Volume 18 Issue 1 April 2020, pages: 151-165

## Tipologi Penyediaan Infrastruktur Perumahan di Kawasan Peri- urban Utara-Selatan Metropolitan Bandung Raya

## The Typology of Housing Infrastructure Provision in The Northern - Southern Peri-Urban of Bandung Metropolitan Area

## Anita Vitriana
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat Email: avitriana@yahoo.com
DOI: https://doi.org/10.20961/arst.v18i1.35021 Received: October 17, 2019     Revised : January 13,2020     Accepted: January 24,2020     Available online:April 30, 2020

## Abstract
Bandung  Municipality  has  been  experiencing  in  expanding  its  region  to  become  greater  area  as Bandung  Metropolitan  Area  (BMA).    With  a  very  wide  scope  of  territory,  cross  border- administrative,  and  the  number  of  developers  involved,  it  has  led  to  different  character  of infrastructure  provision,  particularly  between  the  residential  in  the  northern  and  southern  part  of the peri-urban BMA. This study aims to identify the issues of infrastructure provision in both areas through  a  micro-empirical  study.  The  character  identification  is  in  terms  of  availability  and accessibility  according  to  the  SNI  03-1733-2004  on  Procedures  for  Housing  Environmental Planning in Urban. The typology of peri-urban areas is represented by two villages in the northern and southern of BMA. Data source is obtained by the primary and secondary method. The analysis uses  the  simple  qualitative  method  and  the  content  analysis  approach.  The  results  show  that  the northern  housing  typology  is  superior  in  terms  of  providing  clean  water  infrastructure  and  the standard electricity capacity, but it has lack provision of commercial and trade facilities. While the southern  housing  typology  is  on  the  contrary.  It  excels  in  the  provision  of  commercial  and  trade facilities, but it has inadequate provision of clean water and the electricity capacity.
Keywords: residential, infrastructure provision, peri-urban BMA, northern-southern typology

## 1. PENDAHULUAN
Pertambahan  penduduk  serta  pertambahan kebutuhan  hunian  adalah  dampak  yang  akan selalu  mengikuti  perkembangan  kota  (UN Habitat,  2015).    Namun  demikian  sebagai komponen  alam  yang  sifatnya  terbatas,  lahan perkotaan  pada  titik  tertentu  tidak  akan sanggup  lagi  menampung  beban  kebutuhan perumahan.    Hal  ini  telah  menimbulkan permintaan  yang  tinggi  terhadap  perumahan dan prasarana pendukungnya (Fahmi, Hudalah, Rahayu, & Woltjer, 2014).
Akibatnya,  pembangunan  perumahan  di  kota- kota  besar  sering  kali  melebar  ke  wilayah pinggiran/perbatasan  kota  (Winarso,  Hudalah, & Firman, 2015).
Suburnya pertumbuhan permukiman perkotaan di wilayah peri-urban merupakan kompleksitas respon  atas  permintaan  pasar  perumahan masyarakat  kota  (Hudalah,  Winarso,  & Woltjer,  2014).    Hal  ini  tidak  terlepas  dari paradigma  penggunaan  wilayah  peri-urban yang  dianggap  paling  menyenangkan  untuk digunakan  sebagai  tempat  tinggal  karena
dianggap  bebas  dari  kemacetan,  polusi  udara dan  kepadatan  sebagaimana  yang  terjadi  pada wilayah kota (Rustiati, 2005).  Kesempatan ini direspon  oleh  pengembang  swasta  yang berlomba untuk menyediakan perumahan peri- urban  dengan  menciptakan  lingkungan  hunian yang  memiliki  infrastruktur  dan  lingkungan yang  jauh  lebih  baik  dari  pada  permukiman dalam kota (Firman, 2009).
Bandung  Raya  sebagai  kota  metropolitan ketiga  terbesar  di  Indonesia,  telah  mengalami perkembangan aktifitas perkotaan yang melibatkan wilayah sekitarnya hingga membentuk kawasan perkotaan yang lebih luas dengan  nama  Kawasan  Metropolitan  Bandung Raya.   Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa  Barat  no.  12  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan  dan  Pusat  Pertumbuhan  di  Jawa Barat, Metropolitan Bandung Raya terdiri dari seluruh  Wilayah  Kota  Bandung  dan  Kota Cimahi,  dan  sebagian  wilayah  Kabupaten Bandung,  Kabupaten  Bandung  Barat  (KBB).
Pesatnya pertumbuhan peri-urban
Metropolitan  Bandung  Raya  ditandai  dengan tingginya angka pertumbuhan penduduk Kabupaten/Kota yang berada disekeliling Kota Bandung.    Sebagaimana  dijelaskan  pada Laporan Kajian Teknis Penyusunan Masterplan  Penyediaan  Perumahan  Rakyat  di Metropolitan  Bandung  Raya  Tahun  2015 (Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan,  2015),  pertumbuhan  penduduk rata-rata di Metropolitan Bandung Raya adalah sebesar 1.56%
sementara rata-rata pertumbuhan  penduduk  Kota  Bandung  hanya sebesar  1.21%  atau  paling  rendah  jika dibandingkan dengan wilayah disekelilingnya.
Tingginya pertumbuhan penduduk di Kawasan pinggiran  peri-urban  Metropolitan  Bandung Raya  diikuti  dengan  peningkatan  pemanfaatan wilayah  pinggiran  Kota  Bandung  untuk kebutuhan aktivitas perkotaan. Tren penyediaan  perumahan  yang  mendukung pengembangan  aktivitas  urban  Kota  Bandung terus  melebar  hingga  mencakup  ke  beberapa wilayah  di  kabupaten/kota  di  sekitarnya (Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan,  2015).    Tingginya  peran  sektor swasta  dalam  pembangunan  kawasan  peri- urban sering menjadi polemik diantara banyak pihak.    Dalam  hal  ini,  setiap  pembangunan
kawasan tentunya akan diikuti dengan kebutuhan  terhadap  infrastruktur  permukiman (Mittal & Kashyap, 2015).  Keterlibatan sektor swasta  dalam  pengembangan  kawasan  peri- urban dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda. Dari  sudut  pandang  positif,  keterlibatan mereka  dapat  dikatakan  sebagai  agen  yang membantu pemerintah dalam percepatan penyediaan  perumahan  dan  pembangunan infrastruktur  permukiman  di  kawasan  peri- urban  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh Siahaan,  Nasution,  dan  Purwoko  (2014)  yang dalam  penelitiannya  tentang  pengembangan perumahan  formal  di  Kecamatan  Siantar Marimbun Provinsi Sumatera Utara membuktikan  bahwa  keterlibatan  pengembang perumahan  memiliki  korelasi  positif  terhadap pengembangan infrastruktur kawasan.
Di  sisi  lain,  tingginya  peran  sektor  swasta dalam mengembangkan perumahan dan pembangunan  infrastruktur  permukiman  peri- urban,  seringkali  dianggap  sebagai  penyebab munculnya  fenomena  ketidakteraturan  dan fragmentasi  spasial  yang  banyak  timbul  di kawasan
peri-urban negara-negara berkembang  di  Asia  Tenggara  (Divigalpitiya &  Handayani,  2010).    Fragmentasi  tersebut biasanya terjadi antara satu kawasan perumahan formal dengan kawasan perumahan formal  lainnya,  ataupun  antara  satu  kawasan perumahan  dengan  permukiman  eksisting  di sekitarnya  (Hudalah,  Winarso,  &  Woltjer, 2007).    Dalam  hal  ini,  perumahan  formal biasanya  dibangun  oleh  pengembang  swasta yang mampu membangun jaringan infrastruktur  sendiri,  tanpa  perlu  bergantung pada  kondisi  infrastruktur  eksisting  (Maryati, Nisaa, & Humaira, 2015).
Pada  kondisi  pengembangan  perumahan  di kawasan  peri-urban  yang  didominasi  sektor swasta,  tingginya  pembangunan  perumahan sering  tidak  selaras  dengan  pemerataan ketersediaan  infrastruktur  kawasan  (Okoro, Musonda,  &  Agumba,  2016).  Dalam  hal  ini, sektor  swasta  berfokus  pada  penyediaan fasilitas kawasannya dan kurang memperhatikan  dampak  eksternalitas  pada lingkungan  sekitarnya  (Guo,  Xiao,  &  Yuan, 2016).      Eksternalitas  yang  timbul  akibat ketidakteraturan dan ketidakmerataan
ketersedian  infrastruktur  dalam  skala  makro sering berdampak pada munculnya
permasalahan  lingkungan  dan  sosial  (Zhao, 2013; Zhang, Zhou, & Mao, 2019).
Pada kawasan perdesaan yang termasuk dalam cakupan delineasi pengembangan Metropolitan Bandung  Raya,  saat  ini  telah  banyak  berdiri kompleks  perumahan  yang  dibangun  oleh pengembang.
Isu
ketidakmerataan ketersediaan  infrastruktur  permukiman  di kawasan Metropolitan Bandung Raya
diataranya  timbul  sebagai  akibat  dari  luasnya cakupan wilayah yang meliputi 5 kota/kabupaten yang berbeda, dengan karakteristik  fisik,  geografis,  sosial-ekonomi, administrasi  pemerintahan  lokal  yang  berbeda yang  sangat  berpengaruh  pada  karakteritik penyediaan perumahan dan infrastruktur permukimannya.    Salah  satu  hal  yang  paling menonjol ditunjukkan oleh perbedaan karakter permukiman  utara-selatan  dimana  perumahan yang  berada  pada  wilayah  utara  Bandung cenderung  memiliki  satuan  unit  lahan  yang luas  karena  persyaratan  Koefisien  Dasar Bangunan  (KDB)  yang  cukup  ketat.   Terlepas dari perbedaan geografis tersebut, ketersediaan jaringan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan syarat mutlak dalam penyelenggaraan perumahan.
Dengan banyaknya isu makro tentang kesenjangan  infrastruktur  permukiman  di kawasan pinggiran kota, khususnya di kawasaan  peri-urban  Metropolitan  Bandung Raya,  perlu  diketahui  bagaimana  praktek penyediaan  infrastruktur  secara  mikro  berikut aspek-aspek  krusial  yang  perlu  ditangani segera  oleh  pemerintah.   Kajian mikro  ini  pun dapat mengurai aspek ketidakteraturan infrastruktur  makro  yang  sekarang  terjadi. Hasil identifikasi dan evaluasi sistem penyediaan  dan  pemanfaatan  infrastruktur permukiman peri-urban secara mikro diharapkan  dapat  menjadi  bahan  evaluasi  dan masukan dalam pembenahan pengaturan sistem  penyediaan  infrastruktur  kawasan perkotaan yang sedang berkembang, khususnya di kawasan peri-urban Metropolitan Bandung Raya (Vitriana 2017).

## 2. METODE
Pada  penelitan  ini,  identifikasi  karakter infrastruktur  dilakukan  melalui  studi  empirik dengan  metoda  studi  kasus.    Penelitian  ini dilakukan  pada  dua  lokasi  studi  kasus permukiman  yang  terletak  di  wilayah  inner fringe  (Tian,  Ge,  &  Li,  2016)  Metropolitan Bandung Raya, yang masing-masingnya mewakili  kawasan  peri-urban  Kabupaten Bandung  dan  KBB.    Kemudian,  pada  kedua kawasan  tersebut  dipilih  tiga  kompleks perumahan  yang  masing-masingnya  dianggap mewakili ketiga tipologi pengembang perumahan.
Penelitian  ini  menggunakan  tiga  metode pendekatan.    Pendekatan  pertama  adalah metode penentuan objek studi kasus, pendekatan kedua adalah metode pengumpulan  data  dan  pendekatan  ketiga adalah metode analisis. Kategorisasi pengembangan  perumahan  pada  penelitian  ini merujuk  pada  Tipologi  Pengembang  yang diadaptasi  dari  studi  Winarso  (2000)  tentang pengklasifikasikan  pengembang  perumahan formal  di  Wilayah  Jabotabek.    Sementara  itu, identiikasi ketersediaan infrastruktur perumahan  dan  permukiman  mengacu  pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan  (Badan  Standardisasi  Nasional, 2004).    Secara  umum,  alur  pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.
Metode Penentuan Objek Studi Kasus:
1. Klasifikasi tipologi perumahan: Adaptasi Winarso (2000) 2. Seleksi lokasi studi kasus
Metode Pengumpulan Data
1. Pengumpulan  data  sekunder  (survey instansional)
2. Pengumpulan  data  primer  (survey lapangan)
a. Observasi (Ketersediaan)
b. Wawancara (aksesibilititas)
Metode Analisis (Pendekatan Kualitatif) 1. Analisis  kualitatif  sederhana  / coding – pengelompokkan (data observasi)
2. Analisis isi (data wawancara) Gambar 1. Metodologi Penelitian
Arsitektura : Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan, Vol. 18 (1) April 2020: 151-165

## 2.1 Metode Penentuan Objek Studi Kasus
Tulisan  ini  menggunakan  metode  studi  kasus untuk  memperoleh  informasi  yang  terperinci dan  mendalam  dari  suatu  fenomena.   Merujuk kepada  fenomena  pengembangan  perumahan yang  terjadi  di  sebagaian  besar  wilayah  peri- urban  Kota  Bandung,  penelitian  ini  mengacu pada terminologi pengembang tipe footholders dengan  berfokus  pada  aspek  luas  area perumahan  yang  dikembangkan.    Dengan demikian,  pembagian  tipologi  pengembangan perumahan  terdiri  atas  tipologi  kecil  dengan luas  perumahan  kurang  dari  5Ha,  tipologi menengah dengan luas perumahan antara 5-15 Ha  dan  tipologi  besar  untuk  perumahan dengan  luas  >  15  Ha.    Sampel  lokasi  pada penelitian  ini  adalah  Desa  Ciwaruga  (KBB) sebagai  representasi  kawasan  peri-urban  utara dan  Desa  Cipagalo  (Kabupaten  Bandung) sebagai  representasi  objek  kawasan  peri-urban selatan.    Adapun  penentuan  lokasi  studi  kasus tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan:
1) pada  keduanya  terdapat  ketiga  tipologi pengembang perumahan formal peri-urban,
2) memiliki karakteristik perpaduan penggunaan lahan urban-rural yang
menjadi  salah  satu  ciri  fisik  dari  kawasan peri-urban,
3) merupakan desa yang terletak pada wilayah administratif yang berbeda yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung
4) secara geografis terletak pada wilayah yang kontras  satu  sama  lain  (batas  utara  –  batas selatan Kota Bandung).
Dari masing-masing desa  tersebut lalu dilakukan  penentuan  3  kompleks  perumahan yang  mewakili  ketiga  tipologi  perumahan formal.    Adapun  representasi  lokasi  studi terpilih  pada  Desa  Ciwaruga  meliputi  (a) Perumahan  Griya  Amanda  3  (Tipologi Pengembangan  Perumahan  Skala  Kecil),  (b)
Perumahan Gerlong Permai (Tipologi
Pengembangan  Perumahan  Skala  Menengah), dan  (c)  Perumahan  Parahyangan  Rumah  Villa (Tipologi  Pengembangan  Perumahan  Skala Besar), sementara perwakilan lokasi studi pada Desa  Cipagalo  meliputi  (d)  Perumahan  Surya Asri  Residence  (Tipologi  Pengembangan Perumahan  Skala  Kecil),  (e)    Perumahan Pesona  Ciganitri  (Tipologi  Pengembangan Perumahan Skala Menengah), dan (f)
Perumahan Cherry Field (Tipologi Pengembangan Perumahan Skala Besar).

## 2.2 Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan  data  primer  dan  sekunder. Pengumpulan  data  primer  dilakukan  melalui teknik  observasi  dan  wawancara.    Teknik observasi digunakan untuk memperoleh identifikasi karakteristik kuantitas infrastruktur perumahan,  sementara  teknik  wawancara digunakan  untuk  memperoleh  data  kualitatif berupa  informasi  aksesibilitas  penggunaan infrastruktur  perumahan  oleh  masyarakat sekitar yang ada diluar lingkungan perumahan. Wawancara dilakukan pada 12 orang narasumber  yang  tersebar  pada  6  lokus penelitian.    Dua  orang  narasumber  di  setiap lokus penelitian tersebut terdiri dari satu orang narasumber  pengelola  perumahan  ( estate management / security ) serta 1 orang
narasumber perwakilan warga setempat (RT/tokoh  masyarakat)  yang  tinggal  di lingkungan luar masing-masing lokus perumahan  yang  diteliti.    Pengumpulan informasi  dari  pihak  internal  dan  eksternal perumahan  dilakukan  sebagai  salah  satu metode  triangulasi  data.    Pengumpulan  data sekunder dilakukan pada dinas yang membidangi  masalah  perumahan  di  Kab. Bandung dan KBB. Sebagai sumber acuan kelengkapan
persyaratan  dan  komponen  infrastruktur  yang dibutuhkan  pada  lingkungan  perumahan, peneliti  melakukan  kajian  terhadap  beberapa sumber peraturan formal nasional, diantaranya UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, PP No. 14 Tahun 2016 tentang  Penyelenggaraan  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman,  Permendagri  No.  9 Tahun  2009  tentang  Pedoman  penyerahan Prasarana,  Sarana  dan  Utilitas  Perumahan  dan Permukiman  di  Daerah,  Permenpera  No. 22/Permen/M/2008  tentang  SPM  Bidang Perumahan  Rakyat  Daerah  Provinsi  dan Daerah  Kabupaten  /  Kota,  Permenpera 34/Permen/M/2006  tentang  Pedoman  Umum Penyelenggaraan  Keterpaduan  PSU  Kawasan Perumahan  dan  SNI  03-1733-2004  tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan  di  Perkotaan.    Penelitian  ini
menggunakan  skema  pengecekan  ketersediaan infrastruktur perumahan dengan mengacu pada
SNI 03-1733-2004 yang secara rinci menjelaskan  standar-standar  dan  persyaratan lengkap  infrastrukur  yang  harus  dipenuhi dalam suatu lingkungan perumahan.
Pengumpulan  data  aksesibilitas mengacu  pada aspek  kemudahan  dan  kenyamanan  untuk menjangkau  dan  menggunakan  infrastruktur perumahan.    Pada  kajian  ini,  aksesibilitas infrastruktur  akan  ditinjau  bukan  dari  sisi internal  penghuni  perumahan,  namun  dari persepsi  masyarakat  yang  berada  diluar lingkungan perumahan formal tersebut. Dalam hal ini, meskipun pengembang
melakukan
pembangunan infrastruktur perumahan  sebagai  kelengkapan  fasilitas  bagi penghuni,  namun  pada  dasarnya  infrastruktur adalah  barang  publik  yang  memiliki  fungsi pelayanan  luas  (Sheng,  2014).    Sebagaimana yang  dijelaskan  oleh  Power  &  Mee    (2019) bahwa memahami infrastruktur dapat dilakukan  sebagai  sistem  sosioteknik,  dimana analisis  infrastruktur  dapat  dilakukan  dengan memperhatikan bagaimana infrastruktur memola kehidupan sosial dan mengidentifikasi nilai-nilai  yang  secara  selektif  dikodekan  ke dalam  infrastruktur.    Untuk  itu,  pengertian aksesibilitas  infrastruktur  perumahan  yang berkontribusi  positif  adalah  yang  memberi kemudahan akses penggunaan bagi lingkungan / masyarakat sekitar yang dicerminkan dengan ketiadaan  hambatan  fisik  serta  perletakan spasial yang strategis.

## 2.3 Metode Analisis
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis  kualitatif  campuran,  yang  meliputi metode  analisis  kualitatif  sederhana  dalam  hal pengeolahan  data  hasil  observasi  lapangan serta  metode  analisis  isi  untuk  mengolah  data hasil  wawancara  dengan  informan  lapangan. Analisis kualitatif sederhana dilakukan dengan metoda  coding-pengelompokkan-kesimpulan, sementara analisis isi dilakukan dalam beberapa tahapan, yang meliputi:
1) Mengorganisasi dan menyiapkan data
2) Membaca keseluruhan data yang terkonversi  ke  dalam  bentuk  teks  untuk dapat memahami makna dan informasi 3) Mengkonversi  teks  ke  dalam  bentuk pengkodean 4) Melakukan matriks coding untuk mengetahui segmen teks yang beririsan dari berbagai kode
Gambar 2. Lokus Penelitian
KOTA BANDUNG d f e KOTA BANDUNG
5) Melakukan pengelompokkan segmen- segmen yang sama untuk memperoleh tema besar kelompok berdasarkan aspek ketersediaan  dan  aksesibilitas  infrastruktur perumahan peri-urban Metropolitan Bandung Raya tipologi utara versus selatan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tahap ini, penulis melakukan pengolahan data melalui teknik klasifikasi dan pengelompokkan data infrastruktur perumahan berdasarkan  kategori  utara  dan  selatan  pada lokasi studi kasus yang telah ditentukan.  Pada masing-masing  kategori,  telah  terhimpun  data tiga  perumahan  yang  mewakili  tipologi  kecil, menengah  dan  besar.    Adapun  peta  sebaran lokus  penelitian  dapat  dilihat  pada  Gambar  2. Analisis data infrastruktur perumahan dilakukan  berdasarkan  aspek  ketersediaan (kuantitas)  dan  aksesibilitas  yang  selanjutnya dipetakan dalam suatu model analisis identifikasi karakteristik
infrastruktur perumahan dan permukiman di suatu kawasan.

## 3.1 Analisis Aspek Ketersediaan
Analisis  aspek  ketersediaan  infrastruktur perumahan  dilakukan  pada  ketiga  sampel kompleks  perumahan  pada  dua  desa  yang mewakili  masing-masing tipologi luasan pengembang  perumahan  di  kawasan  peri- urban  Metropolitan  Bandung  Raya  utara  dan selatan.    Komponen  pengujian  identifikasi ketersediaan  dan  aksesiblitas  infrastruktur perumahan  dan    permukiman  pada  penelitian ini meliputi kelengkapan sarana, prasarana dan utilitas  (PSU)  yang  terdiri  atas  7  komponen jaringan  infrastruktur  dasar  dan  6  komponen sarana  perumahan  (Vitriana  2018).    Penelitan aspek ketersediaan dikelompokkan atas kategori  A  (Tidak  tersedia,  namun  belum wajib ada), B (Tidak tersedia, seharusnya ada), C  (Tersedia,  namun  tidak  memenuhi  standar) dan D (Tersedia, memenuhi standar).  Adapun pemetaan karakterstik ketersediaan infrastruktur perumahan pada keenam komplkes  perumahan  tersebut  dapat  dilihat pada Lampiran 1.
Berdasarkan hasil pemetaan identifikasi kondisi  ketersediaan  infrastrktur  perumahan selanjutnya  dibuat  suatu  pemodelan  analisis
ketersediaan  infrastruktur  perumahan.    Pada model analisis ketersediaan infrastruktur perumahan, dilakukan pengelompokkan kategori  dengan  tema  yang  lebih  luas,  yang meliputi  1)  kelompok  infrastruktur  yang tersedia  dan  2)  kelompok  infrastruktur  yang tidak  tersedia.    Pada  kelompok  infrastruktur tersedia,  dibagi  lagi  menjadi  sub  kelompok tersedia dan memenuhi standar, sub kelompok tersedia  tetapi  tidak  memenuhi  standar  dan kelompok  tersedia  antara  memenuhi  standar dan  tidak.    Pada  kelompok  tidak  tersedia, dibagi  dalam  sub  kelompok  tidak  tersedia padahal  seharusnya  ada,  sub  kelompok  tidak tersedia  dan  belum  wajib,  serta  sub  kelompok tidak tersedia antara seharusnya ada dan belum wajib  ada.    Sub  kelompok  terakhir  adalah kelompok  antara  tersedia  dan  tidak.    Model analisa  pemetaan  karakteristik  ketersediaan infrastruktrur  perumahan  dapat  dilihat  pada Lampiran  2.    Secara  umum,  model  tersebut menggambarkan pemetaan aspek-aspek ketersediaan  (kuantitas)  infrastruktur  yang semakin baik ke arah kanan. Berdasarkan  pemodelan  tersebut,  diperoleh bahwa  kedua  tipologi  utara  dan  selatan memiliki beberapa kesamaan karakter ketersediaan  infrastruktur  perumahan.    Pada sub kelompok tersedia dan memenuhi standar, terdapat lima aspek infrastruktur yang memiliki kesamaan, yang meliputi aspek lebar perkerasan  jalan,  ketersediaan  ruang  terbuka hijau  privat,  sinyal  telepon  sellular,  vegetasi pinggir  jalan  dan  drainase  di  kedua  sisi  jalan. Pada  sub  kelompok  tersedia  namun  tidak memenuhi  standar  (ukuran  dan  kelengkapan) terdapat  aspek  pos  hansip.    Sementara  pada sub  kelompok  tersedia  dengan  irisan  antara memenuhi  standar  dan  tidak,  terdapat  aspek- aspek  ketersediaan  badan  air  penerima,  lebar damaja,  damija,  dimensi  drainase  jalan, ketersediaan  wadah  sampah  priat  dan  taman RTH  perumahan.    Pada  sub  kelompok  tidak tersedia  padahal  semestinya  harus  ada, terdapat  lima  aspek  yang  memiliki  kesamaan yang meliputi keberadaan Tempat Pembuangan  Sampah  Sementara  (TPS)  dan bahu  jalan.   Pada  sub  kelompok tidak tersedia dengan irisan antara seharusnya ada dan belum wajib  meliputi  aspek  sambungan  telepon umum,  keberadaan  sekolah  formal  Taman Kanak-Kanak (TK) dan keran umum.
Sementara sub kelompok irisan antara tersedia dan  tidak  tersedia,  terdiri  dari  aspek-aspek ketersediaan balai pertemuan, jaringan Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL), parkir  umum,  bangunan  peribadatan  dan Jaringan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum (SPAM).    Dari  pemetaan  aspek  infrastruktur tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  terdapat sembilan aspek infrastruktur yang keberadaannya  masih  jarang  tersedia,  baik  di perumahan  tipologi  utara  maupun  tipologi selatan  sebagaimana  aspek-aspek  yang  tertera pada  kolom  bagian  tengah  ke  arah  kiri sebagaimana tertera pada Lampiran 3.
Infrastruktur perumahan tipologi utara menunjukkan karakteristik  yang  terbagi  dalam lima  sub-kelompok  ketersediaan.    Pada  sub kelompok  tersedia  dan  memenuhi  standar, terdapat  aspek  lebar  dawasja  dan  Garis Sempadan Bangunan (GSB), adanya air sumur layak  konsumsi  dan  ketersediaan  daya  listrik. Pada  sub  kelompok  tersedia  dengan  irisan antara  memenuhi  standard  dan  tidak,  terdapat aspek  sistem  angkutan  sampah  3  (tiga) kali/minggu,  kapasitas  gardu  listrik  dan ketersediaan lampu jalan.  Pada sub kelompok tidak  tersedia  dan  belum  wajib  ada,  terdapat aspek  balai  pengobatan,  fasilitas  pendidikan Sekolah  Dasar  (SD),  taman  bacaan,  serta telepon  umum  dan  bis  surat.    Pada  sub kelompok  tidak  tersedia  dengan  irisan  antara semestinya  ada  dan  belum  wajib  ada, terdapat aspek  posyandu  dan  keberadaan  toko/warung. Sementara  pada  sub  kelompok  irisan  antara tersedia  dan  tidak  tersedia,  meliputi  aspek rumah  gardu,  hidran,  jalan  pedestrian  dan sambungan  telepon  rumah.    Pada  tipologi perumahan  utara,  terdapat  sepuluh  aspek infrastruktur  yang  masih  jarang  ditemui  di lingkungan perumahan formal yang dikembangkan oleh pengembang.
Infrastruktur perumahan tipologi selatan menunjukkan karakteristik ketersediaan infrastruktur dengan kecenderungan yang lebih beragam.    Pada  sub  kelompok  tersedia  dan memenuhi standar, terdapat aspek ketersediaan kapasitas  gardu,  lampu  jalan  dan  keberadaan toko/warung.      Pada  sub  kelompok  tersedia tetapi  tidak  memenuhi  standar,  terdapat  aspek angkutan sampah 3 (tiga) kali / minggu, rumah gardu,  ketersediaan  daya  listrik.    Pada  sub kelompok  tersedia  dengan  irisan  antara
memenuhi  standard  dan  tidak,  terdapat  aspek lebar  daerah  pengawasan  jalan  (dawasja)  dan GSB  perumahan.    Pada  kelompok  tidak tersedia  dengan  sub  seharusnya  ada,  terdapat aspek  ketersediaan  hidran,  jalan  pedestrian, sambungan telepon umum dan air sumur layak konsumsi.     Pada  sub  kelompok  tidak tersedia dengan irisan antara seharusnya ada dan belum wajib,  terdapat  aspek  balai  pengobatan,  SD, telepon  umum  dan  bis  surat.    Sementara  pada sub  kelompok irisan  antara  tersedia  dan  tidak, terdapat  aspek  posyandu,  dan  taman  bacaan. Pada  tipologi  perumahan  selatan,  terdapat sembilan  aspek  infrastruktur  yang  masih jarang  ditemui  di  lingkungan  perumahan formal yang dikembangkan oleh pengembang.
Secara  umum  terdapat  tiga  karakter  aspek ketersediaan  infrastruktur  perumahan  yang secara  signifikan  berbeda  antara  tipologi utara dan  selatan.    Pada  perumahan  tipologi  utara, terdapat  kecenderungan  penyediaan  yang  jauh lebih  baik  dari  perumahan  tipologi  selatan dalam  hal  ketersediaan  air  sumur  layak konsumsi  dan  ketersediaan  daya  listrik  rumah tangga.    Kualitas  air  sumur  memang  menjadi permasalahan  sebagian  besar  perumahan tipologi  selatan  karena  selain  muka  air tanahnya  yang  sudah  semakin  menurun  juga kualitas air sumur yang jauh dari standar layak konsumsi.    Dalam  hal  ini,  penghuni  wilayah selatan terpaksa mencari solusi untuk memperoleh  air  bersih  kebutuhan  rumah tangga  sehari-hari  dengan  membeli  eceran. Permasalahan  ini  berkaitan  erat  dengan  isu ketersediaan  cadangan  air  tanah  yang  semakin menipis  di  daerah  selatan  Bandung  akibat tingginya  alih  fungsi  lahan  di  wilayah  utara yang  semestinya  dimanfaatkan  lebih  optimal sebagai  daerah  resapan  air  tanah.      Isu  ini semakin  mengemuka  dengan  ketidakmerataan pelayanan  jaringan  SPAM  berikut  rendahnya kualitas pelayanannya di lingkungan permukiman.
Perumahan tipologi selatan umumnya menyediakan  kapasitas  daya  listrik  1300  watt. Berdasarkan standar SNI 03-1733-2004, seharusnya daya listrik memenuhi ketersediaan 450  watt/orang.    Dengan  asumsi  setiap keluarga  terdiri  dari  empat  penghuni,  maka besar daya minimal yang harus tersedia adalah 1800 watt. Perumahan tipologi utara umumnya sudah menggunakan kapasitas daya listrik rata-
rata  diatas  2200  watt.    Hal  ini  bisa  saja berhubungan  dengan  rata-rata  tipe  perumahan di  wilayah  selatan  yang  umumnya  memiliki luas  yang  jauh  lebih  kecil  jika  dibandingkan dengan  tipe  perumahan  di  wilayah  utara. Rumah  besar  umumnya  dilengkapi  dengan daya  listrik  yang  besar.      Perbedaan  aspek ketiga  yang  menonjol  dari  tipologi  utara  dan selatan peri-urban Metropolitan Bandung Raya dapat  ditemui  pada  aspek  ketersediaan  sarana perdagangan  (toko/warung)  yang  disediakan oleh pengembang. Tipologi selatan menunjukkan  ketersediaan  yang  memenuhi standar  melalui  ketersediaan  ruko  pada lingkungan  perumahan  yang  dibangun  oleh pengembang  dan  digunakan  sebagai  fasilitas komersil  oleh  penghuninya.    Sementara  pada perumahan  tipologi  utara,  sama  sekali  tidak ditemuan konsep ruko.  Berdasarkan penuturan penghuni, warga perumahan cenderung menentang keberadaan fasilitas umum
komersil  untuk  berada  di  dalam  lingkungan perumahan  utara  dikarenakan  alasan  menjaga privasi.

## 3.2 Analisis Aspek Aksesibilitas
Hasil  uji  selanjutnya  adalah  identifikasi aksesibilitas infrastruktur antara tipologi perumahan  utara  dan  selatan  Metropolitan Bandung  Raya  sebagaimana  ditunjukkan  pada Lampiran  3.    Untuk  memahami  konsep distribusi dan aksesibilitas penggunaan infrastruktur  perumahan  yang  dibangun  oleh pengembang,  peneliti  melakukan  wawancara terhadap  wakil  pengelola  dan  informan masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  kawasan perumahan  tersebut.    Hasil  wawancara  terkait distribusi dan aksesibilitas penggunaan infrastruktur  perumahan  bagi  masyarakat sekitar
selanjutnya dikelompokkan berdasarkan  dampak  manfaat  bagi  masyarakat sekitar, apakah berkontribusi positif atau tidak berkontribusi  /  berkontribusi  negatif.    Adapun hasil  wawancara  terhadap  para  informan tentang  konsep  distribusi  dan  aksesibilitas perumahan di keenam lokasi sampel perumahan  peri-urban  utara  dan  selatan,  dapat dilihat pada Lampiran 3.
Dari  pemetaan  aksesibilitas  dan  distribusi pemanfaatan infrastruktur tersebut, selanjutnya dibuatkan  model  aksesibilitas  infrastrktur utara-selatan  Metropolitan  Bandung  Raya
dengan  tema  pengelompokkan  yang  lebih besar sebagaimana yang tertuang pada Lampiran 4.   Tema besar pengelompokkannya dibagi atas 1) kelompok infrastruktur perumahan  yang  berkontribusi  positif  dan  2) kelompok  infrastruktur  perumahan  yang  tidak berkontribusi  positif.    Pengertian  tidak berkontribusi  positif  disini  dapat  berarti  tidak memberikan  berkontribusi  sama  sekali  kepada lingkungan  sekitar  atau  bahkan  berkontribusi negatif.    Berdasarkan  pemodelan  Lampiran  4, terdapat beberapa aspek aksesibilitas infrastruktur yang dimiliki oleh kedua tipologi perumahan  sebagaimana  terlihat  pada  baris karakteristik  umum.    Aspek  aksesibilitas infrastruktur perumahan yang dianggap memiliki kontribusi positif  oleh masyarakat  di luar  perumahan,  baik  pada  tipologi  utara  dan selatan,  adalah  drainase  yang  tidak  terputus dan  tidak  adanya  jalan  buntu.    Aspek  yang dianggap tidak berkontribusi positif mencakup ketiadaan  IPAL  untuk  lingkungan  sekitar, jaringan  listrik  untuk  masyarakat  sekitar, jaringan telepon yang dapat diakses masyarakat  sekitar,  sarana  pelayanan  umum yang  dapat  diakses  masyarakat  sekitar,  SPAM yang  dapat  diakses  masyarakat  sekitar,  TPS dan  manajemen  angkutan  sampah  yang  dapat diakses  masyarakat  sekitar,  jaringan  telepon bagi masyarakat sekitar lingkungan perumahan,  jaringan  listrik  terdistribusi  ke lingkungan  di  sekitar  perumahan,  sarana pelayanan  umum  di  sekitar  lingkungan perumahan,  SPAM  terdistribusi  ke  sekitar lingkungan perumahan, TPS di sekitar lingkungan  perumahan,  pengelolaan  limbah di sekitar  lingkungan  perumahan,  pengelolaan limbah  di  sekitar  lingkungan  perumahan  dan perubahan arah air larian.
Irisan himpunan karakteristik umum aksesibilitas  infrastruktur  perumahan  yang berkontribusi  positif  maupun  yang  tidak ditunjukkan  pada  bagian  kolom  tengah  dari pemodelan  Lampiran  4,  yang  mencakup adanya  jaringan  jalan  yang  mengalir,  masjid yang  dapat  diakses  masyarakat  sekitar,  taman RTH  dapat  diakses  masyarakat  sekitar,  masjid di  lingkungan  perumahan,  pembangunan drainase jalan utama, pelebaran atau pengaspalan  jalan,  aliran  limbah  yang  tidak langsung  dibuang  begitu  saja  ke  drainase  dan tidak  adanya  gang  sempit.    Secara  umum,
karaktersitik  umum  infrastuktur  perumahan peri-urban  menunjukkan  kecenderungan  yang lebih  besar  terhadap  akses  yang  tidak berkontribusi  positif  terhadap  lingkungan sekitar.
Pada  representasi  perumahan  tipologi  utara, karakteristik aksesibilitas infrastruktur perumahan  menunjukkan  tidak  satupun  aspek yang kontribusi positif.  Aspek yang menonjol justru  timbul  pada  kelompok  karakter  yang tidak  berkontribusi  positif,  meliputi  ketiadaan akses  sarana  perdagangan,  sarana  pendidikan dan  kesehatan.    Sementara  irisan  kelompok aksesibilitas  yang  berkontribusi  positif  dan negatif mencakup aspek tidak adanya drainase perumahan  yang  melanjutkan  dari  saluran yang  sudah  ada  (perngembang  cenderung membuat akses buangan baru) dan aksesibilitas  terhadap  taman  RTH  di  sekitar lingkungan  perumahan.    Pada  representasi perumahan  tipologi  selatan,  karakteristik aksesibilitas  infrastruktur  perumahan  yang berkontribusi  positif  ditunjukkan  pada  aspek aksesibilitas sarana perdagangan dan ketersediaan taman RTH di sekitar lingkungan perumahan.    Sementara  aksesibilitas  yang dianggap cenderung tidak berkontribusi positif adalah  ketiadaan  jaringan  drainase  lanjutan. Irisan  antara  kelompok  aksesbilitas  yang berkontribusi  positif  dan  negatif  meliputi aksesibilitas  pada  sarana  kesehatan  dan  sarana pendidikan.    Jika  melihat  dari  pemodelan tersebut,  maka  infrastruktur  perumahan  pada tipologi  selatan  memiliki  kecenderungan aksesibilitas  yang  lebih  baik  bagi  masyarakat sekitar dibandingkan dengan perumahan tipologi utara.
Tipologi perumahan peri-urban selatan Metropolitan  Bandung  Raya  menunjukkan keunggulan karakter aksesibilitas pada ketersediaan  infrastuktur  sarana  niaga  dan perdagangan  yang  memenuhi  standar,  dimana perumahan  tipologi  utara  justru  menunjukkan sebaliknya.    Dalam  hal  ini,  pengembang perumahan  pada  lokasi  studi  peri-urban  utara Metropolitan  Bandung  Raya  sejak  awal memang tidak mendesain fasilitas perdagangan khusus pada kawasan perumahan, dan  penghuni  setempat  pun  umumnya  merasa keberatan dengan kehadiran sarana perdagangan  di  dalam  lingkungan  perumahan untuk  kenyamanan  privasi.    Sementara  bagi
perumahan  peri-urban  selatan  Metropolitan Bandung  Raya,  sarana  niaga  umumnya  telah dirancang  oleh  pengembang  perumahan  sejak awal, dengan lokasi strategis di muka kawasan perumahan.  Desain  ini  diapresiasi  baik  oleh masyarakat  setempat  maupun  masyarakat sekitar, karena pada satu sisi dapat memberikan  kontribusi  positif  dalam  aspek aksesibilitas  pencapaian  sarana  niaga  bagi masyarakat  sekitar  dan  di  sisi  lain  penghuni perumahan pun tetap terjaga privasinya.
Tidak  berkontribusi  positif  disini  tidak  selalu bermakna berkontribusi negatif atau mempersulit  penghuni,  tetapi  bisa  saja  tidak adanya  akses  bagi  masyarakat  sekitar  untuk memperoleh  layanan  infrastruktur  perumahan, sehingga  dianggap  tidak  berpengaruh  apa  pun untuk  penghuni.    Dalam  hal  ini,  masyarakat sekitar menganggap bahwa ketersediaan infrastruktur  dan  fasilitas  perumahan  yang dibangun  oleh  pengembang  hanya  untuk dipergunakan oleh penghuni internal perumahan.    Sehingga  sangat  wajar  jika penggunaan  oleh  masyarakat  luar  justru dibatasi.    Sehingga,  masyarakat  sekitar  akan sangat  mengapresiasi  ketika  ada  perumahan dengan  konsep  ‘terbuka’  atau  non-gated community  yang  memungkinkan  masyarakat lain dapat mengakses infrastruktur perumahan, khususnya  ketersediaan  sarana  umum,  seperti taman,  ruang  terbuka  hijau,  masjid  serta fasilitas  pendidikan  dan  kesehatan  jika tersedia.
Meskipun hasil pemetaan aspek-aspek aksesibilitas penggunaan infrastuktur perumahan oleh masyarakat di luar perumahan mengarah pada kecenderungan tidak berkontribusi  positif,  namun  demikian  para informan menyatakan bahwa masuknya perumahan  justru  membawa  dampak  positif bagi perkembangan prasarana dasar kawasannya.      Mayoritas  informan  merasakan bahwa keberadaan perumahan telah membantu melakukan  pelebaran  dan  pengaspalan  jalan berikut  pembangunan  drainase  di  sepanjang jalan-jalan  utama  menuju  ke  arah  perumahan. Begitu  pula  dengan  hadirnya  jaringan  utilitas listrik  dan  telepon,  dimana  masyarakat merasakan  semakin  berkembangnya  jaringan listrik  di  wilayahnya  setelah  masuknya perumahan  ke  lingkungan  sekitar  tempat tinggal  mereka.      Hal-hal  yang  secara  umum
dianggap berkontribusi negatif terhadap
masyarakat,  diantaranya  adalah  kemacetan, kekeringan dan banjir.
Masalah kemacetan timbul akibat meningkatnya  jumlah  kendaraan  yang  berasal dari  para  penghuni  baru,  masalah  kekeringan timbul  karena  semakin  banyaknya  penduduk yang  melakukan  pengeboran  sumur  untuk memenuhi  kebutuhan  air  bersih,  sementara masalah banjir timbul karena semakin berkurangnya  resapan  dan  penataan  drainase yang  kurang  baik.    Aspek  lain  yang  mungkin tidak  dirasakan  secara  langsung  berkontribusi negatif bagi masyarakat adalah masih banyaknya perumahan yang belum menggunakan  IPAL  dalam  mengelola  limbah cair rumah tangga serta mekanisme pembuangan  limbah  yang  langsung  dialirkan ke saluran drainase.  Dalam hal ini, mekanisme tersebut  mencemari  lingkungan  sekitar,  baik dari segi pencemaran udara maupun pencemaran air.
Aksesibilitas  infrastruktur  perumahan  dapat dikatakan  sangat  berkorelasi  dengan  konsep penempatan  atau  posisi  perletakan  sarana tersebut  dalam  site  lingkungan  perumahan. Pada  konsep  perumahan  satu  pintu  atau  gated communities,  keberadaan  sarana  yang  berada di  dalam  lingkungan  perumahan  secara  tidak langsung  akan  menjadi  penghambat  akses orang  luar  untuk  dapat  memanfaatkannya. Lain  halnya  jika  sarana  tersebut  berlokasi  di area  publik  atau  sisi  luar  perumahan  yang mengindikasikan kemudahan akses bagi penduduk di luar perumahan untuk menjangkau  sarana  tersebut.    Dalam  hal  ini, keberadaan masjid sebagai sarana ibadah dapat menjadi  perkecualian.    Meskipun  bangunan ibadah  tersebut  terletak  di  dalam  perumahan, namun  masyarkat  sekitar  tidak  merasa  sulit untuk  ikut  memanfaatkannya,  khususnya  saat menjalankan  ibadah  Shalat  Jumat.    Namun demikian,  tidak  sedikit  masyarakat  luar  yang cenderung  ‘sungkan’  untuk  memanfaatkan masjid  di  lingkungan  dalam  perumahan. Begitu  pula  dengan  pemanfaatan  taman  dan RTH  di  lingkungan  dalam  perumahan  yang dirasakan  ‘sulit’  untuk  dijangkau  oleh masyarakat sekitar.
Penempatan  sarana  perumahan  yang  cukup strategis  umunya  banyak  ditemukan  pada
penempatan  sarana  perdagangan  (biasanya berupa  rumah  toko  /  ruko)  yang  selalu ditempatkan  di  area  yang  bersifat  umum  dan terbuka.    Bagi  masyarakat  luar,  keberadaan sarana  pos  keamanan  yang  menjadi  ciri  khas perumahan  sistem  tertutup,  dapat  dipandang sebagai pembatas akses pemanfaatan sarana di lingkungan perumahan.

## 4. KESIMPULAN
Penelitian terhadap tipologi penyediaan infrastruktur perumahan di kawasan peri urban utara-selatan  Metropolitan  Bandung  Raya menunjukkan  beberapa  kesamaan  maupun perbedaan karakter ketersediaan dan aksesibilitas pemanfaatan
infrastruktur.
Kesamaan  karakter  ini  meliputi  ketersediaan yang sesuai standar pada prasarana perkerasan jalan  umum,  RTH  privat,  jaringan  telepon selular,  vegetasi  jalan,  drainase  pinggir  jalan serta  penyediaan  tanki  septik  perumahan.
Tipologi perumahan peri-urban utara Metropolitan  Bandung  Raya  menunjukkan keunggulan pada ketersediaan air minum layak konsumsi  dan  ketersediaan  daya  listrik  yang sesuai standar.  Sementara tipologi perumahan peri-urban selatan Metropolitan Bandung Raya menunjukkan keunggulan ketersediaan infrastuktur  sarana  niaga  dan  perdagangan yang  memenuhi  standar.    Kesenjangan ketersediaan  infrastruktur  peri-urban  utara- selatan  yang  sangat  dirasakan  terutama  dalam hal  ketersediaan  air  minum  sebagai  salah  satu komponen prasarana dasar.
Penelitian kajian mikro pada lokasi studi kasus perumahan  yang  terletak  di  Kawasan  Peri- urban
Metropolitan Bandung Raya menunjukkan bahwa  tidak  semua  infrastruktur perumahan  dibangun  memenuhi  standar. Dengan ketidakmerataan
ketersedian infrastruktur  pada  akhirnya  berdampak  pada ketidakseimbangan lingkungan
serta ketidakadilan  sosial.      Dalam  hal  ini, kelengkapan  infrastruktur  perumahan  yang dibangun seharusnya sudah dilakukan atas izin dan  koordinasi  dengan  Pemerintah  Daerah setempat.    Hasil  kajian  lapangan  ini, diharapkan  dapat  menjadi  masukan  bagi pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan perumahan.    Pemerintah  daerah  harus  mampu membuat dan menerapkan standarisasi
penyediaan  sarana  prasarana  perumahan,  agar ketersediaan  infrastruktur  dasar  sebagai  salah satu barang publik dapat dijangkau secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dampak negatif yang timbul akibat ketidaktersediaan  ataupun  ketidakmerataan penyediaan  infrastruktur  perumahan  pada akhirnya  akan  menjadi  beban  pemerintah karena  seluruh  infrastruktur  perumahan  yang dibangun  di  lingkungan  perumahan  pada akhirnya harus diserahterimakan kepada pemerintah.  Pemerintah perlu secara konsisten menerapkan standarisasi penyediaan infrastruktur perumahan berikut
pengembangan  sistem  jaringan  infrastruktur yang  komprehensif,  berkesinambungan  dan aplikatif  untuk  dapat  diterapkan  oleh  semua pihak  yang  terlibat  dalam  pengembangan permukiman  yang  berkelanjutan  di  kawasan Metropolitan Bandung Raya.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  yang sebesar-besarnya  pada  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat atas  segala  dukungan  moril  dan  materil,  serta Dr.  Eng.  Arif  Sarwo  Wibowo  dan  Delik Hudalah,  Ph.D  atas  pendampingan  selama melaksanakan penelitian ini .

## REFERENSI
Badan Standardisasi Nasional. (2004). Standar  Nasional  Indonesia  No  03- 1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan . Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan.  (2015). Kajian  Teknis Penyusunan  Masterplan  Penyediaan
Perumahan  Rakyat  di  Metropolitan Bandung Raya . Jakarta.
Divigalpitiya, P., & Handayani, K. N. (2010). Measuring the Urban Expansion Process of  Yogyakarta  City  in  Indonesia.
International Review for Spatial
Planning  and  Sustainable  Development ,
3 (4), 18–19.
Fahmi,  F.  Z.,  Hudalah,  D.,  Rahayu,  P.,  &
Woltjer, J. (2014). Extended
urbanization in small and medium-sized
cities:  The  case  of  Cirebon,  Indonesia.
Habitat International , 42 , 1–10.
https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2013. 10.003
Firman, T. (2009). The continuity and change in  mega-  urbanization  in  Indonesia :  A survey  of  Jakarta  –  Bandung  Region  ( JBR )
development. Habitat International , 33 (4), 327–339.
Guo,  Y.,  Xiao,  Y.,  &  Yuan,  Q.  (2016).  The redevelopment  of  peri-urban  villages  in the  context  of  path-dependent  land institution  change  and  its  impact  on Chinese  inclusive  urbanization :  The case of. JCIT , 2.
Hudalah,  D.,  Winarso,  H.,  &  Woltjer,  J.
(2007).  Peri-urbanisation  in  East  Asia : A New Challange for Planning. International  Development  Planning
Review , 29 (10), 508.
Hudalah,  D.,  Winarso,  H.,  &  Woltjer,  J. (2014). Gentrifying the peri-urban: Land use  conflicts  and  institutional  dynamics at  the  frontier  of  an  Indonesian metropolis. Urban Studies , 2.
Maryati, S., Nisaa, A., & Humaira, S. (2015).
Increasing  the  Infrastructure  Access  of Low-Income  People  in  Peri-Urban  of Bandung Metropolitan Area. International Journal of Built Environment  and  Sustainability , 2 (3), 219.
Mittal,  J.,  &  Kashyap,  A.  (2015). Real  estate market  led  land  development  strategies for regional economic corridors e A tale of two mega projects. Habitat International , 47 , 205–217.
Okoro,  C.  S.,  Musonda,  I.,  &  Agumba,  J. (2016).  Identifying  Barriers  to  Urban Residential  Infrastructure  Development: a Literature Review. In C. Aigbavboa & W. Thwala (Eds.), International Conference on Infrastructure Development in Africa (p. 468).
Power,  E. R., &  Mee,  K.  J.  (2019).  Housing: an  infrastructure  of  care. Housing Studies , 0 (14 May 2019), 2. Rustiati.  (2005). Pengaruh  Urban  Sprawl Terhadap  Struktur  Tata  Ruang  Wilayah
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung . Institut Teknologi Bandung.
Sheng,  Y.  K.  (2014).  Challenges  of  Peri- Urbanization in the Asia-Pacific Region
Arsitektura : Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan, Vol. 18 (1) April 2020: 151-165
Yap  Kioe  Sheng. International  Policy Workshop  on  Rural-Urban  Poverty
Linkages ,  (September),  7.  Zhejiang Province, China. Siahaan,  A.,  Nasution,  Z.,  &  Purwoko,  A. (2014).  Analisis  Pengaruh  Pembangunan Perumahan terhadap Pengembangan
Wilayah  Kecamatan  Siantar  Marimbun Kota  Pematang  Siantar. Jurnal  Ekonom ,
17 (3), 103–110.
Tian,  L.,  Ge,  B.,  &  Li,  Y.  (2016).  Impacts  of state-led  and  bottom-up  urbanization  on land use change in the peri-urban areas of
Shanghai :
Planned growth or uncontrolled sprawl ? JCIT . UN  Habitat.  (2015). Habitat  III  Policy  Paper
Framework . Retrieved from www.habitat3.org
Vitriana,  A.  (2018).  Infrastructure  Provision by  Residential  Developers  in  the  Peri- Urban  Neighbourhoods  of  Metropolitan Bandung  Raya. IOP  Conference  Series: Earth and Environmental Science , 158 (1), 4. Vitriana,  Anita.  (2017). Kajian  Infrastruktur (Perumahan dan Permukiman) di Kawasan Peri-Urban Metropolitan Bandung Raya . Bandung.
Winarso, H. (2000). Residential Land Developer’s  Behaviour  in  Jabotabek, Indonesia . University of London.
Winarso,  H.,  Hudalah,  D.,  &  Firman,  T. (2015).  Peri-urban  transformation  in  the Jakarta metropolitan area. Habitat International , 49 (November  2016),  221– 229. 05.024
Zhang,  L.,  Zhou,  T.,  &  Mao,  C.  (2019).  Does the  difference  in  urban  public  facility allocation  cause  spatial  inequality  in housing prices? Evidence from Chongqing, China. Sustainability
(Switzerland) , 11 (21), 2. Zhao, P. (2013). Too complex to be managed ?
New  trends  in  peri-urbanisation  and  its planning in Beijing. Cities , 30 , 68–76.
GA GP PRV SAR PC CF U-Kecil U-Menengah U-Besar S-Kecil S-Menengah S-Besar D D D D D D B B B B B B B B B B B B C D D C C D C D D C C D D D D D C D D D D C C D D D D D D D C D D C C D D D D D D D B B B B D B D D D D C C C D C C C C B C D B B D A B B A B B B B B B B B D D D C C C B D D D D D A B D A B B D D D D D D Sarana Peribadatan A D D A D D D D D D D D D D D C D D A C D A C D C C C C C C A C C C C C A A A A A B A B D A B D A A A A B B A A A A B B A A A A A D A A B A B D A A A A A B Sarana Perdagangan dan Niaga A B B D D D Sarana Kesehatan ✓ Posyandu ✓ Balai Pengobatan warga
✓ Toko / Warung
✓ Balai pertemuan
✓ Pos hansip
✓ Gardu listrik
✓ Telepon umum dan bis surat
✓ Parkir umum Sarana Pendidikan dan Pembelajaran ✓ Taman kanak-kanak ✓ Sekolah Dasar
✓ Taman Bacaan
Jaringan Telepon
✓ Jaringan telepon kabel
✓ Jaringan telepon selular
S a ra n a / F a si li ta s
✓ Bangunan peribadatan (mushola / masjid) Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan ✓ RTH Privat ✓ Taman RTH
Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum
Jaringan Air Bersih
✓ Jaringan air bersih ✓ Kran umum ✓ Hidran kebakaran Jaringan Listrik ✓ Kebutuhan daya listrik, ✓ Kebutuhan jaringan listrik
Jaringan Pembuangan limbah ✓ Tangki Septik
✓ Jaringan pengolahan air limbah (IPAL)
Jaringan Persampahan ✓ Wadah sampah
✓ Layanan pengumpulan sampah (Angkutan sampah & TPS)
✓ Damija
✓ Dawasja ✓ GSB Min Jaringan Drainase ✓ Saluran drainase ✓ Badan air
Kriteria Komponen Ketersediaan
(Teknik Observasi)
In fra st ru k tu r D a sa r Jaringan Jalan (Jalan Lokal Sekunder dan Jalan Lingungan) ✓ Perkerasan ✓ Bahu Jalan
✓ Pedestrian
✓ Damaja
Keterangan: U : Utara (Desa Ciwaruga) S : Selatan (Desa Cipagalo) A : Tidak tersedia, namun belum wajib ada
B : Tidak tersedia, seharusnya ada
C : Tersedia, namun tidak memenuhi standar
D : Tersedia, memenuhi standar
Lampiran 1. Identifikasi Ketersediaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman pada Keenam Lokasi Studi Kasus Perumahan di Kawasan Peri-Urban Metropolitan Bandung Raya Sumber: Hasil Survey dan Observasi (2017)

## LAMPIRAN
Lampiran 2. Karakteristik ketersediaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman di Kawasan Peri-Urban Metropolitan Bandung Raya Berdasarkan Tipologi Utara – Selatan Sumber: Hasil Pengolahan Data (2017)
Keterangan:
Karakteristik Umum
Komponen Aksesibilitas GA GP PRV SAR PC CF (Teknik Wawancara) U-Kecil U-Menengah U-Besar S-Kecil S-Menengah S-Besar ✓ Pelebaran/pembukaan jalan utama N P P N P P ✓ Tidak ada jalan terputus P P P P P P ✓ Terdapat jalan desa berdampingan dengan jalan perumahan (pembatasan penggunaan jalan) N P N P N N ✓ Akses terkunci (1 pintu) dan terbuka (2 pintu) N P N N N P ✓ Pembangunan drainase jalan utama N P P N P P ✓ S aluran drainase mandiri (tidak menumpang) N P P P P P ✓ IPAL yang dapat digunakan bersama N N N N N N ✓ Pembuangan air limbah yang diolah N N P N P N ✓ TPS yang dapat digunakan bersama N N N N N N ✓ Sistem pengangkutan sampah bersama N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N ✓ Aksesibilitas (kemudahan akses capaian) N P P N P P ✓ Perletakan spasial yang merata (distribusi) N P P N P P ✓ Aksesibilitas (kemudahan akses capaian) N P N N N P ✓ Perletakan spasial yang merata (distribusi) P P P P P P ✓ Aksesibilitas (kemudahan akses capaian) N N N N N N ✓ Perletakan spasial yang merata (distribusi) N N N N N N ✓ Aksesibilitas (kemudahan akses capaian) N N N N N P ✓ Perletakan spasial yang merata (distribusi) N N N N N P ✓ Aksesibilitas (kemudahan akses capaian) N N N N N P ✓ Perletakan spasial yang merata (distribusi) N N N N N P ✓ Aksesibilitas (kemudahan akses capaian) N N N P P P ✓ Perletakan spasial yang merata (distribusi) N N N P P P Jaringan Drainase Kriteria In frast ru k tu r D as ar Jaringan Jalan (Jalan Lokal Sekunder dan Jalan Lingungan) Sarana Perdagangan dan Niaga Sarana Peribadatan Jaringan Air Bersih
✓ Jaringan air bersih bersama Jaringan Listrik ✓ Lampu, gardu, tiang listrik dimanfaatkan bersama
Jaringan Pembuangan limbah Jaringan Persampahan Sarana Kesehatan Sarana Pendidikan dan Pembelajaran Jaringan Telepon ✓ Jaringan telepon bersama Sara n a /F as ili tas Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum
Lampiran 3. Identifikasi Aksesibilitas dan Distribusi Infrastruktur Perumahan dan Permukiman pada Keenam Lokasi Studi Kasus Perumahan di Kawasan Peri-Urban Metropolitan Bandung Raya Sumber: Hasil Wawancara (2017)
Sumber: Hasil Survey dan Observasi
Keterangan: U : Utara (Desa Ciwaruga) P : Berkontribusi positif pada lingkungan dan masyarakat sekitar S : Selatan (Desa Cipagalo) N : Tidak berontribusi / berkontribusi negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitar
Lampiran 4. Karakteristik Aksesibilitas dan Distribusi Infrastruktur Perumahan dan Permukiman di Kawasan Peri-Urban Metropolitan Bandung Raya Berdasarkan Tipologi Utara – Selatan Sumber: Hasil Pengolahan Data (2017)