licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PENAYANGAN FILM SECARA LIVE STREAMING TANPA IZIN
Gusti K. Bagaskara 1 , Sutrisno 2
1 Fakultas Hukum,  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Email: 17071010063@student.upnjatim.ac.id
2 Fakultas Hukum,  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

## ABSTRACT

## ARTICLE INFO
This research aims to give an understanding about the regulation of the action of showing movies in live streaming without permission based on Act No. 28 of 2014  about    Copyright.  This  research  uses  normative  juridical  method  and analytical descriptive in processing the data with the qualitative approach to determine the content and the meaning of the law regulation in order to be the reference in resolving legal problems that has been the object of the study. The result  of  this  research  concludes  that  the  action  of  showing  movies  without permission based on Act No. 28 of 2014 about Copyright in Article 9 Paragraph 3  which  is  every  action  of  showing  movies  in  live  streaming  without  any permission violated the article. The violation in the copyright cases violates two rights  of  the  copyright  owner  of  the  creation  which  are  moral  rights  and economic  rights  of  the  creator  or  the  copyright  owner.  With  the  rise  of  the amount of platforms in doing live streaming there are so many misuse that has been  done.  Most  of  cases  that  happen  often  are  not  handled  further.This  is because  of  some  factors  such  as  the  media  that  is  too  broad  and  the  lack  of supervision. Other than that, there are so many parties do not understand about the copyright violation because it is considered as a normal act. In some cases, the violator knew that their act violated the law but they consciously still do that because there is no penalty or further action for their crime from the authorities.
Keywords : Live Streaming; movies, without any permission; copyright
Cite this paper : Bagaskara, G. K., & Sutrisno. (2022). Penayangan Film Secara Live Streaming Tanpa Izin. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1).

## Scope Article
Law and Society

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  pada  era  revolusi  industri  ini  tidak  menunjukan  adanya kemunduran,  melainkan  selalu  ada  kemajuan  dalam  segala  aspek  kehidupan.  Dengan kemajuan  teknologi,  segalanya  menjadi  serba  cepat.  Bahkan  kehidupan  manusia  semakin cepat dan memberikan dampak pada hidup manusia sendiri yang jauh lebih mudah menjadi sangat rentan dan dengan lebih mudah pula mendapatkan tekanan dan kejenuhan sehingga manusia  membutuhkan  beberapa  aspek  untuk  membantu  mengatasi  rasa  jenuh  dan tertekan. Salah satu aspek kehidupan yang pada saat ini manusia butuhkan adalah hiburan yang  mana  pada  saat  ini  telah  berubah  dan  beragam  jenisnya  dan  salah  satunya  adalah melihat siaran langsung secara daring selanjutnya disebut live streaming . Jika pada zaman dahulu, manusia harus datang untuk melihat pertunjukan sebagai hiburan, di zaman yang semakin menunjukkan serba digital ini, manusia tidak perlu harus datang ke tempat untuk
mendapatkan hiburan. Mereka cukup duduk di rumah untuk dapat mengakses hiburan di layar elektronik.
Live  streaming merupakan  salah  satu  sarana  bagi  masyarakat  untuk  menonton  saat kejadian  itu  terjadi  secara  langsung  dan  semakin  dimudahkan  dengan  adanya  teknologi internet yang saat ini bisa diakses secara daring sehingga masyarakat dari tempat manapun bisa mengakses itu dan bisa melihat live streaming di perangkat yang mereka punya asalkan memiliki jaringan internet. Live streaming dulu hanya memperlihatkan orang yang berbicara ke kamera dengan penonton yang hanya bisa berkomentar secara langsung terhadap  apa yang dikatakan oleh orang tersebut, sebagai contohnya live streaming di media digital untuk seminar yang di masa pandemi ini sering sekali dilakukan dan pada saat sesi tanya jawab siapapun  yang  melihat  bisa  berkomentar  dengan  mengajukan  pertanyaan  atau  bahkan memberikan  jawaban  dan  secara  langsung  komentar  tersebut  bisa  untuk  dibaca  dan ditanggapi.  Namun  saat  ini  model  dari live  streaming ini  tidak  hanya  orang  berbicara mengenai sebuah topik saja, mereka juga bisa melakukan sesuatu di live streaming tersebut. Salah satu hal yang bisa dilakukan saat live streming dan sudah ada di internet pada saat ini adalah bermain permainan  atau melihat pertandingan yang mana nantinya yang bermain permainan itu bisa berkomentar atas permainannya itu dan karena live streaming orang lain juga bisa berkomentar sehingga muncul adanya interaksi antara pihak yang melakukan live streaming yang selanjutnya disebut streamer dengan penonton. Hasil dari interaksi ini bisa berupa komentar secara teks saja atau bahkan penonton bisa memberikan hadiah berupa uang kepada streamer yang mana itu bisa membantu streamer untuk bisa melakukan live streaming itu  terus  menerus.  Dan  tak  jarang streamer ini  memiliki  kontrak  kerja  dengan media dimana mereka melakukan live streaming.
Film pada awalnya menjadi sarana hiburan saja bagi masyarakat namun pada saat ini film  berubah  menjadi  sebuah  hobi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  untuk  bisa  digeluti karena  film  terdapat  banyak  sekali  elemen  yang  bisa  dipelajari  oleh  banyak  orang  dalam metode pembelajaran apapun. Dan saat ini terdapat berbagai pilihan dalam penayangan film yang tidak hanya mengandalkan gedung bioskop saja namun dapat dilakukan secara daring. Banyak  juga  perkembangan  dalam  dunia  film  seiring  dengan  berkembangnya  peradaban manusia mulai dari segi cerita, cara pembuatan, ataupun penayangannya. Film adalah salah satu karya cipta yang dilindungi hak ciptanya. Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan melekat hak pada diri Pencipta (Noor et. al., 2019).
Namun isi dari konten live streaming saat ini terdapat penayangan film yang dilakukan tanpa izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta dari film tersebut baik  secara daring maupun yang dilakukan di dalam bioskop atau secara luring. Hal ini menimbulkan kerugian baik dari pencipta film tersebut maupun bagi pemilik hak cipta yang bertugas menayangkan film tersebut. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta yang filmnya ditayangkan secara live streaming tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## METODE
Metode  yang  dipergunakan  penulis  dalam  melakukan  penulisan  yakni  penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, yang mana asas-asas hukum tersebut memiliki tujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin  hukum  positif  yang  berlaku  saat  ini.  Penelitian  yuridis  normatif  ini  dimulai  pada proses dari premis-premis berupa norma-norma hukum positif yang diketahui dan berlaku saat ini, dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum. Dalam melakukan analisis penulis menggunakan empat macam teknik yang sistematis. Teknik penulisan yang pertama yaitu teknik  deskriptif  dengan  menjabarkan  apa  adanya  tentang  suatu  peristiwa  hukum  atau kondisi hukum. Setelah mengadakan  deskripsi, teknik penulisan yang selanjutnya  dengan teknik komparatif untuk melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat lainnya.  Teknik  penulisan  tersebut  dilanjut  dengan  teknik  penulisan  selanjutnya
menggunakan  teknik  evaluatif  dengan  mengevaluasi  terhadap  suatu  kondisi  hukum.  Dan yang terakhir menggunakan teknik penulisan argumentasi yang sesungguhnya merupakan inti dari hasil penelitian hukum normatif.
Metode  analisis  data  digunakan  yaitu  bersifat  deskriptif  analitis,  analisis  data  yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data, baik data primer maupun data sekunder. Meliputi isi dan struktur hukum positif untuk menentukan isi dan makna aturan hukum guna dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek  kajian.  Metode  penelitian  kualitatif  melibatkan  penggunaan  dan  pengumpulan  dari berbagai  bahan  empiris – studi  kasus,  pengalaman  pribadi,  introspektif,  cerita  hidup, wawancara, observasi, sejarah, interaksi, dan teks visual – yang mendeskripsikan rutinitas dan momen bermasalah dan arti dalam kehidupan individu (Denzin & Lincoln dalam Aspers and Corte, 2019). Pendekatan kualitatif sangat bergantung pada data non-numerik seperti beberapa  hal  yang  disebutkan  oleh  Denzin  &  Lincoln  (2005).  Penelitian  kualitatif memberikan  penjelasan  melalui  bahasa  dan  analisis.  Sehingga,  ketika  menemukan  data numerik, maka dalam penelitian kualitatif akan diolah dan disajikan dalam bentuk kata dan bahasa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penayangan  film  yang  dilakukan  tanpa  izin  dengan  cara live  streaming merupakan fenomena yang baru dan semakin marak dengan adanya akses film yang dapat dicapai oleh masyarakat melalui daring. Bukan rahasia umum lagi melihat fakta bahwa semakin banyak orang yang memanfaatkan layanan siaran langsung atau live streaming untuk menonton film bersama  atau  bahkan  mendapatkan  uang  dari  penyiaran  film  tersebut.  Yang  lebih disayangkan lagi adalah, banyaknya masyarakat yang tidak paham bahwa tindakan seperti ini merupakan  pelanggaran  hukum. Hal seperti ini  dianggap sebagai hal yang umum dan hanya merupakan sebuah jalan alternatif agar tidak perlu membayar atau membayar dengan harga yang lebih murah.
Live streaming atau penayangan atau penyiaran secara langsung bila terjadi di internet merupakan  hal  yang  berbeda  dari  penyiaran  yang  dilakukan  secara  konvensional  yang diatur  dalam  Undang-Undang  No  32  tahun  2002  tentang  Penyiaran,  karena  meskipun terdapat  kata  penyiaran  namun  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 39/PUU-XVIII/202 penyiaran  dalam internet dan  penyiaran konvensional adalah  dua  hal yang berbeda karena dalam internet terjadi suatu keterhubungan berbagai perangkat yang berbeda dengan basis Transmission Control Protocol/Internet Protocol ( TCP/IP ) atau paket protokol internet, sedangkan penyiaran merupakan kegiatan pemancarluasan siaran namun keduanya  menggunakan  media  dalam  penyaluran  atau  pemancarluasannya  akan  tetapi media  lainnya  yang  dimaksud  dalam  kegiatan  penyiaran  bukanlah  internet.  Sehingga penegakan hukum atas konten layanan berbasis internet didasarkan pada undang-undang sektoral  lainnya  yang  berkorelasi  dengan  konten  yang  dilanggar  sebagaimana  telah ditentukan  mekanisme  penegakan  hukumnya  misalnya  pada  hak  cipta  maka  diatur  pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Beberapa masyarakat, selain karena alasan yang disebutkan terdapat beberapa alasan berdasarkan analisis penulis. Hal tersebut diantaranya: 1) karena ketidaktahuan pelanggar bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang melanggar hak cipta dari pemilik hak cipta dan pencipta sehingga dianggap sebagai hal yang normal - dalam hal ini termasuk dari penyedia live streaming maupun penonton.; 2) karena keterbatasan ekonomi yang pada akhirnya  harus  terpaksa  menggunakan  “jalan  alternatif”  untuk  dapat  menonton  film;  3) Beberapa  penyedia  layanan  live  streaming  film  ingin  mendapatkan  keuntungan  dengan memutar  film  di  live  streaming  miliknya  dengan  harga  yang  lebih  murah;  4)  Adapun beberapa  dari  yang  lainnya  paham  bahwa  hal  tersebut  merupakan  tindakan  ilegal  dan merupakan  pelanggaran  hukum  tetapi  tetap  melakukannya  karena  dirasa  bukanlah
pelanggaran hukum yang berat ataupun karena tidak adanya tindakan lebih lanjut dari pihak berwenang.
Permasalahan  tersebut  juga  datang  dari  penegakan  hukum  yang  kurang  terhadap tindakan-tindakan pelanggaran hak cipta dimana di dunia yang telah berubah menjadi serba digital ini, semua hal benar-benar luas dan cepat sehingga masih kurangnya  pengawasan dalam media atau platform digital ini.  Ditambah lagi, identitas di dunia maya yang dapat menjadi anonim atau menggunakan identitas  yang bukan sebenarnya. Banyaknya faktor- faktor  yang  membuat  pelanggaran  hak  cipta  ini  terasa  bukan  merupakan  pelanggaran hukum.  Bahkan  masih  minim  sekali  tindak  lanjut  yang  dilakukan  untuk  mengatasi permasalahan penayangan film live streaming tanpa izin. Beberapa tindakan masih sangat kurang jumlahnya dibandingkan dengan pelanggaran yang ada.
Berbicara lebih lanjut mengenai pelanggaran hukum di Indonesia, menurut Dewina et. al. (2020), Pelanggaran Hak Cipta terbanyak yang ada di Indonesia adalah pembajakan. Live streaming film masuk ke dalam pembajakan karya cipta karena disiarkan kembali sebuah film tanpa adanya izin dari pemilik hak cipta. Tindakan pembajakan suatu karya cipta dapat menimbulkan kerugian atas pendapatan suatu film yang tayang karena dengan adanya “jalan alternatif”  tersebut  penjualan  tiket  menjadi  menurun  karena  jumlah  orang  yang  lebih memilih menonton melalui jalur ilegal yaitu pembajakan dan bahkan penyedia pembajakan bisa  saja  memperoleh  keuntungan  dari  sana  (Dewina  et.  al.,  2020).  Kerugiannya  cukup banyak jika mengalikan jumlah penonton ilegal dengan harga tiket penayangan legal di satu platform. Namun, banyak sekali platform penayangan ilegal sehingga jumlah kerugian tidak cukup hanya pada satu platform saja.
Penormalisasian  masyarakat  atas  pembajakan  film  ataupun  karya  cipta  lain memberikan dampak kerugian yang besar yang dialami oleh pencipta dan pemilik hak cipta. Oleh  karena  itu,  sudah  sewajarnya  siapapun  yang  mengetahui  hal  tersebut  dapat melaporkannya ke pihak yang berwenang. Dan sudah sewajarnya pula, pemegang hak cipta dapat memproses pelanggaran atas hak miliknya melalui beberapa cara seperti arbitrase, mediasi, ataupun bahkan hingga ke jalur pidana. Pemilik hak cipta dapat lebih aktif dalam melakukan  pengawasan  dan  memperjuangkan  hak-haknya  atas  karya  ciptanya  agar pembajakan tidak dinormalisasi lagi di Indonesia. Dan yang lebih penting lagi adalah agar pemilik karya bisa memperoleh Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak moral dan hak ekonomi merupakan bagian dari hak eksklusif yang melekat pada diri seorang pencipta sedangkan pemegang  hak  cipta  memiliki  sebagian  dari  hak  eksklusif  tersebut  yakni  hak  ekonomi (Mashdurohatun, A. 2018).
Hak eksklusif pertama yakni hak moral yang mana hak eksklusif ini merupakan hak yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan pribadi maupun citra yang dimiliki oleh pencipta(Assa, M. N. 2016). Bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pada pasal 5 ayat (1) menjelaskan mengenai hak moral yang diperoleh pencipta untuk melakukan beberapa hal yakni:
a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
e. mempertahankan  haknya  dalam  hal  terjadi  distorsi  Ciptaan,  mutilasi  Ciptaan, modifikasi  Ciptaan,  atau  hal  yang  bersifat  merugikan  kehormatan  diri  atau reputasinya.
Serta  mengenai  kepemilikan  dari  hak  moral  sendiri  pada  pasal  2  ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak moral tidak dapat
beralih  dari  pencipta  selama  pencipta  masih  hidup,  namun  pelaksanaan  dari  hak  moral dapat dialihkan setelah pencipta meninggal dunia.
Hak eksklusif kedua yakni hak ekonomi yang mana dimiliki tidak hanya oleh pencipta namun juga pemegang hak cipta. Hak ekonomi yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada pasal 9 ayat (1) dapat melakukan beberapa hal yakni:
a. penerbitan Ciptaan;
b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
c. penerjemahan Ciptaan;
d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
f. pertunjukan Ciptaan;
g. Pengumuman Ciptaan;
h. Komunikasi Ciptaan; dan
i. penyewaan Ciptaan.
Berbicara  mengenai  Hak  Ekonomi  dan  Hak  Moral  dari  pemilik  Hak  Cipta,  dua  hal tersebut haruslah terpenuhi. Dan negara sebagai otoritas tertinggi dengan segala kontrak sosial yang diberikan diharapkan mampu untuk dapat melindungi hak dari pemilik hak cipta. Stefano et. al. (2016) dalam tulisannya menjelaskan beberapa tahapan yang dapat dilakukan oleh  pemilik  hak  cipta  untuk  memberhentikan  tindakan  ilegal  atas  karya  miliknya  yang ditayangkan  tanpa  izin.  Beberapa  diantaranya  yaitu:  1)  tahapan  laporan  yang  mana merupakan  tahapan  penyerahan  bukti  pemilik  hak  cipta  atas  suatu  karya;  2)  tahapan verifikasi yang merupakan penindaklanjutan atas laporan tersebut oleh Direktorat Jenderal Kekayaan  Intelektual  ;  3)  tahap  rekomendasi  yang  merupakan  tahapan  selanjutnya pembuatan  rekomendasi  kepada  menteri  untuk  menutup  konten/akses  ketika  ada  bukti atau  tanda-tanda  pelanggaran  hak  cipta;  4)  tahap  penutupan  konten/situs/akses  dalam waktu  1x24  jam  oleh  Ditjen  Aptika  Informatika  atas  nama  Menteri  Komunikasi  dan Informatika (Kominfo).
Tindakan  penayangan  film  secara live  streaming tanpa  izin  ini  bila  mengacu  pada peraturan  nasional  yang  mengatur  mengenai  ciptaan  karya  sinematografi  yakni  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tindakan tersebut telah memenuhi pasal 9 ayat 3 Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:
“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggu naan Secara Komersial Ciptaan.”
Unsur pasal tersebut yang memenuhi pertama bila tidak adanya izin yang diberikan oleh  pencipta  dan/atau  pemegang  hak  cipta  untuk  penayangan  tersebut  berlangsung. Perbuatan tanpa izin tersebut dapat terlihat jelas bila penayangan sebuah film hanya dapat dilakukan eksklusif di suatu media penayangan dan tidak tempat lain seperti penayangan film No Game No Life: Zero secara live streaming di Instagram maupun film Story of Kale di Nimo  TV yang  keduanya  dilakukan  oleh  salah  satu  oknum  pemilik  akun  tersebut  dan dilakukan tanpa adanya izin sebelumnya kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta dari film tersebut.
Unsur yang kedua yakni penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial. Dapat dikatakan sebagai tindakan penggandaan karena bila mengacu pada penjelasan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9 Ayat (1) Huruf b menyatakan bahwa perbuatan yang termasuk penggandaan diantaranya perekaman  menggunakan  kamera  video  dalam  gedung  bioskop  dan  tempat  pertunjukan langsung. Bila mengacu pada penayangan film No Game No Life: Zero secara live streaming di Instagram yang dilakukan di gedung bioskop CGV maka tindakan tersebut telah terpenuhi,
dan beberapa penayangan film tanpa izin yang terjadi di media penyedia layanan live stream lain yakni Bigo Live yang mana salah satu oknum mahasiswi pengguna akun di Bigo Live telah menayangkan film Me vs Mami yang diproduksi oleh rumah produksi Media Nusantara Citra Production Entertainment yang mana pada tahun 2016 (Dewina et. al., 2020), serta ditahun yang sama penayangan film tanpa izin pun dilakukan oleh oknum yang berbeda pengguna akun di Bigo Live yakni film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 yang diproduksi oleh rumah produksi Falcon Picture (Arfiana et. al., 2019). Pada saat ini perekaman telah meluas akibat  dari  adanya  kemajuan  teknologi  yakni  terdapat  perekaman  layar  dan  penayangan secara daring, dalam hal ini penayangan film Story of Kale melakukan perekaman layar dan disiarkan ke live stream yang sedang ia lakukan di Nimo TV, yang mana akan membuat film Story of Kale berada di berbagai perangkat dari penonton yang menonton live stream dari oknum pemilik akun tersebut.
Dan yang dimaksud  penggunaan secara komersial dalam media  teknologi informasi dan komunikasi yakni Pasal 55 Ayat (1) Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yakni mencangkup penggunaan komersial secara langsung  (berbayar)  maupun  penyediaan  layanan  konten  gratis  yang  memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan Hak Cipta dan/atau  Hak  Terkait.  Dalam  hal  ini  oknum streamer di Nimo  TV mereka  mendapatkan berupa kontrak untuk melakukan live stream di Nimo TV dan penayang film yang resmi tidak memperoleh manfaat ekonomi dari penonton yang menonton film mereka di Nimo TV secara gratis.
Sehingga  dari  berbagai  unsur  yang  telah  dijelaskan  diatas,  maka  tindakan  yang dilakukan  oleh  oknum  yang  menayangkan  film  secara live  streaming tanpa  izin  telah melanggar pasal 9 ayat 3 Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Beberapa  penyelesaian  masalah  dari  kasus-kasus  diatas  adalah  dengan  melakukan peneguran  dari  pihak  yang  berwenang  yaitu  pihak  pemilik  hak  cipta.  Dan  permasalahan tersebut hanya berhenti di ranah peneguran yang bukan merupakan upaya hukum. Tetapi, pemilik hak cipta sebenarnya dapat melakukan  upaya hukum atas  pelanggaran  terhadap haknya yang bahkan telah diatur oleh negara. Peneguran saja masih kurang cukup untuk dapat  memberikan  pemahaman  bahwa  hal  tersebut  merupakan  pelanggaran  hukum. Dengan  melakukan  upaya  hukum,  pemilik  hak  cipta  dapat  menuntut  hak-haknya  yang dilanggar,  dan  dapat  memberikan  pemahaman  bahwa  tindakan  penayangan  tanpa  izin merupakan pelanggaran hukum mengingat banyak yang tidak mengetahui ataupun banyak yang sadar tetapi abai karena tidak adanya tindak lanjut hukum dari pihak yang berwenang.
Dengan  lebih  memperhatikan  isu  mengenai  Hak  Cipta  tentu  dapat  memberikan lingkungan yang lebih positif kepada pembuat film agar dapat lebih mendapatkan apresiasi atas karyanya melalui perlindungan hak yang tidak hanya diberikan tetapi juga dilaksanakan dengan  baik  oleh  semua  pihak.  Pemberian  peringatan  masih  belum  cukup  untuk memberikan hak pemilik hak cipta dan/atau pencipta atas haknya yang sudah dilanggar.
Pemberian upaya hukum juga dapat menjadi bagian dari pelaksanaan hukum negara dan memberikan sebuah pengertian bahwa hal tersebut telah mencederai hak pemilik hak cipta  dan  perlu  dilakukan  sanksi  yang  sesuai  tertulis  dalam  Undang-Undang  kepada pelanggar atas tindakannya.

## PENUTUP
Penayangan  film  telah  mencapai  perkembangan  yang  mana  dahulu  kita  dapat menikmati tontonan film di gedung bioskop maupun kaset, namun sekarang telah terdapat penayangan film secara daring baik dengan cara menyewa maupun berlangganan. Namun meskipun teknologi telah berkembang pelanggaran  terhadap hak cipta masih terjadi yakni dengan penayangan film tanpa izin secara live streaming yang mana dalam Undang Nomor
28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah diatur pada pasal pasal 9 ayat 3 bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.
Bagaimanapun, isu ini masih belum menjadi agenda yang serius di Indonesia. Padahal, jika dilihat di Indonesia pelanggaran hak cipta tertinggi adalah pembajakan. Tetapi melihat fakta  di  lapangan  bahwa  hal  ini  masih  dinormalisasi  di  masyarakat  memberikan  dampak buruk kepada production houses yang kecil atau yang masih merintis. Ini juga buruk karena pencipta dan/atau pemilik hak cipta tidak bisa terpenuhi hak-haknya. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemilik hak cipta yaitu dengan melakukan peneguran. Tetapi peneguran saja tidak  cukup  untuk  dapat  memberikan  sebuah  efek  jera  ataupun  menyadarkan  pelanggar yang  melakukan  tindakan  penayangan  kembali  tanpa  izin  bahkan  dikomersialisasi  untuk berhenti. Pemegang hak cipta dan pencipta dapat lebih aktif dalam memperjuangkan hak- haknya  dengan  melakukan  pengawasan  dan  melaporkannya  jika  terbukti  terdapat pelanggaran.
Dengan  adanya  pembajakan  dengan  cara  melakukan  siaran  langsung  atau live streaming tanpa izin juga sama dengan melanggar hak eksklusif yang dibagi menjadi dua yaitu moral dan hak ekonomi dari pemilik hak cipta dan penciptanya. Hak moral adalah hak atas  dilindunginya  kepentingan  pribadi  sang  pemilik  hak  cipta  dan  citra  baiknya  untuk melakukan hak hak yang telah tertera pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 5 ayat 1. Sedangkan hak eksklusif yang kedua yaitu hak ekonomi. Hak ekonomi untuk pencipta dan pemegang hak cipta yang dijelaskan dengan detail di Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (1) mengenai hak pencipta dan pemegang hak  cipta  yaitu  hak  dalam  menggandakan  karya,  mengkomersialisasikan  karya,  dan beberapa hal lainnya yang dapat dilakukan oleh pencipta dan pemegang hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Efendi,  J.,  &  Ibrahim,  J.  (2018). Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  dan  Empiris. Depok: Prenada Media.
Mashdurohatun, A. (2018). Hukum Hak Cipta: Model Fair Use / Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Ipteks pada Pendidikan Tinggi. Depok: Rajawali Pers. Munandar, H., & Sitanggang, S. (2011). Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya. Jakarta: Erlangga Group.
Purwaningsih, E. (2017). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi. Malang: Setara Press. Saidin, O. (2016). Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Soelistyo, H. (2011). Hak Cipta Tanpa Hak Moral. Jakarta: Rajawali Pers.
Zoebazary, I. (2010). Kamus Istilah Televisi & Film. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

## Artikel Jurnal
Amin, Z. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bidang Industri Kreatif Di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mimbar Keadilan, Feb .
Assa,  M.  N.  (2016).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Cipta  Lagu  Dan  Musik  Di Internet Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Lex Privatum, vol. 4, no. 1 . Hakim,  G.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Pencipta  yang  Dirugikan  Haknya  Atas  Tindakan Plagiarisme. Halu Oleo Law Review, vol. 2, no. 1 , pp. 416-428.
Hariri,  R.  A.,  &  M.T.V.M.,  S.  M.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pencipta  Yang  Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) Di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Simposium Hukum Indonesia, vol.
1, no. 1 , pp. 206-216.
Munawar, A., & Effendy, T. (2016). Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Al-Adl, vol. 8, no. 2 .
Saptono,  H.,  Mahmudah,  S.,  &  Stefano,  D.  A.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Pemegang  Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). Diponegoro Law Review, vol. 5, no. 3 , pp. 1-11.
Tampubolon, W. S. (2019). Peranan Seorang Arbiter dalam Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase. Jurnal Ilmiah Advokasi, vol. 7, no. 1 , pp. 21-30.
Yaqin,  I.  (2017).  Perlindungan  Hukum  bagi  Dosen  sebagai  Tenaga  Pendidik  untuk Memperoleh Hak Ketenagakerjaannya. Dialogia Iuridia, Vol 8 No. 2 .
Alfaris, M. R. (2018). Payung Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Konteks Dukungan Dan Aksesibilitas  Terhadap  Pembangunan  Sosial  Berkelanjutan. Widya  Yuridika:  Jurnal Hukum, 1 (2).

## Website
Berita Update. (2020, Oktober, 30) Nonton Movie Story of Kale Cuma Bayar 10 Ribu, Tetap Ada  Bajakannya.    Kumparan.com.  https://kumparan.com/berita-update/nonton- movie-story-of-kale-cuma-bayar-10-ribu-tetap-ada-bajakannya-1uUSiitgYlS/full
Syaipul.A,  Live  Instagram  Saat  Nonton  Bioskop,  Pemilik  Situs  Forumanime.Id  Jadi
Korbannya. Dafunda.com. Diakses pada 26 Mei 2021 dari
https://dafunda.com/otaku/live-ig-pemilik-forumanimeid-terungkap.