…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
PENATAAN  WILAYAH  PERTAHANAN  DI  PROVINSI  PAPUA  GUNA  MENGHADAPI POTENSI ANCAMAN DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI
Oleh Dede Suhendrawan 1 , I Nengah Putra Apriyanto 2 , Lukman Yudho Prakoso 3 , Robby Moechammad Taufik 4 , Ansori 5 , I Nyoman Parwata 6 , Buddy Suseto 7 , Priyanto 8 , Susilo Adi Purwantoro 9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810 Email: 4 kamalekumdeplek@gmail.com
Article History:
Received: 05-12-2022 Revised: 17-12-2022 Accepted: 23-01-2023
Abstract: Dalam  menghadapi  potensi  ancaman  yang dihadapi  di  wilayah  Provinsi  Papua,  diperlukan  adanya penataan  wilayah  pertahanan  agar  terwujud  suatu  ruang, alat dan kondisi pertahanan negara yang tangguh. Dalam hal tersebut  dapat  diwujudkan  bilamana  sumber  daya  nasional baik  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  alam/buatan maupun  sarana  prasarana  di  wilayah  Provinsi  Papua  dapat dibina  dan  dikembangkan  untuk  memperkuat  sistem pertahanan  negara  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang- Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan Sumber  Daya  Nasional  Pasal  3  yang  menyebutkan  bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara bertujuan  untuk  mentransformasikan  sumber  daya  manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana  nasional  menjadi  kekuatan  pertahanan  negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Jenis  penelitian  Penataan  Wilayah  Pertahanan  di  Provinsi Papua  Guna  Menghadapi  Potensi  Ancaman  Dalam  Rangka Menjaga  Keutuhan  NKRI  menggunakan  deskriptif  kualitatif dengan  wawancara  terpusat  (focused  interviews).  Desain penelitian  yang  dipilih  merupakan  kerangka  metode  dan teknik  penelitian  yang  memungkinkan  para  peneliti  untuk mengasah  metode  penelitian  yang  cocok  untuk  materi penelitian.  Pengawasan  dan  pengamanan  garis  perbatasan yang  terbatas  karena  kondisi  alam,  sehingga  penataan wilayah  pertahanan  belum  dapat  dilaksanakan  secara maksimal  oleh  karena  keterbatasan  sarana  prasarana.  Agar dalam penataan wilayah pertahanan di Provinsi Papua tidak hanya  difokuskan  pada  penangkalan  ancaman  militer  dari negara  lain  saja  tetapi  ancaman  nir  militer  yang  pelakunya bukan negara (nonstate actor) juga menjadi pertimbangan.
Keywords: Ancaman, Keamanan, Pertahanan, Papua, Wilayah

## PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan  Negara  kepulauan  (archipelagic state) terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau, panjang garis pantai 81.000 km dan
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
luas  perairan  3,1  juta  km²  (0,3  juta  km2  perairan  teritorial;  dan  2,8  juta  km2  perairan nusantara),  atau  62%  dari  luas  teritorialnya  (Dahuri  et  al.,  2004).  Dalam  kapasitasnya sebagai negara kepulauan, menempatkan Indonesia yang secara geografis memiliki wilayah berbatasan  laut  dengan  India,  Thailand,  Malaysia,  Singapura,  Vietnam,  Philipina,  Palau, Papua New Guinea, Timor Leste dan Australia. Sementara itu, Indonesia juga berbatasan di darat  dengan  Malaysia,  Timor  Leste  dan  Papua  New  Guinea  (PNG).  Dengan  demikian eksistensi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  terletak  pada  posisi  geografis  yang sangat  strategis  dan  memiliki  sumber  daya  yang  melimpah  memicu  konflik  kepentingan berbagai  pihak  sehingga  ancaman  dari  dalam  dan  luar  negeri  akan  selalu  memanfaatkan letak Indonesia sebagai jalur potensialnya.
Provinsi Papua sendiri terletak pada posisi 2 0 25 0 - 9 0 0‘ LS dan 130 0 0’ - 141 0 0’ BT dengan  luas  wilayah  menempati  setengah  bagian  Barat  dari  Papua  New  Guinea  yang merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Secara fisik, Provinsi Papua merupakan  Provinsi  terluas  di  Indonesia,  dengan  luas  daratan  16,67  %  dari  total  tanah seluruh Indonesia yaitu 315.091,62 Km 2 , membujur dari Barat ke Timur (Nabire-Jayapura) sepanjang  562  Km  (337,2  Mile)  dan  dari  Utara  ke  Selatan  (Jayapura-Merauke)  sepanjang 736 Km (456 Mile). Provinsi Papua juga memiliki banyak pulau yang berjajar di sepanjang pesisirnya.  Di  pesisir  Utara  terdapat  pulau  Biak  Numfor,  Yapen  dan  Mapia.  Di  sebelah pesisir  Selatan  terdapat  pulau  Kalepon,  Komoran,  Adi,  Dolak  dan  Panjang.  Kompleksitas permasalahan yang dihadapi dari letak geografis Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Papua  bermuara  pada  besarnya  potensi  ancaman  yang  dihadapi  baik  ancaman  militer maupun non militer yang dapat mengganggu integritas kedaulatan NKRI berupa ancaman pelanggaran  wilayah,  kejahatan  lintas  negara  ( illegal  logging,  illlegal  minning , penyelundupan sembako dan senjata serta Muhandak), pergeseran patok perbatasaan, dan pencurian  sumber  daya  alam  serta  dijadikannya  daerah  terpencil,  perbatasan  sebagai daerah  basis  KKB  Papua.  Dengan  adanya  fakta  tersebut,  maka  Indonesia  dituntut  untuk dapat memperkuat Sistem Pertahanan Negara yang menganut Sistem Pertahanan Semesta melalui pengerahan seluruh sumber daya nasional meliputi sumber daya manusia, sumber daya  alam,  sumber  daya  buatan  dan  sarana  prasarana  agar  menjadi  kekuatan  ruang,  alat dan kondisi pertahanan negara yang tangguh. (Suhirwan, 2018)
Dalam  menghadapi  potensi  ancaman  yang  dihadapi  di  wilayah  Provinsi  Papua, diperlukan  adanya  penataan  wilayah  pertahanan  agar  terwujud  suatu  ruang,  alat  dan kondisi  pertahanan  negara  yang  tangguh.  (Prakoso,  2020)  Dalam  hal  tersebut  dapat diwujudkan  bilamana  sumber  daya  nasional  baik  sumber  daya  manusia,  sumber  daya alam/buatan  maupun  sarana  prasarana  di  wilayah  Provinsi  Papua  dapat  dibina  dan dikembangkan untuk memperkuat sistem pertahanan negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional Pasal  3  yang  menyebutkan  bahwa  pengelolaan  sumber  daya  nasional  untuk  pertahanan negara bertujuan untuk mentransformasikan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber  daya  buatan  serta  sarana  dan  prasarana  nasional  menjadi  kekuatan  pertahanan negara  yang  siap  digunakan  untuk  kepentingan  pertahanan  negara.  (Nurbantoro,  Midhio, Risman, Prakoso, & Widjayanto, 2021) Oleh sebab itu, dalam penataan wilayah pertahanan di  Provinsi  Papua  untuk  menghadapi  potensi  ancaman  di  wilayah  Provinsi  Papua  dalam rangka  menjaga  keutuhan  NKRI,  Papua  sebagai  daerah  yang  selama  ini  banyak  tertinggal
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
jauh  dari  Provinsi  lainnya  di  Indonesia  harus  dapat  lebih  dimaksimalkan  dengan keterlibatan seluruh stakeholder mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah didukung oleh TNI dan komponen bangsa lainnya yang terkait. (Pramono & Prakoso, 2021) Sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun  2015 tentang perubahan Kedua atas Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  serta  Undang-Undang  RI Nomor  2  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka dalam mengelola sumber daya di daerah  diharapkan  para  Kepala  Pemerintahan  di  daerah  mampu  menselaraskan  dua kepentingan yaitu antara kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan daerah dengan  pengembangan  pertahanan  wilayah  di  wilayah  Provinsi  Papua,  sehingga  dapat terwujud suatu keselarasan antara pembangunan kesejahteraan dan pertahanan yang pada akhir  akan  memperkuat  Sistem  Pertahanan  negara  Indonesia.  Penataan  wilayah pertahanan adalah penetapan wilayah pertahanan berdasarkan suatu proses perencanaan wilayah  pertahanan,  pemanfaatan  wilayah  pertahanan  dan  pengendalian  pemanfaatan wilayah pertahanan. (Prakoso, Sistem Pertahanan Negara Di Laut, 2021) Rencana Wilayah Pertahanan  yang  selanjutnya  disingkat  RWP  adalah  hasil  perencanaan  wilayah  yang mengindikasikan  lokasi  wilayah  pertahanan  untuk  kepentingan  pertahanan  negara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara. (Sartono, Prakoso, & Sianturi, 2021)
Mengingat  sistim  pertahanan  negara  Republik  Indonesia  diwadahi  dalam  Sishanta yang menuntut adanya pemberdayaan segenap sumber daya nasional yang disusun dalam komponen pertahanan negara berupa komponen utama, cadangan dan pendukung dengan memperhatikan  nilai-nilai  yang  bersifat  universal  melalui  pengembangan  sumber  daya nasional  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Papua  dan  instansi  terkait  dibawah koordinasi  Kemhan  RI,  maka  Provinsi  Papua  sebagai  wilayah  yang  terletak  pada  posisi strategis  disamping  adanya  peluang  untuk  mengakselerasi  pembangunan  wilayah  sejalan dengan semakin besarnya perhatian pemerintah Pusat terhadap pembangunan di Provinsi Papua juga memiliki tingkat kerawanan apabila sistim pertahanan wilayahnya tidak dapat dikelola  dengan  baik.  (Mulyadi,  Prakoso,  &  Mudhio,  2021).  Oleh  sebab  itu  perlu  adanya penataan wilayah pertahanan Propinsi Papua dalam menghadapi potensi ancaman. Untuk kepentingan tersebut, maka tesis ini disusun sebagai sumbang pemikiran dalam penataan wilayah  pertahanan  di  Provinsi  Papua  dalam  menghadapi  potensi  ancaman.  (Eka  & Hadisancoko, 2022)

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian Penataan Wilayah Pertahanan di Provinsi Papua Guna Menghadapi Potensi Ancaman Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI menggunakan deskriptif kualitatif dengan  wawancara  terpusat  (focused  interviews).  Desain  penelitian  yang  dipilih merupakan  kerangka  metode  dan  teknik  penelitian  yang  memungkinkan  para  peneliti untuk mengasah metode penelitian yang cocok untuk materi penelitian.
Menurut  Cresswell  (2016)  Penelitian  kualitatif  adalah  jenis  penelitian  yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal  dari  masalah  sosial.  Penelitian  kualitatif  secara  umum  dapat  digunakan  untuk
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
penelitian  tentang  kehidupan  masyarakat,  sejarah  tingkah  laku,  konsep  atau  fenomena, masalah sosial, dan lain-lain.

## Tempat dan Waktu Penelitian
Dalam penelitian penataan wilayah pertahanan di Provinsi Papua guna menghadapi potensi  ancaman  dalam  rangka  menjaga  keutuhan  NKRI  ini  penulis  mengambil  lokasi  di Papua  dengan  pertimbangan  bahwa  Provinsi  Papua  memiliki  kekayaan  alam  yang melimpah,  daerah  yang  luas  namun  kepadatan  penduduknya  masih  rendah,  memiliki perbatasan laut dan darat dengan negara tetangga, masih terjadi gangguan keamanan dan berpotensi konflik sosial. Waktu penelitian dilakukan November 2022 – April 2023.

## Subjek dan Objek Penelitian
Subyek  penelitian  ini  adalah  narasumber  atau  informasi  yang  kompeten  untuk menjawab  pertanyaan-pertanyaan  peneliti.  Informan  ditentukan  dengan  teknik purposive sampling yaitu  ditentukan  oleh  peneliti  disesuaikan  dengan  tujuan  peneliti.  Untuk memperoleh  data  primer  dan  sekunder  yang  relevan,  maka  peneliti  menentukan  sumber data/informan  yang  betul-betul  mengerti  dan  memahami  terkait  tata  ruang  wilayah pertahanan,  kondisi  sosial,  geografi  demografi  dan  potensi  ancaman  yang  kemungkinan terjadi  pada  obyek  penelitian.  Adapun  para  informan  yang  ditentukan  sebagai  sumber dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  Asintel  Kasdam  XVII  Cenderawasih,  Asintel Danlantamal X Jayapura, Karoops Polda Papua, Kadisops Lanud Silaspapare, Sekda Provinsi Papua, Kadis PUPR Provinsi Papua.
Obyek  atau  yang  menjadi  fokus  penelitian  ini  adalah  dari  pangkalan  militer  atau kesatrian,  daerah  latihan  militer,  instalasi  militer,  daerah  uji  coba  peralatan  dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal  amunisi  dan  peralatan  pertahanan  berbahaya  lainnya,  obyek  vital  nasional  yang berada di Provinsi Papua.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Penyiapan Sarana Prasarana Aspek Udara yang Diharapkan
Mengacu  pada  PP  No  68  tahun  2014  tentang  Wilhan  dan  Permenhan  No 22  tahun 2019  tentang  RRWP,  maka  analisa  indeks  kesiapan  sarana  prasarana  untuk  kepentingan TNI  AU  dalam  mendukung  OMP  berdasarkan  hasil interview terhadap  informan  yang berkompeten adalah sebagai berikut:
a) Pangkalan  Operasi.  Hasil  analisa  terhadap  fasilitas  dan  sarana  prasarana  penyangga sesuai  kriteria  untuk  pangkalan  operasi  terhadap  Pangkalan  TNI  AU  yang  ada  di Provinsi  Papua  dihadapkan  pada  kondisi  ideal  sesuai  kondisi  yang  mendekati  ideal sesuai urutan sebagai berikut:
1. Lanud Manuhua Biak
2. Lanud Silas Parpare Jayapura
3. Lanud Yohanes Kapiyau Timika
4. Lanud Abraham Dimara Merauke Berdasarkan  hasil interview kepada  informan  yang  berkompeten,  diperlukan daerah penempatan alutsista pertahanan udara berupa Radar Site dan Rudal Site guna
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
menghadapai trouble  spot di  wilayah  utara  Papua  sesuai  kriteria  pertahanan  udara dihadapkan pada kondisi ideal, maka diperoleh wilayah yang ideal sebagai berikut:
1. Daerah sekitar Jayapura
2. Daerah sekitar Biak
Berdasarkan hasil interview terhadap informan yang berkompeten kondisi tidak ideal pangkalan udara yang ada dapat dijelasakan sebagai berikut:
1. Ditinjau  dari  kriteria  fasilitas  dan  sarana  prasarana  daerah  yang  mendukung Pangkalan  Operasi/Lanud  guna  melaksanakan  OMP,  maka  kondisi  yang mempengaruhi rendahnya nilai index yaitu kurangnya fasilitas dan akses terhadap depo  BBM  dan  rumah  sakit  daerah;  kurangnya  fasilitas  dukungan  operasi  udara seperti  hanggar, taxiway  parallel ,  gudang  amunisi  udara,  Apron  dengan  luas  yang mencukupi  untuk  menampung  pesawat-pesawat  yang  akan  melaksanakan  operasi udara; kurangnya pemenuhan ketentuan Kawasan Keamanan Operasi Penerbangan (KKOP);  terlalu  dekatnya  pemukiman  warga  dengan  fasilitas  dan  instalasi  Lanud; dan  tidak  adanya  sarana  prasarana  umum  di  sekitar  Lanud  yang  pada  kondisi kontinjensi dapat dimanfaatkan sebagai alternate runway .
2. Ditinjau  dari  kriteria  daerah  yang  dapat  digunakan  untuk  penempatan  instalasi Rudal  jarak  menengah  maka  kondisi  yang  mempengaruhi  rendahnya  nilai  index yaitu kondisi kontur, sarana jalan pendekat dan pemukiman pendudukan di sekitar alternatif daerah penempatan instalasi Rudal jarak menengah.

## Kondisi Dukungan Logistik Wilayah yang Diharapkan.
Sistem  pembinaan  logistik  dapat  diselenggarakan  secara  efektif  didukung  oleh dukungan  Logistik  wilayah  yang  memadai,  adanya  penggelaran  dukungan  logistik  secara merata  dan  proporsional  pada  masing-masing  operasi  yang  dilaksanakan  oleh  satuan jajaran TNI di Provinsi Papua sebagai berikut:
Komoditas pertanian. Menurut informan yang berkompeten dalam wawancara yang dilaksanakan  dengan  peneliti,  menyampaikan  bahwa  banyaknya  lahan-lahan  pertanian yang  masih  belum  terkelola  oleh  pemerintah  menuntut  adanya  intensifikasi  dan diversifikasi jenis pertanian melalui:
1. Produksi pertanian dilaksanakan melalui 4 pola program pokok penanganan yaitu:
a. Intensifikasi  dilakukan  tanaman  pangan,  dengan  memanfaatkan  teknologi  tepat guna untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi petani perhektar.
b. Extensifikasi  dilakukan  dengan  mengembangkan  luas  lahan  pertanian  yang potensial  dan  dipadukan  dengan  program  transmigrasi  dalam  upaya  pembukaan lahan  pertanian  baru.  Pada  pola  ini  juga  ditunjang  dengan  menempatkan  tenaga penyuluh lapangan  bidang  pertanian dan  meningkatkan  kualitas  bibit  serta  sarana pertanian lainnya.
c. Usaha Refersifikasi pertanian sebagai upaya untuk merehabilitasi lahan-lahan kritis dengan tanaman hortikultura serta dengan mengembangkan sentra-sentra produksi buah-buahan; dan
d. Defersifikasi  pengembangan  jenis  tanaman  dan  pemanfaatan  lahan  pekarangan dengan  tujuan  untuk  (1)  Menanggulangi  kekurangan  pangan  dan  gizi  masyarakat, sehingga  tidak  akan  ada  lagi  kekurangan  pangan  dan  gizi  didaerah  setempat;  (2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Meningkatkan  pendapatan  masyarakat  melalui  pembangunan  pertanian;  dan  (3) Meningkatkan  kiprah  masyarakat  petani  dan  aparat  pemerintah  agar  mampu merencanakan dan melaksanakan sendiri pembangunan pertanian didaerahnya.
Disamping  itu  diharapkan  Bulog  dapat  membangun  Gudang-Gudang  Bulog sampai  ke  daerah-daerah  terpencil  dan  daerah  perbatasan  sehingga  memudahkan bagi satuan jajaran TNI yang tergelar di Papua untuk mendapatkan beras.
2. Bahan  Bakar  Minyak.  Diharapkan  Pertamina dapat  mendukung  seluruh  kebutuhan bahan bakar minyak untuk kepentingan pergeseran pasukan maupun pendorongan logistik  serta  kegiatan-kegiatan  operasi  satuan  jajaran  TNI  dari  ketiga  matra  yang tergelar di Provinsi Papua.
Dalam lingkup internal TNI, diharapkan dapat terwujud sistem pembinaan logistik yang efektif dan terpadu antar matra guna mendukung satuan jajaran TNI dari ketiga matra yang  tergelar  di  Provinsi  Papua  dalam  melaksanakan  pelaksanaan  Operasi  Pengamanan Daerah  Rawan,  Operasi  Pengamanan  Perbatasan  maupun  Operasi  Pengamanan  Pulau Terluar  diindikasikan  dengan  penyelenggaraan  dukungan  logistik  yang  meliputi  kegiatan pembekalan,  pemeliharaan,  angkutan,  konstruksi  dan  kesehatan  dilaksanakan  secara sederhana,  tepat  mutu,  tepat  waktu,  tepat  jumlah  dan  tepat  sasaran  serta  adanya Interoperabilitas  antar matra  dalam hal  ini  Kodam  XVII/Cenderawasih,  Koarmada  III  dan Koopsud III dalam penyelenggaraannya.

## Analisis Data
Analisa Faktor Pendukung dan penghambat Penataan Wilayah Pertahanan Faktor Pendukung Geografi
a. Garis  perbatasan  antar  negara  RI-PNG  telah  diakui  dan  ditetapkan  oleh  hukum internasional yang merupakan pengakuan terhadap kedaulatan negara.
b. Keadaan  wilayah  yang  luas  dan  kondisi  tanah  yang  subur  terdapat  hampir  di  seluruh wilayah  Papua.  Kondisi  ini  jika  dapat  dimanfaatkan  dengan  baik  maka  akan  menjadi faktor  pendukung  dalam  penataan  wilayah  pertahanan  di  Provinsi  Papua  terutama dalam mendukung logistik wilayah dalam pelaksanaan kampanye militer. Keadaan iklim dan cuaca di wilayah Papua khususnya untuk wilayah barat sangat membantu kegiatan mobilisasi dan program pembangunan yang telah dicanangkan. Kondisi ini harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam upaya penataan wilayah.

## Demografi
a. Jumlah penduduk yang belum terlalu padat dihadapkan dengan luas wilayah yang ada masih  tersedia  banyak  lapangan  kerja  yang  dapat  diciptakan.  Hal  tersebut  menjadi peluang  dalam  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  setempat  melalui  penyerapan lapangan kerja.
b. Penerimaan  masyarakat  asli  Papua  terhadap kaum pendatang  khususnya  di  kota-kota besar  berjalan  dengan  baik  dan  sebagian  besar  kehidupan  masyarakat  Papua  saling berdampingan namun harus terukur
c. Peranan  kepala  suku/ondoafi  sangat  dominan  dan  peranan  missionaris  cukup berpengaruh  untuk  menggerakkan  massa  yang  dipimpinnya  sehingga  perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mencegah pengaruh-pengaruh ide separatis.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## Sumber Kekayaan Alam.
Sumber  kekayaan  alam  yang  melimpah  ini  menjadi  faktor  pendukung  dalam penataan  wilayah  pertahanan  di  provinsi  Papua  jika  dapat  dikelola  dengan  baik  melalui peningkatan  kualitas  SDM  penduduk  Papua,  pemanfaatan  teknologi  pertanian  dan  SDA serta  menyiapkan  sarana  prasarana  pendukung  pengelolaan  SDA.  Hal  ini  diperlukan sinergitas program antara TNI, Pemda, Todat dan Tomas. Indikator-indikator kekayaan SDA di Papua sebagai berikut:
a. Hutan  tropis  yang  luas  dapat  dijadikan  sebagai  hutan  produktif  hampir  di  seluruh wilayah  Provinsi  Papua,  dan  sebagian  hutan  telah  ditetapkan  sebagai  wilayah konservasi hutan lindung baik di daerah Kabupaten Jayapura (kawasan Cycloop ) dan di Kabupaten Merauke;
b. Program Pemda Provinsi Papua tentang peningkatan produktivitas lahan pertanian dan perkebunan masih terus dilaksanakan;
c. Pengelolaan  pertambangan  daerah  (PT.  FI)  dan  hasil  hutan  masih  terus  berlangsung untuk kepentingan daerah.

## Kondisi Ipolesosbud
Program  pembinaan  Ipolesosbud  yang  dilaksanakan  Pemda  perlu  dukungan pembinaan teritorial TNI yang bersinergi dengan Tomas dan Todat karena pengarus Todat dan  Tomas  di  wilayah  Papua  masih  sangat  berpengaruh.  Kegiatan-kegiatan  Pemda  yang perlu  disinergikan  dengan  kepentingan  penataan  wilayah  pertahanan  sebagai  berikut: (Prakoso, Duha, Setiadi, & Kusmiati, 2021)
a. Ideologi. Program pemerintah dalam meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan bela negara terhadap masyarakat masih terus berjalan;
b. Politik. Pembinaan terhadap elemen masyarakat di bidang politik masih terus dilakukan oleh Pemda yang diharapkan dapat mewujudkan kegiatan politik yang sehat;
c. Ekonomi. Upaya peningkatan pembangunan ekonomi terus digalakkan dan ditingkatkan setiap tahun, potensi wilayah untuk mengembangkan perkebunan cukup besar, hal ini dapat dilihat dari areal yang sangat luas untuk digunakan sebagai daerah perkebunan;
d. Sosial  budaya.  Keinginan  masyarakat  Papua  untuk  membenahi  diri  guna  mencapai kemajuan  kedepan  masih  sangat  besar,  hal  ini  terlihat  dengan  diterimanya  program pemerintah  dalam  meningkatkan  SDM  serta  makin  kondusifnya  kehidupan bermasyarakat baik di perkotaan maupun pedalaman.

## Faktor Penghambat
Faktor  penghambat  dalam  penataan  wilayah  pertahanan  di  provinsi  Papua  perlu direduksi,  agar  faktor  penghambat  ini  tidak  menjadi  kendala  dalam  upaya  penataan wilayah  pertahanan,  beberapa  faktor  penghambat  dan  upaya-upaya  untuk  mengatasinya sebagai berikut:

## Geografi
Dihadapkan  pada  kondisi  geografi  wilayah  Provinsi  Papua  yang  terdiri  dari  hutan, rawa  dan  sungai,  kondisi  musim,  wilayah  pantai  memiliki  keadaan  tanah  yang  curam, Pengawasan  dan  pengamanan  garis  perbatasan  yang  terbatas  karena  kondisi  alam, sehingga  penataan  wilayah  pertahanan  belum  dapat  dilaksanakan  secara  maksimal  oleh
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
karena keterbatasan sarana prasarana, apabila terjadi ancaman di suatu wilayah yang sulit dijangkau oleh transportasi darat maka pergeseran pasukan dalam rangka penanganannya akan lambat dikarenakan keterbatasan sarana transportasi udara/laut yang dimiliki.

## Demografi
Beberapa faktor penghambat dari unsur demografi dan solusinya sebagai berikut:
a. Masyarakat  pedalaman  masih  banyak  yang  terpengaruh  oleh  Ideologi  Papua  Merdeka yang diperjuangkan oleh GSP P/B, dalam hal ini pembinaan teritorial perlu ditingkatkan dengan mensinergikan unsur-unsur Pemda, Toga dan Tomas yang pengaruhnya masih kuat dalam kehidupan masyarakat di provinsi Papua.
b. Penyebaran  dan  kepadatan  penduduk  ±  13,78  jiwa/Km,  dan  pemukiman  penduduk yang  terpencar-pencar  didaerah  pedalaman  atau  daerah  hulu  sungai  sangat menyulitkan  dalam  pembinaan  dan  penyiapan  rakyat  terlatih  (Wanra),  dalam  hal  ini perlu metode pembinaan secara terpusat di Satkowil-satkowil TNI dengan bekerjasama dengan Pemda setempat.
c. Pengaruh  hukum  adat,  adat  istiadat  masih  dominan  pada  masyarakat  asli  Papua sehingga  menimbulkan  arogansi  terhadap  kaum  pendatang  dan  konflik  antar  suku masih sering terjadi
Sumber Kekayaan Alam
a. Masih terjadi  pelanggaran  pengelolaan  hutan ( Ilegal  Loging ),  dalam hal  ini  penegakan hukum  dan  peningkatan  pengawasan  perlu  dilakukan,  keterlibatan  POLRI  dalam penegakan  hukum  dan  pengawasan forest  ranger kehutanan  Papua  yang  didukung unsur TNI perlu berkolaborasi dan sinergi. Upaya tersebut juga perlu didukung dengan pendekatan persuasif melalui Todat, Toga dan tomas yang pengaruhnya masih kuat di wilayah papua;
b. Program  Reboisasi  hutan  belum  dapat  dilaksanakan  secara  maksimal  dan  belum didukung kualitas SDM yang memadai, dalam hal ini perlu dilaksanakan TOK ( transfer of knowledge )  antara  penduduk  pendatang  dengan  penduduk  stempat  dengan  didukung unsur-unsur  pembinaan  teritorial  TNI,  Pemda  setempat,  Toga,  Todat  dan  Tomas. diakibatkan oleh pelaksanaan fungsi dilapangan;
c. Pengelolaan tambang yang berlebihan sangat berpengaruh terhadap Amdal, dalam hal ini penegakan hukum dan peningkatan pengawasan perlu dilakukan, keterlibatan POLRI dalam  penegakan  hukum  dan  pengawasan  Pemda  dan  Instansi  terkait  di  Papua  yang didukung unsur TNI perlu berkolaborasi dan sinergi.

## Kondisi Sosial
Ideologi.  Pengamalan  ideologi  Pancasila  dalam  kehidupan  masyarakat  sangat terbatas, masih ada sebagian oknum masyarakat yang terpengaruh oleh ide separatis yang selalu  ditanamkan  oleh  kelompok  KTSP  Papua  dan  wawasan  kebangsaan  khususnya pemahaman/pengertian  terhadap  Pancasila  sebagai  falsafah  hidup  bangsa  masih  sangat rendah  khususnya  yang  berada  di  daerah  pedalaman  masih  sangat  rendah.  Dari  kondisi tersebut  dapat  dengan  mudah  dimanfaatkan  oleh  KTSP  Papua  dan  simpatisannya  untuk menanamkan  ide  anti  NKRI  hal  ini  disebabkan  karena  beberapa  faktor  mempengaruhi antara lain: (1) Kondisi masyarakat sendiri yang masih terbelakang; (2) Sikap dan tradisi hidup masyarakat yang tidak menetap di daerah; dan (3) Sikap masyarakat pada umumnya masih sangat terikat dan berpegang pada adat istiadat yang sangat kental. Untuk mengatasi
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
permasalahan tersebut perlu upaya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan sampai dengan  ke  pelosok  daerah,  untuk  mengatasi  keterbatasan  tenaga  pendidik  dapat melibatkan TNI didaerah untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik.
Politik
a. Perlu  adanya  pembinaan  dan  pengawasan  secara  terus-menerus  terhadap  organisasi kemasyarakatan  berupa  DAP  dan  LSM  karena  organisasi  tersebut  adalah  salah  satu sarana  kelompok  KTSP  Papua  untuk  melakukan  aktivitas/gerakan  (unjuk  rasa,  rapat, seminar, jumpa pers) dengan selalu mengatasnamakan masyarakat; dan
b. Perlu memutus link up antara KTSP Papua Politik dan KTSP Papua Bersenjata
c. Perkembangan politik wilayah Provinsi Papua masih diwarnai oleh beberapa kelompok massa  yang  terobsesi  opini  Papua  merdeka  (WPNA/ONPB,  KNPB,  KNPP,  SPP,  ILWP, FNMPP,  DAP,  DKNMB)  sehingga  arah  kegiatannya  banyak  diwarnai  oleh  upaya-upaya untuk memisahkan diri dari NKRI
Ekonomi.
a. Kebutuhan  Sembako  dan  bahan  bangunan  masih  didatangkan  dari  luar  daerah, disamping  itu  keterlambatan  distribusi  menyebabkan  biaya  ekonomi  cukup  tinggi. Sedangkan dominasi ekonomi oleh suku pendatang merupakan masalah tersendiri yang dapat mengundang kerawanan sosial khususnya masalah SARA; untuk mengatasi hal ini perlu  TOK  ( Transfer  of  knowledge )  dari  penduduk  pendatang  ke  penduduk  pribumi, untuk mengatasi kemahalan harga sembako perlu perwujudan kebijakan pemerintah di bidang maritim terkait TOL Laut dan memberdayakan sarana angkutan Laut TNI AL dan sarana angkutan Udara TNI AU, disamping itu diperlukan program swasembada pangan dengan  melibatkan  unsur  TNI  didalamnya  berkerjasama  dengan  Pemda  setempat; (Harris, 2021)
b. Pembangunan belum merata karena tidak didukung oleh SDM yang baik, Pertumbuhan ekonomi masih lamban dan kebutuhan sembilan bahan pokok masih harus didatangkan dari  luar  Papua  yang  akan  mempengaruhi  perekonomian  daerah.  Keadaan  seperti  ini dapat  dimanfaatkan  oleh  golongan  ekstrem  sebagai  sumber  isu  politik  yang mendiskreditkan pemerintah. didalam pelaksanaan pembangunan di provinsi Papua.

## Sosial Budaya
a. Perbedaan  kultur  dan  budaya,  kurangnya  dukungan  masyarakat  dalam  pelaksanaan operasi serta terjadinya penurunan nilai kejuangan dan wawasan kebangsaan sebagian masyarakat. Dalam mengatasi hal ini diperlukan pembinaan nilai kejuangan, cinta tanah air  dan  wawasan  kebangsaan  kepada  masyarakat  dengan  melibatkan  seluruh stakeholder  yang  terkait  dengan  Todat,  Toga,  dan  Tomas  yang  didukung  oleh  unsur pejabat TNI dan Polri asli putera Papua.
b. Taraf hidup masyarakat pribumi masih sangat rendah khususnya di daerah pedalaman, tingkat  kesehatan  masih  dibawa  standar,  pendidikan  yang  belum  memadai  dan pengangguran  masih  cukup  tinggi.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  keadaan  tempat  tinggal masyarakat  yang  hidup  dipedalaman  yang  sulit  dijangkau  oleh  transportasi  darat. Dalam mengatasi hal ini tidak dapat diserahkan pada pemerintah daerah saja tapi perlu kolaborasi  dan  sinergi  antara  TNI  dan  Polri,  Todat,  Tomas  dan  Toga  dengan mengerahkan seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh instansi masing-masing
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
c. Sebagian besar penduduk asli Papua masih mempunyai sifat kesukuan yang sangat kuat, perselisihan yang timbul di masyarakat  mudah berkembang menjadi perang suku dan kebudayaan  penduduk asli  Papua belum  banyak mendapat  pengaruh dari  luar  daerah dan masih meneruskan cara-cara hidup nenek moyangnya, penduduk pedalaman masih sederhana  dan  cara  berpikirnya  masih  sulit  menerima  perubahan  terlalu  cepat, sehingga  diperlukan  perhatian  khusus  bagaimana  memelihara  dan  meningkatkan kehidupan penduduk asli pedalaman Papua. Dalam mengatasi hal ini perlu dilaksanakan pembinaan  masyarakat  secara  kontinu  melalui  pembinaan  yang  terkolaborasi  dan bersinergi antara Pemda, TNI dan Polri, Todat, Tomas dan Toga dengan mengerahkan seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh instansi masing-masing.

## Pertahanan dan Keamanan
a. Permasalahan  Pertahanan  dan  Keamanan  terkait  Alutsista  yang  dimiliki  oleh  satuan TNI  dari  ketiga  Angkatan  di  Provinsi  Papua  masih  terbatas  dan  terbatasnya  jumlah dukungan  anggaran  dari  Komando  Atas  dan  Pemerintah  Provinsi  Papua  dalam mendukung  penyelenggaraan  operasi.  Permasalahan  ini  perlu  pembahasan  ditingkat pemerintah  pusat  dengan  memanfaatlan  program  unit  percepatan  pembangunan provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) dan kebijakan presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari Timur.
b. Terbatasnya kewenangan formal yang dimiliki oleh TNI dalam menindak lanjuti setiap ancaman  non  militer  yang  terjadi  di  Papua,  dan  belum  terkoordinirnya  Sispam  Kota dengan  Satuan  Polri  dan  Pemerintah daerah  setempat.  Dalam  mengatasi  hal  ini  perlu pembahasan  bersama  dengan  mengenyampingkan  ego  sektoral  dan  fokus  pada permasalahan  bersama  yang  lebih  besar,  sehingga  tidak  terjadi  diskresi  dan kesalahpahaman di lapangan. Perlu kaji ulang aturan yang ada dan dibuat satu aturan yang dapat mensinergikan seluruh komponen dalam satu tujuan.
Analisis Implementasi Penataan Wilayah Pertahanan Di Provinsi Papua Langkah  Pemda  dalam  meningkatkan  kesiapan  wilayah  dalam  mendukung  operasi gabungan di wilayah Provinsi Papua.

## 1. Kesiapan Sarana Dan Prasarana TNI AD Dalam Mendukung OMP
a. Membangun  sarana  jalan  kelas  I  dan  II  yang  dapat  menjangkau  dan  membuka daerah  yang  masih  terisolasi,  dan  juga  diarahkan  mendukung  kesiapan  Pangkalan Militer dan daerah latihan militer TNI AD; dan
b. Membantu melengkapi fasilitas di pangkalan Militer seperti sarana atau fasilitas air bersih  dan  membantu  menyiapkan  lahan  untuk  digunakan  sebagai  daerah  latihan dengan jumlah luasan yang sesuai dengan kebutuhan latihan TNI AD di Merauke dan Jayapura minimal sampai dengan tingkat Brigade (dalam bentuk hibah tanah/lahan kepada TNI AD) agar dapat mendukung tugas OMP.
c. Kesiapan Sarana dan prasarana TNI AL dalam mendukung OMP.
d. Menetapkan kawasan wilayah pertahanan khususnya Pantai Holtekamp, Pantai Saba Maru  dan  Pantai  Biak  Selatan  sebagai  daerah  latihan  pantai  pendaratan  ke  dalam RTRW dalam bentuk Perda secara permanen.
e. Melaksanakan  sosialisasi  perda  yang  sudah  ditetapkan  kepada  masyarakat  adat setempat tentang pentingnya penataan wilayah pertahanan. c) Optimalisasi fasilitas wisata  yang  sudah  ada  di  daerah  Pantai  Holtekamp,  dapat  digunakan  untuk
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
mendukung  pertahanan  pantai  apabila  tidak  dapat  direlokasi.  d)  Meningkatkan kemampuan  fasilitas  pangkalan  di  Merauke  dan  Timika  untuk  disiapkan  dalam mendukung OMP terutama Faslabuh, Fasharkan dan Faswatpers.
f. Mengkoordinasikan penggunaan pelabuhan sipil atau swasta untuk sewaktu-waktu digunakan guna kepentingan pertahanan dalam OMP.
Langkah Satkowil dalam meningkatkan kesiapan wilayah dalam mendukung operasi gabungan di wilayah Provinsi Papua
1. Kesiapan Sarana dan prasarana TNI AD dalam mendukung OMP.
a. PangdamXVII/Cendrawasih melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Pemda dalam  pembangunan,  pengembangan  dan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  TNI AD di daerah yang digunakan sebagai daerah latihan TNI AD agar dapat mendukung tugas OMP; dan
b. Pangdam XVII/Cendrawasih melaksanakan koordinasi dengan Pemda untuk menata pembangunan wilayah yang diselaraskan dengan kepentingan pengembangan gelar satuan TNI AD dalam rangka terwujudnya pangkalan militer dan sarana prasana TNI AD lainnya yang mendukung kesiapan tugas OMP.
2. Kesiapan Sarana dan prasarana TNI AL dalam mendukung OMP
a. Komandan Lantamal X melaksanakan koordinasi yang ketat dengan Pemda, instansi terkait  tokoh  agama  dan  tokoh  adat  dalam  penataan  wilayah  pertahanan  untuk ditetapkan  dalam  RTRW,  khususnya  PantaiHoltekamp,  Pantai  Saba  Maru  dan  Biak selatan.
b. Menindaklanjuti  keberhasilan  operasi  Cartens  oleh  Polda  untuk  merelokasi masyarakat  di  Pantai  Holtekamp  untuk  mempertahankan  fungsi  sebagai  pantai pendaratan dan pertahanan pantai.
c. Melaksanakan  koordinasi  dengan  Pushidrosal  untuk  mencari  dan  menentukan alternatif  pantai  yang  memenuhi  syarat  untuk  melaksanakan  latihan  pendaratan amfibi dan latihan pertahanan pantai, serta dikoordinasikan dengan pemda sebagai pengganti untuk ditetapkan sebagai daerah latihan TNI AL.
d. Komandan  Lantamal  X  membantu  Pemda  dalam  melaksanakan  sosialisasi  kepada masyarakat pentingya penataan wilayah pertahanan TNI AL.
e. Komandan  Lantamal  X  mengajukan  permohonan  ke  Komando  atas  peningkatan fasilitas  Pangkalan  TNI  AL  secara  berjenjang  sehingga  mendekati  ideal  sebagai pangkalan aju untuk mendukung OMP.
f. Komandan  Lantamal  X  melaksanakan  Binpotmar  kepada  masyarakat  disekitar daerah  latihan  pendaratan  yang  sudah  ditetapkan  sehingga  tidak  dijadikan pemukiman atau daerah wisata atau kegiatan masyarakat lainnya.
g. Menyusun  apresiasi  pembangunan  pertahanan  pantai  di  Pantai  Holtekamp mengingat jarak yang dekat dengan fasilitas strategis seperti Lanud Silas Papare.
3. Kesiapan Sarana dan prasarana TNI AU dalam mendukung OMP.
a. Komandan Lanud Manuhua Biak dan Komandan Lanud Silas Parpare Jayapura perlu berkoordinasi  dengan  Pemerintah  Provinsi  untuk  memelihara  dan  meningkatkan kelancaran akses Lanud menuju depo BBM, fasilitas rumah sakit daerah.
b. Komandan Lanud Manuhua Biak dan Komandan Lanud Silas Parpare Jayapura perlu berkoordinasi  dengan  pemerintah  setempat  dan  isntansi  terkait  untuk  menjaga
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
perimeter  perumahan  dan  aktivitas  warga  sekitar  Lanud  agar  tidak  mendekat  ke fasilitas landasan, taxyway, navaids dan pendukung operasi penerbangan lainnya.
c. Komandan Lanud Manuhua Biak dan Komandan Lanud Silas Parpare Jayapura perlu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan pihak bandara untuk menegakkan ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
d. Komandan Lanud Manuhua Biak dan Komandan Lanud Silas Parpare Jayapura perlu untuk mengajukan pembangunan fasiltas dukungan operasi udara (Gudang amunisi udara, hangar, shelter, scramble area ).
e. Komandan  Lanud  Manuhua  Biak  dan  Lanud  Silas  Parpare  Jayapura  perlu mensikronkan  pembangunan  daerah  dengan  pemerintahan  daerah  untuk membangun  fasiltas  umum  yang  dapat  dijadikan  alternate  runway  pada  kondisi kontinjensi.
f. Komandan Lanud Manuhua Biak dan Komandan Lanud Silas Parpare Jayapura perlu untuk  menyiapkan  rencana  daerah  pertahanan  udara  berupa  area  pembangunan satuan  rudal  jarak  menengah  dengan  memperhatikan  contour,  jalan  pendekat  dan perimeter.
Langkah  Pemda  dan  Satkowil  dalam  Penyiapan  Dukungan  Logistik  wilayah  di Provinsi Papua
a. Komando  Kewilayahan  membuat  kesepakatan  kerjasama  ( Memorandum  of Understanding /MoU)  dengan  Pemda  Papua  di  bidang  pertanian,  perkebunan  dan perikanan untuk program peningkatan kemampuan logistik wilayah.
b. Komando  Kewilayahan  bersama  dengan  Pemda  Papua  merumuskan grand strategy/road  map dalam  rangka  meningkatkan  ketahanan  pangan  di  daerah  melalui pembukaan  lahan  pertanian  terpadu  secara  integratif  di  daerah-daerah  serta membentuk  Tim  Pengawas  dan  monitoring  pelaksanaan grand  strategy/road  map pembukaan  lahan  pertanian  terpadu  secara  integratif  untuk  memastikan  berbagai program dan kegiatan pembukaan lahan pertanian dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan teknis pembukaan lahan pertanian.
c. Komando Kewilayahan bersama dengan Pemda Papua merumuskan konsep pembinaan dan  pembangunan  wilayah  dan  bekerja  sama  melaksanakan  kegiatan  TNI  Manunggal Pertanian  Terpadu  bersama  dengan  Dinas  Pertanian  dan  Dinas  Kehutanan  dan  KLH dalam pembukaan lahan pertanian baru yang tersinkronisasikan dengan program yang disusun oleh Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten); dan
d. Komando  Kewilayahan  bersama  dengan  Pemda  Papua,  jajaran  Bulog  dan  Pertamina perlu membangun  Gudang-gudang  beras  dan Depo  Pertamina/SPBU di  daerah-daerah terpencil dan daerah perbatasan Papua-PNG.

## Pembahasan
Menurut  Hogan,  R.  A.  (1952). A  theory  of  threat  and  defense.  Journal  of  Consulting Psychology ,  Pertahanan  dipahami  sebagai  tanggapan  terhadap  ancaman  dalam  rangka mempertahankan  diri  sebagaimana  dipahami  dengan  menyangkal  atau  mengubah pengalaman  yang  mengancam.  Selanjutnya  Hogan  mengemukakan  bahwa  ancaman memiliki beberapa macam, diantaranya adalah ancaman militer dan non militer. Menurut
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Zainudin (2009) dalam teori Kerjasama, Sinergisitas dan Interoperabilitas mengungkapkan bahwa  kerja  sama  merupakan  kepedulian  satu  orang  atau  satu  pihak  dengan  orang  atau pihak lain yang tercermin dalam suatu kegiatan yang menguntungkan semua pihak dengan prinsip  saling percaya, menghargai  dan  adanya  norma  yang  mengatur,  makna  kerja  sama dalam  hal  ini  adalah  kerja  sama  dalam  konteks  organisasi,  yaitu  kerja  antar  anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
Pelaksanaan  kerja  sama  antar  stakeholder  terkait  dalam  kontek  penataan  wilayah pertahanan di Provinsi Papua dapat dilakukan dengan:
a. Bargaining yaitu  kerja  sama  antara  TNI  dengan  Polri,  Pemda  setempat  dalam  rangka penataan  wilayah  pertahanan  di  provinsi  Papua  dengan  memanfaatkan  pengaruh, jabatan  dan  kekuasaan  masing-masin  berdasarkan  regulasi  yang  berlaku  sesuai  yang tercantum dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014
b. Cooptation yaitu  kerja  sama  dengan  cara  rela  menerima  unsur-unsur  baru  dari  pihak lain  dalam  organisasi  sebagai  salah  satu  cara  untuk  menghindari  terjadinya keguncangan  stabilitas  organisasi.  Dalam  hal  ini  perlu  kesadaran  dari  stakehokder terkait  bahwa  penataan  wilayah  pertahanan  adalah  regulasi  pemerintah  untuk kepentingan bersama sehingga diharapkan terjadi sinergi dan teroperability antara tata ruang daerah dengan rencana tata ruang wilayah pertahanan yang saat ini masih belum sepenuhnya  terlaksana.  Sejalan  dengan  pendapat  Charles  H.  Cooley,  penataan  wilayah pertahanan yang ideal merupakan kepentingan bersama tidak hanya kepentingan TNI dalam  rangka  mendukung  kampanye  militer  dalam  OMP,  terwujudnya  penataan wilayah  pertahanan  yang  ideal  dapat  menjamin  stabilitas  nasional  yang  berpengaruh terhadap  upaya  mensejahterakan  masyarakat  sebagaimana  yang  dicanangkan  dalam tujuan  program  pembangunan  daerah  provinsi  Papua.  Dalam  penataan  wilayah pertahanan  di  provinsi  Papua  saat  ini  telah  dilaksanakan  melalui  komunikasi  dan koordinasi  antara  TNI  dan  Pemerintah  daerah  namun  sinergi  antara  penataan  tata ruang  daerah  dengan  tata  ruang  wilayah  pertahanan  belum  sepenuhnya  terlaksana, demikian  halnya  interoperabilitas  antara  tata  ruang  daerah  Papua  dengan  tata  ruang wilayah pertahanan belum optimal dilaksanakan, sumber daya daerah yang ada belum optimal dimanfaatkan dalam upaya penataan wilayah pertahanan.
Selain  itu,  Koordinasi  horizontal  ini  dapat  dilakukan  antara  Satkowil  TNI  di  Papua dengan  Pemerintah  daerah  setempat  sehingga  terjadi  sinkronisasi  program  dan  kegiatan penataan  wilayah  Papua  yang  dilaksanakan  Pemda  Papua  dengan  penataan  wilayah pertahanan yang diperlukan oleh TNI. Berdasarkan Teori Pertahanan Semesta, pendekatan keamanan  ( security  Approach )  harus  disatukan  dengan  mempertimbangkan  pendekatan kesejahteraan ( Prosperity Approach ). Perubahan paradigma tersebut tentunya berpengaruh terhadap  konsep  pertahanan  Negara  yang  semula  menekankan  pada  upaya mempertahankan  stabilitas  teritorial  mengalami  pergeseran  pada  upaya  pemberdayaan wilayah  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-undang  No.  34  Tahun  2004  tentang  TNI, sehingga memunculkan konsep pertahanan baru yaitu Sistem Pertahanan Semesta. Sistem Pertahanan Semesta adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta dimana seluruh warga  negara  dan  seluruh  sumberdaya  nasional  lainnya  dilibatkan  secara  menyeluruh, terpadu,  terarah,  dan  berkelanjutan  untuk  menegakkan  kedaulatan  negara  dan  menjaga keselamatan segenap bangsa Indonesia dari segala ancaman (semesta mendukung).
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## KESIMPULAN
Faktor  pendukung  dan  penghambat  muncul  dari  berbagai  aspek  seperti  geografi, demografi,  sumber  kekayaan  alam,  politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  pertahanan  dan keamanan.  Dengan  demikian,  diperlukan  langkah  Pemda  dalam  meningkatkan  kesiapan wilayah  dalam mendukung  operasi  gabungan di  wilayah  Provinsi  Papua,  kesiapan Sarana Dan  Prasarana  TNI  AD  Dalam  Mendukung  OMP,  langkah  Pemda  dan  Satkowil  dalam Penyiapan Dukungan Logistik wilayah di Provinsi Papua.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Akmal. “Strategi Indonesia Menjaga Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan Pada Tahun 2009-2014” Jurnal Jom Fisip Vol.2 No.2 (Oktober 2015) Ayoob, Muhammed. “The  Security  Problematic  of  The  Third  World”.  Cambridge  Journals.  Vol  43  No.  2. (Januari 1991)
[2] Arthur  F,  Lykke,  Jr.,  1989.  “Toward  an  Understanding  of  Military  Strategy:  Theory  and Application” (Carlisle, PA: US Army War College)
[3] Bambang  Sulistyo,  TSL Toruan  dan  Surryanto  DW,  2020.”  Penataan  Wilayah  Pertahanan Darat  Aspek  Dinamis  Dalam  Mewujudkan  Strategi  Pertahanan  Berlapis  Di  Wilayah Propinsi Kalimantan Barat”.
[4] Barry Buzan, 1991. People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War. Boulder: Lynne Rienner Publisher, 19.
[5] Benjamin  S.  Blanchard,  1997.  “Logistics  Engineering  and  Management  6th  Edition”. (London: Prentice Hall, 1997).
[6] Budi  Susilo  Soepandji,  2008.  “Bela  Negara  dan  Nilai  Luhur  Kebudayaan  Bangsa  Untuk Meningkatkan Etos Kerja Dalam Mendukung Konsepsi Pertahanan negara”
[7] Dede  Mariana,  2006.  “Sinergitas  TNI  dan  Pemerintah  Daerah  dalam  Pemberdayaan Wilayah Pertahanan”.
[8] Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S. dkk. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan lautan Secara Terpadu.2004: hlm. 1.
[9] Eka,  Rantau  Isnur;  Hadisancoko,  Rizerius  Eko;  Prakoso,  Lukman  Yudho.  (2022) Optimalisasi  Sinergitas  TNI,  POLRI  Dan  Kemeterian/Lembaga  Dalam  Penanggulangan Kelompok Teroris Papua Guna Mewujudkan Keutuhan NKRI. Jurnal Inovasi Penelitian.
[10] Etta  Mamang  Sangaji,  Dr.  M.  Si,  Sopiah,  Dr.,  M.M.,  S.Pd.,  2010,  Metodologi  Penelitian: pendekatan Praktis dalam Penelitian, Andi Offset, Yogyakarta.
[11] George,  R.  Terry  dan  Leslie,  W.  Rue.  “Dasar-Dasar  Manajemen”.(Jakarta:  Bumi  Aksara, 1992)
[12] Gubernur  Papua,  2022.  Materi  pembekalan  kepada  Pasis  Dikreg  XLIX  Sesko  TNI TA.2022. Jayapura
[13] Handayaningrat,  Soewamo.1985.  “Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan  Manajemen”, Jakarta: PT Gunung Agung.
[14] Handoko,  T  Hani.  2003.  Manajemen.  BPFE  -  Yogyakarta  (2003).  Pruitt,  Dean  G.  dan Rubin, J. Z. 2004. “Teori Konflik Sosial”. penerjemah Helly P. Soetjipto, Pustaka Pelajar.
[15] Harris, A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka. Journal of Social and Political Sciences, Vol.4 No.2 (2021), 5(1), 15–30.
[16] James  V.  Jones,  Integrated  Logistics  Support  Handbook  2nd,  (California:  McGraw-Hill, Inc., 1994), hlm.4
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
[17] Lantamal X/Jayapura. Materi pembekalan pada Pasis Dikreg XLIX Tahun 2022. Jayapura.
[18] Makodam XVII/Cendrawasih,
2022. RUTR Wilayah Pertahanan Kodam XVII/Cendrawasih. Jayapura.
[19] Makodam  XVII/Cendrawasih.  2022.  Analisa  Daerah  Operasi  Kodam  XVII/Cendrawasih. Jayapura.
[20] Mapolda Papua, 2022. Intelijen Dasar Polda Papua, Jayapura
[21] Monteressoro,  Francesco.  “Reform  and  Modernization  Of  The  Indonesian  forces”.  Jurnal Analisis ISPI No. 268 (Juli 2014)
[22] Mulyadi, Mulyadi; Prakoso, Lukman Yudho; Mudhio, I Wayan. (2021). Konfrontasi Militer Pembebasan  Papua  Barat  Dalam  Perspektif  Strategi  Perang  Semesta.  Jurnal  Inovasi Penelitian.
[23] Nurbantoro, E., Midhio, I. W., Risman, H., Prakoso, L. Y., & Widjayanto, J. (2021). Perang Kemerdekaan Indonesia (1945-1949) dalam Perspektif Strategi Perang Semesta. Pendidikan Tambusai.
[24] Pasis Dikreg Sesko TNI 49.2022. Laporan KKSDN. Sesko TNI, Bandung 2022.
[25] Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan wilayah Pertahanan Negara, Jakarta.
[26] Prakoso, L. Y. (2020). penguatan pertahanan negara melalui peningkatan keamanan laut di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
[27] Prakoso, L. Y. (2021). Sistem Pertahanan Negara Di Laut.
[28] Prakoso, L. Y., Duha, J., Setiadi, M. I., & Kusmiati. (2021). Perang ekonomi. CV. Aksara Global Akademia.
[29] Pramono, B., & Prakoso, L. Y. (2021). Political Policy for the Papuan Issue in the Context of National Defense.
[30] Sartono, S., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Kebijakan Pemerintahan Dalam Upaya Penanganan  Illegal  Fishing  Dalam  Sudut  Pandang  Pertahanan  Negara  di  Laut.  Strategi Pertahanan Laut.
[31] Sekretariat Negara RI, 2015, Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
[32] Sekretariat  Negara  RI,  2019.  Undang-undang  RI  Nomor  23  Tahun  2019  tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, Jakarta.
[33] Sekretariat  Negara  RI.,  2021.  Undang-Undang  RI  Nomor  2  Tahun  2021  mengenai Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus bagi Provinsiinsi Papua, Jakarta,
[34] Soekanto, Soerjono. 1986. “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: UI Press, 1986).
[35] Soetomo. 1995. “Masalah Sosial dan Pembagunan”. PT. Dunia Pustaka Jaya.
[36] Sugiyono.  2014.  “Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  Kombinasi”  (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta. Sekretariat Negara RI, 2021.
[37] Suhirwan,  L.  Y.  (2018).  Strategi  Pertahanan  Dalam  Penanganan  Kejahatan  Lintas  Negara Di Perbatasan Laut  Manado Sulawesi  Utara Tahun 2017.  Indonesia  Qualitative Reseacher Association (IQRA).
[38] Universitas Pertahanan. 2021. “Pedoman Penyusunan Tesis”. Sentul Bogor (2021)
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN