Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA OLEH ANAK TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Elisabeth Adisty Novena 1 , Hari Soeskandi 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: elisabeth.beth17@gmail.com , Soeskandihari@gmail.com

## Abstrak
Disparitas  putusan  hakim  dianggap  sebagai  isu  yang  mengganggu  dalam  system  peradilan  pidana terpadu  dan  prakterk  disparitas  taku  hanya  ditermukan  di  Indonesia.  Disparitas  hukum  juga  sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan diatur dalam peundang-undangan berupa perumusan sanksi pidana maksimal juga ikut memberi andil dalam praktek ini. Disparitas putusan hakim terhadap perkara yang sama terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih kerap terjadi pada putusan pengadilan khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perlindungan dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada anak terhadap disparitas putusan tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.
Kata kunci : disparitas putusan, tindak pidana, penyalahgunaan narkotika.

## Abstract
The disparity of judges' decisions is considered a disturbing issue in the integrated criminal justice system and the practice of taku disparity is only found in Indonesia. Legal disparities are also often associated with the  independence  of  judges.  The  sentencing  model  regulated  in  the  invitation  in  the  form  of  the formulation  of  maximum  criminal  sanctions  also  contributes  to  this  practice.  The  disparity  in  judges' decisions on the same case against criminal acts committed by children still often occurs in court decisions, especially  criminal  acts  of  drug  abuse.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  protection  in  the perspective  of  Human  Rights  in  children  against  the  disparity  of  criminal  drug  abuse  convictions.  The research method used is normative juridical using a statutory approach.
Keywords : disparity of verdicts, criminal acts, drug abuse.

## PENDAHULUAN
Bertanggungjawab  menjadi  kewajiban  seseorang  terhadap  segala  sesuatu  yang  telah diperbuat. Melakukan perbuatan tindak pidana merupakan salah satu yang memaksa seseorang untuk bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tersebut. Perbuatan tindak pidana tidak hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa saja, saat ini sudah terasa tidak asing mendengar bahwa seorang  anak-anak  telah  melakukan  perbuatan  tindak  pidana  yang  menyebabkan  anak-anak melakukan pertanggungjawaban secara hukum.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Anak yang masih dibawah umur memiliki kedudukan sebagai generasi muda harapan orang  tua,  bangsa,  dan  negara  yang  akan  meneruskan  cita-cita  luhur  bangsa,  calon-calon pemimpin  di  masa  mendatang  yang  akan  beperan  dalam  melanjutkan  tongkat  estafet  dalam pembangunan  sebagai  generasi  penerus.  Seorang  anak  sangat  pantas  dalam  mendapatkan kesempatan  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  dengan  wajar  baik  secara  rohani, jasmani, dan sosial. Maka, seorang anak kebutuhan mental dan fisik harus dicukupi, pendapat seorang anak juga perlu di hargai, diberikan pendidikan yang layak, benar, dan kondusif. Seluruh usaha  baik  dan  kesempatan  yang  diberikan  kepada  anak  sangat  berpengaruh  terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya.(Gadis Arivia, 2005)
Perbuatan tindak pidana anak sering disebut dengan juvenile delinquency , yang dapat diartikan  bahwa  anak  cacat  sosial.  Menurut  pendapat  dari  Romli  Atmassasmita, delinquency merupakan  suatu  perbuatan  atau  tindakan  yang  dilakukan  oleh  seorang  anak  dibawah  umur dimana  perbuatan  tersebut  dianggap  sebagai  perilaku  yang  bertentangan  dengan  ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat hingga disebut dengan perbuatan tercela.(Romli Atmasasmita, 1984)
Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  menentukan  bahwa  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang selanjutnnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapo belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. Perbuatan tindak pidana  bagi  anak  adalah  yang  menurut  peraturan  perundang-undangan  maupun  menurut peraturan hukum lain sebagai perbuatan yang terlarang, dimana peraturan tersebut hidup dan berlaku  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan.  Dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah anak nakal tidak dikenal lagi, tetapi sudah menggunakan istilah anak berkonflik dengan hukum.
Seperti yang kita bahas diatas bahwa anak melakukan perbuatan tindak pidana sudah tidak  asing  lagi terdengar.  Telah  banyak  kasus  saat  anak  berkonflik  dengan  hukum  yang  telah diproses menurut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga pada anak yang telah  mendapat  putusan  pengadilan  dan  menjalani  hukuman  pidana  sebagai  berntuk
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
pertanggungjawaban.  Masalah bentuk pertanggungjawaban  seorang  anak  inilah  yang  menjadi topik  yang  menarikuntuk  diperbincangkan.  Hal  ini  disebabkan  dengan  bahwa  tidak  sedikit seorang  hakim  memberikan  putusan  pengadilan  yang  berbeda  terhadap  seorang  anak  yang melakukan perbuatan tindak pidana yang sama.(Muhammad Rizky Hasibuan et al., 2020)
Disparitas  putusan  hakim  terhadap  perkara  yang  sama  terhadap  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak  terjadi  pada  dua  putusan  pengadilan  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika  sebagai  contoh  perkara  dengan  Putusan  Nomor  1/Pid.Sus.Anak/2021/PN  Magetan, Putusan  Nomor  Nomor  5/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Gresik,  dan  Putusan  Nomor  X/Pid.Sus- Anak/2021/PN Bojonegoro. Kesamaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku pada  kedua  putusan  pengadilan  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan  melihat  isi  tuntutan  Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang pada pokoknya menuntut anak pelaku tindak pidana dengan pasal yang sama, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  Disparitas  pemidanaan/disparitas  penjatuhan  sanksi  sebagaimana  dimaksud  terjadi pada Putusan Pengadilan dimana sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa Anak di dalam:
Pertama; Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Magetan. Menyattakan Anak telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Sebagai  Ora ng  Yang Melakukan  Permufakatan  Jahat,  Tanpa  Hak  Atau  Melawan  Hukum  Memiliki  dan  Menguasai Narkotika  Golongan  I  Bukan  Tanaman”  sebagaimana  Dakwaan  Kedua;  Menjatuhkan  pidana terhadap  Anak  dengan  pidana  berupa  pembinaan  dalam  lembaga  yang  ditempatkan  pada Pondok  Pesantren  Temboro,  Magetan  selama  5  (bulan)  dan  pelatihan  kerja  selama  3  (bulan) bulan;
Kedua;  Putusan  Nomor  5/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Gresik.  Menyatakan  Anak  WWP tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan  alternatif  kedua;  Menjatuhkan  pidana  kepada  Anak  WWP  oleh  karena  itu  dengan pidana  penjara  selama  1  (Satu)  Tahun  dan  Pelatihan  Kerja  selama  3  (Tiga)  Bulan  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar;
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Ketiga; Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bojonegoro. Menyatakan Anaktersebut  diatas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “menguasai  narkotika  golongan  I  bukan  tanaman”  sebagaimana  dakwaan  kesatu  Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Blitar selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan dan mengikuti Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di BLK Dander, Kab. Bojonegoro;
Perbedaan pemberian putusan hakim ini disebut dengan diparitas putusan. Disparitas putusan  sendiri  telah  menjadi  masalah  yang  cukup  lama  berkutat  di  negara  Indonesia.  Isu diparitas putusan bukanlah merupakan permasalahan kecil yang telah terjadi. Disparitas putusan dianggap  sangat  mengganggu  dalam  sistem  peradilan  pidana  terpadu,  khususnya  sistem peradilan pidana anak. Disparitas putusan sering dikaitkan dengan independensi seorang hakim. Dimana model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan berupa perumusan sanksi pidana juga ikut memberi andil dalam terjadinya disparitas putusan. Dalam menjatuhkan sebuah putusan,  hakim  memang  tidak  diperbolehkan  di  intervensi  atau  terintervensi  oleh  pihak manapun.(Andra, 2020) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan  bahwa dalam  menghadapi  suatu  perkara  hakim  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Penyebab terjadinya disparitas putusan dikatakan ada pada hukum sendiri tetapi juga berasal  dari  diri  seorang  hakim,  faktornya  datang  secara  internal  maupun  eksternal.  Faktor internalnya yaitu menyangkut profesionalitas dan integritas yang ada pada diri seorang hakim untuk  menaruh  segenap  perhatian  dalam  perkara  yang  ditangani,  bagaimana  hakim  tersebut menurut  dengantujuan  pemidanaan  yang  hendak  dicapai,  maka  terhadap  perbuatan  tindak pidana  yang  sama  dapat  dijatuhkan  pidana  yang  berbeda.  Faktornya  eksternal  terdapat  pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan dasar atau landasan hukum  bagi  seorang  hakim,  yang  mana  kekuasaan  kehakikan  merupakan  kekuasaan  yang merdeka  yang  sangat  bermanfaat  bagi  penyelenggaraan  peradilan  dalam  mencapai  tujuan penegakan hukum dan keadilan.(Manurung et al., 2021)
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap Anak tersebut menggambarkan kurangnya perhatian hakim dalam mempertimbangkan dan menentukan sanksi, padahal sudah seharusnya hakim  sebagai  ujung  tombak  pemberi  keadilan  di  Indonesia  mengeluarkan  putusan  yang mencerminkan  keberpihakan  kepada  kepentingan  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) terhadap  anak  karena  sangat  berpengaruh  terhadap  masa  depan  si  anak.  Pertimbangan  dan kebijaksanaan  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  pidana  anak  memiliki  peran  yang  sangat besar dalam upaya mendukung perlindungan anak di Indonesia.
Pada hakikatnya,  peradilan  pidana  anak  diselenggarakan  dengan  memperhatikan  dan guna  mencapai  kesejahteraan  anak.  Bagaimana  seorang  anak  yang  merupakan  potensi  serta penerus  cita-cita  bangsa  yang  landasannya  telah  diletakkan  oleh  generasi  sebelumnya, bagaimana  seorang  anak  dibentuk  agar  dapat  memikul  tanggung  jawab  tersebut  maka memerlukan  kesempatan  yang  luas  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  wajar,  serta bagaimana banyak anak-anak yang sudah mengalami hambatan kesejahteraab rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi sejak ia lahir dan juga dalam kehidupan masyarakatnya. Dan yang terakhir adalah  fakta  bahwa  anak  belum  mampu  memelihara  dirinya.(Agung  Wahjono  &  Siti  Rahayu, 1993)
Terdapat  beberapa  jurnal  pembanding  yang  dapat  menunjukkan  pembaharuan  pada jurnal  ini.  Pertama,  pada  jurnal  yang  berjudul  “Pertanggungjawaban  Huku m  Anak  Terhadap Tindak Pidana; Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri” dalam jurnal karya Muhammad Rizky Hasibuan, dkk. Persamaan yang ada pada jurnal ini yaitu membahas tentang disparitas putusan oleh anak terhadap tindak pidana narkotika. Dan pembeda yang ada dari jurnal ini yaitu dalam jurnal  ini  tidak  membahas  bagaimana  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  perlu didapatkan oleh anak, sedangkan dalam jurnal penulis ditekankan pada bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).(Hasibuan et al., 2021)
Kedua, pada jurnal yang berjudul “Disparitas Pidana Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Anak  Dalam  Perspektif  Perlindnungan  Hak-Hak  Anak  (Studi  Kasus  Pengadilan  Negeri  Boyolali Tahun  2009- 2013)”  dalam  jurnal  karya  Agus  Maksum  Mulyohadi.  Persamaa n  yang  ada  pada jurnal ini yaitu pada isu diparitas putusan tindak pidana oleh anak dan membahas juga mengenai
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
perlindungan pada hak-hak seorang anak. Pembeda pada jurnal ini yaitu dalam jurnal ini fokus pada tindak pidana yang lebih luas, sedangkan dalam jurnal penulis fokus pada satu tindak pidana yaitu narkotika.(Agus Maksum Mulyohadi, n.d.)
Ketiga,  pada  jurnal  yang  berjudul  “Disparitas  Putusan  Hakim  Terhadap  Tindak  Pidana Narkotika  di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat  (Studi  Kasus  Putusan  No. 159/Pid.Sus/2019/Pn.Rap  dan  Putusan  No.  626/Pid.Sus/2020/Pn.Rap )”  dalam  jurnal  karya Frengky  Manurung,  dkk.  Persamaan  dalam  jurnal  ini  yaitu  ada  pada  pembahasan  disparitas putusan dan juga ada pada fokus konsep pemidanaan dan pedoman pemidanaan di Indonesia. Pembeda pada jurnal ini yaitu dalam jurnal ini bukan fokus pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sedangkan dalam jurnal pernulis membahas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak.(Manurung et al., 2021)
Berdasarkan  seluruh  uraian  diatas,  maka  rumusan  masalah  pada  jurnal  ini  adalah bagaimana perlindungan hak asasi manusia oleh anak terhadap disparitas putusan tindak pidana narkotika.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif ( normative  legal  research ),  yakni  penelitian  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum ( legal issues ) yang ada.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  memberikan  preskripsi  mengenai  apa  yang  seyogyanya mengenai  rumusan  masalah  yang  diajukan.  Penelitian  hukum  normatif  hanya  meneliti  norma hukum yang ada, tanpa melihat praktiknya di lapangan ( law in action ). Menurut Peter Mahmud Marzuki,  penelitian  hukum  adalah  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.(Peter Mahmud, 2005)
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Landasan Terjadinya Disparitas Putusan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak
Timbulnya disparitas putusan didasari dalam berbagai faktor. Pada dasarnya, putusan perdilan  dapat  merujuk  pada  fakta  hukum  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  yang berbentuk  dalam  surat  dakwaan.  Namun  terjadinya  diparitas  pada  dasarnya  ditentukan  oleh sikap,  nilai,  dan  kepribadian  hakim.  Kepribadian  seorang  hakim  memiliki  pengaruh  dalam mengambil sebuah penafsiran hukum dalam upaya memberikan putusan terhadap perkara yang ditangani.(Sigid Suseno & Nella Sumika Putri, 2013)
Disparitas  Pidana  pada  dasarnya  menimbulkan  problematik  dalam  penegaka  hukum. Disatu  sisi  merupakan  kebebasan  hakim  dalam  mencari  keadilan,  yang  dijamin  oleh  Undang Undang.  Namun  disatu  sisi  yang  lain,  hal  ini  menimbulkan  ketidakpastian  hukum,  terlebih ketidakpuasan  masyarakat  atau  pihak  pihak  yang  berperkara  sangatlah  mungkin  terjadi.  Yang perlu  dilakukan,  adalah  kebijakan  yang  dapat  dijadikan  pedoman  dalam  penjatuhan  pidana sehingga munculnya disparitas pidana dapat diminimalisir.
Hakim memilikii kedudukan yang istimewa di dalam peradilan. Seorang hakim memiliki tugas  dan  kewenangan  penuh  untuk  memimpin  jalannya  suatu  persidangan.  Pengumpulan keterangan-keterangan dari seluruh pihak yang berperkara dilakukan dan dihimpun oleh hakim dalam proses pemberian putusan. Tugas seorang hakim yang berat ini ada pada kedudukannya yang  istimewa  di  peradilan.  Hukum,  rakyat,  hingga  Tuhan  Yang  Maha  Esa  menjadi  tanggung jawab seorang hakim dalam memutus suatu perkara. Bagi seorang terdakwa, hakim adalah wakil Tuhan  yang  harus  menyelesaikan  segala  perkara,  maka  seorang  hakim  harus  mencerminkan tugas yang terampil tetapi juga mementingkan keadilan.
Menekan tingkat kejahatan atau perbuatan tindak pidana adalah tujuan semestinya dari penerapan  sanksi  yang  diatur  menurut  KUHP.  Hal  ini  merupakan  peran  penting  dari  seluruh aparat hukum selaku penegak keadilan agar perbuatan tindak pidana tidak kerap terjadi. Dalam penyelenggaraan sistem hukum pidana, perbuatan tindak pidana menempati posisi yang sentral dimana setiap putusan dalam pemidanaan akan memiliki konsekuensi yang tidak hanya terhadap hukum saja, tetapi juga pada individu dan masyarakat luas.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Pertimbangan yuridis sangat penting dilakukan dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dibawah umur. Dimana seorang hakim meninjau pertimbangan yuridis berdasarkan fakta- fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan,  seperti  pasal-pasal  dalam  peraturan  perundang- undangan yang bersangkutan dengan perkara, dakwaan dari penuntut umum, pengakuan dari terdakwa  yang  sangat  penting,  keterangan  dari  para  saksi,  dan  adanya  bukti-bukti  yang ditunjukkan dalam persidangan.
Terjadinya  disparitas  putusan  dipengaruhi  oleh  faktor-fakto  yang  digolongkan  dalam dua  hal,  yaitu  faktor  intenal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  diri  seorang  hakim  karena bersumber  dan  bersifat  otonom  pada  pribadi  hakim  yang  menyatu  dengan  atribut  seseorang yang disebut dngan ( human equation ). Dan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri hakim yang memperngaruhi putusan hakim.
Kualitas  moralitas  seorang  hakim  memiliki  kaitan  yang  erat  dalam  faktor  internal terjadinya  disparitas  putusan.  Ketidakcakapan  seorang  hakim,  integritas  moral  yang  kurang, hingga proses  rekruitmen  dan tingkat  pendidikan  atau  keahlian  seorang  hakim dapat  menjadi faktor internal. Memperbaiki kulaitas moral para penegak hukum dapat dijadikan bagian dalam upaua mengurangi disparitas putusan. Materi perundang-undangan akan sulit ditegakkan apabila hanya  memperbaiki  secara  normatif  saja  tanpa  adanya  dungungan  integritas  dalam  rangka peningkatan kualitas seorang hakim.
Faktor  eksternal,  merupakan  faktor  yang  determinan  terhadap  kepribadina  seorang hakim dalam memberikan putusan. Faktor eksternal ini dapat dibagikan menjadi beberapa hal : Pertama, Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri. Aturan yang mengatur tentang anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keduanya tidak mengatur secara tegas ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana anak. Ketiadaan  batas  maksimal  dan  batas  minimum  memberika  keleluasaan  hakim  untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Peluang ini menjadi bisa dimanfaatkan oleh para hakim yang  kualitasnya  kurang,  sehingga  berpengaruh kepada  putusan.  Kedua,  Faktor  keadaan pada diri pelaku/terdakwa. Suatu pidana tidak lepas dari motif pelaku.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Faktor terbentuknya motfif tersebut pun terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor  eksternal.  Faktor  Internal  datang  dalam  diri  pelaku,  semisal  pelakku  telah  terbiasa melakukan kejahatan, dan bisa menjadikan dirinya puas. Disatu sisi motif kejahatan dalam diri seseorang bisa saja terbentuk dengan faktor eksternal, semisal kondisi lingkungan dan pergaulan. Terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan pada dasarnya bersifat  kasuistis.  Hal  ini  didasarkan  kepada:  Pertama,  Latar  Belakang  atau  motif  terdakwa melakukan  tindak  pidana,  Kedua  rekam  jejak  terdakwa  dalam  melakukan  kejahatan  (3)  Peran terdakwa dalam kejahatan (4) Tingkat pemahaman terdakwa (5) Cara melakukan tindak pidana antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain berbeda; dan (6) Jumlah barang bukti.
Tentang  terjadinya  sebuah disparitas  putusan,  penelitian  Siegfried  L.  Sporer  and  Jane Goodman – Delahunty yang menemukan bahwa faktor hukum, terutama bukti, menjadi faktor yang determinan dalam setiap keputusan hakim, adapun faktor diluar itu mencapai kurang dari 10  %.  Sebagian  besar  perbedaan  timbul  karena  variabilitas  waktu  yang  bersifat  random  tidak dapat  digunakan  sebagai  perbandingan  terhadap  sikap  kekerasan  atau  kelonggaran  terhadap hakim.  Beberapa  perbedaan  dalam  putusan  hukuman  tidak  bisa  dilepaskan  dari  faktor manusiawi. Terkadang beberapa putusa, masih terkait dengan Alam pengaruh bawah sadar pada hukuman terkait dengan karakteristik hakim, pelaku, maupun korban.(Siegfried L. Sporer & Jane Goodman, 2009)
Hakim dalam persidangan berkedudukan sebagai pimpinan. Kedudukan ini memberikan hak  untuk  mengatur  jalannya  acara  siding  serta  mengambil  tindakan  manakala  terjadi ketidaktertiban dalam sidang. Untuk keperluan keputusan, hakim berhak dan harus menghimpun keteranganketerangan dari semua pihak terutama dari saksi dan terdakwa termasuk penasihat hukumnya. Hakim memiliki kewenangan mutlak dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, termasuk dalam menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana dalam kasus yang ditanganinya, baik itu merupakan sanksi pidana atau sanksi tindakan selama putusan itu berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang- Undang. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman  di  dalam  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  “dalam  menjalankan  tugas  dan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
fungsinya,  h akim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menjaga  kemandirian  peradilan”,  selanjutnya didalam ayat (2) menyatakan bahwa “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Mutlaknya kewenangan Hakim dalam menentukan sanksi sering sekali menjadi pemicu terjadinya perbedaan penjatuhan sanksi, sekalipun itu terhadap kasus yang sama/serupa. Disparitas pemidanaan/disparitas penjatuhan sanksi  sebagaimana  dimaksud  juga  terjadi  pada  tiga  Putusan  Pengadilan  yang  diangkat  oleh penulis. Sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa Anak di dalam:
Pertama; Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Magetan. Menyattakan Anak telah terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Sebagai  Orang  Yang Melakukan  Permufakatan  Jahat,  Tanpa  Hak  Atau  Melawan  Hukum  Memiliki  dan  Menguasai Narkotika  Golongan  I  Bukan  Tanaman”  sebagaimana  Dakwaan  Kedua;  Menjatuhkan  pidana terhadap  Anak  dengan  pidana  berupa  pembinaan  dalam  lembaga  yang  ditempatkan  pada Pondok  Pesantren  Temboro,  Magetan  selama  5  (bulan)  dan  pelatihan  kerja  selama  3  (bulan) bulan;
Kedua;  Putusan  Nomor  5/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Gresik.  Menyatakan  Anak  WWP tersebut diatas terb ukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan  alternatif  kedua;  Menjatuhkan  pidana  kepada  Anak  WWP  oleh  karena  itu  dengan pidana  penjara  selama  1  (Satu)  Tahun  dan  Pelatihan  Kerja  selama  3  (Tiga)  Bulan  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar;
Ketiga; Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bojonegoro. Menyatakan Anaktersebut  diatas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “menguasai  narkotika  golongan  I  bukan  tanaman”  sebagaimana  dakwaan  kesatu  Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Blitar selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan dan mengikuti Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di BLK Dander, Kab. Bojonegoro;
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang  Hukum  Acara  Pidana  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP  terdiri  dari:  a).  Keterangan  saksi;  b). Keterangan  ahli;  c).  Surat;  d).  Petunjuk;  e).  Keterangan  terdakwa.  Selanjutnya  mengenai pertimbangan  sosiologis  atau  non  yuridis  hakim  tentang  hal-hal  yang  memberatkan  dan meringankan  terdakwa.  Sebagaimana  hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  yang dibenarkan oleh Undang-Undang bagi hakim dalam menjatuhkan putusan antaranya:
Pertama, hal-hal yang memberatkan dalam menjatuhkan putusan pada ketiga putusan diatas adalah perbuatan Anak tidak mensukseskan program pemerintah untuk menganggulangi peredaran gelap Narkotika. Kedua, hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkanputusan pada ketiga putusan diatas adalah sebagai berikut:
1) Anak belum pernah dihukum;
2) Anak bersikap sopan di persidangan;
3) Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
4) Anak  masih  memiliki  masa  depan  yang  panjang  dan  diharapkan  bisa memperbaiki dirinya dikemudian hari.
Kesamaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku pada ketiga putusan pengadilan tersebut dapat dibuktikan dengan melihat isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang pada pokoknya menuntut anak pelaku tindak pidana dengan pasal yang sama, Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Narkotika “(1) Setiap orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau menyediakan  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)” .
Disparitas putusan hakim dalam tiga kasus hukum yang pelakunya adalah anak seperti yang  dideskripsikan  di  atas  dikarenakan  adanya  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Kekuasaan Kehakiman  yang  memberi  kebebasan  bagi  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap pelaku yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Selain itu, penilaian masing-masing hakim
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
terhadap fakta hukum yang diperoleh dari persidangan juga menjadi faktor timbulnya disparitas pidana. Pertama, dalam Perkara Nomor  1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Magetan, hakim menimbang bahwa terdapat fakta anak walaupun masih berstatus sebagai anak tetapi telah mempunyai bayi yang berusia 9 bulan yang masih butuh kasih sayang ibunya. Sedangkan pada  Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Gresik  dan  Putusan  Nomor  X/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Bojonegoro, diketahui bahwa keduanya merupakan anak yang putus sekolah dan merupakan anak pekerja. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa,  meskipun  terdapat  hal-hal  yang  mempengaruhi  terjadinya disparitas  putusan,  pertimbangan  hakim  dengan  mementingkan  pribadi  seorang  anak  tanpa membedakan dalam hal apapun sangat diperlukan.

## Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Pada  Anak  Terhadap  Disparitas  Putusan  Tindak  Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  menentukan  bahwa  perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah ( child abused ), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.(Konvensi, 1998)
Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah  maupun  negara.  Pasal  20  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menentukan  negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhdap penyelenggaraan perlindungan anak.”
Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan  kemampuannya  dengan  berbagai  macam  usaha  dalam  situasi  dan  kondisi  tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
kesejahteraan  anak.  Kebahagiaan  anak  merupakan  kebahagiaan  bersama,  kebahagiaan  yang dilindungi  adalah  kebahagiaan  yang  melindungi.  Tidak  ada  keresahan  pada  anak,  akrena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera.
Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya  menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan  perundang-undangan.  Kebijaksanaan,  usaha  dan  kegiatan  yang  menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarikan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan bergantung. Disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.
M.  Yahya  Harahap  menyebutkan  terdapat  landasan  tindak  penegak  hukum  dalam Sistem Peradilan Pidana, yaitu:(M. Yahya Harahap, 1993)
1) Pendekatan yang manusiawi, yaitu menegakkan hukum dengan cara yang manusiawi yang menjunjung tinggi human dignity . Hal ini mewajibkan pada penegak hukum melakukan  pemeriksaan  dengan  cara  pendeteksian  yang  ilmiah  atau  dengan metode scientific  crima  detection ,  yakni  cara  pemeriksaan  tindak  pidana berlandaskan  kematangan  ilmiah.  Menjauhkan  diri  dari  cara  pemeriksaan konpensional  dalam  bentuk  tangkap  dulu,  dan  peras  pengakuan  dengan  jalan pemeriksaan fisik dan mental. Sudah saatnya para penegak hukum mengasah jiwa, perasaaan,  dan  penampilan  serta  gaya  mereka  dibekali  dengan  kehalusan  budi nurani yang tanggap atas rasa keadilan atau sense of justice .
2) Memahami  rasa  tanggung  jawab,  hal  ini  sangat  penting  disadari  para  penegak hukum,  sebab  yang  mereka  hadapi  adalah  manusia  sebagaimana  dirinya  sendiir, yakni manusia yang memiliki jiwa dan perasaan. Sudah semestinya para penegak hukum merenungkan arti tanggung jawab dalam menangani setiap manusia yang dihadapkan kepadanya. Ketebalan rasa tanggung jawab atau sense of responsibility yang  mesti  dimiliki  oleh  setiap  pribadi  para  penegak  hukum  harus  mempunyai dimensi  pertanggungjawaban  terhadap  diri  sendiri,  pertanggungjawabn  kepada masyarakat serta pertanggungjawaban keapada Tuhan Yang Maha Esa.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Landasan-landasan  inilah  yang  mampu  menopang  kewibawaan  dan  citra  penegak hukum. Landasan dan sikap ini apabila diimplementasikan dengan baik, akan sangat membantu dalam  pelaksanaan  perlindungan  hak  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Pada  dasarnya peradilan pidana anak yang dilakukan bagi anak yang berkonflk dengan hukum diselenggarakan dengan memperhatikan kesejahteraan hak-hak anak.
Seperti yang kita tahu bahwa puncak dari suatu perkara adalah sebuah putusan hakim. Fakta-fakta dalam persidangan menjadi hal yang sangat penting untuk diteliti dan dicermati oleh hakim.  Ketelitian  yang  perlu  dilakukan  terkait  dengan  kecakapakan  teknik,  menghindari kesalahan atau kecerobohan dari yang bersifat formal maupun materiil, dan kehati-hatian dalam mencermati fakta yang ada. Kepuasan dari pihak yang berperkara mungkin merupakan hal yang harus dikesampingkan oleh hakim, karena ketepatan dalam memberi putusan adalah tujuan dari kecermatan seorang hakim dalam menghadapi suatu perkara. Pertimbangan-pertimbangan dan penilaian  hakim menjadi  dasar  dalam memberikan nilai  kebenaran  dan keadilan.  Seperti  yang diketahui bahwa dalam menjatuhkan putusan seorang hakim tidak boleh diinterrvensi oleh pihak manapun. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. Kaitanya dengan disparitas hukuman, Disparitas merupakan wujud dari independensi hakim.
Variabel yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan tidak hanya tunggal, namun faktor hakim adalah faktor yang paling berpengaruh. Karena merasa mengakhwatirka, apabila terjadi kesewenang wenangan. Upaya kedepan yang dilakukan adalah membuat pedoman baku dalam  pemidanaan,  dan  yang  meminimalisir  penfasiran  dari  hakim.  Hal  tersebut  juga  sejalan dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mark  Osler  bahwa  pada  mediao  1980-an,  timbul disparitas putusan oleh para hakim federal, yang membuat perbedaan antara satu hakim dengan yang lain. Hal ini mendorong sebuah upaya legislatif untuk membuat pedoman yang seragam.
Melalui buku petunjuk keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2005, yang membuat pedoman  hukuman  yang  bersifat  teknis  dan  sekedar  petunjuk,  bukan  sebuah  perintah  wajib, namun hal ini justru diduga menjadi penyebab dibatasinya diskresi, yang membuat hakim tidak
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
bisa berbuat kreatif.(Mark Osler, 2012) Pada dasarnya, Hakim bukan tidak menyadari persoalan disparitas  ini.  Meskipun berat  ringannya hukuman  menjadi  wewenang hakim  tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa putusan, hakim agung di tingkat kasasi berusaha mengoreksi vonis tersebut dengan alasan pemidanaan yang tidak proporsional. Penjatuhan hukuman yang proporsional adalah penjatuhan hukuman yang didasarkan kepada tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan.
Dalam  Pasal  40  Konvensi  Hak-Hak  Anak  ( Convention  on  the  Rights  of  the  Child )  yang disahkan  dengan  Keputusan  Presiden  No.  36  Tahun  1990,  mencerminkan  upaya  yang  dapat dilakukan demi melakukan perlindungan kepada anak yaitu:
1) Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwebang dan  lembaga-lembaga  secara  khusus  diperuntukkan  atau  diterapkan  kepada anak yang dituduh, dituntut, atau dinyatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana, khususnya:
a) Menentapkan  batas  usia  minimal  anak  yang  dipandang  tidak  mampu melakukan pelanggaran hukum pidana;
b) Apabila  perlu  diambil  atau  ditempuh  tindakan-tindakan  terhadap  anak tanpa melalui proses peradulan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bag anak harus sepenuhnya dihormati.
2) Bermacam-macam  putusan  terhdap  anak  (antara  lain  pembinaan,  bimbingan, pengawasan,  program-program  pendidikan  dan  latihan  serta  pembnaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan secara  yang  sesuai  dengan  kesejahteraannya  dan  seimbang  dengan  keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.
Menurut Eva Achjani Zulfa, ide tentang penjatuhan pidana yang bersifat proporsional ini kemudian  berkembang  menjadi  sebuah  usaha  untuk  mereduksi  subjektivitas  hakim  dalam memutus perkara. Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan, sehingga langkah kompromi yang  perlu  dilakukan  adalah  membuat  pedoman  pemidanaan.  Pedoman  pemidanaan  saat  ini dinilai sangat proposional dalam menghadapi terjadinya disparitas putusan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Pedoman pemidanaan dapat dijadikan sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)  terhadap  anak  yang  berkonflik  dnengan  hukum.  Pedoman  pemidanaan  dapat  dibuat dengan tidak hanya untuk mencapai tujuan keseragaman dalam memberikan hukuman. Tetapi membantu hakim yang mewajibkan dalam mempertimbangakn sebelum menjatuhkan putusan, yaitu: kesalahan pembuat tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan  tindak  pidana,  cara  melakukan  tindak  pidana,  apakah  tindak  pidana  dilakukan berencana, pengaruh  pidana  terhadap masa  depan pelaku,  sikap dan  tindakan  pelaku  setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, maaf dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
Pedoman pemidanaan yang ada di Indonesia justru terkait dengan tindak pidana lainnya seperti  tindak  pidana  korupsi,  padahal  banyak  tindak  pidana  yang  sangat  memerlukan pengaturan yang mengatur arah dari putusan peradilan suatu tindak pidana khususnya terkait dengan anak. Pedoman pemidanaan merupakan solusi yang bisa diterapkan untuk pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum. Hal ini diakui untuk menjamin ditegakkannya keadilan yang bersifat proporsional, terprediksi, satu arah dan efisien dalam sistem peradilan pidana.

## KESIMPULAN
Pertama, disparitas putusan pada dasarnya menimbulkan problematik dalam penegaka hukum.  Disatu  sisi  merupakan  kebebasan  hakim  dalam  mencari  keadilan,  yang  dijamin  oleh Undang Undang. Namun disatu sisi yang lain, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih ketidakpuasan  masyarakat  atau  pihak  pihak  yang  berperkara  sangatlah  mungkin  terjadi. Pertimbangan  yuridis  sangat  penting  dilakukan  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  anak dibawah umur. Dimana seorang hakim meninjau pertimbangan yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seperti pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang  bersangkutan  dengan  perkara,  dakwaan dari  penuntut umum,  pengakuan  dari  terdakwa yang sangat penting, keterangan dari para saksi, dan adanya bukti-bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Kedua, Pedoman pemidanaan dapat dijadikan sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia  (HAM) terhadap  anak  yang  berkonflik  dnengan hukum.  Pedoman  pemidanaan  dapat dibuat dengan tidak hanya untuk mencapai tujuan keseragaman dalam memberikan hukuman. Tetapi  membantu  hakim  yang  mewajibkan  dalam  mempertimbangakn  sebelum  menjatuhkan putusan, yaitu: kesalahan pembuat tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, pengaruh  pidana  terhadap masa  depan pelaku,  sikap dan  tindakan  pelaku  setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, maaf dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
Pedoman pemidanaan yang ada di Indonesia justru terkait dengan tindak pidana lainnya seperti  tindak  pidana  korupsi,  padahal  banyak  tindak  pidana  yang  sangat  memerlukan pengaturan yang mengatur arah dari putusan peradilan suatu tindak pidana khususnya terkait dengan anak. Pedoman pemidanaan merupakan solusi yang bisa diterapkan untuk pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum. Hal ini diakui untuk menjamin ditegakkannya keadilan yang bersifat proporsional, terprediksi, satu arah dan efisien dalam sistem peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung  Wahjono,  &  Siti  Rahayu.  (1993). Tinjauan  Tentang  Peradilan  Anak  di  Indonesia .  Sinar Grafika.
Gadis Arivia. (2005). Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak . Ford Foundation. Konvensi.  (1998).  Media  Advokasi  dan  Penegakan  Hak-Hak  Anak. Lembaga  Advokasi  Anak Indonesia (LLAI) , 2 (2).
M. Yahya Harahap. (1993). Pembahasan dan Penerapan KUHAP . Pustaka Kartini.
Peter Mahmud, M. (2005). Penelitian Hukum . Romli Atmasasmita. (1984). Problema Kenakalan Anak dan Remaja . Armico. Siegfried  L.  Sporer,  &  Jane  Goodman.  (2009). Disparities  in  Sentencing  Decisions .  Social Psychology of Punishment of Crime.
Sigid  Suseno,  &  Nella  Sumika  Putri.  (2013). Hukum  Pidana  Indonesia:  Perkembangan  dan Pembaharuan . Remaja Rosdakarya.
Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Agus Maksum Mulyohadi. (n.d.). DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM ATAS PERKARA PIDANA ANAK  DALAM  PERSPEKTIF  PERLINDUNGAN  HAK-HAK  ANAK  (STUDI  KASUS  PENGADILAN NEGERI BOYOLALI TAHUN 2009- 2013). Pengadilan Negeri Boyolali .
Andra, J. (2020). DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKINANG. Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum , 3 (2). https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1198
Hasibuan,  M.  R.,  Maskufa,  M.,  &  Nasution,  H.  (2021).  Pertanggung  Jawaban  Hukum  Anak Terhadap Tindak Pidana (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri). JOURNAL of LEGAL RESEARCH , 2 (2). https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.18757
Manurung,  F.,  Syahrin,  A.,  Ablisar,  M.,  &  Sunarmi,  S.  (2021).  DISPARITAS  PUTUSAN  HAKIM TERHADAP  TINDAK  PIDANA  NARKOTIKA  DI  WILAYAH  HUKUM  PENGADILAN  NEGERI RANTAUPRAPAT  (STUDI  KASUS  PUTUSAN  NO.  159/PID.SUS/2019/PN.RAP  DAN  PUTUSAN NO. 626/PID.SUS/2020/PN.RAP). Law Jurnal , 2 (1). https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1451
Mark Osler. (2012). The Promise Of Trailing-Edge Sentencing Guidelines To Resolve The Conflict Between Uniformity and Judicial Discretion. North Carolina Journal of Law & Technology , 14 (1).
Muhammad  Rizky  Hasibuan,  Maskufa,  &  Hotnidah  Nasution.  (2020).  Pertanggung  Jawaban Hukum  Anak  Terhadap  Tindak  Pidana;  Studi  Komparasi  Putusan  Pengadilan  Negeri. JOURNAL OF LEGAL RESERCH , 2 (2).