## VIDEO KONFERENSI DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM BERDASARKAN PASAL 77 UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS
Yahya Agung Putra* .Annalisa Yahanan ** Agus Trisaka ***
Abstrak: Penulisan  artikel  ini  difokuskan  pada  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  yang dapat  dilaksanakan  melalui  video  konferensi berdasarkan  pasal  77  ayat  (1)  Undang-undang tentang  Perseroan  Terbatas.  Dalam  RUPS  secara  Video  konferensi  peserta  rapat  tidak  hadir secara  langsung  berhadapan  dengan  peserta  lain  dan  Notaris  maka  diperlukan  adanya  tanda tangan  elektronik  ( e-signature )  bagi  para  peserta  rapat  yang  tidak  hadir  secara  fisik  di  tempat penyelenggaraan rapat. Akta yang dibubuhi tanda tangan elektronik dapat dipersamakan dengan data elektronik atau informasi elektronik yang kedudukannya diakui sebagai alat bukti yang sah. Prosedur pelaksanaan pembuatan akta semacam ini bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) huruf m  UU  tentang  Jabatan  Notaris  bahwa  notaris  wajib  membacakan  akta  di  hadapan  para penghadap  dan  saksi.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah:  (1)  Untuk  menganalisis  pengaturan tentang  persyaratan  Video  konferensi  dalam  kaitannya  dengan Cyber  Notary (2)  Untuk menganalisis  implementasi  dari  RUPS  melalui  video  konferensi,    (3  )Untuk  menganalisis  serta memberikan  saran  terhadap  peran  dan  tanggung  jawab  Notaris  dalam  Rapat  Umum  Pemegang Saham  yang  dilaksanakan  melalui  Video  Konferensi  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  tesis  ini  adalah  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan.  sehingga  dapat  menemukan  pemecahan  permasalahan  mengenai  RUPS  video konverensi.
Kata  kunci: Cyber  Notary; Rapat  Umum  Pemegang  Saham;  Perseroan  Terbatas;  Notaris
RiwayatArtikel:
Diterima : 22 Maret 2019; Revisi : 16 April 2019; Disetujui : 30 April 2019. * Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Email: yahya_agung@yahoo.co.id
** Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Email: annalisa_yahanan@yahoo.com *** Notaris dan PPAT Kantor Agus Trisaka Email: atrisaka@gmail.com

## LATAR BELAKANG
RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki  kewenangan  eksklusif  yang  tidak diberikan  kepada  Direksi  dan  Dewan Komisaris. Menurut Pasal 1 angka 4 UU PT, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang  yang tidak diberikan kepada  Direksi  atau  Dewan  Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang- Undang  ini  dan/atau  anggaran  dasar.  RUPS mempunyai  kewenangan  untuk  mengambil keputusan  sesuai  dengan  ketentuan  forum yang  terdapat  dalam  UU  PT.  Mengubah anggaran  dasar  sesuai  dengan  ketentuan forum  yang  terdapat  dalam  UU  PT. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan  pailit,  perpanjangan  jangka waktu berdirinya dan pembubaran Perseroan sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat dalam UU PT
Pada  kegiatan  Rapat  Umum pemegang  saham,  tidak  diatur  secara jelas  bahwa  siapa  saja  pihak  yang  wajib hadir  dalam  kegiatan  tersebut.  akan tetapi, Pasal 75 Ayat 3 UUPT menyebutkan  bahwa  seluruh  pemegang saham haruslah hadir dalam pelaksanaan RUPS.  ketentuan  Pasal  75  Ayat  1 memberikan  celah  bahwa  tidaklah  harus seluruh  pemegang  saham  ikut  hadir
ataupun  menyaksikan  kegiatan  RUPS. Dalam ketentuan tersebut dpat dikatakan sebagai ketentuan melunak karena RUPS dapat  diatur  berdasarkan  ketentuan Anngaran Dasar Perusahaan.
Perkembangan teknologi informasi  yang  sedemikian  pesatnya membawa  manfaat  yang  sangat  luar biasa  bagi  perkembangan  komunikasi. Di-era  kemajuan  teknologi  seperti  saat ini  komunikasi  antara  individu  satu dengan  individu  lain  dilakukan  dengan cara  bertemu  langsung  dan  bertatap muka  ( face  to  face) 1 . Kini  komunikasi bisa  dilakukan  dari  jarak  jauh  dan  tanpa tatap muka dengan memanfaatkan kecanggihan tekhnologi. Saat ini berkomunikasi  tidak  lagi  dibatasi  oleh ruang dan waktu. Pemanfaatan kecanggihan dengan teknologi, komunikasi  bisa  ditembus  batas-batas wilayah seakan-akan menjadi tak terbatas. 2
Perkembangan  informasi  teknologi telah memberikan dampak kepada perkembangan  hukum  di  Indonesia  dengan di  bukanya peluang untuk melakukan Rapat Umum  Pemegang  Saham  melalui  media
1 Rossalina  Zainatun, Keabsahan  Akta  Notaris  yang Menggunakan  Cyber  Notary  sebagai  Akta  Otentik , Malang:  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya, 2018, hlm. 2.
2 Ibid.
telekonferensi (RUPS Telekonferensi) sebagaimana  yang  tertera  dalam  pasal  77 ayat  1  UUPT  Nomor  40 Tahun  2007  yang berbunyi:
“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 76,  RUPS  dapat  juga  dilakukan melalui  media  telekonferensi,  video konferensi, atau sarana media elektronik
lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung  serta  berpartisipasi  dalam rapat.”
Video konferensi merupakan metode  komunikasi  diantara  dua  tempat atau  lebih  dengan  dukungan  suara, pengelihatan dan sinyal untuk menyampaikan  pada  media  elektronik untuk  berinteraksi.  Video  konferensi harus  didukung  tiga  perangkat  atau komponen dalam pelaksanaannya berupa perangkat  keras  seperti  komputer  atau alat perekam video, jaringan internet dan ruangan video konverensi. 3 video  konferensi  merupakan  konsep dari  komunikasi  yang  modern,  karena memanfaatkan perkembangan teknologi dengan  perangkat-perangkat  pendukungnya.
3 K.V.Rop,  Video  Conferencing  And  Its  Application In  Distance  Learning  ,  University  of  Eastern  Africa, Baraton, Conference: Annual Interdisciplinary Conference,  Volume:  1  Juni  2012,  Nairobi  Kenya: The Catholic University of Eastern Africa , 2012, hlm. 5.
Hal  demikian  merupakan  sebuah  terobosan dalam  berinteraksi  ataupun  berkomunikasi.
Sehingga pemanfaatan teknologi ini mempermudah semua orang dalam melakukan  urusan  apapun  dan  dibidang apapun termasuk bisnis.
Dalam pelaksaaan kegaiatan video  konferensi  pihak  yang  berada diluar  tidak  hanya  satu  bahkan  dapat dilakukan  lebih  dari  satu  tempat.  karena bukan  tidak  mungkin  kegiatan  tersebut memerlukan  komunikasi  secara  banyak tempat.  tentunya  kegiatan  ini  harus didukung dengan perangkat yang memadai. 4
Permasalahan yang muncul kemudian  dari  UUPT  tentang  RUPS video  konferensi  adalah  bagaimana model pelaksanaannya. Karena sebagaimana  yang  di  atur  dalam  UUPT Pasal  76  ayat  4  menyebutkan  bahwa Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) harus  dibuatkan  risalah  rapat  yang disetujui  dan  ditandatangani  oleh  semua peserta RUPS. 5
4 Febryka,  Luthvi,  Peluang  Penerapan  Cyber  Notary dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia, Negara Hukum: Vol. 2, No. 1, Juni 2011.
5 Anonim, Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 dan  Penjelasannya Edisi  Kesatu ,  Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2007, hlm 51.
Ketentuan  UUPT  mensyarakatkan
bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan anggaran dasar dari PT itu harus dibuatkan risalah rapat yang harus  dituangkan  dalam  akta  otentik, yaitu  akta  Notaris.  Jika  RUPS  video konferensi  dikaitkan  dengan  risalah RUPS yang harus dituangkan dalam akta otentik, maka dengan sendirinya lahirnya UUPT  Tahun  2007  dalam  Pasal  77 bukan  hanya  melibatkan  para  pemegang saham yang akan membahas kewenangannya  di  dalam  sebuah  forum yang  bernama  RUPS  tetapi  juga  akan melibatkan  jasa  pejabat  yang  berwenang dalam  pembuatan  akta  dalam  hal  ini adalah  notaris  untuk  membuat  risalah RUPS. Kegiatan RUPS dapat dilaksanakan  melalui  media  elektronik maka  tidak  menutup  kemungkinan  jika notaris akan membuat akta risalah RUPS dalam  bentuk  elektronik  juga.  Inilah yang  kemudian  menjadi  salah  satu pembahasan tentang cyber notary di Indonesia. 6
Dalam RUPS melalui media telekonferensi  atau  video  konferensi, kesepakatan  baru  terjadi  dan  baru  ada
6 Ahmadi  Miru, Cyber  Notary  Dari  Sudut  Pandang Sistem  Hukum  Indonesia  dan  Pemberlakuan  Cyber Notary  di  Indonesia  Ditinjau  Dari  Undang-undang Jabatan Notaris , Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2011, hlm. 10.
pada saat dokumen tertulis dalam bentuk surat yang memuat pernyataan- pernyataan tertulis para pemegang saham telah dipenuhi, dikarenakan UUPT Pasal 77  ayat  (4)  mengatur  mengenai  setiap penyelenggaraan  RUPS  melalui  media Video Konferensi harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Dengan demikian, maka kesepakatan  lisan  saja  yang  dihasilkan dari RUPS yang diselenggarakan melalui Video  Konferensi  mengenai  pokok perjanjian  yang  terwujud  dalam  bentuk penerimaan  oleh  salah  satu  pihak  dalam perjanjian, serta penawaran yang ditawarkan  oleh  lawan  pihaknya  belum menerbitkan  perikatan.  Perikatan  yang lahir  pada  saat  terjadinya  kesepakatan baru  ada  ketika  pernyataan-pernyataan para  pihak  pemegang  saham  peseroan telah dituangkan ke dalam bentuk risalah rapat. 7
Dalam RUPS melalui media Telekonferensi  atau  Video  Konferensi, kesepakatan  baru  terjadi  dan  baru  ada pada saat dokumen tertulis dalam bentuk
7 Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Tuni Cakabawa Landra,  Ni  Putu  Purwanti,  Keberadaan  Pemegang Saham  dalam  Rups  dengan  Sistem  Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah  dalam Perspektif  Cyber Law. Jurnal  Hukum  Udayana Vol.  4,  No.  1  :  190  – 202, 2015, hlm. 3.
surat yang memuat pernyataan- pernyataan tertulis para pemegang saham telah dipenuhi, dikarenakan UUPT Pasal 77  ayat  (4)  mengatur  mengenai  setiap penyelenggaraan  RUPS  melalui  media video  konferensi  harus dibuatkan  risalah rapat  yang  disetujui  dan  ditandatangani oleh  semua  peserta  RUPS.  Dengan demikian,  maka  kesepakatan  lisan  saja yang  dihasilkan  dari  RUPS yang diselenggarakan melalui video konferensi  mengenai  pokok  perjanjian yang terwujud dalam bentuk penerimaan oleh  salah  satu  pihak  dalam  perjanjian, serta  penawaran  yang  ditawarkan  oleh lawan  pihaknya  belum  menerbitkan perikatan. Perikatan  yang lahir pada saat terjadinya  kesepakatan  baru  ada  ketika pernyataan-pernyataan para pihak pemegang saham peseroan telah dituangkan  ke  dalam  bentuk  risalah rapat. 8
Dengan  demikian  UUPT  Tahun 2007  telah  memberikan  peluang  kepada Notaris  di  Indonesia  untuk  memberikan penyelenggaraan  jasa  secara  elektronik atau yang dikenal dengan Cyber Notary. Walaupun demikian, dalam perkembangannya  diwacanakan  untuk membuat  suatu  akta  notaris  melalui
8 Ibid.
media  elektronik  atau  yang  lazim disebut cyber  notary, tentu  saja  masih membutuhkan  pengkajian  lebih  lanjut agar  dapat  berjalan  tanpa  menimbulkan suatu masalah hukum baru. 9
Berdasarkan permasalahan tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  lebih  lanjut  yang akan  di  tuangkan  dalam  bentuk  artikel dengan  judul Cyber  Notary :  Video Konferensi Dalam Rapat Umum Pemegang  Saham  Berdasarkan  Pasal  77 Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang  Perseroan  Terbatas.  Maka permasalah  yang  akan  dibahas  berupa bagaimana pengaturan persyaratan Rapat Umum Pemegang Saham Melalui  Video konferensi  terkait  dengan  konsep Cyber Notary .  Bagaimana  Implementasi  Rapat Umum  Pemegang  saham  melalui  Video konferensi  sebagaimana  yang  diatur UUPT.  Bagaimana  peran  dan  tanggung jawab  Notaris  dalam  Rapat  Umum Pemegang  Saham  yang  dilaksanakan melalui  video  konferensi  dengan  tujuan untuk  menganalisis  pengaturan  tentang persyaratan  video  konferensi  dalam terkait dengan Cyber Notary . menganalisis  mengenai  RUPS  terutama
9 Ibid, hlm.10.
dalam  proses  video  konferensi.  Untuk menganalisis  serta  memberikan  saran peran dan tanggung jawab  notaris  dalam Rapat  Umum  Pemegang  Saham  yang dilaksanakan melalui video konferensi.
Adapun  manfaat  penelitian  ini adalah  secara  teoritis  hasil  penelitian  ini diharapkan  berguna  untuk  memberikan informasi,  bahan  pertimbangan  atau pemikiran  dalam  perkembangan  ilmu kenotariatan  dan  perkembangan  dunia notaris  mengenai  RUPS  dan  keotentikan suatu akta. Secara Praktis Sebagai bahan referensi lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat  meneliti  lebih  mendalam  topik serupa di kemudian hari.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  penelitian  normatif.  Jenis  penelitian ini merupakan suatu penelitian ilmiah untuk menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika keilmuan hukum berdasarkan sisi normatifnya. 10 Dalam penyusunan penelitian hukum  ini  jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  hukum  normatif  atau penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian  hukum  normatif  atau  doktrinal, peneliti  tidak  perlu  mencari  data  ke
10 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 47.
lapangan.  Penelitian  cukup  dilakukan  di perpustakaan,  sehingga  dalam  penelitian normatif  ini  tidak  memerlukan  populasi ataupun  sampel.  Penelitian  hukum  normatif tidak  memerlukan  data  primer  melainkan data  yang  diperlukan  adalah  data  sekunder. Penelitian  hukum  normatif  merupakan penelitian  kepustakaan  yaitu  terhadap  data sekunder. 11 Metode  penelitian  dalam  hal  ini menjadi  suatu  alat  yang  digunakan  untuk mencapai tujuan atau hasil penelitian dengan proses  berfikir  dan  bertindak  logis,  metodis dan sistematis untuk mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. 12
Sumber  bahan  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku  yang berhubungan  dengan  objek  penelitian,  hasil penelitian  dalam  bentuk  laporan,  skripsi, tesis, disertasi yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan yang dibahas dalam  skripsi  ini.  Data  sekunder  tersebut dapat  dibagi  menjadi:  bahan  hukum  primer, yaitu  bahan-bahan  yang  mengikat,  terdiri dari  norma  atau    kaidah  dasar  yaitu  berupa peraturan perundang- undangan dan
11 Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 15.
12 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian Hukum, Bogor: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 2.
konvensi  serta  instrumen  hukum  lain  yang mendukung.  Sumber  bahan  hukum  primer terdiri  dari    Undang-undang  No.  40  Tahun 2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan hukum  yang  diperoleh  dengan  melakukan penelitian literatur, yaitu melakukan penelitian atas pendapat  dan pemikiran para ahli  hukum  yang  dituangkan  dalam  literatur hukum,  karya  tulis  ilmiah  bidang  hukum serta  bentuk-bentuk  tulisan  lainnya  yang berkaitan cyber notary .
Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan hukum  penunjang  yang  memberi  petunjuk dan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum sekunder  seperti  kamus  umum,  kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Pengaturan  Persyaratan  Rapat  Umum Pemegang Saham melalui   Video Konferensi Terkait dengan Konsep Cyber

## Notary
Pengaturan mengenai Rapat Umum Pemegang  Saham  Luar  Biasa  (RUPSLB) terdapat di dalam Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 78  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa:
“ Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)  terdiri  atas  RUPS  tahunan dan RUPS lainnya.”

## Dalam penjelasannya, dinyatakan bahwa:
“ Yang  dimaksud  dengan  RUPS  lainnya dalam  praktik  sering  dikenal  sebagai RUPS luar biasa .”
Pasal 78 ayat (4) menyatakan bahwa: “ RUPS  lainnya  dapat  diadakan  setiap waktu  berdasarkan  kebutuhan  untuk kepentingan Perseroan .”
Berdasarkan  kedua  pasal  dalam UUPT  tersebut,  maka  dapat  dikatakan bahwa  RUPSLB  adalah  salah  satu  bentuk penyelenggaraan  RUPS.  Berbeda  halnya dengan  RUPS  tahunan  yang  hanya  dapat diadakan  setiap  tahun,  RUPSLB  dapat diadakan  kapan  saja  ketika  kepentingan perseroan membutuhkannya. Sebagai contoh,  apabila  perseroan  ingin  mengubah susunan  direksi  maupun  dewan  komisaris, mengubah  nama,  tempat  kedudukan,  jangka waktu  berdirinya  perseroan,  dan  hal  lainnya yang  membutuhkan  persetujuan  dari  para pemegang saham.
Pelaksanaan  RUPS  Tahunan  pada hari,  tanggal,  jam  dan  tempat  yang  telah ditentukan  sesuai  panggilan,  dpimpin  oleh salah  seorang  Anggota  Direksi  perseroan. Sebelum RUPS tahunan dibuka dan dimulai, ketua  RUPS  berhak  untuk  memeriksa jumlah  saham  perseroan  sesuai  buku  daftar saham  yang  diadakan  oleh  direksi,  yang
hadir  atau  diwakili  dalam  RUPS,  termasuk memeriksa  keabsahan  surat  kuasa  yang dibawa oleh masing-masing wakil pemegang saham yang menguasakan kehadirannya dalam RUPS sesuai  ketentuan Pasal  85  UUPT  Nomor  40  tahun  2007. RUPS  Tahunan  dapat  dilangsungkan  jika dalam  RUPS  tersebut  hadir  atau  diwakili lebih dari 1/2 (seperdua) bagian dari jumlah seluruh  saham  dengan  hak  suara  yang  telah dikeluarkan Perseroan sampai saat diadakannya  RUPS  sesuai  ketuntuan  Pasal 86  UUPT  Nomor  40  Tahun  2007,  atau sesuai  dengan  kuorum  kehadiran  yang ditentukan lebih besar dalam AD Perseroan. Apabila  kuorum  kehadiran  tersebut  tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  sebelu diadakannya  RUPS  kedua  sesuai  ketentuan Pasal  86  ayat  (8)  UUPT  Nomor  40  Tahun 2007
Selain  RUPS  yang  telah  dijelaskan sebelumnya  pada  ketentuan  Pasal  76 terdapat  cara  lain  dalam  pelaksanaan tatacara  RUPS  yang  diatur  dalam  Pasal 77 Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), sebagai berikut: 1) Selain penyelenggaraan
RUPS
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 76,  RUPS  dapat  juga  dilakukan
melalui  media  telekonferensi,  video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan  semua  peserta  RUPS saling  melihat  dan  mendengar  secara langsung  serta  berpartisipasi  dalam rapat.
2) Persyaratan  kuorum  dan  persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana  diatur  dalam  anggaran dasar Perseroan.
3) Persyaratan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  dihitung  berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 4) Setiap
penyelenggaraan RUPS sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) harus  dibuatkan  risalah  rapat  yang disetujui  dan  ditandatangani  oleh semua peserta RUPS.
Media  elektronik  yang  didukung dengan keberadaan komunikasi dapat berbentuk video konferensi ( video conferenc e)  dan  audio  konferensi  ( audio conference ). Audio konferensi sendiri adalah suatu  sistem  yang  menggunakan  jaringan internet untuk mengirimkan data paket suara dari  suatu  tempat  ke  tempat  yang  lainnya menggunakan  perantara  protokol  internet.
Penggunaan audio konferensi dalam penyelenggaraan RUPS PT tidak diakui oleh UUPT  Nomor  40  Tahun  2007  karena substansi  dalam  Pasal  77  ayat  (1)  UUPT Nomor  40  Tahun  2007  menetapkan  bahwa semua  peserta  RUPS  saling  melihat  dan mendengar secara langsung seolaholah hadir secara  fisik,  sedangkan  audio  konferensi hanya  mengirimkan  suara  tanpa  dapat melihat lawan bicara dalam pertemuan yang sedang  berlangsung.  Maksud  dari  Pasal  77 UUPT  Nomor  40  Tahun  2007  adalah  lex spesialis  bagi  pasal  76  UUPT  Nomor  40 Tahun  2007  dan  ini  merupakan  pergeseran paradigma  tentang  sahnya  suatu  RUPS. Keberadaaan  pasal  77  Nomor  40  Tahun 2007  adalah  untuk  memenuhi  asas  manfaat yang  diterjemahkan  bahwa  RUPS  melalui video konferensi dapat dilakukan dimanapun tidak  terbatas  pada  ruang,  tempat,  wilayah tertentu  sebagaimana  RUPS  konvensional yang  disyaratkan  dalam  Pasal  76  Nomor  40 Tahun 2007.
Implementasi  Rapat  Umum  Pemegang saham melalui Video konferensi
Dalam  pelaksanaan  rapat  umum  pemegang saham  melalui  video  konverensi  dapat dilakukan  dengan  cara  sebagaimana  yang telah diatur dalam UUPT. Menurut Pasal 76 jo Pasal  77  UUPT  Nomor  40  Tahun,  RUPS
diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat  Perseroan  melakukan  kegiatan  usahanya yang  utama  sebagaimana  ditentukan  dalam  AD Namun dalam ayat (2) ditentukan bahwa RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan  bursa  di  mana  saham  Perseroan dicatatkan.  Dalam  ayat  (3)  dinyatakan bahwa tempat pelaksanaan RUPS sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan ayat  (2)  harus  terletak  di  wilayah  negara Republik Indonesia
Dalam hal ini jika dalam RUPS hadir dan/atau  diwakili  semua  pemegang  saham dan  semua  pemegang  saham  menyetujui diadakannya  RUPS  dengan  agenda  tertentu, RUPS  dapat  diadakan  di  manapun  dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). RUPS sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4)  dapat  mengambil keputusan  jika  keputusan  tersebut  disetujui dengan suara bulat. Dalam ketentuan di atas, dapat  diketahui  bahwa  Pasal  76  ayat  (4)  77 UUPT  Nomor  40  Tahun  2007  menyatakan bahwa  RUPS  dapat  diadakan  di  manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Hal ini menunjukkan  bahwa  RUPS  tidak  wajib dilakukan  di  lokasi  dimana  Perseroan Terbatas berada. RUPS yang diselenggarakan  melaui  video  konferensi dengan  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  77
UUPT  Nomor  40  Tahun  2007  yaitu merupakan pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan tanpa memerlukan kehadiran  fisik  dan  berkumpulnya  para pemegang  saham  pada  satu  tempat,  tetapi cukup  saling  bertatap  muka  dan  berbicara melaui  monitor  dari  video  konferensi  yang dapat  memunculkan  dan  merekam  gambar visual dari para pemegang saham yang turut seta  dalam  RUPS  tersebut  meskipun  tempat pelaksanaan  RUPS  diantara  para  pemegang saham  tersebut  saling  berjauhan,  tetapi keputusan RUPS tetap sah dan mengikat.
Setiap  peserta  RUPS  melalui  video konfrensi  dapat  tetap  berada  pada  tempat keberadaannya masing-masing (tidak bertemu dan berkumpul di satu tempat) pada tanggal  dan  waktu  yang  telah  ditentukan dalam  surat  panggilan  kepada  pemegang saham.  Para  pemegang  saham  harus  siap berada dihadapan seperangkat media elektronik  komputer  yang  minimal  telah dilengkapi  dengan  alat  cetak  ( printer ), pemindai ( scanner ), pengirim-penerima surat  atau  dokumen  tercetak  dia  tas  kertas ( faksimile )  atau  program  fasilitas  pengirim- penerima  surat  atau  dokumen  elektronik  ( e- mail ),  kamera  ( web  camera ),  mikropon ( micropon ),  speaker  ( headset )  serta  pesawat telepon  yang  dilengkapi  fasilitas  koneksi
internet  cepat  yang  tersambung  pada perangkat komputer
Perangkat  video  konfrensi  sebagai sarana  penghubung  antara  peserta  RUPS sehingga  semua  peserta  RUPS  dapat  saling melihat  melaui  layar  monitor  hasil  rekaman web  camera,  mendengar  pembicaraan  atau berbicaa  secara  langsung  melalui  scanner atau  faksimile  atau  e-mail  serta  langsung berinteraksi  dalam  pengambilan  keputusan- kepusan RUPS tersebut sekaligus menyetujui dan menandatangani notulen/risalah  RUPS  baik  secara  fisik maupun  secara  elektronik.  Jenis  RUPS inilah  yang  baru  dikenal  dalam  UUPT Nomor 40 Tahun 2007.
Dalam  Penjelasan  Pasal  77  ayat  (4) UUPT  Nomor  40  Tahun  2007  disebutkan bahwa  :  Yang  dimaksud  dengan  disetujui dan  ditandatangani  adalah  disetujui  dan ditandatangani  secara  fisik  atau  secara elektronik. Berdasarkan ayat tersebut, notulen/risalah RUPS melaui video konferensi dapat ditandatangani oleh peserta RUPS dengan cara :
1. Ditandatangani  oleh  semua  peserta RUPS secara fisik.
2. Ditandatangani  oleh  semua  peserta RUPS secara elektronik.
3. Ditandatangani oleh sebahagian peserta  RUPS  secara  fisk  dan
sebahagian  peserta  RUPS  secara elektronik.
Penandatanganan notulen/risalah RUPS  tidak  harus  dilakukan  oleh  semua peserta  atau  seluruh  pemegang  saham,  oleh karena  adanya  ketentuan  Pasal  90  ayat  (1  ) UUPT  Nomor  40  Tahun  2007  yang menyatakan bahwa : Setiap penyelenggaraan RUPS,  risalah  RUPS  wajib  dibuat  dan ditandatangani  oleh  ketua  rapat  dan  paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dalam penjelasan  Pasal  90  ayat  (1  )  UUPT  Nomor 40  Tahun  2007  tersebut  disebutkan  sebagai berikut:  penandatanganan  oleh  ketua  rapat dan  paling  sedikit  1  (satu)  orang  pemegang saham  yang  ditunjuk  dari  dan  oleh  peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian  dan  kebenaran  isi  notulen/risalah RUPS tersebut. Berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam UUPT Nomor 40 Tahun  2007  tersebut  di  atas,  maka notulen/risalah  RUPS  yang  diselenggarakan melalui video konferensi dapat ditandatangani  dengan  memilih  salah  satu dari ketiga cara sebagai berikut :
a) Ditandatangani  oleh  Ketua  RUPS dan  paling  sedikit  1  (satu)  orang pemegang saham secara fisik.
b) Ditandatangani  oleh  ketua  RUPS secara  fisik  dan  paling  sedikit  1
(satu) orang pemegang saham secara elektronik.
c) Ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham secara elektronik.
Peran  dan  Tanggung  Jawab  Notaris dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham yang Dilaksanakan Melalui Video Konferensi
Notaris  memiliki  peran  penting  dalam kegiatan  rapat  umum  pemegang  saham. peran  ini  tentuya  didapat  dari  ketentuan undang-undang  baik  dari  UUPT  dan  UU Jabatan  Notaris.  Seorang  Notaris  dalam menjalankan jabatannya mempunyai hubungan  yang  sangat  penting  denganta segala  bentuk  Badan  Hukum  salah  satunya Perseroan  Terbatas.  Notaris  disini  sebagai pejabat umum mempunyai kewajiban seperti dalam  ketentuan  yang  ada  dalam  Pasal  16 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN),  notaris wajib  membuat  minuta  akta  yang  nantinya akan  disimpan  sebagai  bagian  dari  Protokol Notaris, memyimpan akta, dan merahasiakan  isi  akta.  Akta  Pernyataan Keputusan Rapat atas RUPS PT
Akta  Pernyataan  Keputusan  rapat Merupakan  bentuk akta yang  dibuat dihadapan notaris, berdasarkan atas
notulensi  RUPS  PT  bawah  tangan  yang mana  notulensi  rapat  tersebut  dibawa  ke Notaris  oleh  salah  seorang/beberapa  kuasa notulen  RUPS  PT  yang  dibuat  oleh  para pemegang saham. Sehingga yang menghadap  Notaris  ialah  kuasa  notulen RUPS  PT  tersebut.  Akta  ini  juga  disebut sebagai “Akta Partij” atau Akta Para Pihak, karena  disini  Notaris  hanya  menuangkan kesepakatan  para  pihak  ke  dalam  akta. Termasuk  dalam  akta  ini  adalah  akta  hibah, wasiat,  kuasa,  dan  lainnya.  Akta  partij  ini sangat diharuskan dan diperlukan tandatangan dari para pihak yang bersangkutan, karena nantinya Notaris harus mencantumkan keterangan atau alasan, surat dokumen  yang  terkait  dan  sidik  jari  pihak sesuai  Psal  16  ayat  (1)  huruf  c  UUJN, mengenai pihak yang tidak ikut menandatangani akta tersebut, apakah karena  buta  huruf,  atau  sedang  cidera tangan,  atau  sebagainya  maka  diharuskan ada  keterangan  atau  alasan  karena  hal tersebut  yang  mengakibatkan  akta  tersebut tidak dapat ditandatangai oleh pihak tersebut dan ditulis pada akhir akta, karena akta partij yang  tidak  ada  tanda  tangan  para  pihak terkait  akan  kehilangan  otentisitasnya  atau dikenakan denda.
Tanggung  jawab  notaris  selaku pejabat  umum  yang  berhubungan  dengan
kebenaran  materiil  terhadap  akta  yang dibuatnya,  dibedakan  menjadi  empat  poin yakni:
a) Tanggung  jawab  notaris  secara perdata  terhadap  kebenaran  materiil terhadap akta yang dibuatnya;
b) Tanggung  jawab  notaris  secara pidana  terhadap  kebenaran  materiil dalam akta yang dibuatnya;
c) Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan  jabatan  notaris  (UUJN) terhadap  kebenaran  materiil  dalam akta yang dibuatnya;
d) Tanggung  jawab  notaris  dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.
Memperhatikan  ketentuan  Pasal  65 UUJN  tersebut  bahwa  notaris  bertanggung jawab  atas  setiap  akta  yang  dibuatnya meskipun  protokol  Notaris  telah  diserahkan atau  dipindahkan  kepada  pihak  penyimpan protokol notaris.  notaris  yang telah berakhir masa  jabatannya  (werda  notaris)  masih bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya  selama  menjadi  notaris.  Apabila werda  notaris  diminta  pertanggungjawaban terhadap  akta  yang  telah  dibuatnya,  bentuk perlindungan  hukum  yang  dapat  diperoleh werda notaris tersebut
Didasarkan pada
Ketentuan Daluwarsa  Terkait  tanggung  jawab  perdata dapat  didasarkan  pada  Pasal  1967  BW bahwa segala tuntutan hukum hapus dengan lewatnya  waktu  30  (tiga  puluh)  tahun. Dikaitkan dengan pertanggungjawaban werda  Notaris  (setelah  berumur  65  tahun) maka  Notaris  tidak  bertanggung  jawab ketika  sudah  berumur  95  tahun,  yaitu  umur berhenti  menjabat  (65  tahun)  ditambah dengan  lewatnya  waktu  berdasarkan  Pasal 1967  BW  yakni  30  tahun.  b)  Terkait tanggung  jawab  pidana  dapat  didasarkan pada Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUH Pidana, bahwa  kewenangan  menuntut  pidana  hapus setelah  12  (dua  belas)  tahun  dengan ancaman  pidana  penjara  lebih  dari  3  tahun. Notaris  tidak  dapat  dimintai  pertanggung jawaban  ketika  berumur  77  (tujuh  puluh tujuh) tahun. Hal ini dikarenakan pasal yang digunakan  untuk  menuntut  Notaris  adalah Pasal 263, dan 264 KUH Pidana yang dapat dipidana  penjara  selama-lamanya  6  tahun. Maka  berdasarkan  penambahan  tersebut Notaris  tidak  dapat  dimintai  pertanggung jawaban setelah berumur 77 tahun.
Pertanggungjawaban  Notaris  adalah sampai  seumur  hidup.  Hasil  penelitian  Agri Fermentia  Nugraha  12  menunjukkan  ada narasumber  menyatakan  bahwa  ketentuan mengenai Pasal 65 UUJN sudah jelas terkait
batas  waktu  pertanggungjawaban  Notaris karena  pertanggungjawaban  Notaris  ialah sampai Notaris tersebut meninggal. Walaupun  di  Pasal  65  UUJN  tidak menunjukkan batas waktu pertanggungjawaban,  Notaris  harus  tetap bertanggung jawab sampai meninggal terhadap akta yang pernah dibuatnya.

## KESIMPULAN
Pengaturan  tentang  persyaratan  rapat  umum pemegang  saham  melalui  video  konferensi belum diatur secara jelas dan lengkap dalam Undang-undang  Perseroan  terbatas.karena ketentuan  yang  ada  dalam  UUPT  mengenai video  konverensi  hanya  terkait  kuorum  dan pengambilan  keputusan  menegnai  prosedur tidaklahnya tidak diatur.
Implementasi Rapat Umum Pemegang  Saham  melalui  video  konverensi belum  dapat  sepenuhnya  dilaksanakan karena  keterbatasan  aturan  dan  perangkat yang digunakan untuk kegiatan ini Peran notaris dalam RUPS video konverensi ini  hanya  sebatas  membuatkan  akta  risalah saja  yang  mana  meruakan  keterangan  dari hasil putusan rapat.
Maka dari itu kedepnnya perlu diatur lebih  lanjut  dan  jelas  mengenai  aturan tentang pelaksanaan kegiatan video konferensi  ini.  untuk  implementasinya
perlunya  teknologi  yang  moderen  dan merata  disetiap  daerah  agar  kegiatan  ini dapat  terlaksana  dengan  baik  dan  dimana saja.
Peran  notaris  dalam  kegiatan  RUPS Video  konfrensi  ini  hanya  sebatas  membuat risalah karena aturan yang ada dalam UUPT hanya  memberikan  itu.  kedpan  harusnya Notaris  membuat  Berita  acara  rapat  agar otentik  akta  lebih  terjamin.  dimana  dalam pelaksaannya nanti notaris ikut hadir melihat dan  mendengar  kegiatan  RUPS  sehingga tanggung  jawabnya  untuk  menemui  suatu kesalahan dan kelalaian diperkecil kemumgkinannya. karena notaris bertanggung jawab atas aka yang di buatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir  Muhammad.  2004. Hukum  dan Penelitian  Hukum, Bogor:  Citra Aditya Bakti.
Ahmadi  Miru.  2007. Hukum  Kontrak  dan Perancangan  Kontrak , Edisi  Ke Satu ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Anonim.  2007. Undang-Undang  Perseroan Terbatas  2007  dan  Penjelasannya,
edisi  kesatu, Yogyakarta:  Gradien Mediatama.
Bambang Sunggono. 2007.
Metode
Penelitian  Hukum, Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada. Emma Nurita. 2012. Cyber Notary Pemahaman  Awal  dalam  Konsep Pemikiran , Bandung:
Refika
Aditama. Fernando  M.  Manullang.  2017. Menggapai Hukum
Berkeadilan Tinjauan Hukum  Kodrat  dan  Antitomi  Nilai , Jakarta: Kompas Media Nusantara. Habib Adjie, 2011, Hukum Notaris
Indonesia  Tafsir  Tematik  Terhadap Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang  Jabatan  Notaris,  Bandung: Rafika Aditama
Hari  Sasangka  dan  Lily  Rosita.  2013.
Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana . Bandung:   Mandar Maju. Jhonny  Ibrahim.  2006. Teori  dan  Metode Penelitian
Hukum Normatif, Malang: Bayumedia. Marwan Mas. 2004. Pengantar Ilmu Hukum,
Jakarta: Ghalia Indonesia.
M.  Nazir.  2005. Metodologi  Penelitian ,
Bogor: Ghalia Indonesia.
Pitlo.  1986. Pembuktian  dan  Daluwarsa
Menurut  Undang-Undang  Hukum Perdata Belanda (Bewijs en Verjaring naar  heet  Nederlands Burgerlijk Weetboek)
Diterjemahkan  M.  Isa  Arief,  cet  ke
2 , Jakarta: PT Intermasa.
Peter  Mahmud  Marzuki.  2011. Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana.
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2009. Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata , Jakarta: Pradnya Paramita.
Rossalina  Zainatun.  2018. Keabsahan  Akta Notaris  yang  Menggunakan  Cyber
Notary  Sebagai Akta  Otentik , Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Subekti.  2005 .  Hukum Perjanjian, Cetakan Ke  Dua  Puluh  Satu ,  Jakarta: Intermasa.
Sulistyo  Basuki.  2006. Metode  Penelitian , Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji.  1985.
Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali. Soerjono Soekanto. 1983. Pengantar
Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Rineka Cipta.
Surya  Jaya.  2011. Makalah:  Cyber  Notary Dalam Perspektif Hukum Pembuktian, Makassar:  Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Tri  Budiyono.  2011 .  Hukum  Perusahaan,
Salatiga: Griya Media.
Wicaksana, Satria F.,2009, Tanggung jawab Pemegang  Saham,  Direksi,  &
Komisaris Perseroan Terbatas (PT). Jakarta. Yahya Harahap. 2003. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemerikasaan Sidang Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan Peninjauan  Kembali:  Edisi  Kedua . Jakarta: Sinar Grafika
-----------------.  2009. Hukum  Perseroan
Terbatas , Jakarta: Sinar Grafika.
Zainuddin  Ali.  2010. Metode  Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal
Citra  Widi  Widiyawati,  Akta  Notaris  Rapat Umum  Pemegang  Saham  Melalui Telekonferens, Jurnal  Repertorium Volume  III  No.  2  Juli-Desember 2016.
Fakrians.  2012. Perlindungan Hukum
Terhadap  Event  Organizer  dalam
Kontrak
Penyelenggaraan KonserMusik, Jurnal  Penelitian Hukum, Vol. 1 No. 2 Januari 2012. Muhammad Yusron Yuwono Perkembangan
Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PERSEROAN TERBATAS DI Indonesia.,  NOTARIUS:  Edisi  08 Nomor 2 September D.I. Yogyakarta 2015 Ni  Ketut  Supasti  Dharmawan,  Putu  Tuni Cakabawa Landra, Ni Putu Purwanti,  Keberadaan  Pemegang Saham Dalam RPUS Dengan Sistem Telekomferensi Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Persfektif  Cyber, Jurnal  Hukum Udayana Vol. 4, No. 1:  190 – 202, 2015.

## K.V  Rop,  VIDEO  CONFERENCING  AND
ITS APPLICATION IN DISTANCE LEARNING, University of Eastern Africa, Baraton, Conference: Annual Interdisciplinary Conference ,
Volume:  1  Juni  2012,  Nairobi Kenya:  The  Catholic  University  of Eastern Africa, 2012.

## Makalah
Ahmadi  Miru.  2011.  Makalah:  “ Cyber Notary Dari Sudut Pandang Sistem Hukum Indonesia dan Pemberlakuan  Cyber  Notary  di Indonesia  Ditinjau  Dari  Undang- undang Jabatan Notaris” , Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Annalisa  Yahanan,  Happy  Warsito  dan
Nurhidayatuloh, Cyber Notary: Antara  Peluang  Dan  Pembatasan Dalam Transaksi Elektronik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Agung  Fajar  Matra,  2012,  Penerapan  Cyber Notary  di  Indonesia  Ditinjau  dari Undang-undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris, Tesis, Depok.
Perundang-undangan :
Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata.
(KUH Per) Republik Indonesia, Undang-undang Tentang  Perseroan  Terbatas,  UU Nomor  40  Tahun  2007,  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4756.