## EVALUASI KEBERHASILAN REALISASI DANA BOS SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA
Rediyanto Putra
1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya email: rediyantoputra@unesa.ac.id

## ABSTRACT
The  education  budget,  which  has  a  huge  amount  in  2020,  is  dominated  by  the  Budget  for  Operational Assistance  (BOS)  funds.  Therefore,  this  school  operational  assistance  fund  budget  must  be  followed  with optimal results. This paper aims to provide empirical evidence regarding the impact of the realization of BOS funds  on  the  quality  of  education  and  HDI  in  Indonesia.  This  research  was  conducted  in  33  provinces  in Indonesia  for  the  2018-2019  period.  The  data  in  this  study  were  obtained  from  data  published  by  the Directorate  General  of  Fiscal  Balance  and  the  Central  Bureau  of  Statistics.  Further  research  data  were analyzed  using  path  analysis  through  the  Statistical  Product  and  Service  Solutions  (SPSS) version  22.0 program. The results of the test show that the realization of BOS funds is proven to have a positive impact on increasing  average  school  time  so  that  it  has  an  impact  on  increasing  the  Human  Development  Index. However, the test results have not been able to prove that the realization of BOS funds was able to significantly reduce the level of illiteracy in Indonesia. The significance that can be taken from the test results is (1) the realization of BOS funds has succeeded in improving the quality of education in Indonesia, however (2) the percentage of the total cost of BOS funds in the education budget needs to be readjusted with the other total education costs. Based on this, it is necessary to maximize the education budget postures.
Keywords: HDI, illiteracy, school operational assistance funds, the average length of school time

## ABSTRAK
Anggaran pendidikan yang memiliki jumlah sangat besar pada tahun 2020 didominasi oleh anggaran untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Oleh karena itu, anggaran dana BOS ini harus diikuti dengan hasil yang optimal. Tulisan memiliki tujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai dampak dari realisasi dana BOS terhadap kualitas pendidikan serta IPM di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada 33 provinsi yang ada di Indonesia untuk periode tahun 2018-2019. Data pada penelitian ini diperoleh dari data yang dipublikasikan oleh  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Kementerian  Keuangan  dan  Badan  Pusat  Statistik.  Data penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan path analysis melalui program SPSS versi 22.0. Hasil dari  pengujian  menunjukkan  bahwa  realisasi  dana  BOS  terbukti  memiliki  dampak  positif  dalam  menambah rata-rata lama waktu sekolah sehingga berdampak terhadap peningkatan IPM. Namun, hasil pengujian belum dapat  membuktikan  bahwa  realisasi  dana  BOS  mampu  mengurangi  secara  signifikan  tingkat  buta  huruf  di Indonesia. Arti penting yang dapat diambil dari hasil pengujian adalah (1) realisasi dana BOS telah berhasil meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, namun (2) persentase jumlah biaya dana BOS pada anggaran pendidikan perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan jumlah biaya pendidikan yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu ada pemaksimalan kembali postur anggaran pendidikan yang dapat dilakukan dengan cara yaitu penyesuaian atau peningkatan anggaran KIP, dana untuk bangun rehab kelas dan fasilitas/sarpras, serta bantuan hibah untuk pelaksanaan program buta huruf yang melibatkan berbagai pihak.
Kata Kunci: IPM, buta huruf, dana bantuan operasional sekolah, rata-rata lama waktu sekolah.

## 1 PENDAHULUAN
Pendidikan  adalah  hal  yang  penting karena  pendidikan  akan  menentukan kualitas  diri  setiap  warga  negara.  Pasal  3 Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional menyatakan  bahwa  “ Pendidikan  nasional berfungsi  mengembangkan  kemampuan dan  membentuk  watak  serta  peradaban bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan menjadi  warga  negara  yang  demokratis serta  bertanggung  jawab” .    Dengan demikian,  setiap  warga  negara  Indonesia wajib untuk  menempuh  pendidikan  dalam kehidupannya agar dapat menjadi manusia yang berkualitas.
Pendidikan  menjadi  suatu  hal  yang penting karena pendidikan dapat
menentukan kualitas dari suatu masyarakat sebagai human  capital .  Manusia  sebagai human  capital memerlukan  pengetahuan, skill ,  sikap,  kesehatan,  dan  sifat  (Rastogi, 2002). Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki  manusia  agar  dapat  menjadi human capital yang baik diperoleh selama kegiatan  pendidikan  wajib  (Alan  et  al., 2008). Dengan demikian, pendidikan yang berkualitas  akan  mampu  menghasilkan human  capital yang  baik.  Frank  & Bernanke  (2007)  menyatakan  bahwa gabungan  dari  pendidikan,  pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energi, dan inisiatif yang dapat memengaruhi produktivitas manusia. Tingkat  produktivitas  yang  tinggi  dari masing-masing human  capital pada akhirnya dapat menciptakan perekonomian yang  lebih  baik dari  suatu  negara. Hal  ini sejalan  dengan  yang  disampaikan  oleh Romer  (1990)  bahwa human  capital adalah sumber dasar dari suatu produktivitas ekonomi.
Kualitas  dari human  capital dapat diukur  dengan menggunakan dasar kualitas pendidikan dan  kesehatan. Secara aplikatif  ukuran  kualitas  pendidikan seseorang  dapat  ditentukan  dari  dua komponen  yaitu  angka  melek  huruf  dan rata-rata  lama  waktu  sekolah  (Nurkholis, 2018).  Pemerintah  berupaya  untuk  terus meningkatkan  kualitas  pendidikan  di Indonesia  melalui  adanya  dana  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS).  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  (2018) menjelaskan  bahwa  dana  BOS  adalah program  dari  pemerintah  yang  digunakan untuk  menyediakan  biaya  nonpersonalia untuk  satuan  pendidikan  dasar  sebagai pelaksana  program  wajib  belajar  mulai jenjang  Sekolah  Dasar  (SD)  sampai Sekolah  Menengah  Atas  (SMA).  Dengan demikian,  adanya  dana  BOS  diharapkan mampu meningkatkan  kualitas pendidikan di  Indonesia  melalui  penurunan  jumlah buta  huruf  dan  meningkatkan  rata-rata lama waktu sekolah.
Kualitas  pendidikan  yang  ada  di Indonesia  sekarang  belum  bisa  dikatakan maksimal.  Hal  ini  dikarenakan  peringkat pendidikan  Indonesia  di  lingkup  Asia Tenggara  masih  belum  termasuk  dalam 100 negara teratas dan masih kalah dengan 4 negara Asia tenggara lainnya yang telah masuk  ke  dalam  100  negara  terbaik  pada kualitas  pendidikan..  Sahroji  (2017) menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia berada di peringkat 108 di dunia dan  ke-5  di  Asia  Tenggara  dan  masih berada  di  bawah  negara  Singapura (peringkat  ke-9  dunia  dan  ke-1  di  Asia Tenggara),  Brunei  Darussalam  (peringkat ke-30  dunia  dan  ke-2  di  Asia  Tenggara), Malaysia (peringkat ke-62 dunia dan  ke-3 di  Asia  Tenggara),  dan  Thailand (peringkat  ke-89  dunia  dan  ke-4  di  Asia Tenggara).  Berdasarkan  kondisi  tersebut, maka  sudah  seharusnya  Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan  kualitas  pendidikan  di Indonesia  melalui  penyediaan  anggaran
yang  mendukung  proses  pendidikan  agar berjalan dengan baik dan maksimal.
Setiap  tahun,  Pemerintah  Indonesia berupaya  keras  meningkatkan  pendidikan di Indonesia dengan menyediakan anggaran  pendidikan  yang  sangat  tinggi yaitu  20  persen  dari  APBN  Indonesia.
Gambar 1
menyajikan anggaran pendidikan tahun 2016-2020.
Sumber: Kementerian Keuangan, 2020.
Gambar 1 . Anggaran Pendidikan Indonesia Tahun 2016- 2020 Gambar 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 anggaran pendidikan Indonesia mencapai 508,1 Triliun. Jika dibandingkan  dengan  anggaran  kesehatan dan  infrastruktur,  anggaran  pendidikan termasuk  dalam  anggaran  yang  besar,  di mana anggaran kesehatan dan infrastruktur Indonesia  tahun  2020  masing-masing hanya sekitar Rp132,2 triliun dan Rp423,3 triliun  (Kementerian  Keuangan,  2020). Oleh  karena  itu,  pada  kondisi  ini  muncul pertanyaan  apakah  anggaran  pendidikan yang besar ini dapat menghasilkan kualitas pendidikan  yang  sesuai  dengan  yang diharapkan.
Anggaran pendidikan yang memiliki jumlah  sangat  besar  pada  tahun  2020 didominasi  oleh  anggaran  untuk  dana BOS. yaitu sebesar Rp64 triliun atau 12,60 persen  dari  seluruh  anggaran  pendidikan yang  ditujukan  untuk  54,8  juta  siswa  di 271  ribu  sekolah  umum/madrasah  yang ada di  Indonesia  (Kementerian Keuangan, 2020). Oleh karena itu, adanya dana BOS ini  diharapkan  dapat  meningkatkan kualitas pendidikan pada tingkat SD-SMA.
Dana  BOS  adalah  program  pemerintah yang digunakan untuk menyediakan biaya nonpersonalia  untuk  satuan  pendidikan dasar  sebagai  pelaksana  program  wajib belajar mulai jenjang SD-SMA (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  2018).  Penggunaan  dana BOS  untuk  jenjang  SD-SMA  antara  lain seperti pengembangan perpustakaan,
penerimaan peserta didik, kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler, kegiatan ujian,  pembelian  bahan  habis  pakai, langganan  daya  dan  jasa,  perawatan sekolah,  honorarium  guru  dan  tenaga kependidikan  honorer,  pengembangan profesi  guru,  membantu  peserta  didik miskin  yang  belum  menerima  bantuan, serta  pembelian  fasilitas  pendukung lainnya.  Dengan  demikian,  sekolah diharapkan memiliki kemampuan keuangan  dan  kelengkapan  fasilitas penunjang  yang  baik,  sehingga  akan mempermudah pelaksanaan kegiatan belajar yang baik dan meningkatkan mutu sekolah dan pendidikan. Selain itu, dengan adanya  dana  BOS  diharapkan  jumlah angka buta huruf dapat berkurang dan rata- rata  lama  waktu  sekolah  masyarakat menjadi  meningkat  untuk  mewujudkan Program Wajib Belajar 9 Tahun.
Beberapa penelitian telah membuktikan  adanya  dampak  dana  BOS terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Akbar  et  al.  (2018),  Husein  (2017),  dan Kharisma  (2013)  telah  membuktikan adanya  dampak  positif  dari  dana  BOS. Artinya,  dana  BOS  telah  mampu meningkatkan  kemampuan  sekolah  untuk memberikan  pendidikan  yang  lebih  baik mulai  dari  SD  sampai  SMA,  sehingga mampu  menurunkan  jumlah  angka  putus sekolah.  Kharisma  (2013)  menjelaskan bahwa  dana  BOS  belum  memberikan pengaruh  positif  terhadap  siswa  usia  7-15 tahun  dan  lebih  berpengaruh  terhadap siswa  usia  16-20  tahun.  Namun,  hasil penelitian  dari  Akbar  et  al.  (2018) memiliki  hasil  yang  berbeda  yang menjelaskan  bahwa  program  pemberian dana BOS pada SD terutama di Kabupaten
2016 370,8 T 2017 406,1T 2018 431,7T 2019
478,4T 2020
508,1T
Mamuju sudah memenuhi aspek-aspek dan tujuan  utama  seperti  yang  diatur  dalam buku  petunjuk  teknis  dana  BOS  dengan ditandai  tidak  adanya  laporan  pungutan yang  diperoleh  dari  orang  tua  siswa  dan sekolah.  Selanjutnya,  Husein  (2017) menjelaskan  bahwa  dana  BOS  juga  telah mampu  memperkuat  kemampuan  sekolah untuk  memberikan  materi  pembelajaran dan  kegiatan  tambahan  pada  siswa  dalam peningkatan kualitas pendidikan.
Secara  umum,  hasil  penelitian sebelumnya menunjukkan adanya dampak positif  dari  dana  BOS  yang  secara  jelas menggambarkan  bahwa  dana  BOS  akan berdampak  terhadap  kualitas  pendidikan dengan penekanan pada pengurangan buta huruf  dan  peningkatan  rata-rata  lama waktu  sekolah/belajar.  Oleh  karena  itu, pada  penelitian  ini  akan  memperkuat argumen tersebut yang berangkat dari teori human  capital yang  telah  dijelaskan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga akan menghubungkan dampak
peningkatan  kualitas  pendidikan  terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) didasarkan pada teori human development . UNDP  (1990)  menjelaskan  bahwa human development adalah  suatu  proses  untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi
manusia.  Pembangunan  manusia  dapat diukur  dengan  menggunakan Human Development  Index atau  IPM.  Komponen dari  indeks  ini  adalah  indeks  harapan hidup,  indeks  hidup  layak,  dan  indeks pendidikan  (Nurkholis,  2018).  Hal  ini sejalan  dengan  pengukuran  IPM  oleh United  Nations  Development  Programme
(UNDP) pada laporan Human Development  Report pertamanya,  UNDP mengukur  dimensi  kesehatan  dengan menggunakan angka  harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan  digunakan  angka  melek huruf.  Adapun  untuk  mengukur  dimensi standar  hidup  layak  digunakan  indikator Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  per  kapita (UNDP, 1990).
Agustina et al. (2016) dan Sidabutar et  al.  (2020)  telah  melakukan  pengujian
untuk mengetahui pengaruh dana pendidikan terhadap IPM, namun memiliki hasil yang berbeda. Agustina et al. (2016) menemukan bahwa
pengeluaran pemerintah  pada  sektor  pendidikan  tidak berpengaruh  signikan  terhadap  IPM.
Sedangkan  Sidabutar  et  al.  (2020) membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah  pada  sektor  pendidikan berpengaruh  positif dan  signikan  terhadap IPM. Berdasarkan penjelasan
dari landasan  teori  yang  telah  dijelaskan  dan diperkuat dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka pada penelitian ini akan diuji 7 hipotesis. Adapun ketujuh hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut.
H1:   Realisasi  pengelolaan  dana BOS berpengaruh positif terhadap  rata-rata  lama  waktu sekolah H2:   Realisasi  pengelolaan  dana BOS berpengaruh negatif terhadap tingkat buta huruf H3:  Realisasi  pengelolaan  dana BOS  berpengaruh  terhadap IPM H4:    Rata-rata lama waktu sekolah berpengaruh  positif  terhadap IPM H5:   Tingkat buta huruf berpengaruh  negatif  terhadap
IPM H6:  Realisasi  pengelolaan  dana BOS  berpengaruh  terhadap IPM melalui peningkatan rata- rata lama waktu sekolah H7:  Realisasi  pengelolaan  dana BOS  berpengaruh  terhadap IPM  melalui  penurunan  buta huruf

## Gambar 2 . Model Penelitian
Paragraf sebelumnya telah memberikan  penjelasan  mengenai  adanya dugaan  bahwa  dana  BOS  memiliki dampak  terhadap  kualitas  pendidikan. Oleh  karena  itu,  pada  penelitian  ini  akan dilakukan  pembuktian  terkait  hal  tersebut pada  setiap  provinsi  di  Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan  adanya  dampak  realisasi dana BOS terhadap tingkat buta huruf dan rata-rata  lama  waktu  sekolah di  Indonesia dengan  berdasarkan  pada  teori human capital dan  beberapa  hasil  penelitian sebelumnya.  Selain  itu,  keterbaruan  pada penelitian  ini  adalah  membuktikan  ada atau  tidaknya  dampak  dari  realisasi  dana BOS  baik  secara  langsung  maupun  tidak terhadap  IPM.  Hal  ini  dikarenakan  pada penelitian-penelitian  sebelumnya  belum ada yang melakukan adanya dampak tidak langsung  dari  dana  BOS  terhadap peningkatan IPM. Madudy & Aulia (2018) merupakan  peneliti  yang  sebelumnya melakukan  penelitian  terkait  dampak  IPM terhadap  pengelolaan  dana  BOS.  Hasil penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan bahwa  kualitas  pengajar,  kemiskinan,  dan IPM  memengaruhi  secara  positif  terhadap efisiensi  pengelolaan  dana  BOS.  Namun, hasil penelitian ini  tidak mampu membuktikan adanya pengaruh
pertumbuhan  ekonomi  dan  cakupan sekolah terhadap efisiensi dana BOS.
Hasil  dari  penelitian  ini  akan memberikan  beberapa  kontribusi,  baik secara  akademis  dan  kebijakan.  Secara akademis,  hasil  dari  penelitian  ini  akan memberikan  penguatan  bukti  empiris terkait penjelasan dari teori human capital
dan human development serta  menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya  untuk  melakukan  penelitian dengan  tema  yang  sejenis.  Sedangkan kontribusi  kebijakan  yang  dihasilkan  dari penelitian  ini  adalah  dapat  digunakan sebagai  bahan  rujukan  evaluasi  untuk memaksimalkan penggunaan dana BOS di Indonesia.

## 2 METODE

## 2.1. Model Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode kuantitatif  untuk  menjawab  masalah  yang dibahas. Metode kuantitatif adalah metode yang  menggunakan  filsafat  positivisme untuk  melakukan  penelitian  terhadap populasi  atau  sampel  tertentu  dengan menggunakan  analisis  statistik  terhadap hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016).  Hipotesis  yang  disusun  pada penelitian  ini  adalah  sebanyak  7  (tujuh) hipotesis  yang  dikembangkan  dari human capital  theory dan human  development theory serta  hasil  penelitian  terkait. Hipotesis  pada  penelitian  ini  menguji adanya  pengaruh  secara  langsung  dari tingkat  realisasi  pengelolaan  dana  BOS terhadap  rata-rata  lama  waktu  sekolah, tingkat buta huruf, serta menguji pengaruh tidak  langsung  dari  tingkat  realisasi pengelolaan dana BOS terhadap IPM.
2.2. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan pada penelitian ini  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder yang  digunakan  bersumber  dari  DJPK Kementerian  Keuangan  dan  Badan  Pusat Statistik  (BPS).  Data  sekunder  yang berasal dari DJPK Kementerian Keuangan
Dana Pendidikan Rata-rata lama waktu sekolah Buta Huruf Indeks Pembangunan Manusia
RI  adalah  data  terkait  dana  BOS pemerintah  provinsi  tahun  2018-2019. Selanjutnya,  data  dari  BPS  adalah  data rata-rata  lama  waktu  sekolah  masyarakat, tingkat  buta  huruf,  dan  IPM  tahun  2018- 2019. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi.

## 2.3. Metode Analisis
Data  yang  telah  dikumpulkan  pada penelitian  ini  akan  dianalisis  dengan menggunakan  metode  statistik.  Metode statistik  yang  digunakan  yaitu  uji path analysis .  Uji path  analysis digunakan untuk  membuktikan  adanya  pengaruh realisasi  pengelolaan  dana  pendidikan terhadap  rata-rata  lama  waktu  sekolah, buta  huruf,  dan  IPM. Path  analysis digunakan karena pada penelitian ini akan melakukan  pengujian  pengaruh  langsung dana  BOS  terhadap  kualitas  pendidikan (rata-rata  lama  waktu  sekolah  dan  buta huruf)  serta  menguji  pengaruh  tidak langsung  dari  dana  BOS  terhadap  IPM. Proses analisis data menggunakan program aplikasi  SPSS  versi  22.0.  Bentuk persamaan path  analysis pada  penelitian ini  adalah  sebagai  berikut  (Hakam  et  al., 2015):
Y 1 = 𝛼 + 𝛽 𝑋 + 𝜀 ...........................................................
........................................ (1)
Y 2 = 𝛼 + 𝛽 𝑋 + 𝜀
........................................................... ........................................ (2)
Z  = 𝛼 + 𝛽 𝑌 + 𝛽 𝑌 + 𝜀 ........................................................... .............................. (3)
Keterangan: X 1 : Realisasi dana BOS (persentase)
Y 1 :  Rata-rata  lama  waktu  sekolah (tahun)
Y 2 : Buta huruf (persentase)
Z : IPM (persentase)
𝛼 : Konstanta
𝛽 : Koefisien
𝜀 : Error 3 HASIL ANALISIS 3.1. Deskripsi Sampel Penelitian Data pada penelitian ini dikumpulkan  dari  proses  sampling  pada seluruh  provinsi  yang  ada  di  Indonesia. Berdasarkan  hasil  proses  sampling  yang telah  dilakukan,  terdapat  satu  provinsi yang  tidak  dapat  digunakan  karena  tidak menyediakan  data  dana  BOS  pada  tahun 2018,  yaitu  Provinsi  Sulawesi  Barat beserta  dengan  seluruh  kabupaten/kota yang  terdapat  pada  provinsi  tersebut. Dengan  demikian,  pada  penelitian  ini hanya  digunakan  data  33  provinsi  untuk tahun  2018  dan  2019.  Gambaran  lebih lengkap terkait data yang telah dikumpulkan  disajikan  pada  Gambar  3.
Sumber: data diolah, 2020. Gambar 3 . Anggaran Dana BOS Tahun 2018-2019 (Jutaan)
Rp- Rp1.000.000 Rp2.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000 Rp9.000.000 Rp10.000.000 A ce h S um a te ra U ta ra S um a te ra B a ra t R ia u Ja m b i S um a te ra S e la ta n B e n gk ul u L a m p un g D K I Ja ka rt a Ja w a B a ra t Ja w a T e ng a h D .I . Y og ya ka rt a
Ja w a T im ur K al im a n ta n B ar a t K al im a n ta n T en ga h K al im a n ta n S el a ta n K al im a n ta n T im ur S ul a w e si B ar a t S ul aw e si U ta ra S ul a w e si T en ga h S ul a w e si S el a ta n S ul aw e si T e ng g ar a B al i N u sa T e ng g ar a T im ur N u sa T e ng g ar a B a ra t M al uk u M al uk u U ta ra P a p ua B a n te n B an gk a B el itu ng G or on ta lo K ep ul a ua n R ia u P ap ua B ar a t Anggaran 2019 Anggaran 2018 2 per. Mov. Avg. (Anggaran 2018)
Gambar  3  menunjukkan  bahwa setiap  provinsi  di  Indonesia  mengalami peningkatan  anggaran  dana  BOS  dari tahun  2018-2019.  Provinsi  Papua  Barat merupakan  provinsi  dengan  jumlah anggaran dana BOS terendah dengan total anggaran  sebesar  Rp220  juta  pada  tahun 2018  dan  Rp264  juta  pada  tahun  2019, sedangkan Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi  dengan  jumlah  anggaran  dana
BOS  tertinggi  yaitu  Rp8,1  triliun  pada tahun 2018 dan  Rp8,65  triliun pada tahun 2019. Namun,  peningkatan anggaran dana BOS  dari  Provinsi  Papua  Barat  lebih tinggi,  yaitu  20,2  persen,  sedangkan peningkatan anggaran dan BOS di Provinsi Jawa  Barat  hanya  6,4  persen.  Gambar  4 menggambarkan  realisasi  dari  anggaran pada 33 provinsi di Indonesia untuk tahun 2018 dan 2019
Sumber: data diolah, 2020. Gambar 4. Persentase Realisasi Dana BOS Tahun 2018-2019 (Persen)
Gambar 4 menunjukkan tingkat
penggunaan  anggaran  dana  BOS  di  33 provinsi  di  Indonesia  tahun  2018-2019. Secara  keseluruhan  rata-rata  realisasi anggaran  dana  BOS  pada  33  provinsi  di Indonesia pada tahun 2018 adalah sebesar 91,70  persen  dan  pada  tahun  2019  adalah sebesar  97  persen.  Pada  tahun  2018, Provinsi  Kepulauan  Riau  merupakan provinsi dengan tingkat realisasi anggaran dana BOS yang tertinggi, yaitu 99 persen,
sedangkan Provinsi DKI Jakarta
merupakan provinsi yang memiliki tingkat realisasi  anggaran  dana  BOS  terendah, yaitu  90  persen.  Selanjutnya,  pada  tahun 2019  Provinsi  Papua  merupakan  provinsi dengan  tingkat  realisasi  anggaran  dana BOS  yang  tertinggi  yaitu  99  persen, sedangkan
Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki tingkat realisasi  anggaran  dana  BOS  terendah, yaitu 92 persen. 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 A ce h S um at er a U ta ra S um at er a B a ra t R ia u Ja m b i S um at e ra S e la ta n B en gk u lu La m pu n g D K I J ak a rt a Ja w a B a ra t Ja w a T e ng a h D .I . Y og ya ka rt a Ja w a T im ur K al im an ta n B a ra t K al im an ta n T en g a h K al im an ta n S e la ta n K al im an ta n T im u r S ul a w es i B ar at S u la w es i U ta ra S ul a w es i T e ng ah S ul a w es i S el a ta n S ul a w es i T e ng ga ra B al i N u sa T e ng g ar a T im ur N u sa T e ng g ar a B a ra t M al uk u M al uk u U ta ra P ap ua B an te n B an gk a B e lit u n g G o ro nt a lo K ep ul a ua n R ia u P ap u a B ar at Realisasi 2019 Realisasi 2018
Sumber: data diolah, 2020. Gambar 5 . Persentase Buta Huruf Tahun 2018-2019 (Persen)
Gambar  5  menunjukkan  jumlah persentase  buta  huruf  untuk  setiap penduduk  dengan  usia  di  atas  15  tahun pada  33  provinsi  di  Indonesia  pada  tahun 2018-2019.  Secara  keseluruhan,  rata-rata persentase  buta  huruf  penduduk  usia  di atas  15  tahun  pada  setiap  provinsi  adalah 3,9  persen  untuk  tahun  2018  dan  3,6 persen  untuk  tahun  2019.  Jumlah persentase buta huruf paling sedikit adalah berada pada Provinsi Sulawesi Utara pada
tahun  2018  dan  2019,  yaitu  sebesar  0,13 persen dan 0,2 persen. Selanjutnya, jumlah persentase buta huruf paling banyak adalah berada  pada  Provinsi  Papua  yaitu  23,2 persen  pada  tahun  2018  dan  22  persen pada  tahun  2019.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  kualitas  pendidikan  pada  Provinsi Papua  harus  ditingkatkan  lagi  karena jumlah  persentase  buta  huruf  penduduk usia  di  atas  15  tahun  yang  dimiliki termasuk pada kategori tinggi.
Sumber: data diolah, 2020. Gambar 6 . Rata-Rata Lama Waktu Sekolah Tahun 2018-2019 (Tahun)
Gambar  6  menunjukkan  rata-rata  lama waktu  sekolah  masyarakat  pada  33 provinsi  di  Indonesia  selama  tahun  2018- 2019.  Secara  keseluruhan,  rata-rata  lama waktu  sekolah  masyarakat  pada  setiap
provinsi  adalah  8,9  tahun  untuk  tahun 2018  dan  8,8  tahun  untuk  tahun  2019. Dengan  demikian,  rata-rata  lama  waktu sekolah  masyarakat  pada  33  provinsi  di Indonesia  pada  tahun  2018  dan  2019  bisa
0 5 10 15 20 25 A C E H S U M A T E R … S U M A T E R … R IA U JA M B I S U M A T E R … B E N G K U L U LA M P U N G K E P .… K E P . R IA U D K I… JA W A … JA W A … D I… JA W A T IM U R B A N T E N B A LI N U S A … N U S A … K A LI M A N T … K A LI M A N T … K A LI M A N T … K A LI M A N T … K A LI M A N T … S U L A W E S I… S U L A W E S I… S U L A W E S I… S U L A W E S I… G O R O N T A … M A LU K U M A LU K U … P A P U A … P A P U A 2019 2018 2 per. Mov. Avg. (2018)
0 2 4 6 8 10 12 A C E H S U M A T E R A U T A R A S U M A T E R A B A R A T R IA U JA M B I S U M A T E R A S E L A T A N B E N G K U L U L A M P U N G K E P . B A N G K A B E L IT U N G K E P . R IA U D K I J A K A R T A JA W A B A R A T JA W A T E N G A H D I Y O G Y A K A R T A JA W A T IM U R B A N T E N B A LI N U S A T E N G G A R A B A R A T N U S A T E N G G A R A T IM U R K A L IM A N T A N B A R A T K A LI M A N T A N T E N G A H K A LI M A N T A N S E LA T A N K A LI M A N T A N T IM U R K A L IM A N T A N U T A R A S U L A W E S I U T A R A S U L A W E S I T E N G A H S U L A W E S I S E LA T A N S U L A W E S I T E N G G A R A G O R O N T A LO M A LU K U M A LU K U U T A R A P A P U A B A R A T P A P U A 2019 2018 2 per. Mov. Avg. (2018)
dikatakan  hampir  memenuhi  tujuan Program  Wajib  Belajar  9  Tahun. Masyarakat  pada  Provinsi  Papua  pada tahun  2018  dan  2019  memiliki  rata-rata lama  waktu  sekolah  yang  paling  rendah yaitu  6,7  tahun  dan  6,9  tahun.  Dengan demikian,  hal  ini  menunjukkan  bahwa rata-rata  lama  waktu  sekolah  masyarakat pada  Provinsi  Papua  masih  jauh  dengan standar  rata-rata  lama  waktu  sekolah minimal  yang  seharusnya  adalah  9  tahun. Selanjutnya,  masyarakat  pada  Provinsi
DKI  Jakarta  pada  tahun  2018  dan  2019 memiliki  rata-rata  lama  waktu  sekolah yang  paling  tinggi  yaitu  11,1  tahun  dan 11,1  tahun.  Dengan  demikian,  rata-rata lama  waktu  sekolah  pada  Provinsi  DKI Jakarta  sudah  melebihi  Program  Wajib Belajar 9 Tahun. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan yang sangat menonjol terkait rata-rata  lama  waktu  sekolah  yang ditempuh oleh masyarakat di Indonesia.
Sumber: data diolah, 2020. Gambar 7 . Persentase IPM Tahun 2018-2019 (Persen)
Gambar  7  menunjukkan  IPM  pada 33  Provinsi di Indonesia.  Secara keseluruhan,  rata-rata  IPM  pada  setiap provinsi  adalah  70,50  persen  untuk  tahun 2018  dan  71,2  persen  untuk  tahun  2019. Dengan demikian, telah terjadi
peningkatan  IPM  di  Indonesia  dari  tahun 2018  ke  tahun  2019.  Selain  itu,  IPM  di Indonesia  pada  tahun  2018  dan  2019 termasuk pada kategori cukup. Masyarakat pada Provinsi Papua pada tahun 2018 dan 2019  memiliki  IPM  yang  paling  rendah yaitu  60,60  persen  dan  60,80  persen.  Hal ini  menunjukkan  tingkat  IPM  pada Provinsi Papua untuk tahun 2018 dan 2019 termasuk pada kategori buruk.
Selanjutnya,  masyarakat  pada  Provinsi DKI  Jakarta  pada  tahun  2018  dan  2019 memiliki  IPM  yang  paling  tinggi,  yaitu 80,50  persen  dan  80,80  persen.  Dengan demikian,  hal  ini  menunjukkan  tingkat IPM  pada  Provinsi  DKI  Jakarta  untuk tahun  2018  dan  2019  termasuk  pada kategori baik.

## 3.2. Hasil Analisis Data
Bagian ini akan menjelaskan mengenai  hasil  analisis  data  yang  telah dilakukan  dengan  menggunakan  aplikasi SPSS  versi  22.0.  Uji  yang  pertama  kali dilakukan adalah uji  normalitas data  yang bertujuan  untuk  mengetahui  sebaran  data
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 A C E H S U M A T E R A U T A R A S U M A T E R A B A R A T R IA U JA M B I S U M A T E R A S E L A T A N B E N G K U L U LA M P U N G K E P . B A N G K A B E L IT U N G K E P . R IA U D K I J A K A R T A JA W A B A R A T JA W A T E N G A H D I Y O G Y A K A R T A JA W A T IM U R B A N T E N B A LI N U S A T E N G G A R A B A R A T N U S A T E N G G A R A T IM U R K A LI M A N T A N B A R A T K A LI M A N T A N T E N G A H K A LI M A N T A N S E LA T A N K A LI M A N T A N T IM U R K A LI M A N T A N U T A R A S U L A W E S I U T A R A S U L A W E S I T E N G A H S U L A W E S I S E LA T A N S U L A W E S I T E N G G A R A G O R O N T A LO M A LU K U M A LU K U U T A R A P A P U A B A R A T P A P U A 2019 2018 2 per. Mov. Avg. (2018)
yang  telah  dikumpulkan  apakah  memiliki distribusi yang normal atau tidak. Tabel 1 menyajikan  hasil  uji  normalitas  data dengan  menggunakan  uji Kolmogorov- Smirnov . Tabel 1 . Hasil Uji Normalitas Unstandardized Residual Jumlah Sampel (N) 66 Normal Parameter Mean 0,00 Std. Deviation 0,01 Most Extreme Differences Absolute 0,10 Positif 0,08 Negatif - 0,09 Test Statistic 0,09 Asymp Sig . (2- tailed ) 0,20
Sumber: Hasil output SPSS.
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  total jumlah  data  yang  dimasukkan  dalam pengujian  normalitas  adalah  sebanyak  66 observasi. Berdasarkan hasil uji normalitas yang  telah  dilakukan,  distribusi  dari  data bersifat  normal.  Hal  ini  didasarkan  pada nilai  signifikansi  yang  dihasilkan  yaitu sebesar  0,2  yang  berarti  lebih  besar  dari 0,05.  Dengan  demikian,  distribusi  data bersifat normal. Pengujian yang selanjutnya  dilakukan  adalah  pengujian autokorelasi.  Hasil  dari  uji  autokorelasi ditampilkan pada Tabel 2.
Tabel 2 . Hasil Uji Autokorelasi
No. Bentuk Persamaan Nilai DW 1. X 1  Y 1 1,84 2. X 1  Y 2 1,74 3. X 1  Z 1,71 4. Y 1 +Y 2  Z
1,85
Sumber: Hasil output SPSS.
Tabel  2  menunjukkan  nilai  Durbin Watson  (DW)  yang  akan  digunakan sebagai  dasar  penentuan  terjadi  atau  tidak gejala  autokorelasi.  Gejala  autokorelasi tidak terjadi jika nilai DW lebih besar dari nilai  dU  dan  kurang  dari  4-Dw.  Pada penelitian  ini  nilai  dU  yang  digunakan adalah  k=1,  n=66  untuk  persamaan  uji pengaruh  langsung  dana  BOS  terhadap rata-rata  lama  waktu  sekolah  dan  buta huruf no. 1-3 yaitu 1,6318; dan k=2, n=66 untuk persamaan pengaruh tidak langsung dari dana BOS terhadap IPM melalui rata-
rata lama waktu sekolah dan buta huruf no. 4  yaitu  1,6440.  Berdasarkan  nilai  DW yang dihasilkan pada pengujian autokorelasi,  ditunjukkan  bahwa  tidak terjadi autokorelasi pada seluruh persamaan. Tabel 3 . Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Nilai VIF Nilai Tolerance BOS 1,20 0,80 Rata-rata lama waktu sekolah 2,20 0,50 Buta Huruf (BH) 2,01 0,40 Sumber: Hasil output SPSS. Pengujian yang selanjutnya dilakukan adalah pengujian multikolinieritas  yang  disajikan  hasilnya pada  Tabel  3.  Persamaan  regresi dinyatakan bebas dari gejala multikolinieritas  jika  nilai  VIF  yang kurang  dari  10  dan  nilai tolerance lebih dari  0,1  untuk  masing-masing  variabel independen  menandakan  bahwa  telah terjadi  gejala  multikolinieritas  pada persamaan  regresi.  Berdasarkan  hasil  uji multikolinieritas pada
Tabel 3
menunjukkan  bahwa  nilai  VIF  untuk variabel  dana  BOS,  rata-rata  lama  waktu sekolah, dan buta huruf memiliki nilai VIF kurang  dari  10  dan  nilai tolerance lebih dari  0,1.  Hal  ini  menandakan  bahwa persamaan  regresi  ini  terbebas  dari  gejala multikolinieritas.
Gambar 8 . Hasil Uji Heteroskedastisitas ( Output SPSS)
Uji  asumsi  klasik  yang  terakhir adalah  uji heteroskedastisitas .  Uji  ini dilakukan  dengan  melihat  gambar  dari scatterplot yang  sudah  dihasilkan  dari output SPSS pada Gambar 8. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, menunjukkan  bahwa  tidak  terjadi  gejala heteroskedastisitas pada  keempat  model persamaan  regresi.  Hal  ini  dibuktikan dengan  bentuk  titik-titik  pada scatterplot yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu.  Dengan  demikian,  berdasarkan hasil uji  asumsi  klasik secara  keseluruhan maka  bentuk  persamaan  regresi  pada penelitian ini telah memenuhi kaidah Best Linier Unbiased Estimator (BLUE).
Tabel 4 . R 2
Bentuk Persamaan
R 2 X 1  Y 1 0,01 X 1  Y 2 0,05
X 1  Z 0,01 Y 1 + Y 2  Z 0,40
Sumber: Hasil output SPSS.
Pengujian selanjutnya setelah asumsi klasik  adalah  pengujian  terkait  nilai koefisien  determinasi.  Pengujian  ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat  kemampuan  penjelas  dari  variabel independen  terhadap  variabel  dependen. Tabel  4  menunjukkan  bahwa  variabel  X 1 yaitu  dana  BOS  memiliki  kemampuan penjelas  terhadap  variabel  Y 1 ,  Y 2 ,  dan  Z yaitu  tingkat  buta  huruf,  rata-rata  lama waktu  sekolah,  dan  IPM  adalah  sebesar 1,40  persen;  5  persen;  1,40  persen sedangkan  sisanya  adalah  dijelaskan  oleh faktor  lain  yang  tidak  dimasukkan  pada persamaan  regresi  pada  penelitian  ini.
Nilai R 2 untuk persamaan 1, 2, dan 3 kecil disebabkan  jumlah  variabel  independen pada  penelitian  ini  hanya  1,  yaitu  dana BOS.
Tabel 5 . Hasil Uji Hipotesis Hipotesis  Koefisien  Signifikansi Benchmark H1 6,85 0,02* 0,05 H2 0,085 0,29 0,05 H3 0,026 0,05* 0,05 H4 0,725 0,00* 0,05 H5 0,0025 0,18 0,05 H6 0,032 0,00* 0,05 H7 Tidak bisa diuji Keterangan: *) Signifikan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sumber: Hasil output SPSS.
Tabel  5  menunjukkan  hasil  uji hipotesis  yang  telah  dilakukan,  di  mana nilai  koefisien  yang  positif  menunjukkan terjadi  pengaruh  yang  positif,  sedangkan jika  nilai  koefisien  bernilai  negatif menunjukkan  pengaruh  yang  negatif. Selanjutnya,  nilai  signifikansi  kurang  dari 0,05  (5  persen)  menunjukkan  pengaruh yang  signifikan  dan  sebaliknya  jika  nilai signifikansi  lebih  dari  0,05  (5  persen) menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan.  Tabel  6  menunjukkan  bahwa dari  ketujuh  hipotesis  yang  telah dikembangkan  berdasarkan human capital theory , human  development  theory ,  dan beberapa  hasil penelitian terdahulu terdapat  4  hipotesis  yang  diterima  dan  3 hipotesis  yang  ditolak.  Hipotesis  yang diterima  pada  penelitian  ini  adalah hipotesis H1, H3, H4, dan H6. Selanjutnya hipotesis  yang  ditolak  pada  penelitian  ini adalah H2, H5, dan H7.
Hipotesis pertama diterima didasarkan  pada  nilai  koefisien  sebesar 6,85  dan  nilai  signifikansi  sebesar  0,02 dari  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan. Hasil ini menandakan bahwa setiap terjadi peningkatan  1  persen  dari  realisasi  dana BOS  akan  menyebabkan  perubahan  nilai sebesar  6,85  persen  pada  rata-rata  lama waktu sekolah. Dengan demikian, realisasi dana  BOS  terbukti  berpengaruh  positif terhadap  rata-rata  lama  waktu  sekolah  di Indonesia.
Hipotesis  kedua  pada  penelitian  ini tidak  menemukan  bukti  empiris  adanya pengaruh  negatif  dari  realisasi  dana  BOS terhadap  tingkat  buta  huruf  di  Indonesia. Hal  ini  didasarkan  pada  nilai  koefisien sebesar 0,085 dan nilai signifikansi sebesar 0,29  yang  lebih  besar  dari  0,05  dari  uji hipotesis yang telah dilakukan.
Hipotesis  ketiga  pada  penelitian  ini berhasil  membuktikan  bahwa  terdapat pengaruh  yang  positif  dari  realisasi  dana BOS  terhadap  IPM  di  Indonesia.  Hal  ini didasarkan  pada  nilai  koefisien  sebesar 0,026  dan  nilai  signifikansi  sebesar  0,05 dari  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan. Dengan demikian, jika terjadi peningkatan 1  persen  dari  realisasi  dana  BOS,  maka akan  menyebabkan  peningkatan  nilai sebesar 0,026 persen dari IPM.
Hipotesis  keempat  pada  penelitian ini  berhasil  membuktikan  bahwa  terdapat pengaruh  yang  positif  dari  rata-rata  lama waktu sekolah terhadap IPM di Indonesia. Hal  ini  didasarkan  pada  nilai  koefisien sebesar 0,725 dan nilai signifikansi sebesar 0,00  dari  uji  hipotesis  yang  telah dilakukan.  Hasil  uji  hipotesis  ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan  1  persen  dari  rata-rata  lama waktu  sekolah  akan  mengakibatkan kenaikan  nilai  sebesar  0,725  persen  dari IPM.
Hipotesis  kelima  pada  penelitian  ini tidak  berhasil  mendapatkan  bukti  empiris bahwa terdapat pengaruh yang negatif dari tingkat  buta  huruf  terhadap  IPM  di Indonesia.  Hal  ini  didasarkan  pada  nilai koefisien  sebesar  0,0025  dan  nilai signifikansi  sebesar  0,18  yang  lebih  besar dari  0,05  dari  uji  hipotesis  yang  telah dilakukan.
Hipotesis keenam pada penelitian ini berhasil  membuktikan  bahwa  realisasi pengelolaan  dana  BOS  berpengaruh terhadap  IPM  melalui  peningkatan  rata- rata  lama  waktu  sekolah.  Hal  ini didasarkan pada perhitungan nilai koefisien  dari  hasil  uji  analisis  jalur  yang telah  dilakukan.  Nilai  koefisien  analisis jalur yang dihasilkan adalah sebesar 0,032,
di  mana  nilai  koefisien  ini  lebih  besar dibandingkan  dengan  nilai  koefisien pengaruh langsung dari realisasi dana BOS terhadap IPM sebesar 0,026.
Hipotesis ketujuh pada penelitian ini tidak  berhasil  membuktikan  bahwa realisasi pengelolaan dana BOS berpengaruh terhadap IPM  melalui penurunan buta huruf. Hal ini dikarenakan variabel realisasi dana BOS tidak memiliki pengaruh  terhadap  tingkat  buta  huruf  dan variabel  tingkat  buta  huruf  juga  tidak berpengaruh  terhadap  IPM.  Oleh  karena itu,  pengujian  mediasi  tidak  bisa dilakukan,  sehingga  secara  otomatis hipotesis ketujuh ditolak.

## 3.3.  Pembahasan  Pengaruh  Realisasi
Dana  BOS  pada  Kualitas  Pendidikan Melalui  Peningkatan  Rata-rata  Lama Waktu  sekolah  dan  Penurunan  Tingkat Buta Huruf
Hasil penelitian yang telah dilakukan pada  penelitian  ini  pada  dasarnya memberikan  arti  penting  bagi  anggaran pendidikan di Indonesia. Arti penting yang dapat  diambil  dari  hasil  pengujian  adalah (1)  realisasi  dana  BOS  telah  berhasil meningkatkan  kualitas  pendidikan  di Indonesia,  namun  (2)  persentase  jumlah biaya dana BOS pada anggaran pendidikan perlu  dilakukan  penyesuaian  kembali dengan  jumlah  biaya  pendidikan  yang lainnya.  Hal  ini  didasarkan  pada  dua alasan  sesuai  hasil  pengujian  pada penelitian ini.
Dana  BOS  telah  dianggap  mampu meningkatkan  kualitas  pendidikan  di Indonesia.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan adanya  bukti  empiris  bahwa  ealisasi  dana BOS  mampu  memengaruhi  secara  positif terhadap rata-rata lama waktu sekolah dan IPM.  Adanya  pengaruh  positif  dari realisasi dana BOS terhadap rata-rata lama waktu sekolah ditunjukkan dari diterimanya hipotesis H1, H3, H4, dan H6. Hasil uji hipotesis ini sesuai dengan tujuan dari  dana  BOS,  penjelasan human  capital theory, dan human  development  theory . Rastogi (2002) menjelaskan bahwa human
capital merupakan  suatu  pengetahuan, skill , sikap, kesehatan, dan sifat dari setiap manusia.  Frank  &  Bernanke  (2007)  juga menyatakan bahwa human capital merupakan  gabungan  dari  pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan,  kesehatan,  energi,  dan  inisiatif yang  dapat  memengaruhi  produktivitas manusia.  Dengan  demikian,  pendidikan yang berkualitas akan mampu menghasilkan human  capital yang  baik.
Secara aplikatif ukuran kualitas pendidikan  seseorang  dapat  ditentukan dari  dua  komponen  yaitu  angka  melek huruf  dan  rata-rata  lama  waktu  sekolah (Nurkholis,  2018).  Berdasarkan  bukti empiris yang ditemukan pada penelitian ini dan  dukungan  dari  penjelasan  human capital  thoery  dan  development  theory serta  beberapa  hasil  penelitian  terdahulu, maka  pemerintah  sudah  seharusnya  untuk berupaya meningkatkan
kualitas pendidikan  di  Indonesia  melalui  dana
BOS.  Hal  ini  disebabkan  pada  akhirnya peningkatan  kualitas  pendidikan  tersebut akan mampu mempercepat proses pembangunan  manusia.  Keberhasilan  atau tidaknya  pengembangan  manusia  di Indonesia dapat diukur
dengan menggunakan Human Development  Index atau dalam Indonesia lebih dikenal dengan IPM  Komponen  dari  indeks  ini  adalah indeks harapan hidup, indeks hidup layak, dan indeks pendidikan (Nurkholis, 2018).
Tujuan  dari  dana  BOS  di  Indonesia adalah  untuk menciptakan  Program  Wajib Belajar  9  Tahun  yang  bermutu.  Tujuan tersebut  dicapai  melalui  penggunaan  dana BOS  yang  digunakan  untuk  melakukan pembebasan  pungutan  bagi  peserta  didik terhadap  biaya  operasi  sekolah  dan pembebasan  seluruh  pungutan  biaya peserta didik miskin dalam bentuk apapun. Dengan  demikian,  seluruh  peserta  didik mulai  dari  tingkat  SD  sampai  SMA  bisa terus  bersekolah  tanpa  adanya  terkendala dalam hal biaya, yang pada akhirnya akan mengakibatkan tercapainya Program Wajib  Belajar  9  Tahun  (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Rata-
rata  lama  waktu  sekolah  yang  tinggi  ini sudah mampu memenuhi salah satu syarat terciptanya  pendidikan  yang  berkualitas. Secara aplikatif ukuran kualitas pendidikan  dapat  ditentukan  dari  dua komponen  yaitu  angka  melek  huruf  dan rata-rata  lama  waktu  sekolah  (Nurkholis, 2018).  Dengan  demikian,  program  dana BOS di Indonesia harus terus dipertahankan untuk tahun-tahun
berikutnya.
Alasan persentase jumlah biaya dana BOS  pada  anggaran  pendidikan  perlu dilakukan  penyesuaian  kembali  dengan jumlah  biaya  pendidikan  yang  lainnya adalah didasarkan pada ditolaknya hipotesis  H2,  H5,  dan  H7  pada  penelitian ini.  Hasil  pengujian  pada  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  adanya  dana  BOS dari  pemerintah  belum  bisa  memenuhi kriteria  peningkatan  kualitas  pendidikan didasarkan  pada human  capital  theory . Nurkholis  (2018)  menjelaskan  bahwa pendidikan  yang  berkualitas  ditentukan dari angka melek huruf dan rata-rata lama waktu  sekolah.  Hasil  pengujian  pada penelitian  ini  tidak  berhasil  membuktikan adanya pengaruh negatif dari realisasi dana BOS  terhadap  tingkat  buta  huruf  di Indonesia.  Dengan  demikian,  adanya realisasi dana  BOS  belum  bisa memenuhi syarat kedua untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa didasarkan pada hipotesis kedua menunjukkan  bahwa  ketidakmampuan dana  BOS  untuk  mengurangi  tingkat  buta huruf di  Indonesia  secara signifikan dapat disebabkan  karena  adanya  pengaruh  dari faktor lain, sehingga adanya realisasi dana BOS  saja  tidak  cukup  signifikan mengurangi  jumlah  tingkat  buta  huruf  di Indonesia.  Fereire  (1999)  menjelaskan terdapat  beberapa  penyebab  tingginya tingkat  buta  huruf  yaitu  kondisi  ekonomi, kesadaran  terhadap  pendidikan  yang rendah,  jumlah  anggota  keluarga  yang banyak  dan  ketidakmampuan  dalam menghadapi kehidupan sehingga menyebabkan  terjadinya  putus  sekolah
atau  tidak  mampu  sekolah  yang  pada akhirnya  berdampak  pada  buta  huruf. Dengan  demikian,  adanya  realisasi  dana BOS  yang  ada  saat  ini  belum  bisa  secara signifikan menyelesaikan masalah- masalah penyebab terjadinya buta huruf.
Masalah  buta  huruf  ini  pada dasarnya  dapat  diselesaikan  dengan  cara merubah  postur  anggaran  pendidikan  dan menyesuaikan jumlah dana BOS agar lebih maksimal. Hal ini dikarenakan penyelesaian  buta  huruf  dapat  dilakukan dengan  cara  (1)  mengurangi  jumlah  anak yang tidak sekolah; (2) membuat cara-cara baru  dalam  proses  pembelajaran;  (3) adanya  niat  baik  dan  sungguh-sungguh dari  pemerintah  untuk  memberantas  buta
huruf;  dan  (4)  perlu  adanya  keterlibatan berbagai  pihak  untuk  pemberantasan  buta huruf  seperti  ibu-ibu  Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Organisasi Masyarakat,  kegiatan Kuliah Kerja Nyata, dan  Program  Tentara  Nasional  Indonesia (TNI) Manunggal Aksara (Syamsiah et al., 2016).  Berdasarkan  penyelesaian  masalah buta  huruf  tersebut  menunjukkan  bahwa anggaran  dana  pendidikan  saat  ini  yang mayoritas  jumlah  dana  terbesar  adalah untuk dana BOS belum mampu mencakup keempat  poin  penyelesaian  buta  huruf. Komposisi  anggaran  pendidikan  tahun 2020  saat  ini  di  Indonesia  adalah  sebagai berikut.
Sumber: Kementerian Keuangan, 2020. Gambar 9 . Target Anggaran Pendidikan Tahun 2020
Gambar  9  menunjukkan  target anggaran  pendidikan  di  Indonesia  tahun 2020. Total anggaran pendidikan Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar Rp508,1 triliun atau 20 persen dari APBN Indonesia  di  tahun  2020  yaitu  sebesar Rp1.683,5  triliun.  Gambar  8  tersebut memperlihatkan  bahwa  fokus  target terbesar  berada  di  dana  BOS.  Dana  yang digunakan untuk kepentingan BOS adalah sebesar Rp64 triliun atau 12,60 persen dari
keseluruhan  anggaran  pendidikan  tahun 2020.  Namun,  seharusnya  pemerintah melakukan  penyesuaian  atau  peningkatan anggaran  pada  biaya  Kartu  Indonesia Pintar  (KIP)  yang  hanya  1,32  persen  dari anggaran  pendidikan  tahun  2020  dengan tujuan  untuk  melakukan  solusi  pertama pemberantasan buta huruf yaitu mengurangi  jumlah  anak  yang  tidak sekolah.  Selanjutnya,  pemerintah  juga perlu  meningkatkan  anggaran  dana  untuk
Target Pendidikan Sarpras PAUD Rp 307,6M Bangun/ Rehab Ruang Kelas Rp 8T Riset LPDP Rp 284,1M Bangun/ Rehab Kampus Rp 4,4T Beasiswa S2/S3 LPDP Rp 1,8T BOP PAUD Rp 4,5T Kartu Indonesia Pintar Rp 11,1T KIP Kuliah Rp 6,7T Bantuan Operasional Sekolah Rp 64T
melakukan rehab kelas dan fasilitas/sarana dan  prasarana  (sarpras)  pendidikan  yang masih  sebesar  1,57  persen  dari  anggaran pendidikan tahun 2020 untuk menciptakan proses pembelajaran yang nyaman sehingga minat masyarakat untuk bersekolah  menjadi  lebih  tinggi.  Adanya peningkatan anggaran dana untuk perbaikan  dan  penambahan  sarpras, bangunan,  dan  fasilitas  sekolah  ini  juga menunjukkan  niat  baik  dan  sungguh- sungguh dari pemerintah untuk memberantas  buta  huruf.  Terakhir,  perlu adanya  penambahan  anggaran  dana bantuan  hibah  pada  target  anggaran pendidikan  untuk  pelaksanaan  program buta  huruf  yang  melibatkan  pihak  lain seperti  hibah  untuk  program  KKN mahasiswa  atau  program  TNI  Manunggal Aksara.

## 4 KESIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk memberikan  bukti  empiris  mengenai dampak  dari  realisasi  dana  BOS  terhadap kualitas pendidikan dan IPM di Indonesia. Hasil  dari  pengujian  yang  telah  dilakukan menunjukkan  bahwa  realisasi  dana  BOS terbukti  memiliki  dampak  positif  untuk meningkatkan  rata-rata  lama  waktu sekolah  yang  pada  akhirnya  berdampak terhadap  peningkatan  IPM.  Namun,  hasil pengujian  belum  dapat  membuktikan bahwa  realisasi  dana  BOS  mampu mengurangi  secara  signifikan  tingkat  buta huruf  di  Indonesia.  Selain  itu,  hasil penelitian juga belum berhasil menemukan adanya  pengaruh  negatif  dari  buta  huruf terhadap  IPM.  Dengan  demikian,  hasil penelitian  ini  belum  berhasil  menemukan bukti  bahwa  adanya  realisasi  dana  BOS dapat mengurangi tingkat buta huruf yang pada akhirnya dapat meningkatkan IPM di Indonesia.
Implikasi  dari  hasil  penelitian  pada dasarnya  memberikan  arti  penting  bagi anggaran  pendidikan  di  Indonesia.  Arti penting  yang  dapat  diambil  dari  hasil pengujian  adalah  (1)  realisasi  dana  BOS telah  berhasil  meningkatkan  kualitas
pendidikan  di  Indonesia,  namun  (2) persentase  jumlah  biaya  dana  BOS  pada anggaran  pendidikan  perlu  dilakukan penyesuaian kembali dengan jumlah biaya pendidikan  yang  lainnya.  Hal  ini didasarkan  pada  dua  alasan  yang  sesuai denganhasil pengujian pada penelitian  ini. Alasan  pertama  yaitu  dana  BOS  telah dianggap  mampu  meningkatkan  kualitas pendidikan  di  Indonesia  didasarkan  dari ditemukannya  bukti  empiris  bahwa realisasi  dana  BOS  mampu  memengaruhi secara  positif  terhadap  rata-rata  lama waktu  sekolah  dan  IPM.  Alasan  kedua, persentase  jumlah  biaya  dana  BOS  pada anggaran  pendidikan  perlu  dilakukan penyesuaian  kembali  karena  berdasarkan hasil  pengujian  pada  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  adanya  dana  BOS dari  pemerintah  belum  bisa  memenuhi kriteria  peningkatan  kualitas  pendidikan didasarkan pada human capital theory . Rekomendasi  yang  diberikan  untuk mengatasi  masalah  ini  adalah  dengan melakukan  perubahan  terhadap  postur anggaran  pendidikan  yang  sudah  ada. Adapun cara penyelesaian buta huruf dapat dilakukan  dengan  cara  (1)  mengurangi jumlah  anak  yang  tidak  sekolah,  (2) membuat  cara-cara  baru  dalam  proses pembelajaran,  (3)  adanya  niat  baik  dan sungguh-sungguh  dari  pemerintah  untuk memberantas buta huruf, dan (4) perlunya ada  keterlibatan  berbagai  pihak  untuk pemberantasan  buta  huruf  seperti  ibu-ibu PKK,  Organisasi  Masyarakat,  kegiatan KKN,  dan  Program  TNI  Manunggal Aksara. Berdasarkan penyelesaian masalah buta  huruf  tersebut  menunjukkan  bahwa anggaran  dana  pendidikan  saat  ini  yang mayoritas  jumlah  dana  terbesar  adalah untuk dana BOS belum mampu mencakup keempat  poin  penyelsaian  buta  huruf. Pemerintah seharusnya melakukan penyesuaian  atau  peningkatan  anggaran pada (1) biaya Kartu Indonesia Pintar, (2) anggaran  dana  untuk  bangun  rehab  kelas dan  fasilitas/sarpras  pendidikan,  (3) anggaran  dana  bantuan  hibah  pada  target anggaran  pendidikan  untuk  pelaksanaan
program buta huruf yang melibatkan pihak lain  seperti  hibah  untuk  program  KKN mahasiswa  atau  program  TNI  Manunggal Aksara.

## 5 UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung untuk terselesaikannya artikel ini. Ucapan terima kasih  yang  pertama  ditujukan  kepada Universitas  Negeri  Surabaya  yang  selalu mendukung dalam hal kegiatan penelitian. Ucapan  terima  kasih  kedua  ditujukan kepada  berbagai  pihak  yang  telah membantu  terselesaikannya  penelitian  ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

## 6 DAFTAR PUSTAKA
Buku
Fereire,  P.  (1999). Politik  pendidikan,
kebudayaan, kekuasaan, dan pembebasan .  Yogyakarta:  Pustaka Belajar.
Frank,  R.H.,  &  Bernanke,  B.S.  (2007).
Principles  of  microeconomics (3rd ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin. Sugiyono.  (2016). Metode  penelitian kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .
Bandung: PT. Alfabet.
UNDP.  (1990). Human  development report  1990 .  New  York:  Oxford University Press.

## Jurnal
Agustina,  E.,  Rochaida,  E.,  &  Ulfah,  Y.
(2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan
Dan  Kesehatan  Terhadap  Produk Domestik  Regional  Bruto  Serta
Indeks  Pembangunan  Manusia  Di Kalimantan  Timur. Jurnal  Ekonomi Keuangan  Dan  Manajemen , 12 (2), 192–217. Akbar, M. F., Suprapto, S. H., & Mohi, W.
K.  (2016).  Evaluasi  Kebijakan Program  Pemberian  Dana  Bantuan Operasional  Sekolah  (Studi  Kasus pada  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten Mamuju  Utara). Jurnal  Analisis  Dan
Pelayanan  Publik , 2 (1),  47–64. https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.128
7.
Alan, K. M. A., Altman, Y., & Roussel, J. (2008).  Employee  Training  Needs and  Perceived  Value  of  Training  in the  Pearl  River  Delta  of  China:  A Human Capital Development Approach. Journal  of  European Industrial Training , 32 (1), 19–31. Hakam, M., Sudarno, & Hoyyi, A. (2015).
Analisis Jalur Terhadap Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Indeks  Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa Statistika  UNDIP. Jurnal  Gaussian , 4 (1), 61–70. https://doi.org/10.15797/concom.201 9..23.009. Husein, M. T. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  dalam Upaya  Mengurangi  Angka  Putus
Sekolah. Jurnal  Pemikiran  Dan Pencerahan  Rausyan  Fikr , 13 (1),
1392–1407.
Kharisma,  B.  (2013).  Dampak  Program Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Terhadap  Tingkat  Putus  Sekolah  di Indonesia :  Analisis  DID. Jurnal Ekonomi  Kuantitatif  Terapan , 6 (1),
7–15. Retrieved from http://researchgate.net/publication/25 3651362.
Madudy,  I.,  &  Aulia,  A.  (2018).  Efisiensi Dana  BOS  Antar  Provinsi  di Indonesia:  Apa  Yang  Memengaruhi? Indonesian  Treasury  Review:  Jurnal Perbendaharaan,  Keuangan  Negara Dan  Kebijakan  Publik , 3 (3),  220–
335.
https://doi.org/doi.org/https://doi.org/ 10.33105/itrev.v3i3.86.
Nurkholis, A. (2018). Teori Pembangunan Sumberdaya Manusia: Human Capital Theory,  Human  Investment  Theory, Human Development Theory, Sustainable  Development  Theory, People Centered Development Theory. INA-Rxiv , 8 (7),  1–16. https://doi.org/10.31227/osf.io/8trv7.
Rastogi,  P.  N.  (2002).  Knowledge Management  and  Intellectual  Capital as  a  Paradigm  of  Value  Creation. Human  Systems  Management , 21 (4),
229–240.
Romer,  P.  M.  (1990).  Endogenous Technological  Change. Journal  of Political Economy , 98 (5), 71–102.
Sidabutar, S., Purba, E., & Panjaitan, P. D.
(2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah  Bidang  Pendidikan  dan Kemiskinan terhadap IPM Kabupaten Simalungun. EKUILNOMI:  Jurnal Ekonomi  Pembangunan , 2 (2),  86– 101.
https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2 i2.376.
Syamsiah, Quraish, H., & Babo, R. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Buta Huruf Syamsiah. Equilibrium  Pendidikan  Sosiologi , IV (1), 20–29.
Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
(2018). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik  Indonesia  Nomor  18 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2003). Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.

## Website
Kementerian  Keuangan.  (2020).  APBN 2020.  Diperoleh  tanggal  20  Mei 2020, dari https://www.kemenkeu.go.id/single- page/apbn-2020/. Sahroji, A. (2017). Daftar negara ASEAN dengan Peringkat pendidikan tertinggi.  Diperoleh  tanggal  20  Mei 2020, dari https://news.okezone.com/read/2017/ 11/24/18/1820178/daftar-negara-
asean-dengan-peringkat-pendidikan- tertinggi.