## Partisipasi Perempuan Desa Karangsari Dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif

## Tri Hariyono
Swara Nusa Institute Kulonprogo, DIY Email: Trie_hariyono@ymail.com

## Abstract
Substantially, Law of concerning Village No. 6 of 2014 has the aim of realizing a village government that is professional, efficient, effective, open and accountable. Karangsari village, Kulonprogo DIY in managing  village  assets  provides  space  for  every  villager,  especially  women,  vulnerable  and marginalized groups to be involved in managing village assets, especially in optimizing sustainable livelihoods. The involvement of women, vulnerable and marginalized groups can be seen through the Village Deliberation Forum (Musdes), they participate in providing input and suggestions related to village development and economic arrangement based on sustainable livelihoods. In addition, women and marginalized groups in villages also have the same opportunity to utilize assets in three sector areas, namely the agricultural sector, MSMEs, and tourism. More than that, the economic dynamics of village women not only get institutional support, such as organizing groups such as KDDK, KWT, and skills, but they also get support for marketing access that integrates the local village economy into the market for products of micro, small and medium enterprises ( UMKM) are wider.
Keywords : Inclusive Development; Women; Village Asset Management

## Abstrak
Secara substansial, Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa mempunyai tujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka dan bertanggung jawab. Desa  Karangsari,  Kulonprogo  DIY dalam  pengelolaan  aset  desa  memberikan  ruang  bagi  setiap orang warga desa terutama perempuan, kelompok rentan dan marjinal terlibat dalam pengelolaan aset desa terutama dalam mengoptimalkan penghidupan berkelanjutan. Keterlibatan perempuan, kelompok  rentan,  dan marjinal ini  bisa  dilihat melalui  Forum  Musyawarah  Desa  (Musdes) mereka berpartisipasi ikut memberikan masukan dan usulan terkait dengan pembangunan desa dan  penataan  ekonomi  berbasis  penghidupan  berkelanjutan. Di  samping  itu  perempuan  dan kelompok marjinal di desa juga memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan aset dalam tiga  sektor  area  yaitu  sektor  pertanian,  UMKM,  dan  Pariwisata.  Lebih  dari  itu,  dinamika ekonomi  perempuan  desa  tidak  hanya  mendapatkan  dukungan  kelembagaan,  seperti pengorganisasian kelompok seperti KDDK, KWT, dan bekal keterampilan, tetapi mereka juga mendapatkan dukungan akses pemasaran yang mengintegrasikan ekonomi lokal desa ke dalam pasar produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang lebih luas.
Kata Kunci: Pembangunan Inklusif; Perempuan; Tata Kelola Aset Desa

## A. Pengantar
Pembangunan di Indonesia selama ini masih menfokuskan perhatian pada pertumbuhan  yang  mengandalkan  investasi  besar, 1 namun  kurang mengikutsertakan  rakyat  kecil  sebagai  subyek  dan  bagian  utama  dari pembangunan.  Pembangunan  sosial  masih  dipandang  sebelah  mata  dan  hanya dianggap  sebagai  sesuatu  yang  bersifat residual .  Padahal,  di  negara-negara berkembang lainnya, pembangunan sosial sudah mulai menjadi bagian integral dari pembangunan  ekonomi  dan  kedua  elemen  ini  saling  mendukung. 2 Akibat  dari mengabaikan  pembangunan  sosial  ini  sering  terjadi  ekslusi  pembangunan  pada masyarakat  bawah,  rakyat  miskin  mengalami  ketertutupan  akses  serta  tertinggal dalam setiap proses pembangunan.
Dalam peta pembangunan, selama ini sering terlena oleh sekian janji bahwa paradigma  pertumbuhan  sebagaimana  disinggung  di  atas,  akan  memakmurkan semua  anggota  masyarakat  melalui trickel-down .  Namun  faktanya  pertumbuhan ekonomi  tidak  serta  merta  menciptakan  lapangan  pekerjaan  dan  menambah lapangan  pekerjaan,  apalagi  menanggulangi  kemiskinan. 3 Paradigma  ini menghalalkan  penyitaan  sebagian  hasil  pembangunan  oleh  mereka  yang  telah mapan  dan  menyisakan  sebagian  kecil  hasil  pembangunan  “diteteskan”  kepada mayoritas rakyat. Untuk itu, diperlukan paradigma pembangunan baru yang secara adil  dan  merata  melibatkan  seluruh masyarakat secara  aktif  sehingga  hasil pembangunan  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  masyarakat.  Pelibatan  seluruh masyarakat secara aktif tersebut, memunculkan istilah pembangunan inklusif. 4
1 Bulan  Juli 2010,  Japan  Credit Rating  Agency  Ltd  (JCR),  misalnya,  memperbaiki  peringkat Indonesia hingga mencapai Investment grade (level investasi). Tidak mengherankan, investor portofolio membanjiri pasar keuangan domestik sejak akhir 2010 hingga 2011.
2 Untuk kajian lebih dalam terkait dengan isu pembangunan sosial di negara berkembang, lihat Riant  Nugroho, Kebijakan  Sosial  untuk  Negara  Berkembang (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2014). Soetomo, Masalah Sosial, Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).
3 Mansour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press, 2001), hlm.70
4 A Prasetyantoko, Sugeng Bahagiyo,dan Setyo Budiantoro, Prolog “Prospek dan Tantangan Pembangunan Inklusi di Indonesia”, dalam A Prasetyantoko, Sugeng Bahagiyo,dan Setyo Budiantoro ed. Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan Indonesia, (Jakarta: LP3ES dan Prakarsa, 2012), hlm.3
Secara  sederhana,  p e mbangunan  inklusif  bisa  dimaknai  sebagai pembangunan  untuk  semua lapisan masyarakat  tanpa  ada  satupun  yang ditinggalkan  yang  hendak  meraih  kemajuan  dan  kemakmuran  bersama  dengan pergulatan  kerakyatan,  kemartabatan  dan  kemandirian”. 5 Tema  tentang pembangunan inklusif dewasa ini kian menarik perhatian dan dianggap penting, terutama  setelah  diberlakukan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa  (UU  Desa).  UU  Desa  ini  melahirkan  struktur  kesempatan  yang memungkinkan  desa  tumbuh  berkembang  menjadi  kuat,  maju,  mandiri  dan demokratis.  Kedudukan  desa,  dengan  asas  rekognisi  dan  subsidiaritas,  berubah menjadi subyek pembangunan, memiliki kewenangan dan anggaran yang cukup guna  mengurus  aset  desa  dalam  upaya  mengoptimalkan  penghidupan berkelanjutan. 6
Berbicara tentang pengelolaan aset desa terutama dalam mengoptimalkan penghidupan berkelanjutan, seringkali dibatasi hanya urusan laki-laki, sementara perempuan  desa  dianggap  cukup  berperan  diranah  domestik  saja,  seperti mengurus rumah tangga, mengantarkan makanan ke ladang atau ke sawah, serta mencari  air  bersih  untuk  kebutuhan  rumah  tangga.  Akibatnya,  keterlibatan perempuan dalam pengelolaan aset untuk  kepentingan ekonomi maupun dalam kerangka menemukan penghidupan berkelanjutan tidak banyak diungkap.
Tulisan ini hendak menjawab terkait permasalah dimaksud, yaitu dengan memanfaatkan  perspektif sustainable  livelihoods ,  bagaimana  perempuan  di  desa Karangsari,  Kulonprogo  keluar  dari styrotipe dan  mulai  melibatkan  diri  dalam pengelolaan aset untuk kepentingan ekonomi maupun terlibat dalam pengelolaan aset  desa  dan  memanfaatkannya  dalam  konteks  pengembangan  sumber penghidupan. 7 Lalu,  mengapa  perempuan  dan  desa  Karangsari sebagai evidence-
5 Adi Sasono, Menjadi Tuan Di Negeri Sendiri: Pergulatan Kerakyatan, Kemartabatan, dan Kemandirian (Jakarta: Grafindo Books Media, 2013).
6 Sutoro Eko, et.al. Desa Membangun Indonesia (Yogyakarta: FPPD, 2014), hlm.45-46.
7 Sustainable  livelihoods atau  sumber  penghidupan  berkelanjutan  adalah  sebuah  konsep  yang mengombinasikan  antara  kemampuan,  keadilan,  dan  keberlanjutan  dalam  menjaga aset  (baik  yang terlihat  maupun  yang  tidak  terlihat)  guna  memperoleh  kehidupan  yang  lebih  baik  dan berkesinambungan. Penghidupan dikatakan memiliki dimensi sustainable atau berlanjut jika mampu bertahan  menghadapi  berbagai  goncangan  maupun  tekanan.  Lihat  Chambers,  R.,  &  Conway,  G.
based practice? 8 Perempuan  desa  adalah  aktor  berwajah  ganda.  Pada  satu  sisi perempuan desa adalah komponen kelompok warga desa yang miskin dan rentan dipinggirkan  secara  sosial,  ekonomi,  dan  politik.  Tetapi,  di  sisi  lain,  perempuan desa  merupakan  kekuatan  utama  di  desa,  terutama  dalam  hal  mengelola  dan memanfaatkan aset desa. Penguasaan aset dan adanya akses tentu membutuhkan keberlanjutan. Inilah yang disebut strategi penghidupan. Secara ringkas, strategi penghidupan  adalah  portofolio  penghidupan  berkelanjutan  seseorang  yang  bisa ditempuh melalui strategi pertanian, non-pertanian dan/atau melakukan migrasi, bahkan  berorganisasi. 9 Disamping  itu,  berbekal  perspektif  penghidupan berkelanjutan,  tulisan  ini  juga  ingin  memperlihatkan  bahwa  perempuan  desa adalah profil warga aktif yang mampu mencari dan mengoptimalkan aset desa serta mengembangkan penghidupan berkelanjutan untuk keluar dari kesulitan ekonomi. Para perempuan desa ini memilih berorganisasi sebagai salah satu strategi nafkah dalam rangka mengembangkan penghidupan berkelanjutan.
Ada beberapa hal yang menarik sehingga perlu dilakukan penelitan lebih mendalam  terkait  dengan  strategi  penghidupan  di  desa  Karangsari  ini, pertama , selaian desa Karangsari merupakan desa yang cukup banyak memiliki potensi, baik potensi  alam,  sosial  maupun  budaya,  juga  menjadi  desa  pertama  di  kabupaten Kulonprogo  yang  dinobatkan  sebagai  desa  teknologi  informasi  dimana  setiap aktivitas  dan  potensi  desa  bisa  diakses  melalui  jaringan  internet. 10 Kedua , Pemerintah  desa  Karangsari  dalam  pengelolaan  aset  desa  serta  penganggaran pembangunan desa sudah mulai melibatkan masyarakat terutama perwakilan dari kelompok  perempuan.  Melalui  forum  Musyawarah  Desa  (Musdes)  mereka berpartisipasi ikut memberikan masukan dan usulan terkait dengan pembangunan
Sustainable  rural  livelihoods:  practical  concepts  for  the  21st  century.  Institute  of  Development Studies (UK), 1992.
8 Praktek-praktek pekerjaan sosial dengan memadukan antara teori dan praktek dalam berbagai studi kasus evidence-based practice bisa di lihat tulisannya Carol L. Langer dan Cynthia A. Lietz, Applying Theory to Generalist Social Work Practice: A Case Study Approach (Canada: Wiley, 2015).
9 Sutoro  Eko,  dkk, Mutiara  Perubahan:  Inovasi  dan  Emansipasi  Desa  dari  Indonesia  Timur, (Yogyakarta: IRE dan ACCESS Phase II, 2013), hlm.5
10 Laporan Assesment, “Problem-Problem Tata Kelola Aset Desa yang Inklusif dan Memihak Kaum Rentan di Desa Karangsari Kulonprogo”,  (Kulonprogo: Swara Nusa Institute, 2017), hlm.2
desa dan penataan ekonomi berbasis penghidupan berkelanjutan. Ketiga , hadirnya Non  Goverment  Organization (NGO)  seperti  Swara  Nusa  Institute 11 turut memberikan  kontribusi  positif  baik  untuk  Pemerintah  Desa  maupun  untuk pengembangan masyarakat Karangsari.

## B. Desa Karangsari dan Pengelolaan Aset
Desa Karangsari di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo semula merupakan gabungan dari 3 (tiga) Kelurahan, yaitu Kelurahan Josutan, Kelurahan Kopat  dan  Kelurahan  Kedungtangkil  pada  Tahun  1947.  Desa  dengan  luas 1.169,91  Hektare  ini  memiliki  topografi  yang  berbukit-bukit  dengan  ketinggian rata-rata  20  m  di  atas  permukaan  laut. 12 Jumlah  penduduk  per  tahun  2016 sebanyak 10,687 jiwa atau 2.769 KK yang tersebar di dua belas pedukuhan yaitu Padukuhan Kopat, Padukuhan Cekelan, Padukuhan Dukuh, Padukuhan Josutan, Padukuhan  Sendang,  Padukuhan  Gunung  Pentul,  Padukuhan  Suruhan, Padukuhan Ringinardi, Padukuhan Blumbang, Padukuhan Kedung Tangkil, dan Padukuhan Kamal.
Pada dasarnya kehidupan warga Karangsari masih bercorak agraris, hal itu dapat  dilihat  dari  pola  kehidupan  masyarakat  petani  yang  dipengaruhi  oleh kebudayaan  dan  keagamaan. 13 Mayoritas  masyarakat  Karangsari  bermata pencaharian sebagai petani baik petani pemilik lahan maupun buruh tani. Mereka menanam  tanaman  pangan  seperti  padi,  jagung,  macam-macam  ubi,  cabai  dan sebagainya.  Selain  itu  lahan  pekarangan  warga  banyak  tumbuh  pohon  kelapa sebagai pemasukan bulanan, belum banyak warga yang memanfaatkan pekarangan yang dimiliki untuk menaman buah-buahan (seperti mangga, rambutan), hanya ada pohon  pisang  dan  belum  dikembangankan  menjadi  pertanian  produktif,  hanya
11 Swara  Nusa  Institute  (SNI)  merupakan  sebuah  organisasi  masyarakat  sipil  (CSO)  yang konsern dalam kerja-kerja pemberdayaan komunitas, pengorganisasiaan dan advokasi kebijakan bagi kelompok  rentan  dan  marjinal  di  wilayah  Propinsi  DIY  dan  Jawa  Tengah.  Isu-isu  seputar  inklusi sosial, demokrasi lokal, partisipasi politik warga terutama kelompok rentan dan marjinal dalam proses pembangunan  desa  dan  kabupaten  masih  menjadi  perhatian  utama  dari  kerja-kerja  Swara  Nusa Institute  yang  dilakukan  melalui  berbagai  kegiatan  antara  lain;  (1)  riset-advokasi  kebijakan;(2) peningkatan kapasitas kelompok rentan dan marjinal; (3) Publikasi dan Seminar.
12 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2019-2024, hlm.5
13 Nur Khoiriyah, “Pandangan Sosial Ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Petani Di Jawa”, dalam Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, Vol. VI No.2 Tahun 2017, hlm. 233
sekedar mengisi lahan kosong sesekali dapat dijual untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak ada data pasti tentang berapa luas kepemilikan lahan secara  riil  di  desa.  Namun  kita  dapat  melihat  komposisi  tenaga  kerja  di  sektor pertanian sebanyak 1.504 orang warga yang merupakan petani, sementara 48 orang sebagai  buruh  tani.  Kondisi  ini  menunjukkan  betapa  sektor  pertanian  menjadi sebagian besar warga untuk mencari penghidupan. 14
Kondisi  alam  yang  berbukit-bukit  dan  bebatuan  serta  lahan  pertanian sempit  dan  kurang  produktif  ini  akhirnya  banyak  warga  Karangsari  mencoba beralih profesi sebagai buruh harian lepas, komposisinya sekitar 971 orang warga, baik menjadi buruh bangunan maupun pekerjaan lainnya disekitar desa maupun keluar dari kecamatan. Kondisi tersebut mengonfirmasi corak kemiskinan di desa yang disebabkan oleh ketiadaan kepemilikan aset produktif, yakni lahan pertanian sehingga mereka terpaksa beralih profesi menjadi buruh harian lepas. Disamping beralih menjadi buruh harian lepas, warga desa sebagian lainnya juga beralih ke profesi sebagai wiraswasta, komposisi sebanyak 1.956 orang warga, namun dalam skala  memiliki  usaha  peternakan,  kerajinan,  warung  dan  toko  kelontong  yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. 15
Desa  Karangsari  merupakan  desa  yang  cukup  banyak  memiliki  potensi, baik  potensi  alam,  sosial  maupun budaya.  Untuk  potensi  alam,  ada  dua  tempat wisata yang dijadikan rintisan wisata yaitu terowongan gua batu di Gunung Pentul dan  rintisan  Kampung  Wisata  Sejarah  dan  etnik  di  pedukuhan  Kamal.  Potensi industri kerajinan wilayah Karangsari ada kerajinan Parut di pedukuhan Dukuh, kerajinan  Irus  di  pedukuhan  Kopat,  kerajinan  fiber  di  padukuhan  Kamal,  serta potensi UMKM lainnya seperti olahan emping melinjau, emping pisang, anyaman bambo di padukuhan Suruhan dan Sendang. 16 Sedangkan Potensi sosial berupa gotong  royong,  arisan,  senam  lansia  maupun  potensi  seni  budaya  seperti Keroncong,  jatilan,  dan  Teater  Alugoro  kesemua  potensi  masih  melekat  dan menjadi  bagian  dari  indentitas  warga  Karangsari.  Sementara  dari  sisi  aset  desa
14 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2019-2024, hlm.6
15 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2019-2024, hlm. 6 16 Data pontensi desa dan UKM 2017 dokumentasi Bumdes Binangun.
sebagai  sumber  penghidupan,  desa  Karangsari  hendak  meraih  kemajuan  dan kemakmuran bersama dengan melibatkan seluruh pelaku pengembangan ekonomi desa  baik  pemerintah  desa,  swasta  dan  masyarakat  melalui  pergulatan  dengan dimasukkan ketiga pelaku tersebut kedalam delapan indikator kunci meliputi (1) Indikator  Kerangka  Politik  dalam  desa;  (2)  Indikator  Kelembagaan  Desa;  (3) Indikator  Peluang  pengembangannya;  (4)  Indikator  Kultur  Masyarakatnya,  (5) Indikator  Jaringan  Kerjasama;  (6)  Indikator  Sinkronisasi  Global;  (7)  Indikator Penguasaan teknologi, dan; (8) Indikator Sosial yang Inklusi. 17
Dalam  pergulatan  para  pelaku  pengembangan  ekonomi  desa  tersebut kemudian  diberikan  peran  masing-masing,  dimana  pemerintah  desa  mengambil peran  dalam  indikator:  (1)  Kerangka  Politik  yaitu  kebijakan  Kades  dalam  hal kebijakan  membawa  kondisi  desa  dalam  masa  pemerintahannya  dibawa  kearah mana kemajuan desa, dan (2) Kelembagaan Desa yang terlibat seperti LPMD dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya. Sesuai dengan bidang LKD. Sedangkan dari pihak swasta dapat mengambil peran sebagai pelaku pengembangan ekonomi desa dalam  indikator:  (1)  Mencari  peluang  pengembangan  ekonomi  desa  dengan bekerjasama  dengan  pihak  pemerintah  desa  dan  masyarakat.  (2)  Pihak  swasta dapat  membantu  pihak  pemerintah  desa  dalam  hal  mencarikan  jaringan  atau membantu  hal  mengembangkan  Jaringan  pemerintah  desa  dalam mengembangkan  ekonomi  desa.  (3)  Pihak  swasta  juga  berperan  dalam  hal sinkronisasi program desa dengan program pihak lain, serta (4) Pihak swasta juga berperan dalam penyediaan Teknologi bagi pengembangan ekonomi desa.
Sedangkan dari pihak masyarakat dapat mengambil peran sebagai pelaku pengembangan ekonomi desa dalam (1) menjaga kultur atau adat istiadat yang ada dalam kehidupan masyarakat desa, sebagai indentitas, bahwa kemajuan desa tidak boleh menghilangkan kultur khas desa. Dan (2) dalam pengembangan ekonomi desa  harus  berdasarkan  pada  sosial  inklusi  yaitu  keterlibatan  masyarakat  dari berbagai  macam  lapisan,  bahkan  melibatkan  kaum  perempuan,  kaum  rentan
maupun  difabel  sebagai  aktor  perubahan  desa,  sehingga  tidak  satupun  warga masyarakat desa yang merasa ditinggalkan oleh pemerintah desa. 18
C. Aset Desa, Perempuan dan Kelompok Marjinal
Dalam sebuah Workshop Membangun Visi Perubahan Pengelolaan Aset Desa yang Inklusif Desa Karangari diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bersama Swara Nusa Institute (SNI) pada tanggal 18-20 Januari 2018 terdapat beberapa rumusan yang  menjadi  kesepakatan  antara  perwakilan  dari  perempuan,  kelompok  rentan dan difabel dengan pemerintah desa Karangsari. Beberapa rumusan kesepakatan tersebut  adalah  (1)  Pemerintah  desa  akan  menfasilitasi  terbentuknya  KKD (Kelompok  Difabel  Desa)  Karangsari,  (2)  menganggarkan  APBDesa  untuk kegiatan  pemberdayaan  perempuan,  kelompok  rentan  dan  marjinal,  (3) menerbitkan  SK  untuk  keberadaan  KDDK,  dan  (4)  menfasilitasi  sarana  untuk kelompok  rentan  dan  marjinal  dengan  menyedikan  1  (satu)  kios  desa  untuk menampung kerajinan yang dihasilkan oleh kelompok difabel dan kaum rentan. 19 Rumusan  bersama  ini  merupakan  momentum bagi  perempuan  desa,  kelompok rentan  dan  marjinal  untuk  bersama-sama  dengan  pemerintah  desa  dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset desa sebagai basis penghidupan berkelanjutan yang inklusif. Komitmen dari pemerintah desa ini merupakan  bagian dari amanah UU Desa bahwa tidak ada satupun warga yang ditinggalkan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 20
Apa  yang  menjadi  komitmen  bersama  ini  baik  dari  pemerintah  desa, perempuan desa, dan warga kelompok rentan adalah menjadi tonggak sejarah baru di  dalam  tata  kelola  pengelolaan  aset  desa,  dimana  perempuan  desa,  kelompok rentan diberikan akses atas aset desa dan pengelolaannya untuk dijadikan sumber penghidupan berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan pengelolaan aset desa yang inklusif,  diperlukan  suatu  langkah-langkah  strategis  terutama  yang  berkaitan
18 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2019-2024
19 Dokumentasi  Swara  Nusa  Institute,    Laporan  Workshop  Membangun  Visi  Perubahan Pengelolaan Aset Desa yang Inklusif di Desa Karangsari, 18-20 Januari 2018.
20 Dokumentasi  Swara  Nusa  Institute,  Rekap  proses  “Pelatihan  Aktor Perubahan:  Program Tata Kelola Aset Desa Yang Inklusi” , Kulonprogo 13-15 Juli 2018.
dengan pengelolaan aset desa agar bisa bermanfaat secara sosial dan ekonomi bagi warga desa terutama bagi perempuan, kelompok rentan dan marjinal.
Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah melakukan analisa sosial atau pemetaan situasi dan kondisi sosial serta permasalahan sosial yang ada di  desa  sebagai  dasar  bagi  sebuah  perencanaan  pengelolaan  aset  desa  yang inklusif. 21 Tanpa  mengenali  dan  memahami  situasi,  kondisi  dan  permasalahan sosial yang ada di desa maka bisa dipastikan perencanaan desa yang terkait dengan pengelolaan aset desa tidak akan mampu menjawab permasalahan sosial yang ada di desa.
Berdasarkan  hasil  pemetaan  situasi  atau  kondisi  sosial  terkait  dengan kondisi  perempuan  desa,  kelompok  rentan  dan  marjinal  mereka  mengalami kerentanan disebabkan beberapa hal; pertama mereka kurang mendapatkan akses terhadap  informasi,  meskipun  mereka  tidak  mempunyai  aset  berupa  finansial, mereka  mempunyai  kemampuan  berupa  ketrampilan  maupun  keahlian  namun belum  terbuka  dan  diketahui,  Menurut  Iskandar  Gunawan  Direktur  BUMDesa Binangun, banyak contoh warga yang hanya berpendidikan sampai Sekolah Dasar (SD)  saja,  dan  mereka  mempunyai  kemampuan  membuat  produk  bahkan  bisa diekspor ke luar negeri. Namun kemampuan ini belum bisa dikelola dengan baik dan belum terbuka dan diketahui oleh orang banyak yang pada akhirnya masih berkutat ditingkat lokal saja.
Sebab Kedua ,  dalam  hal  pekerjaan  kelompok  rentan  tidak  mempunyai penghasilan tetap karena pekerjaan mereka bergantung pada proyek bagi buruh bangunan, maupun bergantung pada musim panen atau tanam bagi buruh tani. Mereka  pada  akhirnya  tidak  mendapatkan  penghasilan  yang  pasti  dikarenakan bergantung  pada  orang  lain  yang  mempekerjakan  mereka.  Sebab ketiga ,  mereka mengalami kerentanan karena lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan tidak mempunyai ketrampilan yang bisa diandalkan. Menurut Kades Karangsari Mujirin, Kebanyakan kelompok rentan di desa ini pendidikan di bawah Sekolah Tingkat
21 Tri Hariyono dan Iranda Yudhatama, Analisis Sosial dalam Pengelolaan Aset Desa yang Inklusi , (Kulonprogo: Swara Nusa Institute dan VOICE, 2018), hlm. 5-6
Atas (SLTA), tentu ada dampak dari globalisasi dan sebagainya, manusia butuh pengetahuan  dan  ketrampilan  karena  sebenarnya  banyak  kemampuan  yang dimiliki  mereka  misalnya  dikampung  Gunung  Pentul  ada  warga  difable  dan bekerja di percetakan batako dimana setiap harinya mampu mencetak batako lebih dari 200 buah, kalau itu diberi peningkatan kapasitas mereka akan mandiri. 22
Sedangkan  dalam  pandangan  pemerintah  desa  yang  diidentifikasi kelompok  rentan  adalah  keluarga  miskin,  difabel,  perempuan  rentan  sosial ekonomi, dan lansia. Sedangkan kelompok penghayat tidak ada berdasarkan data agama  saja,  untuk  LGBT  belum  ada  datanya  kemungkinan  ada  namun  belum diinventarisir. Data Pemerintah Desa Karangsari menyebutkan bahwa Kelompok rentan  ini  masuk  dalam  kelompok  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial (PMKS) berjumlah 367 orang warga yang terbagi: (1) kelompok difabel 140 orang warga, (2) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 72 orang warga, keluarga Rumah Tidak Layak Huni 104 orang warga, dan (4) lansia 151 orang warga. 23
Setelah dapat ditemukan siapa, apa kelompok rentan dan marjinal di desa Karangsari  berikut  dengan  permasalahan  utama  yang  dihadapi,  langkah selanjutnya  adalah  melakukan  pemetaan  terhadap  para  pihak (stake  holder) desa yang terkait dengan pengelolaan aset desa seperti, pemerintah desa, BUMDes, dan kelompok rentan. 24
Berdasarkan  hasil  pemetaan  situasi  para  pihak  desa  mensepakati  untuk: Pertama , pihak Pemerintah desa menfasilitasi terbentuknya kelompok difabel desa, dengan  melakukan  aktivitas:  (a)  pendataan  kelompok  difabel  dan  perempuan miskin  yang  melibatkan  jurnalisme  karang  taruna  dan  kader  sosial  desa,  (b) pertemuan pembentukan forum KDDK (Kelompok Difabel Desa Karangsari), dan menfasilitasi pertemuan rutin kelompok difabel dan perempuan miskin; (c) Menganggarkan  APBDesa,  aktivitas  yang  dilakukan  terkait  dengan  tahapan  ini adalah  Pemdes  menerbitkan  SK  Forum  KDDK,  dan  menganggarkan  kegiatan pelatihan  dan  studi  banding  untuk  Forum  KDDK;  (d)  Peningkatan  kapasitas
22 Laporan Assesment, “Problem-Problem Tata Kelola Aset Desa yang Inklusif”, hlm.3-4 23 Data diperoleh dari ibu Saptariningsih Kasie Kemasyarakatan Desa Karangsari 2017.
24 Tri Hariyono dan Iranda Yudhatama, Analisis Sosial dalam Pengelolaan Aset , hlm.6
Pemdes,  aktivitasnya  adalah  pendes  yang  terdiri  dari  25  perangkat  desa  terlibat dalam pelatihan tentang hak-hak kaum difabel dan kelompok rentan; (e) Program pendidikan  dan  pelatihan  untuk  kelompok  rentan;  (f)  Menfasilitasi  sarana  kios untuk kelompok difabel dan perempuan miskin, yaitu pembes menfasilitasi 1 kios desa  yang  nantinya  digunakan  untuk  menampung  hasil  usaha  ekonomi  kreatif tersebut.
Kedua,  dalam  hal  kelembagaan  ekonomi  (BUMDesa)  Karangsari melakukan; (a) Program pelatihan untuk peningkatan kapasitas BUMDesa, dengan melakukan  aktivitas  pelatihan  pengelolaan  aset  desa  yang  inklusi  dan  pelatihan bisnis  plan,  pesertanya  adalah  direksi  dan  karyawan  BUMDesa;  (b)  BUMDesa menfasilitasi pemasaran usaha kelompok difabel dan perempuan miskin dengan membuat branding hasil usaha kelompok tersebut dengan target agar penamaan produk  serta  bisnis  plan.  Sedangkan  pihak  perempuan  dan  kelompok  rentan, dengan melakukan : (a) Pendataan kondisi dan kebutuhan kelompok rentan dan perempuan miskin, dengan aktivitas melakukan pendataan kelompok difabel desa karangsari dan perempuan miskin; (b) Peningkatan kapasitas  berupa pendidikan dan pelatihan; (c) Pembentukan organisasi/kelompok difabel desa dan unit usaha kelompok dengan target dibulan februari akhir  sudah terbentuk forum KDDK dan  unit  usaha  ekonomi  kratif;  (d)  Penguatan  organisasi  dengan  melakukan pertemuan  rutin  Forum  KDDK  dilakukan  setiap  2  (dua)  bulan  sekali,  serta mengelola unit usaha bersama. 25
Apa yang menjadi kesepatan bersama antar para pihak tersebut merupakan suatu  langkah  yang  positif  menuju  pada  pengelolaan  aset  desa  yang  Inklusi (PADI).  Inisiasi  program  PADI  di  desa  Karangsari  tersebut  menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Munculnya kesadaran dari kelompok rentan dan marjinal akan arti pentingnya memperjuangkan  kepentingan  mereka  melalui  wadah  organisasi  di  tingkat desa;
25 Dokumentasi  Swara  Nusa  Institute,    Laporan  Workshop  Membangun  Visi  Perubahan Pengelolaan Aset Desa yang Inklusif di Desa Karangsari, 18-20 Januari 2018.
2. Terbentuknya  Kelompok  Difabel  Desa  (KDD)  Karangsari  yang  difasilitasi oleh  Pemerintah  Desa  Karangsari  dan  Swara  Nusa  Institute  serta  diakuinya KDD sebagai lembaga kemasyarakatan desa (LKD);
3. Kelompok  Difabel  Desa,  Kelompok  Perempuan  Tani,  dan  pemuda berpartisipasi  aktif    dalam  Musyawarah  Desa  dan  mulai  mengartikulasikan kepentingannya dalam forum tersebut;
4. Pemerintah  desa  Karangsari  mengalokasikan  anggaran  untuk  pemberdayaan difabel  dan  Kelompok  Tani  Perempuan  dalam  bentuk  pendidikan  dan pelatihan dalam APBDes;
5. BUMDesa  Karangsari  membantu  memasarkan  produk-produk  hasil  olahan kelompok difabel dan kelompok tani perempuan;
6. Meningkatknya pendapatan kelompok rentan dan marjinal desa. 26

## D. Pengembangan Ekonomi Lokal Bagi Perempuan Desa
Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  secara  substansi telah mengamanatkan bahwa peran aktif atau partispasi masyarakat dan responsivitas pemerintahan  desa  dalam  pengelolaan  pemerintahan  dan  pembangunan  adalah faktor kunci keberhasilan pembangunan di desa dengan mendayagunakan segala potensi dan aset yang ada di desa seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan  potensi  ekonomi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  atau dengan kata lain aset desa yang ada dapat dikelola dan dirasakan manfaatnya secara inklusif. Pada intinya pengelolaan aset desa yang inklusif adalah terwujudnya tata kelola aset desa yang memberikan ruang bagi setiap orang warga desa terutama kelompok rentan dan marjinal terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan tidak  ada  hambatan  apapun  bagi  mereka    untuk  mengakses  serta  mengontrol sumberdaya yang ada untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak. 27
26 Iranda  Yudhatama,  Tri  Hariyono  dan  Porcarius  Mahi,  “Mengatasi  Kemiskinan  dan Ketimpangan Melalui Pengelolaan Aset Desa yang Inklusi (PADI)”, Policy Brief SNI 2019, hlm.3 27 Terdapat  tiga  ruang  inklusi  sosial  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  dan  pembangunan desa, didasarkan pada sasaran kelompok marjinal. Bentuk pertama berupa pengakuan atas masyarakat hukum adat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang didasarkan pada hak asal-usul dan susunan asli  (subsidiaritas).  Pengakuan  tersebut  memberi  kesempatan  pada  masyarakat  hukum  adat  untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Bentuk kedua inklusi  sosial  dalam  UU  Desa  berupa  pemberian  kesempatan  kepada  kelompok  miskin  dan
Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa desa Karangsari hendak meraih  kemajuan  dan  kemakmuran  bersama  dengan  melibatkan  seluruh  pelaku pengembangan  ekonomi  desa  baik  pemerintah  desa,  swasta  dan  masyarakat melalui delapan indikator kunci dimana para pelaku pengembangan ekonomi desa tersebut kemudian diberikan peran masing-masing, tidak ketinggalan perempuan desa, kelompok rentan dan marjinal yang merupakan bagian dari warga masyarakat desa bahu-membahu ikut terlibat dan mengorganisasikan diri sebagai salah satu strategi  nafkah  dalam  rangka  mengembangkan  penghidupan  berkelanjutan. Keterlibatan  mereka  dalam  pengelolaan  aset  desa  nampak  terlihat  dalam  tiga sektor area yaitu sektor pertanian, UMKM, dan Pariwisata.
Di  sektor  pertanian  ini,  perempuan  desa,  kelompok  rentan  dan  marjinal terwadahi  dalam  Kelompok  Wanita  Tani  (KWT)  Sendang  Rejeki  dipadukuhan Sendang, dan KWT Lestari di Padukuhan Kamal. Di KWT Sendang ini disediakan aset tanah pelungguh dari kepala dukuh Sendang, seluruh anggota yang sebagian besar adalah kelompok rentan di padukuhan Sendang bersama-sama mengelola lahan tersebut secara kolektif. Lahan kolektif ditanami sayur-sayuran dan hasilnya dipasarkan  melalui  pasar  desa  dan  sebagian  lainnya  dipasarkan  secara  langsung kepada konsumen (warga padukuhan sendang) dan sekitarnya. Disamping itu juga anggota KWT dengan memanfaatkan pekarangan yang ada dirumahnya mengelola dan menanam sayuran dengan sistem polybag . Hal ini untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Keberadaan  KWT  Sendang  Rejeki  ini  juga  mendapatkan  perhatian  dari BPPT  Kecamatan  pengasih,  dimana  anggota  KWT  diberikan  bantuan  berupa ternak  ayam  dengan  skema  bantuan  KUBE  (Kelompok  usaha  bersama)  dan bantuan ayam ini bisa dikembangkan dalam artian berkelanjutan melalui telur yang dihasilkan oleh induk ayam kube ini. Dan kegiatan ini menurut Ibu Purwati, salah
perempuan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan penyelenggaraan desa, serta pembangunan desa.  Sedangkan  bentuk ketiga inklusi  sosial  dialamatkan  kepada  semua  warga  desa,  termasuk kelompok  marjinal, untuk  berpartisipasi  dalam  penataan  desa,  perencanaan  desa,  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Lebih lanjut lihat Ricardo Simarmata dan R. Yando Zakaria, “Perspektif Inklusi Sosial dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Kebijakan dan Tantangan Implementasi”, Jurnal Wacana: Meretas Jejak Kesejahteraan Desa . Nomor 37/Tahun XIX/2017, hlm.10
satu  anggota  KWT  dan  juga  merupakan  aktor  perubahan  desa  Karangsari menuturkan  bahwa;  “kita  diberi  bantuan  itu  untuk  mencukupi  kebutuhan  gizi warga dan meningkatkan ekonomi juga mempunyai tujuan supaya desa mandiri pangan  itu  bisa  terwujud  di  Karangsari  dimana  pelopornya  adalah  ibu- ibu/kelompok  perempuan  termasuk  didalamnya  ada  kelompok  rentan  seperti kami ini”. 28
Apa yang dilakukan oleh KWT Sendang Rejeki ini merupakan salah satu bagian  dari  bagaimana  aset  desa  bisa  dimanfaatkan  sebagai  basis  penghidupan ekonomi  yang  berkelanjutan  dengan  pengembangan  tanaman  pangan  dan  juga produksi  ayam  serta  telur.  Hal  ini  berarti  telah  menggunakan  aset  desa  yang dimiliki  oleh  masyarakat  dengan  membentuk  perkumpulan  ekonomi  kolektif dengan  tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan  sehat  dan  peningkatan ekonomi  kelompok  melalui  pengembangan  dan  pengelolaan  kebun  kolektif tersebut  dengan  harapan  agar  desa  mandiri  pangan  di  desa  Karangsari  segera tercapai  dan  kesejahteraan  serta  peningkatan  ekonomi  warga  desa  terutama kelompok  rentan  yang  terlibat  dalam  kegiatan  KWT  Sendang  Lestari  terangkat penghidupan ekonominya.
Adapun  KWT  Lestari  padukuhan  Kamal  yang sebagian  anggotanya  juga warga  kelompok  rentan,  didalamnya  adalah  petani  miskin  dan  buruh  tani perempuan dimana keberadaanya di desa Karangsari ini masih banyak dijumpai. Melalui  kegiatan  bersama  yang  dihimpun  oleh  kelompok  perempuan  secara kolektif  ini  bersama-sama  mengelola  dan  mengembangkan  kebun  TOGA (Tanaman  obat  Keluarga),  dipekarangannya  mereka  menanami  jenis  empon- empon, jahe, dan sebagainya untuk dijadikan bahan olahan Jamu dan minuman sehat.  Disamping  itu  juga  dengan bantuan  dari  BPP  Kecamatan  Pengasih,  juga mendapatkan  bantuan  berupa  penggemukan  kambing  dengan  skema  KUBE, tujuan dari kegiatan adalah untuk memanfaatkan waktu luang petani perempuan
28 Dokumentasi Swara Nusa, Diskusi Komunitas seri ke-5, KWT Sendang Rejeki: Menuju Tata Kelola Aset Desa yang Inklusi, 26 Nopember 2018.
ketika  tidak  pergi  ke  ladang  tetangga  untuk  buruh tandur (menam padi), matun (menyiangi gulma di sawah pada tanaman padi), dan panen ketika musim padi. 29
Sedangkan  akses  yang  diberikan  oleh  pemerintah  desa  dalam  kerangka mendukung kegiatan ekonomi pertanian sebagai basis penghidupan berkelanjutan untuk KWT Sendang difasilitasi pendidikan ketrampilan dengan pengelolaan dan manajeman  pemasaran,  disamping  itu  juga  untuk  ketersediaan  air  dalam memehuhi kebutuhan produksi sayuran difasilitasi sarana air untuk pengairan dan penyiraman  tanaman.  Sedangkan  untuk  KWT  Lestari  pemerintah  desa memberikan dukungan berupa pelatihan untuk pasca penen yaitu proses kemasan produk  dan  pemberian  bantuan  alat  untuk  memproduksi  Jamu  yang  dihasilkan dari  Tanaman  obat  keluarga  (TOGA)  bersama  kelompok  KWT  Lestari. Disamping  itu  juga  KWT  Lestari  bersama  dengan  UPT  Dinas  pertanian Kecamatan Pengasih merancang untuk kegiatan pangan lokal yang inklusif.
Di  sektor  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  bersama  dengan BUMDesa  Binangun  melakukan  pemetaan  terkait  dengan  keberadaan  UMKM yang ada di desa Karangsari. Hasil pemetaan tersebut kemudian menjadi dasar bagi BUMDesa untuk melakukan berbagai kegiatan terkait dengan pemasaran produk dan  juga  pelatihan  menejemen  serta  kapasitas  bagi  pelaku  UMKM.  Selain  itu difasilitasi berupa Lapak untuk berjualan di area pasar tiban (Pasar Inovasi Desa) di  Gua  Batu  Jonggol  yang  berada  dipadukuhan  Gunung  Pentul.  BUMDesa menyelenggarakan  Pasar  Inovasi  desa  disetiap  bulan  di  hari  Minggu  Kliwon. Warga desa Karangsari terutama di daerah wisata tersebut diberikan akses lokasi untuk berjualan hasil UMKM mereka. Berkaitan dengan akses untuk para pelaku UMKM  ini  menurut  Bapak  Iskandar  Selaku  Direktur  BUMDesa  menjelaskan; “Pasar Inovasi Desa (Pasar Sor So) yang dilakukan setiap minggu kliwon terdapat sekitar 25 UKM yang terlibat, dibulan Maret 2018 sampai hari ini sudah bertambah menjadi  50  UKM  yang  ikut  berjualan  dipasar  tersebut  dengan  demikian memberikan income tambahan bagi para UKM, dan ini menjadi berita gembira bagi
29 Dokumentasi Swara Nusa Institute, Diskusi Komunitas ke-3 KWT Lestari, Desa Mandiri Pangan yang Inklusif, 10 Oktober 2018
BUMDesa karena kegiatan tersebut mendapat antusiasme yang tinggi dari warga Karangsari”. 30
Dengan demikian, warga masyarakat juga merasakan kemanfaatan terkait dengan  kegiatan  Pasar  Inovasi  Desa  tersebut,  dengan  memberikan  kontribusi ekonomi bagi warga masyarakat terutama kelompok rentan desa. Kehadiran para perempuan desa ikut berpatisipasi dalam pembangunan desa di bidang wirausaha dan  memiliki  jiwa  kepedulian  terhadap  sesama  sangat  diharapkan  untuk  dapat memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat desa pada skala sosial ekonomi.  Harapannya  adalah  memberikan  jalan  keluar  agar  dapat  menguraikan dan mereduksi kemiskinan yang tengah dihadapi masyarakat saat ini. 31
Di  sektor  Pariwisata  bersama  dengan  Pokdarwis  mengelola  paket  wisata desa,  misalnya  di  wisata  alam Tangkil  Kliff yang  berada  di  padukuhan Kedungtangkil, wisata kedung Gender Josutan dan wisata alam dan perkemahan di padukuhan kamal serta wisata goa batu Jonggol dipadukuhan Gunung pentul, warga  masyarakat  desa  dan  juga  kelompok  rentan  diikutkan  dalam  pengelolaan wisata  tersebut.  Sedangkan  kontribusi  pemerindah  desa  dengan  memberikan dukungan berupa bantuan sarana dan prasarana penunjang wisata seperti sarana air bersih dan penyediaan Kamar mandi dan toilet. Dari pemdes hanya meminta bagi hasil retribusi masuk wisata saja, sedangkan untuk retribusi lainnya dikelola oleh  pokdarwis  dan  juga  warga  setempat.  Inilah  beberapa  aset  desa  yang pengelolaannya  melibatkan  perempuan  desa,  kelompok  rentan  dan  marjinal. Mereka  diberikan  akses,  serta  kontrol  dalam  pengelolaan  aset  desa  dengan didukung  oleh  kelembagaan  ekonomi  desa  (BUMDesa)  dengan  tujuan  untuk mereka menjadi mandiri melalui pengelolaan aset desa yang inklusif.

## E. Penutup
Bahasan di atas menunjukkan bahwa aset desa memiliki peran signifikan dalam menopang dan menggerakkan sumber penghidupan warga. Pemetaan aset
30 Dokumentasi Swara Nusa, Hasil Kunjungan Lapangan BUMDesa Karangsari, tanggal 06 Maret 2018.
31 Linda  Indriyarti  Putri,  “Reduksi  Kemiskinan  Melalui  Sociopreneurship”,  dalam Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, Vol. VI No.2 Tahun 2017, hlm. 48
desa  menjadi  penting  untuk  menjadi  instrumen  perluasan  sumber  penghidupan warga  dan  desa.  Perlu  menjadi  catatan  adalah  ketika  melakukan  pemetaan  aset desa, sebaiknya juga menyinggung soal faktor kepemilikan dan akses terhadap aset desa  tersebut.  Hal  ini  terutama  untuk  memastikan  bahwa  perempuan  dan kelompok  marjinal  di  desa  juga  memiliki  kesempatan  yang  sama  dalam memanfaatkan  aset  desa.  Lebih  dari  itu,  dinamika  ekonomi  perempuan  desa, sebagaimana  kasus  desa  Karangari,  memerlukan  tidak  hanya  dukungan kelembagaan, seperti pengorganisasian kelompok dan bekal keterampilan, tetapi juga diperlukan dukungan akses pemasaran yang mengintegrasikan ekonomi lokal desa ke dalam pasar produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) integrasi usaha warga ke dalam lembaga desa semacam BUMDesa tentu akan memberikan keuntungan lebih besar kepada pemerintah desa.
Beberapa agenda yang bisa dilakukan studi lanjut terhadap tulisan ini adalah diantaranya (1) penting mendalami regulasi pemerintah kabupaten maupun desa untuk  mengalokasikan  APBD  maupun  APBDesa  yang  diperuntukan  bagi pengembangan ekonomi desa yang inklusif. (2) Mengoptimalkan peran BUMDesa sebagai  institusi  ekonomi  desa  yang  mampu  meningkatkan  PADesa  dan kemanfaatan  bagi  kelompok  rentan  melalui  pengelolaan  potensi  dan  asset  desa secara inovatif.

## Daftar Pustaka
Chambers, R., & Conway, G. Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century. Institute of Development Studies (UK), 1992.
Eko, Sutoro, dkk, Mutiara Perubahan: Inovasi dan Emansipasi Desa dari Indonesia Timur,
Yogyakarta: IRE dan ACCESS Phase II, 2013.
, et. al . Desa Membangun Indonesia, Yogyakarta: FPPD, 2014.
Fakih,  Mansour, Runtuhnya  Teori  Pembangunan  dan  Globalisasi ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar dan Insist Press, 2001.
Hariyono, Tri, dan Iranda Yudhatama, Analisis Sosial dalam Pengelolaan Aset Desa yang Inklusi, Kulonprogo, Swara Nusa Institute dan VOICE, 2018.

## Khoiriyah, Nur, “Pandangan Sosial Ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Petani Di
Jawa”,  dalam Islamic  Review:  Jurnal  Riset  dan  Kajian  Keislaman, Vol.  VI  No.2 Tahun 2017.
Langer, Carol L. dan Cynthia A. Lietz, Applying Theory to Generalist Social Work Practice: A Case Study Approach, Canada: Wiley, 2015.
Laporan  Assesment,  “Problem-Problem  Tata  Kelola  Aset  Desa  yang  Inklusif  dan Memihak  Kaum  Rentan  di  Desa  Karangsari  Kulonprogo”,    Kulonprogo: Swara Nusa Institute, 2017.
Nugroho, Riant, Kebijakan Sosial untuk Negara Berkembang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2014.
Prasetyantoko  A.,  Sugeng  Bahagiyo,  dan  Setyo  Budiantoro,  Prolog  “Prospek  dan Tantangan  Pembangunan  Inklusi  di  Indonesia”,  dalam  A  Prasetyantoko, Sugeng Bahagiyo, dan Setyo Budiantoro ed. Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan Indonesia, Jakarta: LP3ES dan Prakarsa, 2012.
Putri,  Linda  Indriyarti,  “Reduksi  Kemiskinan  Melalui  Sociopreneurship”,  dalam Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, Vol. VI No.2 Tahun 2017
Sasono,  Adi, Menjadi  Tuan  Di  Negeri  Sendiri:  Pergulatan  Kerakyatan,  Kemartabatan,  dan Kemandirian , Jakarta: Grafindo Books Media, 2013.
Simarmata  dan  R.  Yando  Zakaria,  “Perspektif  Inklusi  Sosial  dalam  UU  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa:  Kebijakan  dan  Tantangan  Implementasi”, Jurnal Wacana: Meretas Jejak Kesejahteraan Desa . Nomor 37/Tahun XIX/2017
Soetomo, Masalah  Sosial,  Pembangunan  Sosial  dan  Kesejahteraan, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2018.
Swara Nusa Institute,  Laporan Workshop Membangun Visi Perubahan Pengelolaan Aset Desa yang Inklusif di Desa Karangsari, 18-20 Januari 2018.
,  Diskusi  Komunitas  ke-3  KWT  Lestari,  Desa  Mandiri  Pangan  yang Inklusif, 10 Oktober 2018
,  Diskusi  Komunitas  seri  ke-5,  KWT  Sendang  Rejeki:  Menuju  Tata Kelola Aset Desa yang Inklusi, 26 Nopember 2018.
, Rekam proses “Pelatihan Aktor Perubahan: Program Tata Kelola Aset Desa Yang Inklusi” , Kulonprogo 13-15 Juli 2018.
Yudhatama, Iranda, Tri Hariyono dan Porcarius Mahi, “Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Melalui Pengelolaan Aset Desa yang Inklusi (PADI)”, Policy Brief SNI 2019