INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 2034-2039 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum
Jeane Neltje 1 ✉ , Indrawieny Panjiyoga 2
Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: panjiyoga_i@yahoo.com 1 ✉

## Abstrak
Asas kepastian hukum mengandung nilai-nilai yang sangat penting dalam konteks hukum dan keadilan.  Asas  ini  merujuk  pada  keyakinan  bahwa  hukum  haruslah  jelas,  dapat  dipahami,  dan dapat  diakses  oleh  semua  warga  negara.  Kepastian  Hukum  merupakan  salah  satu  asas  yang terkandung dalam Penegakkan Hukum. Hukum dengan Kepastian merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam suatu aturan Hukum agar dapat mengatur kehidupan bermasyarakat, serta agar masyarakat dapat mematuhi peraturan yang berlaku, namun berdasarkan kondisi masyarakat di lapangan.  Suatu  kepastian  dibuat  juga  agar  Pihak-pihak  dalam  pengadilan  hukum  mampu mengadili seadil-adilnya tanpa menggunakan pemikiran subjektif.
Kata kunci: Hukum, Asas, Kepastian.

## Abstract
Legal Certainty is one of the principles contained in Law Enforcement. Law with Certainty are two things  that  are  interrelated  in  a  rule  of  law  in  order  to  regulate  community  life,  and  so  that  the community can comply with applicable regulations, but based on the conditions of the community in the field. A certainty is also made so that the Parties in the court of law are able to try fairly without using subjective thinking.
Keywords: Law, Principle, Certainty.

## PENDAHULUAN
Hukum adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan  negara.  Hukum  berperan  dalam  mengatur  tata  tertib  sosial,  perlindungan  hak  dan kewajiban  individu,  serta  menentukan  aturan  main  dalam  berbagai  bidang  kehidupan. Dalam upaya memastikan bahwa sistem hukum berjalan dengan baik dan adil, asas-asas hukum menjadi landasan yang fundamental. Salah satu asas hukum yang memiliki peran sentral adalah asas kepastian hukum.
Asas kepastian hukum mengandung nilai-nilai yang  sangat penting dalam konteks hukum dan keadilan. Asas ini merujuk pada keyakinan bahwa hukum haruslah jelas, dapat dipahami, dan dapat diakses oleh semua warga negara. Dalam konteks ini, latar belakang pembahasan  mengenai  nilai-nilai  yang  tercakup  dalam  asas  kepastian  hukum  sangat relevan dan perlu untuk dipahami lebih dalam.
Salah  satu  nilai  yang  tercakup  dalam  asas  kepastian  hukum  adalah  prediktabilitas. Prediktabilitas  dalam  hukum  berarti  bahwa  individu  dapat  dengan  pasti  mengetahui konsekuensi  hukum  dari  tindakan  atau  perilaku  yang  mereka  lakukan.  Dengan  adanya prediktabilitas, individu dapat mengambil keputusan yang bijak dan memahami risiko yang mungkin  timbul  dari  tindakan  mereka.  Hal  ini  penting  untuk  menciptakan  lingkungan hukum yang stabil dan meminimalkan ketidakpastian.
Selain  itu,  asas  kepastian  hukum  juga  mencakup  nilai  keadilan.  Hukum  haruslah diterapkan secara adil dan setiap individu harus tunduk pada hukum tanpa pandang bulu. Keadilan  menjadi  prinsip  yang  mendasari  pelaksanaan  hukum,  sehingga  setiap  warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang adil di bawah hukum.
Asas  kepastian  hukum  juga  mengandung  nilai  ketertiban.  Hukum  harus  dijalankan dengan tertib dan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak boleh  ada penyalahgunaan  kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaannya.
Dalam suatu kehidupan bermasyarakat, tidak pernah lepas dari aturan hukum yang berlaku, baik diatur dalam Undang-Undang, Pasal-Pasal dalam KUHP, dan sebagainya. Di dalam    Undang-Undang,  terdapat  gagasan,  asas-asas,  dan  unsur-unsur  Hukum  yang tersusun  sehingga  dapat  mengatur  kehidupan  masyarakat,  dan  setiap  aturan  juga sepatutnya  menunjukkan  sebuah  kepastian  agar  masyarakat  dapat  memahami  aturan tersebut.
Hukum  dan  Kepastian  merupakan  dua  hal  yang  saling  berkaitan  dan  tak  dapat dipisahkan.  Hukum  ada  karena  adanya  Kepastian,  dan  Kepastian  juga  membuat  Hukum
semakin  taat.  Pada  hakikatnya,  Hukum  itu  merupakan  hakikat  dari  kepastian  itu  sendiri, sehingga  terciptanya  ketaatan  dalam  hukum  yang  membuat  masyarakat  dapat  hidup dengan aturan, dengan kepastian.
Kepastian Hukum adalah asas bahwa Hukum itu harus jelas bagi rakyat yang tunduk pada  hukum,  agar  bisa  menyesuaikan  perbuatan  mereka.  Secara  normatif,  Kepastian Hukum adalah sebuah tatanan hukum yang dibuat secara jelas dan pasti sehingga dapat mencegah  terjadinya  multitafsir,  serta  dapat  mengurangi  konflik  yang  terjadi  dalam kehidupan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan mengadopsi beberapa artikel lalu meninjau dokumen dan mengevaluasi penelitian serupa sebelumnya tentang Kepastian Hukum.  Tahapan  metode  literatur  review  berisi;  1)  Penyaringan  naskah.  Artikel  yang dianalisis  diperoleh  dengan  mencari  literatur  yang  relevan  secara  online  menggunakan beberapa  database  penelitian  online  terkenal  yaitu  Google  Scholar  dan  mesin  pencari Google. Artikel yang diteliti adalah jurnal berbahasa Inggris dan Indonesia. Artikel harus fokus pada teori kepastian hukum.
Kemudian  dilakukan  kegiatan  peninjauaan  judul  dan  abstrak,  artikel  yang  dipilih diperiksa  oleh  peneliti  untuk  menentukan  apakah  artikel  tersebut  sesuai  dengan  tujuan penelitian.  2)  Analisis;  dianalisis  menggunakan  konten  kualitatif  dengan  korelasi  antara konten dan konteks. Artikel dianalisis berdasarkan kategori yang ditetapkan oleh peneliti (Nurwahyunani, 2021; Rusdiyana et al., 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
A. Definisi Kepastian Hukum
Terdapat berbagai pengertian kepastian hokum, pertama menurut Fence M. Wantu (Bix, 2016) yang menyatakan kepastian hukum merupakan kejelasan standar sehingga dapat dijadikan pedoman bagi yang tercakup dalam peraturan ini. Pengertian kepastian dapat diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan dalam proses pembuatan hukum sosial. Selain itu, Van Apeldoorn (Doe, 2016) melengkapi definisi bahwa kepastian hukum   merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan.
Gustav  Rdbruch  dalam  kajiannya  menjelaskan  empat  pokok  mengenai  kepastian hukum (Linda, 2023) yaitu hukum merupakan hal yang positif, hukum harus berdasarkan
fakta,  fakta  didalam  undang-undang  harus  dirumuskan  dengan  jelas  dan  hukum  positif tidak  boleh  mudah  dibuah.  Untuk  mencapat  suatu  kepastian  hukum,  Jan  M.  Otto memaparkan empat syarat (Kusumatmadja, 2003) yaitu :
1. Kepastian hukum memberikan aturan hukum yang jelas dan tidak ambigu, konsisten dan tersedia atau dapat diakses.
2. Negara hukum harus menjadi pemberi kekuasaan negara, dan ia memiliki tiga kualitas: jelas, konsisten, dan mudah diperoleh.
3. Supremasi  hukum  dapat  diterapkan  dan  ditegakkan  secara  konsisten  oleh  berbagai otoritas atau badan pemerintah.
4. Sebagian besar warga negara memiliki prinsip bahwa mereka dapat menyetujui isi dari produk hukum. Oleh karena itu, perilaku warga juga menyesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
5. Hakim  pada  hakekatnya  independen,  artinya  hakim  tidak  mengomentari  penerapan negara  hukum  secara  konsisten  ketika  seorang  hakim  dapat  mengamati  hukum. Putusan-putusan peradilan dapat diimplementasikan secara konkrit.
Kesimpulan dari penjelasan diatas yaitu kepastian hukum merupakan kejelasan istilah yang digunakan. Norma hukum memuat uraian tentang jenis-jenis tingkah laku tertentu, yang kemudian  juga  mengalir  ke  dalam  istilah-istilah  tertentu.  Kejelasan  hirarki  kewenangan lembaga yang membentuk peraturan perundang-undangan.

## B. Kriteria Kepastian Hukum
Kepastian Hukum merupakan salah satu asas yang terkandung dalam Hukum, dan maka karenanya  Hukum  harus  dibuat  secara  logis  ,  dan  memiliki  komponen-komponen  yang dapat memenuhi sebuah kepastian tersebut (Raharjo, 1991), yakni sebagai berikut :
1. Inklusif,  Asas  Kepastian  Hukum  melalui  Peraturan  yang  ada  harus  berfungsi sebagaimana mestinya, karena Rakyat Indonesia hidup bersatu demi mencapai keadilan dan kemakmuran bangsa, serta mendapatkan perlakuan yang sama di mata umum.
2. Netral, Hukum patut memberi kepastian agar dapat mencapai suatu putusan yang adil, seadil-adilnya. Pada umumnya, ini ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pengadilan Hukum. Oleh karena itu, diharapkan mampu untuk mengadili secara fakta, bukan opini subjektif.
3. Konkret  dan  Konsisten,  hukum  harus  mengikuti  aturan-aturan  yang  ada,  dan membuahkan hasil sesuai teori dan gagasan yang berdasarkan fakta, tidak hanya melalui pemikiran saja.
4. Bersifat Mengikat Secara Konsisten, pada masyarakat, sudah sepatutnya mematuhi suatu
Peraturan Hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap yang melanggar patut diberikan konsekuensi apabila melanggar.
5. Mufakat,  Hukum  yang  berlaku  harus  sesuai  dengan  mufakatnya,  dan  mendapatkan persetujuan  dari  kalangan  masyarakat  yang  ada.  Peraturan  tersebut  juga  harus berdasarkan kondisi masyarakat di lapangan, agar masyarakat dapat mematuhi aturan hukum yang ada.

## C. Nilai-Nilai Kepastian Hukum
1. Prediktabilitas: Prediktabilitas dalam hukum berarti bahwa individu dapat dengan pasti mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan atau perilaku yang mereka lakukan. Hal ini membantu individu dalam mengambil keputusan yang bijak, karena mereka dapat memahami risiko yang mungkin timbul dari tindakan mereka. Prediktabilitas juga penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil.
2. Keadilan: Asas kepastian hukum juga mencakup nilai keadilan. Hukum harus diterapkan secara adil, dan setiap individu harus tunduk pada hukum tanpa pandang bulu. Ini berarti bahwa hukum tidak boleh diskriminatif dan harus memperlakukan semua warga negara dengan seimbang. Keadilan menjadi prinsip yang mendasari pelaksanaan hukum.
3. Ketertiban: Hukum harus dijalankan dengan tertib dan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.  Ketertiban  ini  mencakup  konsistensi  dalam  pelaksanaan  hukum, penghindaran penyalahgunaan kekuasaan, serta penegakan  hukum yang tepat waktu dan efisien. Ketertiban dalam hukum memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa aturan akan ditegakkan dengan baik.
4. Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia:  Asas  kepastian  hukum  juga  harus  mencakup perlindungan hak asasi manusia. Hukum harus melindungi hak-hak dasar individu seperti kebebasan  berpendapat,  kebebasan  beragama,  dan  hak-hak  lainnya.  Hukum  harus berperan  sebagai  pengawal  yang  melindungi  warga  negara  dari  penyalahgunaan kekuasaan.
5. Keterbukaan dan Aksesibilitas: Hukum haruslah terbuka dan dapat diakses oleh semua warga negara. Artinya, hukum dan prosedur hukum haruslah tersedia untuk dipahami dan  diakses  oleh  semua  pihak  tanpa  diskriminasi.  Keterbukaan  hukum  memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sistem hukum.
6. Legalitas:  Prinsip  legalitas  mengharuskan  bahwa  tindakan  ilegal  harus  diatur  dalam hukum, dan hukum harus diterapkan secara tegas terhadap tindakan ilegal. Ini berarti bahwa individu tidak boleh dihukum tanpa dasar hukum yang jelas, dan hukum harus melindungi hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah.

## SIMPULAN
Kepastian Hukum juga merupakan salah satu asas yang terkandung dalam terciptanya Penegakkan Hukum. Dan poin-poin penting yang tercakup dalam Penegakkan Hukum yaitu Perubahan  Pola  Pikir  masyarakat  mengenai  Hukum,  Pengenbangan  budaya  Hukum, Jaminan kepastian dalam Hukum, Pemberdayaan Hukum, serta Pemenuhan Keadilan. Selain itu,  asas  kepastian  hukum  bukan  hanya  sekadar  aturan  hukum  yang  jelas,  tetapi  juga mengandung sejumlah nilai-nilai yang mendalam yang mendasari sistem hukum yang adil dan  berkeadilan.  Nilai-nilai  tersebut  meliputi  prediktabilitas,  keadilan,  ketertiban, perlindungan hak asasi manusia, keterbukaan, dan legalitas. Memahami dan menjaga nilai- nilai  ini  adalah  kunci  untuk  memastikan  bahwa  sistem  hukum  berfungsi  sebagaimana mestinya dalam masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggito, Albi   dan   Setiawan, Johan.   2018.   Metodologi   Penelitian   Kualitatif. Sukabumi:
CV Jejak.
Brian Bix, "Jurisprudence: Theory and Context," Routledge, 2016.
Denny Indrayana, "Introduction to Indonesian Constitutional Law," Kompas Gramedia, 2012. John  Doe,  "Hukum  dan  Kepastian:  Membangun  Fondasi  Masyarakat  yang  Kuat,"  Jurnal Hukum Modern, 2019.
Mochtar Kusumaatmadja, "Hukum dan Keadilan: Suatu Ulasan Konsep dan Peran Hukum dalam Masyarakat," Kanisius, 2003.
Negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
Nurwahyunani, A. (2021). LITERATURE REVIEW: A STEM APPROACH TO IMPROVING THE
QUALITY OF SCIENCE LEARNING IN INDONESIA. Journal for the Education of Gifted Young Scientists. https://doi.org/10.17478/jegys.853203
Raharjo, S., Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung : 1991.
Yulita, Linda, Kepastian Hukum : Pengertian, Asas, dan Tujuan, https://hotelier.id/studi/kepastian-hukum ( 1 September 2023, Diakses pada 8 Oktober 2023).