## Penggunaan Senjata Api Menghadapi Tindak Kriminal:  Tiga Variasi Pertimbangan dan Keputusan Memilih
A. Josias Simon Runturambi*

## Abstrak
Tulisan ini merupakan hasil penelitian deskriptif tentang pertimbangan dan keputusan menggunakan senjata api yang diambil oleh petugas kepolisian menghadapi tindak kriminal. Studi ini dilakukan dengan mengambil beberapa informan dari petugas kepolisian Indonesia. Hasil riset menunjukkan penggunaan senjata api di lapangan sangat variatif, bergantung 3 aspek  utama yaitu situasi saat penangkapan, karakter pelaku kejahatan dan aturan formal yang berlaku. Selain itu karateritik sosial budaya wilayah terjadinya tindak kriminal menjadi faktor pemicu penggunaan senjata api.

## Kata Kunci : Senjata Api, Tindak Kriminal, Kepolisian
* Dr. A. Josias Simon Runturambi, Msi , Pengajar Departemen Kriminologi FISIP UI
Maraknya tindak kejahatan dan penyalahgunaan senjata api di kota-kota besar di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Merebaknya penggunaan senjata api dapat diidentifikasi mulai dari tindakan penegakan hukum sampai tindakan emosional, untuk sekedar gaya-gayaan, sok jagoan, aksi-aksian, bahkan mengancam serta membunuh. Hal ini telah menjadi peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan dan ketertiban warga masyarakat secara keseluruhan.
Penyalahgunaan senjata api, secara garis besar dapat disinyalir disebabkan pelbagai
keadaan, mulai dari lemahnya pengaturan tentang penggunaan senjata api, kontrol dan pengawasan kurang ketat sampai profesionalisme aparat keamanan yang kurang serta rendahnya hukuman bagi para pelaku penyalahguna senjata api ( Diperlukan Regulasi Khusus Senpi , Koran Jakarta, 28 Juli 2012).
Persoalan mendasar dari pemberitaan media massa di Indonesia adalah lebih menekankan kekhawatiran masyarakat atas penegakan hukum penyalahguna senjata api, yang mengarah pada perilaku beberapa aparat atau pejabat penegak hukum itu sendiri. Kegalauan masyarakat tertuju pada banyaknya kasus salah tembak atau salah sasaran yang dilakukan aparat penegak
Penggunaan Senjata Api Menghadapi Tindak Kriminal: Tiga Variasi Pertimbangan dan Keputusan Memilih
Penggunaan Senjata Api Menghadapi Tindak Kriminal: Tiga Variasi Pertimbangan dan Keputusan Memilih hukum sebagai lembaga yang justru mengatur penggunaan dan penyalahgunaan senjata api tersebut.
Cukup mengejutkan kasus-kasus salah tembak atau salah sasaran ini bukan kejadian perdana atau lokal, tapi berlangsung terus, berulang dan meluas tanpa melihat batasan wilayah, waktu dan jenis korban. Pihak kepolisian sendiri sudah memperketat izin penggunaan senjata api bagi para anggotanya. Markas Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan terkait izin penggunaan senjata api (senpi) dan meningkatkan standar perizinan senpi bagi anggota kepolisian yang layak memiliki senpi.   Walaupun perizinan tersebut diperketat, bagi satuan fungsi Reserse yang tugasnya sangat dekat dengan bahaya tetap akan dilengkapi dengan senpi ( Polres Banyumas Perketat Penggunaan Senjata Api, 2007) . Pihak legislatif (DPR) pun mendukung anggota polisi harus tetap dipersenjatai walau tingkat penggunaan senjata api berdampak negatif ( Anggota Polri Harus Tetap Bersenjata, 2007) . Pada kasus-kasus yang berdampak serius seperti narkoba baru-baru ini polisi menembak mati bandar narkoba di Medan yang melakukan perlawanan saat akan ditangkap membawa 11 kg sabu setelah dilakukan tembakan peringatan ( Polisi Tembak Mati 2 Bandar Narkoba di Medan 11 kg Sabu disita , 2017), hal ini dilakukan untuk menekan peredaran narkoba yang semakin meluas ke semua lapisan masyarakat. Sebagian masyarakat tentu mendukung upaya pemberantasan bandar narkoba secara gencar, tetapi tidak berarti senpi dapat dipergunakan secara sembarangan. Tak jarang senjata api dipergunakan tidak semestinya oleh oknum polisi, seperti kasus tertembaknya mahasiswa Universitas Muhammadiyah yang disebabkan hanya karena masalah keributan di jalan raya Jember Jawa Timur  ( Penembak Mahasiswa di Jember Tertangkap, Polisi: Iya Satu Orang , 2017).
Berbagai kasus ini menunjukkan, dalam
melakukan upaya pengamanan publik dan penangkapan, petugas polisi sering dihadapkan pada persoalan dilematis, disatu sisi petugas memiliki kewajiban moril dan tanggungjawab menangkap pelaku kejahatan tanpa melakukan tindak kekerasan, disisi lain dihadapkan pada ancaman keselamatan dirinya karena mungkin saja pelaku atau orang yang diduga pelaku pelanggaran melakukan perlawanan bahkan tak jarang menggunakan senjata api. Petugas polisi dituntut memiliki profesionalitas dalam melakukan upaya pengamanan dan penangkapan secara baik dan benar sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku.
Sampai disini menjadi penting ditelusuri langkah dan tindakan petugas polisi saat mengambil pertimbangan dan keputusan menggunakan senjata api sesuai kewenangan dan situasi kondisi yang dihadapi. Seorang petugas polisi dihadapkan situasi dan kondisi penggunaan senpi haruslah sesuai prosedur dan ketetapan berlaku, juga dituntut harus bertindak cepat dan tepat, mengambil keputusan bertindak atau tidak, sekalipun dalam kondisi yang tidak kondusif.
Muncul pertanyaan apakah kasus salah tembak atau sasaran hanya sebuah kebetulan atau bukanlah kebetulan. Apakah kalau petugas polisi tidak menembak, rasa aman masyarakat bisa terpenuhi?  Atau sebaliknya. Berbagai pertanyaan ini bisa dijawab dengan menelusuri pertimbangan dan pengambilan keputusan petugas kepolisian, agar satu sisi tidak bertentangan dengan hukum dan perundang- undangan, sisi lain ketentraman dan keamanan masyarakat dapat terpenuhi. Keadaan ini memperlihatkan pertimbangan dan keputusan bertindak yang diambil seorang petugas polisi saat melaksanakan tugas mempunyai peluang besar mewujudkan atau sebaliknya menghambat terwujudnya rasa aman dan nyaman masyarakat. Pada kenyataannya, pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan petugas kepolisian yang
bertugas di lapangan (Satuan Reserse Kriminal), karena langsung berhadapan dengan pelaku kriminal yang hendak ditangkap. Oleh karena itu dalam kajian ini lebih memfokuskan pada petugas kepolisian dalam satuan fungsi Reserse Kriminal (Reskrim). Sebelum menjelaskan lebih jauh hal ini, ada baiknya diuraikan literatur review terkait kerangka teori dan penelitian terdahulu tentang senjata api secara komprehensif termasuk pertimbangan dan pengambilan keputusan menggunakannya.

## Studi dan Penelitian Senjata Api
Menurut Tom A. Warlow, senjata api (senpi) adalah senjata yang dapat dibawa kemana-mana yang cara kerjanya menggunakan peluru dimana didorong oleh beban yang bersifat meledak seperti senapan, bedil, pistol, dll. (Tom A. Warlow, 2004:23). Mauricio C. Ulep dalam karyanya “ The Law on Firearms and Explosives” mendefinisikan senjata api sebagai senjata yang selanjutnya digunakan mencakup senapan, senapan kuno serdadu, karabin, senjata laras pendek, revolver, pistol dan lainnya, yang dapat mematikan karena tembakan peluru, granat atau proyektil yang mungkin dikeluarkan oleh  serbuk mesiu atau bahan peledak lainnya (Mauricio C. Ulep, 1999).
John Van Maanen dalam karyanyanya “ Beyond Account: The Personal Impact of Police Shootings ” menjelaskan adanya efek buruk dari penembakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Didasarkan pada satu janji untuk melaksanakan perannya sebagai polisi dan mempunyai posisi sosial dibawah Departemen Kepolisian, maka sebagai petugas resmi akan berusaha mendasarkan pertimbangan menembak untuk melindungi dirinya dan warga masyarakat.  Tindakan menembak berarti baik untuk dirinya dengan hubungan dia dengan rekan dan organisasinya. Menembak sedikit banyak “hal rutinitas” dalam agensi kepolisian. Bagi seseorang yang bertugas dengan
berpegang pada latar belakang pengertian saling menguntungkan satu dengan lainnya, tindakan yang diambil adalah tepat dilakukan sebagaimana telah dilakukan anggota polisi sebelumnya dan setelah penembakan. Mannen berpendapat menembak merupakan rutinitas pekerjaan polisi yang tidak dapat diprediksi. Itu terjadi pada mereka sebagai petugas kepolisian, tetapi dalam praktek keadaan yang mereka alami sangat bermacam-macam, dan oleh karena itu mereka akan mendefinisikannya (John Van Mannen, 1980: Vol. 452).
Uraian Mannen ini menjadi perhatian untuk membuat pertimbangan dan keputusan penggunaan senpi berdasarkan kategori masing- masing individu,  membaginya dalam beberapa perilaku penembakan yang dilakukan sehingga tergambar model spesifik. Disadari bahwa perilaku penembakan di lapangan oleh petugas polisi tidak seperti teori, karena tidak ada aplikasi yang selalu dapat mengukur. Oleh karena itu perlu menggunakan penjelasan yang berdasar pada peristiwa spesifik (tertentu) berbasis kontekstual.
Mannen lebih jauh menguraikan bahwa polisi menembak sebagai peristiwa yang dipelajari, untuk memberikan penjelasan atas berbagai jenis teori perilaku polisi. Oleh karena itu tidak akan pernah dipahami dengan jelas bukan karena belum ada pemahaman sesungguhnya, tetapi karena tidak ada pemahaman dari mereka sendiri karena terlalu sulit untuk menceritakannya (John Van Mannen, 1980). Polisi menembak pelaku kejahatan ketika sedang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tugas mereka.
William B. Waegel (1984) dalam tulisannya “ How Police Justify the Use of Deadly Force ” memeriksa bagaimana polisi mengartikan, menerangkan dan memberikan alasan penggunaan kekuatan yang mematikan. Aturan formal yang mengatur ketidakjelasan perilaku polisi memperlihatkan ketidaktentuan,
Penggunaan Senjata Api Menghadapi Tindak Kriminal: Tiga Variasi Pertimbangan dan Keputusan Memilih
hanya menyediakan kelemahan petunjuk bagi petugas saja. Subkebudayaan polisi yang terdiri seperangkat pemahaman yang dibagi bersama, menjelaskan ketika ada yang melawan, mengapa perlu ditembak dan itu dapat dibenarkan. Subkebudayaan dengan pemahaman ini juga terjadi saat perekrutan anggota baru di lapangan. Penjelasan ini membuat laporan penembakan sebagai kebenaran, laporan dibuat untuk pihak di luar kepolisian yang telah direkayasa dalam batasan yang dapat diterima di depan umum, dibenarkan secara hukum atas alasan penembakan yang dilakukan.
Dalam studi tradisional Sherma (1980), memperlihatkan rata-rata 600 warga negara tewas tiap tahun oleh petugas polisi Amerika Serikat (Sherma, 1980:4). Fyfe (1981:381) memperkirakan pada tahun 1978 ada tambahan 1.400 orang menderita luka serius karena terkena tembakan polisi. Terkait hal ini, Bittner mengatakan kapasitas untuk menggunakan kekuatan merupakan inti peran polisi dan menyatukan mereka dalam pekerjaannya (Bittner, 1970). Sebelumnya berbagai penelitian tentang senjata api secara relatif hanya sedikit memberi perhatian pada bagaimana polisi menunjukkan kekuatan yang mematikan terhadap warga negaranya. Studi empiris terkini berusaha untuk mengukur luasnya dan menjelaskan penggunaan kekuatan yang mematikan dilakukan petugas polisi. Sherman dan Langworthy (1979) menambahkan jumlah signifikan 3.6% dari semua pembunuhan yang dilakukan petugas polisi pada periode 1971- 1975. Kobler (1975:164) juga membuktikan secara konsisten, 5 untuk 1, rasio polisi membunuh selama tahun 1960-an. Lebih dari separuh yang dibunuh oleh polisi merupakan anggota kelompok minoritas (Sherman, 1980). Pada tahun 1963, kajian delapan program studi menemukan bahwa polisi membunuh dengan angka sembilan kali lebih tinggi pada penduduk berkulit hitam dibanding penduduk berkulit
putih. (Robin, 1963). Menurut kajian Robin (1963), periode tahun 1950-1960 range angka 1,4 meninggal per 10.000 petugas polisi di Boston, untuk 63.4 kematian per 10.000 petugas di Akron Ohio (Robin, 1963). Begitu juga studi Kania dan Mackey (1977) menemukan untuk tahun 1961-1970, polisi di Georgia memiliki angka pembunuhan yang tinggi yaitu 37.9% tiap satu juta penduduk. Sementara itu polisi di Hawai New Hampshire dan Wisconsin, membunuh sedikitnya 3 orang setiap satu juta penduduk. Berbagai pola yang dinyatakan dalam survei penelitian ini telah memberikan dasar untuk menjelaskan kekerasan yang dilakukan polisi.
Kania dan Mackeys (1977) melalui studi ekologisnya menemukan hubungan yang berarti antara angka pembunuhan oleh polisi dan tingkat kejahatan kekerasan dalam komunitasnya. Terdapat kecenderungan polisi menggunakan kekerasan pada warganegara dalam reaksi terhadap tingkat kekerasan yang ditemui dalam lingkungan pekerjaan mereka.
Jacob dan Britt (1979) menggunakan beberapa data yang sama, menemukan pembunuhan yang dilakukan polisi lebih tinggi di negara dengan ketidaksamaan ekonomis yang besar. Mereka menemukan perubahan sebelumnya, interpretasi kekerasan yang dilakukan polisi secara sederhana sebagai reaksi terhadap tingkat kekerasan pada komunitas. Beberapa peneliti memberikan saran bahwa stres akibat pekerjaan mungkin merupakan salah satu faktor polisi mekakukan pembunuhan. Blacmore (1978) berpendapat polisi bermusuhan dan melakukan agresi mungkin berhubungan dengan stres pekerjaannya.
Berbagai studi dan penelitian diatas menunjukkan hubungan yang kuat antara penggunaan senjata api dan kekerasan yang dilakukan polisi terkait karateristik wilayah dan penduduk tertentu. Terkait hal ini, penulis
Penggunaan Senjata Api Menghadapi Tindak Kriminal: Tiga Variasi Pertimbangan dan Keputusan Memilih
sepakat dengan beberapa studi dan penelitian sebelumnya yang menjelaskan penggunaan senjata api terkait dengan kondisi sosial budaya di lapangan, bukan sekedar menekankan pada latar belakang psikologis individu polisi. Pertimbangan dan keputusan penggunaan senjata api lebih didasarkan pada karateristik kriminalitas wilayah dan komunitas penduduk dibandingkan kondisi psikologis petugas kepolisian itu sendiri.

## Teori Pilihan Rasional & Penggunaan Senpi
Clarke & Cornish mengkaji proses pengambilan keputusan atas pertimbangan yang dipilih oleh aktor. Coleman dengan Teori Pilihan Rasional ( Rational Choice Theory ) memperlihatkan gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi) (Chriss, 1995; Lidenberg, 2000; Tilly, 1997). Coleman dalam teorinya menjelaskan 2 unsur utama yaitu aktor dan sumber daya. Sumber daya diartikannya sebagai sesuatu yang menarik perhatian dan dapat dikontrol oleh aktor. Coleman mengakui dalam kehidupan nyata orang tidak selalu berperilaku rasional namun ia merasa hal tersebut hampir tidak berpengaruh terhadap teorinya. Asumsi Coleman adalah ramalan teoritis yang dibuat sebenarnya akan sama saja dengan apakah aktor bertindak tepat menurut rasionalitas seperti biasa dibayangkan atau menyimpang dari cara-cara yang telah diamati.
Coleman dalam melihat penggunaan senjata api oleh petugas kepolisian mengungkapkan ada tiga komponen yaitu aktor petugas kepolisian, norma organisasi dan organisasi kepolisian itu sendiri. Aktor dalam penelitian ini adalah 30 anggota reserse POLRI dari beberapa Polres di wilayah Polresta Bekasi Kota, Polres Bogor dan Polres Jakarta Selatan, yang
menggunakan senpi pada proses penangkapan. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa aktor menggunakan senpi dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan yang didasari oleh pilihan-pilihan rasional ( rational choice) untuk dapat mengejar tujuan organisasi mereka. Organisasi dalam hal ini adalah lembaga kepolisian, tujuan organisasi yang dimaksud yaitu terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan itu dapat dicapai dengan dibuatnya norma oleh organisasi, prosedur dan ketetapan (protap) penggunaan senpi, mengatur aktor menggunakan dan bertindak dengan senpi yang dimiliki.
Rational choice perspective dikembangkan Ronald Clarke dan Derek Cornish didasari oleh 2 pendekatan teoritis. Pilihan Rasional ( Rational Choice) memiliki asumsi pertama yaitu seseorang dapat mengambil keputusan dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang maksimal dan sedikit kerugian. Asumsi kedua adalah tradisi teori pilihan yang ekonomis dimana diungkapkan seseorang melakukan pilihan dihadapkan pada beberapa pilihan dan cenderung akan memilih apa yang mereka percaya dan memang benar-benar mereka butuhkan. Mengacu pada perspektif ini, seseorang petugas kepolisian dapat menentukan tindakannya untuk menembak atau tidak terhadap pelaku kejahatan, sebelumnya petugas kepolisian sudah memiliki kesimpulan keuntungannya akan jauh lebih besar dibanding dengan resiko dan kerugian yang dihadapi (Adler, Laufer & Mueler, 2001).
Teori Pilihan Rasional ( Rational Choice Theory ) menjelaskan seseorang dapat membuat suatu keputusan dengan suatu tujuan tertentu didalam pemikirannya, dan si individu membuat beberapa solusi diiringi dengan kehendak bebas. Teori Pilihan Rasional ( Rational Choice Theory ) menekankan pada cara-cara memberikan alasan yang diberikan oleh pelaku. Itu berarti petugas kepolisian melihat keuntungan ketika berbuat melakukan tindakan penembakan. Jadi perilaku
Penggunaan Senjata Api Menghadapi Tindak Kriminal: Tiga Variasi Pertimbangan dan Keputusan Memilih
menembak adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan merupakan sebuah pilihan. Proses ini merupakan suatu keterpaksaan yang didorong beberapa faktor seperti waktu, kemampuan, akses terhadap informasi. (Gennard F. Vito & Ronald M Holmes, 1994).
Seorang petugas kepolisian mempertimbangkan tiap karakteristik potensi tindakan dan pelaku kejahatan berupa kesempatan, biaya dan keuntungan, serta kemungkinan melakukan hal tersebut di tempat lain atau justru tidak melakukannya sama sekali. Kedua hal tersebut dapat mempengaruhi pilihan seorang petugas. Tindak kejahatan merupakan hasil penilaian petugas mendapatkan keuntungan dari tindakannya (Gennard F. Vito & Ronald M Holmes, 1994).
Clarke dan Cornish (1987) mengungkapkan persepektif pilihan rasional ( Rational Choice ) dikembangkan sebagai wadah bagi para pembuat kebijakan dengan tujuan kontrol dan pencegahan kejahatan. Pembuat kebijakan harus tahu betul terdapat perubahan struktur kesempatan kejahatan dikarenakan pelaku tindakan kriminal selalu berinovasi (Gennard F. Vito & Ronald M Holmes, 1994).

## Variasi Pertimbangan
Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan tahun 2010 dan didanai Direktorat Riset & Pengadian Masyarakat Universitas Indonesia (DRPM UI), ditemukan beberapa faktor yang menjadi dasar dan melatarbelakangi seorang petugas polisi menggunakan senjata api dalam proses penangkapan. Secara keseluruhan ada tiga variasi pertimbangan yaitu:  Pertama, dipengaruhi kondisi situasional meliputi keadaan terdesak, respon pelaku kejahatan melawan atau kabur, dan situasi kejadian ramai atau sepi, serta kerugian yang ditimbulkan dan geografis lokasi. Kedua, karakter pelaku meliputi pelaku residivis atau bukan, status pelaku di masyarakat, banyaknya pelaku, dan tingkatan kasus kejahatan. Ketiga, aturan formal dan informal yang berlaku.
Pertama, faktor-faktor situasional menjadi pertimbangan-pertimbangan anggota Reserse melakukan penembakan pada proses penangkapan. Terdapat beberapa indikator yang menguraikan kondisi situasional di lapangan, secara singkat pertimbangan-pertimbangan ini dapat digambarkan seperti gambar 1.1 dibawah ini.
Gambar 1.1. Faktor Situasional
Faktor-Faktor Pertimbangan Uraian Kondisi Situasional Keadaan terdesak Membahayakan/tidak bagi orang lain di lapangan Kondisi kepepet Membahayakan jiwa petugas/orang lain Pelaku melawan Pelaku membawa senjata tajam (sajam), membawa senpi, menggunakan sajam, menggunakan sepi, pelaku memukul petugas Pelaku kabur Pelaku melarikan diri saat ditangkap Kerugian yang akan timbul Pelaku tidak tertangkap, pelaku terus melakukan aksinya Kondisi geografis lokasi Lokasi perkampungan/pemukiman Sulit dijangkau Banyak jalan tikus Medan lokasi sawah/banyak pepohonan Situasi ramai/sepi Banyak masyarakat di sekitar lokasi penangkapan – kemungkinan salah tembak Pelaku menyusup kedalam kerumunan
Penggunaan Senjata Api Menghadapi Tindak Kriminal: Tiga Variasi Pertimbangan dan Keputusan Memilih
Kedua, karakter pelaku, menjadi pertimbangan-pertimbangan petugas melakukan penembakan di lapangan, sebagaimana digambarkan dalam  gambar 1.2 berikut ini:
Gambar 1.2. Faktor Karakter Pelaku Faktor-Faktor  Pertimban - gan
Uraian Karakter Pelaku : Pelaku Residivis Melakukan kejahatan lebih dari 1 kali (3-4 kali) Membuat kesal & cape Menghukum perilaku (agar jera) Memberi shock therapy Hukuman yang didapat pelaku tidak sesuai Pelaku memiliki keberanian berbeda dengan pelaku pemula Status di masyarakat Pelaku merupakan tokoh masyarakat Pelaku  dikenal  sebagai  penjahat  (didukung  masyarakat  atau  meresahkan  ma - syarakat) Tingkatan kasus kejahatan (berat ringan) Pelaku melakukan kejahatan serius, pelaku 3C (curat, curas, curanmor), kejahatan narkotika, selalu membawa senjata, sering melawan saat ditangkap Banyak korban Merugikan masyarakat (kejahatan jalanan serius) Gambar 1.3. Faktor Aturan Penembakan Faktor-Faktor  Pertimban - gan
Uraian Aturan : -Individu/kelompok (infor - mal) Keseimbangan (tindakan pelaku, alat yang digunakan, tergantung tempat ) Sulit memilih bagian tubuh yang akan ditembak sesuai prosedur tetap (protap) Protap dalam penangkapan tanpa penyegapan sesuai, tapi bila penangkapan den - gan penyegapan bisa menimbulkan persoalan lain -Organisasi (formal) Aturan formal belum dibaca, hanya berbentuk himbauan atau surat tertutup (TR) saja Mengetahui aturan formal saat bersekolah
Protap berlaku hanya pada kondisi ideal atau normal saja
Mengutamakan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna
Ketiga, Aturan formal dan informal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan petugas polisi melakukan penembakan di lapangan, sebagaimana diuraikan dalam gambar 1.3. berikut ini:
Penggunaan Senjata Api Menghadapi Tindak Kriminal: Tiga Variasi Pertimbangan dan Keputusan Memilih
Secara keseluruhan terdapat tiga variasi yang mendasari substansi  pertimbangan menggunakan senjata api dalam proses penangkapan yaitu pertama , faktor situasional, kedua , faktor karakter pelaku, ketiga , faktor aturan formal dan informal yang berlaku. Berbagai variasi pertimbangan ini bisa berdampak. Pilihan-pilihan atas berbagai pertimbangan seperti melawan tanpa menggunakan senjata api dengan resiko ( risk ) akan membahayakan jiwanya maupun masyarakat. Sebaliknya menggunakan senjata api dan menembak dengan keuntungan ( benefit ) yang diperoleh kecil, petugas kepolisian bisa disalahkan dan dituduh melakukan kekerasan apalagi menembak pada bagian tubuh yang  mematikan.
Kecenderungan dampak penggunaan senjata api bisa positif dan negatif. Dikatakan positif dalam arti keputusan itu menguntungkan seperti menyelesaikan tugas dengan baik dan cepat, menjauhkan ancaman bahaya, tidak bertele-tele. Sedangkan dikatakan negatif bila keputusan itu merugikan dirinya seperti dituduh melanggar HAM, salah tembak atau salah sasaran. Berbagai dampak positif dan negatif ini melandasi anggota reserse di lapangan untuk mengambil keputusan untuk menggunakan (menarik picu) senjata api atau tidak. Berbagai pertimbangan dan dampak memberikan diskresi pada polisi untuk menggunakan senjata api.

## Pengambilan Keputusan
Setelah mempertimbangkan variasi pertimbangan yang dihadapkan, maka pengambilan keputusan harus diambil seorang petugas kepolisian apakah melakukan tindakan penembakan atau tidak. Herbert Simon membagi keputusan menjadi dua yaitu (1) keputusan terprogram dan (2) tidak terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan-keputusan yang sering dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi hal rutin karena seringnya bertemu dengan situasi keputusan seperti
ini. Sebaliknya keputusan-keputusan tidak terprogram tidak terjadi secara berulang.
Anggota Reserse di lapangan selalu dihadapkan pada situasi yang dinamis dan unpredictable sehinga menuntut mereka agar mengambil keputusan untuk bertindak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang selama ini melandasi pengalaman petugas polisi bertindak di lapangan. Pilihan-pilihan harus diambil menentukan keputusan yang memang dibutuhkan dan tepat dilakukan  (terprogram maupun tidak).
Hasil penelitian lapangan menunjukkan keputusan menggunakan senjata api dapat dibagi dalam bentuk dua keputusan yaitu keputusan memilih menggunakan senjata api ( selected ) dan atau menolak menggunakan senjata api ( rejected ). Keputusan memilih menggunakan senjata api didasarkan pengalaman bahwa tindakan yang diambil mendapatkan keuntungan yang maksimal, biaya dikeluarkan relatif lebih kecil, resiko kerugian yang dialami kecil, tujuan tercapai, benar-benar dibutuhkan saat itu (tindakan tepat) dan adanya kemampuan untuk melakukan tindakan tersebut.
Adapun keputusan menolak menggunakan senjata api didasarkan pengalaman bahwa keuntungan yang diterima lebih kecil, diperlukan biaya yang besar, menderita resiko kerugian lebih besar, tujuan dalam pemikirannya tidak tercapai, atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak dan tidak dibutuhkan saat itu (gambar 1.4).
Penggunaan Senjata Api Menghadapi Tindak Kriminal: Tiga Variasi Pertimbangan dan Keputusan Memilih

## Gambar 1.4.Keputusan Menem-
bak atau Tidak

## Daftar Pustaka
Bowling, Benyamin, (2004). Policing and Human Rights. et.al . United Nations Research Institute for Social Development.
Cornish, Derek B. & Martha J. Smith. (2003). Theory for Practice in Situational Crime Prevention.
Cornish, D. B., and Clarke, R. V., eds. (1986), The Reasoning Criminal : Rational Choice Perspectives on Offending. New York : SpringerVerlag
Cooke, Steve & Negel Slack,  (1991). Making Management Decisions . Prentice Hall.
Dangerarous & Deadly Weapons I.D Guide, Wendy Kierstead (ed). (2008). LawTech Publishing . Edwards, CJ . (1999). Changing Policing Theories . The Federation Press
Dengan demikian proses pengambilan keputusan setiap anggota Reserse untuk menggunakan senpi pada proses penangkapan sangat ditentukan pertimbangan-pertimbangan yang mendahuluinya. Pengambilan keputusan untuk menembak adalan pilihan rasional disesuaikan kondisi wilayah dan penduduk setempat. Dimungkinkan terjadi salah tembak atau salah sasaran tetapi tidak melanggar aturan formal atau prosedur tetap yang berlaku. Keputusan yang diterima ( selected ) oleh aktor anggota Reserse itulah yang diwujudkan dalam bentuk tindakan menembak.
Karateristik sosial budaya kriminalitas melandasi penggunaan senjata api oleh petugas kepolisian di Indonesia yang berbeda dengan di beberapa negara lain, sehingga dapat dikatakan faktor pemicu penggunaan senjata api oleh petugas kepolisian di Indonesia untuk menangkap pelaku tindak kejahatan bukan semata mengacu pada ketentuan formal yang berlaku.
13
tidak tercapai, atau  tidak memiliki kemampuan untuk bertindak dan  tidak dibutuhkan saat itu (gambar 1.4).
Gambar 1.4.Keputusan Menembak atau Tidak
Dengan demikian proses pengambilan keputusan setiap anggota Reserse untuk menggunakan senpi pada proses penangkapan  sangat ditentukan pertimbangan-pertimbangan yang mendahuluinya. Pengambilan keputusan untuk menembak adalan pilihan rasional disesuaikan kondisi wilayah dan penduduk setempat. Dimungkinkan terjadi salah tembak atau salah sasaran tetapi tidak melanggar aturan formal atau prosedur tetap yang berlaku. Keputusan yang diterima ( selected ) oleh aktor anggota  Reserse  itulah yang diwujudkan dalam bentuk tindakan menembak.
DECISION (Menggunakan Senpi) SELECTED -Mendapat keuntungan maksimal -Biaya yang dikeluarkan relatif lebih kecil -Resiko kerugian kecil -Tujuan dalam pemikiran tercapai -Sangat dibutukan saat itu -Kemampuan melakukan tindakan itu REJECTED -Keuntungan yang diterima kecil -Diperlukan biaya besar -Menderita resiko kerugian besar -Tujuan dalam pemikiran tidak tercapai -Tidak dibutuhkan saat itu -Tidak memiliki kemampuan bertindak TINDAKAN MENEMBAK -Melumpuhkan (bagian tubuh tertentu) -Mematikan -Salah tembak -Salah sasaran TINDAKAN TIDAK MENEMBAK Penggunaan Senjata Api Menghadapi Tindak Kriminal: Tiga Variasi Pertimbangan dan Keputusan Memilih
Maanen, John Van. (1980). Beyond Account : The Personal Impact of Police Shootings. Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 452.
Meliala, Adrianus. (2006). Problema Reformasi POLRI . Jakarta: Trio Repro.
Meliala, Adrianus (2001). Police as military: Indonesia’s Experience , Policing. Academy Research Library.
Moore, Mark H. (1980). The Police and Weapons Offenses . Sage Publications, Inc. in association with the American Academy of Political and Social Science Vol. 452.
Richard J Lundman. (1980). Police Behaviour: A Sociological Prespective . Oxford
University Press.
Simon, A Josias dan Atin Sri Pujiastuti.
(2015). Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal , Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Simon, A. Josias dan Kawan-Kawan (2012). Penggunaan Senjata Api dalam Menangani Tindak Kriminal: Studi Tentang Pertimbangan dan Pengambilan Keputusan Petugas Kepolisian, Laporan Penelitian , Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia.
Ulep, Mauricio C. (1999). The Law on Firearms and Explosives.
Warlow, Tom A. (2004). Firearms, the Law, and Forensic Ballistics second edition. CRC Press. https://news.detik.com/berita/d-3415835/ polisi-tembak-mati-2-bandar-narkoba-di- medan-11-kg-sabu-disita, selasa 7 feb 2017, 14.20
https://news.detik.com/berita-jawa- timur/d-3444800/penembak-mahasiswa-di- jember-tertangkap-polisi-iya-satu-orang, 12 maret 2017, 16.37
Penggunaan Senjata Api Menghadapi Tindak Kriminal: Tiga Variasi Pertimbangan dan Keputusan Memilih