INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 6487-6494 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pembaharuan Hukum Pidana Positif Positive Criminal Law Reform
Novandi Dwi Putra 1 ✉ , Ilmi Firdaus Aliyah 2 , Dadang Syafudin Yusuf 3
Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya Email : novandidwiputra@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pengaturan  kebijakan  hukum  pidana  merupakan  kebijakan  pemilihan  untuk  mencapai hasil perundangan  pidana  yang  paling  baik  dalam  arti  memenuhi  syarat  keadilan  dan  daya  guna. Disamping  itu,  melaksanakan  kebijakan  hukum  pidana  dapat  pula  berarti  usaha  mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk  masamasa  yang  akan  datang.  Untuk  dapat  membuat,  merumuskan,  dan  melaksanakan peraturan  perundang-undangan  pidana yang  baik,  maka  diperlukan  pembaharuan  hukum  pidana positif  yang  mengandung  tujuan  untuk  memberi  pedoman  kepada  pembuat  undang-undang, pengadilan  yang  menerapkan  undang-undang,  dan  para  penyelenggara  atau  pelaksana  putusan pengadilan.  Salah  satu  kebijakan  tersebut  adalah  kebijakan yang dituangkan  ke dalam pembaruan hukum  pidana.  Usaha  pembaruan  hukum  pidana,  khususnya  pembaharuan Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP)  telah  cukup  lama  dilakukan.  KUHP  dianggap  tidak  dapat  mengakomodir permasalahan  dan  perkembangan  bentuk-bentuk  tindak  pidana  baru,  yang  sejalan  dengan perkembangandan  dinamika  masyarakat.  Hal ini  menimbulkan  kekhawatiran,  terutama  berkaitan dengan sifat dogmatis dan substansial dalam KUHP yang sangat kental dengan aliran klasik dan barat, walaupun memang  tidak  selalu  yang  berbau  barat  adalah  buruk.  Dengan  demikian,  dalam mempelajari hal yang bersifat substansial dalam KUHP hendaklah diiringi dengan kebijaksanaan dan kewaspadaan. Artinya, jika hal-hal yangberbau subtansial didalam KUHP digunakan secara kaku (tanpa kebijaksanaan),  makaoutput  yang  dihasilkan  tentu  saja  menghambat  tujuan  penegakan  hukum pidana,  bahkan  tidak  tertutup  kemungkinan  menghambat  ide-ide  pembaharuan  hukum  pidana Indonesia  yang  selalu dicita-citakan.  Sehingga  sudah  sepantasnya  kita  menggagas  pemikiran pembaharuan hukum pidana Indonesia yang berasal dari nila-nilai dasar dan nilai-nilai sosio- filosofis, sosio-politik dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
Kata  Kunci  : Pembaharuan  Hukum  Pidana,  Hukum  Pidana  Positif,  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

## PENDAHULUAN
Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara,  yang  mengadakan  dasar-dasar  serta  aturan-aturan  untuk  menentukan perbuatan-perbuatan mana yang telah dilarang dan disertai dengan ancaman pidana, menentukan  kapan  dalam  dalam  hal-hal  apa  kepada  mereka  yang  telah  melakukan tindak  pidana  dapat  dijatuhi  pidana  sebagaimana  yang  telah  diancamkan,  dan menentukan dengan cara begaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melakukan tindak pidana. Sehingga dapat dikatakan hukum pidana menurut pendapat Mertokusumo disebut  sebagai ultimum remedium yang artinya sebagai alat terakhir.
Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara  yang  memiliki  aturan  hukum.  Hukum  bersifat  yang  memaksa  dan  mengikat, maka mempunyai akibat dari pelaksanaanya. Akibat tersebut berupa sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan ( maatregel). Jika kita melihat  dari sejarah hukum pidana

## Abstract
Criminal law policies is an election policy to achieve the best results of criminal legislation in the sense of fulfilling the requirements of justice and efficiency. Besides that, implementing criminal law policies can  also  mean  efforts  to  realize  criminal  laws  and  regulations  that  are  in  accordance  with  the circumstances and situation at a time and for the future. In order to be able to make, formulate and implement good criminal laws and regulations, it is necessary to reform positive criminal law which has  the  aim  of  providing  guidelines  to  legislators,  courts  that  apply  laws,  and  administrators  or executors of court decisions. One of these policies is the policy that is poured into criminal law reform. Efforts to reform criminal law, particularly the renewal of the Criminal Code (KUHP) have been carried out  for  a  long  time.  The  Criminal  Code  is  considered  unable  to  accommodate problems  and  the development of new forms of crime, which are in line with the developments and dynamics of society. This raises concerns, especially with regard to the dogmatic and substantial nature of the Criminal Code which is very thick with classical and western schools, although indeed not always something that smells western is bad. Thus, in studying matters that are substantial in the Criminal Code should be accompanied by wisdom and vigilance. That is, if substantial matters in the Criminal Code are used rigidly (without discretion), then the resulting output will of course hinder the objectives of criminal law enforcement, it is even possible to impede the ideas of reforming Indonesian criminal law which we have always aspired for. So it is appropriate for us to initiate the thought of reforming Indonesian criminal law which originates from the basic values and socio- philosophical, socio-political and socio- cultural values thatlive in Indonesian society.
Keyword : Criminal Law Reform, Positive Criminal Law, Criminal Code (KUHP)
di  Indonesia,  hukum  pidana  merupakan  warisan  hukum  kolonial  Belanda  yang diterapkan di indonesia ketika Belanda melakukan penjajahan di Indonesia selama 350 Tahun. Akibatnya hukum pidana Indonesia sampai saat ini masih mempergunakan hukum pidana warisan Belanda yang produknya yaitu Wetboek van Strafrecht (WvS) atau Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya  disebut  dengan  KUHP).  Sehubungan dengan  adanya  fakta  tersebut  maka  pembaharuan  hukum pidana  dalam  rangka menciptakan  sistem  hukum  pidana  nasional  menjadi  sangat  penting  dan  mendesak untuk dikedepankan.
Oleh  sebab  itu,  saat  ini  mulai  dilakukan  suatu  upaya  untuk  melakukan pembaharuan  hukum  pidana  yang  pada  hakekatnya  mengandung  beberapa  makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai- nilai  sentral  sosiopolitik,  sosiofilosofi  dan  sosiokultural  masyarakat  Indonesia  yang melandasi  kebijakan  social,  kebijakan  kriminal  dan  kebijakan  penegakan  hukum  di Indonesia.
Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yakni untuk  menciptakan  suatu  kodifikasi  hukum  pidana  nasional  untuk  menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial belanda yakni Wetboek van Strafrecht  Voor  Nederlands  Indie  1915,  yang  merupakan  turunan  dari  Wetboek  van Strafrecht Negeri Belanda tahun 1886.
Hal tersebut di atas, terkandung tekat dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu pembaharuan hukum pidana  yang dapat diartikan  sebagai suatu upaya dalam melakukan  reorientasi  dan  reformasi  hukum  pidana  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai sentral  sosiopolitik,  sosiofilosofi,  dan  sosiokultural  yang  melandasi  dan  memberi  sisi terhadap  muatan  normative  dan  substansi  hukum  pidana  yang  dicita-  citakan. Dimasukannya asas legalitas materiel dalam RUU KUHP diteruskan dengan dianutnya sifat melawan hukum materiel, disamping melawan hukum formil.
Upaya  yang  saat  ini  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  yaitu  dengan membuat  RUU  KUHP  yang  merupakan  wujud  dari  pembaharuan  hukum  pidana Indonesia.  Di  samping  itu  fakta  semakin  banyaknya  kejahatan-kejahatan  baru  yang muncul saat ini yang belum diatur dalam KUHP juga membuat KUHP menjadi lemah dalam  mengatasi  kejahatan-kejahatan  jenis  baru  tersebut.  Dengan  kata  lain,  KUHP terkesan ketinggalan jaman dan sering menyebabkan adanya kekosongan hukum bagi jenis-jenis kejahatan baru. Kondisi ini tentunya dapat membahayakan proses penegakan hukum pidana. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai Pembaharuan Hukum Pidana Positif.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakaatau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan- bahan tersebut  disusun  secara  sistematis,  dikaji,  kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan  dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti  bahan  pustaka atau  data sekunder  belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.
Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah  Pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  yaitu pendekatan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  menelaah  undang-undang  dan regulasi yang  berkaitan  dengan  isu hukum yang  diteliti. Dan Pendekatan Kaus (Case Approach )yaitu  pendekatan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  menelaah  kasus- kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi dan telah memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ( incracht).
Bahan  hukum  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dengan  cara  studi  kepustakaan, Teknik penelusuran bahan hukum berupa  literatur atau  buku diperoleh dengan  cara membuat  daftar  buku  yang  akan  dicari,  kemudian  penulis  menelusuri  buku  di Perpustakaan  Universitas  Wijaya  Kusuma  dan  Perpustakaan  Kota  Mojokerto.  Bahan hukum  berupa Undang-Undang,  Putusan,  artikel  ilmiah  diperoleh  dari  website  yang terkait dengan Pembaharuan Hukum Pidana Positif.

## PEMBAHASAN
Bagaimana Konsep Kebijakan Reformulasi Pembaharuan Hukum Pidana Positif Pada  awalnya,  KUHP  (WvS)  dipandang  sebagai  induk  dan  sebagai  wujud  dari kodifikasi dan unifikasi. Namun dalam perkembangannya, KUHP dianggap tidak lengkap atau  tidak  dapat  menampung  berbagai  masalah  dan  dimensi  perkembangan  bentuk- bentuk tindak pidana baru, yang tentu saja sejalan dengan perkembangan pemikiran dan aspirasi kebutuhan masyarakat. Selain itu, KUHP yang berlaku saat ini bukanlah hukum pidana  yang  berasal  dari  nila-nilai  dasar  dan  nilai-nilai  sosiofilosofik,  sosio-politik  dan sosio-kultural  yang  hidup  dalam  masyarakat  Indonesia. 7 KUHP  warisan  kolonial  ini bukanlah  sistem hukum pidana yang  utuh, karena terdapat beberapa pasal/delik  yang dicabut. Oleh karena itu bermunculan Undang-undang baru diluar KUHP yang mengatur delik-delik khusus dan aturan- aturan khusus. Namun Undang- undang baru diluar KUHP
itu  walaupun  merupakan  produk  nasional,  masih  tetap  berada dalam  naungan  aturan umum KUHP (WvS) sebagai sistem induk  buatan kolonial.  Pendek kata, asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia.
Selanjutnya,  hukum  pidana  positif  yang  berorientasi  pada  KUHP  menimbulkan kekhawatiran,  terutama  berkaitan  dengan  sifat  dogmatis  dan  substansial.  Dengan mengajarkan KUHP warisan Belanda, secara langsung maupun tidak langsung berarti mengajarkan dan menanamkan pula dogma-dogma, konsepkonsep, serta norma- norma substantif  yang  dirumuskan  didalam  KUHP.  Seperti  diketahui  KUHP  dilatarbelakangi pemikiran individualismeliberalisme dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik, walaupun ada juga pengaruh aliran neoklasik.
Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan hukum  pidana  yang  merupakan  bagian  dan  terkait erat  dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Maka dari itu pembaharuan hukum pidana pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui  substansi  hukum  dalam  rangka  lebih  mengefektifkan  penegakan hukum,  menanggulangi  kejahatan  dalam  rangka  perlindungan  masyarakat, serta mengatasi  masalah  sosial  dan  masalah  kemanusiaan  dalam  rangka  mencapai  tujuan nasional yaitu perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.
Selain  itu,  pembaharuan  hukum  pidana  juga  merupakan  bagian  dari  upaya peninjauan dan penilaian kembali pokok-pokok pemikiran atau ide-ide dasar atau nilai- nilai sosio filosofik, sosio-politik dan sosio kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama sajadengan orientasi nilai  dari  hukum  pidana  lama  warisan  penjajah  (KUHP  WvS).  Dengan demikian, pembaharuan  hukum  pidana  haruslah  dirumuskan  dengan  pendekatan  yang berorientasi pada kebijakan, serta pendekatan yang  berorientasi pada nilai.
Oleh karena itu, sudah seharusnya pembaharuan hukum pidana bersumber pada ide-ide  dasar  Pancasila,  yang  merupakan  landasan  nilai-nilai  kehidupan  kebangsaan yang  dicita-citakan  dan  digali  untuk  bangsa  Indonesia.  Ide-ide  dasar  Pancasila mengandung  keseimbangan  nilai/ide  didalamnya.  Keseimbangan  ide/nilai  yang dimaksud yaitu Religiustik, Humanistik, Nasionalisme, Demokrasi, Keadilan Sosial. Jika dikaitkan dengan konsep pembaharuan hukum pidana (sistem hukum pidana materiil dan  asas-asasnya)  yang  sedang  diperjuangkan  pada  saat  ini,  makaharuslah berlandaskan.  pada  pokok  pemikiran/ide  yang  disebutkan  diatas.  Secaraprinsip,  ide
tersebut  cukup diberi sebutan ide keseimbangan.  Ide keseimbangan  ini mencakup beberapa hal, yakni :
a. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan individu;
b. Keseimbangan antara perlindungan/ kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana;
c. Keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang/ sikap batin), biasa disebut ide daad-dader strafrecht;
d. Keseimbangan antara kriteria formal dan materiil;
e. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/fleksibillitas dan keadilan;
f. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilainilai universal.
Kemudian,  ide  keseimbangan  ini  diwujudkan  pula  kedalam  tiga  permasalahan pokok  hukum  pidana,  yaitu  dalam  masalah  tindak  pidana,  masalah kesalahan/pertanggungjawaban pidana, serta masalah pidana dan pemidanaan. Secara ringkas  dan  diambil  masing-masing  satu  contoh  saja,  berikut  uraian  singkat pengimplementasian  ide  keseimbangan  kedalam  ketiga  permasalahan  pokok  hukum pidana  tersebut.Sumber  hukum  atau  landasan  legalitas  untuk  menyatakan  suatu perbuatan  sebagai  tindak  pidana,  tidak  hanya  didasarkan  pada  asas  legalitas  formal (berdasarkan undang-undang), tetapi juga didasarkan pada asas legalitas  materiil, yaitu dengan memberi tempat kepada hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis didalam masyarakat.
Asas tidak ada pidana tanpa kesalahan (asas culpabillitas) yang merupakan asas kemanusiaan, dirumuskan secara eksplisit didalam konsep sebagai pasangan dariasas legalitas  yang  merupakan  asas  kemasyarakatan.  Konsep  pembaharuan  juga  tidak memandang  kedua  asas  itu  sebagai  syarat  yang  kaku  dan  mutlak.  Dalam  hal-hal tertentu,  konsep  memberi  kemungkinan  untuk  menerapkan  asas  strict  liability,  asas vicarious liability dan asas pemberian maaf atau pengampunan oleh  hakim (rechterlijk pardon atau judicial pardon). Di dalam asas pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim  terkandung  beberapa  pokok  pemikiran,  diantaranya  agar  menghindarkan  dari kekakuan  atau  absolutisme  pemidanaan,  serta  sebagai  bentuk  koreksi  yang  bersifat yudisial terhadap asas legalitas.17 Hal ini semata-mata agar hakim dalam menegakkan hukum bukan hanya untuk hukum itu sendiri, melainkan harus mengejar kemanfaatan sosial.
Ide  keseimbangan  yang  diimplementasikan  dalam  masalah  pidana  dan pemidanaan adalah sebagai berikut:
a. Tujuan Pemidanaan Bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu  kesatuan  sistem  yang  bertujuan  dan  pidana  hanya  merupakan  sarana  untuk mencapai tujuan, maka konsep merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan  dua  tujuan  pokok  yaitu  perlindungan  masyarakat  dan perlindungan/pembinaan  individu.  Dalam  artian  lain,  cara  bekerja  hukum  pidana haruslah menghadapi kenyataankenyataan kemasyarakatan.
b. Syarat  Pemidanaan  Bertolak  dari  dua  tujuan  pokok  itu,  maka  syarat  pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari keseimbangan monodualistik. antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Oleh karena itu, syarat pemidanaan didasarkan pada dua asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas (asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/culpabilitas (asas kemanusiaan/individual).
c. Masalah  Pidana  Aspek  lain  dari  perlindungan  masyarakat  adalah  perlindungan korban dan  pemulihan  keseimbangan  nilai  yang  terganggu  didalam  masyarakat. Untuk  memenuhi  aspek  ini,  konsep  menyediakan  sanksi  tambahan  berupa pembayaran  ganti  rugi  dan  pemenuhan  kewajiban  adat.  Jadi,  disamping  pelaku tindak  pidana  mendapatkan  sanksi  pidana,  korban  atau  masyarakat  pun mendapatkan perhatian dan santunan dalam sistem pemidanaan.
d. Masalah  Pedoman/Aturan  Pemidanaan  Ide  keseimbangan  antara  kepastian  (kaku) dan  kelenturan  (fleksibel)  juga  diimplementasikan  dalam  pedoman  dan  aturan pemidanaan, salah  satunya  yakni,  walaupun  sudah  ada  putusan  pemidanaan  yang berkekuatan tetap, masih dimungkinkan adanya perubahan atau peninjauan kembali (asas modification of sanction) terhadap putusan tersebut. Hal ini terjadi apabila ada perubahan  pada  peraturan  perundang-undangan,  serta  adanya  perubahan perbaikan pada diri terpidana.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian penelitian dan analisis diatas, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  Pada  perkembangan  saat  ini,  KUHP  dianggap  tidak  dapat  menampung  berbagai permasalahan dan perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru, yang tentu saja sejalan dengan  perkembangan  dan  dinamika  masyarakat.  Hal  ini  menimbulkan  kekhawatiran, terutama berkaitan dengan sifat dogmatis dan substansial dalam KUHPyang sangat  kental dengan aliran klasik dan barat, walaupun memang tidak selalu yang berbau  barat  adalah tidak baik.
Urgensi  perlunya  untuk  dilakukan  pembaharuan  hukum  pidana  di  Indonesia  yaitu karena muculnya problematika yang terkait dengan usangnya KUHP saat ini secara internal
dan  berkembangnya  persoalan-persoalan  yang  muncul  di  tengah-  tengah  kehidupan masyarakat Pembaharuan hukum pidana dalam RUU KUHP yaitu terdiri atas Keseimbangan Asas Legalitas dan Asas Kesalahan, Keseimbangan Asas Legalitas Formal dan Materiil serta sifat melawan Hukum Formal dan Materiil, Kesalahan dan Pertanggungjawaban.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardian Prima Putra, I Made. 2017. Pidana Pengawasan dalam Persfektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Bali : Udayana Law Journal 6, No. 4
Made Suartha, I Dewa . 2015. Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Yustisia Jurnal Hukum 4, No. 1, 2015.
Mertokusumo, Sudikno . 2006. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar . Yogyakarta: Liberty. Muladi.2005.  Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung, :Alumni.
Nawawi Arief, Barda. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group.
Nawawi  Arief,  Barda  .  2011.  Beberapa  Aspek  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Pidana (Menyongsong  Generasi  Baru  Hukum  Pidana  Indonesia .  Semarang  :  Pustaka Magister.
Ramadhani, G.S dan ,Arief P Barda Nawawi . 2012. Sistem Pidana dan Tindakan Double Track System dalam Hukum Pidana di Indonesia. Diponegoro: Law Journal 1, No. 4.