Oleh :

## (Putu Sekarwangi Saraswati, SH.,MH)
Program Studi, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Jl. Kamboja, No. 11A, Dangin Puri Kangin, denpasar Utara, Bali 80233 (sekarwangisaraswati@gmail.com)
Abstrak,
Terjadinya  tindak  pidana  penyelundupan  dikepabeanan  ini  bukan  saja  dapat merugikan di sektor penerimaan pemasukan pajak dan bea masuk/cukai bagi negara, akan tetapi akan dapat mempengaruhi dan membawa sesuatu kebiasaan yang buruk dan negatif bagi suatu masyarakat. Dimana tindak pidana ini dapat dilakukan oleh suatu perusahan yang akan  mengekspor  barang-barang  ke  luar  negeri  atau  mengimpor  barang-barang  dari  luar negeri,,  misalnya  dengan  memberikan  dokumen  kepabeanan  yang  palsu  atau  tidak  sesuai dengan  barang-barang  yang  di  ekspor  atau  di  impor.  Tindak  pidana  penyelundupan pemalsuan  dokumen  kepabeanan  selain  faktor  ekonomi,  juga  disebabkan  oleh  faktor geografis Indonesia, kualitas hasil industri dalam negeri, adanya larangan masuknya suatu jenis barang tertentu, longgarnya pengawasan, adanya tekanan pihak lain, pelaku itu sendiri tidak  mengetahui  bahwa  telah  melakukan  tindak  pidana  penyelunudupan  pemalsuan dokumen  kepabeanan.  Sedangkan  upaya  penanggulangannya  dapat  dilakukan  secara preventif dan refresif.
Kata Kunci: Penyelundupan, Kepabeanan, Penanggulangan.
Abstract,
The occurrence of these customs smuggling crimes cannot be changed in the sector of income tax and import duty / excise for the state, but will be able to influence and bring negative impacts. Where criminal acts can be carried out by bodies that will integrate goods abroad or translate goods from abroad, for example by providing customs documents that are not in accordance with goods exported or imported. Acts of smuggling in falsification of customs documents in addition to economic factors, also by factors in Indonesia, quality of domestic industrial products, including barriers to entry of certain types of goods, loosening of  supervision,  others,  the  perpetrators  themselves  do  not  know  that  they  have  committed fraud  customs  documents.  Whereas  prevention  efforts  can  be  done  preventively  and refresively.
Keywords: Smuggling, Customs, Countermeasures.

## 1. Latar Belakang Masalah
Negara Republik Indonesia adalah sebuah  negara  yang  kaya  akan  sumber daya  alam  dan  sumber  daya  buatan. Terlebih labih ditunjang dengan keuntungan  letak  geografis  diantara  2 (dua)  benua  dan  2  (dua)  samudra  besar, maka  sumber  daya  itu  merupakan  modal dasar  bagi  pembangunan  rakyat  dan negara  dalam  menghadapi  tantangan dimasa  yang  akan  datang.  Dari  sumber daya itu negara Indonesia dapat mengembangkan dan meningkatakan hasil untuk  dieksport  ke  beberapa  negara, sehingga  dapat  memperbesar  penerimaan devisa    dan  meningkatkan  pendapatan nasional. Negara Indonesia saat ini adalah merupakan salah satu negara yang sedang giat-giatnya  melaksanakan  pembangunan dalam segala aspek kehidupan rakyat dan pembangunan  negara  yang  bersifat  fisik. Oleh karena itu dibutuhkan dan diperlukan devisa negara yang besar untuk mencukupi kebutuhan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN). Dengan terpenuhinya APBN, maka negara Indonesia  akan  dapat  dengan  cepat
melaksanakan pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan dan tercapainya kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat.
Berbagai daya dan usaha ditempuh oleh pemerintah Indonesia guna memperoleh pendapatan, misalnya dengan mengenakan  pajak  tidak  langsung,  yaitu berupa pungutan bea masuk melalui pintu- pintu  masuk  ke  Indonesia,  seperti pelabuhan laut atau bandar udara (bandara).  Sebagaimana  kita  ketahui bahwa  dalam  dunia  perdagangan  antar negara,  melalui  pelabuhan  laut  dan bandara merupakan tempat keluar masuknya  suatu  barang,  baik  dari  dalam negeri  maupun  luar  negeri,  sehingga diperlukan  pengenaan  pajak/bea  masuk terhadap  barang-barang  yang  keluar masuk  dari    Indonesia.  Pembangunan perdagangan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dalam  negeri  dan  luar  negeri,  sehingga memperlancar  arus  barang  dan  jasa, mendorong  pembentukan  harga  yang layak dalam iklim persaingan yang sehat, menunjang  usaha  efisiensi  produksi,
mengembangkan  ekspor,  memperluas lapangan  pekerjaan  dan  kesempatan berusaha, meningkatkan pemerataan pendapatan rakyat serta untuk memantapkan  stabilitas  perekonomian nasional.
Mengenai  kebijakan  impor,  yang ditujukan  kepada  peningkatan  barang modal,  bahan  baku  dan  penunjang  untuk pembangunan  diberbagai  bidang.  Hal  ini untuk  memberikan  perlindungan  yang wajar bagi industri dalam negeri sekaligus menunjang  usaha  peningkatan  efisiensi produksi  barang-barang  dalam  negeri. Sedangkan  pada  kebijakan  ekspor  adalah dengan  meningkatkan  dan  memperluas produksi  untuk  diekspor,  khususnya barang-barang  non  migas.  Kegiatan  ini dilakukan  dengan  jalan  memperluas pasaran, meningkatkan daya saing terhadap barang-barang ekspor, mempeluas  pengangkutan,  meringankan pajak dan lain-lainnya.
Untuk  menunjang  perkembangan perekonomian nasional, agar dapat berkembang  dengan  pesat  dan  dapat
11 Andi Hamzah, 1985 : Delik Penyelundupan , Akademika Pressindo, Jakarta, hal. 36 (1)
berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana telah digariskan oleh pemerintah, maka dikeluarkanlah suatu peraturan perundang-undangan dibidang
kepabeanan yaitu Undang-Undang Nomor 10  Tahun  1995  (UU  No.10/1995). Meskipun  dalam  UU  No.10/1995  telah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan  digolongkan  sebagai perbuatan  pidana  dan  telah  memuat sanksi-sanksi  pidana  yang  tegas,  tetapi masih saja terjadinya perbuatan-perbuatan penyelundupan terhadap suatu barang dan dokumen  kepabeanan  agar  terhindar  dari pajak  atau  bea  masuk  dalam  praktek perdagangan dan perekonomian di Indonesia. Praktek penyelundupan pemalsuan dokumen kepabeanan itu tentu saja mempunyai maksud dan tujuan-tujuan tertentu, disamping menghindari pajak dan bea masuk, juga untuk mencari keuntungan yang yang bersifat pribadi dan berlipat  ganda  atau  memang  barang  yang diselundupkan  itu  adalah  barang  yang dilarang untuk di impor 11 . Dimana tindak pidana penyelundupan pemalsuan
dokumen kepabeanan itu adalah merupakan suatu perbuatan yang dilarang mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan  barang  yang  tidak  memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku  atau  tidak  memenuhi  formalitas kepabeanan/douane formaleitet yang ditetapkan oleh undang-undang 12
Dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah  dibidang  impor  –  ekspor, khususnya  pembebasan  pengangkutan antar  pulau  untuk  tidak  menggunakan dokumen  muatan  serta  tujuan  kapal  yang dipalsukan, maka para penyelundup mulai memanfaatkan  untuk  menyelundupkan barang-barangnya  melalui  dokumen  yang dipalsukan, dari dan keluar Indonesia, baik melalui  darat,  laut  dan  udara.  Sehingga dengan  demikian,  pihak  aparat  penegak hukum (khususnya Petugas Bea Cukai dan kepolisian), telah menduga atau mensinyalir  adanya  kapal-kapal  yang membongkar  muatannya  di  pelabuhan- pelabuhan  pantai  yang  selama  ini  tidak pernah  digunakan  untuk  bongkar  –  muat cargo,  kecuali  untuk  bahan  kebutuhan pokok 13 .    Didalam  UU  No.10/1995  yang
12 Soufnir Chibro, 1992 : Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan , Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5
diberlakukan  oleh  pemerintah  memiliki maksud  dan  tujuan  untuk  memberikan kemudahan  bagi  pengusaha  melakukan penilaian  sendiri/self-assessment,  yaitu dengan  mengisi  sendiri  dokumen  tentang barang-barang  impor-ekspornya.  Namun dalam  praktek  atau  kenyataannya  sering muncul perbedaan antara hasil pemeriksaan  petugas  bea  cukai  dengan laporan  dari  pengusaha  tentang  jenis  dan jumlah barang. Oleh karena itu, dalam hal ini sangat  diperlukan suatu  kejujuran dan keterbukaan antara kedua belah pihak atas dasar  saling  mempercayai,  meskipun dalam  praktek  dilapangan  masih  sering diketemukan penyimpangan- penyimpangan  terhadap  sesuatu  barang yang  akan  diselundupkan,  baik  lewat darat, udara dan laut.
Kebijakasanaan-kebijaksanaan yang diambil dan dilakukan oleh pemerintah,  baik  berupa  kelonggaran- kelonggran  ekspor  untuk  memperoleh devisa  maupun  kelonggaran  impor  bahan baku, serta larangan barang tertentu dalam rangka  melindungi  industri  maupun kebijaksanaan  terhadap  pendistribusian
13 Andi Hamzah, op.cit, hal. 17 (1)
perdagangan,  memerlukan  kecermatan dalam  pengendalian  dan  pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan.
Penyalahgunaan gunaan
yang dimaksudkan  dapat  berupa  terjadinya tindak  pidana  penyelundupan  pemalsuan dokumen  kepabeanan,  tindak  pidana pengangkutan barang-barang hasil
penyelundupan dan lain-lainnya 14 . Terjadinya tindak pidana penyelundupan  dikepabeanan  ini  bukan saja dapat merugikan di sektor penerimaan pemasukan  pajak  dan  bea  masuk/cukai bagi  negara,  akan  tetapi  akan  dapat mempengaruhi  dan  membawa  sesuatu kebiasaan  yang  buruk  dan  negatif  bagi suatu  masyarakat.  Dimana  tindak  pidana ini  dapat  dilakukan  oleh  suatu  perusahan yang  akan  mengekspor  barang-barang  ke luar negeri atau mengimpor barang-barang dari  luar  negeri,,  misalnya  dengan memberikan  dokumen  kepabeanan  yang palsu  atau  tidak  sesuai  dengan  barang- barang  yang  di  ekspor  atau  di  impor. Penyerahan  dokumen  palsu  itu  dapat berupa  keterangan  jumlah  barang  yang tidak  benar  dari  yang  sesungguhnya  atau
14 Laden Marpaung, 1994 :
Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi , Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2 (1)
dapat  juga  berupa  keterangan  kuantitas atau jenis barang yang tidak sesuai dengan barang yang sesungguhnya. Dokumen atau keterangan  palsu  kepabeanan  itu  dapat juga  berupa  pemberian  keterangan  palsu secara lisan yang diberikan oleh seseorang yang  ingin  memasuki  wilayah  Republik Indonesia,  misalnya  seorang  penumpang yang membawa barang-barang bawaannya tidak diketahui oleh pihak bea Cukai yang terdapat
di pelabuhan- pelabuhan/terminal/bandara  dan  memang sengaja tidak melaporkan barang bawaannya,  maka  orang  itu  sudah  dapat dianggap melakukan penyelundupan suatu barang.
Pemalsuan  dokumen  kepabeanan baik  yang  dilakukan  secara  tertulis maupun  memberikan  keterangan  lisan yang  palsu,  saat  ini  masih  sering  terjadi, baik  yang  dilakukan  secara  perseorangan maupun  dilakukan  oleh  suatu  perusahan, dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh  keuntungan  ekonomi  yang berlipat ganda/keuntungan besar untuk diri sendiri maupun perusahan. Tindak pidana pemalsuan dokumen kepabeanan ini diatur
dalam  pasal  103  UU  No.10/1995,  yang ancaman pidananya adalah dengan pidana penjara  lima  tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp.  250.000.000.00,-  (Dua  Ratus Lima Puluh  Juta Rupiah). Meskipun para ekportir  dan  impotir  telah  menyadari  dan mengetahui  bahwa ancaman  pidana pemalsuan  dokumen  kepabeanan  ini demikian berat dan besar, namun kenyataannya dalam pelabuhan/terminal/bandara besar,
kejahatan  ini  masih  tetap  ada  orang  atau perusahan yang berani melakukan.
Meningkatnya tindak pidana penyelundupan  adalah  merupakan  salah
satu kendala yang merugikan perekonomian negara dan sebagai hal yang dapat menghambat pembangunan nasional.  Terjadinya  tindak  pidana  ini, diperkirakan  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor,  seperti  luasnya  wilayah  Republik Indonesia,  terdiri  dari  beberapa  kepuluan sehingga  banyak  terdapat  pintu-pintu masuk  ke  wilayah  Republik  Indonesia, kondisi industri dalam negeri yang belum mampu  bersaing  dengan  barang  impor, rendahnya  pertisipasi  masyarakat  dalam
15 Moch. Anwar, 1982 : Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan , Alumni, Bandung, hal. 146
bekerjasama dengan aparat pemerintah/aparat  penegak  hokum  dan fakot-faktor  lain  yang  saling  memiliki hubungan kausal.
Berbagai  usaha  atau  upaya  telah dilakukan  dan  ditempuh  oleh  pemerintah Indonesia dalam mengatasi serta menanggulangi tindak pidana penyelundupan,  seperti  telah  membentuk badan Koordinasi Keamanan Laut
(Bakorkamla),  Team  Wali  Songo,  Team
Pemantau Penanggulangan
dan Pemberantasan  Penyelundupan    (TP4), Badan  Koordinasi  Pelaksana  Instruksi Presiden  Nomor  6  tahun  1971  (Bakorlak Inpres No.6/1971), namun terkesan semuanya  mengalami  kegagalan,  oleh karena tindak pidana ini masih saja sering terjadi  bahkan  meningkat,  terutama  di pelabuhan-pelabuhan  besar  atau  bendara- bendara Internasional 15 . Bertitik tolak dari pemaparan  singkat  tersebut  diatas,  maka akan timbul permasalahan yaitu ;
1. Apakah  ada  faktor  lain  selain faktor  ekonomi  yang  menjadi penyebab  terjadinya  tindak
pidana penyelundupan pemalsuan dokumen kepabeanan  dan  bagaimana upaya penanggulangannya ?

## BAB II PEMBAHASAN
Tindak pidana penyelundupan dalam  istilah/bahasa  asingnya  adalah  “ smokkel  “,  adalah  suatu  perbuatan  yang dilarang  untuk  mengimpor,  mengekpor, mengantar  pulaukan  barang  dengan  tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang  berlaku  atau  tidak  memenuhi formalitas  pabean/douane  formaliteiten yang ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan 16 .  Disamping  itu  ada  istilah tindak pidana penyelundupan administrasi yang  dapat  berupa  perbuatan  pemalsuan dokumen  kepabeanan,  yang  dalam  Pasal 103  (a)  UU.  No.  10/1995  menentukan bahwa,  yang  dimaksud  dengan  tindak pidana penyelundupan admintrasi adalah : “menyerahkan  pemberitahuan  pabean dan/atau  dokumen  pelengkap  pabean dan/atau  memberikan  keterangan  lisan atau  tertulis  yang  palsu  atau  yang dipalsukan yang digunakan untuk
16 Baharuddin Lopa, 1980 : Tindak Pidana Ekonomi , Pradnya paramita, Jakarta, hal. 32 - 33
pemenuhan  kewajiban  pabean”.  Yang dimaksud  dengan  dokumen  pelengkap pabean  adalah  :  semua  dokumen  yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan  pabean,  invoice(faktur), bill  of  lading(sejenis  uang  kertas  untuk pembayaran), packing  list  (daftar barang) dan  manifest  (daftar  tentang  muatan). Dalam  penyelundupan  administrasi  perlu juga diperhatikan tentang daerah kepabeanan,  bila  barang  tersebut  masih didaerah pabean, dikatakan sebagai penyelundupan  administrasi,  oleh  karena tidak sesuai antara barang yang sebenarnya  dengan  isi  dokumen  tentang jumlah,  jenis  dan  harga  yang  dilaporkan, sedangkan  jika  telah  keluar  dari  daerah kepabeanan,  maka  dikatagorikan  sebagai penyelundupan  fisik  sebagai  mana  diatur dalam  Pasal  26  b  ordonantie  bea Staatsblad 1882 Nomor 240 17 .
Dengan  demikian  tindak  pidana pemalsuan  dokumen  kepabeanan  ini merupakan memasukan dan mengeluarkan barang-barang yang lengkap dokumennya melalui  pelabuhan,  terminal  atau  bandara yang  resmi  (dari  darat,  laut  dan  udara).
17 Laden Marpaung, 1991 : Tindak Pidana Penyelundupan , PT Gramedia, Jakarta, hal. 6 (2)
Akan  tetapi  data-data  yang  tertulis  dalam dokumen atau
yang dilaporkandiberitahukan  itu  secara  lisan kepada  petugas  tidak  sesuai  dengan  yang sesungguhnya.  Tindak  pidana  pemalsuan dokumen kepabeanan yang dilakukan oleh penumpang  didasarkan  pada  Pasal  8  ayat (3)  UU  No.  10/1995,  yang  menentukan bahwa : “ barang impor yang dibawa oleh penumpang,  awak  sarana  angkutan  atau pelintas batas dan daerah pabean pada saat kedatangan  wajib  diberitahukan  oleh pembawanya kepada pejabat bead an cukai “.  Sehingga  para  penumpang  yang  tidak melaporkan  keadaan  barang  yang  dibawa sesuai  dengan  dokumen  yang  dilaporkan, maka terhadapnya dapat dikenakan ketentuan  Pasal  103  UU  No.  10/1995, yaitu dapat diancam dengan sanksi pidana penjara    paling  lama  lima  (5)  tahun  dan /atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00,-  (Dua  Ratus  Lima  Puluh Juta Rupiah ).
Pengertian  yang  luas  mengenai tindak  pidana  yang  terjadi  di  kepabeanan bila  dilihat  dari  penjelasan  Pasal  103 tersebut diatas adalah dalam hal seseorang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan    ketentuan  atau  prosedur
yang telah ditetapkan oleh undang-undang ini,  diancam  dengan  pidana  berdasarkan pasal  ini  dengan  hukuman  akumulatif berupa  pidana  penjara  dan  atau  pidana denda.  Berdasarkan  undang-undang  ini, kepabeanan  adalah  segala  sesuatu  yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas  barang  yang  masuk  atau  keluar daerah  pabean  dan  pemungutan  bea masuk.  Dengan  demikian,  tindak  pidana merupakan  perbuatan  yang  dilakukan, baik  karena  kesengajaan  maupun  tidak, yang berupa penyelewengan atau menyimpangan  dalam  penyelenggaraan impor-ekspor  barang.  Pengertian  yang sempit tentang penyelundupan ini terlihat dalam  keputusan  Presiden  Nomer  73 Tahun  1967,  Pasal  1  ayat  (2),  yang menyebutkan bahwa tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan  dengan  pengeluaran  barang atau  uang  dari  Indonesia  ke  luar  negeri (ekspor)  atau  memasukan  barang  atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor). Definisi  ini  menyimpulkan  bahwa  tindak pidana  apa  saja  yang  berhungan  dengan pemasukan  atau  pengeluaran  barang adalah  tindak  pidana  penyelundupan  dan membatasi hanya pada perbuatan
pemasukan  dan  pengeluaran  barang  dan tidak termasuk antar pulau 18
Pada umumnya bentuk penyelundupan dapat
digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :
1).  Penyelundupan  fisik,  adalah pemasukan  atau  pengeluaran barang-barang  baik  dari  luar negeri  maupun  ke  luar  negeri,
tanpa dilindungi oleh dokumen-dokumen.  Perbuatan ini  bertujuan  menghindarkan diri  dari  segala  kewajiban- kewajiban  ataupun  larangan yang  telah  ditetapkan  dalam ordonansi  bea  serta  reglemen- reglemen  lampirannya  dan peraturan-peraturan sebagai peraturan  pelaksanaan  dari ordonansi  bea  serta  reglemen- reglemen lampirannya.
2).  Penyelundupan  administrasi, adalah pemasukan/pengeluaran barang-barang  yang  lengkap dokumen-dokumennya dan
18 Baharudin Lopa,  op.cit, hal. 33 19 Baharudin Lopa, ibid, hal. 65
melalui  pula  instansi-instansi dan pelabuhan-pelabuhan resmi,  tetapi  data-data  yang tertulis dalam dokumen- dokumen atau yang dilaporkan/diberitahukan kepada petugas bea cukai tidak sesuai dengan kenyataan
barang yang sebenarnya dimasukan/dikeluarkan, kemungkinan  dapat  terjadi perbedaan  jumlah,  jenis  atau kualitas  harga  atau  dapat terjadi kedua-duanya atau ketiga-tiganya 19 .
Penyelundupan administrasi berupa tindak pidana pemalsuan dokumen kepabeanan  dapat  juga  dilakukan  oleh seorang  penumpang,  yaitu  pada  waktu mengisi dan melaporkan dokumen angkutan.  Dokumen  angkutan  bukan merupakan dokumen perjanjian angkutan, tetapi  hanya  merupakan  salah  satu  bukti adanya perjanjian  angkutan, karena tanpa dikeluarkan dokumen angkutan oleh pihak pengangkutpun adalah tetap ada perjanjian angkutan 20 . Oleh karena didalam praktek,
20 E. Suherman, 1979 : Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara
tiket  penumpang  dan  tiket  bagasi  dibuat dalam  satu  dokumen  angkutan,  dimana barang  bagasi  asalah  semua  barang kepunyaan  atau  dibawah  kekuasaan seorang  penumpang  yang  atas  namanya sebelum  ia  menumpang  pesawat  terbang diminta untuk diangkut melalui udara 21 .
Membicarakan masalah penyelundupan  barang-barang  yang  akan dimasukan  ke  Indonesia  baik  dengan dokomen  kepabeanan  yang  formal  dan nyata  maupun  tidak,  akhir-akhir  sering terjadi  di  berbagai  wilayah  pelabuhan, terminal,  bandara  yang  ada  di  Indonesia. Terjadinya penyelundupan itu sudah tentu akan  mempengaruhi  pendapatan  negara melalui pajak dan bea masuk suatu barang secara illegal, sehingga pemasukan keuangan ke kas negara sangat sedikit dan dapat mempengaruhi perekonomian nasional.  Menurut  A.  Abdurachman, delik-delik  yang  pada  umumnya  terjadi didaerah  kepabeanan  di  Indonesia  adalah antara lain ; tidak membikin penyelesaian pemberitahuan  umum  atau  dokumen- dokumen  yang  menggantikan  dokumen sebelumnya (Pasal 25 ke 1 sub b dan Pasal
dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan , Alumni, Bandung, hal 32
26  ke  2  Ordonansi  Bea  Staatsblad  1882 Nomor 240), membongkar barang-barang yang tidak tercantum didalam pemberitahuan  umum  atau  surat-surat yang  menggantikan  pemberitahuan  itu (Pasal  25  ke  1  sub  c  dan  Pasal  26  ke  2 Ordonansi  Bea  Staatsblad  1882  Nomor 240) , membuat pemberitahuan yang salah mengenai jenis-jenis barang (Pasal 25 ke 2 sub  c  dan  Pasal  26  ke  5  Ordonansi  Bea Staatsblad 1882
Nomor 240), menyembunyikan  barang-barang  yang tercantum  dalam  suatu  pemberitahuan, yang  dibungkus  dengan  barang-barang lain (Pasal 25 ke 2 sub c dan Pasal 26 ke 5 sub  b  Ordonansi  bea  Staatsblad  1882 Nomor  240),  memasukan  barang-barang tanpa  menghiraukan  peraturan-peraturan kepabeanan  (Pasal  26  b  Ordonansi  bea Staatsblad 1882 Nomor 240), mengangkut atau mengeluarkan barang-barang dengak tidak menghiraukan peraturan kepabeanan (Pasal  25  ke  1  sub  c  dank  e  2  sub  e  dan Pasal  26  ke  3  dan  ke  7  Ordonansi  Bea Staatsblad  1882  Nomor  240),  membuat pemberitahuan  yang  salah  mengenai banyaknya/jumlah  barang-barang  (Pasal
21 Sution Usman Adji, Djoko Prakoso dan Hari Pramono, 1990 : Hukum pengangkutan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 59
25  ke  2  sub  c  dan  Pasal  16  ke  5  sub  c Ordonansi  Bea  Staatsblad  1882  Nomor 240), membuat pemberitahuan yang salah mengenai  kadar  barang  cair  yang  diolah dengan  alkohol  sulingan  dan  barang  cair itu  adalah  bukan  minuman  yang  segera dapat  dipakai,  untuk  menghitung  bea masuknya,  maka  dilakukan  penghitungan kembali  sampai  suatu  kadar  sebesar  50 persen  dalam  perbandingan  sampai  suatu kadar yang telah ditetapkan (Pasal 25 ke 2 sub  e  dan  Pasal  26  ke  7  Ordonansi  Bea
Staatsblad Nomor 240) 22 . Dengan demikian,  semua  tindakan-tindakan  atau perbuatan-perbuatan  itu  sudah  dapat dikatakan  sebagai  suatu  kejahatan  atau pelanggaran, baik karena disengaja maupun  tidak  yang  dapat  merugikan pemasukan devisa atau penerimaan Negara  dalam  bentuk  pajak  pemasukan dan  pengeluaran  barang  dari  dan  ke wilayah Indonesia. Sebagaimana dikatakan  diatas,  bahwa  terjadi  tindak pidana penyelundupan dokumen kepabeanan lebih banyak disebabkan oleh
faktor yang bersifat ekonomis (menghindari  pajak  dan  bea  masuk)
22 Andi Hamzah, 1977 : Hukum Pidana
Ekonomi , Erlangga, Jakarta, hal. 98 (2)
terhadap  suatu  barang,  tetapi  juga  dapat disebabkan oleh :
1).  Faktor  georafis,  yaitu  bahwa
Negara    Indonesia  sangat  luas sekali yang terdiri dari beribu- ribu  pulau  dan  diapit  oleh  2 (dua)  benua  yang  besar,  yaitu Asia dan Australia serta 2 (dua) samudra yang samudra Hindia dan  samudra  pasifik.  Diantara pulau-pulau dalam satu kesatuan Negara Republik Indonesia,  juga  dipisahkan oleh  lautan  yang  cukup  luas, sehingga  demikian  banyak terdapat pintu masuk ke wilayah Indonesia melalui pelabuhan  laut.  Dari  kondisi wilayah  Indonesia  ini  secara faktual, bahwa terjadinya tindak  pidana  penyelundupan terhadap  suatu  barang,  yang akan dimasukkan ke Indonesia lebih banyak dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan laut, baik bersifat  perorangan  maupun berkelompok  atas  nama  suatu
badan  usaha,  terutama  sering
terjadinya pemalsuan isi
dokumen suatu barang.
2).  Kualitas industri dakam negeri,
yaitu  kondisi  hasil  industri dalam negeri turut pula berperan terjadinya tindak pidana
penyelundupan dokumen  suatu  barang,  yang akan  dimasukan  ke  Indonesia. Hal  ini  sebenarnya  dapat disadari, bahwa hasil produksi industri suatu barang di
Indonesia  masih  dalam  tahap perkembangan dan pembinaan. Sudah tentu akan
menghasilkan  kuantitas  dan kualitas  barang  tidak  seperti hasil  industri  luar  negeri, sehingga  belum  atau  tidak mampu untuk bersaing dengan hasil  industri  negara-negara lain,  seperti  Amerika,  Jepang dan Eropa pada umumnya.
3).  Adanya  larangan  masuknya
suatu jenis barang, yaitu bahwa tidak  semua  jenis  barang  dari luar negeri yang diperbolehkan
23 Baharudin Lopa, op.cit, hal. 41
masuk  dan  beredar  di  pasaran Indonesia.  Dengan  demikian sudah tentu aparat kepabeanan/bea cukai dan aparat penegak hukum lainnya, akan  melarang  suatu  jenis barang  itu  masuk  ke  wilayah Indonesia.  Adapun  barang- barang itu misalnya memasukan  atau  mengangkut bahan-bahan  narkotika  tanpa dokumen yang syah/resmi atau memasukan  bahan  peledak atau  memasukan  minuman keras  dengan  kadar  alkohol tinggi, sehingga bagi pelakunya akan ditindak sesuai dengan  aturan-aturan  hukum yang berlaku. Kemudian barang-barang  itu  akan  disita dan  para  pelakunya  akan dilanjutkan  dengan  proses- proses  pemeriksaan  hukum berikutnya 23 .
4). Longgarnya pengawasan, yaitu tidak cermat dan telitinya para putgas  bea  cukai  dan  aparat penegak hukum lainnya, dalam
melakukan  pengawasan  dan pemeriksaan  terhadap  suatu barang  akan  dimasukan  ke wilayah  Indonesia.  Bahkan disinyalir  para  aparat  itu  ikut bermain  untuk  meloloskan suatu barang yang dibawa dari luar  negeri,  untuk  bisa  lolos dari kepabeanan dan beredar di wilayah  Indonesia.  Dengan demikian  mental  dan  moral aparat  bea  cukai  dan  aparat penegak  hokum,  juga  sangat
berperan untuk terjadinya tindak  pidana  penyelundupan dokumen terhadap suatu barang  yang  akan  dimasukan
ke Indonesia.
5).  Tekanan  pihak  lain,  yaitu seseorang sebenarnya menyadari  bahwa  perbuatan pemalsuan dan menyelundupkan dokumen yang dilakukan itu bertentangan  dengan  undang-
undang  yang  berlaku  dan  hati nuraninya sendiri. Namun
karena  adanya  tekanan  atau ancaman  pihak  lain,  maka
perbuatan  itu  dengan  terpaksa dilakukan, mungkin orang yang  menekan  itu  pernah berjasa terhadap si pelaku atau takut akan ancaman.
6).  Pelaku  tidak  tahu  bahwa  telah melakukan tindak pidana.
Adakalanya  seseorang  pelaku yang ditangkap diwilayah kepabeanan  karena  membawa barang-barang yang melanggar peraturan  dan  dilarang  untuk dimasukan ke suatu wilayah di Indonesia,  tidak  mengetahui barang itu adalah dilarang dan tidak mengetahui presedur untuk membawa atau memasukan/mengeluarkan barang itu ke dan dari wilayah Indonesia.
Didalam  upaya  penanggulangan terhadap  tindak  pidana  penyelundupan dokumen kepabeanan, peranan Direktorat Jendral  Bea  Cukai  tidak  hanya  hanya memungut  dan  mengenakan  bea  masuk dan pemeriksaan barang-barang impor dan ekspor, tetapi juga harus ikut dan berperan paling  utama  dalam  menanggulangi terjadinya  tindak  pidana  penyelundupan
dokumen kepabeanan. Disamping itu, juga dapat  melakukan  koordinasi  dan  kerja sama  dengan  aparat  penegak  hukum lainnya,  seperti  kepolisian  baik  darat,  air dan  udara  atau  aparat  penegak  hukum lainnya, yaitu dengan cara :
a). Upaya preventif. Upaya ini adalah
merupakan  suatu  cara  yang ditempuh  sebelum  terjadinya tindak pidana dan untuk
menghindari  terjadinya  tindak pidana penyelundupan pemalsuan dokumen kepabeanan.  Upaya  ini  dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan keluar masuknya barang-barang  dari  dan  ke wilayah Indonesia,
mencantumkan  sanksi  pidana yang lebih berat terhadap para pelaku tindak pidana, membina dan  mendidikan  sumber  daya manusia  dalam  lingkungan
24 Djoko Prakoso, Bambang Riadi Lany dan Amir Muchsin, 1986 : Kejahatan-Kejahatan
kerja  Direktorat  Dirjen  Bea Cukai, menambah dan memperbaharui peralatan deteksi di kepabeanan,
memperketat sistem keamanan dan  keselamatan  pengiriman barang-barang ekspor dan impor,  pemerintah  hendaknya berusaha  untuk  menanamkan dan  menumbuhkan  kesadaran masyarakat untuk lebih mencintai produk barang- barang  industri  dalam  negeri. Upaya ini adalah tidak dilakukan dengan hukum pidana, akan tetapi merupakan upaya-upaya  yang  dilakukan tanpa  menggunakan  hukum pidana 24 .
b). Upaya refresif.
Upaya penanggulangan yang  bersifat  refresif  ini  lebih menekankan pada proses penyelesaiannya melalui proses penangkapan,
penahanan, penyidikan sampai dengan  proses  persidangan  di
yang Merugikan dan Membahayakan Negara , Bina Aksara, Jakarta, hal. 527
Pengadilan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku,  baik  terhadap hukum pidana formalnya maupun terhadap hukum pidana materiilnya. Disamping itu  bilamana  terbuktinya  suatu perbuatan, maka
aparat
penegak  hukum  harus  berani melakukan  atau  menjatuhkan sanksi  pidana  yang  sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau hukum yang berlaku. Juga dapat merampas barang-barang yang diselundupkan itu dengan menggunakan  dokumen  yang dipalsukan.

## BAB III PENUTUP
Simpulan
Tindak pidana penyelundupan pemalsuan  dokumen  kepabeanan  selain faktor  ekonomi,  juga  disebabkan  oleh faktor  geografis  Indonesia,  kualitas  hasil industri  dalam  negeri,  adanya  larangan masuknya  suatu  jenis  barang  tertentu, longgarnya  pengawasan,  adanya  tekanan pihak  lain,  pelaku  itu  sendiri  tidak mengetahui bahwa telah melakukan tindak
pidana penyelunudupan pemalsuan dokumen  kepabeanan.  Sedangkan  upaya penanggulangannya dapat dilakukan secara preventif dan refresif sebagaimana terlihat dalam pembahasan.

## DAFTAR  PUSTAKA
Andi Hamzah, 1985 : Delik
Penyelundupan ,  Akademika  Pressindo,
Jakarta (1)
---------------,  1977  : Hukum  Pidana Ekonomi , Erlangga, Jakarta (2)
Baharudin  Lopa,  1980  : Tindak  Pidana Ekonomi , Pradnya Paramita, Jakarta
Djoko Prakoso, Bambang Riadi Lany dan Amir  Muchsin,  1986  : Kejahatan-Kejahatan Yang  Merugikan  dan Membahayakan Negara ,  Bina  Aksara,
Jakarta
E.  Suherman,  1979  : Masalah  Tanggung Jawab  Pada  Charter Pesawat  Udara  dan Beberapa Masalah
Lain  Dalam  Bidang
Penerbangan ,  Alumni,
Bandung
Soufnir  Chibro,  1992  : Pengaruh  Tindak
Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan , Sinar
Grafika, Jakarta
Sution  Usman  Adji,  Djoko  Prakoso  dan Hari  Pramono,  1990  : Hukum  Pengangkutan di  Indonesia ,  Rineka Cipta, Jakarta
Laden  Marpaung,  1994  : Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi , Sinar Grafika, Jakarta (1) -------------------,  1991  : Tindak  Pidana Penyelundupan , PT Gramedia, Jakarta (2)
Moch.  Anwar,  1982  : Segi-Segi  Hukum Masalah Penyelundupan ,
Alumni, Bandung
------------------, Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1995 tentang kepabeanan