Volume 3 Issue 1, April 2021: pp. 1-12.
Copyright  ©  2020  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestrict ed use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Perlindungan Hukum Obyek Jaminan yang Tidak Didaftarkan Secara Fidusia Studi Kasus PT. Bima Multi Finance
The Guarantee Object of Legal Protection which is not Fiduciary Registered: a Case Study of PT. Bima Multi Finance
Asnal Laipa
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara E-mail: asnallaipa.80@gmail.com

## Muhammad Sjaiful
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: muhsjaiful@gmail.com

## Safril Sofwan Sanib
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: safrilsanib@yahoo.com
Abstract: This study is aimed to analyze whether the fiduciary guarantee object which is not registered still can be coverred under law guarantee as a case study of PT. Bima Multi Finance Kendari, analyzed  the  result model  in used  on  dispute resolution that  already known  can  be  done  between  the  creditor  with  default  debitur  to  the  confisaction  of collateral based on the paid agreement of PT. Bima Multi Finance. This study is a law study that  used  constitution  approach  and  concepted  as  well,  this  study  also  answerred  the problem  of  paid  agreement  between  the  creditor  and  the  debitur  included  the  motor vehicle guarantee without collateral imposition objects as fiduciary that can not get along under  law  guarantee  if  the  default  debitur,  meanwhile  the  finance  of  PT.  Bima  Multi Finance is not registerred as fiduciary registration or just in part of the agreement fiduciary guarantee in hand.
Keyword: Guartantee; Protection; Fiduciary
Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah obyek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan  dapat  perlindungan  hukum  Studi  kasus  PT.  BIMA  Multi  Finance  Cabang Kendari, menganalisis model penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan antara kreditur dengan  debitur  wanprestasi  terhadap  penyitaan  barang  jaminan  menurut  perjanjian pembiayaan  di  PT.  Bima  Multi  Finance.  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  yang menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual,  penelitian  ini menjawab masalah perjanjian pembiayaan antara kreditur dan debitur dengan jaminan kendaraan  bermotor  tanpa  pembebanan  jaminan  benda  secara  fidusia  tidak mendapatkan  perlindungan  hukum  apabila  debitur  wanprestasi,  namun  lembaga
pembiayaan di PT. Bima Multi Finance tidak melakukan pendaftaran secara fidusia atau hanya sebatas perjanjian jaminan fidusia secara di bawah tangan.
Kata kunci: Jaminan; Perlindungan; Fidusia

## PENDAHULUAN
Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Salah satu jenis lembaga keuangan adalah lembaga keuangan bukan bank. Menurut  keputusan  menteri  keuangan  No.  KEP-38/MK/IV/1972,  lembaga  keuangan  bukan bank atau yang disingkat menjadi LKBB merupakan sebuah badan yang melakukan kegiatan dalam  hal  keuangan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  menghimpun  dana  dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga, selanjutnya menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. 1
Lembaga keuangan bukan bank ini mempunyai peranan sangat penting dalam dunia pembiayaan, kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar 2 .
Kegiatan pinjam meminjam yang terjadi di masyarakat umum biasanya dengan syarat harus menyerahkan jaminan kepada pihak yang memberikan pinjaman. Jaminan utang tersebut dapat  berupa  barang/benda,  jaminan  benda  yaitu  jaminan  yang  memberikan  hak  kepada kreditur atas kebendaan milik kreditur, yakni hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi 3 . Yang termasuk jaminan kebendaan antara lain adalah hak gadai,  hipotek  dan  fidusia. Menurut Stein dalam  bukunya  J. Satrio  mengatakan  bahwa pada waktu  permulaan  KUH  Perdata  memang  lembaga  jaminan  gadai  dan  Hipotek  sudah  cukup memenuhi kebutuhan praktik penjaminan. Pada masa itu, lalu lintas kredit belum berkembang benda yang digadaikan terutama berupa benda seni dan perhiasan 4 .
1 ASLI RI, “ Mengenal berbagai Lembaga Keuangan di Indonesia ” ASLI RI,
https://www.asliri.id/2018/12/17/mengenal-berbagai-lembaga-keuangan-di-indonesia/, diakses pada tanggal 10 Maret 2021.
2 Martinus Tjipto, Perlindungan Hukum terhadap kreditur dalam Perjanjian Fidusia secara di Bawah Tangan (penelitian pada PT. Olympindo Multi Finance Cabang Medan) , Tesis, Medan: Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2009, hlm. 1.
3 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Jilid 2 Hak-Hak yang Memberi Jaminan , Jakarta: Ind Hill-Co, 2002, hlm. 16.
4 J. Satrio, Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan , Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993, hlm. 9.
Mempertegas pendapat di atas J. Satrio 5 mengatakan bahwa problematik yang dihadapi dalam dunia usaha, yang menimbulkan kebutuhan akan adanya lembaga jaminan lain, selain gadai yaitu dibutuhkannya suatu lembaga jaminan, yang memungkinkan diberikannya benda bergerak  sebagai  jaminan,  tetapi  benda  tersebut  tetap  berada  dalam  tangan  dan  tetap  bisa dipakai untuk usaha si pemberi jaminan.
Keberadaan  praktik  fidusia  di  Indonesia  sebelum  diundangkannya  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dilandaskan pada aturan dari Negeri Belanda diakui oleh Hoge Raad mula-mula dalam Arrest tanggal 25 Januari 1929 ( Bierbrouwerij Arrest ). Sedang  di  Indonesia  berdasarkan Arrest  Hooggerechtshof tahun  1932  ( BPM-Clynett  Arrest ) lahirlah  yurisprudensi  pertama  tentang  fidusia. 6 Sementara  itu  dalam  perkembangan yurisprudensi, Lembaga Fidusia di Indonesia untuk pertama kalinya mendapatkan pengakuan dalam keputusan HgH. Tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara antara B.P.M melawan Clignet. 7 Dikatakan bahwa title XX Buku II kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang mengatur tentang gadai, akan tetapi tidak menghalangi-halangi para pihak untuk mengadakan perjanjian yang lain  daripada  perjanjian gadai,  bilamana  perjanjian  gadai  tidak  cocok untuk mengatur hubungan hukum antara mereka. Perjanjian fidusia dianggap bersifat memberikan jaminan dan tidak dimaksudkan sebagai perjanjian gadai. 8
Lahirnya  jaminan  fidusia  merupakan  murni  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  1320 jo.1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak. Tidak ada suatu standar baku mengenai syarat formal perjanjian fidusia. 9 Tidak ada karakteristik lain yang umumnya terdapat pada suatu instrumen  jaminan. Memenuhi kebutuhan masyarakat  mengenai  pengaturan jaminan fidusia  sebagai  salah  satu  sarana  untuk  membantu  kegiatan  usaha  dan  untuk  memberi kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia 10 .
5 Ibid ., hlm. 10.
6 Resty Femi Lombogia, “ Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia ”, Lex Privatum, Vol. 1, No. 4, Oktober 2013, hlm, 7.
7 Munir Fuady, Jaminan Fidusia (Cetakan Kedua Revisi), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 15.
8 Resty Femi Lombogia, Op. cit. , hlm. 10.
9 Aria  Suyudi ,  “ Jaminan  Fidusia  dan  Potensinya  dalam  Mendorong  Laju  Ekonomi ”,  HukumOnline.com. https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol907/jaminan-fidusia-dan-potensinya-dalam- mendorong-laju-ekonomi/, diakses pada tanggal 20 Februari 2021.
10 Martinus Tjipto, Op. cit. ,  hlm. 8-9.
Ketentuan di atas menentukan bahwa setiap perjanjian jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan, maka perjanjian fidusia yang dibuat di bawah tangan yang hanya diketahui kedua belah pihak saja tidak mempunyai kekuatan sebagai perjanjian fidusia. Muhtar 11 menyebutkan bahwa jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam pasal  11  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia.  Dengan  adanya  pendaftaran  tersebut,  Undang- Undang  Jaminan  Fidusia  memenuhi  asas  publisitas  yang  merupakan  salah  satu  asas  utama hukum jaminan kebendaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti melakukan penelitian tesis  dengan  judul:  “Perlindungan  Hukum  Obyek  Jaminan  yang  Tidak  Didaftarkan  Secara Fidusia”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang ini menggunakan penelitian hukum yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, teori, asas- asas  hukum  dan  prinsip-prinsip  hukum.  Penelitian  menganalisis  ketentuan-ketentuan  yang menjadi  dasar  dan  landasan  bagi  permasalahan  yang  dibahas  dengan  melakukan  studi kepustakaan dan penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian doktrinal ( Doctrinal Research ) dan penelitian teoritik ( Theoritical Research ). Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Perjanjian-perjanjian dalam Pembiayaan Konsumen
Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia, pada dasarnya tidak hanya dibuat dalam satu macam perjanjian saja yang dibuat oleh para pihak, tetapi juga dibuat berbagai jenis perjanjian lainnya. Perjanjian pokoknya adalah perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian yang dibuat antara kreditur/pemberi fasilitas kredit dengan nasabah/ penerima  fasilitas  kredit  dalam  bentuk  pemberian  modal  maupun  untuk  membiayai  dalam pembelian kendaraan bermotor (roda dua). Masing-masing lembaga pembiayaan mempunyai jenis  perjanjian  pembiayaan  konsumen  yang  berbeda-beda  antara  satu  dengan  lainnya. Perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur yang terjadi pada PT. Bima Multi Finance Cabang Kendari yang diberi judul “ Perjanjian Pembiayaan Konsumen Multiguna”.
11 M. M. Muhtar, “ Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek ”, Lex Privatum, Vol 1, No. 2, 2013, hlm 3.
Dengan adanya perjanjian pembiayaan antara PT. Bima Multi Finance sebagai kreditur dan pihak debitur atau nasabah telah melahirkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, dimana dengan lahirnya hak bagi salah satu pihak akan menjadi kewajiban bagi pihak lain. Begitu pula sebaliknya, lahir kewajiban salah satu pihak akan menjadi hak bagi pihak lain
Dalam  perjanjian  pembiayaan  ini  lahirlah  perjanjian  tambahan  atau  asesoir  lainnya. Masing-masing  lembaga  pembiayaan  mempunyai  jenis  perjanjian  tambahan  yang  berbeda- beda  antar  satu  dengan  lainnya.  Yang  dibuat  oleh  para  pihak  pada  PT.  Bima  Multi  Finance Cabang Kendari, yang diberi judul “ Perjanjian Kuasa Menjual.“
Perjanjian kuasa merupakan perjanjian yang dibuat antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, dimana penerima kuasa diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum apabila pemberi kuasa lalai dalam melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan pembiayaan konsumen.  Pemberi  kuasanya  adalah  penerima  fasilitas/debitur,  sedangkan  penerima kuasanya adalah lembaga pembiayaan.
Menurut Pasal 1792 KUH Perdata, memberikan batasan, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian,  dengan  mana  seseorang  memberikan  kekuasaan  kepada  orang  lain,  yang menerimanya “untuk atas namanya”, menyelesaikan suatu pekerjaan.
Dalam surat kuasa tersebut disebutkan, bahwa selama hutang debitur belum dibayar lunas kepada penerima kuasa, kuasa ini tidak akan berakhir oleh karena sebab-sebab apa pun juga termasuk tetapi tidak terbatas oleh sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan Pasal 1816 KUH Perdata. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut:
Pasal 1813 Pemberian kuasa berakhir: dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan  penghentian  kuasanya  oleh  penerima  kuasa;  dengan  meninggalnya; pengampunan  atau  pailitnya;  baik  pemberi  kuasa  maupun  penerima  kuasa;  dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.
Pasal 1814 Pemberi kuasa  dapat  menarik kembali kuasanya jika  hal itu  dikehendaki,  dan  dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu.
Pasal 1816 Penarikan  kuasa  yang  hanya  diberitahukan  kepada  penerima  kuasa,  tidak  dapat diajukan  kepada  pihak  ketiga  yang  telah  mengadakan  persetujuan  dengan  pihak penerima kuasa karena tidak mengetahui penarikan kuasa itu; hal ini tidak mengurangi tuntutan hukum dari pemberi kuasa terhadap penerima kuasa.
Berdasarkan  definisi  di  atas  memberi  pengertian  bahwa  perjanjian  pemberi  kuasa adalah  merupakan  perjanjian  sepihak.  Kemudian  makna  kata- kata  “untuk  atas  namanya” berarti bahwa yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sehingga segala
sebab dan akibat dari perjanjian ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa dalam batas-batas kuasa yang diberikan (Pasal 1807 KUH Perdata) 12 .

## Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Obyek Jaminan yang Tidak Didaftarkan Secara Fidusia
Lembaga Pembiayaan konsumen dalam melakukan perjanjian atau surat kuasa dengan jaminan fidusia secara di bawah tangan, yang seharusnya dilakukan dengan akta notaris dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia sesuai ketentuan undang-undang  tentang  jaminan  fidusia,  sehingga  tindakan  yang  dilakukan  oleh  lembaga pembiayaan  konsumen  membuat  jaminan  fidusia  secara  di  bawah  tangan  sangat mempengaruhi perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan tersebut, dan persoalan yang  sangat  terkait  dengan  pembahasan  penulis  adalah  berkaitan  dengan  pembuatan perjanjian  pembiayaan  kredit  yang  tidak  didaftarkan  secara  fidusia.  Rachellariny  dan Cahyaningsih 13 dalam  penelitiannya  menyebutkan  bahwa  pelaksanaan  eksekusi  terhadap objek Lembaga Pembiayaan konsumen dalam melakukan perjanjian atau surat kuasa dengan jaminan fidusia secara di bawah tangan, yang seharusnya dilakukan dengan akta notaris dan didaftarkan  pada  kantor  pendaftaran  fidusia  untuk  memperoleh  sertifikat  jaminan  fidusia sesuai ketentuan undang-undang tentang jaminan fidusia, sehingga tindakan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan konsumen membuat jaminan fidusia secara di bawah tangan sangat mempengaruhi perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan tersebut, dan persoalan yang  sangat  terkait  dengan  pembahasan  penulis  adalah  berkaitan  dengan  pembuatan perjanjian  pembiayaan  kredit  yang  tidak  didaftarkan  secara  fidusia.  Rachellariny  dan Cahyaningsih menyebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap objek Akibat hukum dari perjanjian  pembiayaan  konsumen  yang  dilakukan  oleh  PT.  Bima  Multi  Finance  hanya  akan menjadi sebuah perjanjian Hutang Piutang biasa dan status kreditor dalam penyelesaian kredit bermasalah/kemacetan  hanya  sebagai  kreditor  konkuren  (umum)  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 1131 KUH Perdata berbunyi: “semua kebendaan si berhutang baik yang bergerak dan  tak  bergerak,  baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  akan  ada  dikemudian  hari,  menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan debitur ”.
12 Djaja  S.  Meliala, Penuntut  Praktis  Perjanjian  Pemberian  Kuasa  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata , Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hlm. 7.
13 Rachellariny,  Rega  Satya  dan  Cahyaningsih, “ Eksekusi  Obyek  Jaminan  Fidusia  Yang  Tidak  Didaftarkan Dalam  Lembaga  Keuangan  Non  Bank  (Studi  Putusan  Perkara  Pengadilan  Negeri  Surakarta No.105/pdt/G/BPSK/2012/PN.Ska) ” . Privat Law, Vol. IV No. 2, 2016, hlm. 132-141.
Dengan demikian berarti seluruh kebendaan milik debitur menjadi jaminan bagi semua kreditur dan apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditur, maka segala kebendaan milik debitur tersebut akan dijual kepada umum dan terhadap hasil penjualan benda tersebut akan dilakukan pembagian di antara para kreditur secara seimbang dan sesuai dengan besarnya piutang masing-masing. 14 . Hak pemenuhan dari para kreditur yang demikian itu  adalah  sama  dan  sederajat  satu  dengan  lainnya,  tidak  ada  yang  diutamakan.  Mereka mempunyai  hak  bersama-sama  terhadap  seluruh  harta  kekayaan  debitur,  mereka  disebut kreditur konkuren 15 .
Apabila  PT.  Bima  Multi  Finance  melakukan  perjanjian  pembiayaan  konsumen  tanpa pembebanan jaminan dengan fidusia sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Jaminan  Fidusia  Nomor  42 Tahun 1999  tidak  akan mendapatkan  perlindungan hukum  dan justru akan membawa konsekuensi sebagai berikut:
1. Kedudukan  kreditor  bukan  sebagai  kreditor  yang  mendahulu  ( Preferent )  sesuai perlindungan hukum yang diberikan oleh Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia tetapi kedudukan kreditor hanya sebagai kreditor (konkuren) sesuai perlindungan hukum yang diberikan oleh Pasal 1131 KUH Perdata.
2. Obyek yang dijaminkan tidak bersifat mengikuti artinya kedudukan kreditor satu dan kreditor lainnya sama, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan atas hasil penjualan dari benda yang dimiliki oleh debitur, dalam hal ini ketentuan Pasal  1313  KUH  Perdata  tentang  perjanjian  laksana  undang-undang  bagi  para pembuatnya akan dikesampingkan oleh ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur  tentang  harta  yang  sudah  ada  sedang  ada  maupun  yang  akan  ada dikemudian hari menjadi jaminan atas utang debitur.
3. Asas spesialitas dan publisitas tidak terpenuhi sehingga tidak dapat mengikat pihak ketiga  dan  tidak  memberikan  kepastian  hukum  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan. Proses pembuatan perjanjian yang hanya melibatkan para pihak yang  membuat  perjanjian  sehingga  perjanjian  yang  dibuat  tersebut  hanya memberikan perlindungan hukum kepada para pihak tersebut. Sedangkan pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam proses perjanjian tersebut tidak akan tunduk terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut.
14 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 75.
15 Munir Fuady, Op. cit , hlm. 40.
4. Pelaksanaan eksekusi hanya dapat dilakukan dengan metode negosiasi agar proses serah  terima  penyerahan  barang  jaminan  dilakukan  dengan  sukarela.  Proses negosiasi  yang  tidak  selamanya  berakhir  dengan  persetujuan/sukarela  untuk melakukan  penyerahan  kembali  benda  yang  diperjanjikan  akan  menimbulkan persoalan baik secara perdata maupun pidana dikarenakan masing-masing merasa berhak  atas  benda  yang  menjadi  obyek  perjanjian.  Pengambilan  secara  paksa walaupun sudah diatur dalam klausul perjanjian dan para pihak harus tunduk untuk mengikuti klausul tersebut (sebagaimana dimaksud pada Pasal 1313 KUH Perdata) bertentangan  dengan  ketentuan  perundang-undangan  lainnya  yaitu  ketentuan pidana yang te rdapat pada Pasal 404 (1) KUH Pidana berbunyi: “Diancam dengan pidana paling lama dua tahun, Barang siapa dengan sengaja menarik barang milik sendiri, atau kalau bukan demikian untuk pemiliknya dari orang lain yang memiliki hak gadai, hak menahan, pungut h asil atau pakai atasnya”.

## Perlindungan  Hukum  Obyek  Jaminan  Fidusia  yang  Tidak  Didaftarkan  Secara  Fidusia dalam Kasus PT. Bima Multi Finance
Penyelesaian perselisihan akibat debitur melakukan wanprestasi pada PT. Bima Multi Finance Cabang Kendari pada pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa “para pihak sepakat bahwa setiap  perselisihan  yang  timbul  dari  dan/atau sehubungan  dengan  perjanjian ini,  termasuk tetapi  tidak  terbatas  pada  setiap  pertanyaan  mengenai  keberadaannya,  keabsahannya, pengakhiran  dari  hak-hak  atau  kewajiban-kewajiban  setiap  pihak  akan  diselesaikan  secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah penerimaan oleh  salah  satu  pihak  atas  pemberitahuan  dari  pihak  lainnya  mengenai  keberadaan perselisihan 16 ”.
Atas hal tersebut di atas, memberikan keterangan bahwa cara penyelesaian sengketa yang  dilakukan  oleh  PT.  BIMA  Multi  Finance  dilakukan  dengan  cara  pihak  kreditur  akan mengajak atau mengundang pihak debitur untuk bermusyawarah tentang permasalahan guna menemukan jalan terbaik bagi pihak kreditor maupun pihak debitur. Penyelesaian yang dapat dilakukan dengan berdiskusi dan saling keterbukaan dari para pihak maka akan ditemukan upaya damai dalam penyelesaian perjanjian kredit tersebut sehingga tidak ada pihak menderita kerugian.
16 Wawancara dengan Bapak Theo Sofian selaku Marketing Head pada PT. Bima Multi Finance Tanggal, 5 Januari 2021
Pasal 15 ayat (3) perjanjian pembiayaan multiguna PT. Bima Multi Finance menyatakan bahwa: “apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, para pihak setuju  untuk  menyerahkan  penyelesaian  perselisihan  yang  ada  melalui  Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (LAPS)  pada  Badan  Mediasi  Pembiayaan  dan  Pegadaian  Indonesia (BMPPI)”.
Hal  yang  dilakukan  oleh  kreditur  dan  debitur  dalam  penyelesaian  perselisihan  jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka berdasarkan Pasal 15 perjanjian  pembiayaan  multiguna  akan  memilih  penyelesaian  perselisihan  sengketa  yakni Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS)  pada  Badan  Mediasi  Pembiayaan  dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) yang kedudukan di Jakarta. Namun sampai saat ini belum ada kasus yang penyelesaian sengketa antara PT. Bima Multi Finance sebagai kreditur dan debitur menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) tersebut, hal ini dikarenakan semua proses penyelesaian sengketa yang terjadi pada PT. Bima Multi Finance sebagai kreditur dan debitur selalu berakhir dengan proses musyawarah 17 .

## Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Litigasi
Berdasarkan  Pasal  15  ayat  (3)  perjanjian  pembiayaan  multiguna  PT.  Bima  Multi  Finance menyatakan bahwa: “ apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, para pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan yang ada melalui 1) Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (  LAPS)  pada  Badan  Mediasi  Pembiayaan  dan  Pegadaian Indonesia (BMPPI), 2) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun dengan tidak mengurangi hak debitur untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap kreditur 18 ”.
Hal  yang  ditempuh  oleh  kreditur  dan  debitur  dalam  penyelesaian  perselisihan  jika penyelesaian secara musyawarah dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ( LAPS) pada Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) tidak tercapai maka akan maka kedua  belah  pihak  telah  sepakat  untuk  menyerahkan  penyelesaian  perselisihan  sengketa melalui  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Penentuan  tempat  kedudukan  hukum  dalam
17 Wawancara dengan Bapak Theo Sofian selaku Marketing Head pada PT. Bima Multi Finance Tanggal, 5 Januari 2021
18 Wawancara dengan Bapak Theo Sofian selaku Marketing Head pada PT. Bima Multi Finance Tanggal, 5 Januari 2021
mengajukan gugatan kedua belah pihak telah sepakat untuk tidak mengajukan di pengadilan dimana tempat kedua belah pihak berada. 19

## KESIMPULAN
Perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. Bima Multi Finance, tanpa ditidak lanjuti dengan pembebanan benda secara fidusia dan tidak dibuatkan akta notaris serta tidak didaftarkan  pada  kantor  pendaftaran  fidusia  tidak  mendapatkan  perlindungan  hukum. Perlindungan dalam hal: 1) tidak Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditor penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 27 UUJF), 2) tidak memenuhi spesialitas dan publisitas sehingga tidak mengikat pihak ketiga dalam memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 UUJF), 3) tidak mendapatkan titel eksekutorial (Pasal 29 UUJF). Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan antara kreditur dengan  debitur  wanprestasi  terhadap  penyitaan  barang  jaminan  menurut  perjanjian pembiayaan  di  PT.  Bima  Multi  Finance  melalui  musyawarah  untuk  mufakat.  Apabila penyelesaian  secara  musyawarah  tidak  tercapai  akan  menggunakan  Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (LAPS)  pada  Badan  Mediasi  Pembiayaan  dan  Pegadaian  Indonesia (BMPPI), jika penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ( LAPS) tidak tercapai kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## Daftar Pustaka

## Buku
Fuady, Munir, Jaminan Fidusia (Cetakan Kedua Revisi), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
Hasbullah, Frieda Husni, Hukum  Kebendaan  Perdata  Jilid 2  Hak-Hak yang Memberi Jaminan ,
Jakarta: Ind Hill-Co, 2002.
Meliala, Djaja S., Penuntut Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
Satrio, J., Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan , Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993.
Widjaja,  Gunawan  dan  Ahmad  Yani, Seri  Hukum  Bisnis  Jaminan  Fidusia ,  Jakarta  :  PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
19 Wawancara dengan Bapak Theo Sofian selaku Marketing Head pada PT. Bima Multi Finance Tanggal, 5 Januari 2021

## Jurnal dan Makalah
Lombogia, Resty Femi, “ Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia ”, Lex Privatum, Vol. 1, No. 4, Oktober 2013.
Muhtar, M. M., “ Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek ”, Lex Privatum, Vol 1, No. 2, 2013.
Rachellariny,  Rega  Satya  dan  Cahyaningsih, “Eksekusi  Obyek  Jaminan  Fidusia  Yang  Tidak Didaftarkan Dalam  Lembaga  Keuangan  Non Bank  (Studi  Putusan Perkara  Pengadilan Negeri Surakarta No.105/pdt/G/BPSK/2012/PN.Ska)” . Privat Law, Vol. IV No. 2, 2016.
Tjipto,  Martinus, Perlindungan  Hukum  terhadap  kreditur  dalam  Perjanjian  Fidusia  secara  di Bawah  Tangan  (penelitian  pada  PT.  Olympindo  Multi  Finance  Cabang  Medan) ,  Tesis, Medan: Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2009.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2019  tentang  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibu Kota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

## Situs Web
ASLI  RI,  “ Mengenal  berbagai  Lembaga  Keuangan  di  Indonesia ”  ASLI  RI, https://www.asliri.id/2018/12/17/mengenal-berbagai-lembaga-keuangan-di- indonesia/, diakses pada tanggal 10 Maret 2021.
Suyudi, Aria,  “ Jaminan  Fidusia  dan  Potensinya  dalam  Mendorong  Laju  Ekonomi ”, HukumOnline.com. https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol907/jaminan-
fidusia-dan-potensinya-dalam-mendorong-laju-ekonomi/,  diakses  pada  tanggal  20 Februari 2021.