Volume 4 Nomor 1 (2021) 72-81  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v4i1.616
Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan: Studi Kasus Kelurahan Kayumanis
Abdul Aziz, Yono , Sutisna
Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor ajisnby123@gmail.com, yono@fai.uika-bogor.co.id, stn.sutisna@gmail.com

## ABSTRACT
There are still many who follow traditions that are contrary to Islamic law, one of which happened  in  the  Kayumanis  Village,  namely  the  custom  of  giving  grants  (money/goods)  in  the process of marriage. One of the reasons is that people still believe and believe in traditions that have been passed down, and are advice from parents that are impossible to violate. This study aims to find out what is the basis for the payment of fines/grants in this marriage step, what are the impacts for those who carry out the stepping-up custom in this marriage, and the relevance of this marriage- stepping  custom  to  the  legal  rules  of  al'adat  muhakkamah  in  Kayumanis  Village,  Tanah  Sareal District. Bogor City. The method used in this study uses a qualitative method which is a method that focuses  on  in-depth  observations.  The  results  of  this  study  are:  what  is  the  basis  for  community members who are still living this tradition that this tradition has become a tradition that is carried out from generation to generation. do not believe in this custom, just worried that their relationship is  not  good  (between  the  brother  and  sister).  Meanwhile,  according  to  the  view  of  Al'adat muhakkamah, the custom of giving this step cannot be used as evidence (proof, basis, or reason). This custom or tradition is very contradictory and not in line with Islamic law.
Keywords: Review of Islamic Law, Custom, Grants.

## ABSTRAK
Masih  banyak  yang  mengikuti  tradisi  yang  bertentangan  dengan  hukum  islam  salah satunya yang terjadi di Kelurahan Kayumanis,yakni adat memberi hibah (uang/barang) pelumpat dalam pelangkahan pernikahan. Salah satu penyebabnya yaitu masyarakat masih mempercayai dan meyakini akan tradisi yang sudah turun  menurun, dan merupakan petuah orang orang tua yang tidak mungkin untuk dilanggar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pembayaran denda/hibah pelumpat dalam pelangkahan pernikahan ini,apa dampak bagi yang melaksanakan adat pelangkahan dalam pernikahan ini, dan keterkaitan adat pelangkahan pernikahan ini terhadap kaidah kaidah hukum al’adat muhakkamah di Kelurahan Kayumanis Kota Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif yang mana merupakan  metode  yang  fokus  pada  pengamatan  yang  mendalam.  Hasil  dari  penelitian  :  yang menjadi dasar warga masyarakat yang masih menjalani tradisi ini bahwa tradisi ini sudah menjadi adat yang dilakukan secara turun temurun, Adapun dampak bagi yang mempercayai adat ini, bagi yang  melanggar    dipercayai  rezekinya  surut  dan  hidupnya  akan  sengsara,  dan  bagi  yang  tidak mempercayai akan adat ini, hanya khawatir hubungan mereka tidak baik (antara sang adik dan ang kakak). Sedangkan menurut pandangan Al’adat muhakkamah adat pemberian pelangkah ini
Volume 4 Nomor 1 (2021) 72-81  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v4i1.616
tidak bisa dijadikan hujjah (dalil,dasar, atau alasan). Adat atau tradisi ini sangat bertentangan dan tidak sejalan dengan hukum islam.
Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Adat, Hibah.

## PENDAHULUAN
Manusia diciptakan oleh Allah SWT. sebagai makhluk yang paling mulia dan allah meciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna, dan menyempurnakan sifat kemanusiaannya  dengan  adanya  syari’at - syari’at,  untuk  membedakan  antara  dirinya dengan binatang, dan syari’at itu diantaranya adala h pernikahan.
Namun aturan pernikahan yang diatur dalam syari’at Islam terkadang tidak sama dan  seragam  dengan  aturan  yang  berlaku  di  masyarakat,  mengapa  itu  bisa  terjadi?, karena itu tidak lepas dari pengaruh dan peranan adat istiadat masyarakat yang berlaku dimana  masyarakat  itu  berada.  Adat  istiadat  masyarakat  yang  memang  dominan  dan mempunyai daya ikat yang kuat tentu juga mempunyai pengaruh yang besar pula dalam tingkah laku dan perbuatan masyarakat itu sendiri, dari sini adat tidak hanya sekedar warisan nenek moyang, akan tetapi menjadi sebuah peraturan yang memang harus di patuhi.  Keteguhan  berdirinya  adat  istiadat  dalam  masyarakat  setempat  telah menyebabkan  berlaku  sebagai  hukum  positif  yang  diakui  keabsahannya  dengan sanksi/konsekuensi  pelaksanaan  hukum  tertentu  bagi  para  pelanggar-pelanggarnya dalam masyarakat yang bersangkutan.
Disini  dapat  dipahami  hukum  adat  adalah  peraturan-peraturan  yang  ada  di daerah  tertentu  atau  kebiasaan-kebiasaan  yang  ada  disuatu  daerah  didukung  oleh masyarakat.  Apabila  dilanggar  mempunyai  akibat  hukum  (sanksi)  bagi  yang melanggarnya. Adat yang banyak berkembang dimasyarakat diatur dalam hukum adat. Jadi, setiap daerah mempunyai hukum adat. Mengenai perkawinan atau pernikahan, tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat yang  lain.  Di  karenakan  perbedaan  tata  tertib  adat,  maka  sering  kali  menyelesaikan perkawinan antar adat berlarut-larut bahkan kadang-kadang tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak dan menimbulkan permasalahan.
Di  Kelurahan  Kayumanis  Kecamatan  Tanah  Sareal  Kota  Bogor  ada  adat  yang memang  masih  dilaksanakan  dan  berkembang  sampai  sekarang.  Dalam  pelaksanaan pernikahan  ketika  adik  laki-laki  akan  melaksanakan  sebuah  pernikahan  dan  ternyata mempunyai  saudara  atau  saudari  diatasmya.,  atau  adik  perempuan  yang  akan melaksanakan pernikahan dan masih mempunyai kakak perempuan harus memberikan sesuatu  barang  atau  pun  uang  sebagai  syarat  dalam  pelangkahan  pernikahan.  Adat memberi sesuatu barang atau pun uang tersebut biasa disebut dengan adat pelumpat .
Volume 4 Nomor 1 (2021) 72-81  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v4i1.616
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk mengangkat lebih mendalam tentang :
1. Apa  dasar  membayar  denda/memberi  hibah  pelaksanaan  adat  pelangkahan  dalam pernikahan ?
2. Bagaimana  dampak  adat  pelangkahan  dalam  pernikahan  terhadap  pasangan  yang melaksanakannya?
3. Bagaimana tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung di Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dalam perspektif kaidah al’adat muhakkamah ? Tujuan yang hendak di capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk apa dasar membayar denda/memberi hibah pelaksanaan adat pelangkahan dalam pernikahan di Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.
2. Untuk menjelaskan bagaimana dampak adat pelangkahan dalam pernikahan terhadap pasangan yang melaksanakannya.
3. Untuk mengetahui tradisi adat memberi hibah pelumpat dalam pelangkahan pernikahan saudara kandung dalam perspektif kaidah hukum al’adat muhakkamah di Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Menurut  Strauss dan Corbin (1997) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan    penemuan-penemuan  yang  tidak  dapat  dicapai  (diperoleh)  dengan menggunakan  prosedur-prosedur  statistic  atau  cara-cara  lain  dari  kuantifikasi (pengukuran).  Penelitian  kualitatif  secara  umum  dapat  digunakan  untuk  penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktifitas sosial, dan lain-lain (Sujarweni, 2014:19).
Penulis menghasilkan data dari wawancara yang dilakukan kepada tokoh agama dan  masyarakat  di  kelurahan  kayu  manis,  kecamatan  tanah  sereal  kota    bogor  yang memandang Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan.
Penelitian ini bertempat di Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dengan  melakukan  wawancara,  yang  pertama  kepada  tokoh  adat  (Sesepuh)  setempat dan waktu pelaksanaanya (15 sampai  22 November), yang kedua kepada Tokoh agama setempat  (ustadz)  waktu  pelaksanaanya  (24  November  sampai  29  November),  serta kepada para pelaku pernikahan  melangkahi saudara kandung di Kelurahan Kayumanis Kecamatan  Tanah  Sareal  Kota  Bogor  waktu  pelaksanaanya  (  1  Desember  sampai  6 Desember).
Volume 4 Nomor 1 (2021) 72-81  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v4i1.616

## HASIL PENELITIAN
1. Sejarah Singkat Kelurahan Kayumanis Kota Bogor
Kelurahan  Kayumanis  Kota  Bogor  merupakan  bagian  dari  daerah  perluasan  Kota Bogor  yang  ada  di  Kabupaten  Bogor  masuk  wilayah  Kota  Bogor,  dan  Kelurahan Kayumanis sebelumnya  merupakan  bagian dari kecamatan semplak yang merupakan pemekaran  dari  Desa  Cibadak  sekitar  Tahun  1982.  Berkenaan  dengan  peraturan Pemerintah  No.  2  Tahun  1995,  tentang  perubahan  batas  wilayah  Kotamadya  Daerah Tingkat II Bogor dan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Bogor, 46 Desa yang ada dalam Kabupaten Bogor masuk menjadi wilayah Kota Bogor termasuk Kelurahan Kayumanis didalamnya yang sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Semplak.
Seiring  dengan  perkembangan  wilayah  Kota  Bogor,maka  sesuai  dengan  Peraturan Daerah  Kota  Bogor  No.  9  Tahun  2001  Desa  Kayumanis  pada  tanggal  2  September 2001.Sebagaimana  diketahui  masa-masa  kepemimpinan  dikelurahan  kayumanis  dari bentuknya  Desa  Kayumanis  sampai  dengan  sekarang  menjadi  Kelurahan  Kayumanis sebagai berikut:
1. Mayor Saleh (1978 s/d 1982)
2. Usman Jihan (1982 s/d 1990)
3. H. Mamat, BA (1990 s/d 2006)
4. H. Erif (2006)
5. H. Hasan (2006 s/d 2007)
6. Drs. Taspin (2007 s/d 2011)
7. H. Moerthadlo S.Sos.M.si (2011 s/d 2013)
8. Dudun Dumyati, SE (2011 s/d 2015)
9. M.Hapid Supriadi,SE (2015 s/d 2021)
Pernikahan      melangkahi      kakak      kandung      (ngelangkahin)      hanyalah      sebuah kebiasaan  dalam  kehidupan  sehari-hari  bagi  penduduk  Kelurahan Kayumanis, namun sejalan  dan  dengan  seiringnya  waktu,  banyak  keluarga  yang  menerapkan  sistem pernikahan  seperti  ini,  dan  mereka  mengaplikasikannya  kepada  keturunan  mereka, sehingga  dari  awalnya  yang  hanya  kebiasaan,  lama  kelamaan  menjadi  tradisi  dan menjadi adat dalam kehidupan masyarakat desa pasir putih. Dalam  sejarah  pernikahan melangkahi  kakak  kandung  (ngelangkahin)  bukan dari  ajaran  agama,  baik  Islam, Hindu,  Budha.  Hal  tersebut  lebih  mengarah  kepada persoalan  adat  istiadat  atau budaya  yang  sudah  ada  secara  turun  menurun.  Namun dengan  berjalannya  waktu, ada  beberapa  keluarga  yang  memakai  atau  menerapkan atau  penerapannya  ada beberapa  masyarakat  yang  tidak menyetujui  hal  tersebut,  dan  timbulah  pendapat dari  kalangan  masyarakat,  seperti; ada   yang   menyetujui   dan   adapula   yang   tidak
menyetujui      masalah      pernikahan  melangkahi    kakak    kandung (ngelangkahin/dilangkahi),  diantaranya  adalah  sebagai berikut:
Masyarakat yang menyetujui hal tersebut:
1. Ada masyarakat yang beranggapan bahwa apabila seorang kakak yang dilangkah oleh adiknya    dalam    pernikahan,    maka    mereka    mengkhawatirkan    si    kakak    lama mendapat jodoh.
2. Mereka masih mengikuti adat istiadat dari nenek moyang secara turun menurun, dan menjadi adat atau tradisi di daerah mereka, untuk menghormati peninggalan nenek moyang mereka.
3. Menjaga  perasaan  sang  kakak  yang  akan  dilangkahi  (dilangkahin)  oleh  adiknya agar  tidak  sakit  hati  atau  menyinggung  perasaannya,  dan  berdampak  tidak  baik bagi  sang  kakak  yang  dikhawatirkan  akan  timbul  prilaku  yang  tidak  baik  dari sang   kakak,   sedangkan   untuk   keluarga   akan   menjadi   bahan   omongan   di masyarakat tersebut.
4. Permasalahan tersebut  bisa  akan  menjadi  do‟a  untuk  sang  kakak  yang  dilangkahi oleh  adiknya  dalam  menikah,  maksudnya   adalah  sang  kakak  akan  terhendat untuk  mendapatkan  jodoh,  karena  berawal  dari  kekhawatiran  orang  tua  yang anak  perempuannya  belum  menikah,  ucapan  orang  tua  perempuan  yang  selalu berkata,   kapankah   anak   perempuan   saya   mendapatkan   jodohnya,   sehingga pernyataan   atau   perkataan   tertsebut   menjadi   kenyataan,   sang   kakak   lama mendapatkan pendamping hidup.
Masyarakat yang tidak menyetujui hal tersebut dikarnakan :
1. Dalam   kehidupan   dirumah   tangga,   antara   sang   kakak   dan   adik   khawatir hubungan  mereka  tidak  baik,  kalau  mereka  tidak  menimbulkan  maslahat  dan madharat bagi keluarga dan hubungan antara adik dan kakak.
2. Permasalahan  yang  timbul  dari  persyaratan  (pemberian  uang  pelangkah)  yang tidak dapat terpenuhi oleh sang adik, khawatir akan terjadi keputusan sang kakak yang  akhirnya  melarang  sang  adik  menikahkarena  si  kakak  tidak  mau  dilangkahi (dilangkahin)
3. Khawatir  efek  yang  terjadi  dari  pernikahan  tersebut  adalah,  sang  adik  melakukan perbuatan yang tidak baik seperti ia berbuat zina atau mengecewakan keluarga.
4. Seorang  adik  awalnya  menunda  pernikahan,  karena  kakaknya  belum  menikah, oleh  karena  itu  menjadi  gagal  akibat  rasa  kecewa  dari  pihak  mempelai  lainnya, dan  si  adik  terlalu  lama  menunggu  kesiapan  dari  sang  kakak  untuk  menikah terlebih dahulu.
Sedangkan    mengenai    uang    pelangkah    itu    sendiri,    dalam    agama    Islam    tidak melarangnya selama hal tersebut tidak memberatkan calon adik iparnya.  Akan tetapi kalau  hukum  memberikan  uang  pelangkah  itu  diwajibkan  maka  dalam  agama  Islam hukumnya   berubah   menjadi   haram,   karena   dalam   hukum   Islam   sendiri   tidak mengatur  masalah  pernikahan  melangkahi  kakak  kandung,  kalau  pun  terjadi  si  adik
menikah  dengan  melangkahi  kakaknya  maka  harus  membayar  uang  pelangkah.  Dan tidak  ada  satu  pun  dalam  nash  Al-Quran  dan  Hadist  yang  menguatkan masalah pemberian   uang   pelangkah   kepada   kakaknya   yang   dilangkah   dalam pernikahan, walaupun  pemberian  uang  pelangkah  itu  wajib  hukumnya  menurut hukum  adat.  Dan didalam  undang-undang  tentang  pernikahan  baik  dalam  Kompilasi Hukum  Islam maupun    dalam    Undang-undang    No    1    Tahun    1974    tidak    ada    satu    pun  yang mengatakan  bahwa  pernikahan  melangkahi  kakak  kandung  harus  membayar uang pelangkah, hal tersebut juga kembali kepada masyarakat yang masih berpegang teguh kepada  peninggalan  nenek  moyang  dan  adat  istiadat  terdahulu  yang  turun menurun kepada keturunannya.

## PEMBAHASAN
Pengumpulan data melalui wawancara dan observasi dilakukan di Mayarakat Kelurahan Kayumanis :
a. Wawancara  dengan  bapak  Husein  28  November  2020  (Tokoh  Adat)  Kelurahan Kayumanis
Sebagai Tokoh Adat di Kelurahan Kayumanis Bapak Husein Mengatakan :
” Dasar masyarakat melaksanakan adanya memberi hibah pelumpat dalam pelangkahan pernikahan  jika  setiap  adik  yang  melaksanakan  pernikahan  terlebih  dulu  dari  kakak perempuan maupun laki-laki yang belum mendapatka jodoh  maka harus membayar atau memberikan hibah berupa barang sebagai pelangkah, dasar masyarakat melakukan adat tersebut  karena  sudah  dilakukan  pada  zaman  nenek  moyang  atau  dilakukan  tutun temurun namun peraturan adat tersebut tidak tertulis, akan tetapi dilakukan secar terus menerus. Hukum memberi hibah pelumpat dalam pelangkahan pernikahan di Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor sudah ada sejak terbentuknya sistem pemerintah adat, adat memberi hibah pelumpat dalam pelangkahan pernikahan tersebut dengan adanya ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh tokoh- tokoh  adat,  ketentuan-ketentuan  itu  meliputi  jika  seseorang  warga  di  Kelurahan Kayumanis,  melaksanakan  pernikahan  tetapi  orang  tersebut  masih  memiliki  seorang saudara  yang  lebih  tua  darinya  yang  belum  menikah  maka  orang  tersebut  wajib membayar atau  memberikan  hibah  ,  Apabila  seorang  adik  melangkahi  kakaknya yang belum  menikah  maka  orang  tersebut  telah  dikenai  hukum  adat  pelangkahan  yang berlaku di Kelurahan Kayumanis, dimana harus diberikan bentuk barang kepada kakak yang dilangkahi seperti jam tangan dan lain sebagainya.
Adat memberi hibah pelumpat dalam pelangkahan pernikahan di Kelurahan Kayumanis ini  sudah  dilaksanakan  sejak  lama,  dalam  adat  ini  tidak  diberlakukan  sanksi  bagi pelanggar,  akan  tetapi  menurut  kepercayaan  penduduk  setempat  dari  zaman  nenek moyang  Kelurahan  Kayumanis  jika  ada  yang  melanggar,  diyakini  akan  mendapatkan ketidak harmonisan dalam keluarganya kelak.
b. Sebagai Tokoh Agama Bapak Ustad Rais pun mengatakan:
“Dampak  pelan ggaran  adat  pelangkahan  dalam  pernikahan  terhadap  pasangan  yang melaksanakannya kalau selama ini yang saya lihat ada dampak yang terjadi bagi yang melanggar  adat  tersebut  seperti  keluarganya  tidak  harmonis  dan  berakhir  pada perceraian, tapi jika dilihat dari segi Agama maka bisa saja semua itu adalah takdir.
Adapun  Tinjauan  Kaidah  Hukum  Al’adatu  Muhakkamah  Terhadap  Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Di Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Secara  etimologi,  kata  Al- ‘adah  berarti  ( او  بءدلا ئشيلعرارمتسلا
)  pengulangan,  baik  berupa perkataan atau perbuatan. Al- ‘adah diambil dari kata al - ‘aud ( دوعلا (atau al- mu’awadah ( ةدواعملا (yang artinya ber-ulang (( راركتلا (A. Dzajuli, Kaidah-kaidah Fiqih (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010:79).
Kata  kaidah  memiliki  arti suatu ketentuan  umum/universal  yang dapat diaplikasikan kepada seluruh bagian-bagiannya dan ketentuan dari bagian-bagian tersebut yang dapat diketahui  dengan  memahami  ketentuan  umum  itu  (Fathurrahman  Djamil,  Hukum ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013:118).
ةميلاسلا عابطلا دنع ةلوبقملا ةرركتملا ر وم لاا نم س وفنل ا يف ر ققتسي امع ةرابع
“Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang -ulang yang bisa diterima oleh tabiat (watak) yang sehat” (A. Dza juli, Kaidah-kaidah Fiqih :79- 80)
Dalam  kaidah  hukum  al’adatu  muhakkamah,  tidak  mengenal  istilah  memberi hibah  pernikahan  melangkahi  saudara  kandung,  Islam  hanya  memerintahkan  kepada mereka yang telah mampu untuk menikah agar menyegerakannya tanpa melihat apakah ia  melangkahi  saudaranya  atau  tidak.  Tentang  adat  istiadat  yang  memgharuskan memberikan hibah pernikahan seorang adik melangkahi saudara tua, itu hanya menjaga perasaan  saudara  tua,  menghindari  mitos  tidak  baik  perempuan  dilangkahi,  menjaga pandangan  orang  terhadap  kakak  yang  dilangkah,  maka  semuanya  bukanlah  alasan- alasan  syar’i  yang  bisa  membuat  pernikahan  tertunda,  ketentuan -ketentuan  tersebut bukanlah  hukum  islam  dan  seorang  muslim  hanya  wajib  terikat  dengan  hukum  Allah SWT saja dan tidak ada yang lain.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  penulis  menyimpulkan Berdasarkan  seluruh  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  pada  sebelumnya,  pada akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan akhir tentang masalah Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Penikahan di Kelurahan Kayumanis Kota Bogor adalah:
1. Dasar masyarakat melaksanakan adanya pelangkah atau denda jika setiap adik yang melaksanakan pernikahan terlebih dulu dari kakak perempuan maupun laki-laki yang
belum  mendapatkan  jodoh  maka  harus  membayar  denda  atau  pelangkah,  adalah karena sudah dilakukan pada zaman nenek moyang atau turun menurun. Peraturan adat  sudah  ada  sejak  terbentuknya  sistem  pemerintah  adat.  Jika  adat  pelangkah tersebut tidak dipenuhi, maka ada beberapa dampak yang akan dialami oleh orang yang  melangkahi,  ataupun  orang  yang  dilangkahi,  dampaknya  bagi  orang  yang melanggar hukum adat tersebut adalah rezekinya akan sulit, hidupnya akan sengsara bahkan ada yang mengalami sakit dan bercerai, sedangkan bagi orang yang dilangkahi dampaknya akan sulit mendapatkan jodoh.
2. Dalam pandangan al’adat muhakamah Adat pemberian barang pelangkah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, oleh karena itu adat tersebut dikatakan adat yang fasid. Adat yang fasid ini tidak bisa dijadik an hukum sesuai dengan konsep al’adat muhakamah karena adanya keyakinan masyarakat jika tidak diberikan barang pelangkah mereka akan mendapatkan musibah tetapi jika masyarakat menganggap pemberian barang itu dikatagorikan sebagai hadiah saja tanpa ada kepercayaan yang lain maka hal itu tidak apa-apa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abror, Khoirul. (2020). HUKUM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN. Yogyakarta: LADANG KATA.
Ajib, M. (2019). Fiqih Hibah dan Waris. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
Ali, M. D. (2019). Hukum Islam. Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.
Andiko Toha. (2013). FIQH KONTEMPORER. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
Bahrudin, Moh. (2013). Ilmu Ushul Fiqh. Bandar Lampung: AURA.
Darmawati. (2019). Filsafat Hukum Islam. Sulawesi Selatan: Basri La Pabbaja. Harisudin, M. N. (2013). Pengantar Ilmu Fiqh. Surabaya: Buku Pena Salsabila.
Hanafi arief. (2017). PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN. Al'Adl, 152.
Hasan, A. F. (2018). Fiqh Muammalah. Malang: UIN-Maliki Malang Press.
Ichsan, Muchammad. (2015). Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta: Laboraturium .
Jamalludin  &  Amalia  Nanda.  (2016).  Buku  Ajar  Hukum  Perkawinan.  Sulawesi:  Unimal Press.
Muthiah, Aulia. (2017). Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Nurdin,  Z.  (2021).  PERSPEKTIF  FIQH,  HUKUM  POSITIF  DAN  ADAT  DI  INDONESIA. Bengkulu: Anggota IKAPI.
RI, M. A. (2011).
Ria, W. R. (2018). Hukum Perdata Islam. Bandar Lampung: AURA.
Ria, W. R. (2018). Hukum Perdata Islam. Bandar Lampung.
Rohidin. (2016). Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. Rohidin. (2016). Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
Salim, M. (2016). Adat sebagai budaya kearifan lokal untuk memperkuat eksistensi adat ke depan. Aldaulah, 5(2), 249.
Sanjaya  Umar  Haris  &  Faqih  Ainur  Rahim.  (2017).  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia. Yogyakarta: GAMA MEDIA.
Satria Efendi dan M.zein. (2009). Ushul Fiqh. JAKARTA: Katalog Dalam Terbitan (KDT.
Sudiarti, S. (2018). Fiqh Muamalah Kontemporer. Medan: FEBI UIN-SU Press.
Wafa, M. A. (2018). Hukum Perkawinan di Indonesia. Tangerang Selatan: Yayasan Asy- Syari’ah Modern Indonesia.

## Jurnal
Atabik Ahmad dan Mudhiiah Khoridatul. (2014). Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. YUDISIA, 5(2), 286-316.
Bachri, Bachtiar S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Triangulasi adalah suatu pendekatan, 10(1), 55.
Farid Pardamean Putra Irawan dan Nur Rofiq. (2021). Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang. JURNAL IQTISAD, 8(1), 36.
Erwinsyahbana,  T.  (2012).  SISTEM  HUKUM  PERKAWINAN  PADA  NEGARA  HUKUM. Jurnal Ilmu Hukum , 3(1), 1-29.
Hasanah, H. (2016). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI. Jurnal at-Taqaddum, 8(1), 26.
Iryani, E. (2017). HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 17(2), 24-31.
Ismail  Farida  Fitria  &  Sudarmadi  Dedy.  (2019).  PENGARUH  SISTEM  INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERNAL. JASa ( Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi ), 3(1), 5.
Volume 4 Nomor 1 (2021) 72-81  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v4i1.616
Konoras, Abdurrahman. (2016). EKSISTENSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 14(2), 1-13.
Ma'u,  Dahlia  Haliah.  (2017).  Eksistensi  Hukum  Islam  Di  Indonesia.  Jurnal  Ilmiah  Al syir'ah, 15(1), 18.
Muksalmina.  (2020).  PERNIKAHAN  SIRRI  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM  ISLAM  DAN HUKUM POSITIF. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(2), 533-1.
Prasanti, Ditha. (2018). PENGGUNAAN MEDIA KOMUNIKASI BAGI REMAJA PEREMPUAN. JURNAL LONTAR, 6(1), 16.
Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call Dalam Tekhnologi Komunikasi. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 1(2), 214.
Purnomo  Puji  &  Palupi  Maria  Sekar.  (2016).  PENGEMBANGAN  TES  HASIL  BELAJAR MATEMATIKA. Jurnal Penelitian (Edisi Khusus PGSD), 20(2), 153.
Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. YUDISIA, 7(2), 415-426.
Sondak Sandi Hesti, Troreh Rita N. & Uhing Yantje. (2019). FAKTOR-FAKTOR LOYALITAS PEGAWAI DI DINAS PENDIDIKAN. Jurnal EMBA, 7(1), 675.
Wibisana Wahyu. (2016). PERNIKAHAN DALAM ISLAM. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 14(2), 185-193.

## Wawancara
Husein, (2020, 11 28). Apa dasar adat Memberi Hibah Pelangkahan Dalam Pernikahan & Bagaimana  dampak  adat  pelangkahan  dalam  pernikahan  terhadap  pasangan  yang melaksanakannya di Kelurahan Kayumanis (Tokoh Adat).
Rais    (2020,  11  28)  .  Pendapat  tentang  adat  memberi  hibah  pelangkahan  dalam pernikahan Bagaimana dampak adat pelangkahan dalam pernikahan terhadap pasangan yang melaksanakannya  (Tokoh Agama).
Rojaah ( 2020 12 1)Ddampak adat pelangkahan dalam pernikahan terhadap pasangan yang melaksanakannya (Warga Korban Pelngkahan Penikahan Kelurahan Kayumanis).