El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 46-60

## FORMULASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN GREEN FINANCING: URGENSI PENERAPAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DALAM PRESPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARI’AH
Putri Aldillah Bapang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta E-mail : putrialdillah04@gmail.com

## Abstrak
Isu-isu keberlanjutan yang menjadi critical success factor dalam perbankan syariah saat ini terus  dikembangkan,  baik  dalam  faktor  lingkungan,  sosial  maupun  ekonomi.  Salah satu instrumen yang diinsentifkan yakni aktivitas green financing atau pembiayaan ke sektor hijau. Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki produk pembiayaan dalam investasi keuangan  pengembangan  ekonomi  berkelanjutan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  formulasi  kebijakan  pembiayaan green  financing serta  relevan  atau tidaknya  dengan  tujuan-tujuan  syaria’ah  ( Maqāṣid  asy-Syari’ah) dalam  lembaga keuangan  syariah  terkhusus  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI).  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah teknik  penelitian  deskriptif-kualitatif  dengan  pendekatan  studi kepustakaan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Green Fnancing atau pembiayaan berkelanjutan  merupakan  formulasi  investasi  atau  pembiayaan  keuangan  yang mengalir  ke  proyek-proyek  pembangunan berkelanjutan  dan  berkaitan erat dengan lingkungan  serta kebijakan  yang  mendorong pengembangan ekonomi  berkelanjutan. Implementasi  Pembiayaan  Hijau  atau Green  Financing pada  BSI  tdalam  tahap Rencana Aksi dengan bukti konkrit berupa hasil laporan keberlanjutan tahun 2021. Isi  laporan  tersebut  tidak  menyampaikan  perubahan  signifikan  dari  periode sebelumnya karena merupana laporan pertama oleh BSI. Formulasi kebijakan ini juga sejalan  dengan Maqāṣid  Asy-Syari’ah pada  unsur darruriyat sebagai  bagian  dalam bersinergi antara pertumbuhan  bisnis  Bank dengan  mendukung tujuan  pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan tujuan syariah.
Kata  Kunci  :  Kebijakan,  Urgensi,  Green  Financing,  Maqāṣid  Asy-Syari’ah,  Bank Syariah Indonesia (BSI).

## Abstract
Sustainability issues which are critical success factors in Islamic banking are currently being developed, both in terms of environmental, social and economic factors.  One  of  the  incentivized  instruments  is  green  financing  activities  or financing  to  the  green  sector.  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI)  has  financing products in financial investments for sustainable economic development. This study aims to analyze the formulation of green financing policies and whether or not they are relevant to shari'ah objectives (Maqāṣid asy-Syari'ah) in Islamic financial  institutions,  especially  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI).  The  research method  used  is  a  descriptive-qualitative  research  technique  with  a  literature study approach. From the research results it is known that Green Financing or
sustainable financing is a formulation of investment or financial financing that flows  to  sustainable  development  projects  and  is  closely  related  to  the environment  and  policies  that  encourage  sustainable  economic  development. Implementation of Green Financing or Green Financing at BSI is in the Action Plan  stage  with  concrete  evidence  in  the  form  of  the  results  of  the  2021 sustainability  report.  The  contents  of  the  report  do  not  convey  significant changes  from  the  previous  period  because  it  is  the  first  report  by  BSI.  This policy formulation is also in line with Maqāṣid Asy-Syari'ah on the element of darruriyat  as  part  of  the  synergy  between  the  Bank's  business  growth  and supporting sustainable development goals in accordance with sharia goals. Keywords: Policy, Urgency, Green Financing, Maqāṣid Asy-Syari'ah, Bank Syariah Indonesia (BSI).

## A. PENDAHULUAN
Pada saat ini kita telah memasuki abad ke-21 yang sedang melewati masa krisis pangan dan air, volatilitas harga komoditas dan energi, peningkatan rumah kaca,  kesenjangan  pendapatan,  ketidakseimbangan  fiskal  kronis  dan  sebagainya. Perkembangan serta peningkatan kebutuhan manusia yang terus meningkat setiap harinya  menyebabkan  tingginya  angka  volume  konsumtif  manusia  semakin bertambah.  Hal  tersebut  berdampak  pada  masalah-masalah  fiskal  kronis  yang dialami oleh sebagian besar negara maju dan menjadi sebuah masalah serius yang rentang terjadi oleh negara berkembang.
Masalah-masalah  fiskal  dalam  suatu  negara  menjadi  isu-isu  penting  dalam perubahan  krisis  ekonomi  maupun  pandemi  sehingga  perlu  adanya  kebijakan- kebijakan  fiskal atau kebijakan  manipulasi  anggaran  negara dalam  upaya  mengatasi krisis  tersebut.  Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Indonesia  sebagai  negara berkembang  telah  mencapai  angka  peningkatan  jumlah  penduduk  sebanyak  275,77 juta jiwa hingga pertengahan tahun 2022. 1 1 Peningkatan jumlah penduduk tersebut sangat  berkaitan  erat  dengan  peningkatan  permintaan  global  terhadap  pangan, energi  dan  infrastruktur  yang  membuat  ekologi  dunia  tidak  akan  mampu memenuhinya.
Dalam  forum  BUMN  Stratup  Day  Tahun  2022,  Presiden  Jokowi memberikan  statement  bahwa  akan  adanya  krisis  pangan,  energi  dan  finansial  yang dapat  menyebabkan  terjadinya  resesi  ekonomi  pada  tahun  2023.  Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan diskusi bersama Jendral Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), Internasional  Monetary  Fund (IMF),  hingga  Kepala Negara  G20. 2 2 Keterbatasan dukungan  dalam  kebijakan  dan  strategi  menjadi  problematika  dalam  menghadapi krisis  ekonomi  di  masa  yang  akan  datang.  Salah  satu  formulasi  kebijakan  yang relevan  dan  dapat  menguatkan  fondasi  perekonomian  Indonesia  ialah  konsep kebijakan  pertumbuhan  yang  mampu  mensinergikan  pertumbuhan  ekonomi  dengan keterbatasan  sumber  daya  alam  serta  upaya  perlindungan  lingkungan  yakni green financing .
1 https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html diakses pada 18 Oktober 2022 pukul 14.33 WITA.
2 https://youtu.be/TKo7JHHa E “BUMN Startup Day Tahun 2022”, diakses pada 18 Oktober 2022 pukul 14.58 WITA.
G20  atau  Pertemuan  Forum  Kerjasama  Multirateral  yang  terdiri  dari  19 negara  utama  dari  Uni  Eropa  (EU)  pada  1  Desember  2021  sampai  dengan  30 November  2022  mempresentasikan  agenda  mengenai  60%  populasi  bumi,  75% perdagangan  dunia,  dan  80%  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  dunia.  Salah  satu agenda  yang  dibahas  dalam  pertemuan  tersebut  ialah  formulasi  kebijakan-kebijakan perihal  pengembangan  sumber-sumber  pembiayaan  yang  dapat  mendukung  upaya dunia dalam mengatasi perubahan iklim ( sustainable finance ). Kebijakan green  financing menjadi  sebuah  isu  atau  topik  yang  telah  lama dibahas oleh para sarjana dan praktisi di seluruh dunia sejak tahun 2014. Menurut Amighni  dalam  penilitian  yang  berjudul “Green finance: An empirical analysis  of the green climate fund portfolio structure” menegaskan bahwa :
“In order to implement sustainable finance, the role of the Green Climate Fund (GCF) for the developing countries is undoubtedly crucial. GCF is the part of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Basically, this fund is allocated to the developing countries to reduce greenhouse gas emissions and contribute to green finance. Also added that, in formulating green finance policies that allocate climate funds, central banks are also considered as pioneers in financial sectors.” Pada  dasarnya  kebijakan green  financing sangat  penting  dalam  pertumbuhan keuangan  berkelanjutan  serta  peran Green  Climate  Fund (GCF)  bagi  negara-negara berkembang  terkhusus  Indonesia.  Pembiayaan green  financing tersebut  kemudian dialokasikan  serta  menjadi  pionir  oleh  perbankan  dalam  sektor  keuangan  hijau sehingga  menjadi  faktor  penting  dalam  pengembangan  ekonomi  berkelanjutan dalam sektor keuangan di Indonesia.
Namun saat ini formulasi kebijakan green financing tergolong sebuah kebijakan baru  di  lembaga  keuangan  syariah  indonesia  sehingga  belum  adanya  kajian mendalam  terkait  implementasi  kebijakan  tersebut  serta  sejauh  mana  urgensi penerapan  kebijakan  tersebut  dalam  perbankan  syariah  terkhusus  Bank  Syariah Indonesia  (BSI)  ataukah  hanya  menjadi  salah  satu  instrumen Non  Performing Financing (NPF) saja.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Kajian  pustaka  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  penelitian  yang dilakukan  terhadap  subjek  pembahasan  dan  untuk  mengetahui  perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.
Hasil  penelitian  Sharif  Mohd  dkk  menunjukkan  bahwa  pembiayaan  hijau (green financing) sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Akibat dari pemanasan global yang merupakan dampak dari efek gas rumah kaca menjadikan pembiayaan ini sebagai alternatif dalam keseimbangan ekonomi. Salah satu negara yang  telah  melakukan  kebijakan  teresbut  yakni  india  yang  telah  menciptakan infrastrukur hijau untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan. 3
Hasil penelitian Ahmet Sekreter menunjukkan bahwa pembiayaan socially responsible  investment  (SRI)  dan  investasi  energi  terbarukan  dianggap  sebagai pembiayaan  hijau  (green  financing).  Selain  itu  juga  negara-negara  dibeberapa belahan dunia telah menunjukkan hasil yang memuaskan ketika
3 Hanif dkk, “ Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia” , Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan, UIN Raden Intan Lampung, Vol. 3, November 2020.
El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 46-60
mengkombinasikan keuangan syariah dengan keuangan hijau menggunakan akad murabahah sebagai pinjaman tanpa bunga. 4
Hasil penelitian Hanif dkk menunjukkan bahwa green banking berpengaruh pada  profitabilitas  bank  umum  syariah  di  Indonesia.  Green  benking  dalam penelitian ini dapat disebut dengan Coorporate Social Responsibility (CSR) yang artinya tenggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk Sustainable Finance atau pembiayaan  berkelanjutan. 5 Dalam  perspektif  islam,  seluruh  indikator  Green Banking  telah  sesuai  berdasarkan  perspektif  islam  serta  dalil  yang  menguatkan tentang menjaga alam dan mencegah kerusakan alam.

## C. KAJIAN  TEORI
1. Kebijakan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kebijakan adalah sebuah rangkaian atau konsep serta asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan  pada  pemerintah,  organisasi  dan  kelompok  sektor  swasta,  serta individu.  Kebijakan  berbeda  dengan  peraturan  dan  hukum.  Jika  hukum  dapat memaksakan  atau  melarang  suatu  perilaku,  maka  kebijakan  hanya  menjadi pedoman tindakan paling mugkin memperoleh hasil yang diinginkan.
James E. Anderson mendefinisikan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai  tujuan  tertentu  yang  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  seorang  pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu 6 . Sedangkan Amara Raksasa Taya menyebutkan bahwa kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan  untuk  mencapai  suatu  tujuan 7 .  Oleh  karena  itu  suatu  kebijakan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu:
1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; dan
3. Penyediaan  berbagai  input  untuk  memungkinkan  pelaksanaan  secara nyata dari taktik atau strategi.
Adapun tahap-tahap dalam pembuatan kebijakan menurut William N. Dunn adalah sebagai berikut: 8
1) Penyusunan  Agenda
2) Formulasi Kebijakan
3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan
4) Implementasi kebijakan
5) Evaluasi kebijakan/penilaian
Menurut  Suharno  proses  pembuatan  kebijakan  merupakan  pekerjaan  yang
4 Ahmet Sekreter, “Green Finance and Islamic Finance”, Internasional Journal of Science & Education Studies, Vol. 4, No.3, December 2013.
5 Sharif Mohd dkk, “Green Finance: A Step Towards Sustainable Development” , MUDRA: Journal of Finance and Accounting, Vol. 5 Issue 1, Jan-Jun 2018.
6 James E. Anderson , Public Policy Making , Rinchen and Winston 2nd, Newyork, 1969.
7 Amara R. Taya, Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara , Penerbit Bumi Aksara, 2000.
8 William  N.  Dunn, Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik ,  Universitas  Gajah  Mada, Yogyakarta,
rumit dan kompleks serta tidak mudah yang  dibayangkan. 9 Walaupun demikian, para  administrator  sebuah  organisasi  institusi  atau  lembaga  dituntut  memiliki tanggung  jawab  dan  kemauan,  serta  kemampuan  atau  keahlian,  sehingga  dapat membuat kebijakan dengan risiko yang diharapkan ( intended risks ) maupun yang tidak diharapkan ( unintended risks ).
Pembuatan  kebijakan  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:
a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
b) Adanya pengaruh kebiasaan lama
c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
d) Adanya pengaruh dari kelompok luar
e) Adanya pengaruh keadaan masa lalu
2. Green Financing
Green  financing  didefinisikan  sebagai  dukungan  keuangan  untuk  green growth (pertumbuhan hijau) yang mengurangi Greenhouse Gases (GHGs) atau emisi gas  rumah  kaca  dan  emisi  polutan  udara  secara  signifikan.  Perkembangan pembiayaan  hijau  ditujukan  sebagai  langkah  keselarasan  antara  ekonomi  dan lingkungan. Pembiayaan ini merupakan sebuah solusi untuk tiga ancaman saat ini dalam ekonomi global yaitu, perubahan iklim, kendala energi dan krisis energi. 10
Green  Financing atau  Pembiayaan  hijau  adalah  suatu  kebijakan  untuk meningkatkan  tingkat  aliran  keuangan  (perbankan,  kredit  mikro,  asuransi,  dan investasi)  dai  sektor  publik,  swasta  dan  nirlaba  ke  prioritas  pembangunan berkelanjutan. 11 Bagian penting dari hal tersebut adalah mengelola risiko lingkungan dan  sosial  dengan  lebih  baik,  mengambil  peluang  yang  memberikan  tingkat pengembalian  yang  layak  dan  manfaat  lingkungan,  serta  memberikan  akuntabilitas yang lebih besar.
9 Suharno, Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan, Universitas Negeri Yogyakarta Press, 2010.
10 Tasnim  Uddin  dkk, “Green  Finance  Is  Essential  For  Economic  Development  And Sustainability”, Vol. 03 (2013), Department Of Finance Premier University Chittagon.
11 Shahinur Rahman dkk , “A systematic review of green finance in the banking industry: perspectives from a developing country” , Journal Vol. 4 Issue, September 2022, Bangladesh Hal. 348.
El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 46-60
Sumber:  United  Nations  Environment  Programme  (UNEP)  2015
Pembiayaan  hijau  dapat  dipromosikan  melalui  perubahan  dalam  kerangka peraturan negara, penyelarasan insentif keuangan publik, peningkata pembiayaan hijau dari berbagai sektor, penyelarasan pengambilan keputusan pembiayaan sektor publik dengan dimensi lingkungan dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Peningkatan investasi di sektor bersih dan teknologi hijau, pembiayaan untuk ekonomi hijau berbasis  sumber  daya  alam  yang  berkelanjutan  dan  ekonomi  baru  cerdas  iklim, meningkatkan penggunaan oblogasi hijau, dan sebagainya. 12
Sumber:  United  Nations  Environment  Programme  (UNEP)  2015
Tujuan sustainable  Development  Goals (SDGs)  dan  Green  Financing  telah diatur  dalam  forum  PBB  serta  bekerja  sama  dengan  negara-negara,  regulator keuangan,  dan  sektor  keuangan  untuk  menyelaraskan  sistem  keuangan  dengan agenda  pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. 13 Dalam  rangka  mengarahkan aliran  keuangan  guna  mendukung  pencapaian  sustainable  Development  Goals tersebut. Inti dari ekonomi global saat ini adalah pasar keuangan dimana bank dan investor  mengalokasikan  hari ini akan  membentuk ekosistem dan pola produksi dan konsumsi di masa depan.
Bidang utama untuk kebijakan ini tentang green financing ialah: 14
a. Mendukung sektor publik dalam menciptakan lingkungan yang mendukung
b. Mempromosikan kemitraan publik-swasta dalam mekanisme pembiayaan seperti obligasi hijau
c. Peningkatan kapasitas usaha masyarakat dalam kredit mikro
PBB melalui program efisiensi sumber dayanya akan menawarkan layanan kepada  negara-negara  untuk  meninjau  kebijakan  dan  peraturan  lingkungan  mereka untuk sistem pembiayaan dan mengembangkan oeta jalan keuangan berkelanjutan,
12 https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource- effiecincy/green-financing diakses pada 21 Oktober 2022 pukul 17.26 WITA.
13 Ibid
14 https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource- effiecincy/green-financing diakses pada 21 Oktober 2022 pukul 17.26 WITA.
dan membantu bank sentral, regulator tentang cara terbaik meningkatkan kerangka peraturan  pasar  keuangan  domestik  untuk  membentuk  jalan  dan  mendukung inisiatif  kebijakan  multi-negara  di  tingkat  sub-segional,  regional,  dan  global. Lingkungan  PBB  juga  akan  mengkatalisasi  tindakan  kebijakan  yang  menginspirasi tindakan  kebijakan  yang  menginspirasi  dan  menginformasikan  investor  publik  dan swasta.
3. Bank Syariah Indonesia (BSI)
Bank  Syariah  Indonesia  (BSI)  adalah  lembaga  keuangan  syariah.  Bank  ini berdiri  pada  tanggal  1  Februari  2021  yang  terdapat  tiga  Bank  anak  perusahaan BUMN yang di marger secara nasional dibawah Kementerian BUMN. BNI Syariah, BRI  Syariah  dan  Mandiri  Syariah tersebut  merger  menjadi  Bank  Syariah  Indonesia. Adapun visi dan misi Bank Syariah Indonesia ialah:
a. Visi : Top Global Islamic Bank
b. Misi :
1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
3) Menjadi perushaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Berdirinya  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI)  diresmikan  melalui  surat  yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Surat yang dirilis dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021  tanggal  27  Januari  2021  perihal  pemberian  izin  penggabungan  PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah ke dalam PT. Bank BRI Syariah Tbk serta  izin  perubahan  nama  dengan  menggunakan  Izin  Usaha  PT.  Bank BRISyariah  Tbk  menjadi  Izin  Usaha  atas  nama  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk sebagai  Bank  hasil penggabungan.  Dengan  dikeluarkannya  surat dari  OJK  ini  maka semakin  menguatkan  posisi  BSI  untuk  melakukan aktivitas  perbankan  berlandaskan konsep syariah dan penggabungan dari 3 Bank pembentuknya.
Tujuan  di  bentuknya  BSI  untuk  menjadi  Bank  Syariah  terbesar, menjadi barometer market di Indonesia dan mempunyai daya saing global. Tujuan meger yang dilakukan oleh BSI yaitu:
1) Sinergi  yang  baik  demi  meningkatkan  layanan  untuk  para  Nasabah  Bank Syariah.  Dengan  menggabungkan  tiga  Bank  Syariah  besar,  tentu  akan tergabung  tiga  layanan  bank  dalam  satu  pintu  untuk  mengoptimalkan prospek  bisnis  dan  pengembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia. Sinergitas  yang  dihasilkan  dari  meger  ini  tentu  akan  semakin  kuat  dan kokoh dan sejalan dalam visi bank syariah di Indonesia pada masa yang akan datang.
2) Perbaikan  proses  bisnis.  Akan  sangat  mudah  bagi  pemerintah  untuk mengawal  prinsip  syariah  yang  dijalankan  oleh  BSI  dan  tentu  saja  akan memperbaiki  proses  bisnis  syariah  yang  sudah  berjalan  baik  selama  ini. Meski  ada  tantangan  dalam  hal  penggabungan  nasabah,  tantangan  ini akan  sebanding  dengan  proses  bisnis  syariah  yang  semakin  baik kedepannya karena dikelola oleh satu bank.
3) Risk  management.  Pengelolaan  BSI  akan  meminimalisir  risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bisnis perbankan di masa depan.
4) Sumber daya instansi. BSI akan menyeleksi sumber daya terbaik untuk
El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 46-60
menjalankan industri perbankan syariah lebih baik lagi dibandingkan jika berjalan sendiri dengan tiga entitas berbeda. Hal ini akan membuat setiap instansi dan jajaran direksi akan diisi oleh tenaga profesional dan bakerja dalam satu payung lembaga dengan visi dan misi yang sama.
5) Penguatan  teknologi  digital.  Pengembangan  teknologi  dan  inovasi perbankan  terus  bermunculan  dan  ini  adalah  tugas  dari  Bank  Syariah Indonesia  untuk  menyeragamkan  teknologi  syariah  yang  ada  di Indonesia.
4. Maqāṣid asy-Syari’ah
Maqāṣid  asy-Syari’ah  term  berbahasa  Arab  yang  terdiri  atau  dua  kata yakni Maqāṣid dan asy-Syari’ah. Maqāṣid adalah bentuk plural dari kata maqsad dari  akar  kata al-qasd .  Secara  etimologi, al-qasd mempunyai  beberapa  makna. Pertama, al-qasd memiliki  makna jalan  yang  lurus ( istiqamah  al-tariq ).  Makna ini mengacu pada firman Allah yakni:
15 َنْيِعَمْجَا ْمُكىٰدَهَل َءۤاَش  ْوَل َوۗ  ٌرِٕىۤاَج اَهْنِم َو ِلْيِبَّسلا ُدْصَق ِ هاللّٰ ىَلَع َو
Firman diatas memiliki makna bahwa allah berhak untuk menerangkan jalan yang lurus dan mengajak kepada makhluk untuk selalu berada pada jalan yang lurus. Seruan atau ajakan ini berdasarkan bukti-bukti dan argumantasi yang  tidak  terbantahkan.  Kedua, al-qasd memiliki  makna  tujuan  yang  paling utama (al-I’timad  wa  al-amm). Makna  inilah  yang  sering  kali  digunakan  dan dimaksud oleh para fuqaha.
Syari’ah  secara  etimologi  berarti  tepian  telaga  tempat  hewan  maupun manusia  meminum  air.  Penamaan  syariah  khusus  untuk  telaga  yang  memiliki sumber mata air yang jernih, bersih, dan tidak pernah mengalami kekeringan. 16 Jika dikaitkan dengan makna ini, maka syariat Islam merupakan ketentuan yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi acuan keyakinan, sikap dan perbuatan manusia  mukallaf.  Oleh  karena  itu  setiap  mukallaf  wajib  merujuk  dan mempedomani petunjuk-petunjuk-Nya dalam setiap tindakan mereka. Maka ajaran  Islam  memiliki  kesamaan  dengan  syari’ah  yang  selalu  didatangi  untuk menyambung hidup. Selain itu juga terdapat kata syar’i yang berarti jalan besar. 17 Dalam lingkup pengertian ini syariah Islam merupakan jalan hidup yang harus diikuti setiap muslim.
Berdasarkan  pemaparan  definisi  diatas  maka  maqāṣid  asy-syari’ah adalah suatu gagasan demi terwujudnya tujuan-tujuan syari’ah yakni terciptanya kemaslahatan  baik  didunia  maupun  diakhirat  serta  menjauhi  segala kemudharatan  dalam  yang  akan  menimbulkan  kerusakan-kerusakan  dimuka bumi. Maka maqāṣid asy-syari’ah juga dapat disebut upaya dalam tujuan-tujuan syari’ah atau maksud-maksud syari’ah.
Maqāṣid asy-Syari’ah memiliki unsur-unsur didalamnya yang terdiri dari Darurriyyat,  Hajiyyat,  dan  Tahsiniyyat.  Darurriyyat  terbagi  menjadi ‘perlindungan agama’ atau hifzuddin ( hifz al-din ), ‘perlindungan jiwa-raga’ atau
15 Q.S An-Nahl (16):9
16 Manzur, Lisan Al-Arab , (Beirut: Dar Al-Fikr), 1990, Jilid VII. Hal 86
17 Muhammmad bin Bakr al-Razzi, Mukhtar al-Sihhah (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), Hal 90.
hifdzun  nafsi  ( hifz  al-nafs ),’perlindungan  harta’  atau  hifzulmi  ( hifz  al-mal ), ‘perlindungan akal’ atau hifzul-aqli ( hifz al-aql ) dan ‘perlindungan keturunan’ atau hifzun-nasli ( hifz al-nasl ). 18 Hajiyat merupakan suatu jenis kebutuhan untuk mempermudah  dan  mengangkat  segala  hal  yang  dapat  mengakibatkan kesulitan. 19 Namun tidak sampai ke tingkat dharruriyat. 20
Hajiyyat  juga  dapat  disebut  dengan  kebutuhan  sekunder,  yakni kebutuhan  yang  seandainya  tidak  terpenuhi  maka  tidak  sampai  merusak kehidupan.  Namun  keberadaannya  sangat  dibutuhkan  untuk  memberikan kemudahan.
Adapun Tahsiniyyat merupakan suatu bentuk kebutuhan tersier yang keberadaannya  untuk  memperindah  kehidupan  manusia  dimana  tanpa  adanya hal tersebut tidak berarti merusak tatanan kehidupan manusia dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya berguna untuk menata akhlak dan pola interaksi manusia dalam pergaulan.

## D. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pustaka  yang  datanya  melalui  sumber pustaka,  yaitu  kajian  pustaka  melalui  penelitian  kepustakaan.  Studi  kepustakaan ( library  research )  berkaitan  erat  dengan  kajian  teoritis  dan  referensi  literatur  yang terkait  dengan  ekonomi  berkelanjutan,  Laporan  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI),  dan teori-teori terkait dengan penelitian. Adapun literatur yang digunakan berasal dari Al- Qur’an ataupun Hadits.
Pendekatan  yang  digunakan  menggunakan  pendekatan  penelitian  deskriptif- kualitatif yang merupakan salah satu teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif.

## E. PEMBAHASAN
1. Implementasi  dan  Urgensi  Green  Financing  Pada  Bank  Syariah Indonesia  Tbk (BSI)
Dalam kajian ekonomi saat ini persoalan dampak pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan  kerusakan  lingkungan  telah  menjadi  topik  hangat  dalam  wacana pemikiran ekonomi kontemporer. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 41: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan  manusia,  supaya  Allah  merasakan  kepada  mereka  sebahagian  dari  (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. Artinya, penyebaran segala keburukan serta kerusakan baik dalam segi ekonomi, agama, politik, lingkungan dan lain sebagainya serta diangkatnya segala keberkahan karena sebab dariyang telah dilakukan umat manusia melalui dosa dan maksiat serta meninggalkan segala perintah Allah Swt.
Dalam  firman  Allah  Swt  juga  menjelaskan  bahwa  Allah  Swt  menjadikan  kita sebagai sebagai wakil untuk memakmurkan bumi dalam Q.s Hud ayat 61: “Dia yang telah menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kam pemakmurnya”. Artinya bahwa
18 Al-Gazali,  al-Mustasfa, Vol.1, Hal-172. Ibn al-Arabi,  Al-Mahsul  fi  Usul  al-Fiqh, Vol.5, Hal.222. Al-Amidi, al-Ahkam, Vol.4, Hal.287 19 Muhammad Sa’ad bin Ahmad Bin Mas’ud Al-Yubiy, Op, Cit., Hal. 318 20 Amir Syarifuddin, Op, Cit, Hal. 227
segala  sesuatu  yang  ada  dimuka  bumi  kita  diberikan  amanah  sebagai  pemakmuran bumi yang dapat dipahami sebagai stakeholder dalam pertumbuhan ekonomi. Saat ini dunia  perbankan  telah  mencetuskan  beberapa  formulasi  kebijakan  mengenai pemakmuran bumi yakni formulasi kebijakan pemiayaan hijau (green financing) dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Green financing atau pembiayan hijau merupakan salah satu isu strategis dalam sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yakni G20. Konferensi tingkat tinggi G20 di Bali yang berlangsung dari tanggal 1 desember 2021 hingga KTT pada kuartal  keempat  tahun  2022  menghasilkan  isu-isu  serta  kebijakan  strategis  dalam rangka pemulihan ekonomi dunia terkhusus di Indonesia. Mobilisasi pembiayaan hijau menjadi  salah  satu  alternatif  paling  krusial  yang  diperlukan  untuk  mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Deputi  Gubernur  Bank  Indonesia  (BI),  Juda  Agung  menyampaikan  bahwa Indonesia  memiliki  potensi  yang  sangat  besar  dan  dapat  mengoptimalkan  potensi tersebut  dalam  kontribusi  ekonomi  hijau.  Menurut  Juda,  terdapat  tiga  kunci strategis  dalam  rangka scalling  up ekonomi  dan  keuangan  hijau. Pertama ,  pentingnya merumuskan  kebijakan  agar  terciptanya  transisi  yang  orderly,  jurst  and  afforrdable. Kedua , perlunya komitmen kembaga keuangan untuk mendukung  pembiayaan hijau atau  green  financing. Ketiga ,  pentingnya  inovasi  kebijakan  hijau  dan  sinergi antara otoritas untuk meningkatkan pembiayaan hijau. 21
Implementasi  sebuah  kebijakan  dapat  diukur  ketika  kebijakan  tersebut  telah melalui  tahapan-tahapan  berupa  penyusunan  agenda,  formulasi  kebijakan  hingga legitimasi  kebijakan  dan  kemudian  di  implementasikan  serta  melalui  tahap  akhir berupa  evaluasi  kebijakan  tersebut  (assesment).  Abdul  wahab  (1997)  menjelaskan bahwa  funsi  imlementasi  kebijakan  adalah  untuk  membentuk  suatu  hubungan  yang memungkinkan  tujuan-tujuan  atau  sasaran  sebagai  outcomes  (hasil  akhir  dilakukan pemeintah).  Oleh  sesbab  itu  mencakup  penciptaan  policy  delivery  system  bagi penyelenggaraan  kebijaksanaan  negara  yang  biasanya  terdiri  atas  cara-cara  atau sarana-saran tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.
Menurut  Faradillah  Putra,  formulasi  kebijakan  dapat  diartikan  sebagai  sebuah langkah paling awal di dalam proses sebuah kebijakan secara keseluruhan. Formulasi kebijakan yang baik adalah formulasi kebijakan yang berorientasi pada implementasi dan  evaluasi.22  Dengan  kata  lain,  proses  formulasi  yang  baik  adalah  yang  dapat diimplementasikan  ketika  di  lapangan.  Kedudukan  kebijakan  green  financing  atau pembiayaan hijau di Indonesia masih dalam tahap fomulasi kebijakan.
Dalam  penerapannya  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI)  yang  merupakan  hasil merger  dari  tiga  bank  ternama  Indonesia,  yaitu  PT.  Bank  BRI  Syariah,  PT.  Bank Syariah Mandiri, dan PT. Bank BNI Syariah telah mengeluarkan laporan  perdananya kinerja keberlanjutan tahun 2021.23 Penerapan pembiayaan hijau atau green financing yang dilakukan oleh BSI masih dalam tahap Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
21 Indonesia.go.id - Pembiayaan Hijau Diperlukan untuk Memitigasi Perubahan Iklim diakses pada tanggal 05 November 2022 pukul 20.50 WITA.
22 Fardy Andriyanto dkk, Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik , 2001, Yogyakarta.
23 https://ir.bankbsi.co.id/sustainability_reports.html “Laporan Keberlanjutan Bank Syariah Indonesia (BSI) 2021” diakses pada tanggal 05 November 2022 pukul 21.05 Wita.
(RAKB) yang berfokus pada peningkatan kapasitas internal, penyesuaian manajemen risiko  dan  tata  kelola,  serta  peningkatan  portofolio  kategori  kegiatan  usaha berkelanjutan  (KKUB).  Penerapan  keuangan  berkelanjutan  juga  dilakukan  dengan mendukung kebijakan Pemerintah, salah satunya yaitu pembiaan usaha mikro kecil dan menengah  (UMKM).  BSI  juga  berpartisipasi  dalam  pemulihan  ekonomi  nasional dengan  memberikan  relaksasi  kepada  nasabah  yang  terdampak  Covid-19  melalui pengaturan termin attau keringan pembayaran angsuran. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mempertahankan dan mendorong keberlanjutan usaha nasabah.
Sepanjang periode 2021, BSI berhasil mencatat kinerja ekonomi secara optimal. Bank membukukan aset sebesar Rp. 265,29 miliar, pembiayaan Rp. 171,29 miliar, dan dana  pihak  ketiga  (DPK)  Rp.  233,25  miliar.  Dalam  mendukung  prinsip  keuangan berkelanjutan BSI menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha Kategori Kegiatan Usaha  (KKUB)  Per 31  Desember  2021 telah  menyalurkan  pembiayaan  berkelanjuta sebesar Rp. 46.158 miliar.24
Dalam pelaksanaan RAKB yang didalamnya terdapat target capaian, BSI telah menyusun  beberapa  inisiasi  strategi.  Strategi  tersebut  terdiri  dari  meningkatkan pemahaman  keuangan  berkelanjutan,  mempelajari  panduan  Taksonomi  Hijau Indoneisa,  dan  terus  memberikan  pembelajaran  kepada  semua nasabah  untuk bertransisi ke ekonomi rendah karbon.
Dengan demikian Implementasi Pembiayaan Hijau atau Green Financing pada BSI  tdalam  tahap  Rencana  Aksi  dengan  bukti  konkrit  berupa  hasil  laporan keberlanjutan  tahun  2021  yang  mengacu  pada  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  51/POJK.03/2017,  Standar  Global  Reporting  Initiative  (GRI)  dengan  opsi “core”  dan  dilengkapi  dengan  Financial  Services  Sector  Supplement  (FSSS).  Isi laporan tersebut tidak menyampaikan perubahan signifikan dari periode sebelumnya karena merupakan laporan pertama oleh BSI.
Selain  itu  juga  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk  (BSI)  berperan  penting  dalam mendukung pemulihan  ekonomi pasca pandemi Covid-19  serta isu  resesi  Indonesia. Peluang  tersebut  terbuka  lebar  dengan  adanya  transisi  ekonomi  dari  usaha konvensional menuju ke bisnis yang berkelanjutan yang telah mengubah cara pandang dalam  melakukan usaha.  Serta  sejalan dengan  Pemerintah yang telah  meren canakan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah pada tahun 2024
2. Korelasi  Kebijakan  Green  Financing  dengan  Tujuan-Tujuan  Syariah

## (Maqāṣid  asy- Syari’ah)
Formulasi kebijakan green financing atau pembiayaan hijau mengandung unsur kemaslahatan bagi  seluruh umat. Tujuan formulasi kebijakan tersebut berfokus pada pemantauan berkala dalam dalam implementasi penyaluran
kredit/pembiyaan.investasi ke sektor hijau dan mencegah potensi pelaporan aktivitas hijau  yang  kurang  tepat  (greenwashing)  sebagaimana  terkandung  dalam  strategi fungsional taksonomi hijau.
Dalam teori Maqāṣid asy-Syari’ah terdapat unsur-unsur didalamnya yang terdiri dari  Darurriyyat,  Hajiyyat,  dan  Tahsiniyyat.  Green  financing  atau  pembiayaan berkelanjutan sejelan dengan unsur darruriyat yang terdiri atas ‘perlindungan agama’ atau  hifzuddin  (hifz  al-din),  ‘perlindungan  jiwa-raga’  atau  hifdzun  nafsi  (hifz  al-
24 https://ir.bankbsi.co.id/sustainability_reports.html “Laporan Keberlanjutan Bank Syariah Indonesia (BSI) 2021” diakses pada tanggal 05 November 2022 pukul 21.05 Wita.
nafs),’perlindungan harta’ atau hifzulmi (hifz al-mal), ‘perlindungan akal’ atau hifzul- aqli  (hifz  al-aql)  dan  ‘perlindungan  keturunan’  atau  hifzun-nasli  (hifz  al-nasl). Pembiayaan  berkelanjutan  bukan  hanya  berfokus  pada  perubahan  tatanan  ekonomi perbankan  syariah  melainkan  juga  pada  keberlangsungan  penegakan  syariat  dalam umat.
Hal ini berkaitan erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam unsur darurriyat yakni;  Pertama,  Perlindungan  agama  (hifz  al-din)  dalam  penerapannya  pembiayaan berkelanjutan dilakukan oleh perbankan syariah yang merupakan alternatif bagi umat islam untuk melakukan transaksi sesuai pedoman Al-Qur’an dan Hadits sebagai bentuk kontribusi  umat  dalam  menjaga  fondasi  beragama.  Kedua,  Perlindungan  jiwa -raga (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-aql) dan perlindungan keturunanan (hifz al- nasl)  sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  bahwa  pembiayaan berkelanjutan atau green financing menjadi salah satu formulasi dalam merekonstruksi kembali  perekonomian  sebagai  bentuk  perlindungan  pada  kemerosotan  ekonomi negara yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.
PT Bank Syariah Indonesia (BSI) pun memiliki komitmen dalam menerapkan perbankan berbasis prinsip syariah. Esensi kehadiran perbankan syariah yakni untuk menjalankan  tujuan  syariah  atau  Maqāṣid  asy-Syari’ah.  Prinsip  syariah  ini  sejalan dengan  komitmen  BSI  dalam  menjalankan  konsep  keberlanjutan  dan  menciptakan sinergi  antara  pertumbuhan  bisnis  Bank  dengan  mendukung  tujuan  pembangunan berkelanjutan (TPB).25 Maka dari itu hubungan formulasi kebijakan green financing sejalan dengan tujuan atau maksud-maksud penerapan syariah (Maqāṣid asy-Syari’ah) yakni representatif nilai-nilai syariah dalam isu-isu perbankan saat ini.

## F. PENUTUP
Green Financing atau pembiayaan berkelanjutan merupakan formulasi investasi atau  pembiayaan  keuangan  yang  mengalir  ke  proyek-proyek  pembangunan berkelanjutan dan berkaitan erat dengan lingkungan serta kebijakan yang mendorong pengembangan  ekonomi  berkelanjutan.  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI)  yang merupakan hasil merger dari tiga bank ternama Indonesia, yaitu PT. Bank BRI Syariah, PT.  Bank  Syariah  Mandiri,  dan  PT.  Bank  BNI  Syariah  telah  mengeluarkan  laporan perdananya kinerja keberlanjutan tahun 2021. Penerapan pembiayaan hijau atau green financing  yang  dilakukan  oleh  BSI  masih  dalam  tahap  Rncaa  Aksi  Keuangan Berkelanjutan  (RAKB)  yang  berfokus  pada  peningkatan  kapasitas  internal, penyesuaian manajemen risiko dan tata kelola, serta peningkatan portofolio kategori kegiatan usaha berkelanjutan (KKUB).
Hubungan formulasi kebijakan green financing sejalan dengan nilai -nilai yang terkandung  dalam  Maqāṣid  asy-Syari’ah  pada  unsur  darurriyat  yakni;  Pertama, Perlindungan  agama  (hifz  al-din)  dalam  penerapannya  pembiayaan  berkelanjutan dilakukan  oleh  perbankan  syariah  yang  merupakan  alternatif  bagi  umat  islam  untuk melakukan transaksi sesuai pedoman Al-Qur’an dan Hadits sebagai bentuk kontribusi umat dalam menjaga fondasi beragama. Kedua, Perlindungan jiwa-raga (hifz al-nafs), perlindungan  akal  (hifz  al-aql)  dan  perlindungan  keturunanan  (hifz  al-  nasl) sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pembiayaan berkelanjutan atau
25 https://ir.bankbsi.co.id/sustainability_reports.html “Laporan Keberlanjutan Bank Syariah Indonesia (BSI) 2021” diakses pada tanggal 05 November 2022 pukul 21.05 Wita.
green  financing  menjadi  salah  satu  formulasi  dalam  merekonstruksi  kembali perekonomian sebagai bentuk perlindungan pada kemerosotan ekonomi negara yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Al-Qur’an
Kementerian  Agama  RI,  Al-Qur’an  Tajwid  dan  Terjemah  Dilengkapi  dengan Asbabun  Nuzul  dan  Hadits  Sahih,  Bandung:  PT.  Sygma  Examedia Arkanleema, 2017.

## Jurnal
Al-Gazali. al-Mustasfa. Vol.1. Hal-172. Ibn al-Arabi. Al-Mahsul fi Usul al-Fiqh.
Vol.5, Hal.222. Al- Amidi, al-Ahkam. Vol.4.
Hanif  dkk.  Green  Banking  Terhadap  Profitabilitas  Bank  Umum  Syariah  di Indonesia.  Jurnal  Ilmiah  Keuangan  dan  Perbankan.  UIN  Raden  Intan Lampung. Vol. 3, November 2020.
Sekrater  Ahmet.  Green  Finance  and  Islamic  Finance.  Internasional  Journal  of Science & Education Studies. Vol 4, No.3. December 2013.
Shahinur  Rahman  dkk.  A  systematic  review  of  green  finance  in  the  banking industry:  perspectives  from  a  developing  country.  Journal  Vol.  4  Issue. Bangladesh. September 2022.
Sharif  Mohd  dkk.  Green  Finance:  A  Step  Towards  Sustainable  Development. MUDRA: Journal of Finance and Accounting. Vol. 5 Issue 1. Jan-Jun 2018. Tasnim Uddin dkk. Green Finance Is Essential For Economic Development And Sustainability. Vol. 03.
Department Of Finance Premier University Chittagon. 2013

## Buku
Amara  R.  Taya.  Prinsip-Prinsip  Kebijaksanaan  Negara.  Penerbit  Bumi  Aksara. 2000. Amir Syarifuddin, Op, Cit.
Anderson  E  james.  Public  Policy  Making.  Rinchen  and  Winston  2nd,  Newyork,
1969.  Fardy  Andriyanto  dkk.  Paradigma  Kritis  dalam  Studi  Kebijakan Publik.Yogyakarta. 2001 Manzur. Lisan Al-Arab. Beirut. Dar Al-Fikr. Jilid VII. 1990
Muhammad Sa’ad bin Ahmad Bin Mas’ud Al-Yubiy, Op, Cit. Muhammmad bin Bakr al-Razzi. Mukhtar al-Sihhah. Dar al-Hadist. Kairo.2003
Suharno.  Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik:  Kajian  Proses  dan  Analisis  Kebijakan.
Universitas Negeri Yogyakarta Press. 2010.
William N. Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Universitas Gajah Mada.
Yogyakarta. 2003.

## Website
https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan- tahun.html diakses pada 18 Oktober 2022 pukul 14.33 WITA. https://youtu.be/TKo7JHHa E “BUMN Startup Day Tahun 2022”, diakses pada 18
Oktober 2022 pukul 14.58 WITA.
https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting- resource-  effiecincy/green-financing  diakses  pada  21  Oktober  2022  pukul 17.26 WITA.
El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 46-60
Indonesia.go.id - Pembiayaan Hijau Diperlukan untuk Memitigasi Perubahan Iklim diakses pada tanggal 05 November 2022 pukul 20.50 WITA. https://ir.bankbsi.co.id/sustainability_reports.html  “Laporan  Keberlanjutan  Bank Syariah Indonesia (BSI) 2021” diakses pada tan ggal 05 November 2022 pukul 21.05 Wita