JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  1 – April  2023,  Hal.  108-115  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6639.108-115

## Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Proses Penerapan Hukuman Disiplin Dilingkup Pemerintah Kota Baubau
Nasrin 1 , Zulfikar Putra 2* Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia E-mail: nasrin.sh.mh@gmail.com 1 , zullfikar072021@gmail.com 2*

## Abstrak
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negera, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai posisi  sangat  strategis  dan  memiliki  peranan  penting  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  serta  memahami  pelaksanaan  proses penerapan  hukuman  disiplin  PNS  berdasarkan  PP  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil dilingkup pemerintah Kota Baubau dan faktor yang menjadi kendala dalam proses penerapan hukuman  disiplin  PNS  dilingkup  pemerintah  Kota  Baubau.  Adapun  metode yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif.  Penelitian  ini  berfokus  pada  hukum  positif  yang  berupa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Data yang dikumpulkan yaitu penggunaan studi  pustaka,  sumber  hukum,  dan  wawancara.  Data  yang  telah  diperoleh  kemudian  dianalisis menggunakan  metode  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  bahwa  proses  penegakan  hukuman disiplin  bagi  PNS  dilingkup  Pemerintah  Kota  Baubau  belum  diterapkan  secara  maksimal sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukuman disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  di  Pemkot  Baubau  diantaranya  adanya  sikap  acuh  (tidak  melaporkan  ke atasan)  ke  sesama  PNS  lain  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin,  ketidaktegasan  pimpinan SKPD terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya.
Kata Kunci: Penerapan, Hukuman, Disiplin

## Abstract
Civil  Servants  (PNS)  as  state  apparatus,  state  servants  and  public  servants  who  have  a  very  strategic position  and  have  an  important  role  in  governance  and  development.  The  purpose  of  this  study  was  to find  out  and  understand  the  implementation  of  the  process  of  applying  civil  servant  disciplinary punishment  based  on  Government  Regulation  Number  53  of  2010  concerning  Discipline  for  Civil Servants  within  the  Baubau  City  government  and  the  factors  that  become  obstacles  in  the  process  of implementing civil servant disciplinary punishment within the Baubau City government. The method used in  this  research  is  normative  juridical.  This  research  focuses  on  positive  law  in  the  form  of  laws  and regulations that are still valid. The data  collected is the use of  literature, legal sources, and interviews. The  data  that  has  been  obtained  is  then  analyzed  using  qualitative  analysis  methods. The  results  of  the study show that the process of enforcing disciplinary punishment for civil servants within the Baubau City Government has not been implemented optimally as stated in Government Regulation Number 53 of 2010 concerning  Discipline  for  Civil  Servants.  In  addition,  the  factors  that  influence  the  enforcement  of disciplinary  punishment  for  Civil  Servants  in  the  Baubau  City  Government  include  indifference  (not reporting  to  superiors)  to  other  civil  servants  who  commit  disciplinary  violations,  SKPD  leadership's indecisiveness towards violations committed by their subordinates.
Keywords: Application, Punishment, Discipline

## I. PENDAHULUAN
Kedudukan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) sebagai  unsur  aparatur  negara  yang  memiliki  fungsi  sebagai  pelaksana  kebijakan  publik, pelayan  publik  dan  perekat  serta  pemersatu  bangsa.  Yang  menjadi  tugas  seorang  PNS  adalah sebagai  pelaksana  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pimpinan  atau  atasan  dalam  instansi pemerintah. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, maka PNS  wajib  mematuhi  disiplin  PNS  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  memenuhi  disiplin PNS. Kedisiplinan paling utama adalah pengelolaan waktu dengan baik, dalam hal ini ketepatan waktu datang dan pulang  kantor. Konsekuensi dari  ketidakdisiplinan tersebut, maka ada sanksi yang  didapatkannya.  Dengan  demikian  ketaatan  akan  waktu  jam  kehadiran  dan  kepulangan pegawai sesuai jam kerja yang telah ditentukan dan melaksanakan setiap tugas kedinasan yang diberikan  atasan  sesuai  ketentuan  perundang-undangan  (Asih,  Rudatyo,  &  Khaerudin,  2017). PNS  sebagai  alat  pemerintah  yang  keberadaannya  sangat  sentral  dalam  membawa  komponen kebijaksanaan  atau  peraturan-peraturan  pemerintah  guna  terealisasinya  tujuan  nasional. Komponen  tersebut  termanifestasi  dalam  bentuk  pendistribusian  tugas,  fungsi  dan  kewajiban PNS. Dengan adanya pergeseran paradigma dalam pelayanan publik, maka secara  otomatis hal tersebut  akan  menciptakan  perubahan  sistem  dalam  hukum  kepegawaian  dengan  adanya penyesuaian-penyesuaian  dalam  pelaksanaan  tugas,  fungsi  dan  kewajiban  dari  PNS  meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintah, sistem, dan penataan manajemen pagawai (Hartini, 2008). Pegawai yang memiliki dedikasi yang tinggi adalah pegawai yang memiliki pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Upaya dalam mewujudkan kedisiplinan dapat dilakukan dengan menerapkan  aturan  serta  pemberian  sanksi  dengan  konsisten,  selain  itu  esensinya  bahwa kedisiplinan itu berawal dari kesadaran dari masing-masing pegawai tersebut.
Sebagai PNS yang notabene sebagai pelaksana perundang-undangan, wajib berusaha taat pada  setiap  peraturan  perundang-undangan  dalam  melaksanakan  tugas  kedinasan.  Pemberian tugas  kedinasan  kepada  PNS  pada  dasarnya  merupakan  kepercayaan  dari  atasan  yang berwenang    dengan  harapan  bahwa  tugas  tersebut  dapat  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab.  Peraturan  disiplin  PNS  adalah  peraturan  yang  mengatur kewajiban,larangan  dan  sanksi  apabila  kewajiban-kewajiban  tidak  ditaati  atau  dilanggar  oleh PNS.  PNS  yang  baik,  jujur  serta  disiplin  merupakan  pegawai  pemerintah  yang  sangat diharapkan  oleh  masyarakat  saat  ini  agar  tercipta  sistem  pemerintahan  yang  berjalan  baik  dan teratur  sebagaimana  diatur  dalam  penjelasan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Pemerintah, 2010).
Permasalahan  adalah  masih  banyak  PNS  dalam  lingkup  pemerintah  Kota  Baubau  yang kinerjanya kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat  pelanggaran  terhadap  aturan  mengenai  kedisiplinan  pegawai.  Sebagaimana  yang terjadi di Kota Baubau dimana pegawai pernah menjadi sorotan masyarakat sehingga Walikota Baubau Bapak AS Tamrin meminta kepada seluruh Satuan Perangkat Pegawai Daerah (SKPD) agar  lebih  disiplin,  jam  masuk  dan  pulang  yang  harus  lebih  tertib  sehingga  dapat  memberikan pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat.  Hal  ini  akan  terus  dilakukan  sebagai  evaluasi  bagi seluruh PNS dilingkup pemerintahan Kota Baubau.
Adapun  penelitian  yang  membahas  mengenai  kedisiplinan  PNS  dalam  beberapa penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  judul  yang  diteliti  adalah  sebagai  berikut: Pertama , penelitian yang dilakukan oleh  (Asih, Rudatyo, & Khaerudin, 2017) dengan judul “Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Badan Kepegawaian  Daerah  Kota  Surakarta”  menyatakan  bahwa  Badan  Kepegawaian  daerah  Kota Surakarta dalam melaksanakan disiplin PNS telah mengacu pada PP Nomor 53 tahun 2010 dan dalam pelaksanaannya sering terdapat PNS yang tidak menyadari tentang kewajiban yang harus ditaatinya. Sehingga dalam hal ini BKD mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul  dengan  menerbitkan  PNS  untuk  menaati  kewajibannya  sebagai  Aparatur  Sipil  Negera (ASN) Kedua ,  penelitian  yang  dilakukan  oleh    (Sari,  Pamalik,  Habiburrahman,  &  Purnomo, 2021)  dengan  judul  “Analisis  Penerapan  Sanksi  Disiplin  Pegawai  Dalam  Meningkatkan Semangat  Kerja  di  Kantor  Kecamatan  Way  Tuba  Kabupaten  Way  Kanan”  menyatakan  bahwa
faktor kelemahan penerapan sanksi disiplin pegawai dalam meningkatkan semangat kerja yaitu belum dilakukan analisis jabatan untuk mengurai beban kerja secara rinci, anggaran kecamatan terlalu kecil  untuk melaksanakan  tugas pokok dan pungsi (Tupoksi). Penerapan  sanksi disiplin pegawai dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  Faktor  pendorong  penerapan  sanksi  disiplin  yaitu:  peningkatan kemampuan  pegawai,  Faktor  Aturan  Tata  Tertib  Pegawai,  penempatan  posisi  pegawai  yang tepat,  Faktor  kepemimipinan  yang  Tegas,  Faktor  Lingkungan  Kerja  yang  Kondusif,  Faktor Pengawasan dan Faktor Sarana dan Prasarana Pendukung. Faktor penghambat penerapan sanksi disiplin Pegawai diantaranya yaitu Pimpinan kesulitan menentukan alat motivasi yang tepat dan efektif. Ketiga ,  penelitian  yang  dilakukan  oleh    (Moonti  &  Polidu,  2018)  dengan  judul “ Penerapan  Peraturan  Sanksi  Disiplin  Bagi  Aparatur  Sipil  Negara  Di  Lingkungan  Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gorontalo Utara” menyatakan bahwa Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  Lingkungan  Pemerintah  Daerah  Badan  Diklat  Kepegawaian  Daerah Gorontalo  Utara  yang  belum  maksimal  dalam  menjalankan  kedisiplinan  dan  lamanya  proses sanksi  disiplin  itu  sendiri  dikarenakan  lamanya  proses  penerapan  peraturan  sanksi  disiplin sesuai  dengan  Peraturan  pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil.
Penelitian  ini  berfokus  pada  hukum  positif  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan yang  masih  berlaku.  Data  yang  dikumpulkan  yaitu  penggunaan  studi  pustaka,  sumber  hukum, dan  wawancara.  Data  yang  telah  diperoleh  kemudian  dianalisis  menggunakan  metode  analisis kualitatif.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penyusunan  penelitian  ini  adalah    penelitian    hukum normatif (yuridis  normative) ,  yaitu    melakukan    studi    kepustakaan.  Permasalahan  terkait kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penerapan sanksinya dilingkup pemerintah Kota Baubau,  berdasarkan    bahan    hukum    yang  digunakan,    baik    itu  primer    maupun    sekunder. Sedangkan  jenis  yang  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan,  peraturan  pemerintah,  dan  pendekatan  konseptual.  Pendekatan  legislatif adalah    mempertimbangkan    peraturan  perundang-undangan  yang    mengatur  suatu    peraturan yang    mengatur    suatu    peraturan.    Sedangkan  pendekatan    peraturan    pemerintah  mengkaji peraturan-peraturan    yang    mengatur    tentang    kedisiplinan  PNS.  Kemudian,  pendekatan konseptual  adalah      pendekatan      yang    menggunakan      konsep-konsep      para      ahli      hukum yang   terkait   dengan kedisiplinan pegawai.  Sumber  hukum  utama  yang  digunakan  antara lain    adalah    Undang-Undang  Republik    Indonesia    Tahun    1945,    Undang-Undang    Republik Indonesia Nomor  43  Tahun  1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,  Peraturan  Pemerintah Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  negeri  Sipil  dan  Peraturan  Walikota  Baubau. Sedangkan  sumber  hukum    sekunder    sumber    adalah  data    yang    diperoleh    melalui    studi kepustakaan berupa  dokumen-dokumen  seperti  buku  teks,  peraturan  perundang-undangan, dan  data  dari  instansi  atau  organisasi tempat  penelitian  tersebut  berkaitan dengan  masalah yang    peneliti    bahas.    Analisis    data    dalam  penelitian    ini    dilakukan    dengan    menggunakan teknik    analisis    deduktif    kemudian    penalaran    berbasis  logika  dengan  metode  deduktif  dan induktif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Proses  Penegakan  Hukum  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 di Lingkup Pemerintah Kota Baubau
Penegakan  hukum  maknanya  adalah  pelaksanaan  hukum  atau  implementasi  hukum  itu  sendiri (Mertokusumo,  2016).  Pelaksanaan  hukum  akan  terkait  dengan  dua  komponen,  yaitu  adanya seperangkat  peraturan  yang  berfungsi  mengatur  perilaku  manusia  dalam  menyelesaiakan sengketa  yang  timbul  diantara  anggota  masyarakat.  Serta  adanya  seperangkat  orang  atau lembaga  melaksanakan  tugas  agar  peraturan  yang  dibuat  itu  dipatuhi  dan  tidak  dilanggar. Penegakan hukum disiplin berat perangkat aturan yang menjadi pedoman utama tentunya adalah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  negeri  Sipil,  dan seperangkat orang atau lembaga yang melaksanakan tugas agar peraturan itu dipatuhi dan tidak dilanggar adalah Pejabat yang berwenang yang ditugaskan untuk memeriksa, mempertimbangkan  dan  menghukum  PNS  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin. Penyempurnaan  atas  kewajiban  dan  larangan  bagi  PNS  bukan  berarti  memperingan  tuntutan kedisiplinan,  namun  sebenarnya  untuk  memperjelas  dan  mempertimbangkan  atas  dua  hal tersebut.  Sebagai  contohnya,  dalam    (Pemerintah,  2010)  ini  ditambahkan  adanya  penentuan kewajiban  masuk  kerja  yang  lebih  tegas  dan  juga  pencapaian  target  kerja.  Hal  ini  merupakan bentuk implementasi dari tanggung jawab seorang PNS sebagai civil servant yang qualified dan profesional.  Yang  kemudian  juga  disertai  adanya  aturan  mengenai  larangan  mendukung  calon presiden  (capres)  dan  calon  wakil  presiden  (cawapres)  serta  calon  anggote  legislatif  (caleg). Berkaitan  dengan  proses  penegakan  hukuman  disiplin  berat  Pegawai  Negeri  Sipil  di Pemerintahan Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam penelitian ini diukur dengan 5 (lima) parameter yang meliputu  antara  lain: (1) Jenis-jenis  hukuman disiplin berat yang sering dijatuhkan  bagi  PNS  di  lingkungan  Pemerintahan  Kota  Baubau;  (2)  Kriteria  PNS  melanggar disiplin  berat;  (3)  Aturan  pelaksanaanperaturan  hukum  penegakan  hukuman  disiplin  berat;  (4) Mekanisme penjatuhan hukuman; (5) Kebijakan internal penegakan hukuman disiplin berat.
Hasil  penelitian  mengenai  proses  penegakan  hukuman  disiplin  berat  PNS  di Pemerintahan  Kota  Baubau  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  berdasarkan  aturan  Pelaksanaan Penegakan  Hukuman  Disiplin  Berat,  maka  dapat  diperoleh  gambaran  berikut  bahwa  “Acuan hukum  yang  dipakai  itu  banyak,  tidak  hanya  terbatas  pada  apa  yang  ada  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  dan  juknisnya,  tapi  juga  peraturan  hukum  lainya.  Contohnya  itu, peraturan  tentang  kawin  cerai  PNS”.  Dalam  proses  penegakan  hukuman  disiplin  itu,  yang pertama  dilakukan  yakni  mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Pokok- Pokok  Kepegawaian  dan  juga  peraturan  lainnya  selama  memiliki  keterkaitan  dengan  kasusu pelanggaran  disiplin  yang  terjadi.  Mengenai  penjatuhan  hukuman  disiplin  berat  tetap  mengacu pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil beserta juklaknya dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Kawin dan Cerai Pegawai Negeri Sipil.
Aturan  pelaksanaan  dalam  penegakan  hukuman  disiplin  yaitu  Keputusan  Walikota Baubau Tentang pembentukan tim pemeriksa Ad hoc, dan Keputusan Walikota Baubau tentang pembentukan  tim  pertimbangan  dan  penyelesaian  (Baubau,  2009).  Pendapat  diatas  jika dikorelasikan  dengan  Pasal  25  ayat  (1),  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil, yang mengamanatkan Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Atasan langsung wajib memeriksa lebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan acaman hukuman disiplin sedang atau berat maka Pejabat Pembina kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa.
Berdasarkan  kenyataan  diatas,  maka  penulis  menemukan  kesesuaian  antara  amanat Peraturan Perundang-undangan dengan praktek penegakan hukum. Proses penegakan hukuman disiplin  berat  di  lingkungan  Pemerintah  kota  Baubau  mempunyai  tujuan  atau  semangat  yang kuat,  hal  tersebut  terbukti  dengan  dikeluarkannya  Keputusan  Walikota  tersebut,  yang  sudah pasti  mempunyai  tujuan  yang  positif.  Proses  penegakan  hukuman  disiplin  berat  bagi  PNS  di lingkungan Pemkot Baubau berjalan berdasarkan alur yang telah diamanatkan peraturan hukum yang  menjadi  pedoman  pelaksanaan.  Proses  penegakan  hukuman  disiplin  seperti  dikatakan sebelumnya, bahwa penegakan hukum maknanya adalah pelaksanaan hukum atau implementasi hukum itu sendiri. Pelaksanaan penegakan hukum tersebut akan terkait dengan dua komponen, yaitu: adanya seperangkat peraturan yang berfungsi mengatur prilaku, serta, adanya seperangkat orang atau lembaga yang melaksanakan tugas agar peraturan yang dibuat itu dipatuhi dan tidak dilanggar.
Pelaksanaan  (Pemerintah, 2010) maka adanya kesesuaian antara perintah undang-undang dengan  praktek  pelaksanaan.  Tahapan  sebagaimana  disinggung  sebelumnya  terdiri  dari pemanggilan,  pemeriksaan,  pertimbangan  penjatuhan  hukuman,  dan  penyampaian  keputusan
hukuman disiplin. Berikut alur prosedur penegakan hukuman disiplin berat bagi Pegawai Negeri Sipil  Pemerintah  Kota  Baubau  sebagai  berikut:  (1)  Atasan  langsung  atau  Pejabat  yang berwenang  menghukum  mengetahui  atau  menerima  laporan  adanya  pelanggaran  disiplin  yang dilakukan  oleh  PNS,  terlebih  dahulu  melakukan  pemanggilan  paling  lambat  7  hari  kerja sebelum  pemeriksaan,  jika  tidak  hadir  dikirimkan  pemanggilan  ke  2,  untuk  dilakukan pemeriksaan  terhadap  PNS  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  disiplin;  (2)  Atasan  langsung atau  pejabat  yang  berwenang  menghukum  membuat  surat  permohonan  untuk  membentuk  Tim Pemeriksa Ad Hoc; (3) Pejabat Pembentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc membentuk Tim Pemeriksa Ad  Hoc sesuai  pangkat  dan  jabatan  PNS  yang  akan  diperiksa;  (4)  Tim  Pemeriksa Ad  Hoc melakukan pemanggilan maksimal 2 kali pemanggilan dan selanjutnya melakukan pemeriksaan yang  hasilnya  dituangkan  dalam  BAP.  Apabila  diperlukan,  atasan  langsung,  Tim  Pemeriksa atau  pejabat  yang  berwenang  menghukum  dapat  meminta  keterangan  dari  orang  lain;  (5)  Tim Pemeriksa Ad  Hoc melaporkan  hasil  pemeriksaan  dengan  melampirkan  Berita  Aacara  Perkara (BAP)  kepada  Tim  Pertimbangan  Penyelesaian  Kasus  Pelanggaran  Disiplin  sedang  dan  berat; (6) Tim Pertimbangan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin melakukan rapat pertimbangan untuk menentukan jenis hukuman disiplin dengan memperhatikan dengan seksama faktor yang mendorong PNS melakukan pelanggaran disiplin sebagai bahan  rekomendasi  kepada Walikota Baubau  selaku  Pejabat  Pembina  Kepegawaian;  (7)  Tim  Pertimbangan  Penyelesaian  Kasus Pelanggaran  Disiplin  melaporkan  hasil  rapat  dengan  menyerahkan  rancangan  Surat  Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Walikota Baubau selaku Pejabat Pembina Kepegawaian; (8)  Walikota  Baubau  memutuskan  menjatuhkan  hukuman  disiplin  sedang  atau  berat berdasarkan  rekomendasi  hasil  rapat  Tim  Pertimbangan  Penyelesaian  Kasus  Pelanggaran Disiplin;  (9)  Hasil  Keputusan  Walikota  diserahkan  kembali  kepada  Tim  Pertimbangan Penyelesaian  Kasus  Pelanggaran  Disiplin;  (10)  Tim  Pertimbangan  Penyelesaian  Kasus Pelanggaran  Disiplin  melakukan  pemanggilan  kepada  PNS  yang  bersangkutan  untuk penyerahan  SK  Penjatuhan  Hukuman  Disiplin;  (11)  Tim  Pertimbangan  Penyelesaian  Kasus Pelanggaran  Disiplin  menyerahkan  SK  Penjatuhan  Hukuman  Disiplin  kepada  PNS  yang bersangkutan.
Pemeriksaan pada pemanggilan pertama oleh Pejabat langsung pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat  Daerah)  dimana  PNS  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  disiplin  itu  berdinas, bertujuan  untuk  mendengar  pengakuan  langsung  dan  mengetahui  jenis  pelanggaran  yang dilakukan  PNS  tersebut,  apakah  jenisnya  hukuman  disiplin  ringan,  sedang,  atau  berat.  Hal  itu nantinya akan mempengaruhi pada jenis hukuman apa yang akan dijatuhkan, dan siapa Pejabat yang berwenang menghukum. Disebutkan diatas bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran  disiplin  berat,  ada  prosedur  khusus  mengenai  proses  pemeriksaan  dan  penjatuhan hukumannya.  Tujuan  pemeriksaan  oleh  Tim  Pemeriksa Ad  Hoc adalah  untuk  mengetahui apakah  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersangkutan  benar-benar  telah  melakukan  pelanggaran disiplin, serta bertujuan untuk mengetahui latar belakang, hal-hal yang mendorong pelanggaran disiplin  serta  akibat  atau  dampak  yang  ditimbulkan  tersebut.  Sehingga  walaupun  wujud pelanggarannya  sama,  akan  tetapi  motivasi  pelanggarannya  berbeda  maka  jenis  hukumannya dapat  berbeda  pula.  Pentingnya  mengetahui  latar  belakang  serta  hal-hal  yang  mendorong pelanggaran  disiplin  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  untuk  dijadikan  bahan  pertimbangan dalam penjatuhan hukuman disiplin tersebut.
Pegawai  Negeri  Sipil  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  disiplin  dan  kemungkinan akan  dijatuhi  hukuman  disiplin  tingkat  berat,  dalam  rangka  kelancaran  pemeriksaan,  dapat dibebas  tugaskan  sementara  (sampai  dengan  ditetapkannya  keputusan  hukuman  disiplin)  dari tugas  jabatannya  oleh  atasan  langsung  sejak  yang  bersangkutan  diperiksa.  Pembebasan  tugas sementara  tersebut  tentunnya  dengan  tetap  diberikan  hak-hak  kepegawaiannya  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  PNS  tersebut  apabila  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin  yang  terberat.  Tim  pertimbangan  setelah  mempertimbangkan  pelanggaran  yang dilakukan,  apabila  sifatnya  sama,  kepadanya  hanya  akan  dijatuhi  jenis  hukuman  disiplin  yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.
Pegawai  Negeri  Sipil  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  disiplin  berat  dan  sudah mendapat  keputusan  mengenai  hukuman  yang  dijatuhkan,  dapat  mengajukan  upaya administratif  terdiri  dari  keberatan  dan  banding  administratif.  Upaya  administratif  tersebut, terdapat  pengecualian  sebagaimana  terdapat  pada  Pasal  33  yaitu  hukuman  disiplin  yang dijatuhkan  oleh  Presiden.  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  untuk  jenis  hukuman  disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c;  Gubernur  selaku  wakil  pemerintah  untuk  jenis  hukuman  disiplin  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c; Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), tidak dapat diajukan upaya administratif .
Hukuman  disiplin  yang  dapat  diajukan  banding  administratif  yaitu;  hukuman  disiplin yang dijatuhkan oleh: Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (4)  huruf  d  dan  huruf  e;  dan  Gubernur  selaku  wakil  pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e. Berlakunya  Surat  Keputusan  tentang  penjatuhan  hukuman  disiplin  bagi  setiap  jenis  hukuman disiplin  dapat  berbeda-beda.  Disiplin  ringan  misalnya,  maka  Surat  Keputusan  penjatuhan hukumannya  mulai  berlaku  sejak  tanggal  disampaikannya  Surat  Keputusan  tersebut  oleh Pejabat yang berwenang menghukum pegawai yang bersangkutan.Untuk jenis hukuman disiplin sedang  dan  berat,  mulai  berlakunya  surat  keputusan  penjatuhan  hukuman  disiplin  dapat dibedakan  menjadi:  (1)  Untuk  jenis  hukuman  Apabila  tidak  ada  keberatan,  maka  mulai berlakunya  adalah  pada  hari  ke  15  (lima  belas)  terhitung  mulai  tanggal  si  pegawai  yang bersangkutan  menerima  keputusan  penjatuhan  hukuman  disiplin  tersebut,  kecuali  jenis hukuman disiplin pembebasan dari jabatan; (2) Apabila ada keberatan, mulai berlakunya adalah sejak  tanggal  keputusan  atas  keberatan  itu,  kecuali  jenis  hukuman  disiplin  pembebasan  dari jabatan; (3) Untuk hukuman disiplin pembebasan dari jabatan ini mulai berlakunya adalah sejak tanggal  ditetapkannya  oleh  pejabat  yang  berwenang  menghukum;  (4)  Untuk  semua  jenis hukuman  disiplin,  apabila  si  pegawai  yang  bersangkutan  tidak  hadir  pada  waktu  penyampaian Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin, maka hukuman disiplin akan mulai berlaku pada hari  ke  30  (tiga  puluh),  terhitung  mulai  tanggal  ditentukan  untuk  penyampaian  keputusan hukuman disiplin tersebut.
Hasil penelitian tentang Proses Penegakan Hukuman Disiplin Berat Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintahan Kota Baubau  yakni, apakah ada kebijakan internal dalam penegakan hukuman disiplin berat, maka mengenai ada atau tidaknya kebijakan internal itu tergantung pada tiap-tiap Kepala  SKPD  nya.  Asalkan  kebijakan  itu  tujuannya  bukan  bermaksud  menghalang-halang ipenegakan hukum. Biasanya memang ada pimpinan SKPD yang mengeluarkan suatu kebijakan internal  kalau  ada  bawahannya  yang  terkena  kasus  pelanggaran  hukuman  disiplin.  Contohnya langsung menindak PNS yang mangkir aturan hukum, dengan maksud memberikan pembinaan supaya  tidak  mengulangi  perbuatannya  dan  juga  menjaga  nama  baik  SKPD  supaya  tidak tercemar

## 2. Faktor  Penghambat  Proses  Penegakan  Hukum  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkup Pemerintah Kota Baubau
Peningkatan  disiplin  dalam  lingkungan  aparatur  negara  adalah  salah  satu  upaya  untuk meningkatkan  pembangunan  karena  PNS  merupakan  ujung  tombak  pembangunan  bangsa. Kinerja  PNS  dalam  menjalankan  tugas  haruslah  baik,  karena  tugas  PNS  sebagai  abdi  negara adalah  melayani  masyarakat  dengan  kebutuhan  khusus  (Maryanti  &  Sapili,  1988).  Faktor- faktoryang  menjadi  penghambat  penerapan,  antara  lain:  (1)  Lemahnya  Sumber  Daya Manusia:Sumber  daya  Manusia  menjadi  bagian  penting  dalam  melaksanakan  tugas kepegawaian  SDM  yang  kurang  berkualitas  tentu  akan  berdampak  pada  pelaksanaan  kinerja pegawai. Apabila kinerja kepegawaian rendah dapat menyebabkan kesenjangan dalamlingkungan  PNS;  (2)  Lemahnya  Pengawasan  Melekat:  Pengawasan  melekat  dilakukan oleh  oleh  atasan  terhadap  bawahannya.  Pemimpin  yang  tidak  melakukan  pengawasan  dengan baik  dapat  berdampak  pada  kurang  baiknya  kinerja  bawahan  seperti  mangkir  pada  jam  kerja,
terlambat  mengikuti  apel  sampai  pelanggaran  lainnya  dilingkungan  pegawai;  (3)  Kurang Tegasnya  Sanksi  Yang  Diberikan  Oleh  Pejabat  Yang  Berwenang:  Pejabat  yang  berwenang (atasan) yang tidak tegas melakukan mekanisme penjatuhan disiplin kepada bawahannya (PNS) yang  melanggar  dapat  berdampak  buruk  bagi  lingkungan  kepegawaian,  selain  menyebabkan PNS yang bersangkutan tidak mendapatkan efek jera, tindakan tersebut akan memicu PNS yang lain untuk mengikuti perilaku yang kurang baik tersebut (Oktarini, Utama, & Suardita, 2018).
Berkaitan  dengan  faktor-faktor  yang  cenderung  mempengaruhi  penegakan  hukuman disiplin  berat  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Pemerintahan  Kota  Baubau  Propinsi  Sulawesi Tenggara dapat diukur melalui beberapa parameter sebagai berikut: (a) Output yang diharapkan dalam  penegakan  hukuman  disiplin  berat;  (b)  Pertimbangan  Penjatuhan  Hukuman;  (c) Kendala/Hambatan  Proses  Penegakan  Hukum;  (d)  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Penegakan Hukum diantaranya adanya sikap acuh (tidak melaporkan ke atasan) ke sesama PNS lain  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin,  ketidaktegasan  pimpinan  SKPD  terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya.
Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh   (Soekanto, 2005) bahwa ada lima faktor yang  mempengaruhi  penegakan  hukum,  yaitu:  (1)  Faktor  undang-undang;  (2)  Faktor  penegak hukum;  (3)  Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum;  (4)  Faktor masyarakat;  (5)  Faktor  budaya.  Dari  kelima  faktor  tersebut,  saling  berkaitan  dengan  eratnya karena merupakan  esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak  ukur mengenai  tingkat efektifitas penegakan hukum.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Proses  penegakan  hukuman  disiplin  bagi  PNS  dilingkup  Pemerintah  Kota  Baubau  belum diterapkan  secara  maksimal  sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukuman disiplin  Pegawai Negeri Sipil di Pemkot Baubau diantaranya adanya sikap acuh  (tidak  melaporkan  ke  atasan)  ke  sesama  PNS  lain  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin, ketidaktegasan pimpinan SKPD terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya.
2. Saran
Diharapkan  ada  tindakan  tegas  dari  pimpinan  SKPD  bagi  bawahannya  (PNS)  yang melakukan  pelanggaran  disiplin  di  pemerintah  Kota  Baubau  hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  yang  tetuang  didalam  Peraturan  pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, harusnya Pemerintah Kota Baubau mensosialisasikan  kepada  pegawai  negeri  sipil,  kepada  masyarakat  tentang  aturan disiplin  pegawai  sehingga  pegawai  negeri  sipil  tidak  lagi  melakukan  pelanggaran disiplin  dan  masyarakat  dapat  berperan  aktif  dalam  melaporkan  pegawai  negeri  sipil yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  sehingga  penegakkan  hukum  bisa  berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Asih,  P.,  Rudatyo,  &  Khaerudin,  A.  (2017).  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  No.53  Tahun 2010  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kota Surakarta. Seminar  Nasional  dan  Call  for  Paper  UNIBA  2017. Surakarta:  Universitas Islam Batik Surakarta.
Baubau,  W.  (2009).  Peraturan  Daerah  Kota  Baubau  Nomor  5  Tahun  2009  tentang  Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah  Kota Baubau Hartini, S. (2008). Hukum Kepegawaian di indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Maryanti, N., & Sapili, B. (1988). Perkembangan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Bina Aksara Mertokusumo, S. (2016). Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti Moonti,  R.  M.,  &  Polidu,  I.  (2018).  Penerapan  Peraturan  Sanksi  Disiplin  Bagi  Aparatur  Sipil. Gorontale Law Review , 1-14.
Oktarini,  L.  G.,  Utama,  I.  M.,  &  Suardita,  I.  K.  (2018).  Penerapan  Penjatuhan  Hukuman Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun 2010 di Kota Denpasar. Kerthanegara Pemerintah,  P.  (2010).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil.
Sari,  D.,  Pamalik,  D.,  Habiburrahman,  &  Purnomo,  A.  (2021).  Analisis  Penerapan  Sanksi Disiplin  Pegawai  Dalam  Meningkatkan  Semangat  Kerja  di  Kantor  Kecamatan  Way Tuba Kabupaten Way Kanan. Jurnal Manajemn: Visionist , 8-12 Soekanto,  S.  (2005). Faktor-Faktor  Yang  mempengaruhi  Penegakan  Hukum. Jakarta:  Raja Grafindo.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia  Tahun  1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  43  Tahun  1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian