## PARTISIPASI PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DESA LOKAPAKSA KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG
Oleh : Kadek Agus Ariana 1 dan I Nyoman Sukraaliawan 2

## Abstraksi
Untuk suksesnya program Keluarga Berencana, maka partisipasi istri dan suami sebagai  Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  sangat  diperlukan.  Ber-KB  bukan  hanya  untuk wanita/istri,  tetapi  juga  untuk  pria/suami.  Dengan  demikian  tujuan  dari  program  KB yakni mencapai keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera bisa terwujud.
Dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah  partisipasi  PUS  dalam  program  KB  di  Desa  Lokapaksa  Kecamatan Seririt  Kabupaten  Buleleng  ?;  2)  apakah  faktor  penghambat  partisipasi  PUS  dalam program  KB  di  Desa  Lokapaksa  Kecamatan  Seririt  Kabupaten  Buleleng    ?;  dan  3) apakah  solusi  dari  hambatan-hambatan  partisipasi  PUS  dalam  program  KB  di  Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ?
Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian kualitatif  dengan  maksud  memperoleh  gambaran  yang  jelas  tentang  partisipasi  PUS dalam  program  KB  di  Desa  Lokapaksa  Kecamatan  Seririt  Kabupaten  Buleleng. Pengambilan  informan  menggunakan  teknik purposive  sampling .  Sedangkan pengumpulan  datanya  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara  dan  pemanfaatan dokumen.  Analisis  data  dilakukan  secara  sirkuler  dimana  analisis  dilakukan  sepanjang proses penelitian,dengan tahapan ; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi.
Dari  hasil  penelitian  ditemukan  fakta  partisipasi  PUS  dalam  program  KB  di Desa  Lokapaksa  dalam  bentuk voice,  access,  control ,  dan  partisipasi  dalam  menerima dan memberi informasi tantang KB
Faktor-faktor  penghambat  partisipasi  PUS  dalam  program  KB  di  Desa Lokapaksa terdiri dari faktor struktural dan faktor kultural. Solusi dalam menghilangkan faktor  penghambat  partisipasi  PUS  dalam  program  KB  di  Desa  Lokapaksa  adalah dengan memberikan informasi dan pengetahuan  yang benar dan tepat tentang program KB  melalui  KIE.  Juga  dengan  memberikan  pemahaman  dan  sosialisasi  secara  terus menerus kepada masyarakat PUS tentang pentingnya ikut program KB.

## Kata Kunci : partisipasi, PUS, program KB
1 Staf BKKBN Kecamatan Seririt, email arya_81bagus@yahoo.co.id 2 Staf Pengajar Universitas Panji Sakti, email sukraaliawan@unipas.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Program  Keluarga  Berencana  (KB)  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Keluarga Berencana juga diharapkan dapat meningkatkan  kualitas  penduduk  Indonesia.  Program  KB  sangat  penting  dalam mendukung  percepatan  pencapaian  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh  karenanya  adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat sangat diperlukan demi terlaksananya
program  tersebut.  Tujuan awal  program  Keluarga Berencana adalah untuk  membentuk keluarga  kecil  sesuai  dengan  kekuatan  sosial  ekonomi  suatu  keluarga  dengan  cara pengaturan  kelahiran  anak,  agar  diperoleh  suatu  keluarga  bahagia  dan  sejahtera  yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya   (BKKBN Provinsi Bali, 2017 : 11 ). Di samping itu  KB  juga  bertujuan  sebagai  pengatur  kelahiran,  pedewasaan  usia  perkawinan, peningkatan  ketahanan  pangan  dan  kesejahteraan  keluarga.  Dengan  program  ini  dapat meningkatkan  kualitas  manusia  Indonesia  yang  memiliki  karakter  bangsa  dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  52  tahun  2009  tentang  Perkembangan Kependudukan  dan  Pembangunan  Keluarga,  pada  pasal  1  (8)  menyebutkan  Keluarga Berencana  adalah  upaya  mengatur  kelahiran  anak,  jarak  dan  usia  ideal  melahirkan, mengatur  kehamilan,  melalui  promosi,  perlindungan  dan  bantuan  sesuai  dengan  hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
Program Keluarga Berencana Nasional harus mampu memposisikan diri sebagai bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  pembangunan  dan  mampu  memenuhi  tuntutan masyarakat,  terutama  dalam  menjamin  kualitas  pelayanan  Keluarga  Berencana  dan kesehatan reproduksi yang lebih baik, serta mampu menghargai hak reproduksi sebagai bagian  dari  hak  asasi  manusia.  Di  samping  itu,  program  KB  nasional  harus  dapat menempatkan masyarakat sebagai pelaku utamanya.
Untuk mensukseskan program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui program KB, maka partisipasi masyarakat merupakan kunci dari  terlaksananya  program  KB.  Partisipasi  masyarakat  dapat  berupa  partisipasi  aktif maupun  pasrtisipasi  pasif.  Adanya  keetrlibatan  masyarakat  mulai  dari  tahap perencanaan  hingga  tahap  evaluasi  sangat  berguna  untuk  melihat  kesesuaian  program dengan kebutuhan masyarakat.
Pencapaian program KB sudah sangat bagus dalam penggunaan alat kontrasepsi sehingga program yang lain diarahkan kepada kualitas hidup manusia. Untuk pelayanan KB  dalam  hal  ini  penggunaan  alat  kontrasepsi  agar  dilayani  dengan  memanfaatkan fasilitas  mobil  keliling  dari  Dinas  Kependudukan  Keluarga  Berencana  untuk menjangkau daerah terpencil. Untuk pelayanan KB secara umum masih fokus diberikan pada  ibu-ibu  tentang  edukasi  alat  kontrasepsi  serta  pemberian  edukasi  kepada  suami agar disarankan untuk mengikuti program KB.
Partisipasi  pria  menjadi  salah  satu  indikator  dalam  keberhasilan  program Keluarga  Berencana  dalam  memberikan  kontribusi  yang  nyata  dalam  mewujudkan keluarga  kecil  berkualitas,  kegiatan  ini  sebagai  upaya  pembangunan  kesehatan  di masyarakat  (Karyani  dan  Ardana  (2018:  40).  Pastisipasi  pria/suami  dalam  kesertaan ber-KB adalah tanggung jawabnya serta berperilaku seksual yang sehat dan aman bagi dirinya, pasangan dan keluarganya.
Untuk  suksesnya  program  Keluarga  berencana  tersebut,  maka  partisipasi  istri dan suami sebagai Pasangan Usia Subur (PUS) sangat diperlukan. Ber-KB bukan hanya untuk wanita/istri, tetapi juga untuk pria/suami. Partisipasi Pasangan Usia Subur dalam program  Keluarga  Berencana  merupakan  bagian  dari  adanya  kesetaraan  dan  keadilan gender,  dimana  pria/suami  dan  wanita/istri  memiliki  kedudukan  yang  sama  dalam program Keluarga Berencana.
Saat  ini  masyarakat  sudah  banyak  menggemari  KB  pria.  KB  pria  merupakan pelayanan  KB  jangka  panjang  dengan  program  vasektomi.  Medis  Operasi  Pria  (MOP) atau Vasektomi merupakan kontrasepsi mantap  yang paling aman, nyaman dan praktis digunakan  setelah  pasangannya  tidak  cocok  dengan  berbagai  kontrasepsi  wanita  atau pasangan  yang  tidak  menginginkan  anak  lagi  (menyetop  kelahiran).  Pilihan  untuk mengikuti  vasektomi  atas  dasar  kesepakatan  pasangan  sehingga  ia  akan  lebih  fokus untuk  membiayai  anak  mengikuti  pendidikan  setinggi-tingginya  (BKKBN  Provinsi Bali,  2013  :  18).  Keterlibatan  pria  dalam  ber-KB  terutama  dengan  program  vasektomi merupakan  partisipasi  masyarakat  khususnya  Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  untuk  ikut mensukseskan progam Keluarga Berencana Nasional.
Desa  Lokapaksa  merupakan  salah  satu  desa  di  kecamatan  Seririt  yang masyarakat khususnya Pasangan Usia Subur (PUS) sudah berpartisipasi dalam program Keluarga Berencana. Sebagian besar PUS yang ada di Desa Lokapaksa memang sudah mengikuti  program  KB.  Mereka  ber-KB  dengan  menggunakan  berbagai  macam  alat kontrasepsi seperti IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntik, dan Pil. Dari data yang diperoleh sampai Mei 2021 jumlah PUS di Desa Lokapaksa yakni sebanyak 1949 PUS, 1708 PUS (87,63 %) yang sudah ikut program KB. Sisanya 241 PUS (12,37 %) belum ikut  program  KB.  Memang  angka  tersebut  sudah  cukup  tinggi,  tetapi  target  dalam Program Keluarga Nasional adalah semua PUS diharapkan ikut program KB.
Permasalahan  yang  ditemui  di  lapangan,  masih  adanya  PUS  yang  belum mengikuti  program  KB  diantaranya  adalah  karena  faktor  ekonomi  seperti  tidak  ada biaya untuk ber-KB, faktor sosial dimana masih adanya sebagian kecil masyarakat yang berpikir bahwa anak adalah anugrah Tuhan sehingga tidak boleh ditolak kehadirannya, juga  anak  mereka  anggap  sebagai  pembawa  rejeki  karena  anak  diharapkan  bisa membantu  meringankan  pekerjaan  orang  tuanya,  bahkan  anak  bisa  disuruh  untuk  ikut orang tuanya bekerja. Permasalahan lainnya adalah masih kurangnya pengetahuan PUS tentang  program  Keluarga  berencana  sehingga  mereka  masih  enggan  untuk  ikut program Keluarga Berencana.
Berdasarkan  uraian  diatas  dalam  kaitannyan  dengan  partisipasi  PUS  dalam mengikuti program Keluarga Berencana, peneliti tertarik untuk memilih judul penelitian :  “  Partisipasi  Pasangan  Usia  Subur  (  PUS  )  Dalam  Program  Keluarga  Berencana  di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt  Kabupaten Buleleng”
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  dapat  dirumuskan  permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  Partisipasi  PUS  dalam  Program  Keluarga  Berencana  di  Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng?
2. Apakah hambatan partisipasi PUS dalam program Keluarga Berencana di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ?
3. Apakah  Solusi  terhadap  hambatan  partisipasi  PUS  dalam  program  Keluarga Berencana di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ?

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif.  Menurut  Bungin  (2012  :  32),  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang  dpat  diamati  dari  orang-orang  yang  diteliti.  Sedangkan  menurut  Trianto  (2011  : 179)  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  percaya  bahwa  kebenaran  adalah dinamis  dan  dapat  ditemukan  hanya  melalui  penelaahan  terhadap  orang-orang  melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka.
Informan  adalah  orang-orang  yang  bisa  memberikan  informasi  dan pandangannya.  Dalam  penelitian  yang  dilaksanakan,  maka  informan  yang  dipandang mampu  memberikan  informasi  yang  akurat  antara  lain:Perbekel  dan  perangkat  Desa
Lokapaksa, Ketua PKK Desa Lokapaksa, Koordinator PLKB Kecamatan Seririt, Bidan Desa, Tokoh masyarakat dan masyarakat Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di Desa Lokapaksa.  Informan  ditunjuk  secara purposive  sampling dengan  mempertimbangkan pengetahuan mereka tentang masalah yang ditelaah.
Menurut  Moleong  (2010),  perumusan  fokus  atau  masalah  dalam  penelitian kualitatif bersifat tentatif artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah itu masih tetap dilakukan sewaktu peneliti sudah berada dilatar penelitian. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :
1.  Partisipasi  PUS  dalam  program  Keluarga  Berencana  di  Desa  Lokapaksa,  yang meliputi:
a. Voice, yakni  hak  dan  tindakan  warga  masyarakat  dalam  menyampaikan  aspirasi dan gagasan masalah KB.
b. Acces , yakni terlibat aktif dalam mengelola Posyandu
c. Control, yakni terlibat dalam mengawasi hasil program KB
d. Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi.
2. Faktor-faktor Penghambat partisipasi PUS dalam Program Keluarga berencana, yang meliputi : faktor struktural dan faktor kultural.
3. Solusi dalam menghilangkan hambatan partisipasi PUS dalam program KB, meliputi solusi secara struktural dan solusi secara kultural.
Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Lokasi ini dipilih dengan alasan karena sepanjang pengamatan peneliti belum pernah  ada  yang  meneliti  sebelumnya.  Juga  karena  tersedianya  data-data  yang dibutuhkan  dalam  penelitian  ini.  Pengumpulan  data  menggunakan  teknik  observasi, wawancara  dan  pemanfaatan  dokumen.  Selanjutnya  analisis  data  menggunakan  empat tahapan  seperti  yang  disampaikan  oleh  Milles  dan  Huberman  (Sugiyono,  2013),  yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan/verifikasi.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Partisipasi PUS dalam Program KB di Desa Lokapaksa
Partisipasi  adalah  keterlibatan  seseorang  atau  anggota  masyarakat  yang  ikut dalam  proses  pengambilan  beberapa  bagian  dalam  kegiatan  bersama.  Terkait  dengan partisipasi  masyarakat  khususnya  partisipasi  PUS  di  Desa  Lokapaksa  dalam  program Keluarga  Berencana,  maka  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  partisipasi  PUS
tersebut  dapat  dikategorikan  dalam  beberapa  hal  yaitu  : voice,  acces,  control, dan partisipasi dalam menerima dan memberi informasi.
Setiap warga masyarakat khususnya PUS yang ada di Desa Lokapaksa memiliki hak untuk  ikut menyampaikan aspirasi,  gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap  program  KB  supaya  program  yang  diikutinya  tersebut  memberikan  manfaat bagi  kesejahteraan  hidup  keluarganya.  Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang disampaikan  oleh  para  informan,  dapat  diketahui  bahwa  partisipasi  masyarakat  PUS memang  sangat  dibutuhkan  bagi  kemajuan  dan  berhasilnya  program  KB  di  Desa Lokapaksa. Partisipasi masyarakat PUS tersebut bisa berupa aspirasi, gagasan, tuntutan atau  menyampaikan  kebutuhan  dan  kepentingannya  berkaitan  dengan  program  KB yang diikutinya. Hal tersebut oleh Juliantara (2012 : 90-91) disebut dengan voice , yng maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat  dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan  pemerintah.  Juga  sesuai  dengan  yang  disampaikan  Syamsi        (2009  :  41) bahwa  partisipasi  bukan  saja  sekedar  melaksanakan  apa  yang  telah  diputuskan  pihak lain,  tetapi  partisipasi  berproses  dari  penyusunan  rencana  pelaksanaan  sampai  pada pengawasan  partisipasi,  ikut  sertanya  masyarakat  secara  langsung,  tetapi  juga sumbangan ide-ide, gagasan serta pendapat lainnya yang kiranya dapat bermanfaat bagi efektifitas pelaksanaan program pembangunan.
Bentuk partisipasi lain PUS di Desa Lokapaksa adalah mereka ikut serta secara aktif  dalam  memanfaatkan  keberadaan  Posyandu  yang  ada  di  masing-masing  Banjar Dinas  yang  ada  di  Desa  Lokapaksa.  Seperti  data  yang  diperoleh  dari  dokumen  yang ada,  bahwa  Posyandu  yang  ada  di  Desa  Lokapaksa  berjumlah  9  (sembilan)  yang lokasinya  tersebar  di  9  (sembilan)  Banjar  Dinas  yang  ada  di  Desa  Lokapaksa.  Sekali dalam  sebulan  di  masing-masing  Posyandu  tersebut  diadakan  kegiatan  pelayanan kepada Balita, Ibu hamil dan PUS.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  para    informan  ,  didukung  dengan  hasil pengamatan  langsung  di  lokasi  penelitian  khususnya  di  Posyandu,  juga  melihat  data dokumen  tentang  kunjungan  dan  kehadiran  masyarakat  khususnya  PUS  di  kegiatan Posyandu,  dapat  diketahun  bahwa  masyarakat  khususnya  PUS  di  Desa  Lokapaksa sudah  memanfaatkan  dengan  baik  keberadaan  Posyandu  yang  kegiatannya dilaksanakan setiap sebulan sekali. Masyarakat sudah memanfatkan berbagai pelayanan
kesehatan  serta  informasi  yang  diberikan  pada  kegiatan  Posyandu,  karena  mereka menyadari bahwa Posyandu tersebut adalah milik bersama. Hal tersebut oleh Juliantara (2012  :  90-91)  disebut  sebagai  salah  satu  sekuen  partisipasi  yang  disebutnya  dengan Access ,  maksudnya  adalah  partisipasi  masyarakat  dalam  mempengaruhi  dan menentukan  kebijakan  serta  terlibat  aktif  dalam  mengelola  barang-barang  publik, termasuk di dalamnya akses terhadap pelayanan publik.
Keterlibatan  PUS  dalam  mengawasi  jalannya  program  KB  termasuk  hasil  dari program  KB  itu  sendiri  menjadi  bentuk  partisipasi  PUS  di  Desa  Lokapaksa  dalam program  KB.  Berdasarkan  keterangan-keterangan  yang  disampaikan  oleh  para informan, dapat  diketahui  bahwa dalam pelaksanaan program  KB di  Desa  Lokapaksa, msyarakat khususnya PUS sudah mau dan mampu melibatkan dirinya khususnya dalam pengawasan  terhadap  pelaksanan  program  KB  terutama  yang  berkaitan  dengan penggunaan  anggarannya.  Pelaksana  program  KB  juga  sudah  secara  terbuka menyampaikan  berbagai  program  KB  yang  dijalankan,  termasuk  penggunaan anggarannya.  Petugas  KB  juga  sudah  memiliki  kepedulian  yang  tinggi  terhadap berbagai  kebutuhan  yang  diperlukan  oleh  masyarakat  PUS  untuk  menunjang pelaksanaan program KB. Hal ini menurut Juliantara     (2012 : 90-91) disebut dengan Control , yang maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi  jalannya  tugas-tugas  pemerintah.  Sehingga  nantinya  akan  terbentuk  suatu pemerintahan  yang  transparan,  akuntabel  dan  responsif  terhadap  berbagai  kebutuhan masyarakatnya.  Dalam  konteks  pelaksanaan  program  KB  di  Desa  Lokapaksa, masyarakat  PUS  mau  dan  mampu  terlibat  dalam  mengawasi  jalannya  program  KB tersebut sehingga mencapai tujuan sesuai dengan harapan bersama.
Selanjutnya  dalam  pelaksanaan  program  KB  di  Desa  Lokapaksa,  masyarakat PUS bisa terlibat atau berpartisipasi dalam menerima informasi terkait program KB dan kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada yang lainnya.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  tiga  orang informan,  dapat  diketahui  bahwa  masyarakat  PUS  di  Desa  Lokapaksa  memanfaat media  komunikasi  atau  media  sosial  untuk  menerima  dan  memberi  informasi  terkait program  KB.  Hal  ini  merupakan  bagian  dari  partisipasi  masyarakat  dalam  program Keluarga  Berencana,  yang  sesuai  juga  dengan  yang  disampaikan  oleh  Ndraha  (2010  :
32),  bahwa  salah  satu  macam  partisipasi  adalah  partisipasi  dalam  menerima  dan memberi informasi.

## 3.2  Faktor-faktor Penghambat Partisipasi PUS dalam Program KB.
Partisipasi  Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  di  Desa  Lokapaksa  dalam  mengikuti program  Keluarga  Berencana  tentunya  tidak  bisa  berjalan  sempurna.  Selalu  saja  ada faktor  yang  menjadi  penghambatnya.  Terkait  permasalahan  tersebut,  hasil  penelitian menemukan adanya 2 (dua) hal yang menjadi faktor penghambat partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa, yakni faktor struktural dan faktor kultural.
Faktor struktural yang menjadi penghambat partisipasi PUS dalam program KB di  Desa  Lokapaksa  adalah  terkait  dengan  adanya  kebijakan  atau  peraturan-peraturan yang berkaitan dengan program KB yang menyebabkan turunnya minat PUS untuk ikut program  KB.  Salah  satu  hambatan  struktural  yang  menghambat  PUS  di  Desa Lokapaksa dan PUS di Provinsi Bali pada umumnya untuk berpartisipasi dalm program KB  adalah  adanya  himbauan  Gubernur  Bali,  I  Wayan  Koster,  yang  menghimbau masyarakat  Bali  khususnya  yang  beragama  Hindu  untuk  menerapkan  ”KB  Bali” dengan  memiliki  4  (empat)  orang  anak,  supaya  nama  ”Nyoman”  dan  ”Ketut”  tidak punah.
Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan lewat wawancara,  dapat  diketahui  bahwa  adanya  himbauan  dari  seorang  pejabat  yakni Gubernur Bali tentang ”KB Bali” dimana masyarakat Hindu di Bali dianjurkan untuk memiliki anak sampai empat orang supaya nama ”Nyoman” dan ”Ketut” tidak punah, menjadi faktor penghambat secara struktural partisipasi PUS di Desa Lokapaksa untuk ikut  program  KB.  Apalagi  bagi  sebagian  orang  awam  yang  tinggal  di  pedesaan, meskipun itu sebatas himbauan tetapi dianggap sebagai peraturan atau kebijakan  yang dikeluarkan oleh pejabat setingkat Gubernur. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan yang disampaikan  oleh  Nawawi          (2012  :  67),  yang  menyebutkan  bahwa  dalam pelaksanaannya, proses  dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat  dilakukan melalui penerapan  pendekatan  pemberdayaan  yang  dapat  disingkat  5P,  yang  salah  satunya adalah  Pemungkinan,  yaitu  menciptakan  suasana  dan  iklim  yang  memungkinkan potensi  masyarakat  berkembang  secara  optimal.  Pemberdayaan  harus  mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
Faktor  lainnya  yang  bisa  disebut  sebagai  faktor  struktural  penghambat partisipasi  PUS  dalam  program  KB  di  Desa  Lokapaksa  adalah  adanya  pemahaman yang  kurang  benar  akibat  kurangnya  informasi  dan  pengetahuan  yang  diperolehnya. Kondisi ini berkaitan dengan program KB berupa MOP (Medis Operasi Pria) atau yang biasa disebut Vasektomi.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para  informan lewat wawancara, didukung bukti dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa hambatan partisipasi  PUS  di  Desa  Lokapaksa  untuk  ikut  program  Kb  khususnya  program  MOP atau  vasektomi  karena  kurangnya  informasi  dan  pengetahuan  PUS  tentang  vasektomi tersebut. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan strategi KIE dalam program KB, dimana KIE                            (Komunikasi Informasi dan Edukasi) merupakan satu proses penyampaian pesan, informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang program KB dengan  menggunakan  berbagai  media  dengan  tujuan  utama  untuk  memecahkan masalah dalam lingkungan masyarakat dalam meningkatkan program KB atau sebagai penunjang tercapainya program KB (BKKBN Provinsi Bali, 2017)
Faktor kultural yang menjadi penghambat partisipasi PUS dalam program KB di Desa  Lokapaksa  adalah  adanya  budaya  atau  tradisi  masyarakat  Bali  terutama  yang beragama  Hindu  bahwa  kalau  belum  memiliki  anak  laki-laki  maka  keluarga  tersebut belum lengkap. Konsep purusa-pradana yang dimiliki  oleh masyarakat  Hindu di  Bali dimana  menempatkan  keturunan  laki-laki  sebagai  penerus  garis  keturunan  tentunya menjadi  penghambat  partisipasi  PUS  dalam  program  KB,  dimana  dalam  program  KB slogannya adalah ”dua anak cukup,laki perempuan sama saja”.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para  informan, didukung  dengan  hasil  observasi  di  lokasi  penelitian,  dapat  diketahui  bahwa  faktor budaya  dimana  orang  Hindu  Bali  harus  punya  anak  laki-laki  karena  akan  menjadi penerus  garis  keturunan  dan  menjadi  gantungan  orang  tua  nantinya  serta  yang  akan melanjutkan tradisi ngayah di sanggah merajan, menjadi faktor penghambat partisipasi PUS  dalam  program  KB  di  Desa  Lokapaksa.  Hal  ini  tentunya  tidak  sesuai  dengan upaya  pemberdayaan  masyarakat  yang  oleh  Nawawi    (2012  :  67)  dilakukan  melalui penerapan  pendekatan  5P  yang  salah  satunya  adalah  Pemungkinan,  yakni pemberdayaan  harus  mampu  membebaskan  masyarakat  dari  sekat-sekat  kultural  dan struktural yang menghambat.
3.3 Solusi dalam menghilangkan hambatan partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa
Adanya  faktor  penghambat  partisipasi  PUS  dalam  program  KB  di  Desa Lokapaksa  harus  segera  dicarikan  solusinya  supaya  program  pemerintah  dalam menekan laju pertumbuhan penduduk lewat program Keluarga Berencana bisa tercapai dan  keluarga  yang  bahagia  sejahtera  dengan  dua  anak  cukup  bisa  segera  dapat terwujud. Solusi yang diupayakan tentunya disesuaikan dengan faktor penghambatnya.
Untuk  menghilangkan  hambatan  secara  struktural  partisipasi  masyarakat  PUS dalam  program  KB  di  Desa  Lokapaksa,  terkait  adanya  himbauan  Gubernur  Bali,  I Wayan  Koster  tentang  ”KB  Bali”  adalah  dengan  menyampaikan  kepada  masyarakat PUS bahwa apa yang disampaikan oleh Gubernur tersebut hanyalah sebatas himbauan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  tiga  orang  informan,  dapat  diketahui bahwa solusi untuk mengilangkan hambatan struktural partisipasi PUS dalam program KB  di  Desa  Lokapaksa  terkait  adanya  himbauan  Gubernur  tentang  ”KB  Bali”  adalah dengan  menyampaikan  kepada  masyarakat  PUS  bahwa  itu  semua  hnaya  sebatas himbauan, bukan peraturan  yang harus diikuti.  Masyarakat  PUS  boleh mengikuti  atau tidak  himbauan  tersebut.  Masyarakat  PUS  berhak  menentukan  sendiri  apa  yang menjadi  pilihannya,  mau  ikut  program  KB  nasional  dengan  2  (dua)  anak  cukup  atau ikut  ”KB  Bali”  dengan  memiliki  4  (empat)  anak  tetapi  dengan  resiko  akan  kesulitan nantinya dalam mensejahterakan keluarganya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Nawawi  (2012)  terkait  pemberdayan  sebagai  kecenderungan  skunder,  menekankan pada  proses  menstimulus  mendorong  dan  memotivasi  individu  agar  mempunyai kemampuan dan keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.
Selanjutnya  solusi  terkait  kurangnya  informasi  dan  pengetahuan  masyarakat PUS  tentang  program  KB  khususnya  program  KB  pria  yang  biasa  disebut  vasektomi, maka  yang  dilakukan  adalah  lebih  mengefektifkan  lagi  penggunaan  media  sebagai wahana  penyampaian  informasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  PUS.  Berdasarkan pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para  informan,dapat  diketahui  bahwa solusi  untuk  menghilangkan  hambatan  partispiasi  PUS  di  Desa  Lokapaksa  dalam program KB adalah dengan lebih mengefektifkan penggunaan media komuniksasi dan media  sosial  untuk  menyebarkan  berbagai  informasi  dan  pengetahuan  terkait  program KB  khususnya  tentang  KB  pria  yang  biasa  disebut  vasektomi.  Hal  tersebut  sesuai
dengan  program  KIE  yang  selama  ini  menjadi  andalan  dalam  penyebaran  informasi tentang  KB.  KIE  adalah  proses  penyampaian  pesan,  informasi  kepada  masyarakat tentang  program  KB  dengan  menggunakan  berbagai  media  dengan  tujuan  untuk memecahkan masalah dalam lingkungan masyarakat dalam meningkatkan program KB atau sebagai penunjang tercapainya program KB (BKKBN Provinsi Bali, 2017)
Solusi yang dilakukan untuk menghilangkan hambatan kultural partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa yakni terkait masih kuatnya budaya dan tradisi masyarakat  Hindu  Bali  yang  menjadikan  anak  laki-laki  sebagai  penerus  garis keturunan, adalah dengan memberikan pengertian dan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat PUS bahwa dijaman modern seperti sekarang ini anak laki-laki atau perempuan sama saja.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para  informan, dapat  diketahui  bahwa  solusi  untuk  menghilangkan  hambatan  kultural  partisipasi masyarakat  PUS  dalam  program  KB  di  Desa  Lokapaksa  terkait  adanya  budaya  dan tradisi  pada  masyarakat  Hindu  Bali  secaa  umum  yang  masih  menganggap  anak  laki- laki  sebagai  penerus  garis  keturunan  keluarga,  bahwa  dalam  suatu  keluarga  harus  ada anak laki-laki, sehingga mereka belum berhenti punya anak sebelum ada anak laki-laki, adalah  dengan  memberikan  pemahaman  dan  sosialisasi  secara  terus  menerus  bahwa ikut program KB dengan membatasi jumlah anak cukup dua saja, laki perempuan sama saja, bertujuan untuk  meningkatkan kesejahteraan keluarga.  Karena dengan sosialisasi tersebut, masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan benar tentang sesuatu hal. Ini  sesuai  dengan  pengertian  sosialisasi  adalah  suatu  kegiatan  atau  upaya  yang dilakukan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  atau  organisasi/perusahaan/lembaga tertentu memberitahukan sesuatu (informasi) untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu/terbatas  ( https://id.answer.yahoo.c ).    Juga  seperti  yang  disampaikan  oleh Sutaryo  (2011)  bahwa  sosialisasi  adalah  merupakan  suatu  proses  bagaimana mempekenalkan sistem kepada seseorang, serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Dengan cara seperti ini semua informasi akan dapat sampai kepada masyarakat secara utuh dan benar.

## 4. PENUTUP

## 4.1 Simpulan
Berdasarkan  hal-hal  yang  disampaikan  dalam  hasil  penelitian  dan  pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1.  Partisipasi PUS dalam Program KB di Desa Lokapaksa dilaksanakan dengan : voice , yaitu  hak  dan  tindakan  masyarakat  PUS  dalam  menyampaikan  aspirasi,  gagasan, kebutuhan,  kepentingan  dan  tuntutan  atas  kebijakan  pemerintah, access ,  yaitu terlibat  aktif  dalam  memanfaatkan  keberadaan  posyandu, control ,  yaitu  ikut mengawasi  pelaksanan  program  KB  termasuk  mengawasi  hasil  dari  program  KB supaya pelaksana program KB bertindak secara transparan, akuntabel dan responsif. Juga dengan berpartisipasi dalam menerima dan memberi informasi.
2.  Faktor  penghambat  partisipasi  PUS  dalam  program  KB  di  Desa  Lokapaksa  adalah faktor  struktural  berupa  adanya  himbauan  Gubernur  Bali  tentang  ”KB  Bali”  dan kurangnya  informasi  dan  pengetahuan  yang  didapat  PUS  tentang  program  KB khususnya  yang  berkaitan  dengan  vasektomi.  Sedangkan  hambatan  kulturalnya adalah  masih  lekatnya  budaya  dan  tradisi  masyarakat  Hindu  Bali  yang  menjadikan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan keluarga, dimana PUS belum berhenti punya anak jika belum ada anak laki-laki.
3.  Solusi  untuk  menghilangkan  faktor  penghambat  secara  struktural  adalah  dengan menyadarkan masyarakat PUS bahwa apa yang disampaikan oleh Gubernur Bali itu hanya  sebatas  himbauan  bukan  peraturan  dan  masyarakat  PUS  tidak  harus mengikutinya.  Juga  dengan  lebih  menggencarkan  lagi  penggunaan  media  yang  ada untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang tepat dan benar terkait program vasektomi.  Sedangkan  solusi  secara  kultural  adalah  dengan  tidak  henti-hentinya memberikan  pemahaman  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  PUS  bahwa  budaya yang mengharuskan ada anak laki-laki dalam suatu keluarga itu sudah tidak relevan lagi dijaman yang serba modern seperti sekarang ini. Kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan saat ini sudah setara.

## 4.2 Saran – saran
Berdasarkan  beberapa  hal  yang  telah  diuraikan  di  atas,  dapat  disampaikan beberapa saran  yaitu :
1.Partisipasi masyarakat PUS dalam program KB hendaknya harus selalu ditingkatkan supaya  program  KB  bisa  mencapai  tujuan  yang  diharapkan  yakni  terciptanya keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.
2.Berbagai  hambatan  yang  dijumpai  oleh  pelaksana  program  KB  di  lapangan hendaknya  dijadikan  cambuk  dan  motivasi  untuk  lebih  semangat  lagi  menjalankan tugasnya mengajak masyarakat khususnya PUS untuk ikut dalam program KB.
3.Pendekatan  kepada  masyarakat  PUS  hendaknya  selalu  dilakukan  dengan  berbagai metode  dan  teknik  pendekatan  supaya  masyarakat  sadar  akan  pentingnya  ikut program KB demi kesejahteraan keluarga dan masa depan anak-anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA
BKKBN  Provinsi  Bali,  2013, Masyarakat  Kota  Menggemari  KB  Pria ,  dalam  Bali Rahajeng Media Komunikasi Edisi VIII April 2013
BKKBN,  2015, Pelayanan  KB,Program  Kependudukan,  Keluarga  Berencana  dan Pembangunan Keluarga , Jakarta.
BKKBN  Provinsi  Bali,  2017, KB  Membentuk  Keluarga  Sesuai  Kekuatan  Ekonomi , dalam Bali Rahajeng, Media Komunikasi Edisi XIV Juni 2017
Bungin,Burhan,  2012, Analisis  Data  Kualitatif  :  Pemahaman  Filosofis  ke  Arah Penguasaan Model Aplikasi , Raja Grafindo Perkasa : Jakarta
Hendarso,  Emy  Susanti.  2011  . Metode  Penelitian  Sosial,  Berbagai  Alternatif Pendekatan  dalam  Bagong  Suyanto  dan  Sutinah  (ed),  Penelitian Kualitatif : Sebuah Pengantar , Kencana Prenada Media Group : Jakarta. Juliantara,  Dadang,  2012, Desentralisasi  Kerakyatan,Gagasan  &  Praksis, PT.Bina Aksara : Jakarta.
Karyani, Luh  dan Dewa Made Joni Ardana, 2018. “Peranan PLKB dalam Penyebaran Informasi Tentang KB Kepada Masyarakat di Desa Sudaji Kecamatan Sawan”. Dalam  Locus  Majalah  Ilmiah  FISIP  Vol  9  No.  1  –  Pebruari  2018.  FISIP UNIPAS
Moleong,Lexy J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif , Remaja Karya : Bandung
Nawawi,  Ismail,  2012. Pembangunan  dan  Problema  Masyarakat,Kajian  Konsep, Model,  Teori  dari  Aspek  Ekonomi  dan  Sosiologi ,  Putra  Media  Nusantara  : Surabaya.
Ndraha,Taliziduhu, 2010, Pembangunan Masyarakat, PT.Bina Aksara : Jakarta
Sugiyono,  2013, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D, Alfabeta  : Bandung
Sutaryo, 2011, Dasar-Dasar Sosialisasi , Rajawali Press : Jakarta.
Syamsi,  Ibnu,  2009, Pokok-Pokok  Kebijaksanaan,  Perencanaan,  Pemrograman,dan Penganggaran  Pembangunan  Tingkat  Nasional  dan  Regional ,  Kanisius  : Yogyakarta
Trianto,  2011,Pengantar Penelitian  Pendidikan  bagi  Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan , Kencana : Jakarta
Turindra,Azis, 2009, Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa,
Universitas Negeri Semarang.
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  52  Tahun  2009  tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga