## ASAS PERSAMAAN PERLAKUAN DAN PELAYANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP  SEL BERFASILITAS MEWAH
Oleh:

## Rizki Putri Suprapto
Email : Prizki296@gmail.com Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jember
Maudyna Fitria
Email: mdynafitria34@gmail.com Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jember
Firda Yunita Dewi
Email : yunitafirda19@gmail.com Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jember

## Abstrak
Keberadaan sel mewah pasti terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum  yang  tidak  etis.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penegakan  hukum  jauh  dari  prinsip perlakuan dan pelayanan yang setara. Adanya perbedaan lembaga pemasyarakatan dengan sel  mewah  atau  sel  yang  tidak  dilengkapi  perlengkapan  layak,  semakin  menunjukkan kesenjangan  yang  ada  dilembaga  pemasyarakatan.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini    adalah  yuridis  normatif.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan perundang-undangan  (statute  approach)  dan  metode  pendekatan  konseptual  (conceptual approach).  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  asas  persamaan perlakuan  dan  pelayanan  dilembaga  pemasyarakatan  dipenuhi  banyak  orang  yang  masih menyalahgunakan  kekuasaannya  untuk  menggunakan  fasilitas  mewah  (seperti  hotel berbintang) guna mendapatkan sel penjara yang berfasilitas mewah dengan cara membayar oknum petugas dengan harga tinggi.
Kata Kunci: Asas Perlakuan dan Persamaan, Lembaga Pemasyarakatan, Sel Mewah.

## Abstract
The  existence  of  luxury  cells  is  definitely  related  to  the  abuse  of  power  by  law  enforcement officers who are unethical. This shows that law enforcement is far from the principle of equal treatment  and  service.  The existence  of  a  correctional  facility  with  luxury  cells  or  cells  that are not equipped with proper equipment in the correctional facility. The type of research used in  this  research  is  normative  juridical.  The  method  used  is  the  statutory  approach  and  the conceptual  approach.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  implementation  of  the principle of equality of treatment and services in correctional institutions is not met by many people who still abuse their power to use luxury facilities (such as five-star hotels) in order to get prison cells with luxurious facilities and pay high prices for officers.
Keywords: Principles of Treatment and Equality, Correctional Institutions, Luxury Cells.

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Penjara  merupakan  salah  satu  tempat yang  tidak  asing  di  telinga  masyarakat. Penjara dikenal sebagai tempat untuk mem- berikan  efek  jera  bagi  para  pelanggar hukum  dan  tentunya  menimbulkan  stigma negatif  pada  masyarakat  sebagai  tempat orang-orang  berdosa  dan  harus  dihindari. Dalam  rangka  pembenahan  sistem  dan pelaksanaan  pidananya,  istilah  penjara diubah menjadi sistem pemasyarakatan, dan istilah  penjara  diubah  menjadi  lembaga pemasyarakatan.  Demikian  pula,  perlakuan terhadap  narapidana  berubah  dari  balas dendam  menjadi  bimbingan.  Oleh  karena itu,  tujuan  pengembangan  narapidana  ber- dasarkan  sistem  disipliner  adalah  agar warga  binaan  menjadi  warga  negara  yang baik  dan  bertanggung  jawab  dalam  masya- rakat, sadar akan kesalahannya dan berhenti melanggar hukum. 1
Penjara  merupakan  salah  satu  sanksi pidana  utama  yang  berlaku  di  Indonesia. Sanksi  besar  yang  lain  tercantum  denda, pidana  kurungan  serta  hukuman  mati. Hukuman  penjara  dijalani  di  Lembaga Pemasyaraktan.
Di lembaga pemasyarakatan para nara- pidana  hendak  diurus,  serta  diharapkan
1 Penny  Naluria  Utami ,  Keadilan  Bagi  Para Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan , Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure,Vol.17  No.3, (2017), hlm. 384.
sehabis masa hukumannya berakhir, mereka hendak  keluar  dari  penjara  menjadi  orang baik.  Lembaga  pemasyarakatan  merupakan tempat  yang  memiliki  pengaruh  besar terhadap  perkembangan  warga  binaan  dan kondisi  mereka  setelah  keluar  dari  Lapas. Di  Indonesia  sendiri  terdapat  klasifikasi lembaga  pemasyarakatan  yaitu  lembaga pemasyarakatan  biasa  dan  lembaga  pe- masyarakatan  khusus  contohnya      lembaga pemasyarakatan Wanita, lembaga pemasya- rakatan  Anak,  lembaga  pemasyarakatan Narkotika,  dan  lembaga  pemasyarakatan Tindak  Pidana  Berat  seperti  lembaga pemasyarakatan Nusa Kambangan. Namun, tidak  semua  wilayah  di  Indonesia  memiliki lembaga  pemasyarakatan  khusus.  Umum- nya,  wilayah  yang  tidak  memiliki  lembaga pemasyarakatan  khusus,  seperti  lembaga pemasyarakatan  Anak,  akan  dititipkan  ke lembaga pemasyarakatan Remaja di wilayah lain yang terdekat dengan mereka. 2
Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya  disebut  UU  Pemasyarakatan) mengatur  bahwa  sistem  pembinaan  pe- masyaraktan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang diantaranya terdiri dari perlindungan,  perlakuan  dan  pelayanan yang  sama,  pendidikan,  pembinaan,  meng- hormati  martabat  manusia,  kehilangan
2 I Gede Ardian Paramandika, Pembinaan Terhadap Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas IIA  Denpasar ,  Fakultas  Hukum  Universitas Udayana, Bali.
kebebasan  adalah  satu-satunya  rasa  sakit, dan menjamin hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan individu tertentu. 3
Hal  teserbut  juga  ditegaskan  saat Denny  Indrayana  masih  menjadi  pejabat sebagai  Wakil  Menteri  Hukum  dan  HAM (Hak Asasi Manusia) pada tahun 2018 lalu, melakukan    inspeksi  dadakan  di  lembaga pemasyarakatan  Sukamiskin,    Jakarta Timur,  Bandung  dan  Rumah  Tahanan Chipinang  ia  berjanji  akan  melaksanakan prinsip kesetaraan perlakuan dan pelayanan yang diatur dalam Pasal 5 huruf b Undang- Undang Pemasyarakatan. 4 Nyatanya, upaya tersebut  sebenarnya  masih  jauh  dari penyelesaian  dan  tidak  diterapkan,  karena pada  tahun  2019  lalu  masih  ditemukannya sel-sel  berfasilitas  mewah  dilengkapi  oleh kicthen set dan kamar tidur pribadi 5 banyak ditemukan perangkat elektronik dan perala- tan mewah lainnya. 6 Hingga saat ini pelak- sanaan  dari  penerapan  prinsip  kesetaraan dan  pelayanan  seperti  yang  dijanjikan  oleh pejabat-pejabat  sebelumnya  masih  perlu dipertanyakan,  karena  kasus  perlakuan
3 Pasal  5  Undang  –  Undang  No  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan.
4 https://www.merdeka.com/peristiwa/denny- indrayana-di-era-kami-seleksi-kalapas- sukamiskin-sangat-ketat-dan-berat.html ,  diakses tanggal 15 Oktober 2021.
5 https://www.wartaekonomi.co.id/read263271/sel- sel-mewah-setya-novanto-cs-dibongkar- kemenkumham-bilang?page=1 ,  diakses  tanggal 29 Oktober 2021
6 Y. A. Triana Ohoiwutun, Sel berfasilitas Istimewa Di  Tinjau  Dari  Aspek  Kebijakan  Kriminal , Masalah  Masalah  Hukum,  Jilid    43  No.  4, (2014), hlm. 478.
istimewa dengan pemberian fasilitas khusus ini sering kali terjadi contohnya pada bulan Juli  lalu  beredarnya  foto  narapidana  kasus korupsi  Setya  Novanto  yang  berduduk santai  di  lapas  sukamiskin  dan  terdapat Handphone disebelahnya  walaupun  dibant- ah oleh  Rika Aprianti selaku Kabag Humas dan  Publikasi  Ditjen  PAS  berdalih  foto yang  beredar  merupakan  foto  tahun  lalu. 7
Hal  tersebut  tentunya  secara  gamblang menunjukkan  perlakuan  istimewa  dengan menyediakan  fasilitas  khusus  sehingga menimbulkan  diskriminasi  perlakuan  nara- pidana di lembaga pemasyarakatan.
Berkenaan  adanya  sel-sel  mewah  di penjara, tidak  dapat terlepas  dari  penyalah- gunaan  kekuasaan  oleh  aparat  penegak hukum  yang  tidak  etis.  Keberadaan  sel dengan fasilitas khusus menunjukkan bahwa  penegakan  hukum  jauh  dari  prinsip perlakuan  dan  pelayanan  yang  setara.  Ke- beradaan  lembaga  pemasyarakatan  sendiri sebenarnya masih menjadi perdebatan. Oleh sebab itu Penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan  terkait  implementasi  asas  per- samaan  perlakuan  dan  pelayanan  pada lembaga pemasyarakatan dengan di- temukannya  sel  mewah  atau  sel  yang  tidak dilengkapi  perlengkapan  yang  layak  di lembaga  pemasyarakatan.  Fenomena  sel dengan  fasilitas  yang  melanggar  atau
7 https://www.dream.co.id/news/fasilitas-khusus- untuk-setya-novanto-dari-sel-mewah-hingga- miliki-hp-210719y.html ,  diakses  tanggal  29 Oktober 2021.
menyalahi  aturan  tersebut  merupakan pelanggaran HAM karena melanggar prinsip perlakuan dan pelayanan yang sama, dan  setiap  narapidana  yang  ditangani  di lembaga  pemasyarakatan  harus  mematuhi prinsip ini. 8

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas  Penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yakni apakah sel di lembaga pemasyarakatan  Indonesia  telah  sesuai dengan  Asas  Persamaan  Perlakuan  Dan Pelayan  yang  diatur  dalam  pasal  5  huruf  b UU Pemasyarakatan?

## METODE PENELITIAN
Tipe  dan jenis  penelitian  yakni  yuridis normatif, yaitu permasalahan yang  di teliti atau  dibahas  dengan  menerapkan  kaidah- kaidah hukum. 9 Pendekatan penelitian yang digunakan  yakni,  pertama  pendekatan perundang-undangan (statuta  apparouch) ialah  yaitu  pendekatan  dengan  menelaah perundang-undangan sebagai sumber hukum untuk menemukan dan memecahkan isu  hukum  dalam  penelitian  ini.  Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu  Metode  ini  berasal  dari
8 Y.A.  Triana  Ohoiwutun.  Samsudi, Menalar  Sel Mewah  di  Lembaga  Pemasyarakatan ,  Masalah Masalah Hukum, Jilid 46 No. 1, (2017), hlm. 49.
9 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum (Jakarta: Kencana Pranada  Media  Group, 2009), hlm. 87.
berbagai  paradigma  dan  doktrin  yang berkembang  dalam  ilmu  hukum  untuk menetapkan  argumentasi  hukum  untuk memecahkan masalah hukum. 10
Dalam  penelitian  ini  menggunakan bahan  hukum  primer  berupa  peraturan perundang-undangan  dan  bahan  hukum sekunder  yaitu  dengan  studi  pustaka penelitian-penelitian  sebelumnya  berupa jurnal-jurnal  ataupun  buku  yang  memiliki kualifikasi tinggi sebagai penunjang penelitian ini.
Proses  pengumpulan  bahan  hukum dimulai  dari  membaca  dan  memahami masalah  hukum,  dan  melalui  membaca bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang berkaitan dengan undang-undang, peraturan dan buku, untuk melengkapi dan memecah- kan masalah hukum dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN
Lembaga  yang  masih  sangat  disorot pada  saat  ini  salah  satunya  ialah  lembaga pemasyarakatan,  yang  mana  permasalahan didalam  lembaga  tersebut  bermacam- macam  mulai  dari over  capacity hingga adanya  pungutan  liar  yang  dilakukan  oleh oknum petugas sipir.
Lembaga  pemasyarakatan  merupakan mata rantai terakhir dalam sistem peradilan pidana.  Sistem  peradilan  pidana  dibagi
10 Ibid, hlm. 194.
menjadi empat bagian: kepolisian, kejaksaan,  dan  pengadilan,  dan  terakhir lembaga pemasyarakatan.
Lembaga  pemasyarakatan  merupakan salah  satu  komponen  penting  dalam  sistem peradilan pidana yang memiliki peran yang sangat  strategis  dan  potensial  dalam  mem- benahi  narapidana,  agar  dapat  dibina,  dan berharap narapidana yang melakukan tindak pidana nantinya tidak mengulangi kesalahan yang sama. 11
Lembaga  pemasyarakatan  bertugas untuk  memberikan  efek  jera  terhadap narapidana  karena  dicabutnya  hak-hak kebebasannya yang mana lembaga pemasyarakatan menekankan balas dendam akan  perbuatan  yang  dilakukan  bagi  para narapidana.  Namun  lambat  laun,  selain  hal itu  lembaga  pemasyarakatan  juga  me- ngedepankan proses rehabilitasi yang bertujuan  untuk  kesehatan  mental  warga binaan  agar  setelah  keluar  dari  lembaga pemasyarakatan warga binaan tersebut agar tidak  mengulangi  perbuatannya  dan  juga bisa mudah berbaur dengan warga masyarakat yang lain disekitarnya.
Lembaga  pemasyarakatan  merupakan pergantian  nama  dari  penjara,  dengan mengandung  maksud  dimana  pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana
berorientasi terhadap  tindakan-tindakan
11 Julita  Melissa  Walukow, Perwujudan  Prinsip Equality  Before  The  Law  Bagi  Narapidana  Di Dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Di  Indonesia , Lex et Societatis, Vol. I, No. 1, (2013), hlm. 164.
yang  lebih  manusiawi  dan  disesuaikan dengan  kondisi  narapidana  itu  sendiri. 12
Konsep  pemasyarakatan  tersebut  kemudian disempurnakan  dengan  adanya  konferensi dinas  para  pimpinan  kepenjaraan  dimana Presiden  Republik  Indonesia  saat  itu mengamanatkan  untuk  merubah  nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan.
Lembaga  pemasyarakatan  yang  dulu- nya  dikenal  dengan  sebutan  penjara  lebih bersifat  mengayomi  dan  lepas  dari  balas dendam  serta  semakin  berprogres  positif dengan mengedepankan hak asasi manusia. Sehingga  pada  tahun  1964,  Menteri Kehakiman Suhardjo melakukan perubahan dalam  mereformasi  nama  institusi  penjara (yang  berasal  dari  kata  penjera,  membuat jera),  diganti  menjadi Lembaga  Pe- masyarakatan  yang  mengarahkan  pada pembinaan  narapidana. 13 Penjara  dengan konotasi  negatif  diubah  menjadi  lembaga pemasyarakatan yang mana julukan tersebut lebih  enak  didengar  karena  lebih  halus  dan tidak berkonotasi negatif.
Pelaksanaan  pembinaan  di  lembaga pemasyarakatan  ada  dua  yaitu;  intramural dan ekstramural. Penjelasan dari intramural yaitu  perampasan  kebebasan  dan  juga proses  rehabilitasi  yang  dilakukan  didalam
12 Djisman Samosir, Fungsi  Pidana  Penjara  Dalam Sistem  Pemidanaan  di  Indonesia ,  (Bandung  : Binacipta, 1992), hlm. 70.
13 Evan  Chrisentius, Privatisasi  Penjara  :  Upaya Mengatasi  Krisis  Lembaga  Pemasyarakatan  Di Indonesia ,  (Yogyakarta  :  Calpulus,  2016),  hlm.. 3.
lembaga  pemasyarakatan  dengan  pem- binaan  kepribadian  dan  pembinaan  keman- dirian.  Contohnya  dengan  memberikan bimbingan  keagamaan,  kesadaran  hukum, dan  juga  bimbingan  intelektual  yang diberikan  fasilitas  untuk  belajar  bahasa inggris.
Sedangkan  pembinaan  kemandirian dengan  memberikan  pelatihan  kerja  seperti keahlian  menjahit  dan  sebagainya  yang bertujuan  agar  setelah  keluar  dari  lembaga pemasyarakatan bisa mandiri secara finansial  juga,  hal  tersebut  sebagaimana yang  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pe- merintah  Nomor  31  tahun  1999  tentang Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga Binaan Pemasyarakatan.
Adapun  penjelasan  tentang  pembinaan ekstramural  yaitu  pembinaan  diluar  lem- baga  pemasyarakatan  dengan  pembebasan bersyarat  terhadap  warga  binaan  namun tetap  ada  syarat  yang  harus  dilakukan narapidana tersebut. Pembinaan ekstramural atau  yang  dikenal  dengan  asimilasi  di- lakukan  dengan  membaurkan  narapidana yang  telah  memenuhi  syarat  kedalam kehidupan masyarakat.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2005  tentang  Pengesahan International Convenant  On  Civil  And  Political  Rights 14
mengatakan  bahwa  kebebasan  seseorang
14 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2005  tentang Pengesahan International  Convenant  On  Civil And Political Rights
harus  dibatasi  apabila  telah  melanggar kebebasan orang lain atau bahkan membahayakan dan mengganggu ketertiban umum.
Pengesahan International  Convenant On  Civil  And  Political  Rights juga  me- ngatur  bahwa  meskipun  kebebasan  sese- orang telah dibatasi dan dirampas, individu tersebut  tetap  harus  dihormati  martabat yang  melekat  pada  dirinya.  Hal  tersebut adalah  bentuk  perlakuan  memanusiakan manusia.
Indonesia  menerapkan  lembaga  pema- syarakatan yang memperkecil kemungkinan perlakuan  diskriminatif  dari  pihak  mana- pun, yaitu dengan tidak hanya memberlaku- kan  penjeraan  atau  balas  dendam  namun juga dengan rehabilitasi yang mengedepan- kan hak asasi manusia.
Lembaga  pemasyarakatan  yang  ber- peran sebagai wakil negara dalam melakukan  sistem  peradilan  pidana  yang terakhir  harus  mengedepankan  hak  asasi manusia  untuk  dihormati  melalui  pem- binaan yang telah disebutkan yaitu pembinaan  kepribadian  dan  pembinaan  ke- mandirian,  namun  tidak  jarang  para  warga binaan mengalami  dampak  psikologis  yang harus mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah.
Lembaga  pemasyarakatan  juga  ber- peran untuk memberikan pengertian terhadap setiap warga binaannya agar selalu ingat  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  ingat
pada  norma-norma  yang  berlaku  di- masyarakat  dan  melibatkan  setiap  warga binaan pada acara-acara sosial ke- masyarakatan  agar  setelah  keluar  dari lembaga pemasyarakatan atau telah menyelesaikan  masa  hukumannya  para waga  binaan  bisa  percaya  diri  lagi  untuk berbaur  dengan  masyarakat  sekitar  tanpa ada rasa minder sedikitpun.
Warga  binaan  juga  dibekali  keahlian untuk  kehidupan  yang  lebih  mandiri  dan juga warga binaan lembaga pemasyarakatan bisa  menjadi  manusia  seutuhnya  setelah menyelesaikan  hukuman  dilembaga  pe- masyarakatan  dan  bisa  bersaing  sehat dengan masyarakat atau individu lain tanpa harus melakukan perbuatan yang melanggar norma  dan  mengulang  kesalahan  dimasa yang lalu.
Deklarasi  universal  hak  asasi  manusia juga memiliki prinsip untuk semua individu tak  terkecuali  warga  binaan  atau  nara- pidana, yang mana para narapidana tersebut tidak  boleh  mendapatkan  diskriminasi dalam  hal  perlakuan,  misalnya  disiksa  atau diperlakukan  tidak  manusiawi  oleh  siapa- pun,  karena  walaupun  narapidana  diambil kebebasannya  tetap  harus  diberikan  ke- hormatan  dengan  tidak  membedakan  status atau kasus kejahatannya. Narapidana adalah individu  dan  didalam  deklarasi  universal tersebut  setiap  individu  sama  kedudukan- nya dimata hukum.
Pemberian  hak-  hak  yang  pantas terhadap  tahanan  serta  narapidana  ialah salah  satu  wujud  proteksi  terhadap  harkat serta  martabat  manusia.  Perihal  ini  sebab manusia  mempunyai  hak-  hak  bawah  yang menempel  pada  tiap  diri  manusia.  Ada sebagian  hak  yang  bekaitan  dengan  orang yang  tersangkut  permasalahan  hukum. 15
Pemenuhan  hak  tersebut  berkaitan  dengan pemberian  pelayanan  dengan  tidak  mem- bedakan  warna  kulit,  ras,  bahasa,    jenis kelamin, agama, ideologi, kekayaan, politik,  kewarganegaraan,  kelahiran  serta status lainnya.
Dalam  kaitannya  terhadap  narapidana dilembaga pemsyarakatan, Pasal 28 ayat (3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun 1999  tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Warga  Binaan  Pemasyaraka- tan 16 menerangkan  bahwa  narapidana  atau warga  binaan  dilarang  membawa  alat  atau media  elektronik,  seperti  televisi  ataupun radio  kedalam  lembaga  pemasyarakatan untuk  kepentingannya  sendiri  atau  pribadi, namun dalam prakteknya terdapat beberapa sel  yang  memiliki  barang  elektronik  yang dipergunakan  untuk  kepentingan  narapida sendiri.    Sel-sel  yang  memiliki  fasilitas media  atau  alat  elektronik  sering  sekali terjadi  pada  narapidana  korupsi  contohnya
15 Syaiful Bakhri, Nutrisi Keilmuan Dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana , (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2015), hlm. 103.
16 Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun  1999  tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan
ada di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin yang ada dikota Bandung, Jawa Barat salah satunya  dibongkar  oleh  Denny  Indrayana saat  masih  menjabat  sebagai  wakil  Menteri Hukum  dan  Ham  dalam  inspeksi  men- dadaknya ke lapas Sukamiskin tersebut.
Misalnya kasus Fahmi Darmawansyah, Napi korupsi di lapas Sukamiskin. Ditemu- kan  fasilitas  mewah  dalam  sel  yang  di- tempati  oleh  Fahmi  Darmawansyah  seperti hotel  berbintang  yang  dilengkapi  AC, televisi,  springbed  kamar  mandi  dengan WC  duduk  dan  alat  pemanas  air. 17 Selain itu,  Fahmi  Darmawansyah  juga  diberikan kebebasan  untuk  menggunakan  handphone dan  kemudahan  perizinan  keluar  lapas. Wahid Husen, Direktur Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin saat itu, memperoleh  mobil  Mitsubishi  Triton,  tas mewah,  dan  total  Rp  39,5  juta  (tiga  puluh sembilan  juta  lima  ratus  rupiah)  dari  suap Fahmi Darmawansyah. 18
Kasus  lainnya  yaitu  narapidana  kasus korupsi  Setya  Novanto  yang  sering  sekali mendapatkan  perlakuan  istimewa  dari  di- temukannya  menggunakan  alat  elektronik, sel  kamar  yang  berfasilitas  mewah  dengan kamar yang lebih luas dari narapidana yang
17 Ahmad  Mahyani, Harmonisasi  Hak  Pistole Dengan  Ketentuan  Fasilitas  Narapidana, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 1, (2019),  hlm. 34.
18 Nadilla Arisandi, Bambang Waluyo, Implementasi Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  Di Lembaga Pemasyarakatan
Sukamiskin , Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No. 2, (2020), hlm. 364.
lainnya  serta  mengunjungi  rumah  makan nasi  padang  dan  toko  bangunan,  walaupun hal  tesebut  juga  dibantah  oleh  Kalapas Sukamiskin Elly Yuzar. 19
Ditemukannya  fasilitas  mewah  di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin menjadi  salah  satu  fakta  bahwa  adanya ketidakberesan  dan  penyimpangan  pada proses pembinaan hukum untuk narapidana. Kemewahan  fasilitas  di  Lapas  dan  fakta bahwa  hanya  narapidana  tertentu  yang dapat  menikmatinya  melanggar  Pasal  5b UU  Pemasyarakatan,  yaitu  perlakuan  dan pelayanan  yang  sama.  Penafsiran  tersebut menekankan pada tujuan persamaan. Perlakuan  dan  pelayanan  adalah  bahwa narapidana  harus  diperlakukan  sama,  dan tidak ada perbedaan bagi setiap narapidana.
Misalnya dengan membedakan fasilitas sel  yang  memiliki  alat  atau  media elektronik, bahkan  tempat  cuci  kakus  yang nyaman, namun lagi-lagi dalam prakteknya banyak  yang  menyalah  gunakan  kekuasaan untuk  mendapatkan  sel  yang  berfasilitas mewah  dan  memiliki  fasilitas  seperti  hotel berbintang.  Mereka  (warga  binaan)  yang mendapatkan  sel  berfasilitas  mewah  rela membayar  oknum  petugas  untuk  men- dapatkan kenyamanan sendiri.
Perbuatan  narapidana  yang  demikian sebenarnya  merupakan  perbuatan  yang
19 https://www.merdeka.com/peristiwa/viral-foto- setnov-bawa-ponsel-di-lapas-ini-penjelasan- ditjen-pas.html , diakses tanggal 29 Oktober 2021
dilarang.  Setiap  narapidana  dilarang  di- lengkapi  dengan  alat  pendingin,  kipas angin,  TV  dan/atau  peralatan  elektronik lainnya  di  dalam  ruangan  tempat  tinggal- nya. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan  peralatan  elektronik  seperti laptop,  komputer,  kamera,  alat  perekam, handphone, telepon, Pager, dll, dan instalasi listrik di kamar hunian.
Bagi  narapidana  yang  melakukan pelanggaran-pelanggaran  tersebut  dapat dijatuhi  hukuman  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Ham  Nomor  6  Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan Negara  dan  terpisah  atau  berbeda  dengan pidana penjara yang dijalani oleh narapidana itu sendiri.
Oleh  sebab  itu,  bila  narapidana  me- lakukan  pelanggaran  mempunyai  fasilitas mewah  dikamar  huniannya  untuk  ke- pentingan  individu,  maka  kepadanya  dapat diberikan hukuman disiplin tingkatan berat, bukan  diperberat  hukuman  pidananya.  Ada pula  salah  satu  wujud  hukuman  disiplin tingkatan  berat  merupakan  memasukkan narapidana  yang  bersangkutan  ke  sel pengasingan  sepanjang  6(enam)  hari  serta bisa  diperpanjang  sepanjang  2  (dua)  kali  6 (enam) hari.
Narapidana  yang  melakukan  tindak pidana  korupsi,  suap,  ataupun  gratifikasi didalam  lembaga  pemasyarakatan  akan dipidana,  yang  mana  proses  penjatuhan
pidana  oleh  hakim  dan  penjatuhan  pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20 Tindak pidana yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan perlu ditangani  dengan  lebih  baik,  karena  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  narapidana  di lembaga  pemasyarakatan  terkesan  biasa saja.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan  menetapkan bahwa pembangunan lembaga pema- syarakatan  didasarkan  pada  prinsip-prinsip perlindungan,  perlakuan  dan  pelayanan yang  sama,  pendidikan,  bimbingan,  dan penghormatan  terhadap  martabat  dan  nilai. Hilangnya  kebebasan  adalah  satu-satunya rasa  sakit  dan  juga  di  tambahi  dengan hilang kontak terhadap keluarga. 21
UU Pemasyarakatan secara jelas mengatur  prinsip  perlakuan  dan  pelayanan yang  sama  bagi  narapidana  dalam  pem- binaan.  Proses  penyuluhan  di  lembaga pemasyarakatan  juga  bertujuan  agar  nara- pidana  sadar  akan  kesalahannya,  bukan mengulangi  kesalahan  yang  sama.  Jika korupsi  yang  dilakukan  petugas  pema- syarakatan  dan  narapidana  masih  ber- langsung,  bagaimana  proses  pembinaannya bisa dilakukan? Narapidana yang tergolong lebih mampu secara finansial akan
20 Velycia  Maya  Yuwanta, Pemidanaan  Terhadap Narapidana  yang  Melakukan  Tindak  Pidana  di Lembaga Pemasyarakatan , Jurist-Diction, Vol. 2 No. 4, (2019), hlm. 1488.
21 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan.
menyuap  petugas  untuk  mendapatkan fasilitas  yang  lebih  memadai  bahkan cenderung lebih mewah.
Pemberian  sel  mewah  atau  adanya  sel berfasilitas  seperti  hotel  berbintang  yang hanya  bisa  dinikmati  warga  binaan  yang sanggup  membayar  sejumlah  uang  kepada oknum  petugas  itu  tentunya  bertentangan dengan  asas  persamaan  perlakuan  dan pelayanan,  dan  hal  itu  dapat  dikategorikan sebagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia dikarenakan telah membeda-bedakan antara warga  binaan  yang  “sanggup  membayar” dan  warga  binaan  yang  “tidak  sanggup membayar” sejumlah uang terhadap oknum petugas.
Praktek  jual  beli  sel  mewah  didalam lembaga  pemasyarakatan  tidak  dapat  ter- lepas  dari  adanya  penyalahgunaan  wewe- nang  oleh  oknum  yang  berwenang,  dengan adanya  perbuatan  suap  menyuap,  dan pengimplikasiannya dapat bertentangan dengan  hak  asasi  manusia.  Dikatakan sebagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia karena  telah  mengingkari  asas  persamaan perlakuan  dan  pelayanan  yang  harus diberikan  oleh  petugas  lembaga  pema- syarakatan  terhadap  seluruh  warga  binaan yang  ada  di  lembaga  pemasyarakatan tersebut,  Hal  tersebut  telah  bertentangan dengan persamaan di mata hukum (equality before  the  law) yang  telah  diatur  didalam negara hukum.
Asas equality  before  the  law jika dikaitkan  dengan  fungsi  peradilan,  berarti setiap  orang  yang  berhadapan  disidang peradilan  adalah  “sama  hak  dan  ke- dudukannya”,  begitu  juga  saat  dinyatakan menjadi  narapidana.  Persamaan  perlakuan dan  pelayanan  serta  persamaan  di  mata hukum merupakan hak asasi setiap individu.  Terjaminnya  hak  asasi  manusia tersebut merupakan  terwujudnya  salah  satu pelaksanaan  negara  hukum  yang  ada diamandemen  keempat  Undang-Undang Dasar  1945,  bahwa  perlakuan  dan  pelaya- nan  di  lembaga  pemasyarakatan  tanpa mendiskriminasi  atau  membeda  bedakan individu  atau  warga  binaan  identik  dengan equality before the law .
Adapun yang menjadi penyebab utama sel  yang  memiliki  fasilitas  mewah  seperti hotel  berbintang  tidak  lepas  dari  sangkut paut  oknum  petugas  yang  dapat  disuap dengan  beberapa  jumlah  uang.  Apabila narapidana  memperoleh  fasilitas  lebih dengan  cara  melakukan  suap  terhadap beberapa  oknum  petugas,  tentunya  hal tersebut tidak sesuai dengan hakikat pidana yang  bertujuan  untuk  memberikan  nestapa atau  konsekuensi  yang  menyengsarakan. Mereka  justru  merasa  tidak  menderita  dan tidak  adanya  efek  jera  yang  diterima  oleh narapidana  dari  penyelewengan  oknum petugas tersebut.
Adanya kolusi yang dapat berupa uang pelicin  atau  sogokan  ataupun  suap,  tidak
dapat terlepas dari adanya hubungan timbal balik diantara si pemberi suap dan penerima suap.  Pemberi  suap  yang  dalam  ini  adalah narapidana memiliki keinginan untuk dapat menikmati  fasilitas  mewah  dan  modern didalam  lembaga  pemasyarakatan.  Semen- tara  penerima  suap  adalah  pihak  yang berwenang  dilembaga  pemasyarakatan  ber- tujuan  untuk  mendapat  uang.  Kejahatan suap  menyuap  ini  hanya  dapat  terjadi  jika kedua belah pihak saling menyetujui.
Adapun  yang  menjadi  faktor  pen- dorong  pegawai  lembaga  pemasyarakatan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki- nya  dapat  berupa  faktor  internal  dan  faktor eksternal. 22 Faktor internal dapat dilihat dari sikapnya  yang  tidak  jujur,  preferensi terhadap  kehidupan  sekuler,  gaya  hidup yang  luhur,  keserakahan  dan  integritas pegawai yang tidak bertanggung jawab, dan kurangnya  etika  dalam  menjalankan  tugas- nya.  Sedangkan  faktor  eksternal  ialah adanya dorongan dari narapidana itu sendiri yang  menginginkan  sel  dengan  fasilitas mewah  dengan  iming-iming  imbalan  yang besar dan menguntungkan.
Keberadaan  sel  mewah  yang  hanya dapat  dinikmati  oleh  orang  kaya  selaku pemberi  suap,  dari  sisi  perspektif  keadilan yang  merupakan  wujud  dan  tujuan  utama
22 Tiara  Meridith  Ladistra,  Tri  Sulistyowati, Peran Dan Fungsi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lembaga Pemasyarakatan (studi kasus di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin) , Vol. 1 No. 1, (2019), hlm. 14.
dari asas perlakuan persamaan dan pelayanan    dikaji  menggunakan  perspektif teori  keadilan  sebagaimana  yang  disampai- kan  oleh  John  Rawls.  Keadilan  menurut Rawls  dimaknai  sebagai  “kesetaraan” ( justice  as  fairness) ,  yang  diartikan  bahwa tidak  ada  satu  orang  pun  yang  diberikan kebolehan  untuk  mendominasi  pilihan ataupun  memanfaatkan  kesempatan  yang tidak  adil  seperti  kelebihan  anugerah alamiah  atau  posisi  sosialnya,  karena prinsip  keadilan  merupakan  pilihan  yang setara. 23
Tujuan  keadilan  harus  dicapai  dalam berkehidupan. Karena kehidupan tanpa ada- nya keadilan dapat menyebabkan timbulnya kekacauan  dan  perlakuan  semena-mena oleh  pihak  yang  tidak  mau  dirugikan.  Oleh karena itu, fasilitas yang diberikan terhadap narapidana haruslah sama antara narapidana yang  satu  dengan  lainnya  tanpa  adanya perbedaan perlakuan. 24
Keadilan secara kasat mata tidak dapat memihak pada kekayaan yang dimiliki para narapidana.  Keberadaan  sel  mewah  yang hanya dapat dinikmati oleh narapidana kaya justru  dapat  berpotensi  menjadi  sumber kejahatan  yang  lain.  Selain  itu,  sel  dengan fasilitas  mewah  juga  membawa  dampak kemungkinan  terjadinya  pengulangan  ke- jahatan  setelah  keluar  dari  lembaga
23 Karen  Lebacqz, Teori-Teori  Keadilan  Six Theories  of  Justice ,  (Bandung  :  Nusa  Media, 2015).
24 Ibid.
pemasyarakatan  karena  tidak  adanya  efek jera  dan  ketidak  sesuaian  dengan  tujuan utama adanya lembaga pemasyarakatan.
Dengan  adanya  fasilitas-fasilitas  yang dapat  dikatakan  tidak  umum  dalam  sel penjara,  tentunya  bertentangan  dengan tujuan pembalasan. Sifat penderitaan dalam perampasan  kemerdekaan  tidak  akan  ter- wujud  dikarenakan  adanya  fasilitas  yang dapat  digunakan  untuk  meringankan  nasib atau kondisinya. Padahal, lembaga pemasyarakatan  seharusnya  adalah  tempat yang  sengaja  dibatasi  sedemikian  rupa untuk  menghukum  para  pelaku  tindak pidana.

## KESIMPULAN
Lembaga  pemasyarakatan  masih  men- jadi  salah  satu  lembaga  yang  paling menonjol.  Masalah  lembaga  pemasyaraka- tan berkisar dari kelebihan kapasitas hingga pemungutan  pajak  secara  ilegal  oleh penjaga  yang  tidak  etis. International Convenant  on  civic  and  political juga menetapkan  bahwa  meskipun  kebebasan seseorang  dibatasi  dan  dirampas,  martabat yang  melekat  pada  orang  tersebut  tetap harus dihormati, yang merupakan salah satu bentuk perlakuan yang manusiawi terhadap manusia.  Indonesia  telah  menerapkan fasilitas  disipliner  untuk  meminimalkan kemungkinan  diskriminasi  di  kedua  sisi dengan tidak hanya melakukan pencegahan
atau pembalasan, tetapi juga mem- promosikan hak asasi manusia.
Dalam  pelaksanaan  sistem  peradilan pidana yang terakhir, lembaga pe- masyarakatan  sebagai  perwakilan  negara harus  mengutamakan  menganut  pedoman pengembangan  kepribadian  dan  pengem- bangan  kemandirian,  serta  penghormatan terhadap  hak  asasi  manusia.  Pasal  28  ayat (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun 1999  tentang  ketentuan  dan  tata  cara  yang dilaksanakan  oleh  narapidana  di  lembaga pemasyaraktan mengatur bahwa narapidana atau  warga  binaan  dilarang  membawa  alat atau  media  elektronik,  televisi,  dan  radio untuk  kepentingan  sendiri  atau  pribadi  di lembaga  pemasyarakatan,  tapi  nyatanya beberapa  sel  punya  barang  elektronik sendiri.
Dalam  hal  ini,  asas  persamaan  per- lakuan dan pelayanan dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 menjelaskan  bahwa  setiap  warga  negara Indonesia  harus diperlakukan secara setara walaupun  itu  seorang  warga  binaan, misalnya  dengan  membedakan  fasilitas  sel dengan  alat  atau  media  elektronik.  Bahkan tempatnya  harus  demikian.  Mencuci  toilet yang  nyaman,  namun  pada  prakteknya masih banyak orang yang masih menyalah- gunakan  kekuasaannya  lagi  untuk  meng- gunakan  fasilitas  mewah  (seperti  hotel berbintang)  untuk  mendapatkan  sel  penjara Mereka  (narapidana)  yang  mendapatkan
fasilitas  mewah  (narapidana)  rela  mem- bayar  oknum  petugas  dengan  harganya. Alasan  mereka  mengatakan  ini  adalah pelanggaran  hak  asasi  manusia  adalah karena  mereka  menolak  prinsip  bahwa petugas  lembaga  pemasyarakatan  harus memberikan  perlakuan  dan  layanan  yang sama  kepada  semua  narapidana  di lembaga pemasyarakatan. Tidak tercapainya keadilan  karena  Keberadaan  sel  mewah dapat  berpotensi menjadi  sumber  kejahatan yang lain juga membawa dampak terjadinya pengulangan  kejahatan  setelah  keluar  dari lembaga  pemasyarakatan  karena  tidak adanya  efek  jera  dan  ketidak  sesuaian dengan  tujuan  utama  adanya  lembaga pemasyarakatan  bersifat  pembalasan  untuk menimbulkan  sifat  penderitaan  dalam perampasan kemerdekaan

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Bakhri,  Syaiful,  2015, Nutrisi  Keilmuan Dalam  Pusaran  Ilmu  Hukum  Pidana , Yogyakarta, Kreasi Total Media.
Chrisentius, Evan, 2016, Privatisasi Penjara  :  Upaya  Mengatasi  Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di
Indonesia , Yogyakarta, Calpulus.
Karen  Lebacqz,  2015. Teori-Teori  Keadilan Six  Theories  of  Justice ,  (Bandung  : Nusa Media.
Lebacqz, Karen, 2015, Teori-Teori Keadilan  Six  Theories  of  Justice , Bandung, Nusa Media.
Marzuki,  Peter  Mahmud,  2009, Penelitian Hukum .  Jakarta,  Kencana  Pranada Media Group.
Samosir,  Djisman,  1992, Fungsi  Pidana Penjara  Dalam  Sistem  Pemidanaan di Indonesia , Bandung, Binacipta.

## Jurnal :
Arisandi, N., Waluyo B., 2020, Implementasi Penegakan Hukum Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin ,
Nusantara  :  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No. 2.
Ladistra,  T.M.,  Sulistyowati,  T.,  2019, Peran  Dan  Fungsi  Kementerian Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap  Lembaga  Pemasyarakatan (studi kasus di lembaga pemasyarakatan  Sukamiskin) ,  Vol.  1 No. 1.
Mahyani,  A.,  2019, Harmonisasi  Hak Pistole  Dengan  Ketentuan  Fasilitas
Narapidana, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 1.
Ohoiwutun,  Y.A.T.,  2014, Sel  berfasilitas Istimewa  Di  Tinjau  Dari  Aspek Kebijakan Kriminal , Masalah
Masalah Hukum, Jilid  43 No. 4.
_____, Samsudi, 2017, Menalar Sel Mewah di Lembaga Pemasyarakatan , Masalah  Masalah  Hukum,  Jilid  46 No. 1.
Paramandika,  I.G.A., Pembinaan  Terhadap Narapidana di Lembaga Pe- masyarakatan  Klas  IIA  Denpasar , Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali. Utami,  P.N.,  2017 ,  Keadilan  Bagi  Para Narapidana Di Lembaga
Pemasyarakatan ,  Jurnal  Penelitian Hukum De Jure,Vol.17 No.3.
Walukow,  J.M.,  2013, Perwujudan  Prinsip Equality  Before  The  Law  Bagi Narapidana  Di  Dalam  Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia , Lex et
Societatis, Vol. I, No. 1.
Yuwanta, V.M., 2019, Pemidanaan Terhadap  Narapidana  yang  Me- lakukan  Tindak  Pidana  di  Lembaga Pemasyarakatan ,  Jurist-Diction,  Vol.
2 No. 4.
Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2005 tentang Pengesahan International Convenant  On  Civil  And  Political Rights
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun
1999  tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan

## Internet
https://www.merdeka.com/peristiwa/denny- indrayana-di-era-kami-seleksi-kalapas- sukamiskin-sangat-ketat-dan-berat.html , diakses tanggal 15 Oktober 2021.
https://www.wartaekonomi.co.id/read26327 1/sel-sel-mewah-setya-novanto-cs- dibongkar-kemenkumham- bilang?page=1 , diakses tanggal 29 Oktober 2021
https://www.dream.co.id/news/fasilitas- khusus-untuk-setya-novanto-dari-sel- mewah-hingga-miliki-hp-210719y.html , diakses tanggal 29 Oktober 2021.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Rizki Putri Suprapto, S.H. seorang mahasiswa lulusan sarjana hukum universitas  jember  tahun  2019.  Saat  ini tengah  menempuh  Program  Magister  Ilmu Hukum Universitas Jember.
Maudyna  Fitria,  S.H .  mahasiswa lulusan  sarjana  hukum  universitas  jember tahun  2019.  Saat  ini  tengah  menempuh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember.
Firda  Yunita  Dewi,  S.H. mahasiswa lulusan  sarjana  hukum  universitas  jember tahun  2020.  Saat  ini  tengah  menempuh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember.