Terakreditasi

## Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jawa Timur
Muhammad Rendi Oktavianto Universitas Airlangga, Indonesia muhammad.rendi.oktavianto-2022@feb.unair.ac.id

## Abstract
Good  governance  has  principles  of  effective  finance,  because  quality  financial reporting creates accountability for public institutions. In order to preserve responsibility for the performance of government agencies in East Java, this study aims to understand how public sector accounting is employed, how financial report quality is checked, and how these elements interact. Surveys and library research are utilized as data gathering methods in the descriptive quantitative research methodology. Meanwhile, the object of this study is the Regional Apparatus Organization (OPD) in East Java. The results of the study  found  that  the  application  of  public  sector  accounting  and  supervision  has  an impact  on  the  accuracy  of  financial  reports  and  the  consequences  are  for  holding government  entities  accountable  for  their  performance.  Accountability  for  how  well government institutions function is very important for the creation of good governance and  can  be  demonstrated  by  the  quality  of  financial  reports  with  good  accounting discipline.  Thus,  the  importance  of  the  application  of  public  sector  accounting  and supervision of the accuracy of financial reports and implications for the accountability of government agencies for their performance.

## Keywords: Accounting; Financial Statements; Accountability

## Abstrak
Pemerintahan  yang  baik  memiliki  prinsip  keuangan  yang  efektif,  dikarenakan pelaporan  keuangan  yang  berkualitas  melahirkan  akuntabilitas  atas  lembaga-lembaga publik. Tujuan pada penelitian ini agar mengetahui  bagaimana akuntansi sektor publik digunakan, bagaimana kualitas laporan keuangan diawasi, dan apa dampak dari faktor- faktor  tersebut  dalam  menjaga  akuntabilitas  kinerja  intansi  pemerintah  Jawa  Timur. Metode  penelitian  yang  diterapkan  merupakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan kuantitatif serta sistem akumulasi data meliputi Survey dan Library Research . Sedangkan objek penelitian yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdapat di Jawa Timur. Temuan  penelitian  didapatkan  bahwa  implementasi  akuntansi  sektor  publik  serta pengawasan  berdampak  pada  keakuratan  laporan  keuangan  dan  konsekuensinya  untuk meminta  pertanggungjawaban  entitas  pemerintah  atas  kinerjanya.  Akuntabilitas  untuk seberapa  baik  fungsi  lembaga  pemerintah  sangat  penting  untuk  penciptaan good governance dan  dapat  ditunjukkan  oleh  kualitas  laporan  keuangan  dengan  disiplin akuntansi  yang  baik.  Dengan  demikian,  pentingnya  pengaplikasian  akuntansi  sektor publik  serta  pemeriksaan  terhadap  keakuratan  laporan  finansial  serta  berimplikasi terhadap pertanggungjawaban instansi negara atas kinerjanya.
Kata Kunci: Akuntansi; Laporan Keuangan; Akuntabilitas

## Pendahuluan
Pemerintah  yang  baik  adalah  suatu  pencapaian  dalam  keberlangsungan  proses membangun  negara  sesuai  visi  misi  yang  telah  dirancang.  Dalam  tangga  menuju kesuksesan  tersebut  setiap  pemerintah  perlu  memiliki  kemampuan  dalam  manajemen sumber daya di negaranya, termasuk keuangan (Nugraeni & Budiantara, 2015). Aturan pengelolaan  keuangan  yang  baik  pasti  berpengaruh  pada  pekerjaan  pemerintah  dalam proses pembuatan laporan keuangan. Supaya kualitas laporan keuangan tinggi maka perlu mengikuti  prinsip  kerja  akuntansi  dengan  menginformasikan  dan  pembuatan  laporan keuangan  yang  dimaksud.  Instruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun  1999  yang  dikeluarkan tanggal  15  Juni  1999  tentang  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (AKIP) merupakan  peraturan  perundang-undangan,  inti  isinya  yaitu  AKIP  merupakan  sebagai bagian dari usaha pemerintah dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, dan akuntabel (Wina & Khairani, 2018). Di Indonesia sendiri pengelolaan keuangan sudah masuk pada zaman dimana transparansi serta akuntabilitas yang  dilihat berdasar pada UU No 17 Tahun 2002 yang inti bunyinya yaitu Keuangan Negara,  yang  mengamanatkan  agar  semua  badan  pemerintah  pusat  dan  daerah menyampaikan  laporan  keuangan  kepada  DPR/D  sebagai  bagian  dari  tanggung  jawab masing-masing pelaksanaan APBN/D (Santoso & Pambelum, 2008).
Perlunya membuat laporan yang berkualitas oleh pemerintah daerah karena kualitas laporan  keuangan  yang  dibuatnya  akan  mencerminkan  tertib  pengelolaa  keuangan, termasuk  pada  tertib  administrasi  serta  taat  asas.  Laporan  keuangan  pemerintah  perlu menyampaikan informasi yang berdasar pada Standar Akutansi Pemerintah (SAP), yakni suatu laporan yang memiliki manfaat bagi penggunanya pada proses menilai akuntabilitas (Sholohah  et  al.,  2019).  Harapan  publik  juga  termasuk  pada  faktor  yang  memiliki pengaruh  penting  untuk  mengubah  proses  manajemen  pemerintahan.  Tidak  hanya  itu berbagai rangkaian proses yang banyak dan beragam seringkali kontradiktif dan membuat pelaksana  kebingungan.  Upaya  dalam  mewujudkan  akuntabilitas  publik  meninggalkan banyak pekerjaan lebih. Adanya aturan-aturan yang berkaitan dengan peraturan daerah dan akuntabilitas publik tidak begitu saja melahirkan pemerintahan yang bersinergi serta akuntabel  (Akbar,  2018).  Menurut  Darwins  dalam  Ridzal,  (2020)  menyatakan  bahwa bagian  penting  agar  membuat  akuntabilitas  lembaga  publik  terletak  pada  laporan keuangan  sektor  publik,  dengan  laporan  keuangan  yang  baik  dapat  menjadi  wujud keterbukaan  dan  dapat  digunakan  sebagai  syarat  pendukung  akuntabilitas  dengan keterbukaan pemerintah sebab proses manajemen sumber daya publik.
Mengklasifikasikan, mengevaluasi, meringkas, dan membuat  laporan manajemen keuangan  untuk  entitas  publik  adalah  proses  akuntansi  sektor  publik.  Laporan pengelolaan  keuangan  akan  disediakan  oleh  lembaga  publik  kepada  orang-orang  yang membutuhkannya  sebagai  informasi  karena  sangat  berguna  dan  membantu  dalam pengambilan keputusan.  Untuk menangani  berbagai  macam  keuangan publik, lembaga tinggi negara dan lembaga bawahannya juga telah membentuk kerangka kerja teknologi dan analisis akuntansi. Akuntansi di sektor publik berfungsi sebagai sumber untuk sistem informasi  serta  kontrol  manajemen  ( management  control ),  dan  akuntabilitas ( accountability ). Semua lembaga pemerintah serta bisnis komersial atau nirlaba berada dalam lingkup akuntansi sektor publik.  Organisasi  nirlaba, instansi  pemerintah daerah, LSM,  partai  politik,  yayasan,  rumah  sakit,  sekolah  yang  berafiliasi  dengan  gereja,  dan perguruan tinggi adalah beberapa contoh organisasi yang menggunakan jenis akuntansi ini.  Definisi  lain  dari  akuntansi  sektor  publik  mencakup  setiap  organisasi  yang menggunakan keuangan publik. Ini adalah alasan di balik akuntabilitas institusional untuk anggaran publik, yang mengharuskan organisasi  ini menggunakan sistem akuntansi ini untuk mengungkapkan informasi keuangan mereka. Badan ini berada di bawah banyak
akuntabilitas karena menggunakan akuntansi sektor publik. Dikarenakan domain publik sendiri  luas  dan  kompleks,  tugas  menghasilkan  berbagai  layanan  publik,  seperti pendidikan,  pemungutan  pajak,  layanan  komunikasi,  angkutan  umum,  serta  lainnya, merupakan  contoh  pekerjaan  yang  dapat  dilakukan  oleh  sektor  swasta  di  samping sebagian tanggung jawab dan fungsi sektor publik.  Namun,  untuk  beberapa pekerjaan, seperti yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah, sektor swasta tidak dapat menggantikan posisi  sektor  publik.  Oleh  karenanya,  tugas  serta  fungsi  sektor  publik  tidak  mampu dialihkan dengan sektor swasta karena dalam hal ini bersangkutan dengan publik yang mana menggunakan anggaran publik yang pertanggung jawabannya juga harus kepada masyarakat dan bersifat terbuka untuk publik.
Berdasarkan uraian di atas, pentingnya laporan keuangan pada sektor publik yang nantinya  berpengaruh  pada  akuntabilitas  kinerja  intansi  pemerintahan  itu  sendiri mewujudkan ide peneliti untuk melaksanakan penelitian berjudul “Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah”.

## Metode
Kuantitatif  merupakan  pendekatan  penelitian  yang  diterapkan  pada  penelitian  ini. Kuantitatif  merupakan  suatu  penelitian  yang  melahirkan  berbagai  penemuan  yang didapatkan  dengan  proses  penghitungan  atau  pengukuran.  Adapun  metode  deskriptif bertujuan  untuk  dapat  melahirkan  suatu  kesimpulan  yang  objektif  mengenai  keadaan melalui  proses  pengumpulan  data,  intepretasi  data  serta  hasilnya. Survey serta Library Research digunakan  sebagai  metode  pengumpulan  data. Survey merupakan  sebuah research yang menyajikan kesimpulan data secara sederhana untuk mendapatkan deskripsi berbagai  gejala,  fenomena,  serta  fakta.  Sedangkan, Library  Research merupakan rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan berbagai data yang dibutuhkan, kemudian  dibaca  serta  dicatat  dan  terakhir  diolah.  Sampel  yang  digunakan  didapatkan dengan  cara Purposive  Sampling . Purposive  sampling adalah  sebuah  cara  dalam menentukan  sampel  dengan  berbagai  pertimbangan.  Sedangkan  objek  penelitian  ialah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terletak di Jawa Timur. Hipotesis penelitian ini yaitu:
H1:   Terdapat pengaruh antara penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja intansi pemerintah Jawa Timur.
H2:  Terdapat  pengaruh  antara  pengawasan  kualitas  laporan  keuangan  terhadap akuntabilitas kinerja intansi pemerintah Jawa Timur. Berikut ini menjelaskan kerangka pemikiran penelitian:

## Hasil dan Pembahasan 1. Uji Reliabilitas
Reliabilitas  tes,  sering  dikenal  sebagai  keandalan,  digunakan  untuk  menentukan apakah hasil pengukuran berulang akan tetap konsisten atau tidak. Reliabilitas instrumen, dengan kata lain, menggambarkan tingkat konsistensi. Teknik Cronbach Alpha digunakan dalam  uji  reliabilitas  penelitian  ini.  Janti  (2014)  menjelaskan  proses  pengambilan keputusan dalam pengujian reliabilitas seperti di bawah ini:
a. Cronbach’s alpha > 0,7 = reliabilitas cukup baik.
b. Cronbach’s alpha 0,8 atau di atasnya = reliabilitas baik. Pengujian  reliabilitas  variabel  Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik  (X1),  Kualitas
Laporan Keuangan (X2), serta Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jawa Timur (Y) yaitu :
Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas
Setiap  variabel  memiliki  nilai cronbach  alpha yang  berbeda,  seperti  yang  terlihat dalam  Tabel  1.  Selain  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  setiap  variabel  pada  kuesioner  yang digunakan didapatkan semuanya reliable.

## 2. Uji Regresi Linier Berganda
Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Y = 10.421 + 0.503X1 + 0.081X2 Keterangan : X1 : Penerapan Akuntansi Sektor Publik X2 : Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Y : Akuntabilitas Kinerj Instansi Pemerintah Disimpulkan bahwa:
a. Nilai  Y  =  10.421  mendeskripsikan  bahwa  pengaplikasian  akuntansi  pada  sektor publik  serta  pemeriksaan  berkelanjutan  terhadap  keakuratan  laporan  finansial konsisten  maka  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  bernilai  10.421  atau peningkatan tingkat akuntabilitas kinerja intansi pemerintah Jawa Timur.
b. Nilai pada variabel penerapan akuntansi sektor publik (X1) = 0.503 dapat diartikan bahwa  apabila  implementasi  akuntansi  sektor  publik  meningkat,  akuntabilitas kinerja intansi pemerintah Jawa Timur (Y) meningkat sebanyak 0.503 dengan syarat variabel lain tetap konsisten.
c. Nilai pada variabel pengawasan kualitas laporan keuangan (X2) = 0.081 diartikan bahwa  apabila  pemeriksaan  terhadap  kualitas  laporan  finansial  meningkat, akuntabilitas kinerja intansi pemerintah Jawa Timur (Y) meningkat sebanyak 0.081 dengan syarat variabel lain tetap konsisten.

## 3. Uji t
Tujuan pengujian hipotesis adalah guna menganalisis hipotesis dalam penelitian ini ditolak  atau  diterima.  Uji  signifikansi  parsial  (uji  T)  diterapkan  dalam  statistik  guna menentukan  apakah  hipotesis  itu  benar.  Nilai  statistik  t  untuk  uji  pengaruh  parsial ditunjukkan pada tabel 3.
Tabel 3. Hasil Uji t
Menurut  Tabel  3.  berhasil  ditarik  kesimpulan  bahwa  signifikansi  Penerapan Akuntansi  Sektor  Publik  (X 1 )  sejumlah  0,000,  yang  maknanya  <  0,05  sehingga  dapat dijelaskan bahwa penerapan akuntansi sektor publik (X 1 ) berdampak pada akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  Jawa  Timur.  Kemudian,  signifikansi  pengawasan  kualitas laporan  keuangan  (X 2 )  0,047  <  0,05  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulkan  bahwa pengawasan kualitas laporan keuangan (X 2 ) berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Jawa Timur.

## 4.  Pengaruh  Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Jawa Timur
Hipotesis pertama bahwa ada pengaruh antara implementasi akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Jawa Timur. Temuan uji t didapatkan signifikansi  0,000  yang  maknanya  <  0,05.  Maka  dari  itu,  penerapan  akuntansi  sektor publik (X 1 ) berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Jawa Timur dengan taraf signifikansi α = 5%.
Menurut teori yang mendukung temuan penelitian tersebut, kinerja adalah salah satu keyword pemenuhan  good  governance  dalam  penyelenggaraan  organisasi  publik.  Oleh karena itu, dapat diterima jika prosedur akuntabilitas publik mengakhiri siklus akuntansi sektor publik. Hasil dari proses organisasi, seperti akuntabilitas publik, audit, pelaporan keuangan, perolehan barang dan jasa, realisasi anggaran, penganggaran, dan perencanaan anggaran, dapat disederhanakan untuk meningkatkan kinerja organisasi (Bastian, 2010).
Temuan ini konsisten dengan penelitian Pamungkas (2012) yang meneliti bagaimana pengaruh implementasi akuntansi sektor publik pada kinerja instansi. Dengan memberikan data  akuntabilitas  pada  tujuan,  fungsi,  dan  item  pengeluaran,  akuntansi  sektor  publik digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja entitas pemerintah.
Menurut  Santoso  &  Pambelum,  (2008)  dalam  memperbaiki  akuntabilitas  kinerja instansi berakibat pada usaha lahirnya tata kelola yang baik. Aklim investasi akan selalu membaik jika akuntabilitas kinerja intansi pemerintah diperkuat.
Penerapan  akuntansi  sektor  publik  juga  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  dari pemerintah. Pertanggungjawaban yang tepat serta efektif berakibat pada manajemen yang baik  karena  membuat  masyarakat  lebih  percaya  sehingga  berakibat  pada  kesejahteraan masyarakat terus meningkat (Andriani et al., 2015).
Perpres (Peraturan presiden) RI No.29 Tahun 2014 mendeskripsikan definisi, yang inti isinya yaitu: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah merupakan perwujudan kewajiban  instansi  pemerintah  untuk  mencapai  misi  organisasi  secara  terukur  dengan sasaran/sasaran kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah secara  berkala,  instansi  pemerintah  daerah  wajib  mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanahkan. oleh pemangku kepentingan (Hendrianto et al., 2022).

## 5.  Pengaruh  Pengawasan  Kualitas  Laporan  Keuangan  terhadap  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Jawa Timur
Hipotesis  kedua  terdapat  pengaruh  antara  pemeriksaan  kualitas  laporan  finansial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Jawa Timur. Temuan uji t didapatkan signifikansi 0,046 yang maknanya < 0,05. Artinya, pengawasan kualitas laporan keuangan (X 2 ) berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Jawa Timur dengan taraf signifikansi α = 5%.
Tersedianya  laporan  finansial  yang  berkualitas  serta  baik  akan  menunjukkan pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang diciptakan, oleh karena itu kualitas laporan keuangan  memberikan  dampak  yang  bermakna  pada  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah. Dalam organisasi sektor publik, pengawasan umumnya dilihat bagaikan suatu langkah  yang  dikerjakan  berulang-ulang  dalam  hal  mengevaluasi,  mengawasi,  serta mendalami suatu prosedur pekerjaan supaya pemerintah daerah mampu berfungsi dengan baik  serta  berhasil.  Menurut  teori  stewardship,  pemerintah  daerah  bertindak  bagaikan steward ,  harus  menetapkan  tujuan  serta  menawarkan  pelayanan  yang  sejalan  dengan tujuan  tersebut.  Peningkatan  kinerja  pemerintah  daerah  merupakan  salah  satu  cara pemerintah daerah berhasil memberikan pelayanan yang efisien serta efektif. Pengawasan yang  baik  juga  diperlukan  agar  kinerja  yang  maksimal  dapat  terjadi,  sehingga  penting untuk peningkatan kinerja (Khairi dan Meiranto, 2021).
Temuan  penelitian  ini  dikuatkan  oleh  penelitian  Aulia,  (2021)  yang  mengklaim bahwa aplikasi akuntansi pada sektor publik serta pemeriksaan kualitas laporan finansial memberikan dampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Santoso (2008) yang menemukan bahwa  kualitas  laporan  finansial  berdampak  pada  akuntabilitas.  Secara  teoritis, implementasi  akuntabilitas  sektor  publik  serta  pemeriksaan  terhadap  kualitas  laporan finansial  oleh  instansi  pemerintah  tentu  berdampak  pada  akuntabilitas  kinerja  instansi tersebut, baik secara bersama-sama atau parsial. Penulis menyimpulkan dari pembenaran sebelumnya  bahwa  akuntabilitas  secara  signifikan  dipengaruhi  oleh  kualitas  pelaporan keuangan. Mengingat dengan adanya laporan finansial yang kuat ataupun berkualitas tentu menunjukkan tanggung jawab ataupun akuntabilitas dalam pembuatan laporan tersebut.
Temuan  penelitian  Pamungkas  (2012)  mendukung  pendapat  bahwa  implementasi kualitas  laporan  finansial  berdampak  pada  kinerja  instansi.  Temuan  penelitian  ini konsisten dengan pendapat The AGA Task Force (1994: 12), Raum (1992: 25), dan Henley (1990: 12), yang menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban diperlukan, bersama dengan
laporan keuangan yang dapat menilai serta mengukur usaha untuk mencapai tujuan, untuk menunjukkan akuntabilitas kinerja.
Pandangan  yang  senada  diutarakan IFAC dalam IPSAS  1 (2000:  paragraf  13), Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  dalam  Draft  Publikasian Kerangka  Konseptual  Akuntansi  Pemerintah  (2003:  KK-7),  Carneige,  Yuri  Ijiri,  yang dikutip  oleh  Hendriksen  dan  Breda  (Wibowo,  2000),  dan  Freeman  (1999),  temuan penelitian  ini  memperkuat  pernyataan  umum  yang  pada  dasarnya  berpendapat  bahwa laporan  keuangan  untuk  sektor  publik  melayani  dua  tujuan  yakni  memberikan  data berharga  guna  pengambilan  pertimbangan  serta  mengungkapkan  pertanggungjawaban lembaga  dalam  mengelola  sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya.  Jika  laporan keuangan mampu diaudit serta temuan audit mendeskripsikan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan yang diterima secara luas, laporan keuangan akan memenuhi syarat. Kredibilitas akuntansi kinerja di instansi pemerintah dapat dimunculkan dengan kualitas laporan keuangan yang mampu serta selesai diaudit (Pamungkas, 2012).

## Kesimpulan
Berlandaskan temuan penelitian dapat ditarik kesimpulkan bahwa terdapat pengaruh implementasi  akuntansi  sektor  publik  serta  pemeriksaan  terhadap  kualitas  laporan finansial  serta  implikasinya  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Hasil pengujian  didukung  dengan  hasil  pengujian  didapatkan  signifikansi  implementasi akuntansi  sektor  publik  (X 1 )  =  0,000  serta  signifikansi  pengawasan  kualitas  laporan keuangan (X 2 ) = 0,046. Terciptanya good governance bergantung pada pertanggungjawaban  kinerja  instansi  pemerintah  yang  dapat  ditujukkan  oleh  kualitas laporan  finansial  dengan  disiplin  akuntansi  yang  baik.  Dengan  demikian,  pentingnya implementasi  akuntansi  sektor  publik  serta  pemeriksaan  terhadap  kualitas  laporan finansial serta berimplikasi pada pertanggungjawaban kinerja intansi pemerintah.

## Daftar Pustaka
Akbar, R. (2018). Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas Publik di Indonesia Studi Awal di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi & Akuntabilitas Publik , 1 (1), 1–12. Andriani,  W.,  Rosita,  I.,  &  Ihsan,  H.  (2015).  Penerapan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang. Jurnal Akuntansi & Manajemen , 10 (2), 51–60.
Aulia, O. (2021). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota pekanbaru . Universitas Islam Riau. Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Edisi Ketiga . Jakarta: Penerbit Erlangga.
Firmansyah, A., Yuniar, M. R., & Arfiansyah, Z. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Di Indonesia:  Transparansi  Informasi  Keuangan  Dan  Karakateristik  Pemerintah Daerah. Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia , 4 (2), 181–197. Freeman,  R.  J.  &  Shoulders,  C.  D.  (1999). Governmental  and  Non  Profit  Accounting, Theory and Practice . New Jersey: Prentice-Hall.
Hendrianto,  Alamsyah,  S.,  &  Indrawan,  A.  (2022).  Implementasi  Pelaporan  Akuntansi Sektor  Publik  Dan  Pengendalian  Intern  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Pada Instansi Pemerintah. BALANCE: Economic, Business, Management, and Accounting Journal , 19 (2), 184–195.
Hendriksen,  E.  S.  &  Breda,  M.  F.  V.  (2000). Teori  Akunting,  Alih  Bahasa  Herman Wiboow, Edisi Kelima . Batam: Interaksara.
Janti,  Suhar.  (2014).  Analisis  Validitas  dan  Reliabilitas  dengan  Skala Likert terhadap Pengembangan SI/TI dalam Penentuan Pengambilan Keputusan Penerapan Strategi Planning  pada  Industri  Garmen. Prosiding  Seminar  Nasional  Aplikasi  Sains  & Teknologi (SNAST) .
Khairi,  Y.  D.  &  Meiranto,  W.  (2021).  Pengaruh  Pengawasan  Keuangan  Daerah, Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Solok). Diponegoro Journal of Accounting, 10 (4), 1-9.
Marsya, M.,  &  Dewi, R. (2022). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan,  Debt  Maturity, dan  Kinerja  Profitabilitas  Terhadap  Efisiensi  Investasi. Neraca  Keuangan:  Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 17 (1), 43–53.
Nugraeni,  &  Budiantara,  M.  (2015).  Pengaruh  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Dan  Implikasinya  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis , 12 (1), 18–32.
Pamungkas, Bambang. (2012). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Peraturan  Perundangan  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  dan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmiah Ranggagading, 12 (1). Pamungkas,  Bambang.  (2012).  Pengaruh  Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik  dan Pengawasan  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  dan  Implikasinya  Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmiah Ranggagading, 12 (1). Ridzal,  N.  A.  (2020).  Pengaruh  Kualitas  Laporan  Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton. FINANCIAL: Jurnal Akuntansi , 6 (1), 87–97.
Santoso,  U.,  &  Pambelum,  Y.  J.  (2008).  Pengaruh  Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. Jurnal Administrasi Bisnis , 4 (1), 14–33.
Sholohah, S. A., Sulistyawati, A. I., & Santoso, A. (2019). Kualitas laporan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Indonesia Accounting Journal , 2 (1), 45–56. Sumarmawati, E. D., & Kusasih, I. A. K. R. (2018). Analisis Aparatur Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo). Accounting Global Journal , 2 (1), 15–33. Wicaksono,  K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi  Sektor Publik. Jurnal  Kebijakan & Administrasi Publik , 19 (1), 3–15.
Wina, I. P. H., & Khairani, S. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Studi  Kasus  Dispenda  Prov,  Dispenda  Kota,  Dan Dishub Prov). Core , 1–15.