DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 12 Juli 2024, Revised: 6 Agustus 2024, Publish: 7 Agustus 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Perolehan Hak Atas Tanah yang Berasal dari Pengalihan Penguasaan Tanah Negara di Wilayah Sulawesi Tengah Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 592.2/33/1993
Gracia Ravina Moselle Siringoringo 1 , Agus Sekarmadji 2 , Urip Santoso 3
1 Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, graciaravina.edu@gmail.com 2 Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, agus.sekarmadji@fh.unair.ac.id 3 Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, urip.santoso@fh.unair.ac.id
Corresponding Author: graciaravina.edu@gmail.com
Abstract: The  land  in  the  Central  Sulawesi  Province  area  is  Swapraja  Land  or  Former Swapraja  Land  which  is  currently  classified  as  State  Land.  In  the  land  administration practice in Central Sulawesi Province, Governor's Decree Number 592.2/33/1993 regarding the Form and Content of Land Control Transfer Letters dated January 27, 1993 applies. For lands that have not been registered in the land control transfer process, a Transfer Letter is made by and in front of the Sub-district Head as the Regional Head or a Notary. Therefore, this  study  will  discuss  the  Transfer  of  state  land  control  in  the  Central  Sulawesi  Province area based on Governor of Central Sulawesi Decree Number 592.2/33/1993. This research is legal research with legislative approach, conceptual approach, and case study. The result of this research can be concluded that this Transfer Letter does not transfer ownership rights to the  land  but  only  control  over  the  land.  With  this  Transfer  Letter,  an  application  for  land rights is subsequently made, and a Decree of Granting Rights (SKPH) is issued, followed by registration at the land office.
Keyword: Transfer of Land Control Rights; State Land; Land Rights.
Abstrak: Tanah  di  wilayah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  merupakan  Tanah  Swapraja  atau Bekas Swapraja yang saat ini berstatus Tanah Negara. Dalam praktik pertanahan di Provinsi Sulawesi  Tengah  berlaku  Surat  Keputusan  Gubernur  Provinsi  Sulawesi  Tengah  Nomor 592.2/33/1993  tentang  Bentuk  dan  Isi  Surat  Penyerahan  Hak  Penguasaan  Atas  Tanah tertanggal  27  Januari  1993  yang  untuk  tanah-tanah  yang  belum  terdaftar  dalam  proses peralihan  penguasaan  tanahnya  dilakukan  dengan  Surat  Penyerahan  yang  dibuat  oleh  dan dihadapan Camat selaku Kepala Wilayah atau Notaris. Atas hal tersebut maka penelitian ini akan  membahas  mengenai  Pengalihan  penguasaan  tanah  negara  yang  berada  di  wilayah Provinsi  Sulawesi  Tengah  berdasarkan  Surat  Keputusan  Gubernur  Sulawesi  Tengah  Nomor 592.2/33/1993.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  pendekatan  perundang- undangan,  pendekatan  konseptual  dan  studi  kasus.    Hasil  dari  penelitian  ini  dapat
disimpulkan  bahwa  Surat  Penyerahan  ini  tidak  mengalihkan  hak  atas  tanahnya  melainkan penguasaan  atas  tanahnya  saja,  dengan  adanya  Surat  Penyerahan  ini  selanjutnya  dilakukan permohonan hak atas tanah yang selanjutnya terbit Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) untuk kemudian dilakukan pendaftaran ke kantor pertanahan.
Kata Kunci: Peralihan Hak Penguasaan Tanah; Tanah Negara; Hak Atas Tanah.

## PENDAHULUAN
Masyarakat dalam proses penguasaan atas tanah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah tunduk  pada  ketentuan  Surat  Keputusan  Gubernur  Provinsi  Sulawesi  Tengah  Nomor 592.2/33/1993  tentang  Bentuk  dan  Isi  Surat  Penyerahan  Hak  Penguasaan  Atas  Tanah tertanggal 27 Januari 1993 (yang selanjutnya disebut “SK Gubernur 592.2/33”) adapaun SK Gubernur 592.2/33 ini masih berlaku hingga saat ini. Dikeluarkannya SK Gubernur 592.2/33 ini  bersamaan  dengan  adanya  Surat  Gubernur  Provinsi  Sulawesi  Tengah  Nomor 592.2/8158/RO. Huk. tentang Pembuatan Akta Tanah dan surat penyerahan hak penguasaan atas tanah (yang selanjutnya disebut “Surat Gubernur No. 592.2/8158”).
Surat Gubernur No. 592.2/8158 ini menyatakan mengenai proses administrasi dalam pembuatan  surat  penyerahan    penguasaan  hak  atas  tanah  atas  tanah-tanah  yang  belum terdaftar. Adapun ketentuan itu terdapat dalam Angka 1 Surat Gubernur No. 592.2/8158 yang menyatakan: Bahwa untuk tanah-tanah yang belum terdaftar (belum bersertipikat) bila terjadi Pengalihan  (jual  beli,  hibah,  tukar  menukar  atau  penyerahan  hak  penguasaan  dan  lain-lain) tidak  dibenarkan  untuk  dibuat  oleh  dan  dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961. Melainkan dibuat dengan surat penyerahan oleh dan dihadapan camat selaku Kepala Wilayah atau notaris.
Selanjutnya  Gubernur  Sulawesi  Tengah  telah  menetapkan  bentuk  dan  isi  dari  Surat Penyerahan  yang menjadi  acuan Camat dan Notaris dalam Menyusun Surat  Penyerahan ini. Adapun  Bentuk  dan  Isi  Surat  Penyerahan  tercantum  dalam  SK  Gubernur  592.2/33  yang terdiri  atas  Lampiran  I  dan  Lampiran  II.  Camat  dan  Notaris  dalam  membuat  Surat Penyerahan  mengacu  pada  SK  Gubernur  592.2/33dapat  menambahkan  klausula-klausula dengan  tetap  memperhatikan  keinginan  serta  kesepakatan  antar  para  pihak,  namun  tidak melenceng  dari  maksud  dan  tujuan  dari  bentuk  dan  isi  Surat  Penyerahan  yang  diatur  dalam SK Gubernur 592.2/33.
Penguasaan  tanah  oleh  masyarakat  di  wilayah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  pada umumnya  berdasarkan  Surat  Keterangan  Penguasaan  Tanah  (SKPT)  yang  dalam  peralihan hak  penguasaannya  dilakukan  dengan  pembuatan  Surat  Penyerahan  yang  dibuat  dihadapan Camat  atau  Notaris  di  wilayah  setempat  sebagaimana  diatur  dalam  Surat  Gubernur  No. 592.2/8158.  Pengalihan  hak  atas  tanah  yang  berasal  dari  tanah  negara  diterbitkan  Surat Keputusan  Pemberian  Hak  (SKPH)  oleh  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  atau  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  atau  Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  yang  diberikan  pelimpahan  kewenangan  untuk memberikan  hak  atas  tanah.  SKPH  ini  nantinya  wajib  didaftarkan  ke  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten/Kota  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  letak  tanah  yang  bersangkutan untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertipikat sebagai tanda bukti hak.
Praktik  administrasi  pertanahan  di  Sulawesi  Tengah  ini,  setelah  penyerahan  hak penguasaan  atas  tanah  tersebut  kepada  pihak  lain,  sering  kali  tidak  terlebih  dahulu memproses  permohonan  hak  untuk  mendapatkan  bukti  kepemilikan  tanah  dalam  berupa sertipikat, namun kenyataannya masyarakat tetap dengan hak penguasaan atas tanah tersebut dengan  bukti  penguasaan  Surat  Penyerahan  yang  dijadikan  dasar  peralihan  hak  penguasaan
secara  terus  menerus,  sehingga  sering  terjadi  tumpang  tindih  kepemilikan  dan  surat  tanah ganda  di  wilayah  Sulawesi  Tengah.  Hal  ini  mengakibatkan  tidak  terselenggaranya  sistem administrasi pertanahan yang baik dan benar dalam masyarakat di Sulawesi Tengah.
Berdasarkan  penelitian,  terhadap  tanah-tanah  di  Sulawesi  Tengah  yang  dibuatkan Surat Penyerahan ini merupakan penyerahan hak penguasaan atas tanah yang dapat diartikan bahwa  pihak  yang  menerima  penyerahan  tersebut  hanya  sebatas  penguasaan  saja,  karena tidak  dilandasi  dengan  hak  dan  dilindungi  oleh  hukum,  sehingga  tanah  yang  dikuasainya tersebut hanya secara fisik saja. Dengan kata lain, pihak yang menerima hak penguasaan atas tanah  melalui  Surat  Penyerahan  tersebut  dapat  mempergunakan  tanah  tersebut  selama  tidak bertentangan  dengan  kepentingan  negara.  Oleh  karena  hal  tersebut,  dinilai  perlunya menganalisis  mengenai  pengalihan  hak  penguasaan  atas  tanah  Negara  di  wilayah  Provinsi Sulawesi Tengah, dan mengenai kepastian hukum terhadap bukti kepemilikan tanah tersebut.

## METODE
Penulisan  ini  menggunakan  Metode  pendekatan  yang  disesuaikan  dengan  penelitian yang  dilakukan,  dimana  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  normatif,  yakni objek penelitian dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dan literatur  yang  berkaitan  dengan  materi  pembahasan  dalam  penulisan  ini.  Tipe  penelitian hukum  ini  merupakan  cara  yang  paling  sistematis  dalam  melakukan  sebuah  penelitian. 1 Diharapkan  dengan  adanya  penulisan  ini  dapat  memberikan  suatu  pemahaman  terkait Analisis perolehan hak atas tanah di Wilayah Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 592.2/33/1993.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  historis,  Tanah  di  wilayah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  merupakan  Tanah Swapraja  atau  Bekas  Swapraja  yang  saat  ini  berstatus  Tanah  Negara.  Pada  tahun  1964, Provinsi  Sulawesi  Tengah  terbentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1964 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.  2  Tahun  1964 Tentang  Pembentukan  Daerah  Tingkat  I  Sulawesi  Tengah  Dan  Daerah  Tingkat  I  Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi  Undang-Undang  sebagaimana  telah  dicabut  oleh  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2022  tentang  Provinsi  Sulawesi  Tengah.  Hal  ini  telah  ditegaskan  oleh  Gubernur  Sulawesi Tengah sebagaimana dikeluarkannya Surat Gubernur Nomor 592.2/4117/Ro.Huk. tertanggal 31 Agustus 1952 perihal Pedoman Penyelesaian Masalah Pertanahan.
Pada  sekitar  awal  tahun  1992  di  Provinsi  Sulawesi  Tengah  mengalami  banyak permasalahan  hukum  terkait  pertanahan  dalam  hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  surat menyurat antara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan Bupati Kepala Daerah  Tingkat  II  Poso  dan  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi Sulawesi  Tengah.  Adapun  yang  menjadi  permasalahan  saat  itu,  terjadi  simpang  siur mengenai status tanah di Provinsi Sulawesi Tengah apakah merupakan tanah adat atau tanah bekas adat atau tanah bekas swapraja.
Secara  tegas  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Sulawesi  Tengah  memberikan pendapatnya melalui Surat Nomor 500 – 693 tanggal 1 September 1992 (selanjutnya disebut Surat Nomor 500 – 693), pada Angka 5 Surat tersebut menegaskan bahwa: "Status Tanah di Provinsi  Sulawesi  Tengah  merupakan  tanah  bekas  swapraja/tanah  swapraja  berdasarkan Diktum IV UUPA,  yang menyatakan bahwa “hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi
1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi pertama, Cet. VII, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 93-94.
(tanah) dan air dari swapraja  atau bekas swapraja  yang masih  ada sejak  berlakunya UUPA, hapus dan beralih kepada Negara.”
Bahwa  menurut  pendapat  dari  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Sulawesi Tengah  dalam  Surat  500  –  693  Angka  2  huruf  c  menyatakan  bahwa  atas  dasar  kenyataan rakyat  telah bertahun-tahun menguasai tanah secara turun temurun dan terus menerus tanah tersebut dapat dianggap telah memiliki berdasarkan hukum adat, yang berdasarkan ketentuan- ketentuan konversi UUPA dapat  dikonversi  menjadi  hak milik menurut  pengertian Pasal  20 UUPA. Akan tetapi karena pada umumnya mereka tidak memiliki tanda bukti hak, sehingga dalam kepentingan konversinya perlu ada pengakuan hak dari Kepala  Inspeksi  Agraria. Hal ini  menjadikan  bukti  ketidak-konsistenan  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  dalam memberikan  keterangan  mengenai  Status  Tanah  Negara  dan  disamping  itu  pula  kurangnya pengetahuan hukum pertanahan pada Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.
Sebagaimana  telah  dijabarkan  di  atas  bahwa  diketahui  status  tanah  di  wilayah Provinsi  Sulawesi  Tengah  saat  ini  merupakan  Tanah  Negara.  Dalam  rangka  pemenuhan pelayanan  masyarakat  terkait  pengalihan  hak  penguasaan  atas  tanah  di  Wilayah  Sulawesi Tengah,  dibuktikan  menggunakan  Surat  Keterangan  Penguasaan  Tanah  (SKPT)  yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan dan diketahui oleh Kepala Kecamatan setempat.
Proses  pengalihan  hak  penguasaan  atas  tanah  di  wilayah  Provinsi  Sulawesi  Tengah tunduk pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal  27  Januari  1993  Nomor  592.2/33/1993  tentang  Bentuk  dan  Isi  Surat  Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah (yang selanjutnya disebut “SK Gubernur 592.2/33”), disebutkan bahwa dalam pengalihan hak penguasaan atas tanah dibuatkan Surat Penyerahan, yang isinya mengenai  penyerahan  hak  penguasaan  atas  tanah  yang  belum  terdaftar  dari  pihak  pertama kepada  pihak  kedua  dengan  pembayaran  dan  tanpa  pembayaran  ganti  rugi  yang  disepakati oleh  para  pihak,  adapun  pembuatan  surat  penyerahan  ini  dilakukan  dihadapan  Notaris  atau Camat selaku kepala wilayah dimana tanah tersebut berada.
Peralihan hak penguasaan yang terjadi pada tanah-tanah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Penyerahan sesuai dengan  SK  Gubernur  592.2/33  bahwa  dalam  mengalihkan  hak  penguasaan  atas  tanah diberikan  surat  penyerahan,  yang  isinya  mengenai  penyerahan  hak  penguasaan  atas  tanah yang  belum  terdaftar  dari  pihak  pertama  ke  pihak  kedua  dengan  pembayaran  atau  tanpa pembayaran ganti rugi yang disepakati oleh Para Pihak, adapun pembuatan Surat Penyerahan dilakukan  dihadapan  Notaris  atau  Camat  selaku  pejabat  wilayah  setempat  dimana  tanah tersebut berada.
Pemberlakuan  Surat  Penyerahan  ini  bertujuan  untuk  mengatasi  permasalahan dibidang pertanahan dalam hal pengalihan atas tanah dan proses pendaftaran hak pada Kantor Pertanahan di  setiap  Kabupaten/kota di  Wilayah Sulawesi  Tengah. Sebelumnya tanah-tanah di  Wilayah  Sulawesi  Tengah  merupakan  Tanah  adat  yang  dasar  pengalihannya  dengan pengakuan hak dari adat yang dalam hal ini tidak adanya bukti kepemilikan selain pengakuan tersebut. 2
Tanah yang berada di Wilayah Sulawesi Tengah sebagaimana dijelaskan diatas yaitu merupakan Tanah Negara. Pada masa Hindia-Belanda, dikenal status hak atas tanah dengan dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu tanah milik negara (lands domein staat) dan tanah bukan milik  negara. 3 Tanah  milik  negara  di  Provinsi  Sulawesi  Tengah  dibagi  menjadi  2  (dua) macam  yaitu, tanah milik negara bebas (vrijlandsdomein staat) dan tanah milik negara tidak bebas (onvrijlandsdomein staat). Tanah-tanah yang tidak memiliki subjek hak atas tanah, baik hak adat maupun hak barat disebut dengan tanah milik negara bebas, sedangkan tanah-tanah
2 Wawancara dengan Sutarni selaku Kepala Desa Bahomakmur, Sulawesi Tengah, tanggal 15 April 2024.
3 Muhammad Bakri, Hak Menguasai Oleh Negara, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011, h. 28.
yang  telah  memiliki  subjek  hak  atas  tanah  baik  hak  adat  maupun  hak  barat,  selain  hak eigendom dan hak agrarische eigendom merupakan tanah milik negara tidak bebas. 4
Hak Penguasaan atas tanah negara ditemukan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor  8  Tahun  1953  tentang  Penguasaan  Tanah-Tanah  Negara  (yang  selanjutnya  disebut “PP  8/1953”).  Tanah  negara  yang  berstatuskan  hak  penguasaan  ini  bukanlah  tanah  negara yang tidak ada suatu hak oleh pihak lain, melainkan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a jo. Pasal  4  PP  8/1953  menyatakan  tanah  negara  tersebut  oleh  Pemerintah  dikuasakan  kepada Kementerian,  Jawatan  atau  Daerah  Swatantra.  Sehingga  kemudian  perlu  diidentifikasikan menjadi  tanah  negara  yang  sifatnya  tidak  bebas  atau  dikuasai  oleh  subjek  yang  dikuasakan tersebut.
Konsep  dari  penguasaan  sendiri  terdiri  dari  2  (dua)  yaitu  penguasaan  dalam  arti yuridis  dan  dalam  arti  fisik.  Penguasaan  dalam  arti  yuridis  adalah  penguasaan  yang didasarkan  pada  hak  dan  dilindungi  oleh  hukum.  Sedangkan  penguasaan  dalam  arti  yuridis dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk penguasaannya yaitu Pertama, pemegang hak yang menguasai secara fisik dapat mengambil atau menikmati manfaat tanah yang diberikan hak penguasaan itu  dan  tidak  diserahkan  kepada  pihak  lain;  Kedua,  meski  kewenangan  penguasaan  tanah secara fisik, namun nyatanya penguasaan dilakukan oleh pihak lainnya seperti pemilik tanah yang  menyewakan  tanahnya  sendiri  untuk  dapat  digunakan  oleh  pihak  lain;  Ketiga, penguasaan secara yuridis namun tidak memberi kewenangan untuk penguasaan tanah secara fisik, seperti bank selaku kreditur sebagai pemegang hak jaminan atas tanah dijadikan agunan dan  lahir  hak  penguasaan  yuridis,  namun  penguasaannya  secara  fisik  tetap  pada  pemegang hak atas tanah. 5 Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUPA menyatakan bahwa: 6 “hak atas tanah merupakan suatu hak yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang-orang  lain  serta  badan  hukum  untuk mempergunakan  tanah  yang  bersangkutan,  demikian  pula  tubuh  bumi  dan  air  serta  ruang yang  ada  di  atasnya,  sekedar  diperlukan  untuk  kepentingan  yang  langsung  berhubungan dengan  penggunaan  tanah  itu  dalam  batas-batas  menurut  undang-undang  dan  peraturan hukum yang lebih tinggi.”
Hak  penguasaan  atas  tanah  di  Wilayah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  merupakan penguasaan  secara  yuridis.  Menurut  Budi  Harsono,  hak  penguasaan  atas  tanah  berikan serangkaian  wewenang,  kewajiban  dan/atau  larangan  bagi  pemegang  haknya  untuk  berbuat sesuatu  mengenai  tanah  yang  dihaki.  Sesuatu  yang  boleh,  wajib  dan/atau  dilarang  untuk diperbuat  itulah  yang  merupakan  pembeda  antara  berbagai  hak  penguasaan  atas  tanah  yang diatur dalam Hukum Tanah Negara yang bersangkutan. 7
Ratio  Legis  dalam  penyerahan  hak  penguasaan  atas  tanah  negara  dengan  Surat Penyerahan ini pada mulanya bertujuan untuk mengatasi permasalahan di bidang pertanahan di  Wilayah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  sebagaimana  telah  dijabarkan  diatas,  hal  ini berdasarkan dengan terbitnya SK Gubernur 592.2/33 yang menjadikan bukti adanya peristiwa di  Sulawesi  Tengah  mengenai  permasalahan  di  bidang  pertanahan,  bahwa  sempat  terjadi perdebatan mengenai status tanah di Sulawesi Tengah.
Dibuatlah suatu aturan guna menjadi pedoman penyelesaian masalah pertanahan yang proses  peralihan  hak  penguasaan  tanahnya  berdasarkan  Surat  Penyerahan  yang  ditentukan bentuk  dan  isinya  sebagaimana  tertera  dalam  Lampiran  I  dan  II  SK  Gubernur  592.2/33,
4 Ibid.
5 Urip  Santoso, Hukum  Agraria  dan  Hak-Hak  Atas  Tanah (selanjutnya  disebut  “Urip  Santoso-IV”),  Kencana, Jakarta, 2005, h. 75.
6 Melinda Purwaningrum, Eksistensi Hak Atas Tanah Eks Belanda Yang Dikuasi Oleh Warga (Studi Kasus Di Kabupaten Nganjuk), Tesis, Fakultas Hukum, Universitas airlangga, Surabaya, 2016, h. 40.
7 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  isi  dan Pelaksanaannya , Djambatan, Jakarta, 2005 , h. 262.
klausula dalam surat  penyerahan  yang diatur kurang lebih hampir sama dengan praktik jual beli yang menjadi pembeda adalah dalam surat penyerahan menggunakan istilah penyerahan penguasaan hak atas tanah yang belum terdaftar dengan atau tanpa pembayaran ganti rugi.
Perlu  dipahami  untuk  dijadikan  perhatian  bahwa  tanah-tanah  di  Provinsi  Sulawesi Tengah saat ini merupakan tanah negara  yang dalam hal ini tidak dilekati dengan suatu hak atas  tanah  berdasarkan  Pasal  1  angka  2  PP  18/2021.  Hak-hak  yang  dialihkan  oleh  Negara kepada  masyarakat  Sulawesi  Tengah  berdasarkan  Surat  Penyerahan  ini  hanya  sebatas  pada penyerahan  hak  penguasaan  atas  tanahnya  saja  bukan  hak  atas  tanahnya.  Namun  dalam praktik  yang terjadi  di  Sulawesi  Tengah, dikaji  melalui Putusan Pengadilan terkait sengketa Surat  Penyerahan  di  Provinsi  Sulawesi  Tengah,  masyarakat  Sulawesi  Tengah  pemegang Surat  Penyerahan  beranggapan  bahwa  dengan  adanya  Surat  Penyerahan  ini  menimbulkan peralihan hak atas tanah.
Surat  Penyerahan  ini  tidak  mengalihkan  hak  atas  tanahnya  sehingga  dalam penguasaan  tanah,  masyarakat  pemegang  Surat  Penyerahan  ini  tidak  dapat  dijadikan  suatu surat  tanda  bukti  hak,  sehingga  dalam  proses  peralihan  hak  atas  tanahnya  memerlukan permohonan  pendaftaran  tanah  pada  Kantor  Pertanahan  untuk  diterbitkannya  SKPT  yang selanjutnya dapat dimohonkan Sertipikat sebagai tanda bukti hak. Pasal 1 angka 20 PP 24/97 menjabarkan  mengenai  pengertian  Sertipikat  yaitu  surat  tanda  bukti  hak  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  c  UUPA  untuk  hak  atas  tanah,  hak  pengelolaan, tanah  wakaf,  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  dan  hak  tanggungan  yang  masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Pengertian Sertipikat ditemukan pula dalam Pasal 31 ayat (1) PP 24/97: “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  termuat  di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah.”
Bagi  pemegang  hak  atas  tanah,  dengan  mempunyai  Sertipikat  memiliki  nilai  lebih dalam memberikan kepastian hukum  serta perlindungan hukum  sebab dibandingkan dengan alat  bukti  tertulis  lainnya,  Sertipikat  memiliki tanda  bukti  hak  yang  kuat,  artinya  pemegang hak  atas  tanah  yang  namanya  tercantum  dalam  Sertipikat  harus  dianggap  sebagai  benar sampai  dibuktikan  sebaliknya  di  Pengadilan  dengan  alat  bukti  lain. 8 Pasal  32  PP  24/1997 menyatakan bahwa:
1. Sertipikat  merupakan  surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
2. Dalam hal  atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat  serta sah atas nama orang atau  badan  hukum  yang  memperoleh  tanah  tersebut  dengan  itikad  baik  dan  secara  nyata menguasainya,  maka  pihak  lain  yang  merasa  mempunyai  hak  atas  tanah  itu  tidak  dapat lagi  menuntut  pelaksanaan  hak  tersebut  apabila  dalam  waktu  5  (lima)  tahun  sejak diterbitkannya  sertipikat  itu  telah  tidak  mengajukan  keberatan  secara  tertulis  kepada pemegang  sertipikat  dan  Kepala  kantor  pertanahan  yang  bersangkutan  ataupun  tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.
Bahwa  sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  Surat  Penyerahan  dibuat  fungsinya  yaitu sebagai  bukti  penyerahan  hak  penguasaan  bukan  merupakan  bukti  kepemilikan  tanah  yang selanjutnya  akan  diterbitkan  Surat  Keterangan  Penguasaan  Tanah  (SKPT)  yang  dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan  setempat. Perolehan bukti kepemilikan hak atas tanah tetapi  berupa
8 Ayu Tanisa Devi, Pembuktian Kepemilikan Rumah Diatas Tanah Negara (Studi Kasus di Kalimantan Utara), Tesis , Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2017, h. 38.
Sertipikat  yang  diajukan  melalui  permohonan  ke  Kantor  Pertanahan  dengan  melampirkan SKPT dan Surat Penyerahan.

## KESIMPULAN
Secara  historis,  Tanah  di  wilayah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  merupakan  Tanah Swapraja  atau  Bekas  Swapraja  yang  saat  ini  berstatus    Tanah  Negara.  Dalam  praktik pertanahan  di  Provinsi  Sulawesi  Tengah  berlaku  Surat  Keputusan  Gubernur  Provinsi Sulawesi  Tengah  Nomor  592.2/33/1993  tentang  Bentuk  dan  Isi  Surat  Penyerahan  Hak Penguasaan  Atas  Tanah  tertanggal  27  Januari  1993  yang  untuk  tanah-tanah  yang  belum terdaftar  dalam  proses  peralihan  penguasaan  tanahnya  dilakukan  dengan  Surat  Penyerahan yang  dibuat  oleh  dan  dihadapan  Camat  selaku  Kepala  Wilayah  atau  Notaris  sebagaimana dinyatakan  dalam  Angka  1  Surat  Gubernur  Provinsi  Sulawesi  Tengah  Nomor 592.2/8158/RO. Huk. tentang Pembuatan Akta Tanah dan surat penyerahan hak penguasaan atas tanah. Berdasarkan penelitian, Surat Penyerahan ini tidak dapat dijadikan bukti alas hak karena Surat Penyerahan ini tidak mengalihkan hak atas tanahnya melainkan penguasaan atas tanahnya  saja.    Surat  Penyerahan  hak  penguasaan  atas  tanah  ini  nantinya  dapat  dilakukan permohonan hak atas tanah yang selanjutnya terbit Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) untuk kemudian dilakukan pendaftaran ke kantor pertanahan.

## REFERENSI
Bakri,  Muhammad.  (2011). Hak  Menguasai  Oleh  Negara, Malang:  Universitas  Brawijaya Press.
Devi,  Ayu  Tanisa.  (2017).  Pembuktian  Kepemilikan  Rumah  Diatas  Tanah  Negara  (Studi Kasus  di  Kalimantan  Utara), Tesis ,  Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas Hukum, Surabaya: Universitas Airlangga.
Harsono,  Boedi.  (2005) . Hukum  Agraria  Indonesia Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya , Jakarta: Djambatan.
Purwaningrum, Melinda. (2016). Eksistensi Hak Atas Tanah Eks Belanda Yang Dikuasi Oleh Warga  (Studi  Kasus  Di  Kabupaten  Nganjuk), Tesis, Fakultas  Hukum,  Surabaya: Universitas Airlangga.
Santoso, Urip. (2005). Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah , Jakarta: Kencana. Wawancara dengan Sutarni selaku Kepala Desa Bahomakmur, Sulawesi Tengah.