## PERAN PENGAWASAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN TEKNOLOGI KEUANGAN  PEER-TO-PEER LENDING YANG BELUM TERDAFTAR OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

## FAISAL ELAHI FIKRI, ELFRIDA RATNAWATI
Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia faisalfikrish@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id
Abstract: The  development  of  law  and  technology  is  always  developing,  if  new  technology emerges, new laws will emerge.  As one example is the existence of financial technology that has  emerged  as  a  differentiator  from  the  conventional  banking  system.  One  of  them  is  P2P lending or online loans. Online loans are intended to make it easier to lend money and return it. Behind  the  facilities  provided  there  are  things  that  cause  harm  to  users  such  as  high  interest rates, unregistered legality, and even have the potential to commit crimes such as defamation, intimidation of billing, and death threats. This study uses a normative legal approach, which is based on relevant legal literature, such as books, relevant laws and regulations according to the topics  discussed.  To  maintain  the  continuity  of  the  development  of  financial  technology,  a good  legal  system  is  needed  to  monitor  and  maintain  proper  law  enforcement  in  accordance with  positive  law.  so  that  the  role  of  government  oversight  is  needed  through  the  Financial Services Authority,  law enforcement officials, the  investment alert task force, and the  role of the  public  in  using  financial  technology  services  as  an  ideal  form  of  legal  system  adapted  to the realities that exist in Indonesian society.
Keywords: Finansial Technology, financial technology services Authority, Online Loans.
Abstrak: Perkembangan hukum dan teknologi selalu berkembang, jika teknologi baru muncul maka  akan  muncul  hukum  baru.  Sebagai  salah  satu  contohnya  adalah  adanya  teknologi keuangan  yang    muncul  sebagai  pembeda  dengan  sistem  perbankan  konvensional.  Salah satunya  adalah  P2P  lending  atau  pinjaman  online.  Pinjaman  online  dimaksudkan  untuk memudahkan pemberian pinjaman uang dan pengembaliannya. Dibalik fasilitas yang diberikan memiliki  hal-hal  yang menimbulkan  kerugian bagi pengguna  seperti  suku bunga  yang tinggi, legalitas  yang  tidak  terdaftar,  bahkan  berpotensi  untuk  melakukan  kejahatan  seperti pencemaran  nama  baik,  intimidasi  penagihan,  dan  ancaman  pembunuhan.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  hukum  normatif,  yang  didasarkan  pada  literatur  hukum  yang relevan, seperti buku, peraturan perundang-undangan yang relevan sesuai topik yang dibahas. Untuk menjaga kesinambungan perkembangan teknologi  keuangan, diperlukan  sistem hukum yang  baik  untuk  Memantau  dan  memelihara  penegakan  hukum  yang  tepat  sesuai  hukum positif.  sehingga  peran  pengawasan  pemerintah  dibutuhkan  melalui  Otoritas  Jasa  Keuangan, aparat  penegak  hukum,  satgas  waspada  investasi,  dan  peran  masyarakat  dalam  menggunakan layanan  teknologi  keuangan  sebagai  bentuk  sistem  hukum  yang  ideal  disesuaikan  dengan realitas yang ada di masyarakat Indonesia.
Kata Kunci: Finansial Teknologi, Otoritas Jasa Keuangan, Pinjaman Online

## A. Pendahuluan
Perkembangan  hukum  maupun  teknologi  selalu  beriringan  jika  muncul  teknologi  baru maka  pasti  muncul  hukum  baru  maupun  sebaliknya.  Munculnya  hukum  maupun  teknologi baru  disebabkan  oleh  perkembangan  kehidupan  manusia  yang  semakin  cerdas  dalam menemukan  solusi-solusi  untuk  mempermudah  memenuhi  kebutuhan  primer,  sekunder maupun  tersier  sebagai  manusia  modern.  Sebagai  salah  satu  contoh  adalah  adanya  finansial teknologi  yang  mengubah  atau  muncul  sebagai  pembeda  sistem  perbankan  konvensional. Finansial  teknologi  atau  fintech  di  Indonesia  memiliki  jenis  dan  metode  yang  berbeda.  Salah satu yang hendak dibahas dalam makalah ini terfokus pada peer to peer Lending.
Perusahaan  Pinjaman  Online  bertujuan  mempermudah  masyarakat  dalam  upaya melakukan  utang  piutang  dengan  proses  yang  lebih  mudah  dan  cepat  tanpa  perlu  banyak verifikasi  data  dan  tidak  harus  datang  ke  lokasi  bank  berada  atau  pinjaman  sistem  bank
konvensional.  Dibalik  kemudahan  yang  ditawarkan  terdapat  hal-hal  yang  mengakibatkan kerugian  bagi  para  pengguna  seperti  bunga  yang  terlalu  tinggi,  tidak  terjamin  keamanan  data pribadi bahkan seringkali oknum perusahaan Peer to peer lending (pinjaman online) menyebar luaskan  data  pribadi  dengan  ancaman  atau  penghinaan  dengan  maksud  agar  segera  dibayar oleh  debitur,  regulasi  atau  undang-undang  yang  masih  belum  cukup  komplit  dan  jelas,  serta maraknya perusahaan ilegal yang tidak dapat dijangkau oleh lembaga pengawas keuangan.
Dalam web resmi dari Otoritas Jasa Keuangan terdapat data daftar platform fintech yang belum  terdaftar  berjumlah  182  yang  beroperasi  sehingga  dapat  disebut  tak  berizin.  Terdapat contoh  kasus  PT.  TII  adalah  perusahaan  pinjaman  online  yang  memiliki  sistem  organisasi bisnis  yang  lengkap  dan  rapi  serta  terdaftar  di  Dirjen  AHU  (Departemen  Hukum  Umum) Kementerian Hukum dan HAM. meski terdaftar di Direktorat Jenderal AHU Namun, pinjaman ilegal  ini  tidak  mempunyai  legalitas.  Sebab,  semua  Pelaku  pemberi  pinjaman  harus  tercatat izinnya di Otoritas Jasa Keuangan sebelum beroperasi.
Menurut  Lawrence M Friedman (1984), sistem hukum atau sama dengan istilah "budaya undang-undang masyarakat". kemudian mengenai budaya undang-undang sebagai unsur ketiga dalam  sistem  perundangan,  seperti    disebutkan  sebagai  berikut:    “sikap  masyarakat  terhadap hukum dan sistem hukum? Keyakinan, nilai, gagasan, dan harapan mereka… Budaya hukum, dengan  kata  lain,  adalah  iklim  pemikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang  menentukan bagaimana  hukum  digunakan,  dihindari,  atau  disalahgunakan.  Tanpa  budaya  hukum,  sistem hukum  akan  lembam?  ikan  mati  tergeletak  di  keranjang,  bukan  ikan  hidup  yang  berenang  di lautnya”. Daripada penjelasan tersebut, budaya undang-undang merupakan poin yang penting dalam sistem perundangan yaitu “demand” atau “need” yang datang daripada orang awam atau pengguna  undang-undang. berkaitan dengan  idea, sikap, kepercayaan,  jangkaan dan pendapat mengenai  undang-undang.  Oleh  sebab  itu,  budaya    masyarakat  juga  dapat  dipahami  sebagai nilai,  sikap,  dan  perilaku  masyarakat  dalam  kehidupan  hukum. Sistem  yang  termasuk  dalam Pinjaman  Online  pada  dasarnya  mirip  dengan  Online  Marketplace  karena  peminjam  tidak bertemu  langsung  dengan  yang  memberikan  pinjaman  karena  mereka  hanya  akan  bertemu dengan  perantara  media  online,  dikenal  melalui  platform  yang  akan  menghubungkan kepentingan  masing-masing  pihak  (Ramli,  2018). munculnya  fintech  peer  to  peer  lending  ini membuat masyarakat tidak kesulitan dalam melakukan peminjaman dana secara online/digital dan tidak perlu lagi datang ke Bank, karena dengan adanya jasa fintech peer to peer lending ini kemungkinan untuk disetujui peminjaman dananya juga lebih besar daripada yang biasanya.
Latar  belakang  kemunculan  Fintech  diantaranya  adalah  regulasi  yang  terlalu  ketat  bagi bank  dan  pembatasan  industri  perbankan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  calon konsumen  di  wilayah  yang  tidak  terjangkau.  Akibatnya,  calon  pengguna  jasa  yang  jauh  dari akses bank cenderung kurang mendapat pelayanan oleh pihak bank. Akibatnya pembangunan ekonomi  tidak  merata.  Dengan  Fintech,  masyarakat  pelosok  pun  bisa  mengakses  tanpa  harus bersusah  payah  melakukan  perjalanan  untuk  mendapatkan  layanan  teknologi  keuangan. Berdasarkan data dari Bank Dunia, jumlah masyarakat Indonesia yang mempunyai rekening di lembaga  keuangan  perbankan  hanya  sekitar  36%,  sedangkan  sisanya  64%  masyarakat Indonesia  tidak  memiliki  rekening  dan  tidak  punya  hubungan    ke  perbankan  resmi  tersebut. Pada sektor lembaga keuangan, sering disebut sebagai bukan bank masih memerlukan banyak hal yang harus diperhatikan dari perspektif sistem hukum yang ada di masyarakat, khususnya hukum  tentang  fintech  yang  merupakan  salah  satu  fenomena  hukum  baru. sebagai  kontrol sosial, pemerintah wajib untuk memastikan peran dan tanggung jawab  tiap-tiap intansi mulai aparat yang berwenang melakukan penegakan hukum, pemberlakuan peraturan hukum, hingga kehidupan  budaya  masyarakat  dalam  memahami  hukum  finansial  teknologi.  Dalam  makalah ini akan membahas hukum finansial teknologi peer to peer lending di Indonesia.

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  hukum  normatif  dalam  kajian  literatur,  seperti  kitab-kitab, peraturan,  dan  undang-undang  terkait.  Metode  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan interdisipliner  untuk  menganalisa  isu-isu  yang  muncul  di  masyarakat,  khususnya  dalam perkembangan  fintech.  Pembahasan  mengenai  teknologi  keuangan  Pinjaman  Online  adalah
menjadi  poin  utama  dari  penelitian  yang  dilihat  melalui  berbagai  sudut  pandang.  Data  yang digunakan adalah data sekunder dari artikel, makalah konferensi serta sumber lainnya.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Sikap Masyarakat Terhadap Munculnya Peer To Peer Lending
Fenomena  mengenai  maraknya  penggunaan  jasa  Teknologi  Keuangan  Non  Bank  yang digadang-gadang  menjadi  pesaing  perbankan  bukan  merupakan  hal  yang  baru  karena  sudah berjalan  beberapa  tahun  belakangan.  Perkembangan  ini  bisa  disebut  merupakan  perubahan kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan yang awalnya serba konvensional sekarang  serba  digital.  Fintech  merupakan  bisnis  jasa  keuangan  yang  sangat  potensial.  Akses yang  diberikan  terkesan  instan  karena  cukup  lewat  smartphone  mengisi  beberapa  data  yang dibutuhkan  seperti  foto  ktp,  foto  selfie  dan  beberapa  dokumen  lain,  kemudian  dalam  jangka waktu  yang  singkat  pinjaman  sudah  berhasil  didapatkan.  Hal  ini  memengaruhi  banyak  hal seperti  hukum  yang  harus  dibuat  yang  baru  mengikuti  perkembangan  hidup  masyarakat, pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum  dalam  mengawasi  Fintech,  selain  itu  juga  pengaruh kedalam ranah bidang Ekonomi.
Menurut  data  yang  dipaparkan    oleh  Badan  Pengawas  Persatuan  Fintech  Indonesia Rudiantara  mendedahkan  nilai  permodalan  pasaran  industri  teknologi  Keuangan  (fintech) berkisar AS$1.2 triliun di Amerika Serikat (AS) pada 2010 (nilai permodalan pasaran) Rp.100 bilion , pada 2020 adalah Rp1. 2 triliun, peningkatan 12 kali ganda. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  Wimboh  Santoso  berkata,  jumlah  tagihan  dana  terkumpul  daripada  fintech Pinjaman Online mencapai Rp 27 triliun sehingga kini Jumlah tertunggak adalah Rp 27 triliun, jika terkumpul melebihi Rp 240 triliun, sebahagiannya telah pun dilunaskan. Perubahan dalam watak  sosial  dan  budaya  masyarakat  bisa  disebut  merupakan  dampak  munculnya  teknologi adalah fakta yang tidak dapat dielakkan (Maskun, 2013).
Dari  berbagai  macam  hal  positif  atau  kemudahan  dengan  adanya  Fintech  terdapat  fakta pula  bahwa  dijadikan  menjadi  kesempatan  melakukan  perbuatan  curang  yang  dilakukan  oleh perusahaan  usaha  jasa  keuangan  yang  mendirikan  perusahaan  pinjaman  Online  secara  Ilegal. Keuntungan yang didapatkan diduga sangat besar sehingga perusahaan berlomba lomba dalam menjalankan  bisnis  jasa  keuangan  khususnya  pinjaman  Online.  Selain  itu  dalam  fakta  lain terdapat  bahwa  dalam  melakukan  transaksi  yang  menggunakan  data  pribadi  para  konsumen tidak terjaga secara aman, bahkan sering terjadi penyebaran data pribadi oleh oknum penagih dari perusahaan dengan maksud agar segera dibayar.
Sehingga  data  pribadi  konsumen  menjadi  tersebar  luas,  karena  perusahaan  dapat mengakses  dengan  mudah.  Kemudian  perilaku  lain  yaitu  berupa  penagihan  intimidatif  oleh debt  collector  dari  perusahaan  Pinjaman  Online  yang  mengakibatkan  menjadi  takut,  merasa terancam  karena  ditagih  dengan  ancaman,  pencemaran  nama  beserta  penyebaran  data  pribadi KTP  yang  menjadikan  konsumen  memilih  membayar.  Selain  itu  terdapat  jumlah  yang ditagihkan terlampau besar termasuk bunga yang bila dihitung berdasar telat bayar perhari 0,5 persen  hingga  mencapai  1  persen  per  hari,  yang  jika  dihitung  bisa  sampai  15-30%/bulan. Sementara  itu,  menurut  Ketua  Eksekutif  Industri  Keuangan  Non  Bank  (IKNB),  Organisasi Pengawas  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Ogi  Prastomiyono,  mengatakan  berdasarkan  hasil survei Otoritas Jasa Keuangan tahun 2021, bunga hanya boleh ditetapkan dalam julat 0.311-0.4 peratus  setiap  hari,  bahwa  perkembangan  perekonomian  dan  perdagangan  sangat  bergantung pada  kinerja  perbankan.  oleh  karena  itu,  dengan  kehadirannya  banyak  lembaga  keuangan perbankan  maka,  pemerintah  Indonesia  membuat  kebijakan  tentang  pengawasan  terhadap kinerja  bank  (Pikahulan,  2020).  Untuk  itu  dalam  hal  ini  pemerintah  perlu  memperhatikan dalam  melakukan  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  para  konsumen  yang  menggunakan jasa  keuangan  Pinjaman  Online.  Perlunya  pemerintah  memperhatikan  tidak  hanya  dalam bentuk pengawasan tapi perubahan hukum yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan perkembangan  teknologi.  Tidak  sebatas  pengaturan  hukum  secara  administrasi,  namun  juga tidak  terbatas  pemberian  sanksi  perdata  maupun  pidana  untuk  menjaga  keberlangsungan perkembangan bidang usaha jasa keuangan khususnya di bidang finansial teknologi. Kemudian
pemerintah  juga  perlu  memikirkan  mengenai  aparat  penegak  hukum  ataupun  lembaga pemerintah yang mengawal agar konstitusi yang dibuat dijaga dalam penegakannya.
2. Peran pengawasan Pemerintah terhadap Fintech peer to peer lending belum terdaftar Peran  Pengawasan  sektor  keuangan  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  selayaknya sebagai pelindung masyarakat. Sebelum pembentukan lembaga pengawas keuangan Non Bank atau disebut Otoritas Jasa Keuangan, tanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sektor jasa  keuangan  dikerjakan  oleh  Bank  Indonesia,  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga Keuangan  (BAPEPAM-LK),  serta  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  Upaya perlindungan konsumen dan sosial dipimpin oleh masing-masing organisasi tersebut, dan kini fungsi  perlindungan  konsumen  dan  masyarakat  terintegrasi  penuh  dan  dilaksanakan  oleh sebuah  organisasi  yang  disebut    Otoritas  Jasa  Keuangan.  Adanya    pembentukan    OJK, diharapkan    OJK    dapat    mendukung    kepentingan    sektor    keuangan  secara    menyeluruh sehingga  meningkatkan  daya  saing  perekonomian (Prananingtyas, 2019).
Upaya  untuk  melindungi  konsumen  jasa  keuangan  tetap  menjadi  prioritas,  dengan dasar lima prinsip yaitu transparansi, adil, rahasia mengenai data atau informasi konsumen dan penanganan  pengaduan,  serta  penyelesaian  sengketa  konsumen  secara  sederhana,  cepat  dan wajar  (Otoritas  Jasa  Keuangan,  2017).  Dari  sisi  regulasi,  pembentukan  OJK  memiliki  empat tujuan,  yaitu  memperkuat  dan  menjaga  kepercayaan  masyarakat  terhadap  industri  keuangan; menerapkan  aturan-aturan  yang  harus  ditaati  di  sektor  jasa  keuangan;  meningkatkan  tingkat kepahaman  mengenai  sektor  jasa  keuangan  kepada  masyarakat;  serta  memastikan perlindungan  hak-hak  pengguna  jasa  keuangan.  Landasan  sosiologis  pembentukan  Otoritas Jasa Keuangan adalah memiliki peran pengaturan dan pengawasan dalam rangka menciptakan efisiensi,  persaingan  yang  sehat,  melindungi  konsumen  dan  menjaga  mekanisme  pasar  yang sehat (Tim, 2010).
Secara  umum  pengawasan  dapat  dibedakan  diantara  pengawasan/monitoring  langsung dan  pengawasan  tidak  langsung.  Pengawasan  langsung  merupakan  kegiatan  monitoring  yang dikerjakan  secara  langsung  terhadap  obyek  yang  menjadi  subyek.  Sedangkan  pengawasan tidak  langsung  adalah  pemantauan  yang  dilakukan  hanya  dengan  meninjau  dokumen,  yaitu verifikasi implisit. Ada juga yang beranggapan bahwa pengawasan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu  pengawasan  aktif  dan  pengawasan  pasif.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  penyusun berpendapat  model  pengawasan  yang  sebaiknya  diterapkan  OJK  adalah  model  pengawasan hybrid  atau  campuran,  yaitu  gabungan  antara  pengawasan  langsung  atau  aktif  dengan pengawasan  tidak  langsung  atau  pasif  untuk  mendapatkan  data  yang  valid  nantinya,  karena dalam proses pemantauan mau  tidak mau  alat yang berbeda  akan digunakan  untuk mengukur keberhasilan,  kegagalan  atau  masalah  pengembangan  yang  dihasilkan  untuk  melakukan penyempurnaan lebih lanjut.
Di  sektor  fintech  bidang  jasa  keuangan,  pemerintah  menugaskan  peran  pengawasan terdapat  pada  Pasal  5  dan  6  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  yang  mengatur  amanat pengawasan terhadap lembaga  keuangan  adalah membuat regulasi dan/atau pengaturan untuk semua  kegiatan  di  bidang  jasa  pelayanan  pembiayaan  non  bank  kepada  Otoritas  Jasa Keuangan.  Tugas  OJK  selain  sebagai  pengawas  juga  termasuk  menetapkan  peraturan pelaksanaan  bagi  Undang-undang  OJK,  undang-undang  dan  peraturan  dalam  bidang pengawasan  keuangan,  melaksanakan  garis  panduan  dan  tugas  OJK  dan  peraturan  lain. Berkenaan  dengan  tugas  penyeliaan,  tugas  OJK  kemudiannya  termasuk  mewujudkan  prinsip operasi  untuk  pihak  berkuasa  penyeliaan,  menjalankan  pemeriksaan,  pemeriksaan, penyiasatan,  perlindungan  pengguna  dan/atau  pelayan  keuangan.  OJK  sendiri  menjalankan tugas  kawal  selia  dan  penyeliaan  dalam  semua  bidang  perbankan,  pelayanan  keuangan  di sektor  pasaran  modal  dan  institusi  pelayanan  keuangan  lain,  seperti  pajak  gadai,  penjaminan, lembaga  keuangan  ekspor  Indonesia  dan  jasa  keuangan.  sehingga  penyelenggaraan  fintech  di Indonesia  di  bawah  yurisdiksi  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  yang  merupakan  lembaga independen  pemegang  otoritas  tertinggi    mengalihkan  tugas  pengaturan  serta  pengawasan kepada seluruh lembaga keuangan dan perusahaan keuangan.
Pengawasan  OJK  atas  lembaga  pembiayaan  non  bank  di  Indonesia,  termasuk  fintech, terkesan  pasif,  artinya  hanya  menerima  pengaduan  dari  masyarakat  atau  nasabah  yang  tidak
nyaman.  Oleh  karena  itu,  OJK  sebaiknya  mengganti  model  pengawasan  lama  dengan  model pengawasan  baru  yang  lebih  progresif,  yakni  gabungan  antara  pengawasan  langsung  dan pengawasan  tidak  langsung.  Selain  itu,  strategi  pengawasan  yang  harus  diterapkan  adalah model  pengawasan  yang  terkoordinasi,  khususnya  bekerja  sama  dengan  penegak  hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan LSM terkait penegakan hukum dan perlindungan terhadap pihak  yang  dirugikan  oleh  fintech  ilegal.  perusahaan.  Pedoman  pengawasan  yang  harus dipegang harus sesuai pada cita-cita hukum, yaitu kepastian hukum, bunga tepat, dan keadilan material.  Otoritas  Jasa  Keuangan  telah  membentuk  layanan  melalui  Surat  Edaran  No. 2/SEOJK.07/2014  tentang  Pengajuan  dan  Penyelesaian  Pengaduan  Konsumen  Terhadap perusahaan  Teknologi  Keuangan  dengan  membentuk  alternatif  lembaga  penyelesaian sengketa,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  satu  (1)  Ayat  2  Yang  dimaksud  adalah “Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif”.  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa termasuk  dalam  daftar  organisasi  yang  diidentifikasi  oleh  OJK  yang  memberikan  pelayanan untuk  penyelesaian  sengketa  sekurang-kurangnya  yakni:  arbitrasi,  intervensi;  media.  Badan Penyelesaian  Sengketa  dalam  menjalankan  fungsinya  menganut  prinsip-prinsip  seperti aksesibilitas,  independensi,  keadilan,  efisiensi,  dan  efektivitas.  OJK  dapat  mengumumkan pengenaan sanksi administratif terhadap masyarakat.
Pemerintah  melalui  Otoritas  Jasa  Keuangan  telah  melakukan  berbagai  upaya  dalam menjalankan  peran  pengawasan  sesuai  yang  ada  dalam  pasal  37  POJK  77/POJK.01/2016. Pelaku usaha bertanggungjawab atas kerugian Pengguna karena melakukan kesalahan dan/atau berbuat  lalai,  Direktur  dan/atau  pegawai  Penyelenggara.  Kemudian,  mengenai  penggunaan data  pribadi  konsumen  untuk  menjamin  keamanannya,  juga  dijelaskan  pasal  39  ayat  1  yaitu Penyelenggara tidak dibolehkan untuk mengirim data informasi tentang pengguna jasa kepada pihak  lain  yang  tidak  berkaitan.  Kemudian  ada  juga  beberapa  larangan  yang  harus  dilakukan oleh  para  pengusaha  industri  jasa  keuangan  terhadap  beberapa  hal  dalam  konteks komersial, penganjur  dilarang:  a)  menjalankan  perniagaan  selain  daripada  Pembekal Perkhidmatan  mengikut  cara  yang  dinyatakan  dalam  OJK  ini;  b)  melakukan  tindakan selayaknyapemberi    pinjaman  atau  peminjam;  c)  memberikan  jaminan  dalam  semua  bentuk untuk  memenuhi  kewajiban  pihak  lain;  d)  mencetak  bon;  e)  memberi  cadangan  kepada pengguna;  f)  membagi  informasi  karangan  atau  palsu;  g)  Menawarkan  pelayanan  kepada komunikasi pribadi tanpa ada ijin dari pengguna; dan  h) Membuat pembayaran aduan kepada pengguna.
Terdapat  kewenangan  dari  OJK  untuk  dapat  menjatuhkan  sanksi  administratif  kepada perusahaan finansial teknologi yang melakukan pelanggaran berupa: peringatan bertulis; denda membayar sejumlah uang; sekatan ke atas aktivitas perniagaan; dan pembatalan lisensi. Sanksi sebagaimana  dimaksud  dapat  dengan  atau  tanpa  peringatan.  Denda  dapat  diterapkan  sendiri atau  digabungkan  dengan  pidana  denda.  Besaran  denda  ditetapkan  oleh  OJK  berdasarkan ketentuan  mengenai  denda  terkait  sanksi  administratif  yang  berlaku  pada  masing-masing sektor  keuangan.   Terdapat  beberapa  persyaratan  yang  semestinya  harus  diikuti  dengan  tertib oleh  perusahaan  jasa  keuangan  finansial  teknologi,  syarat  ini  adalah  sebagai  legalitas perusahaan  itu  sendiri  agar  taat  peraturan  hukum  supaya  tidak  menjadi  ilegal,  yang  mana nantinya dapat kenai sanksi yang merugikan perusahaan. Disebutkan beberapa syarat, sebagai berikut:
Operator  diiklankan  sebagai  perusahaan  jasa  keuangan  lainnya.  Penyelenggara  adalah badan hukum dalam arti: a. Asosiasi yang erat; atau b. Kombinasi.
Promotor dapat berbentuk badan hukum dengan tanggung jawab terbatas dan dapat: WNI dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau WNA dan/atau badan hukum lainnya dengan hak milik (85%).
Penyelenggara  menyediakan,  mengelola  dan  melaksanakan  layanan  teknologi  finansial terkait  penyaluran  dana  dari  Pemberi  pinjaman  kepada  peminjam  yang  dananya  berasal  dari pemberi  pinjaman.  Penyedia  boleh  bermitra  dengan  penyedia  layanan  keuangan  dalam teknologi keuangan serta kegiatan pengaturan hukumnya.
Menurut Sujatmo, tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan sebenarnya  pelaksanaan  pekerjaan  atau  kegiatan  yang  menjadi  sasaran  pengawasan,  sudah
sesuai  atau  bahkan  belum  sama  sekali,  sebagai  bahan  evaluasi  perbaikan  dimasa  mendatang (Kasmir,  2014).  Berdasarkan  persyaratan  yang  dinyatakan  secara  jelas  oleh  otoritas  jasa keuangan,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  jika  suatu  perusahaan  jasa  keuangan  tidak mendaftarkan  perusahaannya  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku,  maka  merupakan  bentuk pelanggaran,  yang  dapat  disebut  sebagai  pelanggaran  korporasi  yang  melawan  hukum. Pendaftaran  yang  dimaksud  adalah  pendaftaran  sebagai  perusahaan  berbadan  hukum  dengan Kode dan Hak Asasi Manusia, serta lembaga investasi, setelah itu pemasok diwajibkan untuk mendaftar dan melisensikan Layanan Jasa Terjemahan jasa keuangan.
Pada  prinsipnya,  OJK  tidak  memiliki  kekhususan  untuk  berwenang  dalam  menangani kegiatan fintech P2P  lending ilegal. kemudian dibentuk Kelompok Satuan Waspada Investasi (SWI)  yang  dipimpin  oleh  OJK.  SWI  didirikan  untuk  mencegah  dan  mengakhiri  dugaan penggalangan dana dan pengelolaan investasi ilegal  yang dilakukan melalui platform fintech. 77/POJK.01/2016,  Pasal  7  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan.  “Penyelenggara  wajib mengajukan  pendaftaran  dan  perizinan  kepada  OJK.”  Bahwa  tidak  semua  perusahaan  fintech berlisensi,  sekitar  136  organisasi  finansial  teknologi  baru  terdaftar  di  OJK  tetapi  belum memiliki  izin  OJK.  Pasukan  Petugas  Makluman  Pelaburan  adalah  hasil  kerjasama  beberapa agensi  berkaitan,  termasuk:  1)  Pengawas:  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Kementerian  Perdagangan Republik Indonesia, Badan Penyelaras Pelaburan, Kementerian Koperasi dan Perusahaan Kecil dan  Sederhana  Republik  Indonesia,  Kementerian  Perhubungan  dan  Penerangan  Republik Indonesia  Republik  Indonesia;  dan  2)  Pembuat  Undang-undang:  Peguam  Negara  Republik Indonesia,  OJK  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  Kumpulan  Kerja  Suruhan  jaya Siasatan Pencegahan berkoordinasi antara satu sama lain untuk menjalankan siasatan terhadap laporan atau aduan awam. OJK memantau dan mengambil tindakan terhadap perantara fintech yang  sah  atau  mereka  yang  berdaftar  dan  berlisensi  di  OJK,  manakala  Pasukan  Petugas Makluman  Siasatan  mengambil  tindakan  terhadap  perantara  fintech  haram  atau  mereka  yang tidak berdaftar dengan OJK (Debora, 2020).
Pada  tahun  2018  OJK  menerbitkan  Peraturan  No.  13  /POJK.02/2018  tentang  inovasi keuangan  digital  (IKD)  di  sektor  jasa  keuangan.  IKD  adalah  kegiatan  pemutakhiran  proses bisnis,  jenis  bisnis,  dan  instrumen  keuangan  untuk  menghadirkan  nilai  baru  di  sektor  jasa keuangan dengan berpartisipasi dalam ekosistem digital. Kegiatan fintech masuk dalam ruang lingkup  IKD  di  Indonesia.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  Pasal  3  POJK  yang  mengatur ruang  lingkup  IKD  pada  huruf  e  yaitu  “pengumpulan  dan  pengedaran  uang”,  sehingga membaca  penjelasan  huruf  d  dikatakan  bahwa  “yang  dimaksud  dengan  'keuangan  dan distribusi'  mencakup  aplikasi  teknologi  berbasis  pinjaman  (P2P  Lending),  arbitrase  alternatif, teknologi virtual, antarmuka seluler 3.0 dan pemrograman aplikasi pihak ketiga.
Untuk  memastikan  optimalnya  sektor  jasa  keuangan  yang,  OJK  bertindak  independen dalam merumuskan dan melaksanakan tugas  dan wewenangnya sebagaimana  yang ada dalam peraturan  di  sektor  jasa  keuangan.  Visi  OJK  menjadi  pengawas  industri  jasa  keuangan  yang terpercaya,  melindungi  kepentingan  konsumen  dan  masyarakat,  serta  mampu  menjadikan industri jasa keuangan sebagai pilar perekonomian Perekonomian nasional yang berdaya saing global  dan  dapat  mengembangkan  kesejahteraan  masyarakat.  Di  era  modern  seperti  sekarang ini  negara  hukum  merupakan  konsep  yang  sangat  relevan  dan  ideal  bila  kemudian  segala rangkaian  kegiatan  kenegaraannya    didasarkan    pada    mekanisme    hukum    yang    jelas    dan tegas (Simamora, 2014).
Pengaturan mengenai jasa keuangan dalam hal pidana Sanksi tidak secara eksplisit diatur dalam  peraturan  OJK  tentang  perusahaan  P2P  lending  yang  melakukan  perbuatan  pidana sebagai perusahaan maupun oknum. Masih terdapat kesenjangan mengenai sanksi pidana bagi perusahaan yang melakukan  kejahatan maupun pelanggaran. Didapati  ada peraturan lain  bagi perusahaan  fintech  yang  melanggar  hukum,  Misalnya,  perusahaan  fintech  yang  melakukan pelanggaran berupa berbagi data pribadi bisa dikenakan pasal 32 juncto (jo) pasal 48 Undang- Undang  2008  Juncto  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (ITE). Kemudian, ancaman perusahaan fintech  kepada  nasabah dapat dijerat Pasal 368  KUHP  dan  Pasal  29  juncto  Pasal  45B  UU  ITE. Selain  itu  ada  beberapa  perbuatan  lain yang bisa memberikan sanksi pidana, diantara: 1) Menyebarluaskan data pribadi (pasal 32 Jo
pasal 48 UU ITE); 2) Ancaman penerbitan tagihan (pasal 368 KUHP dan pasal 29 pasal 45 UU ITE);  3)  Penipuan  (pasal  378  KUHP);  4)  Pencemaran  Nama  Baik  (311  Ayat  1  KUHP);  5) Pelecehan Seksual melalui sarana elektronik (pasal 27 ayat 1 jo 45 ayat 1 UU ITE).
Jika tindak pidana berupa kekerasan fisik, maka dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 170 KUHP, Pasal 351, Pasal 368, Ayat 1, Pasal 335, Ayat 1, setelah ada putusan. oleh Mahkamah Konstitusi. Banyak bentuk pelanggaran fintech yang tunduk pada tuntutan pidana. Pengguna  fintech  perlu  memiliki  peraturan  yang  tepat  untuk  mencegah  pengguna  yang menjadi  korban  menggunakan  layanan  pinjaman  online  yang  komprehensif. Sehingga hubungan  antara  konsumen  dengan  perusahaan  berjalan  mengikuti  aturan  secara  tertib. Penegakan adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa standar hukum telah  dilaksanakan  dengan  baik.  Tujuan  penegakan  hukum  adalah  untuk  adanya  keadilan, kepastian,  kemanfaatan,  serta  kesinambungan.  Memang  persoalan  keadilan  masih  bisa diperdebatkan karena keadilan yang dipahami dalam hal  ini bisa berarti keadilan absolut atau keadilan  relatif.  Kepastian  hukum  berarti  aturan  atau  standar  yang  sudah  ada  dalam  bentuk peraturan perundang-undangan dan aturan tersebut dirumuskan secara responsif, progresif, dan mengandung  nilai-nilai  kemanusiaan  atau  kemanusiaan.  Manfaat  berarti  bahwa  setiap  aturan yang  ditetapkan  menguntungkan  pihak  yang  berbeda  dan  menjamin  keberlanjutan.  Dalam penegakan  hukum  terdapat  beberapa  hal  yang  esensial  yaitu  aturan  hukum  yang  gesit  dan progresif,  diperlukan  struktur  hukum  atau  aparat  penegak  hukum  yang  beretika  dan berintegritas  baik,  disamping  itu  penerapan  hukum  harus  didukung  dengan  pengaturan  dan pengaturan  yang  memadai.  anggaran  dan  pada  akhirnya  harus  didasarkan  pada  kesadaran hukum  yang  kuat  dari  masyarakat.  Tanpa  itu  semua,  penegakan  hukum  tidak  akan  berjalan mulus.
Aturan  ini  dibuat  untuk  melindungi  konsumen  yang  dilakukan  oleh  penyedia  teknologi keuangan  pinjaman  online  berupa  hukuman  pidana  atau  denda.  Selain  itu,  pemerintah  harus dapat  mencegah  dan  menangani  berbagai  kasus  kriminal  serta  menyelesaikan  sengketa  yang muncul  diantara  pemberi  pinjaman  dan  pengguna  layanan  pinjaman  online  yang  ada.  Bentuk perlindungan  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu:  1)  Perlindungan  preventif  khususnya perlindungan  hukum  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa  salah  satunya  melalui  upaya sosialisasi  untuk  menginformasikan  kepada  masyarakat  tentang  pinjaman  online  dalam berbagai  aspek  antara  lain  legalitas,  suku  bunga,  metode  lelang,  dll.  Selain  itu,    diperlukan untuk  dapat  memberikan  nasihat  hukum  atas  dampak  penggunaan  sumber  pinjaman  online ilegal  tersebut,  terutama  yang  melibatkan  rakyat;  dan  2)  Perlindungan  represif  adalah perlindungan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa. Jika salah satu pihak merasa kesal, mereka  dapat  mengajukan  pengaduan  agar  setiap  perselisihan  yang  timbul  dapat  segera diselesaikan. Selain itu, berdasarkan Pasal 39 POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK No.1/POJK.07/2013) bahwa: Dalam  hal  penyelesaian  pengaduan  tidak  tercapai  kesepakatan,  konsumen  dapat menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan atau melalui Pengadilan”, “Alternatif penyelesaian sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  melalui  mekanisme  alternatif penyelesaian  sengketa,  “Dalam  hal  sengketa  tidak  dapat  diselesaikan  melalui  lembaga penyelesaian  sengketa  alternatif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  konsumen  dapat mengajukan pengaduan kepada untuk mempermudah penyelesaian pengaduan konsumen yang dilakukan oleh pelaku dalam industri jasa keuangan.
Hukum  diciptakan  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  masyarakat.  Salah  satu  ciri utama  hukum  adalah  secara  sadar  dapat  digunakan  oleh  masyarakat,  artinya  hukum  tidak hanya  memperkuat  stereotip  lama  dalam  masyarakat  tetapi  juga  mengarahkannya  ke  arah tujuan  sesuai  diinginkan  (Rahardjo,  2014).  Perlindungan  hukum  adalah  suatu  bentuk perlindungan yang diberikan kepada badan hukum, alam maupun badan hukum, perlindungan hukum  yang  diberikan  dapat  berupa  perlindungan  hukum  penjeraan  maupun  perlindungan hukum  represif,  baik  secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Perlindungan  hukum  bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia atas perbuatan yang merugikan orang lain, perlindungan adalah  untuk  masyarakat  agar  setiap  orang  dapat  menikmati  hak-hak  yang  diberikan  oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan bentuk dari berbagai upaya hukum
yang diberikan oleh aparat penegak hukum.dimaksudkan untuk memberikan rasa aman secara mental dan fisik dari gangguan dan intimidasi dari pihak manapun (Raharjo, 1993).
Masalah  lain  adalah  tingginya  suku  bunga  pinjaman  fintech  P2P,  yang  tidak  secara eksplisit  dikontrol  oleh  OJK.  Berdasarkan  surat  resmi  S-5/D.05/2019  yang  dikeluarkan  OJK, AFPI  merupakan  asosiasi  resmi  yang  menjalankan  fungsinya  dengan  menyediakan  layanan pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi.  AFPI  berperan  sebagai  wadah  pemikir kebijakan  untuk  pengembangan  keuangan  berbasis  teknologi;  bertindak  sebagai  titik  kontak bagi  organisasi  fintech  internasional  untuk  membangun  hubungan  dengan  komunitas  global; aktif  bekerja  sama  dan  terlibat  dengan  komunitas  fintech  di  Indonesia  untuk  memberikan pendidikan,  pengetahuan,  promosi  dan  peningkatan  program  fintech;  mengawasi  operator fintech  di  Indonesia;  melakukan  workshop  dan  memberikan  sertifikat  kepada  penyelenggara Fintech Peer Lending yang hadir dalam seminar tersebut, yang digunakan sebagai syarat agar lembaganya resmi mendaftar ke OJK.
AFPI  ditunjuk  OJK  untuk  membantu  OJK  menangani  sejumlah  besar  operator  fintech ilegal  yang  membuka  layanan  keuangan  P2P  lending.  AFPI  telah  mengeluarkan  kebijakan yang  membatasi  suku  bunga  maksimal  0,8%  per  hari  dan  hal  ini  tidak  diatur  oleh  OJK. Menurut  ketentuan  Pasal  1767  KUH  Perdata  (selanjutnya  disebut  KUH  Perdata),  maka: “Manfaat  sesuai  dengan  undang-undang,  dengan  jumlah  yang  ditentukan  oleh  perjanjian. Kepentingan  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  adalah  kepentingan  yang  ditentukan  oleh undang-undang. Tingkat bunga yang ditentukan dalam perjanjian dapat melebihi tingkat bunga yang  ditentukan  oleh  undang-undang  dalam  semua  hal  yang  tidak  dilarang  oleh  undang- undang, tingkat bunga yang ditentukan dalam kontrak harus dinyatakan secara tertulis.
Selain itu, dalam Pasal 1768 KUHPerdata mengatur: “Jika pemberi pinjaman menyetujui tingkat  bunga  tanpa  menentukan  jumlahnya,  peminjam  bertanggung  jawab  untuk  membayar bunga  sesuai  dengan  undang-undang.”  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  perhitungan  bunga pinjaman diperbolehkan melebihi jumlah bunga yang ditentukan oleh undang-undang, asalkan diatur  dalam  kontrak  dan  diterima  oleh  para  pihak  serta  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan undang-undang.  hukum.  tetapi  jika  perjanjian  pinjaman  tidak  menentukan  besarnya  bunga, pemberi  pinjaman  hanya  berkewajiban  untuk  membayar  bunga  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 KUH Perdata, terlampir pada Lembaran Negara No. 2011-2016 . 22 tahun 1948 (musim 10). n°22/1848) atau 6% per tahun.
Peran  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  OJK  dilakukan  berdasarkan  sinergitas  beberapa lembaga  yang  mempunyai    tugas  dan  wewenang  masing-masing  disesuaikan  dengan  luasnya aktifitas  bidang  teknologi  keuangan  yang  perlu  diperhatikan.  Selain  itu  peraturan  yang ditujukan  untuk  Fintech  P2P  Lending  masih  terpisah  tidak  utuh  menjadi  satu  peraturan  yang jelas  dan  lengkap.  Terdapat  kekosongan  norma  pada  bidang  Fintech,  tidak  adanya  sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar aturan, tugas lembaga pengawas yang terpisah dengan aparat  penegak  hukum,  serta  peran  dan  tanggung  jawab  masyarakat  yang  menggunakan  jasa teknologi  keuangan  tidak  diatur  sehingga  banyak  perusahaan  yang  mendapat  jaminan keamanan dalam melakukan bisnis.

## D. Penutup
Otoritas  Jasa  Keuangan  telah  melakukan  upaya  pengawasan  secara  prosedural  melalui peraturan  yang  diundangkan  dengan  maksud  menjaga  ketertiban  dan  keamanan  legalitas perusahaan seiring maraknya perkembangan perusahaan finansial teknologi yang beroperasi di dalam  lingkungan  masyarakat  yang  bertujuan  untuk  mempermudah  masyarakat  melakukan pinjaman  berbasis  teknologi.  Namun  banyak  aspek  yang  perlu  diperhatikan  selain  legalitas, diantaranya  berupa  perlindungan  konsumen,  sanksi  pidana  dan  perdata  kepada  pelaku  pinjol ilegal sebagai perorangan maupun sebagai perusahaan berbadan hukum, dan pengaturan tugas aparat penegak hukum secara ekplisit dalam pengawasan perusahaan finansial teknologi. peran pengawasan  perkembangan  finansial  teknologi  tidak  terbatas  hanya  pada  lembaga  Otoritas Jasa  Keuangan  namun  juga  terdapat  peran  lain  dari  Satuan  Waspada  Investasi  (SWI)  dalam melakukan  pengawasan.  Kemudian  peran  lain  dari  kepolisian  dalam  hal  melakukan  tindakan hukum bagi pelaku pinjol ilegal yang merugikan masyarakat juga sangat penting, namun dari
semua  hal  yang  berjalan  tidak  jelas  bentuk  sinergitas  dalam  bertugas.  Tidak  ada  pengaturan yang  menjelaskan  tugas  masing-masing  peran  lembaga  pemerintah  dan/atau  aparat  penegak hukum  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  perusahaan  maupun  perorangan  pelaku  usaha finansial teknologi.

## Daftar Pustaka
Adrian Sutedi, 2014, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses, Jakarta Timur. Hartanto, R., & Ramli, J. P. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending. Ius Quia Iustum Law Journal.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211119125849-78-723393/nilai-kapitalisasi-pasar- fintech-as-melesat-12-kali-lipat-tahun-lalu  Di akses pada kamis 23/03/2023.
https://finansial.bisnis.com/read/20221213/563/1608178/ojk-atur-ulang-batas-bunga-pinjol-
pelaku-usaha-usul-minimal-06- persen#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20riset%20OJK%20pada,0%2C4%20persen%20p er%20hari. Diakses pada 1 April 2023.
Janpatar    Simamora,  “Tafsir    Makna    Negara    Hukum    Dalam    Perspektif    Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14.
Kasmir, 2014, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Lawrence M. Friedman. 1984. American Law: An Introduction. New York: W.W. Norton and Co.
Maskun, 2013, Kejahatan Siber (Cyber Crime), Jakarta.
Natal  Situmorang,  Marthin  Simangunsong,  Debora,  Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online (Fintech), Jurnal Hukum, Vol. 9 No. 3, Tahun 2020.
Nabilah  Farah  Diba,  Hari  Sutra  Disemadi,  Paramita  Prananingtyas,  Kebijakan  Tata  Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia, Universitas Diponegoro: 2019
Otoritas  Jasa  Keuangan,  „Strategi  Perlindungan  Konsumen  Keuangan  Tahun  2013-2027‟, 2017.
Rustam  Magun  Pikahulan,  Implementasi  Fungsi  Pengaturan  serta  Pengawasan  pada  Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan, IAIN Pare-pare; 2020. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014..
Satjipto  Raharjo,  „Penyelenggaraan  Keadilan  Dalam  Masyarakat  Yang  Sedang  Berubah‟,
Jurnal Masalah Hukum, 1993.
Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang  Tentang Otoritas Jasa Keuangan, „Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)‟, Jakarta (2010).