## KEBIJAKAN PARIWISATA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA YANG RESPONSIF DALAM WUJUD PENYEDIAAN SARANA AKSESIBILITAS BAGI WISATAWAN PENYANDANG DISABILITAS
Gandhes Kusuma Gumelar
Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tunas Pembangunan, Surakarta gumelargandhes@gmail.com
Danarti Karsono
Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tunas Pembangunan, Surakarta danartikarsono@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan menjawab dua permasalahan yaitu: (i) apakah kebijakan pariwisata di  Kota  Surakarta  sudah  memenuhi  parameter  aksesibilitas  bagi  wisatawan  penyandang disabilitas;  dan  (ii)  bagaimana  bentuk  ideal  kebijakan  pariwisata  bagi  wisatawan penyandang  disabilitas  di  Kota  Surakarta.  Pemerintah  wajib  mengimplementasikan  asas pembangunan  pariwisata  dan  mengakomodir  kebutuhan  sarana  prasarana  aksesibilitas wisatawan penyandang disabilitas, sehingga asas kesetaraan dapat direalisasikan. Sarana aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas di obyek wisata yang ditentukan dalam lokasi  studi  menjadi  parameter  mengukur  implementasi  kebijakan  pariwisata  Kota Surakarta.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  empirik.  Sumber  informasi menggunakan  data  primer  (hasil  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  dengan stakeholder pemangku kebijakan di Kota Surakarta) selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.  Pendekatan  konseptual,  digunakan  untuk  merumuskan  bentuk  ideal  kebijakan pariwisata  bagi  wisatawan  penyandang  adisabilitas  di  Kota  Surakarta.  Hasil  penelitian memberikan informasi bahwa; (i) kebijakan pariwisata di Kota Surakarta sudah memenuhi parameter aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas, namun penyediaan sarana prasarana  di  lapangan  belum  maksimal;  dan  (ii)  bentuk  ideal  kebijakan  pariwisata  bagi wisatawan  penyandang  disabilitas  di  kota  Surakarta  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota yang responsif terhadap kebutuhan aksesibilitas wisatawan penyandang disabilitas
Kata Kunci: aksesibilitas, disabilitas, kebijakan pariwisata

## Abstract
The  purpose  of  this  study  are  to  answer  two  problems:  (i)  whether  the  tourism  policy  in Surakarta has met the accessibility parameters for tourists with disabilities; and (ii) what is the ideal form of tourism policy for tourists with disabilities in Surakarta. The government is  obliged  to  implement  the  principle  of  tourism  development  and  accommodate  the accessibility  needs  of  tourists  with  disabilities,  so  that  the  principle  of  equality  can  be realized. Accessibility facilities for tourists with disabilities in the tourism objects specified in the study locations are the parameters for measuring the implementation of tourism policy in  Surakarta.  This  research  is  an  empirical  research  type.  Sources  of  information  using primary  data  (results  of  interviews,  observation  and  documentation  with  stakeholders  in Surakarta) then carried out a qualitative analysis. A conceptual approach is used to formulate the  ideal  form  of  tourism  policy  for  tourists  with  disabilities  in  Surakarta.  The  research results provide information that; (i) tourism policy in Surakarta City has met accessibility parameters for tourists with disabilities, but the provision of facilities and infrastructure in the field has not been maximal; and (ii) the ideal form of tourism policy for tourists with disabilities  in  the  city  of  Surakarta  can  be  realized  in  the  form  of  a  Peraturan  Daerah  or Peraturan Walikota that responsive to the accessibility needs of tourists with disabilities.
Keywords: Keywords: accessibility, disability, tourism policy
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 26 No. 1 Januari 2021 ISSN: 2598-2257 (2301-668X Print)

## I. PENDAHULUAN
Sektor  pariwisata  memiliki  peranan  besar dalam  proses  pembangunan  dan  pengembangan wilayah  dalam  memberikan  kontribusi  bagi pendapatan daerah maupun masyarakat. Bahkan di  beberapa  daerah  didapati  industri  pariwisata mampu  mengangkat  daerah  tersebut  dari keterbelakangan  dan  menjadikannya  sebagai sumber pendapatan utama. (Oka A. Yoeti: 2008). Obyek  wisata  adalah  segala  sesuatu  yang memilki  keunikan,  keindahan  dan  nilai  yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi  sasaran atau  tujuan  kunjungan  wisatawan.  (Muhammad Ridwan:  2012).  Oleh  karena  itu,  penting  bagi pemerintah melalui kebijakannya mengembangkan  potensi  obyek  wisata  dalam wujud  pembangunan  pariwisata.  Pembangunan pariwisata  harus  berdasarkan  prinsip  kesamaan, dimaksudkan  agar  setiap  masyarakat  dapat menikmati  pariwisata  tanpa  terkecuali.  (Harry Kurniawan, et.al , 2017).
Kebijakan  pariwisata  adalah  rangkaian tindakan  dan  keputusan  pemerintah  dalam mengatur  dan  mendayagunakan  komponen pariwisata.  (Mukhlis  Hamdi:  2014).  Kebijakan pariwisata  yang  baik  adalah  mengakomodir partisipasi masyarakat. Dengan demikian kebijakan pariwisata tersebut responsif terhadap kebutuhan  masyarakat  termasuk  kebutuhan penyandang  disabilitas.  Penyandang  disabilitas merupakan  salah  satu  unsur  masyarakat  yang memiliki keterbatasan.
Pemenuhan  kebutuhan  sarana  aksesibilitas bagi  wisatawan  penyandang  disabilitas  sesuai
dengan  asas  dalam  UU  No.  10  Tahun  2009 tentang  Kepariwisataan  yang  menyebutkan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas: (i) manfaat; (ii) kekeluargaan; (iii)  adil  dan  merata;  (iv)  keseimbangan;  (v) kemandirian;  (vi)  kelestarian;  (vii)  partisipatif; (viii)  berkelanjutan;  (ix)  demokratis;  (x) kesetaraan; dan (xi) kesatuan.
Kebijakan pariwisata adalah rangkaian tindakan  dan  keputusan  pemerintah  dalam mengatur  dan  mendayagunakan  komponen pariwisata.  (Mukhlis  Hamdi:  2014).  Kebijakan pariwisata yang baik adalah yang seluas-luasnya mengakomodir  partisipasi  masyarakat.  Dengan demikian kebijakan pariwisata tersebut responsif terhadap kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan  penyandang  disabilitas.  Penyandang disabilitas merupakan salah satu unsur masyarakat  yang  memiliki  keterbatasan.  Tugas pemerintah,  dalam  pembangunan  pariwisata adalah mengakomodir kemudahan sarana aksesbilitas  terhadap  keterbatasan  penyandang disabilitas  untuk  melaksanakan  asas  kesamaan dalam pembangunan pariwisata.
Difabel  secara  etimologis  berasal  dari  kata diffable ( people  with  different  abilities ). Masyarakat Barat menyebut penyandang disabilitas dengan istilah disable (tidak mampu), tetapi  ada  yang  menyebut  dengan  istilah  cacat (penyandang  cacat).  (Rina  Herlina:  2017). Indonesia mengakui hak-hak penyandang disabilitas  melalui  ratifikasi Convention  on  the Rights  of  Persons  with  Disabilities (CRPD) kedalam  UU  No.  19  Tahun  2011  tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 26 No. 1 Januari 2021 ISSN: 2598-2257 (2301-668X Print)
with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyangdang Disabilitas).
Pasal  9  UU  No.  9  Tahun  2011  menjamin penyandang  disabilitas  atau  mereka  yang memiliki  disabilitas  fisik,  mental,  intelektual atau  sensorik  berhak  untuk  mendapatkan pemenuhan  hak  aksesibilitas.  Hak  ini  sangat penting  dalam  rangka  menjamin  kemandirian dan  partisipasi  penyandang  disabilitas  dalam semua aspek kehidupan.
Dasar  pemikiran  diatas  mendorong  penulis melakukan  penelitian  dengan  parameter  sarana aksesibilitas  terhadap  wisatawan  penyandang disabilitas.  Pemilihan  Kota  Surakarta  sebagai obyek penelitian dilatarbelakangi oleh perkembangan  akses  sarana  pariwisata  di  Kota Surakarta yang pesat beberapa tahun terakhir.

## Gambar 1. Lokasi Penelitian
Sumber: Dinas Pariwisata Surakarta, 2020
Pariwisata  Kota  Surakarta  dibangun  melalui unsur-unsur  yang  menjadi  ciri  khasnya  seperti wisata  budaya,  wisata  kuliner  dan  konsistensi dalam  implementasi city  branding wisata  Kota Surakarta yaitu Solo, Spirit of Java yang berarti pembangunan  dan  pengelolaan  pariwisata  di
Kota Surakarta dijiwai oleh nilai-nilai keluhuran dan prismatik budaya Jawa.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  dengan  cara  berpikir  deskriptif analiktik,  dimana  penelitian  ini  lebih  mengarah pada  implementasi  kebijakan  pemerintah  Kota Surakarta dalam menyediakan sarana aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas.  Penelitian  Kualitatif  memandang objek  sebagai  sesuatu  yang  dinamis,  hasil konstruksi  pemikiran  dan  interprestasi  terhadap gejala yang diamati, serta utuh ( holistic ) karena setiap  aspek  dari  obyek  itu  mempunyai  satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah paradigma deduktif rasionalistik, dimana penelitian  deduktif  menggunakan  teori  atau konsep sebagai acuan dalam penelitian.
Lokasi  penelitian  mengacu  pada  beberapa obyek  wisata  terpilih  di  Kota  Surakarta,  yaitu Taman Balekambang, Museum Keris Nusantara, Museum Batik Danar Hadi, dan Jurug Solo Zoo berdasarkan dari hasil rekomendasi Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Surakarta, Viriani Noviasari, pada hari Senin 27 Juli  2020  pukul  13.00  WIB  Lokasi  studi penelitian divisualisasikan sebagai berikut:
Adapun  variabel  dan  indikator  di  dalam penelitian ini yaitu:
Tabel 1. Parameter dan Variabel Penelitian
PARAMETER VARIABEL KET Sarana Prasarana Aksesibilitas Ukuran Dasar Ruang Observasi Jalur Pedestrian Observasi Jalur Pemandu Observasi Area Parkir Observasi Ramp Observasi Rambu dan Marka Observasi Lavatory Observasi
Batasan penelitian ini mencakup ketersediaan sarana  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas diobyek  pariwisata    dalam  lokasi  studi  pada rentang waktu Mei-Agustus 2020.
Tahapan  penelitian  dilakukan  melalui beberapa tahapan, yaitu:
1. Tahap Persiapan Tahap  ini  dilakukan  untuk  merumuskan kerangka pemikiran yang meliputi pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian.
2. Tahap Pengumpulan Data
Tahapan ini dimaksudkan untuk pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder yaitu  dengan  cara  wawancara,  penyebaran kuesioner, observasi lapangan dan dokumentasi  kepada  responden  yang  telah ditentukan.
3. Tahap Analisis
Melakukan  evaluasi  terhadap  data  primer maupun  sekunder.  Analisis  yang  digunakan menggunakan  analisis  kualitatif.  Analisis kualitatif  yang  dilakukan  bertujuan  untuk mengetahui  ketersediaan  sarana  aksesibilitas bagi  wisatawan  penyandang  difabilitas  pada obyek wisata terpilih di Kota Surakarta.
4. Tahap Pembahasan
Pada  tahap  pembahasan  ini  menggunakan metode kualitatif. Pembahasan yang dilakukan  terhadap  ketersediaan  sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada obyek wisata terpilih di Kota Surakarta. Hasil pembahasan yang diperoleh dapat diharapkan dapat  mengetahui  dan  menganalisis  apakah kebijakan pariwisata di Kota Surakarta sudah memenuhi parameter sarana aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas serta dapat merumuskan bentuk ideal kebijakan pariwisata  bagi  wisatawan  penyandang disabilitas di Kota Surakarta.
5. Tahap Perumusan
Penulisan hasil dari penelitian sebagai hasil akhir  yang  dirangkum  dalam  kesimpulan. Penarikan  kesimpulan  disini  yaitu  apa  saja rekomendasi untuk Pemerintah Kota Surakarta  dalam  merumuskan  bentuk  ideal kebijakan pariwisata bagi wisatawan penyandang disabilitas di Kota Surakarta.

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Analisis  Kebijakan  Pariwisata  Di  Kota Surakarta Ditinjau Dari Parameter Aksesibilitas Bagi Wisatawan Penyandang
Disabilitas
Analisis kebijakan pariwisata di Kota Surakarta ditinjau  dari  parameter  aksesibilitas  bagi wisatawan penyandang disabilitas, diklasifikasikan  dalam:  (i)  parameter  substansi aturan  kebijakan;  dan  (ii)  fakta  empiris  berupa empiris  berupa  pemenuhan  indikator  sarana aksesibilitas di lapangan.
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 26 No. 1 Januari 2021 ISSN: 2598-2257 (2301-668X Print)
Lampiran  Peraturan  Daerah  Kota  Surakarta Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Rencana  Induk Pembangunan  Kepariwisataan  Daerah  Tahun 2016-2026 menyebutkan pembangunan
pariwisata Kota Surakarta
perlu: (i)
Pengembangan  fasilitas  umum  dan  fasilitas pariwisata  yang  aksesibel  bagi  semua (difable );
(ii)  Perlunya  fasilitas  umum  dan  fasilitas pariwisata yang  aksesibel  bagi semua (difable); dan  (iii)  Adanya  fasilitas  umum  dan  fasilitas pariwisata yang aksesibel bagi semua (difable).
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Surakarta,  Viriani  Noviasari  mendeskripsikan bahwa  pemenuhan  sarana  aksesibilitas  bagi wisatawan penyandang disabilitas telah dilakukan secara masif di beberapa obyek wisata seperti  Taman  Balekambang,  Museum  Keris Nusantara,  Museum  Batik  Danar  Hadi,  dan

## Jurug Solo Zoo.
Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Dinas Pariwisata  Kota  Surakarta  dalam  pemenuhan kebutuhan  sarana  aksesibilitas  bagi  wisatawan penyandang  disabilitas  adalah:  (i)  tidak  semua destinasi  pariwisata  berada  dalam  pengelolaan Dinas  Pariwisata,  misalnya  Wayang  Orang Sriwedari  yang  dikelola  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan. Hal ini secara langsung membatasi kewenangan  Dinas  Pariwisata  hanya  sebatas melakukan promosi saja; (ii) destinasi pariwisata yang  merupakan  benda/bangunan  cagar  budaya sulit untuk dilakukan pembangunan fisik sarana aksesibilitas. Pembangunan RAM, jalur pedestrian, marka dan bangun fisik lainnya harus memperhatikan ketentuan peraturan
benda/bangunan  cagar  budaya  agar  tidak merusak  atau  mengurangi local  wisdom yang tersedia;  dan  (iii)  anggaran masih  menjadi permasalahan klasik dalam implementasi kebijakan.
Fakta empiris sebagai parameter implementasi  kebijakan  pariwisata  di  Kota Surakarta  dilihat  dari  terpenuhinya  standar pembangunan sarana aksesibilitas bagi wisatawan  difabel.  Fakta  empiris  dalah  hal  ini adalah  mencocokan  dan  meneliti  kesesuaian antara peraturan kebijakan dengan implementasinya di lapangan.
Adapun dalam implementasi kebijakan berupa pembangunan sarana aksesibilitas bagi wisatawan  penyandang  disabilitas  di  Kota Surakarta,  harus  berpedoman  dan  memenuhi beberapa  parameter.  Hal  ini  merupakan  salah satu kelemahan implementasi kebijakan pembangunan sarana aksesibilitas karena belum mempunyai  parameter  baku.  Selama  ini pembangunan  fisik  sarana  aksesibilitas  hanya berpedoman  pada  PERMEN  PU  No.  30  Tahun 2006  tentang  Pedoman  teknis  Fasilitas  dan Aksesibilitas  Pada  Bangunan  Gedung  dan Lingkungan, namun belum ada koordinasi yang mengarah pada penyusunan pedoman pembangunan sarana aksesibilitas di lingkungan atau lokasi pariwisata.
Secara  normatit  menurut  Irfan  (2017),  sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas diklasifikasikan  menjadi  dua  macam.  Pertama, aksesibilitas  fisik  yang  diatur  dalam  PERMEN PU No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas  dan  Aksesibilitas  Pada  Bangunan
Gedung  dan  Lingkungan,  berupa  persyaratan teknis  fasilitas  dan  aksesibilitas  pada  bangunan gedung dan lingkungan, termasuk ruang terbuka dan  penghijauan  yang  dipergunakan  dan/atau dikunjungi orang, khususnya agar mudah diakses oleh  lansia  dan  penyandang  disabilitas.  Permen ini mengatur komponen bangunan dan lingkungan  berupa:  (1)  ukuran  dasar  ruang;  (2) jalur  pedestrian;  (3)  jalur  pemandu;  (4)  area parkir; (5) pintu; (6) ram; (7) tangga; (8) lift; (9) lift  tangga  ( stairway  lift );  (10)  toilet;  (11) pancuran;  (12)  wastafel;  (13)  telepon;  (14) perlengkapan  dan  peralatan  kontrol;  (15) perabot; dan (16) rambu dan marka.
Kedua , menurut M. Syafi’ie (2014),
aksesibilitas  non  fisik,  terkait  bagaimana informasi,  komunikasi  dan  teknologi  dapat digunakan atau dipahami penyandang disabilitas. Aksesibilitas non fisik  harus merespon kebitihan penyandang  disabilitas  berupa:  (1)  akses ketersediaan informasi yang dapat dipahami oleh penyandang  disabilitas  rungu, low  vision /  netra atau  kesulitan  belajar  ( learning  disability );  (2) membuat informasi yang lebih aksesibel dengan memodifikasi  bentuk  media  informasi  dalam format  tertentu,  seperti  mencetak  dalam font besar agar dapat diakses oleh individu low vision ;
(3)  memberikan  layanan  “ communication support ”,  supaya  penyandang  disabilitas  lebih memahami informasi yang ada, seperti membacakan  teks  tertentu  untuk  tuna  netra, menggunakan  catatan  atau  tulisan  ketika berkomunikasi dengan penyandang rungu wicara, menyediakan alat bantu dengar adaptif di bioskop dan sebagainya.
Terkait dengan kondisi lapangan obyek wisata di Kota Surakarta berdasarkan lokasi studi, maka pemenuhan  aksesibilitas  bagi penyandang disabilitas  dapat  diklasifikasikan  menjadi:  (i) kebutuhan  sarana  aksesibilitas  area  dalam      ( in door );  dan    (ii)   kebutuhan sarana  aksesibilitas  area  luar  ( out  door ).  Oleh karenanya,  penulis  menginventarisir  parameter sarana aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas  di  Kota  Surakarta  harus  memenuhi unsur:  (1)  ukuran  dasar  ruang,  (2)  jalur pedestrian, (3) jalur pemandu, (4) area parkir, (5) ramp,  (6)  rambu  dan  marka,  dan  (7) lavatory , yaitu sebagai berikut:

## Tabel 2. Variabel dan Indikator Penelitian
VARIABEL

## INDIKATOR
Ukuran Dasar Ruang Ukuran ruang ke depan-atas-samping min 180cm Jalur Pedestrian - Jauh dari lalu lintas kendaraan - Memiliki jalur lamdai
- Tidak licin
- Dapat dilewati dua jalur tanpa terjadi benturan Jalur Pemandu - Menyediakan jalur pemandu dengan tekstur ubin sesuai kriteria - Berdekatan dengan kursi taman, tempat sampah, dan telepon umum - Menuju elemen seperti toilet umum, ramp, parkir dan rambu atau marka Area Parkir Parkir khusus difabel yang itandai dengan adanya marka khusus Ramp Memiliki kelandaian yang tidak terlalu tajam Rambu dan Marka - Menunjukkan arah fasilitas bagi difabel - Ditempatkan bebas pandang tanpa penghalang
- Pencahayaan yang baik
- Tidak mengganggu arus pejalan kaki
Lavatory

## Design toilet khusus untuk difabel
Dari  ketentuan  variabel  di  atas,  kemudian diimplementasikan  ke  kondisi  lokasi  penelitian,
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 26 No. 1 Januari 2021 ISSN: 2598-2257 (2301-668X Print)
yaitu  Taman  Balekambang,  Museum  Keris Nusantara,  Museum  Batik  Danar  Hadi,  dan Jurug Solo Zoo, sehingga didapat fakta lapangan sebagai berikut:
Tabel 3. Fakta Lapangan
Berdasarkan  parameter  normatif  substansi perundang-undangan  dan  fakta  empiris,  maka hasil  analisis  kebijakan  pariwisata  di  Kota Surakarta  ditinjau  dari  parameter  aksesibilitas bagi  wisatawan  penyandang  disabilitas  sudah terpenuhinamun  implementasinya  di  lapangan sebagian besar masih banyak yang belum sesuai dengan  kebijakan  tersebut  sehingga  masih memerlukan berbagai tindakan penyempurnaan.

## B. Bentuk  Ideal  Kebijakan  Pariwisata  Bagi
Wisatawan  Penyandang  Disabilitas  Di  Kota Surakarta
Pembahasan  kedua  bertujuan  menemukan bentuk ideal kebijakan pariwisata bagi wisatawan  penyandang  disabilitas  di  Kota Surakarta.  Perumusan  ini  didasarkan  kepada fakta  empiris  pemenuhan  atau  ketersediaan sarana aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas yang menjadi parameter.
Bentuk  ideal  ini  sebagai  proyeksi  aturan konkret  yang  mengatur  terjaminnya  sarana aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas  di  Kota  Surakarta.  Selama  ini, pembangunan aksesibilitas difabel hanya mengacu pada PERMEN PU No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas  Pada  Bangunan  Gedung  dan Lingkungan.  Aturan  ini  belum  secara  spesifik menguraikan  kepentingan  destinasi  pariwisata, permasalahan jika obyek wisata berupa benda/cagar  bangunan,  wisata  alam  maupun wisata  budaya.  Oleh  karena  itu,  diperlukan bentuk ideal kebijakan pariwisata bagi wisatawan  penyandang  disabilitas  di  Kota Surakarta.  Bentuk  ideal  kebijakan  ini  dapat diwujudkan  secara  konkret  dalam  bentuk peraturan daerah Kota Surakarta.
Adapun  bentuk  ideal  yang  dimaksud,  bahwa dalam  kebijakan  pariwisata  tersebut  harus responsif terhadap kebutuhan sarana aksesibilitas wisatawan  penyandang  disabilitas  sehingga keterbatasan  yang  ada  dapat  diakomodir  secara nyata  berupa  implementasi  kebijakan  yang dimaksud.  Sisi  responsif  yang  mengakomodir kebutuhan sarana aksesibilitas wisatawan penyandang  disabilitas  diinventarisir  sebagai berikut:
VARIABEL TAMAN BALE KAMBA NG
MUSEUM KERIS NUSANTA RA MUSEUM
BATIK DANAR HADI JURUG SOLO
ZOO Ukuran Dasar Ruang Sudah sesuai Sudah sesuai Sudah sesuai Sudah sesuai Jalur Pedestrian Sudah sesuai Sudah sesuai Jalur  yang dilewati masih terkesan sempit, terutama bagi pengguna kursi roda.
Ada beberapa jalur yang tidak bisa dilewati 2 arah Jalur Pemandu Hanya ada di area parkir dan area depan taman Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Area Parkir Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ramp Sudah tersedia, tetapi masih kurang di beberapa area Sudah sesuai dan tersedia di semua area
Tidak tersedia Sudah tersedia, tetapi masih kurang di beberapa area Rambu dan Marka Sudah tersedia, tetapi masih kurang di beberapa area
Sudah sesuai Tidak ada Sudah tersedia, tetapi masih kurang di beberapa area Lavatory Sudah tersedia, tetapi cuma ada di area pintu masuk.
Sudah sesuai Tidak ada Sudah sesuai
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 26 No. 1 Januari 2021 ISSN: 2598-2257 (2301-668X Print)
1. Menyamakan  visi  dan  arah  kebijakan
Stakeholder kepariwisataan  Kota  Surakarta (Dinas  Pariwisata,  Dinas  Pendidikan  Dan Kebudayaan  serta  Dinas  Pembangunan Umum) dalam pembangunan sarana aksesibilitas wisatawan difabel
Penyamaan  visi  dan  misi  diperlukan untuk  menyeragamkan  rangkaian  kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk menyeragamkan  arah  kebijakan  mulai  dari tahap perencanaan, implementasi, monitoring dan  pengawasan  sampai  pada  evaluasi kebijakan.
2. Membuat parameter baku pembangunan fisik sarana  aksesibilitas  khusus  untuk  destinasi pariwisata  bagi  wisatawan  penyandang disabilitas
Kelemahan  terbesar  dalam  membangun sarana aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas, adalah belum adanya parameter  baku.  Selama  ini  parameter  baku hanya berpedoman kepada PERMEN PU No. 30  Tahun  2006  tentang  Pedoman  teknis Fasilitas  dan  Aksesibilitas  Pada  Bangunan Gedung dan Lingkungan.
3. Menambahkan  sarana  aksesibilitas  bagi penyandang disabilitas sensorik dan penyandang disabilitas intelektual Pemenuhan sarana aksesibilitas bagi wisatawan  penyandang  disabilitas  di  Kota Surakarta masih terbatas kepada penyandang disabilitas fisik, belum mencakup penyandang disabilitas  sensorik  dan  intelektual.  Hal  ini untuk memungkinkan adanya wisatawan atau researcher  penyandang  disabilitasi  sensorik
yang  semisal  ingin  melakukan  penelitian  di Museum atau destinasi wisata sejarah, hal ini perlu diperhatikan pemenuhan sarana aksesibilitasnya.
4. Memantau  dan  mengawasi  pembangunan jalur  pedestrian  dan  jalur  pemandu  sebagai lajur  utama  penyandang  disabilitas  sehingga tidak ditemukan mal-fungsi.
Jalur  pedesterian  sejatinya  dipakai  sebagai jalur  utama  pejalan  kaki,  namun  masih  ada yang  menggunakan  jalur  tersebut  dengan merubah fungsinya. Urgensi jalur pedesterian bagi penyandang disabilitas adalah memisahkan  antara  penyandang  dengan keramaian supaya mempermudah aksesibilitas
5. Mengadakan  audiensi  temporer  kepada komunitas  difabel  Kota  Surakarta.  Audiensi perlu dilakukan sebab dapat menjadi pandangan  terhadap  kebutuhan  wisatawan penyandang  disabilitas  terhadap  sarana aksesibilitas di lokasi wisata Kota Surakarta. Ketersediaan sarana aksesibilitas bagi wisatawan  penyandang  disabilitas  di  lokasi studi yang belum lengkap, menjadi indikator implementasi  kebijakan  pariwisata  apakah sudah responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas atau belum. Implikasinya  terletak  pada  terhambatnya kemandirian  dan  menyebabkan  lingkungan pariwisata yang tidak ramah difabel. Aksesibilitas pada dasarnya disediakan untuk mewujudkan  kemandirian  dan  menciptakan lingkungan  binaan  yang  ramah  bagi  semua orang, termasuk penyandang cacat
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 26 No. 1 Januari 2021 ISSN: 2598-2257 (2301-668X Print)
sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas. Implikasi lainnya adalah
ketidakmampuan pemerintah dalam pemenuhan hak difabel menyebabkan pemikiran adanya diskriminasi terhadap kaum difabel.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Analisis  kebijakan  pariwisata  di  kota Surakarta ditinjau dari parameter aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas sudah dipenuhi dengan adanya Perda Kota Surakarta No.  13  Tahun  2016  tentang  Rencana  Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2026,  yang  secara  spesifik  mengatur aksesibilitas  bagi  wisatawan  penyandang disabilitas. Hal ini didukung dengan implementasi kebijakan pembangunan sarana aksesibilitas  di  Taman  Balekambang,  Solo Zoo, Museum Keris dan Museum Danarhadi, meskipun belum sepenuhnya terpenuhi.
2. Bentuk  ideal  kebijakan  pariwisata  bagi wisatawan  penyandang  disabilitas  di  kota Surakarta  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk Peraturan  Daerah  atau  Peraturan  Walikota yang responsif terhadap kebutuhan aksesibilitas  bagi  wisatawan  penyandang disabilitas dengan jalan: (i) Menyamakan visi dan arah kebijakan Stakeholder
kepariwisataan Kota Surakarta (Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  serta  Dinas  Pembangunan
Umum) dalam pembangunan sarana aksesibilitas wisatawan difabel; (ii) Membuat
parameter  baku  pembangunan  fisik  sarana aksesibilitas khusus untuk destinasi pariwisata bagi  wisatawan  penyandang  disabilitas;  (iii) Menambahkan  sarana  aksesibilitas  bagi penyandang disabilitas sensorik dan penyandang disabilitas intelektual; (iv) Mengadakan  audiensi  temporer  kepada komunitas  difabel  Kota  Surakarta;  dan  (v) Mengadakan  audiensi  temporer  kepada komunitas difabel Kota Surakarta.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik . Bogor: Ghalia Indonesia,
Haryanti,  Rina  H  dan  Sari,  Candra,  (2017),
“Aksesibilitas  Pariwisata  Bagi  Difabel  di Kota  Surakarta  (Studi  Evaluasi  Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  30 Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung  dan  Lingkungan),” Spirit  Publik ,
Vol. 12 (1), hlm. 85-96.
Irfan, et. al. , (2017), “Kajian Aksesibilitas Kaum Difabel Pada Gedung Pasar Aceh Berdasarkan  Persepsi  Masyarakat,  Lansia dan  Penyandang  Cacat,” Jurnal  Teknik Sipil  Universitas  Syiah  Kuala ,  Vol.  1  (2), hlm. 533-542.
Kurniawan, Harry, et. al., (2017), Perancangan Aksesibilitas  Untuk  Fasilitas  Publik ,”
Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press
Ridwan, Muhamad. 2012.  “ Perencanaa n
Pengembangan Pariwisata . Medan: Sofmedia
Syafi’ie,  M,  (2014),  “Pemenuhan  Aksesibilitas
Bagi  Penyandang  Disabilitas”, Jurnal Inklusi , Vol. 1 (2), hlm. 269-290.
Yoeti,  Oka  A.  2008. Perencanaan  dan
Pengembangan Pariwisata . Jakarta: Pradnya Paramita