## Tinjauan Sikap dan Kebijakan Negara-Negara Terkait Pengungsi Timur Tengah: Peran Strategis Negara-Negara Mayoritas Muslim dalam Perspektif Islam
Andi Darussalam, Farahdiba Rahma Bachtiar, Fakultas Usluhuddin, Filsafat dan Politik Andi Zulfikar D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jl. Sultan Alauddin No.63Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan andidarussalamtajang@gmail.com
Received: 18th March 2021; Revised: 24th March 2021 ; Accepted: 26th March 2021 ;

## ABSTRACT
The issue of refugees is one of the crucial issues that is currently becoming a trending topic  in  the  international  world.  This  can  be  seen  from  the  media  headlines  and  the proliferation  of  refugee  camps  scattered  in  Indonesia's  various  places.  It  is  necessary  to have  a  comprehensive  and  collective  policy  towards  handling  refugees  in  a  bilateral framework  by  each  country.  However,  it  is  necessary  to  have  multilateral  policies  by Muslim-majority  countries  to  overcome  the  refugee  problem.  This  research  uses  a qualitative  method  with  a  case  study  method,  focuses  explicitly  on  Muslim-majority countries.  In  contrast,  the  type  of  data  used  in  this  research  is  data  through  library research/literature review, namely reports of related institutions, journals, books, websites, UNHCR  data,  and  the  results  of  previous  research  related  to  refugee  issues.  This  study indicates  that  the  attitudes  and  policies  adopted  by  Muslim-majority  countries  related  to refugees  originating  from  the  Middle  East,  in  terms  of  quantity  (people),  the  majority  of refugee  recipients  come  from  OIC  countries,  especially  in  Turkey,  Pakistan,  Iran,  and Lebanon.  There  are  policy  strategies  that  Muslim-majority  countries  can  undertake  to address  refugee  problems,  including  establishing  a  Refugee  Emergency  Team  to  safely travel  to  certain  countries,  providing  education  and  employment  rights.  Islamic  teachings related  to  refugees'  handling  have  been  discussed  in  many  verses,  hadiths,  and  Islamic history.  However,  people  in  Muslim  countries  rarely  mention  and  articulate  'hijrah'  when dealing  with  refugees,  so  that  awareness  and  improvement  of  the  quality  of  handling refugees is needed.
Keywords: refugees; crisis; Islam; humanity

## ABSTRAK
Isu pengungsi merupakan salah satu isu krusial yang sedang menjadi trending topic di dunia  internasional.  Hal  ini  terlihat  dari  headline  media  dan  maraknya  kamp pengungsian yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Diperlukan kebijakan yang komprehensif  dan  kolektif  terhadap  penanganan  pengungsi  dalam  kerangka  bilateral oleh  masing-masing  negara,  diperlukan  adanya  kebijakan  multilateral  oleh  negara mayoritas  muslim  untuk  mengatasi  masalah  pengungsi.  Penelitian  ini  menggunakan

## Gorontalo

## Journal of Government and Political Studies

## Volume 4 -  NO. 1 – April 2021
P-ISSN: 2614-2120   E-ISSN: 2614-2104
metode  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus,  berfokus  secara  eksplisit  pada  negara- negara  mayoritas  Muslim.  Sedangkan  jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah data melalui studi pustaka/ literatur review yaitu laporan instansi terkait, jurnal, buku,  website,  data  UNHCR,  dan  hasil  penelitian  sebelumnya  terkait  masalah pengungsi.  Studi  ini  menunjukkan  bahwa  sikap  dan  kebijakan  yang  diadopsi  oleh negara-negara  mayoritas  Muslim  terkait  pengungsi  yang  berasal  dari  Timur  Tengah, secara kuantitas (orang), mayoritas penerima pengungsi berasal dari negara-negara OKI, khususnya  di  Turki,  Pakistan,  Iran,  dan  Libanon.  Ada  strategi  kebijakan  yang  dapat dilakukan  oleh  negara-negara  mayoritas  Muslim  untuk  mengatasi  masalah  pengungsi, termasuk membentuk Tim Darurat Pengungsi untuk bepergian dengan aman ke negara- negara  tertentu  (penerima  suaka),  dan  memberikan  hak  pendidikan  serta  pekerjaan. Ajaran  Islam  terkait  penanganan  pengungsi  telah  dibahas  dalam  banyak  ayat,  hadits, dan  sejarah  Islam.  Namun  masyarakat  di  negara  muslim  jarang  sekali  menyebut  dan mengartikulasikan  'hijrah'  ketika  berhadapan  dengan  pengungsi,  sehingga  diperlukan kesadaran dan peningkatan kualitas penanganan pengungsi bagi umat Islam.
Keywords: pengungsi; krisis; Islam; kemanusiaan

## 1. PENDAHULUAN
Isu  pengungsi  merupakan  salah  satu  isu  krusial  yang  tengah  menjadi trending topic di dunia internasional. Hal ini terlihat bukan hanya dari headline media  namun  juga  tampak  dari  maraknya  kamp  pengungsi  yang  tersebar daerah-daerah  di  Indonesia.  Situasi  terkait  pengungsi  memang  menjadi  kian memburuk dalam lima dekade terakhir terutama oleh karena  dampaknya tidak hanya  bisa  dirasakan  secara  regional  namun  juga  global.  Persoalan  terkait pengungsi  terutama  yang  berasal  dari  Timur  Tengah  pada  dasarnya  bukanlah menjadi hal baru karena telah dimulai sejak pecahnya perang Arab-Israel pada 1948  dan  kemudian  Perang  Teluk  pada  terjadi  pada  1990  yang  menyebabkan korban mencapai 1,5 juta orang (Pinfari, 2009).
Meski  demikian,  konflik  yang  dimulai  dari  Tunisia  pada  Desember  2010 membawa  efek  domino  bagi  demokratisasi  di  kawasan  Timur  Tengah  yang kemudian  dikenal  sebagai  Arab  Spring  (Dunay,  2017),  mengakibatkan melebarnya  dampak  sosial  politik  dan  ekonomi  yang  diakibatkan  dari  situasi tersebut.  Sekitar  250  ribu  orang  meninggal  dan  sekitar  11  juta  manusia  yang kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi (Amnesty International, 2016). Jumlah pengungsi dari Timur Tengah merupakan jumlah terbesar dibandingkan kawasan  lain  yakni  sekitar  7  ribu  dari  2,5  juta  pengungsi  yang  terdata  oleh United Nations High Commisioner for refugees (UNHCR) (The World Bank, 2018). Konflik  tersebut  juga  diperparah  akibat  gerakan  terrorisme  yang  lahir  dari kelompok-kelompok  bersenjata  anti  pemerintah  selama  perang  dingin berlangsung  di  sekitar  tahun  1990an  seperti  ISIS  dan  Jabhat  al-Nusra, menjadikan  negara-negara  tersebut  menjadi  tidak  stabil  dan  mencekam (Amnesty International, 2016).
Ketidakamanan  kawasan  yang  terjadi  akibat  konflik  dalam  rentan  waktu bersamaan  menyebabkan  pengungsi  harus  mencari  opsi  negara  tujuan  di  luar negara-negara yang berada di wilayah Timur Tengah termasuk di dalamnya Asia Barat  dan  Afrika  Utara.  Negara-negara  maju  seperti  Australia,  Amerika  Serikat dan  Uni  Eropa  yang  memang  telah  menjadi  negara  tujuan  yang  populer  di  era sebelumnya  tetap  menjadi  tujuan  utama  pengungsi  internasional.  Hal  ini menjadi wajar dikarenakan dari segi situasi dan kondisi baik ekonomi maupun sosial,  negara  maju  yang  kebanyakan  negara  barat  menjadi  tempat  yang kondusif dan stabil untuk menetap dalam jangka panjang.
Sayangnya,  makin  tingginya  angka  pengungsi  tidak  berbanding  lurus dengan kesiapan negara-negara dan lembaga internasional terkait yakni UNHCR dalam  menangani  dampaknya.  Akibatnya,  penanganan  terhadap  pengungsi internasional  tidak  dilakukan  sesuai  standar  karena  baik  negara  tujuan maupun  UNHCR  kewalahan  dalam  membendung  arus  pengungsi  yang  masif. Data  menyebutkan  bahwa  angka  pengungsi  internasional  terus  meningkat (UNHCR,  2019).  Data  terbaru  menyebutkan  bahwa  saat  ini  ada  20,4  juta pengungsi  yang  tersebar  di  seluruh  dunia . Namun,  ini  bukan  menjadi  sesuatu yang  mengherankan.  Oleh  sebab,  persoalan  pengungsi  esensinya  tidak  dapat diselesaikan  oleh  satu  pihak  semisal  UNHCR  semata.  Dalam  pembiayaan misalnya,  untuk  wilayah  Indonesia  sendiri,  UNHCR  hanya  mampu  membiayai sekitar  300  sampai  400  pengungsi  yang  tersebar  dari  seluruh  Indonesia  dari jumlah total 14 ribu jiwa (CNN Indonesia, 2019).
Salah  satu  persoalan  yang  paling  subtantif  dalam  penanganan  pengungsi adalah  sulitnya  aturan  untuk  masuk  ke  negara-negara  tujuan  yang  pada umumnya merupakan negara-negara Barat. Massifnya jumlah pengungsi dalam beberapa  tahun  terakhir  menjadi  faktor  pendorong  bagi  negara-negara  Barat dalam  membuat  kebijakan  yang  tidak  pro  bahkan  cendrung  menutup  pintu terhadap pengungsi (Amnesty International, 2015). Adanya tentangan atau sikap oposisi dari dalam negeri menjadi alasan utama. Akibatnya pemerintah negara- negara barat malah berangsur-angsur mengurangi bantuannya kepada lembaga internasional  terkait  semisal  mundurnya  Amerika  Serikat  dalam  mendanai bantuan  untuk  Palestina  dan  Program  UN  Relief  sejak  2018  (HRH  Prince  El Hassan bin Talal of Jordan, 2019).
Sikap negara-negara barat yang cenderung mundur terhadap penanganan pengungsi menjadi titik tolak bagi negara-negara mayoritas muslim untuk turun tangan  dalam  mengatasi  krisis  kemanusiaan  yang  terjadi.  Selama  ini,  negara- negara  muslim  cenderung  kurang  pro  aktif  dalam  membantu  penanganan pengungsi  internasional,  adapun  kebijakan  atau  program  yang  dilakukan biasanya  bersifat  terbatas.  Padahal,  fakta  menunjukkan  bahwa  mayoritas  dari pengungsi  adalah  umat  muslim.  Sehingga,  penting  bagi  negara-negara berpenduduk  muslim  untuk  berperan  aktif  dalam  mengatasi  persoalan pengungsi.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  adanya  kebijakan  yang  komprehensif  dan kolektif  terhadap  penanganan  pengungsi  yang  tidak  hanya  sepihak  dan dilakukan  dalam  kerangka  bilateral  oleh  masing-masing  negara  namun dibutuhkan adanya kebijakan multilateral oleh negara mayoritas muslim untuk secara  bersama  bergerak  dalam  mengatasi  persoalan  pengungsi.  Dalam pandangan Islam, sesama muslim memiliki kewajiban untuk saling membantu. Selain itu, perempuan dan anak-anak merupakan pihak yang harus dilindungi. Hal  ini  sejalan  dengan  Konvensi  Genewa  1951.  Sehingga  secara  moral,  negara mayoritas  muslim  memiliki  peran  sangat  penting  dalam  membantu  pengungsi tersebut.  Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan berfokus kepada kajian teoritis  dan  solusi  praktis  terhadap  upaya  penanganan  pengungsi  berdasarkan perspektif Islam.
Studi  mengenai  isu  pengungsi  termasuk  di  dalamnya  kajian  mengenai kebijakan dan perspektif Islam terkait isu tersebut telah banyak diteliti terutama seperti  yang  dikemukakan  dalam  bagian  pendahuluan,  pasca  arus demokratisasi  di  Timur  Tengah  yang  masif  di  tahun  2011.  Hampir  delapan
tahun  semenjak  revolusi  terjadi  di  Mesir,  Suriah,  Yaman  dan  beberapa  negara arab  lainnya,  isu  pengungsi  terus  menjadi  bahan  kajian  interdisipliner  yang banyak  dikaji.  Ini  dikarenakan  permasalahan  pengungsi  internasional  tidak hanya  soal  krisis  kemanusiaan  dikarenakan  isu  yang  multidimensi  mencakup isu  politik,  ekonomi,  agama  dan  budaya.  Fokus  dalam  penelitian  ini  sendiri ditekankan pada persoalan kebijakan di level eksekutif atau pemerintahan. Oleh karena  itu  kajian  terdahulu  yang  menjadi  landasan  dalam  penelitian  ini berfokus pada dua area kajian yakni kebijakan Indonesia dan negara mayoritas muslim terkait pengungsi serta perspektif Islam terkait pengungsi. Studi  sebelumnya  yang  membahas  mengenai  sikap  dan  kebijakan pengungsi  internasional  oleh  negara-negara  mayoritas  muslim  belum  banyak diterbitkan.  Studi  yang  dilakukan  sebelumnya  kebanyakan  mengkaji  isu pengungsi  internasional  dari  paradigma  negara  bangsa  seperti  yang  ditulis Breitman  &  Kraut  (1987)  dan  yang  terbaru  Hangartner  et.al  (2019).  Meskipun kedua  studi  tersebut  memberi  kontribusi  penting  dalam  menemukan  solusi terhadap  kebijakan  negara-negara  terhadap  pengungsi  yang  cenderung menentang atau kontra, namun keduanya berfokus kepada dampak negatif yang bisa  dibawa  oleh  pengungsi  dan  bagaimana  hal  tersebut  memunculkan kebijakan anti pengungsi dan imigran.
Banyaknya  studi  mengenai  pengungsi  dari  paradigma  negara  bangsa  di satu sisi sejalan dengan tidak diimbanginya studi yang menggunakan perspektif Islam  terkait  pengungsi.    Meskipun  Adiputera  dan  Prabandari  (2018:16) mengatakan  bahwa  diperlukan  analisis  yang  hati-hati  dalam  mengkaji  isu pengungsi  dari  perspektif  agama,  dengan  menggunakan  pendekatan  secara umum,  namun  penelitian  ini  berargumen  bahwa  kajian  mengenai  pengungsi dalam  perspektif  agama  khususnya  Islam  sebaliknya  sangat  dibutuhkan.  Oleh sebab,  persoalan  pengungsi  merupakan  persoalan  yang  terkait  erat  dengan agama  dikarenakan  terjadi  sebagai  akibat  dari  konflik  agama  dan  dampaknya tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial budaya yang melingkupi negara asal dan negara penerima pengungsi.
Salah  satu  artikel  mengenai  pegungsi  dari  kacamata  Islam  ditulis  oleh Hayatli (2012). Namun artikel tersebut berargumen bahwa  Islam dan kebijakan pengungsi  tidak  kompatibel  atau  sejalan.  Berbeda  halnya  dengan  Hayatli, Shoukri  (2010)  memandang  pengungsi  sebagai  konsep  yang  sudah  ada  sejak sejarah awal peradaban Islam. Sehingga, konsep jiwar (perlindungan) dan aman (keamanan) sudah diterapkan sejak lama.
Selain kajian terkait isu pengungsi, dibutuhkan alat analisis dalam meneliti kebijakan pengungsi berdasarkan perspektif Islam. Atas dasar itu, penelitian ini menggunakan  pertama, international  refugee  protection  rezime atau  rezim perlindungan terhadap pengungsi internasional. Kedua, konsep Jiwar dan Aman yang  menjadi  basis  dalam  bagaimana  Islam    melihat  pengungsi.  Dalam pandangan Islam, pengungsi dianggap sebagai pihak yang harus dilindungi hal ini pada dasarnya sama dengan pandangan hukum internasional yang mengenai pengungsi. Lebih  lanjut,  teori  rezim  perlindungan  pengungsi  pertama  hadir  ketika definisi pengungsi untuk pertama kalinya dimaknai secara internasional dalam Konvensi  1951  (Feller,  2001).  Dalam  teori  ini  rezim  dimaknai  sebagai  alat hukum,  termasuk  perjanjian  dan  hukum  nasional,  yang  menentukan  atau melaksanakan  kewajiban  negara  dan  yang  dimaksudkan  untuk  memastikan
bahwa  tidak  ada  pengungsi  yang  mencari  suaka  dihukum,  diusir,  atau diberhentikan,  bahwa  setiap  pengungsi  menikmati  hak  dan  manfaat  yang lengkap dia berhak sebagai pengungsi; dan bahwa hak asasi manusia dari setiap pengungsi  adalah  terjamin  (Goodwin-Gill,  2014).  Sehingga  rezim  perlindungan menjadi luas maknanya mencakup  kerja sama dalam semangat solidaritas dan tanggung  jawab  dan  pembagian  beban  di  antara  semua  negara  (Nicholson  & Kumin,  2017).  Konsepsi  rezim  perlindungan  pengungsi  lahir  dari  pemahaman mengenai  konsepsi  negara  bangsa  yang  berasal  dari  paradigma  hukum internasional  mengenai  kedaulatan  (Goodwin-Gill,  2014).  Dalam  pendekatan realism , negara – negara cenderung bertindak berdasarkan kepentingan nasional yang  didasarkan  pada  rasionalitas.  Hal  ini  termasuk  dalam  pembuatan kebijakan  terkait  pengungsi.  Arus  pengungsi  yang  masif  dipandang  sebagai ancaman keamanan (Nadig, 2002).
Feller (2001) mengungkapkan bahwa negara bangsa yang berada di bawah keanggotaan  Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB)  baru  melegalisasi  konsep mengenai perlindungan  dalam  Konvensi  1951  terkait pengungsi namun,  ketika itu  konsep  mengenai  pengungsi  masih  terbatas  semisal  bagaimana  mereka dianggap  bukan  sebagai  warga  negara.  Sehingga  tidak  memiliki  hak kewarganegaraan. Hingga kini pun, konsepsi mengenai perlindungan pengungsi masih terkendala perdebatan mengenai apakah perlindungan pengungsi penting karena melindungi hak individu atau  karena perlindungan terhadap pengungsi merupakan  kewajiban  negara  (Feller,  2001).  Tarik  menarik  argumentasi  inilah yang  kemudian  menjadikan  lemahnya  konsep  mengenai  rezim  perlindungan pengungsi dalam memecahkan masalah riil di lapangan.
Tradisi  panjang  pemberian  perlindungan  dalam  sejarah  kemanusiaan menuntut  adanya  pemberian  perlindungan  bagi  pencari  suaka,  baik  yang Muslim  maupun  non-Muslim.  Hal  ini  ditegaskan  oleh  Q.S.  al-Taubah:6,  yakni: “ dan  jika  seorang  diantara  orang-orang  musyrikin  itu  meminta  perlindungan kepadamu,  maka  lindungilah  ia  supaya  sempat  mendengar  firman  Allah, kemudian  antarkanlah  ia  ke  tempat  yang  aman  baginya;  yang  demikian  itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui .”  Makna terdalam “permintaan perlindungan”  ( istijârah )  tersebut  ialah  kebutuhan  akan  adanya  payung perlindungan  komprehensif  bagi  pencari  suaka,  keluarganya  dan  harta kekayaannya, terutama yang terkait dengan tempat-tempat suci.

## 2. METODE PENELITIAN
Persoalan  mengenai  pengungsi  dan  kebijakan  merupakan  permasalahan yang  bersifat  spesifik  dan  kontekstual.  Untuk  itu  dibutuhkan  langkah  dan prosedur yang ilmiah dalam melakukan penelitian mengenai isu pengungsi yang kompleks.  Untuk  itu  penelitian  ini  mengambil  pendekatan  penelitian  kualitatif baik berdasarkan jenis data, teknik pengumpulan data maupun teknik analisis. Jenis  penelitian  kualitatif  yang  digunakan  adalah  metode  studi  kasus dengan spesifik mengambil fokus kepada negara-negara mayoritas muslim. Hal ini  bertujuan  agar  analisis  dapat  dilakukan  dengan  mendalam  dan  hasil  yang diperoleh menjadi lebih holistik (Creswell & Creswell, 2017). Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data melalui library research /kajian pustaka  yakni  laporan  lembaga  terkait,  jurnal,  buku, website ,  data  UNHCR, maupun hasil penelitian sebelumnya terkait isu pengungsi.

## 3. PEMBAHASAN
A. Sikap  dan  Kebijakan  yang  Ditempuh  oleh  Negara-Negara  Mayoritas Muslim Terkait dengan Isu Pengungsi yang Berasal dari Timur Tengah Persoalan  pengungsi  merupakan  persoalan  global.  Dengan  kata  lain, masalah terkait pengungsi tidak semata persoalan nasional yang dihadapi oleh negara  secara  individu.  Hal  ini  sebab  meski  persoalan  pengungsi  bukan  hanya terjadi  secara  masif  di  satu  dekade  terakhir,  namun  situasi  terutama  di  Timur Tengah  pasca  11  September  (Human  Rights  Watch,  2001)  dan  kemudian  Arab Spring pada 2011 lalu (Republika, 2015) menjadikan situasi global sangat tidak kondusif.  Timur  Tengah  bergejolak  dan  konflik  berkepanjangan  menyebabkan terjadinya  arus  pengungsi  besar-besaran.  UNHCR  sebagaimana  dikutip  oleh Republika  mencatat  bahwa  terdapat  219  ribu  orang  mengungsi  menuju  Eropa (Republika, 2015).
Seperti yang dikemukakan sebelumnya, kasus pengungsi tidak hanya bisa dilihat  sebagai  persoalan  nasional  yang  merugikan  negara  namun  pada dasarnya  dampaknya  bisa  dirasakan  secara  internasional.  Hal  ini  terutama dikarenakan  karena  konflik  Timur  Tengah  telah  terjadi  bahkan  jauh  sebelum kasus  11  September.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  besarnya  jumlah  pencari suaka  dari  Timur  Tengah  ke  berbagai negara  di  dunia.  Salah  satunya  terdapat 27  juta  orang  Afganistan  yang  mengungsi  ke  luar  negaranya  (Human  Right Watch,  2001).  Kedua,  terlalu  banyaknya  negara  terutama  di  kawasan  Timur Tengah  yang  tengah  menghadapi  ketidakstabilan  politik  dalam  satu  dekade terakhir.  Bertitik  tolak  dari  hal  tersebut,  penting  untuk  mengetahui  dan memahami bagaimana sikap dan kebijakan negara-negara berpenduduk muslim terkait pengungsi Timur Tengah terutama oleh negara tujuan ( host countries ). Sikap  dan  kebijakan  negara-negara  berpenduduk  muslim  sangat  krusial untuk  dikaji  karena  posisi  dan  peran  mereka  menjadi  kunci  dari  keberhasilan dunia  baik  pemerintah  maupun  lembaga  dan  individu  dalam  menyelesaikan persoalan pengungsi. Mayoritas negara asal pengungsi adalah negara mayoritas muslim.  Sayangnya,  dari  57  negara  Organisasi  Kerjasama  Islam  (OKI),  tidak semua  negara  memiliki  sikap  dan  kebijakan  yang  jelas  dalam  menyelesaikan persoalan  tersebut.  Banyak  dari  negara  tujuan  dan  negara  yang  fokus  kepada isu  pengungsi  malah  merupakan  negara  Barat.  Hal  ini  tentu  bukan  tanpa alasan. Pertama, negara-negara tersebut memang merupakan tujuan utama dari pengungsi  dan  pencari  suaka  (dua  istilah  ini  merujuk  kepada  dua  hal  yang berbeda). Kedua, negara-negara Barat memang memiliki sistem kebijakan publik yang mumpuni sehingga persoalan terkait dengan keamanan dan sosial budaya sangat  diperhatikan.  Meski  demikian,  hal  tersebut  tidak  menjadikan  tanggung jawab  kemanusiaan  sebagai  sesama  negara  muslim  lepas  begitu  saja.  Negara- negara  muslim  terutama  mereka  yang  tidak  mengalami  konflik  dan  dalam kondisi  stabil  sudah  selayaknya  menjadikan  isu  pengungsi  sebagai  agenda prioritas dalam kebijakan politik luar negerinya.
Untuk mengetahui sejauh mana isu pengungsi dapat menjadi isu bersama yang  bisa  menjadi  fokus  kerjasama  internasional  di  antara  sesama  negara muslim  terkhusus  OKI,  maka  harus  ada  evaluasi  terhadap  kebijakan  negara- negara  tersebut  dalam  menyikapi  isu  pengungsi.  Namun,  dalam  penelitian  ini, kami  berfokus  kepada  beberapa  negara  saja  secara  spesifik,  kami  menyajikan secara  umum  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  sepuluh  negara  dengan  jumlah pengungsi  terbanyak  yakni:  Turki,  Pakistan,  Jerman,  Iran,  Lebanon,  Amerika
Serikat, Inggris (United Kingdom), Perancis, dan Kanada.  Hal ini untuk melihat gambaran  sikap  dan  kebijakan  negara-negara  tersebut  dalam  menghadapi  isu pengungsi.
a. Turki
Turki berada pada wilayah yang strategis, menjadi batas antara benua Asia dan Eropa, negara ini termasuk dalam daerah yang menjadi tujuan pengungsi. Menurut  data  dari  UNHCR,  per  Oktober  2017  ada  sekitar  3,2  juta  pengungsi Suriah  di  Turki.  Kebanyakan  dari  mereka  atau  sekitar  44%  berasal  dari Afghanistan,  sedangkan  42%  berasal  dari  Irak,  dan  10%  dari  Iran.  Adapun sisanya berasal dari negara-negara lain di dunia.
Terkait  pengungsi,  Turki  adalah  salah  satu  penandatangan  asli  Konvensi Pengungsi  1951.  Meski  negara  tersebut  memberlakukan  "batasan  geografis". Batasan  geografis  ini  terkait  dengan  mekanisme  pengungsi.  Pada  bulan  April 2013, Parlemen Turki mengeluarkan undang-undang penting terkait pengungsi yang  baru  dikenal  sebagai  Undang-Undang  tentang  Orang  Asing  dan Perlindungan Internasional (LRIP). Undang-undang ini mulai berlaku pada bulan April  2014.  Dalam  aturan  tersebut  ada  beberapa  perubahan  aturan  dalam sistem  penerimaan  pengungsi  dan  suaka  namun  mekanisme  batasan  geografis tetap berlaku. Hal ini membuat sebagian besar pengungsi tidak memiliki solusi jangka panjang untuk menetap di Turki (Refugee Solidatary Network, 2017). Sebagai  penandatangan  Konvensi  Pengungsi  dan  letaknya  yang  strategis, Turki menjadi mitra Uni Eropa (UE) dalam mengatasi isu tersebut.  Pada 2016, keduanya  membuat perjanjian tentang penanganan pengungsi. Kesepakatannya adalah  Turki  menghalau  dan  menampung  pengungsi  Suriah  agar  tak menyeberang  ke  kawasan  Eropa.  Dengan  demikian,  Eropa  sebagai  timbal baliknya  memberikan  bantuan  dana  sebesar enam  miliar  euro  dan  perjalanan bebas visa bagi warga Turki ke kawasan tersebut. Dana tersebut pada akhirnya digunakan  untuk  membiayai  pembangunan  sekolah,  layanan  kesehatan,  dan tempat  tinggal  bagi  pengungsi.  Meski  demikian,  UE  belum  memenuhi  janjinya dan Turki memutuskan untuk membiarkan pengungsi masuk ke wilayah Yunani (Republika, 2020).
Di  luar  tarik  menarik  politik  antara  UE  dan  Turki,  dalam  internal  Turki sendiri ada berbagai upaya advokasi terkait pengungsi  yang telah dilakukan di Turki  semisal  program pro  bono  for  refugee  protection yang  dilakukan  oleh berbagai  NGO  baik  yang  berasal  dari  luar  dan  dalam  Turki  (Refugee  solidarity network, 2020).

## b. Pakistan
Pakistan  menjadi  salah  satu  penerima  pengungsi  terbesar  dikarenakan jumlah  pengungsi  dari  Afganistan  yang  cukup  besar  sebagai  akibat  dari kedekatan  geografis  keduanya.  Perbatasan  kedua  negara  mencapai  1.560  mil sehingga arus pengungsi sulit untuk dikendalikan (Human Rights Watch, 2017: 6-7). Namun Pakistan bukanlah negara penandatangan Konvensi Pengungsi dan tidak  memiliki  aturan  atau  UU  yang  jelas  terkait  pengungsi.  Landasan  hukum yang  digunakan  hanyalah  UU  Orang  Asing  1946  (UNHCRPK,  2020).  Namun, rentannya  wilayah  perbatasan  dengan  Afganistan  menyebabkan  tidak  adanya pilihan  bagi  Pakistan  selain  berdamai  dengan  kondisi  pengungsi  yang  banyak datang dari negara tetangganya.
Selain  itu,  UNHCR  berperan  besar  dalam  melobi  negara  tersebut  untuk membiarkan  pengungsi  dari  Afganistan  untuk  masuk  ke  sana.  Penyerangan Afganistan oleh tentara Amerika Serikat menjadikan arus pengungsi ke Pakistan menjadi  sangat  besar.  Pengungsi  bahkan  berjalan  jauh  dengan  mencari  rute alternatif  demi  masuk  ke  wilayah  negara  tetangganya  tersebut.  Pakistan  dan UNHCR  serta  Lembaga  Non  Profit  (NGO)  kemudian  bersepakat  untuk mengakomodir  satu  juta  pengungsi  di  wilayah  perbatasan.  Namun  wilayah  ini pada  dasarnya  tidak  kondusif  dikarenakan  tidak  sesuai  dengan  standar  yang digunakan UNHCR. Meski demikian, otoritas Pakistan berdalih bahwa daerah ini akan dijaga secara ketat oleh militer Pakistan (Human Rights Watch, 2017: 7).
Kebijakan  Pakistan  memang  cenderung  menerima  pengungsi,  Perdana Menteri  Pakistan  Imran  Khan  bahkan  pada  2018  berjanji  memberikan kewarganegaraan  bagi  pengungsi  dari  negara  tetangganya  Afganistan  (Tempo, 2018).  Sikap dan kebijakan pemerintah Pakistan yang sepakat dengan UNHCR dan  lembaga  donor  lainnya  sayangnya  berbeda  dengan  sikap  dalam masyarakatnya. Berbagai penyerangan terhadap kantor lembaga asing di negara tersebut terjadi. Hal ini sebagai protes terkait dengan serangan militer Amerika Serikat dan Inggris yang dianggap mengacaukan wilayah kedua negara (Human Rights Watch, 2017).

## d. Jerman
Di  antara  negara-negara  Eropa,  Jerman  termasuk  yang  memiliki  sikap positif terkait dengan penerimaan pengungsi (Kompas, 2018). Hal ini tidak lepas dari  kepemimpinan  Angela  Merkel  yang  menerapkan  kebijakan  terbuka.  Sikap Merkel ini tentu menuai pro dan kontra di dalam Jerman sendiri. Namun Merkel beralasan bahwa kebijakan tersebut merupakan keharusan bagi Jerman sebagai akibat  dari  tidak  terbendungnya  perpindahan  manusia  ke  wilayah  Eropa  dan sikap anti pengungsi hanya akan menyebabkan dampak buruk yang lebih besar. Penolakan  terhadap  pengungsi  akan  menyebabkan  tidak  terkelolanya  dengan baik mereka dan menyebabkan kondisi chaos sehingga meluas ke isu keamanan (Kompas, 2018).
Adapun  pada  dasarnya  sikap  dan  kebijakan  Jerman  terhadap  pengungsi dipengaruhi oleh sejarah masa lalu negara tersebut. Saat ini masyarakat Jerman jauh lebih dewasa dalam menerima perbedaan. Jerman lebih multikultural dan terbuka,  hal  ini  tidak  lepas  dari  sejarah  buruk  yang  dimiliki  negara  tersebut. Pendudukan  Nazi  dan  tindakan  semena-mena  mereka  menyebabkan  Jerman memiliki  hutang  kemanusiaan  yang  menjadikan  negara  tersebut  lebih  ramah terhadap pengungsi (CNN, 2015).
Namun banyak yang menilai bahwa sikap dan kebijakan Jerman yang pro pengungsi disebabkan oleh alasan mendasar lain yang lebih merupakan hitung- hitungan politik dan tidak sekedar dilandasi oleh alasan kemanusiaan. Pertama, alasan  bahwa  kehadiran  pengungsi  menjadi  jawaban  atas  kebutuhan  Jerman terkait  buruh  murah.  Kurangnya  tenaga  kerja  yang  tidak  terampil  membuat kedatangan  pengungsi  sebagai  solusi  terutama  dalam  ranah  domestik.  Kedua, secara  ekonomi  produktivitas  Jerman  mulai  berkurang  sebagai  akibat  dari kurangnya  penduduk  usia  produktif.  Dengan  kedatangan  pengungsi,  secara umum industri Jerman yang membutuhkan tenaga kerja akan sangat terbantu.

## e. Iran
Iran diklaim oleh UNHCR pada 2017 sebagai negara yang ramah terhadap pengungsi.  Bahkan  Iran  mendapat  pujian  atas  sikapnya  yang  dianggap  telah terbuka  dalam  menerima  pengungsi.  Iran  sendiri  telah  menjadi  tujuan pengungsi  dari  Afganistan  selama  empat  dekade,  dimana  jumlahnya  telah mencapai  dua  juta  orang  (Tempo,  2017).  Iran  sendiri  merupakan  negara  yang tunduk  terhadap  Konvensi  Pengungsi  1951  yang  mewajibkan  negara  tersebut untuk  membuka  wilayahnya  bagi  pengungsi  atau  paling  tidak  memberi perlindungan  sementara  bagi  pengungsi  yang  masuk  ke  negaranya  (Human Rights Watch, 2017: 3).
Pada 2019, Iran menjadi negara penerima pengungsi terbesar kedua di Asia dan keenam di dunia.  Pengungsi terbesar yang masuk ke Iran adalah pengungsi dari  Afganistan  dan  Irak.  Jumlah  Pemerintah  Iran  bersama  UNHCR  dan pemerintah  Afganistan  dan  Pakistan  membentuk Support  Platform  for  the Solution Strategy for Afghan Refugee .  Data menunjukkan bahwa lebih dari 950 ribu pengungsi Afganistan bermukim di Iran. Belum termasuk pengungsi ilegal yang  jumlahnya  mencapai  2  juta  orang.  Selain  itu  UNHCR  telah  membangun sejumlah  sekolah  untuk  anak-anak  pengungsi  dan  memberikan  layanan kesehatan  gratis  bekerjasama  dengan  kementerian  Pendidikan  dan  juga Kementerian Kesehatan Iran (UNHCR, 2020). Iran  memang  memiliki  kebijakan  progresif  terkait  pengungsi  dengan dukungan  penuh  dari  UNHCR  terutama  dalam  hal  pendanaan.  Namun  sikap dan  kebijakan  Iran  ini  berbeda  dengan  sikap  dan  kebijakannya  di  awal-awal masifnya  arus  pengungsi  setelah  11  September.  Ketika  itu  pemerintah  Iran melakukan  upaya  sendiri  dengan  memberikan  membangun  tenda  pengungsian dengan  persetujuan  Taliban  dan  tidak  melibatkan  UNHCR  ataupun  lembaga kemanusiaan lainnya (Human Rights Watch, 2017).

## f. Lebanon
Lebanon  bukanlah  negara  penandatangan  Konvensi  Pengungsi  1951, sehingga  tidak  mengherankan  negara  tersebut  (Library  of  Congress,  2016), sebagaimana  kebanyakan  negara  lainnya  memiliki  kebijakan  yang  naik  turun terhadap  pengungsi.  Lebanon  hanya  menandatangani Mutual  of  Understanding (MoU) dengan UNHCR terkait dengan penanganan pengungsi sejak 2003. Salah satu yang terpenting dari kesepakatan tersebut adalah adanya izin tinggal atau residence  permit yang  dikeluarkan  pemerintah  Lebanon  selama  kurun  waktu sekitar  tiga  hingga  enam  bulan.  Namun  setahun  terakhir  yakni  sejak  2019 negara  ini  mengeluarkan  kebijakan  terbaru  yang  lebih  jelas  dan  ketat  terkait dengan  pengungsi  Suriah  seperti  pemberlakuan  jam  malam  dan  repatriasi (Migration  Policy  Institute,  2019).  Meski  UNHCR  melakukan  upaya  pendekatan untuk melobi Lebanon agar tetap memperhatikan hak-hak pengungsi. Pengungsi dari Suriah memang merupakan pengungsi terbanyak yang masuk ke Lebanon sebagai  dampak  dari  Arab  Spring  yang  berkecamuk.  Ada  sekitar  1,5  juta pengungsi  Suriah  yang  menetap  di  Lebanon  (UNHCR,  2020).  Lebanon  juga merupakan  negara  dengan  jumlah  pengungsi  perkapita  terbesar  di  dunia (Migration Policy Institute, 2019).
Sikap  Lebanon  yang  tidak  terlalu  ramah  terhadap  pengungsi  dalam beberapa  tahun  terakhir  merupakan  akibat  dari  krisis  ekonomi  yang  terjadi  di negara  tersebut.  Ada  sekitar  28  persen  masyarakat  Lebanon  yang  hidup  di
bawah garis kemiskinan (Migration Policy Institute , 2019). Kondisi sosial ekonomi yang  tidak  kondusif  menyebabkan  kehadiran  pengungsi  sebagai  ancaman  dan beban. Selain itu faktor kekhawatiran adanya sektarian muslim juga turut andil dalam  persoalan  pengungsi  versus  masyarakat  lokal.  Lebanon  memiliki penduduk  Kristiani  yang  cukup  besar  dan  persentasi  Sunni  dan  Shiah  cukup berimbang.  Sedangkan  pengungsi  yang  datang  kebanyakan  adalah  muslim Sunni. Sejarah masa lalu Lebanon dan Suriah juga tidak terlalu baik ( Migration Policy Institute, 2019).
g. Amerika Serikat Amerika  Serikat  memiliki  kebijakan  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  partai apa  yang  tengah  berkuasa.  Namun  sejak  awal  negara  tersebut  telah  dikenal sebagai aktor penting dalam isu pengungsi. AS memiliki sejarah panjang terkait pencari  suaka  dan  karena  itu  memiliki  nilai-nilai  dasar  yang  kental  terhadap multikulturalisme.  AS  bahkan  hingga  kini  masih  menjadi  negara  tujuan pengungsi  terbesar  di  dunia.  Pengungsi  terbanyak  berasal  dari  kawasan  Afrika kemudian  Asia.  AS  juga  memiliki  berbagai  NGO  yang  bergerak  dalam  bidang pengungsian (UNHCR, 2020).
Terkait  dengan  sikap  dan  kebijakan  AS,  terjadi  perbedaan  mencolok  jika berkaca kepada kepemimpinan Trump versus Obama. Di bawah kendali Trump, AS menurunkan jumlah pengungsi jauh di bawah angka di masa pemerintahan Obama.  AS  sangat  ketat  dalam  memberlakukan  aturan  kedatangan  dan  izin tinggal  serta  memberlakukan  aturan  keamanan  yang  tidak  ramah  terhadap pengungsi.  Masuknya  penduduk  dari  beberapa  negara  dilarang  seperti  Sudan, Suriah, Iran Libya, Somalia dan Yemen (World Relief, 2020). Bahkan pada 2017 untuk  pertama  kalinya  dalam  sejarah  AS,  angka  pengungsinya  jauh  lebih rendah dari rata-rata pengungsi di dunia (UNHCR, 2020).
Sedangkan  di  masa  Obama,  pada  2016  lalu,  terdapat  90  ribu  pengungsi yang diterima dan pada 2017 di awal tahun ada 24 ribu pengungsi yang masuk ke AS. Bahkan menyetujui tambahan pengungsi pada akhir 2017 dan mayoritas pengungsi  tersebut  merupakan  keturunan  muslim  (World  Relief,  2020).  Meski kebijakan  Trump  dan  Obama  berbeda,  AS  memang  telah  memiliki  sistem  yang canggih  dalam  menangani  pengungsi.  AS  memiliki  program  terkait  dengan pengungsi yang sudah dikelola dengan baik setara dengan yang telah dilakukan UNHCR.  Hal  ini  tidak  mengherankan  terutama  karena  AS  memiliki  pendanaan dan fasilitas yang memadai.  Sistem yang canggih terkait dengan pengungsi ini juga menyebabkan proses untuk mendapatkan persetujuan masuk ke AS tidak mudah  meskipun  ada  perlindungan  yang  baik  yang  disediakan  pemerintah  AS kepada pengungsi.

## h. Inggris
Inggris  memiliki  program  yang  jelas  terkait  dengan  pengungsi  dan  sesuai dengan standar internasional yang melindungi hak-hak asasi pengungsi. Inggris memang  memiliki  sistem  yang  sudah  mapan  seperti  halnya  AS  dalam  soal penanganan  pengungsi. Hal ini karena isu  pengungsi  juga  telah  lama  dihadapi oleh  Inggris.  Lembaga  advokasi  yang  bergerak  dalam  isu  ini  juga  termasuk banyak termasuk di dalamnya Refugee Council (Refugee Council, 2020). Namun negara  tersebut  bukan  hanya  negara  penerima  pengungsi  terbesar.  Pada  akhir 2018,  data  UNHCR  menyebutkan  bahwa  ada  sekitar  126,720  pengungsi  di negara  tersebut.  Jumlah  yang  masih  lebih  kecil  dibandingkan  AS.  Adapun
pengungsi  dikelola  dalam  beberap  program  seperti Gateway  Protection Programme,  the  Mandate  Scheme,  the Vulnerable  Children  Resettlement  Scheme (VCRS),  or  the  Syrian  Vulnerable  Person’s  Resettlement Scheme  (VPRS )  (UNHCR, 2020).
Dalam  internal  Inggris  sendiri,  dorongan  untuk  menerapkan  sikap  dan kebijakan  pro  pengungsi  telah  gencar  terutama  sejak  2015  saat  pengungsi besar-besaran  Suriah  tiba  di  negara  tersebut.    Ada  sekitar  5000  pengungsi Suriah yang masuk ke Inggris hingga kini. Meski pihak pemerintah Inggris tidak serta  merta  membuka  negaranya  (BBC,  2015).  Gencarnya  dorongan  untuk menerima  pengungsi  memang  sangat  besar  karena  Inggris  diharapkan  bisa membawa pesan-pesan kemanusiaan dan berbuat lebih banyak di tengah krisis pengungsi yang terjadi dalam satu dekade terakhir.

## i. Perancis
Sikap dan kebijakan Perancis terkait pengungsi memang sejak lama tidak terlalu  ramah.  Pada  2018  bahkan  pemerintah  Perancis  mengeluarkan  RUU terkait kebijakan suaka yang lebih ketat. Hal ini menurut pemerintah Perancis dikarenakan kebijakan sebelumnya yang terlalu longgar menyebabkan masifnya jumlah pengungsi. Hal ini dianggap oleh banyak pihak sebagai sikap sentiment anti  pengungsi  kepada  presiden  Emanuel  Macron  (NY  Times,  2019).  Beberapa aturan  tersebut  semisal  aplikasi  suaka  yang  diajukan  bisa  ditolak  dan  tidak dapat lagi mengajukan kembali. Di sisi lain mereka akan diberikan dana untuk kembali  ke  negara  asalnya  (Tempo,  2020).  Pemerintah  Perancis  beranggapan bahwa selama ini Perancis terlalu atraktif sebagai negara tujuan pengungsi dan kebijakan mereka digunakan oleh imigran atau pengungsi untuk seenaknya (NY Times, 2019). Padahal pengungsi secara hakikatnya melakukan migrasi dengan alasan ketidakamanan atau keterpaksaan. Sehingga opsi untuk pulang kembali ke negara mereka menjadi terkesan tidak ramah terhadap mereka.

## j. Kanada
Kanada  seperti  halnya  AS  dan  Inggris  merupakan  aktor  terdepan  dalam penanganan  pengungsi  global.  Bahkan  Kanada  dalam  beberapa  tahun  terakhir dianggap sebagai negara dengan perlindungan terbaik dalam hal pengungsi dan pencari suaka. Negara ini telah menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan memiliki  panduan  yang  jelas  terkait  dengan  pengungsi  perempuan  (Amnesty, 2020).  Di  tahun  2018,  Kanada  tercatat  sebagai  negara  kedua  dengan  jumlah pengungsi yang mendapatkan kewarganegaraan baru (Global News, 2019). Selain itu, Perdana Menteri Kanada mengambil jalan berbeda dengan yang dilakukan  oleh  Donald  Trump  dengan  membuka  Kanada  terhadap  pengungsi dan  pencari  suaka  muslim  (Tempo,  2017).  Justin  Trudeau  mengatakan  bahwa Kanada  terbuka  terhadap  siapa  saja  karena  keberagaman  adalah  kekuatan negara  tersebut  (Tempo,  2017).  Kanada  sendiri  memiliki Canadian  Refugee Protection  Program yang  berfokus  kepada  penanganan  pengungsi  dan  pencari suaka.  Bekerja  sama  dengan  UNHCR,  pemerintah  Kanada  memastikan  bahwa pengungsi  dilindungi  hak-haknya.  Keterlibatan  lembaga  swasta  dan  NGO  juga sangat  krusial  di  Kanada.  Ada  berbagai  fasilitas  dan  subprogram  yang ditawarkan  oleh  Pemerintah  Kanada  mulai  dari childcare ,  akses  tempat  tinggal dan berbagai hal lainnya.
B. Strategi  Kebijakan  yang  Bisa  Dilakukan  oleh  Negara-Negara  Mayoritas Muslim Secara Bersama untuk Mengatasi Isu Pengungsi.
Negara-negara  mayoritas  yang  dimaksud  di  sini  ialah  negara-negara anggota  OKI,  dimana  negara-negara  yang  berpenduduk  mayoritas  Muslim berkumpul.  Tujuan  dari  OKI  yaitu  untuk  meningkatkan  solidaritas  Islam  di antara  negara-negara  anggota,  mengkoordinasikan  kerja  sama  antar  negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional di bidang sosial, ekonomi,  budaya,  ilmiah,  dan  politik;  menjunjung  tinggi  perdamaian  dan keamanan  internasional;  dan  memajukan  pendidikan,  khususnya  di  bidang iptek serta melindungi tempat-tempat suci Islam ( History of The Organisation of Islamic  Cooperation  (OIC) ,  2020).  Akan  tetapi,  OKI  telah  dikritik  oleh  banyak Muslim  karena  kurangnya  keterlibatan  dan  solusi  nyata  bagi  negara-negara Muslim yang dilanda krisis, walaupun membuat kemajuan dalam hal sosial dan akademis  tetapi  tidak  secara  politik  ( OIC:  40  Years  of  Frustrations  Al  Jazeera , 2009).  Olehnya  itu  penting  untuk  bisa  mengetahui  dan  memahami  seperti  apa sebaiknya  strategi  kebijakan  jangka  pendek  dan  jangka  panjang  yang  bisa dilakukan  oleh  negara-negara  mayoritas  muslim  (OKI)  secara  bersama,  untuk mengatasi isu pengungsi terutama yang berasal dari timur tengah.
Sebagai  program  jangka  pendek  (kurang  dari  1  tahun)  telah  dilakukan pembentukan  tim  penyelamatan  darurat  pengungsi.  Pemimpin  negara-negara OKI,  dapat  memprioritaskan  untuk  mengutamakan  menyelamatkan  nyawa pengungsi  terlebih  dahulu,  disebabkan  karena  hampir  7.000  orang  dalam perjalanan  laut  pengungsian  telah  tenggelam  di  Mediterania  dalam  dua  tahun belakangan,  sejak  kapal  karam  besar  pertama  pada  Oktober  2013.  Pemberian izin bebas tinggal atau melintasi negara juga diberikan bagi pengungsi darurat. Bagi pengungsi, apakah mereka melakukan perjalanan melalui darat atau laut, orang-orang  yang  melarikan  diri  dari  penganiayaan  atau  perang,  agar  bisa diberikan  kebijakan  agar  dilonggarkan  dan  diizinkan  untuk  melintasi perbatasan  negara,  baik  dengan  atau  tanpa  dokumen  perjalanan.  Apabila  ada negara  yang  mendorong  pengungsi  mundur  dan  atau  memasang  pagar  besar pembatas  (agar  tidak  bisa  lewat)  hanya  akan  memaksa  mereka  untuk mengambil rute yang lebih berbahaya.
Pemberian  jaminan  kesehatan  yang  memadai.  Kesehatan  yang  buruk memengaruhi  kemampuan  pengungsi  untuk  beraktivitas  dan  berinteraksi dengan  banyak  hal,  dengan  pengungsi  yang  rentan  terhadap  masalah kesehatan,  khususnya  masalah  mental  seperti  kecemasan  dan  depresi.  Negara OKI  sebaiknya  memberikan  bantuan  jaminan  kesehatan  yang  memadai, khususnya  dalam  kesehatan  mental  pengungsi,  bersamaan  juga  dengan pemeriksaan  fisik  mereka.  Selanjutnya  penggalangan  dana  internasional  juga dilakukan.  Negara  OKI  bisa  menjadi  pioner  dalam  melakukan  penggalangan bantuan seperti crowdfunding , untuk memberikan dana bantuan jangka pendek (ataupun  panjang)  dalam  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  jangka  pendek- menengah  terutama  di  bidang  kesehatan,  sambil  menunggu  keputusan  hal lainnya terkait status pengungsinya ke depan. Peningkatan  edukasi  dan  kemandirian  pengungsi  diharapkan  pemerintah Negara  OKI  bekerja  sama  dalam  menerima  pengungsi  ke  beberapa  daerah  di negaranya,  agar mempertimbangkan di mana pekerjaan yang sesuai  dan cocok dengan  keterampilan  masing-masing  pengungsi.  Misalnya,  di  Swedia  para migran  dicocokkan  dengan  lokalitas  (daerah)  berdasarkan  profil  mereka  secara
keseluruhan, termasuk tingkat pendidikan dan pengalaman kerja mereka (World Economic Forum,  2016),  hal  ini  agar  pengungsi  dapat  sedikit  terbantu  dalam menopang  kehidupan  selama  di  pengungsian  sambil  menunggu  kelanjutan status  pengungsinya.  Peningkatan  kerja  sama  Negara  OKI  dengan  berbagai Lembaga  tidak  hanya  pemerintah  (penampung  pengungsi)  yang  ingin mendukung  pengungsi  untuk  berintegrasi,  pengusaha,  badan  amal,  asosiasi imigran,  organisasi  berbasis  komunitas  dan  semua  lembaga  terkait  memiliki peran  untuk  dimainkan.  Misalnya  dengan  bekerja  sama  (pemerintah  dan swasta),  mengembangkan  program mentorship ,  meningkatkan  keterampilan pengungsi dalam pembauran sebagai pendatang baru di suatu masyarakat. Negara  OKI  juga  memberntuk  tim  keamanan  pengungsi  muslim.  Negara OKI  harus  senantiasa  waspada  serta  menyelidiki  kelompok-kelompok perdagangan  manusia,  yang  mengeksploitasi  pengungsi  dan  migran.  Tidak sedikit para pengungsi mengatakan bahwa para penyelundup tidak segan untuk membunuh  orang  di  atas  kapal  ketika  keluarga  mereka  tidak  bisa  membayar uang  tebusan,  sedangkan  lainnya  terlempar  ke  laut  dan  dibiarkan  tenggelam, atau  mati  karena  tidak  ada  makanan  dan  air  (Amnesty  International,  2015). Negara-negara  OKI  khususnya  yang  mempunyai  GDP  besar  seperti  Indonesia, Arab  Saudi,  UEA  dan  lainnya,  dapat  membantu  semaksimal  mungkin,  baik barang  maupun  jasa  dalam  membantu  pengungsi  yang  berada  di  berbagai negara,  khususnya  di  negara  yang  ditempati  belum  cukup  memadai pelayanannya.
Sebagai  program  jangka  panjang  dilakuka  penguatan  kerja  sama keamanan  internasional  secara  masif  dan  terukur.  Negara-negara  OKI khususnya yang mempunyai GDP besar, seperti Arab Saudi, UEA, Indonesia dan lainnya, sedapat mungkin menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk PBB  dalam  menyelesaikan  konflik  yang  terjadi,  karena  umumnya  pengungsi, berasal  dari  negara  yang  dilanda  konflik.  Pembukaan  jalur  khusus  suaka dilakukan oleh negara-negara OKI agar dapat bekerja sama dalam membuatkan jalur  khusus,  yaitu  „jalur  aman  menuju  suaka‟  dan  dilengkapi  fasilitas keselamatan yang cukup, hal ini merupakan salah satu hal penting, khususnya dalam menjaga keselamatan dan keamanan mereka selama perjalanan. Pemberian  kelonggaran  pengungsi  mencari  nafkah.  Negara-negara  OKI yang  menerima  pengungsi,  selain  memberikan  bantuan  tunai  jangka  pendek- menegah,  sebaiknya  para  pengungsi  diberikan  hak  untuk  memenuhi kebutuhannya  dengan  memperbolehkan  mencari  nafkah  (bekerja)  secara  legal dan  berkelanjutan,  hal  ini  agar  pengungsi  lebih  mandiri  daripada  hanya bergantung  dari  bantuan  yang  mungkin  belum  tentu  selalu  diterima.  Sebagai contoh,  Uganda,  yang  memiliki  jumlah  pengungsi  terbesar  kedelapan  di  dunia, memperlakukan  pengungsi  sebagai  pengungsi  yang  produktif.  Lebih  dari setengah juta (pengungsi) yang berasal dari Kongo, Sudan Selatan, Burundi, dan Somalia  tinggal  di  sana.  Seperti  yang  didokumentasikan  oleh  Pusat  Studi Pengungsi di Oxford dan sumber-sumber lain, mereka diberikan sebidang tanah untuk  bertani  dan  dapat  bekerja  secara  legal,  pindah  ke  tempat  yang  mereka inginkan,  dan  memilih  tempat  tinggal.  Mereka  dapat  menggunakan  layanan publik,  menyekolahkan  anak-anak  mereka  ke  sekolah  umum,  meningkatkan keterampilan  mereka,  dan  berkontribusi  pada  perekonomian  Uganda.  Di Kampala,  78  persen  pengungsi  tidak  membutuhkan  bantuan,  dan  secara
nasional  hanya  1  persen  yang  sepenuhnya  bergantung  pada  bantuan (International Rescue Committee (IRC), 2016).
Sebagai bentuk tindak lanjut deberikan  beasiswa bagi pengungsi. Negara- negara  OKI  dapat  memberikan  beasiswa  khusus  bagi  pengungsi,  karena  selain bantuan  kebijakan  kelonggaran  kebolehan  bekerja  bagi  pengungsi,  sebagian besar anak pengungsi berada dalam masa sekolah, akan tetapi bisa jadi sedikit atau  tidak  sama  sekali  mengecap  pendidikan  formal  yang  disediakan,  dan membutuhkan  dukungan  yang  spesifik  dan  tepat  untuk  mengejar  ketinggalan mereka, sehingga diharapkan menjadi „penggerak‟ di kemudian hari. Dalam  memeperoleh  dukungan  lembaga  keuangan  internasional  negara- negara  OKI  dapat  secara  khusus  bekerjasama  dengan  Lembaga  keuangan internasional  seperti Bank  Dunia,  dalam memberikan  dukungan ekonomi yang memadai  kepada  negara-negara  yang  menampung  pengungsi,  karena  sangat penting  untuk  menyelaraskan  kepentingan pengungsi  dan negara  tuan  rumah, seperti  adanya  kebijakan  pembiayaan  khusus  dengan  harga  (atau  bunga)  lebih rendah  dari  harga  pasar,  dan  produk  asuransi  khusus  untuk  negara-negara penampung  yang  berpenghasilan  rendah.  Dengan  adanya  bantuan  kebijakan keuangan  tersebut,  secara  tidak  langsung  membantu  pemerintah  penampung pengungsi dapat lebih longgar bergerak membantu para pengungsi.
Bantuan penempatan ke negara suaka ( resettlement/ pemukiman kembali). Negara-negara OKI dapat bekerja sama dengan berbagai negara khususnya yang telah  tergabung  dalam  OKI  agar  dapat  secara  resmi  menempati  negara  suaka dan menjadi penduduk legal. Adanya pemukiman kembali adalah solusi penting bagi  pengungsi  karena  mereka  telah  legal  sebagai  warga  di  suatu  negara, khususnya  bagi    pengungsi  berumur  tua  dan  atau  korban  penyiksaan  dan orang-orang dengan masalah kesehatan medis serius, karena jika status mereka masih belum jelas atau pengungsi, tidak menutup kemungkinan mereka dapat dipindahkan ke negara dan atau di daerah lainnya.
Edukasi  ke  masyarakat  terkait  problem  pengungsi  dilakukan  dengan membuat  Tim  atau  Sosialisasi  Khusus  dalam  mengedukasi  masyarakat, khususnya di negara yang menerima pengungsi, agar tidak terjadi konflik antara pengungsi  (pendatang)  dan  masyarakat  sekitar.  Termasuk  dalam  meluruskan kekeliruan, adanya anggapan bahwa pengungsi dan migran membawa masalah ekonomi  dan  sosial,  dan  sebaliknya  memerangi  semua  jenis  xenofobia, diskriminasi  rasial  dan  lainnya.  Jika  tidak  ditangani  dengan  baik,  dapat menimbulkan  konflik  yang  kadang  berkepanjangan  serta  menimbulkan ketegangan dan ketakutan terhadap orang asing, dan terkadang mengarah pada kekerasan  bahkan  kematian.  Seperti  yang  terjadi  di  Durban,  Afrika  Selatan, setidaknya empat orang tewas, banyak yang terluka parah, dan lebih dari 1.000 pengungsi  Burundi  dan  Kongo  terpaksa  mengungsi  setelah  kekerasan  dan penjarahan terjadi pada April dan Mei 2015 (Human Rights Watch, 2019).
C. Ajaran  Islam  terkait  Pengungsi  dan  Peran  strategis  Indonesia  dalam membangun  kebijakan  strategis  kolektif  di  antara  negara  mayoritas Muslim.

## Kesejahteraan Sosial dalam Islam
Dalam ajaran Islam, gagasan kesejahteraan sosial telah dihadirkan sebagai salah  satu  nilai  pokoknya  (Ahmad,  1997;  Stefon,  2010;  Palmer,  2012), kehidupan  religius  seorang  Muslim  tetap  tidak  lengkap  jika  tidak  diikuti  oleh
pengabdian  kepada  kemanusiaan  (Stefon,  2010).  Ayat  Al-Quran  berikut  ini sering  dikutip  untuk  merangkum  gagasan  Islam  tentang  kesejahteraan  sosial (Corrigan, 2016):
Bukanlah  menghadapkan  wajahmu  ke  arah  timur  dan  barat  itu  suatu kebajikan,  akan  tetapi  sesungguhnya  kebajikan  itu  ialah  beriman  kepada Allah,  hari  kemudian,  malaikat-malaikat,  kitab-kitab,  nabi-nabi  dan memberikan  harta  yang  dicintainya  kepada  kerabatnya,  anak-anak  yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang  meminta-minta;  dan  (memerdekakan)  hamba  sahaya,  mendirikan Shalat,  dan  menunaikan  zakat;  dan  orang-orang  yang  menepati  janjinya apabila  ia  berjanji,  dan  orang-orang  yang  sabar  dalam  kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka  itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. 2: 177).
Demikian  pula  kewajiban  kepada  orang  tua,  tetangga  ,  kerabat,  orang sakit, orang tua, kelompok minoritas dan termasuk pengungsi telah disinggung dalam  Islam.  Dalam  sebuah  hadis  panjang  yang  tercatat  dalam  Hadits  Qudsi, dikatakan bahwa Allah SWT. pada hari kiamat akan tidak senang dengan orang- orang  yang  tidak  peduli  pada  orang  yang  sakit,  dan  yang  tidak  memberikan makanan  kepada  mereka  yang  memintanya.  Allah  SWT.  akan  menginterogasi mereka  dan  menuntut  penjelasan  dari  mereka.  Hadits  ini  dipandang  sebagai pengingat kewajiban manusia untuk memenuhi  kebutuhan orang lain (Cornell, 2007).  Individu,  keluarga,  negara  dan  organisasi  non-pemerintah  dan pemerintah  -  semua  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  tanggung  jawab sosial,  dan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  sosial.  Al-Qur‟an  mengatakan bahwa  orang-orang  beriman  telah  diutus  untuk  kemajuan  umat  manusia, bahwa mereka akan melakukan apa yang baik, dan mencegah apa yang dilarang dalam  Islam  (QS.  3:  110  ).  Namun,  ini  harus  dilakukan  dengan  cara  terbaik: tidak  ada  kehormatan  individu  yang  boleh  dirugikan,  dan  tidak  ada  kerugian yang harus ditimbulkan karenanya (Hashmi, 2009).

## Islam dan Penolakan Diskriminasi Rasial
Dalam  sejarah  manusia,  diskriminasi  rasial  telah  lama  menjadi  penyebab ketidakadilan (Gillroy, 2002; Juan, 2004). Salah satu aspek penting dari ajaran Islam  adalah  bahwa  Islam  menganggap  sesama  manusia  ialah  „setara‟,  Islam tidak mengakui diskriminasi rasial antar manusia, bahkan di akhir hayat Nabi, menyangkal  diskriminasi  berdasarkan  ras  dan  warna  kulit,  bahasa  atau  suku, semua  dianggap  setara  dalam  menerima  hak  asasi  manusia  dan  dalam menjalankan  tugas,  serta  tidak  ada  kelas  yang  diistimewakan  kecuali  mereka yang memiliki kesalehan atau keunggulan moral (Hashmi, 2009). Al-Qur‟an juga melarang  Muslim  untuk  meremehkan  orang  lain,  dengan  asumsi  bahwa  akan ada  perbedaan  alami  dalam  status  sosial  dan  pendapatan  di  antara  individu yang  merupakan  hasil  alami,  karena  perbedaan  bakat  dan  upaya  pribadi, memunculkan  rasa  persaudaraan  dengan  sesama  Muslim  dan  rasa kemanusiaan  terhadap  setiap  manusia  telah  disarankan  untuk  dibudayakan, untuk lebih membangun kesetaraan dalam masyarakat (Hashmi, 2009).

## Islam dan Pengungsi
Suaka  merupakan  hak  siapa  pun.  Dalam  Islam,  suaka  adalah  hak  siapa pun  yang  mencari  perlindungan,  dalam  studinya  tentang  suaka  dalam  ajaran
Islam, G.M. Arnaout berpendapat bahwa suaka 'merupakan bagian integral dari konsepsi  Islam  „tentang hak  asasi  manusia'.  Islam  merangkul orang-orang  dari berbagai ras, kebangsaan, dan etnis. Ide-ide Islam tentang suaka dan pengungsi mencerminkan  inklusivitas  agama  ini.  Al-Qur‟an,  berbicara  secara  eksplisit tentang  masalah  pencari  suaka  dan  pengungsi: Dan  jika  ada  orang  kafir  yang mencari  perlindungan  Anda,  maka  berikan  dia  perlindungan  sehingga  dia  dapat mendengar firman Allah, dan kemudian mengantar dia ke tempat dia akan aman. (QS. 9: 6).
Konsep „aman‟ ( ma’manah ) yang ada pada QS. 9: 6 di atas, mencakup hak- hak pengungsi dan pencari suaka serta kewajiban yang menjadi tanggung jawab tuan  rumah.  Aman  juga  mengacu  pada  perlindungan  dan  perlindungan  yang ditawarkan kepada non-Muslim, bahkan jika mereka berkonflik dengan Muslim, dan  mengharuskan  populasi  tuan  rumah  memfasilitasi  pemulangan  pengungsi secara  sukarela  ke  tempat  asal  mereka  jika  dianggap  aman.  Al-Qur'an  juga menetapkan peraturan tertentu untuk memberikan dukungan tambahan kepada perempuan dan anak-anak, yang dianggap lebih rentan [QS. 4: 2, 9, 36, 75, 98, 127, QS. 17: 34]. Berdasarkan prinsip keadilan, yang menjadi dasar dari semua peraturan  Islam  [QS.  42:  15,  QS.  16:  90],  mereka  yang  lebih  berisiko  akibat migrasi  dan  suaka  harus  diberi  dukungan ekstra.  Ini  juga  berlaku  untuk  non- Muslim  atau  mereka  yang  menentang  keyakinan  Muslim  [QS.  5:  8].  Beberapa hak pengungsi dan pencari suaka dalam Islam, terutama perempuan dan anak- anak (Worldwide, 2012):
a. Semua orang yang melarikan diri dari penganiayaan berhak atas suaka dan hak-hak yang terkait dengan status tersebut.
b. Langkah-langkah  untuk  memenuhi  kebutuhan  individu-individu  ini  adalah tugas publik.
c. Pengungsi  tidak  boleh  dibiarkan  rentan  terhadap  penganiayaan  dan ketidakadilan.
d. Hak  perempuan  dan  anak  di  negara  tuan  rumah  sama  dengan  hak perempuan dan anak yang mengungsi di sana [QS. 8: 75]. Itulah sebabnya Nabi  menyatakan  persaudaraan  antara  Muhajirin  dan  Anshar  dan menyatakan bahwa “Hak para pendatang adalah sama dengan tuan rumah mereka”.  Dengan  kata  lain,  perempuan  dan  anak-anak  tersebut,  baik didampingi oleh keluarga mereka atau tidak, harus diberi perlindungan yang sama dengan perempuan dan anak-anak dari negara tuan rumah.
e. Setiap  keputusan  yang  berkaitan  dengan  pengungsi  anak,  harus mempertimbangkan kepentingan dasar mereka [QS. 2: 220]. Mereka berhak atas  pendidikan  dan  pendidikan  yang  sehat.  Dari  perspektif  Islam,  anak- anak tidak bersalah, bakat mereka harus dipupuk [QS. 4: 2-4] dan mereka tidak boleh didiskriminasi.
f. Anak-anak  dan  perempuan,  lebih  rentan,  harus  diperlakukan  dengan tindakan  afirmatif  (diskriminasi  positif).  Nabi  menegaskan  hak-hak perempuan  dan  anak-anak  lebih  dari  kelompok  lainnya.  Pengungsi  anak- anak dan wanita termasuk di antara orang-orang yang paling terpinggirkan di  dunia  dan  Muslim  harus  mengalokasikan  sebagian  dari  upaya  untuk mendukung  mereka.  Dari  perspektif  agama,  apa  yang  ditawarkan  kepada individu-individu  ini  adalah  hak  mereka  [QS.  70:  24,  25].  Jika  wali  anak diberikan  suaka,  maka  anak  tersebut  harus  diberi  status  yang  sama, sehingga menjaga hak anak untuk tetap tinggal bersama keluarganya.
g. Hak  individu-individu  ini  untuk  dipersatukan  kembali  dengan  keluarga mereka harus dihormati. Jika orang tua dari anak-anak ini tidak ditemukan, kerabat anak-anak tersebut harus memberikan perlindungan. Mereka harus dibantu untuk kembali ke tempat asalnya jika negaranya tersebut dianggap aman [QS. 9: 6].
Penerapan Keadilan. Al-Qur‟an memiliki banyak referensi tentang keadilan, terutama  pentingnya  menciptakan  masyarakat  yang  adil,  dan  memberikan kerangka  kerja  keadilan  dalam  hubungan  antar  pribadi,  terhadap  yang  miskin dan  membutuhkan,  dan  hubungan  antara  komunitas  dan  negara.  Konsep- konsep ini merupakan bagian integral dari Islam. Pada 662 M, Nabi Muhammad SAW.  melarikan  diri dari  penganiayaan  di Mekah  dan  mencari  perlindungan  di Madinah. Hijrah, atau migrasi, ini melambangkan perpindahan umat Islam dari tanah penindasan. Selain itu, perlakuan ramah terhadap Muhammad SAW. oleh orang-orang  Madinah  mewujudkan  model  perlindungan  pengungsi  Islam  yang terkandung dalam Al-Qur'an.
Sikap  Penerimaan  Pengungsi.  Islam  mewajibkan  masyarakat  tuan  rumah (daerah  yang  ditempati  pengungsi)  untuk  memberikan  sambutan  yang  murah hati  kepada  pencari  suaka.  Hukum  Islam,  atau  Syariah,  menegaskan  praktik menyediakan  perlindungan  bagi  orang-orang  yang  teraniaya  dan  kesucian tempat-tempat,  seperti  Ka'bah  di  Mekah.  Siapa  pun  yang  mengungsi  di  masjid atau  di  rumah  sahabat  Nabi  Muhammad  (SAW)  aman  dan  terjamin.  Al-Qur'an memberikan  seperangkat  instruksi  dalam  menangani  pengungsi  dan  migran, memuji  mereka  yang  pergi  membantu  orang-orang  yang  dalam  kesusahan  dan membutuhkan umat beriman untuk melindungi pengungsi [QS. 9: 100 dan 117]. Undang-undang ini memberikan hak kepada pengungsi dan pengungsi internal untuk  mendapatkan  hak-hak  tertentu  dan  perlakuan  yang  manusiawi  [QS.  8: 72-75,  QS.  16:  41]  dan  mengutuk  orang-orang  yang  tindakannya  mendorong migrasi massal [QS. 2: 84-86] .
Migrasi  dan  Pengungsi  adalah  suatu  Kewajaran.  Banyak  contoh  migrasi oleh  orang  beriman  dan  nabi  muncul  di  Al-Qur'an  dan  dalam  sejarah  Islam. Mereka  tidak  hanya mengacu  pada  migrasi  umat  Islam  tetapi  juga  kisah-kisah dari  Nabi  seperti  Ibrahim  dan  Musa.  Ayat-ayat  Al-Qur'an  menunjukkan  bahwa migrasi  dapat  menjadi  kebutuhan  bagi  siapa  pun  di  saat  sulit  atau  saat kehidupan  dan  keyakinannya  terancam.  Beberapa  ayat  bahkan  meminta  umat untuk  memilih  migrasi  dalam  situasi  seperti  itu  (jika  mereka  mampu melakukannya) [QS. 4: 97-99].
Keberpihakan  Ajaran  Islam.  Konsep  Islam  tentang  pengungsi  dan  suaka memiliki  ciri  khas  utama. Dalam  ajaran  Islam,  hijrah  (suaka)  memberikan definisi  yang  lebih  luas  daripada  definisi  pengungsi  dalam  Pasal  1  Konvensi 1951, yang Berkaitan dengan Status Pengungsi. Dalam Islam, semua pengungsi harus diperlakukan sama di bawah kedaulatan Tuhan (Allah SWT). Sebaliknya, hukum  Barat,  berdasarkan  kedaulatan  negara,  membagi  orang-orang  terlantar menjadi: a) pengungsi, b) pencari suaka, c) orang-orang tanpa kewarganegaraan, d)  pengungsi  internal,  e)  pengungsi  yang  kembali,  dan  f)  orang-orang  yang berisiko  dipindahkan,  dan  kelompok-kelompok  ini  berbeda  hak  dan kewajibannya.  Ini  mengabaikan  fakta,  bahwa  tidak  sedikit  dari  pengungsi tertentu,  seperti  perempuan  dan  anak-anak,  lebih  rentan  daripada  yang  lain, sehingga  adanya  kategorisasi  tersebut  dapat  memperburuk  keadaan  jika  tidak diantisipasi.
Kontras utama kedua antara hukum pengungsi modern dan hukum Islam adalah  menunjukkan  kekuasaan  pemberi  suaka.  Hukum  internasional  modern tidak  memiliki  ketentuan  yang  memberikan  hak  penuh  kepada  pencari  suaka atas  suaka.  Dalam  hukum  internasional,  hanya  negara  yang  memiliki kekuasaan untuk memberikan suaka.

## Indonesia, OKI dan Pengungsi
Di  seluruh  dunia,  saat  ini  terdapat  lebih  dari  1,3  miliar  Muslim. Kebanyakan  pengungsi  Muslim  melarikan  diri  dari  konflik  bersenjata  yang kejam  atau  rezim  otoriter  di  negara  mereka.  Namun,  meskipun  mereka menganut  Islam  atau  hukum  Syariah,  negara-negara  Muslim  jarang  menyebut dan  mengartikulasikan  „hijrah‟  ketika  berurusan  dengan  pengungsi.  Konsep dasar  ajaran  Islam  ini  jarang  diterapkan,  hal  ini  dapat  dilihat  dimana  yang selama ini, yang banyak menampung pengungsi dari sisi banyaknya negara OKI yang  diterima  sebagai  pengungsi  dan  pemukiman  kembali,  mayoritas  berasal dari negara Barat sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Namun, terlepas dari kurangnya  penerimaan  suaka  khususnya  di  Negara  OKI,  konsep  hijrah  dapat memberikan kerangka kerja yang penting untuk perlakuan terhadap pengungsi dan pencari suaka oleh negara mayoritas Muslim.
Ajaran  dan  peraturan  Islam  merupakan  sumber  yang  berharga  untuk perlindungan  hak-hak  pengungsi,  migran  dan  pencari  suaka.  Selain  tanggung jawab  kontrak,  mereka  dapat  berfungsi  sebagai  penjamin  hak-hak  pengungsi, terutama  wanita  dan  anak-anak,  berdasarkan  agama.  Jalinan  kerja  sama Indonesia  dengan  negara  di  Timur  Tengah  cukup  terlibat,  terutama  ketika Kemerdekaan  Indonesia  1945,  negara  yang  mengakui  Kemerdekaan  Indonesia ialah  negara-negara  yang  berasal  dari  Timur  Tengah  (Mesir,  Siria,  Irak,  Saudi Arabia, Yaman, Afghanistan, Iran dan Turki).
Dari uraian sudut pandang ajaran Islam terkait Pengungsi, Indonesia yang mayoritas Muslim terbesar di Dunia dapat berperan penting dalam menginisiasi dan  bekerja  sama  dengan  negara  OKI  lainnya  dalam  memperbaiki  dan menyelesaikan  segala  hal  terkait  pengungsi  di  dunia,  khususnya  di  berada  di Timur Tengah.

## D. PENUTUP
Dari uraian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa sikap dan kebijakan  yang  ditempuh  oleh  negara-negara  mayoritas  muslim  terkait  dengan isu  pengungsi  yang  berasal  dari  Timur  Tengah,    secara  kuantitas  (orang), mayoritas  penerima  pengungsi    berasal  dari  negara  OKI:  Turki,  Pakistan,  Iran dan  Lebanon.  Adanya  kemiripan  identitas  seperti  aspek  agama,  letak  geografis yang  bersebelahan    dan  juga  keterbukaan  diplomasi  para  pemimpin  negara menjadi  indikator  utama  mereka  menerima  para  pengungsi  meskipun  menuai pro-kontra di internal negara. Namun berdasarkan kuantitas banyak negara OKI yang  ditampung  (pengungsi),  mayoritas  berasal  dari  negara  Barat:  Amerika Serikat,  Inggris,  Perancis,  Kanada  dan  Jerman,  sehingga  negara  OKI  lainnya dapat menjadikan contoh bagaimana mengelola pengungsi dengan baik. Beberapa  strategi  kebijakan  yang  bisa  dilakukan  oleh  negara-negara mayoritas  muslim  secara  bersama  untuk  mengatasi  isu  pengungsi  sudah diuraikan  sebelumnya,  diantaranya  membuat  Tim  Darurat  Pengungsi  agar pengungsi  selamat  dalam  perjalanan  menuju  negara  tertentu,  dan  pemberian
hak edukasi dan bekerja bagi pengungsi, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan  mandiri  serta  mengurangi  ketergantungan  dengan  bantuan  dalam/luar negeri.  Ajaran  Islam  terkait  penanganan  pengungsi  sudah  banyak  disinggung dalam  banyak  ayat,  hadis  maupun  sejarah  Islam,  akan  tetapi  masyarakat negara  Muslim  jarang  menyebut  dan  mengartikulasikan  „hijrah‟  ketika berurusan  dengan  pengungsi.  Indonesia  merupakan  negara  mayoritas  Muslim terbesar  di  dunia  dan  dengan  kekuatan  politik  luar  negeri  (PBB,  ASEAN,  G20, G15) dan ekonomi  yang baik (GDP besar diantara negara OKI) dapat berperan lebih  dalam  upaya  penanganan  pengungsi,  khususnya  yang  berada  di  timur tengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur‟an al-Karim
10  ways  countries  can  help  refugees  integrate|World  Economic  Forum (2016). Available at: https://www.weforum.org/agenda/2016/05/10-ways- countries-can-help-refugees-integrate/ .
8 ways to solve the world refugee crisis | Amnesty International (2020). Available at: https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/10/eight- solutions-world-refugee-crisis/ .
Adiputera,  Yunizar  &  Prabandari,  Atin.  (2018).  Addressing  Challenges  and Identifying  Opportunities  for  Refugee  Access  to  Employment  in  Indonesia. Policy Brief. Diakses dari https://drive.google.com/file/d/1BRM_fiDabssUmuoAGfUVZTj1gohoMhTb/ view.
Ahmad, A. (1997) Social Welfare: A Basic Islamic Value .
Amnesty  International.  (2015).  8  Ways  To  Solve  The  World  Refugee  Crisis.
Diakses dari https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/10/eight-solutions- world-refugee-crisis/
Amnesty  International.  (2016).  Arab  Spring:  Five  Years  On.  Diakses  dari https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/01/arab-spring-five- years-on/.
Asia  Tenggara:  Perjalanan  Mematikan  -  Krisis  Pengungsi  dan  Perdagangan Manusia  di  Asia  Tenggara  |  Amnesty  International (2015).  Available  at: https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/2574/2015/id/
Breitman,  R.,  Kraut,  A.  M.,  &  Kraut,  A.  M.  (1987). American  refugee  policy  and European Jewry, 1933-1945 . Indiana University Press. CNN  Indonesia.  (2019,  Juli  6).  UNHCR  Akui  Dana  Terbatas  untuk  Tangani Pengungsi  di  Indonesia.  CNN  Indonesia  online.  Diakses  dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190705195855-20- 409590/unhcr-akui-dana-terbatas-untuk-tangani-pengungsi-di-indonesia. Cornell,  V.  J.  (2007) Voices  of  Islam:  Voices  of  life :  family,  home,  and  society . Greenwood Publishing Group. Corrigan,  J.  (2016) Jews,  Christians,  Muslims:  A  Comparative  Introduction  to Monotheistic Religions . Routledge.
Creswell,  J.  W.,  &  Creswell,  J.  D.  (2017). Research  design:  Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
Dunay, A. M. (2017). The fourth wave of democratization: A comparative analysis of  Tunisia  and  Egypt  (Senior  Honours  Project).  Diakses  dari https://pdfs.semanticscholar.org/316f/f1a55aefa2b30789557ed0d63c6e9f 17335d.pdf.
Feller,  E.  (2001).  International  refugee  protection  50  years  on:  The  protection challenges of the past, present and future. International  Review  of  the  Red Cross , 83 (843), 581-606. Feller,  E.  (2001).  The  evolution  of  the  international  refugee  protection regime. Washington University Journal of Law & Policy, 5, 129. Gillroy,  J.  M.  (2002) The  Moral  Austerity  of  Environmental  Decision  Making: Sustainability, Democracy, and Normative Argument in Policy and Law . Duke University Press.
Goodwin-Gill,  G.  S.  (2014).  The  international  law  of  refugee  protection. The Oxford handbook of refugee and forced migration studies, 36-47.
Hangartner, D., Dinas, E., Marbach, M., Matakos, K., & Xefteris, D. (2019). Does exposure to the refugee crisis make natives more hostile?. American Political Science Review , 113 (2), 442-455. Hashmi,  S.  (2009) Islamic  Political  Ethics:  Civil  Society,  Pluralism,  and  Conflict . Princeton University Press.
Hayatli,  M.  (2012).  Islam,  international  law  and  the  protection  of  refugees  and IDPs. Forced Migration Review , 2. History  of  The  Organisation  of  Islamic  Cooperation  (OIC) (2020) Oic-oci.org.
Available at: Oic-oci.org. HRH Prince El Hassan bin Talal of Jordan. (June 2019). A lifelong commitment to justice. FMR Online. Diakses dari https://www.fmreview.org/ethics/bintalal
Jick, T.D. (1979). Mixing qualitative and quantitative methods: Triangulation in action. Administrative science quarterly , 24(4), 602-611. Juan,  E.  S.  (2004) Working  Through  the  Contradictions:  From  Cultural  Theory  to Critical Practice . Bucknell University Press.
Nadig,  A.  (2002).  Human  Smuggling,  National  Security,  and  Refugee Protection. Journal of refugee studies, 15(1), 1-25.
Nicholson, F., & Kumin, J. (2017). A guide to international refugee protection and building  state  asylum  systems. Inter-Parliamentary  Union:  Geneva, Switzerland.
OIC:  40  Years  of  Frustrations  Al  Jazeera (2009).  Available  at: https://www.aljazeera.com/programmes/general/2009/10/200910261043 188533.html
Palmer, M. D. (2012) Religion and Social Justice . New Jersey: John Wiley & Sons. Pinfari,  Marco.  (2009).  Nothing  but  failure?  :  the  Arab  League  and  the  Gulf Cooperation  Council  as  mediators  in  Middle  Eastern  conflicts. Working Paper No. 45, seri 2. Diakses dari https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08b7be5274a31e0000 ba4/WP45.2.pdf .
Rahaei,  S.  (2012).  The  rights  of  refugee  women  and  children  in  Islam. Forced Migration Review , 4. Shoukri, A. M. (2010). Refugee status in Islam: concepts of protection in Islamic tradition and international law (Vol. 7). IB Tauris.
South  Africa:  Attacks  on  Foreign  Nationals  |  Human  Rights  Watch (2019). Available at: https://www.hrw.org/news/2019/04/15/south-africa- attacks-foreign-nationals
Stefon, M. (2010) Islamic Beliefs and Practices . New York: Britannica Educational Publishing.
The Best Ways to Deal with the Refugee Crisis | International Rescue Committee (IRC) (2016). Available at: https://www.rescue.org/press-release/best-ways- deal-refugee-crisis The  World  Bank.  (2018).  Refugee  population  by  country  or  territory  of  origin. Diakses dari https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.REFG.OR?locations=XQ&na me_desc=true. UNHCR. (2019). Refugees. Diakses dari https://www.unhcr.org/refugees.html. Worldwide, I. R. (2012) ISLAM AND REFUGEES . Available at: https://www.unhcr.org/afr/protection/hcdialogue