## SADD  AL- DZARI’AT DAN APLIKASINYA PADA PERMASALAHAN  FIQIH KONTEMPORER
Hifdhotul Munawaroh
hifdhohzeyla@gmail.com

## Abstrak
Sadd  al-dzari’ahmerupakan  salah  satu  metode  pengambilan  keputusan hukum  (istinbath al-hukum)  dalam  Islam.  Setiap  perbuatan mengandung  dua  sisi,  pertama perantara  yang mendorong  untuk berbuat sesuatu,  dan  kedua  tujuan  yang  menjadi  kesimpulan  dari perbuatan itu, baik atau buruk.Perbuatan yang menjadi perantara dan jalan  kepada  sesuatu itulah  disebut  Dzari’at.  Adapun dzari’ah mengandung  dua  pengertian,  yaitu  yang  dilarang,  disebut  sadd  al- dzari’ah,  dan  dan  yang  dituntut  untuk  dilaksanakan  disebut  fath  al- dzari’ah.  Penelitian  ini  ingin  membahas  bagaimana  aplikasi  Sadd  al Dzari’ah pada permasalahan fiqh kontemporer, seperti cloning, operasi selapot dara, dan perkawinan beda agama.

## A. PENDAHULUAN
Setiap  perbuatan  yang  secara  sadar  dilakukan  oleh  seseorang  pasti mempunyai  tujuan  tertentu  yang  jelas  tanpa  mempersoalkan  apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau madharat.  Sebelum  sampai  pada  pelaksanaan  perbuatan  yang  dituju itu,  ada  serentetan  perbuatan  yang  mendahuluinya  yang  harus dilaluinya.
Bila seseorang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan umpamanya, maka  ia  harus  belajar.  Untuk  sampai  dapat  belajar,  ia  harus  melalui beberapa  fase kegiatan seperti mencari guru, menyiapkan tempat, dan alat-alat  belajarnya.  Kegiatan  pokok  dalam  hal  ini  adalah  belajar  atau menuntut  ilmu,  dan  kegiatan  lain  itu  disebut  perantara,  jalan atau pendahuluan.
Bila  seseorang  akan  melakukan  pembunuhan,  misalnya,  ia sebelumnya  harus  melakukan  beberapa  kegiatan  seperti  memiliki senjata untuk membunuh, dan mencari kesempatan untuk melakukan
Sadd  Al- Dzari’at dan Aplikasinya…….. Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018
pembunuhan  itu.membunuh  merupakan  kegiatan  pokok  yang  dituju, sedangkan perbuatan lain yang mendahuluinya disebut perantara, jalan atau pendahuluan.
Perbuatan-perbuatan pokok yang di tuju oleh seseorang telah diatur oleh syara’ dan termasuk ke dalam hukum taklifi yang lima atau yang disebut  al-ahkam  al  khamsah. Untuk  dapat  melakukan  perbuatan pokok  yang  diperintahkan  atau  yang  dilarang,  harus  terlebih  dahulu melakukan  perbuatan  yang  mendahuluinya. 1 Keharusan  melakukan atau  menghindarkan  perbuatan  yang  mendahului  perbuatan  pokook itu  ada  yang  telah  diatur  sendiri hukumnya  oleh  syara’,  dan  ada  yang tidak diatur secara langsung.
Berwudhu    sebagai  perantara  bagi  wajibnya  shalat,  hukumnya adalah wajib. Demikian pula berkhalwat sebagai perantara kepada zina yang  diharamkan,  hukumnya  adalah  haram.  Masalah  seperti  ini  tidak diperbincangkan para ulama karena hukumnya sudah jelas.Untuk itu, maka berlaku lah qa’idah:

## ِﺪِﺻﺎَﻘﳌا ِﻢْﻜُﺤَﻛ  ِﻞِﺋﺎَﺳَﻮْﻠِﻟ
Bagi wasilah (perantara) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju.
Persoalan  yang diperbincangkan  para  ulama  adalah  perbuatan perantara    (pendahuluan)  yang  belum  mempunyai  dasar  hukumnya. Perbuatan perantara itu disebut oleh ahli Ushul dengan al dzari’ah .

## B. PEGERTIAN SADD  AL-DZARI’AH
Kalimat  sadd  al-dzari’ah  berasal  dari  dua  kata (frase/idhofah),  yaitu sadd dan dzari’ah. Kata sadd, berarti:
ﲎﻌﲟ ّﺪﺴﻟا : ﻢْﻠﱠـﺜﻟا مْدَرَو ﻞَﻠَﳋا ُقَﻼْﻏِإ ُﻊْﻨﳌا ﲎﻌﲟو ، 2 1 Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh, (Jakarta:Logos  Wacana  Ilmu,  2001),Jilid  2,
396-397
2 Su’ud bin mulluh sultan al ‘anzi, Saddu Dzarai’ ‘inda -l- Imam Ibnu Qayyim Al  Jauziyyah,  wa  atsaruhu  fi  ikhtiyaratihi  alfiqhiyyahh,(Omman,  Urdun: Daru-l-
Artinya  menutup cela,  dan  menutup  kerusakan,  dan  juga  berarti mencegah  atau  melarang.  Sedangkan  kata  dzari’ah  secara  bahasa berarti:
ﺎﻳِﻮَﻨْﻌَﻣ ْوَأ ﺎﻴﱢﺴِﺣ َنﺎَﻛ ٌءاَﻮَﺳ ِﺊْﻴﱠﺸﻟا  َﱃِإ ﺎَِ ُﻞﱠﺻَﻮَـﺘَـﻳ  ِْﱵﱠﻟا ُﺔَﻠْـﻴِﺻَﻮﻟا
3
Artinya jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma’nawi (baik  atau  buruk).  Arti  lughawi  ini  megandung  konotasi  yang  netral tanpa memberikan  hasil  kepada  perbuatan.  Pengertian  inilah  yang diangkat  oleh  Ibnu  Qayyim (w:  751  H) kedalam  rumusan  definisi tentang  dzari’ah,  yaitu: 4 ( ِﺊْﻴﱠﺸﻟا  َﱃِإ ﺎًﻘْـﻳِﺮَﻃَو ًﺔَﻠْـﻴِﺻَو  َنﺎَﻛ ﺎَﻣ ),maksudnya apa-apa    yang  menjadi  perantara  dan  jalan  kepada sesuatu. Jadi, menurutnya, bahwa  pembatasan  pengertiandzari’ah  yang  bertujuan kepada  yang  di  anjurkan.  Oleh  sebab  itu,  menurutnya  pengertian dzari’ah lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga dzari’ah mengandung  dua  pengertian,  yaitu  yang  dilarang,  disebut  sadd  al- dzari’ah dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut fath al-dzari’ah.
Sementara itu, Syatibi mengatakan bahwa dzari’ah berarti
ﻣ ﻮُﻫ ﺎَِﲟ ﻞﱡﺻَﻮﱠـﺘﻟا َﻲِﻫ ﺔَﻌْـﻳِرﱠﺬﻟا ةَﺪِﻋﺎَﻗ ِﺔَﻘْـﻴِﻘَﺣ ﱠنِإ ْﺼ ﺔَﺤَﻠ ةَﺪَﺴْﻔَﻣ  َﱃِإ 5
Sesungguhnya  hakikat  dari  kaidah  dzari’ah  adalah  dia  yang menghubungkan sesuatu yang maslahat  kepada  mafsadat.Maksudnya, seseorang  melakukan  suatu  pekerjaan  yang  pada  dasarnya  dibolehkan karena  mengandung  suatu  kemaslahatan,  tetapi  tujuan  yang  akan  ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.
Selanjutnya,  Badran  memberikan memberikan  definisi  dzari’ah sebagai berikut:
atsariyyah,    2007),37,  lihat juga  Yusuf  Abdurrahman  Al  farat, Al  tat}biqat  al mu’a s}irat lisaddi-l-dzari ’a t, qahirah, (Daru-l- fikri al’arabi, 2003 ),9 3 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, 398
4 Muhammad Bin abi Bakar  Ayyub  Azzar’i  Abu  Abdillah Ibnul Qayyim  Al Jauzi, I’lamul  Muqi’i n, Jilid  5 ,  496  ,  lihat  juga,  Su’ud  bin  mulluh  sult}an  al  ‘anzi, Saddu Dzara i’ ‘inda -l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratihi alfiqhiyyahh,hal: 39
5 Yusuf  Abdurrahman  Al  farat,  Al tatbiqat  al  mu’asirat  lisaddi -l- dzari’at, qahirah,(Daru-l-fikri al’arabi, 2003 ), 11
ٍةَﺪَﺴْﻔَﻣ ﻰَﻠَﻋ ﻞِﻤَﺘْﺸﳌا عْﻮُـﻨْﻤﳌا ِﺊْﻴﱠﺸﻟا  َﱃِإ ُﻞِﺻْﻮﳌا َﻲِﻫ

## 6
Apa  yang  menyampaikan  kepada  sesuatu  yang  terlarang  yang mengandung kerusakan.
Sedangkan Qarafi (w: 684 H), mengartikan sadd dzari’ah dengan:
ﺔﻌﻳرﺬﻟا ﻲﻫ ﺔﻠﻴﺳﻮﻟا ءﻲﺸﻠﻟ ﲎﻌﻣو ﻚﻟذ : ﻢﺴﺣ ةدﺎﻣ ﻞﺋﺎﺳو ﺎًﻌﻓددﺎﺴﻔﻟا نﺎﻜﳍ ﻞﻌﻔﻟا ﱂﺎﺴﻟا ﻦﻣ ةﺪﺴﻔﳌا ﺔﻠﻴﺳو ﱃإ ةﺪﺴﻔﳌا ﻦﻣ ﻋ ﻢ لﺬﻧ ﻞﻌﻔﻟﺎﻛ 7
Dzari’ah  berarti  perantara  atau  sarana  kepada  sesuatu  perkara. Maksudnya adalah Mencegah dan menahan jalan-jalan yang tampaknya hukumnya  mubah,  namun  bisa  menjerumuskan  pada  perkara  yang haram,  demi  mengikis  habis  sebab  keharaman  dan  kemaksiatan,  atau mencegah terjadinya perkara yang haram itu.
Adapun Ibnu ‘Asyur (w: 1393 H) mengartikan dzari’ah dengan: دﺎﺴﻔﻟا ﻊﺋارذ ﺪﺳ صﻮﺼﳋ ﺎﺒﻘﻟ ﻞﻌﺟ ﺪﻗ ﻊﺋارﺬﻟا ﺪﺳ ﺐﻘﻟ

## 8
Disebut  Sadd  dzara’i  karena  sudah  menjadi  sebutan  untuk mencegah perantara/sarana kepada kerusakan
Wahbah Zuhaili  menginginkan  definisi  yang  netral,  untuk  itu ia memilih  definisi  yang  dikemukakan  Ibnu  Qayyim (w:  751  H). Ia mendefinisikan  sadd  dzari’ah “Melarang  dan  menolak  segala  sesuatu yang  dapat  menjadi  sarana  kepada  keharaman,  untuk  mencegah kerusakan dan bahaya. 9

## Rukun Dzari’ah
Muhammad  Hasyim  Al  burhani  menetapkan  rukun dzari’ah kepada tiga, yaitu:
6 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, hal: 399
7 Ja’far  bin  Abdurrahman  Qasas , Qa idatu  saddu  dzarai’  wa  atsaruha  al fiqhiyyu, Ramadhan, 1431 H, 7 8 Ibrahim  bin  mahna  bin  ‘Abdilahi  bin  Mahanna, sadd  Dzara i’  ‘Inda  Syaikh Islam ibnu Taimiyyah, (Riyad}: Dar Fadilah, 2004), 26
9 Wahbah  Zuhayli, Al wajiz Fi Us}uli-l-fiqh,(Damaskus, Suriyah :Dar-l-fikr, 1999), 108
1. Perkara  yang  tidak  dilarang  dengan  sendirinya  (sebagai perantara  washilah,  sarana,  atau  jalan).  Dalam  hal  ini  dibagi menjadi tiga keadaan:
a. maksud  dan  tujuan  perbuatan  itu  adalah  untuk perbuatan  yang  lain  ( َﻗ ِﻩِْﲑَﻐِﻟ اًدْﻮُﺼْﻘَﻣ ُنْﻮُﻜَﻳ  ْﺪ ),  seperti bai’u-l- ajal
b. Maksud  dan  tujuan  perbuatan  itu  adalah  untuk
perbuatan  itu  sendiri ) َﻗ ِﻪِﺗاَﺬِﻟ اًدْﻮُﺼْﻘَﻣ  ُنْﻮُﻜَﻳ  ْﺪ ( ,  seperti
mencaci dan mencela sembahan orang lain.
c. Perbuatan  itu  menjadi  asas  menjadikannya  sebagai perantara atau washilah ) ُنْﻮُﻜَﺗ  ْيِﺬﻟا لﱠوَﻷا سﺎَﺳَأ ُﻪﱠﻧَأ ﺔَﻌْـﻳِرﱠﺬﻟا  ﺎَﻬْـﻴَﻠَﻋ ( seperti  larangan  menghentakkan  kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi. 2. Kuatnya  tuduhan  kepadanya  (al-ifdha).  Inilah  yang  menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (al mutawas}il  ilaih),  yaitu  adanya  tuduhan  dan  dugaan  yang  kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.
3. Kepada  perbuatan  yang  dilarang  (Al  Mutawas}il  Ilaih).  Ulama mengatakan  rukun  ketiga  ini  sebagai  “Al  mamnu’”  (perbuatan yang  dilarang).  Maka,  jika  perbuatan  tersebut  tidak  dilarang,
atau  mubah,  maka  was}ilah  atau dzari’ah tersebut  hukumnya tidak dilarang. 10

## C. KEDUDUKAN SADD  AL-DZARI’AH
Sebagaimana  halnya  dengan qiyas,  dilihat  dari  aspek aplikasinya,  sadd  adz-dzari’ah  merupakan  salah  satu  metode pengambilan  keputusan  hukum  (istinbath  al-hukm)  dalam  Islam.
10 Muhammad  Hisyam  Al  Burhani, Sadd  al  Dzari’ah  fi Al  Syari ’ah  Al Islamiyyah, , 103-122
Sadd  Al- Dzari’at dan Aplikasinya…….. Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018
Namun,  sebagian  ulama  ada  yang  menempatkannya  dalam  deretan dalil-dalil syara’ yang tidak disepakati oleh ulama.
Ditempatkannya  dzari’ah  sebagai  salah  satu  dalil  dalam menetapkan  hukum  meskipun  diperselisihkan  penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara’ tidak menetapkan secara jelas mengenai  hukum  suatu  perbuatan,  namun  karena  perbuatan  itu ditetapkan  sebagai wasilah dari  suatu  perbuatan yang  dilarang  secara jelas, maka hal  ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu  adalah  sebagaimana  hukum  yang  ditetapkan  syara’terhadap perbuatan pokok. 11 Selain itu, surat Al-Nur, ayat 31:
َﻦْﺑِﺮْﻀَﻳﻻَو ﱠﻦِﻬِﻠُﺟْرَﺄِﺑ َﻢَﻠْﻌُـﻴِﻟ َﲔِﻔُْﳜﺎَﻣ ْﻦِﻣ

## ﱠﻦِﻬِﺘَﻨﻳِز
Dan  janganlah  mereka  memukulkan  kakinya  agar  diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.
Hukum  asal  wanita  memukulkan  kaki  di tanah  itu  boleh, namun  karena  menyebabkan  perhiasannya  yang  tersembunyi  dapat diketahui  orang,  sehingga  akan  menimbukkan  rangsangan  bagi  yang melihat  dan  mendengar,  apalagi  jika  dilakukan  di  hadapan  laki-laki yang  bukan  mahromnya  sehingga  bisa  menjadi  fitnah  antara  laki-laki dan  wanita  tersebut,  maka  perbuatan  itu  pun  dilarang  oleh  Allah Ta'ala. 12
Dari  contoh  diatas, terlihat  adanya  larangan  bagi  perbuatan yang  dapat  menyebabkan  sesuatu  yang  terlarang,  meskipun pada dasarnya  perbuatan  itu  boleh  hukumnya.  Dalam  hal  ini,  dasar pemikiran  hukumnya  bagi  ulamaadalah  bahwa  setiap  perbuatan  itu mengandung  dua  sisi,  pertama  mendorong  untuk  berbuat,  dan  kedua sasaran  atau  tujuan  yang  menjadi natijah (kesimpulan/akibat)  dari perbuatan  itu,  baik  atau  buruk. Jika natijah nya  baik,  maka  segala sesuatu  yang  mengarah  kepadanya  dituntut  untuk  mengerjakannya.
11 Muhammad Bin abi Bakar  Ayyub  Azzar’i  Abu  Abdillah Ibnul Qayyim  Al Jauzi, I’lamul  Muqi’i n,  (islamic  book) jilid  5 497,  lihat  juga  Wahbah  Zuhayli, Al wajiz Fi Usuli-l-fiqh, 109
12 Wahbah  Zuhayli, Al  wajiz  Fi  Usuli-l-fiqh,  hal:109,  lihat  juga  Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh,  401
Sebaliknya, jika natijah nya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya juga buruk, karena dilarang.
Begitupula sabda Nabi yang berbunyi:
ﻦﻣ ﻢﺘﺷﺮﺋﺎﺒﻜﻟا ﻞﺟﺮﻟا ﻪﻳﺪﻟاو ، اﻮﻟﺎﻗ : لﻮﺳرﺎﻳ ﷲا ﻞﻫو ﻢﺘﺸﻳ ﻞﺟﺮﻟا ؟ﻪﻳﺪﻟاو لﺎﻗ : ﻢﻌﻧ ، ﺐﺴﻳ بأ ﻞﺟﺮﻟا ﺐﺴﻴﻓ بأ ﻞﺟﺮﻟا ﻩﺎﺑأ ، ﺐﺴﻳو ﻪﻣأ ﺐﺴﻴﻓ ﻪﻣأ ) دوادﻮﺑأﻮﻤﻠﺴﻣﻮﻳرﺎﺨﺒﻟﺎﻫاور (
Sesungguhnya  sebesar-besar  dosa  besar  adalah  seseorang  melaknat kedua orang tuanya.Lalu Rosulullah SAW.ditanya,Wahai Rosulullah,bagaimana  mungkin  seseorang  akan  melaknat  ibu  dan bapaknya.Rosulullah  SAW.menjawab,”Seseorang  yang  mencaci  maki ayah  orang  lain,maka  ayahnya  juga  akan  dicaci  maki  orang  lain,dan seseorang  mencaci  maki  ibu orang  lain,maka  orang  lain  pun  akan mencaci maki ibunya.(HR.Bukhari,Muslim,dan Abu Dawud).
Selain itu, terdapat kaidah fiqhiyyah yang dapat dijadikan dasar sadd  dzari’ah  sebagai metode  istinbath  hukum  dan  sebagai  petunjuk (dalil), yaitu:
ﳌا ُءْرَد َﻔ ْوَأ ِﺪِﺳﺎ ﳌا  ِﺐْﻠَﺟ ْﻦِﻣ  َﱃ ِﺢِﻟﺎَﺼ 13
“Menolak  keburukan  (mafsadah)  lebih  diutamakan  daripada  meraih kebaikan” (maslahah).
Selain  itu  kaidah 14 ماﺮﳊا  ﺐﱢﻠُﻏ  ماﺮﳊا  و  لﻼﳊا  ﻊﻤﺘﺟا  اذإ ( Apabila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang  halal). Sadd  adz-dzari’ah  pun  bisa  disandarkan  kepada kedua kaidah  ini,  karena  dalam  sadd  adz-dzari’ah  terdapat  unsur  mafsadah
13 Imam  Tajuddin  Abdul  Wahab  bin  ‘Aliyyi  Ibnu  ‘abdi -l-Kafi Assubki , Al Asybah Wa-l-nadzhair, (Beirut, Lubnan:Dar Kita b ‘Ilmiyah, 1991) Jilid 1 , 105
14 Abdurrahman  bin  Abi  Bakar  Al  Suyuti, Al  Asybah  Wa-l-Nadzair, (islamic book, 2010) 68
Sadd  Al- Dzari’at dan Aplikasinya…….. Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018
yang harus dihindari, juga keyakinan pada perkara yang akan membawa kerusakan.
Adapun  secara  logika,  ketika  seseorang  membolehkan  suatu perbuatan, maka seharusnya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan  kepada  hal  tersebut.  Begitupun  sebaliknya,  jika seseorang  melarang  suatu  perbuatan, iapun  melarang  segala  hal  yang bisa  mengantarkan  kepada  perbuatan  tersebut. Seperti  pendapat  Ibnu Qayyim,  bahwa, “ketika  Allah  melarang  suatu  hal,  maka  Allah  pun akan  melarang  dan  mencegah  segala  jalan  dan  perantara  yang  bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal  ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan”. 15

## D. PENGELOMPOKKAN SADD AL-DZARI’AH
Dzari’ah dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa sisi, yaitu:
1. Dengan  melihat  kepada  akibat  (dampak)  yang  ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi Dzari’ah kepada empat macam, yaitu:
a. Suatu  perbuatan  yang  memang  pada  dasarnya  pasti membawa dan menimbulkan kerusakan (mafsadah).
b. Suatu  perbuatan  yang  pada  dasarnya  diperbolehkan (mustahab),  namun  secara  sengaja  dijadikan  sebagai perantara  untuk  terjadi  sesuatu perbuatan  buruk  yang merusak (mafsadah). c. Suatu  perbuatan  yang  pada  dasarnya  diperbolehkan  namun tidak  disengaja  untuk  menimbulkan  suatu  keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun  tidak  disengaja,  yang  mana  keburukan  tersebut lebih  besar  akibatnya  daripada  kebaikan  (maslahah)  yang diraih.
d. Suatu  perbuatan  yang  pada  dasarnya  diperbolehkan  namun terkadang  bisa  menimbulkan  keburukan  (mafsadah).
15 Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi , I’lamul Muqi’i n, 496
Kebaikan  yang  ditimbulkan  lebih  besar akibatnya  daripada keburukannya. 16
2. Dari  sisi  tingkat  kerusakan  yang  ditimbulkan,  Syat}ibi  membagi dzari’ah kepada empat macam, yaitu:
a. Perbuatan  yang  dilakukan  tersebut  membawa  kemafsadatan yang  pasti.Misalnya  menggali lobang    didepan  rumah  orang lain pada waktu malam,yang menyebabkan setiap orang yang keluar  dari  rumah  tersebut  pasti  akan  terjatuh  kedalam lobang tersebut.sebenarnya penggalian lobang diperbolehkan,  akan  tetapi  penggalian  yang  dilakukan  pada kondisi tersebut akan mendatangkan mafsadah. b. Perbuatan  yang  jarang  sekali  membawa  kepada  kerusakan atau  perbuatan  terlarang.  Dalam  hal  ini,  seandainya perbuatan  itu  dilakukan,  belum    tentu  akan  menimbulkan kerusakan.  Seperti  menggali  lobang  dikebun  sendiri  yang jarang dilalui  orang,  jual  beli  makanan  yang  dibolehkan (tidak  mengandung  mafsadah).  Perbuatan  seperti  ini dipebolehkan  karena  tidak  mebawa  mafsadah  atau kerusakan. c. Perbuatan  yang  dilakukan  kemungkinan  besar  akan membawa kemafsadatan.Seperti  menjual  senjata  pada musuh,yang  dimungkinkan  akan  digunakan  untuk membunuh,  menjual  anggur  kepada  pabrik  pengolahan minuman  keras,  menjual  pisau  kepada  penjahat  yang  akan digunakan untuk membunuh orang.
d. Perbuatan  yang  pada  dasarnya  boleh  dilakukan  karena mengandung kemaslahatan,tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan,seperti  jual  beli  kredit.  Memang  tidak  selalu jual  beli  kredit  itu  membawa  kepada  riba,  namun  pada perakteknya  sering  dijadikan  sarana  untuk  riba. Jual  beli seperti  ini  menjadi  perdebata  diantara  ulama  madzhab,
16 Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al
Jauzi, I’lamul  Muqi’i n, 496  ,  lihat  juga  Su’ud  bin  mulluh  sult}an  al  ‘anzi, Saddu Dzarai’  ‘ inda-l- Imam Ibnu  Qayyim  Al  Jauziyyah,  wa  atsaruhu  fi  ikhtiyaratihi alfiqhiyyahh, Daru-l-atsariyyah, 198, lihat juga  Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, 402, juga Wahbah Zuhayli, Usul Fiqh Al Islami, 884
Sadd  Al- Dzari’at dan Aplikasinya…….. Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018
menurut Imam Syafii (w: 204 H) dan Abu Hanifah (w: 150 H),jual  beli  tersebut  dibolehkan  karena  syarat  dan  rukun dalam jual beli sudah terpenuhi.Selain itu,dugaan tidak bisa dijadikan  dasar  keharaman  jual  beli  tersebut.Oleh  karena itu,bentuk  dzari’ah  tersebut  dibolehkan.  Sementara  Imam Malik (w: 179 H) dan Ahmad Ibnu Hambal (w: 241 H) lebih memperhatikan  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  praktek  jual beli  tersebut,yakni  menimbulkan  riba,dengan  demikian dzari’ah seperti itu tidak dibolehkan. 17
3. Dilihat dari hukumnya, Al Qarafi membaginya kepada tiga bagian, yaitu:
a. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala  bagi  orang  yang  mengetahui  atau  menduga  keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki  Allah  seketika  itu  pula.  Contoh  lain  adalah  larangan menggali  sumur  di  tengah  jalan  bagi  orang  yang mengetahui  bahwa  jalan  tersebut  biasa  dilewati  dan akan mencelakakan orang. b. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa  menjadi  jalan  atau  sarana  terjadinya  suatu  perbuatan yang  diharamkan.  Contohnya  menanam  anggur,  meskipun ada  kemungkinan  untuk  dijadikan  khamar;  atau  hidup bertetangga  meskipun  ada  kemungkinan  terjadi  perbuatan zina dengan tetangga c. Sesuatu  yang  masih  diperselisihkan  untuk  dilarang  atau diperbolehkan,  seperti  memandang  perempuan  karena  bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba 18

## E. PANDANGAN ULAMA TENTANG SADD AL-DZARI’AH
17 Wahbah  Zuhayli, Al  Wajiz  fi Usul  Fiqh, 109,  lihat  juga  Wahbah Zuhayli,Usul Fiqh Al Islami, 885-886, lihat juga Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, 403
18 Ja’far  bin  Abdurrahman  Qasas , Qaidatu  saddu  dzara i’  wa  atsaruha  al fiqhiyyu,  11,  lihat  juga,  Muhammad  Hisyam  Al  Burhani, Sadd  al  Dzari’ah  fi  Al Syari’ah Al Isla miyyah, 105
Tidak  semua  ulama  sepakat  dengan  sadd  dzariah  sebagai  metode dalam  menetapkan  hukum.  Secara  umum  berbagai  pandangan  ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu pertama yang menerima sepenuhnya, kedua yang tidak menerima sepenuhnya, ketiga yang menolak sepenuhnya
Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam  menetapkan  hukum,  adalah  mazhab  Maliki  dan  mazhab Hambali. Alasan  yang  mereka  kemukakan  adalah  firman  Allah  dalam surat  al  An’am  (6)  ayat  108. Para  ulama  di  kalangan  Mazhab  Maliki misalnya,  bahkan  mengembangkan  metode  ini  dalam  berbagai pembahasan  fikih  dan  ushul  fikih  mereka  sehingga  bisa  diterapkan lebih  luas. Imam  al-Qarafi  (w.  684  H),  misalnya,  mengembangkan metode  ini  dalam  karyanya  Anwar  al-Buruq  fi  Anwa’  al-Furuq.  Begitu pula Imam al Syathibi (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode ini dalam  kitabnya  al-Muwafaqat. Imam  Al  qurt}ubi  juga  mengatakan bahwa: “berpegang  kepada  sadd  dzarai’  dan  menerapkannya  adalah madzhab  Malik  dan  pengikutnya” 19 Diantara contoh  yang  dipakai ulama Malikiyyah dalam aplikasi sadd Dzari’ah adalah pada perkara bai’ al-ajal, juga pada jual beli makanan yang tidak ada wujudnya.
Begitupula madzhab Hambali, misalnya Ibnu Qudamah (w: 62 H) berkata: “Dzari’ah itu dipakai, sebagaimana dalil-dali yang telah kita berikan  sebelumnya”.  Ibnu  Taimiyyah  (w:  728  H)  juga  mengatakan bahwa  “Sesungguhnya  Allah  SWT,  menutup  dzari’ah  yang  menuju kepada  keharaman,  bahwasanya  Dia  mngharamkannya  dan melarangnya”. Ibnu-l-Qayyim (w: 751 H) juga mengatakan bahwa: “Bab Sadd Dzari’ah adalah satu dari seperempat taklif”. Al Zarkasyi (w: 772 H) juga berkata: “Dzarai’ itu diterima menurut kami pada Ushul”. Dari semua  pendapat  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  ulama  hanabilah memakai sadd  dzari’ah  sebagaimana ulama  malikiyyah,  terutama  Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim yang memperluas pembahasannya tentang sadd  Dzari’ah pada  kitabnya,  I’lamu  Muqi’in  li Ibnu  Qayyim  dan Majmu’ Fatawa li Ibnu Taimiyyah. 20
19 Ibrahim bin mahna bin ‘Abdilahi bin Mahanna, sadd Dzarai’ ‘Inda Syaikh Islam ibnu Taimiyyah, 66-68 20 Ibid,hal 70-74
Sadd  Al- Dzari’at dan Aplikasinya…….. Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018
Kelompok  kedua,  yang  tidak  menerima  sepenuhnya  sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i. Kelompok  ini  menolak  sadd  adz-dzari’ah  sebagai  metode istinbath  pada  kasus  tertentu,  namun  menggunakannya  pada  kasus- kasus yang lain. Ulama madzhab hanafi, misalnya Ibnu Najim (w: 970 H)  menuliskan  kaidah  fiqhiyyah  pada  bukunya  Al  Asybah  wa
Nadzha’ir, لاﺰﻳ  رﺮﻀﻟا yang  mana  itu  merupaan  ka’idah  asal  yang memiliki  beberapa  cabang,  diantaranya ِﺐْﻠَﺟ  ْﻦِﻣ  َﱃْوَأ  ِﺪِﺳﺎَﻔﳌا ُءْرَد ِﺢِﻟﺎَﺼﳌا yang erat sekali kaitannya dengan sadd dzari’ah. Contoh kasus penggunaan sadd adz-dzari’ah adalah tentang wanita yang masih dalam iddah  karena  ditinggal  mati  suami.  Wanita  tersebut  dilarang  untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Karena, dengan berhias, wanita itu akan menarik perhatian lelaki.  Padahal  ia  dalam  keadaan  tidak  boleh  dinikahi.  Karena  itulah, pelarangan  itu  merupakan  sadd  adz-dzari’ah  agar  tidak  terjadi perbuatan  yang  diharamkan,  yaitu  pernikahan  perempuan  dalam keadaan iddah 21
Sementara  itu, Imam Syafi’i (w:  204  H) menggunakan  sadd dzari’ah  pada    kitabnya  “Al-Umm”  dan  menolak  menggunakan (meniadakan)  sadd  dzari’ah  pada  pembahasan  yang  lain  di  kitab  yang sama. Contoh  kasus  beliau  menggunakan  sadd  adz-dzariah,  adalah ketika  beliau  melarang  seseorang  mencegah  mengalirnya  air  ke perkebunan  atau  sawah.  Hal  ini  menurut  beliau  akan  menjadi  sarana (dzari’ah)  kepada  tindakan  mencegah  memperoleh  sesuatu  yang dihalalkan oleh  Allah  dan  juga  dzariah  kepada  tindakan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat  dari  Allah  yang  boleh  diakses  oleh  siapapun. Sementara  itu, contoh kasus dimana beliau membolehkan jual beli hewan yang sedang hamil, dimana menurutnya tidak merusak akad jual beli dan dilakukan bi-l-ridha. 22 Dari kedua keadaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa
21 Ibrahim bin mahna bin ‘Abdilahi bin Mahanna, sadd Dzarai’ , Op.Cit, 75-78 22 Ibid, 79-81
Imam  Syafi’i  memakai  sadd  dzari’ah  dengan  sangat  hati-hati,  apabila kemafsadatan yang akan muncul benar-benar akan tejadi atau sekurang- kurangnya kemungkinan besar (galabah al-zhan) akan terjadi.
Perbedaan  antara  Syafi’iyah  dan  Hanafiyah  di  satu  pihak dengan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan sadd  al-dzari’ah  adalah  dalam  masalah  niat  dan  akad.  Menurut ulama Syafi’iyah  dan  Hanafiyah,  dalam  suatu  transaksi  yang  dilihat  adalah akad yang disepakati oleh orang yang betransaksi. Jika sudah memenuhi syarat  dan  rukun  maka  akad  transaksi  tersebut  dianggap  sah.  Adapun masalah niat diserahkan  kepada Allah. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukan niat dari perilaku maka berlaku kaidah:
ﰲﱪﺘﻌﳌا ﷲاﺮﻣاوأ ﺔﻴﻨﻟا و ﰲﱪﺘﻌﳌا ﻢﺳﻻادﺎﺒﻌﻟارﻮﻣأ ﻆﻔﻠﻟاو
Artinya, “Patokan  dasar  dalam  hal-hal  yang  berkaitan  dengan hak Allah adalah niat sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafalnya”.
Akan  tetapi  jika  tujuan  orang  yang  berakad  dapat  ditangkap dari beberapa indikator yang ada, maka berlaku kaidah:
ﱐﺎﻌﳌﺎﺑةﱪﻌﻟا
ظﺎﻔﻟﻷﺎﺑﻻ ﱐﺎﺒﳌاو
Artinya, “Yang  menjadi  patokan  dasar  adalah  makna/  niat,  bukan lafaldan bentuk”.
Sedangkan  menurut  ulama  malikiyah  dan  Hanabilah,  yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya, maka sah. Namun apabila tidak sesuai dnegan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi ada  perhitungan  antara  Allah  dan  pelaku,  karena  yang  paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat  itu tidak bertentangan dengan tujuan syara’,  maka  akadnya  sah.  Namun  bila  niatnya  bertentangan  dengan
Sadd  Al- Dzari’at dan Aplikasinya…….. Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018
syara’, maka perbatannya dianggap fasid (rusak), namun tidak ada efek hukumnya. 23
Selain  itu,  Imam  Syafi’i  menolak  sadd  dzari’ah  dengan  alasan bahwa dasar pemikiran saddu dzari’ah itu adalah  ijtihad bil ra’yi yang tidak  diterima  oleh  syafi’i  kecuali  qiyas. Alasan  yang  kedua  adalah bahwa syari’ah ditetapkan dengan dzawahir. 24
Ulama yang menolak sadd dzari’ah secara mutlak adalah Ulama Dzahiriyyah. Penolakan  itusesuai  dengan prinsip  mereka  yang  hanya menetapkan  hukum  berdasarkan  makna  tekstual  (zahir  al-lafzh). Sementara  sadd  adz-dzariah  adalah  hasil  penalaran  terhadap  sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan  dugaan  yang  kuat.  Dengan demikian,  bagi  mereka  konsep sadd adz-dzariah adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung.
Ibnu  Hazm  (w:  1064  M),  bahkan  menulis  satu  pembahasan khusus  untuk  menolak  metode  sadd  adz-dzari’ah  dalam  kitabnya  al- Ihkam  fi  Ushul  al-ahkam. Ia  menempatkan  sub  pembahasan  tentang penolakannya terhadap sadd adz-dzari’ah dalam pembahasan tentang al- ihtiyath, 25 penolakan tersebutdikarenakan beberapa alasan:
1. Hadits yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan sadd dzari’ah (hadits  nu’man  bin  basyir) itu  dilemahkan  dari  segi sanad  dan  maksud  artinya.  Hadits  itu  diriwayatkan  dalam banyak  versi  yang  berbeda  perawinya.  Maksud  hadits  tersebut ialah  yang  menggembala  didalam  padang  yang  terlarang, sedangkan yang enggembala disekitarnya tidak dilarang. Antara menggembala  didalam  dan  disekitar  padang  itu  hukumnya tidak  sama.  Karena  itu,  hukumnya  kembali  kepada  hukum asalnya, yaitu mubah (boleh).
2. Dasar  pemikiran  sadd  al dzari’ah itu  adalah  ijtihad  dengan berpatokan  kepada  pertimbangan  kemaslahatan,  sedangkan
23 Andewi  Suhartini, Ushul  Fiqih, (Jakarta: Direktorat  Jendral  Pendidikan Islam kementerian Agama, 2012),159
24 Su’ud  bin  mullu h  sulta n  al  ‘anzi,  Saddu Dzarai’  ‘inda -l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratihi alfiqhiyyahh, 60
25 Ali bin  Ahmad bin Hazm  Al  Andalusi, Al Ihkam fi  Usuli-l-Ahkam, jilid 6, 484
ulama  Zahiriyyah  menolak  secara  mutlak  ijtihad  dengan  ra’yu seperti itu.
3. Hukum syara’ hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah dalam Al Qur’an atau dalam Sunnah dan Ijma’ ulama. Adapun yang ditetapkan diluar ketiga sumber tersebut bukanlah hukum syara’.  Dalam  hubungannya  dengan  saddu dzari’ah dalam bentuk  kehati-hatian  yang  ditetapkan hukumnya  dengan  nas} atau  ijma’,  hanyalah  hukum  pokok  atau  maqas}id,  sedangkan hukum  pada  was}ilah  atau  dzari’ah  tidak  pernah ditetapkan oleh nas} atau ijma’. Oleh karena itu, cara seperti ini ditolak, 26 sesuai dengan firman Allah:
َﻜﻟا ْﻢُﻜُﺘَﻨِﺴْﻟَأ  ُﻒِﺼَﺗ ﺎَﻤِﻟ اْﻮُﻟْﻮُﻘَـﺗ َﻻَو
َﺮَﺣ اَﺬَﻫَو  ٌلَﻼَﺣ اَﺬَﻫ  َبِﺬ ا ﻰَﻠَﻋ اْوُﺮَـﺘْﻔَـﺘِﻟ ٌم ِﷲا َبِﺬَﻜﻟا ) ﻞﺤﻨﻟا : 116 (
Janganlah  kamu  katakan  berdasarkan  ucapan  lisanmu  suatu kebohongan,  ini  halal  dan  ini  haram,  karena  mengada-ada  terhadap Allah dalam bentuk bohong. (Al nahl:116)
Dengan  argumentasi  diatas,  kalangan  ulama  Zahiriyah dengan tegas menolak sadd dzari’ah.
Akan tetapi, pada dasarnya, Ibnu Hazm sendiri memakai sadd dzari’ah,  beliau  juga  menuliskan  bab  pembatalan  ihtiyath.  Hal  ini bertentangan dengan pendapat beliau pertama, beliau berkata:
Bahwasanya  setiap  segala  sesuatu  yang  dihukumi  dengan berdasarkan tuduhan atau kehati-hatian yang belum yakin kebenaran perkaranya ,  atau  dengan  sesuatu  yang  ditakutkan  sebagai  dzari’ah kepada  sesuatu  yang  belum  ada  (ragu),  maka  ia  telah  enghukumi dengan  dz}an  (keraguan),  dan  apabila seseorang  menghukumi  sesuatu atas dasar keraguan, maka ia telah menghukumini dengan kebohongan dan kebat}ilan. Dan ini tidak diperbolehkan.
Dari  ungkapan  beliau  diatas,  dapat  diambil  kesimpulan  jika  suatu perkara itu sudah yakin akan membawa mafsadah, maka diperbolehkan
Sadd  Al- Dzari’at dan Aplikasinya…….. Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018
hukumnya mengambil dzari’ah tersebut, hal ini sesuai dengan perkara jual  beli  barang  yang  akan  dipakai  untuk  maksiat.  Ibnu  hazm menghukuminya  dengan  “haram”  karena  akan  membawa  mafsadah yang pasti, yaitu dipergunakannya barang tersebut untuk kemaksiatan.
Untuk  itu,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  Ibnu  hazm  sendiri tidak  mengingkari  sadd  dzari’ah  secara  mutlak,  akan  tetapi  beliau sangat berhati-hati dalam mengaplikasikannya. 27 F. APLIKASI SADD  DZAR’AH PADA

## PERMASALAHAN KONTEMPORER
Dalam amaliyah sehari-hari, sering dijumpai berbagai fenomena yang memerlukan suatu kepastian hukum baru secara syari’i. Berbagai model  kasus  kerap  kari  muncul  diera  modern,  sehingga  menuntut dinaamisasi  hukum  Islam.  Kendati  demikian,  seorang  hamba diharuskan  agar  lebih  berhati-hati dalam  menentukan  hukum  baru tersebut.  Kajian  yang  mendalam  dengan  didasari  ilmu  syari’at  yang kokoh  serta  keimanan  dan  ketaqwaan  yang  tuus  diharapkan  mampu menuntun manusia (seorang mukallaf) kepada pengetahuan yang benar tentang hak dan kewajibannya, baik interaksinya dengan Allah maupun dengan sesama manusia.
Diantara    contoh  permasalahan  kontemporer adalah  kloning. Majma` Buhus Islamiyah Al-Azhar di Cairo Mesir telah mengeluarkan fatwa  yang  berisi  bahwa  "kloning  manusia  itu  haram  dan  harus diperangi serta dihalangi dengan berbagai cara.
Naskah  fatwa  yang  dikeluarkan  lembaga  itu  juga  menguatkan bahwa  kloning  manusia  itu  telah  menjadikan  manusia  yang  telah dimuliakan  Allah  menjadi  objek  penelitian  dan  percobaan  serta melahirkan beragam masalah pelik lainnya.
Fatwa  itu  menegaskan  bahwa  Islam  tidak  menentang  ilmu pengetahuan  yang  bermanfaat,  bahkan  sebaliknya,  Islam  justru mensupport  bahkan  memuliakan  para  ilmuwan.  Namun  bila  ilmu pengetahuan itu membahayakan serta tidak mengandung manfaat atau lebih  besar  mudharatnya  ketimbang  manfaat,  maka  Islam mengharamkannya  demi  melindungi  manusia  dari  bahaya  itu.  Karena
27 Ja’far  bin  Abdurrahman  Qasas, Qaidatu  saddu Dzarai’ wa  atsaruha  al fiqhiyyu,  22
dalam  qaidah  fiqhiyah  dalam  Islam  dijelaskan  bahwa  menolak mafsadah  (kerusakan)  lebih  didahulukan  daripada  mengambil mashlahat.
Dalam  hal  ini  terutama masalah  nasab  dan  hubungan  famili Islam  sangat  memperhatikan  hubungan  nasab  dan  famili,  karena berkait dengan urusan yang lebih jauh. Dengan proses kelahiran yang tidak  wajar  ini  maka  akan  timbul  kekacauan  hukum  yang  serius. Misalnya, seseorang bisa memesan sel telur pada sebuah bank sel telur yang  mungkin  sudah  dilengkapi  dengan  penyedia  jasa  rahim  sewaan. Atau seseorang bisa saja punya anak tanpa istri atau suami. 28
Selanjutnya  adalah  permasalahan  operasi  selaput  dara. Selaput dara  adalah  selaput  tipis yang  ada  di  dalam  kemaluan  wanita , 29 oleh masyarakat  sering  disebutkeperawanan.Keperawanan  sama  seperti anggota  tubuh  lainnya,  bisa  tertimpa  kerusakan,  baik  secara keseluruhan  atau  sebagian  darinya,  dikarenakan  oleh  kecelakaan  yang disengaja ataupun tidak disengaja, atau karena perbuatan manusia, dan perbuatan itu sendiri bisa jadi merupakan maksiat atau bukan maksiat Operasi  selaput  dara  atau  pengembalian  keperawanan  adalah memperbaiki dan mengembalikannya pada tempat semula. Masalah ini adalah  masalah  baru yang  tidak  disebutkan  dalam  nash dan termasuk masalah kontemporer yang belum ditemui oleh para ulama pada masa lalu sehingga  penetapan  hukumnya  dapat  diambil  ijtihad  dengan melihat berbagai aspek, tujuan, kaidah secara umum dan manfaat serta mudharat  yang dihasilkan  dari  perbuatan  tersebut. Untuk itu, pembahasaan  ini, dibagi  menjadi  beberapa  bagian,  sesuai  dengan penyebab hilangnya selaput dara
Seorang gadis yang kehilangan selaput daranya
(keperawanannya) akibat kecelakaan, jatuh, tabrakan, membawa beban terlalu  berat,  atau  karena  terlalu  banyak  bergerak  dan  lain-lainnya  . Begitu  juga  jika  ia  masih  kecil  dan  diperkosa  seseorang  ketika  dalam
28 Ahmad Sarwat, Lc, Fiqih Kontemporer, (DU Center, Cet. Ke 4) 28
29 Abdullah  mabruk  Najjar, Al hukmu  Alsyar’i  li  islahi  Ghisyai -l- bikarah,(Dirasah fiqhiyyah Muqaranah, 2009), 4
Sadd  Al- Dzari’at dan Aplikasinya…….. Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018
keadaan  tidur  atau  karena  ditipu.  Maka,  menurut  sebagian  ulama  hal tersebut dibolehkan. 30
Sementara  itu,  seorang  wanita yang Hilang  selaput  dara  karena maksiat  seperti  berzina.  Keadaan  pertama,  seorang  telah  berzina,  tapi masyarakat belum mengetahuinya. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat  di  dalamnya,  sebagian  membolehkannya  untuk  melakukan operasi  selaput  dara, dengan  dalih  bahwa  hal  itu  untuk  menutup  aib dan  maksiat  yang  pernah  dilakukannya,  apalagi  dia  bersungguh- sungguh  ingin  bertaubat,  dan  ajaran  Islam  menganjurkan  untuk menutup  aib  saudaranya.  Namun,  sebagian  ulama  yang  lain  tidak membolehkannya, karena hal itu akan mendorongnya dan mendorong orang lain untuk terus-menerus berbuat zina, karena dengan mudah dia akan  melakukan  operasi  selaput  dara  setelah  melakukan  zina  dan  ini akan  membawa  mafsadah  yang  besar  dalam  masyarakat.  Selanjutnya adalah  seorang  wanita yang  telah  melakukan  zina,  tapi  masyarakat sudah  mengetahuinya.Dalam  keadaan  seperti  ini,  para  ulama  sepakat untuk  mengharamkan  operasi  selaput  dara,  karena  madharatnya  jauh lebih besar dan tidak ada maslahat yang di dapat dari operasi tersebut sama sekali. 31
Al  Syanqithi  mengatakan  bahwaoperasi  seperti  ini  akan memudahkan  atau  membuka  peluang  para  gadis  remaja  untuk melakukan  perzinaan,  karena  obat  untuk  mencegah  kehamilan  akibat persetubuhan dapat ditemukan dengan mudah di toko-toko obat atau apotik-apotik  terdekat. Hubungan  intim  baik  sah  maupun  tidak  sah pada hakekatnya dapat merusak selaput clitoris wanita, akan tetapi hal itu dapat dikembalikan melalui operasi. Operasi seperti ini hukumnya adalah  haram.  Oleh  karena  itu,  para  dokter  dilarang  mempraktekkan operasi semacam ini.
Operasi  ini  dapat  membuka  jalan  bagi  para  gadis  dan keluarganya  berbohong  dengan  maksud  menyembunyikan  penyebab
30 Abdullah  mabruk  Najjar, Al  hukmu  Alsyar’i  li  islahi  Ghisyai -l-bikarah,8, lihat  juga  Ibrahim  Musa  Abu  Jazar, Atsaru  Sukuti-l- ‘udzrah  wa -l- bikarah  ‘ala -l- zawaj, (Gaza: Kulliyatu-l- syari’ah wa -l-qanun, 2009) 83 31 Abdullah  mabruk  Najjar, Al  hukmu  Alsyar’i  li  islahi  Ghisyai -l-bikarah, hal:14
hilangnya  dan  rusaknya  keperawanan  mereka.  Sedangkan  berbohong hukumnya haram dan apapun yang mengarah kepada hal yang haram hukumnya adalah haram.Operasi ini jugaakan membuka kebohongan, penipuan dan pemalsuan yang diharamkan oleh agama. Keharamannya merupakan kesepakatan ulama (ijma’). 32
Selanjutnya  adalah  masalah  perkawinan  beda  agama.  Secara historis perkawinan antara dua lawan jenis yang berlainan agama sering terjadi,  dan  sejak  awal  Islam  persoalan  ini  menjadi  salah  satu  yang diopinikan  di  kalangan fuqaha’. Sebagian  fuqaha’  maupun mufassirin membolehkan  dengan  beberapa  catatan  dan  sebagian  yang  lain melarang  dengan  beberapa  catatan  pula.  Di  Indonesia,  kasus perkawinan  antar  agama  yang  berbeda  cukup  sering  dijumpai, walaupun  sering  mendapat  protes  dari  berbagai  kelompok  Islam. Bahkan,  secara  legislasi  Majlis  Ulama  Indonesia  (MUI)  sebenarnya sudah melarang praktek perkawinan ini.
Majma’  rabithah  juga  mengharamkan  perkawinan  beda  agama ini,  dengan  alasan akan dapat  menggoyahkan  akidah  khususnya keturunan  mereka. Juga  anak  yang  akan  dilahirkan  dari  perkawinan mereka. 33
Dalam  pasal  40  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  secara  jelas dirumuskan  tentang  larangan  melangsungkan  perkawinan  antara  dua orang  yang  berlainan  agama.  Redaksi  pasal  itu  berbunyi:  Dilarang melangsungkan perkawinan  dengan  seorang  wanita  yang  tidak beragama  Islam.  Senada  dengan  pasal  ini  terdapat  juga  rumusan  yang dijelaskan  pada  pasal  44,  yaitu:  Seorang  wanita  Islam  dilarang melakukan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam.
Jika  dihubungkan  dengan  perkawianan  antar  agama  dalam konteks  ke-Indonesiaan,  dapat  diduga  bahwa larangan  baik  MUI maupun  KHI tersebut  lahir  atas  pertimbangan  kemaslahatan  dan menghindari  kemafsadatan.  Terutama  melindungi  akidah  keturunan (anak). Sebab, secara psikologis ibu lebih dekat kepada anak dan lebih
32 Muhammad  Syangqiti, Ahkamu-l-jirahah  Al  thibbiyyah  wa-l-Atsar  al mutarattibah ‘alaiha, (Jeddah: Maktabah Sahabah, 1994) 428 33 Ali  Ahmad  Al Sa.lus, Mausu’atu -l- Qadaya Al Mu’a.sirah wa -l- Iqtisad Al Islami, (Doha, Qatar: Daru-l- Tsaqafah), 726
Sadd  Al- Dzari’at dan Aplikasinya…….. Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018
berpengaruh terhadap mereka. Oleh karena itu, perkawinan antara pria muslim  dengan  wanita  nonmuslim,  katakanlah  ahl  al-kitâb,  yang semula  dimaksudkan  untuk  dakwah  Islam,  tidak  dapat  diharapkan. Bahkan justru sebaliknya yang akan terjadi, yakni dapat menggoyahkan akidah khususnya keturunan mereka.Selain di atas, perkawinan antara agama  tersebut,  agaknya,  kurang  dapat  merealisasikan  tujuan perkawinan.  Tujuan  perkawinan  menurut  al-Qur`an  adalah  untuk mendapatkan ketenangan
Mengingat  mafsadat  di  atas,  agaknya,  dapat  dikatakan  bahwa larangan MUI dan KHI tentang perkawinan antar agama berasal dari: alnazhr  fî  almalat (analisis  dampak  hukum)  dari  perkawinan  muslim dengan  nonmuslim.  Dengan  kata  lain  pelarangan  di  atas  bertujuan menghindari  akibat  buruk  yang  diduga  akan  terjadi  jika  perkawinan beda  agama  dibolehkan.  Pelarangan  ini  sesuai  dengan  prinsip  ushul fiqh, menutup jalan pada sesuatu yang membahayakan.

## G. KESIMPULAN DAN PENUTUP
Secara bahasa, Dzarai’ merupakan jama’ dari Dzari’ah yang artinya “jalan  menuju  sesuatu”.  Sedangkan  menurut  istilah  dzari’ah dikhususkan  dengan “sesuatu  yang  membawa  pada  perbuatan  yang dilarang  dan  mengandung  kemudharatan”.  Akan  pendapat  ini ditentang oleh Ibnu Qayyim yang menyatakan bahwa dzari’ah itu tidak hanya  menyangkut  sesuatu  yang  dilarang,  tetapi  ada  juga  yang dianjurkan.  Dengan  demikian  lebih  tepat  kalu  dzari’ah  itu  dibagi menjadi dua, yakni saad dzari’ah (yang dilarang), dan fathdzari’ah (yang dianjurkan).
Saddu Dzari’ah adalah mencegah segala sesuatu yang menjadi jalan menuju  kerusakan.  Oleh  karena  itu,  apabila  ada  perbuatan  baik  yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah agar tidak terjadi kerusakan.
Pada  umumnya  semua  ulama  menerima  metode  sadd  adz- dzari’ah, Hanya  saja  penerapannya  yang  berbeda.  Perbedaan  tentang ukuran  kualifikasi  dzari’ah  yang  akan  menimbulkan  kerusakan  dan yang dilarang
Dzari’ah  yang dimaksudkan  sebagai  dalil  syara adalah dzari’ah yang tidak disinggung oleh nash tetapi mengarah kepada hukum yang dimaksud. Misalnya,  tidakan-tindakan  yang  dapat  merangsang bangkitnya  syahwat,  merupakan dzari’ah terhadap  perbuatan  zina. Tetapi  dalam  hal  ini  tidak  ada  nash  yang  melarangnya.  Meskipun demikian,  karena  mengarah  kepada  hukum  yang  dilarang,  maka larangan yang berlaku pada yang dituju (zina) dapat diterapkan di sini didasarkan pada dalil sadd al- dzarî`ah.
Penggunaan  sadd dzari’ah sangat  efektif  untuk  mengantisipasi dampak-dampak  negatif  dari  perkembangan  zaman  dan  kemajuan teknologi. karena,  metode  ini  tidak  hanya  berfokus  pada  legal  formal suatu tindakan, tetapi juga pada akibat suatu tindakan

## H. DAFTAR PUSTAKA
Al Andalusi, Ali bin Ahmad bin Hazm, Al Ihkam fi Usuli-l-Ahkam , jilid 6 Al  Burhani,  Muhammad  Hisyam, Sadd  al Dzari’ah  fi  Al  Syari’ah  Al Islamiyyah , Damaskus: Dar-l- Fikr, 1985 Al  farat,  Yusuf  Abdurrahman, Al  tatbiqat  al  mu’asirat  lisaddi-l-dzari’at,
Qahirah: Daru-l-fikri al’arabi, 2003
Al Jauzi, Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul
Qayyim, I’lamul Muqi’in , Jilid 5, Islamic book, 2010
Al  Salus,  Ali  Ahmad, Mausu’atu-l-Qadaya  Al  Mu’a.s}irah  wa-l- Iqtisad  Al
Islami , Doha, Qatar: Daru-l- Tsaqafah
Al Subki, Imam Tajuddin Abdul Wahab bin ‘Aliyyi Ibnu ‘abdi-l-Kafi, Al Asybah  Wa-l-nadzhair ,  Beirut,  Lubnan:  Dar  Kitab  ‘Ilmiyah,  1991,
Jilid 1 Al Suyuti, Abdurrahman bin Abi Bakar, Al Asybah Wa-l-Nadzair, Islamic book, 2010
Al  syangqiti,  Muhammad, Ahkamu-l-jirahah  Al  thibbiyyah  wa-l-Atsar  al mutarattibah ‘alaiha, Jeddah: Maktabah S}ahabah, 1994 Al  Zuhayli,Wahbah, Al  wajiz  Fi Usuli-l-fiqh, Damaskus,  Suriyah  :Dar-l- fikr, 1999
_____________ Us}ul  Fiqh  Al  Islami , Damaskus,  Suriyah  :Dar-l- Fikr  , jilid1
Sadd  Al- Dzari’at dan Aplikasinya…….. Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018
Al ‘anzi,  Su’ud  bin  mulluh  sultan Saddu  Dzarai’  ‘inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratihi alfiqhiyyahh, Omman, Urdun: Daru-l-atsariyyah ,  2007,
Ibrahim  bin  mahna  bin  ‘Abdilahi  bin  Mahanna, sadd  Dzarai’  ‘Inda Syaikh Islam ibnu Taimiyyah , Riyad}: Dar Fad}ilah, 2004 Jazar,  Ibrahim  MusaAbu, Atsaru  Sukuti-l-‘udzrah  wa-l-bikarah  ‘ala-l- zawaj, Gaza: Kulliyatu-l-syari’ah wa-l-qanun, 2009 Najjar,  Abdullah  Mabruk, Al  hukmu  Alsyar’i  li  isahi  Ghisyai-l- bikarah, Dirasah fiqhiyyah Muqaranah, 2009 Qasas, Ja’far  bin  Abdurrahman, Qaidatu  saddu  dzarai’  wa  atsaruha  al fiqhiyyu , Ramadhan, 1431 H Sarwat,Ahmad, Fiqih Kontemporer , DU Center, Cet. Ke 4
Suhartini,Andewi, Ushul  Fiqih , Jakarta:  Direktorat  Jendral  Pendidikan Islam kementerian Agama, 2012
Syarifuddin,Amir. Ushul Fiqh , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, Jilid 2