## Sinergitas dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Kabupaten Timor Tengah Utara
Dian Festianto a , Marthen Patiung b , Medan Yonathan a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Kefamenanu, TTU
b Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Kefamenanu, TTU
c Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Kefamenanu, TTU
d Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Kefamenanu, TTU
Article Info Abstrak Article history: Received 8 April 2018 Received in revised form 19 Oktober 2018 Accepted 29 November 2018
Penelitian  ini  mendeskripsikan  sinergitas  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  dalam  pelaksanaan  program  Sari  Tani  sebagai  progr unggulan Bupati Timor Tengah Utara (TTU), yang dilaksanaka membangun  model  alternatif  dalam  akselerasi  kebijakan  pertanian  dalam  rangka  mewujudkan  kedaulatan  pangan  di  KabupatenTTU. Ukuran  sinergitas  meliputi  intensitas  koordinasi  dan kebijakan.Pengumpulan untuk  memenuhi  objektifitaspenelitian  masyarakat  petani  diwawa sedangkan  data  sekunder  diperoleh  melalui  institusi  terkait.  Observasi  juga  dilakukan  untuk  memahami  sikap  dan  perilaku  subye penelitian.  Dalam  rangka  meningkatkan  validitas  internal,  penulis kinerja  program  unggulan  Bupati  TTU  belum  optimal  karena  pengembalian  dana  bergulir  ternyata  bersumber  dari  hasil  usaha  di  lu program  unggulan  tersebut,  hal  ini  disebabkan  masih  rendahnya  koor implementasi,  sedangkan  secara  internal  belum  ada  instrumen  kontrol  terhadap  tenaga  lapangan,  selain  itu  proses  rekrutmen  ten pendamping cenderung dipolitisasi, sehingga berpengaruh terhadap kapabi membentuk tim khusus untuk memonitoring dalam rangka meningkatkan akselerasi antar OPD
DOI: https://doi.org/10.32938/sc.v4i02.461
Keywords: Sinergitas Kinerja Kebijakan Sektor Pertanian

## 1. Pendahuluan
Pembangunan  sektor  pertanian  memiliki  peran  yang  sangat  strategis, karena  tidak  hanya  berperan  dalam  peningkatan  perekonomian  masyarakat pedesaan,  namun  juga  aspek  pemberdayaan  untuk  mewujudkan  kemandirian sosial  ekonomi  masyarakat  desa.  Selama  ini,dimensi mendapat  perhatian  dari  pemangku  kebijakan  di  Kabupaten  Timor  Tengah Utara  (TTU)  dalam  merumuskan  kebijakan  pembangunan  sektor  pertanian. Para  pengambil  kebijakan  cenderung  terjebak  pada  aspek  teknis  prosedural dalam  menentukan  indikator  keberhasilan  suatu  kebijakan.  Padahal,  aspek sosial politik juga menjadi determinan yang menentukan bagi keberhasilan dan keberlanjutan suatu program seperti Desa Mandiri Cinta Petani (Sari Tani). Hal ini  ditengarai  karena  masih  minimnya  koordinasi  antar  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD)  dan  politisasi  kebijakan  populis  tersebut  sekedar  sebagai intrumen  politik  akomodasi elite  governing kepada  aktor kekuasaannya.  Akibatnya,  kinerja  OPD  yang  terkait  dengan  pelaksanaan program  tersebut  relatif  belum  optimal.  Untuk  itu,  studi  ini  hendak mendeskripsikan  pelaksanaan  kebijakan  sektor  pertanian  dalam  perspektif sosio politik.
Karakteristik  wilayah  Kabupaten  TTU  merupakan  lahan  keringyang mencapai  30,18%  dari  keseluruhan  luas  daratan  namun  ka kandungan mineral (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD  TTU  2016-2021).  Pemerintah  daerah  telah  melakukan optimalisasi  sumber daya alam untuk mengejar pertumbuhan dan pendapatan asli  daerah  (PAD),  namun  dalam  tiga  tahun  terakhir  ini  e sumber daya alam tersebut dihentikan setelah pemerintah daerah menerapkan konsep green  economy dengan  merumuskan  pembangunan  ekonomi  berbasis pertanian. Konsep ini sesuai dengan karakter masyarakat pedesaan yang mana 57,7% berprofesi sebagai petani (BPS TTU, 2015).
Salah satu isu strategis  yang menjadi acuan dalam penyusunan strategi pembangunan  Kabupaten  TTU  adalah  pengembangan  dan  pemberdayaan ekonomi  masyarakat  berbasis  pertanian  (RPJMD  TTU  2016 bertujuan  untuk  meningkatkan  produktivitas  ekonomi  berbasis  pertanian  dan pengentasan  kemiskinan.  Namun,  kinerja  pembangunan  terutama  sektor pertanian  belum  menunjukkan  hasil  yang  maksimal  karena  masih  tingginya jumlah  keluarga  pra  sejahtera  di  pedesaan  yang  mencapai  61,5%  dan  dalam kurun  waktu  tiga  tahun  peran  sektor  pertanian  terhadap Regional Bruto (PDRB) menurun menjadi 47,80% (BPS TTU, 2016).
Hal  ini  tidak  sebanding  dengan  jumlah  program  pemberdayaan masyarakat  dengan  berbagai  variannya  yang  diterima  setiap  desa. pembangunan  yang  berorientasi  pada  pemberdayaan  masyarakat  dengan sasaran  petani  baik  kebijakan  di  tingkat  provinsi  maupun  kabupaten  cukup banyak.  Misalnya,  di  tingkat  provinsi  ada  Program  Anggaran  Kesejahteraan Masyarakat  (Anggur  Merah)  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  ekonomi produktif  masyarakat  pedesaan.  Program  ini  di  oleh  Bupati  TTU  direplikasi menjadi Program Sari Tani untuk pengembangan kegiatan ekonomi produktif di  pedesaan.  Selain  itu,  program  bantuan  pertanian  seperti  penyaluran  pupuk bersubsidi,  benih  dan  bibit  tanaman  maupun  prasarana  produksi  pertanian seperti handtracktor sebagai  stimulus  bagi  peningkatan  produksi  pertanian juga  terus  disalurkan  kepada  petani.  Bahkan  dari  Dinas  Pertanian  Tanaman Pangan dan Perkebunan, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3)  dan  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pembangunan  Desa (BPMPD)  Kabupaten  TTU  terus  melakukan  pendampingan  dengan memberikan  bantuan  pendampingan  dan  penyuluhan  bagi  peningkatan keterampilan petani melalui tenaga penyuluh atau pendamping lapangan.
Sinergitas dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Pelaksanaan Kebijakan
, Medan Yonathan Mael c , Agustinus Longa Tiza d , Universitas Timor, Kefamenanu, TTU – NTT, Indonesia. email: d_festianto@yahoo.com Kefamenanu, TTU – NTT, Indonesia. email: patiungmarthen@yahoo.com Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Kefamenanu, TTU – NTT, Indonesia. email: medanmael123@gmail.com Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Kefamenanu, TTU – NTT, Indonesia. email: aguslongatiza@gmail.com
Penelitian  ini  mendeskripsikan  sinergitas  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  dalam  pelaksanaan  program  Sari  Tani  sebagai  progr unggulan Bupati Timor Tengah Utara (TTU), yang dilaksanakan dengan pendekatan studi kasus bersifat deskriptif analitis dengan tujuan membangun  model  alternatif  dalam  akselerasi  kebijakan  pertanian  dalam  rangka  mewujudkan  kedaulatan  pangan  di  KabupatenTTU. sinergitas  meliputi  intensitas  koordinasi  dan  sinkronisasi  antar  OPD  mulai  dari  tahap  formulasi  sampai  implementasi Pengumpulan data primer  melalui wawancara dengan pemangku kebijakan dengan  menggunakan teknik untuk  memenuhi  objektifitaspenelitian  masyarakat  petani  diwawancara  sebagai  informan  tambahan  dengan  teknik sedangkan  data  sekunder  diperoleh  melalui  institusi  terkait.  Observasi  juga  dilakukan  untuk  memahami  sikap  dan  perilaku  subye penelitian.  Dalam  rangka  meningkatkan  validitas  internal,  penulis  menggunakan  metode  triangulasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan kinerja  program  unggulan  Bupati  TTU  belum  optimal  karena  pengembalian  dana  bergulir  ternyata  bersumber  dari  hasil  usaha  di  lu program  unggulan  tersebut,  hal  ini  disebabkan  masih  rendahnya  koordinasi  antar  OPD  sehingga  terjadi implementasi,  sedangkan  secara  internal  belum  ada  instrumen  kontrol  terhadap  tenaga  lapangan,  selain  itu  proses  rekrutmen  ten pendamping cenderung dipolitisasi, sehingga berpengaruh terhadap kapabilitas tenaga pendamping lapangan. membentuk tim khusus untuk memonitoring dalam rangka meningkatkan akselerasi antar OPD
Pembangunan  sektor  pertanian  memiliki  peran  yang  sangat  strategis, karena  tidak  hanya  berperan  dalam  peningkatan  perekonomian  masyarakat pedesaan,  namun  juga  aspek  pemberdayaan  untuk  mewujudkan  kemandirian sosial  politik  kurang mendapat  perhatian  dari  pemangku  kebijakan  di  Kabupaten  Timor  Tengah Utara  (TTU)  dalam  merumuskan  kebijakan  pembangunan  sektor  pertanian. Para  pengambil  kebijakan  cenderung  terjebak  pada  aspek  teknis  prosedural
ator  keberhasilan  suatu  kebijakan.  Padahal,  aspek sosial politik juga menjadi determinan yang menentukan bagi keberhasilan dan keberlanjutan suatu program seperti Desa Mandiri Cinta Petani (Sari Tani). Hal
tar  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD)  dan  politisasi  kebijakan  populis  tersebut  sekedar  sebagai kepada  aktor-aktor  di  lingkaran kekuasaannya.  Akibatnya,  kinerja  OPD  yang  terkait  dengan  pelaksanaan relatif  belum  optimal.  Untuk  itu,  studi  ini  hendak mendeskripsikan  pelaksanaan  kebijakan  sektor  pertanian  dalam  perspektif
Karakteristik  wilayah  Kabupaten  TTU  merupakan  lahan  keringyang mencapai  30,18%  dari  keseluruhan  luas  daratan  namun  kaya  dengan kandungan mineral (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021).  Pemerintah  daerah  telah  melakukan optimalisasi  sumber daya alam untuk mengejar pertumbuhan dan pendapatan asli  daerah  (PAD),  namun  dalam  tiga  tahun  terakhir  ini  eksploitasi  terhadap sumber daya alam tersebut dihentikan setelah pemerintah daerah menerapkan dengan  merumuskan  pembangunan  ekonomi  berbasis pertanian. Konsep ini sesuai dengan karakter masyarakat pedesaan yang mana
Salah satu isu strategis  yang menjadi acuan dalam penyusunan strategi pembangunan  Kabupaten  TTU  adalah  pengembangan  dan  pemberdayaan ekonomi  masyarakat  berbasis  pertanian  (RPJMD  TTU  2016-2021),  yang
n  produktivitas  ekonomi  berbasis  pertanian  dan pengentasan  kemiskinan.  Namun,  kinerja  pembangunan  terutama  sektor pertanian  belum  menunjukkan  hasil  yang  maksimal  karena  masih  tingginya jumlah  keluarga  pra  sejahtera  di  pedesaan  yang  mencapai  61,5%  dan  dalam kurun  waktu  tiga  tahun  peran  sektor  pertanian  terhadap  Produk  Domestik (BPS TTU, 2016).
Hal  ini  tidak  sebanding  dengan  jumlah  program  pemberdayaan masyarakat  dengan  berbagai  variannya  yang  diterima  setiap  desa.  Program pembangunan  yang  berorientasi  pada  pemberdayaan  masyarakat  dengan sasaran  petani  baik  kebijakan  di  tingkat  provinsi  maupun  kabupaten  cukup banyak.  Misalnya,  di  tingkat  provinsi  ada  Program  Anggaran  Kesejahteraan
juan  untuk  meningkatkan  ekonomi produktif  masyarakat  pedesaan.  Program  ini  di  oleh  Bupati  TTU  direplikasi menjadi Program Sari Tani untuk pengembangan kegiatan ekonomi produktif di  pedesaan.  Selain  itu,  program  bantuan  pertanian  seperti  penyaluran  pupuk rsubsidi,  benih  dan  bibit  tanaman  maupun  prasarana  produksi  pertanian
sebagai  stimulus  bagi  peningkatan  produksi  pertanian juga  terus  disalurkan  kepada  petani.  Bahkan  dari  Dinas  Pertanian  Tanaman
Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pembangunan  Desa Kabupaten  TTU  terus  melakukan  pendampingan  dengan memberikan  bantuan  pendampingan  dan  penyuluhan  bagi  peningkatan luh atau pendamping lapangan.
Disparitas antara tujuan ideal dengan hasil pembangunan pemberdayaan  masyarakat  sektor  pertanian  tersebut  menunjukkan  pada tahapan  formulasi  sampai  dengan  implementasi  kebijakan  cenderung  kurang sinergis.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  kecenderungan  sifat  ego  sektor, terbatasnya  dukungan  anggaran,  kemampuan  sumber  daya  manusia  (SDM), distrosi  data  dan  informasi,  multi  tafsir  implementor  dalam  menerjemahkan kebijakan dan aspek politis. Pada ranah birokrasi, proses formulasi kebij maupun  adminsitrasi  tidak  bisa  dipisahkan  dari  politik  ( Frederickson,  dkk.,  2012 ),  sehingga  pada  tahap  implementasi  ada kecenderungan terjadi conflict of interest Program  Sari  Tani  yang  bertujuan  untuk  menjawab  kompleksitas persoalan  di  masyarakat  seharusnya  tidak  hanya  dimaknai  sekedar  ritus prosedural,  namun  juga  bersifat  politis  dan  multilinier.  Kebijakan pembangunan  sektor  pertanian  seperti  halnya  Sari  Tani  bertuju pemberdayaan  masyarakat  desa  melalui  penciptaan  peluang  usaha  kreatif, persiapan  dana  pensiun  petani  dan  menjaga  kelestarian  ekosistem  melalui penerapan  teknologi  pertanian  yang  disesuaikan  dengan  karakteristik  alam Kabupaten TTU yaitu lahan kering. Kebijakan populis tersebut, ternyata telah tereduksi  oleh  ide  dan  kepentingan  para  aktor  yang  terlibat  dalam  proses formulasi  sampai  dengan  pelaksanaannya  di  lapangan.  Dengan  demikian, program  yang  secara  normatif  mempunyai  tujuan  yang  baik,  pada  ranah perencanaan telah diintervensi oleh kepentingan politis, sehingga berimplikasi pada tataran implementasinya, karena pada awalnya memang telah diselimuti oleh motif politis sehingga kebijakan tersebut cenderung elitis.
Kajian sejenis tentang pengentasan ke akademisi  dengan  berbagai  pendekatannya. pelaksanaan  program  PKP  di  kabupaten  TTU  terkendala  oleh  keterbatasan sumber daya yang dimiliki petani sehingga belum mampu mengadopsi inovasi pertanian.  Sedangkan  penelitian Bekun  dan  Tiza  (2016) transformasi  kewirahusahaan  di  ranah  masyarakat  dalam  program  Sari  Tani belum  optimal  karena  disebabkan  sikap  dan  perilaku  masyarakat  yang  masih terikat  dengan  adat  istiadat  setempat.  Dengan  demikian,  studi  terdahulu cenderung fokus pada permasalahan pada kelompok sasaran, bu implementor kebijakan.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  studi  ini  lebih  fokus  pada  aspek  sosial politik  yang  mengkaji  pada  proses  pelaksanaan  program  Sari  Tani  di  ranah birokrasi  maupun  di  ranah  masyarakat.
bahwa  selama  ini  indikator  keberhasilan  sebuah  program  semata didasarkan  pada  aspek  teknis  prosedural  yang  telah  dirumuskan  dalam  suatu petunjuk teknis sehingga tidak mampu mengatasi akar permasalahan kebijakan karena cenderung abai terhadap aspek sosial
Aspek  sosio-politik  ini  cenderung  tidak  pernah  diperhatikan  dalam sebuah  kebijakan  baik  dalam  mengukur  keberhasilan  maupun  mengantisipasi ketika terjadi keragaman respon terhadap kebijakan tersebut. Akibatnya, ketika terjadi  permasalahan  di  lapangan  dan  cenderung  tidak  terselesaikan, permasalahan  tersebut  menjadi  problem  kebijakan  karena  tidak  mampu menyelesaikan permasalahan pada setiap level kebijakan.
Konsep  sinergitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendapat (1993) yang menyatakan bahwa  untuk  menghasilkan  keluaran yang lebih baik perlu  adanya  kombinasi  dan  kesamaan  pandang  yang  saling  menghargai antar komponen. Sedangkan konsep kinerja mengadopsi pendapat dengan  indikator  yang  meliputi  input,  proses,  output,  outcome,  dan  dampak. Selain  itu,  konsep Grindle  (1980) digunakan  sebagai  pisau  analisis  dalam rangka  menjelaskan  dinamika  sosio  politik  kebijakan.  Sedangkan  dari  aspek level  analisis  tindakan,  penelitian  ini  menggunakan  konsep

## Kebijakan Sektor Pertanian di
Penelitian  ini  mendeskripsikan  sinergitas  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  dalam  pelaksanaan  program  Sari  Tani  sebagai  program dengan pendekatan studi kasus bersifat deskriptif analitis dengan tujuan membangun  model  alternatif  dalam  akselerasi  kebijakan  pertanian  dalam  rangka  mewujudkan  kedaulatan  pangan  di  KabupatenTTU.
sinkronisasi  antar  OPD  mulai  dari  tahap  formulasi  sampai  implementasi data primer  melalui wawancara dengan pemangku kebijakan dengan  menggunakan teknik purposive sampling , ncara  sebagai  informan  tambahan  dengan  teknik cluster  sampling , sedangkan  data  sekunder  diperoleh  melalui  institusi  terkait.  Observasi  juga  dilakukan  untuk  memahami  sikap  dan  perilaku  subyek menggunakan  metode  triangulasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan kinerja  program  unggulan  Bupati  TTU  belum  optimal  karena  pengembalian  dana  bergulir  ternyata  bersumber  dari  hasil  usaha  di  luar dinasi  antar  OPD  sehingga  terjadi over  lapping di  level implementasi,  sedangkan  secara  internal  belum  ada  instrumen  kontrol  terhadap  tenaga  lapangan,  selain  itu  proses  rekrutmen  tenaga litas tenaga pendamping lapangan. Untuk itu pemerintah perlu membentuk tim khusus untuk memonitoring dalam rangka meningkatkan akselerasi antar OPD.
Disparitas antara tujuan ideal dengan hasil pembangunan pemberdayaan  masyarakat  sektor  pertanian  tersebut  menunjukkan  pada tahapan  formulasi  sampai  dengan  implementasi  kebijakan  cenderung  kurang
a  adanya  kecenderungan  sifat  ego  sektor, terbatasnya  dukungan  anggaran,  kemampuan  sumber  daya  manusia  (SDM), distrosi  data  dan  informasi,  multi  tafsir  implementor  dalam  menerjemahkan kebijakan dan aspek politis. Pada ranah birokrasi, proses formulasi kebijakan maupun  adminsitrasi  tidak  bisa  dipisahkan  dari  politik  ( Waldo,  1948  dalam ),  sehingga  pada  tahap  implementasi  ada conflict of interest para aktor yang terlibat didalamnya. gram  Sari  Tani  yang  bertujuan  untuk  menjawab  kompleksitas persoalan  di  masyarakat  seharusnya  tidak  hanya  dimaknai  sekedar  ritus prosedural,  namun  juga  bersifat  politis  dan  multilinier.  Kebijakan pembangunan  sektor  pertanian  seperti  halnya  Sari  Tani  bertujuan  untuk pemberdayaan  masyarakat  desa  melalui  penciptaan  peluang  usaha  kreatif, persiapan  dana  pensiun  petani  dan  menjaga  kelestarian  ekosistem  melalui penerapan  teknologi  pertanian  yang  disesuaikan  dengan  karakteristik  alam
g. Kebijakan populis tersebut, ternyata telah tereduksi  oleh  ide  dan  kepentingan  para  aktor  yang  terlibat  dalam  proses formulasi  sampai  dengan  pelaksanaannya  di  lapangan.  Dengan  demikian, program  yang  secara  normatif  mempunyai  tujuan  yang  baik,  pada  ranah perencanaan telah diintervensi oleh kepentingan politis, sehingga berimplikasi pada tataran implementasinya, karena pada awalnya memang telah diselimuti oleh motif politis sehingga kebijakan tersebut cenderung elitis.
Kajian sejenis tentang pengentasan kemiskinan telah menjadi perhatian akademisi  dengan  berbagai  pendekatannya. Dima  (2016) menemukan  bahwa pelaksanaan  program  PKP  di  kabupaten  TTU  terkendala  oleh  keterbatasan sumber daya yang dimiliki petani sehingga belum mampu mengadopsi inovasi
Bekun  dan  Tiza  (2016) menemukan  bahwa usahaan  di  ranah  masyarakat  dalam  program  Sari  Tani belum  optimal  karena  disebabkan  sikap  dan  perilaku  masyarakat  yang  masih terikat  dengan  adat  istiadat  setempat.  Dengan  demikian,  studi  terdahulu cenderung fokus pada permasalahan pada kelompok sasaran, bukan pada ranah
Terkait  dengan  hal  tersebut,  studi  ini  lebih  fokus  pada  aspek  sosial politik  yang  mengkaji  pada  proses  pelaksanaan  program  Sari  Tani  di  ranah birokrasi  maupun  di  ranah  masyarakat.  Asumsi  ini  berangkat  dari  pemikiran ahwa  selama  ini  indikator  keberhasilan  sebuah  program  semata-mata  hanya didasarkan  pada  aspek  teknis  prosedural  yang  telah  dirumuskan  dalam  suatu petunjuk teknis sehingga tidak mampu mengatasi akar permasalahan kebijakan k sosial-politik.
politik  ini  cenderung  tidak  pernah  diperhatikan  dalam sebuah  kebijakan  baik  dalam  mengukur  keberhasilan  maupun  mengantisipasi ketika terjadi keragaman respon terhadap kebijakan tersebut. Akibatnya, ketika
di  lapangan  dan  cenderung  tidak  terselesaikan, permasalahan  tersebut  menjadi  problem  kebijakan  karena  tidak  mampu menyelesaikan permasalahan pada setiap level kebijakan.
Konsep  sinergitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendapat Covey yang menyatakan bahwa  untuk  menghasilkan  keluaran yang lebih baik perlu  adanya  kombinasi  dan  kesamaan  pandang  yang  saling  menghargai antar komponen. Sedangkan konsep kinerja mengadopsi pendapat Mahmudi (2010) input,  proses,  output,  outcome,  dan  dampak. digunakan  sebagai  pisau  analisis  dalam rangka  menjelaskan  dinamika  sosio  politik  kebijakan.  Sedangkan  dari  aspek alisis  tindakan,  penelitian  ini  menggunakan  konsep Parsons  (1995)
untuk membantu menjelaskan peran masing-masing aktor dalam implementasi kebijakan dari dimensi struktural.
Dengan  demikian,  kajian  terhadap  kebijakan  pembangunan  dengan fokus pelaksanaan kebijakan sektor pertanian di Kabupaten TTU dinilai urgen dalam  rangkamemberikan  sumbangan  terhadap  studi  kebijakan  dan memberikan  kontribusi  bagi  Pemerintah  Daerah  dalam  perumusan  kebijakan pembangunan  yang  sesuai  dengan  karakteristik  lokal  ( local  wisdom )  dan potensi lokal yang berbasis pada karakteristik wilayah TTU yaitu lahan kering.

## 2. Metode
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yaitu menganalisis proses  kebijakan  pembangunan  sektor  pertanian  dengan  fokus  pada  sinergitas dan  kinerja  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  dalam  pelaksanaan  program Sari  Tani  yang  dilaksanakan  dari  bulan  Mei  sampai  dengan  bulan  Juli  tahun 2017.  Ukuran  sinergitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  konsep Covey (1993) ,  ukuran  kinerja  mengadopsi  pendapat Mahmudi  (2010) dan  konsep implementasi  kebijakan  dari Grindle  (1980) digunakan  sebagai  pisau  analisis dalam rangka menjelaskan dinamika sosio politik kebijakan, sedangkan konsep Parsons  (1995) untuk  membantu  menjelaskan  peran  masing-masing  aktor dalam  implementasi  kebijakan  dari  dimensi  struktural.  Hasil  analisis  sebagai pernyataan  pengetahuan  berdasarkan  perspektif-konstruktif  berupa,  informasi dan  makna-makna  yang  bersumber  dari  informan,  dengan  tujuan  untuk membangun  teori  atau  pola  pengetahuan  tertentu (Creswell,  2010) ,  dengan mencoba  menyajikan  pandangan  subjek  yang  diteliti  tentang  fenomena  yang terjadi sehari-hari (Yin, 2002) terutama yang terkait dengan proses pelaksanaan program Sari Tani di Kabupaten TTU.
Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara  langsung  dengan  informan yang  meliputi  pimpinan  dan  staf  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (DPMD)  (sebelumnya  bernama  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Pembangunan  Desa  (BPMPD),  Dinas  Pertanian,  Dinas  Peternakan  dan  Badan Ketahanan  Pangan  dan  Pelaksana  Penyuluhan  (BKP3)  dengan  teknik purposive .  Untuk  memenuhi  aspek  representatif  dan  obyektifitas  analisis penelitian,  masyarakat  sasaran  di- cluster -kan  ke  dalam  tiga  tipologi berdasarkan  geografis  sesuai  dengan  karakteristik  wilayah  Kabupaten  TTU, yaitu;  1)  masyarakat  yang  berdomisili  di  daerah  pegunungan,  2)  masyarakat yang  berdomisili  di  daerah  dataran,  dan  3)  masyarakat  yang  berdomisili  di daerah  pesisir  pantai.  Selanjutnya,  secara  administratif  pemerintahan,  dari  24 kecamatan  di  TTU  dipilah-pilah  ke  dalam  tipologi  geografis  dan  diambil  tiga kecamatan  sebagai  wilayah  penelitian,  yaitu  kecamatan  Miomaffo  Timur, kecamatan  Biboki  Utara  dan  kecamatan  Insana  Utara.  Dari  tiga  kecamatan terpilih,  diambil  satu  desa  untuk  masing-masing  kecamatan  sebagai  lokasi penelitian.
Langkah  terakhir  untuk  menentukan  informan  masyarakat  ditentukan dengan  menggunakan  kriteria,  yaitu;  1)  masyarakat  yang  berprofesi  sebagai petani,  2)  masyarakat  yang  mendapatkan  bantuan  pertanian  dari  program  Sari Tani,  dan  3)  masyarakat  yang  pernah  mendapatkan  bantuan  keterampilan berupa  penyuluhan  maupun  pendampingan.  Instrumen  wawancara  berupa pedoman  wawancara  yang  dirancang  secara  umum,  tidak  terstruktur  dan bersifat  terbuka,  pertimbangannya  untuk  mempermudah  peneliti  dalam memunculkan pandangan dan  opini dari informan.  Pengamatan atau  observasi dilakukan untuk mengamati secara mendetail aktivitas pelaksana kebijakan dan masyarakat,  sehingga  makna  dari  pembicaraan,  sikap  maupun  perilaku  para aktor tersebut mudah diinterpretasikan oleh peneliti. Selama penelitian, peneliti juga  mengumpulkan  data  sekunder  berupa  dokumen-dokumen  publik  seperti naskah  kebijakan  pemerintah  maupun  laporan-laporan  instansi  terkait  dan media  massa.Proses  pengambilan  data  lapangan  berhenti  ketika  data  yang terkumpul  dirasa  telah  sesuai  dengan  kebutuhan  dalam  menjawab  pertanyaan penelitian.
Penelitian ini  melakukan pengolahan  data melalui tahapan  reduksi data, penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Dalam  rangka  meningkatkan  validitas internal,  penulis  menggunakan  metode  triangulasi (Moleong,  2001) dengan membandingkan  dan  mengecek  balik derajat kepercayaan  satu  informasi yang diperoleh melalui wawancara pada waktu yang berbeda.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Anggaran  yang  dialokasikan  untuk  kebutuhan  penyaluran  bantuan  dana Sari Tani mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  Desa,  pada  tahun  anggaran  2012  dana  yang disalurkan  kepada  24  desa  sebesar    Rp  7.200.000.000,00.  Pada  tahun  2013 alokasi  anggaran  untuk  program  unggulan  bupati  ini  naik  menjadi Rp.10.800.000.000,00 yang disalurkan kepada 36 desa. Memasuki tahun ketiga anggaran  untuk    program  Sari  Tani  kembali  naik  hampir  tiga  kali  lipat,  yaitu sebesar  Rp.30.300.000.000,00  yang  disalurkan  kepada  101  desa.  Dengan demikian, total dana Sari Tani yang telah disalurkan sebesar Rp.48.300.000.000,00  dengan  jumlah  desa  sasaran  mencapai  161  desa,  yang mana besaran dana setiap desa rata-rata mencapai Rp.300.000.000,00.
Rincian  penggunaan  dana  Sari  Tani  yang  disalurkan  ke  setiap  desa sebesar  Rp.300.000.000,00  tersebut  tidak  seluruhnya  disalurkan  kepada kelompok  tani,  namun  juga  digunakan  untuk  biaya  operasional  lain.  Biaya operasional lain tersebut sebesar Rp50.000.000,00 yang dibagi dalam dua item kegiatan  yaitu  sebesar  Rp.40.000.000,00  untuk  biaya  operasional  Unit Pengelola  Sari  Tani  (UPST)  selama  3  tahun  dan  Rp10.000.000,00  digunakan untuk  biaya  pelatihan  anggota  UPST,  sehingga  untuk  merealisasikan
pengembangan  program  unggulan  kabupaten  seperti;  paronisasi  sapi, penggemukan  babi,  usahatani  jagung,  kacang  tanah  dan  bawang  putih  siung tunggal  sebesar  Rp.250.000.000,00.  Dari  aspek  sumber  daya  manusia, pelaksanaan  program  Sari  Tani  didukung  oleh  staf  dari  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat Desa (sebelumnya bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah  Desa)  dan  tenaga  penyuluh  dari  Dinas  Pertanian  dan  Dinas Peternakan  serta  tenaga  pendamping  masyarakat.  Pemerintah  kecamatan berperan  sebagai  koordinasi  yang  membawahi  desa-desa  yang  menerima bantuan  Sari  Tani.  Seluruh  kegiatan  program  Sari  Tani  yang  berada  dalam ranah  kecamatan  ditangani  oleh  Tim  Pelaksana  Program  Kecamatan  (TPPK) yang  terdiri  dari  aparat  pemerintah  kecamatan,  koordinator  petugas  penyuluh lapangan (PPL) dan mantri tani. Tim Pelaksana Program Kecamatan ini selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Sedangkan  di  tingkat  desa  secara  struktural  kepala  desa  berfungsi sebagai ketua Tim Koordinasi Tingkat Desa, sedangkan pelaksana program Sari Tani  di  tingkat  desa  dilaksanakan  oleh  Unit  Pengelola  Sari  Tani  (UPST)  dan Pendamping  Kelompok  Masyarakat  (PKM)  bersama  mitra  kerja  yang  berasal dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal. Petugas UPST dipilih oleh tim koordinasi  tingkat  desa  melalui  musyawarah  desa  dan  ditetapkan  oleh  kepala desa  melalui  surat  keputusan  kepala  desa.  Sedangkan  tenaga  PKM  direkrut langsung  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  sebagai  tenaga  kontrak. Susunan  pengurus  unit  pengelola  Sari  Tani  ini  terdiri  dari  ketua,  sekretaris, bendahara, seksi verifikasi dan seksi data dan publikasi.
Kehadiran  program  unggulan  ini  dilaksanakan  dengan    target output berupa  pengurangan  kepala  keluarga  miskin  dalam  jangka  waktu  lima  tahun. Adapun target output tersebut secara progresif ditentukan secara bertahap, pada tahun  2010  jumlah  kepala  keluarga  miskin  tercatat  sebesar  36.225  kepala keluarga (65,62%) dan pada tahun 2015 jumlah keluarga miskin turun menjadi 26.012  kepala  keluarga  (47,12%).  Persentase  penurunan  keluarga  miskin  per tahun  sebesar  3,7%,  sehingga  akumulasi  penurunan  persentase  kemiskinan  di kabupaten  Timor  Tengah  Utara  selama  lima  tahun  sebesar  18.53  %. Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  sampai  tahun  2017  tercatat  angka kemiskinan  sebesar  34,10  %.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dampak  yang ditimbulkan  dari  pelaksanaan  program  Sari  Tani  telah  berhasil  menurunkan angka kemiskinan karena telah menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian. Namun  klaim  pemerintah  yang  didukung  dengan  data  tersebut  cukup kontroversial  jika  dibandingkan  kenyataan  di  lapangan  yaitu  tingginya tunggakan yang dialami oleh kelompok tani.
Pada  tahun  2012  menunjukkan  bahwa  bantuan  yang  disalurkan  sebesar Rp.844.435.800,00 dengan tingkat pengembalian pada tahun berikutnya sebesar Rp.374.215.781,00.  Dengan  demikian pada  tahun pertama penyaluran bantuan telah  terjadi  tunggakan  oleh  kelompok  tani  pada  ketiga  kecamatan  sebesar Rp.470.220.019,00 atau mencapai 55,68%. Tingginya tunggakan pengembalian dana  Sari  Tani  tersebut  disebabkan  pada  usaha  paronisasi  sapi  yang  dinilai kurang  berhasil.  Kegagalan  paronisasi  sapi  berdasarkan  pengakuan  kelompok tani  disebabkan  karena  faktor  perubahan  cuaca  yang  tidak  menentu,  sehingga berimbas pada langkanya sediaan pakan ternak.
Pada  penyaluran tahun 2013 bantuan yang digulirkan  kepada kelompok tani sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.832.273.000,00. Hal ini disebabkan karena menurunnya jumlah kelompok tani dan jenis usaha produktif yang  membutuhkan  modal  lebih  kecil  seperti  usaha  bawang  putih  dan penggemukan  babi.  Namun  dari  data  yang  diperoleh  menunjukkan  tingkat pengembalian  dana  bergulir  tersebut  hanya  sebesar  Rp.247.624.000,00. Berdasarkan pengakuan  informan, permasalahan tersebut disebabkan  gagalnya kelompok tani dalam pengelolaan usaha produktifnya tersebut, sehingga terjadi tunggakan  sebesar  Rp.584.649.000,00  atau  mencapai  70,2%.  Hal  ini menunjukkan persentase tunggakan pada tahun kedua lebih besar dibandingkan pada penyaluran tahun pertama.
Selanjutnya, pada tahun 2014 penyaluran bantuan kepada kelompok tani meningkat drastis dibandingkan tahun 2013, yaitu sebesar Rp.3.114.793.200,00.  Kenaikan  ini  disebabkan  bertambahnya  jenis  usaha  dan jumlah  kelompok  tani  yang  menjadi  sasaran  program  unggulan  Bupati  ini. Namun,  seperti  dua  tahun  sebelumnya,  tingkat  pengembalian  dana  bergulir tersebut  hanya  mencapai  Rp.1.007.014.681,00,  sedangkan  tunggakan  para kelompok  tani  sasaran  jika  diakumulasi  mencapai  Rp.2.107.778.519,00  atau sebesar 67,7%.
Secara  keseluruhan,  dana  Sari  Tani  yang  digulirkan  kepada  kelompok sasaran  mencapai  Rp.4.791.502.000,00  dengan  tingkat  pengembalian  sebesar Rp.1.628.854.462,00  atau  hanya  sebesar  34%,  sedangkan  dana  bergulir  yang mengalami  tunggakan  di  tingkat  kelompok  tani  sebesar  Rp.3.162.647.538,00 atau 66%.
Berdasarkan  rekapitulasi  data  dari  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  kabupaten  Timor  Tengah  Utara,  sampai  dengan  tahun  2017,  alokasi anggaran untuk pelaksanaan program Sari Tani mencapai Rp.33.979.367.111,00 yang disalurkan ke 161 desa yang terdapat di kabupaten Timor  Tengah  Utara  dengan  bunga  sebesar  Rp.2.091.058.165,00,  maka kewajiban  yang  harus  dikembalikan  oleh  seluruh  kelompok  tani  sebesar Rp.36.111.518.676,00.
Namun  sampai  dengan  bulan  Februari  2017,  tingkat  pengembalian pokok  dan  bunga  di  tingkat  kelompok  tani  sangat  rendah  yaitu  sebesar Rp.13.678.956.150,00  atau  38%.  Sedangkan  tunggakan  yang  harus dikembalikan  oleh  kelompok  tani  di  tingkat  kabupaten  mencapai Rp.22.395.314.762,00  atau  62%,  namun  angka  ini  masih  lebih  kecil  jika
dibandingkan dengan persentase tunggakan di tiga kecamatan yang sebesar 64 %, data untuk tingkat kabupaten secara terperinci disajikan dalam tabel 1 .
Jika  mencermati adanya  disparitas antara bantuan  yang telah disalurkan dengan  tingkat  pengembalian  di  kelompok  tani  yang  cukup  besar,  maka  perlu dikaji kembali klaim pemerintah daerah yang menyatakan bahwa program Sari Tani  telah  memberikan  dampak  pada  tingkat  penurunan  angka  kemiskinan  di pedesaan.  Dari  penelusuran  di  lapangan  terutama  di  tingkat  kelompok  tani menunjukkan  bahwa  rata-rata  mereka  yang  mengelola  dana  Sari  Tani mengalami  kesulitan  dalam  mengembalikan  pinjaman  pokok  berserta  dengan bunganya. Terdapat variasi alasan mengapa mereka mengalami kesulitan dalam mngembalikan  dana  bergulir  tersebut.  Bagi  para  kelompok  tani  yang mengusahakan  paronisasi  sapi  dan  usaha  penggemukan  babi,  alasan  yang disampaikan  adalah  kematian  ternak  mereka  akibat  terserang  suatu  penyakit, yang  mana  para  petani  tersebut  tidak  mampu  mengatasinya  akibat  tidak memiliki  pengetahuan  untuk  itu.  Terkait  dengan  kasus  kematian  ternak  sapi maupun  babi  tersebut  tidak  semata-mata  menjadi  kesalahan  kelompok  tani. Berdasarkan pengakuan para petani maupun Unit Pelaksana Sari Tani, kendala yang dihadapi oleh peternak adalah kurang intensifnya kunjungan pendamping lapangan baik tenaga penyuluh pertanian baik dari Dinas Pertanian maupun dari Dinas Peternakan dan pendamping kelompok masyarakat yang direkrut khusus untuk  mendampingi  kelompok  tani.  Namun  khusus  untuk  pendamping kelompok  masyarakat  yang  direkrut  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  hanya  melakukan  pendampingan  dari  aspek  manajemen  pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan.
Tabel  1 .  Jumlah  Pinjaman,  Pengembalian  dan  Tunggakan  Dana  Sari  Tani perJenis Usaha di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017
Jenis Usaha Pinjaman (Rp) Pengembalian (Rp) Tunggakan (Rp) Paronisasi sapi 27.843.475.265 11.851.089.246 (42,6%) 15.992.915.630 (57,4%) Penggemukan babi 7.718.753.340 1.525.451.185 (21%) 6.155.524.780 (79%) Kacang tanah 97.316.000 79.728.250 (82%) 17.587.750 (18%) Jagung 316.188.071 166.034.719 (52,5%) 150.153.352 (47,5%) Bawang putih lokal 135.786.000 56.652.750 (42%) 79.133.250 (58%) Jumlah 36.111.518.676 13.678.956.150 (38%) 22.395.314.762 (62%)
Selain  itu,  kurang  efektifnya  koordinasi  lintas  sektor  mengakibatkan lemahnya  kontrol  terhadap  pembelian  anakan  sapi  oleh  petani  yang  dibawah standar, akibatnya ternak yang mereka usahakan tidak bisa dijual dalam jangka waktu  satu  tahun.  Termasuk  dalam  kasus  ini  adalah  tindakan  beberapa  petani yang  kurang  menunjukkan  rasa  tanggung  jawab  dalam  mengelola  bantuan adalah mereka menggunakan ternak-ternak tersebut untuk kebutuhan konsumsi, terutama  untuk  kepentingan  adat  atau  pesta,  dan  ketika  pendamping  lapangan menanyakan  keberadaan  Sapi  atau  Babi  mereka,  mereka  hanya  menjawab bahwa ternak mereka telah mati terserang penyakit.
Sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh petani berdasarkan keterangan dan  pengakuan  para  petani  yang  mengusahakan  paronisasi  Sapi  dan penggemukan  Babi  sejalan  dengan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mana mereka mengalami kesulitan dalam  pengembalian  dana  bergulir  tersebut.  Tercatat  sampai  dengan  Februari 2017,  realisasi  tingkat  pengembalian  pokok  usaha  paronisasi  sapi  beserta bunganya  hanya  sebesar  Rp.11.851.089.246,00  atau  42,56%,  sedangkan tunggakan  pokok  beserta  bunganya  mencapai  Rp.15.992.915.630,00  atau mencapai  57,44%.  Yang  lebih  memprihatinkan  adalah  di  tingkat  petani  yang melakukan  usaha  penggemukan  babi  yang  mana  tingkat  pengembaliannya hanya sebesar 19,76% atau sebesar Rp.1.525.451.185,00 dan jumlah tunggakan sampai bulan Februari 2017 sebesar Rp.6.155.524.780,00 atau sebesar 79,24%.
Sebagian  masyarakat  yang  berhasil  mengembalikan  bantuan  Sari  Tani bukan berasal dari hasil usaha produktif dari program Sari Tani, namun berasal dari  usaha  di  luar  program  unggulan  ini.  Kasus  seperti  ini  dalam  monitoring maupun  evaluasi  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dianggap  bukan sebagai  kegagalan  program.  Pemerintah  daerah  hanya  menggunakan  ukuran keberhasilan  dari  aspek  tingkat  pengembalian  bantuan  dan  tidak  pernah memperhitungkan  dari  mana  asal uang yang digunakan untuk  mengembalikan bantuan  tersebut.  Jika  pemerintah  terus  permisif  dengan  kasus-kasus  seperti, maka akan terjadi bias dalam menentukan keberhasilan suatu program.
Selain kendala tunggakan pengembalian bantuan dana, dari aspek proses pelaksanaan  program  Sari  Tani  juga  mengalami  berbagai  masalah,  seperti;  1) Adanya pendobelan nama yang sama pada kelompok tani yang sudah menerima bantuan  dari  program  lain  di  tingkat  provinsi.  Kasus  ini  disebabkan  karena adanya  kesalahan  di  tingkat  desa  dalam  melakukan  identifikasi  masyarakat yang layak mendapatkan bantuan dari program Sari Tani. Hal ini menunjukkan tingkat koordinasi baik vertikal maupun horisontal antar institusi terkait kurang sinergis. 2) Adanya  konflik internal di tingkat desa  antara kepala  desa dengan pengurus  unit  pengelola  Sari  Tani  di  desa  Haekto  akibat  kesalahpahaman menyangkut  pencairan  penyaluran  bantuan  kepada  kelompok  tani  dan  biaya
operasional  unit  pengelola  Sari  Tani  yang  mana  kepala  desa  tidak  bersedia menandatangi  kuitansi.  Hal  ini  juga  menjukkan  bahwa  masing-masing  aktor terkait  di  tingkat  desa  belum  memahami  secara  baik  tugas  dan  fungsi  yang menjadi  tanggung  jawabnya.  3)  Adanya  kesalahpahaman  antara  pendamping kelompok masyarakat dengan pemerintah kecamatan di Noemuti Timur. Hal ini menunjukkan  bahwa  tenaga  pendamping  kelompok  masyarakat  belum menguasai  prosedur  pelaporan  secara  berjenjang,  yang  mana  sesuai  dengan petunjuk  teknis  mereka  wajib  melakukan  koordinasi  dengan  pemerintah kecamatan  sebagai perpanjangan tangan  dari bupati  sebagai  penanggungjawab program  sari  Tani.  Selain  itu,  perilaku  yang  ditunjukkan  oleh  tenaga pendamping  kelompok  masyarakat  kurang  menghiraukan  peran  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  sebagai  pengendali  program  di  tingkat kabupaten.  Berdasarkan  pengakuan  beberapa  sektretaris  camat,  lemahnya koordinasi di tingkat tenaga pendamping kelompok masyarakat, unit pengelola Sari Tani, kepala desa sampai kecamatan tidak terlepas dari penerapan otonomi desa  berdasarkan  Undang-Undangn  Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Desa,  yang mana  terjadi  reduksi  peran  kecamatan  dalam  pelaksanaan  pembangunan  di tingkat  desa  pasca  penerapan  undang-undangn  tersebut,  sehingga  beberapa kepala  desa  merasa  tidak  perlu  melakukan  koordinasi  dengan  camat  namun langsung  kepada  bupati.  4)  Pendamping  kelompok  masyarakat  mengalami kesulitan  dalam  melakukan  penagihan  kepada  kelompok  tani  yang  telah  jatuh tempo.  Berdasarkan  pengakuan  dari  salah  satu  staf  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  solusi  yang  diambil  adalah  dengan  mengganti  tenaga pendamping  kelompok  masyarakat  dari  anak  asli  desa  setempat,  sehingga diharapkan  akan  mempermudah  bagi  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa melakukan penagihan pinjaman dana Sari Tani kepada kelompok tani.

## 4. Simpulan
Lemahnya  koordinasi  lintas  OPD menyebabkan terjadinya over lapping ditingkat lapangan terutama dalam pelaksanaan pendampingan dimasyarakat.  Sedangkan  dari  aspek  internal  masing-masing  OPD  ternyata belum memiliki instrumen kontrol dan mekanisme sanksi terkait dengan kinerja tenaga  pendamping  lapangan.  Akibatnya  dalam  proses  pengembalian  dana bergulir  dalam  Program  Sari  Tani  masih  ada  kelompok  masyarakat  yang menyalahgunakan  dana  bantuan  tersebut  akibat  lemahnya  kinerja  tenaga pendamping. Selain itu, dalam pengembalian dana bergulir ternyata bersumber dari  hasil  usaha  di  luar  program  unggulan  tersebut,  hal  ini  disebabkan  masih rendahnya  koordinasi  antar  OPD  dan  monitoring  di  internal  OPD. Kompleksitas  permasalahan  yang  terjadi  tidak  terlepas  dari  lemahnya koordinasi  sehingga  mengakibatkan  kinerja  institusi  terkait  juga  kurang optimal.

## Pustaka
Bekun, Stefanus dan Agustinus L. Tiza. 2017. Pemberdayaan MasyarakatPedesaan  Melalui  Transformasi  Nilai-Nilai  Kewirausahaan dalam  Pelaksanaan  Program  Desa  Mandiri  Cinta  Petani  (Sari  Tani)  di Kecamatan  Insana,  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara.  Agrimor  2  (1) 4-9. Jurnal Agribisnis Lahan Kering 2017. Universitas Timor.
Covey,  Stephen,  R.  1993. Principles  Centered  Leardership .  New  York. Franklin Covey.
Creswell,  John,  W.  2010.  (alih  bahasa,  AchmadFawaid). Research  Design Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif  dan  Mixed .  Pustaka  Pelajar. Yogyakarta.
Dima,  Yuliana  Kurniawati.2016.  Evaluasi  Pelaksanaan  dan  Strategi Keberlanjutan    Program  Padat  Karya  Pangan  di  Kabupaten  Timor Tengah  Utara.  Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik  Vol.  2  No. 4, pp 171- 176. Universitas Brawijaya.
Frederickson,  H.G.,  K.B.  Smith,C.W.  Larimer,  M.J.  Licari.  2012. The  Public Administration  Theory  Primer .  Second  Edition.  Boulder,  Colorado: Westview Press.
Grindle,  Merilee,  S.  1980. Politics  and  Policy  Implementation  in  the  Third World . New Jersey. Princeton University Press. Mahmudi,  2010. Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik .  UPP  STIM  YKPN. Yogyakarta.
Moleong, Lexy, J. 2001, Metode Penelitian Kualitatif . PT. RemajaRosdakarya. Bandung.
Parsons, W. 1995. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. Cheltenham, UK: Edward Elgar. Yin, Robert, K. 2002 . (alih bahasa Mudzakir) Case Study Research Design and Methods . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.