ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCULIKAN DENGAN MENGUNAKAN SENJATA API (STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS/2021/PN LSM)
ANALYSIS OF JUDGES' DECISIONS ON THE CRIME OF KIDNAPING USING FIRE WEAPONS (STUDY OF DECISION NUMBER 5/PID.SUS/2021/PN LSM)
Rully Saparady 1 , Herinawati 2 , Muhammad Nur 3
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Tindak pidana penculikan merupakan perampasan kemerdekaan terhadap diri seseorang tanpa hak dengan maksud agar orang tersebut berada di bawah kekuasaannya atau orang lain,  dalam  melakukan  tindak  pidana  penculikan  tidak  jarang  pelaku  menggunakan senjata tajam bahkan senjata api. Di wilayah kota Lhokseumawe telah terjadi salah satu penculikan dengan mengunakan senjata api yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Jauhari  dengan  teman-temannya.  Tindak  pidana  penculikan  yang  dilakukan  oleh Muhammad  Jauhari  tersebut  telah  dilakukan  penerapan  hukum  pidana  materil  dan diadili  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  Lhokseumawe  pada  perkara  Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lsm, dengan putusan yang sangat ringan yaitu menjatuhkan pidana penjara  3  (tiga)  tahun  terhadap  terdakwa  Muhammad  Jauhari.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yuridis  normatif,  dengan  pendekatan  kasus  dan pendekatan  perundang-undangan.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  terbagi  menjadi  3 (tiga),  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier , serta penelitian ini bersifat prespektif. Hasil penelitian, Penerapan hukum pada putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe masih terdapat kekurangan, yaitu karena Jaksa Penuntut  Umum  tidak  menerapkan  Pasal  365  Ayat  (2)  angka  2  KUHP  dan  Pasal  368 Ayat  (2)  angka  2  KUHP  yang  perlu  diterapkan  pada  surat  dakwaan  dan  tuntutan penuntut  umum.  Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  pelaku tindak  pidana  penculikan  dengan  menggunakan  senjata  api  pada  putusan  nomor 5/Pid.sus/2021/Pn  Lsm  yaitu  didasarkan  dari  adanya  3  (tiga)  alat  bukti  yang  sah yaitu keterangan  saksi,  keterangan  terdakwa,  dan  bukti  surat  Berita  Acara  Pemeriksaan Barang  Bukti  senjata  api  yang  digunakan  terdakwa.  Berkenaan  dengan  ringannya hukuman  pidana  yang  dijatuhkan  hakim  terhadap  terdakwa  Muhammad  Jauhari disebabkan  karena  Hakim  tidak  mempertimbangkan  bahwa  terdakwa  telah  melakukan berberapa  tindak  pidana  berberengan  lainnya  yang  semua  tindak  pidana  tersebut terolong ke dalam tindak pidana berat, cara tindak pidana yang terdakwa lakukan yang membuat  saksi  korban  sangat  menderita  dan  tersiksa  sehingga  seharusnya  patut diberikan hukuman yang berat.

## Kata Kunci: putusan hakim, tindak pidana penculikan, senjata api

## Abstract
The  criminal  act  of  kidnapping  is  the  deprivation  of  independence  against  a  person without rights with the intention that the person is under his or someone else's power, in
committing the criminal act of kidnapping, it is not uncommon for the perpetrator to use sharp weapons and even firearms. In the area of Lhokseumawe city there has been one of the kidnappings using firearms carried out by the accused Muhammad Jauhari with his friends. The criminal act of kidnapping committed by Muhammad Jauhari has been carried  out  in  the  application  of  material  criminal  law  and  was  tried  by  the Lhokseumawe District Court Judge in case Number 5 / Pid.Sus / 2021 / PN Lsm, with a very  light  verdict,  namely  imposing  a  prison  sentence  of  3  (three)  years  against  the defendant  Muhammad  Jauhari.    The  research  method  used  in  this  study  is  normative juridical, with a case approach and a statutory approach. The data sources in this study are  divided into  3  (three),  namely  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials, and  tertiary  legal  materials,  sothis  research  is  perspective. Result  of research,  The application  of  law  to  decision  No.  5/Pid.Sus/2021/PN  Lhoksemawe  is  still  lacking, namely because the Public Prosecutor did not apply Article 365 Paragraph (2) number 2 of the Criminal Code and Article 368 Paragraph (2) number 2 of the Criminal Code which  needs  to  be  applied to  the  indictment  and  prosecution  of the  public  prosecutor. The judge's consideration in passing a verdict on the perpetrator of the criminal act of kidnapping using a firearm in decision number 5/Pid.sus/2021/Pn NGO, is based on the existence of 3 (three) valid evidence, namely witness statements, defendant's statements, and evidence of the Minutes of Examination of Firearm Evidence used by the defendant. With regard to the lightness of the criminal sentence imposed by the  judge against the accused  Muhammad  Jauhari  was  caused  because  the  Judge  did  not  consider  that  the defendant had committed several other criminal acts in which all of these crimes were helped  into  serious  criminal  acts,  the  manner  in  which  the  defendant  committed  the criminal  acts  that  made  the  victim  witnesses  suffer  so  much  and  tormented  that  they should have been given a sentence that heavy.
Keywords: judge's ruling, kidnapping act, firearms

## A. PENDAHULUAN
Perbuatan  penculikan  merupakan  perampasan  kemerdekaan  terhadap  diri seseorang  yang  terletak  pada  perbuatan  melarikan  orang  atau  membawa  orang  yang mana  tanpa  persetujuan  dari  keluarganya  maupun  persetujuan  dari  korbannya. 1 Jadi perbuatan  penculikan  itu  dapat  diartikan  sebagai  tindakan  penguasaan  atas  diri seseorang  yang  dibawa  atau  yang  dilarikan:  atas  perintah  para  penculik  yang  harus ditaati,  atau  atas  paksaan  secara  fisik  yang  dilakukan  oleh  para  penculik  agar  korban mengikuti kehendak si pelaku tindak pidana penculikan tersebut, sehingga orang itu di dalam penguasaan si pelaku.
Tindak  pidana  penculikan  ini  dapat  terjadi  di  berbagai  tempat,  baik  di  kota maupun di desa,  salah satu kasus tindak pidana penculikan terjadi di Dusun Beuringin
1 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa  Edisi Keempat , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 246.
Desa  Ulee  Blang  Kecamatan  Blang  Mangat  Kota  Lhokseumawe,  tindak  pidana penculikan ini dilakukan pada Tanggal 9 September 2020 oleh Muhammad Jauhari dan teman-temannya dengan menggunakan senjata api melakukan tindak pidana penculikan terhadap  korban  yang  bernama  Maimun  Darwis.  Tindak  pidana  penculikan  terhadap Maimun  ini  dilakukan  dengan  cara  menodongkan  senjata  api  pada  korban  sehingga korban dengan terpaksa harus mengikuti pelaku tindak pidana penculikan tersebut.
Penyalahgunaan  senjata  api  sekarang  ini  tidak  hanya  dilakukan  oleh  anggota militer  namun  sekarang  sudah  disalah  gunakan  oleh  masyarakat  sipil.  Tidak tertatanya pengawasan terhadap  kepemilikan  senjata  api,  baik legal  maupun illegal  yang dimiliki oleh  masyarakat  umum,  aparat  kepolisian  dan  TNI,  merupakan  salah  satu  penyebab timbulnya kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. 2
Tindak pidana penculikan yang dilakukan oleh Muhammad Jauhari dan teman- temannya diatur dalam Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:
“Barang  siapa  membawa  pergi  seorang  dari  tempat  kediamannya  atau  tempat tinggalnya  sementara  dengan  maksud  untuk  menempatkan  orang  itu  secara melawan  hukum  di  bawah  kekuasaannya  atau  kekuasaan  orang  lain,  atau  untuk menempatkan  dia  dalam  keadaan  sengsara,  diancam  karena  penculikan  dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) Tahun”.
Tindak pidana  penculikan yang dilakukan oleh Muhammad Jauhari dan teman- temannya,  yang  melakukan  penculikan  dengan  menggunakan  senjata  api  diatur  dalam Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1951 tentang  Mengubah Ordonnantie  Tijdelijke  Bijzondere  Strafbepalingen (Stbl.  1948  No.
17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang menyatakan:
“Barang  siapa,  yang  tanpa  hak  memasukkan  ke  Indonesia  membuat,  menerima, mencoba  memperoleh,  menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan,  menguasai, membawa,  mempunyai  persediaan  padanya  atau  mempunyai  dalam  miliknya, menyimpan,  mengangkut,  menyembunyikan,  mempergunakan,  atau  mengeluarkan dari  Indonesia  sesuatu  senjata  api,  munisi  atau  sesuatu  bahan  peledak,  dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) Tahun”.
Pemerintah  Indonesia  dalam  mengantisipasi  tindak  pidana  penculikan  dengan senjata  api  ini  memfungsikan  instrument  hukum  pidana  secara  efektif  melalui penegakan  hukum  dan  diupayakan  perilaku  yang  melanggar  hukum  harus  diadili
2 Kansa  Ahsani  Maf’ula,  Penyalahgunaan  Senjata Api  Pelaku  Militer  Dan Pelaku  Sipil, Jurnal Jurist-Diction Vol. 3 , Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, hlm. 210.
dengan  seadil-adilnya.  Sesuai  dengan  sifat  hukum  pidana  yang  memaksa  dan  dapat dipaksakan,  maka  setiap  perbuatan  yang  melawan  hukum  itu  dapat  dikenakan penderitaan  yang  berupa  hukuman.  Hukum  pidana  adalah  hukum  yang  mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan Negara, kepentingan umum,  kepentingan  masyarakat  dan  kepentingan  perseorangan,  perbuatan  mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.
Hakim sebagai salah satu dari pelaksana penegak hukum diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena  itu  Hakim  dalam  menangani  suatu  perkara  harus  dapat  berbuat  adil.  Sebagai seorang  Hakim,  dalam  memberikan  putusan  kemungkinan  dipengaruhi  oleh  hal  yang ada  pada  dirinya  dan  sekitarnya  karena  pengaruh  dari  faktor  agama,  kebudayaan, pendidikan,  nilai,  norma,  dan  sebagainya  sehingga  dapat  dimungkinkan  adanya perbedaan cara pandang dan mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan. 3 Tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh Muhammad  Jauhari  dan  teman-temannya,  telah  dilakukan  penuntutan  oleh  Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN  Lsm  yang  pada  pokoknya  Menyatakan  Terdakwa  Muhammad Jauhari  alias  Jol  Bin  Abdul  Manaf  dengan  identitas  tersebut  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Penculikan”  sebagaimana  dimaksud dalam  Dakwaan  Alternatif  yang  diatur  dan  diancam  pidana  pada  Pasal  328  KUHP  jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan penuntut  umum  pada  tuntutannya  meminta  Majelis  Hakim  Menjatuhkan  pidana terhadap  Terdakwa  Muhammad  Jauhari  alias  Jol  Bin  Abdul  Manaf  berupa  pidana penjara  selama  4  (Empat)  Tahun  dikurangi  selama  terdakwa  dalam tahanan  sementara dan perintah terdakwa tetap dalam tahanan. 4
Tuntutan  pidana  Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan  Negeri  Lhokseumawe terhadap  terdakwa  Muhammad  Jauhari  dalam  perkara  Nomor  5/Pid.Sus/2021/PN  Lsm tersebut  dapat  dikatakan  sangatlah  ringan  apabila  dibandingkan  dengan  hukuman maksimal dari Pasal yang dilanggar terdakwa Muhammad Jauhari tersebut yaitu:
3 Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana , Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm. 12.
4 Lampiran Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/Pengadilan Negeri Lhokseumawe, hlm. 2.
1) terdakwa  Muhammad  Jauhari  melanggar Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Darurat Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1951  tentang  Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu  Nomor  8  Tahun  1948  dalam  hal  ini  tentang  tindak  pidana  menggunakan senjata  api  untuk  melakukan  penculikan  yang  mana  hukuman  maksimal  dari perbuatan  terdakwa  Muhammad  Jauhari  dalam  melakukan  tindak  pidana menggunakan  senjata  api  untuk  melakukan  penculikan  akan  dihukum  dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya  20  (dua  puluh)  Tahun,  sehingga  jika  dilihat  dari  hukuman  yang dituntut  Jaksa  Penuntut  Umum  selama  4  (empat)  Tahun  tersebut  dapat  dikatakan hanya  1/5  (satu  per  lima)  dari  hukuman  maksimal  yang  ada  pada  Pasal  yang dilanggar terdakwa dalam melakukan penculikan dengan senjata api tersebut.
2) Terdakwa  Muhammad  Jauhari  melanggar  Pasal  328  KUHP  tentang  tindak  pidana penculikan  yang  hukuman  maksimalnya  yaitu  pidana  penjara  paling  lama  12  (dua belas)  Tahun,  sehingga  jika  dilihat  dari  tuntutan  hukuman  yang  dituntut  Jaksa Penuntut Umum jelas sangatlah ringan yaitu hanya 1/3 (satu per tiga) dari hukuman maksimal yang dilanggar terdakwa Muhammad Jauhari.
Tindak  pidana  penculikan  yang  dilakukan  Muhammad  Jauhari  dan  teman- temannya  juga  telah  diadili  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Lhokseumawe dalam  perkara  Nomor  5/Pid.Sus/2021/PN  Lsm  dengan  putusan  menyatakan  terdakwa Muhammad  Jauhari  dinyatakan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  penculikan  dengan menggunakan  senjata api  dan  terhadap  terdakwa  Muhammad  Jauhari  dihukum  dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun Penjara. 5
Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebelum menjatuhkan putusan  Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN  Lsm  kepada  terdakwa  Muhammad  Jauhari  terdakwa  tindak  pidana penculikan  dengan  mengunakan  senjata  api,  tentu  sudah  dilakukannya  penerapan hukum  pidana  materil  di  persidangan  dan  juga  sudah  adanya  dasar  pertimbangan Mejelis  Hakim  Pengadailan  Negeri  Lhokseumawe,  sehingga  Majelis  Hakim  dapat menjatuhkan putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lsm tersebut.
Dasar Pertimbangan Majelis Hakim sebelum memutuskan suatu perkara pidana perlu  mempertimbangkan  dakwaan  penuntut  umum,  keterangan  saksi  dan  keterangan
5 Lampiran Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/Pengadilan Negeri Lhokseumawe, hlm. 29.
terdakwa  serta  barang  bukti  yang  dihadirkan  di  persidangan,  selain  itu  Majelis  Hakim juga  mempertimbangkan  hal-hal  yang  meringankan  terdakwa  dan  hal-hal  yang memberatkan  terdakwa  yaitu  salah  satunya  tentang  bagaimana  cara  tindak  pidana  itu dilakukan dan akibat dari perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.
Berkenaan  dengan  Putusan  Nomor  5/Pid.Sus/2021/PN  Lsm,  Majelis  Hakim yang  menjatuhkan  pidana  3  (tiga)  Tahun  terhadap  terdakwa  Muhammad  Jauhari  yang melakukan  tindak  pidana  penculikan  dengan  menggunakan  senjata  api  ini  dapat dikatakan  hukuman  tersebut  sangatlah  ringan,  apabila  dilihat  dari  hukuman  maksimal dari  Pasal  yang  dilanggar  oleh  terdakwa  Muhammad  Jauhari  tersebut  yaitu:  pertama hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  Hakim  selama  3  (tiga)  Tahun  tersebut  dapat  dikatakan kurang dari 1/6 dari hukuman maksimal yang ada pada pasal yang dilanggar terdakwa dalam melakukan penculikan dengan senjata api tersebut, kedua jika hanya dilihat dari perbuatan tindak pidana penculikan yang dilakukan terdakwa dapat dikatakan hanya 1/4 (satu per empat) dari hukuman maksimal yang ada pada Pasal yang dilanggar terdakwa dalam melakukan tindak pidana penculikan tersebut.
Berdasarkan uraian di atas hukuman yang dijatuhkan Hakim terhadap terdakwa Muhammad  Jauhari  yang  melakukan  tindak  pidana  penculikan  dengan  menggunakan senjata api tersebut jelas sangat jauh dan ringan dari hukuman yang seharusnya diterima oleh terdakwa karena tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api yang dilakukannya, sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut  tentang  bagaimana  penerapan  hukum  pidana  pada  putusan  perkara  Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN  Lhoksemawe  dan  apa  dasar  pertimbangan  Hakim  dalam menjatuhkan  putusan  pada  perkara  Nomor  5/Pid.Sus/2021/PN  Lsm  tersebut,  sehingga dalam  hal  ini  penulis  mengambil  judul  “Analisis  Putusan  Hakim  Terhadap  Tindak Pidana  Penculikan  Dengan  Mengunakan  Senjata  Api    (Studi  Putusan  Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lsm)”.
berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  penerapan  hukum  pidana  pada  putusan  perkara  Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN  Lhoksemawe  serta  pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan putusan  terhadap    pelaku  tindak  pidana  penculikan  dengan  menggunakan  senjata  api pada putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/Pn Lsm.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, dengan pendekatan  kasus  dan  pendekatan  perundang-undangan.  Sumber  data  dalam  penelitian ini  terbagi  menjadi  3  (tiga),  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan hukum tersier , serta penelitian ini bersifat prespektif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan  Hukum  Pidana  Pada  Putusan  Perkara  Nomor  5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe
1. Fakta Di persidangan
Fakta  di  persidangan  yang  diperoleh  berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  bukti yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  diperoleh  fakta-fakta  hukum. 6 Fakta  di persidangan  dapat  mengemukakan  bahwa  terdakwa  Muhammad  Jauhari  bersama temannya  telah  melakukan  beberapa  tindak  pidana  kejahatan  yang  dapat  penulis simpulkan  bahwa  Terdakwa  Muhammad  Jauhari  telah  melakukan  kejahatan menyalahgunakan penggunaan senjata Api tanpa Izin.
Perbuatan penggunaan senjata Api tanpa Izin oleh terdakwa Muhammad Jauhari dapat  dilihat  dari  fakta  persidangan  di  atas  yaitu  dari  perbuatan  terdakwa  Muhammad Jauhari  yang  membawa  1  (satu)  pucuk  senjata  api  AK  56  dan  Sdr.  Anak  Rimba membawa 1 (satu) pucuk senjata api genggam merk SIG SAUR P250 warna hitam yang menodongkan  senjata  api  tersebut  kepada  saksi  Maimun  Darwis  dan  mengatakan “masuk ke dalam mobil” untuk dilakukan penculikan terhadap saksi Maimun Darwis.
Berkenaan  dengan  perbuatan  terdakwa  Muhammad  Jauhari  yang  telah menyalahgunakan  senjata  api  dengan  tanpa  izin,  dalam  hal  ini  menurut  penulis perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa  tersebut  merupakan  perbuatan  yang  melanggar Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1951 tentang  Mengubah Ordonnantie  Tijdelijke  Bijzondere  Strafbepalingen (Stbl.  1948  No.
17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang menyatakan:
“Barang  siapa,  yang  tanpa  hak  memasukkan  ke  Indonesia  membuat,  menerima, mencoba  memperoleh,  menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan,  menguasai, membawa,  mempunyai  persediaan  padanya  atau  mempunyai  dalam  miliknya,
6 Lampiran Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe, hlm. 29.
menyimpan,  mengangkut,  menyembunyikan,  mempergunakan,  atau  mengeluarkan dari  Indonesia  sesuatu  senjata  api,  munisi  atau  sesuatu  bahan  peledak,  dihukum dengan  hukuman  mati  atau  hukuman  penjara  seumur  hidup  atau  hukuman  penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) Tahun”.
Kemudian, Terdakwa Muhammad Jauhari telah melakukan kejahatan penculikan terhadap  saksi  Maimun  Darwis.  Perbuatan  penculikan  terhadap  Maimun  Darwis  yang dilakukan  oleh  terdakwa  dan  teman-temannya  dapat  dilihat  pada  fakta  di  persidangan yaitu  Terdakwa  Muhammad  Jauhari  dan  temannya  dengan  mengendarai  1  (satu)  unit mobil avanza  menghadang mobil  saksi Maimun  Darwis,  dan menyuruh  saksi  Maimun Darwis  mengikuti  terdakwa  Muhammad  Jauhari  dan  temannya,  yang  selanjutnya terhadap  Maimun  Darwis  di  ikat  tangannya  dan  ditutupi  matanya  untuk  dilakukan penyekapan terhadap saksi Maimun Darwis tersebut.
Berkenaan  dengan  perbuatan  penculikan  yang  dilakukan  terdakwa  bersama teman-temannya,  jika  dilihat  dari  penculikan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa,  menurut penulis  penculikan  tersebut  telah  mengakibatkan  saksi  korban  Maimun  Darwis  dalam keadaan  sengsara  yaitu  karena  dilakukan  penyekapan  terhadap  saksi  Maimun  Darwis dengan cara tangan di Ikat dan mulut ditutupi serta selalu dijaga dengan penjagaan yang dilengkapi dengan senjata api, sehingga dalam hal ini menurut penulis perbuatan yang dilakukan  Terdakwa  Muhammad  Jauhari  dengan  teman-temannya  tersebut  melanggar Pasal 328 KUHP yang menyatakan Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya  atau  tempat  tinggalnya  sementara  dengan  maksud  untuk  menempatkan orang  itu  secara  melawan  hukum  di  bawah  kekuasaannya  atau  kekuasaan  orang  lain, atau  untuk  menempatkan  dia  dalam  keadaan  sengsara,  diancam  karena  penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas Tahun.
Terdakwa  Muhammad  Jauhari  bersama  dengan  teman-temannya  telah melakukan  kejahatan  pencurian  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  terhadap saksi Maimun Darwis. Perbuatan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Jauhari bersama temannya dapat dilihat pada fakta  di  persidangan  yaitu  selama  Saksi  Korban  Maimun  Darwis  dalam  penyekapan saksi  di  ikat  tangannya  dan  ditutupi  matanya  dan  selalu  dalam  penjagaan  terdakwa dengan  temannya  yang  menggunakan  senjata  api,  pada  saat  penyekapan  terhadap korban  Maimun  Terdakwa  bersama  dengan  beberapa  temannya  ada  mengambil  uang dari  dalam  dompet  Saksi  Maimun  Darwis  sejumlah  Rp.  400.000,00  (empat  ratus  ribu
rupiah)  tanpa  sepengetahuan  saksi  korban  Maimus  Darwis,  dan  juga  ada  mengambil uang milik Saksi Korban Maimun Darwis di dalam kartu ATM Bank BRI sejumlah Rp. 4.000.000,00  (Empat  juta  rupiah)  dan  di  ATM  Bank  BRI  Syariah  sejumlah  Rp. 22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah) dengan cara meminta Nomor pin ATM milik Saksi Korban Maimun Darwis, dan pengambilan sejumlah uang tersebut tidak diketahui oleh Korban Maimun Idris.
Terdakwa  Muhammad  Jauhari    bersama  dengan  teman-temannya  telah melakukan  kejahatan  pemerasan  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  terhadap saksi Maimun Darwis. Perbuatan pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Jauhari bersama temannya dapat dilihat pada fakta  di  persidangan  yaitu  selama  Saksi  Korban  Maimun  Darwis  dalam  penyekapan saksi  di  ikat  tangannya  dan  ditutupi  matanya  dan  selalu  dalam  penjagaan  terdakwa dengan  temannya  yang  menggunakan  senjata  api,  selanjutnya  terdakwa  bersama temannya  meminta  tebusan  uang  kepada  saksi  korban  Maimun  dalam  kondisi  terikat tangan  dan  ditutupi  mulutnya  sebanyak  Rp.  7.000.000.000,00  (tujuh  miliar  rupiah) sampsi  dengan  Rp.  500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah),  yang  mana  terdakwa  dan temannya  mengatakan  jika  ingin  saksi  korban  dilepaskan  maka  korban  harus menyerahkan  uang  kepada  terdakwa  dan temannya  tersebut.  Jika  tidak  diberikan  uang tebusan  tersebut  maka  terdakwa  dan  temannya  tidak  akan  melepaskan  saksi  korban Maimun  dan  akan  terus  disekap  dengan  konsidi  terikat  tangan  dan  ditutupi  mulutnya, selanjutnya  terdakwa  meyuruh  temannya  untuk  meminta  Nomor  Pin  ATM  milik saksi korban  agar  dapat  menarik  uang  milik  saksi  korban  tersebut,  karena  saksi  di  bawah ancaman  ddengan  kondisi  tangan  terikat  mulut  tertutup  dan  di  bawah  penjagaan terdakwa  dan  teman  terdakwa  yang  menggunakan  senjata  api,  maka  korban  menjadi sangat  takut  dan  akhirnya  saksi  korban  Maimun  memberikan  Nomor  Pin  pada  teman terdakwa,  dan  selanjutnya  terdakwa  Muhammad  Jauhari  bersama  temannya  memeras uang yang ada di ATM saksi korban Maimun Darwis sebanyak Rp. 26. 000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari dua kartu ATM milik saksi korban Maimun Darwis.
2. Dakwaan Penuntut Umum
Dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Muhammad Jauhari dalam perkara Nomor  5/Pid.Sus/2021/PN  disebutkan  bahwa  Jaksa  Penuntut  Umum  mendakwakan perbuatan  Muhammad  Jauhari  dalam  perkara  Nomor  5/Pid.Sus/2021/PN  telah
melakukan  atau  turut  serta  melakukan  tindak  pidana  penculikan  secara  bersama-sama dengan  maksud  untuk  menempatkan  orang  itu  secara  melawan  hukum  dibawah kekuasannya  atau  kekuasaan  orang  lain,  atau  untuk  menempatkan  dia  dalam  keadaan sengsara  yang  dilakukan  dengan  mempergunakan  senjata  api  dan  amunisi,  sehingga perbuatan terdakwa melanggar Pasal 328 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951. 7
Pasal 328 KUHP
“Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya  sementara  dengan  maksud  untuk  menempatkan  orang  itu  secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas Tahun”.
Pasal  55  ayat  (1)  KUHP  “Dipidana  sebagai  pelaku  tindak  pidana  mereka  yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1951 tentang  Mengubah Ordonnantie  Tijdelijke  Bijzondere  Strafbepalingen (Stbl.  1948  No.
17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang menyatakan:
“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba  memperoleh,  menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan,  menguasai, membawa,  mempunyai  persediaan  padanya  atau  mempunyai  dalam  miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan  dari  Indonesia  sesuatu  senjata  api,  munisi  atau  sesuatu  bahan peledak,  dihukum  dengan  hukuman  mati  atau  hukuman  penjara  seumur  hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) Tahun”.
Berdasarkan  uraian  dakwaan  kesatu  Jaksa  Penuntut  Umum  terhadap  terdakwa Muhammad  Jauhari  di  atas  yang  melanggar  Pasal  328  jo  Pasal  55  ayat  (1)  KUHP  jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dapat dilihat unsur dari Pasal ini bahwa Unsur telah melakukan kejahatan penculikan oleh terdakwa dan teman-temannya terhadap  saksi  Maimun  Darwis,  Unsur  telah  melakukan  kejahatan  menyalahgunakan penggunaan senjata Api tanpa Izin, Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan kejahatan penculikan dengan menggunakan senjata Api.
Unsur tindak pidana dalam Pasal 333 ayat (1) dan (4) KUHP di atas adalah:
7 Lampiran Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe, hlm. 3.
1) Unsur melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang
Fakta  di  persidangan  didapatkan  bahwa  benar  terdakwa  dan  teman-temannya melakukan  perampasan  kemerdekaan  terhadap  saksi  Maimun  Darwis  untuk dilakukan penyekapan di bawah pengawasannya dan teman-temannya, sehingga terhadap unsur ini telah sesuai dengan fakta di persidangan.
2) Unsur melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.
Fakta di persidangan didapatkan bahwa benar terdakwa pernah meminta bantuan Junaidi dalam menyediakan tempat untuk di tempatkan Maimun Darwis sebagai tempat  perampasan  kemerdekaan,  sehingga  terhadap  unsur  ini  telah  sesuai dengan fakta di persidangan.
Berkenaan  dengan  kedua  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  di  atas  dapat dikatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan Jaksa  Penuntut  umum  tersebut  sesuai  dengan  fakta  di  persidangan,  namun  dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, menurut penulis  Jaksa Penuntut Umum telah melupakan  2  (dua)  kejahatan  besar  yang dilakukan  oleh  terdakwa  Muhammad  Jauhari tersebut,  kejahatan  tersebut  merupakan  tujuan  dari  dilakukannya  tindak  pidana penculikan  dengan  menggunakan  senjata  api,  sehingga  seharusnya  Jaksa  Penuntut Umum  di  surat  dakwaan  tidak  melupakan  bahwa  terdakwa  telah  melakukan  kejahatan tersebut.
Berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, menurut penulis perbuatan  terdakwa  Muhammad  Jauhari  dan  temannya  tersebut  telah  melakukan pemerasan terhadap saksi korban Maimun Darwis yang dilakukan dengan cara meminta Nomor  Pin  Atm  Saksi  korban  dan  selanjutnya  mengambil  uang  milik  Saksi  Korban Maimun Darwis di dalam kartu ATM sebanyak Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) secara bersama-sama dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, seperti  yang  diketahui  fakta  di  persidangan  bahwa  tangan  saksi  korban  pada  saat dilakukan  pemerasaan  tersebut  di  ikat  serta  mulutnya  saksi  korban  ditutup  sehingga membuat  saksi  korban  menderita  dan  sakit  selain  itu  ditambah  lagi  dengan  adanya penjagaan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  dan  teman-temannya  terdakwa  dengan menggunakan  senjata  api  yang  sudah  tentu  dapat  membuat  saksi  korban  ketakutan, sehingga  dalam  hal  ini  menurut  penulis  perbuatan  yang  terdakwa  dengan  teman- temannya  lakukan  tersebut  merupakan  perbuatan  pemerasan  uang  yang  dilakukan
dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga perbuatan terdakwa melanggar Pasal 368 Ayat (2) angka 2 yang menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara  paling  lama  12  Tahun,  jika  melakukan  perbuatan  pemerasan  yang  didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang mana jika perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
Berkenaan  dengan  fakta  di  persidangan  yang  ditemukan  terdapat  2  (dua) kejahatan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Jauhari dan teman-temannya tersebut namun tidak dimasukkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum,  maka  dalam  hal  ini  menurut  penulis  seharusnya  jaksa  penuntut  umum  harus memasukkan  2  (dua)  kejahatan  tersebut,  karena  kedua  kejahatan  tersebut  merupakan tujuan  utama  dari  tindak  pidana  penculikan  dengan  senjata  api  tersebut,  sehingga menurut  penulis  seharusnya  Jaksa  Penuntut  Umum  membuat  dakwaan  berbentuk subsidair yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Dakwaan Primer
Perbuatan  terdakwa  Muhammad  Jauhari  telah  melakukan  tindak  pidana  pencurian terhadap  Maimun  Darwin  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  yang dilakukan  dengan  teman-temannya  dengan  cara  mencuri  uang  yang  ada  pada dompet  Maimun  Darwis  sebanyak  Rp.  400.000  (empat  ratus  ribu  rupiah)  dan mencuri isi ATM milik Maimun Darwis ebanyak Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta  rupiah),  dan  perbuatan  pencurian  tersebut  dilakukan  pada  saat  terdakwa melakukan  penculikan  atau  perampasan  kemerdekaan  terhadap  Maimun  darwis dibawah  pengawasannya  dan  teman-teman  terdakwa  dengan  menggunakan  senjata Api, sehingga perbuatan terdakwa ini melanggar Pasal 365 Ayat (2) angka 2, Pasal 328 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.
2) Dakwaan Subsidair
Perbuatan terdakwa  Muhammad  Jauhari  telah melakukan  tindak  pidana  pemerasan terhadap  Maimun  Darwis  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  yang dilakukan  dengan  teman-temannya  dengan  menguras  atau  menarik  isi  ATM Maimun  Darwis  sebanyak  Rp.  26.000.000,00  (dua  puluh  enam  juta  rupiah)  untuk dipakai terdakwa dan dibagikan dengan teman-temannya, dan perbuatan pemerasan
tersebut  dilakukan  pada  saat  terdakwa  melakukan  penculikan  atau  perampasan kemerdekaan  terhadap  Maimun  darwis  dibawah  pengawasannya  dan  teman-teman terdakwa  dengan  menggunakan  senjata  Api,  sehingga  perbuatan  terdakwa  ini melanggar  Pasal  368  Ayat  (2)  angka  2,  Pasal  328  jo  Pasal  55  ayat  (1)  KUHP  jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.
3) Dakwaan Lebih Subsidair
Perbuatan  terdakwa  Muhammad  Jauhari  telah  melakukan  tindak  pidana  pencurian terhadap  Maimun  Darwin  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  yang dilakukan  dengan  teman-temannya  dengan  cara  mencuri  uang  yang  ada  pada dompet  Maimun  Darwis  sebanyak  Rp.  400.000  (empat  ratus  ribu  rupiah)  dan mencuri isi ATM milik Maimun Darwis ebanyak Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta  rupiah),  dan  perbuatan  pencurian  tersebut  dilakukan  pada  saat  terdakwa melakukan  perampasan  kemerdekaan  atau  penyekapan  terhadap  Maimun  Darwis dengan  menggunakan  senjata  Api,  dan  terdakwa  juga  terlibat  dalam  menyediakan tempat  untuk  dilakukan  perampasan  kemerdekaan  terhadap  Maimun  Darwis, sehingga perbuatan terdakwa ini melanggar Pasal 365 Ayat (2) angka 2, Pasal 333 ayat  (1)  dan  (4)  jo  Pasal  55  ayat  (1)  KUHP  jo  Pasal  1  ayat  (1)  UU  Darurat  RI Nomor 12 Tahun 1951
4) Dakwaan Lebih Subsidair Lagi
Perbuatan terdakwa  Muhammad  Jauhari  telah melakukan  tindak  pidana  pemerasan terhadap  Maimun  Darwis  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  yang dilakukan  dengan  teman-temannya  dengan  menguras  atau  menarik  isi  ATM Maimun  Darwis  sebanyak  Rp.  26.000.000,00  (dua  puluh  enam  juta  rupiah)  untuk dipakai terdakwa dan dibagikan dengan teman-temannya, dan perbuatan pemerasan tersebut  dilakukan  pada  saat  terdakwa  melakukan  perampasan  kemerdekaan  atau penyekapan  terhadap  Maimun  Darwis  dengan  menggunakan  senjata  Api,  dan terdakwa  juga  terlibat  dalam  menyediakan  tempat  untuk  dilakukan  perampasan kemerdekaan terhadap Maimun Darwis, sehingga perbuatan terdakwa ini melanggar Pasal 368 Ayat (2) angka 2, Pasal 333 ayat (1) dan (4) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.
Berdasarkan uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum  di atas, penulis dapat mengemukakan  bahwa  surat  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  terhadap  Terdakwa
Muhammad  Jauhari  di  atas  masih  terdapat  kekurangan  dikarenakan  Jaksa  Penuntut Umum tidak memuat kejahatan yang merupakan tujuan yang utama dari dilakukannya tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api tersebut, yaitu tindak pidana pencurian  dan  kejahatan  tindak  pidana  pemerasan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa Muhammada  Jauhari,  pada  saat  terdakwa  melakukan  penculikan  atau  perampasan kemerdekaan  terhadap  Maimun  darwis  dibawah  pengawasannya  dan  teman-teman terdakwa dengan menggunakan senjata Api.

## 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Jaksa  Penuntut  Umum  di  persidangan  melakukan  penuntutan  pada  perkara Nomor Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe: 8
1) Menyatakan  Terdakwa  Muhammad  Jauhari  alias  Jol  Bin  Abdul  Manaf  dengan identitas  tersebut  di  atas  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak pidana “Penculikan” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 328 KUHP jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
2) Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  Muhammad  Jauhari  alias  Jol  Bin  Abdul Manaf  berupa  pidana  penjara  selama  4  (Empat)  Tahun  dikurangi  selama  terdakwa dalam tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3) Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil ford ranger Tahun 2014 warna metalik  putih  dengan  Nopol  BL  8445  NS.  Dikembalikan  kepada  saksi  Maimun Darwis Bin Banta Sulaiman, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz Warna putih Tahun 2016 Nopol BK 1663 UM, 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza Veloz Warna putih Tahun 2016 Nopol BK 1663 UM, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2019 BL 1363 ZJ, 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza Tahun 2019 BL 1363 ZJ. Dikembalikan kepada Sdr. Mukhtaruddin, 1 (satu) pucuk senjata Api AK 56  -  24  (dua  puluh  empat)  butir  peluru  di  dalam  magazen  AK  56,  1  (satu)  pucuk senjata api genggam merk SIG SAUR P250 warna hitam, 5 (lima) butir peluru SIG Saur,  73  (tujuh  puluh  tiga)  butir  peluru  AK  56  di  dalam  plastik  putih  berisikan tepung,  1  (satu)  buah  karung  plastik  beras  bertuliskan  beras  kita  ukuran  6  Kg,  1 (satu)  buah  sarung  PAL  BAG  motif  loreng,  1  (satu)  buah  tas  ransel  bertuliskan
8 Lampiran Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe, hlm. 2.
ACCESORIES warna hitam orange. Dipergunakan dalam perkara an. AMRIL alias AYAH RIL Bin Usman.
4) Menetapkan  agar  terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.2.500,-  (  dua  ribu lima rupiah). 9
Berkenaan  dengan  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  menuntut  Terdakwa Muhammad Jauhari alias Jol Bin Abdul Manaf dengan identitas tersebut di atas terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Penculikan” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 328 KUHP jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP pada perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe, menurut penulis tuntutan  tersebut  masih  terdapat  kekurangan  karena  Jaksa  Penuntut  Umum  telah melupakan  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  yang dilakukan  terdakwa  pada  saat  melakukan  penculikan  dengan menggunakan  senjata  api tersebut,  sehingga  dalam  hal  ini  seharusnya  Jaksa  Penuntut  Umum  menuntut  agar terdakwa  dinyatakan  bersalah  telah  melakukan  tindak  pidana  pencurian  dengan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  yang  dilakukan  terdakwa  pada  saat  melakukan penculikan  dengan  menggunakan  senjata  api  yang  perbuatan  tersebut  diatur  dan diancam pidana pada Pasal 365 Ayat (2) angka 2, Pasal 328 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.
Berkenaan  dengan  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  menuntut  agar dijatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  Muhammad  Jauhari  alias  Jol  Bin  Abdul  Manaf berupa  pidana  penjara  selama  4  (Empat)  Tahun  dikurangi  selama  terdakwa  dalam tahanan  sementara  dan  perintah  terdakwa  tetap  dalam  tahanan,  dalam  hal  ini  menurut penulis  tuntutan  tersebut  terlalu  ringan  karena  jika  dilihat  perbuatan  terdakwa  telah melakukan  banyak  kejahatan terhadap  saksi  korban  Maimun  Darwis  yaitu  diantaranya pertama Kejahatan  pencurian  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  yang dilakukan  bersama  teman-temannya  yang  perbuatan  tersebut  melanggar  Pasal  328 KUHP  dengan  ancaman  pidana  penjara  maksimal  12  Tahun  penjara, kedua Perbuatan penculikan  dengan  merampas  kemerdekaan  saksi  korban  Maimun  yang  perbuatan tersebut  melanggar  Pasal  328  KUHP  dengan  ancaman  pidana  penjara  maksimal  12 Tahun  penjara,  dan ketiga terdakwa melakukan  kejahatan  menyalahgunaan  senjata  api
9 Lampiran Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe, hlm. 3.
untuk  melakukan  penculikan  terhadap  saksi  korban  Maimun  Idris  tersebut  yang perbuatan  tersebut  melanggar  Pasal  1  ayat  (1)  UU  Darurat  RI  Nomor  12  Tahun  1951 yang ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 Tahun penjara, sehingga dalam hal ini  jika  dilihat  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  hanya  menuntut  terdakwa  untuk diberikan hukuman penjara selama 4 (empat) Tahun penjara jelas sangatlah ringan jika dibandingkan  dengan  ancaman  Pasal  berlapis  yang  telah  dilanggar  terdakwa  tersebut, sehingga  dalam  hal  ini  penulis  tidak  setuju  dengan  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum tersebut,  dan  seharusnya  Jaksa  Penuntut  Umum  menuntut  terdakwa  tidak  kurang  dari 1/2 dari salah satu Pasal yang telah dilanggar terdakwa Muhammad Jauhari tersebut.

## 4. Putusan Hakim
Putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Lhokseumawe  terhadap  terdakwa Muhammad Jauhari dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe:
1) Menyatakan Terdakwa Muhammad Jauhari Alias Jol Bin Abdul Manaf tersebut di  atas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  Pidana Secara  Bersama-Sama  Melakukan  Penculikan  Dan  Menguasai  Senjata  Api Tanpa Izin sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama;
2) Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara selama 3 (Tiga) Tahun
3) Menetapkan  masa  penangkapan  dan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5) Menetapkan barang bukti berupa 10
a) 1  (satu)  unit  mobil  Ford  Ranger  Tahun  2014  warna  metalik  putih  dengan Nopol BL 8445 NS; Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Korban Maimun Darwis Bin Banta Sulaiman,
b) 1  (satu)  unit  mobil  Toyota  Avanza  Veloz  Warna  putih  Tahun  2016  Nopol BK 1663 UM,
c) 1  (satu)  buah  kunci  mobil  Toyota  Avanza  Veloz  Warna  putih  Tahun  2016 Nopol BK 1663 UM,
d) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2019 BL 1363 ZJ;
10 Lampiran Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe, hlm. 38-39.
e) 1  (satu)  buah  kunci  mobil  Toyota  Avanza  Tahun  2019  BL  1363  ZJ; Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Sdr. Mukhtaruddin;
f) 1 (satu) pucuk senjata Api AK 56
g) 24 (dua puluh empat) butir peluru di dalam magazen AK 56 - 1 (satu) pucuk senjata api genggam merk SIG SAUR P250 warna hitam.
h) 5 (lima) butir peluru SIG Saur.
i) 73  (tujuh  puluh  tiga)  butir  peluru  AK  56  di  dalam  plastik  putih  berisikan tepung. - 1 (satu) buah karung plastik beras bertuliskan beras kita ukuran 6 Kg.
j) 1 (satu) buah sarung PAL BAG motif loreng.
k) 1  (satu)  buah  tas  ransel  bertuliskan  ACCESORIES  warna  hitam  orange; Dikembalikan  kepada  Penuntut  Umum  untuk  dipergunakan  dalam  berkas perkara Terdakwa AMRIL alias AYAH RIL Bin Usman;
6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). 11
Berdasarkan  uraian  putusan  Nomor  5/Pid.Sus/2021/PN  Lhoksemawe  di  atas, jika  dilihat  dari  fakta  di  persidangan  perbuatan  terdakwa  Muhammad  Jauhari  telah melakukan  beberapa  tindak  pidana  yaitu  diantaranya  Kejahatan  pencurian  dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan bersama teman-temannya, kejahatan penculikan  dengan  merampas  kemerdekaan  saksi  korban  Maimun,  dan  terdakwa melakukan  kejahatan  menyalahgunaan  senjata  api  untuk  melakukan  penculikan terhadap saksi korban Maimun Idris, sehingga jika dilihat uraian putusan Hakim di atas masih  terdapat  kekurangan  yaitu  Majelis Hakim  telah  melupakan  fakta  di  persidangan bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan pencurian dengan  kekerasan atau ancaman kekerasan  yang  dilakukan  bersama  teman-temannya,  sehingga  dalam  hal  ini  terhadap putusan majelis Hakim yang Menyatakan Terdakwa Muhammad Jauhari terbukti secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  Pidana  Secara  Bersama-Sama Melakukan  Penculikan  Dan  Menguasai  Senjata  Api  Tanpa  Izin  sebagaimana  dalam dakwaan  alternative  Pertama,  masih  terdapat  kekurangan  dan  mengabaikan  sebuah kejahatan yan dilakukan oleh Muhammad Jauhari.
Berkenaan  dengan  Majelis  Hakim  yang  menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dalam hal ini menurut penulis penjatuhan pidana  tersebut  sangatlah  ringan  jika  dibandingkan  dengan  banyaknya  kejahatan  yang berbarengan yang dilakukan oleh terdakwa, fakta di persidangan semua kejahatan yang dilakukan  terdakwa  ancaman  hukuman maksimalnya  terdiri  dari  12  (dua  belas)  Tahun sampai  dengan  20  (dua  puluh  Tahun)  penjara,  sehingga  penjatuhan  pidana  penjara  3 (tiga)  Tahun  terhadap  terdakwa  hanya  1/4  (seperempat)  dari  maksimal  salah  satu kejahatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa,  tentu  dalam  hal  ini  penulis  kurang  setuju karena  penjatuhan  pidana  tersebut  tidak  disesuaikan  dengan  kejahatan  yang  telah terdakwa  lakukan  dan  hukuman  tersebut  sangatlah  ringan  hingga  dikhawatirkan  tidak dapat  membuat  takut  bagi  terdakwa  tersebut,  sehinga  ditakutkan  terdakwa  akan mengulangi perbuatan itu lagi.
Berkenaan dengan putusan Hakim yang menjatuhkan hukuman penjara 3 (tiga) Tahun  rendah  pada  terdakwa  Muhammad  Jauhari  merupakan  hukuman  yang  sangat rendah bagi terdakwa, dan hukuman yang rendah tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan  tujuan  dari  pemidanaan,  seperti  diketahui  salah  satu  tujuan  dari  pemidanaan adalah  untuk  menakut-nakuti  orang  jangan  sampai  melakukan  kejahatan  baik  secara menakut-nakuti  orang  banyak,  maupun  menakut-nakuti  orang  tertentu  yang  sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi 12 , sehingga jika dilihat dari penjatuhan hukuman penjara yang rendah tersebut dapat dikatakan tidak dapat membuat terdakwa menjadi takut, dan dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi perbuatannya lagi.
Berdasarkan  uraian  tentang  penerapan  hukum  pidana  di  atas,  penulis  dapat mengemukakan  bahwa  penerapan  hukum  pada  putusan  Nomor  5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe  masih  terdapat  kekurangan,  yaitu  karena  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak menerapkan Pasal 365 Ayat (2) angka 2 KUHP dan Pasal 368 Ayat (2) angka 2 KUHP pada  surat  dakwaan  dan  tuntutan  penuntut  umum.  Pasal  365  Ayat  (2)  angka  2  KUHP tentang  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  yang dilakukan oleh Muhammad Jauhari bersama temannya, dan Pasal 368 Ayat (2) angka 2 KUHP  tentang  tindak  pidana  pemerasan  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan
12 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana  di Indonesia , Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16.
yang dilakukan oleh Muhammad Jauhari bersama temannya. Perlunya diterapkan Pasal 365 Ayat (2) angka 2 KUHP dan Pasal 368 Ayat (2) angka 2 KUHP pada surat dakwaan dan  tuntutan  penuntut  umum  terhadap  kejahatan  yang  dilakukan  Muhammad  Jauhari, dikarenakan fakta di persidangan terbukti bahwa tujuan utama dari Muhammad Jauhari bersama-sama  dengan  temannya  melakukan  tindak  pidana  penculikan  dengan menggunakan  senjata  api  yaitu  untuk  melakukan  pencurian  uang  dan  pemerasan  uang pada saksi korban dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan perbuatan pencurian dan  pemerasan  uang  tersebut  terbukti  di  persidangan  telah  dilakukan  pada  saat melakukan  tindak  pidana  penculikan  dengan  menggunakan  senjata  api  tanpa  izin terhadap saksi korban Maimun Darwis.

## 2. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP  PELAKU  TINDAK  PIDANA  PENCULIKAN  DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA
API

## PADA PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS/2021/PN LSM
Dasar  pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Lhokseumawe  dalam menjatuhkan  putusan  terhadap  terdakwa  Muhammad  Jauhari  dalam  putusan  perkara Nomor  5/Pid.Sus/2021/Pn  Lsm  yaitu  terbagi  ke  dalam  2  (dua)  pertimbangan  yaitu pertimbangan  yang  bersifat  yuridis  dan  pertimbangan  yang  bersifat  non  yuridis. Pertimbangan  yang  bersifat  yuridis  adalah  pertimbangan  Hakim  yang  didasarkan pada fakta-fakta  yuridis  yang  terungkap  dalam  persidangan  putusan  perkara  Nomor 5/Pid.Sus/2021/Pn  Lsm  yang  terdiri  dari  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum,  keterangan saksi,  barang  bukti,  keterangan  terdakwa,  dan  Pasal-Pasal  yang  berhubungan  dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan. Berkenaan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mempertimbangkan pertimbangan yang bersifat yuridis ini penulis akan menguraikan sebagai berikut:
1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  terhadap  terdakwa  Muhammad  Jauhari  dalam putusan  perkara  Nomor  5/Pid.Sus/2021/Pn  Lsm  berbentuk  dakwaan  alternative  yaitu pertama perbuatan  terdakwa  Muhammad  Jauhari  telah  melakukan  atau  turut  serta melakukan  tindak  pidana  penculikan  secara  bersama-sama  dengan  maksud  untuk menempatkan  orang  itu  secara  melawan hukum  dibawah  kekuasannya  atau  kekuasaan orang  lain,  atau  untuk  menempatkan  dia  dalam  keadaan  sengsara  yang  dilakukan
dengan  mempergunakan  senjata  api  dan  amunisi,  sehingga  perbuatan  terdakwa melanggar  Pasal  328  jo  Pasal  55  ayat  (1)  KUHP  jo  Pasal  1  ayat  (1)  UU  Darurat  RI Nomor  12  Tahun  1951  dan  dakwaan kedua perbuatan  Muhammad  Jauhari  dalam perkara  Nomor  5/Pid.Sus/2021/PN  telah  melakukan  atau  turut  serta  melakukan merampas  kemerdekaan  seseorang  dan  memberikan  tempat  merampas  kemerdekaan, disertai  dengan  mempergunakan  senjata  api,  amunisi  atau  sesuatu  bahan  peledak, sehingga perbuatan terdakwa melanggar Pasal 333 ayat (1) dan (4) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951. 13
Majelis  Hakim  menimbang  bahwa  berkenaan  dengan  dakwaan  penuntut  umum yang  menyusun  dakwaan  yang  berbentuk  alternatif  sehingga  Majelis  Hakim  dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 328 KUHP jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Berkenaan  dengan  pendapat  Majelis  Hakim  yan  menyatakan  unsur  orang  yang melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  atau  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan  itu telah terpenuhi, dalam hal ini penulis setuju dengan pendapat Hakim, dikarenakan fakta di persidangan benar bahwa terdakwa telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pencurian dengan cara penculikan menggunakan senjata api, yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:
a) Unsur melakukan
Fakta  di  persidangan  terdakwa  Muhammad  Jauhari  bersama  temannya  telah melakukan  penculikan  terhadap  Maimun  Darwis,  sehingga  menurut  penulis unsur melakukan disini telah terpenuhi.
b) Unsur menyuruh melakukan
Fakta di persidangan bahwa terdakwa Muhammad Jauhari ada menyuruh Junaidi untuk menyiapkan sangkar yaitu tempat untuk dilakukan penyekapan pada saat penculikan Maimun Idris tersebut. Selanjutnya terdakwa ada menyuruh Junaidi untuk  meminta  Nomor  Pin  ATM  milik  saksi  korban  Maimun  Idris  pada  saat penyekapan,  yang  tujuan  menyuruh  meminta  Nomor  pin  ATM  tersebut  untuk dapat  mencuri  atau  memeras  uang  milik  saksi  korban  Maimun  Idris  tersebut.
13 Lampiran Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe, hlm 31
Berkenaan  dengan  unsur  ini menurut  penulis  unsur  menyuruh  melakukan  telah terpenuhi
c) Unsur turut serta melakukan
Fakta  di  persidangan  pada  saat  dilakukannya  penculikan  terhadap  saksi  korban Maimun  Darwis  Terdakwa  Muhammad  Jauhari  turut  serta  turun  dari  mobil menggunakan  senjata  api  bersama  dengan  Anak  Rimba  yang  menodongkan Pistol  pada  saksi  korban  Maimun  Darwis  untuk  menikuti  mereka  dan dilakukannya  penculikan  tersebut,  dan  selanjutnya  terdakwa  juga  ikut  serta dalam mobil yang melakukan pencurian terhadap saksi korban Maimun Darwis tersebut, sehingga terhadap unsur ini menurut penulis telah terpenuhi.
Berkenaan  dengan  fakta  di  persidangan  tersebut,  menurut  penulis  unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan fakta di persidangan, sehingga penulis setuju Majelis Hakim memilih dakwaan pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
2) Keterangan saksi
Keterangan  dari  beberapa  orang  saksi  yang  mengetahui  dan  berhubungan dengan  tindak  pidana  penculikan  menggunakan  senjata  api,  dibawah  sumpah  di persidangan mengatakan bahwa intinya terdakwa Muhammad Jauhari telah melakukan, menyuruh melakukan, dan ikut serta melakukan tindak pidana pencurian dan pemerasan dengan  cara  melakukan  tindak  pidana  penculikan  dengan  menggunakan  senjata  api terhadap saksi korban Maimun Idris. 14
Menurut KUHAP keterangan satu orang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa  terdakwa  Muhammad  Jauhari  bersalah  terhadap  perbuatan  yang  didakwakan kepadanya. Namun dalam kasus tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh Muhammad Jauhari terdapat 6 orang saksi di persidangan yang terdapat  kesesuain  antara  satu  dengan  yang  lainnya  di  persidangan  yang  menyatakan terdakwa  Muhammad  Jauhari  telah  melakukan,  menyuruh  melakukan,  dan  ikut  serta melakukan  tindak  pidana  pencurian  dan  pemerasan  dengan  cara  melakukan  tindak pidana  penculikan  dengan  menggunakan  senjata  api  terhadap  saksi  korban  Maimun Idris  sehingga  menurut  penulis  keterangan  dari  beberapa  saksi  tersebut  yang    terdapat kesesuain  antara  satu  dengan  yang  lainnya  dapat  dijadikan  salah  satu  alat  bukti  oleh
14 Lampiran Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe, hlm. 32.
majelis  Hakim  karena  keterangan  para  saksi  tersebut  karena  diberikan  setelah  saksi melakukan  sumpah  di  pengadilan.  Sesuai  dengan  bunyi  Pasal  161  KUHAP  yang menyatakan bahwa Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji,  tidak  dapat  dianggap  sebagai  alat  bukti  yang  sah,  tetapi  hanyalah  merupakan keterangan  yang  dapat  menguatkan  keyakinan  hakim,  sehingga  keterangan  saksi  yang telah  melakukan  sumpah  di  persidangan  dapat  dijadikan  satu  alat  bukti  oleh  majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa Muhammad Jauhari yang telah  melakukan,  menyuruh  melakukan,  dan  ikut  serta  melakukan  tindak  pidana pencurian  dan  pemerasan  dengan  cara  melakukan  tindak  pidana  penculikan  dengan menggunakan senjata api terhadap saksi korban Maimun Idris.
3) Keterangan terdakwa
Keterangan  terdakwa  Muhammad  Jauhari  di  persidangan  mengakui  bahwa dirinya telah melakukan, menyuruh melakukan, dan ikut serta melakukan tindak pidana pencurian  dan  pemerasan  dengan  cara  melakukan  tindak  pidana  penculikan  dengan menggunakan senjata api terhadap saksi korban Maimun Idris. 15
4) Barang bukti
Pada persidangan dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk senjata Api AK 56 yang pernah digunakan oleh terdakwa Muhammad Jauhari dalam melakukan tindak pidana  penculik  terhadap  Maimun  Darwis,  1  (satu)  Pucuk  senjata  Api  genggam  Merk SIG  SAUER  warna  Hitam,  24  (dua  puluh  empat)  Butir  peluru  di  dalam  Magazen  AK 56, 73 (tujuh puluh tiga) Butir peluru AK 56 di dalam plastik putih berisikan tepung, 5 (lima)  Butir  Peluru  SIG  SAUER,  1  (satu)  Buah  Karung  plastik  beras  bertuliskan BERAS KITA ukuran 6 Kg, 1 (satu) Buah Sarung PAL BAG motif loreng, dan 1 (satu) Buah Tas Ransel bertuliskan ACCESORIES warna Hitam Orange adalah benar barang bukti  yang  Terdakwa  Muhammad  Jauhari  dan  teman  terdakwa  gunakan  dalam penculikan  dan  penyekapan  terhadap  Saksi  Korban  Maimun  Darwis,  serta  dilenkapi dengan  Berita  Acara  Pemeriksaan  Barang  Bukti  secara  Laboratoris  Kriminalistik Nomor.  LAB:  10697/BSF/2020  tanggal  28  bulan  Oktober  2020,  diperoleh  kesimpulan bahwa seluruh barang bukti (BB-1 s.d BB5) berfungsi dengan baik (aktif). 16
15 Lampiran Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe, hlm. 26.
16 Lampiran Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe, hlm. 35.
Berkenaan  dengan  barang  bukti  tersebut,  di  persidangan  terdakwa  mengakui bahwa barang bukti tersebut benar dia dan temannya gunakan untuk melakukan tindak pidana  penculikan  dengan  menggunakan  senajta  api  terhadap  saksi  korban  Maimun Darwin, sehingga dalam hal ini menurut penulis barang bukti tersebut dapat digunakan oleh majelis Hakim, sebagai salah satu alat bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Muhammad Jauhari tersebut.
Menurut  Pasal  183  KUHAP  Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada seseorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Berkenaan  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  Muhammad Jauhari  yang  melakukan  tindak  pidana  penculikan  dengan  menggunakan  senjata  api terhadap  saksi  Maimun  Darwis,  dapat  diartikan  kasus  tersebut  di  persidangan  telah didapatkan 3 (tiga) alat bukti yang sah yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim untuk menyatakan  bahwa  benar  terdakwa  bersalah  melakukan  tindak  pidana  penculikan dengan  menggunakan  senjata  api  terhadap  saksi  Maimun  Darwis.  Adapun  alat  bukti tersebut  yaitu pertama alat  bukti  yang  di  dapat  dari  keterangan  beberapa  orang  saksi yang diberikan di persidangan di bawah sumpah beberapa saksi tersebut antara satu dan lainnya  saling  berkaitan  dalam  memberikan  kesaksiannya  di  persidangan  yang menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Jauhari benar telah melakukan tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api tanpa izin terhadap Maimun Darwis.
Alat  bukti  yang kedua yang  didapat  dari  keterangan  terdakwa  Muhammad Jauhari  di  persidangan  yang  mengakui  telah  melakukan  tindak  pidana  penculikan dengan menggunakan senjata api terhadap Maimun Darwis, dan alat bukti yang ketiga yaitu adanya barang bukti berupa senjata api yang telah digunakan terdakwa dan barang bukti  surat  Berita  Acara  Pemeriksaan  Barang  Bukti  senjata  api  yang  digunakan terdakwa  tersebut  secara  Laboratoris  Kriminalistik  Nomor.  LAB:  10697/BSF/2020 tanggal 28 bulan Oktober 2020, diperoleh kesimpulan bahwa seluruh barang bukti (BB- 1 s.d BB5) berfungsi dengan baik (aktif).
Terkait  dengan  telah  terdapatnya  3  (tiga)  alat  bukti  yang  saling  berhubungan antara  alat  bukti  yang  satu  dengan  alat  bukti  yang  lainnya,  menurut  penulis  Majelis Hakim  Pengadilan  Negeri  Lhokseumawe  dapat  mengambil  alat  bukti  tersebut  untuk
dapat  meyakinkan  keyakinannya  sehingga  dapat  menjatuhkan  vonis  dalam  Perkara Nomor  5/Pid.Sus/2021/PN  Lhoksemawe  bahwa  terdakwa  Muhammad  Jauhari  secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja  melakukan penculikan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata api tanpa izin.
Setelah  majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Lhokseumawe  memiliki  keyakinan bahwa terdakwa Muhammad Jauhari bersalah  telah  melakukan  tindak  pidana  dengan sengaja  melakukan  penculikan  secara  bersama-sama  dengan  menggunakan  senjata  api tanpa  izin  Majelis  Hakim  perlu  juga  mempertimbangkan  pertimbangan  yang  bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat non yuridis ini dilakukan untuk melihat layak tidaknya terdakwa Muhamma Jauhari dijatuhi hukuman pidana. Adapun  Pertimbangan non  yuridis  pada  persidangan  tindak  pidana  dengan  sengaja  melakukan  penculikan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata api tanpa izin pada putusan perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe berkaitan hal-hal yang memberatkan terdakwa Muhammad  Jauhari  adalah  Berkenaan  dengan  hal  yang  memberatkan  terdakwa Muhammad  Jauhari,  Majelis  Hakim  pada  putusan  perkara  Nomor  5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe, hanya terdapat satu pertimbangan yaitu bahwa perbuatan yang terdakwa Muhammad Jauhari lakukan dapat meresahkan masyarakat. 17
Terkait  dengan  pertimbangan  Hakim  yang  hanya  mempertimbangkan  satu  hal yang memberatkan terdakwa Muhammad Jauhari yaitu bahwa perbuatan yang terdakwa Muhammad  Jauhari  lakukan  dapat  meresahkan  masyarakat,  dalam  hal  ini  menurut penulis  majelis  Hakim  telah  mengabaikan  beberapa  hal  yang  seharusnya  sangat  perlu dan  sangat  penting  untuk  dipertimbangkan  dalam  hal  memberatkan  terdakwa Muhammad Jauhari tersebut yaitu terdiri dari:
a) Menurut  penulis  seharusnya  Majelis  Hakim  perlu  mempertimbangkan  bahwa Muhammad  Jauhari  telah  melakukan  beberapa  tindak  pidana  berbarengan  pada perkara  tindak  pidana  dengan  sengaja  melakukan  penculikan  secara  bersama-sama dengan  menggunakan  senjata  api  tanpa  izin  yang  dilakukan  terdakwa  Muhammad Jauhari  tersebut.  Tindak  pidana  berbarengan  yang  telah  dilakukan  terdakwa Muhammad Jauhari tersebut yaitu terdiri dari:
(1) Perbuatan  terdakwa  Muhammad  Jauhari  telah  melakukan  tindak  pidana pencurian terhadap Maimun Darwin dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
17 Lampiran Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe, hlm. 38.
yang  dilakukan  dengan  teman-temannya  dengan  cara  mencuri  uang  yang  ada pada  dompet  Maimun  Darwis  sebanyak  Rp.  400.000  (empat  ratus  ribu  rupiah) dan  mencuri  isi  ATM  milik  Maimun  Darwis  sebanyak  Rp.  26.000.000  (dua puluh enam juta rupiah)
(2) Perbuatan  terdakwa  Muhammad  Jauhari  telah  melakukan  tindak  pidana pemerasan terhadap Maimun Darwis dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang  dilakukan  dengan  teman-temannya  dengan  menguras  atau  menarik  isi ATM  Maimun  Darwis  sebanyak  Rp.  26.000.000,00  (dua  puluh  enam  juta rupiah)
(3) Perbuatan  Muhammad  Jauhari  yang  menggunakan  senjata  api  tanpa  surat  izin untuk melakukan tindak pidana penculikan terhadap saksi Maimun Darwis.
(4) Perbuatan  Muhammad  Jauhari  yang  telah  memesan  sangkar  atau  tempat penyekapan saksi Maimun Idris pada saat dilakukan penculikan tersebut.
b) Menurut  penulis  Majelis  Hakim  juga  perlu  mempertimbankan  cara  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  terdakwa  Muhammad  Jauhari  dengan  teman-temannya  yaitu diketahui  berdasarkan  fakta  di  persidangan  terdakwa  bersama  teman-temannya melakukan  penculikan  terhadap  saksi  korban  dengan  melakukan  penyekapan terhadap  saksi  korban  selama  6  (hari)  dengan  kondisi  tangan  terikat  mata  tertutup dan  dijaa  oleh  terdakwa  dan  teman-temannya  dengan  menggunakan  senjata  api, dalam  hal  ini  menurut  penulis  cara  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa terhadap  saksi  korban  sudah  tentu  membuat  saksi  korban  sangat  menderita  dan tersiksa serta sangat ketakutan.
c) Menurut  penulis  Majelis  Hakim  seharusnya  juga  perlu  mempertimbangkan  akibat dari perbuatan yang terdakwa Muhammad Jauhari lakukan terhadap korban maimun darwis  yang  di  persidangan  mangaku  telah  mengalami  rasa  trauma  dan  ketakutan untuk  keluar  dari  rumah  untuk  bekerja  akibat  dari  tindak  pidana  penculikan  yang dialaminya tersebut.

## D. KESIMPULAN
Penerapan hukum pada putusan  Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe masih terdapat  kekurangan,  yaitu  karena  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  menerapkan  Pasal  365 Ayat (2) angka 2 KUHP dan Pasal 368 Ayat (2) angka 2 KUHP pada surat dakwaan dan
tuntutan  penuntut  umum. Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap pelaku tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api pada putusan Nomor 5/Pid.sus/2021/Pn  Lsm  yaitu  didasarkan  dari  adanya  3  (tiga)  alat  bukti  yang  sah  yang terdiri  dari pertama keterangan  saksi,  alat  bukti  yang kedua yang  didapat  dari keterangan  terdakwa,  dan alat  bukti  yang ketiga yaitu adanya  bukti  surat  Berita  Acara Pemeriksaan Barang Bukti senjata api, yang mana berdasarkan alat bukti tersebut telah menerangkan  bahwa  terdakwa  telah  melakukan  tindak  pidana  penculikan  dengan menggunakan  senjata  api.  Berkenaan  dengan  ringannya  putusan  Hakim  dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Muhammad Jauhari berdasarkan hasil penelitian  dapat  diketahui  karena  Hakim hanya  mempertimbangkan  satu  hal  saja  yaitu bahwa  perbuatan  terdakwa  dapat meresahkan  masyarakat,  namun  majelis  Hakim tidak mempertimbangkan  terhadap  hal-hal  yang  memberatkan  lainnya  yaitu  terdakwa  telah melakukan  berberapa  tindak  pidana  berberengan  lainnya  yang  semua  tindak  pidana tersebut  tergolong  ke  dalam  tindak  pidana  berat  dan  Hakim  tidak  mempertimbangkan akibat  dari  perbuatan  terdakwa  dan    cara  tindak  pidana  yang  terdakwa  lakukan  yang telah  membuat  saksi  korban  sangat  menderita  dan  tersiksa  sehingga  patut  diberikan hukuman yang berat.

## REFERENSI A. BUKU
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
Achmad Irwan Hamzani, Asas-Asas Hukum Islam, Thafa Media, Yogyakarta,  2018. Agunawan Setiardja, Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, Kanisius, Yogyakarta, 1993 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Budiono  Kusumohamidjojo, Ketertiban  Yang  Adil  Problematika  Filsafat  Hukum , Grasindo, Jakarta, 1999.
Bernard  Arief  Sidharta, Refleksi  Tentang  Stuktur  Ilmu  Hukum ,  Mandar  Maju, Bandung, 1999.
___________________, Filsafat Hukum Pancasila , Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1999
Carl  Joachim  Frieddrich, Filsafat  Hukum  Perpektif  Historis ,  Nuansa  dan Nusamedia, Bandung, 2004.
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa Edisi Keempat , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012. Franz Magnis Suseno. Etika Politik . Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1994.
Muhammad  Agus  Santoso, Hukum,  Moral  dan  Keadilan , Sebuah  Filsafat  Kajian Hukum , Kencana, Jakarta, 2012.
Muhammad  Hasballah  Thaib  dan  Zamakhsyari  Hasballah, Tafsir  Tematik  Al-Qur’an ,  Jilid II, Pustaka Bangsa Press, Medan 2007.
Mulyana Wira Kusumah, Hukum Dan Hak-Hak Asasi Manusia Suatu   Pemahaman Kritis, Alumni, Bandung, 1981.
Ishak, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Jhoni  Ibrahim, Teori  dan  metodologi  Penelitian  hukum  Normatif, Cetakan  ke-III,  Bayu Media Publising, Malang, 2007.
Hans Kelsen, General Theory of law and State , Nusa Media, Bandung, 2011. Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak , Kalam Mulia, Jakarta, 1985. L.J. Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta, 1982. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP ,    Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Ni’matul Huda dan Sri Hastuti Puspitasari, Kontribusi  Pemikiran  Untuk  50  Tahun Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, FH UII Press, Yogyakarta, 2007. Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana , Bumi Aksara, Jakarta, 1994. Otje  Salman  dan  Anton  F.Susanto, Teori  Hukum:  Mengingat,  Mengumpulkan  dan Membuka Kembali , Bandung, Refika Aditama, 2005. Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Kencana  Predana  Media  Group, Jakarta, 2009.
____________________, Pengantar  Ilmu  Hukum, Kencana  Perada  Media  Group, Jakarta, 2009.
Sidharta, Pengantar Hukum Indonesia, Alumni, Jakarta, 2006.
Stanley  I.  Benn, Justice  dalam  Paul  Edwards ,  ed,  dalam  The  Liang  Gie, Teori- Teori Keadilan , Penerbit Super, Yogyakarta, 1979. The  Liang  Gie, Teori-Teori  Keadilan:  Sumbangan  Bahan  Untuk  Pemahaman Pancasila, Super, Yogyakarta,1979
Wirjono  Prodjodikoro,  Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia,  Sumur  Bandung, Bandung, 1981.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Dahulu  Nomor  8  Tahun  1948  Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan   Peraturan
Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata   Api.
Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1951  tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.

## C. Jurnal, Tesis dan Disertasi
Andy  Wahyudi,  Proses  Penuntutan  Tindak  Pidana  Kepemilikan  Senjata  Api Secara Ilegal , Jurnal Tectum LPPM , Universitas Asahan Edisi Vol. 1 No.  2 Mei, Sumatera 2020.
Ardi  Putra  Dewa  Agung,  I  Made  Sepud,  A.  A.  Sagung  Laksmi  Dewi,  Sanksi Pidana  Terhadap  Pelaku  Penculik  Anak ,  Jurnal  Preferensi  Hukum  Vol.  1 , Nomor  2  September,  Fakultas  Hukum  Universitas  Warmadewa,  Denpasar, Bali, 2020.
Evan  Munandar,  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Kepemilikan  dan  Penggunaan Senjata  Api  Tanpa  Izin  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana, Law  Jurnal , Fakultas  Hukum  Universitas  Syiah  Kuala,  Vol  2  (3)  Desember  2018, Banda Aceh, 2018.
Firdaus, “Membangun  Hukum  Indonesia  Yang  Berwawasan  Nilai-nilai Pancasila”, Jurnal  Konstitusi ,  BKK  Fakultas  Hukum  Universitas  Riau, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. IV, No. 1 Juni 2011.
Kansa  Ahsani  Maf’ula,  Penyalahgunaan  Senjata  Api  Pelaku  Militer  Dan  Pelaku Sipil, Jurnal Jurist-Diction Vol. 3 , Fakultas Hukum, Universitas   Airlangga, Surabaya, 2020.
Pan  Mohammad  Faiz,  Teori  keadilan  John  Rawls, Jurnal  Konstitusi ,  Volume  6 Nomor 1, 2009.
Kania  Dewi  Andhika  Putri  dan  Ridwan  Arifin,  “Tinjauan  Teoritis  Keadilan  Dan Kepastian  Dalam  Hukum  Di  Indonesia”, Vol.  2  No.2  Desember    Mimbar Yustitia , Universitas Islam Darul 'Ulum, Lamongan, 2018. Laurensius,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Yang Menggunakan Senjata Api Illegal Oleh Masyarakat Sipil Dikalimantan Barat
Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 , Jurnal Nestor Magister Hukum , Universitas Tanjung Pura, Pontianak,  2016. Muhammad  Iqbal  Rozi,  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penyalahgunaan Senjata Api Pasca Perdamaian Di Aceh (Studi Di Wilayah Hukum  Kepolisian Resor Aceh Timur), Tesis , Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018. Putu  Gede  Arya  Sumerta  Yasa, Pengaturan  Dana  Bagi  Hasil  Yang  Berkeadilan Dalam  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  Untuk  Kepentingan Rakyat  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia ,  Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2012
Ricki  Purnama  Kertapati,  Fenomena  tindak  pidana  kejahatan  kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe dan upaya penanggulangannya  pasca  MOU  Helsinki, Tesis ,  Program  Pasca  Sarjana Kekhususan Hukum Kepolisian, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
R.  Tony  Prayogo,  “Penerapan  Asas  Kepastian  Hukum  Dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Hak  Uji  MateriilDan Dalam  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  06/Pmk/2005  Tentang Pedoman  Beracara  Dalam  Pengujian  Undang-Undang”, Jurnal  Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016.
Sigit  Suseno,  Sistem  Pemidanaan  dalam  Hukum  Pidana  Indonesia  di  dalam  dan di Luar KUHP (Suatu Analisis) , Jurnal , Badan Pembinaan Hukum  Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2012.
Steven Wiratno, Melakukan penelitian dengan judul Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api (Menurut Undang-Undang Darurat Nomor   12 Tahun 1951), Tesis , Universitas Bhayangkara, Jakarta, 2016.
Sanyoto,  “Penegakan  Hukum  di  Indonesia”, Jurnal  Dinamika  Hukum ,  Vol.  8,  No.
3, September 2008, Universitas Jenderal Sudirman, Banyumas, 2008.
Yuddin  Chandra  Nan  Arif,  “Dimensi  Perubahan  Hukum  dalam  Perspektif  Sistem Hukum  Terbuka”, Jurnal  IUS ,  Volume  1,  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum (STIH), BIMA, 2013.
Yohanes  Suhardin,  “Peranan  Hukum  Dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal  Hukum  Pro  Justitia ,  Vol.  25,  No.  3,  Juli  Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2007.