## Amanna Gappa
Amanna Gappa, Vol. 26 No. 1 Maret 2018
Terakreditasi Nasional SINTA 4
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Analisis Perjanjian Innominaat terhadap Peminjaman Rahim ( Surrogate Mother ) di Indonesia

## Dewi Astika Tandirerung
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin E-mail: dewiastika906@yahoo.com

## Abstrak:
Pada  masa  lalu,  mengangkat  anak  adalah  satu-satunya  cara  yang  masih  bisa  ditempuh  oleh pasangan  suami  istri  guna  mendapatkan  keturunan.  Di  era  modern  ini,  ada  penemuan teknologi di bidang genetika perubahan yang mencoba untuk membantu pasangan yang sudah menikah  tanpa  anak  untuk  waktu  yang  lama  untuk  bisa  memilki  anak  yang  masih  memiliki hubungan  genetik  dengan  mereka  dengan  cara  menyewa  rahim  seseorang  yang  biasa  disebut dengan Surrogate Mother. Sewa Rahim tersebut merupakan sebuah kondisi seorang perempuan yang dikontrak atau disewa untuk mengandung atau membesarkan janin dari perempuan atau pasangan lain. Akan tetapi dengan adanya tehnik kecanggihan dibidang teknologi kedokteran dan  teknologi  biologi  pada  dasarnya  akan  berpengaruh  terhadap  etika-etika  kehidupan masyarakat dibidang norma hukum kehidupan bermasyarakat maupun norma keagamaan.
Kata Kunci: Anak; Perjanjian Innominant; Sewa Rahim; Surrogate Mother

## 1.  .  Pendahuluan
Keturunan  merupakan  salah  satu  hal  yang  menandakan  eksistensi  manusia  sebagai makhluk hidup.  Tapi  pada  kenyataannya,  kehadiran  anak  yang  didambakan  itu  ada yang tidak terwujud. Hal ini bisa terjadi apabila salah satu atau kedua pasangan suami istri  mempunyai  kelainan  pada  alat  reproduksinya.  Hal  ini  disebabkan  karena pasangan  suami  istri  tersebut  mengalami infertilitas ,  suatu  kondisi  dimana  pasangan suami-istri  belum  mampu  memiliki  anak  walaupun  telah  melakukan  hubungan seksual sebanyak 2-3 kali seminggu dalam kurun waktu 1 tahun tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun 1 .
Selama ini cara yang banyak ditempuh adalah dengan melakukan pengangkatan anak, tetapi  dalam  perkembangannya  pasangan  suami  istri  tersebut  menghendaki  bahwa mereka  mendapatkan  anak  yang  masih  tetep  memiliki  hubungan  genetik  dengan mereka. Jika istri memiliki kalainan, maka pembuahan dapat dilakukan dengan cara inseminsai  buatan  (pembuahan  dapat  dilakukan  dalam  kandungan  istri)  atau menyewa rahim seseorang yang biasa disebut dengan Surrogate Mother.
Surrogate Mother, terjadi karena pihak wanita tidak bisa mengandung karena kelainan pada  rahim,  sehingga  peran  istri  digantikan  oleh  wanita  lain  untuk  menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu yang menjalani kandungan dan melahirkan baik diberi
1 Sumber dari:Wikipedia (https://id.wikipedia.org/wiki/Infertilitas, diakses pada 17 November 2018).
imbalan  ataupun  sukarela 2 . Namun  seiring  dengan  perkembangan  jaman,  terjadi pergeseran pada makna dari substansi awal sebagai alternatif medis, menjadi ke arah sosial  dan  eksploitasi  nilai  sebuah  rahim  atau  sering  disebut  ladang  bisnis/alat mencari nafkah yang baru demi gaya hidup masyarakat yang semakin tinggi.
Hal  ini  terjadi  dimasyarakat  kalangan  kelas  menegah  keatas,  karena  terjadinya masalah  pada  vertilisasi  (kesuburan  reproduksi),  sehingga  tidak  dapat  hamil. Permasalahan  inipun  ditunjang  dengan  kemajuan  ternologi  kedokteran  terkait permasalahan reproduksi, yaitu cara kelahiran di luar cara ilmiah atau disebut dengan Assisted  Reproductive  Technologis  ( ART). Assisted  Reproductive  Technologis  ( ART) merupakan  cara  untuk  memiliki  keturunan  yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga (pasangan suami istri) melalui cara sewa rahim agar memiliki keturunan 3 .
Sewa Rahim/Surrogate Mother yaitu fenomena yang masih baru dinegara kita namun diluar negara terutama Amerika dan Eropa fenomena sewa rahim atau ibu tumpang sudah menjadi perkara biasa. Teknologi sewa rahim biasanya dilakukan bila istri tidak mampu dan tidak  boleh hamil atau melahirkan. Embrio dibesarkan dan dlahirkan dari rahim  perempuan  lain  yang  bukan  merupakan  istri  sah,  walaupun  bayi  itu  menjadi milik secara hukum suami istri yang ingin mempunyai anak tersebut. Untuk jasanya tersebut  wanita  pemilik  rahim  akan  menerima  bayaran  dengan  jumlah  yang  telah disepakati keluarga yang ingin menyewakan  rahimnya tersebut dan wanita itu harus menandatangi perjanjian untuk menyerahkan bayi yang dilahirkannya itu ke keluarga yang telah menyewa 4 .
Awalnya peminjaman rahim atau surrogate mother terjadi karena pihak isteri tidak bisa mengandung  karena  sesuatu  hal  yang  terjadi  pada  rahimnya  sehingga  peran  istri dialihkan pada wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu dalam mengandung  dan  melahirkan,  baik  dengan  imbalan  materi  ataupun  sukarela. Perkembangan  selanjutnya  terjadi  pergeseran  makna  dan  substansi,  dari  substansi awal  sebagai  alternative  kelainan  medis  (karena  cacat  bawaan  atau  karena  penyakit) yang ada kearah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim, yang mana pihak peminjam bukan lagi karena alasan medis, tetapi sudah beralih kealasan kosmetik dan estetika, bahkan  ekonomi  sementara  bagi  pihak  yang  meminjamkan  akan  menjadikannya sebagai suatu ladang bisnis baru dengan meminjamkan rahimnya sebagai alat mencari nafkah (terutama pada mayarakat ekonomi rendah) seperti India. Di India pemerintah setempat memfasilitasi proses peminjaman rahim dengan membuatkan sebuah pusat untuk model  peminjaman rahim termasuk dengan pengurusan visa  khusus  dan  visa medis.
Rahim  yang  digunakan  sebagai  alat  reproduksi  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan keuntungan  materi  semata  sangatlah  tidak  etis,  karena  pandangan  yang  beredar  di masyarakat bahwa rahim merupakan tempat berkembangnya embrio dan tidak untuk tujuan  ekonomi  semata.  Masyarakat  menilai  jika  rahim  digunakan  sebagai  tempat “persewaan”  embrio  akan  menurunkan  harkat  dan  martabat  wanita.  Setiap  wanita mempunyai  hak  dan  kewajiban  untuk  mempergunakan  rahimnya  sesuai  dengan semestinya.  Khalayak umum erat kaitannya dengan adat dan budaya setempat. Para
2 Sonny  Dewi  Judiasih,  Susilow ati  Suparto  Dajaan,  Devianan  Yuanitasari.  (2017).”Aspek  Hukum  Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia”. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 3(2):250
3 Ibid, hlm 251
4 Sumber dari:https://www.kompasiana.com/rosaliaaini/550d49838133116d2cb1e211/surrogate-mother, diakses pada 19 Desember 2018)
budaya  timur  beranggapan  bahwa  rahim  seorang  wanita  harus  dihormati,  karena lewat rahim wanita inilah kita dilahirkan.
Pelaksanaan peminjaman rahim di Indonesia mengalami kendala tidak adanya payung hukum  (aturan  perundang-undangan)  yang  mengatur  peminjaman  rahim  serta pertimbangan etika berdasarkan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Dilihat dari aspek  hukum  perjanjian,  perjanjian  peminjaman  rahim  tidak  mempunyai  aturan hukum yang jelas, terlebih lagi objek yang diperjanjikan sangatlah tidak lazim, yaitu rahim,  baik  benda  maupun  difungsikan  sebagai  jasa.  Karena  keberadaannya  yang belum  mempunyai  payung  hukum,  peminjaman  rahim  menimbulkan  kekhawatiran para pihak yang menjalaninya bahwa perbuatan tersebut adalah illegal. Namun secara yuridis  terdapat  beberapa  pasal  dalam  KUH  Perdata  yang  dapat  digunakan  untuk mengkaji  substansi  dari perjajian peminjaman rahim yaitu Pasal  1320 KUH Perdata 5 . Dalam  perjanjian  peminjaman  rahim  apabila  dikaitkan  dengan  syarat  sahnya perjanjian  menurut Pasal  1320  KUH Perdata  maka  terdapat beberapa  hal  yang  perlu dipertanyakan.  Salah  satunya  adalah  mengenai  hal  tertentu  yang  diatur  dalam perjanjian  peminjaman  rahim,  dimana  dalam  Pasal  127  ayat  (1)  Undang-Undang tentang  Kesehatan  disebutkan  bahwa  teknologi  reproduksi  untuk  membantu kehamilan diluar ilmiah hanya dapat dilakukan dengan metode bayi tabung.
Dalam  hukum  perjanjian  menganut  asas  kebebasan  berkontrak.  Hal  ini  juga  diatur dalam  Pasal  1338  KUH  Perdata  yang  menyebutka n  bahwa  “semua perjanjian  yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi  mereka yang membuatnya” 6 . Hal  ini  berarti  bahwa  para  pihak  dalam  suatu  perjanjian  bebas  untuk  menentukan materi  atau  isi  dari  perjanjian.  Lalu  bila  dihubungkan  dengan  syarat  sah  perjanjian, bagaimana kedudukan dari perjanjian peminjaman rahim tersebut, ketika dalam suatu perjanjian peminjaman rahim kedua belah pihak yaitu pasangan suami istri dan calon ibu pengganti  sama-sama bersedia  dan telah bersepakat untuk melakukan perjanjian peminjaman rahim tersebut.

## 2.  Bahan dan Metode
Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddindan Perpustakaan Umum Universitas Hasanuddin Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data-data  diperoleh  dari  penelitian kepustakaan ( library search ) berupa dokumen, buku-buku dan  Undang-Undang yang merupakan sumber data yang ada yang terkait dengan perjanjian peminjaman rahim (surrogate  mother). Untuk  memperoleh  data  yang  dibutuhkan  Penulis  menggunakan teknik studi pustaka ( library search ) yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca dan  menelusuri  literatur-literatur  seperti  dokumen,  buku-buku  dan  sumber  yang berasal  dari  internet  atau  data-data  yang  bersifat  ilmiah  yang  berhubungan  dengan topic permasalahan yang diteliti.
5 Soedharyo Soimin.(1995). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .Jakarta:Sinar Grafika, hlm 328 6 Ibid, hal 332

## 3. Analisis
Salah  satu  teori  Sosiologi  yang  mendukung  adanya  perubahan  dalam  masyarakat adalah “Teori Perubahan Sosial” melalui teori Evolusioner (Horton dan Hunt, 1992) 7 . Dimana  perkembangan  teknologi  tinggi  masa  kini  adalah  bukti  adanya  perubahan kehidupan dalam masyarakat, yang gejala-gejalanya perubahan tersebut menyangkut pada  bidang  seni,  sastra,  hukum,  moral,  agama,  perdagangan  dan  lainnya  yang  tak ketinggalan  juga  adalah  bidang  teknologi.  Bidang  ini  ternyata  telah  membawa pengaruh  dalam  kehidupan  manusia  yang  secara  sosial  sifat  dasar  manusia  salah satunya adalah hidup berkelompok, dan berinteraksi satu dengan lainnya.
Program  Surrogate  Mother  secara  sosiologis  dapat  di  lihat  sebagai  suatu  perubahan sosial  dimana  faktor  dinamika  manusia  yang  kreatif  secara  terbuka  mereka menciptakan  kondisi  perubahan  tersebut  atas  dasar  kebutuhannya, walaupun  dalam proses perubahan tersebut terkadang menimbulkan reaksi konflik dalam arti ada yang pro dan kontra.
Dengan adanya reaksi yang positif ataupun negatif tentang suatu perubahan sosial, hal ini  juga  dijelaskan  dalam  teori  sosiologi  yaitu  teori  Konflik  yang  dalam  premis- premisnya  menjelaskan  bahwa:  “Setiap  orang  memiliki kepentingan  sendiri-sendiri, setiap  orang  akan  berusaha  mewujudkan  kepentingan  itu,  dan  cara  yang  digunakan untuk  mewujudkan  kepentingan  itu  adalah  dengan  menggunakan  suatu  kekuatan. Menyimak  orang  berusaha  memanfaatkan  kecanggihan  teknologi  untuk  bisa memenuhi  apa  yang  menjadi  kepentingannya  yaitu  memiliki  seorang  anak  dengan program  Sewa  Rahim/Surrogate  Mother.  Walaupun  dalam  upaya  ini  orang  tidak boleh  melupakan  akan  kebesaran  Allah  sebagai  pemilik  alam  semesta,  karena  tanpa ijin Nya maka segala perubahan itu tidak akan terwujud 8 .
Menurut  Selo  Soemarjan  pakar  Sosiologi  menjelaskan  bahwa  penyebab  perubahan sosial adalah karena anggota masyarakat pada suatu waktu tertentu merasa tidak puas lagi  terhadap  keadaan  kehidupan  yang  lama.  Norma-norma  dan  lembaga-lembaga sosial atau saranasarana penghidupan yang lama dianggap tidak memadai lagi untuk memenuhi kehidupannya yang baru.
Selanjutnya  menurut  Syarbini  dan  Rusdiyanta  (2009)  dijelaskan  pula  bahwa  secara umum  penyebab  perubahan  sosial  budaya  dapat  dibedakan  dalam  dua  golongan yaitu 9 :
1) Perubahan yang berasal dari masyarakat itu sendiri salah satunya adalah adanya perkembangan  ilmu  pengetahuan,  sebagai  suatu  kesadaran  orang  perorangan akan  kekurangan  dari  kebudayaannya,  kualitas  ahli  dalam  suatu  kebudayaan serta rangsangan masyarakat berinovasi; dan
2) Perubahan berasal dari lingkungan alam fisik disekitar manusia, bersumber pada lingkungan  fisik  yang  kadangkadang  disebabkan  oleh  tindakan  para  warga masyarakat, seperti  penebangan liar oleh segolongan masyarakat  hingga terjadi tanah lonsor, banjir dan lainnya.
7 Halim  Perdanakusuma.(2016) .” Program  Bayi  Tabung  Dalam  Perspektif  Sosiologis,  Hukum  Islam  Dan Hukum Adat ”.J usticia Sains, Jurnal Ilmu Hukum, 1(1):15 8 Ibid, hlm 16 9 Loc.cit.
Pada  situasi  saat  ini  ternyata  perkembangan  teknologi  di  bidang  kesehatan  telah membuka  jalan  untuk  suatu  potensi  jalan  keluar  bagi  dunia  kesehatan  yang  pada perkembangannya  menampilkan  isu  etika  dan  moral  yang  sebelumnya  tidak terfikirkan  oleh  masyarakat.  Hal  itu  adalah  perkembangan  teknologi  dibidang kesehatan  khususnya  yang  berkaitan  dengan  teknologi  dibidang  Reproduksi. Mengingat pada kenyatannya terdapat kurang lebih 10 % dari pasangan suami isteri tidak  dikaruniai  keturunan  (Infertil),  sedangkan  kecil  kemungkinannya  bagi  mereka melakukan adopsi anak (Thamrin, 2014).
Perkembangan  di  bidang  kedokteran,  sosial  dan  hukum  di  seluruh  dunia  membuka jalan  bagi surrogate  mother modern  komersial,  sejarah surrogate  mother dimulai  pada tahun  1870  di China,  akhirnya  pada  tahun  1985  di  Amerika  Serikat,  seorang perempuan sukses yang pertama hamil sebagai ibu pengganti dan melahirkan tahun 1986, sekaligus memunculkan persoalan hukum pertama, dimana ibu pengganti tidak mau menyerahkan bayi ke ibu genetik.
Teknik  ibu  pengganti  dapat  diartikan  sebagai  penggunaan  rahim  wanita  lain  untuk mengandungkan benih wanita (ovum) yang telah dibuahi oleh benih lelaki (sperma), dan  janin  itu  dikandung  oleh  wanita  tersebut  sehingga  dilahirkan.  Perempuan  yang menggunakan rahimnya untuk hamil dimana janin yang dikandungnya tersebut milik wanita  lain  dan  setelah  bayi  lahir  hak  kepemilikan  atau  hak  asuh  bayi  tersebut diserahkan  kepada  wanita  lain  dan  ayah  dari  bayi  tersebut.  Praktek surrogate  mother atau  lazim  diterjemahkan  dalam  Bahasa  Indonesia  dengan  ibu  pengganti  tergolong metode atau upaya kehamilan di luar cara yang alamiah (Yendi, 2011).
Kaidah  ini  dikenal  juga  dengan  sewa  rahim  karena  lazimnya  pasangan  suami  isteri yang ingin memiliki anak  ini  akan  memberikan  imbalan  kepada ibu  pengganti  yang sanggup  mengandung  benih  mereka,  dengan  syarat  ibu  pengganti  tersebut  akan menyerahkan  anak  setelah  dilahirkan  atau  pada  waktu  yang  telah  ditetapkan  sesuai perjanjian. Teknik ibu pengganti biasanya dilakukan bila istri tidak mampu atau tidak boleh hamil atau melahirkan. Embrio dibesarkan dan dilahirkan dari rahim wanita lain bukan  istri  walaupun  bayi  itu  menjadi  milik  pasangan  suami  istri  yang  ingin mempunyai anak tersebut. Secara umum terdapat lima bentuk tipe teknik sewa rahim (Yendi, 2011), yaitu 10 :
1. Sel  telur isteri  dipertemukan dengan sperma suami, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Kaedah ini digunakan dalam keadaan isteri memiliki sel  telur  yang  baik,  tetapi  rahimnya  dibuang  karena  pembedahan,  kecacatan, akibat penyakit yang kronik atau sebab-sebab yang lain.
2. Sama  dengan  tipe  yang  pertama,  kecuali  sel  telur  dan  sperma  yang  telah dipertemukan  tersebut  dibekukan  dan  dimasukkan  ke  dalam  rahim  ibu pengganti setelah kematian pasangan suami isteri itu.
3. Sel telur isteri dipertemukan dengan sperma  lelaki lain (bukan suaminya) dan dimasukkan  ke  dalam  rahim  wanita  lain.  Keadaan  ini  apabila  suami  mandul dan  isteri  ada  halangan  atau  kecacatan  pada  rahimnya  tetapi  sel  telur  isteri dalam keadaan baik.
4. Sperma  suami  dipertemukan  dengan  sel  telur  wanita  lain,  kemudian dimasukkan  ke  dalam  rahim  wanita  lain.  Keadaan  ini  berlaku  apabila  isteri
10 Nova  Arikhman ,(2016). ” Tinjauan  Sosia,  Etika  Dan  Hukum  Surrogate  Mother  Di  Indonesi a”. Jurnal Kesehatan Medika Saintika, 7(2):142-143
mengalami penyakit pada kandung telur dan rahimnya sehingga tidak mampu menjalani kehamilan, atau isteri telah mencapai tahap menopause.
5. Sperma  suami  dan  sel  telur  isteri  dipertemukan,  kemudian  dimasukkan  ke dalam  rahim  isteri  yang  lain  dari  suami  yang  sama.  Dalam  keadaan  ini  isteri yang lain sanggup mengandungkan anak suaminya dari isteri yang tidak boleh hamil.
Menurut Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan dan Deviana Yuanitasari, Surrogate Mother merupakan teknik bayi tabung ( fertilisasi in vitro ), yaitu di mana sperma dan ovum pasangan suami istri yang di proses dalam tabung, lalu dimasukan kedalam rahim  orang  lain,  bukan  kedalam  rahim  istri.  Perempuan  yang  bersedia  dititipkan embrionya  tersebut  disebut surrogate  mother ,  umumnya  dengan  perjanjian  antara surrogate mother dengan pasangan suami istri yang ingin menggunakan jasa surrogate mother tersebut  yang  biasa  disebut  dengan intended  parent ,  dalam  isi  perjanjian  ini surrogate mother ,  diberi  biaya  untuk  kebutuhan selama  proses  mengandung  anak tersebut, saat proses melahirkan, dan setelah melahirkan. Surrogate mother , ini setelah melahirkan  anak  tersebut  harus  menyerahkan  kepada intended parent .  Adapun  jenis sewa Rahim, memiliki klasifikasi yang harus diperhatikan, yaitu :
1. Traditional surrogacy ;
2. Gestational surrogacy ; dan
3. Intended mother 11 .
Peraturan  terkait surrogacy di  Indonesia  tidak  mempunyai  ketentuan  yang  mengatur mengenai surrogate mother. Di Indonesia menyiratkan bahwa melarang praktik surrogate mother, tetapi  pada  kenyataannya  terjadi  dibeberapa  wilayah  yang  dilakukan  secara diam-diam  dan  dengan    cara  kekeluargaan.  Peraturan  yang  dapat  dikatakan  secara ketentuan, sebagai berikut :
1. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 127 ayat 1.
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu.
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Pasal  1 angka  10,  Pasal  40  ayat  (1-4), Pasal 43 ayat (1), dan ayat (3).
Dalam  Pasal  127  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan diatur bahwa kehamilan di luar cara alamiah hanya dilakukan oleh pasangan suami- istri yang sah dengan syarat sebagai berikut 12 :
1) Hasil sperma dan ovum dari suami-istri yang bersangkutan di tanamkan dalam rahim istri dari mana ovum itu berasal.
2) Dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  yang  mempunyai  keahlian  dan  kewenangan untuk melakukan hal itu.
3) Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
Secara  gramatikal  bisa  ditafsirkan  bahwa  yang  boleh  dilakukan  oleh  hukum  di Indonesia  adalah  metode  pembuahan  sperma  dan  ovum  dari  pasangan  suami-istri yang  sah  yang  ditanamkan  dalam  rahim  istri  dari  mana  ovum  berasal  yang  dikenal
11 Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, Devianan Yuanitasari.2017,Op.Cit.,hlm 252
12 Sumber dari : https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3c27570c04/nprt/1060/uu-no- 36-tahun-2009-kesehatan (diakses pada 28 November 2018)
dengan metode bayi tabung. Hal ini berarti bahwa metode atau kehamilan diluar cara ilmiah selain yang di atur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  tentang  Kesehatan  tidak  dapat  dilakukan  di  Indonesia.  Larangan  praktik peminjaman rahim ini juga tercantum dalam:
1) Permenkes  Republik  Indonesia  Nomor  039  Menkes/SK/2010  tentang Penyelenggaraan  Pelayanan  Teknologi  Reproduksi  Berbantu  yang  menyatakan dengan tegas bahwa dilarang melakukan surrogasi dalam bentuk apapun.
2) Pasal  40  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014  tentang  Kesehatan Reproduksi mengatur bahwa 13 :
a) Ayat (1) Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan diluar cara alamiah hanya dapat dilakukan pada pasangan suami-istri yang terikat perkawinan yang sah dan mengalami ketidaksuburan atau infertilitas untuk memperoleh keturunan.
b) Ayat  (2)  Reproduksi  dengan  bantuan  atau  kehamilan  diluar  cara  alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami-istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.
Pelaksanaan upaya kehamilan diluar cara alami harus dilakukan sesuai dengan norma hukum,  norma  agama,  norma  kesusilaan,  dan  norma  kesopanan.  Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kesehatan yang berlaku di Indonesia, metode atau upaya kehamilan  diluar  cara  alamiah  selain  yang  diatur  dalam  ketentuan  tersebut,  secara hukum  tidak  dapat  dilakukan  di  Indonesia.Larangan  peminjaman  rahim  pada Undang-Undang  tentang  Kesehatan  berdasarkan  atas  muatan  asas  dan  tujuan  dari undang-undang  tersebut,  yaitu  pembangunan  kesehatan  yang  diselenggarakan dengan  berasaskan  peri  kemanusiaan,  keseimbangan,  manfaat,  perlindungan, penghormatan  terhadap  hak  dan  kewajiban,  keadilan,  gender  dan  non  diskriminatif dan norma-normaagama. Sesuai dengan pengakuan Indonesia terhadap dipeluknya 6 agama,  ajaran  norma  agama  yang  dianut  oleh  masyarakat  Indonesia  melarang dilakukannya peminjaman rahim.
Jadi,  yang  di  perbolehkan  di  hukum  Indonesia  adalah  metode  bayi  tabung  yaitu metode  pembubuhan  antara  sperma  milik  suami  dan  ovum  milik  istri  yang  terikat dalam  perkawinan  yang  sah  di  mata  hukum  yang  kemudian  ditanam  di  rahim  istri yang  bersangkutan  atau  ditanamkan    dalam  rahim  istri  dimana  ovum  itu  berasal. Sedangkan  metode  atau  upaya  kehamilan  di  luar  cara  alamiah  selain  yang  diatur dalam  Pasal  127  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan tersebut, dalam hal ini ibu pengganti atau surrogate mother atau penititipan embrio ke dalam  rahim  wanita  lain  secara  hukum  belum  dapat  dilakukan  di  wilayah  hukum Indonesia.
Dalam  prakteknya,  peminjaman  rahim  atau  ibu  pengganti  membuka  peluang  lebar adanya  anak  yang  dilahirkan  di  luar  nikah.  Seorang  gadis  atau  janda  yang  bersedia untuk  melahirkan  tanpa  nikah  dan  hanya  melalui  penyewaan  rahimnya  saja,  dapat membawa dampak buruk serta penderitaan terhadap masa depan anak, di antaranya adalah :
1) Anak terlahir dengan status anak di luar nikah
2) Anak kehilangan hak waris orang tua kandungnya
13 Sumber dari : https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53e1f5cc0e251/node/lt50ed178f595 cb /pp-no-61-tahun-2014- kesehatan-reproduksi (diakses pada 28 November 2018)
3) Anak mendapat stigma buruk di masyarakat
4) Anak tersebut dapat disangkal oleh orang tua kandungnya maupun oleh orang tua titipan
Mengenai point di atas, dalam pelaksanaannya anak yang dihasilkan dari proses sewa rahim,  sangat  memungkinkan  adanya  penolakan  atau  sangkalan  dari  dua  pihak sekaligus.    Pertama  dari  orang  tua  kandung,  kedua  dari  orang  tua  biologis  (yang punya benih).  Di bawah ini beberapa kemungkinan terjadinya penolakan anak :
1) Jika  anak  terlahir  dari  ibu  kandung  (yang  disewa  rahimnya)  dan  status  ibu tersebut  tidak  terikat  oleh  suatu  perkawinan  yang  sah,  maka  anak  yang dilahirkannya  itu  dapat  saja  ditolak  oleh  ayah  biologisnya  (penitip  sperma) karena  biaya  yang  dijanjikan  ternyata  tidak  ada,  apalagi  jika  anak  tersebut terlahir  dalam  keadaan  cacat,  dengan  dalil  bahwa  anak  tersebut  bukan anaknyakarena  tidak  terlahir  dalam  ikatanperkawinan  yang  sah.  Pasal  42 Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan  bahwa  anak yang sah adalah anak yang dilahirkan  dalam atau sebagai akibat perkawinan yang  sah.Kemudian  pasal  250  KUH  Perdata  menentukan  bahwa  anak  yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si  suami  sebagai ayahnya.
2) Jika  anak  terlahir  dari  ibu  kandung  (yang  disewa  rahimnya)  dan  status  ibu tersebut  terikat  oleh  suatu  perkawinan  yang  sah,  maka  anak  yang dilahirkannya itu dapat ditolak oleh suami dari ibu tersebut. Dengan dalil Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menentukan :
a) Seorang  suami  dapat  menyangkal  sahnya  anak  yang  dilahirkan  oleh  istrinya bila  ia  dapat  membuktikan  bahwa  istrinya  telah  berzina  dan  anak  itu  akibat daripada perzinaan.
b) Pengadilan  memberikan  keputusan  tentang  sah/tidaknya  anak  atas permintaan pihak yang berkepentingan.
Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwasanya begitu menderitanya anak yang dilahirkan  melalui  praktek  sewa  rahim  atau  ibu  pengganti.  Anak  dapat  kehilangan statusnya sesaat setelah dilahirkan sekaligus kehilangan hak-haknya sebagai manusia.
Dalam sistem hukum Indonesia terdapat pengaturan dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  menyatakan  bahwa  anak  yang  sah  adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sedangkan Pasal  43  Undang-Undang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  anak  yang  dilahirkan  di luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya. Di Indonesia, status anak yang lahir dari ibu pengganti dalam kaitan dengan pengaturan Undang-Undang Perkawinan, bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari  ibu  pengganti,  bukan  anak  dari  orang  tua  yang  menitipkan  benih  di  rahim  ibu pengganti .
Sebenarnya  secara  biologis,  anak  yang  dilahirkan  oleh  si  ibu  pengganti  dari  adanya sewa rahim tersebut adalah anak dari si pasangan  suami dan istri tersebut, hanya saja dilahirkan melalui perempuan lain. Akan  tetapi, mengenai hal ini terdapat beberapa pendapat.,  untuk  melihat  golongan  anak  dari  kasus  surrogate  mother,  harus  dilihat dulu status perkawinan dari wanita surrogate. Anak yang dilahirkan dari sewa rahim dapat berstatus sebagai anak di luar perkawinan yang tidak diakui, jika status wanita surrogate-nya  adalah  gadis  atau  janda.  Dalam  hal  ini,  anak  yang  dilahirkan  adalah
anak  di luar  perkawinan  yang tidak  diakui,  yaitu  anak  yang  dilahirkan  karena  zina, yaitu  akibat  dari  perhubungan  suami  atau  isteri  dengan  laki-laki  atau  perempuan lain 14 .
Akan  tetapi,  anak  tersebut  dapat  menjadi  anak  sah  jika  status  wanita  surrogate-nya terikat  dalam  perkawinan  yang  sah  (dengan  suaminya),  maka  anak  yang  dilahirkan adalah anak sah pasangan suami isteri yang disewa rahimnya, sampai si bapak (suami dari  wanita  surrogate)  mengatakan “Tidak”  berdasarkan  Pasal  251,  Pasal  252,  dan Pasal  253  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (“KUHPer”)  dengan  pemer iksaan darah  atau  DNA  dan  keputusan  tetap  oleh  pengadilan  dan  juga  berdasarkan  atas Undang-Undang Perkawinan Pasal 44 yang mengatur bahwa 15 :
“ Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bila mana  ia  dapat  membuktikan  bahwa  isterinya  telah  berzina  dan  anak  itu  akibat dari perzinaan tersebut. ”
Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang  berkepentingan.  Adanya  praktik  surrogate  mother  yang  dilakukan  oleh masyarakat,  menimbulkan  banyak  persoalan-persoalan  hukum,  yang  harus  direspon oleh semua pihak karena ketidakjelasan payung hukumnya 16 .
Bukan  hanya  itu  terdapat  pula  berbagai  masalah  dari  segi  sosial  dalam  pelaksanaan Surrogate  Mother.  Sebuah  studi  yang  dilakuan  Research  Centre  Psikologi  Keluarga dan  Anak  di  University  of  City,  London,  Inggris  pada  tahun  2002  menyimpulkan bahwa  ibu  pengganti  mengalami  kesulitan  melepaskan  anak  dan  bahwa  ibu dimaksudkan  menunjukkan  kehangatan  yang  lebih  besar  pada  anak  dari  ibu  hamil secara  alami  (Jadva  V,  etal.,  2003;  Golombok  S,  etal.,  2004;  Golombok  S,  etal,  2011). Studi  antropologi  kepada  ibu  pengganti,  menunjukkan  bahwa  ibu  pengganti  terlibat dalam berbagai teknik distancing seluruh kehamilan, untuk memastikan bahwa mereka tidak  menjadi  emosional  melekat  pada  bayi.  Banyak  ibu  pengganti  sengaja  mencoba untuk  membantu  perkembangan  keterikatan  emosional  antara  ibu  genetic  dengan anak  (Teman  E,2003;  Teman  E,  2003;  Teman  E,  2010).  Meskipun  ibu  pengganti umumnya  melaporkan  merasa  puas  dengan  pengalaman  mereka  sebagai  pengganti, ada  kasus-kasus  dimana  tidak  sesuai  harapan  yang  terkait  ketidakpuasan.  Beberapa wanita merasa pada tingkat tertentu merasa dihormati oleh pasangan (Ciccarelli, etal., 2005).
Beberapa  wanita  mengalami  gangguan  emosi  ketika  berpartisipasi  sebagai  ibu pengganti.  Hal  ini  bisa  disebabkan  kurangnya  terapi  dan  dukungan  emosional (Ciccarelli, etal., 2005). Beberapa wanita memiliki reaksi psikologis ketika menjadi ibu pengganti.  Ini  termasuk  depresi  ketika  menyerahkan  anak,  kesedihan,  dan  bahkan penolakan untuk melepaskan anak (Milliez J, 2008). Sebuah studi dari Pusat Penelitian Keluarga  di  Universitas  Cambridge  menemukan  bahwa surrogate  mother tidak memiliki dampak negatif pada anak-anak dari ibu pengganti itu sendiri (Imrie S., etal., 2012).  Para  peneliti  tidak  menemukan  perbedaan  secara  negatif  atau  positif
14 Desriza Ratman.(2012). Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum .Jakarta:PT.Gramedia,  hlm. 120- 123.
15 Sumber dari : https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/undangundang- nomor-1-tahun-1974 (diakses pada 28 November 2018).
16 Letezia   Tobing, “Status   Hukum Anak   Hasil   Sewa   Rahim”. http://www.hukumonline.com/klinik /detail/lt514dc6e223755/status-hukum-anak-hasil-sewa-rahim (diakses pada 28 November 2018).
penyesuaian anak pada ibu pengganti (Golombok S, etal., 2011). Agama yang berbeda mengambil  pendekatan  yang  berbeda  untuk surrogate  mother ,  berhubungan  dengan sikap mereka pada teknologi reproduksi 17 .
Masalah  etika  yang  mengemukan  antara  lain  kekhawatiran  tentang  eksploitasi, komodifikasi,  dan  paksaan  ketika  wanita  dibayar  untuk  menjadi  hamil  dan melahirkan,  terutama  dalam  kasus  dimana  ada  besar  perbedaan  kekuasaan  antara pihak  pasangan  dengan  ibu  pengganti,  kepatutan  pandangan  masyarakat  untuk mengizinkan perempuan untuk membuat kontrak menggunakan tubuh, perlindungan hak asasi perempuan sebagai ibu pengganti, kewajaran kontrak sebagai ibu pengganti, kewenangan yuridiksi memutuskan yang bertentangan dengan nurani ibu pengganti, instink seorang ibu (Schenker JG, 2008) 18 .

## 4. Penutup
Saya  menyimpulkan  bahwa  dalam  menyikapi  Fenomena  rahim  sebagai  objek perjanjian, perjanjian ini tidak dimungkinkan dilakukan di wilayah hukum Indonesia karena  rahim  tidak bisa  menjadi  objek  perjanjian  dan  bertentangan  dengan Undang- Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Khususnya dalam hal penyewaan rahim di Indonesia  belum  memilki  payung  hukum  yang  pasti  dan  kedudukan  perjanjian peminjaman rahim di Indonesia  tidak diakui  dan belum dilegalkan karena dianggap melanggar  Pasal  127  ayat  (1)  Undang-Undang  tentang  Kesehatan,  bertentangan dengan  kesusilaan,  tidak  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  dan  melanggar  isi  dari Pasal  1339  KUH  Perdata.  Serta  status  anak  dari  hasil  perjanjian  peminjaman  rahim adalah  anak  sah  dari  ibu  pengganti  baik  yang  terikat  pernikahan  yang  sah  maupun tidak,  dan  orang  tua  pembawa  benih  tidak  mempunyai  hubungan  apapun  menurut Pasal  42  dan  43  Undang-Undang  tentang  Perkawinan.  Sehingga  jika  nantinya pemerintah  membuat  peraturan  tentang  fenomena  sewa  rahim  ini  maka  hendaknya peraturan  tersebut  dengan  tegas  melarang  praktek  sewa  rahim  mengacu  pada  aspek sosial  dan  moral  masyarakat  yang  menjurus  kepada  komodifikasi  rahim.  Serta melanggar  hak  dari  sang  anak  yang  nantinya  lahir  dari  praktek  sewa  rahim.  Demi terciptanya  ketertiban  dan  kepastian  hukum.  Harus  ada  aturan  dan  sanksi  hukum yang jelas mengenai perjanjian ini agar tidak terjadi kesimpangsiuran hukum baik bagi pemerintah,  masyarakat,  maupun  paramedis  yang  terlibat  dalam  proses surrogate mother tersebut.

## Referensi
Desriza  Ratman.  (2012). Surrogate  Mother  dalam  Perspektif  Etika  dan  Hukum , Jakarta:PT.Gramedia.
Hilman Hadikusuma.(2003).Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung:Mandar Maju.
Soimin,  Soedharyo.(2013).Hukum  Orang  dan  Keluarga,  Perspektif  Hukum  Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Jakarta:Edisi Revisi. Sinar Grafika
17 Nova Arikhman,Op.Cit.,hlm 144
18 Schenker,  J.G.(2008 ). ” Assisted  reproductive  technology:  perspectives  in  Halakha ”. Jewish  religious law .17(S3):17-24.
Soimin, Soedharyo.(2015). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Jakarta:Sinar Grafika Sonny  Dewi  Judiasih,  Susilowati  Suparto  Dajaan,  Devianan  Yuanitasari.2016. Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia.
Syarbini, dkk. (2009).Dasar-Dasar Sosiologi.Yogyakarya:Graha Ilmu.
Thamrin,  Husni,.  H.  (2014). Aspek  Hukum  Bayi  Tabung  Dan  Sewa  Rahim,  Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam .Yogyakarta:Aswaja Pressindo Mutia  Az  Sarah.(2015). Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perjanjian  Sewa  Rahim  (Surrogate Mother)  Berdasarkan  Terminologi  Hukum  Perdata (Skripsi).Jakarta:Universitas Indonesia.
Halim  Perdanakusuma.(2016) .” Program  Bayi  Tabung  Dalam  Perspektif  Sosiologis, Hukum Islam Dan Hukum Adat ”.J usticia Sains, Jurnal Ilmu Hukum, 1(1):10-28
Nova  Arikhman ,(2016). ” Tinjauan  Sosia,  Etika  Dan  Hukum  Surrogate  Mother  Di Indonesi a”. Jurnal Kesehatan Medika Saintika, Volume 7(2):140-150 Schenker,  J.G.  (2008). Assisted  reproductive technology:  perspectives  in  Halakha (Jewish religious  law).  Reproductive  Biomedicine  Online  (Reproductive  Healthcare Limited), 17(S3), 17-24.
Sonny  Dewi  Judiasih,  dkk. (2017).”Aspek  Hukum  Sewa  Rahim  Dalam  Perspektif Hukum Indonesia”. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 3(2):249-255 Teman, E. (2003). Knowing the Surrogate Body in Israel , in: Rachel Cook and Shelley Day Schlater (eds.), Surrogate Motherhood: International Perspectives, London: Hart Press, pp. 261-280, scribd.com
Wikipedia  (https://id.wikipedia.org/wiki/Infertilitas,  diakses  pada  17  November 2018).
Yendi.(2011). Hukum  teknologi  reproduksi  buatan  di  Indonesia Perkembangan  hukum teknologi reproduksi buatan di Indonesia Indonesia http://yendi- anestesi.blogspot.com/2011/04/hukum-teknologi-reproduksi-buatan-dihtml.
Letezia      Tobing,  “Status      Hukum      Anak      Hasil Sewa      Rahim”. http://www. hukumonline.com/klinik/detail/lt514dc6e223755/status-hukum-anak-hasil- sewa-rahim (diakses pada 28 November 2018).
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/undang-undang- nomor-1-tahun-1974.
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53e1f5cc0e251/node/lt50ed178f5 95 cb /pp-no-61-tahun-2014- kesehatan-reproduksi.