## MEMBANGUN CIVIL RELIGION PADA
MASYARAKAT YANG PLURAL;

## DILEMA PANCASILA DI ERA REFORMASI
Oleh : Idrus Ruslan*

## Abstrak
Tema  civil  religion  merupakan  tema  yang  terkait  dalam konteks  sebuah  negara  yang  plural  seperti  Indonesia.    Arti civil  religion  itu  sendiri  secara  harfiah  adalah  agama  sipil (rakyat), akan tetapi jika dilihat secara apa adanya seakan- akan  merupakan  agama  tersendiri.    Oleh  karenanya  lebih tepat jika diartikan “Keberagamaan sipil”, karena memang dia  tidak  memiliki  Tuhan,  kitab  suci,  rasul,  pendeta,  biksu dan sebagainya.   Indonesia dengan dasar negara Pancasila dimana  kata  “Tuhan”  dalam  sila  Ketuhanan  Yang  Maha Esa  tidak  menunjukkan  dan  tidak  berafeliasi  pada  agama tertentu.  Penggunaan  kata  “Tuhan”  pada  sila  pertama memiliki  arti  yang  sangat  netral,  artinya  tidak  memihak pada  salah  satu  agama  tertentu,  kiranya  dapat  dijadikan sebagai  titik  temu  bagi  umat  beragama.    Karena  itu  oleh berbagai  kalangan  Pancasila  dapat  disebut  sebagai  civil religion.    Disebut  agama  karena  menginginkan  sumber otoritas  yang  bebas  dari  rezim  yang  berkuasa  (Negara); dan  disebut  sipil  karena  dia  ingin  bebas  dari  pengaruh agama  tertentu.    Hanya  saja  yang  menjadi  masalah, semenjak era reformasi, Pancasila seakan-akan
ditinggalkan dan tidak pedulikan.
Kata Kunci : Pancasila, Civil Religion , Pluralitas, Indonesia.

## Pendahuluan
Sebelum  mendiskusikan  tentang civil    religion ,  terlebih dahulu  akan  dibahas  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  plural. Sesungguhnya  plural  atau  pluralisme  sebagaimana  yang  telah banyak  dipahami  adalah  keanekaragaman,  artinya  dalam  sebuah wilayah atau daerah atau Negara terdapat berbagai macam (plural) apakah  itu  suku,  bahasa,  kebudayaan,  bahkan  juga  agama.    Lalu kenapa wacana ini masih  marak diperbincangkan, setidaknya ada lima alasan mengapa wacana plualisme senantiasa dan tidak henti-
Idrus Ruslan,Membangun Civil Relegion.....
hentinya  diperbincangkan  oleh  setiap  orang  di  muka  bumi,  baik dari  kalangan  agamawan,  rakyat  sipil,  seniman,politikus, cendekiawan,  mahasiswa  dan  lain-lain  yaitu pertama ,  perlunya sosialisasi  bahwa  pada  dasarnya  semua  agama  dating  untuk mengajarkan  dan  menyebarkan  perdamaian  dalam  kehidupan umat  manusia; kedua ,    wacana  agama  yang  pluralis,  toleran  dan inklusif  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  ajaran agama,dan  semangat  inklusif  adalah  hukum  Tuhan  ( sunnatullah ) yang  tidak  bisa  diubah,  dihalang-halangi,  dan  ditutupi.    Oleh karena  itu,  wacana  pluralisme  ini  perlu  dikembangkan  di masyarakat  luas.    Hal  ini  bukan  untuk  siapa-siapa  melainkan demicita-cita agama itu sendiri, yaitu kehidupan yang penuh kasih dan  sayang  antar  sesama  umat  manusia; ketiga ,  ada  kesenjangan antara cita-cita ideal agama-agama dan realitas empirikkehidupan umat  beragama  ditengah  masyarakat; keempat ,  semakin menguatnya kecenderungan eksklusivisime dan toleransi sebagian umat  beragama  ; kelima ,  perlu  dicari  upaya-upaya  untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kerukunan dan perdamaian antar umat manusia.
Secara etimologis, pluralisme agama berasal dari dua kata, yaitu  “pluralisme”  dan  “agama”.    Dalam  bahasa  Arab diterjemahkan “ al-ta’addudiyyah al-diniyyah ” dan bahasa Inggris disebut  “ religious  pluralism ”.    Oleh  karena pertama, istilah  ini berasal dari bahasa Inggris, maka untuk mendefinisikannya secara akurat  harus  merujuk  kepada  kamus  bahasa  tersebut. Pluralism berarti “jama‟” atau lebih dari satu. Kedua , pengertian  filosofis; berarti  sistem  pemikiran  yang  mengakui  adanya  landasan pemikiran yang mendasar yang lebih dari satu.  Sedangkan ketiga , pengertian  sosio-politis;  adalah  suatu  sistem  yang  mengakui  ko- eksistensi  keragaman  kelompok,  baik  yang  bercorak  rasa,  suku, aliran  maupun  partai  dengan  tetap  menunjukkan  tinggi  aspek- aspek  perbedaan  yang  sangat  karakteristik  diantara  kelompok- kelompok  tersebut. 1 Ketiga  pengertian  tersebut  dapat disederhanakan  dalam  suatu  pengertian,  yaitu  ko-eksistensinya berbagai  kelompok  atau  keyakinan  di  satu  waktu  dengan  tetap
1 Roger  Scruton, A  Dictionary  of  Political  Thought (London  : Macmillan. 1984),  215.
terpeliharanya  perbedaan-perbedaan  dan  karakteristik  masing- masing.
Selanjutnya, untuk mendefinisikan agama, setidaknya bisa menggunakan  tiga  pendekatan  yakni  dari  segi  “fungsi”, “institusi”,  dan  “substansi”. 2 Para  ahli  sejarah  social  ( social history ),  cenderung  mendefinisikan  agama  sebagai  suatu  institusi historis,  suatu  pandangan  hidup  yang institutionalized yang mudah  dibedakan  antara  agama  Budha  dan  Islam  dengan  hanya melihat sisi kesejarahan yang melatarbelakangi keduanya dan dari perbedaan  sistem  kemasyarakatan,  keyakinan,  ritual  dan  etika yang ada dalam ajaran keduanya.
Sementara  para  ahli  di  bidang  sosiologi  dan  antropologi cenderung  mendefinisikan  agama  dari  sudut  fungsi  sosialnya, yaitu  suatu  sistem  kehidupan  yang  mengikat  manusia  dalam satuan-satuan  atau  kelompok-kelompok  sosial.    Sedangkan kebanyakan para pakar teologi, fenomenologi  dan sejarah agama melihat agama dari aspek substansialnya  yang sangat  asasi,  yaitu suatu yang sakral.
Bila  dikaji  secara  mendalam,  sesungguhnya  ketiga pendekatan  tersebut  tidaklah  saling  bertentangan,  melainkan saling  melengkapi  dan  menyempurnakan,  khususnya  jika menginginkan agar pluralisme agama didefinisikan sesuai dengan kenyataan obyektif di lapangan.
Menurut Nurcholish Madjid, Pluralisme tidak dapat hanya dipahami  dengan  mengatakan  bahwa  masyarakat  kita  adalah majemuk,  beraneka  ragam,  terdiri  dari berbagai  suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi. Pluralisme juga  tidak  boleh  dipahami  sekedar  sebagai  “kebaikan  negatif” ( negative  good ),  hanya  ditilik  dari  kegunaannya  untuk menyingkirkan fanatisme ( to keep fanaticism at bay ).  Pluralisme harus  dipahami  sebagai  “pertalian  sejati  kebhinekaan  dalam ikatan-ikatan keadaban” ( genuine engagement of diversities within the  bonds  of  civility ).    Bahkan  pluralisme  adalah  juga  suatu keharusan  bagi  keselamatan  umat  manusia  antara  lain  melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya. 3
2 Lihat    Anis  Malik  Thoha, Tren  Pluralisme  Agama  ;  Tinjauan  Kritis (Jakarta : Perspektif. 2007), cet. III, 13.
3 Nurcholish  Madjid, Cendekiawan  dan  Religiusitas  Masyarakat; Kolom-kolom di Tabloid Tekad (Jakarta : Paramadina. 1999),  63.
Idrus Ruslan,Membangun Civil Relegion.....
Dari  pengertian  tersebut,  Nampak  bahwa  disamping pluralisme sebuah keniscayaan yang mau tidak mau, disadari atau tidak  akan  selalu  terkait  dan  bersentuhan  dengan  segala  aspek kehidupan  manusia.    Pluralisme  (agama)  juga  adalah  suatu kenyataan  hukum  alam  ( sunnatullah )  dimana  manusia  sebagai makhluk  diciptakan  Tuhan  dianjurkan  untuk  selalu  melakukan interaksi  secara  positif  demi  kemasalahatan  umat  manusia  itu sendiri  di  muka  bumi.    Dalam  melakukan  interaksi  tersebut, penganut  agama  bukan  hanya  dituntut  untuk  mengakui  adanya eksistensi  agama  lain  ( co-eksistensi ),  akan  tetapi  lebih  dari  itu dimana  umat  beragama  mampu  berinteraksi  secara  positif terhadap  umat  atau  penganut  agama  lain  ( pro-eksistensi ).    Oleh karenanya, pluralisme (agama) bukanlah hal barang jadi ( taken for granted ), akan tetapi semua itu harus diusahakan secara giat oleh segenap umat beragama.
Memang  bagi  sebagian  kelompok  ada  yang  menganggap bahwa  tren  pluralisme  merupakan  sesuatu  yang  mengada-ada. Kelompok ini merasa khawatir bahwa pluralisme dapat mengarah pada  pendangkalan  aqidah  disebabkan  tidak  merasa  bangga dengan  agama  sendiri,  selain  itu  kelompok  ini  juga  beranggapan dengan  “meyakini”  pluralisme  terutama  pluralisme  agama  akan terjebak  pada  Sinkretisme  yaitu  suatu  kecenderungan  pemikiran yang  berusaha  mencampur  adukkan  dan  merekonsiliasi  unsur yang  berbeda-beda  (bahkan  mungkin  bertolak  belakang)  yang diseleksi  dari  beragama  dan  tradisi,  dalam  suatu  wadah  tertentu atau  dalam  salah  satu  agama  yang  ada. 4 Kekhawatiran  tersebut tentu  patut  dihargai,  sebab  dalam  beragama  tentu  tidak  boleh untuk  mencampur  adukkan  dengan  paham  yang  berasal  dari agama-agama lain.
Akan tetapi penulis berpandangan bahwa, seorang pluralis sangat  paham  betul  bahwa  dalam  mengusung  ide-ide  pluralisme dengan  segala  pluralisasinya  tidak  sampai  kepada  apa  yang
4 Lihat misalnya Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama ; Tinjauan Kritis (Jakarta : Perspektif. 2007), cet. III, 90.  Dalam buku tersebut Anis Malik Thoha  juga  mengemukakan  ada  empat  macam  bentuk  Tren  yang  dapat mengaburkan  makna  pluralism  (agama)  yaitu  Tren  Humanisme  Sekular ( Secular  Humanism ),  Tren  Teologi  Global  ( Global  Theology ),  Tren Sinkretisme  ( Syncretism )  dan  Tren  Hikmah  Abadi  ( Al-Hikmah  al-Khalidah, Perennial Wisdom, Sophia Perennis ).
dikhawatirkan  oleh  pendapat  diatas  (sinkretisme),  sebab  jika  ada yang  mengaku  pluralis  lantas  dalam  praktek  keagamaannya terjebak  pada  praktek  sinkretisme,  maka  dapat  dikatakan seseorang tersebut belumlah menjadi pluralis.  Dalam konteks ini, Alwi  Shihab  (peraih  dua  gelar  doktor;  dari  Universitas  „Ain Syams  Mesir,  dan  Universitas  Temple  AS)  menjelaskan  bahwa Pluralisme agama bukanlah relativisme apalagi sinkretisme. 5

## Civil Religion
Emile  Durkheim  yang  dikutip  oleh  Michael  S.Northcott mengatakan  ; 6 agama  berfungsi  untuk  menjembatani  ketegangan dan  menghasilkan  solidaritas  sosial,  menjaga  kelangsungan masyarakat  ketika  dihadapkan  pada  tantangan  yang  mengancam kelangsungan  hidupnya  baik  dari  suku  lain,  orang-orang  yang menyimpang  atau  pemberontak  dari  dalam  suku  itu  sendiri, maupun  dari  bencana  alam.    Agama  menyatakan  anggota  suatu masyarakat  melalui  deskripsi  simbolik  umum  mengenai kedudukan  mereka  dalam  kosmos,  sejarah  dan  tujuan  mereka dalam  keteraturan  segala  sesuatu.    Agama  juga  mensakralkan kekuatan  atau  hubungan-hubungan  yang  terbangun  dalam  suku. Oleh karena itu, agama merupakan sumber keteraturan sosial dan moral, mengikat anggota masyarakat ke dalam suatu proyek sosial bersama, sekumpulan nilai, dan tujuan sosial bersama.
Lebih  lanjut  Durkheim  meramalkan  bahwa  masyarakat modern  akan  membutuhkan  dikembangkannya  ritual-ritual  dan sistem-sistem  simbol  baru  yang  dapat  menghasilkan  rasa solidaritas dalam proyek baru Republikanisme. 7 Inilah yang oleh para sosiolog disebut dengan agama sipil ( civil religion ). Arti civil  religion itu  sediri  secara  harfiah  adalah  agama sipil  (rakyat),  akan  tetapi  jika  dilihat  secara  apa  adanya  seakan- akan  merupakan  agama  tersendiri.    Oleh  karenanya  lebih  tepat jika  diartikan  “Keberagamaan  sipil”,  karena  memang  dia  tidak memiliki Tuhan, kitab suci, rasul, pendeta, biksu dan sebagainya.
5 Lihat  selengkapnya  Alwi  Shihab, Islam  Inklusif  ;  Menuju  Sikap Terbuka Dalam Beragama (Bandung : Mizan. 1999), cet. IX, 41-42.
6 Michael S. Northcott, “Pendekatan Sosiologis”, dalam  Peter Conolly (ed.), Aneka Pendekatan Studi Agama , terj. Imam Khoiri, (Yogyakarta : LKiS. 2002), 271.
7 Ibid ., 272.
Idrus Ruslan,Membangun Civil Relegion.....
Berbicara  tentang civil  religion tentu  sangat  terkait  dengan seorang  sosiologi  modern  yang  berkebangsaan  Amerika,  yaitu Robert  N.  Bellah.    Dalam  studi  kasusnya,  Bellah  menjadikan Amerika  Serikat,  sebuah  Negara  yang  pluralis  dan  demokratis. Dalam  pengamatannya  yang  berkembang  di  Amerika  adalah agama civil, yaitu agama ( sekali lagi lebih tepatnya disebut sikap keberagamaan )  yang  tidak  berpihak  pada  agama-agama tradisional (yaitu agama-agama yang sudah eksis dan berkembang di  Amerika)  apapun  yang  dipeluk  oleh  warga  Negara  Amerika. Buktinya,  menurut  Bellah  adalah  tidak  seorang  pun  Presiden Amerika  hingga  saat  ini  yang  tidak  menyebut  nama  God  dalam pidato resmi kenegaraannya, dan tidak seorang presiden Amerika yang  menyebut  nama  tuhan  agamanya  atau  agama  atau  agama tradisional tertentu (seperti Jesus Christ,dan lain-lain). 8
Meski  begitu,  Bellah  bukanlah  orang  pertama  yang melontarkan  wacana  itu.  Jean-Jacques  Rosseaulah  yang  pertama kali mengenalkan konsep mengenai civil religion . Dalam magnum opusnya, On  Social  Contract,  Buku  IV yang  kini  sudah diterjemahkan  kedalam  bahasa  Indonesia,  Rosseau  membagi agama menjadi  tiga, agama manusia dan agama masyarakat serta agama  ganjil.  Model  pertama  oleh  Rosseau  digambarkan  sebagai natural  divine  right  or  law (Hukum  ke-Tuhanan  yang  alami), sementara  yang  kedua  ia  menyebutnya  sebagai civil  or  positive divine  right  or  law (Hukum  ke-Tuhanan  Positif).    Sedangkan model  ketiga,  Rousseau  menggambarkan  agama  ini  yang memberikan  kepada  manusia  dua  kitab  undang-undang,  dua kepala  Negara,  yang  menghendaki  dari  mereka  tugas  yang berlawanan,  dan  mencegah  setiap  orang  serta  warga  negaranya
8 Penjelasan  secara  tuntas  dapat  dilihat  dalam  karangan  Robert  N. Bellah, Beyond  Belief  ;  Esei-esei  tentang  Agama  di  Dunia  Modern (Jakarta  : Paramadina.  2000),  terj.  Rudy  Harisyah  Alam.  Dalam  buku  ini  tidak  hanya dijelaskan  eksistensi  agama  sipil  di  Amerika  ,  tetapi  juga  dijelaskan  tentang agama  civil  yang  terdapat  di  Negara-negara  lain  seperti  Cina,  dan  Jepang.
Bahkan  dalam  karyanya  yang  lain  dengan  judul varieties  of  civil  religion , Bellah  juga  menguraikan  kondisi  civil  religion  di  Mexico  dan  Italia.    Lihat Robert  N.  Bellah-Phillip  E.  Hammond, Varietes  of  Civil  Religion (San Francisco  :  Harper  &  Row  Publishers.  1980).  Juga  Robert  N.  Bellah, The Broken  Covenant ,  Second  Edition,  (Chicago  and  London  :  The  University  of Chicago Press, 1992).
beriman pada saat  yang bersamaan. 9 Dari sisi pandangan politik, tiga jenis agama ini semuanya memiliki kekurangan.
Karena  ketiga  agama  itu  memiliki  kelemahan,  Rousseau mengusulkan  jenias  agama  keempat, la  religion  civile ,  agama sipil,  agama madani.   Walaupun tidak jelas bentuknya, Rousseau merindukan  sebuah  agama  yang  akan  memberikan  inspirasi kepada  rakyat  untuk  membela  negaranya  seperti  membela agamanya,  bagian  positif  dari  agama  warga  negara.    Agama  itu mempersatukan  rakyat  dalam  perasaan  kebersamaan  sosial.  Ia tidak  mempersoalkan  keyakinan  masing-masing  tentang  jalan  ke surga;  tetapi  ia  mengajarkan  bagaimana  hidup  bersama  dengan sesama warga negara, apa pun agamanya.
Oleh karenanya civil religion lebih tepat diartikan sebagai “sikap  keberagamaan  yang  dimiliki  oleh  warga  negara”,  maka civil  religion sama  sekali  tidak  untuk  menggeser  posisi  agama yang  sudah  ada  dan  diyakini  oleh  masyarakat  dalam  sebuah negara,  akan  tetapi civil  religion adalah  karena religious mengingat  pentingya  masyarakat  untuk  diarahkan  kepada  “rasa cinta  terhadap  kewajiban-kewajibannya”  baik  sebagai  warga Negara  ataupun  sebagai  penganut  agama,  dan civil karena sentimen-sentimen  pembentukannya  adalah  sosiabilitas,  yang tampaknya mereka tidak mungkin menjadi seorang warga Negara yang baik atau seorang manusia yang penuh percaya. 10
Dengan  begitu  –  mudah-mudahan  –  dapat  dipahami, bahwa civil  religion berarti  “keberagamaan  sipil  (rakyat)  yang dimiliki  oleh  berbagai  kelompok  masyarakat  agama,  dan  –  tentu saja  –  tidak  memiliki  tuhan,  kitab  suci,  rasul,  atau  orang-orang yang  diangap  suci.    Karenanya  Tuhan,  kitab  suci  dan  seterusnya adalah  sebagaimana  yang  dimiliki  dan  diyakini  oleh  berbagai komunitas  umat  beragama  yang  ada.    Semua  itu  harus  tetap menjadi  pegangan  dan  menjadi  kebanggaan  bagi  masing-masing umat  beragama,  oleh  karenanya  konsep  ini  ( civil  religion )  tidak akan  menjadikan  seseorang  terjebak  atau  masuk  perangkap “Syirik” (politeisme).  Konsep keberagamaan ini pun – meminjam istilah Mercia Eliade – tidak akan mensakralkan yang profane atau
9 Jean  Jacques  Rousseau, Kontrak  Sosial ,  terj.  Sumardjo  (Jakarta  : Erlangga. 1986), 117.
10 Robert  N.  Bellah  &  Phillip  E.  Hammond, Varietes  of  Civil Religion… , 78.
Idrus Ruslan,Membangun Civil Relegion.....
sebaliknya.  Misalnya  penganut  (umat)  Islam  bahwa  Tuhan  yang harus diyakini adalah Allah SWT berikut dengan berbagai macam yang  sudah  menjadi  ketetapan  hukum  yang  ada,  begitu  juga dengan  umat-umat  agama  lain,  karena  agama-agama  tersebut memang memiliki sesuatu yang disebut the Ultimate Reality atau dalam  istilah  Paul  Tillich  disebut the  Ultimate  Concern atau dalam istilah Rudolf Otto disebut Mysterium Tremendum . Andrew  Shanks  menegaskan  bahwa civil  religion bukanlah agama  yang sesunguhnya seperti praktik religious  yang ada;  pun  ia  tidak  bersaing  dengan  tradisi-tradisi  konfensional, melainkan  ia  malahan  merembes  di  antara  itu  semua,  dan mendobrak  ikatan-ikatan  mereka. 11 Pandangan  yang  sama  juga dikemukakan Olaf Schuman pada pengantar edisi Indonesia dalam buku Beyond  Belief bahwa civil  religion bukanlah  sumber keagamaan bagi seseorang dari mana ia memperoleh
pemahamannya  akan  identitasnya  dan  mengenai  kewajiban sosialnya.    Sumber  itu  tetap  adalah  agama  yang  ada,  dan civil religion tidak boleh  – dan tak mungkin  berdaya  untuk  – menjadi pengganti  agama-agama  itu  sebagai  semacam  “super  agama”. 12
Jadi  lanjut  Schumann, civil  religion itu  bukan  semacam  super religion,  dengan  demikian  ia  juga  bukan  saingan  pada  agama- agama  yang  ada.    Melainkan  secara  substansial,  ia  hidup  dari agama-agama  itu  dan  nilai  serta  norma  yang  dihasilkan  oleh mereka  untuk  menjamin  suatu  kehidupan  bersama  yang  lestari dalam suasana masyarakat yang plural. 13

## Konteks Indonesia
Ketika  wacana civil  religion dibawa  kepada  konteks Indonesia,  maka  akan  timbul  pertanyaan  mungkinkah  tema tersebut dapat digulirkan, lalu bagaimana cara untuk mengeksplorasikannya?  Dalam  buku Varietes  of  Civil  Religion karangan  Robert  N.  Bellah  dan  Phillip  E.  Hammond  dijelaskan beberapa  kondisi  yang  dapat  menyebabkan  munculnya civil
11 Andrew  Shanks, Civil  Religion ,  Alih  Bahasa  Yudi  Santoso (Yogyakarta : Jalasutra. 2003),  13.
12 Olaf Schumann, “Bellah dan Wacana „Civil Religion‟ di Indonesia” (Kata  Pengantar  Edisi  Indonesia),  dalam  Robert  N.  Bellah, Beyond  Belief…. , xxviii.
13 Ibid.
Idrus Ruslan,Membangun Civil Relegion.....
religion ;  1)  kondisi  pluralisme  keagamaan,  yang  tidak memungkinkan  bagi  salah  satu  agama  untuk  digunakan  oleh seluruh  masyarakat  sebagai  sumber  makna  general,  2) bagaimanapun  juga,  masyarakat  dihadapkan  pada  kebutuhan untuk  melekatkan  sebuah  makna  dalam  aktifitasnya,  khususnya ketika  aktifitas  itu  berkaitan  dengan  individu  dari  beragam  latar belakang  keagamaan,  3)  diperlukan  sebuah  sistem  makna pengganti  dan,  jika  telah  ditemukan,  mereka  yang  aktifitasnya difasilitasi oleh sistem tersebut akan cenderung memujanya. 14 Hal senanda  juga  dikemukakan  oleh  Andrew  Shanks  bahwa civil religion baru  dapat  berkembang  di  dalam  sebuah  dunia  (baca  : Negara)  yang  pluralistik,  dimana  kewarganegaraan  telah berkembang sangat luas. 15
Nampaknya  memang civil  religion hanya  mungkin  dapat dikembangkan  dalam  suatu  Negara  dimana  terdapat  berbagai macam agama yang diakui oleh Negara tersebut seperti Indonesia.
Dengan  kata  lain  jika  sebuah  Negara  yang  berdasar  (berafeliasi) pada  suatu  agama  tertentu  –  seperti  Roma,  Arab  Saudi,  Kuwait,
Iran –, maka  sudah pasti dapat dikatakan civil religion tidak akan dapat dikembangkan.
Keanekaragaman  bangsa  Indonesia  merupakan  kenyataan yang  harus  diterima  secara  positif  dan  kreatif  oleh  semua  umat beragama.  Jika  kekayaan  tersebut  dapat  berjalan  secara sinergi maka Negara ini akan disegani  Negara lain karena pembangunan akan  berjalan  secara  maksimal  tanpa  harus  diinterupsi  oleh konflik  antar  penganut  agama. 16 Oleh  karenanya,  kerukunan merupakan salah satu modal dalam pembangunan.
Meskipun bagi sebagian kalangan penggunaan term plural masih  terdapat  beberapa  noktah  kelemahan  jika  dibandingkan
14 Bellah dan Hammond, Varietes of Civil Religion….. , 186.
15 Shanks, Civil Religion , 14. 16 Menurut  Koentjaraningrat  bahwa  setidaknya  ada  empat  masalah besar  yang  dihadapi  Indonesia  sebagai  akibat  dari  kemajemukan  atau keanekaragaman  yaitu  (1)  masalah  mempersatukan  aneka  warna  suku  bangsa;
(2) masalah hubungan antar agama; (3) masalah hubungan mayoritas-minoritas; dan  (4)  masalah  integrasi  kebudayaan-kebudayaan  di  Irian  Jaya  dan  Timor Timur  dengan  kebudayaa  Indonesia.    Koentjaraningarat, Masalah-masalah Pembangunan : Bunga Rampai Antropologi (Jakarta : LP3ES. 1984), hlm. 120.
dengan masyarakat multikultural, seperti yang dapat digambarkan berikut ini :
Dimensi Masyarakat Plural Masyarakat Multikultural Akses Ruang Publik Ada ruang untuk keaneka- ragaman tetapi ada dominasi dan hegemoni pemerintah, kelompok dan actor tertentu dalam menetapkan perangkat-perangkat budaya seperti penentuan hari libur, tayangan kultural, dan lain sebagainya. Dibukanya ruang publik secara adil untuk berekspresi bagi semua kelompok termasuk minoritas. Keterwakilan dalam Ruang Publik Kompetisi terbuka dan timpang, nepotisme dan dominasi mayoritas, dominasi pria, kelompok minoritas tidak terwakili. Ada affirmative action , pemberdayaan pada minoritas. Varian Karakter Ideologi Developmentalism, stabilitas, dan komunalistik. Civil society,cross cutting loyalities. Alokasi Resources Lebih banyak enguntungkan para elit. Pemberlakuan pajak progresif, redistribusi aset secara adil. Akses Informasi Sensor tunggal dan otoriter. Jaminan publik mendapat informasi. Paradigma Ilmu Sosial yang dikembangkan Modernisme, Ilmu Sosial Murni, Behavioralisme. Postmodernisme, dekonstruksi, small narrative , studi multicultural. 17
Apa  yang  digambarkan  diatas,  penulis  beranggapan sebagai  pengayaan  wawasan  semata,  sebab  tentu  saja  tidak  ada keharusan  untuk  menyetujui  pemetaan  tersebut.  Penulis  sendiri
17 Lihat Syamsul Arifin, Studi Agama; Perspektif Sosiologi dan Isu-isu Kontemporer (Malang : UMM Press. 2009), 76.
Idrus Ruslan,Membangun Civil Relegion.....
lebih cenderung menggunakan istilah plural dibanding multikultural,  secara  subyektif  penulis  beranggapan  bahwa multikultural  adalah  merupakan  sub-ordinasi  atau  termasuk bagian  dari  pluralisme.    Dalam  hal  ini  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  Diana  Eck,  seorang  tokoh  wanita  dalam kepengurusan  Dewan  Gereja-gereja  sedunia  di  Jenewa  Swiss berpendapat  pengertian  pluralisme/pluralitas  tidak  sama  dengan kemajemukan.  Pluralisme mengacu pada adanya hubungan saling bergantung antar berbagai hal yang berbeda, sedang kemajemukan ( diversitas) mengacu  kepada  tidak  adanya  hubungan  seperti  itu diantara  hal-hal  yang  berbeda. 18 Dengan  demikian  dapat dipahami  bahwa  pluralisme  berarti  adanya  hubungan  saling kebergantungan  antar  masyarakat,  oleh  karenanya  tidak  ada  lagi istilah  dominasi,  hegemoni,    kooptasi  dan  sebagainya,  sebab semuanya memiliki rasa kebersamaan, itulah yang disebut dengan hubungan  kesaling  bergantungan  atau  masyarakat  yang  plural dengan berbagai dimensinya.
Kembali  kepada  pembahasan  awal  bahwa  kerukunan adalah modal bagi pembangunan.  Menurut Marshall yang dikutip oleh Syamsul Arifin, ia memperluas cakupan penggunaan konsep modal  yang  melampauai  batas-batas  ekonomi.    Selain  modal dalam  pengertian  material,  manusia  juga  membutuhkan  modal lainnya  yaitu  modal  sosial  dan  modal  spiritual.    Modal  sosial adalah  kekayaan  yang  membuat  komunitas  dan  organisasi berfungsi  secara  efektif  demi  kepentingan  bersama.    Adapun modal  spiritual  merupakan  dimensi  hakiki  yang  memberikan sentuhan maknawi dalam kehidupan manusia agar lebih bermakna secara  substansial. 19 Meskipun  modal  sosial  dan  spiritual  tidak berbentuk barang dalam arti ekonomi, lanjut Marshall, tetapi tidak boleh  dipandang  tidak  memiliki  manfaat  ekonomi.    Modal  sosial memberikan  manfaat  yang  lebih  luas  daripada  bidang  ekonomi.
Dengan  demikian,  modal-modal  lainnya  yang  ada  dalam  suatu komunitas perlu disinergikan dengan modal sosial. 20
18 Lihat  Victor  I.  Tanja, Pluralisme  Agama  dan  Problema  Sosial  – Diskursus  Teologi  Tentang  Isu-isu  Kontemporer (Jakarta  :  Pustaka CIDESINDO. 1998), .4.
19 Syamsul Arifin, Studi Agama….. , 77.
20 Ibid.
Oleh karenanya dapat dipahami bahwa dalam pembangunan  suatu  bangsa  yang  dibutuhkan  bukan  hanya  modal ekonomi,  tetapi  modal  modal  sosial  dan  spiritual  yaitu support atau  dukungan  secara  moral  dari  masyarakat  yang notabene adalah masyarakat yang beragama.  Dukungan ini hanya mungkin diperoleh jika masyarakat itu sendiri merasa aman, tentram, damai dan hidup dalam suasana rukun.
Indonesia dengan dasar Negara ( Philosophische
Grondslag )  yaitu  Pancasila  yang  merupakan  hasil  rumusan founding  fathers tentu  sangat  terbuka  untuk  mengembangkan wacana civil  religion .  Dilihat  dari  aspek  historis,  kesadaran  para founding  fathers akan  adanya  keanekaragaman  yang  dimiliki bangsa  Indonesia  patut  diacungi  jempol,  sebab  jauh-jauh sebelumnya mereka
sudah memikirkan
bagaimana mengakomodasi  segala  kepentingan  yang  berasal  dari  berbagai macam sukubangsa terlebih lagi dari berbagai macam agama yang ada.
Komaruddin  Hidayat  menandaskan,  secara  moral  dan politik  kita  pantas  sekali  menghargai  dan  meneruskan  visi  para pendiri bangsa yang sejak awal telah meletakkan ideology Negara (Pancasila)  berdasarkan  semangat humanis  religious .    Komitmen mereka  untuk  mejunjung  tinggi  nilai-nilai  kegamaan  dan kemanusiaan  untuk  dikembangkan  dalam  lokus  keIndonesiaan adalah  bukti  nyata  bahwa  sejak  awal  sesungguhnya  bangsa  ini sudah  melangkah  dan  membuat  antisipasi,  akan  hadirnya masyarakat  global  yang  pluralistik  diikat  oleh  prinsip-prinsip kemanusiaan dan ketuhanan. 21
Walaupun  pada  awalnya  terjadi  perdebatan  hebat  tentang landasan  filosofis  yang  akan  dijadikan  pijakan  bagi  Republik Indonesia.  Nasionalis muslim atau setidaknya yang secara Islami mengilhami  orang-orang  nasionalis,  menginginkan  Indonesia yang merdeka berlandaskan Islam, dan itu berarti mengimplikasikan  berdirinya  Negara  Islam  Indonesia  ( Islamic State  of  Indonesia ).    Akan  tetapi  nasionalis  sekuler,  yang kebanyakan  dari  mereka  adalah  penganut  Islam  sendiri  dan  non
21 Lihat  Komaruddin  Hidayat, Wahyu  di  Langit,  Wahyu  di  Bumi; Doktrin  dan  Peradaban  Islam  di  Panggung  Sejarah (Paramadina  :  Jakarta. 2003),  160.
Muslim, menolak gagasan tersebut, sehubungan dengan kenyataan bahwa,  ada  juga  non-muslim  yang  turut  berjuang  melawan kolonialis.  Nasionalis  sekuler  itu  juga  mengingatkan  bahwa menjadikan  Indonesia  sebagai  sebuah  Negara  Islam  sama  saja dengan  merendahkan,  secara  tidak  adil  penganut  agama  lain kedalam warga Negara kelas dua.
Sebagaimana  dimaklumi  bersama  bahwa  pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945  baru  terumuskan  secara  final  pada tanggal  18  Agustus  1945. 22 Walaupun  demikian,  dia  bukanlah suatu  naskah  yang  baru  terjadi  saat  itu.  Proses  sejarah  sampai  ke tanggal 18 Agustus 1945 harus ditelusuri mulai dari tanggal 1 Juni 1945,  ketika  Bung  Karno  menyampaikan  pidatonya  tentang Pancasila.    Pidato  inilah  yang  memacu  BPUPKI  untuk menugaskan suatu panitia kecil  yang terdiri dari Sembilan orang, mereka  adalah  Ir.  Soekarno,  Muhammad  Hatta,  Mr.  A.  Maramis (tokoh  Kristen),  Abi  Kusno  Tjokrosoejoso,  Abdul  Kahar Muzakar, H. Agus Salim, Achmad Subarjo, K.H. Wahid Hasyim, dan  Mr.  Muhammad  Yamin,  untuk  mengembangkan  berbagai usulan yang masuk mengenai kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan  pekerjaan  panitia  kecil  itu  terusunlah  suatu  naskah pembukaan  ( preambule )  yang  kemudian  dianggap  sebagai  suatu kesepakatan  yang  tinggi  di  antara  pendukung  paham  nasionalis dan  pendukung  Islam. 23 Kesepakatan  inilah  kemudian  disebut dengan Piagam Jakarta atau Djakarta Charter. 24
22 Saafroedin  Bahar  dkk.  Peny., Risalah  Sidang  Badan  Penyelidik Usaha-Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)  –  Panitia Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  :  28  Mei  1945  –  22  Agustus  1945 (Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1995),  419.
23 Lihat  John  A.  Titaley, Nilai-Nilai  Dasar  yang  Terkandung  Dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945 (Salatiga  :  Fakultas  Teologi Universitas Kristen Satya Wacana. 1999),  5.
24 Sejumlah  ahli  hukum  dan  intelektual  waktu  itu  memberikan penghargaan  yang  tinggi  terhadap  Piagam  Jakarta  ini.    Prof.  Dr.  Soepomo menyatakan  Piagam  Jakarta  merupakan  “Perjanjian  Luhur”,  Dr.  Sukiman menyebutnya  “Gentlemen  Agreement”,  dan  Mr.  Muhammad  Yamin menamakannya  “Jakarta  Charter”,  sedangkan  Prof.  Dr.  Notonagoro menjulukinya “Suatu Perjanjian moril yang sangat luhur”. Lihat Alwi Shahab, “Piagam  Jakarta  :  Kisah  Tujuh  Kata  Sakral”,  dalam  Kurniawan  Zein  dan Sarifuddin  HA  (ed.), Syariat  Islam  Yes  Syariat  Islam  No;  Dilema  Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945 (Jakarta : Paramadina. 2001), 5.
Idrus Ruslan,Membangun Civil Relegion.....
Dalam  Piagam  Jakarta  itu  disebutkan  bahwa  Indonesia berdasarkan  pada  :  (1)  Ketuhanan,  dengan  kewajiban  menjalan syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya;  (2)  Kemanusiaan  yang Adil  dan  Beradab;  (3)  Persatuan  Indonesia;  (4)  Kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmah  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan perwakilan;  (5)  Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Dokumen  ini  ditandatangani  oleh  9  (Sembilan)  orang  pemimpin Indonesia  yang  paling  terkemuka,  delapan  diantaranya  beragama
Islam dan seorang beragama Kristen, yaitu A.A. Maramis. 25
Piagam  Jakarta  ini  sebenarnya  dimaksudkan  sebagai  teks Deklarasi  kemerdekaan  bangsa  tepat  pada  waktunya  masih  harus dirumuskan,  dan  ia  dimasukkan  mukaddimah  dari  konstitusi Indonesia yang diusulkan.  Namun, tatkala Soekarno dan M. Hatta memproklamirkan  kemerdekaan  pada  tanggal  17  Agustus  1945, mereka  tidak  menggunakan  piagam  ini.    Sebaliknya  mereka merumuskan  sebuah  dokumen  baru,  kemudian  dikenal  sebagai Teks  Proklamasi,  sebuah  dokumen  yang  sangat  ringkas  yang  di dalamnya  tidak  disebutkan  secara  rinci  apa  yang  akan  dijadikan nature dari Negara Indonesia merdeka, dan didalamnya tidak pula disebutkan  sesuatu  yang  menyangkut  agama  Islam  atau  agama lainnya.
Keesokan  harinya,  tanggal  18  Agustus  1945,  suatu  alasan yang  jelas-jelas  menantang  berdirinya  Negara  Islam  muncul dengan  sendirinya.    Tatkala  berlangsung  rapat  PPKI  untuk merumuskan konstitusi, sehari setelah kemerdekaan Indonesia itu diumumkan,  ada  informasi  yang  menyatakan  bahwa  orang-orang Kristen  yang  berasal  dari  Sulawesi  Utara,  tanah  kelahiran  A.A. Maramis,  secara  serius  menolak  satu  ungkapan  dalam  dalam piagam tersebut  yang menyatakan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.  Muhamad Hatta,  yang  memimpin  rapat  itu,  setelah  berkonsultasi  dengan Teuku  Muhammad  Hassan  dan  Kasman  Singodimedjo,  dua pemimpin Islam terkemuka, menghapus ungkapan tujuh kata dari Piagam  Jakarta  yang  menjadi  keberatan  dimaksud.    Sebagai gantinya,  atas  usul  Ki.Bagus  Hadikusumo,  ditambahkan  sebuah
25 Nurcholish  Madjid, Islam  Agama  Kemanusiaan;  Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia (Jakarta : Paramadina. 1995),  4.
ungkapan  baru  dalam  sila  Ketuhanan  itu,  sehingga  berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. 26
Disamping  itu,  sebelumnya  juga  bahwa  pada  tanggal  17 Agustus  sore,  Muhammad  Hatta  menerima  telepon  penting  dari Nishijama  (Pembantu  Admiral  Maeda)  yang  menanyakan, dapatkan  ia  menerima  datangnya  utusan  dari  daerah  Kaigun (Angkatan Laut) Indonesia Bagian Timur.  Ternyata temu tersebut membawa  pesan  bahwa  rakyat  Indonesia  disana,  terutama  yang beragama  Katholik  dan  Kristen,  sangat  keberatan  terhadap rumusan  “tujuh  kata”  yang  ada  pada  sila  pertama  Pancasila.
Mereka  mengakui  bahwa  kalimat  itu  memang  tidak  mengikat mereka,  tetapi  persoalannya,  tercantumnya  ketetapan  seperti  itu dalam  Undang-Undang  Dasar  berarti  mengadakan  diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas.  Maka, jika “tujuh kata” itu tidak  dihapus,  mereka  lebih  suka  berdiri  sendiri  diluar  Negara Republik Indonesia. 27
Setelah  Soekarno  membuka  rapat,  Hatta  diberikan  waktu untuk  menyampaikan  perubahan-perubahan  yang  telah  ada. Perubahan  yang  langsung  menyangkut  hubungan  Negara-agama, antara  lain  : Pertama, penghapusan  “tujuh  kata”.    Perubahan  ini merupakan  wujud  toleransi,  semata-mata  demi  keselamatan Negara  Indonesia  yang  bersatu. Kedua, pasal  6  ayat  1  menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli”, berarti kata “yang beragama Islam”  dicoret. Ketiga ,  pasal  29  ayat  1  disesuaikan  dengan pembukaan UUD 1945 (penghapusan tujuh kata). Keempat , atas usul  I  Gusti  Ketut  Puja  dari  Bali,  alenia  3  “Atas  berkat  rahmat Allah  diganti  dengan  “Atas  berkat  rahmat  Tuhan  Yang  Maha Kuasa”. 28
Sebagai  pewaris  perjuangan  bangsa,  maka  manusia Indonesia  saat  ini  seharusnya  menghargai  apa  yang  telah ditetapkan  dan  disepakati  oleh founding  fathers tersebut  – terutama sila pertama dari Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha
26 Ibid. 5. 27 Sampai  tahun  1984  masih  misterius  dan  tidak  ada  satu  bukupun  di Indonesia  yang  menjelaskan  siapa  gerangan  yang  member  ultimatum  (melalui Jepang)  itu.    Baru  setelah  Cornell  University  di  Amerika  Serikat  menerbitkan sebuah  buku  tentang  Indonesia  disebutkan  bahwa  tokoh  itu  ialah  Dr.  Sam Ratulangi.  Lihat Shahab,”Piagam Jakarta ….., 5.
28 Bahar, Risalah Sidang…. ,  419.
Idrus Ruslan,Membangun Civil Relegion.....
Esa,  dimana  diatas  telah  diuraikan  telah  melalui  perdebatan  atau lebih  tepat  disebut  sebagai  kompromi  politik  –  sebagai  sesuatu yang harus dijunjung tinggi oleh semua elemen bangsa.
Negara  Indonesia  bukanlah  Negara  agama  (teokrasi), 29 juga bukan Negara yang sekular, 30 tetapi Indonesia tepat berada di
29 James  H.  Smyle  sebagaimana  dikutip  oleh  Ahmad  Sukardja merumuskan teokrasi sebagai “suatu bentuk pemerintahan dimana otoritas dan kekuasaan dianggap berasal dari Tuhan”.  Penguasa di pandang secara langsung bertanggung jawab kepada Tuhan dan akan diadili oleh Tuhan.  Kehendak raja biasanya  dipandang  sebagai  kehendak  Tuhan.    Raja  dianggap  mempunyai divine  right  of  the  King. Pemerintahan  Negara  teokrasi  ditandai  dengan:  1) dominannya  aturan  Tuhan,  2)  susunan  pemerintahan  ditujukan  untuk melaksanakan  aturan  Tuhan,  3)  pengukur  bagi  kebijakan  dan  putusan-putusan politik adalah  norma aturan Tuhan.   Lihat  Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945; Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama  Dalam  Masyarakat  yang  Majemuk (Jakarta  :  UI  Press.1995),    90. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teokrasi diberi arti yang sejalan dengan rumusan James H. Smyle tersebut.  Disebutkan bahwa teokrasi adalah  cara  memerintah  Negara  yang  berdasarkan  kepercayaan  bahwa  Tuhan langsung  memerintah  Negara,  hukum  Negara  yang  berlaku  adalah  hukum Tuhan,  pemerintahan  dipegang  oleh  ulama  atau  organisasi  keagamaan.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta  :  Balai  Pustaka.  1989),  932.    Jadi  dengan  demikian  Negara  teokrasi adalah  : Pertama ,  Tuhan  dianggap  memerintah  Negara  melalui  wakil-Nya, hokum Negara adalah hukum Tuhan, dan Negara hanya sebagai penyelenggara hukum  Tuhan. Kedua ,  pemimpin  Negara  adalah  ulama  atau  organisasi keagamaan.  Dengan kata lain hukum Negara adalah hokum agama, dan Negara dipimpin oleh ahli agama sebagai wakil Tuhan.
30 Sekularisasi  adalah  pelaksanaan  dari  sekularisme.  Sekulerisme adalah  paham,  pandangan  dan  gerakan  yang  berpendirian  bahwa  moralitas tidak perlu didasarkan kepada ajaran agama.  Prinsip essensial dari sekulerisme adalah menemukan perbaikan atau memperoleh kemajuan dengan kemampuan manusia itu sendiri.  Dalam kaitannya dengan agama, sekulerisme memandang keduniaan dan agama masing-masing berdiri sendiri.  Dalam implementasinya, kehidupan  dan  tingkah  laku  manusia  dalam  masyarakat  perlu  dilepaskan  dari agama.    Agama  hanya  dipandang  sebagai  urusan  dan  hubungan  pribadi seseorang  dengan  Tuhannya.    Sekulerisme  membawa  sekulerisasi  dilapangan politik.    Secara  umum  sekulerisasi  dalam  bidang  politik  ditandai  dengan  ciri- ciri  :  1)  pemisahan  pemerintahan  dari  ideologi  keagamaan  dan  struktur eklesiastik,  2)  ekspansi  pemerintah  untuk  mengambil  fungsi  peranan  dalam bidang  social  ekonomi  yang  semula  ditangani  struktur  keagamaan,  dan  3) penilaian atas kultur politik ditekankan pada alasan dan tujuan keduniaan yang tidak  transenden.    Lihat  Donald  Eugene  Smith, Agama  ditengah  Sekulerisasi Politik (Jakarta : Pustaka Panjimas. 1985), terj. Azyumardi Azra, 13.
tengah-tengah  yaitu  Negara  Pancasila  dengan  segenap  nilai- nilainya.
Agaknya dari sinilah terma civil religion dapat ditarik ke wilayah negara Indonesia, sebab kata “Tuhan” dalam sila pertama tersebut tidak  menunjukkan  dan  tidak  berafeliasi  pada  agama  tertentu apakah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha juga Kong Hu Cu sebagai agama resmi ( official religions ) yang diakui secara de jure oleh  Pemerintah  Indonesia.  Kondisi  faktual  inilah  yang  dapat dijadikan  modal  untuk  menawarkan  Pancasila  sebagai  kontrak sosial  bagi  pengembangan civil  religion terhadap  komunitas masyarakat  beragama  di  Indonesia.    Pilihan  kata  Tuhan  tersebut sebagai  salah satu  dimensi  keagamaan publik  yang diekspresikan dan  dapat  disebut  sebagai  simbol  agama  sipil  Indonesia.  Dengan demikian,  Pancasila  dan  UUD  45  adalah  konstitusi  demokratis yang  memberikan  peluang  kepada  semua  agama  untuk menerimanya sebagai agama sipil. Sebab, ia menghadirkan klaim- klaim  agama  publik,  bukan  agama  konfesional.    Inilah  yang ditegaskan  oleh  Kuntowijoyo  bahwa  Pancasila  mungkin  saja berkembang  kearah  “agama  sipil”  yang  mempunyai  sanksi  dan kontrol melalui “dorongan moral”, kalau memang dikehendaki. 31
Penggunaan  kata  “Tuhan”  pada  sila  pertama  yaitu
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  memiliki  arti  yang  sangat  netral, artinya  tidak  memihak  pada  salah  satu  agama  tertentu,  kiranya dapat  dijadikan  sebagai  titik  temu  bagi  umat  beragama. Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, bagaimanapun juga, merupakan  Tuhan  yang  integratif,  netral,  dan  diterima  setiap kelompok  agama.  Akan  tetapi,  Tuhan  yang  diakui  itu  bukanlah Tuhan  yang  lebih  mengutamakan  pelaksanaan  hukum  daripada Tuhan  yang  mencintai.  Karena,  Tuhan  yang  dihayati  bangsa Indonesia adalah Tuhan yang diajarkan agamanya masing-masing. Itulah  oleh  berbagai  kalangan  bahwa  Pancasila  dapat  disebut sebagai civil  religion .    Disebut  agama  karena  menginginkan sumber  otoritas  yang  bebas  dari  rezim  yang  berkuasa  (Negara); dan  disebut  sipil  karena  dia  ingin  bebas  dari  pengaruh  agama tertentu.
31 Lihat  Kuntowijoyo,  “Pancasila  Sebagai  Puncak  Kesepakatan Nasional”, dalam  Sudjangi (peny.), Kajian Agama dan Masyarakat (Jakarta : Balitbang. 1991), hlm. 303.
“Pada  wilayah  ini  Nurcholis  membedakan  dua  hal  : pertama ,  Pancasila  sebagai  dasar  negara    yang  tersusun  kalimat- kalimatnya seperti yang dikenal sekarang ini legal- konstitusionalnya;  dan kedua ,  Pancasila  sebagai  nilai-nilai  yang harus dijabarkan secara terbuka.  Keduanya dapat dibedakan tetapi tidak  dapat  dipisahkan.    Satu  berkaitan  dengan  eksistensinya sebagai  payung  pluralisme  konstitusional  masyarakat  Indonesia, dan satunya lagi adalah isi yang harus dikembangkan tetap dalam bingkai pluralisme Indonesia.  Oleh karena itu, Pancasila sebagai landasan  ideologi  negara    Indonesia  adalah  merupakan  bentuk konvergensi nasional dalam peringkat formal konstitusional, yang telah  menunjukkan  keefektifannya  sebagai  penopang  republik.” 32
Tentu  saja  yang  dimaksud  dengan  penopang  republik  dalam kalimat diatas adalah ikut serta dalam mensukseskan pembangunan  dengan  cara  mewadahi  aspirasi  yang  berasal  dari berbagai macam umat beragama.
Akan  tetapi  dalam  perjalanannya  baik  pada  masa  Orde Lama,  Orde  Baru,  maupun  pada  era  Reformasi,  Pancasila  belum sepenuhnya dijalankan.  Secara sepintas hal ini dapat dilihat pada masa  Orde  Lama  misalnya  terutama  pada  paruh  kedua  tahun 1950-an,  Pancasila  menjadi  simbol  kelompok  nasionalis. Sedangkan  kelompok  Islam  yang  banyak  turut  berperan merumuskan Pancasila seolah tidak berhak memilikinya.  Pangkal masalah  adalah  perselisihan  gagasan  dalam  siding  Konstituante (1957-1959).    Sehingga  Soekarno  selaku  Presiden  dengan Demokrasi Terpimpinnya mengglorifikasi, memonopoli tafsir dan meletakan Pancasila sebagai “Benda Keramat”. 33
Kecenderungan  semacam  itu  berlanjut  pada  masa  Orde Baru.    Hanya  pemerintahlah  yang  berhak  menafsirkan  Pancasila dengan  jargon  “menjalankan  Pancasila  secama  murni  dan konsekuen”,  maka  berbagai  upaya  dilakukan,  hingga  lahirlah Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila  (P4)  yang
32 Ibid. Nurcholish  Madjid  juga  menyebutkan  bahwa  Pancasila merupakan  modal  utama  untuk  mewujudkan  demokrasi  di  negeri  Indonesia. Lihat  Nurcholish  Madjid, Cita-cita  Politik  Islam  Era  Reformasi (Jakarta  : Paramadina. 1999), 103.
33 As‟ad Said  Ali, Negara  Pancasila  Jalan  Kemaslahatan  Berbangsa , (Jakarta : LP3ES. 2009),  309.
menjadi  satu-satunya  tafsir  resmi. 34 Mulai  dari  Sekolah  Dasar hingga  ke  Perguruan  Tinggi  juga  setiap  aparat  pemerintahan  dan Pegawai  Negeri  Sipil  harus  menerima  “sarapan”  P4.    Pancasila dianggap sebagai “kitab suci”.  Sehingga, bagi siapa yang berani menafsirkan  tanpa  seirama  dengan  pemerintah  ketika  itu,  harus bersiap-siap  berhadapan  dengan  aparat  berwenang,  dan  tidak sedikit yang harus mendekam di Penjara.
Ketika  Orde  Baru  runtuh,  gelombang  euporia  dari reformasi,  muncul  trauma  besar  dalam  memori  kolektif masyarakat Indonesia akibat perlakukan yang berlebihan terhadap Pancasila  pada  zaman  sebelumnya.  Dalam mind  set masyarakat; membicarakan  Pancasila  adalah  identik  dengan  Orde  Baru  dan mereka  sangat  muak  dengan  bau  dan  aroma  Orde  tersebut. Bahkan  jika  ada  yang  membicarakan  Pancasila,  maka  dianggap sebagai  antek  Orde  Baru.    Tidak  heran  jika  sejak  era  reformasi, “Pancasila seakan-akan telah ditinggalkan sendirian”.  Akan tetapi setelah reformasi berjalan, dimana orang terlalu euporia sehingga reformasi  menjadi  kebablasan.    Banyak  terjadi  bentrokan  dan kerusuhan  yang  merenggut  jiwa,  harta  dan  yang  terpenting stabilitas  yang  telah  dibangun  selama  ini  seakan  hilang  entah kemana  akibat  dari  tidak  dimilikinya  satu  pegangan  yang dijadikan  cerminan  bersama.    Rasa  kesukuan,  kedaerahan,  dan keagamaan,  muncul  kepermukaan  tanpa  malu-malu  sehingga menambah  sederet  masalah  yang  dihadapi  pemerintah  di  era  ini. Karena  itu  penulis  beranggapan  dan  masih  menaruh  harapan kepada  Pancasila,  karena  nilai-nilai  Pancasila  sejatinya  adalah luhur  dan  universal,  menekankan  semangat  kebersamaan,  gotong royong,  toleransi  dan  persamaan.    Akan  tetapi  yang menjadikannya  tidak  bermakna  karena  nilai-nilai  tersebut  telah diperkosa oleh rezim yang berkuasa.

## Mengakhiri Diskriminasi
Agama  merupakan  bagian  paling  asasi  dalam  kehidupan manusia.  Sebagai sebuah sistem kepercayaan, keberadaan agama sudah  muncul  sejak  manusia  itu  sendiri  ada,  mulai  dari kepercayaan yang paling tradisional seperti animisme, dinamisme, sampai  pada  agama  yang  terlembagakan.    Sejarah  manusia  dan
Idrus Ruslan,Membangun Civil Relegion.....
kemanusiaan  tidak  terlepas  dari  aspek  kepercayaan  tersebut. Bahkan, agama dan berbagai bentuk kepercayaan, keberadaannya jauh  sebelum  ada  institusi  yang  bernama  agama  itu  sendiri.    Di Indonesia, agama-agama yang – katanya – formal (Islam, Kristen, Katolik,  Hindu,  Budha  dan  Kong  Hu  Cu)  dan  diakui  oleh pemerintah  dapat  dikatakan  sebagai  “ the  guest  religions ” adalah agama import atau berasal dari luar  Indonesia.  Akan tetapi  yang agak  mengeherankan,  justeru  kehadiran  agama-agama  tersebut ternyata  menyingkirkan  kepercayaan-kepercayaan  lokal  “ the  host religions ”  yang  sudah  ada  di  Indonesia,  bahkan  eksistensinya tidak diakui oleh pemerintah sebagai agama. Hal inilah yang akan dilihat  dalam  tulisan  ini,  dimana  meskipun  pada  masa pemerintahan  K.H.  Abdurrahman  Wahid  (Gus  Dur) 35 telah mengesahkan  agama  Kong  Hu  Cu  sebagai  agama,  namun  masih menyisakan “Pekerjaan Rumah” bagi pemerintah saat ini dimana kepercayaan-kepercayaan  lokal  yang  ada  di  Indonesia  belum  di akui sebagai agama.
Ide  pembentukan  Negara  pada  dasarnya  adalah  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  masyarakat  guna  mewujudkan kehidupan  masyarakat  yang  bahagia. 36 Tugas  Negara  adalah “mendidik”  warganya  dalam  keutamaan  yakni  memberikan kebahagaiaan kepada setiap warga Negara.  Dari sinilah kemudian lahir  konsep walfare  state ,  yaitu  Negara  yang  dapat membahagiakan  kehidupan  rakyatnya.    Negara  membantu  rakyat untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  yang  tidak  dapat diselesaikan  sendiri  oleh  masyarakat.    Atas  dasar  itu,  pengelola Negara (pemerintah) pada dasarnya adalah public service (pelayan umum)  yang  bertugas  melayani  kebutuhan  masyarakat.  Negara merupakan  jawaban  fungsional  terhadap  kekacauan  yang manimpa  kehidupan  masyarakat.    Oleh  karena  itu,  kebijakan Negara  dalam  bentuk  apapun  harus  senantiasa  mengacu  pada kemaslahatan  rakyatnya.    Pada  tingkat  ini,  Negara  hampir  tidak
35 Gus  Dur  mengeluarkan  Keppres  No.  6  tahun  2000  yang membebaskan  warga  etnis  Tiong  hoa  untuk  mengembangkan  ritual  agama, kepercayaan  dan  adat  istiadatnya  yang  semua  dilarang  oleh  Intruksi  Presiden No. 14 tahun 1967.
36 Mengenai  sejarah  pembentukan  Negara  dan  tujuannya,  lebih  jauh lihat  R.M.  Mac  Iver, The  Modern  State (London  :  Oxford  University  Press, 1970), 3-24.
membawa  ancaman  bagi  masyarakat,  bahkan  menjanjikan kebahagaiaan.
Masalah  baru  muncul  ketika  konsep  kenegaraan  tersebut mengalami distorsi yang  berakibat  pada  tidak  adanya keseimbangan  ( disbalancing )  antara  negara  di  satu  pihak  dan masyarakat di pihak lain.  Meskipun secara teoritis rakyat  adalah pemegang  kedautan,  namun  dalam  prakteknya  kedaulatan  ada  di tangan  Negara  (penguasa),  sedangkan  rakyat  hanya  sekedar menjadi  obyek.    Selain  itu  yang  banyak  terjadi  adalah  Negara melakukan  intervensi  terhadap  praktek  pengamalan  keagamaan pada suatu masyarakat.
Secara umum bentuk intervensi Negara adalah : Pertama , kecenderungan  Negara  mengintervensi  terhadap  semua  realitas, termasuk  realitas  agama.    Hal  ini  merupakan  bentuk  hegemoni Negara  terhadap  agama.    Mati  hidupnya  agama  terserah  Negara, sah tidaknya agama juga tergantung Negara. Kedua , intervensi iu seringkali  dimaknai  sebagai  sebuah  keharusan  logis  dari  adanya Negara modern untuk menunjukkan kekuatannya.  Sebuah Negara yang kuat harus mampu mengatasi semua hal yang dianggap dapat menggangu  wibawanya  dan  komunitas  agama  adalah  kelompok yang  dianggap  paling  potensial  untuk  mengganggu  kewibawaan Negara. Ketiga ,  meski  demikian,  watak  intervensionis  Negara tersebut juga sangat tergantung kepada siapa penguasa Negara itu atau the man behind the gun .  Watak itu akan berkembang subur jika  pengelola  Negara  mempunyai  watak  otoriter,  namun pemimpin  yang  berwatak  demokratis  akan  cenderung  tidak mengintervensi  agama. Keempat ,  agama  dan  Negara  memang mempunyai  logika  yang  berbeda.    Logika  agama  adalah kebenaran  yang  menekankan  suatu  tatanan  paradigmatik  tentang realitas dengan transendensi  sebagai acuan dasarnya.  Sedangkan paradigm Negara adalah kekuasaan  yang memberikan pandangan pragmatis  mengenai  sesuatu.    Watak  Negara  yang  demikian menjadikannya  ingin  menguasai  apa  saja  yang  nampak,  tujuan penguasaan  itu  tidak  lain  adalah  untuk  mempertahankan  “logika utamanya” yaitu kekuasaan. 37
37 Lihat  Rumadi,  “Agama  dan  Negara:  Dilema  Regulasi  Kehidupan Beragama di Indonesia” dalam Istiqro’ , Jurnal Penelitian Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Volume 04, Nomor 01, 2005, 123-124.
Idrus Ruslan,Membangun Civil Relegion.....
Dalam  kasus  Indonesia  sampai  saat  ini,  adalah  masalah kebebasan  mengekspresikan  keyakinan  agama  terutama  bagi kepercayaan-kepercayaan  lokal  masih  sangat  memprihatinkan. Sebab  di  Indonesia  banyak  sekali  terdapat  kepercayaan  lokal dimana  para  penganut  kepercayaan  tersebut  dianggap  tidak beragama  sebelum  masuk  kedalam  salah  satu  agama  yang  diakui oleh pemerintah.
Paul  Ricour 38 menyebutkan  bahwa  konsep  tentang kebebasan  beragama  dapat  didekati  dalam  beberapa  level. Pertama ,  kebebasan  dalammengekspresikan  iman.    Masalah  ini dapat  diletakkan  dalam  konteks  antropologi  dan  psikologi, meskipun  iman  bukan  semata-mata  problem  antropologi  dan psikologi.    Hal  terpenting  pada  tingkat  ini  adalah  adanya  ruang bagi setiap orang untuk bebas memilih tanpa tekanan. Kedua , hak untuk  memeluk  agama  tertentu  tidak  hanya  menyangkut  soal penegasan  kepercayaan  subyektif,  tapi  juga  pernyataan  pendapat di  ruang  public  tanpa  intimidasi. Ketiga ,  kebebasan  beragama menandai  kualitas  kebebasan  sebuah  Negara  secara  umum.    Ada suatu  hermeneutika  kebebasan  bahwa  fenomena  keagamaan dengan sendirinya terdapat dalam proses sejarah penafsiran.
Menurut  Anas  Saidi, 39 dalam  konteks  Indonesia,  terdapat tiga  jenis  intervensi  Negara  terhadap  kehidupan  beragama; Pertama ,  campur  tangan  Negara  terhadap  sebuah  keyakinan agama  yang  sesungguhnya  bersifat  sangat  privat.  Negara  tidak lagi  menjadi  manajer  yang  berkewajiban  memfasilitasi  serta mengatur  atau  menjaga  eksistensi  masing-masing  agama  dalam kerangka  masyarakat  yang  majemuk,  tetapi  sudah  memasuki ranah  yang  sesungguhnya  menjadi  hak  masing-masing  agama.
Akibatnya  telah  terjadi  masifikasi  agama  dalam  kepentingan Negara yang menyangkut upaya penyeragaman,sehingga kedaulatan  agama  sebagai  kepercayaan  yang  tidak  “diakui”, menjadi  lahan  pelanggaran  HAM  yang  paling  nyata.  Apalagi ketika  instrumentalisasi  agama  ini  dibungkus    oleh  kepentingan politik.    Isu  komando  Jihad,  Islam  Jama‟ah  atau  apa  saja  yang dengan  mudah  dianggap  aliran  sesat,  gara-gara  beroposisi
38 Paul Ricour, The Conflict of Interpretations (London and New York : Continum, 1989), 398.
39 Anas  Saidi  (ed.), Menekuk  Agama,  Membangun  Tahta;  Kegijakan Agama Orde Baru , (Jakarta : Desantara. 2004), 23-25.
terhadap  Negara  atau  aliran  utama  sudah  menjadi  kelaziman sepanjang  Orde  Baru.  Sebaliknya,  agama-agamabesar  juga mengambil keuntungan atas sikap represif Negara terhadap aliran- aliran  yang  dianggap  sebagai  “gerakan  sempalan”  karena melakukan “perlawanan” terhadap Negara.
Kedua ,  pendefinisian  agama  resmi  oleh  Negara  yang  mengacu pada  kepentingan  agama  “resmi”  dan  yang  membatasi  diri  pada formulasi  agama  semitis  (agama  langit),  dalam  kenyataannya telah  membawa  implikasi  yang  serius  dalam  pelanggaran  hak berkeyakinan. 40 Khususnya  terhadap  berbagai  sekte  atau  aliran yang dianggap merupakan sempalan dari agama induk. 41
Ketiga ,  dampak  dari  keyakinan  kemutlakan  terhadap  ajaran  yang diyakini,  dan  adanya  perasaan  kewajiban  untuk  mendakwahkan ajaran  kemutalakan  itu,  yang  seharusnya  hanya  menjadi keyakinan internal masing-masing agama, ditingkat empirik telah menjadi  proses  kolonialisasi  agama-agama  besar  (mayoritas) terhadap agama lokal (minoritas). Lebih  dari  itu,  kolonialisasi  agama  resmi  terhadap  agama masyarakat  lokal  seringkali  berangkat  dari  semangat  misionaris dalam  agama  semitis,  khususnya  Islam,  Kristen,  dan  Katolik.
Karena  kolonialisasi  itu  merupakan  tugas  suci,  maka  secara teologis,  intervensi  itu  telah  mendapatkan  legitimasi.    Dampak langsung  dari  semangat  ini  adalah  agama  lokal  menjadi  objek pendakwahan  tanpa  mempedulikan  hak-hak  yang  paling  dasar yang dimilikisetiap agama, khususnya terhadap agama lokal yang dikategorikan sebagai animisme dan lain-lain.
40 Menurut  Eka  Dharmaputra  sebagaimana  dikutip  oleh  Chandra Setiawan  bahwa  pendefisian  agama  sebagaimana  yang  diusulkan  Menteri Agama  waktu itu (tahun 1965).  Dinyatakan dalam definisi tersebut  minimum ada  4  persyaratan;  1.  Memiliki  kitab  suci,  2.  Memiliki  nabi,  3.  Percaya  akan satu  Tuhan  (Ketuhanan  Yang  Maha  Esa),  4.  Memiliki  tata  agama  dan  ibadah bagi  pemeluknya.    Lihat  Chandra  Setiawan,  “Agama  Kong  Hu  Cu  di Indonesia”,  dalam  Komaruddin  Hidayat  dan  Ahmad  Gaus  AF, Passing  Over; Melintasi Batas Agama , (Jakarta : Gramedia dan Yayasan Wakaf Paramadina. 1998),    411.  Secara  jelas,  nampak  bahwa  perumusan  tersebut  masih  sangat dominasi mayoritas sekaligus mengabaikan dimensi minoritas.
41 Uraian tentang sekte atau aliran agama induk juga tentang agama lokal seperti kepercayaan suku Dayak dan Agama Djawi Sunda, baca selengkapnya Saidi, Menekuk Agama , khususnya Bab V.
Idrus Ruslan,Membangun Civil Relegion.....
Dengan  berbagai  argumentasi  diatas,  langkah  terbaik hendaknya  menghargai  privatisasi  kebebasan  seseorang  dalam berkeyakinan,  sebab  Pancasila  dan  UUD  1945  sampai  saat  ini masih  mengisyaratkan  kebebasan  berkeyakinan  dan  itu  belum dirubah  apalagi  diganti.    Hal  ini  secara  jelas  dapat  dilihat  pada pasal 29 :
1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2.  Negara  menjaminan  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk memeluk agamanya masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya itu.
Apa yang termaktub dalam pasal tersebut hendaknya tidak untuk  diabaikan, tetapi  tentu untuk  dijalankan, sehingga tindakan diskriminasi  yang dilakukan oleh Negara atau oleh agama-agama resmi  dapat  diakhiri.    Lebih  dari  itu,  baiknya  kepercayaan- kepercayaan  tersebut  diakui  sebagai  bagian  dari  agama  yang tumbuh  dan  berkembang  di  Indonesia.    Hal  ini  terjadi  karena masih  adanya  monopoli  tafsir  terhadap  Pancasila  oleh  penguasa, sehingga masih diperlukan reinterpretasi secara komprehensif dan mendasar.    Inilah  yang  harus  menjadi  proyek  bersama  umat beragama dan pemerintah khususnya di era reformasi.
Karena  itu,  As‟ad  Said  Ali 42 menyarankan  diera reformasi, pertama ,  Pancasila  hendaknya  tidak  diperlakukan sebagai ideologi komprehensif.  Masih terlalu banyak bagian yang tidak  jelas  dan  membutuhkan  elaborasi  lebih  lanjut.  Demokrasi penafsiran  harus  diberi  ruang  lebih  lapang  agar  prinsip-prinsip penting  Pancasila  dapat  diimplementasikan  secara  nyata. Kedua , Sejalan  dengan  “Ideologi  Terbuka” 43 ,  tidak  satupun  boleh melakukan  hegemoni  atau  monopoli  tafsir.    Pancasila  harus
42 Ali, Negara Pancasila….. ,  311-312. 43 Ciri  khas  ideologi  terbuka  ialah  bahwa  nilai-nilai  dan  cita-citanya tidak  dipaksakan  dari  luar,  melainkan  digali  dan  diambil  dari  harta  kekayaan rohani,  moral,  dan  budaya  masyarakat  sendiri.    Dasarnya  bukan  keyakainan ideologis  sekelompok  orang,  melainkan  consensus  masyarakat.    Ideologi terbuka  tidak  diciptakan  Negara,  melainkan  ditemukan  dalam  masyarakat sendiri.    Oleh  karena  itu  ideologi  terbuka  itu  adalah  milik  seluruh  rakyat; masyarakat  dapat  menemukan  dirinya  kembali  di  dalamnya.    Ideologi  terbuka itu  tidak  hanya  dapat  dibenarkan,  melainkan  dibutuhkan.    Lihat  Franz  Magnis Suseno, Etika  Politik  ;  Prinsip-prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan  Modern , (Jakarta : Gramedia.2003),  371.
dikembalikan  pada  posisi  semula  sebagai  konsensus  dasar  atau kontrak  sosial  dari  seluruh  elemen  masyarakat.    Pancasila  adalah milik  semua  rakyat  Indonesia,  bukan  milik  golongan  tertentu. Ketiga ,  Pancasila  semestinya  diletakkan  sebagai  ideologi  bangsa dan  Negara.    Domain  utama  Pancasila  setidaknya  harus ditempatkan  di  dalam  ruang  publik,  sementara  domain  utama ideologi-ideologi  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  Pancasila ditempatkan  di  ruang  privat  yang  bersifat  individual  ataupun terbatas pada kelompok.
Memahami  kembali  Pancasila  sebagai  ideologi  dan  dasar negara,  kekuatan  yang  dikandung  dalam  butir-butir  Pancasila  itu tidak  disangkal  lagi  merupakan  sebuah  energi  besar  yang  bisa mengangkat  harkat  dan  martabat  bangsa  Indonesia.  Karena pancaran  dari  Pancasila  itu  bisa  menjadi  semacam  cita-cita bersama  berbangsa  dan  bernegara  yang  siap  menjadi  penerang bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jika semua ini disadari dan diimplementasikan oleh setiap komponen  bangsa,  maka  jargon  Pancasila  sebagai common platform , common  demonitor (rujukan  bersama),  titik  temu,  dan Kontrak  Sosial  yang  belakangan  dikenal  dengan  istilah  Agama Publik  ( civil  religion )  bagi  masyarakat  Indonesia  bukanlah  hal yang  mustahil.    Dengan  begitu  maka  akan  melahirkan  manusia baru  Indonesia  yang  menyadari    keberagaman  identitas  dan kekayaan  budaya  sebagai  sesuatu  yang  harus  dipelihara  dan dirawat tanpa harus membenturkannya satu sama lain.

## Penutup
Jika dilihat dari dimensi historis lahirnya Pancasila dimana pada  awalnya  terjadi  tarik  menarik  kepentingan  mengenai  dasar Negara  apa  yang  akan  ditetapkan  oleh founding  fathers antara golongan  nasionalis  muslim  dan  golongan  nasionalis  sekuler, yang  berujung  pada  penetapan  Pancasila  dengan  sila-silanya sebagaimana yang kita pahami saat ini.  Lahirnya sila-sila tersebut lebih  tepat  disebut  merupakan  suatu  kompromi  politik.    Maka dapat dipahami bahwa pada awalnya tidak ada kesengajaan untuk menjadikan Pancasila sebagai civil religion , tetapi jika dilihat dari fungsinya  dalam  masyarakat  Indonesia  yang  plural,  ternyata  ia mengandung potensi-potensi civil religion , dan memuat nilai-nilai kontraktual  dalam  kehidupan  berbangsa.    Jadi,  tanpa  kita  sadari,
Idrus Ruslan,Membangun Civil Relegion.....
formasi  inti  dari  wacana  agama  sipil  yang  diintroduksikan  oleh Bellah pada 1950-an ternyata telah dimiliki sejak tahun 1945 saat kemerdekaan  negara  ini  diproklamasikan.  Dengan  begitu,  tidak perlu  ada  kekhawatiran  yang  berlebihan  untuk  menyebut Pancasila  dan  UUD  45  sebagai  agama  sipil,  sebab  secara  faktual memang begitulah adanya.
Yang diperlukan adalah implementasi nilai-nilai Pancasila secara  nyata  –  bukan  hanya  berada  pada  tataran intellectual discourse –  sehingga berbagai  macam  tindakan diskriminasi baik yang  dilakukan  oleh  penguasa  Negara  (rezim)  atau  kelompok mayoritas  terhadap  kelompok  minoritas  penganut  agama  dan kepercayaan  termasuk  penganut  agama-agama  lokal  harus diakhiri,  bahkan  lebih  jauh  lagi,  apalagi  pada  era  reformasi  ini, eksistensi  agama-agama  tersebut  hendaknya  diberikan  ruang untuk mengekspresikan keyakinannya.

## Daftar Rujukan
Ali,  As‟ad  Said. Negara  Pancasila  Jalan  Kemaslahatan Berbangsa , Jakarta : LP3ES, 2009 Bahar,  Saafroedin  dkk.  Peny., Risalah  Sidang  Badan  Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)  –  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia
(PPKI)  :  28  Mei  1945  –  22  Agustus  1945. Jakarta  : Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995. Bellah,  Robert  N. Beyond  Belief  ;  Esei-esei  tentang  Agama  di Dunia Modern. Jakarta : Paramadina, 2000.
---------, The  Broken  Covenant;  American  Civil  Religion  in  Time of  Trial, Second  Edition,  Chicago  and  London  :  The University of Chicago Press, 1992.
--------- and Phillip E. Hammond. Varietes of  Civil  Religion. San
Francisco : Harper & Row Publishers, 1980.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 1989. Hidayat, Komaruddin. Wahyu di Langit, Wahyu di Bumi; Doktrin dan Peradaban Islam di Panggung Sejarah. Paramadina : Jakarta, 2003.
Iver, R.M. Mac. The Modern State , London : Oxford University Press, 1970.
Kuntowijoyo.  1991.  “Pancasila  Sebagai  Puncak  Kesepakatan Nasional”,  dalam    Sudjangi  (peny.), Kajian  Agama  dan Masyarakat. Jakarta : Balitbang.
Madjid,  Nurcholish. Islam  Agama  Kemanusiaan;  Membangun Tradisi  dan  Visi  Baru  Islam  Indonesia. Jakarta  : Paramadina, 1995.
---------, Cendekiawan  dan  Religiusitas  Masyarakat;  Kolom- kolom di Tabloid Tekad. Jakarta : Paramadina, 1999.
---------, Cita-cita  Politik  Islam  Era  Reformasi ,  Jakarta  :
Paramadina, 1999.
Northcott,  Michael  S.  “Pendekatan  Sosiologis”,  dalam    Peter Conolly (ed.), Aneka Pendekatan Studi Agama , terj. Imam Khoiri, Yogyakarta : LKiS. 2002.
Ricour, Paul. The Conflict of Interpretations , London and New York : Continum, 1989. Rousseau,  Jean  Jacques. Kontrak  Sosial ,  alih  bahasa  Sumardjo,
Jakarta : Erlangga, 1986.
Rumadi.    “Agama  dan  Negara:  Dilema  Regulasi  Kehidupan Beragama  di  Indonesia”  dalam Istiqro’ ,  Jurnal  Penelitian
Direktorat  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam,  Volume  04, Nomor 01, 2005. Saidi, Anas (ed.). Menekuk Agama, Membangun Tahta; Kebijakan Agama Orde Baru , Jakarta : Desantara, 2004.
Schumann,  Olaf.  “Bellah  dan  Wacana  „Civil  Religion‟  di Indonesia” Kata Pengantar Edisi Indonesia, dalam Robert
N.  Bellah, Beyond  Belief;  Esei-esei  tentang  Agama  di
Dunia Modern . Jakarta : Paramadina, 2000.
Scruton,  Roger. A  Dictionary  of  Political  Thought , London  : Macmillan. 1984.
Setiawan,  Chandra.  “Agama  Kong  Hu  Cu  di  Indonesia”,  dalam
Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, Passing Over; Melintasi Batas Agama , (Jakarta : Gramedia dan Yayasan
Wakaf Paramadina, 1998.
Shahab, Alwi. “Piagam Jakarta : Kisah Tujuh Kata Sakral”, dalam Kurniawan  Zein  dan  Sarifuddin  HA  (ed.), Syariat  Islam Yes  Syariat  Islam  No;  Dilema  Piagam  Jakarta  dalam Amandemen UUD 1945. Jakarta : Paramadina, 2001. Shihab,  Alwi. Islam  Inklusif  ;  Menuju  Sikap  Terbuka  Dalam Beragama. Bandung : Mizan, 1999.
Idrus Ruslan,Membangun Civil Relegion.....
Shanks, Andrew. Agama Sipil , Alih Bahasa Yudi Santoso, Jakarta
: Jalasutra, 2003.
Smith, Donald Eugene. Agama ditengah Sekulerisasi Politik. Terj.
Azyumardi Azra, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1985. Sukardja,  Ahmad. Piagam  Madinah  dan  Undang-Undang  Dasar 1945;  Kajian  Perbandingan  Tentang  Dasar  Hidup Bersama  Dalam  Masyarakat  yang  Majemuk. Jakarta  :  UI Press, 1995.
Suseno,  Franz  Magnis. Etika  Politik  ;  Prinsip-prinsip  Moral
Dasar Kenegaraan Modern , Jakarta : Gramedia, 2003.
Thoha,  Anis  Malik. Tren  Pluralisme  Agama  ;  Tinjauan  Kritis ,
Jakarta : Perspektif, 2007.
Titaley,  John  A. Nilai-Nilai  Dasar  yang  Terkandung  Dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945. Salatiga  : Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, 1999.
Tanja,  Victor  I. Pluralisme  Agama  dan  Problema  Sosial  – Diskursus Teologi Tentang Isu-isu Kontemporer. Jakarta :
Pustaka CIDESINDO, 1998.
*Dosen Jurusan Perbandingan Agama Fakultas  Ushuluddin  IAIN Raden  Intan  Lampung,  mahasiswa  Program  Doktor  “Religious Studies”  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Sunan  Gunung  Djati Bandung.