## URGENSI KONSEP AL-‘ARIYAH, AL-QARDH, DAN AL-HIBAH DI INDONESIA
Oleh Johan Alamsyah Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan e-mail: johanalamsyah@gmail.com

## Abstract
Humans  are  creatures  of  Allah  SWT  who  are  weak,  so  that  a  human being will not be able to live alone  without others, especially in Islamic teachings  other  than  the  command  to  establish  hablumminallah (relationship  to  Allah  SWT)  also  ordered  to  establish  hablumminannas (relations  to  humans),  then  in  the  scientifically,  a  human  being  is  often referred to as a social being because human beings between one another need each other, help each other and exchange each other to make ends meet  both  by  buying  and  selling,  renting,  borrowing  and  borrowing individual or group, it cannot even be denied that in daily life as a human being, the need for something will always be there because it is a human being and always lives in a society.
So the existence of the terminology of al-‘ariyah, al-qardh, and al-grant cannot  be absorbed in  the life of  human beings  and has even become a part of human life in the world
.
Kata Kunci: al-‘Ariyah, al-Qardh, dan al-Hibah .

## A . Pendahuluan
Hidup dimuka bumi ini, pasti selalu melakukan yang namanya kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari atau bertransaksi disana-sini untuk menjalankan  kehidupan,  maka  dalam kegiatan  ekonomi  sering  kita  temui bahkan  tanpa  disadari  dalam  kehidupan sehari-hari  kita  sering  melakukan ‘ariyah (pinjam-meminjam), al - qardh (hutang- piutang),  dan al-hibah (pemeberian).
Ketiga  terminologi  ini,  turut  mewarnai perkembangan ekonomi Islam di
Indonesia  dalam  beberapa  tahun  terakhir ini,  baik  pada  tataran  teoritis-konseptual sebagai  wacana  akademik  maupun  pada tataran  praktis,  khususnya  di  lembaga keuangan  bank  dan  lembaga  keuangan non-  bank  ditandai  dengan  banyaknya bank konvensional yang membuka cabang syariah.
Namun,  saat  ini  banyak  terjadi pertikaian ataupun kerusuhan di masyarakat  yang  dikarenakan  pinjam- meminjam  dan  hutang-piutang  sehingga tidak  mengherankan  apabila  persoalan
seperti  ini  menjadi  persoalan  setiap masyarakat  dan  kerap  sekali  berujung  ke meja  hijau.  Hal  ini  terjadi,  dikarenakan ketidakfahaman  mereka  akan  hak  dan kewajiban  terhadap  yang  dipinjamkan maka  untuk  itu  dalam  tulisan  ini  penulis mencoba membahas tentang al-‘ariyah, al- qardh, dan al-hibah secara mendalam pada pembahasan berikut ini.
B. Pengertian al-‘Ariyah, al-Qardh, dan al-Hibah
Pertama,  al-‘ariyah  secara etimologi (bahasa) ialah pinjaman sedangkan menurut istilah dikalangan mazhab Hanafi adalah  kepemilikan  atas  manfaat  secara cuma-cuma (tanpa  diganti)  sedangkan menurut  kalangan  mazhab  Maliki  ialah memiliki  manfaat  dalam  waktu  tertentu tanpa imbalan, sementara menurut kalangan mazhab Syafi’i adalah
kebolehan mengambil manfaat dari seseorang  yang  membebaskannya  apa yang  mungkin  untuk  dimanfaatkan  serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan  kepada  pemiliknya,  dan terakhir menurut mazhab kalangan Hanbali bahwa al-‘ariyah  yaitu kebolehan memanfaatkan  suatu  zat  barang  tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya. Dari  definisi  yang  diungkapkan  oleh  para ulama  mazhab  tersebut  di  atas,  dapat
disimpulkan  bahwa  al-‘ariyah  adalah kebolehan  mengambil  manfaat  barang- barang  yang  diberikan  oleh  pemiliknya kepada  orang  lain  tanpa  diganti  maka apabila  harus  diganti  dengan  sesuatu  atau adanya  suatu  imbalan  maka  hal  tersebut tidak dapat dikatakan sebagai al-‘ariyah.
Kedua,  al-qardh  secara  bahasa berasal  dari  kata al-qath’u yang  berarti memotong 1 maka  harta  yang  diserahkan kepada  orang  yang  berhutang  disebut  al- qardh  karena  merupakan  potongan  dari harta  orang  yang  memberikan  hutang kepada  orang  yang  menerima  utang. 2
Sedangkan  pengertian  istilah  al-qardh menurut  ulama  mazhab  Hanafi  adalah harta  yang  diberikan  seseorang  dari harta mitsli (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau
dikembalikan, sementara menurut kalangan  mazhab  Safi’i  berpendapat bahwa  al-qardh  adalah  sesuatu  yang diberikan  kepada  orang  lain  yang  suatu saat  harus  dikembalikan,  lalu  kalangan mazhab  Hanbali  berpendapat  al-qardh adalah  memberikan  harta  kepada  orang yang  memanfaatkannya  dan  kemudian mengembalikan  penggantiannya.  Dengan
1 Isnawati Rais dan Hasanudin, Fiqh Muamalah dan  Aplikasinya  pada  Lembaga  Keuangan Syariah ,  Cet.1  (Jakarta:  Lembaga  Penelitian  UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm.149.
2 Sayyid  Sabiq ,  Fiqh  Sunnah, Jilid  4  (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 181.
kata  lain,  bahwa  al-qardh  atau  hutang- piutang  adalah  memberikan  sesuatu  yang menjadi  hak  milik  pemberi  pinjaman kepada  peminjam  dengan  pengembalian dikemudian  hari  sesuai  perjanjian  dengan jumlah  yang  sama,  apabila  peminjam diberi  pinjaman  Rp.  1.000.000  (satu  juta rupiah)  maka  di  masa  depan  si  peminjam akan  mengembalikan  uang  sejumlah  satu juta  juga.  Hukum  hutang-piutang  pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam bahkan  orang  yang  memberikan  hutang kepada orang lain yang sangat membutuhkan 3 adalah merupakan perbuatan  yang  sangat  disukai  dan dianjurkan  dalam  Islam,  oleh  karena  itu bagi  orang  yang  suka  meminjamkan sesuatu kepada orang-orang yang mebutuhkan  akan diganjar (diberikan) pahala  yang  besar  sebagaimana  firman Allah  SWT  dalam  surah  al-Baqarah  ayat 245  yang  berbunyi  “Siapakah  yang  mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya  dengan  lipat  ganda  yang banyak.  Dan  Allah  menyempitkan  dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”.
3 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4.
Ketiga,  al-hibah  secara  bahasa  berasal dari  bahasa  Arab  yang  berarti  pemberian atau  hadiah  sehingga  dapat  diartikan bahwa al-hibah adalah pemeberian hadiah kepada  orang  lain  tanpa  imbalan  ntuk mendekatklan  diri  kepada  Allah  SWT dimana  orang  yang  menerima  harta tersebut  bebas  menggunakannya.  Para ulama  fikih  sepakat,  bahwa  hukum  al- hibah  adalah  sunnah  berdasarkan  firman Allah  SWT  dalam  surah  al-Baqarah  ayat 177  yang  berbunyi  “Memberikan  harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak- anak  yatim,  orang-orang  miskin,  musafir (yang  memerlukan  pertolongan)  dan orang-orang  yang  meminta-minta,  dan (memerdekakan  hamba  sahaya)”.  Dan begitu  juga  dalam  hadis  di  sebutkan “Saling  memberi  hadiahlah  maka  kamu akan  saling  mencintai”.  Para  ulama menyebutkan  bahwa  rukun  al-hibah  itu ada  4  (empat)  yaitu al-wahib yaitu  orang yang  menghibahkan, al-mauhub yaitu harta  yang  dihibahkan,  lafal  hibah,  dan mauhub  lahu yaitu  orang  yang  menerima hibah.  Sedangkan  syarat  untuk al-wahib ada 4 (empat) juga yaitu memiliki sesuatu yang  dihibahkan,  bukan  orang  yang dibatasi  haknya,  dewasa  berakal  dan cerdas,  dan  tidak  terpaksa.  Selain  itu, untuk al-mauhub juga memiliki
persyaratan yaitu bahwa yang
bersangkutan benar-benar ada pada waktu penyerahan  hibah  sehingga  apabila  yang bersangkutan  tidak  ada  pada  waktu tersebut  maka  al-hibah  tersebut  tidak  sah. Begitu  juga,  benda  yang  dihibahkan  juga memiliki syarat  yaitu benda atau harta  al- hibah  harus  ada  ketika  akad  al-hibah berlangsung,  benda  al-hibah  itu  harus memiliki  nilai  dan  manfaat,  benda  al- hibah  juga  harus  dapat  dimiliki  zatnya dengan  kata  lain  bahwa  benda  al-hibah tersebut  merupakan  sesuatu  yang  biasa dimiliki  dapat  diterima  bendanya  dan dapat  berpindah  dari  tangan  ke  tangan yang  lainnya,  kemudian  benda  al-hibah tersebut  seharusnya bernilai (berharga), dan yang paling pentingnya lagi benda al- hibah  tersebut  adalah  benar-benar  milik orang  yang  menghibahkan  atau  benda  al- hibah  tersebut harus  terpisah  dari  yang lainnya (tidak  terkait  dengan  harta  atau hak  orang  lain).  Maka  menurut  mazhab Hanafi,  apabila  barang  atau  benda  al- hibah  tersebut  berbentuk  rumah  maka harus  bersifat  utuh  meskipun  rumah tersebut  dapat  dibagi,  tetapi  menurut sebagian  ulama  mazhab  lainnya  berbeda pendapat seperti kalangan mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali membolehkan benda al-hibah berupa sebagaian rumah. 4
4 Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syariah;  Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 344.
Beranjak dari defenisi ketiga terminologi  di  atas,  bahwa  di  zaman naw (sekarang ini) praktek al-‘ariyah, al-qardh, dan al-hibah perlu dicatat secara administratif
sebagaimana
telah diperintahkan Allah SWT dalam surah al- Baqarah  ayat  282  yang  berbunyi  sebagai berikut  “Hai  orang-orang  yang  beriman, apabila  kamu  bermu’amalah  tidak  secara tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah  penulis  enggan  menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah  orang  yang  berhutang  itu mengimlakkan  (apa  yang  ditulis  itu),  dan hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah Rabbnya,  dan  janganlah  ia  mengurangi sedikitpun  daripada  hutangnya.  Jika  yang berhutang  itu  orang  yang  lemah  akalnya atau  lemah  (keadaannya)  atau  dia  sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.  Dan  persaksikanlah  dengan  dua orang  saksi  dari  orang-orang  lelaki  (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan  dari  saksi-saksi  yang  kamu ridhai,  supaya  jika  seorang  lupa  maka seorang  lagi  mengingatkannya.  Janganlah
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah  kamu  jemu  menulis  hutang  itu, baik  kecil  maupun  besar  sampai  batas waktu  membayarnya.  Yang  demikian  itu, lebih  adil  di  sisi  Allah  dan  lebih  dapat menguatkan  persaksian  dan  lebih  dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah  mu’amalahmu  itu),  kecuali  jika mu’amalah  itu  perdagangan  tunai  yang kamu  jalankan  di  antara  kamu,  maka  tak ada  dosa  bagi  kamu,  (jika)  kamu  tidak menulisnya.  Dan  persaksikanlah  apabila kamu  berjual  beli  ;  dan  janganlah  penulis dan  saksi  saling  sulit-menyulitkan.  Jika kamu  lakukan  (yang  demikian)  maka sesungguhnya  hal  itu  adalah  suatu kefasikan  pada  dirimu.  Dan  bertakwalah kepada  Allah  ;  Allah  mengajarmu  ;  dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.
C.  al-‘Ariyah,  al-Qardh,  dan  al-Hibah dalam Kajian Fikih Muamalah
Manusia adalah merupakan makhluk ciptaan  Allah  SWT  yang  sangat  lemah, sehingga  seorang  insan  manusia  tidak akan  dapat  hidup  sendirian  tanpa  orang lain  kerenanya  dalam  ajaran  Islam  selain perintah menjalin hablumminallah (hubungan  kepada  Allah  SWT) juga  juga diperintahkan  menjalin hablumminannas (hubungan  kepada  manusia),  maka  dalam
kajian  ilmiah,  seorang  insan  manusia kerap  sekali  disebut  sebagai  makhluk sosial sebab  insan  manusia  antara  satu dengan  yang  lainya  saling  membutuhkan, saling  tolong-menolong  dan  saling  tukar- menukar  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  baik  dengan  cara  jual-beli,  sewa- menyewa, pinjam-meminjam yang bersifat  individu  ataupun  kelompok, bahkan  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa dalam pergaulan sehari-hari sebagai  insan manusia  kebutuhannya  akan  sesuatu  akan selalu ada sebab itu sebagai insan manusia maka  selalu  hidup  bermasyarakat  atau bermuamalah.
Muamalah secara sederhana, merupakan  sebuah  hubungan  manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat Islam, karena  manusia  merupakan  makhluk sosial  yang  tidak  dapat  hidup  berdiri sendiri  sehingga  tidak  dapat  dibantah bahwa  seorang  insan  manusia  selalu membutuhkan  hubungan  dengan  manusia lainnya,  lebih  dari  itu  bahwa  muamalah dalam  arti  luas  adalah  merupakan  aturan- aturan Allah SWT untuk manusia mengenai  hak  dan  kewajiban  seseorang insan  manusia  dalam bergaul atau berintragsi dengan manusia  lainnya. Sedangkan  dalam  arti  khusus,  muamalah didefenisikan sebagai aturan-aturan dari Allah SWT  untuk  manusia  dalam
rangka mengambangan harta benda, maka oleh  karena  itu  kajian  muamalah  ini adalah  bagian  dari  cabang  ilmu  syari'ah yang tercakup kedalam ilmu fikih, dimana kajian  seputar  muamalah  memiliki  ruang tersendiri  dalam  kazanah  fikih  bahkan muamalah sudah memiliki banyak cabang yang  antara  lain  yaitu  muamalah  yang berkaitan  dengan  politik,  ekonomi,  dan sosial.  Termasuk  aspek  adabiyah  dan madaniyah,  yang pertama aspek adabiyah yakni  rangkaian  kegiatan  muamalah  yang berhubungan dengan kegiatan akhlak atau adab  seperti  sikap  saling  menghargai sesama, tolong-menolong, kejujuran, kesopanan,  dan  sebagainya,  kemudian yang kedua adalah aspek madaniyah yakni rangkaian  kegiatan  yang  berhubungan dengan  kebendaan  atau  material  seperti tentang halal, haram, syubhat, kemudharatan, dan lainnya sebagainya.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  ditarik kesimpulan bahwa muamalah dapat dimaknai  sebagai  rangkaian  aturan  Allah SWT  yang  mengatur  manusia  dengan manusia lainya untuk mendapatkan keperluan-keperluan jasmaniahnya dengan cara  yang  disyari’atkan  oleh  Allah  SWT termasuk  tentang  al-‘ariyah,  al-qardh,  al- hibah,  maka  al-‘Ariyah,  al-qardh,  dan  al- hibah  merupakan  bagian  dari  muamalah karena  muamalah  merupakan  aturan  yang
mengatur  hubungan  manusia  dengan manusia lainya untuk memenuhi kebutuhan  hidup  mereka.  Disebut  bagian dari  muamalah,  karena  ketiga  terminologi tersebut  merupakan  bentuk  muamalah yaitu  sama-sama  melibatkan  dua  pihak sebagai subjek hukum, dimana ada barang yang  menjadi  objek  yang  selanjutnya terjadi  perpindahan  hak  milik  dari  pihak yang  satu kepada pihak lain, sebagaimana tergamabar dalam tabel di bawah ini.
|D.  Signifikasi  al-‘Ariyah,  al-Qardh, dan al-Hibah dalam Kedermawanan
Salah  satu  materi  fikih  muamalah adalah adabiyah atau  akhlak,  termasuk kedermawanan  sebab  sikap  dermawan adalah  akhlak  sangat  mulia  sehingga dalam  ajaran Islam  setiap  Muslim dianjurkan  untuk  berusaha  menjadikan dirinya  sebagai  orang  yang  dermawan, maka  dalam  Islam  sangat  dilarang  sifat pelit (bakhil)  sebagaimana  ditegaskan Allah  SWT  dalam  surah  al-Hasyr  ayat  9 yaitu  “Dan  siapa  yang  dipelihara  dari kekikiran  dirinya,  mereka  itulah  orang orang  yang  beruntung.”  Dalam  ayat  lain,
disebutkan  bahwa  salah  satu  syarat seseorang  disebut  dermawan  apabila menolong  bukan  karena  sesuatu  yang bersifat  komersial  tetapi  memang  murni untuk mengharapkan keridhaan dari Allah SWT  sebagaimana  ditegaskan  Alllah SWT  dalam  al-Qur’an  yang  terdapat dalam  surah  al-Baqarah  ayat  272  yang berbunyi  sebagai  berikut  “Dan  apa  saja harta  yang baik  yang kamu  nafkahkan (di jalan  Allah),  maka  pahalanya  itu  untuk kamu  sendiri.  Dan  janganlah  kamu membelanjakan sesuatu  melainkan  karena mencari  keridhaan  Allah.  Dan  apa  saja harta  yang  baik  yang  kamu  nafkahkan, niscaya  kamu  akan  diberi  pahalanya dengan  cukup  sedang  kamu  sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)”.
Kedermawanan  seseorang  tidaklah dilihat  dari  besarnya  dominal  yang dikeluarkan,  tetapi  praktik  mau  berbagi dan  memberi  dari  harta  yang  dimilikinya untuk  membantu  atau  menolong  sesama sesuai dengan kemampuannya baik berupa zakat,  infaq,  sedekah,  dan  termasuk  juga al-‘ariyah,  al-qardh,  dan  al-hibah,  ksemua ini  dipandang  sebagai  perbuatan  yang mulia  apabila  dilakukan  dengan  penuh keikhlasan,  meskipun  sedikit  tetapi  ihklas sudah  cukup  disebut  dermawan  bahkan sekalipun banyak tetapi tidak ikhlas maka kurang tepat menyandang gelar dermawan
apalagi  mengupat  atau  menyakiti  si penerima  sebab  yang  terpenting  di  sini adalah  keikhlasan  dan  tujuan  mencari ridha Allah SWT semata.
Dari  uraian  di  atas,  jelas  terlihat bahwa ada signifikasi al-‘ariyah, al-qardh, dan  al-hibah  dengan  kedermawanan  salah satunya  dari  segi  tujuannya  yaitu  sama- sama  bertujuan  untuk  tolong-menolong dan mengharapkan ridha Allah SWT yang merupakan  syarat  sifat  kedermawanan, dengan  kata  lain  ia  bersedekah  atau membantu  bukan  untuk  komersial  tetapi memang  benar-benar  menolong  untuk mengharapkan keridhaan dari Allah SWT, termasuk akad al-‘ariyah, al-qardh, dan al- hibah yang dilaksanakan untuk membantu orang-orang  yang  membutuhkan  serta mengharapkan  ridha  Allah  SWT  maka tindakan  tersebut  akan  menjelma  menjadi akad  tabarru’ (akad  untuk  kebaikkan) atau  dapat  juga  disebut  kedermawanan, namun kesemua ini akan terhitung sebagai amal  shaleh  apabila  telah  memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : a. Harta  yang  menjadi  al-‘ariyah,  al- qardh, al-hibah adalah merupakan harta yang  jelas  dan  murni  kehalalannya bukan harta yang haram atau bercampur dengan sesuatu yang haram.
b. Tidak mengungkit -ngungkit (menyakiti penerima) al-‘ariyah, al-qardh, al-hibah
baik dengan perkataan maupun perbuatan.
c. Berniat  dari  al-‘ariyah,  al-qardh,  dan al-hibah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT atau mengaharapkan  keridhaan  dari  Allah SWT.
d. Melaksanakan al-‘ariyah, al-qardh, dan al-hibah dengan penuh dengan keikhlasan  bukan  karena riya’ (pamer)
atau ingin dipuji atau untuk kesombongan .
e. Serta  tidak  mengharapkan komersil
(keuntungan)  dari  al-‘ariyah,  al-qardh, dan al-hibah.
Apabila  persyaratan  di  atas  telah terpenuhi,  barulah  al-‘ariyah,  al-qardh, dan  al-hibah  masuk  akad  tabarru’  yaitu perjanjian  atau  transaksi nirlaba (tidak ditujukan  untuk  memperoleh  laba)  tetapi tujuan  dari  transaksi  ini  adalah  untuk tolong-menolong  dalam  rangka  berbuat kebaikan  sesuai  dengan  artinya  yaitu tabarru’ berasal dari kata birr yang dalam bahasa  Arab  artinya  kebaikan,  dimana dalam  akad  tabarru’  ini,  pihak  yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan  imbalan  apapun  kepada pihak lainnya karena ia hanya mengharapkan  imbalan  dari  Allah  SWT, namun  tidak  salah  apabila  pihak  yang berbuat kebaikan meminta sekadar
menutupi biaya yang ditanggungnya untuk melakukan akad tabarru’ tersebut sepanjang  hal  itu  tidak  terjerumus  pada pengambilan  laba  dari  akad  tersebut. Selain  al-‘ariyah,  al-qardh,  dan  al-hibah, sebenarnya macam-macaman akad tabarru’  ini  sangat  banyak  yang  dapat dibagi kedalam 3 (tiga) bentuk yaitu : 1. Dalam  bentuk  meminjamkan  uang Yaitu  meminjamkan  uang  kepada seseorang dengan tidak memintah lebih atas pinjaman yang diberikannya sebab disetiap  kelebihan  tanpa ‘iwad adalah riba,  dimana  bentuk  pinjaman  ada  3 (tiga) yaitu :
a. Qardh yaitu pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun selain mengembalikan pinjaman  tersebut  setelah  jangka waktu tertentu.
b. Rahn yaitu pinjaman yang mensyaratkan  suatu  jaminan  dalam bentuk atau jumlah tertentu.
c. Hiwalah  yaitu  bentuk  pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain.
2. Meminjamkan
Jasa, yaitu meminjamkan  jasa  berupa  keahlian atau  ketrampilan  adalah  termasuk bagian dari akad tabarru’ yang menurut ahli  ada  3  (tiga)  jenis  pinjaman  jasa yaitu:
a. Wakalah yaitu memberikan
pinjaman  berupa  kemampuan  untuk melakukan  sesuatu  atas  nama  orang lain.
b. Wadi’ah  yaitu  merupakan  bentuk turunan  akad  wakalah,  dimana  pada akad  ini  telah  dirinci  tentang  jenis penitipan dan
pemeliharaan sehingga  selama  pemberian  jasa tersebut  juga  bertindak  sebagai wakil dari pemilik barang.
c. Kafalah  adalah  merupakan  bentuk turunan  akad  wakalah  dimana  pada akad  ini  terjadi  atas  wakalah bersyarat.
3. Memberikan sesuatu, yaitu memberikan sesuatu benda atau barang yang  kepada  orang  lain  yang  termasuk kedalam  akad  tabarru’  yang  menurut ahli ada 3 (tiga) bentuk yaitu: a. Waqaf yaitu pemberian dan penggunaan pemberian yang
dilakukan  untuk  kepentingan  umum dan agama serta pemberian itu tidak dapat dipindahtangankan.
b. Al-Hibah yaitu merupakan pemberian  sesuatu  secara  sukarela kepada orang lain.
Akad  tabarru’  berbeda  dengan  akad tijarah ( akad perdagangan), yaitu mempertukarkan  barang dagangan dengan mata  uang  yang  bermanfaat  menurut  cara
yang  ditentukan  dan  dibolehkan  oleh syariah  yang  ditujukan  untuk  tujuan komersial  atau  memperoleh  keuntungan, yang  dari  sisi  kepastian  oleh  para  ahli membagi  tijarah  menjadi  2  (dua)  bentuk yaitu :
1. natural uncertainty contract , merupakan  kontrak  yang  diturunkan dari  teori  pencampuran,  dimana  pihak yang bertransaksi
saling mencampurkan  asset  yang  mereka miliki menjadi satu kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk  mendapatkan  keuntungan.  Oleh sebab  itu,  kontrak  jenis  ini  tidak memberikan  imbal  hasil  yang  pasti baik  nilai  imbal  hasil  maupun  waktu, dimana  jenis-jenis natural  uncertainty contract antara lain sebagai berikut :
a) Mudharabah yaitu bentuk kerjasama antara  dua  pihak  atau  lebih,  dimana shahibul  maal (pemilik  modal) mempercayakan  sejumlah  modal kepada mudharib (pengelola)  untuk melakukan  kegiatan  usaha  dengan nisbah  bagi  hasil  atas  keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan dimuka,  sedangkan  apabila  terjadi kerugian  hanya  ditanggung  pemilik dana  sepanjang  tidak  ada  unsure kesengajaan  atau  kelalaian  oleh mudharib.
b) Musyarakah  yaitu  akad  kerjasama yang  terjadi  antara  pemilik  modal atau mitra musyarakah untuk
menggabungkan modal dan melakukan  usaha  secara  bersama dalam  suatu  kemitraan,  dengan nisbah  bagi  hasil  sesuai  dengan kesepakatan,  sedangkan  kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
c) Sukuk (obligasi syariah) yaitu merupakan  surat  utang  yang  sesuai dengan prinsip syariah.
d) Saham  syariah  yang  produknya harus  sesuai  syariah  atau  dengan syarat  perusahaan  tersebut  memiliki piutang  dagang  yang  relatif  lebih kecil  dibandingkan  total  asetnya, perusahaan  tersebut  memiliki  utang yang kecil dibandingkan nilai kapitalisasi  pasar,  dan  perusahaan memiliki pendapatan bunga kecil.
2. natural certainty  contract, merupakan kontrak  yang  diturunkan  dari  teori pertukaran,  dimana  kedua  belah  pihak saling  mempertukarkan  asset  yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya  pun  harus  ditetapkan  di awal akad dengan pasti tentang jumlah, mutu,  harga,  dan  waktu  penyerahan, dalam kondisi ini secara tidak langsung kontrak  jenis  ini  akan  memberikan
imbal hasil yang tetap dan pasti karena sudah  diketahui  ketika  akad,  adapaun jenis-jenis  dari  kontrak  ini  antara  lain sebagai berikut :
1) Murabahah yaitu  transaksi  penjualan barang  dengan  menyatakan  biaya perolehan  dan  keuntungan  yang disepakati antara penjual dan pembeli.
2) Salam yaitu transaksi jual beli dimana barang  yang  diperjualbelikan  belum ada, dimana barang diserahkan secara tangguh  sedangkan  pembayarannya dilakukan secara tunai.
3) Istishna’ yaitu  memiliki  sistem  yang mirip  dengan  salam,  namun  dalam istishna’ pembayaran dapat dilakukan di  muka,  cicilan  dalam  beberapa termin (kali) atau ditangguhkan selama jangka waktu tertentu.
4) Ijarah yaitu  akad  sewa-menyewa antara  pemilik  objek  sewa  dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewakan.
Kendatipun demikian, bahwa terkadang  akad  tabarru’  mengalami pergesaran  menjadi    tijarah  termasuk semua akad  baik  al-‘ariyah,  al-qardh,  dan al-hibah  apabila  diorientasikan  semata untuk komersial (meraup  keuntungan sebanyak-banyaknya)  maka  mau  tidak mau  kesemua  akad  ini  akan  berubah menjadi  tijarah.  Dengan  kata  lain,  bahwa
al-‘ariyah,  al-qardh,  dan  al-hibah  akan menjadi  akad  tabarru’  apabila  diniatkan untuk  mengharap  ridha  Allah  SWT semata,  namun  perlu  juga  diperhatikan bahwa  skema  akad  tabarru’  tidak  dapat berubah  menjadi  tijarah  selama  tidak mendapat  persetujuan  sebelumnya  karena memang  skema  tabarru’  paling  tidak memiliki  3  (tiga)  sifat  yaitu  not-profit transaction, tujuan transaksi adalah tolong-menolong  dan  bukan  keuntungan komersial,  dan  pihak  yang  berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part -nya  untuk  sekadar menutupi  biaya  ( cover  the  cost )  yang dikeluarkannya  untuk  dapat  melakukan akad tabarru’ tersebut tetapi ia tidak boleh sedikit  pun  mengambil  laba  dari  akad tabarru’  itu.  Namun,  meskipun  demikian karena  akad  tabarru’  adalah  akad melakukan  kebaikan  yang  mengharapkan balasan  dari  Allah  SWT  semata  maka transaksinya  pun  tidak  untuk  mencari keuntungan komersial, sehingga konsekuensi  logisnya  atau  seyogianya apabila  akad  al-‘ariyah,  al-qardh,  dan  al- hibah  dijalankan  dengan  mengambil keuntungan komersial maka akad tersebut tidak  lagi  termasuk  akad  tabarru’ melainkan menjadi akad tijarah.
Sebaliknya,  pada  sisi  lain  akad tijarah  juga  dapat  naik  menjadi  akad
tabarru’  atau  bergeser  menjelma  menjadi akad tabarru’ layaknya akad al-‘ariyah, al- qardh,  al-hibah  apabila  diorientasikan semata  untuk  komersial  maka  akadnya akan berubah menjadi tijarah, maka begitu pula  sebaliknya  apabila  akad  tijarah diniatkan  untuk  mengharap  ridha  Allah SWT semata maka akad tersebut bisa jadi berubah  menjadi  akad  tabarru’,  bahkan menurut  sebagian  ulama  bahwa a kad tijarah lebih mudah berubah menjadi akad tabarru’  mengingat  skema  yang  dimili tijarah  yang  paling  tidak  hanya  2  (dua) sifat  yaitu  profit  transaction  oriented  dan tujuan transaksi adalah mencari keuntungan  yang  bersifat  komersial. Menariknya  lagi,  akad  tijarah  dapat diubah menjadi akad tabarru’ dengan cara apabila  pihak  yang  tertahan  haknya dengan  rela  melepaskan  haknya  sehingga menggugurkan  kewajiban  pihak  yang belum menunaikan kewajibannya.
E.  Al-‘Ariyah,  al-Qardh,  dan  al-Hibah dalam Fatwa DSN MUI
Konsep  al-‘ariyah,  al-qardh,  dan  al- hibah sangat berkatan dengan kedermawanan  sebagaimana  dijelaskan dalam  fikih  muamalah  klasik  yang kemudian  telah  di  kembangkan  ke  dalam kajian-kajian  keislaman  di  Indonesia setelah disesuaikan dengan kondisi
masyarakat  Indonesia,  hal  ini  terlihat
dengan berdirinya Dewan
Syariah
Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN MUI)  yang  telah  berhasil menatarkan (merekomendasikan)  terminologi  al-qardh ke  dunia  perbankan  Indonesia,  dimana terminologi al-qardh tersebut dalam dunia perbankan  Indonesia  dijadikan  sebagai akad  pinjaman  kepada  nasabah  dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan  dana  yang  diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)  pada  waktu  yang  telah  disepakati oleh  LKS  dan  nasabah. 5 Begitu  juga halnya,  dengan  al-hibah  dan  al-‘ariyah juga  telah  diakomodir  dunia  perbankan Indonesia  mengingat  ketiga  terminologi ini  pada  hakikatnya  merupakan  bentuk pertolongan dan kasih  sayang bagi  orang- orang  yang  membutuhkan  atau  orang- orang  yang  meminjam,  dan  berutang. Sebab,  orang  yang memberi  pinjaman (orang  yang meminjamkan) dan hutangan (orang yang menghutangkan) tidak menjadikan  kondisi  tersebut  sebagai sarana  mencari  keuntungan  karena  dalam akad  tersebut  tidak  ada  imbalan  atau
5 Atang  Abd.  Hakim, Fiqh  Perbankan  Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan ,  (Bandung:  PT.  Refika Aditama, 2011), hlm.267. Lihat juga Pasal 20 Bab I  Ketentua  Umum  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah.
kelebihan  pengembalian (bunga  atau tambahan).
Oleh karena itu, yang nampak dalam konsep  al-‘ariyah,  al-Qardh,  dan  al-hibah adalah  mengandung  nilai  kemanusiaan dan  sosial  dimana  yang  bersangkutan meminjamkan, menghutangkan, dan memberikan  dengan  penuh  kasih  sayang untuk  memenuhi  hajat  peminjam  sebagai wadah  tolong-  menolong.  Maka  wajar saja, Majelis Ulama
Indonesia memanfaatkan  terminologi  ini  dengan merekomendasikannya kepada umat lewat DSNnya  dalam  rangkah  memperkenalkan konsep  al-qardh  dalam  dunia  Islam sekaligus  untuk  mengatur  umat  dalam bermuamalah.  Hal  ini  dapat  dilihat,  pada fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama Indonesia nomor 19/DSN- MUI/IV/2001  tentang  al-Qardh  selain  itu juga dapat dilihat Peraturan Bank
Indonesia  (PBI)  nomor  7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip  syariah,  dan  terakhir  dapat  juga dilihat  pada  Peraturan  Bank  Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan
penghimpunan  dana  dan  penyaluran  dana serta pelayanan jasa bank Syariah. 6
Ketiga  terminologi  di  atas,  menurut sebagian para pakar ekonomi sangat layak dikembangkan  mengingat  masing-masing konsep tersebut memiliki banyak kelebihan  atau  keutamaan,  seperti  al- ‘ariyah memiliki 3 (tiga) keutamaan yaitu mendapatkan  manfaat  atau  jasa  barang yang  dipinjam  dan  tidak  perlu  diganti, barang yang dipinjam tetap utuh dan tidak rusak karena yang diambil hanya manfaatnya  misalnya  meminjam  tanah untuk  perumahan  sementara  maka  tidak akan rusak malahan justru menjadi bersih, dan apabila rusak sekalipun maka sipeminjam  akan  menggantinya  dengan benda  yang  serupa  dan seharga (senilai). Begitu  juga  al-qardh,  memiliki  2  (dua) keutamaan  yaitu meminjam benda beserta manfaat  suatu  barang  seutuhnya  yang kemudian  diganti,  dan  tidak  mesti mengembalikannya namun harus menukarnya  dengan  barang  yang  sama atau  barang  lain  yang  sama  harganya sesuai  dengan  kesepakatan.  Lalu  yang terakhir,  al-hibah  juga  memiliki  2  (dua) keutamaan  yaitu  mendapatkan  zat  barang seutuhnya dan paling hebatnya si
6 Muhammad Imam Purwadi, Al-Qardh dan Al- Qardhul  Hasan  sebagai  Wujud  Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah , Jurnal Hukum  Ius  Quia  Iustum  No.  1  Vol.  21  Januari 2014, hlm. 36.
penerima  al-hibah  tidak  dituntut  untuk mengembalikan  atau  mengganti  benda yang  diterimanya  sebab  al-hibah  sama dengan bantuan secara gratis.

## F.  Al-‘Ariyah,  al-Qardh,  dan  al-Hibah dalam KHES
Selain  DSN  MUI  di  atas,  bumi pancasila  tercinta  ini  juga  kehadiran Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah (KHES)  yang  sering  disebut  hukum ekonomi  Islam  yang  disambut  gembira oleh masyarakat Indonesia, karena memang  saat  ini  masyarakat  Indonesia sangat membutuhkan konsep-konsep ekonomi Islam guna menaggulangi masalah-masalah  kemiskinan.  Atas  dasar ini,  secara  tidak  langsung  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah  pun  hadir  di Indonesisa  berdasarkan    konstitusi  negara Indonesia  yaitu  Undang-Undang  Dasar (UUD)  19945  yang  tercantum  didalam pembukaannya  sebagaimana  disebutkan “...dengan  mewujudkan  suatu  keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,” maka salah satu dari kegiatan usaha-usaha dalam rangka mewujudkan keadilan sosial tersebut salah satunya adalah pemberlakuan sistem-sistem ekonomi syariah adalah bank syariah atau perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip-
prinsip syariah Islam seperti al-‘ariyah, al- qardh,  al-hibah,  dan  sebagainya, 7 maka dalam pasal 18 disebutkan bahwa akad al- ‘ariyah,  al-qardh,  dan  al-hibah  termasuk salah satu cara memperoleh harta.
Selain  al-‘ariyah,  al-qardh,  dan  al- hibah,  dalam  pasal  21  Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syariah  lebih  lanjut  dijelaskan bahwa  agar  cara  memperoleh  harta tersebut dapat dilegal (sah)  dalam pandangan  ajaran  Islam,  maka  akad-akad tersebut  harus  sesuai  dengan  asas-asas sebagai berikut :
a. Ikhtiyari (sukarela);  Setiap  akad  yang dilakukan  adalah  atas  kehendak  para pihak,  harus  terhindar  dari  segala bentuk  keterpaksaan  misalnya  karena tekanan  salah  satu  pihak  atau  pihak lain.
b. Amanah (menepati  janji);  Setiap  akad
wajib  dilaksanakan  oleh  para  pihak sesuai  dengan  kesepakan  yang  telah ditetapkan oleh  yang bersangkutan dan pada  saat  yang  sama  terhindar  dari cidera-janji.
c. Ikhtiyati (kehati-hatian);  Setiap  akad dilakukan  dengan  penuh  pertimbangan yang matang (mantap)  dan  harus dilaksanakan secara tepat dan cermat.
7 Sutan  Remy  Syahdeini, Perbankan  Islam  dan Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum  Perbankan Indonesia (Jakarta: PT Kreatama, 2005), hlm. 5-6.
d. Luzum (tidak  berubah);  Setiap  akad yang dilakukan dengan  tujuan  yang jelas  dan  perhitungan  yang  cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi  atau maisir (undian  atau perjudian).
e. Saling  menguntungkan;  Setiap  akad dilakukan untuk
memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi (penipuan)  sehingga  tidak  merugikan salah satu pihak.
f. Taswiyah (kesetaraan):  Para  pihak dalam  setiap  akad  harus  memiliki kedudukan  yang  setara  serta  harus memiliki  hak  dan  kewajiban  yang seimbang.
g. Transparansi; Setiap akad harus dilakukan  dengan  pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
h. Kemampuan;  Setiap  akad  dilakukan sesuai  dengan  kemampuan  para  pihak sehingga  tidak  menjadi  beban  yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
i. Taisir (kemudahan); Setiap akad dilakukan  dengan  cara  saling  memberi kemudahan kepada masing-masing pihak  untuk  dapat  melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
j. Itikad  baik;  Akad  dilakukan  dalam rangka menegakan kemaslahatan
sehingga  tidak  mengandung  unsur-
unsur jebakan dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya.
k. Sebab  yang  halal;  Tidak  bertentangan dengan hukum atau tidak dilarang oleh hukum serta tidak haram.

## G. Penutup
Al-‘Ariyah (pinjaman) adalah pemberian  manfaat  suatu  barang  kepada orang lain secara gratis, sedangkan apabila mengharuskan  untuk  digantikan  dengan sesuatu atau imbalannya maka hal tersebut tidak  lagi  disebut  al-‘ariyah  tetapi  sudah al-qarh (hutang).  Sedangkan  al-hibah (pemberian) adalah sesuatu yang
diberikan  secara  suka  rela  tanpa  harus diganti dan dikembalikan.
Ketiga terminologi di atas, merupakan  investasi  jangka  panjang  yang berguna  untuk  meminimalisasi  risiko sosial  dan  berfungsi  sebagai  sarana
meningkatkan  kepedulian  antar  sesama insan manusian, dengan penerapan konsep al-‘ariyah,  al-qardh,  dan  al-hibah  sudah cukup  menggembirakan  karena  sudah banyak  orang kaya memberikan pinjaman kepada  orang  yang  membutuhkan  baik cara  dihutangkan  tanpa  bunga  sebagai wujud kepeduliannya terhadap masyarakat di  sekitarnya  atau  dipinjamkan  bahkan apabila  sanggup  memberikan  secara sukarela.
Manusia  tidak  dapat  hidup  tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak ada seorang insan manusia yang memiliki segala sesuatu  yang dibutuhkannya dalam kehidupannya, al-‘ariyah, al-qardh, dan al- hibah  sudah  menjadi  satu  bagian  dari kehidupan  insan  manusia  di  dunia.

## DAFTAR BACAAN
Ali, Zainuddin, Hukum Gadai Syariah , Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Hakim, Atang Abd., Fiqh  Perbankan Syariah Transformasi  Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan , Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2012.
Purwadi,  Muhammad  Imam, Al-Qardh  dan  Al-Qardhul  Hasan  sebagai  Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 21 Januari 2014.
Rais,  Isnawati  dan  Hasanudin, Fiqh  Muamalah  dan  Aplikasinya  pada  Lembaga Keuangan Syariah , Cet.1, Jakarta:  Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
Sabiq, Sayyid , Fiqh Sunnah, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
Syahdeini,  Sutan  Remy, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: PT Kreatama, 2005.