PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM MEWUJUDKAN NEGARA YANG BERKETUHANAN YANG MAHA ESA
Sidik Permana 1 , Mursyid Setiawan 2
1,2 Universitas Pendidikan Indonesia
1 sidiksipengelana@gmail.com
2 mursyidsetiawan14@gmail.com
Abstract - The moral crisis is hitting the Indonesian nation today. The principle of God in the One and Only God in Pancasila, which is actually the foundation in the life of the nation and state, is ignored and tends to be ignored. In order to overcome this problem, Citizenship Education has an important role in the world of Indonesian education. The research is based on qualitative method with literature study as the data base. Citizenship Education as moral education contains important points in realizing national character, especially  in  realizing  a  divinity  and  cultured  society,  and  being  able  to  live  a  good,  appropriate,  and intelligent  life.  Therefore,  Citizenship  Education  as  moral  education  must  be  realized,  especially  in educational institutions, in order to minimize damage and overcome moral and moral problems. The hope is that this method will be able to create a country that implements the principle of God in One Almighty in a comprehensive and responsible manner.
Keywords : morality, citizenship education, divinity, moral education .
Abstrak -  Krisis  akhlak  sedang  melanda bangsa Indonesia  hari  ini.  Prinsip  Ketuhanan Yang  Maha  Esa dalam  Pancasila,  yang  sejatinya  sebagai  landasan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  kurang diindahkan  dan  cenderung  diabaikan.  Guna  menanggulangi  masalah  tersebut,  maka  Pendidikan Kewarganegaraan  mendapatkan  peranan  penting  dalam  dunia  pendidikan  Indonesia.  Penelitian  ini berlandaskan pada metode kualiatif dengan studi literatur sebagai basis data. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan akhlak, memuat poin-poin penting dalam mewujudkan karakter kebangsaan, khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang berketuhanan yakni masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa  serta  berakhlak  mulia.  Oleh  karena  itu,  Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai pendidikan akhlak mesti direalisasikan, khususnya diinstitusi pendidikan, demi meminimalisir kerusakan dan menanggulangi problematika akhlak dan moralitas. Harapannya, cara ini mampu mewujudkan negara yang menjalankan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsisten dan bertanggung jawab.
Kata kunci : akhlak, pendidikan kewarganegaraan, Ketuhanan, pendidikan akhlak.

## 1. PENDAHULUAN
Setiap  bangsa  akan  diuji  dengan berbagai persoalan. Bagi bangsa Indonesia  hari  ini,  salah  satu  persoalan pelik  yang  harus  dihadapi  adalah persoalan  akhlak.  Sultan  Hamengku Buwono  X,  Gubernur  Daerah  Istimewa Yogyakarta (DIY), sebagaimana dilansir dari laman Kompas.com (2009), pernah menyebutkan  jika  persoalan  utama  ini ialah kebodohan, kemiskinan, dan krisis akhlak. Sebelas tahun telah berlalu, pada tahun 2020, justru permasalahan akhlak makin terang-terangan—seolah patologi sosial  ini  tidak  terkendali—hingga  naik menjadi persoalan kriminalitas.
Sebuah  laporan  bertajuk  “Statistik Kriminal  2021”  yang  dikeluarkan  oleh Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  (2021) menunjukan  bahwa  jumlah  kejahatan yang tercatat pada 2020 sebesar 247.218 kasus  dengan  jumlah  kejahatan  yang diselesaikan  sebanyak  176.726  atau sebesar 71% di tahun 2020. Masih pada laporan  “Statistik  Kriminal  2021”  dari BPS  (2021),  dijelaskan  bahwa  kasus- kasus tertinggi yang tersebar di
Indonesia terdiri dari korupsi,
penggelapan, penipuan/perbuatan curang,  dan  pelanggaran  terhadap ketertiban umum.
Berdasarkan  catatan  dari  BPS  tersebut, kita menyadari bahwa persoalan akhlak
bangsa  ini  masih  belum  bisa  ditangani dengan baik, terutama hal-hal yang telah bersinggungan dengan hukum.
Kegentingan  itu  menunjukan  persoalan akhlak masih menjadi persoalan penting yang mesti (segera) diselesaikan. Masalah-masalah  yang  disebutkan  di muka  hanya  sebuah  gambaran  yang tertangkap oleh pendataan dan statistika, bisa  jadi  masalah  sesungguhnya  justru ada  di  bagian  yang  tidak  terjamah  oleh kalkulasi  matematis.  Bagaimana  pun, masalah  akan  menjadi  sebuah  krisis berkepanjangan  bagi  bangsa  Indonesia bila  tidak  segera  ditangani.  Menurut Dhakidae  (2002),  krisis  diibaratkan negara-bangsa  yang  sedang  mengalami turbulen  atau  kekacauan,  istilahnya  “A Country  in  Despair”,  yaitu  negara- bangsa  yang  bukan  sekadar  diterpa bencana, tetapi tenggelam dalam ketiadaan  (hopeless)  yang  mendalam. Rasa  pesimistis  ini  bahkan  kian  terasa saat ini di Indonesia. Misalnya, sekelumit  apapun  keberadaan  begal, mau  tidak  mau  masyarakat  harus  bisa beradaptasi  walau  dengan  rasa  waswas dan  kekesalan  karena  rasa  pesimistis warga  negara  atas  upaya  perlindungan dari negara.
Masalah-masalah  akhlak  kontemporer yang kerap menjadi trending di Indonesia,  salah  satunya  berkaitan dengan  prank  (lelucon),  pencemaran nama  baik,  penistaan,  dll.  Hal  ini  tentu saja  bisa  menjadi  bom  waktu,  belum ditambah  persoalan  lain  yang  lebih urgen untuk diselesaikan. Hal yang lebih berbahaya  adalah  apabila  persoalan akhlak ini berkolaborasi dengan pesatnya  perkembangan  teknologi  dan ilmu  pengetahuan.  Tidak  heran,  bila kejahatan  cyber,  dari  cyber  bullying hingga  kriminalitas  di  dunia  siber  terus bermunculan.
Banyak  faktor  yang  menyebabkan seseorang  bertindak  amoral,  kurang berakhlak,  bahkan  hingga  berujung
tindak  pelanggaran  hukum.  Faktor- faktor  penyebabnya  tersebar  mulai  dari individu,  keluarga,  lingkungan,  bahkan hingga  negara,  termasuk  global—efek globalisasi.  Menurut  Iskarim  (2016), Faktor-faktor  kejahatan  tersebut,  tidak lain  disebabkan  oleh  hal-hal  berikut, seperti:  kebutuhan  hidup  yang  semakin meningkat,  persaingan  dalam  hidup, keegoisan dan individualisme, ketidakstabilan  diri  dan  mental,  dan kurangnya  pendalaman  dan  terlepasnya pengetahuan dari nilai-nilai keagamaan. Di  sisi  lain,  perkembangan  Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi  (IPTEK), memang  sejak  awal  dibangun  dalam rangka membantu manusia dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keseharian. Globalisasi pun turut memperluas  pengaruh  IPTEK  ini  ke seluruh  dunia.  Menurut  Abdul  Munir Mulkhan  (1998),  memang  tidak  bisa dipungkiri bila masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahun dan teknologi, lalu
memposisikannya sebagai alternatif solusi berbagai problem  manusia dalam kesehariannya, sayangnya pada kondisi- kondisi tertentu IPTEK dengan kecanggihannya tersebut kurang mampu menumbuhkan  moralitas  (akhlak)  yang mulia atau IPTEK sebagai conditioning. Bahkan, menurut Mudji (1994),
globalisasi itu sendiri memiliki sisi gelap, di  antaranya:  1)  Kecenderungan  untuk massification dan
penyeragaman manusia  dalam  sebuah  sistem  raksasa yang teknis dan rasional; 2) Berkembangnya sekularisme dan mendegradasi keberadaan moralitas agama  pada  seseorang;  3)  Instant solution menjadi target semua orang. Hal itu  menunjukan,  bahwa  perkembangan teknologi  turut  mendorong  penyebaran nilai-nilai  dari  belahan  dunia  dengan cepat  dan  tidak  terkendali.  Sedangkan, pada saat yang bersamaan, berbagai nilai tersebut memerlukan telaah lebih dalam
guna  memastikan  apakah  nilai-nilai  itu bertentangan  atau  dapat  dipandang sebagai suatu anomali dari norma-norma setempat.
Tidak mengherankan bahwa masyarakat yang  dilingkupi  paradigma  kecepatan hari  ini  cukup  sulit  untuk  memastikan bahwa tindakan atau keputusannya dapat diterima  atau  tidak  dalam  sosial kemasyarakatan karena memang benturan  berbagai  nilai-nilai  tersebut menciptakan kebimbangan, kebingungan,  dan  ambiguitas.    Hal  itu melahirkan  krisis  identitas  yang  dapat berdampak domino pada krisis moralitas (akhlak). Seperti, bagaimana kita memandang materialisme
dalam perspektif  yang  dipandang  negatif. Husain dan Ashraf (2000) mengutarakan jika  masyarakat  saat  ini  sedang  dalam krisis moral dan kejiwaan sebagai akibat dari gelombang krisis materialisme. Pada  kesempatan  lain,  Iskarim  (2016) bahkan  memperjelas  berbagai  faktor yang menyebabkan munculnya
permasalahan  akhlak.  Ditulis  oleh Iskarim  (2016),    krisis  akhlak  muncul sebagai akibat dari longgarnya pegangan terhadap  agama,  kurang  efektifnya pembinaan  moral  yang  dilakukan  oleh rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat,  derasnya arus  budaya yang dibawa  globalisasi  seperti  materialistis, hedonistis,  dan  sekularisasi,  lalu  yang terakhir  adalah  belum  adanya  kemauan yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Bahkan,  Wahab  (2001)  menegaskan bahwa  masalah  krisis  akhlak  ini  adalah akibat dari kurang efektifnya pembinaan nilai-nilai akhlak mulia, moral berbangsa  dan  beragama  di  perguruan tinggi  atau  di  sekolah.  Baginya, persoalan akhlak di masyarakat kegagalan  dari  institusi  pendidikan dalam membentuk karakter kebangsaan. Hal  yang  dikemukakan  oleh  Wahab  di atas,  kembali  dipertegas  oleh  Sadeli (2016),  bahkan  menunjuk  pada  satu
persoalan,  dimana  dalam  kasus-kasus tertentu,  berbagai  krisis  yang  dialami Indonesia  hari  ini  sebagai  akibat  dari degradasi moral yang bisa jadi bersumber pada kesalahan pendidikan di masa lalu, termasuk Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) dan pendidikan agama.  Kita  ketahui  bahwa  sejatinya PKn  dan  pendidikan  agama  merupakan salah  satu  mata  pelajaran  yang  menjadi ujung  tombak  dalam  penanaman  nilai- nilai  dan  karakter  kebangsaan  dan masyarakat  yang  menjunjung  nilai-nilai Ketuhanan.
Berdasarkan  permasalahan  di  atas, keterbukaan  nilai-nilai  dalam  diskusi dan  telaah  oleh  berbagai  pihak  perlu diberlakukan  guna  memastikan  nilai- nilai  yang  hidup  di  masyarakat  masih bisa dipertahankan dan tidak menimbulkan  berbagai  penyimpangan atau  gesekan,  sehingga  menyebabkan seseorang berada dalam kondisi bimbang. Termasuk, bagaimana kepekaan dan kepedulian satu sama lain harus dihidupkan sebagai bentuk tanggung  jawab  bersama,  baik  sebagai sesama warga negara atau manusia. Atas persoalan  di  atas,  maka  salah  satu komponen  yang  perlu  disoroti  adalah institusi pendidikan. Pesan optimistis ini pun  didukung  oleh  Zuchdi  (2010)  yang menilai  bila  cacat  budaya  separah  ini mungkin dapat diperbaiki dengan pendidikan karena hakikatnya ia merupakan proses pembentukan budaya. Institusi pendidikan pun sangat diperlukan  guna  mengupas  persoalan krisis  akhlak.  Hal  itu  disebabkan, institusi  pendidikan,  formal  maupun informal,  diperuntukan  sebagai  tempat dalam mendekonstruksi nilai-nilai, menelaahnya,  dan  mengujinya  dengan segenap  pengetahuan.  Menurut  Iskarim (2016), pendidikan memang mempunyai dua fungsi utama, di antaranya transformation of value dan
transformation  of  knowledge.  Artinya,
pendidikan  adalah  tempat  yang  tepat untuk  menguji  persoalan  krisis  akhlak yang  bermuara  dari  persoalan  nilai  dan karakter. Dan, salah satu pelajaran yang dapat  bertugas  menangani  masalah tersebut adalah PKn.
PKn  sendiri  memiliki  tugas  dalam mewujudkan warga negara yang cerdas—How  to  be  good  citizenship. Mengingat  materi  dalam  PKn  sebagian besar  didominasi  oleh  pembentukan karakter  kebangsaan  yang  bernapaskan Pancasila  dan  konstitusi  negara.  Dalam hal  ini,  Isep  (2013)  menyebutkan  jika PKn ini mengandung nilai-nilai kesadaran  dan  berbagai  wawasan,  jiwa dan
patriotisme bela
negara,
penghargaan terhadap Hak Asasi
Manusia (HAM), kemajemukan bangsa, pelestarian  lingkungan  hidup,  gender equality,  demokrasi,  tanggung  jawab sosial,  supremasi  hukum,  ketaatan membayar  pajak,  dan  sikap  serta perilaku  anti  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme (KKN).
Posisi  PKn  dan  pendidikan  agama sebagai  mata  pelajaran  yang  dibebani tanggung  jawab,  begitu  juga  yang  lain secara  umum,  dalam  membenahi  nilai dan moralitas juga sebagai pembentukan kepribadian,  tentunya  cukup  berat. Kesulitan  itu  terus  meningkat  seiring berkembangnya  zaman  dan  liarnya interpretasi  nilai-nilai  moralitas  dan akhlak. Menurut Maftuh (2008) perkembangan kehidupan bermasyarakat  hingga  bernegara  diikuti segala  tantangannya,  menjadikan  PKn hari ini memiliki misi yang pelik dalam mewujudkan banyak hal, di antaranya: 1) PKn sebagai Pendidikan value (nilai); 2) PKn sebagai pendidikan politik; 3) PKn sebagai  Pendidikan  Hukum;  4)  PKn sebagai pembentukan rasa nasionalisme; 5) PKn sebagai pendidikan multikultural; dan 6) PKn sebagai pendidikan resolusi Konflik.  Dan,  PKn  sebagai  pendidikan akhlak  merupakan  salah  satu  yang
termuat  dalam  misi  itu  secara  implisit. Bisa dikatakan, PKn sebagai pendidikan akhlak menjadi napas utama dalam misi- misi  yang  disebutkan  oleh  Maftuh sebelumnya.
Dengan  mengoptimalkan  PKn  sebagai pendidikan akhlak, khususnya di sekolah, lalu  menjadikan  parameter  kepribadian pada tataran kombinasi teori dan praktik, harapannya  PKn  dapat  menjadi  solusi dalam  mengatasi  permasalahan  akhlak yang dihadapi bangsa Indonesia. Tentunya, dengan begitu, sejalan dengan misi dan visi kebangsaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI)
Tahun  1945,  dapat  terwujud.  Bangsa yang kuat harus dibarengi dengan moral yang  juga  kuat,  sehingga  cara  untuk menangani krisis akhlak di era digital ini adalah  dengan  mengoptimalkan  sektor pendidikan untuk tidak berorientasi pada pendidikan robotik. Akhlak itu diartikan membangun  kebersamaan  yang  baik, yang  mana  hal  itu  merupakan  prinsip akhlak.  Dengan  demikian,  PKn  sebagai pendidikan  akhlak  dapat  mewujudkan prinsip  kehidupan  bermasyarakat  dan berwarganegara yang bernapaskan pada Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  yang menghendaki kedamaian.
Artinya, semua  ini  merupakan  agenda  dalam mewujudkan  amanat  konstitusi  dan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan metode yang digunakan yaitu metode literatur. Creswell  (2014)  menjelaskan  bahwa model kualitatif berguna dalam mengeksplorasi dan memahami kandungan yang diduga kuat berasal dari persoalan  sosial  atau  kemanusiaan.  Di
sini, peneliti, baik individu dan kelompok, berusaha mencari makna dari berbagai  problem  sosial  yang  diangkat.
Diungkapkan  oleh  Zed  (2018),  riset berbasis kepustakaan biasanya memanfaatkan sumber-sumber dari
perpustakaan  sebagai  pelengkap  data dan memperkaya referensi. Kita akhirnya mengetahui bahwa studi literatur menempatkan kepustakaan atau dokumen-dokumen sebagai sumber utama dalam riset.
Dalam  perjalanannya,  riset  berbasis studi kepustakaan menunjukan beberapa pola.  Melihat  hal  itu,  Sugiyono  (2013) berpandanganan bahwa studi ini berhubungan  dengan  kajian  teoritis  dan referensi  lain  yang  terkait  dengan  nilai, budaya,  dan  norma  yang  berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Pengertiannya  itu  menunjukan  bahwa studi  kepustakaan  memiliki  keluasan, yang  tidak  sebatas  pada  referensi dokumen semata. Lebih lanjut, Sugiyono (2013)  menyebutkan  ada  tiga  kriteria pengembangan  teori  yang  digunakan sebagai  bangunan  utama  penelitian berbasis  studi  literatur,  mencakup:  1)
Relevansi, merujuk pada kesinambungan teori dengan permasalahan yang diteliti; 2)
Kemutakhiran,  yang  mana  menunjukan teori  terbarukan  ( novelty );  dan  3) Keaslian  dalam  penggunaan  sumber dalam mengemukakan teori.
Berbagai  pola  penting  dalam  studi literatur  ini  kemudian  menunjukan beberapa  poin  penting.  Mestika  Zed (2018)  menilai,  bahwa  poin  penting dalam  studi  literatur  itu  mengandung beberapa hal, yaitu: 1) Peneliti dihadapkan langsung dengan teks ( nash ) atau data ( angka ) dan bukan berdasarkan pengetahuan  lapangan  atau  keterangan saksi mata ( eyewitness ); 2) Data pustaka sudah  “siap  pakai”  ( ready-made );  3) Data  pustaka  berposisi  sebagai  sumber sekunder;  dan  4)  Kondisi  data  pustaka
tidak terbatas ruang dan waktu. Dengan kemudahan  akses  dan  efisiensi  yang diperlukan,  mendorong  peneliti  untuk memilih  metode  ini,  termasuk  dalam memperluas akses data sebagai landasan utama penelitian.
Melalui  studi  pustaka,  seorang  peneliti tidak  perlu  terjun  ke  lapangan  secara langsung  guna  memperkuat  data  dalam kebutuhannya  untuk riset. Karena berbagai referensi, setidaknya untuk hari ini,  sudah  tersedia  secara  luas  dan inklusif  di  berbagai  platform  yang tersedia. Tidak salah bila Dawson (2002) menyebut  studi  literatur  membantu peneliti untuk
menjelaskan
jawaban/hasil yang muncul di sana.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Negara  dalam  Konteks  Ketuhanan Yang Maha Esa
Garis sejarah lahirnya bangsa Indonesia sejak  awal  telah  telah  dituntun  oleh Pancasila sebagai dasar negara, pedoman  bangsa,  sumber  dari  sumber hukum,  falsafah  bangsa,  pembangunan bangsa,  dan  lainnya.  Kala  itu,  pada tanggal  1  Juni  1945,  Soekarno  dalam suatu  kesempatan  pernah  berbincang dengan  Wahid  Hasyim,  KH.  Masjkur, Kahar Mudzakir, dan M. Yamin. Inti dari perbincangan tersebut diketahui sebagai sebuah pendekatan
konsensus kebangsaan,  di  mana  unsur  Ketuhanan menjadi  sebuah  poin  penting  dalam pembentukan dasar negara.
Menurut  Soesanto  Tirtoprodjo,  dikutip oleh  Kusuma  (2009),  menjelaskan  jika Indonesia  Merdeka  memerlukan  dasar atau  fundamentalnya,  yang  mencakup landasan  dan  sokoguru.  Dasarnya  ialah semangat  kebangsaan,  persatuan,  dan kekeluargaan,  lalu  sokoguru-nya  ialah pemerintahan yang sesuai dengan kehendak  rakyat,  kehakiman  yang  adil dan  independen,  perekonomian  yang teratur  dan  terbatas  menurut  kebutuhan
masyarakat,  dan  pendidikan  rohani  dan jasmani dengan membatasi sifat “ intellectualisme ”  dan  “ materialism ”. Achmad  Munjid,  Dosen  FIB  dan sekretaris  Pusat  Studi  Pancasila  UGM, dilansir dari laman Jawapos.com (2020), menjelaskan  bahwa  pada  akhirnya Pancasila  dapat  diterima  semua  pihak karena  ia  menjadi  titik  temu,  dan  dasar yang menopang keseimbangan berbagai elemen  yang  berdiri  bersama  sebagai suatu bangsa.
Bukti bahwa konsepsi mengenai Ketuhanan  amat  penting  dalam  sejarah berdirinya  bangsa  Indonesia  adalah ketika  kemudian  rumusan  Pancasila menyisipkan  “Ketuhanan”  dalam  dasar negara.  Dikutip  dari  Arief  Hidayat (2022),  mantan  Pimpinan  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ia menceritakan  bahwa  Soekarno  pernah berujar,  “... Jadi  orang  Indonesia  dulu sudah mencari Tuhan. Cuma tidak tahu di  mana  Tuhan  dan  siapa  Tuhan  itu. Pergi  di  pohon  besar,  pergi  di  kayu besar,  pergi  di  batu-batu  nyekar,  itu mencari  Tuhan.  Kalau  begitu,  negara kita  dari  dulu  sudah  Ketuhanan.  Sudah Ketuhanan zaman Jawa itu, zaman Jawa itu  zaman  Ketuhanan.  Ketuhanan. Bagaimana  Islam?  Ketuhanan.  Kalau bangsa  Indonesia  bangsa  Ketuhanan. Tulis. Tulis Ketuhanan. Lalu bagaimana selanjutnya bangsa Indonesia? ” Monolog  Soekarno  tersebut  semakin membuktikan bahwa landasan berdirinya bangsa ini mesti memposisikan Ketuhanan sebagai unsur utama  yang  mewakili  perasaan  semua orang  masyarakat  Indonesia.  Masih dengan  Arief  Hidayat  (2022),  ia menambahkan jikwa rumusan
“Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  konon didapatkan  Soekarno  saat  bertemu Syekh  Abbas  Abdullah,  ulama  pejuang di  Padang  Japang,  kurang  lebih  ketika sekira era transisi dari Belanda ke Jepang. Pada  saat  itu,  Soekarno  meminta  saran
perihal  apa  yang  terbaik  jika  kelak bangsa Indonesia merdeka. Syekh Abbas pun  menjawab,  “Negara  yang  akan didirikan  kelak  haruslah  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.”  Terlepas dari  inspirasi  Soekarno,  begitu  juga dengan para perumus dasar negara yang lain,  semisal  Soepomo  dan  M.  Yamin, hampir semuanya menyisipkan konsepsi mengenai Ketuhanan dalam dasar negara, yang  kemudian  dituangkan  ke  dalam bentuk  final,  dalam  konstitusi  atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  (UUD  NRI)  Tahun  1945. Naskah UUD NRI 1945 tidak lain adalah bentuk  kompromi  berbagai  pandangan berbeda tentang dasar Negara Indonesia (Shaleh & Wisnaeni, 2019).
Merujuk  pada  Seminar  Pancasila  ke-1 Tahun 1959 di Yogyakarta berkesimpulan, Arianto (1998)
mengungkapkan,  jika  sila  pertama adalah  sebab  pertama  ( causa prima ), sedangkan  sila  ”Kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” merupakan  perwujudan  dari  kekuasaan negara dalam melaksanakan amanat dari, bagi,  dan  oleh  rakyat.  Lebih  lanjut, Arianto  (1998)  menambahkan,  bahwa korelasi dari keduanya ialah sila pertama merupakan  landasan  pelaksanaan  dan pengelolaan  negara.  Dan,  agar  lebih terarah  dan  pasti,  maka  nilai-nilai tersebut  diejawantahkan  ke  dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UUD NRI Tahun 1945 yang memuat segala hal ihwal ketatanegaraan Indonesia.  Karena  itu,  Sujatnika  (2018) memperjelasnya  dengan  menyebutkan bahwa  suatu  UUD  sebagai  dokumen kesepakatan  dan  konsensus  kebangsaan dan  bernegara,  secara  ideal,  mesti dipahami  bersama  sebagai  bentuk kompromi ideologi, cara pandang politik, dan lainnya.
Berkaitan dengan konsensus kebangsaan, Jimly Asshiddiqie (2005) dalam hal ini,
berfokus pada tegaknya konstitusionalisme yang biasanya bersandar pada elemen-elemen kesepakatan, yang meliputi: 1) Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama; 2) Kesepakatan tentang supremasi hukum sebagai faktor
fundamental pelaksanaan pemerintahan; dan,  3)  Kesepakatan  tentang  bentuk institusi-institusi  dan  prosedur-prosedur ketatanegaraan. Kesepakatan- kesepakatan  itu  menunjukan  jati  diri bangsa  dalam  menyusun  dasar  negara kala itu, yang mana hal ini merujuk pula pada  prinsip  Ketuhanan  YME,  yang menghendaki manusia untuk bisa saling mendukung  satu  sama  lain  dalam kebersamaan.
Pancasila  sebagai  perwujudan  dasar negara,  kemudian  diadaptasi  ke  dalam konstitusi  negara  dan  mengadopsinya sebagai sebuah instrumen yang melekat pada setiap peraturan perundang- undangan di Indonesia, sekaligus menjadi  visi  negara  dalam  menjunjung tinggi  hak  masyarakat  (warga  negara) dalam menjalankan keyakinannya.
Perlindungan terhadap keyakinan tersebut,  misalnya,  diakomodasi  dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI)
Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa: “Setiap  orang  bebas  memeluk  agama dan beribadat menurut agamanya”. Lalu, disebutkan juga pada Pasal  29 ayat  (1), yang  berbunyi:  “Negara  berdasar  atas Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Semua negara menjamin kehadiran dan penegakan konstitusi, termasuk Indonesia.  Artinya,  negara  turut  andil dan wajib mengatur kehidupan
beragama  di  Indonesia,  agar  harmonis dan  saling  mendukung  satu  sama  lain. Mahfud  MD  (2013)  menambahkan, bahwa sejatinya konstitusi adalah perwujudan dari resultan keadaan politik, ekonomi,  sosial,  dan  budaya  pada masanya,  yaitu  ketika  ia  dibentuk  pada
masanya. Hal senada dikemukakan oleh Sujatnika  (2018),  jika  konstitusi  adalah sebuah consensus ,  yaitu  kesepakatan mayoritas  rakyat  mengenai  bangunan ideal  berkenaan  dengan  negara,  yang perlu  mengatur  ketatanegaraan  dan jaminan HAM.
Sedikit mengenai substansi hukum yang termuat  dalam  konstitusi.  Materi  yang terkandung di dalamnya, memuat beberapa  hal  penting  mencakup  segala aspek  ketatanegaraan.  Sri  Soemantri (1987),  menyebut  beberapa  substansi tersebut, di antaranya: 1) Jaminan HAM atas  warga  negaranya;  2)  Susunan ketatanegaraan bangsa Indonesia; dan, 3) Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.  Kita  melihat,  persoalan HAM mendapatkan posisi penting dalam konstitusi  negara,  yang  mana  hal  itu menjadi tanggung jawab negara, khususnya,  dan  seluruh  warga  negara, pada  umumnya.  Ini  sesuai  dengan prinsip Ketuhanan yang menjaga kehidupan  dan  memuliakan  satu  sama lain.  Bagi  Jimly  Asshiddiqie  (2008), esensi  konstitusi  adalah  HAM,  dimana perlindungan  terhadap  HAM  adalah agenda  paling  dasar  dari  setiap  warga negara.  Seperti  diungkapkan  Soekarno, Pancasila ialah philosophische grondslag (filsafat dasar), yaitu falsafah dan  norma  dasar  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  sekaligus menjadi  dasar  negara  dan  sumber  dari segala sumber hukum.
Berhubungan dengan HAM, sila pertama  menjadi  landasan  penting  bagi negara dalam menjalankan
pemerintahan. Misalnya, sejak Pasal  28 A-J UUD NRI Tahun 1945, didominasi oleh  perlindungan  HAM.  Perlindungan ini  senada  dengan  prinsip  Ketuhanan YME,  yang  memposisikan  manusia sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan  yang ditakdirkan  untuk  saling  menjaga  satu sama lain dalam hubungan antar sesama
manusia.  Dengan  begitu,  sila  pertama adalah  roh  yang  menjadi  nyawa  bagi seluruh  sila  dalam  Pancasila.  Karena itulah, tidak ada alasan bagi negara untuk tidak mengindahkan HAM, yang merupakan  sebagian  kecil  dari  prinsip Ketuhanan YME.
Oleh  karena  itulah,  negara  tidak  bisa menghindari tanggung jawab ini karena merupakan amanat konstitusi yang mesti dipenuhi.  Saragih  (2017),  menegaskan bahwa  posisi  sila  pertama  mewajibkan negara  untuk  mengakomodasi  hal-hal sebagai  berikut,  di  antaranya:  1) Menjamin kemerdekaan dan melindungi warga negara dari tindakan diskriminasi atas  dasar  agama  dan  kepercayaannya dan dituntut untuk menciptakan keharmonisan; 2) Meningkatkan kesejahteraan umum sebagai bagian dari tugas suci; dan, 3) Memajukan toleransi dan kerukunan agama.
Dalam  sejarah  perjalanan  bangsa  ini, pemerintah kerap terlibat dalam persoalan  agama.  Hal  ini  membuktikan satu hal, bahwa peran aktif negara dalam persoalan agama adalah bukti komitmen negara  dalam  mengakomodasi  ragam keyakinan  sebagai  sebuah  kekayaan bangsa  dan  amanat  konstitusi.  Menurut Shaleh  dan  Wisnaeni  (2019),  bukti keterlibatan pemerintah dalam persoalan agama,  misalnya,  diwujudkan  dalam pengakuannya terhadap beberapa agama di  Indonesia.  Sebagai  contoh,  dulu pernah  muncul  Surat  Edaran  Menteri Dalam Negeri No.477/74054/1978 yang berisi pengakuan beberapa agama dalam administrasi
ketatanegaraan,
di
antaranya Islam, Kristen Katolik,
Kristen  Protestan,  Hindu,  Buddha,  dan Khong  Hu  Cu  (Budiyono,  2014). Walaupun,  hal  itu  cukup  sempit  dan terkadang menimbulkan persepsi bahwa negara  hanya  mengakui  enam  agama, meskipun anggapan itu pun keliru pula. Namun,  kembali  pada  komitmen  awal, negara  pun  menyadari  bahwa  hal  itu
bertentangan  dengan  konstitusi  dan penyelenggaraan
HAM, sehingga Mahkamah  Konstitusi  (MK)  akhirnya mengabulkan gugatan penghayat kepercayaan  di  Indonesia  terhadap
Undang-Undang  (UU)  Administrasi Kependudukan  pada  November  2017. Informasi  itu  adalah  angin  segar  bagi para  penghayat  kepercayaan  yang bertahun-tahun  menyantumkan  agama lain sebagai bukti administrasi kependudukan,  juga  berdampak  baik bagi  pelayanan  publik  yang  akan diterima.
Mahfud  MD  (2017)  berpandangan bahwa  hubungan  agama  dan  negara tidak bisa dilepaskan dari politik-hukum di  suatu  negara,  termasuk  di  Indonesia, dimana hukum adalah sebagai alat untuk cita-cita bangsa dan tujuan negara. Tidak heran, bila peraturan tentang administrasi kependudukan tersebut bisa muncul.  Namun,  hal  itu  berangsung- angsur diperbaiki, demi terlaksanakannya  pemenuhan  HAM, seperti mengizinkan penghayat keyakinan untuk mencantumkan keyakinannya  di  KTP,  di  luar  enam agama—yang  salah  diartikan  dengan hanya diakui.
Hakikatnya,  prinsip  Ketuhanan  Yang Maha  Esa  menandakan  semua  orang memiliki  hak  untuk  memeluk  dan menjalankan ritus-ritusnya sesuai keyakinan yang dianut. Dalam keterangan Arief Hidayat (2022),
konsepsi  “Ketuhanan  yang  Maha  Esa”, sejatinya bukan prinsip  yang memasuki ruang akidah umat beragama, melainkan prinsip  hidup  bersama  dalam  suatu negara  di  tengah  keberagaman  agama dan keyakinan (plural). Dari pernyataan tersebut, bisa dikatakan bahwa implementasi  Ketuhanan  Yang  Maha Esa,  sebagaimana  tercantum  dalam  sila pertama,  perlulah  dihidupkan  dalam kehidupan  bermasyarakat,  dan  bukan sekadar berfokus pada kelompok
keyakinan  tertentu.  Indonesia  adalah negara  beragama,  bukan  negara  agama (Saragih,  2017).  Hal  ini  diamini  pula oleh  Achmad  Munjid,  Dosen  FIB  dan sekretaris  Pusat  Studi  Pancasila  UGM, sebagaimana dilansir dari laman
Jawapos.com (2020), yang menyebutkan bahwa  negara  berketuhanan  adalah negara yang religius, yaitu bukan negara “agama” (tertentu),
melainkan didasarkan  pada  esensi  Ketuhanan— yang ditemukan dalam agama—menjadi dasar dan penuntun kehidupan bernegara. Dengan  demikian,  sudah  dipastikan bahwa  konsepsi  mengenai  Ketuhanan adalah  keharusan  yang  tidak  bisa diabaikan oleh bangsa ini.
Beberapa  pengamat  menilai  bahwa konstitusi  Indonesia  memiliki  keunikan tersendiri yang berbeda dengan konstitusi  negara  lain,  dalam  kaitannya dengan Pancasila sebagai staat fundamental  norm .  Sujatnika  (2018), misalnya, menyebutkan
bahwa konstitusi  Indonesia  dengan  Pancasila- nya,  memiliki  keunikan  dalam  model pengaturan tentang Ketuhanan, di mana Indonesia  tidak  sekuler,  namun  juga tidak menganut satu agama tertentu saja, sehingga  agama  mayoritas  sekalipun tidak  diberikan  tempat  khusus  secara eksplisit  di  konstitusi.  Menandakan, negara  mengakomodasi  semua  bentuk keyakinan umat beragama di Indonesia, dan  itu  dijamin  dalam  konstitusi. Berdasarkan  temuan  Sujatnika  (2018), berikut ditunjukan perbandingan konstitusi  di  beberapa  negara  terkait dengan  pencantuman  prinsip  ketuhanan dalam hukum tertingginya.
Tabel 1. Model Hubungan antara Tuhan dan Agama dalam Konstitusi
Sumber: (Sujatnika, 2018)
No Negara Terdapat kata “Tuhan” atau sejenisnya dalam konstitusi
Mengatur jaminan kebebasan beragama atau  berkey akinan Aturan keagamaan mempengaru hi prinsip ketatanegara an Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 1 Meksiko ✓ ✓ ✓ 2 Perancis ✓ ✓ ✓ 3 Bhutan ✓ ✓ ✓ 4 Malaysia ✓ ✓ ✓ 5 Lebanon ✓ ✓ ✓ 6 Norwegia ✓ ✓ ✓ 7 Indonesia ✓ ✓ ✓ Keistimewaan  itu  akhirnya  membantu kita memahami bahwa bangsa Indonesia memiliki prinsip sendiri dalam menjalankan kehidupan bernegara. Prinsip  demokrasi  yang  dijalankan  di
Indonesia  memang  “unik”.  Karena,
demokrasi Indonesia tidak bebas sebebas-bebasnya, namun prinsip demokrasinya  berlandas  pertanggung jawaban.  Ahmad  Sanusi,  sebagaimana dikutip  oleh  Kompas.com  (2020), menunjukan  beberapa  pilar  demokrasi konstitusional Indonesia
yang berlandaskan  pada  Pancasila  dan  UUD
1945,  di  antaranya:  1)  Demokrasi  yang Berketuhanan  Yang  Maha  Esa;  2)
Demokrasi  dengan  kecerdasan;  3) Demokrasi yang berkedaulatan rakyat; 4) Demokrasi dengan supremasi hukum ( by rule  of  law );  5)  Demokrasi  dengan pemisahan kekuasaan negara; 6) Demokrasi dengan hak asasi manusia; 7) Demokrasi  dengan  pengadilan  yang merdeka; 8) Demokrasi dengan otonomi daerah; 9) Demokrasi dengan kemakmuran;  dan, 10)  Demokrasi  yang berkeadilan sosial. Kembali kita ditunjukan  bahwa  prinsip  Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi posisi tertinggi dalam hierarki konsepsi kebangsaan.
Merujuk  pada  pandangan  di  atas,  sila pertama,  Ketuhanan  YME  memberikan kita petunjuk bahwa sila ini menjadi jiwa sekaligus  yang  utama  bila  dipandang dalam perspektif hierarkis. Artinya, sila pertama  tidak  bisa  dilepaskan  dari keempat  sila  lainnya.  Bisa  dikatakan, bahwa  ia  sendiri  merupakan  perjanjian agung ( mitsaq ghalidh ) yang
berkomitmen  dalam  mengikat  semua bangsa  Indonesia.  Buya  Hamka  (1951) pun  menyebut  sila  pertama  ini  dengan “urat  tunggangnya  Pancasila”,  yaitu pijakan  dalam  mengamalkan  keempat sila  lainnya.  Serupa  yang  dikemukakan oleh  Arif  (2016),  bahwa  melalui  hasil cipta dan karsa manusia yang diwujudkan  dalam  pelbagai  kehidupan, Pancasila  harusnya  membudaya,  yaitu menjadi  orientasi  dan  tujuan  kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila  sebagai  pedoman  bernegara pun tidak memposisikan sila pertama ini dengan  terbatas  dan  diartikan  secara sempit,  seperti  agama  dan  keyakinan semata,  melainkan  komprehensif,  yang mencakup segala kehidupan yang didasarkan  pada  napas  Ketuhanan  yang perlu dipertanggungjawabkan. Akibatnya,  segala  pertentangan  yang melibatkan  agama  atau  keyakinan  di Indonesia  harusnya  dihentikan  karena tidak sesuai dengan prinsip berketuhanan.  Bagi  Saragih  (2017), agama  di  satu  sisi  bisa  jadi  pembawa perdamaian dan mendukung pembangunan,  tapi  di  sisi  lain  agama bisa menjadi sumber pertentangan yang dapat menimbulkan
disintegrasi, instabilitas, dan kerawanan ketahahanan bangsa.
Tidak salah menempatkan aspek akhlak dalam  beragama  sebagai  aspek  krusial dalam  pembahasan  ini  karena  nyatanya ancaman  disintegrasi  bangsa  banyak ditemukan karena masalah-masalah pengimplementasian agama yang bahkan  tidak  sesuai  dengan  prinsip
Ketuhanan Yang Maha Esa, ketidakharmonisan,  misalnya.  Sebab dalam  masyarakat  dengan  bermacam- macam  agama,  rentan  memunculkan pertentangan  (konflik),  yang  berakibat pada  terganggunya  ketahanan  dan kestabilan  nasional  (Saragih,  2017). Padahal, hidup berdampingan dan saling mendukung,  merupakan  pesan  damai yang hampir ditemukan di semua bentuk keyakinan  dan  agama.  Hal  ini  akan terjadi manakala terbinanya sikap toleransi atau sikap berlapang dada dari masyarakat.
Bila  kita  intip,  nilai-nilai  utama  yang digelorakan oleh sila pertama Pancasila, tidak  lain  adalah  bagaimana  manusia dapat  hidup  dalam  prinsip  Ketuhanan. Ketakwaan  menjadi  salah  satu  tolok ukurnya,  yang  mana  salah  satunya adalah  kedamaian  dan  kesucian  hati. Sebagai  tambahan,  Saragih  (2017) menjelaskan bahwa sila pertama mengandung  nilai-nilai  sebagai  berikut, yaitu:  1)  Keyakinan  terhadap  adanya Tuhan  yang  Maha  Esa  beserta  segala sifatnya;  2)  Ketakwaan  terhadap  Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan menjalankan  semua  perintah-Nya,  dan menjauhi  larangan-Nya;  3)  Saling bertoleransi  dan  menghormati  antar pemeluk agama maupun keyakinan; dan, 4) Kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Mendukung  pernyataan  di  atas,  pada intinya, masyarakat Indonesia, termasuk juga  negara,  harus  mendukung  adanya keharmonisan  dalam  hidup  bernegara. Dengan  demikian,  salah  satu  yang hendak  dicapai  bersama  semua  pihak, tidak lain adalah kerukunan. Kerukunan itu sendiri tidak terbatas pada kerukunan antar  sesama  umat  beragama,  tapi  juga antar umat beragama, kelompok beragama  dengan  negara,  dan  lintas negara.  Bila  hal  itu  terwujud,  maka  hal ini akan terhubung ke berbagai persoalan kerukunan  lain.  Artinya,  perbedaan
agama  dan  keyakinan,  bukan  menjadi bagian dari perpecahan, namun menjadi ajang pemersatu dari perbedaan. Bagaimanapun,  sila  pertama  Pancasila, Ketuhanan,  agama,  masyarakat,  dan negara,  tidak  bisa  terpisahkan  dan semuanya  saling  mendukung  satu  sama lain.
Semua itu bisa ditemukan di masyarakat. Namun,  pada  ranah  lain,  misalnya masyarakat  dan  negara,  punya  cerita yang  lain.  Tidak  jarang,  negara  yang seharusnya  menjamin  keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, justru  menjadi  pemicu  kegaduhan, seperti  yang  terjadi  di  India  di  bawah pemerintahan  Narendra  Modi.  Menurut Shaleh  dan  Wisnaeni  (2019),  intensitas ketegangan hubungan antara agama dan negara bisa terjadi ketika keduanya tidak menemukan relasi simbiosis mutualistis (saling menguntungkan) dan ( checks and balances ).
Jelas,  hal  itu  bertentangan  dengan ungkapan  Max  weber.  Dalam  hal  ini, sebagaimana  dikutip  dari  Mujahidin (2012),  Max  Weber  menjelaskan  bila hubungan  sebuah  kekuasaan  yang  baik ditunjukan  dengan  adanya  stabilitas (keteraturan)  sosial,  yaitu  legitimasi yang  disandingkan  dalam  hubungan agama  dengan  negara,  ekonomi  yang baik,  dan  tipologi  yang  menjadikannya lebih komplet adalah otoritas karismatik, tradisional, dan legal rasional. Dalam hal ini,  aspek-aspek  stabilitas  tersebut mestilah  menjadi  perhatian  pemerintah, termasuk  di  dalamnya  agama.  Tidak keliru  bila  sebelumnya  memposisikan sila  pertama  Pancasila  tidak  sesempit yang digambarkan, atau sekadar memeluk agama tertentu, namun melampaui itu, yaitu berketuhanan. Agar  bisa  membumikan  nilai-nilai  sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa itu, maka perlu adanya sebuah kegiatan yang bisa  menumbuhkan  sikap-sikap  yang sesuai dengan prinsip Ketuhanan. Hal ini
guna  menghindari  adanya  sikap  benar sendiri, dan tidak mampu serta tidak mau menghadapi keniscayaan adanya perbedaan. Bagi Saifuddin (2009), guna menjalin keharmonisan antar agama dan negara di tengah-tengah polarisasi akibat dinamika politik, ekonomi, dan budaya, maka kita perlu membangun kehangatan berwarga negara dengan terus mendiskusikannya,  sehingga  kita  bisa berada  di  level  pemahaman  bahwa agama  dan  negara  bagai  dua  sisi  mata uang  yang  tidak  terpisahkan  dan  saling membutuhkan  satu  sama  lain.  Diskusi tersebut,  tidak  hanya  di  bawa  di lingkungan  bermasyarakat,  tetapi  juga ke sekolah sebagai tempat pembentukan karakter.
Karenanya, pendidikan mendapatkan  tempat  tersendiri  bagi membangun  moralitas  dan  akhlak bangsa.  Pendidikan  yang  dimaksud adalah  pendidikan  akhlak,  yang  juga menjadi  misi  utama  dalam  PKn  untuk mewujudkan good citizenship . Konsekuensi penyematan prinsip Ketuhanan  YME,  sebagaimana  posisi Pancasila sebagai dasar negara, membuat  sila  pertama  ini  tidak  hanya menjadi roh bagi sila-sila lain dan berdiri saling terhubung satu sama lain, namun pada  tataran  praktik  mesti  diindahkan dalam  setiap  kehidupan  dan  kegiatan warga  negara,  termasuk  didalamnya dalam  menyelenggarakan  pendidikan, salah
satunya dalam mengimplementasikan PKn sebagai mata pelajaran wajib di berbagai instansi pendidikan  negara.  Pancasila  sebagai staat  fundamental  norm dikatakan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan  negara  dan  kehidupan bermasyarakat. Berhubungan sila
pertama  menjadi  sebuah  roh,  acuan dalam menjiwai sila-sila lainnya, tentunya hal ini berimbas pada pengimplementasiannya yang turut memposisikannya sebagai tolok ukur.
Salah  satu  poin  penting  dalam  prinsip berketuhanan  ini  adalah  segala  tindak tanduk  harus  dipertanggungjawabkan atas prinsip Ketuhanan. Sebagai pemeluk  yang  taat  dan  bertakwa— indikator  kepatuhan  seorang  hamba terhadap larangan dan perintah Tuhan— sudah sepantasnya segala tindakan yang dilakukan  harus  diperhatikan,  apakah berdampak  baik  atau  buruk,  apakah berkelakuan pantas atau tidak, bermoral atau  amoral,  beretika  atau  tidak,  dan lainnya. Salah satu yang menjadi sorotan hari ini adalah krisis akhlak yang sedang melanda  bangsa  Indonesia.  Bahkan,  al- ‘Adawy  (2005)  menegaskan  bahwa, “Kelangsungan  hidup  suatu  bangsa tergantung  pada  akhlaknya.  Jika  tidak ada akhlaknya, hancurlah mereka.” Kekhawatiran Musthafa al-‘Adawy terkait  kelangsungan  bangsa  Indonesia yang  tercermin  dari  akhlak  memang benar adanya. Apalagi, masalah-masalah krisis  moral  pada  generasi  muda  mulai bermunculan,  semakin  beragam,  dan tersebar. Klithih di  Yogyakarta,  begal dengan  pelaku  remaja,  seks  bebas, narkoba, dan lainnya hanyalah segelintir persoalan.  Menurut  keterangan  resmi dari  Kementerian  Sosial  (Kemensos) (2020),  krisis  moral  didominasi  oleh para  remaja,  dan  kebetulan  mereka berada  pada  fase  perkembangan,  fase remaja yang diisi oleh pencarian jati diri dan ketidakpastian. Lebih lanjut, Kemensos (2020) menyebutkan
beberapa  penyebab  munculnya  krisis moral  di  kalangan  anak  muda,  di antaranya: 1) Faktor kacaunya keluarga; 2) Krisis Identitas; 3) Lemahnya kontrol diri; 4) Sikap mental yang tidak sehat; 5) Pelampiasan  bentuk  kekecewaan;  6) Pengaruh lingkungan dan media massa; dan, 7) Dorongan ekonomi dan dorongan kebutuhan.  Dengan  demikian,  akhlak menjadi  persoalan  penting  bangsa  yang harus  segera  ditanggulangi  sesegera mungkin.
Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2022), akhlak  diartikan  sebagai  tingkah  laku, budi  pekerti,  dan  kelakuan.  Menurut Wahyudi  (2017),  akhlak  merupakan wujud  realisasi  dan  aktualisasi  diri  dari akidah yang dimiliki seseorang. Dikutip dari  Subahri  (2015),  “akhlak”  sendiri berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak kata khuluqun yang  artinya  tabiat,  budi  perkerti; al- ʹaadat yang  artinya  kebiasaan, al- muruu’ah yang  artinya  peradaban  yang baik,  dan ad-dīn yang  berarti  agama. Dengan  kata  lain,  akhlak  bisa  diartikan sebagai  perwujudan  dari  sikap  konkret kita  ketika  berhadap  dengan  orang  lain atau  masyarakat,  watak  atau  karakter kita. Bisa dikatakan, ini adalah cerminan yang  menguji  kualitas  budi  pekerti seseorang.
Menurut  Amir  (2001),  definisi  akhlak mencakup  segala  hal  yang  dilakukan seseorang,  apabila  dinilai  kebanyakan orang  dalam  kategori  baik,  maka seseorang  tersebut  berakhlak  baik, begitu juga sebaliknya. Pendapat senada dikemukakan oleh Kasmali (2015), yang menyebutkan  bahwa  akhlak  serupa dengan perangai yang menetap pada diri seseorang  dan  merupakan  sumber munculnya  segala  perbuatan  tertentu dari dirinya secara spontan dan independen.  Bisa  dikatakan,  lanjut Kasmali  (2015),  ingin  menyebutkan bahwa akhlak itu datang dari diri sendiri, yang  mencerminkan  kualitas  budi pekertinya.  Dengan  begitu,  benang merah  utama  dalam  akhlak  adalah  diri ( persoon )  individu  itu  sendiri  dan tindakannya dalam kehidupan
bermasyarakat.
Akhlak sebagai sebuah perwujudan dari budaya  (budi)  seseorang,  tentunya terealisasikan  melalui  berbagai  bentuk. Akhlak sendiri merupakan budi pekerti,
di  mana  tindakan  yang  dilakukan (diwujudkan),  baik  buruknya  akan dievaluasi oleh masyarakat dan itu akan menentukan  anda sebagai  seorang yang berbudaya  atau  amoral.  Salah  satu bentuk  akhlak  yang  menjadi  persoalan penting bangsa Indonesia hari ini adalah soal  kejujuran. Beberapa orang, bahkan menyebut  bahwa  kejujuran  merupakan “barang langka” yang susah didapatkan, susah dibentuk, dan susah dipertahankan. Indonesia  Community  Care  Center (2015),  bahkan  menyebutkan  bahwa puncak  dari  akhlak  mulia  adalah kejujuran, dan seseorang yang
berhiaskannya  akan  beruntung  di  dunia dan di akhirat.
Lebih  lanjut,  dikarenakan  kejujuran, menurut Indonesia  Community  Care Center (2015), merupakan hal yang sulit dibangun, maka menurutnya akhlak dan akidah,  sesuai  keyakinannya,  tersebut harus ditanamkan dengan baik dan benar sejak  kecil.  Bagi  mereka,  pembinaan akidah  dan  akhlak  seorang  anak  jauh lebih penting dari sekadar memperhatikan kesehatan dan
pertumbuhan  jasmani  mereka.  Bagi umat  Islam,  penanaman  akidah  sejak kecil  agar  berislam  dengan  benar  dan mengenal  ajarannya  dengan  baik  dan benar merupakan suatu yang diwajibkan guna  bekalnya  di  masa  depan.  Begitu juga  dengan  para  penganut  keyakinan dan  agama  lainnya.  Itulah  kenapa, pendidikan  akhlak  sangat  dibutuhkan. Sebagai  penerus  akhlak  Rasulullah, tugas  kita  ialah  untuk  menstandarisasi ilmu pengetahuan sehingga tidak menimbulkan  konflik  definitif,  dan tentunya mendudukan nafsu pada tempat yang benar (Amir, 2001).
Dalam  ajaran  keagamaan,  apapun  itu, moral,  etika,  dan  tentunya  di  dalamnya berkaitan  dengan  akhlak,  merupakan poin penting yang menjadi topik utama. Bisa dikatakan, esensi dari agama, selain mengenai hubungan dengan Tuhan, ada
hubungan dengan manusia, dan semuanya  berkaitan  dengan  moralitas dan etika dalam menjaga hubungan antar sesama manusia, makhluk ciptaan Tuhan. Aceh (1985) menjelaskan jika pendidikan  etik  (budi  pekerti),  bagi seorang sufi terbangun dari beberapa hal pokok,  di  antaranya:  1)  Mengosongkan diri dari sifat-sifat keduniaan ( takhliyah ), seperti  menjauhkan  diri  dari  segala maksiat, lahir maupun batin; 2) Mengisi kembali  atau  menghiasi  jiwa  manusia dengan  sifat-sifat  terpuji  ( tahliyah ),
dengan  menjalankan  semua  perintah Allah. Pendidikan akhlak mendorong seseorang  untuk  bisa  mengendalikan hawa  nafsu  dan  meninggalkan  segala bentuk  keburukan  dan  mengisinya dengan kebaikan. Dalam ini, Al-Ghazali, dikutip  oleh  Aceh  (1985),  menjelaskan bila  terdapat  dua  dasar  dalam  agama, yaitu  meninggalkan  segala  pekerjaan yang  terlarang  dan  mengerjakan  segala pekerjaan kebajikan yang diperintahkan. Dalam  tasawuf  Islam,  akhlak  sangat penting  bagi  seseorang  karena  dapat mengantarkan  mereka  untuk  lebih mendekatkan diri kepada Tuhan melalui jalan  kebajikan.  Menurut  Zulfikli  dan
Jamaluddin (2018), tasawuf didefinisikan sebagai upaya
mempercantik  diri  dengan  akhlak  yang bersumber  pada  ajaran  agama  dalam rangka  mendekatkan  diri  kepada  Allah SWT sebagai yang Maha Kasih. Dengan demikian,  prinsip  Islam,  khusunya, sangat  mengedepankan  akhlak  karena berhubungan  dengan  kualitas  keimanan manusia.  Hal  ini  jelas  mendukung pelaksanaan  Pasal  29  UUD  NRI  Tahun 1945,  yaitu  “Negara  berdasar  atas Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  juga mewujudkan amanat negara dalam Pasal 31  UUD  NRI  Tahun  1945,  yaitu
“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan
keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak mulia  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa  yang  diatur  dengan undang-undang”.
Ini  juga  menjelaskan  lebih  lanjut, bagaimana  tujuan  pendidikan  nasional
Indonesia sangat serius dan berkomitmen dalam mewujudkan kepribadian  bangsa  yang  berakhlak melalui  pendidikan.  Disebutkan  dalam poin  1  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa, “Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar peserta didik secara aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan  yang  diperlukan  dirinya, masyarakat,  bangsa  dan  negara.”
Sehingga mempertegas bagaimana akhlak  menjadi  kewajiban  bagi  seluruh institusi pendidikan guna diwujudkan.
Terlepas dari persoalan tasawuf, tentunya penilaian dan evaluasi
mengenai  akhlak  seseorang  tidak  serta merta dapat terukur. Tentunya, seseorang yang telah dibekali dasar sejak dalam  pendidikan  keluarga,  tertanam nilai-nilai  yang  menjadi  acuan  dari berperilaku dalam keseharian, akan lebih memahami bagaimana ia memposisikan diri  dalam  sosial.  Paling  tidak,  ia  yang memahami  dirinya  sendiri,  tahu  di manakah  cacat-cacat  dalam  akhlaknya atau  mengukur  diri  dan  sadar  akan kesalahan,  bila  itu  terjadi.  Al-Ghazali (2014), menjelaskan bila ada empat cara seseorang bisa mengenali  “cacat” (hati) dalam dirinya, yaitu: 1) Duduk dihadapan  seorang  syekh  (guru)  yang piawai  dalam  soal  cacat-cacat  kejiwaan (penyakit  hati);  2)  Berteman  dengan orang  tulus,  piawai,  dan  mampu melindungi  baik-baik  segala  aturan
agama  untuk  dijadikannya  sebagai pengawas  baginya  dan  mengamati segala  gerak  dan  tindakannya;  3) Mengambil manfaat dari ucapan-ucapan para  pembenci;  dan,  4)  Bergaul  dengan masyarakat  luas.  Ingatlah,  persoalan utama akhlak ialah membangun kehidupan bersama, menjalin pergaulan, sinergi, gotong royong yang baik. Krisis  akhlak  dan  moralitas  yang  mesti ditangani  Pendidikan  Kewarganegaraan (PKn)  sebagai  pendidikan  akhlak  juga mendapat  dukungan  dari  Kemensos. Kemensos  (2020)  pun  menyampaikan beberapa  gagasan,  di  antaranya:  1) Melalui penanaman pendidikan karakter sejak  dini;  2)  Memilih  pergaulan  dan lingkungan yang tepat; 3) Memanfaatkan  perkembangan  IPTEK dengan  baik;  dan,  4)  Meningkatkan Keiman  dan  rasa  takwa  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa.  Bisa  dikatakan, pendidikan  akhlak  tidak  lain  adalah pendidikan  karakter,  yang  juga  termuat dalam PKn.
Pada  saat  yang  bersamaan,  pendidikan akhlak memiliki nilai-nilai penting yang turut  menyumbang  gagasan  dalam mengatasi  krisis  akhlak  dan  moral. Menurut  Putri  (2019),  berikut  adalah ajaran-ajaran  penting  yang  diwajibkan hadir dalam pendidikan akhlak, meliputi: 1)  Berhubungan  dengan  pribadi;  2) Berhubungan  dengan  orang  lain;  3) Berhubungan  dengan  keutamaan;  4) Berhubungan  dengan  peristiwa;  5) Berhubungan  dengan  kehidupan  dan kaidah beriteraksi; dan, 6) Berhubungan dengan pembalasan. Dengan begitu, kita menemukan  adanya  hubungan  erat antara  nilai-nilai  yang  diajarkan  dalam pendidikan akhlak dan PKn Nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan  akhlak  dengan  berbagai pendekatan,  khususnya  tasawuf  seperti contoh  sebelumnya,  nyatanya  memiliki visi  serupa  dengan  tujuan  keberadaan PKn.  Sebagai  mata  pelajaran  wajib,  di
samping  mata  pelajaran  pendidikan agama,  PKn  memiliki  misi  untuk membentuk  warga  negara  yang  cerdas, tidak hanya dalam memahami ketatanegaraan  semata,  tapi  lebih  luas, yaitu good  and  smart  citizen dengan mengimplementasikannya ke dalam relasi  antar  masyarakat,  negara,  bahkan
Tuhan, sesuai Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bangsa. Dikutip dari David  Carr  (2005),  akar-akar  moral kewarganegaraan sendiri adalah perwujudan dari rekonsiliasi (kesepakatan)  prinsip  dan  karakter dalam  PKn,  khususnya  dari  beberapa bentuk  pilihan  teoritis  dan/atau  praktis antara konsepsi-konsepsi moralitas, sosial  dan  politik  dari  orde  sosial  dan kewarganegaraan  yang  fokus  pada prinsip-prinsip
(hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban)  dan  perspektif- perspektif (komunitarian atau yang lain), yang fokus pada kebajikan dan karakter. Akhlak yang menitik beratkan pada budi pekerti dan kualitas diri pun bersirkulasi sama  dengan  menjaga  hubungan  antar sesama  warga  negara  dan  membangun karakter kebangsaan yang mengutamakan persatuan, yang didukung  dengan  prinsip  Ketuhanan yang  menghendaki  kedamaian  dan keharmonisan.
Harus  diakui,  ada  keserupaan  antara pendidikan akhlak dengan PKn, bahkan PKn  sendiri  memuat  konten  mengenai poin-poin akhlak dalam berwarga negara, sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa.  PKn  mengakui  kebutuhan terhadap  atribut-atribut  dan  kebajikan- kebajikan—penghormatan, tanggung jawab, kejujuran, kewajaran, kepedulian, loyalitas  dan  komitmen  terhadap  cita- cita  demokrasi  (Sarbaini,  2017).  Di mana  cita-cita  demokrasi  itu  termuat jelas  dalam  pembukaan  UUD  NRI Tahun 1945 alinea keempat dan terpatri jelas dalam pasal-pasalnya.
Penyandingan  PKn  dengan  pendidikan akhlak  bukan  tanpa  alasan.  Bagaimana pun,  PKn  sendiri  hadir  dalam  upaya membentuk karakter warga negara yang berbudaya  positif  dan  mumpuni.  Itu semua  juga  merupakan  bagian  dari pendidikan akhlak, terlepas dari pendekatan apa yang digunakan.
Pembentukan  karakter  yang  berakhlak mulia,  juga  menjadi  bagian  tidak terpisahkan dari PKn sebagai pendidikan yang  hendak  mewujudkan good  and smart  citizenship ,  baik  dalam  tataran teoritis  ataupun  praktik.  Mekanisme itulah,  moralitas  yang  berkaitan  dengan baik  dan  buruk  serta  kecerdasan  sosial seseorang,  harus  terus  diperbincangkan sehingga  mampu  menampilkan  realita budaya yang hidup di masyarakat. Bagi
Fatimah (2019), PKn selalu
memposisikan  dengan  jelas  moralitas sebagai  topik  pembicaraan  dikarenakan moralitas  sendiri  adalah  persoalan kompetisi  yang  melingkupi  persoalan pilihan  pribadi  yang  Tuhan  berikan maupun konvensi sosial.
PKn  sebagai  pendidikan  akhlak  dapat diperkenalkan  juga  sebagai  pendidikan karakter.
Konsekuensinya adalah keterlibatan pihak-pihak penting, seperti pemerintah, masyarakat, hingga
keluarga,  sangat  diperlukan.  Ini  adalah tanggung  jawab  semua  pihak.  Itulah kenapa,  masalah-masalah  sosial  yang hari ini terjadi adalah hilangnya koneksi semua  pihak  dalam  menjaga  dan membimbing  manusia  di  jalan  yang tepat dan benar. Komitmen dan tanggung jawab terhadap komunitas dan masyarakat  demokrasi  adalah  bagian dari apa yang merupakan “karakter yang baik” yang harus diakui oleh pendidikan karakter (Sarbaini, 2017). Fatimah (2019) bahkan  mempertegas,  jika  PKn  harus mempersiapkan  warga  negara  secara konstruktif  dengan  mengelaborasikan melalui argumen moral tentang bagaimana  menjalin  hidup  bersama,
berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, membangun berbagai perspektif (pandangan) dan pemahaman, melampaui perbedaan-perbedaan semisal  keyakinan  atau  keinginan,  dan berbagi tanggung jawab untuk
menemukan  persamaan  demi  kebaikan khalayak umum. Ekosistem  PKn  sebagai  pendidikan akhlak  tidak  terlepas  dari  paradigma yang dibangun berkaitan dengan kehadirannya  sebagai  sebuah  mata pelajaran  penting  di  Indonesia.  Dikutip dari  Ismail  dan  Hartati  (2020)  ,  sistem PKn, dilihat dari paradigmanya, dibangun  atas  tiga  komponen,  di antaranya:  1)  Studi  ilmiah  tentang pendidikan  dan  Ilmu  Kewarganegaraan (IKN);  2)  Program  kurikuler  yang berkorelasi  dengan  PKn;  dan,  3)
Gerakan sosial-budaya kewarganegaraan,  yang  secara  koheren didasarkan atas esensi kehidupan kebangsaan dalam upayanya mengembangkan  pengetahuan,  nilai- nilai  dan  sikap,  serta  keterampilan kewarganegaraan.  Poin  pertama  hingga ketiga  itulah  yang  kita  kenal  sebagai good and smart citizenship .
PKn  sebagai  pendidikan  akhlak  bisa diimplementasikan  melalui  beberapa pendekatan. Secara garis besar, pendekatan  itu  memuat  dua  hal  besar dalam  mewujudkannya,  yaitu  secara teoritis  dan  praktik,  pasif  dan  aktif. Menurut  Yvonne  Herbert,  sebagaimana dijelaskan  Sarbaini  (2017),  diketahui beberapa  perbedaan  dalam  pendekatan konsepsi kewarganegaraan.
Bila  sejak  awal  kita  membahas  akhlak dalam  dimensi  pribadi,  sejatinya  itu terlalu sempit.
Akhlak sendiri
merupakan  cerminan  diri,  yang  mana cermin itu sendiri datang dari masyarakat. Karena itulah, PKn sebagai pendidikan akhlak juga memuat berbagai  hal  mengenai  masalah  relasi
sosial.  Artinya,  pembentukan  budi pekerti personal  merupakan modal bagi terbinanya hubungan sosial kemasyarakatan.  Salah  satu  ancaman terbesar bangsa yang besar dan beragama  seperti  Indonesia  ini  adalah ancaman multikulturalisme yang merujuk  pada  persoalan  disintegrasi bangsa.  Fungsi  PKn  selanjutnya  adalah sebagai  pendidikan  multikultural  (Isep,
2013).
PKn, pembentukan akhlak, dan multikultural,  seperti  sebuah  konsep yang  saling  terhubung  dan  memang begitu  seharusnya.  Bagaimana  PKn membentuk karakter bangsa, dan mewujudkan  masyarakat  yang  cerdas dan  mampu  memposisikan  diri  di tengah-tengah  perbedaan.  Bila  kembali pada pada prinsip utama kita, Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama, tentu saja  memang  Tuhan  menghendaki perbedaan  sejak  awal.  Tidak  salah, pendidikan  multikultural  dalam  PKn adalah bagian penting dalam pembahasan akhlak dalam keterkaitannya  dengan  kehidupan  antar sesama  manusia.  Menurut  Hernandez (1999),  pendidikan  multikultural  ialah perspektif yang mengakui dan merefleksikan  pentingnya  keniscayaan perbedaan,  seperti  ras,  suku-bangsa, budaya,  agama,  gender,  jenis  kelamin, golongan, agama, status sosial, ekonomi politik, dan lainnya.
Bentuk pengimplementasian pendidikan dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara. Hal ini menunjukan bahwa PKn sebagai pendidikan  akhlak  dan  karakter  mesti diimplementasikan  dengan  nyata  dalam kehidupan.  Berkaca  dari  teori  yang dikemukakan  oleh  Thomas  Lickona (1991)  dalam  bukunya  yang  berjudul “ Educating  for  Character:  How  Our School Can Teach Respect and
Responsibility ”,  pendidikan  karakter mengandung  tiga  unsur  pokok  yang mesti  hadir,  khususnya  dalam  PKn
sebagai pendidikan akhlak, yaitu knowing the good , desiring the good , dan doing  the  good .  Atas  dasar  itu,  kita ketahui bahwa pengetahuan dan keluasaa  khazanah  pengetahuan  saja tidak  cukup,  khususnya  mengenai  ke- PKn-an  yang  biasanya  kerap  menekan persoalan  hafalan  dalam  edukasinya, yang menurut teori tersebut menandakan kognitif saja tidak cukup. Sehingga, dari pengetahuan,  PKn  sebagai  pendidikan karakter  harus  terwujud  nyata  dalam terciptanya  kepribadian  bangsa  yang berakhlak dan diimplementasikan dalam kehidupa  nyata.  Secara  tidak  langsung,
Thomas Lickona pun ingin membuktikan bahwa pendidikan karakter  dan  pendidikan  akhlak  sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Lebih  lanjut,  Thomas  Lickona  (1991),
berpandangan, “ A reliable inner disposition to respond to situations in a morally good way ” Dalam ungkapannya ini,  dia  ingin  menunjukan  bahwa  batin bisa  menjadi  suara  dalam  merespons beragam  situasi  secara  bermoral  dan jalan  yang  baik.  Hal  ini  menandakan bahwa pendidikan karakter mesti mengasah rasa nurani seseorang sehingga mampu merasakan dan meningkatkan kepekaan dalam menghadapi  situasi  yang  rumit.  Guna mempertegasnya, Thomas Lickona
(1991)  menilai  bahwa  karakter  itu memiliki  tiba  bagian  yang  saling berkaitan,  yaitu moral  knowing (moral untuk mengetahui) , moral feeling (moral untuk  merasakan) , dan moral  behavior (moral  perilaku).  Ketiga  moral  ini,  bila kita  masukan  ke  dalam  konsepsi  PKn sebagai  pendidikan  karakter  dalam mewujudkan  manusia  berakhlak,  maka PKn wajib membangun pengetahuan dan keilmuan,  diikuti  dengan  mengasah kepekaaan sosial, dan diwujudkan dalam perilaku  dan  sikap  yang  konkret.  Maka dari  itu,  PKn  menghendaki  adanya budaya,  kepribadian,  dan  keteladanan
yang  bisa  terwujud  pada  masyarakat, khususnya  generasi  mudanya.  Dengan begitu,  PKn  sebagai  pendidikan  akhlak dapat  memenuhi  tugasnya,  dan  bisa dikatakan  sebagai  upaya  nyata  dalam membangun  negara  yang  didasarkan pada amanat konstitusi dan Pancasila. Sebagai  mata  pelajaran  penting  di Indonesia, PKn hadir bukan tanpa sebab. Tujuan  penting  dalam  PKn  adalah mewujudkan  generasi  bangsa  yang berbudaya, utamanya, di samping pengetahuan kewarganegaan yang
teoritis.  Bagi  Isep  (2013),  fungsi  dan tujuan PKn tidak lain membuka peluang bagi  warga  negara  untuk  mewujudkan komitmen  dan  menjalankan  peran sertanya  dalam  pendewasaan  diri,  baik dihadapan  manusia,  sosial,  hukum, negara,  dan  lainnya.  Menurut  Halstead (2004), tarbiyah atau pendidikan terkait dengan to grow (menumbuhkan) dan to increase (meningkatkan) pribadi pembelajar. Bila  PKn  sebagai  pendidikan  akhlak dijalankan  dengan  sungguh-sungguh, dan  dukung  oleh  berbagai  pihak  dan dimensi, harapannya tujuan dari pendidikan  itu  sendiri  dapat  terwujud. Tujuan pendidikan akhlak bagi generasi muda tidak lain demi kesesuaian mereka dalam  berperilaku  sebagaimana  pokok- pokok  pemahaman  dan  keteladanan yang bersumber dari agama (Putri, 2019). Akhirnya, kita menyadari bahwa prinsip Ketuhanan  Yang  Maha  Esai  sabagi fondasi  pokok  dan  paling  tinggi  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, mesti  terimplementasikan  dengan  baik dalam  segala  lini  kehidupan.  Tugas  itu diemban, salah satunya oleh pemerintah melalui institusi pendidikan dengan PKn dan  agama  sebagai  garda  terdepannya. Pada  saat  yang  bersamaan  juga,  PKn berusaha  menyampaikan  pesan-pesan akhlak  dalam  edukasinya,  menjadikan semua  komponen  ini  saling  terkait  satu sama  lain.  Tentunya,  semua  ini  harus
didukung oleh berbagai pihak, mulai dari pribadi,  keluarga,  masyarakat,  dan negara.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Berbagai  kesenjangan  yang  terjadi dalam  suatu  negara  dan  pertempuran budaya  dan  nilai-nilai  yang  terkandung di  dalamnya,  melahirkan  berbagai persoalan serius, salah satunya degradasi nilai yang berujung pada krisis akhlak/moral. Dalam menangani permasalahan ini, Pendidikan Kewarganegaraan  bisa  menjadi  solusi dalam menanggulangi krisis bangsa hari ini.
PKn  dalam  hal  ini  memuat  berbagai konsepsi  penting  dalam  mewujudkan karakter  bangsa  yang  berbudaya  luhur dan  berbudi  pekerti.  Semua  itu  didasari atas  semangat  dan  prinsip  Ketuhanan Yang  Maha  Esa,  sebagaimana  termuat jelas  dalam  sila-sila  Pancasila  dan pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945. Dengan  demikian,  PKn  bisa  dikatakan sebagai  pendidikan  akhlak,  sehubungan dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  di dalamnya.  Tujuannya  sendiri  tidak berbeda jauh dengan pendidikan akhlak pada  umumnya,  bahkan  bisa  dikatakan berhubungan  satu  sama  lain,  yaitu menjadikan  manusia  berkarakter,  atau dalam  PKn  dikenal  dengan good  and smart citizenship.
Tentu saja, untuk mewujudkan semua itu, seluruh  pihak  harus  turut  andil  di dalamnya. Tidak hanya pribadi, tapi juga keluarga  sebagai  sekolah  pertama  dan paling  utama,  lalu  lingkungan  dan masyarakat, dan terakhir adalah negara. Harapannya,  keberhasilan  PKn  dalam pendidikan akhlak ini akan mewujudkan kehidupan
kebangsaan
yang berlandaskan  pada  prinsip  Ketuhanan Yang  Maha  Esa,  sehingga  terwujudlah perdamaian dan keharmonisan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abdul Munir Mulkhan, D. (1998). Rekonstruksi  Pendidikan  dan Tradisi Pesantren, Religiusitas IPTEK. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Aceh, A. (1985). Pendidikan Sufi: Sebuah  Upaya  Mendidikan Akhlak  Manusia. Semarang: CV. Ramadhani. al-'Adawy,  M.  (2005). Fikih Akhlak. Jakarta: Qisthi Press.
Al-Ghazali,  A.-I.  A.  (2014).
Mengobati  Penyakit  Hati:
Membentuk Akhlak Mulia. (M. Al-Baqir, Trans.) Jakarta Selatan: Mizania. Amir,  M.  R.  (2001). Pedoman Penerus  Akhlak  Rasulullah.
Samarinda: Majelis Al-Amin.
Arianto, S. (1998). Proses Perumusan  Dasar  Negara Pancasila. Depok: Universitas Indonesia. Arif, S. (2016). Falsafah
Kebudayaan Pancasila:  Nilai dan  Kontradiksi  Sosialnya.
Jakarta: Gramedia.
Asshiddiqie,  J.  (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Konpress.
Asshiddiqie,  J.  (2008). Konstitusi dan  Hak  Asasi  Manusia. Jakarta.  Retrieved  Maret  26,
2008
Badan  Pusat  Statistik.  (2021).
Statistik Kriminal 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan.  (2022).  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Kementerian
Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia.  Diakses dari kbbi.web.id: https://kbbi.web.id/kompetisi Budiyono. (2014). Hubungan Negara  dan  Agama  dalam Negara Pancasila. Fiat Justicia:  Jurnal  Ilmu  Hukum, VIII (3). Buya Hamka. (1951). Urat Tunggang  Pantjasila.  Jakarta:
Pustaka Keluarga.
Carr, D. (2005). On the Contribution of Literature and the  Arts  to  the  Educational Cultivation  of  Moral  Virtue, Feeling, and Emotion. Journal of Moral Education, XXXIV (2), 137-151. Creswell,  J.  W.  (2014). Research Design: Pendekatan Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Campuran (4th  ed.).  (A. Fawaid,  &  R.  K.  Pancasari,
Trans.)  Yogyakarta:  SAGE
Publication, Inc. Dawson,  C.  (2002). Practical
Research  Methods:  A  User-
Friendly  Guide  to  Mastering
Research  Techniques  and
Projects (1st  ed.).  Oxford:
How To Books Ltd. Dhakidae,  D.  (2002). Indonesia dalam Krisis 1997-2002.
Jakarta: Penerbit Buku. Fatimah,  S.  D.  (2019). Mau Kemana  Moral  dan  Karakter Warga  Negara?  Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Moral dan Pendidikan Karakter Kewarganegaraan. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat. Halstead, J. M. (2004). An Islamic Concept of Education. Comparative Education, XL (4), 517-529. Hernandez, H. (1999). Multicultural  Education:  A Teacher  Guide  to  Linking
Context, Process, and Content.
New Jersey &  Ohio:  Prentice
Hall. Hidayat,  A.  (2022). Indonesia Negara Berketuhanan. Diakses  dari  www.mkri.id: https://www.mkri.id/public/c ontent/infoumum/artikel/pdf/ artikel_14_02_arief_hidayat.
pdf
Husain,  S.  S.,  &  Ashraf,  S.  A.
(2000). Krisis  Pendidikan dalam  Islam. Jakarta:  Al- Mawardi Prima.
Isep.  (2013).  Peranan  Pendidikan
Kewarganegaraan sebagai Pendidikan  Hukum  dalam Mengupayakan  Internalisasi Hukum  di  Kalangan  Peserta Didik. Jurnal Penelitian Pendidikan, XIII (1), 13-20. Iskarim,  M.  (2016).  Dekadensi Moral  di  Kalangan  Pelajar (Revitalisasi Strategi PAI dalam Menumbuhkan Moralitas  Generasi  Bangsa). Edukasi Islamika, I (1), 1-20. Ismail,  &  Hartati,  S.  (2020).
Pendidikan
Kewarganegaraan: Konsep
Dasar  Kehidupan  Berbangsa dan  Bernegara  di  Indonesia. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara
Media.
Jawapos.com.  (2020,  Desember
19). Negara  Berketuhanan . Diakses dari www.jawapos.com:
https://www.jawapos.com/opi ni/19/12/2020/negara- berketuhanan/ Kasmali. (2015). Sinergi Implementasi Antara Pendidikan Akidah dan Akhlak Menurut Hamka. Jurnal THEOLOGIA, XXVI (2). doi:10.21580/teo.2015.26.2.4 33 Kementerian  Sosial.  (2020,  Mei 15). Krisis Moral yang Dialami  Anak  Muda  di  Era Milenial . Diakses dari puspensos.kemensos.go.id: https://puspensos.kemensos.g
o.id/krisis-moral-yang-
dialami-anak-muda-di-era- milenial Kompas.com. (2009, Februari 10).
Krisis  Akhlak  di  Indonesia
Memprihatinkan . Diakses dari
tekno.kompas.com:
https://tekno.kompas.com/rea d/2009/02/10/18331085/~Kes ehatan~Psikologi
Kompas.com.  (2020,  Februari  7). 10 Pilar Demokrasi Indonesia . Diakses dari www.kompas.com: https://www.kompas.com/sko la/read/2020/02/07/17000066 9/10-pilar-demokrasi- indonesia?page=all Kusuma,  R.  A.  (2009). Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia. Lickona, T. (1991). Education for Character:  How  Our  School Can  Teach  Respect  and
Responsibility.  New  York,
Toronto,  London,  Sydney,
Aucland: Bantam Books. Maftuh,  B.  (2008).  Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan  Kewarganegaraan. Jurnal  Educationist,  II (2),
134-144.
MD,  M.  M.  (2013). Perdebatan Hukum  Tata  Negara  Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali Press. MD, M. M. (2017). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. Mudji, S. S. (1994). Dialog Kritis dan Identitas Agama. Bandung: Mizan. Mujahidin,  A.  (2012).  Konsep Hubungan Agama dan Negara
Studi  Atas  Tafsir  Al-Misbah Karya  M.  Quraish  Shihab. Dialogia, X (2), 172. Putri,  N.  D.  (2019). Skripsi: Pendidikan Moral dan Akhlak Guna  Membangun  Karakter.
Malang:  Universitas  Negeri
Malang. Sadeli,  E.  H.  (2016).  Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Karakter. Pembentukan  Karakter  dan Moralitas bagi Generasi Muda yang Berpedoman pada Nilai-nilai  Pancasila  serta Kearifan  Lokal (pp.  47-58). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saifuddin, L. H. (2009). Indonesia adalah Negara Agamis: Merumuskan  Relasi  Agama dan  Negara  dalam  Perspektif Pancasila. Kongres Pancasila yang diselenggarakan Universitas  Gadjah  Mada
(UGM) Yogyakarta dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (pp. 1-15). Yogyakarta: PSP Press Universitas Gadjah Mada. Saragih, E. S. (2017). Analisis dan Makna  Teologi  Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Konteks Pluralisme Agama di Indonesia. Jurnal  Teologi
"Cultivation", II (1), 1-13.
Sarbaini. (2017). Apa yang Sebaiknya Dilakukan? Pendidikan Moral dan Karakter  Kewarganegaraan. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat. Shaleh,  A.  I.,  &  Wisnaeni,  F. (2019). Hubungan Agama dan Negara  Menurut  Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, I (2), 237-249. Soemantri, M. S. (1987). Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Bandung: Alumni. Subahri. (2015). Aktualisasi Akhlak  Dalam  Pendidikan. ISLAMUNA:  Jurnal  Studi Islam, II (2). doi:10.19105/islamuna.v2i2.6 60 Sujatnika,  G.  (2018).  Pengaruh Konstitusi Berketuhanan dalam Praktik Ketatanegaraan (Perbandingan antara Indonesia  dengan  Berbagai Negara). Jurnal  Hukum  & Pembangunan, XLVIII (4), 763-790. Tim Ilmiah & Indonesia Community Care Center.
(2015). Berhias dengan
Akhlak. Riyadh: Tim Ilmiah & Indonesia  Community  Care Center. Wahab, A. A. (2001). Implementasi dan Arah Perkembangan Pendidikaan Kewarganegaraan (Civic Education) di Indonesia. Civicus:  Jurnal  Ilmu  Politik, Hukum dan PKn . Wahyudi,  D.  (2017). Pengantar: Aqidah Akhlak dan Pembelajarannya. Yogyakarta:  Lintang  Rasi Aksara Books. Zed, M. (2018). Metode Penelitian Kepustakaan (5th ed.). Jakarta  :  Yayasan  Pustaka Obor Indonesia. Zuchdi,  D.  (2010). Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali  Pendidikan  yang Manusiawi (3rd  ed.).  Jakarta:
PT. Bumi Aksara. Zulfikli,  &  Jamaluddin.  (2018).
Akhlak Tasawuf: Jalan Lurus Mensucikan Diri. Yogyakarta: Kalimedia.