Persepsi Penyuluhan Pertanian dalam Penyelenggaraan ............ (Dayat)

## PERSEPSI PENYULUH PERTANIAN DALAM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN ERA OTONOMI DAERAH
Perception of the Implementation of Agricultural Extension in Autonomy Regional Era
Dayat* Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor
*Korespondensi penulis. E-mail maryanistpp@yahoo.co.id
Diterima: Nopember 2017 Disetujui terbit: April 2017 ABSTRACT
The era of regional autonomy is marked by the migration of agricultural extension management from the central to local governments. The incident did not immediately make the re-elucation run optimally. Nevertheless, the Bogor district government has been trying to manage and organize counseling. The study aims to describe the implementation of farmer-based agricultural extension in the era of regional autonomy in Bogor Regency. This research is a quantitative research with the sample is agricultural extension workers. Data were analyzed using descriptive statistics. The results showed that the implementation of agricultural extension in Bogor Regency has not fully reflect regional autonomy and farmer based. Most indicators of the implementation of the extension have not been fully implemented. Management and decision-making do not reflect the authority of local government. The extension approach has not reflected the bottom up, the pattern has not oriented specifically local, stakeholders have not been synergic, the program has not oriented to the needs of farmers, educational development of extension workers have not been fully facilitated, the funding has not been optimally provided, the outcomes have not been fully in favor of behavior change and empowerment. Nevertheless, some of these indicators include the purpose of counseling has led to increased income and welfare of farmers and extension methodologies that have been submitted interactively.
Keywords: regional autonomy, management of extension, agricultural extension

## ABSTRAK
Era otonomi daerah ditandai dengan berpindahnya pengelolaan penyuluhan petanian dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Peristiwa tersebut tidak segera membuat penyelenggaraan penyuluhan kembali berjalan optimal. Namun demikian, pemerintah kabupaten bogor telah berusaha melakukan pengelolan dan penyelenggaraan penyuluhan. Penelitian bertujuan mendeskripsikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian berbasis petani di era otonomi daerah di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Responden penelitian adalah seluruh penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor. Data dianalisis dengan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Bogor belum sepenuhnya mencerminkan otonomi daerah dan berbasis petani. Sebagian besar indikator penyelenggaraan penyuluhan belum sepenuhnya dilaksanakan. Pengelolaan dan pengambilan keputusan belum mencerminkan kewenangan pemerintah daerah. Pendekatan penyuluhan belum mencerminkan bottom up , pola belum berorientasi spesifik lokalita, stakeholder belum terjalin sinergis, program belum berorientasi kebutuhan petani, materi belum sepenuhnya sesuai kebutuhan petani, pengembangan pendidikan belum sepenuhnya difasilitasi, pendanaan belum optimal, luaran penyuluhan belum sepenuhnya berpihak pada perubahan perilaku dan pemberdayaan. Namun demikian beberapa indikator telah dilaksanakan diantaranya tujuan penyuluhan sudah
Jurnal Penyuluhan Pertanian Vol. 12 No. 1, Mei 2017
mengarah pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, metodologi sudah disampaikan secara interaktif.
Kata Kunci : otonomi daerah, penyelenggaraan, penyuluhan pertanian

## PENDAHULUAN
Sejak diberlakukannya otonomi daerah, penyelenggaraan penyuluhan pertanian telah diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Payung hukum peristiwa tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 serta Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 2001. Penyerahan itu ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 tahun 2002 yang menetapkan penyuluhan pertanian sebagai kewenangan wajib pemerintah Kabupaten/Kota. Pemberlakuan Undang- Undang Otonomi Daerah (Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004), telah mengakibatkan terjadinya banyak perubahan. Perubahan tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam hal ini penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang mengalami perubahan paradigma. Kuhn (Nugroho, 2008) mengemukakan bahwa paradigma merupakan suatu ide atau gagasan, pengalaman dalam filosofi ilmu pengetahuan. Menurut Slamet (2003) paradigma adalah pola pikir, pola pandang, dan pola pelaksanaan. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dulunya menjadi kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Penyelenggaraan penyuluhan yang lebih terdesentralisasi tersebut diharapkan dapat mengimplementasikan pendekatan penyuluhan pertanian yang lebih bottom up daripada bersifat top down . Demikian juga, pendekatan penyuluhan yang bersifat intruksi menjadi pendekatan penyuluhan yang bersifat partisipatif. Pembangunan pertanian yang dahulunya berorientasi produksi berubah menjadi pembangunan pertanian yang berorientasi agribisnis. Adanya perubahan- perubahan tersebut, menuntut adanya kesiapan sumberdaya manusia yang berkualitas, khususnya para petani dan penyuluh pertanian sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Sistem penyuluhan pertanian di dalam otonomi daerah adalah sistem penyuluhan pertanian yang digerakan oleh petani dengan demikian petani harus dimampukan, diberdayakan, sehingga petani memiliki keahlian- keahlian yang dapat menyumbangkan kegiatannya ke arah usahatani yang modern dan mampu bersaing, maupun menjalin jaringan kerja sama diantara sesama petani maupun dengan kelembagaan sumber ilmu/teknologi, serta mata rantai agribisnis yang peluangnya tersedia. Jadi pada akhirnya petani akan menyelenggarakan sendiri kegiatan penyuluhan pertanian, dari petani, oleh petani dan untuk petani (konsep penyuluh swadaya) (Djari 2007). Dengan banyaknya perubahan yang telah dan sedang terjadi di lingkungan pertanian, baik pada tingkat individu petani, tingkat lokal, tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional, maka pelaksanaan penyuluhan pertanian perlu dilandasi oleh pemikiran-
pemikiran yang mendalam tetang situasi baru dan tantangan masa depan yang dihadapi oleh penyuluhan pertanian. Kondisi demikian diperlukan paradigma baru penyuluhan pertanian. Menurut Slamet (2003) paradigma baru ini bukan untuk merubah prinsip-prinsip penyuluhan, tetapi diperlukan untuk mampu merespon tantangan- tantangan baru yang muncul dari situasi baru itu. Paradigma baru penyuluhan pertanian dimaksud meliputi: (1) Jasa informasi, (2) Lokalitas, (3) Berorientasi agribisnis, (4) Pendekatan kelompok, (5) Fokus kepada kepentingan petani, (6) Pendekatan humanistik egaliter, (7) Profesionalisme, (8) Akuntabilitas, dan (9) Memuaskan petani. Kabupaten Bogor merupakan salah satu Pemerintah Daerah Tingkat II yang mendapat imbas dari adanya perubahan tersebut. Mengingat letaknya sebagai penyangga ibu kota, Kabupaten Bogor memiliki posisi penting dalam penyediaan dan suplai pangan. Pengelolaan pangan sangat terkait erat dengan penyelenggaraan penyuluhan. Oleh karena itu, terjadinya perubahan penyelenggaraan penyuluhan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadikan penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Bogor harus berbenah lebih cepat dibanding daerah lainnya. Berdasarkan konsep pemikiran yang telah diuraikan di atas memunculkan pertanyaan bagaimana gambaran penyelenggaraan penyuluhan pertanian berbasis petani di era otonomi daerah di Kabupaten Bogor? Selaras dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian berbasis petani di era otonomi daerah di Kabupaten Bogor.

## METODE
Lokasi penelitian di Kabupaten Kabupaten Bogor pada tahun 2016. Populasi dalam penelitian ini terdiri atas Penyuluh Pertanian yang berada di Wilayah Kerja BP3K Cigudeg, Leuwiliang, Cibungbulang, Dramaga, Jonggol dan Cariu Kabupaten Bogor. Responden penelitian adalah semua Penyuluh Pertanian (Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas) di BP3K Cigudeg, Leuwiliang, Cibungbulang, Dramaga, Jonggol dan Cariu Kabupaten Bogor. Jenis data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara dengan responden atau melalui pengisian kuesioner dan observasi (pengamatan dan pencatatan), sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen tertulis bersumber dari institusi pemerintah (BP3K/BP4K, BPS, Dinas Pertanian), Majalah Profesional, Jurnal, Media Massa, dan Internet. Data dari sumber lain (informan kunci) seperti penyuluh, kepala UPTD/KCD, Kepala BP3K atau nara sumber lain yang terkait diperoleh melalui wawancara mendalam, yang bersifat sebagai data pendukung atau untuk verifikasi. Dalam penelitian ini digunakan instrumen berupa daftar pertanyaan yang berisikan item-item yang menjelaskan tentang indikator penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang diteliti. Daftar pertanyaan dan atau pernyataan (kuesioner) yang diberikan kepada responden telah dilengkapi dengan pilihan jawaban. Instrumen yang digunakan telah melalui uji validitas dan reliabilitas dan telah dinyatakan valid dan reliabel. Untuk mencapai
tujuan penelitian, analisis statitistika yang dipakai adalah statistik deskriptif (modus dan persentase). HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil penelitian mengenai penyelenggaraan penyuluhan pertanian berbasis petani di era otonomi daerah di Kabupaten Bogor tertera pada Tabel 1.
Tabel 1. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Era Otonomi Daerah
No Variabel Atribut Persepsi Penyuluh Tidak dilaksanakan Sebagian/ kadang- kadang dilaksanakan Sepenuhnya dilaksanakan Σ % Σ % Σ % 1 Pengelolaan dan pengambilan keputusan Dilakukan oleh pemerintah daerah 6 7.5 59 73.8 15 18.8 2 Tujuan penyuluhan Dilaksanakan untuk menigkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani 17 21.3 17 21.3 46 57.5 3 Pendekatan penyuluhan Dilaksanakan secara bottom up 6 7.5 45 56.3 29 36.3 4 Metodologi penyuluhan Disampaikan secara interaktif dan teknologi spesifik lokasi (kearifan lokal) 15 18.8 30 37.5 35 43.8 5 Sistem penyuluhan Dilaksanakan untuk pemberdayaan petani agar memilih yang terbaik 9 11.3 29 36.3 42 52.5 6 Pola penyuluhan Berorientasi sumberdaya dan sistem sosial budaya spesifik lokasi 17 21.3 32 40.0 31 38.8 7 Sumber informasi/inovasi Didapat dari petani, swasta, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, media indformasi, LSM 9 11.3 58 72.5 13 16.3 8 Peran penyuluh Sebagai pemandu dan pendamping 0 0.0 22 27.5 58 72.5 9 Kedudukan Petani Sebagai mitra yang aktif dalam penyuluhan 8 10.0 18 22.5 54 67.5 10 Program penyuluhan Berorientasi kebutuhan petani dan terpadu 2 2.5 43 53.8 35 43.8 11 Materi penyuluhan Disesuaikan kebutuhan petani ( bottom up ) 5 6.3 39 48.8 36 45.0 12 Metode penyuluhan Diberikan sebagai kegiatan belajar melalui pengalaman dan penemuan 4 5.0 46 57.5 30 37.5 13 Pendidikan penyuluh Sudah semua tamatan setara strata 1 1 1.3 77 96.3 2 2.5 14 Pendanaan penyuluhan Berasal dari urun biaya, pemda, LSM, perusahaan, subsidi pemerintah pusat 19 23.8 58 72.5 3 3.8 15 Luaran penyuluhan Berupa perubahan perilakudan pemberdayaan petani 12 15.0 43 53.8 25 31.3 16 Bahan penyuluhan Disiapkan oleh petani dan urun biaya 32 40.0 44 55.0 4 5.0
No Variabel Atribut Persepsi Penyuluh Tidak dilaksanakan Sebagian/ kadang- kadang dilaksanakan Sepenuhnya dilaksanakan Σ % Σ % Σ % 17 Penyelenggaraan penyuluhan Dilakukan oleh penyuluh bersama petani dan stakeholder lainnya 6 7.5 47 58.8 27 33.8 18 Penyedia pelayanan penyuluhan Dilakukan oleh petani, swasta, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, LSM 11 13.8 64 80.0 5 6.3 Hasil analisis deskriptif yang tertera pada Tabel 1 menunjukkan sebagian besar (73,8%) penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor memiliki persepsi bahwa pengelolaan dan pengambilan keputusan sebagian dilakukan oleh pemerintah daerah dengan campur tangan pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan peran pemerintah Kabupaten Bogor telah terlihat dalam melakukan pengelolaan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian. Pada awal diberlakukannya otonomi daerah, pengelolaan penyuluhan pertanian telah diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai UU No. 22 tahun 1999 dan PP No.25 tahun
2000 serta Keppres No.5 tahun 2001.
Penyerahan itu ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 130-67 tahun 2002 yang menentapkan penyuluhan pertanian sebagai kewenangan dan kewajiban pemerintah Kabupaten dan Kota. Dengan diberlakukannya undang-undang Otonomi Daerah (UU No. 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004), mengakibatkan terjadi perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam hal ini penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Kondisi pengelolaan dan pengambilan keputusan tersebut sesuai dengan reorientasi pembangunan pertanian saat ini. Pemerintah Kabupaten Bogor telah terlihat melakukan pola pendekatan pembangunan pertanian yang berbasis masyarakat ( community based development ) di era otonomi daerah selaras pendapatnya Padmowihardjo (2004) diharapkan menjadi kebutuhan bagi pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah mau dan mampu untuk membiayai kegiatannya. Untuk itu, jika semula gerakan penyuluhan lebih mengarah kepada gerakan nasional atau national movement , maka sekarang penyuluhan pertanian di daerah, yang adalah penyuluhan berbasis masyarakat, diharapkan dapat menjadi gerakan di daerah masing- masing atau regional movement termasuk Pemerintah Kabupaten Bogor. Dengan demikian, penyuluhan pertanian yang berbasis masayarakat dan menjadi regional movement , dapat diselenggarakan oleh Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai kelembagaan terdepan dan dilaksanakan melalui kelompok- kelompok hamparan atau kelompok usaha di desa dan kelompok domisili serta pos pelayanan penyuluhan pertanian (posluhtan) di dusun atau masyarakat. Penyuluhan pertanian yang berbasis masyarakat (community base agricultural extension), diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama
Jurnal Penyuluhan Pertanian Vol. 12 No. 1, Mei 2017
pembangunan nasional. Untuk mendukung terselenggaranya tujuan tersebut, maka alur atau struktur penyelenggaraan penyuluhan pertanian diharapkan tidak lagi diatur dari pusat, tetapi dapat didelagasikan ke daerah yang melipti kabupaten, kecamatan, desa, dan dusun (masyarakat). Dengan demikian rekomendasi Minh et al (2014) bahwa harmonisasi kelembagaan yang terkait dengan penyuluhan pertanian untuk mengoptimalkan penyelenggaraan penyuluhan perlu diterapkan. Hasil penelitian pada Tabel 1 memperlihatkan sebagian besar (57,5%) penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor memiliki persepsi bahwa tujuan penyuluhan sepenuhnya dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesajahteraan petani, jadi tidak hanya untuk tujuan memaksimalkan peningkatan produksi. Persepsi penyuluh pertanian tersebut sudah bergeser kearah tujuan jangka panjang yang lebih baik. Situasi ini mendukung Tjitropranoto (1990) yang menyatakan bahwa semula tujuan penyuluhan menekankan pada bimbingan kepada petani dalam berusahatani yang baik, berubah menjadi tekanan pada alih tehnologi, yakni mengusahakan agar petani mampu meningkatkan produktivitas dan produksinya, dan menekankan pada tercapainya target produksi padi, baik target nasional, daerah maupun lokal. Namun demikian, selanjutnya bergeser menjadi bertujuan pada meningkatkan pendapatan dan kesajahteraan petani. Pendekatan penyuluhan sebagian besar (56,3%) penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor memiliki persepsi bahwa pendekatan penyuluhan kadang-kadang dilaksanakan secara bottom up , dan kadang-kadang masih dilaksanakan secara top down . Berdasarkan pendekatannya (Slamet 2003), paradigma pendekatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian telah bergeser dari yang dahulu bersifat top down menjadi pendekatan bottom up . Pendekatan penyuluhan top down lebih bersifat intruksi dari atas ke bawah, dari pemerintah ke masyarakat. Sebaliknya, pendekatan bottom up, pendekatan penyuluhan yang bersifat partisipatif dan pembangunan pertanian yang berorientasi produksi berubah menjadi pembangunan pertanian yang berorientasi agribisnis. Mencermati kondisi Tabel 3 tersebut, pendekatan penyuluhan di Kabupaten Bogor berada pada kondisi transisi yaitu pada kondisi sedang mengalami perubahan. Harapannya pada massa depan, pendekatan bottom up lebih dominan dari pada top down . Pendekatan bottom up lebih menjanjikan membawa masyarakat menjadi lebih baik karena seperti dikemukakan Djari (2007), pendekatan ini digerakan oleh petani dengan demikian petani dapat dimampukan, diberdayakan, sehingga petani memiliki keahlian- keahlian yang dapat menyumbangkan kegiatannya ke arah usahatani yang modern dan mampu bersaing, maupun menjalin jaringan kerja sama diantara sesama petani maupun dengan kelembagaan sumber ilmu/teknologi, serta mata rantai agribisnis yang peluangnya tersedia. Jadi pada akhirnya petani akan menyelenggarakan sendiri kegiatan penyuluhan pertanian, dari petani, oleh petani dan untuk petani. Selanjutnya mengenai implementasi metode penyuluhan, hasil penelitian yang tertera pada Tabel 1 menginformasikan bahwa sebagian besar (43,8%) penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor
Persepsi Penyuluhan Pertanian dalam Penyelenggaraan ............ (Dayat)
memiliki persepsi bahwa metode penyuluhan sepenuhnya disampaikan secara interaktif. Implementasi metode interaktif dalam kegiatan penyuluhan di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan sudah berjalan relatif lebih baik. Metode interaktif berarti bahwa kegiatan penyuluhan menerapkan metode pendekatan komunikasi dua arah yang mencerminkan keaktifan kedua belah pihak. Menurut Kisworo et al (2016), metode interaktif merupakan metode ideal yang semestinya menjadi standar metode dalam proses belajar. Dengan demikian kegiatan penyuluhan di Kabupaten Bogor sudah cukup ideal. Namun demikian masih dapat ditingkatkan lagi karena tingkat implementasi metode interaktif baru 43,8 persen. Hasil penelitian mengenai sistem penyuluhan sebagian besar (52,5%) penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor memiliki persepsi bahwa sistem penyuluhan sepenuhnya dilaksanakan untuk pemberdayaan petani agar memilih yang terbaik. Penyelenggaraan penyuluhan idealnya dilakukan untuk menumbuhkan keberdayaan petani. Di beberapa Negara, pemberdayaan telah terbukti mampu mengurangi kemiskinan di pedesaan (Fonchingong and Fonjong 2003, Ofuoku and Isife 2009) dan pemberdayaan dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan lokal (Schmidt et al 2015). Dengan demikian kegiatan penyuluhan di Kabupaten Bogor sudah mengarah kepada memberdayakan petani yang harapannya mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Namun demikian penyuluhan yang memberdayakan masih dapat ditingkatkan lagi karena tingkat pencapaiannya baru 52,5 persen. Mengenai pola penyuluhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar (40,0%) penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor memiliki persepsi bahwa pola penyuluhan kadang-kadang dilaksanakan berorientasi sumberdaya dan sistem sosial budaya spesifik lokasi, dan terkadang dilakukan secara umum dan seragam tanpa mempertimbangkan kearifan lokal. Menurut Slamet (2003), lokalitas artinya penyuluhan pertanian harus lebih memusatkan perhatian pada kebutuhan pertanian dan petani di daerah kerjanya sebagai akibat dari adanya desentralisasi dan otonomi daerah. Rendahnya pola penyuluhan pemerintah daerah Kabupaten Bogor dengan spesifik lokalita harus menjadi perhatian mendalam mengingat ekosistem daerah kerjanya harus dikuasai dengan baik secara rinci. Informasi-informasi yang disediakan harus sesuai dengan kondisi daerahnya; teknologi yang dianjurkan harus teknologi yang sudah dicoba dan berhasil di daerah yang bersangkutan. Mengenai sumber informasi, hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (72,5%) penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor memiliki persepsi bahwa sumber informasi/inovasi penyuluhan kadang-kadang didapat dari petani, sektor swasta, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, media informasi dan LSM. Kondisi ini menunjukkan beragamnya sumber informasi yang menjadi sumber materi penyuluhan. Kegiatan penyuluhan harus dapat mengakses pada berbagai sumber informasi sebagaimana Slamet (2003) menjelaskan bahwa penyuluhan pertanian seyogyanya dapat berfungsi melayani kebutuhan informasi para petani. Bertani adalah profesi para petani yang memerlukan
Jurnal Penyuluhan Pertanian Vol. 12 No. 1, Mei 2017
informasi baru tentang segala hal yang berkaitan dengan usahataninya, seperti informasi baru tentang teknologi budidaya pertanian, tentang sarana proroduksi, permintaan pasar, harga pasar, cuaca serangan dan ancaman hama dan penyakit, berbagai alternatif usahatani lain, dan lain sebagainya. Konsekuensinya , penyuluh pertanian harus mapu menyiapkan, menyediakan dan menyajikan segala informasi yang diperlukan oleh para petani. Infromasi tersebut seharusnya merupakan teknologi baru atau inovasi yang sudah diadaptasi (Eastwood et al 2017). Indikator berikutnya mengenai peran penyuluh. Hasil penelitian menginformasikan bahwa sebagian besar (72,5%) penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor memiliki persepsi bahwa peran penyuluh sepenuhnya bertindak sebagai pemandu dan pendamping petani. Peran penyuluh sebagai pemandu dan pendamping menunjukkan bahwa penyuluh sudah bersikap humanis atau memanusiakan manusia. Berdasarkan wawancara mendalam, pernyataan responden mendukung data kuantitatif bahwa penyuluh pada kegiatan penyuluhan memposisikan diri sebagai fasilitator. Kondisi tersebut merupakan kondisi ideal sebagaimana Mardikanto (2009) merekomendasikan bahwa semestinya penyuluh memposisikan diri sebagai fasilitator. Terkait dengan kedudukan petani, sebagian besar (67,5%) penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor memiliki persepsi bahwa kedudukan petani pada saat ini sepenuhnya didudukkan sebagai mitra yang aktif dalam penyuluhan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Bogor tidak hanya menempatkan petani sebagai penerima pesan dan pengguna teknologi. Menurut Slamet (2003) kondisi demikian disebut pendekatan humanistik-egaliter . Pada pendekatan ini penyuluhan pertanian agar berhasil dengan baik harus disajikan kepada petani dengan menempatkan petani dalam kedudukan yang sejajar dengan penyuluhnya, dan diperlakukan secara humanistik dalam arti mereka dihadapi sebagai manusia yang memiliki kepentingan, kebutuhan, pendapat, pengalaman, kemampuan, harga diri, dan martabat. Pendekatan humanistik-egaliter akan menumbuhkan sikap saling menghargai antara penyuluh dan petani. Hasil penelitian untuk program penyuluhan, sebagian besar (53,8%) penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor memiliki persepsi bahwa program penyuluhan masih sebagian yang dilaksanakan berorientasi kebutuhan petani, tetapi sebagian lagi masih berorientasi sektoral dan tidak menghargai teknologi lokal. Idealnya program penyuluhan Fokus pada kepentingan petani, artinya kepentingan petani harus selalu menjadi titik pusat perhatian penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian harus berpihak kepada petani, dan bukan kepada lainnya. Kepentingan petani sederhana yaitu mendapat imbalan yang wajar dan adil dari jerih payah dan pengorbanan lainnya dalam berusahatani, dan mendapatkan kesempatan untuk memberdayakan dirinya sehingga mampu mensejajarkan dirinya dengan unsur masyarakat lainnya. Situasi ini menjadi bahan evaluasi pemerintah Kabupaten Bogor untuk perbaikan program penyuluhan di masa yang akan datang. Penyuluh pertanian harus lebih mendekatkan dirinya dengan petani dan lebih menghayatai
Persepsi Penyuluhan Pertanian dalam Penyelenggaraan ............ (Dayat)
kepentingan-kepentingan mereka, serta mengubah pola loyalitasnya kepada atasan dan instansi tempatnya bekerja. Prinsip ini hanya akan bisa dilaksanakan bila penyuluhan pertanian di tingkat lapangan diberi otonomi untuk menentukan sendiri bersama kelompok tani mengenai program- program yang akan dilaksanakan. Penyuluh pertanian seperti rekomendasi Slamet (2003) harus benar-benar mampu mengidentifikasi kepentingan petani dan menuangkannya dalam program- program penyuluhan melalui kerjasama sejati dengan para petani. Dengan demikian ada relevansi materi penyuluhan dengan kebutuhan, tidak adanya paksaan dalam belajar dan pembelajar bebas mencoba pengalaman baru seperti yang telah dikemukakan Rogers (1969) dan Khotib et al (2013). Mengenai materi penyuluhan, hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (48,8%) penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor memiliki persepsi bahwa materi penyuluhan sebagian disusun berdasarkan perencanaan penyuluhan secara bottom up (disesuaikan dengan kebutuhan petani), sebagian lagi perencanaan penyuluhan masih disusun berdasarkan paket teknologi dan rekomendasi pemerintah. Kondisi ini berarti materi penyuluhan ditentukan secara kombinasi antara kebutuhan petani dengan program pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Kombinasi dalam menentukan materi penyuluhan antara bottom up dan top down merupakan kondisi ideal. Namun demikian hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kondisi ideal tersebut baru mencapai 48%, sehingga pemerintah Kabupaten Bogor harus berupaya mengkondisikan sebaik mungkin. Perlu diingat bahwa matei penyuluhan seharusnya merupakan teknologi baru atau inovasi yang sudah diadaptasi (Eastwood et al 2017). Selanjutnya hasil penelitian memuat mengenai metode penyuluhan yang sebagian besar (57,5%) penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor memiliki persepsi bahwa metode penyuluhan belum sepenuhnya (kadang-kadang) diberikan sebagai kegiatan belajar melalui pengalaman dan penemuan. Salah satu teori belajar kognitif yang sering digunakan di dunia pendidikan orang dewasa termasuk kegiatan penyuluhan didalamnya adalah belajar melalui penemuan ( discovery learning ). Metode ini berupaya mengembangkan kemampuan peserta untuk memahami konsep, arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk sampai pada akhir kesimpulan. Untuk menemukan konsep dan prinsip tersebut, peserta belajar harus terlibat dalam proses penemuan ( discovery ). Seperti telah dikemukakan Sund dan Trwobridge (1973) penemuan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi dan penentuan atau disebut sebagai proses kognitif. Discovery merupakan proses mental mengasimilasikan konsep dan prinsip di dalam pikiran. Penjelasan berikutnya oleh Budiningsih (2005) bahwa metode discovery ini cocok bagi pembelajaran teknis dan lapangan serta orang dewasa termasuk petani tentunya. Namun demikian kondisi implementasi metode tersebut pada penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Bogor masih pada tahapan kadang-kadang atau belum sepenuhnya dilakukan sehingga masih perlu upaya lebih keras dari
Jurnal Penyuluhan Pertanian Vol. 12 No. 1, Mei 2017
para penyuluh untuk sepenuhnya menerapkan metode tersebut. Mengenai pendidikan penyuluh, hasil penelitian menginformasikan bahwa sebagian besar (96,3%) penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor memiliki persepsi bahwa pendidikan penyuluh saat ini sebagian besar adalah lulusan perguruan tinggi yaitu pada level diploma dan sarjana strata 1. Pendidikan merupakan bagian dari profesionalisme. Penyuluh pertanian dituntut profesional, artinya penyuluh pertanian harus dapat melaksanakan penyuluhan dengan tepat dan benar secara teknis, sosial, budaya dan politik serta efektif karena direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara baik. Penyuluh yang profesional mampu memanfaatkan secara maksimal faktor-faktor pendukung yang memadai seperti peralatan dan fasilitas lainnya, informasi, data, dan tenaga-tenaga ahli yang relevan. Semua itu dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Melihat keadaan pengembangan pendidikan penyuluh pertanian ke jenjang diploma dan strata 1 yang belum sepenuhnya dilaksanakan, maka hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi instansi yang menaungi penyuluhan di Kabupaten Bogor untuk lebih terbuka dan aktif terhadap pengembangan profesionalisme penyuluh yang salah satunya melalui pendidikan. Konsekuensinya lainnya dari keadaan ini, penyuluh pertanian perlu difasilitasi selain pengembangan pendidikannya yaitu pelatihan yang meliputi teknis maupun fungsional. Selanjutnya hasil penelitian juga memuat bahwa sebagian besar (72,5%) penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor memiliki persepsi bahwa pendanaan penyuluhan sebagian berasal dari urun biaya disamping pendanaan dari pemda, LSM, perusahaan, perguruan tinggi, dan subsidi pemerintah pusat. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2006, sumber pembiayaan untuk penyuluhan disediakan melalui APBN, APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota, baik secara sektoral maupun lintas sektoral, maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sebelum masa otonomi daerah, pendanaan kegiatan penyuluhan pertanian dianggarkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (pada waktu itu Departemen Pertanian). Tahun 1999 dimulai era penyerahan sebagian urusan penyuluhan pertanian ke daerah dengan dikeluarkannya SKB terjadi penyerahan pengelolaan penyuluhan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II baik yang menyangkut personil penyuluh pertanian, material (sarana penyuluhan) maupun tatalaksana penyuluhan. Dalam merealisasikan pelaksanaan desentralisasi urusan penyuluhan pertanian ini ternyata tidak semua Daerah Tingkat II mempunyai kemampuan anggaran yang sama. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan penyuluhan pertanian di daerah masih diberikan SBBO-PP (Subsidi Bantuan Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian) dari pemerintah pusat yang diusahakan melalui Departemen Dalam Negeri. Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemberlakuan UU tersebut sebenarnya telah memberikan peluang yang cukup besar bagi kabupaten/kota untuk memunculkan kelembagaan yang cocok dengan kondisi daerahnya. Namun sangat disayangkan bahwa masih banyak
Persepsi Penyuluhan Pertanian dalam Penyelenggaraan ............ (Dayat)
daerah yang memiliki persepsi beragam hingga yang menganggap kelembagaan penyuluhan pertanian sebagai kelembagaan yang kurang memiliki kontribusi terhadap pengembangan daerahnya. Hal ini terbukti dengan beragamnya kelembagaan penyuluhan pertanian yang ada sampai saat ini termasuk kabupaten bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (53,8%) penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor memiliki persepsi bahwa luaran penyuluhan saat ini sebagian berupa perubahan perilaku dan pemberdayaan petani. Perubahan perilaku dan pemberdayaan petani merupakan luaran ideal yang seharusnya dicapai. Namun demikian tingkat implementasi luaran ideal tersebut baru tercapai separuhnya. Kondisi tersebut menuntut Pemerintah Kabupaten Bogor masih harus berupaya keras mewujudkannya mengingat luaran penyuluhan berupa perubahan perilaku dan pemberdayaan petani menurut Sadono (2008) merupakan paradigma baru penyuluhan pertanian. Mengenai bahan penyuluhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (55,0%) penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor memiliki persepsi bahwa bahan penyuluhan kadang-kadang disiapkan oleh petani melalui urun biaya ( cost sharing ). Partisipasi petani dalam urun bahan penyuluhan perlu diapresiasi walaupun baru tahapan kadang-kadang. Partisipasi tersebut dapat diupayakan untuk terus dilakukan dan ditingkatkan. Partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan dapat pula mencerminkan rasa memiliki kegiatan tersebut dan menjamin adanya keberdayaan dan keberlanjutan kegiatan karena partisipasi menurut Ife (2002) merupakan salah satu syarat bagi terwujudnya keberdaya pada pengebangan masyarakat. Demikian juga Hauser et al (2016) dan Jones et al (2014). mengemukakan bahwa penyelenggaraan penyuluhan harus mengoptimalkan partisipasi petani agar proses adopsi inovasi lebih efektif. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (58,8%) penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor memiliki persepsi bahwa penyelenggaraan penyuluhan kadang-kadang dilakukan oleh penyuluh bersama petani, stakeholder dan pengguna lainnya, tidak sepenuhnya didominasi oleh institusi pemerintah dan Balai penyuluhan pertanian (BPP). Semakin beragamnya lembaga yang melakukan kegiatan penyuluhan seharusnya semakin baik karena menunjukkan banyaknya keterlibatan stakeholder. Namun demikian kondisinya masih relatif terbatas. Pemerintah Kabupaten Bogor masih harus mengupayakan meningkatkan keterlibatan berbagai stakehoder tersebut sesuai rekomendasi Anwarudin dan Maryani (2017). Selanjutnya mengenai pelayanan penyuluhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (80%) penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor memiliki persepsi bahwa penyediaan pelayanan penyuluhan saat ini kadang-kadang dilakukan oleh petani, swasta, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan LSM, tidak hanya dilakukan oleh institusi penyuluhan pemerintah. Berdasarkan UU No 16 tahun 2006, kelembagaan penyuluhan terdiri atas kelembagaan penyuluhan pemerintah, swasta dan swadaya. Kelembagaan penyuluhan pemerintah meliputi :
Jurnal Penyuluhan Pertanian Vol. 12 No. 1, Mei 2017
a. pada tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan. Badan penyuluhan pada tingkat pusat bertanggung jawab kepada menteri. b. pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan. Badan Koordinasi Penyuluhan pada tingkat provinsi diketuai oleh gubernur. Badan Koordinasi Penyuluhan pada tingkat provinsi dibentuk sekretariat, yang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat eselon IIa, yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. c. pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan. Badan pelaksana penyuluhan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota, yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota. d. pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan. Balai Penyuluhan bertanggung jawab kepada badan pelaksana penyuluhan kabupaten/kota yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota. Selanjutnya, kelembagaan penyuluhan swasta dapat dibentuk oleh pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan setempat. Kelembagaan penyuluhan swadaya dapat dibentuk atas dasar kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha. Selanjutnya Kelembagaan penyuluhan pada tingkat desa/kelurahan berbentuk pos penyuluhan desa/kelurahan yang bersifat nonstruktural. Untuk Kementerian Pertanian, kelembagaan penyuluhan pusat ditangani oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang tampaknya tidak ada kendala. Kendala muncul ketika melihat kelembagaan penyuluhan di daerah, baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir kelembagaan penyuluhan di daerah sudah berulang kali mengalami perubahan, dan UU No. 16 tahun 2006 juga mengamanatkan adanya perubahan lagi. Amanat ini bertabrakan dengan PP No 8 tahun 2003, tentang struktur pemerintah daerah yang membatasi jumlah institusi/dinas di daerah, yang meskipun PP tersebut sudah diubah dengan PP 41/2007, tetap saja menyisakan kendala bagi dibentuknya Badan Koordinasi Penyuluhan di tingkat propinsi, dan lahirnya Badan Pelaksana Penyuluhan di tingkat kabupaten/kota. Rupanya selain kelembagaan penyuluhan pertanian, ada juga sektor lain yang memerlukan adanya institusi tambahan di daerah. Partisipasi dari berbagai lembaga pemangku kepentingan perlu diupayakan maksimal sehingga dapat meningkatkan partisipasi petani. Partisipasi kelembagaan dan petani tersebut menurut Anwarudin dan Maryani (2017) dapat meningkatkan kemandirian petani. Selain adanya kendala seperti yang telah diurakan sebelumnya, terdapat pula masalah lain yang berkaitan dengan pembagian Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu SDM badan koordinasi/pelaksana penyuluhan harus dipisahkan dari institusi pertanian/perikanan/kehutanan asalnya. SDM Penyuluh (tenaga fungsional) selain jumlahnya besar (dominan) juga mobilitasnya tinggi sehingga banyak pihak yang merasa
Persepsi Penyuluhan Pertanian dalam Penyelenggaraan ............ (Dayat)
memerlukan. Apalagi tingkat eselon pejabat pimpinannya setingkat dengan pimpinan dinas-dinas lain di daerah. Untuk mempercepat pembentukan kelembagaan penyuluhan di daerah beserta struktur didalamnya diperlukan adanya program advokasi di daerah. Advokasi itu selain harus dapat menjelaskan secara persuasif kepada unsur-unsur pimpinan daerah, harus pula yang mampu memberi tekanan akan pentingnya segera dilaksanakan amanat UU tersebut di atas. Semoga masalah kelembagaan penyuluhan ini akan segera dapat teratasi sehingga amanat UUSP3K yang bertujuan utama menyejahterakan rakyat akan dapat segera dilaksanakan. SIMPULAN Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Bogor belum sepenuhnya mencerminkan otonomi daerah dan berbasis petani. Sebagian besar indikator penyelenggaraan penyuluhan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Indikator-indikator tersebut diantaranya pengelolaan dan pengambilan keputusan belum mencerminkan kewenangan pemerintah daerah, pendekatan penyuluhan belum mencerminkan bottom up , pola penyuluhan belum berorientasi spesifik lokalita, sumber informasi/inovasi terutama lembaga sumber belum terjalin sinegis, program penyuluhan belum berorientasi kebutuhan petani dan terpadu, materi penyuluhan belum sepenuhnya sesuai kebutuhan petani, pengembangan pendidikan penyuluh belum sepenuhnya difasilitasi, pendanaan penyuluhan belum disediakan secara optimal, luaran penyuluhan belum sepenuhnya berpihak pada perubahan perilaku dan pemberdayaan, bahan penyuluhan belum semuanya difasilitasi, pelaksanaan penyuluhan dan penyedia layanan penyuluhan belum sinergis baik antara lembaga penyedia layanan penyuluhan maupun lembaga penedia layanan dengan stakeholder. Namun demikian apresiasi disampaikan bagi indikator yang sudah sepenuhnya dilaksanakan. Beberapa indikator tersebut diantaranya tujuan penyuluhan sudah mengarah pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, metodologi penyuluhan yang sudah disampaikan secara interaktif, sistem penyuluhan yang pada akhirnya memberikan pilihan terbaik bagi petani dan peran penyuluh yang sudah memposisikan diri sebagai pemandu dan pendamping. DAFTAR PUSTAKA Anwarudin O, Maryani A. 2017. The effect of institutional strenghening on farmer participation and self-reliance in Bogor Indonesia. International Journal of Research in Social Sciences. 7(4): 409-422. Budiningsih A. 2005. Belajar dan Pembelajaran . Jakarta: PT. Rineka Cipta. Djari MNH. 2007. Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Era Desentralisasi di Indonesia . Bogor: IPB Press. Eastwood C, Klerkx L, Nettle R. 2017. Dynamics and distribution of public and private research and extension roles for technological
Jurnal Penyuluhan Pertanian Vol. 12 No. 1, Mei 2017
innovation and diffusion: Case studies of the implementation and adaptation of precision farming technologies. Journal of Rural Studies . 49 (2017): 1-12. doi: 10.1016/j.jrurstud.2016.11.008. Fonchingong CC, LN. Fonjong. 2003. The concept of self-reliance in community development initiatives in the cameroon grassfields. Nordic Journal of African Studies 12(2): 196-219. Hauser M, Lindtner M, Prehsler S, Probst L. 2016. Farmer participatory research: Why extension workers should understand and facilitate farmers’ role transitions. Journal of Rural Studies . 47 (2016): 52- 61. doi: 10.1016/j.jrurstud.2016.07.007. Ife J. 2002. Community Development, Commuity – base alternatives in an age of globalisation. 2nd Edition . Pearson Eucation Australia Pty Limited. Jones K, Glenna L L, Weltzien E. 2014. Assessing participatory processes and outcomes in agricultural research for development from participants' perspectives. Journal of Rural Studies . 35(2014): 91-100. doi: 10.1016/j.jrurstud.2014.04.010. Khatib M, Sarem SN, Hamidi H. 2013. Humanistic education: Concerns, implications and applications. Journal of Language Teaching and Research . 4(1):45-51. doi:10.4304/jltr.4.1.45-51.
Minh T T, Friederichsen R, Neef A, Hoffmann V. 2014. Niche action and system harmonization for institutional change: Prospects for demand-driven agricultural extension in Vietnam. Journal of Rural Studies . 36(2014): 273-284. doi: 10.1016/j.jrurstud.2014.09.008.
Ofuoku A U and B I Isife. 2009. Causes, effect and resolution of farmers- nomadic cattle herders conflict in
delta state, Nigeria. International Journal of Sosiology and Anthropology . 1(2): 047-054. Rogers CR. 1969. Freedom to Learn .
Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Publishing Co. Sadono D. 2008. Pemberdayaan petani: paradigma baru penyuluhan pertanian. Jurnal Penyuluhan . 4 (1): 65-74. Schmidt S, Magigi W, Godfrey B. 2015. The organization of urban agriculture: Farmer associations and urbanization in Tanzania. Cities Journal . 42(1): 153-159.
Slamet M. 2003.
Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan . Bogor: IPB Press. Sund RTBW, Trwobridge LW. 1973. Elementary science discovery, lessons, physical science, biological science, and earth sciences . New York: Allyn and Bacon. Tjitropranoto P. 1990. Meningkatkan Komunikasi PPL Kepada Kontak- tani dan Kontak-tani Kepada Petani Biasa . Makalah disajikan dalam Seminar Memantapkan Sistem LAKU. Jakarta: Tim Teknik Penyuluhan Pertanian.
Padmowihardjo S. 2004. Menata Kembali Penyuluhan Pertanian Di Era Pembangunan Agribisnis . Jakarta: Departemen Pertanian.