sektor  kesehatan, Gross  Domestic  Product (GDP),  dan  pengangguran  total  terhadap kemiskinan.  Data-data  tersebut  diambil  dari  World  Bank,  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan literatur-literatur  lain  seperti  jurnal  yang  relevan  dengan  topik  penelitian  yang  dilakukan. Tempat penelitian yang digunakan yaitu Negara Indonesia selama periode tahun 1996-2021.
Secara  umum  persamaan  ekonometrika  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
𝑃𝑂𝑉 𝑡 = 𝛼 +   𝛽 1 𝐺𝐷𝑃 𝑡 + 𝛽 2 𝐺𝐸𝐸 𝑡 + 𝛽 3 𝐺𝐸𝐻 𝑡 + 𝛽 4 𝑈𝐸 𝑡 + 𝜀 𝑡
Keterangan:
POV = Kemiskinan (jumlah penduduk miskin) (juta jiwa) GDP = Gross Domestic Product (%) GEE = Pengeluaran Pemerintah pada sektor Pendidikan (%) GEH = Pengeluaran Pemerintah pada sektor Kesehatan (%) UE = Pengangguran (%) 𝛼 = Konstanta
𝛽 1 , 𝛽 2 , 𝛽 3 , 𝛽 4 = Parameter
𝜀
= Variabel gangguan ( error terms ) 𝑡
= Subscript (data time series )
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah ARDL . Autoregressive Distributed  Lag ( ARDL )  merupakan  metode  yang  dikembangkan  oleh  Pesaran  dan  Shin. Metode  ARDL  dapat  digunakan  pada  data  dengan  tingkat  stasioneritas  yang  berbeda  baik pada  level  maupun  1st  difference  akan  tetapi  tidak  bisa  dilakukan  jika  data  stasioner  pada tingkat  2nd  difference.  Selain  dilakukan  uji-uji  lain  dalam  penelitian  ini  seperti  uji stasioneritas, uji kointegrasi, dan asumsi klasik.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Hasil Penelitian
a. Uji Stasioneritas
Uji  stasioneritas  dilakukan  pada  data time  series untuk  melihat  apakah  data  tersebut stasioner atau tidak stasioner.
Tabel 2 Hasil ADF dan PP pada Level dan 1 st Difference Variabel Level Hasil ADF Value Critical Value Prob. POV -2.01453 -2.9862 0.2791 Non Stasioner GDP -4.12951 -2.9862 0.0039 Stasioner GEE -2.31655 -2.9862 0.1748 Non Stasioner GEH -2.09962 -2.9862 0.2464 Non Stasioner UE -0.77900 -2.9862 0.8078 Non Stasioner Variabel 1 st Difference Hasil ADF Value Critical Value Prob. POV -3.87563 -2.9918 0.0073 Stasioner GDP -6.30174 -2.9918 0.0000 Stasioner GEE -6.07441 -2.9918 0.0000 Stasioner GEH -5.38340 -2.9918 0.0002 Stasioner UE -4.43900 -2.9918 0.0020 Stasioner
Ket: Tingkat signifikan yang digunakan 5% (0.05)
Sumber: Hasil olah data Eviews.10
Menggunakan Uji akar unit dari ADF dan PP menunjukkan variabel GDP stasioner pada level sedangkan variabel lainnya yaitu POV, GEE, GEH dan UE stasioner pada 1st difference. Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  model  ARDL  tepat  untuk  mengestimasi  model kemiskinan di Indonesia.
b. Penentuan Lag Optimal
Penentuan lag optimal dilakukan untuk mengetahui panjang lag atau kelambanan pada variabel yang memberikan pengaruh atau respon yang signifikan. Penentuan lag yang optimal ditentukan  dengan  menggunakan  beberapa  criteria  (Greene,  2002),  yaitu:  LR    ( Likelihood Ratio ), AIC ( Akaike Information Criteria ), SC ( Schwarz Information Criterion ), FPE  ( Final Prediction Error ) dan HQ ( Hannan-Quinn Information Criterion ).
Tabel 3 Hasil Penentuan Lag Optimal Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 -200.4171 NA 9.432854 16.43337 16.67715 16.50098 1 -121.2657  120.3102*  0.129978*  12.10126*  13.56391*  12.50693*
Sumber: Hasil olah data Eviews.10
Hasil  penentuan  lag  optimal  menghasilkan  bahwa  lag  optimal  yaitu  pada  lag  1  untuk semua kriteria. Sehingga lag 1 digunakan sebagai lag optimal unuk mengestimasi model. Hasil estimasi model ARDL menggunakan panjang kelambanan dengan metoe Akaike Information Criterion menghasilkan ARDL (1 1 0 1 0). Angka menunjukkan panjang kelambanan. Angka nol  menunjukkan  tidak  ada  kelambanan.Urutan  angka  pada  ARDL  adalah  urutan  variabel yang diestimasi. Variabel POV, GDP, dan GEH memiliki panjang kelambanan 1, GEE dan UE dengan panjang kelambanan 0 atau tidak ada kelambanan. Hasil estimasi ARDL adalah sebagai berikut:

## Tabel 4 Hasil Estimasi ARDL
Sumber: Hasil olah data Eviews.10
c. Uji Kointegrasi
Uji  kointegrasi  menunjukkan  apakah  setiap  variabel  terhadap  variabel  lain  saling terkointegrasi dalam jangka panjang.
Tabel 5 Hasil Uji Kointegrasi Bound Tes
Hasil  uji  kointegrasi Bound  Testing  Approach yang  dilakukan  menghasilkan  nilai  F- statistik  (8.4702) lebih besar dari I(1) baik pada tingkat signifikan alpha 1%, 5% mauun 10%. Sehingga dari hasil tersebut menolak Ho yang berarti terdapat kointegrasi antara variabel yang diteliti.  F-statistis  juga  lebih  besar  dari  I(0)  pada  semua  tingkat  signifikan  sehingg  dapat disimpulkan terdapat kointegrasi antar variabel.
Estimasi  model  ARDL  dilakukan  untuk  melihat  dalam  jangka  pendek  dan  jangka panjang. Hasil estimasi ARDL ECM  jangka pendek dan jangka panjang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

## Tabel 6 Hasil Esimasi ARDL Jangka Pendek

## Sumber: Hasil olah data Eviews.10
Dari tabel 4 di atas dapat dilihat hasil estimasi model ARDL jangka pendek dengan model ECM.  Hasilnya  variabel  koreksi  kesalahan  yang  ditunjukkan  oleh  variabel  CointEq(-1) memiliki nilai diantara -1 sampai 0 yaitu (-0.2121) atau bertanda negatif dan juga signifikan dengan nilai probabilitas (0.0000). Dari hasil tersebut model ARDL ECM merupakan model yang  valid  dan  menunjukkan  adanya  kointegrasi  antara  variabel  dependen  dengan  variabel independen.
Hasil estimasi ARDL ECM jangka pendek tersebut menunjukkan variabel-variabel yang memiliki  pengaruh  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan  yaitu  variabel    GDP  dan  GEH. Variabel GDP berpengaruh negatif  dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien (-0.4753) dan signifikan pada alfa 5% (0.0000). Hal tersebut berarti ketika GDP meningkat maka  akan  menurunkan  kemiskinan  dalam  jangka  pendek.  Sedangkan  variabel  GEH  atau pengeluaran pemerintah pada kesehatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien  (4.4062)  dan  signifikan  pada  alfa  5%  (0.0000).  Hal  tersebut  berarti  ketika  GEH meningkat maka akan meningkatkan kemiskinan dalam jangka pendek.
Berikut hasil estimasi ARDL jangka panjang:

## Tabel 7 Hasil Estimasi ARDL Jangka Panjang
Sumber: Hasil olah data Eviews.10
Dari  tabel  5  di  atas  dapat  dilihat  hasil  estimasi  model  ARDL  jangka  panjang.  Dalam jangka panjang variabel yang memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan hanya variabel  UE  atau  pengangguran.  Sedangkan  variabel  independen  lainnya  yaitu  GDP,  GEE, dan GEH tidak memiliki pengaruh terhaap kemiskinan dalam jangka panjang. Variabel UE berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien (3.7134) dan signifikan pada alfa 5% (0.0461). Hal tersebut berarti ketika pengangguran meningkat maka kemiskinan akan meningkat dalam jangka panjang.
d. Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mendeteksi apakah sebaran data pada setiap variabel yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas JB menunjukkan nilai probabilitas sebesar (0.7673) lebih besar dari alfa 5% (0.05) sehingga menerima H0 yang berarti data telah terdistribusi secara normal.
2. Uji Autkorelasi
Uji  autokorelasi  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  korelasi  yang disebabkan  oleh  residual  pada  satu  pengamatan  dengan  pengamatan  lain  dalam  model. Hasil uji autokorelasi Bruesch-Godfrey menunjukkan nilai probabilitas Chi-Square sebesar (0.8893)  lebih  besar  dari  alfa  5%  (0.05)  sehingga  menerima  H0  yang  berarti  tidak  ada masalah autokorelasi.
3. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah varian variabel gangguan ( error  terms )  konstan  atau  tidak.  Hasil  uji  heteroskedastisitas  Bruesch-Pagan-Godfrey menunjukkan nilai probabilitas Chi-Square sebesar (0.4438) lebih besar dari alfa 5% (0.05) sehingga menerima H0 yang berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas.
4. Uji Multikolinieritas Uji  multikolinieritas  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  hubungan  linier antara  variable  independen  dalam  model.  Hasil  uji  multikolinieritas  dengan  VIF menunjukkan semua nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga menerima H0 yang berarti tidak ada masalah multikolinieritas.
5. Uji Linieritas
Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah spesifikasi model yang digunakan sudah  benar  atau  tidak,  sehingga  akan  diketahui  bentuk  model  empiris  berbentuk  linier, kuadrat,  atau  kubik.  Hasil  uji  linier  dengan  Ramsey  Reset  Test  menunjukkan  nilai
probabilitas  sebesar  (0.2872)  lebih  besar  dari  tingkat  signifikan  5%  (0.05)  sehingga menerima H0 yang berarti spesifikasi model dalam bentuk linier.

## 4.2. Pembahasan

## 4.2.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan
Berdasarkan hasil estimasi jangka pendek variabel GDP memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dalam jangka pendek. Nilai koefisien sebesar (-0.4753) serta nilai probabilitas sebesar (0.0000) atau dapat dikatakan kurang dari alfa 0.05. Hal ini berarti setiap kenaikan GDP 1 persen maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 0.4753 juta jiwa. Hasil tersebut  sesuai  dengan teori  yang mana jika pertubuhan ekonomi dalam hal  ini  GDP meningkat maka dapat menurunkan kemiskinan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian  (Linggawati  &  Wenagama,  2022)  yang  menghasilkan  kesimpulan  bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Karangasem. Penelitian lain yang dengan hasil yang sama dilakukan oleh  (Ilyas, 2019) dan (Primandari, 2018) yang sama-sama menghasilkan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan.
Berdasarkan hasil estimasi jangka panjang variabel GDP memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Nilai koefisien sebesar (-0.4511) serta nilai probabilitas sebesar (0.6569) atau dapat dikatakan lebih dari alfa 0.05. Hal ini berarti setiap kenaikan GDP 1  persen  maka  akan  menurunkan  kemiskinan  sebesar  0.4511  juta  jiwa  walaupun  tidak memiliki dampak yang berarti bagi penurunan angka kemiskinan dalam jangka panjang. Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  (Prasetyia  et  al.,  2011)  yang menghsilkan kesimpulan yang sama bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dengan periode penelitian 2006-2008.

## 4.2.2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Kesehatan terhadap Kemiskinan
Berdasarkan  hasil  estimasi  jangka  pendek  variabel  GEH  atau  pengeluaran  pemerintah untuk kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dalam jangka pendek. Nilai koefisien sebesar (4.4062) serta nilai probabilitas sebesar (0.0000) atau dapat dikatakan  kurang  dari  alfa  0.05.  Hal  ini  berarti  setiap  kenaikan  GEH  1  persen  maka  akan meningatkan  kemiskinan  sebesar  4.406  juta  jiwa.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  (Mismidawati &  Sari, 2013)  yang menghasilkan kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap angka kemiskinan  yang  berarti  bahwa  setiap  penambahan  pengeluaran  pemerintah  pada  bidang kesehatan akan menambah jumlah orang miskin di Indonesia dengan periode penelitian 2001- 2012.
Berdasarkan hasil estimasi jangka panjang variabel GDP memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Nilai koefisien sebesar (-0.4511) serta nilai probabilitas sebesar (0.6569) atau dapat dikatakan lebih dari alfa 0.05. Hal ini berarti setiap kenaikan GDP 1  persen  maka  akan  menurunkan  kemiskinan  sebesar  0.4511  juta  jiwa  walaupun  tidak memiliki dampak yang berarti bagi penurunan angka kemiskinan dalam jangka panjang. Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  (Prasetyia  et  al.,  2011)  yang menghsilkan kesimpulan yang sama bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dengan periode penelitian 2006-2008.

## 4.2.3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan terhadap Kemiskinan
Berdasarkan  hasil  estimasi  jangka  panjang  variabel  GEE  atau  pengeluaran  pemerintah untuk pendidikan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Nilai koefisien  sebesar  (-12.2084)  serta  nilai  probabilitas  sebesar  (0.2714)  atau  dapat  dikatakan lebih  dari  alfa  0.05.  Hal  ini  berarti  setiap  kenaikan  GEE  1  persen  maka  akan  menurunkan kemiskinan  sebesar  12.2084  juta  jiwa  walaupun  tidak  memiliki  dampak  yang  berarti  bagi penurunan  angka  kemiskinan  dalam  jangka  panjang.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fithri & Kaluge, 2017) yang menghasilkan kesimpulan bahwa pengeluaran  pemerintah  di  sektor  pendidikan  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan terhadap  kemiskinan  di  Jawa  Timur.  Dari  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pengeluaran  pemerintah  pada  bidang  pendidikan  belum  sepenuhnya  tepat  sasaran  dalam membantu  masyarakat  memperoleh  pendidikan  yang  layak  serta  menurunkan  jumlah kemiskinan di Indonesia.

## 4.2.4. Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan
Berdasarkan  hasil  estimasi  jangka  panjang  variabel  UE  atau  pengangguran  memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Nilai koefisien sebesar (3.7134) serta nilai probabilitas sebesar (0.0461) atau dapat dikatakan kurang dari alfa 0.05. Hal ini berarti setiap kenaikan UE 1 persen maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 3.7134 juta jiwa dalam  jangka  panjang.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Alviano et  al.,  2020)  dan  (Primandari, 2018) yang mana menghasilkan kesimpulan bahwa pengangguran  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan  masing-masing  di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  mengenai  pengaruh  DGP,  Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan dan Kesehatan, serta Pengangguran terhadap Kemiskinan studi kasus Indonesia selama periode tahun 1996 sampai 2021 menggunakan metode ARDL maka dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  variabel  pertumbuhan  ekonomi  atau  GDP  dan  GEH  atau pengeluaran  pemerintah  untuk  kesehatan  berpengaruh  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan dalam jangka pendek. Masing-masing berpengaruh negatif dan positif terhadap kemiskinan di Indonesia. Variabel pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh  negatif  terhadap  kemiskinan,  pengeluaran  pemerintah  untuk  kesehatan berpengaruh  positif  terhadap  kemiskinan  namun  ketiganya  tidak  signifikan  dalam  jangka panjang.  Sedangkan  variabel  pengangguran  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kemiskinan dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA
Alviano, R., Nuraini, I., & Kusuma, H. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Kalimantan Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) , 4 (4), 777–792. Arsyad,  L.  (1999). Pengantar  Perencanaan  Pembangunan  Ekonomi  Daerah .  Yogyakarta: BPFE.
BPS. (n.d.). Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Juta Jiwa), 1996-2021 . Fithri,  N.,  &  Kaluge,  D.  (2017).  Analisis  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Sektor Pendidikan  Dan  Kesehatan  Terhadap  Kemiskinan  Di  Jawa  Timur. Jurnal  Ekonomi Pembangunan , 15 (2), 129–136.
Greene,  W.  H.  (2002).  Econometric  Analysis  (5th  Edition).  In Journal  of  the  American Statistical Association (Vol. 89, Issue 428).
https://www.jstor.org/stable/2291031?origin=crossref
Hartati, E., Riani, I. A. P., & Bisai, C. M. (2015). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan  Pengangguran  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  Di  Kabupaten  Jayapura. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan , II (1), 61–71. Haughton,  J.,  &  Khandker,  S.  R.  (2012). Pedoman  tentang  Kemiskinan  dan  Ketimpangan (Handbook on Poverty and Inequality) . Jakarta:Salemba Empat.
Ilyas. (2019). Pengaruh Tenaga Kerja , dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  dan  Kemiskinan. Jurnal  EcceS  Abstract :  Economics,  Social,  and Development Studies , 6 (1), 72–90.
Jhingan, M. (2004). Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan . Rajawali Pers. Jonaidi, A. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. Jurnal Kajian Ekonomi , 1 (1), 140–164.
Klasen,  S.  (2015).  Economic  Growth  And  Poverty  Reduction:  Measurement  and  Policy Issues. OECD Development Centre , No.246 .
Kuncoro, M. (1997). Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan. Edisi Ketiga . Yogyakart:Penerbit UPP AMP YKPN.
Linggawati,  N.  W.,  &  Wenagama,  I.  W.  (2022).  Pengaruh  Pendidikan,  Pertumbuhan Ekonomi,  dan  Tingkat  Upah  Terhadap  Jumlah  Pengangguran  dan  Kemiskinan  di Kabupaten Karangasem. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 11 (04), 400–411.
Mankiw, G. (2006). Pengantar Ekonomi Makro (Edisi Keti). Salemba Empat.
Mismidawati, & Sari, A. A. P. (2013). Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengeluaran Subsidi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik , 4 (2), 147–161. Muana, N. (2001). Makro Ekonomi, Teori, Masalah dan Kebijakan. Edisi Perdana . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Pemerintah Kota Yogyakarta. (2017). Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 2017- 2022 . 97. http://bappeda.jogjaprov.go.id/download/index?id_kategori=103 Prasetyia, F., Wuladari, F., & Hutama, R. S. (2011). Pengeluaran Sektor Publik, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia . XI (2), 99–116.
Primandari,  N.  R.  (2018).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  ,  Inflasi  dan  Pengangguran
terhadap  Tingkat  kemiskinan  di  Sumatera  Selatan. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan , 16 (1), 1–10.
Qi,  D.,  &  Wu,  Y.  (2015).  A  multidimensional  child  poverty  index  in  China. Children  and Youth Services Review , 57 , 159–170. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2015.08.011 Rahman, P. A., Firman, & Rusdinal. (2019). Kemiskinan Dalam Perspektif Ilmu Sosiologi . 3 (6), 1542–1548.
Sasmal,  R.,  &  Sasmal,  J.  (2016).  Public  Expenditure,  Economic  Growth  and  Poverty Alleviation. International Journal of Social Economics , 43 (6), 604–618. Soleh, A. (2012). Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 2 (2), 197–209. Sukirno, S. (2004). Pengantar Teori Ekonomi Makro . Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
Sukirno, S. (2011). Makroekonomi Teori Pengantar . Rajawali Pers.
Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. JMPK , 08 (03), 121– 129.