Hastuty,  Medina  Agnia.,  Hero  Priono  (2021)  Pengelolaan  Dana  Desa  Menuju Good  Government Governance Pada  Desa  Pasar  Lama  Kabupaten  Banjar. Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  6 (7). http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3502
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398
Vol. 6, No. 7, Juli 2021 PENGELOLAAN DANA

## DESA MENUJU GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE PADA DESA PASAR LAMA KABUPATEN BANJAR

## Agnia Medina Hastuty, Hero Priono
Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Indonesia Email: agniania12@gmail.com, heropriono1161@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  Pengelolaan  Dana  Desa Menuju Good Government Governance Pada Desa Pasar Lama Kabupaten Banjar. Good  Government  Governance meliputi  Partisipasi,  Penegakan  hukum, Akuntabilitas, Daya Tanggap, Berorientasi pada konsenus, Keadilan, Efisiensi dan Efektivitas,  Visi  strategis,  dan  Transparansi.  Di  masa  pandemi  Covid-19,  8%  dari dana  desa  dialokasikan  untuk  penanganan  Covid-19,  dengan  adanya  peraturan tersebut  maka  pnegalokasian  dana  desa  akan  berbeda  dengan  yang  telah direncanakan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  dengan paradigma  interpretif.  Informan  terdiri  dari  Penanggung  Jawab  Desa,  Sekretaris Desa,  dan  Kepala  Urusan  Keuangan  Desa  Pasar  Lama  Kabupaten  Banjar.  Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dimuai dari penyederhanaan data, proses mengecek keabsahan data, proses analisis data  dan  menarik  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pemerintah Desa  Pasar  Lama  Kabupaten  Banjar  telah  menerapkan  prinsip  Partisipasi,  Daya Tanggap,  Berorientasi  ada  Konsensus,  Keadilan,  Efisiensi  dan  Efektivitas,  Visi Strategis,  dan  Transparansi  dalam  pengelolaan  dana  desa  dengan  baik.  Tetapi belum  sepenuhnya  terlaksana  di  Prinsip  Akuntabilitas  karena  kerap  belum  tepat waktu  dalam  menyajikan  Laporan  Keuangan  dan  juga  belum  melaksankaan SIJAKA  atau  Sistem  Informasi  Jaga  Kawal.  Pemerintah  Desa  Pasar  Lama  sudah cukup  baik  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  Dana  Desa,  tetapi  diperlukan peningkatan  dalam  efektivitas  waktu  untuk  menyajikan  laporan  keuangan  dan menngunakan Sistem Informasi yang telah disediakan.
Kata Kunci: dana desa; pengelolaan dana desa; good government governance

## Abstract
The  purpose  of  this  research  was  to  know  how  management  of  village  funds towards  good  government  governance  in  Pasar  Lama  Village  of  Banjar Regency. Good  Government  Governance  including  Participation,  Rule  of  Law, Accountabillity, Responsiveness, Consenses Orientation, Equity, Effectiveness and efficiency,  Strategic  vision,  and  Transparation.  The  research  method  used  is qualitative with interpretive paradigm. The informant consist of the Village Person In  Charge,  Village  Secretary,  and  the  Head  of  Financial  Affairs  of  Pasar  Lama Village,  Banjar  Regency.  Data  collection  techniques  using  interviews  and documentation. Data analysis techniques are acquired from simplification of data,
process  of  checking  data  validity,  data  analysis  process  and  drawing  conclusion. The result showed that the Government of Pasar Lama Village Banjar Regency has applied  the  principles  of  participation,  Responsiveness,  Consensus  Orientation, Equity,  Effectiveness  and  Efficiency,  Strategis  Vision,  and  Transparency  in  the management  of  village  funds  well.  But  it  has  not  been  fully  implemented  in Accountability  Principle  because  it  is  often  not  on  time  in  showed  Financial Statements and also has not conducted the SIJAKA or Control Guard Information System.  The  government  of  Pasar  Lama  Village  Banjar  Regency  has  been  quite good in the implementation of village fund management, but it takes an increase in the  effectiveness  of  time  to  present  financial  statements  and  use  the  information system that has been provided.

## Keywords: village funds; management of village funds; good government governance

## Pendahuluan
Pemerintahan di Indonesia berkembang semakin pesat pada era reformasi dalam pelaksanaan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah.  Desentralisasi  sebagai  instrumen dengan  membawa  adanya  pemerintah  daerah  dalam  sebuah  negara.  Desentralisasi tersebut  membentuk local  self-government atau  otonomi  daerah.  Undang-Undang  No. 32  tahun  2004  pasal  1  ayat  (5)  menyebutkan  bahwa  “Otonomi  daerah  adalah  hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan” dalam kata lain Pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh dalam pengelolaan daerahnya (Widianto, Harjanti, Utami, & Sari, 2018) .
Secara aktual, tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yaitu untuk menjalankan otonomi  yang  seluas-luasnya  yang  bertujuan  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat (Maranjaya,  2018) .  Seiring  dengan  perkembangan  semangat  untuk berakselerasi  sehingga  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  otonomi  daerah kemudian  dikembangkan  di  desa  sistem  otonomi  melalui  pemberlakuan  Undang- Undang  Nomor  60  Tahun  2014 tentang Desa  dan  Pemerintah  Peraturan  No.  43  Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana (Supriadi, 2015) .
Pada  penelitian (Wayan  Rustiarini,  2016) pengelolaan  Dana  Desa  di  Provinsi Bali secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme dalam UU No 6 Tahun 2004  tentang  Desa  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2014  Dana  Desa  yang Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  melalui  APBD Kabupaten/Kota  yang  digunakan  untuk  membiayai  administrasi,  implementasi pembangunan, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan.
Sejak tahun 2019, terjadi wabah Covid-19 yang mempengaruhi berbagai aspek. Salah  satu  dampak  yang  terjadi  di  desa  termasuk  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa. Menurut  PMK  Republik  Indonesia  Nomor  17/PMK.07/2021  tentang  Pengelolaan Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2021  yang  berisi  dukungan penanganan  pandemi,  penyesuaian  dukungan  pendanaan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  sesuai  dengan  kebutuhan Daerah  dengan  memperhatikan  tingkat  kasus  Covid-19  yang  telah  didtetapkan  oleh
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  3  bulan  setalah  Pemerintah  Daerah menyediakan  dukungan  pendanaan  paling  sedikit  sebesar  8%  (delapan  persen) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Pasar  Lama,  salah  satu  desa  yang  ada  di Kecamatan  Karang  Intan  Kabupaten  Banjar.  Sebagai  salah  satu  desa  di  kabupaten Banjar,  desa  ini  dituntut  untuk  mampu  mengimplementasikan  kesembilan  dari  prinsip GGG  tersebut  dalam  pengelolaan  dana  desa  yang  terdapat  dalam  laporan  keuangan desa. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana desa menuju good government governance .  Peneliti  ingin  melihat  bagaimana  pengelolaan  dana  desa  menuju good government  governance dengan  menerapkan  prinsip-prinsipnya.  Oleh  karena  itu, peneliti  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut  persoalan  Pengelolaan  Dana  Desa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa di Desa Pasar Lama. Diharapkan  dari  penelitian  ini  akan  membuat  masyarakat  mengetahui  tentang pengelolaan dana desa.
A. Dana Desa
Sumber  dana  desa  adalah  APBN  melalui  APBD  yang  dipergunakan  guna mendanai  penyelenggaraan  pemerintah,  pembangunan  yang  dilaksanakan, pembinaan,  serta  pemberdayaan  masyarakat  didasarkan  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Dengan begitu diperlukannya pelaporan keuangan di tingkat desa  sebagai  alat  evauasi  untuk  melihat  keuangan  desa  dikelola  dan  dijalankan efektif dan efisien (Savitri, Andreas, & Diyanto, 2019) .

## B. Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan  Keuangan  Desa  meliputi  semua  kegiatan  dimulai  dari perencanaanMenurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014 Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  meliputi  seluruh  kegiatan  mulai  dari perencanaan,  pelaksanaan,penatausahaan,  pelaporan,  dan  juga  pertanggungjawaban keuangan desa (Syachbrani & Yahya, 2018) .
C. Prinsip-prinsip Good Government Governance
Terselenggaranya good  government  governance menjadi  syarat  dalam mewujudkan  aspirasi  masyarakat  untuk  mencapai  tujuan  berbangsa  dan  bernegara (Syahadatina,  2017) .  Menurut  UNDP  dalam (Mardiasmo,  2016) terdapat  9  prisip GGG yang dikembangkan, yaitu: partisipasi, penegakan hukum, akuntabilitas, daya tanggap,  berorientasi  pada  konsensus,  keadilan,  efisiensi  dan  efektivitas,  visi strategis, dan transparansi.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  kualitatif  dengan paradigma  interpretif  yang  berisi  kata-kata  tertulis  ataupun  lisan  dari  informan. Paradigma  tersebut  digunakan  karena  peneliti  ingin  memahami  dan  mempelajari fenomena  yang  akan  diteliti,  yaitu  pengelolaan  desa  menuju good  government governance (Cresswell, 2017) .
Lokasi  yag  dipilih  oleh  peneliti  adalah  Desa  Pasar  Lama,  Kabupaten  Banjar. Penelitian  ini  menetapkan  informan  berdasarkan  pandangan  bahwa  informan  dapat memberikan  informasi  yang  penliti  inginkan  dan  sesuai  dengan  permasalahan penelitian.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Penanggung  Jawab  (PJ)  Desa  Pasar Lama, Sekretaris Desa Pasar Lama dan Kepala Urusan Keuangan Desa Pasar Lama.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari  hasil  wawancara  langsung  diberikan  dari  sumber  data  kepada  pengumpul  data (Sugiyono,  2017) yaitu  Pejabat  Desa  Pasar  Lama  dan  data  sekunder  diperoleh  dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan
Pengelolaan  dana  desa  menuju Good  Government  Governance Pada  Desa  Pasar Lama  di  Pemerintahan  Desa,  pencatatan  dilakukan  dengan  sistem  keuangan  desa (Siskeudes)  digunakan  untuk  mengelola  keuagan  desa  berupa  Realisasi  Anggaran  dan APBDes  yang  digunakan  untuk  pembangunan  desa.  Sesuai  dengan  informasi  dari Sekretaris Desa Pasar Lama (Ridwan, 2019) :
“Pencatatan  kita  itu  memakai  sistem  Siskuades,  nah  jadi  pelaporannya  itu langsung di aplikasi tapi kita dari desa print out nya kita ulahkan itu biasanya di akhir tahun kita ulahakan laporan pertanggungjawabannya (SPJ).”
Pengelolaan  dana  desa  harus  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip Good Government  Governance ,  menurut  UNDP  dalam (Mardiasmo,  2009) ada  9  prinsip dalam  pelaksanaan good  government  governance yaitu,  partisipasi,  penegakan  hukum, akuntabilitas,  daya  tanggap,  berorientasi  pada  konsensus,  keadilan,  efisiensi  dan efektivitas,  visi  strategis,  dan  transaparansi.  Prinsip  partisipasi  terlihat  di  tahap perencanaan  yaitu  pemerintah  desa  yang  selalu  mengundang  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  Musrembangdes.  Sesuai  dengan  pernyataan  dari  sekretaris  desa Pasar Lama:
“Pengambilan  keputusan  terlibat,  terlibatnya  dalam  perencanaan  tadi  apa  aja kegiatan tahun yang mau prioritaskan nah itu tadi hasil kesepakatan masyarakat tadi lalu kita menyepakai beberapa kegiatan yang kita prioritaskan dulu.”
Prinsip  Penegakan  hukum  ( rule  of  law )  yang  dilakukan  demi  terwujudnya demokratisasi  kehidupan  dalam  berbangsa  dan  bernegara (Ansori,  2018) .  Dengan menaati  peraturan  yang  ada  termasuk  dalam  melaksanakan  tata  kelola  pemerintahan yang  baik.  Di  Desa  Pasar  Lama  telah  mengelola  Dana  Desa  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh PJ Desa Pasar Lama:
“Kita  harus  melaksanakan  dana  tersebut  melalui  keputusan  keputusan  yang diberikan  oleh  atasan  kita,  dana  desa  tersebut  misal  diberikan  kepada  BLT.  Di BLT  tersebut  ada  surat  dari  Bupati  jadi  kita  tidak  bisa  mengusulkan  ini  itu  tapi bertentangan  dengan  perbub,  jadi  harus melaksanakan  sesuai  dengan  peratuarn bupati yang diberikan kepada desa.”
Akuntabilitas  merupakan  salah  satu  unsur  penting  dari good  government governance mengenai  kemampuan  pemerintah  desa  dalam  mempertanggungjawabkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Setiap desa diharuskan mengelola Dana Desa dengan akuntabel  sehingga  meminimalisir  adanya  penyalahgunaan (Savitri  et  al.,  2019) .  Di Desa  Pasar  Lama  telah  menerapkan  prinsip  Akuntabilitas  namun  belum  sepenuhnya terlaksana karena dalam menyajikan laporan keuangannya belum tepat waktu, kemudian belum  terlaksananya  Sistem  Informasi  Jaga  Kawal  (SIJAKA),  yaitu  aplikasi  yang digunakan untuk pengawasan kegiatan di Desa.
“Sudah  sesuai,  cuma  masih  ada  yang  belum  kita  laksanakan  “SIJAKA”  buat pengawasan  pengelolaan  dana  desa  dan  juga  kadang  dalam  penyajian  laporan keuangannnya balum tepat waktu.”
Dalam undang-undang pelayanan publik Nomor 25 Tahun 2009 pasal 27 ayat (1) menyatakan  bahwa  penyelenggaraan  berkewajiban  untuk  menyusun  dan  menetapkan standar  pelayanan  dengan  memperhatikan  kemampuan  penyelenggara,  kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Pemerintah Daerah diharapkan responsif terhadap kebutuhan  masyarakat,  sesuai  dengan  pernyataan  dari  PJ  Desa  Pasar  Lama  sebagai berikut:
“Selama  ini  responsif  aja, cuman  terkendalanya  itu  terbatasnya  dana, jadi  oleh karena  terbatasnya  dana  jadi  kita  memilah  milah  apa  yang  lebih  dominan  yang akan  didahulukan.  Kalau  masyarakat  itu  kan  semua  handak  didahulukan semuanya  inginnya  dibiayai  kalaunya  bisa  harus  tahun  ini.  Tapi  kalau  kita dibatasi oleh dana maka tadi kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang namanya musrembang, jadi mereka sadar diri lah bahwa dana kita terbatas.”
Tata  pemerintahan  yang  baik  dan  berorientasi  pada  konsensus  berpijak  pada keputusan-keputusan  yang  diambil  antara  lembaga  eksekutif  dan  legislatif  harus didasarkan  pada  konsensus  agar  setiap  kebijakan  publik  yang  diambil  benar-benar merupakan  keputusan  bersama.  Keterlibatan  Pemerintah  Desa  dengan  masyarakat dalam  rangka  merencanakan  APBDes.  Setelah  diadakannya  musyawarah,  rencana tersebut akan disetujui oleh BPD. Seuai informasi oleh PJ Desa Pasar Lama:
“Kalaunya BPD itu sebagai mitra kepala desa mitra aparat desa, jadi apa yang akan kita laksanakan itu kita musyawarahkan terutama mengenai BPD. Kalaunya BPD  tidak  setuju  kita  mundur.  Tapi  jarang  juga  ada  tidak  setuju,  kemungkinan ada beberapa hal yang tidak setuju namun salah pengertian saja mereka. Kalau di  desa  pasar  lama  baik-baik  aja  karena  ketika  ada  kegiatan  kita  tidak  pernah meninggalkan BPD selalu kita bawa rapat2 di desa itu, dan dalam rapat tersebut kita  ada  bukti  bahwa  kita  melaksankan  kegiatan  rapat-rapat  tersebut  dengan BPD yaitu dengan daftar hadir saat  musyawarah tersebut.”
Dalam  Permendagri  No.  113  tahun  2014  tentang  pengelolaan  keuangan  desa, APBDes  disusun  melalui  Musrembangdes  yang  dihadiri  aparat  desa  dan  masyarakat mengacu bahwa APBDes yang sudah direncanakan dapat terealisasikan pembangunannya  secara  merata (Syahadatina,  2017) .  Masyarakat  yang  hadir  dalam
Musrembangdes  mempunyai  hak  yang  sama  dalam  mengemukakan  pendapatnya. Sesuai dengan pernyataan dari PJ Desa Pasar Lama, yaitu:
“Iya,  masyarakat  ada  kesempatan  yang  sama  dalam  melaksanakan musrembangdes.  Musrembandes  ini  kan  per  RT.  Mengajukan  keinginan  ini  itu kita  tampung  dari  semua  RT.  Lalu  per  RT  itu  kita  cari  yang  mana  yang  harus didahulukan,  kita  catat  yang  keperluannya  lebih  dari  10  atau  lebih,  yang  mana yang  priorotas.  Jadi  yang  prioritas  itu  di  tahun  mendatang  akan  dilaksanakan tapi bertahap untuk yang lainnya.”
Efisiensi dan efektivitas dalam hal pelayanan publik dinilai bagus jika masyarakat mendapat  kemudahan  pelayanan  dengan  memuaskan.  Dalam  segi  fasilitas,  pelayanan publik  yang  dilakukan  harus  dibuat  seefektif  dan  seefisien  mungkin.  Sesuai  informasi yang diberikan oleh Sekretaris Desa:
“Kalo fasilitas kita langsung di kantor desa aja. Di internet (website) pernah, tapi masyarakat  kurang  membuka  disitu  jadinya  kita  harus  menggunakan  banner ataupun papan pengumuman.”
Dalam era sekarang setiap desa harus memiliki visi strategis agar tidak mengalami ketertinggalan. Seperti di Desa Pasar Lama, ada pembuatan visi yang dilihat dari situasi dan  kondisi  Desa  sekarang  dan  dilihat  potensi  untuk  kedepannya.  Sesuai  yang dijelaskan oleh PJ Desa Pasar Lama, yaitu:
“Ada,  di  desa  pasar  lama.  Itu  kita  harus  melihat  sikonnya  untuk  melaksanakan dalam  membuat  visi  tersebut.  Kalau  visi  tersebut  kita  harus  mewujudkan pelayanan  yang  maksimal  kepada  masyarakat,  kemudian  untuk  memaksimalkan pembangunan  di  masyarakat.  Baik  pembangunan  gedung-gedung,  atau  fisik maupun  mental.  Jadi  kalau  visi  misi  itu  dibuat  oleh  kepala  desa  yang  definitif sedangkan  kita  ini  pembakan  pejabat.  Pejabat  sementara  belum  ada  pemilihan dilaksankan dan pelantikan oleh sebab itu kami melaksankaan visi misi pembakal yang  telah  lalu.  Oleh  sebab  itu  sampai  saat  ini  belum  terlaksana  pemilihan. Dikarenakan yang pertama kita dapat musibah wabah covid, yang kedua musibah banjir.  Oleh  sebab  itu  kita  b  elum  ada  pemilihan,  tapi  InshaAllah  habis  puasa lebaran  ini  kita  melaksnakan  pemilihan.  Kemarin  sudah  beberapa  kali  bapak Bupati melaksanakan rapat untuk pemilihan.”
Adanya  transparansi  dalam  pengelolaan  desa  menjadikan  masyarakat  lebih mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa. Permendagri no 37 tahun 2007 tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  pada  pasal  4  ayat  7  menyebutkan  bahwa transparansi  merupakan  prinsip  keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang luas tentang keuangan daerah. Dana desa  yang  dialokasikan  ke  berbagai  kegiatan  harus  diketahui  oleh  masyarakat,  bisa secara  langsung  maupun  tertulis  seperti  pemasangan  banner.  Sesuai  dengan  hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pasar Lama, yaitu:
“Iya,  kita  laksanakan  tiap  tahun.  Melalui  kita  memasang  banner  APBDes  di depan  kantor  dan  di  tempat-tempat  strategis  lainnya  dan  juga  kita  melakukan sosialisai di tiap-tiap rapat kita sampaikan apa aja kegiatan tahun ini.”
Tabel 1 hasil analisis dari prinsip Good Government Governance:
No Prinsip Good Government Governance Analisis (Sudah Terlaksana/Belum Sepenuhnya) Alasan 1 Partisipasi Sudah Terlaksana 1.  Masyarakat  telah  berpartisipasi  dan berperan  aktif  dalam  menyampaikan aspirasi di kegiatan musrembangdes. 2 Penegakan Hukum Sudah Terlaksana 1.  Di  Desa  Pasar  Lama  telah  mengelola Dana  Desa  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku. 3 Akuntabilitas Belum Sepenuhnya 1.  Penyajian  Laporan  Keuangan  belum tepat waktu. 2. Belum terlaksananya SIJAKA. 4 Daya tanggap Sudah Terlaksana 1. Responsif terhadap kepentingan masyarakat 2. memprioritaskan masyarakat 5 Berorientasi pada konsenus Sudah Terlaksana 1. Pemerintah Desa sebagai penegah antara masyarakat desa 6 Keadilan Sudah Terla ksana 1. Adanya Musyawarah Desa 2.  Masyarakat  mendapat  kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat 7 Efisiensi dan Efektivitas Sudah Terlaksana 1.  Adanya  kantor  desa  sebagai  pusat pelayanan publik 8 Visi strategis Sudah Terlaksana 1. Selalu lihat situasi dan kondisi dalam pembuatan visi yang bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat . 9 Transparansi Sudah Terlaksana 1. Sudah secara transparan menginformasikan kepada masyarakat Sumber: Data Diolah

## Kesimpulan
Pengelolaan  Dana  Desa  yang  ada  di  Desa  Pasar  Lama  sudah  dilaksanakan sepenuhnya  sesuai  dengan  prinsip-prinsip Good  Government  Governance yaitu Partisipasi,  Daya  Tanggap,  Berorientasi  pada  konsensus,  Keadilan,  Efisiensi  dan Efektivitas,  Visi  Strategis,  dan  juga  Transparansi.  Namun,  ada  beberapa  prinsip  yang belum sepenuhnya terlaksana yaitu Akuntabilitas.
Dari  data  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Desa  Pasar  Lama  dilihat  dari pengelolaan  Dana  Desa  dengan  baik  dan  dimasa  pandemi  telah  sesuai  dengan  PMK Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 yaitu adanya dukungan pendanaan paling sedikit  8%  dalam  rangka  penanganan  pandemi.  Jika  dikaitkan  dengan  hakikat pertanggungjawaban maka masih terdapat beberapa kelemahan yaitu belum tepat waktu
dalam penyajian laporan keuangan dan juga belum melaksanakan Sistem Informasi Jaga Kawal.

## BIBLIOGRAFI
Ansori,  Lutfil.  (2018).  Reformasi  Penegakan  Hukum  Perspektif  Hukum  Progresif. Jurnal Yuridis , 4 (2), 148–163. Google Scholar
Cresswell,  J.  W.  (2017). Research  Design :  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed (Edisi Ketiga) . Yogyakarta: Pustaka Belajar. Google Scholar
Maranjaya,  Abdul  Kahar.  (2018).  Kebijakan  Daerah  Sebagai  Landasan  Pelaksanaan Otonomi Daerah. Al-Qisth Law Review , 1 (2), 14. Google Scholar
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: CV. Andi.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan . Yogyakarta: CV. Andi.
Ridwan,  Muhammad  Anur.  (2019). Analisis  Peran  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (SISKEUDES)  Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Akuntabilitas  Keuangan  Desa  Di Tinjau  Dari  Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  Pada  Desa  Bogorejo,  Kecamatan Gedong  Tataan,  Kabupaten  Pesawaran .  UIN  Raden  Intan  Lampung. Google Scholar
Savitri,  Enni,  Andreas,  Andreas,  &  Diyanto,  Volta.  (2019).  Accountability  Of  Village Funds Management. Jurnal Aplikasi Manajemen , 17 (3), 515–521. Google Scholar
Sugiyono,  P.  D.  (2017). Metode  Penelitian  Bisnis:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung. Google Scholar
Supriadi,  Edy.  (2015).  Pertanggungjawaban  kepala  desa  dalam  pengelolaan  keuangan desa  berdasarkan  undang-undang  nomor  6  tahun  2014  tentang  desa. Jurnal  IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , 3 (2). Google Scholar
Syachbrani,  Warka,  &  Yahya,  Muhammad.  (2018).  Realisasi  Perencanaan  Dan Pelaksanaan  Tata  Kelola  Keuangan  Pemerintah  Desa. Bongaya  Journal  for Research in Management (BJRM) , 1 (2), 45–55. Google Scholar
Syahadatina, Rika. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rapa Laok  Kecamatan  Omben  Kabupaten  Sampang. Jurnal  Akuntansi  Dan  Investasi , 2 (1), 1–18. Google Scholar
Wayan  Rustiarini,  Ni.  (2016). Good  Governance  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa Simposium Nasional Akuntansi XIX . (October), 1–18.
Widianto, Andri, Harjanti, Ririh Sri, Utami, Erni Unggul Sedya, & Sari, Yeni Priatna. (2018).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  sebagai  Instrumen Mewujudkan  Good  Governance  (Studi  Kasus  di  Kecamatn  Brebes). Politeknik Negeri Jakarta , 5 (2), 849–857. Google Scholar
Copyright holder:
Agnia Medina Hastuty, Hero Priono (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: