## PEMILIHAN GUBERNUR PAPUA 2018: POLITIK IDENTITAS, TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DAN

## THE 2018 PAPUA GUBERNATORIAL ELECTION: POLITICS OF IDENTITY, GOVERNANCE, AND LIFE FORCES OF PAPUAN NATIVES
Cahyo Pamungkas & Devi Triindriasari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia cahyopamungkas@gmail.com

## Abstract
Indonesia  is  currently  dealing  with  a  wave  of  identity  politics  both  at  the  national  and  at  the  regional  level. During this  time, the  election of governor or regencies’ head  was often the  arena  of identity politics by  both dominant  and  subordinate  groups,  mainly  by  using  religious  issues.  Most  present  studies  of  identity  politics focus on the use of religious issues in the 2017 Jakarta gubernatorial election. Different from these studies, this research investigates the use of ethnic identity in the 2018 Papua gubernatorial election. Conceptual objectives of this research are how far the use of identity politics in the elections in Papua strengthens or weakens local governance and the resilience of indigenous Papuans in the future. This research uses observations, interviews, and focuses group discussions in Jayapura and Wamena, between May and June 2018s. The argument of this study is that identity politics is inherent in the experience of Papuans in the colonial period, the New Order, and Special  Autonomy.  After  Special  Autonomy  of  Papua,  tribal  identity  strengthens  to  defeat  Papua  in  the  new realm of local politics. As a result, most Papuan political elite place elections as a strategy for fighting over resources rather than building governance and improving the resilience of Papuan natives.
Keywords : Identity Politics, Gubernatorial Election, Governance, Resilience, National Integration.

## Abstrak
Indonesia sekarang ini sedang menghadapi gelombang politik identitas, baik di Pusat maupun di daerah. Selama ini, pemilihan kepala daerah sering menjadi arena politik identitas, baik oleh kelompok yang dominan maupun yang  tersubordinat,  terutama  dengan  menggunakan  isu  agama.  Kebanyakan  pengamat  politik  identitas memfokuskan kajian pada penggunaan isu agama dalam ranah Pilkada, seperti yang terjadi di DKI pada tahun 2017.  Berbeda  dengan  studi-studi  tersebut,  artikel  ini  mengkaji  penggunaan  identitas  etnik  dalam  Pilkada serentak di Provinsi Papua pada tahun 2018. Tujuan yang bersifat konseptual dari penelitian ini adalah sejauh mana  penggunaan  politik  identitas  dalam  pilkada  di  Papua  memperkuat  atau  memperlemah  tata  kelola pemerintahan  dan  ketahanan  orang  asli  Papua  pada  masa  mendatang.  Sumber  data  dari  penulisan  artikel  ini adalah pengamatan, wawancara, diskusi kelompok terpumpun di Jayapura pada bulan Mei dan Juni 2018 serta studi pustaka. Argumen yang dibangun dalam artikel ini adalah politik identitas sudah melekat pada pengalaman orang  Papua  pada  masa  kolonial,  Orde  Baru,  maupun  Otonomi  Khusus.  Setelah  Otonomi  Khusus,  identitas kesukuan  menguat  kembali  mengalahkan  ke-Papua-an  dalam  ranah  baru  politik  lokal.  Sebagai  akibatnya, Pemilu  lebih  ditempatkan  sebagai  strategi  dan  siasat  elit  untuk  memperebutkan  sumber  daya  daripada membangun tata kelola pemerintahan dan meningkatkan ketahanan orang asli Papua.
Kata Kunci : Politik Identitas, Pemilihan Gubernur, Tata Kelola, Ketahanan, Integrasi Nasional.

## Pendahuluan
Pemilihan  kepala  daerah  seringkali dilihat  dalam  perspektif  ilmu  politik,  sebagai salah satu bentuk mekanisme demokrasi modern untuk  memilih  pemimpin  pemerintahan  di tingkat  lokal.  Namun,  dalam  perspektif  sosial, pemilihan  kepala  daerah  ditempatkan  sebagai arena  tempat  menggunakan  perbedaan  identitas budaya  sebagai  sebuah  instrumen  politik.
Horowitz  (1989),  Heyes  (2007),  dan  Agnes Heller  (1996)  memandang  politik  identitas sebagai  tindakan  politik  untuk  mengutamakan kepentingan suatu kelompok sekaligus mengecualikan  kelompok  lain  berdasarkan  atas kesamaan identitas yang dimilikinya, seperti ras, etnisitas,  jender,  atau  keagamaan.  Sebagian pengkaji  ilmu  politik  berpandangan  bahwa penggunaan  identitas  sebagai  suatu  yang diterima  dalam  sistem  politik  demokrasi.  Amy

## KETAHANAN ORANG ASLI PAPUA
Chua  (2018)  menyebutkan  bahwa  pemanfaatan identitas pada masa kini tidak dapat dihindarkan dalam  kontestasi  politik  karena  demokrasi berfungsi untuk menjamin kebebasan. Sementara itu,  Amy  Gutman  (2011)  mengatakan  bahwa identitas  dalam  demokrasi  merupakan  manifestasi dari agregasi kepentingan. Ia dapat diterima bila mampu  mendorong  nilai  solidaritas  dalam mengkonstruksi  kesadaran  publik  tentang kewargaan  dan  melawan  diskriminasi  terhadap kelompok lain.
Adapun pandangan yang lain menyebutkan bahwa  penggunaan  politik  identitas  dapat menjadi  sumber  persekusi  terhadap  kelompok sosial  tertentu  yang  berbeda.  Misalnya,  dalam konteks  Indonesia  terutama  kasus  Pilkada  DKI 2017,  identitas  agama  tertentu  digunakan  oleh sejumlah elit politik untuk melakukan mobilisasi politik  (Mietzner  &  Muhtadi,  2018).  Sebagian besar  narasi  besar  mengenai  politik  identitas sekarang  ini  lebih  banyak  menyoroti  mengenai menguatnya  konservatisme  agama.  Banyak  istilah dimunculkan  untuk  menyebut  politik  identitas seperti conservative turn (Bruinessen, 2013) dan illiberal  turn (Hadiz,  2017).  Konsep-konsep tersebut  terbentuk  sebagai  sebuah  respon terhadap  semakin  menguatnya  penggunaan identitas  agama  dalam  ruang  publik  termasuk ranah  politik.  Diskursus  politik  identitas  masih tetap relevan untuk dikaji mengingat peta politik dan arah perubahan ke depan lebih menuju pada politik yang semakin plural (Habibi, 2017).
Tulisan  ini  akan  melihat  penggunaan politik  identitas dalam pemilihan  kepala daerah, dengan  melihat  dimensi  yang  berbeda  yakni konsolidasi  elit  di  daerah  yang  masyarakatnya masih  termarjinalkan,  yakni  Provinsi  Papua. Kebanyakan  studi-studi  sebelumnya  lebih memusatkan  perhatiannya  pada  praktik  pemilu noken ataupun  menggunakan  perspektif  tata kelola  pemerintahan.  Pemilihan  gubernur  Papua yang  bersamaan  dengan  Pilkada  Serentak  tahun 2018  merupakan  babak  baru  dalam  perjalanan politik  Papua  bersama  Indonesia.  Permasalahan yang  hendak  dijawab  dalam  tulisan  ini  adalah bagaimanakah politik identitas digunakan dalam Pilkada  Papua  pasca-2004  dan  bagaimana  pula implikasinya  terhadap  perbaikan  tata  kelola pemerintahan  dan  ketahanan  orang  asli  orang Papua  yang  pada  akhirnya  mampu  memperkuat integrasi nasional.
Tulisan  ini  merupakan  hasil  dari penelitian literatur, diskusi kelompok terpumpun
( focus group discussion ), dan sejumlah observasi serta  wawancara  penulis  ketika  mengunjungi Jayapura  dan  Wamena  pada  bulan  Mei-Juni 2018,  menjelang  pelaksanaan  Pilkada  serentak. Informan  dalam  penelitian  lapangan  yang  juga menjadi  peserta  diskusi  mencakup  tokoh-tokoh masyarakat  dari  kalangan  gereja,  masyarakat adat,  organisasi  non-pemerintah,  dan  para akademisi  di  Jayapura.  Hasil  dari  penelitian lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan  deskriptif  dengan  membandingkan berbagai temuan kajian literarur mengenai politik identitas dan multikulturalisme.

## Otonomi Khusus Papua Dan Sentimen Primordial
Geertz  (1973)  menyebutkan  bahwa unsur  pembentuk  masyarakat  plural  adalah sentimen  primordial.  Menurutnya,  sentimen primordial  adalah  sesuatu  yang  terberi  sebagai sesuatu  yang bersifat given atau  sebagai  budaya yang diasumsikan terberi dalam suatu masyarakat  yang  eksis;  hubungan  kekeluargaan tersebut  berakar  dari  sejak  lahir  hingga  menjadi komunitas  agama  tertentu,  berbahasa  tertentu, dan  mengikuti  tradisi-tradisi  sosial  tertentu. Sentimen-sentimen  primordial  ini  seringkali dijadikan  dasar  dari  pembenutkan  unit-unit politik yang memiliki otonomi. Seringkali terjadi ketegangan-ketegangan  antarkelompok  yang memunculkan  pandangan-pandangan  seperti tribalisme,  parokalisme,  dan  komunalisme. Masyarakat plural, merujuk pada Geertz,  adalah suatu  masyarakat  yang  terdiri  dari  berbagai kelompok yang terikat pada sentimen primordial. Literatur  klasik  mengenai  masyarakat  plural merujuk pada pandangan Van den Berghe (1967) yang  mengatakan  bahwa  konsekuensi  logis  dari masyarakat  plural  adalah  adanya  interseksi, yakni  pertemuan  atau  persilangan  antar- kelompok-kelompok  sosial  dari  berbagai  unsur seperti  ras,  agama,  etnik,  dan  bangsa.  Interseksi ini  berimplikasi  pada  meningkatkan  solidaritas kelompok  pada  satu  sisi  dan  menimbulkan ketegangan atau konflik pada sisi lain. Interseksi ini dapat terjadi melalui relasi-relasi perdagangan,  perkawinan,  pendidikan,  dan politik.
Masyarakat  plural  atau  majemuk  atau multikultur  merupakan  sesuatu  yang  bersifat terberi. Namun kemudian, realitas yang plural ini memiliki  makna  yang  berbeda  ketika  dilihat dalam  spektrum  ideologi-ideologi  politik. Liberalisme,  Marxisme,  dan  fasisme  memiliki
pandangan  yang  berbeda-beda  dalam  melihat masyarakat plural. Misalnya, liberalisme menekankan perlunya konsep mulitikulturalisme, yang  bertujuan  untuk  melindungi  kelompok- kelompok  minoritas  dalam  suatu  masyarakat plural  dari  relasi-relasi  dominasi  dan  represi kelompok-kelompok mayoritas. Marxisme memandang  bahwa  identitas-identitas  kebudayaan merupakan urusan privat dan tidak menjadi dasar dari tindakan-tindakan sosial karena yang dinilai adalah  kontribusi  seseorang  atau  kelompok terhadap kemanusiaan dan modernitas.
Sementara  itu,  fasisme  melihat  bahwa kelompok terbesar dalam masyarakat plural perlu dipurifikasi  sebagai  dasar  untuk  menyatukan berbagai  kelompok  sosial  dalam  masyarakat plural.  Tujuan  dari  fasisme  adalah  bagimana menyatukan  masyarakat  plural  ke  dalam  suatu identitas  yang  homogen  untuk  kepentingan melakukan kontrol, baik secara politik, ekonomi, maupun  sosial  budaya.  Hal  ini  dapat  dijumpai dari  upaya  mendorong  ke  arah  konservatisme kelompok-kelompok  sosial  berdasarkan  agama seperti terjadi di Indonesia, India, dan Myanmar. Dalam ideologi fasisme, pembelahan masyarakat didasarkan atas politik identitas, yakni kelompok-kelompok dari berbagai kelas dikategorikan  sebagai  satu  kelompok  sosial tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  atau rasnya.  Sebagai  implikasinya,  politik  identitas seperti  ini  mengaburkan  dan  menghilangkan politik  pembedaan  masyarakat  atas  kelas-kelas sosial  seperti  yang  dijelaskan  dalam  Marxisme (Prakash, 2011).
Kritik  terhadap  politik  identitas  juga disampaikan  oleh  Eric  Hobsbawm  (1996), sebagai  berikut. Pertama ,  identitas  sosial didefinisikan  secara  negatif,  yaitu  untuk mengatakan  berbeda  dari  yang  lain.  Kita mengenali  kita  sendiri  sebagai kita karena berbeda  dari mereka ,  sehingga  kalau  tidak  ada mereka  yang  berbeda,  kita  tidak  akan menanyakan siapa kita. Tanpa orang di luar kita, maka tidak ada orang di dalam kita. Dengan kata lain,  identitas  sosial  tidak  didasarkan  atas  apa yang  dipunyai  bersama  oleh  anggota-aggota kelompok,  bukan  berdasarkan  atas  kemiripan secara  fisik,  tetapi  didasarkan  pada  konstruksi sosial. Kedua , identitas dapat dipertukarkan atau dapat  dipakai  dalam  kombinasi—dan  bukan sesuatu  yang unik.  Sebagai  akibatnya,  tidak  ada seorangpun  yang  memiliki  satu  dan  hanya  satu identitas.  Manusia  tidak  dapat  dideskripsikan kecuali  dengan  kombinasi  banyak  sifat.  Namun
demikian,  politik  identitas  mengasumsikan bahwa hanya satu dari banyak identitas yang kita punya  sebagai  identits  yang  menentukan  atau minimal mendominasi politik kita. Konsekuensinya, politik identitas harus membuang pihak lain yang berbeda  karena  tidak  sesuai  dengan  diri  kita. Ketiga ,  identitas  atau  ekspresi  identitas  bukan sesuatu  yang  tetap,  bahkan  mengharapkan  kita untuk  memilih  satu  dari  banyak  potensial identitas  yang  sesuai,  misalnya  seseorang memilih  menjadi  orang  Inggris  daripada  orang Spanyol.  Identitas  dan  ekspresinya  dapat bergeser  dan  dapat  berubah,  bahkan  jika diperlukan  lebih  dari  satu  kali. Keempat , identitas  bergantung  pada  konteks,  yang  dapat berubah. Politik identitas merupakan serangkaian strategi atau kebijakan politik yang menggunakan  perbedaan  identitas  sebagai  basis inklusi  dan  ekslusi  kelompok  lain  (Horowitz, 1998).
Jika  politik  identitas  berusaha  untuk menunggalkan  suatu  identitas  tertentu  dalam suatu masyarakat plural, maka konsep multikulturalisme  yang  merujuk  pada  Kymlicka (1995)  bertujuan  untuk  memberikan  pengakuan terhadap kelompok-kelompok terutama kalangan pendatang  yang  dianggap  sebagai  minoritas secara identitas. Namun, dalam konteks tertentu, menggunakan kerangka multikulturalisme seperti ini dalam melihat persoalan Papua adalah kurang tepat  karena  konteks  sejarah,  sosial,  dan budayanya  berbeda  dengan  negara  Barat. Misalnya dalam kasus Kanada, kehadiran migran dari  negara-negara  Asia,  menuntut  pemerintah untuk  mengakui  hak-hak  pendatang  dalam kebijakan  kewarganegaraan.  Namun,  dalam konteks  Papua,  orang  asli  harus  mendapat perlindungan  dari  negara  melalui  politik rekognisi karena kedudukannya yang termarjinalisasi dalam ranah ekonomi.
Secara  historis,  perkembangan  sejarah Papua  tidak  dapat  dilepaskan  dari  politik identitas.  Berbagai  tulisan  menunjukkan  bahwa identitas  ke-Papua-an  terbentuk  pada  masa kolonial  sebagai  anti-tesis  dari  identitas  ke- Indonesia-an  (Chauvel,  2005;  Widjojo  dkk, 2008;  Drooglever,  2009;  Budiatri,  2017). Konstruksi  tersebut  terjadi  ketika  orang  Papua merasa  terancam  oleh  para  pendatang  dari Indonesia  yang  bekerja  pada  birokrasi  kolonial. Setelah  Indonesia  merdeka,  identitas  tersebut menguat  ketika  orang  Papua  mengalami marjinalisasi  ekonomi  (Mc-Gibbon,  2006)  dan kekerasan  politik  (Chauvel,  2005).  Namun,
setelah  pelaksanaan  Otonomi  Khusus  Papua, politik afirmasi untuk melindungi hak-hak dasar orang asli Papua dimanfaatkan oleh sejumlah elit untuk  memperebutkan  posisi-posisi  dalam birokrasi  dan  distribusi  sumber  daya  dengan mengatasnamakan orang asli Papua.
Chauvel  (2008,  2010)  mengemukakan bahwa  panggung  politik  di  Papua  adalah persaingan  antarelit  politik  dan  birokrasi  untuk mengontrol sumber daya pemerintah. Desentralisasi dan  Otonomi  Khusus  telah  membuka  suatu situasi  politik  lokal  baru  sejak  reformasi  politik 1998. Sejak implementasi Otonomi Khusus pada tahun  2002  bersamaan  dengan  politik  elektoral, maka  representasi  orang  asli  Papua  dalam lembaga-lembaga  politik  dan  birokrasi,  baik  di tingkat  kabupaten  maupun  provinsi,  meningkat. Semua anggota MPR, gubernur, wakil gubernur, dan bupati atau walikota adalah orang asli Papua. Wakil  bupati  atau  walikota  dan  anggota parlemen boleh dari warga pendatang. Dominasi posisi pemerintah lokal oleh para pemimpin asli Papua  dapat  dimaknai  sebagai  berpemerintahan sendiri  di  bawah  payung  Otonomi  Khusus. Pengenalan politik demokrasi liberal ini menurut Chauvel  telah  memfasilitasi  'Papuanisasi’  dan lokalisasi kepemimpinan politik di tingkat lokal. Fenomena ini menunjukkan kebangkitan identitas  lokal  dan  membalikkan  penguatan identitas Papua yang telah diciptakan pada masa Belanda.

## Pemilu dan Politik Identitas Pasca Otsus Papua
Sebagaimana  disebutkan  dalam  buku Papua  Road  Map (Widjojo,  dkk,  2008),  salah satu  akar  persoalan  konflik  Papua  adalah marjinalisasi  orang  asli  Papua.  Salah  satu rekomendasi  yang  diusulkan  adalah  rekognisi orang  Papua  dalam  bentuk  kebijakan  afirmasi bagi  orang  asli  Papua  di  semua  bidang.  Proses rekognisi dalam ranah politik berlangsung secara alamiah  dan  sudah  menjadi  kesadaran  bersama, baik di kalangan orang asli Papua maupun warga pendatang.  Berdasarkan  buku Updating  Papua Road  Map yang  ditulis  pada  tahun  2015
(Rudyarti  dan  Pamungkas,  dkk.),  salah  satu politik  rekognisi  yang  tampak  adalah  rekognisi dalam  politik.  Pandangan  tersebut  dibuktikan dengan  sebagian  besar  orang  asli  Papua  yang menduduki  jabatan  DPR  Papua.  Diskursus pendatang  dan  orang  asli  masih  relevan mengingat pada masa Orde Baru sebagian besar pejabat  biokrasi  berasal  dari  pendatang  dan  hal
ini  memicu  ketidakpuasan  kolektif  yang bermuara  pada  keinginan  untuk  merdeka (Haboddin, 2015).
Pada  Pemilu  legislatif  2009,  dari  56 anggota DPRP, 18 orang anggota Dewan terpilih dari komunitas pendatang dan 38 dari orang asli Papua.  Pada  Pemilu  2014,  jumlah  warga pendatang  yang  terpilih  menurun  menjadi  12 orang  dan  orang  asli  Papua  yang  terpilih meningkat  menjadi  42  orang.  Identifikasi  asli dan  pendatang  dilihat  dari  nama-nama  fam dalam  daftar  nama  anggota  DPRD  terpilih. Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui peningkatan secara  drastis  terjadi  pada  Pilkada  2014  ketika jumlah  orang  asli  Papua  pada  Fraksi  Partai Demokrat  meningkat  dari  6  menjadi  13  orang dan PDIP dari 4 menjadi 7 orang. Hal yang sama juga dilihat dari Partai Gerindra, dari 1 menjadi 4 orang  asli  dalam  DPR  Papua.  Walaupun demikian,  jumlah  wakil  pendatang  tetap signifikan  mengingat  jumlah  warga  pendatang menempati  posisi  dominan  di  sejumlah  daerah pemilihan  seperti  Kota  Jayapura,  Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Merauke. Di sini politik identitas  tampaknya  tidak  kelihatan  kuat mengingat  tertutup  oleh  persaingan  antarpartai politik  yang  sejumlah  kebijakannya  ditentukan oleh  Dewan  Pimpinan  Pusat  di  Jakarta. Persaingan  terjadi  antarkontestan  dalam  satu partai  politik  yang  memberikan  tempat  untuk menggunakan isu pendatang dan orang asli.
Sementara  itu,  untuk 1 Anggota 2 Dewan Perwakilan  Daerah  (DPD)  dari  Provinsi  Papua baik  dalam  Pemilu  2009  maupun  2014,  tidak banyak  menggunakan  politik  identitas  berdasarkan orang  asli  dan  pendatang.  Tiga  dari  empat anggota  DPD  pada  tahun  2014,  Mesakh  Mirin, Yanes  Murib,  Edison  Lambe,  berlatarbelakang orang  asli  Papua,  sedangkan  satu  anggota  dari komunitas pendatang yang beragama Serani dan merupakan  seorang  pendeta,  yakni  Pdt.  Carles Simaremare. 3 Pada Pemilu 2009, tiga dari empat anggota  DPD  berasal  dari  orang  asli  Papua, yakni  Tony  Tesar,  Herlina  Murib,  dan
1 https://www.viva.co.id/berita/nasional/
95971-inilah-56-anggota-dpr-papua
2 http://tabloidjubi.com/16/2014/10/31/ anggota-dpr-papua-periode-2014-2019-dilantik/
3 http://www.dpd.go.id/anggota-dpd/2014- 2019#
Tabel 1
Perolehan Kursi Partai Politik di DPR Papua Hasil Pemilu 2009 dan 2014
Partai Politik Jumlah Kursi 2009-2014 Status Jumlah Kursi 2014-2019 Status Pendatang Asli Pendatang Asli Demokrat 9 3 6 16 3 13 PDIP 6 2 4 7 0 7 Golkar 12 5 7 6 3 3 Gerindra 1 0 1 6 2 4 Hanura 3 0 3 5 0 5 PKB - - - 5 0 5 Nasdem - - - 3 0 3 PKS 1 1 0 3 1 2 PKPI - - - 2 2 0 PAN 3 1 2 2 1 1 PPP - - - 2 0 1 PDS 5 2 3 - - - Kedaulatan 3 1 2 - - - PBR 3 2 1 - - - Patriot 3 1 2 - - - PNI Marhaen 1 1 0 - - - PPRN 1 0 1 - - - PNBK 2 0 2 - - - PPDI 1 0 1 - - - PKDI 1 0 1 - - - Barnas 1 0 1 - - - Total 56 18 38 56 12 44
Sumber: data diolah dari Viva.co.id 9 Oktober 2009 1 dan Majalah Jubi 31 Oktober 2014. 2
Ferdinanda  Ibo  Yatipay 4 ,  sedangkan  dari komunitas  pendatang  adalah  Paulus  Yohanes Sumino. Di sini tampaknya komunitas pendatang Muslim  selalu  gagal  dalam  mencalonkan anggota  DPD  dari  komunitasnya.  Jumlah pendatang yang terpilih sebagai anggota DPR RI masih  cukup  signifikan  baik  pada  Pemilu  DPR RI  tahun  2014  dan  2019.  Dalam  Pemilu  2009, terdapat    tiga  dari  10  orang  yang  merupakan orang dari luar Papua, sedangkan dalam Pemilu 2014, ada 4 dan 10 orang anggota DPR dari luar orang asli Papua yang terpilih—satu orang tidak pernah menetap di Papua.
Pemilihan  gubernur  (pilgub)  Papua tahun  2018  diikuti  oleh  dua  pasangan  calon gubernur  dan  calon  wakil  gubernur.  Pasangan pertama  adalah  Lukas  Enembe  dan  Klemen Tinal  yang  merupakan  pasangan  petahana periode  sebelumnya. 5 Pasangan  ini  didukung oleh  sepuluh  partai  politik.  Kesepuluh  partai politik tersebut adalah Partai Demokrat, Golkar,
4 http://www.dpd.go.id/anggota-dpd/2009- 2014#
5 https://nasional.kompas.com/read/2018/01/ 12/09000871/fakta-seputar-pilkada-papua
Hanura, PKB, Nasdem, PKS, PAN, PKPI, PBB, dan  PPP.  Karir  politik  Lukas  Enembe  dimulai ketika  dia  terpilih  sebagai  wakil  bupati  Puncak Jaya  periode  2001-2005.  Karir  politiknya  terus memuncak dengan duduknya dia sebagai Bupati Kabupaten  Puncak  Jaya  pada  tahun  2007-2012. Di  saat  yang  sama  ketika  dia  menjabat  sebagai Ketua  DPD  Partai  Demokrat,  pada  tahun  2013 Lukas Enembe berhasil memenangi pertarungan pilkada  di  Papua  pada  tahun  tersebut.  Pasangan Lukas  Enembe,    Klemen  Tinal  memulai  karir sebagai administratitive supervisor PT. Freeport Indonesia  di  tahun  1993.  Sebelum  berpasangan dengan  Lukas  Enembe,  Klemen  Tinal  pernah menjabat  sebagai  Bupati  Mimika  periode  2002- 2006  dan  periode  2008-2013.  Bernaung  di bawah partai Golkar, Klemen Tinal adalah Ketua DPD Partai Golkar sejak 2013. Sebelumnya dia adalah  ketua  DPC  Partai  Golkar  Kabupaten Mimika  2003-2010  dan  pernah  duduk  sebagai ketua Pemuda Pancasila periode 1997-2001.
Pasangan  cagub  dan  cawagub  kedua adalah  John  Wempi  Wetipo  (JWW)  dan  Habel Melkias  Suwae  (HMS).  JWW  merupakan mantan  Bupati  Jayawijaya  periode  2008-2013
dan  2013-2018,  sedangkan  HMS  adalah  ketua DPRD  Kabupaten  Jayapura  1999-2001  dan Bupati  Kabupaten  Jayapura  dari  2001  sampai 2011. JWW dan HMS didukung oleh  PDIP dan Partai  Gerindra. Saat  ini,  JWW  masih  menjabat sebagai  Bupati  Jayawijaya  dua  periode,  2008- 2013  dan  2013-2018.  JWW  mendapatkan penghargaan  pada  saat  menjabat  Bupati Jayawijaya,  yakni  dari  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  soal  Laporan  Harta  Kekayaan Penyelenggara  Negara  (LHKPN)  dan  dari Kementerian  Keuangan  soal  penilaian  tertinggi BPK  soal  pengelolaan  keuangan  di  Kabupaten Jayawijaya tahun 2017.
Kedua pasangan ini mencegah penggunaan identitas berdasarkan etnik karena baik Enembe- Tinal maupun JWW-HMS merupakan kombinasi antara  etnik  gunung  dan  pantai.  Enembe  dan Waetipo merupakan tokoh-tokoh yang berlatarbelakang  etnik  pegunungan,  yakni Pegunungan  Jayawijaya.  Sementara  itu,  Tinal merupakan  figur  dari  keluarga  etnis  Papua  dari Kaupaten  Mimika,  dan  Suwae  merupakan  figur dari  etnis  Tabi,  Jayapura;  keduanya  merupakan daerah  pesisir  Papua.  Di  sini  masing-masing kandidat  menggunakan  representasi  calon  dari gunung  dan  pesisir  sehingga  sama-sama mempertimbangkan  penggunaan  identitas  etnis dalam  Pilkada.  Ketika  representasi  etnik dipenuhi,  maka  kemenangan  tergantung  dari penggunaan  sumber  daya  dan  jaringan  serta strategi yang digunakan, terutama di daerah yang padat penduduk seperti Pegunungan Tengah.
Penggunaan  politik  identitas  bukan sebuah  fenomena  yang  baru,  akan  tetapi  sudah dimulai  sejak  pemilihan  langsung  Gubernur  di Provinsi Papua. Sebagai contoh, pada Pemilihan Gubernur 2006, terdapat lima pasang calon yang hampir semuanya merupakan kombinasi gunung dan  pantai  atau  pantai  dan  gunung  seperti berikut. 6 Pertama ,  Barnabas  Suebu  dan  Alex Hesegem,  merupakan  tokoh  yang  berlatarbelakang pantai  (Biak)  dan  gunung  (Jayawijaya). Kedua ,
Lukas  Enembe  dan  Arobi  Achmad  Aituarau, merupakan  pasangan  dari  gunung  (Jayawijaya) dan  pantai  (Kaimana). Ketiga ,  John  Ibo  dan Paskalis  Kossay  yang  berasal  dari  pesisir (Jayapura)  dan  gunung  (Jayawijaya). Keempat , Pasangan Cosntan Sarma dari Serui (pesisir) dan Donatus  Mote  (suku  Mei,  Paniai,  gunung).
6 https://www.antaranews.com/berita/31139/ pasangan-bas-alex-raih-suara-terbanyak-pilkada- papua
Kelima ,  Dirk  Wabiser  dan  SP  Inaury  yang keduanya  dari  pesisir  (Biak)  dan  pesisir  Barat Papua  Barat  (pantai).  Dalam  Pemilu  2006, pasangan  Barnabas  Suebu-Alex  Hesegem berhasil  mengalahkan  keempat  pasangan  lainnya. Keduanya  didukung  oleh  PDI-Perjuangan,  yang merupakan  oposisi  dari  Partai  Demokrat  yang sedang berkuasa pada saat itu.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam paparan  sebelumnya,  dalam  Pilgub  Papua selanjutnya,  tahun  2013,  Lukas  Enembe  yang berpasangan  dengan  Klemen  Tinal  (gunung- pantai)  berhasil  mengalahkan  empat  pasangan lainnya  dengan  suara  52%.  Keempat  pasangan lainnya  adalah  Noakh  Nawipa-Johannes  Wob (Jayawijaya-Merauke, gunung-pantai), MR Kambu-Blasius A Pakege (Jayapura, Jayawijaya, pantai-gunung),  Habel  Melkias  Suwae-Yop Kogoya  (Jayapura,  Jayawijaya,  pantai-gunung), Wellington  Wenda-Weynand  Watory  (Jayawijaya, Jayapura,  gunung-pantai),  dan  Alex  Hesegem- Marthen  Kayoi  (Jayawijaya,  Yapen,  gunung- pantai). 7 Berpasangan  dengan  Klemen  Tinal, Lukas  Enembe  berhasil  mengalahkan  pasangan lain dan duduk sebagai Gubernur Papua periode 2013-2018.

## Pilkada Serentak 2018 dan Tata Kelola Pemerintahan
Pada  tahun  2018,  Provinsi  Papua  dan tujuh kabupaten di dalamnya, yakni  Membramo Tengah,  Paniai,  Puncak,  Deiyai,  Jayawijaya, Biak
Numfor, dan Mimika, akan menyelenggarakan  Pilkada  Serentak.    Menarik jika  melihat  komposisi  DPRP.  Dari  57  kursi  di DPRP,  77,19%  atau  44  kursi  mendukung pasangan nomor satu. Belum lagi anggota DPRP dari  jalur  adat  sebanyak  14  kursi  juga mendukung  pasangan  Lukas  Enembe-Klemen Tinal  untuk  periode  selanjutnya.  Sementara  itu, dukungan untuk pasangan nomor urut dua hanya sekitar  13  kursi  atau  hanya  sekitar  22,8%.  Di atas  kertas  posisi  pasangan  Lukas  Enembe- Klemen  Tinal  menang  dengan  didukung mayoritas suara partai politik di DPRD Provinsi Papua. 8 Hanya  saja  John  Wempi  Wetipo  yang dahulu adalah tim sukses Lukas Enembe-Klemen Tinal  pada  periode  sebelumnya  sekarang  justru
7 https://regional.kompas.com/read/2013/02/ 14/10091727/Lukas.Gubernur.Papua.Terpilih.
8 https://regional.kompas.com/read/2018/01/ 12/13473231/bersama-pdi-p-dan-gerindra-pasangan- josua-jadi-lawan-paslon-petahana
memilih  menjadi  kompetitor  pasangan  ini.  Pada saat  itu,  Jhon  Wempi  Wetipo  mampu mengumpulkan suara yang signifikan bagi Lukas Enembe-Klemen  Tinal  di  Wilayah  Pegunungan Tengah  Papua.  Setidaknya Jhon  Wempi  Wetipo sudah menguasai Pegunungan Tengah Papua jika dia  berhasil  mengumpulkan  suara  yang  sama bagi dirinya.
Kontestasi  antarkandidat  dalam  Pemilihan Gubernur  Papua  ini  menyebabkan  tingkat kerawanan  yang  cukup  tinggi  mengingat  kedua pasangan  memiliki  basis  yang  sama,  baik  di daerah pegunungan maupun pantai. Pengalaman pada  Pilkada  sebelumnya,  terutama  di  daerah Pegunungan  Tengah  yang  seringkali  diwarnai oleh  perusakan  fasilitas  publik  dan  perang antarkelompok  etnis.  Sejumlah  media  seperti Media Indonesia dan Kompas 9 mengulas tentang perlunya kewaspadaan terhadap Pilkada Serentak  2018  di  sejumlah  daerah  karena memiliki  indeks  kerawanan  Pemilu  yang  cukup tinggi.  Provinsi  Papua,  misalnya,  memiliki indeks  kerawanan  paling  tinggi,  yakni  3,41%, yang  berarti  sebagai  daerah  yang  dianggap paling  rawan.  Faktor  penyebabnya  antara  lain adalah  maraknya  politik  identitas,  penggunaan isu SARA, dan politisasi birokrasi.
Pilkada  Papua  di  Pegunungan  tengah pada  umumnya  masih  menggunakan  sistem Noken .  Sistem  tersebut  telah  memiliki  landasan hukum  yang  ditetapkan  oleh  Mahkamah Konstitusi  (MK)  sejak  2009.  Pemilu Noken merupakan sistem pemilihan yang sesuai dengan tradisi  budaya  orang  Melanesia.  Namun,  dalam praktiknya, sistem ini rawan untuk dimanipulasi oleh  sejumlah  elit  politik  yang  melakukan intervensi  kepada  para  kepala  suku.  Seringkali jumlah  suara  pemilih  yang  berasal  dari  warga kampung  berubah  atau  tidak  sesuai  lagi  ketika dihitung  ulang  di  ibu  kota  kabupaten  ataupun provinsi  (Wenda,  dkk.,  2013).  Perbedaan  jumlah suara antarpasangan calon kepala daerah tersebut menyulut konflik komunal antarpendukung pasangan  dan  tidak  jarang  menjadi  perang antarkampung  atau  kerap  diberitakan  sebagai perang  suku.  Meskipun  istilah  ini  tidak  tepat secara antropologis karena tradisi perang suku di Papua  muncul  akibat  hal-hal  yang  menyentuh persoalan adat dan karena dilakukan tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum adat. Hal ini sangat berbeda dengan konflik komunal dalam konteks
9 https://kompas.id/baca/x/politik/2018/02/ 10/sengketa-diantisipasi/
pilkada yang seringkali dimobilisasi secara masif oleh  para  elit  politik  untuk  kepentingan  pribadi atau kelompoknya.
Beberapa  informan  menyampaikan  bahwa pilkada  atau  Pemilu  di  Pegunungan  Tengah Papua  dipertanyakan  validitas  proses  dan perolehan  suaranya.  Salah  seorang  staf  di Pemkab  Jayawijaya  mengatakan  bahwa  dirinya dan puluhan warga pendatang memilih pasangan Prabowo-Hatta  dalam  Pilpres  2014.  Namun, dalam  pengumuman  hasil  pemilihan,  semua suara  hanya  menjadi  milik  satu  kandidat,  yakni pasangan  Jokowi-JK.  Hal  tersebut  juga  berlaku untuk  sistem Noken ;  suara  dari  kampung- kampung  atau  distrik  ketika  masuk  rekap  dapat berubah menjadi suara milik kubu lawan. Pemilu di  Papua,  baik  Pilpres,  pilgub,  atau  Pilkada, bukan  tergantung  dari  pilihan  rakyat  tetapi kuncinya  adalah  siapa  yang  menguasai  kapital dan  memepengaruhi  sejumlah  lembaga  negara (Wawancara  dengan AH, staf Pemkab Jayawijaya, di Wamena pada 30 April 2018). Keteganganatau  bayang-bayang  konflik  komunal dan  juga  politik  uang  adalah  beberapa    potensi kerawanan  dalam  pelaksanaan  pilkada  Papua. Apabila  pilkada  Papua  ditempatkan  sebagai bagian dari proses demokratisasi di Tanah Papua menuju Papua yang damai, hal ini berarti bahwa pilkada harus diletakkan posisinya sebagai ruang publik bagi masyarakat Papua untuk berpartisipasi  dalam  proses  politik  dan menentukan masa depan mereka di Papua. Oleh karena  itu,  para  calon  gubernur  dan  wakil gubernur dapat menggunakan ruang-ruang untuk kampanye  dengan  pertarungan  diskursus  dan program-program  politik  yang  mencerahkan orang  Papua,  sehingga  mereka  dapat  memilih sesuai  dengan  aspirasi  dan  rasionalitas politiknya. Dengan demikian, perbedaan agenda dan kepentingan politik tidak dieksploitasi hanya sebatas 10 mendukung  atau  tidak  mendukung integrasi  nasional,  tetapi  dipandang  sebagai sebuah  pembelajaran  membangun  sebuah demokrasi politik yang bersifat deliberatif.
10 http://mediaindonesia.com/read/detail/ 134311-proteksi-hak-pilih-di-papua-minim
Sumber: Media Indonesia Online 27 November 2017 10
Dari  hasil  diskusi  kelompok  terpumpun yang diselenggarakan oleh LIPI pada tahun 2018 mengenai antisipasi persoalan keamanan Pilkada Papua,  teridentifikasi  sejumlah  persoalan  sosial yang  berpotensi  digunakan  sebagai  bahan kampanye  negatif. 11 Misalnya,  isu  kerawanan pangan  dan  kekurangan  gizi  buruk  di  sejumlah wilayah  seperti  disampaikan  oleh  perwakilan Badan  Pengawas  Pemilu  Provinsi  Papua. Menurutnya,  kedua  persoalan  tersebut  dapat dijadikan black  campaign untuk  menyerang kinerja Gubernur Enembe. Sebagai contoh, Dana Otsus  selama  ini  digunakan  untuk  apa  saja, mengapa  masih  ada  gizi  buruk  dan  kekurangan pangan di daerah-daerah terpencil di Papua. Apa saja yang sudah dikerjakan oleh Gubernur untuk memberikan  pelayanan  publik  dan  pemenuhan kebutuhan  dasar  kepada  rakyat  Papua.  Namun, penggunaan isu kesehatan dalam kampanye ada baiknya karena siapapun calon gubernur, bupati atau  walikota  di  Papua  memiliki  kewajiban untuk  memberikan  pelayanan  kebutuhan  dasar
11 FGD  Tim  Kajian  LIPI  tentang  Antisipasi Keamanan  terhadap  Pilkada  Serentak  di  Papua tanggal  1  Februari  2018  di  Padang  Bulang-Jayapura dipandu oleh Dr. Adriana Elisabeth.
seperti  kesehatan  dan  pendidikan.  Sebagaimana disampaikan  oleh  Anderson  (2015)  bahwa selama  ini  Pemerintah  Indonesia  hadir  secara terbatas  di  Papua  dalam  pemenuhan  kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Persoalan  lainnya  adalah  tradisi  politik yang  masih  berkembang  dalam  birokrasi  di Indonesia,  yaitu  politik  balas  budi,  yang  tidak hanya  terjadi  di  Tanah  Papua.  Menurut informasi  dari  Bawaslu,  pasangan  calon  bupati atau gubernur pada umumnya akan menjanjikan pada  tokoh-tokoh  dalam  birokrasi  untuk mendukungnya dengan imbalan jabatannya akan dinaikkan  jika  mereka  terpilih.  Hal  ini menjadikan  kebanyakan  PNS  menjadi  tidak netral dalam pilkada, karena akan menggunakan sumber  daya  dan  jaringan  yang  dimilikinya  di birokrasi  untuk  memenangkan  pasangan  tersebut. Sebagai  akibatnya,  jika  pasangan  itu  menang, maka  apapun  latar  belakang  dan  pendidikanya, akan  diangkat  menjadi  pejabat  di  pemerintahan daerah  meskipun  tidak  mampu.  Konsekuensi yang  tidak  diharapkan  adalah  jika  pasangan tersebut  menang  dan  tidak  memenuhi  janjinya, maka  orang  itu  akan  merasa  sakit  hati  dan bergabung dengan kelompok-kelompok bersenjata.
Selain politik balas budi, tradisi lainnya adalah  fanatisme  pendukung  terhadap  calon, yang mungkin saja  masih memiliki relasi sosial atau hubungan kesukuan atau telah memberikan sesuatu  yang  berharga  kepada  mereka.  Dalam hal  ini,  pendukung  fanatis  adalah  konsekuensi dari  politik  balas  budi  yang  dilakukan  oleh calon.  Tingkat  pengetahuan  politik  yang  relatif rendah,  dan  tingkat  patronase  hubungan kesukuan  yang  tinggi,  membuat  fanatisme terhadap pendukung juga sangat tinggi di Papua. Hal  ini  bermuara  pada  konflik  kekerasan  jika ada  pasangan  calon  yang  merasa  dicurangi dalam Pilkada.
Fanatisme  pendukung  disebabkan  salah satunya oleh penggunaan politik etnisitas dalam Pilkada  Papua  yang  masih  kental.  Menurut Septer Manufandu, Deputi Koordinator Jaringan Damai  Papua  (JDP),  ikatan  etnisitas  sejak  dulu telah  digunakan  sebagai  komoditas  politik, sehingga bukan profesionalitas  yang dikedepankan tetapi  identitas  yang  diutamakan  menjadi pertimbangan politik, terutama berbasis etnisitas.  Segala  cara  akan  digunakan  oleh seorang  tokoh,  yang  dianggap big  man ,  untuk menjaga agar nama baiknya tidak jatuh di mata kelaurga,  suku,  dan  pendukungnya.  Hal  ini menjadikan  masyarakat  terbelah  menjelang pilkada.  Ketika  kedua pasangan  calon  memiliki identitas  etnik  yang  berbeda,  maka  cenderung suara  yang  akan  diperoleh  berbanding  lurus dengan  jumlah  anggota  komunitas  etniknya. Untuk  mengatasinya,  masyarakat  sipil  pada tingkat  akar  rumput  perlu  diberikan  pendidikan politik  agar  kohesi  sosial  di  level  masyarakat tidak terpecah belah.
Berdasarkan  beberapa  literatur,  tingkat modernisasi  antarsuku-suku  di  Papua  berbeda- beda  terutama  antara  mereka  yang  tinggal  di pegunungan dan pesisir atau pantai. Bagi orang asli  Papua  yang  menetap  di  pesisir  pantai, perjumpaan  dan  interaksi  dengan  dunia  luar terjadi jauh lebih awal daripada orang asli Papua yang  menetap  di  pegunungan  Tengah.  FC Kamma  (1972)  dan  Widjojo  (2008)  misalnya menceritakan  mengenai  legenda  Gurabesi  yang berasal  dari  Biak  sudah  berinteraksi  dengan Kesultanan  Tidore  sejak  akhir  abad  ke-17. Sementara  itu,  penduduk  asli  Pegunungan Tengah  baru  membuka  interaksi  dengan  misi zending pada  permulaan  bahkan  pertengahan abad ke-20.
Ikatan  etnisitas  diakui  sedikit  banyak telah  menjadi  komoditas  politik  dalam  momen pilkada.  Sebetulnya  tidak  terlalu  fair,  jika kondisi masyarakat asli Papua yang beragam ini dipaksakan untuk menggunakan politik demokrasi  dengan  sistem  terbuka.  Akibatnya bukan jasa atau profesionalitas yang dikedepankan  melainkan  identitas  yang  kemudian lebih  dikemukakan.  Dalam  sistem  politik identitas,  semua  orang  saling  menjaga kehormatannya.  Segala  cara  digunakan  agar namanya  tidak  jatuh  di  mata  keluarganya.  Hal inilah  yang  menyebabkan  keterbelahan  di tingkat  masyarakat  akibat  kontestasi  politik  di pilkada.  Suara  pemilih  dapat  dilihat  dari  peta dukungan  masing-masing  calon.  Jika  kedua kandidat  berasal  dari  latar  belakang  yang berbeda maka kemungkinan besar digunakannya identitas  etnisitas  masing-masing  kelompoknya akan semakin besar.
Pemilihan  kepala  daerah  yang  telah berlangsung  seiring  dengan  reformasi  politik nasional  diharapkan  dapat  meningkatkan akuntabilitas  pemimpin  yang  dipilih  sehingga mampu berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Namun, di Papua, politik elektoral tidak disertai dengan perbaikan tata kelola pemerintahan  seperti  beberapa  contoh berikut. 12 Misalnya,  pelayanan  publik  secara  umum  di beberapa  kabupaten  Pegunungan  Tengah  tidak ada,  kebanyakan  pejabat  seperti  Bupati,  Kepala Dinas,  dan  kepala  distrik  bermukim  di  Kota Wamena. Namun, ketika dicari di kota ini, sulit ditemukan keberadaannya. Beberapa kasus yang muncul  sekarang  ini  adalah  munculnya pelantikan Bupati Adat dengan masa yang cukup besar yaitu Jhon Tabo di Tolikara (lawan Bupati Usman  Wanimbo),  dan  Brion  Wenda  di Kabupaten  Lani  Jaya.  Kedua  bupati  ini  telah kalah  di  MK  dan  kalah  di  Depdagri  tetapi mereka  tetap  melawan  dan  didukung  masa bawah, serta dilantik oleh Jokowi Center. Kasus selanjutnya  adalah  Bupati  Abock  Busop  STH MA telah  memberhentikan 200 dari  300  kepala kampung dengan  cara  mengangkat  PLT  Kepala Kampung,  mereka  yang  diberhentikan  dengan alasan  terkena  kasus  korupsi  walaupun  SK  nya masih berlanjut. Salah seorang aktivis Hak Asasi Manusia,  Theo  Hesegem,  kemudian  membawa kepala  kampung  ini  bertemu  Gubernur,
12 Hasil  Rapat  Organisasi  Non-Pemerintah se-Jayapura untuk mengidentifikasi sejumlah persoalan menjelang Pemilihan Gubernur Papua 2018 pada  tanggal  28  Mei  2018  di  Kantor  Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) Jayapura
pangdam,  dan  Kapolda  di  Jayapura.  PLT Gubernur Soedarmo membatalkan SK bupati ini dan  Muspida  Provinsi  akan  mengunjungi Yahukimo.  Sampai  sekarang  di  Yahukimo  dan Nduga  tidak  ada  pelayanan  publik  sama  sekali demikian  juga  di  kabupaten  yang  terkena dampak  konflik  Pilkada  seperti  Kabupaten Tolikara  dan  Lany  Jaya  (FGD  Mengantisipasi Pilgub  Papua  oleh  ALDP  di  Jayapura,  28  Mei 2018).
Politik  elektoral  di  Papua  tidak berbanding  lurus  dengan  pelayanan  publik. Misalnya  di  Pegunungan  Bintang,  bupati  yang tegas  dan  disiplin  hasil  Pilkada  2017  diusir beserta  kepala  DPRD  nya  sehingga  mereka berkantor  di  Jayapura.  Alasannya  dalah penyalahgunaan  wewenang  karena  Bupati memecat staf dinas yang tidak disiplin baik para pendukung  maupun  lawan-lawan  politiknya. Kasus yang lain adalah di Meepago ketika para kandidat  dibela  oleh  anggota  KPU  sehingga saling  berupaya  untuk  menjagal,  yaitu  Hans Magal  dengan  Amoleng.  Mereka  saling mengancam,  kalau  salah  satu  diluluskan  maka akan  ada  perang  suku.  KPUD  Kabupaten Mimika  menyerahkan  kasus  ini  kepada  KPU Provinsi.  KPU  Papua  membawa  kasus  ini  ke MA tetapi rekomendasi
MA adalah mengembalikan kasus ini kepada Bawaslu dalam waktu  satu  minggu  untuk  bermusyawarah. Karena tidak ada hasil, maka MA mengembalikan  kepada  Bawaslu,  Bawaslu kemudian merekomendasikan kepada para calon untuk  bermusyawarah  selama  satu  minggu. Kasus  lain  di  Paniai  adalah  Gubernur  melantik Musa  Isir  sebagai  PLT  Bupati  Paniai  karena Bupati  Yohanes  You  sudah  berakhir  masa jabatannya  pada  16  April  2018,  sedangkan Yohanes You dan massanya menganggap bahwa masa jabatannya berakhir sampai 23 Juni 2018. Ketika  pelantikan,  massa  Bupati  menyerang Gubernur  dan  PLT  Bupati  baru  sehingga  ricuh sampai  sekarang  belum  terkendali.  Pelayanan publik  di  Paniai  sudah  lumpuh  selama  lima bulan  terakhir,  roda  pemerintahan  Paniai  tidak berjalan sama sekali.
Pilkada  Papua  seharusnya  menjadi sebuah  mekanisme  politik  mencari  pemimpin Papua  yang  mampu  mengatasi  krisis  rentannya daya  tahan  dan  keberlanjutan  orang  Papua. Sebagai contoh, salah satu kabupaten di Provinsi Papua,  Asmat,  pada  tahun  2017  mengalami krisis  gizi  buruk  yang  mengakibatkan  kematian masal  kurang  lebih  67  anak  Balita.  Fenomena
yang  serupa  juga  terjadi  di  Kabupaten  Nduga dan  Yahukimo  tempat  sejumlah  anak  balita terjangkit penyakit gizi buruk. Namun demikian, ironisnya, belum muncul konsep human security dari  masing-masing  calon  gubernur  atau  wakil gubernur.  Isu  yang  muncul  dalam  kampanye adalah  pemekaran  daerah  otonomi  baru  seperti kabupaten atau distrik yang bersifat elitis, untuk mendistribusikan  jabatan  politik  dan  sumber daya  ekonomi  sebagai  satu-satunya  gantungan hidup elit Papua. 13

## Pemilihan  Gubernur  Papua  2018  dan Integrasi Nasional
Berbagai  liputan  di  media  massa memberitakan  bahwa  pemilihan  gubernur Provinsi  Papua  ditandai  dengan  beberapa ketegangan  antara  calon  gubernur incumbent Lukas  Enembe  dengan  sejumlah  pejabat
Pemerintah Pusat. Menjelang
akhir Pemerintahan  SBY  (2013),  Gubernur  Enembe mengusulkan  draf  RUU  Otsus  Plus,  yang kemudian  ditolak  oleh  Presiden  Jokowi  dan DPR  terpilih  pada  tahun  2014.  Draf  tersebut mengusulkan  sejumlah  kewenangan  yang  lebih besar bagi  Provinsi  Papua,  bahkan pada tingkat internasional.  Gubernur  Enembe  juga  dianggap oleh sejumlah pejabat di Jakarta sebagai kurang mendukung  kebijakan-kebijakan  Pemerintah Pusat,  termasuk  tidak  menyambut  kedatangan Presiden Jokowi ke Papua pada suatu kunjungan resmi pada tahun 2015.
Selanjutnya,  ketika  Gubernur  Enembe diperiksa  oleh  Bareskrim  pada  2017,  sejumlah demonstrasi  mendukungnya  terjadi  di  Jayapura yang  menganggap  bahwa  pemeriksaan  tersebut sebagai bagian dari kriminalisasi yang dilakukan oleh  lawan-lawan  politiknya.  Peristiwa  itu mengindikasikan adanya persoalan antara Papua dan  Jakarta.  Ketika  pasangan  cagub/cawagub Lukas Enembe-Klemen Tinal diusulkan oleh 10 partai  politik  di  Papua  melawan  pasangan  John Wempi Wetippo-Samuel Huwae, maka diskursus  yang  dimunculkan  oleh  media  adalah kontestasi  antara  Papua dan Jakarta.  Pandangan ini  berpotensi  memecah  belah  orang  Papua secara politik dan cenderung menutupi persoalan mendasar, seperti eksploitasi sumber daya alam, siklus  kekerasan  politik  dan  marjinalisasi  yang terus berlangsung di Tanah Papua.
13 Disampaikan  oleh  salah  satu  dosen UNCEND (MY) pada 15 Maret 2018.
Selama  ini  kebanyakan  gubernur, bupati, dan wali kota di Tanah Papua dari masa integrasi  sampai  sekarang  lebih  menempatkan posisi  mereka  sebagai  kepanjangan  Pemerintah Pusat daripada menjadi juru bicara rakyat Papua. Setiap kebijakan pemerintah yang diambil selalu atas  petunjuk  dan  arahan  dari  Jakarta. 14 Kewenangan  Otsus  Papua  jika  ditelusuri  lebih jauh  hanyalah  semacam  kamuflase  untuk meredam  aspirasi  merdeka  Papua.  Pemimpin Papua  yang  terpilih  dan  memimpin,  kewajiban utamanya mengamankan kepentingan Jakarta di Papua meskipun harus mengorbankan orang asli. Hal  ini  dapat  ditelusuri  dari  indoktrinasi  NKRI harga  mati  merupakan  salah  satu  rantai  politik Jakarta untuk mengikat setiap pemimpin Papua. Namun,  ketika  Lukas  Enembe  terpilih  menjadi gubernur  Papua  pada  tahun  2013,  kepentingan Jakarta mulai terganggu karena Lukas mencoba menyampaikan  suara  yang  berbeda  dari Pemerintah  Pusat.  Misalnya,  dia  menolak campur tangan Pemerintah Pusat dalam rencana pemekaran  provinsi  baru  dan  mengkritik Pemerintah  yang  hanya  sedikit  merekrut mahasiswa  Ilmu  Pemerintahan  Dalam  Negeri dari  Provinsi  Papua.  Ketika  Lukas  ingin melaksanakan  Otsus  Papua  sesuai  dengan Undang-Undang No. 21/2001, maka Pemerintah meyakini Otsus adalah jalan menuju kemerdekaan  Papua.  Bahkan,  beberapa pernyataan Lukas seperti: “saya gubernur terakhir di Papua” dimaknai  bahwa  Lukas  Enembe  mendukung Organisasi Papua
Merdeka. 15
Padahal semangatnya  adalah  mengkoreksi  sejumlah kebijakan Jakarta yang terlalu takut dengan gaya kepemimpinannya yang bersifat populis.
Sejumlah  kontroversi  muncul  pada tahun  2017  ketika  Gubernur  Lukas  bertemu dengan  Kapolri,  Kepala  BIN,  dan  mantan Kapolda  Papua  Paulus  Waterpauw  ketika Gubernur  sedang  dihadapkan  pada  tuduhan korupsi oleh KPK. Setelah itu, Lukas melakukan konferensi  pers  dan  mengatakan  bahwa  dirinya diminta  untuk  mengamankan  suara  Presiden Jokowi  di  Provinsi  Papua  dalam  Pilpres  2019. Sejumlah  kontroversi  antara  Pemerintah  Pusat dan Gubernur  Lukas  Enembe  menjelang  Pilgub 2018 memunculkan dugaan bahwa Pilgub Papua merupakan momen yang tepat untuk
14 Disampaikan  oleh  salah  satu  dosen Uncend (MY), 27 Februari 2018
15 Disampaikan  oleh  salah  seorang  informan dari pers lokal di Jayapura 27 April 2018.
mengalahkan  Enembe  atas  sikapnya  terhadap Jakarta.  Sejumlah  intelektual  dan  aktivis  di Jayapura  menilai  bahwa  Pilkada  Gubernur Papua  2018  adalah  medan  pertarungan kepentingan  Jakarta  dengan  kepentingan  orang Papua.  Pilkada  Gubernur Papua didesain  secara prosedural  terlihat  demokratis,  tetapi  secara subtansial  mudah  terbaca  alur  politik  apa  yang diinginkan  Jakarta.  Pemerintah  Pusat  dicurigai sedang  mengimplementasikan  sistem  pemilu yang  direkayasa  sehingga  terlihat  demokratis tetapi  sudah  ditargetkan  untuk  menyingkirkan kandidat tertentu.
Namun,  ternyata  asumsi  tersebut meleset  di  luar  dugaan,  baik  oleh  orang  Papua maupun  para  pejabat  Pemerintah  Pusat.  Hasil pemilihan  gubernur  Papua  2018  dimenangkan pasangan  Lukas  Enembe-Klemen  Tinal  yang mendapat  67,54%  dukungan. 16 Komisi  Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua dalam rapat pleno rekapitulasi  hasil  penghitungan  suara  pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua menyatakan pasangan Lukmen meraih sebanyak 1.939.539  suara  dari  total  suara  sah  2.871.547 suara. Sementara itu,  pasangan lawannya hanya memperoleh  932.008  suara  atau  32,45%  dari total suara sah. Dari 29 kabupaten/kota yang ada di  Papua,  pasangan  Lukmen  meraih  suara terbanyak  di  20  kabupaten,  yakni  Kabupaten Puncak  Jaya,  Pegunungan  Bintang,  Paniai, Kepulauan  Yapen,  Yalimo,  Tolikara,  Nabire, Keerom,  Yahukimo  dan  Kabupaten  Boven Digul. Kemudian Kabupaten Mamberamo Raya, Dogiai,  Mappi,  Waropen,  Nduga,  Puncak, Mamberamo  Tengah,  Deiyai,  Mimika,  dan Kabupaten  Lanny  Jaya.  Di  sembilan  kabupaten sisanya,  pasangan  lawan  lebih  unggul,  meski dengan selisih tipis. 17
Namun  demikian,  beberapa  kritikan tetap  muncul  dari  sejumlah  intelektual  Papua. Misalnya,  kampanye  calon  gubernur  dalam Pilkada  Papua  di  depan  rapat  paripurna  DPR Papua  pada  tahun  2018  tampaknya  absen  dari perdebatan  yang  bersifat  konseptual  maupun yang  bersifat  praktis  untuk  menyeleseikan persoalan  internasionalisasi  Papua  merdeka dan sejumlah  kekerasan  politik  terhaap  sejumlah
16 https://tirto.id/hasil-pilkada-2018-di-17- provinsi-sesuai-rekapitulasi-suara-di-kpu-cNUk
17 https://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20180711071737-32-313153/lukas-enembe-klemen- tinal-menang-pilgub-papua-2018.
orang  Papua. 18 Kekeliruan  mendasar  yang muncul  dari  kedua  calon  gubernur  tersebut adalah  melihat  bahwa  kedua  isu  strategis  ini bukan  tanggung  jawab  daerah  tapi  pemerintah pusat.  Hal  ini  menandakan  bahwa  posisi gubernur  adalah  sesuatu  yang  terpisah  dari Pemerintah  Pusat  dan  tidak  ada  visi  yang  jelas antara  keduanya  untuk  mencari  terobosan  guna mendorong  proses  perdamaian  dari  bawah. Memang  benar  sebagian  argumentasi  mereka bahwa  Pemerintah  Pusat  memiliki  peran  yang cukup  besar  dalam  munculnya  kedua  persoalan yang berdampak internasional. Namun, kekeliruan  berpikir  seperti  ini  yang  menyebabkan kedua  masalah  berkembang  liar  dan  menjadi siklus  konflik  dan  kekerasaan  yang  tidak kunjung  selesai.  Siapapun  gubernur  Papua belum  pernah  muncul  gagasan  alternatif  untuk menyeleseikan  kedua  persoalan  ini.  Pandangan yang  muncul  di  sejumlah  kalangan  intelektual Papua  adalah  bahwa  kedua  persoalan  besar tersebut menjadi bahan peta jalan bagi sejumlah elit  baik  sipil  dan  militer  di  Papua  untuk memainkan  politik  anggaran  dan  pembagian kekuasaan.  Mungkin  dalam  pemikiran  mereka, semakin  banyak  pelanggaran  HAM,  semakin meningkatkan isu Papua merdeka, akan menjadi semakin  terbuka  lebar  kesempatan  untuk meminta  pemekaran  wilayah  dan  menduduki jabatan-jabatan publik strategis.
Apabila  tuduhan  tersebut  benar,  maka cukup ironis perilaku elit politik Papua. Mereka mengeksploitasi  marjinalisasi  orang  Papua sebagai  isu  merdeka  dan  pelanggaran  HAM untuk mengejar keuntungan ekonomi dan posisi status  sosial.  Rakyat  Papua  akhirnya  menjadi korban  dari  pertikaian  antara  elit  Jakarta  dan Papua. Pemerintah Pusat sulit sekali menyelesaikan  persoalan  konflik  Papua  karena sejumlah  elit  Papua  menjadikan  isu  Papua merdeka  dan  isu  pelanggaran  HAM  sebagai perisai  politik  yang  efektif  melindungi  mereka. Oleh karena itu, ketiadaan konsep atau ide calon gubernur  Papua  tentang  penyelesaian  isu  Papua merdeka dan pelanggaran HAM dalam visi misi mereka  merupakan  suatu  indikasi  yang  tidak diinginkan.  Pilkada  Papua  mungkin  bukanlah kesempatan bagi rakyat Papua untuk mengakhiri marjinalisasi,  akan  tetapi  memperkuat  suatu
18 Disampaikan  oleh  dosen  FISIP  Uncend (MY)  pada 10 Maret 2018.
bentuk  baru  kolonialisme  internal  yang bertingkat. 19
Integrasi  Papua  akan  semakin  kuat kalau  Pemerintah  Daerah  mampu  memberikan pelayanan  publik  yang  memadai  sehingga kehadiran  negara  dirasakan  oleh  orang  Papua. Selama  ini,  sebagaimana  disampaikan  oleh Anderson  (2015),  ketidakamanan  di  Papua utamanya disebabkan oleh kurangnya pelayanan publik.  Jika  ditelusuri  lebih  jauh,  politik elektoral  tidak  berkaitan  langsung  dengan meningkatnya  pelayanan  publik  di  Provinsi Papua.  Pengamatan  di  Kabupaten  Jayawijaya dan Yalimo  menunjukkan bahwa  masih  banyak sekolah  dasar  yang  kehadiran  gurunya  hanya dua  sampai  tiga  orang,  satu  guru  PNS  dan  dua guru  honorer.  Jumlah  anak  sekolah  dari  kelas  I sampai  kelas  VI  dikumpulkan  dalam  satu  kelas sehingga  tidak  dapat  dibedakan  dengan  jelas kelas  masing-masing  murid.  Banyak  guru  PNS yang  sudah  diberikan  rumah  dinas  di  dalam kompleks  Sekolah  Dasar,  yang  biasanya  di kampung-kampung,  lebih  memilih  untuk menetap  di  kota  dan  membangun  rumahnya sendiri.  Meskipun  terdapat  peningkatan  dalam pelayanan  kesehatan,  yang  ditunjukkan  dengan dibukanya layanan puskesmas setiap hari di dua daerah ini, tetapi jumlah tenaga medis dan obat- obatan  masih  belum  merata  untuk  orang  asli Papua  yang  tinggal  di  kampung-kampung (Laporan TAF-LIPI, 2018).
Pada  tahun  2017,  kedua  provinsi  ini merupakan  provinsi  yang  paling  miskin  di Indonesia,  dengan  persentase  jumlah  orang miskin  mencapai  27,74%  (Papua)  dan  23,01% (Papua  Barat),  jauh  di  atas  rata-rata  nasional (9,82%).  Indeks  Pembangunan  Manusia  kedua provinsi  ini  juga  paling  rendah,  yakni    58,05 (Papua)  dan  62,21  (Papua  Barat)  yang  jauh  di bawah  rata-rata  nasional  (70,18)  (BPS  Papua 2017  &  BPS  Papua  Barat  2017).  Angka Partisipasi  Murni  untuk  tingkat  SD,  SMP,  dan SMA  di  Papua  adalah  72,30%,  42,86%,  dan 33,24%--yang  artinya  masih  banyak  jumlah anak  usia  sekolah  yang  tidak  melanjutkan  ke jenjang  SMP  dan  SMA  (Ikhtisar  Data Pendidikan, 2017). 20
19 Disampaikan  oleh  MY,  dosen  FISIP Uncend pada 10 Maret 2018 dan  20 Februari 2018.
20 http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uplo adDir/isi_FC1DCA36-A9D8-4688-8E5F- 0FB5ED1DE869_.pdf
Masalah  ketahanan  orang  asli  Papua juga  ditentukan  oleh  daya  dukung  lingkungan atau habitat ekologinya mengingat hidup mereka bergantung  pada  alam  dengan  bekerja  sebagai pemburu,  pekebun,  atau  pencari  ikan  secara subsistence .  Namun,  data  pada  tahun  2016 mengenai  konsesi  penguasaan  hutan  yang dilaporkan  oleh  Yayasan  Pusaka  menunjukkan bahwa  sebagian  besar  hutan  di  Papua  dikuasai oleh  perusahan  kelapa  sawit  (2,4  Juta  Ha), tambang (5,9 Juta Ha), pengusaha HPH (7,9 Juta Ha) dan Pengusaha HTI (4,3 Juta Ha). 21 Dengan demikian, ruang hidup orang asli Papua dari hari ke  hari  semakin  sempit  karena  tekanan  dari perusahaan perkebunan dan perusahaan tambang sebagaimana  ditunjukkan  oleh  tabel  di  bagian awal.  Di  samping  itu,  kerusakan  hutan  secara umum sedang berlangsung di Papua, baik karena investasi  sawit  dan  tambang  maupun  oleh pembuatan  jalan  trans-Papua.  Data  dari  Global Forest  Watch  (2018)  menggambarkan  bahwa dari  31.378.186  Ha  hutan  di  Papua,  selama tahun 2001-2017 telah hilang sebanyak 566.770 Ha. 22

## Penutup
Sebagaimana  diuraikan  di  bagian pendahuluan, artikel ini ditulis untuk menguraikan penggunaan politik identitas dalam pemilihan  kepala  daerah  di  Tanah  Papua pascaOtonomi Khusus serta implikasinya dalam menjaga  integrasi  Papua  di  dalam  negara Indonesia.  Berdasarkan  paparan  di  bagian  awal dapat diperoleh informasi sebagai berikut terkait politik  identitas  di  Papua. Pertama ,  politik identitas  telah  melekat  bersamaan  dengan perkembangan  masyarakat  Papua.  Pengalaman orang  Papua  pada  masa  Belanda  telah membentuk  identitas  ke-Papua-an  sebagai
21 https://www.google.com/search?q=peta+k onsesi+hutan+di+Papua,+pusaka&safe=active&sourc e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjN- 5upqMTdAhXBPI8KHdYbCi4Q_AUICigB&biw=16 00&bih=794#imgrc=d-3NyR28-qZcPM:
22 Jansen, M. C., P.V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S.V.  Stehman,  S.J.  Goetz,  T.R.  Loveland,  A. Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C. O. Justice, and J.R.G.  Townshend.  2013.  “High-Resolution  Global Maps  of  21st-Century  Forest  Cover  Change.” Science 342  (15  November):  850–53.  Data  available on-line  from:  http://earthenginepartners.  appspot. com/science-2013-global-forest.  Accessed  through Global  Forest  Watch  on  [date].  www.global forestwatch.org
antitesis dari identitas ke-Indonesia-an. Sementara  itu,  pengalaman  bersama  Indonesia semakin  memperkuat  identitas  tersebut  sebagai akibat  tidak  langsung  dari  operasi  militer  dan marjinalisasi  ekonomi.  Namun,  pascareformasi 1998,  terutama  setelah  pemberlakuan  Otsus Papua,  identitas  ke-Papua-an  terdistorsi  ke dalam  identitas  kelompok etnik sebagai  strategi atau  siasat  elit  Papua  untuk  memperebutkan sumber  daya  yang  disediakan  oleh  negara melalui pemekaran daerah otonomi baru.
Kedua ,  politik  elektoral  baik  pilkada gubernur  maupun pilkada bupati  atau  wali  kota di  Tanah  Papua  tidak  seluruhnya  mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. Pemilu yang masih  menggunakan  sistem noken di  sejumlah daerah pegunungan  Tengah  telah  memunculkan kekhawatiran  perang  suku  karena  penggunaan identitas  etnik  yang  berlebihan.  Tingkat modernisasi  yang  berbeda-beda  antara  gunung dan  pantai  menyebabkan  Pemilu  di  daerah pegunungan  sebagai  arena  dominasi  terhadap kelompok  lain.  Selain  itu,  kesulitan  geografis dan kurangnya transparansi menjadikan validitas hasil  dan  proses  Pemilu  masih  dipertanyakan. Sebagai  implikasi  dari  sistem  Pemilu  yang terdistorsi,  maka  muncul  resistensi  dari  calon yang  kalah  yang  mengklaim  bahwa  mereka adalah pemimpin daerah secara adat. Selain itu, dalam  perdebatan  kampanye,  jarang  sekali muncul  persoalan  bagaimana  membangun keberlanjutan  dan  daya  hidup  orang  Papua. Pemilu  cenderung  masih  berfungsi  sebagai sarana untuk membagi sumber daya antarkelompok elit di Papua.
Ketiga ,    pemilihan  kepala  daerah  di Papua,  terutama  pemilihan  gubernur,  menjadi ranah  perebutan  pengaruh  politik  antara sejumlah  elit  yang  mendukung  kebijakan Pemerintah  Pusat  dan  sejumlah  elit  yang mengklaim  pro-rakyat  Papua.  Kekhawatiran bahwa  jika  pasangan  petahana  yang  menang akan  mendorong  gerakan  Papua  merdeka tidaklah  beralasan  karena  setelah  terpilih, pasangan  ini  langsung  menunjukkan  kesetiaannya untuk  memenangkan  Presiden  Jokowi  dalam Pilpres  2019.  Hal  ini  berarti  Pilkada  di  Papua tidak  berkaitan  langsung  dan  cenderung  tidak membawa  dampak  positif  dalam  menguatkan integrasi  Papua  atau  memperkuat  identitas  ke- Indonesia-an di  Tanah  Papua.  Konsekuensi  lain adalah jika pemimpin yang dipilih tidak memiliki kapasitas  untuk  mengatasi  marjinalisasi  orang Papua  dan  menyelenggarakan  tata  kelola
pemerintahan yang profesional maka keberlanjutan kehidupan dan penghidupan orang asli Papua dipertanyakan.

## Daftar Pustaka
Anderson,  B.  (2015). Papua's  Insecurity:  State Failure  in  the  Indonesian  Periphery . Policy  Studies  pada  East-West  Center, No. 73. https://www.eastwestcenter.org/publicat ions/papuas-insecurity-state-failure-in- the-indonesian-periphery
Heller, A & Riekmann, S.P. (1996). Biopolitics: The Politics of The Body, Race
and Nature . Brookfield:Avebury.
BPS Papua. (2017). Papua Dalam Angka 2017 . Jayapura: BPS Provinsi Papua.
BPS  Papua  Barat.  92017). Papua  Barat  Dalam Angka  2018 .  Manokwati:  BPS  Provinsi Papua Barat.
Budiatri,  A.P.  (2017).  Dikotomi  Identitas Keindonesiaan  dan  Kepapuaan  Pasca Orde  Baru. Jurnal  Penelitian  Politik , Vol  14,  No  1  (2017),  DOI:   https:// doi.org/10.14203/jpp.v14i1.712.
Drooglever,  P.(  2009).  An  Act  of  Free  Choice:
Decolonization  and  the  Right  to SelfDetermination  in  West  Papua. Oxford, UK: Oneworld Publications.
Chua,  A.  (2018). Political  Tribes:  Group Instinct  and  the  Fate  of  Nations .  New York: Penguin Press.
Chauvel,  R.  (2005).  Constructing  Papuan Nationalism:  History,  Ethnicity,  and Adaptation.  Washington,  D.C.:  East- West Center Washington.
Chauvel, R. (2008). Rulers in their own country? Special  autonomy  and  Papuan  aspirations have  been  thwarted  by  Jakarta  and hampered by the administrative fragmentation  sponsored  by  local politicians.  Inside  Indonesia  No.  94 (Oct-Dec).
http://papuaweb.org/dlib/jr/ii/94.pdf (Diakses 20 September 2018).
Chauvel,  R.  (2010).  Electoral  Politics  and Democratic  Freedoms  in  Papua.  In  E. Aspinall  &  M.  Mietzner  (Eds.), Problems of Democratisation in Indonesia:
Elections,  Institutions  and  Society (pp. 307-329). ISEAS–Yusof Ishak Institute.
Geertz,  C.  (1973).  The  Interpretation  of Cultures. New York: Basic Books, Inc.
Gutmann,  A.  (2011). Identity  in  Democracy .
Princeton University Press.
Habibi, M. (2017). Identity Politics in Indonesia. 10.13140/RG.2.2.16590.66887.
Haboddin,  M.  2015. Politik  Primodialisme dalam  Pemilu  di  Indonesia .  Malang: Universitas Brawijaya Pers.
Heyes,  C.  (2007).  Identity  Politics.  Standford Enciclopedia of Philosophy. Dalam E.N. Zalta  (ed.).  Donwload  di  https://plato. stanford.edu/entries/identity-politics/
(Diakses 20 September 2018).
Hadiz,  V.  (2017).  Behind  Indonesia’s  illiberal turn.  Artikel  pada  New  Mandala, http://www.newmandala.org/indonesia- illiberal/ (Diakses 20 September 2018).
Horowitz,  D.L.  (1998).  Demokrasi  pada Masyarakat  Majemuk  (Democracy  in  a plural  society).  Dalam  Nasionalisme, konflik etnik dan demokrasi (Nationalism, ethnic conflict and democracy). Diterjemahkan  oleh  Somardi.  Bandung: Penerbit ITB, 43-70.
Hobsbawm,  E.  (1996).  Identity  Politics  and  the Left, New  Left  Review ;  London0.217 (May 1, 1996).
Kamma, F.C. (1972). Koreri Messianic Movements in  the  Biak-Numfor  Culture  Area: The Hague: Martinus Nijhoff.
Kymlicka, W. (1995). Multicultural citizenship: A  liberal  theory  of  minority  rights . Clarendon Press.
McGibbon,  R.  (2006).  Pitfalls  of  Papua: Understanding the Conflict and Its Place in  Australia  Indonesia  Relations.  New South  Wales:  Lowy  Institute  for International Policy. 2006.
Mietzner,  M  &  Muhtadi,  B. (2018) Explaining the  2016  Islamist  Mobilisation  in Indonesia: Religious Intolerance,
Militant  Groups  and  the  Politics  of Accommodation, Asian  Studies  Review,
42:3, 479-497, DOI: 10.1080/10357823.
2018.1473335
Prakash,  K.  (2011).  The  Challenge  of  Identity Politics. The  Marxist ,  XXVII  1–2, January–June 2011.
Rusdyarti,  S.R  &  Pamungkas,  C.  (2017).
Updating  Papua  Road  Map:  Proses Perdamaian,  Politik  Kaum  Muda  dan Internasionalisasi Konflik Papua .
Jakarta: Obor.
Van  den  Berghe,  P.  (1967).  Dialectic  and Functionalism:  Toward  a  Synthesis, dalam  N.J.  Demerath  III  et.al.eds., System, Change, and Conflict , The Free Press,  New  York,  Collier-McMillan limited, London.
Van  Bruinessen,  M.  (Ed.).  (2013). Contemporary Developments  in  Indonesian  Islam: Explaining  the"  conservative  Turn" . Institute of Southeast Asian Studies.
Widjojo, M. S. (ed.). (2008). Papua Road Map: Negotiating  the  Past,  Improving  the Present,  and  Securing  the  Future . Jakarta:  LIPI,  Yayasan  Tifa,  dan Yayasan Obor Indonesia.
Wenda,  P.L.,  Yoman,  Y.  &  K.  (2013). Pemilukada  Gubernur  Provinsi  Papia Tidak  Demokratis .  Jayapura:  Lembaga Intelektual Tanah Papua.