## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomber 1, Februari 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Kajian    Yuridis  Tentang  Kesadaran  Warga  Negara  Untuk Menggunakan  Hak  Pilih  Dalam  Melaksanakan  Demokrasi  Pada Pemilihan Kepala Daerah
Muzayanah 1
1 Fakultas  Hukum  Universitas  Stikubank  (UNISBANK)  Semarang,  e-mail  : muzayanah@edu.unisbank.ac.id
Info Artikel Abstract Masuk:  14 November
2020
Diterima: 15 Desember
2020 Terbit: 5 Februari
Keywords: citizen awareness, exercising voting rights, regional head elections.
The Republic of Indonesia is a state based on the rule of law in implementing state administration based on Pancasila and the 1945  Constitution.  The  administration  of  government  with  a democratic  system  in  which  the  highest  sovereignty  is  in  the hands of the people and in its implementation the people elect a leader to run the government. To determine the regional leader /  regional  head  must  be  carried  out  through  regional  head elections. Regional head elections are intended to continue the government  which  has  ended  its  term  of  office.  Therefore, regional head elections must be held simultaneously throughout the  territory  of  the  Republic  of  Indonesia.  The  holding  of regional head elections is a big job and is the responsibility of all parties, including all citizens of the Republic of Indonesia, so that the  implementation  of  regional  head  elections  runs  well.  The regional head elections in question have been held and are the result of the hard work of various relevant state institutions that have carried out their duties and responsibilities, in this case the General  Election  Commission  (KPU)  which  has  held  regional head  elections  simultaneously  throughout  the  territory  of  the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). ). The 1945 Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  regulates  the  voting rights  of  citizens  to  participate  and  actively  participate  in determining regional leaders / regional heads who will lead in their respective territories. Citizens have the right to vote to vote at regional head elections. This is of course an awareness and responsibility  as  citizens  so  that  regional  leaders  /  regional heads  are  elected  who  are  able  to  organize  government  and create prosperity and justice based on the values contained in the principles of Pancasila. The problem in this research is how a juridical study of the awareness of citizens to use their voting rights  in  implementing  democracy  in  regional  head  elections? This research is a normative juridical research with the Library Research  research  method.  The  data  collection  method  uses secondary  data  in  the  form  of  primary  legal  materials  and
secondary and tertiary legal materials. The population in this study  is  a  random  population  of  residents  /  community  of Pengkol  hamlet,  Mangunsari  village,  Gunung  pati  District, Semarang City. The results of the research show that people in this  region  as  citizens  of  the  Republic  of  Indonesia  have  the awareness  and  responsibility  to  exercise  their  voting  rights  in the  implementation  of  regional  head  elections,  especially  the election for Mayor and Deputy Mayor of Semarang on December 9, 2020. Regional head elections in this region have been going well and in a conducive situation even though it was held during the  Covid-19  pandemic.  It  is  hoped  that  the  holding  of  this regional head election will produce regional leaders who have reliable  and  quality  leadership  management  and  are  able  to bring the community to realize social justice for all Indonesian people. Abstrak
Kata kunci: kesadaran warga negara, menggunakan hak pilih, pemilihan kepala daerah.
Corresponding Author: Muzayanah, e-mail : muzayanah@edu.unisba nk.ac.id Negara  Republik  Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang dalam    menyelenggarakan    ketatanegaraan    berdasarkan Pancasila  dan  UUD  Tahun  1945.  Penyelenggaraan pemerintahan  dengan  sistem  demokrasi  dimana  kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dalam pelaksanaannya rakyat memilih pemimpin untuk menyelenggarakan pemerintahan.  Untuk  menentukan  Pemimpin  daerah/kepala daerah  harus  dilaksanakan  melalui  pemilihan  kepala  daerah. Pemilihan  kepala  daerah  dimaksudkan  untuk  melanjutkan pemerintahan yang telah berakhir masa jabatannya. Oleh sebab itu harus diselenggarakan pemilihan kepala daerah   serempak di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  merupakan pekerjaan  besar  dan  menjadi  tanggungjawab  semua  pihak termasuk  warga  negara  Republik  Indonesia  seluruhnya, sehingga  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  berjalan dengan  baik.  Pemilihan  kepala  daerah  yang  dimaksud  telah diselenggarakan  dan  merupakan  hasil  kerja  keras  dari berbagai kelembagaan negara terkait yang telah melaksanakan tugas dan tangungjawab, dalam hal ini Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  yang  telah  menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serempak  di seluruh wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  UUD  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengatur  tentang  Hak  Pilih Warga  Negara  untuk  ikut  dan  berperanserta  aktif    dalam menentukan  pemimpin  daerah/kepala  daerah  yang  akan memimpin di wilayah masing-masing. Warga negara memiliki hak  pilih  untuk  memberikan  suaranya  pada  saat  pemilihan kepala  daerah.  Hal  ini  tentu  saja  merupakan  kesadaran  dan tanggungjawab sebagai warga negara agar terpilih pemimpin daerah/kepala  daerah  yang  mampu  menyelenggarakan pemerintahan  dan  mewujudkan  kesejahteraan  serta  keadilan berdasarkan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  sila-sila Pancasila.  Permasalahan    dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana  kajian  yuridis  tentang  kesadaran  warga  negara untuk  menggunakan  hak  pilihnya  dalam  melaksanakan demokrasi  pada  pemilihan  kepala  daerah  ?.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  dengan  spesifikasi  yuridis  normatif,
dengan  metode  penelitian  Library  Research.  Adapun  metode pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  serta  tersier. Populasi  dalam  penelitian  ini  merupakan  populasi  acak  dari warga/masyarakat  dukuh  Pengkol,  kelurahan  Mangunsari, Kecamatan  Gunung  pati,  Kota  Semarang.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah ini  sebagai warga negara  Republik  Indonesia  memiliki  kesadaran  dan tanggungjawab    untuk  menggunakan  hak  pilihnya    dalam pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  khususnya  pemilihan Walikota  dan  Wakil  Wali  Kota  Semarang    pada  9  Desember 2020.  Pemilihan  kepala  daerah  di  wilayah  ini  telah    berjalan dengan  baik    dan  dalam  situasi  yang  kondusif  meskipun diselenggarakan  dalam  masa  pandemi  covid-19.  Diharapkan dengan telah diselenggarakannya pemilihan kepala daerah ini akan dihasilkan pemimpin daerah yang  memiliki manajemen kepemimpinan  yang  handal  dan  berkulitas  serta  mampu membawa masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Kita ketahui bersama bahwa pemilihan kepala daerah sangat diperlukan guna kelangsungan dalam rangka penyelenggaraan ketatanegaraan dan pemerintahan di Negara  Republik  Indonesia  yang  kita  cintai  ini.  Mengingat  sistem  pemerintahan yang  dilaksanakan  di  negara  Republik  Indonesia  adalah  sistem  demokrasi,  maka pelaksanaan  demokrasi  ini  akan  dapat  dilaksanakan  dengan  cara  melaksanakan pemilihan umum, baik itu pemilihan untuk  memilih Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  baik  Pusat  maupun  Daerah provinsi/kabupaten dan/kota di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, juga pemilihan kepala daerah baik untuk kepala daerah provinsi/Gubernur dan Wakil Gubernur  maupun Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota seluruh wilayah Negara Repbulik Indonesia. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden  dilaksanakan  setiap  5  (lima)  tahun  sekali.  Demikian  pula  pemilihan anggota DPR/DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten dan/Kota juga dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemiihan Kepala daerah juga akan dilaksanakan setiap ada pergantian kepala daerah yang akan mengakhiri masa jabatannya.
Untuk pemilihan kepala daerah ini walaupun serempak dilaksanakan di seluruh wilayah  negara  Republik  Indonesia,  namun  untuk  berakhirnya  masa  jabatan pemimpin  daerah  atau  kepala  daerah  tidak  selalu  bersamaan  untuk  masa berakhirnya  suatu  jabatan  kepala  daerah  di  masing-  masing  wilayah  di  seluruh wilayah negara Republik Indonesia, sehingga setiap pergantian kepala daerah baik itu dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah provinsi/Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota/ Wakil Wali Kota, maka bagi kepala  daerah  yang  bersamaan  berakhirnya  masa  jabatannya,  akan  dilaksanakan peralihan kepemimpinan bagi suatu daerah/wilayah secara serempak/bersamaan dalam pemilihan Kepala daerah. Pemilihan kepala daerah ini sangat diperlukan dan merupakan  kepentingan  penyelenggaraan  ketatanegaraan  dan  pelaksanaan pemerintahan, maka peralihan kepemimpinan berdasarkan sistem demokrasi yang di atur dalam UUD tahun 1945, maka dengan cara melaksanakan Pemilihan Kepala
Daerah. Kepala daerah memiliki tanggungjawab dalam memimpin daerahnya, yang menjunjung  tinggi  rasa  persatuan  dan  kesatuan  bagi  masyarakat  serta  kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Apabila  kita  memahami  tujuan  nasional  bangsa  Indonesia,  maka  dapat  kita temukan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi ”Kemudian dari  pada  itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintah  negara  Indonesia  yang melindungi segenap  bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan Umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  yang  terbentuk  dalam suatu  susunan  Negara  Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat  dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan  Indonesia,  dan  Kerakyatan  Yang  Dipimpin  Oleh  Hikmat  Kebijaksanaan Dalam  Permusyawaratan  /Perwakilan  serta  dengan  mewujudkan  Keadilan  Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
Sementara  untuk  mewujudkan  tujuan  nasional  bangsa  Indonesia  sangat dibutuhkan  kepala  daerah  sebagai  pemimpin  daerah.  Adapun  sebagai  Kepala daerah tentu saja memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah atau wilayah,  untuk  melaksanakan  tugas  publik,  tugas  pemerintahan  serta  pelayanan kepada  masyarakat  serta  tugas  pembangunan  secara  menyeluruh  yang  menjadi kewajiban  dan  tanggung  jawabnya  terhadap  daerah  yang  menjadi  wilayah kekuasannya. Tugas pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat dengan memberikan dan menyelenggarakan pembangunan di berbagai bidang  yang  meliputi  bidang  Ideologi,  Politik,  Ekonomi,  Sosial  Budaya  serta pertahanan  dan  keamanan  di  wilayah  yang  menjadi  tanggung  jawab  bagi  setiap pemimpin daerah terhadap masing-masing wilayah di seluruh Indonesia. Adapun tugas  dan  tanggungjawab  pemerintahan  dilaksanakan  dalam  rangka menyelenggarakan  fungsi  umum  pemerintahan  yang  meliputi  :  pendayagunaan kelembagaan,  kepegawaian,  dan  ketatalaksanaan  pemerintahan  dalam menyelenggarakan ketatanegaraan.
Selanjutnya untuk melaksanakan tugas  pembangunan di wilayahnya, dilakukan melalui  pembangunan  bangsa  ( Cultural    and  Political  development) serta  melalui pembangunan  ekonomi  dan  sosial  ( Economic  and  Social  Development) yang diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.  Dalam  rangka  untuk  menjalankan  tugas  pelayanan  publik,  tugas pemerintahan serta tugas pembangunan di berbagai bidang, maka sebagai Kepala daerah  tentu  saja  harus  memiliki  profesi    atau  keahlian  dan  manajemen pemerintahan  yang  handal.    Dalam  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah,  telah ditentukan  dengan  melalui  pemilihan  Kepala  daerah,  yang  untuk  tahun  2020  ini telah dilaksanakan secara serempak di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  sebagai  bentuk  pelaksanaan  sistem demokrasi yang dianut di negara Republik Inodnesia.
Setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah akan melibatkan warga negara atau  masyarakat  yang  memiliki  hak  pilih  untuk  memberikan  suaranya  pada  saat pelaksanaan  pemilihan  Kepala  Daerah  yang  diselenggarakan  secara  serempak  di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kesadaran masyarakat sebagai warga
negara  dalam  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah,  tentu  dengan  menggunakan hak  pilihnya  serta  memberikan  suara  untuk  memilih  siapa  yang  menjadi  calon kepala daerah yang dipilihnya. Kesadaran warga negara sebagai warga masyarakat yang merasa berkepentingan untuk aktif dalam melaksanakan sistem demokrasi ini merupakan  kebutuhan  masyarakat  akan  terjadinya  proses  pergantian  pimpinan atau  kepala  daerah  yang  dilaksanakan  sesuai  dan  berdasarkan  ketentuan  UUD Tahun  1945.    Oleh  sebab  itu    dengan  menggunakan  hak  pilih  serta  memberikan suara dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah, merupakan bentuk kesadaran masyarakat  dalam  melaksanakan  proses  demokrasi  dalam  menyelenggarakan pemerintahan di daerah.
Pemilihan  kepala  daerah  merupakan  suatu  kegiatan  dan  kerja  besar  yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  dan ketatanegaraan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  Tahun 1945.  Penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  khususnya  telah  dilaksanakan dengan  penuh  tanggung  jawab,  yang  dalam  hal  ini  oleh  lembaga  negara  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU).  Selain  lembaga  negara  tersebut  juga  adanya  peranserta lembaga  negara  lain  yang  terkait  dengan  pemilihan  kepala  daerah  tersebut.  Di dalam  pelaksanaan  sisitem  demokrasi  di  negara  Republik  Indonesia,  telah ditentukan dalam UUD tahun 1945 sebagai landasan konstitusional.
Pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  ini  dilaksanakan  pada  saat  negara Republik Indonesia dan seluruh masyarakatnya mengalami pandemi covid 19 yang sampai dengan saat ini masih berjuang untuk melawan virus tersebut. Pelaksanaan pemilihan  kepala  daerah  yang  serentak  dilaksanakan  di  seluruh  wilayah  negara Republik Indonesia dengan segala pertolongan dan perlindungan dari ALLAH SWT telah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan pemilihan kepala  daerah  ini  telah  berlangsung  dengan  aman,    dalam  situasi  kondusif  dan penuh dengan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah ini  dengan  rasa  tanggungjawab  yang  sangat  baik,  sehingga  masyarakat  sebagai warga  negara  Republik  Indonesia  mampu  melaksanakan  sistem  demokrasi  yang baik sebagaimana yang dikehendaki dalam UUD 1945.
Pemilihan kepala daerah 2020  ini diselenggarakan secara serempak  di masa pandemi covid 19 di seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dikuti oleh 270  daerah  yang  memilih  kepala  daerahnya  pada  9  Desember  2020.  Dengan pemilihan  kepala  daerah  ini  masyarakat  mengharapkan  terpilihnya  pemimpin daerah  atau  kepala  daerah  yang  mampu  membawa  serta  mewujudkan  keinginan dan  kepentingan  masyarakat  secara  menyeluruh  agar  mencapai  hidup  yang sejahtera, adil, makmur secara materiel dan spiritual sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD tahun 1945 khususnya dalam alinea ke-empatnya.
Pemilihan kepala daerah dalam hal ini khususnya pemilihan kepala daerah kota Semarang,  telah  dilaksanakan  dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab  serta  tingkat kesadaran hukum yang tinggi, sehingga warga negara yang dalam hal ini masyarakat dukuh  Pengkol,  Kelurahan  Mangunsari,  kecamatan  Gunung  Pati,  Kota  Semarang. Masyarakat  di  wilayah  ini    telah  melaksanakan  pemilihan  kepala  daerah  kota Semarang  dengan  menggunakan  hak  pilih  dan  memberikan  suaranya  pada pemilihan kepala daerah kota Semarang tersebut dengan baik dan penuh kesadaran serta tanggung jawab sebagai warga negara untuk menggunakan hak pilihnya pada
pemilihan kepala daerah kota Semarang yang telah dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  dapat  dirumuskan  permasalahan  dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kajian Yuridis Terhadap Kesadaran Warga Negara Untuk  Menggunakan  Hak  Pilih  Dalam  Melaksanakan  Demokrasi  Pada  Pemilihan Kepala  Daerah  ?.  Penelitian  ini  dibatasi  pada  Kajian  Yuridis  Terhadap  Kesadaran Masyarakat dukuh Pengkol, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang untuk  menggunakan hak pilihnya dalam melaksanakan demokrasi pada pemilihan kepala daerah kota Semarang.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini  adalah  metode penelitian Yuridsi  Normatif .  Metode  penelitian  dengan  pendekatan  Yuridis Normatitf  merupakan  metode  penelitian  dengan  menggunakan  azas  dan  prinsip hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang tertulis. Sedangkan peraturan-peraturan  tertulis  yang  dimaksud  adalah  ketentuan  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  landasan  berpijak  untuk  memecahkan permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Adapun  yang  dimaksud  pendekatan  normatif adalah  suatu  pendekatan  yang  bertujuan    untuk  memperjelas  keadaan  dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum, dengan menelaah kenyataan dalam praktek yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan random sampling (sampel acak) yang diambil dari warga yang menjadi responden untuk  diwawancari  dengan  pertanyaan  terbuka  maupun  pertanyaan  tertutup. Pertanyaan terbuka artinya masyarakat bebas memberikan jawaban sebagaimana apa yang dijelaskan tentang pertanyaan mengenai hal yang berkaitan dengan hak pilih  warga  negara  untuk  menggunakan  hak  pilihnya    dalam  pemilihan  kepala daerah yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020 dalam hal ini pemilihan kepala daerah/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hak Pilih Warga Negara Dalam UUD 1945.
Penyelenggaraan  pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia  berdasarkan ketentuan UUD Tahun 1945. Dalam ketentuan pasal 27 ayat (1)  yang menentukan bahwa  :  ”Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukan  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak ada  kecualinya”.  Ketentuan  pasal  27  (ayat  1)    UUD  Tahun  1945  ini  memberi penegasan bahwa setiap warga negara tanpa kecuali memiliki hak yang sama dalam pemerintahan, artinya bahwa setiap warga negara memiliki kepentingan yang sama untuk  ikut  serta  dan  terlibat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  negara Republik Indonesia. Demikian pula bahwa setiap warga negara juga memiliki hak yang sama di hadapan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan tidak ada kecualinya, yang artinya bahwa setiap warga negara dapat melaksanakan perbuatan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Oleh  sebab  itu  pula  bahwa  setiap  warga  negara  juga  wajib  menjunjung hukum dan menaati hukum dengan tidak ada kecualinya termasuk apa bila warga
negara melakukan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum. Bagi warga negara  yang  jelas  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  hukum  atau  melakukan perbuatan melawan hukum tentu saja juga wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum berdasarkan ketentuan hukum yang mengaturnya. Ketentuan  pasal  27  (ayat  1)  UUD    Tahun  1945  ini  memiliki  cakupan  yang  luas, mengingat  ketentuan  bahwa  setiap  warga  negara  bersamaan  kedudukan  dalam hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu dengan tidak ada kecualinya.
Hal ini memiliki arti bahwa tidak ada perlakuan istimewa bagi setiap warga negara  yang  melakukan  perbuatan  yang  berkaitan  dengan  Hukum  dan Pemerintahan,  sehingga  siapa  saja  warga  negara  Republik  Indonesia  memiliki kesempatan  yang  sama  untuk  ikut  serta  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan maupun  melakukan  perbuatan  yang  termasuk  dalam  kategori  perbuatan  hukum. Warga negara bersamaan kedudukan dalam pemerintahan, dapat diartikan bahwa setiap  warga  negara  memiliki  hak  yang  sama  dalam  ikut  serta  dalam menyelenggarakan  pemerintahan.  Hal  ini  dapat  kita  ketahui  bahwa  untuk  dapat terlibat  dalam  pemerintahan,  maka  melaksanakan  sistem  demokrasi  merupakan langkah  yang  wajib  dilakukan  dengan  cara  melakukan  pemilihan  umum  atau pemilihan kepala daerah. Oleh sebab itu, secara konstitusional setiap warga negara memiliki  hak  pilih  aktif  dan  Hak  Pilih  Pasif  dalam  ketentuan  hak  sebagai  warga negara  untuk  melaksanakan  demokrasi  dengan  cara  ikut  serta  dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu untuk pemilihan umum yang memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum yang memilih anggota DPR, DPD, DPRD  Provinsi  dan  kabupaten  dan/Kota,  pemilihan  Kepala  Daerah  yang  memilih Kepala  Daerah  Provinsi/Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Kepala  Daerah Kabupaten/Bupati dan Wakil bupati dan Kepala Daerah Kota dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota. Hak pilih aktif adalah hak pilih yang dimiliki oleh setiap warga negara  untuk  memberikan  suaranya  dalam  pemilihan  umum  maupun  pemilihan kepala daerah dengan ketentuan warga negara telah berusia 17 (tujuhbelas) tahun pada saat pemilihan diselenggarakan. Hak Pilih aktif ini dimilik oleh seseorang sejak ditetapkan  sebagai  pemilih  pemula  hingga  ia  meninggal  dunia,  tentu  dengan pendataan  sebagai  pemilih  yang  senantiasa di  up-date oleh  Komisi  Pemilihan Umum(KPU)  di  wilayah  di  mana  seseorang  itu  berdomisi.  Hak  pilih    aktif  ini merupakan  hak  yang  melekat  bagi  seseorang  warga  negara  yang  dimiliki  selama warga  negara  tersebut  menjadi  warga  negara  Republik  Indonesia  di  mana  saja mereka berada.
Sementara itu untuk hak Pilih Pasif adalah hak pilih yang dimiliki oleh setiap warga  negara  Republik  Indonesia  untuk  mencalonkan  diri  untuk  dipilih  dalam pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum sebagai Anggota DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi/Kabupaten  dan/Kota,  Pemilihan  Kepala  Daerah Provinsi/Gubernur dan Wakil Gubernur,
Pemilihan
Kepala Daerah
Kabupaten/Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Kepala Daerah Kota/Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak Pilih  Pasif  ini  dimiliki  oleh  setiap  warga  negara  yang  berkeinginan  untuk mencalonkan diri dan di pilih menjadi pemimpin Negara dalam hal ini Presiden dan Wakil  Presiden,  Anggota  Badan  Legislatif  (DPR)  DPD,  maupun  DPRD  kabupatan/ atau kota dan Kepala Daerah dalam hal ini sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur
maupun  Bupati  dan  Wakil  Bupati  dan  atau  Wali  Kota  dan  Wakil  Walikota  dalam pemilihan  Umum,  pemilihan  anggota  Legislatif,  Pemilihan  Kepala  Daerah  yang diselenggarakan oleh
Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.
Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menggunakan hak pilih Aktif maupun hak pilih Pasif. Dalam menggunakan hak pilih Aktif dan hak pilih Pasif, kedua  hak  ini  merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh  setiap  warga  negara  secara konstitusional berdasarkan UUD tahun 1945. Mengingat hak pilih Aktif dan hak pilih Pasif merupakan hak konstitusional, maka tidak dibenarkan hak warga negara ini ditiadakan  oleh  siapapun.  UUD  Tahun  1945  secara  konstitusional  memberikan landasan hukum untuk setiap warga negara ikut terlibat dalam menyelanggarakan ketatanegaraan dan pemerintahan Negara Republik Indonesia.

## Pemilihan Kepala Daerah (PemiluKaDa).
Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu KaDa) merupakan cara yang ditempuh oleh Negara  atau  Pemerintah  dalam  melakukan  atau  menyelenggarakan  pergantian kepemimpinan  Wilayah/Daerah  secara  periodik.  Masa  kepemimpinan  Kepala Daerah berlangsung dalam 5 (lima) tahunan, sehingga dalam pergantian pemimpin daerah/wilayah  akan  dilaksanakan  dengan  menyelenggarakan  pemilihan  kepala daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk memilih kepala daerah di wilayah/daerah yang bersangkutan. Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serempak di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, telah diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan dalam situasi yang saat ini  masih  melanda  Negara  Republik  Indonesia  maupun  secara  global  terjadi  di hampir  seluruh  dunia  secara  internasional  yakni  terjadinya  pandemi  covid  -19. Situasi    yang  dialami  masyarakat  Indonesia  untuk  saat  ini  masih  dalam  situasi melawan  dan  memutus  rantai  penyebaran  covid-19.  Penyelenggaraan  pemilihan Kepala daerah ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan situasi yang dialami oleh masyarakat Indonesia dalam menghadapi covid -19 ini.
Merupakan kesedihan dan keprihatinan bersama yang dihadapi oleh seluruh masyarakat  Indonesia  pada  umumnya,  dan  Pemerintah  khususnya  yang  dengan segala upaya berusaha untuk mencegah dan melakukan kegiatan agar masyarakat terbebas  dari  pendemi  covid-  19  ini.  Pemilihan  Kepala  Daerah  merupakan penyelenggaraan pemungutan suara yang dilakukan oleh segenap warga negara dan masyarakat pemilih untuk memberikan suaranya pada saat pelaksanaan pemilihan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah. Mengingat untuk melakukan pencegahan penyebaran covid-19 ini, maka masyarakat tidak boleh melakukan kerumunan yang merupakan salah satu dari  sikap  yang  termasuk  Protokol  Kesehatan  dalam  upaya  mencegah  penularan virus  covid-19.  Pemilihan  kepala  daerah  yang  diselenggarakan  pada  saat  Negara Inodonesia  pada  khususnya  mengalami  pandemi  covid-19,  dikhawatirkan  akan terjadi  kerumunan  massa  yang  merupakan  bentuk  sebab  untuk  terjadinya penyebaran  virus  covid-19  ini.  Namun  mengingat  pemilihan  kepala  daerah merupakan estafet peralihan pergantian kepemimpinan yang secara peroidik harus dilaksanakan,  maka  pemilihan  kepala  daerah  tentu  tidak  bisa  ditunda.  Apabila pemilihan  kepala  daerah  ditunda,  tentu  saja  pergantian  pemimpin  wilayah  atau Kepala Daerah tidak akan berlangsung dengan baik. Hal ini akan terjadi gangguan
terhadap  keberlangsungan  kepemimpinan  Daerah  dan  memengaruhi  tatakerja pemerintahan dan ketatanegaraan bagi daerah.
Pemilihan  Kepala  Daerah  yang  dilaksanakan  serempak  di  seluruh  wilayah Negara  Republik  Indonesia  pada  9  Desember  2020,  diikuti  oleh  270 daerah/wilayah.    Pemilihan  Kepala  Daerah  ini  berdasarkan  atas  ketentuan Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  :  18  Tahun  2019  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor : 3 Tahun 2017  Tentang  Pencalonan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil  Bupati/  atau  Wali  kota  dan  Wakil  Wali  Kota  (dimuat  dalam  Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor : 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  :  3  Tahun  2017  Tentang  Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gunernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1586). Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ini berlaku bagi setiap warga Negara yang  berkehendak  atau  berkeinginan  untuk  mencalonkan  diri  pada  Pemilihan Kepala Daerah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. PKPU ini tentu saja menjadi dasar hukum untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan dapat diikuti  oleh  setiap  Warga  Negara  yang  memiliki  Hak  Pilih,  baik  hak  pilih  Aktif maupun hak pilh Pasif sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan UUD Tahun 1945. Selama  hak  pilih  aktif  maupun  pasif  masih  melekat  pada  seseorang  atau  warga negara, dan hak pilih tersebut tidak dalam keadaan dicabut hak politiknya karena putusan  pengadilan  atas  suatu  perkara,  maka  seseorang  warga  negara  Republik Indonesia  memiliki  hak  pilih  berdasarkan  ketentuan  Perturan  perundang- undangan yang berlaku, dalam hal ini ketentuan pasal 27 (ayat1)  UUD Tahun 1945.

## Kesadaran Hukum Masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan kepala daerah Kota Semarang.
Pemilihan  Kepala  Daerah  serempak  yang  diselenggarakan  pada  9  Desember 2020 telah dilaksanakan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, yang diikuti oleh  sebanyak  270  Daerah  pemilihan  kepala  daerah  termasuk  untuk  pemilihan kepala  daerah  Kota  Semarang  yang  memilih  Wali  Kota  dan  wakil  Wali  Kota Semarang. Pada pelaksanaan Pemilihan wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, telah diselenggarakan di seluruh wilayah yang termasuk Kota Semarang, dalam hal ini Kecamatan Gunung Pati merupakan satu dari seluruh wilayah Kota Semarang. Dukuh  Pengkol,  Kelurahan  Mangunsari,  Kecamatan  Gunung  Pati,  Kota  Semarang merupakan wilayah yang diselenggarakan pemilihan kepala daerah yakni memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Perlu kita ketahui bahwa Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia sekaligus kota metropolitan terbesar kelima sesudah  Jakarta, Medan, Surabaya dan Bandung. Sebagai salah satu kota  yang  sedang  berkembang  di  Jawa  Tengah  (Pulau  Jawa),  kota  Semarang  ini memiliki penduduk lebih dari 1,7 Juta Jiwa dan siang hari bisa mencapai 2 Juta jiwa. Kawasan mega  urban Semarang  yang  tergabung  dalam  wilayah  metropolitan kedungsepur(Kendal, Demak, Ungaran Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga,  Purwodadi Kabupaten Grobogan) berpenduduk lebih dari 7,3 Juta Jiwa. Sekaligus  sebagai  kota  metropolitan  keempat  setelah  Jabodetabek  (Jakarta), Gerbangkertosusilo  (Surabaya),  dan  Bandung  Raya.  Seperti  kota  besar  lainnya
seperti Jakarta dan Surabaya,  Kota Semarang mengenal sistem pembagian wilayah yang terdiri atas : Semarang Tengah/Semarang pusat, Semarang Timur, Semarang, Selatan, Semarang Barat dan Semarang Utara. Pembagian wilayah kota ini bermula dari pembagian wilayah oleh sub-residen pada jaman pemerintahan Hindia Belanda yang  setingkat  dengan  kecamatan.  Namun  saat  ini  pembagian  wilayah  kota Semarang  ini  berbeda  dengan  pembagian  administratif  wilayah  kecamatan. Meskipun  pembagian  wilayah  kota  Semarang  ini  jarang  digunakan  dalam lingkungan  pemerintahan  Kota  Semarang,  namun  pembagian  wilayah  kota  ini digunakan  untuk  mempermudah  dan  menerangkan    tentang  suatu  lokasi  yang menurut  letaknya  terhadap  pusat  Kota  Semarang.  Pembagian  wilayah  kota Semarang  ini,  juga  dimaksudkan  untuk  memudahkan  jangkauan  pelaksanaan pemerintahan dalam bidang pelayanan terhadap masyarakat.
Kota  Semarang  yang  dalam  pembagian  wilayah  saat  ini  terbagi  dalam  16 Kecamatan  dengan  177  Kelurahan.  Dukuh  Pengkol,  Kelurahan  Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati merupakan satu dari 177 Kelurahan yang tersebut di atas, dan merupakan satu dari 16 Kecamatan yang ada di Kota Semarang. Dukuh Pengkol, Kelurahan  Mangunsari,  Kecamatan  Gunung  Pati,  Kota  Semarang  merupakan wilayah  yang  menyelenggarakan  Pemilihan  Kepala  Daerah  yang  dalam  hal  ini Pemilihan  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota  Semarang.  Dalam  melaksanakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, masyarakat yang memiliki hak pilih  aktif  tentu  menggunakan  hak  pilihnya  untuk  memberikan  suaranya  pada pemilihan  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota  Semarang.  Masyarakat  di  wilayah  ini merasa  perlu  dan  memiliki  kepentingan  dalam  ikut  serta  dalam  menentukan pemimpin daerah yang akan melanjutkan estafet atau pergantian pemimpin daerah dalam hal ini Wali Kota Semarang dan Wakil Wali Kota Semarang. Hal ini dilakukan mengingat bahwa ketentuan pasal 27 (ayat 1) UUD Tahun 1945 yang menentukan bahwa  :”Setiap  Warga  Negara  bersamaan  kedudukan  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak ada kecualinya”.
Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  setiap  warga  negara  atau  masyarakat  yang memiliki hak pilih aktif dapat menggunakannya untuk memberikan suaranya dalam pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Semarang. Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang  telah  diselenggarakan  dengan  memilih  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota Semarang. Masyarakat wilayah dukuh Pengkol, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung  Pati,  Kota  Semarang  telah  melaksanakan  Pemilihan  Wali  Kota  dan  wakil Wali Kota Semarang dengan penuh kesadaran dan antusiasme yang tinggi dengan harapan  untuk  memilih  Wali  Kota  dan  wakil  Wali  Kota  yang  diharapkan  mampu menjadi pemimpin wilayah Kota Semarang yang memiliki kualitas kepemimpinan serta  mampu  membawa  masyarakat  menuju  masyarakat  yang  adil,  makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Harapan  yang  sangat  realistis  yang  dikehendaki  oleh  setiap  warga  negara sebagai  masyarakat  pada  umumnya  dan  masyarakat  Dukuh  Pengkol,  Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati yang tentunya menghendaki kehidupan yang aman,  tenteram,  tercukupi  kebutuhan  materiel  dan  spiritual,  Sebagaimana  yang dimaksud dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 yang merupakan Tujuan Nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam alinea yang keempat : ” Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,  maka  disusunlah  Kemerdekaan  Kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  yang  terbentuk  dalam  suatu susunan  Negara  Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemausiaan Yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia,  Kerakyatan  Yang  Dipimpin  Oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  Dalam Permusyawaratan  /Perwakilan  serta  dengan  mewujudkan  Keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tujuan Nasional bangsa Indonesia ini apabila dijabarkan lebih lanjut dalam pelaksananaan dan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta ketatanegaraan  Indonesia,  maka  sistem  demokrasi  dalam  penyelenggaraan ketatanegaraan merupakan bentuk wujud dari usaha untuk merealisasikan tujuan nasional bangsa Indonesia.
Dari hasil wawancara  peneliti dengan masyarakat sebagai responden dapat disampaikan beberapa hal yang merupakan  sebab adanya kesadaran warga negara untuk  menggunakan  hak  pilihnya,  khususnya  warga  masyarakat  dukuh  Pengkol, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati dapat dikemukakan sebagai berikut :
1. Sistem demokrasi yang dilaksanakan dalam rangka memilih kepala daerah dalam hal ini pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Semarang, merupakan upaya untuk melanjutkan proses pembangunan bidang politik dalam hal ini memilih pemimpin wilayah Kota Semarang.
2. Pemilihan  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota  Semarang,  merupakan  proses politik  dalam  melaksanakan  sistem  demokrasi  yang  dianut  oleh  Negara Republik  Indonesia  yang  dilaksanakan  untuk  memilih  Pemimpin  daerah dalam hal ini Wali Kota dan Wakil wali Kota Semarang.
3. Masyarakat dukuh Pengkol, kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati dalam  melaksanakan  pemilihan  Kepala  Daerah  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali Kota  Semarang  menggunakan  hak  pilih  aktifnya  dengan  memberikan suaranya  pada  saat  pemilihan  berlangsung  di  masing-masing  Tempat Pemungutan Suara (TPS) di mana mereka terdaftar sebagai Pemilih.
4. Mereka  merasa  memiliki  hak  dan  kewajiban  sebagai  warga  negara  untuk menentukan pilihannya terhadap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang.
5. Selanjutnya sebagai warga Negara dan warga masyarakat mereka terdorong untuk  ikut  serta  dan  berkepentingan  dalam  menentukan  pemimpin  yang mampu membawa masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang menjadi cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia secara menyeluruh.6.
6. Kemudian untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai pemimpin daerah  merupakan  wujud  kelangsungan  penyelenggaraan  pemerintahan dan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia pada umunya dan wilayah Kota semarang khususnya.7.
7. Masyarakat Kota Semarang menyadari akan pentingnya kelangsungan hidup bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  sehingga  dibutuhkan  pemimpin daerah atau wilayah yang mampu dan memiliki manajemen kepeimipinan yang handal.
8. Masyarakat  sebagai  warga  negara    memiliki  peranserta  dan  mendukung pemerintahan Kota Semarang dengan harapan mencapai kesejahteraan baik di bidang Ekonomi, sosial dan budaya.
9. Pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  yang  dalam  hal  ini  pemilihan  Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang merupakan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, karena rakyat memiliki kekuasaan dan kedaulatan yang tertinggi dalam menentukan pemimpin yang dikehendaki oleh masyarakat.
10. Peranserta  masyarakat  sangat  menentukan  karena  masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya dalam pelaksanaan pemungutan suara.
11. Kesadaran  masyarakat  sebagai  warga  negara  sangat  tinggi,  dengan dibuktikan bahwa masyarakat sebagai warga negara mampu melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan aman, damai meskipun dalam situasi dan kondisi adanya pandemi covid -19.
Apabila kita mempelajari hasil wawancara antara peneliti dengan masyarakat sebagai  obyek  penelitian,  jika  dibandingkan  dengan  pernyataan  dari  KPU  yang menyatakan  bahwa  partisipasi  publik  sangat  tinggi  msekipun  saat  pemungutan suara dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan, maka dapat dikatakan bahwa  memang  ada  hubungan  yang  rasional.  Demikian  pula  Bawaslu  (Badan Pengawas  Pemilihan  Umum)  menegaskan  bahwa  sistem  pengawasan  Pemilihan Kepala  Daerah  mencapai  tingkat  partisipasi  masyarakat  sebanyak  83  %.  Hal  ini disebabkan  adanya  faktor  bahwa  Pasangan  Calon  mengajak  warga  negara/ masyarakat  untuk  datang  ke  TPS  (Tempat  Pemungutan  Suara).  Disisi  lain, masyarakat yang tidak datang ke TPS disebabkan karena takut terjadinya penularan dan  penyebaran  Virus  Covid-19  yang  disebabkan  kemungkinan  terjadinya kerumunan  oleh  masyarakat  yang  berbondong-bondong  datang  ke  TPS.  Pada kenyataannya,  warga  negara  sebagai  masyarakat  yang  datang  ke  TPS  untuk memberikan  suaranya  di  atur  jam  datangnya  ke  TPS,  sehingga  tidak  terjadi kerumunan masyarakat di TPS masing-masing wilayah termasuk di wilayah dukuh Pengkol,  Kelurahan  Mangunsari,  Kecamatan  Gunung  Pati,  Kota  Semarang. Selanjutnya  dalam  siaran  televisi,  Kompas  TV  beberapa  waktu  setelah berlangsungnya pemilihan kepala daerah serempak yang dilaksanakan 9 Desember 2020, Menteri Dalam Negeri menyampaikan pernyataannya dalam siaran Televisi Kompas, dengan menyebutkan bahwa :
1. Pelaksanaan  pemilihan  Kepala  Daerah  tentu  saja  dimungkinkan  untuk terjadinya  gangguan  yang  disebabkan  oleh    1).  Gangguan  Konvensional adalah  merupakan  gangguan  yang  sering  terjadi  dalam  pemilihan  umum, baik  itu  pada  pemilihan  Presiden  dan  wakil  Presiden  maupun  pada pemilihan  Kepala  Daerah;  dan  2)  Gangguan  Kesehatan  sebagai  akibat pandemi covid-19.
2. Adapun  tingkat  kepatuhan  dan  kesadaran  Warga  negara  untuk menggunakan  hak  pilihnya  dalam  memberikan  suaranya  pada  pemilihan kepala  daerah  mencapai  67%.  Hal  ini  sudah  baik.  Sementara  KPU menyatakan 75%.
3. Apabila  dilihat  dari  zona  wilayah  Negara  Indonesia  yang  terbagi  dalam  3 (tiga) waktu, yaitu Waktu Indonesia Bagian Barat, Waktu Indonesia Bagian
Tengah  dan  Waktu  Indonesia  Bagian  Timur,  sehingga  untuk  kegiatan pelaksanaan Pemungutan suara juga berbeda saat dimulai dan diakhiri saat selesainya.
4. Selain  itu,  medan  dan  letak  geogarfis  wilayah  Indonesia  terdiri  dari kepulauan  yang  masing-masing  memiliki  tingkat  kesulitan  dalam jangkauannya, seperti halnya medan jangkauan yang sulit dan berat. Hal ini memiliki  dampak  berkaitan  dengan  distribusi  alat  peraga  Pencoblosan surat suara, juga alat – alat protokol kesehatan (Prokes).
5. Apabila  diberikan  nilai  pada  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  yang telah selesai diselenggarakan, oleh Menteri Dalam Negeri memberikan niali 8 - 9. Hal ini merupakan nilai yang bagus. Hal ini juga disebabkan adanya partisipasi  warga  negara  sebagai  masyarakat  yang  utama,  juga kesiapsiagaan KPPS, pelaksanaan Protokol Kesehatan (Prokes), Gangguan konvensional  yang  tidak  tidak  cukup  signifikan,  disertai  dengan    Data pendukung yang baik.
6. Kerja  sama  berbagai  pihak  yang  dalam  hal  ini,  pihak  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  (POLRI),  Tentara  Nasional  Republik  Indonesia  (TNI) yang  menjaga  keamanan  wilayah  negara  Republik  Indonesia  secara keseluruhan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
7. Legitimasi Kepala Daerah terpilih.
8. Petugas  TPS  (Tempat  Pemungutan  Suara),  KPPS,  dan  seluruh  jajaran  di bawah  kewenangan  KPU  di  seluruh  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.
9. Relawan yang dengan sukacita membantu pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
10. Pengawas  TPS  (Tempat  Pemungutan  Suara)  di  masing-masing  wilayah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.
11. Pemilihan Kepala Daerah merupakan kerja keras berbagai pihak, sehingga terlaksana dengan aman, situasi yang relatif kondusif,  damai dan tidak ada peristiwa  yang  mengganggu  stabilitas  nasional  dalam  pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Masyarakat  Dukuh  Pengkol,  Kelurahan        Mangunsari,  Kecamatan  Gunung Pati,  Kota  Semarang    merasa  memiliki  hak  dan  kewajiban  sebagai  warga negara  untuk  menentukan  pilihannya  terhadap  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali Kota Semarang.
2. Sebagai warga Negara dan warga masyarakat mereka terdorong untuk ikut serta  dan  berkepentingan  dalam  menentukan  pemimpin  yang  mampu membawa masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang  menjadi  cita-cita  dan  tujuan  nasional  bangsa  Indonesia  secara menyeluruh.
3. Untuk  memilih  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota  sebagai  pemimpin  daerah merupakan  wujud  kelangsungan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia pada umunya dan wilayah Kota semarang khususnya.
4. Masyarakat Kota Semarang menyadari akan pentingnya kelangsungan hidup bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  sehingga  dibutuhkan  pemimpin daerah atau wilayah yang mampu dan memiliki manajemen kepeimipinan yang handal.
5. Masyarakat  sebagai  warga  negara    memiliki  peranserta  dan  mendukung pemerintahan Kota Semarang dengan harapan mencapai kesejahteraan baik di bidang Ekonomi, sosial dan budaya.
6. Pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  yang  dalam  hal  ini  pemilihan  Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang merupakan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, karena rakyat memiliki kekuasaan dan kedaulatan yang tertinggi dalam menentukan pemimpin yang dikehendaki oleh masyarakat.
7. Peranserta  masyarakat  sangat  menentukan  karena  masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya dalam pelaksanaan pemungutan suara.
8. Kesadaran  masyarakat  sebagai  warga  negara  sangat  tinggi,  dengan dibuktikan bahwa masyarakat sebagai warga negara mampu melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan aman, damai meskipun dalam situasi dan kondisi adanya pandemi covid -19.

## Rekomendasi
1. Masyarakat  terus  diberikan  pendidikan  politik  agar  mampu  mewujudkan pelaksanaan sistem demokrasi di Negara Republik Indonesia.
2. Memberikan  penyuluhan  hukum  dan  sosialisasi  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan baik untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan kepala daerah di masa yang akan datang.
3. Terus  –  menerus  bagi  Pimpinan  atau  kepala  daerah  untuk  melakukan pendekatan kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki kesadaran untuk hidup  dalam  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  sehingga  mampu untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang menjadi cita-cita bersama seluruh rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Asshidiqie, Jimly,2011 ,  Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Jakarta: Rajawali Pers. ---------------------,  2015, Pokok  –pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca Reformasi ,  Jakarta, Cetakan  Kedua.
---------------------,  2015, Hukun Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi , Penerbit: Jakarta Press.
----------2014, Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Penerbit : Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta.
----------2015, Konstitusi  Dan  Konstitusionlisme  Indonesia, Penerbit  :  Sinar Grafika, Jakarta.
Padmo  Wahyono,  2017, Demokrasi  Politik  Indonesia,  dalam  Rush  Karim  dan Fauzi, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta. Winarno, 2012 , Demokrasi dan Pemilu, Penerbit : Puslitbanjari. UNS Surakarta.
Zamroni,  2011, Pendidikan  Untuk  Demokrasi, Penerbit  : Bigraf  Publishing,
Yogyakarta.
----------, 2011, Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural, Penerbit : Gavin Kalam Utama, Yogyakarta.

## B. Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah UU  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Perubahan    Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  Tentang    Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan  Gubernur, Bupati dan Wali Kota  Menjadi  Undang-Undang.
PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencalonan Kepala Daerah.