## PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ROYALTI PERFORMING RIGHT MENGGUNAKAN TEKNOLOGI BLOCKHAIN
Tasya Mahira Latuasan 1*
1 Program Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia tasya.mahiral@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: May 20, 2023 Accepted: June 13, 2023 Intellectual  Property (“IP”) is an important aspect that must be protected, especially in the business industry. The Copyright Law is a legal umbrella to  accommodate  an  exclusive  right  of  creators,  copyright  holders  and/or related  rights  holders.  The  exclusive  rights  include  economic  rights, namely  the  distribution  of  royalties  related  to  a  song  announcement,  or performing  rights.  Arrangements  regarding  the  distribution  of  royalties  for performing  rights  are  contained  in  Government  Regulation  Number  56  of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties, which  is  carried  out  by  the  National  Collective  Management  Institute (LMKN).  However,  until  now  there  is  no  sociological  fact  that  shows  that the  law  has  been  able  to  accommodate  the  needs  of  various  groups  of people  in  the  realm  of  distribution  of  performing  rights  royalties.  Some  of these  facts  include  the  lack  of  transparency  regarding  the  distribution  of royalties, and the absence of a database to distribute royalties. Keywords:
copyright, blockchain, royalty

## Abstract
Intellectual  Property (“IP”)  merupakan  salah  satu  aspek  penting  yang  harus  dilindungi terutama  dalam  industri  bisnis.  Undang-Undang  Hak  Cipta  merupakan  suatu  payung hukum  untuk  mengakomodir  suatu  hak  eksklusif  para  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta, dan/atau  Pemegang  Hak  Terkait.  Adapun  hak  eksklusif  tersebut  mencakup  hak  ekonomi, yaitu  pendistribusian  royalti  terkait  suatu  pengumuman  lagu,  atau  performing  right. Pengaturan  terkait  pendistribusian  royalti  terhadap  performing  right  termaktub  pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Akan tetapi,  hingga  detik  ini  belum  adanya  suatu  fakta  sosiologis  yang  menunjukkan  bahwa hukum  telah  mampu  mengakomodir  kebutuhan  berbagai  golongan  masyarakat  dalam ranah pendistribusian royalti performing right tersebut. Beberapa fakta tersebut diantaranya yaitu  belum  ada  transparansi  terkait  pendistribusian  royalti,  serta  tidak  adanya  basis  data untuk melakukan pendistribusian royalti itu.

## Kata Kunci: Hak Cipta, Blockchain, Royalti

## I. PENDAHULUAN
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  adalah  hak  atas  kekayaan  yang  timbul  dari kemampuan intelektual manusia dan mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi  yaitu  hak  asasi  manusia  dan  dapat  diperlakukan  sama  dengan  bentuk-bentuk kekayaan  lainnya.    Salah  satu  bentuk  dari  perlindungan  atas  kekayaan  intelektual  yakni adanya perlindungan terhadap cipta produk. Hak cipta dapat diartikan sebagai hak eksklusif yang  hanya  dimiliki  oleh  pencipta  atas  hasil  karya  atau  hasil  olah  gagasan  atau  informasi tertentu.    Pada  hakikatnya  hak  cipta  diberikan  untuk  melindungi  gagasan  pencipta  dalam
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
menggunakan  sebuah  hasil  karya  ataupun  memungkinkan  pemilik  hak  untuk  membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan.
Kemudian  apabila  meninjau  dari  hak  yang  diberikan  atas  karya  cipta  terdapat  dua bentuk  hak  yang  melekat  terhadap  produk  karya  cipta  yakni  hak  moril  dan  hak  ekonomi. Hak  ekonomi  merupakan  sebuah  hak  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas  ciptaan, sedangkan  hak  moral  adalah  hak  yang  melekat  pada  diri  pencipta  atau  pelaku  yang  tidak dapat  dihilangkan  dengan  alasan  apa  pun,  walaupun  hak  cipta  atau  hak  terkait  telah dialihkan.  Bentuk  produk  yang  diberikan  atas  hak  cipta  seperti  cipta  gambar,  lagu,  video, pertunjukan dan segala bentuk produk yang berasal dari akal dan pikiran manusia.
Sistem  hukum  negara  Anglo  Saxon  memunculkan  istilah  Intellectual  Property  Rights. Apabila  diterjemahkan  kedalam  bahasa  Indonesia,  menjadi  "Hak  Milik  Intelektual",  hingga saat  ini  pemaknaan  intellectual  property  rights  dapat  diartikan  sebagai  hak  kekayaan intelektual. Jika dipahami hak kekayaan intelektual merupakan bagian benda tidak berwujud (benda  immaterial).  Dalam  hukum  perdata  benda  dapat  digolongkan  ke  dalam  berbagai kategori.  Salah  satu  kategori  pengelompokan  benda  dalam  hukum  perdata  yakni  benda berwujud dan benda tidak berwujud. Hal ini telah dituangkan kedala Pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi:
"Menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik".
Berkaitan  dengan  pasal  tersebut,  menurut  Prof.  Mahadi  pengertian  Pasal  499  dapat dimaknai sebagai berikut:
"Yang  dapat  menjadi  objek  hak  milik  adalah  benda  dan  benda  itu  terdiri  dari  barang dan hak".
Selanjutnya sebagaimana diterangkan olch Prof. Mahadi, menjelaskan bahwa barang yang  dimaksudkan  dalam  Pasal  499  KUH  Perdata  terdiri  dari  benda  materil  (stoffelijk voorwerp)  dan  benda  immaterial,  hak  dalam  hal  ini  dapat  digolongkan  sebagai  benda immaterial,  hal  tersebut  didasarkan  pada  Pasal  503  KUH  Perdata,  yaitu  penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud (bertubuh).
Pemaknaan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  merupakan  hak  yang  berasal  dari  hasil kegiatan  intelektual  manusia  yang  mempunyai  nilai  ekonomi.  konsep  dasar  terkait  HKI didasarkan  terhadap  karya  intelektual  yang  telah  dihasilkan  manusia  yang  memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Akibat usaha yang dilakukan telah menjadi sebuah karya yang memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini mendorong butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum.
HKI berasal dari bahasa inggris yakni Intellectual Property Rights (IPR), sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1994  tentang  pengesahan  WTO  (Agreement Establishing the World Trade Organization) memaknai hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual  manusia,  yang  mempunyai  hubungan  dengan  hak  seseorang  secara  pribadi (human rights). World Intellectual Property Organization (WIPO) menyatakan hal ini sebagai kreasi  pemikiran  manusia  yang  meliputi  invensinya,  karya  sastra  dan  seni,  simbol,  nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan.
Inti  dari  HKI  didasarkan  pada  karya-karya  yang  berasal  dari  pikiran  manusia,  yang mana  dalam  proses  pembuatannya  tentunya  memerlukan  suatu  keahlian  khusus  dan ketekunan,  serta  memerlukan  usaha  dan  pengorbanan.  Kepemilikan  hak  yang  timbul  dari kretifitas  intelektual  yang  bersifat  abstrak  terhadap  hak  kebendaan  yang  terlihat,  namun adanya hak-hak tesebut mendekati hak-hak benda, perlu untuk diingat bahwa adanya kedua hak tersebut memiliki sifat yang mutlak. Selanjutnya, terdapat analogi bahwa setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia dan menjadi suatu ciptaan kesusastraan, ilmu  pengetahuan,  kesenian  atau  dalam  bentuk  pendapat.  sehingga  baik  berwujud (lichamelijke  zaak)  yang  dalam  pemanfaatannya  (exploit)  dan  reproduksinya  dapat merupakan  sumber  keuntungan  uang.  Hal  inilah  yang  membenarkan  penggolongan  hak tersebut ke dalam hukum harta benda yang ada.
Perlindungan  hukum  serupa  juga  harus  diberikan  terhadap  Intellectual  Property Rights.  Sebab kedua bentuk hak kekayaan tersebut pada hakekatnya adalah sama, karena sama-sama  menjadi  obyek  hukum  atau  sesuatu  yang  dapat  dimiliki  dan  dikuasai  oleh
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
subyek  hukum,  baik  secara  sendiri-sendiri  maupun  secara  bersama-sama.    Perlindungan hukum  yang  diberikan  oleh  suatu  negara  terutama  negara  anggota  World  Trade Organization  (“WTO”)  dapat  menggunakan  Perjanjian  Trade  Related  Intellectual  Property Rights  (“TRIPs”)  khususnya  kekayaan  industri  sehingga  tepat  untuk  dikatakan  dengan konsep  awal  lahirnya  globalisasi  hukum.  TRIPs  mulai  berlaku  pada  tahun  1995,  sebagai bagian  dari  Perjanjian  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia  (WTO).  TRIPS menggabungkan  dan  membangun  versi  terbaru  dari  perjanjian  kekayaan  intelektual  utama yang  dikelola  oleh  Organisasi  Kekayaan  Intelektual  Dunia  (WIPO),  Konvensi  Paris  untuk Perlindungan Kekayaan Industri, dan Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Artistik, perjanjian yang kembali ke tahun 1880-an.
Keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi dan menyepakati perjanjian TRIPs, secara otomatis  Indonesia  mempunyai  konsekuensi  untuk  melaksanakan  ketentuan  perjanjian dalam  TRIPs.  Besar  harapan  setelah  adanya  ratifikasi  perjanjian  TRIPs,  Indonesia memperoleh  manfaat  serta  dapat  mengambil  berbagai  aspek  HAKI  yang  sesuai  dengan hukum  nasional.  Perjanjian  internasional  tersebut  kemudian  diadopsi  ke  dalam  hukum nasional  yaitu  Undang-Undang  No  7  tahun  1994  tentang  Pengesahan  Agreement Esthablishing the World Trade Organization. Perlindungan hukum melalui Asuransi sebagai pihak  ketiga  tidak  diatur  secara  jelas  melalui  TRIPs  Agreement,  namun  dapat  dilihat  pada Pasal 1 ayat 1:
“Members  shall  give  effect  to  the  provisions  of  this  Agreement.  Members  may,  but shall  not  be  obliged  to,  implement  in  their  law  more  extensive  protection  than  is required  by  this  Agreement,  provided  that  such  protection  does  not  contravene  the provisions  of  this  Agreement.  Members  shall  be  free  to  determine  the  appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice”
Ketentuan  atau  prinsip  ini  menjelaskan  bahwa  setiap  anggota  yang  menandatangani TRIPs  dapat,  tetapi  tidak  diwajibkan  untuk,  menerapkan  dalam  undang-undang  mereka perlindungan  yang  lebih  luas  daripada  yang  disyaratkan  oleh  TRIPs,  asalkan  perlindungan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perjanjian ini. Para negara anggota termasuk Indonesia  bebas  untuk  menentukan  metode  yang  tepat  untuk  menerapkan  ketentuan- ketentuan  Persetujuan  ini  dalam  sistem  dan  praktek  hukum  mereka  sendiri.  Salah  satu bentuk  perlindungan  negara  dalam  memproteksi  HKI  seperti  hak  cipta  sejatinya  telah diakomodri  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tenta ng  Hak  Cipta  (“UU  HC”). Pada Pasal 1 angka 1 UU HC mendefinisikan hak cipta yakni:
“Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”. Sedangkan  HKI  adalah  hak  atas  kekayaan  yang  timbul  dari  kemampuan  intelektual manusia  dan  mempunyai  hubungan  dengan  hak  seseorang  secara  pribadi  yaitu  hak  asasi manusia  dan  dapat  diperlakukan  sama  dengan  bentuk-bentuk  kekayaan  lainnya.    Karena merupakan  suatu  yang  berasal  dari  kemampuan  intelektual  manusia,  maka  suatu  ciptaan dapat menimbulkan suatu manfaat ekonomi, serta turut menimbulkan adanya suatu konsep kekayaan. Oleh karenanya, timbullah sesuatu yang dinamakan dengan hak eksklusif.
Melihat ketentuan yang telah diatur dalam UU HC sejatinya belum sepenuhnya dapat mengakomodir  untuk  melindungi  sebuah  karya  cipta  termasuk  belum  mampu  melindungi hak  ekonomi  dari  para  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  dan  Pemilik  Hak  Terkait  terutama dalam bidang pendistribusian royalti yang tergolong hak ekonomi mereka. Hak ekonomi itu sendiri  terdiri  dari  dua  hak,  yaitu  hak  untuk  pengumuman  lagu  (Performing  Right)  dan  hak untuk  menggandakan  lagu  (Mechanical  Right).  Hal-hal  yang  dapat  dikatakan  sebagai performing right antara lain bisa berupa hak untuk memainkan lagu secara langsung (live), memutar rekaman lagu, dan menyiarkan rekaman lagu.
Adapun pengaturan terkait pendistribusian royalti terhadap performing right termaktub pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta  Lagu  dan/atau  Musik  (PP  Royalti).  Dalam  pasal  tersebut  telah  diatur  bahwa
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
pengelolaan  royalty  dilakukan  oleh  Lembaga  Manajemen  Kolektif  Nasional  (LMKN) berdasarkan  data  yang  terintegrasi  pada  pusat  data  lagu  dan/atau  musik.  Akan  tetapi, walaupun dengan adanya regulasi sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, hingga detik ini  belum  adanya  suatu  fakta  sosiologis  yang  menunjukkan  bahwa  hukum  telah  mampu mengakomodir  kebutuhan  berbagai  golongan  masyarakat.  Beberapa  pihak,  termasuk  para musisi  masih  belum  cukup  terpenuhi  haknya.  Hal  ini  dikarenakan  hingga  sekarang  masih belum  terdapat  suatu  sistem  untuk  pendistribusian  royalti,  terutama  dalam  hal  performing right  itu  sendiri.  Sejatinya,  suatu  sistem  terkait  pendistribusian  royalti  ini  telah  diatur  dalam PP  Royalti  pada  Pasal  14  ayat  (2)  melalui  Sistem  Informasi  Lagu  dan/atau  Musik  (SILM). Akan  tetapi  SILM  itu  sendiri  belum  ada  wujudnya  hingga  detik  ini.  Ditambah  pula  terkait belum  adanya  sistem  yang  menampilkan  besaran  royalti  secara  transparan  kepada  para pemangku  kepentingan  seperti  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  dan/atau  Pemegang  Hak Terkait.    Selain  itu,  salah  satu  kelemahan  yang  dialami  Indonesia  saat  ini  adalah  tidak adanya basis data sebagai acuan dalam mendistribusikan royalti.
Berdasarkan  permasalah  yang  telah  diuraikan  diatas  serta  adanya  gagasan  yang sudah  terbentuk  didalam  PP  Royalti menimbulkan  gagasan  penulisan  untuk menggunakan teknologi  yakni  blockchain  sebagai  fitur  yang  dapat  digunakan  untuk  menyelesaikan permasalahan  terkait  royalti.  Pada  pelaksanaannya  penggunaan  system  blockchain  akan ditambahkan  dengan  fitur  smart  contarct.  Hadirnya  konsep  penggunaan  Smart  Contract sebaga  salah  satu  fitur  pada  blockchain,  merupakan  salah  satu  konsep  eletronis  data interchanges  yang  mana  adanya  sebuah  data  yang  diolah  kemudian  dijadikan  sebuah dokumen  yang  bersifat  eletroknik.  Kemudian,  adanya  system  blockchain  yang  akan digunakan  dapat  dijadikan  cara  untuk  melaksanakan  pembayaran  karena  telah  adanya pencatatan yang telah terdokumentasikan dengan baik.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  cara  melakukan  sesuatu  dengan  menggunakan  pikiran secara  seksama  untuk  mencapai  suatu  tujuan  dengan  cara  mencari,  mencatat, merumuskan,  dan  menganalisis  sampai  menyusun  laporan.    Selain  itu,  metode  penelitian juga  merupakan  suatu  cara  yang  digunakan  dalam  mengumpulkan  data  penelitian  dan membandingkan  dengan  standar  ukuran  yang  telah  ditentukan.    Tulisan  ini  menggunakan metode  penelitian  yuridis  komparatif  yang  dapat  diartikan  sebagai  kajian  yang membandingkan  antara  satu  objek  dengan  objek  lainnya  dalam  hal  ini  membandingan implementasi atas asuransi hak kekayaan intelektual di negara lain selain Indonesia. Banyak hal  yang  bisa  dipelajari  melalui  pendekatan  komparatif  dalam  suatu  objek  kajian.  Banyak pula  cara  yang  dapat  dilakukan  dalam  studi  komparatif  tersebut.  Bersamaan  dengan penelitian  komparatif,  penulis  berusaha  untuk  menelaah  isu  tersebut  dengan  Tinjauan yuridis  yang  mana  dapat  diartikan  sebagai  kegiatan  pemeriksaan  yang  teliti,  pengumpulan data  atau  penyelidikan  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan  objektif  terhadap  sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan/atau undang-undang.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlaksanaan Pendistribusian Royalti Performing Right di Indonesia
Royalti  sendiri  merupakan  salah  satu  bentuk  penghargaan  terhadap  usaha,  jerih payah  serta  talenta  para  musisi  serta  pencipta  lagu  dan/atau  musik,  sekaligus  guna memberikan  para  musisi  serta  pencipta  lagu  motivasi  untuk  terus  menciptakan  sebuah karya.  Tidak  adanya  royalti  berarti  tidak  ada  suatu  penghargaan  yang  layak  kepada  para musisi  dan  pencipta  lagu,  sehingga  proses  penciptaan  suatu  karya  baru  akan  terhambat karena  tidak  adanya  timbal  balik  penghargaan  terhadap  karya  yang  mereka  ciptakan. Pembayaran royalti ini tak lepas juga untuk lagu dan/atau musik yang diproduksi oleh musisi dan  pencipta  lagu  dalam  ranah  hak  untuk  pengumuman  terhadap  lagu  dan/atau  musik mereka.  Adapun  pengumuman  berdasarkan  Pasal  1  Ayat  (11)  UU  HC  berarti  merupakan pembacaan,  penyiaran,  pameran,  suatu  ciptaan  sehingga  suatu  ciptaan  dapat  dibaca,
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
didengar,  atau  dilihat  orang  lain,  atau  yang  selanjutnya  akan  disebut  sebagai  performing right.
Pasal 40 ayat (1), telah tercantum bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan  bentuk  ciptaan  yang  hak  ciptanya  dilindungi,  sehingga  apabila  terdapat  suatu pihak yang menggunakan secara komersial dan/atau mengeksploitasi lagu dan/atau musik, maka  hal  tersebut  turut  dihitung  sebagai  performing  right  sehingga  harus  membayarkan royalti  kepada  para  pencipta,  perusahaan  rekaman,  dan/atau  musisi.  Berkaitan  dengan untuk mendapatkan keuntungan dari hak ekonomi, pembayaran royalti ini sangat diperlukan oleh  pihak  yang  menggunakan  serta  menerima  izin  penggunaan  hak  cipta  dari  pemegang hak cipta  lagu dan/atau musik tersebut. Kemudian agar sah dimata hukum, maka kegiatan mengeksploitasi  lagu  dan/atau  musik  atau  menggunakan  lagu  dan/atau  musik  secara komersial  dalam  ranah  performing  right  sendiri  harus  diberikan  suatu  izin  lisensi.50  Hal  ini turut tercantum pada Pasal 80 UU HC yang berbunyi:
“… disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.”
Pembayaran  royalti  dengan  perjaanjian  lisensi  tersebut  turut  mencakup  performing right  dalam  hal  lagu  dan/atau  musik,  karena  merupakan  suatu  karya  intelektual  yang  turut dilindungi oleh hukum dalam bidang hak cipta. Hal ini turut tercantum didalam Pasal 2 Ayat (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2018  tentang  Pencatatan  Perjanjian  Lisensi Kekayaan  Intelektual  (PP  Lisensi  HKI),  dimana  didalamnya  termaktub  bahwa  pencatatan perjanjian  lisensi  dilakukan  dalam  ranah  kekayaan  intelektual  dalam  bidang  hak  cipta  dan hak terkait, dan dalam Pasal 3 PP Lisensi HKI ini, pemegang HKI (yang dalam hal ini yaitu pencipta, penyanyi, ataupun perusahaan rekaman) berhak untuk memberikan lisensi kepada pihak  yang  ingin  mengeksploitasi  lagu  dan/atau  musik  ke  dalam  ranah  publik,  guna memenuhi hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang HKI tersebut.
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait syarat-syarat sahnya perjanjian, yang berisi:
1.  Adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan dirinya;
2.  Para pihak mempunyai kecakapan untuk mengikatkan dirinya;
3.  Mempunyai pokok persoalan tertentu; dan
4.  Kausa yang halal.
Merujuk  ketentuan  hukum  positif  di  Indonesia,  diatur  berkenaan  dengan  lisensi  wajib sebagaimana yang termaktub di dalam BAB XI UU HC. Lisensi wajib adalah sebuah lisensi yang  diperuntukkan  kepentingan  pendidikan  dan/atau  ilmu  pengetahuan  serta  kegiatan penelitan dan pengembangan. Adapun berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor  56  Tahun  2021  tentang  Pengelolaan  Royalti  Hak  Cipta  Lagu  dan/atau  Musik  (PP Royalti), para pengguna lagu dan/atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik harus mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui  Lembaga  Manajemen  Kolektif  Nasional  (LMKN)  terlebih  dahulu.  Hal  yang  perlu diperhatikan  untuk  mengajukan  perjanjian  lisensi  setidaknya  harus  memuat  hal-hal  yang termaktub di dalam Pasal 7 ayat (2) PP Lisensi HKI, yaitu berupa:
1.  Tanggal, bulan, tahun dan tempat perjanjian lisensi ditandatangani;
2.  Nama dan alamat pemberi dan penerima lisensi;
3.  Obyek perjanjian lisensi;
4.  Ketentuan mengenai sifat lisensi (eksklusif atau non eksklusif, termasuk sublisensi);
5.  Jangka waktu perjanjian lisensi; dan
6.  Wilayah berlakunya perjanjian lisensi.
Selanjutnya  guna  mendapatkan  hak  ekonomi  yang  dalam  hal  ini  berupa pendistribusian  royalti  dari  pengguna  kepada  pencipta  dan/atau  pemegang  hak  terkait, sejatinya  Lembaga  Manajemen  Kolektif  (LMK)  sendiri  bertindak  sebagai  perantara  antara pengguna  serta  para  pemegang  hak  cipta.  Apabila  ditinjau  dari  Pasal  87  UU  HC, mekanismenya tersebut,
Pertama,  Pencipta  serta  Pemilik  Hak  Terkait  wajib  untuk  menjadi  anggota  Lembaga Manajemen  Kolektif  agar  dapat  menarik  imbalan  berupa  royalti  dari  para  pengguna  yang
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
menggunakan  lagu  dan/atau  musik  mereka.  Kedua,  Pengguna  hak  cipta  yang mengeksploitasi  suatu  lagu  dan/atau  musik  membayarkan  royalti  kepada  pencipta, pemegang  hak  cipta,  atau  pemilik  hak  terkait  melalui  LMK.  Ketiga,  Pengguna  membuat perjanjian dengan LMK yang memuat kewajiban membayar royalti terkait hak cipta dan hak terkait terhadap  lagu  dan/atau musik  yang  mereka  eksploitasi.  (Pasal  87  ayat  (3)  UU  HC). Keempat,  apabila  suatu  pihak  menggunakan  suatu  lagu  dan/atau  musik  secara  komersial, maka  pihak  tersebut  membayarkan  royalti  kepada  LMKN  yang  nanti  akan  diteruskan pembayarannya  kepada  LMK.  Karena  performing  right  itu  sendiri  bersifat  penggunaan  hak cipta  terhadap  lagu  dan/atau  musik  secara  komersial,  maka  untuk  pendistribusian  royalti kepada LMKN sendiri dapat mengacu kepada PP Royalti.
Adapun mekanisme pendistribusian royalti kepada para musisi, perusahaan rekaman, dan/atau  para  pencipta  berdasarkan  PP  Royalti  yaitu:  Pertama,  pencipta,  pemegang  hak cipta,  pemilik  hak  terkait  atau  kuasa  mengajukan  permohonan  pencatatan  lagu  dan/atau musik  kepada  LMKN  berdasarkan  kuasa  dari  Pencipta,  Pemegang  Hak  cipta,  atau  pemilik hak  terkait.  (Pasal  3  PP  Royalti)  Kedua,  keseluruhan  lagu  dan/atau  musik  yang  telah didaftarkan sebelumnya akan dimasukkan ke dalam pusat data lagu dan/atau musik. (Pasal 5  PP  Royalti)  Ketiga,  setiap  orang  dapat  menggunakan  lagu  dan/atau  musik  secara komersial  dengan  cara  mengajukan  permohonan  lisensi  kepada  pemegang  hak  cipta  atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Apabila pengguna lagu dan/atau musik secara komersial dalam  bentuk  layanan  publik  tidak  terikat  perjanjian  lisensi,  maka  pengguna  tersebut  tetap dikenakan  kewajiban  untuk  membayar  royalti  yang  diperantarai  oleh  LMKN.  (Pasal  9  dan Pasal 10 ayat (2) PP Royalti).
Keempat,  Pencipta,  pemegang  hak  cipta,  pemilik  hak  terkait,  serta  pengguna  lagu dan/atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik dapat memperoleh informasi lagu  dan/atau musik  yang  tercatat  dalam  SILM. (Pasal  6  PP  Royalti).  Kelima,  penggunaan suatu  lagu  dan/atau  musik  dalam  bentuk  layanan  publik  yang  digunakan  secara  komersial berdasarkan  perjanjian  lisensi  tersebut  dibayarkan  melalui  LMKN.  Keenam,  LMKN melakukan  penarikan  royalti  dari  pengguna  lagu  dan/atau  musik  secara  komersial  dalam bentuk  layanan  publik  akan  dilakukan  oleh  LMKN,  baik  untuk  Pencipta,  Pemegang  Hak Cipta,  dan  pemilik  Hak  Terkait  yang  telah  menjadi  anggota  dari  suatu  LMK  ataupun  bagi yang  belum  menjadi  anggota  dari  suatu  LMK,  serta  LMKN  akan  menghimpun  royalti  yang telah  dibayarkan.  (Pasal  12  dan  Pasal  13  PP  Royalti)  Ketujuh,  LMKN  melakukan pendistribusian  royalti  kepada  pencipta,  pemegang  hak  cipta,  dan  pemilik  hak  terkait berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang telah tersimpan di dalam Sistem  Informasi  Lagu  dan/atau  Musik  (SILM)  melalui  LMK.  Berdasarkan  pemaparan mekanisme  pendistribusian  royalti  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  guna  terjadinya pendistribusian  royalti  dapat  melalui  LMKN  terlebih  dahulu.  Kemudian,  royalti  tersebut diteruskan kepada LMK, dan diteruskan kembali kepada para Pencipta dan Pemegang Hak Terkait. Adapun skema pendistribusian royalti sendiri berdasarkan UU HC serta PP Royalti yaitu:

## Penggunaan  Teknologi  Blockchain  Melakukan  Pendistribusian  Royalti    Performing Right
Hak  ekonomi  sendiri  turut  dikenal  dengan  hak  eksploitasi  karena  hak  cipta  itu memberikan suatu hak untuk mengeksploitasi suatu karya cipta dalam waktu tertentu, yang dengan  memberikan  timbal  balik  berupa  pembayaran  kepada  Pencipta,  Pemegang  Hak Cipta, dan/atau Pemegang Hak Terkait. Hal ini turut berlaku pula terhadap suatu karya cipta berupa lagu dan/atau musik yang digunakan secara komersial dalam bentuk layanan publik atau  performing  right,  dimana  para  pengguna  lagu  dan/atau  musik  tersebut  harus membayarkan  hak  ekonomi  yang  berupa  royalti  tersebut  kepada  para  Pencipta  dan/atau Pemegang  Hak  Terkait.  Di  Indonesia  sendiri  pengaturan  terkait  pendistribusian  royalti terhadap penggunaan lagu dan/atau musik kepada para Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait  melalui  PP  Royalti.  Pendistribusian  royalti  terhadap  para  Pencipta  dan/atau Pemegang  Hak  Terkait  sendiri  akan  dilakukan  melalui  SILM.  Akan  tetapi,  terdapat  suatu permasalahan  diantaranya  yaitu  belum  adanya suatu  sistem  untuk mendistribusikan  royalti
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
kepada para Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait. Hal ini sejalan dengan pernyataan Direktur  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (Dirjen  KI),  Freddy  Harris,  yang  menyampaikan bahwa salah satu kelemahan yang dialami Indonesia saat ini adalah tidak adanya basis data sebagai acuan dalam mendistribusikan royalti.
Kemudian  dengan  tidak  adanya  basis  data  untuk  menyalurkan  royalti  turut menimbulkan  dampak  lain,  dimana  pembayaran  royalti  yang  dilakukan  melalui  LMKN terlebih dahulu sebelum didistribusikan kepada LMK dan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait  menjadi  rancu  karena  jumlah  pendistribusian  royalti  tidak  dapat  terlihat  oleh  para pihak  yang  berkepentingan,  terutama  para  pencipta  dan/atau  pemegang  hak  terkait. Contohnya  yaitu  yang  dirasakan  oleh  Waskito,  selaku  perwakilan  Persatuan  Artis  Musik- Dangdut Indonesia. Menurutnya, hingga kini belum ada transparansi distribusi royalti kepada para  Pencipta  dan/atau  Pemegang  Hak  Terkait.  Lantas,  guna  mengatasi  permasalahan- permasalahan tersebut, penulis mengusulkan implementasi blockchain.
Penerapan  blockchain  dalam  SILM  dapat  menjadi  sebuah  solusi  tersendiri  dalam pendistribusian  royalti.  Hal  ini  dikarenakan  blockchain  yang  merupakan  teknologi  berbasis pembukuan  terdistribusi,  sehingga  saat  adanya  penggunaan  suatu  lagu  dan/atau  musik, akan  secara  otomatis  tercatat  di  dalam  SILM.  Nantinya  apabila  blockchain  digunakan sebagai basis teknologi dalam SILM, maka akan dibawahi oleh LMKN selaku suatu lembaga yang  dibentuk  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  yang  diberikan  wewenang terkait pendistribusian royalti performing right.
Kemudian, implementasi blockchain sendiri merupakan suatu sistem guna mengatasi beberapa  permasalahan  terkait  pendistribusian  royalti  performing  right  pada  SILM  yang akan  digunakan  untuk  mendaftarkan  lagu  dan/atau  musik,  menghimpun  royalti,  melacak penggunaan  lagu  dan/atau  musik  dalam  secara  komersial  dalam  bentuk  layanan  publik, serta  mendistribusikan  royalti  kepada  Pencipta  dan/atau  Pemegang  Hak  Terkait.  Adapun mekanisme  implementasi  blockchain  dalam  SILM  yaitu:  Pertama,  Pencipta  dan/atau Pemegang  Hak  Terkait  terlebih  dahulu  mendaftarkan  lagu  dan/atau  musik  ke  dalam ekosistem  blockchain.  Dalam  hal  ini,  Pencipta  dan/atau  Pemegang  Hak  Terkait  harus mendaftarkan  lagu  dan/atau  musik  mereka  ke  dalam  SILM.  Dengan  basis  teknologi pencatatan,  blockchain  dapat  melacak  penggunaan  lagu  dan/atau  musik  yang  digunakan oleh Pengguna. Kedua, penggunaan Smart Contract sebagai suatu perjanjian. Dalam Smart Contract,  sejatinya  terdapat  sebuah  konsep  Electronic  Data  Interchange,  yaitu  langkah untuk  melakukan  komunikasi  ataupun  untuk  pertukaran  transaksi  bisnis  antara  para pencipta dan/atau pemegang hak terkait yang dilakukan menggunakan media komputer.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Konsep  dari  Smart  Contract  ini  merupakan  sebuah  perkembangan  teknologi  yang memudahkan  untuk  terjadinya  hubungan  hukum  tanpa  adanya  tatap  muka  antara  para pihak.  Adapun  Smart  Contract  ini  telah  diterapkan  sebelumnya  dalam  sistem  Choon  pada platform  Ethereum,  dimana  Smart  Contract  dapat  digunakan  untuk  membuat  perjanjian dengan Kontributor seperti musisi atau penulis lagu atas suatu persentasi pendapatan royalti yang akan dibayarkan kepada kepada Kontributor. Adanya penggunaan  Smart Contract ini diantaranya  akan  mengatur  terkait  besarnya  royalti,  pendistribusian  royalti  kepada  para Pencipta  serta  Pemegang  Hak  Terkait,  serta  dapat  menjadi  sebuah  bentuk  lisensi  untuk mengeksploitasi sebuah lagu dan/atau musik.
Ketiga,  Pengguna  akan  melakukan  pembayaran  terhadap  suatu  karya  cipta  lagu dan/atau  musik  yang  digunakan.  Karena  blockchain  sendiri  merupakan  sebuah  teknologi yang awalnya digunakan untuk pembayaran, maka blockchain turut menyediakan fitur untuk melakukan  pembayaran  via  SILM  itu  sendiri,  yang  dapat  terkoneksi  kepada  suatu  dompet digital  ataupun  mobile  banking  Pengguna.  Adapun  seluruh  pembayaran  yang  dilakukan dapat  terlihat,  serta  dapat  langsung  terdistribusi  kepada  Para  Pihak  yang  berkepentingan. Keempat,  pencatatan  dalam  blockchain  guna  transparansi  distribusi  royalti  kepada  para Pencipta  dan  Pemegang  Hak  Terkait.  Lagu  dan/atau  musik  yang  telah  diunggah  ke  dalam SILM itu sendiri kemudian akan diproses lebih lanjut dalam basis teknologi yang digunakan dalam SILM, yaitu blockchain. Di dalam blockchain itu sendiri terdapat suatu kode program yang  dikenal  dengan  istilah  hash.  Adapun  hash  itu  sendiri  merupakan  sebuah  proses algoritma yang digunakan sebagai sebuah penanda unik dalam blok data blockchain. Hash yang  dihasilkan  berdasarkan  data  yang  terdapat  di  dalam  blok  data  sebelumnya.  Hash  ini menjadi kunci utama dalam keamanan data yang telah disetor dalam SILM.
Nantinya,  apabila  Pengguna  ingin  menggunakan  suatu  lagu  dan/atau  musik,  maka akan  melewati  beberapa  termin  hash.  Oleh  karenanya,  algoritma  hash  ini  juga  akan  dapat memverifikasi  secara  otomatis  terkait  pembayaran  yang  telah  dilakukan  oleh  Pengguna. Hanya Pengguna yang berwenang sajalah yang berhak menggunakan lagu dan/atau musik yang telah disetorkan kedalam  SILM. Adapun skema mekanisme dari pengimplementasian blockchain dalam SILM itu sendiri yaitu:

## IV.  KESIMPULAN
Hingga  saat  ini,  belum  terdapat  suatu  basis  teknologi  untuk  digunakan  di  dalam Sistem  Informasi  Lagu  dan/atau  Musik  (SILM).  Oleh  karenanya,  penulis  mengusulkan penggunaan  blockchain.  Hal  ini  dikarenakan  blockchain  yang  sesuai  dengan  fungsi transparansi  yang  merupakan  tujuan  awal  dibentuknya  SILM.  Adapun  tahapan pendistribusian  royalti  menggunakan  SILM  yang  berbasis  blockchain  yaitu  Pencipta dan/atau  Pemegang  Hak  Terkait  terlebih  dahulu  mendaftarkan  lagu  dan/atau  musik  ke dalam ekosistem blockchain, kemudian akan terdapat penggunaan Smart Contract sebagai suatu perjanjian. Selanjutnya Pengguna akan melakukan pembayaran terhadap suatu karya
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
cipta lagu dan/atau musik yang digunakan melalui SILM berbasis blockchain,  dimana akan turut  terjadi  pencatatan  dalam  blockchain  yang  berfungsi  sebagai  transparansi  distribusi royalti kepada para Pencipta dan Pemegang Hak Terkait, sekaligus turut berfungsi sebagai suatu basis teknologi untuk SILM.

## REFERENSI
Adrian Sutedi, 2013, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 13 Ashibly,  “Hubungan  Hukum  Pencipta  Lagu  Indie  dengan  Stasiun  Radio  Atas  Performing Right Musik Dan Lagu Indie Di Kota Bandung”, Thesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 6 Agustus 2010, halaman 16
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), halaman. 1.
Eddy  Damain,  2002,  “Hak  Kekayaan  Intelektual  Suatu  Pengantar”,  Alumni:  Bandung, halaman. 120
Eddy  Damain,  Hak  Kekayaan  Intelektual  Suatu  Pengantar,  (Bandung:  PT  Alumni,  2002), halaman 120.
Elyta  Ras  Ginting,  S.H.,  LL.M.,  Hukum  Hak  Cipta  Indonesia,  (Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2012), halaman 16.
Haris  Munandar  &  Sally  Sitanggang,  2008,  Mengenal  HAKI  (Hak  Kekayaan  Intelektual),
Jakarta , Erlangga,halaman.14.
Mahadi,1981, Hak Milik dalam Sistem Perdata Nasional, BPHN, Jakarta, halaman 65.
R. Djubaedillah dan Djumhana, Muhammad, 1993, Hak Milik Intelektual, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 18
Slamet  Riyadi,  “Electronic  Data  Interchange  (EDI):  Pengaruhnya  Terhadap  Strategi Penca paian Keunggulan Kompetitif”, Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol. 1 No. 1, April 2010, Halaman 129.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), halaman. 126.
Tomi Suryo Utomo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer, Yogyakarta, Graha Ilmu, halaman 1