## Ekonomis: Journal of Economics and Business
Vol 8, No 1 (2024): Maret, 460-469
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122 Webite: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI: 10.33087/ekonomis.v8i1.1486

## Praktik Tata Kelola Badan Usaha Milik Nagari Sato Sakaki di Nagari Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota

## Silsabila, Nurul Fauzi*, Irda Rosita
Politeknik Negeri Padang, Padang, Indonesia *Correspondence: nurfa2006@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara mendalam dan menginterpretasikan bagaimana praktik tata kelola pada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sato Sakaki di Nagari Taram. Paradigma penelitian yang digunakan adalah  kualitatif  interpretif.  Metode  penelitian  yaitu  studi  kasus.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  cara wawancara  mendalam,  observasi  dan  studi  dokumen.  Teknik  analisis  data  menggunakan  model  Miles  & Huberman  yaitu data  reduction , data  display dan data  verification .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  prinsip  transparansi  dilaksanakan  dengan  keterbukaan  informasi  pada  musyawarah  nagari dengan pelaporan keuangan. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dijalankan dengan pertanggungjawaban yang sesuai pada peraturan berlaku yang dilakukan setiap satu kali enam bulan kepada Pemerintah Nagari Taram dan setiap satu kali setahun melalui musyawarah nagari. Pelaksanaan prinsip responsibilitas dilakukan dengan mengupayakan menjual gas LPG lebih murah daripada di toko biasa dan juga menyediakan pertashop serta tidak membangun usaha yang sama dengan yang dijalankan oleh masyarakat. Prinsip independensi dibuktikan dengan tidak adanya intervensi  dari  pihak  lain  dalam  pengelolaan  BUMNag  hanya  saja  dalam  hal  sistem  pembagian  kerja  tidak terlaksana  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Pelaksanaan  prinsip fairness sudah  melibatkan  pihak  yang berkepentingan  dalam  hal  pengambilan  keputusan  dan  berbagai  pihak  dapat  memberikan  masukan  yang membangun.
Kata kunci : Akuntabilitas; Fairness; Independensi; Responsibilitas; Transparansi,

## ABSTRACT
This research aims to examine in depth and interpret the governance practices of the Sato Sakaki Nagari-Owned Enterprise (BUMNag) in Nagari Taram. The research paradigm used is interpretive qualitative. The research method is a case study. Data collection techniques using in-depth interviews, observation, and document study. Data  analysis  techniques  use  the  Miles  &  Huberman  model:  data  reduction,  display,  and  verification.  The research results show that implementing the principle of transparency is carried out by disclosing information at the Nagari deliberations with financial reporting. The implementation of the principle of accountability is carried out with accountability by applicable regulations, which is carried out once every six months to the Nagari Taram Government and once a year through the Nagari deliberation. Implementation of the principle of responsibility is carried out by trying to sell LPG gas cheaper than in regular shops, providing pertashops, and not building businesses  that  are  the  same  as  those  run  by  the  community.  The  principle  of  independence  is  proven  by  the absence of intervention from other parties in the management of BUMNag only if applicable regulations do not implement the work division system. Implementing the fairness principle involves interested parties in decision- making, and various parties can provide constructive input.

## Keywords : Accountability; Fairness; Indepedence; Responsibility; Transparency

## PENDAHULUAN
Tata  kelola  adalah  suatu  proses  interaksi  sosial  politik  pemerintah  dan  masyarakat  pada berbagai  bidang  yang  berhubungan  dengan  kepentingan  masyarakat  dan  intervensi  pemerintah  atas kepentingan  tersebut  (Anwar,  2018).  Tata  kelola  meliputi  proses-proses  di  mana  organisasi  diatur, dikendalikan,  dan  dipertanggungjawabkan.  Tata  kelola  mempengaruhi  bagaimana  tujuan  organisasi diputuskan  dan  diwujudkan,  bagaimana  risiko  diawasi  dan  disikapi,  dan  bagaimana  kinerja dimaksimalkan  (Syofyan,  2021).  Tata  kelola  organisasi  yang  baik  diperlukan  untuk  menata  dan mengendalikan  hubungan  antara  manajemen  organisasi  dengan  semua  pihak  yang  berkepentingan dengan  organisasi  terkait  hak  dan  kewajibannya  berdasarkan  visi  dan  misi  organisasi  (Aprila  et  al., 2023). Hal ini bertujuan agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat mencapai tujuan dan program
kerja  organisasi  secara  efektif.  Supaya  organisasi  dapat  terlaksana  secara  baik,  semua  pihak  mesti menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola organisasi yang baik. Prinsip-prinsip tata kelola organisasi dirancang secara fleksibel agar dapat diterapkan untuk semua model organisasi. Menurut Fauzi (2019) prinsip-prinsip  tata  kelola  organisasi  yang  dimaksud  berdasarkan  Komite  Nasional  Kebijakan Governance (KNKG) (2006) sebagai berikut: (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) responsibilitas, (4) independensi,  (5) fairness .  Penyebab  utama  yang  dinyatakan  oleh  para  ahli  adalah  karena  prinsip- prinsip  tata  kelola  perusahaan  dibutuhkan  untuk  menanggulangi  masalah-masalah  yang  ada  dalam pengelolaan  suatu  organisasi.  Adanya  implementasi  prinsip-prinsip  tata  kelola  organisasi  yang  baik akan mendorong sebuah organisasi menjadi lebih tertata dan terencana agar dapat mewujudkan sasaran yang telah ditentukan.
Badan  hukum  yang  dibentuk  oleh  desa  dan/atau  bersama  desa-desa  untuk  mengatur  usaha, mendayagunakan aset, meningkatkan investasi dan produktivitas, memberikan jasa pelayanan, dan/atau menyelenggarakan  jenis  usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat  desa (Kemendes PDT dan Transmigrasi RI, 2022). Jika dalam pedoman ini tercantum kata “BUMDes” maka hal tersebut berlaku untuk BUMDes yang didirikan oleh satu desa dan BUMDes bersama yang didirikan oleh  lebih  dari  satu  desa.  Desa  menjadi  unit  terkecil  dalam  sebuah  negara  tetapi  mempunyai  tugas penting  dalam  mewujudkan  cita-cita  sebuah  bangsa  dan  negara.  Bahkan  jika  kita  ingin  mengukur sejahtera  atau  tidaknya  suatu  bangsa  dapat  dilihat  dari  kemajuan  suatu  desa,  tidak  hanya  itu,  perlu adanya dukungan yang terus menerus untuk tumbuh dan berkembangnya potensi alamiah dan potensi dinamik yang dimiliki oleh desa.
Dengan  demikian,  desa  menjadi  daerah  yang  sangat  membutuhkan  pembangunan  dan pengembangan, terutama basis ekonomi, pembangunan ini sebagai upaya untuk menurunkan berbagai kesenjangan, baik itu pendapatan, ketimpangan antara kaya dan miskin, maupun ketimpangan antara desa  dan  kota.  Selain  itu,  pembangunan  desa  juga  dilihat  sebagai  program  pembangunan  yang dilaksanakan secara terencana atau meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan. Dalam hal ini,  pemerintah  menyerahkan  kewenangan  kepada  suatu  daerah  untuk  memajukan  perekonomian  di wilayahnya.
Provinsi Sumatera Barat melakukan penyesuaian penyebutan Badan Usaha Milik Desa dengan bahasa asli daerah Minangkabau yaitu Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Salah satu Badan Usaha Milik  Nagari  adalah  BUMNag  Sato  Sakaki  yang  didirikan  pada  tahun  2017  dan  menjadi  salah  satu Badan Usaha Milik Nagari yang lebih cepat didirikan dibandingkan Badan Usaha Milik Nagari lainnya. Pengelolaan  BUMNag  yang  sesuai  dapat  menciptakan  perekonomian  desa  yang  lebih  stabil  dan berkelanjutan, yang akan memudahkan desa dalam menyempurnakan pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan umum masyarakat desa. Kebutuhan yang dimaksud antara lain adanya ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan masyarakat desa. Tersedianya fasilitas umum, sarana dan prasarana tentu akan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa, seperti pembangunan jalan, sarana ibadah, sarana pelatihan, tempat olah raga, dan lain sebagainya. Fasilitas umum, sarana dan prasarana bisa terwujud apabila desa memiliki dana yang cukup yang salah satunya dapat diperoleh dari keuntungan usaha BUMNag.
Badan Usaha Milik Nagari Sato Sakaki di Nagari Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota sudah memiliki usaha yaitu adanya pendistribusian gas LPG serta adanya penyertaan modal pada pertashop milik PT Tiara Fajar Semesta. Adanya usaha tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli nagari dan melayani kebutuhan gas dan bahan bakar untuk masyarakat, maka Badan Usaha Milik Nagari Sato Sakaki membuka pendistribusian gas LPG yang berlokasi di Jorong Subarang, Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dan pertashop atau SPBU mini resmi Pertamina yang berlokasi di Jorong Tanjung Kumbang, Jalan Lintas Taram-Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.
Peraturan Nagari Taram Nomor 4 Tahun 2017 menyebutkan bahwa tujuan dari pembentukan BUMNag Sato Sakaki adalah (a) meningkatkan perekonomian nagari (b) mengoptimalkan aset nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan nagari (c) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar nagari dan/ atau dengan pihak ketiga (d) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum,  pertumbuhan  dan  pemerataan  ekonomi  nagari.  Faktor  yang  menjadi  penghambat  kurang berkembangnya usaha yang dijalankan oleh BUMNag Sato Sakaki, untuk gas dikarenakan keterbatasan jumlah  gas  LPG  yang  didapatkan  oleh  BUMNag  Sato  Sakaki  sedangkan  untuk  faktor  penghambat pertashop diantaranya adalah pengiriman bahan bakar yang tidak menentu oleh pihak pertamina serta
faktor lainnya yaitu perbandingan selisih harga bahan bakar jenis pertamax dan pertalite yang membuat masyarakat cenderung lebih memilih membeli pertalite di SPBU Pertamina.
Berdasarkan Peraturan Nagari Taram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari seharusnya BUMNag Sato Sakaki dapat mengelola seluruh objek yang berasal dari kekayaan Nagari Taram itu sendiri. Namun, pada kenyataannya saat ini BUMNag Sato Sakaki belum bisa mengambil hak pengelolaan terhadap objek yang berasal dari kekayaan Nagari Taram seperti Wisata Kapalo Banda. Saat ini Wisata Kapalo Banda masih dikelola oleh masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh lebih dulunya  didirikan  objek  yang  berasal  dari  kekayaan  Nagari  Taram  seperti  Wisata  Kapalo  Banda dibandingkan  dengan  BUMNag  Sato  Sakaki.  Oleh  sebab  itu,  muncul  permasalahan  belum  adanya kesepakatan lebih lanjut antara BUMNag Sato Sakaki dengan pengelola objek tersebut.
Penelitian Widiastuti et al (2019) menemukan bahwa sebagian besar BUMDes yang menjadi objek  penelitian  adalah  BUMDes  yang  baru  berdiri dan sedang  berkembang, maka tata  kelola  dasar sudah tercantum pada AD/ART BUMDes, tapi sebagian besar BUMDes belum membuat dokumen tata kelola, terutama dokumen pertanggungjawaban keuangan. Kemudian, level keterlaksanaan tata kelola BUMDes  di  Indonesia  masih  tergolong  rendah,  dengan  elemen  keterlaksanaan  terendah  pada  aspek keberlanjutan  dan  akuntabilitas.  Hasil  ini  tampaknya  berkorelasi  dengan  usia  BUMDes  yang  masih tergolong  muda  (rata-rata  3  tahun).  Indikator-indikator  yang  digunakan  dinilai  terlalu  ideal  untuk sebuah BUMDes rintisan, maka banyak indikator yang belum terpenuhi.
Penelitian  selanjutnya  Yulianti  et  al  (2019)  menunjukkan  hasil  bahwa  dari  segi  kooperatif, kemampuan pengelola BUMDes di Kiawa Satu Utara saat ini belum seluruhnya mampu atau efektif dalam mengatur BUMDes karena pengelola BUMDes sering berganti-ganti sehingga berdampak pada perkembangan BUMDes yang ada. Dalam hal partisipasi, masih minimnya partisipasi dari masyarakat dan minimnya keterlibatan pengelola BUMDes di Kiawa Satu Utara. Dalam hal transparansi, pengurus BUMDes  di  Kiawa  Satu  Utara  selalu  transparan  dalam  mengelola  BUMDes,  terutama  mengenai penghasilan dan pemasukan dari BUMDes. Sementara dalam hal akuntabilitas, terjadi perbedaan opini dari  pengurus  BUMDes  dan  pemerintah  desa  dalam  pertanggungjawaban  pengelolaan  atau  hasil BUMDes. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik tata kelola Badan Usaha Milik Desa Sato Sakaki di Nagari Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota.

## Tinjauan Pustaka Teori Stewardship
Menurut  Gade  (2005)  teori stewardship merupakan  teori  yang  berkaitan  dengan  tata  kelola perusahaan  yang  mana  teori  ini  menerangkan  bahwa  manajer  perusahaan  selaku  pengelola  akan bersikap untuk keperluan pemilik dan organisasi sekaligus mengenyampingkan keperluan pribadinya. Teori ini beranggapan bahwa manajer sebagai pengelola perusahaan adalah orang yang dapat dipercaya, jujur,  dan  bertanggung  jawab  maka  tidak  akan  bertindak  hal-hal  yang  dapat  merugikan  pemilik perusahaan. Menurut Suryanto (2019) teori s tewardship diartikan sebagai keadaan yang mana manajer tidak  memiliki  kepentingan  pribadi  tetapi  lebih  mementingkan  keinginan principal .  Pada  teori stewardship , manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, maka steward akan berupaya untuk bekerja sama daripada melawannya, karena steward menganggap  adanya  kepentingan  bersama  dan  bersikap  sesuai  dengan  tindakan  pemilik merupakan  pertimbangan  yang  rasional  karena  steward  lebih  memandang  pada  upaya  pencapaian tujuan organisasi (Andriani, 2023).
Teori stewardship mampu  mengungkapkan  bahwa  organ-organ  yang  terkandung  dalam perusahaan  akan  mengoptimalkan  kinerjanya  supaya  tujuan  perusahaan  akan  tercapai.  Dengan demikian, organ-organ tersebut dengan sendirinya akan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan, maka tujuan perusahaan dapat tercapai (Sofia et al., 2023). Menurut Ainun (2021) teori stewardship menciptakan dua pihak yang saling berinteraksi untuk menciptakan perusahaan yang kuat yaitu manajer sebagai steward , dan pemilik atau pemegang saham sebagai principal . Terbentuknya perusahaan yang kuat baik dari segi organisasi maupun ekonomi menjadi salah satu wujud kesuksesan hubungan  antara steward dan principal. Dalam  hal  ini,  BUMNag  adalah  perusahaan  yang  berperan sebagai bentuk usaha dengan memberikan manfaat kepada masyarakat.

## Tata Kelola
Menurut  Nurochman  &  Solikhah  (2015) Good  Corporate  Governance  (GCG) merupakan sistem  tata  kelola  perusahaan  yang  digunakan  untuk  meminimalisir  tindakan  manajemen  laba  oleh perusahaan.  Menurut  Fauzi  (2019)  terdapat  prinsip  dasar  dan  pedoman  pokok  pelaksanaan Good Corporate Governance berdasarkan KNKG (2006), yaitu: 1. Transparansi ( Transparency ). Prinsip Dasar: Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan  harus  menyediakan  informasi  yang  material  dan  relevan  dengan  cara  yang  mudah diakses  dan  dipahami  oleh  pemangku  kepentingan.  Perusahaan  harus  mengambil  inisiatif  untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Pedoman Pokok Pelaksanaan: a) BUMNag Sato Sakaki harus menyediakan informasi secara tepat waktu,  memadai,  jelas,  akurat,  dan  mudah  diakses  oleh  pemangku  kepentingan  sesuai  dengan haknya b) Informasi yang harus diungkapkan oleh BUMNag Sato Sakaki meliputi, tidak terbatas pada  visi,  misi,  sasaran  usaha  dan  strategi  usaha,  kondisi  keuangan,  susunan  dan  kompensasi pengurus, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya,  dan  kejadian  penting yang  dapat  mempengaruhi  kondisi  BUMNag  Sato  Sakaki  c) Prinsip  keterbukaan  yang  dianut  oleh  BUMNag  Sato  Sakaki  tidak  mengurangi  kewajiban  untuk memenuhi  ketentuan  kerahasiaan  BUMNag  Sato  Sakaki  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi d) Kebijakan BUMNag Sato Sakaki harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.
3. Akuntabilitas ( Accountability ).  Prinsip  Dasar:  Perusahaan  harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pedoman Pokok Pelaksanaan: a) BUMNag Sato Sakaki harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ BUMNag Sato Sakaki dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai BUMNag, dan strategi BUMNag  b)  Perusahaan  harus  meyakini  bahwa  semua  organ  perusahaan  dan  semua  karyawan mempunyai  kemampuan  sesuai  dengan  tugas,  tanggung  jawab,  dan  perannya  dalam  pelaksanaan GCG  c)  Perusahaan  harus  memastikan  adanya  sistem  pengendalian  internal  yang  efektif  dalam pengelolaan  perusahaan  d)  Perusahaan  harus  memiliki  ukuran  kinerja  untuk  semua  jajaran perusahaan  yang  konsisten  dengan  sasaran  usaha  perusahaan,  serta  memiliki  sistem  penghargaan dan sanksi ( reward and punishment system ) e) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap  organ  perusahaan  dan  semua  karyawan  harus  berpegang  pada  etika  bisnis  dan  pedoman perilaku yang telah disepakati.
4. Responsibilitas  ( Responsibility ).  Prinsip  Dasar:  Perusahaan  harus mematuhi  perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan  usaha  dalam  jangka  panjang  dan  mendapat  pengakuan  sebagai good  corporate citizen .  Pedoman Pokok Pelaksanaan: a) Organ BUMNag Sato Sakaki harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan ( by-laws ) b) BUMNag Sato Sakaki harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar BUMNag Sato Sakaki dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
5. Independensi  ( Independency ).  Prinsip  Dasar:  Untuk  melancarkan  pelaksanaan  GCG,  perusahaan harus  dikelola  secara  independen  sehingga  masing-masing  organ  perusahaan  tidak  saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.  Pedoman Pokok Pelaksanaan: a) Masing- masing organ BUMNag Sato Sakaki harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan ( conflict of interest ) dan  dari  segala  pengaruh  atau  tekanan,  sehingga  pengambilan  keputusan  dapat  dilakukan  secara obyektif b) Masing-masing organ BUMNag Sato Sakaki harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai  dengan  anggaran  dasar  dan  peraturan perundang-undangan, tidak  saling mendominasi  dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
6. Kewajaran dan Kesetaraan ( Fairness ). Prinsip Dasar: Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus  sentiasa  memperhatikan  kepentingan  pemegang  saham  dan  pemangku  kepentingan  lainnya
berdasarkan  prinsip  kewajaran  dan  kesetaraan.  Pedoman  Pokok  Pelaksanaan:  a)  BUMNag  Sato Sakaki  harus  memberikan  kesempatan  kepada  seluruh  pihak  yang  berkepentingan  untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BUMNag Sato Sakaki serta membuka  akses  terhadap  informasi  sesuai  dengan  prinsip  transparansi  dalam  lingkup  kedudukan masing-masing b) BUMNag Sato Sakaki harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada BUMNag Sato Sakaki  c)  BUMNag  Sato  Sakaki  harus  memberikan  kesempatan  yang  sama  dalam  penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

## Badan Usaha Milik Nagari
Menurut Peraturan Nagari Taram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya  disebut  BUMNag  “Sato  Sakaki”,  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar modalnya dimiliki oleh nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan nagari yang  dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari.

## METODE
Paradigma penelitian yang digunakan adalah kualitatif interpretif. Metode penelitian yaitu studi kasus.  Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  Badan  Usaha  Milik  Nagari  Sato  Sakaki.  Informan  dalam penelitian ini sendiri yaitu Sekretaris BUMNag Sato Sakaki, Bendahara BUMNag Sato Sakaki, Wali Nagari Taram, Sekretaris Nagari Taram, Wali Nagari Taram periode 2016-2022, pemuka masyarakat, dan  masyarakat.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  wawancara  mendalam,  observasi  dan  studi dokumen.  Teknik  analisis  data  menggunakan  model  Miles  &  Huberman  yaitu data  reduction , data display dan data verification .

## HASIL

## Transparansi
Menurut  Fauzi (2019)  pedoman  pokok  pelaksanaan  yang  berlandaskan  pada  KNKG  (2006), dalam hal ini BUMNag Sato Sakaki harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. BUMNag Sato Sakaki harus  mengungkapkan  visi,  misi,  kondisi  keuangan,  serta  susunan  dan  kompensasi  pengurus. Penyampaian  informasi  visi  dan  misi  dapat  dilihat  oleh  masyarakat  melalui  Peraturan  Desa  Taram Nomor  Tahun  2022  dan  susunan  pengurus  pada  Keputusan  Wali  Nagari  Nomor  35  Tahun  2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris BUMNag Sato Sakaki, untuk laporan keuangan serta mengenai perencanaan kedepannya yang akan dilakukan oleh BUMNag Sato Sakaki itu disampaikan pada musyawarah nagari.
Kemudian, Sekretaris BUMNag Sato Sakaki juga menjelaskan bahwa bagi masyarakat yang ingin  mengetahui  mengenai  perkembangan  BUMNag  Sato  Sakaki,  masyarakat  Nagari  Taram  dapat mengetahui  melalui  musyawarah  nagari  yang  dilaksanakan  diakhir  tahun  dimana  nantinya  adanya keterbukaan informasi yang disampaikan oleh pengelola BUMNag Sato Sakaki. Selain itu, pengelola BUMNag  Sato  Sakaki  dan  Pemerintah  Nagari  Taram  juga  terbuka  kepada  masyarakat  yang  ingin mengetahui mengenai perkembangan serta program yang dijalankan oleh BUMNag Sato Sakaki dengan bertanya langsung.
Berdasarkan teori stewardship yang mana pengurus BUMNag sebagai steward yang memiliki tanggung  jawab  untuk  bisa  memastikan  bahwa  pelaksanaan  program  BUMNag  dapat  membantu masyarakat  dan  masyarakat  dapat  mengetahui  informasi  mengenai  BUMNag  Sato  Sakaki  dengan mudah.  Masyarakat  selaku principal bisa  menjalankan  fungsi  pengawasan  terhadap  pengelolaan BUMNag Sato Sakaki. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, pihak BUMNag Sato Sakaki dapat menjalankan  peran  sesuai  dengan  yang  telah  disepakati  dalam  musyawarah  nagari.  Apabila  fungsi pengawasan ini telah diimplementasikan dengan maksimal, maka penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan BUMNag meningkat.
Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yaitu Bapak Zulhamdi menyatakan bahwa tidak mengetahui mengenai laporan keuangan BUMNag Sato Sakaki dikarenakan keterbukaan tersebut  dilakukan  kepada  perwakilan  masyarakat.  Ini  menandakan  bahwa  tidak  semua  masyarakat
mengetahui mengenai informasi dari BUMNag Sato Sakaki. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh  Sekretaris  BUMNag  Sato  Sakaki  yang  menyatakan  bahwa  untuk  masyarakat  umum  yang  akan mengakses terhadap informasi mengenai BUMNag Sato Sakaki belum dapat disediakannya baik dari berupa media digital ataupun mading oleh pihak BUMNag Sato Sakaki dikarenakan adanya kendala. Kendala yang dialami oleh pengelola BUMNag Sato Sakaki dalam hal ini yaitu pada bidang sumber daya manusia yang mana ini menjadi bagian penting dalam pengelolaan BUMNag Sato Sakaki. Wali Nagari Taram yaitu Bapak Nanang Anwar juga menyatakan bahwa sumber daya manusia yang menjadi  penggerak  dalam menjalankan  BUMNag  Sato  Sakaki  yang ingin  mengorbankan  waktu  dan pikiran untuk kemajuan BUMNag Sato Sakaki sulit dicari.

## Akuntabilitas
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun    2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah, dengan adanya akuntabilitas dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah  ditetapkan  secara  periodik.  Penerapan  akuntabilitas  pada  BUMNag  Sato  Sakaki  sudah diimplementasikan  dibuktikan  dengan  adanya  pelaporan  yang  dilakukan  per  semester  kepada Pemerintah Nagari Taram, dan pelaporan setiap tahun yang dilakukan pada musyawarah nagari. Sejalan dengan    Peraturan  Desa  Taram  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Pendirian  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDES) "Sato Sakaki" Pasal 7 yang menyatakan bahwa Musyawarah desa terdiri atas musyawarah desa tahunan dan musyawarah desa khsusus.
Selanjutnya pada Peraturan Desa Taram Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Sato Sakaki" Pasal 8 menyatakan bahwa musyawarah desa tahunan adalah pelaksanaan  operasional  menyampaikan  laporan  tahunan  yang  telah  ditelaah  oleh  pengawas  dan penasihat  untuk  mendapat  persetujuan  musyawarah  desa,  rancangan  rencana  program  kerja  untuk disahkan oleh musyawarah desa menjadi program kerja. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan  dengan  Wali  Nagari  Taram  periode  2016-2022  yang  menyatakan  bahwa  terdapat pertanggungjawaban  BUMNag  Sato  Sakaki  dibuktikan  dengan  adanya  laporan  pertanggungjawaban sejak BUMNag Sato Sakaki berdiri. Sejalan dengan Fauzi (2019) yang berdasarkan pada KNKG (2006) perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan  kepentingan  pihak  yang  berkepentingan.  Sekretaris  Nagari  Taram  juga mengungkapkan  hal  yang  sama  dengan  informasi  yang  didapatkan  dari  Wali  Nagari  Taram  periode 2016-2022 yang mana beliau mengatakan bahwa pertanggungjawaban BUMNag Sato Sakaki kepada Pemerintah Nagari Taram dilaksanakan setiap 6 bulan sekali atau per semester.
Hasil wawancara di atas sesuai dengan Keputusan Wali Nagari Taram Nomor 35 Tahun 2022 yang memutuskan bahwa dalam menjalani tugasnya pengurus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya minimal satu kali enam bulan kepada Wali Nagari Taram. Selain pelaporan yang dilakukan kepada Pemerintah Nagari Taram, terdapat juga pelaporan yang dilakukan oleh BUMNag Sato Sakaki pada  musyawarah  nagari  setiap  tahun  yang  dihadiri  oleh  Badan  Musyawarah  Nagari,  pemuka masyarakat, dan Pemerintah Nagari Taram. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Manputra Yadi selaku pemuka masyarakat yang menyatakan bahwa beliau ikut serta dalam musyawarah nagari.
Dalam  konsep  teori stewardship, pembentukan  BUMNag  Sato  Sakaki  ini  telah  melalui mekanisme  musyawarah  nagari  yang  artinya  terdapat  harapan  dari  masyarakat  yang  diemban  oleh pengurus BUMNag Sato Sakaki agar dapat mewujudkan tujuan dari pendirian BUMNag Sato Sakaki agar  dapat  meningkatkan  perekonomian  nagari.  Adanya  mekanisme  pelaporan  yang  dilakukan  oleh BUMNag  Sato  Sakaki,  membuat  hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  teori  tersebut.  Namun,  untuk meningkatkan implementasi akuntabilitas pada BUMNag Sato Sakaki masih terdapat beberapa kendala diantaranya adalah sulitnya mendapatkan sumber daya manusia yang profesional karena ketidakpastian kompensasi yang diberikan BUMNag Sato Sakaki kepada sumber daya manusia yang akan melakukan pengelolaan.
Peraturan  Desa  Taram  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Pendirian  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDES) "Sato Sakaki" Pasal 3 menyatakan mengenai bahwa akuntebel merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes dapat dilakukan secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah lembaga ekonomi dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Peraturan tersebut memiliki makna tersirat yaitu BUMNag dituntut untuk bisa menjalankan program sesuai  dengan  hasil  musyawarah  nagari.  Untuk  mewujudkan  BUMNag  yang  akuntabel  tentu  harus diawali  dengan  merancang  sebuah  standar  operasional  prosedur  (SOP)  karena  berdasarkan  hasil wawancara  bersama  Sekretaris  BUMNag  Sato  Sakaki  didapatkan  informasi  bahwa  BUMNag  Sato Sakaki belum memiliki SOP dalam pelaksanaan kegiatannya.
Pertanggungjawaban  sebagai  akuntabilitas  merupakan  suatu  istilah  yang  pada  awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana BUMNag Sato Sakaki telah digunakan secara tepat dan tidak digunakan  secara  ilegal  (Andriani  et  al.,  2021).  Akuntabilitas  mencerminkan  bahwa  segala  bentuk pertanggungjawaban yang diusung suatu lembaga benar-benar berdasarkan kenyataan rill yang terjadi dan tidak ditutup-tutupi apalagi manipulasi. Hal ini berarti bahwa akuntabilitas harus dilakukan secara transparansi  (Andriani  et  al.,  2015).  Dengan  adanya  pelaporan  yang  dilakukan  oleh  BUMNag  Sato Sakaki  kepada  Pemerintah  Nagari  Taram,  Badan  Musyawarah  Nagari,  dan  pemuka  masyarakat menunjukkan  telah  akuntabelnya  BUMNag  Sato  Sakaki.    Sama  halnya  dengan  penerapan  prinsip transparansi  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  dibutuhkan  media  digital  dan  mading  sebagai wadah  untuk  menyebarluaskan  informasi  terkait  pertanggungjawaban  BUMNag  Sato  Sakaki  agar masyarakat dapat melihat hasil pertanggungjawaban tersebut. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) juga dibutuhkan untuk dibuat sesegera mungkin karena SOP merupakan landasan dasar dalam melaksanakan tugas pengurus BUMNag Sato Sakaki sehingga nantinya akan dapat menerapkan sistem penghargaan dan sanksi serta adanya ukuran penilaian karyawan.

## Responsibilitas
Renponsibilitas yaitu mencakup adanya deskripsi yang jelas tentang peranan dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan dipatuhinya peraturan serta nilai-nilai sosial. Menurut Fauzi (2019) yang berdasarkan pada KNKG (2006) responbilitas perusahaan harus mematuhi peraturan  perundang-undangan  serta  melaksanakan  tanggung  jawab  terhadap  masyarakat  dan lingkungan sehingga dapat dipelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Teori stewardship memperkuat  definisi  sebelumya , dimana pengurus  BUMNag  Sato  Sakaki  dibentuk  untuk  merespon kepentingan  bersama  di  dalam  suatu  lingkungan  sosial.  BUMNag  Sato  Sakaki  harus  melaksanakan tanggung  jawab  sosial  dengan  antara  lain  peduli  terhadap  masyarakat  dan  kelestarian  lingkungan terutama  di  sekitar  BUMNag  Sato  Sakaki  dengan  membuat  perencanaan  dan  pelaksanaan  yang memadai. Dalam hal ini, BUMNag Sato Sakaki berupaya dalam memberikan tanggung jawab sosial berupa menjual gas LPG dengan harga yang lebih murah daripada di toko biasa dan juga menyediakan pertashop agar masyarakat mendapat bahan bakar lebih mudah.
Selain  itu,  BUMNag  Sato  Sakaki  juga  tidak  ingin  adanya  persaingan  yang  terjadi  antara BUMNag  Sato  Sakaki  dengan  masyarakat.  Ini  menjadi  tanggung  jawab  sosial  yang  diberikan  oleh BUMNag  Sato  Sakaki  kepada  masyarakat  Nagari  Taram  agar  tidak  mematikan  usaha  masyarakat. Untuk tidak bersinggungan dengan usaha yang telah dijalankan oleh masyarakat, BUMNag Sato Sakaki telah  menjalankan  usaha-usaha  yang  memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat  seperti pendistribusian  gas  LPG  dan  bagi  hasil  penyertaan  modal  pada pertashop. Namun,  pada pertashop terdapat  kendala  yang  mana  ini  diakibatkan  oleh  perubahan  harga pertamax yang  mengakibatkan kurangnya pembelian dari masyarakat. Selain itu, terdapat kendala dari pemuaian pada mesin pompa.
Selain  usaha-usaha  yang  telah  dijalankan  oleh  BUMNag  Sato  Sakaki,  terdapat  usaha-usaha yang akan diajalankan oleh BUMNag Sato Sakaki dengan telah mempertimbangkan potensi nagari dan kebutuhan  masyarakat.  Selain  dua  pertimbangan  tersebut,  BUMNag  Sato  Sakaki  juga  telah menyesuaiakan dengan usaha masyarakat agar tidak terjadinya persaingan usaha antara BUMNag Sato Sakaki dan masyarakat. Budidaya ubi kayu dipilih karena dari segi pengolahannya termasuk mudah dan memberikan profit yang baik untuk BUMNag Sato Sakaki. Kemudian, pendistribusian air galon dipilih karena untuk konsumsi masyarakat serta memberikan profit untuk BUMNag Sato Sakaki.
Selain itu juga Fauzi (2019) yang berdasarkan pada KNKG (2006) menjelaskan bahwa organ perusahaan  harus  berpegang  pada  prinsip  kehati-hatian.  Dalam  hal  ini,  BUMNag  Sato  Sakaki  telah menganut prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan juga dalam menjalankan program kerja. Prinsip  kehati-hatian  diterapkan  dengan  tujuan  untuk mencapai  visi, misi,  dan tujuan dari  BUMNag Sato  Sakaki  agar  mengantisipasi  risiko  dari  pelaksanaan  suatu  keputusan  yang  diambil  dalam menjalankan pengelolaan. BUMNag Sato Sakaki menjalankan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisis kelayakan usaha terlebih dahulu ketika akan membuat suatu usaha sehingga dapat mengetahui
apakah suatu usaha tersebut layak untuk dijalankan atau tidak dengan memperhatikan potensi alam yang terdapat pada Nagari Taram.
BUMNag  Sato  Sakaki  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  melalui  kepedulian  terhadap masyarakat dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar tersebut akan menjalin kedekatan hubungan antara BUMNag Sato Sakaki dengan pihak luar yaitu masyarakat, karena keberlangsungan BUMNag Sato Sakaki juga tidak lepas dari dukungan masyarakat sekitar, sehingga harus menjalin kebersamaan dengan masyarakat. Dengan dilakukannya prinsip responsibilitas, maka BUMNag Sato Sakaki dapat mempertanggungjawabkan  setiap  keputusan  yang  diambil  secara  hukum  dan  moral,  serta  dapat memelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

## Independen
Pada  penerapan  independensi,  perusahaan  harus  memiliki  struktur  organisasi  yang indenpenden tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak lain. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dicantumkan  pada  temuan  penelitian,  BUMNag  Sato  Sakaki  tidak  terpengaruh  oleh  kepentingan tertentu serta tidak adanya tekanan dari pihak lainnya. Sejalan dengan Fauzi (2019) yang berdasarkan pada  KNKG  (2006)  yang  menjelaskan  bahwa  masing-masing  organ  perusahaan  harus  menghindari terjadinya  dominasi  oleh  pihak  manapun,  tidak  terpengaruh  oleh  kepentingan  tertentu,  bebas  dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Sesuai dengan yang telah dicantumkan pada temuan penelitian sebelumnya, Sekretaris BUMNag Sato Sakaki menyatakan bahwa jika tidak adanya persetujuan dari BUMNag Sato Sakaki maka suatu keputusan itu tidak dapat dijalankan.
Fauzi (2019) yang berdasarkan pada KNKG (2006) juga menyatakan bahwa masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang  lain.  Namun,  pengimplementasian  pada  BUMNag  Sato  Sakaki  masih  adanya  pelemparan tanggung  jawab  sehingga  lebih  banyak  pelaksanaan  tugas  yang  dilakukan  oleh  Sekretaris  BUMNag Sato Sakaki.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa adanya sistem pembagian tugas, namun belum diikuti oleh implementasi yang sesuai. Seharusnya dalam melaksanakan tugas harus disesuaikan dengan  jabatan  yang  telah  ditentukan  berdasarkan  peraturan  wali  nagari  dan  surat  keputusan  wali nagari. Sejalan dengan teori stewardship bahwa pengelola organisasi merupakan pihak yang memiliki tanggung  jawab  terhadap  program  yang  dijalankan  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  bersama (Oktaviona et al., 2022). Sejalan dengan teori tersebut, pada hakikatnya pihak BUMNag merupakan pihak  yang  diisi  oleh  orang-orang  yang  bertanggung  jawab  terhadap  tugas  yang  telah  ditetapkan. Namun, implementasi dari independensi tugas pengurus BUMNag Sato Sakaki belum sesuai dengan tugas dari masing-masing pengurus BUMNag. Padahal masing-masing pengurus sudah diatur tugasnya di  dalam  Peraturan  Desa  Taram  Nomor  2  Tahun  2022  dan  Keputusan  Wali  Nagari  Taram  yang mengatur terkait pembagian tugas tersebut. Apabila dalam implementasi pengelolaan BUMNag sudah menerapkan  sistem  pembagian tugas  sesuai  dengan  peraturan  tersebut,  akan memberikan  hasil  yang lebih  maksimal  karena  setiap  pengurus  fokus  kepada  tugasnya  masing-masing.  Namun,  fakta dilapangan menunjukkan sebaliknya dimana penerapan sistem pembagian tugas tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal jika sistem pembagian tugas sudah terlaksana dengan baik, maka pihak BUMNag akan lebih mudah menambah program kerja karena dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama.

## Fairness
Prinsip fairness (kewajaran  atau  kesetaraan)  dapat  dilihat  dengan  adanya  kesetaraan  bagi seluruh  pemegang  saham  dan  kesempatan  jenjang  karir  yang  sama.  Menurut  Fauzi  (2019)  yang berdasarkan  pada  KNKG  (2006)  dalam  melaksanakan  kegiatannya,  perusahaan  harus  senantiasa memperhatikan pihak yang berkepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Berdasarkan hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Wali  Nagari  Taram  menunjukkan  bahwa  BUMNag  Sato Sakaki  memperlakukan  para  pihak  yang  berkepentingan  secara  adil  dan  setara  dengan  menjamin seluruh hak-haknya.
Hasil  wawancara  diatas,  terlihat  bahwa  adanya  keterlibatan  dari  Wali  Nagari  Taram  dalam setiap perencanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMNag Sato Sakaki. Kemudian, BUMNag Sato  Sakaki  juga  menerima  dan  terbuka  dalam  masukan-masukan  dari  berbagai  pihak  yang  ingin memberikan  masukan  untuk  lebih  baik  BUMNag  Sato  Sakaki  kedepannya.  Bapak  Zulhamdi  selaku masyarakat Nagari Taram pernah memberikan saran kepada pengurus BUMNag Sato Sakaki. Sejalan dengan Fauzi (2019) yang berdasarkan pada KNKG (2006) yang menyatakan bahwa, perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Dalam hal ini, BUMNag Sato Sakaki memberikan kesempatan  setiap  pemegang  saham  untuk  memberikan  masukan  dan  menyampaikan  pendapat  bagi kepentingan perusahaan guna mengarahkan perusahaan ke arah yang lebih baik, sejalan dengan Fauzi (2019) yang berdasarkan pada KNKG (2006) yang menyatakan bahwa, perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan.
Teori stewardship memberikan pemahaman terkait peran pengelola BUMNag sebagai steward untuk  bisa  menjadi  pihak  yang  memiliki  integritas  dan  keadilan.  Penerapan  keterbukaan  pihak BUMNag  terhadap  penerimaan  calon  pengurus  merupakan  hal  yang  harus  dipertahankan.  Saat  ini BUMNag Sato Sakaki masih sulit untuk mendapatkan calon pengurus yang bisa mengelola BUMNag secara maksimal, untuk itu penting bagi pihak BUMNag Sato Sakaki untuk bisa mempertahankan hal ini terlebih  saat ini mereka  masih  bisa  dikatakan  sedang  berada  di tahap  perintisan  untuk  bisa  lebih maju. Diharapkan melalui penerapan prinsip fairness pihak BUMNag bisa mendapatkan calon pengurus yang sesuai sehingga bisa memberikan kontribusi maksimal kepada kemajuan BUMNag dan Nagari.

## SIMPULAN
Pelaksanaan prinsip transparansi pada BUMNag Sato Sakaki dilaksanakan dengan keterbukaan informasi pada musyawarah nagari yang diadakan sekali setahun pada akhir tahun yang dihadiri oleh Pemerintah Nagari Taram, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), dan pemuka masyarakat. Penerapan transparansi pada BUMNag Sato Sakaki akan lebih maksimal jika adanya ketersediaan informasi secara digital sebagai media online dan mading sebagai media offline sehingga masyarakat yang tidak dapat hadir  pada  musyawarah  nagari  tetap  dapat  menjalankan  sebagai  fungsi  pengawas . Selain  pelaporan keuangan, penyampaian informasi visi dan misi dapat dilihat oleh masyarakat melalui Peraturan Desa Taram Nomor Tahun 2022 dan susunan pengurus pada Keputusan Wali Nagari Nomor 35 Tahun 2022.
Pelaksanaan  prinsip  akuntabilitas  dijalankan  dengan  pertanggungjawaban  yang  sesuai  pada Peraturan Desa Taram Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Mlik Desa (BUMDes) "Sato  Sakaki".  Pada  peraturan  tersebut  menyebutkan  bahwa  pelaporan  yang  dilakukan  oleh  Badan Usaha Milik  Nagari  Sato  Sakaki  harus  dilaksanakan  setiap satu  kali  enam  bulan  kepada  Pemerintah Nagari  Taram  dan  setiap  tahun  melalui  mekanisme  musyawarah  nagari.  Namun,  implementasi akuntabilitas belum bisa dikatakan maksimal karena tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang  digunakan  untuk  menjadi  landasan  dasar  dalam  melaksanakan  tugas  pengurus  BUMNag  Sato Sakaki sehingga nantinya akan dapat menerapkan sistem penghargaan dan sanksi serta adanya ukuran penilaian karyawan.
Pelaksanaan prinsip responsibilitas dari segi tanggung jawab sosial pada BUMNag Sato Sakaki sudah mengupayakan untuk menjual gas LPG dengan harga yang lebih murah daripada di toko biasa dan juga menyediakan pertashop agar masyarakat mendapat bahan bakar lebih mudah. BUMNag Sato Sakaki  juga  peduli  terhadap  usaha  masyarakat,  sehingga  tidak  membangun  usaha  yang  sudah  ada dijalankan oleh masyarakat agar tidak terjadinya persaingan usaha yang mengakibatkan matinya usaha masyarakat tersebut. Kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar tersebut akan menjalin kedekatan  hubungan  antara  BUMNag  Sato  Sakaki  dengan  pihak  luar  yaitu  masyarakat,  karena keberlangsungan BUMNag Sato Sakaki juga tidak lepas dari dukungan masyarakat sekitar, sehingga harus  menjalin  kebersamaan  dengan  masyarakat.  Kemudian,  BUMNag  Sato  Sakaki  juga  sudah menggunakan  prinsip  kehati-hatian  karena  telah  membuat  analisis  kelayakan  usaha  terlebih  dahulu sebelum mendirikan suatu usaha yang akan dijalankan.
Pelaksanaan  prinsip  independensi  dalam  Badan  Usaha  Milik  Nagari  Sato  Sakaki  belum terlaksana dengan baik, BUMNag Sato Sakaki sudah berdiri sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak lain hanya saja dalam hal sistem pembagian kerja tidak terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Peraturan Desa Taram Nomor 2 Tahun 2022. Pelaksanaan prinsip fairness dalam Badan Usaha
Milik  Nagari  Sato  Sakaki  sudah  melibatkan  pihak  yang  berkepentingan  dalam  hal  pengambilan keputusan  dan  berbagai  pihak  dapat  memberikan  masukan  yang  membangun  untuk  BUMNag  Sato Sakaki.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainun, M. B. 2021. Metafor Kerapan Sapi dalam Tata Kelola Perusahaan dari Sudut Pandang Teori Stewardship. Pamator Journal , 14 (2), 95–100.
Andriani,  W.  2023.  Factors  Influencing  Local  Government  Financial  Performance. Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS) , 4 (3), 951–959.
Andriani,  W.,  Handayani,  D.,  Putra,  R.,  &  ...  2021.  Perancangan  Analisis  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Dengan EFA (Excel For Accounting). … Akuntansi Keuangan … , 14 (1), 153–162.
Andriani, W., Rosita, I., & Ihsan, H. 2015. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  Dalam  Mewujudkan  Good  Governance  Pada  Politeknik  Negeri  Padang. Akuntansi Dan Manajemen , 10 (2), 51–60.
Anwar, E. S. 2018. Dinamika Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Desa Di Kabupaten Banyuwangi. Tesis .
Aprila, D., Andriani, W., & Ananto, R. P. 2023. Financial Management of Nagari Owned Enterprises (Bumnag) and Its Impact on Community Welfare. Jurnal Akuntansi Bisnis , 16 (2), 210–225.
Fauzi, N. 2019. Mambangkik Batang Tarandam: Membangun Ulang Tata Kelola Lembaga Keuangan Mikro Lumbung Pitih Nagari Di Sumatera Barat.
Gade, M. 2005. Teori Akuntansi . Jakarta: Almahira. Kepmendesa 136 Tahun 2022 tentang panduan penyusunan laporan keuangan BUMDes. Nurochman,  A.,  &  Solikhah,  B.  2015.  Pengaruh  Good  Corporate  Governance,  Tingkat  Hutang  Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Persistensi Laba. Accounting Analysis Journal , 3 (1), 361–369. Oktaviona, A., Andriani, W., & Gustati. 2022. Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi Kasus di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ). Jurnal Akuntansi, Bisnis, Dan Ekonomi Indonesia (JABEI) , 2 (1), 9–17.
Keputusan  Wali  Nagari  Taram  No  35  Tahun  2022  Tentang  Susunan  Pengurus  Badan  usaha  Milik Nagari (BUMNag) Taram.
Peraturan Desa Taram Nomor 2 tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa(BUMDES) “Sato Sakaki” (No. 2).
Peraturan Nagari Taram Nomor 4 Tahun 2017.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah.
Sofia, G., Afni, Z., & Andriani, W. 2023. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Studi pada Nagari Aia Manggih periode 2018-2022 ). Ekonomis: Journal of Economics and Business , 7 (2), 1172–1181.
Suryanto,  A.  2019.  Analisis  Pengaruh  Penerapan  Good  Corporate  Governance  Terhadap  Kinerja Keuangan. Jurnal Bina Manajemen , 8 (1), 1–33. Syofyan, E. 2021. Good Corporate Gorvernance (GCG) .
Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. 2019. Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 22 (2), 257–288.
Yulianti, M, Si., C., & Janie, D. D. N. A. 2019. Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Maksi , 1.