## PELAKSANAAN DESENTRALISASI BERPERSPEKTIF GENDER
Umi Arifah
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen
Email: umiarifah87@gmail.com
Desentralisasi  menjadi  sebuah  asas  penyelenggaraan  pemerintahan  secara universal  yang  diterapkan  di  setiap  negara  dengan  terori  pemerintahan  yang dianutnya. Desentralisasi sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan disebabkan karena  tidak  semua  urusan  pemerintahan  dapat  diselenggarakan  secara sentralisasi,  melihat  kondisi  geografis,  kompleksitas  masyarakat,  struktur  sosial dan budaya lokal yang majemuk serta tuntutan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi yang berperspektif gender akan memberikan banyak kemanfaatan  dan  keadilan  bagi  masyarakat.  Implementasi  desentralisasi  dalam Partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan, dapat menjadi kekuatan suatu  daerah  untuk  membangun  dan  mengembangkan  daerah  sesuai  dengan kearifan lokal yang dimiliki masing-masing daerah.
Kata Kunci: Desentralisasi, Gender, Pembangunan

## A. PENDAHULUAN
Prinsip  desentralisasi  adalah  otonomi  seluas-luasnya  dalam  arti  daerah diberikan  kewenangan  mengatur  dan  mengurus  semua  urusan  pemerintahan  di luar yang  menjadi  urusan  pemerintah  pusat.  Daerah  memiliki  kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsadan pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  pada  peningkatan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan  otonomi  daerah  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  secara  eksplisit  memberikan  otonomi  yang  luas kepada pemerintah  daerah  untuk  mengurus  dan  mengelola  berbagai  kepentingan dan  kesejahteraan  masyarakat  daerah.  Pemerintah  daerah  harus  mengoptimalkan pembangunan  daerah  yang  berorientasi  kepada  kepentingan  masyarakat.  Melalui UU  No.  23/2014  tentang  Pemerintah  Daerah,  maka  seharusnya    pemerintah daerah  dan  masyarakat  di  daerah  lebih  diberdayakan  sekaligus  di  beri tanggungjawab  yang  lebih  besar  untuk  mempercepat  pembangunan  daerah.
Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Islam Vol. 1. No. 2 Tahun 2017 ISSN: 22580-9385 (cetak)
ISSN: 2581-0197 (On_line)
Pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Indonesia  menitik  berat  kanpada  level kabupaten/kota  dirasakan  sudah  cukup  tepat  dengan  pertimbangan  untuk  lebih mendekat kanpelayanan kepadama syarakat.
Otonomi  daerah  di  tingkat  kabupaten  dan  kota  muncul  masalah  yang cukup  kompleks,  salah  satunya  jumlah penduduk  yang  cukup  besar  maupun luasnya cakupan (converge) pelayanan. Masalah lain yang muncul seperti jauhnya jarak (orbitasi) dan sulitnya akses (accessibility ) masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kabupaten/kota.
Hal  ini  menjadikan  tujuan penyelenggaraan  otonomi  menjadi  sulit  untuk terlaksana  ketika  akses  masyarakat  rendah  terhadap  pe  layanan  pemimpinnya  di daerah.  Selama  berlangsungnya  penyelengaraan  otonomi  daerah,  terdapat dua pendekatan  pembangunan  pelayanan  terhadap  masyarakat.  Pertama, pendekatan  “kewilayahan”  seperti  wilayah  propinsi,  kabupaten  maupun  kota, kecamatan dan kelurahan.
Kedua,  pendekatan  “sektoral”,  seperti  sector  ekonomi,  pendidikan,  dan kesehatan.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  kebijakan  otonomi  daerah  telah mendorong  terjadinya  perubahan,  baik  secara  struktural,    fungsional  maupun cultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melihat  dari  fenomena  yang  berkembang,  pelaksanaan  desentralisasi  di berbagai wilayah di Indonesia akan berbeda hasil dan dampaknya. Karena dalam setiap  pelaksanaannya  akan  mengalami  tantangan  yang  berbeda  antar  wilayah. Kondisi  ini  tentunya  akan  berdampak  kepada  ketercapaian  desentralisasi  di Indonesia  secara  umum,  walaupun  desentralisasi  memiliki  tujuan  utama  yaitu peningkatan  efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan  yang merupakan  pendekatan structural  efficiency  model ,  serta  peningkatan  partisipasi masyarakat  dalam  pemerintahan  dan  pembangunan  yang  merupakan  pendekatan participatory model.
Partisipasi  masyarakat dalam pelaksanaan desentralisasi menjadi hal yang harus  dilakukan  mengingat  partisipasi  masyarakat  bagian  penting  dalam  proses tahapan  pembangunan.  Tujuan  utama  desentralisasi  diharapkan  dapat  membawa perubahan yang lebih baik terdapat pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Selain
itu  desentralisasi  diharapkan  mampu  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dan menciptakan kekuasan yang seimbang antara pusat dan daerah.

## B. PEMBAHASAN

## 1. KonsepDesentralisasidanKriterianya
Desentralisasi  mengalami  perubahan  yang  sangat  cepat  yang  beriringan dengan evolusi pemerintahan. Pada awal tahun 1980-an pemerintahdilihat sebagai perwujudan  institusional  negara  dan  sebagai  sumber  pengambilan  keputusan politik  dan  hukum  yang  dominan. Di  negara  berkembang,  muncul  perdebatan yang  berkaiatan  dengan  struktur,  peran,  dan  fungsi  pemerintahan.  Desentralisasi didefinisikan  sebagai  “transfer  dari  otoritas,  tanggung  jawab,  dan  sumber  daya melalui  dekonsentrasi,  delegasi,  atau  devolusi  dari  pusat  ke  tingkat  administrasi yang lebih rendah” (Dennis A. Rondinelli, 1981:581).
Hulme  dan  Turner  (1997:152)menyatakan  bahwa “...decentralization within  the  state  involves  a  transfer  of  authority  to  perform  some  service  to  the public  from  an  individual  or  agency  in  central  government  to  some  other individual  or  agency  which  is  ‘closer’  to  the  public  to  be  served .”  Hulme  dan Turner  menekankan  desentralisasi  pada  aspek  penyerahan  otoritas  pada  level pemerintahan yang berbeda dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik.Sehingga desentralisasi semata-mata dilaksanakan atas dasar pertimbangan peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di tingkat lokal dimana masyarakat  secara  langsung  bersentuhan  dengan  pemerintah  sehingga  pelayanan publik tersebut benar-benar berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan  Barret,  Mude  dan  Omiti  (2007:1)  mengagas  bahwa  desen tralisasi  adalah “...devolved  administrative,  political  and  fiscal  authority  from central  government  to  regional  and  local  jurisdiction...” Dalam  tulisan  Barret, Mude dan Omiti ditegaskan bahwa penyerahan kewenangan dalam desen tralisasi merupakan  paket  yang  terdiridari:  desentralisasi  administratif,  desentralisasi politik dan desentralisasi fiskal.
Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Islam Vol. 1. No. 2 Tahun 2017 ISSN: 22580-9385 (cetak)
ISSN: 2581-0197 (On_line)
Ketiga  kategori  tersebut  menjadikan  desentralisasi  sebagai  suatu pendekatan  manajerial  yang  sistemik  dan  utuh  guna  memperkuat  keleluasaan pemerintah  di  aras  bawah  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang  berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal.
Crawford  dan  Hartmann  (2008:7)  menjelaskanbahwa “Desentralisation entails  the  transfer  of  power,  responsibilities  and  finance  from  central government  to  sub-national  levels  of  government  at  provincial  and/or  local levels.” Pengertian  ini  sejalan  dengan  pendapat  Barret,  Mude  dan  Omiti sebelumnya  yang  menjelaskan  bahwa  desentralisasi  merupakan  paket pendelegasian  kewenangan  yang  meliputi  tiga  hal  yakni  kekuasaan,  tanggung jawab dan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Desentralisasi  sekarang  tidak  hanya  mencakup  pemindahan  kekuasaan, otoritas,  dan  tanggung  jawab  dalam  pemerintahan  tetapi  juga  pembagian wewenang  dan  sumber  daya  untuk  membentuk  kebijakan  publik  dalam masyarakat. Dalam  konsep  pemerintahan  yang  berkembang  inipraktek-praktek desentralisasi dapat dikategorikan menjadi empat bentuk,sebagai berikut:
1. Desentralisasi  administrasi  yang  didalamnya  pemerintah  pusat  bertanggung jawab kepada agen-agen negara semi-otonom.
2. Desentralisasi politik mencakup organisasi dan prosedur untuk peningkatanpartisipasi  warga  dalam  memilih  wakil-wakil  politik  dan  dalam membuat kebijakan publik kepada unit-unit pemerintahan  lokal dan lembaga pembagian kekuasaan.
3. Desentralisasi  fiskal  mencakup  sarana  dan  mekanisme  dalam  berbagi pendapatan publik di antara semua tingkat pemerintahan.
4. Desentralisasi  ekonomi  termasuk  liberalisasi  pasar,  deregulasi,privatisasi perusahaan negara, dan kemitraan publik-swasta.
Karena  konsep  dan  bentuk  desentralisasi  menjadi  lebih  beragam,  begitu pula  dengantujuan  dari  para  pendukungnya. Mereka  berpendapat  bahwa desentralisasi  dapat  membantu  akselerasi,  membangun  ekonomi,  meningkatkan akuntabilitas politik, dan meningkatkanpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan. Selain  itu  desentralisasi  dapat  meningkatkan  sumber  daya  keuangan
lokalpemerintah  dan  memberikan  fleksibilitas  untuk  merespon  secara  efektif terhadap kebutuhan lokal.
Dapat  disimpulkan  dari  beberapa  pendapat  bahwa  terdapat  tiga  hal  yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai berikut:
1. Kekuasaan  untuk  menjalankan  pengambilan  keputusan  secara  cepat  dan akurat  guna  merespon  problematika  serta  urusan-urusan  publik  yang  tengah dihadapi oleh masyarakat di daerah.
2. Menjalankan  fungsi-fungsi  krusial  pemerintah  yaitu  memainkan  peran  dan tanggungjawab  pemerintah  sebagaimana  yang  sudah  ditegaskan  dalam konstitusi  negara  bagi  masyarakat  padatingkat  daerah  sehingga  kehadiran pemerintah dapat dirasakan secara lebih nyata.
3. Pelimpahan  sumberdaya  yang  memungkinkan  pemerintah  daerah  dalam konteks  kapasitas  kewenangan  yang  dimilikinya  untuk  menyediakan  barang publik  dan  melaksanakan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dalam  rangka memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.
Desentralisasi  diterapkan  oleh  sejumlah  negara  dengan  beberapa  alasan yang mendorongnya, yaitu:
1. Desentralisasi dilakukan karena sejumlah negara mengharapkan eksisnya unit pemerintahan  yang  lebih  kecil.  Dorongan  ini  muncul  karena  rezim pemerintah  yang  berkuasa  sebelumnya  adalah  rezim  yang  diktaktor  dan menerapkan  pola  hubungan  antarpemerintahan  yang  berbeda  level  secara sentralistik.
2. Mengurangi rentang kewenangan pemerintah pusat yang terlalu besar. Sebab rentang  kewenangan  yang  begitu  besar  menyebabkan  konsentrasi  pekerjaan penyelenggaraan  pemerintahan  menjadi  terakumulasi  pada  institusi pemerintah pusat. Hal ini menyulitkan bagi pemerintah pusat untuk bergerak secara  lebihleluasa  terutama  untuk  memperhatikan  secara  mendetail  aspek- aspek  yang  terkait  dengan  interaksi  investasi  dan  perdagangan  secara internasional. Dengan pendelegasian kewenangan kepada daerah kesempatan untuk menekuni interaksi investasi danperdagangan internasional terbuka luas
Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Islam Vol. 1. No. 2 Tahun 2017 ISSN: 22580-9385 (cetak)
ISSN: 2581-0197 (On_line)
sehingga  negara  tersebut  dapat  bergabung  dalam  arena  pasar  secara  lebih efisien.
3. Mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  pada tingkat lokal serta meningkatkan akuntabilitas.
Semangat  desentralisasi  yang  telah  berjalan,  terdapat  aspek-aspek  yang melatar  belakangi  pelimpahan  kewenangan  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah lokal dalam konteks desentralisasi, yaitu:
1. Aspek  Teritorial  (kewilayahan),  hal  ini  dimotivasi  oleh  keinginan  untuk menempatkan kewenangan pada  levelpemerintahan  yang  lebih rendah dalam hirarki  territorial  dan  secarageografis  lebih  dekat  antara  penyedia  layanan (agen pemerintah) dengan penggunalayanan (masyarakat).
2. Aspek  Fungsional  yakni  pelimpahan  kewenangan  kepada  agen  tertentu yang secara fungsional telah terspesialisasi.
Beberapa  jenis  pelimpahan  kewenangan  yang  dilaksanakan  dalam desentralisasi, sebagai berikut:
1. Delegasi  dalam  struktur  formal  politik  yaitupelimpahan  kewenangan  dari pemerintah pusatkepada pemerinatah daerah.
2. Pelimpahan dalam  kegiatan  administrasi publikatau dalam organisasi sejenis yang  berbedatingkatan  seperti  dari  Kementerian  di  levelPemerintah  Pusat kepada Kantor Wilayahperwakilan Kementerian di Daerah.
3. Pengalihan kewenangan dari sebuah institusi negara kepada sebuah agen non- pemerintahseperti divestasi.
Keuntungan Desentralisasi menurut Hulme dan Turner (1997) diantaranya sebagai berikut:
1. Pendidikanpolitik;
2. Pematanganbagipolitisilokal;
3. Terciptanyastabilitaspolitik;
4. Keadilansecarapolitis;
5. Akuntabilitas;
6. Responsivitas  pemerintah  akan  meningkat  karena  pelimpahan  kewenangan kepada  pemerintah  local  merupakan  pilihan  terbaik  untuk  mengetahui
karakteristik  sesungguhnya  dari  kebutuhan  local  dan  pemenuhannya  dari aspek pembiayaan secara efisien.
Desentralisasi  sering  gagal  karena  kapasitas  pemerintah  daerah  dan organisasi  masyarakat  sipil  pada  tingkatan  administrasi  dan  manajemen  yang rendah. Selain  itu  desentalisasi  juga  menyebabkan  pelebaran  kesenjangan ekonomi  dan  sosial  antar  daerah  di  beberapa  negara  dan  meningkatkan  tingkat korupsi lokal serta nepotisme pada orang lain.
Dampak  desentralisasi  terhadap  partisipasi  warga  juga  bervariasi  dari beberapa  negara.  Kondisi  desentralisasi  tergantung  pada  situasi  politik  negara tersebut.  Misalnya  pada  pemerintah  daerah  di  Afrika  yang  sering  mengalami kendala  dalam  proses  desentralisasi  karena  partisipasi  masyarakat  yang  terbatas, terlebih warga miskin.
Studi  di  Amerika  Latin  menunjukkan  bahwa  desentralisasi  menganggap partisipasi masyarakat belum dianggap komponen yang paling penting. Hubungan antara desentralisasi dan partisipasi warga dipengaruhi oleh faktor politik, historis, sosial, dan ekonomi yang rumit.
Desentralisasitidak  bisa  dengan  mudah  untuk  diberlakukan  atau berkelanjutan tanpa kepemimpinan politik yang kuat dan berkomitmen di tingkat pemerintahan  nasional  dan  lokal. Pejabat  pemerintah  harus  bersedia  dan  mampu berbagi  kekuasaan,  otoritas,  dan  sumber  daya  keuangan. Pemimpin  harus menerima partisipasi  masyarakat dalam proses perencanaan dan  manajemen oleh kelompok-kelompok yang  berada di  luar kendali  langsung pemerintah pusat atau dominan di Partai Politik.
Dukungan  dan  komitmen  terhadap  pelaksanaan  desentralisasi  juga  harus berasal dari instansi lini birokrasi pusat. Pejabat kementerian harus bersedia untuk mentransfer beberapa fungsi untuk membantu pejabat lokal dalam mengembangkan  kapasitas  untuk  membentuknya  secara  efektif. Pengalaman menunjukkan bahwa desentralisasi dapat dilaksanakan secara efektif hanya ketika kebijakan  dirancang  dengan  tepat  dan  ketika  pejabat  publik  lokal  adalah  para pemimpin  yang  jujur,  kompeten  dan  pemimpin  politik  nasional  memberdayakan pejabat publik lokal sebagai suatu manfaat daripada ancaman.
Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Islam Vol. 1. No. 2 Tahun 2017 ISSN: 22580-9385 (cetak) ISSN: 2581-0197 (On_line)

## 2. Pelaksanaan Desentralisasi yang Berperspektif Gender
Gender  merupakan  konsep  tentang  perbedaan  peran,  tingkah  laku,  dan hak-hak  yang  dikonstruksikan  oleh  masyarakat  bagi  perempuan  dan  laki-laki. Perbedaan  tersebut  akan  berdampak  pada  kehidupan  yang  dijalani  oleh perempuan dan laki-laki.
Kesetaraan  dan  keadilan  gender  seharusnya  dilakukan  dalam  seluruh aspek  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dari  level  paling  bawah hingga  level  nasional.  Kesetaraan  gender  ini  dapat  diimplementasikan  dalam pelaksanaan  desentralisasi  disetiap  wilayah  di  Indonesia.  Perwujudan desentralisasi  tersebut  tertuang  dalam  pembangunan  yang  berkeadilan  gender. Dalam mewujudkan  program  pembangunan yang berkeadilan  gender memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
a. Anggaran yang Responsif Gender
Anggaran responsif gender dapat tercermin dalam program  yang dibuat oleh pemerintah dan didukung dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik  dengan  partisipasi  masyarakat.  Selain  itu  kebijakan  ekonomi  mikro ataupun makro dapat mencerminkan keadilan gender.
b. Partisipasi
Partisipasi perempuan dalam bidang politik ditingkat lokal dan nasional harus ditingkatkan,  sehingga  mampu  pada  tahapan  sebagai  pembuat  kebijakan. Partisipasi  perempuan  diranah  politik  harus  lebih  ditingkatkan  agar keterlibatan  mereka  dalam  proses  legislatif  semakin  besar  dan  dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat.
Sehingga kedepan kualitas antara  laki-laki dan perempuan  menempati posisi yang  sama  dalam  penentuan  dan  pengambilan  kebijakan,  karena  selama  ini wilayah  politik  dan  penentu  dan  pengambil  kebijakan  masih  banyak dilakukan oleh laki-laki.
c. Transparansi
Transparansi  dilakukan  untuk  memberikan  informasi  kepada  masyarakat terkait  kebijakan  pemerintah.  Transparansi  diwujudkan  dalam  proses
perencanaan,  penganggaran,  monitoring  dan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah kepada publik. Dengan keterbukaan informasi akan menumbuhkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  dalam  setiap tahapan pembangunan.
d. Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas  publik  harus  meningkat  kualitasnya  baik  pada  tingkat pemerintah daerah atau lokal. Kebijakan di tingkat nasional akan berkorelasi dengan  kebijakan  yang  ada  di  daerah.  Konsistensi  dari  perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi harus dilakukan dengan memperhatikan keadilan gender. Sehingga kebijakan yang akan dibuat dapat mengakomodir kepentingan perempuan dan warga miskin.
e. Kualitas Pelayanan Sektor Publik
Peningkatan  kualitas  pada  lembaga-lembaga  pelayanan  publik  harus  segera ditindak  lanjuti.  Hal  ini  akan  berdampak  pada  kualitas  layanan  terhadap publik  yang  akan  lebih  baik.  Peningkatan  pelayanan  dapat  dilakukan  dari berbagai  aspek  seperti  sumber  daya  manusia,  manajemen  lembaga,  dan pelayanan masyarakat.
Desentralisasi  memungkinkan kepentingan setiap  warga negara tercermin dalam kebijakan dan layanan publik. Pelaksanaan desentralisasi dalam pelayanan publik  dengan  melibatkan  berbagai  unsur  dalam  tahapan  pembangunan  akan mewujudkan  kebijakan  publik  yang  responsif  gender.  Kebijakan  yang  berpihak pada  keadilan  gender  akan  memberikan  dampak  yang  baik  bagi  masyarakat  dan membuka  peluang  untuk  terlibat  dalam  pelaksanaan  kebijakan  yang  lebih berkeadilan.

## C. KESIPULAN
Kesetaraan  dan  keadilan  gender  dalam  pelaksanaan  desentralisasi  di berbagai bidang kehidupan merupakan hal yang tidak mudah. Permasalahan besar dan  belum  terselesaikan  hingga  saat  ini  adalah  belum  tercapainya  kesejahteraan bagi  seluruh  bangsa  Indonesia. Pelaksanaan  desentralisasi  tertuang  dalam
Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Islam Vol. 1. No. 2 Tahun 2017 ISSN: 22580-9385 (cetak)
ISSN: 2581-0197 (On_line)
pembangunan  yang  berkeadilan  gender  dengan  memperhatikan  beberapa  hal penting  yaitu: 1) anggaran  yang responsif gender; 2) partisipasi; 3) transparansi; 4)  akuntabilitas;  5)  kualitas  pelayanan  sektor  publik. Pelaksanaan  desentralisasi yang disusun dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang baik, akan lebih  banyak  memudahkan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  dalam pembangunan desa secara berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan desentralisasi dapat  tercapai  jika  melibatkan  berbagai  aktor  yang  terlibat  dan  berkontribusi terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ascher,  William  and  Dennis  A.  Rondinelli.  1999. “Restructuring  the Administration  of  Service  Delivery  in  Vietnam:  Decentralization  as Institution-Building,”  in  Market  Reform  in  Vietnam, edited  by  Jennie  I.
Litvack and Dennis A. Rondinelli (Westport, Conn.: Quorum).
Arifah, Umi. 2018. Anggaran Responsif Gender dalam Pengentasan Kemiskinan .
Journal Ar ‘rihlah: Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam. Vol. 3.
De  Graaf,  Gjalt  and  Hester  Paanakker.  2014. Good  Governance:  Performance Values and Procedural Values Conflict. Journal Public Administration . Devas,  N.  and  U.  2003.  Grant,  “ Local  Government  Decision  Making  Citizen Participation  and  Local  Accountability:  Some  Evidence  from  Kenya  and Uganda,” Public Administration and Development 23: 307–16.
Fisman,  R.  and  R.  Gatti.  2002.  “ Decentralization  and  Corruption:  Evidence across Coun- tries,” Journal of Public Economics 83 : 325–45.
Faguet,  Jean  Paul.  2014. “Decentralization  And  Governance” .  World Development Vol. 53, Pp. 2–13.
Faguet,  Jean-Paul,  Fox,  Ashley  M.  and  Poeschl,  Caroline.  2014. Does decentralization  strengthen  or  weaken  the  state?  Authority  and  social learning  in  a  supple  state .  Department  of  International  Development, London School of Economics and Political Science, London, UK.
InterAmerican Development Bank. 2001. “Summary of Findings—
Decentralization  and    Effective  Citizen  Participation:  Six  Cautionary Tales, ” Report RE-250.
Koiruddin.  2005. Sketsa  Kebijakan  Desentralisasi  di  Indonesia  :  Format Masa Depan  Otonomi  Menuju  Kemandirian  Daerah. Malang:  Averroes Press.
Kuncoro,  Mudrajad.  2004. Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah,  Reformasi, Strategi, Perencanaan dan Peluang . Jakarta: Erlangga.
Khaerina, Hafiza. 2017. Perbandingan Kebijakan Desentralisasi Asimetris Antara Filipina Selatan Dan Indonesia . Jurnal Prodi Peperangan Asimetris Volume 3 Nomor 2.
Mitchinson  R.  2003. “Devolution  in  Uganda:  An  Experiment  in  Local  Service
Delivery,” Public Administration and Development 23 : 241–48. Osborne,David and TedGaebler.1992. Reinventinggovernment .New York:Addison-WesleyPublication.
Rondinelli, Dennis A. 1990. “ Financing the Decentralization of Urban Services in Developing Countries: Administrative Requirements for Fiscal Improvements,”  Studies  in  Comparative  International  Development  25 , no. 2: 43–59
Rahmatunnisa, Mudiya. 2015. Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi di Indonesia Pada Era Reformasi. Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3.
Wicaksono,  Kristian  Widya.  2012. Problematika  Dan  Tantangan  Desentralisasi di Indonesia. Jurusan Administrasi Publik Unaiversitas Katolik Parahyangan.