## JURNAL PRASADA
Jurnal Prasada, Vol. 4, No. 1, ,Maret 2017, 60-70 Available Online at https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada DOI: 10.22225/jhp.4.1.160.60-70
Pelaksanaan Konversi Tanah Bekas Milik Adat Di Kecamatan Tegallalang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Putu Tyo Maharyanto Pemda Kabupaten Gianyar maharyantotyo1234@gmail.com

## Abstract
With the promulgation of Law Nomor 5 of 1960, land rights are subject to the Law of the West and rights over land subject to the Customary Law converted (modified rights) to land rights according to Law Nomor 5 of 1960, Law No- mor 5 1960 stipulates that holders of rights over land subject to the Law of the West given the oPeraturan Pemerinta- hortunity for 20 (twenty) years since the promulgation of Law Nomor 5  of  1960 until September 24 1980.Konversi land rights is a change  in the status of land rights according to the  law long  before the enactment of the  Agrarian Law. In principle, this conversion occurs from land rights to land rights, instead of the right to control the state of land to land rights. Conversion over land rights are subject to the Customary Law (rights Indonesia) originally stipulated in the Minister of Agriculture and Agrarian Nomor 2 of 1962 on the affirmation of the conversion and Pendaftaran For- mer Indonesian Rights to Land. At this time, the conversion of the former rights of Indonesia conducted in a system- atic way pendaftaran soil and ground pendaftaran sporadic.
Keywords : Owned Used Indigenous Land, Conversion and Property Rights

## Abstrak
Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960,  hak  atas  tanah  yang  tunduk  pada  Hukum  Barat  dan  hak atas  tanah  yang  tunduk  pada  Hukum  Adat  dikonversi  (diubah  haknya)  menjadi  hak  atas  tanah  menurut  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menetapkan bahwa pemegang hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Barat diberi kesempatan selama 20 (dua puluh) tahun sejak diundangkan Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  hingga  tanggal  24  September  1980.  Konversi  hak  atas  tanah  adalah  perubahan  status  hak atas tanah menurut hukum yang lama sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Prinsipnya, konversi ini terjadi  dari  hak  atas  tanah  ke  hak  atas  tanah,  bukan  dari  hak  menguasai  negara  atas  tanah  ke  hak  atas tanah.Konversi  terhadap  hak  atas  tanah  yang  tunduk  pada  Hukum  Adat  (hak-hak  Indonesia)  semula  diatur  dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak  Indonesia  Atas  Tanah.  Pada  saat  ini,  konversi  terhadap  bekas  hak-hak  Indonesia  dilakukan  dalam  pen- daftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik 1
Kata Kuci: Tanah Bekas Milik Adat, Konversi dan Hak Milik

## 1. PENDAHULUAN
Sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok  Agraria,  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (  UU- PA ), di Indonesia terdapat dua jenis hak atas tanah, yaitu:
1) Hak  atas  tanah  yang  tunduk  pada  Hukum  Barat.  Macam  hak  atas  tanah  yang  tun- duk  pada  Hukum  Barat  adalah  Hak Eigendom, Hak Opstal, Hak ErPeraturan Pemerintahacht , dan Hak Vruchtgebruik, yang  diatur  atau  dimuat  dalam  Buku  II Burgerlijk  Wetboek (BW).  Hak  atas  tanah  ini  diberlakukan  bagi  orang-orang  yang tunduk pada Hukum Barat, yaitu orang-orang dari Golongan Eropa. Hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Barat didaftar oleh Pemerintah Hindia Belanda yang ber- tujuan  memberikan  jaminan  kepastian  hukum.  Sebagai  tanda  bukti  terhadap  hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Barat diterbitkan Sertifikat.
2) Hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Adat. Macam hak atas tanah  yang tunduk pada  Hukum  Adat  adalah  hak agrarische  eigendom ,  milik, yasan,  andarbeni ,  hak atas druwe ,  hak  atas druwe desa, pesini , grantsultan , landerijenbezitrecht,  altijd-
1.  Tesis Ini Telah Dipertahankan Didepan Majelis Penguji, Pada Tanggal 1 Agustus 2016., Pada Program Pas- casarjana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa-Denpasar.
durende erPeraturan Pemerintahacht , hak usaha, bekas tanah partikelir yang sede- rajat  dengan  hak  milik,  hak gogolan,  pekulen,  sanggan, dan  hak  atas  tanah  yang sederajat  dengan  Hak  Pakai,  yaitu ganggan  bantuik,  anggaduh,  bengkok,  lunguh, dan  pituwas .  Hak  atas  tanah  ini  diberlakukan  bagi  orang-orang  yang  tunduk  pada Hukum Adat,  yaitu orang-orang dari  golongan bumi putra.Hak atas tanah  yang tun- duk pada Hukum Adat tidak didaftar oleh Pemerintah Hindia Belanda.Kalaupun hak atas  tanah  yang  tunduk  pada  Hukum  Adat  didaftar  tujuannya  bukan  untuk mewujudkan  jaminan  kepastian  hukum  melainkan  untuk  menetapkan  wajib  pajak atas tanah.Tanda bukti yang diterbitkan bukan tanda bukti pemilikan tanah, melain- kan tanda bukti pembayaran pajak atas tanah.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  diundangkan  pada  tanggal  24  September 1960,  yang  menjadi  tanda  terbentuknya  Hukum  Tanah  Nasional.  Salah  satu  tujuan diundangkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  adalah  meletakkan  dasar-dasar untuk  mengadakan  kesatuan  dalam  Hukum  Pertanahan.  Untuk  mewujudkan  kesatuan Hukum Pertanahan, maka tidak ada lagi Hukum Tanah Barat dan Hukum Tanah Adat. Demikian pula, tidak ada lagi hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Barat dan hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Adat. Dengan diundangkan Undang -Undang No- mor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  maka  hanya  ada satu    undang-undang  tentang  hak  atas  tanah  yaitu  hak  atas  tanah  yang  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria.
Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,
hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Barat dan hak atas tanah yang tunduk pa- da  Hukum  Adat  dikonversi  (diubah  haknya)  menjadi  hak  atas  tanah  menurut  Undang - Undang  Nomor  5  Tahun  1960.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  menetapkan bahwa  pemegang  hak  atas  tanah  yang  tunduk  pada  Hukum  Barat  diberi  kesempatan selama  20  (dua  puluh)  tahun  sejak  diundangkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960 hingga tanggal 24 September 1980 2 .
Untuk  mengajukan  penegasan  konversi  menjadi  hak  atas  tanah  menurut  Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960.
Kalau sampai dengan tanggal 24 September 1980. Bekas hak atas tanah yang tun- duk pada Hukum Barat  tidak diajukan penegasan konversi, maka hak atas tanah ter- sebut  menjadi  hapus  dan  tanahnya  kembali  menjadi  tanah  negara  atau  tanah  yang dikuasai  langsung  oleh  negara.  Konversi  hak  atas  tanah  yang  tunduk  pada  Hukum Barat diatur dalam Pasal I, Pasal III , Pasal IV, Pasal V, dan Pasal VI Ketentuan Kon- versi  UUPA.  Hak  atas  tanah  yang  tunduk  pada  Hukum  Adat  juga  dikonversi  menjadi hak  atas  tanah  menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960.  Untuk  konversi  hak atas  tanah  yang  tunduk  pada  Hukum  Adat  tidak  dibatasi  jangka  waktunya  setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.Konversi hak atas tanah yang tun- duk  pada  Hukum  Barat  diatur  dalam  Pasal  II,  VI,  dan  Pasal  VII  Ketentuan  Konversi UUPA 3 .
Pengertian konversi  menurut A.P. Parlindungan  yang  dikutip oleh  Urip  Santoso  da- lam bukunya Perolehan  Hak  Atas Tanah.  Konversi  adalah  “penyesuaian hak -hak atas tanah yang pernah tunduk kepada sistem hukum yang lama, yaitu hak -hak atas tanah menurut  BW  dan  tanah-tanah  yang  tunduk  kepada  Hukum  Adat  untuk  masuk  dalam sistem hak-hak atas tanah menurut UUPA” 4 . Adapun menurut Efendi Perangin:
Konversi hak-hak atas tanah adalah perubahan hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya  UUPA.  Hak-hak  atas  tanah  yang  ada  sebelum  berlakunya  UUPA  diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam UUPA (Pasal 16). Setiap hak atas tanah  yang  ada  sebelum  UUPA  berlaku,  baik  Hak  Barat  maupun  Hak  Indonesia,  oleh ketentuan-ketentuan  konversi  UUPA  diubah  menjadi  salah  satu  hak  atas  tanah  yang
2.  Urip Santoso, 2015,  Perolehan Hak Atas Tanah, Prenada Media Group, Jakarta.hlm. 114 3.  Ibid 4.  Ibid, hlm. 115
disebut dalam Hukum Tanah yang baru 5 .
Konversi  hak  atas  tanah  adalah  perubahan  status  hak  atas  tanah  menurut  hukum yang  lama  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  yaitu  hak  atas  tanah yang tunduk pada Hukum Barat dan Hukum Adat menjadi hak atas tanah menurut Un- dang-Undang  Pokok  Agraria.  Prinsipnya,  konversi  ini  terjadi  dari  hak  atas  tanah  ke hak atas tanah, bukan dari hak menguasai negara atas tanah ke hak atas tanah.
Konversi terhadap hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Adat (hak-hak Indonesia) semula diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi  dan  Pendaftaran  Bekas  Hak-hak  Indonesia  Atas  Tanah.  Pada  saat  ini,  konversi  ter- hadap bekas hak-hak Indonesia dilakukan dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan pen- daftaran tanah secarasporadik. Peraturan yang mengatur konversi terhadap hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Adat (bekas hak-hak Indonesia), adalah:
1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  paragraf  2  Pasal  24  ayat  (1)Untuk keperluan  pendaftaran  hak,  hak  atas  tanah  yang  asal  dari  konversi  hak -hak  lama dibuktikan  dengan  alat-alat  bukti  mengenai  adanya  hak  tersebut  berupa  bukti-bukti tertulis,  keterangan  saksi  dan/atau  pernyataan  yang  bersangkutan  yang  kadar kebenarannya  oleh  Panitia  Ajudikasi  dalam  pendaftaran  tanah  secara  sistematik atau  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  dalam  pendaftaran  tanah  secara  sporadik,  di- anggap  cukup  untuk  mendaftar  hak,  pemegang  hak  dan  hak-hak  pihak  lain  yang membebaninya.
2) Pasal  65  ayat  (1)  huruf  a  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan  Per- tanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun  1997 tentang  Pendaftaran Tanah. Berdasarkan Berita Acara  Pengesahan  Data  Fisik  dan  Data  Yuridis  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  64  ayat  (1)  dilaksanakan  kegiatan,  yaitu  :  “hak  atas  bidang  tanah  yang  alat bukti tertulisnya lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan yang alat bukti tertulisnya tidak lengkap tetapi ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) oleh Ketua Pa- nitia Ajudikasi ditegaskan konversinya menjadi Hak Milik atas nama pemegang hak yang terakhir dengan memberi catatan pada daftar isian 201”.
3) Pasal  88  ayat  (1)  hurup  a  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Per- tanahan  Nasional  Nomor3  Tahun  1997,  Berdasarkan  Berita  Acara  Pengesahan  Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilaksanakan kegiatan, yaitu : “hak atas bidang tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap sebagaimana dimaksud da- lam Pasal 76 ayat (1) dan yang alat bukti tertulisnya tidak lengkap tetapi ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan tanahnya  dikuasai  oleh  pemohon  atau  orang  lain  berdasarkan  persetujuan  pemohon,  oleh Kepala  Kantor  Pertanahan  ditegaskan  konversinya  menjadi  Hak  Milik  atas  nama  pemegang hak yang terakhir dengan memberi catatan pada daftar isian 201.
Undang-Undang  Nomor5  Tahun  1960  tentang  PeraturanDasar  Pokok-Pokok  Agraria  bagian kedua  Pasal  1  dijelaskan  sampai  dengan  Pasal  IX  (ketentuan-ketentuan  konversi)  disebutkan macamnya  dalam  Penjelasan  Pasal  24  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997, Yaitu:
1) Untuk  keperluan  pendaftaran  hak,  hak  atas  tanah  yang  berasal  dari  konversi  hak - hak  lama  dibuktikan  dengan  alat-alat  bukti  mengenai  adanya  hak  tersebut  berupa bukti-bukti  tertulis,  keterangan  saksi  dan/atau  penyataan  yang  bersangkutan  yang kadar  kebenarannya  oleh  panitia  ajudikasi  dalam  pendaftaran  tanah  secara  siste- matik  atau  oleh  kepala  kantor  pertanahan    dalam  pendaftaran  tanah  secara  spo- radik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak  dan hak -hak pihak lain
5.  Effendi Perangin, 1990, Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum , Rajawali, Jakarta, 1990, hlm 145.
yang membebaninya.
2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana di- maksud  pada  ayat  (1),  pembukuan  hak  dapat  dilakukan  berdasarkan  kenyataan  pengusaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut- turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat:
a) Pengusaan  tersebut  dilakukan  dengan  itikad  baik  dan  secara  terbuka  oleh  yang bersangkutan  sebagai  yang  berhak  atas  tanah,  serta  diperkuat  oleh  kesaksian orang yang dapat dipercaya.
b) Penguasaan  tersebut  baik  sebelum  maupun  selama  pengumuman  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  26  tidak  dipermasalahkan  oleh  masyarakat  hukum  adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
3) lain-lain  bentuk  alat  pembuktian  tertulis  dengan  nama  apapun  juga  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI, dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.
Bekas  tanah  milik  adat  (tanah  yasan)  yang  semula  sebelum  diundangkan  Undang - Undang  Nomor  5  Tahun  1960  dibukukan  dengan  “petuk  pajak  bumi/landrente,  girik, pipil,  kekitir,  dan  verponding  Indonesia,  sekarang  sudah  tidak  diterbitkan  bukti -bukti tersebut  dan  diganti  dengan  Kutipan  (Register)  Letter  C  yang  dibuat  oleh  Kepala  De- sa/Kepala Kelurahan. Bekas tanah milik adat (tanah yasan) dapat menjadi objek pen- daftaran tanah secara sistematik atau pendaftaran tanah secara sporadik” 6 . Pendaftaran tanah secara sistematik adalah :
Kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  yang  dilakukan  secara  serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian  wilayah  suatu  desa/kelurahan.Pendaftaran  tanah  secara  sporadik  adalah kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  mengenai  satu  atau  beberapa  objek pendaftaran  tanah  dalam  wilayah  atau  bagian  wilayah  suatu  desa/kelurahan  secara individual atau masal 7 .
Lebih  lanjut  Urip  Santoso  menegaskan  kalau  bekas  tanah  milik  adat  ini  didaftarkan (disertifikatkan)  oleh  pemiliknya  dalam  pendaftaran  tanah  secara  sporadik,  maka  prosedurnya, adalah:
1) Pemilik  tanah  mengajukan  permohonan  pendaftaran  tanah  kepada  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten/Kota  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  letak  tanah  yang  ber- sangkutan, dengan melampirkan:
a) Asli  petuk  pajak  bumi/Landrente,  girik,  pipil,  kekitir  dan  verponding  Indonesia, atau Kutipan (Register) Letter C tanah yang bersangkutan;
b) Potokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik tanah yang masih berlaku;
c) Asli Riwayat tanah yang akan didaftarkan (disertifikatkan);
d) Asli surat pernyataan penguasaanfisik bidang tanah (sporadik);
e) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir tanah yang mau didaftarkan (disertifikatkan);
f)  Fotokopi  Surat  Keterangan  Ahli  Waris  apabila  tanah  yang  mau  didaftarkan (disertifikatkan)adalah tanah warisan;
g) Asli bukti perolehan tanah yang mau didaftarkan disertifikatkan) 8 .
Kalau  tanah  yang  mau  didaftarkan  (disertifikatkan)  diperoleh  melalui  jual  beli  atau hibah  sebelum  oleh Pejabat  Pembuat  Akta Tanah yang berwenang menurut  ketentuan Pera- turan perundang-undangan  yang  berladiundangkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor24  Tahun 1997  tanggal  13  Oktober  1997,  maka  jual  beli  atau  hibah  tanahnya  dapat  dibuktikan dengan  akta  di  bawah  tangan.Kalau  tanah  yang  mau  didaftarkan  (disertifikatkan)  di- peroleh melalui jual beli atau hibah setelah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  1997  tanggal  13  Oktober  1997,  maka  jual  beli  atau  hibah  tanahnya  harus dibuktikan  dengan  akta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PERATURANPEMERINTAH). Kewajiban  jual  beli  dibuat  dengan  akta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (Peraturan
6.  Urip Santoso, Op.Cit.hlm. 119 7.  Ibid 8.  Ibid. hlm. 120-125
Pemerintah)  diatur  dalam  Pasal  37  ayat  (1)Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997, yaitu :
Peralihan  hak  atas  tanah  atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  melalui  jual  beli,  tukar- menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahanhak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat ku.
2) Pengukuran  bidang  tanah  yang  mau  didaftarkan  (disertifikatkan)  oleh  petugas  ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang  bersangkutan  :  Pengukuran  bidang  tanah  dalam  pendaftaran  tanah  secara sporadik pada dasarnya merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan Ka- bupaten/Kota.Dalam  pelaksanaannya,  pengukuran  bidang  dilakukan  oleh  petugas ukur,  hal  ini  sesuai  dengan    Pasal  6  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Ta- hun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  Sebelum  pelaksanaan  pengukuran  bidang tanah,  petugas  ukur  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  terlebih  dahulu menempatkan  batas-batas  bidang  dan  pemohon  memasang  tanda-tanda  batas tanah  yang  dimohon  untuk  didaftar.  Setelah  penetapan  batas  dan  pemasangan tanda-tanda  batas  dilaksanakan,  maka  dilakukan  pengukuran  bidang  tanah  dan pemetaan  bidang  tanah.  Pengukuran  dilakukan  dalam  rangka  pembuatan  gambar ukur  tanah  yang  akan  didaftar.  Berita  acara  pengukuran  bidang  tanah  ditandatan- gani  oleh  pemohon,  pemilik  tanah  yang  berbatasan,  dan  Kepala  Desa/Kepala  Ke- lurahan  setempat.  Pengukuran  bidang  tanah  dilakukan  untuk  mengetahui  data  fisik dan  pembuatan  surat  ukur.  Pada waktu pengukuran bidang tanah, pemohon pendaftaran tanah  secara  sporadik  menunjukkan  batas-batas  bidang  tanahnya  dengan  tanah  pihak  lain. Penunjukkan batas-batas bidang tanah disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan.
3) Pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah dan penetapan batas. Untuk keperluan  pendaftaran  hak-hak  lama,  pengumpulan  dan  penelitian  permulaan  data yuridis  bidang  tanah  berupa  dokumen  alat  bukti  dilakukan  oleh  Kepala  Seksi  Pen- gukuran  dan  Pendaftaran  Tanah  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  yang wilayah  kerjanya  meliputi  letak  tanah  yang  bersangkutan.  Dalam  hal  penelitian dokumen  ternyata  bahwa  kepemilikan  tanah  berupa  bukti-bukti  tertulis  tidak lengkap atau tidak ada, maka penelitian data yuridis tersebut dilanjutkan oleh Pani- tia  A.  Untuk  keperluan  penelitian  data  yuridis  tersebut,  Kepala  Seksi  Pengukuran dan  Pendaftaran  Tanah  menyerahkan  alat–alat  bukti  yang  ada  dalam  rangka penetapan  batas  bidang  tanah  kepada  panitia  A.  Setelah  penelitian  data  yuridis selesai  dilakukan,  maka  Panitia  A  menyerahkan  daftar  isian  penelitian  data  yuridis bidang tanah dan penetapan batas yang sudah diisi kepada Kepala Seksi Penguku- ran  dan  Pendaftaran  Tanah,  yang  selanjutnya  menyiapkan  pengumuman  data  fisik dan  data  yuridis.  Risalah  penelitian  data  yuridis  dan  penetapan  batas  dilakukan oleh  Panitia  A  dengan  mengundang  pemohon  pendaftaran  tanah  secara  sporadik bertempat  di  Balai  Desa/Kantor  Kelurahan  setempat.  Pada  tahapan  ini  ditetapkan pendaftaran  tanah  secara  sporadik  dilakukan  melalui  penegasan  konversi,  atau pengakuan  hak.  Penegasan  konversi  diberikan  apabila  hak  atas  tanah  yang  alat bukti  tertulisnya  tidak  lengkap  tetapi  ada  keterangan  saksi  maupun  pernyataan yang bersangkutan dan tanahnya dikuasai oleh pemohon atau orang lain berdasar- kan  persetujuan  pemohon.  Oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  yang wilayah  kerjanya  meliputi  letak  tanah  yang  bersangkutan  ditegaskan  konversinya menjadi  Hak  Milik  atas  nama  pemegang  hak  yang  terakhir.  Pengakuan hak diberikan apabila hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan ken- yataan penguasaan fisiknya selama 20 (dua puluh) tahun.Oleh Kepala Kantor Pertanahan Ka- bupaten/Kota  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  letak  tanah  yang  bersangkutan  diakui  sebagai Hak Milik.
4) Pengumuman  data  fisik  dan  data  yuridis,  dan  pengesahannya  Untuk  memberikan kesempatan  kepada  pihak  yang  berkepentingan  mengajukan  keberatan  atas  data fisik  dan  data  yuridis  mengenai  bidang  tanah  yang  dimohon  untuk  didaftar,  maka
data  fisik  dan  data  yuridis  bidang  tanah  dan  peta  bidang  tanah  yang  bersangkutan diumumkan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  yang  wilayah  kerjanya  meliputi letak tanah yang bersangkutan di Balai Desa/Kantor Kelurahan setempat selama 60 (enam  puluh)  hari.  Setelah  jangka  waktu  pengumuman  berakhir,  maka  data  fisik dan  data  yuridis  bidang  tanah  tersebut  disahkan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  letak  tanah  yang  bersangkutan dengan  Berita  Acara  Pengesahan  Data  fisik  dan  Data  Yuridis.  Pada  akhir  masa pengumuman,  Kepala  Desa/Kepala  Kelurahan  setempat  menandatangani  surat pengantarpengumuman  data  fisik  dan  data  yuridis.  Apabila dalam masa pengumuman ini ada pihak lain yang mengajukan keberatan, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  letak  tanah  yang  bersangkutan  menghentikan  proses pendaftaran ini sampai ada penyelesaian oleh pihak pemohon pendaftaran tanah secara spo- radik dengan pihak yang mengajukan keberatan.
5) Pembukuan  Hak  Berdasarkan  alat  bukti  baru  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 23  Peraturan  Pemerintah  Nomor24  Tahun  1997,  penegasan  konversi  dan pengakuan hak, hak-hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun,  dan  tanah  Wakaf  yang  bersangkutan  dibukukan  dalam  Buku  Tanah.  Penan- datanganan Buku Tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota berhalangan atau da- lam rangka melayanipendaftaran tanah secara masal, maka Kepala Kantor Pertanahan  Kabu- paten/Kota  dapat  melimpahkan  kewenangan  menandatangani  Buku  Tanah  tersebut  kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.
6) Penerbitan Sertifikat Penerbitan sertifikat merupakan hasil akhir kegiatan pendafta- ran  secara  sporadik.  Sertifikat  hak  atas  tanah  yang  diterbitkan  oleh  Kantor  Per- tanahan  Kabupaten/Kota  adalah  sertifikat  Hak  Milik,  baik  yang  diterbitkan  melalui penegasan  konversi  atau  pengakuan  hak.  Penandatanganan  sertifikat  dilakukan  oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kan- tor Pertanahan Kabupaten/Kota berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pen- daftaran tanah secara sporadik yang bersifat  masal, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabu- paten/Kota dapat melimpahkan kewenangan menandatangani Sertifikat kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.
7) Penyampaian Sertifikat:  Sertifikat Hak Milik atas tanah diserahkan oleh Kepala Kantor Per- tanahan Kabupaten/Kota kepada pemohon pendaftaran tanah secarasporadik.
Terkait dengan hal tersebut di wilayah Kabupaten Gianyar sering terjadinya pengalihan tanah atau konversi hak atas tanah untuk kepentingan fasilitas kepariwisataan seperti hotel, restoran, bar  dan  lain-lain  karena  Gianyar  adalah  salah  satu  wilayah distinasi wisata  di  Bali.  Atas  dasar inilah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul : “Pelaksanaan Kon- versi  Hak  Atas  Tanah  bekas  milik  AdatDi  Kecamatan  Tegallalang  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”.
Sesuai  dengan  latar  belakang  tersebut  diatas,  dalam  rangka  mempermudah  pembahasan lebih lanjut, dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  pelaksanaan  konversi  hak  atas  tanah  bekas  milikadat  di  Kecamatan  Tegal- lalang Kabupaten Gianyar berdasarkan PERATURAN PEMERINTAHNomor 24 Tahun 1997?
2. Bagaimanakahmanfaat konversi hak atas tanah bekas milik adat bagi masyarakat? Secara garis besar dapat dikemukakan, bahwatujuan dari penelitian ini, antara lain :
Tujuan Umum:
Secara umum tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1) Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pelaksanaan  konversi  hak  atas  tanah  bekas  milik  adat berdasarkan PeraturanPemerintahNomor 24 Tahun 1997 di Kecamatan TegallalangKabupat- en Gianyar.
2) Untuk mengetahui tertib administrasi pendaftaran tanah bekas milik adatdi Kecamatan Tegal- lalangKabupten Gianyar.
Tujuan Khusus :
Secara khusus tujuan penelitian  ini adalah sebagai berikut :
1) Untuk  mengetahui  pelaksanaan  konversi  hak  atas  tanah  bekas  milik  Adat  di  Keca- matan Tegallalang, Kabupaten Gianyar.
2) Untuk  mengetahui  manfaat  konversi  hak  atas  tanah  bekas  tanah  milik  Adat  di Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Manfaat dari dua sisi, yaitu :
1) Manfaat  Praktis,  Hasil  dari  penelitian  ini  nantinya  diharapkan  dapat  memberi  ma- sukan  khususnya  Pemerintah  KabupatenGianyar  dalam  melaksanakan  konvensi atas tanah bekas milik Adat di Kabupaten Gianyar.
2) Manfaat  Teroritis,  diharapkan  hasil  penelitian  ini  nantinya  dapat  memberikan  sumbangan pemikiran terhadap aspek keadilan dan Manfaat dalam pelaksanaan konversi hak atas tanah, sehingga di dalam melaksanakan konversi hak atas tanah bekas milik Adat diperoleh keadilan terhadap pemohon.

## 2. PEMBAHASAN
Berdasarkan  penelitian  dan  penelusuran  yang  telah dilakukan  terhadap  hasil-hasil  penelitian yang sudah ada, hingga saat ini belum ada hasil penelitian dalam bentuk tesis ataupun penelitian lainnya yang berkaitan dengan Penelitian Pelaksanaan Konvensi Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997.Dari  penelusuran  kepustakaan  ditemukan  penelitian  yang cukup dekat dengan topik penelitian ini, yaitu yang berkaitan dengan Konversi Hak Atas Tanah yaitu
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh I Kadek Sukardiyasa Fakultas Hukum Uni- versitas  Udayana    Tahun  2003  dengan  judul  Skripsi  Perkembangan  kedudukan  dan pungsi tanah adat di Desa Pekraman Padang tegal Ubud setelah berlakunya Undang - Undang  Nomor  5  Tahun  1960.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ter- sebut  adalah  yuridis  empiris  dengan  rumusan  masalah  yang  pertama  bagaimanakah perkembangan  kedudukan  dan  pungsi  tanah  adat  di  Desa  Pekraman  Padang  tegal Ubud  setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960.Rumusan  masalah kedua  Faktor-Faktor  apakah  yang  mempengaruhi  perkembangan  kedudukan  dan pungsi tanah adat tersebut.
Dalam  penelitiannya  menggambarkan  bahwa  perkembangan  kedudukan  tanah  adat di  Desa  Pakraman  Padangtegal  sebelum  berlaku  undang-undang  Nomor  5  Tahun 1960 tentang dasar pokok-pokok agraria adalah tunduk pada hukum adat atau hukum Indonesia.  Setelah  berlakunya  undang-undang  pokok  agraria  tanah  adat  di  Desa pakraman tersebut tunduk dan mendapatkan pengakuan akan kedudukan pada hukum pertanahan  nasional  yaitu  pada  undang-undang  pokok  agraria  itu  sendiri  yang kemudian makin diperkuat oleh Peraturan daerah, dan awig -awig Desa Pakraman Pa- dangtegal.  Walaupun  mendapatkan  pengakuan  sebagaimana  diatur  dalam  undang - undang  pokok  agraria,  tetapi  apabila  dilihat  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Ta- hun  1963  Pasal  1  nampaklah  bahwa  desa  pakraman  belum  ditunjuk  sebagai  subyek hak milik atas tanah, pada hal dalam kenyataannya Desa Pakraman menguasai tanah -tanah Adat tersebut. Apabila dilihat dari pungsinya, tanah adat di Desa pakraman Pa- dangtegal  yang  menonjol  sebelum  berlakunya  undang-undang  pokok  agraria  adalah pungsi  sosial  dan  pungsi  religius,  sedangkan  setelah  berlakunya  undang -undang pokok agraria pungsi ekonomis memperlihatkan perkembangan yang sangat pesat ka- rena diperngaruhi oleh kemajuan pariwisata dan juga Faktor -Faktor pengubah hukum. Faktor  utama  yang  menyebabkan  terjadinya  perkembangan  kedudukan  dan  pungsi tanah  adat di  Desa Pakraman  Padangtegal  setelah berlakunya  undang -undang  pokok agraria adalah pariwisata.Faktor pariwisata kemudian diperkuat dengan Faktor -Faktor pengubah  hukum  seperti  Faktor  globalilasi,  FaktorSosial  Budaya,  FaktorPolitik, FaktorEkonomi, FaktorPendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi.
Kedua,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Desak  Agung  Diah  Adnya  Dewi  program Magister  Kenotariatan  Program  Pasca  Sarjana  Universitas  Udayana  Denpasar  Tahun
2014  dengan  judul  Tesis  Kedudukan  Dan  Tanggung  Jawab  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  Atas  Akta  Jual  Beli  Tanah  Adat  jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penu- lisan tersebut  adalah  yuridis normatip  dengan  rumusan masalah   pertama  bagaimana kewenangan  notaris  dan  pejabat  pembuat  akta  tanah  dalam  menerima  dan  menyim- pan sertifikat tanah yang diserahkan para pihak kepadanya. Rumusan masalah kedua bagaimana  tanggung  jawab  notaris  dan  pejabat  pembuat  akta  tanah,  apabila  dia melakukan penyalahgunaan terhadap sertifikat tanah yang dititipkan para pihak.
Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kewenangan pejabat pembuat akta tanah. Adalah membuat akta-akta dari setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggung jawab yang terletak dalam daerah kerjanya. Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap ak- ta jual beli tanah adat yang telah dibuatnya adalah sebagai berikut:
a) Dapat diminta sebagai saksi ahli di dalam akta tersebut.
b) Dapat  juga  diajukan  sebagai  tergugat  dan  dapat  digugat  ganti  rugi  karena  kesala- han atau kelalaian dari pihak pejabat pembuat akta tanah.
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Made Semara Jaya, Fakultas Hukum Universi- tas Ngurah Rai Tahun  2013 dengan judul skripsi Hak dan Kewajiban Krama Desa yang menem- pati tanah karang desa serta sanksi dan upaya penyelesaiannya di Desa Pekraman Tampaksir- ing.  Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  menganalisis  adalah  yuridis  sosiologis  dalam penelitian tersebut permasalahan yang diangkat adalah:
1) Faktor-faktor  apakah  yang  menyebabkan  terjadinya  permasalahan  tanah pekarangan desa di Desa Pekraman Tampaksiring.
2) Lembaga  manakah  yang  menyelesaikan  masalah  tanah  pekarangan  Desa  dan  Bagaimana upaya penyelesaiannya di Desa Pekraman Tampaksiring.
Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa faktor -faktor yang menjelaskan terjadinya  permasalahan  tanah  pekarangan  desa  adalah  karena  adanya  salah  satu pihak  belum  memahami  hak  dan  kewajiban  menempati  tanah  karang  desa  sehingga ada  anggapan  bahwa  tanah  karang  desa  menjadi    tanggung  jawab  penuh  yang menempati,  sehingga  ia  dapat  berbuat  apa  saja  terhadap  tanah  tersebut  tanpa  mem- perdulikan  kewajibannya  dan  juga  ada  pihak  yang  memahami  bahwa  tanah pekarangan  desa  sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  Desa  Pakraman,  sehingga yang menempati tanah karang Desa harus mengikuti aturan -aturan yang ada  di wila- yah  Desa  Adat  itu  sendiri.  Orang  atau  lembaga  yang  menyelesaikan  sengketa  tanah pekarangan  desa  terdiri  dari  tetua  di  Desa  dan  mantan  prajuru  Desa  Adat,  serta Prajuru Desa dan unsur Pemerintah. Adapun cara penyelesaian masalah Adat di Desa Pakraman  Tampaksiring  adalah  melalui  musyawarah  secara  kekeluargaan  dengan mengedepankan jalan damai dan tidak ada kesalah pahaman.
Kelima, penelitian dilakukan oleh Komang Ayu Ashari Mulia Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2005 dengan judul Penelitian : Peningkatan status hak guna bangunan menjadi hak milik Janis penelitian yang dipergunakan dalam menganalisis  adalah yuridis normatip, da- lam penelitian tersebut permasalahan yang diangkat adalah:
1) Bagaimanakah pengaturan peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik. 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam proses peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik.
Dari  hasil  penelitian  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  peningkatan  status  Hak  Guna Bangunan menjadi Hak milik tersebut diatur  dalam Keputusan Menteri Negara Agrar- ia/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun  1997  tentang  pemberian  Hak milik  atas  tanah  untuk  rumah  sangat  sederhana  (RSS)  dan  rumah  sederhana  (RS)  jo Nomor  15  Tahun  1997  dan  Nomor  1  Tahun  1998,  menyatakan  bahwa  :  Hak  Guna bangunan atas  tanah  untuk  RSS dan  RS  diatas  tanah  Negara, termasuk diatas  tanah Hak Pengelolaan, kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia, baik yang belum maupun  yang  telah  habis  jangka  waktunya,  atas  permohonan  pemegang  hak  atau
kuasanya  diubah  menjadi  hak  milik.  Hambatan-hambatan  yang  dialami  dalam  proses peningkatan  hak  atas  tanah  rumah  dari Hak Guna Bangunan menjadi  Hak  Milik  dapat ditinjau dari 2 segi yaitu  dari segi intern yakni hambatan -hambatan yang terletak pa- da    kelengkapan  para  pemohon  peningkatan  hak  tersebut  yaitu  kurangnya  tingkat kesadaran pemohon untuk melengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh Kantor Per- tanahan  itu  sendiri  sehingga  memperlambat  proses  peningkatan  hak  tersebut, kemudian dari segi ekstern yaitu proses peningkatan hak atas tanah yaitu proses ber- belit-belit,  yang  mengakibatkan  masyarakat  enggan  dan  malas  untuk  mengurus sendiri.
Penelitian ini apabila dibandingkan  dengan penelitian terdahulu, maka baik judul dan perma- salahan  maupun  substansi  pembahasannya  sangat  berbeda.  Pada  penelitian  ini  melakukan pembahasan  mengenai  pelaksanaan  konversi  hak  atas  tanah  adat  di  Kecamatan  Tegallalang Kabupaten  Gianyar  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  dan bagaimanakah Manfaat konversi hak atas tanah bekas milik adat bagi masyarakat.
Jadi dengan demikian penelitian yang akan dilakukan sama sekali belum ada yang memba- has, sehingga orisinalitas penelitian ini dapat terjamin.

## 3. SIMPULAN
Dari pembahasan tersebut diatas, dapatlah ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan  konversi  hak  atas  tanah  bekas  milik  adat  di  Kecamatan  Tegallalang  telah  ber- jalan sesuai Peraturanperundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang  Pendaftaran  tanah,  dimana  dengan  konversi  ini  masyarakat  telah  memiliki  sertifikat tanah  sebagai  bukti  bahwa  mereka  memiliki  tanah  tersebut  secara  sah,  sehingga  keragu- raguan selama ini sudah hilang.
2) Konversi hak atas tanah bekas milik adat sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ka- rena  dengan  adanya  konversi  ini  masyarakat  secara  sah  memiliki  tanda  bukti  kepemilikan tanah, berupa SERTIFIKAT hak milik atas tanah.
Bertitik tolak dari pembahasan tersebut diatas, dapatlah dibuat saran-saran sebagai berikut:
1) Disarankan  kepada  pemerintah  khususnya  pejabat  kantor  pertanahan  hendaknya  lebih  ban- yak lagi sosialisasi tentang konversi karena dalam kenyataannya masih ada tanah-tanah milik adat yang belum dilakukan pendaftaran (konversi).
2) Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar hendaknya penerbitan surat ukur (SU) lebih  dipercepat,  sehingga  proses  pengumuman  60  (enam  puluh)  hari  untuk  penyelesaian penSERTIFIKATan dapat terwujud. Sehingga kesan pelayanan pada Kantor Pertanahan Ka- bupaten Gianyar dinilai tidak baik oleh masyarakat dapat dieliminasi/dihilangkan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepadan Mitra Bestari atas masukan-masukan yang diberi- kan untuk perbaikan substansi artikel saya ini.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Suriyaman Mustari Pide, 2015, Hukum Adat , dahulu, Kini, dan Akan Datang, Prenadamedia Group, Ja- karta.
Adrian Sutedi, 2007, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya , Sinar Grapika, Jakarta.
, 2007, Peralihan Hak Atas Tanah , Sinar Grapika, Jakarta. Bambang Sugono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta. Boedi  Harsono,  2003, Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jambatan, Jakarta. Bintoro Tjokroamidjojo  dan  Mustopadidjaya,  A.R,  1982, Teori  Strategi  Pembangunan  Nasional, Gunung Agung, Jakarta. Dani K. 2002, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Putra Harsa, Surabaya. EPeraturan Pemerintahendi Perangin, 1991, Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaan dari Sudut Pan- dang Praktisi Hukum, Rajawali Press, Jakarta.
, 1989, Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali, Jakarta. Suriansyah  Murhaini,  2009, Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Mengurus  Bidang  Pertanahan, Laksbang
Justitia, Surabaya. Soebekti dan R. Tjitrosoedibio, 1983, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta. Soejono dan H. Abdurrrahman, 2003, Prosedur Pendaftaran Tanah, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Satjipto Raharjo, 2003, Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Penerbit Kompas, Jakarta. Soedharyo Soimin, 2004, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grapika, Jakarta. Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, Hukum Dalam Masayarakat Perkembangan dan Masalah, Banyumedia Publisihng, Malang.
Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , PT. Raja Grapika Per- sada, Jakarta.
Sri Hajati, 2005, Retrukturisasi Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pembaruan Hukum Agraria Nasional , pi- dato Penerimaan jabatan Guru besar, Universitas Airlangga, Surabaya,5 Maret.
Sunaryati Hartono dan Bachtiar Effendi, 1976, Apakah The Rule Of Law Itu , Alumi Bandung. Utrecht,1962, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Ichtia, Jakarta. Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensip, Kencana Prenadamedia, Group, Jakarta.
Peter Mahmud Marsuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Van Kan, yang diterjemahkan oleh Utrecht dan Moh Saleh J Jindang, 1989, Pengantar  Dasar Hukum In- donesia, Iktiar Baru dan Sinar Harapan Jakarta. Hans Kelsen, 2006, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara , Nuasa, Bandung. H Abdulmanan, 2005, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Kencana Pressnada Media, Jakarta. Jimmy Joses Sembiring, 2010, Panduan Mengurus Sertipikat Tanah, Visimedia, Jakarta.
J. Andi Hartanto, 2012, Problematika Hukum Jual beli Tanah Belum Bersertipikat, laksbang, Mediatama,
Jakarta.
Jan  Michiel  Otto,  2010, Reele  rechtszekerheid  in  ontwikkelingslanden ,  Kepastian  Hukum  di  Negara Berkembang,  terjemahan.  Tristam  Moeliono,  Cetakan  Pertama,  Komisi  HukumNasional  Republik Indonesia (KHN-RI), Jakarta.
Lili Rasjidi, 2007, Dasar-Dasar Pilsapat dan Teori Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Lihat, H. lili Rasyidi, 2001, Dasar-Dasar Pilsapat dan Teori Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti. Munir Puady, 2011, Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum, Prenada Media Group, Jakarta. Moh Koesnoe, 1969, Peranan Hukum Adat di Dalam Pembangunan Nasional. Prae-Advies Seminar Awig- Awig, Denpasar, Bali.
Mariam  Darus  Badruszaman  dan  Abdurrahman,  1983, Mencari  Sistem  Hukum  Benda  Nasional ,  Alumni Bandung Undang – Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, LNR 1 Tahun 1960 No- mor 104 TLNRI Nomor. 2043.
Undang-Undang  Nomor  4Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan    Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  LNRI  tahun  1997  Nomor50 TLNRI Nomor 3696.
Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor3 Tahun 1997 tentang ke- tentuan  pelaksanaan  PERATURAN  PEMERINTAHNomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  1996  Tentang Pendaftaran Hak Tanggungan.
,  Inpormasi  Peraturan  Perundang-Undangan  Pertanahan  dari  Biro  Hukum  dan  Humas  Badan  Per- tanahan Nasional yang diterbitkan tahun 1990, Nomor 4.
, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1986, tanggal 1 Januari 1989.
, Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 4 Tahun 1999.
, Peraturan Edaran Menteri Pertanian dan Agraria, tertanggal 21 April 1962, Nomor Und i/2/6/3, Juc- to Pasal Jagat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37/1998.
, Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 045.2.235 tertanggal 1 Pebruari 2005.
Boedi  HarsoNomor,  (d)  “ Perkembangan  Hukum  Tanah  Adat  Melalui  Yurisprudensi ”,  Ceramah  disam- paikan pada Simposium Undang-Undang Pokok Agraria dan Kedudukan Tanah-Tanah Adat Dewasa ini, Banjarmasin, 7 Oktober 1977.
Maria  S.  W.  SumardjoNomor,  1997,  “ Kepastian  Hukum  dan  Perlindungan  Hukum  Dalam  Pendaftaran Tanah”.  Makalah,  “Seminar  nasional  Kebijakan  baru  pendaftaran  Tanah  dan  Pajak-pajak  Yang Terkait  :  Suatu  Proses  Sosialisasi  dan  Tantangannya,”  Kerja  sama  Fakultas  Hukum  Universitas Gajah Mada dan Badan Pertanahan Nasional, Yogjakarta, Wahid, Muchtar, Analisis deskriptip Terhadap Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah , Sinopsis Disertasi
Pengukuhan Gelar Doktor Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makasar. , Himpunan PeraturanPendaftaran Tanah, diterbitkan Koperasi Pegawai Badan Pertanahan Nasional “Bumi Bukti”, Tahun 1998.