INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 5347-5354 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penertiban Angkutan Umum AKDP  (Antar Kota Dalam Provinsi) di Kota Pekanbaru
M. Fadhillah 1 ✉ , Zaili Rusli 2 , Mayarni 3
Universitas Riau
Email: negarada@ymail.com 1 ✉

## Abstrak
Angkutan umum merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik di pedesaan  maupun  perkotaan.  Banyak  angkutan  umum  AKDP  di  Provinsi  Riau  yang  tidak menggunakan terminal resmi dan menaikkan serta menurunkan penumpang sembarangan, yang menyebabkan bahaya bagi pengendara lain dan kekacauan lalu lintas. Kondisi angkutan yang tidak diremajakan  juga  menambah  masalah.  Jika  dibiarkan,  ini  akan  mengancam  fungsi  terminal, memunculkan terminal ilegal, menambah kecelakaan, merusak iklim usaha, dan menghilangkan jaminan  keselamatan  bagi  penumpang.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Terminal BRPS, Dinas Perhubungan, dan Jasa Raharja. Informan meliputi  Kepala  Terminal  BRPS,  Kepala  Dinas  Perhubungan,  dan  Kepala  Jasa  Raharja.  Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, dan dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Dinas Perhubungan, Terminal BRPS, dan  instansi  terkait  belum  efektif.  Angkutan  umum  masih  sering  menaikkan  dan  menurunkan penumpang di terminal bayangan serta di jalan-jalan utama. Penertiban dilakukan melalui razia dan tilang, serta pembinaan dan edukasi, namun kendala utama meliputi kurangnya konsistensi, koordinasi, jumlah PPNS, anggaran, dan kewenangan Dinas Perhubungan. Sanksi yang diterapkan juga kurang efektif.
Kata Kunci: Penertiban, Angkutan Umum AKDP, Kota Pekanbaru

## Abstract
Public transportation is an essential need in the daily lives of people in both rural and urban areas. Many AKDP (inter-city within province) public transport vehicles in Riau Province do not use official terminals and pick up and drop off passengers at unauthorized locations, causing hazards for other road users and traffic congestion. The lack of vehicle fleet renewal further exacerbates the problem. If left unaddressed, these issues threaten the function of terminals, create illegal terminals, increase accidents, disrupt the business climate, and undermine passenger safety guarantees. This study employs a descriptive qualitative approach. The research was conducted at Terminal BRPS, the Department of Transportation, and Jasa Raharja. The informants included the Head of Terminal BRPS,  the  Head of the  Department of  Transportation, and the  Head of  Jasa Raharja.  Data  was collected through interviews, documentation, and observations, and analyzed using the Miles and Huberman  model.  The  findings  indicate  that  the  efforts  of  the  Department  of  Transportation, Terminal  BRPS,  and  related  agencies  have  been  ineffective.  Public  transportation  vehicles  still frequently pick up and drop off passengers at unauthorized locations and main roads. Enforcement is conducted through raids and fines, as well as training and education, but major obstacles include inconsistency,  coordination  issues,  insufficient  number  of  PPNS  (Civil  Servant  Investigators), inadequate funding, and limitations in the Department of Transportation’s au thority. The sanctions applied are also ineffective.
Keywords: Enforcement, AKDP Public Transportation, Pekanbaru City

## PENDAHULUAN
Angkutan umum saat ini masih menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam kehidupan sehari-hari.  Menurut Warpani (2002:5) Angkutan  umum  adalah  sarana  kendaraan  atau  moda  angkutan  yang  digunakan  untuk mengangkut orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan dipungut bayaran. Dalam hal ini angkutan umum memegang peranan penting dalam menggerakan perekonomian maka pengelolaan dan penataan angkutan umum di suatu wilayah harus disempurnakan  dalam  rangka  menunjang  perkembangan  dan  pertumbuhan  wilayah tersebut.
Perannya sangat penting dalam memfasilitasi pergerakan masyarakat dari satu wilayah ke  wilayah  lainnya,  terutama  bagi  mereka  yang  tidak  memiliki  kendaraan  pribadi. Keberadaan  angkutan  umum  menjadikan  jarak  antar  tempat  menjadi  lebih  dekat  dan memungkinkan  akses  ke  berbagai  wilayah,  dari  pedesaan  hingga  perkotaan,  serta digunakan  oleh  masyarakat  dari  berbagai  lapisan  ekonomi.  Transportasi  umum  yang beroperasi di jalur darat, laut, dan udara memberikan dampak signifikan terhadap sektor ekonomi dan perubahan sosial budaya.
Beberapa alasan utama masyarakat menggunakan angkutan umum meliputi biaya yang relatif  murah,  kemudahan  akses,  serta  ketidakmampuan  untuk  mengendarai  kendaraan pribadi  pada  jarak  dan  wilayah  tertentu.  Seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan permintaan  pasar,  jenis  kendaraan  yang  digunakan  sebagai  angkutan  umum  telah berkembang dari superben dengan kapasitas 8-15 orang penumpang menjadi kendaraan pribadi yang dimodifikasi seperti Xenia, Avanza, Hiace, dan lainnya.
Angkutan umum juga memainkan peran penting dalam menciptakan citra perkotaan yang tertib. Namun, operasional angkutan umum yang tidak teratur dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, menurunnya kualitas udara akibat asap kendaraan, dan meningkatkan risiko kecelakaan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang  memadai,  seperti  terminal  dan  fasilitas  lainnya,  untuk  mendukung  kelancaran operasional angkutan umum.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemerintah mengatur penyelenggaraan angkutan  umum  dengan  menerbitkan  izin  trayek  dan  Kartu  Pengawasan  (KP).  Hanya angkutan  umum  yang  memiliki  izin  yang  dibenarkan  untuk  beroperasi.  Peraturan  ini bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang serta memastikan angkutan umum beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah perusahaan angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Riau mengalami penurunan. Data dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 39 perusahaan dengan 771 unit kendaraan, sementara pada tahun 2023 hanya tersisa 25 perusahaan dengan 360 unit kendaraan.  Penurunan  ini  menunjukkan  perlunya  penertiban  dan  pembinaan  yang konsisten  terhadap  angkutan  umum  untuk  menjaga  kualitas  layanan  dan  keselamatan penumpang.
Penertiban angkutan umum harus dilakukan secara berkelanjutan baik melalui operasi razia penegakan hukum maupun pembinaan secara tidak langsung. Angkutan umum yang beroperasi harus berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan peraturan  yang  berlaku.  Terminal  sebagai  tempat  peralihan  dan  pengaturan  angkutan umum  juga  harus  dilengkapi  dengan  fasilitas  umum  yang  memadai  untuk  kenyamanan penumpang.
Menurut  para  ahli,  sistem  pelayanan  angkutan  umum  harus  terintegrasi  dengan kemudahan  akses  informasi  dan  prosedur  yang  sederhana  bagi  pengusaha  angkutan umum. Kemudahan akses bagi penumpang dan konektivitas antar moda transportasi yang efektif dan efisien sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan umum. Selain itu, penertiban angkutan umum juga penting untuk menjaga iklim usaha yang sehat
dan memberikan jaminan keselamatan bagi penumpang.
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi pentingnya penertiban dan pembinaan angkutan umum di Provinsi Riau serta untuk memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas layanan angkutan umum, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas dan mendukung pembangunan ekonomi daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  untuk  memahami fenomena  yang  terjadi  dalam  konteks  penertiban  angkutan  umum  di  Kota  Pekanbaru. Sesuai dengan definisi Lexy J. Moleong (2016: 6), penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku, persepsi, motivasi,  dan tindakan subjek  penelitian  melalui  deskripsi  yang  holistik  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa. Penelitian ini dilakukan di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS), Dinas Perhubungan Provinsi Riau, dan Jasa Raharja Cabang Riau. Lokasi-lokasi ini dipilih karena Terminal BRPS adalah tempat di mana angkutan umum AKDP diwajibkan untuk masuk, sementara Dinas Perhubungan Provinsi Riau bertanggung jawab dalam pemberian izin trayek serta kartu pengawasan, dan Jasa Raharja memiliki peran dalam pemberian santunan kecelakaan bagi penumpang angkutan umum. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada keinginan untuk mengeksplorasi upaya penertiban angkutan umum dan mengajak masyarakat untuk lebih mencintai transportasi umum, serta menciptakan situasi yang aman dan nyaman dalam layanan transportasi darat di Pekanbaru.
Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Terminal BRPS Pekanbaru, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, dan Kepala Jasa Raharja Cabang Riau. Lexy J. Moleong (2012:  97)  menyebutkan  bahwa  informan  adalah  individu  yang  memiliki  pengetahuan mendalam  tentang  latar  belakang  penelitian  dan  dapat  memberikan  informasi  yang relevan serta mendalam. Dalam hal ini, ketiga informan dipilih karena  mereka memiliki pengalaman  dan  pengetahuan  yang  luas  tentang  kebijakan  dan  penertiban  angkutan umum di Pekanbaru.
Untuk  mengumpulkan  data,  penelitian  ini  menggunakan  beberapa  teknik,  yaitu wawancara,  dokumentasi,  dan  observasi.  Wawancara  dilakukan  untuk  mendapatkan informasi  langsung  dari  informan  mengenai  masalah  penertiban  angkutan  umum, sementara dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari dokumen- dokumen  resmi  yang  relevan.  Observasi  dilakukan  untuk  mengamati  secara  langsung fenomena di lapangan, seperti apakah angkutan umum mematuhi peraturan terminal dan bagaimana penertiban yang dilakukan oleh pihak terkait.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  mengikuti  model  analisis  interaktif  seperti  yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data melibatkan pemilihan dan penyederhanaan data dari catatan lapangan untuk fokus pada informasi yang relevan. Penyajian data disusun dalam bentuk  matrik,  grafik,  dan  bagan  untuk  membantu  dalam  analisis  dan  penarikan kesimpulan.  Akhirnya,  penarikan  kesimpulan  dilakukan  dengan  memverifikasi  temuan selama proses penelitian untuk memastikan validitas dan kecocokan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penertiban  angkutan  umum  AKDP  (Antar  Kota  Dalam  Provinsi)  di  Kota  Pekanbaru menghadapi  berbagai  tantangan,  terutama  terkait  dengan  kewenangan  hukum,  jumlah personel, dan sarana prasarana yang ada. Kurangnya wewenang dalam undang-undang membuat penertiban angkutan umum menjadi terbatas, sementara jumlah personel yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai juga masih kurang. Kepala Terminal BRPS, Bapak  Bambang  Armanto,  SH,  mengungkapkan  bahwa  tugas  Terminal  BRPS  meliputi menjaga  kebersihan,  keamanan,  dan  pemeriksaan  kendaraan,  namun  banyak  angkutan umum AKDP yang memilih menaikkan dan menurunkan penumpang sembarangan di luar terminal, menyebabkan ketidakteraturan dan potensi kecelakaan (Hasil wawancara, 28 Mei 2024). Penertiban angkutan umum dimaksudkan untuk menciptakan layanan yang teratur dan aman, namun dalam praktiknya, fasilitas terminal yang kurang strategis dan nyaman menjadi salah satu faktor penghambat .
Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Bapak Onki Hertawan, SE, menambahkan bahwa permasalahan penertiban tidak hanya bergantung pada satu instansi, melainkan  memerlukan  koordinasi  antara  berbagai  pihak,  termasuk  SATPOL  PP  dan DISPENDA, terutama dalam mengatasi pul-pul angkutan umum yang tidak sesuai aturan (Hasil  wawancara,  29  Mei  2024).  Penertiban  yang  efektif  memerlukan  sinergitas  antara berbagai stakeholder dan penyesuaian strategi penertiban, seperti yang disarankan oleh Bapak Bambang Armanto, SH, yang menyebutkan perlunya pendekatan terstruktur dalam melakukan razia angkutan umum (Hasil wawancara, 28 Mei 2024). Selain itu, pengawasan yang  kurang  efektif  dan  adanya  angkutan  AKAP  yang  menyimpang  dari  trayek  menjadi masalah  lain  yang  harus  diatasi  untuk  meningkatkan  ketertiban  angkutan  umum  di Pekanbaru.
Dinas  Perhubungan  Provinsi  Riau,  Terminal  BRPS,  memiliki  tanggung  jawab  untuk melaksanakan  amanat  Undang-undang  No.  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2019. Tugas dan fungsi
utama mereka mencakup penetapan rencana umum lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu  lintas,  pengujian  dan  penilaian  teknis  kendaraan,  perizinan  angkutan  umum, pengembangan sistem informasi, serta penyidikan pelanggaran yang memerlukan keahlian khusus  dan  peralatan  tertentu.  Kepala  Terminal  BRPS,  Bapak  Bambang  Armanto, menjelaskan bahwa menurut undang-undang yang ada, Dinas Perhubungan tidak memiliki wewenang  untuk  melakukan  penertiban  di  luar  terminal  dan  jembatan  timbang  tanpa didampingi oleh Kepolisian.
Hal  ini  menjadi  kendala  dalam  penertiban  angkutan  umum  AKDP  yang  sering menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal. Selain itu, Jasa Raharja berperan dalam  mendukung  penertiban  ini  dengan  memberikan  himbauan  kepada  pengusaha angkutan  umum  dan  memastikan  kepatuhan  terhadap  peraturan  mengenai  iuran  wajib. Kepala  Sub  Bagian  Humas  Jasa  Raharja  Cabang  Riau,  Bapak  Hamzah,  mengungkapkan bahwa Jasa Raharja aktif melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi dan dukungan terhadap instansi terkait untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan angkutan umum.
Penertiban  angkutan  umum  AKDP  dilakukan  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung. Penertiban secara langsung dilakukan melalui razia gabungan dengan melibatkan berbagai  instansi  seperti  Kepolisian,  TNI-AD,  dan  Jasa  Raharja.  Razia  ini  mencakup pemeriksaan izin trayek, kartu pengawasan, serta pelanggaran seperti over dimension dan over  load.  Kepala  Seksi  Pengawasan  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Riau,  Bapak  Martian Firnandi,  menjelaskan  bahwa  kegiatan  razia  ini  dilaksanakan  secara  berkala  dengan melibatkan  tim  dari  berbagai  instansi,  dan  bertujuan  untuk  memastikan  efektivitas penertiban  angkutan  umum.  Kegiatan  ini  dimulai  dengan  menentukan  lintasan  razia, penunjukan anggota tim, pelaksanaan razia dengan pembagian tugas, serta pemeriksaan kendaraan yang melanggar peraturan dan pemberian sanksi.
Sementara  itu,  penertiban  tidak  langsung  dilakukan  melalui  serangkaian  kegiatan seperti pembinaan, sosialisasi, dan pemberian teguran tertulis. Program pembinaan meliputi seleksi juru mudi angkutan umum teladan dan program pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas,  yang  dijelaskan  oleh  Kepala  Bidang  Angkutan  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Riau, Bapak  Onki  Hertawan.  Pendekatan  persuasif  dilakukan  dengan  berkomunikasi  langsung dengan pengemudi dan pengusaha angkutan umum untuk menjelaskan peraturan serta konsekuensi  dari  pelanggaran,  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Kepala  Terminal  BRPS, Bapak Bambang Armanto. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dilakukan melalui media sosial oleh Jasa Raharja untuk meningkatkan kesadaran mengenai angkutan umum yang sah.  Bapak  Hamzah  dari  Jasa  Raharja  juga  menyebutkan  bahwa  mereka  aktif  dalam pertemuan dengan instansi terkait untuk membahas keselamatan berlalu lintas. Teguran
tertulis diberikan kepada pengusaha angkutan umum yang melanggar peraturan, di mana setiap  surat  teguran  disertai  dengan  dokumentasi  untuk  memastikan  bahwa  penegakan hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Kegiatan diskusi antara Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Terminal BRPS, dan Jasa Raharja  Cabang  Riau  bertujuan  untuk  memperkuat  kerja  sama  dan  sinergi  dalam meningkatkan kinerja pelayanan angkutan umum di Kota Pekanbaru. Diskusi ini diharapkan dapat  mendorong  peningkatan  kinerja  dari  tahun  sebelumnya  dan  memastikan  bahwa semua  angkutan  umum  beroperasi  sesuai  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku, termasuk kewajiban membayar iuran angkutan umum. Menurut Bapak Martian Firnandi, Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Riau, peremajaan armada angkutan umum sangat penting untuk meningkatkan keandalan kendaraan dan memenuhi standar pemerintah. Ia menjelaskan bahwa banyak armada AKDP yang sudah melebihi usia pakai, dan jika tidak diperbarui, angkutan AKDP akan sulit bersaing dengan angkutan AJDP yang menawarkan layanan lebih modern dan nyaman. Oleh karena itu, penertiban yang efektif dan perbaikan kualitas armada sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi transportasi yang tertib, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.Penertiban angkutan umum AKDP  di  Kota  Pekanbaru  menghadapi  beberapa  kendala  utama.  Pertama,  kekurangan sumber  daya  manusia,  seperti  PPNS  (Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil),  menyulitkan penegakan aturan di seluruh wilayah. Kedua, sarana dan prasarana yang tidak memadai, seperti  kendaraan  operasional  yang  rusak,  menghambat  pelaksanaan  tugas  Dinas Perhubungan.  Ketiga,  keberadaan  terminal  bayangan  yang  tidak  sah  menyebabkan angkutan AKDP sering melanggar aturan dan harus diulang razianya. Keempat, kurangnya kesadaran  masyarakat  tentang  aturan  angkutan  umum  juga  menjadi  kendala,  karena kebiasaan masyarakat yang sudah ada sejak lama membuat mereka merasa hal ini tidak masalah. Terakhir, keterbatasan wewenang Dinas Perhubungan dalam penertiban di luar terminal memerlukan koordinasi dengan Kepolisian untuk pelaksanaan yang lebih efektif. Penegakan hukum yang sukses memerlukan upaya kolaboratif untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib dan aman di Kota Pekanbaru.

## SIMPULAN
Penelitian tentang penertiban angkutan umum AKDP (antar kota dalam provinsi) di Kota  Pekanbaru  menunjukkan  bahwa  upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan
Provinsi Riau, Terminal BRPS, dan instansi terkait belum efektif  dan maksimal. Angkutan umum masih sering menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal bayangan serta di berbagai titik di Jalan Hr. Soebrantas dan Jl. Harapan Raya. Penertiban dilakukan dalam dua bentuk, yaitu langsung melalui operasi razia dan pemberian tilang, serta tidak langsung melalui pembinaan, pendekatan persuasif, edukatif, dan pemberian surat teguran. Namun, kurangnya konsistensi dan koordinasi antar instansi, keterbatasan jumlah PPNS, anggaran yang tidak memadai, serta terbatasnya kewenangan Dinas Perhubungan dalam penegakan hukum  di  luar  terminal  dan  jembatan  timbang  menjadi  kendala  utama.  Sanksi  yang diterapkan juga kurang efektif dalam memberikan efek jera kepada pengusaha angkutan umum AKDP.

## DAFTAR PUSTAKA
Efendi, Sofian, Dkk. 1989. Metodologi Penelitian Survai. Jakarta : LP3ES
Effendi, Usman. 2015. Asas Manajemen Edisi Kedua, Jakarta : Rajawali Pers Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : BPFE
H.B. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. UNS Press
Komang  Ikka  Shintya  Daivi,  Anak  Agung  Sagung  Laksmi  Dewi,  Luh  Putu  Suryani.  2022. Fungsi pengawasan dinas perhubungan dalam penertiban  tarif angkutan di Provinsi Bali. Jurnal Preferensi Hukum
Kurniawan Heksa Asaddin. 2019. Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam penertiban angkutan umum di Kota Pekanbaru.Repositoryuniversitasislamriau Anggi Pratama, Tonny Judiantono.2021. Optimalisasi terminal tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau. ResearchGate
Tiara Anggraini.2018. Analisis penertiban angkutan umum tanpa izin tryek (travel ilegal) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru. Repositoryuinsuska
Rezy Pramata . 2017. Penertiban angkutan antar jemput di Provinsi Riau (studi kasus Kota Pekanbaru). Neliti.com