## JURNAL DIKEMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)
DIKEMAS VOL. 7, No. 1 Tahun 2023

## Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda
Pandea Bagus Adnyanaesa 1 , I Wayan Sutama 2 e-mail: Pandea.adnyana@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini berfokus pada bagaimana peranan badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan  pendidikan  politik  berdasarkan  permasalahan  yang  ada  yaitu  rendahnya kesadaran masyarakat akan politik, kurangnya partisipasi yang baik dari masyarakat terkait kegiatan politik. Keikutsertaan atau partisipasi politik merupakan bagian terpenting dalam hidup bernegara dan  wujud  dari  demokrasi,  akan  tetapi  partisipasi  dari  generasi  muda  masih  kurang.  Melalui Peraturan Walikota No.85 Tahun 2013 tentang tugas pokok serta fungsi Badan Kesatuan bangsa dan  Politik  mengatur  tentang  pemberian  pendidikan  politik  yang  berguna  untuk  memberi pemahaman  politik  agar  terjadi  partisipasi  yang  aktif  dan  masif  dari  generasi  muda.  Tujuan Penelitian  ini  untuk  mengetahui  peranan  Kesbangpol  dalam  meningkatkan  partisipasi  generasi muda  dalam  hal  politik  serta  mengetahui  faktor  apa  saja  yang  menghambat  Kesbangpol  dalam melakukan  peningkatan  partisipasi  pemuda.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode penelitian  deskriptif  kualitatif.  Data  diperoleh  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  cara  mereduksi  data,  menyajikan  data,  dan  menarik kesimpulan  dari  apa  yang  diperoleh  di  lapangan.  Peneliti  menemukan  fakta  bahwa  terdapat beberapa hambatan dalam upaya peningkatan partisipasi generasi muda yakni adanya perubahan struktur  organisasi,  kurang  jelasnya  bentuk  lembaga,  keterbatasan  dana  dan  pola  pikir  generasi muda.  Hasil  penelitian  menunjukan  peran  kesbangpol  dalam  meningkatkan  partisipasi  politik pemuda secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik.
Kata Kunci: Pendidikan Politik, Generasi Muda, Kesbangpol

## Abstract
This research focuses on the role of the National Unity and Politics agency in organizing political education based on existing problems, namely low public awareness of politics, lack of good participation from the community regarding political activities. Participation or political participation is the most important part in the life of the state and a form of democracy, but the participation of the younger generation is still lacking. Through Mayor Regulation No. 85 of 2013 concerning the main tasks and functions of the National Unity and Politics Agency, it regulates the provision of political education which is useful for providing political understanding so that there is active and massive  participation  from  the  younger  generation.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  role  of  the Kesbangpol in increasing the participation of the younger generation in political matters and to find out what factors hindered the Kesbangpol in increasing youth participation. The research method used is descriptive qualitative research method. Data obtained through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques are carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions from what is obtained in the field. Researchers found the fact that there were several obstacles in efforts to increase the participation of the younger generation, namely changes in organizational structure, lack of clarity on the form of institutions, limited funds and the mindset of the younger generation. The results of the study show that the role of Kesbangpol in increasing youth political participation as a whole has been going well.
Keywords: Political Education, Young Generation, Kesbangpol .

## 1. PENDAHULUAN
Pendidikan politik ialah suatu proses pemahaman dan pembelajaran tentang kewajiban, hak serta  tanggung  jawab  oleh  seluruh  warga  negara  untuk  menjalani  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  36  Tahun  2010  Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik, terselenggaranya pendidikan politik dengan baik secara optimal dapat meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat menjalankan kewajiban dan haknya  dalam  kehidupan  bermayarakat,  berbangsa,  dan  bernegara,  keikut  sertaan  dalam  politik merupakan  bentuk  dari  bagian  terpenting  didalam  aspek  kehidupan  dalam  bernegara  secara demokratis. Hal tersebut dilakukan atas asas pemerintahan yang memiliki kekuasan memberikan kesempatan  yang  luas  dan  bebas  kepada setiap  warganegaranya  untuk  ikut  serta  didalam  setiap adanya  aktivitas  politik.  Namun  warganegara  juga  wajib  untuk  memperhatikan  tingkatan  dalam partisipasi atau keikutsertaan dalam politik yang tinggi. Jika hal tersebut tidak diperhatikan maka kadar demokratisasi negara tersebut dipertanyakan atau tidak bisa dikatakan sebagai layak. Hal ini menyebabkan sering terjadi ketidakpuasan dan ketidakpahaman masyarakat yang aspirasinya tidak tersampaikan  ketika  hak  mereka  telah  diberikan  kepada  partai  politik.  Permasalahan  ini menimbulkan  tingginya  angka  golput  yang  melambangkan  ketidakpuasan  terhadap  penyajian penampilan  kepribadian.  Dalam  pelaksanaan,  penerapan,  keikutsertaan  politik  masih  sering diperdebatkan tentang cara pemakaian politik yang melibatkan uang. Hal tersebut agar memberi pengaruh terhadap cara – cara penentuan tentang calon dari partai politik yang dianggap sesuai, memenuhi syarat dan ketentuan. Permasalahan tentang keikutsertaan dalam politik tidaklah hanya bersangkutan dengan karakter, sifat, dan watak dari suatu pemerintahan yang dimiliki oleh negara, akan  tetapi  lebih  pada  keterkaitan  terhadap  karakter  dari  masyarakat  yang  ada  didalam  negara tersebut dan efek yang diberikan.
Generasi  muda  sebagai agent  of  change merupakan  generasi  perubahan  bangsa  yang  akan mengisi pembangunan di Indonesia. Namun kenyataannya, generasi muda saat ini memang sangat kurang dalam berpartisipasi politik, mereka cenderung mempunyai sikap acuh tak acuh terhadap perkembangan politik di Indonesia. Saat ini generasi muda hanya peduli dengan isu-isu politik yang sedang memanas saja. Namun keikutsertaan para generasi muda ini hanya terjalin di permukaan, apabila tidak dijajari dengan pembelajaran, akan memunculkan partisipasi pasif dari generasi muda. Oleh  sebab  itu,  diharapkan  kesertaan  generasi  muda  tidak  hanya  pada  isu-isu  politik  yang berlangsung, namun juga diaplikasikan pada proses politik, melalui kesertaan aktif dalam pemilihan umum atau Pilkada. Generasi muda dari keseluruhan jumlah yang berhak memberikan suaranya, maka  dari  itu  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  besar  dalam  penentuan  hasil  akhir  dari  suatu kebijakan politik. Indonesia sebagai negara demokrasi melibatkan seluruh rakyatnya untuk berperan aktif dalam menyuarakan pendapat. Salah satunya melalui partisipasi politik warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Partisipasi  politik  diartikan  sebagai  keterlibatan  warga  dalam  segala  tahapan  kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan dalam ranah politik. Partisipasi Politik Warga Negara dalam kehidupan berbangsa, sangat berpotensi pada perolehan suara di pilkada. Pilkada adalah proses pemilihan  gubernur,  bupati,  serta  walikota  secara  langsung  oleh  rakyat,  yang  dilakukan  secara bersamaan  bagi  semua  kepala  daerah  yang  berakhir  masa  jabatannya  di  tahun  yang  sama.  Sifat pemilih pemula memiliki banyak karakteristik, pada umumnya masih bersifat labil dan tidak peduli atau  apatis,  kurangnya  ilmu  pengetahuan  politik  yang  diperoleh,  dan  lebih  condong  kepada mengikuti trend atau teman sepergaulan. Minimnya pemahaman mereka terhadap pentingnya arti dari demokrasi yang sedang dirayakan menyebabkan berkurangnya gairah dan antusias terhadap politik yang ada dikota Pekanbaru.  Ditandai dengan rendahnya pemahaman, tidak mengetahui cara memilih, partisipasi yang rendah. Hasil survei dari LSI (Lembaga Survei Indonesia) merata-ratakan
total partisipasi politik rakyat dalam Pilkada sekitar 60 persen atau dengan kata lain rata-rata jumlah Golput mencapai 40 persen. Sejatinya Golput adalah fenomena yang alamiah. Fenomena ini ada di setiap pemilihan umum, tidak terkecuali di Amerika Serikat. Salah satu hal mendasar menyebabkan besarnya jumlah Golput adalah adanya motivasi yang beragam dari para peserta pemilu. Motivasi tersebut lebih cenderung pada kepentingan politik semata dengan mengabaikan hal-hal ini seperti pendidikan  politik  rakyat.  Istilah  pendidikan  politik  sering  disamakan  dengan  istilah political socialization ,  jika  diartikan  secara  harfiah  bermakna  sosialisasi  politik.  Oleh  karena  itu,  dengan menggunakan  istilah political  sosialization banyak  yang  mensinonimkan  istilah  pendidikan  politik dengan istilah sosialisasi politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama.
Sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Sosialisasi politik dibagi dua yaitu  pendidikan  politik  dan  indoktrinasi  politik.  Pendidikan  politik  merupakan  suatu  proses dialogik  diantara  pemberi  dan  penerima  pesan.  Melalui  proses  ini  para  anggota  masyarakat mengenal  dan  mempelajari  nilai-nilai,  norma-norma,  dan  simbol-simbol  politik  negaranya  dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Para Caleg dalam kampanyenya akan lebih cenderung mengajak rakyat untuk memilih dirinya atau tidak memilih. Kondisi akan berbeda jika ada muatan untuk memberikan pendidikan politik bagi rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan yang memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis,  yaitu  memilih  pemimpin  yang  akan membentuk  pemerintahan  guna  mengurus  dan melayani seluruh komponen masyarakat dan memilih wakil rakyat yang akan di tugasi mengawal dan  mengawasi  jalannya  pemerintah.  Secara  lebih  tegas  lagi  mengenai  Pendidikan  politik  dapat dilihat dalam Pasal 31 UU Nomor 2 tahun 2008, yang menyatakan bahwa Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Hal tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif  masyarakat,  meningkatkan  kemandirian,  kedewasaan,  dan  membangun  karakter  bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar ini pendidikan politik rakyat adalah hal yang strategis untuk menumbuhkan pemilu yang lebih berkualitas. Melihat penyebab munculnya golput di Indonesia karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman politik yang benar, maka pendidikan politik ini juga berpotensi untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik rakyat.

## 2. METODE
Kegiatan  Optimalisasi  Peran  Organisasi  Masyarakat  Oleh  Kesbangpol  Di  Kabupaten Tabanan dilakukan secara teknis dan melibatkan Kerjasama teman-teman dan juga staf Sekretariat Kesbangpol  Tabanan.  Selain  adanya  kolaborasi  kegiatan  ini  juga  di  dukung  oleh  sumber  daya manusia yang bermutu dan professional.  Tahap pelaksanaan dilaksanaan pada waktu Praktik Kerja Lapangan  (PKL)  kemudian  meminta  data  pada  instasi  pada  saat  pelaksanaan  PKL,  kegiatan  ini menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatifata diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dari apa yang diperoleh di lapangan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Partisipasi merupakan proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat dalam suatu kegiatan.  Di  Indonesia  berpartisipasi  politik  dijamin  oleh  negara.  Hal  ini  tercantum  di  pasal  28 dalam UUD 1945 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang .” Selain itu, diatur pula di dalam UU No 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, di mana poin- poin hak yang
harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama di hadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dan lain-lain. Menurut Budiardjo (2009: 367), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara yang secara  langsung  atau  tidak  langsung  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  ( public policy ).  Dengan demikian, partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar dirinya diperintah  orang  kemudian  menuntut  diberikan  hak  bersuara  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.  Terkait  hal  tersebut,  salah  satu  tantangan  yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan pemilu di tanah air dewasa ini adalah menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat. Kondisi itu setidaknya dapat dilihat dari beberapa hasil pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) sebelumnya, yaitu Pemilu 1999 dengan tingkat partisipasi politik masyarakat mencapai 92,74 persen, pemilu 2004 dengan 84,07 persen dan pemilu 2009 dengan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 71 persen. Fenomena menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu itu setidaknya juga tergambar dari pelaksanaaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun 2013. Setidaknya, angka  partisipasi  politik  masyarakat  dalam  pilkada  berkisar  antara  50-70  persen.  Sinergitas  dari seluruh pemangku kepentingan pemilu sangatlah diharapkan, terutama dalam rangka memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat tentang arti pentingnya pemilu bagi kehidupan berbangsa dan  bernegara.  Salah  satu  hal  mendasar  menyebabkan  besarnya  jumlah  Golput  adalah  adanya motivasi  yang  beragam  dari  para  peserta  pemilu.  Motivasi  tersebut  lebih  cenderung  pada kepentingan politik semata dengan mengabaikan hal-hal ini seprti pendidikan politik rakyat. Istilah pendidikan  politik  sering  disamakan  dengan  istilah political  socialization . Political  sosialization jika diartikan secara harfiah bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah political sosialization banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi Politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama.Sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit.
Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya  dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.  Para  Caleg  dalam  kampanyenya  akan  lebih  cenderung  mengajak  rakyat  untuk  memilih dirinya atau tidak memilih. Kondisi akan berbeda jika ada muatan untuk memberikan pendidikan politik bagi rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan yang memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis paling kurang dalam dua hal yaitu memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh komponen masyarakat, ke dua untuk memilih wakil rakyat yang akan di tugasi mengawal dan mengawasi jalannya pemerintah. Atas dasar ini pendidikan politik rakyat adalah hal yang strategis untuk menimbulkan efek pemilu yang lebih berkualitas. Munculnya Golput di Indonesia karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman politik  yang  benar,  maka  pendidikan  politik  ini  juga  berpotensi  untuk  meningkatkan  tingkat partisipasi politik rakyat.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik pemuda secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut didukung dengan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yakni pelaksanaan tugas sesuai aturan dan koridor, serta menerapkan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan serta melakukan pendidikan politik pada generasi muda secara masif. Meskipun juga terdapat beberapa hambatan seperti adanya perubahan struktur organisasi, kurang jelasnya bentuk lembaga, keterbatasan dana dan pola pikir generasi muda, hal tersebut dapat diatasi melalui peranan kesbangpol sebagai fasilitator pendidikan
politik yang dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya dalam pelaksanaan partisipasi politik ada sebagian  masyarakat  yang  memahami  tujuan  dari  pemilu  tersebut  dan  ada  juga  yang  tidak memahami tujuan dari pemilu tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kegiatan  ini  dapat  berjalan  dengan  partisipasi  dan dukungan  dari  beberapa  pihak.  Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Dinas Perijinan Kota Tabanan 2. Kepala Badan Kesbangpol Tabanan
3. Staff Kesbangpol Tabanan
4. Peserta Praktek Kerja Lapangan Kesbangpol Tabanan

## DAFTAR PUSTAKA
[1] http://eprints.ipdn.ac.id/9947/1/project%20sane.pdf    diakses  pada  tanggal  26  agustus 2022
[2] Rahmad Hidayat (2021). Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat  dalam  Mensukseskan  Pemiliham  Kepala  Daerah  Tahun  2018  (Provinsi  Mataram). Jurnal Universitas Muhammadiyah Mataram.
[3] http://repository.utu.ac.id/943/1/BAB%20I-V.pdf diakses pada tanggal 26 agustus 2022
[4] http://kesbangpol.acehtengahkab.go.id/halaman/sejarah diakses pada tanggal 28 agustus 2022
[5] https://kesbangpol.baliprov.go.id/kaban-kesbangpol-bali-ke-tmp-pancaka-tirta-tabanan/ diakses pada tanggal 29 agustus 2022
[6] http://eprints.ipdn.ac.id/9947/ diakses pada tanggal 29 agustus 2022
[7] https://tirto.id/contoh-partisipasi-politik-warga-negara-dalam-kehidupan-berbangsa- gbJN di akses pada tanggal 30 agustus 2022
[8] https://wartabalionline.com/2022/08/24/baru-16-parpol-lapor-ke-kesbangpol-linmas- tabanan/ di akses pada tanggal 30 agustus 2022
[9] http://eprints.ipdn.ac.id/6207/1/RINGKA_ILHAM%20AGUNG.pdf  diakses  pada tanggal 30 agustus 2022