INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 4284-4296 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penyelesaian Masalah (Studi Komparasi Pengaturan Polusi Udara Menurut Hukum Negara Indonesia Dan Swiss)
Ivan Richard Sugiarto 1 , Ernita Dewy Hartono 2 , Jason Marcellino Widjaja 3 , Reisa Ariffa 4 ,
Jonathan Wijaya 5

## Program Studi Hukum Universitas Tarumanagara
Email:ivan. 205220031@stu.untar.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pencemaran udara menjadi momok yang paling ditakuti di zaman sekarang, pencemaran udara sendiri telah diatur oleh Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  dan  Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Peraturan tersebut definisi dari pencemaran udara adalah komponen lain yang mengkontaminasi udara ambien yang  disebabkan  oleh  kegiatan  manusia  dan  menyebabkan  turunnya  mutu  kualitas  udara  ambien sampai  melampaui  batas  mutu  yang  telah  ditetapkan.  Sementara  Swiss  sendiri  menganggap  polusi udara menurut Bab 1 Pasal 2 angka 5 OAPC 1985, pencemaran udara sudah dianggap berlebihan jika: membahayakan  manusia,  hewan,  tumbuhan  atau  komunitas  biologis  atau  habitatnya.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penulisan  deskriptif  kualitatif  karena  menggambarkan  suatu  permasalahan dengan mencari peraturan peraturan atau undang undang yang telah ada, diharapkan dengan adanya penelitian ini pembaca dapat lebih mengetahui komparasi hukum lingkungan swiss mengenai polusi udara dengan hukum lingkungan indonesia lebih tepatnya peraturan yang mengatur tentang polusi udara.
Kata Kunci: Polusi, Peraturan, Pencemaran Udara, Lingkungan Hidup

## Abstract
Air pollution is the most feared scourge nowadays, air pollution itself is regulated by Article 1 paragraph 1 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management and Article 1 paragraph  1  of  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  23  of  1997  concerning Management of the environment. According to this regulation, the definition of air pollution is other components that contaminate the ambient air caused by human activities and cause a decline in the quality of the ambient air to exceed the established quality limits. Meanwhile, Switzerland itself considers air pollution according to chapter 1 article 2 number 5 OAPC 1985, air  pollution  is  considered  excessive  if:  Harmful  to  humans,  animals,  plants  or  biological communities  or  their  habitats.  This  research  uses  a  qualitative  descriptive  writing  method because it describes a problem by looking for existing regulations or laws. It is hoped that with this research readers will be able to know more about the comparison of Swiss environmental law regarding air pollution with Indonesian environmental law, more precisely the regulations governing air pollution.
Keywords: Pollution, Regulation, Air pollution, Environment

## PENDAHULUAN
Hukum merupakan suatu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Tingkah laku manusia dalam aktivitas sehari-hari pasti diakibat adanya norma dan kebiasaan didalam masyarakat, norma dan kebiasaan itulah yang  digabungkan menjadi satu berupa Undang-Undang  yang  merupakan  sebuah  sumber  hukum.  Indonesia  merupakan  sebuah negara kepulauan yang sangat luas, luas Indonesia sendiri mencapai 1.904.569 km2 yang memiliki beragam macam flora dan fauna. Indonesia pun merupakan negara dengan tingkat penduduk terbesar  ke-4 di dunia, dengan total penduduk sebesar 278.696.200 penduduk per  tahun  2023.    Menurut  Menteri  Perencanaan  dan  Pembangunan,  Suharso  Monoarfa, memproyeksikan  jumlah  penduduk  Indonesia  dapat  mencapai  324.000.000  penduduk. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar itu tidak mungkin setiap penduduk Indonesia menempati seluruh tanah di Indonesia ini, apalagi Indonesia ini memiliki banyak pegunungan pasif  maupun  aktif.  Jumlah  penduduk  yang  sangat  besar  itu  juga  memicu  sebuah permasalahan baru, yaitu pasokan kebutuhan hidup yang terus bertambah berdampingan dengan kenaikan penduduk Indonesia. Kenaikan pasokan kebutuhan hidup penduduk yang naik ini berdampingan juga dengan naiknya polusi yang ada di Indonesia ini, khususnya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Setiap penduduk pasti memerlukan pasokan listrik, pasokan
air, dll. Transportasi juga merupakan sebuah kebutuhan penduduk Indonesia.
Berdasarkan Air Quality Index atau indeks kualitas udara yang seterusnya akan disebut dengan AQI, Jakarta sempat menempati posisi nomor 1 kota dengan udara terkotor di dunia pada tanggal 10 Agustus 2023, mengalahkan Kota Lahore, Pakistan. Pada 7 Agustus 2023 AQI Jakarta  telah  mencapai  164.  Bahaya  dari  udara  kotor  yang  kita  hirup  berupa  batuk, Tuberkulosis (TBC), Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), bahkan kematian. Kematian akibat polusi udara di Jakarta mencapai 8.100 kematian selama bulan Januari 2023 hingga Oktober 2023. Selain disebabkan oleh transportasi, pabrik industri juga termasuk salah satu poin yang menyumbangkan udara kotor terbesar kepada wilayah Jabodetabek. Hal ini juga dinyatakan oleh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H.M. Taufik Zoelkilfi, MM. Menurut data yang diangkut dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, untuk saat ini sudah ada sebanyak 1.500 industry yang terdaftar di wilayah Jabodetabek. Melihat parahnya hal tersebut DLH DKI Jakarta  memberikan  usulan  seperti  mengurangi  penggunaan  batu  bara  dan menggantikannya  dengan  gas  sebagai  upaya  untuk  mengurangi  polusi  udara  wilayah Jabodetabek.
Pada 28 Agustus 2023, salah satu menteri KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Siti Nurbaya juga menyampaikan bahwa telah menjatuhkan sanksi administratif pada  11  industri  yang  telah  terbukti  menyebabkan  polusi  udara  di  Jabodetabek.  Beliau menjelaskan bahwa para industri yang dikenakan sanksi tersebut telah bergerak tidak sesuai dengan standar, dimana terlalu banyak memggunakan batu bara, arang, pabrik kertas, dan peleburan logam. Kemudian Siti juga menyebut Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang juga akan diterapkan oleh pemerintah untuk menekan polusi udara. Menurut Abdul Gofar, Juru Kampanye  Kota  Isu  Urban  Walhi  (Wahana  Lingkungan  Indonesia)  upaya  yang  dapat dilakukan untuk mengurangi polusi udara dari industri yaitu melakukan monitoring secara berkala seperti 3-6 bulan sekali. Kemudian ia juga berharap upaya tersebut dibarengi dengan upaya penegakan hukum.  Contohnya jika pada pengecekan kedua kali setelah ada teguran tertulis dari pengecekan pertama kali terdapat pengulangan lagi maka akan ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah hingga pencabutan izin berusha .
Banyak  cara  represif  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Jakarta  untuk  mengurangi pencemaran  udara,  mulai  dari  hujan  buatan  hingga  sekitar  50%  Aparatur  Sipil  Negara diberlakukan Work From Home (Kerja Jarak Jauh), menggunakan transportasi umum. Tetapi cara-cara  tersebut  kurang  efektif  dalam  menurunkan  polusi  udara  di  Jakarta  seperti contohnya hujan buatan hanya menurunkan 3%-9% polusi udara di Jakarta. Polusi udara ini tidak hanya terjadi di Jakarta saja tetapi juga seluruh Indonesia, sehingga penduduk Indonesia mendesak pemerintah untuk segera membuat Undang-Undang mengenai lingkungan hidup
terutama mengenai polusi udara yang terjadi di hampir seluruh bagian Indonesia. Indonesia sebenarnya sudah memiliki peraturan mengenai polusi udara yang tercantum pada Peraturan Pemerintah  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang  Pengendalian  Pencamaran  Udara,  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan,  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Penrlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tetapi dapat diketahui bahwa Peraturan Pemerintah  tersebut  kurang  efektif,  hal  ini  terbukti  oleh  polusi  udara  di  Indonesia  yang semakin  memburuk  pada  tahun  2023.  Penulis  menulis  artikel  ini  dengan  tujuan  agar pemerintah  dapat  mengambil  contoh  dan  mengikuti  cara  dari  negara  luar  yang  polusi udaranya sangat kecil seperti negara Swiss. Menurut AQI, kota Zurich mempunyai kualitas udara dengan US AQI 29 untuk saat ini , dimana merupakan kualitas udara yang lumayan bagus. Kota Zurich juga mendapatkan status sebagai salah satu kota udara terbersih di dunia sejak 2022, kota tersebut bahkan memimpin global untuk mengurangi polusi udara.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di  atas, maka  tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:
a. Bagaimana perbandingan hukum positif negara Indonesia dengan negara Swiss terkait pengelolaan lingkungan hidup, khususnya terkait pencemaran polusi udara?
b. Bagaimana  penyebab  terkait  perbedaan  lingkungan  antara  negara  Indonesia  dengan negara Swiss?
c. Bagaimana  dampak  Hukum  Positif  negara  Swiss  mengenai  pengelolaan  lingkungan hidup yang dapat diterapkan di negara Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Dalam penulisan jurnal ini, penulis memakai metode penulisan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dibuat dengan menelaah prinsip, teori, konsep, asas, dan perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  permasalahan  yang  dikaji.  Sumber  bahan hukum yang diperoleh oleh penulis ada dua, yaitu sekunder dan primer. Bahan hukum primer yang  diambil  yaitu  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan OAPC of 16 December 1985. Kemudian bahan  hukum  sekunder  yang  diambil  adalah  artikel  ilmiah,  berita,  jurnal  ilmiah  dan  buku elektronik. Dilihat dari segi teknik dalam pengumpulan data, teknik yang dipakai oleh penulis untuk mendapatkan data-data ialah library research atau penelitian kepustakaan.
Hasil
Sebelum memasuki penjelasan tentang aturan pencemaran polusi udara, perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang lingkungan hidup, tempat kita melangsungkan kehidupan kita dan apa saja permasalahannya. Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang yang terdiri dari sumber daya, makhluk hidup, seluruh  benda, termasuk perilaku manusia yang bersifat timbal balik. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi semakin canggih dan semakin banyak bangunan yang padat sehingga menyebabkan beberapa permasalahan bagi lingkungan hidup, seperti perubahan iklim, tanah longsor, pencemaran air, sungai, udara, dan sebagainya. Pencemaran udara adalah masalah lingkungan yang terbuat dari kontaminasi zat apapun yang dapat menimbulkan efek bahaya bagi manusia dan makhluk lain sekitarnya. Hukum Positif Swiss Mengenai Pencemaran Polusi Udara
Peraturan negara Swiss yang mengatur tentang polusi udara diatur dalam Ordinance on Air Pollution Control (OAPC) 1985. Peraturan ini dibuat berdasarkan Pasal 12, 13, 16, 39 Undang-undang perlindungan lingkungan negara Swiss yang bernama The Federal Act of 7 October 1983 on the Protection of the Environment. Menurut Bab I Pasal 2 angka 5 OAPC 1985, pencemaran udara sudah dianggap berlebihan jika:
a. Membahayakan manusia, hewan, tumbuhan atau komunitas biologis atau habitatnya;
b. Sebuah  survei  menunjukkan  bahwa  hal-hal  tersebut  secara  signifikan  mempengaruhi kesejahteraan sebagian besar penduduk;
c. Mereka merusak bangunan; atau
d. Mereka merusak kesuburan tanah, tumbuh-tumbuhan atau perairan.
Memasuki  Bab  II  OAPC  1985,  yang  berjudul  Emisi.  Pada  bab  ini  berisi  tentang peraturan-peraturan  yang  mengatur  seluruh  tingkah  laku  manusia  atau  alat-alat  yang menghasilkan emisi beserta sanksinya. Bab 2 terdiri atas beberapa bagian antara lain:
- Bagian  pertama  bab  2  mengatur  tentang  batasan  emisi berdasarkan  instalasi  stasioner baru,  bagian  ini  menyatakan  bahwa  suatu  proyek  yang  menghasilkan  emisi  boleh beroperasi apabila sudah lolos uji instalasi. Batasan emisi berdasarkan instalasi stasioner diatur dalam pasal 1 sampai 6 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Swiss 7 Oktober 1985.  Jika  sudah  melewati  batasan  yg  sudah  diatur  maka  pihak  yang  berwenang  akan bertindak lanjut, yaitu memperketat persyaratan, menangkap dan membuang emisi.
- Bagian  2  bab  ini  juga  mengatur  tentang  batasan  emisi  tetapi  berdasarkan  instalasi stasioner yang sudah ada. Bagian ini berisi tentang retrofit wajib yakni menyatakan bahwa:
a. Pihak  yang  berwenang  harus  memastikan  bahwa  instalasi  stasioner  yang  ada  harus menjalani retrofit dan tidak memenuhi syarat ordonansi.
b. Pihak yang berwenang harus mengeluarkan peraturan yang diperlukan dengan jangka waktu 5 tahun, kecuali seperti yang diatur dalam Pasal 10 peraturan ini.
c. Perkuatan tidak diperlukan jika pemilik berjanji akan menutup perusahaan dalam batas waktu perkuatan.
- Bagian 3 berisi tentang syarat yang perlu diperhatikan jika ingin membangun instalasi yang dapat menyebabkan pencemaran udara, yakni:
a. Jenis dan tingkat emisi;
b. Lokasi pelepasan, tinggi pelepasan dan waktu emisi;
c. Kondisi pelepasan lain yang dibutuhkan untuk menilai emisi.
- Bagian 4 dan 5 mengatur tentang batasan emisi yang dikeluarkan oleh transportasi seperti bahan bakarnya dan mesin konstruksinya. Bagian 6 mengatur tentang bahan bakar termal, penjual harus mengatakan mutu bahan bakarnya kepada konsumen dan/atau bea cukai saat mengimpornya.
- Bagian 7 mengatur tentang bahan bakar motor, pemilik harus menggaransi instalasi bahan bensinnya bersifat tanpa timbal.
- Bagian 8 mengatur tentang pembakaran sampah. Pembakaran sampah boleh dilakukan jika:
a. Limbah  hutan  alam,  ladang,  dan  kebun  boleh  dibakar  jika  cukup  kering  dan  tidak menghasilkan asap yang banyak.
b. Limbah hutan alam, ladang, dan kebun yang belum cukup kering boleh dibakar jika diizinkan pihak yang berwenang dan itu karena kepentingan utama.
c. Pihak yang berwenang dapat melarang pembakaran sampah jika diperkirakan dapat menyebabkan udara ambien yang berlebihan.
Kemudian Bab III OAPC 1985 ini mengatur tentang tingkat udara ambien. Bagian 1 menyatakan  bahwa  pihak  yang  berwenang  wajib  melakukan  survei  atau  pemantauan  di wilayahnya dan bagian 2 mengatur tentang pengendalian. Aksi pengendalian harus dilakukan jika suatu perusahaan terbukti melampaui batas emisi sehingga terjadi  polusi udara yang disebabkan oleh prasarana transportasi dan instalasi stasioner.
Rencana aksi harus menunjukkan bahwa:
a. pentingnya masing-masing sumber emisi terhadap total beban pencemaran;
b. langkah-langkah untuk mengurangi dan menghilangkan tingkat polusi udara ambien yang berlebihan;
c. dampak dari berbagai tindakan;
d. kerangka hukum yang sudah ada atau belum ditetapkan untuk berbagai tindakan tersebut;
e. batasan waktu untuk pemesanan dan pelaksanaan tindakan;
f. pihak berwenang yang bertanggung jawab untuk menegakkan tindakan tersebut.
g. sumber emisi yang menyebabkan pencemaran udara yang berlebihan. Pelaksanaan rencana aksi meliputi:
a. Langkah-langkah  yang  terkandung  dalam  rencana  aksi  pada  umumnya  akan diberlakukan dalam waktu lima tahun .
b. Sebagai prioritas, pihak berwenang harus memerintahkan tindakan terhadap instalasi yang menyumbang lebih dari 10 % dari total beban polusi.
c. Kanton harus secara teratur meninjau efektivitas tindakan-tindakan tersebut dan akan mengubah rencana aksi jika diperlukan. Mereka akan menginformasikan hal tersebut kepada masyarakat.

## Undang-Undang Indonesia Tentang Polusi Udara
Pengendalian  pencemaran  udara  dapat  kita  temukan  dalam  Bab  III  Peraturan Pemerintah  Nomor  41  Tahun  1999.  Pasal  16  Peraturan  Pemerintah  tersebut  menyatakan bahwa pengendalian polusi udara mencakupi pencegahan hal-hal yang dapat menyebabkan pencemaran udara, cara  penanggulangan pencemaran pada saat darurat, dan pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien. Dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah  tersebut  dijelaskan  tentang  upaya  untuk  mencegah  terjadinya  pencemaran udara, penetapan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku tingkat  gangguan,  ambang  batas  emisi  gas  buang  dan  kebisingan  kendaraan  bermotor sebagaimana  dimaksud  dalam  Bab  II  Peraturan  Pemerintah  tersebut.  Penanggulangan pencemaran  udara  diatur  dalam  Bagian  III  Bab  III  Peraturan  Pemerintah  tersebut. Penanggulangan  pencemaran  udara  menurut  Peraturan  Pemerintah  ini  dibagi  menjadi  2 yaitu pada saat darurat dan berdasarkan sumbernya.
- Penanggulangan pada saat darurat diatur dalam Pasal 26 yang berisi:
1. Apabila hasil pemantauan menunjukan Indeks Standar Pencemar Udara mencapai nilai 300 atau lebih berarti udara dalam kategori berbahaya maka :
a. Menteri menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat pencemaran udara secara nasional;
b. Gubernur menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat pencemaran udara di daerahnya.
2. Pengumuman  keadaan  darurat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan antara lain melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- Upaya penanggulangan berdasarkan sumbernya diatur dalam Pasal 28, 31, dan 37.
a. Pasal 28
Penanggulangan  pencemaran  udara  sumber  tidak  bergerak  meliputi  pengawasan
terhadap penaatan baku mutu emisi yang telah ditetapkan, pemantauan emisi yang keluar  dari  kegiatan  dan  mutu  udara  ambien  di  sekitar  lokasi  kegiatan,  dan pemeriksaan  penaatan  terhadap  ketentuan  persyaratan  teknis  pengendalian pencemaran udara.
b. Pasal 31
Penanggulangan  pencemaran  udara  dari  sumber  bergerak  meliputi  pengawasan terhadap penaatan ambang batas emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama, pemantauan mutu  udara  ambien  di  sekitar  jalan,  pemeriksaan  emisi  gas  buang  kendaraan bermotor di jalan dan pengadaan bahan bakar minyak bebas timah hitam serta solar berkadar belerang rendah sesuai standar internasional.
c. Pasal 37
Penanggulangan pencemaran udara dari kegiatan sumber gangguan meliputi pengawasan terhadap penaatan baku tingkat gangguan, pemantauan gangguan yang keluar dari kegiatannya dan pemeriksaan penaatan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
Pengawasan  atau  melakukan  inventarisasi  mutu  udara  ambien  diatur  dalam  Bab  IV Peraturan  Pemerintah  tersebut,  dimana  upaya  pengawasan  pemerintah  tersebut  dapat dilakukan dengan cara:
1. Menteri memilih pejabat yang akan diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan atau inventarisasi terhadap penanggung jawab industri atau kegiatan usaha yang dapat menyebabkan pencemaran polusi udara.
2. Hasil  inventarisasi  dari  pengawasan  tersebut  wajib  dilaporkan  kepada  kepala  instansi dalam jangka waktu minimal setahun sekali.
3. Dalam  pelaksanaan  pengawasan,  pengawas  yang  melakukan  pengecekan  wajib melakukan pengecekan dengan memasuki tempat tertentu, membuat surat keterangan, membuat catatan atau salinan dari dokumen yang dibutuhkan, mengambil contoh mutu udara ambien, mengecek instalasi dan peralatan.
4. Penanggung  jawab  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  pemantauan  wajib  memenuhi permintaan dari pengawas.
5. Hasil inventarisasi dari pemantauan tersebut wajib disimpan dan disebarluaskan kepada masyarakat.
6. Setelah dilakukan pemantauan penanggung jawab kegiatan usaha harus melaporkannya kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab,  instansi  teknis,  dan  instansi  lain  yang berhubungan.
Penjelasan diatas merupakan dasar hukum dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kualitas udara agar tetap sehat dan baik. Namun, jika ada yang melanggar apakah  ada  sanksi  hukumnya?  Karena  jika  hanya  tata  cara  dan  aturan  tetapi  tidak  ada sanksinya maka tidak akan ada yang menaati bukan? Itulah fungsi dari hukum.
Bagi siapa yang secara sengaja melakukan perbuatan yang melampaui baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu laut, serta menyebabkan perusakan pada lingkungan hidup akan dikenakan  sanksi  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  98  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Sedangkan bagi siapapun yang secara tidak sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan perusakan  pada  lingkungan  hidup  dan  melampaui  baku  mutu  udara,  air,  dan  laut  akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 99 UU PPLH tersebut. Kemudian pada Pasal 108 UU PPLH tersebut juga mengatur sanksi pidana bagi siapa yang membakar lahan yang mana akan menyebabkan pencemaran udara.
A. Perbandingan Hukum Positif Swiss dengan Indonesia Terkait Pencemaran Polusi Udara Kedua  negara  memiliki  kerangka  kerja  hukum  yang  berbeda  untuk  perlindungan lingkungan.  Di  Swiss,  pendekatan  yang  holistik  dan  proaktif  terhadap  perlindungan lingkungan didukung oleh undang-undang yang ketat dan sistem penegakan yang efektif. Sementara  itu,  di  Indonesia,  peraturan  lingkungan  terus  berkembang,  tetapi  terkadang implementasinya masih menghadapi tantangan. Pengelolaan Lingkungan Hidup di Swiss dan Indonesia.  Swiss  telah  mengadopsi  standar  ketat  terkait  emisi  udara,  mendorong  inovasi teknologi ramah lingkungan, dan menerapkan insentif untuk perusahaan yang berinvestasi dalam  teknologi  bersih.  Sistem  pemantauan  udara  yang  canggih  memungkinkan  otoritas untuk mengambil tindakan cepat dalam menghadapi situasi darurat polusi udara. Peraturan mengenai Pencemaran Udara di Indonesia. Di Indonesia, peraturan terkait polusi udara telah diperkuat  dalam  beberapa  tahun  terakhir,  tetapi  masalah  implementasi  masih  menjadi kendala utama. Peningkatan kesadaran akan dampak buruk polusi udara telah mendorong pemerintah  untuk  lebih  fokus  pada  penerapan  undang-undang  lingkungan.  Perbedaan antara Hukum Lingkungan Swiss dan Indonesia. Perbedaan mendasar terletak pada rincian teknis dan pengawasan pelaksanaan hukum. Di Swiss, kesadaran masyarakat dan pendekatan yang  proaktif  terhadap  keberlanjutan  membentuk  dasar  dari  kerangka  hukum  yang komprehensif.  Sementara  itu,  di  Indonesia,  tantangan  lingkungan  yang  kompleks mengakibatkan adopsi aturan yang kompleks dan kadang-kadang sulit diimplementasikan.
B. Penanganan terkait penyebab perbedaan lingkungan antara negara Indonesia dengan negara Swiss
Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  perbedaan  dalam  kondisi  lingkungan
antara Swiss dan Indonesia. Berikut adalah beberapa di antaranya:

## 1. Kesadaran Masyarakat
Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan di Swiss umumnya lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  Indonesia.  Kesadaran  ini  memengaruhi  perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mengurangi penggunaan bahan- bahan berbahaya.

## 2. Peraturan dan Penegakan Hukum
Swiss memiliki kerangka hukum yang lebih ketat dan sistem penegakan hukum yang efektif dalam hal perlindungan lingkungan. Sementara di Indonesia, meskipun ada regulasi yang berkembang, implementasi dan penegakan hukumnya masih mengalami tantangan.

## 3. Infrastruktur dan Teknologi
Swiss  telah  mengembangkan  infrastruktur  dan  teknologi  ramah  lingkungan  yang canggih  untuk  mengelola  limbah  dan  emisi.  Di  sisi  lain,  Indonesia  masih  menghadapi tantangan  dalam  memperbarui  infrastruktur  dan  teknologi  untuk  mengatasi  masalah lingkungan.

## 4. Partisipasi Pemerintah dan Swasta
Peran aktif dari pemerintah dan sektor swasta di Swiss dalam investasi dan pengembangan teknologi ramah lingkungan telah menjadi faktor penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Di Indonesia, sementara upaya ini juga dilakukan, namun masih diperlukan peningkatan partisipasi dan investasi yang lebih besar.

## 5. Kondisi Geografis dan Kebijakan Alam
Kondisi geografis seperti jumlah industri, pola konsumsi energi, serta kebijakan alam yang  berbeda  antara  Swiss  dan  Indonesia  juga  memainkan  peran  penting  dalam menyebabkan perbedaan kondisi lingkungan.
Perbandingan  antara  hukum  lingkungan  di  Swiss  dan  Indonesia  menunjukkan  perbedaan signifikan dalam pendekatan, ketegasan, dan detail peraturan. Berikut adalah perbandingan singkat dari kedua negara berserta beberapa pasal yang relevan:
- Swiss:  Undang-Undang  Perlindungan  Udara  ( Air  Protection  Act):  Mengatur  tentang kontrol  emisi,  batas-batas  emisi,  dan  standar  kualitas  udara;  Undang-Undang Perlindungan  Lingkungan  ( Environmental  Protection  Act):  Mengatur  tentang perlindungan lingkungan secara umum, termasuk pengelolaan limbah dan sumber daya alam.
- Indonesia:  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UU  PPLH):  Mengatur  tentang  perlindungan  dan
pengelolaan lingkungan hidup secara holistik, termasuk pengelolaan limbah dan sumber daya alam;
Perbandingan  ini  menunjukkan  bahwa  Swiss  memiliki  peraturan  yang  lebih  rinci  dan terperinci dalam hal pengelolaan lingkungan, sementara Indonesia masih membutuhkan upaya lebih lanjut untuk memperkuat dan mengembangkan kerangka hukum lingkungan secara  komprehensif.  Dengan  menganalisis  perbandingan  ini,  Indonesia  dapat mengadopsi beberapa aspek penting dari hukum lingkungan Swiss untuk memperkuat peraturan lingkungan di negaranya.
C. Dampak Hukum Positif negara Swiss mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang dapat diterapkan di negara Indonesia?
Dari Hukum Positif Swiss terkait pengelolaan lingkungan hidup, Indonesia dapat memetik beberapa pelajaran berharga yang dapat diterapkan di negaranya. diantaranya:
a. Ketegasan Hukum
Keselarasan antara peraturan lingkungan yang jelas dan sistem penegakan hukum yang ketat di  Swiss  dapat  menjadi  contoh  bagi  Indonesia.  Penegakan  hukum  yang  tegas  dan  adil merupakan fondasi penting dalam menjamin kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan.
b. Promosi Teknologi Ramah Lingkungan
Switzerland  telah  mendorong  pengembangan  teknologi  dan  inovasi  ramah  lingkungan melalui  intensif  dan  regulasi  yang  mendukung.  Indonesia  dapat  mengadopsi  pendekatan serupa untuk mendorong sektor industri dan bisnis untuk beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan.
c. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat
Pendekatan holistik terhadap pendidikan dan kesadaran masyarakat terkait isu lingkungan hidup di Swiss telah memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Indonesia dapat mengadopsi strategi yang serupa dalam pendidikan formal dan informal untuk mengubah perilaku masyarakat menuju praktik yang lebih berkelanjutan.
d. Kolaborasi antara Sektor Publik dan Swasta
Adanya kerjasama yang erat antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil di Swiss telah membentuk  kerangka  kerja  yang  efektif  untuk  perlindungan  lingkungan.  Indonesia  dapat meningkatkan kolaborasi serupa untuk mendorong inisiatif perlindungan lingkungan yang lebih efektif.
e. Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dalam pengelolaan lingkungan di Swiss telah memberikan keyakinan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Indonesia dapat memperkuat transparansi
dan akuntabilitas dalam praktik pengelolaan lingkungan untuk memastikan  bahwa semua pihak terlibat secara bertanggung jawab.
Oleh  adanya  Hukum  Positif  negara  Swiss,  Indonesia  diharapkan  menerapkan  undang- undang tentang polusi udara yang diberlakukan di Swiss agar tingkat polusi dapat menurun dan terjamin akan kualitas udara yang baik apalagi saat ini, kasus polusi di jabodetabek dapat teratasi dengan baik. Dengan demikian, maka penulis menganggap bahwa Undang-Undang mengenai polusi udara yang ada di Swiss cukup efisien untuk menangani kasus polusi udara dan  menekan  kasus  polusi  udara  apabila  pemerintah  Indonesia  menerapkan  peraturan tersebut di Indonesia.

## SIMPULAN
Negara Indonesia adalah suatu negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan sangat indah seperti gunung, laut, hutan dan masih banyak lagi. Oleh karena itu sebagai warga  negara yang baik, kita harus merawat dan  memelihara negara kita sebagai bentuk cinta  tanah  air  dengan  berbagai  hal,  mulai  dari  tidak  membakar  sampah  yang  dapat menciptakan polusi udara, menggunakan kendaraan dengan asap yang tidak sesuai regulasi, menciptakan asap pabrik dengan tidak sesuai aturan yang berlaku, sebagainya. Dampak dari udara yang baik akan membuat masyarat lebih nyaman dan terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh polusi udara seperti sesak nafas, asma, hingga kanker paru-paru. Selain bagi manusia udara yang baik juga dapat memberikan kebaikan bagi mahluk hidup lainnya seperti hewan-hewan dan tumbuhan. Dengan adanya hasil mengenai komparasi terhadap Hukum  Positif  terkait  lingkungan  hidup  di  negara Swiss yang  memiliki  kota  terbersih  dan negara  Indonesia,  diharapkan  dapat  dijadikan  contoh  atau  acuan  bagi  pemerintahan Indonesia  dalam  memperbaiki  serta  menangani  masalah-masalah  terkait  polusi  atau lingkungan  hidup  yang  masih  sering  terjadi  di  Indonesia  agar  dapat  menjadikan  negara Indonesia  sebagai  negara  dengan  lingkungan  hidup  yang  baik.  Hal  itu  dapat  diperoleh dengan  cara  mengedukasi  masyarakat  mengenai  pola  lingkungan  hidup  yang  baik  serta membuat aturan yang tegas sebagai bentuk pencegahan polusi yang dapat memperburuk suatu lingkungan hidup.
Arvin Astra Nugraha, I. G. (2021). Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum, 16.
Budiyono, A. (2010). Pencemaran Udara: Dampak Pencemaran Udara Pada Lingkungan. Berita Dirgantara, 7.
Environesia. (2021). Swiss: Negara Paling Ramah Lingkungan. Yogyakarta: ENVIRONESIA.
Fedlex. (2023). Ordinance on Air Pollution Control. Fedlex.
Hadza, B. (2023). 7 Kota dengan Udara Terbersih di Dunia, Bisa Tebak dari Negara Mana? Jakarta: Detikedu.
Hasibuan,  F.  A.  (2019).  Pengaruh  Dampak  Pencemaran  Udara  Terhadap  Kesehatan  Untuk Menambah  Pemahaman  Masyarakat  Awam  Tentang  Bahaya  Dari  Polusi  Udara. Prosiding snfur, 7.
Herlina, N. (2017). Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 16.
Indonesia, C. (2023). 5 Kota dengan Udara Paling Bersih di Dunia. Jakarta : CNN Indonesia.
(2022). Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2021-2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Menghini, F. (2023). Country Comparative Guides Switzerland Environment. The Legal 500, 13.
Putra, A. P. (2021). Legislator sebut asap pabrik jadi penyumbang polusi udara Jakarta. Jakarta : Antara.
Studi  Kausalitas  antara  Polusi  Udara  dan  Kejadian  Penyakit  Saluran  Pernapasan  pada Penduduk Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia. (2023). Jurnal Multidisiplin West Science, 11.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup