## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## IMPLIKASI  HUKUM  PENGENDALIAN  DAMPAK  LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN KARIMUN

## Cendy Glaksy, Lu Sudirman, Junimart Girsang
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam E-mail : glaksycendy@gmail.com , lu@uib.ac.id , junimart.girsang@uib.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2022
Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Legal Implications, Environmental Impact Control, Sustainable Development The construction of housing and settlements in urban areas generally  takes place  rapidly,  requiring large areas  of  land.  The  construction  of  housing  and settlements is one of the fundamental problems faced by  the  government,  including  in  Karimun  Regency. This  study  examines  the  legal  implications  of controlling  environmental  impacts  in  housing development in Karimun district, policies related to environmental  law,  urban  spatial  planning.  This research is a normative legal research based on the results of library research. The secondary data are in the  form  of  laws  and  regulations  in  the  field  of environmental law, urban spatial planning, land law, books  and  research  results  in  the  field  of environmental  law.  Sustainable  development  and controlled use of natural resources are the objectives of environmental management. To achieve the goal, it  must  be  estimated  changes  in  environmental conditions, both favorable and unfavorable. Abstrak Kata kunci:
Implikasi Hukum,
Pengendalian Dampak Lingkungan, Pembangunan, Berkelanjutan Pembangunan  perumahan  dan  pemukiman  di wilayah  perkotaan  pada  umumnya  berlangsung secara  cepat  sehingga  membutuhkan  tanah  yang luas.  Pembangunan  perumahan  dan  pemukimam menjadi  salah  satu  permasalahan  mendasar  yang dihadapi  pemerintah  termasuk  di  kabupaten karimun.  Penelitian  ini  mengkaji  implikasi  hukum
Corresponding Author: Cendy Glaksy, e-mail : glaksycendy@gmail.com pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan  perumahan  di  Kabupaten  Karimun , Kebijakan  terkait  hukum  lingkungan,  tata  ruang wilayah  kota.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif  yang  didasarkan  pada  hasil penelitian  kepustakaan.  Adapun  data  sekunder berupa  peraturan  perundang-undangan  di  bidang hukum lingkungan, tata ruang wilayah kota, hukum pertanahan, buku-buku maupun hasil penelitian di bidang hukum lingkungan. Pembangunan berkelanjutan  dan  terkendalinya  pemanfaatan sumber  daya  alam  adalah  tujuan  pengelolaan lingkungan. Untuk tercapainya tujuan, maka harus diperkirakan  perubahan  kondisi  lingkungan,  baik yang menguntungkan maupun yang merugikan.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Dengan  diberlakukannya  Undang-undang  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah menuntut Daerah untuk mampu melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Amanah Undang- undang mewajibkan untuk semua Pimpinan Daerah menyiapkan Rancangan Rensra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan pedoman kepada Rancangan Awal RPJMN/ RPJMD dan menetapkan Rensra setelah disesuaikan dengan RPJM/ RPJMD. Oleh karena itu, setiap PD daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dan visi dan misi dalam rangka pencapaian sarasan pembangunan nasional atau daerah secara menyeluruh. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Propinsi Kepulauan Riau disusun dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah dan  Rencana  Pembangunan  jangka  menegah  Daerah  serta  tata  cara  perubahan Rencana  Pembangunan  jangka  panjang  derah.  Rencana  pembangunan  jangka menegah  daerah  dan  Rencana  Kerja  daerah  merupakan  dokumen  perencanaan Dinas  pekerjaan  umum.  Penataan  ruang  dan  pertanahan  untuk  periode  5  (lima) tahun  dari  tahun  2016  sampai  dengan  2021.  Renstra  ini  memuat  telaah,  tujuan, strategis,  kebijakan  program  dan  kegiatan  pembangunan  sesuai  degan  tugas  dan fungsi  dinas  yang  di  susun  dengan  berpedoman  pada  RPJM  daerah  dan  bersifat indikatif 1 . Tentu dalam arti pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan substansi yang akan dituju secara terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
1 Rencana Strategis (Rensta ) Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang dan Pertanahan Propinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021
berlaku. 2 Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) disebutkan bahwa “B umi dan air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat ” .  Sebagai  salah  satu  bentuk realisasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dituangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  (selanjutnya  disingkat  UUPA),  yaitu  Negara  diberi  wewenang  untuk mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa.  Umum  mengenai  persediaan, peruntukan  dan  penggunaan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  untuk  berbagai kepentingan  hidup  rakyat  dan  negara.  Rencana  Umum  yang  dibuat  Pemerintah meliputi seluruh wilayah Indonesia dan Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah di wilayah sesuai dengan kondisi daerah masing masing  dengan  Peraturan  Daerah.  Oleh  karena  itu  perwujudan  penggunaan  dan pemanfaaatan tanah agar optimal harus menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka untuk kesesuaian kebutuhan akan tanah telah diterbitkan Peraturan Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Penatagunaan  Tanah  (selanjutnya disingkat  PP  Penatagunaan  Tanah)  dan  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disingkat UU Penataan Ruang).
Kembali kepada   Industri properti khususnya perumahan merupakan salah satu  kegiatan  usaha  yang  semakin  hari  semakin  bertumbuh.  Rumah  menjadi kebutuhan primer bagi semua orang. 3 Ini dibuktikan dengan semakin banyaknya perumahan-perumahan  yang  bermunculan.  Pembangunan  properti  merupakan salah satu bentuk penggunaan lahan.  Lahan yang tersedia di manfaatkan dengan mendirikan perumahan, pusat perbelanjaan, dampak yang terjadi adalah properti menjadi multiplier  effect di  satu  sisi  dapat  menyediakan  lapangan  kerja  dan menyerap  tenaga  kerja.  Penambahan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan menyediakan kebutuhan rumah yang bisa di jangkau masyarakat, tetapi di sisi lain atau dampak negatif dari pembangunan properti adalah hilangnya sebagian harta (tanah)  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  akibat  transaksi  jual  beli  lahan  antara developer  dan  masyarakat.  Walaupun  dapat  mendatangkan  penghasilan  bagi masyarakat  akibat  adanya  penjualan  lahan,  tetapi  juga  akibat  pembangunan properti yang tidak sesuai dengan tata ruang permasalahan maka yang ditimbulkan adalah ketika kegiatan usaha pembangunan perumahan telah beroperasi dan dalam pelaksanaannya  telah  terjadi  dampak  lingkungan  hidup 4 .  Termasuk  pengelolaan dan  pemantauan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam  suatu  dokumen pengelolaan lingkungan (dokumen AMDAL maupun UKL/ UPL). Keterkaitan antar perumahan/ pemukiman dan perumahan/ pemukinam yang lain merupakan bagian yang  tidak  terpisahkan  dalam  perencanaan  tata  ruang  wilayah,  sehingga
2 Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 4 (1), 1-16.
3 Syarief, Elza, Lu Sudirman, and Yan Pin. "Legal Protection For Apartment Consumers Relating To The Facilities  Promised  By  Developers  (Case  Study  In  Batam  City)." Journal  of  Law  and  Policy Transformation 7, no. 1 (2022): 97-108. Hlm. 97
4 Pasal 1 angka 26 UUPPLH,Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan
pelaksanaanya  harus  selalu  mengacu  kepada  Tata  Ruang  Wilayah  baik  Nasional, Propinsi, maupun Kabupaten/ Kota.
Pada  intinya  pembangunan  dan  pemberdayaan  yang  tidak  memberikan perhatian serius terhadap lingkungan justru akan menghasilkan anti pembangunan dan  anti  pemberdayaan.  Terlebih  lagi,  perlindungan  terhadap  lingkungan  juga terkait  erat  dengan  pemenuhan  hak  asasi  manusia 5 .  Undang-undang  Nomor  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (selanjutnya disingkat  UUPPLH)  sebagai  regulasi  yang  mengatur  tentang  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup,  UUPPLH  memberikan  penguatan  prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan  yang  baik  karena  dalam  setiap  proses  perumusan  pencegahan pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup  serta  penanggulangan,  partisipasi, akuntanbilitas dan keadilan. Dan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Karimun  terhadap  pengelolaan  ruang  kota  yang  berkelanjutan  dan  berwawasan lingkungan,  pada  tahun  2021  telah  terbit  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karimun Nomor  3  Tahun  2021  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Karimun Tahun 2021-2041. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041 dikatakan  bahwa  tujuan  penataan  ruang  Kabupaten  Karimun  adalah  untuk mewujudkan Kabupaten Karimun yang maju melalui sektor industri pertanian.
Kalau kita mengacu kepada asas dan Tujuan Penataan Raung Dalam kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  penataan  Ruang  diselenggarakan berdasarkan  asas:  Keterpaduan;  Keserasian,  keselarasan  dan  keseimbangan; Berkelanjutan; Keberdayaangunaan dan keberhasilan; Keterbukaan; Kebersamaan dan kemitraan; Perlindungan kepentingan umum Kepastian hukum dan keadilan; dan  Akuntanbilitas. 6 Terjadinya  berbagai  permasalah  dalam  penyelenggaraan penataan ruang di indonesia karena berbagai hal, antara lain: dominasi kebijakan sektoral yang didasari oleh kepentingan tertentu di tiap sektoral, perencanaan tata ruang tanpa kajian lingkungn Hidup Strategis (KLHS), ketidaksesuaian antara Tata Ruang  Kota/  Kabupaten  Kota  dan  Nasional  dan  rendahnya  pemahaman  akan pentingnya  pengelolaan  SDA  dan  lingkungan  hidup  secara  berkesinambung lemahnya  penegakan  hukum  terkait  pelanggaran  penataan  ruang  yang  berakibat masih terjadinya pelanggaran penataan ruang (pusat dan daerah), masih tingginya tingkat  pencemaran  lingkungan  hidup  akibat  belum  dipatuhinya  peraturan  di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kurang adanya keselarasan pengaturan antara pemerintah pusat dan daerah.
Bertitik  tolak  pada  latar  belakang  dari  pernyataan  tersebut  bahwa  di Kabupaten Karimun dalam melaksanakan pembangunan yang ada, berusaha untuk mengedepankan  pembangunan  lingkungan  hidup  dalam  upaya  pengelolaan pembangunan  berkelanjutan  dengan  berwawasan  lingkungan.  Oleh  karena  itu, dalam  penelitian  ini,  penulis  ingin  mengkaji  ketentuan  hukum  tentang pembangunan perumahan dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup di kabupaten  Karimun  dan  pengendalian  dampak  lingkungan  hidup  akibat pembangunan perumahan di Kabupaten Karimun. Berdasarkan latar belakang yang
5 Pan Mohamad Faiz. (2016). “Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi” . Jurnal Konstitusi , Volume 13, Nomor 4, hlm.767
6 Pasal 2 Undang-undang No26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
telah diuraikan di atas, maka pembahasan akan di batasi dengan dalam beberapa permasalahan  yaitu  1)  bagaimana  implikasi  hukum  pengendalian  dampak lingkungan  dalam  pembangunan  perumahan  di  Kabupaten  Karimun?  dan  2) agaimana Ketentuan Hukum Dalam Mencegah Terjadinya dampak lingkungan hidup di Kabupaten Karimun?

## METODE PENELITIAN
Tipologi  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis  yang  bertujuan  untuk menggambarkan,  menginventarisasi,  dan  menganalisis  kondisi  yang  sebenarnya tentang penegakan hukum terkait penataan ruang guna mewujukan pembangunan yang  berkelanjutan  melalui  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  dengan menekankan pada sumber data sekunder 7 . Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang-undangan 8 . Data yang  sudah  terkumpul  akan  dianalisis  dengan  penelaahan  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  penataan  ruang  dan  lingkungan hidup.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Implikasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Perumahan di Kabupaten Karimun
Pembangunan  menimbulkan  resiko  negatif  terhadap  lingkungan.  Ancaman kerusakan dan penurunan fungsi lingkungan hidup sehingga tidak lestari. Namun, pembangunan  di  Indonesia  harus  tetap  dilaksanakan  untuk  mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana di amanatkan Alinea ke-IV Pembukan UUD NRI 1945. Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 merumuskan bahwa perekonomian nasional  diselenggarakan  berdasarkan  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan,  efsiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  28  H  Ayat  (1)  UUD  NRI  1945,  “Setiap  orang berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal  dan  mendapalkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan”, yang b erarti hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia (HAM) karena itu, UUD NRI 1945 jelas sangat pro lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau ( green constitution ) 9 . Ini berarti, hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari HAM, yang oleh Jimly Asshiddiqie disebutnya dengan  istilah constitutionalization  of  environmental  policy .  Dengan  demikian norma perlindungan lingkungan hidup sudah ditingkatkan derajatnya dan berada pada level perundang-undangan tertinggi 10 .
7 Amirudin  &  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta  ,  Radja  Grafindo  Persada, 2004), hlm 118.
8 Ronny Haitijo Soemitro, metodolgi Penemuan Hukum (Jakarta : Ghalian Indonesia, 1982 ), hal 24
9 Irwansyah, 2015. Hak Atas Lingkungan. USAID, the United States Government, Asia Foundation and Kemitraan. h.100
10 Hal ini membawa implikasi yuridis, setiap undang-undang yang terkait dengan lingkungan hidup yang dipandang  bertentangan  dengan  konstitusi,  dapat  diuji  konstitusionalitasnya  oleh  Mahkamah  Konstitusi
Mochtar  Kusumaatmadja  dalam  penjabaran  khusus  terkait  teori  hukum pembangunan menjelaskan bahwa Tujuan ketertiban dari hukum itu menunjukan hukum  berfungsi  sebagai  alat  untuk  memelihara  ketertiban  dalam  masyarakat. Fungsi  semacam  ini  disebut  Mochtar  sebagai  fungsi  konservatif,  artinya  bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah  tercapai. Fungsi demikian memang diperlukan  dalam  setiap  masyarakat,  termasuk  masyarakat  yang  sedang membangun, karena di sana pun ada hasil -hasil yang harus dipelihara , dilindungi dan  diamakan.  Namun  begitu,  pada  masyakarat  yang  sedang  membangun  ,  yang dalam definisi kita berarti masyarakat  yang sedang berubah cepat ,  hukum tidak cukup  memiliki  fungsi  demikian  saja.  Ia  juga  harus  dapat  membantu  proses perubahan masyarakat itu, pandangan yang  kolot tentang hukum menitik beratkan fungsi memelihara ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari  hukum  ,  menganggap  bahwa  hukum  tidak  memaikan  suatu  peranan  yang berarti dalam proses pembaharuan. 11 Dari uraian ini terlihat bahwa konsep hukum pembangunan  dari  Mochtar  Kusuma-atmadja  sesungguhnya  ini  menjelaskan peranan  atau  fungsi  hukum  dalam  masyarakat  tidak  hanya  sekedar  sebuah peraturan  yang  tertulis  dan  konservatif  serta  kolot  tetapi  lebih  dari  sekedar  itu hukum  yang  tertulis  harus  memberikan  kontribusi  yang  lebih  untuk  memberi sumbangsih  dalam  pembangunan  dan  sebagai  jawaban  dari  perubahan  manusia atau  masyarakat  yang  sangat  cepat  dan  teori  hukum  pembangunan  menjawab persoalan itu.
Dari penjelasan teori  ini kita berharap eksistensi serta fungsi pemerintah, baik pemerintah pusat mapun pemerinth daerah khususnya kabuapten karimun dalam konteks  pengelolaan  lingkungan  hidup  segala  tindakan  hukumnya  wajib memperhatikan  prinsip-prinsip  dasar  pengelolaan  lingkungan  hidup  karena  ada banyak  keterkaitan  antara  satu  dengan  yang  lain.  Dalam  memberikan  kontribusi yang lebih bagi pembangunan di Kabupaten Karimun, sehingga beberapa persoalan lingkungan  yang  terjadi  di  karimun  bisa  segera  di  hindari  dan  di  cegah,  baik kerusakan  lingkungan  antara  lain  berupa  banjir  , organik  (manusia,  hewan  , tumbuh-tumbuhan  ),  yang  bersifat  anorganik  (tanah,  sungai  ,  bangunan,  gunung ,udara ) hingga sosial (masyarakat ) bisa di hindari , sehingga pembangunan yang terjadi  di  Kabupaten  Karimun  bisa  memberikan  dampak  yang  lebih  baik,  hukum tidak  bisa  di  paksakan  dengan  kehendak  Hasrat  kekuasaan  atau  pembangunan ,tetapi bagaimana hukum itu bisa memberikan kontribusi yang lebih menekankan fungsi hukum kemanfaatan dan kepentingan sosial masyarakat.
Perkembangan pembangunan Perumahan di Kabupaten Karimun cukup pesat. Berikut data perkembangan perizinan mendirikan bangunan perumahan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Karimun:
Tabel 1: Rekapitulasi Perkembangan Perizinan Mendirikan Bangunan Perumahan di Kabupaten Karimun
sebagai  lembaga  peradilan  untuk  mengawal  konstitusi.  Dalam  perspektif  lain,  perkembangan ketatanegaraan  ini  sekaligus  membuka  ruang  bagi  terwujudnya  proses-proses  demokratisasi  dalam pengambilan setiap kebijakan lingkungan dimasa mendatang. Dikutip dalam Irwansyah. Jejak Demokrasi Lingkungan Alam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa | Vol. 21 Nomor 2 Juni 2013. H 123
11 Muchtar  Kusumaatmadja,  Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan  (  Kumpulan  Karya  Tulis  ) Penerbit , Alumni Bandung, 2002, Hlm.14
No. Bulan Jumlah/Tahun 2019 2020 2021 1. Januari 7 8 13 2. Februari 5 5 7 3. Maret 1 12 6 4. April 7 13 14 5. Mei 25 3 10 6. Juni 2 1 - 7. Juli 14 2 - 8. Agustus 1 9 - 9. September 18 14 - 10. Oktober 15 12 - 11. Nopember 6 14 - 12. Desember 11 5 - Jumlah 112 98 50 Sumber: Data BPS Karimun, Desember 2021
Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan jumlah  perizinan  pembangunan  perumahan  tiap  tahun  dari  tahun  2019-2021 mengalami fluktuasi. Terlihat dari rekapitulasi yang menunjukkan peningkatan dan penurunan  dari  tahun  2019  sampai  tahun  2021.  Adapun  jumlah  perizinan pembangunan  perumahan  terkecil  terjadi  dalam  tahun  2021  dengan  jumlah  50. Secara substantif sebenarnya hubungan hukum antara pembangunan perumahan dan  lingkungan  hidup  menekankan  pada  kewajiban  pihak  pengembang  sebagai subyek hukum untuk melaksanakan kewajiban melindungi lingkungan hidup. Oleh karena itu, Kabupaten Karimun memaknai hubungan tersebut dengan menerbitkan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karimun  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Tanggung Jawab  Sosial  Perusahan  di  dalam  pasal  5  disebutkan  penyelenggaran  Tangung Jawab Sosial Perusahan yang di singkat dengan TJSP. Penyelenggaran TJSP di daerah berdasarkan  asas:  Kepastian  hukum;  Kepentingan  umum;  Kebersamaan; Partisipatif  dan  aspiratif;  Ketebukaan;  Keberlanjutan;  Berwawasan  lingkungan; Kemandirian dan Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Di  dalam  pasal  13  juga  di  sebutkan  dalam  melaksanakan  TJSP,  perusahaan wajib, yaitu: Menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSP sesuai dengan  prinsip  TJSP  dengan  memperhatikan  kebijakan  pemerintah  daerah  dan peraturan  perundang-undangan;    Menumbuhkembangkan  dan  memantapkan sistem  jaringan  kerjasama  dan  kemitraan  dengan  pihak  lain  serta  melaksanakan kajian pengasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan  Perusahaan,  peraturan  daerah,  masyarakat  dan  kelestarian lingkungan; Menetapkan bahwa TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan  managemen  maupun  program  pengembangan  perusahaan  dan Mensinergikan  serta  mengintegrasikan  program  kegiatan  TJSP  dengan  program kegiatan Pemerintah Daerah . Definisi mengenai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan  lingkungan  juga  disebutkan  yang  tercantum  pada  Pasal  1  ayat  (3) UUPPLH,  sebagai  berikut: ‘’Pembangunan  berkelanjutan  adalah  upaya  sadar  dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi  pembangunan  untuk  menjamin  keutuhan  lingkungan  hidup  serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan ” 12 .
Kepentingan  negara  terhadap  lingkungan  dapat  ditelaah  dari  penjelasan umum  UUPPLH  yang  menggaris  bawahi,  bahwa  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat merupakan hak asasi manuisa dan hak konstitusi bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara , pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban  untuk  melakukan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup dalam pelaksaanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat  tetap  menjadi  sumber  dan  penunjang  hidup  bagi  rakyat  Indonesia  serta makhluk  hidup  lain.  Penggunaan  sumber  daya  alam  harus  selaras,  serasi  dan seimbang  dengan  fungsi  lingkungan  harus  selaras,  serasi  dan  seimbang  dengan fungsi lingkungan hidup sebagai konsekuensi, kebijakan, rencana dan atau program pembangunan  harus  dijiwai  oleh  kewajiban  melakukan  pelestarian  lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan,  terus  dikembangkan  upaya  pengendalian  dampak  secara  dini. Analisis  mengenai  dampak  lingkungan  adalah  salah  satu  perangkat  preventif pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  terus  diperkuat  melalui  peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan penyusunan dokumen AMDAL, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang AMDAL. AMDAL  juga  menjadi  salah  satu  persyaratan  utama  dalam  memperoleh  izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.
Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menegaskan bahwa:
1. Masyarakat  memiliki  hak  dan  kesempatan  yang  sama  dan  seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Peran masyarakat dapat berupa
a. Pengawasan sosial;
b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan atau
c. Penyampaian informasi dan atau laporan.
3. Peran masyarakat dilakukan untuk
a. meningkatkan  kepedulian  dalam  perlindungan  atau  pengelolaan lingkungan hidup;
b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
c. menumbuhkembangankan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
d. menumbuhkan  kembangan  ketanggasegeraan  masyarakat  untuk melakukan pengawasan sosial;
e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan local dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Keikutsertaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  itu dimaksudkan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  melalui  berbagai aktivitas,  seperti  pemanfaatan,  pengembangan,  pemeliharaan,  pengawasan  dan pengendalian  lingkungan  hidup  dari  ancaman  pencemaran  atau  kerusakan  yang menganggu  kehidupan  bermasyarakat  atau  bernegara.  Selain  itu,  kepentingan umum atau masyarakat terhadap lingkungan hidup dapat pula dari materi muatan
12 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 1 ayat (3)
UUPPLH lainnya, yaitu pasal 91 ayat (1) bahwa: “ masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan  kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri  dan atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ” . Ayat (2) menyebutkan: “ Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompok”. Erri N. Megantara berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan UUPPLH bahwa karakter pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah sebuah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan adalah sebuah upaya terpadu untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  meliputi  kebijaksanaan  penataan, pemanfaatan,  pengembangan,  pemeliharaan,  pemulihan 13 . Rekonstruksi  dalam konteks  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  lingkungan  dan sumber daya alam, penataan hukum lingkungan terletak pada instrumen perizinan lingkungan hidup yang utama, yakni Tata Ruang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan AMDAL sejatinya perlu mendapatkan partisipasi mampu dalam proses penyusunan  kebijakan  dan  dokumen  lingkungan  hidup.  Dengan  partisipasi, diharapkan  pelaku  usaha  atau  masyarakat  mampu  meminilisasi  terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dalam artian ketaatan terhadap instrumen perizinan lingkungan hidup. Filosofis dibalik norma instrumen perizinan lingkungan  adalah  dalam  rangka  menghadirkan  hukum  sebagai  sarana pembaharuan masyarakat. Dengan pemikiran Satjipto Raharjo tentang hukum dan perubahan  dalam  tataran  praktis  operasional,  pasca  reformasi  dari  instrumen perizinan  lingkungan  hidup  memberikan  nuansa  baru  kesadaran  hukum  bagi pelaku  usaha  untuk  taat  terhadap  hokum  perizinan.  Proses  instrumen  perizinan tersebut diharuskan melibatkan peran serta masyarakat berkaitan dengan dampak lingkungan  yang  timbul  di  kemudian  hari,  termasuk  manfaat  dan  keseimbangan lingkungan  namun  kelemahannya  adalah  pengendalian  sebagai  bagian  dari pengawasan  dari  pemerintah  daerah  terhadap  pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan  perundangan-undangan  dan  tidak  tegasnya  dalam  memberikan  sanksi administratif.  Fungsi  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat  pasca reformasi  dalam perspektif perundanga-undangan  lingkungan  hidup  dan  sumber daya alam perlu direkonstruksi yang senanntiasa berorentasi kepada kesejahteraan masyarakat yang ramah lingkungan atau ekonomi yang berkelanjutan.
Negara wajib memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, budaya warga masyarakat sekitar yang tinggal di wilayah-wilayah sumber daya alam strategis, karena hak-hak tersebut sebagai bagian dari HAM dalam kebijakan lingkungan hidup dan sumber daya  alam.  Hubungan  antara  masyarakat  dengan  lingkungan  adalah  masyarakat yang  merupakan  sekumpulan  dari  anggota-anggota  individu  memiliki ketergantungan  dengan  lingkungan  sebagai  kehidupan.  Lingkungan  sangatlah kompleks,  merupakan  kombinasi  antara  kondisi  fisik  yang  mencakup  keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi mineral serta flora fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia  seperti  keputusan  bagaimana  mengunakan  lingkungan  fisik  tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia
13 Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume 9 Nomor 2-September 2021
dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia yang terdiri dari komponen abiotiik dan biotik.
Dalam  konteks  kebijakan  pembentukan  hukum  lingkungan,  partisipasi masyarakat  menjadi  hal  yang  utama  dan  diharapkan  pelaku  usaha,  termasuk masyarakat  mampu  meminimalisasi  terjadinya  pencemaran  dan  atau  kerusakan lingkungan hidup dalam artian ketaatan terhadap instrumen perizinan lingkungan hidup. Filosofi dibalik daya dukung masyarakat ( legal culture ) adalah dalam rangka menghadirkan  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarkat.  Dalam merekonstruksi  teori  hukum  pembangunan,  pembuat  kebijakan  ( legal  policy ) pembentukan  hukum  ranah  memiliki optic dan  pendekatan  secara holistic komprehensive dan interdisipliner 14 .
Dari  penjelasan  beberapa  Teori  dan  maupun  undang-Undang  yang  sering menjadi persoalan adalah bagaimana kemudian tataran implementasi di lapangan , beberapa kasus misalnya terkait pencemaran  sampah yang mana selama ini selalu menjadi persoalan serius, dengan banyak pembangunan perumahan tentu secara tidak  lansung  mengakibatkan  penumpungan  yang  luar  biasa  dan  menimbulkan permalasahan yang serius kemudian hari karena ada ketidak seimbangan dengan persiapan  sarana  dan  prasana  dari  pengembang  walaupun    ada  hanya  sebatas syarat yang harus di penuhi oleh pengembang, serta bagaimana  kemudian kita bisa melihat Program  kegiatan  TJSP  (  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahan)    dengan program  kegiatan  Pemerintah  Daerah  bisa  mengintegrasikan  terkait  dengan pengelolaan  lingkungan  hidup, 15 karena  selama  ini  sering  sekali  persoalan  yang sering  muncul  terkait  antara  lain  dengan  pengelolaan  sampah  ,serta  bagaimana kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan AMDAL sampai di mana kemudian masyarakat bisa ikut serta, ketika ada pembangunan perumahan yang notabene nya di  lakukan  di  tempat-  tempat  perumahan  warga  serta  daerah  yang  banyak  di tumbuhi hutan-hutan yang lebat serta yang terdekat di pingiran pantai, serta ada beberapa  pengembang  perumahan    yang  membuat  beberapa  sumur  bor  ,yang dampaknya secara lansung bisa di rasakan warga sekitarnya dengan berkurangnya air  sumur  beberapa  warga  ,  ini  artinya  resapan  sumur  warga-warga  sekitarnya menjadi berkurang. Dan dampak banjir yang melanda  di perumahan warga sekitar yang baru-baru ini terjadi tingginya hampir selutut orang dewasa 16 karena tidak di antisipasi oleh pegembang sebelumnya sehingga  sebagian warga menuntut ganti rugi  kepada  pengembang.  Ada  beberapa  penyebab  terjadinya  banjir  di  sejumlah titik di karimun. Di antaranya akibat berkurangnya wilayah serapan air yang habis di  pangkas  untuk  pembangunan  perumahan.  Sehingga  saluran  air  mulai  parit, gorong- gorong tidak mampu lagi menampung air dan akhirnya meluap. 17
Terjadinya  berbagai  permasalah  dalam  penyelenggaraan  penataan  ruang di Indonesia,  khususnya  di  karimun    karena  berbagai  hal,  antara  lain:  dominasi kebijakan  sektoral  yang  didasari  oleh  kepentingan  tertentu  di  tiap  sektoral, perencanaan  tata  ruang  tanpa  kajian  lingkungn  Hidup  Strategis  (KLHS),
14 Jurnal Hukum Lingkungan Vol.4 Issue 2, Februari 2018
15 Amboro, F., and Yudhi Priyo. "The Corporate Rescue for Companies during the  COVID-19 Pandemic in Indonesia: Prospects for the Concept of Deeds of Arrangement and Administration Order." Technium Soc. Sci. J. 23 (2021), Hlm. 15
16 https://betanjak.com/rumahnya-kebanjiran-warga-tuntut-ganti-rugi-ke-pengembang/
17 https://batam.tribunnews.com/2022/08/26/warga-karimun-waspada-ancaman-banjir-dampak-hujan- dengan-intensitas-tinggi
ketidaksesuaian  antara  Tata  Ruang  Kota/  Kabupaten  Kota  dan  Nasional  dan rendahnya  pemahaman  akan  pentingnya  pengelolaan  SDA  dan  lingkungan  hidup secara berkesinambung lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran penataan ruang  yang  berakibat  masih  terjadinya  pelanggaran  penataan  ruang  (pusat  dan daerah),  masih  tingginya  tingkat  pencemaran  lingkungan  hidup  akibat  belum dipatuhinya  peraturan  di  bidang  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup  serta kurang  adanya  keselarasan  pengaturan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah, terbukti  denga  nada  beberapa  kasus  yang  terjadi. Karena  Rekonstruksi  dalam konteks  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  lingkungan  dan sumber daya alam, penataan hukum lingkungan terletak pada instrumen perizinan lingkungan hidup yang utama, yakni Tata Ruang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan AMDAL sejatinya perlu mendapatkan partisipasi mampu dalam proses penyusunan kebijakan dan dokumen lingkungan hidup.
Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS  )  adalah  kewajiban  yang  harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan KLHS tertuang dalam UU No.32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Pembuatan  KLHS  ditujukan  untuk  memastikan  penerapan prinsip  pembangunan  berkelanjutan  dalam  pembangunan  suatu  wilayah,  serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Menurut undang-undang tentang perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  KLHS  harus  dilakukan  dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menegah  dan  Panjang,  kebijakan  dan  program  berpotensi  menimbulkan  dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup. Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Karimun, perumusan alternative penyempurnaan  kebijakan  dan  program  serta  rekomendasi  perbaikan  untuk pengambilan  keputusan  dan  program  yang  mengintergrasikan  prinsip pembangunan  berkelanjutan.  KLHS  sendiri  menurut  ketentuan  harus  memuat kajian  mengenai  kapasitas  daya  dukung  dan  tamping  lingkungan  hidup  untuk pembangunan; perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup.
Berdasarkan  pada  pelbagai  pengertian  lingkungan  hidup  sebagaimana dimaksud, dapat dikatakan bahwa lingkungan pada hakikatnya memiliki cakupan yang  sangat  luas.  Tidak  hanya  manusia,  hewan,  tumbuh-tumbuhan  atau  benda  - benda yang bersifat fisik. Lingkungan adalah mencakup di dalamnya berbagai hal, dari suatu yang bersifat biotik, organic (manusia, hewan , tumbuh-tumbuhan ), yang bersifat  anorganik  (tanah,  sungai  ,  bangunan,  gunung  ,udara  )hingga  social (masyarakat). Sehingga dari beberapa penjelasan dan teori dan dasar hukum kita berharap  eksistensi  serta  fungsi  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  mapun pemerinth  daerah  dalam  konteks  pengelolaan  lingkungan  hidup  segala  tindakan hukumnya  wajib  memperhatikan  prinsip-prinsip  dasar  pengelolaan  lingkungan hidup karena ada banyak keterkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga harus di  lakukan  secara  komprehensif  terutama  dalam  pembangunan  di  Kabupaten Karimun

## Ketentuan Hukum dalam Mencegah Terjadinya Dampak Lingkungan Hidup di Kabupaten Karimun
Merujuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun  2007  tentang  Pembagian  urusan  antar  pemerintah,  Pemerintah  Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota , dan untuk Kabupaten Karimun sendiri terkait  dengan  Peraturan  Daerah  kabupaten  No.8  Tahun  2016  Tentang  TJSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ) di dalam pasal 5 disebutkan penyelenggaran Tangung Jawab Sosial Perusahan yang di singkat dengan TJSP. Penyelenggaran TJSP di  daerah  berdasarkan  asas  yang  salah  satunya  adalah  Asas  Berwawasan Lingkungan , dan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun  No. 7 Tahun 2001 Tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Karimun  semangatnya  selalu  mengarah kepada semangat menjaga kelestaria lingkungan hidup mulai dari daerah industry , daerah  pedesaan  sampai  perkotaan  ,  artinya  pemerintah  Derah  mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan tanah untuk kegiatan pembangunan serta melakukan kemitraan dengan berbagai pihak secara  efektif  ,  efisein  dan  saling  menguntungkan  dalam  melesarikan  fungsi lingkungan hidup. Di samping itu implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam pengendalian lingkungan hidup agar tidak tercemar atau rusak akibat pembangunan adalah sebuah persoalan yang komplek . hal ini ditandai dengan  keterlibatan  institusi  ,  baik  institusi  pemerintah  di  pusat  dan  daerah  , perusahan-perusahan industry , masyarakat dan elemen -elemen lainnya , seperti peran serta para ahli dan individu yang peduli dengan lingkungan hidup, maupun kesadaran  hukum  pada  semua  lapisan  masyarakat  terhadap  pentignya  menjaga lingkungan hidup harus benar-benar sudah di sadari sejak awal   , di samping itu perangkat peraturan perundang-undangan mulai dari perda yang ada di kabupaten karimun harus berani menerapkan sanksi , mulai dari sanksi: Peringatan tertulis; Penghentian  sementara  kegiatan;  Penghentian  sementara  pelayanan  umum; Penutupan lokasi; Pencabutan izin; Pembatalan izin; Pembonkaran pembangunan; Pemulihan fungsi ruang; dan /atau Denda administrative.
Sanksi  -sanksi  di  atas  sudah  seharusnya    berani  di  lakukan,  ketika    ada pengembang  perumahan  yang  melakukan  pelanggaran  sebagaimana  yang  di maksud  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  ,  mengingat  dampak  yang  di timbulkan  terhadap  kerusakan  lingkungan  sampai  jangka  panjang  bahkan  tidak jarang  menimbulkan  korban,  di  samping  sesuai  amanah  Undang  -undang pengembang perumaahan wajib memperhatikan prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan  hidup  karena  ada  banyak  keterkaitan  antara  satu  dengan  yang  lain  , kebijakan  harus  benar-benar  ada  perencanaan  dan  kelola  lingkungan  serta pemantauan  lingkungan  dari  kajian  dan  Analisa  yang  matang.  Kajian  Lingkungan Hidup  Strategis  (KLHS),  dan  Amdal  sejatinya  perlu  mendapatkan  partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan dokumen lingkungan hidup. Dengan  keterlibatan  dan  partisipasi,  di  harapkan  pelaku  usaha  atau  masyarakat mampu  meminimalisasi  terjadinya  pencemaran  dan  atau  kerusakan  lingkungan hidup  sebagaimana  amanah  Undang-undang  terhadap  instrumen  perizinan lingkungan  hidup  harus  benar  -benar  di  di  lakukan  secara  komprehensif  dan perlunya pengawasan pengelolaan di beberapa daerah Kabupaten Karimun. Dalam
mengendalikan  dampak  lingkungan  sesudah  adanya  pembangunan  perumahan, dapat dilakukan dengan menambah ruang terbuka hijau (RTH) yang menampung air hujan sehingga kualitas air tanah menjadi baik.

## KESIMPULAN
Pembangunan di sektor pengelolaan lingkungan hidup dalam perkembangan awal  tidak  berjalan  dengan  baik  dikarenakan  kuatnya  kepentingan  penguasa. Hukum itu pada akhirnya merupakan alat perebutan kekuasaan dalam masyarakat, yakni  dominasi  kekuasaan/  politik  dalam  Undang-undang  Lingkungan  Hidup dengan  semangat  perubahan  sosial  dan  pembaharuan  atau  pembangunan masyakarat.  Dalam  mengendalikan  dampak  sosial  setelah  adanya  pembangunan perumahan  dapat  dilakukan  dengan  mengadakan  kegiatan-kegiatan  sosial  yang melibatkan  masyarakat  masyarakat,  sehigga  dapat  tercipta  hubungan  yang  lebih baik antara masyarakat dan perlunya pengawasan pengelolaan di beberapa daerah Kabupaten  Karimun.  Dalam  mengendalikan  dampak  lingkungan  sesudah  adanya pembangunan perumahan, dapat dilakukan dengan menambah ruang terbuka hijau (RTH)  yang  menampung  air  hujan  sehingga  kualitas  air  tanah  menjadi  baik. Sehingga  dari  beberapa  penjelasan  dan  teori  dan  dasar  hukum  kita  berharap eksistensi serta fungsi pemerintah, baik pemerintah pusat mapun pemerinth daerah dalam  konteks  pengelolaan  lingkungan  hidup  segala  tindakan  hukumnya  wajib memperhatikan  prinsip-prinsip  dasar  pengelolaan  lingkungan  hidup  karena  ada banyak keterkaitan antara satu dengan yang lain Dengan demikian antara hukum dan pembangunan bisa berjalan secara komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA
Amboro,  F.,  and  Yudhi  Priyo.  "The  Corporate  Rescue  for  Companies  during  the COVID-19  Pandemic  in  Indonesia:  Prospects  for  the  Concept  of  Deeds  of Arrangement and Administration Order." Technium Soc. Sci. J. 23 (2021) Amirudin & Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Radja Grafindo Persada.
Disemadi,  H.  S.,  &  Prananingtyas,  P.  (2020).  Kebijakan  Corporate  Social Responsibility  (CSR)  sebagai  Strategi  Hukum  dalam  Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 4 (1), 1-16.
Syarief, Elza, Lu Sudirman, and Yan Pin. "Legal Protection For Apartment Consumers Relating  To  The  Facilities  Promised  By  Developers  (Case  Study  In  Batam City)." Journal of Law and Policy Transformation 7, no. 1 (2022)
Faiz,  Pan  Mohamad.  2016. “Perlindungan  terhadap  Lingkungan  dalam  Perspektif Konstitusi” . Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, hlm 767.
Irwansyah.  2013. Jejak  Demokrasi  Lingkungan  Alam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 . Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Vol. 21 Nomor 2 Juni 2013, hlm 123.
Irwansyah. 2015. Hak Atas Lingkungan . USAID, the United States Government, Asia Foundation and Kemitraan.
Jurnal  Ilmiah  Galuh  Justisi  Fakultas  Hukum  Universitas  Galuh,  Vol.  9,  Nomor  2, September 2021.
Jurnal Hukum Lingkungan. Vol. 4, Issue 2, Februari 2018.
Muchtar  Kusumaatmadja,  Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan  ( Kumpulan Karya Tulis Penerbit , Alumni Bandung, 2002,
Pasal 1 angka 26 UUPPLH Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan.
Pasal 2 Undang-undang No26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Rencana  Strategis  (Rensta)  Dinas  Pekerjaan  Umum.  Penataan  Ruang  dan Pertanahan Propinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.
Soemitro,  Ronny  Haitijo.  1982. Metodologi  Penemuan  Hukum .  Jakarta:  Ghalian Indonesia.
UU  No.  32  Tahun  2009  tentang  PPLH  Pasal  1  ayat  (3) tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## Sumber Internet
https://batam.tribunnews.com/2022/08/26/warga-karimun-waspada-ancaman- banjir-dampakhujan-dengan-intensitas-tinggi
https://betanjak.com/rumahnya-kebanjiran-warga-tuntut-ganti-rugi-ke- pengembang/