## GANESHA LAW REVIEW
Volume 2 Issue 2, November 2020 P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038 Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN DI KOTA SINGARAJA
Ida  Ayu  Putu  Monika  Dewi 1 ,  Ni  Putu  Rai  Yuliartini 2 ,  Dewa  Gede  Sudika Mangku 3
1 Universitas Pendidikan Ganesha . E-mail : Dayumonikadewi@gmail.com 2 Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : raiyuliartini@gmail.com
3 Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : dewamangku.undiksha@gmail.com
Info Artikel Abstract Masuk: 15 September 2020
Diterima: 19 Oktober 2020
Terbit: 5 November 2020 Keywords: Law Enforcement, Children, Traffic Violations An accident is an omission and negligence is a crime that is no criminal accountability, as set out in Article 310 of Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation. The issue  when  the  accident  committed  by  a  child  causing  others died, how law enforcement against minors in the case accident resulting in loss of lives of others in the city of Singaraja. This study uses empirical legal research. Empirical legal research is a  field  research  by  relying  on  facts.  Data  were  collected  by interviews  and  by  means  of  a  literature  study,  methods  of analysis  with  qualitative  way  to  describe  and  interpret  data based on the doctrine and legal norms relating to the subject of the obtain problem then arranged for the clarity of the issues discussed.  Based  on  the  research  that  writers  get  in  law enforcement against children, generally from the data in the can since  2017  till  2019  there  are  25  cases  entered  in  the  Police Buleleng,  the  solution  is  only  at  the  stage  of  diversion  in  the police, because the child was 15 years old and is suspect as well as the penalties are less than 7 (seven) years, where the child has violated Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 year 2009 regarding Traffic and Road Transportation.

## Abstrak
Kata kunci: Penegakan Hukum, Anak, Pelanggaran Lalu Lintas.
Corresponding Author: Ida Ayu Putu Monika Dewi, Email: Dayumonikadewi@gmail.com
DOI:
Kecelakaan  merupakan  sebuah  kelalaian  dan  kelalaian merupakan suatu tindak pidana yang ada pertanggungjawaban  pidanaya,  seperti  yang  telah  diatur  di dalam  Pasal  310  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Permasalahanya ketika  kecelakaan  yang  dilakukan  oleh  anak  menyebabkan orang  lain  meninggal  dunia,  bagaimana  penegakan  hukum terhadap anak di bawah umur dalam kasus kecelakaaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di kota Singaraja.
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian lapangan dengan
mendasarkan pada fakta yang ada. Metode pengumpulan data dengan  wawancara  dan  dengan  cara  studi  kepustakaan, metode  analisis  dengan  cara  kualitatif  yaitu  dengan menjabarkan  dan  menafsirkan  data  berdasarkan  doktrin  dan norma  hukum  yang  berkaitan  dengan  pokok  pemasalahan kemudian  disusun  untuk  memproleh  kejelasan  dari  masalah yang  dibahas.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis dapatkan  dalam  penegakan  hukum  terhadap  anak,  secara umum dari data yang di dapat sejak tahun 2017 samapi 2019 terdapat  25 perkara yang masuk di Kepolisian Resor Buleleng, penyelesaiannya yaitu hanya pada tahap diversi di Kepolisian, karena  anak  tersebut  berusia  15  tahun  dan  merupakan tersangka  serta  ancaman  hukumannya  kurang  dari  7  (tujuh) tahun, dimana anak tersebut telah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
@Copyright 2020.

## Pendahuluan
Hukum  merupakan  keseluruhan  peraturan  tentang  tingkah  laku  yang berlaku  dalam  suatu  kehidupan  bersama  yang  dapat  dipaksakan  perlaksanaanya dengan suatu sanksi. Bentuk perwujudannya yang paling jelas dari sanksi hukum tampak  dalam  hukum  pidana.  Menurut  Moeljatno,  perbuatan  pidana  yaitu  “ Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”.  Namun,  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum  kerap  kali dilanggar oleh masyarakat bahkan sudah menjadi kebiasaan (Mertokusumo,2008, : 40).
Perkembangan  di  bidang  teknologi  dan  transportasi  telah  menyebabkan perkembangan  model  transportasi  di  Indonesia  menjadi  sangat  beragam. Perkembangan transportasi tersebut khususnya pada transportasi darat semakin mempermudah  masyarakat  untuk  pergi  dari  daerah  satu  ke  daerah  yang  lain, dengan adannya transportasi memang sangat mempermudah kegiatan masyarakat dalam hal untuk urusan jalan-jalan dan mencari tempat yang jauh bisa efesien waktu dengan adannya transportasi.Namun, hal itu berdampak pada munculnya berbagi permasalahan terhadap lalu lintas, misalnnya, mengendarai kendaraan yang kurang hati-hati bahkan melebihi kecepatan maksimum tampaknnya menjadi suatu prilaku yang kurang matang di tengah masyarakatdan juga terdapat banyak pelanggaran lalu lintas serta kecelakaaan lalu lintas.
Lalu Lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan, dimana  peraturan  tersebut  dibuat  guna  menjamin  keamanan,  ketertiban  dan kesejahteraan  dalam  masyarakat  yang  perlu  ditentukan  mengenai  tindakan  yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tesebut diancam dengan  pidana.Sering  terjadinnya  pelanggaran  lalu  lintas,  baik  yang  disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika  semakin  banyak  terjadi  peristiwa  pelanggaran  lalu  lintas.Akibat  hukum  dari
kecelakaan lalu lintas adalah adannya sanksi pidana bagi pembuat atau penyebab terjadinnya  peristiwa  itu  dan  dapat  pula  disertai  tuntutan  perdata  atas  kerugian material yang ditimbulkan.
Permasalahannya adalah ketika kecelakaan yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, ketika banyak pertimbangan jika anak harus dipidana. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk memberikan pembinaan  dan  perlindungan  terhadap  anak,  baik  menyangkut  kelembagaan maupun  perangkat  hukum  yang  lebih  memadai.Adannya  undang-undang  tentang anak  tentu  menunjukkan  bahwa  anak  memang  perlu  untuk  dilindungi.  Aturan hukum yang mengatur tentang anak antara lain : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraaan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak.  Anak  yang  tanpa  sengaja  melakukan  kesalahan  sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia merupakan suatu tindak pidana.
Penegakan  hukum  yang  ada  di  masyarakat  modern  tidak  hanya  diartikan dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas, seperti di Indonesia penegakan hukum dikaitkan  dengan  unsur  manusia  dan  lingkungan  sosialnnya.Upaya  penegakan hukum sejalan dengan prinsip NKRI yaitu Pancasila. Tegaknnya hukum merupakan suatu prasyarat bagi sebuah negara hukum, penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia  di  dalamnya  dan  dengan.  Berdasarkan  latar  belakang  maka diambil permasalahan yaitu:
demikian  akan  melibatkan  tingkah  laku  manusia  juga.  Upaya  penegakan  hukum pidana pada hakikatnnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum dan sering  dikatakan  sebagai  politik  atau  kebijakan  hukum  pidana  yang  merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.
Bagaimana penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnnya nyawa orang lain di kota Singaraja?Apa yang menjadi  faktor  penghambat  dan  faktor  pendukung  dalam  proses  penegakan hukumterhadap  anak  sebagai  pelaku  pelanggaran  lalu  lintas  yang  menyebabkan hilangnnya nyawa orang lain di kota Singaraja?

## Metode
Penelitian mengenai “Penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu  lintas  yang  menyebabkan  hilangnnya  nyawa  orang  lain  di  kota  Singaraja”, adalah merupakan jenis penelitian hukum dengan kajian empiris, karena penelitian ini menyangkut data maka dengan sendirinnya merupakan hukum empiris. Kajian hukum empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lainyang beranjak dari kesenjangan antara das sollen(Law in Book) dan das sein (Law in Action) (Soekanto, 2007:51).  Penelitian  hukum  empiris  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnnya nyawa orang lain di kota Singaraja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku  dalam  pelanggaran  lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di kota Singaraja.
Pelanggaran  terhadap  lalu  lintas  sudah  banyak  terjadi  di  kalangan masyarakat, pelakunya tidak hanya orang dewasa saja tetapi juga melibatkan anak dibawah umur, pelanggaran lalu lintas yang sampai menimbulkan korban jiwa ini merupakan tindak pidana kelalaian atau kealpaan (culpa), tetapi ini termasuk ke dalam tindak pidana apalagi pelakunya adalah seorang anak dibawah umur yang belum mengetahui marka jalan, rambu-rambu lalu lintas dan masih banyak anak- anak yang membawa kendaraanya dengan kecepatan tinggi dan ugal-ugalan di jalan raya  sehingga  perilaku  ini  sangat  berbahaya  dan  sangat  berpotensi  terjadinya kecelakaan dan bisa menimbulkan korban jiwa.Kecelakaan yang terjadi ini berawal dari  adanya  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anak,  anak  tersebut masih  bersifat  labil  dan  belum  mengetahui  secara  benar  bagaimana  cara  berlalu lintas dengan baik dan benar, masih banyak anak yang berani membawa kendaraan ke jalan raya dengan tidak menggunakan helm, tidak membawa surat-surat yang lengkap, dan yang paling sering terjadi anak itu sering membawa kendaraan dengan kecepatan  tinggi  dan  sering  melakukan  balapan  liar  di  jalan  raya,  maka  dari  itu dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas, kecelakaan ini tidak hanya merugikan secara material saja tetapi juga bisa menimbulkan korban jiwa. Berikut tampilan tabel jumlah dterhadap diversi terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak  dan  menyebabkan  hilangnya  nyawa  orang  lain  di  kota  Singaraja  yang dilakukan oleh Penyidik Unit Laka Lantas Polres Buleleng.
Tabel 4.1
Diversi  Terhadap  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  di  Kota Singaraja.
No  Tahun  Diversi  Limpah  Keterangan 1 2017 7 - - 2 2018 7 - - 3 2019 7 - - Jumlah 25 Perkara
Sumber: Unit Laka Lantas Kepolisian Resor Buleleng.
Dari  data  tabel  diatas  terdapat  25  perkara  pelanggaran  lalu  lintas  yang dilakukan  oleh  anak  dan  menimbulkan  korban  jiwa,  dari  perkara  tersebut penyelesaiannya melalui diversi di Kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan  bahwa  secara  umum  dari  semua  kasus  tersebut  penyelesainya  hanya pada tahap diversi di kepolisian, karena anak tersebut terbukti sebagai tersangka, tidak termasuk pengulangan dan ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap anak itu sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu  lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  ancaman  hukumannya  adalah  paling  lama  6 (enam) tahun penjara dan/atau denda sebesar Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) dan juga tindak pidana ini merupakan tindak pidana kealpaan atau kelalaian dan bukan merupakan suatu kejahatan, maka dari itu selama ini pihak kluarga dari korban  menyadari  bahwa  ini  peristiwa  yang  tidak  disengaja.  Penegakan  hukum terhadap  anak  dalam  pelanggaran  lalu  lintas  yang  pelakunya  adalah  anak  dan menimbulkan korban jiwa, harus dilakukan dengan baik, meskipun ini merupakan
kelalaian tetapi ini tetap merupakan suatu tindak pidana yang tentu saja ada aturan yang sudah mengaturnya.

## Proses Diversi di Kepolisian Resor Buleleng
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dewa Ardana S.H.,M.H, selaku Kanit Laka Lantas meurut beliau memang benar bahwa terdapat beberapa kasus yang terkait dengan pelanggaran lalu lintas oleh anak yang menyebabkan hilangnya nyawa  orang  lain,  menurut  beliau  anak  yang  melakukan  pelanggaran  tersebut banyak dlakukan oleh anak yang berumur 15 tahun dan sebagian besar berasal dari daerah  Kota  Singaraja.  Dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  terhadap  anak tersebut dikatakan bahwa penyelesaianya hanya pada tahap diversi pada tingkat penyidikan di kepolisian, karena anak tersebut dikenakan ancaman hukuman yaitu dibawah dari 7 (tujuh) tahun yang sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  serta  anak  yang slama  ini  melakukan  pelanggaran  yang  menimbulkan  korban  jiwa  bukan merupakan  tindak  pidana  pengulangan  (residivis),  jadi  proses  penyelesaiannya hanya pada tahap diversi di kepolisian.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  AIPTU  I  Nyoman  Suriadana S.H.,M.H  selaku  penyidik  di  unit  Laka  Lantas  Polres  Buleleng    menurut  beliau membenarkan bahwa memang telah terjadi banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang  dilakukan  oleh  anak  dan  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  orang  lain,  anak tersebut paling banyak berasal dari daerah kota Singaraja yang umurnya masih 15 tahun. Menurut beliau selaku penyidik menjelaskan bahwa secara umum penegakan hukum  terhadap  kasus  tersebut  hanya  selesai  pada  tahap  diversi  di  tingkat penyidikan di kepolisian. Beliau juga menjelaskan bagaimana proses diversi yang dilakukan di Kepolisian karena beliau merupakan seorang penyidik yang langsung menangani kasus-kasus tersebut.Proses diversi yang dilakukan di kepolisian yaitu berawal  dari  pihak  kepolisian  melakuakan  proses  penyidikan  itu  dihitung  dalam jangan waktu 1 x 24 jam sejak surat perintah penyidikan diterbitkan,selanjutnya untuk  menentukan  pelakunya  tersebut  apakah  benar  anak  dibawah  umur    atau tidak dan membuktikan apakah anak itu adalah sebagai tersangka atau korban kalau dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh oleh pihak kepolisian yang menyatakan bahwa anak tersebut memenuhi unsur sebagai tersangka maka akan dilaksanakan proses diversi tetapi kalau anak tersebut merupakan korban maka kasusnya masuk ke pidana umum biasa karna tersangkanya cukup umur.
Proses  dari  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  yaitu  meminta keterangan  terlebih  dahulu  dari  saksi-saksi  yang  menguatkan  kedudukan  anak sebagai  tersangka  ketika  bukti  sudah  kuat  yang  menyatakan  anak  tersebut dinyatakan sebagai tersangka, ketika sudah ditemukan unsur pidana terhadap anak maka  7  hari  harus  sudah  memberitahukan  ke  BAPAS,selanjutnya  pihak  penyidik mengirim  surat  ke  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  untuk  melakukan  penelitian maka dari BAPAS,  akan menurunkan petugas anak untuk melakukan penelitian, hal- hal yang dicari dalam penelitian yang dilakukan terhadap anak yaitu : Apakah pelakunya di bawah umur.
Apakah ada korban yang timbul dari kecelakaan tersebut untuk memenuhi unsur 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan,  jika  terbukti  adannya  korban  dari  kecelakaan  terbut  dan  meninggal  dunia maka wajib untuk di diversi
Dari hasil penelitian yang menunjukan kebenaran yang mereka peroleh dan hasilnya  itu  dari  BAPAS  setelah  hasil  itu  baru  dilakukan  siding  diversi  terhadap anak.  Sidang  diversi  ini  pihak  kepolisian  mengahadirkan  orang  tua  dari  anak, perwakilan  dari  korban  yang  meninggal  dunia  atau  ahli  waris,  dari  BAPAS  yang melakukan  penelitian  tersebut,  perwakilan  dari  unsur-unsur  adat  untuk menguatkan  saksi,  saksi  yang  menguatkan  bahwa  telah  terjadinya  proses perdamaian  jadi  dikuatkan  oleh  saksi.  Saksi  yaitu  Penyidik,  Anak  atau  orang tua/wali,Anak  korban  atau  orang  tua/wali,  Toko  agama,  Toko  masyarakat, Pendamping atau Advokat/Pemberi Bantuan Hukum, BAPAS.
Sidang diversi dilakukan dan dari pihak kluarga korban dan tersangka sudah setuju dengan perdamaian, keputusan sidang diversi adalah dikembalikan kepada orang  tua,  dan  yang  membacakan  putusan  tersebut  adalah  dari  pihak  BAPAS  itu sendiri, dari hasil sidang tersebut pihak dari BAPAS membuat hasil keputusan yang hasilnya adalah anak tersebut dikembalikan kepada orang tua. Sidang diversi harus sudah diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tuga puluh) hari dari tahapan pertama sampai  selesai  proses  sidang  diversi,  selama  proses  penyidikan  sampai  sidang diversi anak tersebut tidak dilakukan penahanan.
Putusan hasil salinan ini dikiramkan ke pengadilan bersama dengan berkas untuk  meminta  penetapan,  dan  hasil  penetapan  yang  turun  tersebut  yang menyatakan  bahwa  anak  dikembalikan  kepada  orang  tua  dan  kasusnya  selesai. Penetapan tersebut keluar 1 (satu) minggu setelah sidang diversi dilakukan, setelah hasil  penetapan  sudah  diterbirkan  oleh  pengadilan  maka  kasusnya  sudah  selesai tetapi  anak  tersebut  hanya  dikenakan  wajib  lapor  ke  BAPAS  untuk  pemantauan tingkah lakunya atau perbuatanya sehingga tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi, wajib lapor itu dilakukan selama 1 kali atau 2 kali.Proses peradilan pidana anak dilanjutkan sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yaitu dalam hal:
a. proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau
b. kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.
Menurut  Soerjono  Soekanto,  secara  konsepsional  maka  inti  dan  arti  dari penegakan  hukum  adalah  kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak  sebagai  rangkaiann  penjabaran  nilai  tahap  akhir  untuk  menciptakan, memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian  dan  pergaulan  hidup (Soekanto,2011:  5).  Penegakan  hukum  dalam  penanganan  suatu  kasus  perkara tindak pidana sangat diperlukan agar tercapainya upaya tegaknya suatu aturan dan berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  di  dalam  kehidupan bermasyarakat.Disamping  itu  penegakan  hukum  dapat  dikatakan  sebagai  suatu usaha  dalam  menangani  kejahatan  secara  rasional,  memenuhi  rasa  keadilan  dan sebagai reaksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.
Diversi  terhadap  anak  bisa  dilakukan  apabila  anak  tersebut  mendapat ancaman  hukuman  yang  kurang  dari  7  tahun  penjara  dan  anak  tersebut perbuatanya bukan merupakan pengulangan (residivis).Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak
dapat  kembali  ke  dalam  lingkungan  sosial  secara  wajar.  Maksud  dari  diversi terrsebut,  kemudian  dijabarkan  dalam  Pasal  6  UU  No.  11  Tahun  2012  yang menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah:
1. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak;
Dari hasil penelitian bahwa secara umum penegakan hukumnya yaitu melalui proses  diversi.  Diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari  proses peradilan  pidana  ke  luar  peradilan  pidana,  kasus  yang  sering  terjadi  di  dalam masyarakat yang melibatkan anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan  mekanisme  atau  tindakan  diversi  dapat  memungkinkan  anak  dialihkan proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum yaitu: Polisi, Jaksa, Hakim dan lembaga lainnya, dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang berusia muda  atau  dibawah  umur  tanpa  menggunakan  pengadilan  formal.  Dalam  proses diversi terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :
1. Anak tersebut belum berumur 18 tahun.
2. Ancaman hukuman kurang dari 7 (tujuh) tahun.
3. Bukan merupakan tindak pidana pengulangan. (residivis).
4. Anak merupakan tersangka.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  SPPA  yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumu 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ancaman hukuman yang dijatuhkan oleh anak tersebut kurang dari 7 (tujuh tahun). Anak tersebut tidak melakukan pengulangan tindak pidanaatau yang disebut dengan residivis.
Proses  diversi  juga  menghadirkan  pihak-pihak  yang  terkait  di  dalam  proses diversi  tersebut,  yang  salah  satunya  yaitu  terdapat  tokoh  adat  dan  tokoh masyarakat, tokoh adat yang bisa disebut sebagai keliat adat dari masing-masing pihak  pelaku  dan  korban  dan  tokoh  masyarakat  bisa  diebut  sebagai  kepala  desa (perbekel)  dari  masing-masing  pihak  korban  dan  pelaku,  kedudukan  dari  tokoh- tokoh ini yaitu sebagai saksi untuk menyaksikan proses musyawarah diversi yang telah dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum, yang menyatakan bahwa telah benar adanya proses kesepakatan diversi yang dilakukan oleh pihak dari pelaku dan korban.  Selain  itu  Tokoh  masyarakat  juga  sebagai  saksi  untuk  menguatkan  hasil diversi tersebut.
Lalu  Lintas  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena  kesengajaan  atau  kealpaan  merupakan  unsur  kesalahan,  yang  terdapat dalam  Pasal  316  ayat  (1)  Undang-undang  No.  22  tahun  2009  (UU  LLAJ).  Tindak Pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-undang No. 22  tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Dalam  hal  ini  kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menimbulkan korban jiwa diatur di dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Dalam  proses  penegakan  hukumnya,  karena pelakunya adalah seorang anak maka menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang terdapat dalam Pasal 5 wajib untuk diupayakan Diversi.
Berdasarkan  Hasil  Penelitian  yang  dilakukan  bahwa  dalam  proses  penegakan hukum  terhadap  anak  sudah  dilakukan  dengan  baik  dengan  menggunakan  dasar hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam proses penegakan hukumnya pihak dari penyidik Kepolisian Resor Buleleng, terhadap  kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  terutama  dalam  kasus pelanggaran lalu lintas sudah dilakukan upaya diversi yang sesuai dengan Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  SPPA  dan  PP  Nomor  65  Tahun  2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12(dua belas) Tahun.Dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang  menyebabkan  hilangnya  nyawa  orang  lain  di  Kota  Singaraja,  anak  tersebut telah  melanggar  ketentuan  Pasal  310  ayat  (4)  dengan  ancaman  hukuman  paling lama 6(enam) tahun penjara dan /atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dari perkara-perkara yang masuk tidak ada anak yang sebagai residivis  dan  anak  tersebut  mendapat  ancaman  hukuman  kurang  dari  7  (tujuh) tahun penjara, maka anak tersebut diupayakan Diversi dan diversi yang dilakukan oleh pihak penyidik itu sebagian besar berhasil di tingkat penyidikan di kepolisian, dengan mengeluarkan surat penetapan oleh pihak Pengadilan Negeri Singaraja.
Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses penegakan hukum terhadap  anak  dalam  pelanggaran  lalu  lintas  yang  menyebabkan  hilangnya nyawa orang lain di kota Singaraja.
Faktor  penghambat  dalam  proses  penegakan  hukum  terhadap  anak  dalam pelanggaran lalu lintas di kota Singaraja.
Terdapat beberapa hambatan-hambatan yaitu :
1. Psikologi sosial anak yaitu karena usia anak masih dalam proses pencarian jati diri, kurangnya pemahaman anak akan bahaya berlalu, tidak pahamnya akan  bahaya  penggunaan  perlengkapan  yang  tidak  memenuhi  Standar Nasional (SNI), tidak menghiraukan himbauan dari pihak kepolisian.
2. Masih banyak anak yang tidak mau diminta keterangan terkait dengan kasus kecelakaan yang dialaminya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang  SPPA  dijelaskan  bahwa  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum adalah  anak  yang  telah  berusia  12  tahun  tetapi  belum  berumur  18  tahun, maka dari itu anak masih perlu untuk didampingi oleh orang tua, dibimbing oleh  orang  tua,  dan  anak  masih  tidak  bisa  mempertagungjawabkan perbuatan  yang  telah  ia  buat.  Anak  takut  untuk  memberikan  keterangan karena  mereka  berfikir  kalau  mereka  akan  di  penjara  atau  dikenakan hukuman yang berat.
3. Masih  banyak  anak  yang  sering  melanggar  lalu  lintas,  karena  dengan  usia yang belum mencapai 18 tahun, sifat dan perilaku anak masih pada tahap meniru  dari  pergaulan-pergaulan  yang  bebas  dan  hanya  memikirkan kesenangan  yang  dilihat  dari  lingkungan  sekitarnya,  anak  masih  belum mengetahui dan belum memahami aturan-aturan yang berlaku yang terkait
dengan  tata  cara  berlalu  lintas  serta  kurangnya  bimbingan  dari  orang  tua terhadap anak.
4. Sosialisasi  terhadap  lalu  lintas  sudah  dilakukan  tetapi  belum  maksimal terutama di desa-desa yang jauh dari pusat kota, maka dari itu masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas.
5. Belum  tersedianya  ruang  diversi  di  Sat  Lantas  khusunya  pada  Unit  Laka Lantas.  Karena  yang  terkait  dengan  kasus  Laka  Lantas  merupakan  tindak pidana khusus di kepolisian, maka untuk menangani kasus pelanggaran lalu lintas yang pelakunya adalah anak ini dalam proses diversinya itu dilakukan ruang  diversi  khusu  dan  tidak  sama  dengan  tindak  pidana  umur  seperti tindak  pidana  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  anak,  pencurian  atau kasus-kasus lain kecuali kasus yang terkait dengan lalu lintas.

## Faktor  pendukung  dalam  proses  penegakan  hukum  terhadap  anak  dalam pelanggaran lalu lintas di kota Singaraja.
Aparat penegak hukum seperti di kepolisian khususnyan unit Laka Lantas melakukan  kerjasama  bersinergi  bersama  pihak  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS) untuk ikut dalam melakukan penelitian terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas hingga menimbulkan korban jiwa.
Kejaksaan  Negeri  Buleleng  selaku  aparat  penegak  hukum  yang  mengatur tentang  kasus  anak  yang  berhadapan  langsung  dengan  hukum  sudah  jelas  ada aturan-aturan  yang  mengaturnya,  sehingga  dalam  melaksanakan  proses  diversi apabila diversi di kepolisian tidak berhasil maka selanjutnya akan dilakukan proses diversi di kejaksaan.
Pengadilan  sebagai  lembaga  penegak  hukum  di  dalam  proses  diversi maupun proses persidangan anak sudah ada aturan yang jelas mengatur yaitu UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, selain itu dalam Undang-undang ini diatur hak- hak anak, dimana dalam persidanganya baik itu di ruangan, hakim, hak anak yang diatur dalam undang-undang dan keperluan lainya yang menyangkut dengan anak yang berhadapan dengan hukum sudah diberikan secara baik di pengadilan.
Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  termasuk  di  dalamnya  tentu  Lembaga  Bantuan Hukum  yang  memberikan  penanganan  yang  khusus  dalam  proses  penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dikarenakan anak yang masih belum  cakap  umur  berhadapan  langsung  dengan  hukum  harus  diberikan perlindungan sesuai dengan yang diatur di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA,  dimana  hak-hak  anak  yang  berhadapan  langsung  dengan  hukum  dan perlindunganya  harus  diberikan  secara  baik  selama  proses  perkara  pidana  ini berlangsung.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Penegakan hukum dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di kota Singaraja sudah ditegakkan  dengan  baik  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dari proses penyidikan dan sampai anak tersebut diselesaikan pada tahap diversi sudah sesuai  dengan  tugas  dan  kewenangannya,  yang  didasarkan  pada  Undang- Undang No. 11 tahun 2012 SPPA, Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  dan  KUHAP  serta  SOP  yang  dimiliki  oleh masing-masing  instansi  penegak  hukum.  Proses  penyelesaian  dari penegakan hukum tersebut yaitu dengan diversi pada tingkat penyidikan di Kepolisian.
2. Faktor  penghambat  dan  faktor  pendukung  dari  proses  penegakan  hukum terhadap  kasus  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  dan menyebabkan  hilangnya  nyawa  orang  lain  di  kota  Singaraja  meliputi, psikologi sosial anak yaitu karena usia anak masih dalam proses pencarian jati  diri,  kurangnya  pemahaman  anak  akan  bahaya  berlalu  lintas,  tidak pahamnya  akan  bahaya  penggunaan  perlengkapan  yang  tidak  memenuhi Standar Nasional (SNI), tidak menghiraukan himbauan dari pihak kepolisian, kurangnya  partisipasi  dari  orang  tua  untuk  membimbing  anaknya  dan menjelaskan  akan  bahaya  tidak  taat  berlalu  lintas  dan  anak  masih  takut untuk  memberikan  keterangan  terkait  dengan  kasus  kecelakaan  yang dialaminya.Faktor  pendukungnya  yaitu  aparat  penegak  hukum  telah melakukan kerjasama yang bersinergi dengan pihak dari BAPAS untuk ikut dalam  melakukan  penyelesaian  penegakan  hukum  terhadap  anak  yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
Saran
1. Kepada  aparat  penegak  hukum  diharapkan  dalam  melakukan  penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan menyebabkan  hilangnya  nyawa  orang  lain  di  kota  Singaraja,  agar  tidak semata-mata memberikan efek jera tapi memberikan pemahaman ang positif bagi anak untuk masa depanya.
2. Dari  hambatan-hambatan  dan  faktor  pendukung  yang  ada  dalam  proses penegakan  hukum  terhadap  kasus  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan oleh anak dan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di kota Singaraja, di harapkan  dapat  menyeimbangkan  lagi  dan  memaksimalkan  lagi  apa  yang menjadi  hambatan  dan  apa  yang  menjadi  pendukung  dalam  proses penegakan hukum tersebut, agar proses penegakan hukum dapat lebih lagi dilakukan secara lebih baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

## Daftar Pustaka
Andi  Hamzah, Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia ,  Pradnya  Paramita, Jakarta,2010.
Burhan, 1996, Metode Penelitian Hukum , Jakarta : Penerbit Rineka Cipta. Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Chazawi, Adami. 2002, Pengertian Hukum Pidana Bagian 1, Jakata : Grafindo. Effendi Erdianto, 2011, Hukum Pidana Indonesia , Jakarta : PT Grafika Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  96,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2014  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  109,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  65  Tsahun  2015  Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
Hamzah,  Dani  Muhammad.  2018. Penegakan  Hukum  Pada  Kasus  Tindak  Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebakan Hilangnya Nyawa Orang , Volume 1 Nomor 1. Jurnal Daulat Hukum.Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
Maulani,  Indah.  2018. Pemidanaan  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Dalam Kecelakaan  Lalu  Lintas ,  Volume  II.  Jurnal  Daulat  Hukum  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Astuti, Laras. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum  Dalam  Kecelakaan  Lalu  Lintas ,  Volume  I  Nomor.  1.  Jurnal  Daulat Hukum. Universitas Muhammadiyah Surabaya.