## Volume 2 Nomor 2 (2021) Pages 115 – 130
Ecobankers : Journal of Economy Banking
Email Journal : edubankers.bbc@gmail.com Web Journal  : http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecobankers
Perkembangan  Pemikiran Norma Penghimpunan Dana dan Perwujudannya dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
Dede Abdurohman 1  , Oyo Sunaryo Mukhlas 2 , Atang Abd Hakim 3
IAI Bunga Bangsa Cirebon 1 & UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2&3
Email  : de2.cluster@gmail.com 1
Received: 2021-07-19; Accepted: 2020-08-26; Published: 2021-08-31

## Abstrak
Lembaga Keuangan Syariah telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, dimulai pada tahun 90-an LKS berupa perbankan syariah diawali oleh bank muamalat, sekalipun pada tahun tersebut belum ada regulasi yang berkaitan  dengan  perbankan  syariah.  konsep  perbankan  syariah  yang  saat  ini  merupakan  kepanjangan  dari konsep Baitul  Maal pada  masa  Rasulullah  yang  kemudian  bertransformasi  menjadi  perbankan  syariah.  Dalam perkembangannya, perbankaan syariah mengalami perubahan dari sisi norma yang berlaku di Indonesia. Norma yang  dimaksud  ialah  peraturan  perundang-undangan  dan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia. Tujuan dari penulisan ini ialah meniliti perkembangan norma perhimpunan dana yang dilakukan oleh LKS  (perbankan  syariah).  Metode  penelitian  yang  digunakan,  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan norma/perundang-undangan  dan  fatwa  DSN-MUI.  Jenis  penelitiannya  merupakan  penelitian  historis  yang diambil  datanya  melalui  studi  pustaka.  Temuan  hasil  penelitain  melihat  perkembangan  saat  ini  sejak  1992 hingga  2008  norma  penghimpunan  dana  perbankan  syariah  secara  regulasi  dan  kelembagaan  sudah  mandiri. Dalam fatwa DSN-MUI akad Wadi’ah dan Mudharabah menjadi akad dasar dalam penghimpunan dana di bank syariah. Akad tersebut mengalami perubahan dalam penggunaannya di perbankan syariah, semula diperuntukan masyarakat,  kemudian  berkembang  peruntukannya  menjadi  antar  bank  bahkan  prodak  Bank  Indonesia  (BI). Ditahun 2020 ke atas kedua akad tersebut dapat saja berkembang menjadi keragaman prodak antar bank syariah bahkan BI.
Kata Kun ci: Mudharabah , Norma, Penghimpunan Dana, dan Wadi’ah

## Abstract
Islamic financial institutions have evolved very rapidly since the 1990s when Muamarat Bank launched LKS in the  form  of  Islamic  banks,  but  there  were  no  restrictions  on  Islamic  banks  that  year.  The  current  concept  of Islamic banking is an extension of the concept of Byturmar from the time of the Prophet, who later evolved into Islamic banking. During its development, the Islamic banking system changed in terms of standards applied in Indonesia. The standards mentioned are the laws, regulations and regulations of the National Shariah Council of the  Indonesian  Ulama  Council.  The  purpose  of  this  article  is  to  examine  the  evolution  of  LKS-led  funding standards (Islamic banks). The research methods used are normative / legal and legal research using the Fatwa DSN MUI approach. This type of study is a historical study in which data is extracted from literary studies. The survey  results  focus  on  current  developments  from  1992  to  2008  and  Islamic  banks'  funding  standards  are independent of both regulation and institutions. At DSMNUI Fatwa, the Wadia-Mudarabah contract is the basic loan agreement for Islamic banks. The deal changed its use at Islamic banks, initially targeting the community, and  later  expanded  its  name  to  interbank  and  banking  products.  Indonesia  (BI).  Starting  in  2020,  the  two contracts could turn into a variety of products between Islamic banks and even between BIs.
Keywords : Mudharabah, Norms, Fundraising, and Wadi'ah
Copyright © 2021  Ecobankers : Journal of Economy Banking

## PENDAHULUAN
Perkembangan  penghimpunan  dana  sejak  zaman  nabi  hanya  sebatas  pengumpulan  dan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), jizyah, fai‟ dan lain sebagainya. Hal  itu terjadi pada saat nabi berada di madinah sebagai pusat peradaban Islam pada saat itu. Pengumpulan/penghimpunan dana tersebut dilakukan di masjid sebagai cikal bakal lahirnya Baitul Mal .  Pasca  wafatnya  Nabi,  Abu  Bakar  sebagai  Khalifah  pertama  yang  melanjutkan Baitul  Maal , bahkan keluarga Abu Bakar diurus oleh kekayaan dari Baitul Maal . Dan untuk selanjutnya Baitul Maal dikembangkan oleh Umar bin Khattab yang berperan sebagai pengelolaan keuangan Negara untuk kepentingan masyarakat secara umum. 1
Saat ini perubahan kelembagaan dalam pengelolaan keuangan sudah berbeda, bukan hanya melalui Baitul Maal saja melainkan dalam konsep perbankan. Sekalipun saat ini baitul maal masih ada  dengan  konsep  koperasi  namun  kalah  bersaing  dengan  perbankan  yang  mengalami perkembangan  pesat.  Dalam  penghimpunan  dana,  kedua  lembaga  tersebut  sama-sama  mengelola tabungan  dan  investasi.  Namun  tabungan  dan  investasi  memiliki  kriteria  yang  berbeda  sekalipun keduanya termasuk dalam rumpun penghimpunan dana di lembaga keuangan. 2
Perbankan yang ada saat ini merupakan kepanjangan dari Baitul Maal pada masa Nabi dan Khulafa  Al-rasyidin.  Di  Indonesia  khususnya  perbankan  telah  mengalami  perubahan  yang  pesat, dimuali  dengan  lahirnya  perbankan  dengan  konsep  bunga  bank,  bahkan  saat  ini  sudah  terdapat perbankan syariah dengan konsep bagi hasil.
Istilah  bagi  hasil  jauh  sebelum  undang-undang  No.  21  tahun  2008  tentang  perbankan syariah  sudah  ada  dalam  undang-undang  No.  7  tahun  1992  tentang  perbankan.  Hal  tersebut menunjukan  bahwa  potensi  adanya  regulasi  terkait  perbankan  dengan  system  syariah  sudah  ada, namun kemandirian perbankan syariah secara regulasi lahir pada tahun 2008. Hal ini menandakan adanya  perkembangan  regulasi  sejak  tahun  1992  hingga  2008.  Undang-undang  tersebut  hanya berkaitan dengan aspek perbankan, sedangkan yang berkaitan dengan investasi seperti pasar modal diatur dalam peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang lahir dimulai pada tahun 2012. 3
Dalam  aktifitas  perbankan  menghimpun  maupun  menyalurkan  dana  lembaga  keuangan syariah baik itu BPR, BUS, UUS, BMT, dan lain sebagainya selain mengacu pada Undang-Undang No. 21 tahun 2008 namun mengacu juga pada fatwa DSN-MUI. Jauh sebelum adanya fatwa yang berkaitan dengan pengharaman bunga bank yakni di tahun 2004, sudah ada fatwa yang berkenaan dengan  penghimpunan  dana  yaitu  fatwa  no  1  tahun  2000  tentang  giro.  Norma  pengharaman  riba lahir setelah adanya fatwa yang berkaitan dengan prodak perbankan syariah, secara logika, baiknya pengharaman  riba  terlebih  dahulu  baru  kemudian  fatwa  yang  berkaitan  dengan  prodak/aktifitas perbankan syariah. Dari pemaparan diatas, artikel ini menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana perkembangan norma penghimpunan dana dan implementasinya di lembaga keuangan syariah..

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  yuridis  normatif  dengan pendekatan statute  approach atau  pendekatan  norma/perUndang-Undangan.  Teknik  yang digunakan  untuk  mengumpulkan  datanya  melalui  studi  pustaka/literatur.  Dalam  penelitian  ini
1 Ahmad Munir Hamid, Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik . ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 Januari 2018. dalam  e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/download/735/411/
2 Yadi Janwari, Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer , (Bandung: Rosdakarya, 2016), 33.
3 Regulasi  tentang  pasar  modal  syariah  dalam  https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/regulasi-pasar- modal-syariah/Default.aspx. Diakses tanggal 27 Ju li 2021.
jenisnya  ialah  penelitian  historis.  Penelitain  historis  ialah  penelitian  yang  memahami  peristiwa- peristiwa  masa  lampau,  data  yang  dikumpulkan  merupakan  hasil  pengamatan  orang  lain,  seperti surat–surat  dokumen  masa  lalu 4 (peraturan  perundang-undangan  dan  fatwa  DSN-MUI).  Teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Tulisan ini mengkaji tentang norma penghimpunan  dana baik itu norma melalui perkembangan undang-undang maupun fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam penelitian ini memberikan batasan yakni hanya dalam ranah perbankan syariah saja tidak masuk pada LKS non Bank.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perkembangan Pemikiran Lembaga Keuangan Syariah
Setiap  generasi  memiliki  pemikiran  yang  berbeda  dalam  menyikapi  berbagai  macam aktivitas ekonomi, baik itu sejak zaman Nabi  Muhammad SAW, Sahabat, bahkan hingga saat ini. Hal ini bergantung kepada siapa yang memimpin maka akan berpengaruh terhadap kondisi kegiatan ekonomi di masyarakat. Di Indonesia sendiri kegiatan ekonomi baik  yang dilakukan oleh  individu  maupun  Negara  harus  dalam  bentuk  lembaga  yang  berbadan  hokum.  Tentu pemikiran  yang  seperti  itu  mengingat  karena  Indonesia  merupakan  Negara  hokum,  segala sesuatu  harus  mengacu  pada  regulasi  yang  berlaku  pada  saat  itu.  Jika  berkaitan  dengan ekonomi atau keuangan masayrakat maka harus dalam bentuk lembaga keuangan sebagaimana dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  NO.  KEP-792/MK/IV/12/1970 Tentang Lembaga Keuangan. Memberikan istilah lembaga keuangan sebagai berikut:
lembaga  keuangan  ialah  semua  badan  jang  melalui  kegiatan-kegiatannya  dibidang keuangan  seperti  jang  disebut  dalam  pasal  3  setjara  langsung  atau  tidak  langsung menghimpun  dana  terutama  dengan  djalan  mengeluarkan  kertas  berharga  dan menjalurkannja  kedalam  masjarakat,  terutama  guna  membiajai  investasi  perusahaan- perusahaan . 5
Pengertian  tersebut  merupakan  pengertian  dari  lembaga  keuangan  secara  umum, sedangkan lembaga keuangan syariah yakni lembaga keuangan yang berprinsipkan syariah. Di Indonesia  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  dapat  ditemukan  dengan  berbagai  macam kelembagaan, ada dalam bentuk perbankan dan non perbankan. LKS dalam bentuk perbankan yakni  perbankan  syariah    baik  itu  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  maupun  Unit  Usaha  Syariah (UUS). Sedangkan LKS non perbankan dalam bentuk BMT, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah,  Obligasi  Syariah.  Lantas  bagaimana  perbedaan  pemikiran  kelembagaan  keuangan pada masa Rasulullah sampai saat ini?

## B. Pemikiran Lembaga Keuangan Masa Rasulullah SAW
Sistem  keuangan  pada  lembaga  keuangan  pada  masa  Rasulullah  SAW  dalam melaksanakan fungsi-fungsinya yaitu menerima simpanan uang, memberikan pembiayaan atau pinjaman  dalam  mbentuk mudharabah,  musyarakah,  muzara’ah, dan musaqah, serta memberikan  jasa  transfer  atau  pengiriman  uang.  Fungsi-fungsi  ini  berlaku  pada  istilah perbankan  saat  ini  seperti  pinjaman  atau  kredit,  deposito,  dan  istilah  chek.  Penggunaan  chek
4 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum , (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 56
5 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia NO. KEP-792/MK/IV/12/1970 Tentang Lembaga Keuangan pasal
dapat mempermudah sistem perdagangan antar wilayah atau antar negara serta mempermudah dalam melakukan pembayaran tanpa harus membawa uang tunai yang banyak.
Praktek  keuangan  tersebut  pada  masa  Rasulullah  SAW  di  kenal  dengan  Baitul  Mal. Lembaga  ini  mengelola  penerimaan  dan  pengeluaraan  negara  yang  bersumber dari  zakat, kharaj, jizyah, fa’i, ghanimah, kaffarat, wakaf untuk kepentingan umat. Semua harta menjadi milik  seluruh  kaum  muslimin  dan  bukan  milik  individu  dari  mereka  maka  harta  tersebut menjadi milik Baitul Mal. 6
Dalam  menghimpun/penerimaan  dana  dan  penyaluran  keuangan  baik  itu  dengan  cara menghutang  atau  dengan  cara  zakat,  shadaqah  telah  ada  sejak  zaman  nabi.  Ayat  al-Qur‟an yang membahas terkait utang-piutang ada dalam surat Al-baqarah:282
Hai orang-orang  yang beriman,  apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.  dan  hendaklah  seorang  penulis  di  antara kamu  menuliskannya  dengan  benar.  dan  janganlah  penulis  enggan  menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya….
Ayat  tersebut  menunjukan  bahwa  transaksi  muamalah  sudah  ada  sejak  zaman  nabi Muhammad  SAW.  Pada  masa  Nabi  pengelolaan  keuangan  dilakukan  melalui Baitul  Maal. Para  ahli  ekonomi  Islam  dan  sarjana  ekonomi  Islam  sendiri  memiliki  perbedaan  dalam menafsirkan Baitul  Maal ini.  Sebagian  berpendapat,  bahwa  Baitul  Maal  itu  semacam  bank sentral,  seperti  yang  ada  saat  ini.  Tentunya  dengan  berbagai  kesederhanaannya  karena keterbatasan  yang  ada.  Sebagian  lagi  berpendapat,  bahwa  baitul  maal  itu  semacam  menteri keuangan atau bendahara negara. Hal ini mengingat fungsinya untuk menyeimbangakn antara pendapatan dan pembelanjaan Negara. 7
Baitul Maal masa Umar Bin Khattab
Keberadaan Baitul Mal semakin mapan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sistem administrasinya tertib  serta meningkatkan basis  pengumpulan dana zakat dan sumber-sumber penerimaan  lainnya.  Khalifah  berkuasa  penuh  terhadap  pengelolaan  keuangan  di  Baitul  Mal dan  tidak  memperboleh  menggunakan  harta  Baitul  Mal  untuk  kepentingan  pribadi.  Sehingga tunjangan  Khalifah  tetap  setiap  tahunnya  itu  5.000  dirham,  dua  stel  pakaian  yang  biasan digunakan  pada  musim  pada,  dua  stel  pakaian  pada  musim  dingin  serta  satu  binatang tunggangan  untuk  pakai  pergi  berhaji.  Baitul  Mal  dianggap  sebagai  harta  kaum  muslim sedangkan  amilnya hanya bertugas  sebagai  pemegang  amanah. Pada masa Umar bin  Khattab peran Biatul Maal masih sama pada saat Baitul Maal masa Rasulullah. 8
Dalam  catatan  sejarah,  pembangunan  Institusi Baitul  Maal dilatar  belakangi  oleh kedatangan  Abu  Hurairah  yang  ketika  itu  menjabat  sebagai  Gubernur  Bahrain  dengan membawa  harta  hasil  pengumpulan  pajak Al-kharaj sebesar  500.000  dirham.  Hal  ini  terjadi pada  tahun  16  H.  yang  kemudian  dana  tersebut  disimpan  sebagai  cadangan  baik  untuk keperluan darurat, pembayaran gaji tentara maupun kebutuhan umat lainnya.
Sebagai  tindak  lanjutnya,  pada  tahun  yang  sama,  bangunan  lembaga Baitul  Maal pertama  kali  didirikan  dengan  di  Madinah  sebagai  pusatnya  dan  diikuti  dengan  pendirian
6 Nur Rahmah dan Mudai Idris, Masa Keemasan Keuangan Islam (Perspektif Sejarah) , Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah (2019) 2 (1), 1-21, dalam http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/jebs/article/view/165/64
7 Idwal. B, Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syari’ah , https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/download/43/43+&cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id/ .
8 Nur Rahmah dan Mudai Idris, Masa Keemasan Keuangan Islam (Perspektif Sejarah) ,
cabang-cabangnya di  ibu kota provinsi. Khalifah Umar menunjuk Abdullah ibn Irqam sebagai bendahara Negara. 9
Untuk selanjutnya Baitul Maal dilanjutkan oleh khalifah selanjutnya yakni Utsman dan Ali.  Bahkan  saat  ini  Baitul  Maal  di  Indonesai  eksistensinya  dapat  dibuktikan  dengan perkembangan BMT yang mengalami perkembangan.
Jika melihat uraian di atas antara masa Rasulullah dan masa sahabat terdapat perbedaan dalam  menerapkan  aktivitas  keuangan  yang  berprinsipkan  syariah.  Pada  masa  Rasulullah hanya ada di  madinah karena memang pada masa itu madinah menjadi  awal  berkembangnya Islam  dan  dalam  pemikirannya  belum  seleluasa  pemikiran  masa  sahabat  yakni  Umar  bin Khattab yang sudah meluaskan jaringan system ekonomi syariah melalui Baitul Maal . Artinya ada  perkembangan  dalam  aspek  lembaga    keuangan  antara  masa  Rasulullah  dan  ,masa Sahabat.

## C. Pemikiran Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia
LKS  dalam  wujud  Bank  Syariah  merupakan  sub  system  dari  system  ekonomi  Islam. System  ekonomi  Islam/Syariah  kini  tidak  hanya  sebatas  wacana,  melainkan  sudah  masuk dalam  era  institusional  di  berbagai  kawasan  di  dunia  termasuk  Indonesia.  Gagasan  pendirian Bank syariah di Indonesia muncul sejak pertengahan dekadei 1970-an, yang dibicarakan pada seminar  nasional  tentang  “Hubungan  Indonesia-Timur  Tengah”  (1974).  Namun  dari  wacana tersebut  tidak  dapat  diwujudkan  karena  berbagai  alasan,  mulai  dari  peraturan,  politik  dan permodalan.
Dengan  adanya  ketiga  aspek  tersebut  bukan  berarti  tidak  melahirkan  solusi  untuk menyelesaikannya.  Solusi  yang  diambil  dalam  menyikapi  persoalan  itu  adalah  dalam  bentuk badan  hokum  koperasi,  sehingga  lahirlah  “Koperasi  Ridho  Gusti”  di  Jakarta  dan  “Koperasi Baitul Maal ” di Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung. 10
Lembaga  keuangan  syariah  pertama  di  Indonesia  secara  institusi  ialah  BMT  dengan badan hokum koperasi, dimana peraturan koperasi hingga saat ini belum mengalami perubahan yakni  No.  25  tahun  1992  tentang  Perkoperasian.  Sedangkan  perbankan  pertama  yang berprinsipkan syariah yakni Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah amal sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah tanggal 19 Agustus 1991, kemudian diikuti oleh BPRS lainnya di wilayah Bandung dan Aceh. 11
Tahun  1990,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  membentuk  kelompok  kerja  untuk mendirikan  Bank  Islam  di  Indonesia.  Pada  tanggal  18  –  20  Agustus  1990,  Majelis  Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa  Barat.  Hasil  lokakarya  tersebut  kemudian  dibahas  lebih  mendalam  pada  Musyawarah Nasional  IV  MUI  di  Jakarta  22  –  25  Agustus  1990,  yang  menghasilkan  amanat  bagi pembentukan  kelompok  kerja  pendirian  bank  Islam  di  Indonesia.  Kelompok  kerja  dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.
9 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , (Depok: RajaGrafindo Perkasa, 2017), 45
10 Atang  Abdul  Hakim, Fiqih  Perbankan  Syariah:  Transformasi  Fiqih  muamalah  ke  dalam  Peraturan  perundang- Undangan, (Bandung: Refika Aditama , 2011) 44.
11 Atang  Abdul  Hakim, Fiqih  Perbankan  Syariah:  transformasi  Fiqih  muamalah  ke  dalam  Peraturan  perundang- Undangan, 46
Sebagai  hasil  kerja  Tim  Perbankan  MUI  tersebut  adalah  berdirilah  bank  syariah pertama  di  Indonesia  yaitu  PT  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI),  yang  sesuai  akte pendiriannya,  berdiri  pada  tanggal  1  Nopember  1991.  Sejak  tanggal  1  Mei  1992,  BMI  resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-
Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang  optimal  dalam  tatanan  sektor  perbankan  nasional.  Landasan  hukum  operasi  bank  yang menggunakan  sistem  syariah,  saat  itu  hanya  diakomodir  dalam  salah  satu  ayat  tentang  "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.
Pada  tahun  1998,  pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992  tersebut  menjadi UU No. 10 Tahun 1998,  yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat  dua sistem dalam perbankan di  tanah  air (dual  banking system), yaitu  sistem  perbankan  konvensional  dan  sistem  perbankan  syariah.  Peluang  ini  disambut hangat  masyarakat  perbankan,  yang  ditandai  dengan  berdirinya  beberapa  Bank  Islam  lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.
Sejak  mulai  dikembangkannya  sistem  perbankan  syariah  di  Indonesia,  dalam  dua dekade  pengembangan  keuangan  syariah  nasional,  sudah  banyak  pencapaian  kemajuan,  baik dari  aspek  kelembagaan  dan  infrastruktur  penunjang,  perangkat  regulasi  dan  sistem pengawasan,  maupun awareness dan literasi masyarakat  terhadap  layanan  jasa  keuangan syariah.  Sistem  keuangan  syariah  kita  menjadi  salah  satu  sistem  terbaik  dan  terlengkap  yang diakui secara internasional. 12
Bank syariah (BUS) di Indonesia muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1992 yaitu dengan  berdirinya  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI).  Setelah  lahirnya  perbankan  syariah  di Indonesia  (BUS  dan  BPRS)  terbuktinya  perbankan  syariah  tidak  terkena  imbas  dari  krisis moneter pada tahun 1998 maka  akhirnya diikuti oleh berdirinya perbankan-perbankan umum membangun perbankan berbasis syariah. 13 Hingga saat ini eksistensi LKS di Indonesia masih dapat  kita  rasakan  bahkan  pertumbuhannya  mengalami  kenaikan  baik  itu  BMT,  BPRS,  BUS dan UUS yang sifatnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.
Dari  sisi  kelembagaan  terdapat  perbedaan  dalam  perkembangan  ekonomi  syariah  di Indonesia,  pada  mulanya  ekonomi  syariah  hanya  dalam  bentuk  koperasi,  hal  ini  dikarenakan dari  sisi  regulasi  belum  memadai  untuk  menjadikan  ekonomi  syariah  sebagai  bagian  dari perbankan. Sehingga pemikiran pada saat itu, bergantung pada ranah regulasi. Selain itu aspek politik  tidak  dapat  dipisahkan  karena  regulasi  merupakan  bagian  dari  prodak  politik  dalam suatu Negara hokum.
D. Perkembangan Pemikiran Norma Penghimpunan Dana dan Perwujudannya dalam LKS
Produk  umum  perbankan  syariah  merupakan  penggabungan  berkenaan  cara menghimpun dan penyaluran dana. Produk-produk tersebut secara umum diaplikasikan untuk melayani kebutuhan warga masyarkat.
12 Otoritas  Jasa  Keuangan, Sejarah  Perbakan  Syariah ,  dalam  https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang- syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx. Diakses pada 28 juli 2021.
13 Suryani, Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan, Jurnal Muqtasid, Volume 3 No 1, 2012. 119, dalam http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/download/839/626.
Hasil  produk  umum  perbankan  syariah  tersebut,  yang  kemudian  dilaporkan  kepada Dewan Syariah Nasional (DSN). Laporan tersebut mempertanyakan tentang kesesuaian antara prodak dengan ketentuan syariah. 14 Dalam kegiatan usahanya perbankan syariah melaksanakan kegiatan/produk  berupa  menghimpun  dana  dalam  bentuk  simpanan  berupa  Giro,  Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip  Syariah. 15 Menghimpun dana dalam  bentuk  Investasi berupa  Deposito,  Tabungan,  atau  bentuk  lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah 16
Konsep dasar yang yang melandasi kemunculan produk-produk ekonomi pada lembaga keuangan syariah syariah (bank dan non-bank) harus selalu dilandasi oleh sumber dan norma syariah yang terdapat pada ajaran Islam. Sumber dan norma haruslah berlaku pada segala jenis transaksi  oleh  LKS  dan  diterapkan  pada  produk-produk  finansial  yang  dikeluarkan  oleh lembaga  keuangan  syariah    beserta  dengan  mekanisme  pelaksanaannya.  Sumber  dan  norma yang  terdapat  pada  lembaga  keuangan  syariah  tentunya  harus  selaras  dengan  sumber  dan norma yang terdapat pada sistem ekonomi syariah. 17 Istilah norma berasal dari kata norm (B) , yang berarti „standar‟ atau „patokan‟ atau pedoman‟. Istilah norm (I) berasal dari bahasa Latin nomos yang  berarti  „nilai‟.  Kemudian  istilah  „nilai‟  dipersempit  menjadi  „norma  hokum. Norma memiliki dua arti yaitu, pertama peraturan atau ketentuan yang mengikat semua warga masyarakat; kedua aturan yang baku; ukuran (untuk menentukan sesuatu). 18
Istilah  norma  yang  memiliki  arti  patokan  atau  pedoman,  maka  norma  dalam  prodak bank syariah berupa menghimpun dana berarti mengacu pada hokum positif atau hokum yang berlaku  di  Indonesia.  Aturan  tersebut  berupa  perundang-undangan  maupun  fatwa  yang berkenaan dengan ekonomi syariah.
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Perkembangan  norma  tentang  perbankan  syariah  dalam  kegiatannya  penghimpunan dana  pada  saat  perbankan  syariah  dimulai  yakni  tahun  90-an  maka  norma  yang  digunakan ialah UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam undang-undang tersebut khsusus prodak menghimpun  dana  perbankan  syariah  belum  memiliki  landasan  hokum  terkait  penggunaan prinsip  syariah.  Prinsip  syariah  hanya  ada  dalam  ranah  pembiayaan  dengan  menggunakan istilah “bagi hasil”.
“menyediakan  pembiayaan  bagi  nasabah  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  sesuai  dengan ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  “ pasal  6  huruf  l  UU  No  7  Tahun 1992 tentang perbankan
UU  no  7  Tahun  1992  diikuti  oleh  PP  Nomor  72  Tahun  1992  Tentang    Bank  Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil  adalah  Bank  Umum  atau  Bank  Perkreditan  Rakyat  yang  melakukan  kegiatan  usaha
14 Dadan Husen Sobana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 292.
15 Pasal 19 ayat 1 huruf a Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
16 Pasal 19 ayat 1 huruf b Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
17 Firdauska Darya Satria, Hakikat Ekonomi Syariah (Landasan, Pengertian dan Tujuan): Sumber dan Norma Ekonomi Syariah  Pada  Lembaga  Keuangan  Syariah  (Bank,  Non-Bank) .  Mahasiswa  Magister  Ekonomi  Syariah  Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2015
18 Wagiman, Nilai,  Asas,  Norma,  dan  Fakta  Hukum:  Upaya  Menjelaskan  dan  Menjernihkan  Pemahamannya ,  Jurnal Filsafat Hukum Vo. 1 No.1 2016. 60. dalam http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/JFH/article/download/1047/719 .
semata-mata  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil”. Berdasarkan  PP  inilah  kegiatan  bank  syariah dalam menghimpun dana dapat menggunakan prinsip syariah secara legal.
Kendati demikian dalam UU No 7 Tahun 1992  ranah prodak menghimpun dana pada bank  konvensional-pun  tidak  diharuskan  menggunakan  system  bunga.    Usaha  bank  umum yakni  “ menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  berupa  giro, 19 deposito berjangka, 20 sertifikat  deposito, 21 tabungan, 22 dan/atau  bentuk  lainnya  yang  dipersamakan dengan itu.
Ialah masih dapat ditafsirkan apakah konsep menghimpun dana tersebut menggunakan system  bunga  atau  prinsip  syariah.  Karena  dalam  UU  No  7  tahun  1992  tidak  menjelaskan harus  salah  satu  diantara  kedua  konsep  tersebut.  Sehingga  sejatinya  prinsip  syariah  tidak dilarang dan tidak pula diharuskan pada saat itu. Begitu-pun dengan konsep bunga bank tidak dilarang dan tidak diharuskan.
Dalam pasal 6 huruf m berbunyi “melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  Undang-undang  ini  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku”. Kelaziman  yang  dilakukan  dalam  kegiatan  bank  sebelum  adanya UU  No  7  Tahun  1992  ialah  dengan  konsep  bunga,  karena  pada  saat  itu  belum  adanya  bank yang berprinsipkan syariah.
Penggunaan  system  bunga  bank  ada  di  tahun  1964  pada  saat  pemerintah  mendirikan Bank  Tabungan  Negara  melalui  Undang-Undang  No.  2  tahun  1964  tentang  Bank  Tabungan Negara (BTN). Terdapat dalam pasal 7 tentang pemberian bunga
(1) Kepada  penabung  atas  uang  tabungannya  diberikan  bunga  yang  prosentasenya ditetapkan  oleh  Direksi  Bank  Tabungan  Negara  dengan  persetujuan  Direksi  Bank Indonesia.
(2) Uang  yang  ditabung  itu  mendapat  bunga,  terhitung  mulai  hari  pertama  dari  bulan setelah penabungan itu dilakukan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  1967  Tentang  Pokok-Pokok Perbankan,  memberikan  penjelasan  bahwa  “ Bank  Tabungan  ialah  bank  yang  dalam pengumpulan  dananya  terutama  menerima  simpanan  dalam  bentuk  tabungan  dan  dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.”
Penggunaan  menghimpun  dana  dengan  konsep  bunga  bank  berkembang  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  (UU)  Nomor  20  Tahun  1968  (20/1968)  Tentang  Bank Tabungan  Negara,  pasal  8 “Bank  memperbungakan  dana-dananya  terutama  dalam  kertas berharga yang solide.”
Melihat dari sisi historis, peraturan perundang-undangan ditahun 1960-an istilah bunga bank sudah “maklum”. Sehingga system bunga bank melekat pada perbankan yang saat ini ada di  Indonesia.  Padahal  dalam  aturan  UU  No.  7  tahun  1992  tidak  menggunakan  istilah  bunga bank  dalam  menghimpun  dana  masyarkat,  baik  itu  dalam  bentuk  tabungan,  deposito,  giro, maupun lainnya yang dipersamakan dengan itu.
19 Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan
20 Deposito  berjangka  adalah  simpanan  yang  penarikannya  hanya  dapat  dilakukan  pada  waktu  tertentu  menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan
21 Srtifikat Deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan
22 Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
UU  No.  10  tahun  1998  merupakan  perubahan  atas  UU  No.  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan. Perbedaan  yang menonjol dalam UU ini ialah adanya penggunaan istilah “prinsip Syariah”  yakni  dalam  pasal  1  nomor  13  yang  berbunyi: “Prinsip  Syariah  adalah  aturan perjanjian  berdasarkan  hukum  Islam  antara  bank  dan  pihak  lain  untuk penyimpanan  dana dan  atau  pembiayaan  kegiatan  usaha,  atau  kegiatan  lainnya  yang  dinyatakan  sesuai  dengan syariah,  antara  lain  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  (mudharabah),  pembiayaan berdasarkan  prinsip  penyertaan  modal  (musharakah),  prinsip  jual  beli  barang  dengan memperoleh  keuntungan  (murabahah),  atau  pembiayaan  barang  modal  berdasarkan  prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang  yang  disewa  dari  pihak  bank  oleh  pihak  lain  (ijarah  wa  iqtina)”. Ini  yang  menjadi cikal  bakal  dasar  hokum  penghimpuanan  dan  yang  menggunakan  akad  wadi‟ah  dan  akad mudharabah.
Dalam  pasal  1  tersebut,  penyimpanan  dana  yang  dimaksud  ialah  tabungan,  deposito, giro,  dll.  Dalam  aplikasinya  dapat  menggunakan  akad-akad  syariah.  Sehingga  regulasi perbankan syariah pada saat itu semakin kuat karena istilah prinsip syariah dalam menghimpun dana masyarakat dicantumkan dalam UU No 10 Tahun 1998.
UU  No.  10  Tahun  1998  memberikan  izin  kepada  bank  konvensional  untuk  membuka unit  usaha  syariah.  Artinya  dalam  bank  konvensional  terdapat  anak  perusahaan  yang berprinsipkan syariah dimana modal tersebut tentu dari induk banknya itu sendiri. Atau biasa dikenal  dengan  istilah dual  banking  system .  Jika  mengacu  pada  kaidah  fiqih  kegiatan dual banking  system ,  UUS  menurut  penuli  masuk  dalam  kategori  tidak  sah  dalam  penggunaan prinsip syariahnya, sebagaimana dalam kaidah fiqih;
اذا
مارحلا بلغ مارحلاو للاحلا عمتجا
23

## “Ketika perkara halal dan haram berkumpul maka dimenangkan yang haram”
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
UU  No  21  Tahun  2008  merupakan  aturan  main  bagi  pelaku  perbankan  syariah, sehingga  setiap  prodak  bank  syariah  harus  mengikuti  apa  yang  di  atur  di  dalamnya. Perhimpunan  dana  atau  simpanan  dalam  terminologi  UU  ini  ialah “Simpanan  adalah  dana yang  dipercayakan  oleh  Nasabah  kepada  Bank  Syariah  dan/atau  UUS  berdasarkan  Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan,  atau  bentuk  lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu”. 24 Merujuk  pada  pengertian tersebut  maka  setiap  simpanan  yang  dilakukan  oleh  perbankan  syariah  menggunakan  akad Wadi’ah .  Selain  itu  akad  yang  lainnya  yang  dapat  digunakan  dalam  simpanan  bank  syariah ialah  akad Mudharabah .  Dalam  UU  perbankan  syariah  sudah  sangat  jelas  penggunaan  akad syariah untuk prodak bank syariah. Artinya dalam penghimpunan dana baik itu tabungan, giro, deposito sudah dijelaskan harus menggunkan akadnnya sesuai dengan apa yang tertera dalam undang-undang.
23 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta:Kencana, 2007) 228.
24 Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Secara  umum  penghimpunan  dana  menggunakan  akad Wadi’ah dan Mudharabah . Akad wadi’ah digunakan  untuk  simpanan  yang  non  investasi  sedangkan  akad mudharabah digunakan  untuk  simpanan  yang  bersifat  investasi. 25 Hal  ini  dikarenakan  akad wadi’ah merupakan akad yang masuk dalam ranah akad Tabaru sedangkan akad mudharabah sebagai akad Tijarah. Berikut pengelompokan jenis akad-akad syariah.
Gambar 1. Jenis Akad/Transaksi Bank Syariah 26
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan perwujudannya pada LKS
Selain  Undang-Undang  yang  dijadikan  sebagai  regulasi  dalam  perbankan  syariah, norma/aturan lainnya  yang dapat  dijadikan sebagai  pedoman dalam pelaksanaan  akad ialah fatwa DSN-MUI.  Fatwa  DSN-MUI  memiliki  kedudukan  yang  penting  dalam  tatanan  hokum  terkait ekonomi  syariah.  Dalam  perjalanannya,  fatwa  tersebut  mengalami  perkembangan  yang  sangat pesat. Khususnya dalam akad Wadi’ah dan Mudharabah yang dijadikan sebagai akad dasar dalam penghimpunan dana di perbankan syariah.
25 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia, 2015) 68.
26 Ascarya, Akad dan Prodak Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara , (Jakarta: Bank Indoensia, 2006), 38
Tabel 1.
sebaran data akad Wadi’ah dan Mudharbah dalam Fatwa DSN-MUI 27 No Tahun Fatwa Wadi‟ah  Mudharabah 1 2000 NO:  01/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Giro   2 NO:  02/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Tabungan   3 NO:  03/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Deposito  4 2002 NO:  36  /DSN-MUI/X/2002  Tentang Sertifikat  Wadi‟ah  Bank  Indoensia (SWBI)  5 NO: 37/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar  Uang  Antar  Bank  Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)   6 NO:  37/DSN-MUI/X/2002  Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SERTIFIKAT IMA)  8 2007 NO:  63/DSN-MUI/XII/2007  Tentang Sertifikat  Bank Indonesia  Syariah (SBIS)   9 2015 NO:  9 7 /DSN-MUI/XI/II/2015  Te n tang Sertifikat Deposito Syariah 

## Sumber: diolah
Jika dilihat dari data di atas maka akad Wadi’ah dan Mudharabah yang berkenaan dengan penghimpunan dana mengalami perkembangan dari tahun 2000 hingga 2015. Di tahun 2000 fatwa penghimpunan dana terdapat 3 (tiga) fatwa dan itu bersifat pilihan artinya nasabah boleh memilih penggunaan  akadnya  apakah  menggunakan  akad Wadi’ah atau  akad Mudharbah kecuali  dalam prodak deposito. Ketiga fatwa ini yang mendasari terhadap fatwa-fatwa lainnya. Adanya perubahan pemikiarn  dalam  penggunaan  akad  wadi‟ah  dan  mudharabah  sebagai  penghimpunan  dana masyarakat  bagi  lembaga  keuangan  syariah.  Perbedaan  pemikiran  tersebtu  dikarenakan perkembangan  zaman  yang  semakin  berubah  maka  penggunaan  kedua  akad  tersebut  harus menyesuaikan kondisinya. Artinya dari sisi norma ada perkembangan pemikiran yang semula akad wadi‟ah  dan  mudharabah  hanya  digunakan  untuk    simpanan  biasa  berkembang  menjadi  simapan investasi
Akad wadi’ah pada  tahun  2002  mengalami  perubahan,  yang  semula  hanya  dalam  ranah tabungan  biasa  yang  sifatnya  dapat  ditarik  kapan  saja  jika  nasabah  memerlukan.  Sehingga  bank syariah harus siap menyediakan dana tersebut jika sewaktu-waktu nasabah memerlukannya. Dalam fatwa Sertifikat Wadi’ah Bank Indoensia (SWBI), akad wadi’ah hanya dapat digunakan oleh bank syariah kepada Bank  Indonesia. Sehingga pelaku  dalam SWBI bukan nasabah (masyarkat) secara
27 Dalam  data  tersebut  hanya  mengorganisir  yang  berkaitan  dengan  penghimpunan  dana  di  bank  syariah  yang menggunakan  akad Wadi’ah dan Mudharabah .  Data  ini  diambil  dari  berbagai  fatwa  DSN-MUI  yang  ada  dalam https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/.
umum. Melainkan bank syariahnya itu sendiri yang menjadi nasabah dari Bank Indonesia. Dan ini berlaku  bagi  bank  yang  memiliki  kelebihian  likuiditas.  Akad wadi’ah ada  ditempat  yang  lebih tinggi, maksudnya ialah akad wadi’ah dalam SWBI tidak dapat diakses oleh masyarakt. Begitupula dengan  fatwa  tentang  Pasar  Uang  Antar  Bank  Berdasarkan  Prinsip  Syariah  (PUAS)  dan  fatwa Sertifikat  Investasi Mudharabah Antarbank  (SERTIFIKAT  IMA)  berlaku  untuk  antar  perbankan saja. Bedanya ialah dalam PUAS terdapat akad pilihan yakni Wadi’ah dan Mudharabah sedangkan dalam fatwa IMA hanya akad mudharabah saja.
Tahun  2007  fatwa  Tentang  Sertifikat  Bank  Indonesia  Syariah  (SBIS)  telah  menempatkan akad wadi’ah dan  akad mudharbah pada  tempat  yang lebih tinggi  lagi  yakni  dalam pengendalian moneter  nasional.  Jika  melihat  di  tahun  2000,  kedua  akad  hanya  ada  di  ranah  paling  dasar  yakni kebutuhan  masyarakat  secara  individual.  Tahun  2002  belum  menjadikan  kedua  akad  sebagai penentu  ekonomi  nasional  melainkan  hanya  antar  bank  atau  fasilitas  yang  diberikan  BI  kepada bank  syariah.  Sedangkan  tahun  2007  sifatnya  nasional  (lebih  global)  dimana  BI  sebagai  pelaku penghimpun  dana  dari  berbagai  bank  syariah  sebagai  instrument  pengendalian  moneter  boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan Operasi Pasar Terbuka (OPT).
Pada  tahun  2015  akad  mudharabah  kembali  lagi  seperti  pada  tahun  2000  dimana  akad mudharabah dapat  diakses  oleh  nasabah  (masyarakat  umum),  namun  statusnya  berbeda  yakni dalam  fatwa Te n tang  Sertifikat  Deposito  Syariah  merupakan  akad  yang  dapat  dijadikan  sebagai bentuk keragaman  produk  dan  instrumen  dalam  peningkatan  penghimpunan  dana  bank  syariah. Bukan menjadi dasar akad mudharbah sebagai penghimpunan dana.
Dalam penerapannya di perbankan syariah akad wadi‟ah dapat diaplikasikan pada rekening giro (Current Account) dan rekening tabungan (Saving Account), bank dapat menggunakan titipan tersebut terbatas, karena pemilik dana bisa mengambil dananya sewaktu-waktu melalui cek, bilyet giro  atau  pemindahbukuan  lainnya. 28 Lebih  tepatnya  ialah Wadi’ah  yad  dhamanah .  Penggunaan akad  tersebut  karena  lebih  memudahkan  bank  dalam  penggunaan  dana  tersebut.  Berbeda  dengan Wadi’ah Yad Al Amanah dimana bank pada saat akan menggunakan dana tersebut harus meminta izin jika akan digunakan untuk hal yang diluar akad. Sehingga gerak bank dalam menthasharufkan dana tersebut terbatas/dibatasi.
Untuk akad mudharbah terdapat 2 (dua) macam mudharabah yakni Mudharabah Mutlaqoh dan Mudharabah  Muqayyadah. Secara  umum  dalam  prodak  tabungan  dan  deposito  akad mudharbah  yang  digunakan  ialah Mudharabah  Mutlaqoh. Perwujudan Mudharabah  Mutlaqoh dapat  berupa  tabungan  dan  deposito  sehingga  terdapat  dua  jenis  penghimpunan  dana  yang  dapat dilakukan  oleh  perbankan  syariah  berdasarkan  prinsip  ini  yaitu: tabungan  mudharabah dan deposito mudharabah . 29
28 Siti Aisyah, Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi’ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah , Jurnal Syari‟ah Vol. V, No. 1, April 2016. 113 http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/56/52
29 Any  Widayatsari, Akad  Wadiah  dan  Mudharabah  dalam  Penghimpunan  Dana  Pihak  Ketiga  Bank  Syariah, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1. http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/776/538

## Sumber: Data Diolah
Gambar 2. Pola perubahan pemikiran sasaran akad Wadi’ah dan Mudharabah sebagai akad penghimpun dana di LKS

## Sumber: Data Diolah
Bambar 3.Perubahan pemikiran fatwa DSN-MUI tetang Wadi’ah dan Mudharabah sebagai akad penghimpun dana

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  berkaitan  dengan  perkembangan  pemikiran  norma  penghimpunan  dana  dan perwujudannya  dalam  lembaga  keuangan  syariah  bahwa  norma  sebagai  pijakan  atau  pedoman dalam  mengeluarkan  suatu  prodak  keuangan  syariah  maka  berlaku  pada  aturan  hokum  positif.

## Masyarakat
Antar Bank BI 2000 Penetapan dasar akad yang digunakan dalam simpanan 2002 Sbg  prodak  bank syari'ah yang dapat diakses antar bank 2007
Bersifat  nasional prodak  BI  sbg instrumen
moneter
2015 Kembali lagi digunakan dalam prodak  bank  syariah sebagai  keragaman prodak
>2020
Mungkin menjadi keragaman prodak yang  dapat  digunakan antar bank syariah
Dalam perkembangannya, keuangan syariah terkait penghimpunan dana masa Rasulullah berpijak pada  wahyu  Allah  sedangkan  masa  khulafa  al-rasyidin  berpedoman  pada  Al-qur‟an  dan  Hadits Nabi  Muhammad  SAW.  Di  Indonesia  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  berupa  perbankan syariah berpedoman Undang-Undang dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Masa rasulullah  perbedaan pemikiran dalam kelembagaan keuangan syariah, dimana masa  Rasulullah  lembaga  keuangan  belum  berkembang  ke  berbagai  daerah,  sedangkan  masa sahabat  lembaga  keuangan  dalam  bentuk Baitul  Maal sudah  berkembang  ke  berbagai  daerah. Penyebab  adanya  perbedaan  pemikiran  tersebut  dikarenakan  pada  masa  rasulullah  focus  dalam penyebaran agama islam, sedangkan masa sahabat pengembangan dari agama islam
Dari sisi norma dalam perkembangan pemikiran akad wadi‟ah dan mudharabah sebagai akad dalam  menghimpun  dana  masyarakat  adanya  perkembangan  dari  tahun  ke  tahun.  Tahun  1992 perbankan syariah di Indonesia masih mengacu pada UU perbankan secara umum yakni UU No. 7 Tahun  1992.  Hal  ini  menyebabkan  aturan  main  (perhimpunan  dana)  perbankan  syariah  belum terakomodir  dalam  UU  tersebut.  Untuk  selanjutnya  prinsip  syariah  yang  dapat  digunakan perbankan  syariah  dapat  berpedoman  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  1992  Tentang Bank  Berdasarkan  Prinsip  Bagi  Hasil.  Sedangkan  UU  No.  10  tahun  1998  tentang  perubahan  atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dapat memberikan legalitas tentang perbankan syariah namun kehadiran bank syariah masih menjadi Unit Usaha Syariah (UUS) pada bank konvensional, sehingga  prodak  penghimpunan  dana  di  bank  syariah  dapat  dilaksanakan  dengan  prinsip  syariah secara legal formal. Pada perkembangannya di tahun 2008 perbankan syariah secara mandiri baik itu  regulasi  maupun  kelembagaan  dapat  menjalankan  prodak-prodaknya  berdasarkan  prinsip syariah.
Adanya Penggunaan akad wadi‟ah dan akad mudharabah dalam LKS bervariatif, dalam fatwa DSN-MUI  pada  tahun  2000  kedua  akad  tersebut  hanya  sebagai  dasar  akad  dalam  penghimpunan dana  di  bank  syariah.  Sedangkan  pada  tahun  2002  menjadi  prodak  bank  syariah  yang  dapat digunakan  oleh  bank  syariah  lainnya.  Di  tahun  2007  akad Wadi’ah  dan  Mudharabah menjadi prodak BI dalam menghimnpun dana sebagai instrument moneter. Pada tahun 2015 mkembali lagi seperti  pada  tahun  2000  hanya  dapat  diakses  oleh  masyarakat  namun  akad  tersebut  sebagai keragaman prodak bank syariah. Dengan demikian adanya perubahan pemikiran dalam penggunaan kedua  akad  tersebut  di  lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia.  Yang  semula  hanya  digunakan dalam bentuk simpana kemudian berkembang  menjadi akad investasi. Perbedaan pemikiran dalam perkembangannya  tersebut  dikarenakan  dari  adanya  perkembangan  norma  fatwa  DSN  (Dewan Syariah  Nasional)  sehingga  akan  berdampak  dalam  perkembangan  pemikiran  prodak  dalam lembaga kuangan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
A  Djazuli Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Dalam  Menyelesaikan  Masalah- Masalah Yang Praktis. Jakarta:Kencana, 2007.
Abdul,  Atang  Hakim Fiqih  Perbankan  Syariah:  Transformasi  Fiqih  Muamalah  ke  Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Bandung: Refika Aditama , 2011.
Ahmad, Beni Saebani Metode Penelitian Hukum . Bandung: Pustaka Setia, 2009.
Aisyah, Siti. “Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi’ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah,” Jurnal Syari‟ah Vol. V, No. 1, April 2016.
http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/56/52
Ascarya, Akad dan Prodak Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara. Jakarta: Bank Indoensia, 2006.
Azwar,  Adiwarman  Karim Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam .  Depok:  RajaGrafindo  Perkasa, 2017.
Darya,  Firdauska  Satria, Hakikat  Ekonomi  Syariah  (Landasan,  Pengertian  dan  Tujuan):  Sumber dan  Norma  Ekonomi  Syariah  Pada  Lembaga  Keuangan  Syariah  (Bank,  Non-Bank). Mahasiswa  Magister  Ekonomi  Syariah  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Gunung  Djati Bandung, 2015.
Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  NO:  36  /DSN-MUI/X/2002  Tentang  Sertifikat  Wadi‟ah  Bank Indoensia (SWBI)
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  NO:  37/DSN-MUI/X/2002  Sertifikat  Investasi  Mudharabah Antarbank (SERTIFIKAT IMA)
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  NO:  37/DSN-MUI/X/2002  Tentang  Pasar  Uang  Antar  Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  NO:  63/DSN-MUI/XII/2007  Tentang  Sertifikat  Bank  Indonesia Syariah ( S B I S )
Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 97/DSN-MUI/XI/II/2015 Tentang Sertifikat Deposito Syariah https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/
Husen, Dadan Sobana Hukum Perbankan di Indonesia . Bandung: Pustaka Setia, 2016. Idwal. B, “Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syari’ah”,
https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/download/43/43+&cd=7&hl=id &ct=clnk&gl=id/
Janwari,  Yadi Pemikiran  Ekonomi  Islam:  Dari  Masa  Rasulullah  Hingga  Masa  Kontemporer . Bandung: Rosdakarya, 2016.
Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  NO.  KEP-792/MK/IV/12/1970  Tentang Lembaga Keuangan
Munir,  Ahmad  Hamid “Peran Baitul  Mal  Dalam Kebijakan Keuangan  Publik” ADILLA:  Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 1 No. 1 Januari 2018. dalam e- jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/download/735/411/ Otoritas Jasa Keuangan, Regulasi Tentang Pasar Modal Syariah dalam https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/regulasi-pasar-modal- syariah/Default.aspx. Diakses tanggal 27 juli 2021. Otoritas Jasa Keuangan, Sejarah Perbakan Syariah,
dalam https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan- Syariah.aspx. Diakses pada 28 juli 2021.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang  Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Rahmah,  Nur  dan  Mudai  Idris, “Masa  Keemasan  Keuangan  Islam  (Perspektif  Sejarah)”, Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah (2019) 2 (1), 1-21, dalam http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/jebs/article/view/165/64
Sudarsono, Heri  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah:  Deskripsi  dan  Ilustrasi .  Yogyakarta: Ekonisia, 2015.
Suryani ,  “Sistem  Perbankan  Islam  di  Indonesia:  Sejarah  dan  Prospek  Pengembangan,” Jurnal Muqtasid, Volume 3 No 1, 2012. 119, dalam
http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/download/839/626.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1964 Tentang Bank Tabungan Negara (BTN) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  1968  (20/1968)  Tentang  Bank  Tabungan
Negara
Wagiman,  “ Nilai,  Asas,  Norma,  dan  Fakta  Hukum:  Upaya  Menjelaskan  dan  Menjernihkan Pemahamannya,” Jurnal Filsafat Hukum Vo. 1 No.1 2016. 60. dalam http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/JFH/article/download/1047/719
Widayatsari, Any “Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah” , Economic:  Jurnal  Ekonomi  dan  Hukum  Islam,  Vol.  3,  No.  1.2013 http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/776/538