## ANALISIS KEBIJAKAN MENTERI PENDIDIKAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

## Febrin Theresya V
Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Indonesia
Tantimin
Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Indonesia

## ABSTRAK
Kekerasan  seksual  adalah  sebuah  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  dapat  dilakukan dimana  saja,  kapan  saja,  dan  korbannya  pun  beragam.  Salah  satu  bentuk  kekerasan  seksual  yang terjadi di Indonesia adalah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dengan pelaku yang mayoritasnya  adalah  organ-organ  perguruan  tinggi  dan  korbannya  adalah  mahasiswi.  Berkenaan dengan  fenomena  tersebut,  Menteri  Pendidikan,  Nadiem  Makarim  mengambil  sebuah  sikap  dengan mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nomor  30  Tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai upaya pemberantasan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan dua rumusan masalah, yaitu: 1) Apa saja bentuk kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dan upaya penanganannya? dan 2) Apakah efektif Peraturan Menteri  Nomor  30  Tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi?.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Bahwa  hasil  penelitian menunjukkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia masih banyak dilakukan dan upaya penanganan yang belum serius. Efektivitas dari Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 juga belum dapat dirasakan, mengingat payung hukum utama belum disahkan, yaitu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

## Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi, Kebijakan

## PENDAHULUAN
Kejahatan kekerasan seksual dalam hal ini merupakan suatu kejahatan kemanusiaan dan  dalam  hal  ini  bertentangan  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan  perempuan.  Hal  tersebut dikarenakan  kejahatan  kekerasan  seksual  memiliki  sebuah  unsur  kekerasan,  yang  mana kekerasaan merupakan suatu tindak pidana umum yang diatur di dalam KUHP. 1 Kemudian, berkenaan dengan kejahatan, segala bentuk kejahatan adalah sebuah tindak pidana, sebuah perbuatan  yang  melanggar  aturan  norma  dan  hukum  yang  berlaku. 2 Dan  seksual  adalah sebuah hasrat yang tidak bisa dipaksa, adanya sebuah concern untuk melakukan dan kalau tidak  ada  dalam  hal  ini  merupakan  sebuah  pemaksaan,  pengitimidasian.  Sehingga, berdasarkan  pengertian  dari  masing-masing  kata  dari  kejahatan  kekerasan  seksual,  maka dapat  dikatakan  kejahatan  kekerasan  seksual  adalah  sebuah  tindak  pidana  kekerasan terhadap seksualitas seseorang. Ketika seseorang dipaksa, diintimidasi dengan cara apapun,
1 Wardadi, A. K., Rais, N. F., Manurung, G. P. (2019) Analisis  Keberlakuan  RKUHP  dan  RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual. Lex Scientia Law Revie, 3(1), 55-68., hlm. 56
2 Amrullah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. Jurnal Andi Djemma , 3(1), 59- 65., hlm. 61.
maka  dalam  hal  ini  orang  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  orang  yang  telah  melanggar nilai-nilai kemanusiaan orang lain. Hal tersebut merupakan pelangggaran terhadap esensi kemanusiaan. 3
Kejahatan  kekerasan  seksual  dapat  dilakukan  dimana  saja  dan  dengan  waktu  yang memiliki fleksibilitas kapanpun. Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam hal  ini  adalah  pelaku  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  dalam  lingkungan  kampus  dan dilakukan  dalam  waktu  kegiatan  kampus  (belajar  mengajar,  bimbingan  tugas  akhir,  dan sebagainya). Perbuatan-perbuatan tersebut dalam hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia  yang  dilakukan  oleh  pelaku  kekerasan  seksual  di  kampus  dan  benar  bahwa perbuatan  tersebut  telah  melanggar  ketentuan  hak  asasi  manusia  terhadap  warga  negara. Hal  tersebut  didasarkan  pada  sebuah  Pasal  dalam  Konstitusi  Indonesia,  yaitu  Undang - Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28G  Ayat  (2)  yang menyatakan bahwa: 4
“ Setiap  orang  berhak  untuk  bebas  dari  penyiksaan  atau  perlakuan  yang merendahkan  derajat  martabat  manusia  dan  berhak  memperoleh  suaka  politik dari negara lain”.
Berdasarkan Pasal tersebut makna kata penyiksaan dapat diartikan pula sebagai suatu kekerasan. Artinya setiap orang berhak untuk terbebas dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual.  Kemudian,  makna  dari  perlakuan  yang  merendahkan  derajat  martabat  manusia dalam hal ini adalah perlakuan yang tidak senonoh yang dapat diartikan sebagai kekerasan seksual. Perbuatan-perbuatan seperti pelecehan verbal, menyentuh bagian anggota tubuh, meminta foto atau rekaman video tidak senonoh, dan bahkan sampai pada tahap perkosaan merupakan  suatu  perbuatan  merendahkan  derajat  martabat  manusia,  khsuusnya merendahkan derajat harkat dan martabat seorang perempuan. 5 Selanjutnya diatur di dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: 6
“Wanita  berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  khusus  dalam  pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.”
Pasal  tersebut  memberikan  sebuah  gambaran  bahwa  negara  Indonesia  memberikan sebuah  jaminan  khusus  untuk  memberikan  perlindungan  hak  asasi  manusia  terhadap wanita. Kemudian, The Vienna Declaration on Human Rights 1993 pada pasal 18 dan 38 menggolongkan  kekerasan  terhadap  perempuan  sebagai  pelanggaran  terhadap  hak  asasi manusia. 7 Apabila suatu perbuatan kekerasan ditelusuri dan juga dikaji ulang berdasarkan pandangan  hak  asasi  manusia,  maka  pada  hakikatnya  sebuah  tindakan  kekerasan  wajib dilakukan  pencegahan  karena  hal  tersebut  bertentangan  dengan  nilai -nilai  hak  asasi manusia  dan  juga  tentunya  menghalangi  dalam  suatu  upaya  pemenuhan  dari  suatu kebutuhan  dasar  manusia.  Meskipun  demikian,  penggunaan  kekerasan  wajib  dijelaskan
3 Firdaus, E., Mukhlis. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Menderita Gangguan Kejiwaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jurnal Online Mahasiswa, 6(2), 1-15., hlm 5
4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G Ayat (2)
5 Naziah, F. (2017). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Pemerkosaan. Lex Scientia Law Review, 1(1), 105-112., hlm. 107
6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasasl 49 Ayat (2)
7 The Viena Declaration on Human Rights 1993,  Pasal 18, dan Pasal 38
karena sebenarnya kekerasan tersebut acap kali tidak dapat dihindari dari jeratan penegak hukum.  Oleh  sebab  itu,  satu-satunya  cara  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  cara memberikan batasan dan juga mengendalikan suatu tindakan kekerasan tersebut. 8 Sehingga dalam hal ini dapat diambil sebuah kesimpulan, dalam suatu pelaksanaan pengaturan atau sebuah penegakan instrumen hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah sebuah hak yang bebas  dari  suatu  perilaku  penyiksaan  dan  juga  terbebas  dari  suatu  perilaku  yang  turut merendahkan  nilai  harkat  dan  juga  martabat  manusia  baik  diatur  dalam  suatu  instrumen nasional ataupun diatur dalam suatu instrumen hukum internasional.
Kekerasan  yang  menjadi  topik  hangat  dalam  kekerasan  seksual  yang  menimpa masyarakat  Indonesia,  baik  itu  Perempuan  ataupun  Laki-Laki,  baik  mereka  yang  sudah dewasa,  remaja,  atau  bahkan  anak-anak  (khususnya  dalam  hal  ini  mereka  yang  berada dalam  lingkungan  pendidikan).  Sebelumnya,  pengaturan  mengenai  kekerasan  diatur  juga di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 9 Namun,  pemberlakuan  ketiga  Undang-Undang  tersebut  dianggap  masih  belum cukup secara substansial untuk mengakomodasi kekerasan seksual yang terjadi pada saat ini. 10 Bahwa  berdasarkan  pernyataan  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  subyek hukum  yang  menyandang  hak  untuk  diberikan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia atas kasus kekerasan seksual dalam wilayah kampus adalah mereka yang termasuk orang atau naturlijkpersoon.
Kemudian,  orang  dalam  hal  ini  adalah  dapat  laki-laki  dan  juga  perempuan.  Kasus kekerasan seksual tersebut tidak pandang bulu terhadap korban, dapat saja seseorang untuk melakukan  pemuasan  atas  hasrat  seksual  dan  juga  pemuas  nafsunya  dilakukan  terhadap sesama  jenis. 11 Kemudian,  karena  dalam  kasus  tersebut  merupakan  kekerasan  seksual dalam ruang lingkup kampus, maka subyek hukum orang yang dapat dibebankan hak atas perlindungan hak asasi manusia adalah mereka yang termasuk mahasiswa, dosen, pegawai, dan  seluruh  unsur  subyek  hukum  yang  terdapat  dalam  ruang  lingkup  kampus  baik  itu bergender  perempuan  ataupun  laki-laki.  Sedangkan  yang  menyandang  dan  dibebankan kewajiban  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  pelanggaran  hak  asasi  manusia  di lingkungan  kampus  berkenaan  dengan  kasus  kekerasan  seksual  adalah  subyek  hukum Pemerintah, Pihak Kampus (Pimpinan Kampus seperti Rektorat, dosen, yayasan, dan lain- lain)  dan  juga  Elemen  atau  masyarakat  kampus  yang  di  dalamnya  terdapat  Mahasiswa, penjaga kampus, dan kewajiban dari aparat penegak hukum seperti Polisi.
Suatu  produk  hukum  adalah  sebagai  alat  pencegah  terjadinya  kejahatan  atau  yang dapat  dikatakan  produk  hukum  atau  aturan  hukum  merupakan  suatu  perlindungan preventif. 12 Yang mana ia dibuat untuk memberikan sebuah landasan atas setiap perbuatan
8 Hutabarat, D. T. H., et al . (2022a). Law On The Protection Of Children From Domestic Violence According To Law No. 23 Of 2004. Policy, Law, Notary And Regulatory Issues (Polri), 1(1), 89-94
9 Iskandar, Umami, A., Fadilla, D. (2022). Analysis Related To Judges’ Considerations In The Immediate Decision Of Criminal Actions Against Children. Policy, Law, Notary And Regulatory Issues (Polri), 1(1), 57-64
10 Ogiandhafiz Juanda. (2022). Menyoal urgensi UU Penghapusan Kekerasan Seksual, https://mediaindonesia.com/read/detail/326686-menyoal-urgensi-uu-penghapusan-kekerasan-seksual, Diakses pada 11 Februari 2022.
11 Sari, I. P. (2017). Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual Terhadap sesama jenis. LEGITIMASI, 6(1), 22-42., hlm. 22
12 Antari,  P.  E.  D.  (2021).  Pemenuhan  Hak  Anak  Yang  Mengalami  Kekerasan  Seksual  Berbasis  Restorative  Justice  Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. Jurnal HAM , 12(1), 75-94., hlm. 79.
yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di  lingkungannya.  Ketika  sudah  banyaknya  kasus kekerasan  seksual  di  lingkungan  kampus  (pendidikan),  artinya  perlu  suatu  aturan penegakan hukum  untuk mengatasi hal tersebut untuk memberikan sebuah landasan  atau legalitas  hukum  dalam  penanganan  kedepannya. 13 Sehingga,  dapat  disimpulkan  bahwa peraturan khusus yang mengatur pencegahan dan  penanganan kekerasan seksual di dunia akademik sangat penting untuk diciptakan. Bukan hanya untuk formalitas, karena memiliki peran  penting  dalam  hal  pencegahan  preventif.  Pemerintah  dalam  hal  ini  Menteri Pendidikan  telah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Permendikbud Ristek)sebagai upaya payung hukum dalam memberantas kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
Permendikbud  Ristek  tersebut  berusaha  diciptakan  sebagai  pondasi  awal  dalam melakukan  pemberantasan  kekerasan  seksual  di  lingkungan  kampus.  Hal  tersebut dikarenakan  sebelumnya  masih  belum  ada  aturan  atau  bahasan  produk  hukum  yang mengatur  mengenai  pemberantasan  kekerasan  seksual  di  masyarakat,  khususnya  di lingkungan kampus. Sehingga, dalam artikel ini Penulis ingin mengetahui dan menjabarkan mengenai kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus di Indonesia dan bagaimana Permendikbud Ristek tersebut dapat bekerja efektif dalam menanggulangi, melakukan  pencegahan,  dan  juga  memberikan  efek  jera  terhadap  kejahatan  kekerasan seksual  di  lingkungan  kampus.  Oleh  karena  itu,  Penulis  menggunakan  judul  penelitian sebagai  berikut: Analisis  Kebijakan  Menteri  Pendidikan  dalam  Upaya  Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
Adapun  rumusan  masalah  yang  penulis  gunakan  dalam  karya  ilmiah  ini  adalah sebagai berikut:
1. Apa  saja  bentuk  kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  lingkungan  perguruan tinggi dan upaya penanganannya?
2. Apakah  efektif  Permendikbud  Ristek  dalam  mencegah  terjadinya  kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi?
Didasarkan  pada  dua  rumusan  masalah  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di  atas, maka tujuan penelitian yang Penulis inginkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  bentuk  kasus  kekerasan  seksual  di lingkungan perguruan tinggi dan upaya penanganannya
2. Untuk  mendeskripsikan  efektivitas  Permendikbud  Ristek  dalam  mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian adalah 14 sebuah kegiatan dalam rumpun keilmuan yang umum dilakukan berdasarkan  dengan  adanya  sebuah  metode  dan  juga  kaidah  ilmiah  yang  disusun  secara sistematis  untuk  mendapatkan  sebuah  informasi,  data,  dan  juga  keterangan -keterangan. Berdasarkan  uraian  tersebut  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Penulis  adalah  penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian yuridis normatif adalah sebuah penelitian yang menekankan sebuah konsep hukum sebagai satu-satunya kaidah atau norma
13 Hutabarat, D. T. H., et al . (2022b). Analysis Of The Implementation Of Law In Every Level Of Society In Indonesia. Policy, Law, Notary And Regulatory Issues (Polri), 1(2), 9-14.
14 Adi, Rianto. (2015). Aspek Hukum dalam Penelitian. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia., hlm. 1
hukum  yang  dijadikan  sebagai  patokan  untuk  menentukan  sikap. 15 Kemudian,  metode pendekatan  yang  digunakan  Penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  Pendekatan  Perundang - Undangan  atau  pendekatan  yang  melakukan  penelaahan  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  turut  berkaitan  dengan  suatu  pengaturan  mengenai  sebuah  kekerasan seksual di sebuah lingkungan pendidikan dan juga Penulis menggunakan pendekatan kasus yang  melakukan  penelitian  dengan  membandingkan  penelitian  dengan  kasus -kasus  yang telah terjadi sebagai suatu objek tertentu.
Kemudian, dalam hal jenis bahan hukum yang digunakan adalah jenis data s ekunder, yang  terdiri  dari: 16 1)  Bahan  Hukum  Primer  yang  merupakan  bahan  hukum  yang  turut memiliki  sebuah  otoritas  tinggi.  Adapun  bahan  hukum  primer  yang  digunakan  adalah berkenaan  dengan  Permendikbud  Ristek;  2)  Bahan  Hukum  Sekunder  yang  merupakan tindak  lanjut  dan  pengembangan  dari  bahan  hukum  primer  berkenaan  dengan  pokok persoalan yang akan diidentifikasi dengan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum  sekunder  yang  digunakan  adalah  berkenaan  dengan  buku,  jurnal -jurnal  hukum nasional  ataupun  internasional,  tesis,  disertasi,  dan  lain  sebagainya; 3)  Bahan  Hukum Tersier  yang  merupakan  terjemahan  dan  juga  bahan  hukum  pendukung  seperti  adanya Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  ataupun Black’s  Law  Dictionary. Kemudian,  dalam  hal melakukan  penelusuran  seluruh  bahan  hukum  tersebut  Penulis  melakukannya  dengan menggunakan sebuah studi kepustakaan dan juga melalui internet. Studi kepustakaan dalam hal  ini  adalah  melakukan  sebuah  pencarian  terhadap  bahan-bahan  pustaka  yang  akan dipakai. Kemudian, dalam melakukan penelitian adapun tahap-tahap yang Penulis gunakan adalah sebagai berikut: 1) Melakukan Pencarian dan juga Pengklasifikasian terhadap fakta; 2) melakukan klasifikasi masalah yang akan diteliti; 3) membuah sebuah analisis hukum dan/atau analisis  interdisipliner dan multidisipliner; 4) menentukan dan membuat sebuah kesimpulan  serta  saran.  Kemudian  teknik  analisis  yang  penulis  gunakan  adalah  teknik analisis  dengan  menggunakan  metode  interpretasi  atau  metode  penafsiran,  yaitu  sebuah interpretasi  teleologis  yang  merupakan  sebuah  penafsiran  yang  turut  dilakukan  dengan melihat  dan  memperhatikan  maksud  dan  juga  tujuan  dari  pemberlakuan  suatu  undang - undang . 17

## PEMBAHASAN

## A. BENTUK  KEKERASAN  SEKSUAL  YANG  TERJADI  DI  LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DAN UPAYA PENANGANANNYA
Kodrat  Indonesia  menjadi  negara  hukum,  memberikan  sebuah  kewajiban  kepada Indonesia untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negaranya sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. 18 Pemenuhan hak asasi bagi warga negara Indonesia  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  macam,  salah  satunya  adalah  memberikan
15 Benuf,  K.,  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, 7(1), 20-33., hlm. 24
16 Benuf, K., Azhar, M. (2020). Op.Cit. hlm. 26.
17 Sovia Hasanah. (2017), Arti Penafsiran Hukum Argumentum A Contrario. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58b4df16aec3d/arti-penafsiran-hukum-iargumentum-a-contrario-i/, Diakses pada 11 Februari 2022.
18 Putri, RR. Priamsari. (2019). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas. Masalah-Masalah Hukum , 48(2), 215- 223., hlm. 216.
perlindungan  terhadap  warga  negara  dari  ancaaman  kekerasan  seksual  di  lingkungan masyarakat.  Kekerasan  Seksual  diartikan  di  dalam  Rancangan  Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan  Seksual  diatur  di  dalam  Pasal  1  Angka  1. 19 Kasus  kekerasan seksual  di  kampus  umumnya  bersembunyi  karena  korban  cenderung  tidak  berani  untuk berbicara mengenai apa yang dialaminya. Bukan hanya itu saja, korban kekerasan seksual juga memiliki rasa takut karena sebuah ancaman karena pendidikan yang dialaminya belum selesai,  sehingga  kalau  ditempuh  jalur  pelaporan  atau  pengaduan  hal  tersebut  akan membahayai  mengenai  reputasi  dan  juga  kelanjutan  pendidikan  yang  dialaminya.  Hal tersebut  adalah  hal  yang  pasti  terjadi  karena  yang  memiliki  kuasa  akan  selamanya memimpin. Kemudian, korban juga sulit untuk mendapatkan keadilan, karena dalam hal ini pihak kampus cenderung akan menyelamatkan reputasi dan nama baik kampus dari media massa atau dari khalayak umum. Sehingga kasusnya tidak diberi keadilan dan tidak di blow up  ke  umum.  Hal  tersebut  yang  menyebabkan  mengapa  korban  kekerasan  seksual mengalami  kesulitan  untuk  mendapatkan  keadilan.  Padahal,  kekerasan  seksual  di  dalam ruang  lingkup  kampus  merupakan  suatu  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia. Pelanggaran  hak  asasi  manusia  tersebut  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  jenis merendahkan derajat dan juga martabat manusia, khususnya perempuan. Hak asasi tersebut lebih  menekankan  kepada  perlakuan  semena-mena  dan  sewenang-wenangnya  sesuai kehendak  pribadi  seseorang  untuk  dapat  memuaskan  nafsu  seseorang  terhadap seksualitasnya. Terlebih objek dalam kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup kampus  sering  terjadi  terhadap  wanita  yang  dilakukan  dengan  cara  pelecahan  verbal, menyentuh  bagian  anggota  tubuh,  meminta  foto  atau  rekaman  video  tidak  senonoh,  dan bahkan sampai pada tahap perkosaan.
Adapun kasus-kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi di wilayah kampus adalah sebagai berikut: 20
1. Pelecehan  Seksual  di  Universitas  Riau,  bahwa  Instagram  yang  dimiliki  oleh  Korps Mahasiswa  Hubungan  Internasional  berhasil  mengunggah  sebuah  video  pengakuan seorang mahasiswi yang dilecehkan oleh salah satu oknum Dekan FISIP.
2. Pelecehan  Seksual  di  Universitas  Sriwijaya,  bahwa  adanya  sebuah  dugaan  bahwa Dosen  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan  atau  FKIP  diduga  melakukan pelecehan  terhadap  beberapa  mahasiswinya  yang  dibuktikan  dengan  sebuah  aduan anonim di media sosial Instagram milik unsrifess.
3. Pelecehan  Seksual  di  Universitas  Brawijaya,  bahwa  adanya  sebuah  dugaan  kasus pelecehan  seksual  yang  dilakukan  oleh  Fungsionaris  Fakultas  Ilmu  Budaya  kepada seorang mahasiswa program studi Bahasa Inggris.
4. Pelecehan  Seksual  di  Universitas  Negeri  Jakarta,  bahwa  adanya  dugaan  pelecehan seksual yang dilakukan oleh seolah dosen dengan cara mengirimkan sebuah chat yang memiliki motif merayu atau sebuah sexting kepada beberapa mahasiswinya.
Deretan kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus menjadi sebuah bukti bahwa perlu adanya penindakan tegas dari pihak kampus dan juga pemerintah dalam satu kesatuan menghapuskan kekerasan seksual, khsusnya di wilayah kampus.
19 Indonesia, Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasa Seksual, Pasal 1 Angka 1.
20 Amirullah. (2021). Deretan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual DiKampus. https://nasional.tempo.co/read/1537859/deretan- kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus/full&view=ok, Diakses pada 11 Februari 2022.
Pemerintah dalam hal ini memiliki peran dalam hal membentuk peraturan perundang- undangan dan juga kebijakan mengenai sanksi administratif yang dapat diberikan kepada kampus  apabila  pihak  kampus  tidak  melakukan  tindakan  pencegahan,  penanganan,  dan evaluasi atas setiap kasus kekerasan seksual yang ada. 21 Kemudian, pihak kampus dalam hal  ini  memiliki  tanggung  jawab  memberikan  sanksi  kepada  oknum  yang  melakukan kekerasan seksual kepada subyek hukum yang ada di kampus baik itu mahasiswa, dosen, petugas-petugas  kampus  lainnyam  yang  termasuk  dalam  wilayah  kampus.  Pihak  kampus juga  memiliki  kewajiban  membentuk  kebijakan  dalam  ruang  lingkup  kampus  untuk menegakkan penegakkan kekerasan seksual yang ada di kampus. Kemudian, elemen atau masyarakat  kampus  memiliki  kewajiban  yang  sederhana  dalam  hal  melapor  apabila mengetahui, melihat, mendengar, atau bahkan merasakan mendapatkan kekerasan seksual dari  oknum-oknum  di  kampus,  dan  aparat  penegak  hukum  dalam  hal  ini  memiliki  peran dalam hal menerima laporan dan tidak pandang bulu dalam menegakkan kasus keker asan seksual di kampus. Bahwa faktanya aparat penegak hukum saat ini memiliki sifat yang acuh dan  tidak mau  tahu  atas  setiap  kekerasan  seksual.  Padahal kekerasan  seksual  merupakan pelanggaran  hak  asasi  manusia,  dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  merupakan  s uatu delik. 22
Bahwa upaya yang dilakukan oleh Pihak Kampus dalam hal ini lebih ke arah berusaha untuk memperbaiki dan menjaga nama Kampus dari predikat kampus yang memiliki kasus pelecehan seksual. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai tindakan acuhnya pihak kampus dan  membiarkan  kasus  pelecehan  seksual  di  kampusnya  ditutup  rapat  dan  tidak diselesaikan. Hal tersebut sejalan dengan sebuah konsep mengenai victim blaming. 23 Victim blaming merupakan  peristiwa  yang  didalamnya  terdapat korban  dan  pelaku  serta  mereka yang melakukan victim blaming adalah mereka yang memiliki respon yang condong kearah menyalahkan  korban  atas  apa  yang  terjadi  pada  dirinya. 24 Melakukan  sebuah  tindakan victim  blaming memberikan  sebuah  dampak  yang  cukup  besar  bagi  para  korban.  Hal tersebut dikarenakan akan memicu korban-korban kekerasan seksual lainnya semakin takut untuk berbicara yang sebenarnya ke muka umum dan akan memberikan dampak psikologis yang  buruk  bagi  korban  karena  mendapatkan  hujatan  dan  kaa-kata  yang  tidak  sesuai. Menyikapi victim  blaming sebaiknya  kita  sebagai  yang  mengetahui  terjadinya  sebuah kekerasan  seksual  berusaha  untuk  memberikan  support  dan  semangat  kepada  korban dengan  tidak  menyalahkan  dan  mencaci  maki  korban  dengan  kata-kata  yang  dapat menjatuhkan,  mengurungkan,  dan  membuat  korban  merasa  tidak  diterima  di  lingkungan masyarakat.  Tentunya  sikap  dari victim  blaming ini  memberikan  dampak  kerugian  yang cukup besar bagi korban karena memiliki kemungkinan kasus akan ditutup dan tidak akan diselesaikan, serta nasib studi dari mahasiswi yang melakukan speak up atau membeberkan kasusnya terancam drop out.
21 Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah K, Cecep, dan Sahadi Humaedi, Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Perempuan Dengan Pelatihan Asertif, Jurnal Penelitian & PPM, hlm. 54.
22 Imron,  Ali,  (2013) Konstruksi  Media  Terhadap Stereotipe  Gender:  Analisis Framing  Terhadap  Kasus  Pemerekosaan  Di Media Cetak, Jurnal Studi Perempuan, 9(1), hlm. 107.
23 Detik  News,  Victim  Blaming  Yang  Berbahaya  Bagi  Korban  Pelecahan  Seksual, https://news.detik.com/berita/d 5589229/victim-blaming-yang-berbahaya-bagi-korban- pelecehanseksual#:~:text=Pada%20beberapa%20kasus%20pelecehan%20seksual,tersebut%20disebut%20dengan%20victim %20blaming.&text=Terkadang%2C%20ketika%20sudah%20telanjur%20menyalahkan,yang%20terjadi%20bukanlah%20sal ah%20dirinya, Diakses pada 16 Agustus 2021
24 Raharjo, ST. (2015). P ekerjaan Sosial Generalis, Pengantar Bekerja Bersama Organisasi dan Komunitas . Bandung: Unpad Press, hlm. 73.
Sehingga,  dapat  disimpulkan  bahwa  kasus  kekerasan  seksual  di  Indonesia  masih ditangani  tidak  serius  dan  pihak  Kampus  umumnya  lebih  mementingkan  nama  baik universitas,  dibandingkan  menyelesaikan  kekerasan  seksual  dalam  lingkungan  kampus. Padahal,  yang  diinginkan  dalam  penyelesaiannya  adalah  korban  kekerasan  seksual mendapatkan  perlindungan  yang  efektif,  mendapatkan  keadilan  yang  sesungguhnya,  dari kasus yang menimpa dirinya.

## B. EFEKTIVITAS PERMENDIKBUD RISTEK DALAM MENCEGAH TERJADINYA  KEKERASAN  SEKSUAL  DI  LINGKUNGAN  PERGURUAN TINGGI
Diterbitkannya  Permendikbud  Ristek  belum  tentu  memberikan  suatu  efektivitas dalam  penegakan  hukumnya.  Payung  hukum  tersebut  terasa  kurang  sempurna  apabila payung hukum utamanya belum memiliki legalitas yang kuat. Hal tersebut dapat dibantu dan  di  atasi  dengan  adanya  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam menyeriuskan  permasalahan  kekerasan  seksual  adalah  agar  pemerintah  atau  penegak hukum  untuk  segera  mengesahkan  Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan Seksual. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual 25 adalah salah satu bentuk  perlindungan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  secara  Preventif  disamping disahkannya  Permendikbud  Ristek  tersebut.  Salah  satu  bentuk  perlindungan  preventif dalam hal ini dapat dilakukan dengan membentuk peraturan perundang-undangan sebagai dasar kebijakan untuk melakukan pencegahan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang dan digunakan  untuk  memberikan  suatu  kepastian  hukum  bagi  warga  masyarakat. 26 Darurat kemanusiaan  mengenai  kejahatan  seksual  mendorong  rancangan  undang -undang penghapusan kekerasan seksual untuk segera disahkan.  Terlebih kekerasan seksual sudah menyentuh arena pendidikan Perguruan Tinggi. 27 Mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual akan memberikan satu langkah efektif dan selangkah lebih maju  untuk  menyempurnakan  hukum  dalam  penegakan  kekerasan  seksual.  Pengesahan rancangan  undang-undang  pencegahan  kekerasan  seksual  merupakan  salah  satu  bentuk perlindungan  hukum  bagi  warga  masyarakat  yang  dilakukan  dalam  bentuk  perlindungan hukum  preventif.  Pengesahan  rancangan  undang-undang  penghapusan  kekerasan  seksual memberikan dampak pada tatanan hukum Indonesia. Bahwa Indonesia selama ini menganut asas legalitas, yang artinya adalah tiada perbuatan yang dapat dipidanakan sebelum adanya aturan  hukum  yang  mengatur  mengenai  perbuatan  tersebut.  Bahwa,  Hakim  sulit  untuk menindaklanjuti untuk perkara kekerasan seksual ketika Indonesia sendiri tidak memiliki payung hukum mengenai penghapusan kekerasan seksual. 28
Hal tersebut patut dilakukan mengingat dampak dari sebuah kekerasan seksual bagi korban  sangat  memberikan  dampak  negatif  dan  kerugian  yang  luar  biasa  bagi  korb an. Adapun  dampak  yang  dapat  terjadi  dan  dirasakan  oleh  korban  kekerasan  seksual  adalah terdapat  sebuah  dorongan  untuk  bunuh  diri,  trauma  secara  seksual,  gangguan  fungsi
25 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
26 Sitorus, Jeremya Chandra, Quo Vadis. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus . Jurnal Lex Scientia Law Review. 3(1)., hlm. 42.
27 Nikmatullah.  (2020). Demi  Nama  Baik  Kampus  VS  Perlindungan  Korban:  Kasus  Kekerasan  Seksual  di  Kampus. Jurnal Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming. 14(2)., hlm. 41.
28 Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, Hery wibowo. (2019). Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi , Social Work Jurnal, 9(1)., hlm. 35.
reproduksi,  perilaku  cenderung  berubah,  dampak  psikologis,  luka  secara  fisik,  penyakit menular  seksual,  stigma  dari  masyarakat,  dan  kehamilan  yang  tidak  diinginkan. 29 Belum lagi kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus akan memberikan dampak malu yang berkepanjangan dan terancamnya studi mahasiswa/i yang tidak diluluskan atau di Drop Out dari  lingkungan  kampus.  Dampak-dampak  dari  kekerasan  seksual  yang  terjadi  tersebut tidaklah sebentar dalam hal pemulihannya. Umumnya korban untuk dapat kembali hidup normal membutuhkan waktu dan usaha yang luar biasa. Dampak dari terkenanya kekerasan seksual  adalah  dampak  yang  memiliki  jangka  waktu  yang  lama  ke  depan  dan  akan  terus diingat  oleh  korban.  Kemudian,  hal  yang  paling  sering  terjadi  adalah  timbulnya  sebuah trauma  dalam  diri  korban  ketika  mengingat,  melihat,  mendengar,  atau  berada  di  tempat yang serupa pada saat kekerasan seksual tersebut dilakukan. Sehingga, dap at disimpulkan bahwa dampak dari kekerasan seksual dapat menyebabkan rusaknya kehidupan seseorang dan juga masa depan seseorang.
Efektivitas  hukum  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  kemampuan  hukum  dalam menciptakan dan menghadirkan atau melahirkan sebuah keadaan atau sebuah situasi yang dikehendaki  oleh hukum  atau  juga  dapat  diartikan  diharapkan  oleh hukum.  Bahwa  suatu produk  hukum  ia  dapat  dikatakan  sebagai  produk  hukum  yang  efektif  apabila  telah dilakukan  atau  dilaksanakan  dalam  praktikanya  atau  diterapkan  langsung. 30 Berdasarkan teori tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu efektif hukum wajib diterapkan terlebih dahulu untuk dapat dikatakan hukum tersebut efektif. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan Permendikbud Ristek ini, maka apa yang tertulis di dalam Permendikbud Ristek tersebut dari  pasal  awal  hingga  penjelasan  akhir  wajib  diterapkan,  diaplikasikan,  dan  digunakan terlebih  dahulu  untuk  dapat  dikatakan  efektif  dan  memiliki  efek  yang  berkepanjangan. Namun,  jika  Permendikbud  Ristek  ini  hanya  digunakan  dalam  bentuk  tekstual  dan  tidak diaplikatifkan maka tingkat efektivitas dari Permendikbud Ristek ini masih dianggap sangat rendah  dan  tidak  berfungsi.  Permendikbud  Ristek  ini  hanya  dijadikan  sebagai  tameng bahwa  Pemerintah  memberikan  perhatian  terhadap  isu  kasus  kekerasan  seksual,  namun tidak memberikan penanganan nyata dalam permasalahan langsungnya.
Efektivitas dari hadirnya Permendikbud Ristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan  Perguruan  Tinggi  perlu  didukung  dengan  adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual di Perguruan Tinggi. 31 Hal tersebut dapat dilakukan atau dimulai sebagai masyarakat yang mengetahui sebuah  perbuatan  kekerasan  seksual,  baik  itu  diceritakan  langsung  oleh  korban  at aupun tidak wajib memberikan ketenangan kepada korban terlebih dahulu. Bukan hanya itu saja, kita  sebaiknya  tidak  bertanya  terus  menerusan  seolah-olah  kita  penasaran  akan  kisahnya (bahwa korban  akan menceritakan pengalaman buruknya  jika  ia  memang berkenan  ingin menceritakan,  pun  sebaliknya.  Ketika  korban  hanya  mampu  menceritakan  setengah  dari ceritanya, maka kita sebaiknya tidak mencari tahu lebih dalam lagi mengenai ceritanya). Bukan hanya itu saja, bahwasannya kita sebagai orang yang mengetahui cerita ses eorang yang mendapatkan kekerasan seksual kita tidak boleh membanjiri mereka dengan banyak
29 Anonim, Apasih Perbedaan Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual, http://mappifhui.org/wp content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf, Diakses pada 11 Februari 2022.
30 Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, dan Suparno, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertania (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, 2017, hlm. 4.
31 Artaria, Myratati D. (2012). Efek Dari Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer. Jurnal Bio Kultur. 1(1)., hlm. 30.
pertanyaan terlebih pertanyaan yang menyudutkan mereka. Kita harus tetap mendengar dan mencoba untuk mengerti serta paham apa yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Sehingga, dapat  disimpulkan  bahwa  sikap  kita  dalam  memahami  dan  mengomentari  atau  bersikap terhadap mereka yang mengetahui adanya kekerasan seksual, maka yang perlu dilakukan adalah  menenangkan  korban,  memberikan  semangat,  dan  berusaha  menghindari  untuk bertanya atau melakukan hal-hal yang bersifat menyudutkan korban. 32
Kemudian,  dijelaskan  lebih  lanjut  di  dalam  Permendikbud  Ristek  tersebut  bahwa salah  satu  upaya  pencegahan  kekerasan  seksual  diatur  di  dalam  Pasal  Ayat  (1)  yang menyatakan  bahwa  untuk  melakukan  suatu  pencegahan  maka  dapat  dilakukan  melalui pembelajaran,  penguatan  tata  kelola,  dan  juga  penguatan  budaya  komunitas  mahasiswa, pendidi,  dan  juga  tenaga  kependidikan. 33 Hal  tersebut  dinilai  efektif  karena  dalam melakukan pencegahan perlu dibuatkan satu aturan yang tegas dan diikuti dengan sanksi yang  mengikat  di  dalamnya  agar  dalam  pelaksanaannya  pencegahan  tersebut  dapat diketahui mereka yang berniat dan telah melakukan kekerasan seksual akan mendapatkan sanksi yang mengikat. Sanksi merupakan sebagai alat pengikat dan pendorong suatu hukum positif dapat dilaksanakan. Apabila suatu hukum positif tidak memiliki kajian sanksi dan tindakan  sanksi  di  dalamnya,  maka  hukum  positif  tersebut  akan  memberikan  dampak hukum positif tersebut tidak dapat dilakukan atau tidak efektif diterapkan di masyarakat. 34 Sehingga,  tindakan  sanksi  dalam  hal  ini  memiliki  peranan  penting  dalam  pelaksanaan hukum positif.
Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Ayat (3) Pasal tersebut bahwa paling sedikit tata  kelola  bentuk  pencegahan  dibuat  dan  dibentuk  melalui  perumusan  kebijakan  yang mendukung pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual dalam wilayah perguruan tinggi. Permendikbud Ristek tersebut juga menyarankan bahwa diperlukannya suatu satuan tugas, menyusun pedoman pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual, serta tidak lupa menyediakan sebuah layanan pelaporan kekerasan seksual. 35 Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas diberlakukannya Permendikbud Ristek tersebut.
Efektivitas  tersebut  tidak  hanya  serta  merta  peraturannya  dibuat  lalu  kekerasan seksual tidak hadir kembali. Bahwa efektivitas dari kebijakan tersebut perlu dilakukan oleh pihak-pihak  terkait,  khususnya  pihak  kampus  yang  wajib  bertindak  tegas.  Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kebijakan tersebut, bahwa kebijakan tersebut merupakan suatu instrumen  hukum  untuk  melakukan  suatu  pencegahan  terjadinya  kekerasan  seksual  di lingkungan kampus sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Pasal 3 kebijakan tersebut. Bahwa  telah  dijelaskan  juga  sasaran  pencegahan  dan  juga  penanganan  dari  kebijakan tersebut  adalah  meliputi  mahasiswa,  tenaga  kependidikan,  pendidik,  warga  kampus,  dan juga  masyarakat  umum.  Hal  ini  berarti  kebijakan  tersebut  dapat  berlaku  efektif  apabila kebijakan  tersebut  ditaati,  dipelajari,  dan  dijadikan  sebagai  pedoman  oleh  pihak-pihak sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Efektivitas tersebut harus dikolaborasikan dan
32 Yuhana, A. N., & Aminy, F. A. (2019). Optimalisasi peran guru pendidikan agama Islam sebagai konselor dalam mengatasi masalah belajar siswa . Jurnal Penelitian Pendidikan Islam. 7(1)., hlm. 79-96.
33 Suharyanto,  A.  (2016). Surat  kabar  sebagai  salah  satu  media  penyampaian  informasi  politik  pada  partisipasi  politik masyarakat . Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal, 6(2)., hlm. 123-136.
34 Deding  Ishak.  (2020). Pelecehan  Seksual  di  Institusi  Pendidikan:  Sebuah  Perspektif  Kebijakan. AKSELERASI:  Jurnal Ilmiah Nasional. 2(2)., hlm. 173.
35 Rahmiana, R. (2019). Komunikasi Intrapersonal dalam Komunikasi Islam. Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam, 2(1)., hlm. 82.
juga  ditekankan  bahwa  tidak  hanya  melakukan  pencegahan,  melainkan  melakukan penanganan apabila telah terjadinya kasus kekerasan seksual di masyarakat. 36
Berdasarkan  kajian  dari  pembahasan  pertama  bahwa  masih  banyaknya  kasus kekerasan  seksual  di  kampus  yang  ternyata  oleh  Pihak  Kampus  tidak  diselesaikan sebagaimana mestinya. Pihak kampus terlihat acuh dan tidak memperdulikan korban dan juga  keselamatan  korban.  Terbukti  salah  satu  kampus,  yaitu  Universitas  Sriwijaya  yang terdapat  kasus  kekerasan  seksual  yang  menimpa  korban  mahasiswi  semester  akhir  tidak dipanggil  dan  tidak  diwisuda  akibat  ia  melakukan speak  up atau  mengutarakan  kepada khalayak  umum  terkait  dengan  perbuatan  salah  satu  dosen  pembimbingnya  yang melakukan  kekerasan  seksual  kepada  dirinya.  Pemerintah  Pusat  dalam  hal  ini  juga  tidak melakukan  tindak  lanjut  atas  kasus  tersebut  dan  justru  terlihat  acuh  dalam  pro ses penanganan (bukan pencegahan). Tidak ada tindak lanjut ke pihak kampus dan tindak tegas kepada  pelaku  kekerasan  seksual.  Hal  ini  menunjukkan  dari  segi  penanganan  kekerasan seksual,  Permendikbud  Ristek  ini  masih  jauh  dari  kata  sempurna.  Hal  tersebut  perlu dipahami  dalam proses penanganan  kasus  kekerasan  seksual  diperlukan  sinergitas  antara stakeholder, khususnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan juga Pihak Kampus. 37 Sehingga,  dapat  disimpulkan  bahwa  efektivitas  dari  produk  hukum  maka  perlu dibuktikan  terlebih  dahulu  apakah  produk  hukum  tersebut  telah  dilaksanakan  dan  telah diaplikatifkan. Namun, sejauh ini keberadaan  Permendikbud Ristek telah dibentuk secara efektif  dalam  kajian  tekstual  (bentuk  produk  hukumnya),  namun  dalam  pelaksanaan  dan tindakan faktual atau nyata di masyarakatnya masih belum dikatakan sempurna dan belum dapat dikatakan efektif. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya kasus kekerasan seksual di  kampus  yang  mana  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  belum  memberikan dampak langsung pada korban-korban kekerasan seksual di kampus. Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah masih  terlihat  acuh  dalam memberikan  setiap sanksi  yang  tegas  bagi Pihak  Kampus  yang  tidak  melaksanakan  dengan  tegas  Permendikbud  Ristek  tersebut. Efektivitas  yang  diharapkan  dalam  hal  ini  adalah  efektivitas  yang  memberikan kesinambungan  antara para  pihak  dalam mencapai  satu tujuan  yang  dalam  hal  ini tujuan yang  ingin  dicapai  adalah  pemberantasan  kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi  dan memberikan perlindungan kepada korban.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kekerasan  seksual merupakan suatu perbuatan yang menimpang yang tidak boleh dilakukan kepada siapapun karena  akan  memberikan  dampak  yang  buruk  bagi  korbannya.  Kekerasan  seksual  j uga dapat  terjadi  di  perguruan  tinggi,  yang  dimana  perguruan  tinggi  merupakan  tempat menuntut ilmu malah menjadi tempat mengerikan bagi para korban. Hal ini dibuktikan dari berbagai  contoh  kasus nyata kekerasan  seksual  di perguruan tinggi, seprti  yang  suda h di uraikan  diatas.  Pihak  kampus  dalam  hal  ini  memiliki  kewajiban  untuk  membentuk
36 Reitanza, M. A. (2018). Penerapan Konseling Krisis Dengan Pendekatan Terapi Realitas Dalam Menangani Kecemasan Pada Mahasiswa Korban Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung) Tahun Akademik 2017/2018. (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
37 Fajarini, Ulfah dan Nurul Handayani. (2021). Human Geografi dan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jurnal HARKAT. 17(1)., hlm. 55.
kebijakan dalam ruang lingkup kampus. Kemudian, bukan hanya dari pihak kampus saja, melainkan  dari  pihak-pihak  yang  lain,  seperti  elemen  atau  masyarakat  kampus  memiliki kewajiban  yang  sederhana  dalam  hal  melapor  apabila  mengetahui,  melihat,  mendengar, atau bahkan merasakan mendapatkan kekerasan seksual dari oknum-oknum di kampus, dan aparat penegak hukum dalam hal ini memiliki peran dalam hal menerima laporan dan tidak pandang bulu dalam menegakkan kasus kekerasan seksual di kampus.
Bahwa  faktanya  aparat penegak  hukum  saat ini  memiliki  sifat  yang  acuh  dan tidak mau tahu atas setiap kekerasan seksual. Kemudian, keberadaan Permendikbud Ristek telah dibentuk  secara  efektif  dalam  kajian  tekstual  (bentuk  produk  hukumnya),  namun  dalam pelaksanaan  dan  tindakan  faktual  atau  nyata  di  masyarakatnya  masih  belum  dikatakan sempurna dan belum dapat dikatakan efektif. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya kasus kekerasan seksual di kampus yang mana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum  memberikan  dampak  langsung  pada  korban-korban  kekerasan  seksual  di  kampus. Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  masih  terlihat  acuh  dalam  memberikan  setiap sanksi  yang  tegas  bagi  Pihak  Kampus  yang  tidak  melaksanakan  dengan  tegas Permendikbud Ristek tersebut. Sebagai mahasiswa untuk memerangi terjadinya kekerasan seksual  di  dalam  kampus  harus  bersikap  tegas  terhadap  mereka  yang  memiliki  indikasi telah melakukan kekerasan seksual kepada seseorang. Serta perlu bersikap sopan, santun, dan  menjaga  etika  sebagai  bentuk  kewaspadaan  kita  akan  terjadinya  kekerasan  seksual terhadap kita. Sehingga, berdasarkan hal-hal tersebut maka setidaknya akan mencegah atau bahkan mengurangi tingkat terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Hal yang paling  penting  untuk  dipahami  adalah  kita  harus  mengetahui  bahwasannya  kekerasan seksual  dapat  terjadi  kesiapapun,  termasuk  kepada  diri  kita  sendiri.  Sehingga,  upaya pencegahan harus dimulai dari diri sendiri dan disebarkan ke lingkungan masyarakat.

## SARAN
Berdasarkan hasil kajian di atas maka dalam hal ini Penulis memberikan saran bahwa perlu dilakukannya pengefektifan Permendikbud Ristek dengan cara menggerakkan seluruh stake  holder  terkait  dalam  pelaksanaan  pemberantasan  kekerasan  seksual  di  perguruan tinggi.  Serta  dalam  hal  ini  Pihak  Kampus  sebagai  ujung  tombak  memerangi  kasus pelecahan  seksual,  wajib  melakukan  tindakan  tegas  terhadap  siapapun  yang  melakukan kekerasan di pihak kampus.

## DAFTAR PUSTAKA
SUMBER BUKU:
Adi, Rianto, 2015. Aspek Hukum dalam Penelitian, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
B.,  Sukismo. Karakter  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Sosiologis ,  Yogyakarta:  PUSKUMBANGSI LEPPA UGM.
Raharjo,  ST.  2015.  P ekerjaan  Sosial  Generalis,  Pengantar  Bekerja  Bersama  Organisasi  dan Komunitas , Bandung: Unpad Press Susanti, Dyah Ochtorina, dan A’an Efendi, 2015. Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika.

## SUMBER LAIN:
Amrullah, S, 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan, Jurnal Andi Djemma , 3(1), 59-65.
Artaria,  Myratati  D,  2012. Efek  Dari  Pelecehan  Seksual  di  Lingkungan  Kampus:  Studi  Preliminer, Jurnal Bio Kultur. 1(1).
Deding  Ishak.  2020. Pelecehan  Seksual  di  Institusi  Pendidikan:  Sebuah  Perspektif  Kebijakan, AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional. 2(2).
Fajarini,  Ulfah  dan  Nurul  Handayani,  2021. Human  Geografi  dan  Pelecehan  Seksual  Terhadap Perempuan Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Jurnal HARKAT. 17(1). Firdaus,  E.,  Mukhlis,  2019. Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Korban  Tindak  Pidana Pemerkosaan Yang Menderita Gangguan Kejiwaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Jurnal Online Mahasiswa, 6(2), 1-15
Hutabarat, D. T. H., Salam, A., Zuwandana, A., Al Azmi, C., Wijaya, C. R., Darnita, Tania, I., Lubis,
L. K. A., Sitorus, M. A. P., Adawiyah, R., & Sinaga, R, 2022a. Analysis Of The Implementation Of Law In Every Level Of Society In Indonesia . Policy, Law, Notary And Regulatory Issues (Polri) , 1(2), 9-14.
Hutabarat, D. T. H., Yulyantika, E. Rotun, H., Syamsiah, D., Siti Nurhaliza, L., Nasution, K., Hastina Putri, A., Indah Lestari, S., Mardiah, N., Arimbi, M., & Fajar Mukti, A, 2022b. Law On The Protection Of Children From Domestic Violence According To Law No. 23 Of 2004. Policy, Law, Notary And Regulatory Issues (Polri) , 1(1), 89-94
Iskandar, Umami, A., Fadilla, D. 2022. Analysis Related To Judges’ Considerations In The Immediate Decision Of Criminal Actions Against Children, Policy, Law, Notary And Regulatory Issues (Polri) , 1(1), 57-64 Naziah, F. 2017. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Pemerkosaan, Lex Scientia Law Review, 1(1), 105-112. Nikmatullah, 2020. Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus, Jurnal Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming. 14(2).
Putri, RR. Priamsari, 2019. Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas. Masalah-Masalah Hukum , 48(2), 215-223.
Rahmiana, R. 2019. Komunikasi Intrapersonal dalam Komunikasi Islam, Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam, 2(1).
Reitanza,  M.  A.  2018. Penerapan  Konseling  Krisis  Dengan  Pendekatan  Terapi  Realitas  Dalam Menangani  Kecemasan  Pada  Mahasiswa  Korban  Kekerasan  Dalam  Pacaran  (KDP)  (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung) Tahun Akademik 2017/2018. (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
Ria,  Ayu  Novita,  Agung  Basuki  Prasetyo,  dan  Suparno,  2017. Efektivitas  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertania (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2.
Rusyidi,  Binahayati,  Antik  Bintari,  Hery  wibowo,  2019. Pengalaman  Dan  Pengetahuan  Tentang Pelecehan  Seksual:  Studi  Awal  Di  Kalangan  Mahasiswa  Perguruan  Tinggi , Social  Work Jurnal, 9(1).
Sitorus,  Jeremya  Chandra,  Quo  Vadis,  2019. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Pelecehan Seksual Di Kampus . Jurnal Lex Scientia Law Review. 3(1).
Suharyanto,  A.  2016. Surat  kabar  sebagai  salah  satu  media  penyampaian  informasi  politik  pada partisipasi politik masyarakat . Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal, 6(2). Sumera, Marcheyla, 2013. Perbuatan Kekerasan/Pelecahan Seksual Terhadap Perempuan, Jurnal Lex et Societatis. 1(2).
Utami  Zahirah  Noviani,  Rifdah  Arifah  K,  Cecep,  dan  Sahadi  Humaedi, Mengatasi  dan  Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Perempuan Dengan Pelatihan Asertif, Jurnal Penelitian & PPM. Wardadi, A. K., Rais, N. F., Manurung, G. P. 2019. Analisis  Keberlakuan  RKUHP  dan  RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual, Lex Scientia Law Revie, 3(1), 55-68., hlm. 56
Yuhana,  A.  N.,  &  Aminy,  F.  A.  2019. Optimalisasi  peran  guru  pendidikan  agama  Islam  sebagai konselor dalam mengatasi masalah belajar siswa , Jurnal Penelitian Pendidikan Islam. 7(1). Anonim, Apasih  Perbedaan  Kekerasan  Seksual  dan  Pelecehan  Seksual, diakses  melalui  website http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf, diakses pada tanggal 11 Februari 2022, pukul 16.41 WIB.
Anonim. (2021). Deretan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Di Kampus. Diakses melalui portal berita https://nasional.tempo.co/read/1537859/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di- kampus/full&view=ok, diakses pada tanggal 11 Februari 2022, pukul 16.35 WIB.
DetikNews, Victim Blaming Yang Berbahaya Bagi Korban Pelecahan Seksual, diakses melalui website https://news.detik.com/berita/d-5589229/victim-blaming-yang-berbahaya-bagi- korbanpelecehanseksual#:~:text=Pada%20beberapa%20kasus%20pelecehan%20seksual,terse but%20disebut%20dengan%20victim%20blaming.&text=Terkadang%2C%20ketika%20suda h%20telanjur%20menyalahkan,yang%20terjadi%20bukanlah%20salah%20dirinya, diakses pada tanggal 16 Agustus 2021, pukul 02.39 WIB.
Ogiandhafiz Juanda, Menyoal urgensi UU Penghapusan Kekerasan Seksual , diakses melalui website https://mediaindonesia.com/read/detail/326686-menyoal-urgensi-uu-penghap  usan-kekerasan- seksual, diakses pada tanggal 11 Februari 2022, pukul 16.05 WIB.
Sovia  Hasanah,  2017,  Arti  Penafsiran  Hukum,  diakses  melalui  website  HukumOnline.com https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58b4df16aec3d/arti-penafsiran-hukum- iargumentum-a-contrario-i/, diakses pada tanggal 11 Februari 2022, pukul 17.05 WIB.

## SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

## Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
The Viena Declaration on Human Rights 1993, Pasal 18, dan Pasal 38. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G Ayat (2). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasasl 49 Ayat (2).