## Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh & McConnell
Elih Dalilah, Vishnu Juwono Universitas Indonesia Universitas Indonesia
elih.dalilah@ui.ac.id, vjuwono@ui.ac.id

## Abstract
Compliance of reporting Public Official’s wealth (LHKPN) continues to increase. However, the accountability of the LHKPN is still low. This study aims to evaluate policy implementation in the  program  dimension,  especially  related  to  output  and  outcome  achievement.  The  results indicate that LHKPN is successful in achieving operational indicators, efficient use of resources, and  has  positive  implications  for  some public  officials.  Meanwhile,  in  the  outcome  indicator, LHKPN has not been able to establish the integrity of public official. KPK needs to encourage national regulations accompanied by strict sanctions, investigation using artificial intelligence (AI) and involving the community in the LHKPN investigation.
Keywords : LHKPN, Illicit Enrichment, Policy Implementation, Policy Success, Integrity

## Abstrak
Kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara terus meningkat. Namun, akun- tabilitas  LHKPN  masih  rendah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi implementasi kebijakan  terutama  pada  pencapaian output dan outcome (dimensi  program).  Penelitian menggunakan  paradigma post  positivism dengan  metode  kualitatif.  Sumber  data  berupa wawancara  mendalam  dan  data  sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pada  dimensi program, LHKPN berhasil dalam pencapaian indikator operasional, penggunaan sumber daya yang efisien, dan memiliki implikasi yang positif pada sebagian penyelenggara negara. Pada indicator outcome , LHKPN belum mampu membentuk integritas penyelenggara negara. KPK perlu mendorong regulasi lingkup nasional yang mengatur kewajiban LHKPN lebih terperinci disertai  dengan  sanksi  yang  tegas,  dan  meningkatkan  kualitas  SDM  pemeriksa  LHKPN berbasis investigasi, pemeriksaan menggunakan machine learning, artificial intelligence (AI) , serta melibatkan masyarakat dalam forum konsorsium investigasi LHKPN.
Kata  Kunci :  LHKPN, Illicit  Enrichment, Implementasi  Kebijakan,  Keberhasilan  Kebijakan, Integritas

## Pendahuluan
Sebagai  salah  satu  program  pence- gahan  korupsi  yang  dijalankan  oleh  KPK adalah  mendorong  kepatuhan  dari  para penjabat  negara,  baik  di  kementerian, maupun lembaga negara dalah kepatuhan dalam  pelaporan  LHKPN  (Juwono,  2016, 2019).  Peningkatan  tingkat  kepatuhan pelaporan LHKPN terus meningkat secara signifikan  sejak  diberlakukannya  e- LHKPN.  Sejak  tahun  2018-2020,  nilai kepatuhan berkisar antara 95-96%. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan  tahun  2017  yang  hanya mampu  mencapai  59,4%.  Perbandingan pencapaian  tingkat  kepatuhan  pelaporan pada  kurun  waktu  2017-2020,  dapat dilihat pada Gambar 1.
Namun  demikian,  peningkatan  kepa- tuhan  belum  disertai  dengan  validitas  isi laporan.  Deputi  Bidang  Pencegahan  dan Monitoring KPK menyebutkan bahwa ber- dasarkan hasil pemeriksaan 1.665 Penye- lenggara Negara pada periode 2018-2020 diperoleh  fakta  bahwa  95%  LHKPN  yang disampaikan tidak akurat. Hal ini disebab-
kan masih terdapat penyelenggara negara tidak  melaporkan  tanah,  bangunan  dan investasi lainnya.
Hasil  pemeriksaan  Direktorat  PP LHKPN  pun  tidak  menyelesaikan  perma- salahan  integritas  penyelenggara  negara. Hal  ini  disebabkan  karena  tidak  adanya instrumen  setelah  pemeriksaan,  tindak lanjut setelah harta dilaporkan dan sanksi yang  jelas.  Selain  itu,  kerangka  hukum mengenai  LHKPN  masih  lemah  karena sanksi  masih  bersifat  administratif    dan tidak  pernah  dijalankan,  tidak  adanya sanksi  pidana  serta  penegakan  hukum terhadap  praktik  peningkatan  kekayaan secara  tidak  sah  ( illicit  enrichment) tidak dapat dijalankan.
Penegakkan hukum terhadap praktik illicit  enrichment di  Indonesia  terkendala karena belum adanya hukum positif. Hing- ga  saat  ini,  RUU  peningkatan  kekayaan secara tidak sah ( illicit enrichment ) belum disusun. Padahal penegakan hukum terha- dap praktik illicit enrichment dan kewajib- an pelaporan LHKPN sangat efektif dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi (Simanjuntak, 2014).
Gambar 1. Ikhtisar Kepatuhan Penyampaian LHKPN Tahun 2017-2020
0% 20% 40%
60%
80% 100% 120%
Pelaporan 2017 (Per 31 Desember 2018) Pelaporan 2018 (Per 31 Desember 2019) Pelaporan 2019 (Per 31 Desember 2020) Pelaporan 2020 (Per 23 Mei 2021) Ikhtisar Kepatuhan Penyampaian LHKPN Total BUMN/BUMD
Legislatif Yudikatif Eksekutif
Kekayaan penyelenggara negara yang tidak  dapat  dibuktikan  berasal  dari  sum- ber  yang  sah  akan  menjadi  awal-dalam melakukan  penyelidikan  terhadap  tindak pidana  korupsi.  Namun,  karena  hukum positif Indonesia belum mengadopsi pene- gakan  hukum  terhadap iIlicit  enrichment , maka peningkatan harta yang tidak wajar pada  penyelenggara  negara  tidak  dapat menjadi  dasar  penuntutan  sebagai  keja- hatan  yang  berdiri  sendiri.  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi (2001) hanya mengakomodasi pe- laku tindak pidana korupsi membuktikan hartanya  berasal  dari  hasil  yang  sah  dan bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Padahal  menurut  Organization  for Economic Co-operation and Development (2011), aksi disiplin dan investigasi terha- dap  aksi  kriminal  yang  bersumber  dari dokumen LHKPN menjadi salah satu indi- kator efektivitas LHKPN.
Berdasarkan  uraian  permasalahan tersebut,  maka  dapat  dipetakan  bahwa pencapaian  tingkat  kepatuhan  yang semakin  meningkat  belum  tentu  mampu mencapai tujuan awal LHKPN sebagai alat pencegahan korupsi berbasis pendekatan individu dan illicit enrichment . Masih ter- dapat gap pada  capaian output dan out- come kebijakan.  Saat  ini  LHKPN  hanya berkutat  pada  pemenuhan  laporan  kepa- tuhan  penyelenggara  negara.  Padahal Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  28  Tahun  1999  Tentang Penyelenggara  Negara  yang  Bersih  dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (1999)  menegaskan  bahwa  LHKPN  seba- gai instrumen untuk mencegah penyeleng- gara  negara  melakukan  korupsi,  kolusi dan nepotisme.
Menurut  Marsh  dan  Mcconnell (2010),  suatu  kebijakan  dinilai  berhasil jika  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetap-
kan  dan  tidak  menimbulkan  kritik  yang signifikan  serta  mendapatkan  dukungan masyarakat luas. Oleh karena itu, penulis menilai pentingnya untuk melakukan eva- luasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan LHKPN terutama pada dimensi program.

## Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk menganalisis  keberhasilan  implementasi kebijakan LHKPN pada dimensi program.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  mengenai  LHKPN  sering kali menggunakan metode hukum yuridis normative seperti  penelitian  yang  telah dilakukan oleh Hasanuddin (2013), Salim (2020),  dan  Simanjuntak  (2014).  Hasil ketiga penelitian menyebutkan aspek yang sama  bahwa  LHKPN  merupakan  sarana pengujian  integritas  penyelenggara  nega- ra  sebelum/selama/sesudah  menjabat, pendeteksi  potensi  konflik  kepentingan, menanamkan nilai kejujuran, transparan- si,  dan  tanggung  jawab  para  penyeleng- gara negara, sebagai alat kontrol bagi ma- syarakat  melakukan  monitoring  indikasi korupsi, serta sebagai perwujudan dalam kerangka good governance terutama pada prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas. Namun  faktanya  menurut  penelitian Suryono  (2000),  LHKPN  masih  bersifat manipulatif  dan  mampu  menyamarkan perilaku koruptif.
Pada aspek hukum, kerangka hukum LHKPN  masih  dinilai  lemah  karena Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  28  Tahun  1999  Tentang Penyelenggara  Negara  yang  Bersih  dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (1999)  hanya  mengatur  sanksi  adminis- tratif.  Sementara  pada  aspek  Kelembaga- an, KPK masih dinilai lemah karena tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepegawaian ataupun sanksi denda kepada penyelenggara negara yang senga- ja  tidak  patuh  dan  tidak  jujur  dalam
melaporkan harta kekayaan (Davidsen et al., 2006). Padahal LHKPN yang progresif sangat  diperlukan  agar  pemberantasan korupsi  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien (Suryono, 2000).
Efektivitas LHKPN dapat tercapai me- lalui pemanfaatan LHKPN sebagai awalan atau entry  point dalam  penyelidikan  dan penyidikan tindakan pidana korupsi para penyelenggara  negara  (Suryono,  2000). Simanjuntak  (2014)  menambahkan  bah- wa  LHKPN  yang  progresif  serta  adanya pembuktian  terbalik  terhadap  indikasi adanya  praktik illicit  enrichment sangat efektif  dalam  mengungkap  suatu  tindak pidana korupsi.
Penelitian  LHKPN  yang  telah  diurai- kan penulis pada umumnya hanya mene- liti  dari  sudut  pandang  yuridis  normatif peraturan  mengenai  LHKPN.  Namun, belum ada penelitian yang melakukan eva- luasi  pencapaian  tujuan  pada  imple- mentasi  LHKPN  dengan  menggunakan kerangka Marsh dan Mcconnell (2010).

## Kerangka Teori
Evaluasi kebijakan penting dilakukan untuk  meningkatkan  akuntabilitas  dan memberikan bukti tentang apa yang telah berhasil sehingga menginformasikan pem- belajaran  dan  perbaikan  kebijakan.  Pada akhirnya  evaluasi  akan  meningkatkan manajemen  dan  memandu  mengambil keputusan dan alokasi sumber daya (Ugyel & O’Flynn, 2017) .
Evaluasi  adalah  studi  tentang  per- baikan  kebijakan  (Marsh  &  Mcconnell, 2010).  Newman  (2014)  pun  menambah- kan  bahwa  tujuan  evaluasi  adalah  untuk menilai  kebijakan  publik  dengan  maksud untuk  membuat  penyesuaian,  menyaran- kan perbaikan, merekomendasikan peng- hentian. Senada pula dengan yang diung- kapkan  Nugroho  (2003)  bahwa  evaluasi bertujuan untuk memetakan kesenjangan antara konsep ideal dan faktual di lapang- an  (antara  harapan  dengan  kenyataan),
sehingga gap tersebut dapat segera diper- baiki.
Menurut  Lester  dan  Stewart  dalam (Akbar & Mohi, 2018), tugas evaluasi kebi- jakan  adalah  menentukan  konsekuensi kebijakan melalui penggambaran dampak yang  dihasilkan  dari  kebijakan  tersebut. Kemudian evaluasi akan menilai keberha- silan  dan  kegagalan  berdasarkan  standar atau kriteria yang telah ditentukan.
Keberhasilan kebijakan tidak sekedar dinilai  dari  efektivitasnya,  namun  juga perlu dilihat perbaikannya (Boyne, 2003). (Bovens  &  t  Hart,  2005;  Marsh  & Mcconnell,  2010)  menambahkan  bahwa keberhasilan  dapat  dinilai  pada  dimensi program  dan  dimensi  politik.  Dimensi program  meliputi  tiga  kriteria  yaitu efektivitas,  efisiensi  dan  ketahanan/ke- berlangsungan. Sementara dimensi politik melihat  bagaimana  kebijakan  dan  pem- buat  kebijakan  terepresentasikan  dan terevaluasi pada ranah politik.
Indikator  kegagalan  atau  keberhasil- an politik akan tercermin pada pergolakan politik  (peliputan  pers,  investigasi  parle- men, kematian politik, litigasi) atau keku- rangannya,  dan  perubahan  pola  umum legitimasi politik (kepuasan publik dengan kebijakan atau kepercayaan pada otoritas dan  lembaga  publik)  (Bovens  &  t  Hart, 2005; Marsh & Mcconnell, 2010).
Namun, konsep Bovens dinilai masih lemah  karena  tidak  ada  diskusi  tentang dimensi  proses  dan  dimensi  politik. Bovens  seolah  menganggap  ketika  kebi- jakan yang dihasilkan melalui proses legis- latif  dan  tidak  ada  perubahan  kebijakan, maka  kebijakan  tersebut  dinilai  berhasil. Kemudian  konsep  keberhasilan  diperba- harui oleh Marsh dan Mcconnell (2010).
Menurut Marsh & McConnell (2010), keberhasilan kebijakan dapat dilihat pada 3  (tiga)  dimensi  yaitu  dimensi  proses, program,  dan  politik.  Suatu  kebijakan dinilai  berhasil  dalam  dimensi  proses ketika kebijakan disahkan secara kolektif
dan berorientasi untuk kepentingan pub- lik,  diputuskan  secara  deliberatif,  serta mampu  menyelesaikan  permasalahan. Pada  dimensi  program,  kebijakan  dinilai berhasil  ketika  mampu  mencapai output dan outcome sesuai yang telah ditetapkan. Sementara pada dimensi politik, kebijakan berhasil ketika mampu meningkatkan re- putasi dan prospek pemilihan politisi dan kapasitas mereka untuk mengelola agenda politik.
Penelitian  mengenai  keberhasilan menggunakan indikator yang dikembang- kan oleh McConnel, yang terdiri dari indi- kator proses, program, dan politik, dinilai paling  lengkap  dan  komprehensif  diban- dingkan lainnya. Ugyel dan O’Flynn (2017) menilai  kerangka  Marsh  dan  McConnell (2010) yang merupakan alat untuk meng- ukur  dimensi  keberhasilan  kebijakan memberikan gambaran yang
komprehensif.
Marsh dan Mcconnell (2010) mende- tailkan indikator program terdiri dari ope- rasional  (apakah  terimplementasi  sesuai tujuan  kebijakan), outcome (apakah out- come tercapai),  sumber  daya  (apakah menggunakan sumber daya yang efisien), aktor  (apakah  kebijakan  menguntungkan kelompok  tertentu).  Hal  senada  dikemu- kakan  oleh  (Howlett,  2012)  yakni  kega- galan  pada  dimensi  program  akan  dinilai dari  sisi  teknis  yaitu  efisiensi  dan  efekti- vitas. Kegagalan dinilai dengan cara men- cocokkan tujuan kebijakan dan cara yang dilakukan.
Menurut  Cleaves  (1980),  kebijakan bisa berhasil diimplementasikan di negara dunia  ketiga  dengan  syarat  aktor  politik dan  administrator  mampu  memobilisasi kekuatan yang cukup untuk melaksanakan desain kebijakan terutama pengaruh pada lingkungan politik. Sementara Edward III dalam  Akib  (2010)  menyebutkan  bahwa komunikasi,  penggunaan  sumber  daya, perilaku  birokrasi  serta  struktur  organi- sasi  dan  proses  bisnis  atau  tata  kerja
merupakan faktor yang akan mempenga- ruhi  keberhasilan  proses  implementasi kebijakan.
Pada  implementasi  LHKPN,  OECD (2011)  menyebutkan  bahwa  hambatan implementasi kebijakan LHKPN terdiri da- ri 6 (enam) faktor, yaitu ketidaksempurna- an  kerangka  hukum,  kelemahan  badan pelaksana,  ketidaksempurnaan  verifikasi, konteks kelembagaan yang belum matang atau  belum  sepenuhnya  berkembang, kurangnya dukungan dan/atau kesadaran pejabat  publik,  serta  kurangnya  minat dan/atau dukungan dari masyarakat luas.

## Metode Penelitian
Penelitian  menggunakan  pendekatan post  positivism ,  sehingga  kerangka  teori menjadi  bagian  penting.  Teori  menjadi landasan  peneliti  untuk  mengembangkan instrumen pertanyaan dalam rangka men- cari informasi primer berupa  wawancara mendalam  ataupun  berupa  dokumen empiris. Pengumpulan data menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara mendalam,  studi  literatur,  serta  meng- gunakan  data  sekunder  berupa  laporan hasil penelitian, data keuangan, data capai- an kinerja dan berita media.

## Pembahasan
Pembahasan  penelitian  mengguna- kan kerangka Marsh dan Mcconnell (2010) dengan  mendetilkan  indikator  program yang terdiri dari operasional (apakah ter- implementasi  sesuai  tujuan  kebijakan), outcome (apakah outcome tercapai), sum- ber  daya  (apakah  menggunakan  sumber daya  yang  efisien),  dan  aktor  (apakah kebijakan  menguntungkan  kelompok tertentu).

## Operasional (Apakah terimplementasi sesuai tujuan kebijakan)
KPK  melalui  Direktorat  PP  LHKPN memiliki  sasaran  strategis  yaitu  mening- katkan  efektifivitas  pencegahan  korupsi melalui  pelaporan  dan  pemeriksaan
LHKPN.  Keberhasilan  sasaran  tersebut salah  satunya  dapat  dilihat  melalui persentase capaian kepatuhan LHKPN.
Data  Kepatuhan  LHKPN  terus meningkat.  Bahkan  berdasarkan  laporan pencapaian  kinerja  tahun  2017-2020, Direktorat  LHKPN  selalu  melampaui target 100% seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Persentase Pencapaian Kinerja
Kepatuhan Pelaporan LHKPN Tahun 2017- 2020 Tahun  Target  Capaian Capaian/ Target 2020 95% 96,29% 101% 2019 85% 93% 109% 2018 85% 85% 100% 2017 85% 85% 100% Sumber: Data Penyampaian Kinerja Direktorat PP
LHKPN Tahun 2017-2020.
Namun tingkat kepatuhan yang tinggi belum  diiringi  tingkat  validitas  laporan. Filri  Bahuri  menyebutkan  dalam  Media Jawa  Post,  bahwa  hanya  5%  penyeleng- gara negara yang jujur melaporkan harta kekayaannya, 95% lainnya tidak akurat.
Pada media yang sama, ICW menam- bahkan  catatan  buruk  pada  kepatuhan penyelenggara  negara  yang  "asal  bapak senang”  dan  "asal  kirim".  Bahkan  sering kali LHKPN dikerjakan oleh bawahannya.
Deputi  Pencegahan  dan  Monitoring KPK  menyampaikan  hal  yang  senada, bahwa  pencapaian  output  LHKPN  masih pada  tataran  transparansi,  belum  sampai pada  akuntabilitas.  Berikut  kutipannya “ pencapaian  output  LHKPN  baru  pada tataran  transparansi,  padahal  idealnya harus sampai pada akuntabilitas ” (Wawancara  dengan  Deputi  Pencegahan dan Monitoring KPK, 10 November 2021) . Untuk mencapai pemenuhan akunta- bilitas  dan  kebenaran  isi  LHKPN,  KPK melakukan  verifikasi  dengan  mengguna- kan  aplikasi  Telusur  (data  pertanahan, kendaraan,  AHU),  Sistem  Sipedal  yang bekerjasama  dengan  berbagai  bank, kerjasama  dengan  KSEI,  serta  data-data yang terintegrasi dengan NIK.
Upaya  yang  dilakukan  KPK  belum optimal  karena  belum  didukung  oleh regulasi dan komitmen Pimpinan lembaga. Agar isi LHKPN tidak serampangan, maka diperlukan sanksi yang jelas. Oleh karena itu, perlu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) mengenai aturan detail LHKPN.
Wartawan  SINDO  menegaskan  hal yang  sama  bahwa  KPK  perlu  mendorong terobosan  hukum  berupa  Peraturan  Pe- merintah atau Perpres tentang Kewajiban LHKPN dan LHKASN. Peraturan pada ting- kat nasional diperlukan untuk menyelesai- kan  permasalahan  perbedaan  sudut  pan- dang pada  level surat edaran Menteri/SE Kepala Daerah, Peraturan Badan/Peratur- an POLRI (Wawancara Mendalam Wartawan SINDO, 9 November 2021). Aturan  penjelasan  yang  melebihi aturan  di  atasnya  akan  menimbulkan permasalahan  pada  kepatuhan  dan  vali- ditas  LHKPN.  Sebagai  contoh  penjelasan mendetail pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, melalui SE KemenPAN RB yang  kemudian  mewajibkan  eselon  2 melaporkan LHKPN. Hal ini menimbulkan perdebatan karena penjelasan detail mele- bihi  undang-undang.  Selain  mendapat komplain,  ketidaksesuaian  aturan  pun akan  mempengaruhi compliance, dan pelaporan  pun  menjadi  asal-asalan  serta tidak valid ” (Wawancara Mantan Direktur PP LHKPN, 8 November 2021).
Perpres nantinya harus mempertegas sanksi  administratif  yang  bergerak  pada sanksi disiplin seperti tidak ada kenaikan jabatan, kenaikan tunjangan, dan tidak ada promosi/mutase/rotasi.  Saat  ini,  adanya unsur  ketidaksesuaian  isi  laporan  tidak menimbulkan  dijatuhannya  sanksi  terha- dap  pelapor  sehingga  banyak  penyeleng- gara  negara  menyembunyikan  hartanya dan  pengumuman  LHKPN  menjadi  tidak berarti apapun.
Outcome (Apakah outcome tercapai) Pada Open-Ended  Intergovernmental Working  Group  On  The  Prevention  of Corruption  Thematic  Compilation  of Relevant Information Submitted, Indonesia menegaskan bahwa LHKPN memiliki dua objektif,  yaitu  mencegah  penyelenggara urusan  publik  menggunakan  otoritasnya untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi dan mendeteksi praktik illicit enrichment . Jauh sebelum meratifikasi UNCAC, Indone- sia  telah  menetapkan  kewajiban  penye- lenggara  negara  melaporkan  harta  keka- yaannya. Tujuan pelaporan tersebut dite- gaskan  pada  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara  Negara  Yang  Bersih  Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (1999), yaitu untuk mencegah penyeleng- gara  negara  melakukan  korupsi,  kolusi dan nepotisme. Hal yang sama ditegaskan oleh  Deputi  Pencegahan  dan  Monitoring KPK  menegaskan  bahwa  LHKPN  di  Indo- nesia derajatnya lebih tinggi dari sekedar mencegah konflik kepentingan. Dua tujuan utama  LHKPN  adalah  untuk  mencegah korupsi  dan  mendeteksi  praktik illicit enrichment.
Negara  yang  menjadikan  deklarasi asset  sebagai  Pencegahan  korupsi,  maka perlu  UU  pidana  mengenai illicit  enrich- ment sesuai  dengan  pasal  20  UNCAC.
Karena  pengungkapan  asset  menjadi  alat yang efektif untuk mendukung penegakan UU  tersebut  (UNCAC,  2018).  Sementara sampai  saat  ini,  Indonesia  belum  meng- adopsi  hukum  positif  terkait illicit enrichment . Menurut  Hadjar  (2021),  harus  ada sanksi pidana agar LHKPN menjadi efektif. Selama  ini,  penyelenggara  negara  hanya menggugurkan  kewajiban  melaporkan LHKPN  ke  KPK.  Laporan  masih  sekadar formalitas. Bahkan penyelenggara negara
yang  tidak  melaporkan  LHKPN  tidak dikenai sanksi.
LHKPN belum berhasil dalam mence- gah  korupsi.  Penyelenggara  negara  yang telah  melaporkan  LHKPN  masih  melaku- kan tindak pidana korupsi. Pada beberapa perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU) pada  Tabel  2,  terbukti  bahwa  terpidana sudah  melaporkan  LHKPN  namun  tetap korupsi.
Koruptor dan terpidana TPPU sering kali  menyembunyikan  asetnya  berupa tanah,  bangunan,  dan  investasi  lainnya. Tidak  akuratnya  pelaporan  ini  pun terbukti  pada  berita  acara  pemeriksaan TPK  dan  TPPU  dimana  sering  kali terdakwa  menyembunyikan  hartanya. Sebagai  salah  satu  studi  kasus  pada perkara  X  dimana  beberapa  aset  berupa usaha  tambang  (40.000  hektar)  tidak dicatat dalam LHKPN, tanah dengan total luas  >8.650  meter  persegi  tidak dilaporkan,  uang  kas  senilai  Rp50  miliar, pembelian  aset  atas  nama  orang  lain (keponakan), dan 15 bidang tanah dengan total  155.462  meter  persegi  tidak dilaporkan dalam LHKPN.
Selain  kebutuhan  adanya  UU  Ilicit enrichment,  Deputi  Pencegahan  dan Monitoring  KPK  menyebutkan  bahwa pencapaian outcome LHKPN  sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan Pimpinan  tertinggi  yaitu  Presiden. Instrumen  untuk  mencapai outcome LHKPN masih sangat parsial dan sporadis serta  sangat  tergantung  pada  kebijakan Pimpinan  lembaga.  Sistem  penguatan tidak terbentuk karena sangat dipengaruhi oleh sosok Pimpinan masing- masing  lembaga  dan  lemahnya  regulasi. Oleh  karenanya,  penyusunan  Peraturan Pemerintah  atau  Pepres  mengenai kewajiban LHKPN perlu menjadi prioritas nasional.
Tabel 2 . Tahun Pelaporan LHKPN pada Tersangka Tindak Pidana Korupsi dan TPPU No. Tersangka Tahun Pelaporan LHKPN Tahun Inkracht 1. M. Nazaruddin 2010 2016 2. Wa Ode Nurhayati 2009 2013 3. Djoko Susilo 2010 2014 4. Luthfi Hasan Ishaaq 2003, 2009 2014 5. M. Akil Mochtar 2002, 2006, 2011, 2013 2015 6. Rudi Rubiandini 2012,2013 2014 7. Anas Urbaningrum 2001, 2005, 2007, 2010 2015 8. Heru Sulaksono 2010 2015 9. Ade Swara 2010 2016 10. Nurlatifah 2003 2016 11. H. Fuad Amin 2002, 2008 2016 12. Ojang Sohandi 2008, 2013, 2014 2017 13. Bambang Irianto 2008, 2011, 2013 2017 14. Zainudin Hasan 2013, 2015 2020 15. Emirsyah Satar 2002, 2006, 2010, 2013 2020 Sumber: Data Penindakan dan LHKPN KPK diolah Tabel 3 . % Kepatuhan Pelaporan LHKPN Tahun 2017-2020 Lembaga Kepatuhan Pelaporan (%) 2017 (Per 31 Des 2018) 2018 (Per 31 Des 2019) 2019 (Per 31 Des 2020) 2020 (Per 23 Mei 2021) Eksekutif 66,01 94,10 96,08 95,99 Yudikatif 48,03 98,57 99,11 98,40 Legislatif 39,42 90,08 93,79 88,07 BUMN/D 84,31 96,58 98,17 97,99 Total 59,44 94,83 96,29 95,86 Sumber data: Direktorat PP LHKPN KPK (2021) Zaenur Rohman (Peneliti Pusat Kajian
Antikorupsi  UGM)  pada  Media  Indonesia menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) opsi untuk  meningkatkan  kepatuhan  LHKPN, yaitu yang pertama perlu mengubah per- aturan perundangan yang menjadi payung hukum  LHKPN,  yakni  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Saat ini, di Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tidak disebutkan secara eksplisit terkait sanksi bagi para penyelenggara negara yang tidak patuh.  Sanksi  yang  diberikan  bisa  dalam bentuk  pemotongan  gaji  dan  tunjangan hingga  pemberhentian.  Lebih  jauh  lagi, sanksi  itu bisa menjadi pintu masuk bagi aparat  penegak  hukum untuk  melakukan penyelidikan. Opsi kedua, ketika perubah- an undang-undang tersebut tidak disetujui oleh  lembaga  legislatif,  maka  pemerintah dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah yang  berisi  tata  cara  pelaporan  hingga jenis  sanksi  yang  diberikan  bagi  para pelanggar.  Opsi  terakhir  adalah  dengan
cara memasukkan LHKPN dalam kode etik kementerian/lembaga  dan  pemerintah daerah sehingga para penyelenggara nega- ra  yang  melanggar  dapat  dikenai  sanksi pelanggaran berat kode etik.
Belum tercapainya outcome kebijakan LHKPN ditegaskan pula dengan hasil pene- litian (Migunani, 2017) yang menyebutkan bahwa  berdasarkan  tahapan  “ maturity model ” r ezim income and asset disclosure , dimana kepatuhan adalah fondasinya, ke- giatan  LHKPN masih  berkutat  pada  pem- bangunan  fondasi  dan  analisis  LHKPN belum digunakan sebagai masukan untuk membangun  iklim  integritas.  Padahal sasaran  LHKPN  adalah  mencegah  penye- lenggara  negara  melakukan  korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Keterbatasan  kerangka  hukum  tidak menyurutkan KPK dalam mengoptimalkan LHKPN  sebagai  instrumen  pencegahan korupsi  dan  pembuktian  tindak  pidana pencucian  uang.  LHKPN  menjadi tools
untuk  membandingkan  aset  terdaftar  di LHKPN dengan aset yang ditemukan oleh penyidik  di  lapangan  berdasarkan  hasil periksa, LHA PPATK, dan informan.
Di  luar  lingkup  KPK,  Mahkamah Agung  merupakan  pionir  dalam  meman- faatkan LHKPN untuk pengangkatan jabat- an.  Ketentuan  tersebut  secara  tegas  ter- maktub  pada  Keputusan  Sekretaris  Mah- kamah Agung Republik Indonesia Nomor: 147/SEK/SK/VIII/2017  tentang  Kewajib- an  Penyampaian  LHKPN  di  Lingkungan MA  dan  Badan  Peradilan  di  Bawahnya. Promosi,  mutasi,  kenaikan  pangkat,  tun- jangan  jabatan  dan  tunjangan  kinerja dapat ditinjau kembali (penundaan/pem- batalan) apabila penyelenggara negara di Lingkungan  MA  dan  Peradilan  di  bawah- nya  tidak  menyampaikan  LHKPN  sesuai waktu  yang  ditentukan  dan  tanpa  alasan yang sah.
Selain  itu  pada  bulan  September 2020,  Komisi  Yudisial  bekerjasama  de- ngan KPK melakukan pemeriksaan LHKPN terhadap 30 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim  Ad-Hoc.  Hasil  penelusuran  KPK menjadi bahan pertimbangkan tim pansel untuk  menentukan  hakim  agung  dan hakim adhoc.
Adanya  aturan  yang  tegas  berimpli- kasi  pada  persentase  tingkat  kepatuhan pelaporan  yang  tinggi.  Pada  Tabel  3,  ter- bukti  bahwa  persentase  kepatuhan  lem- baga yudikatif tertinggi dibandingkan lem- baga  eksekutif.  Sementara  lembaga  legis- latif selalu mencapai persentase kepatuh- an terendah.
Selain MA, KPK secara proaktif mela- kukan pendekatan kepada beberapa lem- baga  yang  kemudian  disambut  baik  oleh Kementerian  Keuangan  dan  Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  yang  kemudian ditindaklanjuti  dengan  menyusun  aturan internal  yang  mengatur  bahwa  ketika penyelenggara  negara  tidak  melaporkan LHKPN maka berimplikasi pada penunda-
an  diikutkan  dalam  mutasi/rotasi/pro- mosi,  tidak  bisa  mengikuti  diklat/pen- didikan,  dan  berpengaruh  terhadap tunjangan.

## Sumber daya (Apakah menggunakan sumber daya yang efisien)
Implementasi LHKPN tentu memerlu- kan  dukungan  sumber  daya  berupa  ang- garan dan sumber daya manusia. Apabila dibandingkan dengan standar OECD, peng- gunaan  anggaran  Direktorat  PP  LHKPN sangat efisien.
Anggaran Pengelolaan LHKPN pada level nasio- nal  yang  berada  di  Direktorat  PP  LHKPN KPK, menggunakan dana yang sangat kecil dibandingkan dengan penggunaan anggar- an di negara Albania, Latvia, Lithuania dan Romania.  Padahal  berdasarkan  jumlah wajb  lapor  LHKPN  antara  Indonesia  dan Romania berkisar pada jumlah yang sama, namun  anggaran  yang  digunakan  sangat berbeda  signifikan.  Indonesia  mengalo- kasikan US$310.243 untuk 377.817 wajib lapor,  sementara  Romania  menggunakan USD$3.808.407  untuk  300.000  wajib lapor.  Lebih  detail  penjabaran  anggaran dapat dilihat pada Tabel 4.
Sumber Daya Manusia OECD  (2011)  telah  melakukan perbandingan  penggunaan  sumber  daya manusia  yang  menangani  deklarasi  aset per 1.000 wajib lapor. Rata-rata SDM yang digunakan  adalah  2,2  orang/1.000  wajib lapor,  sementara  Indonesia  hanya  0,17/ 1000 wajib lapor. Indonesia memiliki ke- miripan  dengan  negara  Romania  dimana jumlah  wajib  lapor  mencapai  300.000 orang, namun SDM yang digunakan untuk menangani laporan tersebut hanya berki- sar  0,17-0,19.  Lebih  detail  perbandingan alokasi SDM terhadap jumlah wajib lapor pada  berbagai  negara  dapat  dilihat  pada Tabel 5.

## Tabel 4. Alokasi Anggaran Dibandingkan dengan Jumlah Wajib Lapor
Tahun Negara Jumlah Wajib Lapor Deklarasi Aset Anggaran pada Badan Pelaksana Deklarasi Aset  (US$) 2008 Albania 4.200 1.156.563 Estonia 330 61.378 Georgia 2.000 244.217 Latvia 70.800 1.364.969 Lithunia 11.000 601.694 Romania 300.000 3.808.407 Anggaran 2020 (kurs 31/10/2021) Indonesia 377.817 310.243
Sumber: (Organization for Economic Co-operation and Development, 2011), KPK (2020)
Tabel 5. Perbandingan Alokasi SDM terhadap Jumlah Wajib Lapor
Negara Jumlah Wajib Lapor Jumlah SDM Jumlah SDM/ 1000 wajib lapor Albania 4.200 20 2,4 Bosnia dan Herzegovina 6.000 3 0,5 Bulgaria 7.073 9 1,2 Croatia 1.850 5 2,7 Estonia 330 2 6 Georgia 2.000 3 1,5 Kazakhstan 47.000 261 0,55 Kosovo 800 4 5 Kyrgyzstan 1.389 4 2.9 Latvia 70.800 66 1.07 Macedonia 3.000 2 0.7 Montenegro 2.775 10 3,6 Romania 300.000 57 0,19 Slovenia 5.264 2 0,4 Rata-rata 32.320 32 2 Indonesia 377.817 65 0,17 Sumber: OECD (2011) diolah Tabel 6. Gap Kebutuhan SDM Direktorat PP LHKPN Tahun 2021 No. Posisi Jumlah SDM ABK SDM 2020 SDM Ideal Gap 1. Struktural 1 1 1 0 2. Spesialis 20 34 37 17 3. Staf 0 6 14 14 4. Administrasi 4 5 5 1 5. Pegawai Tidak Tetap 40 27 40 0 Jumlah 65 73 97 32 Sumber: Data SDM KPK (2021) Berdasarkan Tabel 5, untuk mencapai angka  rata-rata  yaitu  2,  maka  Direktorat PP  LHKPN  membutuhkan  SDM  sebanyak 836 orang, artinya dari jumlah saat ini 65 orang  perlu  penambahan  SDM  sebanyak 771 orang.
Jumlah SDM yang ada saat ini sangat tidak memadai. 65 pegawai yang tersedia terbagi menjadi 53 orang pada bagian pen-
daftaran, dan hanya 12 orang pada bagian pemeriksa, sementara total laporan seba- nyak 377.817.
Pada perhitungan analisis beban ker- ja,  SDM  ideal  yang  dibutuhkan  terhitung hanya berjumlah 97 orang. Hingga saat ini pun  belum  terealiasi  pemenuhan gap sebanyak 32 orang seperti yang disajikan pada Tabel 6.
Hal  penting  lainnya  pada  SDM  yang perlu  dipenuhi adalah kualitas SDM.  KPK harus meningkatkan kemampuan SDM di Direktorat PP LHKPN untuk memiliki ke- ahlian di bidang audit investigasi, peman- faatan artificial  intelligent (AI),  dan keahlian appraisal .

## Aktor (Apakah kebijakan
menguntungkan kelompok tertentu) Subjek LHKPN adalah penyelenggara negara  yang  telah  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999. Pada prin- sipnya,  LHKPN  atau  deklarasi  aset  diper- untukan  bagi  pejabat  dengan  kategori; memiliki  risiko  konfik  kepentingan  yang tinggi, memiliki risiko korupsi yang tinggi, melakukan  evaluasi  terhadap  keputusan politik, jabatan yang memiliki kepentingan untuk melindungi privasi yang lebih kecil antara jabatan politik/ senior officer diban- dingkan  pegawai  menengah  atau  rendah, jabatan  yang  merupakan  sumber  daya ekonomi  (Organization  for  Economic  Co- operation and Development, 2011). Hal ini senada  yang  telah  berlaku  di  Indonesia bahwa LHKPN berlaku untuk pejabat yang memiliki  fungsi  strategis  dan  rawan praktik korupsi.
Pada  uraian  tersebut  menegaskan bahwa  pelaporan  dan  pemeriksaan LHKPN  pada  penyelenggara  negara  di Indonesia  bertujuan  untuk  untuk  mence- gah praktik korupsi. Pencegahan tersebut kemudian  diimplementasikan  pada  pe- manfaatan  LHKPN  tidak  sekedar  pada pelaporan  yang  sifatnya  regular.  Namun, pemanfaatan  LHKPN  dilakukan  dalam proses  pemilihan  kandidat  politik  dan jenjang karir.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum menjadikan  LHKPN sebagai  syarat  dalam mengikuti  pemilihan  umum/pemilihan daerah.  Pelaporan  LHKPN  diwajibkan pada para pasangan bakal calon yang akan ikut  serta  dalam  pemilihan  umum  dan pemilihan  daerah.  KPU  memberikan  ba- tasan waktu, bahwa tanda terima LHKPN
yang  berlaku  adalah  3  (tiga)  bulan  sebe- lum  tanggal  pasangan  calon  sampai  de- ngan hari terakhir perbaikan persyaratan pencalonan.
Selain sebagai syarat pemilihan kepa- la daerah, LHKPN menjadi sebuah instru- men  untuk  memvalidasi  rekam  jejak  pe- nyelenggara  negara  pada  saat  rekrutmen ataupun melakukan promosi, seperti yang telah  dilakukan  di  MA,  Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinisi Jawa Barat.
Pemanfaatan LHKPN sangat mengun- tungkan untuk kredibilitas dan citra positif penyelenggara  negara.  Mereka  yang dengan patuh dan valid melaporkan harta kekayaannya akan mencerminkan pribadi yang  berintegritas,  jujur,  dan  terawasi. Untuk  itu,  KPK  harus  terus  mendorong validitas LHKPN melalui berbagai cara se- perti kolaborasi lembaga sebagai support- ing  system untuk  meningkatkan  kualitas LHKPN  melalui  integrasi  seluruh  infor- masi aset, transaksi keuangan serta pajak para  penyelenggara  negara  (Suryono, 2000).
Riyanto  dalam  Media  Jawa  Pos  me- nyebutkan bahwa pada dasaranya LHKPN merupakan  kontrol  terhadap  perilaku pajabat negara. Firli Bahuri sebagai Ketua KPK menambahkan LHKPN adalah instru- men untuk menciptakan budaya malu dan takut  ketika  terdapat  penambahan  harta yang tidak wajar dan tidak sebanding de- ngan pendapatan penyelenggara negara.
KPK  harus  melakukan  terobosan- terobosan untuk meningkatkan akuntabi- litas serta validitas LHKPN. Selain mendo- rong  komitmen  nasional  melalui  regulasi kewajiban  LHKPN  yang  lebih  detail,  KPK harus mendorong Presiden untuk mener- bitkan  Instruksi  Presiden,  melakukan Memorandum  of  Understanding dengan DPP Partai terutama yang ada di lembaga legislatif.
Pada level teknis, KPK harus melaku- kan pendekatan secara masif pada seluruh
lembaga agar LHKPN mampu memberikan implikasi kepada reputasi dan karir. KPK bekerja  sama  dengan  seluruh  jajaran pemerintahan  dan  semua  menteri  dalam membuat  aturan  agar  diterapkan  secara masif  seperti  yang  telah  diimplementasi- kan  oleh  Mahkamah  Agung,  Kementerian Keuangan  dan  Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat.
Selain itu pada penggunaan teknologi, verifikasi  yang  dilakukan  harus  menggu- nakan artificial  intelligence (AI), machine learning dan integrasi data. Kemudian un- tuk  memudahkan  penyelenggara  negara dan mengurangi beban pengisian dua kali, KPK harus berkoordinasi dengan Kemen- terian  Keuangan  untuk  menciptakan  se- buah sistem input sekaligus yang memiliki luaran  dua,  yaitu  SPT  dan  LHKPN.  KPK harus terus mendorong digitalisasi secara penuh  pada  aplikasi  Telusur  (data Pertanahan,  kendaraan,  dan  AHU)  serta integrasi data berbasis NIK.
Pelibatan  masyarakat  pun  menjadi bagian  penting.  Untuk  itu,  KPK  harus berkolaborasi dengan masyarakat, jurnal- is,  dan  NGO  melalui  forum  konsorsium investigasi  sehingga  meningkatkan  rasa keterawasan penyelenggara negara.

## Penutup
Pada  dimensi  program,  keberhasilan LHKPN  terlihat  pada  indikator  operasio- nal, penggunaan sumber daya yang efisien, dan  menguntungkan  untuk  terciptanya integritas  penyelenggara  negara.  Namun, keberhasilan  implementasi  LHKPN  pada indicator outcome belum berhasil.
LHKPN belum mampu mencapai tuju- an  awal  dalam  mencegah  penyelenggara publik  melakukan  korupsi  dan  belum mampu  mendeteksi  praktik illicit  enrich- ment .    Hal  ini  disebabkan  oleh  salah satunya adalah belum tersedianya hukum positif  tentang illicit  enrichment di  Indo- nesia,  sanksi  tidak  jelas  dan  lemahnya penegakan sanksi.
Untuk itu, KPK perlu mendorong pe- ngesahan peraturan perundang-undangan yang  mengatur  kewajiban  LHKPN  secara lebih  terperinci  diserta  dengan  sanksi yang tegas.
Selain itu, KPK harus proaktif melaku- kan pendekatan secara masif kepada Pim- pinan  lembaga  dan  DPP  Partai  untuk menyusun  aturan  internal  tentang  impli- kasi  ketidakpatuhan  pelaporan  LHKPN terhadap penundaan karir ataupun politik.
Akurasi  LHKPN  yang  saat  ini  hanya mencapai  5%,  perlu  ditingkatkan  secara holistik, mulai dari peningkatkan kualitas SDM  pemeriksa  LHKPN,  penggunaan teknologi, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan  dan  aset.  Selain  itu  KPK  perlu berkolaborasi dengan masyarakat, media, dan  lembaga  swadaya  masyarakat  dalam forum konsorsium investigasi.

## Referensi
Akbar,  M.,  &  Mohi,  W.  (2018).  Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa  Kebijakan  di  Indonesia). In Angewandte Chemie International  Edition,  6(11),  951 – 952. Ideas Publishing. Akbar,  M.  F.,  &  Mohi,  W.  K.  (2018). Studi evaluasi kebijakan (Evaluasi beberapa  kebijakan  di  Indonesia) . Ideas Publishing.
Bovens,  M.  A.  P.,  &  t  Hart,  P.  (2005). Publieke  verantwoording:  Zegen  en vloek (pp. 1 – 14). Boom. Boyne, G. A. (2003). What is public service improvement? Public Administration , 81 (2),  211 – 227. https://doi.org/10.1111/1467- 9299.00343 Cleaves, P. S. (1980). Eleven. Implementation amidst scarcity and apathy:  Political  power  and  policy design.  In Politics  and  Policy
Implementation  in  the  Third  World (Vol. 28, Issue 1.303, pp. 281 – 303). Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/97814008
86081-015
Davidsen, S., Juwono, V., & Timberman, D. G.  (2006). Curbing  corruption  in
Indonesia  2004 – 2006:  A  survey  of national  policies  and  approaches .
USINDO:  The  United  States – Indonesia Society - CSIS: Centre for Strategic and International Studies.
Hadjar,  A.  (2021).  Harus  ada  sanksi  bagi pelanggar LHKPN. Media Indonesia .
Hasanuddin,  H.  (2013). Pelaporan  harta kekayaan  penyelenggara  negara (asset  declaration)  sebagai  salah satu instrumen pemberantasan korupsi [Universitas  Indonesia]. https://library.ui.ac.id/detail?id=20
335847
Howlett, M. (2012). The lessons of failure: learning  and  blame  avoidance  in public  policy-making. International Political Science Review , 33 (5), 539 –
555.
https://doi.org/10.1177/01925121 12453603 Juwono,  V.  (2016). Berantas  Korupsi:  a political  history  of  governance reform and anti-corruption initiatives  in  Indonesia  1945-2014 . The  London  School  of  Economics and Political Science (LSE).
Juwono, V. (2019). Kepemimpinan politik dalam mendorong inisiatif antikorupsi. Prisma , 38 (2).
Marsh, D., & Mcconnell, A. (2010). Towards a framework for establishing policy success. Public Administration , 88 (2), 564 – 583. https://doi.org/10.1111/j.1467-
9299.2009.01803.x
Migunani,  M.  (2017). Kajian  efektivitas program pencegahan korupsi KPK .
Newman,  J.  (2014).  Measuring  policy success:  Case  studies  from  Canada and  Australia. Australian  Journal  of Public  Administration , 73 (2),  192 –
205.
https://doi.org/10.1111/1467- 8500.12076
Nugroho,  R.  (2003). Kebijakan  publik,
formulasi, implementasi
dan evaluasi . Elex Media Komputindo.
Organization  for  Economic  Co-operation and  Development.  (2011). Asset declarations for public officials. A tool to prevent corruption . OECD Publishing. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggara  Negara  yang  Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (2001).
Salim, W. G. (2020). Legal certainty against not  reporting  assets  of  state administrators  in  selection  of corruption  eradication  commission chairmanship candidates. Corruptio ,
1 (1), 52. https://doi.org/10.25041/corrupti o.v1i1.2074 Simanjuntak,  M.  (2014).  Mengungkap tindak pidana korupsi dari pembuktian  terbalik  dan  laporan Harta  Kekayaan  Penyelenggara Negara  (LHKPN). JURNAL  ILMIAH HUKUM  DIRGANTARA , 7 (1),  36 – 56. https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.1 25
Suryono,  A.  (2000).  Laporan  Harta
Kekayaan  Penyelenggara  Negara (LHKPN) progresif sebagai tindakan pencegahan korupsi. Prosiding
Seminar  Nasional  2017  (Kerjasama Majelis  Hukum  Dan  HAM  PWM Jateng) , 297 – 308.
https://publikasiilmiah.ums.ac.id/x mlui/handle/11617/9477
Ugyel,  L.,  &  O’Flynn,  J.  (2017).  Measuring policy  success:  Evaluating  public sector reform in Bhutan. International  Journal  of  Public Administration , 40 (2),  115 – 125. https://doi.org/10.1080/01900692
.2015.1076466