## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 3, No. 2, Desember 2021, pp 135-147 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI:

## Pertangungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I: Studi Putusan 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks
Kailwa 1 , Baharuddin Badaru 2* & Satrih 2 1 Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia 2 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
* Koresponden Penulis, Email: kailwa24@gmail.com
Artikel info Artikel history: Received: 05-05-2021 Revised: 10-06-2021 Accepted: 20-09-2021 Published: 25-09-2021
Keywords: Accountability; Criminal; Narcotics; Group I
Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Pidana; Narkotika; Golongan I
Abstract. . The  research  objective  to  analyze  criminal  responsibility for  the  crime  of  possession  of  narcotics  Category  I:  Decision  Study 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks.  This  research  is  a  research  that conducts empirical research in the city of Makassar, precisely at the Makassar  District  Court  as  an  institution  to  adjudicate  and  decide cases  Number  2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks  concerning  the  Crime  of Possessing  Narcotics  Group  I.  is  a  crime  of  narcotics  abuse  in  the decision  Number  2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks  is  a  criminal  act  of possessing class I narcotics. or providing narcotics class I in the form of  plants”  which  is  an  element  of  an  alternative  article  and  a  fact revealed at trial..
Abstrak. .
Tujuan  penelitian  menganalisis  pertangungjawaban  Pidana Terhadap  Tindak  Pidana  Kepemilikan  Narkotika  Golongan  I:  Studi Putusan 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks. Penelitian ini adalah penelitian yang  melakukan  penelitian  Empiris  di  kota  Makassar  tepatnya  di Pengadilan  Negeri  Makassar  sebagai  instansi  mengadili  dan memutuskan  perkara  Nomor  2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks  tentang Tindak  Pidana  Memiliki  Narkotika  Golongan  I,  Hasil  penelitian  ini menggambarkan  Kualifikasi  bentuk  perbuatan  yang  merupakan tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  dalam  putusan  Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks  adalah  tindak  pidana  memiliki narkotika  golongan  I.  Berdasarkan  bunyi  Pasal  111  ayat  (2) “melakukan  percobaan  atau  permufakatan  jahat  untuk  melakukan tindak  pidana  memiliki,  menyimpan,  menguasai  atau  menyediakan narkotika  golongan  I  dalam  bentuk  tanaman”  yang  merupakan unsur  pasal  bersifat  alternatif  serta  fakta  yang  terungkap  di persidangan.
Coresponden author: * Email: kailwa24@gmail.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap … ( Kailwa, Badaru & Satrih | 136

## PENDAHULUAN
Narkotika  merupakan  istilah  yang  sekarang  marak  dipergunjingkan  orang  dan menyerang  masyarakat  kita  terutama  generasi  mudanya.  Narkotika  yang  secara etimologi  berasal  dari  bahasa  Yunani Narkoum ,  yang  berarti  membuat  lumpuh  atau membuat mati rasa (Gukguk & Jaya, 2019) . Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari  tanaman,  baik  itu  sintetis  maupun  semi  sintesis.  Zat  ini  menyebabkan  penurunan atau  perubahan  kesadaran,  menghilangkan  rasa,  mengurangi  hingga  menghilangkan rasa  nyeri  serta  dapat  menimbulkan  ketergantungan  (adiktif) (Heriani,  2014) .  Pada zaman  moderen  seperti  ini,  tindak  kejahatan  narkotika  secara  marak  terjadi  di  tengah masyarakat.  Kejahatan  ini  dilakukan  oleh  baik  pemakai  narkotika  ataupun  pengedar narkotika (Jainah, 2013) .
Narkotika  yang  umumnya  digunakan  dibidang  kesehatan,  kini  menjadi  alat  berbahaya yang  mengancam  generasi  penerus  bangsa.  Masalah  narkotika  merupakan  masalah nasional  dan  bahkan  internasional,  mengingat  dampak  negatif  dari  penyalahgunaan narkotika  terhadap  masyarakat,  bangsa  dan  negara (Zaidan  &  Wahyuningsih,  2017) . Seperti  contohnya,  overdosis  shabu  yang  berakibat  kenaikan  suhu  badan  tanpa terkendali  dan  kejang-  kejang  yang  bila  tidak  ditolong  dapat  berakibat  kematian. Kemudian  penggunaan  suntikan  shabu  yang  menahun  menyebabkan  radang  jantung, merusak pembuluh darah, abses, dan radang hati. Masyarakat kini sangat resah dengan maraknya  peredaran  narkotika,  terutama  keluarga  korban  yang  menjadi  pecandu narkotika.
Kasus  penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia  cenderung  mengalami  peningkatan, narkotika  terbukti  menyebakan  banyak  kerugian. Banyak  kasus  yang  menunjukan penyalahgunaan  narkotika  telah  banyak  menyebabkan  kerugian,  baik  materi  maupun non  materi,  seperti  perceraian  atau  kesulitan  lain  bahkan  kematian  yang  disebabkan oleh  ketergantungan  terhadap  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang (Eleanora,  2019) , misalnya  seorang  pengguna  narkotika  dalam  keadaan  sakau  ingin  mengkonsumsi narkotika. Dalam keadaan seperti ini si pemakai tidak dapat lagi berpikiran jernih atas tindakan apa yang akan dilakukannya, sebagai efek dari ketagihan dan ketergantungan yang ditimbulkan dari zat narkotika tersebut, maka tidak jarang ia melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, atau kejahatan lain demi mendapatkan uang guna memenuhi  hasrat  untuk  menggunakan  narkotika  tersebut.  Hubungan  perekonomian dengan kejahatan senantiasa mendapat perhatian dan selalu menjadi objek yang tidak terpisahkan,  pujangga  Plato  sudah  menyatakan  bahwa  kekayaan  dan  kemiskinan  itu menjadi bahaya besar bagi jiwa manusia.
Peredaran narkotika di Indonesia kini semakin memprihatinkan, dengan menggunakan banyak  modus  operandi,  para  pengedar  narkotika  bisa  lolos  pemeriksaan  dari  pihak penegak  hukum.  Telah  banyak  pemberitaan  tentang  kasus  penemuan  narkotika  yang akan  diedarkan  di  berbagai  daerah  di  Indonesia (Sudanto,  2017) .  Hasil  survey  Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  di  tahun  2014  jumlah  penyalahguna  narkoba  di  Indonesia telah  menyentuh  angka  4.022.702  orang,  yang  berarti  2,18%  dari  populasi  penduduk Indonesia.  Berdasar  dari  masalah  tersebut,  pemerintah  menerbitkan  Undang-undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  menggantikan  Undang-undang  sebelumnya yakni  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1997  Tentang  Narkotika  dan  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Melalui Pasal 153 dan 155 Undang-undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  menyatakan  bahwa  kedua Undang-undang tersebut  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  atau  sudah  dicabut.  Diundangkannya  Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada tanggal 12 Oktober 2009 maka Undang-undang  ini  telah  mempunyai  daya  laku  dan  daya  mengikat  dalam  rangka penegakan  hukum  terhadap  pelaku  penyalahgunaan  Narkotika,  maka  secara  otomatis Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang harus diterapkan.
Penerapan  hukum  melalui  Undang-undang  yang  telah  dicabut  dan  dinyatakan  tidak berlaku  jelas  melangar  asas  legalitas  dan  HAM.  Hal  ini  sejalan  dengan  Pasal  28  D Undang-undang  Dasar  1945  pada  BAB  XA  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  berbunyi, ”setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum”.  Penerapan  hukum  yang  tidak  ada dasar  hukumnya  jelas  merupakan  perbuatan  sewenang-wenang  dan  melanggar  asas legalitas sebagai landasan untuk menuntut setiap adanya tindak pidana Narkotika.
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim cenderung  menjatuhkan  vonis  lebih  berat  kepada  pejual  atau  pengedar  dibandingkan pemakai  atau  pengguna  Narkotika.  Hal  ini  dikarenakan  pertimbangan  bahwa  pemakai atau  pengguna  Narkotika  menggunakan  barang  tersebut  untuk  dirinya  sendiri  dan umumnya  mereka  tergolong  sebagai  korban.  Dikatakan  sebagai  korban  karena  pada umumnya  mereka  menggunakan  Narkotika  dikarenakan  oleh  kondisi  dan  keadaan tertentu,  seperti  depresi,  kurang perhatian  orang  tua,  dan  kekurangan  uang.  Selain  itu adapula  pemakai  atau  pengguna  Narkotika  yang  disebabkan  oleh  tuntutan  profesi, seperti  kalangan  menengah  keatas,  klub-klub  eksekutif,  pergaulan  bebas  tanpa pengawasan  dokter  sehingga  pemakai  atau  pengguna  Narkotika  tersebut  menjadi kecanduan.
Terkait dengan kasus yang diteliti, dalam hal ini kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di daerah kota Makassar Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya, kami uraikan dalam posisi kasus sebagai berikut: Kasus ini bermula oleh Ryan Kurniawan (terdakwa) yang secara bersama-sama dengan Andi Oddang (terdakwa) memesan 2 bal (bungkus) ganja  dari  Aseng  (tersangka  pengedar)  yang  berada  di  Medan  dengan  harga  Rp. 10.000.000,00.  Pemesanan  ganja  ini  diketahui  oleh  pihak  kepolisian  setelah  mendapat informasi  dari  Jakarta,  bahwa  ada  barang  kiriman  sebanyak  1  dos  dari  Medan  dengan tujuan Makassar dengan penerima bernama Ryan beralamat Perumahan Bukit Manggala Permai Blok C2 Nipa-Nipa lama kelurahan Antang.
Pihak  kepolisian  kemudian  melakukan  penyamaran  sebagai  kurir  pos  dengan  bantuan PT.  POS  Indonesia,  yang  kemudian  mengantar  barang  kiriman  tersebut  langsung  ke alamat  tujuan.  Sesampainya  ditujuan,  teman  dari  tersangka  yaitu  Anugrah  (saksi) sebagai pemilik rumah langsung mengatakan “ini bukan kiriman saya ‟‟ dan disaat yang bersamaan      datang      tersangka      Ryan      Kurniawan      yang      mengakui  dan  menerima kiriman  tersebut.  Pihak  kepolisian  yang  menyamar  sebagai  kurir  Pos  bersama  dengan tim  langsung  menangkap  Ryan  kurniawan  (terdakwa)  dan  mengaku  bahwa  barang tersebut dimilikinya bersama- sama dengan Andi Oddang (terdakwa). Kemudian pihak kepolisan  langsung  mencari  dan  melakukan  penangkapan  terhadap  Andi  Oddang (terdakwa).  Sesampainya  di  Polrestabes  Makassar,  satu  buah  dos  tersebut  dibuka  dan didalamnya  terdapat  4  bal  (bungkus)  kopi  bubuk  dan  didalam  setiap  bungkusan  kopi bubuk tersebut berisi ganja dengan berat total 2.461 gram dan terbukti tergolong dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009
Jika dilihat dari aspek yuridis, peredaran Narkotika di Indonesia adalah sah. Peraturan ini hanya hanya melarang penggunaan Narkotika tanpa izin dari Undang-Undang. Tetapi
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap … ( Kailwa, Badaru & Satrih | 138
dalam realitas yang terjadi dimasyarakat, pemakaian Narkotika sering disalahgunakan. Narkotika sah ketika digunakan dibidang kesehatan, tetapi pada kenyataannya Narkotika dijual  bebas  dan  digunakan  diluar  dari  bidang  kesehatan  yang  sebagaimana  mestinya. Yang mana berdampak buruk bagi kesehatan mental, baik psikis dan fisik bagi pemakai atau pengguna Narkotika tersebut

## METODE PENELITIAN
Untuk  memperoleh  data  dan  informasi  yang  tepat  dalam  penyusunan  penelitian  ini, maka  penulis  akan  melakukan  penelitian  Empiris  di  kota  Makassar  tepatnya  di Pengadilan  Negeri  Makassar  sebagai  instansi  mengadili  dan  memutuskan  perkara Nomor  2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks  tentang  Tindak  Pidana  Memiliki  Narkotika Golongan  I,  Penulis  juga  melakukan  penelitian  pada  Perpustakaan  Universitas Hasanuddin  Makassar  dan  Perpustakaan  Fakultas  Hukum  Universitas  Hasanuddin karena  penulis  menganggap  bahwa  perpustakaan  tersebut  memiliki  buku-buku referensi yang relevan dengan penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## A. Kualifikasi Bentuk Perbuatan Yang Merupakan Penyalahgunaan Narkotika
Tindak kejahatan narkotika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya ini. Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang  dapat  menimbulkan  pengaruh-pengaruh  tertentu  bagi  orang  yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang  digunakan  bukanlah  “narcotics”  pada  farmasi,  melainkan  sama  artinya  dengan “drug”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh- pengaruh  tertentu  pada  tubuh  si  pemakai,  yaitu:  a.  Mempengaruhi  kesadaran,  b. Memberikan  dorongan  yang  dapat  berpengaruh  terhadap  perilaku  manusia,  c. Pengaruh-pengaruh  tersebut  berupa:  1)  Penenang,  2)  Perangsang  (bukan  rangsangan seks),  3)  Menimbulkan  halusinasi  (pemakainya  tidak  mampu  membedakan  antara khayalan  dan  kenyataan,  kehilangan  kesadaran  akan  waktu  dan  tempat) (Setyawan  & Samudra, 2019) .
Sehubungan  dengan  pengertian  narkotika,  menurut  Sudarto  dalam  bukunya  Kapita selekta  Hukum  Pidana  mengatakan  bahwa  :  “Perkataan  narkotika  berasal  dari  bahasa Yunani  “Narkae”  yang  berarti  terbius  sehingga  tidak  merasakan  apa-apa”.  Sedangkan Smith Kline dan Freech Clinical Staff mengemukakan definisi narkotika (Hambali, 2013) . “Narcotics are drugs wich product insensibility or stuporduce to their depressant offer of the control nerveous system, included in this definition are opium-opium derivativis (morphine,  codein,  methadone).  Artinya  kurang  lebih  adalah  zat-zat  atau  obat  yang dapat  mengakibatkan  ketidaksadaran  atau  pembiusan  dikarenakan  zat-zat  tersebut bekerja  mempengaruhi  susunan  saraf  sentral.  Dalam  definisi  narkotika  ini,  sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphin, codein, methadone).
Narkotika  ini  sendiri  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika adalah : ”zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis  maupun  semi  sintesis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan  ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam  golongan-golongan  terlampir di dalam Undang-Undang ini (Suisno, 2017) .
Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  adalah  orang  yang  menggunakan  narkotika  dengan  tanpa  hak  dan  secara melawan  hukum (Candra  &  Yusa,  2019) .  Sedangkan  penyalahgunaan  narkotika  adalah penyalahgunaan  terhadap  berbagai  obat-obatan  yang  masuk  daftar  hitam  yakni  daftar obat  yang  masuk  ke  dalam  Undang-Undang  Narkotika.  Penyalahgunaan  narkotika berefek  negatif,  hal  ini  dikarenakan  penyalahgunaan  akan  memberikan  dampak  pada perubahan mental, kecanduan dan perilaku (Hendra, 2016).
Tindak  pidana  narkotika  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika, yang disahkan pada tanggal 12 oktober 2009 menggantikan Undang- Undang  terdahulu  yaitu  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997 (Rahman  &  Fitriati  & Rosadi,  2021) .  Berkaitan  dengan  kasus  yang  dianalisis,  penulis  menganalisis  kasus  ini dengan  menggunakan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang telah berlaku. Masalah penyalahgunaan narkotika ini menjadi suatu realitas masyarakat modern  yang  tidak  bisa  dihindarkan,  seperti  halnya  dengan  kasus  yang  dibahas  oleh penulis.

## 1.  Posisi Kasus
Kasus  yang  bermula  oleh  Ryan  Kurniawan  (terdakwa)  yang  secara  bersama-sama dengan Andi Oddang (terdakwa) memesan 2 bal (bungkus) ganja dari Aseng (tersangka pengedar) yang berada di Medan dengan harga Rp. 10.000.000,00. Pemesanan ganja ini diketahui  oleh  pihak  kepolisian  setelah  mendapat  informasi  dari  Jakarta,  bahwa  ada barang kiriman sebanyak 1 dos dari Medan dengan tujuan Makassar dengan penerima bernama  Ryan  beralamat  Perumahan  Bukit  Manggala  Permai  Blok  C2  Nipa-Nipa  lama kelurahan Antang.
Pihak  kepolisian  kemudian  melakukan  penyamaran  sebagai  kurir  pos  dengan  bantuan PT.  POS  Indonesia,  yang  kemudian  mengantar  barang  kiriman  tersebut  langsung  ke alamat  tujuan.  Sesampainya  di  tujuan,  teman  dari  tersangka  yaitu  Anugrah  (saksi) sebagai pemilik rumah langsung mengatakan “ini bukan kiriman saya‟‟ dan disaat yang bersamaan  datang  tersangka  Ryan  Kurniawan  yang  mengakui  dan  menerima  kiriman tersebut.  Pihak  kepolisian  yang  menyamar  sebagai  kurir  Pos  bersama  dengan  tim langsung menangkap Ryan kurniawan (terdakwa) dan mengaku bahwa barang tersebut dimilikinya bersama-sama dengan Andi Oddang (terdakwa). Kemudian pihak kepolisan langsung  mencari  dan  melakukan  penangkapan  terhadap  Andi  Oddang  (terdakwa). Sesampainya  di  Polrestabes  Makassar,  satu  buah  dos  tersebut  dibuka  dan  didalamnya terdapat 4 bal (bungkus) kopi bubuk dan didalam setiap bungkusan kopi bubuk tersebut berisi  ganja  dengan  berat  total  2.461  gram  dan  terbukti  tergolong  dalam  Narkotika Golongan I nomor urut 8 dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009Berkaitan dengan posisi  kasus  yang  telah  diterangkan,  terdakwa  Andi  Ryan  Kurniawan  didakwa  dengan pasal  alternatif  yaitu  pasal  114  ayat  (2)  dan  pasal  111  ayat  jo.  pasal  132  ayat  (2) UndangUndang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Adapun  bunyi  pasalnya adalah sebagai berikut :
Pasal 114 ayat (2) “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  menyerahkan,  atau  menerima  Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi  1  (satu)  kilogram  atau  melebihi  5  batang  pohon  atau  dalam  bentuk  bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur  hidup,  atau  pidana  penjara  paling  singkat  6  (enam)  tahun  dan  paling  lama  20
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap … ( Kailwa, Badaru & Satrih | 140
(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  1/3  (sepertiga).”  Pasal  111  ayat  (2)  “Dalam  hal  perbuatan  menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda
Penyalahgunaan yang dimaksud dalam hal ini adalah tindak pidana memiliki Narkotika Golongan  I,  yang  mana  terdapat  dalam  pasal  111  ayat  (2).  maksimum  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”
“Dalam  hal  perbuatan  menanam,  memelihara,  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  beratnya  melebihi  1  (satu)  kilogram  atau  melebihi  5  (lima)  batang  pohon, pelaku  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  dipidana  denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”
Unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, yang mengandung arti bahwa jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti secara sah. Berkaitan dengan fakta yang ada bahwa terdakwa Andi Ryan Kurniawan dan Oddang memesan dan dikirim daun  kering  ganja  dari  Aseng  di  Medan  sebanyak  4  (empat)  ball  atau  bungkus  adalah perbuatan  memiliki  ganja  untuk  persediaan  tersebut  dengan  tujuan  dipergunakan secara bersama-sama dengan temannya sesama mahasiswa

## 2.  Dakwaan Penuntut Umum
Bahwa  pada  waktu  dan  tempat  sebagaimana  tersebut,  teman  terdakwa  yaitu  Ryan Kurniawan  menerima  kiriman  paket  1  (satu)  dos  yang  berisi  ganja.  Dan  saksi Muhammad Rosul yang saat itu melakukan penyamaran sebagai pegawai kantor pos dan pengantar  barang  kiriman  langsung  menangkapnya  dan  Ryan  Kurniawan  mengakui bahwa  barang  kiriman  ganja  tersebut  adalah  dibeli  dengan  cara  patungan  dengan terdakwa Andi Oddang, selanjutnya saksi Muhammad Rosul berteman bermaksud untuk mencari  saudara  terdakwa  Andi  Oddang,  namun  tiba-tiba  terdakwa  Andi  Oddang muncul  sehingga  saksi  Muhammad  Rosul  berteman  langsung  menangkapnya  dan membawa keduanya bersama barang bukti ke kantor Polrestabes Makassar
Bahwa sesampainya dikantor Polrestabes Makassar barang bukti 1 (satu) dos tersebut dibuka  dan  didalamnya  terdapat  4  (empat)  ball  atau  bungkus,  biji,  batang,  dan  daun ganja  kering  yang  dibungkus  kopi  bubuk  dengan  berat  2.461  gram  ganja  dan  diakui terdakwa  Andi  Ryan  Kurniawan  dan  Andi  Oddang  sebagai  miliknya  tanpa  seizin  dari pihak  yang  berwenang,  yang  diperoleh  dari  Aseng  di  Medan  dengan  harga  Rp. 10.000.000  (sepuluh  juta  rupiah)  dimana  uang  milik  Ryan  Kurniawan  sebesar  Rp. 6.000.000,  (enam  juta  rupiah)  dan  uang  milik  Andi  Oddang  sebesar  Rp.  4.000.000 (empat  juta  rupiah)  yang  sebelumnya  telah  mereka  transfer  melalui  Bank  BRI.  Bahwa berdasarkan  berita  acara,  pemeriksaan  Laboratoris  Kriminalistik  pada  pusat Laboratorium  Forensik  Polri  Laboratorium  Forensik  cabang  Makassar  No  Lab. 3071/NNF/VIII/2016 tanggal 16 september 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.  H.  Slamet  Iswanto,  SH.  Selaku  kepala  Laboratorium  Forensik  Polri  Laboratorium berupa  4  (empat)  ball/bungkus  plastik  berisikan  biji,  batang,  dan  daun  kering  dengan berat Netto 2461 gram milik terdakwa Andi Ryan Kurniawan dan Andi Oddang adalah
benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dakwaan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat  (2)  UU  RI  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Atau,  Perbuatan  terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .

## 3.  Penuntut Umum
Tuntutan  penuntut  umum  terhadap  tindak  pidana  Narkotika  yang  dilakukan  oleh terdakwa Andi Ryan Kurniawan Alias Ryan. Maka penuntut umum mengajukan kepada Hakim  Pengadilan  Negeri  Makassar  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  agar memutuskan antara lain sebagai berikut :
a. Menyatakan  terdakwa  Andi  Ryan  Kurniawan  bin  Abd.  Rasyid  alias  Ryan  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  “Melakukan percobaan  atau  permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana,  memiliki, menyimpan,  menguasai  atau  menyediakan  Narkotika  golongan  I  dalam  bentuk tanaman” (Dakwaan kedua)
b. Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  Andi  Ryan  Kurniawan  bin  Abd  Rasyid  alias Ryan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun
c. Menetapkan  bahwa  tahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
d. Memidana Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara
e. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
A. Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pidana  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Dalam  Putusan  Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks

## 1. Pertimbangan Hakim
Menimbang  bahwa  di  persidangan  telah  dibacakan  Berita  Acara  Pemeriksaan Laboratorium  Forensik  Cabang  Makassar  No  Lab.  3071/NNF/  VIII/2016  tanggal  16 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH. Selaku kepala  Laboratorium  Forensik  cabang  Makassar,  yang  pada  pokoknya  menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) ball/bungkus plastik besar berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat Netto 2461 gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan  I  nomor  urut  8  UU  RI  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Menimbang,  di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Andi Ryan Kurniawan Alias Ryan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Perum Bukit Manggala Permai Blok C2, Kota Makassar, terdakwa datang ke rumah Anugrah  dan  pada  saat  itu  ada  petugas  kantor  pos  yang  mengantar  1  (satu)  buah dos  yang  ditujukan  atas  nama  terdakwa  lalu  pemilik  rumah  berkata  “itu  Ryan pemilik  barang  kiriman”  dan  setelah  pemilik  rumah  masuk  ke  dalam  rumah  lalu terdakwa menerima kiriman yang berisi ganja, selanjutnya saksi Muhammad Rosul bersama team langsung menangkap terdakwa.
b. Bahwa  barang  kiriman  ganja  tersebut  adalah  miliknya  bersama  dengan  Oddang tanpa izin dari pihak berwenang, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap … ( Kailwa, Badaru & Satrih | 142
Oddang, serta barang bukti dibawa ke Polrestabes Makassar. Sesampainya di kantor Polrestabes Makassar 1 (satu) buah dos tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 4 (empat)  ball/bungkus  kopi  bubuk  dan  didalam  setiap  bungkusan  berisikan  biji, batang dan daun kering ganja.
c. Bahwa  daun  kering  ganja  dipesan  dari  Aseng  di  Medan  sebanyak  4  (empat) ball/bungkus.
d. Bahwa yang berhubungan dengan Aseng di Medan adalah Oddang dan yang dipesan sebanyak  2  (dua)  bungkus  namun  yang  dikirim  oleh  Aseng  sebanyak  4  (empat) bungkus namun belum sempat terdakwa menelpon Aseng dan telah tertangkap oleh pihak kepolisian
e. Bahwa  terdakwa  pertama  kali  menggunakan  ganja  sejak  tahun  2015  dan  terakhir kali terdakwa menggunakan ganja pada tanggal 16 juli 2015 dengan cara terdakwa siapkan  kertas  rokok  kemudian  ganja  ditaruh  diatas  kertas  rokok  tersebut  lalu digulung/dilinting  kemudian  berbentuk  seperti  rokok  lalu  ujung  yang  agak  kecil dimasukkan ke bibir lalu ujung yang lain di bakar setelah itu dihisap seperti orang menghisap rokok sehingga perasaan terdakwa menjadi melayang.
f. Bahwa ganja tersebut dibeli untuk dimiliki dan digunakan bersama teman-temanya sesama mahasiswa.
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : Pertama : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Pasal  111  ayat  (2)  Jo  Pasal  132  ayat  (2)  UU  RI  No.  35  tahun  2009  tentang  Narkotika. Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut  diatas  memilih  langsung  dakwaan  alternatif  kedua  sebagai  dakwaan  paling relevan dengan fakta persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang
2. Tanpa hak dan melawan hukum
3. Melakukan percobaan permufakatan tindak pidana Narkotika
4. Menanam,  memelihara,  memiliki,  menyimpan,  menggunakan  atau  menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:
a.  Unsur : Setiap Orang
Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  unsur  ini  adalah  ditujukan  terhadap subjek  atau  pelaku  tindak  pidana  yaitu  yang  dirumuskan  dalam  rumusan  Undang- undang  Hukum  Pidana  adalah  setiap  orang  yang  dapat  merupakan  pelaku  tindak pidana  dan  kepadanya  perbuatan  tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan.  Dan bahwa terdakwa Andy Ryan Kurniawan bin Abd Rasyid alias Ryan adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana, sehingga tidak ditemukan error persona dalam perkara.
Berdasarkan  keterangan  saksi-saksi,  keterangan  terdakwa,  barang  bukti  surat,  dan petunjuk  yang  dihubungkan  satu  sama  lain  serta  pengamatan  selama  persidangan dapat  dipastikan  bahwa  terdaka  Andy  Ryan  Kurniawan  bin  Abd  Rasyid  alias  Ryan adalah orang yang berpikiran normal/waras, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Maka berdasarkan uraian
tersebut maka unsur “setiap orang” ini sudah terpenuhi/terbukti.
b.  Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum
Menimbang,  bahwa  unsur  ini  ditujukan  terhadap  perbuatan  yang  dilakukan  tanpa hak berarti tidak ada hak, sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan Undang-Undang  atau  bertentangan  dengan  kepatuhan  dalam  masyarakat.  Bahwa berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan  yang  diperoleh  dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta  hukum  :  bahwa  kepemilikan  barang  berupa  4  (empat)  ball/bungkus  plastik besar  berisikan  biji,  batang,  daun  kering  dengan  berat  Netto  2461  gram  adalah narkotika jenis ganja tersebut oleh terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang Bahwa  perbuatan  terdakwa  Andy  Ryan  Kurniawan  bin  Abd  Rasyid  alias  Ryan  dan Oddang  yang  memesan  narkotika  jenis  ganja  dari  Aseng  di  Medan  sehingga  ganja tersebut  dikirim  melalui  rumah  tempat  tinggal  Anugrah  adalah  perbuatan  yang bertentangan dengan hukum, karena terdakwa tidak berkompeten untuk melakukan pemesanan dan pengiriman narkotika, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi.
c.  Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  unsur  pasal  ini  adalah  perbuatan permufakatan  jahat  adalah  perbuatan  dua  orang  56  atau  lebih  yang  bersekongkol atau  bersepakat.  Dan  berdasarakan  fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti  diperoleh  fakta  hukum  :  bahwa  permufakatan  yang  dilakukan  oleh  terdawa Andy  Ryan  Kurniawan  bin  Abd  Rasyid  alias  Ryan  baik  dengan  Oddang  secara langsung  maupun  kepada  Aseng  di  Medan  melalui  komunikasi  HP  untuk  memiliki ganja  untuk  dipergunakan  secara  bersama-sama  sesama  mahasiswa  dan  saat terdakwa  telah  menerima  ganja  tersebut  lalu  terdakwa  dan  Oddang  ditangkap. Dengan  demikian  unsur  “percobaan  atau  permufakatan  jahat  untuk  melakukan tindak pidana narkotika”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
d.  Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.
Menimbang,  bahwa  unsur  ini  bersifat  alternatif,  yang  mengandung  arti  bahwa  jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti secara sah. Bahwa terdakwa Ryan dan Oddang memesan dan dikirim daun kering ganja dari Aseng di Medan  sebanyak  4  (empat)  ball  atau  bungkus  adalah  perbuatan  memiliki  ganja untuk  persediaan  dengan  tujuan  untuk  digunakan  secara  bersama-sama  dengan temannya sesama mahasiswa
Dengan  demikian,  unsur  ini  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan.  Menimbang, bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  111  ayat  (2)  Jo  Pasal  132  ayat  (2)  UU  RI Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  maka  selanjutnya  menentukan  apakah terdakwa Andy Ryan Kurniawan bin Abd Rasyid alias Ryan dapat dijatuhi hukuman atas perbuatannya,  maka  harus  diperhatikan  apakah  ada  alasanalasan  yang  dapat menghapuskan pidana.
Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar  atau alasan  pemaaf,  maka  terdakwa  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya,  maka terdakwa patut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum  melakukan  percobaan  atau  permufakatan  tindak  pidana  narkotika  memiliki narkotika golongan I jenis tanaman. Menimbang bahwa majelis sependapat dengan dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum yang menyatakan terdakwa Andy Ryan
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap … ( Kailwa, Badaru & Satrih | 144
Kurniawan  bin  Abd  Rasyid  alias  Ryan  dipidana  seringanringannya  dengan  dalil  ganja tersebut bukan untuk diperjualbelikan, melainkan untuk dipergunakan secara bersama- sama oleh temantemannya sesama mahasiswa.
Menimbang,  bahwa  barang  bukti  yang  diajukan  di  pengadilan  untuk  selanjutnya dipertimbangkan yaitu 4 (empat) ball/bungkus plastik besar berisikan biji, batang, daun kering dengan berat Netto 2461 gram, 1 (satu) lembar resi pengiriman, 1 (satu) unit HP merek  Prince  warna  hitam  yang  telah  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  dan masih  dipergunakan  dalam  perkara  lain  maka  patut  ditetapkan  untuk  dipergunakan dalam perkara lain.
Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  maka  perlu dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang  meringankan terdakwa.
a.  Hal-hal yang memberatkan
1).  Perbuatan  terdakwa  bertentangan  dengan  program  pemerintah  dalam memberantas kejahatan Narkotika
2)  Perbuatan terdakwa merusak banyak orang
b.  Hal yang meringankan
1).   Terdakwa mengakui perbuatannya

## 2. Amar Putusan
Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

## MENGADILI
1. Menyatakan  terdakwa  Andi  Ryan  Kurniawan  bin  Abd.  Rasyid  alias  Ryan  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  “Melakukan percobaan  atau  permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana,  memiliki, menyimpan,  menguasai  atau  menyediakan  Narkotika  golongan  I  dalam  bentuk tanaman” (Dakwaan kedua)
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  Andi  Ryan  Kurniawan  bin  Abd  Rasyid  alias Ryan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun
3. Menetapkan  bahwa  tahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memidana Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
6. Menyatakan  barang  bukti  berupa  4  (empat)  ball/bungkus  plastic  besar  berisikan biji,  batang,  dan  daun  kering  dengan  berat  Netto  2461  gram,  1  (satu)  lembar  resi pegiriman, 1 (satu) unit HP merek Prince warna hitam
7. Menetapkan  supaya  Terdakwa  Andi  Ryan  Kurniawan  bin  Abd  Rasyid  alias  Ryan dibebani ongkos perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah
Keputusan  hakim  harus  mencerminkan  keadilan,  itu  adalah  konsekuensi  dari  hukum. Akan  tetapi,  pada  kenyataannya  persoalan  keadilan  tidak  akan  berhenti  dengan pertimbangan  hukum  saja  tetapi  dihubungkan  dengan  kepentingan  individu  pencari keadilan.  Hukum  pidana  hadir  sebagai  alat  untuk  mengembalikan  keadaan  seperti semula, secara tradisional menurut Sudarto ”pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan  oleh  Negara  kepada  seseorang  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan  undang-undang,  sengaja  agar  dirasakan  sebagai  nestapa”.  Ini  bisa  diartikan
bahwa  keadilan  menurut  hukum  adalah  sebuah  kemenangan  atau  sebuah  kekalahan oleh  para  pencari  keadilan.  Keadilan  yang  bersifat  abstrak,  menjadikan  semuanya tergantung  dari  sisi  mana  kita  memandangnya.  Oleh  karena  itu  dalam  rangka mewujudkan tujuan hukum maka bukan hanya pemenuhan kepastian hukum yang harus diutamakan,  tetapi  juga  rasa  pemenuhan  rasa  keadilan  bagi  para  pihak.  Hakim  dalam menjatuhkan  putusan  haruslah  memberikan  39Realizhar  Adillah  Kharisma  Ramadhan, Skripsi  ;  Efektifitas  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Penyalahgunaan  Narkotika,  2013  (Makassar:  Universitas  Hasanuddin)  hlm  17.  60 pertimbangan hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yang berarti bukan hanya  semata-mata  pertimbangan  yuridis  tetapi  juga  pertimbangan  sosiologis  yang mengarah  pada  latar  belakang  terjadinya  tindak  pidana.  Dalam  putusan  Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks  menyatakan  terdakwa  Andy  Ryan  Kurniawan  bin  And Rasyid  alias  Ryan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  telah  melakukan  tindak pidana  tanpa  hak  dan  melawan  hukum  memiliki  Narkotika  golongan  I  dalam  bentuk tanaman.  Terdakwa  dijatuhi  hukuman  penjara  selama  7  (tujuh)  tahun  dan  denda sebanyak  Rp.  800.000.000,00  (delapan  ratus  juta  rupiah)  subsidair  2  (dua)  bulan penjara.  Hukuman  yang  dijatuhkan  Majelis  hakim  terhadap  terdakwa  relatif  ringan. Pengambilan  keputusan  oleh  Majelis  Hakim  menurut  penulis  sudah  sesuai  dengan aturan  hukum  yang  berlaku  seperti  yang  dipaparkan  oleh  penulis  sebelumnya,  yaitu  2 (dua) alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini alat bukti yang digunakan oleh hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti Narkotika golongan I seberat  Netto  2461  gram  yang  dimiliki  oleh  terdakwa  secara  melawan  hukum.  Lalu kemudian  pertimbangan-pertimbangan  lain  yang  diambil  oleh  Majelis  hakim  dalam kasus ini yaitu, hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa masih muda, terdakwa adalah pelajar aktif dari sebuah Universitas di kota Makasar, terdakwa berterus terang di depan pengadilan,  dan  terdakwa  mengakui  perbuatannya.  Hal-hal  yang  memberatkan  yaitu perbuatan  61  terdakwa  dapat  membahayakan  serta  merusak  orang  banyak,  dan perbuatan  terdakwa  bertentangan  dengan  program  pemerintah  dalam  memberantas Narkotika.  Selain  pertimbangan-pertimbangan  diatas,  Majelis  hakim  dalam  kasus  ini harus  pula  memperhatikan  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban pidana.  Hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggung  jawaban  pidana  adalah  alasan pembenar  dan  alasan  pemaaf,  yang  mana  dalam  kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan terdakwa  Andy  Ryan  Kurniawan  bin  Abd  Rasyid  tidak  ditemukan  alasan  pembenar ataupun alasan pemaaf. Dengan demikian, perkara Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks sudah  sesuai  dengan  ketentuan  UndangUndang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika, hanya saja ketentuan ini prakteknya masih kurang efektif untuk menjerat dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana Narkotika

## SIMPULAN
1.  Kualifikasi  bentuk  perbuatan  yang  merupakan  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika dalam putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks adalah tindak pidana memiliki  narkotika  golongan  I.  Berdasarkan  bunyi  Pasal  111  ayat  (2)  “melakukan percobaan  atau  permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana  memiliki, menyimpan,  menguasai  atau  menyediakan  narkotika  golongan  I  dalam  bentuk tanaman” yang merupakan unsur pasal bersifat alternatif serta fakta yang terungkap di persidangan.
2.  Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana memiliki narkotika golongan I dalam  bentuk  tanaman  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  Andy  Ryan  Kurniawan  bin
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap … ( Kailwa, Badaru & Satrih | 146
Abd  Rasyid  alias  Ryan  dalam  putusan  Nomor  2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks menjatuhkan  pemidanaan  berdasarkan  Pasal  184  KUHAP  merupakan  alat  bukti yang  sah.  Alat-alat  bukti  tersebut  mendukung  fakta-fakta  yang  terungkap  di persidangan  dan  meyakinkan  hakim  bahwa  tindak  pidana  memiliki  narkotika golongan I benar-benar terjadi serta terdakwalah yang terbukti bersalah.

## SARAN
1.  Pemberian  hukuman  lebih  berat  kepada  pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika.  Hukuman  yang  lebih  berat  lebih  memberikan  efek  jera  untuk  tidak mengulangi  perbuatannya,  serta  diperlukan  peran  serta  masyarakat  dalam membantu  memberantas  peredaran  narkotika  serta  mendukung  program pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2.  Penegakan hukum dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika haruslah menjadi tanggung  jawab  dari  semua  instansi  hukum  baik  itu  Badan  Narkotika  Nasional, Kepolisian, dan kejaksaan. Agar program pemerintah dalam memberantas narkotika berjalan lebih maksimal.

## DAFTAR BACAAN
Candra, K. N. S. D., & Yusa, I. G. (2019). Tindak Pidana Penyalahgunaan Tembakau Gorilla di  tinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum , 8 (4), 1-15.
Eleanora,  F.  N.  (2021).  Bahaya  Penyalahgunaan  Narkoba  Serta  Usaha  Pencegahan  Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). Jurnal hukum , 25 (1), 439-452.
Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (3), 337-351.
Hambali,  M.  A.  (2013,  December).  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika  Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. In Proseding Seminar Unsa (Vol. 1, No. 1), 1-5.
Hendra,  M.  (2016).  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Pelaku  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Yuridis Normatif). Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya , 1 (1), 3-3.
Heriani,  I.  (2014).  Upaya  Penanggulangan  Penyalahgunaan  Narkoba  Secara Komprehensif. Al-Adl: Jurnal Hukum , 6 (11), 44-60.
Jainah,  Z.  O.  (2013).  Kejahatan  Narkoba  Sebagai  Fenomena  Dari  Transnational Organized Crime. Pranata Hukum , 8 (2), 95-103.
Rahman, D., Fitriati, F., & Rosadi, O. (2021). Perspektif Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika  Di  Indonesia. UNES  Journal  of  Swara Justisia , 4 (4), 424-434.
Setyawan, R., & Samudra, A. H. (2019). Kewenangan Penyidik Menetapkan Rehabilitasi Tanpa  Penetapan  Pengadilan  pada  Kasus  Penyalahgunaan  Narkotika. Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan , 22 (01), 11-25.
Sudanto,  A.  (2017).  Penerapan  Hukum  Pidana  Narkotika  di  Indonesia. ADIL:  Jurnal Hukum , 8 (1), 137-161.
Suisno, S. (2017). Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jurnal Independent , 5 (2), 69-80.
Zaidan,  M.  A.,  &  Wahyuningsih,  Y.  Y.  (2017).  Peran  Indonesia  dalam  Penanggulangan Narkotika. Jurnal Yuridis , 2 (2), 188-201.