## IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XVIII/2019 TERHADAP HAK SIAR SIARAN GRATIS DI LEMBAGA PENYIARAN
Yasirli Amrina 1* , Bisma Putra Pratama 2
1) Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia Email: yasirliamrina46@gmail.com
2) Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia Email: bismaputrapratama92@gmail.com
*Corresponding Author: Yasirli Amrina 1

## ABSTRACT
Private Broadcasters Institution as holders of related rights of a broadcast content, often find that  their  broadcast  content  in  the  form  of  terrestrial  digital  television  broadcasts  respons still without paying fixed receipts used by other broadcasters without permission. The actions can  harm  the  economic  rights  that  should  be  received  by  the  relevant  rights  holders.  The problems examined in this thesis are: First, What are the arrangements for free broadcasting rights  for  subscription  broadcasters  after  the  decision  of  the  Constitutional  Court  Number 78/PUU-XVIII/2019?  Second,  what  are  the  factors  that  influence  the  weakness  of  Law Number 32 of 2002 in Article 26 paragraph (2) after the decision of the Constitutional Court Number 78/PUU-XVIII/2019. This research is a legal research with a descriptive analytical specification.  The  approach  used  is  a  normative  juridical  approach.  The  data  used  are secondary and primary data collected through library research and interviews. The data can be  analyzed  qualitatively  and  presented  in  descriptive  analytical  form.  Based  on  the discussion  and  analysis,  it  can  be  concluded  that:  first,  the  regulation  of  free  broadcasting rights to subscription broadcasting institutions after the decision of the Constitutional Court Number 78/PUU-XVIII/2019 is if they want to broadcast a Private broadcasters Institutions should ask for permission because broadcast content is copyright for its Institutions based on Article  25  paragraph  (3)  of  law  Number  28  of  2014.  The  two  factors  that  influence  the weakness  of  Law  Number  32  of  2002  in  Article  26  paragraph  (2)  after  the  decision  of  the Constitutional  Court  Number  78/PUU-XVIII/2019  are  but  this  rule  does  not  necessarily mean  that  the  Subscription  Broadcaster  institutions  freely  broadcasts  programs  from  those two broadcaster institution because ofLaw Number 32 of 2002 also determines broadcasting rights, in Article 26 paragraph (2) letter b of Law Number 32 of 2002 does not mention how LPB fulfill 10% broadcast program.
Keywords:  Juridical  Implications,  Right  to  Broadcast,  Free  Broadcasts,  Broadcasting Institutions

## ABSTRAK
Lembaga penyiaran swasta sebagai pemegang hak terkait dari sebuah konten siaran seringkali mendapati  bahwa  konten  siarannya  digunakan  oleh  pihak  lembaga  penyiaran  berlangganan tanpa izin. Tindakan tersebut dapat merugikan hak ekonomi lembaga penyiaran swasta yang
seharusnya  diterima  oleh  pemegang  hak  terkait  sesuai  dengan  Pasal  25  ayat  (3)  Undang- Undang  Hak  Cipta.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  spesifikasi  yang bersifat deskriptif analitis. Pengaturan terhadap hak siar siaran gratis pada lembaga penyiaran berlangganan  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  78/PUU-XVIII/2019  adalah  jika ingin menyiarkan siaran Lembaga penyiaran swasta (LPS) harus meminta izin terlebih dahulu karena  konten  siaran  merupakan  hak  cipta  bagi  Lembaga  penyiaran  swasta.  Kedua  faktor yang mempengaruhi lemahnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dalam Pasal 26 ayat (2) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVIII/2019  adalah aturan tersebut tidak serta merta diartikan bahwa Lembaga Penyiaran Berlangganan secara bebas menyiarkan program  dari  Lembaga  Penyiaran  Publik  dan  Lembaga  Penyiaran  Swasta.  Keharusan Lembaga  penyiaran  berlangganan  mematuhi  ketentuan  Pasal  26  ayat  (2)  huruf  b  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2002  adalah  berkenaan  dengan  penyediaan  kapasitas  kanal  dan bukanlah  keharusan  untuk  merelai  program  siaran  dari  Lembaga  penyiaran  lainnya. Keharusan  menyediakan  kapasitas  kanal  merupakan  kewajiban  menyediakan  ruang  siaran bagi  Lembaga  penyiaran  berlangganan,  sedangkan  pengisian  program  siaran  berkenaan dengan isi saluran.
Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Hak Siar, Siaran Gratis, Lembaga Penyiaran

## PENDAHULUAN
Dalam 1 negara  hukum 1 Republik  Indonesia,  hak-hak 1 warga  negara  diatur 1 oleh Undang-undang 1 dan  sekaligus  dilindungi 1 kepentingannya  oleh  undang-undang. Sebagai negara 1 hukum, Indonesia 1 menempatkan 1 undang-undang sebagai 1 instrumen hukum yang 1 melindungi hak-hak warganegara secara seimbang dengan kewajibannya. Keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  senantiasa  dijaga  oleh  negara  melalui  peraturan perundang-undangan  untuk  mewujudkan  keselarasan  dalam  kehidupan.  Diantaranya,  hak perseorangan (individual), termasuk hak milik kebendaan, diakui secara penuh dengan tetap mempertimbangkan  keserasian  dan  keselarasannya  dengan  kepentingan  komunal. Kesemuanya  itu  dikelola  dan  diselenggarakan  dengan  menjunjung  tinggi  hak-hak  asasi manusia.
Informasi  telah  menjadi  kebutuhan  pokok  bagi  masyarakat  dan  telah  menjadi komoditas  penting  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  (Danrivanto, 2013:72).  Dalam  proses  mendapatkan,  menyaring,  dan  menerima  informasi  dibutuhkan adanya  wahana  saluran  komunikasi.  Salah  satu  wahana  saluran  komunikasi  tersebut  yakni penyiaran  televisi.  Industri  penyiaran  merupakan  salah  satu  bidang  bisnis  yang  melingkupi berbagai  aspek  hukum  dan  salah  satunya  merupakan  aspek  kekayaan  intelektual.  Hak kekayaan intelektual dapat dikatakan sebagai hak atas kepemilikan sebagai karya-karya yang timbul  atau  lahir  karena  adanya  kemampuan  intelektualisasi  manusia  dalam  bidang  ilmu pengetahuan dan teknologi (Rachmadi, 2003:2)
Salah  satu  lembaga  penyiaran  Swasta  (LPS)  yaitu  PT.  Rajawali  Citra  Televisi Indonesia (RCTI) menggugat TV parabola berlangganan (LPB) PT Garuda Media Nusantara (Matrix  TV)  dan  PT  Nadira  Intermedia  Nusantara  (Ninmedia)  di  Pengadilan  Niaga  Jakarta Pusat.  Gugatan  ini  dilayangkan  atas  dugaan  penyebaran  konten  karya  siaran  dengan  tujuan komersial  tanpa  meminta  izin  siar  dari  RCTI,  dalam  perkara  tersebut  para  tergugat  diduga telah  melanggar  hak  penggugat.  RCTI  selaku  Lembaga  Penyiaran  dalam  Undang-Undang Hak  Cipta,  termasuk  dalam  hak  terkait,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang  –Undang
Nomor  28  Tahun  2014  Pasal  1  angka  5.  Hak  terkait  adalah  hak  yang  berkaitan  dengan  hak cipta  yang  merupakan  hak  eksklusif  bagi  pelaku  pertunjukan,  produser  fonogram,  atau lembaga  penyiaran.  Hak  terkait  tersebut  merupakan  hak  eksklusif  bagi  penggugat  yang meliputi  hak  ekonomi  lembaga  penyiaran  yang  diberikan  dan  dilindungi  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  Hak  Cipta  Pasal  20  huruf  d.  Dalam  usaha  di  bidang  penyiaran, lembaga  penyiaran  pun  memiliki  hak  terkait  atas  setiap  konten  siarannya  dan  berhak  untuk mendapatkan  perlindungan  terkait  konten  siarannya.  Hal  tersebut  telah  terpampang  jelas dalam  Pasal  1  angka  5  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) bahwa hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta,  yang  merupakan  hak  eksklusif  bagi  pelaku  pertunjukan,  produser,  fonogram,  atau Lembaga penyiaran. Hak terkait merupakan hak yang dekat dan berkaitan dengan Hak Cipta, dimana  hak  terkait  memberikan  perlindungan  seperti  diberikan  hak  cipta,  namun  dapat dikatakan  hak  terkait  lebih  terbatas  dan  memiliki  jangka  waktu  perlindungan  yang  lebih singkat (Kariodimedjo, 2010: 265 – 282).
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka RCTI adalah pemilik Hak terkait yang dilindungi oleh hukum  Indonesia terhadap semua bentuk  pelanggaran hak terkait. Hal  itu diatur dalam Pasal  25  ayat  (3)  Undang-Undang  Hak  Cipta,  yaitu  Setiap  orang  dilarang  melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konte n karya siaran Lembaga Penyiaran. Adapun, Ninmedia dan Matrix TV diduga secara terus-menerus melakukan penyebaran atas konten  karya  siaran  RCTI  dengan  tujuan  komersial,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  25 ayat  (3)  Undang-Undang  Hak  Cipta  yang  sedang  diperkarakan  dalam  perkara  tersebut  di Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat.  Keduanya  diduga  telah  menyiarkan  ulang  siaran  (relai) konten karya siaran penggugat tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada penggugat. Dalam gugatan, RCTI mendalilkan bahwa Matrix TV diduga telah melakukan hal tersebut sejak Juni 2006  hingga  sekitar  Mei  -  April  2019,  sedangkan  Ninmedia  diduga  melakukannya  sejak September  2013  sampai  Juni  2016  hingga  Februari  -  Maret  2019.  Sebagai  informasi,  surat gugatan  RCTI  di  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  ditujukan tertanggal  14  Juni  2019  untuk  Matrix  TV  yang  tercatat  dalam  register  perkara  No.  34/Pdt- Sus-Hak.Cipta/2019/P.Niaga.Jkt.Pst dan tanggal 27 Mei 2019 untuk Ninmedia yang tercatat dalam  register  perkara  No.  32/Pdt-Sus-Hak.Cipta/2019/P.Niaga.Jkt.  Tuntutan  dari  pihak RCTI dikabulkan pengadilan, sehingga pihak tergugat harus membayar ganti rugi kepada penggugat  yang  harus  dibayar  tunai  sebesar Rp. 6.577.000.000.000  (enam  trilyun  lima ratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah ) . Selain itu, beberapa aset milik tergugat sah untuk disita  sebagai  jaminan,  dan  tergugat  dibebankan  biaya  yang  timbul  pada  perkara  ini . Pada  30  April  lalu,  Ninmedia  dituntut  dengan  pasal  yang  sama,  bersama  d engan  PT Nadira  Intermedia  Nusantara.  Gugatan  tersebut  juga  terdaftar  di  Pengadilan  yang  sama dengan nomor perkara 25/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Para tergugat harus membayar  ganti  rugi  sebesar Rp.  2.169.000.000.000,-  (dua  triliun  seratus  enam  puluh sembilan milyar Rupiah).
PT Nadira Intermedia Nusantara (Ninmedia) melakukan permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Kontitusi atas ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik dalam Pasal  25 ayat  (2) huruf a
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  terhadap Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945  akan  tetapi  ditolak.  Penolakan  itu  tercatat  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  78/PUU-XVIII/2019  tertanggal  29  September  2019,  yang diputuskan  dalam  Rapat  Permusyawaratan  Hakim  oleh  9  Hakim  Konstitusi.  Pokok permohonan Ninmedia dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
Bahwa  berkenaan  dengan  dalil  Pemohon  ihwal  norma  Pasal  32  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  dan  Pasal  25  ayat  (2)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  telah  menyebabkan  terjadinya  ketidakpastian  hukum  terhadap  Pemohon  karena di satu sisi Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 melarang setiap orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  dengan  cara  apa  pun,  antara  lain, melakukan  transmisi.  Sementara  itu,  di  sisi  lain,  sebagai  LPB,  Pasal  26  ayat  (2)  huruf  b Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  memberikan  kewajiban  untuk  menyediakan  paling sedikit sepuluh per seratus dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan  LPS.  Ketidakpastian  hukum  tersebut  terjadi  karena  norma  Pasal  25  ayat  (2)  huruf  a Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  melarang  pihak  lain  untuk  melakukan  penyiaran ulang siaran. Dalam  hal  ini, setiap orang dilarang melakukan penyebaran  tanpa izin dengan tujuan  komersial  atas  konten  karya  siaran  lembaga  penyiaran.  Menurut  Pemohon,  larangan demikian juga berlaku bagi LPB yang telah memperoleh IPP. Adapun ketidakpastian dalam arti ketidakharmonisan norma yang didalilkan oleh Pemohon adalah terkait dengan Pasal 32 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008.  Bahwa  terhadap  dalil  Pemohon  yang menilai terdapat ketidakjelasan dan/atau ketidaklengkapan rumusan norma Pasal 25 ayat (2) huruf  a  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014,  mestinya  dipahami  bahwa  suatu  rumusan norma dalam satu pasal harus dibaca sebagai satu kesatuan maksud, berikut dengan semangat yang  terdapat  di  balik  norma  dimaksud.  Artinya,  rumusan  norma  mesti  dibaca  secara  utuh sehingga maksudnya dapat dipahami secara komprehensif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yang menggambarkan tentang implikasi  yuridis  putusan  mahkamah  konstitusi  nomor  78/PUU-XVIII/2019.  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama.  Pendekatan  yuridis  normatif  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum terkait pengaturan hak siar siaran gratis pada lembaga penyiaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implikasi pengaturan hak siar siaran gratis pada Lembaga penyiaran berlangganan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 78/PUU-XVIII/2019
Pengaturan tentang masalah penyiaran secara umum diatur dalam Undang Nomor 32 Tahun  2002  tentang  Penyiaran.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  siaran  adalah  pesan  atau rangkaian  pesan  dalam  bentuk  suara,  gambar,  atau  suara  dan  gambar  atau  yang  berbentuk grafis,  karakter,  baik  yang  bersifat  interaktif  maupun  tidak,  yang  dapat  diterima  melalui perangkat  penerima  siaran.  Sedangkan  Penyiaran  adalah  kegiatan  pemancarluasan  siaran melalui  sarana  pemancaran  dan/  atau  sarana  transmisi  di  darat,  di  laut  atau  di  antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya
untuk  dapat  diterima  secara  serentak  dan  bersamaan  oleh  masyarakat  dengan  perangkat penerima siaran.
Permasalahan  muncul  ketika  para  pelaku  usaha  penyedia  televisi  berlangganan melakukan  redistribusi  konten  siaran  tanpa  izin,  baik  itu  siaran  dalam  negeri  maupun  luar negeri. Redistribusi tanpa izin ini tentu saja merugikan perusahaan lembaga penyiaran swasta karena  para  pelaku  usaha  televisi  berlangganan  tersebut  menyiarkan  konten  siaran  dari televisi  swasta  tanpa  melakukan  kontrak  kerja  sama  untuk  melakukan  redistribusi  terhadap siaran  televisi  swasta  tersebut.  Hal  tersebut  tentu  saja  melanggar  hak  terkait  yang  dimiliki oleh  perusahaan  lembaga  penyiaran  swasta  atas  konten  siaran  tersebut.  Tindakan  tersebut dapat  dikatakan  bertentangan  dengan  Pasal  25  ayat  (3)  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Dalam Pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa  setiap  orang  dilarang  melakukan  penyebaran  tanpa  izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran meskipun dengan dalih konten  siaran  televisi  swasta  adalah  siaran  televisi  digital  terestrial  penerimaan  tetap  tidak berbayar  atau  siaran  gratis/ free  to  air .  Berdasarkan  Pasal  1  angka  4  Peratuan  Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2013  tentang Penyelenggaraan  Penyiaran  Televisi  Secara  Digital  dan  Penyiaran  Multipleksing  Melalui Sistem  Terestrial, free  to air  atau  siaran  gratis adalah  penyelenggaraan  penyiaran  televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar dengan menggunakan teknologi digital yang dipancarkan  secara  terestrial  melalui  sarana  penyiaran  multipleksing  dan  diterima  dengan perangkat  penerima.  Dalam  kata  lain,  siaran  gratis  atau free  to  air yang  dimiliki  lembaga penyiaran  swasta  merupakan  konten  siaran  yang  dapat  dinikmati  oleh  masyarakat  secara gratis.  Hal  tersebut  bukanlah  pembenaran  bagi  televisi  berlangganan  untuk  meredistribusi siaran televisi swasta free to air tersebut, karena tetap saja konten siaran tersebut dilindungi oleh hak cipta.
Kewajiban LPB untuk menyediakan dan menyalurkan siaran, yang dalam prakteknya diambil  dari  siaran  free  to  air  atau  siaran  gratis  dari  TVRI  dan  TV-TV  Swasta  tersebut bukannya tanpa rambu aturan atau norma pembatasan. Ramburambu hukum itu ada dan jelas, yaitu:
a) Rambu aturan Undang-Undang Penyiaran
Pasal  1  angka  9  Undang-undang  Penyiaran  menegaskan  kewajiban  semua  lembaga penyiaran  melaksanakan  tugas,  fungsi  dan  tanggung  jawabnya  dengan  berpedoman  pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Selain  itu, aturan mengenai Hak Siar (Pasal 43) Sensor Isi Siaran (Pasal 47), dan Pedoman Pelaku Penyiaran (Pasal 48) yang disusun antara  lain  dengan  berdasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  nilai- nilai agama, moral dan norma-norma lain yang relevan.
b) Norma Pembatasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pasal 32 ayat (1) Undang-undang ITE mengatur norma pembatasan atau larangan sebagai berikut:  “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  dengan  cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak menghilangkan,  memindahkan,  menyembunyikan  suatu  informasi  elektronik  milik  orang lain atau milik publik”.
c) Norma  Pengaturan  dan  Pembatasan  Undang-Undang  Hak  Cipta  Ketentuan  Pasal  25  ayat (2) huruf a Undang-undang Hak Cipta menyatakan bahwa: “Lembaga Penyiaran memiliki
Hak  Ekonomi,  yang  meliputi  hak  untuk  melaksanakan  sendiri,  memberikan  izin,  atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang.”
Sesuai  ketentuan  tersebut,  maka  TVRI  dan  TV-TV  Swasta  sebagaimana penyelenggara  siaran  siaran  gratis  memiliki  landasan  hak  untuk  melarang  LPB  untuk menyediakan dan menyalurkan konten siaran miliknya secara tanpa izin. Meskipun disiarkan secara  gratis,  konten  siaran  TVRI  dan  TV-TV  Swasta  itu  memiliki  hak  siar  dan  hak  cipta serta  dilindungi  Undang-undang  ITE.  Materi  siaran  seperti  itu  ada  pemiliknya.  Prinsip hukumnya jelas,  bahwa  menyalurkan siaran free  to  air lembaga penyiaran lain secara tanpa izin  akan  dianggap  melanggar  aturan  Pasal  32  ayat  (1)  Undang-Undang  ITE  dan  Pasal  25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, dianggap pula sebagai tindakan yang tidak mematuhi Undang-Undang Penyiaran sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9. Ketentuan normatif tersebut mengandung ancaman pidana yang tidak ringan bagi LPB, baik pidana denda maupun penjara. Sejalan dengan itu maka LPB harus mematuhi dan seharusnya meminta dan/atau memiliki izin, dari TVRI dan TV Swasta pemilik konten siaran agar tidak terhalangi tugasnya melaksanakan perintah  Undang-undang Penyiaran. Singkatnya, perintah untuk  menyiarkan  10%  (sepuluh  per  seratus)  siaran  dari  TVRI  dan  TV  Swasta  harus dilaksanakan  dengan  mematuhi  Undang-Undang  ITE,  khususnya  Pasal  32  ayat  (1)  dan menaati Undang-Undang Hak Cipta, khususnya Pasal 25 ayat (2) huruf a. Dengan rasionalitas seperti itu, maka setiap LPB wajib memiliki izin untuk menyiarkan konten siaran TVRI dan TV  Swasta free  to  air ,  disamping  harus  telah  memiliki  IPP  yang  diperolehnya  dari  negara. Betapapun,  konten  siaran  kedua  kelompok  lembaga  penyiaran  itu  merupakan  property bernilai  ekonomi  yang  dilindungi  Hak  Cipta,  termasuk  hak  moral  yang  melekat  pada  karya siaran itu.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  bahwa  bagi  lembaga  penyiaran  yang ingin  menyiarkan  siaran  lembaga  penyiaran  swasta  hendak  melakukan  perjanjian  kerjasama sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
B. Faktor  yang  mempengaruhi  lemahnya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002 Tentang Penyiaran Pasal 26 ayat (2) huruf b pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVIII/2019.
Pengertian  “penyiaran”  dalam  Undang  Undang  tersebut  berkaitan  dengan  fungsi regulasi, sehingga definisinya mulai dari kegiatan pemancarluasan siaran yang tentunya telah menggunakan spektrum frekuensi penyiaran, telah melangsungkan proses komunikasi massa, dan  sebagainya.  Hal  ini  berarti  apabila  suatu  lembaga  penyiaran  sudah  memiliki  IPP,  maka berhak  menggunakan  sesuai  dengan  jaminan  yang  diberikan  oleh  hukum  publik.  Undang- Undang  Penyiaran  tidak  secara  tegas  menjelaskan  pengertian  “siaran  ulang”,  tetapi  dalam KBBI dijelaskan “siaran ulang adalah pengulangan kembali suatu siaran”. Berkaitan dengan hal  ini,  Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  menjelaskan: Pasal 25
1) Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi.
2) Hak  ekonomi  Lembaga  Penyiaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran ulang siaran;
b. Komunikasi siaran;
c. Fiksasi siaran; dan/atau d. Penggandaan Fiksasi siaran
3) Setiap  Orang  dilarang  melakukan  penyebaran  tanpa  izin  dengan  tujuan  komersial  atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.
Bahwa  Pasal  25  ayat  (2)  huruf  a  mengatur  penyiaran  ulang  namun  apa  yang dilakukan  oleh  Lembaga  Penyiaran  Berlangganan  pada  saat  menyalurkan  siaran  bukanlah penyiaran  ulang,  hal  tersebut  adalah  relay  siaran  yaitu  sambung  siaran  secara  langsung  dari sumber siaran disalurkan kepada masyarakat atau meneruskan siaran, dan stasiun relay adalah sistem penyiaran antara pemancar ke pemancar (transmitter) yang secara kontinu wilayah lain yang lebih jauh. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran  juncto  Ketentuan  Pasal  3  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor 18  Tahun  2016  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Perizinan  Penyelenggaraan  Penyiaran mengatakan  bahwa  “Lembaga  Penyiaran  sebelum  menyelenggarakan  penyiaran  wajib memperoleh  IPP”.  Ketentuan  Pasal  26  ayat  (2)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2002  tentang  Penyiaran  mengatakan  bahwa  “Lembaga  Penyiaran  Berlangganan  harus menyediakan  paling  sedikit  10%  (sepuluh  per  seratus)  dari  kapasitas  kanal  saluran  untuk menyalurkan  program  dari  Lembaga  Penyiaran  Publik  dan  Lembaga  Penyiaran  Swasta”. Pengertian  “wajib”  dan  “harus”  merupakan  ketentuan  hukum  yang  memaksa,  sehingga apabila tidak dipenuhi berakibat penyelenggaraan penyiaran tersebut cacat hukum dan harus dinyatakan  batal  demi  hukum.  Adanya  ketentuan  tersebut  sebenarnya  menguntungkan Lembaga  Penyiaran  Publik  dan  Lembaga  Penyiaran  Swasta  karena  berarti  siaran  dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta dapat  menyalurkan programnya melalui  Lembaga  Penyiaran  Berlangganan  minimal  10%  dari  kapasitas  kanal  saluran  tanpa harus  melakukan  perjanjian  dengan  Lembaga  Penyiaran  Berlangganan.  Ketentuan  tersebut memiliki konsekuensi bahwa apabila Lembaga Penyiaran Berlangganan yang sudah memiliki Izin  Penyelenggaraan  Penyiaran  (IPP)  dan  “boleh”  bahkan  “wajib”  menyalurkan  paling sedikit  10%  (sepuluh  per  seratus)  dari  kapasitas  kanal  saluran  untuk  menyalurkan  program dari  Lembaga  Penyiaran  Publik  dan  Lembaga  Penyiaran  Swasta”  maka  secara  hukum memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penyiaran  termasuk  relay  siaran.  Hal  itu  sesuai dengan  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Keberadaan IPP bagi lembaga penyiaran memberikan kepastian hukum untuk menggunakan haknya  secara  adil,  sehingga  setiap  warganegara  memiliki  kedudukan  yang  sama  (equality before the law) dalam menjalankan aktivitasnya dan negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya.  Berkaitan  dengan  lembaga  penyiaran  yang  melakukan  relay  siaran, terdapat  beberapa  peraturan  perundang-undangan  terkait  yaitu  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2002  tentang  Penyiaran,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta berkaitan, khususnya Pasal  25 ayat  (2) huruf  a,  dan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  khususnya  Pasal  32  ayat  (1)  yang  berbunyi:  ”Setiap  Orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  dengan  cara  apa  pun  mengubah,  menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Kewajiban Lembaga penyiaran berlanggan mematuhi peraturan perundang-
undangan  yang  telah  memiliki  IPP  dari  negara  yang  diberikan  melalui  Komisi  Penyiaran Indonesia  dan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  26  ayat  (2)  huruf  b  Undang-Undang  Penyiaran diharuskan  dan  atau  diwajibkan  menyediakan  paling  sedikit  10%  (sepuluh  per  seratus)  dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program siaran siaran gratis dari LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV Swasta). Perlu dicatat bahwa dalam ketentuan pasal 26 ayat (2) huruf b tersebut tidak  dijelaskan  bahwa  program  siaran  dari  LPP  dan  LPS  tersebut  adalah  siaran free  to  air /siaran  gratis.  Istilah  itu  hanya  dikenal  dan  digunakan  dalam  praktek  penyiaran  dan  bukan dalam undang-undang.
Kewajiban LPB untuk menyediakan dan menyalurkan siaran, yang dalam prakteknya diambil  dari  siaran free  to  air atau  siaran  gratis  dari  TVRI  dan  TV-TV  Swasta  tersebut bukannya  tanpa  rambu  aturan  atau  norma  pembatasan.  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2002 memang mengatur tentang penyediaan paling sedikit sepuluh per seratus program dari LPP dan LPS, akan tetapi aturan tersebut tidak secara serta merta diartikan bahwa LPB secara bebas  menyiarkan  program  dari  LPP  dan  LPS  karena  dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2002  juga  ditentukan  mengenai  hak  siar  (vide  Pasal  43  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2002),  yaitu  hak  yang  dimiliki  lembaga  penyiaran  untuk  menyiarkan  program  atau acara  tertentu  yang  diperoleh  secara  sah  dari  pemilik  hak  cipta  atau  penciptanya  (vide Penjelasan  Pasal  43  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002).  Bahkan  ketentuan terkait  dengan  keharusan  hak  siar  tersebut  dinyatakan  dengan  tegas  dalam  IPP  masing- masing LPB. Sehubungan dengan penyediaan paling sedikit sepuluh per seratus program dari LPP  dan  LPS,  Undang-Undang  32  Tahun  2002  sudah  memberikan  solusi,  sebagaimana dimaktubkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang menyatakan, “Antar- lembaga penyiaran dapat  bekerja sama  melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini”. Frasa “bekerja  sama”  dalam  Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  bermakna  adanya perjanjian  untuk  bekerja  sama  antara  LPP  dan  LPS  dengan  LPB.  Sehingga  dalam  batas penalaran  yang  wajar,  menurut  Mahkamah,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  telah memberi  rambu  yang  jelas  mengenai  hal  yang  harus  dilakukan  oleh  lembaga  penyiaran, khususnya  kewajiban  bagi  LPB  dalam  memenuhi  ketentuan  Pasal  26  ayat  (2)  huruf  b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 untuk menyiarkan paling sedikit sepuluh per seratus program LPP dan LPS.
Ketika LPB telah memenuhi keharusan menyediakan kapasitas kanal saluran minimal sepuluh  per  seratus  untuk  menyalurkan  program  LPP  dan  LPS,  maka  pada  saat  itu  LPB dimaksud  telah  menunaikan  kewajibannya  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  26  ayat  (2) huruf  b  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002.  Pada  saat  LPB  tersebut  hendak  mengisi saluran  dimaksud  dengan  program  siaran  milik  LPP  atau  LPS,  maka  LPB  terikat  pada ketentuan  jaminan  hak  siaran  yang  dimiliki  LPP  dan  LPS  sebagaimana  dimuat  dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam hal hak tersebut dilanggar, tindakan tersebut tunduk  pada  larangan  dan  ancaman  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Bahwa dari aspek rumusan norma, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  juga  telah  dirumuskan  secara  jelas,  hal  mana perbuatan  yang  dilarang  adalah  melakukan  transmisi  informasi/dokumen  elektronik  milik orang  lain  secara  tanpa  hak.  Dalam  kaitannya  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2002dan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014,  mentransmisikan  siaran  milik  orang  lain
dilarang  sepanjang  dilakukan  secara  tanpa  hak.  Jika  dilakukan  dengan  seizin  yang  berhak, dalam  arti  dilakukan  selain  pemilik  hak  siar,  perbuatan  dimaksud  tidak  dapat  dikenai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  diambil  kesimpulan  tulisan  ini adalah: Pengaturan hak siar siaran gratis pada lembaga penyiaran berlangganan pasca putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  78/PUU-XVIII/2019  adalah  kewajiban  lembaga  penyiaran berlangganan  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  memiliki  izin penyelenggaraan  penyiaran  dari  negara  dan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  26  ayat  2  huruf  b Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  penyiaran  yakni  diharuskan  menyediakan paling sedikit 10% dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program siaran gratis dari LPP dan LPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lain yakni UU Hak Cipta.  Apabila  LPB  ingin  menyalurkan  siaran  dari  LPS  maka  diwajibkan  melakukan perjanjian Kerjasama dikarenakan penyiaran ulang siaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap  tidak  berbayar  yang  merupakan  objek  hak  terkait  milik  Lembaga  penyiaran  selaku pemegang  hak  terkait  pada  dasarnya  dapat  dilakukan  apabila  memperhatikan  ketentuan- ketentuan mengenai hak terkait sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam undang-undang hak  cipta.  Sehingga  apabila  tindakan tersebut  dilakukan tanpa  izin  ,  maka hal  tersebut  dapat dikatakan  melanggar  hukum.  Faktor  yang  mempengaruhi  lemahnya  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b pasca putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  78/PUU-XVIII/2019  yaitu  dalam  ketentuan  pasal  26  ayat  (2)  huruf  b tersebut tidak dijelaskan bahwa program siaran dari LPP dan LPS tersebut adalah siaran free to  air /siaran  gratis.  Istirah  itu  hanya  dikenal  dan  digunakan  dalam  praktek  penyiaran  dan bukan  dalam  undang-undang.  Kewajiban  LPB  untuk  menyediakan  dan  menyalurkan  siaran, yang dalam prakteknya diambil dari siaran free to air atau siaran gratis dari TVRI dan TV- TV  Swasta  tersebut  bukannya  tanpa  rambu  aturan  atau  norma  pembatasan.  Rambu-rambu hukum itu ada dan jelas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 memang mengatur tentang penyediaan paling sedikit  10% program  dari  LPP dan LPS akan tetapi  aturan tersebut  tidak serta merta diartikan bahwa LPB secara bebas menyiarkan program dari LPP dan LPS karena dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 juga ditentukan mengenai hak siar (vide Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 yaitu hak yang dimiliki Lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta dan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang menyatakan, “ antar Lembaga penyiaran  dapat  bekerja  sama  melakukan  siaran  bersama  sepanjang  siaran  dimaksud  tidak mengarah  pada  monopoli  informasi  dan  monopoli  pembentukan  opini,  dalam  pasal  26  ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tidak menyebutkan bagaimana cara LPB memenuhi 10 % program siaran LPP dan LPS.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashibly, Hukum  Hak  Cipta  Tinjauan  Khusus  Performing  Lagu  Indie  Berbasis  Nilai Keadilan , Genta Publishing, Yogyakarta, 2016 Barran J. Stanley & Dennis K. Davis, Teori Ilmu Komunikasi Massa: Dasar Pergolakan dan Masa Depan , Salemba Humanika, Jakarta, 2010
Cotterrell Roger, The Sociology of Law An Introduction, London, Butterworths, 1984 Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988 Danrivanto  Budhijanto. Hukum  Telekomunikasi,  Penyiaran  &  Teknologi  Informasi ,  Refika Aditama, Bandung, 2013
Friedman M Lawrence, Law and Society an Indruction New Jersey, Prentice hall, 1997 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya , PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010
H.OK.  Saidin. Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
Haris  Munandar  dan  Sally  Sitanggang. Mengenai  HAKI  (Hak  Kekayaan  Intelektual) , Erlangga, Jakarta, 2008
M. Djumhana dan R. Djubaedah, Hak Kekayaan Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Abadi, Jakarta, 1997 Rachmadi  Usman. Hukum  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual:  Perlindungan  dan  Dimensi Hukumnya di Indonesia , Bandung: Alumni, 2003
Roeslan Saleh, Pembinaan Citra Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional , Karya Dunia Pikir, Jakarta, 1996
Satiptjo Raharjo, Masalah Penegakan Hukum , Sinar Baru, Bandung , 1983
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum  cetakan  kelima, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2004