ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410

## Strategi Pemolisian dalam Pencegahan Konflik Tawuran Antar Warga oleh Polres Metro Jakarta Selatan
1 Fandi Arisca, 2 Akhyar Yusuf Lubis
Sekolah Kajian Strategik dan Global Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian,
Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya No.4, Senen, Jakarta Pusat, 10430

## 2008.fandiarisca@gmail.com

## Abstrak
Konflik merupakan sesuatu yang wajar terjadi dalam hubungan sosial dan sering menjadi bagian positif dari pembangunan. Namun demikian konflik yang mengarah pada tindakan anarkis dan destruktif perlu dicegah, salah satunya dengan upaya pemolisian. Konflik berupa tawuran sudah sering terjadi antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan, dan dalam periode tahuan 2014-2016 kasusnya cukup banyak. berkaitan dengan hal ini, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karateristik konflik yang terjadi, faktor yang memengaruhinya, serta upaya yang telah dilakukan, sehingga memberikan saran konstruktif bagi Polres Metro Jakarta Selatan dalam mengelola masalah sosial serta memberikan wacana positif dalam perkembangan Ilmu Kepolisian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena strategi pemolisian oleh Polrestro Jaksel dan fenomena konflik tawuran. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus terhadap peristiwa konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan merupakan konflik laten yang telah lama terjadi dan mengarah pada tindakan anarkis destruktif. Konflik yang kerap terjadi di akhir pekan ini melibatkan 2 pihak di lokasi slum area dengan kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan yang rendah; 2) Faktor-faktor yang menyebabkan konflik tawuran dapat diidentifikasi dalam  kategori faktor pemicu (trigger), faktor inti (pivotal faktors / root causes), faktor penggerak (mobilizing factors) dan faktor yang memperburuk (aggravating factors); dan 3) Strategi pemolisian yang telah dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan belum efektif dalam mencegah terjadinya konflik antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan.
Kata Kunci: konflik; strategi; pencegahan; pemolisian.

## Abstract
Conflict is something that naturally occurs in social relationships and is often a positive part of
development. However, conflicts that lead to anarchic and destructive actions need to be prevented, one of which is policing efforts. Conflicts in the form of brawls have often occurred between residents of Manggarai Village and Pegangsaan Village, and in the 2014-2016 period there were quite a number of cases. In connection with this, this study aims to determine the characteristics of the conflicts that occur, the factors that influence them, and the efforts that have been made, so as to provide constructive suggestions for the South Jakarta Metro Police in managing social problems and provide positive discourse in the development of Police Science.This study uses a qualitative approach to explore in depth the phenomenon of the South Jakarta Police’s policing strategy and the phenomenon of brawl conflict. The research method used is a case study of the incident of a brawl conflict between residents of Manggarai Village and Pegangsaan. The results showed that: 1) The conflict between the residents of Kelurahan Manggarai and Pegangsaan was a latent conflict that had occurred for a long time and led to destructive anarchic actions. Conflicts that often occur on weekends involve 2 parties in slum areas with low social, economic and educational conditions; 2) The factors that cause brawl conflicts can be identified in the categories of triggers, pivotal factors / root causes, mobilizing factors and aggravating factors; and 3) The policing strategy that has been carried out by the South Jakarta Metro Police has not been effective in preventing conflicts between the residents of Manggarai Village and Pegangsaan.
Keywords: conflict; strategy; prevention; policing.

## Pendahuluan

## 1.  Latar Belakang Permasalahan
Bapak pemolisian modern, Sir Robert Peel menjelaskan tentang 9 prinsip penegakan hukum. Pada prinsip pertama Beliau menekankan tentang arti penting pencegahan, “The Basic mission that for the police exist is to prevent crime and disorder”. Bahwa tujuan mendasarkeberadaan polisi adalah untuk mencegah kejahatan dan ketidakteraturan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan dan ketidakteraturan sosial merupakan tujuan utama dari setiap upaya pemolisian yang dilakukan. Konflik tawuran sebagai bentuk dariketidakteraturan sosial memerlukan upaya pemolisian yang mengedepankan pencegahan sebagai wujud dari paradigma proactive policing.
Jakarta Selatan merupakan bagian dari wilayah Ibu kota Negara Indonesia yang telah mengalami perkembangan dan pembangunan modernisasi. Namun demikian, pembangunan belum dilakukan secara merata sehingga masih terdapat beberapa slum area berupa pemukiman padat dan kumuh yang kerap menyimpan berbagai potensimasalah sosial. Potensi masalah sosial ini dapat berkembang menjadi konflik yang destruktif apabila tidak diintervensi dengan upaya pemolisian. Tingginya konfliktawuran di wilayah hukum Polres MetroJakarta Selatan mendasari perlu dilakukannya penelitian terhadap fenomena konflik tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Dari data yang dihimpun dalam periode Tahun 2014-2016, tercatat jumlah konflik tawuran yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan dalam periode Tahun tersebut berjumlah 61 peristiwa konflik tawuran yang terdiri dari konflik tawuran antar pelajar, antar ormas dan antar warga. Konflik tawuran antar warga menempati urutan intensitas tertinggi dibandingkan 2 jenis konflik tawuran lainnya.
Studi kasus dalam penelitian ini adalah peristiwa konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan yang terjadi pada tanggal 20 November 2016 dan kembali
berulang pada tanggal 17 Desember 2016. Penelitian dengan menggunakan metode studi kasus ini dilakukan karena adanya indikasi awal bahwa Kelurahan Manggarai memiliki tingkat konflik tawuran antar warga tertinggi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Jumlah konflik tawuran antar warga yang terjadi di setiap Polsek wilayah hukum Polrestro Jaksel dalam periode tahun 2014 – 2016, diketahui bahwa yang tertinggi terjadi di wilayah hukum Polsek Tebet dengan jumlah 19 peristiwa dari keseluruhan peristiwa sejumlah 28 dalam periode tahun 2014 – 2016. Untuk jumlah konflik tawuran antar warga di setiap Kelurahan wilayah hukum Polsek Tebet, konflik tawuran antar warga yang tertingg terjadi di Kelurahan Manggarai sebanyak 12 kali selama periode tahun 2014 – 2016.
Indikasi kedua yang menguatkan perlu dilakukannya penelitian ini adalah adanya peningkatan jumlah konflik tawuran di wilayah Kelurahan Manggarai pada tahun 2016. Pada tahun 2015 jumlah konflik tawuran di Kelurahan Manggarai sebanyak 2 kali dan tahun 2016 meningkat sejumlah 4 kali. Indikasi ketiga yang menguatkan perlu dilakukannya studi kasus ini yaitu bahwa pemolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan belum dapat menyentuh akar masalah yang mendasari terjadinya konflik. Hal ini menyebabkan dampak pemolisian yang dilakukan hanya bersifat temporer. Indikasi keempat yang menguatkan perlu dilakukannya studi kasus ini adalah bahwa konflik tawuran yang terjadi antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan telah mengakibatkan kerugian materiil dan non-materiil. Kerugian ini dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjadi korban luka ataupun yang mengalami kerusakan properti akibat konflik tawuran yang terjadi. Secara tidak langsung kerugian non-materiil berupa rasa takut yang mengancam masyarakat khususnya kelompok rentan yang bermukim di sekitar di wilayah Kelurahan Manggarai dan Pegangsaan.
Fenomena konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan merupakan konflik lintas batas wilayah yuridiksi. Kelurahan Pegangsaan berada di wilayah hukum Polsek Menteng, Polres Metro Jakarta Pusat. Perbedaan wilayah yuridiksi ini memerlukan upaya sinergitas polisional yang baik antara Polrestro Jaksel dengan Polrestro Jakpus. Indikasi kelima yang menguatkan penelitian terhadap fenomena ini adalah asumsi adanya kelemahan pada hubungan sinergitas polisional antara Polrestro Jaksel dengan Polrestro Jakpus dalam mencegah terjadinya konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan.
Berdasarkan 5 indikasi tersebut, Peneliti berasumsi bahwa strategi pemolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan belum dapat mencegah terjadinya konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena pencegahan merupakan bagian penting dari paradigma kepolisian modern yang tengah dikedepankan oleh kepolisian di berbagai negara maju dan berkembang. Kepolisian dituntut berperan aktif mendeteksi setiap potensimasalah sosial yang ada serta secara proaktif melakukan upaya pencegahan dengan mengintervensi potensimasalah sosial tersebut gunamewujudkan keteraturan sosial.
Mengingat kompleksitas fenomena yang akan diteliti, penelitian ini menggunakan beberapa referensi teori dan konsep seperti Konsep Ilmu Kepolisian dan Gunung Es Kepolisian Proaktif menurut Dahniel (2008) dalam menganalisa konflik tawuran sebagai bentuk masalah sosial yang memerlukan strategi proaktif kepolisian. Sebagai suatu bidang ilmu interdisipliner, Konsep ini akan diperkaya dengan Konsep Community Policing menurut Community Policing Consortium (1994) dan Problem Oriented Policing model SARA menurut Eck dan Spelman (1987), Teori Konflik menurut Simmmon Fisher (2001) dan Klem (2007) serta Teori Manajemen Strategik menurut Wheelen dan Hunger (2012) untuk menganalisa fenomena strategi pemolisian yang dilakukan
Polres Metro Jakarta Selatan dalam mencegah konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan.
Merujuk pada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Eliantoro Jalmaf dan Kadek Citra Dewi Suparwati tentang fenomena pemolisian terhadap konflik sosial, dapat diketahui bahwa konflik tawuran antar warga masih kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi ini memerlukan upaya pemolisian yang serius dalam pengelolaannya guna menjaga stabilitas Kamtibmas. Dalam jurnal berjudul Conflict in Africa : A Search for Conflict Prevention Strategy yang ditulis oleh Dr. John Tor Tsuwa dan Edwin Ochoga (2016) dijelaskan bahwa pemerintah negara-negara di Afrika harus lebih mengedepankan upaya-upaya pencegahan yang berfokus pada deteksi dini dan mewujudkan good governance. Jurnal ini memberikan gambaran tentang pentingnya upaya pencegahan terhadap suatu permasalahan konflik. Beberapa penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa pemolisian yang berfokus pada pencegahan terhadap konflik sosial merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti.
Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk meneliti fenomena strategi pemolisian dalam pencegahan konflik sosial sebagai bagian dariparadigma pemolisian proaktif yang tengah dikedepankan dalam sistem kepolisiandi Indonesia saat ini. Penulisan skripsi ini mengambil judul “Strategi Pemolisian dalam Pencegahan Konflik Tawuran oleh Polres Metro Jakarta Selatan(Studi Kasus Konflik Tawuran Antar Warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan)”. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan saran konstruktif bagi Polres Metro Jakarta Selatan dalam mengelola masalah sosial serta memberikan wacana positif dalam perkembangan Ilmu Kepolisian.
Berkaitan dengan penjelasan dalam latar belakang tersebut, maka ada tiga tujuan utama dilakukannya penelitian ini. Pertama adalah m engeksplorasi dan mendeskripsikan karakteristik konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan. Kedua, mengekplorasi dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan. Terakhir, mengeksplorasi dan menganalisis strategi pemolisian dalam pencegahan konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan oleh Polres Metro Jakarta Selatan.

## 2.  Kerangka Teori

## a.  Konsep Pencegahan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa pengertian pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah atau penegahan atau penolakan agar sesuatu tidak terjadi. Dalam konsep pemolisian masyarakat sebagai suatu paradigma pemolisian modern saat ini, tugas kepolisian lebih diprioritaskan pada berbagai kegiatan pencegahan kejahatan, serta pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Menurut Reksodiputro (1996) “Pemolisian adalah suatu inisiasi dari pencegahan dan pengendalian terhadap kejahatan serta peradilan pidana dari hampir keseluruhan konteks sosio kultural (Reksodiputro, 1996, Chryshnanda D.L., 2003: 6).
Gangguan Kamtibmas atau permasalahan sosial yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah peristiwa tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dan Kelurahan Pegangsaan. Peneliti mengkaji berbagai upaya pemolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan dalam rangka mencegah
terjadinya peristiwa tawuran antar warga tersebut. Sebagai sebuah institusi yang memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan keteraturan sosial, kepolisian harus melakukan pencegahan terhadap berbagai peristiwa permasalahan sosial.
b.  Konsep Pemolisian Masyarakat (Community Policing)
Pemolisian Masyarakat (Community Policing) merupakan suatu model pemolisian modern yang tengah dikembangkan di berbagai negara termasuk Indonesia. Salah satu konsep pemolisian masyarakat yang dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan pemolisian masyarakat adalah Community Policing Consortium (1994), yang menegaskan tentang sebuah usaha bersama diantara polisi dan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah kejahatan dan ketidakaturan, serta melibatkan seluruh bagian masyarakat dalam mencari solusi masalah tersebut. Polisi tidak dapat berdiri sendiri dalam mengendalikan setiap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Terdapat dua komponen utama dalam konsep Community Policing, yaitu kemitraan (partership) dan pemecahan masalah (problem solving).
Pengertian kemitraan (partership) sehubungan dengan konsep pemolisian masyarakat terdapat dalam Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang menjelaskan bahwa kemitraan adalah kerjasama yang konstruktif antara pengemban Polmas dengan masyarakat dalam rangka pemecahan masalah sosial, pencegahan atau penanggulangan gangguan Kamtibmas (Mabes Polri, Pasal 3 huruf c: 2015). Dalam mewujudkan kemitraan, Polisi harus membangun hubungan kesetaraan dengan masyarakat sehingga tidak ada “gap” di antara keduanya. Dengan kesetaraan yang ada dan didukung hubungan positif diantaranya maka kepercayaan dan kesadaran masyarakat untuk mendukung tugas kepolisian akan terwujud.
Salah satu konsep pemecahan masalah yang dalam pemolisian masyarakat dikenalkan oleh Herman Goldstein (1979) sebagai konsep Problem Oriented Policing. Konsep tersebut menjelaskan bahwa pemolisian yang berorientasi pada masalah merupakan bentuk dari pemolisian masyarakat dimana Polisi secara fokus mengidentifikasi setiap informasi yang berhubungan dengan masalah sosial yang ada untuk membantu pengambilan tindakan kepolisian yang tepat. Upaya ini tidak dapat dilakukan sepihak oleh Polisi, melainkan harus didukung dengan usaha bersama dari elemen masyarakat yang ada.
Konsep Problem Oriented Policing menurut Herman Goldstein dikembangkan oleh William Spelman dan John E. Eck (1987) dengan menggunakan model SARA yang terdiri dari scanning, analysis, respons, dan assessment (William Spelman dan John E. Eck, 1987 : 2). Scanning merupakan tahap pengidentifikasian setiap informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Analysis merupakan tahap pengumpulan data dan informasi terkait masalah untuk menentukan ruang lingkup, sifat dan penyebab masalah tersebut. Response yaitu penggunaan informasi dalam menganalisa dan merumuskan tindakan yang tepat dalam memecahkan masalah dengan melibatkan berbagai instansi dan komunitas lain yang berkompeten. Assessment yaitu mengevaluasi akibat dari tindakan yang dilakukan dalam pemecahan masalah. Hasil ini dapat digunakan untuk menilai kembali masalah dan perubahan tindakan atau mempertahankan kondisi positif yang dihasilkan (disadur dari Anthony A. Braga, 2008: 15, menyadur dari Eck dan Spelman,
1987).

## a. Konsep Tawuran
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari kata tawuran adalah perkelahian beramai-ramai atau perkelahian massal. Merujuk dari pengertian tersebut, tawuran merupakan perkelahian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam setiap kelompok yang berselisih paham. Penelitian ini mengkaji peristiwa tawuran antar warga Kelurahaan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan. Peristiwa perkelahian antar warga kedua wilayah kelurahan tersebut, melibatkan puluhan bahkan ratusan orang warga.

## b.  Ilmu Kepolisian
Ilmu Kepolisian digunakan untuk mempelajari tugas kepolisian berupa masalah-masalah sosial, dengan tujuan untuk mewujudkan keteraturan sosial. Dalam penelitian ini, konflik tawuran antar warga di Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan merupakan salah satu bentuk masalah sosial, sedangkan strategi pemolisian dalam pencegannya merupakan bentuk pengelolaan lembaga kepolisian (Polres Metro Jakarta Selatan) terhadap masalah sosial tersebut. Fenomena ini dapat dipelajari dengan konsep Ilmu Kepolisian.

## c.  Teori Manajemen Strategik
Wheelen dan Hunger dalam bukunya Strategic Management and Business Policy (2012) menjelaskan bahwa “ A comprehensive plan that states how a corporation will achieve its mission and objectives”. Strategi adalah sebuah perencanaan komprehensif yang menyatakan bagaimana korporasi dapat mencapai misi dan tujuannya. Dalam penelitian ini fenomena strategi merupakan upaya yang telah direncanakan secara konprehensif oleh Polres Metro Jakarta Selatan dalam batasan tujuan pencegahan konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan.
Manajemen strategik merupakan seperangkat keputusan dan aksi manajemen yang menentukan tindakan organisasi dalam jangka panjang. Proses ini terdiri dari empat elemen dasar yaitu (1) environmental  scanning, (2) strategy formulation, (3) strategy implementation, dan (4) strategy evaluation (disadur dari Thomas L. Wheelen dan Hunger, 2012: 5).
Environmental scanning adalah proses memonitor, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi dari lingkungan baik internal maupun eksternal kepada orang-orang penting dalam organisasi. Strategy formulation adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk membuat sebuah tata kelola manajemen yang efektiv dari peluang dan ancaman dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organisasi. Strategy implementation adalah sebuah proses dimana strategi dan kebijakan diletakkan dalam serangkaian aksi melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Evaluation and control adalah sebuah proses dimana aktivitas dan pencapaian hasil organisasi dimonitor sehingga hasil yang dicapai dapat dibandingkan dengan hasil yang diharapkan.

## d. Teori Konflik Sosial
Teori konflik sosial yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik menurut Simmon Fisher (2001) dan teori konflik menurut Klem (2007). Teori konflik sosial menurut Simmon Fisher (2001) ini akan digunakan Peneliti  dalam menganalisa gambaran umum konflik yang
terjadi antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan. Sementara teori Klem membagi suatu konflik dalam 4 karakteristik faktor-faktor penyebabnya, yaitu: triggers (pemicu), pivotal factors/root causes (faktor inti/penyebab), mobilizing factors (faktor yang memobilisasi), aggravating factors (faktor yang memperburuk) (disadur dari Jamil, 2007: 16, menyadur dari Klem, 2007).
Triggers (pemicu) adalah peristiwa yang memicu konflik namun tidak diperlukan dan tidak cukup memadai untuk menjelaskan konflik itu sendiri. Pivotal factors / root causes (faktor inti / penyebab) adalah terletak pada akar konflik yang perlu ditangani untuk mengatasi konflik. Mobilizing factors (faktor yang memobilisasi), masalah/situasi yang memobilisasi kelompok untuk melakukan kekerasan. Aggravating factors (faktor yang memperburuk), faktor yang memberikan tambahan pada poin a dan b tapi tidak cukup untuk meniimbulkan konflik itu sendiri (disadur dari Jamil, 2007: 16, menyadur dari Klem, 2007). Dalam penelitian ini, teori konflik sosial digunakan untuk menganalisis deskripsi konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan.

## 3.  Penelitian Sebelumnya
Penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi yaitu jurnal internasional berjudul Conflict in Africa : A Search for Conflict Prevention Strategy yang ditulis oleh Dr. John Tor Tsuwa dan Edwin Ochoga pada tahun 2016, yang berfokus pada konflik di Afrika dan strategi pencegahan konflik dengan studi kasus konflik di Sudan dan Darfur. Meskipun sama-sama mengkaji tentang konflik, terdapat perbedaan mendasar yang terletak pada objek dan lokasi penelitian. Objek dan lokasi penelitian dalam penelitian sebelumnya adalah konflik yang bersifat vertikal antara warga dengan pemerintah di Afrika, sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah konflik yang bersifat horizontal antar warga.
Penelitian lain yang dijadikan referensi berujudul Konflik dan Kebijakan Penyelesaian Konflik (Studi Kasus Konflik Sosial Komunitas Masyarakat Etnis Sumbawa dan Komunitas Masyarakat Etnis Bali di Wilayah Hukum Polres Sumbawa), oleh Eliantoro Jalmaf pada tahun 2016. Penelitian tersebut berfokus pada penanganan konflik sosial, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi pemolisian dalam pencegahan konflik sosial.
Penelitian ini memiliki nilai kebaharuan karena pencegahan merupakan suatu bentuk dari paradigma pemolisian modern. Selain itu beberapa teori yang digunakan juga memiliki nilai kebaharuan dibandingkan penelitian sebelumnya, yakni Teori yang digunakan dalam penelitian ini lebih memiliki nilai kebaharuan, dengan digunakannya Teori Konflik menurut Klem (2007), Teori Managemen Strategik menurut Wheelen dan Hunger (2012) serta Konsep Ilmu Kepolisian menurut Dahniel (2008).

## 4. Permasalahan
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah strategi pemolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan belum dapat mencegah terjadinya konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan . Penyelenggaraan strategi pemolisian yang belum dilakukan secara optimal dan komprehensif hanya memberikan dampak pencegahan yang temporer. Konflik antar
warga yang belum terselesaikan hingga ke akar masalahnya dapat muncul kembali di permukaan sosial dalam bentuk gangguan nyata yang mengganggu stabilitas Kamtibmas. Rumusan masalah ini yang mendasari dilakukannya penelitian. Beberapa pertanyaan penelitian yang akan dikaji yaitu:
a.  Bagaimana karakteristik konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan?
b.  Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan?
c.  Bagaimana strategi pemolisian dalam pencegahan konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan oleh Polres Metro Jakarta Selatan?

## Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena strategi pemolisian oleh Polrestro Jaksel dan fenomena konflik tawuran. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus terhadap peristiwa konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan yang terjadi pada tanggal 20 November 2016 dan kembali berulang pada tanggal 17 Desember 2016. Dalam penelitian ini sumber data atau informasi yang dipilih penulis dalam rangka memperoleh data serta informasi yang mendalam dikelompokkan ke dalam sumber data primer dan sekunder. Sumber data / informasi primer merupakan manusia yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan fenomena yang diteliti dengan pertimbangan memiliki banyak informasipenting yang berhubungan dengan fokus penelitian. Sumber data primer penelitian ini terdiri dari sejumlah petinggi di Polrestro Jaksel maupun Polsek setempat, termasuk: Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kabag Ops, Kabag Ren, Kasat Binmas, Kasat Intelkam.Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Kapolsek Tebet Kanit Binmas Polsek Tebet, Kanit Intelkam Polsek Tebet, Kanit Reskrim Polsek Tebet, Bhabinkamtibmas wilayah Manggarai, Pokdar Kamtibmas wilayah Manggarai, Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan warga Kelurahan Manggarai, Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan warga Kelurahan Pegangsaan, Pejabat Kelurahan Manggarai, dan Pejabat Kelurahan Pegangsaan.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan penelitian dokumen. Data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, kemudian akan dilakukan analisis analisis terhadap hasil data yang diperoleh. Analisis data penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan tehnik analisis data berupa 3 tahapan yaitu (1) reduksi data, (2) sajian data dan (3) penarikan kesimpulan (verifikasi).

## Hasil dan Pembahasan

## Gambaran Umum
a.  Gambaran Umum Polres Metro Jakarta Selatan
Penelitian dilakukan pada fenomena yang berada di wilayah hukum instansi Polres Metro Jakarta Selatan, Kelurahan Manggarai dan Kelurahan Pegangsaan. Polres Metro Jakarta Selatan merupakan satuan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta
Selatan. Wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan meliputi seluruh wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan luas wilayah 15.184,5 Ha. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari 10 kecamatan yaitu Kecamatan Tebet, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Setiabudi, Kecamatan Mampang Prapatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Cillandak, Kecamatan Pancoran, Kecamatan Jagakarsa dan Kecamatan Pesanggrahan. Di setiap kecamatan terdapat Polsek (Kepolisian Sektor) yang berada di bawah struktur Polres Metro Jakarta Selatan dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di wilayahnya.

## b. Gambaran Umum Kelurahan Manggarai dan Kelurahan Pegangsaan
Kelurahan Manggarai terletak di dalam wilayah Kecamatan Tebet. Kantor Kelurahan Manggarai terletak di Jalan Lapangan Menara Air, RT 07 / RW 11, Kelurahan Mangarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Kelurahan Manggarai memiliki luas wilayah 95,30 Ha dengan jumlah penduduk pada bulan September 2016 menurut data di kelurahan Manggarai sejumlah 33.825 orang yang terdiri dari 11.222 Kepala Keluarga. Kelurahan manggarai terdiri dari 12 Rukun Warga (RW) dan 152 Rukun Tetangga (RT). Menurut keterangan Lurah Manggarai bahwa 90% warga manggarai termasuk kalangan menengah ke bawah. Wilayah yang padat penduduk dan tingkat perekonomian yang rendah menjadikan Kelurahan Manggrai sebagai wilayah yang rentan terhadap berbagai gangguan Kamtibmas dan permasalahan sosial.
Disisi lain, Kelurahan Pegangsaan terletak di Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Luas wilayahnya 98,25 Ha dan dihuni sejumlah 26.894 penduduk dengan 8.999 Kelapa Keluarga. Kelurahan Pegangsaan memiliki jumlah penduduk sebesar 21. 261 jiwa yang terdiri dari 10.866 laki-laki dan 10.755 perempuan. Dibandingkan luas wilayah dan jumlah penduduk di Kelurahan Manggarai, kepadatan penduduk di Kelurahan Pegangsaan lebih rendah dari kepadatan penduduk Kelurahan Manggarai.
Karakteristik Konflik  Tawuran  Antar  Warga  Kelurahan  Manggarai  dengan  Kelurahan Pegangsaan
Konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan pertama kali terjadi pada tahun 1988. Sebagiaj besar konflik yang terjadi berupa tawuran, dengan indikasi tindakan anarkis dna destruktif. Namun demikian konflik tersebut terhenti dalam kurun waktu yang cukup lama hingga kembali terjadi pada akhir tahun 2014. Pemolisian yang dilakukan dalam mengelola konflik ini cukup berhasil untuk mencegah konflik selama periode tahun 2015 sehingga tidak terjadi peristiwa tawuran selama periode tersebut. Namun demikian, dampak pemolisian yang dilakukan Polrestro Jaksel hanya bersifat temporer. Pada akhir tahun 2016 kembali terjadi aksi tawuran antar kedua pihak. Peristiwa ini tidak dikelola dengan optimal sehingga aksi tawuran kembali berulang selang waktu 1 bulan berikutnya.
Untuk pihak yang terlibat dalam konflik, mereka adalah warga Kelurahan Manggarai dan Pegangsaan yang tinggal di slum area  berupa pemukiman padat penduduk dan kumuh. Kedua pihak yang berkonflik memiliki tingkat sosial dan ekonomi yang rendah. Hal ini yang menjadi sumber konflik dan belum menjadi perhatian para pengemban kepentingan yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan konflik yang terjadi. Lokasi utama tempat kejadian konflik biasanya terjadi di sekitar Jembatan Pintu Air yag merupakan perbatasan antara Kelurahan Manggarai dengan
Kelurahan Pegangsaan. Sementara waktu terjadinya konflik biasnaya berlngsung akhir pekan.
Dampak dari konflik sosial antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan adalah terjadinya bentrok fisik berupa tawuran antar warga kelurahan yang selalu mengakibatkan korban luka. Selain korban luka juga terdapat korban yang mengalami kerusakan barang berupa motor ataupun mobil. Konflik tawuran yang terjadi dapat mengakibatkan terjadinya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan kondisi konflik. Terdapat korban penjarahan saat konflik tawuran yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2014. Selain kerugian materiil yang dirasakan para korban, kerugian non materil juga dirasakan seluruh warga para pihak serta warga yang berada di sekitar lokasi konflik. Seluruh warga merasa trauma apabila mendengar suara petasan. Kekhawatiran dan rasa takut warga Kelurahan Manggarai terutama wanita dan anak-anak.
Terkait dengan kondisi konflik terbaru, diketahui bahwa peristiwa konflik tawuran yang sebelumnya terjadi pada tahun 2014 dapat dicegah selama periode tahun 2015. Konflik ini kembali berulang pada tanggal 20 November 2016 dan kembali terjadi pada tanggal 17 Desember 2016. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemolisian yang dilakukan oleh Polrestro Jaksel belum didasari identifikasi masalah substantif menurut Herman Goldstein (1979). Masalah substantif ini merupakan pivotal factors / root causes (akar masalah / faktor inti) yang dijelaskan oleh Klem (2007). Pemolisian yang belum meyentuh akar masalah sebagai masalah substantif hanya bersifat temporer dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.  Sehingga konflik tawuran kembali terjadi apabila timbul peristiwa pemicu (trigger) dalam interaksi sosial di antara warga kedua belah pihak.
Faktor -faktor Penyebab Konflik Tawuran Antar Warga Kelurahan Manggarai dengan Kelu - rahan Pegangsaan.
Dalam mendeskripsikan faktor-faktor penyebab konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan, Penulis merujuk Teori Konflik Sosial menurut Klem (2007) yang menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya konflik.Klem membagi 4 karakteristik faktor-faktor penyebabnya, yaitu:

## a. Triggers (pemicu)
Faktor pemicu merupakan peristiwa yang memicu konflik namuntidak diperlukan dan tidak cukup memadai untuk menjelaskan konflik itu sendiri. Berikut ini merupakan faktor yang sering menjadi pemicu terjadinya tawuran antar warga Manggarai RW 04 dengan Kelurahan Pegangsaan RW 06 adalah permasalahan sepele antara anak kecil ataupun kelompok pemuda. Peristiwa yang sering menjadi faktor pemicu konflik tawuran diantaranya yaitu:
1.  Saling ejek antar kelompok anak kecil.
2.  Kelompok anak kecil yang memaksa meminta uang ke orang lain melintasi batas wilayah Kelurahannya.
3.  Adanya kembang api atau petasan yang diarahkan ke pemukiman warga.
b.  Pivotal factors / root causes (faktor inti / akar masalah),
Faktor inti terletak pada akar konflik yang perlu ditangani untukmengatasi konflik. Pada kasus
ini, faktor mendasar yang menyebabkan terjadinya konflik adalah kondisi sosial, ekonomi, pendidikan warga Kelurahan Manggarai dan Kelurahan Pegangsaan yang rendah. Kondisi ini diakibatkan pemukiman warga yang tidak layak di lokasi slum area, masih banyaknya warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan rendahnya tingkat pendidikan warga. Kondisi ini belum pernah tersentuh oleh para pemangku kepentingan baik pihak kepolisian maupun instansi pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan konflik yang terjadi antara kedua pihak tidak diselesaikan secara tuntas.

## c. Mobilizing factors (faktor yang memobilisasi)
Mobilizing factors, merupakan masalah/situasi yang memobilisasi kelompok untuk melakukan kekerasan. Dari kasus yang dianalisis, diketahui bahwa adanya suara petasan yang diarahkan ke pemukiman warga dapat menggerakkan warga untuk turun ke jalan melakukan aksi tawuran. Provokasi yang disampaikan oknum pemuda juga dapat menggerakkan anggota kelompok yang awalnya hanya berdiam di lokasi aman menjadi ikut turun ke jalan melakukan aksi tawuran. Konformitas kelompok untuk membela anggota kelompoknya dapat menggerakkan dirinya untuk ikut dalam aksi tawuran.
d .  Aggravating factors (faktor yang memperburuk)
Aggravating factors merupakan faktor yang memberikan tambahan pada poin adanb tapi tidak cukup untuk meniimbulkan konflik itu sendiri. Saat berlangsung konflik tawuran, terdapat beberapa faktor yang dapat memperburuk keadaan. Faktor tersebut yaitu adanya pembiaran dari orang tua terhadap kegiatan anak-anaknya di malam hari, dugaan adanya oknum yang menyuplai petasan kepada warga Kelurahan Pegangsaan dalam jumlah banyak untuk menyerang warga Kelurahan Manggarai dan pengaruh minuman keras serta narkoba. Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas faktor pemicu dan faktor inti (akar masalah).

## Strategi Pemolisian dalam Pencegahan Konflik Tawuran Antar Warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan oleh Polres Metro Jakarta Selatan
Berikut ini merupakan rincian dari srategi pemolisian yang dilakukan oleh petugas Polres Metro Jakarta Selatan terhadap konflik yang terjadi diantara Warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan, yaitu:

## a.  Strategi Pemolisian yang Telah Dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan
Strategi pemolisian dalam pencegahan konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan yang telah dilakukan oleh Polrestro Jaksel telah banyak dilakukan oleh kepolisian setempat. Beberapa strategi yang dimaksud tersebut dapat ditemui melalui sejumlah dokumen dan kebijakan yang diadakan oleh Polrestro Jaksel. Berikut penjelasan lebih detailnya:

## 1.  Dokumen Perencanaan Strategi Polrestro Jaksel
Polres Metro Jakarta Selatan telah memiliki perencanaan strategi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Fakta ini dapat diketahui dari adanya data sekunder berupa dokumen Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kerja Tahunan 2017 yang didalamnya memuat strategi Polres Metro Jakarta Selatan. Renstra dan Renja tahunan merupakan bentuk manajemen strategi jangka panjang, karena dalam penyusunannya dilakukan perencanaan yang
matang untuk pelaksanaan kegiatan Polrestro Jakarta Selatan 5 tahun kerja (Renstra) dan 1 tahun kerja (Renja Tahunan). Manajemen strategik sebagai seperangkat keputusan dan aksi manajemen yang menentukan tindakan organisasi dalam jangka panjang yang terdiri dari empat elemen dasar yaitu (1) environmental scanning, (2) strategy formulation , (3) strategy implementation, dan (4) strategy evaluation (disadur dari Thomas L. Wheelen dan Hunger, 2012: 5).
Namun, dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen perencanaan strategi Polrestro Jaksel berupa Renstra dan Renja tahunan belum merencanakan strategi pencegahan konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan secara optimal. Hal ini dikarenakan proses penyusunannya yang tidak sesuai dengan Teori Manajemen Strategik menurut Wheelen dan Hunger (2012), Konsep Community Policing menurut Community Policing Consortium (1994) dan Konsep Gunung Es Kepolisian Proaktif menurut Dahniel (2008).
2.  Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Konflik Tawuran
Pada awal tahun 2015, Polres Metro Jakarta Selatan telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Antisipasi Tawuran. SOP ini memuat panduan cara bertindak dalam pencegahan, pengamanan dan penindakan konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan. Dalam SOP antisipasi konflik tawuran, terdapat SOP pencegahan dan pengamanan tawuran yang hanya memuat langkah-langkah yaitu: a) Identifikasi Masalah; b) Pergelaran Personel; c) Patroli; d) Sinergitas 3 Pilar; e) Buat Posko; dan f) Sosialisasi dan Spanduk.
Dalam hal ini, secara garis besar diketahui bahwa sosialisasi tentang SOP Pencegahan konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan tidak dilakukan secara menyeluruh kepada anggota Satker terkait. Fakta ini menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi yang sinergis antara masing-masing Satker dalam pencegahan konflik tawuran antar warga. Dalam Konsep Gunung Es Kepolisian Proaktif dikenal 3 strategi pada fungsi deteksi dini dan preemtif, strategi pada fungsi preventif dan strategi pada fungsi represif investigatif. Ketiga strategi ini dilakukan bersama-sama, saling berhubungan dan saling mendukung satu dengan lainnya (Simultaneous Strategy to Social Problem) . Sat Binmas yang bergerak pada fungsi deteksi dini, preemtif dan preventif di Polrestro Jaksel tidak mendistribusikan SOP pencegahan konflik tawuran yang diketahuinya kepada Satker lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan masing-masing fungsi tidak saling berhubungan dan mendukung satu dengan lainnya. Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemolisian yang dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan belum sesuai dengan Konsep Gunung Es Kepolisian Proaktif menurut Dahniel (2008) yang juga dikenal sebagai strategi simultan terhadap masalah sosial ( Simultaneous Strategy to Social Problem).

## 3.  Langkah Pemolisian dalam Pencegahan Konflik Tawuran
Strategi pencegahan konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan yang dilakukan dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan masih bersifat reaktif. Fakta ini dapat diketahui dari pembahasan Dokumen Renstra, Renja dan SOP sebelumnya. Kurang optimalnya perumusan dan substansi dokumen tersebut menunjukkan kurang proaktifnya Polres Metro Jakarta dalam mengelola fenomena konflik tawuran antar warga sebagai suatu masalah sosial. Aktualisasi stategi Polrestro Jaksel dapat diketahui dari langkah pemolisian yang telah
dilakukan sehubungan fenomena konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan. Diketahui bahwa konflik sosial yang terjadi antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan telah terjadi sejak lama. Secara garis besar, sebelum aksi tawuran tanggal 20 November 2016 dan sesudahnya, telah banyak strategi pemolisian yang dilakukan oleh Polres Metro jakarta Selatan, yang mana ini mencakup: a) Strategi pada Fungsi Deteksi Dini dan Preemtif; Strategi pada Fungsi Preventif; dan c) Strategi pada Fungsi Investigatif dan Represif Namun, dari hasil penelitian yang dilakukan tentang fenomena strategi pemolisian yang telah dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan, berikut merupakan penerapan strategi pemolisian yang telah dilakuan oleh Polres Metro Jakarta Selatan (Existing Policy Strategy):
1)  Polrestro Jaksel belum dapat mengidentifikasi fenomena konflik antara warga Manggarai dengan Pegangsaan sebagai suatu masalah yang perlu dikelola dengan serius dalam dokumen strategi Polrestro Jaksel (Renstra dan Renja). Hal ini dikarenakan penyusunan dokumen yang berisi strategi Polrestro Jaksel (Renstra & Renja) tidak melibatkan Bhabinkamtibmas dan Fungsi Intelkam untuk mendeteksi masalah sosial yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan sebagai dasar dari penyusunan strategi, program, kegiatan dan pengalokasian anggaran dalam dokumen strategi Polrestro Jaksel.
2)  SOP Pencegahan Tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Tambak (Pegangsaan) tidak disosialisasikan kepada seluruh personel yang dilibatkan, tidak memuat kegiatan yang harus dilakukan secara rinci oleh personel dan belum dievaluasi berdasarkan perkembangan Situasi Kamtibmas.
3)  Kurangnya Sinergitas Polisional yang dibangun oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan Polres Metro Jakarta Pusat dan Pemerintah Daerah Jakarta Selatan dan Pusat.
4)  Pemolisian hanya bertumpu pada Bhabinkamtibmas dan Kapolsubsektor Manggarai.
5)  Tidak ada kegiatan pembinaan potensi masyarakat melaluiPembinaan Keamanan Swakarsa (Binkamsa). Sehingga tidak ada upaya masyarakat untuk mengaktifkan Siskamling ataupun ronda kampung.
6)  Upaya mediasi tidak melibatkan Tokoh Pemuda yang memiliki pengaruh besar dalam setiap peristiwa konflik tawuran.
7)  Bimbingan penyuluhan yang dilakukan belum menyentuh kelompok Pemuda.
8)  Patroli dialogis melalui Door to Door System (DDS) kurang tidak dilakukan secara rutin. Patroli hanya dilakukan oleh personel piket Polres dan Polsek yang berdiam di Posko selama kurang lebih 1 jam dan melanjutkan ke beberpa lokasi rawan Kamtibmas lainnya. Dampak yag ditimbulkan dari kegiatan patroli hanya bersifat temporer saja.
9)  Pergelaran pasukan yang melakukan pengamanan hanya berfokus padapersonel Polsek Tebet tanpa melibatkan personel Polres secara rutin terencana.
10)  Kurangnya penggalangan Intelijen sehingga deteksi dini dari Fungsi Intelkam belum dapat memberikan peringatan dini (early warning).
11) Kring serse tidak dilakukan karena kurangnya kontrol dari pimpinan Fungsi Reskrim. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya informasi yang diterima Polres terkait perkembangan situasi Kamtibmas di lokasi rawan konflik.

## b.  Strategi Pemolisian yang Diharapkan dalam Pencegahan Konflik Tawuran (Future Policing Strategy)
Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan pada Sub Bab sebelumnya diketahui bahwa strategi pemolisian yang telah dilakukan oleh Polrestro Jaksel belum sesuai dengan Konsep Gunung Es Kepolisian menurut Dahniel (2008), Konsep Community Policing menurut Community Policing Consortium (1994), Konsep Problem Oriented Policing model SARA menurut Eck dan Spelman (1987), Teori Manajeman Strategik menurut WHeelen dan Huger (2012) dan Teori Konflik Sosial menurut Fisher (2001) dan Klem (2007).Kondisi ini mengakibatkan konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan masih terus terjadi dan mengarah pada tindakan anarkis destruktifsebagai suatu ambang gangguan yangsetiap saat dapat berkembang menjadi gangguan nyata.
Penulis mencoba memberikan rekomendasi tentang strategi pemolisian yang diharapkan ke depan dalam pencegahan konflik tawuran antar warga berdasarkan analisa Ilmu Kepolisian dengan Konsep Gunung Es Kepolisian Proaktif (Dahniel: 2008), Konsep Community Policing (Community Policing Consortium: 1994), Konsep Problem Oriented Policing model SARA (Eck dan Spelman: 1987), Teori Manajeman Strategik (Wheelen dan Hunger: 2012) dan Teori Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Sosial (Klem: 2007) sebagai berikut:
1)  Melibatkan Bhabinkamtibmas dan Fungsi Intelkam untuk mendeteksi setiap masalah sosial sebagai dasar penyusunan Renstra dan Renja Polres Metro Jakarta Selatan.
2)  Mengevaluasi SOP Pencegahan Tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan dengan mencantumkan kegiatan setiap personel yang dilibatkan secara rinci dan jelas sertamensosialisasikan SOP tersebut kepada seluruh personel yang dilibatkan.
3) Membangun sinergitas polisional dengan Polres Metro Jakarta Pusat, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Pusat dengan membentuk Tim Terpadu Pencegahan Tawuran yang berfokus dalam mengatasi kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan warga yang rendah sebagai akar masalah konflik.
4)  Menunjuk personel Satuan Binmas Polres Metro Jakarta Selatan dan Personel Polsek Tebet yang memiliki kompetensi untuk mendukung tugas tanggung jawab Bhabinkamtibmas dalam melakukan pemolisian guna mencegah konflik yang terjadi.
5)  Menyusun perencanaan dan melaksanakan Pembinaan Keamanan Swakarsa di wilayah Manggarai guna meningkatkan potensi masyarakat dalam melakukan pemolisian di wilayah pemukimannya dengan mengaktifkan Siskamling atau ronda kampung.
6)  Menginisiasi upaya mediasi yang melibatkan seluruh elemen warga Manggarai dan Pegangsaan terutama kelompok pemuda yang memiliki peran besar dalam setiap peristiwa konflik tawuran.
7)  Melakukan bimbingan penyuluhan melalui Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas kepada
warga khususnya kelompok pemuda di Kelurahan Manggarai. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam membangun daya cegah, daya tangkal dan daya lawan terhadap setiap potensi konflik sosial.
8) Patroli dialogis dengan tehnik Door to Door System(DDS)oleh Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas secara bergantian ke seluruh warga Manggarai.
9)  Melakukan pergelaran pasukan pengamanan yang melibatkan personel Polres dan Polsek Tebet secara rutin terencana. Pengamanan dilakukan dengan memperhatikan waktu rawan konflik.
10) Meningkatkan penggalangan kepada seluruh tokoh masyarakat di Kelurahan Manggarai berdasarkan pemetaan Intelijen. Pemetaan intelijen dilakukan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda Kelurahan Manggarai yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas Kamtibmas.
11) Memerintahkan personel Reskrim untuk aktif menggali informasi perkembangan situasi Kamtibmas melalui program Kring Serse.

## Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap strategi pemolisian dalam pencegahan konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan oleh Polres Metro Jakarta Selatan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
a.  Konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan merupakan konflik laten yang telah lama terjadi dan mengarah pada tindakan anarkis destruktif. Konflik yang kerap terjadi di akhir pekan ini melibatkan 2 pihak di lokasi slum area dengan kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan yang rendah. Konflik bersumber dari kekecewaan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar para pihak yang berada di wilayah hukum Polres yang berbeda (Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Metro Jakarta Pusat).
b.  Faktor-faktor yang menyebabkan konflik tawuran dapat diidentifikasi dalam  kategori faktor pemicu (trigger), faktor inti (pivotal faktors / root causes), faktor penggerak (mobilizing factors) dan faktor yang memperburuk (aggravating factors).  Faktor pemicu (trigger) dalam konflik ini merupakan peristiwa kecil seperti rebutan lahan parkir, saling ejek antar kelompok anak kecil, kelompok anak kecil yang mencari tambahan uang melintasi batas wilayah dan adanya petasan yang diarahkan ke pemukiman warga. Faktor inti (pivotal factors / root causes) yang menjadi akar masalah mendasar dari konflik ini adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar para pihak berupa kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan yang rendah karena kondisi pemukiman yang padat dan kumuh, rendahnya warga yang memiliki pekerjaan tetap dan sebagian besar warga berpendidikan rendah. Faktor penggerak (mobilizing factors) yaitu adanya suara petasan di sekitar pemukiman warga, adanya provokasi dari oknum kelompok pemuda dan konformitas warga untuk membela kelompoknya. Faktor terakhir penyebab konflik merupakan faktor yang memperburuk keadaan (aggravating factors) yang terdiri dari sikap pembiaran orang tua terhadap kegiatan anak-anaknya dan adanya oknum yang menjual serta menyuplai petasan kepada warga yang berkonflik serta pengaruh dari Miras dan Narkoba yang dikonsumsi oleh kelompok Pemuda.
c.  Strategi pemolisian yang telah dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan belum efektif dalam mencegah terjadinya konflik antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan karena belum dapat mengidentifikasi konflik yang terjadi sebagai suatu masalah sosial yang perlu dikelola secara serius, pemolisian yang dilakukan masih bersifat reaktif, pemolisian yang dilakukan belum dapat mengintervensi akar masalah konflik, strategi antar fungsi belum berjalan secara sinergis dan simultan serta pemolisian yang dilakukan belum dalat melibatkan secara aktif warga dan stake holder strategic dalam mengatasi akar masalah konflik tawuran.
Sedangkan saran konstruktif khususnya bagi Polres Metro Jakarta Selatan berdasarkan hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut:
a.  Polres Metro Jakarta Selatan perlu memberi rekomendasi kepada Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk membangun fasilitas pemukiman warga Manggarai yang lebih layak dan manusiawi (melakukan relokasi), memberikan pelatihan kerja dan informasi peluang kerja kepada warga Kelurahan Manggarai.
b.  Polres Metro Jakarta Selatan perlu melibatkan Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Pusat serta Polres Metro Jakarta Pusat dalam mengadakan kegiatan positif warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan secara bersama seperti kegiatan olah raga, keagaamaan, kerja bakti. Hal ini bertujuan untuk membangun hubungan sosial antara warga Manggarai dengan Pegangsaan yang harmonis.
c.  Polres Metro Jakarta Selatan perlu membentuk Satuan Tugas Khusus Pencegahan Konflik Tawuran yang terdiri dari personel Polres Metro Jakarta Selatan, Polsek Tebet, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng untuk melakukan upaya pemolisian secara bersama yang berfokus pada pencegahan konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan yang bersifat lintas wilayah yuridiksi

## Daftar Pustaka
Creswell, John W. 2012. Research Design: pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Boyd, Edward dan David Skelton. 2012. Policing 2020: what kind of police service do we want in 2020?, London: Policy Exchange
Fridell, Lorie dan Mary Ann Wycoff. 2004. Community Policing the Past, Present and Future, Washington D.C.: Police Executive Research Forum.
Scott, Michael S. 2000. Problem Oriented Policing: reflection on the first 20 years, Wasington D.C.: U.S. Department of Justice, Office Community Oriented Policing Services.
Weisburd, David. 2008. The Effect of Problem Oriented Policing on Crime and Disorder, USA: National Research Council.
Braga, Anthony A. 2008. Problem Oriented Policing and Crime Prevention, 2 nd edition, New York: Criminal Justice Press.
Wheelen, Thomas L. dan J. David Hunger. 2012. Strategic Management and Business Policy: toward global sustainability,13th ed, New Jersey: Pearson Education.
Susan, Novri. 2009. Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Sunarto, Kamanto. 2004. Pengantar Sosiologi, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Jamil, Mukhsin. M. 2007. Mengelola Konflik Membangun Damai, Semarang: Walisongo Mediation Center.
Eck, John dan William Spelman. 1987. “Problem Solving: problem-oriented policing”. Police Executive Research Forum, Washington, D.C.: National Criminal Justice Reference Service.
Tsuwa, John Tor dan Edwin Ochoga. 2016. “ Conflict in Africa: A Search for Conflict Prevention Strategy”. The International Journal of Humanities and Social Studies, Kolkata: Globeedu Group.

## Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2015. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.