## Mulawarman LawReview
Volume 7 Issue 1, June 2022 ISSN Print: 2527-3477, ISSN Online: 2527-3485
Publisher: Faculty of Law, Mulawarman University, Indonesia.
Nationally Accredited Journal, Decree No. 32a/E/KPT/2017.

## Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam  Implementasi  Pengujian  Undang-Undang  di Mahkamah Konstitusi
Diya Ul Akmal 1 , Dea Linta Arlianti 2
1 Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa . E-mail: diyaulakmal@gmail.com 2 Mahasiswi Magister Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. E-mail: dea.dealinta@yahoo.com

## ABSTRACT
The current state administration implies that when a draft law is passed, citizens' constitutional rights must  be  violated  first.  As  a  result,  various  elements  of  society  staged  numerous  demonstrations.  The Constitutional Court, as a judicial institution, is unable to intervene in the legislative process because it is beyond its jurisdiction. Nonetheless, as the Guardian of Constitusion, the Constitutional Court has a duty to  protect  citizens'  constitutional  rights.  This  research  uses  a  sociolegal  approach  that  is  bolstered  by normative data analysis. The data was analyzed using qualitative data analysis methods, which included describing  using  words  with  scientific  logic.  The  large  number  of  judicial  reviews  of  laws  at  the Constitutional  Court  attests  to  the  people's  high  expectations.  The  Constitutional  Court's  authority  to conduct constitutional examinations has been limited as a result of recent constitutional developments. It was because the Constitutional Court of Indonesia's interpretation in conducting a constitutional review is limited to Judicial Review. Matter of fact, the interpretation of constitutional review includes the authority to  Judicial  Preview  and  Constitutional  Questions  that  are  currently  not  under  the  authority  of  the Constitutional Court. Therefore, the addition of the Constitutional Court's authority becomes important in order to fully protect citizens' constitutional rights.
Keywords: Formation of Laws; Constitutional Court; Authority; Constitutional Rights.

## ABSTRAK
Dinamika  ketatanegaraan  yang  terjadi  saat  ini  menempatkan  Hak  Konstitusional  harus  terlanggar terlebih dahulu ketika disahkannya suatu Rancangan Undang-Undang. Hal ini mengakibatkan banyaknya terjadi  demonstrasi  yang  dilakukan  oleh  berbagai  elemen  masyarakat.  Mahkamah  Konstitusi  sebagai lembaga peradilan tidak dapat melakukan apa-apa dalam proses legislasi karena bukan kewenangannya. Meskipun begitu, Mahkamah Konstitusi sebagai the Guardian of Constitution memiliki kewajiban untuk melindungi  Hak  Konstitusional.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  socio  legal  yang  diperkuat dengan  analisis  data  normatif.  Data  yang  didapatkan  dianalisis  menggunakan  metode  analisis  data kualitatif  yaitu  mendeskripsikan  menggunakan  kata-kata  dengan  logika  ilmiah.  Banyaknya  jumlah pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi menjadi penegasan besarnya harapan masyarakat. Perkembangan ketatanegaraan yang terjadi mengakibatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dirasa terbatas dalam melakukan pengujian Konstitusional. Hal ini dikarenakan penafsiran Mahkamah Konstitusi di  Indonesia  dalam  melakukan  pengujian  Konstitusional  hanya  sebatas  pengujian  Undang-Undang. Sejatinya  penafsiran  pengujian  Konstitusional  juga  mencakup  kewenangan  pengujian  Rancangan Undang-Undang  dan  Constitutional  Question  yang  saat  ini  belum  menjadi  kewenangan  Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi urgensi untuk dapat melindungi Hak Konstitusional warga negara secara maksimal.
Kata Kunci: Pembentukan Undang-Undang; Mahkamah Konstitusi; Kewenangan; Hak Konstitusional.
Citation: Akmal, Diya Ul, and Dea Linta Arlianti. 2022. “Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pengimplementasian Pengujian Undang- Undang Di Mahkamah Konstitusi”. Mulawarman Law Review 7 (1), 49-70. https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.780.

## PENDAHULUAN
Perkembangan sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia selalu bergerak dinamis. Tuntutan akan perubahan terjadi sejalan dengan kebutuhan negara dalam memberikan perlindungan  hak  kepada  masyarakat.  Negara  terbentuk  dari  kumpulan-kumpulan masyarakat yang menginginkan adanya perlindungan atas diri pribadi dan harta benda yang dimiliki oleh setiap individu. Sebagai otoritas masyarakat terbesar, negara dipaksa untuk selalu mengikuti perkembangan sosial yang terjadi. Sebagai implementasi dalam menjalankan  kewajiban  dari  negara  maka  dibentuk  Lembaga  negara  yang  diberikan kewenangan  tertentu.  Menurut Jimly  Asshiddiqie ,  lembaga  negara  di  Indonesia dibentuk  oleh  Undang-Undang  Dasar,  Undang-Undang,  bahkan  Peraturan  Presiden. 1 Salah  satu  lembaga negara  yang dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  adalah Mahkamah  Konstitusi  yang  mengawal  pelaksanaan  Konstitusi  atau  dikenal  dengan istilah the Guardian of Constitution.
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) hasil amandemen ke-3. UUD NRI 1945 telah beberapa kali diubah mengikuti perkembangan pemikiran dibidang hukum  dan  praktik  ketatanegaraan  negara  lain  serta  menyesuaikan  kebutuhan masyarakat. 2 Salah  satu  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  adalah  melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ( Judicial Review ). Pengujian yang dilakukan  haruslah dimohonkan  terlebih dahulu oleh pihak pemohon.  Pemohon dalam  hal  ini  adalah  pihak  yang  mengganggap  hak  dan/atau  kewenangan Konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang. Pemohon yang diberikan  hak  untuk  melakukan  pengujian  Konstitusional  yaitu  perorangan  warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara. 3
Selama terbentuknya Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 hingga sekarang, pengujian Undang-Undang yang dilakukan telah melindungi Hak Konstitusional warga negara dari pemberlakuan  Undang-Undang  yang  nyatanya  bertentangan  dengan  UUD  NRI  1945. Seiring berkembangnya ketatanegaraan Indonesia, kewenangan Mahkamah  Konstitusi ini dirasa belum cukup untuk melindungi secara penuh Hak Konstitusional warga negara. Hal  ini  dikarenakan  pembentukan  Undang-Undang  yang  dilakukan  cenderung  tidak berpihak kepada masyarakat dan hanya menguntungkan segelintir pihak tertentu saja. Padahal ketika Undang-Undang tersebut telah disahkan dan dinyatakan berlaku maka masyarakat harus terikat oleh aturan tersebut.
1 Jimly Asshiddiqie, (2016), Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 37.
2 Patrialis Akbar, (2013), Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 179.
3 Pasal  51  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas  Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Mahkamah Konstitusi.
Masyarakat sebagai golongan lemah ketika dihadapkan dengan pembentukan Undang- Undang  dan  harus  dipaksa  untuk  Hak  Konstitusionalnya  terlanggar  lebih  dahulu. Mekanisme legislasi yang ada di Indonesia dilakukan oleh perwakilan rakyat dalam diri lembaga  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Kepercayaan  masyarakat  kepada  DPR  dan Undang-Undang yang dibentuknya semakin berkurang setiap tahun karena merasa tidak diakomodirnya  kepentingan  masyarakat.  Mahkamah  Konstitusi  tidak  dapat  berbuat apa-apa  sebagai  lembaga  peradilan  karena  permasalahan  ini  berada  diluar kewenangannya. Sampai dengan awal tahun 2022 sudah lebih dari seribu permohonan pengujian  Undang-Undang  yang  dilakukan  dan  ratusan  Undang-Undang  yang  diuji Konstitusional di Mahkamah Konstitusi. 4 Meskipun demikian, masih terdapat hal yang harus  diperhatikan  yaitu  masih  adanya  kekurangan  dalam  mekanisme  perlindungan Konstitusional yang dilakukan agar terhindar dari pelanggaran Hak Konstitusional yang terjadi.
Saat  ini  setiap  ingin  disahkannya  suatu  Rancangan  Undang-Undang  oleh  DPR menyisakan  permasalahan  yang  membuat  keresahan  ditengah masyarakat.  Ini  terjadi karena  masyarakat  merasa  Hak  Konstitusionalnya  akan  dilanggar  apabila  Rancangan Undang-Undang  tersebut  disahkan.  Keresahan  ditengah  masyarakat  mengakibatkan terjadinya demonstrasi besar pada tahun 2019 untuk menolak Rancangan Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP)  dan  revisi  Undang-Undang  Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi serta  pada  tahun 2020  untuk  menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. 5 Meskipun banyak terjadi penolakan, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tetap disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 dan diundangkan  pada  tanggal  2  November  2020.  Banyaknya  aksi  demonstrasi  untuk menolak  disahkannya  Rancangan  Undang-Undang  menjadi  ironi  dalam  sistem perwakilan dan Negara Hukum Indonesia.
Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang  dibentuk  dengan  konsep  Omnibus  Law  banyak ditentang  oleh  masyarakat.  Masyarakat  menganggap  Undang-Undang  tersebut membawa dampak negatif bagi buruh/pekerja, lingkungan alam, dan sebagainya.  DPR selaku  badan  legislatif  dalam  membentuk  Undang-Undang  tersebut  juga  dirasa  tidak mengakomodir masukan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat yang tidak dilibatkan secara menyeluruh dalam setiap proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja  menjadi  salah  satu  pertimbangan  hakim  Mahkamah  Konstitusi  untuk  memutus InKonstitusional  Bersyarat  terhadap  Undang-Undang  Cipta  Kerja. 6 Partisipasi masyarakat  merupakan  Hak  Konstitusional  warga  negara  yang  menempatkan  prinsip kedaulatan rakyat dan pemberian kesempatan untuk turut serta dalam pemerintahan,
4 Mahkamah  Konstitusi, Rekapitulasi  Perkara  Pengujian  Undang-Undang ,  diakses  pada  laman https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4, tanggal 20 Februari 2022.
5 Alfi  Syahri,  (2019),  “Analisis  Konflik  Mahasiswa  Dan  Pemerintah  Di  Indonesia  Atas  Undang - Undang KPK D an RUU KUHP (Pendekatan Evaluasi Manajemen Konflik Dan Komunikasi Organisasi)”, Jurnal Hikmah ,  16(2):  27 – 34.  Lihat  juga Hesty  Kartikasari  and  Agus  Machfud  Fauzi,  (2021),  “Penolakan Masyarakat  Terhadap  Pengesahan  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  Dalam  Perspektif  Sosiologi  Hukum”, DOKTRINA: JOURNAL OF LAW , 4(1): 39 – 52. DOI: https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4482.
6 Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020).
membangun  masyarakat,  bangsa,  dan  negara. 7 Peran  masyarakat  sangat  dibutuhkan untuk  menghasilkan  produk  hukum  yang  responsif. 8 Hal  ini  ditujukan  untuk pembentukan Undang-Undang yang lebih baik dan menekankan pada asas kemanfaatan bagi masyarakat ketika Undang-Undang tersebut disahkan.
Dinamika  permohonan  pengujian  Konstitusional  terhadap  Undang-Undang  tentang Cipta  Kerja  begitu  rumit  dan  menguras  tenaga  seluruh  lapisan  masyarakat  beserta Mahkamah Konstitusi selaku lembaga peradilan. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya aspek  yang  dianggap  bermasalah  oleh  masyarakat  dan  dirasakan  melanggar  Hak Konstitusional  yang  dimilikinya.  Tidak  mengherankan  karena  pembentukan  Undang- Undang tentang Cipta Kerja yang menggunakan konsep Omnibus Law 9 relatif baru untuk dipahami  oleh  masyarakat  serta  belum  adanya  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai konsep tersebut. Masyarakat menganggap pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja seakan hanya dimanfaatkan sebagai penormaan kepentingan pihak tertentu dan tidak memberikan keadilan bagi masyarakat.
Selain yang telah dicontohkan, masih banyak lagi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyakat dan mahasiswa dengan harapan dibatalkannya pengesahan suatu  Rancangan  Undang-Undang  atau  menuntut  untuk  dicabutnya  suatu  Undang- Undang. Ini harus menjadi perhatian serius didalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR  yang  seharusnya  menjadi  wakil  diperlemen  namun  justru  ditentang  oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu, mekanisme pengujian Konstitusional pun tidak serta merta  melindungi  Hak  Konstitusional  warga  negara  secara  langsung  karena  harus melalui  mekanisme  peradilan.  Meskipun  begitu,  terdapat  harapan  besar  dari masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat melindungi Hak Konstitusionalnya. Terlepas dari dinamika pembentukan Undang-Undang yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi terlebih dahulu.
Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan menjawab pokok permasalahan mengenai  dinamika  pembentukan  Undang-Undang  dalam  kaitannya  hubungan pengujian  Undang-Undang  di  Mahkamah  Konstitusi  dengan  perlindungan  Hak Konstitusional warga negara. Terlepas dari dinamika politik yang terjadi diparlemen, Hak Konstitusional warga negara tidak boleh diabaikan. DPR sebagai lembaga legislatif harus dapat  mengakomodir  hak  masyarakat  didalam  pembentukan  Undang-Undang. Begitupun  Mahkamah  Konstitusi  sebagai the  Guardian  of  Constitution harus  dapat melindungi  Hak  Konstitusional  warga  negara  melalui  pengujian  Konstitusional  yang
7 Lihat dalam Pasal 1 ayat (2), pasal 27 ayat (1), dan pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8 Rahendro  Jati,  (2012),  “Partifipasi  Masyarakat  Dalam  Proses  Pembentukan  Undang -Undang Yang  Responsif”, Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional ,  1(3):  329 – 42.  DOI: https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88.
9 Omnibus Law merupakan istilah yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dibeberapa negara cenderung memahaminya sebagai Omnibus Bill . Kata “ Omnibus ” merupakan metode pembentukannya sementara  “B ill ”  merupakan  Rancangan  Und ang-Undang.  Secara  umum,  konsep Omnibus  Law yang dikenal di Indonesia dengan Omnibus bill merupakan hal yang sama. Lihat dalam Indonesia Ocean Justice Initiative, Sistem  Dan  Praktik  Omnibus  Law  di  Berbagai  Negara  dan  Analisis  RUU  Cipta  Kerja  Dari Perspektif  Good  Legislation  Making ,  diunduh  pada  laman  www.oceanjusticeinitiative.org,  tanggal  18 Agustus 2021, hlm. 8.
dilakukan.  Sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  pengujian Konstitusional  di  Mahkamah  Konstitusi  dalam  melindungi  Hak  Konstitusional  warga negara.  Pembahasan  mengenai  isu  tersebut  akan  dijabarkan  menjadi  tiga  yaitu Konstitusi  dan  Hak  Konstitusional  warga  negara, Judicial  Review di  Mahkamah Konstitusi, dan dinamika perlindungan Hak Konstitusional warga negara.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Socio Legal yang diperkuat dengan analisis  data  normatif.  Penelitian socio  legal memandang  hukum  sebagai  sesuatu  hal yang kompleks dan tidak terbatas pada norma sehingga menggunakan sejumlah disiplin ilmu  ( interdisipliner ). 10 Meskipun  interdisipliner  tetapi  penelitian  yang  dilakukan ditujukan  untuk  kepentingan  ilmu  hukum.  Adapun  analisis  yang  dilakukan  pada penelitian ini dengan melihat pandangan masyarakat mengenai pembentukan Undang- Undang  serta  pengujian  Konstitusional  yang  dilakukan  jika  dirasa  melanggar  Hak Konstitusional.  Pandangan  masyarakat  menjadi  sangat  penting  dalam  suatu pembentukan Undang-Undang karena jika tidak diakomodir akan dapat menimbulkan disintegrasi  sosial. 11 Adapun  analisis  data  normatif  yang  dilakukan  mengacu  kepada norma  yang  terkandung  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan,  Putusan  Pengadilan, dan sosial masyarakat. 12
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer  didapatkan  melalui  Wawancara  dengan  masyarakat  umum  berbagai  latar pekerjaan  seperti  Pegawai  Swasta,  Pedagang,  Buruh  Pabrik,  Buruh  Bangunan, Pengemudi Ojek  Online, Sopir  Bus,  dan masyarakat  dengan beberapa  latar pekerjaan lainnya. Wawancara juga dilakukan dengan Mahasiswa yang mengikuti aksi demonstrasi menolak RKUHP dan Revisi Undang-Undang KPK serta Mahasiswa yang mengikuti aksi demonstrasi menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Pandangan masyarakat  mengenai  pembentukan  Undang-Undang  dan  pengujian  Konstitusional didapatkan  juga  melalui  pengamatan  dibeberapa  media  sosial.  Data  sekunder didapatkan  melalui  studi  kepustakaan  yang  terbagi  menjadi  bahan  hukum  primer (Peraturan Perundang-Undnagan), bahan hukum sekunder (Buku dan Jurnal), dan bahan hukum  tersier  (surat  kabar  dan  sumber  internet). 13 Metode  analisis  yang  digunakan adalah metode analisis data kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman, mengembangkan  teori,  dan  menggambarkan  pandangan  masyarakat  mengenai permasalahan  yang  dibahas. 14 Data  yang  didapatkan  kemudian  dideskripsikan menggunakan kata-kata dengan logika ilmiah.
10 Esmi  Warassih,  (2016), Penelitian  Hukum  Interdisipliner:  Sebuah  Pengantar  Menuju  Socio- Legal , Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 101.
11 Zulfadli Barus, (2013), “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelit ian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis”, Jurnal Dinamika Hukum , 13(2): 307 – 318.
12 Zainuddin Ali, (2011), Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.
13 Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamuji,  (2003), Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat , Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 33-37.
14 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  (2016), Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, hlm. 167.

## PEMBAHASAN

## Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara
Dari  catatan  sejarah  klasik  terdapat  dua  peristilahan  yang  merujuk  pada  pengertian Konstitusi, yaitu politeia (Yunani Kuno) dan constitution yang juga berkaitan dengan kata jus (bahasa Latin). Dari kedua istilah tersebut berkembang gagasan Konstitusionalisme yang dipahami saat ini. Istilah kata politiea dari kebudayaan Yunani dapat disebut yang paling  tua  usianya. 15 Istilah  Konstitusi  berasal  dari  kata constitution yang  berkaitan dengan  kata jus atau ius yang  diartikan  sebagai  hukum  atau  prinsip. 16 Pada  zaman modern, istilah Konstitusi sering merujuk kepada istilah constitution (Inggris), constitutie dan groundwet (Belanda), verfassung dan grundgesetz (Jerman),  serta Droit constitutionnelle dan Loi  Constitutionelle (Perancis). 17 Diantara  para  ahli  terdapat perbedaan pandangan mengenai pengertian Konstitusi, diantaranya seperti:
a. Leon Duguit yang memandang negara dari fungsi sosialnya. Dirinya berpandangan bahwa yang berdaulat itu bukan hukum sebagaimana bunyi teks dalam Undang- Undang  melainkan  yang  terjelma  dalam  kehidupan  sosial (solidarité  sociale). 18 Sehingga  Konstitusi  bukan  hanya  memuat  norma-norma  dasar  tentang  struktur negara  tetapi  juga  struktur  negara  tersebut  berasal  dari  kehidupan  masyarakat sebagai de  riele  machtsfactoren (faktor-faktor  kekuatan  rill  yang  hidup  dalam masyarakat). 19
b. Ferdinand  Lasalle membagi  Konstitusi  dalam  dua  pengertian  yaitu  yaitu pengertian sosiologis atau politis dan pengertian yuridis. 20 Pengertian sosiologis atau politis ( sociologische atau politische begrip ) memandang Konstitusi sebagai sintesis dari faktor-faktor kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat ( de riele machtsfactoren )  seperti  raja,  parlemen,  kabinet,  kelompok-kelompok  penekan ( preassure groups ), partai politik, dan sebagainya. Selanjutnya pengertian yuridis ( juridische begrip) Konstitusi dipandang sebagai satu naskah hukum yang memuat ketentuan  dasar  mengenai  bangunan  negara  dan  sendi-sendi  pemerintahan negara.
c. Herman Heller mengemukakan tiga pengertian Konstitusi, yaitu sebagai berikut: 21
(a) Die  politische  vervassung  als  gesellschaftlich  wirklichkeit (Pemberlakuan politik  sebagai  realitas  sosial) ; Konstitusi  dilihat  dalam  arti  politis  dan sosiologis yang mencerminkan kehidupan sosial politik masyarakat sebagai suatu kenyataan.
(b) Die  verselbstandigte  rechtsverfassung (Konstitusi  sebagai  hukum  yang independen);  Konstitusi  dilihat  dalam  arti  yuridis  sebagai  suatu  kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.
15 Jimly Asshiddiqie, (2009), Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 71.
16 Jimly Asshidiqie, (2005), Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia , Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 1.
17 Jimly Asshiddiqie, (2009)..., op.cit , hlm. 97.
18 Leon Duguit, “ Traite de Droit Constitutionnel ”. Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, (2009)..., loc.cit .
19 Jimly Asshiddiqie, (2009)..., ibid , hlm. 98.
20 Ferdinand Lasalle, (1962), Uber Verfassungswessen. Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, (2009)..., ibid , hlm. 98-99.
21 Herman Haller, Staatsrecht . Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, (2009)..., ibid, hlm. 99-111.
(c) Die geschreiben verfassung (Konstitusi Tertulis); Konstitusi diartikan sebagai suatu  naskah  Undang-Undang  Dasar  yang  tertulis  dan  bertindak  sebagai hukum tertinggi yang berlaku pada suatu negara.
Konstitusi sebagai hukum tertinggi memiliki tujuan untuk mencapai dan mewujudkan keadilan,  ketertiban,  dan  perwujudan  nilai-nilai  ideal  (kemerdekaan,  kebebasan, kesejahteraan,  dan  kemakmuran  bersama)  sebagaimana  dirumuskan  sebagai  tujuan bernegara  oleh  para  pendiri  negara  ( the  founding  fathers). 22 Tujuan  tertinggi  negara memiliki  keterkaitan  erat  dengan  kehidupan  masyarakat  sehingga  Konstitusi  menjadi hukum  tertinggi  yang  melindungi  hak  masyarakat  sebagai  warga  negara.  Negara memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak setiap warga negara dengan tanpa  adanya  pengecualian.  Penegasan  supremasi  Konstitusi  akan  berdampak  juga terhadap  pengimplementasi  Hak  Konstitusional  karena  Konstitusi  sebagai  hukum tertinggi akan menjadi dasar bagi aturan yang dibawahnya.
I  Dewa  Gede  Palguna 23 mengartikan  Hak Konstitusional  sebagai  hak-hak  yang  secara tegas  maupun  tersirat  dijamin  oleh  Konstitusi.  Hak  Konstitusional  merupakan  bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  Konstitusi  karena  ternormakan  pada  setiap  pasalnya  dan seluruh  cabang  kekuasaan  negara  wajib  menghormati  dan  melaksanakannya.  Hak Konstitusional  sangat  penting  untuk  dilindungi,  ditegakan,  dan  dihormati  karena merupakan penegasan tuntutan keadilan dalam iklim negara yang demokratis. 24 Setiap warga  negara  memiliki  hak  yang  sama  dan  setara  tanpa  melihat  perbedaan.  Secara khusus,  Hak  Konstitusional  berfungsi  untuk  membatasi  kekuasaan  pemerintah  agar tidak  bertindak  sewenang-wenang  kepada  setiap  individu.  Hak  Konstitusional merupakan  jaminan  perlindungan  untuk  menciptakan  keseimbangan  antara penyelenggara  kekuasaan  dan  warga  negara. 25 Penyelenggara  kekuasaan  dalam menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  harus  memberikan  kemanfaatan  sebesar- besarnya bagi warga negara. Kemanfaatan yang hendak dituju didasarkan pada hak-hak yang tercantum didalam Konstitusi.
Secara normatif, Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki pengertian yang  berbeda.  Hak  Konstitusional  merujuk  pada  setiap  hak  yang  tercantum  didalam setiap  isi  pasal  Konstitusi.  Berbeda  halnya  dengan  Hak  Asasi  Manusia  yang  bersifat universal. 26 HAM  menempatkan  penghormatan  dan  penghargaan  atas  persamaan sebagai subjek dengan tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, dan agama. HAM menjadi hak yang melekat kepada setiap individu sedari dia lahir sebagai karunia dari Tuhan. 27 Oleh karena itu, HAM menekankan pada persamaan dan kebebasan sebagai manusia. Ham di Indonesia ternormakan didalam Konstitusi dan Peraturan Perundang-
22 Jimly Asshiddiqie, (2009)..., ibid , hlm. 119.
23 I  Dewa  Gede  Palguna  sebagaimana  dikutip  dalam  Herdi  Munte  dan  Christo  Sumurung  Tua Sagala, (2021), “Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum , 8(2): 183 – 92. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791.
24 Herdi Munte dan Christo Sumurung Tua Sagala, (2021)..., ibid .
25 Bisariyadi, (2017), “Menyibak Hak Konstitusional Yang Tersembunyi”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 24(4): 509 – 534. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art1.
26 Bisariyadi, (2017)..., ibid .
27 Yahya Ahmad Zein, (2015), “Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)”, Veritas et Justitia , 1(1): 91 – 110.
Undangan dibawahnya. HAM yang tercantum didalam Konstitusi merupakan bagian dari Hak Konstitusional. Sementara Hak Konstitusional tidak dapat dipersamakan langsung dengan HAM karena tidak terbatas pada karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia. Hak  Konstitusional  mengharuskan  adanya  eksistensi  negara  serta  Konstitusi  yang mengaturnya. Hak Konstitusional hanya diberikan kepada warga negara yang diakui oleh Negara tertentu. Hak Konstitusional yang diberikan berbeda-beda setiap negara. Hal ini dikarenakan tidak ada negara yang secara absolut memiliki Konstitusi yang sama dengan negara lainnya. Meskipun begitu, setiap negara memiliki kesamaan untuk memberikan perlindungan  Hak  Konstitusional  kepada  setiap  warga  negaranya.  Perlindungan  Hak Konstitusional  di  Indonesia  dilakukan  melalui  dua  mekanisme  yaitu  melalui  proses pembentukan  Undang-Undang  dan  melalui  permohonan  pengujian  Konstitusional  di Mahkamah Konstitusi. 28
Hubungan  kausal  antara  pembentukan  Undang-Undang  dengan  perlindungan  Hak Konstitusional  ditekankan  pada  hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan.  Undang- Undang  yang  dibentuk  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Konstitusi.  Hal  ini mengakibatkan  Undang-Undang  harus  dikonstruksikan  berdasarkan  norma  Konstitusi yang didalamnya termasuk Hak Konstitusional yang harus dijamin. Dinamika yang terjadi saat  ini,  proses  pembentukan  Undang-Undang  yang  dilakukan  oleh  DPR  menyisakan kekhawatiran ditengah masyarakat. Kekhawatiran ini disebabkan proses pembentukan yang kurang menyerap aspirasi masyarakat dan ditakutkan jika disahkan akan adanya norma pasal yang melanggar Hak Konstitusional. Implikasi yang terjadi mengakibatkan banyaknya  aksi  demonstrasi.  Sejatinya  masyarakat  hanya  menginginkan  Undang- Undang yang dibuat memberikan perlindungan Hak Konstitusional yang bermuara pada keadilan  dan  kemanfaatan.  Undang-Undang  yang  telah  disahkan  akan  sangat berdampak  bagi  kehidupan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dalam  proses pembentukannya harus mengakomodir  setiap aspirasi  masyarakat.  Terlepas daripada itu, Undang-Undang yang dibentuk harus dapat mengikuti perkembangan masyarakat terutama menyesuaikan perkembangan cara berfikir/pandangan hidup, kepatuhan/kenyataan  (kewajaran),  tata  nilai,  struktur  sosial,  dan  cita  hukum  yang mengarahkan masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. 29
Pembentukan Undang-Undang yang tidak memberikan perlindungan Hak Konstitusional memiliki  dampak  yang  signifikan  pada  penegakan  keadilan  dan  pemenuhan  aspek kemanfaatan  bagi  masyarakat.  Mekanisme  perlindungan  Hak  Konstitusional  setelah disahkannya  suatu  Undang-Undang  melalui  permohonan  pengujian  Konstitusional  di Mahkamah  Konstitusi. 30 Sejatinya  mekanisme  ini  menjadi  langkah  yang  pasti  untuk perlindungan  Hak Konstitusional. Permasalahan yang terjadi adalah masyarakat harus terlebih  dahulu  terlanggar  Hak  Konstitusionalnya  setelah  suatu  Undang-Undang disahkan.  Masyarakat  juga  masih  banyak  yang  belum  mengetahui  mekanisme permohonan pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Selama ini permohonan
28 Herdi Munte and Christo Sumurung Tua Sagala, (2021)..., op.cit.
29 Joko  Riskiyono,  (2015),  “Partisipasi  Masyarakat  DAlam  Pembentukan  Perundang -Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”, Aspirasi , 6(2): 159 – 76.
30 Herdi Munte dan Christo Sumurung Tua Sagala, (2021)..., op.cit. Lihat juga Meirina Fajarwati, (2016),  “Upaya  Hukum  Untuk  Melindungi  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Melalui  Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Legislasi , 13(3): 321 – 31. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v13i3.129.
yang diajukan lebih banyak dilakukan oleh akademisi, praktisi, maupun perwakilan dari kelompok masyarakat. Kebanyakan individu lebih memilih untuk melanjutkan pekerjaan untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi.  Meskipun  begitu,  kepercayaan  masyarakat kepada  Mahkamah  Konstitusi  begitu  tinggi  dengan  melihat  jumlah  permohonan pengujian  Konstitusional. 31 Terlanggarnya  Hak  Konstitusional  menjadi  permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk semakin menegaskan Supremasi Konstitusi dalam Negara Hukum Indonesia.

## Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi
Indonesia merupakan negara pertama diabad ke-20 dan negara ke-78 yang mendirikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tersendiri. 32 Dibentuknya Mahkamah Konstitusi  merupakan bagian dari amanat  reformasi  tahun  1998  melalui  amandemen ke-3  UUD  NRI  1945.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  keinginan  untuk  menjalankan  dan menegakkan supremasi  Konstitusi sehingga penyelenggaraan negara didasarkan pada Konstitusi  bukan  lagi  menganut  sistem  supremasi  parlemen. 33 Jutta  Limbach menyebutkan, 34 terdapat tiga ciri utama yang menandai prinsip supremasi  Konstitusi, yaitu  adanya  pembedaan  norma  hukum  Konstitusi  dengan  norma  hukum  lainnya, penguasa  terikat  dengan  Konstitusi,  dan  adanya  lembaga  negara  yang  memiliki kewenangan pengujian Konstitusionalitas dan tindakan hukum pemerintah. Ketiga hal tersebut  coba  direalisasikan  oleh  Indonesia  melalui  amandemen  UUD  NRI  1945  dan pembentukan Mahkamah Konstitusi.
Pembentukan Mahkamah Konstitusi melalui pembahasan panjang mengenai perlu atau tidaknya dibentuk lembaga peradilan baru untuk melakukan pengujian  Konstitusional terhadap Undang-Undang  ( Judicial  Review )  di  Indonesia.  Sejatinya  gagasan  mengenai Judicial  Review telah  ada  semenjak  pembahasan  UUD  NRI  1945  oleh  BPUPKI  yang disampaikan oleh Mohammad Yamin dalam Rapat Besar (Pleno) BPUPKI tanggal 15 Juli 1945  yang  menyangkut  sistem  pemerintahan  negara  dan  sistem  kekuasaan kehakiman. 35 Secara umum, Judicial Review diartikan sebagai suatu pranata hukum yang memberikan  kewenangan  kepada  lembaga  peradilan  yang  ditunjuk  oleh  Konstitusi ( Grondwet ) untuk melakukan pengujian dengan cara melakukan interpretasi hukum dan interpretasi Konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis. 36 Lebih lanjut, menurut Jimly  Asshiddiqie ,  pengertian judicial  review lebih  luas daripada pengujian peraturan karena  dapat  dipahami  sebagai  peninjauan  kembali,  menilai  kembali  atau  menguji kembali. Judicial  review dalam  literatur  inggris  mencakup  keseluruhan  kegiatan termasuk menilai norma-norma hukum produk legislatif, pejabat hukum, atau pejabat
31 Lihat Mahkamah Konstitusi, " Rekapitulasi Perkara Pengujian..., loc.cit .
32 Jimly  Asshiddiqie,  (2016), Konstitusi  Bernegara  Praksis  Kenegaraan  Bermartabat  Dan Demokratis , Malang: Setara Press, hlm. 267.
33 Maruarar Siahaan, (2010), “Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang -Undangan Negara Kita: Masalah Dan Tanta ngan”, Jurnal Konstitusi, 7(4): 9 – 47.
34 Jutta Limbach, (2001), “ The Concept of the Supremacy of the Constitution ”, The Modern Law Review , 64(1): 1 – 10. Lihat juga dalam Maruarar Siahaan, (2010)..., ibid .
35 Machmud Aziz, (2010), “ Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia”, Jurnal Konstitusi , 7(5): 113 – 150.
36 Nurul Qamar, (2012), “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi , 1(1): 1 – 15.
tata  usaha  negara  dan  hukum. 37 Judicial  Review yang  dilakukan  oleh  Mahkamah Konstitusi  berada  pada  pengujian  norma  abstrak  bukan  implementasi  norma. 38 Terdapat dua tugas pokok dalam pengujian Konstitusional Undang-Undang, yaitu: 39
a. Pengujian  Konstitusional  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan kekuasaan  oleh  salah  satu  cabang  kekuasaan  sehingga  berfungsinya  demokrasi dalam  hubungan  pertimbangan  peran  ( interplay) antara  cabang  kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan ( judiciary) dapat terjamin; dan
b. Melindungi setiap warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan Hak Konstitusional yang bersifat fundamental
Pengujian  Konstitusional  sangat  penting  untuk  mencegah  adanya  penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi terhadap terlanggarnya Hak Konstitusional warga negara. 40 Hal ini dikarenakan Undang-Undang merupakan produk politik yang dibentuk oleh DPR bersama dengan Presiden. Terdapat kemungkinan yang sangat besar berkaitan dengan kepentingan-kepentingan  individu  maupun  kelompok  yang  ingin  dipaksakan  masuk kedalam  penormaan  Undang-Undang.  Mahkamah  Konstitusi  diamanatkan  untuk menjaga  setiap Undang-Undang  untuk  tidak  melanggar  kehendak serta  hak-hak yang dimiliki  oleh  rakyat  sebagaimana  yang  dinormakan  didalam  UUD  NRI  1945.  Hak Konstitusional  sangat  penting  untuk  dijaga  agar  tidak  dilanggar  oleh  kepentingan- kepentingan politis dalam pembentukan Undang-Undang. Apabila melihat sejarah pada Orde Baru, banyak aturan hukum yang tergolong otoriter, represif, dan bertentangan dengan UUD  NRI  1945.  Diharapkan hal  tersebut  tidak  terjadi  kembali dengan  adanya pengujian Konstitusional yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
Terbentuknya  Mahkamah  Konstitusi  memiliki pengaruh  yang signifikan  terhadap  pola hubungan  antara  lembaga  negara  serta  tradisi  kenegaraan  yang  telah  berlangsung. Diharapkan  UUD  NRI  1945  dapat  dijalankan  dengan  konsisten  karena  lebih memungkinkan  untuk  ‘menjinakkan’  kekuasaan  dengan  memberlakukan Konstitusi secara konsekuen. 41 Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan pertama dan terakhir yang  dimana  tidak  dapat  dilakukan  upaya  hukum  kembali  atas  putusannya  sebagai akibat  dari  sifat  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  final  dan  mengikat.  Putusan tersebut  memiliki  akibat  hukum  sebagaimana  putusan  peradilan  pada  umumnya. Putusan  atas Judicial  Review yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  berbentuk Declaratory Constitutief yang diartikan dapat menciptakan suatu keadaan hukum baru atau meniadakan suatu keadaan hukum.
37 Jimly Asshiddiqie, (2005), Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara , Jakarta: Konpress,  hlm.  7.  Lihat  juga  dalam Tanto  Lailam,  (2018),  “Penataan  Kelembagaan  Pengujian  Norma Hukum Di Indonesia”, Jurnal Konstitusi , 15(1): 206 – 230. Doi: https://doi.org/10.31078/jk15110.
38 Mohammad  Mahrus  Ali,  (2015),  “Konst itusionalitas  dan  Legalitas  Norma  dalam  Pengujian Undang-Undang  Terhadap  Undang- Undang  Dasar  1945”, Jurnal  Konstitusi ,  12(1):  172 – 195.  Doi: https://doi.org/10.31078/jk12110.
39 Jimly Asshiddiqie, (2005)..., op.cit , hlm. 10. Lihat juga dalam Maruarar Siahaan, (2010)..., op.cit .
40 Iriyanto  A.  Baso  Ence,  (2008), Negara  Hukum  &  Hak  Uji  Konstitusionalitas  Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi) , Bandung: PT. Alumni, hlm. 7-8.
41 Nuruddin  Hady,  (2016), Teori  Konstitusi  Dan  Negara  Demokrasi  (Paham  Konstitusionalisme Demokrasi Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945) , Malang: Setara Press, hlm. 147.
Judicial Review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi haruslah dimohonkan terlebih dahulu  oleh  pihak  pemohon.  Pihak  pemohon  dalam  hal  ini  adalah  pihak  yang mengganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu  Undang-Undang.  Pihak  tersebut  dapat  terdiri  dari  perorangan  warga  negara Indonesia,  kesatuan  masyarakat  hukum  adat,  badan  hukum  publik  atau  privat,  dan lembaga  negara. 42 Permohonan Judicial  Review harus  dilakukan  secara  tertulis  dan memuat  sekurang-kurangnya  nama  dan  alamat  pemohon,  uraian  perihal  dasar permohonan,  hal-hal  yang  diminta  untuk  diputus,  serta  disertai  alat  bukti  yang mendukung. 43 Alat  bukti  yang  diajukan  dalam  persidangan  di  Mahkamah  Konstitusi yaitu,  surat  atau  tulisan,  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  keterangan  para  pihak, petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi yang ducapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara alat elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. 44 Alat bukti  yang  dimohonkan  akan  digunakan  dalam  persidangan  sebagai  pembuktian pelanggaran  Konstitusional  yang  diterima  oleh  pemohon.  Panitera  Mahkamah Konstitusi  nantinya  akan  menindaklajuti  permohonan  yang  dilakukan  dengan memeriksa kelengkapan permohonan.
Menindaklanjuti permohonan yang diajukan, Panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan  kelengkapan  permohonan.  Apabila  permohonan  belum  memenuhi kelengkapan sebagaimana yang disyarakatkan, diberikan waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan  diterima  oleh  pemohon  untuk  segera  melengkapinya.  Panitera Mahkamah  Konstitusi  akan  menerbitkan  akta  yang  menyatakan  permohonan  tidak diregistrasi  dan  diberitahukan  kepada  pemohon  disertai  pengembalian  berkas permohonan  jika  kelengkapan  permohonan  tidak  dipenuhi  dalam  jangka  waktu  yang telah  ditentukan  sebelumnya.  Permohonan  yang  telah  memenuhi  kelengkapan  akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan Pemohon diberikan tanda terima. 45 Mahkamah  Konstitusi  menyampaikan  Salinan  permohonan  kepada  DPR  dan  Presiden setelah permohonan teregistrasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Selanjutnya  Mahkamah  menentukan  hari  sidang  pertama  dalam  jangka  waktu  paling lama  14  (empat  belas)  hari  kerja  setelah  permohonan  diregistrasi.  Pemohon  dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah. Apabila permohonan  ditarik  kembali,  Panitera  Mahkamah  Konstitusi  akan  menerbitkan  akta pembatalan  registrasi  dan  diberitahukan  kepada  pemohon.  Permohonan  yang  telah ditarik tidak dapat diajukan kembali. 46
Hakim  Mahkamah  Konstitusi  dalam  pemeriksaan  persidangan  yang  dilakukan  akan memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan dan/atau meminta
42 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas  Undang  undang  Nomor  24 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Mahkamah Konstitusi..., loc.cit .
43 Pasal  29  dan  31  ayat  (1-2)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas Undang undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Mahkamah Konstitusi.
44 Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
45 Pasal  32  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas  Undang  undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Mahkamah Konstitusi.
46 Pasal 33A, 34, dan 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Mahkamah Konstitusi.
keterangan  secara  tertulis  kepada lembaga  negara  yang  terkait dengan permohonan. Pemeriksaan persidangan yang dilakukan meliputi: 47
a. Pemeriksaan pokok permohonan;
b. Pemeriksaan alat bukti tertulis;
c. Mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara;
d. Mendengarkan keterangan saksi;
e. Mendengarkan keterangan ahli;
f. Mendengarkan keterangan pihak terkait;
g. Pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dijadikan petunjuk; dan
h. Pemeriksaan  alat  bukti  lain  yang  berupa  informasi  yang  diucapkan,  dikirimkan, diterima,  atau  disimpan  secara  elektronik  dengan  alat  optic  atau  yang  serupa dengan alat bukti itu.
Setelah seluruh pemeriksaan persidangan dilakukan, hakim Mahkamah Konstitusi akan memberikan putusannya. Apabila putusan tersebut menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian  Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, apabila putusan menyatakan pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  maka  Undang-Undang  tersebut dinyatakan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan diucapkan. 48 Sedangkan, apabila putusan  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  ditolak  maka  materi  muatan  yang  telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali kecuali materi muatan didalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 49

## Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara
Perkembangan  dalam  pembentukan  Undang-Undang  yang  dilakukan  oleh  DPR menyisakan  permasalahan  yang  membuat  keresahan  ditengah masyarakat.  Ini  terjadi karena  masyarakat  merasa  Hak  Konstitusionalnya  akan  dilanggar  apabila  Rancangan Undang-Undang  yang  sedang  dibahas  oleh  DPR  akan  disahkan.  Selain  itu,  pelibatan masyarakat  dalam  memberikan  masukan  terhadap  pembahasan  Rancangan  Undang- Undang dirasa tidak diakomodir oleh DPR. Banyaknya aksi demonstrasi dalam menolak disahkannya  Rancangan  Undang-Undang  menjadi  ironi  dalam  sistem  perwakilan  dan Negara  Hukum  Indonesia.  Beberapa  contoh  Rancangan  Undang-Undang  yang  ditolak oleh masyarakat, diantaranya:
a. Revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Demostrasi terjadi diberbagai daerah yang dilakukan oleh mahasiswa ketika DPR ingin  merevisi  Undang-Undang  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana
47 Pasal  40  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas  Undang  undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Mahkamah Konstitusi.
48 Pasal  57  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas  Undang  undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Mahkamah Konstitusi.
49 Pasal 60 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Mahkamah Konstitusi.
Korupsi. 50 Meskipun  adanya  desakan  demostrasi  mahasiswa,  pada  aakhirnya Revisi  Undang-Undang  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi tetap disahkan dengan dalih apabila ada isi pasal yang bertentangan dipersilahkan untuk  diajukan  pengujian  Undang-Undang  ke  Mahkamah  Konstitusi.  Pada kenyataannya  pengujian  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  cenderung berusaha  bersifat  netral  dengan  tidak  merubah  isi  substansi  dari  revisi  yang dilakukan. 51
b. Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Demostrasi  dilakukan  oleh  mahasiswa  diberbagai  kota  seluruh  Indonesia  untuk menentang disahkannya Rancangan Undang-Undang ini. 52 Pada akhirnya Presiden bersama DPR menangguhkan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini. 53 Disisi lain  banyak  ahli  hukum  yang  menyayangkan  hal  tersebut  karena  merasa  KUHP yang  saat ini  berlaku  sudah  sangat  ketinggalan zaman dan  butuh pembaharuan KUHP nasional.
c. Undang-Undang tentang Cipta Kerja; Buruh dan mahasiswa melakukan demonstrasi menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang  tentang  Cipta  Kerja  yang  dibentuk  dengan  konsep  Omnibus Law. 54 Rancangan  Undang-Undang  tersebut  apabila  disahkan  dianggap  akan membawa  dampak  negatif  bagi  buruh  dan  masyarakat.  Terutama  dalam pembahasannya Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja tidak melibatkan kaum  buruh. 55 Pada  akhirnya  DPR  tetap mengesahkan  Undang-Undang  tentang
50 Lusiana Mustinda, Seputar Demo Mahasiswa Yang Tolak RUU KUHP Dan Revisi UU KPK , diakses pada  laman  https://news.detik.com/berita/d-4714460/seputar-demo-mahasiswa-yang-tolak-ruu-kuhp- dan-revisi-uu-kpk, tanggal 21 Februari 2022. Lihat juga Yopi Makdori, Tiba Di DPR, Mahasiswa Berupaya Menjebol  Pagar ,  diakses  pada  laman    https://www.liputan6.com/news/read/4070292/tiba-di-dpr- mahasiswa-berupaya-menjebol-pagar, tanggal 21 Februari 2022. Dapat dilihat juga dalam Ilham Syahrul Jiwandono an d Itsna Oktaviyanti, (2020), “ The Analysis of Student Demonstration Actions Against RUU KUPH and RUU KPK: Between Critical and Narcissistic Attitudes ”, JED (Jurnal Etika Demokrasi) , 5(2): 192 – 200. Doi: https://doi.org/10.26618/jed.v5i2.3040.
51 Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.
52 Addi M Idhom, Penyebab Demo Mahasiswa Hari Ini Dan Respon Jokowi Soal RUU KUHP , diakses pada  laman  https://tirto.id/penyebab-demo-mahasiswa-hari-ini-dan-respons-jokowi-soal-ruu-kuhp- eiAV, tanggal 21 Februari 2022. Lihat juga dalam Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Ramai-Ramai Turun Ke Jalan, Apa Yang Dituntut Mahasiswa? , diakses pada
laman https://nasional.kompas.com/read/2019/09/24/15440851/ramai-ramai-turun-ke-jalan-apa-yang- dituntut-mahasiswa?page=all,  tanggal  21  Februari  2022.  Dapat  dilihat  juga  dalam  Ilham  Syahrul Jiwandono dan Itsna Oktaviyanti, (2020)...., loc.cit .
53 BBC  News Indonesia, Demonstrasi Mahasiswa: DPR Tunda Pengesahan RKUHP, Pemerintah Pertahankan Revisi Undang-Undang KPK , diakses pada laman
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49806083, tanggal 21 Februari 2022.
54 VOA  Indonesia, Puluhan  Ribu  Orang  Demo  Tolak  UU  Cipta  Kerja ,  diakses  pada  laman https://www.voaindonesia.com/a/puluhan-ribu-orang-demo-tolak-uu-cipta-kerja/5613938.html, tanggal 21 Februari 2022. Lihat juga dalam Garry Lotulung, Hari Ini Ribuan Mahasiswa Kembali Tolak UU
Cipta Kerja, Desak Jokowi Terbitkan Perppu , diakses pada
laman https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/20/05365851/hari-ini-ribuan-mahasiswa-kembali- demo-tolak-uu-cipta-kerja-desak-jokowi?page=all, tanggal 21 Februari 2022.
55 Ferdi  Gultom  dan  Agus  Machfud  Fauzi,  (2021),  “Demo  Penolakan  RUU  Cipta  Kerja  Dalam Kacamata  Teori  Konflik  Sosiologi”, DOKTRINA:  JOURNAL  OF  LAW ,  4(1):  53 – 67.  Doi: https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4868.
Cipta  Kerja  walaupun  terdapat  banyak sekali  pertentangan  yang dilakukan  oleh berbagai  elemen  masyarakat.  Sampai  pada  akhirnya  Undang-Undang  tentang Cipta  Kerja  dinyatakan  InKonstitusional  bersyarat  oleh  Mahkamah  Konstitusi. 56 Meskipun begitu, gejolak atas ketidakpuasan tetap terjadi ditengah masyarakat. 57
Sebetulnya masih banyak lagi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan berbagai elemen  masyarakat  untuk  menolak  Rancangan  Undang-Undang  tertentu.  Hal  ini menjadi  ironi  ketika  wakil  rakyat  justru  membentuk  Undang-Undang  yang  tidak mengakomodir  aspirasi  berbagai  elemen  masyarakat  dan  mengharuskannya  untuk turun  berdemonstrasi  terlebih  dahulu  agar  aspirasinya  diterima.  Kedaulatan  rakyat seakan  hanya  menjadi  cita-cita  tertulis  tanpa  implementasi  yang  pasti  dan  hanya bersifat  abstrak.  Seharusnya  demonstrasi  hanya  terjadi  jika  terdapat  kebijakan pemerintah  yang  bertentangan  dengan  aturan  hukum  bukan  terjadi  ketika pembentukan aturan hukum tersebut. Hal ini menandakan terdapat kekurangan yang sangat besar dalam sistem legislasi nasional.
Saat  ini,  satu-satunya  tempat  masyarakat  mencari  keadilan  atas  perlindungan  Hak Konstitusional  yang  dimilikinya  adalah  Mahkamah  Konstitusi.  Mahkamah  Konstitusi menjadi  lembaga  peradilan  yang  dianggap  menerapkan  penegakan  hukum  progresif dalam  setiap  putusannya  berkaitan  dengan  permohonan judicial  review .  Mahkamah Konstitusi  menjadi  upaya  terakhir  yang  dapat  dilakukan  untuk  menjadikan  hukum mengabdi  kepada  manusia  dalam  mencapai  kesejahteraan  dan  kebahagiaan masyarakat. 58 Pelaksanaan ini termasuk dalam setiap pengujian yang dilakukan seperti pengujian Undang-Undang  secara  formal  (prosedur  pembuatan  Undang-Undang) dan secara materiil (ketentuan dalam Undang-Undang).
Dinamika yang terjadi ditengah harapan akan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung Hak Konstitusional warga negara, pada kenyataannya beberapa kali putusan Mahkamah  Konstitusi  hanya  melihat  dari  aspek  norma  positif  tidak  mencakup keseluruhan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Baru-Baru ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan InKonstitusional Bersyarat 59 terhadap pengujian Konstitusional Undang-Undang  tentang  Cipta  Kerja. 60 Inti  dari  putusan  tersebut  adalah  mahkamah
56 Lihat dalam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
57 Franciskus Simbolon, Massa Buruh Mulai Padati Kawasan Gedung DPR Demo Tolak UU Cipta Kerja ,  diakses  pada  laman  https://nasional.kontan.co.id/news/massa-buruh-mulai-padati-kawasan- gedung-dpr-demo-tolak-uu-cipta-kerja, tanggal 21 Februari 2022.
58 Satjipto Rahardjo, (2008), Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya , Yogyakarta: Genta Press, hlm. 78. Lihat juga dalam Ja’far Baehaki, (2013), “Perspekif Penegakkan Hukum Progresif dalam Judicial Review Di Mahkama h Konstitusi”, Jurnal Konstitusi , 10(3): 417 – 437.
59 Putusan inKonstitusional bersyarat merupakan kebalikan dari putusan Konstitusional bersyarat yang  berarti  pasal  ataupun  Undang-Undang  yang  dimohonkan  untuk  diuji,  dinyatakan  bertentangan secara  bersyarat  dengan  UUD  NRI  1945.  Pasal  ataupun  Undang-Undang  tersebut  inKonstitusional  jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi. Dengan demikian, pada saat putusan dibacakan  adalah  inKonstitusional  dan  akan  menjadi  Konstitusional  apabila  syarat  sebagaimana ditetapkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dipenuhi  oleh addresaat putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Sofia Hasanah, Pengertian  Konstitusional  Bersyarat  Dan  InKonstitusional  Bersyarat ,  diakses  pada  laman https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt581c0c98aa2ee/pengertian-Konstitusional- bersyarat-dan-inKonstitusional-bersyarat, tanggal 13 Desember 2021.
60 Dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020..., op.cit .
menyatakan Undang-Undang tentang Cipta kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  secara bersyarat dan  meminta  DPR untuk  memperbaiki  Undang-Undang  tersebut  dalam  jangka  waktu  2  (dua)  tahun. Apabila  dalam  jangka  waktu  tersebut  tidak  diperbaiki  maka  Undang-Undang  tentang Cipta  kerja  dinyatakan  inKonstitusional  secara  permanen. 61 Menurut Bvitri  Susanti 62 , putusan Mahkamah Konstitusi ini seakan hanya menjadi jalan tengah dan menimbulkan kebingungan.  Apabila  produk  Undang-Undang  yang  dihasilkan  dari  proses inKonstitusional  maka  seharusnya  keseluruhan  Undang-Undang  tersebut  juga inKonstitusional.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut seakan  membedakan  antara proses pembentukan dengan hasil Undang-Undang yang telah disahkan. Putusan ini pun terdapat perbedaan pendapat ( dissenting opinion ) diantara hakim Konstitusi. Terdapat 5  hakim  menyatakan  Undang-Undang  tentang  Cipta  Kerja  inKonstitusional  bersyarat sementara 4 hakim lainnya menyatakan pandangan sebaliknya dalam pengujian formil yang dilakukan tersebut. Pertimbangan hukum dari hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan inKonstitusional bersyarat, diantaranya:
a. Tata  cara  pembentukan  Undang-Undang  tentang  Cipta  Kerja  tidak  didasarkan pada  cara  dan  metode  yang  pasti,  baku,  dan  standar,  serta  sistematika pembentukan Undang-Undang;
b. Terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden dalam pembentukan Undang-Undang tentangCipta kerja;
c. Pembentukan  Undang-Undang  tentang  Cipta  Kerja  bertentangan  dengan  asas- asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
d. Adanya  penamaan  baru  (Undang-Undang  tentang  Cipta  Kerja)  yang  kemudian dalam Bab Ketentuan Umum diikuti dengan perumusan norma, asas, tujuan, dan ruang  lingkup  yang  pada  kenyataanya  tidak  sejalan  dengan  rumusan  baku  atau standar  dalam  pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Seolah-oleh Undang-Undang  tersebut  merupakan  norma  baru  namun  secara  substansi merupakan perubahan terhadap sejumlah Undang-Undang; dan
e. Pembentukan  Undang-Undang  tentang  Cipta  Kerja  tidak  memberikan  ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut tentu menjadi kebingungan tersendiri atas putusan yang dikeluarkan. Melihat sifat putusan Mahkamah  Konstitusi yang final dan mengikat  tentu  seharusnya  tidak  ada  lagi  pertentangan  yang  terjadi,  baik  itu  dalam tataran praktik maupun tataran teoritis konseptual. Putusan Mahkamah  Konstitusi ini seakan hanya ingin mendamaikan suasana kegaduhan ditengah masyarakat walaupun apa  yang  telah  diputuskannya  sudah  benar  secara  normatif  dan  sesuai  dengan kewenangan  yang  dimilikinya.  Mahkamah  Konstitusi  dalam  menegakkan  prinsip supremasi  Konstitusi  dan  supremasi  hukum,  harus  tunduk  terhadap  Konstitusi  serta tidak  berada  diatas  Konstitusi.  Disisi  lain  Mahkamah  Konstitusi  juga  tidak  boleh
61 Ibid .
62 Bvitri Susanti dalam Republika, Ahli Hukum Tata Negara Nilai Putusan MK Membingungkan, diakses pada laman https://www.republika.co.id/berita/r36fvq409/ahli-hukum-tata-negara-nilai- putusan-mk-membingungkan, tanggal 13 Desember 2021.
membatasi  dalam  menafsirkan  karena  kewenangan  itu  merupakan  saran  untuk mewujudkan the living constitution . 63
Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Konstitusional Undang-Undang tentang  Cipta  Kerja  bukanlah  suatu  kesalahan  yang  mutlak  dilakukan  oleh  hakim Mahkamah  Konstitusi.  Titik  tolak  yang  menjadi  masalah  adalah  masih  kurangnya kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Meskipun  dengan  kewenangan yang  dimiliki  saat  ini  sudah  dianggap  cukup  banyak  secara  kualitasnya  namun  tidak dapat  dipungkiri  terdapat  kasus  atau  kejadian  yang  diluar  kewenangan  Mahkamah Konstitusi  Tersebut.  Apabila  dipahami  lebih  lanjut,  pengujian  Konstitusional  sejatinya terbagi menjadi dua, yaitu: 64
a. Pengujian Norma Abstrak ( Abstract Review ) dibedakan menjadi 2, yaitu:
a) Pengujian Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui Parlemen tetapi belum disahkan dan diundangkan ( a Priori Review ); dan
b) Pengujian  Undang-Undang  yang  telah  disahkan  dan  diundangkan  ( a Posteriori Review ).
b. Pengujian Norma Konkrit ( Concrete Review ) yaitu menguji Undang-Undang dalam kondisi in  concreto (Undang-Undang  tersebut  sedang  dalam  proses  penerapan dipengadilan).
Berdasarkan penjabaran  tersebut maka dapat  diketahui bahwa  Mahkamah  Konstitusi saat ini memiliki kewenangan yang terbatas dalam melakukan pengujian Konstitusional. Pengujian  Konstitusional  hanya  dipahami  sebagai a  Posteriori  Review yang  sering diinterpretasikan  sebagai Judicial  Review .  Mahkamah  Konstitusi  tidak  memiliki kewenangan  untuk  melakukan a  Priori  Review .  Hal  ini  berimplikasi  pada  pengujian Konstitusional Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang dilakukan. Apabila sedari awal Mahkamah  Konstitusi  memiliki  kewenangan  melakukan a  Priori  Review maka permasalahan  pembentukan  Undang-Undang  tentang  Cipta  Kerja  lebih  cepat  untuk diselesaikan dan masyarakat tidak perlu untuk melakukan demonstrasi untuk menolak disahkannya Undang-Undang tersebut.
Di Perancis, a Priori Review telah menjadi salah satu kewenangan Conseil Constitutionnel ( Constitutional  Council )  yaitu  melakukan  pengujian  Undang-Undang  Organik (Rancangan  Undang-Undang).  Kewenangan  ini  telah  ada  sejak  tahun  1958  dan tercantum dalam Konstitusi Republik kelima Perancis. 65 Pengujian Rancangan Undang- Undang dianggap meningkatkan kualitas rancangan legislasi yang akan ditetapkan oleh parlemen.  Melihat  permasalahan  pembentukan  Undang-Undang  yang  terjadi  di Indonesia maka sudah seharusnya kewenangan ini dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Tujuannya  untuk  melindungi  Hak  Konstitusional  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  dan meningkatkan kualitas Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR. Apabila kewenangan
63 Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, dan Fajar Laksono Suroso, (2017), “Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 Dan 2009- 2013”, Jurnal Konstitusi , 14(2): 234 – 61. Doi: https://doi.org/10.31078/jk1421.
64 Arief Ainul Yaqin, (2018), Constitutional Question Kewenangan Yang Terlupakan Dan Gagasan Untuk Melembagakannya Di Mahkamah Konstitusi , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 41.
65 Jimly  Asshiddiqie  dan  Ahmad  Syahrizal,  (2006), Peradilan  Konstitusi  Di  10  Negara ,  Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 154.
ini  nantinya  diberikan  kepada  Mahkamah  Konstitusi dan  mengikuti pola  kewenangan pengujian Rancangan Undang-Undang yang dilakukan Constitutional Council di Perancis maka mahkamah dapat menentukan kadar Konstitusionalitas suatu Rancangan Undang- Undang, sebagai berikut: 66
a. Approval ; Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya menyetujui Rancangan Undang- Undang dan dapat segera diundangkan;
b. Partial Annualment ; pembatalan yang dilakukan hanya pada pasal-pasal atau ayat- ayat yang bermasalah;
c. Total  Annualment ;  diartikan  sebagai  Rancangan  Undang-Undang  tidak  dapat diundangkan;
d. Strict  Reserves  of  Interpretation  (SROI) ;  Rancangan  Undang-Undang  dapat  atau akan disetujui; dan
e. New  Reading ;  pembatalan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  harus  disertai  perbaikan atas  Rancangan  Undang-Undang  tersebut  yang  dilakukan  oleh  DPR  dengan tenggat waktu tertentu. Apabila DPR lalai atau enggan melakukan perbaikan maka dengan sendirinya akan batal demi Konstitusi.
Selain Abstract  Review ,  Mahkamah  Konstitusi  juga  harus  diberikan  kewenangan Concrete  Review berupa  kewenangan  untuk  melakukan  pengujian  Konstitusional terhadap  norma  Undang-Undang  dalam  kaitannya  dengan  suatu  kasus  konkrit dipengadilan. 67 Kualitas Undang-Undang yang buruk akan menghadapkan masyarakat pada  penegakan  hukum  dipengadilan  yang  tidak  memberikan  keadilan  baginya. Nantinya hakim-hakim dari pengadilan biasa (pengadilan selain Mahkamah Konstitusi) dapat mengajukan pertanyaan Konstitusional apabila dalam menangani suatu perkara hakim  tersebut  ragu  akan  Konstitusionalitas  Undang-Undang  yang  akan  diterapkan. Kewenangan  ini  sendiri  sering  disebut  sebagai Constitutional  Question . 68 Nantinya proses  litigasi  diperadilan  akan  dihentikan  sementara  hingga  adanya  putusan Mahkamah  Konstitusi.  Pengujian  Konstitusional  yang  dilakukan  ini  bukan  untuk memutus  kasus  konkretnya  namun  hanya  sebatas  pengujian  norma  Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. 69 Pada pelaksanaannya, Constitutional Question akan membangun hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Hakim pengadilan umum yang  bertujuan  untuk  mempertahankan  supremasi  Konstitusi,  keadilan  administratif, dan perlindungan Hak Konstitusional warga negara. 70
Cita-cita  bangsa  Indonesia  yang  tercantum  dalam  UUD  NRI  1945  harus  dapat dilaksanakan  dengan  baik  oleh  negara.  Diperlukan  adanya  pembenahan  yang  serius dalam kelembagaan legislatif karena Undang-Undang yang dibentuk akan menjadi dasar
66 Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, (2006)..., ibid , hlm. 172.
67 Arief  Ainul  Yaqin,  (2018)..., op.cit ,  hlm.  4.  Lihat  juga  dalam  Xavier  Nugraha,  dkk,  (2019) “ Constitutional Question : Alternatif Baru Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review Di  Indonesia", Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  Dan  Kesejahteraan ,  10(1): 129 – 48. DOI: https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1209.
68 Arief Ainul Yaqin, (2018)..., ibid , hlm. 3-4. Lihat juga dalam Xavier Nugraha, dkk, (2019)..., loc.cit .
69 Xavier Nugraha, dkk, (2019)..., ibid .
70 Josua Satria Collins dan Pan Mohamad Faiz, (2018), “Penambahan Kewenangan Constitutional Question Di  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Upaya  Untuk  Melindungi  Hak-Hak  Konstitusional  Warga Negara”, Jurnal Konstitusi , 15(4): 688 – 709. DOI: https://doi.org/10.31078/jk1541.
bagi berjalannya kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Aspirasi masyarakat harus didengar  dan  dituangkan  dalam  penormaan  Undang-Undang  karena  pada  akhirnya masyarakat  juga  yang  menjadi  subjek  dari  pemberlakuan  Undang-Undang  tersebut. Mekanisme perlindungan  Konstitusional juga harus ditingkatkan dengan diberikannya kewenangan tambahan kepada Mahkamah Konstitusi. Kewenangan tersebut ditujukan untuk  melengkapi  kewenangan  yang  sudah  ada.  Perlindungan  dan  pemenuhan  Hak Konstitusional warga negara diharapkan dapat terwujud dengan adanya penambahan kewenangan di Mahkamah Konstitusi.

## KESIMPULAN
Perlindungan Hak Konstitusional merupakan bagian dari implementasi cita-cita bangsa. Masyarakat  merupakan subjek  yang  paling  terdampak dengan diberlakukannya suatu Undang-Undang.  Permasalahan pembentukan Undang-Undang harus segera dibenahi terutama menyangkut egoisme kekuasaan yang bersifat politis. Pembentukan Undang- Undang  yang  berkemanfaatan  bagi  masyarakat  sangat  didambakan  kehadirannya. Apabila  lembaga  legislatif  tidak  mampu  untuk  mewujudkannya  maka  Mahkamah Konstitusi  menjadi  tempat  terakhir  masyarakat  menggantungkan  harapan. Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  saat  ini  masih  terbatas  dalam  pengujian Konstitusional. Diperlukan penambahan kewenangan untuk melakukan a Priori Review berupa  pengujian  Rancangan  Undang-Undang  sebagaimana  di  Perancis.  Selain  itu, diperlukan  penambahan  kewenangan Concrete  Review dalam  bentuk  Constitutional Question .  Penambahan  kedua  kewenangan  tersebut  untuk  melindungi  Hak Konstitusional warga negara sedari suatu Rancangan Undang-Undang belum disahkan serta  apabila  dalam  pengimplementasian  Undang-Undang  ternyata  terdapat  suatu norma  yang  dirasa  bertentangan  dengan  Konstitusi.  Perlindungan  Hak  Konstitusional warga negara secara maksimal diharapkan dapat terimplementasi dalam pelaksanaan kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  perwujudan  supremasi  Konstitusi  dan negara hukum yang berkemanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Addi M Idhom. (2019). Penyebab Demo Mahasiswa Hari Ini Dan Respon Jokowi Soal RUU KUHP . Diakses pada laman https://tirto.id/penyebab-demo-mahasiswa-hari-ini- dan-respons-jokowi-soal-ruu-kuhp-eiAV. Tanggal 21 Februari 2022.
Alfi  Syahri.  (2019).  “Analisis  Konflik  Mahasiswa  Dan  Pemerintah  Di  Indonesia  Atas Undang-Undang KPK Dan RUU KUHP (Pendekatan Evaluasi Manajemen Konflik Dan Komunikasi Organisasi)”. Jurnal Hikmah . 16(2): 27 – 34.
Ambaranie  Nadia  Kemala  Movanita.  (2019). Ramai-Ramai  Turun  Ke  Jalan,  Apa  Yang Dituntut Mahasiswa? . Diakses pada laman
https://nasional.kompas.com/read/2019/09/24/15440851/ramai-ramai-turun- ke-jalan-apa-yang-dituntut-mahasiswa?page=all. Tanggal 21 Februari 2022.
Amiruddin dan Zainal Asikin. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Arief  Ainul  Yaqin.  (2018). Constitutional  Question  Kewenangan  Yang  Terlupakan  Dan
Gagasan  Untuk  Melembagakannya  Di  Mahkamah  Konstitusi .  Jakarta:  Sinar Grafika.
BBC News Indonesia. (2019). Demonstrasi Mahasiswa: DPR Tunda Pengesahan RKUHP, Pemerintah  Pertahankan  Revisi  Undang-Undang  KPK .  diakses  pada  laman https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49806083.  Tanggal  21  Februari 2022.
Bisariyadi. (2017). “Menyibak Hak Konstitusional Yang Tersembunyi”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum . 24(4): 509 – 34. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art1
Esmi  Warassih.  (2016). Penelitian  Hukum  Interdisipliner:  Sebuah  Pengantar  Menuju Socio-Legal . Yogyakarta: Thafa Media.
Ferdi Gultom dan Agus Machfud Fauzi. (2021). “Demo Penolakan RUU Cipta Kerja Dalam Kacamata  Teori  Konflik  Sosiologi.” DOKTRINA:  JOURNAL  OF  LAW .  4(1):  53 – 67. DOI: https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4868.
Franciskus  Simbolon.  (2022). Massa  Buruh  Mulai  Padati  Kawasan  Gedung  DPR Demo Tolak UU Cipta Kerja . Diakses pada laman https://nasional.kontan.co.id/news/massa-buruh-mulai-padati-kawasan- gedung-dpr-demo-tolak-uu-cipta-kerja. Tanggal 21 Februari 2022. Garry Lotulung. (2020). Hari Ini Ribuan Mahasiswa Kembali Tolak UU Cipta Kerja, Desak Jokowi Terbitkan Perppu . diakses pada laman https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/20/05365851/hari-ini-ribuan- mahasiswa-kembali-demo-tolak-uu-cipta-kerja-desak-jokowi?page=all.  Tanggal 21 Februari 2022.
Herdi  Munte  dan  Christo  Sumurung  Tua  Sagala.  (2021).  “Perlindungan  Hak Konstitusional Di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum . 8(2): 183 – 92. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791.
Hesty  Kartikasari dan  Agus  Machfud  Fauzi.  (2021).  “Penolakan  Masyarakat  Terhadap Pengesahan  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  Dalam  Perspektif  Sosiologi  Hukum”.
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW . 4(1): 39 – 52. DOI:
https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4482.
Ilham  Syahrul  Jiwandono  dan  Itsna  Oktaviyanti.  (2020).  “ The  Analysis  of  Student Demonstration Actions Against RUU KUPH and RUU KPK: Between Critical and Narcissistic  Attitudes .” JED  (Jurnal  Etika  Demokrasi) .  5(2):  192 – 200.  DOI: https://doi.org/10.26618/jed.v5i2.3040.
Indonesia Ocean Justice Initiative . Sistem Dan Praktik Omnibus Law Di Berbagai Negara Dan Analisis RUU Cipta Kerja Dari Perspektif Good Legislation Making . diakses pada laman www.oceanjusticeinitiative.org. Tanggal 18 Agustus 2021.
Iriyanto A. Baso Ence. (2008). Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi) . Bandung: PT. Alumni.
Ja’far Baehaki. (2013). “Perspekif Penegakkan Hukum Progres if Dalam Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi . 10(3): 417 – 437.
Jimly  Asshiddiqie.  (2005). Konstitusi  Dan  Konstitusionalisme  Indonesia .  Jakarta: Konstitusi Press.
_________. (2005). Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara . Jakarta: Konstitusi press.
_________. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Jakarta: Rajawali Pers.
_________.  (2016). Konstitusi  Bernegara  Praksis  Kenegaraan  Bermartabat  Dan Demokratis . Malang: Setara Press.
_________. (2016). Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi . Jakarta: Sinar Grafika.
Jimly  Asshiddiqie  dan  Ahmad  Syahrizal.  (2006). Peradilan  Konstitusi  Di  10  Negara . Jakarta: Konstitusi Press.
Joko  Riskiyono.  (2015).  “Partisipasi  Masyarakat  DAlam  Pembentukan  Perundang - Undang an Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”. Aspirasi . 6(2): 159 – 76.
Josua Satria Collins dan Pan Mohamad Faiz. “Penambahan Kewenangan Constitutional Question Di  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Upaya  Untuk  Melindungi  Hak-Hak
Konstitusional  Warga  Negara.” Jurnal  Konstitusi .  15(4):  688 – 709.  DOI: https://doi.org/10.31078/jk1541
Jutta Limbach. (2001). “ The Concept of the Supremacy of the Constitution .” The Modern Law Review . 64(1): 1 – 10.
Lusiana Mustinda. (2019). Seputar Demo Mahasiswa Yang Tolak RUU KUHP Dan Revisi UU KPK . diakses pada laman https://news.detik.com/berita/d-4714460/seputar- demo-mahasiswa-yang-tolak-ruu-kuhp-dan-revisi-uu-kpk.  Tanggal  21  Februari 2022.
M achmud  Aziz.  (2010).  “Pengujian  Peraturan  Perundang -Undangan  Dalam  Sistem Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia.” Jurnal Konstitusi . 7(5): 113 – 50.
Mahkamah  Konstitusi.  (2021). Rekapitulasi  Perkara  Pengujian  Undang-Undang . https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4.  Tanggal  20 Februari 2022.
Maruarar  Siahaan.  (2010).  “Uji  Konstitusionalitas  Peraturan  Perundang -Undangan Negara Kita: Masalah Dan Tantangan.” Jurnal Konstitusi . 7(4): 9 – 47.
Meirina Fajarwati. (2016). “Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Legislasi Indonesia . 13(3): 321 – 31. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v13i3.129.
Mohammad  Mahrus  Ali.  (2015).  “Konstitusionalitas  Dan  Legalitas  Norma  Dalam Pengujian  Undang-Undang  Terhadap  Undang- Undang  Dasar  1945.” Jurnal Konstitusi . 12(1): 172 – 195. DOI: https://doi.org/10.31078/jk12110.
Muchamad  Ali  Safaat,  Aan  Eko  Widiarto,  dan  Faja r  Laksono  Suroso.  (2017).  “Pola
Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 Dan 2009- 2013.” Jurnal Konstitusi . 14(2): 234 – 261. DOI: https://doi.org/10.31078/jk1421.
Nuruddin  Hady.  (2016). Teori  Konstitusi  Dan  Negara  Demokrasi  (Paham Konstitusionalisme  Demokrasi  Di  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD  1945) . Malang: Setara Press.
Nurul  Qamar.  (2012).  “Kewenangan Judicial  Review Mahkamah  Konstitusi.” Jurnal Konstitusi . 1(1): 1 – 15.
Patrialis  Akbar.  (2013). Lembaga-Lembaga  Negara  Menurut  UUD  NRI  Tahun  1945 . Jakarta: Sinar Grafika.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Rahendro  Jati.  (2012).  “Partifipasi  Masyarakat  Dalam  Proses  Pembentukan  Undang - Undang  Yang  Responsif”. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional . 1(3): 329 – 42. DOI: https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88.
Republika. (2021). Ahli Hukum Tata Negara Nilai Putusan MK Membingungkan . diakses pada  laman  https://www.republika.co.id/berita/r36fvq409/ahli-hukum-tata- negara-nilai-putusan-mk-membingungkan. Tanggal 13 Desember 2021.
Satjipto  Rahardjo.  (2008). Negara  Hukum  Yang  Membahagiakan  Rakyatnya . Yogyakarta: Genta Press.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers.
Sofia  Hasanah.  (2016). Pengertian  Konstitusional  Bersyarat  Dan  InKonstitusional Bersyarat . diakses pada laman https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt581c0c98aa2ee/pengerti an-Konstitusional-bersyarat-dan-inKonstitusional-bersyarat. Tanggal 13 Desember 2021.
Tanto Lailam. (2018). “Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum Di Indonesia.”
Jurnal Konstitusi . 15(1): 206 – 30. DOI: https://doi.org/10.31078/jk15110.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Mahkamah Konstitusi.
VOA Indonesia. (2020). Puluhan Ribu Orang Demo Tolak UU Cipta Kerja . Diakses pada laman  https://www.voaindonesia.com/a/puluhan-ribu-orang-demo-tolak-uu- cipta-kerja/5613938.html. Tanggal 21 Februari 2022.
Xavier  Nugraha,  Ave  Maria  Frisa  Katherina,  Safira  Noor  Ramadhanty,  dan  Elma  Putri Tanbun.  (2019).  “ Constitutional  Question :  Alternatif  Baru  Pelindungan  Hak Konstitusional  Warga  Negara  Melalui Concrete  Review Di  Indonesia." Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan . 10(1): 129 – 48.
DOI: https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1209.
Yahya  Ahmad  Zein.  (2015).  “Konsep  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)”. Veritas et Justitia . 1(1): 91 – 110.
Yopi Makdori. (2019). Tiba Di DPR, Mahasiswa Berupaya Menjebol Pagar . diakses pada laman  https://www.liputan6.com/news/read/4070292/tiba-di-dpr-mahasiswa- berupaya-menjebol-pagar. Tanggal 21 Februari 2022.
Zainuddin Ali. (2011). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Zulfadli  Barus.  (2013).  “Analisis  Filosofis  Tentang  Peta  Konseptual  Penelitian  Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis”. Jurnal Dinamika Hukum . 13(2): 307 – 18.