Tanjungpura Law Journal, Vol. 5, Issue 2, July 2021,  Page :133-148 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
Submitted: 2 April 2021 | Reviewed: 23 May 2021 | Accepted: 15 June 2021

## Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor
Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi
Orin Gusta Andini, 1 Nilasari 2

## Abstract
In  2020,  Indonesia's  corruption  Perception  Index  (CPI)  ranked  102  out  of  180 countries  with  a  score  of  37.  This  decline  is  the  first  since  Indonesia's  previous  CPI improved  in  2019.  Corruption  eradication  was  conducted  in  various  ways  and  by government efforts to improve technical regulations through derivative regulations and the  Supreme  Court's  regulations.  At  the  end  of  2020,  a  Supreme  Court  Regulation was  issued  regarding  the  regulation  of  Articles  2  and  3  of  Law  Number  20  of  2001 concerning  Amendments  to  Law  Number  31  of  1999  concerning  Eradication  of Corruption Crimes. This research is normative. The material is obtained through works of  the  literature  analyzed  and  described  in  a  descriptive  qualitative  manner.  The results  depicted  that  Perma  1/2020  is  not  yet  relevant  to  eradicate  corruption  in Indonesia. Issuance of Perma 1/2020 is still sectoral because it only regulates Article 2 and Article 3 of the Corruption Act.
Keywords: Corruption, Criminal Act, Conviction

## Abstrak
Pada tahun 2020, Indeks Persepsi korupsi Indonesia  berada pada peringkat 102 dari 180 negara dengan skor 37. Penurunan ini adalah yang pertama sejak IPK Indonesia sebelumnya  sempat  membaik  pada  2019.  Pemberantasan  korupsi  dilakukan  dengan berbagai  cara,  juga  dengan  usaha  pemerintah  untuk  memperbaiki  regulasi  secara teknis  melalui  peraturan  turunan  seperti  halnya  peraturan  mahkamah  agung.  Pada akhir tahun 2020, terbit Peraturan mahkamah Agung terkait pengaturan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Penelitian  ini merupakan penelitian normatif, bahan diperoleh melalui studi Pustaka yang kemudian dianalisis  dan  diuraikan  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  Perma  1/2020  belum  relevan  terhadap  upaya  pemberantasan  korupsi  di Indonesia.    Penerbitan  Perma  1/2020  yang  masih  bersifat  sektoral  karena  hanya mengatur substansi  Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.
Kata kunci: korupsi; tindak pidana; pemidanaan

## I. Pendahuluan
Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi kejahatan yang sistemik ( systemic  crime ),  meluas,  dan  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  Hal ini menandakan masih lemahnya pemberantasan tindak korupsi di negara ini. Korupsi  menyebabkan  kemiskinan,  terhambatnya  pembangunan  dan kemajuan bangsa, serta kerugian keuangan negara. Merujuk rilis data indeks
1 Fakultas  Hukum,  Universitas  Mulawarman,  Jln.  Gunung  Kuaro,  Samarinda,  75119  Kalimantan Timur, email: oringusta@fh.unmul.ac.id, Tel. 085652144421.
2 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Jln. Perintis Kemerdekaan KM 10, Tamalanrea, Makassar, 90245, Sulawesi Selatan, Indonesia, email: Nilasari111@gmail.com, Tel/Fax.085237490124.
persepsi korupsi  atau corruption perception index (CPI) Indonesia pada 2020 yang  baru  saja  dirilis  Transparency  International  Indonesia  memberikan  skor 37.  Indonesia  turun  tiga  poin  dari  tahun  2019. 3 Penurunan  ini  sekaligus menempatkan  Indonesia  pada  peringkat  102  dari  180  negara  yang  disurvei. Indonesia  juga  dapat  dipersepsikan  relatif  tak  serius  dan  tidak  konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi. Sepanjang tahun 2019-2020, beberapa kasus korupsi  merugikan keuangan negara sangat besar 4 terus bermunculan tak dapat dihindari. Beberapa kasus besar bahkan melibatkan pejabat negara terkait  penyalahgunaan  wewenang  dalam  penerbitan  izin  usaha,  kasus  BLBI yang menyumbang kerugian negara Rp 4,58 triliun, kasus e-ktp Rp 2,3 triliun, hingga kasus hambalang dengan total kerugian negara Rp 1,2 triliun.
Pemberantasan  korupsi  tampaknya  masih  akan  menjadi  prioritas  bagi bangsa  Indonesia.  Penegakan  hukum  dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  31  Tahun  19  Tahun  2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana korupsi (Selanjutnya ditulis UU Tipikor) terus  dilakukan.  Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya untuk tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai pedoman  perilaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. 5 Oleh  karena  itu,  semakin  efektif penegakan  hukum  terhadap  suatu  kejahatan,  maka  akan  semakin  baik hubungan hukum dalam masyarakat.
Dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  lemahnya  penegakan hukum  kerap  menjadi  sorotan  dalam  lingkup  praktik  pemidanaan.  Wajah penegakan  hukum  dan  peradilan  yang  terjadi  di  Indonesia  saat  ini diperhadapkan pada keadaan perkara transaksional yang memberikan stigma negatif  dalam  mewujudkan  penegakan  hukum  yang  bersih  dan  berkeadilan. 6 Pemberantasan  korupsi  seyogyanya  dimulai  dari  aparat  penegak  hukum  itu sendiri, as long as the dirty broom is not cleaned everything talk about the law is empty . 7 Belum optimalnya penegakan hukum sebagai upaya represif dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  berbanding  terbalik  dengan  tujuan
3 Novianto, Raka Dwi, 2021, “Indeks Persepsi Korupsi Menurun, KPK: Ini Gambaran Korupsi di Indonesia” ,  diakses  pada  https://nasional.okezone.com/read/2021/01/28/337/2352666/indeks persepsi-korupsi-menurun-kpk-ini-gambaran-korupsi-di-indonesia (3 Februari 2021).
4 Prabowo,  Dani,  2019 ,  “4  Kasus  Korupsi  dengan  Kerugian  Negara  Mencapai  Triliunan  Rupiah", diakses  pada  https://nasional.kompas.com/read/2019/12/09/16011711/4-kasus-korupsi-dengan- kerugian-negara-mencapai-triliunan-rupiah?page=all (5 September 2020).
5 Asshiddiqie, Jimly, “ Penegakan Hukum”, diakses pada http://www.jimly.com. (5 September 2020).
6 Yadyn, 2017, “Korupsi Sektor Hukum oleh Oknum Aparat Penegak Hukum di Indonesia ”, diakses pada https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Korupsi-sektor-hukum-oleh- oknum-aparat-penegak-hukum-oleh-Yadyn.pdf (5 Oktober 2020).
7 Sepanjang  sapu  kotor  kita  belum  bersihkan,  maka  semua  pembicaraan  mengenai  hukum  akan omong kosong belaka
penegakan  hukum  pidana  yang  ditujukan  untuk  mencegah  orang  lain  agar tidak  melakukan  perbuatan  serupa.  Peradilan  pidana  juga  kerap  diidentikkan dengan mafia hukum yang berakibat pada rendahnya hukuman pidana hingga disparitas pemidanaan khususnya pada penanganan kasus korupsi.
Data  terbaru  dari Indonesia  Corruption  Watch (ICW)  memperlihatkan bahwa vonis terhadap pelaku korupsi sepanjang 2019 masih tergolong ringan, yakni  rata-rata  hanya  dua  tahun  tujuh  bulan  penjara 8 .  Kondisi  hampir  serupa juga terjadi dalam periode semester satu pada 2020. Pada Januari-Juni 2020, terdakwa korupsi rata-rata  hanya  dihukum  tiga tahun  pidana  penjara. 9 Selain vonis  ringan,  faktor  lain  yang  menyebabkan  tidak  optimalnya  penegakan hukum  pada  kasus  tindak  pidana  korupsi  adalah  disparitas  pemidanaan. Disparitas  pemidanaan  merupakan  salah  satu  topik  penting  dalam  diskursus hukum  pidana.  Disparitas  pemidanaan  dimaknai  secara  berbeda  oleh akademisi,  praktisi,  dan  pengamat  hukum,  namun  pendapat  mengenai disparitas  pemidanaan  mengarah  pada  perbedaan  penjatuhan  pidana  yang dikaitkan dengan faktor-faktor yang memperjelas perbedaan hukuman dengan perkara yang memiliki karakteristik serupa.
Disparitas ( disparity: dis-parity ) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas  ( parity )  yang  artinya  kesetaraan  jumlah  atau  nilai.  Dalam  konteks pemidanaan  paritas  artinya  adalah  kesetaraan  hukuman  antara  kejahatan serupa  dalam  kondisi  serupa.  Dengan  demikian  disparitas  adalah ketidaksetaraan  hukuman  antara  kejahatan  yang  serupa  ( same  offence ) dalam  kondisi  atau  situasi  serupa  ( comparable  circumstances ). 10 Secara sederhana,  disparitas  pemidanaan  merupakan  perbedaan  penjatuhan  pidana pada  kasus  yang  relatif  sama  (disparitas  putusan)  namun  memiliki  sanksi pidana  yang  berbeda.  Perbedaan  penjatuhan  sanksi  pemidanaan  tersebut mengakibatkan terjadinya inkonsistensi hukuman bagi koruptor. 11
Salah  satu  contoh  adanya  disparitas  putusan  hakim  yaitu  pada  kasus suap pemilihan deputi senior Bank Indonesia yang menjerat dua (2) tersangka yaitu  Endin  Akhmad  Jalauddin  Soefihara  dan  Hamka  Yandhu  Y.  R.  Kedua
8 Tim  CNN  Indonesia,  2020, ICW:  4  Tahun  Berturut  Koruptor  Rata-rata  Terima  Vonis  Ringan , diakses pada https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200419190921-12-495064/icw-4-tahun berturut-koruptor-rata-rata-terima-vonis-ringan (05 September 2020).
9 Riyandi, Dimas, 2020 , “Dari 838 Perkara Korupsi, Terdakwa Rata-Rata Hanya Dihukum 3 Tahun” ,  diakses  pada  https://www.jawapos.com/nasional/11/10/2020/dri-838-perkara-korupsi- terdakwa-rata-rata-hanya-dihukum-3-tahun/ (19 Oktober 2020).
10 Litbang Mahkamah Agung, 2010, Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, hlm. 6..
11 Pada tahun 2017, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI mempublikasikan kajian terhadap praktik pemidanaan pada perkara Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR, yang berujung pada temuan adanya disparitas pemidanaan dalam kasus-kasus tersebut. Kajian tersebut merekomendasikan penyusunan pedoman pemidanaan untuk menghindari perbedaan hukuman untuk perkara dengan karakteristik yang serupa.
tersangka  dituntut  dengan  pasal  yangsama  karena  memiliki  kesamaan. Namun,  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  hakim  memberikan  jangka  waktu hukuman  pidana  dan  nominal  denda  yang  berbeda  kepada  kedua  tersangka tersebut. Oleh karena  hal  tersebut  dapat  menciptakan  ketidakpastian  hukum, maka dikeluarkanlah pedoman pemidanaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Masalah  disparitas  pemidanaan  sebenarnya  sudah  menjadi  perhatian Mahkamah  Agung  (Selanjutnya  ditulis  MA)  sejak  lama.  Dengan  kewenangan berdasarkan  undang-undang  yang  memberikan  fungsi  mengatur 12 ,  MA berupaya  memeperkecil  celah  disparitas  pemidanaan  secara  umum  melalui Surat Edaran MA Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim yang  memerintahkan  para  Ketua  Pengadilan  Tingkat  Banding  hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan. Dalam perkembangan selanjutnya, MA menyusun  pedoman  pemidanaan  yang  dirumuskan  melalui  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (Selanjutnya ditulis Perma 1/2020).
Upaya  pemberantasan  korupsi  memang  memerlukan  strategi  yang komperehensif  dan  sistemik,  namun  di  tengah  berbagai  upaya  itu  kiranya penting  untuk  tetap  memerhatikan  integrasi  pelaksanaan  sistem  peradilan pidana,  termasuk  tujuan  pemidanaan  yang  semakin  hari  kian  dinamis  dalam tujuannya  memberantas  kejahatan,  termasuk  yang  utama  tindak  pidana korupsi.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  akan  mengkaji  relevansi  Perma  1/2020 terhadap tujuan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

## II. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normative. Berdasarkan  rumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian,  maka  penelitian  ini merupakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  menggunakan  dua  pendekatan masalah,  yakni,  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konsep. Teknik  pengumpulan  data  berupa  bahan  hukum  melalui  metode  penelitian kepustakaan,  yaitu  penelitian  yang  dilaksanakan  dengan  menggunakan literatur  pustaka,  baik  berupa  buku-buku,  jurnal  ilmiah,  media  massa.  dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab rumusan masalah. 13
Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif,  yaitu
12 Lihat Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia
13 Iqbal, Hasan, 2002, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya , 1st ed., Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.
mengumpulkan  dan  menyeleksi  bahan  hukum  sesuai  dengan  permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau simpulan  yang  sesuai  dengan  keadaan  sebenarnya  sehingga  mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada.
III. Analisis dan Pembahasan
A.  Realita Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
UU  Tipikor  mengklasifikasi  perbuatan  tindak  pidana  korupsi  menjadi tujuh jenis, yakni merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam  jabatan,  pemerasan  perbuatan  curang,  dan  konflik  kepentingan. Sepanjang tahun 2018 KPK menangani  178 kasus korupsi, 152 di antaranya kasus  penyuapan  diikuti  pengadaan  barang  atau  jasa  sebanyak  17  perkara, serta TPPU sebanyak 6 perkara. 14
Tabel  1.CPI  2019: Skor Periode  sejak 2012 Country ISO 3 Region CPI Score 2019 Rank 2019 Sources 2019 Standar error 2019 New Zealand NZL AP 87 1 8 2,29 Kuwait KWT MENA 40 85 6 1,88 Guyana GUY AME 40 85 5 3,34 Indonesia IDN AP 40 85 9 3,76 Serbia SRB ECA 39 91 8 2,48 Turkey TUR ECA 39 91 9 3,34
Data indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) 15 bahwa Indonesia saat ini berada di posisi 85 dari 180 negara dengan skor 40. Hal  ini  berarti  bahwa  skor  indeks  persepsi  korupsi  mengalami  kenaikan  dua tingkat  dari  tahun  sebelumnya,  yaitu  2018  dengan  skor  38  peringkat  89  dari 180 negara. Hal ini menandakan bahwa semangat pemberantasan korupsi di Indonesia harus terus dilakukan sehingga benar-benar menjadi negara bebas korupsi.  Upaya  penanganan  tindak  pidana  korupsi  haruslah  efektif  sehingga dapat menangani kasus-kasus korupsi secara maksimal.
Berdasarkan  data  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dari  tahun 2010-  2020,  jenis  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  mendominasi  adalah penyuapan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
14 Situmorang, Saut, 2018, “KPK Tangani 178 Kasus Korupsi Terbanyak Libatkan Legislatif”, diakses pada https://news.detik.com/berita/d-4350420/kpk-tangani-178-kasus-korupsi-di-2018- terbanyak-libatkan-legislatif(5 Oktober 2020).
15 Corruption Perspective Index 2019.
Kemudian  berdasarkan  data  ICW,  pada  tahun  2019  modus  korupsi juga  didominasi  oleh  suap  dibandingkan  dengan  11  modus  korupsi  lainnya sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut. 17
Tabel 3. Korupsi Berdasarkan Modus
No Keterangan Jumla h Nilai KN Nilai Suap Nilai Pungli Nilai Pencucian Uang 1 Suap 51 - Rp169,5 M Rp46 M 2 Mark Up 41 Rp172,3 M - - Rp11 M 3 Penyalahgun aan Anggaran 39 Rp1,4 T - - - 4 Penggelapan 35 Rp71 M - - - 5 Penyalahgun aan 30 Rp6,3 T - - -
16 Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020, “ Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara”, diakses pada  https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis perkara (05 Oktober 2020).
17 CW, 2019, “ Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019” , diakses pada https://antikorupsi.org/sites/default/files/200215- tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2.pdf. (5 September 2020).
201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 202 0 Pengadaan Barang/ Jasa 16 10 8 9 15 14 14 15 17 18 18 Perizinan 0 0 0 3 5 1 1 2 1 0 0 Penyuapan 19 25 34 50 20 38 79 93 168 21 21 Pungutan/ Pemerasan 0 0 0 1 6 1 1 0 4 0 0 Penyalahgunaan Anggaran 5 4 3 0 4 2 1 1 0 0 0 TPPU 0 0 2 7 5 1 3 8 6 0 0 Merintangi Proses KPK 0 0 2 0 3 0 0 2 3 0 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

## Wewenang
6 Kegiatan Fiktif 22 Rp257,9 M - - - 7 Laporan Fiktif 22 Rp113,6 M - - - 8 Pungutan Liar 11 - - Rp1 M - 9 Gratifikasi 7 - Rp31,2 M - Rp 51 M 10 Pemerasan 7 - Rp100 juta Rp2,7M - 11 Pemotongan 5 Rp5,4 M - - - 12 Mark Down 1 Rp680jut a - - -
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana  korupsi  yang  dilatarbelakangi  oleh  modus  suap  mencapai  51  kasus dengan jumlah Rp169,5 miliar, sedangkan modus penyalahgunaan wewenang (Pasal 3 UU Tipikor) yaitu hanya mencapai 30 kasus.
Berdasarkan catatan  KPK, sepanjang tahun 2019-2020 sudah ada 20 pelaku korupsi yang diuntungkan MA dengan pengurangan hukuman 18 baik di tingkat  kasasi  maupun  Peninjauan  Kembali  (PK).   Fenomena  ringannya hukuman ditambah dengan adanya pengurangan hukuman di tingkat MA tidak akan  memberikan  efek  jera  terhadap  koruptor.  Disamping  semakin meningkatnya  angka  korupsi,  baik  dari  aspek  kuantitas  atau  jumlah  kerugian keuangan  negara  maupun  kualitas  yang  dilakukan  secara  modern  dan sistematis, bahkan telah menembus lintas batas negara. 19
Realita  pemberantasan  korupsi  kian  memprihatinkan  manakala disparitas  pemidanaan  terlihat  semakin  menonjol.  Pada  satu  sisi, menghapuskan  disparitas  pemidanaan  bukanlah  hal  yang  mungkin  untuk dilakukan,  namun  disparitas  pemidanaan  yang  kian  meluas  jumlahnya terhadap kasus serupa juga bukan suatu keadaan yang dapat menguntungkan  upaya  pemberantasan  korupsi  sehingga  tingginya  dsparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi perlu diperkecil. Studi yang
18 Rachm an, Dylan Aprialdo, 2019, “KPK Tetapkan Empat Tersangka Baru Kasus Korupsi E-KTP”, Kompas, 13 Agustus.
19 Ferdian,  R.  Bayu  dkk.  2018, “ Penetapan  Kerugian  keuangan  Negara  dalam  Perkara  Tidak Pidana Korupsi ”, Syiah Kuala Law Journal , 2 (3): 321.
dilakukan  ICW  memaparkan  besaran  hukuman  yang  dijatuhkan  oleh Pengadilan terhadap terdakwa umunya di bawah 4 tahun penjara, yaitu 76,8% (546 Terdakwa), dimana 39% (231 orang) terdakwa dijatuhi hukuman selama 1  tahun  penjara.  Sementara  itu,  untuk  perkara  yang  dijatuhi  dengan  pidana penjara 4 tahun atau lebih hanya sebanyak 23,3%  (138 Terdakwa). Dari 138 Terdakwa  tersebut  sekitar  91  orang  terdakwa  diantaranya  dijatuhi  hukuman selama  4  tahun.  Jika  dilihat  secara  umum,  nilai  rata-rata  hukuman  ( average rate )  hukuman  yang  dijatuhkan  pengadilan  adalah  sekitar  2  tahun  3  bulan penjara sedangkan nilai rata-rata tuntutan jaksa, yaitu 3 tahun 2 bulan. Selisih antara  tuntutan  dengan  vonis  sekitar  11  bulan  (hampir  setahun).  Kondisi  ini diartikan  bahwa,  rata-rata  hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan  adalah 2/3 dari besaran tuntutan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum. 20
Terdapat  beberapa  kasus  yang  menggambarkan  disparitas  putusan untuk tindak pidana korupsi, diantaranya 1.  Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No.
06/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST,  atas  nama  Endin  Akhmad  Jalaluddin Soefihara  dengan  Putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  No. 07/PID.B/TPK/2010/PN.JKT. PST, atas nama Hamka Yandhu. Y.R. Putusan  tersebut  berkaitan  dengan  kasus  suap  pemilihan  deputi  senior Bank  Indonesia  dimana  kedua  tersangka  menerima  sejumlah  uang ( traveller  cheque ).  Meskipun  menggunakan  pasal  dan  tuntutan  yang sama  dan  terdapat  beberapa  kesamaan  lainnya  pada  kedua  perkara tersebut, 21 hakim  memberikan  putusan  yang  berbeda  yaitu  terkait hukuman  yang  diberikan  kepada  para  tersangka.  Putusan  No. 06/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST  memberikan  hukuman  pidana  lebih singkat yaitu selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan kepada Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara, sedangkan Putusan No.
07/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST  memberikan  hukuman  penjara  selama
2 tahun 6 (enam) bulan kepada Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara.
2.  Putusan  No.  21/Pid.Sus/2012/PN-PBR  atas  nama  Drs.  H.  Burhanuddin Husin,  MM  dan  Putusan  No  :  17/Pid.Sus/2011/PN.PBR  atas  nama  Ir. Syuhada Tasman, MM
Kedua  perkara  di  atas  adalah  terkait  perkara  korupsi  pada  sektor kehutanan  di  Riau,  dimana  keduanya  dituntut  dengan  pasal  yang  sama yaitu pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 20 tahun 2001
20 Indonesia Corruption Watch, 2014,  “Studi atas Disparitas Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi ”, ICW, Paper Policy, hlm 21.
21 Ibid ., Hlm. 26-27.
tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  jo.  Pasa  55  ayat  (1)  ke-1  KUH Pidana  jo.  Pasal  65  ayat  (1)  KUH  Pidana,  namun  pada  putusannya terdapat disparitas pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Pada Putusan No. 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR,  hakim  memutus  hukuman  pidana  selama  2 (dua)  tahun  6  (enam)  bulan,  sedangkan  pada  Putusan  No  : 17/Pid.Sus/2011/PN.PBR  diberikan  hukuman  pidana  selama  5  (lima) tahun penjara.
3.  Putusan  Nomor  48/Pid.sus-TPK/2016/PN  Smg,  Putusan  Nomor 78/Pid.sus-TPK/2016/PN  Smg  (Perkara  Splitsing)  dan  Putusan  Nomor 5/Pid.sis-TPK/2016/PN  Smg,  Putusan  Nomor  77/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg (Perkara Splitsing)
Perkara-perkara  di  atas didakwa  dengan  pasal  yang  sama  yaitu  Pasal  3 jo. Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 55  ayat  (1) ke 1 KUHP. Namun, pada Putusan  Nomor  48/Pid.sus-TPK/2016/PN  Smg,  Putusan  Nomor 78/Pid.sus-TPK/2016/PN  Smg  (Perkara  Splitsing),  Pengadilan  Negeri Semarang  menjatuhkan  menjatuhkan        pidana        1Tahun    4    Bulan terhadap    pelaku,  sedangkan  pada  Putusan  Nomor  5/Pid.sis- TPK/2016/PN  Smg,  Putusan  Nomor  77/Pid.sus-TPK/2016/PN  Smg (Perkara  Splitsing)  menjatuhkan  pidana  masing-masing  1  Tahun  dan 1Tahun  3  Bulan. 22
4.  Putusan  Nomor  29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PLR  atas  nama  Iking  bin Namang  dan  Putusan  Nomor  40/Pid.Sus-TPK.2015/PN.PLK  atas  nama H. Akhmad Fauzan bin H. Adjema Abdullah
Kedua  kasus  ini  memiliki  karakteristik  yang  sama  dimana  korupsi  terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa dengan modus pembayaran 100% meskipun  pengerjaan  proyek  yang  bersangkutan  tidak  terealisasikan secara sempurna.  Adapun  pasal  yang  didakwa adalah  Pasal  3 jo.  Pasal 18  ayat  (1)  huruf  b  UU  PTPK  jo.  Pasal  55  jo.  Pasal  65  ayat  (1)  KUHP. Namun,  hakim  kemudian  memberikan  putusan  yang  berbeda,  yaitu kepada  Iking  bin  Namang  dijatuhkan  hukuman  pidana  penjara  selama  3 tahun  6  bulan  dan  pidana  denda  sebesar  Rp  200  juta  subsider  6  bulan kurungan,  sedangkan    H.  Akhmad  Fauzan  bin  H.  Adjema  Abdullah dijatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun
22 Lalitasari, Ajeng Arindita, dkk., 2019, “Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi yang  Dilakukan  Secara  Bersama-Sama  Di  Pengadilannegeri  Tindak  Pidana  Korupsi Semarang”, Diponogoro Law Journal , 8 (3): 1695.
4  bulan  dengan  pidana  denda  sebesar  Rp  50  juta  subsider  2  bulan kurungan. 23
Jauh  sebelum  beberapa  kasus  yang  diapaparkan  itu  terjadi,  masalah disparitas    pemidanaan  sebenarnya  telah  coba  diantisipasi  oleh  Mahkamah Agung.  Hal  ini  tampak  dari  diterbitkannya  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2009  Tentang  Pembinaan  Personil Hakim  yang  memerintahkan  para  Ketua  Pengadilan  Tingkat  Banding hendaknya  menjaga  terjadinya  disparitas  putusan.  Pada  pelaksanaannya, Surat  Edaran  yang  sudah  diterbitkan  Mahkamah  Agung  seolah-olah  berjalan tanpa  pengawasan  dan  evaluasi  sehingga  disparitas  pemidanaan  khussnya dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  terus  terjadi.  Padahal  disparitas pemidanaan  juga  telah  membawa  dampak  pada  tujuan  dan  pelaksanaan penegakan hukum ( law enforcement )  untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan  kemanfaatan  bagi  masyarakat  menjadi  semakin  sulit  sedangan  kasus korupsi terus meningkat.
B.  Relevansi Perma 1/2020 Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi di

## Indonesia
MA memiliki wewenang berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor
3  Tahun  2009  tentang  Mahkamah  Agung  (Selanjutnya  ditulis  UU  MA),  yaitu fungsi  mengatur  termasuk  kewenangan  untuk  menerbitkan  Perma. 24 .  Dalam Perma  1/2020, MA membagi kategori koruptor menjadi lima kualifikasi, yaitu paling berat, berat, sedang, ringan, dan paling ringan. Pedoman pemidanaan melalui Perma 1/2020 bertujuan untuk memudahkan hakim dalam mengadili perkara, mencegah disparitas putusn, mewajibkan hakim mempertimbangkan alasan  dalam  menentukan  berat  atau  ringannya  pidana,  mewujudkan kepastian  hukum,  keadilan,  dan  kemanfaatan  yang  proprosional. 25 Pengaturan  terhadap  berat  ringannya  pidana  akan  dipertimbangkan  oleh hakim  dan  dilampirkan  dalam  sebuah  lampiran  tertulis  yang  berisi  urutan kategori kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan, rentang  penjatuhan  pidana,  keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan, serta penjatuhan pidana. 26 Kategori kerugian keuangan negara paling berat,
23 Anugerah,  Rizki  Akbari,  dkk.,  2017, Memaknai  Dan  Mengukur  Disparitas:  Studi  Terhadap Praktik  Pemidanaan  Pada  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Jakarta  :  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia – USAID, hlm. 56-59.
24 MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukum diatur dalam Undang-Undang ini.
25 Lihat Pasal 3 Perma 1 tahun 2020
26 Lihat Pasal 5 Perma 1 Tahun 2020
berat,  sedang,  ringan,  dan  paling  ringan  berdasarkan  nominal  tertentu. 27
Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terbagi atas tiga kategori, yakni tinggi,  sedang,  dan  rendah.  Pada  aspek  kesalahan  tinggi,  terdakwa  akan dikualifikasikan  berdasarkan  perannya,  yakni  peran  signifikan,  penganjur, menggunakan  kecanggihan  teknologi  dalam  modus  operandi,  dan  dilakukan dalam keadaan bencana atau kriris ekonomi dalam skala nasional.
Pengaturan  pedoman  pemidanaan  ini  merinci  kategori  kesalahan  dan berbeda  dengan  UU  Tipikor  yang  hanya  mengatur  hukuman  mati  bagi koruptor  yang  padanya  hakim  tidak  menemukan  alasan  yang  dapat meringankan. 28 Ketika  bencana  alam.  Selain  itu,  perma  ini  juga  mengatur secara eksplisit bahwa kerugian keuangan negara hanya akan meringankan jika dikembalikan secara sukarela sebelum putusan diucapkan. Jika terdakwa merupakan  saksi  pelaku  yang  bekerjasama  mengungkapkan  tindak  pidana dengan  apparat  penegak  hukum,  hakim  dapat  menjatuhkan  pidana  paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah. Selain memberikan akuntabilitas melalui pedoman pemidanaan, perma ini juga mengatur bahwa pidana  denda  dapat  tidak  dijatuhkan  oleh  hakim  jika  kerugian  keungan negara  atau  perekonomian  negara  di  bawah  Rp  50.000.000,00  (lima  puluh juta)  dan  hakim  tetap  berwenang  untuk  menjatuhkan  pidana  tambahan  lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengaturan  pemidanaan  dalam  perma  1/2020  cukup  progresif  dan menerangkan dalam hal memberi kriteria jelas terhadap akuntabilitas putusan hakim  yang  terukur.  Menurut  MA,  kehadiran  Perma  1/2020  bertujuan  untuk menghindari  disparitas  pemidanaan  sehingga  hakim  dituntut  untuk memerhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan guna mewujudkan keadilan.  Selain  itu,  pedoman  pemidanaan  dibutuhkan  bukan  hanya  untuk mencegah  disparitas  pemidanaan,  tapi  juga  untuk  akuntabilitas  putusan hakim. 29 . Menurut MA, kehadiran Perma 1/2020 bertujuan untuk menghindari disparitas  pemidanaan  sehingga  hakim  dituntut  untuk  memerhatikan kepastian  dan  proporsionalitas  pemidanaan  guna  mewujudkan  keadilan.
27 Lihat Pasal 6 Perma 1 Tahun 2020
28 Lihat Pasal 17 Perma 1 Tahun 2020 menyatakan dalam hal tindak pidana dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor, hakim dapat menjatuhkan pidana mati sepanjang perkara memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 8.
29 Setelah ditinjau faktor penyebab disparitas pidana yang bersumber kepada hukum sendiri, yang disatu pihak sebenarnya secara ideologis dapat dibenarkan, tetapi di lain pihak mengandung kelemahan- kelemahan berhubung dengan adanya “ judicial discretion ” yang terlalu luas karena tidak adanya “ sentencing standard”. Hasil penelusuran sementara di lapangan hanya Mahkamah Agung yang memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya disparitas putusan.
Selain  itu,  pedoman  pemidanaan  dibutuhkan  bukan  hanya  untuk  mencegah disparitas pemidanaan, tapi juga untuk akuntabilitas putusan hakim. 30
Pasal  3 31 Pengaturan  ini  cukup  relevan,  mengingat  permasalah pemidanaan terhadap para tersangka korupsi berkisar pada tataran normatif yang akhirnya kerap menimbulkan disparitas pemidanaan.  Dari tiga puluhan jenis tindak pidana korupsi yang disebut dalam sebagaimana diubah dengan, Pasal  2  dan  Pasal  3  termasuk  yang  banyak  memantik  diskusi,  bahkan  di Mahkamah  Konstitusi.  Kedua  pasal  itu  juga  menjadi  pasal  yang  sering digunakan  penuntut  umum,  seperti  pasal  ‘primadona’.  Pasal  3  merumuskan penyalahgunaan wewenang, tetapi justru ancaman minimumnya lebih rendah daripada  perbuatan  melawan  hukum  yang  diatur  dalam  Pasal  2  UU  Tipikor. Jika  pasal  2  ayat  (1)  ancaman  pidana  penjara  maksimumnya  20  tahun  dan minimum  empat  tahun,  sementara  pasal  3  ancaman  pidananya  hanya  satu tahun  dan  maksimum  20  tahun.  Seharusnya  ancaman  pidana  yang dirumuskan untuk Pasal 3 lebih tinggi dari Pasal 2.  Hal tersebut dikarenakan perbuatan korupsi yang dilakukan dalam Pasal 3 dilakukan oleh subjek yang memiliki  kewenangan  dan  ada  penyalahgunaan  wewenang  sehingga tindakan  memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain,  atau  koorporasi  tersebut merugikan  negara. 32 Kedua  pasal  itu  yang  kemudian  coba  diselesaikan melalui  Perma  1/2020  dipandang  penulis  tidak  cukup  komperehnsif  untuk melakukan  pemberantasan  korupsi  mengingat  kasus  dengan  jenis  delik korupsi lain, selain Pasal 2 dan 3 terutama yang berkaitan dengan suap dan gratifikasi justru jumlahnya cukup banyak. Perma 1/2020 sebagai jalan keluar untuk  memperkecil  disparitas  pemidanaan,  namun  upaya  itu  masih  terlalu jauh  untuk  memberantas  korupsi.  Perma  1/2020  hanya  sebagai  sebuah upaya  meredakan  gejala  namun  pemberantasan  korupsiperlu  untuk  diatur lebih  komperehensif  mengingat    kasus  korupsi  dengan  jenis  delik  lain  yang juga marak terjadi.
30 Setelah ditinjau faktor penyebab disparitas pidana yang bersumber kepada hukum sendiri, yang disatu  pihak  sebenarnya  secara  ideologis  dapat  dibenarkan,  tetapi  di  lain  pihak  mengandung kelemahan- kelemahan berhubung dengan adanya “judicial discretion” yang terlalu luas karena tidak  adanya  “sentencing  standard”.  Hasil  penelusuran  sementara  di  lapangan  hanya Mahkamah Agung yang memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya disparitas putusan.
31 Setiap  orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan  atau  karena  kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.
32 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain ata suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
Belum  optimalnya  Perma  1/2020  juga  mulai  terlihat  dari  persidangan perkara  tindak  pidana  korupsi  2020,  masih  terjadi  disparitas  pemidanaan kasus  tindak  pidana  korupsi.  Disparitas  tampak  terlihat  ketika  pasal  yang didakwa  serupa  dan  nilai  kerugian  negara  tidak  jauh  berbeda,  tetapi  masih terjadi kesenjangan antar putusan. Hal ini dikarenakan tidak ada persamaan persektif hakim dalam melihat korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. 33
Selain  permasalahan  tentang  susbtansi  perma  yang  terbatas, pemidanaan  koruptor  dengan  orientasi  pada  pemenjaraan  yang  maksimal juga  patut  dipertanyakan  mengingat  orientasi  pemidanaan  pada  rancangan kitab undang-undang hukum pidana  yang justru mengalami reorientasi pada sistem  pemidanaan  modern  dengan  kategorisasi  pemidanaan  dan  denda. Konstruksi  sistem  hukum  pidana  yang  selama  ini  dijalankan  di  Indonesia masih  bertujuan  untuk mengungkap tindak  pidana  yang terjadi,  menemukan pelakunya  serta  menghukum  pelaku  tindak  pidana  dengan  sanksi  pidana, terutama  pidana  badan  baik  pidana  penjara  maupun  pidana  kurungan. Sementara itu, isu pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan instrumen tindak pidana belum menjadi bagian penting.
Upaya penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi menjadi isu yang  sangat  menarik  dalam  penegakan  hukum, hal  ini  membuktikan  betapa pentingnya  setiap  langkah  hukum  yang  dilakukan  dalam  rangka pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Tak  berlebihan  apabila  tindak  pidana korupsi dianggap sebagai extra ordinary crime karena dilakukan dengan cara yang  sistematis  dan  meluas,  serta  dampak  yang  ditimbulkan  apabila  tidak dapat  dikendalikan  akan  membawa  bencana  bagi  kehidupan  perekonomian dan pembangunan nasional. Untuk itu pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan  tindakan  hukum  yang  luar  biasa  pula  ( extra  ordinary measures ). 34 Pada  sisi  lain,  terjadinya  disparitas  pemidanaan  tak  adil  jika hanya  menjadi  tanggung  jawab  Mahkamah  Agung  saja  karena  dalam penegakan  hukum  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  terdapat  elemen lain dalam bekerjanya sistem penegakan hukum pidana, yakni kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi.
IV. Penutup
33 Prayogi Dwi Sulistyo, 2021, “Disparitas Pemidanaan Masih Terjadi, diakses pada  pada https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/03/23/disparitas-pemidanaan-masih- terjadi/?status_login=login (26 Mei 2021).
34 Sosiawan, Ulang Mangun, “Peran KPK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”.
Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 19(4): 518.
Perma  1/2020  dinilai  belum  relevan  terhadap  upaya  pemberantasan korupsi di Indonesia.  Penerbitan Perma 1/2020 yang masih bersifat sektoral dan  hanya  terbatas  pada  pengaturan  kerugian,  dampak  dan  keuntungan karena  hanya  mengatur  substansi    Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  Tipikor diharapkan mampu memperkecil disparitas pemidanaan, namun kenyataannya kasus korupsi lain seperti delik suap dan gratifikasi juga patut mendapat  perhatian  karena  rendahnya  vonis  hakim  yang  juga  berujung pada disparitas pemidanaan. Pilihan untuk menerbitkan perma – perma lain untuk  mengakomodasi  disparitas  pemidanaan  dengan  jenis  delik  korupsi lain  berpotensi  tidak  efektif  mengingat  banyaknya  delik  dalam  UU  Tipikor sehingga  perlu  kiranya  mempertimbangakn  revisi  UU  Tipikor  termasuk menyelaraskan  tujuan  dan  sistem  pemidanaan  modern.  Strategi  khusus yang  hendaknya  ditempuh  adalah  dengan  mengubah  paradigma  aparat hukum  yang  berhubungan  dengan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi seperti  kepolisian,  kejaksaan,  KPK,  maupun  Mahkamah  Agung  untuk  lebih progresif  yaitu  tidak  mengedepankan  penjatuhan  sanksi  pidana  penjara melainkan  mengoptimalkan  pengembalian  kerugian  negara  ( follor  the money) melalui perampasan asset dan pidana uang pengganti.

## Bibliografi

## Buku
Anugerah,  Rizki  Akbari.  dkk..  2017. Memaknai Dan  Mengukur  Disparitas:  Studi Terhadap Praktik Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi . Jakarta :
Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  -  Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia – USAID.
Iqbal, Hasan. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya . 1st ed.. Jakarta: Ghalia Indonesia.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 202o tentang Pemidanaan
Jurnal
Ferdian , R.  Bayu  dkk.  2018 . “ Penetapan  Kerugian  keuangan  Negara  dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi ”. Syiah Kuala Law Journal . 2 (3): 321.
Lalitasari,  Ajeng  Arindita.  dkk..  2019.  “Disparitas  Pidana  Putusan  Hakim  Dalam
Kasus Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di
Pengadilannegeri Tindak Pidana Korupsi Semarang”. Diponogoro Law Journal . 8 (3): 1695.
Sosiawan, Ulang Mangun. “Peran KPK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure . 19(4): 518.
Internet
‘Novianto,  Raka  Dwi.  2021. “Indeks  Persepsi  Korupsi  Menurun.  KPK:  Ini
Gambaran Korupsi di Indonesia” . diakses pada https://nasional.okezone.com/read/2021/01/28/337/2352666/indeks- persepsi-korupsi-menurun-kpk-ini-gambaran-korupsi-di-indonesia (3
Februari 2021).
Asshiddiqie,  Jimly.  “ Penegakan  Hukum”. diakses  pada  http://www.jimly.com.  (5
September
I CW.  2019.  “ Tren  Penindakan  Kasus  Korupsi  Tahun  2019” .  diakses  pada https://antikorupsi.org/sites/default/files/200215tren_penindakan_kasus _korupsi_tahun_2019_final_2.pdf. (5 September 2020).
Indonesia Corruption  Watch.  2014.  “Studi  atas  Disparitas  Pemidanaan  Perkara Tindak Pidana Korupsi.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  2020.  “ Statistik  Tindak  Pidana  Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara” . Diakses pada
https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis- perkara (05 Oktober 2020).
Litbang Mahkamah Agung. 2010. Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi  Disparitas  Putusan  Pengadilan.  Puslitbang  Hukum  dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
Prabowo.  Dani.  2019 .  “4  Kasus  Korupsi  dengan  Kerugian  Negara  Mencapai
Triliunan Rupiah". diakses pada https://nasional.kompas.com/read/2019/12/09/16011711/4-kasus-
korupsi-dengan-kerugian-negara-mencapai-triliunan-rupiah?page=all (5 September 2020).
Prayogi Dwi Sulistyo. 2021. “Disparitas Pemidanaan Masih Terjadi. diakses pada pada https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/03/23/disparitas- pemidanaan-masih-terjadi/?status_login=login (26 Mei 2021).
Riyandi,  Dimas.  2020 .  “Dari  838  Perkara  Korupsi.  Terdakwa  Rata-Rata  Hanya Dihukum 3 Tahun” . diakses pada https://www.jawapos.com/nasional/11/10/2020/dri-838-perkara-
korupsi-terdakwa-rata-rata-hanya-dihukum-3-tahun/ (19 Oktober
2020).
Situmorang.  Saut.  2018.  “KPK  Tangani  178  Kasus  Korupsi  Terbanyak  Libatkan Legislatif”.  diakses  pada  https://news.detik.com/berita/d-4350420/kpk- tangani-178-kasus-korupsi-di-2018-terbanyak-libatkan-legislatif(5 Oktober 2020).
Tim  CNN  Indonesia.  2020. ICW:  4  Tahun  Berturut  Koruptor  Rata-rata  Terima Vonis Ringan . diakses pada
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200419190921-12-
495064/icw-4-tahun-berturut-koruptor-rata-rata-terima-vonis-ringan  (05
September 2020).
Yadyn.  2017.  “Korupsi  Sektor  Hukum  oleh  Oknum  Aparat  Penegak  Hukum  di
Indonesia”. Diakses pada https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Korupsi- sektor-hukum-oleh-oknum-aparat-penegak-hukum-oleh-Yadyn.pdf (5
Oktober 2020).

## Surat Kabar
Rachman,  Dylan  Aprialdo.  2019. “KPK  Tetapkan  Empat  Tersangka  Baru  Kasus Korupsi E- KTP”. Kompas. 13 Agustus.