Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No 1 – Agustus 2020 Hal. 124-129| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM SITUS JUAL BELI ONLINE
Made Rony Setiawan, A.A Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia

## Abstrak
Pada  dewasa  ini  dalam  dunia  transaksi  elektronik  banyak  ditemukan  perbuatan-  perbuatan  menyimpang,  dan tidak  berdasarkan pada  norma  hukum  yang  ada,  dimana sebagian besar  terjadi  dalam sistem  jual  beli daring . Penjualan  dan  pembelian  daring  kadang  hanya  dilandasi  oleh  kepercayaan  yang  artinya  pelaku  perniagaan terkadang  tidak  jelas.  Sehingga,  penelitian  ini  dilaksanakan  untuk  mengetahui  pengaturan  hukum  tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen dan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku  tindak  pidana  penggelapan  dalam  situs  jual  beli  daring.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif dikarenakan masih terdapat norma yang kabur, dengan bersumber pada pendapat para sarjana hukum dan Undang- Undang.  Larangan  bagi  pelaku  usaha  dalam  kegiatan  pemasaran  diatur  dalam  Pasal  9  ayat  1  undang–undang Perlindungan  Konsumen  melarang  pelaku  usaha  menawarkan,  mempromosikan,  mengiklankan  suatu  barang dan/atau jasa secara tidak benar atau seolah–olah barang tersebut telah memenuhi dan memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu, barang tersebut dalam keadaan baik atau baru, barang dan jasa tersebut telah medapatkan atau memiliki sponsor, persetujuan,  perlengkapan  tertentu,  keuntungan  tertentu.  Perbuatan  pidana  penggelapan  berdasarkan  ketentuan pasal 372 kuhp, dimana mengartikan seseorang yang mempunyai barang seseorang dengan maksud melanggar hukum merupakan perbuatan pidana penggelapan.
Kata Kunci: Sanksi Pidana, Penggelapan, Jual Beli online

## Abstract
Nowadays in the world of electronic transactions many deviant acts are found, and are not based on existing legal norms, which mostly occur in the online trading system. Online sales and purchases are sometimes only based on trust,  which  means  that  the  perpetrators  of  trade  are  sometimes  unclear.  Thus,  this  study  was  conducted  to determine  the  legal  arrangements  regarding  the  actions  that  have  been  carried  out  by  business  actors  to consumers and criminal sanctions imposed on perpetrators of embezzlement in online trading sites. This study uses a normative method because there are still vague norms, based on the opinions of legal scholars and the Law. Prohibition of business actors in marketing activities is regulated in Article 9 paragraph 1 of the Consumer Protection  Act  prohibiting  business  actors  from  offering,  promoting,  advertising  goods  and  /  or  services incorrectly or as if the goods have fulfilled and have discounted prices, special prices , certain quality standards, certain styles or modes, certain characteristics, certain history or uses, the goods are in good or new condition, the  goods  and  services  have  been  obtained  or  have  a  sponsor,  approval,  certain  equipment,  certain  benefits. Crimes of embezzlement are based on the provisions of article 372 KUHP, which means that someone who has someone's belongings with the intention of violating the law is an embezzlement.

## Keywords: Criminal sanctions, embezzlement, buying and selling online

## I. PENDAHULUAN
Diadakannya jual beli daring dimana hal tersebut melibatkan seorang penjual dan pembeli dalam arti lain pelaku usaha dan konsumen. Dimana pelaku usaha disebut sebagaikubu dalam yang menghasilkan suatu  produk,  jasa  atau  barang  yang  didistribusikan  kepada  konsumen  dengan  maksud  agar mendapatkan keuntungan dan konsumen ialah kubu yang membutuhkan barang atau jasa dari produsen pada perjanjian bidang ekonomi.
Pikir bila suatu produk  kurang sesuai dengan kondisinya. Semisalnya seorang ingin  membeli modem  merk  terbaru  dengan  kecepatan yang  tinggi  di  internet. Seluruh  tetangga,  kerabat,  dan
saudaranya  tidak  ada  satupun  yang  mempunyai atau membeli modem merk tersebut sehingga pembeli tadi  merasa  modem  tersebut  terlalu  tinggi  kelasnya  atau  terlalu  rendah  kapasitasnya  untuk  dibeli, akibatnya  transaksi pembeli  pun  dibatalkan ( Unggul Pambudi, 2013 ).  Kehadiran  jejaring  sosial  juga semakin  memperkuat  kontrol  sosial  dalam  pergaulan  di  internet.  Testimoni  dan  rekomendasi  dari pembeli sebelumnya memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk perilaku pembeli apakah Akan memilih produk atau layanan jasa seseorang atau tidak. Dari percakapan timeline, kerapkali kita jumpai pembeli  lama  bisa  dengan  bebas  menunjukkan  kepuasan  dan  ketidakpuasan  yang  mereka  dapatkan. Sesungguhnya yang dimaksud dengan jual beli yaitu menurut  kamus besar Bahasa Indonesia jual beli merupakan  persetujuan  yang  saling mengikat  antara  penjual,  yakni  pihak  yang menyerahkan  barang dan penerima barang yang dijual.
Jual beli  dimasa  yang  serba  digital tidaklah  sama  persis  dengan  dimasa sebelum  digital,  yang mana antara pembeli dengan pedagang bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi. Pada era digital  hal  tersebut  diganti  dengan  piranti  teknologi  sebagai  perantara  antara  penjual  dan  pembeli, dengan tidak hanya menggunakan pembayaran tunai tetapi dengan pembayaran melaui e money. Rekening bersama yaitu model pembayaran transaksi yang berbeda dengan transfer bank, pada transfer bank pihak ketiga adalah banknya sedangkan dalam sistem ini pihak ketiga ialah badan usaha yang  dipercaya penjual dan pembeli sebagai tempat transit transaksinya. Jual beli  daringialahfasiltas yang menentukan tinggi serta rendahnya suatu perekenomian negara. Namun demikian, proses jual beli daring sangat tergantung pada kejujuran seorang penjual terhadap pembeli, apabila  penjual  melakukan suatu  kecurangan  dalam  hal  jual  beli  daring,  maka  dari  itu  dimana  suatu  kerugian  sepenuhnya ditanggung  oleh  pembeli,  dapat  diperkirakan  bahwa  suatu  sistem  jual  beli  daring  hampir  rata-rata dipergunakan untuk menggelapkan barang atau benda seseorang.
Jual  beli  daring  merupakan  suatu  perbuatan  jual  beli  yang  dilakukan  pelaku  usaha  dengan konsumen untuk memenuhi suatu tujuan masing – masing dengan menggunaan system daring. Adapun jenis – jenis dari jual beli daring antara lain Transaksi melalui mini market adalah suatu transaksi yang paling sering digunakan dan populer dimana sering digunakan para penjual daring selain cukup mudah jenis transaksi ini juga memudahkan proses komfirmasi karena dana tersebut dapat dengan mudah dan cepat  di  cek  oleh  penerima  dana  atau  penjual. Cash  on  delivery disini  bisa  di  artikan  sebagai  suatu pertemuan antar pembeli dan penjual, dimana secara langsung si penjual menawarkan untuk bertemu di suatu tempat yang sudah di janjikan sebelumnya kepada si pembeli.
Adapun rumusan masalah yang di dapat, antara lain: Bagaimanakah pengaturan hukum tentang perbuatan  yang  telah  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  kepada  konsumen  dalam  situs  jual  beli  daring? Bagaimanakah sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam situs jual beli daring? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen dan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam situs jual beli daring.

## II. METODE PENELITIAN
Mengacu  pada  perumusan  masalah,  maka  tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  adalah penelitian  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka  ( Soekanto  and  Mamudji  2018 ).  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (Statue  approach),  karena  aspek  yang  akan  diteliti adalah  berbagai  aturan  hukum  yang  menjadi  fokus  sekaligus  tema  sentral  suatu  penelitian  ( Diantha 2016 ). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1). Bahan hukum  sekunder  yang  berupa  tulisan  tentang  hukum  baik  dalam  bentuk  buku  ataupun  jurnal-jurnal. Terakhir, bahan hukum tersier yang terdiri atas Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan media masa. Teknik pengumpulaan bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Hukum tentang Perbuatan yang telah Dilakukan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dalam Situs Jual Beli Daring
Lahirnya UUPK bisa menjadi dorongan yang kuat dan tanpa alasan, dimana kita ketahui dan tidak bisa dipungkiri  lebih  dari  setengah  tahun  lamanya  perekonomian  kita  masih  dalam  keadaan  yang memprihatinkan. Setidaknya kerena perundang – undangan nasional yang hanya mengakui tiga pelaku utama atau  subyek  dalam perekonomian  nasional,  yaitu Badan  Usaha  Milik  Negara, Koperasi dan perusahaan  swasta.  Bila  hanya  tiga  pelaku  utama  yang  dapat  disebut  sebagai  subyek,  maka  tanpa dipertanyakan  pun pastilah  posisi  konsumen  memang  hanyalah  sebagai  obyek  atau  bahkan  memang konsumen  bukanlah  komunitas  yang  dapat  diberi  ruang  –  ruang  prioritas.  Larangan  tersebut  pada dasarnya  mengusahakan  agar  produk  diedarkan  yang  layak  sesuai  dengan  informasi  pengusaha ( Syawali and Sri 2000 ).
Konsumen merupakan seluruh anggota dan keluarga yang mendapat jasa dan barang bisa untuk dikonsumsi secara pribadi ( Kotler 2002 ). Menurut Hondius, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Menurut BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) “Pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluaan diri sendiri atau orang  lain  dan  tidak  diperjual  belikan”.  Menurut  YLKI  (Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia) Pemakai  barang  atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  bagi  keperluaan  diri  sendiri  atau keluarganyaatau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Menurut KUH Perdata dimana orang alamiah yang mengadakan perjanjian tidak bertindak selaku orang yang menjalankan profesi atau perusahaan ( Ariyadi 2018 ).
Pengaturan  hukum  terhadap  suatu  perbuatan  pelaku  usaha  kepada  konsumen  dalam  jual  beli daring  termasuk suatu  perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dimana diatur dalam Bab IV pasal 8 hingga pasal 17 Undang – undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada tiga bagian dalam hal ini yaitu larangan melakukan kegiatan memproduksi , larangan untuk memasarkan dan  sekaligus  larangan  bagi  usaha  periklanan  ( Zulham  2016 )..  Larangan  bagi  pelaku  usaha  dalam kegiatan produksi. Kelompok larangan yang pertama adalah larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi yang diatur dalam pasal 8 UU Perlindungan Konsumen.
Jika  dilihat  dari  ketentuan  pasal  8  angka  1  UUPK  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang memproduksi ataupun memperdagangkan barang atau jasa yaitu, tidak terpenuhinya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal inisesuainya dengan berat bersih, isi bersih ( netto ) dan juga  jumlah  pada  label  barang  tersebut  tidak  sesuai  dengan  ukuran  dan  takaran  yang  sebenarnya. Disamping itu kondisi barang/jasa yang dinyatakan dalam label tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan keterangan  promosi  penjualan  barang  ataupun  jasa  tersebut  seperti  tidak  tercantumnya  tanggal kadaluwarsa,  tidak  mengikuti  ketentuan  mengenai  bagaimana  barang  atau  jasa  tersebut  dinyatakan halal,  tidak tercantumnya  label  yang berisikan  penjelasan  tentang  nama  barang, berat atau  isi bersih ( netto ), aturan pakai, tanggal pembuatan barang/jasa, akibat/efek samping, alamat pelaku usaha serta penjelasan  lain  yang  menurut  ketentuan  harus  dicantumkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  yang berlaku.

## Sanksi Pidana yang Dijatuhkan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Situs Jual Beli Daring
Keberaadan  pengaturan  sanksi  pidana  diposisikan  sebagai  tahapan  sanksi  paling  terakhir. Dimaksudkan  didalam  suatu  undang  –  undang  yang  kesatu  ada  di  atur  yaitu  sanksi  administrasi, selanjutnya ranah hukum keperdataan barulah diatur tentang sanksi pidana. Hukum pidana sebagai obat terakhir, manakala sanksi – sanksi yang lain tidak dapat ditegakkan. Misalnya undang – undang tentang merek,  undang  –  undang  perlindungan  konsumen,  undang–undang  psikotropika.  Dalam perkembangannya  tujuan  pidana  telah  mengalami  kemajuan  yang  disebabkan  oleh  ilmu  tentang “Penologi”  yang  mempelajari  pertumbuhan,  arti  dan  manfaat  pemidanaan,  akan  tetapi  tidak menghilangkan  sama  sekali  aliran  –  aliran  “teori  tujuan  pidana”  ( Strafrechtheorieen )  ( Gunadi  and Efendi  2016 ).  Seseorang  yang  telah  diputuskan  dijatuhi  hukuman  penjara  oleh  hakim,  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana telah meniadakan sifat pidana dari pembalasan dan siksaan,  serta mengganti  dengan pidana  bimbingan  dan  pembinaan.  Ada  anggapan  bahwa  seseorang sejak diputus bersalah oleh hakim, sifat pembalasan dan siksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan pidana  pembinaan  dan  bimbingan.  Seiring  dengan  perjalanan  waktu  tujuan  pidana  telah  mengalami
kemajuan, pekembangan selanjutnya adalah tujuan pidana Indonesia, yaitu “supaya kebijakan hukum pidana harus berorentasi pada tujuan perlindungan sosial ( social defene ).” Konsep tentang social defene modern tidak hanya memperhatikan perlindungan terhadap masyarakat, tetapi termasuk juga pembinaan dan rehabilitasi pelakunya.
Tujuan pidana dan hukum pidana yang hanya berorentasi pada perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial (konsep tradisional dari social defence ) merupakan pendekatan sepihak. Ketentuan tentang penggelapan dan pencurian di atur lebih lanjut dalam pasal Pasal 362 KUHP. Jika dilihat  dari  segi  perbuatan  yang  dilakukannya  tidak  berasal  dari  pelaku  dan  terlebih  dahulu  harus direncanakan, dari pada penggelapan dari segi perbuatannya sudah terlebih dahulu diketahui . Dalam KUHP  kejahatan  kategori  penggelapan  dirumuskan  atas  lima  model  merupakan  kesatuan  kejahatan penggelapan  yang  penting,  selanjutnya  model  tindak  pidana  penggelapan  yang  bersifat  ringan,  lalu model kejahatan penggelapan berdasarkan unsur yang menitikberatkan, dan selanjutnya model tindak pidana  penggelapan  dengan  diwakilkan  oleh  seorang  wali,  serta  model  kejahatan  tindak  pidana penggelapan terhadap suatu lingkungan keluarga. Adapun unsur yang dapat pada ketentuan pasal 372 KUHPidana  terdapat  usur  obyekif  dan  subyektif,  dimana  subyektif  adalah  suatu  tingkahlaku  yang berisikan arti memuat ketentuan peraturan yang ada berdasarkan unsur.
Tujuan untuk diadakan pidana dan perkembangannya di Indonesia dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan dimana hampir semua Negara menggunakan aturan pidana untuk mencegah  dan memberantas kejahatan. Mengenai hal ini dikenal beberapa teori pidana terdiri atas ( Yahman 2016 ): 1. Teori pembalasan ( Absolut / Vergelding theorieen );
2. Teori tujuan ( Relatif theorieen doeltheorieen ); dan
3. Teori gabungan yang dikenal dengan ( Verenigingstheorieen )
Ketentuan mengenai kekuasaan mutlak pengaturannya tercantum didalam Undang-undang Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945  perihal  perbuatan  yang  dapat  di  pidana.  Pada  aturan  yang  berlaku, menentukan setiap individu memiliki hak agar pencabutan tuntutan, berdasarkan aturan yang terterap secara  tidak  efektif  keberlakuannya  untuk menjamin keberlakuan  aturan  tersebut.  Adanya  perbuatan pidana  hendak  berdasarkan  perbuatan  seseorang.  Hal  tersebut  tidak  berdasarkan  pada  suatu tanggungjawab, peraturan perundang – undangan hal inidisertai ancaman pidana bagi sipembuatyang dipakai  sebagai  dasar  untuk  menjatuhkan  pidana  berdasarkan  satu  asas  yang  disebut  degan  asas legalitas. Dalam beberapa pasal yang berkaitan dengan Pidana Penggelapan yaitu Pasal 376.
Model perbuatan penggelapan dikarenakan oleh beberapa sebab factor pendukung, misalnya jika perbuatan  penggelapan  merupakan  tergolongpada  bagian  kejahatan  sebagaimana  KUHP  (buku  dua). Perbuatan  Penggelapan  tergolong  dengan  modelkejahatan  pada  harta  benda.  Faktor  –  faktor  yang menyebabkan  terjadinya  tindak  pidana  penggelapan  berdasarkan  data  yangdiperoleh  secara  umum dimana  pertama,  mentalitas  yang  buruk  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menimbulkan  terjadinya tindak pidana penggelapan. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan  tindakan  yang  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  pegawai  sebagai  petugas.  Sebaliknya pegawai yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan.  Pegawai  yang  mendasarkan  diri  pada  pengabdian  menganggap  bahwa  jabatan  adalah amanah  sehingga  tidak  akan  melakukan  penggelapan  walaupun  ada  kesempatan.  Yang  kedua  faktor pemenuhan  kebutuhan  hidup  yaitu  adanya  tekanan  keluarga  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dan karena pengaruh gaya hidup yang komsumtif bisa mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran anggaran yang melebihi atas kemampuannya dan yang ketiga adanya niat dan kesempatan dimana niat dan  kesempatan  merupakan  faktor  pendorong  timbulnya  tindak  pidana  penggelapan  yang  disepakati oleh sebagian dari informan objek penelitian.
Betapapun  besarnya  niat  jika  tidak  ada  kesempatan  penggelapan  tidak  dapat  dilakukan  dan sebaliknya  jika tidak  ada  niat melakukan  penggelapan  dikarenakan  mentalitas  yang  baik  namun  ada kesempatan maka penggelapan tidak dapat dilakukan. Sifat tamak dari manusia dimana kemungkinan orang melakukan tindak pidana penggelapan bukan karena orang tersebut miskin atau penghasilannya tidak cukup kemungkinan orang yang kaya akan tetapi masih punya keiinginan untuk memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindak pidana penggelapan seperti itu datang dari dirinya sendiri.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Simpulan dari penelitian ini, yakni:
1. Pelaku usaha adalah setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dalam  berbagai  bidang  ekonomi.  Jual  beli  daring  adalah transaksi  yang  dilakukan  oleh  dua  belah  pihak  tanpa  bertemu  langsung  untuk  melakukan negoisasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi  seperti  chat,  telfon, sms,  web  dan  sebagainya.  Larangan  bagi  pelaku  usaha  dalam  kegiatan  pemasaran  yaitu Kelompok  larangan  yang  selanjutnya  adalah  larangan  bagi  pelaku  usaha  dalam  kegiatan pemasaran.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  9  ayat  1  Undang  –  undang  Perlindungan  Konsumen melarang  pelaku  usaha  menawarkan,  mempromosikan,  mengiklankan  suatu  barang  dan/atau jasa  secara  tidak  benar  atau  seolah  –  olah  barang  tersebut  telah  memenuhi  dan  memiliki potongan  harga,  harga  khusus,  standar,  standar  mutu  tertentu,  gaya  atau  mode  tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu, barang tersebut dalam keadaan baik atau baru, barang dan jasa tersebut telah medapatkan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu.
2. Perbuatan  pidana  penggelapan  berdasarkan  ketentuan  pasal  372  kuhp,  dimana  mengartikan seseorang yang  mempunyai  barang seseorang  dengan  maksud  melanggar  hukum  merupakan perbuatan pidana penggelapan, sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan merupakan opzettelijk  delict atau  delik  sengaja  semantara  itu  unsure  objektif  terdiri  dari Pertama  barang  siapa  seperti  yang  telah  di  paparkan  dalam  tindak  pidana  pencurian,  kata “barang siapa” ini menunjukkan orang apabila seseorang telah memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan maka dia dapat disebut pelaku atau dader. Tujuan untuk diadakan pidana dan perkembangannya di Indonesia dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mencegah atau menanggulangi  kejahatan  dimana  hampir  semua  Negara  menggunakan  aturan  pidana  untuk mencegah dan memberantas kejahatan.

## Saran
Saran dari penelitian ini, sebagai berikut:
1. Bagi pemerintah dalam hal ini sebagai pejabat berwenang, maka wajib untuk mengkaji ulang dari  adanya  ketentuan  pasal  dalam  KUHP  terkait  sanksi  pidana,  agar  segala  sesuatu  bentuk tindak  pidana  penggelapan  dapat  teratasi  tanpa  adanya  suatu  kendala  dan  setidaknya  dapat terminimalisir;
2. Bagi  Produsen sebagai seorang  penjual  hendaknya bersikap  jujur  dalam memasarkan suatu produk kepada konsumen, apabila hal tersebut kian terjadi maka dapat mencemarkan nama baik negara Indonesia;
3. Bagi  masyarakat  sebagai  konsumen  hendaknya  berhati-hati  dalam  memilih  suatu  produk dalam situs jual beli daring, dikarenakan banyak terdapat akun-akun yang memasarkan produk- produk yang dapat merugikan konsumen dengan jumlah harga yang terbilang cukup murah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariyadi. 2018. Jual Beli Online Ibnu Taimiyah . Cetakan Pertama. Yogyakarta: Diandra Kreatif. Diantha, Pasek. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum . Cetakan Tiga. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
Gunadi, Ismu and Jonaedi Efendi. 2016. Hukum Pidana . Cetakan Kedua. Jakarta: Prenadamedia Group. Kotler,  Philip.  2002. Manajemen  Pemasaran,  Analisis,  Perencanaan,  Implementasi  Dan  Kontrol . Bandung: Erlangga.
Soekanto,  Soerjono  and  Sri  Mamudji.  2018. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat . Cetakan De. Jakarta: Rajawali Pers.
Syawali,  Husni  and  Neni  Sri.  2000. Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Cetakan  Pe.  Bandung:  PT. Mandar Maju.
Yahman. 2016. Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan
Kontraktual . Cetakan Tiga. Jakarta: Kencana. Zulham. 2016. Hukum Perlindungan Konsumen . Cetakan Ke. Jakarta: Kencana.