## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 5, No. 2, Juli-Desember 2024 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Perlindungan Hukum Bagi anak korBan kejaHatan SekSual (Studi PutuSan Perkara Pn limBoto nomor 197/Pid.SuS/2020/Pn.lBo)

## LegaL Protection for chiLd Victims of sexuaL crimes
(study of Limboto district court case decision number 197/Pid.sus/2020/Pn.Lbo)

## elyas Herculanus Putra
Prodi Hukum, Universitas Pelita Bangsa Email : herculanus88obes@gmail.com
nining Yurista Prawitasari Prodi Hukum, Universitas Pelita Bangsa Email : nining.yp@pelitabangsa.ac.id

## abstrak
Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Penelitian ini memiliki tujuan guna (1) mencari tahu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual (2) guna mencari tahu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual pada (Putusan Perkara Nomor: 197/ PID.SUS/2020/PN.LBO). Metode penelitian yang dipergunakan yakni penelitian hukum normatif yang berkarakteristik deskriptif kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual belum efektif karena masih banyak terjadi kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia.
kata kunci : Anak Korban, Kejahatan Seksual, Perlindungan Hukum.

## abstract
children are an inseparable part of human survival and the sustainability of a nation and state. therefore, it is necessary to make efforts to protect and realize the welfare of children by providing guarantees for the fulfillment of their rights and treatment without discrimination. this research aims to (1) find out the form of legal protection for child victims of sexual crimes (2) to find out the implementation of legal protection for child victims of sexual crimes in (case decision number: 197/Pid.sus/2020/Pn.Lbo). the research method used is normative legal research with qualitative descriptive characteristics. the findings of this research indicate that forms of legal protection for child victims of sexual crimes are not yet effective because there are still many cases of sexual crimes against children occurring in indonesia.
keywords : Child Victims, Sexual Crimes, Legal Protection.

## a. PendaHuluan
Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. 1 Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dari hak asasi manusia khususnya terhadap hak-hak anak.
Indonesia saat ini masuk dalam darurat kejahatan terhadap anak dimana dalam kurun waktu tiga tahun angka kekerasan terhadap anak mencapai 21.689.797 kasus. Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada setiap tahun angka kekerasan terhadap anak mencapai 3.700 dan rata-rata terjadi 15 kasus setiap harinya. Hal ini telah membuktikan bahwa tingkat kekerasan terhadap anak di Indonesia terbilang tinggi. Dari jumlah tersebut, 58 persen adalah kejahatan seksual terhadap anak. Ironisnya, dari banyaknya kasus kekerasan terhadap anak tersebut dilakukan oleh orang terdekat bahkan masih memiliki hubungan kerabat dengan korbannya. 2 Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, menunjukkan adanya upaya serius pemerintah dalam menangani dan menanggulangi segala bentuk kekerasan terhadap anak dengan pemberian sanksi pidana yang berat, memberikan efek jera dan mengembalikan kondisi anak baik secara fisik, psikis dan sosial.
Akan tetapi, adanya peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak tersebut ternyata masih belum mampu melindungi anak secara baik. Permasalahan hukum terhadap anak justru semakin lama semakin mengkuatirkan, terutama permasalahan anak sebagai korban kejahatan seksual.
Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Hal ini harus segera mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam menentukan ketentuan hukum harus membuat aturan yang benar-benar memberikan perlindungan kepada anak korban tidak hanya fisik maupun materi, tetapi perlindungan secara psikis, sehingga trauma yang dialaminya segera pulih. Tidak hanya itu, perlunya ketegasan hukuman dalam menghukum para pelaku kejahatan terhadap anak semaksimal mungkin. Berdasarkan tujuan untuk memberikan pemerataan keadilan dan kesejahteraan bagi anak, maka hak anak sebagai korban dalam kejahatan seksual untuk dilindungi sebagaimana ini merupakan bagian integral dari HAM.
Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual secara universal dengan menggunakan sampel Perkara pada (Putusan Nomor 197/Pid.SUS/2020/PN.LBO) dan mengaitkan dengan kebijakan peraturan perundang-
1 Faisal, N. S. (2018). hukum Perlindungan anak . Medan: Pustaka Prima.
2 Izan, K. (2015). indonesia darurat Kejahatan Kekerasan anak. https://www.antaranews.com/berita/525236/ kpai-indonesia-darurat-kejahatan-kekerasan-anak . Diakses 5 Desember 2023, Pukul 11.15 WIB.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 26~35
undangan mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dari yang terdahulu hingga peraturan-peraturan yang terbaru dari pemerintah hal ini guna untuk mengetahui kepastian hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan sosial.

## B. metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu untuk memberikan penjelasan sistematis mengenai pengaturan atas suatu hal. 3 Hubungan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam hal ini digali, hingga dimungkinkan adanya kemampuan untuk dapat memprediksi rancangan pembangunan hukum dimasa mendatang. 4 Tipe penelitian yuridis normatif digunakan dalam rangka mencari kebenaran koherensi, apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum tersebut telah sesuai dengan konsep negara hukum yang sesungguhnya. 5 Hal tersebut dilakukan agar dapat melihat jati diri prinsip hukum di Indonesia apakah berlaku ataukah tidak, utamanya prinsip hukum terkait perwujudan kepastian hukum atau justru ternyata terdapat aturan hukum yang kurang efektif untuk mengatur secara jelas terkait Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual khususnya pada studi putusan (Perkara PN Limboto Nomor 197/PID.SUS/2020/PN.LBO).

## C. analiSiS dan PemBaHaSan

## 1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi anak korban kejahatan Seksual Saat ini
Anak merupakan individu muda yang belum mencapai usia dewasa. Dalam hukum di Indonesia, anak dianggap sebagai individu yang belum berusia 18 tahun. Anak juga merupakan bagian penring dalam keluarga dan masyarakat, karena merekalah generasi penerus yang akan membawa perubahan di masa depan.
Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang layak. Selain itu, anak juga memiliki perananan dalam perkembangan sosial dan ekonomi negara. Sebagai individu muda, anak membutuhkan dukungan dan pembibingan yang tepat agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berkualitas. 6
Fakta yang terjadi di lapangan adalah negara masih belum mampu untuk memenuhi hak-hak anak. Salah satu permasalahan yang sampai saat ini terjadi adalah terkait dengan kejahatan seksual kepada anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara yang rentan kejahatan terhadap anak. Berbagai kasus kejahatan terhadap anak yang tiap harinya muncul pada berita harian di Indonesia. Salah satu kejahatan yang sampai saat ini paling tinggi adalah kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang-orang dewasa atau remaja yang lebih tua dengan menjadikan anak sebagai alat pemuas nafsu bejat para pelaku kejahatan. Kejahatan seksual terhadap anak ini biasanya dilakukan oleh orang dewasa yang biasanya memiliki suatu hubungan khusus dengan korban. Baik
3 Ali, Z. (2021). metode Penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
4 Handoyo, B. H. (2021). Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting: Pedoman bagi Perancangan Pera- turan Perundang-undangan. Yogyakarta: Kanisius.
5 Hasanah, Uswatun & Suatuti, Eny. (2020). buku ajar teori hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
6 Abdi, H. (2024). Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional. https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisa- si-internasional?page=2 . Diakses pada 15 Februari 2024, Pukul 16.57 WIB.
itu kenalan, teman bermain, ayah, saudara, keluarga dekat, tetangga bahkan dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Dampak terjadinya kasus kejahatan seksual terhadap anak ini dapat merusak mental korban, menyebabkan trauma mendalam sehingga dapat menjadikan korban mengalami keterbelakangan mental. 7
Menurut Satjipto Raharjo, menegaskan bahwa Perlindungan hukum yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. 8 Sejatinya perlindungan hukum ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Apabila kemudian terdapat pelanggaran akan hak-hak tersebut, maka dengan adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban.
Salah satu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat ialah memberikan perlindungan hukum bagi anak yang mana anak sebagai penerus bangsa harus mendapat perlindungan. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya sehingga anak memerlukan perlindungan khusus. 9
Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. 10
Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 11 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 12 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang ceria, sehat dan sejahtera. Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan
7 Sutrisna Dewi, N. M. (2017). “upaya Perlindungan hukum bagi Korban tindak Pidana Kekerasan terha- dap anak di Kota denpasar” . Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol. 5, No. 1.
8 Rahardjo, S. (2000). ilmu hukum . Semarang: Citra Aditya Bakti.
9 Marlina, I. G. (2018). “ Perlindungan hukum bagi anak sebagai Korban Kejahatan seksual”. E-Journal Hu- kum Kertha Wicara. Vol. 7, No. 2. 10   Gultom, M. (2008). Perlindungan hukum terhadap anak. Jakarta:Refika Aditama.
11   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 12   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 28~35
perlindungan anak tersebut sejalan dengan konvensi hak dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 13 Berdasarkan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maka anak perlu untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini telah dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat (15) yang menegaskan bahwa “Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”. Maksud dari pernyataan tersebut, bahwa anak- anak sebagai penerus bangsa perlu mendapatkan perlindungan khusus dari segala jenis ancaman yang membahayakan dirinya termasuk salah satunya dari kejahatan seksual. Perlindungan dari terjadinya kejahatan seksual terhadap anak adalah merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) hak-hak dari seorang anak yang diatur dalam Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pengaturan tentang Perlindungan anak dari kejahatan seksual terdapat dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, Pasal 15 huruf f, Pasal 59, Pasal 69A, Pasal 71D, Pasal 76D dan Pasal 81.
Berdasarkan UU Perlindungan anak yakni Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sangat jelas ditegaskan bahwa bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual telah diatur. Dimana dalam Pasal 59 Ayat (1), menyatakan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak”. Selanjutnya Ayat (2) huruf j menyatakan bahwa “Perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak korban kejahatan seksual”. Sehingga dapat disimpulkan maksud dari Pasal tersebut, bahwasanya perlindungan khusus terhadap anak itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya. Perlindungan secara khusus ini memang seharusnya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual karena trauma atas kejadian tersebut yang pastinya akan sangat membekas dalam ingatannya dan sangat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan fisik terlebih psikisnya. Sehingga hal ini sudah sepatutnya harus sangat diperhatikan dan ditangani dengan sangat serius oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah serta Lembaga negara lainnya dan juga oleh msyarakat terkait kejahatan seksual yang menimpa pada anak.
Adapun bentuk perlindungan lainnya yang telah diatur sebagaiamana dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dimana ini merupakan perlindungan khusus bagi anak korban kerjahatan seksual yang dilakukan dengan upaya antara lain:
a.  Edukasi tentang kesehatan reprodusi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
b.  Rehabilitasi sosial;
c.  Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
d.  Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaaan mulai daripenyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain bentuk perlindungan diatas yang sudah disebutkan, dalam Pasal 71D Ayat (1) telah menguraikan bahwa setiap anak yang menjadi korban berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan
13   Gultom, M. S. (2014). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem Peradilan Pidana anak di indo- nesia. Bandung: Refika Aditama.
termasuk salah satunya pelaku kejahatan seksual. Hal ini bertujuan untuk mengganti kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
Pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban. Hal tersebut sangat penting mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum bagi sebagaian kejahatan seksual. Adanya aturan-aturan yang telah tertuang dengan jelas mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam hukum positif di Indonesia hal ini dapat dilihat bahwa penerapannya terdapat adanya kepastian hukum terkait perlindungan anak korban kejahatan seksual. Harapannya hal ini telah sesuai dengan asas kepastian hukum menurut, 14 yakni kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

## 2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap anak korban kejahatan Seksual Pada (Putusan Perkara nomor: 197/Pid.SuS/2020/Pn.lBo)
Kejahatan seksual merupakan salah satu tantangan sosial yang harus difikirkan secara serius, karena dampak dari perbuatan tersebut sangatlah menggaggu ketertiban umum dan merusak diri pribadi seseorang yang menjadi korban kejahatan seksual. Terlebih apabila yang menjadi korban kejahatan sesksual tersebut adalah seorang anak yang masih di bawah umur karena mereka adalah penerus bangsa yang seharusnya di didik dengan baik dan mendapatkan perlindungan hukum. 15
Masalah kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur menjadi masalah yang harusnya sangat ditangani dengan serius dan mendapatkan perhatian yang lebih intensif lagi. Hal ini dikarenakan terkadang masih terdapat anak yang menjadi korban masih terabaikan oleh lembaga-lembaga yang kompeten dalam sistem peradilan pidana yang mana seharusnya sistem peradilan itu memberikan perhatian dan perlindungan yang sesuai berdasarkan hukum yang barlaku. Hal tersebut dikarenakan anak korban kejahatan seksual mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil dan dilindungi hak- haknya secara penuh. 16
Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto, salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penengak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. 17 Akan tetapi, faktanya yang terjadi di lapangan efektivitas hukum ini masih belum sepenuhnya terwujud dengan baik terkait dengan kebijakan
14   Mertokusumo, S. (2007). Penemuan hukum sebuah pengantar, , ed.ii cet.V. Yogyakarta: Liberty, hal 160. 15   Tijow, L. (2018). “Perlindungan hak asasi manusia terhadap hak hidup anak dalam Kandungan di Luar Perkawinan yang sah” . Jurnal Legalitas. Vol. 3, No. 2. 16   Al Haq, A. F. (2015). “Kekerasan seksual Pada anak di indonesia” . Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 2, No. 1. 17   Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dan Penerapan sanksi, (Bandung : CV. Ramadja Karya, 1988), hal. 80.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 30~35
perlindungan korban kejahatan seksual dalam hukum positif Indonesia yang mana masalah kejahatan selalu difokuskan pada apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana. Perlindungan korban hanya diartikan secara tidak langsung dengan pencegahan kejahatan, yang seolah sudah tercapai bila pelakunya telah dipidana. Hal tersebut dapat dikatakan karena polisi lebih memprioritaskan dalam penanganan kasus dan melindungi hak-hak korban kejahatan seksual, jaksa untuk kasus kejahatan seksual saksi korban selalu didahulukan dengan kasus lain dan menuntut dengan tuntutan maksimal terhadap pelaku, dan dalam melindungi saksi korban didalam persidangan hakim memprioritaskan korban agar korban tidak mengalami trauma yang mendalam dan menghukum pelaku dengan pidana penjara agar membuat jera terhadap pelaku.
Terkadang masih sering dalam penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari pada Undang-Undang Perlindungan Anak oleh jaksa. Hal ini menunjukkan bahwa diantara penyidik jaksa dan hakim masih belum ada persamaan presepsi dalam menangani kasus perlindungan anak terhadap tindak pidana kejahatan seksual pada anak, padahal Undang-Undang Perlindungan Anak ini dibuat dengan tujuan agar anak dapat terjamin hak-haknya untuk hidup dengan nyaman, tumbuh dan berkembang seperti anak pada usianya dan berpartisipasi secara optimal, mendapatkan perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi. Perlu adanya penerapan ancaman hukuman kebiri, mati dan sistem serta berbagai kebijakan untuk menahan dan mengurangi permasalahan seksual pada anak. 18 Hakim dalam budaya hukum di Indonesia merupakan salah satu pihak yang diharapkan dapat menjadi agen perubahan hukum. Hal ini dapat terjadi karena hakim, dalam hukum kita, selain menjadi corong peraturan perundang-undangan juga diberi keleluasaan untuk membuat terobosan hukum dalam pertimbangan-pertimbangan dan putusan-putusannya. Putusan hakim ini yang kemudian menjadi yurisprudensi yang dapat menjadi fenomena. Akan tetapi pada kenyataannya berdasarkan hasil wawancara hakim, hakim tidak dapat memberikan vonis maksimal dikarenakan cukup dengan dipenjara dan dibina. hakim sekarang lebih menjalankan fungsi sebagai corong undang-undang, sedangkan untuk fungsinya yang satu lagi, yaitu sebagai penghasil yurisprudensi, masih sangat kurang. Apabila hakim berani membuat terobosan dalam hal putusan perkara yang menyangkut perempuan dengan perspektif gender atau minimal berperspektif korban, akan dapat membawa angin baru bagi perkembangan dunia pengadilan. Selain itu, juga akan membawa harapan baru bagi perempuan-perempuan pencari keadilan.
Mengacu pada Putusan Perkara Nomor : (197/PID.SUS/2020/PN/LBO, 2020) 19 , terdapat adanya tindakan kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur yang mana pelaku kejahatan tersebut merupakan tenaga pendidik mengaji korban. Hal ini menunjukkan meskipun seseorang sebagai tenaga pendidik dan juga paham akan agama, justru ia merupakan salah satu oknum yang mengkotori citra pendidikan di Indonesia. Bahkan, perbuatan pelaku telah dilakukan berulang-ulang kali dari bulan Februari 2018 hingga sampai bulan Maret 2020 dimana perbuatan tersebut dilakukan selama dua tahun dan dilakukan pada saat anak korban selesai belajar Al- Qur’an. Waktu yang tidak begitu singkat tentunya hal ini menimbulkan trauma berat bagi anak korban mulai dari mental, psikis maupun fisik. Terlebih pada saat melakukan perbuatan keji tersebut, pelaku juga memberi ancaman kepada korban agar tidak berbicara kepada siapa pun dan selalu memberikan uang kepada korban sebagai iming-
18   Yusyanti, D. (2020). “Perlindungan hukum terhadap anak Korban dari Pelaku tindak Pidana Kekerasan seksual”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 20, No.4. 19   Pengadilan Negeri Limboto, Putusan PN LIMBOTO nomor 197/Pid.sus/2020/Pn Lbo
iming agar korban mau untuk melakukan perbuatan tersebut. Rentannya pola pikir anak ini menyebabkan anak sangat mudah untuk diperdaya dan dimanipulasi sehingga oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dijadikan target dan modus pelaku ini menggunakan cara tersebut salah satunya.
Sebelum kejadian pencabulan yang dialami korban, ia merupakan anak yang cerita akan tetapi setelah kejadian pencabulan tersebut membuat anak menjadi seorang yang pendiam. Hal ini merupakan salah satu dampak dari kejahatan seksual yang dilakukan kepada anak dibawah umur. Berdasarkan hasil Visum et Repertum, pada selaput dara anak korban terdapat robekan pada arah jam 02, jam 04, jam 06 dan jam 12 titik. Robeknya selaput dara tersebut karena masuknya benda tumpul ke dalam lubang kemaluan.
Dalam kasus ini faktor yang mempengaruh anak mengalami kejahatan seksual adalah:
1.  Faktor keluarga, faktor keluarga disini dikarenakan kurangnya peduli dan peka seorang kakak yang mana pernah melihat kejadian kejahatan seksual tersebut dari jarak jauh tapi masih bisa melihat apa yang diperbuat oleh pelaku mencium anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan ditempat hanya ada pelaku dan anak korban. Tidak hanya itu, hal ini juga dikarenakan faktor dimana kurangnya pengawasan orang tua dikarenakan pada saat orang tua bekerja, anak korban dititipkan kepada neneknya.
2. Faktor Ekonomi, dikarenakan anak sering dititipkan neneknya dan menurut keterangannya jarang dikasih uang ibunya sehingga anak mudah untuk diiming-imingi dengan diberi uang setiap kali pelaku melakukan perbuatannya.
3.  Faktor kesempatan, kesempatan sering datang kepada pelaku dikarenakan anak korban setiap harinya merupakan anak didik di tempat ngaji pelaku, sehingga dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku tidak ada hambatan.
Atas kejadian yang ditimpa oleh anak korban kejahatan seksual tersebut, pelaksanaan bentuk perlindungan yang diperoleh oleh anak korban yakni berdasarkan sesuai dengan aturan yang berlaku pada Pasal 69A UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002, dimana anak korban mendapatkan perlindungan khusus, dengan berbagai upaya diantara lain:
a.  Edukasi tentang kesehatan reprodusi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; Rehabilitasi sosial;
b.  Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
c.  Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaaan mulai daripenyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Begitu halnya dengan pelaku, atas perbuatannya pelaku diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).”
Begitu dengan bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual seperti memberikan pencegahan, bantuan hukum, rehabilitasi dan restitusi belum sepenuhnya optimal, hal ini terlihat dalam putusan yang penulis kaji anak sebagai korban kejahatan seksual belum sepenuhnya mendapatkan bantun hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, sampai pada tingkat peradilan masih sering terabaikan dan tidak didampingi oleh penasehat hukum serta tidak mendapatkan bantuan hukum
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 32~35
berupa rehabilitasi serta masih menyisahkan tauma yang berkepanjangan. Dan restitusi berupa ganti rugi juga tidak didapatkan.
Ditinjau pada kasus tersebut, hal ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum yang diterapkan masih belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Hal ini apabila dikaitkan dengan teori menurut Soerjono Soekanto, maka dapat penulis analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum pada Putusan Perkara Nomor: 197/PID.SUS/2020/PN/LBO antara lain, yaitu:
1.  Faktor Hukum
Berdasarkan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim pada kasus tersebut, hal ini berdasarkan pada penerapan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang tidak sepenuhnya menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim juga telah mempertimbangkan putusannya dengan fakta-fakta dan asas-asas dalam persidangan diantaranya adalah keterangan anak korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang sah serta pertimbangan subyektif atau keyakinan hakim itu sendiri.
Namun, berdasarkan putusan hakim dalam kasus tersebut kurang nampak adanya bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dilihat dari surat dakwaannya. Hakim dalam memutus perkara tentu mempertimbangkan isi dakwaan dari jaksa penuntut umum, tidak adanya bentuk perlindungan bagi anak korban dari jaksa penuntut umum menimbulkan tidak terlaksananya upaya perlindungan dan keadilan bagi anak dalam amar putusan hakim. Padahal berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak yang dimaksud disini adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Dalam putusan nampak bahwa hakim hanya memutus sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana kekerasan yaitu guru ngaji dari anak korban tersebut. Hakim sama sekali tidak menetapkan suatu kebijakan seperti pemberian restitusi bagi korban, selain itu sanksi yang diberikan kepada pelaku juga terbilang cukup ringan. Tidak adanya restitusi tersebut juga menunjukan bahwa anak sebagai korban disini menanggung sendiri atas penderitaan fisik, mental dan psikis yang dialaminya akibat tindak kekerasan seksual.
2.  Faktor Penegakan Hukum
Dalam kasus tersebut para penegak hukum memang telah melakukan kewenangannya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. Namun, penegak hukum terkait seperti Jaksa Penuntut Umum, saksi, dan hakim cenderung berfokus pada satu hal saja yaitu pembuktian atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa. Proses persidangan lebih berkutat pada pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti atau tidak dengan melihat fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak yang mencari keadilan selama ini banyak terabaikan. Meski Jaksa Penuntut Umum sudah tepat menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai penjatuhan tuntutan terhadap terdakwa, namun harusnya perlu diperhatikan juga hak-hak perlindungan bagi anak korban khususnya restitusi bagi korban. Hal ini tidak kalah pentingnya, karena dimana hal
tersebut telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan didepan hukum bagi setiap warga negara (equality before the law).
3.  Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Dalam penanganan kasus tersebut tentu diberikan sarana dan fasilitas hukum oleh aparat dan aparatur negara. Salah satunya ialah aparat kepolisian yang membantu dalam penanganan kasus tersebut di persidangan. Anak korban juga mendapatkan pemeriksaan Visum et Repertum dari dokter pemerintah pada Rumah Sakit Daerah sebagai alat bukti untuk di persidangan.
4.  Faktor Masyarakat Masyarakat dan lingkungan merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia karena berkaitan erat dengan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya di depan hukum. Dalam kasus kekerasan pada anak korban yakni aktor utama yang cukup berperan disini adalah masyarakat dan lingkungan. Kurangnya perhatian masyarakat akan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak akan menyuburkan praktek tersebut. oleh karena itu, perlunya kesadaran pada diri masing-masing individu dan sosialisasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat terkait dengan masalah kejahatan seksual.
5.  Faktor Kebudayaan
Melihat kasus tersebut, hal ini sagat disayangkan sekali. Bagaimana tidak seorang guru ngaji akan tetapi melakukan perbuatan yang meyimpang dari norma agama dan keasusilaan. Seharusnya seorang guru memberikan contoh yang baik kepada muridnya, apalagi ia seorang guru ngaji yang pastinya mengetahui di ajaran agama hukumnya seperti apa dan perbuatan yang dilakukannya sangat tidak baik dan tidak pantas dilakukan kepada seorang anak di bawah umur yakni muridnya sendiri.

## d. keSimPulan
Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual pada saat ini telah diatur dan ditetapkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni terkait dengan edukasi tentang kejahatan reproduksi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, dan pemberian perlindungan serta pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan, bantuan medis, bantuan rehabilitasi, pemberian kompensasi dan restitusi. Pelaksanaannya sendiri sudah diberikan secara maksimal dan berjalan dengan baik meski tentunya masih terdapat beberapa faktor yang masih menyebabkan tingginya terjadi tindak pidana kejahatan seksual tersebut khususnya kepada anak masih di bawah umur
Penerapan hukum terhadap tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dalam perkara pada Putusan Nomor 197/PID.SUS/2020/PN.LBO sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, penerapan sanksi hukum terhadap terdakwa tidak sepenuhnya berdasarkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini dikarenakan atas pertimbangan subyektif atau keyakaninan hakim itu sendiri maka dijatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 34~35
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dalam putusan tersebut terkait dengan pelaksanaanya juga didasarkan oleh fakta-fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan, alat bukti yang diajukan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti berupa pemeriksaan Visum et Repertum dari dokter pemerintah pada Rumah Sakit Daerah.

## daftar PuStaka
197/PID.SUS/2020/PN/LBO. (2020). Pengadilan negeri Limboto, Putusan Pn Limboto nomor 197/Pid.sus/2020/Pn Lbo.
Abdi, H. (2024). Pengertian anak menurut Para ahli, undang-undang, dan organisasi internasional. https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak- menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=2. . Diakses pada 15 Februari 2024, Pukul 16.57 WIB.
Al Haq, A. F. (2015). “Kekerasan seksual Pada anak di indonesia”. Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 2, No. 1.
Ali, Z. (2021). metode Penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Faisal, N. S. (2018). hukum Perlindungan anak. Medan: Pustaka Prima.
Gultom, M. (2008). Perlindungan hukum terhadap anak. Jakarta: Refika Aditama.
Gultom, M. S. (2014). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem Peradilan Pidana anak di indonesia. Bandung: Refika Aditama.
Handoyo, B. H. (2021). Prinsip-Prinsip Legislatif dan akademik drafting: Pedoman bagi Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Yogyakarta: Kanisius.
Hasanah, Uswatun & Suatuti, Eny. (2020). buku ajar teori hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
Izan, K. (2015). indonesia darurat Kejahatan Kekerasan anak. https://www.antaranews. com/berita/525236/kpai-indonesia-darurat-kejahatan-kekerasan-anak. . Diakses 5 Desember 2023, Pukul 11.15 WIB.
Marlina, I. G. (2018). “Perlindungan hukum bagi anak sebagai Korban Kejahatan seksual”. E-Journal Hukum Kertha Wicara. Vol. 7, No. 2.
Mertokusumo, S. (2007). Penemuan hukum sebuah pengantar, , ed.ii cet.V. Yogyakarta: Liberty, hal 160.
Rahardjo, S. (2000). ilmu hukum. Semarang: Citra Aditya Bakti.
Soekanto, S. (1988). efektivitas hukum dan Penerapan sanksi. Bandung : CV. Ramadja Karya: 80.
Sutrisna Dewi, N. M. (2017). “upaya Perlindungan hukum bagi Korban tindak Pidana Kekerasan terhadap anak di Kota denpasar”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol. 5, No. 1.
Tijow, L. (2018). “Perlindungan hak asasi manusia terhadap hak hidup anak dalam Kandungan di Luar Perkawinan yang sah”. Jurnal Legalitas. Vol. 3, No. 2.
Yusyanti, D. (2020). “Perlindungan hukum terhadap anak Korban dari Pelaku tindak
Pidana Kekerasan seksual”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 20, No.4.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang