## Laju Deforestasi Hutan Akibat Aktivitas Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur
Nugraha Ramadhany 1
1 Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha No. 10, Bandung 40132, Indonesia
Email: 25421074@mahasiswa.itb.ac.id
Received 01 Januari2023| Revised 5 Februari  2023| Accepted 8 Fewruari 2023

## ABSTRAK
Deforestasi hutan merupakan salah satu masalah terjadinya efek gas karbon dan perubahan iklim pada level global. Tak terkecuali di Indonesia, deforestasi hutan menjadi masalah serius yang memberikan dampak negatif bagi kualitas lingkungan  hidup.  Berbagai  aktivitas  ekonomi  yang  berada  di  kawasan  hutan  menjadi  penyebab  tingginya  laju deforestasi  hutan  di  Indonesia.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut  perlu  dikaji  secara  komprehensif  penyebab  utama terjadinya deforastasi hutan agar dapat dirumuskan tindakan maupun kebijakan yang dapat mengurangi laju deforestasi hutan. Penulis menggunakan pendeketan DPSIR ( Driving Forces, Pressure, State, Impact, Response ) sebagai kerangka konseptual. Pendekatan secara kualitatif berdasarkan studi literatur dari berbagai sumber dipergunakan oleh penulis untuk mendeskripsikan masalah secara menyeluruh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa kegiatan pertambangan memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan laju deforestasi hutan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Perlu dilakukan tindakan dan kebijakan berorientasi lingkungan untuk menyelesaikan tantangan tersebut agar dapat mengatasi laju deforestasi yang terjadi di Indonesia.

## Kata kunci: deforestasi, hutan, pertambangan, lingkungan

## ABSTRACT
Deforestation  is  one  of  the  problems  caused  by  the  effects  of  carbon  gases  and  climate  change  at  the  global  level. Indonesia  is  no  exception.  Deforestation  is  a  severe  problem  that  harms  environmental  quality.  Various  economic activities located in forest areas are the cause of the high rate of deforestation in Indonesia. Studying the prominent causes of deforestation is necessary to formulate actions and policies to reduce the deforestation rate. The author uses the DPSIR (Driving Forces, Pressure, State, Impact, Response) approach as a conceptual framework. The author uses a qualitative approach based on literature studies from various sources to describe the problem comprehensively. Based on the research conducted, the authors found that mining activities significantly contributed to increasing the rate of deforestation in Indonesia, especially in East Kalimantan. It is necessary to take environmentally oriented actions and policies to resolve these challenges to overcome Indonesia’s deforestation rate.
Keywords: deforestation, forest, mining, environment.

## Laju Deforestasi Hutan Akibat Aktivitas Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur

## 1. PENDAHULUAN
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, deforestasi adalah penebangan hutan, dengan kata lain deforestasi merupakan peristiwa hilangnya hutan akibat aktivitas penebangan dalam skala besar atau alih fungsi kawasan hutan menjadi bukan hutan. Deforestasi terjadi di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, berdasarkan data BPS [1] sejak tahun 2013 s.d. 2019 rata-rata deforestasi di Indonesia terjadi seluas 583.439,6 Ha setiap tahun. Dengan deforestasi terbesar terjadi di Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Terdapat hal yang menarik pada laju pertumbuhan yang terjadi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dalam kurun waktu 2013 hingga 2019 laju deforestasi yang terjadi relatif konstan, berbeda dari kondisi Riau dan Kalimantan Tengah dengan laju deforestasi yang cenderung fluktuatif, selanjutnya dapat dilihat pada grafik laju deforestasi di bawah ini.

## Gambar 1. Angka Deforestasi di Indonesia Periode 2013 – 2019 [1]
Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa angka deforestasi yang terjadi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara bergerak lebih konstan yang ditandai dengan pergerakan kurva yang lebih landai. Terjadi sedikit peningkatan angka deforestasi sejak 2013 hingga 2016, dan sedikit menurun pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa deforestasi yang terjadi  di  Kalimantan  Timur  dan  Kalimantan  Utara  belum  dapat  diatasi  secara  signifikan.  Sebagian  besar  deforestasi yang  terjadi  diakibatkan  oleh  kegiatan  peralihan  fungsi  lahan  untuk  kepentingan  perkebunan,  pertambangan, pemukiman, infrastruktur dan pertanian [2]. Luas hutan yang berkurang akibat perubahan fungsi lahan tersebut dapat mengancam kehidupan berbagai makhluk hidup, serta menyumbangkan emisi gas karbon yang dapat memicu terjadinya pemanasan  global  [3].  Salah  satu  penyebab  besar  terjadinya  pengurangan  luas  hutan  di  Kalimantan  Timur  yaitu diakibatkan oleh kegiatan pertambangan batu bara [4].
Aktivitas  pertambangan  merupakan  kegiatan  yang  dalam  satu  dasawarsa  terakhir  dapat  meningkatkan  pertumbuhan perekonomian di Indonesia [5]. Menurut informasi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2018 kegiatan pertambangan/penggalian  dan  pengolahan  migas  mendominasi  struktur  perekonomian  Provinsi  Kalimantan  Timur hingga 46,35% [6]. Pertambangan di Indonesia dilakukan untuk mendapatkan berbagai bahan tambang seperti perak, tembaga, minyak batu bara dan gas bumi [7]. Pada tahun 2020 Provinsi Kalimantan Timur menghasilkan 187,8 juta ton Batubara, 14.381,23 ribu barrel minyak bumi, dan 156.294,54 ribu MMBTu ( One million British Thermal Units ) gas bumi [8]. Angka tersebut sangat besar jumlahnya, terutama nilai tambang batubara yang menyumbangkan 27% dari total produksi  tambang  batu  bara  Indonesia  pada  tahun  2020  yaitu  sebesar  562,5  juta  ton  [9].  Secara  umum,  kegiatan pertambangan yang terjadi dilakukan dengan sistem pertambangan terbuka, hal ini sangat mempengaruhi kondisi tutupan lahan areal hutan di wilayah Kalimantan Timur yang berakibat pada tingginya tingkat deforestasi hutan pada wilayah tersebut [5].
Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, pada tahun 2015 terdapat 93 izin aktif perusahaan terkait pinjam pakai kawasan hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk kegiatan produksi tambang dan non tambang [10]. Pada tahun 2018 berdasarkan informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) telah terbit sebanyak 992 izin sektor pertambangan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur [4]. Hal ini memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan  yang  signifikan  terhadap  kegiatan  pertambangan  yang  terjadi  di  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Kegiatan pertambangan  yang  besar  terjadi  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  menjadi  salah  satu  penyebab  kerusakan  ekologi  dan
0,0 50.000,0 100.000,0 150.000,0 200.000,0 250.000,0 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Angka Deforestasi 2013-2019 (Ha/Th)
Riau
Kalimantan Tengah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
deforestasi. Sonny & Wardhana menambahkan bahwa luas  perizinan terhadap tambang mencapai  13,83 juta hektare, bahkan melebihi luas wilayah Kalimantan Timur sendiri yaitu 12,7 juta hektare. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyatakan  bahwa  aktivitas  pertambangan  dapat  menyebabkan  kerusakan  yang  cukup  besar  pada  lingkungan  hidup. Sonny & Wardhana dalam penelitiannya menyebutkan bahwa banyak lubang bekas galian tambang yang tidak ditutup kembali oleh perusahaan tambang. Dia menambahkan bahwa lubang-lubang galian ini selain merusak lingkungan hidup, juga menjadi penyebab beberapa kasus kematian anak yang diakibatkan bekas lubang galian tambang yang tidak terurus, data  menyebutkan  bahwa  sampai  dengan  Agustus  2017  terdapat  632  lubang  bekas  galian  tambang  dengan  lubang terbanyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Permasalahan tingginya angka deforestasi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur penting untuk segera diselesaikan. Untuk  menyelesaikan  persoalan  tersebut  dibutuhkan  suatu  metode  yang  dapat  mendeskripsikan  berbagai  aspek  yang menjadi faktor terjadinya persoalan deforestasi di Provinsi Kalimantan Timur. Metode yang tepat untuk mendeskripsikan berbagai  indikator  lingkungan  adalah  menggunakan  kerangka  DPSIR  ( Driving  Forces,  Pressure,  State,  Impact, Response ) yang dapat membantu pembuat kebijakan untuk dapat memberikan gambaran terkait indikator lingkungan yang bersangkutan [11]. Dengan menggunakan kerangka ini, indikator-indikator lingkungan yang dipergunakan dalam proses perumusan kebijakan dapat dipergunakan untuk tiga tujuan utama yaitu, memberikan informasi terkait tingkat masalah lingkungan yang terjadi, mendukung pengembangan kebijakan dan  prioritas berdasarkan faktor-faktor kunci yang memberikan tekanan terhadap lingkungan, dan memantau timbal balik yang terjadi akibat kebijakan yang dibuat. Menggunakan  kerangka  DPSIR  ini  penulis  akan  mendefinisikan  beberapa  indikator  lingkungan  yang  menjadi  faktor kunci penyebab tingginya angka deforestasi hutan di Provinsi Kalimantan Timur.

## 2. METODOLOGI
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  analisis  konten  berdasarkan  studi  literatur.  Dokumen  yang dijadikan  sebagai  dasar  pemikiran  dan  data  penilitian  adalah  berdasarkan  dokumen  rilis  pemerintah,  peraturan perundang-undangan, buku, jurnal penelitian, website pemerintah, dan media populer. Kemudian hasil analisis konten berdasarkan studi literatur dipetakan menggunakan pendekatan DPSIR untuk melihat permasalahan terkait lingkungan secara komprehensif.
Untuk menghadapi persoalan lingkungan, penggunaan metode kerangka DPSIR adalah salah satu pendekatan yang tepat. Dengan menggunakan kerangka DPSIR, faktor-faktor kunci yang menjadi penyebab terjadinya deforestasi khususnya di wilayah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dapat  didefenisikan  dengan  jelas.  Hal  ini  tentunya  sangat  penting  untuk  dapat melihat  hubungan  antar  indikator  lingkungan  terhadap  laju  deforestasi  yang  terjadi  di  Provinsi  Kalimantan  Timur. Sebagian  besar  indikator  lingkungan  digambarkan  melalui  aspek  indikator  fisik,  biologi,  dan  kimia  [11].  Adapun kerangka DPSIR yang dipergunakan adalah seperti ditunjukkan pada gambar berikut.

## Gambar 2. Kerangka DPSIR [11]
Elemen driving force mendeskripsikan perkembangan sosial, demografi dan perekonomian di dalam masyarakat sesuai dengan pola gaya hidup, tingkat konsumsi dan pola produksi secara keseluruhan. Elemen driving force ini menyebabkan perubahan  pada  tingkat  produksi  dan  konsumsi  secara  keseluruhan  yang  mengakibatkan  terjadinya  tekanan  pada lingkungan.
Elemen pressure menggambarkan perkembangan pelepasan zat emisi, fisik dan biologis, penggunaan sumber daya dan penggunaan lahan. Tekanan sosial dibawa, diubah, dan diwujudkan dalam perubahan kondisi lingkungan dalam berbagai proses alam.
Elemen state menguraikan kuantitas dan kualitas fenomena fisik dan biologis (seperti ketersediaan ikan) dan fenomena kimia (seperti konsentrasi CO di atmosfer) pada area tertentu. Elemen ini dapat menggambarkan sumber daya hutan dan satwa liar yang ada, konsentrasi fosfor dan belerang di danau, atau tingkat kebisingan di sekitar bandara. Sebagai akibat dari tekanan terhadap lingkungan, keadaan lingkungan berubah. Perubahan ini mempengaruhi fungsi sosial dan ekonomi lingkungan, termasuk kesehatan, ketersediaan sumber daya, dan penyediaan kondisi yang sesuai untuk  keanekaragaman hayati. Indikator impact digunakan untuk menjelaskan dampak tersebut.
Impact terjadi  dalam  urutan  tertentu,  pencemaran  udara    menyebabkan  pemanasan  global  (efek  primer),  yang  pada prosenya  menyebabkan  peningkatan  suhu  (efek  sekunder),  selanjutnya  menyebabkan  peningkatan  permukaan  air  laut (efek tersier) sehingga mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati.
Response mengacu  pada  reaksi  yang  terjadi  pada  kelompok  maupun  individu  di  dalam  masyarakat,  serta  upaya  yang dilakukan  pemerintah  untuk  mencegah,  mengimbangi,  meningkatkan,  atau  beradaptasi  dengan  perubahan  kondisi lingkungan. Beberapa reaksi publik dapat dilihat sebagai dorongan negatif, karena  bertujuan untuk mengalihkan tren yang ada kembali pada pola konsumsi dan produksi. Respon lainnya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi produk dan proses dengan memfasilitasi pengembangan dan diseminasi teknologi bersih. Contoh indikator response adalah jumlah relatif kendaraan yang dilengkapi catalytic converter dan tingkat daur ulang limbah rumah tangga. Garis besar Indikator response yang umum digunakan mencerminkan pengeluaran lingkungan.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang didapat dari website Badan Pusat Statistik pusat, website Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, data rilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), data  rilis  resmi  website  pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur,  dan  data-data  yang  didapatkan  melalui  jurnal-jurnal penelitian yang sebelumnya telah dilaksanakan untuk selanjutnya dapat dideskripsikan menjadi faktor-faktor kunci pada tiap elemen dalam kerangka DPSIR.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data dan faktor-faktor kunci yang sudah didapatkan, kemudian penulis menuangkan faktor-faktor tersebut ke dalam indikator-indikator pada elemen kerangka DPSIR. Adapun kerangka DPSIR yang terbentuk digambarkan pada gambar berikut ini.
Gambar 3. Kerangka DPSIR Deforestasi Akibat Aktivitas Pertambangan

## 3.1 Driving Force dan Pressure
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019  adalah sebesar 3,72 juta jiwa, bertambah sekitar 673 ribu jiwa sejak tahun 2010 dengan jumlah penduduk sebanyak 3,05 juta jiwa. Berdasarkan data BPS, pada periode 2010-2019 laju pertumbuhan penduduk yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur adalah rata-rata sebesar 1,79%. Sebaran penduduk Provinsi Kalimantan Timur relatif tidak merata, pada tahun 2019 jumlah penduduk terbanyak berada di wilayah Kota Samarinda yang merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan  [12]. Jumlah penduduk yang besar ini menyebabkan peningkatan kebutuhan yang signifikan terhadap lahan dan kualitas air minum [13].
Kalimantan  memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, laju pembangunan dan investasi di Kalimantan semakin meningkat dari tahun ke tahun karena adanya investasi dari dalam dan luar negeri. Pada tahun 2020 kegiatan  pertambangan  menyumbang  PDRB  Provinsi  Kalimantan  Timur  hingga  44,18%  [14].  Kemudian  sektor penyumbang PDRB terbesar  berikutnya  adalah  sektor  industri  pengolahan sebesar  18,28%, sektor  konstruksi  sebesar 9,1%, dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 8,4%. Sedangkan sektor terkecil yang menyumbang angka PDRB di Kalimantan Timur adalah sektor pengadaan air sebesar 0,05%.
Tabel 1. Konstribusi Sektor Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 [14]
Sektor Nilai Kontribusi (%) Pertanian, Kehutanan & Perikanan 8.4 Pertambangan & Penggalian 44.18 Industri Pengolahan 18.28 Pengadaan Listrik, Gas 0.06 Pengadaan Air 0.05 Konstruksi 9.1 Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Reparasi Sepeda Motor 6.13 Transportasi dan Pergudangan 3.54 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.05 Informasi dan Komunikasi 1.37 Jasa Keuangan 1.64 Real Estate 0.91 Jasa Perusahaan 0.21 Administrasi Pemerintahan 1.99 Jasa Pendidikan 1.69 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.69 Jasa Lainnya 0.71
Hal ini menunjukkan bahwa potensi kekayaan alam di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sangat besar. Pemanfaatan batubara di Kalimantan Timur (bersama dengan Kalimantan Selatan) akan menjadi fokus pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan industri dan kelistrikan, mengingat Kalimantan Timur memiliki cadangan batubara sebesar  16,07  miliar  ton  [15].  Kekayaan  sumber  daya  alam  ini  apabila  tidak  dikelola  dengan  baik  berpotensi  untuk menghasilkan  kegiatan  eksplorasi  yang  tidak  terkedali  yang  dapat  menyebabkan  bencana  alam  jika  tidak  dilakukan secara hati-hati. Sangat penting bagi pemerintah untuk mengatur pemanfaatan cadangan batubara dan sumber daya alam lainnya  di  Kalimantan  Timur  agar  pembangunan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  tetap  mempertimbangkan pelestarian lingkungan guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
Pada tahun 2019, Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan rencana pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur. Salah satu faktor pertimbangan pemindahan Ibukota ke Kalimantan Timur adalah rendahnya tingkat kejadian

## Laju Deforestasi Hutan Akibat Aktivitas Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur
bencana  alam,  akan  tetapi  isu  deforestasi  di  Kalimantan  Timur  sangat  tinggi.  Dengan  pola  migrasi  yang  sudah berlangsung  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  dan  isu  pemindahan  Ibukota  Negara  akan  menyebabkan  peningkatan deforestasi dengan meningkatnya kebutuhan akan lahan pemukiman baru [16]. Selain itu timbul pula potensi terjadinya peningkatan  kemiskinan  pada  masyarakat,  ini  sangat  berkaitan  dengan  kemampuan  masyarakat  untuk  mendapatkan hunian layak dan sanitasi yang memadai sehingga dapat memicu isu lingkungan terkait lahan, air, bahkan kebencanaan [13]. Rencana pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur memerlukan penyesuaian kondisi alam dan lingkungan agar dapat mendukung kehidupan dan keberlangsungan masyarakat di Ibukota Negara. Dengan melihat Tabel 1 di atas, dapat  dilihat  bahwa  penyediaan  air  baku  merupakan  salah  satu  hal  yang  signifikan  perlu  untuk  diselesaikan  terlebih dahulu sebagai dukungan pokok bagi kehidupan di Ibukota Negara nantinya.
Pertumbuhan penduduk mengakibatkan kebutuhan akan ruang hidup semakin meningkat. Salah satu faktor penghambat konversi lahan adalah kebutuhan akan lahan  pemukiman. Pada tahun 2022 tercatat persentase hunian layak di wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 73,18%, menjadi yang terbesar di pulau Kalimantan [17]. Tingginya angka hunian layak di wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi faktor lain penyebab migrasi yang terjadi.
Tabel 2. Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Pulau Kalimantan [20]
Provinsi Persentase Hunian Layak dan Terjangkau (%) 2020 2021 2022 Kalimantan Barat 58,81 61,17 60,74 Kalimantan Tengah 51,97 55,34 54,07 Kalimantan Selatan 52,99 57,50 55,96 Kalimantan Timur 70,80 70,70 73,18 Kalimantan Utara 66,73 65,65 67,21 Indonesia 59,54 60,90 60,66
Pada  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  dalam  kurun  waktu  2020-2022,  Provinsi  Kalimantan  Timur  memiliki  akses terhadap  hunian  yang  layak  paling  tinggi  dibandingkan  dengan  povinsi  lainnya  di  Pulau  Kalimantan.  Bahkan  angka tersebut  masih  lebih  besar  dibandingkan  rata-rata  persentase  keterjangkauan  masyarakat  terhadap  hunian  layak  di Indonesia.
Pertambangan merupakan suatu tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan  dan  penjualan,  serta  kegiatan  pasca  tambang  [18].  Selama  periode  2015-2019  sektor  pertambangan tertinggi  ada  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  dengan  angka  hampir  50%  [13].  Tingginya  aktivitas  pertambangan  di Provinsi Kalimantan Timur juga disebabkan oleh penambahan kuota peningkatan batubara oleh Kementerian Energi dan Sumber  daya  Mineral  [4].  Sonny  menambahkan  dalam  penelitiannya  bahwa  peningkatan  ini  diakibatkan  pula  oleh kewenangan yang dimiliki pemerintah provinsi untuk menerbitkan dan mencabut izin tambang serta ditegaskan dalam bentuk Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan RTRWP 2016-2036 Kalimantan Timur. Kondisi ini menggambarkan tekanan yang terjadi pada lingkungan diakibatkan oleh aktivitas pertambangan. Berikut adalah tabel RTRWP 2016-2036 dan luas izin pertambangan di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Tabel 3. RTRWP 2016-2036 Terhadap Luas Izin Pertambangan [4] Kabupaten/Kota RTRWP 2016-2036 Luas Izin Pertambangan Luas (Ha) Luas (Ha) Balikpapan 1,661.21 2,314.67 Berau 368,835.93 387,838.28 Kutai Barat 999,275.23 1,015,833.31 Kutai Kartanegara 1,114,406.46 883,054.39
Kabupaten/Kota RTRWP 2016-2036 Luas Izin Pertambangan Luas (Ha) Luas (Ha) Kutai Timur 1,669,734.19 1,487,966.47 Mahakam Ulu 554,675,34 508,413.13 Paser 276,888.49 233,201.05 Penajam Paser Utara 194,979.02 205,403.17 Samarinda 50,988.35 48,884.64 Total 5,231,444.21 4,772,909.10
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan RTRWP 2016-2036  Kalimantan  Timur,  Kutai  Timur  memiliki  luasan  lahan  untuk  kawasan  pertambangan  terluas  sebesar 1,669,734.19 Ha dan yang terkecil adalah Balikpapan dengan luas 1,661.21 Ha. Berdasarkan luasan izin pertambangan yang telah dikeluarkan, tercatat bahwa daerah yang mendapatkan luasan izin pertambangan terbesar yaitu Kutai Timur seluas 1,487,966.47 Ha, disusul Kutai Barat seluas 1,015,833.31 Ha, dan Kutai Kartanegara seluas 883,054.39 Ha. Dari tabel  juga  dapat  kita  lihat  bahwa  terdapat  Kabupaten/Kota  dengan  luas  izin  pertambangan  yang  melebihi  luas  area pertambangan berdasarkan RTRWP 2016-2036 yaitu Kutai Barat memiliki luas izin pertambangan seluas 1,015,833.31 Ha  lebih  besar  dari  luasan  yang  ditetapkan  yaitu  999,275.23  Ha,  Berau  memiliki  luas  izin  pertambangan  seluas 387,838.28 Ha lebih besar dari luasan yang ditetapkan yaitu  368,835.93 Ha, Penajam Paser Utara memiliki luas izin pertambangan  seluas  205,403.17  Ha  lebih  besar  dari  luasan  yang  ditetapkan  yaitu  194,979.02  Ha,  dan  Balikpapan memiliki luas izin pertambangan seluas 2,314.67 Ha lebih besar dari luasan yang ditetapkan yaitu 1,661.21 Ha.

## 3.2 State dan Impact
Hutan yang telah mengalami kerusakan akan berangsur mengalami kehilangan fungsinya. Lahan kritis ini banyak terjadi pada kawasan hutan yang mengalami kerusakan akibat aktivitas pertambangan. Deforestasi besar-besaran yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur berakibat pada meningkatnya lahan kritis. KLHK mencatat pada tahun 2020 terdapat total luas lahan kritis sebesar 44.709,9 Ha yang diakibatkan oleh deforestasi. Lahan kritis juga disebabkan oleh kebakaran hutan  dan  fragmentasi  hutan  akibat  penebangan  liar  [13].  Sebagai  gambaran  berikut  adalah  tabel  yang  menjelaskan deforestasi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur (termasuk Kalimantan Utara) selama periode 2013-2019.
Tabel 4. Angka Deforestasi Hutan Provinsi Kalimantan Timur [1] Total Deforestasi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Ha) 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 38,339.4 100,930.8 108,682 94,981.8 65,194.2 69,584.6
Angka deforestasi terbesar terjadi pada periode 2015-2016 yaitu seluas 108,682 Ha, dan terkecil pada periode 2013-2014 seluas 38,339.4 Ha.
Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) tercatat secara tren meningkat di Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai diatas 85  [13].  Nilai  baik  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  memperhatikan  isu  hijau  di wilayahnya dengan serius. Secara nasional hal ini juga didukung dengan peningkatan nilai IKTL di berbagai wilayah [19].  Kesadaran  pemerintah  terhadap  isu  hijau  ini  tentunya  merupakan  hal  yang  baik  untuk  penerapan  kebijakan berkelanjutan pada pelestarian lingkungan.
Kebakaran hutan merupakan akibat serius yang disebabkan oleh pembakaran yang tidak dikendalikan. 99% kebakaran hutan diakibatkan oleh kegiatan manusia baik disengaja maupun diakibatkan oleh kelalaian dengan sebaran 34% oleh kegiatan konversi lahan, 25% oleh peladangan liar, 17% oleh pertanian, 14% oleh kecemburuan sosial, 8% oleh proyek transmigrasi,  dan  hanya  15  yang  diakibatkan  oleh  alam  [13].  Berdasarkan  data  KLHK  pada  tahun  2020  telah  terjadi kebakaran hutan seluas 4.319 Ha di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Aktivitas pembukaan lahan dengan pembakaran yang  tidak  dikendalikan  untuk  penggunaan  lahan  pertambangan  tidak  jarang  mengakibatkan  kebakaran  hutan  yang berakibat buruk bagi lingkungan.
Tabel 5. Luas Kebakaran Hutan di Pulau Kalimantan (Ha) [13] Provinsi 2016 2017 2018 2019 2020 Kalimantan Barat 9,174.19 7,467.33 68,422.03 151,919 6,131 Kalimantan Selatan 2,331.96 8,290.34 98,637.99 137,848 1,011 Kalimantan Tengah 6,148.42 1,743.82 47,432.57 317,749 2,159 Kalimantan Timur 43,136.78 676.38 27,893.20 68,524 4,319 Kalimantan Utara 2,107.21 82.22 627.71 8,559 1,571 Kalimantan 62,898.56 18,260.09 243,013.50 684,599 15,191
Berdasarkan  data  kebakaran  hutan  pada  tabel  5  tercatat  dalam  periode  tahun  2016-2020  Kalimantan  Timur  menjadi provinsi di pulau Kalimantan dengan luasan kebakaran hutan terbesar pada tahun 2016 dan tahun 2020. Provinsi dengan luasan kebakaran hutan terkecil adalah Kalimantan Utara pada periode tahun 2016-2019. Sepanjang periode tahun 2016- 2020 telah terjadi kebakaran hutan seluas 144,549.4 Ha di Provinsi Kalimantan Timur, menyumbang 14,12% kebakaran hutan yang terjadi di pulau Kalimantan selama periode tahun 2016-2020.
Berdasarkan temuan Dinas Pertambangan Kalimantan Timur, pada kurun waktu 2016-2017 lubang bekas galian batubara tercatat  meningkat  2  kali  lipat  menjadi  632  lubang.  Bekas  lubang  galian  ini  selain  merusak  lingkungan,  juga mengakibatkan  beberapa  kejadian  meninggalnya  anak  akibat  bekas  lubang  galian  tambang  [4].  Pengabaian  terhadap bekas lubang galian ini bertolak belakang dengan aturan pemerintah tentang kewajiban bagi perusahaan tambang untuk melakukan jaminan reklamasi, dana pasca-tambang, dan menutup lubang-lubang bekas galian tambang.
Deforestasi  yang diakibatkan oleh aktivitas  pertambangan  turut  menyumbang  pencemaran  air  di  wilayah area sekitar petambangan. Sungai-sungai yang mengalir dekat dengan aktivitas galian tambang berpotensi untuk tercemar dan akan mengganggu ekosistem lingkungan perairan. Diketahui jumlah daerah aliran sungai (DAS) yang rusak tercatat sebanyak 4000  DAS  dan  108  DAS  diantaranya  sudah  berada  dalam  kondisi  tercemar  [4].  Hal  ini  menunjukkan  pentingnya pengendalian proses aktivitas pertambangan agar tidak mencemari lingkungan di sekitarnya.

## Tabel 6. Jumlah Penyakit Masyarakat di Kalimantan Tahun 2019 [13]
Provinsi Malaria TB Paru Pneumonia Kusta Campak Diare Demam Berdarah Kalimantan Barat 26,496 1,394 1,835 89 122 64,772 3,097 Kalimantan Selatan 19,573 8,165 11,159 161 251 68,189 2,001 Kalimantan Tengah 13,859 3,087 602 68 59 39,124 2,245 Kalimantan Timur 8,678 4,298 5,772 180 298 71,780 3,204 Kalimantan Utara 4,063 1,436 340 28 169 8,275 172
Cemaran pada DAS di wilayah Kalimantan dapat mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh penurunan kualitas air akibat pencemaran lingkungan. Berdasarkan data rilis KLHK tahun 2020, di wilayah Kalimantan Timur penyakit yang paling banyak menjangkiti masyarakat adalah kasus penyakit diare sebesar 71,780 kasus. Penyakit diare ini sangat erat hhubungannya dengan kualitas air yang dikonsumsi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara cemaran DAS di wilayah Kalimantan Timur dengan kualitas kesehatan masyarakat.

## 3.3 Response
Dalam upaya perbaikan lingkungan, pemerintah Provinsi mengintegrasikan pembangunan hijau pada proses pelaksanaan pembangunan  daerah  dengan  dasar  tata  kelola  pemerintahan  berwawasan  lingkungan  [13].  Hal  ini  tentunya  akan membantu  proses  perbaikan  ekosistem  lingkungan  hidup  di  wilayah  perkotaan.  Dalam  kaitannya  dengan  perbaikan kualitas  air,  pemerintah  provinsi  melakukan  kegiatan  pembinaan  terhadap  perusahaan-perusahaan  tambang  dan masyarakat yang berhubungan langsung dengan sumber air sungai.
Program rehabilitasi hutan dan lahan kritis dilaksanakan sebagai salah satu upaya pemulihan kualitas lingkungan hidup. Program  pencegahan  dan  sosialisasi  terkait  kebakaran  hutan  dilaksanakan  dengan  seksama  oleh  pemerintah  provinsi terhadap  masyarakat.  Kesiapsiagaan  petugas  pemadam  ditingkatkan  dalam  upaya  pemadaman  api  secepat  mungkin. Koordinasi  dengan  penegak  hukum  pun  dilaksanakan  sebagai  upaya  menekan  kebakaran  hutan  yang  diakibatkan kesengajaan. Program revolusi hijau dilaksanakan melalui penanaman pohon dalam rangka percepatan rehabilitasi hutan. Peran  serta  masyarakat  dibutuhkan  dalam  program  penanaman  pohon,  pemerintah  provinsi  menerapkan  program bernama one man five trees .
Pemerintah provinsi meningkatkan program pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan  di  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Ketegasan  pemerintah  provinsi  ditingkatkan  sebagai  upaya penertiban  tanggung  jawab  perusahaan  tambang  atas  bekas  galian  tambang,  sehingga  proses  rehabilitasi  lingkungan dapat  berjalan  dengan  baik.  Pemerintah  provinsi  juga  menampung  dan  menyelesaikan  aduan  dari  masyarakat  terkait masalah lingkungan hidup yang terjadi. Dalam hal pengelolaan limbah industri pertambangan, pemerintah melakukan pemantauan  dan  pengaturan  pembuangan  air  limbah  melalui  perizinan  yang  diatur  berdasarkan  perhitungan  daya tampung dan daya dukung lingkungan sungai. Pengembangan wilayah pemukiman sehat dilakukan melalui sosialisasi dan pemberian fasilitas MCK di daerah pemukiman pedesaan.

## 4. KESIMPULAN
Aspek laju pertumbuhan penduduk, besarnya kekayaan alam, dan pola urbanisasi maupun migrasi penduduk yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir merupakan faktor dari elemen driving force yang  berdampak  pada  pola  kegiatan  dan  aktivitas  perekonomian  masyarakat.  Dengan  pola  laju  pertumbuhan penduduk  dan  juga  perizinan  kegiatan  pertambangan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur memberikan tekanan pada lingkungan terhadap kebutuhan akan lahan kawasan pemukiman dan pembukaan lahan untuk kegiatan tambang. Kegiatan deforestasi akibat pola aktivitas pertambangan berdampak pada bentang kawasan hutan di wilayah  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Peningkatan  luas  lahan  kritis  di  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Timur  terjadi diakibatkan  besarnya  tingkat  deforestasi  hutan.  Pola  aktivitas  pertambangan  yang  terjadi  disertai  dengan  kurangnya pengawasan  dan  penegakan  hukum  mengakibatkan  banyak  terjadinya  kejadian  kebakaran  hutan,  bekal  lubang  galian tambang  yang  terbengkalai,  dan  pencemaran  daerah  aliran  sungai.  Melihat  berbagai  fenomena  yang  terjadi  akibat deforestasi hutan, maka pemerintah provinsi merumuskan dan menerapan berbagai peraturan maupun kebijakan sebagai upaya  perbaikan  dan  pelestarian  lingkungan,  seperti  pembangunan  hijau  ( green  development ),  perbaikan  kualitas  air sungai,  rehabilitasi  lahan  kritis,  penghijauan,  pengawasan  kegiatan  pertambangan,  pengelolaan  limbah  tambang,  dan program pemukiman sehat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Saya  mengucapkan  terima  kasih  kepada  afiliasi  saya  yaitu  Institut  Teknologi  Bandung,  khususnya  program  studi Perencanaan  Wilayah  dan  Kota,  jajaran  dosen  dan  tim  akademis,  serta  rekan-rekan  kolega  yang  telah  memberikan kesempatan, waktu, dan tenaga untuk melakukan diskusi serta memberikan masukan dan saran dalam proses penenelitian ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, semoga di masa yang akan datang akan ada kajian  yang  melakukan pendekatan berdasarkan  beberapa  metode  lain  sehingga  dapat memberikan  luaran  yang  lebih komprehensif.

## DAFTAR RUJUKAN
[1] “Badan Pusat Statistik.” https://www.bps.go.id/statictable/2019/11/25/2081/angka-deforestasi-netto-indonesia- di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2019-ha-th-.html (accessed Dec. 02, 2021).
[2] A. Yakin, “Prospek dan Tantangan Implementasi Pasar Karbon Bagi Pengurangan Emisi Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kawasan ASEAN (Prospect and Challenges of Implementation of Carbon Market for REDD in ASEAN Region).” 2017. Accessed: Dec. 13, 2021. [Online]. Available:
https://www.academia.edu/1820065/Prospek_dan_Tantangan_Implementasi_Pasar_Karbon_Bagi_Pengurangan _Emisi_Deforestasi_dan_Degradasi_Hutan_di_Kawasan_ASEAN_Prospect_and_Challenges_of_Implementati on_of_Carbon_Market_for_REDD_in_ASEAN_Region_
[3] H. Wahyuni and S. Suranto, “Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia,” JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , vol. 6, no. 1, pp. 148–162, Mar. 2021, doi: 10.14710/JIIP.V6I1.10083.
[4] S. Sonny and I. Wardhana, “PERTAMBANGAN DAN DEFORESTASI: STUDI PERIZINAN TAMBANG BATUBARA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,” Jurnal Renaissance , vol. 5, no. 2, pp. 681–690, Dec. 2020, doi: 10.53878/JR.V5I2.120.
[5] R. Kartikasari, A. Rachmansyah, and A. Setyo Leksono, “Dampak Pertambangan Batubara terhadap Laju Deforestasi  di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur,” The Indonesian Green Technology Journal , vol. 7, no. 1, May 2018, doi: 10.21776/UB.IGTJ.2018.007.01.03.
[6] Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, “Potensi Daerah Provinsi Kalimantan Timur.” https://disbun.kaltimprov.go.id/halaman/potensi-daerah-provinsi-kalimantan-timur (accessed Dec. 03, 2021).
[7] S. HS, “Hukum pertambangan di Indonesia,” 2006, Accessed: Dec. 13, 2021. [Online]. Available: http://library.stik-ptik.ac.id
[8] Badan Pusat Statistik, “Produksi Tambang Kaltim 2020.” https://kaltim.bps.go.id/site/resultTab (accessed Dec. 03, 2021).
[9] “Produksi Batu Bara Indonesia Naik 7,3 Kali Lipat dalam 20 Tahun | Databoks.” https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/12/produksi-batu-bara-indonesia-naik-73-kali-lipat-dalam- 20-tahun (accessed Dec. 03, 2021).
[10]  http://ppkh.menlhk.go.id/, “Daftar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi dan Non Tambang Kaltim sd Januari 2021 (AKTIF),” 2015.
[11]  European Environment Agency, “Environmental indicators:Typology and overview,” 1999. Accessed: Dec. 03, 2021. [Online]. Available: https://www.eea.europa.eu/publications/TEC25
[12]  L. Puspitasari, “ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGANGGURANTERHADAP KEMISKINAN(STUDI KASUS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR),” ECO-BUILD; Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal , vol. 4, no. 2, pp. 35–43, Oct. 2020, doi: 10.35915/EJ.V4I2.533.
[13]  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Status Lingkungan Hidup Indonesia 2020,” 2020. Accessed: Dec. 13, 2021. [Online]. Available: https://www.menlhk.go.id/uploads/site/post/1633576967.pdf
[14]  “BappedaKaltim-SIDATA.” https://sidata.kaltimprov.go.id/index.php/home (accessed Dec. 05, 2021).
[15]  “Kalimantan Timur Miliki Cadangan Batu Bara Terbesar di Indonesia pada 2020.” https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/02/kalimantan-timur-miliki-cadangan-batu-bara-terbesar- di-indonesia-pada-2020 (accessed Dec. 22, 2022).
[16]  A. H. Salsabila and N. Nurwati, “Deforestasi Dan Migrasi Penduduk Ke Ibu Kota Baru Kalimantan Timur- Peran Sinergis Pemerintah Dan Masyarakat,” 2020.
[17]  “Badan Pusat Statistik.” https://www.bps.go.id/indicator/29/1241/1/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki- akses-terhadap-hunian-yang-layak-dan-terjangkau-menurut-provinsi.html (accessed Dec. 22, 2022).
[18]  “UU Nomor 4 Tahun 2009.” Accessed: Dec. 04, 2021. [Online]. Available: https://eiti.ekon.go.id/v2/wp- content/uploads/2017/07/UU-4-TAHUN-2009.pdf
[19]  F. Tanazzul Ahsani, R. Julaeni Yuhan, and P. Statistika STIS, “Kualitas Tutupan Lahan di Indonesia Tahun 2017-2019,” E-Prosiding Nasional | Departemen Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran , vol. 9, pp. 34–34, Dec. 2020, Accessed: Dec. 13, 2021. [Online]. Available:
http://prosiding.statistics.unpad.ac.id/index.php/prosidingnasional/article/view/62
[20]  “Badan Pusat Statistik.” https://www.bps.go.id/indicator/29/1241/1/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki- akses-terhadap-hunian-yang-layak-dan-terjangkau-menurut-provinsi.html (accessed June. 23, 2022).