Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 2733-2741
Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah di Museum R. A. Kartini Berdasarkan Perspektif Islam dan Tinjauan PSAP Nomor 7 Tahun 2020
Alif Arfian Syah 1) , Anita Rahmawaty 2) , Muhammad Shohibul Itmam 3) 1,2,3 Institut Agama Islam Negeri Kudus *Email korespondensi: alifarfiansyah@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study was to analyze the measurement, disclosure, and recognition of historical assets in the R.A.  museum.  Kartini.  The  type  of  research  is  field  research  (field  research).  Data  collection  techniques  are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses content analysis with the Miles and Huberman  model.  The  results  show  that  (1)  the  R.  A.  Kartini  Museum  cannot  be  measured  in  nominal  terms because of the difficulty of using an appropriate method. In addition, historical assets are valued at zero because it is an effort to prevent assets from being traded. (2) Historic Assets of the R.A. Museum Kartini is not reflected in  the  balance  sheet  but  is  disclosed  in  the  notes  to  the  financial  statements.  This  is  in  line  with  Government Regulation  (PP)  Number  71  of  2010  concerning  Reporting  of  Historic  Assets,  which  does  not  require  the government to display historical assets on the balance sheet, but is disclosed in notes for financial statements and submitted to the Ministry of Finance. (3) The museum has been recognized as a historic asset because it has been verified and declared worthy by the Jepara Tourism and Culture Office. Eligibility criteria are based on elements of  value  that  must  contain  culture,  environment,  education  and  history.  In  addition,  museum  assets  are  also irreplaceable and their value continues to increase from time to time despite their declining physical condition. The implications of this research are expected to influence changes in the way museum managers think in applying accounting  standards  for  historical  assets.  Thus,  the  findings  can  be  useful  as  a  study  in  the  development  of accounting standards on historical assets.
Keywords: Accounting for Acquisition of Historic Assets, Appropriate Measurement, Disclosure and Recognition of Historic Assets.
Saran  sitasi :  Syah,  A.  A.,  Rahmawaty,  A.,  &  Itmam,  M.  S.  (2022).  Perlakuan  Akuntansi  Aset  Bersejarah  di Museum R. A. Kartini Berdasarkan Perspektif Islam dan Tinjauan PSAP Nomor 7 Tahun 2020. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (03), 2733-2741. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6570
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6570

## 1. PENDAHULUAN
Aset  bersejarah  mencakup  barang-barang  yang berharga, umumnya tak tergantikan, dan dianggap ada untuk  dinikmati  oleh  semua  orang.  Misalnya  seperti bangunan  bersejarah,  monumen,  dan  situs-situs purbakala. Aset ini biasanya dimiliki dan dikelola oleh entitas  nirlaba,  yang  seringkali  merupakan  entitas sektor publik atau penerima dukungan keuangan dari pemerintah daerah atau pusat.
Di banyak negara, akuntansi sektor publik telah mengalami  perubahan  besar.  Beberapa  pemerintah seperti  Indonesia  telah  mengadopsi  akuntansi  akrual yang  dimodifikasi  sebagaimana  tertuang  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar  Akuntansi  Pemerintah  terbit  pada  bulan
Oktober  2010.  Untuk  itu,  semua  jenis  aset  yang dimiliki  pemerintah  harus  diakui,  dinilai,  dan disajikan  dalam  bentuk  laporan.  Hal  ini  agar  aset bersejarah  memenuhi  transparansi  dan  akuntabilitas publik. (Fauzi, 2019)
Salah  satu  kendala  yang  sering  terjadi  dalam pengelolaan  aset  bersejarah  yaitu  kesulitan  dalam menerapkan  standar  akuntansi  berbasis  akrual  dan pelaporan aset bersejarah. Selain itu, pemerintah juga seringkali  kesulitan  dalam  memantau  pengelolaan keuangan  dan  akuntabilitas  berbagai  potensi  aset bersejarah.  Hambatan  terdapat  pada  kebijakan pemerintah pusat yang tidak mewajibkan pemerintah daerah  untuk  menyajikan  aset  bersejarah  dalam laporan  keuangan,  namun  aset  tersebut  harus
diungkapkan  dalam  catatan  atas  laporan  keuangan. Untuk  itu,  pengakuan  dan  penilaian  aset  bersejarah mengalami kendala sehingga pengungkapan aset tidak dapat dilakukan dengan maksimal.
Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, sejumlah 221 dari 533 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018  masih  terdapat  kelemahan  penyajian  sesuai dengan  SAP.  Kelemahan  terbesar  terjadi  pada  akun aset tetap (Gambar 1). Masalah yang berkaitan dengan penyajian  aset  tetap  dalam  laporan  keuangan mencakup pengakuan aset tetap yang tidak didukung oleh daftar aset yang valid dan bermanfaat, aset tetap yang  tidak  didukung  oleh  keamanan  fisik  yang memadai, dan catatan yang tidak didukung informasi seperti  rincian  tentang  sistem  jenis,  masa  manfaat, lokasi sistem, dll. (Indonesia, 2018)

## Gambar 1. Akun yang Disajikan Tidak Sesuai SAP
Sumber : www.bpk.go.id, IHPS I Tahun 2019
Untuk mendapatkan gambaran dari permasalahan  tersebut,  penelitian  ini  berfokus  pada akuntansi aset historis pada laporan keuangan terkait SAP  Kabupaten  Jepara.  Dari  sudut  pandang  ajaran Islam,  hubungan  manusia  tidak  hanya  mencakup hubungan  antara  individu  dengan  penciptanya (hablum minallah), tetapi juga menyangkut hubungan antar  manusia  (hablum  minannas),  juga  hubungan antara  manusia  dengan  makhluk  hidup  lainnya, termasuk  alam  dan  lingkungan.  Untuk  itu,  sistem ekonomi  Islam  harus  terhubung  dengan  yang  lain untuk  mendukung  tujuannya.  Beberapa  pendukung sistem  ekonomi  Islam  adalah  sistem  informasi,  alat ukur  dan  alat  akuntansi  yang  dahulu  dikenal  dengan istilah “hasabah”.
Penelitian terdahulu menemukan bahwa penerapan akuntansi aset tetap di BPLU Senja Cerah dikategorikan menjadi klasifikasi, pengakuan, pengukuran/penilaian, beban setelah akuisisi, penghentian,  dan  pelepasan,  serta  pengungkapan
sesuai  dengan  Pernyataan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (PSAP)  07,  tetapi  penyusutan  aktiva tetap yang dimiliki tidak tercatat sehingga perlakuan penyusutan  aktiva  tetap  tidak  sesuai  dengan standarnya  (Kumesan  et  al.,  2016).  Darmawan  et  al menjelaskan bahwa aset bersejarah yang dapat diakui dalam  neraca  adalah  yang  diperoleh  pada  periode berjalan  dengan  penilaian  menggunakan  harga perolehan, tetapi praktik akuntansi dalam pengungkapan  heritage  assets  belum  sejalan  dengan standar  akuntansi  pemerintahan.  Dari  penelitian terdahulu, aset bersejarah yang tidak sesuai PSAP 07 dianggap kurang optimal. Padahal, menurut International  Public  Sector  Accounting  Standards (IPSAS) menjelaskan bahwa aset bersejarah memang tidak harus diakui.
Akan  tetapi,  baru-baru  ini,  International  Public Accounting Standards Board (IPSASB) menyebutkan bahwa pelaporan keuangan untuk aset bersejarah telah diperbarui  dan  mensyaraktan  aset  bersejarah  untuk diakui,  diukur,  dan  dilaporkan  atau  diungkapkan (Daryanti,  2018).  Dengan  demikian,  tujuan  dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengukuran, pengungkapan,  dan  pengakuan  akuntansi  untuk perolehan  aset  bersejarah  sesuai  dengan  Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).
Hal ini juga yang menjadi kebaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu inventarisasi aset Museum R.A. Kartini tidak mematuhi PSAP Nomort 07/2010. Inventarisasi ini terdiri dari dua aspek yaitu inventaris  fisik  dan  inventaris  legal/status.  Masalah yang muncul adalah aset fisik tampak ada, tetapi tidak tercatat  dalam  daftar  aset.  Beberapa  aset  bahkan dikuasai oleh pihak ketiga, sedangkan dokumen legal dikuasai  oleh  pemerintah  atau  sebaliknya.  Ditambah lagi,  dokumen aset-aset  tersebut seringkali  sulit  atau tidak  dapat  ditemukan.  Untuk  itu,  kajian  ini  sangat penting  karena  dapat  memberikan  kejelasan  tentang standar  akuntansi  aset  bersejarah  yang  seharusnya diterapkan  oleh  pengelola  museum  R.A.  Kartini Kabupaten  Jepara.  Dengan  demikian,  masalah penelitian  ini  adalah  bagaimana  perlakuan  akuntansi yang diterapkan pada aset bersejarah di Museum R. A. Kartini  berdasarkan  perspektif  islam  dan  tinjauan PSAP Nomor 7 Tahun 2010.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus digunakan  dalam  penelitian  ini.  Metode  tersebut dipilih karena bersifat komprehensif, intens, terperinci
30% 12% 11% 10% 9% 8% 6% 5% 3%6% Aset Tetap
Beban-LO Belanja Kas Aset lancar selain kas Aset Lainnya
Pendapatan-LO
Investasi Jk Panjang
Kewajiban Akun lainnya
dan  mendalam  serta  lebih  diarahkan  sebagai  upaya mnelaah  masalah  atau  fenomena  yang  bersifat kontemporer.  Museum  R.  A.  Kartini  Jepara  dipilih sebagai  setting  penelitian  karena  museum  tersebut menjadi salah satu icon dan aset bersejarah. Selain itu, museum tersebut sangat dikenal oleh masyarakat luas.
Dalam  penelitian,  data  primer  digunakan  untuk memperoleh informasi secara langsung dari lapangan atau field  research. Untuk  itu,  data  tersebut  berupa hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Aset  Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten  Jepara,  serta  Kepala  Seksi  Layanan Konservasi Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara. Peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung, antara lain Laporan Keuangan Kabupaten Jepara dan dokumen lain yang berkaitan dengan aset bersejarah. Analisis data model Miles dan Huberman dipilih  untuk  menganalisis  data  penelitian  secara mendalam.  Ada  tiga  alur  kegiatan  yang  digunakan dalam  analisis  data  yaitu reduction,  display, dan verification.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Pengukuran Akuntansi pada Aset Bersejarah di Museum R.A. Kartini
Aset-aset di Museum R. A. Kartini tidak dicatat oleh pengelola museum sebagai aset bersejarah yang berasal  dari  hibah  dan  temuan.  Hal  ini  dikarenakan koleksi barang-barang di museum tersebut merupakan hasil  dari  sumbangan  masyarakat  yang  berkaitan dengan sejarah R. A. Kartini. Sementara itu, bangunan dan tanah museum tersebut dicantumkan dalam neraca sebagai aset tetap. Untuk itu, aset bangunan tersebut tidak  termasuk  aset  bersejarah,  karena  pengukuran aset tersebut belum sesuai PSAP Nomort 07/2010, di mana  aset  bersejarah  hendaknya  diukur  dengan historical  cost (nilai  wajar)  pada  saat  perolehan  dan perlakukan akuntansi sama dengan aset tetap lain.
Dalam perlakuan akuntansi, pengukuran menjadi hal  yang  penting  karena  dapat  menentukan  jumlah nominal  yang  tertera  pada  aset,  sehingga  bisa disajikan  dan  diungkapkan  dalam  laporan  keuangan. Secara  konseptual,  ada  banyak  metode  untuk menentukan  nilai  suatu  aset  seperti  pendekatan  nilai wajar, pendekatan biaya, dan sebagainya. Akan tetapi, pelaksanaan  pengukuran  aset  bersejarah  tidak semudah  penilaian  aset  lainnya.  Hal  tersebut dikarenakan  aset  bersejarah  tidak  boleh  dinilai. Dibuktikan  pada  hasil  wawancara  dengan  Kepala Museum yaitu Bapak Subiyanto yaitu sebagai berikut.
“Kita masih tanda tanya bagaimana menilai aset bersejarah  itu,  ya  kita  bilang  tak  terhingga. Masalahnya  peraturan  tidak  memperbolehkan aset bersejarah itu diberi nilai, kita melaporkannya  juga  tanpa  nilai,  jadi  nilainya nol”. (Subiyanto, 2021)
Pernyataan di atas juga dikemukakan oleh Bapak Latif (Bidang Inventaris Museum R.A Kartini), yaitu sebagai berikut.
“Aset  bersejarah  nilainya  tak  ternilai  itu  bisa berarti memang tidak ada nilai yang sesuai untuk diberikan  juga  bisa  diartikan  sebagai  bernilai sekali,  tinggi  sekali  nilainya.  Misalnya  ada sebuah patung, ya patung itu kan barang sejarah, dia  bernilai?  Jelas,  jika  dilihat  biasanya  dijual dengan  harga  ratusan  juta  rupiah,  tapi  jika patung  itu  diberikan  kepada  seseorang  belum tentu akan mau menerima patung tersebut karena patung  tersebut  tidak  berharga  menurut  orang itu,  padahal  nilainya  tinggi  sekali.  Aset bersejarah seperti itu juga, jadi ukuran nilai aset bersejarah  itu  bukan  dari  berapa  nominalnya, tapi  apa  kegunaannya,  sebagai  pembelajaran sejarah dan kebudayaan”. (Latif, 2021)
Diperkuat  hasil  wawancara  dengan  Bapak Andyan Cahya Negara, beliau menyampaikan bahwa:
“Dari  pemerintah  pun  sudah  mensistemkan bahwa  aset  bersejarah  itu  nilainya  nol.  Ketika saya  memasukkan  entri  data  dari  aset bersejarah,  maka  tidak  akan  muncul  nilai nominal disana. Terkecuali aset-aset bersejarah yang  digunakan  untuk  operasional  entitas,  itu bisa dinilai dengan nominal, tapi tetap saja jika bangunan  sejarah  itu  dilaporkan  dalam  bentuk aset  bersejarah  tetap  nilainya  nol”. (Negara, 2021)
Aset  bersejarah  dinilai  nol  karena  pemerintah kesulitan dalam menemukan ahli akuntansi yang dapat menilai  atau  mengukur  secara  akurat.  Seperti  yang disampaikan  oleh  Kepala  Museum  yaitu  Bapak Subiyanto sebagai berikut:
“Sebenarnya  pemerintah  itu  ada  niatan  untuk memberi  nilai  pada  aset  bersejarah,  tetapi sangat  sulit  menemukan  ahli-ahli  yang  mampu menentukan nilai dari aset bersejarah itu secara akurat. Aset bersejarah ini juga tidak ada harga pasarnya,  jadi  ya  sampai  sekarang  peraturan menetapkan nilainya nol. Tak ternilai”. (Subiyanto, 2021)
Didukung  dengan  peraturan  yang  menjelaskan bahwa  aset  bersejarah  memang  dinilai  nol.  Hal  ini karena  ada  masalah-masalah  yang  disebabkan sebagaimana disampaikan oleh Andyan Cahya Negera (Bidang Konservasi Museum), sebagai berikut:
“Aset  bersejarah  itu  biasanya  ditemukan  oleh penduduk  dan  yang  melaporkan itu  akan  diberi imbalan jasa. Penentuan besarnya imbalan jasa itu tergantung dari jenis barang yang ditemukan. Misalnya keunikan barang, jika barang itu antic sekali dan jarang sekali ditemukan maka semakin tinggi  nilainya.  Kalau  semisal  ada  yang menemukan kepingan emas, itu akan diidentifikasi oleh tim khusus mengenai keunikan-keunikan  emas  tersebut,  umurnya  dan sebagainya. Kami memberi imbalan jasa kepada penemu benda bersejarah dan merawat aset-aset bersejarah  itu  juga  tidak  murah,  tapi  asetnya tidak ada nilainya”. (Negara, 2021)
Dari  hasil  penelitian  berdasarkan  wawancara dengan  informan,  aset  bersejarah  tidak  dapat  dinilai dengan  nominal,  sehingga  sulit  untuk  menentukan metode  yang  sesuai  sebagai  dasar  penentuan  atau pengukuran nilai aset bersejarah tersebut. Alasan aset bersejarah dinilai nol yaitu sebagai upaya pengendalian  agar  aset  tidak  diperjualbelikan. Berdasarkan  pandangan  islam,  pengukuran  hampir sama dengan prinsip kebenaran.
Prinsip  kebenaran  ini  sebenarnya  tidak  dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran  dan  pelaporan.  Aktivitas  ini  akan  dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran.  Kebenaran  ini  akan  dapat  menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi  ekonomi.  Kebenaran  dalam  Al- Quran  tidak  diperbolehkan  untuk  dicampur  adukkan dengan kelebathilan. Sebagai orang muslim, selayaknya  kita  tidak  risau  sebab  Al-Qur’an  telah menggariskan bahwa ukuran alat atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah berdasarkan nafsu.
Kata hibah adalah  Bahasa  Arab  yang  berarti kebaikan  atau  keutamaan  yang  diberikan  oleh  suatu pihak kepada pihak yang lain berupa harta atau bukan (Alamsyah, 2018). Seperti Zakaria memohon kepada Allah  agar  dihibahkan  kepadanya  keturunan  yang baik. Allah swt. berfirman (Ali Imran: 38)
َكَّنِإ ۖ ةَب ِ ي َط ٗةَّيِ رُذ  َكنُد َّ ل ن ِم ي ِل ۡب َه  ِ ب َر  َلاَق ۖۥُهَّبَر اَّيِر َ كَز ا َع َد  َكِلاَن ُه ُعي ِم َس ٱ
ِءٓاَع ُّدل
Artinya: “Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata:  "Ya  Tuhanku,  berilah  aku  dari  sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". (QS. Ali Imran: 38)
Perkataan  hibah  juga  digunakan  untuk  memberi (menghibahkan)  rahmat,  sebagaimana  firman  Allah SWT (Q.S. 38 : 9).
َكِ ب َر ِةَمۡح َر  ُنِئٓا َز َخ ۡم ُه َدن ِع ۡم َ أ ٱ ِزيِز َعۡل ٱ ِبا َّهَوۡل
Artinya:“Atau  apakah  mereka  itu  mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi?” (QS. Sad: 9)
Dari  kedua  ayat  di  atas  dapat  dipahami  bahwa hibah itu  dapat  berupa  harta  dan  dapat  pula  berupa bukan  harta,  seperti  keturunan,  rahmat  dan sebagainaya.  Menurut  istilah  agama  Islam hibah itu semacam  akad  atau  perjanjian  yang  menyatakan pemindahan milik seorang kepada orang lain diwaktu ia  masih  hidup  tanpa  mengharapkan  penggantian sedikitpun.  Dalam  hibah  yang  diberikan  ialah  harta yang  telah  menjadi  milik  dari  orang  yang menghibahkan, bukan hasil dari harta itu. Menjadikan orang  lain  sebagai  pemilik  hasil  atau  manfaat  dari harta itu sendiri disebut ‘ ariyah . Dalam hibah, seorang penerima  hibah  menjadi  milik  dari  harta  yang dihibahkan  kepadanya,  sedang  dalam  ‘ ariyah ,  si penerima hanya beroleh hak memakai atau menikmati kegunaan  atau  hasil  dari  benda  itu  dalam  waktu tertentu, tidak menjadi miliknya. Dan pada hibah tidak ada  penggantian.  Pemberian  dengan  penggatian disebut bai’i (jual beli) (Alamsyah, 2018).
3.2. Pengungkapan Akuntansi pada Aset

## Bersejarah Museum R.A. Kartini
Harta benda bersejarah  yang terdapat di Museum R.A.  Kartini  termasuk  dalam  aktiva  tetap  dan dicantumkan  dalam  catatan  atas  laporan  keuangan. Hal  ini  sejalan  dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Pelaporan  Aset Bersejarah, yang  tidak mewajibkan pemerintah untuk menampilkan  aset  bersejarah  di  neraca,  dan menyerahkannya  kepada  Kementerian  Keuangan. Padahal  pengungkapan  laporan  keuangan  aset bersejarah  sangat  diperlukan  untuk  memberikan informasi  kepada  masyarakat  dan  perusahaan  yang terkait.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala Museum,  pengungkapan  aset  bersejarah  museum berupa  laporan  keuangan  hanya  digunakan  untuk keperluan  internal  museum.  Berikut  merupakan ungkapan dari informan tersebut:
“Tidak kita perlakukan ya memang tidak ada masalah sebenarnya tidak tersentuh dia mungkin karena sudah dari awal tidak dicatat, ya kita melanjutkan apa yang sudah ada ketika kemudian nanti menjadi temuan atau menjadi salah satu saran dari BPK mungkin baru kita concern”. (Subiyanto, 2021)
Hasil  dokumentasi  terkait  laporan  keuangan  di Museum  R.  A.  Kartini  menunjukkan  bahwa  koleksi harta  benda  museum  berasal  dari  pengadaan  yang bersumber dari APBD dan telah diungkapkan secara full  disclosure. Koleksi  benda  museum  yang  dapat identifikasi  nilai  perolehannya  telah  menerapkan prinsip  yang  sama  dengan  aset  tetap  lainnya.  Untuk pengungkapan  aset,  benda  bersejarah  merupakan bentuk aset lainnya yang didukung dokumen arus kas investasi sebagaimana disajikan dalam tabel 1.
Tabel 1. Arus Kas Investasi
No. Uraian 2014 1. Arus Kas Masuk a. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen 54,382,000 b. Penerimaan Kembali Penyertaan Modal 124,613,000 Jumlah Arus Kas Masuk (I) 178,995,000 2. Arus Kas Keluar a. Pembentukan Dana Cadangan 52,817,000 b. Perolehan Aset Tetap 18,900,000 Jumlah Arus Kas Keluar (II) 71,717,000 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (I-II) 107.278.000

## Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, 2020
Sementara  itu,  perlakuan  akuntansi  terhadap benda  koleksi  lama  museum  yang  tidak  dapat diidentifikasi  nilai  perolehannya  diungkap  dalam CaLK sebagaimana tercantum dalam tabel 2. Tabel 2. Potongan CaLK Kode Barang Nama Barang Tahun Perolehan Ʃ Unit Harga Perolehan Aset Tetap Lainnya - barang Bercorak Kebudayaan 05.18.01.01.02  Meja Pertemuan Keluarga RA. Kartini 2008 1 26.589.478 05.18.01.01.02  Meja Rias dan Kaca RA. Kartini 2012 1 14.850.000 05.18.01.01.02  Meja dan kursi santai RA. Kartini 2013 1 14.900.000 05.18.01.01.02  Meja belajar RA. Kartini 2014 1 18.900.000 05.18.01.03.02  Ranjang RA. Kartini 2010 1 3.500.000 05.18.01.03.02  Dispenser/Tempat Air Minum RA. Kartini 2010 1 900.000 05.18.01.03.02  Meja kerja RA. Kartini 2013 2 5.800.000 05.18.01.08.08  Mesin Jahit RA. Kartini 2013 1 2.250.000 05.18.01.08.08  Sederetan piring dan perlengkapan makan RA. Kartini 2013 1 3.000.000 Jumlah 10 90.689.478
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, 2020
Pengungkapan  adalah  pemberian  informasi tentang  laporan  keuangan,  seperti  penjelasan  atas laporan keuangan. Meskipun memiliki keunikan yang berbeda  dengan  aset  lainnya,  keberadaan  heritage assets  juga  harus  diungkapkan  dalam  laporan keuangan  sesuai  dengan  SAP  (Pratiwi,  2015).  Aset bersejarah  di  Museum  R.  A  Kartini  Kab.  Jepara seharusnya  dapat  diungkap  dan  disajikan  sesuai dengan  PSAP  Nomor  07,  sehingga  menghasilkan
informasi yang andal mengenai aset bersejarah dalam laporan  keuangan.  Pedoman  akuntansi  yaitu  Perbup Nomor 13 Tahun 2016  juga mengatur pengungkapan aset  historis.  Misalnya,  bahkan  jika  pemerintah bermaksud  untuk  menunggu  tanpa  batas  waktu, informasi ini akan membantu pemerintah memutuskan  kapan  harus  memperbaikinya  dan menjaganya agar tetap dalam kondisi yang baik.

## Gambar 2. Sistematika Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah di Museum R.A. Kartini
Gambar  2  menjelaskan  bahwa  sisteatika perlakuan  akuntansi  aset  bersejarah  dimulai  dari mendapatkan  surat  ketetapan  dari  Gubernur,  Bupati atau  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Kemudian aset  tersebut  akan  dilindungi  secara  hukum sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2010.  Secara  fisik,  aset  bersejarah akan  dilindingu  dengan  menetapkan  kode  registrasi pada  setiap  benda  koleksi.  Kode  tersebut  menjadi acuan  dalam  penginputan  sistem  akuntansi.  Dengan demikian,  aset  bersejarah  dapat  diakui  karena  aset tersebut  telah  memenuhi  kriteria  dalam  undang- undang.  Kriteria  tersebut  yaitu  aset  harus  berusia minimal 50 tahun, memiliki nilai cultural, lingkungan, budaya  dan  pariwisata.  Proses  penilaian  aset  akan diidentifikasi  oleh  pihak  BPCB  dengan  menerapkan PSAP/07/2010.
Ditinjau  dari  perspektif  Islam,  pengungkapan aset bersejarah berhubungan dengan prinsip akuntabilitas.  Prinsip  ini  berkaitan  dengan  konsep kepercayaan  atau  pertanggungjawaban.  Bagi  umat islam,  masalah  kepercayaan  adalah  hasil  dari hubungan manusia dengan Tuhan, yang dimulai sejak
dalam  kandungan.  Manusia  diciptakan  oleh  Tuhan untuk  menjadi  penjaga  bumi.  Manusia  dipercayakan oleh  Tuhan  untuk  menjalankan  fungsi  khalifah-Nya. Hakikat khilafah adalah menjalankan atau menjalankan suatu tugas. Banyak ayat Al-Qur'an yang menggambarkan  proses  tanggung  jawab  manusia sebagai  pelaksana  misi  Allah  di  muka  bumi,  artinya manusia  harus  selalu  dimintai  pertanggungjawaban atas  apa  yang  telah  dilakukan.  Akuntansi  biasanya berbentuk  laporan  keuangan.  Dengan  demikian, pembuatan  laporan  keuangan  hendaknya  dapat dipertanggungjawabkan  sebagaimana  disampaikan dalam ajaran agama Islam.
3.3. Pengakuan  Akuntansi  Aset  Bersejarah  di Museum R.A. Kartini
Museum  R.A.  Kartini  baru  mendapatkan pengakuan  sebagai  aset  bersejarah  ketika  Dinas Parwisata dan Kebudayaan telah melakukan verifikasi aset-asetnya.  Aset-aset  tersebut  akan  diakui  sebagai aset daerah. Landasan pengakuan aset tersebut sebagai aset bersejarah yaitu karena mempunyai nilai budaya, lingkungan,  pendidikan  dan  sejarah.  Selain  itu,  aset tersebut  termasuk  benda  yang  tidak  mudah  diganti.
Penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mendapatkan informasi  mengenai  persepsi  museum  terhadap  aset sejarah.  Peneliti  menanyakan  tentang  koleksi museum.  Kepemilikan  benda  bersejarah  tersebut berdasarkan  informasi  yang  diberikan  oleh  Kepala Museum R.A Kartini yaitu sebagai berikut.
“Ada  buku  nya  itu,  artinya  di  sana,  ada  catatan seluruh  koleksi  ada  keterangan,  disana  mana  yang disumbangkan, disumbangkan oleh siapa, mana yang pengadaan  disana  lengkap  detailnya,  mana  yang dibeli,  mana  disumbangkan,  mana  yang  didapat, seperti  bokor,  keris,  mahkota  itu  kan  dibeli  datanya ada disana”.
Dari  segi  kepemilikan,    koleksi  Museum  R.A Kartini  diperoleh  melalui  donasi  dan  pembelian. Donasi atau sumbangan diminta dari organisasi yang secara sukarela mengumpulkan koleksi  museum. Di sisi  lain,  akuisisi  timbul  dari  pembelian  atau pengadaan    koleksi  benda-benda  yang  dibutuhkan oleh  museum.  Informasi  tentang  kepemilikan  dan pengelolaan koleksi museum yang diberikan oleh Pak Subyanth  sesuai  dengan    Undang-Undang  Cagar Budaya  pada  Bab  IV  Pasal  12  Ayat  3  yaitu kepemilikan  benda  cagar  budaya  harus  diperoleh melalui  warisan  atau  subsidi, barter ,  hadiah, pembelian dan/atau keputusan atau perintah pengadilan.  Peneliti  kemudian  menanyakan  tentang kriteria suatu benda untuk menjadi aset bersejarah di museum  R.A.  Kartini.  Sesuai  informasi  yang diberikan  oleh  Bapak  Latif  dan  Bapak  Riza  Khaerul Anwar  prasyarat  suatu  aset  bersejarah  yaitu  koleksi harus berusia  50  tahun.  Kutipan  wawancara tersebut sebagai berikut.
“Ooh  itu  aturan  museum  harus  itu,  yang  sudah berumur  50  tahun  boleh  dikoleksi  untuk  menjadi koleksi museum. Itu kan memang syarat suatu barang digolongkan  benda  sejarah  yang  sudah  berumur  50 tahun. (La)”.
“Minimal berusia 50 tahun dan mewakili kebudayaan pada  waktu  tersebut,  itu  sudah  bisa  termasuk  aset bersejarah.  Salah  satu  kriteria  yang  terpenuhi,  bisa masuk  koleksi  sejarah,  kalau  yang  cagar  budaya harus mewakili kebudayaan pada waktu itu (Rka)”.
Dalam  pandangan  Islam,  pengakuan  berkaitan dengan  prinsip  keadilan.  Prinsip  tersebut  tersurat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 di mana menjelaskan bahwa  setiap  transaksi  hendaknya  dicatat  dengan benar.  Untuk  itu,  konsep  keadilan  dalam  perlakuan akuntansi  diartikan  menjadi  dua,  yaitu: pertama, berhubungan  dengan  praktik  moral,  yaitu  kejujuran
menjadi  faktor  utama  karena  informasi  yang  tidak jujur  akan  merugikan  orang  lain. kedua, secara fundamental,  adil  dalam  perlakuan  akuntansi hendaknya beracuan pada nilai etika dan moral.
ُُۗه ْوُب ُ ت ْ كا َ ف  ى ًّم َس ُّم   ٍل َج َ ا  ىٰٓل ِا   ٍنْي َدِب  ْمُتْنَياَدَت  اَذِا  آْوُنَم ٰ ا   َنْي ِذ َّ لا  اَهُّي َ آٰي ُه َم َّ لَع اَم َ ك  َب ُ ت ْ كَّي ْ ن َ ا  ٌبِتا َ ك  َب ْ أَي ا َ ل َو ِۖل ْد َعْلاِب ٌۢ ٌبِتاَك ْم ُ كَنْيَّب  ْب ُ ت ْ كَي ْ ل َو ْ لا ِهْي َ لَع  ْي ِذ َّ لا  ِلِل ْمُي ْ ل َو ْۚ ْب ُ ت ْ كَي ْ ل َ ف ُ ه للّٰا
ْس َ خْبَي ا َ ل َو ٗهَّبَر َ ه للّٰا  ِق َّتَيْلَو  ُّقَح ا َ ل   ْو َ ا  ا فْي ِع َض   ْو َ ا  ا  هْي ِف َس   ُّقَح ْ لا  ِهْي َ لَع   ْي ِذ َّ لا َ نا َ ك ْ نِا َ ف  ُۗأًـْي َش  ُهْن ِم ِنْي َدْي ِه َش اْوُد ِه ْشَت ْساَو ُِۗلْدَع ْ لاِب ٗهُّيِل َو ْ لِل ْمُي ْ ل َ ف  َو ُه َّ ل ِمُّي ْ ن َ ا  ُع ْي ِطَت ْس َي ْْۚم ُ كِلا َج ِ ر  ْنِم َن ِم َ ن ْو َض ْرَت  ْنَِّمِ  ِن ٰتَا َرْماَّو  ٌل ُج َرَف  ِنْي َ ل ُج َر اَن ْو ُ كَي ْم َّ ل ْ نِا َ ف َب ْ أَي ا َ ل َو ُۗى ٰر ْخ ُ ا ْ لا اَم ُهى ٰد ْح ِا  َر ِ ك َ ذُت َ ف اَم ُهى ٰد ْح ِا َّ ل ِض َت  ْنَا ِءا َۤدَه ُّشلا ا  رْي ِغ َص ُه ْوُب ُ ت ْ كَت ْ ن َ ا آ ْو ُم َٔـ ْس َ ت ا َ ل َو ُۗ ا ْو ُع ُد ا َم ا َذ ِا ُءا َۤد َه ُّشلا ىٰٓل ِا ا  رْيِب َ ك  ْو َ ا
ْ ن َ ا ٓا َّ ل ِا آ ْوُباَت ْرَت ا َّ ل َ ا ٓىٰن ْد َ ا َو ِة َداَه َّشلِل  ُمَوْقَاَو ِ هللّٰا  َدْن ِع  ُط َسْقَا ْمُكِلٰذ ُۗ هِل َجَا ا َّ ل َ ا   ٌحاَن ُج  ْم ُ كْي َ لَع   َسْي َ ل َ ف  ْم ُ كَنْيَب  ا َهَن ْو ُرْي ِدُت   ة َر ِضا َح   ة َرا َج ِت َ ن ْو ُ كَت آْو ُد ِه ْشَاَو ُۗا َهْوُبُتْكَت
ٌدْي ِه َش اَلَّو  ٌبِتاَك  َّرۤا َضُي اَلَو ۖ ْمُت ْعَياَبَت اَذِا ُۗە ْ ن ِا َو ٍء ْي َ ش  ِ ل ُ كِب ُ ه للّٰا َو ُۗ ُ ه للّٰا ُم ُ ك ُمِ ل َعُي َو ُۗ َ ه للّٰا او ُ قَّتا َو ُۗ ْم ُ كِب ٌۢ ٌقْو ُسُف ٗهَّنِاَف اْو ُ ل َع ْ فَت ٌم ْيِلَع
Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila kamu  bermu'amalah  tidak  secara  tunai  untuk waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di  antara  kamu  menuliskannya  dengan  benar. Dan  janganlah  penulis  enggan  menuliskannya sebagaimana  Allah  mengajarkannya,  maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang  itu  mengimlakkan  (apa  yang  akan ditulis  itu),  dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada Allah  Tuhannya,  dan  janganlah  ia  mengurangi sedikitpun  daripada  hutangnya.  Jika  yang berhutang  itu  orang  yang  lemah  akalnya  atau lemah  (keadaannya)  atau  dia  sendiri  tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di  antaramu).  Jika  tak  ada  dua  oang  lelaki, maka  (boleh)  seorang  lelaki  dan  dua  orang perempuan  dari  saksi-saksi  yang  kamu  ridhai, supaya  jika  seorang  lupa  maka  yang  seorang mengingatkannya.  Janganlah  saksi-saksi  itu enggan  (memberi  keterangan)  apabila  mereka dipanggil;  dan  janganlah  kamu  jemu  menulis
hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu  membayarnya.  Yang  demikian  itu,  lebih adil  di  sisi  Allah  dan  lebih  menguatkan persaksian  dan  lebih  dekat  kepada  tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu  itu),  kecuali  jika  mu'amalah  itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,  maka  tidak  ada  dosa  bagi  kamu,  (jika) kamu  tidak  menulisnya.  Dan  persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan  saksi  saling  sulit  menyulitkan.  Jika  kamu lakukan  (yang  demikian),  maka  sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah  kepada  Allah;  Allah  mengajarmu; dan  Allah  Maha  Mengetahui  segala  sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah: 282).

## 4. KESIMPULAN
Ditinjau  dari  PSAP/07/2010  dan  perspektif islam,  perlakuan  akuntansi  pada  aset  bersejarah museum R.A. Kartini mencakup kegiatan pengukuran, pengungkapan, dan pengakuan. Pertama, dari  segi  pengukuran,  aset  bersejarah museum  yang  berasal  dari  sumbangan  dan  temuan tidak  dicatat  oleh  pengelola.  Padahal  sebagian  besar benda-benda di  museum tersebut  merupakan sumbangan  dari  masyarakat.  Untuk  itu,  aset-aset tersebut sulit untuk diukur, tetapi bangunan museum dapat diukur dalam bentuk nominal dan dicantumkan dalam neraca sebagai aset tetap. Walaupun bangunan dan tanah merupakan aset tetap, tetapi tidak termasuk aset  bersejarah.  Menurut  PSAP/07/2010,  aset bersejarah  diukur  dengan historica  cost. Dari peraturan tersebut, aset bersejarah di museum belum sesuai  dengan  peraturan  yang  ada. Kedua, pengungkapan.  Aset  bersejarah  pada  museum termasuk  dalam  bentuk  aset  tetap  lainnya  dan  telah dipublikasikan  dalam  laporan  keuangan.  Untuk  itu, pengungkapan aset berserjarah tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tetnang Pelaporan  Aset  Bersejarah  dimana  menjelaskan bahwa  aset  bersejarah  tidak  harus  disajikan  dalam neraca  tetapi  diungkapkan  dalam  bentuk  laporan keuangan. Ketiga, pengakuan.  Secara  yuridis, museum R.A Kartini telah diakui oleh pemerintah dan layak  menjadi  aset  bersejarah.  Kelayakan  tersebut didasarkan  pada  nilai  benda  yang  bersifat  kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarah. Selain itu, aset- aset tersebut juga tidak tergantikan.
Hasil temuan penelitian ini diharapkan memiliki implikasi  perubahan  cara  pandang  atau  pemahaman sikap  pengelola  museum  dalam  menerapkan  standar akuntansi  untuk heritage  assets, yang  muaranya adalah  dihasilkan  laporan  keuangan.  Oleh  sebab  itu, hasil  penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat  sebagai kajian dalam pengembangan standar akuntansi untuk aset bersejarah dari segi pengukuran, pengungkapan, dan pengakuan dalam laporan keuangan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah,  J.  (2018).  Urgensi  konsep  al-‘ariyah,  al- qardh, dan al-hibah di indonesia. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi , 4 (2), 166–181.
Anggraini,  F.  G.,  &  Chariri,  A.  (2014).  Perlakuan Akuntansi  Untuk  Aset  Bersejarah  (Studi Fenomenologi  Pengelolaan  Candi  Borobudur).
Diponegoro Journal of Accounting 2, no. 2. Basnan,  N.,  dkk..  (2015)  “ Challenges  in  accounting for  heritage  assets  and  the  way  forward: Towards  implementing  accrual  accounting  in Malaysia ”, Malaysian  Journal  of  Society  and Space 11, no. 11. 63.
Darmawan,  C.  B.,  Yadnyana,  I.  K.,  &  Sudana,  I.  P.
(2017).  Menguak  Perlakuan  Akuntansi  Aset Bersejarah  (Studi  Interpretif  Pada  Museum Semarajaya Klungkung). E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 5 , 1785–1816. Daryanti,  A.  (2018). Analisis  perlakuan  akuntansi pada  aset  bersejarah  (Studi  pada  pengelolaan fort  Rotterdam  Makassar) .  Universitas  Islam Negeri Alauddin Makassar.
Hafiz,  M.  (2019). Accounting  for  Heritage  Assets:
Issues and Challenges in Malaysia ”, International  Journal  of  Innovation,  Creativity and Change 6, no. 9.  231.
Harahap,  S.  S.(2014) Teori  Akuntansi .  Jakarta: Rajawali Hasan,  Nor  Laili,  dkk.  (2016)  . The  Accounting Practices  of  Heritage  Assets.  International Journal of Economics and Financial Issues 6, no. S6.  80.
Indonesia,  B.  P.  K.  R.  (2018).  Ikhtisar  Hasil Pemeriksaan  Semester  (IHPS)  I  Tahun  2017. Jakarta: BPK-RI .
Kumesan, N. M., Kalangi, L., & Lambey, R. (2016).
Analisis  Penerapan  Psap  No.  07  Tentang Akuntansi  Aset  Tetap  Pada  Balai  Penyantunan Lanjut  Usia  “Senja  Cerah.” Going  Concern: Jurnal Riset Akuntansi , 11 (3). Latif. (2021). Wawancara . Negara, A. C. (2021). Wawancara .
Pratiwi, R. D. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal Dinamika Akuntansi ,
Sholikah,  M  &  Achadiyah,  B.  N.  (2017).  Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah “Candi Rimbi” Jombang. Jurnal Nominal VI, no. 2 Subiyanto. (2021). Wawancara . Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Pendidikan: Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta
Technical  Director  International  Public  Sector
Accounting Standards Board, (2006). Accounting  for  Heritage  Assets  Under  the
Accrual  Basis  of  Accounting. New  York:

## International Federation of Accountants
Widodo,  H,  dkk.  (2020).  Accounting  Treatment  for Heritage Assets: A Case Study on Management of  Pari  Temple. Journal  of  Accounting  and
Investment 21, no. 1
Wulandari,  D.,  &  A.A.  Utama,  G.  S.  (2016) “Perlakuan  Akuntansi  untuk  Aset  Bersejarah: Pengakuan,  Penilaian  dan  Pengungkapannya dalam  Laporan  Keuangan  Studi  Kasus  pada Museum  Anjuk  Ladang  Kabupaten  Nganjuk”, Jurnal Manajemen 2, no. 4
Zukhri,  A.  (2018).  Penandingan  Historical  Cost  dan Current  Cost  dalam  Rangka  Penilaian  Kinerja Manajemen  Koperasi. Seminar  Nasional  Riset Inovatif II. 590-595.