## PENGARUH TRANSAKSI HAWALA TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

## Imam Subandi, Adji Samekto
Program Studi S3 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro andymarshof@gmail.com

## Abstract
Hawala  transaction  is  indeed  a  transaction  that  we  rarely  find  especially  in Indonesia but not abroad. This is because the hawala transaction is a very confidential transaction  that  uses  high  level  of  trust.  This  hawala  transaction  is  very  likely  to  be misused  for  crimes  such  as  money  laundering  or  terrorism  financing,  but  in  fact Hawala  can  also  be  used  for  good  things  such  as  remittances  to  regions  or  other countries  with  a  fast  time  and  cost  much  cheaper  than  the  remittan  system  used  by banking. In addition, the currency does not have to undergo conversion. Therefore the things that will be of concern in this research is as  how hawala transaction  done and the influence of hawala in Indonesia especially to terrorism crime in Indonesia? . The method  used  in  this  research  is  explanatory  normative  research  method,  that  is  to explain  in  detail  and  systematic  facts  according  to  the  deductive  framework  by collecting  data  through  library  research  and  Field  Research  in  this  case  is  the collection  and  search  of  data  by  coming    directly    to  the  authorized  agencies  in  the eradication of terrorism, namely the Indonesian National Police in particularly Densus 88 Anti Terror, PPATK and other agencies related to the issues being studied, as well as individuals who  considered to know the practice of "HAWALA", through  interviews in overt or covert ways with involving the use of intelligence information gathering such as illiciting.

## Keyword : Hawala.Transaction, Terorism

## Abstrak
Transaksi  Hawala  memang  merupakan  transaksi    yang  jarang  kita  temukan khususnya  di  Indonesia  namun  tidak  di  luar  negeri.  Hal  ini  dikarenakan  transaksi hawala    tersebut  memang  transaksi  yang  sangat  bersifat  rahasia  yang  menggunakan kepercayaan tingkat tinggi. Transaski hawala ini sangat memungkinkan disalah gunakan untuk  kejahatan  seperti  pencucian  uang  ataupun  pendanaan  terorisme,  namun sebenarnya  Hawala  juga  bisa    digunakan  untuk  hal-hal  yang  baik  seperti  pengiriman uang  ke daerah atau Negara lain dengan  waktu  yang cepat  dan biaya  yang jauh lebih murah  daripada  system  remittan  yang  dipakai  perbankan.  Disamping  itu,  mata  uang tidak  harus  mengalami  konversi.  Oleh  karena  itu  hal-hal  yang  akan  menjadi  perhatian dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut  adalah  bagaimana  transaksaksi  hawala dilakukan  serta  pengaruh  hawala    di  Indonesia  khususnya  terhadap  tindak  pidana terorisme dengan  pengaruh “HAWALA” terhadap upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia? . Metode penelitian yang akan digunakan  dalam penelitian ini adalah  metode  penelitian  normatif    yang  bersifat    eksplanatoris,  yaitu  menjelaskan secara  terperinci  dan  sistematis    fakta-fakta    sesuai  dengan  kerangka  pemikiran deduktif  dengan  pengumpulan  data    melalui  library  research  dan  Penelitian  Lapangan
dalam  hal  ini  adalah  pengumpulan  dan  pencarian    data  dengan  mendatangi    secara langsung  instansi-instansi    yang  berwenang  dalam  pemberantasan  terorisme  yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Densus 88 Anti Terror, PPATK dan instansi  lain  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  sedang  diteliti,  juga  individu- individu  yang  dianggap  mengetahui  praktek  “HAWALA”,  dengan  mengadakan wawancara  (interview)  baik  secara  terbuka  maupun  dengan  teknik  tertutup  seperti eliciting dalam intelijen.
Kata Kunci : Hawala, Transaksi, Terorisme

## A. Pendahuluan
Kata  “HAWALA”  menurut The Free Dictionary Com adalah: “A system for  remitting  money,  primarily  in Islamic  societies,  in  which  a  financial obligation between two parties is settled by  transferring  it  to  a  third  party,  as when  money  owed  by  a  debtor  to  a creditor  is  paid  by  a  person  who  owes the debtor money.
“HAWALA” transactions  are  usually  based  on  trust and leave no
written
record.” (Thefreedictionary, n.d.)
Sistem  ini  sulit  dideteksi  karena didasarkan  pada  kepercayaan,  dan  di luar perusahaan yang benar-benar terlibat dalam transaksi, tidak ada orang lain  yang  perlu  tahu  tentangnya. Namun,  di  mana  hawaladars  beroperasi di  dalam  negara-negara  yang  telah mengatur sistem perbankan, kemungkinan  sistem  akan  digunakan oleh  hawaladars  untuk keamanan.
Dengan suksesnya hawaladars di
Inggris yang sering dikirim dan sejumlah  besar  uang  tunai,  uang  tunai ini  perlu  diampuni  untuk  keamanan fisik.  Deposito  tunai  yang  sering  ini adalah  bendera  merah  -  seperti  juga transfer  internasional  pada  kesempatan reguler tanpa alasan yang jelas.
Serangan teroris pada 11 September  2001,    pemerintah  Amerika menduga bahwa beberapa broker “HAWALA” kemungkinan telah membantu  organisasi  teroris  untuk mentransfer  uang  untuk  membiayai kegiatan  mereka.  Laporan  Komisi Penyelidikan  peristiwa  11  September telah memastikan bahwa sebagian besar dana  yang  digunakan  untuk  membiayai serangan  tindakan  kejahatan  dikirim melalui  sistem  “HAWALA”,  dan  tidak melalui  transfer  antar  bank  walaupun disinyalir  melibatkan  Bank  SunTrust  di Florida, di mana dua anggota komplotan telah membuka rekening pribadi. namun
sebagai  akibat  dari  tekanan  yang  kuat dari pihak berwenang AS (Badr, 1978)
Proses dari sistem ini menggunakan    danayang  bisa  langsung dibayarkan.  Tidak  ada  birokrasi,  jadi penyiksaan  membuka  rekening  bank bisa  dihindari  dan  hanya  sedikit  atau tidak  ada  jejak  kertas.,  bila  hawaladars menyimpan catatan, mereka akan menunjukkan  tanggal,  beberapa  inisial atau  nomor  yang  akan  mengidentifikasi pelanggan  ke  hawaladar  namun  tidak mungkin mengungkapkan identitas mereka  kepada  pihak  ketiga  yang membaca  coulomb,  jumlah  transaksi, nilai  tukar  dan  identitas  (  lagi  dalam singkatan atau kode) hawaladar terkait.
Pada bulan November 2001,Amerika Serikat dibawah
pemerintahan  Bush  membekukan  aset Al Barakat, sebuah perusahaan
“HAWALA” remittance Somalia terutama digunakan oleh diaspora besar Somalia.Banyak  dari  agen  di  beberapa negara  pada  awalnya  ditangkap,  meski kemudian  dibebaskan  setelah  tidak  ada bukti  nyata  terhadap  mereka  yang ditemukan.
Pada  bulan  Agustus  2006  Al Barakat  yang  merupakan  representasi dari  daftar  teroris  yang  dibuat    AS assetnya  telah  dibekukan.  Pada  bulan
Oktober 2009, Bank al Barakaat cabang Swedia  telah  dihapus  dari  daftar jaringan terorisme Perserikatan Bangsa- Bangsa. Perusahaan itu berada di daftar selama  delapan  tahun,  dan  mempunyai dana  rekening  bank  yang  dibekukan. Menurut  Radio  pemerintah  Swedia  SR, PBB tidak menjelaskan mengapa menghapus  al-Barakat  dari  daftar  teror. Namun,  telah  menyarankan  bahwa perubahan  terbaru  dalam  posisi  Uni Eropa  mengenai  banyak  organisasi "yang  sudah  terlalu  mudah  dimasukkan ke  dalam  daftar  teror  PBB"  mungkin telah  mempengaruhi  posisi  PBB.  Al- Barakat  saat  ini  telah  mampu  kembali untuk mengakses dana rekening bank.
Hawala sebenarnya telah dinyatakan  ilegal  di  beberapa  negara bagian  AS  dan  negara-negara  lain karena terbukti telah digunakan sebagai bentuk  pencucian  uang  dan  dapat digunakan untuk memindahkan kekayaan  dengan  jumlah  yang  luar biasa.
Artikel ini ingin menjawab permasalahan  mengenai  bagaimanakah sistem pendanaa Hawala dan pengaruhnya  terhadap ancaman  dan tindakan terorisme.

## B. Pembahasan
Hawala  adalah  sistem  transfer uang  secara  informal,  didasarkan  pada kehormatan dari jaringan luas pedagang uang  yang  biasanya  berjalan  di  Timur Tengah,  Afrika  Utara  dan  Timur  Laut, serta Asia Tenggara.Dalam “HAWALA”,  bisa dilihat pada contoh , bila A di Arab Saudi ingin mengirimkan uang  kepada  B  di  Indonesia,  A  tinggal menyetorkan uang kepada “HAWALA” dealer  di  Arab  Saudi.  Kemudian    "B tinggal  mencairkan  uang  itu  lewat dealer rekanan di Indonesia."
Komponen integral strategi kontraterorisme  A.S.  berpusat  pada gangguan  keuangan  teroris.  Kelompok teroris  telah  mengeksploitasi  sumber daya  dan  industri  di  berbagai  negara  - budidaya opium di Afghanistan, penambangan  arang  di  Somalia,  dan penggalian  minyak  di  Irak  untuk beberapa  nama  -  untuk  dijual  di  pasar gelap dan kemudian menggunakan dana untuk membayar dan membayar militan.
Salah  satu  aspek  pembiayaan teroris  yang  paling  membingungkan adalah  kemampuan  organisasi  teroris untuk  mengarahkan  modal  dari  satu lokasi ke lokasi lain tanpa menggunakan  sistem  perbankan  yang
dilembagakan. Kelompok teroris beralih ke jaringan hawala sebagai sarana untuk memindahkan  dana  tanpa  terdeteksi. Hawala,  yang  berarti  "transfer"  dalam bahasa  Arab,  adalah  sistem  transaksi informal yang sebagian besar didasarkan  pada  saling  percaya.  Cara kerja  sistem  adalah  sebagai  berikut: Seorang  individu  di  negara  A  memberi uang  kepada  pialang  hawala,  yang dikenal sebagai hawalader, di negara A. Yang kemudian menghubungi hawalader  yang  beroperasi  di  negara  B dan menginformasikan kepada huruhader  tersebut  untuk  memberikan sejumlah  tertentu  uang  kepada  individu tertentu  di  negara  B.  Kode  disediakan oleh  semua  pihak  untuk  memastikan bahwa uang tersebut dikirim ke penerima  yang  tepat.  Para  hawalader sendiri  tidak  mengirim  uang  fisik; Sebagai  gantinya,  mereka  menyimpan catatan pembayaran dan melunasi hutang  di  kemudian  hari,  seringkali melalui pertukaran barang berharga atau bahkan  melalui  transfer  kawat.  Selama transaksi,  para  penjahat  membebankan biaya untuk layanan mereka.
Peran  jaringan  hawala  dalam pendanaan teroris disorot dalam laporan bulan  Juli  2004  yang  dikeluarkan  oleh Komisi Nasional untuk Serangan
Teroris  Di  Amerika  Serikat  (juga dikenal  sebagai  Komisi  9/11).  Menurut temuan  komisi  tersebut,  sebelum  9/11, Al  Qaeda  memindahkan  sejumlah uangnya melalui jaringan hawala.
"[Osama] Bin Ladin beralih ke jaringan hawala  yang  mapan  yang  beroperasi  di Pakistan,  di  Dubai,  dan  di  seluruh Timur  Tengah  untuk  mentransfer  dana secara  efisien,"  kata  laporan  tersebut. "Hawalas menarik bagi al Qaeda karena mereka, tidak seperti lembaga keuangan formal,  tidak  tunduk  pada  pengawasan pemerintah  yang  potensial  dan  tidak menyimpan  catatan  rinci  dalam  bentuk standar.
Saat ini, kelompok teroris, termasuk  Taliban,  Al  Qaeda,  dan  ISIS, menggunakan  jaringan  hawala  untuk mentransfer dana ke koperasi di seluruh dunia.  Sebuah  artikel  Wall  Street Journal Februari 2016 merinci bagaimana  ISIS  berhasil  mendapatkan keuangan  melalui  jaringan  hawala meskipun  menghadapi  serangan  udara dan sanksi A.S. yang ditargetkan.
Kelompok  teroris  dan  pendukung mereka  yang  beroperasi  di  Timur Tengah  dan  Asia  Selatan,  termasuk  Al Qaeda  dan  afiliasinya,  Taliban,  dan ISIS,  telah  dilaporkan  menggunakan sistem  hawala  untuk  memindahkan
dana," Celina Realuyo, mantan Direktur Program Program Counterterrorism Finance di Departemen Luar Negeri AS, kepada  The  Cipher  Brief.  "Baru-baru ini,  ada  laporan  bahwa  pejuang  asing ISIS  menggunakan  berbagai  metode termasuk  transfer  kawat  dan  hawalas untuk mendanai perjalanan dan pengeluaran mereka.
Dana dari jaringan teroris internasional    termasuk  Al  Qaeda sampai saat ini masih terus mengalir ke Indonesia.  "Belum  diputus  sepenuhnya karena  mereka  membawanya  dengan cara hawala , yaitu dengan membawanya  secara  personal  dengan bentuk cash ." sehingga dalam hal Keberhasilan dalam menyita atau membekukan asset yang diduga digunakan  untuk  mendanai  terorisme tidak  pernah  diekspos  atau  memang belum terlacak.
Proses  pendanaan  terorisme  dapat dilakukan dengan beberapa cara. Namun  agar  cara  yang  diambil  dapat berjalan secara efektif harus melibatkan banyak pihak. Tentu pemerintah memegang  peranan  penting  dalam  hal ini.  sebagai  contoh  di  Australia,  negara ini  banyak  dijadikan  negara  tujuan pelarian  dari  negara-negara  konflik seperti di Timur Tengah. Maka dari itu,
pemerintah Australia melalui AUSTRAC(Australian Transaction Reports  and  Analysis  Centre),  lembaga semacam PPATK di Indonesia, melakukan pengawasan terhadap
kegiatan   transaksi  yang  disinyalir merupakan kegiatan pendanaan terorisme.  Melalui  laporan  pendanaan terorisme  yang dikeluarkan tahun 2014. Dalam  laporan  tersebut  AUSTRAC meneliti beberapa transaksi yang menjadi  indikator  terjadinya  pendanaan teroris antara lain:
a) Setoran  atau  penarikan  kas  dan juga  transfer  dana  internasional yang  menuju  ke  daerah  konflik.
Transaksi  seperti  ini  menuju  ke beberapa  rekening  tetapi  dalam satu entitas.
b) Beberapa
nasabah yang melakukan pengiriman uang internasional ke daerah konflik.
c) Nasabah yang menggunakan variasi nama ketikan mengirimkan uang ke suatu daerah konflik.
d) Setoran  dan  penarikan  kas  dari dan kepada re  kening  organisasi nirlaba tertentu.
e) Transfer  dari  seorang  individu atau  organisasi  kepada  organisasi teroris  atau  organisasi  lain  yang
terkait  dengan  organisasi  teroris tertentu.
f) Mentransfer  sejumlah  dana  dari rekening  perusahaan  yang  benar- benar  baru  kepada  perusahaan penjual  bahan-bahan  kimia  yang dapat  digunakan  untuk  membuat bom.
g) Aktivitas rekening yang meningkat secara tiba-tiba, inkonsisten  dengan  profil  dari nasabah.
Sebagai  bagian  dari  upaya  untuk menekan  jaringan  hawala  terlarang, Departemen Keuangan A.S. telah menyetujui  beberapa  organisasi  hawala yang diketahui yang memiliki hubungan dengan  kelompok  teroris.  Pada  2012, Departemen  Keuangan  menyetujui  tiga jaringan  hawala,  yaitu  Haji  Khairullah Haji  Sattar  Money  Exchange  (HKHS), Roshan  Money  Exchange  (RMX),  dan Rahat Ltd, yang semuanya beroperasi di Afghanistan dan Pakistan, karena mengirim  dana  ke  Taliban  .  Dua  tahun kemudian, Departemen Keuangan memberi  sanksi  kepada  Haji  Basir  dan Zarjmil Co., kelompok hawala lain yang beroperasi di Pakistan, karena hubungannya  dengan  Taliban.  Di  luar organisasi  ini,  beberapa  individu  telah ditambahkan  ke  daftar  sanksi  A.S.
untuk  memberikan  dukungan  material kepada  Taliban  serta  Al  Qaeda  dan ISIS.
Departemen  Keuangan,  mengutip pejabat Pakistan, memperkirakan bahwa lebih  dari  $  7  miliar  mengalir  ke Pakistan  melalui  saluran  hawala  setiap tahunnya.  Memastikan  bahwa  bagian dari  jumlah  ini  yang  menghindar  dari tangan  teroris  adalah  tugas  yang menakutkan.Pada  bulan  Oktober  2016, Komite  House  untuk  Keamanan  Dalam Negeri  mengeluarkan  sebuah  laporan mengenai  usaha  A.S.  untuk  memerangi taktik  keuangan  yang  dilakukan  oleh ISIS  dan  kelompok  teroris  lainnya. Laporan  tersebut  menyatakan  bahwa "kelemahan  yang  menganga  dalam pelaporan  dan  pengawasan  standar untuk  transaksi  hawala  menghambat upaya  untuk  mengidentifikasi  pemodal ISIS  dan  meminta  pertanggungjawaban lembaga keuangan.
Laporan tersebut merekomendasikan  agar  Departemen Keuangan bekerja sama dengan negara- negara  yang  tergabung  dalam  Financial Action  Task  Force  (FATF)  -  sebuah badan  antar  pemerintah  yang  bertugas mengembangkan tindakan untuk memberantas pencucian uang, pendanaan  teroris,  dan  ancaman  terkait
lainnya kepada integritas sistem keuangan internasional untuk
memperbaiki peraturan pelaporan keuangan  dan  standar  pengawasan untuk memproses pembayaran hawala.Meskipun rekomendasi ini merupakan langkah ke arah yang benar, tantangan  yang  dihadapi  oleh  jaringan hawala tetap luas.(Force, 2008) Singkatnya,  tidak  ada  solusi  peraturan untuk jaringan hawala.
Osama bin Laden pernah merujuk pada mengambil keuntungan dari 'celah- celah  di  dalam  sistem  keuangan  Barat.' Sistem  hawala  tidak  retak,  ini  adalah ngarai.(Bennett
Seftel Hawala Networks,  2017) . Di  Indonesia  sendiri tindakan  pemberantasan  tindak  pidana terorisme masih terfokus pada penumpasan  jaringan  dan  para  pelaku yang terlibat  secara fisik baik langsung maupun tidak langsung.  Sehingga tidak heran  jika  dalam  sebuah  operasi  selalu dimunculkan  keberhasilan  satgas  anti terror dalam menangkap atau menembak mati tersangka teroris dengan  berbagai  senjata  berat  dan amunisi.
Indonesia  sebenarnya  juga  telah mempersiapkan  paying  hukumseperti pada  Pasal  11  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-undang  Nomor  1
Tahun  2002  tentang    Pemberantasan Tindak  Pidana    Terorisme  yang  pada tanggal  4  April  2003  disahkan  menjadi Undang-Undang    nomor  15  tahun  2003 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme berbunyi: “ Dipidana dengan pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga) tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas) tahun,  setiap  orang    yang  dengan sengaja menyediakan atau
mengumpulkan  dana  dengan  tujuan akan  digunakan  atau  patut  diketahui akan digunakan sebagian atau seluruhnya    untuk  melakukan  tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,  Pasal  9,  dan  Pasal  10”(Redaksi, 2003). Selanjutnya secara lebih terperinci  dijelaskan  dalam  pasal  12 Peraturan  yang  sama  yang  berbunyi:  “ Dipidana  karena  melakukan  tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat  3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima-belas) tahun, setiap orang yang  dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekakayaan dengan tujuan kan dIgunakan  atau patut diketahuinya  akan  digunakan  sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindakan  melawan  hukum    menerima, memiliki,  menggunakan,  menyerahkan, mengubah,  membuang  bahan  nuklir,
senjata kimia, senjata biologis, radiologi,  mikroorganisme,  radio  aktif atau komponennya yang mengakibatkan atau  dapat  mengakibatkan  kematian atau  luka  berat    atau  menimbulkan kerusakan  harta  benda;  mencuri  atau merampas  dan  seterusnya…”(Redaksi, 2003)
Pasal    12  ini  memang  titik beratnya pada penggunaan bahan kimia, biologi,  radio  aktif    dan  sejenisnya. Namun  secara  subsider,  tersangka dapat  juga    dikenakan  pasal    13  (tiga belas),  yang  secara  umum  mengancam bagi  setiap  orang  yang  dengan  sengaja memberikan  bantuan    atau  kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan memberikan atau meminjamkan uang  atau  barang  atau  harta  kekayaan lainnya  kepada  pelaku  tindak  pidana terorisme; menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau menyembunyikan  informasi  tentang tindak  pidana  terorisme,  Diancam dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3 (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima belas) tahun.
Mengacu pada pasal-pasal tersebut  diatas  sangat  terbuka  bagi pihak  berwenang  untuk  melakukan tindakan lain selain hanya fokus kepada para  pelakunya,  yakni  para  penyandang
dana  sehingga  dapat  memutus  jaringan pemasok dana untuk mendukung kejahatan terorisme tersebut.
Pendekatan  dari  undang-undang  pajak atau undang-undang mengenai pencucian  uang  dapat  juga  diterapkan, tentu  saja  dengan  melibatkan  secara aktif  PPATK  yang  dalam  hal  ini mempunyai otoritas mengawasi transaksi-transaksi  yang  mecurigakan. Akan  tetapi  permasalahannya  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  (PPATK)  mengaku  kesulitan menelisik  aliran  dana  teroris  yang menggunakan cara Hawala.
Kejadian  demi  kejadian  terorisme yang  terjadi    di  Indonesia  membuat polisi  maupun  instamsi  seperti  PPATK menjadi  sangat  waspada,  hal  tersebut menjadikan  polisi  mencurigai  aliran dana  teroris  ke  tanah  air  menggunakan cara tersebut.  Contoh  kasus  yang sudah terungkap  yaiti  Muhammad  Jibril  yang ditangkap  polisi  beberapa  hari  lalu dituding  masuk  mata  rantai  aliran  dana ini,    bila  dana  tersebut  ditransfer  lewat cara  perbankan  konvensional,  dengan gampang  PPATK  bisa  mendeteksinya. Sejak  2004,  PPATK  telah  mendeteksi 80  rekening  yang  terkait  aliran  dana terorisme dan msih diselidiki.
Pencegahan  yang  lainnya  pada pendanaan terorisme pemerintah Indonesia  juga  mengeluarkan  undang- undang  terkait  tentang  pencegahan  dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme  yang  tercantum  dalam  UU No.  9  Tahun  2013.  Undang-undang tersebut ditujukan kepada penyedia jasa keuangan  untuk  dapat  mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait  dengan  pendanaan  terorisme. Untuk  menindaklanjuti  UU  tersebut, maka  Pusat  Pelaporan  dan  Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) mengeluarkan  peraturan  Kepala  Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER- 4/1.02/PPATK/03/2014 tentang identifikasi transaksis keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan.  Kemudian  menurut  PPATK beberapa  transaksi  yang  dapat  dicurigai sebagai tindakan pencucian uang adalah sebagai berikut:
a) Masuknya  dana  tunai  ke  dalam sistem  keuangan;  dengan  jumlah yang  mencolokTransaksi  keuangan yang  dilakukan  secara  tunai  dalam jumlah  kumulatif  sebesar  Rp. 500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah)  atau  lebih  atau  nilai  yang setara,  baik  dilakukan  dalam  satu
kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
b) Pembawaan  uang  tunai  melewati batas negara ( cross-border );
c) Transfer antar sistem keuangan;
d) Transfer  dari  sistem  keuangan  ke luar sistem keuangan;
e) Pengambilalihan  saham  atau  aset lainnya; dengan Penggabungan
perusahaan; atau Pembentukan
kelompok usaha .
Pendanaan  jaringan  teroris  di Indonesia sebagian merupakan pendanaan  hasil  money  laundering (pencucian  uang).  Proses  pencucian uang untuk mendanai sebuah organisasi tersebut sering diterapkan oleh organisasi  kejahatan  termasuk  jaringan terorisme.  Tujuan  dari  pencucian  uang tersebut antara lain:
a) Menghapus keterkaitan antara kejahatan dengan uang.
b) Menghapus keterkaitan antara pemasok  dana  dengan  penerima dana.
c) Melindungi dana dari kemungkinan adanya penyitaan atau pengambilalihan. Adapun  tahap-tahap  pencucian  uang
sebagai  sumber  dana  terorisme sebagai berikut ;
a) Tahap  pertama,  dana  diperoleh melalui  kegiatan  kriminal,  baik  itu pencurian  maupun  perampokan. Hasil dari kegiatan tersebut disimpan ke bank. Tahap ini sangat rawan karena tidak menutup
kemungkinan bank dapat mendeteksi transaksi mencurigakan.
b) Tahap  kedua,  melakukan  beberapa transaksi finansial perbankan terhadap uang yang sudah disimpan di  bank.  Tujuannya  adalah  untuk menyesatkan  deteksi  dari  penyidik. Dana  tersebut  terlihat  seakan-akan berasal darisumber yang sah.
c) Tahap  ketiga  ketika  dana  sudah dinyatakan  sah  sumbernya  dan bebas  dari  kecurigaan  transaksi, maka  dana  tersebut  dikumpulkan kembali  melalui  kegiatan  ekonomi yang sah sebagai misalnya jual-beli barang mewah, investasi dan penanaman saham pada aset seperti perusahaan  maupun  real  estate, maupun investasi di sektor ekonomi lain  termasuk  kasino,  perhotelan, maupun restoran yang mudah untuk mencairkan kembali dana tersebut. Sumber  dana  awal  diperoleh melalui  kegiatan  kriminal.  Hal  ini terbukti  karena  ditemukan  hubungan-
hubungan  antara jaringan terorisme dan jaringan  kriminal.  Jaringan  terorisme ditemukan mempunyai kedekatan geografis  dengan  persebaran  jaringan penjualan  narkotika,  sebagai  contoh jaringan  Al  Qaeda  di  Afganistan  dan pemberontak  Kun  Sa  di  Myanmar melakukan  aksi  di  wilayah  produksi opium terbesar d dunia.
Kegiatan kriminal merupakan unsur penting dalam pendanaan terorisme.  Sumber  penghasil  dana terbesar  bagi  jaringan  teroris  adalah penjualan narkotika. Tetapi ada beberapa  modus  lain  yang  digunakan seperti pemerasan, perampokan, penyanderaan  dengan  permintaan  uang tebusan,  penjualan  batu  mulia,  dan penjualan manusia.
Pada tahun 1970, dalam perkembangan  teroris  di  Indonesia, mulai diketahui bahwa kelompok teroris membutuhkan  dana  dalam  setiap  aksi teror  yang  mereka  lakukan.  Hal  ini diketahui  dengan  adanya  kelompok teror Warman yang melakukan serangan teror  untuk  mencari  dana  sebanyak  – banyaknya  guna  membiayai  aksinya. Perkembangan  pendanaan  terorisme berlanjut hingga tahun 2000an,
dilakukan dengan aksi fai’ , yakni perampokan. Pengungkapan aksi
pendanaan  teroris  terbaru  ditemukan pada Maret tahun 2015, ketika
Detasemen Khusus Antiteror 88
(Densus 88) berhasil menangkap penyandang  dana  sekaligus  perekrut ISIS  dari  Indonesia.  Dalam  melakukan pengumpulan  dana,  para  teroris  bekerja secara terorganisir, baik dalam kelompok  kecil  maupun  besar.  Hal tersebut dilakukan teroris dengan melakukan  pembagian  tugas  kepada masing  –  masing  anggotanya  serta mempermudah pengumpulan dana.
Terdapat dua bentuk pengumpulan  dana  teroris,  yakni  legal dan  ilegal.  Kegiatan  legal  dilakukan dengan bentuk kegiatan seperti sumbangan  anggota  jaringan  teror  dan simpatisan  baik  yang  berada  di  dalam maupun luar negeri.
Pada dasarnya setiap tindak pidana  pasti  akan  menyebabkan  rasa tidak  aman,  baik  perorangan  maupun dalam  masyarakatdan  yang  pasti  juga dapat  menimbulkan  kerugian  negara, keresahan,  rasa  was-was  dan  dapat membuat tidak adanya perdamian diantara  orang.  Tetapi  akibat  yang ditimbulkan suatu kejahatan pada umumnya  tidaklah  sedahsyat  akibat kejahatan  yang  disebabkan   kejahatan terorisme.
Berdasar pengertian tersebut maka suatu kegiatan terorisme   setidaknya  meliputi  keadaan berikut :
a. Ditujukan untuk menimbulkan bahaya terhadap keamanan,
perdamaian  dunia  serta   merugikan kesejahteraan   masyarakat  secara luas
b. Ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara
c. Mempunyai  jaringan  nasional  dan atau international
d. Diperkirakan mempunyai dana yang  tidak  kecil  yang  bersumber dari dalam dan luar
e. Tujuan lain yang hendak dicapai berdimensi ideologis hukum dan konstitusi atau praktis.
Kegiatan  ilegal  dilakukan  dengan perbuatan tindak pidana seperti perampokan bank dan lembaga keuangan  milik  pemerintah,  toko  emas, pengusaha  non  muslim, kejahatan ITE/cyber  serta  pencucian  uang  dengan menyelenggarakan  usaha  yang  nampak legal.  Para  teroris  mulai  masuk  dalam sektor  perbankan  dengan  menggunakan nama  samaran  untuk  menyembunyikan identitas  asli  dan  tujuan  penggunaan dana dalam rekening.
Penggalangan dana untuk kegiatan  terorisme  di  Indonesia  juga terdeteksi  berasal  dari  beberapa  bisnis legal. Sebagai contoh dalam penggalang dana terbesar untuk kelompok Dulmatin adalah  Jaja,  teroris  yang  tertembak  di Aceh.  Jaja  yang  tertembak  di  Leupung, Aceh  Besar  adalah  bergerak  di  bisnis ekspedisi, tambak, dan perbengkelan.Secara hukum, semua bisnis  Jaja  legal.  Dengan  dana  pribadi Jaja  itulah  aksi  terorisme  Dulmatin disupport.  Salah  satu  perusahaan  dan bisnis Jaja yang dipakai untuk mendanai teroris adalah CV Sajira Media Karya.Selama  ini,  perusahaan  ini  tak pernah  dihentikan  operasinya  oleh kepolisian.Dulmatin  yang  ahli  dalam propaganda berhasil menarik Jaja menjadi donatur. Dan, sejak menyatakan  baiat  ke  Dulmatin,  seluruh sumber  dana  dan  jaringan  Jaja  tunduk pada komando Dulmatin. Dana pelatihan  teror  jihad  ala  Dulmatin diindikasikan berasal dari empat jalur.
a) Sisa  dana  ''jihad"  Mindanao.  Dana ini sebagian berupa mata uang peso yang  sudah  diuangkan  di  Kota General Santos, Filipina.
b) Kedua, sumbangan faksi-faksi teroris di luar negeri yang disalurkan  melalui  jalur  Malaysia,
Thailand  Selatan,  dan  Filipina.
Sebagian uang dolar sudah
diuangkan di money changer
Menteng senilai USD 1.100. Diperoleh  data  dari  Densus  88 sendiri  berupa  cap  keluar  masuk check  point  Imigrasi  di  paspor  atas nama Yahya Ibrahim.
c) Dana sunduq (iuran) anggota jaringan. Besarnya bervariasi mulai Rp  100  ribu  hingga  jutaan  rupiah per orang. Beberapa orang mengaku dikenakan kewajiban menyetor  dana  jihad  dalam  jumlah besar, tak peduli dari mana asalnya. Ini  mengadopsi  cara  kelompok Negara  Islam  Indonesia  dalam mengembangkan organisasinya.
d) Sumbangan  donatur  dalam  negeri. Polisi  mencurigai  beberapa  nama yang diduga memberikan sumbangan dalam jumlah besar. Pendanaan tersebut dihimpun dari beberapa  wilayah  di  Indonesia  namun kepolisian sulit untuk melakukan penangkapan  tanpa  bukti  yang  cukup karena  proses  pendanaan  memang dilakukan  melalui  bisnis  legal  dengan uang  hasil money  laundering .,  sehingga pemerintah mencoba mengaitkan
dengan system perjanjiannya.

## C. Simpulan
Hawala  adalah  suatu  perjanjian antara 2 orang yang kemudian melibatkan  pihak  ketiga,  yang  dapat menjadi ancaman bagi tindakan terorisme
yang merupakan momokmenakutkan dan menjadi ancaman  di  masa  yang  akan  datang. Meskipun  para      pelaku  teror  telah tertangkap bahkan ada yang telah diadili dan  menjalani  hukuman  namun  hal tersebut tidak menjamin tindakan terorisme  akan  berhenti  begitu  saja. Satu  hal  yang dapat  mencegah kegiatan terorisme  adalah  dengan  mengetahui bagaimana uang bekerja dalam tindakan penyebaran  terorisme.  Walaupun  dana yang digunakan dalam tindakan terorisme  tidak  begitu  besar,  namun mampu  memberikan  kerugian  yang cukup  luar  biasa  baik  traumatik  dan jumlah  korban  jiwa  yang  tidak  sedikit. Untuk  mencegah  dan  mengurangi banyak  pihak  yang  harus  terlibat  dalam pencegahan tindakan pendanaan terorisme.

## DAFTAR PUSTAKA
Badr,  G.  M.  (1978).  Ialamic  Law:  Its Relation  to  Other  Legal  Systems.
The American Journal of Comparative Law , 26 (2), 24–25.
Bennett Seftel Hawala Networks.
(2017).  Bennett  Seftel  Hawala
Networks:  The  Paperless  Trail  of Terrorist Transactions.
Force,  F.  A.  T.  (2008). Terrorist
Financing . New York.
Redaksi.  (2003). PP  Dan  Undang- undang  Tentang  Pemberantasan Tidak  Pidana  Terorisme  dan Kepolisian  Negara  Tahun  2002 . Jakarta: Tamita Utama.
Thefreedictionary.  (n.d.).  No  Title.
Retrieved from www.thefreedictionary.com/ ”HAWALA”