## PENDAPAT MAHASISWA TENTANG FLEKSIBILITAS KURIKULUM SUPLEMEN 2000 DI JURUSAN PDU – FIS - UNY
Oleh: Endang Mulyani
(Staf Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta)

## Abstract
This study examines the PDU student’s perception of 2000 curriculum  flexibility. The results of this study show that 98% of respondents agree with the implementation of flexible curriculum, majority of flexibility interested is additional competency to teach to other study programs. This curriculum has two advantages, namely: students can receive more than one competency, time needed to finish study and receive two diplomas is shorter than other universities. On the other hand, this curriculum has disadvantages such as: students have to spend much more money, it is need longer time to finish study and quality of graduates is questionable.
Key words: Curriculum, Flexibility

## A. Pendahuluan
Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1989, dijelaskan bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab bermasyarakat dan berbangsa.
Untuk mencapai tujuan di atas, maka kualitas pendidikan harus terus menerus
ditingkatkan. Kualitas pendidikan terkait dengan kualitas proses dan produk. Kualitas proses dapat dicapai apabila proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan peserta didik dapat menghayati dan menjalani proses pembelajaran tersebut secara bermakna. Kualitas produk tercapai apabila peserta didik menunjukkan tingkat penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar sesuai dengan kebutuhannya dalam kehidupan dan tuntutan dunia. Agar pendidikan melalui sistem persekolahan memiliki kualitas yang tinggi dan menghasilkan lulusan yang memenuhi kriteria seperti tersebut di atas, maka
Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, Februari 2004
diperlukan beberapa komponen pendukung di antaranya komponen guru, sarana dan prasarana, maupun kurikulum. Salah satu perangkat untuk menyelenggarakan program pendidikan guru bidang studi Ekonomi yang memiliki sifat-sifat di atas adalah tersedianya kurikulum Pendidikan Ekonomi yang komprehensif. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum LPTK yang berlaku sekarang ini terlihat adanya keterbatasan lingkup kewenangan mengajar. Kewenangan yang dipersiapkan untuk calon guru sekolah menengah hanya dalam satu bidang keahlian. Kurikulum yang demikian menimbulkan beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan antara lain: 1. semakin banyaknya lulusan tidak dapat diangkat menjadi guru disebabkan latar belakang pendidikan yang terlalu spesialistik;
2. lulusan yang telah menjadi guru seringkali dipaksa oleh keadaan untuk mengajarkan mata pelajaran yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya;
3. dalam implementasi pendidikan dasar 9 tahun, diperkirakan jumlah SLTP kecil bertambah banyak, sehingga diperlukan guru yang mempunyai kualifikasi lebih dari satu kewenangan.
Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan gejala inefisiensi dan kerawanan mutu. Untuk mengantisipasi
permasalahan tersebut perlu dikembangkan kurikulum yang mampu menghasilkan lulusan yang lebih fleksibel. Permasalahan ini juga dihadapi oleh kurikulum bidang studi Ekonomi, karena kurikulum bidang studi Ekonomi di samping menyiapkan guru bidang studi, juga harus memahami karakteristik IPS. Oleh karena itu kurikulum yang dikembangkan ini selain mempunyai muatan bidang studi yang besar juga memuat materi Ke-IPS-an yang cukup. Penyusunan kurikulum Pendidikan Ekonomi ini telah memperhatikan kesulitan dan kritikan terhadap pelaksanaan pengajaran Ekonomi baik di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) maupun Sekolah Menengah (SMU/SMK) yang sering terdengar selama ini, seperti GBPP yang sarat dengan muatan dan topik-topik baru yang kurang dipahami oleh guru. Kurikulum ini memberikan muatan bidang Ekonomi  yang besar, materi Ke-IPS-an yang cukup. Oleh karenanya perlu ada penyempurnaan kurikulum bidang studi Ekonomi. Dengan demikian diharapkan produk program studi Pendidikan Ekonomi sebagai calon guru SLTP dan Sekolah Menengah dapat mengemban tugas sebagai guru yang profesional. Penyempurnaan kurikulum telah dilakukan yang diberi nama kurikulum suplemen 200. Kelebihan kurikulum ini dibandingkan dengan kurikulum 1997 adalah bahwa kurikulum ini mempunyai fleksibilitas kewenangan. Produk dari kurikulum ini akan
menghasilkan lulusan yang mempunyai lebih dari satu kewenangan. Dengan demikian lulusan akan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk memperoleh lapangan pekerjaan.
Kurikulum yang fleksibel ini mulai diujicobakan tahun akademik 2000/2001, sekarang sudah mulai tahun ke dua. Fleksibilitas kurikulum dapat diambil mulai semester lima, berarti  semester depan, mahasiswa angkatan tahun 2000 yang memenuhi persyaratan (IP kumulatif 2.5 ke atas) bisa mengambil fleksibilitas kurikulum. Pelaksanaan pengambilan fleksibilitas memerlukan pengadministrasian yang sangat kompleks. Agar pelaksanaan fleksibilitas kurikulum dapat berjalan lancar maka sebelum pelaksanaan pengambilan fleksibilitas perlu diadakan penelitian tentang persepsi dan seberapa besar keinginan mahasiswa untuk mengambil fleksibilitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada fakultas seberapa besar mahasiswa yang tertarik mengambil fleksibilitas kurikulum dan fleksibilitas mana yang lebih diminati. Data tersebut akan dapat memberikan masukan pada bagian akademik sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam merancang pengadministrasian pelaksanaan fleksibilitas.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Pendidikan Dunia Usaha ( PDU) Fakultas
Ilmu Sosial (FIS). Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Dunia Usaha (PDU) FIS UNY semester 5 yang IP kumulatif sampai dengan semester IV adalah 2,5 ke atas. Jumlah mahasiswa semester lima jurusan PDU adalah sebesar 133 mahasiswa yang terdiri dari BKK Administrasi Perkantoran sebesar 48 mahasiswa, BKK Ekonomi Koperasi sebesar 40 mahasiswa dan BKK Ekonomi Koperasi sebesar 45 Mahasiswa. Dari sejumlah 133 mahasiswa Jurusan PDU yang IP kumulatif sampai dengan semester IV 2,5 ke atas ada sebesar 118 mahasiswa. Dari 118 mahasiswa sebagai populasi diambil semua sebagai responden. Jadi penelitian ini adalah penelitian populasi. Dari 118 responden yang disebari angket ternyata hanya 100 responden yang mengumpulkan angket. Dengan demikian responden dalam penelitian ini adalah sebesar 100 responden. 100 responden dalam penelitian ini terbagi dalam 3 BKK yaitu BKK Pend. Administrasi Perkantoran, BKK Pend. Ekonomi Koperasi dan BKK pendidikan Akuntansi. Data tentang distribusi responden dapat dilihat dalam Tabel 1.
Untuk mengungkap data penelitian digunakan teknik angket dan dokumen. Teknik dokumen digunakan untuk memperoleh data tentang identitas mahasiswa dan  Indeks Prestasi. Teknik angket digunakan untuk mengungkap data tentang  pendapat mahasiswa tentang fleksibilitas kurikulum, keinginan
Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, Februari 2004
mahasiswa untuk mengambil fleksibilitas kurikulum dan kecenderungan pengambilan fleksibilitas kurikulum. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik univariat dengan menggunakan tabel tunggal maupun tabel silang.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Gambaran Umum Kurikulum 2000
Kurikulum suplemen 2000 bidang studi ekonomi disusun  dengan asumsi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang. Dalam kaitannya dengan LPTK. Kurikulum bidang studi Ekonomi diharapkan mampu memperbaiki dan menyiapkan guru bidang studi Ekonomi di SMU, SMK dan SLTP. Bahkan dengan kelompok "Mata Kuliah IPS (MKIPS)" diharapkan cukup membekali calon guru IPS Terpadu untuk SLTP Kecil dan SLTP Terbuka yang semakin dibutuhkan pada masa mendatang.
Untuk guru-guru SMU/SMK dan SLTP, diperlukan guru-guru yang lebih profesional yang menguasai bidang studi secara mendalam dan pengetahuan umum secara  luas. Oleh karena itu dalam mengembangkan kurikulum prajabatan sebagai calon guru Ekonomi,
kurikulum ini diharapkan dapat menciptakan calon guru profesional yang bukan saja menguasai materi pembelajaran Ekonomi, tetapi juga mampu mengikuti dan mengantisipasi perubahan sosial yang cepat karena perkembangan Iptek sebagai penyebab globalisasi
Calon guru Ekonomi yang profesional tentu saja harus menguasai materi ke- IPS-an, materi Ekonomi, dan proses pembelajarannya.   Di lain pihak situasi di lapangan, baik LPTK Pendidikan ekonomi maupun SLTP dan SMU/SMK belum sesuai dengan harapan. Dengan demikian, dalam penyusunan kurikulum ini memperhatikan dua hal, yaitu:
a. Kebutuhan Masyarakat
Sebagaimana diketahui bahwa di penghujung abad XX ini terdapat
Tabel 1. Distribusi Responden Tiap-tiap  BKK
NO BKK  Jumlah Responden (Orang) 1. Pend. Administrasi Perkantoran 34 2. Pend. Ekonomi Koperasi 32 3. Pend. Akuntansi 34 JUMLAH 100
Sumber: data primer diolah.
perubahan besar yang bersifat mendunia. Perubahan ini disebabkan oleh perkembangan iptek terutama bidang informasi. Hal ini telah merubah tata nilai yang selama ini menjadi sendi- sendi dasar perilaku manusia dan hubungan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara. Perubahan ini harus dicermati oleh dunia pendidikan, antara lain dengan usaha menyempurnakan kurikulum IPS bidang  studi Ekonomi.
Untuk mengantisipasi perubahan yang besar sekarang ini, kurikulum IPS bidang studi Ekonomi tanggap dengan cara menyajikan seperangkat materi pembelajaran yang tidak saja membekali calon guru ekonomi yang profesional, tetapi juga memiliki kemampuan alternatif di luar bidang keguruan (fleksibilitas eksternal).
b. Pelaksanaan Kurikulum
Secara teoretik kurikulum LPTK harus sejalan dengan kurikulum SLTP dan SMU/SMK. Namun yang terjadi, penyusunan kurikulum antara kedua lembaga itu berjalan sendiri-sendiri. Apabila dikaji Kurnas LPTK Pendidikan IPS 1995 dan Kurnas SMU 1994 bidang studi ekonomi terasa ada inkonsistensi materi, termasuk materi Ekonomi. Di samping inkonsistensi Kurikulum/GBPP Ekonomi, di sekolah menengah sarat dengan muatan  juga terdapat beberapa materi baru sehingga guru tidak menguasai bahan pelajaran. Dengan tidak mempermasalahkan kurikulum mana yang benar, kurikulum Bidang
Ekonomi ini ingin menghasilkan guru ekonomi yang profesional baik di SLTP maupun SMU/SMK. Hal ini berarti bahwa calon guru harus menguasai materi pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dengan kata lain bahwa kurikulum LPTK harus mengacu kepada kurikulum SLTP, SMU/SMK, dan memperhatikan kurikulum universitas.
Survei secara nasional terhadap pelaksanaan Kurnas SLTP dan SMU 1994 ditemukan banyak guru Ekonomi tidak menguasai pokok bahasan tertentu. Untuk mengatasi masalah ini bermacam- macam cara yang ditempuh oleh guru atau sekolah yang bersangkutan. Cara- cara yang ditempuh antara pelajaran satu dengan yang lain dalam kelompok IPS berbeda-beda, ada yang minta bantuan kepada guru lain, mengikuti penataran, belajar sendiri, bertanya kepada guru lain atau pokok bahasan tersebut tidak diajarkan. Kurikulum program sarjana Pendidikan Ekonomi ini telah mengantisipasi berbagai permasalahan tersebut, sehingga calon guru yang dihasilkan tidak lagi menghadapi kesulitan terhadap penguasaan materi pelajaran.
Setiap kurikulum pada umumnya mempunyai karakteristik tertentu, begitu pula kurikulum bidang studi ekonomi yang akan dikembangkan menjadi kurikulum utuh pendidikan ekonomi mempunyai ciri-ciri tersendiri sesuai dengan visi bidang studi serta misi dan tujuan program studi. Salah satu
Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, Februari 2004
karakteristik yang melekat pada kurikulum Pendidikan Ekonomi ini adanya fleksibilitas. Fleksibilitas dalam kurikulum ini dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa kemampuan dan kewenangan yang beragam, agar mereka mampu meraih peluang kerja yang ada.
Ragam fleksibilitas program yang disajikan kurikulum ini, adalah fleksibilitas internal (horizontal dan vertikal) dan eksternal. Fleksibilitas horizontal dalam arti bahwa lulusan LPTK Pendidikan IPS  bidang studi Ekonomi mampu melaksanakan tugas mengajar di luar bidang studinya pada jenjang pendidikan yang sama, misalnya kewenangan mengajar Sejarah di samping Ekonomi sebagai kewenangan pokok bagi lulusan Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fleksibilitas vertikal dalam arti bahwa lulusan LPTK Pendidikan IPS bidang studi  Ekonomi mampu melaksanakan tugas mengajar di bidangnya pada jenjang pendidikan yang berbeda, misalnya kewenangan mengajar Ekonomi baik di SMU/SMK maupun SLTP. Fleksibilitas eksternal dalam arti lulusan LPTK Pendidikan IPS bidang studi ekonomi mampu melakukan kegiatan di luar bidang keguruan, misalnya untuk Jurusan/Program Studi Pendidikan Ekonomi menjadi: Manajer Koperasi (Ekonomi Koperasi), Ajun Akuntan (Akuntansi), Sekretaris atau Petugas Public Relations (Administrasi Perkantoran).
Berbagai ragam fleksibilitas kurikulum yang menghasilkan kewenangan yang berbeda-beda itu dituangkan dalam struktur kurikulum yang berbeda-beda baik mengenai jumlah dan jenis matakuliah, maupun jumlah SKSnya. Dengan mengacu kepada beban studi yang harus ditempuh untuk Program Strata Satu yaitu 144-160 sks, melalui kurikulum dengan berbagai jenis fleksibilitas itu program studi Pendidikan Ekonomi menawarkan beberapa alternatif fleksibilitas horizontal, yaitu:
a. Kewenangan Utama I Kewenangan Utama I merupakan kewenangan yang diberikan kepada mahasiswa yang memilih Program
Studi Ekonomi sebagai studi pokok dengan beban studi sebesar 144 sks.
b. Kewenangan Utama II Kewenangan Utama II merupakan
kewenangan utama yang diberikan kepada mahasiswa dari luar Program Studi Pendidikan Ekonomi yang ingin memperoleh kewenangan utama untuk mengajar Ekonomi di luar kewenangan utama yang diperolehnya dari program studi pokoknya. Untuk mahasiswa dari luar Program Studi Pendidikan Ekonomi di lingkungan FPIPS/JPIPS/FIS yang ingin memperoleh kewenangan utama II  pada bidang studi Ekonomi diwajibkan menempuh MKK I sebesar 61 - 71 sks dan untuk mahasiswa luar FPIPS/JPIPS/FIS diwajibkan menempuh 82 -  96 sks yang terdiri
atas MKK I maksimal : 82 sks dan MKK II: 14 sks.
c. Kewenangan Tambahan Kewenangan Tambahan merupakan kewenangan yang diberikan kepada mahasiswa di luar Program Studi Ekonomi yang ingin memperoleh kewenangan tambahan di luar kewenangan utamanya, sehingga dapat mengajar bidang Ekonomi. Untuk mahasiswa dari luar program studi Pendidikan Ekonomi di lingkungan FPIPS/JPIPS/FIS yang akan mengambil kewenangan tambahan pada bidang studi Ekonomi diwajibkan menempuh MKK I sebesar 20 sks dan untuk mahasiswa luar FPIPS/JPIPS/FIS diwajibkan menempuh 38 sks yang terdiri atas MKK I: 31 sks dan MKK II: 7 sks (strategi belajar mengajar 4 sks dan perencanaan pengajaran 3 sks).
d. Penguasaan Kemampuan Dasar Ke- IPS-an
Penguasaan Kemampuan Dasar Ke- IPS-an dimaksudkan agar mahasiswa memiliki bekal untuk mengembangkan materi pembelajaran IPS (Sejarah, Geografi dan Ekonomi) apabila diperlukan untuk mengajar mata pelajaran tersebut di luar kewenangan utama. Untuk mahasiswa di lingkungan FPIPS/JPIPS/FIS, penguasaan kemampuan dasar ke-IPS-an telah ada dalam mata kuliah ke-IPS-an
sebesar 11 sks. Dengan demikian tidak ada tambahan beban sks. Untuk mahasiswa dari luar FPIPS/JPIPS/FIS diwajibkan menempuh mata kuliah ke-IPS-an sebesar 11 sks.
Fleksibilitas vertikal memberikan kemampuan mengajar pada  jenjang yang berbeda dan ditempuh dengan cara merumuskan dan mengembangkan silabus MKK II, yaitu Perencanaan Pengajaran dan Strategi Belajar Mengajar. Pada kedua mata kuliah tersebut diberikan muatan yang berkaitan dengan analisis isi kurikulum dan buku teks dan strategi pembelajaran untuk SMU/SMK maupun SLTP. Fleksibilitas vertikal dalam kurikulum ini juga ditopang oleh mata kuliah-mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi, Dasar- Dasar Geografi dan Dasar-Dasar Ilmu Sejarah. Untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era global kurikulum ini memasukkan mata kuliah dan pokok bahasan-pokok bahasan yang mencakup permasalahan baik nasional maupun internasional pada matakuliah-matakuliah yang relevan.
Fleksibilitas eksternal dalam arti lulusan LPTK Pendidikan IPS (Ekonomi) mampu melaksanakan tugas di luar misinya sebagai calon guru. Untuk itu beban studi mahasiswa masih harus ditambah dengan 16 sks yang merupakan pendalaman dan perluasan Matakuliah Keahlian I. Melalui berbagai fleksibilitas tersebut diharapkan kualitas
Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, Februari 2004
penguasaan materi bidang studi para lulusan LPTK Pendidikan IPS Ekonomi sebagai calon guru meningkat dan sekaligus untuk mengantisipasi tawaran peluang kerja di luar bidang keguruan. Hal ini tentunya dapat mengurangi tingkat pengangguran lulusan LPTK dan dapat mengurangi mismatch yang terjadi antara keadaan di LPTK (khususnya IPS) dengan di SMU/SMK maupun SLTP. Untuk itu pada Kurikulum Bidang Studi Ekonomi disediakan mata kuliah yang dapat memberikan wawasan dan ketrampilan tertentu apabila bekerja di luar bidang keguruan.

## 2. Karakteristik Responden
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester V yang memiliki indeks prestasi 2,5 ke atas. Jumlah mahasiswa PDU semester lima sebesar 133 mahasiswa. Dari jumlah tersebut yang IP kumulatif sampai dengan semester IV sebesar 2,5 ke atas ada sebesar 118 mahasiswa. Dari 118 mahasiswa semua menjadi responden. Dari 118 responden yang mengembalikan angket hanya sebesar 100 mahasiswa. Jadi responden dalam penelitian ini adalah sebesar 100 mahasiswa. Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa rata-rata usia responden adalah 21 tahun. Data tentang usia responden dikelompokkan menjadi tiga yaitu kelompok usia 21-22 , 23 –24 dan 24-25, hasil analisis menunjukkan bahwa proporsi terbesar ditempati oleh kelompok usia 21 - 22
tahun yakni sebesar 81%, sedang proporsi terendah ditempati kelompok usia 23 - 24 tahun sebesar 5%Dilihat dari besarnya indeks prestasi kumulatif, sebagian besar adalah berkisar antara 2,5 – 3,00 yaitu sebesar 69%. Selebihnya sebesar 31% indeks prestasinya di atas 3,00. Dilihat dari jenis kelamin, dari 100 responden sebagian besar adalah wanita yaitu  sebesar   75%. Jumlah wanita yang lebih besar ini diduga disebabkan karena wanita lebih sabar, ulet dan telaten sehingga lebih cocok menjadi guru.
3. Deskripsi Data Penelitian
a. Pendapat Responden Terhadap
Pelaksanaan Fleksibilitas

## Kurikulum
Fleksibilitas dalam kurikulum ini dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa kemampuan dan kewenangan yang beragam, agar mereka mampu meraih peluang kerja yang ada. Ragam fleksibilitas program yang disajikan kurikulum ini, adalah fleksibilitas internal (horizontal dan vertikal) dan eksternal.
Berdasarkan analisis data, dari 100 responden terdapat 98% menyatakan setuju terhadap pelaksanaan kurikulum fleksibel, hanya satu orang yang menyatakan tidak setuju terhadap pelaksanaan kurikulum fleksibel. Secara lebih rinci data tentang pendapat responden terhadap pelaksanaan fleksibilitas kurikulum dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2. Pendapat Responden Tentang Fleksibilitas Kurikulum
Pernyataan Pend Ekonomi Koperasi Pendidikan Akuntansi Pendidikan Administrasi Perkantoran Total Jml % Jml % Jml % Jml % Setuju Tidak Setuju Tidak Menjawab 31 1 - 97 3 - 34 - - 100 - - 33 - 1 97 - 3 98 1 1 98 1 1 Total 32 100 34 100 34 100 100 100 Sumber: data primer diolah b. Pendapat  Responden Terhadap
S1 Kedua (Kewenangan Utama

## II)
Kewenangan Utama II merupakan kewenangan utama yang diberikan
kepada mahasiswa dari luar Program Studi Pendidikan Ekonomi yang ingin memperoleh kewenangan utama untuk mengajar Ekonomi di luar kewenangan utama yang diperolehnya dari program studi pokoknya. Untuk mahasiswa dari luar Program Studi Pendidikan Ekonomi di lingkungan FPIPS/JPIPS/FIS yang ingin memperoleh kewenangan utama II  pada
bidang studi Ekonomi diwajibkan menempuh MKK I sebesar 61 - 71 sks dan untuk mahasiswa luar FPIPS/JPIPS/FIS diwajibkan menempuh 82 -  96 sks yang terdiri atas MKK I
maksimal : 82 sks dan MKK II: 14 sks.
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dari 100 responden ada sebesar 96 % (96 mahasiswa) yang setuju dengan program pengambilan S1 yang kedua, hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.
Dilihat dari keinginan mahasiswa untuk mengambil S1  kedua ada sebesar
Tabel 3. Pendapat Responden terhadap Pengambilan S1 Kedua
Pernyataan Pend Ekonomi Koperasi Pendidikan Akuntansi Pendidikan Administrasi Perkantoran Total Jml % Jml % Jml % Jml % Setuju Tidak Setuju Tidak Menjawab 31 1 - 97 3 - 33 1 - 97 3 - 32 1 1 94 3 3 96 3 1 96 3 1 Total 32 100  34 100 34 100 34 100
Sumber: data primer diolah
Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, Februari 2004
48% yang mempunyai keinginan mengambil S1 kedua. Dari sebesar 48% yang ingin mengambil S1 kedua sebagian besar dari responden program studi administrasi perkantoran yaitu sebesar 71%. Secara lebih rinci data tentang keinginan mahasiswa mengambil S1 kedua dapat dilihat pada Tabel 4.
Selanjutnya dilihat dari program studi yang diminati, dari jumlah mahasiswa yang mempunyai keinginan mengambil S1 yang kedua, program studi yang banyak diminati adalah program studi
akuntansi yaitu  sebesar 75  %.
Adapun  mahasiswa yang tidak berkeinginan untuk mengambil S1 yang kedua alasannya adalah disebabkan oleh waktu kuliah menjadi lebih lama 34,69%, selanjutnya karena program S1 kedua adalah bidang kependidikan. Secara lebih rinci data tentang alasan tidak mempunyai keinginan mengambil S1 kedua dapat dilihat pada Tabel 5.
Untuk menempuh S1  kedua mahasiswa diwajibkan untuk menambah jumlah  SKS yang harus ditempuh, dari
Tabel 4. Keinginan Responden Mengambil S1 Kedua
Pernyataan Pend Ekonomi Koperasi Pendidikan Akuntansi Pendidikan Administrasi Perkantoran Total Jml % Jml % Jml % Jml % Ya Tidak Tidak menjawab 15 16 1 47 50 3 10 24 - 29 71 - 24 9 1
71 26 3
48 49
2 48 49 2 Total 32 100 34 100 34 100 100 100
Sumber: data primer diolah
Tabel 5. Alasan Responden Tidak Mengambil Kewenangan Utama II (S1 Kedua)
Alasan Pend Ekonomi Koperasi Pendidikan Akuntansi Pendidikan Administrasi Perkantoran Total Jml % Jml % Jml % Jml % Biaya Waktu Kependidikan Kemampuan pribadi 2 Tugas Akhir 3 9 3 1 - 18,75 52,25 8,75 6,25 - 5 5 10 4 - 20,83 20,83 41,67 16,67 - - 3 3 2 1 - 33,33 33,33 22,22 11,12 8 17 16 7 1 16,33 34,69 32,65 14,29 2,04 Total 16 100 24 100  9  100 59 100
Sumber: data primer diolah
jumlah SKS yang ditawarkan antara 61 sampai 71 SKS, 50 % (50 mahasiswa ) merasa beban SKS tersebut tidak begitu memberatkan atau cukup.
c. Kewenangan Tambahan Setara

## D3 Non Kependidikan
(Fleksibilitas Eksternal)
Fleksibilitas eksternal dalam arti lulusan LPTK Pendidikan IPS (Ekonomi) mampu melaksanakan tugas di luar
misinya sebagai calon guru. Untuk itu beban studi mahasiswa masih harus ditambah dengan 16 sks yang merupakan pendalaman dan perluasan Matakuliah Keahlian I. Melalui berbagai fleksibilitas tersebut diharapkan kualitas penguasaan materi bidang studi para lulusan LPTK Pendidikan IPS Ekonomi sebagai calon guru meningkat dan sekaligus untuk mengantisipasi tawaran peluang kerja di luar bidang keguruan. Hal ini tentunya dapat mengurangi tingkat pengangguran lulusan LPTK dan dapat mengurangi mismatch yang terjadi antara keadaan di LPTK (khususnya IPS)
dengan di SMU/SMK maupun SLTP. Untuk itu pada Kurikulum Bidang Studi Ekonomi disediakan mata kuliah yang dapat memberikan wawasan dan ketrampilan tertentu apabila bekerja di luar bidang keguruan.
Dalam kurikulum fleksibel, selain mahasiswa dapat mengambil S1 yang kedua, mahasiswa juga dapat mengambil kewenangan tambahan setara dengan
D3 nonkependidikan. Dari hasil penelitian 88% mahasiswa menyatakan setuju terhadap pengambilan kewenangan setara D3 nonkependidikan.
Selanjutnya dilihat dari keinginan responden untuk mengambil kewenangan tambahan setara D3 non kependidikan, dari 100 responden ada sebesar 46% (46 mahasiswa) mempunyai keinginan untuk mengambil dan 53% (53 mahasiswa) tidak ingin, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.
Dari tabel tersebut dapat dilihat 46% (46 mahasiswa) mempunyai keinginan
Tabel 6. Keinginan Responden untuk Mengambil Kewenangan Setara D3
Nonkependidikan Keinginan Mahasiswa Pend Ekonomi Koperasi Pendidikan Akuntansi Pendidikan Administrasi Perkantoran Total Jml % Jml % Jml % Jml % Ya Tidak Tidak Menjawab 13 18 1 41 56 3 13 21 - 38 62 - 20 14 - 59 41 - 46 53 1 46 53 1 Total 32 100 34 100 34 100 100 100
Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, Februari 2004
untuk mengambil kewenangan tambahan setara D3 non kependidikan, adapun program studi yang diminati 37% (37 mahasiswa) mengambil Akuntansi.

## d. Keunggulan dan Kelemahan Kurikulum Fleksibel
Kurikulum fleksibilitas mempunyai keunggulan-keunggulan dari yang lain, salah satu keunggulan tersebut adalah waktu yang lebih cepat untuk memperoleh 2 ijazah dari pada harus kuliah di tempat lain, mengenai hal tersebut, mahasiswa yang dijadikan responden pada penelitian kali ini menyatakan setuju terhadap hal tersebut. Dari hasil penelitian didapat sebagai berikut :
Dari keunggulan-keunggulan yang ada, dimungkinkan dengan kurikulum fleksibilitas ini akan dapat mempermudah lulusan dalam memperoleh pekerjaan, hasil penelitian menyebutkan bahwa 94% (94 mahasiswa) menyatakan setuju, dan hanya 6 % (6 mahasiswa) yang menyatakan tidak setuju, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Dengan pengambilan fleksibilitas tentunya mahasiswa harus mengeluarkan dana yang lebih besar, hal ini tidak lain karena pengambilan kewenangan tambahan berarti ada tambahan kuliah, oleh karena itu mahasiswa diwajibkan untuk membayar lagi. Adapun besarnya dana yang harus dikeluarkan mahasiswa yang mengambil fleksibilitas per-SKS diusulkan sebesar RP 20.000,-. Dari usulan tersebut 12% (12 mahasiswa)
menyatakan setuju dan 88% ( 88 mahasiswa) menyatakan tidak setuju.
Selain mempunyai keunggulan kurikulum fleksibel tentunya juga mempunyai kekurangan/kelemahan. Menurut pendapat responden, kurikulum fleksibel mempunyai kekurangan di antaranya biaya yang harus dikeluarkan lebih besar, waktu lulus lebih lama, kualitas lulusan yang masih dipertanyakan.

## D. Kesimpulan
1. Berdasarkan analisis data, dari 100
responden terdapat 98% menyatakan setuju terhadap pelaksanaan kurikulum fleksibel, hanya satu orang yang menyatakan tidak setuju terhadap pelaksanaan kurikulum fleksibel dan satu orang tidak menjawab.
2. Dilihat  dari keinginan mengambil fleksibilitas kurikulum,  untuk kewenangan tambahan S1 kedua ada sebesar 48%, kewenangan tambahan setara D3 non reguler sebesar 46% dan kewenangan tambahan dapat mengajar di prodi lain sebesar 71%.
3. Sebagian besar fleksibilitas yang diminati adalah kewenangan tambahan dapat mengajar di prodi lain.
4. Kurikulum fleksibel mempunyai keunggulan, yaitu: waktu penyelesaian studi untuk memperoleh 2 ijazah lebih cepat
dibandingkan  apabila mahasiswa kuliah di tempat lain, mahasiswa dapat memperoleh lebih dari satu kewenangan sehingga akan mempermudah lulusan dalam memperoleh pekerjaan.
5. Kurikulum fleksibel memiliki kelemahan  antara lain:  dana yang harus dikeluarkan mahasiswa lebih besar, waktu lulus lebih lama, kualitas lulusan masih dipertanyakan.

## Daftar Pustaka
Babbie, Earl R. (1986). The Practice of Social Research. California:  Wadsworth Publishing Co.
Bailey, Kenneth D. (1978). Methods Of Social Research. New York: The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co., Inc.
FIS UNY Kerja sama dengan PGSM. (2000). Kurikulum Suplemen 2000. Yogyakarta: FIS UNY
Gay, L.R. (1981). Educational Research: Competencies for Analysis and Application. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company, A. Bell & Howell Company
Mudhoffir. (1996). Teknologi Instruksional. Bandung: Remaja Rosdakarya Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian (Ed.) (1985). Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES
Steel, Robert G.D. & Torrie, James H. (1995). Prinsip dan Prosedur Statistika: Suatu Pendekatan Biometrik. (Diterjemahkan Oleh Bambang Sumantri). Jakarta: Gramedia
Sudjana. (1996). Metoda Statistika. Bandung: Tarsito
Suyanto, Djihad Hisyam. (2000) Refleksi dan Reformasi Pendidikan Di Indonesi Memasuki Milenium III. Yogyakarta: Adicita
Undang-undang No. 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional