## EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PUNGGUR BESAR KABUPATEN KUBU RAYA
Oleh:

## Debbie Yuari Siallagan*, Era Prestoroika, Rudy Tandra
Program Studi Administrasi Negera Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak Indonesia *Email Korespondesi: debbie.yuari@gmail.com

## Abstrak
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun  2021  tentang  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  bertujuan  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  ekonomi,  melalui pengembangan usaha serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa, memperoleh keuntungan dan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli  Desa  serta  mengembangkan  sebesar-besarnya  manfaat  atas  sumberdaya  ekonomi masyarakat Desa. Sejak tahun 2020, BUMDes Bintang Muda Desa Punggur Besar sudah mulai  berinovasi  dengan  memanfaatkan  lingkungan  alam  sekitar  dengan  potensi  alam yang  mereka  miliki  yaitu  dengan  memanfaatkan  pelepah  pinang  menjadi  wadah pembungkus  makanan  (piring),  baik  itu  yang  berukuran  besar  dan  kecil.  Program  kerja utama  dari  BUMDes  Bintang  Muda  di  Desa  Punggur  Besar  ini  hanya  satu  yaitu  usaha piring  pelepah  pinang  sehingga  masih  kurangnya  program  kerja  utama  dari  BUMDes Bintang  Muda.  Selain  itu,  pihak  pemerintah  daerah  kurang  melakukan  pendampingan kepada pengurus BUMDes seperti melakukan pelatihan di bidang  pengelolaan keuangan BUMDes, bimbingan teknis mengenai pengembangan BUMDes dan kurangnya dukungan finansial  dari  pemerintah  daerah.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  melakukan evaluasi  atau  penilaian  terhadap  proses  implementasi  program  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  di  Desa  Punggur  Besar  Kabupaten  Kubu  Raya  dan  apa  saja  faktor penghambatnya. Metode penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis  penelitian  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  evaluasi  implementasi program  BUMDes  di  Desa  Punggur  Besar  secara  keseluruhan  belum  maksimal dikarenakan  belum  tercapinya  tujuan  kebijakan  pembentukan  Bumdes  dimana  belum memberikan kontribusi pendapatan terhadap Pendapatan Asli Desa.
Kata kunci : Evaluasi, Program, BUMDes

## Abstract
The Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning Village-Owned  Enterprises  (BUMDes)  aims  to  carry  out  economic  activities,  through business development and the development of investment and productivity of the economy and village potential, to obtain profits and or net income for increasing village original income and to develop the greatest possible benefits from the economic resources of the village community. In 2020, BUMDes Bintang Muda of Punggur Besar Village had begun to  innovate  by  utilizing  the  surrounding  natural  environment  with  the  natural  potential they have, namely by utilizing palm fronds into food containers  (plates), both large and small.  The  main  work  program  of  BUMDes  Bintang  Muda  in  Punggur  Besar  Village  is only one, namely the palm frond plate business, so there are still insufficient main work programs from BUMDes Bintang Muda. In addition, the local government has not been providing  adequate  assistance  to  BUMDes  management,  such  as  providing  training  in BUMDes financial management, technical guidance on BUMDes development, and lack
of financial support from the local government.The purpose of this study was to evaluate or  assess  the  process  of  implementing  the  Village-Owned  Enterprises  (BUMDes) program  in  Punggur  Besar  Village,  Kubu  Raya  Regency,  and  what  are  the  inhibiting factors.  The  research  method  was  conducted  using  a  qualitative  approach  with descriptive  research  type.  The  results  of  the  study  showed  that  the  evaluation  of  the implementation  of  the  BUMDes  program  in  Punggur  Besar  Village  as  a  whole  was  not optimal due to the failure to achieve the policy objective of forming BUMDes, namely that it has not contributed to income to Village Original Income.
Keywords: Evaluation, Program, BUMDes
A. PENDAHULUAN
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha  milik  desa  yang  dikelola  oleh masyarakat bersama pemerintah desa dalam  mengupayakan  kesejahteraan masyarakat  desa  yang  pendiriannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Punggur Besar  merupakan  salah  satu  wilayah desa yang berada di wilayah
Kecamatan  Sui  Kakap  Kabupaten Kubu  Raya.  Profesi  pencaharian penduduk  Desa  Punggur  Besar adalah bidang pertanian dan perkebunan. Dengan luas wilayahnya lebih  kurang  6.650  (enam  ribu  enam ratus  lima  puluh)  hektar  dan  jumlah penduduk lebih kurang 9.436
(sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam) jiwa. Masyarakat Desa punggur  besar,  dalam  pengolahan hasil  pertanian  dan  perkebunan diolah  secara  mandiri  karena  kita tidak  ada  perusahaan  yang  bisa mengolah  dari  hasil  pertanian  dan perkebunan mereka, sehingga masyarakatnya mendapatkan penghasilan secara mandiri. Pengelolaan hasil pertanian khususnya  dari  pelepah  pinang membuat  desa  membentuk  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  yang diberi nama BUMDes Bintang Muda Desa Punggur Besar.
Peraturan  Pemerintah  Republik
Indonesia  Nomor  11  tahun  2021 tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) bertujuan untuk melakukan  kegiatan  usaha  ekonomi, melalui  pengembangan  usaha  serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa, memperoleh keuntungan dan atau laba bersih bagi peningkatan  pendapatan  asli  desa serta mengembangkan sebesar- besarnya  manfaat  atas  sumber  daya ekonomi masyarakat desa.
Pengelolaan  BUMDes  harus  sejajar dengan  potensi  desa  agar  dapat memberikan  keuntungan  finansial bagi  BUMDes  melalui  bisnis  sosial dengan menyediakan pelayanan umum  (Wulansari  &  Nurharjadmo, 2021). Dengan usaha yang dijalankan oleh BUMDes diharapkan dapat  memberdayakan  masyarakat sekitar  dan  dapat  meningkatkan penghasilan dari
masyarakat.
BUMDes sebagai usaha yang dikelola  masyarakat  bertujuan  untuk menggali dan mengelola potensi desa sebagai  sumber  pendapatan  ekonomi desa, peningkatan ekonomi masyarakat dan desa. Seiring dengan dengan  amanat  pada  UU  No.  6
Tahun  2014  tentang  Desa,  bahwa dengan  dengan  adanya  BUMDes maka  dapat  dilakukan  pembangunan di desa.
Mulai  tahun  2020  BUMDes
Bintang  Muda  Desa  Punggur  Besar sudah  mulai  berinovasi  dengan memanfaatkan lingkungan alam sekitar  dengan  potensi  alam  yang mereka miliki yaitu dengan memanfaatkan pelepah pinang menjadi wadah pembungkus makanan  (piring),  baik  itu  yang berukuran  besar  dan  kecil.  Satu pelepahnya  pinang  itu  sendiri  bisa menciptakan  2  buah  piring  ukuran besar  dan  3  sampai  4  piring  ukuran kecil, dengan produksi perhari kurang lebih 200 piring. Berdasarkan observasi  dan  wawancara  awal peneliti,  program  kerja  utama  dari BUMDes  Bintang  Muda  di  Desa Punggur  Besar  ini  hanya  satu  saja yaitu  usaha  piring  pelepah  pinang sehingga  masih  kurangnya  program kerja  utama  dari  BUMDes  Bintang Muda.  Selain  itu,  pihak  pemerintah daerah kurang melakukan pendampingan kepada pengurus BUMDes seperti melakukan pelatihan  di  bidang  pengelolaan keuangan BUMDes, bimbingan teknis mengenai pengembangan BUMDes  dan  kurangnya  dukungan finansial dari pemerintah daerah.
Penelitian  ini  salah  satu  bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat  yang  menjadi  salah  satu pencapaian tujuan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun 2021  tentang  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes).  Berkenaan  dengan hal  tersebut,  penelitian  ini  mengenai sosial
humaniora-seni budaya- pendidikan, sedangkan apabila
dikaitkan dengan RIP Jurusan Administrasi Bisnis maka fokus riset ini kepada otonomi dan
desentralisasi  dengan  isu  strategis pada  kebijakan  publik.  Harapannya, output  dari  penelitian  ini  akan memberikan sumbangsih dalam mengevaluasi kebijakan Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di
Desa  Punggur  Besar  Kabupaten Kubu Raya dan juga melihat dampak jangka  pendek  dari  kebijakan  publik ini.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  melakukan  evaluasi  atau penilaian terhadap proses implementasi  program  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  di  Desa Punggur  Besar  Kabupaten  Kubu
Raya dan apa saja faktor penghambatnya. Kebijakan  dapat  didefinisikan sebagai serangkaian rencana
program,  aktivitas,  aksi,  keputusan, sikap,  untuk  bertindak  maupun  tidak bertindak  yang  dilakukan  oleh  para pihak  (aktor-aktor),  sebagai  tahapan untuk  penyelesaian  masalah  yang dihadapi.
Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor  penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek (Thoha, 2012), yakni:
a. Kebijakan  merupakan  praktika sosial,  kebijakan  bukan  event yang tunggal atau terisolir.
Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala  kejadian  yang  terjadi  di masyarakat.  Kejadian  tersebut  ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan  peristiwa  yang  berdiri sendiri,  terisolasi,  dan  asing  bagi masyarakat.
b. Kebijakan  adalah  suatu  respon atas  peristiwa  yang  terjadi,  baik untuk  menciptakan  harmoni  dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan  bersama  bagi  para  pihak yang mendapatkan perlakuan yang  tidak  rasional  atas  usaha bersama tersebut. Pengertian evaluasi secara lengkap  mencakup  tiga  pengertian, evaluasi  awal  yaitu  dari  proses perumusan  kebijakan  sampai  saat sebelum  diimplementasikan  ( ex-ante evaluation ),  evaluasi  dalam  proses implementasi atau monitoring, evaluasi akhir yang dilakukan setelah selesai proses implementasi kebijakan ( ex-post evaluation ) (Mulyadi, 2016). Ada  dua  aspek  yang  perlu diperhatikan dalam evaluasi implementasi, yaitu: compliance (kepatuhan)  dan  what’s  happening (Kusumanegara, 2010).
a. Perspektif Compliance
Perspektif compliance (kepatuhan) melihat agen-agen administratif  dan  individu-individu yang  ada  di  dalamnya  bersifat fungsional  dalam  suatu  tatanan hirarki  administrasi.  Dengan  kata lain,  perspektif  ini  menunjukkan adanya  batas-batas  kedudukan  yang superior  dan  subordinat  dalam  unit- unit  birokrasi  dan  para  birokrat. Fokus  compliance  dari  evaluasi implementasi adalah menguji apakah pelaksanaan  telah  sesuai  dengan rencananya.  Pertimbangan  dasarnya adalah  suatu  rencana  harus  diikuti untuk  mencapai  keberhasilan.  Fokus tersebut  dipandang  sangat  terbatas karena hanya mempertanyakan bagaimana program telah dijalankan.
Pertanyaan-pertanyaan yang berkembang dalam perspektif komplians  adalah  berkisar  pada kepatuhan dari agen-agen dan birokrat-birokrat  yang  ada  dalam posisi  subordinat  kepada  perintah- perintah  mereka  yang  ada  dalam posisi  subordinat  kepada  perintah- perintah  mereka  yang  ada  di  posisi superior.  Jika  derajat  kepatuhan  itu tinggi  maka  implementasi  sudah dapat dikatakan baik. Sebaliknya jika derajatnya rendah maka implementasinya dinilai buruk. Perspektif  ini  berusaha  menjawab pertanyaan-pertanyaan perspektif complians yaitu bagaimana kepatuhan para agen-agen dan birokrat-birokrat.  Jika derajat tingkat kepatuhan  para  implementor  tinggi maka implementasinya dapat dikatakan baik begitu juga sebaliknya.  Selain  itu,  juga  melihat apakah pelaksanaan kebijakan (program)  telah  dilaksanakan  sesuai rencana atau guideline agar mencapai  keberhasilan.  Kemudian perspektif  compliance  menjelaskan pula  fasilitas  dan  sumber  daya  yang digunakan dalam implementasi suatu kebijakan dan bagaimana penggunaannya.
b. Perspektif What’s Happening
Perspektif  What’s  Happening mempunyai  asumsi:  banyak  faktor yangg  mempengaruhi  implementasi sebuah  kebijakan  atau  program. Berdasarkan asumsi tersebut,
perhatian  studi  diarahkan  untuk menemukan dan membuat spesifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada implementasi. Studi What’s Happening digambarkan sebagai berikut.
Gambar A.1. Perspektif What’s Happening
Melakukan  evaluasi  kebijakan secara  khusus  menilai  bagaimana proses  implementasi  suatu  kebijakan atau program melihat tingkat kepatuhan  agen  pelaksana  dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Pemahaman atas isi kebijakan  salah  satu  indikator  untuk melihat  kepatuhan  agen  pelaksana kebijakan.  Buruknya  pelaksanaan program  maupun  kebijakan  berasal dari  perintah  atasan  yang  tidak  jelas dalam  hal  ini  pejabat  yang  paling tinggi  kepada  pelaksana  teknis. Adanya batas-batas kedudukan
membuat  semua  pelaksana  punya perannya  masing-masing  dalam  hal ini  pelaksanaan  program  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  para pelaksana  yang  paling  tinggi  sampai pelaksana  teknis  harus  memiliki koordinasi  yang  sangat  jelas  dan baik. Pemerintah daerah harus mendukung  pelaksanaan  program ini,  dibentuknya  BUMDes  haruslah didampingi  oleh  pemerintah  daerah agar  pemerintah  desa  dan  pengurus BUMDes  memahami  arah  kebijakan yang harus diimplementasikan.
Selain mengukur tingkat kepatuhan  agen  pelaksana  perspektif What’s Happening mempunyai makna yaitu apa yang terjadi dengan
pelaksanaan  program  atau  kebijakan yang  mana  melihat  faktor-faktor yang mempengaruhi suatu program/kebijakan. Dalam perspektif ini  faktor  lingkungan  dalam  proses implementasi  akan  menghasilkan suatu  dampak  dan  konsekuensi. Nantinya dalam penelitian ini melihat  faktor  lingkungan  apa  saja yang  mempengaruhi  keberhasilan program BUMDes dan apakah Program  ini  sudah  berdampak  bagi peningkatan  pendapatan  asli  desa  di Desa  Punggur  Besar  Kabupaten Kubu Raya

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  akan  dilakukan menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  jenis  penelitian  deskriptif dengan  tujuan  menggambarkan  atau mendeskripsikan  berbagai  kondisi situasi dan berbagai fenomena realitas  sosial.  Metode  penelitian kualitatif,  penelitian  yang  untuk memahami  fenomena  tentang  apa yang  dialami  oleh  subjek  penelitian misalnya perilaku, presepsi,
motivaisi,  tindakan  dan  lain-lain (Moleong, 2009). Metode penelitian yang dilakukan adalah Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian
Environment Implementation Program Consequene and result
kualitatif  menggunakan  3  teknik dalam pengumpulan data yaitu:
a. Wawancara mendalam Wawancara mendalam akan dilakukan terhadap informan kunci dalam memperoleh informasi atau data untuk menjawab tujuan penelitian ini.
b. Observasi
Pengamatan  dilakukan  secara langsung terhadap fenomena yang  terjadi  dilokasi  penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data pedoman observasi c. Studi Dokumentasi Studi dokumentasi dilakukan dengan melihat dokumen- dokumen pendukung yaitu:
 Buku Pedoman Program BUMDes Bintang Muda Desa Punggur Besar  Data  Pendapatan  Asli  Desa dari program BUMDes
Bintang  Muda  Desa  Punggur Besar. Adapun  metode  analisa  data dalam  penelitian  kualitatif  terdapat beberapa  aktivitas  yang  dilakukan yaitu:
a. Reduksi Data Untuk mempermudah dalam melakukan  akses  terhadap  data dan dipahami secara komprehensif, maka akan dilakukan  pengelompokkan  data berdasarkan  tujuan  penelitian. Pengelompokkan tersebut menggunakan kode ataupun simbol tertentu. Dalam pengelompokkan  data  tersebut, dilakukan  pula  reduksi  terhadap data yang diperoleh untuk mempermudah dalam proses analisa data.
b. Penyajian Data
Setelah  data  dikelompokkan  dan direduksi secara sistematis, maka data  disajikan  secara  naratif  dan didukung dengan tabel,  data, dan gambar.
c. Penarikan Kesimpulan Ragam  data  yang  telah  disajikan tersebut,  akan  dianalisa  mengacu pada  konsistensi  dan  validitas data  yang  diperoleh.  Dalam  hal ini akan dilakukan pula verifikasi data  untuk  memastikan  data tersebut adalah keadaan sesungguhnya. Teknik  pemeriksaan  keabsahan data  yaitu:  “perpanjangan  keikut sertaan, ketekunan pengamatan, tiangulasi, pengecekan sewajat, kecukupan  referensial,  kajian  kasus negatif,  pengecekan  anggota,  uraian rinci, audit kebergantungan dan audit kepastian”  (Moleong,  2012).  Teknik memeriksa  keabsahan  data  yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan teknik triangulasi sumber  dan  metode.  Triangulasi sumber  berarti  teknik  pengumpulan data  untuk  menyiapkan  data  dari sumber  yang  berbeda-beda  dengan teknik yang sama. Triangulasi metode berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda  untuk  mendapatkan data  dari  sumber  yang  sama  dengan cara observasi partisipatif,
wawancara
terstruktur, dan dokumentasi untuk mendapatkan data dari sumber yang sama
(Sugiyono, 2012).
Tahapan proses yang akan dilakukan dalam penelitian ini digambarkan  dalam  diagram  alir pada gambar B.1. sebagai berikut :
Gambar B. 1. Diagram Alir Penelitian

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Ripley  dalam  Kusumanegara
2010:125  Ada  dua  aspek  yang perlu diperhatikan dalam evaluasi implementasi,  yaitu:  compliance (komplians/kepatuhan) dan what’s happening. Perspektif Compliance Perspektif compliance (kepatuhan)  melihat  agen-agen administratif dan individu- individu  yang  ada  didalamnya bersifat  fungsional  dalam  suatu tatanan hirarki administrasi. Dengan  kata  lain,  perspektif  ini menunjukkan  adanya  batas-batas kedudukan  yang  superior  dan subordinat dalam unit-unit birokrasi  dan  para  birokrat. Fokus  komlians  dari  evaluasi implementasi  adalah  menguji apakah  pelaksanaan  telah  sesuai dengan rencananya. Pertimbangan  dasarnya  adalah suatu rencana harus diikuti untuk mencapai  keberhasilan.  Fokus tersebut dipandang sangat terbatas karena hanya mempertanyakan bagaimana program telah dijalankan. Pertanyaan-pertanyaan yang berkembang dalam perspektif komplians  adalah  berkisar  pada kepatuhan dari agen-agen dan birokrat-birokrat  yang  ada  dalam posisi  subordinat  kepada  perintah- perintah  mereka  yang  ada  dalam posisi  subordinat  kepada  perintah- perintah  mereka  yang  ada  di  posisi superior.  Jika  derajat  kepatuhan  itu tinggi  maka  implementasi  sudah dapat dikatakan baik. Sebaliknya jika derajatnya rendah maka implementasinya dinilai buruk. Dalam  perpektif  ini  berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan perspektif complians yaitu bagaimana kepatuhan para agen-agen dan  birokrat-birokrat.  Jika  derajat tingkat  kepatuhan  para  implementor tinggi  maka  implementasi  nya  dapat dikatakan baik begitu juga sebaliknya.  selain  itu  juga  melihat apakah pelaksanaan kebijakan (program)  telah  dilaksanakan  sesuai rencana atau guideline agar mencapai  keberhasilan.  Kemudian perpektif complians menjelaskan pula    fasilitas  dan  sumberdaya  yang digunakan dalam implementasi suatu kebijakan dan bagaimana penggunaannya. Evaluasi program adalah penilaian dampak yang terjadi akibat dari  pelaksanaan  kebijakan  yang dalam hal ini adalah kebijakan Badan Usaha  Milik  Desa  di  Punggur  Besar Kabupaten  Kuburaya.  Bumdes  di
desa  punggur  besar  dibentuk  pada tahun 2020 dan diberi nama Bumdes Bintang Muda Punggur. Pelaksanaan program  bumdes  ini  di  danai  oleh desa  melalui  dana  desa.  Program Bumdes  ini  tidak  didanai  oleh pemerintah  daerah,  pemerintahan desa berusaha untuk membangun dan membentuk  program  usaha  dengan melihat  potensi  usaha  di  desa punggur besar. Berdasarkan Peraturan Desa Punggur  Besar  No.  4  tahun  2020 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes)  Punggur  Besar Kabupaten Kuburaya bahwa BUMDes  Punggur  Besar  bernama Bintang  Muda  dan  didirikan  pada tanggal  13  Februari  2020.  Dalam pelaksanaan  pembentukan  organisasi BUMDes Bintang Muda Punggur ini didirikan  atas  inisiatif  masyarakat dalam sebuah musyawarah desa yang dihadiri  oleh  Kepala  Desa  beserta perangkatnya, Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  dan tokoh  masyarakat.  Adapun  tokoh- tokoh  masyarakat  tersebut  berasal dari  perwakilan  dari  setiap  dusun  di Desa  Punggur  Besar,  yang  akan dijadikan  sebagai  pengurus  atau pengelola organisasi BUMDes. Adapun  pemilihan  ketua  BUMDes dipilih  melalui  musyawarah  ini, Setelah ketua terpilih, langkah selanjutnya  adalah  pemilihan  staff yang  dipilih  dan  ditunjuk  langsung oleh  Ketua.  Dalam  hal  ini  susunan struktur terdiri dari Dewan Penasihat yang  dijabat  oleh  Kepala  Desa, Dewan  Pelaksana  Operasional  yaitu dijabat oleh Ketua BUMDes, dibawahnya ada sekretaris, bendahara,  dan  anggota  yang  dibagi menjadi  penanggungjawab  dari  tiap-
tiap unit usaha, serta Dewan
Pengawas.    Berdasarkan  Berita Acara  dalam  musyawarah  desa dalam pembahasan rancangan pendirian  badan  usaha  milik  desa (BUMDes), desa memberikan modal awal sebesar Rp. 50.000.000,-.
Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dilakukan  secara  musyawarah.  Di dalam AD/ART tertulis aturan pelaksanaan  program,  mulai  dari pembentukan, tujuan, status keanggotaan,  cita-cita,  dan  aturan rumah tangga yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
program  BUMDes  Punggur  Besar. Kemudian  membentuk  unit  usaha, unit  usaha  pertama  yang  dibentuk adalah  unit  usaha  ayam  petelur  dan unit usaha piring pelepah pinang.
Ditinjau dari perspektif compliance dalam pelaksanaan program  BUMDes  di  Desa  Punggur sudah dilakukan dengan dikeluarkannya peraturan desa
tentang  pendirian  BUMDes  Bintang Muda  dan  membuat  AD/ART  yang tujuannya  agar  adanya guidelines yang  jelas  yang  dapat  dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
program.  Kepatuhan  agen  pelaksana dalam  menjalankan  kebijakan  ini dilihat  dari  dibentuknya  peraturan yang jelas dalam pelaksanaan program. Pelaksana kebijakan sebuah kebijakan akan dapat berjalan dan  mencapai  tujuannya  apabila  di laksanakan dengan baik (Purnamasari  &  Ramdani,  2019). Pelaksana kebijakan merupakan suatu  unsur  yang  memiliki  peran paling  besar  dalam  pelaksanaan suatu  kebijakan  untuk  mendorong pada tercapainya tujuan yang diinginkan.
Peraturan  Desa  Punggur  Besar No.  4  tahun  2020  tentang  pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Punggur Besar Kabupaten Kuburaya, sumber pemodalan BUMDesa sebagai berikut: a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan desa yang dipisahkan  oleh  Pemerintah
Desa;
b. Masyarakat;
c. Bantuan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
d. Penyertaan  modal  pihak  lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
Berdasarkan  AD/ART  BUMDes
Bintang Muda Punggur Besar bahwa hasil  usaha  Hasil  usaha  BUMDesa Bintang  Muda  adalah  merupakan pendapatan BUMDesa yang diperoleh setelah dikurangi kewajiban (gaji dan tujangan pengurus  BUMDesa),  pajak  dalam  1
(satu)  tahun  buku,  dan  penyusutan atas  barang-barang  inventaris  dalam 1  (satu)  tahun  buku.  Dalam  hal
BUMDesa Bintang Muda merupakan holding  company ,  maka  hasil  usaha sebagaimana dimaksudkan merupakan  akumulasi  dari  hasil usaha dari tiap-tiap unit usaha. Hasil usaha  BUMDesa  Bintang  Muda dibagi  menurut  ketentuan  sebagai berikut:
1. Dua  puluh  per  seratus  (20%) digunakan untuk penambahan modal  BUMDesa  Bintang Muda 2. Dua  puluh  dua  per  seratus (22%) disetorkan kepada
Pemerintah Desa sebagai Pendapatan Asli Desa
3. Lima per seratus (5%) digunakan  untuk  pendidikan
dan pelatihan pengurus BUMDesa Bintang Muda 4. Tiga per seratus (3%) digunakan  untuk  tunjangan prestasi  penasehat  BUMDesa Bintang Muda 5. Tiga per seratus (3%) digunakan  untuk  tunjangan prestasi  pengawas  BUMDesa Bintang Muda 6. Tiga  puluh  tujuh  per  seratus (37%) digunakan untuk tunjangan prestasi bagi pengurus dan karyawan, 7. Tujuh per seratus (7%) digunakan  untuk  biaya  rapat BUMDesa Bintang Muda 8. Tiga per seratus (3%) digunakan untuk dana sosial. Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Punggur No 8 tahun 2020 tentang organisasi pengelola  Badan  Usaha  Milik Desa Punggur Besar memutuskan  bahwa  membentuk organisasi  pengelolaan  BUMDes serta tugas dan fungsinya. Penasehat  yaitu  kepala  desa punggur  besar  mempunyai  tugas yaitu Memberikan nasehat kepada  pelaksana  operasional dalam  menjalankan  pengelolaan BUMDesa kemudian memberikan  saran  dan  pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan Mengawasi pelaksanaan  kegiatan  usaha  dan mencari  alternatif  jalan  keluar apabila  terjadi  gejala/indikasi menurunnya kinerja direksi BUMDesa.  Kepatuhan  terhadap kebijakan  sudah  dilakukan  oleh kepala  desa  punggur  besar, sebagai pelaksana kebijakan kepala desa sudah selalu
memberikan saran kepada pengurus  BUMDes  yaitu  selalu berkoordinas  setiap  bulan  dalam membahas  kendala-kendala  yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Kepala desa juga menjelaskan  bahwa  pada  saat pertemuan seluruh kepala desa di kabupaten kuburaya, selalu menyampaikan kendala yang dihadapi oleh pengurus BUMDes dimana kendalanya ialah kurangnya modal dalam oprasional  BUMDes,  sehinga belum  adanya  pendapatan  dari BUMDes  yang  diberikan  kepada pendapatan asli desa. Kepatuhan Pelaksana Oprasional  dalam  menjalankan program  BUMDes  juga  sangat berpengaruh terdahap keberhasilan  kebijakan  BUMDes ini,  dimana  tugas  pelaksana Oprasional  yaitu  Menggali  dan memanfaatkan potensi agar BUMDesa Bintang Muda Punggur dapat tumbuh dan berkembang, Memupuk kerjasama dengan lembaga- lembaga  lainnya  yang  berkaitan dengan kelancaran usaha, Membuat  rencana  kerja  dan rencana anggaran BUMDesa setiap awal tahun, Menyampaikan  laporan  kegiatan usaha  BUMDesa  kepada  Kepala Desa selaku penasehat, Menyampaikan laporan pertanggungjawaban  setiap  akhir tahun  termasuk  rincian  neraca laba rugi dan penjelasan- penjelasan  lain  atas  dokumen tersebut dan Menyampaikan informasi  perkembangan  usaha kepada  masyarakat  desa  melalui forum musyawarah
desa
sekurang-kurangnya  1  (satu)  kali dalam setahun. Pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksana oprerasional  belum  dilaksanakan sesuai  dengan  AD/ART,  mulai dibentuknya  bumdes  pelaksana operasional belum pernah memberikan  laporan  kegiatan usaha yang dilakukan. Kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan tidak  akan  terlaksana  apabila tidak didukung peran serta lembaga  pemerintah  desa  dan juga masyarakat. Pemerintah Desa harus memiliki respon yang baik kepada pelaksana kebijakan, hal  tersebut  dapat  dilaksanakan melalui evaluasi tersebut. Menurut  kepala  desa  punggur besar  bahwa  pendapatan  dari BUMDES  belum  cukup  dalam memberikan  kontribusi  kepada Pendapatan  Asli  Desa  (PADes) dikarenakan masih banyak kebutuhan  oprasional  setiap  unit usaha  yang  belum  terpenuhi, komitmen dari pelaksana oprasional ialah memenuhi kebutuhan  setiap  unit  usaha seperti  mesin  produksi  dan  lain- lain.  Hal  tersebut  merupakan kesalahan  yang  dilakukan  oleh pelaksana operasional belum patuhnya pelaksana terhadap kebijakan, Pelaksanaan tugas pelaksana operasional  dalam  hal  menggali dan  memanfaatkan  potensi  desa sudah  dilaksanakan  dengan  baik. Pelaksana program sudah
membentuk  unit  usaha  sebagai berikut:
Tabel C.1. Data Program Unit Usaha pada BUMDes Bintang Muda Desa Punggur Besar No Jenis Potensi Desa Unit Usaha Tahun Pembent ukan 1 Potensi Hasil Peternakan Usaha Ayam Petelur 2020 2 Potensi Hasil Pertanian Usaha Piring Pelepah Pinang 2021 Sumber:  Desa  Punggur  Besar  2023, diolah peneliti Dalam  membangun  unit  usaha yang  sesuai  dengan  potensi  desa memang tidaklah mudah, pentingnya faktor  lingkungan  yaitu  dukungan masyarakat  desa  maupun  kerjasama dengan  mitra  merupakan  hal  yang paling  urgensi  untuk  dilaksanakan.
Pelaksanaan unit usaha piring pelepah  pinang  menjadi  salah  satu yang  sudah  dikenal  oleh  pihak  luar dimana  desa  punggur  besar  bisa mengolah  hasil  pertanian  dengan membuat piring dari pelepah pinang.
Unit  usaha  ini  juga  belum  dapat memberikan kontribusi terhadap
PADes dikarenakan baru saja mengeluarkan dana yang besar untuk membeli  mesin  produksi  piring tersebut.  Menurut  Wulansari  dkk
(2021)  aturan  yang  ada  merupakan tugas  dari  pelaksana  operasional bersama anggotanya untuk menciptakan inovasi dan mengembangkan  unit  usaha.  Dapat dinilai bahwa butuhnya peran pemerintah  daerah  provinsi  menjadi faktor  utama  dalam  mensukseskan program  bumdes  disetiap  desa. Berdasarkan  paparan  diatas  maka dapat  disimpulkan  bahwa  kepatuhan dalam  pelaksanaan  program  bumdes ini  belum  maksimal  dilaksanakan dimana  pelaksana  operasional  belum
menjalankan dan belum patuh terhadap aturan yang sudah dirumuskan.  Implementasi  program bumdes  didesa  punggur  besar  belum efektif  melihat  tujuan  dari  program ini  belum  tercapai  dengan  baik, tujuan  pembentukkan  bumdes  di desa punggur besar yaitu meningkatkan PADes dan mensejahterakan  masyarakat  dalam pemerataan ekonomi desa. Perpektif What’s Happening
Perpektif What’s Happening mempunyai  asumsi:  banyak  faktor yang  mempengaruhi  implementasi sebuah  kebijakan  atau  program. Berdasarkan asumsi tersebut, perhatian  studi  diarahkan  untuk menemukan dan membuat spesifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada implementasi. Melakukan  evaluasi  kebijakan secara  khusus  menilai  bagaimana proses  implementasi  suatu  kebijakan atau program melihat tingkat kepatuhan  agen  pelaksana  dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Pemahaman atas isi kebijakan  salah  satu  indikator  untuk melihat  kepatuhan  agen  pelaksana kebijakan.  Buruknya  pelaksanaan program  maupun  kebijakan  berasal dari  perintah  atasan  yang  tidak  jelas dalam  hal  ini  pejabat  yang  paling tinggi  kepada  pelaksana  teknis. Adanya batas-batas kedudukan membuat  semua  pelaksana  punya perannya  masing-masing  dalam  hal ini  pelaksanaan  program  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  para pelaksana  yang  paling  tinggi  sampai pelaksana  teknis  harus  memiliki koordinasi  yang  sangat  jelas  dan baik. Pemerintah daerah harus mendukung  pelaksanaan  program
ini,  dibentuknya  BUMDes  haruslah di  dampingi  oleh  pemerintah  daerah agar  pemerintah  desa  dan  pengurus
BUMDes  memahami  arah  kebijakan yang harus di implementasikan. Selain mengukur tingkat kepatuhan  agen  pelaksana  prespektif what’s happening mempunyai makna yaitu  apa  yang  terjadi  dengan pelaksanaan  program  atau  kebijakan yang  mana  melihat  faktor-faktor yang  mempengaruhi  suatu  program/ kebijakan.  Dalam  prespektif  ini faktor  lingkungan  dalam  proses implementasi  akan  menghasilkan suatu  dampak  dan  konsekuensi. Menurut  Setiawati  bahwa  semua komponen  yang  terlibat  didalam BUMDes harus bersedia secara suka rela  atau  diminta  untuk  memberikan dukungan  dan  kontribusi  yang  dapat mendorong kemajuan BUMDes (Setiawati,  2022).  Nantinya  dalam penelitian ini melihat faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi keberhasilan program BUMDes  dan  apakah  Program  ini sudah  berdampak  bagi  peningkatan pendapatan  asli  desa  di  Desa Punggur  Besar  Kabupaten  Kubu
Raya. Perspektif komplians menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi  implementasi,  baik yang  merupakan  faktor  pendorong maupun  faktor  penghambat  dalam pelaksanan kebijakan BUMDes, yaitu:
Standar  Kebijakan  dan  Tujuan Melalui  Peraturan  Desa  Sendang
Nomor  4  Tahun  2020  tentang pendirian  BUMDes  Punggur  Besar,
organisasi  pengelola  dibentuk  dan menyusun aturan pelaksanaan program. AD/ART digunakan sebagai  standar  kebijakan  yang
diatur dalam Keputusan Kepala Desa Punggur  Besar  Nomor  8  Tahun
2020, yang mengatur jalannya organisasi,  mulai  dari  pembentukan, tujuan, struktur, tugas dan wewenang,  pembagian  hasil  usaha, laporan  pertanggungjawaban,  serta kondisi  yang  dapat  membubarkan Program BUMDes. Pembuatan aturan  merupakan  standar  kebijakan dimana pelaksana harus patuh dengan  menjalankan  sesuai  dengan aturan yang sudah dibuat, tujuan dari pembentukan BUMDes ini yaitu: a. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan  yang  mandiri  untuk memberikan  pelayanan  terhadap kebutuhan masyarakat
b. Mendukung  kegiatan  investasi lokal,  penggalian  potensi  lokal serta  meningkatkan  keterkaitan perekonomian  perdesaan  dan perkotaan  dengan  membangun sarana dan parasarana perekonomian  perdesaan  yang dibutuhkan untuk mengembangkan  produktivitas usaha perdesaan c. Mendorong perkembangan perekonomian  masyarakat  desa dengan  meningkatkan  kapasitas masyarakat dalam merencanakan  dan  mengelola pembangunan perekonomian desa; d. kreativitas  dan  peluang  usaha ekonomi  produktif  masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
e. Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
f. Meningkatkan  pendapatan  asli desa
g. Menciptakan peluang dan
jaringan  pasar  yang  mendukung
kebutuhan layanan umum warga; dan h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat  melalui  perbaikan pelayanan  umum,  pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
Dalam  mengevaluasi  kebijakan tidak  terlepas  dari  ketercapaian tujuan kebijakan, hal tersebut merupakan  indikator  utama  dalam menilai  dampak  suatu  kebijakan, tujuan pembentukan program bumdes  ini  belum  semua  tercapai dengan baik, sehingga belum berdampak  bagi  perekonomian  desa maupun  kesejahteraan  masyarakat desa,  namun  unit  usaha  piring pelepah  pinang  sudah  menunjukkan eksistensinya  dibidang  bisnis  yaitu usaha ini sudah memberikan lapangan pekerjaan  masyarakat desa punggur besar, di kabupaten kuburaya usaha piring pelepah pinang  sudah  terkenal  dikalangan masyarakat.  Hal  tersebut  merupakan salah  satu  tujuan  bumdes  yaitu Menciptakan  kesempatan  berusaha dan membuka lapangan kerja. Menurut  Nurul  (2019)  Kontribusi BUMDes  terhadap  PADes  akan signifikan dengan pembangunan apabila  masyarakat  desa  memiliki modal  sosial  yang  kuat,  meliputi organisasi desa, kepercayaan masyarakat, norma yang berlaku, dan jaringan  yang  mampu  mendorong kemajuan pembangunan desa.
Sumber  daya  merupakan  hal yang  mempengaruhi  dalam  proses kebijakan publik, menilai keberhasilan  suatu  program  dilihat dari  potensi  yang  dimiliki  oleh  Desa punggur  besar,  potensi  usaha  yang bisa  digali  sangat  banyak  dari  desa punggur  besar,  menurut  kepala  desa punggur  besar  masih  banyak  potensi
desa  yang  belum  dijadikan  peluang usaha dikarenakan kurangnya pemahaman mereka dalam mengolah hasil  pertanian,  perlunya  bantuan pemerintah  dan  akedemisi  yang membantu  maupun  memperkenalkan olahan-olahan makanan maupun kerajinan yang bisa kembangkan jadi peluang usaha. Selain itu sumberdaya  finansial  juga  menjadi penghambat dalam melakukan peluang  usaha,  kurangnya  dukungan finansial  dari  pemerintah  membuat pengelola operasional kesulitan dalam  mengembangkan  usahanya. Selama ini pihak pemerintah kabupaten  kuburaya  belum  pernah memberikan bantuan finansial.
Bantuan hanya diberikan oleh kepala desa  punggur  besar  sehingga  unit usaha  piring  pelepah  pinang  bisa berjalan dengan baik.
Sikap  Pelaksana  juga  merupakan faktor  yang  mempengaruhi  dimana kurang tegasnya kepala desa punggur dalam  memberikan  teguran  kepada pelaksana
operasional dalam melaksakan  tugas  dan  fungsinya, mulai  dari  dibentuknya  BUMDes belum  pernah  pelaksana  operasional memberikan  laporang  pertanggung jawaban mereka. Selain itu pelaksana oprasional  juga  memiliki  pekerjaan utama  sehingga  program  setiap  unit usaha  menjadi  kurang  diperhatikan. Dewan  Pengawasan  juga  menjadi aktor  dalam  pelaksanaan  kebijakan BUMDes yang merupakan pengawas pelaksanaan  program  juga  belum dilaksanakan  dengan  baik,  dimana dewan pengawas harus berani mengkritik  pelaksana  operasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya  yaitu  memberikan  laporan pertanggung jawaban setiap
tahunnya.  Fungsi  masyarakat  tidak
hanya  menjadi  target  group  namun dapat  menjadi  pengawa,  hal  tersebut sama  halnya  dikatakan  oleh  Amri (2015) Masyarakat sebagai kelompok sasaran menilai keberhasilan program dari kelamcaran dan keersediaan anggaran,  baik  secara  kuantitas maupun  secara  kualitasnya  (Amri, 2015). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Evaluasi implementasi program  BUMDes  di  Desa  Punggur Besar  secara  keseluruhan  belum maksimal dikarenakan belum tercapinya tujuan kebijakan pembentukan Bumdes dimana belum memberikan  kontribusi  pendapatan terhadap  PADes.  Dampak  jangka pendek  atau  short  range  belum dicapai  oleh  desa  punggur  besar yaitu  pelaksana  kebijakan  belum patuh  terhadap  aturan  yang  sudah dibuat, dan masih banyaknya kendala-kendala  yang  dihadapi  yaitu sasaran atau tujuan kebijakan, sumberdaya,  dan  sikap  pelaksana kebijakan publik.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Evaluasi  implementasi  program BUMDes  di  Desa  Punggur  Besar secara  keseluruhan  belum  maksimal dikarenakan belum tercapinya tujuan kebijakan pembentukan Bumdes dimana belum memberikan kontribusi pendapatan terhadap PADes. Mengevaluasi  kebijakan  tidak terlepas  dari  ketercapaian  tujuan kebijakan,  menilai  dampak  suatu kebijakan, tujuan pembentukan program  bumdes  ini  belum  semua tercapai dengan baik, selain memerikan kontribusi terhadap
PADes, juga  belum berdampak bagi
perekonomian desa maupun kesejahteraan masyarakat desa, namun  unit  usaha  piring  pelepah pinang sudah menunjukkan eksistensinya  dibidang  bisnis  yaitu usaha ini sudah memberikan lapangan pekerjaan  masyarakat desa punggur  besar.  Dampak  jangka pendek  atau short  range belum dicapai  oleh  desa  punggur  besar yaitu  pelaksana  kebijakan  belum patuh  terhadap  aturan  yang  sudah dibuat, dan masih banyaknya kendala-kendala  yang  dihadapi  yaitu sasaran atau tujuan kebijakan, sumberdaya,  dan  sikap  pelaksana kebijakan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Amri,  K.  (2015).  EVALUASI  PROGRAM BADAN  USAHA  MILIK  DESA (BUMDES) Khairul Amri. Jurnal , 13 . Kusumanegara,  S.  (2010). Model  dan  Aktor dalam Proses Kebijakan Publik . Gava Media. Moleong,  L.  (2009). Metode  Penelitian Kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya. Moleong,  L.  (2012). Metode  Penelitian
Kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya.
Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik . Alfabeta. Purnamasari,  H.,  &  Ramdani,  R.  (2019). Evaluasi  Program  Badan  Usaha  Milik Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  di  Kabupaten Karawang. Jurnal Politikom Indonesiana , 4 (2). https://doi.org/10.35706/jpi.v4i2.3239 Setiawati, P. C. (2022). Evaluasi Pelaksanaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten  Rokan  Hulu  di  Masa Pandemi  Covid-19. Jurnal  An-Nahl , 9 (1).
https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.4 8 Sugiyono. (2012). Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Thoha,  M.  (2012). Dimensi-dimensi  Prima Ilmu Administrasi Negara . Raja Grafindo Persada. Wulansari, I. P., & Nurharjadmo, W. (2021). Evaluasi Implementasi Program Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) Sendang  Pinilih  di  Desa  Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten
Wonogiri. Wacana Publik , 1 (2). https://doi.org/10.20961/wp.v1i2.5459 5