## Pembangunan  Hutan  Kota  Dan  Ketersediaan Lahan
Oleh: Dikson Junus

## Ahstract
Town forest in its growth,  ahead hqve been converted to become  the farm of agricalture and residence in line  with resident  growth, growth of centre of activities  which is one with the  residence have instituted to form an urban  region. hs his ll/eak is society  knowledge, governmental  agency  and also the straightening of existing  lmu, and  on the  other  hand quickly it him resident  growth  claim  the availibility of farm for the settlement of and effort tending to to push the town growth to development of medium and infrastructure of eye physical, qnd tend to the green air-gop  minimizqtion or town forest as town  lung. functioned to displaced more amount  town farm become the commerce  area, industriql area  and settlement area and also prasarana  walke and other
Keyrvord: Townforest,  open  space  green,  area  settlemettt
Pendahuluan Perkembangan kota yang semakin cepat terutama dalam penyediaan fasilitas seperti  perumahan, pendidikan,  industri dan usaha lainnya semakin meningkatkan permintaan lahan. Perkembangan kota tersebut dibarengi oleh kepadatan lalulintas kenderaan bermotor, sehingga kota menjadi tidak sehat yang disebabkan oleh  polusi, kebisingan yang ditimbulkan  oleh kenderaan  bermotor.
Meningkatnya  pemanfaatan beberapa peralatan  kebutuhan  penduduk dan pertarnbahan jalur transPortasi menambah jumlah bahan pencemar dan telah menimbulkan berbagai ketidaknyamanan di lingkungan perkotaan.
Permintaan  akan pemanfaatan lahan kota yang  terus tumbuh dan bersifat akseleratif untuk untuk pembangunan berbagai fasilitas
perkotaan. Hal  ini umumnya merugikan  keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis. Di lain pihak, kemajuan penggunaan kebutuhan rumah tangga dan  pertambahan jalur transportasi dan sistem pengamanan utilitaslinstalasi,
sebagai bagian dari peningkatan  taruf hidup warga kota, juga telah menambah jumlah bahan  pencemar  dan telah menimbulkan  berbagai  ketidak nyamanan di lingkungan perkotaan.
Untuk mengatasi kondisi lingkungan kota seperti ini sangat diperlukan area untuk ditanami  pepohonan sebagai suatu teknik bioengineering dan bentukan biofilter yang relatif lebih murah,  aman,  sehat, dan menyamankan.  Keberadaan tanaman pohon tersebut penting dalam mengendalikan dan memelihara kualitas lingkungan. Untuk itu,
pengedalian pembangunan wilayah perkotaan harus dilakukan secara proporsional dan berada dalam keseimbangan antara pembangunan dan fungsi-fungsi  lingkungan.
Pengertian hutan kota menurut Fakura (dalam Dahlan E.N. 1992:29) adalah tumbuhan atau vegetasi  berkayu di rvilayah perkotaan  yang memberikan manfaat  lingkungan yang sebesar- besarnya dalam kegunaan-kegunaan proteksi, estetika,  rekreasi dan kegunaan-kegunaan khusus lainnya. Hutan kota merupakan bagian dari program  Ruang Terbuka Hijau (RTH). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor I tahun 2007, tentang  Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan  Perkotaan (RTHKP), bahwa ruang  terbuka dinyatakan sebagai ruang-ruang  dalam kota atau wilayah 1,ang lebih luas, baik dalam bentuk membulat  maupun dalam bentuk memanjang/jalur di rnana dalam penggunannya labih bersifat terbuka 1,ang pada  dasarnya  tanpa bangunan. Cakupan RTHKP  terdiri  dari RTHKp publik  dan RTHKP privat dan salah satujenisnya adalah hutan kota.
Semakin pesatnya
pertambahan jumlah penduduk di daerah perkotaan  adalah  sejalan dengan perkembangan kota sebagai pusat perdagangan, jasa, permukiman, pemerintahan,  budaya dan pendidikan. Di samping itu adanya anggapan kota sebagai daerah yang menjanjikan atau menarik  dengan fasilitas  yang telah disediakan  menyebabkan terjadinya arus perpindahan  penduduk dari desa ke kota (migrasi) yang  hampir tidak terkendalikan.
Meningkatnya jumlah penduduk di daerah  perkotaan telah
menyebabkan  peningkatan fisik yang kritis,  hal ini terjadi sebagai akibat semakin tingginya pembangunan dan pemekaran fisik kota. Masalah ini menimbulkan  tekanan yang semakin besar terhadap sumber daya dan lingkungan, industri dan pusat-pusat kegiatan kota yang cenderung akan menimbulkan  dampak negatif terhadap masyarakat perkotaan itu sendiri.
Gagasan  tentang  pembangunan kawasan hijau di perkotaan khususnya hutan kota pertama kali muncul dan dibahas pada 1978 yaitu pada kongres kehutanan  Se-Dunia VIII yang diselenggarakan di Jakarta, meskipun secara eksplisit implementasi di lapangan belum mulai tersentuh. Akan tetapi pada era ini banyak pihak  mulai menyadari tentang issue dan permasalahan yang timbul akibat kurangnya kawasan hijau terbuka  di perkotaan  khususnya hutan kota sehingga mulailah digalakan kegiatan- kegiatan  penghijauan di perkotaan.
Pembangunan hutan di daerah perkotaan di Indonesia  pertama  kali dicanangkan oleh Presiden RI pada rangkaian kegiatan  Pekan Penghijauan Nasional (PPN) ke  30  di kota Gorontalo.  Pembangunan hutan kota mulai ditumbuhkan di sebelas kota besar  yang  diawali dengan pembangunan hutan kota di lakarta dengan luas arcal 2.327 di Ha (Johari 2002:52) Untuk menguatkan  kebijakan pembangunan hutan kota di setiap daerah maka  diterbitkanlah Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun
1998 tentang penataan Ruang Terbuka Hijau, Instruksi Presiden tentang Panamamn "Sejuta  Pohon" (lrwan Z.Dj 2005:86)  dan  lnstruksi  Menteri Dalam
Negeri  tentang pembangunan hutan kota penyandang adiPura, kota terbersih dan ternyaman dari aspek lingkungan. Pada tahun 1992 penataan ruang telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 24 tahtttt 1992 tentang  Penataan  Ruang (UUPR).
Evaluasi Kinerja Kebijakan Masa Lalu
Dalam kebijakan masa lalu pembangunan hutan kota masih di warnai oleh beberapa hal Yaitu:
Pertama,
Penyelenggaraan pembangunan hutan kota cenderung lebih bersifat dari atas (toP down model) baik dalam Perencanaan maupun pelaksanaannya. Pedoman pembangunan diterbitkan oleh pusat dan diikuti dengan penganggaran pembangunan.  Kedua,  Jenis tanaman adalah berupa  pohon pelindung dengan tanpa pertimbangan sisi kualitas jenis, bibit  dan ekonominya. Ketiga,
Penyelenggaraan
pembangunan
bersifat keproyekan dan kurang menyentuh  peran  masyarakat  dan mitra dalam pengelolaan selanjutnYa.
Keempat,  Kurangya koordinasi antar instansi yang berwenang sehingga pelaksanaan di lapangan menjadi kacau balau.  Contoh  Koordinasi antara dinas tata  kota  dengan instansi  PT. Telkom, PT. PLN. Kedua instansi  tersebut tidak ingin instalasi  kabel terhalang dengan pepohonan. Kelima,  Belum ada kepastian hukum atas penyelenggaraan pengelolaan hutan  kota sehingga tidak ada jaminan kelestarian  hutan karena hutan kota yang  ada  mudah di rubah untuk penggunaan lain (alih fungsi kawasan  hijau/resapan air menjadi areal bangunan fisik). Keenam,
Masyarakat  ditetapkan sebagai
pelaksana  pembangunan dan bukan penyelenggara (subyek) sehingga kurang merasa memiliki dan bukan memelihara. Ketujuh, Pembangunan hutan kota lebih cenderung ke arah pengutamaan kebersihan fisik teknis dan kurang  memperhatikan  segi sosial ekologi l
Dengan melihat kebijakan- kebijakan  yang  dilaksanakan tersebut,
beberapa kelemahan  dalam  kebijakan tesebut yaitu: Pertama, KurangYa partisipasi masyarakat dan peran , stakeholder dalam memelihara kelestarian hutan kota karena kurangnya  rasa memiliki dan  menerima manfaat dari pembangunan hutan kota.
Kedua, Jenis tanamarl yang ditanam potensinya kurang optimal karena fungsinya hanya  sebagai pelindung akan tetapi tidak memiliki nilai ekonomis. Ketiga, Beluni adanya perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan hutan kota baik peraturan  pemerintah, peraturuan daerah  maupun peraturan perudangan lainnya. Demikian  halnya juga belum ada pengaturan dalam koordinasi antar sektoral  dalam pembangunan hutan kota. Keempat, Belum adanya mitra dan pengelola profesional sehingga tidak menumbuhkan pengembangan manfaat dalam luasan hutan kota, bahkan  tidak jarang menjadi kawasan kumuh  yang tidak terawat.
Pada  saat ini dengan Undang-
Undang  nomor 26 tahun  2007  tentang penataan ruang dan Peraturan
Mendagri  nomor 1 tahun  2007 tentang penataan raung, pemerinlah mulai melakukan  perbaikan dan penyempumaan kebijakan, baik kebijakan yang bersifat teknis, manajerial  maupun yuridis Yang
&.pkan dapat  dipergunakan  sebagai rhsan penyelenggaraan di ,nara rg akan datang.
Berdasarkan  pada tujuan dari nbangunan hutan kota yaitu untuk
-rjaga iklim mikro; nilai estetika hgkungan dan fungsi sebagai resapan
dipilih dari jenis yang memiliki nilai ekonomi baik kayu dan buah serta dapat memberikan kesejukan dan kenyamanan. Kelima,  Luas hutan kota disesuaikan dengan potensi wilayah, jumlah penduduk, kondisi dan potensi pencemaran  udara, air maupun  kondisi fisik perkotaan yaitu minimal 20oh- 30% dai luas wilayah.
Penilaian Lingkup dan Jenis Masalah
Kebijakan pembangunan  hutan kota belum melihat aspek-aspek relevansi  dengan kondisi lingkungan yang ada yang telah mengarah pada asas kelestarian, pemanfaatan serta demokratisasi dari dalam
penyelenggaraan hutan kota.  walaupun berbagai  kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah sejak dahulu sampai sekarang masih ada pembangunan kota  yatg kurang memperhatikan aspek lingkungan seperti di Jakarta yaitu pembangunan perumahan elit di kawasan pantai indah kapuk dan pada kawasan-kawasan resapan air dan hal ini berdampak  pada banjir. Kurangnya komitmen pemerintah dalam  pegelolaan hutan kota juga di barengi lemahnya pengetahuan masyarakat dan aparat pemerintah, dan lemahnya perangkat hukum.

## Diagnosis  Masalah
Kawasan perkotaan saat sudah menjadi tempat yang sangat menarik bagi masyarakat untuk mengembangkan kehidupan sosial ekonomi. Hal ini jika dibandingkan dengan kondisi  di desa, fasilitas-fasiltas yang ada di kota begitu lengkap tersedia. Beberapa  permasalahan  yang
serta menciptakan keseimbangan keserasian lingkungan kota dan Fingkatan manfaat  ekonomika maka
Ds penyelenggaraan hutan kota detah sebagai berikut pertama, ,kencanaan pembangunan hutan  kota
kus
dilaksanakan
bnprehensif, integrated secara dan
gntisipatif dengan mengutamakan lnyelenggaraan pembangunan frsidrf pemerintah daerah rs5rarakat. Kedua, Penyelenggaraan ;rnbangunan hutan kota berdasarkan 1nda kebijakan otonomi daerah lcrlandaskan  pada peraturan hukum ymg berlaku dan memberikan lewenangan pengaturan kepada BupatiAValikota 'setempat sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 rrhun 2004  tentang otonomi daerah  dan Undang-Undang  nomor 33 tahun 2004 tsntang perimbangan  keuangan antara pemerintah  pusat dan  daerah. Ketiga, kinsip kemitraan dengan  memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan swasta untuk dapat berpartisipasi  dalam pembangunan  dan pengelolaan  h,utan kota di mana pemerintah dapat  berfungsi sebagai fasilitator dan motivator. Keempat, Penggunaan jenis pohon untuk tanaman hutan kota di sesuaikan dengan kondisi setempat dan menggunakan jenis-jenis unggulan yang mampu untuk menurunkan tingkat pencemaran udara dan meredam kebisingan kota dan juga
atas
dan -a z-)
dihadapi di perkotaan terutama yang berhubungan dengan ketersediaan lahan untuk kawasan  terbuka hijau atau hutan kota. Permasalahan tersebut adalah  tingginya Pertumbuhan penduduk alamiah dan arus
perpindahan  penduduk dari desa ke kota, telah mengakibatkan tidak
terkendalinya
perkembangan
permukiman,  perumahan dan kawasan hunian  kumuh  termasuk  hunian di bantaran  sungai" Di Indonesia  tingkat pertumbuhan  penduduk  yang tinggal di daerah perkotaan meningkat pesat  dari tahun 1961  sampai tahun 2005'
Lemahnya pengetahuan masyarakat, aparat Pemerintah, lemahnya  perangkat  hukum  Yang ada dan ditambah lagi dengan pertumbuhan penduduk yang semakin cePat menuntut ketersediaan lahan untuk pemukiman dan usaha cenderung untuk mendorong kegiatan Pembangunan kota kearah  pembangunan sarana dan prasarana fisik semata dan cenderung meminimalkan areal untuk ruang terbuka hijau (RTH) Yang daPat berfungsi sebagai  Paru-Paru kota, sehingga menghilangkan wajah alam dan  kenyamanan.  Lahan  Yang ada di kota banyak difungsikan untuk kawasan perdagangan, kawasan industri, kawasan Permukiman, prasarana jalan dan bangunan fisik lainnya.
Tingkat  partisiPasi masYarakat terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) saat ini masih rendah, hal ini disebabkan karena lemahnYa persepsi  masyarakat terhadap  fungsi dan manfaat RTH. Tidak sedikit pembangunan rumah oleh masYarakat
menyediakan lahan hrjau Yang seirnbang sebagai  resapan ait,
umumnya sebagian  besar pekarangan atau halaman rumah sudah plester beton sehingga fungsi resapan air tidak ada lagi. Tanaman-tanaman seperti bunga, pohon mini dan sebagainYa sudah diternpatkan dalam sebuah media pot yang di letakan di halaman atau di pekarangan rumah  yang sudah plester dibeton  dengan  alasan mudah ditata  atau dipindahkan Belum ada aturan atau kebijakan yang mengatur tentang pendirian sebuah  bangunan  atau rumah yang  mensyaratkan untuk menyediakan ruang terbuka hijau dan penanaman pohon pelindung di halaman atau pekarangan yaflg berfungsi sebagai resapan air atau merelai polusi udara dan air tanah. Di beberapa daerah belum ada  atauran  atau kebijakan yang ditujukan kepada pengembang perumahan atau developer Yang mensyaratkan untuk menYediakan ruang terbuka hijau dan Penanaman pohon pelindung di lokasi perumahan yang  akan dibangun.
Selama ini pembangunan di perkotaan lebih menitik beratkan pada pembangunan sarana dan Prasarana fisik dan  mengeyampingkan  pelestarian ruang  terbuka hijau. Sehingga hal ini menyebabkan kota maju secara fisik ekonomi akan tetapi mengalami kemunduran secara ekoligis. Di kota lahan untuk ruang  terbuka hrjau menjadi  tertekan dan bertambahnya permukiman yang kedap air. Hal ini menjadi  permasalahan yang dihadapi oleh beberapa daerah yang Padat dengan bangunan-bangunan. dan pemukiman penduduk menemui kesulitan tentang keterbatasan lahan kota yang diperuntukan RTH.
Kebutuhan  Analisis
Analisis kebijakan pernbangunan hutan  kota dan ketersediaan lahan saat ini relevan dilakukan  atas dasar hasil observasi &n penilaian  kebijakan  masa lalu dan masa  sekarang,  serta hasil peramalan tinerja kebijakan masa yang akan datang.
Variabel-variabel
yang dijadikan sebagai analisis kebijakan saat ini dan ke depan adalah: Pertama, Variabel (X) terdiri  dari: Penduduk, baik pertambahan penduduk secara damiah di kota maupun perpindahan dari desa ke kota; Sarana fisik bangunan (industri, perkantoran, pendidikan,
perumahan, perdagangan/usaha" utilitas/instalasi dan lain-lain); Transportasi kenderaan bermotor. Kedua, Variabel (y) Keterseidaan
lahan untuk pembangunan  hutan kota
Stakeholder Utama.
Stakeholder yang terlibat dalam penataan ruang  terbuka hijau 'tau hutan kota di tingkat daerah; Pertama, Kelembagaan Eksekutif adalah lembaga-lembaga dalam struktur  pemerintah kota yang  terkait s€cara langsung dengan proses penataan ruang. Kedua, Kelembagaan Legislatif, yaitu Lembaga legislatif l'ang dimaksud adalah Lembaga Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah,
dimana
dalam
struktur
kelembagaannya terdapat komisi yang terkait dengan tata ruang yakni Komisi )'ang membidangi pembangunan. Ketiga, Kelembagaan Masyarakat. Kelembagaan masyarakat sebagai stakeholders seharusnya berperan cukup penting  dalam  proses kegiatan
pemanfaatan  dan  pengendalian ruang. Berbagai  lembaga terkait yang harus terlibat  adalah lembaga-lembaga profesi masyarakat yang menempati ruang secara signifikan (Himpunan Tani), para kelompok pemerhati lingkungan hidup, kelompok pemberdayaan  masyarakat. Keempat, Kelembagaan Sektor Privat, yaitu Sektor privat berperan strategis dalam hal pemanfaatan ruang ekonomi, karena keterlibatannya membawa dampak peningkatan perekonomian kawasan-kawasan tertentu. Sektor privat  berperan dalam hal peningkatan investasi untuk peman faatan  ruang.
Tujuan dan  sasaran Adapun yang  menjadi tujuan dalam dokumen analisis kebijakan pengembangan hutan kota adalah adalah  mewujudkan penyediaan lahan untuk pemanfaatan pengembangan hutan kota dan mendukung tercapainya pembangunan bersih,  indah, harmonis dan lestari. yang berkelanjutan. Sasaran yang  akan  dicapai adalah mengembalikan dan menjaga keberadaan  hutan  kota  dan fungsi hutan kota di daerah perkotaan secara konsisten sehingga memberikan manfaat  lingkungan  kota yang  optimal secara ekologis, sosial, ekonomi dan menjamin keharmonisan hidup masyarakat dan lingkungan secara berkesinambungan.
Analisis Alternatif Dalam upaya mewujudkan pembangunan hutan kota dan memenuhi ketersediaan lahan  minimal 20% untuk hutan kota atau ruang terbuka hijau di daerah perkotaan
beberapa altematif pemecahannya sebagai berikut:
Alternatif Pertama, yang terdiri dari: (a) Pembangunan fisik gedung  terutama perumahan, perkantoran, sekolah, tempat usaha/perdagangan dilakukan secara vertikal. (b) Pemerintah kota harus membatasi pembangunan fisik terutama gedung yang tidak menyediakan areal terbuka hijau dengan tidak mengeluarkan  tjin mendirikan bangunan (lMB), khusus untuk kota yang sudah  sangat padat dengan  sarana dan prasarana fisik pemerintah kota tidak  perlu lagi mengeluarkan ijin mendirikan bangunan terutama gedung-gedung milik pribadi  seperti  rumah, tempat usaha skala kecil sampai menengah seperti kios, toko. Hal ini dilakukan untuk menjaga  ketersediaan lahan untuk kawasan terbuka hijau. (c) Pemerintah kota mempunyai  otoritas terhadap  penguasaan  tanah dengan cara membeli tanah kepada pemilik, terutama lahan pertanian, lahan kosong,  lahan terdapat bangunan  yang tidak difungsikan,  kemudian lahan- lahan tersebut di peruntukan pembangunan  hutan kota atau RTH.  (d)
Pusat pendidikan  terutama perguruan tinggi di arahkan ke luar kota, sebab pembangunan  sarana pendidikan  untuk perguruan tinggi memerlukan lahan yang luas. (e) Kawasan industri sebagai faktor penyumbang migrasi penduduk ke kota sudah saatnya di relokasi ke daerah-daerah luar kota atau pinggiran kota.
Alternatif kedua,  yang  terdiri dari (a) Untuk mengurangi migrasi penduduk dari desa ke kota perlu dilakukan pembenahan di desa dengan:
Pendayagunaan lahan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi  lokal yang  dimiliki,  diikuti dengan penyebaran fasilitas dan pelayanan sosial yang merata;  Pembukaan dan diversivikasi lapangan kerja baru (khususnya pertanian) untuk mengurangi  ketimpangan pendapatan;
Peningkatan kualitas SDM melalui jalur pendidikan  dan  ketrampilan. Hal ini harus harus ada kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah  (daerah yang belum padat' penduduk)  atau kerjasama  antar daerah.
(b) Pembangunan perumahan dan pemukiman di kota selalu menghadapi permasalahan pertanahan terutama ketersediaan lahan, ada baiknya pembangunan perumahan dan pemukiman  diarahkan ke luar kota. Hal ini juga akan  berdampak  pada daerah . tersebut (di luar kota) terutama  dalam l peningkatan ekonomi. (c)
Pembangunan  sarana pendidikan  untuk
perguruan tinggi memerlukan lahan yang  luas, untuk itu pembangunan sarana pendidikan  tinggi di arahkan  ke luar  kota, hal inijuga akan berdampak pada kenyaman belajar bagi mahasiswa, dan berdampak pada peningkatan  pendapatan daerah dan masyarakat terutama dalam' menyediakan tempat kost. (d) Penyediaan rumah  susun untuk keluarga yang berpenghasilan menengah kebawah di luar kota disertai dengan fasilitas pendukung seperti sekolah, saranan pelayanan kesehatan, pasar/tempat usaha. (e) Untuk mendukung  pembangunan  rumah  susun bagi masyarakat yang berpengahasilan menengah ke bawah pemerintah memindahkan  kawasan industri sebagai salah  satu fasilitas tempat bekerja
Ffiarrgupn tiTepun dan
[[apun
fisik oleh instansi/pihak harus
Beberapa  langkah yang harus dmbil oleh pemerintah terkait dengan hrrbatrsan lahan untuk pembagunan b kota di masa yang akan datang &hh: Pertama, Menyediakan ptrgkat aturan perundangan di &hnnya memuat  antara lain: setiap
berdampak pada nilai ekonomi, diperlukan  pemilihan jenis tanaman yang mempunyai nilai ekonomis dan juga jenis tanaman yang berdampak pada nilai ekologis dan estetika.
Hambatan  dan  Fisibiltas Poltik Dalam perumusan kebijakan boleh  dikata tidak akan mengalami hambatan, tetapi dalam pelaksanaan kebijakan ini akan mengalami kendala seperti: Pertama, Biaya pembangunan hutan kota memerlukan biaya yang tinggi. Kedua, Alokasi anggara pembangunan hutan kota akan mengalami kesulitan, karena pembangunan hutan kota bisa saja belum  menjadi proritas bagi daerah- daerah.  Prioritas kebijakan pembangunan di daerah lebih mengarah kepada pertumbuhan ekonorni yang  cepat seperti pembangunan aspek fisik yang menunjang  kegiatan investasi. Ketig4 Alokasi ruang terbuka hijau terkait dengan status pemilikan lahan. Lahan dengan status hak milik lebih sulit diatur dibandingkan lahan yang dikuasai negara, atau  pada lahan marjinal lain yang terlantar. Oleh karenanya perlu peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan kesadarannya  untuk berpartisipasi dalam penghijauan.

## Kesimpulan  Dan Rekomendasi
a. Kelayakan Teknis
Secara teknis kelayakan terhadap kebijakan ini dalam implementasi  dilapangan,  tidak akan mengalamai hambatan karena  didukung oleh masyarakat, LSM, organisasi mahasiswa dan organisasi
salana dari
m1-ertakan/menyediakan kawasan nrhka hijau atau  penanaman pohon plindung minimal 20Yo dari luas  areal lme akan didirikan bangunan; sanksi Erhadap
pihak yang
cmatikan/menebang pohon untuk @ntingan pribadi  tanpa seijin dari @ak berwenang. Kedua, Menciptakan ;tlim investasi di daerah-daerah non pcrkotaan  dengan tujuan daerah rsebut berkembang dan menghambat rus migrasi penduduk ke kota.
$femberikan  kemudahan kepada pihak snasta untuk menanamkan modal di daerah-daerah. Ketiga,  Prinsip dari pembangunan ruang terbuka  hijau atau hrtan kota di masa mendatang adalah nenempatkan dan mengutamakan irisiatif  dan partisipasi aktif dari masyarakat dan menempatkan pemerintah  sebagai fasilitator dan motivator. Keempat, Penguatan kelembagaan pengelola kawasan terbuka hijau termasuk di dalamnya hutan kota dan; penegakan  aturan  main dalam pengelolaan  kawasan  terbuka hijau dan hutan kota. Kelima, \{engoptimalkan pemanfaatan lahan terbuka yang ada di daerah perkotaan (lahan  tidur)  untuk kawasan pembangunan hutan kota. Keenam, Untuk meningkatkan peran serta masyarakat agff peduli terhadap pengembangan hutan kota yang
l
b.
d. Kelayakan (kemudahan Untuk kemudahan implementa sr/ ac t ionab I e\ administrasi dalam mendapatkan dalam
masyarakat  lainnya  dan sifatnya perencanaan dan pengelolaan hutan kota dilaksanakan dari bawah (bottom up).
Kelayakan Politik Secara politis  kebijakan  ini akan  didukung oleh para elit politik di legislative terutama
dalam proses penyusunan
peraturan daerah tentang pembangunan hutan kota.
Memberikan ruang demokrtis kepada masyarakat dalam menentukan kebijakan
pembangunan dan pengelolaan hutan kota, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada musyawarah mufakat.
Kelayakan ekonomi Kelayakan ekonomi kebijakan ini walaupun akan memerlukan biaya  yang tinggi, tetapi akan memberikan manfaat yang  banyak  untuk kemakmuran penduduk kota dengan tetaP menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi hutan kota
masyarakat yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk guna menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
hutan  kota.

## Strategi Im plementasi/Aksi
Setiap kebijakan di daerah tentang  penataan  Ruang Terbuka Hijau Kawasan  Perkotaan (RTHKP) khususnya dalam pembangunan hutan kota dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan lahan, tetap  mengacu pada Undang-Undang Nomor  26 tahut 2007 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun  2007 tentang  penataan ruang. Bahwa  lahan kawasan  terbuka hijau  minimal 20%-30% dan menetapkan kawasan hutan kota sebagai  kawasan lindung  dan kawasan budiaya yang  kemudian diatur dalam peraturan daerah.
Untuk mengimplementasikan hal tersebut di atas dapat  dilakukan sebagai berikut: Pertama, Obtimalisasi fisik hutan kota. Kedua, Penguatan kelembagaan pengelolaan  hutan kota.
Ketiga, Peningkatan  peran  stakeholder.
Keempat,  Memaksimal keterbatasan lahan perkotaan  peruntukan  hutan  kota.
Penanganan  pembatasan arus perpindahan  penduduk dari desa ke kota, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, Memberlakukan aturan ijin sementara (tergantung keperluan) kepada para pendatang  dari luar kota dan tidak memberikan layanan pembuatan KTP kota. Hal ini dilakukan untuk membatasi
pertambahan penduduk yang diakibatkan oleh perpindahan penduduk dari desa ke kota serta membatasi kepemilikan lahan oleh
penduduk dari luar kota. Kedua, mengimplementasikan kebijakan
pembangunan hutan kota, pemerintah daerah sebaiknYa mempelopori usaha pelaksanaan pengembangan hutan kota dan memberikan dukungan melalui penyederhanaan dalam Perijinan, keringanan pajak kePada  badan usaha dan atau jika Perlu memberikan stimulan Pada
lhogram perbaikan kampung di kota- h sekitar kota inti (besar) perlu ffir[rrken dan disesuaikan dengan dfrtrmrika perkotaan dan diperluas Lfoga menjangkau daerah-daerah ?a'dEsa-n-  Ketiga,  Perlu meningkatkan firy:n- kota-kota kecil di sekitar  kota il- sehingga arus migrasi  menuju  kota -i akan berkurang. pertumbuhan " g il'firngsi  di kota inti (sebagai  pusat ptrintanan, perdagangan dan fimihrsi barang,  keuangan, pariwisata, hanti dan lain-lain)  perlu dibatasi fu bahkan fungsi-fungsi yang ada porfu untuk dikurangi atau dipindahkan lc tota-kota  lain. Keempat, Kerjasama pbangunan antar kota inti dan kota- lmr kecil di sekitarnya atau kota besar &r8nn kota kecil di sekelilingnya, hal hr merupakan kunci utama dalam mqiemen perkotaan. program mbangunan perlu dilakukan bersama fu harus disesuaikan dengan FtncaDaan  tata  ruang kota inti dan lauta-kota d isekitarnya.
Penanganan penggunaan  alat ;xrsportasi kenderaan bermotor agar lihk menimbulkan polusi yang lebih hrratq perlu dilakukan  hal-iral sebagai lcrikut Pertama,  Khusus kota-kota LEse seperti Jakarta, Surabaya, D{atassar, Medan, Yogyakarta dan cbagainya,  mengurangi penggunaan hderaan pribadi dalam kota dan mrggunakan kendaraan umum yang ryeman dan ramah linkungan.  Olehnya tarena itu pemerintah lebih banyak nenyediakan  transportasi  umum yang rlaman dan  ramah lingkungan seperti Eans  Jakart4 trans Jogya. Kedua,
Regenerasi kembali terhadap kendaraan bermotor yang sudah tua dengan membatasi beroperasinya kenderaan yang berumur di atas sepuluh tahun. Ketiga, Agar terjadi keseimbangan antara ketersediaan lahan untuk pengembangan hutan kota dengan jumlah kenderaan  bermotor supaya tercipta iklim udarayang bersih dan mengurangi polusi  dan kebisingan yang ditumbulkan oleh kenderaan bermotor, perlu  dilakukan pembatasan kepemilikan kenderaan bermotor dalam satu keluarga. Contoh satu keluarga dengan jumlah anggota  keluarga lima orang,  hanya boleh memiliki kenderaan bermotor maksimal satu mobil dan  satu sepeda motor Penanganan sarana dan prasarana  perkotaan, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, Adanya kerjasama atau kemitraan antara kota inti dengan kota-kota  di sekitarnya dalam mengatasi
permasalahan pembangunan dan pengelolaan  prasarana dan sarana perkotaan, khususnya di kawasan perbatasan. Dengan adanya sistem pengelolaan  yang terintegrasi  mutu dan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan tentunya akan menjadi  lebih baik.  Kedu4 Untuk mengatasi kepadatan pembangunan sarana dan prasarana di kota (inti) atau kota besar perlu ada pengaturan  lahan  antara kota inti dan kota-kota kecil disekitarnya, hal  ini ditujukan dalam upaya penyediaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan  tata  ruang  kota.

## Daftar Pustaka
Budiardjo,  Eko. 1997,  Tata  Ruang  Perkotaan. Alumni. Bandung.
-----------,1997,  Lingkungan  Binaan dan Tata Ruang Kota. Andi. Yogyakarta.
-----------, 1 9 98, S ej uml ah Mas al ah P emukiman Ko t a. Alunni. Bandung.
Budiman,  Arief. Aplikasi Penataan Perumahan dan Permukiman  Masyarakat Dalam Penantaan Ruang Kota Sesuai Kebiiakan  Pemerintah. 2005
(http:/www.google.com, diakses 18 Mei 2008) Dahlan, Endes N. 1992, Hutan  Kota Untuk  Pengelolaan dan Peningkatan  Kualitas Lingkungan  Hidup. Asosiasi Pengusaha  Hutan lndonesia (APHI). Jakarta.
Dlraroko, Atyanto.  2008, Perkembangan  Pembangunan Perumaltan dan Permukiman Kota di Indonesia.  Pidato Pengukuhan  Jabatan Guru Besar
Fakultas Teknik  UGM. YogYakarta.
Direktorat  Jenderal Penataan Ruang Departemen  Pekerjaan Umum. 20A5,  Ruang Terbuka Hijau \fry Wilayah Perkotaan. Makalah Lokakarya.
(http:/www.google.com, diakses 18 Mei 2008)
Devans, Nick and Rakodi,  Carole (ed). 1993, Managing Fast  Growing Cities.
Longman Scientific & Technical. New  York. Dunn, Wilian N. 1994, Public  Policy Analysis  An Introduction. Pearson  Prentice
Hall. New JerseY.
Irwan, Zoef aini Djamal.  2005, Tantangan Lingkungan  dan  Lasekap Hutan Kota.
PT Bumi Aksara.  Jakarta.
Jolrari, Harry Irawan. 2002,  Rencana Pengelolaan  dan  Penataan  Ruang  Untuk Hutan  Kota di Kota Yogtakarta' Laporan, Hukum Lingkungan  UGM

## YogYakarta
Nurmandi,  Achrnad. 2006,  Manaiemeru  Perkotaan. Sinergi Publishing' Yogyakarta Soegijoko dkk (ed). 2A05, Bunga  Rampai Pembangunan Kota  Indoensiq  Dalam Abad 21. Yayasan  Sugijanto  Soegijoko dan  Urban and Regional Development  Institute: Lembaga Penerbit Fakultas  Ekonomi,  Universitas Indoensia.  Jakarta.
Tjiptoherijanto, Prijono. 1997, Migrasi (Jrbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia.
UI-Press.  Jakarta.
Undang-Undang  Nomor 26 Tahun  2007'  Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992.
(http:/www.google.com, diakses 18 Mei 2008)
Asa Mandiri. Jakarta
Penataan Ruang.
Penataan Ruang. Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 1 Tahun 2007 Tentang
(http:/www.google.com, diakses 18 Mei 2008). Peraturan  Pemerintah Nomor 63 Tahun Tentang Hutan (http:/www.google.com, diakses 30 Mei 2008).