## DAMPAK FASILITAS TOKO BEBAS BEA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA (STUDI KASUS: KPPBC TMP NGURAH RAI)
Sang Putu Putra Diksotama 1) ; Muhammad Anshar Syamsuddin 2)*
1) agusdikso@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN
2) anshar@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN* *email korespondensi

## Abstract
This  study aims to  examine  the  effect of Duty Free Shop  facilities on  state  revenues  at  the  Customs and Excise Service  Supervision  and  Customs  Office  (KPPBC  TMP)  Ngurah  Rai.  The  research  was  conducted  by  studying literature and conducting observations and interviews with related parties. The results showed that there was no significant effect of the Duty Free Shop facility on state revenues at the  Customs and Excise Service Supervision and Customs Office (KPPBC TMP) Ngurah Rai.
Keywords : customs facility, Duty free shop, state revenue

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh fasilitas Toko Bebas Bea terhadap penerimaan negara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Ngurah Rai. Penelitian dilakukan dengan  studi  kepustakaan  dan  melakukan  observasi  serta  wawancara  dengan  pihak  terkait.  Hasil  penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari fasilitas Toko Bebas Bea terhadap penerimaan negara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Ngurah Rai.
Kata Kunci : Fasilitas Pabean, Toko Bebas Bea, Penerimaan Negara

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu tujuan wisata bagi para pelancong dari luar negeri, dan salah satu tempat yang menjadi favorit wisatawan adalah Pulau Bali. Berdasarkan data Badan Pusat  Statistik  Provinsi  Bali  pada  Tahun  2019  (sebelum  masa  pandemi  COVID-19)  tercatat 6.275.210  wisatawan  mancanegara  yang  berkunjung  ke  Bali  dengan  rincian  6.239.543 wisatawan  masuk  melalui  Bandara  Ngurah  Rai  dan  35.667  wisatawan  masuk  melalui Pelabuhan Benoa. Data tersebut menunjukkan sangat besarnya jumlah wisatawan mancanegara ke Bali yang masuk melalui Bandara Ngurah Rai. Dalam kawasan Bandara Ngurah Rai terdapat Toko Bebas Bea (TBB) yang menjadi tempat belanja bagi turis asing
Toko  Bebas  Bea  (TBB)  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  fasilitas  kawasan  berikat, dimana fasilitas ini bertujuan agar konsumen yang berasal dari luar negeri ataupun orang dalam negeri yang akan bepergian keluar negeri dapat membeli barang tanpa perlu penambahan nilai dari  bea  masuk  dan  pajak  dalam  rangka  impor.  Fasilitas  ini  dibentuk  dalam  rangka  sebagai implementasi dari salah satu fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai trade facilitator , yang erat kaitannya dengan perdagangan internasional. Perdagangan Internasional sendiri adalah suatu kegiatan transaksi jual-beli yang dilakukan oleh dua orang individu antar negara,  atau  seorang  individu  dengan  pemerintah  atau  negara,  atau  transaksi  jual-beli  yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara yang lain (Yusuf & Rangkuty, 2019)
Toko bebas bea merupakan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak- pajak lainnya yang berazaskan azas domisili yaitu pengenaan pajak berdasarkan tempat tinggal. Wajib pajak konsumsi  yang  menganut  azas  domisili  dapat  berupa warga negara dan bukan warga negara Indonesia. Warga negara asing yang mempunyai hak khusus apakah anggota korps diplomatik atau mewakili lembaga internasional yang bekerja/beroperasi di Indonesia berhak memperolah
pembebasan  bea  masuk  dan  pajak-pajak  konsumsi  lainnya  (seperti  cukai  dan  PPN)  dengan alasan  bahwa  mereka  bukan  subyek  pajak  Indonesia  dan  sopan  santun  internasional ( international fatsoen ) mengajarkan adalah tidak etis memungut pajak atas warga negara atau bangsa asing yang bukan menjadi subyek dan obyek pajak Indonesia dan oleh sebab itu berlaku pada  Warga  Negara  Indonesia  di  negara  lain  berdasarkan  azas  timbal  –  balik  ( reciprocity ) (Anwar, 2014).
Berdasarkan data jumlah pengunjung wisatawan asing di atas Bali merupakan potensi penerimaan negara dari belanja turis asing di Indonesia, baik belanja barang maupun jasa. Data dari  kunjungan  wisatawan  mancanegara  ini  juga  akan  mempengaruhi  penjualan  dari  TBB sendiri  dimana  para  wisatawan  mancanegara  tentunya  dapat  membeli  barang-barang  yang diperjual-belikan  di  TBB.  Hal  ini  dikarenakan  terpenuhinya  syarat  untuk  orang  yang  boleh membeli barang dari TBB yaitu setiap orang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Tentunya dengan syarat menunjukan passport dan tiket yang menyatakan bahwa orang tersebut akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Dengan adanya fasilitas TBB ini diharapkan dapat mendorong munculnya produk-produk dalam negeri yang diminati oleh konsumen luar negeri sehingga  secara  langsung  akan  mendorong  jumlah  ekspor  terhadap  suatu  produk  jadi  dalam negeri, yang akan berdampak pada penerimaan negara.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain untuk mengetahui kesesuaian mekanisme pengawasan dan pelayanan fasilitas toko bebas bea di lapangan dengan aturan yang ditetapkan  serta  mengidentifikasi  pengaruh  fasilitas  toko  bebas  bea  terhadap  penerimaan negara.
Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada data pembelian barang di Toko Bebas Bea Bandara  I  Gusti  Ngurah  Rai  pada  periode  2019  serta  data  penerimaan  negara  melalui  Toko Bebas  Bea  pada  periode  bersangkutan.  Alasan  pemilihan  ruang  lingkup  tersebut  mengingat besarnya  volume  kunjungan  wisatawan  ke  Bali  dan  potensi  penerimaan  negara  yang  bisa didapatkan dari belanja turis asing. Periode yang dipilih adalah periode 2019 mengingat pada awal sampai akhir tahun 2020 pariwisata Bali sangat terpuruk dikarenakan pandemi covid-19. Penelitian ini mencakup mekanisme pengawasan pelayanan pada toko bebas bea secara umum, dan  analisis  pengaruh  fasilitas  Toko  Bebas  Bea  pada  penerimaan  negara,  pembahasan  dan alternatif pemecahan masalah.

## KAJIAN PUSTAKA Toko Bebas Bea
Definisi  Toko  Bebas  Bea  (TBB)  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 204/PMK.04/2017  tentang  Toko  Bebas  Bea  adalah  Tempat  Penimbunan  Berikat  untuk menimbun  barang asal  impor dan/atau barang asal  daerah pabean untuk  dijual  kepada orang dan/atau  orang  tertentu.  Toko  Bebas  Bea  (TBB)  merupakan  salah  satu  dari  fasilitas  Tempat Penimbunan  Berikat  (TPB),  dimana  toko  bebas  bea  memberikan  pembebasan  terhadap  bea masuk  dan  pajak  lainnya  yang  berazaskan  domisili.  Hal  ini  dikarenakan  toko  bebas  bea dimaksudkan untuk konsumen warga negara asing yang hendak pergi meninggalkan wilayah pabean negara Indonesia dan bukan merupakan subjek pajak Indonesia. Hal ini juga berlaku terhadap  warga  negara  asing  yang  merupakan  perwakilan  negaranya  dan  berdomisili  di Indonesia, meski berdomisili di Indonesia terhadap perwakilan negara tersebut tidak dikenakan pajak  dikarenakan  azas  timbal  balik  ( reprocity ).  TBB  sendiri  tidak  terbatas  hanya  menjual barang impor dari luar negeri namun juga menjual barang produksi dari dalam negeri.
TBB  terdiri  dari  2  jenis,  yaitu:  TBB  bandara  dan  juga  TBB  dalam  kota  ( downtown ). Perbedaan dari kedua jenis TBB ini adalah tempat dimana mereka dapat didirikan, untuk TBB bandara  didirikan  di  bandara  internasional  pada  terminal  kedatangan  internasional  dan  di beberapa bandara dapat didirikan di terminal kedatangan internasional. Sedangkan untuk TBB downtown didirikan di dalam kota di dalam pusat perbelanjaan, untuk subjek TBB downtown sendiri ialah anggota korps diplomatik yang bertugas di wilayah Indonesia sebagai perwakilan dari negaranya. Tentunya dengan mengajukan permohonan pembelian untuk korps diplomatik di TBB Downtown yang bersangkutan. Perbedaan yang lain adalah cara pembelian barang di kedua TBB ini, dimana untuk TBB bandara siapa saja dapat membeli barang yang terdapat di TBB  tersebut  dengan  menunjukkan passport dan boarding  pass .  Untuk  TBB downtown diwajibkan  membawa  kartu  kendali  pembelian  yang  harus  diajukan  terlebih  dahulu  untuk pembuatannya dan diberikan batasan nilai pembelian perbulannya. Selain itu terdapat juga TBB yang bisa didirikan di terminal kedatangan internasional, namun  ada  beberapa pertimbangan yang harus dilihat terlebih dahulu. Semisalnya saja kunjungan dari WNA pada bandara tersebut padat dan konstan dalam kurun waktu beberapa tahun, dan kemampuan dari para WNA tersebut untuk membeli barang produksi dalam negeri maupun barang impor yang dijual dalam negeri. Oleh  karena  itu  TBB  di  terminal  kedatangan  internasional  tidak  banyak  kita  jumpai  di Indonesia.
Konsep  pengawasan  terhadap  TBB  dilakukan  dengan  pencacahan  secara  periodik terhadap  barang-barang  yang  dijual  di  TBB.  Hal  ini  dilakukan  guna  memastikan  kesesuaian barang yang dijual oleh TBB, dikarenakan jika terdapat ketidak-sesuaian akan dikenakan sanksi administrasi berupa bea masuk dan/ataupun cukai sebesar 100% dari nilai yang terutang (untuk barang produksi dalam negeri yang non BKC tidak dikenakan denda administrasi kepabeanan). Untuk izin mendirikan TBB sendiri akan dicabut apabila selama 6 bulan secara beruntun tidak melakukan kegiatan TBB atau melanggar ketentuan yang berlaku terkait dengan TBB. Selain itu  dengan  perkembangan  teknologi  yang  ada  pengawasan  TBB  dewasa  ini  juga  dilengkapi dengan CCTV dan monitor pemantau guna mengoptimalkan pengawasan TBB.

## Penelitian sebelumnya terkait Toko Bebas Bea
Tarigan, Rakadiny,  &  Sodikin,  (2019) mengangkat  penelitian  mengenai  faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dari Toko Bebas Bea yang berada di  Bandara  Internasional Soekarno-Hatta,  yang  berlokasi  di  Terminal  2  keberangkatan  Internasional.  Artikel  ini  juga memberikan sudut pandang dari sistem perpajakan Indonesia yang diterapkan pada toko bebas bea dan bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan dari toko bebas bea tersebut. Dalam jurnal  ini  metode  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penggunaan  analisis  SWOT,  yaitu “identifikasi  dalam  berbagai  faktor  yang  secara  sistematis  untuk  merumuskan  suatu  strategi perusahaan”  (Rangkuty,  2019).  Kesimpulan  dari  jurnal  ini  ialah  toko  bebas  bea  di  Bandara Internasional  Soekarno-Hatta  memiliki  peluang  yang  besar  dalam  meningkatkan pendapatannya dikarenakan target pasar yang besar, harga barang yang tidak dikenakan pajak, dan pertumbuhan pendapatan yang cenderung stabil.
Arimbhi, Edy, & Narandu (2019) menganalisis terkait dengan pengawasan pengeluaran barang dari TBB dan kaitannya dengan pengamanan penerimaan pajak di Kantor Pengawasan dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Tipe  Madya  Pabean  A  Jakarta.  Objek  penelitian  jurnal  ini difokuskan  pada  TBB  dalam  kota  ( downtown )  yang  berada  di  bawah  pengawasan  Kantor Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Tipe  Madya  Pabean  A  Jakarta.  Dimana
permasalahan  dalam  bahasan  artikel  ini  mengenai  adanya  pelangaran  potensial  berupa penyalahgunaan  fasilitas  dan  menyebabkan  kerugian  negara  sebesar  Rp  312.014.000,00. Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  jurnal  ini  adalah  belum  optimalnya  pengawasan  yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta. Kesimpulan  ini  didapat  setelah  melakukan  kajian  terhadap  proses  penelitian  dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit kepabeanan pada periode januari 2017 sampai dengan Juni 2017.

## METODE
Qualitative  Research  Techniques didefinisikan  sebagai  metode  penelitian  di  mana ilmuwan sosial mencurahkan kemampuan sebagai pewawancara atau pengamat empatis dalam rangka mengumpulkan data yang unik mengenai permasalahan yang ia investigasi (Jary & Jary, 1991).  Berdasarkan  definisi  tersebut,  metode  kualitatif  merupakan  metode  yang  digunakan dalam penelitian ini dimana peneliti berperan sebagai pewawancara dan sekaligus mengamati fenomena sosial yang tengah diteliti guna mendapatkan data penelitian. Adapun detail metode kualitiatif  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan.  Dalam  studi kepustakaan dilakukan telaah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi Undang- Undang, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu juga dilakukan telaah terhadap artikel-artikel terkait dengan pembahasan Toko Bebas Bea. Sedangkan  dalam  studi  lapangan,  dilakukan  observasi  dan  wawancara  dengan  pihak  terkait, seperti pejabat yang berwenang menangani fasilitas TBB dan petugas lapangan.
Obyek penelitian yang digunakan adalah Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai  Tipe  Madya  Pabean  (KPPBC  TMP)  Ngurah  Rai.  Wilayah  kerja  KPPBC  Tipe Madya Pabean Ngurah  Rai meliputi  Bandar  Udara  I  Gusti  Ngurah  Rai.  Mulai  dari  terminal kedatangan  penumpang  internasional  maupun  kegiatan  ekspor  dan  impor  yang  dilakukan  di tempat  penimbunan  sementara  (TPS)  di kawasan  pergudangan.  Sebagian  lainnya  kegiatan kepabeanan  dilakukan  di  Tempat  Penimbunan  Berikat  (seperti  Toko  Bebas  Bea,  Kawasan Berikat,  dan  Tempat  Penimbunan  Tujuan  Pameran  Berikat)  serta  di  Kantor  Pos  Lalu  Bea Denpasar.  Sebagai  intitusi  bea  cukai  yang  berlokasi  di  pulau  Bali,  Bea  Cukai  Ngurah bertanggung  jawab  untuk  turut  serta  mendukung  dan  memajukan  industri  pariwisata  serta Industri Kecil Menengah (IKM) di pulau Bali agar dapat bersaing di dunia internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Toko  Bebas  Bea  di  Bandara  Internasional  Ngurah  Rai  berada  di  bawah  wilayah pengawasan KPPBC TMP Ngurah Rai. Dimana terdapat 2 pengusaha TBB di Bandara Ngurah Rai, yaitu PT. DUFRINDO dan PT. INDODUFRY. Namun saat dilakukan pengumpulan data hanya  TBB  dari  PT.  DUFRINDO  yang  sedang  beroperasi,  meskipun  pada  bulan  Mei  2021 mereka  melakukan  re-ekspor  terhadap  barang-barangnya  di  gudang  dan  menutup  sementara usahanya. Sampai dengan saat observasi, kegiatan di gudang masih berjalan, baik melakukan stuffing ulang ataupun melakukan pencacahan demi kepentingan pendataan untuk disetorkan ke KPPBC TMP Ngurah Rai. Dikarenakan pandemi kegiatan pemasukan dan pengeluaran dari gudang  baik  pengeluaran  ke  tempat  penjualan  TBB  ataupun  pemasukan  barang  dari  dalam ataupun luar negeri, tidak berjalan sebagaimana biasanya. Terdapat keunikan di TBB Bandara Internasional Ngurah Rai dimana terdapat TBB yang berlokasi di terminal kedatangan (TBB arrival )  satu-satunya  di  Indonesia.  Hal  ini  dapat  terwujud  dikarenakan  sifat  dari  Bandara Internasional Ngurah Rai sendiri yang mayoritas adalah wisatawan mancanegara dengan rata-
rata  pengunjung  tiap  bulan  sebelum  pandemi  mencapai  angka  590.338  wisatawan.  Melihat potensi  tersebut  tentunya  banyak  pengusaha  yang  ingin  memanfaatkannya  demi  meraup pendapatan  yang  lebih  optimal  dan  difasilitasi  oleh  KPPBC  TMP  Ngurah  Rai  agar  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jenis barang yang dijual di TBB sendiri beraneka ragam baik itu barang impor ataupun barang  dalam  negeri  sampai  barang  kena  cukai  dan  barang  non-cukai.  Namun  dapat  dipilah menjadi  4  kategori  dasar  sesuai  dengan  jenis  barangnya,  yaitu:  sigaret,  MMEA,  non-BKC bukan kosmetik, dan barang kosmetik.
Gambar 1. Jenis Barang pada TBB Ngurah Rai
Sumber: data diolah (2021)
Berdasarkan  data  dalam  gambar  1,  barang  berupa  kosmetik  menjadi  komoditas  yang paling banyak dijual di TBB Bandara Internasional Ngurah Rai dengan persentase keseluruhan mencapai 81%, disusul dengan non-bkc bukan kosmetik dengan 10%, kemudian MMEA 6%, dan sigaret dengan persentase 3%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas pengunjung yang  menjadi  pasar  dari  TBB  di  Bandara  Internasional  Ngurah  Rai  adalah  wisatawan  yang sangat  memperhatikan  penampilannya  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Sayangnya dikarenakan keterbatasan, data penjualan dari produk yang tertera pada diagram di atas menjadi rahasia perusahaan sehingga tidak bisa ditampilkan dalam penelitian ini. Menurut wawancara dengan Kepala Seksi PKC di KPPBC TMP Ngurah Rai, TBB di Ngurah Rai termasuk dalam kategori  hijau  dimana  perusahaan  yang  mendapat  profil  hijau  berarti  memiliki  tingkat kepatuhan yang tinggi, dan jumlah penjualan yang cukup baik utamanya saat high season antara bulan Juli-September yang bertepatan dengan libur musim panas dan libur di beberapa negara sehingga  terjadi  lonjakan  wisatawan  yang  lebih  dari  biasanya.  “TBB  di  Ngurah  Rai  sendiri memang memiliki keunggulan dari segi penjualannya, sampai-sampai pegawai yang terkadang bekerja di gudang kewalahan dengan aktivitas keluar masuk barang menuju tempat penjualan TBB” ujar Kepala Seksi PKC. Dapat kita simpulan TBB di Bandara Internasional Ngurah Rai sudah memenuhi dan mematuhi standar yang diberlakukan oleh pemerintah.
3% 6% 10% 81% Jenis Barang Sigaret MMEA non-bkc bukan kosmetik kosmetik
Penerimaan TBB yang ada di KPPBC TMP Ngurah Rai bersumber dari adanya selisih kurang/lebih  atas  pencacahan  yang  dilakukan  setahun  sekali.  Atas  selisih  kurang  tersebut terhadap produk impor dikenakan Bea Masuk dan denda administrasi pabean melalui dokumen SPP  (Surat  Penetapan  Pabean).  Sedang  untuk  Barang  Kena  Cukai  (BKC)  dikenakan  denda administrasi  cukai  melalui  dokumen  STCK-1.  Dokumen  SPP/STCK-1  tersebut  di  input  di Sistem Aplikasi Piutang dan Penerimaan (SAPP), setelah itu untuk dokumen pembayarannya diunduh  pada  Sistem  Aplikasi  Billing.  SPP/STCK-1  beserta  billing  tersebut  diberikan  ke pengusaha  TBB.  Pembayarannya  bisa  melalui  Bank,  nanti  dapat  Bukti  Penerimaan  Negara (BPN) dan NTPN sebagai bukti setor. Selain itu dikarenakan terdapat TBB arrival di Bandara Ngurah  Rai,  maka  penerimaan  dari  TBB  tidak  hanya  sebatas  denda  administrasi  cukai  dan pabean saja. Apabila ditotal maka keseluruhan penerimaan dari TBB pada periode tahun 2019 mencapai angka Rp 26.739.000,00 dengan rincian: denda Adm. pabean Rp 4.004.000,00; denda Adm. cukai 20.101.000,00; pendapatan TBB arrival Rp 2.635.000,00. Gambar 2. Persentase penerimaan TBB tahun 2019

## Sumber: data diolah (2021)
Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa denda administrasi cukai merupakan penyumbang terbesar  untuk  penerimaan  TBB  sendiri.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah  satu pegawai pengawas TBB di KPPBC TMP Ngurah Rai, menyatakan bahwa untuk barang kena cukai sendiri memang menjadi langganan transaksi di TBB Ngurah Rai dan biasanya banyak dibeli  oleh wisatawan dari luar negeri karena bsia membeli dengan harga yang lebih rendah dari biasanya. “sebenarnya untuk TBB di Ngurah Rai sendiri banyak barang yang dijual, cuman biasalah wisatawan kan pasti belinya MMEA dan produk-produk lokal selain MMEA sekalian oleh-oleh lah itungannya” ujar beliau. Untuk pengawasan di  TBB Ngurah Rai  sendiri sudah dilengkapi  dengan  sistem  pengawasan  CCTV  yang  baik  dan  pembukuan  dokumen  yang dilakukan  tiap  kali  ada  barang  keluar  ataupun  masuk,  namun  dikarenakan  adanya  pandemi sehingga kegiatan ini tidak bisa disaksikan secara langsung.
Sistem Billing yang diterapkan untuk TBB Ngurah Rai sendiri sudah cukup baik namun masih  dapat  dioptimalkan  dengan  dibuatnya  modul  CEISA  khusus  untuk  TBB  mengingat banyaknya potensi pembelian yang ada di Bandara Internasional Ngurah Rai, sehingga pegawai di seksi perbendaharaan tidak perlu mencari dari awal terkait dengan transaksi yang dilakukan
15% 75% 10% denda pabean denda cukai pendapatan tbb arrival

## EDUCORETAX
di TBB khususnya TBB arrival , dikarenakan barang tersebut akan dikonsumsi di dalam negeri oleh para wisatawan dan harus dikenakan bea masuk serta pajak yang berlaku.
Berdasarkan  Laporan  Penerimaan  KPPBC  TMP  Ngurah  Rai  Periode  Tahun  2019, penerimaan  di  KPPBC  TMP  Ngurah  Rai  mencapai  total  Rp  171,209,794,223,00  jumlah  ini diperoleh dari jumlah pungutan pabean sebesar Rp 171,033,723,223,00; jumlah pungutan cukai sebesar Rp 36,364,000,00; dan penerimaan dalam rangka ekspor sebesar Rp 2.513.000,00. Data tersebut  menunjukkan  bahwa  KPPBC  TMP  Ngurah  Rai  berfokus  pada  penerimaan  pabean utamanya impor dan juga denda administrasi kepabeanan, hal ini sejalan dengan wilayah kerja dari  KPPBC  TMP  Ngurah  Rai  sendiri  yang  meliputi  bandara  dan  TPB  disekitarnya  yang memang menjadi arus lalu lintas barang impor dan ekspor. Terkait dengan target penerimaan kantor dalam gambar disajikan bahwasannya KPPBC TMP Ngurah Rai telah memenuhi target realisasi  penerimaan  sebesar  Rp  171.209.794.223,00  dengan  persentase  penerimaan  sebesar 117.22% dari target yang seharusnya yaitu Rp 146.064.907.450,00.
Penelitian ini membandingkan data antara penerimaan TBB Ngurah Rai periode 2019 dengan penerimaan KPPBC TMP Ngurah Rai periode 2019. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa besar persentase penerimaan TBB terhadap penerimaan kantor, agar nantinya dapat mengoptimalkan fasilitas dari TBB sendiri utamanya TBB di Ngurah Rai. Pada periode 2019 penerimaan  TBB  di  Ngurah  Rai  mencapai  total  Rp  26.739.000,00  sedangkan  penerimaan KPPBC TMP Ngurah Rai pada periode 2019 mencapai total Rp 171,209,794,223,00. Dari data yang disajikan terlihat ketimpangan yang sangat  jauh antara total penerimaan TBB dan total penerimaan kantor.
Gambar 3. Perbandingan Penerimaan TBB dan Penerimaan Kantor
Sumber: data diolah (2021)
Gambar 3 menunjukkan bahwa persentase dari penerimaan TBB tidak sampai di angka 1%  lebih  tepatnya  pendapatan  TBB  hanya  menyumbang  0,00016%  dari  total  pendapatan KPPBC TMP Ngurah Rai. Dari data yang disajikan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan
penerimaan TBB 0,00016% penerimaan Kantor
99,99984%
penerimaan TBB penerimaan Kantor
dari  TBB  tidak  berpengaruh  terhadap  penerimaan  kantor,  dasar  dari  kesimpulan  ini  bahwa apabila  penerimaan  dari  TBB  dihilangkan  KPPBC  TMP  Ngurah  Rai  masih  dapat  mencapai 100% target penerimaan yang berjumlah Rp 146.064.907.450,00. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pelaksana yang mengawasi TBB, “kalau untuk pengaruhnya  ke  penerimaan  sih  menurut  saya  tidak  signifikan  ya,  tapi  lebih  untuk perekonomian  karena  nanti  kan  banyak  barang  yang  laku  akan  berpengaruh  ke  pendapatan perusahaannya.  Nahh,  dari  pendapatan  yang  meningkat  itu  nanti  akan  sejalan  dengan  pajak yang  dibayarkan  perusahaannya,  kalau  begitu  konsepnya  mungkin  ada  pengaruhnya”  ucap beliau.
Berkaitan  dengan  optimalisasi  TBB  sendiri  beliau  juga  menuturkan  bahwa  memang terdapat lebih banyak gerai TBB dibandingkan dengan tempat beliau bertugas dulu di Makasar. “Saya rasa kalo dari segi banyaknya itu di Bali, cuman di Makasar itu sendiri ada pengusaha TBB yang dia sekaligus juga produsen produk gula. Jadi dia bisa menyumbang hampir ¼ lah dari penerimaan kantor yang dulu”. Secara garis besar dapat simpulkan dari hasil wawancara dengan beliau, penerimaan TBB bergantung pada pengusaha yang menyelenggarakan TBB itu sendiri.  Apabila  hanya  berfokus  pada  TBB  maka  penerimaannya  tidak  begitu  berpengaruh terhadap  penerimaan  kantor,  namun  jika  pengusaha  TBB  juga  merangkap  sebagai  produsen suatu  produk  penerimaannya  akan  cenderung  lebih  berpengaruh  daripada  pengusaha  yang hanya menyelenggarakan TBB saja.
Melihat  bahwa  total  perolehan  penerimaan  fasilitas  TBB  pada  periode  2019  tidak berpengaruh terhadap total perolehan penerimaan KPPBC TMP Ngurah Rai pada periode 2019, maka  penerimaan  dari  fasilitas  TBB  sendiri  bisa  dikategorikan  bukan  menjadi  target  untuk penerimaan dari segi pungutan kepabeanan. Namun melihat dari total nilai produk dalam negeri yang  dijual  di  TBB  sendiri  terdapat  potensi  penerimaan  negara  dari  sektor  penerimaan perpajakan  utamanya  PPh  badan  dikarenakan  penjualan  dari  pengusaha  lokal  yang  akan dipungut  kewajiban  perpajakannya.  Tentunya  perlu  adanya  sosialisasi  lebih  lanjut  kepada pengusaha  lokal  dari  KPPBC  TMP  Ngurah  Rai  sendiri  terkait  dengan  mekanisme  penjualan barang-barang dalam negeri pada TBB. Meskipun dalam situs resmi KPPBC TMP Ngurah Rai sudah dicantumkan terkait syarat-syarat untuk mendirikan TBB, dilihat dari penjelasan tersebut masih  dapat  ditambah keterangannya untuk  pengusaha lokal agar bisa menjual  barangnya di TBB. Terkait dengan mekanisme pengawasan dan pelayanan untuk TBB pada KPPBC TMP Ngurah Rai sudah meerapkan prosedur sesuai  dengan yang tercantum pada PMK 204 tahun 2017 tentang Toko Bebas Bea. Pembukuan dokumen pemasukan barang (BC 4.0 maupun BC 2.3) dilakukan tiap adanya kegiatan pemasukan barang ke gudang, sedangkan untuk pemasukan ke  tempat  penjualan  TBB  menggunakan  dokumen  BC  2.7  dimana  pembukuannya  pun dilakukan berbarengan saat pengeluaran barang dari gudang TBB.
Untuk  masalah  terkait  dengan  penerimaan  dari  TBB  arrival  yang  harus  dilakukan trackback (dicari  ulang  dari  awal  periode  transaksi)  dapat  dioptimalkan  dengan  membuat aplikasi serupa CEISA khusus pada KPPBC TMP Ngurah Rai agar transaksi yang dilakukan dapat diawasi secara real time yang akan mengoptimalkan pengawasan terhadap TBB arrival . Kegiatan monev yang dilakukan tiap satu periode sekali masih dapat dioptimalkan menjadi 2 atau tiga kali dalam satu periode guna meningkatkan pengawasan di gudang TBB, namun tetap melihat biaya yang dikeluarkan juga dalam satu kali pelaksanaan monev dikarenakan kegiatan pencacahan barang yang sangat banyak dan bisa memakan waktu lebih dari 30 jam. Menambah jumlah  pegawai  yang  turut  serta  dalam  kegiatan  monev  ataupun  membuat shift pengawasan

## EDUCORETAX
pada saat melaksanakan kegiatan pencacahan barang juga bisa menjadi solusi mengoptimalkan pengawasan fasilitas TBB di bandara internasional Ngurah Rai.
Penyimpanan  data  pembukuan  periode-periode  sebelumnya  dapat  diupload  dalam google drive atau dropbox , guna menghindari  adanya kehilangan data pembukuan pada saat pergantian atau rolling pegawai. Sehingga data masih dapat diakses meskipun pegawai yang mengawasi  berbeda,  hal  ini  menjadi  sangat  krusial  mengingat  kegiatan  pemasukan  dan pengeluaran barang yang pada hari sibuk (dalam kondisi di luar masa pandemi covid-19) bisa mencapai tiga kali dalam sehari dengan volume barang yang banyak setiap kali pengeluaran

## PENUTUP Simpulan
Penelitian ini mengungkap bahwasannya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari fasilitas Toko Bebas Bea terhadap penerimaan negara, namun terdapat potensi dari penjualan produk  dalam  negeri  yang  dapat  dioptimalkan  untuk  meningkatkan  penerimaan  negara  dari sektor  pungutan  pajak.  Penerimaan  TBB  sendiri  bergantung  daripada  pengusaha  yang menajalankan TBB, baik pengusaha tersebut hanya menjalankan TBB semata ataupun sembari menjadi  produsen  suatu  produk  agar  bisa  dijual  di  TBB.  Mekanisme  pengawasan  TBB  di bandara  internasional  Ngurah  Rai  sudah  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku dibarengi  dengan  kepatuhan  dari  pengguna  jasa.  Meski  volume  wisatawan  yang  banyak, KPPBC  TMP  Ngurah  Rai  masih  dapat  melakukan  pengawasan  dan  pelayanan  yang  optimal utamanya untuk fasilitas TBB sendiri.
Produk-produk  yang  dijual  di  TBB  bandara  internasional  Ngurah  Rai  juga  sangat bervariasi menandakan tidak adanya monopoli terhadap suatu produk yang diperjual-belikan, hal  ini  sangat  baik  dimana  tiap-tiap  produk  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  menjadi primadona transaksi di TBB sendiri. Meskipun perbandingan jumlah dan jenis produk kosmetik ataupun  produk  kecantikan  memang  lebih  banyak  dibandingkan  produk-produk  lain  seperti: BKC,  MMEA,  dan  produk  Non-BKC  (baik  impor  maupun  lokal).  Meski  masih  terdapat kekurangan  pengawasan  yang  menyebabkan  adanya  selisih  antara  barang  yang  seharusnya dengan barang yang ada, namun melihat dari total jenis produk dan jumlahnya terhadap barang yang dikenakan denda administrasi hanya bekisar 5% dari total keseluruhan jenis produk yang diperjualbelikan.

## Saran
Beberapa saran yang dapat dijadikan alternatif dalam meningkatkan sistem pengawasan dan  pelayanan  fasilitas  TBB  di  KPPBC  TMP  Ngurah  Rai,  diantaranya  (1)  membuat  modul aplikasi khusus untuk mendata transaksi jual beli di TBB secara real time, untuk memudahkan pengawasan dan pembukuan data transaksi produk di TBB, (2) mengadakan pembukuan yang disimpan dengan baik agar pada saat terjadi pergantian pegawai, pegawai baru yang mengawasi TBB tidak kebingungan mencari data untuk periode sebelumnya, (3) melakukan sosialisasi atau mencantumkan informasi pada situs resmi KPPBC TMP Ngurah Rai terkait dengan mekanisme dan syarat suatu produk dalam negeri agar dapat diperjual-belikan dalam Toko Bebas Bea, serta (4)  mengatur  monev  yang  bisa  dilakukan  beberapa  kali  dalam  satu  periode  guna  memantau lebih  detail  terkait  dengan  ketersediaan  barang  yang  ada  di  gudang  TBB.  Sehingga  dapat mengetahui kesesuaian jumlah produk antara gudang dengan jumlah produk seharusnya lebih optimal tiap periodenya.

## EDUCORETAX

## DAFTAR PUSTAKA
Pemerintah Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2015 tanggal 25 November 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Nomor 204/PMK.04/ 2017 Tentang Toko Bebas Bea
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2018). Peraturan Nomor 10/BC/2018 Tentang Toko Bebas Bea
Anwar, S. (2014). Konsep Teoretik Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) dan Pengawasannya Yusuf,  M.,  &  Rangkuty,  D.  M.  (2019).  Analisis  Neraca  Perdagangan  Indonesia-India.
Penelitian Medan Agama Vol. 10, No. 1, 2019, 60
Surono. (2017). Fasilitas Kepabeanan: Suatu Upaya Pemberian Kemudahan dan Insentif Fiskal Bagi Industri dan Perdagangan
Tarigan, P. P., Rakadiny, C. N. S., & Sodikin, A. (2019). Peluang Meningkatkan Pendapatan Duty Free Shop. Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik, 5(3), 307-318.. Arimbhi, P., Edy, E., & Narandu, G. (2019). Analisis Pengawasan Pengeluaran Barang pada Toko  Bebas  Bea  Dalam  Kota  (duty  free  shop)  Dalam  Upaya  Mengamankan Penerimaan Pajak di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 1(1), 9-21.
Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2019). Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali Juni 2019.
Dipetik Desember 11, 2020, dari bali.bps.go.id:
https://bali.bps.go.id/pressrelease/2019/09/02/717188/perkembangan-pariwisata- provinsi-bali-juli-2019--.html