## Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin
Muhammad Daud *1 , Yushita Marini 2
1 Administrasi,  Ilmu  Administrasi  Negara,  Universitas  Terbuka  UPBJJ-UT,  Jl.  Pendidikan,  Banda Aceh, 23234, Indonesia.
2 Akuntansi,  Ekonomi,  Universitas  Terbuka  UPBJJ-UT,  Jl.  Pendidikan,  Banda  Aceh,  23234, Indonesia.
* Email korespondensi: mdaud@ecampus.ut.ac.id 1 , yushita@ecampus.ut.ac.id 2
Diterima 14 Maret 2018; Disetujui 12 April 2018; Dipublikasi 30 April 2018
Abstract: The government has done its best to solve cases of poverty in Indonesia. However, the efforts made by the government have been implemented but the government has not been able to complete optimally and thoroughly  and  prosper  the  Indonesian  people,  this  becomes  a  prolonged  problem.  In  this  case  the government issued  Keluarga  Harapan Program (PKH). Implementation of PKH program located in Kajhu village,  Baitussalam  sub  district,  Aceh  Besar  district  due  to  Rumah  Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM)  so  this should  get  special  attention  from  the  government.  The  method  used  in  this  research  is  qualitative  method with descriptive research type. The results of the research say that PKH is able to eradicate poverty in Kajhu village and able to bring prosperity to the community, so that the community is very grateful for the existence of this PKH in the village, and reduce the existing poverty. Obstacles obtained are the manipulation / forgery of data by people who are not entitled to receive PKH funds.

## Keywords: implementation, PKH, poor people
Abstrak: Pemerintah  sudah  melakukan  upaya  semaksimal  mungkin  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus kemiskinan  yang  ada  di  Indonesia.  Namun,  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  tersebut  telah dilaksanakan  tetapi  pemerintah  belum  mampu  menyelesaikan  secara  optimal  dan  menyeluruh  serta mensejahterakan masyarakat Indonesia, ini menjadi suatu permasalahan yang berkepanjangan. Dalam hal ini pemerintah  mengeluarkan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH).  Pelaksanaan  program  PKH  yang  terdapat  di Desa  Kajhu,  Kecamatan  Baitussalam,  Kabupaten  Aceh  Besar  dikarenakan  adanya  Rumah  Tangga  Sangat Miskin (RTSM) sehingga ini harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  tipe  penelitian  analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian mengatakan bahwa PKH ini mampu untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di  Desa Kajhu dan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga masyarakat sangat berterimakasih atas adanya PKH ini di desa  tersebut,  serta  mengurangi  kemiskinan  yang  ada.  Kendala  yang  didapatkan  adalah  adanya memanipulasikan/ pemalsuan data oleh masyarakat yang tidak berhak menerima dana PKH tersebut.
Kata kunci : implementasi, PKH, masyarakat miskin
Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora

## ISSN 2548-9585 (Online)

## Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora
 Jurnal Humaniora, Vol. 2, No. 1, April 2018 : 29-38
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 1, April 2018 : 29-38 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang terdiri  dari  tiga  puluh  empat  provinsi  serta  jumlah penduduk yang banyak. Jumlah penduduk Indonesia saat  ini  lebih  kurang  sekitar  dua  ratus  enam  puluh juta jiwa dengan profesi yang berbeda-beda. Profesi atau pekerjaan yang banyak digeluti oleh masyarakat adalah  petani,  buruh,  supir,  dan  sebagainya. Berdasarkan  dari  upah  yang  diperoleh  oleh  setiap pekerja  tersebut  belum  mampu  untuk  memenuhi kebutuhan  primer  bagi  pekerja  tersebut.  Dapat dikatakan  kebanyakan  masyarakat  Indonesia hidupnya  belum  sejahtera  atau  dengan  kata  lain adalah miskin.
Miskin  merupakan  suatu  permasalahan  yang harus  diperhatikan  serius  oleh  pemerintah,  karena miskin  dikatakan  sebagai  masalah social.  Sehingga miskin harus ditangani dengan cepat demi mencapai suatu  kesejahteraan.  Kebijakan  pemerintah  dalam upaya  penanggulangan  kemiskinan  telah  dilakukan oleh pemerintah, dimulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan  gratis  bagi  masyarakat  miskin,  bahkan penyediaan  kebutuhan  panganpun  sudah  diberikan. Namun, hingga kini masalah kemiskinan belum bisa teratasi secara optimal, baik, dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Soekanto  (2009:321)  mengatakan  bahwa kemiskinan  disini  diartikan  sebagai  suatu  keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental dan juga  fisiknya  dalam  kelompok  tersebut.  Selain  itu, Suharto (2009:131) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan  masalah  social  yang  senantiasa  relevan untuk  dikaji  terus  menerus.  Ini  bukan  saja  karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, tetapi karena kini
gejalanya  semakin  meningkat.  Dalam  hal  ini, Indonesia  merupakan  negara  berkembang  dan jumlah penduduk selalu meningkat setiap tahunnya.
Menurut BAPPENAS dalam Wardan (2009:14) memberikan penjelasan tentang kemiskinan  yaitu  kondisi  seseorang  atau  kelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak  dasarnya  untuk  mempertahankan  dan mengembangkan  kehidupan  yang  bermartabat. Disini,  peran  dan  upaya  pemerintah  sangat dibutuhkan  dalam  menyelesaikan  permasalahan yang  terjadi  di  masyarakat  sehingga  dapat mewujudkan  kesejahteraan  yang  baik  bagi masyarakat itu sendiri.
Ada  dua  strategi  yang  harus  dilakukan  oleh pemerintah dalam menyelesaikan kasus kemiskinan yang  terus  meningkat  ditengah-tengah  masyarakat yaitu: Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat  miskin  melalui  pemenuhan  kebutuhan pokok mereka. Kedua, memberdayakan mereka agar mempunyai  kemampuan  untuk  melakukan  usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.
Dalam rangka menangani masalah kemiskinan yang  ada  di  Indonesia,  pemerintah  mengeluarkan sebuah  program  yaitu  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  yang  dilaksanakan  sejak  tahun  2007. Menurut  Dirjen  Bantuan  dan  Jaminan  Sosial (Depsos,  2010)  PKH  dirancang  untuk  membantu penduduk  miskin  terbawah  berupa  bantuan bersyarat.  Program  ini  diharapkan  mampu berkontribusi untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan millennium ( Millenium Development Goals  atau  MDGs ),  yaitu  pengurangan  penduduk miskin  ekstrim  dan  kelaparan,  pencapaian pendidikan  dasar,  kesetaraan  gender,  pengurangan angka  kematian  bayi  dan  balita,  dan  pengurangan
kematian ibu melahirkan.
PKH  pertama  kali  diimplementasikan  di sejumlah negara Amerika Latin dan Karibia seperti Meksiko, Brazil, Kolombia, Honduras, Jamaica, dan Nikaragua  yang  dikenal  dengan  program Conditional  Cash  Transfer (CCT)  atau  bantuan bersyarat.  Program  ini  berhasil  menurunkan  angka kemiskinan. Pada tahun 2007 pertama kali program ini dilaksanakan, ada 7 provinsi, 48 kabupaten/kota dan  melayani  387.928  KSM  di  Indonesia  dan kemudian berkembang pada tahun 2011 menjadi 25 provisni  118  kabupaten/kota  dan  melayani  1,1  juta KSM.  Salah  satunya  adalah  provinsi  Aceh  yang melaksanakan  program  PKH  tersebut.  PKH  yang dilaksanakan  di  Aceh  khususnya  Desa  Kajhu, Kecamatan  Baitussalam,  Kabupaten  Aceh  Besar tergolong sangat baik. Ketika dilakukan pengamatan program  ini  sudah  dijalankan  sesuai  dengan mekanisme  dan  prosedur  yang  dikeluarkan  oleh pihak  pemerintah.  Namun  dalam  pelaksanaannya didapati program ini tidak terlepas dari masalah/hal- hal yang tidak sesuai dengan program ini.
Tujuan  penelitian  ini  adalah: Pertama , mengetahui  pelaksanaan  PKH  di  Desa  Kajhu, Kecamatan  Baitussalam,  Kabupaten  Aceh  Besar. Kedua ,  mengetahui  kendala  apa  saja  yang  terjadi dilapangan dalam pelaksanaan PKH tersebut.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  kualitatif  dengan  tipe  penelitian analisis  deskriptif.  Nazir  (2006:63)  mengatakan bahwa  Penelitian  deskriptif  mempelajari  masalah- masalah  dalam  masyarakat  serta  tata  cara  yang berlaku  dalam  situasi  tertentu  termasuk  hubungan, kegiatan-kegiatan,  sikap,  pandangan  serta  proses
yang  berlangsung  dan  pengaruh  dari  suatu fenomena.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Implementasi
Secara  etimologis,  implementasi  menurut kamus  Webster  dalam  Wahab  (2012:135) mengatakan bahwa istilah to implement (mengimplementasikan)  itu  berarti to  provide  the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan  sesuatu), to  give  practical  effect  to (menimbulkan  dampak/akibat  terhadap  sesuatu). Dalam  pandangan  ini  implementasi  diartikan sebagai  proses  melaksanakan  keputusan  kebijakan, biasanya  dalam  bentuk  undang-undang,  peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.
Hinggis dalam Pasolong (2010:57) mendefinisikan  implementasi  sebagai  rangkuman dari  berbagai  kegiatan  yang  di  dalamnya  sumber daya manusiamenggunakan sumber daya lain untuk mencapai  sasaran  strategi.  Selain  itu,  Usman (2002:70)  juga  mengatakan  bahwa  implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya  mekanisme  suatu  system.  Implementasi bukan  sekedar  aktivitas,  tetapi  suatu  kegiatan  yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
Edward  dalam  Subarsnono  (2011:90-92) mengemukakan bahwa terdapat empat variabel yang mempengaruhi  kinerja  impelemntasi,  yakni: Pertama, Komunikasi , yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus  ditransmisikan  kepada  kelompok  sasaran (target  group),  sehingga  akan  mengurangi  distorsi
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 1, April 2018 : 29-38 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
implementasi. Kedua,  Sumberdaya ,  meskipun  isi kebijakan  telah  dikomunikasikan  secara  jelas  dan konsisten,  tetapi  apabila  implementor  kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka impelementasi  tidak  akan  berjalan  efektif. Ketiga,
Disposisi ,  adalah  watak  dan  karakteristik  yang dimiliki  implementor,  seperti  komitmen,  kejujuran, sifat  demokratis. Keempat,  Birokrasi ,  struktur organisasi  yang  bertugas  mengimplementasikan kebijakan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap implementasi kebijakan.

## Program Keluarga Harapan (PKH)
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program  penanggulangan  kemiskinan  di  Indonesia. PKH  menanggulangi  kemiskinan  bagi  masyarakat baik  di  desa  maupun  di  kota.  PKH  merupakan program  lintas  kementerian  dan  lembaga,  karena aktor  utamanya  adalah  dari  Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional,  Departemen  Sosial, Departemen  Kesehatan,  Departemen  Pendidikan Nasional, Departemen  Agama, Departemen Komunikasi  dan  Informatika,  dan  Badan  Pusat Statistik.  Untuk  mensukseskan  program  tersebut, maka  dibantu  oleh  tim  tenaga  ahli  PKH  dan konsultan World  Bank .  PKH  sebenarnya  telah dilaksanakan diberbagai Negara, khususnya negara- negara Amerika  Latin  dengan  nama  program  yang bervariasi. Namun secara konseptual, istilah aslinya adalah Conditional  Cash  Transfer (CCT),  yang diterjemahkan  menjadi  bantuan  tunai  bersyarat. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem  perlindungan  sosial  kepada  masyarakat miskin (Modul Diklat PKH 2013).

## Tujuan PKH
Tujuan  utama  dari  PKH  adalah  untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber  daya  manusia  terutama  pada  kelompok masyarakat  miskin.  Secara  khusus  tujuan  khusus PKH adalah sebagai berikut: Pertama, meningkatkan  kondisi  sosial  ekonomi  RTSM. Kedua, meningkatkan  taraf  pendidikan  anak-anak RTSM. Ketiga, meningkatkan  status  kesehatan  dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak dibawah 6 tahun dari  RTSM. Keempat, meningkatkan  akses  dan kualitas  pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan, khususnya  bagi  RTSM,  (UPPKH  Pusat,  Pedoman Umum PKH).

## Sasaran Program Keluarga Harapan
Sasaran  atau  penerima  bantuan  PKH  adalah rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memiliki anggota  keluarga  yang  terdiri  anak  yang  usia  0-15 tahun  dan/atau  ibu  hamil/nifas  dan  berada  pada lokasi  terpilih.  Penerima  bantuan  adalah  ibu  atau wanita  dewasa  yang  mengurus  anak  pada  rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada ibu maka: nenek,  tante/bibi,  atau  kakak  perempuan  dapat menjadi  penerima  bantuan).  (Modul  Diklat  PKH 2013).
Calon penerima terpilih harus menandatangani persetujuan  bahwa  selama  mereka  menerima bantuan, yaitu: Pertama, menyekolahkan anak 7-15 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar. Kedua, membawa anak usia 0-6 tahun ke  fasilitas  kesehatan  sesuai  dengan  prosedur kesehatan PKH bagi anak. Ketiga, untuk ibu hamil, harus  memeriksakan  diri  dan  janinnya  ke  fasilitas kesehatan  sesuai  dengan  prosedur  kesehatan  PKH bagi ibu hamil.

## Besaran Bantuan PKH

## Tabel 1 Besaran Bantuan Komponen PKH
No Komponen Bantuan Indeks Bantuan (Rp) 1 Bantuan ibu hamil/menyusui 1.200.000 2 Bantuan  anak  usia  dibawah  6 tahun 1.200.000 3 Bantuan peserta pendidikan setara SD/Sederajat 450.000 4 Bantuan peserta pendidikan setara SMP/Sederajat 750.000 5 Bantuan peserta pendidikan setara SMA/Sederajat 1.000.000 6 Bantuan  penyandang  disabilitas berat 3.100.000 7 Bantuan  lanjut  usia  70  tahun keatas 1.900.000

## Mekanisme Pelaksanaan PKH
Proses  utama  dalam  pelaksanaan  PKH  yang kemudian  dijelaskan  secara  lebih  rinci  sebagai berikut:  (1)  penyediaan  data  calon  peserta  PKH (mulai  tahun  2012  bersumber  dari  Basis  Data Terpadu/berdasarkan  data  dari  BPS).  (2)  penetapan lokasi dan penentuan calon peserta PKH (Penetapan Sasaran). (3) pengecekan keabsahan, kebenaran, dan perubahan  data  calon  peserta  PKH  (Validasi).  (4) pembayaran  dana  tunai  yang  terdiri  dari  (a) pembayaran  pertama  setelah  validasi  bagi  peserta baru  dilakukan,  (b)  pembayaran  selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi bagi peserta lainnya. (5) verifikasi  kepatuhan  kewajiban.  (6)  pemutakhiran data.
Kesejahteraan Masyarakat Pengertian
Kesejahteraan
Masyarakat

## Secara Umum
Badrudin  (2012:146)  mengatakan  bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan  tentang  keadaan  kehidupan masyarakat  yang  dapat  dilihat  dari  standar kehidupan  masyarakat  tersebut.  Selain  itu,  Abbas (2008:126) juga mengungkapkan bahwa
kesejahteraan  dapat  diartikan  sebagai  kecukupan pemenuhan kebutuhan, orang yang merasa sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam  batas  yang  mungkin  dicapainya,  jiwanya tentram dan batinnya terpelihara, ia merasa keadilan ada  dalam  hidupnya,  ia  terlepas  dari  kemiskinan yang  menyiksa  dan  terhindar  dari  bahaya kemiskinan yang mengancam.
Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang  Kesejahteraan  Sosial  Pasal  1  ayat  (1): “Kesejahteraan  sosial  adalah  kondisi  terpenuhinya kebutuhan  material,  spiritual,  dan  sosial  warga Negara  agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.

## Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Badrudin  (2010:148)  mengungkapkan  bahwa kesejahteraan  masyarakat  dapat  diukur  dengan beberapa  indikator-indikator  kesejahteraan  yang merupakan  suatu  ukuran  ketercapaian  masyarakat dimana  masyarakat  dapat  dikatakan  sejahtera  atau tidak.  Beberapa indikator  kesejahteraan  masyarakat menurut  beberapa  instansi  pemerintah,  antara  lain sebagai berikut: Pertama , menurut Bappenas, status kesejahteraan  dapat  diukur  berdasarkan  proporsi pengeluaran  rumah  tangga.  Rumah  tangga  dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran kebutuhan  pokok  sebanding  atau  lebih  rendah  dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok.
Kedua , kriteria untuk menentukan atau rumah tangga miskin seperti: (a) luas bangunan peranggota rumah tangga/keluarga kurang dari 8 meter persegi; (b) lantai rumah berupa tanah/papan dengan kualitas rendah;  (c)  dinding  rumah  berupa  bamboo/papan
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 1, April 2018 : 29-38 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
dengan  kualitas  rendah;  (d)  fasilitas  MCK  belum tersedia; (e) sumber air minum bukan air bersih; (f) sumber  penerangan  yang  digunakan  bukan  listrik; (g) jenis bahan bakar untuk memasak adalah kayu; (h)  frekuensi  makan  dalam  sehari  kurang  dari  dua kali;  (i)  tidak  mampu  membeli  daging  /susu/ayam dalam seminggu.

## Pengertian Kemiskinan
Kuncoro  (2002:112)  mengatakan  bahwa kemiskinan  adalah  suatu  kondisi  ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar  rata-ratapada  suatu  daerah.  Kondisi ketidakmampuan  ini  ditandai  dengan  rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan  pokok  baik  berupa  pangan,  sandang, maupun  papan.  Selanjutnya,  Suryawati  (2005:112) juga  mengatakan  bahwa  kemampuan  pendapatan yang  rendah  bukan  saja  berakibat  pada  tidak tercukupinya  kebutuhan  dasar  akan  tetapi berdampak  pada  ketidakmampuan  memenuhi standar  hidup  rata-rata  seperti  standar  kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.
Ratih (2007:185) mengatakan bahwa kemiskinan  merupakan  istilah  yang  menyatakan tidak  adanya  kenikmatan  hidup  dan  persediaan kebutuhanpun  tidak  sebanding.  Istilah  ini didefinisikan  sebagai  suatu  titik  kehilangan  untuk pemeliharaan  efisensi  secara  fisik.  Atau  suatu keadaan  ekonomi  dimana  terbatasnya  peluang  atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses  sumber  daya  pembangunan  (Basri, 2005:98-99).

## Bentuk dan Jenis Kemiskinan
Sthepan  (2003:247)  mengatakan  bahwa kemiskinan  memiliki  4  bentuk  yaitu: Pertama ,
Kemiskinan  Absolut,  adalah  suatu  kondisi  dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah  garis  kemiskinan,  sehingga  kurang mencukupi  untuk  memenuhi  kebutuhan  standar untuk  pangan,  sandang,  kesehatan,  perumahan, pendidikan  yang  diperlukan  untuk  meningkatkan kualitas hidup. Kedua , Kemiskinan Relatif, diartikan sebagai  bentuk  kemiskinan  yang  terjadi  karena adanya  pengaruh  kebijakan  pembangunan  yang belum  menjangkau  keseluruh  lapisan  masyarakat sehingga  menyebabkan  adanya  ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.
Ketiga , Kemiskinan Kultural, kemiskinan yang mengacu  pada  sikap,  gaya  hidup,  nilai,  orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan  dengan  etos  kemajuan  masyarakat  modern. Keempat , Kemiskinan Struktural, adalah kemiskinan yang  disebabkan  karena  rendahnya  akses  terhadap sumberdaya  pada  umumnya  terjadi  pada  suatu tatanan  sosial  budaya  ataupun  sosial  politik  yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.
Jenis  kemiskinan  sebagai  berikut:  (1) Kemiskinan  Alamiah,  adalah  kemiskinan  yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya sarana umum (jalan raya, listrik, air bersih). Umumnya kondisi ini dialami oleh daerah  yang  belum  terjangkau  oleh  pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal. (2) Kemiskinan Buatan,  adalah  kemiskinan  yang  diakibatkan  oleh system modernisasi atau kemiskinan yang membuat masyarakat  sulit  untuk  menguasai  sumber  daya alam,  sarana  umum,  dan  fasilitas  ekonomi  secara merata.

## Program Mengentaskan Kemiskinan
TNP2K dalam Kartiawati (2017:33)
mengatakan  bahwa  untuk  meningkatkan  efektifitas dalam  upaya  penanggulangan  kemiskinan  presiden telah  mengeluarkan  Perpres  No.15  Tahun  2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan  untuk  mempercepat  penurunan  angka kemiskinan  hingga  8%  sampai  10%  pada  akhir tahun  2014.  Melalui  Tim  Nasional  Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K)  dibawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia, telah mengklasifikasikan kebijakan dalam tiga kelompok ( cluster ) yaitu sebagai berikut:
Pertama , klaster I, adalah kelompok kebijakan penanggulangan  kemiskinan  berbaris  bantuan  dan perlindungan  sosial.  Focus  utama  kebijakan  ini adalah untuk pemenuhan hak dasar yang ditujukan untuk  memperbaiki  kualitas  kehidupan  masyarakat miskin  untuk  kehidupan  masyarakat  miskin  untuk kehidupan yang lebih baik. Mekanisme pelaksanaan program  bersifat  langsung  dan  klasifikasi  program ini meliputi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS),  Beras  untuk  Keluarga  Miskin (RASKIN),  Bantuan  Siswa  Miskin  (BSM),  dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Kedua ,  klaster  II,  adalah  kelompok  kebijakan berbasis  pemberdayaan  masyarakat.  Focus  utama program  ini  adalah  untuk  memperbaiki  kualitas kehidupan  masyarakat  miskin  melalui  pendekatan pemberdayaan yang dimaksdukan  agar masyarakat keluar  dari  kemiskinan  dengan  menggunakan potensi  dan  sumberdaya  yang  dimiliki.  Jenis program klaster II ini adalah PNPM Mandiri.
Ketiga ,  Klaster  III,  adalah  kebijakan  berbasis pemberdayaan usaha mikro yang memberikan akses seluas-luasnya  kepada  masyarakat  miskin  untuk
dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan memberikan modal atau pembiayaan dalam skala  mikro.  Program  pada  klaster  III  ini  adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan PKH di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  untuk menyelesaikan  dan  menuntaskan  kemiskinan  di Indonesia. PKH ini salah satu solusi yang diberikan oleh  pemerintah  untuk  mengatasi  kemiskinan. Dalam hal ini, program  mengentaskan  kemiskinan. PKH  memberikan  dana  tunai  langsung  kepada masyarakat miskin yang berkategori keluarga sangat miskin.  Untuk  mendapatkan  dana  tunai  langsung tersebut dari pemerintah, tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima dana tersebut.
Hasil  penelitian  yang  penulis  temukan dilapangan yang menjadi penentu pelaksanaan PKH di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh  Besar  adalah  tentunya  langkah-langkah persiapan  pelaksanaan  terlebih  dahulu  agar  tujuan yang  ingin  diharapkan  tercapai  dengan  maksimal. Pelaksanaan  PKH  ini  dimulai  dari  pemilihan kabupaten/kota  oleh  Badan  Pusat  Statisti  (BPS), penentuan  lokasi  penerima  PKH,  pemilihan pendamping,  dan  menentukan  peserta  PKH. Selanjutnya,  untuk  mengumpulkan  data  yang  valid selama  dilapangan  harus  adanya  kerjasama  antara satuan  kerja  terkait.  Tujuan  apa  yang  diharapkan dapat terlaksana dengan baik.
Pelaksanaan  PKH  di  Desa  Kajhu  ini  para pendamping harus melakukan dan membuat strategi
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 1, April 2018 : 29-38 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
dan  sosialisasi  kepada  masyarakat,  karena banyaknya  masyarakat  Desa  Kajhu  yang  masih awam  terhadap  program  ini.  Sehingga  para pendamping harus kerja secara maksimal, dalam hal ini  pendamping  setiap  harinya  harus  mengunjungi rumah tangga sangat miskin yang terdapat di Desa Kajhu, serta memantau kebutuhan sekolah maupun kondisi  ibu-ibu  yang  sedang  hamil  peserta  PKH. Penggunaan  dana  yang  dikeluarkan  setiap  peserta PKH  ini  harus  dipantau  dengan  tujuan  jangan sampai  disalahgunakan  oleh  peserta  PKH.  Dalam mensukseskan program ini PKH dapat melaksanakan  tugas  dengan  baik  dilapangan. Sosialisasi  yang  diberikan  oleh  pendamping  PKH dilakukan  disalah  satu  rumah  peserta  dengan  cara bergilir  demi  terjalinnya  silaturahmi  dengan  baik antara peserta yang satu dengan yang lainnya.
Yang menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan  PKH  di  Desa Kajhu  ini adalah  rumah tangga  sangat  miskin,  sesuai  dengan  mana  yang telah  disepakati  yaitu  ibu  yang  sedang  hamil,  ibu menyusui,  memiliki  balita,  dan  anak  usia  sekolah setingkat  SD/MI  dan  SMP/MTs.  Berdasarkan peraturan  perundang-undangan  PKH  dijalankan dijalankan  sebagai  pelaksanaan  dari  UU  No.40 tahun  2004  tentang  jaminan  sosial  nasional,  UU No.11  tahun  2009  tentang  kesejahteraan  sosial, Inpres  No.3  tahun  2010  tentang  Rencana  Tindak Percepatan  Pencapaian  Sasaran  Program  Pro- Rakyat,  Perpres  No.15  tahun  2010  tentang Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan.  Merujuk pada  system  jaminan  sosial  nasional  berdasarkan UU.  No.40  tahun  2004  tersebut.  PKH  merupakan jaminan yang pro rakyat miskin, dimaksudkan untuk mempertahankan  kehidupan  dalam  pemenuhan kebutuhan dasar terutama pendidikan dan kesehatan.
Desa  Kajhu  sebagai  salah  satu  desa  yang menjalankan  program  ini  memberikan  bantuan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Bantuan  tersebut  adil dan  merata  kepada  peserta  rumah  tangga  sangat miskin.  Program  PKH  ini  memberikan  bukti  yang sangat  nyata  bagi  masyarakat  Indonesia  khususnya bagi  peserta  penerima  program  PKH.  Artinya, program  ini  sudah  betul-betul  terealisasi  didalam masyarakat,  hal  ini  sudah  nampak  perubahan  dari sebelum  menerima  bantuan  hingga  setelah menerima  bantuan  tersebut.  Adanya  anggapan bahwa  apabila  dana  tersebut  tidak  digunakan sebagaimana  semestinya  maka  pendamping  akan memberikan sanksi yang tegas kepada para peserta PKH  tersebut  atau  bisa  dibatalkan  sebagai  peserta penerima program PKH.
Oleh  karenanya,  pelaksanaan  PKH  di  Desa Kajhu  ini  diseleksi  secara  ketat  dan  betul-betul memperhatikan  siapa  saja  yang  berhak  menerima dan menggunakan dana tersebut dengan baik. Hal ini Desa  Kajhu  dikenal  sebagai  desa  yang melaksanakan dan menjalankan PKH  dengan baik. Memberikan  sanksi  bagi  peserta  yang  melanggar dan tidak taat pada aturan berlaku sanksi yang sangat tegas  dari  pendamping,  suapaya  mendapatkan  efek jera bagi pendamping tersebut.
Hasil  penelitian  yang  ditemukan  dilapangan, program ini telah membantu masyarakat khususnya bagi peserta penerima PKH. Dengan kata lain, Desa Kajhu  sudah  memberikan  hasil  yang  baik  bagi rumah  tangga  sangat  miskin.  Hal  ini  mampu mengurangi  angka  kemiskinan  di  Desa Kajhu,  dan terutama aspek kesehatan dan pendidikan. Sehingga anak  yang  hamper  putus  sekolahpun  bisa melanjutkan pendidikan dengan baik. Tujuan utama
dari  program  ini  untuk  mengentaskan  kemiskinan dapat  berkurang  di  provinsi  Aceh,  khususnya  di Desa  Kajhu,  Kecamatan  Baitussalam,  Kabupaten Aceh Besar.
Kendala  PKH  di  Desa  Kajhu  Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar
Di  Desa  Kajhu  yang  menjadi  kendala  dalam melaksanakan  program  ini  adalah  kurang mengertinya  rumah  tangga  sangat  miskin  terhadap sanksi  yang  diberikan  akibat  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  peserta  PKH.  Hal  ini  dikarenakan adanya  penggunaan  kartu  PKH  yang  tidak  sesuai digunakan.  Sehingga  ketika  melakukan  pencairan peserta  PKH  mengalami  kesulitan  pada  pencairan dana.
Kendala  lain  dalam  pelaksanaan  program  ini adalah adanya data yang tidak benar yang dilakukan oleh  masyarakat  yang  mengaku  menjadi  orang miskin  untuk  mendapatkan  dana  PKH  tersebut.  Ini dikarenakan  terjadinya  pemalsuan  data  yang dilakukan saat verifikasi di Desa Kajhu.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dilapangan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:
(1)  Dengan  adanya  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  ini  maka  masyarakat  dapat  diberikan bantuan seperti kesejahteraan;
(2)  Kesehatan ibu hamil, menyusui, dan balita perlu mendapat perhatian khusus;
(3)   Kemiskinan  bisa  berkurang  dengan  adanya PKH;
(4)   Pemerintah  harus  meneruskan  program  ini demi  mewujudkan  suatu  kesejahteraan  bagi masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Anwar.  (2008). Bunghatta  dan  Ekonomi Islam . Jakarta: Multi Press Indo.
Badrudin,  Rudy.  (2010). Ekonomi  Otonomi Daerah . Yogyakarta: UPP STIM YKPM Basri,  Faisal.  (2005). Perekonomian  Indonesia . Jakarta: Erlangga Kartiawati. (2017). Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam
Pengentasan  Kemiskinan  Ditinjau  Dari Perspektif  Ekonomi  Islam .  Lampung: Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam- Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Kuncoro, Mudrajad. (2002). Ekonomika
Pembangunan,  Teori,  Masalah,  dan Kebijakan . Yogyakarta: YKPN Nazir,  Muhammad.  (2000). Metode  Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta Pasolong,  Harbani.  (2010). Teori  Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta
Pedoman Umum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan  (PKH)  Tahun  2008.  Jakarta: Kementerian Sosial RI Ratih,  T.  Rochaety,  Eti.  (2007). Kamus  Istilah Ekonomi . Jakarta: Bumi Aksara Soekanto,  Soerjono.  (2009). Sosiologi  Suatu Pengantar . Jakarta: Rajawali Pers
Stephan,  C.Smith.  Michael,  P.  Torado.  (2003).
Pembangunan Ekonomi di  Dunia  Ketiga:
Edisi Kedelapan . Jakarta: Erlangga Subarsono,  A.G.  (2011). Analisis  Kebijakan Publik:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Belajar Suryawati,  Chriswardani.  (2005).  Memahami Kemiskinan  Secara  Multidimensional. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan ,
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 1, April 2018 : 29-38 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
Vol. 08/No.03/September. Usman,  Nurdin.  (2002). Konteks  Implementasi Berbasis Kurikulum . Yogyakarta: Bintang
Pustaka
Wardan,  Anang  Solihin.  (2009).
Peduli Kemiskinan . Bandung: Remaja Rosdakarya Wahab, Soloichin. A. (2004). Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan  Negara .  Malang:  Bumi
Aksara
 How to cite this paper :
Daud,  M.,  &  Marini,  Y.  (2018).  Implementasi Program  Keluarga  Harapan  Dalam
Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat
Miskin. Jurnal Humaniora , 2 (1), 29–38.