## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Wakaf Sebagai Sarana Moderasi Beragama dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Perspektif Maqashid Syariah
Nadya Rahmalina 1 , Nadia Jannatul Ma’wah 2 , Zaet Zakiyah Tunnufus 3 , Rakha Mulia Gymnastiar 4 1,2,3,4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta E-mail: nadyarahmalinaa@gmail.com 1 , nadiajannatulm55@gmail.com 2 , zaetzakiyah28@gmail.com 3 , rakhamulia11@gmail.com 4
Article History: Received: 30 November 2023 Revised: 30 Desember 2023 Accepted: 31 Desember 2023
Abstract: Indonesia memiliki potensi yang besar dalam sektor perwakafan. Namun, dibalik potensi besar tersebut, ternyata masih ada anggapan bahwa prioritas pada pengelolaan wakaf harus ditujukan pada sektor keagamaan tertentu saja. Sementara itu, Indonesia yang dikaruniai dengan keberagaman tentu memerlukan peran wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan dari agama apa seseorang berasal. Untuk mewujudkan perannya tersebut, pengelolaan wakaf membutuhkan tujuan dan strategi yang jelas, sebagaimana tertuang dalam konsep maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wakaf sebagai sarana moderasi beragama dalam membantu mewujudkan kesejahteraan sosial dengan perspektif maqashid syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis-deskriptif dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf sebagai ibadah berdimensi spiritual-sosial telah mampu mencerminkan nilai dalam moderasi beragama, sehingga wakaf dapat menjadi salah satu pendorong dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dengan merujuk pada nilai maqashid syariah. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran baru dalam
peningkatan literasi wakaf karena menghubungkan fenomena wakaf dengan upaya menciptakan moderasi beragama di tengah masyarakat.
Keywords: Wakaf, Moderasi Beragama, Kesejahteraan Sosial
PENDAHULUAN Potensi wakaf berdasarkan indeks wakaf nasional tahun 2022 menunjukan bahwa tanah wakaf di Indonesia sudah tersebar di 440,5 ribu titik dengan total luas mencapai 57,2 hektar. Selain itu, potensi sektor perwakafan di Indonesia, terutama wakaf uang, ditaksir dapat mencapai angka 180 triliun rupiah per tahun (BWI, 2022). Akan tetapi, di tengah keberagaman agama,
budaya, dan suku yang ada saat ini, masih banyak kalangan masyarakat yang meyakini bahwa wakaf hanya identik dengan 3M, yaitu Masjid, Madrasah, dan Makam (Paksi, 2021). Hal tersebut dibuktikan dengan distribusi pengelolaan wakaf berdasarkan data pada Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (SIWAK Kemenag, 2022) yang menunjukkan sebanyak 72% tanah wakaf di Indonesia dikelola sebagai masjid dan mushalla, 14% diberdayakan untuk sekolah dan pesantren, 4% digunakan sebagai lahan pemakaman, dan sisanya yakni 8% dikelola untuk berbagai kegiatan sosial lainnya.
Fenomena dalam data-data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dinilai masih mempersepsikan pengelolaan wakaf untuk kepentingan agama lebih diprioritaskan dibandingkan dengan pengelolaannya yang bertujuan dalam pemberdayaan sosial. Sebenarnya hal tersebut tidak menjadi permasalahan serius karena kembali pada tujuan wakif dalam mewakafkan hartanya. Sebagai agama yang juga membawa misi rahmatan lil ‘alamin, menjadikan hukum Islam sejatinya bertujuan untuk dapat menjawab berbagai persoalan baru, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi (Suhadi, 2002) . Adakalanya melihat sejarah, dimana pengelolaan wakaf seringkali menekankan pada aktivitas ekonomi masyarakat. Seperti pada wakaf sumur Usman bin Affan yang terus dikelola oleh otoritas berwenang sehingga dapat berkembang seperti saat ini menjadi kebun kurma dan juga hotel berbintang (BWI, 2022).
Keberagaman yang ada di tengah masyarakat saat ini, seharusnya menjadikan wakaf dapat turut berperan untuk pemberdayaan sosial masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan. Sehingga, pada akhirnya nanti, wakaf dapat menjadi sarana moderasi beragama karena kebermanfaatannya yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan tidak berdasarkan pandangan terhadap agama, suku, dan golongan apa mereka berasal.
Penelitian mengenai wakaf sebagai sarana moderasi beragama pernah dilakukan (Saefurrohman et al., 2022). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa wakaf jika dikaitkan dengan terciptanya moderasi beragama, baru dapat dilaksanakan dalam kegiatan pendistribusiannya saja karena mencerminkan implementasi dari nilai pokok dalam moderasi beragama. Sedangkan dalam proses penghimpunan wakaf yang dilakukan di Provinsi Lampung yang menjadi tempat penelitiannya, menunjukan belum dapat mengintegrasikannya dengan nilai- nilai moderasi beragama karena penghimpunan yang dilakukan masih terbatas pada lingkungan kementerian agama, sementara lingkungan lainnya seperti sosialisasi ke sekolah dan tempat lainnya masih dalam tahap perencanaan.
Selanjutnya, ketika pengelolaan wakaf yang menjadi sarana moderasi beragama sudah terwujud, maka wakaf diharapkan mampu menjawab persoalan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal ini berkaitan karena kesejahteraan sosial dapat terjadi dengan adanya distribusi harta dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi harta tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan pengelolaan wakaf, sehingga pada akhirnya bertujuan untuk menjadikan aspek-aspek dalam kesejahteraan sosial mampu dirasakan dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.
Penelitian yang pernah dilakukan oleh (Medaline, 2017) menjelaskan bagaimana peran nadzir dalam pengelolaan wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang mana usaha tersebut diselenggarakan dengan pelayanan sosial yang diberikan oleh para nadzir. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut berfokus pada bagaimana Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai institusi perwakafan memiliki tanggung jawab besar dalam rangka meningkatkan sumber daya nadzir, sehingga pada akhirnya nanti akan berdampak pada manfaat atas pengelolaan wakaf dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.
Kedua penelitian yang pernah dilakukan tersebut telah banyak memberikan gagasan baru terkait dengan topik penelitian ini. Hanya saja keduanya belum mampu mengaitkan penelitiannya

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
dengan perspektif maqashid syariah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mencoba menggabungkan kedua topik tersebut menjadi satu pembahasan dan mengaitkannya dengan perspektif maqashid syariah. Adapun batasan dalam penelitian ini ditunjukkan dengan hanya mengaitkan nilai-nilai yang terkandung dalam wakaf dengan nilai moderasi beragama, kemudian dilanjut dengan analisis tinjauan maqashid syariah dalam pengelolaan wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah nilai yang terkandung dalam wakaf sejalan dengan nilai moderasi beragama. Serta, bagaimana peran yang dapat diberikan oleh pengelolaan wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan sosial jika dikaitkan dengan tujuan syariah, sebagaimana tertuang dalam lima tujuan yang digagas oleh Imam As-Syatibi. Sehingga penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran mengenai wakaf sebagai sarana moderasi beragama dalam fungsinya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dengan merujuk pada perspektif maqashid syariah

## LANDASAN TEORI A. Wakaf
Wakaf secara harfiyah berasal dari bahasa Arab ‘ waqafa’ yang memiliki banyak arti, tergantung pada tujuan dan penggunaan kata tersebut. Waqafa berasal dari kata yang berarti menahan, berhenti, diam, atau tetap berdiri. Adapun Waqafa-yaqifu-waqfan dan habasa-yahbisu- tahbisan memberikan pengertian yang sama (Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006). Dengan kata lain, wakaf berarti memberikan kepada orang lain sesuatu untuk ditahan, sehingga menjadi dimiliki dan ditahan, seperti menahan tanah, hewan ternak, dan segala sesuatu lainnya (Ridwan, 2020).
Muhammad Syafi’i Antonio dalam Ahmad Ridwan memberikan definisi bahwa wakaf berkaitan dengan adanya unsur pokok yang harus berhenti, tidak boleh berpindah tangan, maupun dijual kepada selain yang telah diamanahkan oleh wakif lewat nadzir untuk kepentingan umat (Ridwan, 2020). Al-Qur’an tidak menyebutkan istilah wakaf secara eksplisit, akan tetapi urgensi wakaf digambarkan sebagai bentuk kedermawanan sosial dengan berbagai tujuan yang baik. Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya dan para sahabat telah lama mempraktikan wakaf sebagai bagian dari inti ajaran islam. Dalam perkembangannya, wakaf tidak bisa terlepas dari dinamika perekonomian, sosial, dan budaya seiring berkembangnya masyarakat Islam dari masa ke masa. Perwakafan di Indonesia termasuk dalam bidang hukum agraria. Bidang hukum tersebut merupakan perangkat aturan yang mengatur tentang bagaimana pengelolaan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia. Singkatnya, hukum ini berisi aturan mengenai hubungan manusia dengan bumi, air, dan luar angkasa Indonesia (Fawaid, 2022). Sehingga hal tersebut membuka peluang agar wakaf mampu berperan optimal dalam mewuudkan kesejahteraan bersama.
Wakaf memberikan peran dalam pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat seperti jalan raya, jembatan, sistem pengairan, dan sekolah. Selain itu, wakaf juga berperan dalam kepentingan sosial seperti pembangunan rumah sakit yang diperuntukan bagi orang miskin, perbaikan sarana pendidikan, penyediaan beasiswa, dan gaji guru, dan sebagainya (Huda, 2017).

## B. Moderasi Beragama
Istilah moderasi merujuk pada kata serapan yang diambil dari bahasa latin “moderatio” yang bermakna sedang atau dalam artian tidak kekurangan tetapi juga tidak kelebihan (Hasan, 2021). Moderasi beragama sangat penting untuk memastikan bahwa ajaran agama dapat
diterapkan secara proporsional dan seimbang di tengah keberagaman. Islam meiliki ciri khas yang menonjol mengenai hal ini, yakni tawassuf (jalan tengah), ta’adul (berkeadilan), dan tawazun (seimbang). Ketiga ungkapan tersebut memiliki makna yang jika disarikan dapat disatukan menjadi wasathiyah (moderat) (Al Azhari, 2020).
Istilah moderasi beragama dalam konteks keagamaan memiliki makna dalam menjaga dari bersikap tanpa kompromi atau bahkan keluar dari batas kebenaran agama (Fahri & Zainuri, 2022). Hal tersebut mengacu pada suatu tindakan yang tidak berlebihan atau kaku, tetapi justru berdasarkan prinsip-prinsip yang memastikan terciptanya keseimbangan dan kedamaian. Agama memiliki peran sebagai sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan seorang hamba kepada tuhannya, serta mengatur tata nilai dalam kehidupan sosial antar sesama manusia (Al Azhari, 2020). Moderasi beragama menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ajaran agama dapat diterapkan secara proporsional dan seimbang di tengah kehidupan dalam keberagaman.

## C. Kesejahteraan Sosial
Manusia pada dasarnya diciptakan sebagai makhluk sosial. Dalam berkehidupan sosial tentunya akan dihadapkan pada situasi dimana masing-masing individu akan saling membutuhkan satu sama lain karena tingkat kesejahteraan sosialnya berbeda. Kondisi sejahtera ( well being ) umumnya merujuk pada istilah kesejahteraan sosial ( social welfare ) dimana kondisi tersebut digambarkan pada terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Pemerintah Republik Indonesia memberikan definisi mengenai istilah kesejahteraan sosial dengan berdasarkan pada kondisi dimana warga negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya dalam menjalankan fungsi sosial sebagai akibat karena telah terpenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosialnya (Kemenkumham RI, 2009).
Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup berbagai macam usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, baik dalam cakupan materi, fisik, emosional, dan spiritual. Keempat cakupan tersebut menurut Kolle (1974) dalam (Bintarto, 1989) dapat dijelaskan secara detail menjadi beberapa aspek, yaitu :
1. Kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan, dan sebagainya 2. Kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam sekitarnya, dan sebagainya
3. Kualitas hidup dari segi mental dan emosional, seperti ketersediaan fasilitas pendidikan, kondisi lingkungan budaya, dan sebagainya
4. Kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.
Rumusan dalam kesejahteraan sosial sebagai suatu tatanan kehidupan yang meliputi aspek material, spiritual, dan sosial tidak menempatkan salah satu aspek lebih penting daripada aspek lainnya. Akan tetapi, lebih kepada perihal bagaimana agar mendapatkan titik keseimbangan diantara aspek-aspek tersebut (Yasniwati et al., 2019). Dalam rangka melanjutkan dan menghayati kehidupannya di dunia ini, manusia dihadapkan pada cukup banyak kebutuhan yang harus terpenuhi. Sehingga ketiga aspek tersebut menjadi kebutuhan dasar sehingga manusia dapat hidup dengan manusiawi (Atosokhi, 2006).

## D. Maqashid Syariah
Maqashid merupakan bentuk jamak dari kata “ maqoṣid” yang bermakna tempat yang dituju atau dimaksudkan. Sedangkan kata syariah secara etimologi merujuk pada makna agama, metode, jalan, maupun Sunnah. Secara istilah dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang telah

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
disyariatkan oleh Allah SWT berkaitan dengan dan hukum-hukum dalam amal perbuatan (Mubarok, 2016). Sementara kata syariah secara istilah berarti kumpulan dari hukum-hukum dalam amal perbuatan yang diajarkan dalam Islam. Islam memberikan pedoman mengenai akidah atau keyakinan dan juga aturan-aturan hukum kepada umatnya melalui Al-Qur’an dan sunnah (Helim, 2019).
Maqashid syariah merupakan suatu hal penting dan mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan seseorang, baik bagi agama maupun dunianya. Jika hal ini tidak diterapkan dalam kehidupan seseorang maka akan menimbulkan kerusakan. Imam Al-Syatibi dalam (Kasdi, 2014) membagi maqashid syariah kedalam tiga konsep, yaitu: 1. Konsep dharuriyah yakni merupakan sesuatu yang mendasar dan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dan kehidupan umat agar tercipta kemaslahatan bersama. Konsep ini terbagi lagi menjadi al-dharuriyah al-khamsah yang terdiri dari keterpeliharaannya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Konsep hajiyah, yaitu konsep yang memiliki tujuan agar lima unsur dalam tingkatan dharuriyah dapat berlangsung lebih baik dari sebelumnya. Adapun apabila konsep ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam keselamatan jiwa, akan tetapi perlu diusahakan untuk menunjang terciptanya kemaslahatan umat.
3. Konsep tahsiniyah dimana konsep ini memiliki tujuan dalam penyempurnaan konsep- konsep sebelumnya. Konsep ini apabila tidak terpenuhi maka tidak begitu berpengaruh dalam pencapaian kemaslahatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dilengkapi dengan pernyataan pribadi. Dalam penelitian kulitatif, manusia merupakan peran yang paling penting dalam penelitian. Peneliti berhubungan langsung dan tidak dapat dipisahkan dari proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Oleh karena itu, realitas yang berhasil digali dan ditemukan melalui penelitian kualitatif seringkali dianggap subjektif, karena sangat bergantung pada kemampuan dan kredibilitas pihak-pihak yang terlibat, baik peneliti maupun partisipa (Rukajat, 2018).
Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber data yang sudah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, dan sebagainya (Siyoto, 2015). Kemudian penelitian ini dibahas secara rinci pada bagian kajian teori, sebagai dasar perumusan teori yang selanjutnya digunakan dalam melakukan perbandingan mengenai riset terdahulu.

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran HASIL DAN PEMBAHASAN
Wakaf Sebagai Sarana Moderasi Beragama Islam menjadi agama yang turut memerhatikan segala hal yang bersifat sosial, kultural, psikologis, dan juga spiritual di tengah keberagaman masyarakat yang ada. Salah satu bentuk amalan yang diajarkan Islam kepada umatnya, yakni bahwa segala kepemilikan, termasuk didalamnya harta, adalah milik Allah Swt. Konsep tersebut memberikan pesan kepada manusia untuk dapat mengelola harta yang dititipkan oleh-Nya dan meyakini bahwa di dalam harta tersebut terdapat bagian yang menjadi hak orang lain yang membutuhkan, sehingga perlu untuk mengeluarkannya sebagai bentuk sedekah yang digariskan agama.
Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa setiap kepemilikan harta harus disertai dengan tanggung jawab moral (Suhadi, 2002) . Tanggung jawab moral dalam kepemilikan harta akan mendorong seseorang untuk menciptakan kesejahteraan bagi sesama. Salah satu langkah strategis dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan meningkatkan distribusi harta melalui wakaf. Wakaf dinilai menjadi kebutuhan yang perlu dioptimalkan karena didalamnya tercermin unsur kebajikan ( birr ), Kebaikan ( ihsan ), dan persaudaraan ( ukhuwah ) dalam kehidupan sosial masyarakat (Yasniwati et al., 2019). Tujuan utama wakaf adalah menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Sehingga ketika niat yang benar tersebut telah tertunaikan, maka bukan tidak mungkin akan menjadikan manfaat pada harta wakaf dapat berpengaruh positif bagi penciptaan kesejahteraan masyarakat luas.
Wakaf dalam konteks moderasi beragama menjadi instrumen penting untuk menyuarakan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan juga keseimbangan di tengah keberagaman masyarakat. Nilai dalam perwakafan memiliki asas keseimbangan atau keselarasan dalam berkehidupan. Asas tersebut diperoleh dari maksud dan tujuan wakaf sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Swt yang merupakan wujud keseimbangan antara hubungan manusia dengan Sang pencipta. Dari keseimbangan tersebut akan lahir keserasian dirinya dengan hati nuraninya sehingga terdorong untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan sosial (Qahaf, 2005) . Wakaf sejatinya memiliki tujuan mulia karena aspek dalam kebermanfaatannya dapat dirasakan secara berkesinambungan untuk kepentingan masyarakat luas, tidak membatasi pada golongan atau agama tertentu. Sehingga tujuan dalam wakaf sejalan dengan nilai dalam moderasi beragama.
Nilai keadilan di tengah keberagaman masyarakat juga terwujud dengan hadirnya wakaf. Hal tersebut tergambar dalam fungsi wakaf yang dianggap dapat menangani nasib dan masa depan puluhan juta kaum dhuafa yang tersebar di seluruh pelosok tanah air tanpa membedakan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
dari agama apa seseorang itu berasal. Manfaat wakaf yang abadi jika dikelola dengan baik dan produktif akan mendorong pendistribusian harta wakaf secara merata dan berkeadilan. Adapun nilai toleransi di tengah masyarakat dapat pula tercipta melalui wakaf. Salah satu bentuk konkrit nilai toleransi dalam dunia perwakafan adalah pemberian tanah wakaf yang diperuntukan untuk menjadi tanah makam bagi siapapun, hal ini dilakukan oleh seorang keturunan Tionghoa yang beragama Budha (Hariswati, 2023).
Peran wakaf sebagai sarana moderasi beragama turut mencerminkan nilai maqashid syariah. Keterpeliharaan harta ( hifdzu al-mal ) di tengah masyarakat dapat terwujud dengan hadirnya manfaat yang diberikan atas pengelolaan wakaf sebagai salah satu solusi pendistribusian harta dari golongan yang kaya kepada yang membutuhkan. Selain itu, maqashid syariah berupa keterpeliharaannya agama ( hifdzu ad-din ) akan berlaku di tengah masyarakat, karena sejatinya wakaf merupakan bentuk ibadah dan wujud implementasi hukum islam meskipun hidup berada di tengah keberagaman agama. Keberlanjutan atas manfaat pengelolaan wakaf pada akhirnya dapat meneguhkan solidaritas dan kepedulian sosial, mempersatukan keberagaman menjadi harmoni, menjadi kekuatan dalam pembangunan ekonomi, mengikis jurang kesenjangan sosial dan menjadi sarana perakat antar umat beragama.
Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah Kesejahteraan akan berdampak positif dalam meningkatkan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat. Disamping kondisi sosial yang aman dan tentram, tentu hal ini juga akan mendukung masyarakat dalam memelihara keimanannya. Karena jika bukan kesejahteraan yang terwujud, maka dapat dipastikan bahwa kemiskinan lah yang sedang dirasakan masyarakat. Sedangkan Islam melihat kemiskinan bukan hanya pada kondisinya saja tetapi lebih dari itu, Islam melihat bagiamana dampak yang akan ditimbulkan. Nabi Muhammad saw pernah bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh sahabat Anas r.a yang bermakna bahwa kemiskinan yang dialami seseorang, apabila ia itu tidak mampu menjalaninya dengan sabar, maka bisa dipastikan hal tersebut akan menyebabkannya menjadi kufur. Kufur dalam hal ini berarti bahwa seseorang berpindah atau tidak lagi menganut agama Islam karena sebab terpaksa mengikuti agama lain yang lebih memerhatikan kebutuhannya (Yasniwati et al., 2019).
Kesejahteraan sosial berdasarkan definisinya dalam UUD 1945 mengindikasikan bahwa kebutuhan dasar yang harus terpenuhi yaitu, (1) kebebutuhan material yang mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transformasi, jaminan kehidupan, serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang membantu memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. (2) Kebutuhan spiritual menurut Umer Chapra, mencakup ketakwaan kepada Allah Swt, kedamaain fikiran (budi), kebahagiaan bathin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tiadanya kejahatan anomi. Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan rohani manusia berupa kebahagian, kedamaian, iman akan Tuhan, kesucian, hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan, maaf memaafkan, dengan kata lain kebutuhan spiritual berorientasi pada suatu hal yang tidak terbatas didunia. Dan terakhir, (3) kebutuhan sosial yang dimaksud disini bukan hanya sekedar bisa hidup bersama orang lain, melainkan juga bersama tuntutannya, agar hidup bersama itu berlangsung secara indah dan menyenangkan. Manusia adalah makhluk sosial, yang mutlak membutuhkan kebersamaan atau lebih tepat hidup saling ketergantungan satu sama lain.
Perlu disadari bahwasanya untuk mewujudkan kesejahteraan, diperlukan dukungan sumber dana yang sangat besar dan harus berkesinambungan. Baik dari sisi pemerintah maupun
masyarakat diharapkan mampu berperan dan berkomitmen dalam mengusahakannya. Islam mewadahi pelaksanaan peran tersebut dengan pelaksanaan hukum-hukumnya. Persoalan yang terjadi selama proses mewujudkan kesejahteraan, perlahan mulai menemukan solusi. Pendistribusian kekayaan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang membutuhkan dilakukan melalui ibadah berdimensi sosial, yakni sedekah, zakat, dan wakaf. Ketiga instrumen tersebut tentu memiliki pengelolaan yang berbeda. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan secara berkesinambungan, maka wakaf dapat menjadi pilihan karena harta yang telah diwakafkan akan tersimpan secara utuh dan tidak hilang nilai pokoknya, berbeda dengan kedua instrumen lainnya. Tentu hal tersebut memerlukan pengelolaan wakaf secara profesional sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat luas secara berkesinambungan (Hafizah, 2021).
Tabel 1. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pengelolaan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
No. Maqashid Syariah Pembahasan 1. Keterpeliharaan Agama ( Hifdz Ad-Din)
Salah satu aspek dalam kesejahteraan sosial adalah terwujudnya spitritualitas yang baik dalam kehidupan masyarakat. Islam mendefinisikan terlaksananya aspek tersebut apabila seorang muslim mampu menjalankan rukun Islam dengan baik, seperti membaca dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu (Megawati, 2018). Pengelolaan wakaf untuk hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan dukungan terhadap institusi keagamaan seperti pembangunan masjid dan pusat-pusat studi islam, sehingga akan berdampak dalam menciptakan ruang untuk pengembangan spiritual masyarakat.

## 2. Keterpeliharaan
Jiwa ( Hifdz An- Nafs)
Wakaf memiliki peran dalam melindungi jiwa karena ini merupakan entitas penting dalam kesejahteraan sosial. Islam mendefinisikan hak untuk hidup bagi setiap jiwa sebagai hak utama dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya (Umar et al., 2021). Bentuk pengelolaan wakaf dalam hal ini dapat bermacam-macam, seperti :
1) Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan, hal ini membantu memastikan terpenuhinya akses masyarakat terhadap perawatan medis yang berkualitas, sehingga dapat melindungi jiwa dari risiko penyakit.
2) Pendidikan Kesehatan Mental, berupa penyediaan akses penyuluhan, pelatihan, dan penyediaan layanan kesehatan mental untuk membantu masyarakat mengatasi masalah psikologis dan emosionalnya karena hal tersebut berkaitan erat dengan perlindungan jiwa.
3) Pembangunan fasilitas berupa rumah singgah, hal ini seringkali dibutuhkan dalam proses mewujudkan kesejahteraan sosial karena implementasi kesejahteraan bagi setiap individu

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
484
berbeda dan terkadang masyarakat yang kurang mampu untuk mendirikan tempat singgahnya sendiri (rumah) membutuhkan hal tersebut untuk melindungi jiwa mereka.

## 3.
Keterpeliharaan Akal ( Hifdz Al- Aql)
Pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial karena didalamnya terdapat upaya untuk melindungi akal dari hal-hal yang dapat melemahkan, merusak, atau bahkan menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan di tengah masyarakat (Agusti, 2019) . Membangun institusi pendidikan dan mendukung program-program didalamnya dapat dilakukan dengan pengelolaan wakaf, diantaranya sebagai berikut :
1) Mewujudkan pendidikan berkualitas, hal ini dapat dilakukan dengan mendirikan sekolah dan perguruan tinggi serta mengadakan beasiswa atau bantuan pendidikan sehingga masyarakat yang kurang mampu mendapatkan akses yang sama dalam pendidikan berkualitas. 2) Memberikan fasilitas pelatihan keterampilan dan pengembangan karir. Dengan fasilitas ini, diharapkan akan meningkatkan kapasitas tenaga kerja sehingga pada akhirnya tercipta kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.
4. Keterpeliharaan Keturunan ( Hifdz An-
Nasb)
Wakaf dalam hal ini dapat diarahkan pada penyediaan program pemberdayaan maupun lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan keturunan. Pentingnya makna perlindungan keturunan adalah menjaganya dari keadaan lemah dan kepunahan (Marimin, 2019) . Keturunan merupakan aspek kesejahteraan sosial yang perlu menjadi perhatian. Pengelolaan wakaf yang dapat dilakukan dalam melindungi keturunan diantaranya sebagai berikut :
1) Mendirikan pusat perlindungan anak. Hal ini dikarenakan seringkali terjadi kasus kekerasan dan penelantaran anak di tengah masyarakat, sehingga dengan mendirikan pusat perlindungan anak ini dapat mencegah kasus terulang kembali dan menjadi tempat yang aman bagi anak sebagai korban.
2) Program bantuan sosial. Hal ini dapat diperoleh sebagai hasil pengelolaan wakaf produktif dimana produktivitas wakaf tersebut dapat diberikan kepada keluarga yang kurang mampu dalam bentuk pemberian makanan yang bergizi, pakaian layak, serta bantuan keluarga lainnya.

## 5.
Keterpeliharaan Harta ( Hifdz Al-
Maal)
Setiap individu dalam masyarakat berhak atas kepemilikan harta, karena harta menjadi salah satu sarana penopang dalam kehidupan (Hamdani, 2020) . Wakaf berperan dalam melindungi harta sebagai entitas kesejahteraan sosial, hal ini mencakup serangkaian inisiatif dan strategi untuk mengelola dan memanfaatkan harta wakaf sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Peran wakaf dalam hal ini diantaranya adalah sebagai berikut :
1) Pendirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam
hal ini dana wakaf dapat menjadi modal awal bagi pelaku UMKM sehingga efeknya nanti akan membantu meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja lokal.
2) Pembiayaan proyek rumah dan infrastruktur, dalam hal ini wakaf pada akhirnya akan membuka peluang investasi dan meningkatkan nilai properti sehingga perekonomian pada wilayah tersebut akan semakin tumbuh.
3) Investasi produktif, dalam hal ini wakaf dapat diarahkan kepada pembangunan sektor-sektor produktif seperti pertanian, industri, maupun teknologi. Hal tersebut akan meningkatkan produksi dan penciptaan nilai tambah sehingga efeknya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pengelolaan wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan sosial berdasarkan tinjauan pada masing-masing nilai maqashid syariah tersebut pada kenyataannya ada yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Seperti yang terjadi pada pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan PGAI Kota Padang, aset wakaf yang terletak dipinggir jalan raya dan lokasinya yang dekat dengan tempat berjualan para pedagang di sekitar Rumah Sakit M. Djamil dibangun ruko yang kemudian disewakan kepada para pedagang di sekitar lokasi tersebut. Hasil dari sewa ruko dimanfaatkan oleh yayasan untuk membangun sekolah dan juga memberikan beasiswa dan bantuan usaha kepada para pedagang kecil (Yasniwati et al., 2019).

## KESIMPULAN
Wakaf dinilai mampu membuktikan perannya untuk mencerminkan nilai keseimbangan yang digambarkan dengan kepedulian sosial yang tercipta beriringan dengan pelaksanaan ibadah seorang hamba kepada Tuhannya. Kemudian nilai toleransi yang terbentuk karena wakaf dengan sifatnya yang boleh ditunaikan maupun dinikmati oleh siapapun tanpa memandang dari golongan maupun agama apa ia berasal, selama penerapannya tidak menyalahi aturan dalam perwakafan yang telah lama ada. Refleksi nilai moderasi beragama dalam wakaf pun turut membuka peluang agar wakaf dapat lebih banyak berperan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini dimaksudkan karena penerima wakaf dengan sifatnya yang fleksibel menjadikan manfaat dari pengelolaan wakaf dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, perlu disadari bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, dibutuhkan adanya upaya untuk memenuhi tiga kebutuhan dasar masyarakat, yakni kebutuhan spiritual, material, serta sosial. Sehingga wakaf dituntut untuk dapat dikelola dalam menunjang ketiga kebutuhan dasar tersebut.
Penelitian ini tentu tidak terlepas dari adanya keterbatasan karena tidak melakukan penelitian lapangan secara langsung. Penelitian ini belum mampu menjawab secara lebih mendalam terkait bentuk realisasi wakaf sebagai sarana moderasi beragama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan studi ini dengan melakukan penelitian lapangan secara langsung. Sehingga dapat diperoleh data riil yang diperlukan atau bahkan mampu mendeskripsikan pembahasan pada masing-masing indikator dalam tingkatan maqashid syariah dengan realisasi pengelolaan wakaf yang pernah dilakukan. Dengan demikian, pnelitian yang dilakukan dapat memberikan sumbangsih pada pengembangan literasi terkait dengan perwakafan.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 486

## DAFTAR REFERENSI
Adi, Isbandi Rukminto (1994). Psikologi, Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial: Dasar- dasar Pemikiran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Agusti, Netta. (2019). Relevansi Asuransi Syari’ah dengan Konsep Maqashid Syari’ah: Telaah Indikator. Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah. 4 (1); 65-74.
Al Azhari, M. L. A. (2020). Moderasi Islam dalam Dimensi Berbangsa, Bernegara Dan Beragama Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah. Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman , 10 (1), 27–45. https://doi.org/10.33367/ji.v10i1.1089 BWI. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022 . 12. Fahri, M., & Zainuri, A. (2022). Moderasi Beragama di Indonesia Mohamad. Religions , 13 (5),
451. Retrieved from http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/download/5640/3010/
Fawaid, M. W. (2022). Implementasi Wakaf Tunai Di Indonesia. Wadiah , 6 (1), 59–75. https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.162 Hafizah, G. D. (2021). Peran Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Masa Pandemi COVID-19. LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal , 1 (1), 55–64.
Hasan, M. (2021). Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa. Jurnal Mubtadiin ,
7 (2), 111–123. Retrieved from https://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadii Helim, A. (2019). MAQĀṢID AL-SHARĪ ‘ AH versus Ushul Fiqh . Huda, M. (2017). Arah Pembaruan Hukum Wakaf Indonesia. Ulumuna , 16 (1), 125–142. https://doi.org/10.20414/ujis.v16i1.192 Kasdi, A. (2014). MAQASYID SYARI ’ AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN IMAM SYATIBI DALAM KITAB. YUDISIA , 5 (1), 57. Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, D. P. W. (2006). Fiqih Wakaf . 1–126. Medaline, O. (2017). Kajian Teori Kesejahteraan Sosial Dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah. Al-Awqaf:
Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam . Retrieved from https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/76
Megawati, I. A. N. (2018). Implementasi Maqasid Syariah Dalam Mekanisme Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta . 38. Mubarok, A. Z. (2016). Maqashid syariah. Jurnal of Islamic Economic Lariba , 3 (2), 75–84. Ridwan, A. (2020). Dinamika Pengelolaan Wakaf dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Keumatan di Indonesia. TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi Dan … , 01 (02). Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach) . Deepublish. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=qy1qDwAAQBAJ Saefurrohman, G. U. … Rahayu, I. (2022). Kontribusi Penghimpunan Wakaf Uang Berbasis Komunitas Sebagai Sarana Moderasi Beragama Terhadap Sustainable Development Goal Provinsi Lampung. Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 22 (2), 1–11. Sandu Siyoto, & Sodik, M. A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian Dr. Sandu Siyoto, SKM, M.Kes M. Ali Sodik, M.A. 1. Dasar Metodologi Penelitian , 1–109. Umar, M. … Zen, M. (2021). Implementasi Maqashid SyariahDalam Fitur Wakaf Manfaat Polis Asuransi Syariah. Jurnal Manajemen Dakwah , 9 (1), 133–172.
YASNIWATI … MISNAR SYAM. (2019). Wakaf Untuk Kesejahteraan Sosial Di Indonesia . Yasniwati … Syam, M. (2019). Wakaf Untuk Kesejahteraan Indonesia . Andalas University Press.