## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    659-664   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2840

## Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan  Dalam Perspektif Hukum KUHP 374
Ine Pebrianti Harahap 1 , Hamidatul Luhuriyah 2 , Fauziah Lubis 3
1,2,3 Fakultas Syari'ah dan Hukum,Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan inefeb2001@gmail.com 1 , hamidatulluhuriyah2203@gmail.com 2 , fauziahlubis@uinsu.ac.id 3

## ABSTRACT
The  crime  of  offense in  the office is  governed by article 374 of  the  code  of  criminal  code, is  a criminal offence from the evasion in the basic form of article 372 of the criminal code.This crime is closely related to morals and belief in someone's honesty which leads to a lie about that belief that takes advantage of the position itself. This research aims to determine the legal regulation of the crime of embezzlement in office, and to know the law enforcement against the perpetrators of the crime of embezzlement in office in Decision Number 112/PID.B/2021/PN. This research uses normative research type.
Keywords : embezzlement in office, embezzlement, crime.

## ABSTRAK
Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Merupakan  tindak  pidana  pemberatan  dari  penggelapan  dalam bentuk  pokok  pada pasal  372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Tindak pidana ini berkaitan erat dengan moral dan kepercayaan atas  kejujuran  seseorang  yang  berujung  dengan  adanya  kebohongan  terhadap  kepercayaan  tersebut yang memanfaatkan jabatan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum terhadap  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan,  serta  mengetahui  penegakan  hukum  terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor 112/PID.B/2021/PN.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif.
Kata kunci : penggelapan dalam jabatan , penggelapan ,tindak pidana.

## PENDAHULUAN
Hukum pidana merupakan gabungan beberapa aturan yang mengatur perbuatan yang seluruhnya  melakukan  perbuatan  atau melakukan  suatu  hal,  ataupun membatasi melakukan perbuatan atau melakukan suatu hal yang tertera dengan jelas pengaturannya dalam UU dan Perda yang dapat dijatuhi dengan hukuman pidana (Syamsuddin et al., 2014). Hukum pidana yang menjadi pedoman di Indonesia dispesifikasikan dalam hukum pidana yang akrab disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.
Tindak  pidana  (strafbare  feiten)  adalah  perbuatan  seseorang  (menselijke  gedraging) yang  dirumuskan  dalam  wet,  yang  memiliki  sifat bertentangan  dengan  hukum,  yang  pantas dijatuhi hukuman pidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan (Moeljatno, 1993). Tindak pidana dapat diartikan dengan suatu tingkah laku yang melawan aturan yang berlaku secara pidana  yang dapat menimbulkan  kerugian  terhadap perseorangan atau  badan  hukum secara  materil  maupun  formil.  Tindak  pidana  ini  diperbuat  oleh  seseorang  atau  lebih  yang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    659-664   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2840
didasari  dengan modus-modus  atau  cara-  cara  tertentu  dalam  penerapan  perilaku  tersebut. Jika  memandang  dari  subjek  hukumnya,  tindak  pidana  dispesifikasikan  menjadi  dua  yakni tindak  pidana  semua  orang  dapat  melakukannya  (delik  communia)  dan  tindak  pidana  yang hanya seseorang memiliki kualitas spesifik yang dapat melakukannya (delik propria).
Tindak  pidana  penggelapan  adalah  salah  satu  kejahatan  terhadap  harta  kekayaan manusia  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Pidana  (KUHP).  Mengenai  tindak  pidana penggelapan itu  sendiri diatur  di dalam buku  kedua  tentang  kejahatan  di dalam Pasal  373  – Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang  bahkan  pelakunya  di  berbagai  lapisan  masyarakat,  baik  dari  lapisan  bawah  sampai masyarakat lapisan atas. Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu  kejujuran.  Ancaman  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  penggelapan  juga  telah  diatur dalam Pasal yang sama.(jamhir et.,al 2019).
Tindak  pidana  penggelapan  juga    merupakan  salah  satu  macam  tindak  pidana  yang terjadi  di  masyarakat  dengan  berbagai  bentuk  yang  berkembang  dan  mengarah   pada meningkatnya intelek seseorang dari suatu tindak penggelapan yang tergolong rumit. Tindak pidana  penggelapan dalam jabatan  ini  hidup  dalam  kehidupan bermasyarakat,  bahkan  dapat saja  semakin  meningkat  dan  tumbuh  di  kehidupan  bermasyarakat  yang  mengiku ti  laju peningkatan  tumbuh  kembang  teknologi  dan  ekonomi.  Tindak  pidana  penggelapan  dalam jabatan  yaitu  suatu  tindak  pidana  yang  berkesinambungan  dengan  permasalahan  akhlak dan suatu rasa percaya terhadap rasa jujur seseorang.
Salah satu kasus putusan tindak pidana penggelapan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalinda  Nomor:  112/PID.B/2021/PN.Kla.  Kasus  tersebut  dilakukan  oleh  terdakwa  Josep Kristian Eka Chandra Silaban Dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalinda memutuskan :
1. Menyatakan Terdakwa Josep Kristian Eka Chandra Silaban anak dari Silaban telah terbukti secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak pidana yang  melakukan  Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2.  Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  6 (enam) bulan;
3.  Menetapkan  bahwa  pidana  tersebut  tidak  perlu  dijalankan,  kecuali  di  kemudian  hari  ada perintah  lain  dalam  Putusan  Hakim,  oleh  karena  Terdakwa  sebelum  lewat  masa  percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) buku tabungan nomor rekening : 881-1-1-00493-2 BPR.  CDM  a.n.  Pujo  Sukarno;1  (satu)  lembar  berita  acara  serah  terima  kendaraan  a.n.  Pujo Sukarno tanggal 10 Juni 2017;
1  (satu)  lampiran  berita  acara  penyerahan  kendaraan  dari  yang  menyerahkan  a.n.  Pujo Sukarno  kepada  yang menerima Andika  W.B  kendaraan tanggal 10  Juni  2017;  Dikembalikan kepada Saksi Pujo Sukarno;
2  (dua)  lembar  surat  serah  terima  dokumen  dan  kunci  BPR  CDM  Cabang  Bandar  Jaya Perjanjian Kredit Nomor 051/KMKA/KC-BJ/16 tanggal 26 september 2016 BPR CDM Bandar

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    659-664   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2840
Jaya dan Peminjam Pujo Sukarno;1 (satu) unit mobil dumpt truck Nopol BE 9352 AQ beserta kontak  kunci  dan  fotocopy  STNK  kendaraan;  Dikembalikan  kepada Bank  Citra  Dana  Mandiri melalui  Saksi  Hartono  Pakpahan5.  Membebankan  kepada  Terdakwa  agar  membayar  biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
pada  penetapan  kasus  sebelumnya  belum  jelas  dibahas  mengenai  pengaturan  Hukum  serta penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
untuk itu penelitian ini  akan membahas pengaturan hukum dan penegakan hukum terhadap pelaku  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  sesuai  dengan  putusan  Nomor 112/PID.B/2021/PN.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  metode  penelitian  dengan  tipe  penelitian normatif  .Penelitian  hukum  noramtif  yaitu  suatu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  atau  diterapkan  terhadap  suatu permasalahan  hukum  tertentu.  Penelitian  hukum  normatif  sering  kali  disebut  dengan penelitian  doktrinal,  yaitu  penelitian  yang  objek  kajiannya  adalah  dokumen  peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.
Sumber  bahan  hukum  yang  dipergunakan  pada  penelitian  ini  yakni  data  primer  dan data  sekunder.  Sumber  bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  memiliki  sifat mengikat dan langsung diberikan pada peneliti. Adapun bahan hukum primer yang dijadikan sumber dari penelitian dimana bahan hukum yaitu mengkaji peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum  pustaka  seperti  produk  bacaan  referensi,  jurnal  hukum,  hasil  –  hasil  penelitian,  dan yang lain terkait dalam permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Cara pelaku melakukan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan studi putusan  nomor :112/pid.B/2021/PN Kla.
Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah pada Pasal 374 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak  pidana  penggelapan  dengan  pemberatan.  Pemberatan-pemberatan  yang dimaksud tersebut sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya :
1. Terdakwa  diserahi  menyimpan  barang  yang  digelapkan  itu  karena  hubungan pekerjaan  (persoonlijke  diensbetekking),  misalnya  perhubungan  antara  majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Terdakwa  menyimpan  barang  tersebut  karena  jabatannya  (beroep),  misalnya adalah  tukang  binatu  yang  menggelapkan  pakaian  yang  dicucikan  kepadanya, tukang  jam,  sepatu,  sepeda,  dan  sebagainya.  Menggelapkan  sepatu,  jam,  sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    659-664   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2840
3. Karena  mendapatkan  upah  (bukan  upah  yang  berupa  barang),  misalnya  pekerja stasium yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.
Cara  pelaku  melakukan  tindak  pidana  penggelapan  jabatan  tertuang  dalam dakwaan JPU dengan menyatakan Terdakwa JOSEP KRISTIAN EKA CHANDRA SILABAN anak  dari  SILABAN  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  yang  melakukan  Penggelapan  dalam  Jabatan  sebagaimana  dalam dakwaan  tunggal  Penuntut  umum.  Akibat  perbuatan  terdakwa  dijerat  dalam  pasal Dalam pasal penggelapan dalam jabatan tersebut sudah diatur dalam Pasal 374 KUHP.
2. Pertimbangan  hakim  dalam  menjalankan  putusan  terhadap  tindak  pidana penggelapan  dalam jabatan  studi putusan  nomor :112 /Pid.B/2021/PN Kla Suatu pemeriksaan perkara hakim perlu memperhatikan dalam pembuktiannya, karena hasil dari pembuktian akan digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh Hakim untuk  memutus  suatu  perkara.  Proses  pembuktian  merupakan  tahap  yang  sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian  dari  suatu  peristiwa/fakta  yang  diajukan  itu,  apakah  benar-benar  terjadi, untuk mendapatkan putusun hakim yang benar dan adil. Dalan hal ini hakim tidak akan bisa  menjatuhkan  suatu  putusan  sebelum  nyata  baginya  bahwa  peristiwa  /  fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya dalam suatu kasus pidana yang sedang di sidangkan.
Fakta-fakta  persidangan  yang  dihadirkan,  berorientasi  dari  lokasi,  waktu kejadian,  dan  modus  operandi  tentang  bagaimana  tindak  pidana  itu  dilakukan  atau terjadinya  peristiwa  hukum  tersebut.  Selain  itu,  dapat  pula  diperhatikan  bagaimana akibat  langsung  atau tidak  langsung  dari  perbuatan  terdakwa,  barang  bukti  apa  saja yang digunakan, serta apakah terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak.Tindak  pidana  penggelapan  merupakan  perbuatan  yang  melawan  hukum  dan pelakunya  dapat  diancam  dengan  hukuman  pidana.  Tindak  pidana  penggelapan menurut  Pasal  372  KUHP  pidana  adalah:  “Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  melawan hukum  memiliki  barang  sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah  kepunyaan orang  lain,  tetapi  yang  adadalam  kekuasaannya  bukan  karena  kejahatan  diancam karena  penggelapan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun  atau  pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  tindak  pidana  penggelapan  bukan  merupakan kejahatan  tetapi  perbuatan melawan  hukum  karena  diawali  dengan  kejahatan.  Dalam suatu  tindak  pidana,  mengetahui  secara  jelas  tindak  pidana  yang  terjadi  merupakan suatu  keharusan.  Beberapa  tindak  pidana  yang  terjadi  harus  diketahui  makna  dan devinisinya,  tidak  terkecuali  dengan  tindak  pidana  penggelapan.Unsur  yang memberatkan  dalam  pasal  ini  adalah  unsur  adanya  “hubungan  kerja”  dan  “karena jabatannya”.  Yang  dimaksud  dalam  hubungan  kerja  tidak  hanya  dalaminstirusi pemerintahan  ataupun  perusahaan-perusahaan  swasta,  tetapi  juga  terjadi  antara

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    659-664   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2840
perseorangan.  Dalam  Pasal  374  KUHPidana  tidak  menerangkan  tindak  pidana penggelapan  yang  dilakukan  karena  jabatan,  melainkan  tindak  pidana  penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi-fungsi tertentu.(I ketut seregig,sutaramadan,deta merli oktaviani, 2022)
Maka  pertimbangan  hakim  menyatakan  Terdakwa  JOSEP  KRISTIAN  EKA CHANDRA SILABAN anak dari SILABAN telah terbukti:
1. Secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  dan  melakukan Penggelapan dalam Jabatan? Sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan  bahwa  pidana  tersebut  tidak  perlu  dijalankan,  kecuali  di  kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir melakukan tindak pidana.

## KESIMPULAN
Tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  telah  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 374. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan.Pasal 374 dalam KUHP hanyalah bentuk pemberatan dari pasal 372 KUHP yang merupakan penggelapan dalam bentuk pokok, yaitu apabila tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan dalam hubungan jabatan, sehingga jika pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka pasal 372 dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.
Dari cara pelaku melakukan tindak pidana penggelapan jabatan tertuang dalam dakwaan JPU dengan menyatakan Terdakwa JOSEP KRISTIAN EKA CHANDRA SILABAN anak dari SILABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan Penggelapan  dalam  Jabatan  sebagaimana  dalam  dakwaan  tunggal  Penuntut  umum.  Akibat perbuatan  terdakwa  dijerat  dalam  pasal  Dalam  pasal  penggelapan  dalam  jabatan  tersebut sudah  diatur  dalamPasal  374  KUHP.  Sesuai  dengan  pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa penggelapan  dalam  jabatan  merupakan  penggelapan  yang  dilakukan  oleh  pemegang  barang yang  berhubungan  dengan  jabatannya  atau  pekerjaannya  atau  juga  bisa  karena  ia mendapatkan upah berupa uang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Chazawi, Adami. Kejahatan Terhadap Harta Benda , Bayu Media, Jakarta, 2006. Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana I, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
Moeljatno. Asas-Asas  Hukum Pidana-Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Poernomo, Bambang. Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
Prodjodikoro,Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia ,  Eresco, Jakarta, 2004.
Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika,Yogyakarta, 2013

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    659-664   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2840

## Jurnal
Ida Bagus Gede Arimbawa Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani.Analisis yuridis  terhadap  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  yang  dilakukan  secara berlanjut  (Studi putusan 58/Pid.B/2021/PN Gin),Jurnal Konstruksi Hukum,(2022)
I  Ketut  Seregig,  Suta  Ramadan,  Deta  Merly  Oktavianti."Analisis  Pertimbangan  Hakim  dalam Menjatuhkan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pengelapan  dalam Jabatan,Journal Of Criminal (2022)
Dharma  Hartandi,  Hendra  W  Prabandani."Analisa  hukum  penerapan  sanksi  pidana penggelapan  dalam  jabatan  (Studi  kasus  no  1117/PID.SUS/2019/PN.  JKT.PST),Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik (2022)
Muh.  Thezar,  St.  Nurjannah."Tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan",Alauddin  Law Development Journal (2010)
Dr. H. Firman Adi Candra, S.E., S.H., M.H."Efektivitas putusan pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan"Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum .