## Papuan Nationalism Within the Framework of Indonesian Nationalism
Nasionalisme Bangsa Papua dalam

## Bingkai Keindonesiaan
Ani Widyani Soetjipto & Muhammad Iqbal Yunazwardi Universitas Indonesia

## ABSTRAK
Kekerasan, diskriminasi, dan rasisme masih menjadi isu besar yang dihadapi masyarakat Papua sejak Indonesia merdeka dan bergabungnya Papua ke dalam wilayah Indonesia. Analisis fenomena ini dapat ditarik ke berbagai macam aspek. Salah satu aspek penting yang menentukan eksistensi sebuah negara adalah aspek nasionalisme. Dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi nasionalisme Papua tetap hadir dan hidup, sekalipun nasionalisme Indonesia tetap menjadi bagian penting dalam menjaga pilar berbangsa dan bernegara Indonesia. Tulisan ini berusaha mendiskusikan kembali bagaimana posisi nasionalisme Indonesia terhadap masyarakat Papua dan sebaliknya. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah, apakah identitas bangsa Papua merupakan bagian dari identitas kebangsaan Indonesia? atau kepapuaan justru  bagian yang terpisah dari nasionalisme Indonesia? Dengan menggunakan pisau analisis nasionalisme dari Indonesianis Benedict Anderson, artikel ini membahas bagaimana diskursus nasionalisme yang berkembang mampu menjawab tantangan nasionalisme ganda yang terjadi di Indonesia dalam isu Papua. Upaya ini juga akan mempertegas pertanyaan penting dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah membangun ide Papua dalam kerangka nasionalisme Indonesia.
Kata-kata kunci : Nasionalisme Indonesia, Nasionalisme Papua, Benedict Anderson, Nasionalisme, identitas
Violence, discrimination and racism have remained to be major issues faced by Papuans ever since the independence of Indonesia and the inclusion of Papua in Indonesia’s territory until today. This phenomenon can be seen through various aspects. One of those is the determinant aspect of a country’s existence: nationalism. Within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia, the existence of Papuan nationalism is undeniably still present and alive, even though Indonesian nationalism is the central one in maintaining the pillars of the Indonesian nation and state. This article discusses how Indonesian nationalism positions Papuan people, and vice versa. Furthermore, this article questions whether the Papuan identity is a part of Indonesia’s. The discussion of this article focuses on the developing nationalism discourse, in the hope to overcome the ‘double-nationalism’ in Indonesia when it comes to Papua’s issue, by using Benedict Anderson’s concept of nationalism. Finally, this article addresses a crucial question, which is how to develop the Papuan idea within the framework of Indonesian nationalism.
Keywords : Indonesian Nationalism, Papuan Nationalism, Benedict Anderson, Nationalism, identity
Global Strategis, Th. 15, No. 1 26
Dalam studi Hubungan Internasional (HI), nasionalisme tidak bisa dilepaskan dari aspek kedaulatan. Nasionalisme berkembang di Eropa sekitar pertengahan abad ke-17 sebagai konsekuensi diterapkannya perjanjian Westphalia. Perjanjian Westphalia menekankan arti penting lahirnya negara-bangsa dengan segala aspek  yang  harus  dimiliki.  Sering  kali,  upaya  mengidentifikasi semangat pembentukan negara-bangsa dilakukan dengan cara mengidentifikasi wilayah yang didiami sebuah komunitas politik (Breuilly 2014). Bangkitnya nasionalisme dari akhir abad ke- 18 menasionalisasi tatanan negara, meluas dari Eropa hingga seluruh dunia dan diorganisasikan sebagai serangkaian negara- bangsa. Hubungan internasional menjadi hubungan antara negara-bangsa. Akan tetapi dalam perkembangannya, globalisasi mengubah tatanan politik ini dengan mengikis kekuatan teritorial yang berdaulat dan identitas nasional. Kajian lebih lanjut mengenai nasionalisme  maupun  kewarganegaraan  ganda  pada  dasarnya menantang masyarakat untuk memikirkan kembali konsep paling mendasar dalam teori HI maupun politik tradisional, yaitu negara berdaulat, teritorial, negara bangsa hingga teori kontrak sosial. Selain  itu,  kewarganegaraan  ganda  memberikan  kesempatan untuk merenungkan hubungan antara globalisasi dan negara- bangsa (Kang 2020).
Nasionalisme  adalah  gagasan  bahwa  keanggotaan  bangsa memberikan fokus utama pada identitas politik dan kesetiaan, yang pada gilirannya menuntut self-determination (Breuilly 2014). Nasionalisme memahami arti bangsa dengan cara yang berbeda, meskipun mereka semua menganggapnya merujuk pada seluruh masyarakat yang menempati wilayah tertentu. Akan tetapi, kesamaan masyarakat atau wilayah sering kali bisa diklaim oleh berbagai kelompok nasionalis yang berkompetisi (Breuilly 2014). Hal ini terjadi di Indonesia. Nasionalis Indonesia mengakui bahwa  wilayah  Indonesia  terdiri  dari  Sabang  sampai  Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Akan tetapi, klaim tersebut tidak bisa diterima sepenuhnya oleh masyarakat Papua, terutama bagi mereka martir nasionalisme Papua atau gerakan separatis yang menuntut kemerdekaan Papua.
Indonesia sebagai negara bangsa digambarkan sebagai proyek yang sudah selesai dan final sehingga ada ungkapan NKRI harga
mati.  Gagasan tentang kebangsaan dimaknai secara sakral dan tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu, tuduhan makar, separatisme, hingga tidak nasionalis bisa saja dilekatkan oleh pemerintah  kepada  individu  yang  ingin  menawarkan  gagasan menyempurnakan gagasan kebangsaan Indonesia.
Indonesia dan Papua seharusnya bisa berkembang seiring dan bisa saling  tumbuh  bersama  dan  saling  mewarnai  ke  arah  kemajuan yang  sama-sama positif untuk keduanya. Indonesia dan Papua berada dalam satu bingkai kebangsaan yang saling mewarnai dan tidak pernah bersifat final karena terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan jaman. Sejarah Indonesia modern juga dibentuk dan diwarnai oleh anak-anak Papua  sebagaimana sejarah Indonesia juga membentuk dan mewarnai mozaik yang mewarnai perkembangan di Papua. Keindonesiaan dan kepapuaan tidak seharusnya saling menegasikan.
Tidak  ada  ungkapan  NKRI  harga  mati  seperti  juga  tidak  ada ungkapan merdeka harga mati untuk saudara-saudara kita di Papua yang sekarang berjuang ke arah kemerdekaan Papua di tingkat internasional. Dukungan kemerdekaan di tingkat internasional tersebut bahkan telah ditunjukkan oleh negara, semisal beberapa negara  yang  tergabung  dalam  Melanesian  Spearhead  Group (MSG). Salah satu negara anggota MSG, Vanuatu memperlihatkan dukungannya bagi pemisahan Papua dari Indonesia. Dukungan tersebut diberikan karena didorong oleh sentimen etnis yang diarahkan untuk mendukung setiap kemerdekaan negara etnis Melanesian (Wardhani 2015).

## Pembahasan mengenai nasionalisme Papua dan nasionalisme
Indonesia saat ini menjadi semakin menarik dan penting di tengah fenomena  kekerasan,  diskriminasi,  dan  pelanggaran  HAM  yang terus terjadi di Papua. Pemaknaan tentang identitas kepapuaan banyak memunculkan perdebatan dan pertanyaan. Puzzle yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah apakah identitas bangsa Papua merupakan bagian dari identitas kebangsaan Indonesia ? atau kepapuaan justru bagian yang terpisah dari nasionalisme Indonesia?
Global Strategis, Th. 15, No. 1 28
Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menganalisis pertanyaan tersebut adalah konsep nasionalisme dalam tulisan Benedict Anderson “ imagined communities ”. Menurut Anderson
(1992, 4-6) nasionalisme adalah sebuah bentukan , alih-alih sebuah proses natural yang melingkupi seluruh orang atau anggota pada suatu batas-batas yang ditentukan yang bersumber dari kesamaan sejarah. Dengan demikian, aspek nasionalisme yang dibahas oleh Anderson adalah: (1) Komunitas dengan deep horizontal comradeship ; (2) Terbatas pada orang-orang tertentu dalam satu wilayah; dan (3) Ditentukan dalam kesamaan sejarah. Pemikiran Anderson menyempurnakan pemikiran sebelumnya yang telah disampaikan oleh Ernest Renan (1882) dan Otto Bauer (2000).
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif menggunakan studi  dokumen  yang  intensif.  Lewat  studi  dokumen  yang intensif, dibahas perdebatan yang mendalam tentang bagaimana nasionalisme Indonesia dibangun dan bagaimana menempatkan Papua dalam kerangka bangunan nasionalisme Indonesia tersebut. Tulisan ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama membahas pembentukan identitas kebangsaan Indonesia melalui pemikiran Ernest  Renaan,  Otto  Bauer,  dan  Ben  Anderson.  Bagian  kedua membahas bagaimana memaknai identitas kepapuaan. Bagaimana identitas kepapuaan tersebut jika diabstraksikan dalam spektrum teori tentang nasionalisme. Bagian ketiga adalah analisis dan diskusi bagaimana gagasan kepapuaan dan keindonesiaan saling berkelindan, apakah saling menguatkan atau saling menegasikan?

## Identitas Kebangsaan Indonesia
Ernest Renan dan Otto Bauer adalah pemikir nasionalisme yang memfokuskan  diri  pada  faktor  individu  atau  manusia.  Renan fokus membahas nasionalisme sebagai keinginan untuk bersatu (Renan 1882). Sedangkan Otto Bauer melihat bahwa nasionalisme terjadi dikarenakan kesamaan nasib (Bauer 2000). Akar dari dua pemikiran tersebut adalah bahwa sebuah komunitas politik dapat menciptakan sebuah bangsa tanpa harus berakar dari bentuk kesamaan etnis atau identitas tertentu. Variabel-variabel seperti bahasa, agama, budaya tidak menjadi perhatian utama kedua
pemikir tersebut karena sejatinya nasionalisme tercipta karena ada tekanan dan keinginan bersama.
Soekarno  mengapitalisasi  ide  Renan  dan  Bauer  untuk mendefinisikan  kembali  nasionalisme  versi  Indonesia.  Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberikan sebuah pidato berjudul «Dasar (Beginsel) Negara Kita» di depan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai. Dalam pidato tersebut, Soekarno menggunakan dua gagasan pemikir di atas untuk menguatkan argumentasinya perihal kebangsaan sebagai dasar pertama dalam pembangunan negara Indonesia ( Nationale Staat !). Berikut adalah pernyataan yang diungkapkan oleh Soekarno:
“Menurut  Renan  syarat  bangsa  ialah  ‘kehendak  akan bersatu’. Perlu orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau  bersatu.  Ernst  Renan  menyebut  syarat  bangsa:  ‘le desir d›etre ensemble’, yaitu kehendak bersatu. Definisi orang  lain,  yaitu  Otto  Bauer,  di  dalam  bukunya  ‘Die Nationalitatenfrage’,  di  situ  ditanyakan:  ‘Was  Is  eine
Nation?’  dan  jawabnya  ialah  ‘Eine  Nation  ist  ene  aus chksals-gemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft (Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib)” (Soekarno 1945).
Menurut Soekarno, dua pemikiran tersebut membuktikan bahwa dalam sebuah pembangunan negara, masyarakatnya harus disatukan oleh narasi-narasi yang sama, yaitu memiliki kesamaan nasib. Akan tetapi dalam pidato tersebut, Soekarno mengkritik pemikiran Renan dan Bauer yang hanya melihat individu. Dalam pidato tersebut, Soekarno berkata:
“Mereka  hanya  memikirkan  ‘Gemeinschaft’-nya,  dan perasaan  orangnya,  ‘ll›ame  et  desir’.  Mereka  hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi, bumi yang didiami manusia itu, Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu tanah air. Tanah air adalah satu kesatuan.” (Soekarno 1945)
Tetapi pada kutipan selanjutnya, Soekarno juga menekankan pentingnya menyamakan persepsi mengenai tanah air. Tanah air menurut Soekarno ialah Indonesia. Secara geopolitik, Indonesia  adalah  Sabang  sampai  Merauke.  Walau  pada  pidato
Global Strategis, Th. 15, No. 1 30
tersebut, Soekarno hanya menyebutkan nama-nama pulau tertentu. Definisi Bauer dan Renan dirasa kurang bagi Soekarno karena tidak mampu menjelaskan tanah air secara utuh. Melalui pidato tersebut, Soekarno juga menegaskan bahwa manusia dan tempatnya sebagai satu kesatuan utuh yang tidak dipisahkan. Dampak dari definisi ini adalah bahwa manusia yang hidup dari Sabang  sampai  Merauke  adalah  manusia  telah  terikat  dalam sebuah bangsa bernama bangsa Indonesia. Pada akhirnya, keterkaitan  pemikiran  Renan  dan  Bauer  memiliki  peran  yang penting dalam pembentukan nasionalisme Indonesia. Tidak hanya sekedar disinggung Soekarno dalam pidato tersebut, pidato ini juga menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
Menurut penulis, definisi tanah air yang dimaksud oleh Soekarno dapat  diwadahi  oleh  pemikiran  nasionalisme  yang  dimiliki  oleh Benedict Anderson. Dalam bukunya Imagined Community , Anderson mendefinisikan bangsa sebagai komunitas politik yang dibayangkan, imajinasi tersebut dibayangkan secara terbatas dan berdaulat (Anderson 1992, 5). Bangsa dibayangkan karena individu dalam kelompok atau negara terkecil tidak pernah mengenal, bertemu atau mendengar satu sama lain. Bangsa dibayangkan sebagai terbatas karena sekalipun mereka mampu hidup dengan kelompok yang besar, mereka tetap memiliki batas yang membedakannya dengan bangsa lainnya. Selain itu, bangsa juga berdaulat karena masyarakatnya mampu untuk mandiri atas kekuasaan yang dimiliki. Dalam definisi berdaulat ini, tanah air menjadi sebuah objek tempat di mana kekuasaan terletak pada masyarakat Indonesia itu sendiri.
Menarik  kesimpulan  dari  pemikiran  Anderson,  nasionalisme Indonesia  muncul  ketika,  di  wilayah  fisik  tertentu,  penduduk mulai  merasa  bahwa  mereka  memiliki  nasib  yang  sama,  masa depan yang sama. Oleh karena itu, terjadi perubahan orientasi berserikat yang dulunya terbagi atas kedaerahan ( Jong Java, Jons Minahasa, Jong Islamieten Bond ) menjadi sebuah kesatuan. Nasionalisme Indonesia hadir sebagai proyek bersama atas dasar pembebasan terhadap kolonialisme. Jika nasionalisme adalah proyek bersama, maka di masa depan, pemenuhannya tidak akan pernah selesai (Anderson 1999). Oleh karena itu, setiap generasi harus memperjuangkannya. Nasionalisme Indonesia sangat
bergantung pada semangat warga negara yang siap menyisihkan ambisi pribadi untuk menciptakan loyalitas gagasan besar atas nasionalisme Indonesia.

## Memaknai Identitas Kepapuaan
“Saya serukan kepada seluruh rakyat Papua agar menaikkan bendera Papua (bintang kejora) secara serempak di seluruh tanah Papua, 1 Desember 1999.” (Eluay 1999)
“Indonesias have never given Papuan a proper place, because indeed they are Indonesias and we are Papuans. We are murdered, enslaved and colonized by Indonesian. In  another  10  years  time  Papuas  will  be  finished, murdered by Indonesians military. Because of that it is better that we just be independent.”  (Giay 2000)
“Pak presiden kami bilang separatisme ini tidak turun dari langit, sama seperti separatisme dan nasionalisme Soekarno  dan  Mohammad  Hatta.  Mereka  melawan karena mereka melihat ketidakadilan selama dua abad lebih ‘… Jadi separatisme ini selalu lahir sebagai reaksi terhadap perlakuan yang tidak adil dalam suatu konteks sejarah’” (Giay dalam Norotouw 2012)
Beberapa penulis telah menulis masalah nasionalisme Papua di  antaranya  Chauvel  (2005)  dan  Drooglever  (2010).  Richard Chauvel  dalam  tulisannya Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity and Adaptation menyatakan  bahwa  wacana tentang nasionalisme Papua berkaitan erat dengan proses kesadaran sejarah orang Papua, terutama sejarah integrasi Papua lewat  proses act of free choice (Pepera) serta ditentukan oleh kondisi politik kontemporer Indonesia dan bagaimana orang Papua menginterpretasikan kondisi politik tersebut. Secara ringkas Chauvel (2005) menyatakan terdapat “ dual nationalism ” (nasionalisme ganda) yakni yang dilakukan oleh Belanda di lapisan atas  dan  oleh  Indonesia  di  lapisan  bawah.  Chauvel  cenderung menyatakan  bahwa  peran  Indonesia  yang  memicu  bangkitnya nasionalisme di Papua
Global Strategis, Th. 15, No. 1 32
Penjelasan ini berbeda dengan Panders (2002) yang menyatakan nasionalisme Papua memiliki sejarah panjang mulai dari gerakan mesianistik atau cargo cult antiamberi atau karori untuk merespon administrasi pemerintahan kolonial Belanda maupun pendudukan  jepang  di  wilayah  Papua.  Karori  maknanya  adalah melakukan upacara magis menari semalam suntuk menantikan kedatangan sang karori atau konor yang membebaskan mereka dari penderitaan. Jadi nasionalisme awal Papua ini bukan dibentuk oleh Indonesia sebagai perlawanan terhadap Belanda seperti yang selama ini selalu disuarakan. Cargo cult adalah respon Papua dalam  interaksinya  dengan  tetangganya  di  Maluku  dan  Melayu serta nilai Kristen yang kemudian membentuk dialektika. Ada elemen mitologi dalam nasionalisme awal ini. Drooglever (2009) yang karyanya banyak dirujuk tentang sejarah Papua dalam buku An Act Of Free Choice: Decolonization And The Right To Self Determination In West Papua menyimpulkan bahwa sampai Perang Dunia Kedua, nasionalisme Indonesia belum menyentuh orang Papua dan sesudah Perang Dunia Kedua tidak ada gerakan nasionalisme Indonesia di antara orang Papua yang anti-Belanda.
Perasaan sebagai bangsa dipicu ketika pemerintah kolonial Belanda membangkitkan kesadaran nasionalis dengan pembentukan partai sebagai persiapan sebelum terjadinya transfer kekuasaan dari Belanda ke Indonesia. Pembentukan partai politik berjalan seiring dengan persiapan pembentukan birokrat lokal yang nantinya akan menjalankan pemerintahan di Papua setelah transfer kekuasaan Belanda. Sekolah Van Eechoud menghasilkan tokoh-tokoh  awal  seperti  Frans  Kaisiepo,  Nicolas  Jouwe,  Silas Papare,  Lukas  Rumkorem,  Abdulah  Arfan,  Johan  Arks,  dan seterusnya. Beberapa nama ini membentuk partai politik dengan sikap berbeda terhadap Belanda dan Indonesia (Drooglever 2009)
Bernarda  Meteray  (2012)  dalam  karyanya Nasionalisme Ganda Orang Papua melengkapi beragam studi tentang nasionalisme Papua.  Dalam  studinya,  Meteray  (2012)  menyatakan  bahwa identitas kepapuaan muncul lebih dulu di kalangan orang Papua daripada identitas keindonesiaan. Identitas kepapuaan embrionya sudah muncul sejak 1927 melalui pendidikan dan agama Kristen ketika anak Papua dari berbagai wilayah disekolahkan di Merauke dan  disponsori  pastor  beragama  Kristen.  Meteray  menyatakan
pengaruh  Indonesia  tidak  dirasakan  sampai  tahun  1963  ketika Perjanjian  New  York  memutuskan  Papua  adalah  bagian  dari Indonesia.
Karakteristik dari memaknai kepapuaan (kami bangsa Papua) adalah ras kulit hitam, rambut keriting dan mempunyai bendera bintang kejora, memiliki simbol burung Mambruk/ Cendrawasih serta memiliki wilayah yang sekarang meliputi Papua dan Papua Barat. Proses kepapuaan terbangun hingga menjelang proses jajak pendapat di tahun 1961. Pengalaman bersama sebagai bangsa yang  dirasakan  mengikat  mereka  adalah  pengalaman  dibawah pengaruh Sultan Tidore yang memiliki pengaruh luas sampai ke raja 4 (Papua Barat). Penyemaian nasionalisme Papua juga dilakukan  belanda  sejak  1902  lewat  pendidikan  formal  berpola agama  yang  diikuti  pendirian  partai  politik  dan  dewan  New Guinea. Proses penyemaian keindonesiaan dilakukan sejak 1945 tapi tidak dilakukan secara sistematis dan singkat serta terputus- putus (Meteray 2012)
Meteray  (2012)  menyimpulkan  nasionalisme  Papua  berbasis pada  ras  Melanesia  yang  berkulit  hitam  dan  berambut  keriting. Nasionalisme Indonesia mengacu pada Bhinneka Tunggal Ika dan  tidak  mengacu  pada  ras  tertentu.  Selanjutnya  Meteray menyatakan  bahwa  proses  penyemaian  nasionalisme  Indonesia di  Papua  menempuh  jalan  berbeda  dengan  wilayah  lain  di Indonesia. Selama periode 1945-1962 Indonesia tidak memiliki kewenangan  mengindonesiakan  orang  Papua  secara  terbuka karena itu proses penyemaian nasionalisme Indonesia menjadi tidak tuntas. Setelah tahun 1963, proses pengindonesiaan orang Papua dilakukan dengan kekerasan dan pemaksaan. Kesadaran orang Papua sebagai bagian dari Indonesia tidak mudah dan penerimaan konsep keindonesiaan juga tidak mudah. Oleh karena itu, kepapuaan telah hadir lebih dulu dari keindonesiaan

## Interaksi Gagasan Keindonesiaan dan Kepapuaan
Nasionalisme Indonesia dan nasionalisme Papua membangun sebuah perdebatan. Bukan hanya tentang nasionalisme siapakah
Global Strategis, Th. 15, No. 1 34
yang terlebih dulu hadir, tetapi juga memperdebatkan apakah nasionalisme  Indonesia  mampu  mewadahi  kepentingan- kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat Papua. Dalam berbagai literatur sejarah, para pendiri bangsa Indonesia berusaha untuk menekankan pentingnya penggunaan paradigma nasionalisme modern dalam upaya membentuk nasionalisme Indonesia. Hal tersebut lahir dari konstruksi ide mengenai Bhinneka Tunggal Ika , sentimen anti kolonial, hingga upaya mengapitalisasi kesamaan nasib di antara masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Akan tetapi, apakah upaya pembentukan ide tersebut mampu untuk  mewadahi  kepentingan  etnis  Papua?  Upaya  sebagian masyarakat Papua dalam menuntut self-determination adalah fenomena nyata tentang tidak maksimalnya upaya elite dalam membangun ide nasionalisme Indonesia. Terdapat berbagai faktor penting untuk menjelaskan kondisi tersebut.
Setelah  pelaksanaan  Penentuan  Pendapat  Rakyat  (Pepera) tahun 1969, Indonesia dihadapkan pada masalah ketidakadilan pembangunan yang terjadi. Selama lebih dari 50 tahun bergabungnya Papua ke dalam Indonesia, masyarakat Papua tidak mendapatkan kesejahteraan yang sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya. Sebaliknya, pemerintah pusat terus mengeruk sumber daya alam yang ada di tanah Papua. Selain itu, pemerintah Indonesia dianggap tidak dapat menjamin keadilan rasial terhadap masyarakat etnis minoritas Papua. Masyarakat Papua yang hidup di berbagai daerah di Indonesia mengalami diskriminasi terhadap hak sosial politik dan ekonomi, tindakan rasisme, dan mengalami proses othering oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Fenomena tersebut menjadi faktor penting lahirnya nasionalisme etnis Papua, yaitu nasionalisme yang menuntut hadirnya perubahan mendasar terhadap kondisi masyarakat Papua yang tidak mendapatkan cukup  hak  yang  sama  dalam  posisinya  sebagai  warga  negara Indonesia.
Bagian ini membahas bagaimana perdebatan antara paradigma nasionalisme tradisional dengan paradigma nasionalisme modern. Perdebatan tersebut pada akhirnya melahirkan sebuah celah penting, yaitu bagaimana suatu negara mampu menjamin hak minoritas etnis. Dengan menggunakan perspektif poskolonial, bagian ini menjelaskan bagaimana pendekatan nasionalisme
tradisional dan nasionalisme modern gagal untuk menjelaskan posisi kelompok minoritas etnis dalam negara multietnis.
Nasionalisme tradisional seringkali berpatokan pada bentuk nasionalisme etnis, yaitu komitmen kepada kelompok kekerabatan dibandingkan kepada komitmen negara-bangsa. Dalam pengkajian nasionalisme etnis, Smith (1994) dalam tulisannya berjudul Ethnic Nationalism and the Plight of Minorities berusaha untuk membedakan dua jenis nasionalisme. Nasionalisme pertama adalah nasionalisme yang berdasarkan teritorial, sedangkan nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme yang berdasarkan etnis. Nasionalisme teritorial menganggap bangsa sebagai bentuk asosiasi rasional. Dalam versi ini, individu harus menjadi milik suatu bangsa, tetapi individu tersebut dapat memilih tempat di mana dia akan bergabung. Menurut Smith, terdapat empat fitur yang menentukan nasionalisme teritorial, antara lain: kepastian teritorial; hukum umum, undang-undang dan kesetaraan semua anggota di hadapan hukum; hak sosial dan politik kewarganegaraan; dan agama sipil serta budaya publik.
Selanjutnya, nasionalisme etnis menganggap bangsa sebagai komunitas budaya dan sejarah, dengan ikatan solidaritas yang menyerupai ikatan keluarga. Dalam versi ini, mitos leluhur tinggal di suatu tempat atau tanah air yang bersejarah dianggap sebagai kriteria keanggotaan nasional dan membutuhkan silsilah keturunan yang jelas dalam mendefinisikan bangsa etnis. Demikian pula budaya, terutama bahasa dan adat istiadat, lebih dihargai daripada kesetaraan hukum, dan mobilisasi lebih populer daripada kewarganegaraan. Akhirnya, sebagai ganti budaya sipil dan massa, nasionalisme etnis memuji sejarah asli dan budaya etnis yang lebih terbatas.
Oleh karena itu, sentimen nasionalisme etnis sangat mengandalkan sentimen primordialisme dalam upaya untuk membentuk sebuah negara.  Geertz  (1963)  dalam  tulisannya  yang  berjudul The Integrative Revolution: Primordial Sentiment and Civil Politics in New State melihat bahwa sentimen primordial menjadi faktor yang cukup erat dalam upaya untuk membangun proses othering , yaitu membangun sebuah negara dengan membangun perbedaan dari negara lain. Akan tetapi dalam dinamika keberagaman etnis
Global Strategis, Th. 15, No. 1 36
di dalam sebuah negara, Geertz melihat sebuah masalah penting dalam pembangunan negara baru, yaitu terjadinya primordial attachments . Primordial attachments yaitu keterkaitan akan etnisnya sendiri dan di saat bersamaan merasakan ancaman dan tidak percaya pada etnis lain. Karena pada dasarnya, beberapa etnis tertentu menghindari kemungkinan buruk dalam kontrak sosial yang membahayakan identitas dan etnis-etnis tertentu saat seluruh etnis melakukan konsensus untuk membangun tujuan bernegara.
Geertz  (1963)  menyebutkan civil order dapat menimbulkan anggapan bahwa suatu etnis akan lebih berkuasa dari etnis lain, terutama di negara-negara yang baru merdeka. Sejalan dengan pandangan  Geertz,  Walker  Connor  (1994)  lebih  tertarik  untuk membuat perbedaan tegas antara bangsa dan negara, dua kategori yang sangat berbeda sering digabungkan dalam bahasa populer. Connor  ingin  membatasi  penggunaan  nasionalisme  dan  bangsa untuk apa yang disebut sebagai etnonasionalisme. Melalui definisi etnonasionalisme, pembentukan negara dapat dibatasi pada pengelompokan manusia terbesar yang didasarkan pada mitos nenek moyang yang sama.
Upaya penguatan nasionalisme etnis sering kali harus didukung oleh  sistem  politik  yang  solid  pula.  Menurut  Brown  (1997), negara-negara tidak bisa begitu saja keluar dari permasalahan penguatan etnis. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk etnosentris. Dalam penelitian yang dilakukan di Asia Tenggara, Brown melihat bahwa negara-negara di kawasan tersebut sangat bergantung terhadap sistem politik untuk membangun dan mempertahankan eksistensi negara. Menurut Brown, pengalaman otoritarian di mayoritas negara-negara Asia Tenggara dianggap dapat  membatasi  potensi  gejolak  konflik  etnis  yang  terjadi. Dalam hal ini Brown memfokuskan etnisitas sebagai ideological consciousness .
Sedangkan Sidel (2012) lebih tertarik melihat bagaimana keberhasilan pembentukan negara ditentukan oleh faktor geografisnya. Melalui penelitian yang dilakukan di Asia Tenggara juga,  Sidel  menyimpulkan  bahwa  keberhasilan  integrasi pembangunan suatu negara di Asia Tenggara mainland berbeda
dengan Asia Tenggara wilayah kepulauan. Menurut Sidel (2012), negara-negara  seperti  Indonesia,  Filipina,  dan  Malaysia  merasa bahwa  proses  pembentukan  negara-bangsa  belum  terbentuk secara utuh atau disebut dengan epochalism . Sedangkan negara- negara Asia Tenggara mainland mampu lebih solid membangun negara-bangsa karena memiliki faktor kunci, yaitu core ethnic . 1
Walau memiliki beragam etnis dalam suatu negara, negara-negara Asia Tenggara mainland memiliki etnis utama yang berperan besar dalam pembentukan dan jalannya sebuah negara.
Perdebatan perspektif nasionalisme tercipta oleh hadirnya berbagai pemikiran yang menghindari perdebatan mengenai faktor etnis dan kultural dan mulai beralih pada faktor ide atau imaji. Apabila merujuk pada bentuk nasionalisme modern, nasionalisme tidak hadir sebagai bentuk tunggal, tetapi dikonstruksikan dalam berbagai konteks seperti peran aktor, lingkungan, hingga bagaimana anggota dalam komunitas politik mampu untuk mendefinisikan nasionalisme sesuai kebutuhan. Dalam perspektif nasionalisme modern, akar sentimen lahir sebagai ide dikarenakan pengalaman sejarah yang sama, berkomunikasi dengan cara yang sama,  ekonomi,  hingga  kesamaan  nasib.  Upaya  pembentukan nasionalisme akibat kesamaan nasib ini menjadi poin penting yang dijelaskan oleh pemikir penting nasionalisme seperti Ernest Renan maupun Otto Bauer.
Benedict Anderson (1992) dalam magna opus -nya yang berjudul Imagined  Community:  Reflection  on  the  Origin  and  Spread  of Nationalism menekan pentingnya legitimasi emosional dalam pembentukan narasi nasionalisme. Dengan menggunakan pisau analisis materialisme historis, Anderson menjelaskan bagaimana  artefak  kultural  berubah  tiap  waktunya,  hingga menjadi dasar legitimasi emosional dalam elemen nasionalisme. Selain itu, Anderson menekankan pentingnya melihat bagaimana pemaknaan mengenai nasionalisme terus berubah dari waktu ke waktu,  dan  pada  akhirnya,  menghasilkan  legitimasi  emosional
1 Menurut Sidel (2012), nasionalisme di Pulau Asia Tenggara (yaitu, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura), telah menjadi ‘ epokalis ’ secara alami, yaitu negara yang hadir karena dibangun oleh gerakan separatis aspirasional, kreasi perjuangan politik yang dibangun, baik «bottom-up» melalui revolusi atau “ top-down ” melalui rekayasa sosial. Kepulauan Asia Tenggara, menganut ide nasionalisme Benedict Anderson tentang asal- usul dan penyebaran nasionalisme dalam komunitas imajiner.
Global Strategis, Th. 15, No. 1 38
yang begitu mendalam (Anderson 1992, 4). Konteks tersebut juga diperkuat oleh bagaimana kesadaran akan nilai yang sama terus tumbuh. Oleh karena itu, kekuatan dari nasionalisme dapat dilihat seiring dengan kesadaran diri untuk memaknai keterikatan sesama anggota kelompok.
Dalam mengkaji nasionalisme sebagai sebuah ide, Liah Greenfeld (1992) dalam tulisannya berjudul Nationalism: Five Roads to Modernity melihat bahwa masalah perbedaan budaya berkaitan erat dengan ide yang digunakan dalam membangun sebuah negara. Menurut Greenfeld, ide merupakan satu-satunya fondasi yang mampu merekatkan individu-individu dalam sebuah negara. Untuk  merekatkan  individu  dalam  sebuah  komunitas  politik, langkah-langkah yang dilakukan antara lain: konstruksi ide, peniruan konsep, dan membangun arah interpretasi 2 . Sedangkan menurut  Gellner  (1983),  nasionalisme  pada  dasarnya  adalah prinsip politik yang menyatakan bahwa unit politik dan nasional haruslah sejalan. Sentimen nasionalis adalah perasaan emosional yang timbul karena pelanggaran prinsip atau perasaan kepuasan yang muncul dari pemenuhannya. Selain itu, berbanding terbalik dengan pemikiran nasionalisme etnis, nasionalisme adalah teori legitimasi  politik  yang  mensyaratkan  bahwa  batas-batas  etnis tidak boleh melintasi batas-batas politik yang telah disepakati oleh individu-individu di dalam komunitas politik.
Dalam perkembangan nasionalisme modern, nasionalisme tidak hanya dilihat sebagai bentuk sentimen semata, tetapi juga bisa dilihat sebagai bentuk ideologis. Pemaknaan nasionalisme sebagai ideologi berpengaruh pada aktor penggerak, yaitu apakah nasionalisme digerakkan oleh elite ( elite-driven ) maupun berasal
2 Greenfeld (1992) menawarkan tiga langkah proses pembentukan nasionalisme. Proses ini dapat dilihat dalam beberapa tahap. Pertama, sebuah masyarakat atau komunitas membayangkan dan menamakan dirinya bangsa. Bangsa ini terdiri dari orang-orang yang merupakan sumber identitas individu, pembawa kedaulatan, objek sentral kesetiaan, dan dasar untuk solidaritas kolektif. Dengan hal tersebut, otomatis tiap identitas yang melekat pada individu dapat berganti menjadi gagasan bangsa yang baru. Oleh karena itu, negara tidak lagi hanya sebagai ide, tetapi identitas. Fase kedua yaitu ketika kelompok sosial  mengimpor  konsep  dan  mengidentifikasi  dan  menerapkan  pada  kondisi  negara tempat ia tinggal. Fase ini adalah bentuk seleksi terhadap budaya yang dianggap penting sebagai materi penting nation-building . Ketiga adalah fase psikologis, di mana arah interpretasi sangat menentukan. Dalam proses ini, ide sebuah negara seharusnya mampu mengakomodir semua kepentingan yang berbeda dalam kelompok-kelompok di suatu negara.

## Ani Widyani Soetjipto & Muhammad Iqbal Yunazwardi
Global Strategis, Th. 15, No. 1
dari masyarakat ( civic nationalism ). Nasionalisme hadir sebagai nilai-nilai yang ditanamkan oleh negara. Oleh karena itu, kritik perspektif nasionalisme modern terhadap nasionalisme tradisional yaitu melihat nasionalisme tidak lagi sebagai taken for granted . Dalam tulisan Elie Kedourie yang berjudul Nationalism (1961), nasionalisme adalah doktrin yang digunakan untuk membagi manusia secara alami menjadi bagian dari beberapa negara dan melegitimasi bahwa pemerintah adalah bagian sah dari mandataris kehidupan  komunitas  politik.  Menurut  Kedourie  (1961),  ide-ide nasionalisme telah dinaturalisasi dengan kuat dalam retorika politik Barat yang telah diambil alih untuk digunakan di seluruh dunia.  Negara  dalam  pandangan  filosofis,  adalah  kumpulan individu-individu yang hidup bersama untuk mengamankan kesejahteraan mereka sendiri, dan tugas para penguasa untuk mewujudkannya. Melalui doktrin ini, penguasa yang tercerahkan mengatur kegiatan ekonomi rakyatnya, memberikan pendidikan, menjaga kesehatan, hingga memberikan keadilan kepada anggota komunitasnya. Dalam fungsi nasionalisme sebagai ideologi juga, aparatur negara dianggap memiliki peran kuat untuk memproduksi dan mengendalikan ide tersebut (Tilly 1994). Hal ini terlihat dari upaya penguasa untuk berbicara atas nama suatu negara yang berhasil  menuntut  warga  negara  untuk  mengidentifikasi  diri kepada mereka. Atau dengan kata lain, ide nasionalisme berhasil dikapitalisasi oleh negara untuk menundukkan kepentingan lain dan lebih mengutamakan kepentingan negara. Oleh karena itu, nasionalisme mampu hadir sebagai alat pemersatu sekaligus menjadi state subverting .  Fungsi  tersebut  dikendalikan  penuh dalam sebuah konstruksi sosial yang konstitutif dan performatif. Nasionalisme dalam perspektif modern tidak lagi dilihat sebagai suatu yang tetap. Nasionalisme akan selalu berubah sesuai dengan konteks yang ada.
Akan tetapi, terdapat permasalahan penting dari perdebatan nasionalisme tradisional maupun modern yang sulit untuk ditampilkan. Permasalahan tersebut adalah bagaimana paradigma nasionalisme melihat kondisi dari kelompok etnis minoritas. Dalam paradigma nasionalisme etnis, masalah utama dalam pendirian sebuah negara adalah bagaimana upaya etnis mayoritas dalam memposisikan etnis minoritas, terutama terkait kebutuhan untuk  mewadahi  kepentingan  hak  minoritas.  Karena  pada
Global Strategis, Th. 15, No. 1
dasarnya,  kelompok  etnis  mayoritas  akan  selalu  mendefinisikan ulang, dan regenerasi anggota etnisnya untuk memolitisasi budaya nasional. Hal ini dilakukan untuk melakukan upaya homogenisasi budaya  nasional.  Upaya  ini  tentu  akan  berdampak  langsung terhadap kelompok etnis minoritas. Bahkan dalam beberapa studi kasus, ketidak inginan kelompok etnis untuk berbaur dalam budaya nasional yang diskriminan akan berujung pada pengusiran, bahkan pemusnahan etnis minoritas (Smith 1994). Sedangkan  menurut  Richmond  (1984)  dalam  tulisannya  yang berjudul Ethnic Nationalism and Post Industrialism , bangkitnya nasionalisme etnis sangat terkait dengan ketimpangan ekonomi global yang terjadi. Nasionalisme etnis dalam hal ini hadir untuk memperjuangkan politik pengakuan, status ekonomi, dan kondisi sosial yang lebih baik. Upaya untuk melakukan tindak separatisme maupun  perlawanan  didasarkan  pada  bentuk  penuntutan  atas otonomi yang lebih besar hingga kesadaran bagi etnis minoritas untuk diberikan kesempatan dalam menentukan nasibnya.
Upaya  melihat  permasalahan  kegagalan  suatu  negara  dalam melindungi kelompok etnis minoritas dilakukan dengan cara melihat pendekatan nasionalisme yang digunakan oleh founding father saat membentuk sebuah negara. Di berbagai negara dunia ketiga, sering kali kita melihat permasalahan separatisme selalu hadir dengan berbagai alasan. Dimulai dari politik pengakuan, diskriminasi rasial, hingga kesenjangan ekonomi antar  etnis  maupun  hubungan  pusat-daerah.  Menurut  Smith, penggunaan paradigma nasionalisme etnis dalam pembangunan negara dianggap tidak mampu untuk menjaga eksistensi dan kesejahteraan dari kelompok etnis minoritas. Elite politik negara mendefinisikan  ulang,  membentuk  dan  meregenerasi  etnis  dan anggotanya, etnis nasionalis memolitisasi budaya dan ditarik ke dalam pemurnian komunitas dari elemen ‹asing›. Hal ini menurut Smith menyebabkan pengusiran bahkan pemusnahan etnis minoritas yang dianggap sebagai «orang luar». Oleh karena itu, pembangunan ideal sebuah negara harus dengan cara melemahkan visi nasionalisme etnis, terutama untuk melindungi kelompok etnis minoritas.
Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan separatisme juga terjadi di negara-negara yang
Global Strategis, Th. 15, No. 1
mengimplementasikan ide-ide nasionalisme modern. Karena pada dasarnya, ide dan imaji nation-building harus disertai dengan kehendak untuk bersatu. Ketidakmampuan elite atau individu untuk mewadahi berbagai kepentingan dalam suatu ide kebangsaan akan membuat ide nasionalisme tidak berbeda jauh dari paradigma yang dimiliki oleh nasionalisme etnis. Terlebih, negara sering kali melakukan upaya untuk mempertahankan eksistensi dengan cara merepresi kelompok masyarakat yang dianggap tidak sejalan dengan visi bernegara. Oleh karena itu, modalitas sejarah penindasan dan ketimpangan ekonomi selalu menjadi masalah utama. Hal inilah yang dialami oleh Spanyol saat mempertahankan wilayahnya dari upaya pelepasan wilayah otonom  seperti  Basque  maupun  Catalunya  di  Spanyol,  maupun negara-negara  di  Eropa  Timur  pasca  bubarnya  Yugoslavia  dan Uni Soviet.
Dalam konteks nation-building , upaya pembangunan sebuah negara juga tidak terlepas dari bagaimana negara-negara dunia ketiga melakukan proses peniruan. Pemikir-pemikir poskolonial sering kali melihat upaya penyeragaman nation-state dalam kacamata kuda bernama Eurocentrism . Pemikir poskolonial, Edward  Said  melihat  bahwa  pemikiran  di  luar  Eropa  sebagai bentuk primitive others dan dianggap tidak sesuai standar yang ada. Oleh karena itu, sering kali negara-negara penjajah menancapkan budaya dan bahasa mereka sehingga membuat budaya, nilai hingga sejarah asli negara jajahan terlupakan, bahan dirusak dengan tujuan untuk menguasai populasi dan sumber daya dengan menggunakan jargon tertentu seperti enlightening , civilizing , hingga humanizing (Said 1978).
Pemikir  poskolonial  lainnya,  Partha  Chatterjee  melihat  bahwa upaya untuk mengadopsi dan meniru proses pembentukan negara- bangsa pada akhirnya juga merugikan negara-negara dunia ketiga. Imaji dan ide pembangunan negara seringkali terhegemoni oleh negara-negara Barat tanpa melihat secara kontekstual apa yang dibutuhkan oleh negara-negara dunia ketiga. Kritik utama Chatterjee  adalah  apabila  semua  negara  di  Asia  dan  Afrika mengimplementasikan komunitas imajiner mereka dalam bentuk modular yang telah disediakan oleh Eropa dan Amerika, apa yang tersisa  untuk  mereka  bayangkan?  (Chatterjee  1993,  5).  Sejarah
Global Strategis, Th. 15, No. 1
telah membuktikan bahwa negara pasca kolonial hanya menjadi konsumen modernitas abadi dari ide-ide Eropa dan Amerika. Oleh karena itu, negara tersebut menjadi satu-satunya subjek sejarah sejati. Berbicara nasionalisme anti kolonial akan selalu berjalan  beriringan  dengan  perlawanan  melawan  kolonialisme dan kesengsaraan atas dampak penjajahan. Oleh karena itu, Chatterjee  melihat  bahwa  imajinasi  negara  dunia  ketiga  akan terus terjajah selamanya.
Sedangkan menurut Ling dalam tulisannya yang berjudul Cultural Chauvinism and the Liberal International Order: ‘West versus Rest’ in Asia’s Financial Crisis menyatakan bahwa pasca- penjajahan, negara-negara bekas jajahan melakukan substantive mimicry , di mana penyelenggaraan negaranya–dan dalam makna yang lebih luas, penyelenggaraan hubungan kuasa–menjadi terhipermaskulinisasi dan penuh kekerasan. Di tulisannya yang lain,  Han  dan  Ling  (2002)  menyatakan  bahwa agency rakyat, terutama  perempuan,  dibatasi  secara  besar-besaran  di  bawah nasionalisme  hasil  mimikri.  Mimikri  yang  dimaksud  adalah peleburan nilai-nilai kolonial dengan nilai-nilai asli dari negara terjajah sehingga menghasilkan konsep nasionalisme yang baru.
Sejalan dengan Said, pemikir poskolonial lainnya yaitu Sankaran Krishna juga melihat bahwa upaya pembentukan negara modern di negara-negara dunia ketiga sangat terkait dengan faktor-faktor yang terjadi di negara-negara Barat. Krishna (1999) mengenalkan istilah postcolonial anxiety , yaitu bagaimana golongan elite dan kelas menengah terpelajar mengonstruksikan masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Eropa (Krishna 1999). Untuk memenuhi tuntutan konstruksi tersebut, Krishna juga mencetuskan istilah penting dalam postcolonial anxiety , yaitu postcolonial engagement . Postcolonial engagement adalah kebutuhan negara-bangsa untuk melakukan dekonstruksi, penataan sejarah, dan denaturalisasi identitas dalam rangka menciptakan sistem politik untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara.
Perdebatan di antara paradigma nasionalisme menjelaskan bagaimana nasionalisme hadir dalam pembentukan sebuah negara. Dalam paradigma nasionalisme tradisional, aspek etnis
menjadi elemen penting. Nasionalisme hadir sebagai bentuk taken for granted , dihadirkan melalui bentuk pemurnian kekerabatan, hingga berusaha untuk melakukan proses othering terhadap etnis-etnis lainnya. Dalam berbagai literatur, nasionalisme Papua dilihat sebagai bentuk nasionalisme etnis. Di mana, individu dalam komunitas politik tersebut mengaitkan upaya bersatu melalui kesamaan warna kulit, bentuk tubuh, hingga aspek-aspek kultural lainnya. Sedangkan nasionalisme Indonesia hadir sebagai bentuk pemaknaan ide bersatu akibat kesamaan nasib, keinginan untuk bersatu, dan didukung oleh identifikasi kesatuan teritorial.
Akan tetapi, konsekuensi dari paradigma nasionalisme modern adalah tidak ada bentuk nasionalisme yang baku. Nasionalisme akan selalu berubah seiring dengan konteks. Dalam hal ini, nasionalisme akan ditentukan oleh elite negara yang dikelola oleh pemerintah. Menggunakan istilah postcolonial anxiety yang digagas oleh Sankaran Krishna, elite Indonesia berusaha untuk memenuhi tuntutan konstruksi nasionalisme yang dilakukan oleh Eropa.  Elite berusaha melakukan dekonstruksi penataan sejarah dan denaturalisasi identitas untuk menjamin keberlangsungan nasionalisme Indonesia.
Permasalahan utama dalam adaptasi nation-building yang dilakukan oleh elite Indonesia adalah kegagalan pendekatan tersebut untuk memahami karakteristik keberagaman dalam sebuah  komunitas  politik.  Ling  menyatakan  bahwa substantive mimicry yang dilakukan sebuah elite negara sering kali melakukan hipermaskulinitas terhadap etnis-etnis minoritas. Sedangkan Chatterjee melihat bahwa upaya peniruan model nation-building negara Eropa seringkali berdampak oleh kegagalan negara dalam mewadahi kepentingan etnis minoritas.
Oleh karena itu, nasionalisme Indonesia memiliki permasalahan penting terkait upaya penghormatan terhadap kelompok etnis minoritas Papua. Pemaknaan nasionalisme Indonesia yang sempit di kalangan elite menjadi tantangan sendiri dalam mengakui hak-hak dan kewajiban yang harus diberikan kepada masyarakat Papua. Di sisi lain, nasionalisme Papua kini tidak hanya mampu dijelaskan oleh faktor nasionalisme etnis. Lebih dari itu, upaya diskriminasi dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah
Global Strategis, Th. 15, No. 1 44
Indonesia menjadikan ide-ide nasionalisme Papua semakin menguat. Penguatan tersebut hadir dikarenakan kesamaan nasib akibat tindakan diskriminasi rasial, aksi represif pemerintah Indonesia, hingga kurangnya upaya penghargaan terhadap hak sipil politik dan sosial ekonomi masyarakat Papua.

## Simpulan
Dalam studi HI, Perjanjian Westphalia telah mengukuhkan bagaimana keterkaitan antara negara-bangsa dengan kedaulatan. Perjanjian Westphalia telah membuktikan bahwa negara-bangsa telah menjadi bagian penting elemen pembentuk kedaulatan melalui kehadiran masyarakat, batas teritorial yang tetap, hingga elite yang berkuasa. Dalam konsep nasionalisme dalam studi HI mainstream , Perjanjian Westphalia membuat gagasan nasionalisme  menjadi  suatu  hal  yang  sifatnya  final.  Akan  tetapi dalam perkembangan diskursusnya, nasionalisme bukan sesuatu yang bermakna tunggal dan hadir sebagai bentuk taken for granted . Dalam perspektif nasionalisme modern, nasionalisme dilihat sebagai bentuk konstruksi sosial yang tidak sempurna atau tetap. Nasionalisme akan berubah sesuai dengan konteks ada dan akan selalu ditantang dari dalam maupun dari luar.
Dalam kajian nasionalisme modern, sebuah negara dianggap membawa  ide-ide  persatuan  yang  menyelaraskan  kepentingan berbagai kelompok. Ide-ide tersebut dianggap menciptakan sebuah negara yang tidak lagi mempermasalahkan perbedaan etnis, tetapi fokus pada penyatuan imaji dalam payung komunitas politik yang tetap. Akan tetapi, fenomena pasca Perang Dingin yang terjadi adalah eksistensi negara ditantang oleh kelompok- kelompok separatis berbasis etno-religius. Oleh karena itu paradigma nasionalisme modern yang diterapkan dalam studi HI mendapatkan kritik yang cukup tajam seiring dengan meningkatnya konflik etnis yang terjadi di berbagai negara. Dalam perspektif nasionalisme modern juga, sentimen nasionalisme hadir dikarenakan kesadaran di antara anggota komunitas politik terhadap perjuangan-perjuangan yang harus dihadapi. Semisal, negara dunia ketiga akan membangun sentimen
nasionalisme dengan menyuarakan semangat anti kolonialisme dan imperialisme. Hal ini sering terjadi di negara-negara yang terletak di Asia dan Afrika. Kondisi yang terjadi mengakibatkan bergesernya orientasi pembentukan nasionalisme yang dikelola elite. Tetapi pada saat ini, nasionalisme juga bisa ditentukan atas kehendak rakyat.
Walaupun negara-negara dunia ketiga hadir melalui narasi antikolonialisme nilai-nilai barat dalam perjuangannya, proses peniruan model negara bangsa dengan mengacu pada negara- negara barat tetap terus berjalan. Karena pada dasarnya, tidak satu pun metode yang bisa diciptakan bagi negara dunia ketiga untuk membangun narasi nation-building itu sendiri. Proses peniruan tersebut pada akhirnya juga menciptakan kondisi turunan, yaitu negara dunia ketiga yang sudah memiliki kedaulatan pada akhirnya enggan atau resisten terhadap tuntutan self determination yang dilakukan oleh kelompok minoritas etnis maupun kelompok separatis yang ingin melepaskan diri. Hal tersebut terjadi karena negara  dunia  ketiga  menganggap  bahwa  kelompok  separatis tersebut adalah bagian dari negara-bangsa yang telah disepakati dan dianggap sebagai bentuk final.
Karena batas negara diciptakan kolonial, maka negara baru merasa bahwa  seluruh  bagian  dari  negara  tersebut  adalah  kedaulatan yang dilegitimasi oleh semangat nasionalisme. Akan tetapi, tidak sedikit fenomena yang memperlihatkan bahwa beberapa kelompok etnis tertentu tidak memiliki rasa kepemilikan terhadap batas yang telah ditetapkan dan meminta self determination . Menurut kelompok etnis minoritas yang menginginkan self determination , batas-batas teritorial ini tidak membuat mereka menjadi bagian dari satu entitas negara-bangsa. Akan tetapi, negara dunia ketiga sulit menerima kondisi tersebut hingga pada akhirnya, sering kali kekerasan menjadi solusi utama dalam meredam gerakan self determination . Kekerasan tersebut sejatinya lahir dari cara pandang nasionalisme yang dikonstruksikan oleh elite. Di mana, elite di suatu negara mengukuhkan nilai nasionalisme sebagai sesuatu yang final. Oleh karena itu, keinginan self determination akan selalu dikaitkan dengan tindakan subversif dari konsep negara. Persoalan ini menjadi problem negara yang tidak pernah berhenti sampai hari ini.
Global Strategis, Th. 15, No. 1
Kesimpulan di atas dapat menjelaskan kondisi nasionalisme Indonesia dan nasionalisme Papua. Berkaca dari perspektif nasionalisme dalam HI, negara-bangsa adalah sesuatu yang final. Atas dasar kedaulatan, elite negara memiliki hak seutuhnya untuk menafsirkan nasionalisme. Oleh karena itu, kita sering mendengar  elite  Indonesia  mengumandangkan  “NKRI  harga mati”,  sebuah  slogan  yang  menyatakan  bahwa  keindonesiaan sudah final. Akan tetapi, upaya finalisasi tersebut nyatanya tidak menyelesaikan permasalahan mendasar, terutama terkait hak dan pengakuan kelompok minoritas. Upaya finalisasi berdampak pada tidak terciptanya metode-metode dialogis dan demokrasi dalam menyelesaikan permasalahan separatis dan lebih memilih menggunakan tindak kekerasan yang berpotensi melanggar HAM.
Indonesia lahir akibat ketidakadilan kolonialisme di masa penjajahan. Dengan menggunakan sentimen nasionalisme, para founding father berusaha menyatukan berbagai masyarakat Indonesia dalam semangat perjuangan melawan penjajah. Tetapi pertanyaan penting adalah apakah semangat tersebut mampu menyebar ke dalam imaji masyarakat Papua? Dalam pembacaan berbagai literatur, tidak ditemukan nilai nasionalisme Indonesia sebagai  penggerak  masyarakat  Papua  dalam  melawan  Belanda. Selain  itu,  berbagai  literatur  menyatakan  bahwa  nasionalisme Papua lahir terlebih dahulu dipengaruhi oleh faktor etnisitas.
Apabila  Indonesia  menegaskan  finalisasi  nasionalisme  dalam menghadapi self determination Papua, lalu apakah yang membedakan Indonesia dengan negara penjajah lainnya yang berusaha untuk merepresi setiap langkah self determination negara yang dijajahnya? Oleh karena itu, Indonesia harus membuka ruang dialogis dalam asas demokrasi untuk memahami nasionalisme Papua dan motif dari self determination tersebut. Ruang dialog menjadi penting sebagai upaya elite Indonesia dan masyarakat Papua menyatukan visi bernegara. Setiap gerakan self determination harus dimaknai bukan sebagai tindak subversif, tetapi  menjadi  refleksi  bahwa  terdapat  kondisi  ketidakadilan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya pada masyarakat Papua. Diskriminasi, kebijakan rasis, hingga pengucilan dari kelompok masyarakat mayoritas adalah faktor-faktor yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Penghargaan atas hak
kelompok minoritas Papua dilakukan dengan cara memberikan ruang bagi masyarakat Papua untuk mengekspresikan pendapatnya, menjamin pemerataan pembangunan, pemberian otonomi khusus yang dilandasi oleh political will pemerintah Indonesia, hingga menjamin setiap langkah-langkah yang akan dipilih oleh masyarakat Papua di masa depan.

## Referensi

## Buku dan Bab dalam Buku
Anderson, Benedict, 1992. Imagined  Communities:  Reflections on the Origin and Spread of Nationalism . London: Verso.
Bauer, Otto, 2000. The Question of Nationalities and Social Democracy . Minneapolis: University of Minnesota Press.
Breuilly, John, 2014. “Nationalism” dalam Baylis, J & Smith, S (eds.), The Globalization of World Politics, 6nd edition . Oxford: Oxford University Press.
Brown,  E  (ed.),  1997. Nationalism  and  Ethnic  Conflict . Massachusetts: MIT Press.
Chauvel,  Richard,  2005. Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, And Adaptation .  Washington  D.C:
East-West Center.
Chatterjee,  Partha,  1993. The Nation and Its Fragments .  New Jersey: Princeton University Press.
Connor,  Walker,  1994. Ethnonationalism: The Quest for Understanding . New Jersey: Princeton University Press.
Drooglever, P.J., 2009. An Act of Free Choice: Decolonization and the Right to Self-Determination in West . New York:
Oneworld Publications.
Geertz,  Clifford  (ed.),  1963. Old Societies And New States: The Quest For Modernity In Asia And Africa . London: Collier- Macmillan.
Gellner,  Ernest,  1983. Nation and Nationalism .  Ithaca:  Cornell University Press.
Global Strategis, Th. 15, No. 1 48
Giay, Benny, 2000. Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran Sekitar Emansipasi Orang Papua .  Jayapura:  Deiyai/ Elsham Papua
Greenfeld, Liah, 1992. Nationalism: Five Roads to Modernity . New York: Harvard University Press.
Kedourie, Elie, 1961. Nationalism . London: Hutchinson University Library.
Krishna, Sankaran, 1999. Postcolonial Insecurities: India, Srilanka, and the Question of Nationhood . London: University of Minnesota Press.
Ling,  LHM,  2002.  “Cultural  Chauvinism  and  the  Liberal International Order: ‘West versus Rest’ in Asia’s Financial Crisis›” dalam Chowdry, G & Nair, S (ed.), 2020. Power, postcolonialism and international relations: Reading race, gender, and class . London: Routledge.
Meteray,  Bernarda,  2012. Nasionalisme Ganda Orang Papua . Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
Norotouw,  John  Al,  2012. Save our Papua: Indonesianisasi vs Papuanisasi . Jakarta: Cergas Media.
Said,  Edward,  1978. Orientalism .  London:  Routledge  &  Kegan Paul

## Jurnal dan Jurnal Daring
Han, J. dan L.H.M Ling, 2002. “Authoritarianism in the Hypermasculinized State: Hybridity, Patriarchy, and Capitalism in Korea”, International Studies Quarterly ,
42 : 53-78.
Richmond, Anthony, 1984. “Ethnic Nationalism And Post
Industrialism”, Ethnic and Racial Studies , 7 :1, 4-18.
Sidel, John, 2012. “The Fate Of Nationalism In The New States: Southeast Asia, Comparative Historical Perspective,” Comparative Studies In Society And History, 54 (01):114-144
Smith, Anthony, 1994. “Ethnic Nationalism and the Plight of

## Ani Widyani Soetjipto & Muhammad Iqbal Yunazwardi
Global Strategis, Th. 15, No. 1
Minorities”, Journal of Refugee Studies , 7 (2-3): 186-198.
Tilly,  Charles,  1994.  “States  and  Nationalism  in  Europe  1492-
1992” , Theory and Society, 23 (1): 131-146.
Kang,  Hyunji.  2018.  “Investigating  Multiple  Citizenship  in International  Relations:  Rethinking  Globalisation, Nation-States and Social Contract”, Global: Jurnal Politik Internasional , 20 (1): 15-37.
Wardhani, Baiq, 2015. “Quo Vadis Melanesian Spearhead Group?, Global Strategis , 9 (2): 190-206.

## Dokumen Resmi
Eluay,  Theys  Hiyo,  1999.  “Pidato  Dekrit  Papua  Merdeka  1 Desember 1999”. Jayapura.
Soekarno,  1945.  “Pidato  Lahirnya  Pancasila,  Sidang  BPUPKI  29 Mei-1 Juni 1945”. Jakarta.

## Artikel Daring
Anderson, Benedict, 1999. “Indonesia Nationalism Today and  in  The  Future”  [daring].  dalam  https:// ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/54161/ INDO_67_0_1106955613_1_12.pdf?sequence=1  [Diakses pada 29 Juni 2020].
Renan. Ernest, 1882. “What is a Nation?” [daring]. dalam https:// www.polskawalczaca.com/library/What%20Is%20A%20 Nation.pdf [Diakses pada 8 Februari 2021].
Global Strategis, Th. 15, No. 1
50