## MENGULIK SISI KETERLAMBATAN PENYERAPAN ANGGARAN
(Studi Etnometodologi pada UKM Pusat Universitas Jember)

## REVIEWING THE DELAY SIDE OF THE BUDGET APPLICATION (Ethnomethodology Study at UKM Center, University of Jember)
Ika Anisa Putri ikaanisa52@gmail.com Universitas Jember
Andriana andriana.feb@unej.ac.id Universitas Jember
Kartika kartika.feb@unej.ac.id
Universitas Jember
Indah Purnamawati indah.p@unej.ac.id Universitas Jember
Alfi Arif alfi.rif@unej.ac.id Universitas Jember

## ABSTRACT
This research aims to examine and investigate in depth about the causes of the absorption of delays  that  occur  in  the  Central  University  of  Jember  University. This  research  begins  with  the  uneasiness  of  the  phenomenon  that occurs  in  the Central UKM University of Jember will be a delay in the absorption of the budget. This problem certainly has an impact on funds used temporarily to meet pre-event needs. Even more so if the funds needed are large. In addition, this delay in budget absorption also results in suboptimal activities carried out and has an impact on the  University  of  Jember,  specifically  related  to  one  of  the  principles  of  GUG (Good  University  Governance),  namely  the  principle  of  responsibility  which indicates the extent to which the process of providing public services carried out by  Jember  University,  is  it  already  in  accordance  with  administrative  and organizational  requirements  that  are  true  and  in  accordance  with  statutory regulations. This research is qualitative research using ethnomethodology study methods. The results showed that the cause of the delay in budget absorption was due to the delay in the submission of TOR, unpreparedness in the implementation of SIMAWA, the existence of a long bureaucratic process plus a clash of busyness from  the  approval  party,  delay  in  SPJ  collection,  accumulation  of  activity programs at the end of the year, and the number of activity programs proposed by Central UKM of Jember University .
Keywords:  Public  Sector  Accounting,  Budget  Absorption,  Good  University Governance (GUG)

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menelisik secara mendalam tentang penyebab  keterlambatan  penyerapan  yang  terjadi  pada  UKM  Pusat  Universitas Jember. Penelitian ini berawal dari adanya keresahan fenomena yang terjadi pada UKM Pusat Universitas Jember akan keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Adanya permasalahan ini tentu saja berdampak pada dana-dana yang digunakan sementara  untuk  memenuhi  kebutuhan  pra  acara.  Terlebih  lagi  jika  dana  yang dibutuhkan  dalam  nominal  yang  besar.  Selain  itu  keterlambatan  penyerapan anggaran  ini  juga  mengakibatkan  tidak  optimalnya  kegiatan  yang  dilaksanakan serta  berdampak  pada  Universitas  Jember,  khsusunya  terkait  dengan  salah  satu prinsip GUG ( Good University Goververnance ) yaitu prinsip responsibilitas yang menunjukkan  sejauh  mana  proses  pemberian  pelayanan  publik  yang  dilakukan oleh  Universitas  Jember,  apakah  sudah  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  menggunakan  metode studi  etnometodologi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penyebab keterlambatan penyerapan anggaran dikarenakan keterlambatan dalam pengajuan TOR,  ketidaksiapan  dalam  penerapan  SIMAWA,  adanya  proses  birokrasi  yang panjang  ditambah  benturan  kesibukan  dari  pihak approval ,  keterlambatan pengumpulan SPJ, penumpukan program kegiatan di akhir tahun, dan banyaknya program kegiatan yang diusulkan oleh UKM Pusat Universitas Jember. Kata  kunci:  Akuntansi  Sektor  Publik,  Penyerapan  Anggaran,  Good University Governance (GUG)

## 1. PENDAHULUAN
Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD tersebut, pada batang tubuh  konstitusi  Pasal  20,  Pasal  21,  Pasal  28  C  ayat  (1),  Pasal  31,  dan  Pasal  32, mengamanatkan  bahwa  pemerintah  wajib  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  suatu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diatur dalam Undang- Undang. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  juga  menyatakan  bahwa  setiap  peserta  didik  pada  satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.  Satuan  pendidikan  tinggi,  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012 tentang Pendidikan Tinggi kembali menegaskan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan layanan  pendidikan  yang  sesuai  dengan  bakat,  minat,  potensi  dan  kemampuannya. Pengembangan  bakat,  minat,  dan  kemampuan  mahasiswa  tersebut  menurut  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2012  Pasal  14  dilakukan  melalui  kegiatan  kurikuler  (proses pendidikan),  kegiatan  kokurikuler  sebagai  kegiatan  pendukung  proses  pendidikan,  dan kegiatan  ekstra  kurikuler  sebagai  kegiatan  yang  dilakukan  melalui  organisasi kemahasiswaan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  menjadi  amanat  Universitas  Jember sebagai  salah  satu  perguruan  tinggi  negeri  di  Indonesia,  untuk  mengembangkan  minat dan bakat serta potensi mahasiswa agar mampu bersaing dalam era global.
(UNEJ, 2019:12), Sebagai wadah aktivitas kemahasiswaan untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tersebut, maka Universitas Jember membentuk suatu organisasi yang disebut UKM. Pembelajaran yang didapatkan mahasiswa melalui adanya UKM ini tidak  didapatkan  di  bangku  perkuliahan  sehari-hari.  Lembaga  ini  merupakan  partner organisasi  kemahasiswaan  intra  kampus  lainnya  seperti  senat  mahasiswa  dan  badan
eksekutif  mahasiswa,  baik  yang  berada  di  tingkat  program  studi,  jurusan,  maupun universitas. Lembaga ini bersifat otonom, dan bukan merupakan sub-ordinat dari badan eksekutif  maupun  senat  mahasiswa.  Unit  Kegiatan  Mahasiswa  selanjutnya  disingkat (UKM)  adalah  ormawa  tempat  merencanakan,  melaksanakan  dan  mengembangkan kegiatan  ekstrakulikuler  yang  memiliki  kesamaan  minat,  kegemaran,  kreativitas,  dan orientasi aktivitas dari tiap mahasiswa.
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di lingkup Universitas Jember tiap periode atau tiap tahunnya diwajibkan untuk membuat anggaran sesuai dengan program kegiatan pada UKM masing-masing. Program kegiatan direncanakan dalam satu tahun anggaran pada awal tahun, sehingga diharapkan mampu mengendalikan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah diprogramkan. Program kegiatan tersebut disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja organisasi tahun sebelumnya, dan disusun sebagai naskah Program Kerja Tahunan, yang memuat serangkaian kegiatan berbasis aktivitas yang masing-masing kegiatan diuraikan mengikuti  Pedoman Penyusunan TOR kegiatan ormawa Universitas Jember.
UNEJ (2019), TOR ( Term of Reference ) merupakan dokumen sistem perencanaan dalam mengesekusi rencana strategis. Melihat posisi ini, maka capaian rencana startegis sangat ditentukan oleh TOR yang disusun dan diusulkan oleh tiap UKM. TOR inilah yang akhirnya menjadi dasar dalam merealisasikan anggaran. Penyusunan TOR yang baik akan memberikan arah dan jaminan mutu terhadap pencapaian target yang ditetapkan.
TOR sebagai dokumen perencanan justru menempati posisi yang paling strategis, karena  berdasarkan  TOR  inilah  kegiatan  dilaksanakan,  dan  berdasarkan  TOR  ini  juga anggaran atau biaya bisa dicairkan (UNEJ, 2019). Dengan demikian TOR yang baik akan membantu pelaksana TOR untuk melaksanakan kegiatan secara terarah dan mengurangi resiko  kegagalan  ketercapaian  tujuan  sekaligus  memberikan  jaminan  ketercapaian Renstra.
Namun,  meskipun  tiap  UKM  sudah  mengajukan  anggaran  di  awal  tahun,  tetapi pada  realisasinya  terjadi  masalah  pada  penyerapan  anggaran.  Salah  satunya  yaitu permasalahan  tentang  keterlambatan  penyerapan  anggaran.  Keterlambatan  penyerapan anggaran  pada  UKM  Pusat  ini  dipengaruhi  oleh  realisasi  anggaran  atau  dana  yang dicairkan tersebut. Setiap kali melakukan kegiatan, seharusnya dana dicairkan sebelum acara atau tepat waktu walaupun tidak 100%. Hal ini bertujuan agar setiap kali melakukan kegiatan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dipersiapkan.
Namun  dalam  pelaksanaan  penyerapan  anggaran  yang  terjadi  pada  UKM  pusat masih  belum  memenuhi  harapan.  Salah  satu  indikasinya  yaitu  adanya  keterlambatan penyerapan anggaran. Sehingga, adanya keterlambatan serapan anggaran akhir-akhir ini seringkali  diresahkan  oleh  beberapa  UKM-UKM  yang  akan  melakukan  program kegiatan. Hal ini tentu saja berdampak pada dana-dana yang digunakan sementara untuk memenuhi kebutuhan pra acara. Terlebih lagi jika dana yang dibutuhkan dalam nominal yang  besar.    Selain  itu  adanya  keterlambatan  penyerapan  anggaran  ini  juga mengakibatkan tidak optimalnya kegiatan yang dilaksanakan.
Penelitian  mengenai  mengulik  sisi  keterlambatan  penyerapan  anggaran  dengan menggunakan studi etnometodologi pada ukm pusat Universitas Jember ini belum pernah dilakukan  sebelumnya.  Peneliti  mengkaji  bahwa  penyerapan  anggaran  yang  maksimal sangat  penting  dilakukan  dalam  upaya  penggunaan  anggaran  pada  output  yang  jelas, terukur, dan bermanfaat besar bagi tiap UKM maupun Universitas Jember.
Sejalan  dengan  beberapa  penelitian  sebelumnya,  seperti  Herriyanto  (2012)  yang meneliti  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penyerapan  anggaran  pada  satuan
kerja  lingkup  pembayaran  KPPN  Blitar.  Penelitian  Herriyanto  menyatakan  bahwa menghasilkan lima faktor utama yang terbentuk yaitu faktor perencanaan, administrasi, SDM, dokumen pengadaan, dan ganti uang persediaan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan  oleh  Miliasih  (2012)  mengenai  analisis  keterlambatan  penyerapan  anggaran belanja satuan kerja kementerian negara atau lembaga TA 2010 di wilayah pembayaran KPPN  Pekanbaru  menghasilkan  dua  faktor  utama  yang  menyebabkan  rendahnya penyerapan anggaran belanja yaitu kebijakan teknis dan kultur pengelolaan anggaran di satuan kerja.
Selain itu ada juga beberapa penelitian yang mendukung, salah satunya penelitian dari  Ridani  (2015)  yang  menganalisis  Analisis  penyerapan  anggaran  belanja  daerah  di kabupaten  Ulungan.  Hasil  penelitiannya  menghasilkan  faktor  yang  mempengaruhi penyerapan  anggaran  yaitu  pelaksanaan  anggaran  dan  kemampuan  kontraktor penganggaran;  komitmen  organisasasi;  pengendalian  dan  pengawasan  internal; kompetensi SDM pengadaan; kompetensi SDM pengelola keuangan, dan regulasi.
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya lebih condong  di  lingkup  pemerintahan,  sedangkan  pada  penelitian  ini  lebih  berfokus  pada penyerapan anggaran di lingkup universitas. Alasan peneliti ingin meneliti judul tentang analisis keterlambatan penyerapan anggaran pada UKM pusat Universitas Jember yaitu karena fenomena yang beberapa pekan ini sering terjadi khususnya pada beberapa UKM Universitas  Jember  yang  terjadi  permasalahan  tentang  keterlambatan  penyerapan anggaran  atau  terlambat  dalam  proses  pencairan  dana.  Permasalahan  ini  tentu  akan berdampak  bagi  UKM  tersebut  maupun  bagi  Universitas  Jember.  Oleh  karena  itu, fenomena  ini  membuat  peneliti  tertarik  untuk  memahami  lebih  mendalam  tentang penyebab  dan  solusi  keterlambatan  penyerapan  anggaran  terjadi  di  lingkup  UKM Universitas  Jember.  Adapun  tujuan  dilaksanakannya  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui secara mendalam tentang penyebab keterlambatan penyerapan anggaran pada UKM Pusat Universitas Jember dan memberikan solusi untuk mengatasi keterlambatan penyerapan anggaran pada UKM Pusat Universitas Jember.

## 2. TINJAUAN LITERATUR
Penetapan  tujuan  atau  sasaran  yang  dilakukan  oleh  manajemen  penting  untuk dilaksanakan  untuk  mencapai  kinerja.  Teori  penetapan  tujuan  menjelaskan  hubungan tujuan dengan kinerja, semakin tinggi komitmen untuk mengabdi pada organisasi yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, maka semakin tinggi pula usaha atau kinerja seseorang sehingga dapat mempengaruhi kinerja.
Menurut Price Waterhouse Coopers dalam (Yuwono, 2011) yang menyatakan bahwa Corporate  Governance  terkait  dengan  pengambilan  keputusan  yang  efektif,  dibangun melalui kultur organisasi,  nilai-nilai,  berbagai  proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi,  yang  bertujuan  untuk  mencapai  bisnis  yang  menguntungkan,  efisien,  dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan meperhatikan kepentingan stakeholder.  Sedangkan Good  University  Governance (GUG)  menurut  Wijatno (2009:126),  dapat  dipandang  sebagai  penerapan  prinsip-prinsip  dasar  konsep  “ Good Governance ” dalam sistem dan proses governance pada institusi perguruan tinggi melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam  penyelenggaraan  perguruan  tinggi  secara  khusus  dan  pendidikan  secara  umum. Berdasarkan  definisi  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa Good  University  Governance (GUG)  merupakan  bagian  dari Good  Governance yang  penyelenggaraannya  di  dunia pendidikan yaitu perguruan tinggi. Good University Governance (GUG) merupakan suatu
konsep  yang  menerapkan  prinsip-prinsip  dasar Good  Governance seperti  transparansi, akuntabilitas,  responsibilitas,  independensi,  dan  keadilan  yang  perlu  diterapkan  oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang berkualitas. Menurut Wijatno  (2009),  pencapaian  GUG  dapat  diukur  melalui  beberapa  indikator  yaitu transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas,  independensi  dan  kewajaran.  Berikut penjelasan masing-masing indikator.

## Transparansi
Mengukur  transparansi  pada  pengelolaan  perguruan  tinggi  harus  dan  dapat menerapkan  prinsip  keterbukaan  di  bidang  keuangan,  sistem  dan  prosedur  penerimaan mahasiswa baru, sistem dan prosedur akuntansi, pelaporan keuangan, rekruitmen dosen dan karyawan, pemilihan pejabat struktural, pemilihan pengurus dan informasi-informasi penting lainnya kepada pemangku kepentingan secara memadai, akurat dan tepat waktu (Wijatno, 2009)
Akuntabilitas Akuntabilitas  ( accountability )  menurut  Wijatno  (2009)  Universitas  harus mempunyai  uraian  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  jelas  (secara  tertulis)  dari  setiap pejabat  struktural,  anggota  senat  fakultas  atau  akademis,  pengurus  yayasan,  dosen  dan karyawan  termasuk  juga  kriteria  dan  proses  pengukuran  kinerja,  pengawasan,  dan pelaporan.  Harus  ada  audit  internal  yang  tugasnya  antara  lain:  melakukan  penilaian analisis dan interpretasi dari aktivitas suatu organisasi secara independen. Ruang lingkup audit internal mencakup aspek kegiatan dalam organisasi dalam rangka penilaian kinerja untuk tujuan mengevaluasi dan mengendalikan aktivitas organisasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Selain itu ada baiknya juga dilakukan manajemen audit atau finansial audit plus oleh pihak eksternal yang independen.

## Anggaran
Pengertian anggaran menurut Munandar (2007:11), mengungkapkan pengertian anggaran adalah sebagai  berikut: “Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh  kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku  untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.”  Menurut Mulyadi (2001),  “Anggaran  merupakan  suatu  rencana  kerja  yang  dinyatakan  secara  kuantitatif, yang  diukur  dalam  satuan  moneter  standar  dan  tujuan  dan  manfaat  anggaran  satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran merupakan suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan program ( programming )”.

## Penyerapan Anggaran
Sejak tahun 2005, sesuai amanat UU No. 17/2003 tentang keuangan negara, telah dilakukan perubahan format baru belanja negara guna mewujudkan format belanja negara yang lebih transparan dan tidak tumpang tindih, dimana tidak membedakan lagi antara pengeluaran  rutin  dan  pengeluaran  pembangunan.  Belanja  negara  dirinci  menurut organisasi,  fungsi,  dan  jenis  belanja.  Jenis  belanja  meliputi  belanja  pegawai,  belanja barang, belanja modal, belanja pembiayaan bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
Sebagai langkah dalam mempercepat proses pembangunan dan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi, diperlukan proses penyerapan belanja negara yang dinamis dan terjadwal.  Mengingat  fungsi  anggaran  negara  sebagaimana  tersebut  dalam  UU  No.  17 tahun  2003  adalah  alat  akuntabilitas,  manajemen,  dan  kebijakan  ekonomi.  Sebagai instrumen  kebijakan  ekonomi,  anggaran  negara  yang  mencakup  penerimaan  dan
pengeluaran  negara  berfungsi  untuk  mewujudkan  pertumbuhan  dan  stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
Penyerapan  anggaran,  khususnya  belanja  barang  dan  jasa,  memiliki  pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu setiap instansi pemerintah harus mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar dan dapat mendukung keberhasilan  pencapaian  sasaran  pembangunan  nasional.  Namun  demikian  penyerapan anggaran  tidak  diharuskan  mencapai  100%,  tetapi  penyerapan  anggaran  diharapkan mampu  memenuhi  setidak-tidaknya  lebih  dari  80%  anggaran  yang  telah  ditetapkan. Tinggi  rendahnya  penyerapan  anggaran  dalam  suatu  satker  menjadi  tolak  ukur  kinerja dari satker tersebut.
Menurut Noviwijaya dan Rohman (2013), penyerapan anggaran satuan kerja adalah “proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau telah direalisasikan dalam satu tahun anggaran”. Mengukur daya serap membutuhkan lebih dari sekedar membandingkan dana yang tersedia dan pengeluaran yang sebenarnya. Bahkan jika 100% dari anggaran yang dialokasikan dihabiskan mungkin ada kendala daya serap yang telah menyebabkan realokasi  dana  dan/atau  kegagalan  untuk  melaksanakan  rencana  kerja  ( Ministry  of Finance,  Planning  and  Economic  Development  of  Uganda ,  2011”.  Hingga  saat  ini pemerintah belum memiliki definisi baku tentang standar dari berapa persen suatu daerah masuk ke dalam kategori mengalami keminiman penyerapan anggaran. Namun beberapa daerah yang memiliki pakta integritas yang kemudian ditanda-tangani oleh kepala satker, bahwa suatu pemerintah akan tercatat mengalami keminiman serapan anggaran apabila sampai dengan akhir tahun tidak mampu merealisasikan 90% dari total  anggaran yang telah disusun (Arif dan Halim, 2013).

## 3. METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian  ini  menggunakan  studi  etnometodologi.  Dilihat  dari  sumber  data,  bahan tambahan yang bersal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber dokumen-dokumen, baik  dokumen  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  beberapa  dokumen  anggaran  dan realisasi anggaran tiap UKM di Univeristas Jember ataupun didapatkan dari dokumen- dokumen  terkait  dengan  penyerapan  anggaran  kegiatan  kemahasiswaan  di  Universitas Jember. Lokasi pada penelitian ini yaitu di Universitas Jember, Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Tegalboto, Jember, Jawa Timur, Indonesia.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  dimuai  dengan  menelaah  seluruh  data  yang  tersedia  dari  berbagai sumber,  yaitu  wawancara,  pengamatan  yang  sudah  dituliskan  dalam  catatan  lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Langkah selanjutnya dari data yang didapat  melalui  observasi,  wawancara  dengan  bendahara  tiap  UKM  dan  bagian kemahasiswaan serta melihat dokumen pengajuan anggaran atau TOR, yaitu melakukan analisis, dan kemudian dilanjutkan dengan tahap  akhir yaitu mengadakan  pemeriksaan keabsahan data.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Beberapa  UKM  Pusat  Universitas  Jember  sering  mengalami  kendala  atau permasalahan  tentang  penyerapan  anggaran.  Permasalahan  ini  yaitu  tentang  adanya keterlambatan penyerapan anggaran. Seharusnya pada sebelum kegiatan saat melakukan program  kegiatan  baik  untuk  mengikuti  lomba,  perwakilan  delegasi,  maupun
mengadakan suatu acara atau kegiatan setidaknya sudah ada beberapa persen dana yang dapat  digunakan  oleh  UKM  tersebut  untuk  menutupi  kebutuhan  pra  acara.  Namun realisasinya anggaran tersebut baru terserap setelah kegiatan berlangsung. Hal ini tentu mempengaruhi UKM Pusat dalam melalakukan suatu program kegiatan. Opy Nur Dianti selaku Ketua Divisi Keuangan dan Administrasi menyatakan sebagai berikut.
“...sering telat penyerapan anggarannya. Kebetulan juga tahun ini ada sistem baru sehingga dananya itu agak susah”
Pernyataan ini juga diperkuat oleh Rizky Sesaria selaku bendahara UKM Kesenian yang menyatakan bahwa.
“Selalu mbak. Tapi pernah dulu ada program kerja yang mengajukan dana juga ke pihak rektorat yaitu di awal bulan saat mengikuti lomba tari NFF di Jakarta.  Dana  tersebut  cair  pada  saat  teman-teman  sudah  berangkat  ke Jakarta”
(Miliasih,  2012)  mengungkapkan  bahwa  dana  dalam  pencairan  anggran  tidak seluruhnya bisa cair 100% pada pencairan pertama. Namun biasanya pelaksana kegiatan harus menyiapkan dana cadangan. Setelah melakukan LPJ, maka dana itu bisa dicairkan. Hal  ini  sejalan  dengan  fenomena  yang  terjadi  pada  UKM  Pusat  Universitas  Jember. Adanya keterlambatan ini membuat pengurus atau panitia UKM Pusat Universitas Jember memikirkan terkait dengan dana cadangan yang harus disiapkan. Persiapan dana dalam nominal kecil mungkin saja bisa diantisipasi melalui dana iuran, dana kas, atau bahkan sponsorship.  Namun  jika  anggaran  yang  dibutuhkan  dalam  nominal  yang  besar,  maka pengurus  atau  panitia  UKM  Pusat  Universitas  Jember  harus  mencari  cara  lain,  salah satunya  yaitu  menggunakan  dana  pribadi  sambil  menunggu  dana  tersebut  bisa dicairkan.Berikut kutipan wawancara dengan Khofifatus Zahro selaku Bendahara UKM Basket.
“Pusing mbak. Karena kita harus nalangi dulu uangnya. Entah itu dari uang kas,  iuran,  uang  pendaftaran,  bahkan  pernah  saat  acara  kemarin menggunakan  uang  beasiswa  Ketua  Umum  kami  untuk  menutup  terlebih dahulu. Intinya kita harus berani mengambil risiko sebagai pengurus UKM agar program kegiatan kita tetap terealisasi”
Opy Nurdianti selaku Ketua Divisi Keuangan dan Administrasi UKM Staflix juga mengungkapkan hal yang serupa, yaitu sebagai berikut.
“Ya menggunakan uang kas dulu. Kadang ya kita nyari partnership. Kita nyari  profit,  project,  kita  jualan  juga.    Kalau  untuk  project  tadi  itu menggunakan uangnya kita. Bahkan di Ketua Panitianya aja ada uangnya Rp2.000.000.  Akhirnya  karena  satu  kegiatan  ini  belum  selesai  jadi menghambat  SPJan  dan  akhirnya  semua  kegiatan  belum  terserap  semua anggarannya untuk kegiatan dekat-dekat ini”
Fenomena  keterlambatan  penyerapan  anggaran  memang  sering  terjadi  pada beberapa  UKM  Pusat  Universitas  Jember.  Hal  ini  disebabkan  karena  beberapa  faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Adapaun beberapa penyebab keterlambatan penyerapan pada UKM Pusat Universitas Jember serta solusinya yaitu sebagai berikut.

## Tabel 1. Penyebab dan Solusi Keterlambatan Penyerapan Anggaran
No Penyebab Solusi 1 Keterlambatan TOR a) UKM  Pusat  Universitas  Jember  harus  melakukan perencanan TOR yang matang dan tidak terburu-buru. b) UKM  Pusat  Universitas  Jember  harus  tepat  waktu dalam pengajuan anggaran 2 Penggunaan system baru (SIMAWA) yang belum efektif a) Universitas  Jember  melakukan  serap  aspirasi  kepada mahasiswa  dan  seluruh  pengguna  mengenai  program SIMAWA.  Khsususnya  terkait  dalam  penyerapan anggaran,  Universitas  Jember  harus  melakukan perbaikan pada SIMAWA. b) Mengadakan  program  sosialisasi  tentang  penyerapan anggaran dan penggunaan SIMAWA pada awal periode 3 Proses birokrasi yang cukup panjang dan terjadi keterlambatan approve oleh atasan a) UKM  Pusat  Universitas  Jember  harus  melakukan pengajuan  minimal  2  minggu  atau  14  hari  sebelum kegiatan dilaksanakan.
b) Ketepatan  waktu  bagi  pihak  approval  seperti  dari pembina UKM, kabag kemahasiswaan, biro 2, warek 1, dan lain-lain 4 Keterlambatan pengumpulan SPJ. Displin waktu dalam mengumpulkan laporan SPJ. laporan SPJ harus dikumpulkan seminggu setelah kegiatan selesai. 5 Penumpukan program kegiatan di akhir tahun Mengadakan  program  sosialisasi  tentang  penyerapan anggaran  yang  baik  agar  UKM  Pusat  Universitas  Jember mengetahui bagaimana penyerapan anggaran yang baik dan memahami  program-program  yang  akan  diusulkan  serta tidak  cenderung  menjadwalkan  pada  akhir  periode  atau akhir tahun. 6 Banyaknya program kegiatan yang diusulkan Meminimalisir  jumlah  program  kegiatan  yang  akan dilaksanakan.  Tiap  UKM  Pusat  Universitas  Jember  harus menyesuaikan  program  yang  akan  diusulkan  selama  satu periode
Sumber: Sumber data diolah

## 5. KESIMPULAN
Keterlambatan serapan  anggaran  pada UKM Pusat  Universitas Jember disebabkan karena    Keterlambatan  pengajuan  TOR.  Keterlambatan  ini  terjadi  karena  kurangnya persiapan UKM tersebut dalam penyusunan deskripsi kegiatan dan rincian RAB maupun perubahan konsep kegiatan: Penggunaan sistem baru (SIMAWA) yang belum siap dan maksimal;  Proses  birokrasi  yang  panjang  ditambah  benturan  kesibukan  dari  atasan membuat  proses  penyerapan  anggaran  menjadi  terhambat  khususnya  dalam  proses approval;  Keterlambatan  pengumpulan  SPJ,  SPJ  seharusnya  dikumpulkan  maksimal  1 minggu  setelah  kegiatan  berlangsung.  Namun  pada  kenyataannya  banyak  UKM  Pusat Universitas Jember yang tidak disiplin dalam pengumpulan SPJ; Penumpukan program kegiatan di akhir tahun, Banyaknya progran kegiatan yang diusulkan oleh UKM Pusat ini menyebabkan  menumpuknya  TOR  yang  harus  diurus  oleh  pihak  Universitas  Jember sehingga menimbulkan kendala selama proses penyerapan anggaran; Banyaknya program kegiatan  yang  diusulkan.  Terlebih  saat  ini  Universitas  Jember  hanya  membatasi  8 program kegiatan yang bisa diusulkan. Namun pada realitianya masih terdapat beberapa UKM yang mengajukan program kegiatan khususnya dalam penyerapan anggaran lebih dari 8 program.

## REFERENSI
Arif, E. 2013. Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di
Provinsi Riau Tahun 2011. Disertasi. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM.
Herriyanto,  H.  2012.  Analisis  atas  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Keterlabatan
Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga
di Wilayah Jakarta. Tesis. Jakarta: FE UI.
Miliasih,  2012.  Analisis  Keterlambatan  Penyerapan  Anggaran  di  Belanja  Satuan
Kerja Kementerian
Negara/Lembaga
Tahun Anggaran 2010 di Wilayah
Pembayaran KPPN Provinsi Pekanbaru
Mulyadi. 2001. Balance Scorecard: Alat Manajemen Kontemporer untuk Pelipatganda Kinerja Keuangan Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.
Munandar, M. 2007. Budgeting, Perencanaan Kerja Pengkoodinasian Kerja Pengawasan Kerja. Edisi Kedua.. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
Noviwijaya,  Amdi  &  Rohman,  Abdul.  Pengaruh  Keragaman  Gender  dan  UsiaPejabat Perbendaharaanterhadap  Penyerapan  Anggaran  Satuan  Kerja(Studi  Empiris  pada  Satuan KerjaLingkup Pembayaran KPPN Semarang. Diponegoro. Journal of accounting Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013: 1-10, 2013
Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: 2003
Wijatno, S. 2009. Pengantar Entrepreneurship, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Yuwono, I. 2011. Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.