## JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI DAN KEUANGAN PUBLIK
Vol. 3, No. 2, Juli 2008 Hal. 125 - 132
REFORMASI LAYANAN PUBLIK : ANTARA HARAPAN DAN REALITA

## Eko Setiyo Utomo
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Depkeu RI

## ABSTRACT
The government is an agent which provides public services should improve the quality of the services. It should be recognized that delivering public service is not yet on the good level. The people need the services at the high level. Public service improvement must go to improving public service itself. That is hoped that the meaning and involving of the public service would come to development Indonesian people totally. Finance Public Management Reform is one of the efforts of the government to answer public requirement.
Keywords : public service, finance management reform

## 1. Pendahuluan
Kualitas layanan publik akan terus menjadi perhatian semua pihak. Pelayanan kepada  publik  memang  belum  memuaskan  bahkan  kadang  justru  tidak  tersedia  saat masyarakat  membutuhkan.  Pemerintah  sebagai  penyedia  layanan  publik  dituntut  untuk terus berbenah meningkatkan kualitas. Harus diakui penyeleggaraan layanan pemerintah belum berjalan sebagaimana harapan masyarakat. Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik  semakin  meningkat  seiring  tingginya  kebutuhan  akan  layanan  ini.  Masyarakat menuntut  instansi  penyedia  layanan  untuk  meningkatkan  kuantitas  dan  kualitasnya. Namun  di  sisi  lain  instansi  penyedia  layanan  berkilah  bahwa  birokrasilah  yang menghambat  mereka  untuk  bisa  memenuhi  semua  tuntutan  itu.  Hal  Ini  sama  artinya instansi-instansi  tersebut  menyalahkan  pemerintah  sebagai  pemilik  saham  yang  tidak memberikan keleluasaan kepada mereka untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Tentu saja kebebasan atau keleluasaan di sini berupa peraturan yang memberikan mereka ruang gerak yang lebih elastis.
Banyaknya tuntutan dari berbagai instansi/satuan kerja (satker) yang selama ini berperan  menyediakan  barang  dan/atau  jasa  publik  seperti  rumah  sakit  dan  perguruan tinggi negeri (PTN) yang ingin menjadi lembaga otonom dalam mengelola bisnis mereka. Tuntutan ini seiring dengan banyak pendapat yang menyatakan bahwa kebijkan publik yang ada dapat menjadi salah satu faktor penghambat atupun   pendukung peningkatan kualitas layanan publik. Pembenahan layanan publik harus mengarah pada meningkatnya kualitas  layanan  itu  sendiri,  sehingga  arti  dan  perannya  bermuara  pada  pembangunan

## 2. Pembahasan

## 2.1. Perubahan Paradigma
Sebagaimana dikatakan oleh Max Weber, bapak sosiologi dari Jerman, bahwa peranan pemerintah dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama dari mechanic view , dimana pemerintah mamainkan peran sebagai regulator dan administrator. Semua sepakat bahwa pemerintahlah satu-satunya pemegang otoritas untuk memberikan legislasi atau membuat peraturan. Dapat dikatakan juga bahwa perspektif tersebut erat kaitannya dengan birokrasi. Kedua  adalah  organic  view,  pemerintah  mempunyai  peran  sebagai  penyedia  layanan publik.   Peran ini tidak terpaku pada birokrasi yang kaku tapi harus lebih dinamis sesuai dengan tuntutan masyarakat dan dapat ditransformasikan ke lembaga yang otonom.
Good  governance sudah  menjadi  tuntutan  publik  kepada  pemerintah  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  negara.  Reformasi  Manajemen  Keuangan  Pemerintah adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menjawab tuntutan publik tersebut.  Lahirnya  paket  undang-undang  bidang  keuangan  negara  yang  terdiri  dari  UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan  Negara  telah  menandai  era  baru  pengelolaan  keuangan  negara.  Tiga  prinsip utama yang mendasari penerapan good governance yang berlaku secara universal yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
Semangat yang diusung dalam paket undang-undang di atas adalah perubahan paradigma dalam sistem penganggaran yang semula menganut sistem tradisional menjadi sistem penganggaran berbasis kinerja. Pemerintah dalam menggunakan dana tidak lagi berorientasi pada input tetapi pada output. Tidak bisa dipungkiri lagi kalau sumber daya pemerintah semakin terbatas namun kebutuhan dana semakin meningkat. Paradigma baru ini  mengharap  adanya  perubahan  pola  pikir  para  penyelenggara  pemerintahan  bahwa dengan  keterbatasan  ini,  pemerintah  masih  mampu  memenuhi  kebutuhan  dana  yang makin  tinggi.  Mau  tidak  mau  penganggaran  berbasis  kinerja  harus  diterapkan  karena orientasi pada output semakin menjadi praktik yang dianut luas oleh pemerintahan modern di  berbagai  negara.  Pendekatan  penganggaran  yang  demikian  sangat  diperlukan  oleh instansi  pemerintah  yang  menyediakan  layanan  publik.  Salah  satu  perubahan  yang diamanatkan  dalam  paket  undang-undang  tersebut  adalah  pola  pengelolaan  keuangan badan  layanan  umum  (BLU).  Maka  dengan  adanya  paket  undang-undang    di  atas diharapkan dapat mereduksi hambatan-hambatan yang dikeluhkan masyarakat khususnya kualitas pelayanan publik oleh instansi pemerintah. Ini juga merupakan tanggapan positif pemerintah terhadap banyaknya tuntutan dari berbagai instansi yang selama ini berperan menyediakan barang dan/atau jasa publik seperti rumah sakit, perguruan tinggi negeri dan yang lainnya untuk menjadi lembaga otonom.
Undang-undang  No.1/2004  merespon  tuntutan  akan  peningkatan  kualitas layanan publik. Instansi pemerintah yang memiliki fungsi dan tugas pokok menyediakan jasa/barang  kepada  masyarakat  dapat  menerapkan  pola  pengelolaan  keuangan  yang fleksibel dan tentunya harus lebih menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektifitas atau pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dinyatakan bahwa   BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual  tanpa  mengutamakan  mencari  keuntungan  dan  dalam  melakukan  kegiatannya didasarkan  pada  prinsip  efisiensi  dan  produktifitas.  Harapan  pemerintah,  hendaknya tuntutan otonom tidak didasarkan pada semangat komersial belaka. Diharapkan, otonomi
yang  diberikan  kepada  instansi-instansi  tersebut  bisa  mendongkrak  mutu  pelayanan mereka yang lebih baik. Pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan degan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan negara/daerah.

## 2.2. Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan
Pelayanan  kepada  masyarakat  dikelola  dengan  semangat  membangun kepercayaan sehingga terjadi keseimbangan yang baik antara otonomi dan akuntabilitas. Mewiraswastakan  pemerintah  ( enterprising  the  government )  adalah  paradigma  yang memberi arah yang tepat bagi keuangan sektor publik. Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) merupakan salah satu manisfestasi enterprising tersebut. Konsep ini  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pengelolaan  keuangan negara,  dan  mendorong  perbaikan  kinerja  pelayanan  instansi  pemerintah  kepada masyarakat. Hal ini semakin menegaskan bahwa tidak semua urusan pemerintahan harus dengan pola birokrasi. Praktik ini telah berkembang luas di manca negara berupa upaya pengagenan ( agencification ) aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni,  tetapi  diselenggarakan  oleh  instansi  yang  dikelola  ala  bisnis  ( business  like ) sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif.
Konsep BLU ini berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena pada  diri  BLU  melekat  beberapa  kriteria  yakni:  pertama,  sebagai  satuan  kerja  instansi pemerintah yang masih menggunakan kekayaan negara/daerah atau dengan kata lain bukan kekayaan  negara/daerah  yang  dipisahkan.  Kedua,  satker  BLU  dikelola  secara  otonom dengan prinsip efisiensi dan produktifitas ala korporasi. Ketiga, BLU ini berperan sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga induknya dengan adanya kontrak kerja yang ditandai kedua pihak, menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan, serta BLU bertanggung jawab untuk menyajikan layanan yang diminta. BLU  pada  dasarnya  merupakan  wadah  implementasi  konsep  penganggaran  berbasis kinerja  dalam  arti  yang  sesungguhnya  di  lingkungan  pemerintah,  karena  kepada  BLU diberikan  fleksibilitas  dalam  pengelolaan  keuangannya  guna  mendukung  efektivitas pelayanan  yang  diberikan.  Fleksibilitas  yang  diberikan  antara  lain  kewenangan  untuk mengelola langsung pendapatan yang diperolah dari masyarakat maupun dari hasil kerja sama atau hibah. Fleksibilitas juga berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-prkatek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Praktek bisnis yang sehat di sini adalah proses penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidahkaidah manajemen  yang  baik  dalam  rangka  pemberian  layanan  yang  bermutu  dan berkesinambungan. Namun, terhadap BLU diterapkan sistem pengendalian yang khusus pada tahap perencanaan dan penganggaran serta pada tahap pertanggungjawaban. BLU juga  diwajibkan  untuk  melaporkaan  dan  mempertanggungjawabkan  secara  berkala kegiatannya, baik kinerja yang dicapai, maupun realisasi keuangannya.

## 2.3. Mengapa menerapkan BLU?
Di  lingkungan  pemerintah  terdapat  banyak  satuan  kegiatan  yang  berpotensi untuk dikelola secara lebih efisien dan efektif melalui pola BLU. Selain banyak keluhan dari masyarakat terhadap kualitas layanannya, dari sisi keuangan negara banyak terjadi kebocoran  penerimaan  negara  bukan  pajak.  Sebagaimana  di  ketahui  instansi  layanan publik  seperti  rumah  sakit,  dalam  memberikan  layanan  jasa  maka  masyarakat  harus memberi  imbalan  dalam  proporsi  yang  signifikan.  Bagaimana  instansi  tersebut mempertanggungjawabkan  PNBP  yang  diterima?  Satuan  kerja  yang  memperoleh pendapatan  dari  layanannya  dalam  porsi  signifikan,  dapat  diberikan  keleluasaan  dalam
Eko Setiyo Utomo
mengelola  sumber  daya  untuk  meningkatkan  pelayanan  yang  diberikan.  Pola  BLU  ini disediakan secara khusus bagi instansi pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik. Melalui satuan kerja BLU ini diharapkan: pertama, dapat melakukan peningkatan pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat. Kedua, dapat memperoleh fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat. Ketiga, dapat melakukan pengamanan atas aset negara yang dikelolanya.
Layanan apa saja yang bisa ditransformasi sebagai lembaga otonom yang bisa menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU? :
§ Layanan pendidikan
§ Layanan kesehatan masyarakat
§ Layanan administrasi kependudukan, imigrasi
§ Pembibitan dan pembenihan § Pengolahan data § Layanan penelitian
§ Administrasi kendaraan
§ Penyelenggaraan dana bergulir untuk masyarakat
§ Pembinaan olah raga
§ Perawatan jalan raya
§ Pemungutan pajak dan retribusi
§ Pembinaan calon tenaga kerja
§ Pertamanan dan kebersihan
Sementara itu fungsi   yang tidak boleh ditransformasi sebagai Agency adalah: Legislasi,  Pengaturan,  Penetapan  kebijakan  pelayanan,  Penganggaran,  Peradilan, Penindakan, Pertanggungjawaban.
Pelayanan kepada masyarakat diberikan atas dasar prinsip bahwa semua lapisan masyarakat  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  kebutuhan  mendasar  seperti pendidikan  dan  kesehatan.  Rumah  sakit  pemerintah,  sebagai  contoh,  adalah  instansi pemerintah yang memberikan jasa berupa layanan kesehatan kepada masyarakat. Instansi ini memilki potensi dikelola ala bisnis karena memperoleh pendapatan dari layanannya dalam  porsi  signifikan.  Sehingga  dengan  memberikan  fleksibilitas  keleluasaan  untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat.  Rumah  sakit  dapat  menyediakan  jenis  layanan  ”VIP”  bagi  pasien  yang berkantong  tebal.  Selanjutnya  keuntungan  dari  jenis  layanan  tersebut  dapat  menjadi subsidi  bagi  pasien  kurang  mampu.  Sebagai  institusi  pemerintah  yang  punya  tugas menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat, tanpa kecuali, semua yang butuh harus mendapat layanan.
Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok tersebut di atas, rumah sakit dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan. Imbalan tersebut merupakan pendapatan  dari rumah sakit (sebagai saker BLU) berkenaan. Selama  ini  banyak  rumah  sakit  yang  beralasan  kendala  birokrasi  dalam  pengelolaan keuangannya sehinga memberikan pelayanan kurang optimal kepada masyarakat, maka dengan berubahnya status menjadi rumah sakit yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU tidak ada alasan lagi untuk tidak memberikan layanan optimal. Kalau sebelumnya semua pendapatan yang diperolah rumah sakit bersangkutan harus disetor terlebih dulu ke kas  negara  sebagai  pendapatan  negara  bukan  pajak  (PNBP)  sesuai  mekanisme APBN, maka dengan perubahan status menjadi BLU, rumah sakit tersebut dapat menggunakan secara langsung PNBP yang diperoleh. Memang cukup masuk akal, selama ini banyak rumah sakit yang kurang baik kulitas layanannya karena mereka terganjal birokasi untuk bergerak. Pendapatan yang mereka seluruhnya harus disetor ke kas negara. Sementara itu
untuk  menggunakannya  membutuhkan  prosedur  yang  cukup  panjang  serta  memakan waktu lama. Kondisi ini tentu sangat mengganggu kinerja instansi seperti rumah sakit yang sering harus bergerak cepat dan tepat yang memertaruhkan nyawa pasien. Dengan koridor baru  ini    rumah  sakit  diharapkan  akan  lebih  cepat  dalam  menangani  pasien  karena pembelian obat lebih mudah. Tidak ada lagi alasan lagi bagi rumah sakit karena persediaan obat habis kemudian pasien terlantar.

## 2.4. Institusi yang dapat menerapkan BLU
lDengan  berpedomen  pada  PP  32/2005  bahwa  semua  rumah  sakit  pemerintah yang semula berstatus   Perjan (BUMN) secara otomatis beralih menjadi BLU. Dengan demikian,  rumah  sakit-rumah  sakit  tersebut  tetap  merupakan  satuan  kerja  pemerintah sebagaimana  dikehendaki  oleh  masyarakat  luas,  namun  manajemennya  menerapkan prinsip-prinsip  bisnis  sebagaimana  organisasi  perusahaan  pada  umumnya.  Selanjutnya diharapkan  kedepan  akan  tumbuh  sejumlah  lembaga/instansi  pemerintah  yang  juga dikelola  secara  modern  dengan  mengedepankan  kualitas  pelayanan  serta  efisiensi  dan efektivitas  penggunaan  sumber  daya.  Tentunya  instansi  yang  memiliki  kriteria  seperti: memberikan  layanan  kepada  masyarakat  secara  langsung,  kemudian  juga  memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administrasi.
Persyaratan  substantif  di  sini  merupakan  fungsi  dasar  dari  suatu  intansi  yaitu menyediakan pelayanan publik yang meliputi: v Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi utama yang berhubungan dengan:
– menyediakan  barang  dan/atau  jasa  untuk  layanan  umum  seperti  rumah  sakit, perguruan tinggi, balai benih, dan lembaga penelitian;
– mengelola wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat  atau  untuk  layanan  umum  seperti  otorita  dan  kawasan  ekonomi terpadu;  dan/atau
– mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. seperti dana-dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, dan dana ONH.
v Bidang layanan umum yang diselenggarakan bersifat operasional yang menghasilkan semi barang/jasa publik ( quasi public goods ); v Dalam melakukan kegiatannya tidak mengutamakan pencarian keuntungan.
Selanjutnya persyaratan teknis (diatur oleh Kementerian/Lembaga teknis) yang harus dipenuhi meliputi:
• kinerja pelayanan layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan  Menteri/Pimpinan Lembaga;
• kinerja keuangan satker yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.
Persyaratan  keuangan/administratif  diatur  oleh  Menteri  Keuangan  terpenuhi isntansi penyedia layanan publik dapat menyajikan
1. pernyataan  kesanggupan  untuk  meningkatkan  kinerja  pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
2. pola tata kelola;
3. rencana strategis bisnis ;
4. laporan keuangan pokok;
5. standar pelayanan minimum; dan
6. laporan  audit  terakhir  (bila  telah  diaudit)  atau  membuat  pernyataan bersedia diaudit secara independen.
BLU diharapkan menjadi contoh konkrit dari penerapan manajemen keuangan berbasis kinerja. Dengan pola BLU ini, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran,  termasuk  pengelolaan  pendapatan  dan  belanja.  Kepada  BLU  juga  diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tanaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai kontribusinya.. Adapun karakteristik BLU dapat digambarkan sebagai berikut:
§ Berkedudukan  sebagai  lembaga  pemerintah  (kekayaan  negara  tidak dipisahkan)
§ Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/sebagian dijual kepada publik
§ Tidak bertujuan mencari keuntungan (laba)
§ Dikelola  secara  otonom  dengan  prinsip  efisiensi  dan  produktivitas  ala korporasi
§ Rencana kerja/anggaran dan pertanggung jawaban dikonsolidasikan pada instansi induk § Pendapatan & sumbangan dapat digunakan secara langsung
§ Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Non-PNS
§ Bukan sebagai subyek pajak.

## 2.5. Bagaimana dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ?
Seperti  halnya  rumah  sakit,  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  adalah  institusi pemerintah  yang  secara  langsung  memberikan  layanan  kepada  masyarakat  di  bidang pendidikan.  PTN  juga  merupakan  satuan  kerja  yang  memperoleh  pendapatan  dari layanannya dalam porsi signifikan. Dengan dalih  untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, beberapa PTN (UI, ITB, IPB, UGM, USU, UPI, UNAIR) mengubah statusnya menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Mereka berharap dengan status ini, PTN PTN tersebut dapat meningkatkan kemandirian, otonomi dan tanggungjawab pengelolaan PTN. Dalam implementasi BHMN ternyata banyak masyarakat yang mengeluh, karena dengan  status  baru  ini  imbalan  yang  harus  diberikan  masyarakat  semakin  mahal.  Hal tersebut bisa dimaklumi karena karakteristik BHMN itu sendiri. Penetapan PTN menjadi BHMN hanya Peraturan Pemerintah (PP) No.61/1999 yang tidak mempunyai landasan hukum  Undang-Undang.    BHMN merupakan  Kekayaan  Negara  yang  dipisahkan , oleh sebab  itu  PTN  yang  telah  menjadi  BHMN  wajib  menyusun  neraca  awal.  Neraca  awal tersebut menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas PTN yang menjadi dasar penetapan nilai kekayaan awal PTN BHMN. Aset merupakan potensi ekonomi masa depan yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh suatu entitas untuk penyelenggaraan kegiatan operasionalnya atau memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam PP PTN BHMN ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan aset tidak termasuk tanah yang nilainya ditetapkan Menteri Keuangan yang dimanfaatkan oleh PTN BHMN untuk kepentingan mereka.
Investasi  pemerintah  dalam  berbagai  bentuk  aset  di  PTN  merupakan public investment , terlebih lagi jika aset yang dihasilkan dipisahkan pengelolaannya dan akan diperlakukan sebagai sumber daya untuk memperoleh pendapatan atau manfaat ekonomi. Dengan demikian investasi tersebut merupakan cost recovery investment . Apabila aset ini akan dialihkan kepemilikan/penguasaannya kepada BHMN maka harus sekaligus dengan utang  pemerintah  yang  digunakan  untuk  memperoleh  aset  tersebut.  Dengan  demikian pembayaran  utang  tidak  ditanggung  APBN  tetapi  ditanggung  PTN  BHMN  yang bersangkutan  yang  bersumber  dari  perputaran  uang    yang  diperolehnya.  BHMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, oleh sebab itu pendapatan yang diperoleh dari  masyarakat  bukan  PNBP  bagi  pemerintah.  Konsekuensinya  pendapatan  BHMN merupakan objek pajak seperti pada BUMN. Salah satu konsekuensi dari pemisahan PTN sebagai  kekayaan  yang  dipisahkan  adalah  tidak  masuknya  anggaran  pendapatan  dan
belanja  BHMN  dalam  APBN,  sehingga  tidak  termasuk  dalam  ketentuan anggaran pendidikan nasional sebesar 20 %. Pengeluaran APBN ke BHMN selayaknya diakui oleh pemerintah sebagai penyertaan modal pemerintah di BHMN atau dapat juga berupa sebagai belanja subsidi dan hibah. Selanjutnya status dosen, tenaga administrasi, pustakawan dan teknisi BHMN dan golongan tenaga kerja lainnya seharusnya merupakan pegawai BHMN bukan PNS sehingga tidak terjadi status ganda kepegawaian. Kondisi saat ini, banyak PNS di BHMN lebih memilih menjadi PNS daripada pegawai BHMN.
Karena  BHMN  merupakan  kekayaan  negara  yang  dipisahkan  dan pendapatannya tidak dimasukkan ke dalam APBN, maka BHMN merupakan subjek pajak sesuai  dengan  UU  Nomor  17  Tahun  2000  tentang  Pajak  Penghasilan.  Oleh  sebab  itu penghasilan  BHMN  dari  penyelenggaraan  jasa  pendidikan  dan  kegiatan  lainnya merupakan  objek  pajak  penghasilan.  PTN  BHMN  mempunyai  kewajiban  sebagai pemotong/pemungut  pajak  atas  penghasilan  yang  dibayarkan  kepada  pihak  lain  baik. Memperhatikan  karakteristik  BHMN  tersebut  maka  PTN  BHMN  ini  seolah  mencari berbagai jalan untuk meningkatkan pendapatannya, sehingga uang  kuliah menjadi mahal. Karena merupakan subjek pajak, maka BHMN harus mengeluarkan sejumlah dana untuk membayar pajak. Hal ini akan semakin memberatkan operasional keuangan PTN dan pada akhirnya  membebani  mahasiswa..  Mengingat  dasar  hukum  pendirian  BHMN  kurang memadai karena tidak didasari UU sehingga sistem pengelolaan keuangannya juga tidak jelas. Untuk meningkatkan pelayanan pendidikan tinggi, tidak bisa dipungkiri kalau PTN membutuhkan  kemandirian  kelembagaan  maupun  dana.  Maka  diharapkan  PTN-PTN mempertimbangkan alternatif lain bagi status hukum PTN selain dari BHMN, yaitu BLU, yang dasar hukumnya jelas diatur dalam UU dan PP.
PERBANDINGAN ANTARA BLU DAN BHMN Unsur -unsur BLU (PP 23 Tahun 2005) BHMN (PP 61 Tahun 1999) Status Hukum Tujuan
Manajemen
Operasional Keuangan
Sumber Pendanaan SDM Subyek Pajak Bagian kementerian/lembaga Non profit oriented
" Otonom ala korporasi
" Nomenklatur & struktur manajemen sesuai dgn Instansi
Pengecualian asas Universalitas
" APBN (pendapatan BLU)
" Pendapatan hasil usaha/ jasa
PNS dan non PNS Bukan Subyek Pajak
Badan Huku
m/kekayaan negara yang  dipisahkan.
Non Profit oriented
Otonom ala korporasi
Bukan Pengecualian Asas Universalitas/bisinis
" APBN (PMP/Subsidi)
" Hibah
" Pendapatan hasil usaha/ jasa
Pegawai BHMN
Subyek Pajak
Sumber: Sony Loho

## Eko Setiyo Utomo

## 3. Simpulan
Banyaknya tuntutan dari berbagai instansi/satuan kerja (satker) yang selama ini berperan  menyediakan  barang  dan/atau  jasa  publik  seperti  rumah  sakit  dan  perguruan tinggi negeri (PTN) yang ingin menjadi lembaga otonom dalam mengelola bisnis mereka. Hal ini seiring dengan banyak pendapat yang menyatakan bahwa kebijkan publik yang ada dapat  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat  atupun    pendukung  peningkatan  kualitas layanan publik.
Jika dibandingkan antara BHMN dengan BLU, nampaknya BLU lebih menarik karena  mempunyai  beberapa  kelebihan  seperti  dari  aspek  pajak  dan  fleksibilitas pengelolaan keuangan. Namun demikian memerlukan kompetensi yang tinggi bagi para pengelolanya sehingga BLU akan berjalan sesuai yang diharapkan oleh masyaratkat

## REFERENSI
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan Layanan Umum
Bahan  sosialisasi  Badan  Layanan  Umum,  Direktorat  Pembinaan  PK  BLU  Ditjen Perbendaharaan