## WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR DARI PEREMPUAN HAMIL LUAR NIKAH TINJAUAN ANALISIS NORMATIF DAN SOSIOLOGIS (STUDI DI KECAMATAN SUKAKARYA )
Herawati , Rifanto bin Ridwan , Lukman Asha
Pascasarjana IAIN Curup Herawati.llg17@gmail.com, Rifanto@gmail.com, lukmanasha@gmail.com Abstrak Article History Received:26-08-2021 Revised  :14-09-2021 Accepted:26-09-2021
This  study  aims  to  determine  the  normative law of marriage guardians for children born to  pregnant  women  out  of  wedlock  (this study focuses on the opinion of Imam Syafi'i) and  to  find  out  the  views  of  the  Sukakarya District  community  regarding  guardianship of  children  born  to  pregnant  women  out  of wedlock. This research is field research and library  research.  This  study  concludes  that according  to  Imam  Syafi'i  the  guardianship of  a  child  resulting  from  adultery  where there  is  no  right  for  the  biological  father  to marry off a child resulting from adultery the Prophet  cancels  the  nasab  relationship  by way of adultery in Islam, does not recognize the  nasab  relationship  with  him  after  the arrival  of  Islam,  then  guardianship  of  the child out of wedlock the result of a pregnant woman out of wedlock if the child is going to marry  then  the  guardianship  falls  on  the guardian of the judge. Keywords :
guardian of marriage,
External Pregnancy, Normative and Sociological Review

## Pendahuluan
Perlindungan  dan  pertanggungan  syari‟at  dalam  berkeluarga sudah  di  atur  oleh  Islam.  Selain  itu  Islam  juga  mengatur  hubungan lain  jenis  yang  berdasarkan  tujuan  dan  perasaannya  ,  salah  satu contoh  adalah  bertemunya  dua  hati,  dua  jiwa,  dua  tubuh.  Setelah pertemuan  dua  insan  yang  sudah  terikat  dengan  janji  suci  sebuah pernikahan,  dimana  keduanya  berjanji  untuk  mengarungi  rumah tangga bersama-sama, menggapai cita-cita bersama, melalui ujian dan
cobaan bersama-sama, kemudian nantinya di beri kepercayaan untuk mendidik  keturunan  dengan  baik  hingga  melahirkan  generasi  yang mandiri.  Hal  ini  merupakan  tugas  yang  harus  di  pikul  oleh  kedua orang. (Abdul Aziz, 2011: 251)
Seorang  anak  akan  menjadi  tumpuan  harapan  masa  depan suatu  bangsa,  bila  anak  tidak  diberi  arahan  dan  bimbingan  baik mengenai  akhlak,  kemandirian,  kesehatan  maka  masa  depan  suatu bangsa akan hancur. Oleh karena itu Islam selalu memberi peringatan kepada orang tua agar tidak mengeyampingkan generasi yang kurang berkualitas. Sebagaimana firman Allah  yang artinya :
“Dan  hendaklah  takut  kepada  Allah  orang-orang  yang seandainya  meninggalkan  dibelakang  mereka  anak-  anak  yang lemah,  yang  mereka  khawatir  terhadap  (kesejahteraan)    meraka. Oleh      sebab    itu    hendaklah  mereka  bertakwa  kepada  Allah  dan hendaklah  mereka  mengucapkan  perkataan  yang  benar”. (Q.S.An- Nisa‟[4] 9)
Undang-undang  memberikan  beberapa  pandangan  tentang terminologi  anak  berdasarkan  fungsi  dan  kedudukannya  antara  lain sebagai  berikut:UU  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak:  “Anak  adalah  amanah  sekaligus  karunia  Tuhan  yang  Maha Esa,  yang  senantiasa  harus  kita  jaga  karena  dalam  dirinya  melekat harkat,  martabat  dan  hak-hak  sebagai  manusia  yang  harus  dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hak-  Hak  Anak.  Dari  sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, sehingga  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang,  beradaptasi  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dankebebasan”.UU Nomor
4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak:  “Anak  adalah  potensi serta  penerus  cita-cita  bangsa  yang  dasar-dasarnya  telah  diletakan oleh  generasisebelumnya”  (D.Y.  winanto,  2012:4).UU  Nomor  3 Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak:  “Anak  adalah  bagian  dari generasi  muda  sebagai  salah  satu  sumber  daya  manusia  yang merupakan  potensi  dan  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa,  yang memiliki  peranan  strategis  dan  mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus, memerlukan  pembinaan  dan  perlindungan  dalam  rangka  menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi,  selaras  dan  seimbang”.PP  Nomor  54  Tahun  2007  tentang
Pengangkatan  Anak:  Anak  merupakan  bagian  dari  generasi  muda, penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  dan  sumber  daya  manusia  bagi pembangunan nasional.(D.Y. Winanto, 2012:5)
Penetapan    asal  usul  anak  dalam  perspektif    hukum  Islam memiliki  arti  yang  sangat  penting,  karena  dengan  penetapan  itulah dapat  diketahui  hubungan  nasab  antara  anak  dan  ayahnya. Kendatipun  pada  hakikatnya  setiap  anak  yang  lahir  berasal  dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.
Nasab menjadi sebuah masalah yang sangat penting dan dikaji dalam  kaitannya terhadap masalah  pernikahan,  kewajiban memberi nafkah, kewarisan, perwalian hubungan ke- mahram -an, dan lain-lain. Dalam  masalah-masalah tertentu seorang anak, baik laki- laki apalagi perempuan akan sangat membutuhkan wali dari jalur nasab laki-laki, yaitu  bapak  kandungnya,  khususnya  jika  anak  perempuan  itu  akan menikah.
Diantara  para  ulama  banyak  yang  berpendapat  bahwa perempuan  tidak  boleh  menikahkan  dirinya  sendiri  dan  juga  tidak diperbolehkan  menikahkan  orang  lain.  Pernikahan  dinyatakan  tidak sah jika kalimat ijab diutarakan sendiri oleh perempuan, sebab adanya wali  merupakan  bagian  dari  syarat  sahnya  akad.  Jadi  orang  yang berhak  untuk  mengutarakan  ijab  adalah  orang  yang  menjadi wali.(Sayid  Sabit,  2016:  369)  Sebagai  Landasannya  ada  beberapa dalil berikut ini : Firman Allah SWT.
“Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sedirian  diantara kamu,  dan  orang-  orang  yang  layak  (berkawin)  dari  hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia- Nya.  Dan  Allah  Maha  luas  (pemberian-Nya)  lagi  Maha Mengetahui.(QS.An-Nur [24]: 32).
Dalam ayat yang lain Allah SWT juga berfirman : “ Dan  janganlah  kamu  menikahi  wanita-wanita  musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih  baik  dari  wanita  musyrik,  walaupun  Dia  menarik  hatimu.  dan janganlah  kamu  menikahkan  orang-orang  musyrik  (dengan  wanita- wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin  lebih  baik  dari  orang  musyrik,  walaupun  Dia  menarik hatimu.  mereka  mengajak  ke  neraka,  sedang  Allah  mengajak  ke surga  dan  ampunan  dengan  izin-Nya.  dan  Allah  menerangkan  ayat-
ayat-Nya  (perintah-perintah-Nya)  kepada  manusia  supaya  mereka mengambil pelajaran.”(QS. Al-Baqaroh [2] : 221)
Berbicara  tentang  wali  nikah,  banyak  terjadi  kasus-kasus mengenai  penentuan  wali.  Seperti  dampak  dari  teknologi  tentunya akan  mempunyai  dampak  yang  positif  dan  dampak  negatif,  bagi mereka  yang  bisa  memanfaatkan  tehnologi  dengan  hal-hal  yang positif tentunya akan mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupannya, namun jika tidak bisa mengimbangi perkembangan  tehnologi,  maka  akan  berakibat  buruk  pada kehidupannya, salah satu contohnya adalah hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan yang berujung hamilnya perempuan tersebut.
Jika hal tersebut terjadi, maka mau tidak mau wanita tersebut harus  dinikahkan,  hal  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  kejelasan status  anak  yang  akan  di  lahirkan  dan  menutup  aib  keluarga  dari kedua  belah  pihak.  Di  Indonesia  hamil  diluar  nikah  merupakan  hal yang  tabu,  sehingga    apabila  anaknya  dinikahkan  dalam  kondisi hamil,  maka  sebisa  mungkin  hal  tersebut  di  tutupi  agar  keluarganya tidak menanggung rasa malu, mereka tidak menyadari, bagaimanapun hal  tersebut  di  sembunyikan  namun  pada  akhirnya  masyarakat  akan mengetahuinya juga.
Hamdan Rasyid juga menjelaskan Adalah kehidupan free sex yang  semakin  meningkat  dan  di  lakukan  secara  terbuka  serta  denga penuh  rasa  bangga.  Akibat  dari  semua  itu  maka  banyak  terjadi kehamilan  di  luar  nikah  yang  menimbulkan  kepanikan,  baik  bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarga. Untuk menghindari rasa malu  pada  masyarakat  ,  maka  mereka  cepat-cept  dinikahkan  dalam keadaan hamil. (Rasyid tt:184).
Wahyu  wibisana  juga  menjelaskan  bahwa  hamil  diluar  nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang  masuk  kategori  zina  dalam  Islam.  Hamil  di  luar  nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam.  Ketika  hamil  diluar  nikah  telah  terjadi  maka  akan  muncul masalah    yaitu    aib    bagi  keluarga.  Dengan  terjadinya  hamil  diluar nikah,  maka    pasangan    tersebut    diharuskan  untuk  segera  menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar. Sebuah hal yang berbeda  ketika  pernikahan  dilakukan  oleh  seseorang  yang  didahului dengan  perbuatan  tidak  halal  misalnya  melakukan  persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan hukum Islam dan  undang-undang  perkawinan  yang  berlaku.  Pernikahan  ini
bisaanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan. (Wibisana, vol.15, no.1:30).
Penelitian  yang  di  lakukan  penulis  dalam  pelaksanaannya akan memanfaatkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul  yang  di  ambil  sebagai  referensi  dan  bahan  pertimbngan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, berikut ini beberapa hasil penelitian yang di ambil oleh peneliti. Penelitian yang disusun oleh Ahmad  Adib  dengan  judul  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Yang  Lahir  Di  Luar  Perkawinan  Menurut  UU  No.  1  Tahun  1974 Dan  KUH  Perdata  (studi  Perbandingan)” dengan  kesimpulan perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  lahir  lahir  di  luar perkawinan  baik  menurut  uu  no.1  tahun  1974  dan  KUH  Perdata yang  mencakup  juga  status,  hak  nasab,  perwalian  dan  kewarisan. Menurut  undang-undang  no.1  tahun  1974  bahwa  anak  yang  lahir luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat 1. Sedang  dalam  KUH  Perdata  anak  di  luar  nikah  mempunyai hubungan perwalian jika ayah dan ibunya mengakui anak tersebut.
Terlepas  dari  itu  hak-hak  perdata  yang  lainnya  anak  yang dilahirkan  diluar  kawin  tetap  dilindungi.  Misalnya  ayahnya bertanggung  jawab  atas  biaya  hidupnya.(adib,  tesis,  2010). Penelitian  yang  disusun  oleh  Septi  Emilia  dengan  judul “Permohonan  Pengakuan  Anak  Di  Luar  Nikah  (Studi  Putusan Hakim Nomor.408/Pdt.G/2006/PA.SMN)” dengan kesimpulan tentang  pertimbangan  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara permohonan Pengakuan Anak diluar nikahNo.408/Pdt.G/2006/PA.Smn. Majelis Hakim memutus perkara tersebut  berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  53  yang melegalkan  nikah  hamil  yang  berlandaskan  pada  Q.S.  An-Nurayat
(3)  dan  perspektif  imam  madzhab  yang  membolehkan  pengakuan anak  dengan  pertimbangan  perlindungan  anak,  kesucian  anak,  hak- hak  anak  serta  kaidah  fiqih  ( al-hukmu  yatba‟u  al-maslahah  ar- rajihah ).  Adapun  implikasi  dari  pengakuan  tersebut  adalah  hal nasab  tetap  bernasab  kepada  ibunya  dan  keluarga  ibunya berdasarkan  UU  Nomor  1  Tahun  1974  pasal  43  ayat  (1)  dan  KHI pasal  100,  begitu  juga  untuk  perwalian  dikembalikan  pada  wali hakim  karena  perwalian  itu  berkait  erat  dengan  nasab,  sedangkan untuk  kewarisan  disiasati  dengan  jalan  wasit  atauhibah.(Emilia, study putusan hakim, 22 maret 2016).
Penelitian  yang  di  lakaukan  oleh  Zakyyah  Zakyyah  dengan judul “Nasab Anak Luar Kawin Menurut ”Hifzhu Nasl” tahun 2017. Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  Putusan  Mahkamah  Konstitusi menimbulkan  makna  yang  ambigu,  karena  tidak  ada    definisi  yang jelas  terkait  frasa  “anak  di  luar  perkawinan.”  Menurut  teori  hifzhu nasl  menasabkan  anak  di  luar  perkawinan  (anak  zina)  kepada  ayah biologisnya merupakan suatu tindakan yang akan merusak eksistensi dari maqᾱṣid al-syar‟iyyah. Namun jika yang dimaksud adalah anak yang  lahir  dari  “pernikahan  di  bawah  tangan,”  maka  hal  ini  sesuai dengan ketentuan maqᾱṣid al-syar‟iyyah.(Zakyan, tesis,
2016).Penelitian  yang  dilakukan  olehArdian  Arista  Wardana  dengan judul Pengakuan  Anak  Di  Luar  Nikah:  Tinjauan  Yuridis  Tentang Status  Anak  Di  Luar  Nikah,  tahun  2017. Penelitian  ini  menganalisa sebuah pengajuan di Pengadilan Negeri Surakarta tentang pengakuan anak  dan  pengajuan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.46/PUU- VII/2010.  Berikut  mengetengahkan  polemik  pendapat  yang  timbul dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.46/PUU-VII/2010  yang berdampak pada merebaknya perzinahan tersebut. Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.46/PUU-VII/2010  mengesahkan  adanya penafsiran secara maknawi terhadap UU No. 1 Thn. 1974 dalam hal status anak dengan diterimanya pengakuan seorang laki-laki atas izin ibunda  sang  anak  dengan  data  dan  bukti  yang  ilmiah  untuk mengajukan  permohonan  pengakuan  anak  kepada  pihak  yang berwajib,  dan  jika  permohonan  diterima  secara  hukum,  maka hubungan  keperdataan  anak  dengan  laki-laki  tersebut  tercipta  pada waktu itu pula.(wardana, tesis 2016).
Penelitian  yang  di  Lakukan  Oleh Muhammad  Taufiki dengan Judul  Konsep  Nasab,  Istilhâq,  dan  Hak  Perdata  Anak  Luar  Nikah. Pada  tahun 2012. Penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  Anak  yang terlahir  ke  dunia  memiliki  hak  nasab  sebagai  salah  satu  hak  dasar yang  dimilikinya.  Ini  berarti  bahwa  saat  anak  terlahir  langsung mendapatkan  hak  nasab  dari  ayahnya  dengan  hak-hak  lain  yang melekat akibat adanya kaitan nasab itu. Akan tetapi, tidak semua anak terlahir  dengan  nasib  sebaik  itu.  Dalam  hal  ini,  Islam  memiliki beberapa  cara  untuk  mendapatkan  nasab  itu.  Nasab  bisa  didapat melalui  iqrâr  (pengakuan),  pembuktian,  dan  istilhâq.  Bila  nasab  itu sudah  terkait,  maka  hak-hak  perdata  anak  secara  otomatis  melekat pada anak itu yang dapat diperolehnya dari ayahnya. Anak luar nikah bisa  dikaitkan  nasabnya  dengan  orang  yang  menanam  benihnya  ke
rahim  ibu  si  anak,  bila  hal  itu  terjadi  bukan  karena  zina.  Dalam  hal ini, bisa karena syubhât atau hal lain selain zina.  Anak  yang terlahir dalam  pernikahan  yang  dinggap  tidak  sah  bisa  dikaitkan  nasabnya dengan  ayahnya  dan  mendapatkan  hak  perdata  sebagaimana mestinya, bila hal itu dilakukan oleh ayahnya.(taufiki, tesis 2012)
Penelitian  yang  di  lakukan  oleh  Nurul  Hak  menjelaskan Dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  menjadi  jelas kedudukan hukum anak zina atau anak yang dilahirkan tanpa melalui pintu  pernikahan,  sebagai  anak  tidak  sah,  ia  hanya  memimiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Bagi laki laki yang  menyebabkan  kelahirannya  dapat  dikenakan  hukuman  ta‟zir, dengan  memberikan  nafkah  dan  kebutuhan  hidup,  hukuman  tersebut semata-mata  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  anak, sehingga  anak  memperoleh  jaminan  kehidupan  yang  selayaknya. Hubungan  perdata  anak  hasil  zina  tidak  menyebabkan  hubungan nasab, tetapi mewajibkan orang tua biologisnya memberikan jaminan kehidupan  bagi  anaknya.  Seandainya  anak  zina  adalah  seorang perempuan,  apabila  mau  menikah,  maka  yang  berhak  menjadi  wali adalah  wali  hakim,  sedangkan  orang  tuanya,  dalam  hal  ini  bapak biologisnya berkewajiban menyelenggarakan pesta nikahnya.( Nurul, tesis, 2018)
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Harry  Kurniawan  dengan judul, Status  Perwalian  Anak  Zina  Dalam  Pernikahan  (Analisis Menurut  Khi  Danuuno.1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan),  tahun 2012. Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  meskipun  MK  telah memutuskan  hubungan  perdata  antara  anak  zina  dengan  ayah biologisnya,  namun  masalah    perwaliannya  dalam    pernikahan  anak zina tidak secara tegas disebutkan dalam pernikahan tersebut. Dengan demikian anak zina sejalan dengan hukum  nasional Indonesia selama ini (Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974), tidak memiliki hak dari ayahnya. Karena anak zina hanya memiliki hubungan dengan ibunya, maka dari ayah biologisnya anak tersebut tidak memiliki hak apapun yang  bisa  diperolehnya,  karena  secara  hukum  baik  hukum  agama maupun  hukum  nasional  dia  tidak  memiliki  pertalian  darah  (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Dari sinilah anak zina  tidak  memperoleh  hak-hak  materil  dan  moril  dari  ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuandan hak saling mewarisi.(nurul, tesis, 2018).
Dari  beberapa  penelitian  yang  relevan  diatas  penulis beranggapan  bahwa  penelitian  yang  sudah  di  lakukan  oleh  orang terdahulu berbeda dengan penelitian ini. Dimana dalam penelitian ini penulis  melakukan  penelitian  normatif  dan  sosiologis.  Dalam penelitian  normatif  penulis  akan  menganalisis  undang-undang Kompilasi  Hukum  Islam  serta  pendapat  ulama  imam  syafi‟i  . sementara  dalam  analisis  sosiologis  peneliti  akan  menganalisis pendapat tokoh masyarakat Kecamatan Sukakarya tentang wali anak luar nikah.
Menikahkan wanita hamil karena zinah dalam perspektif fikih para  ulama  berbeda  pendapat,  ada  yang  secara  ketat  tidak memperbolehkan,  ada  pula  yang  menekankan  pada  penyelesaian masalah  tanpa  mengurangi  kehati-hatian  mereka.  Sejalan  dengan sikap  para  ulama  itu,  ketentuan  hukum  Islam  menjaga  batas-  batas pergaulan  masyarakat  yang  sopan  dan  memberikan  ketenangan  dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, insya Allah akan mengujudkan  kemaslahatan  dalam  masyarakat.  Yang  dimaksud dengan “kawin hamil”  disini  ialah  kawin  dengan  seorang  wanita yang    hamil    di  luar  nikah,      baik  dikawini  oleh  laki-laki  yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.(Wahyu Wibisana, vol.15, no.1:32). Jika  hal  tersebut  dilakukan  maka  akan  dipertanyakan,  jika anak  tersebut  lahir  dan  ketika  dewasa  akan  melangsungkan  akad nikah,  akan  dipertanyakan  siapakah  yang  akan  menjadi  walinya. Kepala KUA menetapkan siapa yang menjadi wali nikah yang sesuai prosedur.  Permasalah  yang  ditemukan  di  KUA  Sukakarya  Musi Rawas    dalam  kurang  ketelitian  dalam  adminstrasi  menetapkan  wali nikah.
di KUA Sukakarya melakukan pengecekkan data daftar nikah seperti  pendaftar  belum  hamil  atau  yang  sudah  hamil.  Jika kenyataannya  hamil  maka  akan  selesaikan  olh  KUA  dengan  cara memeriksa  kebenarannya  dan  menjadwalkan  pernikahan.  Dampak yang  terjadi  jika  permohonan  nikah  dikarenakan  hamil  tersebut diterima  hanya  berdasarkan  pengakuan  dari  mempelai  maka  yang terjadi  adalah  status  laki-laki  yang  menikahinya  dengan  anak  yang dikandung.
Apabila  pengakuan  menghamili  berdasarkan  mempelai  maka kemungkinan  terjadi  pemalsuan.  Maka  akan  berdampak  pada  anak yang  dilahirkan.  Jika  terjadi  pernikahan  wanita  hamil  esoknya
melahirkan, maka itu dinamakan wali nasab. Namun mereka akhirnya tidak memikirkan sebenarnya yang menikahkan itu ayah biologis atau bahkan  ayahangkat.  Dengan  demikian  janganlah  meremehkan permasalahan hukum.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  sosiologis  empiris, pendekatan empiris adalah suatu pendekatan yang digunakan apabila ada perbedaan hukum positif  yang tertulis dalam hukum  yang hidup di  masyarakat,  ini  metupakan  fakta  sosial.  (Fahmi  Muhammad Ahmad  dan  Jaenal  Arifin  2010:  47).  Empiris  artinya  bersifat  nyata. Jadi  yang  di  maksud  dengan  pendekatan  empiris  adalah  usaha mendekati  dengan  sifat  hukum  yang  nyata  atau  sesuai  dengan kenyataan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Jadi,  penelitian  dengan pendekatan  empiris  harus  dilakukan  di  lapangan,  dengan menggunakan  metode  dan  tehnik  penelitian  lapangan.  Penelitian mengadakan  kunjungan  kepada  masyarakat  dan  berkomunikasi dengan para anggota masyarakat. (Raharjo 2020).
Penelitian  kualitatif  tidak  menggunakannistilah  populasi, tetapi menggunakan “sosial situation” atau situasi sosial yang terdiri atas  tiga  elemen  yaitu  :  tempat  (place),  pelaku  (actor),  dan  aktifitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. (Sugiono 2014: 207).
Penelitian  kualitatif  menggunakan  metode  kualitatif    yaitu Observasi  (alat  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap sesuatu fenomena dalam beberap waktu tanpa mempengaruhi fenomena), wawancara (Wawancara merupakan suatu proses percakapan antara dua orang atau lebih dimana pertanyaannya diajukan  oleh  peneliti  kepada  subjek  atau  sekelompok  subjek penelitian  untuk  dijawab.  (Damin,  2003:  130),  atau  penelaahan dokumen.  Metode  kualitatif  ini  digunakan  karena  beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila  berhadapan    dengan    kenyataan    jamak.  Kedua,  metode  ini menyajikan  secara  langsung  hakikat  hubungan  antara  peneliti  dan responden.  Ketiga,  metode  ini  lebih  peka  dan  lebih  dapat menyesuaikan  diri  dengan  banyak  penajaman  pengaruh  bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Moleong, 2016: 10).

## Pembahasan Hukum Normatif Wali dari Perempuan Hamil Luar Nikah
Sebelum  membahas  tentang  bagaimana  wali  anak  yang  lahir  di luar  nikah,  peneliti  akan  melihat  bagaimana  pendapat  para  ulama tentang  hukum  “kawin  hamil”.  Yang  dimaksud  dengan  “kawin hamil”  disini  ialah  kawin  dengan  seorang  wanita  yang  hamil  di luar  nikah,      baik  dikawini  oleh  laki-laki  yang  menghamilinya maupun  oleh  laki-laki  bukan  yang  menghamilinya.(Ghazaly, 2019:91).
Hukum  kawin  dengan  wanita  yang  hamil  di  luar  nikah,  Para  ulama berbeda pendapat, sebagaimana penjelasan berikut ini :
a. Ulama Mazhab Syafi‟iyah
Alasanya  yang  dikemukakan  beliau  adalah  karena  wanita hamil  akibat  zina  tidak  termasuk  golongan  wanita  yang  diharamkan untuk  dinikahi.  Mereka  juga  berpendapat  karena  akad  nikah  yang dilakukan itu sudah memenuhi syarat dan rukun nikah.
Sebagaimana  yang  di  sampaikan  oleh  salah  satu  imam Mazhab  syafi‟iyyah  yaitu  imam  syafi‟i  dalam  bukunya  al-umm, beliau berkata :
“ Laki-laki  hendaknya  tidak  menikahi  perempuan  pezina  dan perempuan  sebaiknya  tidak  menikahi  lelaki  pezina  tapi  tidak  haram apabila hal itu dilakukan. Begitu juga apabila seorang pria menikahi wanita  yang  tidak  diketahui  pernah  berzina,  kemudia  diketahui setelah  terjadi  hubungan  intim  bahwa  itu  pernah  berina  sebelum menikah  atau  setelahnya  maka  anita  itu  tidak  haram  baginya .”( Syafi‟i  juz  v  2014:  13).  Dalam  hal  tersebut  imam  syafi‟i  merujuk pada firman Allah SWT, yang artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini  melainkan  perempuan  yang  berzina,  atau  perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin .(Q.S. An-Nur [2 ], 3)

## b. Ulama Mazhab Hanafiyah
Ulama  Mazhab  Hanafiyah  berpendapat  bahwa  menikahi wanita  hamil  bila  yang  menikahinya  laki-laki  yang  menghamilinya hukumnya  sah,  tetapi  tidak  boleh  melakukan  senggama  sampai  dia melahirkan, sebagaimana pendapat yang di sampaikan oleh salah satu ulama dari kalangan hanafiyah,  yaitu  Al-Marghinani, menyatakan: ”
wanita  hamil  boleh  menikah,  tetapi  tidak  diperbolehkan  melakukan senggama  sampai  ia  melahirkan  kehamilannya.  Ini  adalah  menurut pendapat  Abu  Hanifah  dan  Muhammad  bin  Hasan  al-Syaibani. Tetapi  menurut  Abu  Yusuf  nikah  sperti  itu  fasid  (tidak sah).” (Marghinani,tt, 190).
Adapun alasan lain yang dipakai oleh Mazhab syafi‟iyah dan Mazhab  hanafiyah,  bahwa  wanita  hamil  akibat  zina  tidak  termasuk kedalam katagori golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Sebagaimana  yang  di  jelaskan  dalam  Firman  Allah  SWT  berikut ini: Yang  artinya  :  „Diharamkan  atas  kamu  (mengawini)  ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan,  saudara-saudara  bapakmu  yang  perempuan;  saudara- saudara  ibumu  yang  perempuan;  anak-anak  perempuan  dari saudara-saudaramu  yang  laki-laki;  anak-anak  perempuan  dari saudara-saudaramu  yang  perempuan;  ibu-ibumu  yang  menyusui kamu;  saudara  perempuan  sepersusuan;  ibu-ibu  isterimu  (mertua); anak-anak  isterimu  yang  dalam  pemeliharaanmu  dari  isteri  yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu  (dan  sudah  kamu  ceraikan),  Maka  tidak  berdosa  kamu mengawininya;  (dan  diharamkan  bagimu)  isteri-isteri  anak kandungmu  (menantu);  dan  menghimpunkan  (dalam  perkawinan) dua  perempuan  yang  bersaudara,  kecuali  yang  telah  terjadi  pada masa  lampau;  Sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha Penyayang. (QS. An_nisa‟[4]:23) .
Dari    penjelasan  ayat  diatas  Al-qur‟an  secara  jelas  dan  tegas menyebutkan siapa saja perempuan-perempuan haram untuk dinikahi .  Adapun  perempuan  yang  berzina    tidak  di  masukkan  dalam kelompok  perampuan  yang  haram  untuk  di  nikahi.  Hal  tersebut dikarenakan  tidak  adanya  syarat  ataupun  rukun  dalam  akad pernikahan  bahwa  tidak  boleh  menikahkan  atau  menikahi  wanita dalam  keadaan  hamil.  Dengan  kata  lain  wanita  yang  telah  berzina atau wanita yang dalam keadaan hamil (saat menikah) boleh atau sah dinikahi  baik  oleh  laki-laki  yang  menghamilinya  maupun  laki-laki bukan yang menghamilinya. c. Ulama Mazhab Malikiyyah
Ulama  Malikiyah  berpendapat  bahwa  wanita  yang  berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra‟nya tiga
kali  haid,  sedangkan  bagi  wanita  budak istibra‟nya  cukup  satu  kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanitabudakistibra‟nyasampaimelahirkan.DengandemikianulamaM alikiyyah berpendapat “laki-laki yang tidak menghamili tidak boleh menikahi  wanita  yang  hamil,  kecuali  setelah  wanita  hamil  itu melahirkan  dan  telah  habis  masa  'iddahnya.”[sumsel-    2021  7  16]. Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Al-Thahawi  ,  Imam  Malik  berkata : “Dan  berkata  malik,  apabila  seseorang  laki-laki  berzina  dengan seorang  perempuan,  kemudian  ia  (laki-laki)  berkeinginan menikahinya,  maka  demikian  itu  boleh  sesudah  istibra‟  (  habis masa „iddah) dengan tiga kali haidh.”[al-thahai,tt,328]
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  kita  ketahui  bahwa  maszhap malikiyah  melarang  wanita  hamil  untuk  menikah.  Jika  berkeinginan menikah, maka harus menunggu selesai masa „ iddah nya dengan tiga kali masa haidh.

## d. Ulama Mazhab Hanabilah
Ulama  Hanabilah  berpendapat  bahwa  hukumnya  tidak  sah menikahi  wanita  yang  diketahui  telah  berbuat  zina,  baik  dengan laki-laki  bukan  yang  menzinainya  terlebih  lagi  dengan  laki-laki yang  menzinainya,  kecuali  wanita  itu  telah  memenuhi  dua  syarat berikut : Pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis  dengan  melahirkan  kandungannya.  Bila  akad  nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. Kedua,  telah  bertaubat  dari  perbuatan  zina.  Sebagaimana  yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah: “Jika berzina seorang perempuan, tidak halal bagi orang (laki-laki) yang mengatahui seorang wanita telah  berzina  menikahinya  kecuali  dengan  dua  syarat  :  salah satunya  menunggu  sampai  habis  masa  „iddahnya,  syarat  kedua, wanita  itu  harus  bertaubat  dari  perbuatan  zina  yang  di lakukannya.”[ibn qudamah , 140].
Demikianlah,  berdasarkan  penelusuran  pendapat  empat  mazhab, bahwa  benar  pada  prinsinya  ke  empat  mazhab  berpendapat  boleh/  sah perempuan  hamil  menikah,  namun  dari  empat  pendapat  mazhab  tersebut hanya  para  ulama  syafi‟iyah  yang  berpendapat  boleh/  sah  secara  mutlak menikahi  wanita  hamil,  sedangkan  ulama  tiga  mazhab  yaitu  ulama hanafiyah,malikiyyah  dan  hanabilah,  membolehkan  menikahi  wanita  hamil namun dengan syarat tertentu.
Lantas  bagaimanakah  menurut  Undang-Undang  Kompilasi  hukum
islam tentang hukum pernikahan wanita yang sedang hamil ?. Kawin hamil yang  marak  terjadi  di  kalangan  masyarakat,  jelas  saja  memacu pemerintah  untuk  mengeluarkan  peraturan  perundang-undangan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Hukum Islam. Undang- undang  Kompilasi  Hukum  Islam  sangat  jelas  disebutkan  bahwa wanita  hamil  dapat  di  nikahkan  hanya  dengan  yang  menghamilinya saja,  dan  tidak  diperbolehkan  laki-laki  yang  tidak  menghamili  untuk menikahinya.  Berikut  penjelasan  isi  pasal  53  KHI  itu  adalah: (1)Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang  menghamilinya;(2)  Perkawinan  dengan  wanita  hamil  yang disebut  pada  ayat  (1)  dapat  dilangsungkan  tanpa  menunggu  lebih dahulu  kelahiran  anaknya;(3)Dengan  di  langsungkannya  perkawinan pada  saat  wanita  hamil,  tidak  diperlukan  perkawinan  ulang  setelah anak yang dikandung.(UU KHI, 2006,24). Dalam asal tersebut sudah jelas  bahwa  wanita  yang  hamil  diluar  nikah  hanya  boleh  menikah dengan  laki-laki  yang  menghamilinya.  Tentunya  hal  tersebut  untuk menutup  aib  dan  juga  untuk  memperjelas  status  anak  tersebut  agar tidak di bilang anak zina.
Status  anak  di  dalam  hukum  Islam  dan  undang-undang perkainan  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  anak  yang  sah  dan  anak  yang tidak sah. Sementara itu anak tidak sah ialah anak yang dilahirkan di luar  pernikahan.  Sering  anak  di  luar  pernikahan  disebut:  anak jadah, anak zinah atau natuurlijke kinderen atau onwettige kinderen , sedang anak  sah  disebut wettige  kinderen .(Alhamdani,  2002:  9).  Dengan semikian  mengenai  status  anak  sah  sudah  sangat  jelas  bahwa perwaliannya  jatuh  pada  wali  nasab,  namum  bagaimana  halnya dengan  status  anak  tidah  sah  ?.  mengenai  anak  yang  tidak  sah sebagaimana  di  jelaskan  sebelumnya  bahwa  anak  tidak  sah  adalah anak  yang  di  hasilkan  dari  luar  pernikahan,  dan  bagaimanakah perwalian terhadap anak tersebut ?.
Menurut  Imam  Syafi‟i  bahwa  anak  luar  nikah  merupakan ajnabiyyah (orang asing) yang sama sekali tidak dinasabkan dan tidak mempunyai  hak  terhadap  bapak  biologisnya,  serta  dihalalkan  bagi bapak  biologisnya  untuk  menikahi  anak  yang  lahir  apabila perempuan,  dengan  dalil  bahwa  tercabut  seluruh  hukum  yang berkenaan  dengan  adanya  nasab  bagi  anak  yang  lahir  diluar nikah,seperti  kewarisan  dan  sebagainya.(Nawawi,  2011:  55).  Nabi menetapkan  bahwa  anak  yang  lahir  dari  hubungan  luar  nikah tidakbisa  di  nasabkan  kepada  bapak  biologisnya,  sebagaimana  di
sebutkan  dalamhadis  Nabi  Muhammad  SAW,  yang  di  riwayatkan oleh  Imam  Abu  Daud    berikut  ini  : Artinya:  Tidak  ada  perzinaan dalam Islam, siapa yang berzina di zaman jahiliyah maka dinasabkan kepada  kerabat  ahli  warisnya  (asybah)  dan  siapa  yang  mengklaim anak  tanpa  bukti,  maka  tidak  mewarisi  dan  tidak  mewariskan. (Abu Daud no : 2262 vol 03 2008: 71). Nabi membatalkan hubungan nasab dengan  jalan  perzinaan  dalam  Islam,  dan  tidak  mengakui  hubungan nasab dengannya setelah datangnya Islam, sebagaimana keadaan pada zaman Jahiliyyah yang menetapkan nasabdarihubungan perzinaan.(al- bagawy, 2012: 278).
Lantas bagaimana jika anak hasil luar nikah tersebut akan melakukan akad nikah dengan seorang laki-laki ?, siapakah yang berhak menjadi wali nya ?.lantas seberapa pentingkah keberadaan wali menurut imam syafi‟i  ?.  salah  satu  rukun  nikah menurut  imam  syafi‟i  adalah  harus ada  wali,  jika  wali  tidak  ada  maka  penikahan  dianggap  tidak  sah. Sebagaimana  sabda  Nabi  Muhammad  SAW,  yang  artinyai:. “ Siapa saja  diantara  wanita  yang  nikah  tanpa izin  walinya,  maka  nikahnya batal,  nikahnya  batal,  nikahnya  batal.  Wanita  itu  berhak mendapatkann  mahar  sebagai  imbalan  atas  apa  yang  telah dihalalkan dari pada kemaluannya.”(Abu daud, juz,II no 2069, 280).
Dari  penjelasan  hadist  di  atas  terdapat  tiga  kali  kata  kata “nikahnya batal” jika seorang wanita menikah tanpa izin walinya.hal ini  mengisyaratkan  bahwa  begitu  penting  keberadaan  wali  dalam sebuah  pernikahan.  Lebih  lanjut  Imam  syafi‟i  berpendapat  bahwa  “ tidak  ada  hak  untuk  menjadi  wali  bagi  seseorang  selama  ada  bapak siwanita.  Apabila  bapaknya  telah  meninggal  dunia,  maka  yang menggantikan posisinya adalah kakek (bapak dari bapak wanita itu). Apabila  kakek  ini  telah  meninggal  dunia,  maka  yang  menggantikan posisinya adalah buyutnya ( bapak dari kekek yang pertama), karena semuanya  adalah  bapak.  Sebab  yang  paling  berhak  menikahkan seorang wanita adalah dari jalur bapak, bukan dari jalur persaudaraan, berbeda  halnya  dengan  masalah  warisan.  Apabila  pihak  bapak  tidak ada  ,  maka  tidak  ada  hak  bagi  seseorang  untuk  menjadi  wali  bagi seorang  wanita  selama  masih  ada  saudara-saudaranya.  Apabila terkumpul saudara dari berbagai jalur, maka saudara kandung lebih di dahulukan  dari  pada  sudara  sebapak;  dan  bila  saudara  sekandung tidak  ada,  maka  saudara  sebapak  lebih  berhak  dari  pada  selain mereka.(Syafi‟I, 2014: 438). Lantas bagaimanakah dengan perwalian bagi saudara seibu ?, dalam hal ini Imam syafi‟i berpendapat bahwa “
Tidak ada hak perwalian bagi saudara seibu dan tidak pula kakek dari pihak itu (bapak si ibu), karena mereka tidak tergolong ashabah ( ahli waris  yang  mengambil  semua  sisa  harta  warisan),dan  karena perwalian  hanya  menjadi  hak ashabah .(Syafi‟I,  2014:  438). Mengenai  wali  yang  tidak  berada  di  tempat,  imam  syafi‟i  juga mengemukakan  pendapatnya  “  Tidak  boleh  bagi  seseorang  menjadi wali  nikah,  baik  karena  hubungan  nasab  maupun  perbudakan sedangkan orang yang lebih berhak darinya masih hidup, baik berada di  tempat  maupun  tidak  dan  telah  lama  tidak  di  dengar  beritanya sehingga dikhawtirkan telah hilang, atau belum lama menghilang dan umumnya  masih  diharapkan  untuk  kembali.  Apabila  wali  yang berada  di  tempat  hadir  dan  tidak  mau  menikahkan,  maka  posisinya tidak boleh digantikan oleh wali berikutnya dalam hubungan kerabat, dan  tidak  ada  yang  boleh  menikahkan  wanita  itu  kecuali  sultan (penguasa).(Syafi‟I, 2014: 440).
Lantas  bagaimana  dengan  perwalian  anak  luar  nikah  yang mana pada saat anaknya lahir si ibu sudah terikat pernikahan dengan seorang  laki-laki  ?,  dalam  artian  anak  tersebut  lahir  dalam/  akibat perkawinan yang sah. Seluruh mazhab fikih juga sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini diambil dari firman Allah, yang artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang  ibu  bapaknya,  ibunya  mengandungnya  dengan  susah  payah, dan  melahirkannya  dengan  susah  payah  (pula).  mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau  berikan  kepadaku  dan  kepada  ibu  bapakku  dan  supaya  aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku  dengan  (memberi  kebaikan)  kepada  anak  cucuku. Sesungguhnya aku  bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk  orang-orang  yang  berserah  diri". (Q.S.  Al-Ahqaaf  [46]  ; 15).
Pada  ayat  ini  Allah  memerintahkan  agar  semua  manusia berbuat baik kepada ibu-bapaknya, baik ketika keduanya masih hidup maupun  telah  meninggal  dunia.  Berbuat  baik  kepada  orang  tuanya ketika  masih  hidup  yaitu  menghormatinya,  memelihara  dan  member nafkah  apabila  ia  sudah  tidak  mempunyai  penghasilan  lagi. Sedangkan  berbuat  baik  kepada  orang  tua  setelah  meninggal  dunia
yaitu  selalu  mendoakan  kepada  Allah  agar  diberi  pahala  dan diampuni  segala  dosanya.  Khususnya  berbuat  baik  kepada  ibu. Karena  perhatian,  pengorbanan,  dan  penderitaan ibu  lebih  besar  dari pada  ayah.Diantaranya  ialah  ibu  mengandung  anak  dalam  keadaan penuh  cobaan  serta  penderitaan  dan  mengandung  serta  menyusui anaks elama30 bulan.
Menurut  Ahmad  Rafiq  dalam  bukunya  Amiur  Nuruddin  dan Azhari  Akmal Tarigan, informasi ini diberikan oleh Ibnu Abbas dan disepakati  para  ulama  yang  menafsirkan  bahwa  ayat  pertama menunjukkanbahwatenggangwaktumengandunganmenyapihadalah 30  bulan.  Ayat  kedua  menerangkan  bahwa  meyapihnya  setelahbayi disusukan  secara  sempurna  membutuhkan  waktu  dua  tahun  ataudua puluh empat bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30-24 = 6bulan di  dalam  kandungan.  Pendapat  ini  agaknya  disepakati  oleh ahlifikihyangdiperolehdenganmenangkapdalilisyarahal- Qur‟an.BahkanWahbahal- Zuhailymenyebutnyasebagaisatubentukpengambilanhukumyang sahih.(Nuruddin  dan  tarigan,  2014:  279).  Adapun  mengenai  batas maksimal usia bayi dalam kandungan, para ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat Muhammad bin Abdullah bin Abdullah bin Abdul Hakam,  salah  seorang  fuqaha  dari  kalangan  mazhab  Maliki,  bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah satu tahun Qamariyah. (edyar vol.1 no.2, 2016: 188).
Hukum  Islam  menengaskan  bahwa  seorang  anak  bias dianggap  sebagai  anak  yang  sah  dari  suami  ibunya,  anak  itu  lahir sekurang-sekurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang „iddah selama  empat  bulan  sepuluh  hari  sesudah perkawinanterputus. Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari enam  bulansejak  masa  perkawinan,  maka  anak  tersebut  tidak  dapat dihubungkan  nasabkan  dengan  bapaknya  kendatipun  lahir  dalam perkawinanyangsah.Iahanya mempunyahubungan nasabdenganibunya saja. Mengenai  perwalian  anak  perempuan  yang  lahir  dari  hasil luar nikah (perempuan tersebut menikah dalam kondisi sedang hamil) tidak  dijelaskan  secara  rinci,  hanya  saja  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  menjelaskan  tentang  status  nasab  anak  yang  lahir  diluar perkawinan  yang  sah  hubungan  nasabnya  hanya  dengan  ibu  dan keluarga  ibunya  hal  ini  dijelaskan  dalam  pasal  100  yang  berbunyi  ; anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan
nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.( UU KHI, no 100, h.40). Dengan  demikiananak  yang  lahir  dari  hasil  luar  nikah  mempunyai hubungan  nasab  dengan  keluarga  ibunya,  dengan  demikian  hak perwaliannya  jatuh  pada  wali  hakim  sebagaimana  diterangkan  pada Pasal 23 yang berbunyi : “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali  nikah  apabila  wali  nasab  tidak  ada  atau  tidak  mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan.”( UU KHI, no 23, 16).

## Pendapat  Masyarakat  Tentang  Perwalian  Anak  Perempuan Hasil dari Perempuan Hamil Luar Nikah
Untuk  mengetahui  bagaimana  Pendapat  tokoh  masyarakat  di Kecamatan  Sukakarya  maka  saya  melakukan  wawancara  kepada tokoh  masyarakat  dari  Desa  Sugihwaras  dimana  beliau  adalah  tokoh yang  memiliki  kapasaitas  keilmuan  yang  cukup  tinggi  dikarenakan beliau dulunya adalah petugas pembantu pencatat nikah (P3N). Maka setelah  melakukan  wawancara  peneliti  menemukan  informasi  yang telah rangkum sebagai berikut:
Menurut  bapak  H.  Muhammad  Miski  dari  Desa  Sugihwaras beliau  mengatakan  hal  sebagai  berikut  : “Untuk masalah anak yang lahir  dari  hubungan  di  luar  nikah  menurut  saya,  ya  anak  itu  tetap suci  seperti  anak  pada  umumnya  akan  tetapi  ada  sedikit  perbedaan jika  anak  itu  dalah  perempuan  maka  ayah  anak  tersebut  tidak  bisa menjadi  wali  ketika  anak  tersebut  mau  menikah  walaupun  secara biologis  anak  tersebut  benar  benar  anak  dari  ayah  tersebut.  itu dikarenakan  karena  ibu  dari  anak  tersebut  sudah  digauli  sebelum terjadinya  akad  jadi  itu  yang  menjadikan  gugurnya  seorang  ayah biologis menjadi wali bagi anaknya.”(Miski, 5 mei 2021).
Hasil wawancara dengan Bpak Nurul dari Desa Ciptodadi adalah sebagai  berikut: “...Untuk  masalah  pernikahan  bagi  wanita  yang sudah  hamil  menurut  saya  ya  sah  saja  karena  memang  boleh,  akan tetapi kalau yang menghamili itu yang menikahinya. Untuk masalah anak yang lahir di luar nikah ya tentu saja dalam akta nanti bisa di buat bin bapaknya tapi kalau mau nikah saya kira lebih bagus denga wali hakim saja .(Nurul, 20 mei 2021).
Hasil  wawancara  dengan  bapak  Maryadi,  desa  Ciptodadi  adalah sebagai  berikut; “...Untuk  masalah  perwalian  bagi  anak  hasil  diluar
nikah  dalam  kitab  manapun  atau  mazhab  manapun  tidak  ada  yang membenarkan  bahwa  bapaknya  boleh  menjadi  walinya.  Memang secara  biologisnya  betul  bahwa  anak  tersebut  adalah  anak kandungnya,  darah  dagingnya  akan  tetapi  masalah  wali  bukanlah masalah  secara  ilmiah  akan  tetapi  masalah  wali  atau  perwalian adalah  masalah  keyakinan  atau  agama.  Jadi  anak  yang  didapat sebelum  adanya  pernikahan  tentu  mengugurkan  hak  perwalian bapaknya..., tentu harus menggunakan atau menyerahkannya kepada wali hakim sehingga pernikahan wanita tersebut menjadi syah secara agama dan negara .”(Maryadi, 5 mei 2021).
Dari  hasil  wawancara  dengan  tokoh  masyarakat  kecamatan sukakarya  yang  lain  mereka  semua  sepakat  dan  dapat  diketahui bahwasannya  mereka  tidak  mengesahkan  atau  membolehkan  bapak biologis  untuk  menikahkan  seranga  gadis  dengan  calon  suaminya dikarenakan  memang  didalam  hukum  Islam  zina  adalah  perbuatan yang  dilarang.  Anak  hasil  perbuatan  zina  tidak  berhak  mendapat perwalian  dari  bapak  biologisnya.  Hal  tersebut  senada  dengan pendapat  para  ulama  bahwa  yang  disebut  anak  adalah  hasil  dari pernikahan yang sah.
Dari  semua  uraian  diatas  maka  dalam  kondisi  seperti  ini  maka ayah  dari  seoarang  perempuan  dari  hasil  di  luar  nikah  walaupun secara  biologis  dan  kecanggihan  teknologi  dapat  di  buktikan  secara ilmiah  tetap  saja  tidak  dapat  menjadi  wali.  Akan  tetapi  yang  akan menjadi wali bagi anak tersebutadalah sulthan atau wali hakim. Kalau di Indonesia mereka adalah petugas (penghulu).

## Simpulan
Imam  Syafi‟i  berpendapat  bahwa  wanita  hamil  boleh/sah  di nikahi, namun dalam hal menggauli wanita hamil para ulama berbeda pendapat,  Imam  syafi‟i  secara  mutlak  boleh  menggaulinya,  halal untuk  di  setubuhi  walaupun  ia  dalam  kondisi  hamil,  sementara  itu tiga  mazhab  yang  lainnya,  yaitu  Hanafiyah,  Malikiyyah  dan Hanabillah,  membolehkan  dengan  syarat  syarat  tertentu.  Status  anak yang  lahir  dari  perempuan  hamil  luar  nikah  (dimana  waktu  anak tersebut  lahir  status  sang  ibu  belum  menikah),  para  ulama  sepakat bahwa  nasabnya  jatuh  pada  ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Adapun tentang  anak  yang  lahir  dari  perempuan  hamil  luar  nikah  (dimana anak  lahir  status  sang  ibu  sudah  menikah).  Namun  jika  anak  yang lahir  lebih  dari  enam  bulan  dari  saat  terjadinya  perkawinan,  maka
anak  tersebut  bisa  di  nasabkan  dengan  ayahnya  dan  saat  menikah nanti  walinya  adalah  wali  nasab.  Sementara  itu  Undang-Undang Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  tidak  menjelaskan  secara  gamblang siapa  wali  anak  yang  lahir  dari  luar  pernikahan.  Undang-Undang Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  hanya  menetapkan  status  anak  yang lahir  diluar  perkawinan  hanya  mempunyai  nasab  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya, sebagaimana bunyi Pasal 100 KHI; ”anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
Tidak  mengesahkan  atau  tidak  membolehkan  bapak  biologis untuk menikahkan seranga gadis dengan calon suaminya dikarenakan memang didalam hukum Islam zina adalah perbuatan yang dilarang. Anak  hasil  perbuatan  zina  tidak  berhak  mendapat  perwalian  dari bapak  biologisnya.  Hal  tersebut  senada  dengan  pendapat  para  ulama bahwa yang disebut anak adalah hasil dari pernikahan yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA
Alhamdani. 2002. Hukum Per nikah an Islam. Jakarta: Pustaka Amani.
Al-Ḥusayn  bin  Mas‟ud  al-Bagawiy.  2012. Syarh as-Sunnah  Juz  9. Beirut: Maktab al-Islamiy.
Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan.  2014. Hukum  Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam, UU No. 1/1974 Sampai KHI .  Jakarta: Kencana.
D.Y.  Winanto.  2012. Hukum  Keluarga  Hak  dan  Kedudukan  Anak Luar Nikah . Jakarta: Prestasi Pustaka.
Departemen  Agama  RI.  1992. Al  qur‟an  dan  Terjemah .  Semarang: Tanjung Mas Inti.
Imam  Syafi‟i.  2014. Ringkasan  Kitab  Al-Umm  Buku  1  (Jilid,1,2). Jakarta:  Pustaka Azam.
Imam  Syafi‟i.  2014. Ringkasan  Kitab  Al-Umm  Buku  II  (Jilid,3-6). Jakarta:  Pustaka Azam.
Lexy  J.  Moleong.  2016. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:
Remaja Rosdakarya Offset.
Syaikh  al-„Allamah  Muhammad  bin  „Abdurrahman  ad-Dimasyqi.
2017. Fiqih Empat Mazhab. Bandung: Hasyimi.
Yaḥyā  bin  Syaraf  an-Nawawiy.  2011. Shahi  Muslim  bi  syarh  an- Nawawiy Juz 10. Mu‟assasah Qurṭubah..
Ahmad Adib. 2010. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir di luar Perkawinan Menurut UU no.1 Tahun 1974 dan KUH Perdata (Studi Perbandingan). Tesis. Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Walisongo.
Busman  Edyar.  2016.  “Status  Anak  Luar  Nikah  Menurut  Hukum Positif  dan  Hukum  Islam  Pasca  Keluarnya  Putusan  MK
Tentang  Uji  Materiil  Undang-Undang  Perkawinan”,  Al
Istinbath: Jurnal Hukum Islam, vol 1 Nomor 2.
Septi  Emilia.  2016. Permohonan  Pengakuan  Anak  Diluar  Nikah (Studi  Putusan  Hakim  no.1/408/Pdt.G/2006/PA.Smn) diakses dari http://digilib.uin- suka.ac.id/ .
Umniyyah  Jalalah.  2011. Wali  Hakim  Perempuan  Bagi  Perempuan
Yang  Tidak  Mempunyai  Wali  Perspektif  Fiqh  Kontemporer, skripsi, Fakultas syari‟ah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
Zakyyah.  2016. Nasab  Anak  Luar  Kawin  Menurut  ”Hifzhu  Nasl, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.