## Jurnal EMT KITA
Indonesian Journal for the Economics, Management and Technology .
Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) KITA, 8(1), 2024, 175-186 Available online at  http://journal.lembagakita.org/index.php/emt

## Pengaruh Investasi, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
M Fahmi Zulvan 1* , Heppy Purbasari 2 1*,2 Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.
Abstrak. Pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk perkembangan Kabupaten dan Kota. Tujuan penelitian ini  untuk  mengetahui  pengaruh  investasi,  belanja  modal  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan populasi pemerintah daerah Kabupaten dan kota di wilayah Jawa dan Bali, pada periode 2018 sampai 2020. Selanjutnya, Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan  sumber  data  yang  berasal  dari  website  Badan  Pemeriksaan  Keuangan  (BPK)  Republik  Indonesia dan Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  Adapun  data  yang  digunakan  berupa  laporan  keuangan  pemerintah  daerah Kabupaten  dan  Kota  beserta  pertumbuhan  ekonomi.  Berdasarkan  kriteria  pengambilan  sampel,  penelitian  ini memperoleh 360 Kabupaten dan kota selama 2018 sampai 2020. Penelitian ini menggunakan pengujian regresi berganda sebagai alat untuk menjawab hipotesis dan model penelitian. Hasil penelitian ini ialah bahwa investasi dan  PAD  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  yang  berarti  banyaknya  investasi  dan  PAD  yang dikelola pemerintah daerah dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan kota. Sedangkan belanja modal  tidak berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi karena  Kabupaten  dan  Kota  yang  memiliki  belanja modal tinggi maka akan menurunkan nilai pertumbuhan ekonomi.
Kata kunci: Investasi; Belanja Modal; Pendapatan Asli Daerah; Pertumbuhan Ekonomi.
Abstract. Economic growth is very important for the development of regencies and cities. The purpose of this study was to determine the effect of investment, capital expenditure, and local revenue (PAD) on economic growth. This study uses a population of district and city local governments in the Java and Bali regions, in the period 2018 to 2020. Furthermore, this study uses quantitative methods with data sources derived from the website of the Supreme Audit Agency (BPK) of the Republic of Indonesia and the Central Bureau of Statistics (BPS). The data used are in the form of district and city government financial reports and economic growth. Based on the sampling criteria, this study obtained 360 districts and cities from 2018 to 2020. This study uses multiple regression testing as a tool to answer the hypothesis and research model. The results of this study are that investment and PAD affect economic growth, which means that the amount of investment and PAD managed by local governments can cause economic growth in regencies and cities. Meanwhile, capital expenditure does not affect economic growth because regencies and cities that have high capital expenditure will reduce the value of economic growth.
Keywords: Investment; Capital Expenditure; Local Revenue; Economic Growth.
* Corresponding Author. Email: b200190192@student.ums.ac.id 1* .
DOI: https://doi.org/10.35870/emt.v8i1.2095
Received: 5 December 2023, Revision: 16 December 2023, Accepted: 30 December 2023, Available Online : 10 January 2024. Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204. Copyright @ 2024. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Pendahuluan
Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang, kewajiban  daerah  untuk  mengatur,  mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dan menciptakan kemakmuran  bagi  seluruh  masyarakat  secara adil  dan  merata  di  setiap  daerah  sesuai perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 1 Undang – undang  No.32  tahun2004.  Adanya otonomi  daerah  tentunya  juga  akan  memacu daerah  untuk  mampu  mengelola  daerahnya sendiri  agar  mampu  menjadi  daerah  yang mandiri  dan  meningkatkan  ekonomi  daerah. Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan otonomi  atau  kebijakan  desentralisasi  memiliki peran yang sangat penting terhadap pertumbuhan  ekonomisuatu  daerah  (Saraswati, 2018).
Menurut  Alim  (2023),  salah  satu  strategi pemerintah  untuk  melaksanakan  kebijakan disentralisasi  sebagai  upaya  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan daerah, yaitu dengan mencapai standar minimal pelayanan  kepada  masyarakat  berupa  sarana dan  prasarana  umum  yang  memenuhi kebutuhan  daerah,  serta  mempermudah pengawasan  dan  pengelolaan  dana  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).  Dalam  hal  ini  berarti  bahwa pemerintah  daerah  mengelola  keuangan  dan berusaha  untuk  menggunakan  sumber  daya yang  dimilikinya  sesuai  dengan  kebutuhan daerah.
Desentralisasi  fiskal  adalah  penyerahan  atau pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Muryawan & Sukarsa,  2016).  Menurut  Kharisma  (2013), desentralisasi fiskal adalah pelimpahan tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan  untuk  pengambilan  keputusan  di bidang  fiskal.  Asas  desentralisasi  adalah money- following  fuction, dengan  kewenangan  daerah untuk  menyelenggarakan  fungsi  pelayanan  dan pembangunan  di  daerahnya.  Christia  & Ispriyarso (2019), menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dari pemerintah  daerah  untuk  mencari  alternatif sumber  pembiayaan  pembangunan  tanpa bergantung  dengan  adanya  bantuan  dan
pembagian  ( sharing )  dari  pemerintah  pusat  dan menggunakan  dana  public  sesuai  dengan prioritas  kebutuhan  daerah  dan  aspirasi masyarakat.
Untuk  mendukung  pelaksanaan  desentralisasi fiskal,  pemerintah  pusat  melakukan  kebijakan berupa  pemberian  dana  transfer  yang merupakan  pendanaan  daerah  yang  bersumber dari APBN dengan tujuan terjadinya peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat  serta  mengatur  dan  mengurus daerahnya  sendiri  (Kusuma,  2016).  Untuk meminimalkan  ketergantungan  pemerintah daerah  kepada  pemerintah  pusat  melalui  dana transfer,  daerah  perlu  mengoptimalkan  semua potensi  dalam  memperoleh  pendapatan  (Alim, 2023).  Maka  pemerintah  daerah  diberi keleluasaan  dalam  mengambil  kebijakan  fiskal dan  mengelola  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  untuk  daerahnya masing  masing  secara  tepat  dan  efisien. Optimalisasi pendapatan daerah harus dicantumkan  secara  jelas  dalam  APBD  sebagai rencana pendapatan, pembiayaan, dan pengeluaran  untuk  pembangunan  daerah. Pendapatan  daerah  yang  harus  dicantumkan dalam  APBD  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  Dana  Perimbangan,  dan  Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Dalam  memperoleh  PAD,  daerah  dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan  seluruh  potensi  daerah  yang digali  dari  dalam  wilayah  daerah  yang bersangkutan,  meskipun  sering  terjadi  masalah akibat  rendahnya  kemampuan  pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi (perkiraan) penerimaan daerah yang sangat akurat sehingga belum  dapat  diambil  secara  optimal  (Saraswati, 2018).  Melalui  UU  Nomor  1/2022  tentang kemampuan  daerah  untuk  memperoleh  dana seharusnya dapat ditingkatkan, melalui peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal yang  bersumber  dari  daerah  secara  akumulasi seharusnya  akan  lebih  memberikan  dampak yang bersifat positif dan memberikan kontribusi yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Oleh  karena  itu  penerimaan  dari  PAD diharapkan dapat berdampak terhadap pertumbuhan  ekonomi  yang  berakibat  pada
peningkatan  belanja  modal  agar  kualitas pelayanan  publik  dapat  membaik  (Saraswati dan  Ramantha,  2018).  Belanja  modal diharapkan  dapat  meningkatkan  infrastruktur publik, agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi  (Alim,  2023).  Hal  ini  sejalan  dengan Peraturan  Presiden  No.  75  tahun  2014  terkait peningkatan  infrastruktur  guna  menunjang pertumbuhan ekonomi di setiap daerah dengan tujuan  mempermudah  kegiatan  ekonomi masyarakat  dan  meningkatkan  daya  tarik investor untuk berinvestasi di daerah tersebut. Alokasi  belanja  modal  didasarkan  pada kebutuhan  sarana  dan  prasarana  daerah  serta untuk kelancaran pelaksanaan fungsi pemerintahan  dan  fasilitas  umum  (Priambudi, 2017).  Belanja  modal  adalah  pengeluaran  yang dilakukan  dalam  rangka  pembentukan  modal yang  sifatnya  menambah  asset  tetap  atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu  periode  akuntansi,  termasuk  di  dalamnya adalah  pengeluaran  untuk  biaya  pemeliharaan yang  mempertahankan  atau  menambah  masa manfaat,  meningkatkan  kapasitas  dan  kualitas aset  (Dewi,  2006).  Belanja  Modal  bersifat menambah  asset  tetap  dan  inventaris  yang memberikan  manfaat  lebih  dari  satu  periode akuntansi hal ini juga akan menambah anggaran biaya  pemeliharaan  sehingga  tinggi  rendahnya belanja  modal  akan  mempengaruhi  kinerja diberbagai sektor pemerintah (Alim, 2023).
Maka  dari  itu,  peran  belanja  modal  dalam peningkatan  perekonomian  sangatlah  penting karena akan berdampak pada tahap selanjutnya yaitu produktivitas masyarakat. Menurut Zebua (2014),  pemerintah  melakukan  belanja  daerah baik  dalam  bentuk  belanja  rutin  maupun belanja  modal  dengan  harapan  terjadi peningkatan aktivitas yang mendorong pertumbuhan  ekonomi  sehingga  kesejahteraan masyarakat  pun  akan  tercapai.  Pemerintah daerah  membentuk  anggaran  belanja  modal dalam  ABPD  untuk  menambah  atau menghasilkan  aset  tetap  milik  pemerintah daerah  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan pemerintah  daerah  tersebut.  Nurzen  (2016) menyatakan adanya belanja modal berupa asset tetap  yang  berasal  dari  investasi  modal diharapkan  mampu  meningkatkan  kualitas layanan  publik,  hal  tersebut  menjadi  prasyarat utama  dalam  memberikan  standar  minimum
pelayanan  publik  oleh  pemerintah  daerah. Menurut  Sukirno  (2015),  investasi  pengeluaran atau  penanaman  modal  kepada  suatu perusahaan  untuk  membeli  barang-barang modal  dan  juga  perlengkapan  produksi  untuk meningkatkan  kemampuan  produksi  barang. Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  minat investor  yaitu  sumberdaya  alam,  dan  jumlah penduduk yang tinggi menjadi target pasar yang besar  bagi  investor  untuk  melakukan  investasi, infrastruktur  yang  baik  juga  menjadi  faktor ketertarikan  bagi  seluruh  masyarakat,  maupun pemerintah untuk melakukan kegiatan perekonomian  di  daerah  tersebut  (Galina, 2012).
Menurut  Buana  (2018),  Investasi  Pemerintah daerah meliputi kerjasama daerah dengan pihak ketiga  dalam  bentuk  penggunaan  atau pemanfaatan  asset  daerah,  penyertaan  modal daerah  pada  BUMD  atau  badan  usaha  lainnya yang  dimiliki  pemerintah  daerah  untuk menghasilkan  penghasilan  atau  meningkatkan pelayanan  kepada  masyarakat  berupa  bantuan modal  kerja,  pemberian  dana  bergulir  kepada kelompok  masyarakat,  dan  pemberian  fasilitas pendanaan  kepada  usaha  mikro  dan  menengah untuk  meningkatkan  usaha  mereka  yang berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi. Menurut Jhingan (2013), pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan perekonomian dalam kemampuan  satu  daerah  untuk  menyediakan jenis-jenis barang ekonomi kepada penduduknya.  Berdasarkan  definisi  diatas  salah satu  komponen  pertumbuhan  ekonomi  adalah meningkatnya  keberlangsungan  persediaan barang.  Pertumbuhan  ekonomi  daerah  dapat dilihat  dari  naik  atau  turunnya  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.  Dalam  upaya  meningkatkan  PDRB, pemerinyah  dituntut  untuk  dapat  menekan kemiskinan dengan cara peningkatan Pendidikan  masyarakat,  dan  pembukaan lapangan  kerja  seluas-luasnya  yang  berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah  daerah  harus  berperan  aktif  dalam pembangunan  ekonomi  daerah.    Hal  ini dikarenakan  pemerintah  daerah  menghadapi banyak  kendala  dalam  optimalisasi  investasi untuk  daerah  yang  membutuhkan,  seperti
rendahnya tingkat pemberian fasilitas pendanaan  terhadap  usaha  mikro  dan menengah, rendahnya pembangunan infrastruktur  bagi  masyarakat  yang  berada  di daerah  terpencil,  rendahnya  mobilitas  faktor produksi,  dan  disparitas  sumberdaya  alam. Masalah-masalah tersebut mempengaruhi kemandirian  daerah  yang  pada  tahap selanjutnya  akan  berhubungan  dengan  tingkat pertumbuhan  ekonomi.  Tujuan  penelitian  ini ialah  menganalisis  pengaruh  investasi,  belanja modal, dan pendapatan asli daerah pemerintah daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (studi empiris pada kabupaten/kota di pulau jawa dan bali tahun 2018-2020).

## Tinjauan Literatur
Agency theory (Teori Keagenan) Agency  theory terdapat  dua  pihak  yang melakukan  kesepakatan  atau  kontrak,  yakni pihak  yang  memberikan  kewenangan  yang disebut principal dan  pihak  yang  menerima kewenangan yang disebut agent. Dalam teori ini pemerintah  daerah  sebagai agent ,  dan masyarakat  sebagai principal . Agency  theory beranggapan  bahwa  banyak  terjadi information asymmetry antara pihak pemerintah daerah yang mempunyai akses  langsung  terhadap  informasi daripada  pihak  masyarakat.  Adanya information asymmetry inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan  oleh agent akibat  dari pengendalian intern yang tidak optimal. Hal ini dibuktikan  dengan  masih  banyaknya  kasus penyelewengan  dan  tindak  pidana  korupsi  di kalangan  pemerintahan  (Sulaiman et al .,  2021). (N.  K.  Putri  &  Mahmud,  2015),  menyatakan pengelolaan  pemerintah  daerah  harus  diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan
dengan penuh kepatuhan berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  seperti peraturan  Undang-Undang  (UU)  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. Meningkatnya akuntabilitas memberikan dampak  positif  dalam  pemberian  informasi terhadap  pemerintah  daerah  yang  berarti information  asymmetry yang  terjadi  dapat berkurang.

## Teori Fiscal Federalism
Definisi  Teori  Fiscal  Federalism  yang dikembangkan  oleh  Hayek,  Musgrave  dan
Oates  (1972)  dalam  (Muhammad,  2021), menjelaskan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi didapat  dengan  adanya  desentralisasi  fiskal melalui  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Menurut Oates  (1972)  dalam  (Muhammad,  2021), desentralisasi  fiskal  dapat  meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat karena pemerintah pusat atau daerah akan lebih efisien  dalam  memproduksi  dan  menyediakan barang  publik.  Zhang  &  Zhou  (1998)  dalam (Muhammad,  2021),  menyatakan  bahwa desentralisasi  akan  meningkatkan  efisiensi ekonomi  karena  pemerintah  daerah  lebih mengetahui daerahnya dibandingkan pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan publik.  Hal  tersebut  menciptakan  efisiensi kegiatan  dan  memicu  pertumbuhan  ekonomi yang lebih cepat di daerah.

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  sebuah capaian  yang  menjadi  prioritas  utama  dalam suatu  negara  baik  negara  maju  maupun  negara sedang berkembang (Rizky et al ., 2016). Negara akan  melakukan  berbagai  macam  cara  dan strategi  ekonomi  yang  dapat  menunjang tercapainya  tingkat  pertumbuhan  ekonomi ((Sudarmana  &  Sudiartha,  2020).  Pertumbuhan ekonomi  akan  menjadi  gambaran  atau  indikasi akan  tingkat  kesejahteraan  dan  kemakmuran bagi setiap warga negara yang menghuni negara (Heryanti et  al .,  2019).  Pertumbuhan  ekonomi menurut  (Jhingan,  2012)  merupakan  proses kenaikan  output  per  kapita  dalam  jangka panjang.  Dengan  demikian  pertumbuhan ekonomi  bersifat  dinamis,  melihat  bagaimana suatu  perekonomian  berkembang  atau  berubah dari  waktu  ke  waktu.  Pertumbuhan  ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan  perkembangan  perekonomian satu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya  dan  selalu  dalam  ukuran  persen (Winarni et al ., 2020).

## Investasi
Investasi  merupakan  keputusan  yang  diambil manajer  terkait  pengalokasian  dana  pada berbagai  macam  aktiva  (Winarni et  al .,  2020). Keputusan  investasi  merupakan  keputusan bisnis  di  luar  keputusan  keuangan  yang mengungkapkan  besarnya  aktiva  lancar,  aktiva
tetap,  dan  aktiva  lainnya  yang  dimiliki perusahaan  (Sari et  al .,  2016).  Investasi merupakan  penambahan  barang  modal  secara netto  yang  positif.  Investasi  dapat  dibedakan menjadi  dua  jenis,  yaitu  investasi  riil  dan investasi  finansial  (Winarni et  al .,  2020). Investasi  sendiri  dipengaruhi  oleh  investasi asing  dan  domestik.  Investasi  yang  terjadi  di daerah  terdiri  dari  investasi  pemerintah  dan investasi  swasta  dapat  berasal  dari  investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor  swasta  dapat  berasal  dari  dalam  negeri maupun luar negeri (Gwijangge et al ., 2018).

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintah  Daerah,  Pendapatan Asli  Daerah  adalah pendapatan  yang  diperoleh daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Pendapatan  asli  daerah  adalah penerimaan  yang  diperoleh  pemerintah  daerah guna membiayai kegiatan pemerintah, menyediakan  fasilitas  pelayanan  publik  dan membangun  infrastruktur  (Saleh,  2020). Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang  diperoleh  dari  sumber  dalam  wilayahnya sendiri  (Budiarso et al .,  2015).  Semakin  banyak pendapatan  yang  didapatkan,  akan  sangat memungkinkan  daerah  tersebut  memenuhi kebutuhan  belanja  daerahnya  sendiri  tanpa tergantung dari dana transfer pemerintah pusat (Ramadhan,  2019).  Suryani  &  Pariani  (2018), berpendapat  bahwa  peningkatan  penerimaan pendapatan  asli  daerah  yang  tinggi  setiap tahunnya  menunjukkan  tingginya  sumber keuangan  yang  dimiliki  daerah.  Jika  sumber keuangan  yang  dimiliki  tersebut  mampu dimanfaatkan  dan  dikelola  dengan  optimal maka  memberikan  cerminan  kinerja  dari pemerintah daerah.

## Belanja Modal
Belanja  Modal  adalah  pengeluaran  yang dilakukan  dalam  rangka  pembentukan  modal yang  sifatnya  menambah  aset  tetap  atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu  periode  akuntansi.  Selain  itu  biaya pemeliharaan  yang  sifatnya  mempertahankan atau  menambah  masa  manfaat,  meningkatkan kapasitas dan kualitas aset termasuk komponen belanja  modal  (Suryani  &  Pariani,  2018).
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Dalam  Negeri Nomor  77  Tahun  2020,  tentang  pedoman pengelolaan keuangan daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan  pengawasan  keuangan  daerah.  (Sukma  & Panji,  2018),  juga  berpendapat  bahwa  belanja modal  adalah  salah  satu  belanja  pemerintah daerah  yang  dapat  meningkatkan  aktiva  tetap dan  memberikan  manfaat  dalam  jangka  waktu panjang. Pembangunan berbagai fasilitas publik merupakan  tujuan  utama  dalam  pengeluaran belanja modal. Pembangunan berbagi infrastruktur ini diharapkan mampu meningkatkan  pertumbuhan  pendapatan  yang akan  berpengaruh  terhadap  peningkatan perekonomian daerah (Suryani & Pariani, 2018). Apabila suatu daerah memiliki sarana prasarana yang  memadai  dapat  membuat  investor  untuk melakukan  investasi  dan  masyarakat  dapat melakukan  aktivitasnya  sehari-hari  dengan nyaman  sehingga  tingkat  produktivitas  akan semakin meningkat (Rizky et al ., 2016).
Kerangka Pemikiran
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Hipotesis Penelitian Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Menurut  Purba  (2020)  Investasi  merupakan suatu alat untuk mempercepat pertumbuhan di suatu negara yang sedang berkembang. Investasi biasa  berasal  dari  pihak  asing  dan  domestik. Investasi  yang  terjadi  di  daerah  berasal  dari investasi  pemerintah  dan  investasi  swasta. Investasi  dari  sektor  swasta  dapat  berasal  dari dalam negeri maupun luar negeri (Gwijangge et al .,  2018).  Investasi  merupakan  salah  satu
variabel yang sangat penting dalam menggerakkan  perekonomian  suatu  negara. Karenanya  pemerintah  setiap  negara,  baik negara berkembang maupun negara maju terus berupaya meningkatkan investasi di negaranya, baik investasi yang bersumber dari dalam negeri maupun  investasi  luar  negeri.  Hal  ini menjelaskan  bahwa  investasi  merupakan  salah satu variabel yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hipotesis ini terbentuk atas dasar hasil penelitian dari (R. D.  S.  Putri  &  Muljanto,  2021),  (Purba,  2020) dan  (Hellen et  al .,  2018)  yang  menemukan bahwa  investasi  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Namun  menurut  (Sari et al .,  2016),  (Winarni et al .,  2020)  dan  (Agustin,  2022)  investasi  tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut : H1: Investasi berpengaruh terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Pengaruh Pendapatan
Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  hasil pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan, dan lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah, yang  bertujuan  untuk  memberikan  keleluasan kepada  daerah  dalam  menggali  pendanaan dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai perwujudan  asas  desentralisasi  (Muhammad, 2021).  Dana-dana  transfer  yang  diberikan pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah tersebut  dihatapkan  dapat  meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan  ekonomi  pada  masing-masing daerah  berbeda-beda,  hal  ini  disebabkan  oleh beberapa  faktor,  antara  lain  perbedaan kepemilikan  sumber  daya  alam,  perbedaan jumlah  penduduk,  dan  tenaga  kerja  yang berbeda antar daerah. Menurut (Mamuka et al ., 2019)  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan semua  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari sumber  ekonomi  asli  daerah  tersebut,  dengan ditambahkan  infrastruktur  dan  perbaikan infrastruktur  yang  ada  didaerah  tersebut  oleh pemerintah  daerah  tersebut  yang  diharapkan akan  memacu  pertumbuhan  perekonomian daerah  itu  sendiri.  Hipotesis  ini  terbentuk  atas
dasar  hasil  penelitian  dari  (Sinaga et  al .,  2022), (Yasin,  2020)  dan  (Mamuka et  al .,  2019)  yang menemukan  bahwa  pendapatan  asli  daerah berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Namun  menurut (Ngurah  &  Kartika,  2014)  PAD  tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :
H2:  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Menurut  (Halim,  2007)  salah  satu  pengeluaran pemerintah adalah belanja modal yang memiliki pengertian pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap tetap dan aset lainnya yang memberi  manfaat  lebih  dari  satu  periode akuntansi.  Belanja  modal  ini  diharapkan  akan memiliki  manfaat  dalam  jangka  panjang  untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  daerah dalam  jangka  panjang.  Kinerja  perekonomain daerah yang diukur dari pertumbuhan ekonomi akan  semakin  membaik  apabila  pengeluaran pemerintah  daerah  atau  belanja  modal digunakan  untuk  sektor-sektor  yang  bersifar produktif.  Menurut  (Winarni et  al .,  2020) pertumbuhan  ekonomi  didasarkan  pada perkembangan  factor  produksi  yang  berupa modal,  tenaga  kerja  dan  teknologi.  Belanja modal  diperlukan  untuk  memenuhi  factor- faktor pertumbuhan ekonomi tersebut. Hipotesis  ini  terbentuk  atas  dasar  hasil penelitian  dari  (Winarni et  al .,  2020),  (Fajri, 2016)  dan  (Yunus  &  Amirullah,  2019)  yang menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi.  Namun  menurut  (Mamuka et  al ., 2019),  (Rizky et  al .,  2016)  dan  (Yasin,  2020) belanja  modal  tidak  berpengaruh  terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Berdasarkan  uraian diatas,  peneliti  merumuskan  hipotesis  sebagai berikut :
H3:  Belanja  Modal  berpengaruh  terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

## Metodologi Penelitian
Jenis  penelitian  ini  ialah  kuantitatif.  Metode kuantitatif  adalah  metode  penelitian  yang
digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, untuk menguji hipotesis menggunakan analisis  data  yang  bersifat  statistic  (Sugiyono, 2019).  Data  dalam  penelitian  ini  merupakan data  sekunder  berupa  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  yang  di  peroleh  dari website Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), dan  Badan  Pusat  Statistika  BPS.  Metode pengumpulan data adalah metode dokumentasi berupa  data  laporan  Keuangan  setiap Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di Pulau  Jawa  dan  Bali  tahun  2018  sampai  2020. Adapun  kriteria  sampel  penelitian  adalah Kabupaten  dan  Kota  di  Pulau  Jawa  dan  Bali yang  mempublikasikan  Laporan  Keuangan Daerah  melalui  web  Pemerintah  Daerah,  dan tingkat  PDRB  di  Badan  Pusat  Statistik  pada publik  periode  tahun  2018  sampai  2020. Variabel  dependen  yang  digunakan  adalah pertumbuhan  ekonomi  dalam  Pemerintah Daerah  menggunakan  variable  PDRB  ( Product Domestic  Regional  Bruto )  dalam  pengukurannya. PDRB adalah nilai dari seluruh produk barang dan jasa yang di produksi suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu tampa mempertimbangkan adanya faktor kepemilikan.
Dalam  suatu  wilayah  Pertumbuhan  Ekonomi diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan Produksi  sebagai  barang  dan  jasa  (Nindia, 2021).  Penelitian  ini  menggunakan  metode analisis  regresi  linier  berganda  dengan menggunakan  metode  analisis  SPSS  ( Statistical Product and Service Solution ).  Pengujian hipotesis meliputi uji asumsi klasik sebagai syarat regresi linier berganda.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil Uji Normalitas
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel  yang  digunakan  dalam  model  regresi memiliki  distribusi  normal.  Uji  normalitas
dalam penelitian ini menggunakan Central Limit Theorem (CLT).  Dasar  pengambilan  keputusan adalah jumlah sampel, yaitu jika sampel dengan N>30  maka  dapat  dikatakan  bahwa  CLT  akan semakin  akurat  atau  semakin  mendekati distribusi  normal  (Lind,  Marchal  and  Wathen, 2014).  Penelitian  ini  menggunakan  sampel sebesar  360  dengan  jumlah  tersebut  dapat dikatakan  bahwa  sampel  lebih  dari  30,  maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini Normal.

## Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas diterapkan dengan menimbang  besarnya  tolerance value dan besarnya Variance Inflating Factor (VIF).  Kriteria yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah nilai tolerance harus ≥ 0,10 dan nilai VIF harus  ≤  10.  Hasil  uji  multikolinearitas  dengan Pertumbuhan  Ekonomi  sebagai  variabel Dependen.
Tabel 1. Uji Multikolinieritas Model Tolerance VIF Investasi 0,520 1,922 Pendapatan Asli Daerah 0,380 2,632 Belanja Modal 0,403 2,483
Sumber: data sekunder diolah peneliti, 2023.
Berdasarkan  tabel  1,  menunjukkan  bahwa seluruh  variabel  independen  mempunyai toleransi  lebih  besar  dari  0,10  dan  nilai  VIF kurang  dari  10,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Model  regresi  yang  baik  tidak  terjadi heteroskedastisitas.  Penelitian  ini  menggunakan uji Rank  Spearman ,  dalam  uji  varians  untuk menentukan  signifikansi  atau  sig  (2- tailed )  > 0,05  maka  tidak  terjadi  heteroskedastisitas dalam model regresi. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel di bawah berikut.
Tabel 2. Uji Heteroskedastisitas Variabel Sig. (2 -tailed ) Keterangan Investasi 0,085 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas Pendapatan Asli Daerah 0,768 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas Belanja Modal 0,000 Terjadi Heteroskedastisitas
Sumber: data sekunder diolah oleh peneliti, 2023.
Dalam analisis regresi pada Tabel 2, ditemukan bahwa  tingkat  signifikansi  variabel  Investasi sebesar  0,085,  sedangkan  variabel  Pendapatan Asli  Daerah  memiliki  tingkat  signifikansi sebesar  0,768.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa tidak  terjadi  Heteroskedastisitas  pada  variabel Investasi dan Pendapatan Asli Daerah. Namun, variabel  Belanja  Modal  menunjukkan  tingkat signifikansi  sebesar  0,000,  mengindikasikan terjadinya  Heteroskedastisitas.  Hal  ini  dapat diartikan  bahwa  variabel  Belanja  Modal memiliki dampak signifikan terhadap heterogenitas  data,  dengan  tingkat  signifikansi yang  lebih  rendah  dari  0,05  diketahui  bahwa pengaruh  Belanja  Modal  pada  model  regresi memiliki  variasi  yang  tidak  merata,  menambah kompleksitas dalam interpretasi hasil analisis.

## Uji AutoKorelasi
Tabel 2. Uji Autokorelasi dL Durbin-Watson 4-du 1,7382 1,991 2,201
Sumber: data sekunder diolah oleh peneliti, 2023.
Hasil  uji  autokorelasi  pada  tabel  3, menunjukkan  bahwa  data  penelitian  ini mempunyai nilai D-W sebesar 1,991, sedangkan nilai  dl  sebesar  1,7382  dan  du  sebesar  1,7990. Berdasarkan data tersebut maka hasil kriteria du < d < 4-du atau 1,7990 < 1,991 < 2,201 dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terdapat autokorelasi  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi sebagai variabel dependen.

## Uji Hipotesis
Uji Regresi Linier Berganda Tabel 4. Uji Regresi Linier Berganda Model Unstandardized Coefficients Stand. Coef. t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 635655448638,165  2688790246848,250 0,236  0,813 Investasi 17,485 5,342 0,169 3,273  0,001 Pendapatan Asli Daerah 17,906 3,315 0,326 5,401  0,000 Belanja Modal 40,095 7,917 0,297 5,064  0,000 Sumber: data sekunder diolah oleh peneliti, 2023. Berdasarkan tabel
4, dapat diubah menggunnakan  persamaan  regresi  sebagai berikut :
𝐸𝑀  =  635655448638,165  +  17,485𝐼 +  17,906𝑃𝐴𝐷  +  40,095𝐵𝑀
Berdasarkan  model  regresi  linier  berganda diatas arah dari hasil koefisien regresi penelitian ini dapat di interpretasikan sebagai berikut:
1) Constant = 635655448638,165 dengan arah positif,  hal  ini  dapat  diinterpretasikan  jika variabel  independen  dapat  di  asumsikan konstan,  maka  rata-rata  pengungkapan Pertumbuhan
Ekonomi mengalami peningkatan atau terbukti berpengaruh. 2) Koefisien  regresi  pada  variabel  Investasi sebesar 17,485 dengan arah positif. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa jika Investasi  naik  sebesar  Rp  1  maka
Pertumbuhan  Ekonomi  naik  sebesar 17,485.
3) Koefisien  pada  variabel  Pendapatan  Asli Daerah sebesar 17,906 dengan arah positif. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jika Pendapatan Asli Daerah naik sebesar Rp 1 maka  Pertumbuhan  Ekonomi  naik sebesar 17,906.
4) Koefisien  pada  variabel  Belanja  Modal sebesar  40,095  menunjukkan  bahwa  naik sebesar Rp 1 maka Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar 40,095.
Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi R 2 Model R Adjusted R Square 1 ,711 a 0,502
Sumber: data sekunder diolah oleh peneliti, 2023.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  Uji
Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat kemampuan  variabel  independen  dalam menjelaskan variabel dependen. Dalam table 5, Adjusted  R  Square sebesar  0,502  atau  50,2% artinya  bahwa  variabel  independen  dalam penelitian ini mampu menjelaskan variasi pada variabel  dependen  sebesar  50,2%  sedangkan sisanya  sebesar  49,8%  dijelaskan  oleh  variabel lain  yang  tidak  diikutsertakan  dalam  penelitian ini,  seperti:  Pajak  Daerah,  Angkatan  Kerja, Kemiskinan, dan Pengeluaran Pemerintah.
Uji F
Tabel 4. Hasil Uji F F Sig. 121,478 ,000 b
Berdasarkan  tabel  6,  haji  uji  simultan  F menunjukkan  nilai  signifikasi  sebesar  0,000. Nilai signifikasi yang dihasilkan uji F lebih kecil dari  0,05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa model regresi berganda sudah memenuhi syarat dan dapat dikatakan fit model regression.
Uji t Tabel 5. Hasil Uji t t Sig. Investasi 3,273 0,001 Pendapatan Asli Daerah 5,401 0,000 Belanja Modal 5,064 0,000
Sumber: data diolah oleh peneliti, 2023.
Hasil  uji  statistic  t  digunakan  untuk menunjukkan  besarnya  pengaruh  variabel independen  terhadap  variabel  dependen. Berdasarkan  tabel  7,  maka  dapat  disimpulkan bahwa:
1) Variabel Investasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil  dari  0,05  atau  5%.  Hal  ini  dapat disimpulkan  bahwa  H 1 diterima  atau variabel  Investasi  berpengaruh  terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2) Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Hal ini dapat disimpulkan  bahwa  H 2 diterima  atau variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan
Ekonomi.
3) Variabel  Belanja  Modal  memiliki  nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih
kecil  dari  0,05  atau  5%.  Hal  ini  dapat disimpulkan  bahwa  H 3 diterima  atau variabel  Belanja  Modal  berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

## Pembahasan
Pengaruh  Investasi  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Setelah melakukan pengujian H 1 (Hipotesis satu) menyatakan bahwa variabel Investasi berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang dilakukan oleh (R. D. S. Putri & Muljanto, 2021)  yang  menyatakan  bahwa  Investasi berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi. Dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  telah mendukung  peningkatan  investasi  didaerahnya mengingat  keadaan  disetiap  daerah  yang berbeda di setiap daerah yang berbeda menjadi tantangan  tersendiri  bagi  pemerintah  daerah dalam  peningkatan  Investasi  di  wilayah kabupaten  dan  kota  setempat.  Hal  tersebut dapat  dapat  membuka  lapangan  kerja  bagi masyarakat  sehingga  dapat  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat  di  sekitar,  meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak yang diterima, sehingga berdampak pada peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di daerah tersebut.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Setelah melakukan pengujian H 2 (Hipotesis dua) mengungkapkan  bahwa  variabel  Pendapatan
Asli Daerah Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil dari penelitian ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Sinaga et  al .,  2022),  (Yasin,  2020)  yang menyatakan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi. Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  salah  satu sumber  dalam  melakukan  perbelanjaan  daerah, jika  Pendapatan  Asli  Daerah  meningkat  maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih  tinggi  dan  pemerintah  daerah  dapat  lebih mandiri  dalam  mengelola  daerahnya  tanpa bergantung bantuan dari pemerintah pusat.
Pengaruh Belanja Modal terhadap
Pertumbuhan Ekonomi
Setelah melakukan pengujian H 3 (Hipotesis tiga) mengungkapkan  bahwa  variabel  Belanja  Modal berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi.
Hasil  dari  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fajri, 2016) dan (Yunus & Amirullah, 2019a), yang menyatakan bahwa  Belanja  Modal  berpengaruh  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi.  Pembangunan  sarana dan  presaranan  oleh  pemerintah  daerah berpengaruh  positif  pada  pertumbuhan ekonomi.  Peningkatan  pelayanan  sektor  public secara  berkelanjutan  dapat  meningkatkan kesadaran masyarakat sekikar maupun investor untuk  melakukan  kegiatan  ekonomi  di  daerah tersebut yang dapat meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi di daerah tersebut.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  diperoleh bahwa Investasi berpengaruh terhadap
Pertumbuhan  Ekonomi,  yang  berarti  Investasi yang  dilakukan  suatu  Kabupaten  dan  Kota  di pulau  Jawa  dan  Bali  tahun  2018-2020  akan mempengaruhi tingginya Pertumbuhan Ekonomi  di  wilayah  tersebut.  Pendapatan  Asli Daerah  berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi, yang berarti Pendapatan Asli Daerah yang  diterima  suatu  Kabupaten  dan  Kota  di pulau  Jawa  dan  Bali  tahun  2018-2020  akan mempengaruhi tingginya Pertumbuhan
Ekonomi  di  wilayah  tersebut.  Belanja  Modal tidak  berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi
dikarenakan terjadinya Heteroskedastisitas  ketika  dilakukan  uji
Heteroskedastisitas, yang berarti Belanja Modal yang  dilakukan  suatu  Kabupaten  dan  Kota  di pulau  Jawa  dan  Bali  tahun  2018-2020  tidak mempengaruhi tingginya Pertumbuhan Ekonomi di wilayah tersebut.

## Daftar Pustaka
Agustin,  N.  C.  (2022).  Pengaruh  Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Konsumsi, Investasi Asing  Langsung,  Ekspor  Dan  Impor Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  (Studi Kasus  8  …. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis ,
7 (2).
Budiarso,  N.,  Tinangon,  J.,  &  Rondonuwu,  R. (2015).  Analisis  Efisiensi  dan  Efektivitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  pada Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 3 (4), 23 – 32.
Fajri,  A.  (2016).  Pengaruh  Belanja  Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi  di  Sumatera. E-Jurnal Perspektif  Ekonomi  Dan  Pembangunan Daerah , 5 (1), 29 – 35.
Gwijangge, L., Kawung, G. M. V., & Siwu, H. (2018).  Pengaruh  investasi  dan  tenaga kerja  terhadap  pertumbuhan  ekonomi provinsi  papua. Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi , 18 (06), 45 – 55.
Hellen, Mintarti, S., & Fitriadi. (2018). Pengaruh investasi  dan  tenaga  kerja  serta pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan  ekonomi  serta  kesempatan kerja. Inovasi , 13 (1),  28 – 38.  DOI: https://doi.org/10.29264/jinv.v13i1.2490
Heryanti,  C.  D.,  Wahidahwati,  &  Suryono,  B. (2019). Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 8 (8), 1 – 21. Jhingan, M. (2012). Pembangunan dan Perencanaan . Rajawali Press.
Mamuka, K. K., Rorong, I. P. F., & Sumual, J. I.
(2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 19 (03),
118 – 128.
Muhammad,  N.  F.  (2021).  PENGARUH DANA  PERIMBANGAN,  PDRB  PER KAPITA,  TAX   EFFORT,  DAN JUMLAH  PENDUDUK  TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA PROVINSI  JAWA  TENGAH  TAHUN 2011-2017). DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS , 10 (2), 1 – 9.
Ngurah,  I.  P.,  &  Kartika,  P.  (2014).  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  pada  belanja Modal  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi sebagai  Variabel  Pemoderasi. E-Journal Akuntansi Universitas Udayana , 1 , 79 – 92.
Purba,  B.  (2020).  Analisis  Tentang  Pengaruh Investasi  Terhadap  Pertumbuhan  dan Penyerapan  Tenaga  Kerja  Provinsi  di Pulau  Sumatera,  Indonesia. Jurnal Humaniora , 4 (1), 196 – 204.
Putri, N. K., & Mahmud, A. (2015). Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi,  Pad,  Ukuran Dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian  Intern  Pemda. Accounting Analysis Journal , 4 (2), 1 – 8.
Putri, R. D. S., & Muljanto, S. (2021). Pengaruh Perdagangan  Internasional  (Ekspor- Impor) dan Investasi Terhadap
Pertumbuhan  Ekonomi  di  Indonesia. Journal  of  Public  Auditing  and  Financial Managemen , 6 (1), 13 – 26.
Ramadhan,  P.  R.  (2019).  Pengaruh  Pajak
Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota  Di  Sumatera  Utara. JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal  Program  Studi  Akuntansi , 5 (1),  81. DOI: https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455
Rizky, R. L., Agustin, G., & Mukhlis, I. (2016). Pengaruh  Penanaman  Modal  Asing, Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  Dan Belanja  Modal  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  Provinsi  Di  Indonesia. Jurnal
Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan , 8 (1), 9 – 16. DOI: https://doi.org/10.17977/um002v8i120 16p009 Saleh,  R.  (2020).  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  (Pad)  Dan  Dana  Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah  Daerah. Jurnal  Informasi, Perpajakan,  Akuntansi,  Dan  Keuangan Publik , 15 (2), 111. DOI:
https://doi.org/10.25105/jipak.v15i2.62 26
Sari,  M.,  Syechalad,  Mohd.  N.,  &  Majid,  Sabri.
A.  (2016).  Pengaruh  investasi,  tenaga kerja  dan  pengeluaran  pemerintah terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan  Kebijakan Publik , 3 (November), 109 – 115.
Sinaga,  J.  A.,  Purba,  E.,  &  Panjaitan,  P.  D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Kabupaten Labuhan Batu. OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan  Manajemen , 2 (4),  240 – 249.  DOI: https://doi.org/10.55606/optimal.v2i4.7 41
Sudarmana, I. P. A., & Sudiartha, G. M. (2020). Pengaruh  Retribusi  Daerah  Dan  Pajak Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. E- Jurnal Manajemen Universitas Udayana , 9 (4),
1338.
DOI: https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020. v09.i04.p06
Sugiyono.  (2019). Metodelogi  Penelitian  Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D . CV Alfabeta.
Sukma,  A.  N.  P.  G.,  &  Panji,  I.  B.  S.  (2018). Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2015). E-Jurnal Manajemen Unud , 7 (2), 1080 – 1110.
Sulaiman,  S.  N.,  Morasa,  J.,  &  Gamaliel,  H.
(2021). the Influence of Good Corporate Governance on the Company
Performance  of  Consumer  Goods Industry Companies Listed on Idx. Jurnal EMBA , 9 (1), 470 – 484.
Suryani,  F.,  &  Pariani,  E.  (2018).  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Dana Alokasi  Umum  Terhadap  Belanja  Modal Pada  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Riau. Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR , 6 (1), 12 – 22.
Winarni,  E.,  Ahmad,  A.  A.,  &  Suharno,  S. (2020).  Pengaruh  Investasi  dan  Belanja Modal  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi di  Provinsi  Jawa  Tengah. Jurnal  Ilmiah Universitas  Batanghari  Jambi , 20 (2),  447. DOI: https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.946
Yasin,  M.  (2020).  Analisis  Pendapatan  Asli Daerah  dan  Belanja  Pembangunan terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di Kabupaten/Kota  Jawa  Timur. Journal  of Economic, Bussines and Accounting
(COSTING) , 3 (2),  465 – 472.  DOI: https://doi.org/10.31539/costing.v3i2.1
161
Yunus,  S.,  &  Amirullah.  (2019).  Pengaruh Belanja  Modal  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  (Studi  pada  Kabupaten-
Kabupaten  di  Provinsi  Aceh). Jurnal Samudra Ekonomika , 3 (2), 186 – 193.