## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 7 Nomor 2, Maret 2022 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## LEGAL CONSEQUENCES OF CHILDREN OUTSIDE OF MARRIAGE AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 46/PUU- VIII/2010

## KONSEKUENSI HUKUM ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 
Asrul Hamid 1 , Defel Fakhyadi 2
STAIN Mandailing Natal, Sumatera Utara e-mail : asrulhamid@stain-madina.ac.id 1 e-mail : defelfakhyadi@stain-madina.ac.id 2

## Abstract
Civil  Code,  Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage,  and  the  Compilation  of  Islamic Law (KHI)is a legal rule that regulates the regulation of children outside of marriage  and KHI is specifically  for  people  who  are  Muslim.  Therefore,  the  Constitutional  Court  Decision  Number 46/PUU-VIII/2010 concerning the position of children out of wedlock is stipulated as a solution so that there is no legal dualism in society. The Constitutional Court's decision was determined when Aisyah  Moechtar  submitted  a  judicial  review  to  the  Constitution  Court  about  constitutionality  of Article 2 paragraph (2) and Article 43 paragraph (1) of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage. This happens because of the legal meaning of the phrase "born out of wedlock," so that there are multiple interpretations of the position and legal this consequences. Research method is normative juridical research using statutory approach to then  conducted in-depth analysis. With the issuance of  the  decision  of  the  Constitutional  Court,  children  out  of  wedlock  have  a  civil  relationship  with their mother, their father and father's family if it can be proven by science and technology. It should be understood that the illegitimate child referred to in the decision is an illegitimate child resulting from  a  religiously legal  marriage  (siri  marriage)  but  is  not  recorded in  state  documents  and  does not apply to illegitimate children resulting from adultery so that the clear legal consequences.
Keywords : Legal Consequences; Children Outside of Marriage; Constitutional Court Decision.

## Abstrak
KUH  Perdata,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan aturan hukum yang mengatur tentang kedudukan anak luar kawin dan  KHI  dikhususkan  untuk  orang  yang  beragama  Islam.  Oleh  karena  itu,  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak luar kawin ditetapkan sebagai solusi agar  tidak  terjadi  dualisme  hukum  di  masyarakat.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut ditetapkan  ketika  Aisyah  Moechtar  mengajukan  uji  materil  kepada  Mahkamah  Konstitusi  tentang konstitusionalitas  Pasal  2  ayat  (2)  dan  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut terjadi karena pemaknaan hukum dari frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”, sehingga muncul multitafsir  tentang kedudukan  dan konsekuensi hukum  akibat dari  hal  tersebut.  Metode  penelitian  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  kemudian  dilakukan  analisis  secara  mendalam.  Dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka anak luar kawin mempunyai hubungan perdata  dengan  ibu,  ayah  dan  keluarga  ayahnya  apabila  dapat  dibuktikan  dengan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Putusan  tersebut  sebaiknya  difahami  bahwa  anak  luar  kawin  dalam putusan tersebut adalah anak luar kawin hasil perkawinan yang sah secara agama (nikah siri) tapi tidak  dicatatkan  dalam  dokumen  negara  dan  tidak  berlaku  kepada  anak  luar  kawin  hasil  zina sehingga konsekuensi hukum yang ditimbulkan menjadi jelas.
 Naskah diterima: 21 Februari 2022, direvisi: 24 Mei 2022, disetujui untuk terbit: 26 Juni 2022 Doi: 10.3376/jch.v7i2.465
Kata kunci : Konsekuensi Hukum; Anak Luar Kawin; Putusan Mahkamah  Konstitusi

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  ikatan  suci ( mitsaqa  qhalidzhon) dalam  mengatur kehidupan  rumah  tangga  dan  keturunan. Ketika  perkawinan  dilaksanakan  tidak sesuai  dengan  aturan  hukum  yang berlaku,  maka  perkawinan  tersebut  tidak sah, sehingga akan menimbulkan implikasi  hukum  terhadap  peristiwa tersebut  baik  suami,  isteri  ataupun  anak- anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan tersebut  (Hartanto,  2015).  Kelahiran seorang anak dari sebuah hubungan tanpa ikatan perkawinan yang sah akan memberikan  dampak  hukum  terhadap seorang anak. Anak tersebut akan disebut sebagai  anak  tidak  sah  atau  anak  luar nikah,  masyarakat  bahkan  menjuluki mereka  sebagai  anak  zina,  anak  sumbang bahkan anak haram. Padahal anak tersebut tidaklah  bersalah,  karena  siapapun  tidak mungkin bisa memilih dia akan dilahirkan dari  orang  tua  yang  mana  (Aryanto, 2015).
Anak  luar  kawin  tidak  sepantasnya memikul  beban/status bersalah  baik secara  hukum  negara,  agama  maupun norma  yang  hidup  dalam  masyarakat karena  kelahirannya  di  luar  kehendaknya melainkan  perbuatan  orangtuanya.  Oleh karena  itu,  segala  konsekuensi  hukum yang ditimbulkan dari kelahirannya harus mendapatkan  perlindungan  hukum  baik yuridis  ataupun  non  yuridis  (Said,  2018) agar  anak  tersebut  memiliki  hak  dan kedudukan  yang  sama  dengan  anak  sah sesuai  prinsip “equality  before  the  law”.
. Anak luar kawin terlahir hanya memiliki
status  yuridis  (hubungan  hukum)  hanya dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  saja karena  ketidakjelasan  siapa  yang  menjadi ayahnya. Dalam KUH Perdata dibutuhkan pengakuan  seorang  laki-laki  meskipun pengakuan tersebut hanya bersifat formalitas saja, artinya pengakuan tersebut  boleh  dilakukan  oleh  orang  lain yang  bukan  merupakan  ayah  biologisnya sehingga  status  anak  tersebut  menjadi anak sah (Loho, 2017)
Berbeda  halnya  dengan  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  yang  menyatakan  bahwa  “anak yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan yang  sah”.  Oleh  karena  itu,  lembaga perkawinan yang sahlah yang menentukan status  seorang  anak  bukan  karena  adanya pengakuan semata (Witanto, 2012). Sebelum  diterbitkan  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  ada beberapa  kategori  anak, pertama, anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan  yang  sah  secara  agama  dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kedua, anak  yang dilahirkan  dari  perkawinan  yang  sah secara  agama  tapi  tidak  dicatatkan  sesuai peraturan  perundang-undangan, ketiga, anak  yang  dilahirkan  tanpa  perkawinan yang sah. Sehingga anak yang disebutkan terakhir  ini  hanya  mempunyai  hubungan nasab  dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya sesuai  Pasal  100  KHI  dan  Pasal  43  ayat (1)  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Pada  tanggal  17  Februari 2012  dikeluarkanlah  Putusan  Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
(Montol, 2017). Berdasarkan pembacaan  dari Putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  Pasal  43 ayat  (1)  tidak  lagi  memiliki  kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut menjawab permohonan uji materil Aisyah Mochtar  alias  Machica  Mochtar  yang mempertanyakan  konstitusionalitas  Pasal 2  ayat  (2)  dan  Pasal  43  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  dikarenakan  kedua  pasal tersebut
mengakibatkan
hak konstitusional  anaknya  Muhammad  Iqbal dirugikan untuk mendapatkan pengesahan terhadap  status  hukumnya  (Masitoh, 2019). Menurut Mahkamah Konstitusi
permasalahan  hukum  yang  ditimbulkan dari peristiwa tersebut dikarenakan pemaknaan  hukum  dari  frasa  “yang dilahirkan  di  luar  perkawinan”.  Sehingga muncul beraneka ragam pertanyaan tentang  bagaimana  kedudukan  anak  serta konsekuensi hukum yang diakibatkan dari peristiwa  tersebut.  Berdasarkan  uraian tersebut  menarik  untuk  dikaji  bagaimana status  hukum  anak  luar  kawin  pasca putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan untuk  menganalisis  konsekuensi  hukum anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yuridis normatif dengan  sifat  penelitian adalah deskriptif yaitu menguraikan/menggambarkan
tentang objek  yang  dikaji  dengan  menggunakan
pendekatan perundang-undangan. Sumber data  primer  yang  digunakan  adalah naskah  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sementara sumber  data  sekunder  adalah  jurnal, majalah dan dokumen lain yang berkaitan dengan  objek  penelitian.  Data-data  yang dibutuhkan  dikumpulkan  dengan  teknik studi  dokumentasi  kemudian  dianalisis secara kualitatif deskriptif .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tinjauan  Umum  tentang  Anak Luar Kawin
1. Anak  Luar  Kawin  Menurut KUH Perdata
Merujuk  kepada  istilah  yang  dikenal dalam KUH Perdata, bahwa seorang anak yang  terlahir  dari  luar  perkawinan dinamakan natuurlijk  kind (anak  alami). Sesuai  dengan  ketentuan  di  dalam  KUH Perdata dijelaskan bahwa anak luar kawin dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  : pertama , anak  luar  kawin  dalam  arti  luas,  yaitu anak  zina  dan  sumbang, kedua ,  anak  luar kawin  dalam  arti  luas,  yaitu  anak  dari hasil  perkawinan  tidak  sah  (Soetojo Prawirohamidjojo, 2000).
Pengakuan  ( erkening )  merupakan unsur  terjadinya  pertalian  dalam  suatu hubungan kekeluargaan dan semua implikasi  dan  akibat  hukum  termasuk persoalan  kewarisan  antara  anak  dengan ayah  atau  ibu  yang  mengakuinya.  Oleh karena  itu,  meskipun  dengan  adanya keturunan  di  luar  perkawinan  tidak otomatis  terjalin  hubungan  kekeluargaan, prinsip  inilah  yang  dianut  dalam  sistem KUH  Perdata  (Abdul,  2008).  Pengakuan tersebut berupa pernyataan dari ayah atau
ibu  dari  seorang  anak  yang  dilahirkan  di luar  perkawinan  sesuai  bentuk  yang ditetapkan undang-undang (Kansil, 1995). Akan  tetapi  anak  zina  dan  anak  sumbang tidak  diperkenankan  untuk  diakui  kecuali apabila  mendapatkan  dispensasi  dari Presiden  sesuai  dengan  Pasal  283  KUH Perdata. Pengakuan  anak harus dilakukan di muka Pegawai Pencatatan Sipil dengan pencatatan dalam akta kelahiran atau akta perkawinan  orang  tuanya  maupun  dalam akta  tersendiri  dari  Pegawai  Pencatatan Sipil (Dalise, 2019).
Terkait  pengakuan  dalam  KUH Perdata berimplikasi  salah satunya terkait kewarisan. Ada dua cara dalam pewarisan di  dalam  KUH  Perdata  yaitu  :  pertama, mewarisi  menurut  undang-undang  ( ab intestate ), kedua, mewarisi dengan penunjukan dalam surat wasiat
( testamentair )  (Subekti,  2005).  Asas hukum  waris  dalam  KUH  Perdata menyatakan  bahwa  hanya  hak-hak  dan kewajiban dalam wilayah hukum kekayaan  dan  harta  benda  bernilai  uang yang  dapat  diwariskan.  Oleh  karena  itu, apabila seseorang meninggal maka seketika  itu  juga  segala  hak  dan kewajibannya  beralih  pada  semua  ahli warisnya.
2. Anak  Luar  Kawin  Menurut Undang-Undang Perkawinan
dan KHI Dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
menjelaskan  dalam  Pasal  42  Jo.  Pasal  99 (a)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) tentang  pengertian  anak  sah  yakni  “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan  yang  sah.”  Selanjutnya  di
dalam  Pasal  43  ayat  (1)  Jo.  Pasal  100 Kompilasi
Hukum Islam (KHI)
dinyatakan  bahwa  “anak  yang  dilahirkan di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya.”  Sementara  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  bahasa “perdata” diganti menjadi “nasab”.
Definisi tentang anak luar kawin baik dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tentang Perkawinan  maupun  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  tidak  dijelaskan  secara spesifik dan tegas, tetapi hanya menguraikan  tentang  pengertian  anak yang sah dan bagaimana kedudukan anak luar  kawin  di  dalam  aturan  hukum  yang berlaku.  Namun  dapat  difahami  defenisi anak  luar  kawin  dari  Pasal  42  Undang- Undang  Perkawinan  Jo.  Pasal  99  (a) Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  bahwa anak  luar  kawin  adalah  anak  yang  lahir dari  hubungan  di  luar  perkawinan  yang sah,  yakni  hubungan  biologis  antara  laki- laki  dan  perempuan  tanpa  ada  ikatan perkawinan.
Hubungan  biologis  antara  laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan disebut dengan “zina”, sehingga  seandainya  hubungan  biologis tersebut  membuahkan  janin,  maka  anak yang  dilahirkan  tersebut  adalah  anak  luar kawin  atau  anak  zina  atau  yang  sering disebut di dalam masyarakat sebagai anak “haram”.  Disebut  anak  zina  atau  anak haram karena pembuahan janinnya merupakan  dampak  dari  perbuatan  zina atau perbuatan haram yang dilakukan oleh laki-laki  dan  perempuan  tersebut  (Ali Ghafir, 2018).
Hubungan  biologis  yang  terjadi  di
luar  perkawinan  dapat  terjadi  atas  dasar kerelaan  kedua  belah  pihak  ataupun disebabkan  karena  masalah  pemerkosaan. Walaupun istilah “anak zina” melekat dan populer di kehidupan bermasyarakat, akan tetapi  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) tidak  memakai  istilah  tersebut,  namun disebut  sebagai  anak  yang  dilahirkan  di luar  perkawinan  yang  sah.  Oleh  karena perkawinan merupakan peristiwa/perbuatan  hukum,  tentu  akan menimbulkan akibat hukum yang ditimbulkan dari peristiwa/perbuatan tersebut,  termasuk  kedudukan  anak  yang dilahirkan salah satunya termasuk masalah kewarisan. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan  juga  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) adalah merupakan upaya mengadaptasikan  hukum  Islam  ke  dalam peraturan perundang-undangan yang
mengikat  dan  memaksa  masyarakat  agar mematuhi dan menjalankan aturan tersebut  termasuk  dalam  hal  kewarisan. Aturan  hukum  yang  terdapat  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan hukum  Islam  dalam  masalah  kewarisan pada umumnya adalah sama. Dalam Islam apabila sudah jelas hubungan nasab antara anak dengan ayah dan ibunya, maka anak tersebut  mewarisi  ayah  dan  ibunya demikian  juga  sebaliknya  ayah  dan ibunya  mewarisinya  selama  tidak  ada penghalang dan syarat-syarat sudah dipenuhi (ash-Shiddieqy, 2010).
Peristiwa  pewarisan  yaitu  proses peralihan hak dan kewajiban dari seseorang  yang  telah  meninggal  dunia kepada ahli warisnya. Secara umum yang
beralih  hanya  harta  benda  (kekayaan) saja. Dalam konteks anak  yang sah, tidak menjadi permasalahan dalam hal kewarisan tersebut. Menjadi suatu permasalahan dan memberikan konsekuensi hukum apabila terdapat anak luar  kawin,  karena  dalam  aturan  yang berlaku  bahwa  anak  luar  kawin  tersebut hanya  memiliki  hubungan  perdata/nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak tersebut  tidak  dapat  dinasabkan  kepada ayahnya meskipun secara biologis merupakan  laki-laki  yang  membuahi rahim  dari  ibu  yang  melahirkannya. Akibatnya  tidak  ada  hubungan  saling mewarisi  antara  anak  luar  kawin  tersebut dengan  ayah  biologisnya  (Darmadi  & Jayanti, 2019).
Sekilas  aturan  tersebut  terlihat  tidak manusiawi  dan  tidak  berkeadilan  karena beban  tersebut  diberikan  kepada  anak yang  dilahirkan  padahal  anak  tersebut tidak melakukan kesalahan apapun. Selanjutnya  beban  termasuk  nafkah  juga hanya  dibebankan  kepada  ibunya  dan keluarga  ibunya  saja  tanpa  diberikan kepada  laki-laki  yang  menjadi  ayah biologis  anak  tersebut,  namun  hal demikian  ditetapkan  untuk  menghormati kesucian/ kesakralan institusi perkawinan. Jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan  ini  agar  anak  luar  kawin tersebut mendapatkan keadilan dan mendapatkan  penghidupan  yang  layak adalah  dengan  jalan  memberikan  hibah atau  wasiat  serta  memberikan  nafkah kepada  anak  tersebut  sebagai  bentuk tanggung jawab seorang ayah biologisnya.
B. Konsekuensi  Hukum  Anak  Luar Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU - VIII / 2010
Kedudukan  anak  luar  kawin  sedari dulu  telah  menjadi  persoalan  yang mengemuka  sebagai  sebuah  dilema  yang harus  dicarikan  jalan  solusinya.  Anak yang  lahir  dari  hubungan  biologis  tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah sering menjadi  korban,  padahal  mereka  juga membutuhkan perlindungan hukum layaknya  seorang  anak,  sebab  pada dasarnya  mereka  tidak  bersalah  tetapi mereka menanggung beban akibat perbuatan orang tuanya (Hak, 2019).
Atas  dasar  menjunjung  tinggi  nilai kemaslahatan,  keadilan  dan  perlindungan hukum  perlu  adanya  progresivitas  hukum dalam  menyelesaikan  persoalan  tersebut. Oleh  karena  itu,  Mahkamah  Konstitusi menetapkan Putusan No. 46/PUU- VII/2010  (Farahi  &  Ramadhita,  2017). Mahkamah Konstitusi
memutuskan bahwa  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dibaca menjadi :
“anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-
laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau alat  bukti  lain  menurut  hukum mempunyai hubungan darah,
termasuk  hubungan  perdata  dengan keluarga ayahnya”.
Putusan
Mahkamah
Konstitusi tersebut  memberikan  konsekuensi  besar terhadap  segala  akibat  hukum  yang ditimbulkan  dari  hubungan  antara  anak
dan  ayah  biologis  tersebut.  Selain  anak tersebut  mendapatkan  perlindungan  dan hukum, juga berhak memperoleh tanggung  jawab  baik  berupa  nafkah, pendidikan  dan  kehidupan  yang  layak. Dengan  kata  lain,  seorang  anak  tersebut akan langsung memiliki hubungan hukum dengan  ayah  biologisnya,  hubungan hukum  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah hubungan  keperdataan  berupa  hubungan nasab , mahram ,  pendidikan,  dan  waris serta wali nikah bagi  anak perempuannya (Poespasari,  2014).  Anak  juga  akan mendapatkan  hak  asuh  atau  perwalian dari  kedua  orang  tuanya  atau  akan  ikut salah  satu  diantara  keduanya  apabila terjadi  perceraian  dan  biayanya  akan ditanggung  oleh  ayahnya  sesuai  dengan keputusan pengadilan (Khair, 2020)
Terlepas  dari  progresivitas    dan revolusioneritas  dari  Putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut  dalam  mengatasi persoalan  terkait  anak  luar  kawin  dengan lebih  memprioritaskan social  issue dan keadilan, seolah mengubah tatanan hukum  di  Indonesia,  khususnya  umat Islam  di  mana  dalam  putusan  tersebut mengakui status anak luar kawin sepanjang  dapat  dibuktikan  dengan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  (seperti  tes DNA) sebagai ratio legis untuk membuktikan  hubungan  darah  dengan ayahnya.  Sehingga  terbitnya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut  menuai pro  dan  kontra  di  kalangan  masyarakat tentang kompleksifitasnya dalam menafsirkan apa yang dimaksud anak luar kawin dalam putusan tersebut (Wicaksono & Omara, 2020).
Untuk  menghindari  terjadinya  pro
dan kontra di kalangan masyarakat dalam menafsirkan  anak  luar  kawin  tersebut, hendaknya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut  tidak  difahami  sebagai  alat pembenaran  terhadap  hubungan  biologis di luar kawin sehingga tidak bertentangan dengan  substansi  yang  terkandung  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Substansi  Putusan Mahkamah  Konstitusi  bukan  bertujuan untuk  melegalkan  perzinahan  kemudian anak  yang  lahir  dengan  mudahnya disahkan  dengan  berdalil  kepada  putusan tersebut.  Apabila  dirunut  ke  belakang, latar belakang putusan ini adalah kelahiran  seorang  anak  dari  perkawinan yang  sah  sesuai  ajaran  agama  Islam (nikah siri ), akan tetapi tidak tercatat pada dokumen  pemerintah.  Dengan  kata  lain, perkawinannya  memenuhi  syarat  pada Pasal  2  ayat  (1)  tetapi  tidak  memenuhi syarat  pada  Pasal  2  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  sehingga  frasa  “anak  di  luar perkawinan”  bukan  anak  zina  tapi  anak dari  hasil  pernikahan siri yang  tidak dicatatkan, sementara
pencatatan perkawinan merupakan bukti suatu perkawinan telah dilangsungkan (Hamzani et al., 2015).
Persoalan yang muncul kemudian dan perlu didapatkan jawaban dalam perspektif yang menyeluruh adalah terkait tanggungjawab  seorang  laki-laki  yang yang  menjadi  ayah  biologisnya.  Keadilan tidak  akan  mungkin  didapatkan  apabila hukum  membebaskan  laki-laki  tersebut dari  tanggungjawabnya.  Oleh  karena  itu,
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010  menyatakan  bahwa
Pasal  43  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974 bertentangan  dengan  Undang-Undang Dasar  1945  dengan  syarat conditionally unconstitutional sepanjang dimaknai menghilangkan  hubungan  perdata  laki- laki  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai  hubungan  darah  sebagai bapaknya. Oleh karena itu, dengan adanya hubungan darah akan berakibat menimbulkan hubungan hukum (Rokhmadi, 2017).
Atas dasar pemikiran tersebut, Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut tidak  hanya  berakibat  terhadap  reposisi keberpihakan  status anak  dan  hak mendapatkan  bagian  warisannya,  tetapi juga  penjaminan  dan  perlindungan  hak- hak  lainnya,  seperti  memperoleh  nafkah, perwalian,  dan  alimentasi  dari  ayah biologisnya. Meskipun transformasi prinsip  keadilan  dan  persamaan  dalam mendapatkan akses hukum, perlu dipahami juga secara komprehensif dilihat dari  perspektif  formalisme  hukum  bahwa substansi dari Putusan Mahkamah
Konstitusi  tersebut  harus  dibatasi  jangan sampai  menjadi  liar  sehingga  melebihi tuntutan dari pihak pemohon yakni dalam hal ini konteksnya hanya pada status anak luar kawin sebagai hasil perkawinan yang sah  secara  agama  tapi  tidak  dicatatkan dalam dokumen negara (Manueke, 2019).
Dalam  upaya  menemukan  solusi terbaik  terkait  hak-hak  yang  diperoleh anak meskipun terlahir dari luar perkawinan sehingga tidak ada pelanggaran hak dasar yang melekat pada diri manusia semenjak ada dalam
kandungan  ( human  right) ,  dan  anak-anak luar  perkawinan  tersebut  tidak  merasa didiskriminasikan oleh negara dan lingkungan  tempat  tinggalnya.  Oleh karena  itu,  Mahkamah  Konstitusi  dalam putusannya berupaya menyelaraskan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dengan  Undang- Undang Dasar 1945 agar tidak memunculkan  pertentangan  di  antara keduanya.  Meskipun  Putusan  Mahkamah Konstitusi  telah  ditetapkan,  perbuatan zina  tetap  tidak  bisa  menjadi  alasan adanya  hubungan  anak  dengan  ayah biologisnya,  walaupun  hal  tersebut  bisa dibuktikan  dengan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  bahwa  ada  hubungan  biologis, sehingga  tidak  bisa  menjadi  alasan  untuk saling mewaris.
Dengan  demikian  pasal  43  ayat  (1)
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi harus dipahami bahwa hubungan  perdata  yang  dimaksudkan dalam  substansi  dari  putusan  tersebut sebagai hubungan perdata selain hubungan  nasab  dan  pewarisan.  Oleh karena itu, mesti dibedakan status  hukum antara  anak  luar  nikah  akibat  perkawinan yang  sah  secara  agama  (nikah siri )  tetapi tidak  dicatatkan  dalam  dokumen  negara dengan  anak  luar  kawin  karena  alasan perzinahan.  Konsekuensi  hukum  dari anak  hasil  nikah siri sama  dengan  anak sah  yang  ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan termasuk dalam
hubungan nasab ,  perwalian,  kewarisan
dan akibat hukum lainnya yang ditimbulkan dari perkawinan orang tuanya.  Sebaliknya,  tidak  ada  hubungan
nasab, perwalian  dan  kewarisan  yang diterima oleh anak hasil perbuatan zina.
Meskipun  demikian,  sebagai  sanksi moral  sekaligus  hukuman  untuk  ayah biologisnya  atas  perbuatan  zina  yang dilakukan yang membuat anaknya menanggung beban kehidupan di masyarakat, paling tidak untuk meringankan  beban  hidup  tersebut,  ayah biologisnya  tidak  boleh  dibebaskan  dari tanggungjawabnya secara materil termasuk  memperhatikan  biaya  nafkah, pendidikan,  kesehatan  dan  berbagai  hak lainnya selayaknya anak-anak pada umumnya  sampai  anak  tersebut  dewasa mandiri  dan  dianggap  cakap  dalam menentukan masa depannya. Ayah biologisnya  juga  dibolehkan  memberikan bagian  dari  hartanya  kepada  anaknya dengan  jalan  wasiat,  hibah,  hadiah maupun sedekah tetapi tidak dengan jalan pewarisan.
Sanksi  moral  tersebut  diberikan karena  dalam  hidup  bermasyarakat  selalu dibatasi  oleh  norma  yang  berlaku, meskipun  tidak  tertulis  namun  hal tersebut  dijadikan  aturan  yang  mengikat dan  dipatuhi  oleh  masyarakat,  sehingga orang yang melanggar aturan dari norma- norma yang berlaku akan diberikan sanksi moral  oleh  masyarakat.  Inilah  solusi terbaik dan lebih relevan untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga  tidak  ada  lagi  anak-anak  luar kawin yang terlantar kehidupan dan masa depannya.

## SIMPULAN
Persoalan  tentang  anak  luar  kawin adalah sebuah dilema yang harus
diselesaikan,  karena  anak  tersebut  sering menjadi  korban  akibat  perbuatan  orang tuanya  sementara  mereka  juga  berhak mendapatkan  keadilan  dan  perlindungan hukum dari negara.
1) Anak  luar  kawin  menurut  KUH Perdata adalah anak yang terlahir dari luar perkawinan (natuurlijk kind) atau disebut  dengan  istilah  anak  alami.
KUH Perdata juga membedakan anak luar  kawin  menjadi  dua,  pertama, dalam  arti  luas  yang  dikenal  dengan istilah  anak  zina  dan  anak  sumbang, kedua,  dalam  arti  sempit  yaitu  anak hasil  perkawinan  yang  tidak  sah. Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan harus  mendapatkan  pengakuan  dari ayah  atau  ibunya  sehingga  terjalin pertalian hubungan kekeluargaan sehingga  anak  tersebut  mendapatkan semua  implikasi  dan  akibat  hukum dari ayah atau ibu yang mengakuinya, akan  tetapi  anak  zina  dan  anak sumbang  tidak  diperkenankan  diakui kecuali  mendapatkan  dispensasi  dari Presiden.
2) Anak  luar  kawin  dalam  Undang- Undang  Perkwinan  dan  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  tidak  dijelaskan secara  spesifik  dan  tegas,  hanya diuraikan tentang pengertian anak sah yaitu  anak  yang  dilahirkan  dalam atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang sah,  kemudian  dijelaskan  tentang kedudukan  anak  luar  kawin,  dalam Undang-Undang  Perkawinan  bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga  ibunya,  sementara  dalam
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI), bahasa  “perdata”  diganti  menjadi “nasab”.  Akan  tetapi,  dari  uraian tersebut  dapa  difahami  bahwa  anak luar  kawin  adalah  anak  yang  lahir  di luar  perkawinan  yang  sah,  yaitu hubungan  biologis  tanpa  ada  ikatan perkawinan  baik  akibat  pemerkosaan maupun  kerelaan  kedua  belah  pihak, sehingga anak yang dilahirkan tersebut  hanya  memiliki  hubungan hukum  dengan  ibu  dan  keluarga ibunya saja.
3) Anak  yang  lahir  dari  perkawinan yang  sah  secara  agama  tetapi  tidak dicatatkan,  sehingga  membutuhkan aturan  hukum  dalam  menyelesaikan persoalan  tersebut,  oleh  karena  itu, demi menjunjung tinggi nilai keadilan  dan  perlindungan  hukum sehingga  diperlukan  progresivitas hukum  dalam  menyelesaikan  dilema tersebut.  Oleh  karena  itu,  Mahkamah Konstitusi  menetapkan  Putusan  No. 46/PUU-VII/2010  sebagai  jawaban atas  permohonan  Machica  Moechtar alias  Aisyah  Moechtar  atas  anaknya Muhammad Iqbal  yang merasa status konstitusional  anaknya  dirugikan. Putusan tersebut memberikan konsekuensi  besar  terhadap  akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan  antara  anak  dan  ayah biologisnya.
Terlepas dari
progresivitas dari Putusan Mahkamah Konstitusi  tersebut  dalam  mengatasi persoalan  dengan  memprioritaskan social issue, sehingga putusan tersebut  hanya  berlaku  bagi  pencari keadilan  dalam  kasus  yang  sama
yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang  sah  secara  agama  (nikah  sirri) tapi  tidak  dicatatkan  dalam  dokumen negara, dan tidak berlaku untuk  anak yang lahir akibat perzinahan,
sehingga  konsekuensi  hukum  yang ditimbulkan  dari  perbuatan  itu  jelas kedudukannya.  Bagi  anak  yang  lahir dari nikah sirri status hukumnya sama dengan  anak  sah  seperti yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan,  sehingga  mereka  berhak mendapatkan  hak  nasab,  perwalian, pewarisan  dan  akibat  hukum  lainnya yang  ditimbulkan  dari  perkawinan orang tuanya. Berbeda dari anak yang lahir  dari  hasil  zina  yang  diberikan sanksi moral kepada ayah biologisnya untuk  mendapatkan  biaya  nafkah, pendidikan, kesehatan dan hak lainnya  tetapi  bukan  hak  nasab,
perwalian ataupun pewarisan.
Meskipun  ayah  biologisnya  boleh memberikan  bagian  dari  hartanya dengan  jalan  wasiat,  hibah,  hadiah maupun sedekah tetapi bukan pewarisan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kolega dan rekan-rekan di  STAIN  Mandailing  Natal  yang  telah memberikan dukungan
sehingga selesainya artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul, M. (2008). Aneka Masalah Hukum Islam  di  Indonesia .  Prenada  Media Group.
Ali  Ghafir,  M.  (2018).  Anak  Zina  Dalam Pandangan Islam. Syaikhuna:
Jurnal  Pendidikan  Dan  Pranata Islam , 9 (1), 133–146.
https://doi.org/10.36835/syaikhuna.
v9i1.3194
Aryanto,  A.  D.  (2015).  Perlindungan Hukum  Anak  Luar  Nikah  Di Indonesia. Bilancia , 9 (2),  122–134. https://doi.org/https://doi.org/10.242 39/blc.v10i1.283
ash-Shiddieqy,  T.  M.  H.  (2010). Fiqh Mawaris:  Vol.  XIX (Issue  1).
Penerbit Pustaka Rizki Putra.
Dalise, W. K. (2019). Kedudukan Hukum Dan  Hak  Waris  Anak  Luar  Kawin Menurut Hukum Perdata. Lex Privatum , 7 (2).
Darmadi, A. . N. Y., & Jayanti, A. . S. D.
U. (2019). Hak Mewaris Anak Luar Kawin Kajian Berdasarkan0Putusan1Mahkamah1 Konstitusi Nomor046/Puu– Viii/2010. Kerthasemaya , 7  No.  7 . https://ojs.unud.ac.id/index.php/kert hasemaya/article/view/52259
Farahi,  A.,  &  Ramadhita,  R.  (2017).
Keadilan  Bagi  Anak  Luar  Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010. Journal  de  Jure , 8 (2),
74. https://doi.org/10.18860/j-
fsh.v8i2.3778
Hak,  N.  (2019).  Kedudukan  Dan  Hak Anak  Luar  Nikah  Pasca  Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010  Tentang  Status Anak  Luar  Nikah. Jurnal  Ilmiah Mizani:  Wacana  Hukum,  Ekonomi Dan Keagamaan , 5 (2).
https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1
441
Hamzani,  A.  I.,  Hukum,  F.,  Pancasakti, U.,  Tengah,  J.,  &  Kostitusi,  M.
(2015).  Nasab  Anak  Luar  Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi  The  Descendants  of Children  Outside  of  Marriage  After Constitutional Court. Jurnal Konstitusi , 12 (1), 2.
Hartanto,  J.  A.  (2015). Hukum  Waris Kedudukan  dan  Hak  Waris  Anak Luar  Kawin  menurut  Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan  Mahkamah Konstitusi . LaksBang Justitia.
Kansil,  C.  T.  S.  et  al.  (1995). Modul Hukum Perdata . Pradnya Paramita.
Khair,  U.  (2020).  Pelaksanaan  Hak  Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. JCH  (Jurnal  Cendekia Hukum) , 5 (2). https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.23 1 Loho, S. (2017). Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nmor 46/puu-viii-2010. Lex Crimen , 6 (3). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.p hp/lexcrimen/article/view/15613
Manueke,  F.  T.  (2019).  Kedudukan  Dan
Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor  46/Puu-Viii/2010. Lex  Et Societatis , 7 (3).
Masitoh,  U.  A.  (2019).  Anak  Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau  dari  Hukum  Perdata  dan Hukum  Islam. DIVERSI :  Jurnal
Hukum , 4 (2). https://doi.org/10.32503/diversi.v4i 2.276
Montol,  M.  G.  (2017).  Tinjauan  Yuridis Anak  Hasil  Zina  Dilihat  Dari
Ketentuan Hukum Islam. Lex
Crimen , 6 (5).
Poespasari,  E.  D.  (2014).  Kedudukan
Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat. Perspektif ,
19 (3). https://doi.org/10.30742/perspektif.
v19i3.23
Rokhmadi,  R.  (2017).  Status  Anak  Di Luar  Perkawinan  Pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  NO.  46/PUU -VIII/2010. Sawwa:  Jurnal  Studi Gender , 11 (1).
https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.14
44
Said,  M.  F.  (2018).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Dalam  Perspektif
Hak  Asasi  Manusia. JCH  (Jurnal Cendekia Hukum) , 4 (1). https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97
Soetojo  Prawirohamidjojo,  R.  (2000).
Hukum  Waris Kodifikasi . Airlangga University Press.
Subekti.  (2005). Pokok-Pokok  Hukum Perdata . Intermasa. https://opac.perpusnas.go.id/DetailO pac.aspx?id=555523
Wicaksono,  D.  A.,  &  Omara,  A.  (2020).
Ratio  Legis  Kedudukan  Hukum Pemohon dalam Pengujian Undang- Undang oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure , 20 (4),
487. https://doi.org/10.30641/dejure.202 0.v20.487-510
Witanto,  D.  Y.  (2012). Hak  dan Kedudukan  Anak  Luar  Kawin . Pustaka Raya.