## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN SUMENEP
Rillia Aisyah Haris
Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Wiraraja Sumenep Email: rilliaharis@gmail.com

## Abstract
Policy  reform  in  the  development  of  state  civil  apparatus  competence  is  the  government's  commitment  to continuously  make  improvements  in  the  management  of  civil  state  apparatus.  It  aims  to  produce  the  optimal performance of the state civil apparatus. Especially in performing public service duties. The commitment is marked by the enactment of Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus. This study aims to determine the implementation of  apparatus  competency  development  policy  in  Sumenep  regency.  The  research  method  used  is  qualitative  with descriptive  approach.  The  focus  of  this  research  emphasizes  the  implementation  model  of  Edward  III  covering communication,  resources,  disposition,  and  bureaucratic  structure.  The  result  of  the  research  shows  that implementation of apparatus competency development policy in Sumenep regency has been implemented effectively.
Key words : policy reform; policy implementation; competence development

## PENDAHULUAN
Perubahan undang-undang kepegawaian menjadi undang-undang
aparatur  sipil  negara  merupakan komitmen pemerintah  untuk  melakukan  reformasi kebijakan  manajemen  aparatur  sipil  negara dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  No. 5  Tahun  2014  demi  memenuhi  tuntutan nasional  dan  tantangan  global  mewujudkan profesionalisme aparatur sipil negara.
Reformasi  kebijakan  tersebut  antara lain didasari oleh beberapa faktor diantaranya Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974
Tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- undang  Nomor  43  Tahun  1999  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian  dinilai  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan  tuntutan  nasional  dan  tantangan
global  saat  ini,  kemajuan  zaman,  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Sumber  daya manusia  (SDM)  merupakan  suatu  aset  yang berharga  bagi  suatu  organisasi  maupun instansi.  Oleh  sebab  itu  maka  faktor  manusia sebagai unsur yang paling penting yang harus dikelola  dengan  baik  melalui  perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan  serta  evaluasi  sehingga  dapat meningkatkan  pengabdian,  mutu,  keahlian, kemampuan, dan keterampilan dalam melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil  guna  dalam  pencapaian  tujuan organisasi (Sulistiono: 2013).
Sumber  daya  manusia  dalam  hal  ini adalah  Aparatur  sipil  negara  sebagaimana tertuang  dalam  Undang-Undang  No.5  Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dimaknai sebagai  sebuah  profesi  yang  memiliki kewajiban  mengelola  dan  mengembangkan dirinya, mempertanggungjawabkan
kinerjanya  dan  menerapkan  prinsip  merit dalam pelaksanaan manajemen  aparatur sipil negara. Reformasi kebijakan dibidang pengembangan  kompetensi  aparatur  sipil negara  penting  dilakukan  dengan  tujuan untuk  dapat  memiliki  layanan  sipil  yang efektif  dan  efisien  dalam  memberikan pelayanan  publik.  Peninjauan  struktur  dan kapasitas institusi pemerintah secara menyeluruh  menjadi  hal  yang  sangat diperlukan.
Sumber  daya  aparatur  sipil  negara merupakan  modal  yang  luar  biasa  yang bertindak  sebagai  subyek  sekaligus  obyek dalam  reformasi  birokrasi.  Sumber  daya aparatur sipil negara dengan akal, pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan yang  dimilikinya  sebagai  potensi  yang  patut senantiasa  dikembangkan  dan  ditingkatkan untuk dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kemajuan  organisasi  publik  khususnya institusi pemerintah.
Pelaksanaan  manajemen  aparatur  sipil negara  selama  ini  belum  berdasarkan  pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi  yang  diperlukan  oleh  jabatan dengan  kompetensi  dan  kualifikasi  yang dimiliki calon dalam rekruitmen, pengangkatan,  penempatan  dan  promosi pada  jabatan  sejalan  dengan  tata  kelola pemerintahan yang baik.
Telaah implementasi kebijakan pengembangan  kompetensi  sumber  daya aparatur  sipil  negara  berdasarkan  Undang- Undang  No.  5  Tahun  2014  perlu  kiranya dilakukan,  sejauh  mana  kebijakan  tersebut mampu  menjadi  solusi  atas  perkembangan kebutuhan,  tuntutan  nasional  dan  tantangan
global  terhadap  pengembangan  kompetensi aparatur sipil negara seperti yang diharapkan.
Beberapa  hal  tersebut  diatas  telah menarik  perhatian  untuk  membahas  lebih lanjut  mengenai  implementasi  kebijakan pengembangan  kompetensi  sumber  daya aparatur sipil negara khususnya di Kabupaten Sumenep.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  perlu dibahas secara mendalam mengenai Bagaimanakah implementasi kebijakan pengembangan  kompetensi  aparatur  sipil negara di Kabupaten Sumenep?
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  menganalisa  implementasi kebijakan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di Kabupaten Sumenep.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Implementasi Kebijakan
Meter  dan  Horn  sebagaimana  dikutip oleh  Hiplunudin  (2017:36)  mendefinisikan implementasi  kebijakan  publik  sebagai tindakan  –tindakan  yang  dilakukan  oleh individu-individu  atau  kelompok-kelompok pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.
Begitu  pula  dengan  Grindle  dalam Hiplunudin (2017:37) yang memandang kajian implementasi  kebijakan  bukan  sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran  keputusan  politik  ke  dalam prosedur  rutin  lewat  birokrasi  lebih  dari  itu menyangkut  masalah  konflik,  keputusan  dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan.
Dari  dua  definisi  tersebut,  Widodo sebagaimana dikutip oleh Herabudin (2016:115) menyimpulkan implementasi
sebagai  proses  yang  melibatkan  sejumlah sumber  termasuk  manusia,  dana,  dan kemampuan  organisasional  yang  dilakukan pemerintah  ataupun  swasta  dalam  rangka mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

## Model Implementasi Kebijakan
Model  implementasi  kebijakan  yang dikembangkan  oleh  Meter  dan  Horn  (1975) sebagaimana dikutip oleh Hiplunudin (2017:42)  menawarkan  enam  variabel  yang membentuk  ikatan  antara  kebijakan  dan pencapaian  ( performance ).  Model  ini  tidak hanya  menentukan  hubungan  –  hubungan antara  variabel-variabel  bebas  dan  terikat mengenai  kepentingan-kepentingan,  tetapi juga menjelaskan hubungan antara variabel  – variabel bebas, yaitu:
1) Ukuran dan tujuan kebijaksanaan
2) Sumber-sumber kebijaksanaan
3) Karakteristik dan agen pelaksana
4) Komunikasi  antar  organisasi  terkait  dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5) Sikap para pelaksana
6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Dengan  model  tersebut  Meter  dan
Horn  ingin  menguraikan  proses  dengan  cara melihat  bagaimana  keputusan  kebijakan  itu dilaksanakan daripada hanya sekedar menghubungkan  variabel  bebas  dan  variabel terikat.
Lain  halnya  dengan  model  yang dikemukakan  oleh  Grindle  sebagaimana dikutip  Hiplunudin  (2017:47),  model  ini ditentukan oleh isi kebijakan ( content of policy ) dan  lingkungan  implementasi  ( context  of implementation ). Menurut Grindle,  variabel isi kebijakan meliputi:
1) Sejauh  mana  kepentingan  kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan
2) Jenis  manfaat  yang  diterima  oleh  target group
3) Sejauhmana  perubahan  yang  diinginkan dari sebuah kebijakan
4) Apakah letak sebuah program sudah tepat 5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan  implementornya  dengan rinci 6) Apakah  sebuah  program  didukung  oleh sumber daya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan implementasi kebijakannya mencakup: 1) Seberapa  besar  kekuasaan,  kepentingan dan  strategi  aktor  yang  terlibat  dalam implementasi kebijakan
2) Karakteristik institusi dan penguasa
3) Tingkat  kepatuhan  dan  responsivitas kelompok sasaran
Model implementasi yang selanjutnya adalah  yang  dikemukakan  oleh  Edward  III dalam  Nugroho  (2009:89)  bahwa  agar implementasi  kebijakan  terlaksana  secara efektif  maka  harus  memperhatikan  empat variabel yaitu:
1) Komunikasi
Bahwa  untuk  mencapai  keberhasilan, implementasi  kebijakan  mensyaratkan agar  implementor  mengetahui  hal  yang harus  dilakukan  secara  jelas.  Tujuan  dan sasaran  kebijakan  harus  diinformasikan kepada  kelompok  sasaran  sehingga  akan mengurangi distorsi implementasi. Hal ini pada  umumnya  dilakukan  melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi sebuah kebijakan.
2) Sumber daya
Implementasi  kebijakan  harus  ditunjang oleh  sumber  daya,  baik  itu  sumber  daya manusia  yang  memadai,  ketersediaan informasi maupun fasilitas-fasilitas
pendukung  seperti  perangkat  teknologi informasi,  perlengkapan  kantor  serta sumber  dana  yang  mencukupi  untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
3) Disposisi
Disposisi  disini  dimaknai  sebagai  sikap dan  keinginan  dari  berbagai  pihak  untuk mendukung  suatu  kebijakan.  Hal  ini meliputi komitmen dari seluruh komponen  pelaksana  kebijakan,  aparatur sipil negara dan masyarakat. 4) Struktur birokrasi Struktur  organisasi  dimaknai  sebagai tatanan organisasi yang mengatur pedoman  kerja  dan  penjabaran  wilayah tanggung jawab setiap aparatur pelaksana kebijakan.  Salah  satu  aspek  struktur organisasi  adalah  adanya  prosedur operasi  yang  standar  (SOP)  yaitu pedoman  bagi  setiap  implementor  untuk bertindak.

## METODE
Fokus  penelitian  ditekankan  pada model  implementasi  kebijakan  Edward  III sebagaimana  dikutip  oleh  Nugroho  (2009:89) meliputi  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi, dan struktur birokrasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi kebijakan pengembangan  kompetensi  aparatur  sipil negara di Kabupaten Sumenep dapat ditinjau dari  empat  unsur  pokok  agar  implementasi kebijakan  tersebut  dapat  terlaksana  secara
efektif  berdasarkan  model  implementasi menurut Edward III meliputi:

## Komunikasi
Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan  (Widodo,  2011:97).  Komunikasi disini  dimaknai  sebagai  proses  penyampaian informasi  berkenaan  dengan  tujuan  dan sasaran pelaksanaan
kebijakan pengembangan  kompetensi  aparatur  sipil negara  yang  tertuang  dalam  kegiatan- kegiatan  sosialisasi  kebijakan  kepada  target sasaran.  Dalam  hal  ini  yang  menjadi  target sasaran  adalah  seluruh  aparatur  sipil  negara di Kabupaten Sumenep.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  jumlah  aparatur  sipil  negara  yang menjadi  target  sasaran  dari  implementasi kebijakan pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten  Sumenep  per  31  Desember  2016 sebanyak  10.454  pegawai.    Dengan  jumlah jabatan 2.923 jabatan pelaksana/staf dan 3.647 jabatan fungsional.
Tabel 1 Persentase Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Prosentase 1. SD 3% 2. SMP 2% 3. SMA 31% 4. DIPLOMA 24% 5. S1 37% 6. S2 3% Sumber: BKPSDM Kabupaten  Sumenep 2016
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia
Kabupaten  Sumenep  merupakan  institusi yang bertanggungjawab
melaksanakan amanah
implementasi kebijakan pengembangan  kompetensi  aparatur  sipil negara  sebagaimana  yang  tertuang  dalam Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014 khususnya  pasal  70.  Dalam  pasal  tersebut dinyatakan    bahwa  setiap  aparatur  sipil negara  memiliki  hak  dan  diberi  kesempatan mengembangkan  kompetensi  melalui  diklat, seminar, kursus dan penataran.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  pada saat  penelitian,  sepanjang  tahun  2017  telah dilaksanakan  beberapa  kegiatan  diklat  baik itu  diklat  jabatan,  diklat  non  program maupun  diklat  teknis  yang  tertuang  dalam tabel-tabel berikut ini:
Tabel 2 Diklat Dalam Jabatan Tahun 2017 No Diklat Kepemimpinan Jumlah Peserta 1. Diklat Pim. Tk II - 2. Diklat Pim. Tk III - 3. Diklat Pim. Tk IV 40 Jumlah Total 40 Sumber: BKPSDM Kab. Sumenep Tabel 3 Diklat Non Program 2017 No Diklat Non Program Jumlah Peserta 1. Eselon II 1 2. Eselon III 1 3. Eselon IV 42 4. Staf - 5. Non Eselon 1 Jumlah Total 45
Sumber: BKPSDM Kab.Sumenep Tabel 4 Diklat Teknis Tahun 2017 No Jenis Diklat Jumlah Peserta 1. Akreditasi Puskesmas I 40 2. Akreditasi Puskesmas II 40 Jumlah Total 80 Sumber: BKPSDM Kab.Sumenep
Berdasarkan  data-data  pelaksanaan diklat  yang  telah  dilakukan,  dapat  diketahui bahwa aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan  telah  terlaksana  dengan  baik. Serangkaian kegiatan sosialisasi dari Undang- Undang  No.5  Tahun  2014  telah  dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  Kabupaten  Sumenep, sehingga  seluruh  aparatur  sipil  negara  di Kabupaten  Sumenep  memahami  isi  dan tujuan dari undang-undang tersebut.
BKPSDM  Kabupaten  Sumenep  selaku implementor  dalam  kebijakan  ini  telah mampu  melaksanakan  amanah  dari  pembuat kebijakan,  mampu  memahami  isi,  tujuan, arah,  kelompok  sasaran  kebijakan,  sehingga sebagai implementor kebijakan telah mempersiapkan  hal-hal  yang  berhubungan dengan  pelaksanaan  kebijakan  agar  proses implementasi kebijakan pengembangan kompetensi  ASN  ini  bisa  berjalan  secara efektif dan sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.
Komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan kompetensi aparatur  sipil  negara  ini  mencakup  beberapa dimensi  penting  yaitu  tranformasi  informasi
(transmisi ),  kejelasan  informasi  ( clarity) dan konsistensi  informasi  ( consistency ).  Dimensi transformasi  menghendaki  agar  informasi tidak  hanya  disampaikan  kepada  pelaksana kebijakan  tetapi  juga  kepada  kelompok sasaran dan pihak  terkait. Dimensi  kejelasan menghendaki agar informasi yang disampaikan  jelas  dan  mudah  dipahami, selain  itu  untuk  menghindari  kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok  sasaran  maupun  pihak  terkait dalam  implementasi  kebijakan.  Sedangkan dimensi  konsistensi  menghendaki  agar informasi  yang  disampaikan  harus  konsisten sehingga  tidak  menimbulkan  kebingungan pelaksana  kebijakan,  kelompok  sasaran maupun pihak terkait.
Dimensi-dimensi tersebut telah terlaksana dengan baik sehingga implementasi kebijakan
pengembangan kompetensi  ASN  yang  tertuang  dalam program-program  kegiatan  diklat  baik  itu diklat  dalam  jabatan,  diklat  non  program maupun diklat teknis dapat terealisasi dengan baik  pula  sesuai  dengan  aturan  dan  tujuan yang telah ditetapkan.

## Sumber Daya
Peran  sumber  daya  dalam  proses implementasi  kebijakan  sangatlah  penting. Apabila  kita  cermati,  seberapa  jelas  dan konsistensi  aturan  serta  ketentuan  dalam sebuah  kebijakan,  serta  keakuratan  dalam penyampaian  maksud  dan  tujuan  dari kebijakan tersebut, harus tetap didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai dari para pelaksana kebijakan tersebut.
Implementasi  kebijakan  ini  dapat dikatakan  efektif  apabila  didukung  dengan
sumber  daya  yang  memadai.  Sumber  daya yang dimaksud disini berkaitan dengan segala sumber  yang  dapat  digunakan  untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya  manusia,  anggaran,  fasilitas,  informasi dan kewenangan.
Demikian  pula  hal  nya  dalam implementasi kebijakan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, ketersediaan  sumber  daya  turut  memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Kabupaten  Sumenep  didukung  oleh  sumber daya  manusia  yang  memadai  baik  secara kualitas maupun kuantitas sebanyak 70 (tujuh puluh)  personel  dan  secara  umum  memiliki kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman  yang  baik  dibidangnya.  Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pendidikannya  yaitu  sebanyak  11  orang adalah  berpendidikan  Pasca  Sarjana  (S2)  dan 25  adalah  berpendidikan  Sarjana  (S1), sedangkan  untuk  tingkat  pendidikan  D  III terdapat  4  orang  D  I  terdapat  1  orang  dan SLTA  sebanyak  27  orang,  sedangkan  untuk tingkat pendidikan yang paling rendah yakni SLTP  sejumlah  2  orang.  dengan  kata  lain bahwa pengetahuan, kemampuan dan kompetensi  yang  dimiliki  ASN  dilingkungan Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  Kabupaten  Sumenep dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya adalah cukup baik dan potensial.
Implementasi  kebijakan  tidak  akan berhasil  apabila  tidak  didukung  dengan sumber daya manusia yang cukup baik secara
kualitas  maupun  kuantitas.  Kualitas  sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi,  profesionalitas,  dan  kompetensi yang dimiliki dibidangnya. Adapun kuantitas berkaitan  dengan  jumlah  sumber  daya manusia  yang  dibutuhkan  untuk  melingkupi seluruh  kelompok  sasaran.  Aspek  sumber daya  manusia  sangat  berpengaruh  terhadap keberhasilan  implementasi  karena  tanpa sumber  daya  manusia  yang  handal  maka implementasi  kebijakan  akan  berjalan  lambat dan tidak efektif.
Begitupula  hal  nya  dengan  sumber daya anggaran. Dalam implementasi kebijakan,  anggaran  berkenaan  dengan kecukupan  modal  atau  investasi  atas  suatu program  atau  kebijakan  untuk  menjamin terlaksananya  sebuah  kebijakan.  Tanpa dukungan  anggaran  yang  memadai  sebuah kebijakan  tidak  akan  berjalan  efektif  dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Mengingat  anggaran  merupakan  alat  bantu manajemen  dalam  melaksanakan  fungsi perencanaan  dan  pengendalian  terhadap sebuah  kegiatan.  Anggaran  berperan  sebagai motor  penggerak terlaksananya  program  dan kegiatan.
BKPSDM  didukung  dengan  anggaran yang  memadai  dalam  menjalankan  tugas pokok  dan  fungsinya  sehingga  program  dan kegiatan  yang  sudah  diagendakan  dapat terealisasi  dengan  baik.  Terbukti  dengan diraihnya  beberapa  penghargaan  diantaranya BKN Award tahun 2017.
Sementara  itu  ketersediaan  sumber daya  berupa  fasilitas  juga  merupakan  salah satu  faktor  yang  berpengaruh  dalam implementasi  kebijakan.  Pengadaan  fasilitas seperti  gedung,  peralatan  perkantoran,
perlengkapan  akan  sangat  menunjang  dalam keberhasilan  implementasi  sebuah  program dan kebijakan.
Dalam  hal  ini  untuk  mendukung pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsinya sebagai implementor
kebijakan pengembangan  kompetensi  aparatur  sipil negara  sudah  didukung  dengan  sarana  dan prasarana  yang  memadai  baik  dari  segi gedung,  peralatan  maupun  perlengkapan yang  dibutuhkan.  Telah  tersedia  gedung Sarana  Kegiatan  Diklat  dengan  fasilitas lengkap  yang  dibutuhkan  untuk  pelaksanaan diklat.
Disamping  itu  juga,  tidak  kalah pentingnya adalah informasi dan kewenangan. Informasi dan kewenangan juga menjadi  faktor  penting  dalam  implementasi kebijakan.  Dalam  ini  terutama  adalah informasi  yang  relevan  dengan  implementasi kebijakan.  Sementara  wewenang  berperan penting  terutama  untuk  meyakinkan  dan menjamin bahwa kebijakan yang diimplementasikan berlangsung sesuai dengan  harapan  yang  dikehendaki.  Jelas bahwa  BKPSDM  merupakan  institusi  yang berwenang menjadi fasilitator dan implementor kebijakan pengembangan kompetensi ASN. Disposisi Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting dalam mewujudkan implementasi  kebijakan  yang  sesuai  dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Karakter penting  yang  harus  dimiliki  oleh  pelaksana kebijakan  meliputi  komitmen  yang  kuat  dan kejujuran.
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Kabupaten  Sumenep  selaku  implementor kebijakan
pengembangan kompetensi aparatur  sipil  negara  memiliki  komitmen yang  kuat  dalam  melaksanakan  tugas  pokok dan  fungsinya  terbukti  dengan  diraihnya penghargaan  Diklat  Award  sejak  tahun  2004 hingga saat ini.
Komitmen yang kuat dari implementor kebijakan  pada  dasarnya  akan  merangsang mereka  untuk  selalu  antusias  dalam melaksanakan  tugas,  fungsi,  wewenang  dan tanggung  jawab  sesuai  dengan  peraturan yang  telah  ditetapkan.  Sementara  itu kejujuran  mengarahkan  implementor  untuk tetap  berada  pada  aturan  dan  ketentuan program yang harus dilaksanakan.
Sikap dari para implementor kebijakan sangat
menentukan keberhasilan implementasi  sebuah  kebijakan.  Apabila implementor memiliki sikap yang baik, maka dia  akan  dapat  menjalankan  kebijakan tersebut  dengan  baik  sebagaimana  yang diinginkan  oleh  si  pembuat  kebijakan. Begitupun  hal  nya  dengan  komitmen  dan sikap  dari  Badan  Kepegawaian  Dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Kabupaten  Sumenep  khususnya  bidang pengembangan kompetensi SDM.

## Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi merupakan tatanan  organisasi  yang  mengatur  pedoman kerja dan penjabaran wilayah tanggung jawab setiap  aparatur  pelaksana  kebijakan.  Dalam implementasi kebijakan yang bersifat kompleks  menuntut  adanya  kerjasama  dari banyak  pihak.  Struktur  birokrasi  harus
kondusif  terhadap  implementasi  kebijakan agar  kebijakan  tersebut  dapat  terlaksana secara  efektif  dan  tidak  ada  hambatan  yang berarti.
Untuk  dapat  memahami  struktur birokrasi  sebagai  faktor  yang  fundamental dalam  mengkaji  implementasi  kebijakan, maka  harus  dipahami  lebih  dulu  dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu:
Standart Operational Procedure (SOP) Dalam implementasi kebijakan, struktur  organisasi  mempunyai  peranan penting.  Salah  satu  dari  aspek  struktur organisasi  adalah  prosedur  operasi  yang standar  atau  SOP.  Fungsi  dari  SOP  adalah menjadi  pedoman  bagi  implementor  untuk bertindak.  Dalam  melaksanakan  tugas  pokok dan  fungsinya,  Bidang  Pengembangan Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Pada Badan  Kepegawaian  Dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  Kabupaten  Sumenep memiliki SOP yang jelas dalam melaksanakan tugas  pokok  dan  fungsinya,  salah  satunya adalah  SOP  pelaksanaan  kegiatan  Diklatpim IV.  Dengan  adanya  SOP  dari  setiap  program maupun  kegiatan  maka  tujuan  dan  sasaran dari  kegiatan  tersebut  dapat  tercapai  secara efektif dan efisien.

## Fragmentasi
Edward  III  dalam  Winarno  (2007:155) menjelaskan  fragmentasi  sebagai  penyebaran tanggungjawab  suatu  kebijakan  kepada beberapa  badan  yang  berbeda  sehingga membutuhkan  koordinasi.  Pada  umumnya semakin  besar  koordinasi  yang  diperlukan dalam  implementasi  sebuah  kebijakan  maka akan  mengakibatkan  tingkat  kegagalan  dari
implementasi kebijakan tersebut juga semakin besar. Fragmentasi
mengakibatkan pandangan-pandangan  yang  sempit  dari banyak  lembaga-lembaga  birokrasi  yang terlibat.  Hal  ini  mengandung  konsekuensi yang cukup merugikan keberhasilan
implementasi kebijakan. Pada  tataran  ini,  BKPSDM  sebagai implementor kebijakan
pengembangan kompetensi  aparatur  sipil  negara  dituntut untuk  mampu  berkoordinasi  secara  baik dengan  semua  pihak  yang  terlibat  dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini adalah semua  organisasi  perangkat  daerah  yang  ada di Kabupaten Sumenep. Dikarenakan BKPSDM  merupakan  fasilitator  sekaligus implementor yang bertanggung jawab melaksanakan tugas Pengembangan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara se kabupaten Sumenep yang meliputi wilayah daratan dan kepulauan. Dalam pelaksanaannya  pasti  akan  menemukan hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan yang pada umumnya  terjadi  pada  fragmentasi  birokrasi dalam  implementasi  kebijakan  menurut Winarno  (2007:153)  yaitu: pertama ,  tidak  ada otoritas  yang  kuat  dalam  implementasi kebijakan  dikarenakan  terpecahnya  fungsi- fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda. Masing-masing badan memiliki yurisdiksi  yang  terbatas  atas  suatu  bidang, sehingga  tugas-tugas  yang  penting  mungkin akan  terbengkalai  dalam  berbagai  agenda birokrasi yang menumpuk. Kedua, pandangan yang  sempit  dari  badan  atau  lembaga  yang mungkin  juga  akan  menghambat  perubahan. Apabila suatu  badan  atau lembaga pelaksana memiliki fleksibilitas yang rendah dalam misi-
misinya,  maka  badan  tersebut  akan  berusaha mempertahankan esensinya dan kemungkinan besar akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Pengembangan
Kompetensi  Aparatur  Sipil  Negara  Di Kabupaten  Sumenep  telah  terlaksana  dengan baik.  Hal  tersebut  ditinjau  dari  model implementasi  kebijakan  Edward  III  meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi.
Adapun  rekomendasi  yang  dapat penulis sampaikan berkaitan dengan implementasi kebijakan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di Kabupaten Sumenep untuk dapat mempertahankan  segala  prestasi  yang  telah diraih  selama  ini  oleh  Badan  Kepegawaian Dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Kabupaten Sumenep khususnya pada implementasi  pengembangan  kompetensi ASN  melalui  diklat    maka  perlu  dilakukan upaya  peningkatan  terhadap  aspek-aspek yang  berpengaruh  dalam  keberhasilan implementasi kebijakan meliputi :
1. Peningkatan  aspek  komunikasi  dengan inovasi-inovasi baru menggunakan teknologi informasi.
2. Peningkatan  aspek  sumber  daya  baik  itu sumber daya manusia, anggaran maupun fasilitas.
3. Peningkatan  aspek  disposisi  melalui komitmen yang kuat terhadap pentingnya pengembangan kompetensi ASN
4. Peningkatan  aspek  struktur  organisasi meliputi standart operational procedure yang efektif  dan  efisien  serta  mengurangi  dan meminimalisir  fragmentasi  yang  dapat merugikan implementasi kebijakan .

## DAFTAR PUSTAKA
Dunn, W.N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik .  Yogyakarta:  Gajah  Mada
University Press
Fadillah.  2005. Paradigma  Kritis  Dalam  Studi
Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar
Herabudin.  2016. Studi  Kebijakan  Pemerintah
Dari  Filosofi  Ke  Implementasi .  Bandung:
Pustaka Setia
Hiplunudin,  Agus.  2017. Kebijakan,  Birokrasi Dan  Pelayanan  Publik .  Yogyakarta:
Calpulis
Nugroho,  Riant.  2009. Public  Policy:  Dinamika kebijakan,  Analisis  Kebijakan,  Manajemen Kebijakan . Jakarta: Gramedia Santoso,  Amir.  2008. Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Gramedia
Undang-Undang  No.  5  Tahun  2014  Tentang Aparatur Sipil Negara. Widodo,  Joko.  2007. Analisis  Kebijakan  Publik .
Malang: Bayumedia Publishing Winarno,  Budi.  2007.  Teori  dan  Proses Kebijakan  Publik.  Yogyakarta:  Media Pressindo