INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8506-8520 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN PTK)
Basar Purba 1 ✉ , Wiwik Sri Widiarty 2 , Tatok Sudjiarto 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Email: diro.poerba@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  adalah  salah  satu  program  penguatan  modal  yang  menjadi  andalan pemerintah dari Tahun 2014, program KUR memiliki target untuk mensejahterakan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui Bank-Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk pemerintah. Skema program ini adalah pemerintah memberikan subsidi bunga yang diambilkan dari Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN).  Pada  prakteknya  program  ini  dimanfaatkan  untuk melakukan tindak pidana korupsi salah satu contohnya perkara yang telah diputus   Pengadilan  Negeri Pontianak    Nomor  :  16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn  Ptk,  kemudian  menjadi  pertanyaan  Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak korupsi dalam kejahatan  penyaluran  kredit usaha rakyat. Bagaimanakah  Dasar  Pertimbangan  Majelis  Hakim  terhadap  dalam  Putusan  Nomor  :  16/Pid.Sus  - TPK/2019/PN Ptk dalam meminimalisir tindak pidana korupsi. Penelitian tesis ini bersifat analitis dan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang didapat adalah penyaluran kredit usaha rakyat merupakan bagian dari APBN sehingga tindak pidana yang dilakakukan melalui Penyaluran KUR merupakan tindak pidana korupsi contohnya perkara  yang telah  diputus      Pengadilan   Negeri  Pontianak    Nomor  : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn  Ptk. Putusan  Pengadilan  Negeri Pontianak  Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk melepaskan terdakwa dikarenakan  terdakwa  hanya  melankukan  pelanggaran  administratif  dan  putusan  tersebut  dianulir oleh Mahkamah Agung yang kemudian terdakwa dijatuhi pidana selama 4 tahun 3 bulan.
Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat; Korupsi; Pertangungjawaban Pidana

## Abstract
The People's Business Credit (KUR) is one of the capital strengthening programs that has become the mainstay of the government since 2014, the KUR program has a target to prosper Small and Medium Enterprises (MSMEs) which are channeled through banks or other financial institutions appointed by the government. The scheme of this program is that the government provides interest subsidies taken from the State Budget (APBN). In practice, this program is used to commit criminal acts of corruption, one example of a case that has been decided by the Pontianak District Court Number: 16 / Pid.Sus- Tpk / 2019 / Pn Ptk, then it becomes a question How is the criminal responsibility of perpetrators of corruption  in  the  crime  of  distributing  people's  business  credit.  What  is  the  Basis  for  the  Judges' Consideration of Decision Number: 16 / Pid.Sus -TPK / 2019 / PN Ptk in minimizing corruption. This thesis research is analytical and uses normative legal research methods, with a statutory approach. The results of the research obtained are that the distribution of people's business loans is part of the State Budget so that the criminal acts carried out through the KUR Distribution are criminal acts of corruption, for example cases that have been decided by the Pontianak District Court Number: 16 / Pid.Sus-Tpk / 2019 / Pn Ptk Pontianak District Court Decision Number: 16 / Pid.Sus-Tpk / 2019 / Pn Ptk released  the  defendant  because  the  defendant  only  committed  administrative  violations  and  the decision was annulled by the Supreme Court which then the defendant was sentenced to 4 years and 3 months.
Keyword: Small Credit; Corruption; Criminal liability

## PENDAHULUAN
Hal yang membedakan antara satu negara dengan negara lain adalah pada caranya, yang  tercermin  dari  kebijakan  dan  program-program  pemberdayaan  masyarakat. Perbedaan lain adalah pada komitmen dan kesungguhan pemerintah dalam mengurusi rakyatnya. Inilah yang membedakan suatu negara bisa atau tidak bisa tumbuh lebih cepat menjadi negara makmur dan maju dibandingkan dengan negara lain (Madu et al., 2023). Ada  negara  yang  berhasil  mengentaskan  kemiskinan,  ada  negara  yang  sulit  sekali mengentaskan kemiskinan. Negara yang sulit mengentaskan kemiskinan, dapat dipastikan memilih  cara  yang  “kurang  tepat”  untuk  mengurusi  rakyatnya,  terutama  masyarakat miskin. Bisa jadi pemerintah memiliki program banyak untuk mensejehterakan rakyatnya, tetapi gagal dijalankan karena terhambat berbagai persoalan struktural dan pemerintah tidak  memiliki  komitmen  yang  kuat  (less  of  commitment).  Sebaliknya,  pemerintah  di negara lain mungkin hanya memiliki satu atau dua program saja untuk mensejahetrakan rakyatnya,  tetapi  berhasil  dijalankan  karena  pemerintahnya  tidak  memiliki  problema struktural yang serius dan memiliki komitmen yang kuat (strong of commitment) (Ali & SH, 2022).
Dana Kredit Usaha Rakyat KUR bersumber dari perbankan, sementara pemerintah berperan memberikan penjamianan terhadap risiko kredit macet. Pemerintah memberikan penyertaan  modal  negara  (PMN)  kepada  BUMN  (PT  Askrindo  dan  PT  Jamkrindo)  yang ditugaskan  sebagai  penjamin  KUR  yang  macet.  Presiden  SBY  menargetkan  dalam  lima tahun (2009-2014) harus dapat menyalurkan dana KUR sebanyak Rp 100 triliun atau Rp 20 triliun  per  tahun.  Program  ini  menjangkau  usaha  mikro  dan  sangat  mikro  yang  tidak bankable, terutama dari sisi agunan (collateral) (Damanik, 2019) .
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan  melalui  lembaga  keuangan  dengan  pola  penjaminan.  Program  KUR dimaksudkan  untuk  memperkuat  kemampuan  permodalan  usaha  dalam  rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR (Arrasjid, 2000).
Pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), pemerintah tidak membuat skema baru mengakseskan UMKM ke lembaga keuangan. Pemerintah memutuskan melanjutkan program KUR yang dicanangkan oleh SBY dengan membenahi hal-hal yang dinilai masih lemah. KUR dengan pola penjaminan pemerintah yang dijalankan pada pemerintahan SBY dirubah menjadi KUR pola subsidi bunga. Tingkat bunga KUR juga diturunkan dari sekitar 20%  menjadi  12%  dan  kemudian  diturunkan  lagi  menjadi  9%.  Presiden  Jokowi  juga meminta  dana  KUR  harus  disalurkan  lebih  banyak  lagi  agar  bisa  menjangkau  banyak penduduk miskin, baik di perdesaan maupun perkotaan. Tidak saja Rp 100 miliar, tetapi lebih dari itu untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rayat. Persoalannya apakah dana KUR  yang  demikian  besar  terseut  disalurkan  tepat  sasaran  dan  apakah  memberikan dampak  positif  kesejahteraan  rakyat,  khususnya  golongan  masyarakat  miskin  (Marzuki, 2010).
Berkaitan  dengan hal tersebut persoalannya adalah justru dengan  adanya kredit usaha rakyat dapat dijadikan sebagai modus operandi baru dalam tindak pidana korupsi. Seperti contoh dalam harian online baru-baru ini yang diberitakan Pegawai Bank BUMN di Denpasar Dituntut 5 Tahun Penjara, Korupsi KUR Fiktif Rp697,8 Juta.  Selain itu, Terdakwa ROBY ROY FRANDANA, S.Sos  terbukti melakukan tindak pidana  korupsi secara bersama- sama sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1150 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 2 Juni 2020. Kasus yang lain Penyidik Kejati DKI Jakarta menangkap Hasan yang menjadi buronan  kasus  korupsi  penyaluran  fasilitas  kredit  usaha  rakyat  (KUR)  pada  Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Cabang Pembantu Wolter Mongonsidi Jakarta.
Hasan yang sejak 2018 masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) ditangkap petugas di Cengkareng Timur, Jakarta Barat pada Selasa, 31 Agustus 2021 (Rifai & Hakim, 2011).
Berbicara  korupsi  di  Indonesia  tentu  saja  tidak  ada  habisnya  termasuk  dalam program kredit usaha rakyat. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan kaum terdidik dan  terpelajar.  Korupsi  dilakukan  oleh  seseorang  yang  memegang  suatu  jabatan  yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan (Sari et al., 2017). Pakar mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status sosial mereka (Sudikno, 1993).
Dalam  perjanjian  kredit  ada  yang  dinamakan  resiko  bisnis  yang  dapat  berupa keuntungan atau kerugian tidak terkecuali pada kredit usaha. Apakah risiko bisnis yang menyebabkan  kredit  macet  di  dalam  penyaluran  kredit  usaha  rakyat  masuk  kategori pebuatan tindak pidana korupsi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitiap  normatif  yang  bersifat  preskriptif sesuai pendapat Peter Mahmud, yang mana hal tersebut berbeda dengan ilmu-ilmu sosial yang bersifat deskriptif.  Objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku  (act)-bukan  perilaku  (behavior)-individu  dengan  norma  hukum  yang  mana  hal  ini kembali kepada fungsi penelitian (Ratnaningrum, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Berdasarkan Putusan Pengadilan  Negeri Pontianak  Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn
Ptk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam  perekonomian  Indonesia.  Peranan  strategis  UMKM  tersebut  dalam  perekonomian nasional tercermin dari total unit usaha UMKM mencapai 99,9% dari total unit usaha dan kontribusi penyerapan tenaga kerja di UMKM sebesar 96,9%  dari total penyerapan tenaga kerja serta kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60,34% (Yuliansyah, 2018).
Strategisnya peranan UMKM dalam perekonomian nasional mendorong Pemerintah untuk  terus  menerus  mengembangkan  UMKM.  Salah  satu  program  pemerintah  dalam pengembangan  UMKM  adalah  meningkatkan  akses  pembiayaan  UMKM  kepada  layanan keuangan formal berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007. Selanjutnya,  dalam  rangka  mempercepat  pengembangan  UMKM  sejalan  dengan  akan
diterbitkannya RUU Cipta Lapangan Kerja, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang diketuai  oleh  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  memutuskan  untuk  merubah kebijakan KUR yang lebih pro kerakyatan sebagai berikut:
1. Suku Bunga diturunkan dari 7% menjadi 6%.
2. Total plafon KUR ditingkatkan dari 140 Triliun menjadi 190 Triliun pada tahun 2020. akan ditingkatkan bertahap sampai dengan Rp325 Triliun pada tahun 2024.
3. Peningkatan plafond KUR Mikro dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur.
Keputusan  tersebut  disepakati  dalam  forum  Rapat  Koordinasi  Komite  Kebijakan Pembiayaan  Bagi  UMKM,  yang  dilakukan  di  kantor  Kementerian  Koordinator  Bidang Perekonomian hari ini, Selasa (12/11/19). Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menambahkan bahwa dalam rangka memperluas UMKM yang mendapatkan pembiayaan di sektor formal dengan suku bunga yang rendah, maka suku bunga KUR diturunkan dari semula 7% efektif per tahun menjadi sebesar 6% efektif per tahun berlaku mulai 1 Januari 2020.  Selain  itu,  untuk  meningkatkan  dan  memperluas  akses  KUR,  maka  pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan total plafon KUR. Pada tahun 2020, total plafon KUR ditingkatkan  menjadi  Rp190  Triliun  atau  sesuai  dengan  ketersediaan  anggaran  di  APBN. Plafond tahunan KUR ini akan terus ditingkatkan secara bertahap sampai dengan Rp 325 Triliun  pada  tahun  2024  (Poernomo,  2020).  Selain  itu,  dalam  rangka  menyesuaikan kebutuhan modal bagi UMKM yang semakin meningkat akibat laju inflasi dan peningkatan produktivitas maka Pemerintah juga  meningkatkan plafon  KUR Mikro  dari  semula paling besar sebesar Rp25 juta per debitur menjadi Rp50 juta per debitur. Perubahan juga terjadi pada  total  akumulasi  plafon  KUR  Mikro  untuk  sektor  perdagangan  yang  semula  sebesar Rp100 juta berubah menjadi Rp200 juta. Sedangkan untuk KUR Mikro sektor produksi, tidak dibatasi. Sejak era pemerintahan presiden Jokowi khususnya lagi sejak tahun 2015 terjadi perubahan  signifikan  kebijakan  KUR  dengan  perkembangan  total  realisasi  akumulasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 30 September 2019 sebesar Rp 449,6 Triliun dengan Outstanding Rp 158,1 Triliun dan NPL yang masih terjaga di tingkat 1,23%.
Total  debitur  penerima  KUR  dari  Agustus  2015  sampai  dengan  30  September  2019 sebanyak 18 Juta Debitur dengan 12 Juta NIK yang tidak berulang.Penyaluran KUR Tahun 2019 sampai dengan 30 September 2019 sudah mencapai Rp 115,9 Triliun (82,79%) dari target tahun 2019 sebesar Rp 140 Triliun dengan total debitur KUR sebanyak 4,1 juta debitur KUR. Penyaluran KUR sektor produksi sampai dengan 30 September 2019 mencapai 50,4% dari target minimal 60% (Suindari & Juniariani, 2020).
Manfaat KUR juga  sangat dirasakan  oleh  masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan  kesejahteraan  melalui  peningkatan  skala  ekonomi  usahanya,  terlihat  dari
komposisi penyaluran KUR Mikro sebesar 64,6%, KUR Kecil sebesar 35% dan KUR TKI sebesar 0,4%.  Diharapkan  perubahan  kebijakan  KUR  sebagaimana  diputuskan  Komite  Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM pada hari ini dapat mendorong percepatan pertumbuhan UMKM di Indonesia (Burahman, 2017).
Kriteria  Penerima  KUR  adalah  individu/perseorangan  baik  sendiri-sendiri  maupun dalam  kelompok  usaha  atau  badan  usaha  yang  melakukan  usaha  yang  produktif  yang menjadi  debitur KUR  . Dalam penyaluran KUR terdapat  beberapa masalah salah  satunya adalah dimungkinkan terjadinya praktek korupsi dalam penyaluran tersebut.
Korupsi dalam penyaluran dana KUR terjadi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sungai Jawi. Hal tersebut,  dapat dilihat dari fakta hukum (fakta persidangan)  yang terlihat melalui Putusan Pengadilan  Negeri (PN) Pontianak  Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk. Dalam Persidangan salah satu pegawai Bank Perkreditan Rakyat (BRI) dijadikan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut umum.
Terhadap perbuatan terdakwa tersebut di atas fakta hukum yang ada dapat dilihat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan  terdakwa  yang  terungkap  sebagai  hasil  penyidikan  dengan  cara  merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai ketentuan  Undang-Undang  Pidana  yang  bersangkutan  merupakan  definisi  dari  surat dakwaan yang dalam praktek surat dakwaan tersebut dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dalam perkara tersebut secara garis besar kronologinya adalah Terdakwa selaku Mantri teras dari BRI menerima proposal pinjaman KUR dari pemohon melalui Neldes Marpaung selaku  kordinator  pemohon  pinjaman.  Setelah  Neldes  Marpaung  melengkapi  segala persyaratan Terdakwa memproses pinjaman tersebut dengan diajukan ke komite pinjaman BRI. Dalam perjalanan waktu, pinjaman tersebut mengalami kredit macet. Setelah melakukan upaya penagihan maksimal atas kredit macet tersebut BRI melakukan audit internal yang hasilnya  diduga  terjadinya  perbuatan-perbuatan  mencurigakan.  Kejaksaan  Negeri mengendus pelanggaran tersebut kemudian melakukan penyelidikan atas dugaan tersebut. Dalam  penyelidikan  Kejaksaan  Negeri  Pontianak  menemukan  tindak  pidana  korupsi. Kemudian  kejaksaan  melakukan  penuntutan  atas  tindak  pidana  tersebut  di  Pengadilan Negeri Pontianak.
Kejaksaan Negeri Pontianak memperhitungkan seluruh uang yang dicairkan oleh 35 (tiga  puluh  lima)  nasabah/debitur  KUR  BRI  Sungai  Jawi  dan  BRI  unit  Kota  Baru  yang diprakarsai Terdakwa RRF sejumlah Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima jura rupiah) sebagai jumlah perhitungan kerugian negara dalam perkara atas nama Terdakwa
RRF  Sedangkan  menurut  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat yang diminta untuk melakukan perhitungan kerugian negara  oleh  Penuntut  Umum,  memperhitungkan  adanya  kerugian  negara  sebesar Rp777.400.000,-;.
Dalam  Persidangan  terdakwa  RRF  oleh  Penuntut  Umum  telah  didakwa  dengan dakwaan  yang  disusun  secara  subsidaritas  ,  dalam  dakwaan  primer  berbunyi  Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah  dengan  Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Perubahan  Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Tidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam Dakwaan Subsidair Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dari Surat Dakwaan di atas, dapat dilihat bahwa modus operandi yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana adalah dengan memberikan kredit  tidak sesuai ketentuan dengan menggunakan persaratan  palsu  yang  berdampak  pada  kredit  macet.  Dalam  perbankan  secara  umum perbuatan  semacam  memalsukan  dokumen  dapat  diancam  dengan  Pasal  263  dan/atau Pasal 266 KUHP.
Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan  bahwa  dalam ayat (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak  perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Kemudian dalam Ayat  (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan  sengaja  memakai  surat  palsu  atau  yang  dipalsukan  seolah-olah  sejati,  jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Pasal 266 KUHP menyatakan ayat (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam, bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Ayat (2) berbunyi
Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah  isinya  sesuai  dengan  kebenarannya,  bila  pemakaian  tersebut  dapat menimbulkan kerugian. Kejahatan bermodus fiktif sebenarnya mengacu kepada berbagai pemalsuan, terdapat tiga (3) jenis pemalsuan, yaitu. 1) Membuat surat palsu berarti membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa yang fiktif. 2) Memalsukan surat yaitu mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam, ada yang dilakukan dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Memalsukan tanda tangan termasuk dalam katergori ini. Demikian pula  penempelan foto orang  lain  di tempat surat yang aslinya. 3)  Pemalsuan intelektual, pemalsuan  intelektual  adalah  apabila  seseorang  membuat  surat  yang  tidak  benar berdasarkan pikirannya sendiri tentang sesuatu yang dapat menimbulkan hak.
Bentuk pertanggungjawaban  pidana terhadap  pihak bank  sebagai kreditur  maupun debitur  dalam  pemberian  fasilitas  kredit  atau  pembiayaan  fiktif  telah  terdapat  dalam pengaturan  263  dan  266  KUHP  yang  keduanya  dijembatani  dengan  Pasal  55  KUHP  . Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  kredit  fiktif  pada  perbankan tersebut berbeda dengan Pertanggungjawaban pidana pelaku kredit fiktif yang dibiayai oleh APBN. Dalam KUR yang menggunakan anggaran APBN berdampak pada kerugian negara seperti pada kasus posisi di atas.
Dari kasus posisi di atas Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan Penyaluran Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  sesuai  dengan  Surat  Dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU) merupakan  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  di  atur  dalam  Pasal  2  dan  3    Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi.  Dari bunyi ayat 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hubungan yang erat antara tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu memperkaya  diri  secara  melawan  hukum  dan  merugikan  keuangan  negara  dan  tindak pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  3  mengambil  keuntungan  dengan  penyalahgunaan kewenangan dan merugikan keuangan negara.  Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor : 16/Pid.Sus – Tpk/2019/Pn Ptk Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang indispensable bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan dari manapun. Melihat sejarah, Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan  Kehakiman,  demi  kepentingan  Negara  dan  Bangsa  yang  sangat  mendesak, Presiden  dapat  turut  atau  campur  tangan  dalam  soal-soal  pengadilan.  Dahulu  memang
kekuasaan eksekutif dapat mencampuri urusan Pengadilan, namun berdasarkan Pasal 3 Ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
Dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  pihak  yang  mengadili  suatu  perkara  hakim memegang  prinsip  kebebasan  hakim,  dapat  dimaknai  bahwa  Hakim  dalam  menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 45). Dilihat Pasal 24 Ayat (1) sebagai pelaku penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tidak boleh terikan dengan apapun dan/ atau tertekan oleh siapapun. Implementasi kebebasan hakim dalam memutus suatu  perkara  yang  ditanganinya,  Hakim  bebas  dari  campur  tangan  kekuasaan  ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan kekuasaan lainnya dalam masyarakat seperti pers. Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara bebas untuk menentukan sendiri caracara memeriksa dan mengadili tersebut. Kebebasan Hakim bermakna kebebasan dalam  konteks  kebebasan  lembaga  peradilan.  Karena  bermakna  kebebasan  lembaga peradilan, maka baik secara umum ataupun perkara-perkara tertentu, Pimpinan Pengadilan dapat  memberikan  arahan  atau  bimbingan  bagi  Para  Hakim  yang  bersifat  nasihat  atau petunjuk, hal ini tidak mengurangi makna kebebasan hakim.
Pasal  24  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  mengemukan  bahwa  kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga peradilan itu haruslah bebas (independent) dan tidak memihak (imparsial) merupakan harapan setiap masyarakat. Kewenangan hakim tidak memihak  lebih  ditujukan  kepada  proses  pelayanan  agar  pencari  keadilan  terhindar  dari ekses-ekses negatif. Independensi menyangkut nilai-nilai substansial, sedangkan imparsial berkaitan dengan nilai-nilai prosedur.
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan kedudukan kemandirian hakim di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1). Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama  fungsi  pengadilan,  maka  sikap  hakim  yang  dilambangkan  dalam  kartika,  cakra, candra,  sari,  dan  tirta  itu  merupakan  cerminan  perilaku  hakim  yang  harus  senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan  oleh  semua hakim  dalam  sikap  dan  perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur.
Penyaluran  Kredit  Usaha  Rakyat  menjadi  program  pemerintah  untuk  dilaksanakan karena  diharapkan  dapat  mendorong  ekonomi  masyarakat.  Namun  pada  praktek dilapangan terdapat penyimpangan yang ujungnya di bawa ke Pengadilan. Salah satu yang menjadi  fokus  penelitian  ini  adalah  Perkara  Tindak  pidana  Korupsi  yang  diputus  melalui
Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk di Pontianak. Dalam putusan tersebut saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk di Pontianak telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada tanggal 27 Desember 2019 hari Jumat, oleh Maryono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua kemudian dengan Hakim Anggota yaitu Bhudhi Kuswanto, S.H., MH., dan Mardiantos, SH.,. Sebelum memulai  analisis  terhadap  putusan,  penulis  akan  memaparkan  bunyi  sebagai  berikut: Menyatakan Terdakwa RRF tidak terbukti secara  sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair :
1. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
2. Menyatakan  Terdakwa  RRF  tersebut  diatas,  terbukti  melakukan  perbuatan  yang didakwakan  sebagaiama  dakwaan  subsidair  tetapi  perbuatannya  bukan  merupakan tindak pidana;
3. Melepaskan  Terdakwa  oleh  karena  itu  dari  segala  tuntutan  hukum  (onslag  van  alle rechtvervolging).
4. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
5. Memulihkan  hak-hak  Terdakwa  dalam  kemampuan,  kedudukan,  harkat  serta martabatnya;
6. Menetapkan barang bukti Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
7. biaya perkara dibebankan kepada negara.
Dalam  setiap  unsur  pidana  yang  didakwakan,    Majelis  hakim  berpendapat  bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa RRF telah terpenuhi . Namun, apabila dilihat dari putusan pengadilan tersebut Terdakwa dilepaskan  dari dakwaan yang di kemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
Pertimbangan  hakim  melepaskan  terdakwa  adalah  sebagai  berikut:  “Majelis  Hakim berpendapat  penyaluran  kredit  KUR  Mikro  yang  diprakarsai  oleh  Terdakwa  bersifat administrasi, karena faktanya tidak ada perintah dari Terdakwa untuk melakukan pemalsuan tanda-tangan Surat Keterangan Usaha (SKU) atau surat keterangan KTP/ domisili maupun KK  (Kartu  Keluarga),  juga  tidak  ada  perintah  melakukan  pemotongan  uang  KUR  milik nasabah,  Terdakwa  telah  melakukan  survey  ditempat  nasabah  yang  ditunjukan  nasabah sendiri bersama dengan NELDES MARPAUNG dan FEBRI ANDINI; Menimbang, bahwa oleh karenanya  berdasar  fakta  tersebut  di  atas,  atas  perbuatan  Terdakwa  RRF  telah  terbukti memenuhi rumusan unsur perbuatan sebagaimana dakwaan subsidair pasal 3 jo. Pasal 18 jo, 55 ayat (1) Ke 1 tetapi bukan merupakan tindak pidana menurut Majelis adalah dalam rangka menjalankan tugas Terdakwa RRF Pejabat Lini Kredit sebagai Pemrakarsa Kredit KUR atau
Mantri  Teras,  dalam  mekanisme  dan  prosedur  Permohonan  Kredit  KUR  Mikro  BRI  Unit sebagaiman diatur dalam Surat Edaran NOSE : S.09-DIR/ADK/03/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Surat Edaran NOSE : S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro: Menimbang, bahwa oleh karenannya  berdasar  ketentuan  pasal  51  ayat  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP) perbuatan Terdakwa RRF adalah dalam rangka melaksanakan perintah jabatan aquo Pimpinan  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  sebagaimana  Surat  Edaran  NOSE  :  S.09- DIR/ADK/03/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Surat Edaran NOSE : S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)  Mikro  kepada  Terdakwa  RRF  Mantri  Teras/KUR,  Pejabat  Lini  Kredit  (PLK)  sebagai

## Pemrakarsa Kredit, sehingga tidak dapat dipidana.”
Majelis  Hakim  berpendapat  penyaluran  kredit  KUR  Mikro  yang  diprakarsai  oleh Terdakwa  bersifat  administrasi,  karena  faktanya  tidak  ada  perintah  dari  Terdakwa  untuk melakukan pemalsuan tanda-tangan Surat Keterangan Usaha (SKU) atau surat keterangan KTP/ domisili maupun KK (Kartu Keluarga), juga tidak ada perintah melakukan pemotongan uang  KUR  milik  nasabah  sehingga  menurut  majelis  hakim  perbuatan  yang  bersifat administratif  tidak  bisa  jatuhi  hukuman  pidana.  Subyek  Maladministrasi  tidak  hanya penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan, tetapi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN) bahkan badan  swasta  atau  perseorangan  yang  menyelenggarakan  pelayanan  publik  termasuk menjadi  subyek  Maladministrasi.  Substansi  pengertian  Maladministrasi  dibagi  menjadi  9 perbuatan (Buku Saku Memahami Maladministrasi yang diterbitkan oleh Ombudsman RI) sebagai  berikut:  1)  Perilaku  dan  perbuatan  melawan  hukum;  2)  Perilaku  dan  perbuatan melampaui wewenang; 3)  Menggunakan wewenang untuk  tujuan lain  dari yang menjadi tujuan wewenang itu :
1. Kelalaian.
2. Pengabaian kewajiban hukum.
3. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan.
5. Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial.
6. Bagi masyarakat dan orang perseorangan.
Kesalahan prosedur berkaitan dengan tata cara penetapan yang tidak sesuai dengan persyaratan, sementara kesalahan substansi berkaitan dengan tidak sesuainya materi yang dikehendaki  dengan  rumusan  dalam  keputusan.  Kesalahan  administratif  walaupun  tidak dijabarkan  dalam  Penjelasan  UU  Administrasi  Pertanahan,  namun  dapat  diartikan  bahwa
kesalahan administrasi berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan untuk mencapai suatu tujuan.  Kesalahan  administrasi  yang  ditemukan  oleh  aparat  intern  pemerintah  diputus menimbulkan  kerugian  keuangan  negara,  maka  diselesaikan  dengan  pengembalian kerugian  negara.  Kesalahan  administratif  yang  dimaksud  dapat  terjadi  karena  unsur penyalahgunaan  wewenang  atau  terjadi  karena  tidak  adanya  unsur  penyalahgunaan wewenang.
Kembali lagi ke dalam Putusan Pengadilan yang telah diuraikan di atas yang dikaitkan dengan bahasan di atas menunjukkan bahwa di dalam pertimbangan majelis hakim di atas dalam poin 8 pertimbangan majelis hakim di atas dalam menyalurkan kredit usaha rakyat terdakwa terbukti bahwa terdapat kesalahan administratif. Namun kesalahan administratif tersebut  tidak  bisa  dijatuhi  hukuman  pidana.  Di  sini  penulis  berpendapat  bahwa  benar kesalahan administratif tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Namun, jika dilihat lebih dalam kesalahan  administratif  tersebut  menimbulkan  kerugian  negara  yang  nyata.  Dan  dalam putusan  tersebut  Terdakwa  tidak  dijatuhi  hukuman  apapun  padahal  akibat  kesalahan administratif terdakwa  dalam penyaluran kredit usaha  rakyat penulis  lebih  setuju apabila terdakwa dijatuhi hukuman denda berupa pembayaran denda dengan nilai sejumlah nilai kerugian negara yang telah Terdakwa sebabkan sebagai salah satu langkah preventif dalam menyalurkan kredit usaha rakyat. Dalam kasus tersebut Jaksa penuntut melakukan upaya hukum  kasasi.  Dalam  Kasasi  tersebut  putusannya  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap. Bunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut.
2. Membatalkan  Putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk tanggal 30 Desember 2019 tersebut.
MENGADILI SENDIRI:
a. Menyatakan Terdakwa  RRF terbukti secara sah dan menyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat)  tahun  dan  denda  sebesar  Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
c. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pídana yang dijatuhkan .
d. Menetapkan Terdakwa ditahan.
e. Menetapkan  Barang  bukti  nomor  1  sampai  dengan  nomor  38,;  selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid SusTPK/2019/PN Ptk tanggal 30 Desember 2019.
f. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  pada  tingkat  kasasi sebesar Rp2.500,00.
Dalam  Putusan  Kasasi  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  tersebut,    disini penulis  tidak  mengungkapkan  analisis  penulis.  Namun  secara  garis  besar    disini  penulis masih  berpendapat  sama  terkait  analisis  putusan  kasasi  tersebut  yaitu  kesalahan administratif kurang tepat dijatuhi hukuman pidana badan. Penulis cenderung menekankan pada pada penerapan pidana denda khusus terhadap kasus di atas karena dalam kasus ini Terdakwa  RRF  dalam  pemeriksaan  perkara  pada  tingkat  pertama  Terdakwa  terbukti melakukan  kesalahan  administratif  yang  menimbulkan  kerugian  negara.  Keadilan  dalam menilai apakah kerugian negara yang timbul diakibatkan kesalahan administrasi atau akibat dari tindak pidana korupsi harus melalui kajian mendalam yang menunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Dan dalam hukum pidana pembayaran denda merupakan salah satu wujud dari fungsi preventif itu sendiri.
Terdakwa  merupakan  salah  satu  pegawai  Bank  BUMN  yang  dalam  pekerjaannya menyalurkan  Kredit  Usaha  Rakyat  dimana  hal  tersebut  merupakan  program  pemerintah dengan  tujuan  mensejahteraan  kehidupan  bangsa.  Apabila  dalam  setiap  kesalahan administrasi yang merugikan keuangan negara dikenai dengan pidana  kurungan bukan tak mungkin hal tersebut akan menjadikan tenaga penyalur menjadi enggan menyalurkan kredit usaha  rakyat  yang  berdampak  tidak  berjalannya  program  tersebut.  Untuk  itu  disinilah diperlukan  sikap  kehatihatian    yang  berlandaskan  keadilan  oleh  Majelis  Hakim  dalam memeriksa setiap perkara dugaan korupsi penyaluran kredit usaha rakyat.

## SIMPULAN
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan  melalui  lembaga  keuangan  dengan  pola  penjaminan.  Program  KUR dimaksudkan  untuk  memperkuat  kemampuan  permodalan  usaha  dalam  rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Berkaitan dengan hal tersebut persoalannya adalah justru dengan adanya kredit usaha rakyat dapat dijadikan sebagai modus operandi baru dalam tindak pidana korupsi. Korupsi dalam penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) terjadi di Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Sungai Jawi yang perbuatan tersebut telah di putus melalui Putusan Pengadilan  Negeri Pontianak  Nomor : 16/Pid.Sus- TPK/2019/PN Ptk. Dari kasus posisi yang telah diuraikan di atas,  Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)  yang  dapat  didakwa  dengan  tindak  pidana  korupsi  yang  memenuhi  unsur sebagaimana di atur dalam Pasal 2 dan 3  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ;
Dalam  Perkara  Tindak  pidana  Korupsi  terhadap  penyaluran  Kredit  Usaha  Rakyat yang  diputus  melalui  Putusan  Nomor  :  16/Pid.Sus-TPK/2019/PN  Ptk  di  Pontianak  yang diputuskan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri P ontianak, pada hari Jum’at tanggal 27 Desember 2019, oleh Maryono, SH, M.Hum  selaku Hakim Ketua dan   Bhudhi Kuswanto, S.H., MH., dan Mardiantos, SH.,  sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut Menyatakan Terdakwa  RRF tidak  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana sebagaimana  dalam  dakwaan  primair.  Dalam    pertimbangan  majelis  hakim,  terdakwa dalam  menyalurkan  kredit  usaha  rakyat  menunjukkan  bahwa  terdapat  kesalahan administratif yang dilakukan oleh Terdakwa. Namun kesalahan administratif tersebut tidak bisa dijatuhi hukuman pidana. Penjatuhan hukuman oleh majelis hakim tersebut kurang tepat,  karena  untuk  meminimalisir  perbuatan  pidana  penyaluran  kredit  usaha  rakyat terulang  kembali  maka  kesalahan  administrasi  berkaitan  dengan  penyelenggaraan pelayanan untuk mencapai suatu tujuan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka diselesaikan dengan pengembalian kerugian negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  D.  R.  M.  H.,  &  SH,  M.  H.  (2022). Peradilan  sederhana  cepat  &  biaya  ringan  menuju keadilan restoratif. Penerbit Alumni.
Arrasjid, C. (2000). Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika. Jakarta.
Burahman,  M.  (2017).  Evaluasi  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemberrian  Kredit  Atas  Jenis Pembiayaan pada PT. Pegadaian Kantor Cabang Martadinata Samarinda. None, 6(1), 63 – 69.
Damanik, D. (2019). Prudential Banking Principles Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah. Notarius, 12(2), 718 – 730.
Madu, D. H., Sera, D. E., & Paramarta, V. (2023). IMPLIKASI ETIKA BISNIS PADA PENYALURAN
KREDIT USAHA RAKYAT DALAM KONTEKS KASUS PEMALSUAN DOKUMEN. Central Publisher, 1(5), 397 – 405.
Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Poernomo, Y. (2020). Kewajiban Bagi UMKM Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  23  Tahun  2018. Simposium Nasional Keuangan Negara, 932, 1115.
Ratnaningrum,  P.  (2023).  Prinsip  Kehati-Hatian  Bank  dalam  Penyaluran  Kredit  Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi. Wajah Hukum, 7(1), 109 – 124.
Rifai, A., & Hakim, P. H. O. (2011). Dalam Perspektif Hukum Progresif. Sinar Grafika, Jakarta. Sari, Y. R., Manullang, N., Khulasoh, L., Oktarina, M., Nashary, R. F., Chalid, D. A., Haikal, S., & Ismaeni, Fahrul Prasetyo, M. B. (2017). Penerapan Sekuritisasi Aset Kredit UKM oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia.
Sudikno, M. (1993). Hukum Acara Perdata Indonesia,(edisi keempat), liberty. Yogyakarta.
Suindari, N. M., & Juniariani, N. M. R. (2020). Pengelolaan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Strategi Pemasaran Dalam Mengukur Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah  (Umkm). KRISNA:  Kumpulan  Riset  Akuntansi,  11(2),  148 – 154. https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1423.148-154
Yuliansyah, R. (2018). Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Gadai dalam Mencegah terjadinya Kredit Macet terhadap UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Cikijing. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 15(02), 79 – 100.