PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI BENTUK PERANAN BANK DALAM MENGANTISIPASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ( MONEY LAUNDERING ) PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PEKANBARU

## ERDIANSYAH
Perumahan Nuansa Griya Flamboyan Blok DD 11 Delima Tampan
Pekanbaru Abstrak Abstract Perlawanan   terhadap   kegiatan pencucian   uang   oleh   bank   pada dasarnya merupakan penyimpangan   dari   tradisi memegang   teguh   rahasia   bank. Dalam prakteknya, kegiatan money laundering hampir selalu melibatkan   perbankan   karena adanya   globalisasi   perbankan sehingga melalui sistem pembayaran terutama yang bersifat elektronik (electronic   funds transfer) , dana hasil kejahatan yang pada umumnya dalam jumlah besar akan   mengalir   atau   bahkan bergerak   melampaui   batas   negara. Pelaksanaan   prinsip   mengenal nasabah  sebagai   bentuk   peranan bank   dalam   mengantisipasi   tindak pidana   pencucian   uang (money laundering) pada  PT  Bank  Negara Indonesia   (Persero)   Tbk  Cabang Pekanbaru   berpedoman   pada ketentuan   baku   yang   diterapkan oleh BNI yang berpedoman kepada
Buku Kepatuhan BNI yaitu Buku II
Indeks : CO-7-07 Bab : IV halaman : 1 s/d 10 Intruksi : IV / 0078 / KPN tanggal   09   Agustus   2005   tentang Anti   Pencucian   Uang   dan   Prinsip Mengenal Nasabah. Resistance against money laundering activities by the bank is basically a departure from the tradition of  bank secrecy  holds. In   practice,  money   laundering activities  almost  always  involve banks because   of   the globalization  of banking  so that through  the   payment  system that   is  primarily  electronic (electronic  funds  transfer),  the proceeds  of crime  are  generally in   large   quantities  to   flow  or move  even  beyond  national borders.  Implementation   of   the principle   of Know   Your Customer  as   a   form   of  role  of banks in  anticipation of  money laundering  (money  laundering) in  PT  Bank   Negara  Indonesia (Persero)  Branch  Pekanbaru guided   by   the  provisions   of  the applicable standard by which to be   guided   by BNI book specifically  Book  II  Compliance Index:  CO-Chapter  7-07:  IV page: 1 s / d 10 Instruction: IV / 0078  /  KPN  dated  August   9, 2005 on Anti-Money Laundering   and  Know   Your Customer principles.
Kata Kunci : Nasabah, pencucian uang, perbankan
A. Pendahuluan
Dalam   prakteknya,   kegiatan money   laundering hampir   selalu melibatkan   perbankan   karena   adanya   globalisasi   perbankan   sehingga melalui sistem pembayaran terutama yang bersifat elektronik (electronic funds transfer) , dana hasil kejahatan yang pada umumnya dalam jumlah besar   akan   mengalir   atau   bahkan   bergerak   melampaui   batas   negara dengan   memanfaatkan   faktor   rahasia   bank   yang   umumnya   dijunjung tinggi oleh perbankan.
Perlawanan   terhadap   kegiatan   pencucian   uang   oleh   bank   pada dasarnya merupakan penyimpangan dari tradisi memegang teguh rahasia bank.   Terdapat   suatu   prinsip   yang   berlaku   secara   universal   yang menyatakan larangan kepada bankir untuk memberikan informasi tentang nasabahnya   kepada   pihak   ketiga   termasuk   kepada   otoritas   yang berwenang, kecuali dimungkinkan oleh undang-undang yang berlaku.
Berkenaan   dengan   hal   tersebut,   untuk   dapat   mengantisipasi kejahatan   pencucian   uang   ( money   laundering )   yang   terjadi   Indonesia, selain   diciptakannya   produk   hukum   berupa   perundang-undangan   yang mengatur mengenai kejahatan pencucian uang tersebut  dengan  Undang- Undang Nomor  8  Tahun 2010  tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  Perubahan  dari  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang terkait dengan   putusan   dari Financial   Action   Task   Force (FATF)   yang mengganggap   Undang-Undang   Nomor   15   Tahun   2002  dan   Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003  tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak   akomodir/kooperatif   untuk   memberantas   kejahatan money laundering sebagai   kejahatan   internasional,   sehingga   dapat   dikatakan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002  dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tidak sesuai dengan standar internasional. 1
Bank   Indonesia   kemudian   menerbitkan   suatu   peraturan   untuk bank-bank yang berada dibawahnya mengenai prinsip mengenal nasabah
1 Sutan Remy Syahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan , http://www.solusi hukum.net/324156728, diakses tanggal 14 Agustus 2011.
yang   dimaksudkan   untuk   menetapkan   keharusan   mengetahui   identitas nasabah,   sebagai   bentuk   antisipasi   penyimpanan   uang   hasil   kejahatan oleh   nasabah.  Berkaitan   dengan   penerapan   prinsip   kehati-hatian   pada bank   atau   yang   dikenal   dengan prudential   banking dalam   rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip   Mengenal   Nasabah   yang   lebih   dikenal   dengan Know   Your Customer Principles (KYCP) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui    identitas    nasabah,    memantau    kegiatan    transaksi nasabah   termasuk   pelaporan   transaksi   yang   mencurigakan   dan   sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya. 2
Prinsip   Mengenal   Nasabah   membantu   melindungi   reputasi   dan integritas   sistem   perbankan   dengan   mencegah   perbankan   digunakan sebagai   alat  kejahatan  keuangan.  Penerapan   prinsip  mengenal  nasabah (Know Your Customer Principle) ini didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka prudential banking untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah. 3
Pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai   pentingnya   diterapkan   oleh   bank-bank   tentang   penerapan mengenali   nasabah.   Peraturan   mengenai   penerapan   prinsip   tersebut tertuang   dalam   Peraturan   Bank   Indonesia   Nomor   3/10/PBI/2001 Lembaran Negara 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara No 4107. Peraturan Bank Indonesia, selanjutnya disebut PBI ini mengatur tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).
Peraturan ini kemudian dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor   5/21/PBI/2003   tanggal   17   Oktober   2003   (Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
2        Zulkarnain Sitompul, Upaya Mencegah dan Memberatas Tindak Pidana Pencucian Uang , Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 29.
3 Bismar Nasution, Rezim Anti Money Laundering di Indonesia , Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung, 2005, hlm. 45.
Nomor 4325).
Kewajiban   untuk   menerapkan   prinsip   mengenal   nasabah   tidak hanya   terdapat   dalam   Peraturan   Bank   Indonesia   saja,   tetapi   juga ditegaskan   dalam   Undang-Undang   Nomor  8  Tahun   2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  dan ini menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dengan penyedia jasa   keuangan   harus   menyerahkan   identitas   diri   secara   lengkap, disamping itu penyedia jasa keuangan juga harus memastikan orang yang melakukan hubungan usaha bertindak untuk diri sendiri atau orang lain. Jika   bertindak   untuk   orang   lain,   maka   penyedia   jasa   keuangan   harus meminta informasi mengenai identitas pihak lain tersebut. Penyedia jasa keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini hanya terbatas pada bank.
Prinsip   Mengenal   Nasabah   diartikan   sebagai   prinsip   yang diterapkan   bank   untuk   mengetahui   segala   sesuatu   yang   berhubungan dengan identitas nasabah yang dilanjutkan kemudian dengan memantau kegiatan transaksi nasabah dan bilamana terdapat kegiatan transaksi yang mencurigakan supaya dilaporkan. Keputusan Menteri  Keuangan (KMK) ini   di  keluarkan   pada   tanggal   30   Januari   2003   dengan   Nomor 45/KMK.06/2003.  Istilah   lain   yang   sering   dikeluarkan   untuk   KMK   ini adalah Know   Your   Customer   Principle   (KYK ).   Kewajiban   pokok   dari lembaga bank dalam Prinsip Mengenal Nasabah terdiri dari 4 (empat) hal, yakni: 4
1) Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
2) Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
3) Menetapkan   kebijakan   dan   prosedur   pemantauan   terhadap rekening dan transaksi nasabah;
4) Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko.
Kerahasiaan   merupakan   jiwa   dunia   perbankan   yang   sudah   ada sejak dulu, Namun dalam praktek, kerahasiaan bank sering menimbulkan 4               Paripurna P.Sugarda, “Komplikasi Kerahasiaan Bank untuk Tindakan Anti Pencucian Uang,” Jurnal Hukum Bisnis , Volume 16 November 2001, hlm.37.
benturan antara privasi seseorang dengan kepentingan umum. Jika hal ini terjadi,   yang   harus   dikesampingkan   adalah   kepentingan   privasi. Masalahnya,   sejauh   mana   makna   kepentingan   umum   itu   ditafsirkan. Disamping  itu,  adanya  ketentuan  penerapan  prinsip mengenal  nasabah berarti   akan   memperlonggar   ketentuan   asas   kerahasiaan   bank (bank secrecy). Dengan   demikian   kepercayaan   masyarakat   terhadap   lembaga perbankan   akan   berkurang,   dimana   masyarakat   tidak   mau   lagi menanamkan   dananya   pada   bank   dan   memindahkan   dananya   ke   luar negeri.
Karena tindak pidana pencucian uang ( money laundering ) ini bisa merugikan keuangan mikro dan keuangan makro, maka dunia perbankan termasuk   PT   Bank   Negara   Indonesia   (Persero)   Tbk   Cabang   Pekanbaru juga   mengunakan   pedoman   standard   yang   dikeluarkan   oleh   Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) yang merupakan   suatu   kebijakan   atau   Keputusan   Menteri   Keuangan   (KMK) dalam   rangka   upaya   menciptakan   industri   keuangan   yang   sehat   dan berstandar   internasional   untuk   melindungi   dari   kemungkinan   salah gunakan untuk  kejahatan keuangan termasuk pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.
Cepat   atau   lambat   semua   industri   perbankan   Indonesia   harus menerapkan prinsip KYC ( Know Your Customer ) ini. Jika tidak, mereka akan kehilangan kesempatan   dalam memberikan jasa transaksi ekspor impor   yang   dapat   mendatangkan   keuntungan   yang   tidak   sedikit   bagi usaha   perbankan.   Prinsip   mengenal   nasabah   atau   KYC   ( Know   Your Customer )     principle,   tidak   sekadar   berarti   mengenal   nasabah   secara harfiah tetapi Prinsip KYC ( Know Your Customer )  mengingikan informasi lebih menyeluruh di samping jati diri atau identitas nasabah, juga hal-hal yang   berkaitan   dengan   profil   dan   karakter   transaksi   nasabah   yang dilakukan melalui jasa perbankan. Oleh sebab itu, dari segi operasional perbankan; barangkali bukan pekerjaan yang mudah untuk melaksanakan prinsip KYC ( Know Your Customer ) ini. Untuk" melakukan due diligence
atau   menanyakan,  baik  kepada  nasabah baru maupun lama tentang asal dana   atau   sumber   dana   yang   dimilikinya   yang   disimpan   atau   akan disimpan di bank tertentu, tanpa membuat dia tersinggung atau terganggu privacynya, bukan pekerjaan mudah. 'Salah-salah bisa membuat  nasabah tersinggung dan memindahkan dananya ke sarana investasi yang   lain. Dengan demikian,   penerapan KYC ( Know Your Customer ) memerlukan seni dan sekaligus etika karena pekerjaan ini telah memasuki wilayah yang sangat sensitif, yaitu dekat dengan privacy seorang nasabah atau  calon nasabah bank.
Hal ini tentu saja membuat lembaga perbankan khususnya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru, Bank ibarat memakan buah simalakama  karena setiap nasabah yang ingin menjadi nasabah di PT.   Bank   Negara   Indonesia   (Persero)   Tbk   Cabang   Pekanbaru   dalam jumlah yang cukup besar harus diketahui dulu dari mana asal-usul uang tersebut.

## B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sebagai bentuk peranan Bank dalam mengantisipasi tindak pidana pencucian uang (Money   Laundering) pada   PT   Bank   Negara   Indonesia   (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru ?
2. Hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sebagai bentuk peranan Bank dalam mengantisipasi tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru?

## C. Pembahasan
1. Pelaksanaan   Prinsip   Pengenalan   Nasabah  Sebagai   Bentuk Peranan   Bank   Dalam   Mengantisipasi   Tindak   Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru
Peraturan   Bank   Indonesia   Nomor   5/21/PBI/2003   tanggal   17 Oktober   2003   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2003 Nomor   111,   Tambahan   Lembaran   Negara   Nomor   4325),   yang   untuk selanjutnya disebut dengan PBI KYC, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4382), maka   dalam   rangka   memastikan   kepatuhan   Bank   Umum   terhadap kewajiban   penerapan   prinsip   mengenal   nasabah   dan   kewajiban   lain terkait   dengan   Tindak   Pidana   Pencucian   Uang,   Bank   Indonesia memandang perlu untuk melakukan penilaian atas penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain  terkait dengan Tindak  Pidana Pencucian   Uang   serta   mengenakan   sanksi   atas   pelanggaran   yang dilakukan Bank Umum.
Berdasarkan lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/32 tanggal 4 Desember 2003 kepada semua bank umum di Indonesia  hal Perubahan   Atas   Surat   Edaran   Bank   Indonesia   Nomor   3/29   perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah  pada  Bab III huruf     A     angka   1   dan   2,    huruf     B  angka   2,   dan   huruf   C,   tentang prosedur penerimaan nasabah.
PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru dalam penerapan prinsip   mengenal   nasabah   ada   beberapa   hal   yang   harus   dilakukan antara lain sebagai berikut: 5
1. Prosedur Penerimaan Nasabah Perorangan
1.a. Pengisian   formulir   standar   yang   ditetapkan   oleh   bank kurang-kurangnya memuat informasi: 1.a.1) Nama,   tempat   dan   tanggal   lahir,     alamat,   serta kewarganegaraan     yang   dibuktikan   dengan   kartu   tanda penduduk  (KTP), surat izin mengemudi (SIM), atau paspor dan dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal   apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen   Khusus warga
5        Wawancara dengan “ Kepala Cabang Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Bapak Mulyono , Kamis 20 Oktober 2011. Jam 10.30 Wib, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru .
negara   asing   (WNA)   selain   paspor   dibuktikan   juga   dengan kartu izin menetap sementara ( KITAS) atau kartu izin tinggal tetap (KITAP);
1.a.2) Alamat dan nomor telepon tempat bekerja yang dilengkapi dengan   keterangan   mengenai   kegiatan   perusahaan/instansi tempat bekerja;
1.a.3) Keterangan   mengenai   pekerjaan/jabatan   dan   penghasilan calon   nasabah.   Dalam   hal   calon   nasabah     tidak     miliki pekerjaan,   maka   data   yang   diperlukan   adalah     sumber pendapatan;
1.a.4) Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana;
1.a.5) Spesimen tanda tangan.
1.b. Apabila   diperlukan,   bank   dapat   meminta   informasi   lain, antara lain berupa major   credit   card ,   identitas pemberi kerja dari calon nasabah, rekening telepon, dan rekening listrik.
1.c. Khusus   untuk   calon   nasabah   yang   melakukan   pembukaan rekening melalui telepon, surat-menyurat, atau electronic banking maka   petugas   bank   wajib   melakukan   pertemuan   dengan   calon nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui.
1.d. Persyaratan   pada   huruf   a,   b,   dan   c   di   atas   berlaku   pula untuk:
1.d.1) Calon   nasabah   yang   melakukan   pembukaan joint   account dan
1.d.2) Calon nasabah selaku perantara atau pemegang kuasa dari pihak lain ( beneficial owner ).
Apabila   calon   nasabah   tersebut   merupakan   perantara   atau pemegang   kuasa   dari   pihak   lain   yang   merupakan beneficial   owner , bank   wajib   meminta   informasi   berkaitan   dengan beneficial   owner berupa: 6
a) Bagi beneficial owner perorangan:
(1.d.2.1) Informasi   yang     relevan   sebagaimana   halnya   prosedur penerimaan nasabah perorangan;
(1.d.2.2) Hubungan   hukum,   seperti   bukti   penugasan,   surat   kuasa, atau kewenangan bertindak sebagai perantara; dan
(1.d.2.3) Pernyataan   dari   calon   nasabah     bahwa     telah     dilakukan penelitian,  baik  terhadap kebenaran  identitas  maupun sumber dana dari beneficial owner perorangan.
b) Bagi beneficial owner perusahaan:
(1) Informasi   yang   relevan   sebagaimana   halnya   prosedur penerimaan nasabah perusahaan, kecuali lembaga pemerintah,
6                 Wawancara   dengan   “ Petugas   Costumer   Service  Bank   Negara   Indonesia   Cabang Pekanbaru, Ibu Dona ,  Selasa,  18  Oktober  2011.   Jam   10.30  Wib,   di   Kantor   Bank   Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru .
lembaga internasional, dan perwakilan negara asing;
(2) Hubungan   hukum,   seperti   bukti   penugasan,   surat   kuasa,   atau kewenangan bertindak sebagai perantara;
(3) Dokumen   identitas   pengurus   yang   berwenang   mewakili perusahaan;
(4) Dokumen   identitas   pemegang   saham   pengendali   perusahaan; dan
(5) Pernyataan dari calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian, baik terhadap kebenaran   identitas maupun sumber dana dari beneficial  owner perusahaan.
2. Prosedur Penerimaan Nasabah Perusahaan
2.a. Badan Hukum
2.a.1) Perusahaan yang tergolong usaha kecil
a) Pengisian   formulir   standar   yang   ditetapkan   old   bank sekurang-kurangnya memuat informer tentang: (2.a.1.1) Status   hukum   dari     usaha     dimaksud   yang dibuktikan dengan akta pendirian dan anggaran dasar; (2.a.1.2) Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yarg berwenang    yang  dibuktikan, antara  lain  dengan  SIUP dan SITU; (2.a.1.3) Nama,     specimen     tanda   tangan,   dan   kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas   nama   perusahaan,   sedangkan     kuasa     untuk bertindak     atas   nama   perusahaan   dibukti   kan   dengan surat   kuasa   dari   direksi   dan   atau   hasil   rapat   umum pemegang saham (RUPS); (2.a.1.4) Alamat  perusahaan, nomor  telepon, dan  atau nomor faksimile; (2.a.1.5) Keterangan   mengenai   sumber   dan   tujuan penggunaan dana; (2.a.1.6) Negara   asal   dalam   hal   perusahaan   dimaksud berbentuk badan hukum asing. b) Apabila   diperlukan,   bank   dapat   meminta   dokumen   lain, misalnya laporan keuangan  calon nasabah atau. keterangan mengenai pelanggan utamanya.
c) Bank   dapat   meminta   informasi   kepada   calon   nasabah mengenai hubungannya dengan bank lain.
d) Persyaratan   dokumen   tersebut   di   atas   berlaku   pula   untuk calon   nasabah  yang   melakukan   pembukaan joint    account dan   calon nasabah selaku perantara atau pemegang kuasa dari pihak lain  ( beneficial owner ).
Apabila   calon   nasabah   tersebut   merupakan   perantara   atau pemegang   kuasa   dari   pihak   lain   yang   merupakan beneficial   owner ,
Bank   wajib   meminta   informasi   berkaitan   dengan beneficial   owner berupa:
(1) Bagi beneficial owner perorangan:
(a) Informasi   yang   relevan   sebagaimana   halnya   prosedur penerimaan nasabah perorangan;
(b) Hubungan hukum, seperti bukti penugasan, surat kuasa, atau kewenangan bertindak sebagai perantara;
(c) Pernyataan   dari   calon   nasabah   bahwa   telah   dilakukan penelitian, baik terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial owner perorangan.
(2) Bagi beneficial owner perusahaan:
(a) Informasi   yang   relevan   sebagaimana   halnya   prosedur penerimaan nasabah perusahaan, kecuali lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan  negara asing;
(b) Hubungan   hukum,   seperti   bukti   peran,   surat   kuasa,   atau kewenangan tindak sebagai perantara;
(c) Dokumen   identitas   pengurus   yang   berwenang   mewakili perusahaan;
(d) Dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan. Pernyataan dari calon nasabah bahwa telah lakukan penelitian, baik   terhadap   kebnaran   identitas   maupun   sumber   dana   dari beneficial owner perusahaan.
2.b. Badan lainnya
2.b.1) Yang   dimaksud   dengan   badan   lainnya,   antara   lain   partai politik,   lembaga   swadaya   masyarakat   (LSM),   yayasan,   atau organisasi lainnya.
2.b.2) Pengisian   formulir   standar   yang   ditetapkan   oleh   bank sekurang-kurangnya mencakup informasi tentang: 7
a) Izin usaha atau izin lainnya atau akta/dokumen pendirian atau pengesahan dari instansi yang berwenang;
b) Pihak   yang   ditunjuk   bertindak   untuk   dan   atas   nama   badan dimaksud. Khusus   nama   dan   spesimen   tanda   tangan   harus   dibuktikan dengan   identitas   berupa   KTP,   paspor,   atau   SIM.   Sedangkan kuasa   untuk   bertindak   atas   nama   badan   dibuktikan   dengan surat kuasa dari pimpinan atau pengurus yang sah;
c) Alamat badan dimaksud;
d) Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana;
e) NPWP (apabila ada).
2.b.3) Apabila   diperlukan,   bank   dapat   meminta   informasi   lain 7               Wawancara dengan “ Teller  Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Ibu  Herbina, Selasa,   18  Oktober  2011.  Jam  14.15  Wib,  di  Kantor   Bank  Negara   Indonesia   (BNI)  Tbk. Cabang Pekanbaru.
berupa keterangan mengenai bidang kegiatan, laporan keuangan, struktur   manajemen,   dan   identitas   pengurus   yang   berwenang mewakili badan dimaksud.
3. Prosedur Identifikasi dan Verifikasi
Berdasarkan   dokumen   pendukung   yang   telah   disampaikan   oleh calon nasabah bank wajib melakukan identifikasi dan verifikasi, baik terhadap   nasabah   perorangan   maupun   perusahaan,   yaitu   sebagai berikut: 8
3.a. Nasabah perorangan
3.a.1) Meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hat yang tidak wajar atau mencurigakan.
3.a.2) Menatausahakan   foto   kopi   dokumen   setelah   dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah.
3.a.3) Melakukan   pertemuan   dengan   calon   nasabah   sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui bagi calon nasabah yang menggunakan media elektronis, telepon, dan surat-menyurat. Pertemuan   bank   dengan   calon   nasabah   dapat-dilakukan melalui   petugas   khusus   atau   pihak   lain   yang   mewakili   bank untuk meyakini identitas calon nasabah dan menilai kewajaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah. 3.a.4) Melakukan   pengecekan   silang   untuk   memastikan   adanya konsistensi   dari   berbagai   informasi   yang   disampaikan   oleh calon nasabah.
3.a.5) Melakukan   verifikasi   yang   lebih   ketat   ( extensive due diligence )   terhadap   calon   nasabah   yang   berasal   dan   negara yang   diklasifikasikan  sebagai   high  risk   countries   atau   negara yang   belum/tidak   menerapkan   ketentuan   prinsip   mengenal nasabah.
3.a.6) Melakukan   verifikasi   yang   lebih   ketat   ( extensive   due diligence )   terhadap   calon   nasabah   high   risk   business,   yaitu bidang   usaha   yang   potensial   digunakan   sebagai   sarana pencucian uang.
3.a.7) Melakukan   verifikasi   yang   lebih   ketat   ( extensive due diligence ) terhadap calon nasabah yang dianggap mempunyai risiko   tinggi   termasuk   penyelenggara   negara   ( high   risk customer ). 3.b. Nasabah Perusahaan 3.b.1) Meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.
3.b.2) Menatausahakan   fotokopi   dokumen   setelah   dilakufn
8        Wawancara dengan “ Petugas Costumer Service Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Ibu Novi , Selasa, 18 Oktober 2011. Jam 11.30 Wib, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru .
pencocokan dengan dokumen asli yang sah.
3.b.3) Melakukan   pertemuan   dengan   calon   nasabah   sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui bagi calon nasabah yang menggunakan   media   elektronis   telepon,   dan   surat-menyurat. Pertemuan bank dengan calon nasabah dapat dilakukan melalui petugas   khusus   atau   pihak   lain   yang   mewakili   bank   untuk meyakini identitas nasabah dan mempertimbangkan kewajaran informasi yang diberikan oleh nasabah. 3.b.4) Melakukan   pengecekan   silang   untuk   memastikan   adanya konsistensi   dari   berbagai   informasi   yang   disampaikan   oleh calon nasabah.
3.b.5) Melakukan   verifikasi   :yang   lebih   ketat   ( extensive   due diligence )   terhadap   calon   nasabah   yang   berasal   dari   negara yang   diklasifikasikan  sebagai   high  risk   countries   atau   negara yang   belum/tidak   menerapkan   ketentuan   prinsip   mengenal nasabah.
3.b.6) Melakukan   verifikasi   yang   lebih   ketat   ( extensive   due diligence )   terhadap   calon   nasabah   high   risk   business,   yaitu bidang   usaha   yang   potensial   digurrakan   sebagai   sarana pencucian uang.
3.b.7) Melakukan   verifikasi   yang   lebih   ketat   ( extensive   due diligence ) terhadap calon nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi ( high risk customer ), termasuk perusahaan milik pejabat   penyelenggara   negara, shel,   companies dan trust company .
3.b.8) Mempertimbangkan kewajaran informasi berkaitan dengan bidang usaha perusahaan, laporan keuangan, deskripsi kegiatan usaha,   profit   transaksi,   omset   usaha   lokasi   perusahaan,   dan sebagainya.

## 4. Prosedur Persetujuan Penerimaan Calon Nasabah
Prosedur persetujuan penerimaan calon nasabah diatur sebagai berikut: 9
4.a. Persetujuan   diberikan   oleh   pejabat   bank   sesuai   dengan   jenjang kewenangan yang, ditetapkan setelah meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon nasabah.
4.b. Persetujuan   terhadap   penerimaan   calon   nasabah   yang   tergolong dalam high   risk   countries , high   risk   business ,   dan high   risk customer diberikan oleh pejabat bank yang memiliki kewenangan satu   tingkat   lebih   tinggi   dari   pejabat   yang   berwenang   dalam
9               Wawancara   dengan   “ Petugas   Costumer   Service  Bank   Negara   Indonesia   Cabang Pekanbaru,Bapak Yudi ,  Selasa,  18  Oktober  2011.  Jam  13.30 Wib, di   Kantor  Bank  Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru.
memberikan persetujuan penerimaan nonhigh risk customer.
5. Beneficial Owner
Yang   dimaksud   dengan beneficial   owner adalah   pemberi   kuasa pembukaan   rekening   pada   suatu   bank.   Adapun   penelitian   atas beneficial owner perorangan, meliputi:
5.a. Informasi   yang   relevan   sebagaimana   halnya   prosedur penerimaan nasabah perorangan;
5.b. Hubungan   hukum,   seperti   bukti   penugasan,   surat   kuasa, atau kewenangan bertindak sebagai perantara.
5.c. Pernyataan   dari   calon   nasabah   bahwa   difakukan.   penelitian, baik   terhadap   kebenaran   identias   maupun   sumber   dana   dari beneficial owner -perorangan.
Penelitian atas beneficial owner perusahaan, meliputi: 10
a. Informasi   yang   relevan   sebagaimana   halnya   prosedur penerimaan nasabah perusahaan kecuali lembaga pemerintah,
lembaga internasional, dan perwakilan negara asing.
b. Hubungan   hukum,   seperti   bukti   penugasan,   surat   kuasa, atau kewenangan bertindak sebagai perantara. c. Dokumen   identitas   pengurus   yang   berwenang   mewakili perusahaan. d. Dokumen   identitas   pemegang   saham   pengendali perusahaan. e. Pernyataan   dari   calon   nasabah   bahwa   telah   dilakukan penelitian, baik terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial owner perusahaan.
Menurut Bapak Mulyono , KYC yang lazim disebut di BNI adalah PMN   (Prinsip   Mengenal   Nasabah)   telah   dilaksanakan   sesuai   dengan prosedur   dan   petunjuk   yang   dikeluarkan   oleh   BI   melalui   Peraturan Bank   Indonesia   Nomor   5/21/PBI/2003.   Prinsip   mengenal   nasabah yang dilaksanakan oleh BNI cabang Pekanbaru berdasarkan ketentuan baku   yang   diterapkan   oleh   BNI   yang   berpedoman   kepada   Buku Kepatuhan BNI yaitu Buku II Indeks : CO-7-07 Bab : IV halaman : 1 s/d 10 Intruksi : IV / 0078 / KPN tanggal. 09 Agustus 2005 tentang Anti Pencucian   Uang   dan   Prinsip   Mengenal   Nasabah.   Di   BNI   cabang
10               Wawancara   dengan   “ Petugas   Costumer   Service  Bank   Negara   Indonesia   Cabang Pekanbaru,   Ibu   Yenti ,  Jumat,  21  Oktober  2011.   Jam   9.30   Wib,   di   Kantor   Bank   Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru .
Pekanbaru proses pengenalan nasabah dilakukan oleh Bidang Layanan Nasabah yang membawahi Costumer Service (CS) dan Teller (kasir).
Setiap hari BNI cabang Pekanbaru melakukan pelaporan secara rutin kepada Direktur Kepatuhan Cq. Kelompok Anti Pencucian Uang BNI   pusat   di   Jakarta   tehadap   ditemukanya   transaksi   yang mencurigakan, baik transaksi tunai maupun tidak/transfer. Dan BNI pusatlah   yang   melaporkan   ke   Bank   Indonesia   dan   PPATK.   Untuk mengetahui   adanya   transaksi   mencurigakan   BNI   cabang   Pekanbaru sudah memiliki sistem komputerisasi, apabila transaksi diatas Rp.100 juta   akan   langsung   masuk   ke   system.   BNI   cabang   Pekanbaru   pada setiap   pelatihan   personil   terus   memberikan   pembekalan   terhadap penerapan KYC/PMN. BNI cabang Pekanbaru tidak pernah mendapat teguran dari BI terhadap pelanggaran penerapan KYC/PMN. 11
Selanjutnya   dalam   prinsip   mengenal   nasabah   di   BNI   cabang Pekanbaru yang bertugas pertama dalam mengenal nasabah dilakukan pertama oleh Costumer Service (CS) yang bertugas menerima Nasabah baru,   pelayanan   ATM,   Pembaharuan   Buku,   dan   masalah   nasabah lainnya yang bersifat non transaksi sedangkan Teller (Kasir) bertugas melaksanakan transaksi tunai dan non tunai, kedua devisi inilah yang menjadi   pelaksana   dalam   penerapan   KYC/PMN   (Prinsip   Mengenal Nasabah), kemudian setiap hari pada saat tutup buku masing-masing Costumer   Service (CS)   membuat   laporan   tentang   transaksi mencurigakan   karena   untuk   Prinsip   Mengenal   Nasabah   (PMN) dilaksanakan oleh Costumer Service tugasnya dalam hal penerimaan awal nasabah yang mewajibkan mengisi form Aplikasi Data Nasabah (CIF) baik untuk nasabah perorangan maupun nasabah badan hukum lainnya dan untuk Prinsip Mengenal Nasabah yang dilaksanakan oleh teller (Kasir) yaitu dengan mendeteksi sumber dana dari nasabah yang melakukan transaksi yaitu dengan cara memberikan blangko Formulir
11        Wawancara dengan “ Kepala Cabang Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Bapak Mulyono , Kamis 20 Oktober 2011. Jam 10.30 Wib, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru .
Prinsip Mengenal Nasabah yang nilai transaksinya diatas 100 juta. 12
Pada   prinsipnya  kedua  devisi   ini Costumer  Service (CS)     dan Teller memiliki   kesamaan   tugas   dalam   penerapan   Prinsip   Mengenal Nasabah   yaitu   mengenal   setiap   nasabah   yang   melaksanakan   setiap transaksi di BNI cabang Pekanbaru. Costumer Service (CS) dan Teller bersifat   aktif   dalam   menanyakan   identitas   nasabah   dan   sumber pendanannya.
Menurut   Bapak   Sunadi, 13 dalam   hal   transaksi   mencurigakan maka  ada   beberapa  pasal  di   dalam   "Undang-Undang   Tindak   Pidana Pencucian   Uang"   dan   peraturan   perundangan   yang   terkait   yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan   transaksi   mencurigakan   itu,   yang   dalam   rangka   penerapan prinsip KYC harus diteliti, dicermati, dan dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia dan/atau PPATK.
Pasal  5   Undang-Undang   Nomor   8   Tahun   2010   Tentang Pencegahan   dan   Pemberantasan   Tindak   Pidana   Pencucian   Uang, transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari   Pengguna   Jasa  yang   bersangkutan;   b.  Transaksi   Keuangan   oleh Pengguna   Jasa   yang   patut   diduga   dilakukan   dengan   tujuan   untuk menghindari   pelaporan   Transaksi   yang   bersangkutan   yang   wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang  diduga berasal dari  hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang
12        Wawancara dengan “ Teller Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Ibu Lidya, Selasa, 18  Oktober  2011. Jam  15.00 Wib, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru.
13        Wawancara dengan “Pimpinan Bidang Layanan Nasabah BNI Cabang Pekanbaru, Bapak Sunadi,  Senin, 10  Oktober  2011. Jam 13.30 Wib, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru.
diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Pada dasarnya transaksi keuangan mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri   yang   baku   karena   hal   tersebut   dipengaruhi   oleh   variasi   dan perkembangan   jasa   dan   instrumen   keuangan   yang   ada.   Meskipun demikian,   terdapat   ciri-ciri   umum   dari   transaksi   keuangan mencurigakan yang dapat dijadikan acuan, antara lain sebagai berikut: 14
1) Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
2) Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/ atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran;
3) Aktivitas   transaksi   keuangan   nasabah   di   luar   kebiasaan   dan kewajaran.
Di dalam peraturan perundang-undangan" pada saat ini adalah
Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank   Indonesia   Nomor   3/23/PBII   2001,   dan   peraturan pelaksanaannya.   Perlu   dijelaskan   di   sini   bahwa   PBl   Nomor 3/23/PBI/2001   tersebut   telah   diubah   dengan   PBI   Nomor 5/21/PBI/2003   tentang   Perubahan   Kedua   Atas   Peraturan   Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ( Know Your Customer Principles ).
Adapun   pasal-pasal   yang   berkaitan   dengan   Penerapan   Prinsip KYC di dalam PBI Nomor 5 Tahun 2003 tersebut adalah Pasal 14, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (1 a), yaitu sebagai berikut:
“Pasal 14 bank wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah   bank   mengetahui   adanya   unsur   transaksi   keuangan mencurigakan   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   1   angka   5. Penyampaian   laporan   transaksi   keuangan   mencurigakan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.”
“Pasal   17   bank   wajib   menerapkan   prinsip   mengenal   nasabah
14        Wawancara dengan “ Teller Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Ibu Eka, Selasa, 18  Oktober  2011. Jam  09.30 Wib, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru.
terhadap nasabah yang tidak memiliki rekening, di bank dalam hal nilai transaksi yang dilakukan melebihi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu dan  pasal 18 bank yang terlambat menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud   dalam   Pasal   13   huruf   b   dan   huruf   c   serta   laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   52   ayat   (2) huruf   a   Undang-Undang   Nomor   7   Tahun   1992   tentang Perbankan sebagaimana telah ' diubah dengan UndangUndang
Nomor 10 Tahun 1998 berupa kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00   (satu   juta   rupiah)   per-hari   keterlambatan   dan setinggi-tingginya Rp 30.090.000,,00 (tiga puluh juta rupiah).”
Apabila bank yang tidak menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud   dalam   Pasal   13   huruf   b   dan   c   serta   laporan   sebagaimana dimaksud   dalam   Pasal   14   ayat   (1)   dikenakan   sanksi   administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Selanjutnya   untuk   mengetahui   adanya   indikasi   transaksi   yang mencurigakan,   maka   PT   Bank   Negara   Indonesia   Cabang   Pekanbaru,
ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain: 15
1) Apakah  transaksi   yang   bersangkutan   merupakan   transaksi   normal atau   tidak   sesuai   dengan   profil   nasabah.   Jika   tidak,   transaksi tersebut   telah   mengindikasikan   sebagai   transaksi   yang   patut dicurigai   sebagai   salah   satu   jenis   transaksi   yang   wajib   dilaporkan kepada PPATK.
2) Apakah   transaksi   yang   bersangkutan   merupakan   transaksi   yang dapat   diyakini   kewajarannya  atau   tidak   atau   transaksi   yang   lazim dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan atau tidak.
Indikator tersebut di dalam praktik sering disebut sebagai " red 15        Wawancara dengan “ Teller Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Ibu Ade Pertiwi, Kamis,  20  Oktober  2011.   Jam   14.10 Wib,  di   Kantor  Bank   Negara  Indonesia  (BNI)  Tbk. Cabang Pekanbaru.
flag " atau "bendera merah" yang merupakan simbol atau tanda bahwa dengan   munculnya   indikator   tersebut   berarti   ada   sesuatu   yang mencurigakan   yang   wajib   diicermati   secara   Iebih   mendalam   oleh karyawan atau petugas bank dalam rangka penerapan prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Dari indikator sebagaimana disebutkan di atas, memang   harus   diakui   bahwa   indikator   transaksi   mencurigakan   itu masuk dalam kategori "norma kabur” atau " blanket norm ". Apa ukuran bahwa transaksi itu normal atau tidak, transaksi itu wajar atau tidak, lazim atau tidak sangat bergantung dan keyakinan bank untuk meneliti sedemikian   saksama   dikaitkan   dengan   profil   nasabah   yang bersangkutan:   Misalnya,   jika   keseharian   transaksi   yang   dilakukan seorang nasabah bank tertentu lazimnya atau biasanya hanya berkisar Rp   10.000.000,00   tiba-tiba   melakukan   transaksi   yang   bernilai   Rp 1.000.000.000,00. Menurut pandangan 'kami, transaksi tersebul sudah patut dicurigai sebagai transaksi yang tidak normal atau tidak wajar, yang   berarti   masuk   kategori   transaksi   mencurigakan   menurut "Undang-Undang   Tindak   Pidana   Pencucian   Uang",   Di   sinilah   peran penting bank atau karyawan bank dalam rangka pelaksanaan prinsip KYC   dalam   kaitannya   dengan   pelaksanaan   "Undang-Undang   Tindak Pidana   Pencucian   Uang".   Berhasil   tidaknya   penerapan   prinsip   KYC dalam kaitannya dengar pelaksanaan "Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian   Uang"   sangat   digantungkan   pada   keyakinan   bank   atau karyawan   bank   dalam   mendeteksi   transaksi-transaksi   mencurigakan tersebut. Keyakinan itu sesuatu yang sangat subjektif, erat kaitannya dengar moral, kejujuran, dan spiritualitas seseorang. Hal ini merupakan tantangan bagi setiap bankir. 16
Langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia Cabang   Pekanbaru   untuk   mendeteksi   secara   dini   adanya   indikasi transaksi   yang   mencurigakan   dapat   dilakukan   melalui   tiga   tahapan 16          Wawancara dengan “ Teller Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Bapak Roland, Selasa,   18  Oktober  2011.  Jam  10.30  Wib,  di  Kantor   Bank  Negara   Indonesia   (BNI)  Tbk. Cabang Pekanbaru.
sebagai berikut: 17
a.1. Pada saat pembukaan rekening:
a. Nasabah menggunakan identitas palsu;
b. Alamat usaha menggunaRan perusahaan kamuflase;
c. Nasabah menggunakan identitas palsu;
d. Sumber   penghasilan   nasabah   tidak   jelas/meragukan,   jauh melampaui penghasilan yang semestinya.
a.2. Pada saat pelaksanaan transaksi: 18
a. Penyimpanan   dana   dalam   jumlah   besar   yang   sumbernya   tidak sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan: nasabah;
b. Pelunasan kredit bermasalah dalam jumlah besar secara tiba-tiba;
c. Pembelian traveler check oleh nasabah dalam jumlah yang sangat besar;
d. Menanyakan transaksi kepada nasabah ( delicately );
e. Melakukan review atas informasi yang sudah dimiliki.
a.3. Mengkaji   langkah   1   dan   2   tersebut   di   atas   dan   kemudian mengambil   keputusan   ada   tidaknya   transaksi   yang   mencurigakan yang wajib dilaporkan.
Indikator transaksi yang mencurigakan di dalam praktik antara lain : 19
Transaksi dengan mengunakan pola transaksi tunai:
1) Penyetoran tunai dalam jumlah yang besar yang tidak lazim, baik oleh perorangan maupun perusahaan yang memiliki kegiatan usaha tertentu   dan   penyetoran   tersebut   biasanya   dilakukan   dengan menggunakan cek atau instrumen non tunai lainnya;
2) Peningkatan penyetoran tunai yang secara material pada rekening perorangan   atau   perusahaan   tanpa   disertai   penjelasan   yang memadai;
3) Penyetoran tunai dengan menggunakan beberapa slip setoran dalam jumlah   kecil   sehingga   total  penyetoran   tunai   tersebut   mempunyai jumlah sangat besar.
4) Penukaran uang tunai ke dalam mata uang asing dalam frekuensi yang tinggi.
5) Peningkatan   kegiatan   transaksi   tunai   dalam   jumlah   yang   sangat 17          Wawancara dengan “ Teller Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Bapak Masnu, Selasa,   18  Oktober  2011.  Jam  14.40  Wib,  di  Kantor   Bank  Negara   Indonesia   (BNI)  Tbk. Cabang Pekanbaru.
18        Wawancara dengan “ Teller Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Ibu Nia, Kamis, 20  Oktober  2011. Jam  10.30 Wib, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru.
19          Wawancara dengan “ Teller Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Bapak Masnu, Selasa,   18  Oktober  2011.  Jam  14.40  Wib,  di  Kantor   Bank  Negara   Indonesia   (BNI)  Tbk. Cabang Pekanbaru.
besar untuk ukuran suatu kantor bank.
6) Penyetoran tunai yang di dalamnya selalu terdapat uang palsu.
7) Transfer dalam jumlah besar dari negara lain dengan instruksi untuk dilakukan pembayaran tunai.
Transaksi dengan Menggunakan Rekening Bank:
1) Pemeliharaan  beberapa  rekening   atas   nama   pihak   lain   yang   tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha nasabah.
2) Penyetoran   dan  atau  penarikan  dalam  jumlah  besar   dan  rekening perorangan   atau   perusahaan   yang   tidak   sesuai   atau   tidak   terkait dengan usaha nasabah.
3) Penyetoran   dalam   jumlah   kecil   ke   dalam   beberapa   rekening   yang dimiliki   nasabah   pada   bank   sehingga   total   penyetoran   tersebut mempunyai jumlah sangat besar.
4) Pembayaran dari rekening nasabah yang dilakukan setelah adanya penyetoran tunai kepada rekening dimaksud pada hari yang sama atau dari sebelumnya.

## Transaksi yang berkaitan dengan investasi
1) Pembelian surat berharga untuk disimpan di bank sebagai kustodian yang seharusnya tidak layak apabila memperhatikan reputasi atau kemampuan finansial nasabah.
2) Transaksi pinjaman dengan jaminan dana yang diblokir antara bank dan anak perusahaan, perusahaan afiliasi, atau institusi perbankan di negara   lain   yang   dikenal   sebagai   negara   tempat   lalu   lintas perdagangan narkotika.
3) Permintaan   nasabah   untuk   jasa   pengelolaan   investasi   dengan sumber   dana   investasi   yang   tidak   jelas   sumbernya   atau   tidak konsisten dengan reputasi atau kemampuan finansial nasabah.
4) Transaksi dengan pihak lawan yang tidak dikenal atau sifat, jumlah, dan frekuensi transaksi yang tidak lazim.
5) Investor   yang   diperkenalkan  oleh   bank   di  neagra  lain  perusahaan afiliasi, atau investor lain dari negara yang diketahui umum sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika. Prinsip   mengenal   nasabah Know   Your   Customer   Principle (KYCP) di PT Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, sebenarnya sudah   ada   sebelum   Undang-Undang   tentang   Pencucian   Uang   di undangkan   tapi   tidak   seketat   saat   ini,   dimana   pada   saat   itu   setiap pengiriman   uang   lebih   dari   Rp.   100   Juta   cukup   hanya   dengan mencantumkan   nama,   alamat   dan   no.   telepon,   tapi   sekarang   tidak karena   setiap   transaksi   pengisian   balangko   harus   lengkap   dengan
nomor   KTP/SIM,   pekerjaan/bidang   usaha,   jabatan,   tempat   tanggal lahir, sumber dana, keperluan transfer dan hubungan dengan penerima transfer. 20
Pengisian data tersebut diatas adalah untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah   ( Know  Your Customer  Principles )  sesuai  dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/231/PB17/2001 pada 13 Desember 2001 yang merupakan penyempurnaan dan peraturan terdahulu yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 pada tanggal 18 Juni 2001 tentang hal yang sama. Pada tahun 2004 merupakan tahun ke tiga dalam   penerapan   prinsip   tersebut.   Pada   prinsipnya   Peraturan   ini menyatakan dengan wajib para PJK untuk menerapkan Prinsip Prinsip Pengenalan Nasabah untuk mengetahui bukan saja identitas diri tetapi juga termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Bank Indonesia wajib untuk mengusut asal usul nasabahnya.
Kemudian   dalam   upaya   untuk   mencegah   tindak   Pidana Pencucian   uang   di   PT   Bank   Negara   Indonesia   Cabang   Pekanbaru adalah sebagai berikut:
1. Melakukan   berbagai   strategi-strategi   baik   dalam   memperlancar penerapan peraturan yang dibuat maupun sebagi untuk menghindari agar   para   pelaku   tindak   pidana   pencucian   uang   tidak   berbuat sesukanya. Strategi yang utama adalah pengevaluasi secara kontinyu Buku   Pedoman   ( guidelines )   atau   pedoman   lain   yang   sejenisnya dengan tujuan mampu untuk mendeteksi gejala-gejala transaksi yang mencurigakan.   Seperti   transaski   keuangan   yang   dilakukan   secara tunai sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dimana PJK wajib melaporkan transaksi   tunai   dengan   nilai   komulatif   sebesar   Rp.  500.000.000,- atau transaksi keuangan yang mencurigakan mencurigakan kepada PPATK. Dalam pasal ini tidak saja menyatakan transaksi tunai tetapi juga transaksi dalam bentuk lain yaitu dalam bentuk instrumen lain seperti dengan menggunakan cek, giro bilyet, traveller's checques, certificate of deposit .
2. Melakukan   strategi-strategi   tersebut   adalah   peningkatan   kualitas dari   pada   sumber   daya   manusia   yang   perlu   diberikan   pelatihan khusus,   karena   karakteristik   dari   modus   operandi   kejahatan
20        Wawancara dengan “ Kepala Cabang Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Bapak Mulyono , Kamis 20 Oktober 2011. Jam 10.30 Wib, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru .
pencucian uang ini selalu up to date yang selalu berkembang dalam mencari   kesempatan   dan   rata-rata   pelakunya   mempunyai intelektualitas   yang   tinggi.   Oleh   sebab   itu   dengan   pengembangan atau   peningkatan   kualitas   SDM   melalui   keterampilan   dan pengetahuan   produk   dan   jasa   ( Product   and   Service   Knowledge ) dapat   mengimbangi   atau   menepis   para   pelaku   tindak   kejatan pencucian uang atau kecurangan terhadap bank.
3. Meningkatkan hubungan koresponden
Ditinjau   dari   pola   kejahatan   yang   merupakan   kejahatan   berskala internasional   atau   transnasional   dan   dengan   meningkatkan hubungan  koresponden  baik  bank   nasional maupun  internasional. Dimana hubungan antara bank korenponden dalam dan luar negeri harus   bertaraf   teknologi   informasi   karena   dengan   demikian pertukaran   informasi   lebih   cepat   dan   canggih   terutama   mengenai kompetensi   atau   kewenangan   pejabat   dalam   menandatangani dokumen-dokumen   atau   transaksi-transaksi   transnasional   dapat dilakukan dengan cepat.
Prinsip   Mengenal   Nasabah   (KYC)   PT   Bank   Negara   Indonesia (Persero)   Tbk   Cabang   Pekanbaru   dimana   senyum   terhadap   nasabah merupakan   salah   satu   upaya   yang   dilakukan   untuk   membangkitkan gairah adalah sikap pelayan Sumber Daya Manusia. Program pelatihan selling skill dan service excellent . Dalam rangka mencegah agar bank tidak   dimanfaatkan   sebagai   sarana   pencucian   uang,   untuk   pertama kalinya   Bank   Indonesia   mengeluarkan   peraturan   PBI No.3/10/PBI/2001   tentang   Prinsip   Mengenal   Nasabah   pada   tahun 2001,   sebagaimana   terakhir   diubah   dengan   PBI   No.5/21/PBI/2003 untuk   menyesuaikan   dengan   Undang-Undang   No.25   Tahun   2003 tentang   perubahan   atas   Undang-Undang   No.15   Tahun   2002   tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk   Cabang   Pekanbaru   juga   merupakan   salah   satu   dari   sekian banyaknya Penyedia Jasa Keuangan di Indonesia dan mengenai praktek pencucian   uang   pihak   bank   selalu   mengikuti   peraturan   perundang- undangan yang berlaku atau sesuai standart yang telah di keluarkan oleh Bank Indonesia khusus untuk tindak pidana pencucian uang PT Bank   Negara   Indonesia   (Persero)   Tbk   melakukan   hal-hal   sebagai berikut:

## a. Kebijakan dan Prosedur KYC
Sebagai bagian dari pengelolaan risiko dan upaya pengawasan atas tindak   pidana   pencucian   uang,   BNI   menerapkan   program   Prinsip Mengenal   Nasabah   atau 'Know   Your   Customer' (KYC).   Untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan prinsip KYC, BNI telah memiliki   Kebijakan   dan   Prosedur   yang   mengatur   mengenai pelaksanaan   KYC.   Kebijakan   berisi   prinsip-prinsip   dasar pemahaman   KYC,   sedangkan   Prosedur   memberikan   pedoman pelaksanaan   secara   mendalam   mengenai   KYC   yang   berguna   bagi petugas   pelaksana   di   setiap   cabang   yang   berhubungan   langsung dengan nasabah ( frontliners ).
b. Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
Dalam   kaitannya   dengan   pelaksanaan   KYC,   BNI   membentuk   unit kerja   penerapan   Prinsip   Mengenal   Nasabah   (UKPN)   yang bertanggungjawab   langsung   kepada   Direktur   Kepatuhan.   Tugas UKPN antara lain adalah memastikan adanya pengembangan sistem identifikasi   nasabah   dan   transaksi   yang   mencurigakan,  memantau proses   aktual   ( up   to   date) profil   nasabah,   serta   melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja terkait.
c. Pelatihan,   yaitu   memberikan   pemahaman   dan   memastikan pelaksanaan   Prinsip   Mengenal   Nasabah,   BNI   melalui   Unit   Kerja Pengenalan   Nasabah   secara   berkesinambungan   memberikan sosialisasi dalam bentuk pelatihan ke jajaran BNI. Materi pelatihan terdiri dari teori Money Laundering serta teknis pelaksanaan Prinsip Mengenal   Nasabah,   yang   meliputi   kebijakan   penerimaan   dan identifikasi nasabah, kebijakan pemantauan transaksi dan pelaporan transaksi keuangan tunai mencurigakan. Pelatiahan yang dilakukan dengan   greeting   standart   diseluruh   jajaran   Bank   BNI   karena kemampuan SDM sangat menunjang agar praktek pencucian uang dapat dengan cepat terdeteksi, apalagi  PT Bank Negara Indonesia (Persero)   Tbk   Cabang   Pekanbaru   telah   memperoleh Service Excellent Training .
2. Hambatan   yang   dihadapi   dalam   pelaksanaan   prinsip pengenalan   nasabah  sebagai   bentuk   peranan   Bank   dalam mengantisipasi   tindak   pidana   pencucian   uang (Money Laundering) pada PT Bank Negara Indoneisa (Persero) Tbk

## Cabang Pekanbaru
Pada   umumnya   segala   persoalan   yang   dihadapi   oleh   para Penyedia Jasa Keuangan dalam menghadapi persoalan-persoalan atau hambatan-hambatan   dalam   pelaksanaan   prinsip-prinsip   Pengenalan
Nasabah hampir sama antara lain, yaitu: 21
1. Susahnya   mendeteksi   mendeteksi   gejala-gejala   transaksi   yang mencurigakan,   karena   para   pelaku   pencucian   uang   selalu mengeksploitasikan yurisdiksi Internasional.
2. Adanya ketentuan mengenai rahasia bank yang menghambat untuk menggenal nasabah (persyaratan identifikasi) antara lain:
a. Dalam membuka rekening bank;
b. Persyaratan transparansi ( disclosure requirements );
c. Ketentuan perpajakan;
d. Persyaratan pendirian perusahaan; dan
e. Pembatasan lalu lintas devisa ( currency restrictions ).
3. Adanya kesulitan para investigator untuk melakukan penyidikan atau sulit untuk membuktikan hubungan antara si pelaku dengan:
a. Aset mereka sehingga mangkin sulit penyelidikan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk berhasil;
b. Ketidak laziman yurisdiksi bagi para penyidik;
c. Kesulitan bahasa;
d. Adanya  keterbatasan-keterbatasan   untuk   memperoleh   informasi dan untuk melakukan investigasi diperlukan biaya yang mahal.
Kemudian hambatan lainnya dimana ada beberapa nasabah yang tidak jujur dalam mengisi data terutama mengenai penghasilan rata- rata perbulannya. Hal ini disebabkan karena nasabah kurang mengerti manfaat pengisian formulir Prinsip Mengenal Nasabah dengan benar disamping   itu   banyak   juga   nasabah   yang   enggan   untuk   mengisi formulir   tersebut   dan   teller   tidak   akan   memaksa   nasabah   tersebut untuk mengisi formulir tersebut. Upaya untuk mendapatkan identitas nasabah memang diperlukan suatu pengorban dengan arti kata bahwa diperlukan   senyum   yang   dapat   membangkitkan   gairah   nasabah.   Ini merupak ide dari frontier (marketing & research consultan) . Pelayan 21        Wawancara dengan “ Kepala Cabang Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, Bapak Mulyono , Kamis 20 Oktober 2011. Jam 10.30 Wib, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Pekanbaru .
prima   yang   dilakukan   di   PT   Bank   Negara   Indonesia   (Persero)   Tbk dalam   upaya   untuk   mendapatkan   identitas   nasabah   dengan memperhatikan beberapah hal sesuai dengan apa yang di cantumkan dalam   Bab   4   huruf   A   angka   3   Pedoman   Umum   Pencegahan   dan Pemberantasan   Tindak   Pidana   Pencucian   Uang   bagi   Penyedia   Jasa Keuangan sebagai berikut:
1) Pembukan   rekening,   Calon   nasabah   dapat   digolongkan mencurigakan   apabila     pembukaan   rekening,   yang   bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Tidak bersedia memberikan informasi yang diminta.
b. Memberikan   informasi   yang   tidak   lengkap   atau   memberikan informasi yang kurang memuaskan.
c. Memberikan informasi palsu atau menyesatkan.
d. Menyulitkan petugas bank pada saat dilakukan verivikasi terhadap informasi yang sudah diberikan.
e. Membatalkan hubungan bisnis dengan bank.
2) Nasabah yang tidak memiliki rekaning ( walkin customer )
Bank   wajib   menerapkan   Prinsip   Mengenal   Nasabah   bagi   walk-in customer yang melakukan transaksi dengan nilai komulatif sebesar Rp. 100.000.000,- per transaksi atau nilai yang setara.
a. Penitipan ( custodian) dan safe deposit box
Bank   perlu   melakukan   tindakan   pengamanan   khusus   terhadap nasabah yang menggunakan jasa penitipan dan safe deposit box. Bank juga harus menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap walkin customer yang mengunakan safe deposit box .
b. Penyetoran dan penarikan Transaksi penyetoran dan penarikan tunai ( cash ) adalah metode lazim dilakukan oleh para pelaku tindak pidana untuk mencuci hasil tindak pidananya melalui system perbakan. Oleh karena itu untuk   menjamin   kebenaran   transaksi,   sejak   awal   petugas   bank harus   memastikan   semua   informasi   yang   diperlukan   berkenan
dengan identitas nasabah. Informasi nasabah yang lengkap akan mempermudah bank untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan.
c. Kredit/Pembiayaan
Kredit/pembiayaan   dalam   bentuk   kartu   kredit   perlu   mendapat perhatian karena instrumen ini dapat digunakan oleh pelaku tindak pidana   untuk   mencuci   hasil   tindak   pidananya   melalui   proses layering atau integration .

## C. Kesimpulan
1. Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sebagai bentuk peranan bank dalam   mengantisipasi   tindak   pidana   pencucian   uang (money laundering) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  Cabang Pekanbaru berpedoman pada ketentuan baku yang diterapkan oleh BNI yang berpedoman kepada Buku Kepatuhan BNI yaitu Buku II Indeks : CO-7-07 Bab : IV halaman : 1 s/d 10 Intruksi : IV / 0078 / KPN   tanggal   09   Agustus   2005   tentang   Anti   Pencucian   Uang   dan Prinsip   Mengenal   Nasabah   dan   mengacuh   pada   Peraturan   Bank Indonesia   Nomor   5/21/PBI/2003   untuk   menyesuaikan   dengan Undang-Undang   Nomor  8  Tahun   2010  tentang   tentang   Tindak Pidana   Pencucian   Uang   dalam   pelaksanaan   prinsip   mengenal nasabah (know your customer principles) dimulai pada saat setiap nasabah   baru   yang   akan   membuka   rekening   diharuskan   mengisi seluruh aplikasi pembukaan rekening dan aplikasi KYC (Know Your Customer) dengan lengkap, baik untuk rekening perorangan maupun perusahaan.   Bagi   nasabah walk   in   customer yang   melakukan transaksi setoran  tunai  dan non tunai diatas  100 juta, diwajibkan mengisi formulir KYC (Know Your Customer) . Selain itu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru juga melakukan cleansing data   nasabah,   membuat   laporan   pelaksanaan   prinsip
mengenal   nasabah   tiap   bulannya,   melakukan   sosialisasi   prinsip mengenal nasabah pada seluruh                   cabang-cabang dan seluruh karyawan   PT   Bank   Negara   Indonesia,   melakukan   verifikasi   data nasabah, pemantauan transaksi nasabah, bekerjasama dengan aparat penegak   hukum   dan   melaporkan   apabila   terjadi   adanya   transaksi keuangan mencurigakan (suspicious transaction) di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru.
2. Hambatan   yang   dihadapi   dalam   pelaksanaan   prinsip   mengenal nasabah sebagai bentuk peranan Bank dalam mengantisipasi tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) pada PT Bank Negara Indoneisa (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru, hambatan yang dialami susahnya   mendeteksi   gejala-gejala   transaksi   yang   mencurigakan, karena   para   pelaku   pencucian   uang   selalu   mengeksploitasikan yurisdiksi   Internasional,   kemudian   adanya   ketentuan   mengenai rahasia   bank   yang   menghambat   untuk   menggenal   nasabah (persyaratan identifikasi) dan ada beberapa nasabah yang tidak jujur dalam   mengisi   data   terutama   mengenai   penghasilan   rata-rata perbulannya. Hal ini disebabkan karena nasabah  kurang  mengerti manfaat   pengisian   formulir   Prinsip   Mengenal   Nasabah   dengan benar.

## D. Daftar Pustaka
a.A. Buku
Agustinus   Purba, Menjaga   Kerahasiaan   Bank   Sebagai   Wujud Perlindungan Nasabah , Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
Bismar Nasution, Rezim Anti Money Laundering di Indonesia , Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung, 2005.
Imam   Sjahputra   Tunggal, Memahami   Praktik-Praktik   Money Laudring dan Teknik-Teknik Pengungkapannya , Harvarindo, Jakarta, 2004.
Imam Saputra, Tindak Pidana Pencucian Uang , CV Rajawali, Jakarta,
1999.
Muladi, Hukum Positif Indonesia dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara , ttp: tp.
Nindyo Promono, Dalam Bunga Rampai Hukum Bisnis, (Know Your Customer,   Prinsip   Mengenal   Nasabah) ,   Penerbit   PT.   Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
Rini   Hastuti, Kegagalan   Pemberantasan   Tindak   Pidana   Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia Ditinjau Dari Sistem Pembuktian , PT. Citra Adity Bakti, Bandung, 2007.
Reda   Manthovani, Pemberantasan   Tindak   Pidana   Pencucian   Uang, CV. Malibu, Jakarta, 2004.
Sutan   Remy   Syahdeini, Tindak   Pidana   Perbankan, Rineka   Cipta, Jakarta, 2005.
Yenti Garnasih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), Jakarta; Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003.
Zulkarnain   Sitompul, Upaya   Mencegah   dan   Memberatas   Tindak Pidana Pencucian Uang , Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

## B. Jurnal
Paripurna   P.Sugarda,  2001.  “Komplikasi   Kerahasiaan   Bank   untuk Tindakan Anti Pencucian Uang,” Jurnal Hukum Bisnis , Volume 16 November.
R. Maulana Ibrahim, 2002. “Deputi Gubernur Bank Indonesia, dalam: Pengembangan Perbankan”, Jurnal Hukum Bisnis , Edisi Mei- Juni No. 95.

## C. Peraturan  Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 3790).
Undang-Undang   Nomor  8  Tahun   2010  tentang   Tindak   Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164)
Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4325), yang untuk   selanjutnya   disebut   dengan   PBI   KYC,   serta   Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang   Sistem   Penilaian   Tingkat   Kesehatan   Bank   Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4382),
Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 45/KMK.06/2003 yang mengatur   tentang   keharusan   untuk   menerapakan   Prinsip Mengenal Nasabah.

## D. Website
Ika   Rahayu, Prinsip   Mengenal   Nasabah   ( Know   Your   Customer
Principle ) Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Bank , http://www.researchgate.net/publication/42354409 , diakses tanggal 14 Agustus  2011.
Sutan Remy Syahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan   Pembiayaan ,  http://www.solusi   hukum.net/324156728, diakses tanggal 14 Agustus 2011.