## ETAM: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

## PENGUATAN LULUSAN SMK BIDANG AKUNTANSI UNTUK SERTIFIKASI KOMPETENSI DI KALIMANTAN TIMUR

## STRENGTHENING VOCATIONAL ACCOUNTING GRADUATES FOR COMPETENCE CERTIFICATION IN EAST KALIMANTAN
E. Retno Maninggarjati 1 , Ibrahim 2 , Ratna Wulaningrum 3 1,2,3 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda
E-mail correspondence: ratna@polnes.ac.id / ratna.polnes.01@gmail.com
Article History:
Received: 03.09.2022 Revised: 05.09.2022 Accepted: 09.09.2022
Abstrak: Peraturan  Presiden  Nomor  8  Tahun  2012,  tentang Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI),  merupakan  acuan yang bersifat legal formal dalam penataan kualifikasi nasional dalam bidang  ketenagakerjaan.  Permasalahan  yang  ada  di  SMK  Kaltim dalam mewujudkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing untuk mencapai  serapan  lulusan  yang  tinggi  masih  cukup  kompleks. Kegiatan diskusi dan sosialisasi sesama pengelola atau pimpinan/kepala  sekolah  bersama  mitra  baik  lembaga  pendidikan, dunia  industri  dan  juga  masyarakat  khususnya  orang  tua  siswa diperlukan  untuk  menemukan  solusi  bagi  permasalahan  yang dihadapi  sekolah.  Komitmen  pimpinan  sekolah,  guru,  orang  tua/wali murid,  dan  dinas  pendidikan  sangat  dipelukan  untuk  memenuhi kualifikasi  lulusan  sebagaimana  yang  dibutuhkan  oleh  dunia  kerja. Program  sertifikasi  lulusan  sangat  penting  untuk  diperhatikan  oleh sekolah,  pemerintah dan orang  tua/wali  murid.  Mutu  guru  juga  perlu ditelaah agar dapat memenuhi strategi mengajar yang baik sehingga transfer  informasi  kepada  siswa  berjalan  dengan  lancar.  Sosialisasi yang  lebih  masif  sangat  diperlukan  oleh  sekolah  terkait  sertifikasi kompetensi bagi siswa dan lulusan sekolah.
Kata Kunci: Lulusan SMK, Sertifikasi Kompetensi
Abstract: Presidential  regulation  number  8  of  2012,  concerning  the Indonesian  National  Qualifications  Framework  (KKNI),  is  a  formal legal  reference  in  structuring  national  qualifications  in  the  workforce sector. The problems that exist at  vocational  high school in realizing competent  and  competitive  graduates  to  achieve  high  graduate absorption  are  still  quite  complex.  Discussion  and  socialization activities  between  managers  or  school  leaders/principals  with partners,  both  educational  institutions,  the  industrial  world  and  also the  community,  especially  parents,  are  needed  to  find  solutions  to problems  faced  by  schools.  The  commitment  of  school  leaders, teachers,  parents/guardians,  and  the  education  office  is  very  much needed to meet the graduate qualifications needed by the workplace. The graduate certification program is very important to be considered by  schools,  the  government  and  parent  of  students.  The  quality  of teachers also needs to be reviewed to fulfill a good teaching strategy so  that  the  transfer  of  information  to  students  runs  smoothly.  More massive  socialization  is  needed  b  schools  regarding  competency certification for students and school graduates.
Keywords : Vocational High School Graduates, Competency Certification

## ETAM: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

## PENDAHULUAN

## Analisis Situasi
Dalam  usaha meningkatkan  kualitas  pendidikan  serta menekan  angka  pengangguran lulusan  SMK  yang  masih  relatif  tinggi  dimana  data  BPS  menunjukkan  angka  Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 11,13% per Agustus 2021, maka pemerintah telah mengambil berbagai  kebijakan  baik  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang  antara  lain  membuka kesempatan peluang kerja di berbagai bidang di BUMN, membuka kesempatan dinas belajar pada  sekolah  kedinasan,  memberikan  program  pelatihan  keahlian, softskill dan  penguatan sekolah melalui peningkatan kompetensi guru dan peningkatan sarana dan prasarana.
Di  wilayah  Kaimantan  Timur  terdapat  221  SMK  dimana  87  merupakan  SMK    Negeri dan  134  merupakan  SMK  Swasta  dengan  total  siswa  79.121  dan  4.637  orang  guru.  Dari data  tersebut  tentunya  merupakan  tantangan  yang  tidak  ringan  untuk  mewujudkan  sumber daya  manusia  sebagai  lulusan  yang  kompeten  di  bidangnya  sehingga  lulusan  dapat berkarya  dan  dapat  menekan  tingkat  pengangguran.  Bidang  keahlian  SMK  di  Kaltim  dapat terbagi dalam 6 (enam) kelompok yaitu, kelompok Teknik Informatika & Rekayasa, Teknologi Informasi  dan  Komunikasi,  Kesehatan,  Seni  kerajinan  dan  Pariwisata,  Agrobisnis  &  Agro Industri  serta  Bisnis  dan  Manajemen.  Dari  seluruh  kelompok  tersebut  97 SMK  yang  berarti 45  %  merupakan  kelompok  bidang  Bisnis  dan  Manajemen  dimana  salah  satunya  adalah Program Studi Akuntansi.
Peraturan  Presiden  Nomor  8  Tahun  2012,  tentang  Kerangka  Kualifikasi  Nasional Indonesia  (KKNI),  merupakan  acuan  yang  bersifat  legal  formal  dalam  penataan  kualifikasi nasional  dalam  bidang  ketenagakerjaan.  Perpres  ini  dijadikan  rujukan  oleh  lembaga pendidikan  dan  pelatihan  dalam  merumuskan  kurikulum  dan  program  pelatihan,  bagi lembaga sertifikasi profesi dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi (uji kompetensi) dan merumuskan  lingkup  (skema  sertifikasi),  dan  bagi  dunia  industri  dalam  proses  rekrutmen terutama  terkait  dengan  pengakuan  tingkat  kualifikasi  tenaga  kerja  yang  dibutuhkan. Sertifikat  berstandar  nasional  dikeluarkan  oleh  Badan  Nasional  Sertifikasi  Profesi  (BNSP) dimana  pelaksanaan  ujian  kompetensi  dilakukan  oleh  Lembaga  Sertifikasi  profer  (LSP). Pada  tahun  2022  data  LSP  Polnes  diketahui  bahwa  pelaksanaan  uji  kompetensi  keahlian akuntansi  standar  nasional  BNSP  untuk  SMK  Putra  Bangsa  Bontang  menunjukkan  bahwa 86% peserta dinyatakan kompeten sebagai Teknisi Akuntansi Pratama (kualifikasi 3).
Sertifikat kompetensi yang dimiliki akan menjadi bukti kemampuan lulusan yang diakui oleh  lembaga  pemerintah. Sertifikat ini  akan  menjadi  parameter  kemampuan lulusan

## ETAM: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
SMK agar memudahkan untuk direkrut oleh perusahaan.  Tentunya juga akan mendapatkan jenjang  karir  yang  sesuai  dengan  hasil  uji kompetensi.    Proses  pemberian  sertifikat kompetensi  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan  obyektif  melalui  uji  kompetensi  yang mengacu  kepada  Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia.  Berdasar  Keputusan Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  No,  182  Tahun  2013  tentang  Standar  Kompetensi Kerja Nasional  Indonesia (SKKNI).

## Permasalahan Mitra
Beberapa  masalah  yang  dihadapi  bebarapa  SMK  di  Kalimantan  Timur  pada  umumnya antara lain :
a.  Masih rendahnya penyerapan tingkat lulusan SMK
b.  Masih kurang aktifnya promosi pengelola SMK untuk lulusannya
c.  Stigma sekolah pilihan kedua bagi siswa
d.  Belum banyak siswa lulusan SMK yang berlisensi nasional untuk bidang akuntansi e.  Kurangnya  sinkronisasi  kurikulum  dengan  keperluan  dunia  industri  yang  lebih mengharapkan untuk praktik lebih besar dari teori
f.  Masih kurangnya pengembangan kompetensi guru
g.  Masih kurangnya sarana sekolah dalam pengembangan akuntansi berbasis teknologi h.  Kurangnya komitmen pengelola sekolah terhadap pentingnya sertifikasi kompetensi Dari  permasalahan    yang  ada  tersebut,  tim  membatasi  untuk  lebih  pada  masalah standarisasi lulusan SMK melalui sertifikasi kompetensi akuntansi.

## Solusi dan Target
Permasalahan  yang  ada  di  SMK  Kaltim  dalam  mewujudkan  lulusan  yang  kompeten  yang daya saing untuk mencapai serapan lulusan yang tinggi memang cukup kompleks. Beberapa hal yang menjadi dasar dalam mencari solusi masalah adalah:
1.  PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
2.  Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI
3.  Kepmenakertrans No.182 Tahun 2013 tentang SKKNI
4.  Empat  (4)  kompetensi  yang  harus  dimiliki  guru  salah  satunya  kompetensi profesionalisme
5.  Peningkatan Mutu profesionalisne Guru diharapkan lebih baik dan merata
6.  Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian SMK
7.  Manajeman pengelolaan sekolah yang profesional
8.  Komitmen Pengelola Sekolah beserta tim terhadap mutu lulusan

## ETAM: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
9.  Evaluasi dan pengembangan kurikulum secara berkala
10. Mambangun jaringan kerja sama sekolah dan Dudi
Berdasar  hal  tersebut  diatas  maka  solusi  untuk  peningkatan  kualitas  lulusan dipengaruhi oleh komitmen pengelola sekolah atau pimpinan sekolah. Tanpa komitmen yang kuat  maka  semua  program-program  kegiatan  pengembangan  berbagai  hal  seperti pengembangan  sarana  dan  prasarana,  peningkatan  kompetensi  guru  dan  siswa  dan kegiatan lainnya tidak berjalan dengan efektif. Semua itu akan berdampak pada pencapaian visi dan misi sekolah. Untuk itu diperlukan sharing knowledge sesama pengelola/pimpinan/kepala bersama mitra baik lembaga pendidikan, dunia industri dan juga masyarakat khususnya orang tua siswa.
Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dalam bentuk seminar, workshop atau sosialisasi yang  diikuti  oleh  kepala  sekolah  atau  perwakilan  sekolah  beserta  perwakilan  Dinas Pendidikan  yang  terkait  sehingga  menambah  pengetahuan  terkait  manfaat  sertifikasi kompetensi  lulusan  SMK  dan  menginventaris  permasalahan  serta  mencoba  mencari beberapa alternatif penyelesaian masalah, sehingga akan membantu penyelesaian masalah SMK secara bersama.

## METODE PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan  kegiatan  program  kemitraan  masyarakat  berupa  workshop Pengabdian Masyarakat  Penguatan  Lulusan  SMK  Bidang  Akuntansi  untuk  Sertifikasi    Kompetensi  di Kalimantan Timur dilakukan bagi pengelola sekolah/pimpinan sekolah/kepala sekolah/perwakilan  sekolah.  Pembahasan  yang  dilakukan  dalam  kegiatan  pengabdian kepada masyarakat ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:
1.  Koordinasi dan Sosialisasi
Tahap ini dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan. Tujuannya adalah melakukan survei awal  dan  pemetaan  tentang  permasalahan  yang  dihadapi  peserta  (siswa),  guru    serta kepala sekolah  terkait persiapan untuk mengikuti uji kompetensi akuntansi.

## 2.  Perancangan
Penyusunan  materi workshop terkait  penguatan  lulusan  SMK  Bidang  Akuntansi  untuk Sertifikasi Kompetensi. Penyusunan materi ini dilakukan oleh narasumber dari pengelola SMK yang telah melakukan uji kompetensi standar BNSP dengan tujuan best practice sharing kepada  SMK  lainnya.  Selain  itu  materi  terkait  dengan  gambaran  skema  dan

## ETAM: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
model  pelaksanaan  Uji  Kompetensi  juga  diberikan  oleh  tim  Pengabdian  kepada Masyarakat.
3.  Implementasi/Pelaksanaan
Workshop  ini  mengenai  pelaksanaan  uji  kompetensi  keahlian  akuntansi  untuk  skema sertifikasi  teknisi  akuntantsi  yunior  serta  pratama.  Dalam  pelaksanaan  workshop  ini diharapkan  pejabat  yang  terkait  dari  Dinas  Pendidikan  Propinsi  Kalimantan  Timur sebagai unsur pemerintah dapat lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi sekolah terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi dan membangun komitmen bersama sekolah dan pihak terkait dalam berbagai usaha dalam peningkatan kualitas lulusan SMK.
4.  Evaluasi
Evaluasi  kegiatan  program  kemitraan  masyarakat  dilakukan  dengan  memberikan kuisioner evaluasi kepada responden. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi kelebihan  dan  kekurangan  pada  proses  perencanaan  maupun  pelaksanaan  kegiatan program kemitraan masyarakat. Selain itu diharapkan akan dibuat resume hasil diskusi para peserta untuk kemajuan SMK serta komitmen bersama saling bekerja sama.
5.  Penyusunan Laporan Kegiatan dan Publikasi Hasil
Hasil  akhir  kegiatan  program  kemitraan  masyarakat  berupa  laporan  kegiatan  akan disusun oleh tim pelaksana paling lambat pada bulan november. Luaran wajib kegiatan program  kemitraan  masyarakat  ini  berupa  publikasi  hasil  kegiatan  di  jurnal  ilmiah  dan media massa (koran).

## Khalayak Sasaran
Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kepala sekolah dan ketua yayasan SMK di kota Samarinda, kota Balikpapan, kota Bontang dan kabupaten Kutai Kartanegara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  judul  Penguatan  Lulusan  SMK  Bidang Akuntansi  untuk  Sertifikasi  Kompetensi  di  Kalimantan  Timur  dilaksanakan  di  Hotel  Grand Sawit  (Rumbia  Meeting  Room  Lt.1)  Samarinda.  Peserta  yang  hadir  terdiri  dari  perwakilan SMK (Kepala Sekolah, Ketua Yayasan, Koordinator Program Studi di SMK) yang ada di kota Samarinda,  kota Balikpapan,  kota  Bontang  dan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Kegiatan  ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang isu-isu utama dan terbaru pendidikan vokasi baik pada lingkup lokal maupun nasional.

## ETAM: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Isu  utama  yang  disampaikan  adalah  tingkat  pengangguran  lulusan  SMK,  daya  saing lulusan  yang  masih  rendah,  IKN,  serta  pengembangan  SMK  yang  baik  dalam  rangka menghasilkan  tenaga  kerja  yang  siap  pakai.  Sementara  isu  pendidikan  vokasi  yang  ada adalah bahwa lulusan SMK pada umumnya masih pada tingkat siap latih, kualifikasi lulusan pendidikan vokasi belum memiliki kualifikasi, biaya sertifikasi kompetensi yang cukup mahal, serta permasalahan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja.
Kegiatan  didahului  pemaparan  materi  dari  narasumber  dilanjutkan  dengan  diskusi. Pada  sesi  diskusi,  peserta  menyampaikan  berbagai  pertanyaan  serta  permasalahan  yang terjadi  di  sekolah  masing-masing,  yang  selanjutnya  ditanggapi  oleh  narasumber  berupa pemberian  saran-saran  yang  nantinya  dapat  diterapkan  di  sekolah  tersebut.  Hasil  diskusi dan  pertanyaan  yang  diajukan  serta  jawaban  yang  diberikan  oleh  narasumber  menjadi sarana  pertukaran  informasi  yang  bermanfaat  bagi  semua  pihak,  terutama  pada  usaha peningkatan  kompetensi  lulusan  SMK.  Keterlibatan  aktif  berbagai  pihak  sangat  memiliki peran  agar  lulusan  SMK  benar-benar  siap  kerja  dan  memiliki  kompetensi  yang  sesuai dengan  bidangnya.  Peran  pemerintah  daerah  dan  juga  orang  tua  siswa  sangat  membantu pihak sekolah dalam usaha mewujudkan usaha menghasilkan lulusan SMK yang memenuhi kualifikasi kompetensi.
Sertifikat asesor-asesor dari SMK banyak yang sudah expired (tidak berlaku) sehingga perlu  peran  Diknas  dan  sekolah  untuk  memprogramkan re-assessment asesor. Pemberdayaan  asesor  sekolah  untuk  meningkatkan  pemahaman  pentingnya  lulusan  yang kompeten  sesuai  standar  nasional  kepada  pihak-pihak  terkait  perlu  ditingkatkan.  Selain  itu optimalisasi  peran  MGMP  (Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran)  sangat  diperlukan  dalam menghasilkan lulusan yang kompeten.

## SIMPULAN
Peningkatan  kompetensi  lulusan  adalah  dengan  membekali  sertifikasi.  Program  sertifikasi lulusan  sangat  penting  untuk  diperhatikan  tidak  saja  oleh  sekolah,  namun  juga  pemerintah dan  orang  tua/wali  murid.  Selain  itu  mutu  guru  juga  perlu  ditelaah  agar  dapat  memenuhi strategi  mengajar  yang  baik  sehingga  transfer  informasi  kepada  siswa  berjalan  dengan lancar.  Sosialisasi  yang  lebih  masif  sangat  diperlukan  oleh  sekolah  terkait  sertifikasi kompetensi bagi siswa dan lulusan sekolah. Pemberdayaan asesor sekolah dan optimalisasi peran  MGMP  (Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran)  sangat  diperlukan  untuk  meningkatkan pemahaman pentingnya lulusan yang kompeten sesuai standar nasional.

## ETAM: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  182  Tahun 2013  tentang  Penerapan  Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia  (SKKNI) Kategori  Jasa  Profesional,  Ilmiah,  dan  Teknis  Golongan  Pokok  Jasa  Hukum  dan Akuntansi  Golongan  Jasa  Akuntansi,  Pembukuan  dan  Pemeriksa;  Konsultasi  Pajak Sub  Golongan  Jasa  Akuntansi,  Pembukuan  dan  Pemeriksa;  Konsultasi  Pajak Kelompok Usaha Teknisi Akuntansi.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  81  Tahun  2014  tentang  Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Kerangka  Kualifikasi Nasional Indonesia.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.