## KEKUATAN SURAT KETERANGAN HASIL DVI DAN POST-MORTHEM SEBAGAI ALAT BUKTI KORBAN KEBAKARAN YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA DIKAITKAN DENGAN PASAL 184 AYAT 3 KUHPIDANA
Saeful Kholik, Joko Hartawan Universitas Wiralodra Email: saefulkholik21@gmail.com , hartawanjoeko@gmail.com

## ABSTRACT
One  of  the  tasks  that  have  to  be  done  in forensic  laboratory  is  the  identification  of fire victims with physical forms that are no longer recognizable. However, they still could be identified  with  the  help  of  certificate  from  DVI  (Disaster  Victim  Identification)  and  Post Mortem. One of the problems arise is that the family of the victims have no confidence that the  victims  identified  are  their  family  member. Based  on  the  background  of  the  study above, the researcher intended to conduct a study with the title of ’ KEKUATAN SURAT KETERANGAN  HASIL  DVI  DAN  POST-MORTHEM  SEBAGAI  ALAT  BUKTI KORBAN  KEBAKARAN  YANG  MENGAKIBATKAN  MENINGGAL  DUNIA DIKAITKAN  DENGAN  PASAL  184  AYAT  3  KUHPIDANA’’. According  to  the  tittle above,  the  identification  of  the  problems  are:  How  is  the  strength  of  the  proof  from  the forensic  laboratory  evidence  regarding  the  fire  victims  in  association  with  Article  184 Section  3  of  the  constitution  about  witnesses? How  is  the  strength  of  a  DVI  certificate, Post  Mortem,  and  Anti  Mortem  in  positive  rules  of  Indonesia? This  research  is  a normative  juridical  legal  research.  It  is  a  study  of  laws  and  regulations  in  terms  of  the hierarchy  of  legislation. Article  133  Section  (1)  of  the  Criminal  Procedure  Code authorizes an investigator to submit a request for information to a judicial medical expert if the investigation involves a victim of injury, poisoning, or death. The expert statement request  was  made  in  writing  form.  It  becomes  the  basis  that  the  power  of  the  DVI,  Post Mortem,  and  Ante  Mortem  letters  is  very  strong  based  on  Article  133  Section  1  of  the Criminal Procedure Code. The letter to be examined is the evidence made by the forensic laboratory.  According  to  Article  187  Letter  c  of  the  Constitution  Number  8  of  1981 concerning  the  Criminal  Procedure  Code  states  that:  "A  letter  from  an  expert  statement contains an opinion based on his  expertise regarding something or a  condition that was formally requested from him.” Finally, it can be concluded that the strength of the DVI letter,  Post  Mortem,  and  Ante  Mortem  could  no  longer  be  doubted  because  the government and institution have their own authority. However, it refers to the families of individuals  who  feel  that  they  are  not  family  members  of  the  victims.  They  have  other alternatives, such as rechecking the DNA testing, RNA, or other compatible identity.

## Keywords: Fire Victim, Disaster Victim Identification, Post-Morthem

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  zaman  saat  ini  sangat  dirasakan  sangat  erat  dan  kental  dalam kehidupan  sehari-hari  dalam  keterkaitan  tekhnologi  dan  lainya,  sehingga  berimbas  pada
pengaruh  posiitif  dan  negative  yang  berdamapak pada  tatanan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia  saat  ini. Hukum  merupakan  suatu  tatanan  yang  sangat  berpengaruh  guna membentuk  karakteristik  dan  kepribadian  jati  diti  bangsa  dan  masyarakat  yang  hidup dalam  zona  atau  wilayah  hukum  yang  berlaku,  Indonesia  merupakan  Negara  yang berkembang  baik  dalam  segi  kehidupan  dan  kehidupan  masyarakatnya,  Hal  Ini menumbuhkan  suatu  ideology  pemahaman  yang  berkembang  sendiri  termasuk  hukum yang hidup di Masyarakat salah satunya adalah hukum pidana.
Hukum  Pidana  adalah  salah satu  hukum  yang  ada  di  Indonesia  yang  memang berfungsi  untuk  mengatur  ketertiban  masyarakat  dan  kehidupan  masyarakat,  yang  tidak terlepas dari tatanana structural hukum pidana yang ada di Indonesia 1 .
Alat  Bukti  adalah  segala  sesuatu  yang  ada  hubungannya  dengan  suatu  perbuatan, dimana  dengan  alat-alat  bukti  tersebut,  dapat  dipergunakan  sebagai  bahan  pembuktian guna  menimbulkan  keyakinan  hakim  atas  kebenaran  adanya  suatu  tindak  pidana  yang telah dilakukan terdakwa.
Pembuktian adalah  hukum  acara  pidana  bertujuan  untuk  mencari  keenaran material,  yaitu  kebenaran  sejati  atau yang  sesungguhnya  maka  diperlukan  alat bukti bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan tersangka/ terdakwa. Sesuai dengan Bab XVI Bagian ke-empat Pasal 183 sampai 189 KUHAP yang membahas bahas tentang masalah pembuktian.
Alat-Alat Bukti Yang sah,  adalah  alat-alat  yang  ada  hubungannya  dengan  suatu tindak  pidana,  dimana  alat-alat  tersebut  dapat  dipergunakan  sebagai  bahan  pembuktian, guna  menimbulkan  keyakinan bagi  hakim,  atas  kebenaran  adanya  suatu  tindak  pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa 2 .
Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut:
1. Keterangan saksi Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana  yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu
1 Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Buku Ajar Sistem Peradilan Pidana. Bandar Lampung. 2012, hlm. 55
2 Hari  Sasangka  dan  Lily  Rosita. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana.  Bandung:  Mandar  Maju. 2003, hlm. 23.
2. Keterangan  ahli Menurut  Pasal  1  butir  28 KUHAP,  keterangan  ahli  adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang  diperlukan  untuk  membuat  terang  suatu  perkara  pidana  guna  kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
3. Surat
Menurut  Pasal  187  KUHAP,  Surat  sebagaimana  tersebut  pada  Pasal  184  ayat  (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
a. berita  acara  dan  surat  lain  dalam  bentuk  resmi  yang  dibuat  oleh  pejabat umum  yang  berwenang  atau yang  dibuat  di  hadapannya,  yang  memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan  yang didengar, dilihat atau  yang dialaminya  sendiri,  disertai  dengan  alasan  yang  jelas  dan  tegas  tentang keterangannya itu
b. surat  yang  dibuat  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  atau surat  yang  dibuat  oleh  pejabat  mengenal  hal  yang  termasuk  dalam  tata laksana  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  dan  yang  diperuntukkan  bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
c. surat  keterangan  dari  seorang  ahli  yang  memuat  pendapat  berdasarkan keahliannya  mengenai  sesuatu  hal  atau  sesuatu  keadaan  yang  diminta secara resmi dan padanya;
d. surat  lain  yang  hanya  dapat  berlaku  jika  ada  hubungannya  dengan  isi  dari alat pembuktian yang lain.
4. Petunjuk
Menurut  Pasal  188  KUHAP  ayat  (1),  Petunjuk adalah  perbuatan,  kejadian  atau keadaan,  yang  karena  persesuaiannya,  baik  antara  yang  satu  dengan  yang  lain, maupun  dengan  tindak  pidana  itu  sendiri,  menandakan  bahwa  telah  terjadi  suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
5. Keterangan Terdakwa Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah  apa  yang  terdakwa  nyatakan  di  sidang  tentang  perbuatan  yang  dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.
(DVI) Disaster  Victim  Identification adalah  istilah  yang  telah  disepakati  secara internasional  untuk  menggambarkan  proses  dan  prosedur  penemuan  dan  identifikasi korban  mati  akibat  suatu  bencana.  Proses  dan  prosedur  DVI  (Disaster  Victim
Identification) atau identifikasi korban mati pada bencana massal mengacu pada prosedur DVI (Disaster Victim Identification) Interpol yang disesuaikan dengan kebijakan nasional Penanggung  jawab  DVI  (Disaster  Victim  Identification) adalah  kepolisian  yang  dalam pelaksanaan operasinya dapat bekerjasama dengan berbagai pihak lintas institusi, sektoral dan fungsi. Ketua tim dan koordinator fase berasal pihak kepolisian. Pada kasus yang lebih mementingkan  aspek  penyidikan,  kecepatan  dan  hot  issues  seperti  pada  man  made disaster,  ketua  tim  DVI  (Disaster  Victim  Identification) lebih  mengedepankan  timnya sesuai  dengan  keahlian  dan  pengalaman,  sedangkan  pada  kasus  yang  lebih mengedepankan  aspek  kemanusiaan  pada  natural  disaster  maka  ketua  DVI  (Disaster Victim Identification) dapat melibatkan beberapa tim dari berbagai institusi.
Struktur  organisasi  dalam  tim  DVI  (Disaster  Victim  Identification) diperlukan untuk  kontrol  tim  yang  baik.  Seorang  investigator  penanggung  jawab  ditunjuk  untuk bertanggung  jawab  dalam  keseluruhan  operasi.  Investigator  penanggung  jawab  bertugas untuk mengkoordinasi upaya penyelamatan hidup dan mengamankan barang bukti, untuk mengidentifikasi kematian dan menginvestigasi penyebab bencana.
Tugas  seorang  investigator  sangat  banyak  dan  bervariasi  sehingga  untuk  kontrol dan  koordinasi  yang  efektif  diperlukan  beberapa  pegawai  kepolisian  senior  untuk membantunya.  Paling  sedikit  diperlukan  tiga  orang  asisten  yang  masing- masing bertanggung  jawab  untuk  aspek-aspek  mayor  dari  keseluruhan  operasi.  Ketiga  asisten tersebut  yaitu  Direktur  Komunikasi,  Direktur  Operasi  Penyelamatan,  dan  Direktur Identifikasi  Korban.  Setiap  direktur  yang  ditunjuk  diberikan  kewenangan  untuk memperoleh  peralatan  dan  anggota  yang  dibutuhkan.  Mereka  juga  dibolehkan  untuk menunjuk  seorang  koordinator  untuk  mengontrol  suatu  tugas  yang  bekerja  di  bawah perintah  dan  pengawasannya.  Seorang  koordinator  perlu  untuk  menunjuk  seorang  kepala unit  dan  pemimpin  tim  sesuai  kebutuhan  untuk  bertanggung  jawab  pada  setiap  aspek spesifik operasi 3 .
Antemortem  adalah  data-data  fisik  khas  korban  sebelum  meninggal.  Mulai  dari pakaian  atau  aksesoris  yang terakhir  kali  dikenakan,  barang  bawaan,  tanda  lahir,  tato, bekas luka, cacat tubuh, foto diri, berat dan tinggi badan, serta sampel DNA. Data-data ini biasanya  didapatkan  dari  keluarga,  ataupun  dari  instansi  di  mana  korban  pernah berhubungan semasa hidup.
3 Hariadi H. Disaster Victim Identification. Dalam: Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal edisi ketujuh. Surabaya : Fakultas Kedokteran Airlangga; 2010, hlm. 355.
Data  postmortem  adalah  data-data  fisik  yang  diperoleh  melalui  personal identification setelah korban meninggal. Seperti sidik jari, golongan darah, konstruksi gigi dan foto diri korban pada saat ditemukan lengkap dengan barang-barang yang melekat di tubuhnya dan sekitarnya, bahkan termasuk isi kantong pakaiannya 4 .
DVI,  Post-Morthem  Dan  Anti-Morthem  Merupakan  ilmu  kedokteran  yang merupakan ilmu bantu pula dalam ilmu pidana khususnya ilmu kedokteran forenksik guna meneliti  dan  mencocokan  korban  kecelakaan  kebakaran  atau  bahkan  mutilasi  dan penguburan mayat yang di duga merupakan jirab tidak pidana.
Prosedur  DVI  dan  Post  Morthen  dan  Antimorthem  adalah  dengan  dikularanya surat keternagan dan surat pencocokan hasil korban tindak pidana kebakaran dan mutliasai atau  lain  nya  yang  sudah  di  tanda  tangani  oleh  pihak  yang  berwajib  yaitu  dokter  yang menaganinya utuk di jadikan alat bukti dalam persidangan.
Laboratorium  forensik  sebagai  sarana  Kepolisian  khusus  membantu  Kepolisian Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan tugas  mempunyai  tanggung  jawab  dan  tugas yang sangat penting dalam membantu pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan segala jenis dan macam korban kebaaran yang sudah tidak dikenali lagi. Laboratorim  Forensik  salah  satunya  melakukan  pemerikasaan  terhadap  korban kebakaran  yang  sudah  tidak  dikenali  lagi  fisik  manusianya  namun  berhasil  mengungkap dengan dikeluarkanya surat keterangan dari DVI dan Post-Morthem namun pihak keluarga tidak  mempunyai  keyakinan  bahwa  korban  yang  di  periksa adalah  bukan  anggota keluarganya lagi.
Berkaitan adanya permasalahan saksi korban yang tidak di sumpah terlebih dahulu, maka peneliti mengajukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti surat laboratorium forensik tentang Korban Kebakaran Dikaitkan Dengan Pasal 184 Ayat 3 Tentang Saksi?
2. Bagaimanakah kekuatan surat keterangan DVI, Post-Mortm, Anti Morthem dalam aturan positif Indonesia?

## II. METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif  yaitu penelitian  atas peraturan  perundang-undangan  baik  ditinjau  dari  sudut  hierarki Perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni diantara Perundang-undangan (horizontal).
4 Dolinak  D,  Matses  E,  et  al.  Post  Mortem  Changes.  In  : Forensic Pathology Principles  and  Practice. (Dalam Terjemahan Bahasa Indonesia) UK : Elvier Academic Press; 2005, hlm. 545.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Bagaimanakah  kekuatan  pembuktian  alat  bukti  surat  laboratorium  forensik tentang Korban Kebakaran Dikaitkan Dengan Pasal 184 Ayat 3 Tentang Saksi
Pasal 184 Tentang ayat 3 Tentang saksi salah satunya mengatur pula tentang surat namun surat dapat dibagi bagai dan mempunyai aturan formil tersendiri dalam pasal 187 KUHAP membagi surat sebagai alat bukti menjadi:
1) Surat resmi  Yang  dimaksud  dengan surat resmi adalah surat yang  dibuat  oleh pejabat  yang  berwenang  atau  berdasar  ketentuan  atau surat keterangan  ahli  yang bersifat  khusus  mengenai  keadaan  tertentu  yang  dibuat  atas  sumpah  jabatan  atau dikuatkan  dengan  sumpah. Syarat  dari  surat  resmi  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat harus  memuat  Keterangan  tentang  kejadian  atau  keadaan  yang  di  dengar,  dilihat, atau  yang  dialami  pejabat  itu  sendiri  Dan  Disertai  dengan  alasan  yang  jelas  dan tegas tentang keterangannya itu.
Bentuk  surat  resmi  adalah  seperti  yang  dimaksudkan  dalam  Pasal  187 KUHAP huruf (a), (b), (c). Surat-surat  yang dimaksud dalam Pasal 187  huruf (a) KUHAP  adalah  akta-akta  resmi  berupa  akta-akta  otentik  atau  akta-akta  jabatan, misalnya akta notariat yang dibuat oleh notaris atau berita acara pemeriksaan surat. Sedangkan contoh surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (b) KUHAP adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), surat izin ekspor atau impor, paspor, Surat Izin Mengemudi  (SIM),  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  surat  akta  kelahiran  dan sebagainya.
Surat  yang  dimaksud  dalam  Pasal  187  huruf  (c)  KUHAP  berbeda  dengan surat  dalam  Penjelasan  Pasal  186  KUHAP.  Penjelasan  Pasal  186  alinea  pertama menyatakan  bahwa  keterangan  ahli ialah  keterangan  yang  dimintakan  penyidik kepada  seorang  ahli  pada  taraf  pemeriksaan  penyidikan  dan  dituangkan  dalam bentuk  laporan  dan  dinilai  sebagai  alat  bukti  “laporan”.  Sedangkan  surat  yang disebut  dalam  Pasal  187  huruf  (c)  adalah  “surat  keterangan  ahli”  yang  memuat pendapat  berdasarkan  keahliannya  mengenai  suatu  hal  atau  keadaan  yang  dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan surat. Contoh surat keterangan ahli yang dapat dinilai  sebagai  alat  bukti  surat  adalah Visum  Et  Repertum dari  Ahli  Kedokteran Kehakiman. Jadi  disini  dapat  terlihat  adanya  dualisme  mengenai  keterangan  ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan atau dalam bentuk surat keterangan ahli.
Meskipun berbeda penyebutannya, tetapi keduanya mempunyai pengertian yang sama dan serupa nilai pembuktiannya. Sama-sama sekaligus menyentuh dua sisi  alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang.  Hal  ini  terserah  kepada  hakim untuk mempergunakan alat bukti apa yang akan diberikan.
2) Surat  Tidak  Resmi  Yang  dimaksud  dengan  surat  tidak  resmi  adalah  surat  yang dimaksud  dalam  Pasal  187  huruf  (d)  KUHAP.  Surat  yang  dimaksud  di  dalam ketentuan  tersebut  adalah  “surat  pada  umumnya”,  bukan  surat  berita  acara  atau surat keterangan resmi yang dibuat pejabat yang berwenang, juga bukan surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan dan tidak pula surat keterangan ahli yang  dibuat  oleh  seorang  ahli.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Pasal  187  tidak konsisten mendukung isi ketentuan KUHAP, dimana bunyi kalimat pertama Pasal 187  menegaskan  bahwa  surat  yang  dianggap  sah  adalah  surat  yang  dibuat  atas sumpah  jabatan  atau  dikuatkan  dengan  sumpah.  Secara  nyata,  terdapat  beberapa perbedaan antara surat  yang disebut pada Pasal 187 huruf (a), (b), dan (c) dengan surat yang disebut pada Pasal 187 huruf (d). Beberapa perbedaan tersebut adalah :
a) Bentuk surat yang disebut pada huruf (a), (b), dan (c) adalah “surat resmi” yang  dibuat  pejabat  yang  berwenang  atau  dibuat  berdasar  ketentuan  atau surat keterangan ahli yang bersifat khusus mengenai keadaan tertentu yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.
b) Bentuk surat yang disebut pada huruf (a), (b), (c) bernilai sebagai alat bukti yang sah sejak surat itu dibuat.
c) Sedangkan  surat  yang  dimaksud  pada  huruf  (d)  dengan  sendirinya merupakan  Bentuk  surat  pada  umumnya,  seperti  surat  yang  lebih  bersifat pribadi, surat petisi, pengumuman, surat cinta, surat selebaran gelap, tulisan berupa karangan baik berupa novel, petisi, dan sebgainya.
Ilmu  forensik  (biasa  disingkat  forensik)  adalah  sebuah  penerapan  dari berbagai  ilmu  pengetahuan  untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  yang  penting untuk  sebuah  sistem  hukum  yang  mana  hal  ini  mungkin  terkait  dengan  tindak pidana.  Namun  disamping  keterkaitannya  dengan  sistem  hukum,  forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah (bersifat ilmu)  dan  juga  aturan-aturan  yang  dibentuk  dari  fakta-fakta  berbagai  kejadian, untuk  melakukan  pengenalan  terhadap  bukti-bukti  fisik  (contohnya  mayat, bangkai, dan sebagainya).
Pengertian  yang  lebih  mudahnya,  Ilmu  Forensik  adalah  ilmu  untuk melakukan  pemeriksaan  dan  pengumpulan  bukti-bukti  fisik  yang  ditemukan  di tempat  kejadian  perkara  dan  kemudian  dihadirkan  di  dalam  sidang  pengadilan. Forensik  (berasal  dari  bahasa  Yunani  ’Forensis’  yang  berarti  debat  atau perdebatan)  adalah  bidang  ilmu  pengetahuan  yang  digunakan  untuk  membantu proses  penegakan  keadilan  melalui  proses  penerapan  ilmu  (sains).  Dalam kelompok  ilmu-ilmu  forensik  ini  dikenal  antara  lain  ilmu  fisika  forensik,  ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik,  komputer  forensik,  ilmu  balistik  forensik,  ilmu  metalurgi  forensik  dan sebagainya.
Dari  pengertian-pengertian  forensik  maupun  kriminalistik  terdapat beberapa unsur yang sama yaitu:
a) Ada satu metode, peralatan, proses dan pekerjaan.
b) Dengan mendayagunakan ilmu pengetahuan dengan teknologi terapan
c) Dilakukannya  terhadap  suatu  benda  yang  berhubungan  dengan  suatu tindakan pidana.
d) Bertujuan  untuk  membuat  jelas  suatu  perkara  sehingga  hasilnya  dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.
Ilmu  Foresnik  merupakan  ilmu bantu  hukum  pidana  yang  dimana memebrikan  secercah  ilmu  bantu  terhadap  TKP  terjadinya  pembunuhan, Pemerkosaan, Korban kebakran  yang sudah tidak dikenali, jelaslah lembaga  yang memepunyai kewenangnya dalah kedokteran foresniik yang mengkombain anatara ilmu  kesehatan  dan  pidana,  Lembaga  ini  berwenang  dalam  bertindak  dalam bantuan  untuk  membongkar  kejahatan  mutilasi  atau  kebakran  yang  suda  tidak  di kenal  lagi  maka  apabila  terjadi  kejadian  seperti  itu  maka  pihak  yang  berwenang memebrikan  keterangan  melalui  surat  keterangan  yang  di  keluarkan  oleh  pihak kedokteran forensic karena lemabaga ini resmi, merujuk pada definisi surat resmi yang  mempunyai  kekuatan  yang  mengikat  maka  surat  maka  keputusan  apapun mengenai  surat  keternagan  dalam kedokteran  forensic  sebagai  alat  bukti  maka sangatlah kuat  yang berdasarkan  yuridis pada pasal 187 KUHAPidana  yaitu surat resmi 5 .
5 Abdul  Mun'im, Penerapan  ilmu kedokteran  forensik dalam  proses  penyidikan.  Jakarta:  Sagung  Seto.
Pasal  133  ayat  (1)  KUHAP memberi  wewenang  kepada  penyidik  untuk mengajukan  permintaan  keterangan  kepada  ahli  kedokteran  kehakiman  jika penyidikan menyangkut korban luka, keracunan, atau mati. Permintaan keterangan ahli ini dilakukan secara tertulis, Hal ini menjadi dasar bahwa kekuatan surat DVI, Post-Morthem  Dan  Ante-Mortem  Sangatlah  kuat berdasar  pasal  133  Ayat  1 KUHAP.

## 3.2. Bagaimanakah  kekuatan  surat  keterangan  DVI,  Post-Mortm,  Anti  Morthem dalam aturan positif Indonesia
Salah  satu  bentuk  alat  bukti  yang  sah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  adalah  surat.  Menurut  Pasal  187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai  alat  bukti  surat  yang  merumuskan  sebagai  berikut  Surat  sebagaimana  tersebut pada  Pasal  184  ayat  (1)  huruf  c  KUHAP,  dibuat  atas  sumpah  jabatan  atau  dikuatkan dengan sumpah, adalah:
a) Berita  acara  dan  surat  lain  dalam  bentuk  resmi  yang  dibuat  oleh  pejabat  umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
b) Surat  yang  dibuat  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  atau  surat yang  dibuat  oleh  pejabat  mengenal  hal  yang  termasuk  dalam  tata  laksana  yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai  sesuatu  hal  atau  sesuatu  keadaan  yang  diminta  secara  resmi  dan padanya;
d) Surat  lain  yang  hanya  dapat  berlaku  jika  ada  hubungannya dengan  isi  dari  alat pembuktian yang lain.”
Surat  adalah  alat  komunikasi  yang  dibuat  secara  tertulis  untuk  menyampaikan berita/informasi  dari  seseorang/lembaga/instansi  kepada  seseorang/lembaga/instansi dengan  mengikuti  aturan  dan  bentuk  tertentu.  Alat  bukti  yang  sah  dalam  hukum  acara
Atmadja 2004, hlm. 20.
pidana,  diatur  dalam  Pasal  184  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:
a) Keterangan Saksi;
b) Keterangan Ahli;
c) Surat;
d) Petunjuk;
e) Keterangan terdakwa
Alat bukti surat merupakan urutan ke-3 dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Menurut Andi  Hamzah; “ Surat-surat  ialah  segala  sesuatu  yang  mengandung  tanda-tanda  baca  yang  dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan pikiran.”
Pemeriksaan  surat  di  persidangan  langsung  dikaitkan  dengan  pemeriksaan  saksi- saksi  dan  terdakwa,  dan  pada  saat  pemeriksaan  saksi,  ditanyakan  mengenai  surat-surat yang  ada  keterkaitan  dengan  saksi  yang  bersangkutan  dengan  terdakwa  pada  saat memeriksa  terdakwa.  Alat  bukti  berupa  surat  diatur  dalam  Pasal  187  KUHAP,  yang menyebutkan  :  Surat  sebagaimana  tersebut  pada  Pasal  184  ayat  (1)  huruf  c  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  dibuat  atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.
Alat bukti surat yang akan diteliti adalah alat bukti yang dibuat oleh laboratorium forensik.  Menurut  Pasal  187  huruf    c  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan  bahwa : “Surat dari seseorang keterangan ahli  yang  memuat  pendapat  berdasarkan  keahliannya  mengenai  sesuatu  hal  atau  sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”.
Surat yang ditanda tangani oleh ahli dan dibuat dengan mengingat sumpah, cukup dibaca saja di persidangan, maka mempunyai kekuatan sama dengan ahli yang menghadap di  muka  persidangan  dan  menceritakan  hal  tersebut  secara  lisan.    Surat  dapat  digunakan sebagai  alat  alat  bukti  dan  mempunyai  nilai  pembuktian  apabila  surat  tersebut  dibuat sesuai  dengan  apa  yang  yang  diharuskan  oleh  undang-undang.Adapun  syarat  sah  surat supaya mempunyai kekuatan pembuktian harus memiliki syarat formil dan syarat materiil. Surat mempunyai kekuatan;
1) Bentuk  formil  maupun  materiil  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  oleh undang-undang.
2) Bahwa surat tersebut tidak ada cacat hukum.
3) Tidak ada orang lain yang mengajukan bukti bahwa yang dapat melemahkan bukti surat tersebut.
Dilihat  dalam  Buku  Pedoman  Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah:
“Untuk mencari  dan  mendapatkan  atau  setidak-tidaknya  mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur  dan  tepat  dengan tujuan  untuk  mencari  siapakah  pelaku  yang  dapat didakwakan  melakukan  suatu  pelanggaran  hukum,  dan  selanjutnya meminta  pemeriksaan  dan  putusan  dari  pengadilan  guna  menemukan apakah  terbukti  bahwa  suatu  tindak    pidana  telah  dilakukan  dan  apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan” 6 .
Pembuktian  tentang  benar  tidaknya  terdakwa  melakukan  perbuatan  yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia  dipertaruhkan,  sehingga  bagaimana  akibatnya  jika  seseorang  yang  didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan  yang didakwakan akan tetapi hal tersebut tidak benar. Untuk inilah hukum acara pidana berusaha mencari kebenaran materiil. Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana.  Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan  dan pedoman tentang  cara-cara  yang dibenarkan  undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan  yang  mengatur  alat-alat  bukti  yang  dibenarkan  undang-undang  yang  boleh dipergunakan  hakim  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan.  Persidangan  pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.
Bukti  pengaturan  hukum  positif  bahwa  surat Keterangan  Dvi,  Post-Mortm,  Anti Morthem  Dalam  Aturan  Positif  Indonesia  merujuk  pasal Pasal  184  ayat  (1)  huruf  c Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.
Alat bukti surat yang akan diteliti adalah alat bukti yang dibuat oleh laboratorium forensik.  Menurut  Pasal  187  huruf c  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 7 .
6 Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  (Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 273.
7 Lihat  Pasal  Pasal  187  huruf    c  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana

## IV. PENUTUP

## 4.1. Simpulan
Pasal  133  ayat  (1)  KUHAP memberi  wewenang  kepada  penyidik  untuk mengajukan  permintaan  keterangan  kepada  ahli  kedokteran  kehakiman  jika  penyidikan menyangkut korban luka, keracunan, atau mati. Permintaan keterangan ahli ini dilakukan secara tertulis, Hal ini menjadi dasar bahwa kekuatan surat DVI, Post-Morthem Dan Ante- Mortem Sangatlah kuat berdasar pasal 133 Ayat 1 KUHAP
Dalam  aturan  positif  indonesisa  mengenai  kekuatan  DVI,  Post-Morthem  Dan Ante-Mortem yang masuk dalam suatu lemabaga guna Alat bukti surat yang akan diteliti adalah  alat  bukti  yang  dibuat  oleh  laboratorium  forensik.  Menurut  Pasal  187  huruf    c Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) menyebutkan bahwa: “Surat  dari  seseorang  keterangan  ahli  yang  memuat  pendapat berdasarkan  keahliannya  mengenai  sesuatu  hal  atau  sesuatu  keadaan  yang  diminta secara resmi dari padanya.

## 4.2. Saran
Terhadap kekuatan surat DVI, Ante-Mortem Dan Post-Mortem sudah tidak bisa di ragukan  lagi  hal  ini  dikarenakan  pemerintah  dan  lemabaga  mempunyai  kewenangan tersendiri akan tetapi hal ini merujuk pada keluarga individu yang merasa bukan menjadi anggota keluarga yang manjadi korban kecelakaan maka mempunyai alternative lain yaitu chek ulang terhadap tes DNA, RNA ataupun kecocokan identitas lain.
(KUHAP)

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU :
Abdul  Mun'im. Penerapan  ilmu kedokteran forensik dalam  proses  penyidikan.  Jakarta: Sagung Seto. Atmadja 2004, Hlm 20.
Hariadi  H.  Disaster  Victim  Identification.  Dalam: Buku  Ajar  Ilmu  Kedokteran  Forensik
dan  Medikolegal  edisi  ketujuh.  Surabaya:  Fakultas  Kedokteran Airlangga; 2010. Hlm 355.
Dolinak D, Matses E, et al. Post Mortem Changes. In : Forensic Pathology Principles and
Practice. (Dalam Terjemahan Bahasa Indonesia) UK : Elvier Academic Press; 2005. Hlm 545.
Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP (Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), Jakarta:
Sinar Grafika, 2008, Hlm. 273.
Kadri  Husin  dan  Budi  Rizki  Husin, Buku  Ajar  Sistem  Peradilan  Pidana. Bandar Lampung. 2012. hlm. 55
Hari  Sasangka  dan  Lily  Rosita. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana.  Bandung:
Mandar Maju. 2003. hlm 23.

## PERATURAN :
- Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana