## DETEKSI PERUBAHAN RUANG TERBUKA HIJAU PADA 5 KOTA BESAR DI PULAU JAWA (Studi kasus : DKI JAKARTA, KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA JOGJAKARTA, DAN KOTA SURABAYA)
Detection of greenery open space change of 5  major  cities in Java Island (Case study: DKI Jakarta, Bandung City, Semarang City, Jogjakarta City, and Surabaya City)

## Ariev Budiman
Mahasiswa Program Studi Arsitekur Lanskap Sekolah Pascasarjana IPB e-mail: arievbudiman@yahoo.com

## Bambang Sulistyantara
Staff Pengajar Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian IPB

## Alinda FM Zain
Staff Pengajar Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian IPB

## ABSTRACT
Some  major  cities  in  Java  Island  such  as  DKI  Jakarta,  Bandung,  Semarang, Yogyakarta and Surabaya showed rapid growth. It  was mainly due to fast economic and  population  growth.  In  those  cities,  it  was  reported  that  the  economic  and population growth are around 6-7% and          1.5 – 2.5% respectively. The economic and  population  growth  will  increase  the  need  of  land  for  development  of  economic centers  and  residences.  This  situation  will  cause  land  use  change  especially  in greenery open space. The objective of  this study is to detect the change of greenery open space in five major cities in Java Island: DKI Jakarta, Bandung City, Semarang City, Yogyakarta City, and Surabaya City.
This study found that greenery open space in DKI Jakarta decreased by 57.5% within a  period  of  31  years  from  1982  to  2013  or  about  1.8%  /  year.  In  Bandung  City greenery open space decreased by 42% within a period of 22 years from 1991 to 2013 or  about  2%  /  year.  Greenery  open  space  in  Yogyakarta  also  decreased.  Within  a period  of  41  years  from  1972  to  2013  there  was  a  decrease  of  28%  or  1.5%  /  year. Different  situation  was  found  in  Semarang  City  and  Surabaya  City.  In  Semarang City, there was an increase of 62% of greenery open space within a period of 13 years from  2000  to  2013  or  4.7%  /  year.  While  in  Surabaya  City,  greenery  open  space increased by 116% within a period of 13 years from 2000 to 2013 or 8.9% / year.
Keywords : greenery open space change, major cities, Java Island

## PENDAHULUAN
Beberapa  kota  besar  di  Pulau  Jawa seperti  DKI  Jakarta,  Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya menunjukkan  perkembangan  yang sangat  pesat,  hal  ini  utamanya didorong
oleh pertumbuhan
ekonomi dan pertumbuhan penduduk.  Badan  Pusat  Statistik (2012)  menyebutkan  bahwa  di  kota- kota tersebut pertumbuhan ekonomi sebesar  6  –  7  %  dan  pertumbuhan penduduk        1,5  -  2,5  %.  Dengan adanya  pertumbuhan  ekonomi,  kota atau  negara  cenderung  untuk tumbuh,  meningkatkan  ukuran  dan strukturnya berubah (Alonso, 1998).
Pertumbuhan
ekonomi dan penduduk  juga  akan  meningkatkan kebutuhan lahan untuk
pembangunan  sentra  ekonomi  dan pemukiman,  yang  pada  akhirnya mendorong  terjadinya  perubahan tata guna lahan terutama menurunnya  ruang  terbuka  hijau (RTH). Pertumbuhan suatu kawasan memberikan efek positif dan negatif. Di antara efek positif tersebut adalah meningkatnya pendapatan pemerintah  daerah,  berkembangnya sentra-sentra ekonomi,
meningkatnya  ekonomi  masyarakat, dan  meningkatnya  indeks  kualitas pendidikan. Di sisi lain, pertumbuhan tersebut juga memberikan  efek  negatif  seperti meningkatnya beban
kota, meningkatnya  populasi  penduduk, menurunnya  kualitas  lingkungan kota,  dan  berkurangnya  ruang terbuka publik. Situasi ini menyebabkan  pola  penggunaan lahan    tidak  seimbang  secara ekologis.
RTH  yang  merupakan  salah  satu komponen  kota,  saat  ini  menjadi sasaran  paling  rawan  terhadap konversi  lahan.  Contoh  yang  sering dijumpai  adalah  adanya  konversi lahan pertanian menjadi pemukiman dan  kawasan  industri.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis perubahan  RTH  di  beberapa  kota besar di Pulau Jawa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  5  kota besar  di  Pulau  Jawa  (DKI  Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta  dan  Kota  Surabaya) dengan  menganalisis  perubahan
RTH yang terjadi. Kota – kota di atas dipilih  karena  memenuhi  syarat sebagai  kota  besar  sebagaimana disyaratkan  oleh  Doxiadis  (1968) yaitu  memiliki  jumlah  penduduk lebih dari 300.000 jiwa. Penelitian ini dilaksanakan  selama  1  tahun  mulai dari Maret 2013 sampai April 2014.

## Prosedur Analisis Data
1. Penentuan lokasi penelitian.
Pada penelitian ini penentuan lokasi penelitian didasarkan kepada jumlah penduduk  yang  memenuhi  syarat sebagai  kota  besar  berdasarkan parameter  menurut  Doxiadis  (1968) yang  menyatakan  bahwa  syarat utama  kota  besar  adalah  memiliki jumlah  penduduk  lebih  dari  300.000 jiwa.  Begitu  juga  dengan  tingkat kepadatan penduduk juga mempengaruhi  RTH,  diduga  pada kawasan  yang  padat  penduduk terjadi  permasalahan  RTH.  Untuk penelitian  ini  dipilih  DKI  Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya.
2.  Menentukan  indikator  yang digunakan
untuk
mendeteksi
perubahan  RTH  melalui  pendekatan pola  perubahan  perkembangan  kota (Alonso, 1998).  Sebagai indikatornya digunakan  teori  Miller  (1988)  yang menjelaskan  bahwa  ada  tiga  pola perkembangan  kota  yaitu  pola konsentrik,  pola  sektor  dan  pola pusat  lipat  ganda.  Perubahan  RTH juga  dideteksi  melalui  perubahan luasannya.
3.  Pengambilan  data  (capture) dilakukan dengan mengunduh (download)  data  citra  landsat  yang dibutuhkan  dari  website  United State  geological  Survey  (USGS)  di www.usgs.gov  berdasarkan  kolom (path  disingkat  p)  dan  baris  (row disingkat r) yang sesuai. DKI Jakarta berada pada kolom ke-122 dan baris ke-64  (p122  r64),  Kota  Bandung berada  pada  p122  r65,  Kota Semarang  berada  p120  r65,  Kota Yogyakarta  berada  pada  p120  r65, Kota Surabaya berada pada p117 r66. Selain itu juga dilakukan pengambilan  data  di  lapangan sebanyak  30  titik  pengamatan dengan  bantuan  GPS  untuk  validasi citra.
4. Penyimpanan  data  (store), proses selanjutnya adalah melakukan ekstraksi dan
pengumpulan  data  citra  sesuai dengan    nama  kota  dan  tahun perekamannya.
5. Pemilahan  (query),  citra yang digunakan adalah citra dengan kualitas  tinggi  (kualitas  9)  dan ketebalan  awan atau cloud  coverage (cc)  rendah  (<  10%)  sesuai  standar USGS.
6. Pengolahan (analysis),
selanjutnya dilakukan koreksi
geometris  (georeferencing)  supaya citra  berada  pada  posisi  yang sebenarnya berdasarkan Datum WGS  84  dengan  sistem  koordinat latitude-longitude.  Semua  hal  ini dilakukan  dengan  tool  GIS  berupa Arcgis 9.3 berdasarkan kordinat GPS hasil  survey  lapang.  Setelah  file terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemotongan (clip) citra  berdasarkan  batas  kota-kota yang  diteliti.  Langkah  selanjutnya menyatukan  (composite)  potongan- potongan band citra dengan kombinasi  untuk  Citra  Landsat  1-6 kombinasi  red:green:blue  adalah band  2:3:1,  untuk  citra  landsat  7 kombinasi  red:green:blue  adalah band  5:4:3,  untuk  citra  landsat  8 kombinasi  red:green:blue  adalah band  6:5:4.  Hasil  dari  kombinasi  ini akan  menghasilkan  citra  landsat dengan  alami,  proses  ini  dinamakan colour composite. Setelah itu dilakukan  proses  pengklasifikasian citra  landsat  (remote  sensing),  pada penelitian ini proses pengklasifikasian
menggunakan metode  unsupervised  classification (klasifikasi  tak  terbimbing)  dengan iso cluster sebanyak 6 claster. Setelah itu  akan  didapat  file  .iso  (dengan nama  kota  dan  tahun  citra)  sebagai hasil  dari  klasterisasi.  File  sampel .iso  selanjutnya  di  analasis  dengan menggunakan  tool  extension  yang bernama maximum likelihood classification pada     Arcgis 9.3 maka akan  keluar  hasil  klasifikasi  citra berdasarkan  klaster  yang  telah ditentukan atau disebut dengan peta landcover.
Proses validasi
menggunakan
data
hasil pengamatan  dan  kordinat  GPS
sebanyak  30  titik  pengamatan.  Pada penelitian    ini  tingkat  akurasi  dari hasil analis lebih dari 90%.
7. Penampilan  (display),  dari hasil  analisis  mendapatkan  peta landcover  dengan  6  jenis  landcover yaitu  1)  pohon,  2)  lahan  pertanian, semak,  rumput  dan  sawah  3)  lahan perkotaan (perumahan dan perdagangan),  4)  lahan  industri,  5) lahan  terbuka  dan  6)  badan  air (sungai,  waduk/situ).  Pohon,  lahan pertanian, semak, rumput dan sawah termasuk  dalam  kategori  RTH. Lahan  perkotaan  (perumahan  dan perdagangan),  lahan  industri,  lahan terbuka  dan    badan  air  (sungai, waduk/situ)    termasuk  dalam kategori non RTH.
8. Hasil  akhir  (output),  dari hasil  proses  display  dapat  dideteksi perubahan RTH berdasarkan visualitas (pola perubahannya) maupun kuantitas (perubahan luasan RTH).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Pola  Perubahan  Ruang Terbuka Hijau

## DKI Jakarta
Area  kajian  untuk  DKI  Jakarta mencakup  luasan  sebesar  649,71 km2.  Kajian  ini  hanya  dilakukan  di wilayah DKI Jakarta daratan, dengan asumsi bahwa perubahan RTH pada wilayah DKI Jakarta kepulauan tidak terlalu signifikan.
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa berdasarkan  Miller  (1988),  pola landcover di DKI Jakarta pada tahun 1982 termasuk dalam pola konsentrik (Gambar 1). Pola konsentrik  ditandai  dengan  pusat
1
aktifitas  perkotaan  berada  pada pusat  kota  seperti  Central  Business District  (CBD),  pusat  pemerintahan, dan  perkantoran.  Sangat  sedikit dijumpai  RTH  di  kawasan  ini. Selanjutnya,  pada  area  pinggiran pusat kota didominasi
oleh perumahan  (Fatmawati,  Pondok Indah,  Pantai  Indah  Kapuk)  dan kawasan industri (Sunter,
Pulogadung).  Di  kawasan  ini  mulai bisa  ditemukan  beberapa  spot  RTH. Untuk  daerah  lapis  ketiga  lebih didominasi oleh RTH karena kawasan  perumahan  tidak  terlalu padat  sehingga  didapatkan  pola sebaran  RTH  mengelompok  pada bagian pinggir terutama pada bagian timur, selatan dan barat (Gambar 1).
Pada tahun 2000, pola landcover DKI Jakarta  berkembang  menjadi  pola sektor  (Gambar  1).  Hal  ini  ditandai dengan terbentuknya cluster landcover  dimana  di  sebelah  utara berkembang  kawasan  industri  dan perdagangan
(Tanjung
Priok, Mangga  Dua,  Sunter)  sehingga  pola perubahan RTH semakin terdesak ke pinggir kota. Di kawasan pusat kota, perkembangan area CBD (Sudirman, Kuningan,  Thamrin)  makin  padat menyebabkan  RTH  hanya  tersisa spot-spot  kecil.  Sementara  itu,  agak jauh  dari  pusat  kota,  di  wilayah Jakarta  Selatan  berkembang  dengan pesat kawasan perumahan (Fatmawati  dan  Pondok  Indah) membuat  perubahan  landcover  dari RTH  menjadi  perumahan.  Hal  ini mengakibatkan  pola  sebaran  RTH semakin tidak teratur dan luasannya semakin  berkurang.  Luasan  RTH berubah  dari  259,884  km2  pada tahun  1982  menjadi  129,942  km2 pada tahun 2000 (Tabel 1).
Mencermati fenomena seperti uraian di  atas,  sejak  tahun  1980-an  telah muncul  kesadaran  Pemerintah  DKI Jakarta  untuk  melakukan  upaya pengendalian dan penanganan permasalahan  RTH  ini.    Langkah awal  yang  dilakukan  adalah dengan membentuk dinas-dinas teknis (Pertanian, Pertamanan, dan Kehutanan)  yang  memiliki  tugas untuk menangani masalah ini secara langsung.  Hal  ini  mengingat  bahwa keberadaan  RTH  memiliki  peran penting  bagi  suatu  kawasan.  RTH
dapat  berfungsi  sebagai  paru-paru kota  karena  dapat  memproduksi oksigen,  penyerap  berbagai  bentuk cemaran  (udara,  air  dan  tanah), pengendali  iklim  mikro,  pengatur tata  air  tanah  dan  pengendali  laju erosi,  sebagai  habitat  satwa  liar, pelestarian  plasma  nutfah  dan vegetasi asli, serta bermanfaat dalam dunia  ilmu  pengetahuan  alam lainnya.  Selain  itu,  RTH  perkotaan juga  berperan  dalam  meningkatkan keindahan  kota,  menjadi  pusat kesegaran jasmani, rekreasi alam dan sumber  produksi  terbatas  (kebun pembibitan,  sentral  tanaman  hias, dll.).
Berdasarkan  hasil  analisis  yang ditampilkan  pada  Tabel  1,  terjadi perubahan  luas  RTH  DKI  Jakarta pada tahun 1982 sebesar 259,884 km2 atau  sekitar  40%  dari  luas  DKI Jakarta.  Pada  tahun  2000,  luas  RTH DKI  Jakarta  mengalami  penurunan menjadi sebesar 129,942 km2 atau 20 % dari luas DKI Jakarta. Selanjutnya pada tahun 2013 mengalami penurunan  kembali  sehingga  hanya tersisa 110,450 km2 atau sekitar 17% dari  luas  DKI  Jakarta.  Penurunan luasan  RTH  juga  ditunjukkan  oleh penelitian  Sugarwa  dan  Susanto (2005).  Berdasarkan  kajian  tersebut, dalam  jangka  waktu  dari  1983 sampai  2002  terjadi  pengurangan luasan RTH di Jakarta Timur sebesar 7.538,0  ha,  Jakarta  Selatan  sebesar 6.731,1  ha,  Jakarta  Barat  sebesar 5.494,0  ha,  Jakarta  Utara  sebesar 2.394,6  ha  dan  Jakarta  Pusat  sebesar 597,6 ha. Secara keseluruhan, penelitian  tersebut  menyimpulkan bahwa  terjadi  pengurangan  RTH  di DKI Jakarta sebesar 22.755,3 ha.
Berdasarkan  hasil  analisis  GIS  pada citra  landsat  tahun  2013  (Gambar  1) pola  perkembangan  DKI  Jakarta masih sama dengan tahun 2000 yaitu pola  sektor.  Untuk  mengatasi berkurangnya  RTH  Pemerintahan DKI  Jakarta  melakukan  pembelian lahan  baru  untuk  menambah  RTH dan  program  penghijauan  untuk mengembalikan fungsi lahan kepada fungsi  semula  yaitu  sebagai  area hijau.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari program  yang  dilakukan  di  Taman Penjaringan, sempadan Sungai Cisadane  dan  Sungai  Ciliwung,
Waduk  Pluit  serta  Taman  Ayodia. Kondisi  ini  juga  ditunjukkan  dari hasil  analisis  RTH  yang  cenderung membentuk  koridor  dan  titik  yang tersebar di wilayah DKI Jakarta.
Perbandingan  citra  landsat  DKI Jakarta  dari  tahun  1982,  2000,  dan 2013  (Gambar  1)  menunjukkan bahwa  telah  terjadi  perubahan  pola RTH  di  wilayah  DKI  Jakarta  yang awalnya memiliki pola mengelompok  dan  terkonsentrasi pada  wilayah  pinggiran  Jakarta (tahun  1982)  menjadi  pola  tersebar dengan  luasan  yang  lebih  kecil (tahun  2013).  Hal  ini  terjadi  karena adanya  perubahan  dalam  pola pengembangan DKI Jakarta dari pola konsentrik menjadi pola sektor. Pola sektor  ini  menjadikan  DKI  Jakarta terbagi  menjadi  3  Sektor/Zona dengan  potensi  RTH  yang  berbeda (Haryono, 2000) yaitu:
1.Zona Utara (wilayah intrusi)
Wilayah  ini  mencakup  areal  382,67 ha,  terdiri  atas  kawasan  sempadan sungai    300  ha,  penyangga  situ-situ 6,82  ha,  penyangga  tegangan  tinggi 6,45 ha, penyangga rel kereta api 3,4 ha,  dan  sempadan  pantai  6  ha. Kondisi  fisik  wilayahnya  dicirikan oleh pengaruh intrusi air laut, berada pada  ketinggian  0-4  meter  dpl, kadangkala tergenang musiman, dan vegetasi  yang  mampu  beradaptasi dan  tumbuh  sangat  terbatas.  Oleh karena  itu,  perlu  perhatian  khusus dalam pemilihan jenis tanaman pada wilayah  yang  terintrusi  air  laut semacam ini.
Berdasarkan hasil pendataan, 46 jenis tanaman yang tumbuh dan berkembang  di  zona  utara,  tercatat 23  jenis  yang  dinilai  mampu beradaptasi  dan  tumbuh  dengan baik  pada  wilayah  ini.  Pada  tapak yang  terpengaruh  oleh  pasang  surut air  laut  (kawasan  sepandan  pantai), dan  kebun  bibit  mangrove,  jenis- jenis  yang  dikembangkan  meliputi api-api (Avicenia marina) pada areal berhadapan  langsung  dengan  air laut  yang  mengarah  ke  daratan, bakau (Rhizophora mucronata) ditempatkan  di  belakang  api-api pada kelas genang-II, bidada
(Sonneratia alba) pada kelas genang- III  yang  dicampur  dengan  jenis waru  laut  (Tephrosia  villosa).  Pada kawasan  pantai  berpasir,  meliputi cemara laut (Casuarina equisetifolia), ketapang (Terminalia catapa); padan (Pandanus  tectorius);  nyamplung (Calophylum inophyllum), dan keben  (Barringtonia  asiatica);  Pada kawasan penyangga situ-situ meliputi bungur (Lagerstrome spesiosa),  kayu  jaran  (Lannea grandis);  cangkring  (Erythrina  sp), kiacret  (Spatodea  campanulata); rengas  (Gluta  veluntinodan  G. renghas);  waru  (Hisbiscus  tiliaceus), bambu  (Gigantocloa  apus),  gelam (Melaleuca    sp)  dan  putat  (Alstonia scholaris);  Sedangkan  pada kawasan sempadan sungai, perlu dikembangkan jenis bambu (Gigantocloa apus), kiacret (Spatodea campanulata),  awar-awar  (Ficus  sp), karet  (Hevea  brasiliensis),  laban (Vitex  pubescens),  dan  kayu  jaran (Lannea  grandis),  adalah  jenis-jenis yang  dinilai  mampu  tumbuh  dan berkembang.
2. Zona Tengah (wilayah pengendapan)
Wilayah  ini  mencakup  areal  731,71 ha, terdiri atas sempadan sungai 720 ha,  penyangga  situ-situ  6,71  ha;  dan pengembangan  hutan  kota  6  ha. Kondisi  fisik  wilayahnya  dicirikan oleh  tanah-tanah  alluvial  dengan  air tanah  yang  relatif  dangkal,  berada pada  ketinggian  4-20  meter  dpl, vegetasi yang tumbuh relatif beraneka ragam.
Hasil pendataan tahun 2000 ditemukan  56  jenis  tanaman  yang tumbuh dan berkembang, tercatat 12 jenis  yang  dinilai  potensial.  Pada kawasan penyangga situ-situ, seyogyanya  dikembangan  kepuh (Sterculia  foetida),  kiacret  (Spatodea campanulata), gandaria (Bouea macrophylla),  cangkring  (Erythrina sp), dan kayu jaran (Lannea grandis). Sedangkan pada kawasan sempadan sungai,  jenis  yang  potensial  untuk dikembangkan meliputi balsa (Ochroma
sp), geronggang (Octomeles sumatrana), bambu (Gigantocloa apus), awar-awar (Ficus
sp),  bungur  (Lagerstromea  speciosa) dan kiacret (Spatodea campanulata).
3. Zona  Selatan  (wilayah  resapan dan kikisan)
Wilayah  ini  mencakup  areal  131,63 ha,  terdiri  atas  kawasan  sempadan sungai  120  ha,  penyangga  situ-situ 10,23  ha,  dan  penyangga  jalur  rel kereta  api  1,4  ha.  Kondisi  fisik wilayahnya dicirikan sebagai kawasan  resapan  air,  berada  pada ketinggian  20-27  meter  dpl,  dan vegetasi yang tumbuh cukup beranekaragam. Zona
selatan wilayah  DKI  Jakarta  berfungsi sebagai daearah resapan air. Pembangunan  perumahan  dan  CBD meningkatkan  besarnya  laju  erosi. Jenis  tetumbuhan  yang  dipilih hendaknya mempunyai sistem perakaran  yang  dalam,  dengan evaporasi yang rendah.
Ditemukan    72  jenis  tanaman  yang tumbuh dan berkembang di zona ini, tercatat  17  jenis  yang  dinilai  sesuai untuk dikembangkan. Pada kawasan penyangga  situ-situ,  pengembangan jenis  yang  sesuai  meliputi  kepuh (Sterculia foetida), cangkring (Erythrina    sp),  kiacret  (Spatodea campanulata), salam (Eugenia malacensis),  buni  (Eugenis  bunius), johar  (Casia  siamea),  trembesi (Samanea saman), flamboyan (Delonix  regia),  plutau  (Adenantera sp) dan mahoni (Swietenia macrophylla). Sedangkan pada kawasan sepadan sungai,
pengembangan jenis meliputi bambu (Gigantocloa apus), kiacret (Spatodea campanulata),  awar-awar  (Ficus  sp), loa  (Euphorbia    sp),  benda  (Ficus sp), kihiang (Albizia procera), kecapi (Sondaricum  koetjape)  dan  gatet (Inocarpus sp).

## Kota Bandung
Area  kajian  pada  kota  Bandung mencakup  luasan  sebesar  167,29 km2.  Berdasarkan  hasil  analisis  GIS pada  citra  landsat  tahun  1991 didapatkan pola perkembangan Kota Bandung adalah konsentrik (Gambar 6).  Pola  konsentrik  ini  dapat  dilihat pada  Gambar  2,  area  pusat  kota  di
dominasi  oleh  landcover  pusat perkantoran,  pusat  pemerintahan dan  pusat  bisnis  (CBD)  sehingga pola  RTH  tidak  merata  dengan luasan  yang  tidak  begitu  signifikan berupa  jalur  di  sepanjang  jalan utama  seperti  terlihat  pada  Gambar 6.  Hal  ini  menyebabkan  pola perubahan  RTH  di  Kota  Bandung menjadi  mengelompok  pada  bagian pinggir terutama pada bagian timur, selatan dan utara. Pada bagain utara ini  juga  kita  jumpai  RTH  berupa Taman  Hutan  Raya  Juanda  namun pohonnya belum lebat (Gambar 2).
Hasil  analisis  GIS  pada  citra  landsat tahun  2000  (Gambar  2)  pola perkembangan Kota
Bandung berubah menjadi pola sektor (Gambar 7) dimana untuk pusat kota didominasi  oleh  perkantoran  dan CBD, untuk daerah utara didominasi oleh  perumahan-perumahan  kelas menengah  atas  (untuk  daerah  dago ke  utara),  dan  untuk  daerah  selatan dan  timur  didominasi  oleh  industri (sepanjang Jalan Sukarno Hatta). Hal ini  menyebabkan  pola  perubahan RTH  di  Kota  Bandung  tetap mengelompok  di  bagian  pinggir wilayah  bagian  utara,  timur  dan selatan, namun
mengalami pengurangan  RTH  di  bagian  barat.
RTH di
Kota Bandung terkonsentrasi  di  wilayah  bagian timur.  Pola  RTH  yang  tersebar menunjukkan  bahwa  RTH  yang terdapat di wilayah utara, timur dan selatan  didominasi  oleh  ruang terbuka privat.
Pola  perkembangan  kota  Bandung tahun  2013  hampir  sama  dengan tahun 2000 yaitu pola sektor. Hal ini menyebabkan  pola  perubahan  RTH di Kota Bandung menjadi kelompok- kelompok  kecil  di  sekitar  pinggiran area  kajian.  Untuk  mengatasi  laju penurunan  RTH  (Gambar  2)  maka pemerintahan  kota  Bandung  pada saat  ini  mengembalikan  fungsi kawasan-kawasan hijau seperti Taman  Tegalega,  Taman  Pasopati dan  meluncurkan  berbagai  program lingkungan seperti penanaman sejuta  pohon  hingga  perluasan  RTH dengan  bentuk  mengubah  beberapa lokasi  pom  bensin  menjadi  taman kota. Antara lain di Jalan
Cikapayang,  Jalan  Sukajadi,  Jalan
Riau dan
Jalan Cibeunying.
Perluasan  taman  juga  dilakukan  di lokasi  Tegalega  II,  TPA  Pasir Impun dan  Gedebage.  Pemerintahan  Kota Bandung  juga  membangun  jalur hijau di sepanjang jalan utama pusat kota  dan  taman-taman.  Hasil  dari penghijauan  di  ruang  terbuka publik,  bantaran  sungai,  jalan-jalan utama  kota  Bandung  menunjukan hasil  yang  bagus  sebagaimana terlihat pada Gambar 2.
Pada  saat  sekarang,  RTH    di  Kota Bandung  yang  masih  terjaga  di antaranya  Taman  Ganeca,  Taman Maluku,  Taman  Merdeka  Taman Lalu Lintas dan Taman Sari / Kebon
Binatang, Taman Anggrek, Lapangan Ciujung, Lapangan Bengawan, Taman Pendawa, Lapang Dr.  Otten,  Lapang  Sabang,  Taman
Citarum,  Taman  Pramuka  dan lapangan
alun-alun,
Taman
Cibeunying  Utara,  dan  Taman Cibeunying Selatan.
Berdasarkan  hasil    Tabel  2  terlihat luas  RTH  kota  Bandung  sebesar 56,8786  km2  pada  tahun  1991  atau sekitar  34%  dari  luas  kota  Bandung. Luas RTH kota Bandung tahun 2000 mengalami  perubahan  (penurunan) menjadi  sebesar  38,4767  km2  atau menjadi 23 % luas kota Bandung dan tahun  2013  mengalami  penurunan sehingga  hanya  tersisa  110,450  km2 atau  sekitar  20  %  dari  luas  kota Bandung.  Hal  ini  juga  di  buktikan oleh PPSDAL-UNPAD pada penelitian  2003,  tercatat  sebanyak 123  taman  baru  yang  tidak  tercatat pada  data  2002,  namun  jumlah  total taman  kota  (berdasarkan  pengertian taman  sesuai  kriteria  yang  disusun) di  Kota  Bandung  saat  ini  berkurang sebesar  2,44%  yaitu  dari  450  taman
pada tahun 2002 menjadi  439 taman pada  tahun 2003.  Penurunan jumlah taman  tersebut  disebabkan  karena tidak dimasukkannya sejumlah taman yang tercatat pada tahun 2002 karena  sebenarnya  tidak  masuk dalam  kategori  taman  yang  bukan berfungsi sebagai fasilitas umum dan fasilitas  sosial,  serta  adanya  taman yang  hilang/beribah fungsi. Dengan demikian jumlah total luas taman di Kota  Bandung  juga  menurun  dari 1,118,855  ha  pada  tahun  2002 menjadi 803,965 ha pada tahun 2003. Bila  dibandingkan  dengan  total  luas kota (167.290.000 m2 atau 16,729 ha), proporsi  taman  saat  ini  baru mencapai 4,8%.
Perbandingan  citra  landsat  Kota Bandung  dari  tahun  1991,  2000,  dan 2013  menunjukkan  bahwa  telah terjadi  perubahan  pola  RTH  di wilayah  kota.  Hal  ini  disebabkan berubahnya  pola  perkembangan kota  Bandung  dari  pola  konsentrik menjadi  pola  sektor  sehingga  RTH pada  Kota  Bandung  yang  awalnya memiliki  pola  mengelompok  dan terkonsentrasi pada wilayah pinggiran  Kota  Bandung  (tahun 1991)  menjadi  pola  tersebar  dengan luasan yang lebih kecil (tahun 2013). Meskipun  memiliki  pola  RTH  yang tersebar, citra landsat Kota Bandung tahun  2013  menunjukkan  pola tersebar  yang  teratur  membentuk koridor,  atau  area  (patch).  Hal  ini hampir  sama  dengan  citra  landsat Kota  Bandung  tahun  2000  yang menunjukkan  pola  sebaran  RTH secara  acak,  terutama  di  wilayah bagian  utara,  timur,  dan  selatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa  perubahan  RTH  di  Kota
Bandung pada tahun
2013 didominasi  oleh  ruang  terbuka publik.

## Kota Semarang
Untuk  Kota  Semarang,  area  kajian meliputi  luasan  sebesar  382,71  km2. Berdasarkan  hasil  analisis  GIS  pada citra  landsat  tahun  2000  didapatkan pola  Kota  Semarang  adalah  pola sektor
(Gambar 7), dimana perkembangan Kota
Semarang terpusat  pada  bagian  utara.  Pola sektor  dicirikan  dengan  pusat perdagangan  dan  industri  berada pada  satu  bagian  wilayah  terutama di  wilayah  utara  dan  pusat pemerintahan  di  bagian  tengah, perumahan  juga  mendominasi  pada bagian  timur.  Hal  ini  menyebabkan pola  perubahan  RTH  di  Kota Semarang mengelompok pada bagian pinggir terutama pada bagian selatan  dan  barat,  sehingga  pola perubahan  RTH  tidak  tersebar merata  dengan  luasan  yang  tidak begitu  signifikan  di  bagian  timur. Pada  bagian  barat  laut  ini  juga  kita jumpai RTH berupa hutan mangrove dan  lahan  perikanan  darat  berupa tambak ikan (Gambar 3).
Pada  tahun  2013  (Gambar  3),  pola Kota Semarang tidak berubah, masih tetap pola sektor.
Hal ini mengakibatkan pola perubahan RTH di Kota Semarang tetap mengelompok  di  wilayah  barat  dan selatan serta
mengalami penambahan  luas  yang  signifikan. Hal  ini  juga  memperlihatkan  bahwa perkembangan  kota  yang  dapat dijaga akan membuat pola perubahan  RTH  juga  terjaga.  Hasil analisis  juga  menunjukkan  adanya peningkatan  luasan  RTH  dari  112,11 km2  pada  tahun  2000  menjadi 183,113  km2  (47,84%)  pada  tahun 2013  (Tabel  3).  Hasil  yang  diperoleh
1
Gambar 2. Peta landcover Kota Bandung tahun 1991, 2000, dan 2013 2
ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  hasil penelitian  Ekaputra  dan  Sudarwani (2013)  yang  menyebutkan  luas  RTH Kota  Semarang  sebesar  15.894,56  ha (42,53%). Meskipun luasan keseluruhan  RTH  cukup  tinggi, namun  RTH  publik  di  Kota Semarang  masih  cukup  terbatas. Nugradi  (2013)  menyebutkan  RTH publik  Kota  Semarang  yang  ada hanya  seluas  1.483,32  ha  atau  hanya sebesar  3,97  %  dari  luas  kota.  Saran yang diajukan adalah agar Pemerintah  Kota  Semarang  perlu segera  merencanakan  penambahan RTH publik sebesar minimal 5.990,76 ha  agar  RTH  publik  Kota  Semarang mencapai  20%.  Pengembangan  RTH publik  dapat  dilakukan  pada  RTH yang  semula  bersifat  privat  yang memiliki  luas  relatif  besar,  yaitu sebesar  44,7  %  dari  luas  kota. Pengembangan RTH publik ini dapat berupa hutan kota, lapangan bermain,  lapangan  sepak  bola, tempat rekreasi publik dan pemakaman  umum.  Pengembangan RTH  publik  juga  dapat  dilakukan pada  sempadan  pantai  dan  sungai, dengan  melakukan  pengelolaan yang  memadai  Kota  Semarang  bisa dijadikan  contoh  bagi  kota-kota lainnya dalam menjaga dan memperluas RTH.
Perbandingan  citra  landsat  Kota Semarang dari tahun  2000 dan 2013 menunjukkan  bahwa  tidak  terjadi perubahan pola perkembangan kota, sehingga  pola  perubahan  RTH  di wilayah  kota Semarang tidak berubah  dan  justru  luasan  RTH cenderung  meningkat.  Hal  ini
disebabkan karena banyak dari lahan terbuka  yang  terlihat  ditanami dengan pohon yang bisa menghasilkan  kayu  seperti  Pohon Jati  dan  Sengon  (memiliki  nilai ekonomis  yang  tinggi)  sehingga terjadi  penambahan  RTH  yang signifikan  seperti  terlihat  pada Gambar
3.
Warsito
(2013)
menyebutkan  berdasarkan  hasil verifikasi  didapatkan  bahwa  Kota Semarang  sudah  maksimal  bahkan sudah  melebihi  target  menanam pohon  sebanyak  1,6  juta  pohon sesuai  dengan  jumlah  penduduk Kota Semarang. Pada Kota Semarang terdapat  hutan  produksi  1.559,7  ha, terbangunnya hutan mangrove seluas 140 ha.

## Kota Yogjakarta
Luas  area  kajian  pada  kota Yogyakarta adalah sebesar 32,5 km2. Berdasarkan  hasil  analisis  GIS  pada citra  landsat  tahun  1972  didapatkan pola  pembentukan  kota  Yogyakarta adalah  konsentrik  (Gambar  6).  Pola konsentrik  ini  dapat  dilihat  pada Gambar  4,  area  pusat  kota  di dominasi  oleh  landcover  pusat perkantoran,  pusat  pemerintahan dan  pusat  bisnis sehingga  pola  RTH menjadi terkonsentrasi pada pinggiran  kota  di  sebelah  barat  dan timur. Pada
tahun 2000, pesatnya pertambahan penduduk dan wisatawan  yang  berkunjung  ke Yogyakarta  mengakibatkan  semakin banyaknya  dibangun  perumahan,
hotel,  dan  CBD  yang  membuat  pola kota  Yogyakarta  berubah  menjadi pola  pusat  lipat  ganda  (Gambar  8). Hal  ini  bisa  diketahui  dengan banyaknya  terbentuk  centra-centra perdagangan dan sentra-sentra untuk  pariwisata  yang  tersebar merata  diseluruh  kota  Yogyakarta. Dari perkembangan kota ini menyebabkan berubahnya pola RTH di Kota Yogyakarta menjadi semakin berkurang dan terpecah-pecah secara acak  mulai  dari  selatan  ke  utara  ( Gambar 4).
Pada  tahun  2013,  pola  kota Yogyakarta  tidak  berubah,  masih tetap  dengan  pola  pusat  lipat  ganda dengan  intensitas  perkembangan yang  hampir  sama  dengan  tahun 2000
(Gambar 4). Hal ini menyebabkan  pola  perubahan  RTH di  Kota  Yogyakarta  masih  tersebar merata  dalam  ukuran  yang  kecil- kecil,  namun  ada  penambahan  RTH pada  bagian  pusat  yang  tersebar merata, seperti terlihat pada gambar 4.
Berdasarkan  hasil    Tabel  4  terlihat luas  RTH  Kota  Yogyakarta  sebesar 14,30  km2  pada  tahun  1972  atau sekitar 44% dari luas kota Yogyakarta.  Pada  tahun  2000,  luas RTH  Kota  Yogyakarta  mengalami penurunan  menjadi  sebesar  10,725 km2  atau  33  %  dari  luas  kota. Selanjutnya pada tahun 2013 mengalami penurunan lagi sehingga hanya  tersisa  10,40  km2  atau  32  % dari luas kota.
Gambar 3 Peta landcover Kota Semarang tahun 2000 dan 2013
2
Suyuti  (2012)  mengemukakan  untuk menekan  laju  penurunan  RTH,
Pemkot Yogyakarta memulai membangun RTH dari perkampungan  melalui  gerakan penghijuan  di  setiap  kampung  di Yogyakarta. Masyarakat diajak untuk  bersama-sama  menanam  dan merawat  pohon  yang  ada  sebagai bagian dari RTH
tersebut. Penghijauan juga dilakukan bersama masyarakat  di  pinggir  bantaran sungai.
Melalui
program pengembangan  titik  ungkit  wilayah, area  bantaran  sungai  di  Kota Yogyakarta  saat  ini  sudah  banyak yang  rindang.  Bukan  hanya  sekedar taman  tetapi  penghijauan  dengan pohon-pohon perindang.
Pembangunan  RTH  privat  oleh pengusaha  maupun  instansi  juga terus  didorong  melalui  kebijakan pengurusan  izin  usaha  (HO)  yang mensyaratkan  hal  itu.  Kebijakan tersebut  mengatur  bahwa  tidak diizinkan pembangunan rumah terutama  di  jalan  protokol  di  Kota Yogyakarta tanpa menyertakan pembangunan  RTH  privat  10%  dari luas tanah yang akan dibangun.
Disamping  itu,  Muhammad  (2012) mengatakan,  ruang  terbuka  hijau privat  di  Kota  Yogyakarta  sudah melebihi target nasional, yaitu 14,4% dari  target  10%.  Namun,  untuk ruang  terbuka  hijau  publik  masih belum memenuhi target karena baru mencapai  17,7%  dari  target  20%. Kota  Yogyakarta  dialiri  tiga  sungai, yaitu  Code,  Gadjah  Wong  dan Winongo. Dua sungai yaitu Winongo dan  Gadjah  Wong  sudah  memiliki forum  komunikasi  sebagai  sebuah lembaga di masyarakat. Jika dibandingkan  luasan  RTH  hasil
penelitian  ini  dengan  data  dari Bappeda  Pemkot  Yogyakarta  tahun 2012  maka  hasilnya  hampir  sama, pada  penelitian  ini  didapatkan persentase  luasan  RTH  sebesar  32% sedangkan  data  dari  Bappeda Pemkot  Yogyakarta  tahun    2012 sebesar 32,1%.
Perbandingan  citra  landsat  Kota Yogyakarta  dari  tahun    1972,  2000 dan  2013  menunjukkan  bahwa  telah terjadi perubahan
pola perkembangan kota Yogyakarta dari pola  sektor  menjadi  pola  pusat  lipat ganda, tentu hal ini akan
mempengaruhi pola perubahan RTH di  wilayah  Kota  Yogyakarta  yang awalnya memiliki
pola mengelompok  besar  pada  wilayah timur dan barat (tahun 1972) menjadi pola  mengelompok  dengan  luasan yang lebih kecil dan tersebar merata (tahun 2000). Sedangkan pada tahun 2013,  RTH  di  Kota  Yogyakarta menjadi  tersebar  merata  dengan ukuran  yang  kecil-kecil.  Hal  ini disebabkan karena banyak dari RTH yang  berubah  fungsi  menjadi pemukinan dan area bisnis sehingga yang  tersisa  hanya  bagian-bagian kecil saja.

## Kota Surabaya
Untuk  Kota  Surabaya  area  kajian mencakup  luasan  sebesar  374,80 km2.  Berdasarkan  hasil  analisis  GIS pada  citra  landsat  tahun  2000 didapatkan  pola  Kota  Surabaya adalah  pola  sektor  (Gambar  6), dimana perkembangan Kota Surabaya terpusat pada bagian utara ke  selatan.  Pola  sektor  dicirikan dengan  pusat  perdangan  dan industri  berada  pada  satu  bagian wilayah  terutama  di  wilayah  utara
dan  pusat  pemerintahan  di  bagian tengah, perumahan dan industri juga mendominasi  pada  bagian  selatan. Hal ini menyebabkan pola perubahan  RTH  di  Kota  Surabaya mengelompok  pada  bagian  pinggir terutama  pada  bagian  timur  dan barat, sehingga pola perubahan RTH tersebar  merata  di  bagian  timur  dan barat. Pada bagain barat laut ini juga kita  jumpai  RTH  berupa  hutan mangrove dan lahan perikanan darat berupa tambak-tambak ikan (Gambar  5).
Pada  tahun  2013  (Gambar  5),  pola perkembangan  Kota  Surabaya  tetap dengan  pola  sektor  sehingga  pola perubahan  RTH  di  kota  Surabaya juga  tetap  mengelompok  di  wilayah barat  dan  timur  walaupun  di beberapa lokasi mengalami perubahan  fungsi  menjadi  lahan pemukiman  dan  bisnis,  hal  ini  bisa terlihat
dari penambahan pemukiman  dan  bisnis  terjadi  di sepanjang  jalan  utama.  Untuk penambahan  RTH  terjadi  pada wilayah  utara  dan  barat  yang sebelumnya dugunakan untuk lahan tambak  menjadi  lahan  mangrove. RTH di Kota Surabaya terkonsentrasi di wilayah barat dan timur.
Perbandingan  citra  landsat  Kota Surabaya  dari  tahun    2000  dan  2013 menunjukkan  bahwa  tidak  terjadi perubahan pola RTH.  Hal ini sejalan dengan  pola  perkembangan  kota Surabaya  yang  juga  tidak  berubah dari  pola  sektor.  Pola  perubahan RTH  yang  awalnya  memiliki  pola mengelompok  besar  pada  wilayah barat  dan  timur  (tahun  2000)  tetap membentuk  pola  mengelompok pada  tahun  2013.  Pada  saat  ini pemerintah  kota  Surabaya  banyak
1
Gambar 4 Peta landcover Kota Jogjakarta tahun 1972, 2000, dan 2013 2
melakukan  pembenahan  di  taman- taman  dan  jalur  hijau  di  jalan-jalan utama.
Berdasarkan  hasil    Tabel  5  terlihat luas  RTH  kota  Surabaya  sebesar 67,464  km2  pada  tahun  2000  atau sekitar 18%  dari  luas  kota  Surabaya. Luas RTH Kota Surabaya mengalami perubahan  (peningkatan)  menjadi sebesar 149,92 km2atau menjadi 40 % luas kota Surabaya pada tahun 2013. Hal ini disebabkan program penghijuan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kota  Surabaya  dan penanaman  hutan  mangrove  di sekitar pesisir Kota Surabaya.
Rismaharini  (2012)  mengatakan, beberapa  tahun  lalu  luas  RTH  di Surabaya  hanya    sembilan  persen, lalu  kemudian  naik  menjadi  12 persen,  dan  kini  sebesar  26  persen. Pemkot  Kota  Surabaya  berupaya terus  untuk  membangun  RTH  baru guna  tetap  menjaga  keseimbangan dan  kondisi  lingkungan  di  tengah pembangunan  yang  tumbuh  pesat. Bila  pembangunan  tidak  diimbangi dengan  adanya  RTH  akan  timbul banyak  masalah  lingkungan,  seperti banjir,  kekeringan,  polusi  yang  kian meningkat.  Di  dalam  Undang Undang  (UU)  Nomor  26/2007 tentang penataan ruang mensyaratkan  RTH  pada  wilayah kota  paling  sedikit  30  persen  dari luas  wilayah  kota.  RTH  terdiri  dari ruang  terbuka  hijau  publik  dan ruang  terbuka  hijau  privat.  Proporsi RTH  publik  pada  wilayah  kota paling  sedikit  20  persen  dari  luas wilayah  kota.    Pembuatan  RTH  ini tidak  selalu  dalam  bentuk  taman, akan  tetapi  juga  bisa  berupa pembuatan waduk, penanaman pohon  di  pinggir  jalan,  hingga
tempat-tempat pembiakan bibit tanaman

## . SIMPULAN
Penelitian  ini  telah  membuktikan bahwa  terjadi  perubahan  pola  RTH yang dipengaruhi oleh pola perkembangan  kota,  jika  suatu  kota mengalami perubahan pola perkembangannya maka bisa dipastikan  pola  RTH  juga  akan berubah.  Hal  ini  terjadi  pada  DKI Jakarta,  kota  Bandung,  dimana terjadi  perubahan  pola  kota  dari konsentrik  berubah  menjadi  sektor (Miller.  1988).  Kota  Semarang  dan
Surabaya
tidak mengalami perubahan  pola  perkembangan  kota dari  pola  sektor  sehingga  pola RTHnya  juga  tidak  berubah.  Pada kota  Yogyakarta  terjadi  perubahan pola  perkembangan  kotanya  dari pola  konsentrik  berubah  menjadi pola  pusat  lipat  ganda,  hal  ini menyebabkab  terjadinya  perubahan pola RTH.
Pendeteksian  pola  perubahan  ini  di tandai  dengan  perubahan  landcover pada  kota-kota  yang  diamati. Perubahan  RTH  DKI  Jakarta  sekitar 57,5%  dari  tahun  1982  (259,88  km2) ke  tahun  2013  (110,45  km2).  Dalam kurun  waktu  31  tahun  terjadi penurunan luas RTH sekitar 1,8%/tahun.  Untuk  kota  Bandung juga  terjadi  perubahan  (penurunan) luas  RTH  sebesar  42%  dalam  kurun waktu  22  tahun,  dari  tahun  1991 (56,88  km2)  ke  tahun  2013  (33,46 km2)  atau  sekitar  2  %/tahun.  Hal yang  berbeda  terjadi  pada  kota Semarang  dimana  terjadi  kenaikan luas  RTH  sebesar  62%  dalam  kurun waktu  13  tahun,  dari  tahun  2000
(112,11  km2)  ke  tahun  2013  (183,11 km2)    atau  terjadi  peningkatan sebesar 4,7%/tahun. Tren penurunan luas  RTH  terjadi  kembali  pada  kota Yogyakarta,  dalam  kurun  waktu  41 tahun,  dari  tahun  1972  (14,30  km2) ke  tahun  2013  (10,40    km2)    terjadi penurunan  sebesar  28  %  atau  1,5 %/tahun.  Untuk  kota  Surabaya terjadi peningkatan luas RTH sebesar 116%  dalam  kurun  waktu  13  tahun, dari tahun 2000 (67,46 km2) ke tahun 2013  (149,92  km2)  atau  terjadi peningkatan sebesar 8,9%/tahun.

## Saran
Diperlukan kebijakan dan kesadaran bersama dari pemerintah, masyarakat  dan  swasta  untuk menjaga  pola  perkembangan  kota sesuai  dengan  yang  direncanakan agar  tidak  terjadi  perubahan  RTH. Perubahan  yang  diharapkan  adalah kearah  yang  lebih  baik  dengan adanya penambahan luas RTH pada kota-kota yang diamati.

## DAFTAR PUSTAKA
Alonso, W. 1998. Location and Land Use: Toward a general theory of land rent. Harvard University Press, USA. 204 halaman
[BPS] Badan Pusat Statistik.  2012 . Indo- nesia dalam Angka. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
Doxiadis, C.A. 1968. An Introduction to the Science of Human Settlements- Ekistics,  London: Hutchinson of London [DPR RI] Dewan Perwakilan Rakyat Re- publik Indonesia. 2007. Undang- undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang: Penataan Ru- ang. Jakarta.
Ekaputra, Y.D., dan  Sudarwani, M.M. 2013. Implikasi Program Pengem- bangan Kota Hijau (P2kh) Ter- hadap Pemenuhan Luasan Ruang
1
Gambar 5 Peta landcover Kota Jogjakarta tahun 2000 dan 2013 2
Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan. Prosiding SNST ke-4 Tahun 2013 Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim. Semarang. Miller, J. R. 1988.  Living in The Environ- ment  Fine Edition Wodswarth Publishing Company, Belmont, Cal- ifornia. Muhammad, E. 2012. Yogyakarta tambah ruang terbuka hijau. http://www.antaranews.com/ (di- akses 20 Agustus 2014).
Nugradi, D.N.A. 2013. Identifikasi Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang.
Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan Universitas Negeri Semarang. Se- marang Rismaharini, T. 2014. Luas Ruang Ter- buka Hijau Surabaya Ditarget 35 Persen. http://www.enciety.co/ (diakses 20 Agustus 2014). Sugarwa, N. dan Susanto. 2005. Deteksi Ruang Terbuka Hijau Menggunakan Teknik Penginder- aan Jauh (studi kasus: di DKI Jakar- ta). Pertemuan Ilmiah Tahunan
MAPIN XIV. Surabaya.
Suyuti, H. 2012. Yogyakarta Hijau. http://walikota.jogjakota.go.id/ (diakses 20 Agustus 2014).
Warsito, I. 2013. Lomba Penerima Penghargaan Peduli Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2013 Tingkat Nasional. http://semarangkota.go.id/ (di- akses 20 Agustus 2014). Waryono, T. 2000. Fungsi dan Peran Jasa Biologis Pepohonan Terhadap Lingkungan Fisik Kritis Perkotaan. Publikasi HK-02/2000. Universitas Indonesia. Jakarta.