ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.96 TAHUN 2012 TENTANG PELAYAAN PUBLIK  DI PEMERINTAHAN KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON SULAWESI TENGGARA (STUDI PERBANDINGAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPANYA)

## JUNAID GAZALIN
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  :  (1).  Untuk  mengetahui  Penerapan  Peraturan Pemerintah  No.96  Tahun  2012  Tentang  Pelayaan  Publik    di  Pemerintahan  Kecamatan Pasarwajo.  Untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Penerapan Peraturan  Pemerintah  No.96  Tahun  2012  Tentang  Pelayaan  Publik    di  Pemerintahan Kecamatan Pasarwajo.
Penelitian  menjelaskan  bahwa  proses  serta  kualitas  pelayanan  publik,  dalam  hal  ini pengurusan  pengantar  admnistrasi,  KK,  Akta  Jual  Beli  Tanah,  Akte  Lahir,  IMB  dan  SIU bagi  warga  masyarakat  di  Kantor  Kecamatan  Pasarwajo  Kabupaten  Buton  sebelum diterapkan  PP  96  Tahun  2012,  pada  umumnya  kurang  memuaskan  dan  masih  perlu untuk  ditingkatkan.  Setelah  peraturan  tersebut  diterapkan  dengan  menata  kembali sistem  pelayanan  sesuai  dengan  standar  operasional  pelayanan  publik,  maka  proses dan  mekanisme  pelayanan  publik  bagi  warga  masyarakat  setempat  telah  berjalan lancar.  kualitas  pelayanan  publik  menjadi  lebih  baik.  Terutama  mengenai  kemudahan pelayanan,  kecepatan  waktu  pelayanan,  keramah-tamahan  aparat,  transparansi  biaya, tingkat  produktivitas  pelayanan,  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan  publik.  Hal  ini dicapai  karena  camat  membenahi  persyaratan  berkas  yang  disiapkan,  kejelasan informasi  prosedur,  mekanisme  dan  alur  yang  harus  dilalui,  tranparansi  biaya  dan waktu  pengurusan.  Penyelesaian  pelayanan  publik  yang  cepat  seringkali  beriringan dengan beban biaya pelayanan, untuk itu proses ini perlu dirubah pelan-pelan melalui pembiasaan oleh aparat untuk bekerja profesional.

## Kata Kunci: Analisis, PP No. 96 Tentang Pelayanan Publik, Pasarwajo

## A. Latar Belakang
Konsep  Paradigma  otonomi  daerah  telah terjadi setelah bergulirnya perubahan yang mendasar  dalam  era  reformasi  yang  salah
satunya
tujuan reformasi adalah kemandirian  daerah  diberikan  secara penuh  di  daerah.  Konsep  ini  berkembang juga dalam penyelenggaraan pemerintahan yang  berdampak  luas  bagi  lembaga pemerintah di tingkat pusat sampai tingkat daerah. Hal ini tercermin dalam penyelenggaraan pemerintah yang otonom dan terdesentralisasi dibandingkan dengan paradigma
lama yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya
terpusat  dan  di  bawah  kendali  langsung dari  pemerintah  pusat.  Undang-undang
Nomor 22
Tahun 1999 Tentang
Pemerintah  Daerah  yang  di  revisi  dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan direvisi  lagi  dengan  Undang-undang  No  8 Tahun  2008  dan  yang  terakhir  disepakati Undang-undang  No  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan  pemberian  otonomi  yang luas,  nyata,  bertanggung  jawab,  dan dinamis.  Dengan  demikian,  daerah  di berikan  kemandiriaan  dan  kewenangan dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  di daerahnya.
Sehubungan  dengan  itu,  otonomi daerah  berarti  memindahkan  sebagian besar  kewenangan  yang  tadinya  berada  di pemerintah  pusat  diserahkan  kepada daerah  otonom,  sehingga  pemerintah daerah  lebih  cepat  dalam  merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
Karena kewenangan membuat kebijakan
(peraturan  daerah)  sepenuhnya  menjadi wewenang daerah otonom, sehingga pelaksanaan  tugas  umum  pemerintahan dan pembagunan dapat berjalan lancar dan berkualitas.
Keberhasilan  pelaksanaan  otonomi daerah sangat tergantung pada
kemampuan keuangan daerah (Pendapatan Asli  Daerah  ),  sumber  daya  manusia  yang dimiliki  daerah,  serta  kemampuan  daerah untuk  mengembangkan  segenap  potensi yang  ada  di  daerah  otonom.  Terpusatnya sumber  daya  manusia  berkualitas  di  kota- kota besar dapat didistribusikan ke daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah  karena  kegiatan  pembangunan akan bergeser dari pusat ke daerah.
Guna  lebih  mengembangkan  peran ini,  pembangunan  aparatur  pemerintah diarahkan  untuk  meningkatkan  kualitas aparatur  agar  lebih  bersikap  arief  dan bijaksana  serta  berdedikasi  yang  tinggi terhadap  pengabdian,  sehingga  dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal sesuai tuntutan perkembangan  zaman  yang  berlangsung selama  ini.    Karena  itu,  maka  urusan penyelenggaraan pemerintahan yang hampir  semuanya  dilaksanakan  di  pusat sudah mulai didistribusikan kepada daerah.
Dalam konteks yang demikian, berarti unsur  manusia  akan  berkurang  bila  tidak disertai  dengan  ketaatan  pada  peraturan atau  prosedur  aturan  permainan  yang berlangsung  pada  sebuah  organisasi  atau pemerintahan. Karena itu diperlukan kedisiplinan  dan  manajemen  kinerja  yang tinggi  agar  manusia  benar-benar  berfungsi sebagai  kekuatan  pembangunan,  sehingga pelaksanaan  pembangunan  dapat  merata di  seluruh  tanah  air,  guna  mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain  itu  juga  diperlukan  keserasiaan antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  yang  pada  akhirnya  pemerintah daerah  harus  memberikan  konstribusi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan  dan  pembangunan  daerah
yang  lebih  baik.  Dan  kedepannya  bisa menjadi tolak ukur atau menjadi percontohan buat daerah lainnya dalam hal penerapan  PP  No  96  Tahun  2012  Tentang Pelayanan Publik.
Pelimpahan wewenang tersebut diharapkan  pemerintah  daerah  mampu lebih meningkatkan efisiensi alokasi sumberdaya dan daya tanggap pemerintah, serta  akan  membawa  pemerintah  daerah lebih  dekat  dengan  warganya.  Diharapkan pada gilirannya nanti akan mengarah pada peningkatan  kualitas  pelayanan  publik. Selain itu, para pejabat daerah lebih efektif dan efisien melakukan monitoring dibandingkan  dengan  pejabat  pemerintah pusat  karena  memiliki  kedekatan  jarak sehingga bisa mengontrol aktivitas.
Dalam rangka menjamin
penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan  di  daeran  secara  mantap, serasi,  berdaya  guna  dan  berhasil  guna, untuk  itu  pemerintah  telah  menenetapkan Undang-undang  No.  23  Tahun  2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah,  dengan pemberian  otonomi  yang  nyata  dan bertanggung jawab sebagai azas pelaksanaan  pembangunan  di  daerah, dengan  titik  berat  pada  daerah  kabupaten atau  kota.  Pada  akhirnya  pemerintah daerah  harus  memberikan  konstribusi dalam  penyelenggaraan  tugas  pemerintah dan pembangunan ke arah yang lebih baik. Semakin luasnya kewenangan yang diberikan  kepada  pemerintah  daerah dewasa ini, menuntut bagi setiap pemerintah  daerah  untuk  cerdas  dalam mengembangkan daerahnya dengan melihat  berbagai  sumber  daya  yang dimilikinya.  Merancang  perangkat  daerah serta program kerja yang efektif dan efisien bagi pembangunan daerah.
Namun, seiring dengan perkembangan kewenangan yang diberikan  kepada  pemerintah  daerah, justru  bermunculan  masalah  yang  hampir seragam  di  berbagai  pemerintah  daerah. Antara  lain  semakin  banyaknya  perangkat daerah  yang  dibentuk  tanpa  rincian  tugas, fungsi  dan  tata  kerja  yang  jelas  bahkan berbenturan  dengan  perangkat  daerah yang  lain  sehingga  istilah  gemuknya birokrasi  melekat  pada  pemerintahan  kita utamanya  di  tingkat  pemerintah  daerah. Semakin  banyaknya  perangkat  daerah tentunya akan berpengaruh kepada semakin  banyaknya  biaya  yang  harus disisipkan  dalam  APBD  untuk  operasional tiap  perangkat  daerah.  Hal  yang  demikian tidak menjamin kinerja pelayanan masyarakat yang optimal.
Sebagai  tindak  lanjut  atas  pemberian pelayanan
tersebut pada tingkat pemerintah daerah peraturan ini ditindaklanjuti dengan peraturan daerah di masing-masing daerah diterbitkanya Peraturan  Daerah  No.  25  Tahun  2013 Tentang  Perubahan  struktur  Organisasi dan Kelembagaan Daerah Kabupaten Buton yang mengatur tentang susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah sampai ke kecamatan.
Keluarnya  perda  tersebut  membawa perubahan  struktur  serta  tugas  pokok  dan fungsi  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah Kecamatan  Pasarwajo  Kabupaten  Buton. dimana  terbentuk  sub  bagian  yang  baru dalam  struktur  organisasi  kecamatan  yang mempunyai  tugas  pokok  dan  fungsi  yang berbeda dari semula. Hal ini sebagai tindak lanjut  dengan  penerapan  PP  No.  96  Tahun 2012 tentang pelayanan    publik. Untuk itu diperlukan  pelayanan  yang  ekstra  bagi
masyarakat  yang  membutuhkan  pelayan publik yang cepat, tepat dan efisien.
Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, penulis  merasa  tertarik  untuk  meneliti lebih  lanjut  perubahan  tersebut.  Terutama mengenai  kualitas  pelayanan  publik  pada Kantor  Kecamatan  Pasarwajo  Kabupaten Buton dengan memilih judul yaitu: “Analisis  Penerapan  Peraturan  Pemerintah No.96  Tahun  2012  Tentang  Pelayaan Publik    di  Pemerintahan  Kecamatan Pasarwajo  Kabupaten  Buton  Sulawesi Tenggara”.  (Studi  Perbandingan  Kualitas Pelayanan  Publik  sebelum  dan  sesudah Penerapanya).

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengunakan metode
Deskriftif kualitatif. Populasi dalam penelitian  ini  terdiri  dari  dua  unsur  yakni pegawai  Kantor  Kecamatan  Pasarwajo yang  berjumlah  50  orang  selaku  informan, dan  warga  Kecamatan  Pasarwajo  yang berkunjung di Kantor Kecamatan Pasarwajo  untuk  berbagai  jenis  urusan pelayanan  publik.  Data  yang  diperoleh akan  dianalisis  secara  kualitatif  dan kuantitatif.  Data yang dipakai berupa data primer  yang  berasal  dari  hasil  pengisian kuesioner dari responden atau masyarakat, dan  hasil  wawancara  dengan  informan atau  aparat  kantor  kecamatan.  Sedangkan data  sekunder  diperoleh  dari  data  yang bersumber  dari  dokumentasi  administrasi pemerintahan Kecamatan Pasarwajo.
Teknik  analisa  data    yaitu  Reduksi  data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kualitas Pelayanan Publik Sebelum Dan Sesudah  Penerapan  PP  No.  96  Tahun 2012.
1. Kemudahan Pelayanan Publik
Tanggapan responden mengenai kualitas  pelayanan  publik  apakah    telah memudahkan setiap urusan dokumen yang diperlukan  warga  masyarakat  di  Kantor Kecamatan  Pasarwajo  Kabupaten  Buton, baik  sebelum  maupun  sesudah  diterapkan PP  No.  96  Tahun  2012.  Perincian tanggapannya  dapat  disajikan  pada  Tabel 1, sebagai berikut;
Tabel 1 Kemudahan Dalam Urusan Pelayanan Publik
S umber: Diolah dari kuesioner Responden, 2015
2. Kecepatan/Waktu Pelayanan Publik Tanggapan responden mengenai waktu  yang  diberikan  oleh  aparat  dalam setiap  urusan  pelayanan  publik  di  Kantor Kecamatan  Pasarwajo  Kabupaten  Buton apakah  tergolong  cepat,  baik  sebelum maupun  sesudah  diterapkan  PP  No.  96 Tahun  2012  dapat  dilihat    Perincian tanggapannya  pada  Tabel  2,  sebagai berikut :
Tabel 2. Kecepatan/Waktu Dalam Penilaian SebelumPP No. 96 Tahun 2012 SesudahPP No. 96 Tahun 2012 (F) (%) Scor  (F) (%) Scor Sangat mudah 4  18  36 72 25  50 100 Mudah 3 16  32 48 23  46 69 Kurang mudah 2 12  24 24 2 4 4 Tidak mudah 1 4 8 4 - - - Jumlah: 50 100 148  50 100 173

## Urusan  Pelayanan Publik
Penilaian SebelumPP No. 96 Tahun 2012 SesudahPP No. 96 Tahun 2012 (F) (%) Scor  (F) (%) Scor Sangat cepat 4 16 32 64 24  48 96 Cepat 3 16 32 48 21  42 63 Kurang cepat 2 12 24 36 4 8 16 Tidak cepat 1 6  12 6 1 2 1 Jumlah: 50 100 154  50 100 176
Sumber: Diolah dari kuesioner Responden, 2016

## 3. Keramahan Dalam Pelayanan
Tanggapan responden tentang kualitas  pelayanan  publik  dari  aparat  di Kantor  Kecamatan  Pasarwajo,  apakah tergolong  ramah  dalam  setiap  urusan dokumen yang diperlukan warga masyarakat, baik sebelum maupun sesudah diterapkan  PP  No.  96  Tahun  2012. Perincian  tanggapannya  disajikan  pada Tabel 3, sebagai berikut :
Tabel 3. Keramahan Dalam

## Urusan Pelayanan Publik
Sumber: Diolah dari kuesioner Responden, 2016
Faktor-Faktor Berpengaruh Dalam Proses  dan  Kualitas  Pelayanan  Publik
Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 96 Tahun 2012.
Analisis kualitatif pegawai Kantor Kecamatan  Pasarwajo  sebagai  informan sampel  penelitian  mewawancarai  3  orang pejabat. Mereka bertugas dalam penerbitan KTP,  KK,  dan  Akta  Tanah,  dan  pemberian surat  pengatar  penerbitan  IMB  di  Kantor Dinas  Tata  Ruang,  dan  pemberian  surat pengatar  pener-bitan  SIU  di  Kantor Disperindag. Hasil analisis kualitatif menerapkan
metode deskriptif, menjelaskan  fenomena  yang  terjadi  dalam pelayanan  publik  kepada  masyarakat  di kecamatan ini, dinilai semakin baik setelah diterapkan  PP  No.  96  Tahun  2012  yang berarti telah menjawab rumusan masalah.
Pelayanan  publik  dalam  berbagai urusan dokumen harus memenuhi persyaratan  menyiapkan  berkas  yang diperlukan  baik  sebelum  maupun  sesudah diterapkan  PP  No.  96  Tahun  2012. Pengurusan  KTP  AK,  Akte  Tanah,  IMB  dan SIU harus menyiapkan rekomendasi RT/RW  ke  kantor  lurah  dan  pelunasan PBB,,  foto  copy  KTP,  KK,  surat  pengantar dari  lurah,  dan  uang  sesuai  tarif.  Kusus pengurusan IMB harus dilengkapi sertifikat tanah.  Sedangkan  untuk  pengurusan  SIU, perlu dilengkapi foto copy Kartu NIWP, dan biaya  admnistrasi    sesuai  tarif  yang  sudah ditetapkan.
Sehubungan dengan itu aparat pelayanan  publik  di  Kantor  Kecamatan Pasarwajo, telah memberi informasi mengenai  persyaratan  tersebut  sebelum diterapkan  PP  No.  96  Tahun  2012  namun masih perlu ditingkatkan. Sesudah diterapkan  peraturan  tersebut  pemberian informasi  pelayan  publik  semakin  intensif. Karena  itu  sosialisasi  untuk  pengurusan
Penilaian
SebelumPP No.
96 Tahun 2012 SesudahPP No. 96 Tahun 2012 (F) (%)  Scor  (F)  (%)  Scor Sangat ramah 4 16 32 64 22 44 88 Ramah 3 15 30 45 28 56 84 Kurang ramah 2 11 22 22 0 0 0 Tidak ramah 1 8 16 8 0 0 0 Jumlah: 50 100  139  50  100  172
KTP,  KK  dan  Akta  Tanah  telah  dilakukan secara  rutin  oleh  aparat  kelurahan  dan kecamatan.  Untuk  IMB  dan  SIU    sosialisasi dilakukan  oleh  aparat  dari  instansi/dinas yang terkait.
Mekanisme kelancaran proses pelayanan  publik  di  kantor  tersebut sebelum diterapkan PP No. 96 Tahun 2012 masih perlu ditingkatkan, Sesudah peraturan  tersebut  diterapkan  mekanisme pelayanan  publik  berjalan  lancar  sesuai alur  yang  ditetapkan.  Untuk  pengurusan KTP  dan  KK:  dari  RT  –  RW  –  Kantor Kelurahan  –  Kantor  Kecamatan,  dan  untuk alur  pengurusan  Akta  Tanah:  Kantor Kelurahan – Kecamatan/ ke Badan Pertanahan. Sedangkan untuk alur pengurusan  IMB:  Kantor  Kelurahan  – Kantor  Kecamatan  –  Kantor  Dinas  Tata Ruang,  dan  pengurusan  SIU:  Kantor Kelurahan  –  Kantor  Kecamatan  –  Kantor Disperindag Kabupaten Buton.
Pengurusan    admnistrasi  pengantar KTP  dan  KK    telah  sesuai  standar operasional  pelayanan.  Khusus  IMB  dan SIU  pelayanan  yang  diberikan  mudah  dan lancar,  karena  tidak  menelan  waktu  lama, disposisi  ke  instansi  terkait  cepat  dalam sehari,  terkecuali  camat  tidak  ada  di tempat dapat tertunda beberapa hari.
Kecepatan penyelesaikan semua jenis urusan pelayanan publik berhasil ditingkatkan  setelah  diterapkan  PP  No.  96 Tahun  2012.  Untuk  KTP,  KK  dan  lainya selesai  dalam  1  minggu.  Untuk  KTP penggantian paling cepat 4 hari dan paling lambat  7  hari.  Untuk  IMB  dan  SIU  relatif jika  camat  ada  di  tempat  dalam  sehari diselesaikan  pengantar  ke  instansi/dinas yang berwenang.
Kualitas  pelayanan  publik  dari  segi keramahan  aparat  menunjukkan  semua
urusan  pelayanan  publik  di  kantor  ini dapat  ditingkatkan  setelah  diterapkan  PP No.  96  Tahun  2012.  Karena  para  aparat bersikap  ramah  dalam  melayani  warga masyarakat.  Aparat  pelayanan  publik selalu  mengedepankan  keramahtamahan kepada  setiap  warga  masyarakat  yang datang  untuk    mengurus  dokumen  yang  di perlukan.
Menyangkut  biaya  setiap  urusan dokumen  baik  sebelum  maupun  sesudah diterapkan  PP  No.  96  Tahun  2012  dapat diterima warga masyarakat. Untuk KTP, KK dan  Akte  Kelahiran,  mulai  tarif  gratis sesuai  ketentuan  Imbauan  Bupati  Buton. Sedangkan  untuk  urusan  IMB  dan  SIU relatif  tidak  ada  patokan  tarif  karena sifatnya disposisi pengantar untuk penerbitan  dokumen  pada  dinas  terkait, namun  demikian  tarif  sukarela  biasanya antara Rp. 100.000,- > Rp.100.000,-
Produktivitas untuk pembuatan admnistrasi  yang  lain  dan  akte  kelahiran masing-masing antara 15 sampai 25 orang sehari  yang  datang  meminta  pelayanan. Produktivitas IMB dan SIU relatif, terkadang  dalam  sehari  tidak  ada  warga yang datang meminta pelayanan, terkadang dalam sehari ada 3 atau 4 orang yang mengurus penerbitan dokumen tersebut.
Pelayanan  kepada  warga  masyarakat dalam  mengurus  pengantar  admnistrasi KTP  KK  dan  lainya,  serta  IMB  dan  SIU dinilai  tidak  efektif  dan  efisien  sebelum diterapkan  PP  No.  96  Tahun  2012.  Setelah peraturan tersebut diterapkan maka pelayanan  publik  semakin  efektif  dan efisien. Karena didukung faktor kepemimpinan  aparat  di  kantor  ini  cukup berpengaruh  dalam  pelayanan  publik kepada masyarakat.
Sarana  dan  prasarana  menjadi  salah satu faktor yang mempengaruhi pelayanan publik.  Hal  ini  nampak  ketika  belum diterapkan  PP  No.  96  Tahun  2012  kurang memadai.  Setelah  peraturan  tersebut diterapkan, pemerintah berupaya melengkapi  sarana  dan  prasarana  yang diperlukan  dalam  pemberian  pelayanan kepada  masyarakat  berupa,  komputer  dan printer  yang  lengkap,  ruang  kerja  aparat yang  nyaman,  ruang  tunggu  pengunjung yang  representatif,  tenaga  ahli  dan  staf yang  cakap  dan  terampil  melaksanakan tugas.
Fungsi pengawasan sangat mempengaruhi  pelayanan  publik,  karena melalui  pengawasan  proses  pelayanan publik  berjalan  lancar,  aparat  lebih  baik, giat  dan  tekun  melaksanakan  tugas mereka.  Pengawasan  dalam  pelayanan publik meningkatkan kinerja aparat, sehingga  kualitas  pelayanan  semakin  baik, terutama  setelah  diterapkan  PP  No.  96 Tahun 2012 di kantor ini.
Faktor Sumber Daya Manusia memiliki  pengaruh  yang  positif  dalam pemberian pelayanan publik kepada warga masyarakat  di  kecamatan  ini,  sebelum diterap-kan  PP  No.  96  Tahun  2012  masih rendah.  Setelah  diterapkan  peraturan tersebut  kualitas  SDM  semakin  baik , karena para aparat pelayanan telah ditatar sehingga  lebih  terampil  dan  berdampak positif terhadap kinerja mereka.
Faktor anggaran dapat juga mempengaruhi  pelayanan  publik  kepada warga  masyarakat  sebelum  diterapkan  PP No. 96 Tahun 2012 masih kurang memadai. Setelah  diterapkan  peraturan  tersebut penyediaan
anggaran operasional pelayanan
yang memadai
dapat melancarkan  proses  pelayanan  publik
kepada  masyarakat  dalam  penerbitan admnistrasi  seperti,  KK,  Akte  Jual  Beli Tanah,  KAte  Kelahiran,  Akta  Tanah,  IMB dan SIU.
Kedisiplinan  aparat  pelayanan  publik meningkatkan  kinerja  yang  lebih  baik, sebelum PP No. 96 Tahun 2012 diterapkan masih rendah. Setelah diterap-kan peraturan tersebut aparat semakin disiplin dalam memberi pelayanan publik, sehingga memudahkan warga masyarakat mengurus KTP,  KK,  Akte  Jual  Beli  Tanah,  Akte Kelahiran,  Akta  Tanah,  IMB  dan  SIU. Disiplin  kerja  yang  dimaksud  yakni  aparat bekerja  sesuai  bidang  tugas  pokok  dan fungsinya,  dan  sekaligus  aparat  bekerja sesuai jadwal kerja yang ditetapkan datang dan  pulang  tepat  waktu.  Tidak  ada  yang bolos, sehingga semua urusan dan kepentingan  warga  masyarakat  di  kantor ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
Seluruh  rangkaian  analisis  kualitatif yang  menerapkan  metode  deskriptif,  telah menjelaskan  fenomena  yang  terjadi  dalam pelayanan  publik  kepada  masyarakat  di Kecamatan  Pasarwajo  Kabupaten  Buton, telah  menjawab  rumusan  masalah  yaitu: “Bagaimana  proses  dan  kualitas  pelayanan publik  di  Kantor  Kecamatan  Pasarwajo Kabupaten  Buton  sebelum  dan  sesudah penerapan    PP  No.  96  Tahun  2012  ?  dan faktor-faktor  apa  yang  mempengaruhi proses  dan  kualitas  pelayanan  publik  di Kantor  Kecamatan  Pasarwajo  Kabupaten Buton sebelum dan sesudah penerapan  PP No. 96 Tahun 2012.

## D. Kesimpulan dan Saran

## No.1 Vol. II Bulan September 2016
1. Kesimpulan
a. Proses  pelayanan  publik  dalam pengurusan  KTP,  KK,  AK,  Akte  Jual Beli Tanah, IMB dan SIU bagi warga masyarakat  di  Kantor  Kecamatan
Pasarwajo Kabupaten Buton sebelum diterapkan PP No.96 Tahun 2012  Tentang  Pelayanan  Publik pada umumnya kurang memuaskan. Setelah peraturan tersebut
diterapkan  dengan  menata  kembali sistem  pelayanan  sesuai  dengan standar operasional pelayanan publik, maka proses dan mekanisme pelayanan publik bagi warga masyarakat  setempat  telah  berjalan lancar.  Hal  ini  dicapai karena  camat membenahi persyaratan berkas yang disiapkan,
b. Kejelasan informasi prosedur, mekanisme  dan  alur  yang  harus dilalui,  tranparasi  biaya  dan  waktu pengurusan.
c. Kualitas  pelayanan  publik  dalam pengurusan  Admnistrasi  bagi  setiap warga  masyarakat  yang  berkunjung di  Kantor  Kecamatan  Pasarwajo
Kabupaten Buton sebelum diterapkan  PP  No.96  Tahun  2012 pada  umumnya  masih  masih  perlu ditingkatkan. Setelah peraturan tersebut  diterapkan  oleh  camat setempat,  maka  kualitas  pelayanan publik  menjadi  lebih  baik  dengan menata
kembali kemudahan
pelayanan, kecepatan waktu pelayanan, keramahtamahan aparat, transparansi biaya, tingkat produktivitas  pelayanan,  efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
d. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi proses  dan  kualitas  pelayanan
publik di Kantor Kecamatan Pasarwajo  Kabupaten  Buton,  antara lain kebijakan camat yang berpedoman  kepada  PP  No.96 Tahun  2012  yang  ditindaklanjuti Perda Kabupaten Buton No.3 Tahun 2012 Tentang admnistrasi Kependudukan dan Perda Kabupaten Buton No.25 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Dan Perangkat  Daerah  Kabupaten  Buton yang mengedepankan fungsi kepemimpinan  dan  pengawasan yang melekat, meningkatkan kedisiplinan aparat, pelatihan aparat  demi  peningkatan  mutu sumber daya manusia, memanfaatkan anggaran secukupnya, dan melengkapi sarana dan prasana yang diperlukan.

## 2. Saran
a. Sebaiknya  penggurusan  adminitrasi yang  ada  di  kecamatan  dibebaskan seluruh  biayanya  dan  sebaiknya trasitransparansi  biaya  bukan  hanya dalam pengurusan pengantar admnistrasi KTP, KK, dan lainya, akan tetapi juga diberlakukan untuk pengurusan  rekomendasi  atau  surat pengantar  permohonan  penerbitan IMB di Kantor Dinas Tata Ruang, dan surat pengantar permohonan penerbitan  SIU  di  Kantor  Dinas Perindustrian dan
Perdagangan.
Karena selama ini tidak ada ketentuan  tarif  melainkan  biaya sukarela. Dalam konteks yang demikian bagi warga yang menginginkan kecepatan
penyelesaian  urusan,  tentu  tidak
terhindar  dari  tarif  yang  mungkin memberatkan.
b. Meskipun  sebagian  aparat  pelayanan publik  di  kantor  ini  telah  memiliki keterampilan  teknis  komputerisasi, namun  bagi  pejabat  yang  memiliki eselon  empat  dan  lima  perlu  diberi pelatihan  manajemen  komputer  dan informatika demi peningkatan efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan publik.
Arikunto, Suharsini, 1996. Prosedur
Penelitian . Rineka Cipta. Jakarta Almasdi  &  Yusuf  Suid.  1996. Aspek  Sikap
Mental  Dalam  Manajemen  Sumber Daya Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia
Budiman,  Said.  1999. Manajemen  Sumber Daya  Manusia. Yogyakarta:  Andi Offset.
Dayan,  Anto.  1989.  Pengantar  Statistik.
Jakarta: LP3ES. Gaspersz, Wtson. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengertian dan Masalah. Jakarta:  Sapdodadi. Gerson, Hotman. 2002. Manajemen Kepegawaian Indonesia. Jakarta: Gunung Agung Julianta,  Hadari.  2000. Metode  Penelitian Bidang  Sosial .  Yogyakarta:  Gajah Mada University Press, Kasmir, Muhammad. 2005. Ilmu Pemerintahan  Baru. Jakarta:  PT.  Asdi Mahasatya. Kurniawan, 2005. Konsepsi Tentang Pemeberdayaan  Aparatur  di  Daerah, Bandung: Tarsito. Mohammad, 2003. Kepemimpinan Pemerintahan  di  Indonesia .  Jakarta: Bina Aksara
Ruky,  Warokka.  2001.  Manajemen  Sumber
Daya  Manusia  (Pendekatan  Service Public), Jakarta: Bumi Aksara
Sinambela,  Hardi,  2006.  Beberapa  Aspek
Kepemimpinan dan Pengawasan dalam Pelayanan Masyarakat, Jakarta: Bumi Aksara. Sugiono, 2010. Metodologi Penelitian Administrasi . Bandung : Alfabeta
Tarkim, Salman. 2005. Manajemen  Sumber
Daya  Manusia. Bandung  :  Bumi
Aksara
Tjiptono,  Suhardi.  1996. Administrasi  dan Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta:
Bumi Aksara Warella, Ramire. 1997. Administrasi Publik, Teori dan Aplikasinya.
Bandung: Rafika Aditama.
Widodo,  2001.  Adminidtrasi  Publik  dan Implementasinya.  Bandung:  Rafika Aditama.

## Sumber Lain :
Undang-  Undang    Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-  Undang    Nomor  23  Tahun  2014
Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan  Pementah  Republik  Indonesia
No 98 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik Peraturan  Daerah  No.  25  Tahun  2013 Tentang  Struktur  organisasi  dan kelembagaan
daerah
Kabupaten
Buton
Peraturan  Daerah  No.  9  Tahun  2012 Tentang  Administrasi  Kependudukan Kabupaten Buton