## KAJIAN TEORI KOMUNIKASI LINGKUNGAN DALAM PENELITIAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

## Heldi Yunan Ardian
Mahasiswa Program Doktor Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB.
heldiwow@yahoo.com

## Abstrak
Isu lingkungan baru-baru ini telah menjadi bidang penelitian yang penting untuk ditinjau lebih lanjut, terutama pada isu-isu  yang  berkaitan  dengan  aspek  keberlanjutan  yang  diantaranya    membahas  masalah  lingkungan  itu  sendiri, masalah  ekonomi  dan  masalah  sosial.  Penggunaan  sumber  daya  alam,  khususnya  dalam  kaitannya  dengan  bidang pertanian,  dianggap  sebagai  sebuah  kontestasi  yang  kemudian    muncul  sebagai  sebuah  diskursus    yang diperdebatkan  melempaui  batas-batas  negara  dan  menjadi  isu  global.  Karena  komunikasi  diyakini  dapat menyediakan  platform  yang  mampu  memfasilitasi  proses  pertukaran  informasi,  pengetahuan  dan  kebijaksanaan, makalah  ini  diharapkan  menjadi  dasar  teoritis  untuk  penelitian  yang  berkaitan  dengan  isu-isu  lingkungan  dan komunikasi  untuk  mencapai  saling  pengertian  diantara  para  pemangku  kepentingan  yang  terlibat.  Teori  yang ditawarkan meliputi: teori komunikasi lingkungan dan teori stakeholder dan didukung dengan analisis wacana kritis dan  analisis  pemangku  kepentingan  sebagai  metode  yang  dianggap  tepat  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian secara komprehensif.
Kata kunci : Komunikasi Lingkungan, Wacana, Keberlanjutan, Pemangku Kepentingan

## STUDY OF ENVIRONMENTAL COMMUNICATION THEORY IN RESEARCH OF NATURAL RESOURCES MANAGEMENT

## Abstract
The recent environmental issues have become an important area of research for further review, especially on issues related  to  sustainability  aspects  that  address  environmental  issues  themselves,  economic  issues  and  social  issues. The use of natural resources,  particularly in relation to the  field of agriculture, is considered a competition,  which raises  discourses  that  emerge  beyond  state  boundaries  and  becomes  a  global  discussion.  Since  communication  is believed to provide a capable platform of facilitating the process of exchanging information, knowledge and   wis- dom, this paper is expected to be the theoretical basis for research related to environmental issues and communica- tion to reach mutual understanding among the stakeholders involved. Theories offered include: environmental com- munication theory and stakeholder theory, supported: critical discourse analysis and stakeholder analysis as an ap- proriate method to answer the research question.
Keywords : Environmental Communication, Discourse, Sustainability, Stakeholders

## PENDAHULUAN
Aspek keberlanjutan merupakan tantangan untuk menciptakan  keseimbangan  dan  kesinambungan antara  faktor  lingkungan  dengan  faktor  lainnya
sebagaimana yang diamanatkan dalam Sustainable  Development  Goals (SDGs).  Se- bagai  salah  satu  contoh  konkretnya  adalah
penggunaan sumber daya alam untuk sektor per- tanian.  Kedua  hal  tersebut  menjadi  sebuah diskursus  yang  tidak  hanya  berkembang  secara nasional  dalam  sebuah  negara,  namun  telah menjadi  perbincangan  dan  diskusi  global  yang melampaui batas-batas negara dan benua.
Pengembangan  sektor  pertanian  yang membutuhkan  ekspansi  lahan  dikaitkan  erat dengan  deforestasi  sehingga  menjadikan  kedua sektor  ini  saling  berkompetisi  sehingga  satu  sa- ma  lain  tidak  akan  dapat  saling  berkembang secara  beriringan.  Aspek  lingkungan  yang terkait erat dengan kepentingan konservasi hutan dianggap tidak akan dapat sejalan dengan aspek ekonomi  yang  bersumber  dari  produksi  hasil pertanian.  Tidak  hanya  itu,  keberlanjutan  juga melibatkan  aspek  sosial  yang  sebagaimana diketahui  masih  belum  banyak  didiskusikan. Aspek  berkelanjutan  dapat  dapat  ditinjau  dari beberapa  aspek  yaitu:  ekonomi,  sosial  dan  ling- kungan  yang  digambarkan  oleh  Fritz  and
Schiefer  (2008  dalam  Wisena  et  al.  2014)  se- bagai  sebuah  segi  tiga  berkelanjutan  ( Sustaina- bility  Triangle )  atau  lebih  dikenal  dengan  kon- sep 3P, yaitu: Profit – People – Planet.
Hal ini sesuai dengan pendapat Leeuwis (2004) yang menyatakan bahwa pertanian berke- lanjutan  harus  dilakukan  dengan  menggunakan sumber  daya  alam  dan  input  sebaik  mungkin serta  menciptakan  kondisi  demi  menjamin kesinambungan  produksi  di  masa  depan.  Se- dangkan  Yunlong  &  Smit  (1994)  serta  Rasul  & Thapa  (2004)  menyimpulkan  bahwa  pertanian berkelanjutan  dapat  dinilai  dari    tiga  perspektif yaitu  melindungi  dan  memperbaiki  lingkungan alam    ( ecological  soundness ),  pemeliharaan hasil  panen  dan  produktivitas  tanaman  dan  ter- nak  ( economic  viability )  serta  akseptabilitas  so- sial  ( social  acceptability )  yang  mengacu  pada kemandirian,  kesetaraan  dan  peningkatan  kuali- tas hidup.
Gambar 1. Segi Tiga Keberlanjutan

## RUMUSAN MASALAH
Pengelolaan  sumber  daya  alam  pada  umumnya melibatkan  pihak-pihak  yang  memiliki  konflik pengaruh  dan  kepentingan.  Demi  memahami lebih  jauh  mengenai  permasalahan  yang  terjadi
dalam ranah lingkungan khususnya di Indonesia, penulis  memberikan  studi  kasus  mengenai pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia  sebagai  sebuah  contoh  konkret  untuk memberikan  pemahaman  mengenai  rlasi  topik
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
penelitian  dengan  metode  dan  analisis  apa  saja yang kemungkinan dapat digunakan.
Penelitian komunikasi lingkungan dalam tiga hingga empat dekade terakhir menunjukkan tren  dan  pendekatan  dalam  penelitian  yang  me- nyoroti  peran  yang  dimainkan  oleh  media  serta proses  komunikasi  dalam  masyarakat  dan  ke- hidupan  politik  secara  sempit  dan  lebih  banyak membahas  masalah  keilmuan,  kesehatan  dan resiko  lingkungan  (Hansen,  2011).  Hansen  me- nyoroti  tentang  adanya  kebutuhan  untuk menggunakan  kembali  pendekatan  “tradisional” terhadap tiga fokus utama penelitian komunikasi lingkungan  yang  meliputi:  produksi/konstruksi pesan  media  dan  komunikasi  publik;  isi/pesan media  komunikasi;  dan  dampak  media  dan komunikasi  publik  terhadap  pembaca  atau pemirsanya  yang  mencakup  suara-suara  yang berasal dari  politikus, ilmuwan, ekspert, pemerintah  dan  LSM.  Selain  itu  ada  kebutuhan untuk mengaitkan kembali penelitian media dan komunikasi  lingkungan  dengan  aspek  sosiologi tradisional yaitu kekuasan dan ketidaksetaraan di
ruang  publik  untuk  menggambarkan  sejauh  ma- na kekuatan ekonomi, politik dan budaya secara signifikan  mempengaruhi  kemampuan  untuk berpartisipasi  dan  mempengaruhi  komunikasi publik.
Studi  mengenai  minyak  sawit  berke- lanjutan  sesuai  hasil  identifikasi  Thomson  Reu- ters  Institute  for  Scientific  Information  (ISI) mengalami  peningkatan,  yaitu  dari  11  publikasi pada  tahun  2004  menjadi    713  publikasi  pada tahun  2013.  Namun  demikian  peningkatan  ini hanya  terjadi  di  ranah  penelitian  teknis  seperti pemanfaatan  limbah  kelapa  sawit,  penggunaan lahan  dan  alih  fungsi  lahan,  keanekaragaman hayati  dan  aspek  sosial-ekonomi  yang  kurang menjangkau  aspek  keberlanjutan.  Ketimpangan tersebut  perlu  diatasi  dengan  penelitian  minyak sawit berkelanjutan yang holistik untuk menghasilkan studi yang multidisiplin dan meli- batkan partisipasi dari multistakeholder (Hansen et al. 2015).
Gambar 2. Topik Kajian Publikasi Ilmiah
Berdasarkan grafik di atas, tampak bah- wa  publikasi  ilmiah  terus  mengalami pening- katan secara  signifikan  dari  tahun  2004  hingga tahun  2013.  Namun  demikian  kajian  mengenai isu  keberlanjutan  belum  banyak  disorot  dan topik  kajian  lebih  banyak  kepada  inovasi teknologi dan penggunaan limbah sawit

## STUDI LITERATUR

## 1.1. Komunikasi Lingkungan
Komunikasi  pembangunan  telah  berkembang sejalan  dengan  gerakan-gerakan  lingkungan yang  menuntut  adanya  aspek  keberlanjutan (Floor,  2004).  Komunikasi  lingkungan  mulai
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
muncul  di  awal  tahun  1960-an  saat  Rachel Carson mengemukakan bahaya pestisida terhadap  kesehatan  manusia  dan  dampaknya terhadap  lingkungan,  sehingga  kemunikasi lingkungan  selalu  disejajarkan  dan  dikaitkan dengan  komunikasi  kesehatan  (Willoughby  & Smith,  2016).  Burgess  &  Harrison  (1998) berpendapat  wacana  mengenai  lingkungan antara  tahun  80  hingga  90an,  berkembang  dari yang  semula  tidak  terlalu  banyak  dibahas menjadi  aspek  yang  diperhatikan  dalam  hal pengukuran keberlanjutannya. Komunikasi lingkungan  mencakup  analisis  komparatif  dari proses  sosial  dan  budaya  dimana  di  dalamnya publik  dapat    memahami  masalah-masalah lingkungan global, dan sejauh yang pemahaman tersebut  diterjemahkan  ke  dalam  perubahan praktek pada tingkat individu dan rumah tangga. Aspek  keberlanjutan  tersebut  didasarkan  pada keyakinan  bahwa  individu  dan  lembaga  dapat dibujuk  untuk  menerima  tanggung  jawab terhadap  munculnya  masalah  lingkungan  dan mengubah  praktik  sehari-hari  mereka  demi meringankan dampak lingkungan di masa depan.
Flor  (2004)  mendefinisikan  komunikasi lingkungan  sebagai  sebuah  pengaplikasian pendekatan  komunikasi,  pinsip,  strategi  dan teknik  terhadap  tata  kelola  dan  perlindungan lingkungan. Secara singkat komunikasi lingkungan  merupakan  pertukaran  informasi lingkungan,  pengetahuan  dan  bahkan  kearifan yang  berujung  pada  saling  pegertian  ( mutual understanding )  antara  para  pihak.  Sementara Cox (2013) mendefinisikan komunikasi lingkungan  sebagai  sebuah  studi  tentang  cara kita berkomunikasi tentang lingkungan, pengaruh  dari  komunikasi  tersebut  terhadap persepsi  kita  terhadap  lingkungan,  diri  kita sendiri  dan  hubungan  kita  dengan  lingkungan. Komunikasi lingkungan merupakan wahana atau alat pragmatis dan konstitusif untuk mempelajari dan  mengerti  tentang  lingkungan  termasuk hubungan kita terhadap lingkungan. Komunikasi
lingkungan  merupakan  media  simbolik  yang digunakan untuk mengkonstruksi masalah lingkungan  dan  untuk  menegosiasikan  respon masyarakat yang berbeda. Komunikasi lingkungan  tidak  hanya  melibatkan  tata  kelola lingkungan,  namun  lebih  dari  itu,  komunikasi lingkungan juga mencakup studi mengenai opini publik  dan  persepsi.  Lebih  lanjut  Lie  dan Servaes  (2015)  menggolongkan  komunikasi lingkungan  menjadi    salah  satu  subdisiplin tematik dalam bidang komunikasi pembangunan dan  perubahan  sosial  yang  membahas  segala interaksi antara manusia dengan lingkungan.
Cox (2013) memaparkan bahwa area studi dari komunikasi lingkungan mencakup: 1. Retorika dan wacana lingkungan; merupakan  area  paling  luas  dalam  studi komunikasi  lingkungan  yang  mencakup retorika  dari  aktivis  lingkungan,  tulisan mengenai lingkungan, kampanye kehumasan  bisnis  serta  media  dan website;
2. Media dan jurnalisme lingkungan;
merupakan  area  studi  yang  fokus  pada bagaimana  pemberitaan,  iklan,  program komersial dan situs internet menggambarkan masalah alam dan lingkungan. Area studi ini juga mencakup dampak  dari  media  terhadap  perilaku masyarakat  hingga agenda-setting dan framing media.
3. Partisipasi  publik  dalam  pengambilan keputusan mengenai isu lingkungan;
4. Edukasi  publik  dan  kampanye  advokasi atau  disebut  juga social  marketing ; merupakan  area  studi  yang  mencakup kampanye-kampanye yang bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat untuk mencapai suatu tujuan sosial atau linggkungan yang diinginkan.
5. Kolaborasi lingkungan dan resolusi
konflik;  merupakan  area  studi  yang mengkaji model alternatif dalam
Universitas Muhammadiyah Jakarta mengatasi ketidakpuasan terhadap partisipasi  publik  dan  metode  resolusi konflik.  Aspek  penting  dalam  area  studi ini adalah kolaborasi dengan cara mengundang  para  pemangku  kepentingan untuk  terlibat  dalam  diskusi  pemecahan masalah dan bukan dalam bentuk
advokasi maupun debat.
6. Komunikasi risiko; area studi yang secara tradisional mengevaluasi keefektifan strategi komunikasi dalam menyampaikan informasi  teknis    mengenai  kesehatan hingga  pendekatan  yang  lebih  modern, yaitu  melihat  dampak  dari  pemahaman masyarakat  terhadap  risiko  terhadap penilaian publik dalam menerima risiko.
7. Reprentasi  isu  lingkungan  dalam  budaya populer  dan green  marketing ;  merupakan area  studi  yang  mengkaji  penggunaan gambar, musik, program televisi, fotografi dan iklan komersial dalam mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Cox  (2013)  menyimpulkan  bahwa  komu- nikasi  lingkungan  merupakan  suatu  sub  bidang ilmu  komunikasi  yang  didalamnya  terdapat  be- berapa  area  studi  yang  berbeda  atau  in- terdisipliner. Namun demikian komunikasi ling- kungan  pada  prinsipnya  memiliki  dua  fungsi utama yaitu:
1. Fungsi  pragmatis,  yang  meliputi  fungsi untuk  mendidik,  member  peringatan ( alert ), memobilisasi dan fungsi persuasif;
2. Fungsi  konstitusif,  dimana  dalam  hal  ini bahasa  dan  simbol-simbol  lainnya  ber- peran  dalam  membentuk  persepsi  kita mengenai realitas dan sifat ( nature ) masa- lah lingkungan.
Hubungan antara wacana, komunikasi dan pemangku  kepentingan  sebagaimana  dijelaskan oleh Cox (2013) yaitu:
1. Komunikasi yang dilakukan oleh manusia pada prinsipnya merupakan aksi simbolis. Keyakinan,  sikap  dan  perilaku  kita  ter-
hadap isu lingkungan sepenuhnya dimedi- asi  oleh  komunikasi.  Dengan  demikian ruang  publik  kemudian  muncul  sebagai sebuah  ruang  diskursif  untuk  berkomu- nikasi tentang lingkungan.
2. Kolaborasi merupakan bentuk komunikasi konstruktif  dan  terbuka  dimana  pihak yang terlibat (partisipan) bekerja sama da- lam penyelesaian masalah lingkungan dan resolusi  konflik.  Kolaborasi  diwujudkan dalam  dialog  yang  fokus  pada  tujuan jangka  panjang,  proses  pembelajaran  dan pembagian  kekuasaan  ( power  sharing ). Dalam  beberapa  kasus,  partisipan  akan berupaya  untuk  mencapai  kesepahaman melalui  konsensus  sehingga  diskusi  dan perdebatan  tersebut  tidak  akan  selesai hingga masing-masing
pihak mengemukakan  sikapnya  yang  berbeda- beda dan menemukan kesamaan.
3. Pemangku kepentingan ( stakeholder ) merupakan  istilah  kunci  ( key  term )  yang terkait  erat  dengan  kolaborasi dimana  da- lam hal ini masing-masing pihak yang ter- libat  dalam  sebuah  perselisihan  ( dispute ) memiliki kepentingan yang jelas ( a stake ) dalam pencapaian sebuah hasil ( outcome ).
Sebuah  kolaborasi  yang  sukses  dimulai dengan duduknya para pemangku kepent- ingan  yang  terlibat  dalam  satu  meja  yang berarti bahwa para pemangku kepentingan bersedia untuk berpartisipasi dalam upaya kolektif  dalam  menyelesaikan  suatu  per- masalahan.
Lie  dan  Servaes  menambahkan  bahwa subdisiplin komunikasi lingkungan pada umumnya  didominasi  oleh  isu  perubahan  iklim, yang telah menjadi agenda utama pada beberapa tahun  terakhir  ini.  Berbeda  dengan  penyuluhan pertanian,  komunikasi  lingkungan,  terutama komunikasi  perubahan  iklim,  lebih  fokus  pada pada  keterlibatan  dan  opini  publik  serta  risiko dari  perubahan  iklim  dimaksud,  sementara
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
komunikasi  pertanian  pada  umumnya  lebih fokus  pada  komunikasi  terhadap  kelompok sasaran tertentu. Terkait dengan aspek pembangunan,  dijelaskan  bahwa    masyarakat yang  masuk  dalam  golongan  miskin  merupakan pihak  yang  paling  rentan  dan  paling  merasakan dampak  lingkungan  seperti  perubahan  iklim, kelangkaan sumber energi, hilangnya keanekaragaman  hayati,  deforestasi,  eksploitasi sumber  daya  alam  yang  berlebihan  dan  cuaca ekstrim. Dalam konteks ini komunikasi lingkungan terkait erat dengan isu keberlanjutan.
Servaes  &  Malikhao  (2016)  menyoroti adanya  kebutuhan  dalam  penelitian  komunikasi pembangunan  untuk  lebih  mengaitkan  sub disiplin  ilmu,  seperti  komunikasi  politik  dan komunikasi  antar  budaya,  secara  lebih  eksplisit dengan  komunikasi  pembangunan  dan  peru- bahan sosial. Namun demikian di lain pihak ada pula  kebutuhan  untuk  menggunakan  sub-sub disiplin  ilmu  dimaksud  secara  transdisipliner. Selain  itu  penelitian  komunikasi  pembangunan diperlukan  pula  pendekatan  untuk  menghub- ungkan dan melibatkan multi stakeholder seper- ti:  profesional  komunikasi  (penyuluh,  spesialis komunikasi kesehatan, agen perubahan); profesional  di  bidang  teknis  (spesialis  teknologi informasi  dan  komunikasi,  agronomi,  dokter), pembuat  kebijakan  internasional,  nasional  dan intra-nasional;  LSM,  gerakan  sosial  dan  agen sosial;  serta  masyarakat  lokal  (petani  dan nelayan).

## 1.2. Teori  Pemangku Kepentingan
Teori  mengenai  pemangku  kepentingan  secara substansial  telah  berkembang  sejak  R.  Edward Freeman  menulis  tentang  konsep  pemangku kepentingan  pada  tahun  1984.  Definisi  klasik Freeman mengenai pemangku kepentingan yaitu kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi  atau  dipengaruhi  oleh  pen- capaian  tujuan  organisasi  (Friedman  &  Miles, 2006). Sedangkan perkembangan konsep
pemangku kepentingan dimaksud adalah meluasnya  konsep  pemangku  kepentingan  yang sebelumnya  secara  ekslusif  fokus  pada  strategi dan  moralitas  perusahaan  menjadi  terbuka  bagi masuknya  berbagai  jenis  organisasi  sebagai  ba- gian  dari  pemangku  kepentingan.  Namun demikian  pendekatan  yang  berbeda  dikemuka- kan  oleh  Eden  &  Ackerman  (1998  dalam  Orr, 2014)  yang  menyatakan  bahwa  pemangku kepentingan adalah orang-orang atau kelompok- kelompok  yang  memilki  kekuatan  untuk merespon,  bernegosiasi  dan  mengubah  masa depan strategis suatu organisasi. Oleh sebab itu, kelompok  marjinal  yang  tidak  memiliki  sumber daya  untuk  mempengaruhi  suatu  pembuatan keputusan  tidak  bisa  dianggap  sebagai  bagian dari  pemangku  kepentingan.  Orr  menyatakan setidaknya ada tiga syarat utama suatu kelompok dapat diidentifikasikan sebagai pemangku kepentingan atau tidak, yaitu jika kelompok ter- sebut memiliki (1) kekuatan untuk mempengaruhi;  (2)  legitimasi  hubungan  dengan perusahaan,  dan  (3)  urgensi  terhadap    tuntutan- tuntutan dari pemangku kepentingan.
Sejalan  dengan  pendekatan  pertama  yang menempatkan  pemangku  kepentingan  sebagai sesuatu yang inklusif, pada umumnya tren dalam literatur  konflik  lingkungan  menunjukkan  adan- ya  upaya  untuk  menerima  sejumlah  besar  indi- vidu  dan  organisasi  sebagai  bagian  dari pemangku kepentingan. Menurut pendekatan ini, kerjasama  antar  pemangku  kepentingan  dipan- dang  sebagai  sebuah  pusat  untuk  menciptakan masyarakat  yang  berkelanjutan  secara  ekonomi dan  lingkungan.  Orr  secara  khusus  menghub- ungkan  teori  pemangku  kepentingan  dengan penyusunan  kebijakan  lingkungan.  Penyusunan kebijakan  lingkungan  merupakan  sebuah  taha- pan yang kompleks dimana pemerintah berkewajiban  untuk  mengambil  keputusan- keputusan  yang  dituangkan  dalam  bentuk payung  hukum.  Suatu  proses  yang  riuh  dengan beragamnya  kepentingan  dari  masing-masing
pemangku  kepentingan  yang  meliputi  LSM,  ke- lompok  bisnis,  ilmuwan,  media,  pejabat  politik dan  masyarakat  setempat,  melalui  pengerahan kekuatan  dan  pengaruh  pada  setiap  tahap pengambilan  proses  keputusan.  Dalam  tahap ini terdapat  dua  hal  penting  yang  perlu  dilakukan
yaitu  mengintegrasikan  berbagai  sudut  pandang dalam  pembuatan  kebijakan  lingkungan  dan mendorong  penggunaan  proses  yang  lebih inklusif  dan  partisipatif.  Orr  merinci  setidaknya ada  17  pemangku  kepentingan  bidang  ling- kungan dimaksud adalah:

## Gambar 1. Pemangku Kepentingan Lingkungan
Masing-masing pemangku  kepentingan menurut Orr  memiliki  kepentingan  ( interest )  yang  ber- beda-beda antara lain:
1. Suatu  pemangku  kepentingan  mungkin hanya memilki kepentingan ekonomi sub- agai suatu hal paling mendasar.
2. Pemangku  kepentingan  yang  lain  mung- kin  lebih  termotivasi  untuk  memper- juangkan kepentingan  profesional bagi organisasi mereka, misalnya menggunakan proses pembuatan kebijakan  untuk  membangun  jaringan yang  dapat  digunakan  untuk  keuntungan profesional.
3. Perwakilan atau individu dari suatu organ- isasi pemangku kepentingan juga dimungkinkan untuk memilki kepentingan pribadi  yang  mempengaruhi  partisipasi mereka  yang  banyak  dipengaruhi  oleh pengalaman pribadi, keluarga, teman, afil- iasi politik, atau nilai-nilai agama.
4. Kepentingan  politik  seperti  kekuasaan, advokasi,  dan  kampanye  juga  merupakan sumber  motivasi  bagi  para  pemangku kepentingan.
5. Beberapa  pemangku  kepentingan  mung- kin  juga  lebih  tertarik  pada kepentingan hukum demi memastikan bahwa persyara- tan hukum atau etika dapat dipatuhi.
6. Para  pemangku  kepentingan  juga  mung- kin memiliki kepentingan akademis dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini,  pemangku  kepentingan  tersebut  ber- partisipasi karena alasan penelitian seperti wawancara  atau  mengamati  proses  ke- bijakan.
7. Pemangku kepentingan mungkin memiliki kepentingan  geografis dimana  kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh kedekatan geografis  dengan  sumber  permasalahan, misalnya,  masyarakat  yang  tinggal  di sekitar  taman  nasional  akan  memberikan
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
perhatian terhadap lingkungan lebih besar dibandingkan masyarakat pada umumnya.
8. Beberapa  pemangku  kepentingan  mung- kin  memiliki kepentingan  demografis yang  disebabkan  oleh  ketimpangan  yang dipengaruhi oleh suatu permasalahan sep- erti  keracunan  timah  pada  anak  atau  ja- minan sosial bagi para manula.
9. Para  pemangku  kepentingan  mungkin memiliki kepentingan simbolik/humanistik yang  berasal  dari  nilai-nilai  pribadi  atau kedekatan emosi mereka, misalnya bagaimana  penghargaan  yang  tinggi  ter- hadap alam menjadi motivasi dalam men- jaga kelestarian lingkungan.

## 1.3. Analisis Wacana Kritis
Beberapa peneliti seperti Susilo (2016) dan Mo- gashoa  (2014)  menggunakan  CDA  dengan metode  analisis  kualitatif.  Paterson  (n.d.)  ber- pendapat  bahwa  analisis  wacana,  khususnya model  CDA  Fairclough  yang  dikombinasikan dengan korpus linguistik, dapat digunakan untuk menganalisis  aspek  tekstual  dan  analisis  sosial dari sebuah teks.
Asumsi  dasar  analisis  wacana  menurut Hajer dan Versteeg (2005) adalah bahwa bahasa tidak bersifat netral, sehingga ia dapat memben- tuk  pandangan  seseorang  tentang  dunia  dan  re- alitas.    Analisis  wacana  memiliki  dalam  kapa- sitasnya  untuk  mengungkapkan  peran  bahasa dalam  politik,  kapasitasnya  untuk  mengungkap- kan keterkaitan bahasa dalam praktek dan kapa- sitas  untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan „bagaimana‟ untuk memperjelas suatu mekanisme.  Sedangkan  analisis  wacana  kritis (CDA)  menurut  Janks  (1997)  berasal  dari  teori kritis dari bahasa yang memandang penggunaan bahasa  sebagai  bentuk  praktek  sosial.  Semua praktek-praktek  sosial  terkait  erat  dengan konteks  sejarah  yang  spesifik  dan  merupakan
sarana  yang  dapat  menjelaskan  bagaimana  hub- ungan  sosial  yang  ada  direproduksi  termasuk penyajian  dari  adanya  perbedaan-perbedaan kepentingan.  CDA  mempertanyakan  hal-hal yang  berkaitan  dengan  kepentingan  yang berhubungan  wacana  kekuasaan.  Bagaimana teks  diposisikan  atau  memposisikan  dirinya? Kepentingan  siapa  yang  didukung  oleh  posisi wacana  tersebut  ini?  Kepentingan-kepentingan siapa  yang  yang  yang  dihilangkan  atau  dia- baikan?  Apa  konsekuensi  dari  posisi  ini?  Di- mana  analisis  berusaha  untuk  memahami bagaimana  wacana  adalah  terlibat  dalam  hub- ungan  kekuasaan  itu  disebut  analisis  wacana kritis.
Analisis  Fairclough  menurut  Eriyanto (2012)  didasarkan  pada  pertanyaan  besar bagaimana  menghubungkan  teks  yang  mikro dengan konteks masyarakat yang  makro dengan cara  mengkombinasikan  tradisi  tekstual  yang selalu  melihat  bahasa  dalam  ruang  tertutup dengan  konteks  masyarakat  yang  lebih  luas  se- hingga  mempunyai  kontribusi  dalam  analisis sosial  dan  budaya.  Secara  lebih  rinci,  Janks (1997)  menjelaskan  model  CDA  Fairclough terdiri  dari  tiga  proses  analisis  yang  terkait dengan tiga dimensi yang saling terkait wacana. Ketiga dimensi dimaksud adalah: (1) Objek ana- lisis  (termasuk  verbal,  visual  atau  teks  verbal dan  visual);  (2).  Proses  dimana  objek  tersebut diproduksi  dan  diterima  (menulis/berbicara/ merancang dan membaca/mendengarkan/ melihat)  oleh  manusia  sebagai  subjek;  dan  (3). Kondisi sosio-historis yang mengatur proses ini. Menurut  Fairclough  masing-masing  dimensi tersebut  membutuhkan  berbagai  jenis  analisis antara  lain:  (1)  Analisis  teks  (keterangan);  (2). Analisis pengolahan (interpretasi); dan (3). Ana- lisis  sosial  (penjelasan)  sebagaimana  dijelaskan oleh gambar di bawah ini.
Gambar 2. Model Tiga Dimensi CDA Fairclough
Berbeda dengan model CDA Wodak yang melihat  teks  (naskah)  mempunyai  sejarah  ( Dis- course-Historical  Method ),  model  CDA  Fair- clough  lebih  melihat  teks  (naskah)  dari  segi konteksnya.  Model  CDA  Fairclough  member implikasi  bahwa  dalam  memahami  wacana
(naskah/teks)  kita  tidak  dapat  melepaskan  dari konteksnya  untuk  menemuka  realitas  di  balik teks tersebut. Adapaun teknik pengumpulan data dalam CDA Fairclough adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Metode Pengumpulan Data
Level Masalah Level Analisis Metode Pengumpulan Data Praktik  sosiokul- tural Makro - Depth interview dengan pembuat naskah dan ahli yang paham dengan tema penelitian
- Secondary  data yang  relevan  dengan  tema penelitian - Penelusura  literatur  yang  relevan  dengan  tema penelitian Praktik wacana Meso - Pengamatan  terhadap  hal  yang  terlibat  pada produksi naskah, atau - Depth interview dengan pembuat naskah, atau
- Secondary  data tentang  latar  belakang  pembu- atan naskah Teks Mikro Satu  atau  lebih  metode  analisis  naskah  (sintagmatis atau paradigmstis)
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta

## 1.4. Analisis Pemangku Kepentingan
Hermans  &  Thiesen  (2008)  menyatakan  bahwa salah  satu  metode  yang  digunakan  untuk menganalisis aktor-aktor yang banyak digunakan  adalah  analisis  pemangku  kepent- ingan.  Analisis  dimaksud  memiliki  peran  dalam menjelaskan  aspek-aspek  dalam  pembuatan kebijakan  yang  ambigu  dan  tersembunyi.  Ana- lisis pemangku kepentingan juga memungkinkan pihak-pihak yang berbeda untuk mengungkapkan  perhatian  dan  kepentingan mereka  dengan  lebih  baik.  Sedangkan  Reed et al. (2009) menyatakan bahwa analisis pemangku kepentingan merupakan sebuah proses untuk:
1. Mendefinisikan aspek dari sebuah fenom- ena sosial dan alam yang dipengaruhi oleh keputusan atau tindakan;
2. Mengidentifikasi individu, kelompok dan organisasi  yang  terpengaruh  dan  di- pengaruhi oleh  fenomena sosial dan alam (dalam  hal  ini  termasuk  entitas  bukan manusia, bukan benda hidup dan generasi mendatang); dan
3. Memprioritaskan  individu-individu  dan kelompok  untuk  terlibat  dalam  proses pengambilan keputusan.
Menurut  Reed  et  al.  (2009),  analisis pemangku  kepentingan  yang  sebelumya  banyak digunakan  dalam  manajemen  perusahaan,  kini berkembang  dan  banyak  digunakan  dalam penyusunan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.
Peran  analisis  pemangku  kepentingan  da- lam  pengelolaan  sumber  daya  alam  menurut Reed et al. (2009) antara lain:
1. Memberi  informasi  mengenai  siapa  saja pihak  yang  memiliki  kepentingan,  pihak yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi,  bagaimana  pihak  tersebut berinteraksi,  dan  berdasarkan  informasi ini
bagaimanakah kemungkinan- kemungkinan agar para pemangku kepent-
ingan  dimaksud  dapat  berkolaborasi secara lebih efektif.
2. Memberi pemahaman mengenai dinamika kekuasaan serta meningkatkan
transparansi dan kesetaraan dalam pengambilan  keputusan  yang  berguna untuk memberdayakan kelompok- kelompok  marginal  yang  tidak  memilki akses dalam jaringan sosial, tidak mendapat  hak-hak  istimewa,  kelompok yang kurang beruntung secara sosial serta kelompok  yang  sulit  mendapat  akses secara geografis.
3. Mencegah  adanya  bahaya  dominasi  dari para  pemangku  kepentingan  yang  sangat kuat  dalam  suatu  pengambilan  keputusan dan mengabaikan suara-suara dari kelompok marjinal.
4. Memahami  kerja  sama  kolaboratif  yang telah  ada,  berbagai  potensi  konflik  dan hambatan-hambatan  yang  terjadi  sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan ser- ta  memberikan  arah  terhadap  hubungan antar pemangku kepentingan.
5. Memberi  rekomendasi  terhadap  kegiatan di masa depan dan keterlibatan pemangku kepentingan.
Pengelolaan  sumber  daya  alam  pada umumnya melibatkan pihak-pihak dengan kepentingan  yang  bertentangan.  Dalam  hal  ini, berbagai  pemangku  kepentingan  menggunakan sumber  daya  yang  sama  untuk  berbagai  tujuan. Oleh  sebab  itu,    penting  untuk  memahami perspektif dari masing-masing pemangku kepentingan  yang  berbeda.  Pengelolaan  sumber daya  alam  membutuhkan  ruang  atau  platform yang  dapat  memfasilitasi  para  pemangku kepentingan  untuk  saling  belajar,  berbagi  dan memvalidasi pemahaman mereka tentang situasi yang  terjadi  dalam  rangka  mencapai  suatu konsensus.  Analisis  pemangku  kepentingan memang tidak menciptakan ruang untuk negosi- asi  bagi  para  pemangku  kepentingan.  Namun
demikian,  analisis  pemangku  kepentingan  dapat berkontribusi  terhadap  proses  negosiasi  tersebut dengan  cara  memfasilitasi  digunakannya  pen- dekatan  „„konstruktivis‟‟  dalam  suatu  penelitian partisipasi  pemangku  kepentingan.  Analisis pemangku kepentingan mengakui adanya berbagai  macam  perspektif  „kebenaran‟  dalam sebuah realitas hasil dari konstruksi sosial.
Kategorisasi pemangku kepentingan merupakan seperangkat metode untuk mengklasifikasi  para  pemangku  kepentingan dilakukan oleh peneliti yang melakukan analisis berdasarkan  pengamatan  mereka  atas  fenomena yang  sedang  diteliti  dimana  di  dalamnya  ter- dapat  beberapa  perspektif  teoretis  tentang bagaimana  sebuah  sistem  berfungsi  (Hare  & Pahl-Wostl, 2002 dalam Reed at al. 2009). Dari beberapa metode kategori yang populer digunakan  dalam  analisis  pemangku  kepent- ingan  diantaranya  adalah  Stakeholder  Salience Model  (SSM)  milik  Mitchell  et  al.  (1997)  dan Model Interest-Influence yang  dikemukakan oleh  Eden  dan  Ackermann  (1998  dalam  Orr, 2014).
Stakeholder  Salience  Model (SSM) milik  Mitchell  et  al.  (1997)  membagi  kategori pemangku  kepentingan  menjadi  delapan  ke- lompok  berdasarkan  atribut  kekuatan Power , Urgency dan Legitimacy .
1. Power didefinisikan  sebagai  sebuah kemungkinan  bahwa  satu  aktor  dalam hubungan sosial akan berada dalam posisi untuk  melakukan  apa  yang  menjadi kehendaknya sendiri meskipun ada perlawanan  dari  aktor  lainnya.  Dalam  hal ini  aktor  A,  dalam  sebuah  hubungan  so- sial,  dapat  mempengaruhi  aktor  B  untuk melakukan  sesuatu  yang  diinginkan  aktor A tanpa  bisa menolaknya
2. Legitimacy merupakan  persepsi  atau asumsi  umum  bahwa  tindakan  suatu entitas  diinginkan,  tepat  atau  sesuai
dengan sistem norma, nilai dan kepercayaan yang dibangun secara sosial.
3. Urgency merupakan  indikator  penting yang  dapat  digunakan  menangkap  dina- mika  interaksi  antar  pemangku  kepent- ingan  yang  tidak  dimilki  oleh  variabel yang  independen power dan legitimacy. Dalam  hal  ini urgency terkait  era  dengan “panggilan  untuk  perhatian  segera”  atau “menekan”
Mitchell  et  al.  (1997)  membagi  tipologi pemangku kepentingan menjadi 8 kategori yang terbagi menjadi tiga kelas berdasarkan arti pent- ing  pemangku  kepentingan  ( salience )  sesuai dengan gambar di bawah ini:
1. Kelas salience rendah  (area  1,  2,  dan  3),
atau disebut dengan pemangku kepentingan  "laten".  Diidentifikasi  ber- dasarkan  pemangku  kepentingan  yang hanya memilki satu atribut saja.
a. Area  1: Dormant  Stakeholder ada- lah  pemangku  kepentingan  dengan power sangat kuat namun legitima- cy dan urgency rendah.
b. Area  2: Discretionary  Stakeholder adalah pemangku kepentingan dengan legitimacy diakui  namun power dan urgency rendah.
c. Area  3: Demanding  Stakeholder adalah pemangku kepentingan dengan  tingkat urgency tinggi  na- mun power dan legitimacy rendah.
2. Kelas salience  s edang  dicirikan  dengan pemangku kepentingan yang cukup menonjol (area 4, 5, dan 6). Diidentifikasi berdasarkan  pemangku  kepentingan  yang hanya  memilki  dua  atribut  dan  tergolong sebagai  pemangku  kepentingan  yang "mengharapkan  sesuatu”  atau    "calon" pemangku kepentingan.
a. Area  4: Dominant Stakeholder ada- lah  pemangku  kepentingan  yang
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
memilki power dan legitimacy  na- mun tidak memilki urgency
b. Area  5 :  Dangerous  Stakeholder adalah pemangku kepentingan yang memiliki power dan urgency na- mun tidak memilki legitimacy
c. Area  6: Dependent  Stakeholder adalah pemangku kepentingan yang memilki urgency dan  legitimacy namun tidak memilki power
3. Pemangku kepentingan  yang  sangat menonjol  (area  7)  atau  dalam  ketrori  ini disebut  sebagai Definitive  Stakeholder merupakan  pemangku  kepentingan  yang memilki kombinasi dari keseluruhan (tiga) atribut yaitu power, legitimacy dan urgen- cy .
4. Non-stakeholder atau  pemangku  kepent- ingan  potensial  (area  8)  adalah  pihak- pihak  yang  tidak  memilki  atribut power ,
legitimacy dan urgency
Sedangkan Eden & Ackermann (1998 da- lam  Reed  et  al.,  2009)  menegemukanan  model Interest-Influence yang  membagi  pemangku kepentingan  dalam  empat  kategori  sesuai pengaruh dan kepentingan yang diletakkan pada
masing-masing  kuadran  yaitu.  “ Key  players ”, “ Context setters ”, “ Subjects ”, dan “ Crowd ” 1. Key players . Merupakan pihak-pihak yang harus terlibat secara aktif karena memiliki kepentingan  dan  pengaruh  yang  tinggi terhadap fenomena tertentu.
2. Context  setter .  Merupakan  pihak-pihak yang memiliki pengaruh yang tinggi tetapi memiliki kepentingan yang sedikit karena memiliki  resiko  yang  nyata  sehingga  ha- rus dimonitor dan dikelola.
3. Subject .  Merupakan  pihak-pihak  yang memiliki  kepentingan  yang  tinggi  tetapi pengaruhnya  rendah,  selalu  mendukung, kurang  memiliki  kapasitas  terhadap  dam- pak, tetapi dapat menjadi berkuasa dengan membentuk  persekutuan  di  antara  para pihak.  Mereka  seringkali  merupakan pihak  marginal  di  mana  pengembangan proyek  digunakan  untuk  pemberdayaan kategori ini.
4. Crowd .  Merupakan  pihak-pihak  yang memiliki kepentingan atau pengaruh yang kecil terhadap hasil-hasil yang diinginkan dan sedikit perlu dipertimbangkan tentang keberadaan  mereka  atau  perlu  bertemu dengan mereka.
Gambar 3 . Stakeholder Salience Mode l (SSM)
Kepentingan  dan  pengaruhnya  selalu berubah setiap saat sehingga dampak perubahan tersebut  perlu  dipertimbangkan  dengan  baik. Misalnya:  para  pihak  dapat  membentuk  aliansi untuk  mendukung  atau  mengalahkan  hasil-hasil tertentu.  Pendekatan  kategorisasi  para  pihak  ini dapat dikembangkan melalui penambahan atribut  lain  pada  para  pihak.  Misalnya  pihak-
pihak  yang  terletak  pada matrik interest dan in- fluence dapat  diubah  menggunakan  kategori “mendukung”  ( supportive )  atau  “tidak  men- dukung”  ( unsupportive ).  Bentuk  matriks inter- est-influence disajikan  pada  gambar  di  bawah ini.
Reed et al. (2009) memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai dasar pemikiran, tipologi  dan  metode  yang  dapat  digunakan  da- lam  penelitian  analisisi  pemangku  kepentingan,
khususnya  untuk  penelitian  pengelolaan  sumber daya alam sebagaimana gambar berikut:
Gambar 5. Skema dasar pemikiran, tipologi dan metode analisis pemangku kepentingan
Gambar 4. Matriks Interest-Influnce
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
Sedangkan penjelasan mengenai sumber
daya  yang  dibutuhkan  serta  kekuatan  dan kelemahan masing-masing metode yang
teridentifikasi  dalam  tipologi  tersaji  pada  lam- piran 5.
Tabel 2. Penjelasan Metode Analisis Pemangku Kepentingan Metode & Penjelasan Kelebihan Kekurangan Focus Group Discussion (FGD) Diskusi  pemangku  kepentingan  da- lam  kelompok  kecil  untuk  menge- tahui  kepentingan,  pengaruh  dan atribut lainnya, dan mengkategorikan mereka Cepat  dan  hemat  biaya; fleksibel; memungkinkan untuk  mencapai  konsensus kelompok  mengenai  kategori pemangku kepentingan; sangat berguna untuk menghasilkan  data  dari  isu- isu kompleks yang membutuhkan  diskusi    untuk mendapatkan    pemahaman bersama.
Kurang  terstruktur  dibanding- kan  metode  lainnya  sehingga membutuhkan  fasilitasi efektif untuk hasil yang baik Wawancara semi terstruktur
Wawancara silang permanku kepent- ingan  saling  untuk  mnegkonfimasi  / melengkapi data FGD Berguna  untuk  menggali  in- formasi  mengenai  hubungan antar stakeholder secara mendalam dan untuk triangulasi  data  yang  telah dikumpulkan pada FGD Memakan  waktu  dan  biaya; sulit untuk mencapai konsensus  mengenai  kategori pemangku kepentingan

## Snow-ball sampling
Wawancara  mengenai    kategori pemangku  kepentingan  secara  indi- vidual,  mengidentifikasi  hal  baru dari  kategori  pemangku  kepentingan dan pihak terkait lainnya
Wawancara lebih mudah dan nyaman  tanpa  terkendala  ke- rahasiaan  data;  peluang  di- tolaknya  wawancara  lebih kecil. Kemungkinan  terjadinya  data bias  pada  jaringan  sosial  lebih besar,  khususnya  pada  tahap awal wawancara
Interest-influence matrices Masing-masing  pemangku  kepent- ingan  ditempatkan  pada  matriks menurut  kepentingan  dan  pengaruh mereka.
Memungkinkan untuk memprioritaskan  pemangku kepentingan  tertentu  masuk dalam matriks; membuat dinamika  kekuasaan  secara eksplisit Adanya prioritas terhadap sua- tu pemangku kepentingan mungkin mengesampingkan kelompok tertentu; mengasumsikan kategori pemangku  kepentingan    hanya berdasarkan  kepentingan  dan pengaruh. Stakeholder-led stakeholder
categorization
Pemangku  kepentingan  (responden) yang  melakukan  kategorisasi  ter-
Kategori  pemangku  kepent- ingan  berdasarkan  persepsi dari responden itu sendiri Pemangku  kepentingan  yang berbeda  mungkin  ditempatkan dalam kategori yang sama oleh responden, membuat hasil
Metode & Penjelasan Kelebihan Kekurangan hadap  kelompok-kelompok    yang mereka susun sendiri kategori  yang  kurang  signif- ikan Q methodology Pernyataan spesifik pemangku kepentingan  yang  menggambarkan sikap subjektifitas mereka, memungkinkan  terjadinya  analisis wacana sosial Berbagai  wacana  sosial  yang berkembang  dari  suatu  isu bisa  diidentifikasi  dan  mas- ing-masing  responden  dapat dikategorisasikan berdasar- kan  “kesesuaian”  dengan wacana. Tidak  mengidentifikasi  semua kemungkinan  wacana,  hanya berdasarkan  yang\  dikemuka- kan  oleh  pemangku  kepent- ingan yang diwawancarai Matriks hubungan antar aktor Stakeholder  ditabulasikan  da- lam  matriks  dua  dimensi  dan hubungan mereka dijelaskan menggunakan kode Relatif mudah, membutuhkan sedikit sumber daya Dapat  membingungkan  dan sulit  untuk  digunakan  jika banyak hubungan yang didapatkan Analisis Jaringan Sosial Digunakan  untuk  mengidentifikasi jaringan  pemangku  kepentingan  dan mengukur hubungan relasional antara pemangku kepentingan melalui penggunaan wawancara terstruktur /kuesioner. Mendapatkan informasi mengenai batas jaringan pemangku kepentingan; struktur jaringan; mengidentifikasi  pemangku kepentingan yang berpengaruh  dan  pemangku kepentingan  pinggiran  ( pe- ripheral ) Memakan waktu; daftar pertanyaan sedikit membosankan bagi responden; perlu penguasaan metode Knowledge mapping Digunakan  bersama  dengan  analisis jaringan sosial; melibatkan wawancara  semi-terstruktur  untuk mengidentifikasi interaksi dan pengetahuan Mengidentifikasi para pemangku  kepentingan  yang akan bisa diajak untuk bekerja  sama  dengan  baik termasuk perimbangan kekuatan mereka Kebutuhan  akan  pengetahuan kemungkinan tidak sepe- nuhnya didapatkan karena adanya beragam jenis pengetahuan yang dimiliki dan dibutuhkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Radical transactiveness Snow-ball sampling untuk
mengidentifikasi  pemangku  kepent- ingan pinggiran; pengembangan
strategi  untuk  mengatasi  masalah mereka Mengidentifikasi  pemangku kepentingan  pinggiran  dan permasalahan  yang  mungkin tidak terangkat dan meminimalkan risiko di masa depan . Memakan waktu dan mahal
Pengaruh  dan  kepentingan stakeholders dapat dikaji  dengan  mengintegrasikan  nilai  penting pemangku kepentingan dengan fungsi ekosistem
sesuai hasil kajian de Groot et al. (2002) dan de Groot (2006) yaitu:
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
1. Fungsi  regulasi  yaitu  nilai  penting stake-
holders terhadap kelestarian fungsi
ekosistem dalam mengatur proses ekologis  serta  sistem  pendukung  ke- hidupan  yang  bermanfaat,  seperti  pemeli- haraan  penyediaan  air  bersih,  perlin- dungan  tanah  dari  erosi,  kualitas  udara memelihara  keanekaragaman  biotik  dan genetik serta jasa ekologi lainnya.
2. Fungsi  produksi  adalah  nilai  penting stakeholders terhadap  kelestarian  sum- berdaya  untuk  memenuhi  produksi  dan ketersediaan  energi,  misal  untuk  memen- uhi sumber  pangan  dan  bahan  baku  hing- ga sumber genetik dan sumber energi.
3. Fungsi  informasi  nilai  penting stakehold- ers terhadap “fungsi referensi” dimana da- lam  hal  ini  adalah  ekosistem  alam  mem- beri kontribusi bagi pemeliharaan kesehatan  manusia  dengan  memberikan kesempatan  untuk  melakukan  refleksi, pengayaan spiritual, pengembangan kognitif, rekrekasi dan pengalaman estetika.
4. Carrier function ialah nilai penting stake- holders terhadap  “fungsi  pembawa” ekosistem seperti lahan dan air dalam me- nyediakan  ruang  untuk  beraktivitas  (ber- tani,  transportasi,  dan  lain-lain)  untuk mendukung  infrastruktur  seperti  areal wisata, dan sarana jalan (perlintasan). Pengaruh pemangku kepentingan terhadap tata  kelola  kelapa  sawit  ini  diukur  berdasarkan instrumen  dan  sumber  kekuatan  seperti  yang telah  disebutkan  oleh  Galbraith  (1983)  dalam Reed et al. (2009).
1. Instrumen  kekuatan  yaitu condign  power, compensatory  power dan conditioning power .
a. Condign power adalah kemampuan stakeholders untuk  memberikan
hukuman  atau  sanksi  yang  sepa- da/selayaknya  kepada stakeholders
lain.  Pengaruh  ini  diperoleh  dari emosi,  keuangan,  ancaman  fisik, sanksi  adat,  sanksi  hukum,  atau sanksi lainnya.
b. Compensatory  power adalah  ke- mampuan  untuk  mengkompensasi stakeholders  lainnya  melalui  sim- bolisasi,  keuangan,  penghargaan berupa  materi,  dan  pemberian  sep- erti  gaji,  upah,  sogokan,  bantuan dana, atau lahan/tanah . c. Conditioning  power adalah  ke- mampuan  untuk  memanipulasi  ke- percayaan  dan  opini  serta  informa- si,  misalnya  melalui  kelompok, norma, pendidikan atau propaganda pemangku kepentingan.
2. Sumber kekuatan yaitu personality power and  property  power dan organization power.
a. Personality  power  and  property power adalah  kekuatan  yang  be- rasal  dari  kepribadian,  kepemimpi- nan  seseorang  (kharisma,  kekuatan fisik, kecerdasan mental atau pesona) serta faktor kekayaan.
b. Organization power adalah kekuatan  yang  berasal  dari  suatu organisasi  karena  memiliki  jejaring kerja,  massa,  kesesuaian  bidang atau kontribusi fasilitas.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta

## KOMUNIKASI LINGKUNGAN KE- LAPA SAWIT INDONESIA
Sebagaimana  diketahui,  industri  kelapa  sawit telah  memberikan  kontribusi  besar  terhadap penciptaan  lapangan  kerja  dan  pertumbuhan ekonomi  di  Indonesia.  Namun  demikian  masih ada hal yang perlu mendapat perhatian terutama mengenai perbaikan tata kelola dalam negari dan bagaimana  upaya  untuk  menjawab  isu  negatif berupa isu kerusakan lingkungan, isu sosial dan isu kesehatan. Isu  lingkungan mengaitkan sawit dampak  perubahan  iklim  global/efek  rumah  ka- ca,  pembantaian  terhadap  orang  utan  dan hilangnya  keanakaragaman  hayati.  Isu  sosial mencakup  masalah  HAM  yang  berhulu  pada konflik  tenurial,  pekerja  anak  dan  sebagainya.. Sementara  isu  kesehatan  banyak  mengaitkan bahaya  konsumsi  minyak  sawit  terhadap munculnya penyakit diabetes dan kardiovaskular.
Terkait dengan isu negatif tersebut, kon- sumen ekspor CPO Indonesia terutama Uni Ero- pa  dan  Amerika  Serikat  menerapkan  prinsip keberlanjutan  dalam  memilah  dan  memilih produk  minyak  sawit  yang  akan  masuk  ke negaranya melalui sistem sertifikasi. Sejak tahun 2004  berdirilah  asosiasi Roundtable  on Sustain- able Palm Oil (RSPO) yang terdiri dari berbagai organisasi  dari  berbagai  sektor  industri  kelapa sawit  (perkebunan,  pemrosesan,  distributor,  in- dustri  manufaktur,  investor,  akademisi,  dan LSM  bidang  lingkungan)  yang  bertujuan mengembangkan dan  mengimplementasikan standar  global  untuk  produksi  minyak  sawit berkelanjutan. RSPO Certification System meru- pakan  pendekatan  konsumen  ekspor  minyak sawit  untuk  meyakinkan  produsen  kelapa  sawit agar  memproduksi  minyak  kelapa  sawit  dengan cara  yang  tidak  merusak  lingkungan  hidup. Walaupun  bersifat  sukarela  (voluntary),  RSPO oleh  beberapa  pihak  dianggap  sebagai  sebuah hegemoni  yang  menuntut  pelaku  usaha  sawit  di
Indonesia untuk mematuhi aturan-aturan diamksud  agar  diterima  pasar.  Lebih  lanjut kemudian Pemerintah Indonesia melalui Kemen- terian  Pertanian  mewajibkan  sertifikasi  kepatu- han dengan dibentuknya Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada tahun 2009.
Dari  seluruh  upaya  dimaksud,  fakta menyatakan  bahwa  kampanye  atau  pencitraan negatif  terhadap  perkembangan  kelapa  sawit  di Indonesia terus terjadi khususnya yang terus di- progandakan oleh Uni Eropa dan Amerika Seri- kat. Minyak sawit Indonesia selalu menjadi sasa- ran  kampanye  negatif  baik  isu-isu  lingkungan, isu sosial maupun isu kesehatan. Selain itu ISPO belum  dianggap  merupakan  sistem  sertifikasi minyak sawit berkelanjutan yang diterima secara global.  Kampanye  negatif  tersebut  dilakukan dilakukan  secara  masif  melalui  tulisan-tulisan ilmiah, pemberitaan, tindakan/aksi berupa tekanan  terhadap  perusahaan  pengguna  minyak sawit maupun melalui media sosial. Nurrochmat et  al.  (2016)  menyatakan  bahwa  diskursus dimunculkan  tidak  hanya  digunakan  untk memproduksi  atau  mereproduksi  kekuatan kelompok  yang  dominan,  tetapi  juga  acap digunakan  meminggirkan  kelompok-kelompok lemah yang dalam hal ini produsen minyak sawit di  negara  berkembang.  Dengan  demikian  satu hal penting yang perlu dianalisis dalam makalah ini yaitu elaborasi komunikasi yang terjadi dian- tara  para  pemangku  kepentingan  kelapa  sawit yang  bukan  hanya  sekedar  untuk  merespon kampanye  negatif  dimaksud,  namun  lebih  jauh bagaimana masing-masing pemangku kepentingan dapat berkontribusi terhadap perbaikan  tata  kelola  sawit  berkelanjutan  di Indonesia dan memberikan pemahaman terhadap petani untuk ikut serta dalam upaya ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
1. Perlunya  identifikasi  mengenai  siapa  saja pemangku  kepentingan  yang  terlibat  da- lam tata kelola kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia; dimana posisi dan bagaima- na  perannya;  serta  apa  kebutuhan  dan  as- pirasi  masing-masing  pemangku  kepent- ingan menurut skala priortasnya.
2. Penelitian mengenai kelapa sawit berkelanjutan  perlu  meninjau  pola-pola keterlibatan dan hubungan antar
pemangku  kepentingan  serta  hambatan- hambatan  komunikasi  dan  koordinasi yang terjadi dalam rangka mencapai suatu kesepahaman bersama ( mutual understanding ) antar pemangku
kepentingan yang terlibat
3. Hal  yang  tak  kalah  penting  juga  adalah penelitian  yang  mamapu  memberikan penjelasan mengenai bagaimana pengaruh dan  dampak  wacana  global  kelapa  sawit berkelanjutan  terhadap  praktik  pertanian berkelanjutan yang diadopsi petani.

## DAFTAR PUSTAKA
Burgess J,  Harrison C. M. 1998.  Environmental communication and the cultural politics of environmental  citizenship. Environment and  Planning  A .  Vol  30,  pages  1445  -
1460
Cox  R.  2013. Environmental  Communication and  the  Public  Sphere .  3rd  Edition.  Los Angeles (US): Sage
de Groot R, Wilson MA, Boumans RM.J. 2002.
A  typology  for  the  classification  descrip- tion and valuation of ecosystem functions, goods  and  services. Ecological  Econom- ics .  41 (3):  393-408 de  Groot  R.  2006.  function-analysis  and  valua- tion  as  a  tool  to  assess  land  use  conflicts in  planning  for  sustainable,  multi- functional  landscapes. Landscape  and
Urban Planning . 75: 175–186. doi:10.1016/j.landurbplan.2005.02.016
Eriyanto.  2012. Analisis  Wacana.  Pengantar Analsis  Teks  Media .  Yoyakarta  (ID): LKIS.
Flor AG. 2004. Environmental Communication: Principles,  Approaches  and  Strategies  of Communication  Apllied  to Environmental Management .  UP  Open  University:  Que- zone City
Hansen SB, Padfield R, Syayuti K, Evers S, Za- kariah  Z,  Mastura  S.  2015.  Trends  in global  palm  oil  sustainability  research. Journal  of  Cleaner  Production ,  doi:
10.1016/j.jclepro.2015.03.051.
Hansen,  A.  2011.  Communication,  Media  and Environment:  Towards  Reconnecting  Re- search on the Production, Content and So- cial  Implications  of  Environmental  Com- munication. SAGE  Publication.  the  Inter- national  Communication  Gazette 73(1-2) 7–25. DOI: 10.1177/1748048510386739 Hermans LM, Thissen WAH. 2008.  Actor anal- ysis methods and their use for public poli- cy  analysts. European  Journal  of  Opera- tional Research 196. 808–818. doi:10.1016/j.ejor.2008.03.040
Janks H.  1997. Critical Discourse Analysis as a Research  Tool,  Discourse:  Studies  in  the Cultral  Politics  of  Education,  18:3,  329- 342. doi: 10.1080/0159630970180302 Leeuwis  C.  2004. Communication  for  Rural In- novation.  Rethinking  Agricultural  Exsten- tion. Blacwell  Science  Ltd.  Kundi  (IN)  : Replika Press Pvt. Ltd.
Lie  R,  Servaes  J.  2015.  Disciplines  in  the  Field of  Communication  for  Development  and Social Change. doi:10.1111/comt.12065
Mitchell, R. K., Agle, B. R., Wood, D. J. 1997.
Toward a theory of stakeholder identifica- tion  and  salience:  Defining  the  principle of  who  and  what  really  counts. Academy
of Management Review . Vol. 22 (4);  853- 886
Mogashoa,  T.  2014.  Understanding  critical  dis-
course analysis in qualitative research. In- ternational  Journal  of  Humanities  Social Sciences  and  Education  (IJHSSE). 1(  7)
104-113
Nurrochmat  DR,  Darusman  D,  Ekayani,  M.
2016. Kebijakan Pembangunan
Kehutanan  dan  Lingkungan  Teori  dan
Implementasi. Bogor: IPB Press
Orr  SK.  2014. Environmental  Policy  Making and  Stakeholder  Collaboration.  Theory and Practice. New York (US): CRC Press Rasul  G,  Thapa  G.  2004.  sustainability  of  eco- logical  and  conventional  agricultural  sys- tems in Bangladesh: An assessment based on  environmental,  economic  and  social perspectives. Agricultural  Systems 79:
327–351. doi:10.1016/S0308-
521X(03)00090-8
Reed  MS,  Graves  A,  Dandy  N,  Posthumus  H,
Hubacek K, Morris J, Prell  C, Quinn CH, Stringer LC. 2009. who‟s in and why? A typology  of  stakeholder  analysis  methods for  natural  resources  management. Jour- nal  of  Environmental  Management 90:
1933-1949.
Susilo DA. 2016. Komunikasi Lingkungan: Ru-
ang Publik Sumber Daya Air di Indonesia. [Disertasi].  Bogor  (ID):  Institut  Pertanian
Bogor.
Willoughby  JF,  Smith  H.  2016  Communication strategies  and  new  media  platforms:  ex- ploring  the  synergistic  potential  of healthand  environmental  communication.
Science  Communication .  38(4)  535–545. DOI: 10.1177/1075547016648151 Wisena  BA,  Daryanto  A,  Arifin  B.  dan  Oktavi- ana,  R.  2014.  Sustainable  development strategy  and  the  competitiveness  of  Indo- nesian  palm  oil  industry. International
Journal  of  Managerial  Studies  and  Re- search . Vol 2 (10)  102-115
Yunlong  C,  Smith  B.  1994.  Sustainability  in agriculture: A general review. agriculture , Ecosystems  and  Environment .  49:  299– 307. doi: 10.1016/0167-8809(94)90059-0