## PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KOTA MEDAN
Heri Enjang Syahputra, S.E.,M.Ak 1) , Rosanna Purba 2) Andre Agasi Subandi Sitompul 3) Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia E-mail : hensapura@gmail.com ; rosanna.purba@gmail.com; andreagasisubandisitompul@gmail.com;

## ABSTRAK
Taxpayer  Perceptions  of  the  Enforcement  of  PP  No.  23/2018,  Understanding  Taxation,  and  Tax  Sanctions affect the Compliance of Taxpayers for Micro, Small and Medium Enterprises in Medan City. The population in this study is 1,016 Taxpayers for Micro, Small and Medium Enterprises who are registered at the Office of Cooperatives  and  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises,  Medan  City.  The  sample  in  this  study  was  91 taxpayers  for  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  in  Medan  City.  The  data  collection  method  is  a questionnaire  that  is  distributed  to  respondents.  The  analysis  prerequisite  test  includes  normality  test, linearity  test,  heteroscedasticity  test,  and  multicollinearity  test.  Data  analysis  techniques  used  are  partial significant  test  analysis  (t-test),  simultaneous  significant  test  analysis  (F-test),  and  the  coefficient  of determination  (R  -Square).  The  results  of  the  partial  and  simultaneous  analysis  show  that  the  Taxpayers' Perception of the Enforcement of Government Regulation No. 23/2018, Understanding of Taxation, and Tax Sanctions  have  a  significant  effect  on  Taxpayer  Compliance  for  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  in Medan City. The linear regression equation Y = 0.985 + 0.579X1 + 0.295X2 + 0.360X3 + e also shows a positive effect. Variations or changes in MSME Taxpayer Compliance can be explained by variations in the Taxpayer's  Perception  of the  Enforcement  of  Government  Regulation  No.  23  of  2018,  the  understanding  of taxation  and  tax  sanctions  is  R2  =  24.8%,  and  has  a  strong  enough  relationship  of  R  =  0.498.

## Keywords: Understanding of Taxation, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Dalam  melaksanakan  pemerintahan  dan pembangunan,  suatu  negara  memerlukan  dana yang  tidak  sedikit.  Dana  tersebut  dapat diperoleh,  baik  sumber  dalam  negeri  maupun luar  negeri.  Salah  satu  cara  untuk  memperoleh dana  yaitu  dengan  pemungutan  pajak.  Pajak merupakan  penerimaan  dana  yang  paling  aman dan  handal  karena  bersifat  fleksibel,  lebih mudah  dipengaruhi  melalui  kebijakan  suatu negara.  Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas negara  berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar  pengeluaran  umum  (Mardiasmo, 2009: 1).
Untuk melaksanakan
pembangunan dibutuhkan  dana  yang  tidak  sedikit,  dan ditopang  melalui  peneriman  pajak.  Oleh  karena itu,  pajak  sangat  dominan  dalam  menopang pembangunan nasional (Samman, 2015). Hal ini dapat  terlihat  pada  realisasi  pendapatan  tahun 2014 sampai tahun 2019 penerimaan perpajakan yang  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun dengan  mencapai angka 80% dari total realisasi pendapatan. Dalam APBN 2019, arah kebijakan fiskal  lebih  difokuskan  untuk  meningkatkan investasi  dan  daya  saing  (kemenkeu.go.id, 2019).  Realisasi  pendapatan  Negara  dari  tahun 2014  sampai  tahun  2019  dapat  dilihat  dalam tabel berikut :
Tabel 1   Realisasi Penerimaan Negara 2014-2019
Tahun Pajak PNBP Hibah 2014 1246.1 386.9 2.3 2015 1380.0 410.3 3.3 2016 1546.7 273.8 2.0
2017 1498.9 250.0 1.4 2018 1618.1 275.4 1.2 2019 1786.4 378.3 0.4 Sumber: www.kemenkeu.go.id
Berdasarkan  data  APBN  tahun  2019, pemerintah menganggarkan dana sebesar 1.786,4 triliun untuk penerimaan pajak dari total pendapatan Negara atau sekitar 82,50%. Jumlah tersebut menduduki posisi tertinggi  dari sumber pendanaan  lain  yang  menyumbang  anggaran pendapatan  Negara  Indonesia  (Aulia,  2019). Jika  dibandingkan  dengan  sumber  penerimaan lain,  seperti    Penerimaan  Negara    Bukan  Pajak (PNBP),  pemerintah  menganggarkan  dana sebesar    378,3  triliun  atau  sekitar  17,48%  dan Hibah  sebesar  0,4  triliun  atau  sekitar  0,02%, yang  artinya  Pajak  tetap  memegang  pengaruh yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  sumber penerimaan yang lain.
Salah  satu  penerimaan  dari  sektor  pajak  yang berpotensi  bagi  negara  Indonesia  adalah  dari pelaku  UMKM.  Peraturan  mengenai    UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.  UMKM  bertujuan  untuk  mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan  pendapatan  rakyat,  penciptaan lapangan  kerja,  dan  pengentasan  kemiskinan serta  motor  penggerak  pembangunan  nasional dan daerah (Heri Enjang Syahputra, 2019).
Perekonomian  Indonesia  di  sektor  UMKM sekarang  mengalami  kemajuan  yang  cukup signifikan dibuktikan dengan kontribusi UMKM terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB) diproyeksi  tumbuh  5,34%  sepanjang  tahun 2019.  Ketua  Asosiasi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah Indonesia (Akumindo) mengungkapkan bahwa total kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional di tahun 2019 mencapai 65% atau sekitar Rp. 2.394,5 triliun, naik 5,34% jika  dibandingkan  dengan  tahun  2018  dengan realisasi  kontribusi  UMKM  terhadap  PDB nasional  sebesar  60,34%.  (Bisnis.com,  Januari 2019).
Presiden  Ir.H.  Joko  Widodo  mengeluarkan peraturan baru mengenai tarif Pajak Penghasilan (PPh)  yang  bersifat  final  bagi  pelaku  UMKM. Peraturan  tersebut  tertuang  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  23  Tahun  2018  tentang  pajak penghasilan  (PPh)  atas  penghasilan  dari  usaha
yang  didapatkan  pelaku  usaha  UMKM  yang memiliki  omzet  maksimal  4,8  miliar  per  tahun dengan  tarif  pajak  0,5%.  Peraturan  tersebut dikeluarkan  untuk  menjadi  pengganti  Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang menggunakan  tarif  1%  dari  omzet.  Peraturan tarif  pajak  UMKM  terbaru  sebesar  0,5% mempunyai tujuan untuk meringankan tanggungan  pajak  pelaku  UMKM  sehingga meningkatkan kepatuhan UMKM dalam menyetor pajak
Penerapan  PP  No.  23  tahun  2018  adalah  salah satu  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan kepatuhan  membayar  pajak  bagi  para  pelaku UMKM.  Tarif  pajak  yang  awalnya  1% diturunkan  menjadi  0,5%  dari  penghasilan bruto.  Atas  penurunan  tarif  pajak  tersebut diharapkan  agar  para  pelaku  UMKM  semakin mematuhi  kewajiban  perpajakannya  karena pemerintah  telah  memberikan  keringanan. Namun  faktanya,  kontribusi  penerimaan  pajak dari  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  masih tergolong  rendah.  Direktorat  Jenderal  Pajak mencatat  realisasi  penerimaan  PPh  Final UMKM  untuk tahun  pajak  2018  adalah  sebesar Rp.  6  triliun  atau  hanya  0,45%  dari  realisasi penerimaan  pajak  sebesar  Rp.  1.315,9  triliun. Bahkan tidak sampai menyentuh angka 1% dari jumlah  penerimaan  pajak.  (Koran  Tempo, 2019).
Dan  seperti  yang  dikutip  dari  DDTC News ,  PP No.  23  Tahun  2018  nyatanya  tidak  efektif. Persepsi  wajib  pajak  UMKM  atas  peraturan baru  ini  menunjukkan  respon  yang  negatif.  Hal tersebut  dibuktikan  dengan  setoran  pajak UMKM  per  Agustus  2019  hanya  Rp.  4,84 triliun,  anjlok  21,8%  dari  capaian  periode  yang sama  di  tahun  sebelumnya  Rp.  6,19  triliun. Sejalan dengan  itu, penerimaan pajak nonmigas hanya tumbuh 0,5%, menurun dari tahun sebelumnya  14,7%.  (DDTC  News.com,  Januari 2020).
Respon  negatif  dari  wajib  pajak  tersebut didasari  karena  banyak  dari  para  wajib  pajak yang  mengeluh  karena  harus  tetap  membayar pajak  sekalipun  usahanya  dalam  keadaan  rugi karena  skema  penghitungan  pajaknya  berbeda dengan  skema  yang  menggunakan  tarif  pada
umumnya.  Dasar  Pengenaan  Pajak  untuk  wajib pajak  yang  menggunakan  PP  No.  23  Tahun 2018 adalah peredaran bruto, artinya penghasilan  sebelum  dikurangi  dengan  biaya- biaya. Tetapi, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan  bahwa  aturan  ini  adalah  bersifat opsional,  yang  artinya  wajib  pajak  tetap  bisa menggunakan  tarif  umum  (Tarif  Pasal  17)  jika menolak menggunakan tarif berdasarkan PP No. 23  Tahun  2018  yang  tentu  secara  perhitungan dan proses administrasinya akan sangat berbeda. (Direktorat Jenderal Pajak, 2018).
Wajib  Pajak  UMKM  juga  merespon  bahwa meskipun  tarif  PPh  Final  diturunkan  menjadi 0,5%,  keuntungan  dari  operasional  usaha  juga sangat kecil, serta pada faktanya terkadang para pelaku  UMKM  berubah  haluan  usaha  dalam perjalanannya.  Wajib  pajak  UMKM  juga mengungkapkan bahwa sejatinya UMKM bukanlah  objek  pajak,  sehingga  kebijakan perpajakan  sepatutnya  hanya  diberlakukan kepada  pengusaha  berskala  menengah  dan besar. (Ekonomi bisnis.com, Januari 2019).
Sebagai  lembaga  resmi  di  sektor  pajak, Direktorat  Jenderal  Pajak  akan  selalu  berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan  masyarakat  tentang  sistem  dan peraturan  perpajakan  yang  berlaku,  Dengan adanya  sosialisasi,  wajib  pajak  diharapkan mampu menghasilkan sikap partisipasi aktif dan efektif,  terutama  dalam  menjalankan  kewajiban perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.Pemahaman  tentang  pajak  sangat diperlukan  agar  wajib  pajak  dapat  mengetahui sistem  perpajakan  yang  berlaku  saat  ini,  berapa tarif  pajak  untuk  setiap  objek  pajak,  bagaimana cara  mengisi  SPT  dan  mengetahui  bagaimana prosedur  membayar  dan  melaporkan  pajak terutangnya  beserta  sanksi-sanksi  yang  berlaku apabila terjadi pelanggaran. Untuk itu,
Direktorat Jenderal Pajak berupaya
meningkatkan  pemahaman  wajib  pajak  dengan beberapa  cara, seperti berupa  iklan pada media cetak  dan  elektronik,  situs-situs  di  website, kegiatan  pajak  bertutur,  relawan  pajak,  dan pelayanan Kring Pajak yang akan memudahkan warga  negara  untuk  mendapatkan  informasi kebijakan  baru  atau  yang  lainnya  tentangpajak, serta bentuk literasi pajak lainnya.
Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, pemerintah juga telah menyediakan  sanksi  perpajakan  bagi  wajib pajak.  Landasan  hukum  mengenai  sanksi perpajakan  telah  diatur  dalam  masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.  Sanksi  pajak  dapat  dijatuhkan apabila  wajib  pajak  melakukan  pelanggaran, baik  karena  kelalaian  maupun  karena  kealpaan wajib pajak itu sendiri, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Kota  Medan  adalah  salah  satu  daerah  dengan penyebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup banyak. Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil,  Menengah  Kota  Medan,  terdapat 1.016 UMKM  yang tersebar di  seluruh wilayah Kota Medan.
Data  perkembangan  jumlah  pelaku  UMKM  di Kota  Medan  dari  tahun  2018  sampai  tahun 2019, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

## Tabel 2   Perkembangan UMKM di Kota Medan
No. Jenis Usaha Jumlah UMKM 2018 2019 1 Usaha Mikro 872 889 2 Usaha Kecil 113 115 3 Usaha Menengah 11 13 TOTAL 996 1.016
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan
Dapat  dilihat  dalam  tabel  diatas  bahwa  data UMKM  di  Kota  Medan  tumbuh  2%.  Jika dibandingkan  dengan  tahun  2018,  jumlah UMKM  di  Kota  Medan  meningkat  dari  yang sebelumnya berjumlah 996 unit.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:
Apakah
Persepsi
Wajib Pajak Atas Pemberlakuan  PP  No.  23  Tahun  2018  secara parsial  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM di Kota Medan?
Apakah  Pemahaman  Perpajakan  secara  parsial berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM di Kota Medan?
Apakah  Sanksi  Perpajakan  secara  parsial berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM di Kota Medan?
Apakah Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan  PP  No.  23  Tahun  2018,
Pemahaman  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota Medan?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui bagaimana pengaruh Persepsi Wajib  Pajak  Atas  Pemberlakuan  PP  No.  23 Tahun  2018,  Pemahaman  Perpajakan,  Sanksi Perpajakan, baik secara parsial maupun simultan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM di Kota Medan?

## TINJAUAN TEORITIS

## Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , istilah  kepatuhan  berarti  tunduk  atau  patuh pada  ajaran  atau  aturan.  Aturan  yang  berlaku dalam  perpajakan  adalah  Undang-Undang Perpajakan.  Kepatuhan  wajib  pajak  UMKM dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak  UMKM  taat  dalam  melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang  dari  peraturan  perpajakan  yang berlaku.
Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 (X 1 )
Persepsi wajib pajak atas pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018 merupakan proses dimana wajib pajak mengorganisasi, menginterpretasi,  dan  mengolah  peraturan tersebut.  Indikator-  indikator  untuk  menilai variabel  ini  adalah  pengetahuan  wajib  pajak terkait  PP  No.  23  Tahun  2018,  Tujuan diterapkannya  PP  No.  23  Tahun  2018  adalah untuk memberikan penyederhanaan administrasi perpajakan, mulai dari kemudahan penghitungan, keringanan
pembayaran  karena  penurunan  tarif  yang awalnya  1%  menjadi  0,5%,  dan  kemudahan dalam hal pelaporan.
Pajak  Penghasilan  yang  diatur  oleh  PP Nomor  23  Tahun  2018  termasuk  dalam  PPh Pasal  4  ayat  (2),  bersifat  final.  Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  23  Tahun 2018,  merupakan  kebijakan  Pemerintah  yang mengatur  mengenai  Pajak  Penghasilan  atas penghasilan  dari  usaha  yang  diterima  atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran  bruto  tertentu  yaitu  dibawah  Rp. 4,8  Miliar  dengan  tarif  0,5%  dari  peredaran bruto (Direktorat Jenderal Pajak, 2018
Pemahaman  Perpajakan (X 2 )
Suharsimi Arikunto (2009: 119) mengemukakan bahwa  pemahaman  ( comprehension )  adalah bagaimana seorang
mempertahankan,
membedakan,
menduga ( estimates ), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan  kembali,  dan  memperkirakan”.  Hal ini  berarti  bahwa  orang  yang  memiliki pemahaman mampu menyimpulkan atau menerangkan  kembali  terhadap  sesuatu  objek yang  dipahami.  Pemahaman  Perpajakan  adalah segala  hal  terkait  perpajakan  yang  dimengerti dengan  baik  dan  benar  oleh  Wajib  Pajak  serta dapat  menerjemahkan  dan/atau  menerapkan yang telah dipahaminya.
Masalah  tingkat  pemahaman  perpajakan  dari wajib  pajak  dirasa  perlu  untuk  dibahas  karena pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial  bagi  pemerintah  untuk  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban perpajakannya, semakin tinggi tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman  wajib pajak  terhadap  peraturan  perpajakan,  maka semakin  kecil  pula  kemungkinan  wajib  pajak tersebut  untuk  melanggar  peraturan  tersebut, karena  jika  pengetahuan  mengenai  perpajakan rendah,  maka  kepatuhan  wajib  pajak  mengenai peraturan yang berlaku juga rendah.

## Sanksi Perpajakan (X 3 )
Sanksi  berarti  hukuman  yang  dijatuhkan  oleh pengadilan kepada pihak  yang terbukti  bersalah
karena  melanggar  peraturan.  Peraturan  atau undang-undang  merupakan  rambu-  rambu  bagi seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  mengenai apa  yang  harus  dilakukan  dan  apa  yang seharusnya tidak dilakukan.
Berdasarkan  pendapat  Mardiasmo  (2003:  39), sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dapat disimpulkan bahwa  sanksi  perpajakan  merupakan  alat pencegah  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar norma  perpajakan.  Sanksi  yang  diberikan diharapkan  dapat  meningkatkan  kesadaran wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakan.
Pada  hakikatnya,  pengenaan  sanksi  perpajakan diberlakukan  untuk  menciptakan  kepatuhan Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya.  Itulah  sebabnya,  penting  bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan  sehingga  mengetahui  konsekuensi hukum  dari  apa  yang  dilakukan  ataupun  tidak dilakukan.

## Kerangka Konseptual
Gambar 1   Kerangka Konseptual

## METODOLOGI PENELITIAN
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  wajib  pajak  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah yang ada di Kota Medan sebanyak 1.016  unit  usaha  berdasarkan  data  yang diperoleh  dari  Dinas  Koperasi  dan  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Medan.
Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  91 UMKM  yang ada di wilayah  Kota Medan  yang dihitung  menggunakan  rumus  Slovin  sebagai berikut:
n = N = 1.016
= 91 Sampel N(d) 2 +1 1.016 (0,10) 2 + 1 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber  data  berasal  dari  data  primer.  Data diperoleh  dengan  memberikan  angket  atau kuesioner kepada responden.
Model  penelitian  yang  digunakan  untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi dengan terlebih dahulu melakukan uji prasyarat analisis. Selanjutnya  melakukan  uji  t  untuk  menguji hipotesis secara parsial, dan uji F untuk menguji hipotesis secara simultan. Juga menguji seberapa  kuat  pengaruh  antar  variabel  melalui uji  koefisien  korelasi,  dan  menguji  seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat melalui uji koefisien determinasi.

## METODE ANALISIS DATA

## Uji Instrumen Penelitian
a. Uji Validitas

## Tabel 3 Uji ValidItas Kepatuhan WP UMKM
Variabel Butir Nilai Pearson Correlation (r hitung ) r tabel Keterangan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (KWP) KWP 1 0,792 0,3 Valid KWP 2 0,744 0,3 Valid KWP 3 0,861 0,3 Valid KWP 4 0,643 0,3 Valid KWP 5 0,459 0,3 Valid KWP 6 0,812 0,3 Valid KWP 7 0,752 0,3 Valid KWP 8 0,464 0,3 Valid KWP 9 0,822 0,3 Valid KWP 10 0,835 0,3 Valid KWP 11 0,897 0,3 Valid
Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020) H 4 H 1 H 3 H 2 Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 (X 1 )

## Pemahaman
Perpajakan (X 2 )
Sanksi Perpajakan (X 3 )
Kepatuhan Wajib Pajak
Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (Y)
Berdasarkan  tabel  3  diatas,  maka  dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki status valid, karena nilai r hitung > r tabel sebesar 0,3.
Tabel  4  Persepsi  WP  Atas  Pemberlakuan  PP  No.  23 Tahun 2018
Variabel Butir Nilai Pearson Correlation (r hitung ) r tabel Keterangan Persepsi
Wajib
Pajak Atas Pemberlak uan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (PWP) PWP 1 0,601 0,3 Valid PWP 2 0,557 0,3 Valid PWP 3 0,410 0,3 Valid PWP 4 0,520 0,3 Valid PWP 5 0,482 0,3 Valid PWP 6 0,441 0,3 Valid PWP 7 0,542 0,3 Valid PWP 8 0,558 0,3 Valid PWP 9 0,333 0,3 Valid PWP 10 0,514 0,3 Valid PWP 11 0,438 0,3 Valid
Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)
Berdasarkan  tabel  4  diatas,  maka  dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23  Tahun  2018  memiliki  statuts  valid,  karena nilai r hitung > r tabel sebesar 0,3.

## Tabel 5Pemahaman Perpajakan
Variabel Butir Nilai Pearson Correlation (r hitung ) r tabel Keterangan Pehamaman Perpajakan (PP) PP 1 0,697 0,3 Valid PP 2 0,842 0,3 Valid PP 3 0,831 0,3 Valid PP 4 0,712 0,3 Valid PP 5 0,714 0,3 Valid PP 6 0,770 0,3 Valid PP 7 0,833 0,3 Valid PP 8 0,801 0,3 Valid PP 9 0,730 0,3 Valid PP10 0,697 0,3 Valid
Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)
Berdasarkan  tabel  5  diatas,  maka  dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel Pemahaman  Perpajakan  memiliki  statuts  valid, karena nilai r hitung >r tabel , yaitu sebesar 0,3.

## Tabel 6   Sanksi Perpajakan
Variabel Butir Nilai Pearson Correlation (r hitung ) r tabel Keterangan Sanksi Perpajakan (SP) SP 1 0,588 0,3 Valid SP 2 0,462 0,3 Valid SP 3 0,831 0,3 Valid
SP 4 0,817 0,3 Valid SP 5 0,806 0,3 Valid SP 6 0,791 0,3 Valid SP 7 0,832 0,3 Valid SP 8 0,885 0,3 Valid
Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)
Berdasarkan  tabel  6  diatas,  maka  dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel Sanksi Perpajakan memiliki statuts valid, karena nilai r hitung >r tabel sebesar 0,3.

## b. Uji Reliabilitas
Ringkasan hasil uji reliabilitas dapat dilihat dalam tabel 7 sebagai berikut:
Tabel 7  Ringkasan hasil uji reliabilitas
Variabel r alpha r kritis Keterangan Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) 0,914 0,60 Reliabel Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 (PWP) 0,671 0,60 Reliabel Pemahaman Perpajakan (PP) 0,916 0,60 Reliabel Sanksi Perpajakan (SP) 0,894 0,60 Reliabel
Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)
Berdasarkan  tabel  7  diatas,  maka  hasil Cronbach’s  Alpha untuk  variabel  X 1 dan  X 3 dalam  analisis  pada  indeks  tinggi,  dan  untuk variabel  Y  dan  X 2 pada  indeks  sangat  tinggi. Semua  variabel    reliabel  karena  r alpha >  r kritis sebesar 0,60.

## Uji Statistik Deskriptif
Tabel 8  Hasil Uji Statistik Deskriptif
Variable N Min Max Mean Standard Deviation Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 91 21 44 35,21 5,911 Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 91 21 43 30,71 3,478 Pemahaman Perpajakan 91 16 40 30,95 4,547 Sanksi Perpajakan 91 11 31 20,30 4,416
Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)
Berikut  ini  daftar  deskriptif  variabel  yang telah diolah:
a. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) memiliki nilai minimum 21, nilai maksimum
44,  nilai  rata-rata  sebesar  35,21,  dan  standar deviasi sebesar 5,911. b. Variabel Persepsi Wajib Pajak Atas
Pemberlakuan  PP  No.  23  Tahun  2018  (X 1 ) memiliki  nilai minimum 21, nilai maksimum 43,  nilai  rata-rata  sebesar  30,71,  dan  standar deviasi sebesar 3,478.
c. Variabel Pemahaman perpajakan (X 2 ) memiliki nilai minimum 16, nilai maksimum 40,  nilai  rata-rata  sebesar  30,95,  dan  standar deviasi sebesar 4,547.
d. Variabel  Sanksi  Perpajakan  (X 3 )  memiliki nilai  minimum  11,  nilai  maksimum  31,  nilai rata-rata  sebesar  20,30,  dan  standar  deviasi sebesar 4,416.

## Uji Prasyarat Analisis
Uji  prasyarat  analisis  terbagi  menjadi  3,  yaitu uji normalitas, uji linearitas, dan uji asumsi klasik. a. Uji Normalitas
Tabel 9   Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 91 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 5.12550530 Most Extreme Differences Absolute .080 Positive .080 Negative -.071 Test Statistic .080 Asymp. Sig. (2-tailed) .197 c
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)
Dari  hasi  data  pengujian  normalitas  pada  tabel 4.7  di  atas,  menunjukkan  data  terdistribusi secara  normal.  Hal  ini  dibuktikan  dari  nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,197 lebih besar dari 0,05.

## b. Uji Linearitas
Tabel 10 Hasil Uji Linearitas Y*X 1
ANOVA Table
F Sig. Kepatuhan Wajib Pajak Between Groups (Combined) 1.867 .041 Linearity 11.284 .001
UMKM * Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 Deviation from Linearity 1.194 .298 Within Groups

## Total
Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)
Berdasarkan  tabel  10  di  atas,  maka  dapat diketahui  bahwa  terdapat  nilai  yang  signifikan antara  pengaruh  persepsi  wajib  pajak  atas pemberlakuan  PPNo.  23  tahun  2018  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  0,298,  dimana 0,298 > 0,05.
Tabel 11 Hasil Uji Linearitas Y*X 2 ANOVA Table F
Sig.
Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM *
Pemahaman Perpajakan Between Groups (Combined) 1.229 .265 Linearity 6.208 .015 Deviation from Linearity .918 .552 Within Groups Total
Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)
Berdasarkan  tabel  11  di  atas,  maka  dapat diketahui  bahwa  Terdapat  nilai  yang  signifikan antara pengaruh pemahaman perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  0,552, dimana 0,552 > 0,05.
Tabel 12 Hasil Uji Linearitas Y*X 3
ANOVA Table
F Sig. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM * Sanksi
Perpajakan Between Groups (Combined) 2.013 .021 Linearity 8.807 .004 Deviation from Linearity 1.588 .094
Within Groups

## Total
Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)
Berdasarkan  tabel  12  di  atas,  maka  dapat diketahui  bahwa  Terdapat  nilai  yang  signifikan antara  pengaruh  sanksi  perpajakan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  0,094,  dimana 0,094 > 0,05.
c. Uji Asumsi Klasik
1. Uji Heteroskedastisitas
Tabel 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients t Sig. B Std.
Error 1 (Constant) 3.628 3.626 1.001 .320 Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018
-.032 .087 -.366 .715 Pemahaman Perpajakan .115 .067 1.714 .090 Sanksi Perpajakan -.099 .069 -1.434 .155
a. Dependent Variable: RES2 Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)
Berdasarkan  tabel  12  diatas,  dapat  diketahui bahwa  variabel  bebas  yang  digunakan  tidak terjadi  heteroskedastisitas.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  nilai  signifikansi  seluruh  variabel  bebas yang melebihi 0,05 .

## 2. Uji Multikolinearitas
Tabel 13  Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients a Model t Sig. Collinearity Statistics Tolerance
VIF 1 (Constant) .150 .881 Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP  No. 23 Tahun 2018 3.661 .000 .999 1.001 Pemahaman Perpajakan 2.425 .017 .985 1.015 Sanksi Perpajakan 2.872 .005 .985 1.016
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)
Berdasarkan  tabel  13  diatas,  dapat  dilihat bahwa  nilai Variance  Inflation  Factor (VIF) untuk  variabel  bebas  dan  varaibel  terikat  tidak lebih  dari  10  dan  nilai Tolerance lebih  dari  0,1 maka  model  dapat  dikatakan  terbebas  dari multikolinearitas.

## Pengujian Hipotesis
Tabel 14 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients B Std. Error 1  (Constant) .985 6.563 Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 .579 .158 Pemahaman Perpajakan .295 .122 Sanksi Perpajakan .360 .125 a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)
Dari  nilai-nilai  koefisien  di  atas,  persamaan regresi dapat disusun sebagai berikut: Y = 0,985 +  0,579X 1 +  0,295X 2 +  0,360X 3 +  e  Adapun interpretasi dari persamaan di atas adalah : a. Konstanta sebesar 0,985 Nilai  konstanta  bernilai  positif,  artinya meskipun nilai variabel Persepsi Wajib Pajak Atas  Pemberlakuan  PP  No.  23  Tahun  2018 (X 1 ),  Pemahaman  Perpajakan  (X 2 ),  dan Sanksi  Perpajakan  (X 3 )  sebesar  0  satuan, maka  nilai  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM (Y) adalah sebesar 0,985 satuan.
b. Nilai β 1 sebesar 0,579
Koefisien  regresi  ini  menunjukkan  bahwa variabel Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan  PP  No.  23  Tahun  2018 berpengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Ini berarti bahwa setiap Persepsi  Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No.  23  Tahun  2018  meningkat  sebesar  1 satuan,  maka  akan  meningkatkan  nilai Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  sebesar 0,579 satuan.
c. Nilai β 2 sebesar 0,295 Koefisien  regresi  ini  menunjukkan  bahwa variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM. Ini berarti bahwa setiap Pemahaman Perpajakan  meningkat  sebesar  1  satuan, maka  akan  meningkatkan  nilai  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,295 satuan.
d. Nilai β 3 sebesar 0,360
Koefisien  regresi  ini  menunjukkan  bahwa variabel  Sanksi  Perpajakan  berpengaruh positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak
UMKM.  Ini  berarti  bahwa  setiap  Sanksi Perpajakan  meningkat  sebesar  1  satuan, maka  akan  meningkatkan  nilai  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,579 satuan.

## Uji Signifikan Parsial (Uji-t)
Tabel 15 Hasil Uji-t
Coefficients a Model t Sig. 1  (Constant) .150 .881 Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 3.661 .000 Pemahaman Perpajakan 2.425 .017 Sanksi Perpajakan 2.872 .005 a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)
Tingkat  kepercayaan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  95%,  maka  nilai  α  =  0,05. Nilai  dari  t tabel dapat  dihitung  dengan  rumus sebagai berikut:
t tabel = (α/2; n-k-1)
t tabel = (0,05/2; 91-3-1) t tabel = (0,025; 87)
Jadi,  nilai  t tabel pada  α  =  0,025  pada  df  = 87  adalah  sebesar  1,98761.  Nilai  t tabel ini berlaku  dalam  menguji  hipotesis  pertama, hipotesis kedua, dan ketiga.
Uji  t  ini  dilakukan  dengan  membandingkan signifikan t hitung dan nilai sig. dengan ketentuan sebagai berikut:
 H 0 :  Variabel  bebas  (X)  secara  parsial  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  Variabel terikat (Y).
 H a : Variabel  bebas  (X)  secara  parsial berpengaruh  signifikan  terhadap  Variabel terikat (Y).
Kriteria pengambilan keputusan: a)  Jika  nilai  t hitung <    t tabel dan  nilai  sig.  >  0,05, maka H 0 diterima dan H a ditolak b)  Jika  nilai  t hitung >  t tabel dan  nilai  sig.  <  0,05 maka H 0 ditolak dan H a diterima Berikut ini hasi Uji-t yang telah diolah, yang dapat  dijelaskan  pengaruh  variabel  independen
terhadap variabel dependen secara satu per satu (parsial):
a) Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan  PP  No.  23  Tahun  2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan
Berdasarkan  hasil  pengujian  secara  parsial pengaruh  antara  Persepsi  Wajib  Pajak  Atas Pemberlakuan  PP  No.  23  Tahun  2018  secara parsial  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM,  diperoleh  nilai  t hitung sebesar  3,661  > t tabel sebesar  1,98761  dan  memiliki  angka signifikansi  sebesar  0,000  <  0,05.  Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan  bahwa  H 0 ditolak  dan  H a diterima, yang  artinya  Persepsi  Wajib  Pajak  Atas Pemberlakuan  PP  No.  23  Tahun  2018 berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan.
b) Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota Medan Berdasarkan  hasil  pengujian  secara  parsial pengaruh antara Pemahaman Perpajakan
terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,425 > t tabel sebesar  1,98761  dan  memiliki  angka signifikansi  sebesar  0,017  <  0,05.  Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan  bahwa  H 0 ditolak  dan  H a diterima, yang artinya Pemahaman Perpajakan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. c) Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota Medan
Berdasarkan  hasil  pengujian  secara  parsial pengaruh  antara  Sanksi  Perpajakan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, diperoleh nilai t hitung sebesar  2,872  >    t tabel sebesar  1,98761  dan memiliki  angka  signifikansi  sebesar  0,005  < 0,05. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat  disimpulkan  bahwa H 0 ditolak dan H a diterima, yang artinya Sanksi Perpajakan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
t tabel = (α/2; n-k-1)

## Uji Signifikan Simultan (Uji F)
Tabel 16 Hasil Uji F ANOVA a Model Mean Square F Sig. 1  Regression 260.220 9.575 .000 b Residual 27.177 Total a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan
Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)
Tingkat  kepercayaan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  95%,  maka  nilai  α  =  0,05. Nilai  dari  F tabel dapat  dihitung  menggunakan rumus sebagai berikut:
F tabel = F(k-1; n-k) F tabel = F(4-1; 91-4) F tabel = F(3; 87)
Jadi, nilai F tabel pada df1 =  3 dan  df2 = 87 pada  distribusi  F tabel dengan  α  sebesar  0,05 adalah sebesar 2,71.
Uji  F  ini  dilakukan  dengan  membandingkan signifikan F hitung dan nilai sig. dengan ketentuan sebagai berikut:
 H 0 :  Seluruh  variabel  bebas  (X)  secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Variabel terikat (Y).
 H a :  Seluruh  variabel  bebas  (X)  secara simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap Variabel terikat (Y).
Kriteria pengambilan keputusan:
a)  Jika  nilai  F hitung <    F tabel dan  nilai  sig.  >  0,05, maka H 0 diterima dan H a ditolak b) Jika  nilai  F hitung > F tabel dan  nilai sig. <  0,05 maka H 0 ditolak dan H a diterima Berdasarkan  hasil  uji  F  dalam  tabel  4.12 diatas,,  diperoleh  nilai  F hitung sebesar  9,575  > F tabel sebesar  2,71  dan  nilai  sig.  0,000  <  0,05, yang  artinya  H 0 ditolak  dan  H a diterima.  Dari hasil  tersebut,  dapat  diambil  keputusan  bahwa Persepsi  Wajib  Pajak  Atas  Pemberlakuan  PP No.  23  Tahun  2018,  Pemahaman  Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dii Kota Medan.
Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi (R 2 )

## Tabel 16 Hasil Uji F
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .498 a .248 .222 5.213
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman

## Perpajakan

## Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2020)
Dari  tabel  16  diatas,  diperoleh  nilai  R  sebesar 0,498,  yang  mana  hal  tersebut  menunjukkan bahwa  korelasi  atau  hubungan  antara  Persepsi Wajib  Pajak  Atas  Pemberlakuan  PP  No.  23 Tahun 2018 (X 1 ), Pemahaman Perpajakan (X 2 ), dan Sanksi Perpajakan (X 3 ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) cukup kuat.
Dari tabel 16 diatas juga memberikan informasi tentang besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen (Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan  PP  No.  23  Tahun  2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan) terhadap  variabel  dependen  (Kepatuhan  Wajib Pajak  UMKM)  sebesar  0,248  atau  24,8%, sedangkan  sisanya  sebesar  75,2%  dipengaruhi oleh  variabel  lain  yang  tidak  digunakan  dalam penelitian ini.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23  tahun 2018, pemahaman  perpajakan,  dan  sanksi  perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pada  91 UMKM di Kota Medan yang diteliti. Berdasarkan  hasil  penelitian  seperti  yang  telah diuraikan  pada  bab  sebelumnya,  dapat  ditarik kesimpulan bahwa:
1) Persepsi  Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No.  23  Tahun  2018  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhn  wajib  pajak UMKM  di  Kota  Medan.  Artinya,  semakin baik  dan  semakin  positif  respon  yang diberikan oleh wajib pajak atas pemberlakuan  PP  No.  23  Tahun  2018,  maka kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  dalam
F tabel = F(k-1; n-k)
memenuhi  kewajiban  perpajakannya  juga akan semakin meningkat.
2) Pemahaman  Perpajakan  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  UMKM  di  Kota  Medan.Artinya, semakin tinggi dan semakin baik pemahaman tentang  perpajakan  yang  dimiliki  oleh  wajib pajak,  maka  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya juga akan semakin meningkat.
3) Sanksi  Perpajakan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak
UMKM   di  Kota   Medan.   Artinya,  semakin tegas  sanksi  yang  diberikan  kepada  wajib pajak  yang  terbukti  bersalah  dan  telah melakukan  tindak  pelanggaran  di  bidang perpajakan,  maka  kepatuhan  wajib  pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan semakin meningkat. Karena  dengan  adanya  sanksi  pajak  mampu mmeberikan  efek  jera  bagi  para  wajib  pajak sehingga  terhindar  dari  kesalahan  yang diperbuat.
4) Persepsi  Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan  Sanksi  Perpajakan  secara  simultan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota Medan.  Artinya,  semakin  baik  dan  semakin positif    respon  yang  diberikan  oleh  wajib pajak  atas  pemberlakuan  PP  No.  23  Tahun 2018,  semakin  tinggi  dan  semakin  baik pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki oleh  wajib  pajak,  serta  semakin  tegas  sanksi yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  yang terbukti bersalah dan telah melakukan  tindak pelanggaran  di  bidang  perpajakan,  jika dipenuhi  dan  dilaksanakan  secara  bersama- sama  (simultan),  maka  kepatuhan  wajib pajak  UMKM  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya juga akan semakin meningkat.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya:
1) BagiPemerintah Pemerintah  sebaiknya  lebih  meningkatkan sosialisasi  dan  edukasi  tentang  perpajakan kepada  publik  mengenai  ketentuan-ketentuan perpajakan  yang  berlaku  di  Indonesia,  seperti lebih  mengaktifkan  mahasiswa  yang  dapat membantu  wajib  pajak  dalam  menyelesaikan permasalahan  yang  dihadapi  melalui  program- program  yang  sudah  ada,  seperti  pajak  bertutur dan relawan pajak. Dengan sosialisasi perpajakan  yang  baik,  otomatis  akan  dapat meningkatkan  pemahaman  wajib  pajak  tentang perpajakan.

## 2) Bagi WajibPajak
Wajib  pajak  sebaiknya  semakin  sadar  dan semakin  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya  karena  walaupun  imbalannya tidak  bisa  dinikmati  secara  langsung,  tetapi kedepannya  akan  ada  kontraprestasi  atas kontribusi pajak yang telah dibayar.
3) Bagi Peneliti Selanjutnya Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  melakukan penelitian  dengan  topik  yang  sama,  sebaiknya dapat  mengembangkan  pembahasan  dengan menambah  variabel  independen  atau  dependen yang tidak digunakan dalam penelitian ini, dan , sebaiknya dapat menambah jumlah populasi dan sampel  untuk  kemudian  diperluas  sehingga penelitian dapat digeneralisasikan secara baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Angesti,  Dwi.  2018.  Pengaruh  Persepsi  Wajib Pajak  UMKM  Atas  Pemberlakuan  PP No.  23  Tahun  2018  dan  Pengetahuan Terhadap Kepatuhan
Perpajakan.
Jurnal. Jurusan Ekonomi dan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 9, No. 1.
Arikunto,  Suharsimi.  (2009). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi).
Jakarta: Bumi Aksara.
Askikarno,  Carolus.  2019.  Pengaruh  Persepsi Wajib  Pajak  Tentang  Penerapan  PP  No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah di  Kota Makassar.
Jurnal  Paulus  Journal  of  Accounting . Vol. 1, No. 1.
DDTCNews.com.  2020.  Simalakama  PPh  Final
UMKM. Diambil dari https://news.ddtc.co.id/simalakama-pph- final-umkm-18420. Diakses pada tanggal 21 Maret 2020. Direktorat  Jenderal  Pajak  Republik  Indonesia. 2018.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun 2018. Diambil darihttps://www.pajak.go.id/id/peraturan -pemerintah-nomor-23-tahun-2018. Diakses pada tanggal 4 Mei 2020. EkonomiBisnis.com.  2019.  Kontribusi  UMKM terhadap  PDB  2019  diproyeksi  tumbuh 5%. Diambil dari https://ekonomi.bisnis.com/read/201901 09/12/876943/kontribusi-umkm-
terhadap-pdb-2019-diproyeksi-tumbuh-
5 . Diakses pada tanggal 4 Mei 2020. Gunadi. 2004. Reformasi Administrasi Perpajakan  Dalam  Rangka  Kontribusi Menuju Good Governance. Jurnal .Fakultas Ilmu
Sosial  Dan  Ilmu  Politik  :  Universitas Indonesia.
Imam  Ghozali.  (2011). Aplikasi  Analisis Multivariate  denga  Program  IBM  SPSS 19. Edisi  ke  5.  Semarang  :  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Kementerian Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan  Menengah  Republik  Indonesia. 2019.
Diambil dari http://www.depkop.go.id/uploads/lapora n/1580223129_PERKEMBANGAN%20
DATA%20USAHA%20MIKRO,%20K ECIL,%20MENENGAH%20(UMKM) %20DAN%20USAHA%20BESAR%20( UB)%20TAHUN%202017%20- %202018.pdf.  Diakses  pada  tanggal  4 Mei 2020.
Mardiasmo.  2003. Perpajakan  Edisi  Revisi. Yogyakarta : Andi.
Nasucha,  Chaizi.  2004. Reformasi  Administrasi Publik:  Teori  dan  Praktek .  Jakarta:  PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Noviana,  Rika.  2019.  Pengaruh  Sosialisasi Perpajakan,  Tarif  Pajak,  Penerapan  PP No.  23  Tahun  2018,  dan  Sanksi
Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib
Pajak  (Studi  Empiris  Pada  Wajib  Pajak
UMKM di Kabupaten Sampang). Jurnal. Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Islam Malang. Vol. 9, No. 4. Siti  Resmi. 2008. Perpajakan Teori  dan Kasus. Semarang : Salemba Empat.
Sugiyono.  (2008). Statistika  untuk  Penelitian .
Bandung: Alfabeta.
Syahputra,  Heri  Enjang.  2019.  Pengaruh  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah(UMKM),
Penyerapan  Tenaga  Kerja,  dan  Tingkat Pendidikan Terhadap Pengentasan
Kemiskinan  di  Kabupaten  Simalungun. Jurnal  Akuntansi  dan  Pembelajaran . Vol. 8, No. 3. TribunMedan.com. 2019. Kepala Dinas Koperasi  dan  UMKM  klaim  tiap  tahun UMKM  di  Medan  bertambah  2%. Diambil dari https://medan.tribunnews.com/2019/07/1 8/kepala-dinas-koperasi-dan-umkm- klaim-tiap-tahun-umkm-di-medan- bertambah-2-persen. Diakses pada tanggal 16 Maret 2020.
Waluyo.  (2004). Perpajakan  di  Indonesia.
Jakarta. Salemba Empat.
Zulhaj,  Zaen.  2016.  Pengaruh  Persepsi  Wajib
Pajak  Tentang  PP  No.  46  Tahun  2013, Pemahaman  Perpajakan,  dan  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah  di  Kota  Yogyakarta. Skripsi.
Fakultas  Ekonomi  :  Universitas  Negeri Yogyakarta.
__________.Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN).  2019.  Diambil  dari https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019. Diakses  pada tanggal 23 Maret 2020.
__________.Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2018 Tentang  Penghasilan  yang  diterima  atau diperoleh  wajib  pajak  dengan  jumlah tertentu. __________. Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008 Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah.