## KELAYAKAN HUTAN RAKYAT DALAM SKEMA PERDAGANGAN KARBON :
KAWASAN HUTAN RAKYAT KAMPUNG CALOBAK, DESA TAMANSARI, KECAMATAN TAMANSARI, KABUPATEN BOGOR, PROPINSI JAWA BARAT
(Eligibility Study of Community Forest in Carbon Trading Scheme: Case Study in Calobak Community Forest Area, Tamansari Village, Tamansari Sub District, Bogor Regency,
West Java Province)
F AHMI H AKIM 1 , H ARYANTO R. P UTRO 2 , DAN H ARIADI K ARTODIHARJDO 3
1 Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor
2 Bagian Manajemen Kawasan Konservasi, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor
3 Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

## Diterima 22 Desember 2010/Disetujui 8 Februari 2011

## ABSTRACT
The  rate  of  Indonesian  forest  destruction  caused  by  deforestation  and  forest  degradation  contribute  greatly  to  climate  change  and  global warming. Development of Community Forest could be potential in carbon sequestration and then  go into Carbon Trading Scheme.  Initiative to get the incentives for the management of Community Forests through carbon trading in the voluntary carbon market is a concrete step to participate in the adaptation and mitigation of climate change and gain maximum benefit from the ecosystem of the forest resources. Thus, based on the guidelines of LEI certification decision, the Calobak community forest management get the title of "DO NOT PASS". The assessment resulted that the community forest in Calobak under the Plan Vivo Standards only able to meet the four indicators of the 37 indicators or data that should be available.
Keyword: climate change, community forest, certification, carbon trade, eligibility

## PENDAHULUAN
Hutan  merupakan  salah  satu  penyerap  CO 2 yang berada  di  udara.  Peningkatan  laju  kerusakan  hutan  akan mengurangi kemampuan hutan dalam menyimpan karbon sehingga  akan  menambah  jumlah  GRK  (Gas  Rumah Kaca) di atmosfer. Laju kerusakan hutan Indonesia yang diakibatkan  oleh  deforestasi  dan  degradasi  hutan berkontribusi  besar  terhadap  terjadinya  perubahan  iklim global  dan  pemanasan  global.  Berdasarkan  data  yang dirilis FAO (2007) laju kerusakan hutan Indonesia adalah sebesar  1.871  juta  ha  atau  sebesar  2  %  dari  luas  hutan yang tersisa yakni 88.5 juta ha (Aminudin 2008).
Pembangunan  hutan  rakyat  mampu  menjadi penyerap  karbon  (CO 2 )  yang  efektif  sekaligus  mampu menjaga  kondisi  lahan,  ketersediaan  air  dan  keuntungan dalam  sektor  ekonomi  untuk  masyarakat  yang  berada  di sekitar  hutan.  Dalam  tinjauan  perubahan  iklim, pengelolaan hutan rakyat yang mempunyai potensi dalam penyerapan  karbon  kemudian  masuk  dalam  skema perdagangan  karbon.  Inisiatif  untuk  mengembangkan insentif  positif  bagi  pengelolaan  hutan  rakyat  melalui perdagangan  karbon  dalam  pasar  karbon  sukarela ( voluntary  carbon  market )  merupakan  langkah  nyata untuk berpartisipasi dalam mengurangi dampak perubahan iklim dan mendapatkan kemanfaatan maksimal dari ekosistem sumberdaya hutan.
Pasar  karbon  sukarela  memiliki  peluang  cukup besar  yang  terus  meningkat  untuk  menyediakan  insentif bagi  pengelolaan  hutan  rakyat.  Kebijakan  untuk
mengakui hak dan akses masyarakat terhadap sumberdaya  hutan  merupakan  salah  satu  indikator prasyarat  bagi  pencapaian  pengelolaan  hutan  lestari dalam  memasuki  pasar  karbon,  baik  “ voluntary  carbon market ” maupun “ mandatory carbon market ( regulated )”.  Oleh  kerena  itu,  analisis  penerimaan perdagangan  karbon  pada  pengelolaan  hutan  rakyat  di Indonesia penting untuk ditindaklanjuti.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan faktor  yang  mendorong  dan  menghambat  hutan  rakyat dapat  menjadi  salah  satu  unit  karbon  sukarela  kemudian memasuki  pasar  karbon  sukarela.  Sasaran  lanjutannya adalah menetapkan strategi-strategi untuk menghilangkan kesenjangan dari faktor-faktor penghambat  masuknya  hutan  rakyat  ke  dalam  pasar perdagangan karbon.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Hutan  Rakyat  Desa Tamansari,  Kecamatan  Tamansari,  Kabupaten  Bogor, Jawa  Barat  pada  bulan  April-Mei  2010.  Peralatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  peta  kawasan, kamera digital, kuisioner dan perekam suara. Bahan yang digunakan sebagai objek penelitian adalah vegetasi hutan rakyat,  pemerintah  daerah,  kelompok  tani  hutan, masyarakat  lokal  dan  LSM  yang  memiliki  program perdagangan karbon.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  penelusuran dokumen dan sumber informasi cetak lainnya. Selain itu,
wawancara  mendalam  sebagai  bentuk  komunikasi langsung  antara  peneliti  dengan  responden  juga digunakan  untuk  mendapatkan  data  primer.  Pengolahan dan  analisis  data  dilakukan  dengan  mengakaji  semua dokumen dan data yang ada, lalu mengutip dokumen dan data  yang  paling  sesuai  dengan  jenis  data  yang dibutuhkan  ( include-exclude  data ).  Dokumen  dan  data yang  ada  dikategorikan  sesuai  dengan  kriteria  sertifikasi dan  skema  yang  ada.  Selanjutnya,  kecocokan  hasil kategorisasi  data  diidentifikasi  dengan  kriteria  atau standar  PHBML-LEI  dan Plan  Vivo  Standard .  Setelah teridentifikasi, dilakukan analisis dengan cara menginterpretasikan  dan  melakukan  triangulasi  terus menerus  sepanjang  proses  mengumpulkan  data  dan analisis  data  sampai  tidak  ada  lagi  yang  perlu dikonfirmasi kepada responden. Analisis data, interpretasi dan triangulasi dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan terakhir atas analisis yang dilakukan.
Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan menggunakan  metode  analisis  isi  ( Content  Analysis ) yang bertujuan  untuk  mengkaji dokumen-dokumen  yang dimiliki  oleh  pengelola  hutan  rakyat  dan  kesesuainnya dengan kriteria atau prasyarat skema perdagangan karbon dengan Plan  Vivo  Standard dan  Sistem  Sertifikasi PHBML-LEI.  Analisis  isi  juga  dilakukan  terhadap berbagai  sumber  informasi  termasuk  bahan  cetak  (buku, artikel,  majalah  dan  sebagainya)  yang  relevan  dengan eligibilitas  Hutan  Rakyat  dalam  skema  perdagangan karbon.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Kelayakan Hutan Rakyat dalam Sistem PHBML- LEI
Hasil yang  diperoleh  dari  informan kunci Kelompok  Tani  Hutan  Rakyat  Mekarsari  adalah pengelolaan  hutan  rakyat  dalam  pemenuhan  skema sertifikasi  Skema  sertifikasi  terhadap  sumberdaya  hutan yang  memerlukan  proses  penilaian  lapang  oleh  pihak ketiga  ( Certification  Under  Third  Party  Assessment ) dalam  jalur  C  dengan  skema  II.  Hasil  ini  dituangkan dalam profil Pengelolaan Hutan Rakyat.
2.  Profil Pengelolaan Hutan Rakyat

## a)  Sejarah,  Latar  Belakang  dan  Tujuan  Kelompok Tani Mekarsari
Pengelolaan  Hutan  Rakyat  di  Kampung  Calobak, Desa  Tamansari,  Kecamatan  Tamansari,  Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dikelola oleh Kelompok Tani Hutan  Mekarsari  yang  berdiri  pada  akhir  tahun  2003 melalui  inisiasi  Penyuluh  Pertanian  Lapang  (PPL)  yang ditugaskan  di  daerah  tersebut.  Tahun  2003,  Kelompok Tani Mekarsari melaksanakan program GNRHL (Gerakan
Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan/GERHAN).  Tahun  2004,  kelompok  tersebut melaksanakan  program  GERHAN  dengan  menggunakan
sistem  tumpang  sari.  Tahun  2008,  Pemerintah  Daerah memberikan  mandat  kepada  kelompok  tani  Mekarsari untuk  menanam  jagung.  Program  yang  terus  bergulir  ke Kelompok  Tani  Mekarsari  menjadi  indikasi  bahwa Kelompok  Tani  Mekarsari  memiliki  pengelolaan  bidang administrasi  dan  sumber  daya  manusia  yang  baik sehingga  pada  tahun  2005  kelompok  tani  Mekarsari dikelaskan menjadi Kelompok Tani Kelas Madya.
Latar  Belakang  dibentuknya  Kelompok  Tani Mekarsari, antara lain:
1. Gerakan  petani  yang  cenderung  individual  pada  saat itu
2. Kurangnya  informasi  yang  dapat  meningkatkan kemampuan  petani  dalam  mengolah  lahan  atau pemasaran
3. Adanya  harapan  untuk  dapat  memperbesar  peluang bagi petani untuk mendapatkan bantuan
Visi  atau  cita-cita  didirikannya  Kelompok  Tani Mekarsari  ini  adalah  menjadikan  anggota  sejahtera. Tujuan dibentuknya Kelompok Tani Mekarsari adalah: 1. Meningkatkan  pengetahuan  dan  pengalaman  petani dalam pengolahan lahan
2. Meningkatkan kesejahteraan anggota
3. Memudahkan dalam permodalan
4. Ajang silaturahim
5. Menambah kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan

## b)  Kondisi  Sumberdaya  Hutan  dan  Potensi  Hasil Hutan
Kawasan Hutan Rakyat di Kampung Calobak seluas 75 ha, dengan hak guna lahan adalah hak garap. Kawasan tersebut  terletak  pada  ketinggian  400-700  mdpl  dengan jenis  tanah  dominan  latosol  dan  grumusol.  Menurut klasifikasi Oldeman, Desa Tamansari tergolong klasifikasi  iklim  zona  A,  yaitu  daerah  basah  beriklim basah. Intensitas hujan dalam 10 tahun terakhir mencapai rata-rata 4003,4 mm/tahun. Rata-rata bulan basah adalah 9,5  bulan,  rata-rata  bulan  lembab  adalah  1,5  bulan  dan rata-rata bulan kering adalah 1 bulan. Menurut klasifikasi Schmidt  dan  ferguson,  tipe  curah  hujan  Desa  Tamansari tergolong klasifikasi tipe A, artinya sangat basah dengan rata-rata  bulan  basah  11,5  bulan  dan  bulan  kering  0,5 bulan.  Temperatur  rata-rata  desa  ini  22,8 o -32 o C  dengan pH tanah berkisar 5,2-7 dominan di semua tempat.
Potensi  hasil  hutan  di  lahan    hutan  yang  digarap petani  hutan  rakyat  adalah  hasil  hutan  kayu  dan  hasil hutan  bukan  kayu.  Hasil  hutan  bukan  kayu  berupa tanaman  buah,  palawija  dan  poh-pohan.  Jenis  tanaman palawija  yang  ditanam  adalah  jagung  ( Zea  mays ). Sedangkan  jenis  tanaman  buah  yang  ditanam  adalah durian ( Durio zibetinus ), nangka ( Artocarpus heterophyllus ),  alpukat  ( Persea  americana )  dan  petai ( Parkia speciosa ). Jenis tanaman kayu yang dibudidayakan adalah sengon ( Paraserianthes falcataria ),  kayu  afrika  ( Maeopsis  emanii )  dan  mahoni ( Swietenia  macrophylla ).  Pola  tanam  yang  digunakan adalah sistem tumpangsari.

## c)  Potensi Usaha
Pemanfaatan  hasil  hutan  kayu  dimusyawarahkan dan dikontrol oleh ketua kelompok tani.  Sistem jual beli yang biasa dilaksanakan adalah pembeli  yang  menebang dan  menentukan  pohon  dengan  diawasi  oleh  kelompok tani, kelompok tani hanya menentukan lokasi dan jumlah pohon  sedangkan  proses  selanjutnya  diserahkan  kepada pembeli meskipun masih diawasi. Hasil hutan kayu yang diproduksi hanya dalam bentuk gelondongan kayu (Log). Pemanfaatan  hasil  hutan  bukan  kayu  dilaksanakan dengan  pemberian  kebebasan  kepada  setiap  anggota untuk mengelolanya.

## d)  Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat
Lahan  seluas  75  ha  dibagi  dan  ditugaskan  kepada anggota  untuk  mengelola  hingga  tumbuh  dengan  baik dan dapat diproduksi. Pembagian lahan dilakukan dalam musyawarah  kelompok  yang  dipimpin  oleh  ketua kelompok  tani.  Lahan  pembagian  tersebut  dikelola  oleh satu atau lebih anggota kelompok tani.
Awal  tahun  2010,  kelompok  tani  Mekarsari dipercaya untuk mengikuti pelatihan peternakan kambing dan kelinci. Bantuan berupa beberapa ekor kambing dan kelinci  diberikan  kemudian.  Oleh  karena  itu,  kelompok tani hutan rakyat ini menyesuaikan struktur kepengurusannya.

## f)  Sosial Ekonomi Masyarakat
Jumlah  penduduk  Desa  Tamansari  adalah  9138 jiwa, sebagian besar bekerja sebagai petani, baik sebagai pemilik  tanah  atau  petani  penggarap.  Selain  bertani, penduduk  juga  bekerja  sebagai  buruh  lepas,  pedagang, buruh  pabrik  dan  lain-lain.  Sebanyak  1874  orang  atau sebanding dengan 52, 61 % penduduk di Desa Tamansari bekerja  sebagai  petani  dan  hanya  456  orang  atau sebanding  dengan  12,80  %  penduduk  Desa  Tamansari yang bekerja sebagai buruh.
Berdasarkan  tingkat  pendidikan,  penduduk  Desa Tamansari  sebagian  besar  tidak  tamat  Sekolah  Dasar (SD).  Jumlah  penduduk  yang  belum  sekolah  sebanyak 2249  orang  dan  yang  tidak  tamat  SD  3550  orang. Sementara  itu,  jumlah  penduduk  yang  tamat  SD sebanyak  1553  orang,  tamat  SMP  694  orang  dan  tamat SMA  132  orang.  Di  Desa  Tamansari  juga  terdapat penduduk  yang  mengenyam  pendidikan  di  atas  SMA, antara  lain  tamat  D1-D3  berjumlah  31  orang  dan  S1 sebanyak 29 orang.

## 3.  Peluang Sertifikasi PHBML-LEI
Hasil  penilaian  Hutan  Rakyat  Kampung  Calobak atas  Skema  Sertifikasi  terhadap  sumberdaya  hutan  yang memerlukan  proses  penilaian  lapang  oleh  pihak  ketiga ( certification under third party assessment ) dalam jalur C dengan skema II sebagai berikut:
 Aspek Kelestarian Fungsi Produksi
 Kriteria  kelestarian  sumberdaya  (1  indikator bernilai BAIK dan 1 CUKUP)
 Kriteria  kelestarian  hasil  (1  indikator  bernilai BAIK, 4 CUKUP dan 2 JELEK)
 Kriteria  kelestarian  usaha  (2  indikator  bernilai BAIK, 1 CUKUP dan 3 JELEK)
 Aspek Kelestarian Fungsi Ekologi
Kriteria  stabilitas  ekosistem  hutan  dapat  dipelihara dan  gangguaan  terhadap  stabilitas  ekosistem  dapat diminimumkan  dan  dikelola  (2  indikator  bernilai CUKUP dan 1 JELEK)
 Aspek Kelestarian Fungsi Sosial
 Kriteria  kejelasan  tentang  hak  penguasaan  dan pengelolaan  lahan  atau  areal  hutan  yang dipergunakan  (2 indikator bernilai  CUKUP dan 3 JELEK)
 Kriteria terjaminnya ketahanan dan pengembangan  ekonomi  komunitas  (1  indikator bernilai BAIK dan 1 CUKUP)
 Kriteria  terbangun  pola  hubungan  sosial  yang setara dalam proses produksi (2 indikator bernilai JELEK)
 Kriteria  keadilan  manfaat  menurut  kepentingan komunitas (1 indikator bernilai JELEK)
Berdasarkan  pedoman  pengambilan  keputusan sertifikasi  LEI,  maka  pengelolaan  Hutan  Rakyat Kampung  Calobak  mendapatkan  predikat  “TIDAK LULUS”.  Hal  ini  karena,  penilaian  hutan  rakyat  ini diluar  kondisi  dari  “LULUS  DENGAN  CATATAN”, yaitu  Baik  ≥  25%  x  n  =  25%  x  32  =  8  indikator  dan Cukup  ≥50%  x  n  =  50%  x  32  =  16  indikator. Berdasarkan pedoman pengambilan keputusan sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari LEI, selain atau diluar batas “LULUS DENGAN CATATAN” maka penilaiannya  atau  keputusannya  adalah  “TIDAK LULUS”.
Penyebab  ketidak  lulusan  tersebut  antara  lain terletak pada beberapa hal pokok berikut:
1. Tidak  adanya  data  dan  informasi  yang  valid  tentang pernyataan  atau  kesepakatan    kelompok  pengelola hutan  ini  yang  kemudian  ditandatangani  oleh  semua anggota  kelompok  sebagai  bagian  dari  bentuk pengesahan  bersama  baik  dalam  aspek  produksi, ekologi dan sosial
2. Belum  terdapat  dokumen  atau  informasi  tentang peta-peta  lahan  garapan,  kondisi  atau  profil  sumber daya manusia dalam pengelolaan
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan perencanaan dan pengelolaan hutan rakyat lestari.
4. Masyarakat  dan  pemerintah  belum  memahami tentang sertifikasi hutan rakyat (manfaat, arti penting, dan lain-lain)
4.  Kelayakan  Hutan  Rakyat  dalam Plan  Vivo Standard
Hasil  penilaian  Hutan  Rakyat  Kampung  Calobak atas Plan Vivo Standard adalah sebagai berikut:
1. Tema pengelolaan proyek yang efektif dan transparan ( 6 Indikator; Tidak ada yang dipenuhi )
2. Tema  manfaat  karbon  ( 16  Indikator;  Tidak  ada yang dipenuhi)
3. Tema manfaat ekosistem ( 6 Indikator; 4 Terpenuhi dan 2 Tidak Terpenuhi)
4. Tema  keuntungan  mata  pencaharian  ( 9  Indikator;

## Tidak ada yang dipenuhi)
Penyebab  kesenjangan  tersebut  antara  lain  terletak pada beberapa hal pokok berikut:
1. Pemerintah  daerah  dan  masyarakat  tidak  mengetahui informasi  mengenai  perdagangan  karbon  yang  dapat memberikan  insentif  langsung.  Hal  ini  berdampak pada kebijakan dan program  pemerintah daerah  yang berkenaan dengan pengelolaan hutan rakyat.
2. Permintaan pasar lokal dan daerah yang masih tinggi. Diketahui  dari  hasil  wawancara  dengan  informan kunci bahwa masih belum bisa memenuhi permintaan pasar.

## 5.  Faktor  Pendorong  Pengembangan  Hutan  Rakyat Menuju Skema Perdagangan Karbon
Hal  yang  dapat  mendorong  informan  kunci  untuk tertarik  melakukan  sertifikasi  dan  kemudian  masuk dalam skema perdagangan karbon adalah adanya insentif yang  diberikan  atas  jasa  penyerapan  karbon  dari  hutan rakyat  yang  dikelola.  Namun,  pada  hakikatnya  informan kunci  memahami  bahwa  insentif  bukanlah  satu-satunya hal  yang  harus  dicapai.  Terwujudnya  kelestarian  hutan merupakan  faktor pendorong penting dalam pelaksanaan proyek  sertifikasi  hutan  dan  perdagangan  karbon.  Hasil wawancara  dengan  informan  kunci  menunjukan  bahwa faktor-faktor  yang  dapat  mendorong  ketertarikan  untuk melakukan dan masuk dalam sertifikasi dan perdagangan karbon adalah:
1. Mendapatkan insentif
2. Kelestarian hutan
3. Menambah pengalaman dan pengetahuan
4. Mendapatkan pengakuan publik dan penghargaan
5. Mengikuti kebijakan pemerintah
Aspek  ekonomi,  sosial  dan  ekologi  terlihat  dalam faktor-faktor  yang  dapat  mendorong  untuk  melakukan sertifikasi  dan  perdagangan  karbon.  Aspek  ekonomi meliputi  insentif  atau  pendapatan  yang  pada  akhirnya adalah terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.  Aspek  ekologi  melingkupi  terwujudnya kelestarian hutan sehingga dapat terus  menyediakan jasa ekosistem seperti air, penyerapan karbon, suplai oksigen, stabilitas iklim mikro dan lain-lain. Sementara itu, aspek sosial  pada  faktor-faktor  pendorong  untuk  melakukan sertifikasi dan perdagangan karbon meliputi penambahan pengalaman  dan  pengetahuan,  mendapatkan  pengakuan
publik  dan  penghargaan  serta  menjalankan  kebijakan pemerintah.
6.  Faktor Penghambat Pengembangan Hutan Rakyat Menuju Skema Perdagangan Karbon
Skema  perdagangan  karbon  pada  hutan  rakyat dengan menggunakan Plan Vivo Standard dan sertifikasi hutan  rakyat  dengan  skema  PHBML-LEI  dapat  menjadi pemicu  dan  acuan  dalam  pengelolaan  hutan  lestari  dan pemanfaatannya  dalam  jasa  ekosistem  (penyerapan karbon)  hutan  rakyat.  Namun,  pada  penjajakan pelaksanaannya  di  hutan  rakyat  Kampung  Calobak mengalami beberapa kendala. Maryudi (2005) berpendapat  bahwa  kendala  internal  sertifikasi  selain kurangnya awareness dari  petani  hutan  akan  program sertifikasi hutan, juga menyangkut biaya sertifikasi yang relatif mahal untuk small-scale forest . Hasil wawancara dengan informan kunci menunjukan bahwa faktor-faktor yang dapat menghambat sertifikasi dan perdagangan karbon di hutan rakyat adalah:
1. Kurangnya pengetahuan petani hutan rakyat mengenai perdagangan karbon dan sertifikasi
2. Terkendala  dalam  pembiayaan  proses  memasuki skema perdagangan karbon dan sertifikasi
3. Aspek  manajemen  dan  kelembagaan  yang  belum mantap
Kesenjangan  ( gap )  antara  kondisi  faktual  dan kondisi ideal sesuai parameter PHBM-LEI dan Plan Vivo Standard menjadi  luaran  ( output )  dari  faktor-faktor penghambat  diatas.  Sehingga  dengan  diketahuinya gap ini,  pengelola  hutan  rakyat  bisa  melakukan  aktifitas- aktifitas penguatan kelembagaan dan sistem pengelolaan agar  bisa  masuk  ke  proses  sertifikasi  dan  skema perdagangan karbon internasional.

## 7.  Strategi  Pengelolaan  Hutan  Rakyat  Memasuki Pasar Perdagangan Karbon
Strategi  yang  dirumuskan,  difokuskan  pada  upaya untuk  meningkatkan  pengetahuan  tentang  perdagangan karbon,  melakukan  kerjasama  dengan  pihak  lain  untuk mendapatkan bantuan biaya dan pendampingan baik oleh pemerintah daerah maupun swasta.

## a)  Peningkatan Pengetahuan
Cara untuk meningkatkan pengetahuan petani hutan rakyat  dalam  sertifikasi  hutan  rakyat  dan  skema perdagangan  karbon  adalah  dengan  kegiatan  sosialisasi yang  intensif  kepada  petani  hutan  rakyat  dan  Penyuluh Pertanian  Lapang  (PPL).  Dalam  kegiatan  sosialisasi  ini petani hutan rakyat diharapkan  mampu  mengerti tentang arti  pentingnya  sertifikasi  untuk  kelestarian  hutan  rakyat dan  perdagangan  karbon  yang  menjadi  salah  satu  cara dalam  mitigasi  perubahan  iklim.  Kegiatan  studi  banding dengan  pengelola  hutan  rakyat  yang  telah  disertifikasi juga  menjadi  langkah  strategis  untuk  meningkatkan
pengetahuan  petani  hutan  rakyat.  Beberapa  hutan  rakyat di  Indonesia  sudah  mendapat  sertifikasi  hutan  rakyat lestari  dengan  menggunakan  skema  PHBML-LEI,  salah satunya adalah hutan rakyat di Selopuro, Wonogiri, Jawa Tengah.  Melalui  kegiatan  sosialisasi  dan  kegiatan  studi banding ini diharapkan  kesenjangan ( gap ) informasi dan pengetahuan  dapat  diperkecil  sehingga  memudahkan langkah-langkah  berikutnya  untuk  memasuki  pasar perdagangan karbon.

## b)  Kerjasama Dengan Pihak Lain
Skema  Perdagangan  Karbon  dengan  menggunakan Plan Vivo Standard yang menjadi syarat untuk memasuki pasar  perdagangan  karbon,  melibatkan  beberapa  pihak dalam  pelaksanaannya.  yaitu  produsen  (petani  hutan rakyat),  pengembang  proyek  dan  penyandang  dana, pembeli  dan reseller ,  koordinator  proyek  secara  umum, pengukur,  teknis  konsultan  &  lembaga  penelitian. Berdasarkan kriteria pihak-pihak yang terlibat, kerjasama yang  dilakukan  untuk  melakukan  perdagangan  karbon adalah  kerjasama  multipihak  mulai  dari  petani  hutan rakyat  sebagai  produsen,  LSM  sebagai  pengembang proyek dan penyandang dana, pihak pembeli dan reseller yang  merupakan  paket  dari  penggunaan Plan  Vivo Standard, Akademisi  baik  dalam  negeri  maupun  tenaga asing  sebagai  teknis  konsultan  dan  lembaga  penelitian juga  bisa  sebagai  pengukur,  serta  pemerintah  yang memegang  regulasi  dari  pengelolaan  hutan  rakyat  di wilayahnya.
Kerjasama  multipihak  dalam    skema  perdagangan karbon  seperti  ini  akan  menjadi  kesempatan  bagi pengelola  hutan  rakyat  untuk  banyak  mendapatkan bantuan  biaya  dari  pihak  luar.  Karena  jika  dilakukan swadaya  maka  petani  hutan  rakyat  tidak  akan  mampu menjangkau  biaya  memasuki  perdagangan  karbon  yang mahal  dan  prosesnya  panjang.  Ini  juga  ditegaskan  oleh informan  kunci  ketua  kelompok  tani  Mekarsari  bahwa kelompok  tani  tidak  akan  mampu  untuk  membiayai proses  sertifikasi  dan  proses  untuk  masuk  dalam  pasar karbon internasional.

## c)  Pendampingan
Pendampingan dimulai dengan melakukan revitalisasi  kelembagaan  dan  aturan  internal  pada  unit manajemen,  dalam  hal  ini  adalah  kelompok  tani Mekarsari.  Revitalisasi  kelembagaan  dapat  diawali dengan melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan, baik pada perencanaan, pemberdayaan SDM, pelaksanaan,  pengawasan  dan  lain-lain.  Pendampingan juga dilakukan dalam menyusun rencana dan menginstalasi  seluruh  perangkat  organisasi  menuju  pada persiapan  memasuki  sertifikasi  dan  pemenuhan  kriteria skema  perdagangan  karbon  tertentu.    Pemantauan  dan pengawasan  kinerja  pengurus  perlu  dilakukan  secara maksimal melalui pertemuan dan pelaporan berkala yang transparan  dan  demokratis  serta  penerapan  sanksi  yang tegas. Sistem kontrol kerja yang jelas melalui pembagian
tugas yang jelas dilaksanakan agar SDM yang ada dapat optimal  terbedayakan.  Melalui  pendampingan  yang intensif,  diharapkan  kesenjangan  ( gap )  yang  ada  dapat dihilangkan  dan  hutan  rakyat  yang  disiapkan  dapat mencapai  sertifikasi  hutan  rakyat  lestari  dan  masuk dalam pasar perdagangan karbon internasional.

## KESIMPULAN
Kondisi  faktual  Hutan  Rakyat  Kampung  Calobak yang dikelola oleh Kelompok Tani Mekarsari belum bisa memenuhi persyaratan atau kriteria-kriteria yang terdapat dalam sistem sertifikasi hutan rakyat lestari PHBML-LEI dan Plan  Vivo  Standard untuk  memasuki  pasar  karbon internasional.  Faktor  yang  mendorong  sertifikasi  dan perdagangan  karbon  adalah  mendapatkan  insentif, terwujudnya kelestarian hutan, meningkatkan pengetahuan  dan  pengalaman,  mendapatkan  pengakuan publik  dan  penghargaan,  serta  mengikuti  kebijakan pemerintah.  Kesenjangan  ( gap )  antara  kondisi  faktual dan kondisi ideal sesuai parameter PHBM-LEI dan Plan Vivo  Standard muncul  disebabkan  karena  beberapa faktor.  faktor-faktor  yang  menghambat  sertifikasi  dan perdagangan  karbon  di  hutan  rakyat  adalah  (1) Kurangnya  pengetahuan  petani  hutan  rakyat  mengenai perdagangan  karbon  dan  sertifikasi,  (2)  Ketidak mampuan  dalam  membiayai  proses  memasuki  skema perdagangan  karbon  dan  sertifikasi,  (3)  Prosedur memenuhi  kriteria-kriteria  dari  PHBM-LEI  dan Plan Vivo Standard yang dianggap sulit dan rumit serta aspek manajemen dan kelembagaan yang belum mantap.
Strategi yang dapat dilakukan dalam mempersiapkan  hutan  rakyat  memasuki  sertifikasi PHBM-LEI  dan Plan  Vivo  Standard difokuskan  pada peningkatan  pengetahuan,  kerjasama  dengan  pihak  luar dan  pendampingan.  Transfer  informasi  dan  pengetahuan perlu  disampaikan  dengan  bahasa  yang  sederhana  dan menggunakan  visualisasi.  Karakteristik  pengelolaan hutan rakyat yang sederhana memerlukan dukungan dari berbagai  pihak  baik  bersifat  materi  maupun  non  materi. Pendampingan  kepada  pengelola  hutan  rakyat  dilakukan secara  intensif  dan  terevaluasi  sehingga  perkembangan dapat  terpantau  secara  baik.  Kajian  mengenai  skema insentif  dalam  perdagangan  karbon  perlu  untuk  di- inisiasi oleh lembaga-lembaga yang sudah bergerak pada sertifikasi  hutan,  agar  kriteria  yang  muncul  lebih sederhana karena ruang lingkupnya masih satu negara.
Perlu  diadakan  kajian  mengenai  penyusunan  pola insentif    karbon  yang  donornya  merupakan  perusahaan- perusahaan  besar  di  Indonesia  yang  anggarannya diperoleh  dari  anggaran Corporate  Social  Responsibility (CSR)  perusahaan  tersebut.  Perlu  diadakan  penelitian yang  terintegrasi  dengan  proses  penyiapan  hutan  rakyat untuk  masuk  dalam  perdagangan  karbon,  dimana penelitian  ini  fokus  kepada  penguatan  kelembagaan  dan penghitungan Carbon  Sequestration (karbon  yang terserap) di hutan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminudin,  Sholeh.  2008.  Kajian  Potensi  Cadangan Karbon  Pada  Pengusaha  Hutan  Rakyat  (Studi Kasus:  Hutan  Rakyat  Desa  Dengok,  Kecamatan
Playen,  Kabupaten  Gunung  Kidul)  [tesis].  Program
Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Maryudi,  A.  2005.  Beberapa  Kendala  Sertifikasi  Hutan Rakyat. Jurnal HR 7: 25-39.