## TELSINAS

## Implementasi Kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) di Kabupaten Brebes
Ikhsan Fauzi Gunawan Putra 1 , Rachmat Mudiyono 2 , Imam Wahyudi
Program Studi Magister Teknik Sipil, Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia E-mail: 1 ikhsangp99@gmail.com DOI : https://doi.org/10.38043/telsinas.v6i2.4984 Received : 11 Januari 2024 Accepted : 11 Maret 2024 Publish : 25 April 2024
ABSTRAK :  Pembangunan  perumahan  yang  pesat  pada  Kabupaten  Brebes  menjadi  latar  belakang  dalam diperlukannya studi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk mengetahui besaran dampak lalu lintas yang ditimbulkan oleh pembangunan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Implementasi Kebijakan Analisis  Dampak  Lalu  Lintas  (ANDALALIN)  berdasarkan  peraturan-peraturan  yang  berlaku  khususnya  untuk perumahan di Kabupaten Brebes; Menilai hambatan apa sajakah yang dihadapi pada implementasi kebijakan; dan Memberikan solusi strategis yang diprioritaskan dalam menghadapai hambatan utama. Jenis penelitian ini adalah penelitian  mixed  methods  yang  menggunakan  desain  tipe  explanatory  yang  termasuk  dalam  model  sequential (urutan). Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes sudah melaksanakan tiap butir komponen peraturan dalam Implementasi Kebijakan ANDALALIN untuk perumahan namun terdapat beberapa kekurangan yang bersifat administratif dan dibutuhkan tindak lanjut. Tujuh aspek yang digunakan dalam mengevaluasi hambatan dalam implementasi kebijakan ini adalah Aspek Sosialisaai atau Forum, Aspek Standar Operasional Prosedur (SOP), Aspek  Kewenangan  Status  Jalan,  Aspek  Website  Andalalin,  Aspek  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  Aspek Monitoring dan Evaluasi, dan Aspek Sanksi. Dari hasil analisis yang dilakukan, hambatan dengan nilai prioritas tertinggi  ada  pada  aspek  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yaitu  tingkat  keterlibatan  pihak  terkait  dalam menjalankan kebijakan ANDALALIN dimana solusi strategis yang diperlukan adalah penyelenggaraan pelatihan dan sosialisasi mengenai SOP secara teratur guna memastikan pemahaman dan penerapan yang konsisten.
Kata Kunci : Andalalin; Implentasi Kebijakan; Hambatan dan Solusi Strategi s
ABSTRACT : The rapid development of housing in Brebes Regency provides the background for the necessity of conducting a Traffic Impact Analysis (ANDALALIN) study to determine the magnitude of traffic impacts caused by  this  development.  This  research  aims  to  evaluate  the  implementation  of  the  Traffic  Impact  Analysis  Policy (ANDALALIN) based on applicable regulations, especially for housing in Brebes Regency; assess the obstacles faced in policy implementation; and provide prioritized strategic solutions to address the main obstacles. This type of research is a mixed methods study using an explanatory sequential design model. The research indicates that the Brebes Regency Government has implemented each component of the ANDALALIN Policy for housing, but there are some administrative deficiencies that require follow-up actions. Seven aspects used in evaluating obstacles in policy implementation include Socialization or Forums Aspect, Standard Operating Procedure (SOP) Aspect, Road Status  Authority  Aspect,  ANDALALIN  Website  Aspect,  Human  Resources  (HR)  Aspect,  Monitoring  and Evaluation Aspect, and Sanction Aspect. From the analysis conducted, the obstacle with the highest priority value lies in the Standard Operating Procedure (SOP) aspect, specifically the level of involvement of relevant parties in implementing the ANDALALIN policy, where the strategic solution needed is the provision of regular training and socialization on SOP to ensure consistent understanding and application.
Keyword : Andalalin; Policy Implementation; Obstacles and Strategic Solutions

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  pusat  kegiatan,  permukiman,  dan  infrastruktur  diperkirakan  akan  menimbulkan masalah  terkait  keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  serta  kelancaran  lalu  lintas  dan  transportasi  jalan. Oleh  karena  itu,  analisis  dampak  lalu  lintas  menjadi  sangat  penting.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  70 Tahun 1996 menyebutkan jika infrastruktur yang sudah ada tidak mampu menanggulangi lalu lintas denga bail, langkah Penang nan diperlukan untuk meminimalkan konsekuensi negatif pembangunan terhadap
kelancaran dan keamanan arus lalu lintas di sekitar zona pembangunan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan  yaitu  melalui  upaya  Analisis  Dampak  Lalu  Lintas  (ANDALALIN).  ANDALALIN  adalah evaluasi yang menilai konsekuensi dari pertumbuhan dan penggunaan lahan terhadap aliran lalu lintas di suatu area jalan dan infrastruktur transportasi yang berdekatan.
Pembangunan  perumahan  di  Kabupaten  Brebes  adalah  suatu  fenomena  yang  memiliki  dampak yang  besar  dan  penting  bagi  perkembangan  wilayah  tersebut.  Perumahan  yang  signifikan  ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial di kabupaten tersebut. Dengan adanya pembangunan  perumahan  yang  signifikan,  dapat  diharapkan  adanya  peningkatan  kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi lokal, serta peningkatan infrastruktur dan layanan publik di Kabupaten Brebes. Dalam hal ini, implementasi kebijakan Analisis  Dampak  Lalu  Lintas  (ANDALALIN) menjadi sangat relevan dan penting. ANDALALIN adalah instrumen kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa  pembangunan  infrastruktur,  termasuk  perumahan,  berjalan  sejalan  dengan  keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana kebijakan ANDALALIN  diterapkan  dalam  konteks  peruntukan  lahan  perumahan  di  Kabupaten  Brebes menggunakan metode Miles & Huberman. Hal ini mencakup rincian peruntukan, lokasi perumahan, hasil analisis  kinerja  lalu  lintas, serta kelengkapan dokumen  ANDALALIN berdasarkan  PeraturanI Bupati (PERBUP)  Kab.  Brebes No.  119 Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Analisis  Dampak  Lalu Lintas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan hambatan utama dalam pelaksanaan Analisis    Dampak    Lalu    Lintas    (ANDALALIN)  beserta  solusi  strategis  yang  dapat  diberikan  untuk mengatasi  hambatan  tersebut  yang  akan  diolah  menggunakan  metode analytical  hierarchy  process (AHP).

## II. LANDASAN TEORI Sistem Transportasi Makro
Sistem  merujuk  pada  bagian  yang  terorganisir  dan  terhubung  satu  sama  lain,  berjalan  secara terstruktur, dan memiliki tujuan yang serupa. Di sisi lain, transportasi mengacu pada upaya perpindahan manusia atau barang dari suatu titik awal ke titik tujuan. Transportasi merupakan proses menggerakkan muatan dan penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya. Dua aspek penting dalam transportasi adalah pergerakan  untuk  mengubah  lokasi,  entah  itu  untuk  muatan  atau  penumpang  [1].  Sistem  transportasi makro merupakan suatu sistem transportasi secara komprehensif. Apabila sistem ini dipecahkan maka terbagi menjadi beberapa sub sistem dibawahnya yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Berikut merupakan sistem transportasi mikro[2]:
a. Sistem.kegiatan (Tata.guna.lahan)
b. Sistem.jaringan (Pasokan tranportasi)
c. Sistem.pergerakan (Lalu.lintas)
d. Sistem.kelembagaan
Terdapat  diagram  keterkaitan  dari  ketiga  sistem  yakni  sistem  kegiatan/tata  guna  lahan,  sistem jaringan, dan sistem pergerakan yang dirangkum pada sebuah sistem yaitu kelembagaan.

## Gambar 1. Sistem Kelembagaan
Melihat diagram diatas, maka dapat diketahui ketiga sistem ini merupakan hal yang saling terkait dan terikat didalam satu sistem yaitu sistem transportasi makro [3].

## Perencanaan Transportasi
Perencanaan  transportasi  merujuk  pada  penyusunan  rencana  untuk  memenuhi  kebutuhan infrastruktur transportasi, seperti jalan, terminal, pelabuhan, dan fasilitas pendukung lainnya. Misi dari perencanaan tersebut adalah untuk mengembangkan sistem transportasi yang aman, efisien, dan ramah lingkungan.  Salah  satu  konsep  perencanaan  transportasi  yang  terus  berkembang  adalah  Model Perencanaan Transportasi 4 Tahap, yang meliputi langkah-langkah proses berikut:
a. Bangkitan dan Tarikan Pergerakan ( Trip Generation )
Bangkitan pergerakan adalah bagian dari tahap pemodelan yang melakukan proyeksi terhadap jumlah pergerakan yang dimulai dari suatu zona atau tata guna lahan, sekaligus memperkirakan jumlah pergerakan yang menarik ke arah suatu tata guna lahan atau zona tertentu. Pergerakan lalu lintas dianggap sebagai hasil dari pola tata guna lahan yang membentuk arus pergerakan [4].
b. Sebaran Pergerakan ( Trip Distribution )
Pada konteks rangkaian proses perencanaan transportasi, sebaran pergerakan adalah unsur yang terkait dengan pergerakan antar zona, serta memfasilitasi interaksi antara tata guna lahan, jaringan transportasi,  dan  aliran  lalu  lintas  [5].  Dalam  fase  ini,  dilakukan  penentuan  jumlah  aliran  lalu lintas yang berpindah dari satu zona ke zona lain.
c. Pemilihan Moda ( Moda Split )
Pemilihan  moda  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  perencanaan  transportasi.  Ketika terjadi interaksi antara dua zona tata guna lahan di dalam suatu kota, keputusan harus diambil mengenai  cara  interaksi  tersebut  akan  dilakukan,  termasuk  dalam  hal  pemilihan  moda  seperti penggunaan kendaraan bermotor atau berjalan kaki. Jika memilih menggunakan kendaraan, opsi yang  tersedia  melibatkan  kendaraan  pribadi  seperti  sepeda,  sepeda  motor,  atau  mobil,  atau menggunakan angkutan umum seperti bus, becak, angkutan kota, bajaj, atau taksi [5].
d. Pemilihan Rute ( Trip Assignment )
Pemilihan  rute  atau  trip  assignment  memiliki  tujuan  untuk  mengidentifikasi  jalur-jalur  yang dipilih oleh pengguna jalan dalam suatu jaringan transportasi. Pemilihan rute dapat dikategorikan sesuai  dengan  berbagai  faktor  pertimbangan,  dengan  dasar  pemikiran  bahwa  tidak  semua pengguna jalan dari satu titik ke titik lain akan memilih jalur yang sama [5]

## Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
Analisis Dampak Lalu Lintas pada dasarnya adalah penilaian terhadap dampak pengaturan pola penggunaan lahan yang mempengaruhi sistem pergerakan lalu lintas di sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh munculnya arus lalu lintas baru, perpindahan lalu lintas, serta aktivitas kendaraan yang masuk dan
keluar  dari  wilayah  tersebut  [6].  Analisis  ini  merupakan  bagian  dari  tahap  pemodelan  yang memproyeksikan jumlah pergerakan yang tertarik dari suatu zona atau tata guna lahan. Dengan mengacu pada  konsep  tersebut,  ANDALALIN  dapat  dijelaskan  sebagai  penilaian  terhadap  konsekuensi  yang muncul  akibat  perubahan  dalam  penggunaan  lahan  yang  mempengaruhi  arus  lalu  lintas  di  suatu  jalan tertentu dan infrastruktur transportasi di wilayah sekitarnya [7].
Ragam jenis  tata  guna  lahan  atau  wilayah  yang memerlukan studi  ANDALALlN sebelum memulai proses pembangunan tersedia dalam tabel berikut [8]:

## Tabel 1. Ukuran minimal peruntukan lahan yang wajib melakukan ANDALALIN
No Jenis Kegiatan / Usaha Kriteria ANDALALIN 1 Pusat Kegiatan a. Kegiatan Perdagangan, Perbelanjaan/retail 500 m2 luas lantai bangunan b. Kegiatan Perkantoran 1000 m2 luas lantai bangunan c. Kegiatan Industri, Industri dan Pergudangan 2500 m2 luas lantai bangunan d. Fasilitas Pendidikan 1. Sekolah/Universitas 500 siswa 2. Lembaga kursus bangunan dengan 50 siswa per waktu e. Fasilitas Pelayanan Umum 1. Rumah sakit 50 tempat tidur 2. Klinik bersama 10 ruang praktek dokter 3. Bank 500 m2 luas lantai bangunan f. SPBU / Pom bensin 1 dispenser g. Hotel 50 kamar h. Gedung Pertemuan 500 m2 luas lantai bangunan i. Restoran / rumah makan 100 tempat duduk j. Fasilitas olah raga (indoor atau outdoor) Kapasitas 100 penonton dan/atau 10000 m2 luas bangunan k. Bengkel kendaraan bermotor 2000 m2 luas lantai bangunan i. Pencucian mobil 2000 m2 luas lantai bangunan 2 Pemukiman a. Perumahan dan Pemukiman 1. Perumahan Sederhana. 150 Unit 2. Perumahan menengan - atas 50 Unit b. Rumah Susun dan Apartemen 1. Rumah susun dan Sederhana 100 Unit 2. Apartemen 50 Unit c. Asrama 50 Kamar d. Ruko 2000 m2 luas lantai keseluruhan 3 Infrastruktur a. Akses dari / ke jalan tol Wajib b. Pelabuhan Wajib c. Bandar Udara Wajib d. Terminal Wajib e. Stasiun kereta api Wajib f. Pool Kendaraan (garasi bus/truk) Wajib g. Fasilitas parkir umum Wajib h. Jalan layang ( flyover ) Wajib i. Lintas bawah ( Underpass ) Wajib

## TELSINAS
Volume 7, No. 1 April 2024 e-ISSN 2621-5276 (online) No Jenis Kegiatan / Usaha Kriteria ANDALALIN 4 Terowongan ( Tunnel ) Wajib dilakukan studi Analis Dampak Lalu Lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (Kendaraan) baru pada jam padat dan atau inya pada jalan yang menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (Kendaraan) baru setiap hari pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau pemukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.
Bangunan / pemukiman / infrastruktur lainnya
Sumber : Peraturan Bupati Brebes Nomor 27 Tahun 2020
Faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menetapkan wilayah yang memiliki dampak dapat ditemukan dalam tabel berikut:
Tabel 2. Faktor yang dipertimbangkan untuk menentukan kawasan yang berpengaruh
Peruntukan Lahan Faktor yang di p ertimbangkan Data yang Diperlukan Pusat Perbelanjaan a.  Pengembangan daerah komersial sejenis yang saling bersaing Distribusi Penduduk b.  Waktu perjalanan umumnya maksimal 20 menit Perkantoran dan Industri Waktu perjalanan umumnya diasumsikan waktu perjalanan maksimum 30 menit atau 15-20 km Distribusi Penduduk Pemukiman Waktu perjalanan umumnya diasumsikan waktu perjalanan maksimum 30 menit atau 15 km Distribusi Penduduk Sumber : Pedoman Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas Departemen Perhubungan (2014)

## Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes
Beberapa kebijakan terkait Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes diantaranya:
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas [9]
2. Peraturan Bupati Brebes Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
3. Peraturan  Bupati  Brebes  Nomor  72  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Bupati Brebes Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 119 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
5. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Brebes  Nomor  8  Tahun  2022  tentang  Penyelenggaraan Perhubungan
6. Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 Tahun 2022 tentang Layanan Analisis dan Pengendalian Dampak Lalu Lintas melalui Jaringan Digitalisasi Analisis Dampak Lalu Lintas.

## Penelitian Terdahulu
Berdasarkan tinjauan literatur, banyak penelitian yang telah memanfaatkan ANDALALIN sebagai subjek penelitiannya. Variasi di antara penelitian-penelitian tersebut terutama terletak pada objek yang diselidiki dan metode yang digunakan, seperti metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) yang digunakan  untuk  peneliatian  di  Jepara  [10]  dan  Bogor  [11].  Kemudian  penelitian  yang  menggunakan

## TELSINAS
metode  deskriptif  kualitatif  seperti  yang  dilakukan  di  Trenggalek  [12]  dan  Kabupaten  Sidoarjo  [13]. Selain  itu,  terdapat  pula  penelitian  yang  menggunakan  metode  mix  methods  menggunakan  metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan teknik purpose sampling [14]. Namun, tidak ada penelitian yang ditemukan yang mempelajari implementasi kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) menggunakan  pendekatan mixed  methods dengan  kombinasi  metode  Miles&Huberman  dan Analytic Hierarchy Process (AHP).

## III. METODE PENELITIAN
Desain mixed  methods diterapkan  untuk  mendapatkan  tujuan  penelitian  yang  diajukan.  Untuk mengevaluasi  implementasi  kebijakan  Analisis  Dampak  Lalu  Lintas  (ANDALALlN)  perumahan  di Kabupaten  Brebes  dipecahkan  melalui  pendekatan  kualitatif  dengan  menerapkan  analisis  data  model Miles  dan  Huberman.  Sementara  itu,  untuk  mendapatkan  hambatan  dan  solusi  strategis  dalam implementasi  kebijakan  ANDALALIN  dijawab  melalui  pendekatan  kuantitatif  menggunakan  metode Analytic Hierarchy  Process  (AHP). AHP diaplikasikan dengan tujuan untuk menetapkan prioritas antara alternatif-alternatif dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang kompleks. Pendekatan ini membantu  mengidentifikasi  masalah  di  lapangan  dan  memberikan  wawasan  baru  bagi  instansi  terkait dalam  penyelesaian  masalah  yang  dihadapi.  Pada  penelitian  ini,  data  primer  dikumpulkan  melalui wawancara  responden  menggunakan  kuisioner  yang  memiliki  keahlian  di  bidang  Pemerintahan Kabupaten  Brebes.  Sedangkan  data  sekunder  melibatkan  peraturah-peraturan  yang  berlaku  dalam implementasi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALlN) di Kabupaten Brebes.

## Analisis Miles & Huberman

## Pengumpulan Data
Dalam  konteks  ini,  peneliti  mengumpulkan  data  penelitian  melalui  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi di lapangan dengan pendekatan yang objektif.

## Reduksi Data
Data  yang  telah  terkumpul  kemudian  diubah  menjadi  bentuk  tulisan  sesuai  dengan  format  yang ditentukan, lalu dirangkum dan dipilah sehingga hanya memfokuskan pada informasi yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).

## Penyajian Data
Data  yang  terkumpul  disusun  dan  dikelompokkan  berdasarkan  kategori  atau  pengelompokan  tertentu sesuai dengan kebutuhan analisis. Penyajian  data  dapat  diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, grafik, matriks, dan chart [15]. Pada penelitian ini, data disajikan melalui teks naratif dan dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi dalam observasi lapangan .

## Penarikan/Verifikasi Kesimpulan
Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan ini dibuat setelah data melalui proses reduksi dan disajikan dalam bentuk teks naratif. Hasil penelitian disampaikan dengan kalimat  yang  ringkas,  padat,  dan  mudah  dipahami.  Kesimpulan  tersebut  kemudian  dievaluasi  untuk memastikan  akurasi,  terutama  terkait  relevansi  dan  konsistensinya  dengan  judul,  tujuan,  dan  rumusan masalah penelitian.
Analisis Analytic Hierarchy Process (AHP)
Tahap ini merupakan perhitungan skala prioritas untuk menentukan hambatan dan solusi strategis utama dalam melaksanakan kebijakan kedepannya. Data ini didapatkan dari hasil pengisian kuesioner dari expert Pemerintahan Kabupaten Brebes yang telah divalidasi dan kemudian diolah menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) pada aplikasi Expert Choice versi 11.0.
Diagram Alir Penelitian

## TELSINAS
Proses  pelaksanaan  penelitian  ini  mengikuti  tahapan  yang  tercantum  dalam  diagram  alir  pada gambar berikut:

## Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada Juni 2023 sampai dengan Desember 2023 di Kabupaten Berbes, Provinsi  Jawa  Tengah.  Dalam  mengevaluasi  implementasi  kebijakan  Analisis  Dampak  Lalu  Lintas (ANDALALlN)  dan  mendapatkan  hambatan  dan  solusi  strategis  dalam  implementasi  kebijakan ANDALALIN,  wawancara  dengan expert dilakukan  di  Dinas  Perhubungan,  Dinas  Pekerjaan  Umum (DPU), dan Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Brebes. Sementara itu, sampel yang digunakan
Mulai
Observasi Lapangan Identifikasi Masalah Studi Literatur
Penetapan Tujuan
Data Primer
- Hasil Wawancara - Pengamatan Langsung Data Sekunder - Peraturan Bupati - Peraturan Daerah - Dokumen Andalalin - Surat Keputusan Penetapan Tujuan Kriteria dan Alternatif Desain model hierarki Perancangan Kuesioner
Pengumpulan data
Pembobotan tingkat prioritas
Ranking alternatif
Hasil dan Pembahasan Kesimpulan dan Saran Selesai Penetapan Tujuan Perancangan tahap wawancara Pengumpulan data Penyajian data Penarikan/Verifikasi Simpulan Pengolahan Miles Pengolahan AHP Reduksi data

## TELSINAS
untuk  mengkaji  implementasi  ANDALALIN  itu  sendiri  adalah  5  perumahan  di  Kabupaten  Brebes sebagaimana terlihat pada tabel berikut:
Tabel 3. Objek kajian Implementasi Kebijakan Andalalin
No Nama Perumahan Alamat Koordinat Jumlah Unit Rumah 1 Limbangan Agung Permai 2 Jl. Cemara Desa Kemukten Kec. Kersana 6°54'14.41"S 108°51'47.60"E 170 2 Sakinah Village Kertasinduyasa Desa Kertasinduyasa Kec. Jatibarang 6°57'3.34"S, 09° 2'57.14"E 126 3 Graha Buana Asri Jl. Ruas Jalan Wangandalem - Lembarawa 6°54'19.58"S 109° 3'46.24"E 325 4 Shappire Aesthetic Brebes Desa Padasugih Kec. Brebes 6°53'12.89"S 109° 2'40.64"E 64 5 Grand Surya Residence Jl. Sultan Agung Desa Pulosari Kec. Brebes 6°53'16.12"S 109° 2'9.64"E 28

## IV. PEMBAHASAN

## Analisis Implementasi ANDALALIN Menggunakan Model Miles dan Huberman
Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan model Miles dan Huberman diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Implementasi Kebijakan
Dari kelima responden kunci yang telah diwawancara, implementasi kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALlN) di Kabupaten Brebes sudah berjalan dengan baik karena Pemerintah Kabupaten  Brebes  telah  menjalankan  setiap  aspek  dari  peraturan  yang  ada,  memastikan kepatuhan  terhadap  setiap  butir  regulasi.  Namun,  ada  beberapa  kelemahan  yang  perlu ditindaklanjuti, sehingga diperlukan peningkatan dalam pelaksanaannya.
2. Fokus dalam Peruntukan Lahan Berdasarkan informasi yang diberikan oleh responden, saat ini Kabupaten Brebes sedang banyak melakukan  pembangunan  perumahan  yang  membutuhkan  pemenuhan  persyaratan  berupa dokumen ANDALALlN. Maka dari itu, dalam penilitian ini penulis juga akan melakukan kajian mengenai  implementasi  kebijakan  Analisis  Dampak  Lalu  Lintas  (ANDALALlN)  dalam peruntukan lahan perumahan.
3. Hambatan dalam Implementasi
Dalam implementasi kebijakan ANDALALlN di Kabupaten Brebes, terdapat beberapa hambatan yang dirasakan oleh responden kunci, hal ini mencakup Aspek Sosialisasi atau Forum, Aspek Standar Operasional Prosedur (SOP), Aspek Kewenangan Status Jalan, Aspek Website Analisis Dampak Lalu Lintas, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Aspek Monitoring dan Evaluasi, dan Aspek  Sanksi.  Aspek-aspek  ini  kemudian  akan  diolah  datanya  menggunakan  AHP  untuk mengetahui  hambatan  utama  dan  solusi  strategis  dalam  menentukan  tindak  lanjut  dalam implementasi kebijakan tersebut.

## Analisis Implementasi ANDALALIN Menggunakan Model Miles dan Huberman
Dari  lima  sampel  yang  dikaji,  terlihat  bahwa  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Brebes  telah mempraktikkan standar pemenuhan izin penerbitan usaha melalui implementasi Standar Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALlN) pada perumahan-perumahan di Kabupaten Brebes. Tindakan ini mencerminkan  komitmen  yang  kuat  dari  pihak  berwenang  untuk  memperhitungkan  dan  mengelola dampak lalu lintas yang mungkin timbul akibat pembangunan proyek-proyek tersebut. Proses pengajuan spesifikasi teknis ANDALALIN perumahan juga telah berdasar pada Peraturan Bupati Kab. Brebes No. 119 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

## Pembobotan Skala Prioritas menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP)

## TELSINAS
Setelah  dilakukan  pengumpulan  data  yang  didapat  dari expert Pemerintah  Kabupaten  Brebes melalui  wawancara,  terdapat  7  aspek  yang  kemudian  divalidasi  untuk  dilakukan  penilaian  terhadap implementasi analisis  dampak  lalu  lintas  (ANDALALlN) beserta hambatan dan solusi strategis yang dapat diberikan. Aspek-aspek tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut:

## Gambar 3. Aspek dalam Penilaian Implementasi Kebijakan Analisis ANDALALIN Kabupaten Brebes
Hasil  pengujian  AHP  untuk  pembobotan  skala  prioritas  hambatan  pada  7  aspek  dalam implementasi kebijakan Analisis  Dampak  Lalu  Lintas  (ANDALALlN) adalah sebagai berikut:
Secara berurutan, Aspek yang menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan  Analisis Dampak  Lalu  Lintas  (ANDALALlN) adalah Aspek Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan nilai prioritas sebesar 0.320, kemudian Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dengan nilai prioritas sebesar 0.262, Aspek Sosialisasi dengan nilai priortas sebesar 0.130, Aspek Monitoring dan Evaluasi dengan nilai prioritas  sebesar  0.094,  Aspek  Website  Andalalin  dengan  nilai  prioritas  sebsar  0.074,  serta  Aspek Kewenangan Status Jalan dan Aspek Sanksi dengan nilai prioritas terkecil dengan nilai masing-masing 0.060.
Secara hierarki, maka untuk aspek evaluasi implementasi kebijalan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), hasil pengujian AHP hambatan dan solusi strategis dengan nilai prioritas tertinggi dapat dilihat pada bagan berikut:
Model Name: Implementasi Kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Brebes
Priorities with respect to: Comb... Goal: Hambatan Implementasi Kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Brebes Aspek Sosialisasi .130 Aspek Standar Operasional Prosedur .320 Aspek Kewenangan Status Jalan .060 Aspek Website Andalalin .074 Aspek Sumber Daya Manusia .262 Aspek Monitoring dan Evaluasi .094 Aspek Sanksi .060 Inconsistency = 0.03
with 0  missing judgments.
Page 1 of 1
1/20/2024 6:35:15 PM
Gambar 4. Hierarki Aspek Evaluasi, Hambatan, dan Solusi Strategis

## V. KESIMPULAN
Implementasi Kebijakan ANDALALIN di Kabupaten Brebes saat ini terdapat beberapa kekurangan yang bersifat administratif dan dibutuhkan tindak lanjut dari Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah yang sudah terbit di Kabupaten Brebes. Kemudian dalam pelaksanaan penerbitan ANDALALIN, Pemerintah Kabupaten Brebes sudah melaksanakan di tiap butir komponen peraturan yang ada sehingga Pemerintah Kabupaten Brebes mampu mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes dengan baik.
Terdapat  7  aspek  dalam  menilai  implementasi  kebijakan  analisis  dampak  lalu  lintas (ANDALALIN)  di  Kabupaten  Brebes,  secara  berurutan,  Aspek  tersebut  adalah  Aspek  Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan nilai prioritas sebesar 0.320, kemudian Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dengan nilai prioritas sebesar 0.262, Aspek Sosialisasi dengan nilai priortas sebesar 0.130, Aspek Monitoring  dan  Evaluasi  dengan  nilai  prioritas  sebesar  0.094,  Aspek  Website  Andalalin  dengan  nilai prioritas  sebsar  0.074,  serta  Aspek  Kewenangan  Status  Jalan  dan  Aspek  Sanksi  dengan  nilai  prioritas terkecil dengan nilai masing-masing 0.060.
Dalam aspek Standar Operasional Prosedur (SOP), hambatannya terletak pada tingkat keterlibatan pihak terkait dalam menjalankan kebijakan ANDALALIN. Kedua, dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM),  tantangannya  adalah  kurangnya  SDM  yang  memiliki  kompetensi  dalam  melakukan  evaluasi ANDALALIN. Ketiga, dalam aspek Sosialisasi atau Forum, diperlukan upaya untuk menyosialisasikan SOP  Pelayanan  Andalalin  dan  pedoman  penulisan  dokumen  ANDALALIN  kepada  masyarakat  atau pemangku  kepentingan.  Keempat,  dalam  aspek  Monitoring  dan  Evaluasi,  perlu  dilakukan  kegiatan monitoring dan evaluasi yang lebih berkelanjutan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas. Kelima, dalam aspek  Website  Andalalin,  infrastruktur  teknologi  yang  memadai  belum  tersedia  untuk  mendukung operasionalnya. Keenam, dalam aspek Kewenangan Status Jalan, pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi terkait kewenangan jalan baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Terakhir, dalam aspek Sanksi, penerapan sanksi administratif masih perlu diperkuat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan ANDALALIN.
Dalam mengatasi hambatan diatas, berikut adalah solusi-solusi yang dapat diterapkan; Untuk aspek Standar  Operasional  Prosedur  (SOP),  diperlukan  penyelenggaraan  pelatihan  dan  sosialisasi  mengenai SOP secara teratur guna memastikan pemahaman dan penerapan yang konsisten. Dalam aspek Sumber Daya  Manusia  (SDM),  langkah  yang  perlu  diambil  adalah  meningkatkan  kualitas  SDM  yang  terlibat dalam  bidang  lalu  lintas  melalui  penyelenggaraan  Bimbingan  Teknis  (BIMTEK)  yang  diberikan  oleh lembaga  yang  memiliki  sertifikasi  penilai  ANDALALIN  di  Kementerian  Perhubungan.  Untuk  aspek Sosialisasi atau Forum, perlu adanya sosialisasi yang dilakukan secara berkala agar informasi mengenai ANDALALIN dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Dalam aspek Monitoring dan Evaluasi, diperlukan penyusunan rencana monitoring dan evaluasi yang terencana
dan sistematis secara rutin guna memantau pelaksanaan kebijakan ANDALALIN dengan lebih efektif. Untuk aspek Website ANDALALIN, langkah yang dapat diambil adalah menyelenggarakan pelatihan dan  sosialisasi  tentang  penggunaan  website  ANDALALIN  kepada  masyarakat  dan  pemangku kepentingan  agar  dapat  memanfaatkannya  dengan  maksimal.  Dalam  aspek  Kewenangan  Status  Jalan, diperlukan peningkatan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat untuk memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai status kewenangan jalan. Terakhir, dalam aspek Sanksi, diperlukan penyusunan sanksi  yang  lebih  terstruktur  dan  progresif  guna  meningkatkan  kepatuhan  terhadap  kebijakan ANDALALIN.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] S. Fatimah, Pengantar transportasi . Myria Publisher, 2019.
[2] H. A. Karim et al. , Manajemen transportasi . Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
[3] A. S. Anom, A. Purba, and G. F. Nama, “Analisis Kebutuhan Layanan Transportasi Publik di Kota Bandar Lampung,” in Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) , 2022.
[4] Y. E. Ardana and others, “Analisis Dampak Lalu Lintas Akibat Beroperasinya Hotel Swiss Belinn Kota Singkawang,” JeLAST: Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang , vol. 8, no. 1.
[5] F. F. Salsabila, “Traffic Impact Analysis Result The Construction of PT. Amman Mineral Nusa Tenggara Exclusive Airport Using the PTV Vissim Software,” STUDENT JOURNAL GELAGAR , vol. 5, no. 2, pp. 1–10, 2023.
[6] O.  Z.  Tamin,  “Menuju  terciptanya  sistem  transportasi  berkelanjutan  di  kota-kota  besar  di indonesia,” Jurnal Transportasi , vol. 7, no. 2, 2007.
[7] A. S. Widodo, “Analisis Dampak Lalu–Lintas (Andalalin) pada Pusat Perbelanjaan yang Telah Beroperasi  Ditinjau  dari  Tarikan  Perjalanan  (Studi  Kasus  Pada  Pacific  Mall  Tegal),”  program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007.
[8] “Peraturan Bupati Brebes Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas”.
[9] M. Perhubungan, “Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan  Kegiatan  Manajemen  dan  Rekayasa  Lalu  Lintas,” Menteri  Perhubungan.  Jakarta , 2015.
[10]  G.  S.  Angkoso,  N.  Hidayati,  and  Y.  A.  Saputro,  “Analisis  Kinerja  Ruas  Jalan  Menggunakan Metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia (Mkji) 1997 Pada Ruas Jalan Jepara–Kudus Km 11 Sampai Km 15,” J. Civ. Eng. Study , vol. 1, no. 38, pp. 19–25, 2021.
[11]  M. Aldiansyah, “Analysis Impact of Traffic (Andalalin) Kawasan Mall Transmart of Tajur Road Bogor,” Astonjadro , vol. 11, no. 2, pp. 263–274, 2022.
[12]  H. Prasetyo, T. Pramono, F. A. Prissando, and others, “Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Trenggalek (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No 18 Tahun 2013 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Dan Prasarana Perlengkapan Jalan),” Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara , vol. 6, no. 1, pp. 188–202, 2022.
[13]  F.  Prasetyo,  “Kewenangan  dalam  Penerapan  Pengaturan  Analisis  Dampak  Lalu  Lintas (Andalalin),” JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) , vol. 4, no. 2, pp. 207–218, 2016.
[14]  N. A. Burhani and B. H. Susilo, “Identifikasi Faktor Dan Kriteria Dalam Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan Terhadap Pembangunan Kawasan (Studi Kasus Kawasan Industri Cikembar Kabupaten Sukabumi).,” Journal of Syntax Literate , vol. 7, no. 6, 2022.
[15]  D. E. Agustinova, “Memahami metode penelitian kualitatif.” Yogyakarta: Calpulis, 2015.