## Gorontalo Law Review

## Volume 6 -  NO. 1 – April 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
HAK BERDAULAT PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PENAMAAN LAUT NATUNA UTARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL  (LAUT  NATUNA UTARA  VS.  LAUT  CHINA  SELATAN)
Mohamad Fasyehhudin Universitas Sultan AgengTirtayasa fasyehhudin@untirta.ac.id
Firdaus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dauslaw07@untirta.ac.id
Belardo  Prasetya  Mega Jaya Universitas Sultan AgengTirtayasa belardoprasetya@untirta.ac.id
Muhammad Yusuf Universitas Sultan AgengTirtayasa 1111190160@untirta.ac.id

## Abstrak
Untuk  memberikan  penegasan  wilayah  hak  berdaulat  di  perairan  Natuna  Utara,  Pemerintah Indonesia memberikan toponimi (penamaan) Laut Natuna Utara pada Laut China Selatan (LCS) yang  masuk  ke  dalam  Zona  Ekonomi  Ekslusif  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  akan  tetapi melalui juru bicara Kementrerian Luar Negeri  Pemerintah China, Geng  Shuang, China menolak dengan  tegas  tindakan  toponimi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia.  Oleh  karena  itu tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  sejarah  dari  Perairan  Natuna  Utara dan  bagaimana  hak  Indonesia  dalam  pemberian  nama  Laut  Natuna  Utara.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian normatif. Penamaan LCS bukan berarti LCS, merupakan wilayah teritorial  China,  melainkan  hanya  sebuah  jalan  lintas  untuk  memberikan  penamaan  kepada sebuah  wilayah  laut  yang  berada  di  selatan  China  dan  bersinggungan  langsung  dengan  batas- batas  zona  ekonomi  ekslusif  negara-negara  di  Asia  Tenggara  maupun  negara  Asia.  Negara- negara menerapkan kedaulatan dan hak berdaulatnya di wilayah LCS sesuai dengan yang diatur dalam  UNCLOS  1982.  Pemerintah  Indonesia  memiliki  legalitas  menurut  hukum  internasional untuk dapat memberikan penamaan Laut Natuna Utara yang masih menjadi bagian Zona Ekslusif Indonesia.

## Kata Kunci : Laut China Selatan; Negara Kesatuan Republik Indonesia; Laut Natuna Utara

## Abstract
The South China Sea is a sea area located south of China and directly borders with other countries in the Asia Pacific and countries in Southeast Asia. The Chinese government claims unilaterally its territorial  territory  on  the  basis  of  Nine  Dash  Line.  Often  based  on  this  it  becomes  a  dispute  or conflict  between  neighboring  countries.  In  order  to  affirm  the  sovereign  territory  in  the  North Natuna  waters,  the  Government  of  Indonesia  named  the  North  Natuna  Sea  the  South  China  Sea which is included in the Exclusive Economic Zone of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  the  history  of  the  North  Natuna  Sea  and  Indonesia's right to name the North Natuna Sea. This study uses normative research methods. The reason the Chinese  government  implemented  Nine  Dash  Line  departing  from  the  history  that  they  claim  in control of the South China Sea, which actually based on international law or provisions in UNCLOS 1982 cannot be legalized. The Indonesian government has the legal right to be able to name the North Natuna Sea, which is still part of the Indonesian Exclusive Zone.

## Keywords: South China Sea; The Unitary State of the Republic of Indonesia; North Natuna Sea

## 1. PENDAHULUAN
Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 merupakan awal mula bagaimana Indonesia dapat  mendeklarasikan  bahwa  wilayah  laut  merupakan  wilayah  nasional  yang  menjadi  satu kesatuan  dengan  wilayah  darat.  Wilayah  laut  tersebut  terdiri  dari  garis  pangkal  kepualauan Indonesia.
Lahirnya  Deklarasi  Djuanda,  menurut  Mochtar  Kusumaatmadja,  didasarkan  pada beberapa pertimbangan, yaitu:
1. Cara  penetapan  laut  teritorial  peninggalan  colonial  tidak  sesuai  lagi  dengan kepentingan Bangsa Indonesia;
2. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia dapat menetapkan perairan negara yang berdaulat,  Indonesia  dapat  menetapkan  perairan  nasionalnya,  sesuai  dengan kepentingannya;
3. Indonesia  terdiri  dari  beribu-ribu  pulau  dan  perairan,  diantara  dan  sekitar  pulau- pulaunya merupakan satu kesatuan; dan
Laut  teritorial  selebar  12  mil  diukur  dari  garis  pangkal  lurus  yang  ditarik  dari  ujung terluar dari pada kepulauan Indonesia (Mochtar Kusumaatmadja, , 1978)
Deklarasi  Djuanda  membutuhkan  perjalanan  yang  cukup  panjang  untuk  dapat  diakui oleh  dunia.  Australia  dan  bahkan  Amerika  Serikat  menjadi  negara-negara  yang  termasuk memberi  tantangan  dan  halangan  dalam  pengakuan  Deklarasi  Djuanda  tersebut.  Perjuangan pengakuan tersebut diteruskan oleh Dr. Hasyim Djalal dan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja. Pada  akhirnya  perjuangan  tersebut  terbayarkan  hingga  diakui  dan  ditetapkannya  Deklarasi Djuanda  dalam  Konvensi  Hukum  Laut  PBB  atau United  Nation  Convention  on  Law  of  The  Sea (UNCLOS  1982)  (Shinta  Ulwiya,  2022).  Konsepsi  Deklarasi  Djuanda  berhasil  mengedepankan konsep  kesatuan  wilayah  pulau-pulau  dan  perairan  Indonesia  dengan  menghubungkan  titik- titik terluar dari wilayah Indonesia.
UNCLOS  1982  merupakan  momentum  penetapan  beberapa  kesepakatan  dianataranya yaitu  penetapan  Indonesia  sebagai  Negara  Kepulauan.  Selain  itu,  dinyatakan  bahwa  negara pantai seperti Indonesia berhak atas laut teritoria sejauh 12 mil laut, Zona Tambahan sejauh 24 mil laut, Zona Ekonomi Ekslusif sejauh 200 mil laut, dan Landas kontinen sejauh 350 mil atau lebih  dari  yang  lebar  masing-masing  zona  tersebut  diukur  dari  referensi  yang  disebut  garis pangkal (Muhammad Ahalla Tsauro, 2017).
Konsepsi  negara  kepulauan  diatur  dalam  konstitusi  Republik  Indonesia  pasca amandemen  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945), tepatnya pada amandemen kedua Bab mengenai Wilayah Negara diatur. Dan pada amandemen keempat klausul Pasal 25A disepakati. Sebelumnya konsepsi negara kepulauan Indonesia diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1996  tentang  Perairan  Indonesia  (UU  No.  6  Tahun 1996).
Pasal 2 UU Nomor 6 Tahun 1996 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan, yang berarti segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia dengan tidak  memperhitungkan  luas  atau  lebarnya  merupakan  bagian  integral  dari  wilayah  Republik Indonesia  sehingga  merupakan  bagian  dari  perairan  Indonesia  yang  berada  di  bawah kedaulatan negara Republik Indonesia.( Tangga Primananda dkk, 2020)
Pengertian Negara Kepulauan dalam konsepsi negara kepulauan Indonesia berasal dari pengertian Nusantara.  Nusantara  berasal  dari  kata  “Nusa”  yang  berari  kumpulan  (gugusan) pulau, dan “Antara” diartikan suatu tempat yang terletak benua dan di antara diartikan suatu tempat yang terletak atau diapit oleh tempat yang lain. Berdasarkan pengertian tersebut, maka arti  “Nusantara”  yaitu  kepulauan  yang  terletak  diantara  benua  dan  diantara  samudera.  Yang dimaksud dengan benua pada waktu adalah India dan China ( The realm of India and the realm of China ). (Amiek Soemarmi, 2019)
Salah  satu  wilayah  laut  yang  banyak  terjadi  masalah  adalah  Laut  Natuna  utara  atau
sebelumnya  bernama  Laut  Cina  Selatan  (LCS).  Perairan  Natuna  merupakan  kawasan  yang rentan  dengan  ancaman  dari  negara-negara  pengklaim  ( climate  state )  di  LCS.  Salah  satu ancaman  datang  dari  negara  China.  Pada  tahun  2009  China  secara  sepihak  menggambar Sembilan  titik  pada  petanya  yang  ditarik  dari  Pulau  Spartly  di  tengaj  Laut  Cina  Selatan,  lalu diklaim  sebagai  wilayah  Zona  Ekonomi  Ekslusifnya.  Dalam  peta  yang  dikeluarkan  China  pada tahun  2009  tersebut  memuat  sembilan  garis  putus-putus  ( nine-dash  line )  yang  mengelilingi pulau dan perairan LCS. Sembilan garis putus-putus tersebut meliputi kira-kira 2.000.000 km 2 atau  setara  dengan  22%  wilayah  daratan  China.  Akan  tetapi  China  tidak  pernah  menjelaskan secara  gamblang  mengenai  lokasi  koordinat  geografis  dari  garis  putus-putus  tersebut. (Syamsumar, 2010)
Keadaan  politik  di  kawasan  Asia  Pasifik  cenderung  bernuansa  suram  sekaligus memanas. Mengingat LCS yang menjadi titik tumpu geopolitik di kawasan Asia Pasifik sedang menjadi  suatu  pembicaraan  tingkat  internasional  karena  menyebabkan  tersulutnya  konflik antara sejumlah negara besar di Asia dan beberapa negara anggota ASEAN. Inti masalah yang diperdebatkan  adalah  seputar  klaim  wilayah  perbatasan  ( territorial  zone ),  yang  akhir  tahun lalu,  sengketa  wilayah  LCS  ini  telah  memberikan  dampak  yang  cukup  dramatis  terhadap gelombang  polarisasi  kekuatan  negara-negara  yang  bertikait  dalam  konflik  ini.(  Sengketa Wilayah Laut, 2022)
Kasus konflik Laut China Selatan menyisakan ketegangan antar negara di wilayah Asia Pasifik terutama China dan Negara-negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Konflik terbaru terjadi antara Filipina dengan Tiongkok di Dangkalan Scarborough. Selain itu, Vietnam dengan Filipina  pun sempat memanas setelah kapal dari tiap kedua  negara  saling  memicu  ketegangan.  Dengan  prinsip  kedaulatan  maritim,  prinsip “kebebasan  laut  lepas”  (atau  kebebasan  laut  terbuka)  mulai  dikembangkan.(  Yavier  Pattiasna dkk, 2022)
Natuna  adalah  pulau  terluar  dan  terdepan  yang  dimiliki  Indonesia  di  LCS.  Wilayah perarian  Natuna  merupakan  wilayah  ZEE  Indonesia  yang  merupakan  wilayah  hak  berdaulat Indonesia.  Perairan  Natuna  memiliki  ladang  minyak  dan  gas  yang  melimpah.  Konflik  di  LCS bermula  pada  tahun  1947  ketika  Pemerintah  China  melakukan  penerbitan  wilatah  teritorial nasional  mereka  dan  memasukkan  juga  wilayah  LCS  sebagai  bagian  dari  wilayah  kedaulatan dan  territorial  China  dengan  argumentasi  historis  menurut  Pemerintah  China.(  Wirasuta,  51- 66)
Perubahan nama LCS menjadi Laut natuna Utara yang dilakukan oleh Indonesia bermula pada  tahun  2017.  Tindakan  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  tersebut  mendapat  respon  negatif dari Pemerintah Cina. Melalui  juru  bicara  Kementrerian  Luar  Negeri  Pemerintah  Cina,  Geng Shuang,    mereka  menolak  dengan  tegas  tindakan  toponimi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Indonesia.  Mereka  menganggap  bahwa  apa  yang  dilakukan  Pemerintah  Indonesia  tidak mempunyai arti dan kekuatan, karena secara Internasional, wilayah tersebut sudah disepakati secara jelas bernama Laut China Selatan, sehingga nama baru yang diberikan  oleh  Pemerintah Indonesia    tidak    berpengaruh    secara    Internasional.(  Tom  Allard  dan  Benardette  Christina Munthe, 2022)
Oleh  karena  itu  berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  dapat  dirumuskan  masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Sejarah Penamaan Laut Natuna Utara ?
2. Legalitas Penamaan Laut Natuna Utara Menurut Hukum Internasional ?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  sarana  yang  dipergunakan  oleh  manusia  untuk  memperkuat, membina,  serta  mengembangkan  ilmu  pengetahuan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode hukum  normative  (yuridis  normatif),  yaitu  merupakan  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan cara meneliti menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Setelah data penelitian didapatkan,  dilakukan  sebuah  Analisa  dengan  cara  deskriptif  kualitatif,  dengan  memberikan data dalam bentuk narasi deskripsi dengan memberikan gambaran secara utuh.

## 3. PEMBAHASAN

## a. Sejarah Penamaan Laut Natuna Utara
Laut  Natuna  Utara  sebelumnya  memilliki  nama  Laut  Cina  Selatan  (LCS),  yang  berada  di antara Asia Timur dengan Asia Tenggara, berbatasan lasngsung dengan negara China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia dan Indonesia. Mengacu pada Konvesi Hukum Laut  Internasional  (UNCLOS  1982)  LCS  merupakan  Laut  Setengah  Tertutup,  hal  tersebut tertuang pada Pasal 122 UNCLOS 1982:
“ For the purpose of this convention, enclosed sea or semi enclosed sea means a gulf, basic, or sea  surrounded  by  one  or  two  more  states and  connected  to  another  sea  or  the  pecan  by  a narrow  outlet  consisting  entirely  or  primarly  of  the  territorial  seas  and  exclusive  economic zones of two or more costal states (Dalam penjelasan konvensi ini, Laut Tertutup atau Laut Setengah Tertutup adalah teluk, cekungan, atau alut yang dikeliliingi oleh dua negara atau lebih dan dihubungkan dengan perairan lain melalui jalur yang terdiri utamanya dari Laut Teritorial atau Zona Ekonomi Ekslusif dari dua negara atau lebih”( Dimas Akbar, 2012)
UNCLOS 1982 juga menjelaskan bahwasanya negara kawasan LCS hendaknya bekerja sama menjaga  perdamaian  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  wilayah  LCS,  dan  apabila  terjadi sengketa  wilayah  antar  negara  dapat  diselesaikan  melalui  jalur  perundingan.  Penamaan  LCS ditetapkan  dan  disepakati  awalnya  karena  untuk  memudahkan  dalam  penyebutan  nama wilayah laut bebas di selatan China, penamaan tersebut beralasan bahwa pada saat itu banyak negara  di  ASEAN  yang  masih  dibawah  masa  penjajahan  sehingga  akan  cukup  sulit  jika  harus menyesuaikan dengan nama-nama wilayah atau negara yang masih dalam penjajahan. Dengan melihat fakta historis tersebut maka penamaan LCS  bukanlah secara otomatis LCS merupakan wilayah  teritorial  China,  melainkan  hanya  sebuah  jalan  lintas  untuk  memberikan  penamaan kepada sebuah wilayah laut yang berada di selatan China dan bersinggungan langsung dengan batas-batas zona ekonomi ekslusif negara-negara di Asia Tenggara maupun negara Asia.( Alief Sambogo, 2018)
LCS  merupakan  wilayah  yang  memiliki  potensi  konflik  yang  cukup  besar  karena wilayahnya  yang  bersinggungan  langsung  dengan  negara-negara  di  Asia  Pasifik  dan  Asia Tenggara.  Pada  tahun  1957  Pemerintah  China  menerbitkan  sebuah  peta  wilayah  teritorial nasional dan memasukkan LCS sebagai bagian dari wilayah kedaulatan atau teritorial mereka dengan  berlandaskan  sejarah  pada  masa  lampau.  Kedaulatan  yang  diklaim  oleh  Pemerintah China atas wilayah LCS dinyatakan bahwa ketika masa kekuasaan Dinasti Han tahun 206-220 SM. Setelah beberapa tahun kedepan konflik atau permasalahan mengenai wilayah kedaulatan di  wilayah  LCS  tersebut  semakin  pelik  terutama  dengan  batas-batas  territorial  negara  selain China.
Pulau  Natuna  merupakan  pulau  yang  terletak  di  Kabupaten  Natuna,  Provinsi  Kepulauan Riau, tepatnya di tengah LCS, Ibu Kota dari Natuna adalah Ranai dan Natuna sendiri memiliki tujuh  pulau.  Pada  tahun  1957  Kepulauan  Natuna  awalnya  termasuk  dalam  teritori  Kerajaan Petani  dan  Kerajaan  Johor  negara  Malaysia,  secara  resmi  Natuna  menjadi  bagian  kekuasaan Kesultanan  Riau  tepat  pada  abad  19,  yang  berada  pada  jalur  pelayaran  internasional.  Pasca Indonesia merdeka, hasil konsensus dan kesepakatan semua daerah baik yang berupa kerajaan atau kesultanan, termasuk Riau yang menyatakan dan menyerahkan kekuasaan dan wilayahnya sebagai  bagian  dari  Negara  Republik  Indonesia.  Lalu,  Pemerintah  Indonesia  secara  resmi mendaftarkan  kepualauan  Natuna  sebagai  wilayah  territorial  Republik  Indonesia  kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 18 Mei 1956.(Butje Tampi, 2017)
Banyak kontroversi yang dilakukan oleh Negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah  Indoensia,  yakni  Malaysia  yang  menyatakan  bahwa  kepulauan  Natuna  secara  sah seharusnya  milik  Negeri  Jiran  Malaysia.  Namun  untuk  menghindari  konflik  lebih  panjang setelah  era  konfrontasi  pada  tahun  1926-1966,  maka  Malaysia  tidak  menggugat  status  dari Kepulauan  Natuna.  Lepas  dari  berbagai  klaim  atas  kepulauan  Natuna,  Pemerintah  Indonesia sudah membangun berbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.240 Km 2 tersebut. Etnis Melayu menjadi penduduk mayoritas di Kepulauan Natuna dan mencapai sekitar 85% kemudian suku Jawa sekitar 6,43% dan etnis Tionghoa sekitar 2,52%.
Setelah  konfrontasi  Indonesia  –  Malaysia,  disusul  sentimen  anti  Tionghoa  di  kawasan Natuna, jumlah warga keturunan China di Natuna turun dari kisaran 5000-6000 orang, menjadi tinggal  1000  orang.  Muncul selentingan, warga  keturunan  Tionghoa  yang  masih  bertahan sempat memnghubungi Presiden China Deng Xiaoping pada decade 1980-an untuk mendukung kemerdekaan wilayah Natuna yang saat itu dihuni mayoritas keturunan Tionghoa, atau paling tidak memasukkan kepulauan itu ke wilayah administrasi Pemerintah China.
Indonesia saat ini memainkan peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa dalam LCS ini. Peran strategis Indonesia sendiri sudah berjalan dari beberapa tahun yang lalu. Pada  tahun  1990  Indonesia  menginisiasi  sebuah workshop yang  berjudul Workshop  on Management of Potential Conflict in the South China Sea . Kemudian di tahun 2002 di Kamboja Indonesia  sebagai  inisiator  pembentukan Declaration  on  the  Conduct  of  Parties  in  the  South China Sea (DOC) hingga sampai sekarang ini di tahun 2019 Pemerintah Indonesia berperan aktif dalam mendorong negara-negara yang bersengketa menyetujui kode etik Laut China Selatan.( M Fathur Rozi, 2023)
Di sisi lain, Indonesia juga terus berupaya melakukan diplomasi perdamaian yang terkait dengan  isu  sengketa  LCS.  Upaya  diplomasi  perdamaian  tersebut  kerap  disampaikan  oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui pernyataan publik dalam sejumlah  forum  internasional  seperti  KTT  ASEAN  pada  Juni  2020,  KTT  ASEAN-China  pada November  2020,  pertemuan  ASEAN  Inter-Parliamentary  Assembly  (AIPA)  pada  September 2020,  serta  pertemuan  bilateral  seperti  pada  pertemuan  antara  Presiden  Jokowi  dengan Perdana Menteri Malaysia pada Februari 2021. Dalam sejumlah kesempatan tersebut, Indonesia selalu  menegaskan  bahwa  stabilitas  dan  keamanan  di  LCS  akan  tercipta  jika  semua  pihak menghormati  hukum  internasional,  yaitu  UNCLOS  1982,  dan  meminta  setiap  pihak  menahan diri agar tidak melakukan tindakan yang dapat meningkatkan tensi konflik.( Yuli Ari Sulistyani dkk, 2021)
Inisiatif Indonesia sebagai salah satu bagian dari ASEAN dalam upaya penanganan sengketa LCS pada tingkat multilateral banyak dilakukan di bawah payung ASEAN. Indonesia dan ASEAN berusaha  mengikat  Cina  dalam  kesepakatan  kerja  sama  dan  deklarasi  cara  damai  dalam penanganaan  dan  pengelolaan  Laut  Cina  Selatan.  Langkah  inisiatif  tersebut  dalam  rangka mendorong  terciptanya  mekanisme  penyelesaian  sengketa  LCS  bagi  pihak-pihak  yang bersengketa.  Inisiatif  Indonesia  dalam  upaya  pengelolaan  konflik  LCS  membuat  Indonesia memainkan  peran  penting  dalam  kawasan.  Dalam  perkembangannya,  peran  kepemimpinan Indonesia dalam upaya penanganan sengketa LCS menghadapi tantangan.( Donald Weatherbee, 2010)
Dalam perkembanganya, Indonesia dianggap sebagai pihak yang bersengketa setelah China mengklaim  wilayah  utara  Kepulauan  Natuna,  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  merupakan perairan  Zona  Ekonomi  Ekslusif  (ZEE)  Indonesia.  Sementara  itu,  China  beralasan  pihaknya berhak  atas  perairan  di  Kepulauan  Natuna  atas  dasar  argumen traditional  fishing  zone .( Vinsensio  Dugis,  2016)  Klaim  yang  dilakukan  secara  sepihak  oleh  Pemerintah  China  atas perairan  Natuna  terus  berlanjut  hingga  tahun  2013  dan  kemudian  mencapai puncaknya  pada tahun 2016. Terdata sejumlah kapal-kapal nelayan China memasuki wilayah ZEE Indonesia dan melakukan kegiatan illegal, unreported, and unregulated fishing (iuu fishing ) ketika bulan Maret, Mei, dan juni 2016. Kemudian Kembali berulang pada tahun 2019-2020, dimana saat itu kapal- kapal nelayan yang memasuki wilayah territorial Kepulauan Natuna diberikan pengawalan oleh coast guard China.
Konsep dasar dari ruang belakunya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara dibatasi oleh  negara  itu  sendiri,  sehingga  negara  memiliki  kekuasaan  tertinggi  di  dalam  bataas wilayahnya.  Menurut  Oppenheim  tanpa  adanya  wilayah  dengan  batas-batas  tertentu  suatu negara tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional.(Oppenheim, 1961)
Sebagai salah satu upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemerintah Indonesia telah membuat keputusan untuk mengganti nama wilayah laut natuna menjadi Laut Natuna Utara di Zona Ekonomi Ekslusifnya yang tentu menuai proo dan kontra.( Rizky Hidayatullah dkk, 2018)

## b. Legalitas Penamaan Laut Natuna Utara Menurut Hukum Internasional
Pemerintah  Indonesia  pada  14  Juli  2017  melakukan  penamaan  Laut  Natuna  Utara  dan menambahkannya pada peta baru Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan visi dan misi Indonesia menjadi poros maritim dunia membuat terobosan atas kebijakan-kebjiakan yang bertujuan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  baik  dalam  skalaa  internasional  maupun  skala nasional.  Hal  tersebut  tercermin  dalam  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Perubahan nama LCS menjadi Laut Natuna Utara  menjadi  salah  satu  kebijakan  untuk  mencapai  poros  maritim  dunia  sebagai perkembangan  dan  kepentingan  nasional  yang  berdasarkan  perkembangan  dinamika internasional.( Muhammad Rachmandani, 66-67)
Hal  tersebut  merupakan  suatu  langkah  yang  tepat  untuk  menegaskan  kewenangan Indonesia atas kedaulatan dan wilayah hak berdaulatnya.  Indonesia juga menetapkan wilayah lautnya,  baik  wilayah  kedaulatan  yakni  laut  territorial  sejauh  12  mil  dan  wilayah  hak berdaulatnya yakni zona tambahan sejauh 24 mil, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen sejauh 200 mil. Hal tersebut ditetapkan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  tentang  Hukum  Laut  yang  dikenal  dengan United  Nations Convention  on  the  Law  of  the  Sea (UNCLOS)  yang  ketiga  tahun  1982,  yang  selanjutnya diratifikasi  oleh  Pemerintah  Indonesia  dengan  UU  No.  17  Tahun  1985  tentang  Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.( Mega Jaya, 2019) Pasal  56  ayat  (1)  UNCLOS  1982  menyatakan  bahwa  Hak  berdaulat  adalah  hak  Indonesia untuk  dapat  eksplorasi,  eksploitasi,  dan  konservasi  serta  pengelolaan  sumber  kekayaan  alam hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dasar laut serta tanah yang ada
di bawahnya dan kegiatan lainnya untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi zona tersebut, seperti energi dan air, arus air dan angin.
UNCLOS secara eksplisit tidak mengatur atau menyebutkan terkait pengaturan penamaan geografis, namun ada beberapa bagian dokumen yang berpotensi menekankan konsep dan tema yang berlaku untuk nama geografis. Pada Pasal 60 tertuang bahwa Negara pantai diperbolehkan dan  diwajibkan  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  demi  menciptakan  keselamatan  dalam pelayaran serta navigasi. Merujuk pada pasal tersebut, pengubahan nama atas LCS menjadi Laut Natuna Utara oleh Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu upaya dalam menciptakan navigasi yang  membantu  dunia  pelayaran  jika  suatu  waktu  ada  suatu  kapal  yang  melintas  di  wilayah tersebut  maka  mereka  dapat  mengetahuui  bahwa  mereka  telah  melewati  wilayah  ZEE Indonesia.
Salah  satu  prinsip  umum  internasional  yang  mendasari  juga  mengapa  Indonesia  berhak untuk  melakukan  perubahan  nama  LCS  menjadi  Laut  Natuna  Utara  adalah  prinsip  bahwa sebuah  negara  berhak  untuk  menentukan  nasibnya  sendiri.  Hak  untuk  menentukan  nasib sendiri  dapat diartikan sebagai  suatu  konsepsi  bahwa  suatu  bangsa  harus  dapat  menentukan nasibnya  sendiri  dalam  membentuk  suatu  organisasi  negara  dan  harus  dapat  dengan  bebas mengatur  masalah-masalah  internalnya  dan  hubungan  luar  negerinya  sepanjang  dipandang baik bagi bangsa tersebut.( Adnan Buyung Nasution & A. Patra M. Zen, 2006)
Nama  geografis  biasa  disebut  juga  dengan  toponim.  Toponim  sendiri  secara  harfiah memiliki  arti  nama  tempat  di  muka  bumi  (berasal  dari  kata  “ topos ”  yang  berarti  tempat  atau permukaan,  dan  “ onyma ”  yang  berarti  nama).(Jacub  Rais,  2008)  Esesnsi  utama toponim/toponimi  adalah  eksatuan  nama  yang  melekat  erat  pada  posisi  atau  lokasi  di permukaan bumi. Hal ini mencakup makna utama pada unsur “nama” dan “posisi/lokasi”.( Eko Subowo, 2016)
Toponimi dapat menjadi perbuatan hukum baru karena Tindakan tersebut mempengaruhi secara  langsung  hukum  atau  legalitas  yang  telah  berlaku.  Bahkan  dapat  terjadi  sebuah kesepakat-kesepakatan yang baru antar negara dan dapat menjadi sumber hukum internasional dikemudian hari.
Terdapat  dua  Lembaga  internasional  yang  memiliki  pengaturan  mengenai  toponimi (penamaan) suatu wilayah, yaknmi:
1. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB);
2. International Hydrographical Organization (IHO).
Dalam      konteks      yang      berbeda      bahwasanya    toponimi    dalam    wilayah    laut    secara sepihak  harus  bisa  diterima  dan  dipahami,  karena  setiap  negara  tentu  memiliki  nama geografis  sesuai  dengan bahasa yang digunakan dan kemungkinan besar sangat berbeda jauh dengan yang digunakan  dan  disepakati  dalam    komunitas  internasional,  maka  demikian untuk    melakukan    standarisasi    penamaan    ruang    wilayah    laut    tidak    memperbolehkan adanya pemaksaan penggunaan bahasa suatu negara melainkan penggunaan bahasa resmi yang disepakati  dalam  menamai  suatu  wilayah.  Penamaan  secara  sepihak  oleh  suatu  negara mengenai  ruang  wilayah  laut  dapat  didasari  dari  banyak  aspek  seperti  Sejarah,  Ekonomi, dan Geografis.( Alief Sambogo, 388)
Dalam upaya standardisasi penamaan geografis, Tim Nasional harus menyesuaikan dengan asas/prinsip  penamaan  topografi,  yang  salah  satunya  Unsur  topografi  dapat  didasarkan  pada nama  lokal  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang  dan  /  atau  keputusan  presiden.  nama  baru bisa  diputuskan  berdasarkan  hukum  atau  keputusan  sebagai  nama  resmi  dan  nama  standar untuk menggantikan nama lama.( Agis Ardhansyah, 2011)
Langkah    Pemerintah    Indonesia    dibawah    arahan    Presiden    Joko    Widodo  melalui pembaruan  atau  pembenahan  peta  baru  wilayah  Indonesia  serta  mempertegas  batas  wilayah laut Indonesia adalah  hal  positif  dan  berani  untuk  menjamin  hak  berdaulat,  keamanan, dan  kepastian  hukum  bagi  negara  Indonesia.
Penegasan  batas-batas  wilayah  yang  telah  disepakati  bersama  negara-negara tetangga membuat  wilayah  Indonesia  memiliki  kedaulatan  dan  hak  berdaulat    yang    diakui    di    dunia internasional.  Perubahan  nama  Laut  Cina  Selatan  menjadi  Laut  Natuna  Utara  merupakan salah    satu    langkah    politik    terbaik    yang    dilakukan    Indonesia    guna    menegaskan    bahwa Indonesia  tidak  berpihak  pada  negara  yang  melakukan  klaim  tanpa  dasar  yang  sesuai dengan  UNCLOS  1982.
Peta  baru  inilah  yang  akan  dipergunakan  sebagai  peta  nasional  yang  resmi  di  Indonesia. Keputusan  ini  juga  dipengaruhi  oleh  keberanian  dan  kemenangan  Filipina  dalam  menggugat China mengenai sengketa LCS di Mahkamah Internasional. Gugatan Filipina merupakan langkah politis  yang  positif  untuk  mengingatkan  China  agar  tidak  mengklaim  tanpa  legal  basis. Keputusuan  pembaruan  peta  nasional  ini  dilaksanakan  selepas  adanya  kesepakatan  antara
Pemerintah Indonesia, Singapura, dan Filipina mengenai batas-batas wilayah ZEE ketiga negara. Kesepakatan  inilah  yang  menjadi  landasan  hukum  bagi  Pemerintah  Indonesia.  Selain  telah terjadinya kesepakatan antara ketiga negara tersebut, penggantian namaa LCS menjadi Natuna Utara  juga  dipengaruhi  oleh  landasan  historis,  bisnis,  dan  geologis.  Wilayah  yang  kini    telah resmi    diberinama    sebagai    Laut    Natuna    Utara    merupakan    wilayah    laut    yang    memiliki potensi  SDA  energi  yang  mempunyai  nilai  ekonomi.  Sejak  masa pemerintahan  presiden- presiden   sebelumnya,    blok   migas   di   wilayah    tersebut   sudah   menggunakan    nama    Blok Migas  Natuna  Utara.  Dilihat  dari  sisi  historis  pun  bahwasanya  nelayan-nelayan  Indonesia yang    berdomisili    di    daerah    natuna    juga  menyebut  wilayah  tersebut  sebagai  Laut  Natuna Utara.
Keputusan pemberian nama dan pendaftaran yang dilakukan oleh Indonesia ke IHO adalah sebuah Tindakan demi memperjelas landasan hukum, hak berdaulat, dan keamanan Indonesia bagi wilayah Natuna Utara, maka tidak akan terjadi klaim dengan cara satu pihak oleh negara lain  atas  wilayah  tersebut.  Keputusan  yang  telah  diambil  oleh  Pemerintah  Indonesia  ini merupakan  sebuah  upaya  mendorong  standarisasi  penamaan  geografi  internasional  maupun nasional  harus  dilandasi  dengan  sejarah  suatu  wilayah  dan  identitas  regional,  nasional  dan internasional.

## 4. Penutup
Laut  China  Selatan  memiliki  sejarah  yang  cukup  panjang  dan  sudah  menjadi  pusat  jalur perdagangan  internasional  semenjak  masa  kolonial.  Klaim  sepihak  Pemerintah  China  dengan konsep Nine Dash Line nya secara hukum internasional tidak berlaku dan tidak dapat dijadikan landasan  yuridis.  Klaim Traditional  Fishing  Ground yang  melekat  pada Nine  Dash  Line ,  telah menolak perjanjian bilateral yang sah dan telah berlaku secara internasional yang dibuat antara Indonesia-Vietnam,  dan  Indonesia-Malaysia  serta  mengingkari  status  hukum  Indonesia  yang sah  sebagai  sebuah  Negara  Kepulauan  berdasarkan  UNCLOS  1982.  Penamaan  Laut  Natuna Utara  merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Indonesia  sesuai  dengan  kaidah  Hukum Internasional  yang  diatur  dalam  IHO  dan  PBB,  karena  wilayah  perairan  Natuna  Utara merupakan  wilayah  kedaulatan  yang  masih  masuk  ke  dalam  Zona  Ekonomi  Ekslusif  (ZEE) Indonesia.  Sebuah  negara  harus  memberikan  nama  wilayah  geogarfis  sesuai  dengan kepentingan  nasional  maupun  internasional,  lalu  melakukan  pengajuan  penggantian  nama wilayah  geografis  tersebut  ke  dalam  pertemuan  ahli  mengenai  toponimi  di  PBB  demi mendapatkan pengakuan dari negara lain. Dan apabila telah telah disepakati harus didaftarkan kepada  IHO  dan  didepositkan  ke  PBB.  Klaim  sepihak  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  China berdasarkan Traditional  Fishing  Ground tidak  memiliki  dasar  hukum  dan tidak  sesuai  dengan UNCLOS  1982.  Hukum  Internasional  hanya  mengatur  tentang Traditional  Fisihing  Right yang merupakan  hak  tradisional  atas  wilayah  sumber  daya  perikanan  terbatas  hanya  berada  di perairan kepulauan negara pantai dan ZEE. Indonesia menyatakan sikap yang tegas bahwa tidak ada  sengketa    batas  maritim  tidak  ada  tumpang  tindih  kewenangan  ( overlapping  authority ) antara  Indonesia  dan  China  di  Laut  Natuna  Utara  maka  tidak  perlu  ada  negosiasi  di  wilayah yang  tidak  ada  sengketa,  karena  jika  ada  negosiasi,  secara  tidak  langsung  Indonesia melegitimasi adanya sengketa diwilayah tersebut.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Adnan  Buyung  Nasution,A.  Patra  M.  Zen,(2006),  Instrumen  Internasional  Pokok  Hak  Asasi Manusia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Dugis,  Vinsensio  (2016),  Teori  Hubungan  Internasional  Perspektif-perspektif  Klasik,  Jawa Timur: Cakra Studi Global Strategi.
Dugis, Vinsensio, (2016), Teori Hubungan Internasional Perspektif-perspektif Klasik, Malang: Cakra Studi Global Strategi.
Indien Winarwati, (2016) Konsep Negara Kepualauan Perspektif Hukum Laut dan Penetapan Garis Batas Negara, Malang: Setara Press.
Jacub  Rais  (2008),  Tiponimi  Indonesia:  Sejarah  Budaya  yang  Panjang  dari  Permukiman Manusia dan tertib Administrasi, Jakarta: Pradnya Paramita.
Oppenheim, (1961), International Law , London: Longmans. Syamsumar (2010), Politik Kelautan, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara. Weatherbee,  Donald,  (2010), International  Relations  in  Southeast  Asia:  The  Struggle  for Autonomy, Washington: Rowman and Littlefield.
B. Jurnal
Agis  Ardhansyah  (2011),  “Standarization  of  Indonesia’s  Islands  Name  as  an  Effort  in Safeguarding The Republic of Indoneisa Sovereignity”, Journal of International of Law, Vol. 8, No. 3.
Amiek  Soemarmi  (2019),  “Konsep  Negara  Kepulauan  Dalam  Upaya  Perlindugan  Wilayah Pengelolaan Perikaan Indonesia”. Jurnal Masalah-masalah Hukum , Vol. 48, No.3.
Mega  Jaya,  B.P,  Sitamala.  A,  dan  Danial.  (2021).  “State  Exclusivity  of  Fisheries  Resources  on Exclusive Economic Zone in Efforts to Support the Fisheries Availability as a Means of Increasing  Food  Security  for  the  State”. Atlantis  Press  Advances  in  Biological  Sciences Research . 9.
Rizky  Hidayatullah,  Comariyah,  Dita  Birahayu,  (2018),  “Implikasi  Yuridis  Perubahan  Nama Laut  Natuna  Utara  Terhdap  Zona  Ekonomi  Ekslusif  Indonesia  (ZEEI)  ditinjau  dari Hukum Internasional, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 18, No. 1.
Sambogo,  Alief.  (2018).  “Penamaan  Laut  Natuna  Utara  Oleh  Pemerintah  Indonesia  Dalam Prespektif Hukum Internasional”. Jurist-Diction Law Journal . 1 (2). Tampi,  Butje.  (2017).  “Konflik  Kepulauan  Natuna  Antara  Indonesia  Dengan  China  (Suatu Kajian Yuridis)”. Jurnal Hukum Unsrat . 23 (10).
Tangga Primananda, Radian Salman, dan Sukardi, (2020). “Derivasi Konsep Negara Kepulauan Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Jurnal  Bina Hukum, Vol. 4, No. 2.
Wirasuta, D.S. (2013). “Keamanan Maritim Laut China Selatan; Tantangan dan Harapan (South China Sea Security; Challenges and Opportunities)”. Jurnal Pertahanan . 3 (3). Yavvier  Pattiasna,  Josnia  Agusthina,  dan  Johanis,  (2022),  “Putusan  Permanen  Cpurt  of Arbitration  da;am  Sengketa  Antara  Philipina  dan  Implikasinya  bagi  Stabilitas Keamanan di Laut China Selatan”. Jurnal Ilmu Hukum Tatohi, Vol. 2, No. 2.
Yuli  Ari  Sulistiyani,  Andhini  Citra  Pratiwi,  dan  Marina  Ika  Sri  (2021),  Respons  Indonesia Terhadap  Sengketa  Laut  China  Selatan  Semasa  Pemerintahan  Joko  Widodo, Jurnal Politica , Vol. 12, No. 1.
C. Karya Ilmiah Muhammad  Rachmandani,  (2018),  Peluang  dan  Tantagan  Pengubahan  Nama  Laut  China Selatan Menjadi Laut Natuna Utara oleh Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional, Thesis, Universitas Brawijaya.

## D. Konvensi
UNCLOS 1982
E. Website dan Internet
Allar,  Tom,  dan  Benardette  Christina  Munthe,  (2017), Assering  Socereignty,  Indonesia  Part  of South China Sea, dapat diakses secara daring di https://www/reuters.com/article/us- in-donesia-politics-map/asserting-socereignty-indonesia-renames-part-of-south- china-sea-idUSKBN-19Z0YQ
Apdforum.com,  (2012),  Sengketa  Wilayah  Laut  Cina  Selatan,  dapat  diakses  secara  daring  di http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2012/12/31a-ayear- end-story
Fathiyah Wardah (2021). Indonesia Bis Jadi Penengah AS – China di Laut China Selatan, dapat diakses  secara  daring  di  https://wwww.voaindonesia.com/a/indonesia-bisa-jadi- penengah-aschina-di-laut-china-selatan-/5758449.htm
Indonesia.go.id, Portal Informasi Indonesia, (2020). Sengketa di Kawasan  Laut Natuna Utara, dapat  diakses  secara  daring  di  https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam- angka/politik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara
M. Fathur Rozi, (2022), Peran Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan, dapat diakses  secara  daring  di  https://www.indonesia.id/read/159271/peran-indonesia- dalam-penyelesaian-konflik-laut-china-selatan
Shinta  Ulwiya,  (2019),  Deklarasi  Djuanda  dalam  Sejarah  Nusantara,  dapat  diakses  secara daring  di  https://www.its.ac.id/news/2019/12/15/deklarasi-djuanda-dalam-sejarah- nusantara/