## ANALISIS PERAN ZAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19
Denas HasmanNugraha, M.E.K 1 1 Prodi Manajemen Dakwah, STAI Terpadu Yogyakarta
Article Info ABSTRACT Article history: Received Apr 05, 2021 Accepted Mei 10, 2021 Pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia menjadikan seluruh  aktifitas  terhenti.  Seketika  aktifitas  dibuat  lumpuh  termasuk  aktifitas ekonomi. Dampak dari covid-19 ini membuat banyak karyawan yang di PHK, para pengusaha mikro harus gulung tikar, para pemberi jasa transportasi online dan ofline  harus menahan  derita  karena  tidak  ada  yang  mengorder  jasanya.  Hal  ini dikarenakan pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk menghentikan rantai penyebaran virus covid-19 tersebut. Sehingga perlu adanya perhatian dari semua pihak,  baik  pemerintah  maupun  swasta  terutama  lembaga-lembaga  sosial  agar ambil  bagian  dalam  penanganan  masalah  yang  timbul  sebab  adanya  pandemi covid-19 ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran lembaga amil  zakat  terhadap  penggunaan  dana  zakat  pada  korban  covid-19  dalam menjalankan  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2020  tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya. Data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data adalah studi literatur. Lembaga yang menjalankan fatwa ini adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia. Hasil kajian menunjukan bahwa penggunaan dana zakat  untuk penanganan covid-19 sudah sesuai dengan fatwa yang dikluarkan. Dimana dana zakat yang disalurkan pada masa pandemi covid-19 ini membuat para penerima manfaat menjadi tertolong. Dan  dana  zakat  yang  diberikan  sangat  besar  manfaatnya  dan  membawa kemaslahatan bagi korban yang terkena dampak dari pandemi covid-19, terutama dampak dari Darurat Kesehatan, Darurat Sosial Ekonomi, Pengamanan Program Eksisting
Keywords: Zakat Covid 19 Baznas Ekonomi

## 1. PENDAHULUAN
Corona  Virus  Disease-19  (COVID-19)  merupakan  infeksi  saluran  pernapasan  yang disebabkan  oleh  jenis  virus  corona  juga  termasuk  salah  satu  virus  yang  memiliki  tingkat penularan yang tinggi. Selain memiliki tingkat penularan yang tinggi v irus tersebut tergolong sebagai virus yang mematikan, melihat bagaimana orang-orang yang terpapar virus tersebut kemudian  banyak  yang  tewas. Nama  lain  dari  penyakit  ini  adalah  Severe  Acute  Respiratory Syndrome  Coronavirus-2  (SARS-COV2).  Kasus  COVID-19  pertama  kali  dilaporkan  di  Kota Wuhan,  Provinsi  Hubei,  Tiongkok,  pada  Desember  2019.  Dalam  beberapa  bulan  saja, penyebaran penyakit ini telah menyebar ke berbagai negara, baik di Asia, Amerika, Eropa, dan  Timur  Tengah  serta  Afrika.  Pada  tanggal  11  Maret  2020,  Organisasi  Kesehatan  Dunia atau World  Health  Organization  (WHO)  mendeklarasikan  penyebaran  COVID-19 dikategorikan sebagai pandemi.
Akibat dari yang ditimbulkan dari pandemi ini sangat cepat menyebar ke seluruh dunia, konidisi  ini  disebabkan  oleh  sifat  virus  yang  sangat  menular,  namun  selain  itu  hal  ini disebabkan  dari  mobilitas  penduduk  dunia  dan  global  value  chains  yang  memang  memiliki

## Qulubana
E-ISSN: 2746-2838
tingkat konektifitas yang sangat tinggi. Menurut Bank Dunia 1 , dampak ekonomi dari Covid- 19 ini akan menghentikan usaha hampir 24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik. Di bawah skenario  terburuknya,  Bank  Dunia  juga  memperkirakan  hampir  35  juta  orang  akan  tetap dalam kemiskinan. Bahkan, melalui sejumlah skenario dengan mempertimbangkan berbagai garis kemiskinan, Bank Dunia memperkirakan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim akan meningkat hingga 922 juta di seluruh dunia.
Tidak  terkecuali  bagi  negara  Indonesia  dimana  virus  corona  mengalami  trend  kasus positif yang meningkat meski disisi lain terdapat pasien yang dinyatakan sembuh. Pada saat ini  17  September  2020  kasus  positif  di  Indonesia  sebesar  233  ribu  kasus  dengan  157  ribu dinyatakan sembuh dan 9.222 ribu meninggal dunia. Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka mengurangi penyebaran wabah ini adalah dengan kembali mensosialisasikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang selama ini selalu disosialisasikan oleh pihak terkait.  Untuk  menguatkan  dari  gerakan  PHBS  tersebut  pemerintah  juga  menyiapkan  dan memberlakukan dengan selalu mencuci tangan, memakai masker dan yang berkaitan dengan kondisi  yaitu  dengan  social  distancing  atau  physical  distancing.  Tidak  cukup  dengan  itu pemeringah juga menetapkan status darurat kesehatan masyarakat kemudian diiringi dengan keluarnya peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). PSBB memiliki tujuan untuk memberikan jaminan bahwa rantai penularan Covid-19 dapat diputus dengan adanya sinergi dari masyarakat untuk disiplin tidak melakukan mobilisasi sosial untuk kegiatan yang tidak diperlukan. 2
Dari beberapa peraturan yang di keluarkan pemerintah dalam rangka penanggulangan Covid-19  ada  beberapa  peraturan  yang  bisa  memiliki  dampak  langsung  terhadap  kondisi ekonomi atau penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Salah satunya dengan cara menerapkan aturan PSBB sebagai upaya menekan kemungkinan penularan Covid-19, akan tetapi  PSBB  berdampak  pada  laju  jual  beli  masyarakat  sehingga  mengancam  sistem perekonomian masyarakat. 3 Setidaknya ada tiga dampak besar yang disebabkan oleh virus Covid-19 bagi perekonomian Indonesia.
Dampak  yang  pertama  yaitu  menurunnya  konsumsi  rumah  tangga  atau  daya  beli masyarakat dalam waktu yang lama. Dampak yang kedua yaitu adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada berhentinya UMKM. Dampak yang ketiga yaitu ekonomi dunia yang mengalami pelemahan sehingga berakibat pada turunnya harga komoditas dan ekspor Indonesia ke beberapa negara terhenti. 4 Kondisi yang sulit tersebut dirasakan oleh 215 negara karena darurat kesehatan dan adanya tekanan ekonomi  yang  berdampak  pada  sisi  permintaan,  suplai  hingga  produksi  yang  kemudian mengakibatkan resesi yang sudah terjadi di berbagai negara. 5
1 World Bank, “World Bank Group and COVID-19 (coronavirus)”. https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19. Diakses pada tanggal 4 Mei 2020.
2 Puteranegara Batubara, “Pemerintah Ungkap Tujuan dan Manfaat Status PSBB di Jakarta,”
3 May Riski Belina Sukoco, “Efek Samping Urgensi Corona Terhdap Ekonomi,” Suara.Com, March 27, 2020.
4 Zuraya Nidia, “Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 Bagi Ekonomi RI,” Republika.com, July 15, 2020.
5 Danang Sugianto, “Begini Dasyatnya Efek Corona Ke Ekonomi,” Detikfinance, June 16, 2020.

## Qulubana
E-ISSN: 2746-2838
Kondisi  negara  yang  memprihatinkan  akibat  Corona  mendorong  Menteri  Agama mengeluarkan surat edaran Nomor 8 Tahun 2020 tertanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19. 6 Namun ini akan bisa terlaksana dengan baik jika terjadi kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, lembaga pengelola dana ZIS dan lembaga wakaf dalam memanfaatkan ZISWAF dengan maksimal agar memberikan kontribusi dalam penanganan dampak Covid-19. 7
Untuk  mendukung  surat  edaran  dari  Menteri  agama  maka  Majelis  Ulama  Indonesia sebagai  lembaga  yang  mengeluarkan  fatwa  yang  berkaitan  dengan  ketentuan-ketenuan agama.  Begitupun  dengan  kondisi  pandemi  covid  19  yang  terjadi  saat  ini,  maka  dianggap perlu  untuk  diatur  dalam  dalam  Pemanfaatan  harta  Zakat,  Infak,  sedekah  guna Penanggulangan  Wabah  Covid-19  dan  dampak  yang  ditimbulkannya.  Dengan  beberapa pertimbangan diantaranya adalah: 1) Zakat merupakan jenis ibadah mahdlah  sebagai  rukun Islam yang ketentuannya diatur secara khusus berdasarkan syariat Islam; 2) Dampak wabah COVID-19  tidak  hanya  terhadap  kesehatan  saja,  tetapi  mencakup  aspek  sosial,  ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain; 3) Bahwa dalam rangka menghadapi wabah COVID-19 dan dampaknya, harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah COVID-19  dan  dampaknya,  demikian  juga  harta  infak  dan  shadaqah;  4)  Bahwa  muncul pertanyaan  di  masyarakat  tentang  hukum  pemanfaatan  harta  zakat,  infak  dan  shadaqah untuk penanggulangan Wabah COVID-19 dan dampaknya; 5) Bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan Fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya sebagai pedoman. 8
Kemudian dalam fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan  Shadaqah  Untuk  Penanggulangan  Wabah  Covid-19  Dan  Dampaknya  mengandung beberapa ketentuan yaitu, pendistribusian zakat produktif dalam bentuk tunai atau barang untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak Covid-19. Ketentuan lain  adalah  pemanfaatan  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  aset  kelolaan  atau  layanan  bagi kemaslahatan  umum  dan  diutamakan  kepada  mustahiq,  contohnya  kebutuhan  pokok, penyediaan APD, disinfektan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh relawan yang bertugas dalam penangulangan Covid-19. 9 Penyusunan fatwa tersebut sebagai solusi menanggulangi Covid-19  yang  saat  ini  tengah  dihadapi  oleh  umat  dan  bangsa.  Dengan  memaksimalkan fungsi  Zakat  dalam  mengupayakan  dampak  Covid-19  menfokuskan  pendayagunaan  dan pendistribusian pada program penyaluran khusus dan pengamanan existing program.
Zakat  memiliki  dampak  yang  sangat  penting  dalam  aktivitas  manusia,  apabila pendistribusian zakat dapat difokuskan pada aktivitas yang produktif maka dapat di rasakan secara  terus  menurus  manfaatnya.  Pengimplementasian  pendistribusian  dana  zakat  dapat
6 Hafil Muhammad, “Pengelola Zakat Banyak Bantu Atasi Masalah Covid-19,” Republika.Co.Id, n.d., 16 April 2020 edition.
7 Megar, “Peran Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf Di Kala Pandemi Covid-19,” Viva.Co.Id, n.d., 26 Mei 2020 edition.
8 Fatawa-MUI-Nomor-23-Tahun-2020-tentang-Pemanfaatan-Harta-ZIS-untuk-Penanggulangan- Wabah-Covid-19-dan-Dampaknya
9 “MUI Terbitkan Fatwa Zakat-Sedekah untuk Penanggulangan Corona,” CNN Indonesia, April 24, 2020.

## Qulubana
E-ISSN: 2746-2838
dilakukan  dengan  bentuk;  zakat  didistribusikan  untuk  mempertahankan  penghasilan individu  dalam  kelompok  miskin,  zakat  yang  telah  teralokasikan  dalam  50%  dapat dialokasikan dalam bentuk pembiayaan aktivitas-aktivitas yang produktif terhadap golongan masyarakat miskin atau yang kurang mampu, contohnya dilakukannya pembiayaan untuk kegiatan dan pelatihan keterampilan yang produktif atau pemberian modal usaha. 10
Beberapa kebijakan serta langkah-langkah untuk mengantisipasi keadaan saat ini harus segera diterapkan dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 ini. Langkah yang perlu dilakukan yaitu menggnakan dana zakat yang di kelola oleh BAZNAZ. Apabila dana zakat meningkat maka daya beli agregat juga akan meningkat. Jika daya beli meningkat maka akan meningkatkan kegiatan produksi atau penawaran agregat akan meningkat. Sehingga dapat memberikan kesempatan kerja lebih banyak dan meningkatkan pajak, jika pajak naik otomatis akan  menaikkan  dan  memperbaiki  kembali  pendapatan  nasional  sehingga  pemerintah mampu  membangun  sarana  prasarana  publik  yang  berdampak  baik  untuk  kesejahteraan masyarakat  Indonesia.  Dengan  adanya  zakat  yang  memiliki  potensi  sangat  penting  dalam pandemi  seperti  sekarang  ini,  apabila  pengelolaan,  pendayagunaan,  serta  pendistribusian zakat digunakan dengan tepat sasaran dan optimal, maka akan membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. 11

## 2. METODE
Metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan.  penelitian kepustakaan  adalah  suatu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dengan  melakukan pengumpulan  data  dan  informasi  melalui  bantuan  berbagai  macam  perpustakaan  seperti buku, hasil penelitian yang sejenis, artikel, catatan, yang berfungsi untuk memecahkan suatu masalah. Penelitian dilakukan dengan sistematis agar dapat mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data yang akan dipakai dengan menggunakan metode untuk mencari suatu pemecahan  yang  ada.  Jenis  penelitian  ini  digunakan  untuk  menganalisis  keadaan  secara sosial,  kejadian,  atau  suatu  fenomena.  Fokus  penelitian  pada  artikel  ini  ialah  menganalisis bagaimana  mekanisme  dan  implementasi  pendistribusian  zakat  dalam  penanggulangan Covid-19.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  instrumen  studi  literatur.  Studi  literatur bertujuan  untuk  mengungkapkan  berbagai  macam  teori  yang  bersangkutan  dalam permasalahan yang sedang di teliti, studi literatur juga dapat di jadikan sebagai masukan serta landasan dalam menjelaskan bagaimana mekanisme dan implementasi pendistribusian zakat dalam penanggulangan pandemi Covid-19.
10 Maulana, M. I., & et al. (2019). Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah, 4.
11 Amalia, & Mahalli, K. (2012, Desember). Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 1.

## Qulubana
E-ISSN: 2746-2838

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Zakat
Zakat secara etimologis berarti suci, berkembang, dan berkah. 12 Al-Quran mengunakan kata zakat dengan arti suci seperti tercantum dalam surah Maryam ayat 13:
"Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa) dan ia adalah seorang yang bertakwa”
Zakat dengan arti al-nama punya pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Dan zakat dengan arti al-barakah punya pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan akan membawa berkah terutama bagi orang yang berzakat. 13
Sedangkan  secara  istilah,  meskipun  para  ulama  mengemukakannya  dengan  redaksi  yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu  adalah  bagian  dari  harta  dengan  persyaratan  tertentu,  yang  Allah  SWT.  mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. 14
Zakat  merupakan  salah  satu  rukun  agama,  serta  merupakan  salah  satu  budaya  luhur Islam,  yang  datang  memproklamirkan  persamaan,  kasih  mengasihi,  kerjasama,  dan  dapat menjamin kelestarian manusia untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Allah SWT menjadikan zakat  sebagai  sarana  penyuci  bagi  pelakunya  dari  kebakhtilan  serta  sebagai  wahana menumbuhkan sikap-sikap solidaritas atau moralitas, serta sebagai sarana penyamarataan di antara hamba-Nya dari harta yang Allah titipkan kepada mereka, juga sebagai wujud bantuan orang-orang yang kaya kepada orang-orang fakir, yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hartanya, dan tidak punya kekuatan untuk bekerja. Zakat juga sebagai sarana mewujudkan ketentraman,  yang  tidak  akan  terwujud  jika  masih  adanya  komunitas  masyarakat  yang kelaparan.
Dalam Al-Quran disebutkan dengan jelas 8 golongan asnaf penerima zakat atau disebut mustahik,  sebagai  target  penyaluran  zakat.  Jika  kedelapan  golongan  asnaf  tersebut disejahterakan, maka kemiskinan akan tuntas dan terwujudnya pemerataan ekonomi di suatu negara.  Secara  khusus  dalam  sistem  ekonomi  Islam,  zakat  merupakan  salah  satu  ciri  dari sistem  ekonomi  Islam,  karena  implementasi  zakat  berupakan  asas  keadilan  dalam  sistem ekonomi  Islam.  Menurut  Muhammad  Abdul  Mannan,  zakat  mempunyai  enam  prinsip, yaitu: 15
a) Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
b) Prinsip  pemerataan  dan  keadilan,  merupakan  tujuan  sosial  zakat,  yaitu  membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
c) Prinsip produktivitas, menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
12 Anshori, Abdul Ghofur. (2006). Hukum dan Pemberdayaan Zakat upaya Sinergis Wajib Zakat Dan Pajak di Indonesia. Yogyakarta: Pilar Media
13 Syakir Jamaluddin. 2010. Kuliah Fiqh Ibadah. cetakan 1. Yogyakarta: LPPI UMY
14 Didin Hafidhuddin. 2002. Zakat Dalam Perekonomian Moderen. Jakarta: Gema Insani
15 Muhammad Abdul Mannan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993).

## Qulubana
E-ISSN: 2746-2838
d) Prinsip  nalar,  sangat  rasional  bahwa  zakat  harta  yang  menghasilkan  itu  harus dikeluarkan.
e) Prinsip kebebasan, zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.
f) Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena.
Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi (obligatory zakat system), sehingga  penerapannya  dilakukan  melalui  institusi  resmi  negara  yang  memiliki  ketentuan hukum  sehingga  pengumpulan,  pengelolaan,  dan  pendistribusiannya  dapat  terarah.  Zakat mempunyai  peran  penting  bukan  hanya  pada  suatu  negara,  akan  tetapi  juga  memilili implikasi  yang  menentukan  pada  kebangkitan  peradaban  Islam  dalam  arti  yang  luas. Implikasi zakat dalam perekonomian, yaitu (1) zakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang  kekurangan;  (2)  zakat  memperkecil  jurang  kesenjangan  ekonomi;  (3)  zakat  dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis, dan lainnya; (4) zakat dapat menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. 16 Dengan  demikian  zakat  dapat  menjaga  tingkat  konsumsi  masyarakat  seminimal mungkin,  sehingga  perekonomian  akan  tetap  terus  berjalan  untuk  mencapai  pemerataan ekonomi.

## 2. Fungsi dan Peran Zakat
Menurut Monzer Kahf tujuan utama dari Zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi.  Zakat  merupakan  transfer  sederhana  dari  bagian  dengan  ukuran  tertentu  harta pihak  yang  kaya  untuk  dialokasikan  kepada  pihak  yang  miskin. 17 Pada  satu  sisi  zakat berfaedah  terhadap  para  muzakki,  dan  pada  satu  sisi  Zakat  sangat  bermafaat  bagi  yang meneriman (Mustahik) dan disisi lainya bermanfaat bagi pemberi Zakat (Muzakki) sebagai bentuk dari pengejawantahan dari keadilan social dan sebagai bentuk nyata dari Islam sebagai agama yang Rahmatan Lil Alamiin.
Muhammad Daud Ali menerangkan bahwa tujuan zakat adalah: (1) mengangakat derajat fakir miskin; (2) membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya; (3) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada  umumnya;  (4)  menghilangkan  sifat  kikir;  (5)  menghilangkan  sifat  dengki  dan  iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin; (6) menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin di dalam masyarakat; (7) mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang  terutama  yang  memiliki  harta;  (8)  mendidik  manusia  untuk  berdisiplin menunaikan  kewajiban  dan  menyerahkan  hak  orang  lain  padanya;  (9)  sarana  pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. 18
Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi (obligatory zakat system), sehingga  penerapannya  dilakukan  melalui  institusi  resmi  negara  yang  memiliki  ketentuan hukum  sehingga  pengumpulan,  pengelolaan,  dan  pendistribusiannya  dapat  terarah.  Zakat mempunyai  peran  penting  bukan  hanya  pada  suatu  negara,  akan  tetapi  juga  memilili implikasi  yang  menentukan  pada  kebangkitan  peradaban  Islam  dalam  arti  yang  luas.
16 Huda and others. Op.cit. h.91
17 Monzer Kahf, ‘The Principle of Socioeconomics Justice in The Comtemporarry Fiqh of Zakah’, Iqtisad. Journal of Islamic Economics, 01 (1999).
18 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf (Jakarta: UI Press, 1988).

## Qulubana
E-ISSN: 2746-2838
Implikasi zakat dalam perekonomian, yaitu (1) zakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang  kekurangan;  (2)  zakat  memperkecil  jurang  kesenjangan  ekonomi;  (3)  zakat  dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis, dan lainnya; (4) zakat dapat menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. 19 Dengan  demikian  zakat  dapat  menjaga  tingkat  konsumsi  masyarakat  seminimal mungkin,  sehingga  perekonomian  akan  tetap  terus  berjalan  untuk  mencapai  pemerataan ekonomi.
Zakat  bertujuan  mengatasi  kesenjangan  sosial  dan  menjadi  rukun  Islam  yang memperbaiki  hubungan  antar  sesama  manusia  dan  memperkuat  hubungan  kepada  Allah sebagai salah satu bentuk ibadah. Dalam penghimpunan, penyaluran dan adminitrasi zakat menjadi  tugas  pemerintah  yang  dalam  hal  ini  dikelola  oleh  Baznas.  Besarnya  potensi penerimaan zakat maka pemerintah sebagai pemegang otoritas dapat memaksa pembayaran zakat baik kepada indivindu masyarakat maupun lembaga.
Campur  tangan  pengelolaan  zakat  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  karena  zakat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh mereka yang telah memenuhi ketentuan syariat sehingga zakat bukanlah bentuk kedermawanan yang tidak ada ketentuan yang mengikat.
Zakat  merupakan  bagian  dari  sistem  ekonomi  Islam  yang  meliputi  berbagai  aspek kehidupan di masyarakat yaitu keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama. Zakat bertujuan  untuk  mencapai  keadilan  sosial  ekonomi  dengan  dikeluarkannya  zakat  dari aghniya  kepada  mustahik.    Dalam  aspek  keuangan,  zakat  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  layaknya  pembayaran  pajak.  Aspek  politik  karena  pengelolaan  zakat  pada dasarnya dilakukan oleh lembaga yang diberikan wewenang oleh pemerintah. Aspek moral zakat dapat melatih jiwa manusia untuk empati antar sesama yang berada dalam kesulitan. Aspek  agama  zakat  sebagai  ibadah  yang  telah  Allah  tetapkan  untuk  dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan syariat.

## 3. Manajemen Pengelolaan Zakat
Dalam  prakteknya  diperlukan  suatu  pengelolaan  yang  sangat  baik  untuk  mencapai keseuaian  antara  rencana  dan  kinerja  oleh  karena  itu  konsep  dasar  pengelolaan  zakat berangkat  dari  firman  Allah  dalam  Al-Qur’an  surat  At-Taubah  ayat  103,  yang  artinya “Ambillah  zakat  dari  harta  mereka,  guna  membersihkan  dan  menyucikan  mereka,  dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
Pada  ayat  ini  dapat  dipahami  bahwa  kata  khudz  (berbentuk  fi’il  amar)  menunjukkan bahwa  mengumpulkan  zakat  dari  para  muzakki  oleh  amil  zakat  hukumnya  wajib.  Hal  ini didasarkan oleh kaidah ushul fiqih, bahwa fiil amar menunjukkan suatu perintah wajib al- ashlu fi al-amr lilwujub. Maka, mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat hukum wajib. 20
Dalam merealisasikan sebuah kewajiban tidaklah mudah dilaksanakan, begitu didalam melaksanakan  kewajiban  mengumpulkan  zakat.  Apalagi  dihadapkan  pada  kondisi
19 Huda and others. Op.cit. h.91
20 Hasan, Muhammad, Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif, Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011.

## Qulubana
E-ISSN: 2746-2838
masyarakat  yang  mempunyai  kultur  dan  karakter  yang  berbeda-beda.  Oleh  sebab  itu, mengumpulkan  zakat  membutuhkan  persiapan  dan  perencanaan  yang  matang.  Semua aktivitas  dan  faktor-faktor  yang  berkaitan  dengan  aktifitas  tersebut  haruslah  terencana, teroganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Oleh karena itu diperlukan proses manajemen dalam mengelola zakat sangat diperlukan agar pengelolaan itu berjalan dengan baik dan sistematis serta tepat sasaran sesuai dengan aturan yang berlaku.
Para ulama mencoba untuk merumuskan tata cara mengelola zakat dengan baik. Maka mereka mempunyai pandangan-pandangan tentang pengelolaan zakat sebagai berikut:
Pertama, para ulama’ sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin. Hal ini  tidak  boleh  ditangani  secara  perorangan,  termasuk  pendistribusiannya.  Hal  ini dilandaskan pada dalil dari sabda Rasulullah, bahwa Rasulullah memerintahkan utusan dan para  pekerjanya  untuk  mengumpulkan  zakat  dari  kaum  Muslimin,  dan  Rasulullah  sendiri pulalah  yang  memaksa  kaum  muslimin  agar  mereka  menunaikan  zakatnya  untuk kepentingan negegara, dan memerangi orang yang menolak untuk menunaikannya.
Kedua, para ulama’ telah sepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang maupun barang dagangan, dilakukan oleh pemimpin. Iman al-Razi ketika  menafsirkan  surat  al-Taubah  ayat  60,  ia  menjelaskan  bahwa  zakat  berada  di bawah pengelolaan pemimpin pemerintah . Dalil ini juga menunjukkan, bahwasanya Allah menjadikan  setiap  panitia  zakat  bagian  dari  zakat  itu  sendiri,  yang  kesemuanya  ini menunjukkan atas kewajiban dalam menunaikan tugas yang dibebankan. 21
Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan  faktor-faktor  terkait  dengan  aktifitas  tersebut  mesti  terencana,  terorganisir,  bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan  secara  efektif  dn  efisien.  Dalam  konteks  pengelolaan  zakat,  tujuan  zakat  akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata  lain,  manajemen  zakat  merupakan  perantara  bagi  tercapainya  kesempurnaan pelaksanaan  zakat.  Oleh  karena  itu,  dalam  pengumpulan  zakat  mestinya  didasarkan  pada prinsip-prinsip manajemen. 22
Agar tercipta pengelolaan yang baik, suatu negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Indonesia, pemerintah seharusnya membentuk suatu badan tertentu yang mengurusi masalah  pengelolaan  zakat,  dibentuklah  BAZ  (Badan  Amil  Zakat).  Organisasi  ini  sudah terbentuk mulai pusat sampai daerah. Atas keseriusan pemerintah menangani pengelolaan zakat, maka pada tahun 1999 pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam kondisi demikian, kewajiban mengumpulkan zakat di Indonesia  harus  dilakukan  oleh  amil-amil  zakat.  Oleh  karena  itu,  dapat  dipahami  bahwa dalam  konteks  ke  Indonesiaan  khitab  ayat  tersebut  adalah  amil  zakat  yang  diwakili  oleh BAZ. 23
21 Al-Qardhawi, Yusuf, Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, terj. Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.
22 Hasan, Muhammad, Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif, Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011.
23 Ibid., hal. 8.

## Qulubana
E-ISSN: 2746-2838
Indonesia  sebagai  negara  yang  mayoritas  penduduknya  muslim  menghadapi permasalahan  ekonomi  yang  saat  ini  belum  teratasi  oleh  pemerintah.  Kondisi  ekonomi tersebut  tercermin  pada  tingkat  kemiskinan  yang  tinggi.  Pada  masa  pandemi  Covid-19 presentase  angka  kemiskinan  meningkat  sebesar  0,48%  atau  1,3  juta  penduduk  miskin. 24 Kondisi  saat  ini  menjadi  hal  yang  harus  diperhatikan  oleh  lembaga  sosial  atau  lembaga pengelola zakat sebagai upaya membantu pemerintah dalam menghadapi Covid-19.
Zakat  merupakan  kewajiban  bagi  seorang  muslim  yang  memenuhi  ketentuan  syariat yaitu, Islam, merdeka, mencapai haul, nishab dan harta milik sepenuhnya. 25 Potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai 330 triliun, pada realisasinya penerimaan pada Mei 2020 sudah mencapai 10 triliun dari target 12 tiliun. 26 Pada jual beli saham di bursa efek syariah menjadi sumber terbesar potensi zakat yaitu mencapai 99 triliun dan kemudian zakat BUMN dan zakat ASN. Ketiga potensi tersebut jika digabungkan potensi zakat mencapai 200 triliun. 27 Potensi zakat yang begitu besar dibutuhkan manajemen pengelolaan yang baik karena pada  dasarnya  konsep  pengelolaan  zakat  telah  disyariatkan  oleh  Allah  dalam  Qs.  Al- Taubah:103. Ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat dari para muzaki yang dihimpun oleh amil hukumnya wajib. 28 Pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh undang-undang Pasal 3 No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dimaksudkan agar zakat dapat berdaya guna melalui pengorganisasian yang tepat. 29
Manajemen  merupakan  proses  yang  terdiri  dari  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui  pemanfaatan  sumber  daya  manusian  dan  sumber  daya  lainnya. 30 Sistem  dan manajemen  dalam  mengelolaan  zakat  yang  dilakukan  dengan  amanah,  profesional  dan integritas  dapat  meningkatkan  gerak  ekonomi  dalam  masyarakat,  sehingga  mengurangi kesenjangan antara aghniya dan fuqara wal masakin. 31
Kualitas manajemen yang baik dapat mencapai tujuan secara optimal karena dilakukan oleh yang bertanggungjawab secara efisien dan efektif melalui koordinasi dan pengawasan. Pengelolaan  zakat  pada  lembaga  zakat  meliputi  tiga  unsur  yaitu  penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. 32
Penghimpunan  zakat  dilakukan  oleh  lembaga  zakat  dengan  cara  menerima  langsung atau  mengambil  dari  muzaki  atas  dasar  pemberitahuan  muzaki.  Terdapat  tiga  cara  dalam
24 Abdul Aziz Yahya Saoqi, Adhitya Kusuma Zaenardi, and Muhammad Indra Saputra, “Proyeksi Kemiskinan Akibat Covid-19: Studi Kasus Daerah PSBB,” n.d., 13.
25 Nina Triyani, Irfan Syauqi Beik, and Lukman M Baga, “Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),” Al-Muzara’ah 5, no. 2 (April 20, 2018): 107–24.
26 “Potensi Zakat di Indonesia Mencapai Rp330 Triliun,” IDN Times, June 16, 2020.
27 “Potensi Zakat di Indonesia Mencapai Rp 333 Triliun,” Djakartatoday.Com, March 6, 2020.
28 Atabik, “Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer.”
29 Qurratul Aini Wara Hastuti, “Urgensi Manajemen Zakat dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” 1, no. 2 (2014): 25.
30 Dita Afrina, “Manajemen Zakat di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat,” EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis 2, no. 2 (April 24, 2020): 201.
31 Fadhila Indra Sukur, “Management of Zakat Infaq and Sadaqah in Indonesia,” Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam 2, no. 1 (February 26, 2018).
32 Agus Permana and Ahmad Baehaqi, “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance,” n.d., 15.

## Qulubana
E-ISSN: 2746-2838
menghimpun  ZIS,  yaitu:  membentuk  unit  pengumpulan  ZIS,  membuka  loket  yang merepresentasikan  lembaga  keuangan  profesional  dan  membuka  rekening  disesuaikan dengan jenis dana yaitu zakat, infak dan sedekah. Pada pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat disalurkan dalam dua model yaitu penyaluran konsumtif yang bersifat jangka pendek dan produktif yang bersifat jangka Panjang. 33
Di Indonesia terdapat dua lembaga yang memiliki tugas pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan institusi yang didirikan masyarakat. 34

## 4. Dampak Covid-19
Dalam  menekan  dan  mengurangi  penyebaran  COVID-19  Pemerintah  Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan dimana salah satunya adalah pemberlakuan Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Per  tanggal  28  April  2020,  Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia  telah  menyetujui  implementasi  kebijakan  PSBB  di  beberapa  daerah  yang  masuk dalam zona merah. Daerah tersebut terdiri dari dua provinsi, yaitu DKI Jakarta dan Provinsi Sumatera Barat serta 21 kota atau kabupaten yang terdiri dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota  Depok,  Kota  Bogor,  Kabupaten  Bogor,  Kota  Tangerang,  Kabupaten  Tangerang,  Kota Tangerang  Selatan.  Kota  Pekanbaru,  Kota  Makassar,  Kota  Bandung,  Kabupaten  Bandung, Kabupaten  Bandung  Barat,  Kota  Cimahi,  Kabupaten  Sumedang,  Kota  Tegal,  Kota Banjarmasin,  Kota  Tarakan,  Kota  Surabaya,  Kabupaten  Sidoarjo,  dan  Kabupaten  Gresik (DDTC, 2020).
Isi dari kebijakan PSBB ini meliputi banyak aspek diantaranta : peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan; pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;  pembatasan  kegiatan  sosial  dan  budaya;  pembatasan  moda  transportasi;  dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Akan tetapi di balik di berlakukannya kebijakan ini memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia.
Dampak lain dari adanya PSBB ini di rasakan langsung oleh masyarakat pekerja harian dan  kelompok  masyarakat  kelas  bawah  salah  satunya  kalangan  pedagang  yang mengharuskan  mereka  menjual  jualan  mereka  dengan  harga  murah  dan  sejak  adanya instruksi  PSBB  pembeli  dan  pelanggan  mereka  juga  ikut  berkurang.  Kemudian  adanya beberapa daerah yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pangan yang berasal dari  luar  daerah.  Meskipun  masyarakat  memiliki  ketersediaan  pangan,  namun  dengan kondisi psikologi masyarakat sangat buruk, penuh kekhawatiran, apalagi disaat usaha dan pekerjaan hilang.
PSBB juga akan terasa dampaknya pada dunia usaha, karena sektor usaha lainnya di luar sektor  penyedia  kebutuhan  dasar  yang  ditetapkan  dalam  Permenkes  Nomor  9  tahun  2020 terancam  mati.  Pasalnya  PSBB  tersebut  akan  menurunkan  kinerja  perusahaan  dan  juga permintaan yang cukup signifikan. Jadi proyeksikan sektorsektor usaha di luar sektor akan
33 Moh. Toriquddin and Abd. Rauf, “Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Ash Shahwah (Yasa) Malang,” Journal de Jure 5, no. 1 (June 30, 2013).
34 M Sofian Anwar and Havid Risyanto, “Analisis Efisiensi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam Mengelola Potensi Zakat di Indonesia,” n.d., 36.

## Qulubana
E-ISSN: 2746-2838
dikecualikan  dalam  Permen  PSBB  akan  mengalami  penurunan  kinerja  yang  lebih  dalam hingga  mendekati  dormant  atau  mati.  Sementara,  bagi  sektor  yang  masih  diperbolehkan untuk beroperasi diproyeksi juga akan mengalami penurunan permintaan dari pasar. Karena, dengan adanya PSBB, aktivitasaktivitas perkantoran atau perusahaan yang saat ini masih bisa bekerja  karena  permintaan  pasar  akan  semakin  turun  karena  yang  menekan  bukanlah pasarnya  tetapi  regulasi  yang  membatasi  pergerakan  orang  dan  barang  sepanjang  PSBB diberlakukan. 35 Selanjutnya dampak lainya terdapat beberapa penurunan harga, seperti harga ikan, sayur dan harga lainnya, disebabkan permintaan menurun.
Dampak  lainya  yang  ditimbulkan  dengan  adana  pandemi  covid-19  yaitu  terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Pada kuartal pertama tahun 2020 pertumbuhan ekonomi yang dicapai di Indonesia tercatat sebesar 2,97 persen (Year over Year (yoy), Penyebab dari menurunnya  pertumbuhan  ekonomi  ini  adalah  tidak  lepas  dari  dampak  penanganan penyebaran virus Corona yang mulai mempengaruhi semua aspek kehidupan dan kegiatan perekonomian.  Cadangan  devisa  pada  April  meningkat  menjadi  $127,9  Miliar.  Penurunan angka  inflasi,  peningkatan  industri  pengolahan,  peningkatan  nilai  investasi,  penurunan jumlah impor barang di kuartal I 2020 juga sedikit menyumbang positif angka pertumbuhan, yaitu sebesar 0,15. Pada Kuartal I 2020, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan  yang  menyumbang  sebesar  1.56  dari  angka  pertumbuhan  yang  sebesar  2.97 (%YoY). Selain konsumsi RT, pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2020 secara tahunan juga didorong oleh ekspor barang (0.45), PMTDB (0.55) dan Konsumsi pemerintah (0.22). Selama tiga  bulan  pertama  (kuartal  pertama)  yaitu  bulan  Januari  hingga  bulan  Maret  tahun  2020, Virus  Covid  19  sangat  cepat  penyebarannya  di  Indonesia  dan  memberikan  dampak  yang cukup besar bagi kegiatan kegiatan perekonomian di Indonesia. Penurunan konsumsi swasta, kontraksi  pada  sektor  riil,  perubahan  Inventori  merupakan  penyumbang  negatif pertumbuhan terbesar (-0.33), diikuti oleh Ekspor jasa (- 0.32) dan Konsumsi LNPRT (Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga) (-0.05). 36

## 5. Peran Zakat pada Masa Pandemi Covid-19
Berbagai dampak Covid-19 ternyata memerlukan penanganan syang serius oleh karena itu maka keberadaan ZIS sangat penting dan menjadi salah satu solusi yang dapat mengatasi dampak tersebut. Bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang pemanfatan zakat infaq dan shodakoh guna penanggulangan pandemi covid-19. Zakat yang ditunaikan oleh muzakki dan  didistribusikan  oleh  amil  akan  mendorong  terjadinya  produksi  karena  mustahik  yang membelanjakan dana ZIS untuk memenuhi kebutuhannya dalam bentuk barang maupun jasa. Adanya zakat dapat mensejahterakan umat dalam memperbaiki pola konsusmi, produksi dan distribusi.  Zakat  yang  disalurkan  dapat  meningkatkan  meningkatkan  produksi  karena adanya pemintaan terhadap barang.
35 Wibowo  Hadiwardoyo,  kerugian  ekonomi  nasional  akibat  PSBB,  (Jurnal  :  Of  Business  and Entrepreneurship 2, No 2, 2020), h.91.
36 A. Ika Fahrika, Juliansyah Roy, Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh, (Jurnal : Inovasi – vol 16, No 2, 2020), h.213.

## Qulubana
E-ISSN: 2746-2838
Tabel 1. Realisasi Dana Penyaluran Program Covid-19 BAZNAS RI
No Bidang Program Zakat 1 Darurat Kesehatan a.Promkes (Edukasi PHBS, Penyemprotan Disinfektan, dll) 268,777,411 b.Kuratif (APD Nakes, Ruang Isolasi RSB, dll) 1,823,852,122 2 Darurat Sosial Ekonomi a. Paket Logistik Keluarga 933,710,000 b. Cash for Work 170,868,000 c. Zakat Fitrah 3,830,125,000 d. BTM 70,200,000 3 Pengamanan Program Eksisting 480,928,530 Total 7,578,461,063
Dari tabel di atas, BAZNAS sudah mendistribusikan dana pada beberapa sektor, pertama sektor  Darurat  Kesehatan  dengan  dana  total  yang  di  keluarkan  adalah  Rp.  2,092,629,533  , Kedua  sektor  darurat  sosial  ekonomi  dengan  dana  total  yang  di  keluarkan  adalah  Rp. 5,004,903,000, dan yang ketiga adalah sektor Pengamanan Program Eksisting untuk sektor ini BAZNAS  menyalurkan  dana  sebesar  Rp.  480.928.530.  Total  penyaluran  dana  ketiga  sektor tersebut mencapai Rp. 7,578,461,063.
Dari  tabel  di  atas  bisa  diketahui  bahwa,  BAZNAS  sudah  mendistribusikan  dana  pada beberapa  sektor,  pertama  dalam  sektor  darurat  kesehatan,  BAZNAS  RI  telah  melakukan langkah-langkah  strategis  di  antaranya  melakukan  edukasi  kepada  masyarakat  untuk menjaga Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyemprotan disinfektan di tempat-tempat publik seperti sekolah, perkantoran, stasiun kereta api dan terminal. Kemudian, BAZNAS RI juga  telah  memasang  wastafel  sehat  di  beberapa  pusat  keramaian  agar  memudahkan masyarakat  untuk  mempraktikkan  mencuci  tangan  secara  berkala.  Selain  itu,  BAZNAS  RI juga telah melakukan kegiatan-kegiatan kuratif di antaranya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan yang disebar di rumah sakit-rumah sakit rujukan COVID-19 dan juga penyediaan ruang isolasi bagi pasien yang memiliki gejala terinfeksi COVID-19 di Rumah Sehat BAZNAS RI (RSB).
Selanjutnya  sektor  yang  kedua  adalah  Darurat  Sosial  Ekonomi,  BAZNAS  RI memfokuskan  program  pada  pemenuhan  paket  logistik  keluarga  yang  bertujuan  untuk menjaga  ketahanan  pangan  keluarga  di  tengah  pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB).  Kemudian,  BAZNAS  RI  juga  telah  melakukan  sebuah  inovasi  penting  yaitu program  Cash  For  Work  (CFW)  di  mana  BAZNAS  RI  banyak  melibatkan  pekerja-pekerja informal yang terdampak COVID-19 seperti pengendara ojek daring, sopir angkot dan lain sebagainya  untuk  bekerja  dengan  BAZNAS  dalam  penyemprotan  disinfektan  di  tempat- tempat  publik  dan  mereka  diberikan  upah  atas  kerja-kerja  yang  telah  mereka  lakukan. Kemudian,  Program  Darurat  Sosial  Ekonomi  juga  memprioritaskan  zakat  fitrah  untuk disalurkan kepada keluarga-keluarga terdampak. Lebih lanjut, BAZNAS RI juga melakukan bantuan  tunai  secara  langsung  kepada  mereka  yang  membutuhkan  sebagai  upaya  untuk menjaga daya beli mereka di tengah pandemi.
Realisasi pada program darurat ekonomi oleh BAZNAS RI terutama untuk memenuhi kebutuhan  dasar  yakni  untuk  menjaga  ketahanan  kebutuhan  pokok  masyarakat.  Dimana
E-ISSN: 2746-2838
pemerintah telah membuat kebijakan soal social distensing dan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus covid-19. BAZNAS RI juga telah menggandeng para pekerja-pekerja harian seperti ojek online sopir angkot dan lain- lain untuk bekerja sama dengan BAZNAS dalam melakukan pembersihan lingkungan seperti penyemprotan disinfektan di area publik dan atas kerja sama tersebut BAZNAS memberikan upah  kepada  mereka.  BAZNAS  juga  telah  merealisasi  program  darurat  ekonomi  dengan memprioritaskan  dana  zakat  fitrah  untuk  mereka  para  keluarga-keluarga  yang  terkena dampak covid-19. Dan Baznas juga memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan guna menjaga daya beli pada saat pandemi ini. (BAZNAS, 2020).
Sektor yang ketiga adalah Pengamanan Program Eksisting Pada Pengamanan Program Eksisting  ini  setidaknya  terdapat  empat  turunan  program  yaitu  1)  Kampung  Tanggap Bencana  Corona  dengan  melakukan  beberapa  kegiatan  diantaranya  adalah  Sosialisasi COVID-19,  penyemprotan  desinfektan,  pemasangan  media  edukasi  COVID-19,  pembuatan wastafel, pemeriksaan kesehatan, pembagian APD, pembentukan SATGAS, pembuatan Jamu dan minuman sehat, dan pembagian sembako. 2) Penyaluran Program COVID 19 BAZNAS Microfinance program dari BAZNAS Microfinance yang telah berjalan dari bulan Maret 2020 hingga Mei 2020. Program- program ini dilaksanakan di berbagai BAZNAS Microfinance Desa (BMD) di seluruh Indonesia. Bantuan yang dilakukan oleh BAZNAS Microfinance ini fokus pada pemberian bantuan pada pengusaha kecil di BMD. Beberapa bantuan yang diberikan oleh Penyaluran Program COVID-19 BAZNAS Microfinance adalah pembiayaan modal, cash for work, family farming, gerai mikro, design edukasi COV-19, pembagian nasi kotak, dan pola  hidup  sehat.  3)  Aksi  Balai  Ternak  BAZNAS  Tanggap  Covid  19 Aksi  ini  tersebar  di  7 provinsi di seluruh Indonesia, tepatnya di 10 Balai Ternak di 10 Kabupaten/Kota. Bantuan ini disalurkan kepada 1596 KK mustahik. Beberapa program yang diadakan dalam menanggapi bencana  COVID-19  adalah  pemasangan  media  edukasi  dan  sosialisasi  COVID-19, penyemprotan  desinfektan,  dan  pembagian  paket  PHBS  dan  masker.  4)  Paket  Logistik Keluarga  dan  Cash  For  Work  2020. Program  ini  dilakukan  di 4  titik  wilayah  di Indonesia, tepatnya  di  3  provinsi  dan  4  kabupaten/kota.  Beberapa  kegiatan  yang  dilakukan  adalah distribusi paket logistik keluarga, pengolahan hidangan berkah, dan penyembelihan ternak untuk hidangan berkah.

## 4. KESIMPULAN
Program penyaluran dana sosial seperti zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelolah zakat BAZNAS dan LAZ untuk penanganan covid-19 dimasa pandemi ini sudah tepat dan sesuai.  Dengan  adanya  pandemi  covid-19  ini  berdampak  terhadap  banyak  hal  seperti kesehatan maupun dampak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu penggunaan zakat untuk penanganan pandemi covid-19 perlu adanya kontribusi dari semua pihak, baik masyarakat maupun  pemerintah  dalam  manangani  musibah  pandemi  ini  sehingga  semua  musibah  ini cepat  berlalu  dan  katifitas  berjalan  normal  kembali.  Kemudian  sebagai  negara  dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui program  pemberdayaan  zakat.  Peran  ini  diharapkan  dapat mengatasi  guncangan  ekonomi yang terjadi dan seluruh masyarakat, khususnya umat muslim, dapat ikut serta berkontribusi dalam memulihkan guncangan tersebut.
E-ISSN: 2746-2838

## Daftar Pustaka
A. Ika Fahrika, Juliansyah Roy, Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh, (Jurnal : Inovasi – vol 16, No 2, 2020), h.213.
Abdul  Aziz  Yahya  Saoqi,  Adhitya  Kusuma  Zaenardi,  and  Muhammad  Indra  Saputra, “Proyeksi Kemiskinan Akibat Covid-19: Studi Kasus Daerah PSBB,” n.d., 13.
Agus Permana and Ahmad Baehaqi, “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance,” n.d., 15.
Amalia, & Mahalli, K. (2012, Desember). Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 1.
Anshori, Abdul Ghofur. (2006). Hukum dan Pemberdayaan Zakat upaya Sinergis Wajib Zakat Dan

## Pajak di Indonesia. Yogyakarta: Pilar Media
Al-Qardhawi,  Yusuf,  Spektrum  Zakat:  Dalam  Membangun  Ekonomi  Kerakyatan,  terj.  Sari Nurulita,  Jakarta:  Zikrul  Media  Intelektual,  2005 1 Hasan,  Muhammad,  Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif, Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011. Atabik, “Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer.” Danang Sugianto, “Begini Dasyatnya Efek Corona Ke Ekonomi,” Detikfinance, June 16, 2020. Didin Hafidhuddin. 2002. Zakat Dalam Perekonomian Moderen. Jakarta: Gema Insani Dita Afrina, “Manajemen Zakat di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat,” EkBis:
Jurnal Ekonomi dan Bisnis 2, no. 2 (April 24, 2020): 201.
Fadhila  Indra  Sukur,  “Management  of  Zakat  Infaq  and  Sadaqah  in  Indonesia,”  Tasharruf:
Journal Economics and Business of Islam 2, no. 1 (February 26, 2018).
Fatwa-MUI-Nomor-23-Tahun-2020-tentang-Pemanfaatan-Harta-ZIS-untuk-Penanggulangan- Wabah-Covid-19-dan-Dampaknya
Hafil Muhammad, “Pengelola Zakat Banyak Bantu Atasi Masalah Covid-19,” Republika.Co.Id, n.d., 16 April 2020 edition.
Hasan, Muhammad, Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif, Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011.
May  Riski  Belina  Sukoco,  “Efek  Samping  Urgensi  Corona  Terhdap  Ekonomi,”  Suara.Com, March 27, 2020.
Megar, “Peran  Zakat,  Infak,  Sedekah,  Dan  Wakaf  Di  Kala  Pandemi Covid-19,”  Viva.Co.Id, n.d., 26 Mei 2020 edition.
Maulana,  M.  I.,  &  et  al.  (2019).  Implementasi  Pendistribusian  Zakat  Produktif  dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah, 4.
Muhammad Abdul Mannan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993).  Huda and others. Op.cit. h.91
Monzer Kahf, ‘The Principle of Socioeconomics Justice in The Comtemporarry Fiqh of Zakah’, Iqtisad. Journal of Islamic Economics, 01 (1999).
Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf (Jakarta: UI Press, 1988). Moh. Toriquddin and Abd. Rauf, “Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Ash Shahwah (Yasa) Malang,” Journal de Jure 5, no. 1 (June 30, 2013).
M  Sofian  Anwar  and  Havid  Risyanto,  “Analisis  Efisiensi  Lembaga  Pengelola  Zakat  (LPZ) dalam  Mengelola  Potensi  Zakat  di  Indonesia,”  n.d.,  36. 1 Wibowo  Hadiwardoyo, kerugian ekonomi nasional akibat PSBB, (Jurnal : Of Business and Entrepreneurship 2, No 2, 2020), h.91.
Nina Triyani, Irfan Syauqi Beik, and Lukman M Baga, “Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),” Al-Muzara’ah 5, no. 2 (April 20, 2018): 107–24.
Puteranegara Batubara, “Pemerintah Ungkap Tujuan dan Manfaat Status PSBB di Jakarta,” Syakir Jamaluddin. 2010. Kuliah Fiqh Ibadah. cetakan 1. Yogyakarta: LPPI UMY
E-ISSN: 2746-2838
Qurratul  Aini  Wara  Hastuti,  “Urgensi  Manajemen  Zakat  dan  Wakaf  Bagi  Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” 1, no. 2 (2014): 25.
World Bank, “World Bank Group and COVID-19 (coronavirus)”. https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19.  Diakses  pada tanggal 4 Mei 2020.
Zuraya Nidia, “Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 Bagi Ekonomi RI,” Republika.com, July 15, 2020.