Volume 1 Nomor 1 Februari 2020 Halaman 41 - 54
Sengketa Dugaan Pelanggaran Dalam Industri Telekomunikasi Oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk
Poppy Miranda Damanik poppydamanik1@gmail.com
Pahlefi pahlefi@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted: 10 Februari 2019; Accepted: 18 Februari 2020; Published : 19 February 2020.

## Abstract
This study discusses disputes submitted in the telecommunications industry conducted by PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. In the KPPU Decision the  KPPU  took the initiative to sue  PT.  Telekomunikasi  Indonesia  because  it  was  approved  by  PT.  Telekomunikasi Indonesia  has  carried  out  monopolistic  practices.  KPPU  Decision  related  to  IndiHome services  by  PT.  Indonesian  Telecommunications.  Formulation  of  the  problem  regarding the consideration of the Commission Council in the Decision The research method used is normative juridical research. The results of the study indicate that, first, the Commission Council  determined  that  PT.  Telekomunikasi  Indonesia  has  not  been  proven  to  fight because  the  actions  taken  do  not  prove  that  competition  is  unhealthy.  Secondly, determining a market  that supports  allegations that inhibit monopoly  and determining a dominant position that cannot escape or obscure because it has something  to do with it. Therefore, this research requests that KPPU investigators act carefully and professionally in conducting investigations.
Keywords : Dispute; alleged;  infringement;  industry;  PT. Telekomunikasi Indonesia

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  sengketa  dugaan  pelanggaran  dalam  industri telekomunikasi  yang  dilakukan  oleh  PT.  Telekomunikasi  Indonesia,  Tbk.  Dalam  Putusan KPPU  pihak  KPPU  berinisatif  menggugat  PT.  Telekomunikasi  Indonesia  karena  menduga PT. Telekomunikasi Indonesia telah melakukan praktik monopoli. Tujuan penulisan untuk mengetahui dan menganalisis hasil dalam  Putusan  KPPU  yang  berkaitan dengan layanan jasa  IndiHome  oleh  PT.  Telekomunikasi  Indonesia.  Rumusan  masalah  mengenai pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan KPPU dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat  dan  apakah  penentuan  pasar  bersangkutan  dalam  Putusan  KPPU  sudah  tepat.
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print: XXXX-XXXX ISSN Online: XXXX-XXXX
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif.Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa,  pertama,  Majelis  Komisi  menetapkan  bahwa  PT.  Telekomunikasi Indonesia  tidak  terbukti  melakukan  pelanggaran  karena  tindakan  tindakan  yang dilakukan tidak mengakibatkan adanya persaingan menjadi tidak sehat.Kedua, penentuan pasar  bersangkutan  untuk  dugaan  pelanggaran  monopoli  dan  posisi  dominan  tidak  jelas atau  kabur  (obscuur)  karena  batasan-batasan  pengertian  tentang  pasar  bersangkutan tidak dijelaskan secara rinci. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar investigator KPPU bertindak secara cermat dan professional dalam melakukan penyelidikan.
Kata Kunci: Sengketa; Dugaan; Pelanggaran; Industri; PT. Telekomunikasi Indonesia

## A. Pendahuluan
Seiring  dengan  kebijakan  pemerintah  dalam  memandu  laju  perekonomian  melalui mekanisme  ekonomi  pasar,  kegiatan  usaha  pada  setiap  lapisan  masyarakat  serta menyangkut semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaksana kegiatan ekonomi perlu dilandasi oleh ketentuan hukum yang mendorong  bekerjanya mekanisme ekonomi pasar  yang  baik  dan  wajar.Untuk  itu  ketentuan  hukum  yang  memberikan  landasan  bagi terselenggaranya persaingan yang sehat dan wajar dalam dunia usaha perlu ditegakkan.
Salah  satu  sarana  untuk  mewujudkan  demokrasi  ekonomi  adalah  melalui pengaturan  terhadap  persaingan  usaha.Hal  ini  ditunjukkan  melalui  terbitnya  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak  Sehat  (Undang-Undang  Anti  Monopoli).  Aturan  hukum  tersebut  diharapkan  bisa memberikan peluang yang sama bagi semua pelaku usaha  untuk ikut serta dalam proses produksi  barang  dan  jasa  dalam  suatu  iklim  usaha  yang  sehat,  kondusif,  dan  kompetitif. Dengan  adanya  iklim  usaha  yang  sehat  maka  dapat  menorong  pertumbuhan  ekonomi pasar yang wajar.
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, secara historis berawal dari belum tersedianya secara cukup suatu Undang-Undang yang secara komprehensif dan memadai  yang  mengatur  mengenai  persaingan  usaha  di  Indonesia.Selama  ini,  pelaku usaha  masih  bersikap  ambiguitas  dalam  menentukan  langkah  dalam  melaksanakan, mengurus,  serta  mengatur  kegiatan  usahanya  karena  acapkali  masih  kita  jumpai,  bahwa masih ada pelaku usaha yang bingung, apakah kegiatan usaha yang dilakukan itu nantinya akan mengganggu atau berdampak buruk atau negatif pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya. 1
Undang-Undang Antimonopoli memang bertujuan untuk mengontrol tindakan para pelaku  usaha  dari  perbuatan  melakukan  praktik  monopoli,  di  samping  berusaha  untuk
1 Rachmadi  Usman, Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia (Jakarta  :  Sinar  Grafika,  cetakan  kesatu,  2013), hlm.23.
mempromosikan  kompetisi  yang  sehat,  jujur,  dan  terbuka.Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  memuat  hal-hal  yang  cukup  luas.Hal  ini  telah  terlihat  dari  materi  nama undang-undang  itu  sendiri  yang  memuat  mengenai  perbuatan  apa  saja  yang  dapat dikategorikan  sebagai  pelanggaran  terhadap  persaingan  usaha,  termasukperbuatan- perbuatan  apa  yang  diatur  bagi  tindakan  pelaku  usaha,  berikut  dengan  pengaturan mengenai sanksi. 2
Agar  implementasi  serta  peraturan  pelaksanaannya  dapat  berjalan  efektif  sesuai dengan yang diinginkan, maka dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).KPPU adalah  sebuah  lembaga  independent  yang  melakukan  pengawasan  persaingan  usaha. Sebagai  lembaga  independent,  kewenangan  yang  dimiliki  KPPU  sangat  luas,  khususnya dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara.Terhadapkewenangan  KPPU  yang  sangat  luas  tersebut  tentunyadiperlukan pengawasan,  terutama  terhadap  putusan  yang  dikeluarkannya  karena  sengketa persaingan usaha sarat dengan pertimbangan ekonomi.
Sesuai  dengan  amanat  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999,  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  dibentuk  untuk  mengawasi  pelaksanaan  undang- undang ini.Oleh karena itu, KPPU bertugas meakukan pemeriksaan terhadap para pelaku usaha  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  Undang-Undang  Antimonopoli  Indonesia tersebut  dan menjatuhkan  sanksi  jika  pelaku usaha  bersangkutan  terbukti bersalah  ( law enforcement ). 3
Selain  itu,  KPPU  juga  bertugas  memberikan  saran  dan  pertimbangan  (advokasi) terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha  tidak  sehat.  Melalui  pelaksanaan  kedua  tugas  ini,  law  enforcement  dan  advokasi, KPPU menyandang peran penting untuk memastikan tercapainya tujuan menjamin adanya kepastian  kesempatan  berusaha  yang  sama  bagi  pelaku  usaha  besar,  pelaku  usaha menengah,  dan  pelaku  usaha  kecil.  Sebagai  Lembaga  pengawas,  KPPU  berwenang menangani  perkara  persaingan  usaha.Penanganan  perkara  persaingan  usaha  oleh  KPPU tersebut  dapat  secara  proaktif  atau  setelah  menerima  pengaduan  atau  laporan  tertulis dari masyarakat. 4
Dengan  demikian,  dasar  penanganan  perkara  persaingan  usaha  oleh  KPPU,  bisa dikarenakan:
a. atas  dasar  inisiatif  sendiri  dari  KPPU  apabila  ada  dugaan  terjadi  pelanggaran
2 Usman, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia ,  hal. 65. 3 Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli , hlm. 29.
4 Usman, Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia , hlm. 120.
Undang-Undang Antimonopoli tanpa ada laporan dari masyarakat;
b. atas  dasar  laporan  tertulis  dari  orang  yang  mengetahui  telah  terjadi  atau  patut diduga telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Antimonopoli;
c. atas  dasar  laporan  tertulis  dari  pihak  yang  dirugikan  sebagai  akibat  terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Antimonopoli.
Namun, terkait implementasinya KPPU dianggap  melakukan kekeliruan menguraikan  unsur-unsur  pasal  dalam  penanganan  perkara  persaingan  usaha  yang diperiksa atas dasar inisiatifnya sendiri. Salah satu kasusnya yaitu Putusan KPPU Perkara Nomor  10/KPPU-I/2016  tentang  dugaan  pelanggaran  terkait  jasa  telepon  tetap,  jasa internet  dan  jasa  IP  TV  di  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  PT.  Telekomunikasi  Indonesia. Dugaan pelanggaran tersebut pun tidak terbukti sehingga mengganggu  kredibilitas KPPU sebagai penegak hukum persaingan usaha di Indonesia.
Dalam pemeriksaan pendahuluan, investigator KPPU membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi terlapor diduga  melanggar  Pasal  15  ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 mengenai perjanjian tertutup, Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 mengenai praktik  monopoli,  dan  Pasal  25  ayat  (1)  huruf  a  dan  c  UU  No.  5  Tahun  1999  mengenai posisi  dominan.  Objek  perkaranya  ialah  layanan  Jasa  dalam  Industri  Telekomunikasi terkait  Jasa  Telepon  Tetap  ( fixed  line ),  Jasa  Internet  ( fixed  broadband ),  dan  Jasa  TV berbayar  (IP  TV)  yang  dipasarkan  oleh  terlapor  di  seluruh  wilayah  Indonesia  dengan periode waktu mulai bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2016.
Tim investigor KPPU sendiri telah mengantongi dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan  dan  kelengkapan  dugaan  pelanggaran  yang  dituangkan  dalam  Laporan  Hasil Penyelidikan.PT  Telkom  Indonesia      dianggap  telah  menjual  paket  IndiHome  yang merupakan paket yang berisi tiga layanan atau layanan telepon tetap (fixed line), layanan internet  (fixed  broadband),  dan  layanan  IP  TV.Terlapor  tidak  melayani  penjualan  salah satu  layanan/single  produk  saja  (tidak  melayani  penjualan  terpisah).KPPU  beranggapan adanya  persyaratan  yang  mewajibkan  pelangan  untuk  menggunakan  ketiga  layanan tersebut berpotensi untuk merugikan konsumen.
PT  Telkom  Indonesia  merupakan  market  leader  dengan  persentase  99%  pangsa pasar  atas  jasa  layanan  telepon  tetap  (fixed  line) di  Indonesia.  Menyadari  market  power atas  jasa  layanan  telepon  tetap,  terlapor  kemudian  membuat  paket  layanan  jasa  dengan nama  IndiHome.  Pelanggan  tidak  memiliki  pilihan  untuk  memilih  layanan  dalam  paket IndiHome,  pelanggan  wajib  untuk  menggunakan  ketiga  layanan  tersebut.  Terlapor  juga telah menetapkan biaya telepon tetap yang terlalu tinggi danmenawarkan paket IndiHome
yang  lebih  murah  disbanding  hanya  biaya  telepon  dan  terdapat  pemutusan  seluruh layanan  apabila  pelanggan/konsumen  hanya  ingin  menggunakan  satu  atau  dua  layanan tertentu.  Dengan  adanya  syarat  untuk  menggunakan  tiga  layanan  sekaligus  dan  tidak menyediakan  pilihan  alternatif  pilihan  kepada  konsumen  merupakan  pemaksaan  pada pihak konsumen.Seharusnya terlapor menawarkan dan/atau memberikan pilihan kepada konsumen berdasarkan kebutuhannya.
Tindakan  terlapor  membuat  persyaratan-persyaratan  dalam  layanan  IndiHome sebagaimana  dijabarkan  sebelumnya,  yaitu  tidak  memberikan  pilihan  layanan  single service kepada pelanggan/konsumen merupakan penyalahgunaan posisi dominan dengan menguasai pangsa pasar 99% sebagai perilaku eksklusif (exclusionary strategic behavior) untuk  membatasi  atau  menyingkirkan  pelaku  usaha  pesaing  khususnyauntuk  layanan internet  dan  layanan  TV  berbayar.  Dengan  kata  lain,  tindakan  terlapor  memberikan hambatan  pada  pelaku  usaha  terkait  yang  menjadi  pesaing  dalam  pasar  layanan  jasa khususnya untuk layanan internet dan TV berbayar.
Terlapor (PT Telekomunikasi Indonesia) menyerahkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan  Pelanggaran  yang  memuat  kesimpulan  bahwa  pasar  bersangkutan  sebagimana diuraikan  dalam  LDP  Tim  investigator  tidak  jelas  dan  kabur  ( obscuur ),  karena  batasan- batasan  pengertian  tentang  pasar  bersangkutan  ( relevant  market ),  pasar  produk,  dan pasar geografis dalam perkara tersebut tidak jelas dan kabur ( obscuur ) sehingga LDP Tim Investigator  harus  dinyatakan  ditolak  atau  setidak-tidaknya  dinyatakan  tidak  dapat diterima.
Mengenai  jangka  waktu  pengambilan  putusan  Komisi,  ketentuan  dalam  Pasal  43 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau  tidak  terjadi  pelanggaran  terhadap  undang-undang  ini  selambat-lambatnya  30  (tiga puluh)  hari  terhitung  sejak  selesainya  pemeriksaan  lanjutan  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  atau  ayat  (2)”.  Majelis  Komisi  berpendapat  bahwa  tidak  terdapat  cukup bukti  adanya  paksaan  yang  dilakukan  oleh  terlapor  dalam  pemasaran  produk  kepada konsumen, sehingga Majelis Komisi menilai pembeli produk masih memiliki pilihan untuk membeli  produk  dari  terlapor  secara  terpisah  dan  memutuskan  bahwa  terlapor  tidak terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melanggar  Pasal  15  ayat  (2),  Pasal  17  dan  Pasal  25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Berdasarkan pembahasan diatas, permasalahan dari artikel ini membahas mengenai pertimbangan  Majelis  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  dalam  putusan  Nomor 10/KPPU-I/2016  tentang  sengketa  dugaan  pelanggaran  dalam  IndustriTelekomunikasi oleh  PT.  Telekomunikasi  Indonesia  dilihat  dari  ketentuan  UU  No.  5  Tahun  1999  dan
ditinjau  dari  aspek  yuridis,  filosofis,  dan  sosiologis.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk mengetahui  dan  menganalisis  secara  mendalam  hasil  dalam  Putusan  KPPU  Nomor 10/KPPU-I/2016 yang berkaitan dengan layanan jasa IndiHome oleh PT. Telekomunikasi Indonesia.
Dalam  penulisan  ini  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian yuridis  normatif  yaitu  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  studi  kepustakaan  yang berkenaan  dengan  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dalam perspektif UU Nomor 5 Tahun 1999. Ilmu hukum  normatif  adalah  ilmu  hukum  yang  bersifat sui  generis ,  maksudnya  ia  tidakdapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. 5 Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan undang-undang  yaitu  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  pendekatan  kasus  digunakan  untuk melengkapi penelaahan hukum yang sedang diteliti yaitu Putusan KPPU Nomor 10/KPPU- I/2016 tentang dugaan pelanggaran dalam industri telekomunikasi.

## B.  Pertimbangan  Majelis  Komisi  Dalam  Sengketa  Dugaan  Pelanggaran  Dalam Industri  Telekomunikasi  Dikaitkan  Dengan  UU  Nomor  5  Tahun  1999  Dan Ditinjau Dari Aspek Yuridis, Filosofis, Sosiologis
Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 menjadi salah satu ujian bagi KPPU RI khususnya Investigator  KPPU  dalam  proses  penegakan  hukum  persaingan,  terutama  dalam penentuan  unsur  pasar  bersangkutan.  Putusan  ini  merupakan  perkara  tentang  dugaan pelanggaran  Pasal  15  ayat  (2),  Pasal  17  dan  Pasal  25  ayat  (1)  huruf  a  dan  c  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  dalam  Industri  Telekomunikasi  terkait  jasa  telepon  tetap, jasa  internet,  dan  jasa  IP  TV  di  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  PT  Telekomunikasi Indonesia dengan periode waktu mulai bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2016 dan dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata  Cara  Penanganan  Perkara,  berdasarkan  peraturan  komisi  tersebut,  perkara  nomor 10/KPPU-I/2016  yang  dibahas  pada  penelitian  ini  merupakan  jenis  perkara  atas  dasar inisiatif  KPPU  sendiri.  Identitas  dari  perkara  atas  dasar  inisiatif  dariKPPU  dapat  dilihat dari nomor perkaranya, misalnya: nomor perkara/KPPU-I (yang bermakna “inisiatif”)/tahun.
Pada  perkara  ini,  KPPU  awalnya  menemukan  dugaan  pelanggaran  hukum
5 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , hal. 80.
persaingan usaha yang dilakukan oleh pihak terlapor, yakni PT Telekomunikasi Indonesia. PT  Telekomunikasi  Indonesia  atau  hingga  kini  biasa  disingkat  Telkom  Indonesia merupakan  sebuah  badan  usaha  milik  negara  (BUMN)  yang  bergerak  di  bidang  jasa layanan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  dan  jaringan  telekomunikasi  di Indonesia. Kegiatan usaha Telkom bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan digitalisasi, namun masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi.
Pemeriksaan pendahuluan pada Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 telah dimulai dan dilangsungkan  dalam  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  kerja,  dimulai  terhitung  sejak tanggal 21 Februari sampai dengan 04 April 2017. Lamanya dalam jangka 30 (tiga puluh) hari  pada  pemeriksaan  pendahuluan  telah  sesuai  dengan  Pasal  39  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 5  Tahun  1999.  Sidang Majelis  Komisi I  dimulai pada tanggal 21 Februari 2017  dengan  disertai  agenda  pembacaan  dan  penyerahan  Salinan  Laporan  Dugaan Pelanggaran  oleh  investigator  KPPU  kepada  pihak  terlapor.  Dalam  LDP  tersebut  pada pokoknya berisi dugaan melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1)  huruf  a  dan  c.  LDP  investigator  KPPU  juga  memuat  cakupan  objek  perkara  pada perkara  ini  yaitu  layanan  jasa  daam  industri  telekomunikasi  terkait  jasa  telepon  tetap ( fixed line ), jasa internet ( fixed broadband ), dan jasa TV berbayar (IP TV) yang dipasarkan oleh  terlapor  diseluruh  wilayah  Indonesia  dengan  periode  waktu  mulai  bulan  Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2016.
Dalam  perkara  ini,  yang  menjadi  produk  pengikat  ( tying  product )  adalah  layanan telepon  ( fixed  line )  dan  produk  ikatan  ( tyied  product )  layanan  lainnya  jasa  internet ( broadband ) dan IP TV.Berdasarkan saksi-saksi, terlapor merupakan market leader untuk jaringan  telpon  dasar  dan  terlapor  merupakan  pemegang  pangsa  pasar  terbesar  untuk penyelenggara layanan internet tetap, keunggulan tersebut karena terlapor memiliki right of way melalui jaringan nomor telepon rumah yang telah ada sejak lama dan menyebar di seluruh Indonesia.
Strategi  terlapor  dalam  menerapkan tying  product sekaligus  dengan  layanan  jasa telepon  tetap  (fixed line )  diduga  sebagai  upayanya  untuk  mempertahankan  dan meningkatkan  layanan  jasa  internet  ( fixed  broadband )  dan  jasa  TV  berbayar  (IP  TV). Adanya kewajiban untuk menggunakan 3 layanan jasa sekaligus dan tidak dapat dilakukan secara  parsial  merupakan  bentuk  tindakan  anti  persaingan    danmenghilangkan  peluang pesaing  nyata  maupun  pesaing  potensial.  Kewajiban  untuk  menggunakan  3  layanan  jasa sekaligus dan tidak adanya alternatif pilihan bagi konsumen merupakan bentuk tindakan praktek monopoli.
Sebagai  satu-satunya  penyedia  jasa  layanan  telepon  tetap  ( fixed  line ),  terlapor memungkinkan  untuk  beroperasi  di  pasar  tanpa  terpengaruhi  oleh  persaingan  dan melakukan  tindakan  yang  dapat  mengurangi  persaingan.Adanya  strategi  dari  terlapor mewajibkan  konsumen  untuk  menggunakan  3  layanan  jasa  sekaligus  tersebut  diduga digunakan  untuk  menghalangi  perusahaan  baru  untuk  masuk  ke  dalam  pasar  ( potensial competitor ) atau menghalangi pesaing yang sudah berada di pasar ( existing competitior ).
Setelah  melakukan  Pemeriksaan  Lanjutan,  Majelis  Komisi  menilai  perlu  dilakukan perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis  Komisi,  yaitu  dalam  jangka  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja.  Pada pemeriksaan  lanjutan  tersebut,  terlapor  (PT.  Telekomunikasi  Indonesia)  menyerahkan kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:
a.  Penetrasi  dan  kualitas  internet  di  Indonesia  cukup  rendah,  terlapor  terpanggil untk  meningkatkannya.  Sejalan  dengan  perkembangan  teknologi,  praktek penjualan  dengan  satu  paket  ( bundling )  dalam  layanan  telekomunikasi  telah umum dilakukan di berbagai negara, termasuk di Indonesia.
b.  Layanan triple  play menguntungkan  pelanggan,  dimana  terlapor  tetap menyediakan layanan bagi para pelanggan yang menginginkan layanan terpisah. Terlapor  tidak  menetapkan  biaya  berlangganan  telepon  yang  terlalu  tinggi  dan tidak pernah menawarkan biaya berlangganan paket IndiHome yang lebih murah dibanding hanya biaya berlangganan telepon.
c. Pasar bersangkutan sebagaimana diuraikan dalam LDP tim investigator tidak jelas dan  kabur  ( obscuur ),  karena  batasan-batasan  pengertian  tentang  pasar bersangkutan  ( relevant  market ),  pasar  produk,  dan  pasar  geografis  dalam perkara  a  quo  tidak  jelas  dan  kabur  ( obscuur )  sehingga  LDP  tim  investigator harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. LDP  tim  investigator  tidak  jelas  atau  kabur  karena  pasar  bersangkutan  untuk dugaan  pelanggaran  Pasal  17  UU  No.5/1999  adalah  layanan  telepon  tetap sedangkan  hambatan  kepada  pelaku  usaha  pesaing  adalah  dalam  jasa  internet dan IP TV setelah adanya IndiHome.
d.  Andaipun  terlapor  menguasai  pangsa  pasar  jasa  telepon  tetap  sebesar  99% sebagaimana  dalil  tim  investigator,  pendapatan  dari  jasa  ini  terus  menerus menurunsehingga  tidak  terlalu  menguntungkan  bagi  terlapor.  Bahkan berdasarkan  data  yang  ada  meskipun  pelanggan  diberi  fasilitas  gratis  telepon selama 1000 (seribu) menit per bulan, fasilitas tersebut tidak banyak digunakan oleh  pelanggan,  dimanan  hanya  sekitar  17%  dari  seluruh  pelanggan  yang
menggunakannya. Jasa telepon tetap bukan produk pengikat dimana internet dan jasa IP TV diikatkan penjualannya karena telah terbukti jasa telepon tetap bukan produk yang paling diinginkan oleh pelanggan.
e. Tim investigator telah salah menafsirkan kontrak berlangganan IndiHome, karena kontrak tersebut merupakan kontrak khusus untuk pelanggan yang berlangganan jasa  telepon  tetap,  jasa  internet,  dan  jasa  IP  TV  secara  sekaligus,  dimana apabilapelanggan  bermaksud  mengurangi  layanan  maka  pelanggan  dapat melakukan  migrasi  layanan  dan  menandtangani  kontrak  berlangganan  baru untuk  layanan  yang  diinginkan  pelanggan.  Klausula  pengakhiran  perjanjian dalam  kontrak  berlangganan  IndiHome  juga  tidak  dapat  dijadikan  bukti  untuk menuduh  terlapor  melakukan  praktek typing karena  kontrak  berlangganan tersebut tidak memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa  tertentu  harus  bersedia  membeli  barang  dan  jasa  lain  dari  pelaku  usaha pemasok.  Kontrak  berlangganan  tersebut  merupakan  kontrak  yang  akan diterapkan apabila onsumen berhenti menjadi pelanggan IndiHome.
f. Layanan IndiHome tidak dihasilkan dengan memanfaatkan tingginya market share terlapor dalam jasa telepon tetap, maupun memanfaatkan posisi terlapor sebagai satu-satunya perusahaan yang mampu menyediakan jasa telepon tetap. Menurut analisis penulis, Telkom merupakan market leader dengan persentase 99% pangsa  pasar  atas  jasa  layanan  telepon  tetap  di  Indonesia  sehingga  dengan  menyadari market  power atas  jasa  layanan  telepon  tetap  yang  dimilikinya.  Tingginya  pangsa  pasar yang dimiliki oleh Telkom dalam jasa layanan telepon tetap dan merupakan satu-satunya perusahaan  yang  mampu  menyediakan  layanan  telepon  dengan  jaringan  nasional memudahkan  Telkom  untuk  membuat  paket tying  product dengan  jenis  layanan  jasa lainnya yakni paket layanan jasa dengan nama IndiHome yang terdiri atas layanan telepon tetap/telepon rumah, internet, dan TV berbayar.
Lalu  KPPU  berinisiatif  untuk  menggugat  PT.  Telekomunikasi  Indonesia  karena dengan  adanya  keberadaan  IndiHome  membuat  pelanggan  tidak  memiliki  pilihan  untuk memilih  layanan  dalam  paket  IndiHome  seperti  contohnya  pelanggan  hanya  ingin memasang  telepon fixed  line ( single  service ),  sehingga  pelanggan  wajib  untuk menggunakan  ketiga  layanan  tersebut  yang  tentu  saja  berpotensi  merugikan konsumenkarena pelanggan yang semula hanya membutuhkan satu atau dua layanan jasa saja  terpaksa  mengambil  tiga  layanan  sekaligus  mengakibatkan  pelanggan  harus menanggung beban (biaya) atas jasa yang tidak digunakannya). Telkom juga menetapkan biaya  telepon  yang  terlalu  tinggi  dan  menawarkan  paket  IndiHome  yang  lebih  murah
dibanding hanya biaya telepon yang tentu saja dapat menarik perhatian pelanggan untuk lebih memilih paket IndiHome daripada harus membeli layanan telepon saja.
Mengenai adanya perjanjian tertutup ( tying agreement ) pada Telkom, Telkom tidak terbukti  melakukan  upaya  pemaksaan  kepada  konsumen  untuk  berlangganan triple  play IndiHome, dikarenakan perjanjian yang diberikan kepada pelanggan merupakan kontrak berlangganan  yang  ditandatangani  oleh  petugas  Telkom  dengan  pelanggan  atau  kuasa pelanggan  dan  belum  menunjukkan  adanya  kesepakatan  antara  Telkom  dengan pelanggannya.  Hal  tersebut  dikuatkan  dengan  pengajuan  bukti  kontrak  berlangganan Telkom dengan pelanggan yang substansinya tidak mengandung paksaan bagi konsumen.
Sementara  itu,  dalam  Pasal  1  Angka  7  UU  No.5/1999  Perjanjian  adalah  suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Maka dari itu kontrak  berlangganan  IndiHome  tidak  dapat  dijadikan  bukti  adanya  pelanggaran perjanjian  karena  salah  satu  pihak  di  dalam  kontrak  berlangganan  bukam  pelaku usaha.Majelis  Komisi  pun  menilai  unsur  pejanjian  dalam  kasus  tersebut  tidak  terpenuhi dan menilai kontrak berlangganan IndiHome tidak menunjukkan adanya paksaan, karena masih  dimungkinkan  konsumen  untuk  membeli  produk  secara  terpisah,  sehingga konsumen masih memiliki pilihan.
Mengenai  penyalahgunaan  posisi  dominan,  penulis  berpendapat  walaupun  Telkom menguasai  pangsa  pasar  jasa  telepon  tetap  sebesar  99%,  pendapatan  dari  jasa  ini  terus menerus menurun sehingga tidak terlalu menguntungkan bagi Telkom. Bahkan meskipun pelanggan  diberi  fasilitas  gratis  telepon  selama  1000  menit  per  bulan,  fasilitas  tersebut tidak  banyak  digunakan  oleh  pelanggan,  dimana  hanya  sekitar  17%  dari  seluruh pelanggan  yang  menggunakannya.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan  jasa  telepon  tetap merupakan  produk  dengan  teknologi  yang  sudah  tidak  diminati  lagi oleh  konsumen  dan produk  yang  diinginkan  konsumen  adalah  produk  internet.  Sehingga,  Telkom  tidak menyalahgunakan  posisi  dominan  yang  ia  miliki  dikarenakan  tidak  ditemukan  bukti adanya  pelaku  usaha  yang  tidak  dapat  masuk  ke  pasar  jasa  telepon  tetap  maupun  jasa layanan internet akibat tindakan PT. Telekomunkasi Indonesia.
Secara  teoritis,  penyalahgunaan  posisi  monopoli  merupakan  perilaku  yang  di dalamnya  mengandung  unsur  pencegahan,  pembatasan,  penurunan  persaingan,  dan eksploitasi. Oleh karena itu berdasarkan keterangan pelaku usaha pesaing dan para saksi- saksi  maka  tidak  ada  bukti  yang  cukup  terjadinya  upaya  pencegahan,  pembatasan,  dan penurunan  persaingan  yang  dialami  pelaku  usaha  pesaing  akibat  perilaku  Telkom  pada pasar jasa layanan telepon, internet, dan TV berbayar. Selain itu, tidak ditemukan adanya
cukup  bukti  tindakan  Telkom  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  eksploitasi.Hal  tersebut diperkuat  dengan  fakta  tingginya  pangsa  pasar  yang  dimiliki  Telkom  untuk  produk telepon tetap tersebut.
Perkara  yang  telah  diputus  oleh  KPPU  melalui  Majelis  Komisi  dalam  putusannya Nomor  10/KPPU-I/2016  tentang  dugaan  pelanggaran  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999 dalam industri telekomunikasi terkait jasa telepon tetap, jasa internet, dan jasa IP TV di Indonesia. Majelis Komisi telah memutuskan bahwa, “Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melanggar  Pasal  15  ayat  (2),  Pasal  17  dan  Pasal  25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”
Penentuan  pasar  bersangkutan  terhadap  dugaan  pelanggaran  Pasal  17  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  menurut  investigator  KPPU  adalah  layanan  jasa  telepon tetap  sehingga  menurut  penulis  penentuan  pasar  bersangkutan  dari  investigator  KPPU tidak jelas atau kabur ( obscuur ). Penulis berpendapat, bahwa untuk semestinya, hambatan kepada  pelaku  usaha  pesaing  hingga  saat  ini  secara  nyata  dan  jelas  adalah  jasa  internet dan  IP  TV.  Selain  itu,  penulis  juga  berpendapat  bahwa  investigator  KPPU  telah mencampuradukkan  penentuan  pasar  bersangkutan  jasa  telepon  tetap  dengan  layanan jasa triple play pada layanan IndiHome yang menjadikan LDP investigator KPPU menjadi kabur  dan  tidak  tepat.  LDP  investigator  KPPU  terbukti  tidak  mengacu  kepada  peraturan KPPU  Nomor  3  Tahun  2009  terkait  penentuan  pasar  bersangkutan,  tepatnya  penentuan aspek  pasar  produk.  Maka  LDP  tersebut  dapat  dibilang  menjadi  kabur  sehingga  sudah seharusnya bagi majlis komisi unruk mnyatakan LDP tersebut dapat ditolak.
Ketidakjelasan  dan  kabur  ( obscuur )  dalam  penentuan  pasar  bersangkutan  dalam LDP  investigator  KPPU  bukan  hanya  ditemukan  pada  aspek  penentuan  pasar  produk, tetapi  juga  ditemukan  pada  penentuan  terhadap  aspek  pasar  geografis  dalam  LDP investigator  KPPU  pada  perkara  ini.Investigator  KPPU  dalam  LDP  berdalil  bahwa  pasar geografis  dalam  perkara  ini  adalah  seluruh  wilayah  Indonesia.  Dasar  dalil-dalil investigator  KPPU  dalam  menentukan  pasar  geografis  terkait  LDP  ternyata  berdasarkan pada  penyelidikan  jangkauan  distribusi  IndiHome  yang  dilakukan  oleh  pihak  terlapor meliputi wilayah di Indonesia serta semuanya berjumlah 7 regional (diantaranya regional I Sumatera, regional II Jakarta, regional III Jawa Barat, regional IV Jawa Tengah dan Daerah Istimewa  Yogyakarta,  regional  V  Jawa  Timur,  Bali  dan  Nusa  Tenggara,  regional  VI Kalimantan,  dan  regional  VII  Indonesia  Timur)  yang  dalam  hal  ini  meliputi  seluruh penjualan serta operasional seluruh layanan yang tersedia di Indonesia.
Menurut penulis, dalam LDP investigator KPPU telah menenukan aspek produknya yang berupa layanan jasa telepon tetap.Namun dalam LDP tersebut, pada penentuan pasar
geografisnya sebagaimana yang telah dinyatakan oleh investigatorKPPU sebelumnya juga merupakan  jangkauan  distribusi  dari  layanan  IndiHome  oleh  pihak  terlapor.Hal  ini menyebabkan  kekeliruan  dan  ketidakkonsistenan  penentuan  pasar  produk  yang didistribusian pada pasar geografis tersebut.Pasar bersangkutan apakah yang sebenarnya ingin  disampaikan  oleh  investigator  KPPU.Apakah  layanan  jasa  telepon  tetap,  jasa internet, jasa IP TV ataukah gabungan dari ketiganya. Maka dari itu penulis berpendapat investigator  KPPU  gagal  dan  menjadi  kabur  ( obscuur )  dalam  menentukan  pasar bersangkutan  ( relevant  market )  terhadap  perkara  ini  sehingga  bisa  saja  ditolaknya  LDP tersebut.
Alasan-alasan  yang  dapat  dipertimbangkan  Majelis  Komisi  dalam  menolak  kasus tersebut atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut penulis adalah:
a.  LDP  (Laporan  Dugaan  Pelanggaran)  tim  investigator  tidak  jelas  atau  kabur ( obscuur ) karena pasar bersangkutan untuk dugaan pelanggaran Pasal 17 UU No.
5  Tahun  1999  adalah  layanan  telepon  tetap  ( fixed  line )  sedangkan  hambatan kepada pelaku usaha pesaing adalah dalam jasa internet dan IP TV setelah adanya IndiHome.
b. Tim investigator telah mencampuradukkan pasar bersangkutan jasa telepon tetap dengan  layanan triple  play IndiHome  sehingga  dugaan  pelanggaran  dalam  LDP tim investigator menjadi kabur.
c.  Dengan  ditentukannya  pasar  produk  pada  perkara  tersebut  adalah  layanan  jasa dalam  industri  telekomunikasi  terkait  jasa  telepon  tetap,  maka  artinya menurut tim  investigator  layanan  jasa  dalam  industri  telekomunikasi  terkait  jasa  telepon tetap tidak memiliki substitusi baik dari sisi kegunaan (fungsi), karakteristik dan harga.
Keputusan  Majelis  Komisi  yang  menyatakan  PT  Telekomunikasi  Indonesia  tidak terbuktinya secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bukanlah  tanpa  alasan.Hal  ini  dikarenakan  oleh  kegagalan  dari  pihak  KPPU  itu  sendiri, khususnya  bagi  investigator  KPPU  dalam  menyelidiki  suatu  perkara  yangdiduga melanggar  ketentuan  hukum  persaingan.Investigator  telah  melakukan  suatu  kegagalan yang  sangat  mendasar.Penentuan  pasar  bersangkutan  tidak  dapat  dianggap  sebelah mata.Ukuran  pasar  bersangkutan  ini  menjadi  penting,  karena  dapat  mengidentifikasi seberapa besar penguasaan prouk tertentu dalam pasar tersebut oleh suatu pelaku usaha.
Majelis Komisi menilai berdasarkan alat bukti dokumen diketahui pangsa pasar jasa telepon  tetap  sebesar  99%.Namun  demikian,  berdasarkan  alat  bukti  juga  pendapatan terlapor  berkaitan  dengan  jasa  telepon  tetap  tersebut  cenderung  mengalami
penurunan.Jasa  telpon  tetap  dinilai  bagi  Majelis  Komisi  dalamperkembangannya merupakan  sebuah  produk  teknologi  yang  sudah  tidak  diminati  lagi  oleh  konsumen  dan produk yangdiinginkan konsumen sekarang yang berkembang adalah produk internet.
Perlu  diingat  bahwasanya  hadirnya  pengaturan  persaingan  usaha  pada  dasarnya ialah tercipta keadilan bagi pelaku usaha maupun konsumen.Terutama dalam penentuan pasar  bersangkutan,  harus  memperhatikan  dua  aspek,  yakni  mempertimbangkan  aspek pasar  produk  dan  pasar  berdasarkan  geografis.  Berdasarkan  dimensi  produk,  harus melihat sisi barang dan atau jasa yang sama asatu sejenis atau substitusi dari barang dan atau  jasa  tersebut.  Sedangkan  berdasarkan  dimensi  wilayah,  terkait  dengan  jangkauan atau  daerah  pemasaran  berpedoman  kepada  aturan  Peraturan  KPPU  Nomor  3  Tahun 2009,  disamping  itu  juga  memperhatikan  aturan  Peraturan  KPPU  Nomor  1  Tahun  2010 yang berkaitan dengan tata cara penanganan perkara.
Pada  putusan  yang  telah  dijatuhkan  oleh  Majelis  Komisi,  menurut  penulis  telah bersesuaian fakta dengan norma dikarenakan beberapa unsur yang ada dalam putusan ini tidak  terpenuhi.  PT.  Telekomunikasi  Indonesia  tidak  terbukti  melakukan  pelanggaran, karena tindakan yang ddilakukannya tidak menyebabkan persaingan menjadi tidak sehat di  antara  para  pelaku  usaha  yang  menjual  produk  yang  sama  sehingga  menurut  penulis, putusan  yang  diberikan  oleh  Majelis  Komisi  sudahlah  tepat  untuk  memutuskan  bahwa Telkom tidak bersalah.

## C. Kesimpulan
Dalam  Putusan  Perkara  Nomor  10/KPPU-I/2016,  PT.  Telekomunikasi  Indonesia tidak  terbukti  melakukan  praktik  monopoli  seperti  penguasaan  pasar  dan penyalahgunaan  posisi  dominan.  Telkom  tidak  memaksa  konsumen  untuk  berlangganan triple  play  IndiHome,  dikarenakan  perjanjian  yang  diberikan  kepada  pelanggan dituangkan  dalam  bentuk  kontrak  berlangganan  IndiHome  yang  ditandatangani  oleh petugas  Telkom  dan  pelanggan/kuasa  pelanggan  yang  substitusinya  tidak  menunjukkan adanya  paksaan  karena  masih  dimungkinkan  konsumen  untuk  membeli  produk  secara terpisah,  sehingga  konsumen masih  memiliki  pilihan.  Majelis  Komisi  menetapkan  bahwa PT.  Telekomunikasi  Indonesia  terbukti  melakukan  pelanggaran,  karena  tindakan  yang dilakukan  oleh  Telkom  tersebut  tidak  mengakibatkan  adanya  persaingan  menjadi  tidak sehat di antara para pelaku usaha yang menjual produk yang sama.
Penulis  berpendapat  dalam  perkara  terhadap  layanan  jasa  IndiHome  yang dijalankan  oleh  PT.  Telekomunikasi  Indonesia,  penentuan  pasar  bersangkutan  untuk dugaan pelanggaran monopoli dan posisi dominan atas investigasi oleh investigator KPPU
tidak  jelas  atau  kabur  (obscuur),  karena  batasan-batasan  pengertian  tentang  pasar bersangkutan  tidak  dijelaskan  secara  rinci  dan  cermat.  Melalui  putusan  serta pertimbangan  hukum  oleh  Majelis  Komisi  telah  benar  dalam  membuat  keputusan, terutama  yang  berkaitan  dengan  penentuan  pasar  bersangkutan.  Hal  ini  dirasa  sesuai dengan  tujuan  dari  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  serta  hadirnya pengaturan  persaingan  usaha  khusunya  di  Indonesia  pada  dasarnya  tidak  hanya menciptakan suasana keadilan bagi konsumen  saja,  namun juga  bagi pihak pelaku  usaha dalam mendukung proses persaingan yang sehat.

## Daftar Pustaka

## Artikel/Buku
Margono, Suyud. Hukum Anti Monopoli . Jakarta:Sinar Grafika, cetakan kedua, 2013.
Nasution,  Bahder  Johan. Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum .  Bandung:  MandarMaju,  cetakan kedua, 2016.
Usman,  Rachmadi. Hukum  Acara  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia .Jakarta:Sinar  Grafika, cetakan pertama, 2013.
Usman,  Rachmadi. Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia .  Jakarta:  Sinar  Grafika,  cetakan pertama, 2013.

## Peraturan/Putusan Hukum
Republik  Indonesia.Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  republic  Indonesia nomor  3  Tahun  2009  Tentang  Pedoman  Penerapan  Pasal  1  Angka  10  Tentang Pasar  Bersangkutan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  Tahun  1999  Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Republik  Indonesia.Komisi Pengawas Persaingan Usaha  Putusan KPPU Nomor  10/KPPU- I/201.