## PERAN HUBUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH KOTA SALATIGA DALAM MEMFASILITASI TERLAKSANANYA UU NO.14 TAHUN 2008

## TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Viona Alamanda Sariayu
Program Studi S1 Hubungan Masyarakat (Public Relations), Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Email: vioalamanda@gmail.com
Yesaya Sandang Program Studi D4 Destinasi Pariwisata, Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Kristen Satya Wacana Email: yesaya.sandang@staff.uksw.edu
Richard G. Mayopu
Program Studi S1 Hubungan Masyarakat (Public Relations), Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Email: richard.mayopu@staff.uksw.edu

## Abstract
Communication is a process of transmitting messages from sources to recipients through  various  channels.  While  the  purpose  of  human  communication  is  to share  experience  and  knowledge,  delivered  in  the  language  of  signals,  words, writing, movement, and broadcasting. The results of the process are created a theory named diffusion of information, also stands for innovation diffusion the- ory. for some institution, the task is the duty of a Public Relations. In performing its job, as of 2010 the Public Relations motion was increasingly 'supervised' by the constitutional Law No.14 of 2008, as well as Public Relations of Salatiga Local Government. This research was conducted in Public Relations of Salatiga Local Government for two months of observation and interviewing using a qualitative approach especially grounded theory research. Data triangulation was conducted at  the  Department  of  Transportation,  Communication,  Culture,  and  Tourism (Dishubkombudpar) in Salatiga and interviews with two of the four Chairmen of the Forum of Public Communication Institutions (FLKM) in Salatiga. In addi- tion,  the  implementation  of  Law  on  the  Openness  of  Public  Information  in Salatiga is not reserve in accordance with the Mayor's Decree No. 950/434/2012 and information management guidelines and documentation for officials at the State Public Agency Central and Regional Level (Issued by the Ministry of Com- munication and Information Indonesia).
Keywords: Diffussion of Information, Public Relations, Public Information Dis- closure

## PENDAHULUAN
Komunikasi  adalah  suatu  proses  di  mana  sumber  mentransmisikan  pesan kepada  penerima  melalui  beragam  saluran  (Trenholm&Jensen,  1994:  4).  Tujuan manusia  berkomunikasi  adalah  untuk  membagi  pengalaman  dan  pengetahuan yang disampaikan dalam bahasa sinyal, bicara, tulisan, gerakan, dan penyiaran.
Zaman sekarang, ketika peradaban manusia di hampir semua belahan dunia telah  maju,  cara-cara  dan  media  komunikasi  yang  digunakan  menjadi  semakin banyak dan beragam. Hal ini berimbas terhadap persebaran (difusi) informasi — suatu proses di mana satu informasi atau inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial (Everett Rogers, “Diffusion of Innovations”, 1964). Dengan semakin banyak dan beragamnya cara-cara dan media komunikasi yang digunakan, selain memuncul- kan beragam jenis media yang dapat dijadikan sebagai opsi untuk melakukan difusi informasi berdasarkan level-level komunikasi yang ada, persebaran informasi juga menjadi  lebih  mudah.  Teori  ini  menekankan  proses  komunikasi,  baik  yang menyangkut informasi yang dibutuhkan untuk memiliki dan menerapkan inovasi maupun pesan-pesan yang direncanakan untuk meningkatkan kesiapan masyara- kat  menghadapi  setiap  perubahan. 1 Menurut  Rogers,  saluran  komunikasi  yang dapat digunakan untuk difusi informasi terbagi atas: saluran komunikasi pribadi (komunikasi intra-pribadi dan komunikasi antarpribadi), saluran komunikasi ke- lompok dan saluran komunikasi media massa.
Dalam  berbagai  instansi,  baik  negeri  ataupun  swasta,  tugas  untuk  mem- bangun  komunikasi,  lazimnya,  di- handle  oleh  satu  Bagian  yang  disebut  Publik Relations (PR), Hubungan Masyarakat (Humas), atau Corporate Secretary. Publik yang dimaksud dalam PR adalah kelompok orang yang menjadi sasaran, yaitu ke- lompok yang terkait dalam pelaksanaan fungsi PR itu. Dalam PR dibedakan dua macam publik yang menjadi sasaran komunikasi, yakni publik internal dan publik eksternal. 2
Sebagaimana  tersurat  dalam  judul  di  atas,  tulisan  ini  merupakan  hasil penelitian  tentang  peran  Hubungan  Masyarakat  (Humas)  Kota  Salatiga — Kota kecil yang berada di tengah wilayah Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1 Fauziah, 2002, Strategi Penyebaran Informasi Perubahan Status Kota Administratif Batu Menjadi Kota Batu (Studi Deskriptif di Humas Pemerintah Kota Administratif Batu dan Tim Sosialisasi Pokja Perubahan Status Kota Batu), Studi Kasus, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang.
2 Herimanto, B., Rumanti, A., Indrojiono, 2007, Public Relations dalam Organisasi, Santusta, Yogya- karta.
Dikatakan demikian  karena  seluruh  Bagian  luar dari  wilayah  Kota  Salatiga  ber- batasan dengan wilayah Kabupaten Semarang. Di Kota Salatiga, informasi yang di- miliki oleh Pemerintah Kota, bila itu bersangkutan dengan hajat hidup orang ban- yak,  wajib  disosialisasikan.  Humas  adalah  Bagian  dari  Pemerintahan  Kota  yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Menurut Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementrian Kominfo, Gatot S. Dewo  Broto — sebagaimana  yang  dimuat  di  web  resmi  Universitas  Gajah  Mada Yogyakarta  ( http://www.ugm.ac.id/ );  Undang-Undang  No.14  tahun  2008  belum dimanfaatkan secara efektif dan belum banyak dilaksanakan oleh badan publik di seluruh  wilayah  Indonesia.  Pertanyaannya  adalah: Pertama;  Sejauh  mana Pemerintah Kota Salatiga telah memanfaatkan Undang-Undang tersebut? Kedua; Apa dan bagaimana peran Bagian Humas Pemkot Salatiga dalam memfasilitasi ter- laksananya Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut? Ke- tiga, Bagaimana proses difusi informasi yang dilakukan oleh Pemkot Salatiga ter- hadap publik eksternalnya?
Penelitian ini dikasudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan/atau referensi, baik bagi Pemkot Salatiga dan pemerintahan daerah lainnya, maupun bagi siapa pun yang  hendak  melakukan  penelitian  tentang  difusi  informasi,  terutama  yang berkaitan dengan UU KIP.

## KAJIAN PUSTAKA
Cutlip, Center, dan Broom dalam bukunya yang berjudul “Effective Public Relations” menjelaskan bahwa konsep Public Relations (PR) adalah konsep inter- aktif; yang dalam Webster ’s Third New International Dictionary, didefinisikan se- bagai “Seni atau ilmu pengetahuan tentang pengembangan pemahaman dan niat baik  yang  bersifat  timbal balik”. The  British  Institute  of  Public  Relations mendefinisikan fungsi ini sebagai upaya untuk membentuk dan memelihara “sal- ing pengertian antara organisasi dan masyarakatnya” . 3
3 Cutlip, Scott.M., Center, Allen.H., Broom, Glen.M., 2005, Effective Public Relations, PT INDEKS Kelompok Gramedia, Jakarta.
Perbedaan pokok antara fungsi dan tugas Humas yang terdapat di instansi pemerintah dengan nonpemerintah adalah tidak adanya unsur komersial, walau- pun Humas pemerintah harus melakukan hal yang sama dalam kegiatan publikasi, promosi, dan periklanan. Humas pemerintah lebih menekankan pada pelayanan publik  atau  pelayanan  umum. 4 Persamaan  pekerjaan  Humas  dari  kedua  instansi tersebut adalah sama-sama berkewajiban melakukan proses difusi informasi.
Pada  tahun  1962,  Everett  Rogers menggabungkan  temuan  penelitian  arus informasi dengan studi mengenai arus informasi dan pengaruh personal dalam be- berapa bidang, termasuk antropologi, sosiologi, dan pertanian desa. Ia mengem- bangkan apa yang ia sebut sebagai teori difusi, perpanjangan dari ide Paul Lazars- feld mengenai arus dua langkah. Upaya yang dilakukan Rogers berhasil sukses se- hingga terciptalah teori arus informasi atau biasa disebut dengan teori difusi infor- masi. Ketika teori ini diterapkan pada difusi teknologi, teori ini disebut degan teori difusi inovasi. 5
Sebagaimana dikemukakan di atas, Undang-Undang No.14 tahun 2008 be- lum dimanfaatkan secara efektif dan belum banyak di-laksanakan oleh badan pub- lik  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Padahal,  menurut  hasil  penelitian  Welkinson yang dilakukan di Divisi Humas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indo- nesia (RI), Humas DPR RI sudah melakukan peran dengan baik dalam upaya men- capai implementasi UU KIP. 6 Apa dan di mana letak kesalahannya? Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiswa dari Universitas Brawijaya Ma- lang tahun 2013, salah satu penyebab sulitnya penyerahan informasi dari instansi pemerintah  disinyalir karena  kurangnya  pemahaman  para  pejabatnya mengenai UU KIP. 7
UU No.14 tahun 2008 ini bertujuan menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengam- bilan  keputusan  publik,  serta  alasan  pengambilan  suatu  keputusan  publik  (Sari, 2012: 101). Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan KIP
4 Sari, B.W.Nila, 2012, Humas Pemerintah, Graha Ilmu, Yogyakarta.
5 Baran, S.J., Davis, D.K, 2010, Teori Dasar, Komunikasi Pergolakan, dan Masa Depan Massa, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta.
6 Welkinson, David, 2012, Peran Humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Upaya Implementasi  Undang-Undang  No.14  tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik, Skripsi, Departemen Ilmu Komunikasi-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok.
7 Pradipta,  Herda,  2013,  Keterbukaan  Informasi  Publik  di  Jawa  Timur  (Studi  Kasus  Sengketa Informasi Publik), Penelitian Studi Kasus, nama proyek penelitian, Universitas Brawijaya, Malang.
salah  satu  ciri  penting  negara  demokratis  yang  menjunjung  tinggi  kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik menuju GPG ( Good Public  Governance),  yaitu  kepastian  hukum,  transparansi,  akuntabilitas,  dan profesionalitas. 8

## METODE PENELITIAN
Penelitian “Peran Hubungan  Masyarakat  Pemerintah  Kota  Salatiga  dalam memfasilitasi  terlaksananya  Undang-Undang  No.14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi Publik” ini,  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan jenis penelitian grounded theory. Pendekatan kualitatif dipilih, karena penelitian ini  tidak  dimaksudkan  untuk  memberikan  penjelasan-penjelasan,  mengontrol gejala-gejala komunikasi, mengemukakan prediksi-prediksi, atau  untuk menguji teori apapun; tetapi lebih dimaksudkan untuk mengemukakan gambaran dan/atau pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas komu- nikasi  terjadi. 9 Sementara  g rounded  theory,  adalah  proses  penelitian  yang mengupayakan satu proses penyimpulan suatu teori dengan menggunakan tahap- tahap  pengumpulan  data  dan  saling  menghubungkan  antara  kategori  informasi. Karakteristik  dari  jenis  penelitian  ini  adalah  pembandingan  antar-data  dari berbagai kategori, serta penggunaan sampel yang berbeda dari kelompok populasi untuk memaksimalkan persamaan dan perbedaannya. 10
Dalam  penelitian  kali  ini,  unit  analisis  yang  dijadikan  sebagai  subjek penelitian adalah Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat (Humas) Salatiga dan  seluruh  Kepala  Sub  Bagian  yang  mengepalai  difusi  informasi  untuk public Humas  Pemkot  Salatiga.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara dengan unit analisis dan observasi yang dilakukan selama delapan kali selama dua bulan  di  kantor  Humas  Pemkot  Salatiga  dan  dua  Forum  Lembaga  Komunikasi Masyarakat  (FLKM)  yang  diadakan  di  Kecamatan  Argomulyo  dan  Kecamatan Sidomukti.
8 Partodihardjo, Soemarno, 2008, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.14 tahun 2008 Tentang Keterbuaan Informasi Publik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
9 Pawito, 2007, Penelitian Komunikasi Kualitatif, Lkis, Yogyakarta.
10 Afifuddin.,  Saebani,  Beni  Ahmad,  2009, Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  CV  Pustaka  Setia,
Bandung.
Analisis  data  dilakukan  penulis  untuk  dapat  menarik  kesimpulan- kesimpulan.  Dalam  penelitian  komunikasi  kualitatif,  sebagaimana  dalam penelitian kualitatif di dalam cabang ilmu yang lain, dikenal banyak jenis teknik analisis  data  yang  semuanya  sangat  tergantung  pada  tujuan  penelitian.  Kendati demikian,  analisis  data  dalam  penelitian  komunikasi  kualitatif  pada  dasarnya dikembangkan  dengan  maksud  untuk  memberikan  makna  ( making  sense  of) terhadap data, menafsirkan ( interprating), atau mentransformasikan ( transforming) data dalam bentuk-bentuk narasi yang kemudian mengarah pada temuan  yang  bernuansakan  proposisi-proposisi  ilmiah  ( thesis)  yang  akhirnya sampai  pada  kesimpulan-kesimpulan  final. 11 Triangulasi  data  atau  sumber dilakukan  di  dua  dari  empat  Ketua  Forum  Lembaga  Komunikasi  Masyarakat (FLKM) yang ada di dua dari empat kecamatan di Salatiga, serta wawancara dengan staf Dinas Perhubungan, Komunikasi, Budaya dan Pariwisata (dishubkombudpar) Salatiga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hubungan  Masyarakat  (Humas)  Pemerintah  Kota  (Pemkot)  Salatiga memiliki  tiga  Sub  Bagian,  yaitu;  Sub  Bagian  Protokol,  Sub  Bagian  Analisis  dan Kemitraan Media, dan Sub Bagian Dokumentasi, Publikasi dan Pengelolaan Data Elektronik. Adapun fungsi dan tugas masing-masing Sub Bagian itu diatur dalam satu  aturan  yang  disebut  dengan  Tugas  Pokok,  Fungsi  dan  Uraian  Pejabat Struktural  (Tupoksi) di  mana  staf  Humas  bertanggung  jawab  langsung  terhadap Sekretaris Daerah.
Dalam jajaran Hubungan Masyarakat Kota Salatiga terdapat tiga Sub Bagian yang  masing-masing  dikepalai  oleh  Kabag  Humas  Pemkot  Salatiga  dengan kualifikasi pegawai Eselon III. Sedangkan, pada tiap-tiap Sub Bagian dikepalai oleh Kepala Sub Bagian (Kasubag) Humas dengan kualifikasi pegawai Eselon IV.
Ketiga Sub Bagian yang ada di Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga, selain manjalankan job description masing-masing, juga bertanggung jawab terhadap persebaran informasi atau difusi informasi dari Pem- kot  ke public.  Hanya  saja,  ketiganya  menjalankan  difusi  informasi  dengan  cara yang berbeda-beda sesuai dengan tugas yang telah dibagikan oleh Kepala Bagian (Kabag) Humas. Berikut adalah gambar bagan struktur organisasi Sekretariat Dae- rah Pemerintah Kota Salatiga:
11 Pawito, 2007, Penelitian Komunikasi Kualitatif, Lkis, Yogyakarta.

## Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Salatiga
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa, Bagian Hubungan Masyarakat (Hu- mas) berada di bawah garis komando Asisten Administrasi dari Sekretaris Daerah. Bila  digambarkan  secara  lengkap,  Humas  berada  sejajar  dengan  delapan  Bagian lainnya  yang  berada  di  bawah  Asisten  Pemerintah,  Asisten  Ekonomi,  Pem- bangunan dan Kesejahteraan Rakyat, dan Asisten Administrasi.
Pertama, Sub Bagian Analisis dan Kemitraan Media. Sub Bagian ini bertugas melakukan  analisis  terhadap  berbagai  informasi  yang  masuk  ke  Pemerintahan. Ada banyak media yang digunakan oleh Pemkot (melalui Humas) untuk proses difusi informasi. Beberapa media yang menjadi wilayah kerja Sub Bagian ini ada- lah; majalah Hati Beriman, leaflet, spanduk, baliho, papan informasi, dan radio. Selain itu, Sub Bagian Analisis dan Kemitraan Media ini juga bertugas untuk mem- bina kerja sama dengan media.
KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXVII No. 2, 2018: 163-179
Kedua, Sub Bagian Protokol. Sub Bagian ini bertugas menyelenggarakan fo- rum pertemuan seperti FLKM dan Public Hearing contohnya, dan membuat pi- dato-pidato resmi yang nantinya akan dibacakan oleh Wali Kota atau yang me- wakili, maupun materi-materi presentasi, serta bertanggung jawab terhadap peye- lenggaraan satu acara. Mulai dari susunan acara, pemateri, master of ceremony, konsumsi, hingga susunan tempat duduk bagi para tamu undangan.
Ketiga,  Sub  Bagian  Dokumentasi,  Publikasi  dan  Pengelolaan  Data  Elek- tronik.  Sub  Bagian  ini,  sesuai  dengan  namanya,  bertugas  menangani kegiatan- kegiatan  Dokumentasi,  Publikasi  dan  Pengelolaan  Data  Elektronik.  Media  yang menjadi wilayah kerja Sub Bagian ini adalah web Pemkot Salatiga, videotron (yang kini ada di dekat Bundaran Taman Sari Salatiga), running text, dan anjungan in- formasi publik. Menurut Adi Setiarso, Kabag Humas Pemkot Salatiga (2019), Sub Bagian Dokumentasi, Publikasi dan Penge-lolaan Data Elektronik ini adalah Sub Bagian yang paling terkena imbas dari diberlakukannya UU KIP. Tugas tugas yang dilakukan oleh Sub Bagian ini lebih ‘banyak macamnya’ dibandingkan dengan Sub Bagian yang lain. Karena itu, Sub Bagian ini adalah Sub Bagian yang paling kerap mendapat jatah lembur.
Seperti  yang  dikemukakan  Ch.  Adi  Kurniawan  selaku  Kasubag Dokumentasi, Publikasi, dan Pengelolaan Data Elektronik, staf pada Sub Bagian ini  hanya  dua  orang.  Satu  orang  khusus  menangani software,  dan  satu  orang lainnya  khusus  menangani hardware.  Software  yang  dimaksud  di  sini  adalah pengelolaan website Pemkot, instalasi jaringan aplikasi SIMDA, pengelolaan in- stalasi jaringan aplikasi online, pengelolaan Kotak Saran, serta pengelolaan konten informasi  publik.  Sementara hardware  bertanggung  jawab  terhadap  perbaikan komputer  di  beberapa  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD),  dan  instalasi perangkat PC dan laptop SKPD.
Selain beberapa tugas-tugas di atas, Humas juga bertugas untuk melakukan proses  difusi  informasi  yang  dapat  dilakukan  dengan  bantuan  beberapa  media. Berikut adalah media-media yang digunakan oleh Humas Pemkot Salatiga dalam melakukan difusi informasi:
[1] Radio Suara Salatiga
Radio  Suara  Salatiga  merupakan  radio  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Kota Salatiga.  Radio  ini  digunakan  sebagai  sarana  komunikasi  dua  arah  antara pemerintah dengan masyarakat Salatiga. Radio Suara Salatiga mengudara di frek- uensi 106,6 MHz dan mempunyai beragam program.
[2] Majalah Salatiga Hati Beriman
Majalah Salatiga Hati Beriman khusus dibuat untuk masyarakat Salatiga. Majalah ini didistribusikan hingga RW-RT se-Salatiga yang terletak di empat kecamatan. Konten majalah ini diurus seutuhnya oleh Bagian Humas di Sub Bagian Analisis dan Kemitraan Media.
[3] Videotron
Videotron di Salatiga terletak di dekat Bundaran Tamansari, dekat Rumah Dinas Wali Kota. Videotron ini adalah milik pihak swasta. Adapun total pembagian jam tayang antara pemilik dengan pihak Pemkot adalah: 80% untuk pemilik, 20% ta- yangan  dari  Pemkot. Running  text  juga  dapat  dimasukkan  sebagai  konten videotron yang nantinya akan ditayangkan di Bagian bawah layar videotron.
[4] Anjungan Informasi Publik
Di Salatiga terdapat dua buah Anjungan Informasi Publik; satu di kantor Pemkot Salatiga,  dan  satunya  di  Perpustakaan  Daerah  yang  berada  di  dekat  pertigaan SMAN 03 Salatiga (Daerah Kalicacing). Anjungan informasi publik berisikan in- formasi yang tersedia setiap saat (Ketentuan UU No.14 tahun 2008).
[5] Papan Pengumuman
Papan pengumuman berada di dekat kantor Pemkot Salatiga, dekat Lapangan Pan- casila.  Informasi  yang  dipasang  di  papan  pengumuman  adalah  pola  komunikasi yang  bersifat  satu  arah.  Informasi  yang  tertera  di  papan  pengumuman  biasanya bersumber  dari  koran  regional  dan  nasional,  dan  informasi  yang  berasal  dari masyarakat atau satu instansi swasta tentang satu event (asal bukan promosi barang dan jasa).
[6] Running Text
(Lihat penjelasan poin tiga).
[7] Leafleat
Media yang satu ini lazimnya digunakan untuk mempublikasikan informasi-infor- masi seputar Salatiga. Misalnya: informasi tentang makanan khas Salatiga, batik khas  Salatiga,  dan  beberapa  informasi  penting  lain  yang  berkenaan  dengan Salatiga.

## [8] Baliho
Di Wilayah Kota salatiga, baliho dipasang di beberapa titik tempat strategis di em- pat  kecamatan di  Salatiga.  Informasi  yang  ada  di  baliho  bisa  bermacam-macam. Contohnya: ucapan selamat hari raya dari Wali Kota untuk masyarakat Salatiga khususnya, dan/atau baliho berisi event yang akan diadakan di Salatiga.
[8] Spanduk
(Sama dengan baliho).
[9] Website Pemkot Salatiga
Dari semua media yang digunakan, hanya website dan radio yang dikatakan dipilih karena  ada  fungsi  yang  jelas  di  dalamnya.  Hampir  sama  dengan  radio, website dipilih karena dapat memberikan respon yang cepat agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud di dalam UU KIP. Website juga dipilih ber- dasarkan  pertimbangan  bahwa  setiap  masyarakat  dapat  menerima  informasi dengan beaya semurah-murahnya, asal bisa memanfaatkan koneksi internet.
[10] Forum Lembaga Komunikasi Masyarakat
Forum  Lembaga  Komunikasi  Masyarakat  merupakan  wilayah  kerja  Sub  Bagian Protokoler. Forum Lembaga Komunikasi Masyarakat (FLKM) di Salatiga terbagi dalam empat kelompok berdasarkan empat kecamatan yang ada di Salatiga.
Dari  sepuluh  media  yang  digunakan  Pemkot  Salatiga  untuk  melakukan proses difusi informasi, hanya beberapa yang dipilih berdasarkan kelebihan dan sifatnya. Di luar persyaratan itu, yang menjadi pertimbangan Humas Kota Salatiga untuk  memilih  media  yang  yang  akan  digunakan  adalah  ketersediaan  anggaran dan kesiapan Sumber Daya Manusia untuk mengelola arus informasi tersebut. Per- timbangan-pertimbangan tersebut sangatlah progmatis. Menurut Dr. Ahmad Fuad Afdhal  dalam  bukunya  yang  berjudul “Tips dan  Trik  Public Relations”, untuk mengidentifikasi media sebagai sarana efektif, salah satu cara yang terpenting un- tuk dilakukan adalah melakukan klasifikasi terhadap pembaca atau pemirsa ma- sing-masing media tersebut. 12
Pada  dasarnya,  media-media  yang  digunakan  Humas  Kota  salatiga  untuk melakukan proses difusi informasi dapat digolongkan menjadi dua. Pertama; media yang  digunakan  untuk  melakukan  difusi  informasi  satu  arah  atau  yang  sifatnya promosi. Media yang dimaskud adalah leaflet, baliho, spanduk, running text, vi- deotron, dan pengumuman dinding. Informasi yang disampaikan melalui media-
12 Afdhal, Ahmad Fuad, 2004, Tips dan Trik Public Relations, Grasindo, Jakarta.
media tersebut tidak bisa dengan mudah untuk direspon secara langsung dan ce- pat.  Oleh  karena  itu,  dalam  penyampaian  pesan  satu  arah  ini,  mestinya  lebih difokuskan pada informasi yang tidak bertujuan untuk mengajak masyarakat ber- dialog. Kedua; media yang sengaja digunakan untuk melakukan difusi informasi pada publik yang sekaligus untuk menjaring aspirasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam proses pengambilan keputusan. Media yang termasuk dalam go- longan kedua, yaitu: website, radio, dan FLKM. Dalam menjaring aspirasi dan ma- sukan-masukan  progresif  dari  masyarakat  salatiga, Humas  juga  aktif  dalam  pro- gram diskusi yang difasilitas oleh radio-radio yang ada di Salatiga.
Sebelum menguraikan tentang implementasi UU KIP di Kota Salatiga, pada paparan berikut akan dijelaskan sedikit mengenai UU KIP. UU KIP, kependekan dari  Undang-Undang  No.14  tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik, adalah UU yang disahkan pada bulan April 2008, dan diwajibkan untuk diberla- kukan di seluruh Badan Publik, selambat-lambatnya dua tahun setelah disahkan (tahun 2010).
Sebagaimana produk hukum lainnya, UU No.14 tahun 2008 juga memiliki sisi  positif  dan  negatif.  Sisi  positifnya  adalah:  Pertama,  hak  publik  untuk  mem- peroleh informasi yang benar, akurat, up to date, dan tidak menyesatkan akan ter- jamin.  Kedua,  pengawasan  terhadap  badan  publik  oleh  masyarakat  meningkat yang selanjutnya akan diikuti dengan peningkatan kinerja badan publik. Ketiga, UU  KIP  mencegah  terjadinya  kesimpangsiuran  informasi  di  tengah masyarakat. Keempat, UU KIP meningkatkan transfer of knowlodge sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas dan informatif. 13
Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga, dalam UU KIP ini termasuk dalam Ba- dan Publik. Badan Publik memiliki posisi sangat penting dalam UU No.14 tahun 2008.  Lembaga  inilah  yang  menjadi  obyek  pengaturan  UU  No.14  tahun  2008 dengan mewajibkannya melayani permintaan informasi publik. 14 Sementara Hu- bungan Masyarakat (Humas) Pemkot Salatiga merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugasnya di dalam UU KIP disebut dengan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Pembantu.
UU No.14 tahun 2008, seperti UU yang lain, dalam pelaksanaanya memiliki empat peraturan lain yang dijadikan sebagai petunjuk pelaksaan, yaitu (1) Pera- turan  Pemerintah  RI  No.61  tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  UU  No.14  tahun 2008; (2) Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan
13 Sari, B.W.Nila, 2012, Humas Pemerintah, Graha Ilmu, Yogyakarta.
14 Ibid. Sari, B.W.Nila, 2012, Humas Pemerintah, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Informasi  Publik;  (3)  Peraturan  Komisi  Informasi  No.2  tahun  2010  tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan (4) Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi  bagi  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi pada Badan Publik Negara Tingkat Pusat dan Daerah (Dikeluarkan oleh Kemen- kominfo). Dalam empat peraturan turunan inilah tampak kejanggalan-kejanggalan mengenai implementasi UU KIP di Pemkot Salatiga.
UU No.14 tahun 2008 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Publik adalah semua lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun lembaga lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Kemudian dalam  pasal  13  ayat  1  point  a.  UU  No.14  tahun  2008  berbunyi: “ Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ” . Dilanjutkan dengan Pera- turan Pemerintah RI No.61 tahun 2010 pasal 12 ayat 1; Pejabat yang ditunjuk se- bagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik.
Walaupun peraturan untuk menerapkan UU KIP telah diwajibkan sejak tahun  2010,  namun  di  Kota  Salatiga,  pengangkatan  PPID  secara  resmi  baru  di- lakukan bulan Oktober 2012 melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Salatiga No- mor 950/434/2012. Dalam SK tersebut tertulis “B ahwa Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi,  Kebudayaan  dan  Pariwisata  (Dishubkombudpar)  Salatiga  berkedu- dukan sebagai PPID yang membawahi 92 PPID Pembantu yang terdiri dari Dinas, Bagian, kantor dan UPT ” .
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Negara Tingkat Pusat dan Daerah, menggambarkan pola struktur PPID tingkat kabupaten/kota sebagai berikut:

## Gambar 2 pola Struktur PPID tingkat kabupaten/Kota
Menurut gambar di atas, Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berada di atas PPID. Artinya, PPID memiliki tanggung jawab langsung pada Sekda Kota Salatiga. Namun, berdasarkan SK Wali Kota,  PPID  adalah  Kepala  Bidang  Komunikasi  Dishubkombudpar,  yang  ber- tanggung jawab langsung kepada Wali Kota Salatiga dalam melakukan tugas se- bagai PPID, dan Sekda berkedudukan sebagai PPID Pembantu. Sementara posisi Humas,  baik  di  Pedoman  Pengelolaan  Informasi  dan  Dokumentasi  maupun  SK Wali Kota, sama-sama berkedudukan sebagai PPID Pembantu di tataran Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD).  Namun,  berdasarkan hasil wawancara dan  ob- servasi  yang  kami  lakukan,  kegiatan  Publikasi  dan  Dokumentasi,  bahkan  tugas yang  seharusnya  dilakukan  oleh  PPID  (Dishubkombudpar), masih dilaksanakan oleh  Bagian  Humas  Pemkot  Salatiga  yang  seharusnya  hanya  berfungsi  sebagai
Bupati/ Walikota Sekretaris Daerah PPID
Pengelolaan Informasi Dokumen- tasi dan Arsip Pelayanan Informasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa PPID Pem- bantu di SKPD PPID Pembantu di SKPD PPID Pembantu di SKPD PPID Pembantu di SKPD Tim Pertimbangan Pelayanan Infor- masi Koordinasi
Instruksi
PPID  Pembantu,  khususnya  Bagian  Humas  yang  ada  di  Sub  Bagian  Publikasi, Dokumentasi dan Pengelolaan Data Elektronik.
Dishubkombudpar yang ditunjuk sebagai PPID, memang mengakui bahwa sejak tahun 2012 (resmi ditunjuk sebagai PPID) hingga kini, Dishubkomdpar be- lum dapat sepenuhnya melakukan tugas PPID. Namun bukan berarti PPID yang ditunjuk  tidak  melakukan  apapun.  Menurut  Suparmono,  serorang  staf Dishubkombudpar yang ditunjuk sebagai Pejabat Fungsional oleh Kepala Bidang Komunikasi  Dishubkombudpar,  hingga  kini  untuk  cara on  line  PPID  masih menggunakan  web  Pemkot  yang  dapat  diakses  di  www.pemkot-salatiga.go.id. Baru mulai  Februari  hingga  pertengahan  tahun  2014,  PPID  baru  membuat  web khusus milik PPID, di mana Pejabat Fungsional PPID akan menjadi admin dari web tersebut. Web tersebut berfungsi sebagai tempat berinteraksi antara Pemohon Informasi dengan SKPD-SKPD terkait. Saat ini Website resmi tersebut sudah bisa dikunjungi  di http://ppid.salatiga.go.id ,  walaupun  belum  sepenuhnya  berfungsi secara optimal.
Untuk  tugas-tugas  seperti  pengujian  konsekuensi  dan  penetapan “ Infor- masi yang Dikecualikan ” yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses, telah dikerjakan oleh Dishubkombudpar se- bagai PPID. Dua hal tersebut diakui PPID sebagai salah satu hambatan yang di- alami  dalam  mengimplementasikan  UU  KIP.  UU  No.14  tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur adanya pelayanan akan permintaan in- formasi melalui dua cara: off line dan on line.
Meja  informasi,  tidak  akan  berfungsi  sama  dengan  papan  pengumuman dan web resmi Pemkot Salatiga. Menurut Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010  pasal  23  tentang  Standar  Layanan  Informasi  Publik  Melalui  Permohonan, Pemohon Informasi wajib mengisi formulir permohonan yang berisikan tentang data diri serta membayar biaya salinan dan/atau biaya pengiriman informasi apa- bila dibutuhkan.
Meja informasi disebut sebagai salah satu media untuk meminta informasi secara off line; sementara versi on line-nya adalah web resmi Pemkot Salatiga. Se- perti aturan yang tertulis dalam Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumen- tasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Negara Tingkat Pusat dan Daerah, dalam Bab IV point D Nomor 3 menyatakan bahwa, “ Selain secara aktif menyediakan informasi, badan publik juga harus menyiapkan layanan  permohonan  informasi  dan  petugas  meja  informasi  untuk  melayani permohonan  informasi. ”. Kemudian  dilanjutkan  dengan  mekanisme  pelayanan atas  permintaan  informasi  publik  yang  mengatur  langkah-langkah  yang  harus
ditempuh oleh pemohon informasi ketika meminta informasi jalur off line pada Badan Publik.
Onong Uchana Effendy, dalam bukunya menulis: “Salah satu tugas (Public Relations) purel ialah sebagai sumber penerangan (source of  information dan se- bagai saluran penerangan (channel of information). Untuk itu PRO mengadakan sebuah information  desk  untuk  melayani  publik,  baik  para  karyawan  maupun orang luar (Uchana, 1986:137)”. Padahal, menurut UU KIP dan empat peraturan turunan lainnya, yang seharusnya menyediakan meja informasi adalah Badan Pub- lik melalui PPID yang ditunjuk, bukan lagi Humas yang yang sebagai PPID Pem- bantu (sesuai dengan SK Wali Kota Nomor 950/434/2012).
Walaupun  sudah  ada  web  sebagai  media on  line,  meja  informasi  tetap penting untuk diadakan karena, sekali lagi, web hanya bisa digunakan oleh orang- orang yang mempunyai akses sebagai user. Itu berarti, web hanya digunakan oleh masyarakat  yang  mengenal  dunia  maya.  Sedangkan,  bagi  yang  tidak  mengenal dunia  maya,  mereka  dapat  datang  langsung  ke  meja  informasi  yang  telah  dise- diakan oleh Badan Publik.

## PENUTUP
Hubungan  Masyarakat  (Humas)  Pemerintah  Kota  (Pemkot)  Salatiga menggunakan beberapa media dalam melakukan proses difusi informasi. Dari be- berapa  media  yang  digunakan,  hanya  beberapa  media  yang  dipilih  berdasarkan fungsinya,  yaitu:  radio,  FLKM,  dan website.  Tiga  media  tersebut  dipilih  karena dapat  menjaring  aspirasi  masyarakat  secara  langsung  serta  memungkinkan  ter- jadinya dialog dengan cara yang tergolong cepat.
Sementara Dalam memfasilitasi terlaksananya Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), terdapat empat peraturan lain yang menjadi petunjuk pelaksanaan. Menurut Pedoman Pengelolaan Infor- masi dan Dokumentasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Negara Tingkat Pusat dan Daerah (Dikeluarkan oleh Kemenkom- info) dan SK Nomor 950/434/2012, menyebutkan bahwa Humas berada di tataran Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD).  Pedoman  Pengelolaan  Informasi  dan Dokumentasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pu- blik Negara Tingkat Pusat dan Daerah (Dikeluarkan oleh Kemenkominfo).
Over job description juga dirasakan oleh Sub Bagian Dokumentasi, Publikasi dan  Pengelolaan  Data  Elektronik,  di  mana  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada berkewajiban  untuk  melakuan  pembinaan  dalam  teknis  teknologi  informasi  di
Lingkungan  Pemkot  Salatiga.  Seharusnya  pekerjaan  seperti  ini  tidak  dilakukan oleh salah satu sub Bagian yang ada di Humas, melainkan harus diserahkan kepada Bagian khusus IT.
Dari hasil penelitian ini sedikitnya ada tiga hal yang dapat dicatat dan dapat digunakan  sebagai  rujukan,  baik  bagi  Pemerintah  maupun  bagi  siapa  pun  yang memberikan perhatian pada masalah implementasi Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini: Pertama, Humas sebaiknya lebih memilah  media  yang  digunakan  untuk  melakukan  proses  difusi  informasi  ber- dasarkan  fungsi  media,  supaya  informasi  yang  disampaikan  tepat  sasaran  dan Pemda  juga  dapat  menghemat  biaya; Kedua,  Masyarakat  disarankan  untuk mempelajari  UU  KIP  agar  dapat  membantu  pihak  berwajib  dalam  melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU ini; dan Ketiga, Bila di kemudian hari ada yang akan mengadakan penelitian dengan topik yang sama, sebaiknya dilakukan menurut sudut pandang masyarakat kota Salatiga.

## REFERENSI
Afdhal, Ahmad Fuad, 2004, Tips dan Trik Public Relations , Grasindo, Jakarta.
Afifuddin.,  Saebani,  Beni  Ahmad,  2009, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  CV  Pustaka Setia, Bandung.
Baran, S.J., Davis, D.K, 2010, Teori Dasar, Komunikasi Pergolakan, dan Masa Depan Massa ,
Penerbit Salemba Humanika, Jakarta.
Cutlip, Scott.M., Center, Allen.H., Broom, Glen.M., 2005, Effective Public Relations , PT
INDEKS Kelompok Gramedia, Jakarta.
Fauziah, 2002, Strategi Penyebaran Informasi Perubahan Status Kota Administratif Batu Menjadi Kota Batu (Studi Deskriptif di Humas Pemerintah Kota Administratif Batu dan Tim Sosialisasi Pokja Perubahan Status Kota Batu), Studi Kasus , Universitas Mu- hamadiyah Malang, Malang.
Herimanto, B., Rumanti, A., Indrojiono, 2007, Public Relations dalam Organisasi , Santusta,
Yogyakarta.
Partodihardjo, Soemarno, 2008, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.14 tahun 2008
Tentang Keterbuaan Informasi Publik , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Pawito, 2007, Penelitian Komunikasi Kualitatif , Lkis, Yogyakarta.
Pradipta, Herda, 2013, Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur (Studi Kasus Sengketa Informasi  Publik), Penelitian  Studi  Kasus ,  nama  proyek  penelitian,  Universitas Brawijaya, Malang.
Sari, B.W. Nila, 2012, Humas Pemerintah , Graha Ilmu, Yogyakarta.
Welkinson,  David,  2012,  Peran  Humas  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia dalam  Upaya  Implementasi  Undang-Undang  No.14  tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik, Skripsi ,  Departemen  Ilmu  Komunikasi-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok.