## PENGELOLAAN  DANA  NAGARI DI  PROVINSI  SUMATERA  BARAT

## NAGARI FUNDS MANAGEMENT IN WEST SUMATERA PROVINCE
Afriyanni 1 Melinda Noer 2 , Asrinaldi 2 dan Ansofino 3
1 Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Jl. Jenderal Sudirman No.51 Padang, Sumatera Barat
2 Universitas Andalas Jln. Kampus UNAND Limau Manis Padang, Sumatera Barat, Indonesia
3 Sekolah Tinggi Keperguruan Indonesia (STKIP) PGRI Jl. Gunung Pangilun Padang, Sumatera Barat, Indonesia Email: afriyannisubhan@gmail.com
Naskah Masuk: 26-4-2020                    Naskah Diterima:16-5-2020                  Naskah Disetujui:3-6-2020

## ABSTRACT
The trend of increasing the number of Village Funds (DD) and the number of villages is expected to have a positive impact on improving people's welfare. The fact is the use of DD is still not optimal due to various obstacles. This study aims to describe the management of the Village Fund in West Sumatra Province with a locus of research focused on 9 villages / villages in 5 districts / cities in the Province of West Sumatra. Site  selection  considerations are  conducted purposively  based  on  regional  typology.  This  research  uses descriptive research method with descriptive qualitative approach with data collection techniques such as documentation study, observation, Focus Group Discussions (FGD) and in-depth interviews. The collected data is then analyzed by data reduction, data presentation and drawing conclusions.
This  study  found  that  DD  management  practices  in  West  Sumatra  Province  had  run  well  but  were  not optimal because there were still problems in DD management. The problems of DD management in West Sumatra Province, namely inconsistency and delay in regulations, issues of authority, limited capacity of Human Resources (HR) and institutions as well as low community participation. The results of this study recommend  several  things  including  strengthening  regulations,  institutions  and  human  resources, increasing  village  administrative  capacity,  strengthening  community  empowerment  programs  and developing  economic  potential  and  the  synergy  of  DD  programs  with  local  and  central  government programs.
Keywords: Village Funds, Nagari, Governance, Village Fund Allocation

## ABSTRAK
Tren  peningkatan  jumlah  Dana  Desa  (DD)  dan  jumlah  desa  diharapkan  memberikan  dampak  positif terhadap  peningkatan  kesejahteraan  rakyat.  Faktanya  pemanfaatan  DD  masih  belum  optimal  karena adanya  berbagai  kendala.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  pengelolaan  Dana  Desa  di Provinsi Sumatera Barat dengan lokus penelitian difokuskan pada 9 nagari/desa pada 5 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Pertimbangan pemilihan lokasi dilakukan secara purposif berdasarkan tipologi wilayah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi, observasi, Focus Group Discussions (FGD) dan wawancara mendalam. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan  reduksi data,penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  praktek  pengelolaan  DD  di  Provinsi  Sumatera  Barat  telah  berjalan dengan  baik  namun  belum  optimal  karena  masih  terdapat  permasalahan  dalam  pengelolaan  DD. Permasalahan pengelolaan DD di Provinsi Sumatera Barat, yaitu inkonsistensi dan keterlambatan regulasi, masalah  kewenangan,  keterbatasan  kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan  kelembagaan  serta
rendahnya  partisipasi  masyarakat.  Hasil  penelitian  ini  merekomendasikan  beberapa  hal  antara  lain penguatan regulasi, kelembagaan dan SDM, peningkatan kapasitas administrasi desa, penguatan program pemberdayaan  masyarakat  dan  pengembangan  potensi  ekonomi  serta  sinergitas  program  DD  dengan program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Kata kunci : Dana Desa, Nagari, Tata Kelola,  Alokasi  Dana Desa,

## PENDAHULUAN
Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melegitimasi otonomi desa. Otonomi desa memperkuat  kedudukan  dan  relasi  desa termasuk  desa  adat  dengan  daerah  dan pemerintah baik dari aspek kewenangan, perencanaan,  pembangunan,  keuangan dan  demokrasi  desa  (Azizi  &  Latifah, 2016). Konsekuensi logis dari kewenangan  dan  otonomi  desa  tersebut adalah  tersedianya  dana  yang  cukup untuk  mendukung  otonomi  desa  dan membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (Wasistiono, 2006).
Dana  Desa  selanjutnya  dalam tulisan  ini  disingkat  DD  menurut Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 adalah dana APBN  yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Secara spesifik    pemberian  dana  desa  (DD) tersebut bertujuan untuk: 1.
meningkatkan  pelayanan  publik  di desa/nagari,
2.
mengentaskan
kemiskinan,
3. memajukan perekonomian desa/nagari, 4. mengatasi kesenjangan dan 5. memperkuat masyarakat  desa/nagari  sebagai  subjek pembangunan.
DD merupakan dana yang signifikan  bagi  desa  untuk  mendukung program-program  pembangunan  desa (Muda, 2017). Peningkatan jumlah dana dan  jumlah  desa  tersebut  diharapkan dapat  memberikan  dampak  positif terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun beberapa hasil penelitian terkait  pengelolaan  desa  menunjukkan masih  banyak  kendala  yang  dihadapi untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan DD.
Beberapa hasil penelitian lainnya yang  mengemukaan  kendala  dana  desa antara lain belum memadainya kapasitas dan  kapabilitas  pemerintah  desa  dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara  aktif  dalam  pengelolaan  DD (Azizi  &  Latifah,  2016),  (Fahik  & Suprojo, 2018), (Arifiani & Sjaf, 2018), (Miranda  &  Akmal,  2019),  masalah kelembagaan  (Roza  &  Arliman,  2017), kurangnya  pengawasan  dari  pemerintah
dan  masyarakat  (Muda,  2017)  dan penyalahgunaan  DD  untuk  kepentingan politik dan lainnya (Kislat & Menkhoff, 2013)  serta    belum  sesuai  dengan kebutuhan  sebagian  besar  masyarakat (Londa,  2018).  Berdasarkan  beberapa kajian tersebut disimpulkan Desa masih menghadapi permasalahan eksternal dan internal  yang  perlu  dibenahi  untuk mewujudkan  kemandirian  desa  dan mengoptimalkan pemanfaatan DD untuk kesejahteraan dan pembangunan.
Mulai  2015,  pemerintah  secara bertahap  memberikan  dukungan  dana kepada  desa.  Jumlah  DD  yang  telah disalurkan  pemerintah  tahun  2015 sebesar  Rp.  20,76  triliun  kemudian meningkat  lebih  dua  kali  lipat  menjadi Rp.  46,98  triliun  pada  tahun  2016  dan meningkat  lagi  di  tahun  2017  menjadi Rp.  60  triliun.  Jumlah  desa  yang memperoleh DD juga menunjukkan tren peningkatan.  Pada  tahun  2015,  jumlah desa  yang  memperoleh  DD  sebanyak 74.754  kemudian  bertambah  menjadi 74.954    desa  pada  tahun  2017. (Kementerian Keuangan
Republik Indonesia, 2017).
Tren  peningkatan  yang  sama juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Pada  2015,  sebanyak  880  desa  atau nagari  memperoleh  DD  dengan  total
anggaran sebanyak Rp. 267 Miliar. Pada tahun  2016,  jumlah  tersebut  meningkat menjadi  lebih  dari  dua  kali  lipat  yaitu sebesar  Rp.  598,  38  Miliar.  Kemudian tahun  2017,  jumlah  tersebut  meningkat menjadi  sebesar  Rp.  765  Miliar  yang disalurkan ke 885 desa atau nagari.
BPS mencatat tahun 2018 jumlah penduduk  miskin  perdesaan  Provinsi Sumatera  Barat  sebesar  227.660  jiwa hampir  dua  kali  lipat  dari  jumlah penduduk miskin perkotaan yang berjumlah  125.580  ribu  jiwa  (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2018a).  Pada  tahun  yang  sama  masih terdapat  2,97  persen  atau  31  desa  yang masuk  kategori    tertinggal  di  Provinsi Sumatera  Barat  (Badan  Pusat  Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2018b). Jumlah DD yang cukup besar diharapkan dapat mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  desa  dan  menciptakan pemerataan  pembangunan  di  Provinsi Sumatera Barat.
Faktanya berdasarkan studi dokumentasi terhadap laporan
pelaksanaan  DD  Tahun  2016  dan perencanaan DD Tahun 2017,
terangkum beberapa permasalahan penting  dalam  pengelolaan  DD  di Provinsi  Sumatera  Barat.  Permasalahan tersebut  antara  lain  belum  adanya
regulasi  yang  mengatur  kewenangan desa  dan  aset  desa,  lemahnya  kapasitas aparat  dan  pendamping  serta  persoalan koordinasi  antar  SKPD  teknis  (Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa Provinsi Sumatera Barat, 2017).
Untuk  memperoleh  pemahaman mendalam  terkait  pengelolaan  DD  di Provinsi  Sumatera  Barat  serta  sebagai pedoman perumusan rekomendasi kebijakan  yang  tepat  dan  efektif  dalam rangka  mengoptimalkan  pemanfaatan DD  di  Provinsi  Sumatera  Barat  perlu dilakukan penelitian terkait pengelolaan DD  di  Provinsi  Sumatera  Barat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya  ditinjau  dari  lokasi  dan  fokus penelitian  yang  lebih  dititikberatkan pada aspek pelaksanaan dan permasalahan pengelolaan DD di Provinsi  Sumatera  Barat  periode  2017 sampai dengan 2018.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  deskriptif  dengan
pendekatan kualitatif deskriptif.
Pendekatan  kualitatif  digunakan  untuk menjelaskan  fenomena  yang  terjadi dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan dan  pelaporan  pengelolaan  DD  di Provinsi  Sumatera  Barat,  melakukan
evaluasi dan mengidentifikasi permasalahan  pengelolaan  DD.  Metode penelitian  deskriptif  dipilih  karena tulisan ini menggambarkan antar variabel-variabel  yang  mempengaruhi pengelolaan  DD.  Pendekatan  kualitatif karena  data  yang  disajikan  adalah  data kualitatif berupa proses perencanaan dan permasalahan pengelolaan DD.
Penelitian ini dilaksanakan selama  10  bulan  mulai  Maret  s.d Desember 2018 dengan lokasi penelitian difokuskan  pada  9  nagari/desa  pada  5 kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera Barat. Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja  ( purposive  sampling )  dengan mempertimbangkan tipologi/kriteria desa/nagari  yang  dianggap  mewakili kondisi  pengelolaan  DD  di  Provinsi Sumatera  Barat.  Lokasi  penelitian sebagaimana disajikan pada Tabel 1.
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan  dengan  metode  sebagai berikut:
a. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara  mengumpulkan  data  berupa laporan,  dokumen  maupun  peraturan terkait  pengelolaan  dana  desa  pada level  desa/nagari,  kabupaten/kota maupun pusat.
b. Focus  Group  Discussion  (FGD) dengan  peserta  berasal  dari  Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa .
c. (DPMD), Badan Perencanaan
Pembangunan  Daerah  (Bappeda),
Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BKAD),  Bagian  Pemerintahan  dan Tenaga  Ahli,  pejabat  kecamatan, walinagari beserta aparat, masyarakat dan tokoh masyarakat .

## Tabel 1. Lokasi Penelitian
No. Kab/Kota Kecamatan Nagari/Desa Kriteria 1. Kota Sawahlunto Silungkang Muaro Kalaban Swadaya/Mula Mula 2. Kab. Tanah Datar Sungai Tarab Sungai Tarab Swadaya/Mula Tanjung Mas Saruaso Swakarya/Lanjut 3. Kab. Sijunjung Sijunjung Muaro Sijunjung Swakarya/Mula IV Nagari Muaro Bodi Swadaya/Madya 4. Kab. Dharmasraya Pulau Punjung Sungai Dareh Swadaya/Mula Koto Besar Koto Besar Swadaya/Mula 5. Kab.Pesisir Selatan Bayang Gurun Panjang Swadaya/Mula IV Jurai Lumpo Swadaya/Mula Sumber: Profil Nagari, 2018
d. Wawancara  Mendalam  dilakukan terhadap  informan  yang  dianggap memiliki pengetahuan yang memadai terkait  pengelolaan  DD  mulai  dari tingkat  kabupaten,  kecamatan  dan desa. Informan penelitian berasal dari pejabat dari DPMD, Bappeda,
BKAD, Bagian Pemerintahan dan
e. Tenaga  Ahli.  Wawancara  di  tingkat kecamatan  dilakukan  dengan  aparat terkait tingkat kecamatan dan pendamping  desa.  Wawancara  di tingkat  nagari  dilakukan  dengan aparat pemerintah nagari, pendamping lokal desa, Badan Permusyawaratan  Nagari  (Bamus), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan masyarakat untuk
memperoleh informasi tentang pelaksanaan  DD  dan  berbagai  aspek yang terkait dengan kajian.
f. Observasi.
Observasi lapangan dilakukan terhadap mekanisme dan hasil pelaksanaan  kegiatan  pengelolaan Dana  Desa  yang  mendukung  hasil penelitian.
Teknik analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis data kualitatif. Menurut Miles, et al  (2014),  data  kualitatif  diperoleh  dari reduksi  data,  penyajian  data  dan kesimpulan.  Reduksi  data  dilakukan terhadap hasil pengumpulan data melalui FGD dan wawancara mendalam dengan informan terkait pengelolaan DD.
Penyajian  data  dilakukan  dalam  bentuk bagan, tabel maupun grafik yang disertai dengan  uraian  ringkas  sehingga  mudah dipahami.  Mekanisme  pengelolaan  DD disajikan dalam bentuk bagan sedangkan alokasi  dan  prioritas  penggunaan  DD disajikan  dalam  bentuk  tabel  maupun grafik. Kesimpulan merupakan hasil dari penelitian  yang  dilaksanakan  dalam bentuk  pernyataan  singkat  dan  mudah dipahami yang menggambarkan praktek pengelolaan dan permasalahan pengelolaan  DD  di  Provinsi  Sumatera Barat

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Praktek Tata Kelola DD di Provinsi Sumatera Barat
Praktek pengelolaan Dana Nagari diawali dengan musyawarah desa atau  jorong  untuk  menjaring  gagasan atau  usulan  prioritas  jorong.  Namun sebagian besar lokasi penelitian melewatkan tahapan tersebut.
Penjaringan  usulan  jorong  dilakukan secara informal berdasarkan usulan dari kelompok atau tokoh masyarakat tertentu.  Kondisi  ini  juga  ditemukan pada  penelitian  Suwandi  (2018)  yang menemukan
bahwa
pelibatan masyarakat  dalam  penetapan  prioritas hanya melibatkan perwakilan
masyarakat tertentu dalam proses perencanaan pembangunan.
Selanjutnya dilakukan musyawarah  nagari  yang  menghasilkan Draf  Rencana  Kerja  Pemerintah  Nagari (RKP)  Nagari  yang  berisi  program kegiatan pembangunan nagari.
Berdasarkan  hasil  FGD  di  lokasi penelitian,  sebagian  besar  penentuan program prioritas lebih berdasarkan pada azas  pemerataan  bukan  berdasarkan masalah, kebutuhan masyarakat maupun potensi  nagari  masing-masing  jorong. Misalnya  alokasi  atau  kegiatan  yang sama  untuk  masing-masing  jorong. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah konflik  dan  terkadang  dalam  penentuan program prioritas yang umumnya diserahkan pada Tim Kecil yang disebut dengan  Tim  Perumus/  Tim  Penyusun/ Tim verifikasi dipengaruhi oleh kelompok  elit  Nagari  seperti  Bamus Nagari  atau  walinagari  (Hasil  FGD  di Kab. Pesisir Selatan dan Dharmasraya).
Selanjutnya  Pemerintah  Nagari melaksanakan musrenbang nagari. Musyawarah nagari mengacu pada RKP nagari  tahun  sebelumnya  dan  RPJM Nagari.  Sisa  program  dan  kegiatan dalam  RKP  Nagari  tahun  sebelumnya dan  hasil  musyawarah  jorong  dibahas dalam musyawarah nagari untuk
ditetapkan  prioritas  kegiatan  yang  akan didanai  oleh  Dana  Desa,  Alokasi  Dana Nagari dan Dana Alokasi Khusus. Hasil
musrenbang  nagari  berupa  Rancangan RKP Nagari dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan Musrenbang Nagari.
Gambar 1. Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan dan Anggaran Nagari Sumber: Hasil FGD, 2018
Pada saat
pelaksanaan musrenbang  nagari  hampir  seluruh lokasi  penelitian  belum  melampirkan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya  (RAB)  pada  rancangan  RKP Nagari  nya  kecuali  Kota  Sawahlunto. Kondisi ini karena sebagian besar lokasi penelitian  belum  memiliki  kader  teknis yang  memadai  untuk  menyusun  atau melakukan pendampingan terhadap penyusunan RAB. Hal ini
mengakibatkan  tidak  sinkron  antara perencanaan  dan  pelaksanaan,  tidak dapat  dilaksanakan,  kualitas  pekerjaan fisik  yang  dihasilkan  tidak  memenuhi standar, tidak dapat dicairkan.
Selanjutnya Rancangan peraturan  tentang  RKP  Nagari  dibahas dan disepakati Bersama oleh Walinagari dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan  menjadi  Peraturan  Nagari
tentang RKPD Nagari. Lalu dilanjutkan proses  penyusunan  Rancangan  APB Nagari sebagai dasar dalam pelaksanaan program  dan  kegiatan  pembangunan desa.  Mekanisme  perencanaan  program pembangunan  dan  penganggaran  dapat dilihat pada  Gambar 1 sedangkan hasil analisis  proses  perencanaan  DD  dapat dilihat pada Tabel 2.
Praktek  pengelolaan  DD  di Provinsi  Sumatera  Barat  masih  belum optimal.  Kondisi  tersebut  dapat  dilihat dari  beberapa  hal  antara  lain:  Proses perencanaan  DD  pada  sebagian  besar lokasi  kajian  masih  belum  sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
Program  dan  kegiatan  yang muncul dalam pelaksanaan musrenbang belum  berdasarkan  penggalian  isu-isu strategis dan kebutuhan masyarakat serta
potensi desa, program dan kegiatan yang muncul  didominasi  oleh  kegiatan  fisik dan terkesan  merata di setiap jorong atau
bahkan  dipengaruhi  oleh  kelompok  elit desa.

## Tabel 2 Analisis Proses Perencanaan Dana Nagari menurut Lokasi Penelitian
Kab/Kota Indikator Sawahlunto Dharmasraya Sijunjung Tanah Datar Pesisir Selatan 1 2 3 4 5 6 Kesesuaian proses perencanaan dengan Permendagri  Nomor  113 Tahun 2014 sesuai Belum sesuai Belum sesuai Belum sesuai Belum sesuai Penetapan usulan program prioritas Oleh Tim Perumus - Melalui musyawarah nagari (Musnag) - Dibagi rata per jorong Oleh  Tim Perumus - Melalui musyawar ah nagari (Musnag) - Dibagi rata per jorong - Oleh Tim Verifikasi RKP Nagari - Didominasi oleh elit nagari Dominasi program prioritas fisik fisik fisik fisik fisik Partisipasi Masyarakat rendah rendah rendah rendah rendah Sumber: Hasil FGD 2018, data diolah
Adanya  bias  elit  tersebut  turut mempengaruhi respon masyarakat dalam  mengelola  dana  desa.  Hasil temuan ini juga sejalan dengan penelitian  (Arifiani  &  Sjaf,  2018) tentang  Analisis  Respon  Masyarakat terhadap  Pengeolaan  Dana  Desa  untuk Pembangunan Pedesaan di Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Kendala lainnya yaitu: keterbatasan SDM aparat, Bamus
maupun pendamping, rendahnya keterlibatan  masyarakat  dalam  proses perencanaan  pembangunan,  program kegiatan  masih  didominasi  oleh  usulan kegiatan fisik.
Kendala tersebut mengakibatkan keterlambatan penetapan RKP dan APB
Nagari dan belum sinkron atau sinerginya program/kegiatan dalam RKPDes  maupun  RPJMDes  dengan dokumen  perencanaan  pada  jenjang pemerintahan diatasnya.
Alokasi  dan  Prioritas  Penggunaan Dana Desa
Alokasi DD setiap tahun mengalami  peningkatan.  Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2016 dengan persentase  peningkatan  mencapai  lebih dari  100  (serratus)  persen,  peningkatan tersebut terjadi merata hampir di seluruh kabupaten/kota  dan  nagari  di  Provinsi Sumatera  Barat.  Jumlah  DD  menurut desa/nagari dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.
Gambar 1. Jumlah DD menurut Kab/Kota Lokasi Penelitian
Sumber : DPM Provinsi Sumatera Barat, 2018
Gambar  2  menunjukkan  jumlah DD menurut desa/nagari di lokasi kajian. Berdasarkan tabel terlihat bahwa selama
3 (tiga) tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah  DD  pada  seluruh  lokasi  kajian. Nagari Muaro Kalaban di Kota
Sawahlunto memiliki jumlah DD
terbesar  sedangkan  Nagari  Lumpo  di Kabupaten  Pesisir  Selatan  memperoleh
DD/DN yang paling kecil.
Tahun Muaro Kalaban Saruaso Sungai Tarab Sijunjun g Muaro Bodi Kota Besar Sungai Dareh Lumpo Gurun Panjang 2015 2015 1052656 886072 862598 902261 795294 949319 777811 754787 771064 2016 2016 811929 690448 679875 715524 627537 741727 609236 592554 605308 2017 2017 338162 303397 299888 312913 286250 284243 284243 262561 268972 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 Ju mlah DD G ambar 2. Jumlah DD menurut Desa/Nagari Kajian Sumber: DPM Provinsi Sumatera Barat, 2018, data diolah
Kementeriaan  Dalam  Negeri  RI
dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
(Kemendes  PDT)  menetapkan  program prioritas  pembangunan  desa  menjadi  4 (empat) bidang, namun demikian daerah mengacu  pada  Kemendes  PDT  yang menetapkan  dua  bidang  kegiatan  yaitu
pembangunan desa/nagari dan pemberdayaan  masyarakat.  Penetapan skala prioritas program kegiatan tersebut dalam  pelaksanaannya  tidak  sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat nagari sehingga pelaksanaan program  prioritas  tersebut  tidak  efektif dan  efisien.  Hal  ini  karena  nagari  lebih
Pesisir Selatan Sijunjung Tanah Datar Dharmasraya Sawahlunto 2015 50359931 18156858 21830755 15755270 8191432 2016 112965690 40677753 48999837 35357315 18396311 2017 143905954 51629928
62469772 45098861 23665861 0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000 120000000 140000000 160000000 Ju ml ah D D Tahun
memahami  potensi  dan  permasalahan yang  ada  di  wilayahnya  dibandingkan dengan  Pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah. Pengaturan terhadap
program prioritas pembangunan nagari/desa  berpotensi  membatasi  desa dalam  menjalankan  kewenangannya
(Syukri et al., 2014) .
Tabel 3. Penggunaan Dana Desa menurut Kab/kota dan Bidang Pembangunan
No. Kab/Kota Tahun 2016 Tahun 2017 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Pesisir Selatan 92,55 6,93 0,08 0,43 84,82 15,18 0,00 0,00 2. Sijunjung 97,41 1,32 0,00 1,27 96,79 3,18 0,00 0,03 3 Tanah Datar 85,94 14,00 0,05 0,00 81, 93 17,99 0,00 0,08 4 Dharmasraya 69,58 30,34 0,00 0,09 86,82 13,18 0,00 0,00 5 Sawahlunto 98,99 0,67 0,34 0,00 97,45 2,48 0,00 0,07 Sumatera Barat 92,44 7,06 0,07 0,43 89,41 10,55 0,00 0,03 Sumber : DPMD Prov. Sumatera Barat, 2017 Ket: 1.Pelaksanaan Pembangunan
Desa, 2.Pemberdayaan Masyarakat,
3.Penyelenggaraan Pemerintahan, 4.Pembinaan Kemasyarakatan
Sejalan  dengan  kondisi  tersebut hasil penelitian Shah (2006) menemukan dana  bantuan  yang  diberikan  kepada daerah sebisa mungkin tidak mengandung  ketentuan  -  ketentuan spesifik atas penggunaan bantuan tersebut  karena  dapat  menghilangkan
dan menghambat kebebasan pemerintah daerah  dalam  memajukan  daerahnya. Pemerintah daerah diaggap lebih memahami  kemampuan  sumber  daya dan  potensi  daerahnya  dibandingkan dengan sistem pemerintahan diatasnya.

## Tabel 4. Penggunaan Dana Desa menurut Nagari dan Bidang Pembangunan
No. Kab/Kota Nagari Tahun 2016 Tahun 2017 1 2 3 4 1
2 3 4 1. Pesisir Selatan Lumpo 98,75 1,25 - - 68,80 31,20 - - Gurun Panjang 99,01 0,99 - - 100,00 - - - 2. Sijunjung Sijunjung 100,00 - - - 100,00 - - - Muaro Bodi 82,86 11,96 5,18 86,18 13,82 - - 3. Tanah Datar Saruaso - 100,00 - - 62,25 37,75 - - Sungai Tarab 94,88 5,12 - - 93,19 6,81 - - 4. Dharmasraya Koto Besar 70,00 30,00 - - 80,00 20,00 - - Sungai Dareh 70,00 30,00 - - 100,00 - - - 5 Sawahlunto Muaro Kalaban 100,00 - - - 98,06 1,94 - -
Sumber: DPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, data diolah
Ket:1. Pelaksanaan Pembangunan Desa, 2. Pemberdayaan Masyarakat, 3. Penyelenggaran Pemerintahan, 4. Pembinaan Kemasyarakatan
Tabel  3  dan  4  menunjukkan penggunaan DD
menurut kabupaten/kota dan nagari lebih diprioritaskan pada kegiatan
pembangunan desa dibandingkan
kegiatan  lainnya.  Lebih  dari  90  persen
anggaran dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan desa sedangkan  sisanya  dimanfaatkan  untuk membiayai kegiatan pemberdayaan
masyarakat, penyelenggaraan
pemerintahan maupun pembinaan kemasyarakatan.  Hal  ini  terjadi  pada tahun  pertama  pelaksanaan  DD  namun tren tersebut mulai mengalami pergeseran.
Tabel 5. Dana Desa menurut Kegiatan Bidang Pembangunan Desa
No . Desa/Nagar i Jlh Dana (Rp. Juta) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengembanga n Potensi Ekonomi Lokal Pemanfaatan SDA dan Lingk Berkelanjuta n Sarpras 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 1. Lumpo 409,3 9 310,0 3 4,79 - - - - - 95,21 100,0 0 2. Gurun Panjang 359,6 0 540,1 5 - 26,0 7 - - - - 100,0 0 73,93 3. Sijunjung 71,55 366,3 2 - 3,47 - - - - 100,0 0 96,53 4. Muaro Bodi 520 328,6 8 49,7 6 21,5 5 - - - - 50,24 78,45 5. Saruaso - 93,95 - - - - - - - 100,0 0 6. Sungai Tarab 449,5 7 459,9 8 - - - - - - 100,0 0 100,0 0 7. Sungai Dareh 519,2 1 759,9 8 18,7 2 - - - - - 81,28 100,0 0 8 Koto Besar 426,4 7 396,9 5 11,3 7 14,4 1 - - - - 88,63 85,59 9 Muaro Kalaban 811,9 3 1,029 - - - - - - 100,0 0 100,0 0 Sumber : DPM Prov. Sumatera Barat, 2018, data diolah Tabel  5  menunjukkan  pada  tahun 2016  dan  2017  penggunaan  DD  bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagian  besar  dimanfaatkan  untuk pembangunan sarana dan prasarana dan sebagian  lainnya  dimanfaatkan  untuk pemenuhan  kebutuhan  dasar  dan  belum ada  yang  dimanfaatkan  untuk  untuk pengembangan  potensi  ekonomi  lokal dan  pemanfaatan  SDA  dan  lingkungan berkelanjutan. Hasil  ini  sejalan  dengan penelitian Woiya (2018)
Permasalahan Pengelolaan Dana Desa Hasil penelitian menemukan terdapat  sejumlah  permasalahan  dalam pengelolaan  DD  yaitu  regulasi,  SDM, kewenangan, kelembagaan dan partisipasi  masyarakat.  Permasalahan dari  aspek  regulasi  terkait  inkonsistensi dan keterlambatan regulasi.
Keterlambatan  regulasi  penetapan  pagu dan  program  prioritas  pengelolaan  DD mengakibatkan keterlambatan penetapan RKP dan APB Nagari dan keterlambatan pelaksanaan program pembangunan desa
atau  nagari  yang  menimbulkan  Silpa  di akhir  tahun  anggaran.  Selain  itu permasalahan  regulasi  lainnya  adalah masih belum lengkapnya regulasi maupun  juknis  yang  mengatur  tentang pengelolaan  aset  dan  kekayaan  nagari, pelimpahan  kewenangan  kepada  desa maupun peraturan keuangan lainnya.
Permasalahan SDM dalam penelitian ini ditinjau dari aspek kualitas dan kuantitas. Berdasarkan hasil wawancara,  salah  satu  permasalahan SDM  secara  kuantitas  adalah  jumlah aparat  nagari  dan  pendamping  masih terbatas.  Masih  terdapat  aparat  nagari yang rangkap jabatan karena kekosongan  jabatan    sehingga  harus melaksanakan tupoksi ganda baik tupoksi jabatan maupun sebagai pelaksana  teknis  pengelolaan  keuangan desa.  Sedangkan  dari  segi  pendamping masih  terdapat  Pendamping  Desa  (PD) yang  memegang  lebih  dari  satu  nagari dimana  idealnya  masing-masing  PD mendampingi satu  nagari.
Keterbatasan tenaga teknis menyebabkan  penetapan  RKP  nagari belum  melampirkan  RAB  dan  proposal kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  113  Tahun  2014  akibatnya perencanaan yang disusun dan
ditetapkan  dalam  RKP  maupun  APBD tidak sesuai dengan pelaksanaan.
Salah  satu  kunci  keberhasilan pengelolaan  Dana  Desa  adalah  kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
(Anggriawan,  2018)  dan  Fauzi  Asni
(2013). Namun rendahnya kualitas SDM yang  ditandai  dengan  masih  lemahnya pengetahuan dan keterampilan pengelolaan DD merupakan
permasalahan  pokok  pengelolaan  DD (Noverman, 2018), (Laonet et al., 2013). Selanjutnya  Kondisi ini juga ditemukan pada lokasi penelitian.
Pada  beberapa  lokasi  penelitian, kemampuan  personal  baik  aparatur, Bamus  Nagari,  tenaga  pendamping  dan tenaga  teknis  serta  Pelaksana  Teknis Pengelolaan  Keuangan  Desa  (PTPKD) dalam penyusunan RKP  Desa dan APB Desa masih belum optimal.
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan aparat nagari maupun pendamping  diketahui  bahwa  pelatihan yang diikuti untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam pengelolaan DD masih sedikit. Selain itu materi pelatihan masih didominasi oleh teori dibandingkan  praktek  nyata.  Pendapat tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan pejabat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat maupun
Badan Keuangan Daerah yang menyatakan keterbatasan anggaran merupakan  salah  satu  kendala  yang dihadapi  oleh  SKPD  teknis  untuk menyelenggarakan pelatihan.
Permasalahan terkait
kewenangan  yaitu  belum  ditetapkannya perkada tentang pelimpahan
kewenangan    bupati  atau  walikota kepada pemerintah nagari pada beberapa lokasi penelitian
sehingga mengakibatkan terdapat program/ kegiatan pembangunan fisik seperti jalan yang  didanai  oleh  DD  padahal  status jalan  tersebut  adalah  jalan  negara  atau jalan  provinsi.  Padahal  syarat  lokasi kegiatan  pembangunan  yang  bersifat fisik  yaitu    harus clean dan clear serta merupakan asset nagari.
Permasalahan kelembagaan terkait  nomenklatur,  struktur  maupun kapasitas  kelembagaan.  Nomenklatur dan  struktur  kelembagaan  yang  terkait Nagari  dan  pengelolaan  DD  di  lokasi kajian  berbeda-beda  terdapat  SKPD Pembina  Desa/Nagari  yang  memiliki struktur terlalu gemuk atau memiliki unit terpisah.  Struktur  kelembagaan  yang gemuk  seperti  di  Kota  Sawahlunto  dan Kabupaten Tanah Datar. Dinsos PMDPPA Kota Sawahlunto tidak hanya menangani urusan Pemberdayaan
Masyarakat Desa namun juga menangani urusan sosial, pemberdayaan perempuan  dan  perlindungan  anak. Berbeda  dengan  Kabupaten  Tanah Datar.Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat Desa,  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) tidak  menangani  pengelolaan  keuangan DD dan asset nagari sehingga tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh  Badan Keuangan  Daerah  (BKD).  Persoalan nomenkaltur dan   struktur kelembagaan SKPD yang menangani nagari perlu juga menjadi  perhatian  pemerintah  daerah untuk memaksimalkan  pemanfaatan pengelolaan DD.
Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan. Padahal partisipasi masyarakat  merupakan  faktor  yang sangat  penting  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  (Elvina  & Zebua,  2019).  Partisipasi  masyarakat dalam proses perencanaan yang dipresentasikan dalam bentuk kehadiran pada  musdes  maupun  musrenbang belum  memenuhi  keterwakilan  seluruh unsur  masyarakat  khususnya  kelompok marjinal  dan  lebih  didominasi  oleh kelompok  elit  desa  sehingga  penetapan program  prioritas  belum  mewakili
aspirasi  seluruh  masyarakat.  Sementara itu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan  pembangunan  desa  dalam bentuk  pelaksanaan  gotong  royong mulai berkurang khususnya pada daerah perdesaan  di  perkotaan  dan  Program Cash  for  Work yang  mengkapitalisasi partisipasi.
Kebijakan kabupaten/kota untuk

## Mendukung Pengelolaan DD
Untuk mendukung dan mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa
Pemerintah  kabupaten/kota  di  lokasi kajian  telah  mengeluarkan  beberapa regulasi dan kebijakan, seperti menetapkan perkada tentang pembagian dan  perincian  DD/DN,    perkada penetapan program prioritas DD/DN dan pelimpahan  kewenangan  desa/nagari. Perkada-perkada  tersebut    merupakan salah satu syarat mutlak dalam penyaluran DD dan menjadi acuan bagi pemerintah desa/nagari untuk menyusun RKP Nagari dan APB Nagari.
Penelitian ini menemukan terdapat  praktek  kebijakan  pengelolaan DD yang dapat dicontoh kabupaten/kota lainnya  dalam  rangka  mengoptimalkan pengelolaan DD. Misalnya untuk
mengoptimalkan pembinaan
dan pengawasan  pelaksanaan  DD  sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Sawahlunto
membentuk Tim Teknis pembinaan dan pengawasan  desa  baik  di  tingkat kecamatan  maupun  tingkat  kota  yang antara lain bertugas melakukan pendampingan  dan  bimbingan  teknis terkait  pembuatan  gambar  dan  RAB, Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran  dan  penyusunan  produk hukum  desa,    pendirian  BUMDes.  Tim tersebut beranggotakan aparat kecamatan  atau  aparat  pemerintah  kota yang berasal dari beberapa SKPD terkait.
Upaya lain yang dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan DD adalah memperpendek  jalur  birokrasi  dan menyederhanakan persyaratan pencairan DD.  Memperpendek  jalur  birokrasi dilakukan oleh Pemerintah Kota
Sawahlunto  dan  Kabupaten  Pesisir
Selatan dengan mendelegasikan kewenangan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada camat  sebagaimana  amanat  Pasal  23 Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014. Sementara itu Pemerintah Kota Dharmasraya,  melaksanakan  kebijakan penyederhanaan  beberapa  persyaratan untuk    pencairan  DD  berupa  laporan keuangan dan rekomendasi dari kecamatan.

## KESIMPULAN
Secara umum
praktek pengelolaan  DD  di  Provinsi  Sumatera Barat telah berjalan dengan baik namun belum  optimal  karena  masih  ditemui beberapa  permasalahan  dalam  setiap tahap  pengelolaan  DD.  Permasalahan pengelolaan  DD  di  Provinsi  Sumatera Barat,  yaitu:  regulasi,  kewenangan, Sumber  Daya  Manusia,  kelembagaan dan partisipasi masyarakat.
Penelitian ini menemukan beberapa kebijakan yang dapat dicontoh oleh  kabupaten/kota  lainnya,  yaitu  :  1. membentuk  tim  teknik  pembinaan  dan pengawasan  dana  desa  di  tingkat kecamatan  dan  kota,  2.  memperpendek jalur  birokrasi  melalui  pendelegasian kewenangan kepada camat, 3. Mendorong  pemanfaatan  Dana  Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat REKOMENDASI Penguatan regulasi dan kelembagaan pengelolaan DD,
Penguatan regulasi hendaknya dilakukan terhadap  kewenangan  desa,  asset  desa, Standar  biaya  dalam  penganggaran  dan aturan  lain  yang  belum  diakomodir dalam  peraturan  perundang-undangan yang  lebih  tinggi  atau  muatan  lokal sesuai dengan kebutuhan daerah. Sejalan
dengan  hal  tersebut  perlu  dilakukan penguatan kelembagaan pengelola Dana Desa  mulai  dari  tingkat  desa/nagari sampai  dengan  pusat.  Nomenklatur  dan struktur organisasi SKPD yang menangani pengelolaan DD perlu diharmonisasikan  untuk  memudahkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan.
Peningkatan kapasitas SDM untuk  pengelolaan  DD  dalam  bentuk bimbingan  teknis,  konsultasi  teknis, sosialisasi,  pendampingan  teknis  dan penggunaan Teknologi Informasi. Selain itu perlu penambahan jumlah pendamping desa sehingga memperpendek  rentang  kendali  dan memudahkan dalam melakukan pendampingan  kepada  pemerintah  desa khususnya  dalam  penyusunan  anggaran dan perencanaan teknis
Pemanfaatan DD perlu diarahkan pada  pengembangan  potensi  ekonomi dan  pemberdayaan  masyarakat  desa dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat serta mensinergikan  program  dan  kegiatan yang  dibiayai  dana  desa  dengan pelaksanaan  program  nasional  maupun daerah.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terima kasih kepada Badan
Penelitian  dan  Pengembangan  Provinsi
Sumatera Barat yang telah menyediakan dana penelitian tahun anggaran 2018 dan stakeholder terkait yang ikut berpartisipasi dalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggriawan,  P.  B.  (2018). Dualitas, Akuntansi Sumber Daya Manusia,
Dana  Desa,  Pemerintahan  Desa . 2 (September), 1–14.
Arifiani,  T.  A.,  &  Sjaf,  S.  (2018).
Analisis Respon Masyarakat terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa untuk  Pembangunan  Pedesaan. Jurnal  Sains  Komunikasi  Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM] , 2 (3), 317. https://doi.org/10.29244/jskpm.2. 3.317-332 Azizi, L., & Latifah, N. (2016). Otonomi
Desa  dan  Efektivitas  Dana  Desa.
Jurnal Penelitian Politik , 13 (2). Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2018a). Indikator Kesejahteraan  Rakyat  Provinsi Sumatera Barat 2018 . Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2018b). Membangun Indonesia  dari  Pinggiran  Melalui
Pendataan  Potensi  Desa  (Podes) 2018  Provinsi  Sumatera  Barat (Vol. 13, Issue 69, p. 1).
Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Desa  Provinsi  Sumatera  Barat.
(2017). Laporan Pelaksanaan Dana  Desa  Tahun  2016  dan
Perencanaan  Dana  Desa  Tahun
2017 . Djiko,  R.,  &  Subardi,  B.  (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  di  Desa Talaga  Paca  Dan  Wangongira, Kabupaten Halmahera Utara. Kolaborasi :  Jurnal  Administrasi Publik , 6 (1), 120–130.
Elvina,  E.,  &  Zebua,  M.  (2019).
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat  Melalui  Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan  Efektifitas  Pembangunan Program  Dana  Desa  sebagai Variabel Intervening. JSHP :
Jurnal  Sosial  Humaniora  Dan Pendidikan , 3 (1), 1–9.
Fahik,  P.  K.  B.,  &  Suprojo,  A.  (2018).
Analisis  partisipasi  masyarakat dalam  pengawasan  dana  desa.
Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu Politik , 7 (1), 93–97. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.  (2017). Prinsip  dan Kebijakan  Dana  Desa .  Paparan disampaikan pada lokakarya penyaluran  Dana  Alokasi  Khusus
Fisik  dan  Dana  Desa  tanggal  5 Maret 2017 di Jakarta.
Kislat,  C.,  &  Menkhoff,  L.  (2013).
Programme :  Who Gets  It , .  283– 284.
Laonet, P., Vongkamjan, S., &
Panyanuwat, A. (2013). Strategies for capacity building in implementing  the  village  fund. Mediterranean  Journal  of  Social Sciences , 4 (4), 131–136. https://doi.org/10.5901/mjss.2013. v4n4p131 Londa,  V.  Y.  (2018).  Efektivitas
Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Desa Kalinaun  Kecamatan  Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Administrasi Publik , 4 (55). Miranda,  P.,  &  Akmal,  A.  (2019).
Transparansi  Penggunaan  Dana Desa di Nagari Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Journal  of  Civic  Education , 2 (5),
412–418.
https://doi.org/10.24036/jce.v2i5. 192 Muda,  I.  (2017). The  Effectiveness  of Village Fund Management ( Case Study  at  Villages  in  Coastal  The
Effectiveness  of  Village  Fund Management  (  Case  Study  at Villages in Coastal Areas in Riau ) . October . Noverman, Y. (2018). Analisis
Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-undangan (Studi Kasus di  Nagari  Bukit  Bual  Kabupaten Sijunjung). JAKPP: Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan  Publik , 4 (2),  68–81. http://journal.unhas.ac.id/index.ph
p/jakpp/article/view/5383 Roza,  D.,  &  Arliman,  L.  (2017).  Peran Badan  Permusywaratan  Desa  di Dalam Pembangunan dan Pengawasan Keuangan Desa. PJIH , 4 (3).
https://doi.org/https://doi.org/10.2 23040pjih.v4n3.a10
Syukri,  M.,  Bachtiar,  P.  P.,  Kurniawan,
A., Sedyadi, G. S. M., Kartawijaya,
Diningrat,  R.  A.,  &  Alifia,  U. (2014). Studi Implementasi
Undang-Undang  No  .  6  Tahun
2014 tentang Desa Laporan Baseline Studi Implementasi Undang-Undang. Laporan Penelitian  SMERU , 1 (6),  117. http://www.smeru.or.id/id/content
/studi-implementasi-undang- undang-no-6-tahun-2014-tentang- desa-laporan-baseline Wasistiono, S. (2006). Prospek
Pengembangan Desa . Fokusmedia. Wicaksono,  G.,  Puspita,  Y.,  Bidhari,  S. C., Kusumaningrum, N. D., Asmandani, V., Ilmu, F., Politik, I., &  Jember,  U.  (2019).  Dan
Pemberdayaan  Masyarakat  Desa
Di Kabupaten. Jurnal Riset Manajemen  Dan  Bisnis  (JRMB) ,
4 (1), 9–20.
Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa.