## Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Desa pada Desa Cilayung Kabupaten Kuningan
T Prasetyo 1 , R P Dhaniawaty 2
Program Studi Sistem Informasi, Universitas Komputer Indonesia 12 Jl. Dipatiukur No. 112-116, Bandung, 40132, Indonesia 12 titisprasetyo@mahasiswa.unikom.ac.id 1 , ranipuspita@email.unikom.ac.id 2
diterima: 21 Februari 2020 direvisi: 2 Maret 2020 dipublikasi: 3 Maret 2020

## Abstrak
Pelayanan  publik  pemerintah  yang  baik  dan  sesuai  standar  dapat  dilihat  dari  kejelasan  dan ketepatan  prosedur  pelayanan,  persyaratan  dan  jadwal  penyelesaiannya.  Dalam  meningkatkan kualitas  pelayanan  publik  tersebut,  pemerintah  berupaya  memanfaatkan  teknologi  dengan menerapkan e-government sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003. Pemanfaatan e-government ini  belum  diterapkan  pada  Desa  Cilayung  Kecamatan  Ciwaru Kabupaten  Kuningan,  sehingga  warga  masih  belum  mengetahui  informasi  mengenai  prosedur pelayanan  publik,  masih  terdapat  duplikasi  dibeberapa  data  kependudukan,  waktu  penyelesaian yang  lama  dalam  pembuatan  surat  keterangan,  terdapat  duplikasi  pada  nomor  referensi  surat keterangan,  dan  ketidaksesuaian  data  inventaris  dengan  inventaris  yang  ada  didesa.  Tujuan  dari penelitian  ini  ialah  untuk  mengatasi  permasalahan  pemerintahan  Desa  Cilayung  dalam  proses pencatatan  kependudukan,  pembuatan  surat  keterangan  dan  inventaris  desa  dengan  menggunakan sistem  informasi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  sistem  yaitu OOAD ,  alat  bantu perancangan sistem menggunakan UML dan metode pengembangan sistem menggunakan metode Prototype .  Hasil  penelitian  ini  yaitu  sistem  informasi  administrasi  pemerintah  desa  memudahkan warga  dalam  mendapatkan  informasi  mengenai  prosedur  dan  persyaratan  pelayanan  publik, memberikan  informasi  status  penyelesaian  surat  keterangan,  tidak  ada  duplikasi  pada  data kependudukan dan nomor referensi surat keterangan, serta data inventaris desa yang sesuai.
Kata kunci: Sistem Informasi Administrasi; Pelayanan Publik; E-Government ; Pemerintahan Desa

## Abstract
Good  and  appropriate  government  public  services  can  be  seen  from  the  clarity  and  accuracy  of service procedures, requirements, and timetables for completion. In improving the quality of public services,  the  government  seeks  to  utilize  technology  by  implementing  e-government  following Presidential Instruction of the Republic of Indonesia No. 3 of 2003. E-government hasn't yet been applied  to  Cilayung  Village,  Ciwaru  District,  Kuningan  Regency,  so  residents  still  do  not  know information about public service procedures, there are still duplication of population data, a long time  to  settle  in  making  certificates,  there  is  a  duplication  of  numbers  reference  certificate,  and incompatibility of inventory data with existing inventory in the village. The purpose of this research is  to  overcome  the  problems  of  Cilayung  Village  governance  in  the  process  of  population registration,  making  certificates  and  village  inventory  using  information  systems.  This  research uses a system approach method, OOAD, system design tools using UML and system development methods  using  the  Prototype  method.  The  results  of  this  research  are  the  village  administration information  system  makes  it  easy  for  residents  to  obtain  information  on  procedures  and requirements  for  public  services,  provide  information  on  the  status  of  completion  of  certificates, there  is  no  duplication  of  population  data  and  reference  numbers  for  certificates,  and  the corresponding village inventory data.
Keywords: Administration Information System; Public Service; E-government; Village Government

## 1. Pendahuluan
Dalam  meningkatkan  kualitas  layanan  publik  kepada  warga  dengan  memanfaatkan teknologi  informasi  dan  komunikasi,  pemerintah  berupaya  menerapkan e-government untuk  mewujudkan  pengelolaan  dan  pendayagunaan  informasi  dalam  jumlah  yang  besar secara  cepat  dan  akurat  [1].  Penerapan e-government dibutuhkan  pemahaman  dan keselarasan  antar  instansi  pemerintahan  sesuai  dengan  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  No.  3  Tahun  2003  mengenai  kebijakan  dan  strategi  dalam  mengembangkan e- government secara nasional [2][3].
Penerapan e-government bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  layanan  publik  dan mengembangkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  berbasis  elektronik.  Salah  satu  hal  yang mendasari  pemerintah  desa  untuk  menerapkan e-government yaitu  karena  pertumbuhan penduduk  semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahunnya.  Pertumbuhan  penduduk  di  Jawa Barat  menempati  posisi  pertama  dengan  pertumbuhan  penduduk  ±  1,9%  per  tahun berdasarkan sensus penduduk yang sudah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Pusat dari tahun  2000  hingga  2010  [4].  Sama  halnya  dengan  hasil  sensus  penduduk  yang  dilakukan oleh  Badan  Pusat  Statistik  Daerah  Kabupaten  Kuningan  khususnya  Desa  Cilayung Kecamatan  Ciwaru  yang  menunjukkan  bahwa  adanya  pertambahan  penduduk  sebanyak 183 jiwa antara tahun 2017 hingga 2018 [5].
Penerapan e-government tidak  hanya  berlaku  pada  pemerintah  daerah  saja,  tetapi pemerintah  desa  pun  perlu  memiliki e-government dalam  memberikan  pelayanan  publik yang  berkualitas.  Pemanfaatan e-government ini  belum  diterapkan  pada  Desa  Cilayung Kecamatan  Ciwaru  Kabupaten  Kuningan,  sehingga  warga  masih  belum  mendapatkan informasi  lengkap  mengenai  prosedur  dan  persyaratan  dalam  administrasi  pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah desa.
Waktu  penyelesaian  dalam  membuat  surat  keterangan  yang  diajukan  warga  masih belum konsisten, hal ini disebabkan oleh pengecekan ulang terhadap nomor referensi surat keterangan  agar  tidak  terjadi  duplikasi.  Selain  itu  masih  terdapat  beberapa  data kependudukan  dan  nomor  referensi  surat  keterangan  yang  duplikasi.  Pada  proses pencatatan inventaris desa masih terdapat ketidaksesuaian data dengan inventaris yang ada di desa, hal ini disebabkan oleh tidak sesuainya pencatatan inventaris desa dengan panduan yang sudah diberikan oleh pemerintah desa.
Dalam  menangani  masalah  yang  sedang  dihadapi  tersebut,  maka  pemerintah  desa membutuhkan  sistem  informasi  administrasi  yang  dapat  membantu  proses  terkait  dengan pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  pemerintah  desa.  Dengan  adanya  sistem  informasi administrasi  berbasis  website  ini,  maka  warga  dapat  mengetahui  informasi  lengkap mengenai  prosedur  dan  persyaratan  yang  dibutuhkan  dalam  administrasi  tanpa  harus datang  langsung  dan  berulang  kali  datang  karena  kesalahan  dalam  mengumpulkan persyaratan.
Selain  itu  dengan  adanya  sistem  informasi  administrasi  pada  proses  pembuatan  surat keterangan yang dapat dilihat status selesainya, sehingga memudahkan warga dalam proses pengambilan  surat  keterangan.  Sistem  informasi  administrasi  ini  dapat  melakukan penomoran  secara  otomatis  menyesuaikan  dengan  format  sesuai  standar  pemerintah, sehingga  data  kependudukan  dan  nomor  referensi  surat  keterangan  tidak  ada  duplikasi data. Sedangkan pada proses pencatatan inventaris desa, sistem informasi administrasi ini dapat  menyesuaikan  proses  pencatatan  yang  disesuaikan  dengan  panduan  yang  diberikan oleh pemerintah desa.

## 2. Kajian Pustaka
Salah  satu  usaha  pemerintah  desa  dalam  memberikan  pelayanan  publik  yang berkualitas yaitu dengan menerapkan sistem informasi di dalam kegiatan administrasinya. Sistem  merupakan  suatu  kumpulan  dari  berbagai  komponen  yang  didalamnya  saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu [6][7]. Informasi merupakan sebuah hasil dari proses  pengolahan  data  yang  sebelumnya  tidak  memiliki  makna  menjadi  lebih  bermakna dan memiliki arti bagi penerimanya [8]. Sistem informasi merupakan implementasi kepada sebuah  organisasi  yang  bersifat  manajerial  dan  kegiatan  strategi  lainnya  yang  dapat membantu  mengelola,  mendukung  proses  operasi  dari  suatu  organisasi  dan  dapat menyediakan laporan sesuai  dengan kebutuhan organisasi  tersebut  [9][10]. Dari pendapat tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  sistem  informasi  merupakan  komponen  dari sistem  yang  saling  berelasi  sehingga  dapat  mengorganisir  data,  mengolah  data  dan menghasilkan  sebuah  informasi  ataupun  makna  yang  bermanfaat  dan  dipahami  oleh penerimanya.
Pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  pemerintah  yaitu  pelayanan  pada  administrasi kependudukan.  Administrasi  kependudukan  merupakan  serangkaian  dari  kegiatan pengelolaan  dokumen  dan  data  kependudukan  yang  hasilnya  akan  digunakan  pada pelayanan publik pemerintah. Penerapan sistem informasi pada administrasi kependudukan diwajibkan  oleh  pemerintah  untuk  memudahkan  pencatatan  kependudukan,  pembuatan surat  keterangan  dan  inventaris  desa.  Sistem  informasi  administrasi  kependudukan pemerintahan desa merupakan sebuah sistem informasi yang dapat memberikan pelayanan yang dapat mengelola data kependudukan suatu desa.
Penerapan sistem informasi  administrasi  kependudukan sudah pernah dilakukan pada beberapa  penelitian,  salah  satunya  yaitu  penelitian  mengenai  penerapan  sistem  informasi administrasi  kependudukan  di  Desa  Sawahan  Kabupaten  Boyolali  yang  membahas mengenai  proses  administrasi  kependudukan  yang  lebih  efektif  dan  efisien  bagi  warga [11]. Sedangkan pada penelitian mengenai penerapan e-government dengan memanfaatkan website sebagai  medianya  di  Desa  Tresnomaju  Kabupaten  Pesawaran,  sistem  informasi yang  dibangun  dalam  penelitian  ini  dapat  memberikan  pelayanan  berupa  pengaksesan informasi  yang cepat dan akurat kepada warga desa [12].

## 3. Metode Penelitian
Untuk  metode  pendekatan  sistem  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  metode Object  Oriented  Analysis  Design (OOAD)  dan  alat  bantu  perancangan  sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML) [15]. Pada metode ini dilakukan dengan cara  menemukan  masalah  berdasarkan  objek  yang  sedang  diteliti,  selain  itu  metode  ini sangat efektif untuk melakukan pengembangan sistem yang kompleks. Sedangkan metode pengembangan  sistem  pada  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  metode prototype .  Metode prototype yaitu sebuah proses pembuatan perangkat lunak yang memungkinkan terjadinya pengulangan  dan  peningkatan  sampai  perangkat  lunak  tersebut  memenuhi  kebutuhan pengguna [16]. Di dalam metode pengembangan prototype terdapat beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah sistem, tahapan pada metode prototype dapat dilihat pada Gambar 1 [17].

## Gambar 1. Metode Prototype
Analisis  kebutuhan  merupakan  tahapan  pertama  dalam  metode  penelitian  yang dilakukan.  Pada  tahapan  ini  dilakukan  pengumpulan  data  terkait  dengan  pembangunan sistem  melalui  observasi  dan  wawancara  ke  Desa  Cilayung  Kabupaten  Kuningan.  Dalam mendukung  penelitian  ini  peneliti  mencari  studi  pustaka  terkait  dengan  pembangunan sistem informasi administrasi pemerintahan desa. Selain itu dilakukan analisis pada proses sistem yang berjalan  di  Desa Cilayung Kabupaten Kuningan  untuk  mengetahui informasi apa  saja  yang  dibutuhkan  oleh  pemerintah  desa  sebagai  pengguna  sistem. Tahapan  ini dapat menghasilkan data dan informasi yang akan digunakan dalam pembangunan sistem informasi administrasi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengguna sistem.
Tahapan  kedua  pada  penelitian  ini  yaitu  perancangan  sistem  informasi  administrasi pemerintah  desa.  Pada  tahapan  ini  dilakukan  perancangan  terhadap  sistem  yang  akan dibuat  dengan  menggunakan  data  yang  sudah  didapatkan  pada  tahapan  pertama  sesuai dengan  kebutuhan  pengguna  sistem.  Tahapan  ini  menganalisis  dan  menerjemahkan kebutuhan  serta  data  ke  dalam  bentuk prototype yang  mudah  dipahami  oleh  pengguna. Prototype ini diberikan dan dipresentasikan kepada pemerintah desa atau pengguna sistem, jika prototype sudah sesuai  dengan keinginan pengguna maka proses akan dilanjutkan ke tahapan pembangunan sistem.
Sistem  informasi  administrasi  yang  sudah  selesai  diberikan  dan  dipresentasikan kembali kepada pengguna sistem kemudian akan dilakukan evaluasi dan pengujian sistem. Pada  tahapan  ini  pengujian  sistem  yang  dilakukan  yaitu  menggunakan black-box  testing [18].  Pada  tahapan  terakhir  sistem  yang  sudah  selesai  dapat  langsung  digunakan  dan dioperasikan  oleh  pengguna.  Pada  proses  implementasi  sistem,  pengguna  sistem  akan diberikan  pelatihan  terkait  pembelajaran  sistem  informasi  administrasi  pemerintah  desa dan bagaimana cara mengoperasikannya.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Perancangan Sistem
Use  case  diagram merupakan  suatu  gambaran  fungsional  dari  sebuah  sistem  yang dapat mempresentasikan interaksi aktor dengan sistem. Selain itu use case diagram dapat memberikan gambaran agar mudah dimengerti dan dipahami oleh pengguna sistem.
Gambar 2. Use Case Diagram
Terdapat  empat  case yang merupakan  fungsi sistem yang digambarkan pada Gambar 2,  empat  fungsi  sistem  tersebut  adalah  registrasi  akun  warga  desa,  pencatatan kependudukan, pembuatan surat keterangan dan pencatatan inventaris desa. Pada registrasi akun, warga memasukkan data dirinya secara lengkap ke dalam sistem. Sistem kemudian melakukan  verifikasi  terhadap  data  yang  dimasukkan,  jika  data  yang  dimasukkan  sesuai, maka  warga  akan  mendapatkan  informasi  konfirmasi  aktivasi  akun  yang  dikirimkan melalui  email.  Setelah  itu  warga  melakukan  konfirmasi  untuk  aktivasi  akun  agar  dapat login  di  sistem  informasi  administrasi  pemerintah  desa.  Jika  data  yang  dimasukkan  tidak sesuai,  maka  sistem  akan  memberikan  informasi  untuk  melakukan  pengisian  data  ulang. Dalam  proses  pencatatan  kependudukan,  kasi  pemerintahan  melakukan  pencatatan  dan pendataan terhadap data warga. Jika data warga tersebut sudah terdaftar, maka sistem akan memberikan informasi  bahwa data warga sudah terdaftar. Tetapi jika data  warga tersebut belum  terdaftar,  maka  sistem  akan  menyimpan  dan  menampilkan  data  pencatatan  warga yang sudah dilakukan oleh kasi pemerintahan.
Untuk  proses  pembuatan  surat  keterangan,  warga  masuk  kedalam  sistem  untuk mengisi  nomor  handphone, upload persyaratan  dan  keterangan  untuk  diisi  alasan pembuatan surat keterangan serta memilih pembuatan surat keterangan yang akan diajukan yang terdiri dari pembuatan surat keterangan kartu keluarga, kematian, kelahiran, menikah, tidak  mampu  dan  lain  sebagainya.  Setelah  warga  mengisi  dan  memilih  pembuatan  surat keterangan  yang  akan  diajukan,  sistem  menyimpan  data  pengajuan  pembuatan  surat keterangan  warga.  Selanjutnya  kaur  umum  melakukan  pengecekan  terhadap  pengajuan pembuatan surat warga, jika sesuai maka kaur umum merubah status pengajuan pembuatan surat  menjadi  diterima.  Jika  tidak  sesuai  maka  warga  menerima  informasi  penolakan  dan alasan  mengapa  pengajuan  tersebut  tidak  disetujui.  Setelah  merubah  status  pengajuan pembuatan  surat  keterangan,  kaur  umum  membuat  surat  keterangan  sesuai  dengan kebutuhan  warga,  kemudian  sistem  menyimpan  surat  keterangan.  Kaur  umum  merubah status  surat  keterangan  diterima  menjadi  surat  keterangan  sudah  selesai,  mencetak  surat keterangan  warga  dan  memberikan  informasi  waktu  serta  tempat  pengambilan  surat keterangan  tersebut  pada  sistem.  Informasi  mengenai  perubahan  status  surat  keterangan sudah selesai dapat dilihat warga pada sistem informasi administrasi pemerintahan desa.
Pada  proses  pencatatan  inventaris  desa,  kasi  pemerintahan  memilih  menu  inventaris desa,  melakukan  update  dan  mengisi  data  baru  inventaris  desa  yang  berada  diluar lingkungan  kantor  pemerintahan  desa  pada  sistem.  Sistem  melakukan  pengecekan  pada data  inventaris  desa  agar  sesuai  dengan  panduan  pencatatan  inventaris  desa,  jika  sesuai maka sistem akan menyimpan data inventaris desa yang sudah diinputkan. Jika tidak sesuai maka sistem akan menampilkan beberapa pengisian data yang tidak sesuai dengan panduan pencatatan  inventaris  desa.  Data  inventaris  yang  telah  diinputkan  oleh  kasi  pemerintah terintegrasi  dengan  kaur  umum,  sehingga  kasi  pemerintah  dan  kaur  umum  dapat  saling melihat  data  inventaris  desa  yang  berada  didalam  maupun  diluar  lingkungan  kantor pemerintahan  desa.  Pada  proses  pencatatan  inventaris  desa,  kaur  umum  berperan  untuk melakukan pencatatan inventaris desa yang berada didalam lingkungan kantor pemerintah desa.  Tabel  1  memberikan  penjelasan  terkait  deskripsi use  case yang  berada  pada  sistem informasi administrasi pemerintahan desa:
Tabel 1. Deskripsi Usecase No Use case Deskripsi 1 Registrasi Akun Merupakan proses pendaftaran yang dilakukan oleh warga agar  terhubung  dengan  sistem  informasi  administrasi pemerintahan desa. 2 Pencatatan Kependudukan Merupakan  proses  pencatatan  warga  yang  bertempat tinggal  di  suatu  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  kasi pemerintahan. 3 Pembuatan Surat Keterangan Merupakan  proses  yang  dilakukan  oleh  warga  untuk melakukan  pengajuan  surat  keterangan  yang  dibuat  oleh kaur umum. 4 Pencatatan Inventaris Desa Merupakan  proses  pendataan  dan  pelaporan  inventaris yang berada di lingkungan desa.
Selain fungsi yang ada pada sistem, terdapat tiga aktor yang terlibat dalam melakukan proses  di  sistem  informasi  administrasi  pemerintahan  ini  yaitu,  warga,  kasi  pemerintahan dan  kaur  umum  yang  memiliki  tugasnya  masing-masing.  Tabel  2  menjelaskan  deskripsi tugas  dari  ketiga  aktor  yang  merupakan  pengguna  sistem  informasi  administrasi pemerintahan desa.
Tabel 2. Deskripsi Aktor No Aktor Deskripsi 1 Warga Warga adalah bagian yang dapat melakukan registrasi akun dan pembuatan surat keterangan. 2 Kasi Pemerintahan Kasi  Pemerintahan  adalah  aparat  desa  yang  dapat melakukan proses pencatatan kependudukan dan pencatatan inventaris yang ada di desa. 3 Kaur Umum Kaur  Umum  adalah  aparat  desa yang mendapat  akses  pada proses  pembuatan  surat  keterangan  dan  dapat  melakukan pendataan serta penyusunan inventaris desa.

## 4.2. Pengujian Sistem
Pengujian yang dilakukan pada sistem informasi administrasi pemerintahan desa yaitu menggunakan  pengujian black-box, pengujian  ini  berfungsi  untuk  mengetahui  kesesuaian sistem  yang  dibangun  dengan  keinginan  pengguna.  Pada  Tabel  3  pengujian  sistem
menjelaskan mengenai proses sistem yang dilakukan pengujian, hasil pengujian dari sistem dan kesimpulan dari pengujian pada setiap proses.
Tabel 3. Pengujian Sistem No Item Pengujian Detail Pengujian Hasil Pengujian Kesimpulan 1 Registrasi Akun Melakukan  pendaftaran dengan menginputkan data warga Berhasil menyimpan akun warga [√] Diterima [   ] Ditolak 2 Pencatatan Kependudukan Melakukan pendataan warga dan melakuka verifikasi  terhadap  data keluarga Berhasil menyimpan dan menampilkan data  keluarga  atau data penduduk [√] Diterima [   ] Ditolak 3 Pembuatan  Surat Keterangan Melakukan pengajuan untuk  pembuatan  surat keterangan Berhasil menyimpan data pengajuan untuk pembuatan surat keterangan dan mencetak surat keterangan [√] Diterima [   ] Ditolak 5 Pencatatan Inventaris Desa Melakukan  input  data dan  mengecek  inventaris desa Berhasil menyimpan data inventaris desa [√] Diterima [   ] Ditolak

## 4.3. Implementasi Sistem
Langkah selanjutnya setelah melakukan perancangan yaitu implementasi sistem. Salah satu  implementasi  sistem  yang  dilakukan  adalah  implementasi  antarmuka  dari  sistem informasi administrasi  pemerintah desa. Terdapat  beberapa hasil implementasi antarmuka dari  sistem  yang  sudah  dibangun,  salah  satunya  yaitu  halaman  pencatatan  kependudukan yang  berfungsi  untuk  melakukan  pencatatan  kependudukan  pada  warga  Desa  Cilayung Kabupaten  Kuningan.  Pada  proses  pencatatan  kependudukan,  kasi  pemerintahan melakukan  pencatatan  warga  dengan  melakukan  verifikasi  apakah  data  keluarga  atau penduduk  sudah  ada  di  dalam  sistem  atau  belum.  Proses  pendataan  dan  pencatatan kependudukan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.
Selanjutnya  pada  proses  pembuatan  surat  keterangan,  warga  harus  memilih  terlebih dahulu jenis pengajuan surat yang ada pada sistem informasi administrasi pemerintah desa dan  memberikan  keterangan  dalam  pengajuan  pembuatan  surat  keterangan.  Gambar  4 merupakan bentuk tampilan pengajuan pembuatan surat keterangan dari sisi warga desa.

## Gambar 4. Pembuatan Surat Keterangan
Setelah  warga  melakukan  pengajuan  dalam  pembuatan  surat  keterangan,  selanjutnya kaur  umum  melakukan  pengecekan  terhadap  data  warga  yang  mengajukan  pembuatan surat  keterangan.  Jika  persyaratan  dalam  pembuatan  surat  keterangan  diisi  sesuai  dengan yang  sudah  ditentukan,  maka  kaur  umum  akan  melakukan  persetujuan  pembuatan  surat keterangan.  Kaur  umum  bertanggung  jawab  atas  proses  pengecekan  persyaratan  dalam pembuatan surat keterangan, tampilan proses pengecekan persyaratan tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Pengecekan Persyaratan (Pembuatan Surat Keterangan)
Gambar  6  merupakan  tampilan  pencatatan  inventaris  desa  yang  dikelola  oleh  kasi pemerintahan  dan  kaur  umum.  Pencatatan  inventaris  desa  ini  bertujuan  untuk  mendata inventaris desa yang berada diluar lingkungan kantor pemerintahan desa. Proses pencatatan inventaris  desa  ini  sudah  disesuaikan  dengan  panduan  atau  prosedur  yang  diberikan  oleh pemerintah  daerah,  sehingga  kaur  umum  dan  kasi  pemerintahan  tidak  perlu  kesulitan dalam menentukan status inventaris, asal usul, dan nilai pada inventaris desa tersebut.

## Gambar 6. Pencatatan Inventaris Desa

## 5. Kesimpulan
Sistem  informasi  administrasi  kependudukan  membantu  pemerintahan  desa  dalam proses pencatatan kependudukan, pembuatan surat keterangan dan inventaris desa. Melalui sistem  informasi  ini  warga  desa  dapat  mengetahui  informasi  lengkap  mengenai  prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan dalam administrasi. Dengan adanya sistem informasi ini warga dapat melihat status pembuatan surat keterangan, jika status surat keterangan sudah selesai  diproses  maka  warga  bisa  langsung  mengambil  surat  langsung  ke  pemerintahan desa.  Sistem  informasi  administrasi  kependudukan  ini  melakukan  penomoran  secara otomatis  dan  menyesuaikan  dengan  format  sesuai  standar  pemerintah.  Pada  sistem informasi  kependudukan  ini  proses  pencatatan  inventaris  desa  sudah  disesuaikan  dengan panduan yang diberikan oleh pemerintah desa.

## Daftar Pustaka
[1] H.  S.  Septia,  “Pemanfaatan  E-Government  Dalam  Meningkatkan  Pelayanan  Dan Pemberdayaan  Masyarakat  di  Kecamatan  Pugung,” J.  Teknol.  Komput.  dan  Sist. Inf. , vol. 2, no. 1, pp. 51–55, 2019.
[2] Bappenas,  “Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia,”  2003.  [Online].  Available: https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/produk-hukum-peraturan- perundangan/inpres/inpres-no3-tahun-2003-tentang-kebijakan-dan-strategi-nasional- pengembangan-e-governmet/.
[3] N. P. Yunita and R. D. Aprianto, “Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E- Government  di  Indonesia :  Analisis  Website,”  vol.  2018,  no.  Sentika,  pp.  23–24, 2018.
[4] Trophy  Endah  Rahayu, Pertumbuhan  dan  Persebaran  Penduduk  Indonesia  Hasil Sensus Penduduk 2010 . Badan Pusat Statistika, 2012.
[5] B.  K.  Kuningan,  Ed., Kecamatan  Ciwaru  Dalam  Angka  2019 .  Kuningan:  BPS Kabupaten Kuningan, 2019.
[6] T. Sutabri, Analisa Sistem Informasi , 2nd ed. Andi Yogyakarta, 2012.
[7] H.  T.  Sitohang,  “Sistem  Informasi  Pengagendaan  Surat  Berbasis  Web  Pada Pengadilan Tinggi Medan,” J. Inform. Pelita Nusant. , vol. 3, no. 1, pp. 6–9, 2018.
[8] E. Y. Anggraeni and R. Irviani, Pengantar Sistem Informasi . Penerbit Andi, 2017.
[9] R.  P.  Dhaniawaty  and  E.  Susilawati,  “Pembangunan  Sistem  Informasi  Pelaporan
Program  Kerja  dan  Pengelolaan  Data  Pengurus  Himpunan  Mahasiswa  Pada Program Studi Sistem Informasi,” J. Manaj. Inform. , vol. 8, no. 2, pp. 1–11, 2018.
[10]  S. L. Saepudin and R. P. Dhaniawaty, “Sistem Informasi Penyewaan Mobil Berbasis Web Pada PT. Frasindo Lima Mandiri,” J. Manaj. Inform. , vol. 9, no. 2, pp. 94–103, 2019.
[11]  D.  Susilowati,  “Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  Berbasis  Web  Desa Sawahan,” vol. 3, no. 2, pp. 77–81, 2017.
[12]  A.  Andoyo  and  A.  Sujarwadi,  “Sistem  Informasi  Berbasis  Web  Pada  Desa Tresnomaju  Kecamatan  Negerikaton  Kabupaten  Pesawaran,” J.  TAM  (Technology Accept. Model. , vol. 3, pp. 1–9, 2014.
[13]  E.  Setyowati,  “Tata  Kelola  Pemerintahan  Desa  Pada  Perbedaan  Indeks  Desa Membangun (IDM) : Studi Tiga Desa di Kabupaten Malang,” J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit. , vol. 9, no. 2, pp. 170–188, 2019.
[14]  M.  Muslih,  D.  R.  Rahadi,  and  S.  O.  Marbun,  “Tata  Kelola  Pemerintahan Berkelanjutan  Untuk  Meningkatkan  Kinerja  Pemerintah  Daerah,”  in Konferensi Nasional Ilmu Administrasi (KNIA) , 2019, pp. 1–7.
[15]  F.  Alhumaidan, A  Critical  Analysis  and  Treatment  of  Important  UML  Diagrams Enhancing Modeling Power . 2012.
[16]  R. G. Sabale and A. R. Dani, “Comparative Study of Prototype Model For Software Engineering With System Development Life Cycle,” IOSR J. Eng. , vol. 2, no. 7, pp. 21–24, 2012.
[17]  D. Purnomo, “Model Prototyping Pada Pengembangan Sistem Informasi,” J. Inform. Merdeka Pasuruan , vol. 2, no. 2, pp. 54–61, 2017.
[18]  M. Kumar, S. K. Singh, and Dwivedi, “A Comparative Study of Black Box Testing and White Box Testing Techniques,” Int.  J.  Adv.  Res.  Comput.  Sci.  Manag.  Stud. , vol. 3, no. 10, pp. 32–44, 2015.