## PENDAHULUAN
Tuntutan  transparansi  dalam  sistem Pemerintah semakin meningkat pada era reformasi  saat  ini,  tidak  terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan

## Dominikus Ledo
Alumni Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Email: chobarmitoz@gmail.com
Sri Ayem Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Email: sriayemfeust@gmail.com

## A bstract
This research aimed to test the effect of regional financial statement presentation, accessibility  regional  financial  statement,  internal  control,  implementation  of performance-based budgeting, and implementatiton of accrual-based government accounting standard on the transparency of regional financial management. Data in this research obtained by method of survey with questionnaires. The population in this research is all employees in the SKPD city of Yogyakarta.The technique of sampling using nonprobability sampling method of purposive sampling.The sample in this research is the structural officers, employees/staff that carry out the functions of accounting/administration financial experience working for one year in each SKPD in the city of Yogyakarta.The questionnaire can be processed a total of 77 questionnaires. Data analysis techniques in this study using the technique of multiple linear regression.The results of regression test showed thatthe  regional  financial  statement  presentation no  significant  effect  on  the transparency of regional financial management.The accessibility of the regional financial statements significant effect on the transparency of regional financial management. Internal control no significant effect on the transparency of regional financial management.The implementation of performance-based budgeting no significant  effect  on the transparency of  regional financial management. The implementation of accrual-based government accounting standards significant effect on the transparency of regional financial management.
Keyword :  presentationof  regional  financial  statement,  accessibility,  internal control, performance-based budgeting, the governmental accounting standards accrual-based, transparency of regional financial management.
pemerintah  daerah.  Hal  ini  terutama disebabkan oleh ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

## JURNAL KAJIAN BISNIS

## PENGARUH ASPEK-ASPEK MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Keuangan  antara Pemerintah Pusat  dan Pemerintah  Daerah.  Kedua  Undang- Undang ini memberikan peluang yang lebih besar  kepada  daerah  untuk  lebih mengoptimalkan  potensi  yang  dimiliki daerah,  baik  menyangkut  sumber  daya manusia, dana, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Sebagai konsekuensinya pemerintah daerah harus dapat  meningkatkan  transparansi  dalam pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu prasyarat untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan. Pemerintah harus  mampu  menyediakan  semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka  kepada  publik  dalam  rangka melaksanakan amanat rakyat. Akan tetapi, upaya  perbaikan  penyajian  pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah  maupun  di  jajaran  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  di lingkungan pemerintah  daerah  (Aliyah  dan  Nahar, 2012).
Informasi laporan keuangan pemerintah daerah  dapat  memenuhi  prinsip transparansi  dan  akuntabilitas  jika pemerintah  daerah  terus  meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan agar dapat  mengetahui  atau  memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain nampaknya belum menjadi hal yang umum bagi  sebagian  daerah.  Oleh  karena  itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Menurut  PP  Nomor  60  Tahun  2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk memberikan  keyakinan  memadai  atas tercapainya  tujuan  organisasi  melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam perwujudan peran  aparat  pengawasan  intern pemerintah  yang  efektif   sekurang- kurangnya  harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah,  memberikan  peringatan  dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan memelihara dan  meningkatkan  kualitas  tata  kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, terutama terhadap perwujudan transparansi pengelolaan keuangan daerah (Sari, 2012).
Pemerintah  daerah  perlu  melakukan pengelolaan dana publik yang didasarkan pada konsep dasar performance budgeting system (anggaran kinerja).Selama ini terjadi di  setiap  daerah,  dalam  pro ses penyusunan,  pembahasan  sampai  pada penetapan anggaran yang termuat dalam Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD)  yang  disusun  berdasarkan kumpulan  Rencana  Kerja  dan  Angaran SKPD,  umumnya  perhatian  DPRD  lebih terfokus pada besarnya anggaran.
Pada  tahun  2010,  pemerintah mengeluarkan  peraturan  baru  tentang standar akuntansi pemerintahan,  melalui PP Nomor 71 Tahun 2010, yang mengatur tentang penggunaan  basis  akrual  dalam pengelolaan  dan  pelaporan  keuangan pemerintah.
Standar akuntansi
pemerintahan berbasis akrual diharapkan lebih  sistematis  menuju  pengelolaan keuangan yang lebih baik sebagai salah satu agenda reformasi keuangan di Indonesia, serta tantangan di era globalisasi sekarang ini yaitu adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dengan adanya akuntansi pemerintahan. Namun adopsi basis akrual ini, sepertinya tidak  memperhatikan  kondisi  kualitas pengelolaan  keuangan  dan  lingkungan pemerintahan  di  Indonesia  sekarang  ini, khususnya pemerintah daerah.
Penelitian ini merujuk pada penelitian yang telah dilakukan  oleh Hastuti (2015) yang  meneliti  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi  penerapan  transparansi pelaporan keuangan daerah di kabupaten Boyolali, dan juga penelitian yang dilakukan oleh Aliyah dan Nahar (2012) yang meneliti tentang  pengaruh  penyajian  laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan  daerah  terhadap  transparansi dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah  kabupaten  Jepara,  yang  mem- bedakan  penelitian ini  dengan  penelitian sebelumnya  adalah  dalam  penelitian  ini ditambahkan variabel penerapan standar akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual. Dalam  penelitian  ini  juga  menggunakan populasi, sampel dan waktu penelitian yang berbeda.Berdasarkan latar belakang yang telah  dikemukakan  maka  peneliti  tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh  Aspek-aspek  Manajemen Keuangan Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi Kasus  Pada  SKPD  Kota  Yogyakarta). Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji pengaruh  penyajian  laporan  keuangan daerah,  aksesibilitas  laporan  keuangan daerah, pengendalian internal, penerapan anggaran berbasis kinerja, dan penerapan standar  akuntansi  pemerintah  berbasis akrual  berpengaruh  secara  simultan
terhadap  transparansi  pengelola an keuangan daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Menurut  Ma rdiasmo  (2002;30) transparansi  berarti  keterbukaan (open- ness) pemerintah  dalam  memberikan informasi  yang  terkait  dengan  aktivitas pengelolaan  sumberdaya  publik  kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Menurut Halim dan Darmayanti (2007;33) transpa ransi merupa kan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan  pengeluaran  daerah  sehingga publik dapat dengan mudah  mendapatkan informasi  tentang  rencana  anggaran pemerintah  daerah  dalam  suatu  tahun anggaran tertentu.

## Penyajian Laporan Keuangan Daerah
Pernyataan  Standar  Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor  1 paragraf 9sebagaimana  terdapat  di  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar  Akuntan si  Pemerintahan menyatakan  bahwa  laporan  keuangan merupakan  laporan  yang  terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi- transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah  menyajikan  informasi  mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat  dan  mengevaluasi  keputusan mengenai alokasi sumberdaya.

## Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah
Rohman (2009) dalam  Aliyah dan Nahar (2012), mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam perspektif tata ruang adalah keadaan
atau  ketersediaan  hubungan  dari  suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Menurut  Mardiasmo  (2002;171),  laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah  untuk  mengelola  keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan  pemerintah  untuk  melakukan evaluasi terhadap pemerintah.

## Pengendalian  Internal
Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh pegawai  untuk  memberikan  keyakinan memadai  atas  tercapainya  tuju an organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP  bertujuan  untuk  memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan  pemerintahan  negara, keandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## Anggaran Berbasis Kinerja
Menurut  Mardiasmo  (2002:84). Pendekatan  anggaran  berbasis  kinerja disusun  untuk  mengatasi  berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional,  khususnya  kelemahan  yang disebabakan oleh tidak adanya tolak ukur yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur kinerja  dalam  pencapaian  tujuan  dan sasaran  pelayanan  publik.  Menurut
Nordiawan (2006:79) dalam Satyaningsih (2014), tahap-tahap penyusunan anggaran berbasis  kinerja  adalah  sebagai  berikut: penetapan, startegi organisasi, pembuatan tujuan, penetapan aktivitas, evaluasi dan pengambilan  keputusan.  Anggaran berbasis  kinerja  yang  efektif   dapat menunjukkan bagaimana keterkaitan antara dana  dengan  hasil  akhir  yang  dicapai. Apabila terdapat perbedaan antara rencana dengan  realisasi maka  akan  dilakukan review  atas  sumber  input  dan  meng- hubungkan keterkaitannya dengan output serta outcome . Output dalam pelaksanaan anggaran  berbasis  kinerja  tercermin  dari transparansi pelaporan keuangan.

## SAP Berbasis Akrual
PP RI No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan  berbasis  akrual  adalah standar  akuntansi  pemerintahan  yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan  ekuitas  dalam  pelaporan  finansial berbasis  akrual,  serta  mengakui pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan dalam  pelaporan  pelaksanaan  anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. IFAC Public Sector Committee , (2002) dalam Wibawa (2016) menyatakan bahwa  pela poran  b erbasis  akrual bermanfaat  dalam  mengevaluasi  kinerja pemerintah  terkait  biaya  jasa  layanan, efisiensi  dan  pencapaian  tujuan.  Melalui pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi  posisi  ke uangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan  kemampua n  pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya.

## PENGEMBANGAN  HIPOTESIS
Pemerintah  daerah  selaku  pengelola dana  publik  harus  mampu  menyediakan
informasi keuangan yang diperlukan secara akurat,  relevan,  tepat  waktu,  dan  dapat dipercaya  (Mardiasmo  2002;31).  Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan  pemerintah  daerah  dapat memenuhi  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas,  pemerintah  daerah  harus meningkatkan  aksesibilitas  laporan keuangannya, tidak sekedar menyampai- kannya  ke  DPRD  saja,  tetapi  juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui  atau  memperoleh  laporan keuangan dengan mudah (Aliyah dan Nahar, 2012).  Sistem  pengendalian  intern menentukan  nilai  informasi  laporan keuangan yang baik. Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu proses yang  diciptakan  untuk  memberikan keyakinan  yang  memadai  dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap  perundang-undangan  yang berlaku  (Armando,  2013).  Anggaran berbasis  kinerja  yang  efektif   dapat menunjukkan bagaimana keterkaitan antara dana  dengan  hasil  akhir  yang  dicapai. Keterkaitan tersebut akan menjadi acuan bagi  pengelolaan  program  yang  akan dijalankan  (Satyaningsih,  2014).  PP  RI No.71  Tahun  2010  pasal  1  ayat  (8) menyatakan  bahwa  standar  akuntansi pemerintahan  berbasis  akrual  adalah standar  akuntansi  pemerintahan  yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan  ekuitas  dalam  pelaporan  finansial berbasis  akrual,  serta  mengakui pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan dalam  pelaporan  pelaksanaan  anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
H 1 : penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas  laporan  keuangan daerah,  pengendalia n  internal, penerapan anggaran berbasis kinerja, dan  penerapan  standar  akuntansi pemerintah bebrbasis akrual secara simultan berpengaruh positif terhadap
transparansi  pengelolaan  keuangan daerah.
Penyajian  laporan  keuangan  daerah secara lengkap yang sesuai dengan standar akuntansi  pemerintahan  dan  mudah diakses  oleh  semua  pihak  yang berkepentingan memungkinkan kontrol dan pengawasan  terhadap  pengelola an keuangan bisa berjalan dengan baik (Aliyah dan Nahar, 2012).
H 2 : penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh  positif  terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah  berkewajiban  untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang  berkepentingan.  Informasi  laporan keuangan  pemerintah  daerah  dapat memenuhi  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas jika pemerintah daerah terus meningkatkan  aksesibilitas  laporan keuangannya dapat dilakukan antara lain dengan cara memfasilitasi berbagai pihak yang  berkepentingan  agar  dapat mengetahui  atau  memperoleh  laporan keuangan  dengan  mudah  (Hehanussa, 2012).
H 3 : aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh  positif  terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Organisasi memiliki kode etik, staf yang kompeten, dapat  dipercaya,  dan  tanggap dengan  perubahan,  tugas  dan  jabatan terstruktur,  kebijakan  pemisahaan  tugas, pemeriksaaan independen, sistem informasi yang  baik,  pengawasan  secara  terus menerus dan periodik, pengendalian inter- nal yang tinggi terhadap pegawai maka akan meningkatkan  penerapan  transparansi pelaporan keuangan daerah (Hastuti, 2015).
H 4 :  pengendalian  internal  berpengaruh positif   terhadap  transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Hastuti  (2015)  dalam  penelitiannya menyatakan bahwa program dan kegiatan yang  jelas,  pembiayaan  masing-masing program,  sistem  informasi  yang  mampu menghasilkan  informasi  yang  memadai, peran pihak eksternal, penerapan efisiensi, pemisahaan tugas antara lembaga kontrol dan pengguna anggaran, kontrol pada input dan output, bertanggung jawab terhadap output, tepat waktu, dan berkualitas dapat mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan daerah.
H 5 : penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh  positif  terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Melalui  pelaporan  berbasis  akrual, pengguna  dapat  mengidentifikasi  posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana  pemerintah  mendanai kegiatannya  sesuai  dengan  kemampuan pendanaannya  sehingga  dapat  diukur kapasitas  pemerintah  yang  sebenarnya. Standar akuntansi pemerintahan memiliki kontribusi  yang  kuat  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah, terutama dalam  proses penyusunan dan penyajian  laporan  keuangan  yang dihasilkan.
H 6 : penerapan  standar  akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh  positif  terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

## KERANGKA PIKIR PENELITIAN
Kerangka pikir penelitian disajikan pada gambar 1.

## METODE  PENELITIAN

## Sifat  Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian dengan  analisa  statistik  deskriptif  dan menggunakan data kuantitatif.

## Tempat  Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan mengambil lokasi penelitian di SKPD Kota Yogyakarta.
Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampe l
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah semua pegawai di SKPD yang berada di Pemerintahan  Kota Yogyakarta.  Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan di SKPD Kota Yogyakarta. Teknik pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini menggunakan nonprobability  sampling metoda purposive  sampling. Kriteria  dari purposive sampling ini yaitu sebagai berikut:
a) Pejabat  struktural,  para  pegawai/staf yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan yang telah memiliki pengalaman  kerja  minimal  selama  1 tahun.
b) Pejabat  struktural,  para  pegawai/staf yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan di masing-masing Dinas pada SKPD kota Yogyakarta

## Sumber dan Pengumpulan Data
Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh dengan metoda survey dengan penyebaran kuesioner. Kuesioner tersebut didistribusikan oleh  peneliti  secara  langsung  kepada responden tanpa melalui perantara.

## Metode Analisis Data
Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan software Statistical Package for Social Sciences (SSPS) versi 17. Data yang diperoleh dari penyebaran
Transparansi
Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (X 5 ) Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X 4 ) Pengendalian Internal (X 3 ) Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X 2 ) Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X 1 ) H 4 H 2 H 3 H 6 H 5 H 1
kuesioner  akan diolah melalui beberapa tahap pengujian yang terdiri dari:

## 1. Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas
Uji  Validitas  digunakan  untuk mengukur sah atau  valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2011;52). Pengujian ini menggunakan metode Korelasi BivariatePearson (Produk Momen  Pearson)  yaitu  untuk membuktikan keberadaan hubungan antara dua variabel.
b. Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  ini  menggunakan teknik Cronbach’s alpha ( ). Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas(ri)>0,7 (Ghozali, 2011;48).

## 2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji  normalitas  digunakan  untuk menguji  apakah  dalam  model regresi  variabel  independen  dan
dependen  keduanya  memiliki distribusi  normal  atau  mendekati normal (Ghozali, 2011;160). Untuk mengetahui  normalitas  distribusi data  dapat  dilakukan  dengan menggunakan analisis statistik yaitu Kolmogrov-Smirnov test . Jika  nilai signifikan  dari  pengujian One
Sample Kolmogorov SmirnovTest > 0,05  maka  data  mempunyai distribusi  normal  (Ghozali, 2011;164).
b. Uji Multikolonieritas
Multikolonieritas  menyatakan hubungan  antar  sesama  variabel independen.  Deteksi  ada  atau tidaknya multikolonieritas di dalam model  regresi  dapat  dilihat  dari besaran VIF (Variance Inflation Fac- tor) dan tolerance . Regresi  bebas dari multikolonieritas jika besar nilai VIF 10 dan nilai tolerance 0,10
(Ghozali, 2011;106).
c. Uji Heteroskedasitas
Model  regresi  yang  baik  apabila varians  dari  residual  satu pengamatan  ke  pengamatan  lain tetap atau homokedasitas (Ghozali, 2011;139). Metode yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedasitas adalah  dengan  uji  glejser  dengan probabilitas  signifikannya  diatas tingkat  kepercayaan    =  5%  atau 0.05 (Ghozali, 2011;143).

## 3. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda (Multiple Regression) dilakukan  untuk  menguji pengaruh  dua  atau  lebih  variabel independen (Explanatory) terhadap satu variabel  dependen.  Model  regresi berganda  dalam  pernyataan  ini dinyatakan sebagai berikut :
1 X 1 2 X 2 3 X 3 4 X 4 5 X 5 + e

## Keterangan:
Y : Transparansi Penge lolaan Keuangan Daerah : konstanta 1 2 3 4 5 : koefisien regresi X 1 : penyajian  laporan  keuangan daerah
X 2 : aksesibilitas  laporan  keuangan daerah
X 3 : pengendalian internal
X 4 : penerapan  anggaran  berbasis kinerja
X 5 : penerapan SAP berbasisakrual e : variabel pengganggu/eror
4. Pengujian Hipotesis
a. Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Uji  koefisien  determinasi  ( R 2 ) digunakan untuk mengukur seberapa besar presentase pengaruh variabel independen  terhadap  variabel dependen. Semakin besar koefisien determinannya, maka semakin baik variabel  independen  dalam menjelaskan  variabel  dependen (Ghozali, 2011;97).
b. Uji F
Uji statistik F menunjukkan apakah semua  variabel  independen  yang dimasukkan  dalam  model  mem- punyai pengaruh secara bersama- sama  atau  simultan  terhadap variabel  dependen  (Ghozali, 2011;98). Tingkat kepercayaan yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  95%  atau  signifikansi  5% ( =0,05).
c. Uji Statistik t
Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh  pengaruh  satu  variabel independen secara individual dalam menerangkan  variasi  variabel
dependen  (Ghozali,  2011:98). Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95% atau signifikansi 5% ( =0,05). Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan t  hitung  dengan  t  tabel,  jika  t hitungbesart  tabel  maka  Ho  tidak terduku ng  dan  Ha  terdukung demikian juga sebaliknya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Data  Penelitian
Kuesionerdisebarkan  di  13  SKPD sehingga kuesioner yang tersebar sebanyak 90  kue sioner.  Hingga  batas  akh ir pengumpulan data kuesioner yang diterima kembali  sebanyak  77  kuesioner  dari  90 kuesioner yang disebarkan

## Karakteristik  Responden
Responden dalam penelitian ini adalah pegawai  bagian  keuangan  pada  setiap SKPD  pemerintah  kota  Yogyakarta. Demografi  responden  yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan lama bekerja.

## Uji Validitas dan Reliabilitas
Berdasarkan hasil olah data diketahui bahwa semua butir pernyataan dinyatakan valid,  karena  r  hitung  >  r  tabel  dan dinyatakan  reliabel  karena  tiap  butir pernyataan pada setiap variabel memiliki nilai Cronbach’s alpha di atas 0,70.

## Statistik  Deskriptif
Statistik dalam penelitian ini digunakan untuk  memberikan  informasi  mengenai karakterisitik  variabel-variabel  penelitian antara  mean,  nilai  minimum,  nilai maksimum,  dan  standar  deviasi.  Hasil statisitik deskriptif dapat dilihat pada tabel 1.

## Uji Asumsi Klasik
Hasil  uji  normalitas  menyatakan  nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar  1,007 dengan signifikan 0,263>0,05 maka dapat dinyatakan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini telah berdistribusi normal. Hasil uji multikolonieritas diketahui bahwa setiap variabel memiliki nilai Tolerance d” 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) e” 10. Sehingga  tidak  terdapat  Multikolinieritas

## Tabel 1
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif N  Minimum  Maximum  Mean Std. Deviation PenyajianLaporanKeuang an Daerah 77 33.00 55.00 45.6623  3.88184 AksesibilitasLaporanKeua ngan Daerah 77 6.00 15.00 11.4416  1.94999 Pengendalian Internal 77 27.00 45.00 36.3117  3.09609 PenerapanAnggaranBerba sisKinerja 77 30.00 50.00 40.4026  3.34530 Penerapan SAP BebasisAkrual 77 69.00 115.00  92.9870  7.79422 TransparansiPengelolaan Keuangan Daerah 77 13.00 25.00 19.4675  2.18599 Valid N (listwise) 77 Sumber: data primer, diolah, 2017
terhadap  variabel  penelitian.  Hasil  uji heteroskedatisitas  menunjukkan  nilai signifikansi semua variabel independen > 0,05,    sehingga  model  regresi  ini  layak digunakan, pada model regresi tidak ada masalah heteroskedastisitas.
Uji  Koefisien  Determinasi  (R 2 )
Uji koefisien determinasi ( R 2 ) digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel dependen.Semakin besar koefisien determinan nya,  maka  semakin  baik variabel  independen  dalam  menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2011;97).Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) dapat dilihat pada tabel 2.
Berdasarkan  hasil  uji  koefisien determinasi pada tabel 2 diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,503 artinya besarnya pengaruh dari penyajian laporan Keuangan  Daerah,  aksesibilitas  laporan keuangan daerah, pengendalian internal, penerapan anggaran berbasis kinerja, dan penerapan SAP berbasis akrual sebesar 50% sisanya sebesar 50% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

## Uji Statistik F
Uji  statistik  F  dilakukan  dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, apabila nilai F hitung F tabel maka model yang digunakan layak demikian juga
Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .732 a .536 .503 1.54040 a. Predictors: (Constant), penyajianlaporanKeuangan Daerah,
aksesibilitaslaporankeuangandaerah , pengendalian internal, penerapananggaranberbasiskinerja, penerapan SAP berbasisakrual
Sumber: data primer, diolah, 2017

## PENGARUH ASPEK-ASPEK MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

## Tabel 3
Hasil Uji Statistik F
ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 194.699 5 38.940 16.411  .000 a Residual 168.470 71 2.373 Total 363.169 76 a. Predictors: (Constant), penyajian laporan Keuangan Daerah, aksesibilitaslaporankeuangandaerah, pengendalian internal,
penerapananggaranberbasiskinerja, penerapan SAP berbasisakrual
b. Dependent Variable: transparansipengelolaankeuangandaerah
Sumber: data primer, diolah, 2017
sebaliknya. Hasil Uji Statistik F dapat dilihat pada tabel 3.
Pada  tabel  3  diperoleh  nilai  F  hitung sebesar 16,411 dengan tingkat signifikansi sebesar  0,000.  Hasil  pengolah an menunjukkan  bahwa  F  hitung  sebesar 16,411  >  F  tabel  sebesar  2,34    dengan signifikan 0,00<0,05 hal ini berarti bahwa penyajian  laporan  keuangan  daerah, aksesibilitas  laporan  keuangan  daerah, pengendalian internal, penerapan anggaran berbasis kinerja, penerapan SAP berbasis akrual berbasis akrual berpengaruh secara simultan  terhadap  variabel  transparansi pengelolaan keuangan daerah.

## Uji Statistik t
Uji  statistik  t  dilakukan  dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, jika t hitung > t tabel maka H0 tidak terdukung dan Ha terdukung demikian juga sebaliknya. Hasil Uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.
Berdasarkan tabel 4 diperoleh persamaan regresinya adalah:
Y = 0,875 + -0,084X1 + 0,313X2 + -0,020X3 + 0,116X4 + 0,160X5
Variabel  penyajian  laporan  keuangan daerah memiliki tingkat signifikan sebesar 0,209 dan t hitung sebesar -1,267. Berarti tingkat  signifikan  lebih  besar  dari  0,05 (0,209> 0,05) dan t hitung < t tabel (-1,267 <1,6660).  Hal  ini  berarti  H1  tidak berpengaruh signifikan, H0 terdukung dan H1  tidak  terdukung,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  penyajian  laporan keuangan daerah tidak berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berarti tidak mendukung perumusan hipotesis 1 bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah    berpengaruh  positif  terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Tabel 4 Hasil Uji Statistik t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) .875 2.471 .354  .724 Penyajian laporan keuangan daerah -.084 .066 -.149 -1.267  .209 Aksesibilitas laporan keuangan daerah .313 .101 .279 3.088  .003 Pengendalian internal -.020 .085 -.029 -.238  .812 Penerapananggaran berbasis kinerja .116 .085 .177 1.362  .178 Penerapan SAP berbasis akrual .160 .034 .571 4.727  .000
a. Dependent Variable: transparansi pengelolaan keuangan daerah
Sumber: data primer, diolah, 2017
Variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki tingkat signifikan sebesar 0,003 dan t hitung sebesar 3,088. Berarti tingkat  signifikan  lebih  kecil  dari  0,05 (0,003<0,05) dan t hitung lebih besar dari t tabel (3,088>1,6660). Hal ini membuktikan bahwa  H0  tidak  terdukung  dan  H2 terdukung,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  aksesibilitas  laporan  keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap  transparansi  pengelola an keuangan daerah. Hal ini berarti mendukung perumusan  hipotesis  2  bahwa  variabel aksesibilitas  laporan  keuangan  daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Variabel pengendalian internal memiliki tingkat signifikan sebesar 0,812 dan t hitung sebesar -0,238.  Berarti  tingkat  signifikan lebih  besar dari  0,05  (0,812<0,05) dan  t hitung lebih kecil dari t tabel (-0,238>). Hal itu berarti H3 tidak berpengaruh signifikan, H0  terdukung  dan  H3  tidak  terdukung, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa pengendalian  internal tidak  berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berarti tidak mendukung perumusan hipotesis 3 bahwa  variabel  pengendalian  internal berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Variabel penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki tingkat signifikan sebesar 0,178 dan t hitung sebesar 1,362. Berarti tingkat  signifikan  lebih  besar  dari  0,05 (0,178>0,05) dan t hitung lebih kecil dari t tabel (1,362<1,6660). Hal itu berarti H4 tidak berpengaruh signifikan, H0 terdukung dan H4  tidak  terdukung,  sehingga  dapat disimpulkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berarti tidak mendukung perumusan hipotesis 4
bahwa  variabel  penerapan  anggaran berbasis  kinerja    berpengaruh  positif terhadap  transparansi  pengelola an keuangan daerah.
Variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual memiliki tingkat signifikan  sebesar  0,000  dan  t  hitung sebesar  4,727.  Berarti  tingkat  signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05) dan t hitung lebih besar dari t tabel (4,727>1,6660). Hal ini membuktikan bahwa H0 tidak terdukung dan  H5   terduku ng,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  standar  akuntansi pemerintah  berbasis akrual  berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berarti mendukung perumusan hipotesis 5 bahwa variabel  penerapan SAP  berbasis  akrual berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Penyajian  laporan  keuangan  daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, pengendalian  internal,  penerapan anggaran  berbasis  kinerja,  dan penerapan  standar  akuntansi pemerintah  berbasis  akrual  secara simultan  berpengaruh  positif  dan signif ikan  terhadap  transparansi pengelolaan keuangan daerah.
2. Penyajian  laporan  keuangan  daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap  transparansi  pengelolaan keuangan daerah.
3. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  transparansi  pengelolaan keuangan daerah.
4. Pengendalian internal tidak berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  transparansi  pengelolaan keuangan daerah.
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap  transparansi  pengelolaan keuangan daerah.
6. Penerap an  SAP  berbasis  akrual berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  transparansi  pengelolaan keuangan daerah.

## Saran
1. Pemerintah  daerah  diharapkan melakukan reformasi penyajian laporan keuangan  dalam  aspek  karakteristik kualitatif  laporan  keuangan  yaitu disajikan secara lengkap dan mencakup semua  informasi  yang  dibutuhkan pengguna dan informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan disajikan dalam bentuk  serta  istilah  yang  disesuikan dengan  batas  pemahaman  para pengguna.
2. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mempublikasikan  laporan  keuangan dan  memberikan  kemudahan  akses bagi pihak yang membutuhkan melalui media seperti surat kabar, majalah, dan internet.
3. Pemerintah  daerah  perlu  melakukan perbaikan  dan  peningkatan  sistem
pengendalian  internal  dengan  cara menerapkan menerapkan pengendalian intern dan manajemen terhadap resiko secara efektif.
4. Pemerintah  daerah harus  memahami dan  melaksanakan  dengan  baik prosedur yang menjadi unsur anggaran berbasis  kinerja,  melakukan  kontrol sebelum  dan  sesudah  anggaran digunakan,  melakukan  penerapan efisiensi (saving) dalam  proses penganggaran.
5. Pemerintah daerah perlu menerapkan SAP  berbasis  akrual  agar  menjadi pedoman  dalam  menyusun  informasi pertanggungjawaban anggaran pemerintah melalui laporan keuangan yang disajikan.
6. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah  jumlah  sampel  penelitian serta  memperluas  wilayah  sampel penelitian sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi saja tetapi juga yang lebih tinggi. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel dari pihak pengguna eksternal  laporan  keuangan  daerah, tidak  hanya  pihak  pengguna  internal atau pihak penyaji laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhi, Daniel Kartika, ed (2013), Pengaruh Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah  Kota  Tual) ,  Jurnal  STIE Semarang, Vol. 5, No. 3, ISSN : 2252- 7826.
Aliyah, Siti, ed (2012), Pengaruh Penyajian Laporan  Keuangan  Daerah  dan Aksesibilitas  Laporan  Keuangan Daerah  Terhadap  Transparansi  dan
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah  Kabupaten  Jepara. Jurnal Akuntansi dan Auditing Volume 8, No.
2, Mei, pp: 97-189.
Armando, Gerry (2013), Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan  Keuangan  Daerah Terhadap  Nilai  Informasi  Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada  SKPD  di  Kota  Bukittinggi) , Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.  Republik  Indonesia,  2005,
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58 tentan g  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Avionita, Venni (2011), Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pro- gram  Peningkatan  Disiplin  Aparatur Instansi Pemerintah Daerah, Univer- sitas  Widyatama,  Bandung,  (Jurnal tidak dipublikasikan)
Bastian,  Indra  (2006), Akuntansi  Sektor Publik (Suatu Pengantar) . Erlangga, Jakarta.
Ghozali, Imam (2011), Aplikasi Analisi Mul- tivariate dengan Program IBM SPSS 19 ,  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang.
Halim, Abdul, ed (2014), Akuntansi Sektor Publi, Salemba Empat, Jakarta.
Hastuti, Arum  Indri (2015), Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Penerapan Transparansi  Pelaporan  Keuangan Daerah Di Kabupaten Boyolali . Jurnal Publikasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan  Akuntansi  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Hehanusa,  Salomi  J  (2015), Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah  Terhadap  Transparansi  Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon , Jurnal Publikasi ISSN 2303-9791, Vol. 2, No. 1, Mei.
Mahmudi  (2010), Analisis  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. STIM YKPN, Yogyakarta.
Mardiasmo  (2002), Otonomi  dan Manajemen Keuangan Daerah . Andi Offset, Yogyakarta.
Mardiasmo  (2002), Akuntansi  Sektor Publik. Andi Offset, Yogyakarta.
Republik Indonesia (2004), Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia (2004), Undang-undang Nomor  33  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah.
Republik  Indonesia  (2005),  Peraturan Pemerintah  Nomor  58  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik  Indonesia  (2008),  Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Republik  Indonesia  (2010),    Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sande, Peggy (2013), Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan  Keuangan  Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah  (Studi  Empiris  Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat) . Jurnal  publikasi  Fakultas  Ekonomi Uneversitas Negeri Padang.
Sari, Diana (2012), Pengaruh Pengendalian Internal  Terhadap  Transparansi Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah , Jurnal Publikasi ISSN-2252- 3936.
Satyaningsi,  Komang  Ayu,  ed  (2014), Pengaruh  Pelaksanaan  Anggaran Berbasis Kinerja Dan Ketidakpastian Lingkungan  Terhadap  Penerapan Transparansi  Pelaporan  Keuangan (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah  Kabupaten  Klungkung) ,  e- Journal  Universitas  Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014).
Suwati,  Monika  Khairunnisa,  ed  (2015),
Pengaru h  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada
Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu) ,  Jurnal  Akuntansi  dan Bisnis Vol. 1, No. 2, ISSN 2460-030X.

## Tarigan,  Erwinton  Putra Atonius  (2013),
Standar  Akuntansi  Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah .  Jurnal  Kebijakan  dan Administrasi Publik Vol 17 No 1 – Mei, ISSN 0852-9213.
W ibawa,  Dimas  Satria,  ed  (2016), Pengaruh  Implementasi  Standar
Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis Akrual  Dan  Efektivitas  Fungsi Pengawasan  Terhadap  Kinerja
Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Tegal , Jurnal Publikasi Vol. 4 No. 1  ISSN:  2303-2235,  E-ISSN:  2476- 8820.
http://jogjakota.go.id. Diakses pada tanggal 6 Februari 2017