## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No 3 – Desember 2023, Hal.  721-732| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.7166.721-732

## PENGAKUAN HAK ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA: PERSPEKTIF TEORI HUKUM KRITIS
Safrin Salam 1 , Rizki Mustika Suhartono 2 , Edy Nurcahyo 3 , La Ode Muhammad Karim 4 , Erick Bason 5 , Sulayman 6
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia safrin.salam@umbuton.ac.id., rizkimustikaumb@gmail.com, cahyonur3dy@gmail.com, muhqarim@gmail.com, uggabason@gmail.com, sulaiman23tls@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  telah  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja.  Konsespi  hukum Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  pada  sebagian  sektor  mengatur  mengenai  pengakuan  hak  atas  tanah ulayat  masyarakat  hukum.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  hukum  normatif. Pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan  konsep.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  telah mmengatur  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  pada  bidang  investasi.  Namun  dalam  pengaturan  tersebut, Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  menerapkan  prinsip  persetujuan  dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan tanah  ulayat  masyarakat  hukum  adat.  Hal  ini  sangat  bertentangan  degan  prinsip  dalam Free,  Prior,  and Informed  Consent (FPIC)  yang  mengabaikan  dua  prinsip  lainnya  yakni  free  and  prior  dalam  pengelolaan  dan pemanfaatan  tanah  ulayat  masyarakat  hukum  adat.  Pengabaian  prinsip  FPIC  terhadap  pengaturan  hak-hak masyarakat hukum adat telah menjadikan kedudukan hukum masyarakat hukum adat semakin lemah dalam hal pengambilan  keputusan  terkait  pengelolaan  dan  pemanfaatan  tanah  ulayat  apabila  berhadapan  dengan pemerintah atau perusahaan swasta. Sedangkan menurut Teori hukum kritis pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ditemukan beberapa persoalan baik persoalan pada dimensi prosedural, distributif dan kontekstual. Saran dari penelitian ini adalah UU No. 11 Tahun 2022 perlu dilakukan revisi, revisi UU No. 11 Tahun 2022 dapat direvisi melalui pengujian pasal-pasal yang berkaitan dengan tanah ulayat  masyarakat  hukum  adat  di  Mahkamah  Konstitusi  yang  mana  proses  pengujiannya  berlandaskan  padal Pasal  18  B  ayat  2  UUD  1945  terkhusus  yang  mengatur  prinsip  persetujuan  yang  harus  berlandaskan  pada prinsip Free,  Prior,  and  Informed  Consent (FPIC).  Selain  itu  pula,  perlu  dibuatkan  Perpu  yang  berkaitan pengaturan  tanah  ulayat  dibidang  investasi  dengan  berlandaskan  pada  prinsip Free,  Prior,  and  Informed Consent (FPIC). Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum masyarakat hukum adat atas tanah ulayat.
Kata Kunci: Tanah Ulayat; Cipta Kerja; Teori Hukum Kritis; Masyarakat Hukum Adat

## Abstract
Indonesia has passed Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The legal concept of Law Number 11 of 2020 in some sectors regulates the recognition of rights to customary land of legal communities. The type of research used is normative legal research. The legal approach used in this research is the statutory regulation approach and the concept approach. The research results show that Law Number 11 of 2020 has regulated the customary  rights  of  customary  law  communities  in  the  investment  sector.  However,  in  this  arrangement,  Law Number 11 of 2020 applies the principle of approval in the management and use of customary law community customary land. This is in direct conflict with the principle of Free, Prior and Informed Consent (FPIC) which ignores  the  other  two  principles,  namely  free  and  prior  in  the  management  and  use  of  customary  land  of customary law communities. Ignoring the FPIC principle in regulating the rights of customary law communities has  made  the  legal  position  of  customary  law  communities  increasingly  weak  in  terms  of  decision  making regarding the management and use of customary land when dealing with the government or private companies. Meanwhile,  according  to  critical  legal  theory,  the  recognition  of  the  rights  of  customary  law  communities  in Law Number 11 of 2020 found several problems in the procedural, distributive and contextual dimensions. The
suggestion  from  this  research  is  Law  no.  11  of  2022  needs  to  be  revised,  revised  Law  No.  11  of  2022  can  be revised  by  reviewing  the  articles  relating  to  the  customary  land  of  customary  law  communities  at  the Constitutional Court, where the review process is based on Article 18B paragraph 2 of the 1945 Constitution, specifically which regulates the principle of approval, which must be based on the principles of free, prior, and informed  consent  (FPIC).  Apart  from  that,  it  is  necessary  to  make  a  permit  relating  to  the  regulation  of customary land in the investment sector based on the principle of free, prior, and informed consent (FPIC). This is important to ensure legal certainty for customary law communities over customary land.

## Keywords: Ulayat Land; Job Creation; Critical Legal Theory; Customary Law Community

## I. PENDAHULUAN
Keberadaan  masyarakat  hukum  adat  diatur  didalam  Pasal  18  B  Ayat  (2)  UUD  1945  yang  mengatur bahwa  Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak- hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Pengaturan  ini  sejatinya memberikan syarat-syarat pengakuan yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adat di Indonesia yang  pada  dasarnya  syarat  ini  didasari  oleh  4  (empat)  hal  yakni  (a)  sepanjang  kesatuan  masyarakat hukum  adat  itu  masih  ada  :  (b)  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  ;  (c)  sesuai  dengan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  ;  (d)  diatur  dalam  undang-undang.  (N.  L.  A.  Sari,  2020) selain  syarat-syarat  pengakuan  masyarakat  hukum  adat  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  dalam pasal  18  B  ayat  (2)  UUD  1945  telah  mengukuhkan  masyarakat  hukum  adat  sebagai  subjek  hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum selain itu pula berupa penegasan unit organisasi  dan  hak-hak  tradisional  masyarakat  hukum  adat  dalam  wilayah  tradisional  kesatuan masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan.  sehingga  pengaturan  tersebut  menegasi  bahwa masyarakat  hukum  adat  berkonsekuensi  hukum  bahwa  masyarakat  hukum  adat  wajib  menaati peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu hukum nasional dan melestarikan dan menjalankan hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat tersebut.(Anindyajati, 2017)
Selain  syarat-syarat,  pengakuan  sebagai  subjek  hukum,  makna  lain  yang  terkandung  didalam Pasal  18  B  ayat  (2)  UUD  1945  apabila  dihubungkan  dengan  peraturan  turunanan  dibawahnya  yang mengatur  mengenai  masyarakat  adat  masih  sangat  beragam.  Dari  berbagai  regulasi  yang  ada ditemukan  lima  istilah  untuk  menyebut  masyarakat  adat  yakni  Undang-Undang  Pemerintah  Daerah menyebut  kesatuan  masyarakat  hukum  adat,  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia  tidak  menyebut definisi  masyarakat  hukum  adat,  Undang-Undang  Kehutanan  hanya  mengatur  syarat  kriteria masyarakat  hukum  adat,  Undang-Undang  Sumberdaya  air  menyebut  masyarakat  hukum  adat, Undang-Undang  perkebunan  mengatur  prasyarat  pengakuan  masyarakat  hukum  adat  dan  Undang- Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil membagi tiga kategori masyarakat yakni :  masyarakat  adat,  masyarakat  Lokal  dan  masyarakat  tradisiona,  Undang-Undang  Perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  mengatur  masyarakat  hukum  adat,  dan  Rancangan  Undang-Undang Perlindungan  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  mengatur  kesatuan  masyarakat  hukum  adat.(Nur Rahman  et  al.,  2011)  Hal  ini  menunjukan  bahwa  peraturan-peraturan  tersebut  memiliki  terminologi (istilah) masyarakat adat yang berbeda-beda.
Kondisi  hukum  yang  demikian  tidak  menjadikan  posisi  masyarakat  hukum  adat  menjadi  lemah dari  aspek  kewenangan  dalam  mengatur  justru  dengan  hadirnya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan-Peraturan  Dasar  Pokok  Agraria  (selanjutnya  disingkat  UUPA)  yang menegaskan  bahwa  masyarakat  diakui  dan  dilindungi  sebagaimana  yang  tercantum  didalam  Pasal  3, Pasal  5,  Pasal  56  dan  Pasal  58  UUPA  yang  pada  pokoknya  bahwa  pengaturan  tanah  ulayat  diatur berdasarkan  hukuma  adat  sepanjang  masih  ada,  sesuai  dengan  perkembangan  zaman,  prinsip  NKRI. Kohesi UUPA dan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menunjukan ada hubungan hukum yang jelas yang tetap memberikan prasyarat pengakuan masyarakat hukum adat atas tanah ulayat.(Salam, 2016)
Pada  sisi  yang  lain,  Pemerintah  Indonesia  baru  saja  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja.  apabila  ditinjau  secara  yuridis  pembentukan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  tentang  cipta  kerja  adalah  TAP  MPR  RI  No.IX/MPR/2001  tentang pembaharuan  agraria  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  mengamanatkan  kepada  pemerintah untuk mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan TAP MPR yang mengharuskan pembaruan agraria dan pengelola Smmber daya Alam dilaksanakan  sesuai  prinsip-prinsip  :  menghormati  dan  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia  serta
mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas  sumber  daya  agraria.  Namun  isi  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tidak  mencerminkan amanat  dari  TAP  MPR  IX/2001  yang  digunakan  sebagai  salah  satu  dasar  hukum  pembentukanya karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi nasional, percepatan  proyek  strategis  nasional,  serta  realisasi  kemudahan  berusaha  khususnya  terkait  dengan perizinan  dan  pengaturan  hukum  yang  sebelumnya  dianggap  masih  belum  efektif  dan  efisien  guna meningkatkan  iklim  investasi  di  Indonesia.  Pada  sisi  lain  persoalan  lainnya  Undang-Undang  No.  11 Tahun 2020 tentang cipta kerja masih bersifat diskriminatif terhadap pengakuan masyarakat adat dan wilayah  adatnya,  hal  ini  dikarenakan  beberapa  hal  yakni  :  tidak  adanya  perubahan  Pasal  67  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  kehutanan,  dalam  Pasal  67  tersebut  mengatur pengukuhan  masyarakat  adat  dilakukan  melalui  mekanisme  peraturan  daerah,  padahal  di  sisi  lain pemerintah  memberikan  kemudahan  dalam  berinvestasi  yang  tertuang  pada  Undang-Undang  No  11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Pasal 6 huruf b dan d dalam meningkatkan ekosistem investasi dalam berusaha  dapat  dilakukan  dengan  cara  penyederhanaan  persyaratan    dasar  perizinan  berusaha  dan penyederhanaan persyaratan investasi. (Oktiviasti, 2022)
Pengakuan masyarakat hukum adat di dalam UU No. 11 Tahun 2020 diatur dalam beberapa pasal terutama  yang  berkaitan  dengan  perizinan  tanah  adat  dalam  investasi  dengan  memberikan  ketentuan misalkan  Pasal  22  UU  No.  11  Tahun  2020  yang  mengatur  bahwa  Masyarakat  Hukum  Adat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  pengakuannya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Kemudian  Pasal  17  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  No.  11  Tahun  2020  mengatur larangan  perizinan  berusaha  diatas  tanah  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  (Pasal  17  ayat  (1)  UU No. 11 Tahun 2020) namun Pada Pasal 17 ayat (2) mengatur hal yang lain bahwa Ketentuan larangan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikecualikan  dalam  hal  telah  dicapai  persetujuan  antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(I).
Ketidakjelasan pengakuan masyarakat hukum adat yang dimaksud dalam Pasal 22 yang merujuk kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan menunjukan  ketidakpastian  hukum atas  pengakuan yang  mana  dimaksud  apakah  UU  No.  11  Tahun  2020  menunjuk  kepada  pengakuan  masyarakat hukum  adat  ataukan  pengakuan  atas  tanah  ulayat  dari  masyarakat  hukum  adat.  Begitupula ketidaksingkronan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU No, 11 Tahun 2020 dilain sisi mengakui tanah ulayat namun dilain sisi untuk kepentingan investasi tanah ulayat bisa digunakan dengan persetujuan yang  bukan  berupa  izin  namun  persetujuan  yang  ditambahkan  dengan  imbalan  dari  pelaku  usaha perkebunan. Pengaturan hukum ini menimbulkan persoalan hukum bagi masyarakat hukum adat yang dalam kedudukan hukum diakui dan dilindungi oleh Negara sebagaimana ketentuan Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945.
Selain ketidaksingkron pengaturan hukum, dampak dari UU No. 11 Tahun 2020 bagi masyarakat hukum adat adalah a) melegitimasi perampasan wilayah adat di sektor pertambangan yang berdampak pada  hilangnya  ruang  hidup  dan  identitas  masyarakat  adat  itu  sendiri,  seperti  yang  terjadi  dalam konflik  antara  Masyarakat  Adat  Cek  Bocek  dengan  PT.  Newmont  Nusa  Tenggara  yang  sekarang berganti  nama  menjadi  PT.  AMNT;  Masyarakat  Adat  di  Kab.  Murung  Raya  Kalimantan  Tengah dengan perusahaan tambang emas PT. Indomuro; dan eksploitasi Hutan Akejira sebagai ruang hidup Masyarakat Adat Tobelo Dalam oleh 2 (dua) perusahaan tambang nikel raksasa: PT. Weda Bay Nikel dan  PT.  Indonesia  Weda  Bay  Industrial  Park,  b)  Terjadinya  disharmonisasi  antara  ketentuan  Revisi UU  Minerba  dengan  semangat  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  yang  dianut  dalam  UU  Minerba Nomor  4  Tahun  2009  dan  UU  Pemerintah  daerah  yang  membagi  kewenangan  di  bidang  urusan pertambangan,  dengan  menarik  kewenangan  pengawasan  dan  penegakan  hukum  oleh  pemerintah daerah  ke  pemerintah  pusat,  c)  UUCK  menghapus  nomenklatur  izin  pemanfaatan  ruang  dan menggantinya dengan frasa “persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang” yang menimbulkan konsekuensi,  yaitu  kesesuaian  tersebut  hanya  bersifat  indikasi  awal  bahwa  kegiatan  dan/atau  usaha yang  direncanakan  sesuai  dengan  peruntukan  ruang  yang  diperoleh  dari  peta  elektronik  tanpa peninjauan  lapangan  (R.  M.  Sari,  2021).  Akibat-akibat  hukum  tersebut  akan  mengancam  bahkan berpotensi menghilangkan hak ulayat masyarakat hukum adat yang berujung pada tidak ada kepastian hukum hak masyarakat hukum pada UU No. 11 Tahun 2020.
Olehnya  itu  dalam  artikel  ini  akan  dilakukan  konstruksi  hukum  mengenai  pengakuan  hak  atas tanah  ulayat  masyarakat  hukum  adat  dalam  perspektif  Teori  Hukum  Kritis.  Teori  hukum  kritis
dilandasi  oleh  gerakan  Critical  Legal  Study  (CLS).  Critical  Legal  Studies  (CLS)  merupakan  sebuah pemikiran hukum yang menolak dan tidak puas terhadap aliran pemikiran hukum liberal yakni teori- teori  hukum  yang  mempunyai  tradisi  memisahkan  hukum  dan  politik  dan  seolah-olah  hukum  netral dari proses politik (Rahmatullah, 2021).
Perbedaan  utama  antara  Critical  Legal  Studies  dengan  pemikiran  hukum  lain  yang  tradisional adalah  bahwa  Critical  Legal  Studies  menolak  pemisahan  antara  rasionalitas  hukum  dan  perdebatan politik. Tidak ada pembedaan model logika hukum; hukum adalah politik dengan baju yang berbeda (Purwanto,  2009).  Pada  prinsipnya  kerangka  berfikir  Critical  Legal  Studies  adalah  respon  terhadap sebuah  pemikiran  hukum  liberal  positivistik  yang  pada  saat  itu  mengalami  kegagalan.  Diketahui bersama bahwa, di tradisi hukum liberal positivistik dalam menyelesaikan masalah hukum dilakukan dengan cara deduksi yaitu mengambil kesimpulan dari suatu keadaan yang sifatnya umum dari aturan hukum yang sudah ada terhadap kasus hukum yang terjadi atau hendak diselesaikan (Dairani & Ibad, 2022). Teori hukum kritis yang dilandasi teori ras kritis pada dasarnya memfokuskan pada 3 (tiga) hal yakni  a)  Kritik  terhadap  integrasi;  b)  Kritik  terhadap  doktrin  antidiskriminasi;  c)  Kritik  mengenai analogi  dengan  seksisme;  d)  penelitian  untuk  kesadaran. Pemanfaatan  utama  teori  hukum  CLS adalah  kekritisannya  terhadap  doktrin  dan  tata  hukum  serta  nilai-nilai  dan  komitmen  untuk mencari  suatu  potensi  hukum  dan  sosial  yang  transformatif  berdasarkan  praksis  sosial, sehingga  mempengaruhi  pembentukan  Perda  dalam  memberikan  kontribusi  terhadap stabilitas  dan  mengabadikan  tatanan  sosial  yang  ada  (Khilmi,  2021). Dalam  konteks  isu pengakuan  hak  ulayat  dalam  UU  No.  11  Tahun  2022,  teori  hukum  kritis  yang  dijadikan  analisis adalah  berkaitan  dengan  kritik  terhadap  integrasi  dan  doktri  antidiskriminasi  terhadap  pengaturan pengakuan  hak  ulayat  dalam  UU  No.  11  Tahun  2012.    Tujuan  dari  teori  hukum  kritis  adalah mendeligitimasi  klaim  kebenaran,  membongkar  kuasa  dan  dominasi  untuk  membentuk  sistem  yang adil  dan  setara,  sehingga  doktrin-doktrin  hukum  yang  telah  terbentuk  dapat  direkonstruksi  untuk mencerminkan  pluralisme  nilai  yang  ada.    Dalam  konteksi  ini,  dengan  dua  landasan  kritik  Teori hukum kritis akan dijadikan pisau analisis dalam melakukan rekonstruksi pengaturan pengakuan hak ulayat  dalam  UU  No.  11  Tahun  2020  pada  dua  sisi  yang  berbeda  yakni  Hukum  Adat  dan  Hukum Negara  (Pluralisme  Hukum)  sehingga  dilain  kesesuaian  antar  norma  hukum  yang  diatur  didalam peraturan perundang-undangan dan realitas hukum di masyarakat hukum adat. Pada pokoknya bahwa teori hukum kritis bertujuan mencari suatu potensi hukum dan sosial, terkait pembentukan kebijakan yang  berkontribusi  terhadap  stabilitas  segala  aspek  tanpa  mengabaikan  kebijakan  lainnya  (Aswandi, 2022).  Dengan  demikian,  penelitian  ini  memiliki  novelty  (tingkat  kebaruan)  yang  tinggi  olehkarena analisis hukum yang digunakan dalam riset ini menggunakan teori hukum kritis  yang melihat hukum tidak  hanya  sekedar  aturan  hukum  namun  hukum  dipandang  sebagai  proyeksi  moral  dan  politik (Hayat, 2021).

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  hukum  normatif.  (Marzuki,  2013)  Penelitian  hukum normatif  merupakan  penelitian  yang  mengkaji  studi  dokumen  menggunakan  berbagai  data  sekunder seperti  peraturan  perundang-undangan,  keputusan  pengadilan,  teori  hukum,  dan  dapat  berupa pendapat  para  sarjana.  Penelitian  hukum  normatif  menggunakan  analisis  kualitatif  dengan menjelaskan  data-data  yang  ada  dengan  pernyataan  bukan  dengan  angka.  Hal  yang  dikaji  di  dalam penelitian  hukum  normatif  meliputi  asas  hukum,  sistematika  hukum,  inventarisasi  hukum,  hukum klinis,  taraf  sinkronisasi  hukum,  perbandingan  hukum,  dan  sejarah  hukum.  Pendekatan  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan konsep.  Penggunaan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konsep  digunakan dalam rangka untuk menelaah, mensistematisasi, dan melakukan harmonisasi pengaturan tanah ulayat dengan  prinsip  persetujuan  apakah  telah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum  dan  peraturan  hukum lainnya.  Aplikasi  penelitian  ini  merupakan  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip- prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum dan memberikan solusi hukum yang ditemukan. Hal tersebut sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di UU No. 11 Tahun 2020
Pengaturan  Hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  secara  yuridis  diatur  didalam  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  badan  Pertanahan  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2019 Tentang  Tata  Cara  Penatausahaan  Tanah  Ulayat  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  (Selanjutnya  disebut Permen  Agraria  dan  Tata  Ruang  KBPN  No.  18  Tahun  2019)    didalam  Pasal  1  ayat  (1)  mengatur bahwa Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang  sama,  hidup  secara  turun  temurun  di  wilayah  geografis  tertentu  berdasarkan  ikatan  asal  usul leluhur  dan/atau  kesamaan  tempat  tinggal,  memiliki  harta  kekayaan  dan/atau  benda  adat  milik bersama  serta  sistem  nilai  yang  menentukan  pranata  adat  dan  norma  hukum  adat  sepanjang  masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian didalam Pasal 1 ayat (2) Permen Agraria dan Tata Ruang KBPN No. 18 Tahun 2019 dan Pasal 1 Ayat  (3) Permen Agraria dan  Tata Ruang KBPN No. 18 Tahun 2019 diatur bahwa Hak Ulayat  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  atau  yang  serupa  itu  adalah  hak  Kesatuan  Masyarakat Hukum  Adat  yang  bersifat  komunal  untuk  menguasai,  mengelola  dan/atau  memanfaatkan,  serta melestarikan  wilayah  adatnya  sesuai  dengan  tata  nilai  dan  hukum  adat  yang  berlaku.  Kemudian dijelaskan  pula  Tanah  Ulayat  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  adalah  tanah  persekutuan  yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.
Ketentuan  hukum  tersebut  jika  dihubungkan  dengan  pengertian  masyarakat  hukum  adat  di  UU No. 11 Tahun 2020, diatur didalam Pasal 1 Ayat (33) mengatur bahwa Masyarakat hukum adat adalah kelompok  masyarakat  yang  secara  turun  temurun  bermukim  di  wilayah  geografis  tertentu  karena adanya  ikatan  pada  asal  usul  leluhur,  adanya  hubungan  yang  kuat  dengan  lingkungan  hidup,  serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
Konstruksi  hukum  pengaturan  masyarakat  hukum  adat  dalam  kedua  regulasi  tersebut  memiliki implikasi  hukum  yang  berbeda  olehkarena  karena  unsur-unsur  yang  diatur  juga  berbeda,  dalam konteks  pertanahan  Permen  Agraria  dan  Tata  Ruang  KBPN  No.  18  Tahun  2019  telah  memberikan batasan  yang  jelas  mengenai  masyarakat  hukum  adat  (kesatuan  masyarakat  hukum  adat)    bahwa Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  adalah  sekelompok  orang  yang  memiliki  identitas  budaya  yang sama,  hidup  secara  turun  temurun  di  wilayah  geografis  tertentu  berdasarkan  ikatan  asal  usul  leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem  nilai  yang  menentukan  pranata  adat  dan  norma  hukum  adat  sepanjang  masih  hidup  sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut tersebut apabila diurai unsur-unsur pembentuk masyarakat hukum adat terdiri dari beberapa unsur :
a. Sekelompok orang;
b. Memiliki identitas budaya;
c. Hidup secara turun temurun;
d. Ikatasan Asal usul leluhur;
e. Memiliki harta kekayaan (benda adat milik bersama);
f. Ada sistem nilai (pranata adat dan norma hukum adat);
g. Masih Hidup;
h. Sesuai perkembangan masyarakat;
i. Sesuai Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dilain  sisi  unsur-unsur  pembentuk  masyarakat  hukum  adat  yang  diatur  didalam  UU  No.  11 Tahun 2020 terdiri dari :
a. Kelompok masyarakat
b. Turun temurun
c. Bermukim di wilayah geografis
d. Ikatan pada asal usul leluhur
e. Hubungan kuat dengan lingkungan hidup
f. Sistem nilai
Konsepsi  hukum  pengaturan  masyarakat  hukum  adat  antara  Permen  Agraria  dan  Tata  Ruang KBPN No. 18 Tahun 2019 dan UU No. 11 Tahun 2020 memiliki dua konsepsi hukum yang berbeda yang  jika  ditelaah  secara  teori  hukum  pembentukan  hukum  adat  yang  dipopulerkan  oleh  Ter  Haar yang  mengatakan  menurut  Ter  Haar  mengemumakan  syarat  mutlak  keberadaan  masyarakat  adat menurut hukum adat adalah(Bzn., 1994) :
a. Tatanan kelompok yang bersifat tetap;
b. Dengan kekuasaan (penguasa) sendiril dan
c. Kekayaan materiel dan bukan materiel sendiri.
Pendapat Ter Haar mengandung makna bahwa masyarakat hukum adat memiliki otonomi hukum sendiri  yang  disebut  dengan  hukum  adat  yang  melekati  ketiga  unsur  yang  dimaksud,  tatanan kelompok  yang  bersifat  tetap,  penguasaan  sendiri,  kekayaan  materiel  dan  non  materil  (istilahnya adalah wilayah sendiri). Hal ini apabila dihubungkan dengan Permen Agraria dan Tata Ruang KBPN No. 18 Tahun 2019 dan UU No. 11 Tahun 2020 secara hukum terjadi perluasan makna hukum terkait definisi masyarakat hukum adat, misalkan Permen Agraria dan Tata Ruang KBPN No. 18 Tahun 2019 yang  menambahkan  beberapa  syarat    dalam  pengertian  masyarakat  hukum  adat  yakni  Masih  Hidup, Sesuai  perkembangan  masyarakat  dan  Sesuai  Prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Padalah Pasal  1  ayat  1  Permen  Agraria  dan  Tata  Ruang  KBPN  No.  18  Tahun  2019  mengatur  mengenai ketentuan  umum  yang  dalam  teori  mengenai  pengertian  dari  norma  hukum  yang  diatur  sehingga tampaknya  keliru  jika  dalam  sebuah  pengertian  (definisi)  masyarakat  hukum  adat  ang  harusnya diterjemahkan  secara  gramatikal  (kebahasaan)  bukan  memberikan  syarat  dan  ketentuan  atas  definisi tersebut.
Hal yang sama pula terjadi pada pengertian masyarakat hukum adat menurut UU No. 11 Tahun 2020  yang  menghilangkan  beberapa  unsur  penting  dalam  pembentukan Rechtgemenschappen yang dipopulerkan  oleh  Ter  Haar  yang  menghilangkan  unsur  penguasa  (subjek  hukum)  dan  kekayaan materil  dan  non  materil  (obyek  hak  ulayat)  yang  justru  dalam  pengertian  UU  No.  11  Tahun  2020 justru mencantumkan hubungan kuat dengan lingkungan yang tidak memiliki konteks dimensi hukum adat  (hubungan  hukum  antara  masyarakat  hukum  adat  dengan  wilayah  ulayatnya).  Padahal  konteks hubungan kuat dengan lingkungan dalam pemikiran hukum adat adalah sebuah kesatuan hukum yang utuh  antara  masyarakan  hukum  adat,  penguasa  (ketua  adat)  dan  wilayah  (materil  dan  non  materil). Selain  pengaturan  masyarakat  hukum  adat,  pengakuan  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  didalam UU No. 11 Tahun 2020 belum mengatur secara spesifik tentang tanah ulayat. Pada pasal lainnya, UU No. 11 Tahun 2020 justru mengatur kemudahan berinvenstasi  terhadap tanah ulayat. Beberapa pasal tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 1 No Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal yang mengatur Kemudahan Berinvestasi terhadap tanah ulayat Konsep Hukum Pasal Isi 1. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) 1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan Perizinan Berusaha Perkebunan  di  atas  Tanah  Hak  Ulayat Masyarakat Hukum Adat. 2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Pelaku Usaha  Perkebunan  mengenai  penyerahan Tanah  dan  imbalannya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(I). Hak ulayat masyarakat hukum Adat untuk perkebunan – Prinsip Persetujuan 2. Pasal 103 Setiap  pejabat  yang  menerbitkan  perizinan Berusaha  terkait  Perkebunan  di  atas  Tanah Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  Ayat  (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sanksi Pidana dan Sanksi Denda 3. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) 1) Pelaku  Usaha  yang  menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat  pemegang  hak  ulayat  untuk memperoleh  persetujuan  dikenai  sanksi
administratif berupa:
a. penghentian sementara kegiatan; b. pengenaan denda administratif; c. paksaan Pemerintah; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria,  jenis,  besaran  denda,  dan  tata cara  pengenaan  sanksi  administratif sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Lahan Ulayat – Sanksi Administratif 4. Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) 1) Pemerintah  Pusat  dilarang  memberikan perizinan  Berusaha  terkait  Usaha  Budi Daya  pertanian  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  di  atas  tanah  hak  ulayat masyarakat hukum adat. 2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dikecualikan dalam  hal  telah  dicapai  persetujuan antara  masyarakat  hukum  adat  dan Pelaku Usaha Hak Ulayat Untuk Budidaya Pertanian – Prinsip Persetujuan

## Sumber : Diolah dari Data Primer Tahun 2023
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  dalam  sejumlah  Pasal-Pasal  yang  ada  didalam  UU  No.  11  Tahun 2020  mengatur  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  pada  bidang  investasi.  Namun  dalam  pengaturan tersebut, UU No. 11 Tahun 2020 tidak menyebutkan  kriteria apa  hak  ulayat masyarakat  hukum adat yang dimaksud begitupula dengan konsep tanah ulayat masyarakat hukum adat pun juga tidak diatur secara  lebih  konseptual.  Beberapa  pasal  tersebut  sebagian  besar  membahas  peruntukan  tanah  ulayat pada  bidang  investasi  melalui  konsep  persetujuan  dari  masyarakat  hukum  adat  maka  tanah  ulayat masyarakat hukum adat dapat dikelola oleh pelaku usaha.
Jika  ditelaah  secara  hukum,  persetujuan  didasari  atas  dasar  perjanjian.  Menurut  makna  Pasal 1313  KUHPerdata  adalah  suatu  perbuatan  dimana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  diri  terhadap satu  orang  lain  atau  lebih.  Esensinya  adalah  perjanjian  ini  menimbulkan  adanya  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban  diantara  para  pihak  yang  membuatnya.(Arifin,  2020)  Dalam  pelaksanaannya, menurut  ketentuan  Pasal  1338  Ayat  (3)  KUHPerdata  mengatur  bahwa  semua  perjanjian  harus dilakukan  dengan  itikad  baik.  Jadi  persetujuan  bisa  dilakukan  apabila  terpenuhi  hak  dan  kewajiban para pihak.
Dalam konsep persetujuan pada UU No. 11 Tahun 2020 tidak mengatur secara tegas persetujuan apa dan bagaimana persetujuan itu diperoleh sehingga terjadi pemanfaatan dan pengolaan tanah ulayat oleh pihak pelaku usaha. Secara konseptual konsep persetujuan yang diadopsi oleh UU No. 11 Tahun 2020 hanya salah satu unsur saja yang dipakai padahal dalam konsep pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat dikenal konsep Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). FPIC merupakan pelaksanaan hak  asasi  manusia  masyarakat  hukum  adat  dalam  pengelolaan  sumberdaya  termasuk  didalamnya tanah ulayat. Konsep FPIC merupakan perwujudan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dari pergaulan hukum internasional dan hukum nasional.
Prinsip  persetujuan  yang  diadopsi  didalam  UU  No.  11  Tahun  2020  sejatinya  memiliki  makna yang  sama Informed  Consent yang  bermakna  persetujuan  namun  dalam  konteks  pengelolaan sumberdaya  alam  terutama  yang  berkaitan  dengan  pengakuan  dan  perlindungan  hak-hak  masyarakat hukum  adat,  informed  consent  tidak  bisa  berdiri  sendiri  tanpa  mengabaikan Free,  Prior  yang merupakan syarat mula terpenuhnya Informed Consent antara masyarakat hukum adat dengan pelaku usaha. Salah satu organisasi hak asasi manusia yang mendefinisikan FPIC alah OXFARM yang pada pada dasarnya bahwa (Mitchell et al., 2019) :
“ Prinsipnya masyarakat adat dan komunitas lokal harus diberi informasi yang memadai tentang proyek  yang  mempengaruhi  tanah  mereka  secara  tepat  waktu,  bebas  dari  paksaan  dan manipulasi,  dan  harus  diberi  kesempatan  untuk  menyetujui  atau  menolak  proyek  sebelum dimulainya  semua  kegiatan.  Kemudian  diberipakan  Hak  untuk  memberikan  atau  tidak memberikan  persetujuan  dijabarkan  lebih  lanjut  oleh  peneliti  Weitzner  sebagai  “hak  untuk menyetujui  atau  menolak  kegiatan  atau  rencana  yang  mempengaruhi  wilayah  leluhur  mereka, dan dalam kasus kesepakatan, untuk menentukan kondisi dan ketentuan untuk melanjutkan ” Berdasarkan  terminologi  FPIC  ini  dihubungkan  dengan  prinsip  persetujuan  dalam  pengelolaan dan  pemanfaatan  tanah  ulayat  dalam  UU  No.  11  Tahun  2020  secara  konseptual  prinsip  persetujuan tersebut  tidak  bermakna  sama  sama  dengan  konsep  yang  ada  di  FPIC  apalagi  dalam  pasal-pasal tersebut  hanya  mengatur  bahwa  “….dalam  hal  telah  dicapai  persetujuan”.  Pemaknaan  frasa  ini semakin  menunjukann  bahwa  masyarakat  hukum  adat  dipaksa  untuk  menyetujui  untuk  melepaskan hak ulayat dalam bidang investasi kepada pelaku usaha olehkarena dalam frasa tidak ada norma yang mengatur  apakah  masyarakat  hukum  adat  harus  menolak  permohonan  dari  pelaku  usaha  tersebut sehingga  sangat  terang  dan  jelas  bahwa  prinsip  persetujuan  yang  diadopsi  dalam  UU  No. 11  Tahun 2020 tidak dalam rangka memberikan pengakuan hak sepenuhnya bagi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan  dan  pemanfaatan  tanah  ulayat  dalam  bidang  investasi  khususnya  pasca  berlakunya  UU No.  11  Tahun  2020.  Hal  ini  terlihat  dalam  beberapa  kasus  tanah  ulayat  seperti  misalkan  Kasus Sengketa  Lahan  Adat  di  Desa  Semende  Darat  Ulu,  Ogan  Komering  Ulu  (OKU),  Sumatera  Selatan. Kasus  diawali  dari  Surat  Pernyataan  Menteri  Pertanian  Nomor:  736/Mentan/1982  yang  menetapkan kawasan  tersebut  sebagai  Taman  Nasional  Bukit  Barisan  Selatan  (TNBBS)  2  meliputi  wilayah  yang saat ini dimukimi oleh Suku Semende (Imam Mahdi, Ade Kosasih, 2023).
Sementara, berdasarkan klaim masyarakat Suku Semende dan dibuktikan dengan hasil penelitian yang  dilakukan  oleh  Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN),  masyarakat  Semende  mulai bermukim  di  Ulu  Benula  (Desa  Banding  Agung)  sejak  1807  sebagaimana  dijelaskan  dalam  buku Perencanaan  Desa  Partisipatif  hasil  penelitian  AMAN  Desember  2005.  Secara  singkat  sejarah masyarakat  Suku Semende di Desa Banding  Agung yang dimulai ketika Pemerintah Hindia Belanda pada  tanggal  22  Agustus  1891  melalui  Kepala  Kewedanaan  Kaur  mengakui  keberadaan  Dusun Banding Agung sebagai wilayah Marga Semende Muara Nasal dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Depati Dusun Banding Agung. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 1935, Gubernur Hindia  Belanda  mengeluarkan  Surat  Keputusan  No.  48  Tahun  1935  tentang  Suaka  Margasatwa Sumatera Selatan I yang secara teritorial berbatasan dengan Dusun Lame Banding Agung. Pada 1942 masyarakat  Adat  Suku  Semende  Banding  Agung  melakukan  eksodus  meninggalkan  Dusun  Lame Banding  Agung  untuk  menghindari  wabah  penyakit  atom  (sejenis  penyakit  cacar  menular)  yang menyerang  warga  Dusun  Lame  Banding  Agung.  Berdasarkan  hasil  penelitian  AMAN  tersebut, jelaslah  bahwa  keberadaan  Desa  Banding  Agung  sebagai  tempat  bermukim  masyarakat  Suku Semende  keberadaannya  telah  ada  jauh  lebih  dulu  dari  Surat  Pernyataan  Menteri  Pertanian  Nomor: 736/Mentan/1982 yang menetapkan kawasan tersebut sebagai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).  Sayangnya  masyarakat  Suku  Semende  baru  mengetahui  jika  wilayah  yang  dimukiminya termasuk  dalam  wilayah  TNBBS  baru  pada  tahun  2003  saat  petugas  Unit  Pelaksana  Teknis  Balai Besar TNBBS melakukan sosialisasi wilayah kawasan TNBBS. Artinya, penerbitan Surat Pernyataan Menteri  Pertanian  Nomor:  736/Mentan/1982  yang  menjadi  dasar  wilayah  TNBBS  tanpa  melalui sosialisasi dan pelibatan masyarakat Suku Semende sebagai penduduk asli yang bermukim di wilayah tersebut.  Selama  ini  masyarakat  Suku  Semende  Dusun  Lame  Banding  Agung  telah  salah  mengira bahwa  wilayah  TNBBS  mengikuti  wilayah  Suaka  Margasatwa  Sumatera  Selatan  I,  oleh  karena  itu mereka tidak pernah merasa sebagai penyerobot ataupun sebagai perambah hutan (Imam Mahdi, Ade Kosasih, 2023).
Selain konflik tanah diatas, terbaru pada tahun 2023 terjadi konflik tanah ulayat masyarakat adat di  Pulau  Rempang  yang  menjadikan  pulau  ini  menjadi  kawasan  bisnis  Rempang  Eco  City  yang  di prakarsai investasi Rp. 381 trilyun oleh PT  Makmur Elok Graha (MEG). Investasi rempang eco city membutuhkan 7. 560 Ha di Pulau Rempang.
Kasus-kasus  tersebut  menunjukan  bahwa  keberadaan  UU  No.  11  Tahun  2020  memposisikan masyarakat  adat  tidak  sebagai  sebagai  subjek  hukum  (masyarakat  hukum  adat).  Padahal  dalam konteks  pengakuan  secara  de  facto,  keberadaannya  harus  diakui  dan  dilibatkan  bahkan  harus dilibatkan dalam proses penentuan status tanah ulayat.
Pada  sisi  teori  hukum  kritis,  ditinjau  dari  kritik  mengenai  integrasi  menunjukan  bahwa keberadaan  tanah  ulayat  dalam  UU  No.  11  Tahun  2020  hanya  sebatas  simbolik  semata,  tanpa diterapkan  sepenuhnya  atau  dalam  bahasa  sekedar  retorika  belaka  ((Fadjar,  2016).  Pengaturan demikian  juga  menunjukkan  bahwa  UU  No.  11  Tahun  2020  telah  melakukan  diskriminasi  kepada masyarakat hukum adat. Pelanggaran terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat ini dalam kerangka teori  hukum  kritis  dilandasi  tidak  hak  asasi  manusia  dalam  negara  hukum.  Pelanggaran  hak  asasi manusia yang tunduk pada prinsip “ The Rule Of Law ” atas pemenuhan hak ulayat masyarakat hukum adat  menunjukan  ketidakperbihakan  negara  terhadap  kewajiban  negara  sebagaimana  diatur  didalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 (Ramli et al., 2019).

## 2. Perspektif  Teori  Hukum  Kritis  atas  Pengakuan  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  dari Pendekatan Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)
Teori hukum kritis pada dasarnya melandaskn teori dari sebuah gerakan yang disebut dengan gerakan Critical Legal Study. Critical Legal Studies merupakan sebuah gerakan yang muncul pada tahun tujuh puluhan di Amerika Serikat. Gerakan ini merupakan kelanjutan dari aliran hukum realisme Amerika yang  menginginkan  suatu  pendekatan  yang  berbeda  dalam  memahami  hukum,  tidak  hanya  seperti pemahaman selama ini yang bersifat Socratis.(Mitchell et al., 2019) Fokus sentral pendekatan Critical Legal  Studies adalah  untuk  mendalami  dan  menganalisis  keberadaan  doktrin-doktrin  hukum, pendidikan  hukum  dan  praktek  institusi  hukum  yang  menopang  dan  mendukung  sistem  hubungan- hubungan  yang  oppressive  (bersifat  menindas)  dan  tidak  egaliter.  Teori  kritis  bekerja  untuk mengembangkan  alternatif  lain  yang  radikal,  dan  untuk  menjajagi  peran  hukum  dalam  menciptakan hubungan  politik,  ekonomi  dan  sosial  yang  dapat  mendorong  terciptanya  emansipasi  kemanusiaan. Dalam  perkembangan  lebih  lanjut,  pendekatan  critical  legal  studies  telah  melahirkan  generasi  kedua yang  lebih  menitikberatkan  pemikiran  dan  perjuangannya  dengan  menggunakan  hukum  untuk merekontruksi kembali realitas sosial yang baru.
Pandangan dari teori hukum kritis dibagi dalam beberapa unsur yakni (Purwanto, 2009) :
1. Hukum mencari legitimasi yang salah; Dalam hal ini, hukum mencari legitimasi dengan cara yang  salah  yaitu  dengan  jalan  mistifikasi,  dengan  menggunakan  prosedur  hukum  yang berbelit,  dan  bahasa  yang  susah  dimengerti,  yang  merupakan  alat  pemikat  sehingga  pihak yang ditekan oleh yang punya kuasa cepat percaya bahwa hukum adalah netral.
2. Hukum dibelenggu oleh kontradiksi-kontradiksi; Dalam hal ini, pihak penganut Critical Legal Studies  percaya  bahwa  setiap  kesimpulan  hukum  yang  telah  dibuat  selalu  terdapat  sisi sebaliknya, sehingga kesimpulan hukum tersebut hanya merupakan pengakuan terhadap pihak kekuasaan.  Dengan  hukum  yang  demikian,  mereka  akan  berseru  “pilih  sisi/pihakmu,  tetapi jangan  berpura-pura  menjadi  objektif”.  Dalam  hal  ini,  hakim  akan  memihak  pada  salah  satu pihak (yang kuat) yang dengan sendirinya akan menekan pihak lain.
3. Tidak  ada  yang  namanya  prinsip-prinsip  dasar  dalam  hukum;  Ahli  hukum  yang  tradisional percaya bahwa prinsip yang mendasari setiap hukum adalah “pemikiran yang rasional”. Akan tetapi menurut penganut aliran ini, pemikiran rasional itu merupakan ciptaan masyarakat juga, yang  merupakan  pengakuan  terhadap  kekuasaan.  Karena  itu,  tidak  ada  kesimpulan  hukum yang valid yang diambil dengan jalan deduktif maupun dengan verifikasi empiris.
4. Hukum Tidak Netral; Penganut Critical Legal Studies berpendapat bahwa hukum tidak netral, dan  hakim  hanya  berpura-pura  atau  percaya  secara  naif  bahwa  dia  mengambil  putusan  yang netral dan tidak memihak dengan mendasari  putusannya pada undang-undang, yurisprudensi atau prinsip-prinsip keadilan. Padahal mereka, selalu bisa dan selalu dipngaruhi oleh ideologi, legitimasi, mistifikasi yang dianutnya untuk memperkuat kelas yang dominan.
Teori hukum kritis pada dasarnya menegaskan bahwa hukum tidak otonom terdapat factor-faktor yang  mempengaruhi  keberadaan  hukum.  Dalam  konteks  pengakuan  hak  ulayat  masyarakat  hukum adat,  keberdaan  prinsip  persetujuan  didalam  UU  No.  11  Tahun  2020  dalam  perspektif  teori  hukum kritis menunjukan bahwa hukum tidak berpihak kepada masyarakat hukum adat terutama pemenuhan hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat.  Hal  ini  dilandasi  oleh  beberapa  hal  terutama  soal  pendekatan Free,  Prior,  and  Informed  Consent (FPIC)  dalam  menjamin  terpenuhinya  hak  asasi  masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam terutama tanah ulayat. Hakekatnya FPIC  bertujuan  untuk  memberikan  perlakuan  yang  lebih  adil  terhadap  masyarakat  adat  dan
masyarakat  lain  yang  terkena  dampak  dalam  pembangunan  dan  intervensi  sumber  daya melalui(Mahanty & McDermott, 2013) :
a. Tidak adanya paksaan, intimidasi atau manipulasi (Bebas);
b. Persetujuan  awal  dengan  waktu  yang  memadai  untuk  proses  pengambilan  keputusan  lokal (Sebelumnya);
c. Akses  ke  informasi  yang  memadai  dan  tepat  untuk  pilihan  yang  dipertimbangkan,  misalnya tentang sifat kegiatan – ukuran, kecepatan, reversibilitas, ruang lingkup, alasan, durasi, lokasi – dan kemungkinan dampaknya (diberitahukan); dan
d. Hak  untuk  izin,  atau  menahan  persetujuan,  dengan  memperhatikan  lembaga  adat,  jenis kelamin dan usia.
Prinsip-Prinsip FPIC tersebut jika dihubungkan dengan Prinsip persetujuan  yang diatur didalam UU  No.  11  Tahun  2020  sangat  diskriminatif  tidak  memihak  kepentingan  dari  pemenuhan  dan perlindungan  hak-hak  masyarakat  hukum  adat.  Olehkarena  dari  tinjangan  teori  hukum  kritis, pengakuan  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  cenderung  hukum  Negara  tidak  memihak  kepada kepentingan  masyarakat  hukum  adat  justru  kepentingan  lebih  besar  kepada  penguasa  dan  pelaku usaha yang dalam beberapa regulasi menguatkan posisinya dengan mengabaikan hak-hak masyarakat hukum  adat.  Padahal  keberadaan Free,  Prior,  and  Informed  Consent (FPIC)  adalah  sebuah peengakkan hak asasi manusia dari keberadaan masyarakat hukum adat.
Pada  sisi  yang  lain,  Teori  Hukum  Kritis  memandang  keberadaan  sisi  keadilan  dari  pengaturan prinsip  persetujuan  dalam  UU  No.  11  Tahun  2020  dalam  pengakuan  hak  ulayat  masyarakat  hukum adat  cenderung  tidak  adil.  Hal  ini  bisa  ditelaah  dari  kerangka  keadilan  yang  diperkenalkan  oleh Mcdermott dkk pada tahun 2012 yang tergambar dalam gambar berikut :
Gambar 1.
Kerangka Keadilan Untuk Analisis Keadilan Dalam Intervensi Sumber Daya Sumber: McDermott dkk. (2012c).
Gambar 1 ini menunjukkan bahwa Kerangka Kerja Ekuitas disusun berdasarkan empat parameter luas.
1. Parameter  terluar  menyangkut  proses  dengan  mana  ekuitas  didefinisikan,  dan  siapa  yang disertakan dan dikecualikan dalam keputusan yang mengatur tentang ekuitas.
2. Parameter  kedua  membahas  sasaran  ekuitas  (misalnya  apakah  tujuan  yang  dinyatakan  untuk tidak merugikan atau meningkatkan ekuitas?) dan sejauh mana ekuitasadalahsebuah tujuan.
3. Parameter  ketiga  menyoroti  target  atau  siapa  yang  menghitung  sebagai  subjek  ekuitas. 'Konten' atauberapa jumlahnya dalam mengevaluasi ekuitas mungkin melibatkan tiga dimensi yang berbeda.
McDermott dkk mengidentifikasi dimensi-dimensi ini sebagai “prosedural”, berfokus pada akses yang sama untuk pengambilan keputusan,  “distributif”, tentang distribusi sumber daya yang adil dan
Procedural Dis trib utiv e Contextual Content : what counts as e quity
“kontekstual”,  dalam  arti  keseluruhan  kapasitas  atau  pemberdayaan.  Kerangka  keadilan  menurut Mcdermott  ini  menunjukan  bahwa  dalam  mencapai  keadilan  harus  memenuhi  beberapa  syarat  yakni aspek  prosedural  yang  fokus  pada  akses  untuk  pengampilan  keputusan  kemudian  distributive  untuk sumber  daya  yang  adil  dan  kontekstual  terkait  kapasitas  dan  pemberdayaan.  Kerangka  keadilan  ini jika  dihubungkan  dengan  Teori  Hukum  Kritis  dan  pendekatan Free,  Prior,  and  Informed  Consent (FPIC) dalam pengakuan hak masyarakat hukum adat sangat dapat terlihat bahwa dalam UU No. 11 Tahun  2020  tidak  mencapai  keadilan  bagi  masyarakat  hukum  adat  dalam  pengelolaan  dan pemanfaatan tanah ulayat masyarakat hukum dibidang investasi.
Hal ini terlihat dari tidakadanya dimensi prosedural yang memberikan ruang kepada masyarakat hukum untuk mengambil keputusan terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat, kemudian dimensi selanjutnya  adalah  dimensi  distributive  bahwasanya  dalam  UU  No.  11  Tahun  2020  kedudukan masyarakat hukum adat tidak dijadikan sebagai mitra pelaku usaha untuk pengembangan tanah ulayat masyarakat hukum adat dibidang investasi terlihat posisi masyarakat hukum adat hanya sebagai pihak yang diminta izin bukan sebagai pihak pemegang hak yang memiliki keputusan untuk peruntukan dan pemanfaatan  dari  tanah  ulayat  masyarakat  hukum  adat.  Aspek  terakhir  adalah  kontekstual  dari keberadaanya masyarakat hukum adat dalam UU No. 11 Tahun 2020 yang pada dasarnya masyarakat hukum  adat  masih  belum  terlihat  kedudukan  hukum  dan  peran  dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan hutan  ulayat  dibidang  investasi.  Kedudukan  hukum  dan  peran  dalam  kontekstual  adalah  bagaimana memposisikan  masyarakat  hukum  adat  diberikan  pendampingan,  pelatihan  untuk  mengembangkan pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan  masyarakat  di  bidang  investasi.  Sehingga  dari  ketiga  aspek  ini dalam UU No. 11 Tahun 2020 masih belum kuat peran dan kedudukan hukumnya

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Pengaturan  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  yang  ada  didalam  UU  No.  11  Tahun  2020  pada dasarnya belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Prinsip persetujuan yang diatur didalam UU No. 11 Tahun  2020  memudahkan  intervensi  negara  dalam  memberikan  izin  dalam  pengelolaan  dan pemanfaatan  tanah  ulayat.  Prinsip  Persetujuan  yang  diatur  didalam  UU  No.  11  Tahun  2022  dari pandangan  teori  hukum  kritis  menunjukan  persoalan  baik  pada  dimensi  prosedural,  distributif  dan kontekstual yang pada pokoknya prinsip persetujuan yang diatur tidak disesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan hak asasi masyarakat hukum adat.

## 2. Saran
Berdasarkan  dari  hasil  temuan  dari  penelitian  maka  UU  No.  11  Tahun  2022  perlu  dilakukan  revisi, revisi  UU  No.  11  Tahun  2022  dapat  direvisi  melalui  pengujian  pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan tanah  ulayat  masyarakat  hukum  adat  di  Mahkamah  Konstitusi  yang  mana  proses  pengujiannya berlandaskan padal Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 terkhusus yang mengatur prinsip persetujuan  yang harus  berlandaskan  pada  prinsip Free,  Prior,  and  Informed  Consent (FPIC).  Selain  itu  pula,  perlu dibuatkan Perpu yang berkaitan pengaturan tanah ulayat dibidang investasi dengan berlandaskan pada prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum masyarakat hukum adat atas tanah ulayat.
Dari pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis, maka penulis dapat memberikan beberapa saran,  yaitu  :  Undang-Undang  Cipta  kerja  perlu  direvisi  terutama  prinsip  persetujuan  yang mengabaikan  prinsip Free,  Prior,  and  Informed  Consent (FPIC)  selain  itu  pula  pemerinta  perlu menerbitakn  peraturan  pemerintah  khusus  yang  membahas  mengenai  prinsip  perijinan  hak  ulayat masyarakat hukum adat dengan berpedoman pada prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Hal  ini  penting,  untuk  menjamin  pemenuhan  dan  perlindungan  hak-hak  ulayat  masyarakat  hukum adat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anindyajati,  T.  (2017).  Politik  Hukum  Tentang  Peran  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Melindungi  Eksistensi Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  Di  Indonesia. Jurnal  Masyarakat  Dan  Budaya , 19 (1),  1. https://doi.org/10.14203/jmb.v19i1.378
Arifin, M. (2020). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. Jurnal Ius Constituendum , 5 (1), 66. https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218
Aswandi, A. (2022). Interpretasi Pemikiran Hukum Kritis Terhadap Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup
Dalam Hukum Positif
Di Indonesia. Tanjungpura Law Journal , 6 (2), 163. https://doi.org/10.26418/tlj.v6i2.50516 Bzn., M. B. T. H. (1994). Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (XIV). Pradnya Paramita.
Dairani, D., & Ibad, S. (2022). Konsep Aliran Hukum Kritis Kaitannya Dengan Omnibus Law Uu Cipta Kerja:
Kajian Filsafat Hukum. HUKMY : Jurnal Hukum , 2 (1), 42–53.
https://doi.org/10.35316/hukmy.2022.v2i1.42-53 Fadjar, A. M. (2016). Teori-Teori Hukum Kontemporer (III). Setara Press. Hayat,  R.  S.  (2021).  Konsep  Dasar  Critical  Legal  Studies:  Kritik  Atas  Formalisme  Hukum. Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum .
Imam Mahdi, Ade  Kosasih, E. M. (2023). Model Resolusi  Konflik Hak Ulayat Dalam Pendekatan Restorative Justice  (Studi  Kasus  Konflik  Tanah  Ulayat  Suku  Semende  di  Taman  Nasional  Bukit  Barisan  Selatan Kabupaten Kaur). In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. (Issue Mi). Zara Abadi. Khilmi,  E.  F.  (2021).  Pemanfaatan  Critical  Legal  Studies  (Cls)  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah. Ijlil , 1 (1), 45–56. https://doi.org/10.35719/ijl.v1i01.75
Mahanty, S., & McDermott, C. L. (2013). How does ‘Free, Prior and Informed Consent’ (FPIC) impact social equity? Lessons from mining and forestry and their implications for REDD+. Land Use Policy , 35 , 406– 416. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.06.014 Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Group.
Mitchell,  T.,  Arseneau,  C.,  Thomas,  D.,  &  Smith,  P.  (2019).  Towards  an  Indigenous-Informed  Relational Approach  to  Free, Prior,  and  Informed  Consent (FPIC). International  Indigenous  Policy  Journal , 10 (4). https://doi.org/10.18584/iipj.2019.10.4.8372
Nur  Rahman,  I.,  Triningsih,  A.,  Harumdani  W,  A.,  &  Kurniawan,  N.  (2011).  Dasar  Pertimbangan  Yuridis Kedudukan  Hukum  (Legal  Standing)  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Proses  Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 8 (5), 767–802. Oktiviasti,  Y.  H.  C.  (2022). Keberadaan  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  Pasca  Berlakunya  Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja
[digilib.uns.ac.id]. https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/87471/KEBERADAAN-HAK-Ulayat-Masyarakat-Hukum-Adat- Pasca-Berlakunya-Undang-Undang-Nomor-11-Tahun-2020-Tentang-Cipta-Kerja Purwanto, M. E. (2009). Teori Kritis Tentang Hukum (Vol. 0).
Rahmatullah,  I.  (2021).  Filsafat  Hukum  Aliran  Studi  Hukum  Kritis  (Critical  Legal  Studies);  Konsep  dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia. Adalah , 5 (3), 1–10. https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21393 Ramli, R., Afzal, M., & Ardika, G. T. (2019). Studi Kritis Terhadap Konsep Negara Hukum. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (2), 132. https://doi.org/10.31764/jmk.v10i2.1969 Salam,  S.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Masyarakat  Hukum  Adat  Atas  Hutan  Adat. Jurnal  Hukum  Novelty , 7 (2), 209. https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5468
Sari,  N.  L.  A.  (2020).  Pengakuan  Dan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Masyarakat  Hukum  Adat  (Dalam Perspektif  Negara  Hukum).  In GANEC  SWARA (Vol.  14,  Issue  1,  p.  439).  Universitas  Mahasaraswati Mataram. https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.119
Sari, R. M. (2021). Potensi Perampasan  Wilayah Masyarakat Hukum  Adat  Dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja. Mulawarman Law Review , 6 (1). https://e- journal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev/article/view/506