## Analisis Hak-hak Dasar Lingkungan Hidup Ajaran Saminisme Dalam Prespektif
Konstitusi Republik Indonesia Dan Hukum Islam

## Ahmad Ari Fatullah, Muhammad Maghfur Agung, Sri Asmita
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ahmadarifatullah@gmail.com

## Abstraact
This  study  aims  to  determine  basic  environmental  rights  based  on  the  teachings  of Saminism  and  regulation  of  basic  environmental  rights  based  on  the  teachings  of Saminism  from  the  perspective  of  the  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  and Islamic  Law.  This  research  method  uses  normative  legal  research  with  statutory, conceptual and Islamic Law approaches. As for the results of the research that the basic rights of the environment based on the teachings of saminism, among others, are 1). The right to be properly cultivated; 2). The right to be planted or planted; 3). The right to be maintained or guarded; 4). Right to be preserved; 5). The right to be used sufficiently, and  judging  from  the  arrangement  based  on  the  constitution  of  the  Republic  of Indonesia, has not been regulated as a basic obligation of Indonesian citizens, but this obligation  has  been  regulated  in the PPLH  Law,  although it  has  not  been clearly and unequivocally related to the form of their obligations as humans or society towards the environment.  For  this  reason,  it  is  necessary  to  encourage  regulation  of  the  basic obligations  of  Indonesian  citizens  towards  the  environment  so  that  there  is  a  balance, environment, sustainability and sustainability both in the constitution of the Republic of Indonesia  and  the  arrangements  under  it  which  are  strictly  related  to  the  form  of obligations as humans or society towards the environment.
Keywords; Fundamental Rights of the Environment, Saminism, Constitution, Islamic Law.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hak-hak  dasar  lingkungan  hidup berdasarkan  ajaran  saminisme  serta  pengaturan  hak-hak  dasar  lingkungan  hidup berdasarkan  ajaran  saminisme  prespektif  Konstitusi  Republik  Indonesia  dan  Hukum Islam.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  konseptual  dan  Hukum  Islam.  Adapun hasil penelitian bahwa Hak-hak dasar lingkungan hidup berdasarkan ajaran saminisme antara  lain  adalah  1).  Hak  untuk  diolah  dengan  baik;  2).  Hak  untuk  ditanami  atau ditanam;  3).  Hak  untuk  dipelihara  atau  dijaga;  4).  Hak  untuk  dilestarikan;  5).  Hak untuk dimanfaatkan secukupnya, dan dilihat dari pengaturanya berdasarkan konstitusi Republik Indonesia belum diatur sebagai kewajiban asasi dari warga negara Indonesia namun kewajiban tersebut sudah diatur dalam UU PPLH walaupun belum secara jalas dan  tegas  berkaitan  dengan  bentuk  kewajibanya  sebagai  manusia  atau  masyarakat terhadap  lingkungan  hidup.  Untuk  itu  perlu  adanya  dorongan  akan  pengaturan kewajiban  asasi  warga  negara  Indonesia  terhadap  lingkungan  agar  terjadi keseimbangan,  lingkungan  hidup,  kelestarian  serta  keberlanjutan  (sustainability)  baik di dalam konstitusi negara Republik Indonesia maupun pengaturan di bawahnya secara
tegas  terkait  dengan  bentuk  kewajiban  sebagai  manusia  atau  masyarakat  terhadap lingkungan hidup.
Kata Kunci; Hak-hak dasar Lingkungan Hidup, saminisme, Konstitusi, Hukum Islam.

## Latar belakang
Ajaran  saminisme  adalah  ajaran  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  samin  yang dicetuskan  oleh Samin  Surosentiko pada  tahun  1890  dan  mudah  diterima  oleh masyarakat  Blora,  hal  ini  dikarenakan  keadaan  masyarakat  Blora  pada  abad  ke-19 sangat memprihatinkan. Disamping keadaan alam yang kurang berpotensi, juga adanya tekanan dari pemerintah kolonial yang ditandai dengan masuknya sistem ekonomi uang, serta  tuntutan  pajak  yang  tinggi.  Perampasan  tanah  milik  rakyat  yang  dijadikan  hutan jati  milik  negara  dan  masuknya  budaya  barat  membuat  masyarakat  samin  memilih mengasingkan hidupnya dari tekanan hidup yang berlainan dengan mereka (Pinasti, V. I.  S.,  &  Lestari,  P.,  2017).  Oleh  karena  itu  masyarakat  samin  memiliki  kebiasaan kehidupan  yang  masih  tradisional,  dengan  mengedepankan  ajaran  dan  atau  nilai-nilai luhur yang diajarakan oleh leluhur, yang hingga saat ini masih dijalankan serta dipatuhi sebagai  suatu  norma  dasar  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  baik  dalam  hubungannya dengan tuhan, sesama, maupun dengan lingkungan hidup (alam semesta) .
Adapun  ajaran  leluhur  masyarakat  atau  suku  Samin  tersebut  dikenal  dengan ajaran  saminisme,  ajaran  saminisme  yaitu  berkenaan  dengan  nilai-nilai  perilaku masyarakat  samin  terhadap  lingkungan,  seperti  prilaku  memanfaatkan  alam (misalnya mengambil kayu) secukupnya saja dan tidak pernah mengeksploitasi, sikap dan pikiran masyarakat samin yang cukup sederhana, tidak berlebihan dan apa adanya. Tanah bagi masyarakat samin ibarat ibu sendiri, artinya tanah memberi penghidupan dan kehidupan bagi kelompok ini. Selain itu, semua yang ada di bumi dianggap sebagai seduluran atau sanak  saudara,  tanah  diperlakukan  sebaik-baiknya  oleh  masayarakat  samin.  Dalam pengelolaan  lahan (tumbuhan  apa  yang  akan  ditanam) hanya  berdasarkan  musim  saja yaitu penghujan dan kemarau. Sehingga masyarakat Samin menghormati, menjaga, dan mengelola lingkungan dengan kepercayaan daerah setempat.
Nilai-nilai  yang  berdasarkan  pada  ajaran  saminisme  pada  masyarakat  sikep samin  dalam  mengelola  lingkungan  yaitu  dengan  menerapkan panca  sesanti  samin sikep diantaranya; 1).  Seduluran;  2).  Ora  seneng  memusuhan;  3).  Ora  rewang  kang dudu sak mestine; 4) Ora Ngelenah Liyan, 5) Eling Sing kuoso . Dari beberapa nilai-nilai di  atas  telah  memposisikan  lingkungan  hidup  sebagai  dulur  atau  saudara,  layaknya orang  tua  dengan  anak  sehingga  hak  dan  kewajiban  antara  lingkungan  hidup  dengan masyarakat samin menjadi kebiasaan yang terpelihara. (Nugraha, K. E. A., 2017).
Lingkungan  hidup  juga  memiliki  hak-hak  dasar  yang  menjadi  kewajiban manusia untuk dapat dipenuhinya sehingga dengan terpenuhinya hak-hak dasar tersebut, tentunya  secara  otomatis  akan  berimbas  sebaliknya  yaitu  kewajiban  dasar  lingkungan hidup terhadap manusia akan terpenuhi dan ini yang kemudian dalam bahasa sederhana disebut  dengan  kesimbangan  atau  timbal-balik.  Sebagaimana  menurut  Therik  bahwa menjaga  kelestarian  lingkungan  merupakan  upaya  untuk  menjaga  dan  memelihara
lingkungan  agar  lingkungan  tetap  berfungsi  untuk  mempertahankan  kelangsungan makhluk  hidup  termasuk  manusia  di  muka  bumi  ini  (Therik,  J.  J.,  &  Lino,  M.  M., 2021). Untuk itu, dalam kajian ini penulis hendak mengkaji mengenai apa saja hak-hak dasar  lingkungan  hidup  berdasarkan  ajaran  saminisme  serta  bagaimana  pengaturanya hak-hak dasar lingkungan hidup tersebut dalam konstitusi Negara  Republik Indonesaia dan Hukum Islam.
Menurut  Harahap  bahwa  lingkungan  harus  dipandang  sebagai  salah  satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti, lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri, sehingga integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan disekitarnya (Harahap, R.  Z.,  2015).  Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  perilaku  positif  dapat  menyebabkan lingkungan  tetap  lestari  dan  perilaku  negatif  dapat  menyebabkan  lingkungan  menjadi rusak.  Integritas  ini  pula  yang  menyebabkan  manusia  memiliki  tanggung  jawab  untuk berperilaku baik dengan kehidupan disekitarnya. Kerusakan alam diakibatkan dari sudut pandang  manusia  yang anthroposentris yakni  kekeliruan  cara  pandang  yang memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta.
Pentingnya persoalan di atas dikarenakan belum adanya kajian yang meneliti hal tersebut. Sebagaimana tulisan yang berjudul “Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  Serta  Upaya  Perlindungan  Dan  Pemenuhannya” Sodikin,  S.  S.  (2021). Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Serta  Upaya  Perlindungan  Dan Pemenuhannya. Supremasi:  Jurnal  Hukum, 3(2),  106-125.  Juga  kajian  yang  berjudul “ Implementasi  Green  Constitution  di  Indonesia:  Jaminan  Hak  Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan ” Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). Implementasi  Green  Constitution  di  Indonesia:  Jaminan  Hak  Konstitusional Pembangunan  Lingkungan  Hidup  Berkelanjutan . Jurnal  Konstitusi, 15(2),  306-326. yang kesemuanya masih memposisikan lingkungan hidup sebagai objek sehingga masih belum  sampai  pada  pengaturan  secara  jelas  hak-hak  dasar  lingkungan  hidup  apa  saja dan  tentunya  akan  menjadikan  sebagian  dari  kewajiban  konstitusional  warga  negara untuk dapat dipatuhi dan dijalankan berdasarkan konstitusi layaknya masyarakat samin dalam  berinteraksi  dengan  lingkunganya,  sehingga  berkaca  dari  prilaku  positif masyarakat  samin  tersebut  maka,  akan  menjadikan  warga  negara  yang  baik  terdorong untuk taat serta mematuhi konstitusi tersebut.
Dengan adanya kajian ini maka menjadi harapan penulis agar dapat memberikan gagasan  kongkrit  dan  berdasar  bagaimana  seharusnya  manusia  menjaga  lingkungan hidup  sesuai  dengan  yang  diamanahkan  oleh  konstitusi  yakni  terciptanya  lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat  yang  merupakan  hak  asasi  setiap  Warga  Negara  Indonesia sebagaimana  yang  diatur  dalam  ketentuan  pasal  28H  UUD  1945  sehingga  lingkungan hidup  dapat  dikelola  secara  bijaksana  guna  memastikan  kelestarian  dan  keberlanjutan sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar  1945,  yakni  terciptanya
pembangunan  ekonomi  nasional  yang  diselengarakan  dengan  berdasarkan  prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  studi  literatur  dengan  pendekatan  normatif  dan Hukum  Islam  untuk  mengelolah  bahan  pustaka  selaku  bahan  sekunder  (Zed,  2004). Bahan sekunder yang diperoleh disusun secara sistematis dengan teknik pencatatan dan interpretasi  dari  bahan  yang  ada.  Penelitian  ini  memfokuskan  diri  pada aturan,  doktrin serta  prinsip-prinsip  hukum  yang  selaras  dengan  permasalahan  yang  dikaji  sehingga menghasilkan  argumen  yang  solid.  Teknik  pencatatan  dalam  penelitian  ini  dengan mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diangkat, dibaca dan dikelompokkan  sebelum  diinterpretasikan.  Bahan  tersebut  dianalisis  dengan  metode kualitatif,  untuk  membangun  argumentasi  dan  interpretasi  atas  ukuran  kesesuaian analisis  dengan  pembahasan  yang  ditentukan  yakni  hak  dasar  lingkungan  hidup berdasarkan ajaran saminisme dalam perspektif konstitusi Negara Republik Indonesia.

## Hasil dan Diskusi

## Hak-hak dasar lingkungan hidup berdasarkan ajaran Saminisme
Lingkungan  hidup  adalah  kesatuan  ruang  dengan  segala  benda,  daya,  keadaan, dan  makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang  mempengaruhi  alam, keberlangsungan  kehidupan,  dan  kesejahteraan  manusia  serta  makhluk  hidup  lainnya. Tujuan  dari  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  diantaranya  untuk melindungi  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dari  pencemaran  atau kerusakan  lingkungan  hidup,  menjamin  keselamatan,  kesehatan,  kehidupan  manusia, menjamin kelangsungan makhluk hidup, kelestarian ekosistem, dan menjaga kelestarian fungsi  lingkungan  hidup.  Dari  konsepsi  pengertian  serta  tujuan  lingkungan  hidup tersebut  tentunya  menjadikan  kewajiban  serta  tangungjawab  generasi  saat  ini  untuk menjaga keberlangsungannya. (Is, M. S., 2021)
Negara  sebagai  entitas  yang  didirikan  untuk  mendapatkan  jaminan  atas keberlangsungan lingkungan hidup, demi menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran, maka  disahkannya  Undang-undang  No.  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (PPLH)  yang  mengatur  beberapa  tatanan  kehidupan diantaranya;  a).  perencanaan;  b).  Pemanfaatan;  c).  Pengendalian;  d).  Pemeliharaan;  e). Pengawasan;  dan  f).  Penegakan  hukum.  Lebih  komprehensif  untuk  dapat  memastikan pemanfaatan  terhadap  lingkungan  hidup,  secara  bijaksana  dengan  mengedepankan aspek  perencanaan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  melalui  tahapan; inventarisasi  lingkungan  hidup,  penetapan  wilayah  ekoregion;  dan,  penyususnan RPPLH  sehingga  diharapkan  kepastian  terjaminnya  kelestarian lingkungan  hidup  serta keberlanjutanya.
Untuk itu maka menurut Gusmadi bahwa warga negara atau masyarakat sebagai bagian  dari  entitas  negara,  perlu  ditingkatkan  peran  serta  karakter  kepedulian  terhadap
lingkungan  agar  tercipta  lingkungan  yang  bersih  dan  sehat,  nyaman  dan  berbudaya lingkungan  (Gusmadi,  S.,  2018).  Lebih  lanjut  juga  agar  hal  ini  tercapai  maka  perlu menguatkan  gerakan  memperbaiki  lingkungan  hidup  masyarakat  yang  lebih  efektif dengan  didukung  dari  segi  penguatan  pendidikan  agar  dapat  mengembangkan masyarakat  yang  bertanggung  jawab,  kreatif  dan  berilmu,  sebab  keterlibatan  warga menjadi  penting  untuk  berkontribusi  bergerak  mengelola,  menjaga,  dan  melestarikan lingkungan.  Upaya  tersebut  tentunya  menjadi  usaha  mendasar  karena  warga  negara dalam  hal  ini  manusia  adalah  kunci  utama  dari  terciptanya  lingkungan  hidup  yang terjaga kelestarianya.
Berdasarkan tataran konseptual dalam rangka menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, untuk penguatan karakter kepedulian masyarakat,  maka pemahaman lingkungan hidup haruslah diposisikan sebagai orang tua (ibu), dulur, teman menjadi penting.  Hal ini  sebagaimana  yang  terkandung  dalam ajaran  saminisme  diantaranya; 1).  Seduluran;
2). Ora seneng memusuhan; 3). Ora rewang kang dudu sak mestine; 4) Ora Ngelenah Liyan,  5)  Eling  Sing  kuoso. Dimana  kelima  konsep  dasar  ajaran  saminimse  tersebut dikenal  dengan panca  sesanti  samin  sikep (Nugraha,  K.  E.  A.,  2017).  Ajaran saminiseme  dilihat  dari  prespektif  ajaran  menjaga  kelastarian  lingkungan  hidup memberikan pengertian bahwa lingkungan alam adalah segala sesuatu yang mendukung kehidupannya.  Lingkungan  alam  adalah  semua  isi  alam  raya  atau  makhluk  seisinya berada,  yang  memberikan  kehidupan,  meliputi:  tanah,  air,  tumbuh-tumbuhan,  dan hewan.
Dalam ajaran saminisme dilihat dari prespektif menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut (Tantular, W. S., Ashari, K. H. H., Ahmad, K. H., Dahlan, R. M., Ageng, K.,  Suryamentaraman,  K.  S.  S.,  ...  &  Wahid,  K.  H.  A.,  2021)  memberikan  penjelasan sebagai berikut; a). Bahwa Lingkungan alam oleh masyarakat samin diibaratkan sebagai ibu atau biyung, sebab biyunglah yang membuat hidup manusia sampai sekarang (1) “.. Biyung  niku  sing  nurunke  kula,  mulang,  ngurip-urip,  mila  kedah  diajeni (Ibu  adalah yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan sebagainya, maka harus dihormati) ; (2) “.... Tanah niku nggih kados bumui niki, persasat ibune kula piyambak. Artinipun nggih dipun  inciki,  digarap  saged  ngasilake  lan  diajeni,  amargi  maringi  sandhang  kalawan pangan (Tanah  itu  adalah  bumi  ini,  diibaratkan  sebagai  ibu  saya  sendiri,  maksudnya digunakan sebagai tempat berpijak, digarap bisa menghasilkan dan dihormati, karena bisa  memberikan  sandang  dan  pangan) ;  (3)  “....Yen  ana  anak  sing  ora  hormat  karo bumi niku, teng riki boten onten manut paham kula, sebab kalih biyunge kedah sae lan kedah ngajeni,” (Jika ada anak yang tidak hormat pada bumi atau tanah, di sini tidak ada dan menurut paham saya kepada ibu harus menghormati) ; b).  Bahwa masyarakat samin mengharapkan dan mengajak pengikutnya untuk menghormati alam dengan cara menjaga  kelestariannya  “supados  saged  migunani  tumrah  kula  sak  keturunan  kula mangke” (agar  bisa  bermanfaat  bagi  saya  maupun  keturunan  saya  kelak) .  Manusia sebaiknya  menghormati  bumi  layaknya  ngajeni  tiyang  sepuh  putri (biyung) dan  harus dimanfaatkan  sebaik-baiknya,  sebab  bumi  memberikan  sandang  dan  pangan,  maka
manusia  harus  memperlakukan,  memelihara,  dan  memanfaatkan  lingkungan  hidup dengan menjaga kelestariannya;
Lebih lanjut menurut (Tantular, W. S., Ashari, K. H. H., Ahmad, K. H., Dahlan, R. M., Ageng, K., Suryamentaraman, K. S. S., ... & Wahid, K. H. A., 2021) dalam hal pekerjaan  bahwa  masyarakat  samin  memandang  pekerjaan  yang  ideal  adalah  bertani, sebab  petani  merawat  isi  alam  agar  kebutuhan  hidup  terpenuhi  sepanjang  zaman. Perhatikan data berikut: (1) “.... tiyang pengin urip, gesang kedah tata nggrantah, macul tandur  kangge  nyekapi  keluargane,” (orang  ingin  hidup  harus  bekerja  keras mencangkul  untuk  mencukupi  keutuhan  keluarga) .  Nasehat  tersebut  menunjukkan bahwa  manusia  hidup  harus  mencukupi  kebutuhannya  harus  bertani,  menanam, selanjutnya  dari  tanamannya  dapat  dipetik  hasilnya.  Sehingga  dalam  bahasa  yang sederhana dapat dipahami bahwa semua kekayaan alam bergantung bagaimana manusia menyikapinya, memelihara dengan baik atau merusaknya. Pada prinsipnya warga Samin sebagai  masyarakat  yang  masih “sederhana” rupanya  mereka  mengetahui  benar bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk menjaga keselarasan yang harus tercipta antara  manusia  dan  lingkungannya.  Melalui  ajaran  yang  selalu  dipegang  yaitu  ia  akan selalu berprinsip pada pedoman hidup yang secukupnya saja, maka tidak mungkin bagi masyarakat  untuk  mengeksploitasi  lingkungan  hidup  di  luar  kemampuannya.  Dengan dilandasi  pandangan  seperti  itu,  maka  secara  tradisional  masyarakat  Samin  telah  ikut serta  dalam  melestarikan  lingkungan (konservasi) ,  khususnya  dalam  pengelolaan sumber daya alam;
Berdasarkan  hal  di  atas  maka  masyarakat  Samin  memiliki  prinsip-prinsip konservasi secara tradisional karena masyarakat menganggap bahwa dirinya merupakan bagian  dari  alam.  Adanya  rasa  hormat  pada  diri  terhadap  alam  inilah  mendorong tumbuhnya  keselarasan  hubungan  antara  manusia  dengan  lingkungan.  Adanya  rasa memiliki  yang  eksklusif  dalam  komunitas  atas  suatu  kawasan  tertentu  seperti  hutan. Rasa memiliki ini dapat mengikat semua masyarakat untuk menjaga dan mengamankan sumber  daya  secara  bersama.  Selain  itu,  masyarakat  Samin  memiliki  sistem pengetahuan lokal (local knowledge system) yang memberikan kemampuan untuk dapat memecahkan  masalah-masalah  yang  dihadapi  dalam memanfaatkan  sumber  daya  alam yang terbatas.
Dari ajaran saminiseme tersebut di atas dengan memposisikan lingkungan hidup sebagaimana  yang  diajarakan  dalam  ajaran  saminisme  maka,  dapat  ditemukan  bahwa lingkungan  hidup  hakekatnya  juga  memiliki  hak-hak  dasar  diantaranya;  1).  Hak  untuk diolah dengan baik; 2). Hak untuk ditanami atau ditanam; 3). Hak untuk dipelihara atau dijaga; 4). Hak untuk dilestarikan; 5). Hak untuk dimanfaatkan secukupnya, semua hak- hak  dasar  lingkungan  hidup  tersebut  tentunya  menjadikan  bagian  dari  kewajiban asasi manusia terhadap lingkungan hidup. Dalam melakukan pemanfaatan harus lebih dahulu melakukan  serta  memastikan  terselengaranya  hak  dasar  dari  pada  lingkungan  hidup, agar dapat dipastikan terjaminnya kelastarian serta keberlanjutanya.
Pengaturan  hak-hak  dasar  lingkungan  hidup  berdasarkan  ajaran  saminisme dalam prespektif konstitusi Republik Indonesia dan Hukum Islam
Ancaman  akan  kerusakan  terhadap  lingkungan  hidup  tentunya  bukan  hanya sekedar  mungkin  tetapi  sangat  nyata.  Sebagaimana  menurut  Maghfur  menyatakan bahwa  kerusakan  lingkungan  hidup  terjadi  disebabkan  perilaku  manusia  yang eksploitatif,  sehingga  berakibat  terjadinya  kerusakan  diberbagai  kawasan,  baik  yang dilakukan  oleh  sekala  perusahaan  multinasional,  negara,  maupun  oleh  masyarakat sendiri  dimana  bahu  membahu  menjarah  alam  tanpa  batas  dan  tanpa  memperhatikan keseimbangan  cosmos  sehingga  berakibat  bencana  alam,  seperti  tanah  longsor,  banjir, kekeringan,  krisis  air  bersih  dan  lain  sebagainya.  (Maghfur,  M.,  2010)    Untuk  itu tentunya harus menjadi kesepahaman yang harus dimiliki oleh manusia pada umumnya juga  khusunya  para  pemangku  kepentingan  yang  memiliki  kewenangan  dalam mengunakan kebijaksanan, guna memastikan bahwa keseimbangan dan kelestarian alam terjaga keberlangsungan dan keberlanjutanya.
Menurut Fahmi bahwa negara memiliki kedudukan sebagai bentuk pelaksanaan asas  tanggung  jawab  negara  sebagai  dasar  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup, (Fahmi, S., 2011) sehingga negara berkewajiban menjamin pemanfaatan sumber daya  alam  yang  akan  memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  bagi  kesejahteraan  dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan, serta negara menjamin  hak  warga  negara  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat,  negara menjamin  mencegah  dilakukannya  kegiatan  pemanfaatan  sumber    daya  alam    yang menimbulkan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan hidup.
Indoneisa  sebagai  negara  tentunya  memiliki  kewajiban  untuk  memastikan bahwa hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan  kesehatan  sebagaiman  yang  diatur  dalam  pasal  28  H  ayat  (1)  UUD  1945 apakah  betul  sudah  menjalankan  hal  yang  demikian  tersebut  khususnya  hak mendapatkan  lingkungan  hidup  baik  dan  sehat.  Berdasarkan  UU  No.  32  tahun  2009 tentang  PPLH  dalam  rangka  memastikan  bahwa  hak  untuk  memperoleh  lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dinikmati oleh masyarakat.
Berdasarkan  hal  di  atas,  maka  jelaslah  bahwa  lingkungan  yang  baik  dan  sehat tentunya menjadi kebutuhan manusia dan semua makhluk hidup. Tidak apabila manusia menuntut  haknya  kepada  negara  dengan  mengatasnamakan  hak  asasi  yang  di  lindungi konstitusi  namun  tidak  menjalankan  kewajibanya  sehingga  mengorbankan  hak-hak dasar  makhluk  hidup  lainya  sebagaimana  alam  atau  lingkungan  hidup  yang  juga  pada dasarnya memiliki hak dasar layaknya manusia sebagai makhluk hidup.
Rasa  tanggungjawab  harus  ditanamkan  dalam  diri  setiap  masyarakat  sebagai kesadaran  dalam menjaga keseimbangan lingkungan,  sebagaimana menurut  Romdloni, M.  A.,  &  Djazilan,  M.  S.  (2019)  bahwa manusia adalah  bagian  dari lingkungan  hidup itu  sendiri,  sehingga  manusia  harus  memposisikan  diri  sebagai  bagian  dari  lingkungan hidup yang memiliki simbiosis mutualisme antara satu dengan yang lain, namun masih banyak diantara manusia yang tidak lepas dari sikap egoisme yang besar telah merasuki
jiwa,  yang  tidak  bisa  membedakan  antara ego dan eco .  Manusia  mengganggap  bahwa dirinya  bukan  bagian  dari  lingkungan  alam  dan  yang  lebih  parah  lagi  menganggap bahwa  manusia  diberi  kekuasaan  untuk  mengeskploitasi  lingkungan  hidup  tanpa terkecuali.  Oleh  karena  itu maka  dari  ketidak  sadaran atas  posisinya  tersebut  akhirnya berdampak pada manusia, tanpa sadar hanya menuruti hawa nafsunya saja secara tidak sadar  justru  menjadi  penyebab  utama  adanya  kerusakan  dan  pencemaran  terhadap lingkungan.
Berdasarkan ajaran suku Samin, bahwa panca sesanti samin sikep berisi ajaran diantaranya; 1). Seduluran; 2). Ora seneng memusuhan; 3). Ora rewang kang dudu sak mestine; 4) Ora Ngelenah Liyan, 5) Eling Sing kuoso. Dari ke  lima hal tersebut, maka lingkungan  hidup  sama  halnya  seperti  orang  tua  (ibu)  yang  harus  dijaga,  dilestarikan, dikelolah,  dipelihara,  dan  ditanami  serta  dimanfaatkan  secukupnya.  Dari  kesadaran tersebut  melahirkan  beberapa  hak  dasar  dari  alam  atau  lingkungan  hidup  diantaranya; 1). Hak untuk diolah dengan baik; 2). Hak untuk ditanami atau ditanam; 3). Hak untuk dipelihara  atau  dijaga;  4).  Hak  untuk  dilestarikan;  5).  Hak  untuk  dimanfaatkan secukupnya. Hak-hak dasar lingkungan hidup di atas sejalan dengan Yusuf (Yusuf, B., 2017)  yang  menyatakan  lingkungan  hidup  apabila  dilihat  dari  kacamata  kepercayaan agama  Islam  ternyata  ditemukan  bahwa  alam  tidak  sekedar  diberikan  begitu  saja  oleh Tuhan  kepada  manusia,  namun  merupakan  amanah  yang  diberikan  kepada  manusia yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan sang pencipta nanti.
Dari  hak-hak  dasar  lingkungan  hidup  sebagaimana  ajaran  saminisme  tersebut maka, pengaturan hak-hak dasar lingkungan hidup jiks dilihat atau dikaji dari prespektif konstitusi  negara  kesatuan  Republik  Indonesia.  Berdasarkan  pasal  27,  pasal  28  serta pasal  28A  s/d  Pasal  28J  Undang-Undang  Dasar  1945  terkait  dengan  hak-hak  manusia sebagai  warga  negara (Hak  Konstitusional) ,  yang  mana  dari  semua  hak  konstitusional tersebut pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 saja yang berbicara tentang hak dasar sebagai warga negara dalam hal memperoleh manfaat atas lingkungan hidup yang sehat,  artinya  pasal  28H  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  memberikan  kepastian hukum  atas  jaminan  diperolehnya  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  untuk ditinggali  dalam  rangka  melangsungkan  hidup  serta  kehidupanya  secara  aman  dan damai.
Dari  seluruh  pengaturan  dalam  Undang-undang  Dasar  1945  atas  hak-hak  dasar yang  dijamin  oleh  konstitusi  Republik  Indoneisa,  tidak  ada  pengaturan  satupun ketentuan pasal maupun ayat di dalam konstitusi yang memberikan kewajiban terhadap warga  negara  dalam  hubunganya  dengan  lingkungan  hidup.  Kewajiban  yang diberlakukan kepada masyarakat yaitu untuk menjaga ibu pertiwi, yaitu tempat di mana dilahirkannya  manusia.  Tanggung  jawab  sebagaimana  ajaran  masyarakat  Samin  untuk menjaga, memelihara  dan melestarikan lingkungan  hidup  tidak  diatur  dalam  konstitusi Republik  Indonesia.  Jika  dilihat  dalam  kajian  Hukum  Islam,  maka  sudah  menjadi tanggung  jawab  manusia  untuk  memelihara  lingkungan  dari  berbagai  hal,  seperti kebersihan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari sebuah hadits yang menjelaskan bahwa “kebersihan adalah Sebagian dari iman”. Untuk itu sebagai manusia yang taat terhadap
Penciptanya,  sudah  seharusnya  membangun  kesadaran  diri  bahwa  kehidupan  akan terasa  lebih  sehat  dan  indah  apabila  antara  manusia  dan  alam  berhubungan  baik selayaknya menjaga makhluk hidup seperti anak dan orang tua.
Berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang kewajiban  dalam  hal  usaha  menjaga  pertahanan  dan  keamanan  negara,  begitu  pula dalam  pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  terkait  kewajiban  menjunjung hukum  dan  pemerintahan.  Dalam  pasal  28  J  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Dasar 1945 menjelaskan tentang kewajiban menghormati hak asasi manusia, tunduk terhadap pembatasan  yang  ditetapkan  oleh  Undang-Undang  dengan  maksud  untuk  menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Kewajiban  konstitusional  warga  negara  dalam  rangka  menjaga  lingkungan hidup,  dan  penghormatan  terhadap  hak-hak  dasar  lingkungan  hidup  belumlah  secara langsung dan tegas disebutkan dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun  dalam  hal  tataran  praktis  seringkali  kita  jumpai  prakarsa  yang  dilakukan  oleh Tentara  Nasional  Indonesia  dalam  rangka  program  penanaman  pohon,  penghijaun  dan lain sebagainya hal ini sebagai upaya dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan negara dari bencana alam khususnya. Dengan demikian secara eksplisit dapat diartikan bahwa  Konstitusi  Negara  Indonesia  tidak  secara  tegas  mengamanatkan  sebagai kewajiban  konstitusional  untuk  menjaga  lingkungan  hidup  serta  menghormati  hak-hak dasar  lingkungan  hidup  layaknya  ibu  sebagaimana  yang  terkandung  dalam  ajaran saminisme.
Dalam ketentuan UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 67 menjelaskan bahwa “ setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  serta  mengendalikan  pencemaran  dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Dapat diamati bahwa dari ketentuaan pasal tersebut tidak terdapat  penjelasan  secara  mendetail,  atau  diatur  lebih  lanjut  dalam  rangka  menjaga kelestarian  lingkungan.  Warga  negara  diberikan  kewajiban  sebagaimana  yang  terdapat dalam  ajaran  saminisme,  hal  ini  akan  melahirkan  rasa  kesadaran  bahwa  lingkungan hidup  merupakan  subjek (dulur,  orang  tua  (ibu). Dengan  demikian  bahwa  setiap manusia  memiliki  hak  dan  kewajiban  terhadap  lingkungan  hidup  diantaranya;  1).  Hak untuk  diolah  dengan  baik;  2).  Hak  untuk  ditanami  atau  ditanam;  3).  Hak  untuk dipelihara  atau  dijaga;  4).  Hak  untuk  dilestarikan;  5).  Hak  untuk  dimanfaatkan secukupnya.
Uraian  tersebut  di  atas  juga  tampak  bagaimana  UU  No.  32  tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dalam  hal  pengaturan  peran masyarakat tidak bersifat wajib sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) yang berbunyi “Masyarakat  memiliki  hak  dan  kesempatan  yang  sama  dan  seluas-luasnya  untuk berperan  aktif  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup” sehingga penekanan  kata  wajib  dalam  rangka  memposisikan  lingkungan  hidup  sebagai  subjek untuk diberikan hak-hak dasarnya tidak ada pengaturanya dengan tegas. Justru terkesan
hanya  memposisikan  lingkungan  hidup  sebagai  objek  sehingga  manusia  boleh  untuk berperan serta menjaga kelestarianya boleh juga tidak.
Adapun bentuk peran masyarakat sebagaimana yang diatur pasal 70 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga tidak secara  tegas  memasukan  hak-hak  dasar  lingkungan  hidup  sebagaimana  ajaran saminisme diantaranya; 1). Hak untuk diolah dengan baik; 2). Hak untuk ditanami atau ditanam; 3). Hak untuk dipelihara atau dijaga; 4). Hak untuk dilestarikan; 5). Hak untuk dimanfaatkan  secukupnya.  Tetapi  hanya  berupa;  a).  Pengawasan  sosial;  b).  Pemberian saran,  pendapat,  usul,  keberatan,  pengaduan,  dan  c).  Penyampaian  informasi  atau laporan. Hal ini menunjukan bahwa peran masyarakat yang diatur dalam ketentuan UU No.  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  masih dalam posisi lingkungankungan hidup sebagai objek semata.
Selanjutnya  dalam  upaya mengendalikan  pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan  hidup berdasarkan  ketentuan  pasal  69  Undang-undang  No.  32  tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  sebagaimana  yang  telah diubah  berdasarkan  pasal  22  ayat  (24)  paragraf  (3)  bagian  ke  tiga,  bab  III  Undang- undang  No.  11  tahun  2020  tentang  cipta  kerja  yang  menyebutkan  bahwa  setiap  orang dilarang  untuk;  a).  Melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  pencemaran  dan perusakan  lingkungan  hidup;  b).  Memasukan  B3  yang  dilarang  menurut  peraturan perundang-undangan    ke  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia;  c). Memasukan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke  media  lingkungan  hidup  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia;  d).  Memasukkan limbah  B3  kedalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia;  e).  Membuang limbah  ke  media  lingkungan  hidup;  f).  Membuang  B3  dan  Limbah  B3  ke  media lingkungan hidup; g). Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan atau persetujuan lingkungan; h).  Melakukan  pembukaan  lahan  dengan  cara  membakar  namun  dengan  tetap memperhatikan  dengan  sungguh-sungguh  kearifan  lokal    didaerah  masing-masing sebagaimana  ketetuan  point  (2)  ayat  (24)  pasal  22  paragraf  (3)  bagian  ke  tiga  bab  III Undang-undang  No.  11  tahun  2020  tentang  cipta  kerja;  i).  Menyusun  amdal  tanpa memiliki  sertifikat  kompetensi  penyusun  amdal;  dan/atau;  j).  Memberikan  informasi palsu,  menyesatkan,  menghilangkan  informasi,  merusak  informasi,  atau  memberikan keterangan yang tidak benar.
Dalam  rangka  memberikan  kepastian  hukum  atas  akibat  dari  dilanggarnya larangan tersebut diatas maka Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan lingkungan  hidup,  memberikan  sanksi mulai  dari  sanksi  administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha;  dan/atau  pencabutan  perizinan  berusaha.  dan  juga  penjatuhan  sanksi  pidana berupa  hukuman  penjara  dan  denda  yang  lama  serta  besaranya  sesuai  dengan  kualitas perbuatan  yang  diatur  dalam  ketentuan  Undang-undang  No.  32  tahun  2009  tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Juga Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.
Dari uraian di atas bahwa pengaturan mengenai hak-hak dasar lingkungan hidup berdasarkan  ajaran  saminisme  perspektif  Konstitusi  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  maka,  secara  prinsip  kewajiban  asasi  manusia  terhadap  lingkunganya  atau hak-hak dasar lingkungan hidup belum secara prinsip diatur baik dalam ketentuan UUD 1945, namun kewajiban tersebut sudah diatur dalam UU PPLH walaupun belum secara jalas  dan  tegas  berkaitan  dengan  apa  bentuk  kewajibanya  sebagai  manusia  atau masyarakat  terhadap  lingkungan  hidupnya.  Sehingga  kedepan  dalam  rangka memastikan keberlangsungan  generasi masakini dan masa depan maka perlu sekiranya didorong adanya pengaturan akan kewajiban asasi WNI terhadap lingkunganya di dalam konstitusi  negara  kesatuan  republik  indonesia  agar  terjadi  keseimbangan  lingkungan, kelestarian serta keberlanjutan.

## Kesimpulan
Hak-hak  dasar  lingkungan  hidup  berdasarkan  ajaran  saminisme  antara  lain adalah 1). Hak untuk diolah dengan baik; 2). Hak untuk ditanami atau ditanam; 3). Hak untuk  dipelihara  atau  dijaga;  4).  Hak  untuk  dilestarikan;  5).  Hak  untuk  dimanfaatkan secukupnya,  dan  dilihat  dari  pengaturanya  beradasarkan  konstitusi  Republik  Indonesi belum  diatur  sebagai  kewajiban  asasi  dari  warga  negara  indonesi  namun  kewajiban tersebut sudah diatur dalam UU PPLH walaupun belum secara jalas dan tegas berkaitan dengan  bentuk  kewajibanya  sebagai  manusia  atau  masyarakat  terhadap  lingkungan hidupnya.  Sehingga  kedepan  perlu  adanya  dorongan  akan  pengaturan  kewajiban  asasi warga  negara  Indonesia  terhadap  lingkunganya  agar  terjadi  keseimbangan,  lingkungan hidup,  kelestarian  serta  keberlanjutan (sustainability) baik  didalam  konstitusi  negara republik  indonesia  maupun  pengaturan  setingkat  Undang-undang  No.  32  tahun  2009 tentang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  serta  Undang-undang  No.  11 tahun  2020  tentang  cipta  kerja  secara  tegas  terkait  dengan  bentuk  kewajiban  sebagai manusia atau masyarakat terhadap lingkungan hidupnya.

## Daftar Pustaka
Fahmi,  S.  (2011). Asas  Tanggung  Jawab  Negara  Sebagai  Dasar  Pelaksanaan Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup . Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum, 18(2), 212-228.
Gusmadi,  S.  (2018). Keterlibatan  Warga  Negara  (Civic  Engagement)  Dalam Penguatan  Karakter  Peduli  Lingkungan . Mawa  Izh  Jurnal  Dakwah  Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, 9(1), 105-117.
Harahap,  R.  Z.  (2015). Etika  Islam  dalam  Mengelola  Lingkungan  Hidup. EDUTECH:
Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 1(01).
Is, M. S. (2021). Kepastian hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia . Jurnal Yudisial, 13(3), 311-327.
Maghfur,  M.  (2010). Pendidikan  lingkungan  hidup  dan  masa  depan  ekologi  manusia . In Forum  tarbiyah (Vol.  8,  No.  1,  pp.  57-71).  Fakultas  Tarbiyah  IAIN Pekalongan.
Nugraha, K. E. A. (2017). Penerapan Ajaran Saminisme Pada Masyarakat Sikep Samin Desa Klopodhuwur dalam Mengelola Lingkungan . http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80308.
Pinasti, V. I. S., & Lestari, P. (2017). Masyarakat Samin ditinjau dari sejarah dan nilai- nilai pendidikan karakter. ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah, 13(2).
Romdloni, M. A., &  Djazilan, M. S. (2019). Kiai dan Lingkungan Hidup: Revitalisasi Krisis  Ekologis  Berbasis  Nilai  Keagamaan  di  Indonesia . Journal  of  Islamic Civilization, 1(2), 119-129.
Sodikin,  S.  S.  (2021). Perumusan  Hak  Atas  Lingkungan  Hidup  Yang  Baik  Dan  Sehat Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya. Supremasi: Jurnal Hukum, 3(2), 106- 125.
Tantular,  W.  S.,  Ashari,  K.  H.  H.,  Ahmad,  K.  H.,  Dahlan,  R.  M.,  Ageng,  K., Suryamentaraman,  K.  S.  S.,  ...  &  Wahid,  K.  H.  A.  (2021). Revitalisasi  Nilai- Nilai Ajaran Samin Surosentika Pada Era Revolusi Industri 4.0 . Nusantara, 53.
Therik,  J.  J.,  &  Lino,  M.  M.  (2021). Membangun  Kesadaran  Masyarakat  Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan. Jurnal Administrasi Publik, 17(1), 89-95. Yusa,  I.  G.,  &  Hermanto,  B.  (2018). Implementasi  Green  Constitution  di  Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup
Berkelanjutan . Jurnal Konstitusi, 15(2), 306-326.
Yusuf, B. (2017). Lingkungan hidup dan manusia (Kajian falsafah kalam). Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah, 3(2).
Zed,  M.  (2004). Metode  Penelitian  Kepustakaan  dan  Metode  Penelitian  Kepustakaan Library . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.