Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013

## PEMBARUAN HUKUM ISLAM
(Esensi, Urgensi dan Kendala)

## M. Saman Sulaiman
Dosen Fakultas Syari’ah IAIN STS Jambi Samansulaiman57@gmail.com

## Abstract
Renewal  of  Islamic  Law  will  discuss  about the  problem:  the  essence,  renewing  the urgency of Islamic law, the constraints faced by  Islamic  law  reform,  and  efforts  to  over come  the  obstacle  store  form  Islamic  law  be accepted  by  Muslims  as  a  whole.  In  Taklid Period does not mean empty mujtahid imams competent  to  be  ijtihad  as  its  predecessor, but  due  to  various  factors  they  limit themselves in the line of a particular school. Among  them  are  political  factors;  Islam  has been  divided  into  several  governmental  and civil  war  often  a  rise.  Islamic  legal  reform does  not  mean  rejecting  or  remodel  any results  of  ijtihad  scholars,  but  is  an  update was conducted on the al-i'adah,  al-ibabanah and al-Ihya.

## Keywords: Essence, Urgency, Islamic Law

## Abstrak
Pembaruan  Hukum  Islam  akan  membahas seputar masalah esensi, urgensi, dan kendala yang dihadapi pembaruan hukum Islam serta upaya  mengatasi  kendala  tersebut  sehingga pembaruan Hukum Islam dapat diterima oleh umat Islam secara menyeluruh. Perkembangan  hukum  Islam  terjadi  selama beberapa  periode,  salah  satunya    adalah periode  taklid.  Pada  masa  ini  bukan  berarti terjadi kekosongan para imam mujtahid yang berkompeten untuk berijtihad seperti pendahulunya,  akan  tetapi  karena  adanya berbagai  faktor  mereka  membatasi  diri dalam  garis  mazhab  tertentu.  Di  antaranya adalah  faktor  politik;  umat  Islam  telah terpecah belah menjadi beberapa pemerintahan  dan  sering  timbul  perang saudara.  Pembaruan  hukum  Islam  bukanlah berarti menolak atau merombak segala hasil ijtihad  ulama  masa  lalu,  tetapi  adalah pembaruan  yang  dilakukan  meliputi  al- I'adah, al-ibabanah dan al-ihya.
Kata Kunci:  Esensi, Urgensi, Hukum Islam
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013

## Pendahuluan
Hukum Islam yang dimaksud dalam paparan ini adalah fikih, yakni hukum syarak yang berkenaan  dengan  perilaku  manusia  yang    digali  oleh  para  mujtahid  dari  sumber  hukum syarak 1 i ,  yakni    Al-Qur’an  dan  Sunnah  atau  berdasarkan  penalaran  rasional,  baik  yang disepakati ataupun yang diperselisihkan.
Disiplin  ilmu  ini  dapat  dikatakan  sama  tuanya  dengan  agama  Islam  itu  sendiri.  Para ahli sejarah berbeda dalam membagi periodisasi perkembangan hukum Islam. Khudhari Beyk membaginya ke dalam enam periode,  yaitu: 1) periode Rasulullah SAW; 2) periode Sahabat besar  hingga  berakhir  masa  Khalifah  Rasyidin;  3)  periode  Sahabat  kecil  hingga  tabi'in  yang berakhir  pada  akhir  abad  pertama  Hijriyah;  4)  periode  perkembangan  hukum  Islam  menjadi satu  disiplin  ilmu  keislaman  yang  ditandai  dengan  munculnya  imam-imam  mujtahid,  yang berakhir  hingga  abad  ke-13  Hijriyah;  5)  periode  perkembangan  hukum  yang  di  dalamnya telah dimasukkan masalah-masalah yang berasal dari para imam  dan lahirnya penulis-penulis besar yang berlangsung hingga kejatuhan Dinasti Bani Abbas 1258 M/756 H; dan 6) periode taklid  sejak  runtuhnya  Bani  Abbas.  Pada  periode  ini  bukan  berarti  terjadi  kekosongan  para imam  mujtahid  yang berkompeten untuk  berijtihad seperti pendahulunya,  akan  tetapi  karena adanya  berbagai faktor, di antaranya adalah politik. Umat Islam telah terpecah belah menjadi beberapa  pemerintahan  dan  sering  timbul  perang  saudara.  Dalam  kondisi  seperti  ini,  para imam  mujtahid  telah  berpecah  belah  kepada  beberapa  mazhab.  Masing-masing  mereka berusaha membela pendirian imam mereka dengan berbagai alasan. Dalam berfatwa, mereka tidak secara  langsung merujuk  kepada  sumber nash Al-Qur'an dan Sunnah, cukup memadai mengemukakan hasil ijtihad ulama pendahulu mereka. Al-Qur’an dan Sunnah dalam konteks ini  dijadikan  sebagai  pembela  dan  memperkuat  pendapat  imamnya.  Dengan  demikian,  jiwa mandiri  untuk  berijtihad  telah  hilang  dari  pengikut  mazhab  itu 2 ,  karena  sudah  demikian mengakarnya  paham  bermazhab  di  kalangan  umat  Islam  pada  waktu  itu.  Diyakini  dengan selesainya pembentukan keempat mazhab Sunni di abad ke-9 dan ke-10, Fikih  Islam lambat laun berhasil dibakukan sebagai hukum Ilahi yang tidak boleh diubah dan bersifat menyeluruh yang tidak membutuhkan tambahan-tambahan atau perubahan-perubahan 2 ii .
Pada periode stagnasi ijtihad ini, telah berkembang suatu opini di kalangan ulama fikih dari semua mazhab, bahwa semua masalah hukum  sudah selesai  dibahas  secara menyuluruh oleh  para  mujtahid  terdahulu.  Opini  seperti  ini  akhirnya  berkembang  seolah  menjadi  suatu konsensus yang secara bertahap serta dengan sendirinya menetapkan bahwa tidak seorangpun yang  dianggap  memiliki  syarat-syarat  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan  ijtihad  mandiri.
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
Dengan  munculnya  pendirian  yang  ekstrim  seperti  ini,  berarti  menutup  pintu  ijtihad  dan lahirlah periode taklid 3 . iii Dalam kondisi  seperti  itu, para ulama fikih selain memfokuskan diri pada mazhab masing-masing juga gigih menulis buku-buku yang menerangkan keistimewaan- keistimewaan  imam  mereka  dan  memfatwakan  bahwa  seorang muqallid harus  konsisten dengan mazhabnya, dengan kata lain tidak boleh berpindah mazhab. Kondisi bermazhab yang demikian  telah  berkembang  di  dunia  Islam  dalam  kurun  waktu  yang  cukup  lama  sampai pertengahan abad ke 18 M, kemudian timbullah gerakan reformasi untuk melepaskan diri dari sikap taklid dalam tubuh umat Islam secara berangsur-angsur. Usaha ini timbul karena adanya kesadaran  dari  kalangan  para  tokoh  pemimpin  dan  ulama    yang    mengetahui  adanya kemunduran-kemunduran  di  kalangan  umat  Islam  yang  kemudian  mengharuskan  timbulnya gerakan-gerakan pembaruan di berbagai negeri Islam. Di Hijaz pada abad ke 13 H atau abad ke  18  M  timbul  gerakan  Wahabi  yang  dipelopori  oleh  Muhammad  bin  Abdul  Wahhab  ( w.1206  H)    yang  disebut    dengan  gerakan  Wahabiyah.  Di  Libya  muncul  Muhammad  Ibn Sanusi,  di  Syria  timbul  usaha  reformasi  paham  keagamaan  yang  dipelopori  oleh  Al-Mahdi dan di Mesir pada permulaan abad ke 20 akhir abad ke 19 muncul pula gerakan pembaharuan yang  dipelopori  oleh  Jamaluddin  Al-Afghani  dan  Muhammad  Abduh  dengan  seruan mengajak  masyarakat  kembali  kepada  mazhab  Salaf  dan  kepada  sumber-sumber  yang  asli. Para tokoh  ini mengumandangkan perang terhadap taklid,  menyatukan mazhab, menjauhkan bidah  (baca:  bid’ah)  dan  khurafat.  Mereka  mengharuskan  berijtihad  bagi  yang  berkompeten dan    mempelajari fikih  kepada sumber nash syariah  yang asli sesuai dengan perkembangan zaman  dan pertumbuhan masyarakat 4 . iv
Pembaruan  Hukum  Islam  dari  satu  sisi  dapat  dipahami  muncul  sebagai  akibat pentingnya  perubahan,  namun  di  sisi  lain    telah    menimbulkan  pro-kontra  di  kalangan  umat Islam  baik  secara  individu  maupun    organisasi.  Sebagai  konsekuensinya,  walaupun  sudah sekian  lamanya  gerakan  pembaruan  Hukum  Islam  dikumandangkan  dan  terwujud  dalam bentuk  fatwa  bahkan  Undang-undang,  namun  pro-kontra  dalam  masalah  ini  masih  sangat kentara.  Umpama  di  Indonesa,  sebagai  wujud  konkret  dari  pembaruan  Hukum  Islam,  telah lahir  KHI  (Kompilasi  Hukum  Islam)  yang  memuat  tentang  hukum  perkawinan,  kewarisan, wakaf,  dan  pengelolaan  zakat.  Meskipun  KHI  dirumuskan  secara  kolektif  oleh  ulama  dan pemerintah kemudian menjadi INPRES No.1 Tahun 1991 dan KEPMEN AGAMA Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991, namun kebanyakan ulama sulit menerimanya sebagai hukum Islam dalam pengertian yang sebenarnya, sepanjang  yang tidak terdapat dalam fikih mazhab yang mereka anut.
Beranjak  dari  fenomena  tersebut,  tulisan  ini  hendak  memaparkan  persoalan Pembaruan Hukum Islam seputar masalah:  esensi, urgensi pembaruan Hukum Islam, kendala yang  dihadapi  pembaruan  Hukum  Islam  dan    upaya  mengatasi  kendala  itu  sehingga pembaruan Hukum Islam dapat diterima oleh umat Islam secara menyeluruh.

## Pengertian Pembaruan Hukum Islam
Kata  “pembaruan”  dalam  bahasa  Arab  disebut  “tajdid”  dan  dalam  bahasa  Inggris disebut  “modern” 5 . v Menurut  Bustami  Muhammad  Sa’id,  kata  “tajdid”  adalah  lebih  tepat digunakan  untuk  membahas  tentang  pembaruan  hukum,  sebab  kata  tajdid  mempunyai  arti pembaruan,  sedangkan  kata  ishlah  meskipun  sering  digunakan  secara  berdampingan,  tetapi lebih  berat  pengertiannya  kepada  pemurnian. 6 . vi Kata  tajdid  yang  diartikan  sebagai “pembaruan”  lebih  tepat  digunakan  daripada  kata  lain  yang  sepadan,  karena  selain  sesuai dengan istilah dalam agama Islam juga lebih luas cakupannya dan lebih komprehensif,  sebab dalam  kata  tajdid  terdapat  tiga  unsur  yang  saling  berhubungan,  yaitu: pertama,  al-I’adah, artinya  mengembalikan  masalah-masalah  agama  terutama  yang  bersifat  khilafiyah  kepada sumber ajaran Islam  yaitu Al-Qur’an dan al-Hadis. Kedua, al-Ibanah, artinya purifikasi atau pemurnian  ajaran  Islam  dari  segala  macam  bentuk  bidah  dan  khurafat  serta  pembebasan berpikir  (liberalisasi)  ajaran  Islam  dari  fanatik  mazhab,  aliran,  ideologi  yang  bertentangan dengan  prinsip-prinsip  ajaran  Islam. Ketiga,  al-Ihya, artinya  menghidupkan  kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbahui pemikiran dan pelaksanaan ajaran Islam 7 . vii
Hukum Islam sebagaimana dikemukakan terdahulu dalam tulisan ini adalah fikih hasil ijtihad  ulama.  Dengan  demikian  yang  dimaksud  dengan  pembaruan  hukum  Islam  bukanlah berarti menolak atau merombak segala hasil ijtihad ulama masa lalu, tetapi adalah pembaruan yang  dilakukan  meliputi al-I'adah,  al-ibabanah,  al-ihya, sebagaimana  yang  telah dikemukakan di atas 8 . viii Dengan kata lain pembaruan hukum Islam ada dua bentuk, yakni:
1.  Mengkaji  ulang    pemikiran  hukum  kalangan  ulama  yang  pernah  aktual  pada  masanya, namun  karena  sudah  terlalu    lama  rentang  waktu    dengan  kehidupan  sekarang  justru dirasakan ada yang  sudah kehilangan daya aktualnya. Hal ini yang menyebabkan perlunya pembaruan,  yakni  reaktualisasi  melalui  reinterprestasi-reformulasi.  Dengan  demikian, pemikiran  hukum  tersebut  dikaji  ulang  dalil-dalilnya,  terutama  yang  menyangkut hubungan  hukum  dengan  dalil  dan  diformulasikan  sesuai  dengan  jiwa  hukum  syarak  dan tuntutan  umat  saat  ini. 9 . ix Pembaruan  hukum  Islam  bukan  berarti  membuang  sama  sekali
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
pendapat-pendapat lama yang masih bisa dipakai dan masih relevan dengan perkembangan social. 10 . x . Pembaruan hukum Islam tersebut lebih tepat mengacu kepada  suatu kaidah:
حلصلأا ديدجلاب ذخلأاو حلاصلا نيدقلا ىلع ةظفاحولا
Memelihara  warisan  masa  lalu  yang  masih  baik  (relevan)  dan  mengambil  hal-hal  baru yang lebih baik.
2.  Melakukan  ijtihad  bagi  yang  kompeten  terhadap  masalah  baru  serta  belum  pernah dibicarakan  oleh  para  mujtahid  terdahulu,  yakni  segala  masalah  yang  muncul  akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkenaan dengan Hukum Islam sehingga dapat ditentukan hukumnya untuk dipedomani dan diamalkan oleh umat Islam.
Dari  beberapa  pengertian  tentang  pembaruan  (tajdid)  sebagaimana  tersebut  di  atas, pembaruan hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan  penuh  kesungguhan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  mempunyai  kompetensi  dan otoritas  dalam  pengembangan  hukum  Islam  dengan  cara-cara  yang  telah  ditentukan  untuk menjadikan  hukum  Islam  dapat  tampil  lebih  segar,  modern  dan  tidak  ketinggalan  zaman 11 . xi

## Landasan dan Urgensi  Pembaruan Hukum Islam
Dalam  menghadapi  pembaruan  dalam  Islam,  telah  terjadi  pro-kontra  di  kalangan ulama  dan  pemimpin-pemimpin  Islam,  yaitu  antara  yang  menganggap  bahwa  pembaruan Islam sebagai suatu keharusan dengan yang melakukan penolakan karena memandang bahwa Islam  adalah  agama  pembawa  kebenaran  mutlak  sehingga  upaya  pembaruan  dipandang bertentangan  dengan  watak  kemutlakan  Islam  tersebut.  Di  samping  itu,  penolakan  tersebut didasari  oleh  suatu  pandangan  bahwa  pembaruan  (modernisasi)  adalah  kebudayaan  Barat, sedangkan  Barat  dipandang  sebagai  musuh  Islam  dan  umatnya  baik  secara  politik  maupun kultural 12 . xii
Pemahaman  mendasar  antara  yang  pro  dan  kontra  pembaruan  sesungguhnya  terletak pada  kerangka  metodologis  dalam  memahami  Islam  sehingga  perbedaan  antara  keduanya berada dalam wilayah pemahaman atau penafsiran, bukan dalam wilayah yang sangat prinsip. Oleh  karenanya,  pembaruan  Islam  dapat  dipandang  sebagai  suatu  keharusan.  Dengan demikian,  maka  masalah  yang  perlu  dikaji  adalah  hal-hal  yang  dapat  dijadikan  pijakan  atau pemberi legitimasi bagi pembaruan Islam dan sekaligus sebagai faktor pendorong pentingnya pembaruan tersebut. Hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Landasan Teologis
Ide  tentang  pembaruan  itu  berakar  pada  warisan  pengalaman  sejarah  umat  Islam  itu sendiri.  Warisan  tersebut  adalah  landasan  teologis    yang  mendorong  munculnya  berbagai gerakan  pembaruan.  Selanjutnya  landasan  teologis  itu  terformulasikan  dalam  dua  bentuk keyakinan, yaitu:
Pertama, keyakinan  bahwa  Islam  adalah  agama  universal.  Sebagai  agama  universal Islam  memiliki  misi rahmatan  lil  al-‘alamin (memberi  rahmat  bagi  seluruh  alam). Universalitas  Islam  ini  dapat  dipahami  sebagai  ajaran  yang  mencakup  semua  aspek kehidupan, mengatur seluruh ranah kehidupan umat manusia, baik yang berhubungan dengan Allah  secara  vertikal,  maupun  yang  berhubungan  dengan  sesama  umat  manusia  dan  berlaku untuk seluruh lingkungan dan wilayah 13 . xiii Terciptanya harmoni pada ketiga wilayah hubungan tersebut,  maka  akan  tercapai  kebahagiaan  hidup  sejati  di  dunia  dan  di  akhirat,  karena  Islam bukan hanya berorientasi duniawi semata, melainkan duniawi dan ukhrawi secara bersamaan.
Konsep universalisme Islam itu meniscayakan bahwa ajaran Islam berlaku pada setiap waktu,  tempat,  dan  semua  jenis  manusia,  baik  bagi  bangsa  Arab  maupun  non  Arab  dalam tingkat  yang  sama,  dengan  tidak  membatasi  diri  pada  suatu  bangsa,  tempat,  masa,  atau kelompok  tertentu,  dengan  ungkapan  lain  bahwa  nilai  universalisme  itu  tidak  bisa  dibatasi oleh formalisme dalam bentuk apapun 14 .. xiv
Universalisme Islam juga memiliki makna bahwa Islam telah memberikan dasar-dasar yang  sesuai  dengan  perkembangan  umat  manusia.  Meskipun  demikian,  tidak  semua  ajaran yang  sifatnya  universal  itu  diformulasikan  secara  rinci  dalam  Al-Qur’an  dan  Sunnah.  Oleh karenanya,  diperlukan  upaya  untuk  menginterpretasikannya  agar  sesuai  dengan  segala tuntutan  perkembangan  sehingga  konsep  universalitas  Islam  yang  mencakup  semua  bidang kehidupan dan jaman dapat diwujudkan atau diperlukan upaya rasionalisasi ajaran Islam.
Watak universalisme Islam meniscayakan adanya pemahaman yang selalu baru untuk menyikapi perkembangan kehidupan manusia yang senantiasa berubah. Islam yang universal menuntut aktualisai nilai-nilai Islam dalam konteks dinamika kebudayaan. Kontektualisasi ini tidak  lain  dari  upaya  menemukan  titik  temu  antara  hakikat  Islam  dan  semangat  zaman. Hakikat  Islam  yang  merupakan  rahmat  untuk  semesta  alam  berhubungan  secara  simbiotik dengan zaman, yaitu kecondongan kepada kebaruan dan kemajuan 15 . xv
Kedua, keyakinan  bahwa  Islam  adalah  agama  terakhir  yang  diturunkan  Allah  Swt untuk  semua  umat  manusia  melalui  Nabi  Muhammad  Saw.  sebagai  Rasul-Nya.  Dengan kenyataan  ini,  berarti  pasca  Islam  sudah  tidak  ada  lagi  agama  yang  diturunkan  Allah  dan diyakini pula sebagai  agama terakhir. Segala sesuatu  yang dibawa  Islam  sebagai  suatu  yang
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
paling sempurna dan lengkap yang melingkupi segalanya dan mencakup sekalian agama yang diturunkan sebelumnya 16 . xvi
Al-Qur’an adalah kitab yang lengkap, sempurna, dan mencakup segala-galanya, tidak ada  satupun  persoalan  yang  terlupakan  di  dalamnya.  Keyakinan  yang  sama  juga  terhadap keberadaan  Nabi  Muhammad  Saw.  sebagai  Nabi  akhir  zaman  yang  tidak  akan  lahir  atau diutus  lagi  seorang  pun  Nabi  setelah  Nabi  Muhammad  Saw.  dan  risalah  yang  dibawanya diyakini  sebagai  risalah  yang  lengkap  dan  sempurna.  Keyakinan  akan  Nabi  Muhammad sebagai Nabi penutup hendaknya dipahami bahwa berhentinya fungsi kenabian bukan berarti terputusnya  petunjuk  Tuhan  kepada  umat  manusia.  Kondisi  ini  mengacu  pada  ide  bahwa setelah  fungsi  kenabian  Muhammad  Saw.  selesai,  secara  fungsional  peran  ulama  dipandang sangat  penting untuk  memelihara dinamika ajaran  Islam. Hal  ini dipandang tidak berlebihan karena ulama berperan sebagai pelanjut tugas para nabi. Kalangan ulama memunculkan para mujaddid (pembaru) yang secara fungsional memelihara dinamika ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw sebagai pengemban risalah terakhir dari Tuhan, dengan kata lain bahwa kontinuitas petunjuk agama wahyu dari Adam hingga Muhammad melalui para Nabi, sedangkan  dari  Nabi  Muhammad  Saw  melalui  para mujaddid yang  secara  institusional dimanifestasikan dalam berbagai ragam pemikiran serta gerakan tajdid 17 . xvii
2. Landasan Normatif
Landasan normatif yang dimaksud dalam pembaruan pemikiran Islam adalah landasan yang diperoleh dari teks-teks nash.
Di dalam Hadis riwayat Abu Daud dari Abi Hurairah, Rasulullah Saw bersabda yang berbunyi: 18 . xviii
اهنيد اهل ددجي يه ةنس ةئاه لك سأر ىلع ةهلأا هذهل ثعبي ىلاعت الله ىإ .
Allah    mengutus  kepada  umat  ini  pada  setiap  awal  abad  seseorang  yang    memperbaharui (paham) agamanya.
Terlepas  dari  berbagai  interpretasi  tentang  hadis  di  atas,  yang  jelas  bahwa  ide  tajdid dalam  Islam  memiliki  landasan  normatif  dalam  teks  Hadis  tersebut  yang  dijadikan  landasan bagi  terbentuknya  sebuah  ketentuan  hukum  yang  mengharuskan  kalangan  ulama  untuk menunaikan kewajiban pembaruan keagamaan.

## 3. Landasan Historis
Selanjutnya  dilihat  dari  segi  landasan  historis,  maka  terbukti  bahwa  sejak  awal perkembangan  Islam,  sewaktu  Nabi  Muhammad  Saw.  masih  ada  dan  pengikutnya  masih terbatas  pada  bangsa  Arab  yang  berpusat  di  Mekkah  dan  Madinah,  Islam  diterima  dan
dipatuhi  tanpa  bantahan.  Pada  perkembangan  selanjutnya,  Islam  secara  geografis  menyebar luas.  Dalam  konteks  ini seperti  dicatat  dalam  sejarah,  tentang  bagaimana  sikap  para  sahabat dalam  memberikan  keputusan  hukum,  diketahui  mereka  telah  melakukan  pembaruan  dalam memberikan  penyelesaian  hukum  melalui  jiwa  dan  semangat  Islam.  Sebagai  contoh,    dapat dilihat  bagaimana  sikap  Umar  ibn  Khattab  dan  ahli  fikih  lainnya  seperti  Mu’az  ibn  Jabal, ketika menolak memberikan bagian 4/5 jatah tanah rampasan perang untuk para pejuang yang menaklukkan musuh. Umar berpendapat, tanah tersebut harus dijadikan wakaf untuk generasi Muslim  yang  akan  datang.  Terhadap  penentangnya  Umar  mengatakan  “Apakah  kalian menginginkan agar generasi sesudah kalian tidak memiliki apa-apa? 19 ” xix . Umar telah melakukan pembaruan  pada  banyak  aspek,  seperti  masalah  talak  tiga  sekaligus  dinyatakan  jatuh  tiga, tidak  memberikan  zakat  kepada  muallaf,  dan  sebagainya.  Demikian  pula  pembaruan  yang dilakukan  Usman  ibn  Affan.  Umpama,  semasa  khalifah  Abu  Bakar  dan  Umar  ibn  Khattab, unta  yang  lepas  dibiarkan  saja  tanpa  dipelihara  sampai  ditemukan  sendiri  oleh  pemiliknya, karena ada Hadis Nabi yang menyatakan bahwa unta yang tersesat hendaknya dibiarkan saja. Ketika ada yang bertanya kepada Usman, beliau menjawab: “Apa bedanya kamu dengan unta. Ia  butuh  makan  dan  minum.  Berikanlah  minum  dan  rumput  untuknya  sampai  datang pemiliknya”. Usman menunjukan orang yang memelihara unta itu sampai datang pemiliknya. Jika ternyata tidak ada, unta tersebut dijual dan uangnya disimpan sampai pemiliknya datang.
Para  sahabat  yang  lain  juga  bersikap  demikian.  Mereka  adalah  orang-orang  yang memiliki  cakrawala  pemikiran  yang  luas  dalam  bidang  hukum.  Hukum  dibuat  tanpa menyulitkan, meski  tetap berpijak pada dasar-dasar  yang ada. Demikian  pula halnya dengan generasi  berikutnya.  Mereka  bahkan  mampu  membentuk  madrasah  (aliran)  hukum  fikih  di beberapa  tempat,  mengadakan  studi,  mengajar  dan  memberikan  fatwa  hukum.  Setiap persoalan yang muncul selalu diberikan jawaban 20 . xx
Bahkan  di  era  kemunduran  yang  ditandai  dengan  munculnya  mazhab-mazhab  dalam fikih dan semakin kuatnya paham taklid, namun pembaruan hukum Islam bukan terhenti sama sekali.  Hal  ini  ditandai  dengan  munculnya  para  tokoh-tokoh  terkenal,  misalanya  al-Ghazali (1058-1111M)  yang  menyatakan  bahwa  pengangkatannya  menjadi  profesor  di  madrasah Nizamiyah  merupakan  isyarat  berlakunya  tugas  tajdid  bagi  dirinya  dan  karenanya  dia berupaya  menghidupkan  lagi  berbagai  tradisi  keagamaan  yang  selalu  diamalkan  oleh  ulama terdahulu  (ulama  salaf)  dan  telah  ditinggalkan  orang  pada  waktu  itu.  Juga  al-Suyuthi mengidentifikasikan  dirinya  dengan  sosok mujaddid .  Dia  memandang  bahwa  reputasinya sebagai seorang ilmuwan pada masanya merupakan justifikasi bagi dirinya untuk mengklaim
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
menjadi  seorang mujaddid .  Juga  Ibnu  Taimiyah  (728  H/1328  M)  telah  tampil  melakukan pembaruan  dalam  bidang  hukum  Islam,  sufisme  dan  teologi  Asy’ariyah  yang  cenderung kepada  faham  fatalisme.  Hal-hal  tersebut  dalam  pandangannya  terdapat  penyimpangan- penyimpangan  dari  ajaran  Islam  yang  benar,  justru  dalam  memberikan  kritik  selalu  disertai dengan  seruan  kepada  umat  Islam  agar  kembali  kepada  Al-Qur’an  dan  Sunnah  serta memahaminya 21 . xxi
Dalam  perkembangan  sejarah  gerakan  pembaruan  pasca  Ibnu  Taimiyah,  terus mengalami  dinamisasi  dan  kontinuitas  serta  mengalami  beberapa  variasi  corak  dan penekanannya  masing-masing  sesuai  dengan  konteks  waktu,  tempat,  dan  problem  yang dihadapi.  Gerakan-gerakan  pembaruan  itu  sendiri  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua,  yaitu gerakan  pembaruan  pra-modern  dan  gerakan  pembaruan  pada  masa  modern.  Gerakan pembaruan  pra-modern  (pasca  Ibnu  Taimiyah),  mengambil  bentuknya  terutama  pada  abad XVII  dan  XVIII  M.  Sementara  itu,  gerakan  modern  terutama  dimulai  pada  saat  jatuhnya Mesir  di  tangan  Napoleon  Bonaparte  (1798-1801  M),  yang  kemudian  menyadarkan  umat Islam  akan  rendahnya  kebudayaan  dan  peradaban  yang  dimilikinya  dan  memunculkan keinsafan akan kelemahan dan keterbelakangan 22 . xxii

## 4. Perubahan Sosial
Perubahan  sosial  yakni  segala  perubahan  yang  berhubungan  dengan  kehidupan masyarakat.  Perubahan  ini  berdampak  kepada  cara  berpikir  para  ulama  dalam  melihat  fakta yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  serba  berubah  dari  kondisi  sebelumnya. Selanjutnya berubah pula cara menginterpretasi kehendak Tuhan di dalam memformulasikannya. Situasi di mana kita hidup masa kini sudah jauh berbeda dibandingkan dengan masa kehidupan para pembangun mazhab.
Perubahan ini terasa dengan sudah makin sulitnya kita pada masa sekarang mengikuti pendapat  yang dicetuskan oleh ulama pada waktu itu sehingga fikih tradisional sebagai hasil formulasi  lama  pada  waktu  itu  lebih  banyak  tertulis  di  atas  kertas  daripada  dilaksanakan secara  praktis.  Pada  masa  kini,  apa  yang  disebutkan  oleh  kitab-kitab  fikih  yang  tradisional hampir-hampir  tidak  terpakai  lagi  di  dunia  Islam.  Hal-hal  yang  terpakai  hanya  persoalan ibadat  dan  hal  yang  menyangkut  masalah ahwal  al-syakhsiyah yang  sudah  direvisi.  Adapun bidang-bidang  lainnya,  walaupun  ada  itu  pun  terbatas  pemakaiannya  di  negeri  Arab  yang belum banyak menerima pengaruh luar 23 . xxiii
Hukum  Islam  yang  telah  dirumuskan  oleh  para  mujtahid  pada  masanya  merupakan suatu  karya  agung  yang  dapat  memandu  kehidupan  umat  dalam  segala  bidang,  karena  ia
dipahami  dan  dirumuskan  sesuai  dengan  keadaan  dan  kondisi  umat  pada  waktu  itu.  Namun kondisi  umat  Islam  pada  saat  ini  sudah  jauh  berbeda  dengan  situasi  sosial  saat  dirumuskan dan  tempat  hidupnya  pun  bukan  lagi  di  Arab  dan  sekitarnya.  Oleh  sebab  itu,  fikih  lama  itu secara tekstual sulit dijadikan panduan kehidupan beragama secara utuh pada saat ini, di sisi lain  umat  sangat  membutuhkannya.  Hal  ini  hampir  dapat  dipastikan  bahwa  seluruh  umat Islam  sudah  berpikir  untuk  mengaktualkan  hukum  Islam  dengan  cara  memahami  semua hukum  tersebut  untuk  menghasilkan  rumusan  baru  sehingga  dapat  menjadi  panduan  dalam kehidupan  nyata.  Itulah  yang  disebut  dengan  reaktualisasi  melalui  reformulasi 24 . xxiv Kesulitan penerapan ketentuan fikih  itu menurut istilah Amir Syarifuddin adalah hampir seluruh bidang fikih,  baik  dalam  bidang  ibadat  dan  lebih  lagi  dalam  bidang  muamalat  yang  mengatur pergaulan  umat  Islam  dalam  berbagai  persoalan  kehidupannya.  Sekedar  contoh  kesulitan penerapan fikih tempo dulu untuk masa kini diilustrasikannya:
1. Harta  benda  yang  wajib  dizakatkan  dikelompokkan  pada  binatang  ternak  berkaki  empat, bahan  makanan  yang  bersifat  vital,  mas,  perak,  dan  tijarah.  Formulasi  dari  dari  mujtahid menjelaskan binatang dan makanan yang ada pada waktu itu di negeri Arab. Jika formulasi ini yang dipedomani, maka umat Islam di negeri lain pada waktu ini yang penghasilannya tidak seperti hasil negeri Arab ketika itu tidak memperoleh kesempatan menunaikan rukun Islam ini walaupun produk dan kekayaannya secara kuantitatif berlipat ganda dari apa yang disebutkan oleh kitab fikih itu 25 . xxv
2. Di  antara  syarat  sahnya  pemindahan  hak  milik  (dari  penjual  kepada  pembeli)  dalam  jual beli adalah dengan ijab-qabul di tempat transaksi, yaitu ucapan yang jelas dari si pembeli,
“saya  telah  membeli  barang  ini  dengan  harga  sekian,”  yang  kemudian  dijawab  oleh  si penjual,  “saya  telah  menjual  barang  itu  dengan  harga  sekian.”  Kalau  persyaratan ijab- qabul itu masih diberlakukan dalam dunia perdagangan yang begitu besar dan kompleks di masa sekarang, tentu akan menimbulkan kehebohan pasar.
3. Semua  kitab  fikih  Ahlu  sunnah  dalam  hukum  kewarisan  menetapkan  bahwa  cucu  yang berhak menerima warisan sebagai furud atau ashabah hanyalah anak dari anak laki-laki, sedangkan anak dari anak perempuan tidak berhak sama sekali kecuali sebagai zul arham yang  kemungkinannya  untuk  menerima  warisan  kecil  sekali.  Hukum  seperti  ini  hanya mungkin  berlaku  dalam  bentuk  susunan  kekerabatan  patrineal  (mengikuti  garis  ayah). Memberlakukan fikih mawaris seperti ini di dunia Islam yang sudah rata-rata sudah hidup dalam susunan kerabat parental (mengikuti garis ayah-ibu) tidaklah relevan lagi.
4. Hampir semua kitab fikih mazhab, tidak ada ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan tentang  batas  usia  minimal  bagi  seseorang  untuk  dibolehkan  nikah.  Kalau  fikih  lama digunakan  pada  masa  sekarang  yang  sudah  berkembang  dan  berubah  dengan  pesat kehidupannya, maka pelaksanaan perkawinan akan kacau.
5. Begitu  pula  dalam  semua  kitab  fikih  yang  mengatur  tentang  perceraian,  dibicarakan bolehnya  terjadi  perceraian  di  mana  saja,  kapan  saja,  dan  oleh  siapa  saja,  tidak  mesti  di pengadilan.  Kalau  ketentuan  ini  diberlakukan  pada  waktu  sekarang,  maka  rusaklah kehidupan rumah rangga 26 . xxvi
Ilustrasi yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa tidak semua ketentuan hukum yang terdapat di dalam kitab fikih terdahulu dapat diterapkan untuk masa kini karena keadaan masyarakat sudah jauh berbeda sama sekali dengan kondisi sewaktu fikih tersebut dirumuskan oleh  para  ulama  fikih  tempo  dulu.  Sekiranya  rumusan  fikih  tempo  dulu  itu  dipaksakan  juga untuk  diterapan  pada    masa  kini,  seperti  kasus-kasus  tersebut  maka  sudah  dapat  dipastikan bahwa  hal  tersebut    tidak  akan  menyelesaikan  suatu  masalah  yang  dihadapi  masyarakat, keputusan hukum tersebut terkesan tidak mengandung nilai-nilai kemaslahatan sesuai dengan jiwa  syariat  Islam  dalam  menyelesaikan  suatu  masalah,  bahkan  sebaliknya  yang  akan menimbulkan masalah baru yang  lebih runyam.
Dalam  konteks  ini  menurut  para  pakar,  terjadinya  pembaruan  hukum  Islam  di  dunia Islam  setidaknya  disebabkan  oleh  empat  faktor,  yaitu: pertama, untuk  mengisi  kekosongan hukum  karena  norma-norma  yang  terdapat  dalam  kitab-kitab  fikih  tidak  mengaturnya, sedangkan  kebutuhan  masyarakat  terhadap  hukum  masalah  yang  baru  terjadi  itu  sangat mendesak  untuk diterapkan. Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK sehingga perlu ada  aturan  hukum  yang  mengaturnya,  terutama  masalah-masalah  yang  belum  ada  aturan hukumnya. Ketiga, pengaruh  reformasi  dalam  berbagai  bidang  yang  memberikan  peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional. Keempat, pengaruh pembaruan  pemikiran  hukum  Islam  yang  dilaksanakan  oleh  para  mujtahid  baik  tingkat internasional  maupun  tingkat  nasional,  terutama  hal-hal  yang  menyangkut  perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 27 . xxvii
Sehubungan  dengan  hal-hal  tersebut  di  atas,  maka  agar  hukum  Islam  tetap  aktual mengatur kehidupan umat Islam di masa kini, diperlukan hukum Islam dalam bentuknya yang baru  dan  tidak  mesti  dengan  mengambil  alih  semua  fikih  yang  lama.  Hal  ini  menghendaki adanya usahatajdid atau reformulasi fikih.
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013

## Bentuk-Bentuk Pembaruan
1. Pemurnian
Pembaruan dalam bentuk pemurnian disebut juga dengan purifikasi ajaran Islam, yaitu mengembalikan  semua  bentuk  kehidupan  keagamaan  pada  zaman  awal  Islam  sebagaimana yang  dipraktikkan  pada  masa  Nabi  Saw.  yang  merupakan  periode  yang  hebat,  puncak  yang luar  biasa  dan  cemerlang,  serta  merupakan  masa  yang  dapat  terulang.  Terjadinya  banyak penyimpangan dari ajaran pokok Islam pasca Nabi bukan karena kurang sempurnanya Islam, tetapi karena kurang mampunya untuk menangkap Islam sesuai semangat zaman serta dalam konteks ini banyaknya unsur-unsur luar yang masuk dan bertentangan dengan Islam sehingga diperlukan upaya untuk mengembalikan atau memurnikan kembali sesuai dengan orisinilitas Islam. Upaya ini dapat dilakukan dengan membersihkan keyakinan akidah  dan ibadah  Islam dari berbagai keyakinan dan ritual yang sesat 28 . xxviii
Dalam konteks ini, ada juga yang disebut dengan ishlah , yakni  memperbaiki bagian- bagian  yang patut diperbaiki. Jika  hukum  Islam  itu diumpamakan dengan sebuah bangunan rumah, maka perbaikan dilakukan dengan mengembalikannya pada keadaan semula sehingga ia  tampil  seakan  barang  baru.  Hal  itu  dilakukan  dengan  cara  memperkokoh  sesuatu  yang lemah, memperbaiki  yang usang dan menambal  bagian  yang retak. Dengan kata lain, hal ini bukan  dengan  cara  merombak  bentuk  yang  pertama  atau  menggantinya  dengan  yang  baru. Dengan  demikian,  menurut  Qardawi,  tajdid  dalam  pengertian  ishlah  ini  bukan  berarti mengubah  agama  tetapi  mengembalikannya  seperti  dalam  era  Rasulullah  Saw,  para  sahabat dan tabi’in 29 xxix
2. Pembaruan
Menurut    N.J.  Coulson,    bahwa  dalam  perspektif  sejarah  pembaruan  hukum  Islam menampakkan diri dalam empat bentuk:
a. Dikodifikasikannya  (yaitu  pengelompokan  hukum  yang  sejenis  ke  dalam  kitab  undang- undang)  hukum  Islam  menjadi  hukum  perundang-undangan  negara,  yang  disebut  sebagai doktrin siasah.
b. Tidak  terikatnya  umat  Islam  pada  hanya  satu  mazhab  hukum  tertentu,  yang  disebutnya doktrin takhayyur (seleksi) pendapat mana yang paling dominan dalam masyarakat.
c. Perkembangan  hukum  dalam  mengantisipasi  perkembangan  peristiwa  hukum  yang  baru timbul, yang disebut doktrin tathbiq (penerapan hukum terhadap peristiwa baru)
d. Perubahan  hukum  dari  yang  lama  kepada  yang  baru,  yang  disebutnya doktrin  tajdid (reinterpretsi) 30 . xxx
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
Apa  yang  dikemukakan  oleh  N.J  Coulson  ini  jika  disistematiskan  dengan  melihat usaha negara-negara yang beragama Islam untuk mengembalikan aktualitas hukum Islam atau setidaknya  menjembatani  jarak  antara  hukum  Islam  sebagai  ajaran  teoritis  sebagaimana tertuang di  dalam kitab-kitab fikih  hasil pemikiran mujtahid ratusan tahun  yang lalu  dengan kebutuhan masyarakat masa kini dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Kebijaksanaan Administratif
Pembaruan  hukum  Islam  dalam  bentuk  kebijaksanaan  administratif  ini  pertama  kali dilakukan  di  Mesir  menjelang  keluarnya  undang-undang  perkawinan  yang  berlaku  pada waktu ini. Hal ini meliputi masalah pencatatan perkawinan dan ketentuan usia minimum bagi calon mempelai.
Pemerintah  Mesir  menetapkan  aturan-aturan  yang  bersifat  lokal  yang  dapat menggiring  masyarakat  hingga  masyarakat  sulit  untuk  menghindarkannya.  Umpamanya antara  lain  ketentuan  “sengketa  perkawinan  tidak  boleh  dilayani  oleh  Pengadilan  Agama kecuali bila pasangan yang bersengketa itu memiliki surat nikah 31 . xxxi
Pembaruan  hukum  Islam  dalam  bentuk  kebijaksanaan  administratif  yang    dilakukan oleh pemerintah negara Mesir tersebut nampaknya diikuti pula oleh pemerintah negara-negara lain yang beragama Islam. Di antaranya di Indonesia, seperti dengan dikeluarkannya Undang- undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini terlihat di antara pasal-pasal undang-undang  tersebut  dimuat  mengenai  kebijaksanaan  administratif,  yakni  ketentuan keharusan  pencatatan  perkawinan  dan  batas  usia  minimum  bagi  calon  mempelai,  16  tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 tahun bagi yang pria 32 . xxxii Pembaruan Hukum Islam tentang masalah ini tidak terdapat dalam mazhab mana pun, namun sesuai dengan jiwa syari’at Islam untuk terwujudnya suatu kemaslahatan dan terhindarnya dari kemudaratan dalam perkawinan.

## 2. Aturan Tambahan
Pembaruan  hukum  Islam  dalam  bentuk  aturan  tambahan  maksudnya  adalah  tanpa mengubah dan mengurangi materi fikih yang sudah ada dibuat suatu aturan yang bersifat jalan keluar hingga masalah sosial  dapat  diatasi.  Tindakan ini ditempuh  karena fikih menurut  apa adanya  dalam  keadaan  tertentu  tidak  menjamin  suatu  keadilan  menurut  pendapat  umum masyarakat,  maksud  itu  ditempuh  sebagai  suatu  kebijaksanaan  yang  terdapat  dalam  hukum Islam 33 . xxxiii
Pada kasus ini, dapat diberi contoh tentang hak waris cucu bahwa anak dari anak laki- laki yang ayahnya telah meninggal terlebih dahulu dari kakek yang mempunyai anak laki-laki yang lain. Bila kakek ini meninggal, menurut fikih yang ada si cucu tidak mendapat warisan
karena ia terhijab oleh paman kandung yakni saudara ayahnya itu. Dalam kasus ini, menurut penilaian  masyarakat,  ketentuan  fikih  yang  ada  itu  tidak  adil.  Mengubah  fikih  yang  dinilai tidak  adil  itu  tidak  mungkin  dilakukan  oleh  ulama.  Untuk  memenuhi  kehendak  dan  rasa keadilan  masyarakat  itu  si  cucu  harus  mendapat  sebagian  dari  harta  si  kakek  melalui  wasiat wajib.  Ketentuan  aturan  tambahan  seperti  ini  nampaknya  dianggap  penyelesaian  yang  tepat, maka  cara  ini  diikuti  oleh  sebagian  besar  negara  Timur  Tengah 34 . xxxiv Dalam  KHI  diatur  dalam pasal 185.
3. Talfiq
Pembaruan  hukum  Islam  dalam  bentuk  talfiq  tersebut  pernah  dilakukan  oleh pemerintah Turki dalam Hukum Perkawinan Islam. Hal ini seperti diketahui bahwa  di Turki hukum  perkawinan  yang  diberlakukan  sebelumnya  adalah  menurut  mazhab  Hanafi.  Namun ada bagian-bagiannya yang tidak aktual dan dirasakan sulit untuk dijalankan oleh umat Islam di Turki. Dalam rangka mengatasi masalah ini, maka penyusunan Undang-undang merujuk ke mazhab  lain.  Untuk  memberi  kemungkinan  kepada  istri  bercerai  dari  suaminya  yang  pergi atau  menyakiti  istri,  diambil  pendapat  dari  mazhab  Maliki.  Untuk  ketentuan  nafkah  yang mempertimbangkan keadaan ekonomi suami diambil pendapat dari mazhab Syafi’i dan untuk mengurangi  terjadinya  poligami  melalui  persyaratan  yang  diajukan  oleh  istri  tua  diambil pendapat dari mazhab Hanbali 35 . xxxv
Pembaruan  hukum  Islam  dalam  bentuk  talfiq  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh pemerintah Turki dalam menyusun Undang-undang Perkawinan tersebut nampaknya berlaku pula  di  negara-negara  lain  yang  beragama  Islam,  umpamanya  di  Indonesia.  Meskipun mayoritas  umat  Islam  di  negara  ini  bermazhab  Syafi’i,  namun  dalam  Undang-undang Perkawinan yang berlaku  terlihat adanya pasal-pasal yang diramu dari fikih mazhab lain.
4. Reinterpretasi-Reformulasi
Reformulasi  yakni merumuskan kembali dengan cara reinterpretasi  pada arti bagian- bagian fikih  yang dirasakan tidak aktual lagi dalam suatu kondisi tertentu, diulang mengkaji dalilnya  tertutama  yang  menyangkut  hubungan  dalil  dengan  rumusan  hukum.  Dalil  yang pernah  diinterpretasikan  oleh  mujtahid  terdahulu  untuk  menghasilkan  fikih  pada  masanya diulang  mengkaji  dan  menginterpretasikannya  sesuai  dengan  jiwa  hukum  dan  tuntutan masyarakat  waktu  ini 36 . xxxvi Hal  ini  berlaku  terhadap  dalil  nash  Al-Qur’an  yang  tidak  qath’i penunjukan  terhadap  hukum  dan  diturunkan  dalam  bentuk  tidak  terurai.  Tentang  sunnah, reinterpretasi  dilakukan  terhadap  sunnah  yang  autentinsitasnya  diragukan.  Begitu  pula terhadap  sunnah  yang  sudah  diakui  autentisitasnya,  tetapi  penunjukannya  terhadap  hukum
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
belum jelas. Begitu pula terhadap masalah-masalah lain yang dirumuskan ulama dulu sebagai hasil ijtihad karena tidak ada bimbingan langsung dari Al-Qur’an dan hadis sahih 37 . xxxvii
Apa  yang  dikemukan  di  atas  dalam  konteks  ini  dapat  diambil  sebuah  pemahaman, bahwa  sesungguhnya  hukum  Islam  sepanjang  masalah  muamalah  yang  merupakan  hasil ijtihad  para  ulama  terdahulu  bukanlah  sesuatu  hal  yang  absolut.  Para  mujtahid  yang  telah berhasil meninggalkan hasil karyanya itu tidak pula menginginkan supaya dijadikan  sebagai sebuah karya yang universal berlaku untuk sepanjang masa dan di semua tempat. Oleh karena itu,  dengan  tanpa  mengurangi  rasa  hormat  kita  kepada  para  mujtahid  terdahulu  dan  hal  ini sesuai  pula  dengan  pesan-pesan  mereka,  maka  hukum  Islam  yang  telah  mereka  produk  itu dapat dikaji ulang oleh yang kompeten pada setiap generasi sehingga hukum Islam itu selalu aktual  untuk  sepanjang  masa.  Pembaruan  dalam  bentuk  reformulasi  ini    dilakukan  dengan pertimbangan  bahwa  zaman  kita  sekarang  sudah  jauh  berbeda  dengan  zaman  para  imam mazhab  serta  bahwa  situasi  dan  kondisi  di  tiap  zaman  berpengaruh  terhadap  pemikiran  para ahlinya, maka pada masa kini mutlak perlu pemikiran baru di dalam memahami hukum Tuhan untuk dapat digunakan dalam pengaturan kehidupan manusia sekarang.

## Kendala dan Solusi Pembaruan Hukum Islam
Pembaruan  hukum  Islam  sudah  dikumandangkan  dalam  tempo  waktu  yang  cukup lama. Salah satu wujud pembaruan tersebut di Indonesia misalnya telah lahir Undang-undang Perkawinan  atau  yang  dapat  disebut  Undang-undang  Islam  tentang  perkawinan  dan  KHI, walaupun  sampai  saat  ini  masih  belum  terlaksana  secara  baik 38 . xxxviii Nampaknya  dalam  hal  ini kalangan  ulama  sendiri  terbagi  dalam  tiga  kelompok. Pertama, tidak  mengakui  Undang- undang tersebut  itu sebagai aturan yang menggantikan hukum fikih. Mereka tetap mematuhi hukum  fikih  mazhab  yang  mereka  anut.  Jumlah  umat  Islam  yang  bersikap  seperti  ini  masih banyak. Kedua, bersikap mendua dari satu sisi aturan Undang-undang itu serta dipatuhi dalam kedudukannya  sebagai  warga  Negara.  Di  sisi  lain  mereka  tetap  berpedoman  kepada  hukum fikih mazhab yang mereka anut. Dengan demikian, jika berbeda ketentuan KHI dengan fikih yang dianut, mereka mengatakan: “sah menurut  agama, namun melanggar ketentuan hukum Negara”. Ketiga, mengakui seutuhnya bahwa KHI itu adalah fikih dalam bentuknya yang baru yang  diberlakukan  di  Indonesia.  Kelompok  ini  relatif  sedikit,  yakni  para  ulama  dan  sarjana yang berpendirian baru dalam menghadapi fikih 39 . xxxix Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa baik kelompok yang menolak atau mendua terhadap pembaruan hukum Islam dalam KHI tersebut
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
setidaknya disebabkan oleh adanya dua faktor yang merupakan kendala  pembaruan tersebut, yaitu:

## 1. Kuatnya hukum fikih tertanam dalam jiwa umat Islam
Di kalangan masyarakat awam bahkan kalangan ulama yang mengikatkan diri dengan mazhab  tertentu,  antara  fikih  dan  syari’ah  itu  tidak  dapat  mereka  bedakan.  Ulama  yang demikian pada umumnya lebih konsen mendalami fikih daripada mempelajari metodologinya. Pada  gilirannya,  tanpa  disadari  tertanamnya  suatu  keyakinan  bahwa  fikih  itu  adalah  hukum syarak yang sudah baku tanpa perlu adanya kaji ulang, pembaruan, dan penambahan terhadap ketentuan  hukum  yang  dipandang  sudah  permanen.  Dalam  bermazhab  Syafi’i  umpamanya, memang ada doktrin yang harus diindahkan, yakni yang boleh difatwakan itu adalah pendapat yang  disepakati  antara  imam  Nawawi  dan  Rafi’i,  yang  dipilih  Nawawi  saja,  yang  dipilih Rafi’i  saja,  pendapat  yang  disokong  oleh  ulama  terbanyak,  pendapat  ulama  yang  terpandai, dan  pendapat  ulama  yang wira’i 40 . xl Pengamalan  di  luar  mazhab  Syafi’i  hanya  dibolehkan dalam  lingkungan  mazhab  empat  dalam  keadaan  terpaksa  dan  dengan  persyaratan  ketat, yakni: mengetahui dasar pijakan yang dianut oleh imam yang diikuti, tidak boleh terhadap hal yang  telah  diamalkan,  bukan  untuk  mencari  keringanan,  imam  yang  dikuti  pendapatnya adalah  level  mujtahid,  tidak  talfiq,  dan  tidak  bertentangan  dengan  keputusan  hakim,  dan lainnya 41 . xli Doktrin bermazhab seperti ini menutup kemungkinan untuk mengikuti mazhab lain dalam  lingkup  mazhab  empat  sekalipun,  apalagi  akan  mengikuti  fatwa  di  luar  itu.  Dengan kata  lain,  selagi  ulama  mengikatkan  diri  dengan  mazhab  tertentu  kemungkinan  untuk menerima  pembaruan  hukum  Islam  sangat  kecil,  kalau  tidak  dapat  dikatakan  menolak  sama sekali.
Menurut  Satria  Efendi,  timbulnya  keyakinan  para  ulama  terhadap  fikih  seperti tersebut  berawal  dari  kurangnya  penguasaan  terhadap  Ushul  Fiqh.  Hal  ini  disebabkan  studi Ushul Fiqh belum mendapat perhatian yang memadai di kalangan ulama dan sarjana Islam di Indonesia  umumnya.  Gagasan  pembaruan  hukum  Islam  kenyataannya  belum  dibarengi dengan  usaha  penguasaan  metodologinya.  Kita  lebih  cenderung  mendalami  fikih  yang  siap pakai, terbanding mendalami metodologi bagaimana fikih itu terbentuk dan membentuk fikih baru 42 . xlii Qadri Azizi berdasarkan pengamatannya terhadap sekelompok ulama yang berpaham tradisionalis,  menyatakan  hal  yang  sama.  Hal  ini  seperti  yang  dikemukakannya,  bahwa pengembangan  metodologi  pemikiran  hukum  Islam  belum  pernah  mendapat  tempat  kecuali hanya  dihafal.  Para  ulama  banyak  yang  belajar  dan  menghafal  metodologi  tersebut,  bahkan tidak  sedikit  yang  menghafal  teks  Al-Qur’an  dan  Hadis  serta  ilmu  yang  alat  yang  terkait,
seperti Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, dan lain-lain. Namun, pada waktu berbicara dalam penentuan hukum,  semuanya  kembali  kepada  fikih  yang  sudah  jadi  sehingga  metodologi  yang  telah mereka  hafal  menjadi  “barang  antik”  sedangkan  fikih  hasil  ijtihad  ulama  masa  lalu  yang penuh  dengan  khilafiyah  itu  berubah  status  dan  fungsinya  menjadi  “barang  suci”  yang biasanya dianggap sebagai nash 43 . xliii
Apa  yang  dikemukakan  tokoh  hukum  Islam  di  atas,  meskipun  diungkapkan  dalam redaksi  yang  berbeda,  namun  maksudnya  adalah  sama.  Bahwa  kebanyakan  ulama  atau  para sarjana  yang  sulit  menerima    pembaruan  hukum  Islam  itu  adalah  karena  mereka  itu  kurang pengusaan  dan    wawasan  metodologi.  Kalaupun  ada  yang  menguasai  hal  ini,  namun  lebih banyak  dalam  bentuk  hafalan  bukan  untuk  dipraktikkan  dalam  berijtihad  menetapkan  suatu ketentuan  hukum  dalam  suatu  masalah  yang  terjadi,  baik  dalam  bentuk  ijtihad intiqa’i maupun  ijtihad insya’i. Secara  faktual  hal  ini  memang  sulit  untuk  dibantah,  bahkan    untuk level MUI sekalipun, yang ternyata  dalam putusan hukumnya lebih dominan merujuk kepada fikih  yang  sudah  siap  pakai  itu  dengan  meng ilhaq kan  persoalan  yang  baru  muncul  dengan ketentuan  hukum  suatu  masalah  yang  sudah  ditetapkan  di  dalam  fikih  klasik  karena dipandang  ada kesamaannya.
Karena  demikian  kuatnya  hukum  fikih  mazhab  tertanam  dalam  jiwa  ulama  kita, konsekuensinya  baik  disadari  atau  tidak,  mereka  keberatan  menerima  pembaruan  hukum Islam, karena diketahui bertentangan dengan ketentuan fikih mazhab yang dipandang mapan itu.  Hal  ini  terlihat  jelas  misalnya  dalam  putusan  MUI  tentang  sahnya  hukum  nikah  bawah tangan  (tidak  melalui  pencatatan  resmi) 44 xliv ,  nikah  usia  dini 45 xlv ,  dan  talak  tiga  sekaligus 46 . xlvi Ternyata  semua  putusan  fatwa  tersebut  merujuk  kepada  fikih  klasik.  Sekiranya  para  ulama yang terlibat membahas  masalah tersebut    merujuk kepada pasal-pasal    UU Perkawinan dan KHI, dengan melakukan  kaji ulang terhadap hasil ijihad ulama mazhab dengan menggunakan metodologi  yang mapan  dan  terpadu, maka putusan hukum  masalah tersebut  tidak demikian adanya; pasti akan berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam fikih klasik tersebut.

## 2. Tidak tersosialisasinya pembaruan hukum Islam
Tidak  tersosialisasinya  pembaruan  hukum  Islam  tersebut  secara  baik  dan  sungguh- sungguh  adalah  suatu  fakta  yang  sulit  untuk  disangkal.  Umpamanya  Undang-undang Perkawinan dan KHI,  yang nampaknya  belum  tersosialisasi secara sunguh-sungguh. Hal ini masih  terbatas  diketahui  oleh  kelompok  umat  terpelajar  yang  hidup  di  perkotaan  dan  di lingkungan peradilan dan masih jarang berlaku pada kelompok masyarakat awam. Kalau ada ceramah  dan  pengajian  agama  bersifat  umum  tentang  hukum  perkawinan  umpamanya,
sebagaimana  menurut  kitab-kitab  fikih,  bahkan  di  lembaga  pendidikan  formal  guru-guru agama  membicarakan  ketentuan  perkawinan  menurut  apa  yang  terdapat  dalam  kitab  fikih, karena itulah yang dinamakan hukum agama 47 . xlvii
Berdasarkan paparan di  atas  maka  dapat  ditegaskan, bahwa pembaruan  hukum  Islam itu  belum  banyak  dapat  diterima  oleh  kalangan  terpelajar  sekalipun,  karena  adanya  kendala besar seperti tersebut. Secara faktual para ulama yang berpikir baru dan bersikap independen dalam  hukum  Islam  secara  kuantitas  dirasakan  masih  relatif  sedikit  dibandingkan  yang sebaliknya. Dengan demikian, dalam mewujudkan pembaruan hukum Islam dalam skala luas sesuai  dengan  tuntutan  perkembangan  zaman  merupakan  suatu  keharusan,  namun  secara faktual  nampaknya  masih  belum memenuhi  harapan, karena adanya kendala besar tersebut. Dengan demikian, sesuai dengan tujuan hakiki dari pembaruan hukum Islam itu, yakni supaya hukum yang bernilai tinggi ini menjadi aktual dalam kehidupan umat Islam, maka jalan yang harus ditempuh adalah menanggulangi segala macam kendala-kendala tersebut. Dalam hal ini menurut Satria Efendi, para ulama yang berijtihad itu seyogyanya berkompeten sebagaimana mujtahid  mustaqil .  Namun  bilamana  tingkat  seperti  itu  sulit  dicapai,  maka  setidaknya  dapat diwujudkan suatu model ahli hukum Islam yang independen, baik dalam metodologi maupun dalam hasil ijtihad. Artinya, dalam memfungsikan warisan fikih-fikih mazhab, ia tidak terikat dengan mazhab tertentu dan dalam berijtihad memecahkan masalah baru, ia memakai metode Ushul Fiqh gabungan dari berbagai aliran, sanggup memilih mana yang relevan dengan masa kini 48 . xlviii

## Kesimpulan
Dari  paparan  di  atas,    dapat  disimpulkan  bahwa  pembaruan  hukum  Islam  adalah sebuah upaya untuk mengaktualkan hukum Islam yang ijtihadi, yakni hasil ijtihad ulama yang sudah kehilangan daya aktualnya dalam konteks kekinian dengan upaya kaji ulang oleh pihak yang kompeten dan ijtihad terhadap masalah baru yang belum pernah dibicarakan oleh ulama mujtahid terdahulu. Hal ini sangat penting dilakukan supaya hukum Islam itu menjadi hukum yang hidup. Pembaruan hukum Islam itu mempunyai landasan yang kuat dan jelas dari segala seginya,  baik  dari  sudut  teologis,  historis,  dan  normatif.  Meskipun  demikian,  kiranya pembaruan  tersebut  dihadapkan  dengan  dua  kendala  besar  yang  menyebabkan  umat  Islam, baik kalangan awam atau terpelajar belum bisa menerimanya. Kendala tersebut adalah selain dari telah mengakarnya paham fikih mazhab dalam jiwa umat Islam, juga karena pembaruan hukum Islam itu tidak tersosialisasi secara sunguh-sungguh dan merata di tengah umat Islam
sehingga  pembaruan  tersebut  terkesan  seolah-olah  masih  terasa  asing  bahkan  menjadi kontroversial  yang  belum  tuntas  di  kalangan  terpelajar  maupun  sarjana  hukum  Islam sekalipun.  Oleh  sebab  itu,  perlu  upaya  konkret  secara  akademis  dan  terorganisir  untuk menanggulangi segala hal yang merupakan kendala tersebut.
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013

## Endnote
1 Definisi  dikemukakan  oleh  Zakiyuddin  Sya'ban,
ةيعزشلا ةلدلأا يه ىودهتجولا اهطبنتسا ىتلا ةيلوعلا ةيعزشِلا ماكحلأا ىه
Ushul  Fiqh  al-Islami, (Kairo  :  Dar  al-Ta'lif,  1964),  h.  4. Dengan  demikian  yang  dimaksud  dengan  hukum Islam dalam artikel ini adalah fikih.
2 Muhammad Atho Muzdhar, Fatwa-Fatwa Ulama Indonesia : Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975 – 1988 (Jakarta : INIS, 1993) h.1 3 A. Qadri Azizi, Reformasi Bermazhab, (Jakarta: Teraju Mizan, 2003), h. 38-39.
4 M. Hasbi Ash Shiddieqy, Dinamika dan Elatisitas Hukum Islam, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982 ) h. 24- 25 dan Pengantar Ilmu Fikih (Jakarta: Bulan Bintang, 1993 ) Cet. ke 8 h. 87-88.
5 John O. Voll, “Pembaharuan dan Perubahan dalam Sejarah Islam: Tajdid dan Islah” dalam John L. Eposito (ed) ,Dinamika  Kebangunan  Islam:  Watak,  Proses  dan  Tantangan ,  terj.  Bakri  Siregar  (Jakarta:  Rajawali Press, 1987), h. 21-23
6 Bustami  Muhammad  Sa’id, Mafhum  Tajdid  al-Din (Kwait:  Dar  al-Da’wah,  1984),  h.  29.  Asmawi  Mahfuz, Pembaruan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah Al-Dahlawi, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 227
7 Masfuk  Zuhdi, Pembaharuan  Hukum  Islam  dan  Kompilasi  Hukum  Islam, (Surabaya:  PTA  Jawa  Timur, 1995), h. 2-3.
8 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2006) h. 152-153. 9 Amir Syarifuddin, Meretas… h. 80. 10 Muhammad  Iqbal  , Hukum  Islam  Indonesia  Modern  Dinamika  Pemikiran  Fiqh  Klasik  ke  Fiqh  Indonesia (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2009) h. 106-107
11 Abdul Manan, Op.Cit, h. 152 12 Dikutip oleh Asmawi Mahfuz, Op.Cit., h. 224. dalam M. Din Syamsuddin Jurnal Ulum Qur’an, Vol. IV, No. 3 Tahun 1993, h. 68-69.
13 Mahfuz, Op. Cit., h. 228. 14 Dikutip oleh Nurkholis Majid, Islam, Doktrin, dan Peradaban, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 360-361.
15 Mahfuz, Op. Cit., h. 230. 16 Maulana Muhammad Ali, The Religion of Islam, (Cairo: The Arab Writer Publisher&Printer, tt.), h. 3. 17 Ahmad Jainuri, Op. Cit., h. 39-40. 18 Jalaluddin Abd al-Rahaman ibn Abi Bakr al-Sayuthi, al-Jami’ al-Shaghir, (Surabaya: Nur Asia, tt.p), h. 74. 19 Yusuf  Qardhawi, Dasar  Pemikiran  Hukum  Islam  Taqlid  Ijtihad, [terjemah  Husein  Muhammad]    (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994) , h. 71.
20 Ibid., h. 71. 22 Mahfuz, Op. Cit., h. 233-234. 23 Harun Nasution, Op.Cit., h.  14. 23 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran… h. 106-107. 24 Amir Syarifuddin, Meretas …, h. 76. 25 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran… h. 108. 26 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jld.2, h. 253-254.
27 Manan, Op. Cit., h. 153-154. 28 Harun Nasution, Op.Cit., h. 12. 29 Qardhawi, Min Ajli… h. 28-29.
30 N.J Coulson, Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah, terjemahan Hamid Ahmad  (Jakarta: P3M, 1987),  h. 175-180. ----------, A History of Islamic Law, (Ttp.: Edinburgh University Press, 1964)  h. 163-180.
31 Amir Syarifuddi n, Pembaharuan…. h. 121-122.
32 Lihat  Pasal 2 ayat (2)  dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)  UU No 1 Tahun 1974 dan  KHI Pasal  5 ayat (1) dan (2) Pasal 15  ayat (1) dan ayat (2).
33 Amir Syarifuddin, Op. Cit., h. 122.
34 Di Indonesia tidak melalui wasiat wajib, tetapi sudah langsung diatur sebagai waris pengganti. Sebagaiman di atur dalam Pasal  185 KHI. Demikian  pula yang berlaku di Pakistan.
35 Amir Syarifuddin, Op. Cit., h. 79. Pembaharuan… h.  123-124.
36 Abdul Azis Dahlan  ddk. Op. Cit ., h. 124.
37 Amir Syarifuddin, Op. Cit., h. 110.
38 Amir Syarifuddin, Meretas… h. 59.
39 Ibid, h. 49-50.
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
40 Djamaluddin Miri, Ahkam al-Fuqaha’ Solusi dan Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999) (Surabaya: Diantama, 2005), h. 3 41 Miri, Op. Cit, h. 71-72. Ini diambil dari kaidah pindah mazhab menurut kalangan Syafi’iyah.
42 Satria  Efendi, Pendidikan  Syari’ah    di  IAIN  dan  Pembinaan  Sikap  Independen ,  IAIN  Ar-Raniry,  h.  3-4 (Makalah tidak diterbitkan)
43 Nur Ahmad  dkk., Op. Cit., h. 42-43. 44 MUI Op. Cit., h. 850 45 Ibid., h. 912. 46 Ibid., h. 142. 47 Amir Syarifuddin, Op. Cit., h. 59-60. 48 Satria Efendi, Loc. Cit.

## Referensi
Abi Bakar al-Sayuthi, al-Jami’ al-Shaghir, (Surabaya: Nur Asia, tt)
Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006)
Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad, (Jakarta: Ciputat Press, 2007)
_____________, Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam, (Padang: Aneka, 1990)
Anonim, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta:Fokusmedia, 2012)
Anonim, Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan ,  (Jakarta:  Visimedia, 2012)
Anonim, Kumpulan Fatwa MUI 1975-2009, (Jakarta:Gapprint, 2011)
A.Qadri Azizi, Reformasi Bermazhab, (Jakarta:Traju, 2003)
Bustami, Mafhum al-Tajdid fi al-Din, (Kwait: Dar al-Nadwah, 1984)
Djamaluddin  Miri, Ahkam  al-Fuqaha’  Solusi  dan  Problematika  Aktual  Hukum  Islam Keputusan  Muktamar,  Munas,  dan  Konbes  Nahdlatul  Ulama  (1926-1999) (Surabaya: Diantama, 2005)
Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991)
Masfuk  Zuhdi, Pembaharuan  Hukum  Islam  dan  Kompilasi  Hukum  Islam, (Surabaya:  PTA Jawa Timur, 1995)
Maulana Muhammad Ali, The Relegion of Islam, (Cairo:The Arab Writer Publisher, tt)
Muhammad Iqbal , Hukum Islam Indonesia Modern Dinamika Pemikiran Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia ( (Jakarta:  Gaya Media Pratama, 2009)
Jhon  L.  Eposito, Dinamika  Kebangunan  Islam:Watak,  Proses,  dan  Tantangan, (Jakarta: Rajawali Press, 1987)
M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Dinamika dan Elasitas Hukum Islam, (Jakarta:Tintasmas, 1984)
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
M.  Saman  Sulaiman, Konsistensi  Bermazhab  Syafi’i  Alumni  MTI  di  Provinsi  Jambi  dan Kaitannya dengan Pembaruan Hukum Islam, Disertasi PPS IAIN Imam Bonjo Padang, 2013.
Muhammad Atho Muzdhar, Fatwa-fatwa Ulama Indonesia:Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988, (Jakarta: INIS, 1993)
N.J Coulson, Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah, terjemahan  Hamid  Ahmad  (Jakarta: P3M, 1987)
Nur Ahmad, dkk, Muhammadiyah Digugat, (Jakrta:Kompas, 2005)
Satria  Efendi, Pendidikan  Syari’ah    di  IAIN  dan  Pembinaan  Sikap  Independen ,  IAIN  Ar- Raniry,  (Makalah tidak diterbitkan)
Yusuf  Qardhawi, Dasar  Pemikiran  Hukum  Islam  Taqlid  Ijtihad, [terjemah  Husein Muhammad]  (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
Zakiyuddin Sya’ban, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Cairo: Dar al-Ta’lif, 1964)