## MUCIKARI DALAM PROSTITUSI ONLINE PERSPEKTIIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM
Mursalim
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar salimharis@gmail.com
Achmad Musyahid Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ahmadmusyahid123@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  membahas  tentang    status  hukum  mucikari  dalam  hukum  pidana  dan hukum  Islam.  Tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  lapangan (field research), penelitian yang terjun ke lapangan  dengan diperkuat hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil  penelitian ini menunjukan bahwa  mucikari terjerat pasal per  296  KUHP  dan  506  KUHP  dan  bisa  saja  mucikari  terkena  pasal  (1  ayat  1 undang-undang  nomor  21  tahun  2007)  tentang  tindak  perdangan  manusia  serta undang-undang (ITE) jika salah satu unsur dari undang undang tersebut terpenuhi misalnya  menampung  dalam  UU  perdangangan  manusia  dan  menyebarkan  foto atau video porno PSK dalam UU (ITE).
Kata Kunci: Mucikari; PSK (Pekerja Seks Komersial); Prostitusi Online .

## Abstract
This  paper  discusses  the  legal  status  of  pimps  in  criminal  law  and  Islamic  law. The problem is then organized into subproblems or research statements, namely: 1.  How  is  the  practice  of  pimps  in  online  prostitution?  2.  What  are  the  legal consequences caused  by  pimps?  3.  What  is  the  legal  status  of  pimps  in  criminal law  and  Islamic  law  ?.  This  paper  uses  the  field  research  method,  in  which  the writer  directly  enters  the  fielhd  by  strengthening  the  results  of  interviews  and documentation.  The  results  of  this  study  indicate  that  it  is  clear  that  pimps  are ensnared  by  article  296  of  the  Indhonesian  Criminal  Code  and  506  of  the Indonesian Criminal Code and that pimps may be affected by article (1 paragraph 1 of law number 21 of 2007) concerning human trafficking and law (ITE) if one element of the law the law was fulfilled for example accommodatin in the human trade law and spreading pornographic pornographic videos or videos in the Act (ITE).
Key Words: Pimps; Commercial Sex Workers; Online Prostitusion.

## A. Pendahuluan
Teknologi internet kini bukan hanya menjadi hal baru di dalam masyarakat informasi  Internet  bahkan  telah  di  gunakan  oleh  anak-anak  usia    pesekolaha, orang tua, pebisnis, instansi, karyawan hinga ibu rumah tangga media komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan masyrakat secara cepat, mudah dan tanpa mengenal batas wilayah.
Dengan  berjalanya  perkembangan  tersebut  membuat  kehidupan  manusia menjadi berubah dalam berbagai bidang , seperti cara bergaul, gaya hidup maupun dalam  berbusana.  perubahan  ini  ada  yang  membawa  ke  positif  dan  ke  negatif dalam  kehidupan  masyrakat,  bahkan  juga  membuat  masyarakat  resah  dan khawatir karenanya.
Perkembangan media komunikasi membawa perubahan baru dalam prinsip dan cara orang mengguna kan media massa atau komunikasi. Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya e-mail, facebook , dan yang lainnya, tapi juga berdampak  negatif  termasuk  dibidang  kesusilaan  yang  marak  terjadi  akhir-akhir yaitu prostitusi online .
Prostitusi  saat  ini  tidak  hanya  d  i  lakukan  di  sebuah  daerah  atau  tempat, baik  di  pinggir  jalan  maupun  dilokalisasi  tapi  saat  ini  prostitusi  bisa  di  lakukan melalui  media  sosial  seperti  dengan  menggunakan  aplikasi  Michat  Whechat  dan lain sebagainya
Maraknya berita di televisi mengenai kasus prostitusi online yang menjerat beberapa  artis  dan  selebriti  memacu  saya  untuk  ingin  mengkaji  bagaimana undang-undang  yang  ada  di  Negara  kita  mengatur  hukuman  untuk  para  psk  dan mucikari  serta aturan  mengenai cyber  krim  dalam  menanggulangi  jika  ada  kasus prostitusi online.
Salah satu contoh kasus yaitu saat personel kepolisian resor kota Makassar (polrestabes Makassar) mengamankan seorang wanita berinisial ALL (30) setelah ketahuan menjajakan  empat  gadis  ABG  secara  online  di  salah  satu  alikasi  sosial media Michat. 1
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang prostitusi pada  pasal  298  KUHP  yang  berbunyi.  “Barang  siapa  yang  sengaja  meyebabkan atau  memudahkan  perbuatan  cabul  oleh  orang  lain  denga  orang  lain  dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam pidana penjara
1 https://regional.kompas.com/read/2019/04/07/11212721/kronologi-polisi-bekuk- mucikari-prostitusi-online-di-makassar(8/2/2020)
paling  lama  satu  tahun  empat  bulan  atau pidana  denda  paling  banyak  lima  belas ribu rupiah”. 2
Dalam  hal  ini  penelitian  megambil  lokasi  penelitian  di  Polrestabes Makassar dengan alasan bahwa di sana terdapat kasus prostitusi online.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana praktik mucikari di dalam  prostitusi  online,  bagaimana  bisa  mengetahui  dampak  hukum  prostitusi online, dan untuk mengetahui status hukun mucikari di dalam hukum pidana.
Pendekatan penelitian ini berfokus pada suatu penomena atau keadaan dari Dari  objek  penelitian  secara  detail  dengan  menghimpun  kenyataan  yang  terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.
Sumber  data  dar  penelitian  ini  terbagi  menjadi  2  yaitu:  data  phrimer, dimana  pengumpulan  data  di  peroleh  langsung  dari  narasumber,melalui  hasil wawancara,  dan  dokumentasi  yang  di  saksikan  secara  langsung  oleh  penulis. Adapun data sekunder  itu bersumber dari Al qur’an, buku buku, karya ilmia dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penulis
C. Hasil dan Pembahasan
1. Praktik Mucikari dalam Prostitusi Online
sebelum  membahas  praktik  mucikari  dalam  praktik  mucikari  dalam prostitusi  online  penulis  memaparkan  orang-orang  yang  terlibat  yaitu: mucikari, pekerja seks komersial, pihak-pihak lain, dan pihak pengguna jasa
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis,  menurut  Iptu  Ismail  seorang  kanit PPA polrestabes Makassar dikatakan bahwa kasus praktik mucikari dalam kasusu prostitusi online
Mucikari menggaet psk dengan cara mengiming-ingimi keuntungan besar yang  tidak  terlalu  mengambil  banyak  energi  setelah  itu  mucikari  mempasarkan psk lewat telfon genggam yang mana di dalam telfon genggam tersebut sudah ada
2 Tongat, Hukum Pidana Materil :  Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukuim Pidana  (Jakarta: djambatan, 2003), h. 106-107
aplikasi berupa  michat dan wechat, jika ada PSK  yang  terpesan maka mucikari akan  membuka  kamar  hotel  lalu  menghubingi  PSK  untuk  menunggu  si  pria hidung belang di dalam kamar hotel, keuntungan yang di dapatkan oleh mucikari jika 1 PSK terpesan berkisar 250 rb 3
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  dapat  di  simpulkan  bahwa  pra  ktik mucikari dalam prostitusi online adalah sebagai berikut:
a. Mucikari  akan  menggaet  PSK  (pekerja  seks  komersial)  dengan  cara mengiming-imimgi  penghasilan  besar  dengan  tidak    menguras  energy  yang banyak.
b. Mucikari  akan  mempasarkan  PSK  nya  melalui  media  sosial  berupa  Michat dan Wechat.
c. Jika ada PSK yang terpesan maka mucikari akan membuka kamar hotel.
d. Setelah  kamar  hotel  terpesan  maka  mucikari  akan  menghubungi  PSK  untuk menunggu pria hidung belang  di kamar hotel.
e. Keutungan  yang  di  dapatkan  oleh  mucikari  jika  1  PSK  terpesan  adalah berkisar 250 rb.
2. Akibat Hukum yang di Timbulkan oleh Prostitusi Online
Akibat  hukum  adalah  akibat  yang  di  timbulkan  oleh  peristiwa  hukum, karena  suatu  peristiwa  hukum  di  sebabkan  oleh  perbuatan  hukum,  sedangkan suatu  perbuatan  hukum  juga  dapat  melahirkan  suatu  hubungan    hukum,  maka akibat  hukum  juga  dapat  dimaknai  sebagai  suatu  akibat  yang  di  timbulkan  ole adanya perbuatan hukum dan hubungan hukum 4
Berdasarkan hasil wawancara penulis, menurut Iptu Ismail seorang kanit PPA  polrestabes  Makassar  dikatakan  bahwa  akibat  hukum  yang  timbulkan  oleh prostitusi online.
3 Ismail, kanit Perlindungan Perempuan dan Anak  Polrestabes Makassar, wawancara ,di polrestabes Makassar tanggal 18 November 2019
4 Ishaq, Ilmu Hukum , ( jakarta: sinar grafika,2008), H  86
Tentu    yang    di  rugikan  atau  yang  terkena  dampak  dalam  hal  ini  adalah 1.masyarakat  sebab  prostitusi  online  ini  bebas  di  jangkau  di  media  sosial  dan sekarang zamannya semua serba internet dan hp yang di gunakan oleh masyarakat pada saat ini itu semua bebas mengakses jejaringan internet seperti wechat michat dan lainnya yang notabennya aplikasi ini yang di gunakan oleh mucikari atau psk. Dan yang paling cepat terpengaruh adalah remaja sebab remaja saat ini tidak bisa terpisahkan  oleh  media  internet  dan  bisa  saja  remaja  akan  meniru  apa  yang  du lakukan  oleh  mucikarin  ataupun  PSK  2.pekerja  seks  komersial  yang  di  rugika dalam hal ini sebab bisa saja terkena penyakit HIV AIDS 5 3. Pengguna jasa karna begitupun  sebaliknya  pengguna  jasa  bisa  saja  terkenal  penyakit  HIV  AIDS  di sebabkan si psk tentu sebelumnya bebas melakukan hubungan intim dan kita tidak tau orang yang dia layani bebas dari penyakit itu. 6
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  dapat  di  simpulkan  bahwa  akibat hukum yang di timbulkan prostitusi online adalah  berakibat kepada masyarakagt, pekerja seks komersial dan pengguna jasa.
3. Status Hukum Mucikari Dalam Hukum Pidana
pengertian hukum pidana pertama adalah pada dasarnya tercakup beberapa pengertian.  pertama  adakalanya  istilah  hukum  pidana  bermakna  sebagai  hukum pidana  materil  (Substantive  Criminal  Law),  yaitu  aturan  hukum  yang  berisi ketentuan mengenai perbuatan yang nyatakan terlarang, hal-hal atau syarat-syarat yang menjadikan seseorang dapat di kenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau  tindakan  karena  telah  melakukan  perbuatan  yang  di  larang  itu,  dan  berisi ketentuan yang mengenai sanksi hukum yang berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Ketiga hal tersebut dalam khazanah teori hukum pidana lazim di sebut dengan perbuatan pidana (criminal act),
5 Ismail, kanit Perlindungan Perempuan dan Anak  Polrestabes Makassar, wawancara ,di polrestabes Makassar tanggal 18 November 2019
6 Ismail, kanit Perlindungan Perempuan dan Anak  Polrestabes Makassar, wawancara ,di polrestabes Makassar tanggal 18 November 2019
pertanggungjawaban  pidana  (criminal  responsibility/liability),  dan  pidana  atau tindakan (punishment/treatmen).
Kedua, istilah hukum pidana juga bermakna sebagai hukum pidana formil (law of criminal procedure), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuam mengenai tata  cara  atau  prosedur  penjatuhan  sanksi    pidana  atau  tindakan  bagi  seseorang yang diduga telah melanggar aturan dalam hukum pidana materil. makna yang ke dua  ini  di  sebut  juga  dengan  hukum  acara  pidana.  Ketiga,  istilah  hukum  pidana juga di artikan sebagai hukum pelaksanaan pidana (law criminal execution), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai bagaimana suatu saksi pidana yang telah di jatuhkan terhadap seseorang pelanggar hukum pidana materil itu harus di lasanakan
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis,  menurut  Iptu  Ismail  seorang  kanit PPA polrestabes Makassar dikatakan bahwa status hukum mucikari dalam hukum pidana dan hukum islam
Menurutnya  mucikari  bisa  terkena  1.  Pasal  (1  ayat  1  undang-undang nomor 21 tahun 2007) tentang tindak pidana perdagangan manusia jika salah salah satu unsurnya  terpenuhi misalnya dia menampung atau merekrut dengan cara dia mengancam.  2.  Mucikari  bisa  terkena  undang-undang  (ITE)  jika  salah  satu unsurnya  terpenuhi  misalnya  dia  mengapload  foto-foto  tenjang  atau  video berhubungan  badan  dan  psk  merasa  di  rugikan  dan  melaporkannya  ke kepolisian.akan  tetapi  walaupun  mucikari  tidak  terkena  undang-undang perdagangan  manusia  dan  undang-undang  (ITE)  dia  tetap  terkena  pasal    296

## KUHP dan 506 KUHP
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  di  simpulkan  status  hukum mucikari dalam prostitusi online adalah
a) Berdsarkan  Pasal  296    KUHP  menyebutkan  “barang  siapa  dengan  sengaja menyebabkan  atau  memudahkan  cabul  oleh  lain  dengan  lain,  dan  mejadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama
satu tahun empat bulan atau atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.jelas mucikari terjerat pada pasal ini sebab mucikari adalah orang yang menyediakan psk dan dia juga yang mencari pria hidung belang.
b) Berdasarkan  pasal  506  KUHP  menyebuatkan  “barang  siapa  yang  yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai  pencarian,  di ancam  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  satu  tahun dan  pasal  ini  juga  dapat  menjerat  mucikari  sebab  seperti  wawancara  di  atas bahwa mucikari mendapatkan keuntungan 250 ribu.
III . Penutup

## A. Kesimpulan
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  mucikari  terjerat  pasal  per  296  KUHP dan  506  KUHP  dan  bisa  saja  mucikari  terkena  pasal  (1  ayat  1  undang-undang nomor  21  tahun  2007)  tentang  tindak  perdangan  manusia  serta  undang-undang (ITE)  jika  salah  satu  unsur  dari  undang  undang  tersebut  terpenuhi  misalnya menampung dalam UU perdangangan manusia dan menyebarkan foto atau video porno PSK dalam UU (ITE).

## B. Implikasi
Harapan  besar  bagi  setiap  warga  negara  agar  tidak  dengan  mudahnya menyebarkan  video  dan  poto  yang  sifatnya  pornografi  dalam  akun-akun  media sosial.  Hal  itu  bisa  berdampak  pada  sesuatu  yang  tidak  diinginkan  seperti penculikan  yang  bisa  mengarah  kepada  perdagangan  manusia  dan  dipekerjakan sebagai PSK yang dilakukan oleh mucikari yang tidak bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA
https://regional.kompas.com/read/2019/04/07/11212721/kronologi-polisi-bekuk- mucikari-prostitusi-online-di-makassar(8/2/2020)
Ishaq, Ilmu Hukum . Jakarta: sinar grafika,2008.
Ismail,  kanit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak    Polrestabes  Makassar, wawancara ,di polrestabes Makassar tanggal 18 November 2019
Mahrus ali, Dasar-dasar Hukum Pidana . Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Tongat,  Hukum  Pidana  Materil  :    Tinjauan  atas  Tindak  Pidana Terhadap  Subjek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Djambatan,
2003.