## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## POLITIK IDENTITAS LOKAL DALAM PROSES DEMOKRASI INDONESIA
Yus Hermansyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung

## E-mail: yushermansyah@staisabili.ac.id
Received: 04 April 2022; Revised: 30 Mei 2022; Accepted: 15 Juli 2022; Published: Agustus 2022; Available online: Agustus 2022

## Abstract
The revival of identity politics at the local level in democracy in Indonesia goes hand in hand with  the  politics  of  decentralization.  Actors  and  political  elites  use  this  issue  to  share  the power  cake  under  the  pretext  of  justice  and  prosperity.  This  study  uses  a  descriptive qualitative method through data collection and various literature which are then analyzed. The results of the study conclude that the factor of identity politics in democracy in Indonesia has not been touched substantially. Democracy is still stuck in procedural and ethnic identity sentiments which still lead to discriminatory practices and exclusivity for certain ethnicities.

## Keywords: Identity Politics, Local Politics, and Indonesian Democracy

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022

## Pendahuluan
Di  akui  atau  tidak  dalam kehidupan politik kebangsaan, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan politik identitas.  Sikap  politik  seperti  ini  cukup jitu dijadikan senjata bagi kelompok dan organisasi  tertentu  untuk  menjatuhkan lawan politiknya (CNN, 2022). Fenomena itu  sangat  kentara  ketika  jelang  tahun politik  dimana  identitas  politik  lokal terus  merebak  liar  dengan  isu-isu tendensius.  Penguatan  politik  identitas adalah perilaku politis yang mengedepankan  golongan  atau  simbolis tertentu yang tujuannya untuk memperoleh  pengaruh  politik  dalam masyarakat (Nasrudin, 2019).
Politik  identitas  dapat  dimaklumi sebagai dinamika politik dalam berdemokrasi,  dimana  aspirasi  politik yang  terakomodir  dalam  satuan-satuan kelompok  masyarakat  yang  terafiliasi terhadap  identitas  tertentu  (Abdillah, 2012). Persoalannya kini politik identitas yang tengah dibangun tersebut, mengesampingkan  politik  etika  dan moral  sebagai  ciri  orang  timur  dalam membangun  domain  politik  yang  santun dan bermartabat, sehingga tetap menjaga keutuhan  bangsa  dan  bukan  sebaliknya. Hal  ini  jarang  disadari  oleh  para  elite politis dalam mengusung gerakan politik
identitas  untuk  kepentingan  dalam mendapatkan  forsi  kue  kekuasaan  dari aspek  politik  dan  ekonomi  (Lestari, 2018).
Perkembangan  format  politik Indonesia  tampaknya  telah  mengubah orientasi  domokratis  dengan  format sejahtera,  dan  berkeadilan.  Namun  dari pengamatan  para  ahli  bahwa  demokrasi yang  tengah  dibangun  jangan  terjebak pada aspek normatif, sehingga menghambat  tujuan  kehidupan  sosial politik  yang  lebih  substantif  (Törnquist, 2013).  Demokrasi  di  Indonesia  jangan sampai  dikuasai  oleh  sekelumit  elite oligarki  yang  haus  akan  kekuasaan melalui partai-partai politik yang berusaha mengakumulasi kekayaan melalui pintu gerbang pemilu (Robinson, R.,  &  Hadiz,  2012;  Winters,  2014). Tumbuh  dan  berkembang  partai  politik pasca  reformasi  terlihat  lebih  pragmatis dalam  membangun  konstruksi  sistem kepartaian  sehingga  membentuk  mesin kartelisasi  politik  sebagai  pengisap sumberdaya politik dan ekonomi (Ambardi,  2009;  Mietzner,  2008;  Slater, 2004).
Kondisi  ini  merupakan  hambatan dalam  berdemokrasi  sehingga  perlu dicarikan  jalan  keluarnya,  agar  gerbang demokrasi  yang  jadi  pilihan  bangsa  ini

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
sesuai  koridor  hukum  yang  berlaku  di Indonesia. Sedangkan adanya faktor yang mengental pengaruhnya terhadap politik identitas  demokrasi  di  Indonesia,  tidak lepas  dari  para  aktor  politik  dan  sistem politik  itu  sendiri  yang  membuka peluang fenomena politik identitas untuk berperan dalam prinsip-prinsip demokrasi  di  Indonesia  (Haboddin, 2012).  Di  samping  itu,  politik  identitas juga  tidak  lepas  dari  adanya  kandidasi partai  politik  saat  menyeleksi  kandidat kadernya  sebelum  di  proses  dalam seleksi pemilu. Kandidasi adalah rangkaian proses politik yang dijalankan partai  politik  yakni  sertifikasi,  nominasi, dan  pengajuan  kandidat  (Anam,  2019; Kiftiyah,  2019).  Dalam  tahapan  proses kandidasi  dalam  politik  elektoral,  maka sikap  hak  pilih  akan  menentukan  calon pemimpin. Selain itu berbagai pemekaran daerah menjadi
provinsi/kota/kabupaten baru, dan terjadinya  gerakan  komunal  dengan meunculkan  konflik  baru  yang  tidak lepas dari politik identitas dengan tanpa sadar  telah  merongrong  pada  kesatuan kebangsaan  (Nordholt,  HS.,  &  Klinken, 2017).
Dalam  tataran  politik  demokrasi nasional,  sebagai  ilustrasi  pada  Pilpres 2019-2024  dengan  dua  kontestasi
Jokowi- Ma’ruf Amin dan Pr abowo-Sandi. Dan  pada  tataran  grassroot  seperti Pilkada  DKI  tahun  2017  yang  sangat menyedot  energi  politik  “Ahok”  adalah dua  fenomena  politik  kontemporer  yang jelas-jelas  sangat  kental  dan  penuh dengan politik identitas (Idzam Fautanu, Buhori  M,  2020).  Patut  juga  dicermati tidak  hanya  di  Jakarta,  namun  eskalasi politik  serupa  juga  terjadi  di  Riau, Kalimantan, Aceh, dan Papua, bersamaan dengan  menguatnya  politik  identitas dalam  konteks  desentralisasi  politis (Maarif, 2010).
Kran politik atas nama demokrasi mulai  terasa  sejak  disahkannya  UU Nomor  22  Tahun  1999  tentang Kewenangan Daerah, dimana munculnya politik  identitas  semakin  kentara.  Lihat saja dari keempat daerah tersebut (Riau, Kalimantan,  Aceh,  dan  Papua)  para  elite politik  daerah  mulai  membalut  dan mempolitisasi  identitas  sebagai  embrio kekuasaan.  Di  antara  para  elite  politik yang  dulunya  tersingkir  dari  kekuasaan kini  masuk  kembali  ke  dalam  ranah kekuasaan  politik dan  menikmati kekuasaan  tersebut.  Dari  gambaran  itu, politisasi  identitas  dalam  tataran  politik lokal  adalah  fakta  politik  yang  harus diakui  sekalipun  pahit  dan  merongrong terhadap keutuhan kebangsaan.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
Mengapa  demikian?  Ada  hal  yang  sulit dikendalikan  ketika  kemudian  politisasi identitas  terlanjut  dimainkan  dan merusak  nilai-nilai  kebangsaan  sehingga membutuhkan kesadaran semua komponen  bangsa  ini,  serta  segera dicarikan  solusi  agar  pengaturan  power sharing  antara  etnis,  agama,  dan kesukuan  perlu  dilakukan,  dan  kita semua  harus  sadar  bahwa  kita  berpijak dalam kebhinekaan.
Berdasarkan  ilustrasi  di  atas, proses demokrasi politik tentu saja tidak lepas  analisis  politisasi  identitas,  maka dalam  tulisan  ini  penulis  akan  mengulas bagaimana politik identitas dalam proses demokrasi  di  Indonesia  berjalan  sesuai dengan  koridor  demokrasi  yang  dianut bangsa Indonesia.

## 1. Politik Identitas
Lahirnya  politik  identitas  dari kelompok sosial masyarakat yang hingga kini merasa diintimidasi dan didiskriminasi  oleh  dominasi  kekuasan pusat  di  saat  menjalankan  roda pemerintahan.  Inilah  yang  kemudian menjadi  dasar  lahirnya  politik  identitas dalam  bernegara.  Menurut  Cressida  J. Hayes (2007) politik identitas itu muncul dalam  pemahaman  yang  lebih  luas adalah  realitas  ketidakadilan  dari sebagian  kelompok  masyarakat  sosial
tertentu  sehingga  memaknainya  dengan gerakan  politik  sesaat  yang  lebih  keras dengan  mendorong  kekuatan  etnisitas tertentu.  Heller  dan  Punsher  (1995) menerangkan  ciri-ciri  politik  identitas tidak  lain  adalah  suatu  gerakan  politik yang mengarahkan perhatiannya dengan perbedaan yang merasa unggul dari yang lain  dan  dikemas  dalam  kategori  politik utama untuk menekan terhadap pemerintahan  yang  sah.  Sedangkan dalam  pandangan  Donald  L  Morowitz (2011) politik identitas yakni sikap tegas dalam menentukan siapa yang diikutsertakan  dan  siapa  saja  yang menolak,  sehingga  tampak  jelas  dalam menentukan  keputusan  yang  tidak berubah.
Dalam  konteks  demokrasi  di Indonesia  dengan  munculnya  politik identitas  ini  adalah  dinamika  politik karena  mereka  hidup  dalam  pluralisme bangsa  yang  tidak  lepas  dari  adanya ketidakadilan  dan  persamaan  hak  yang diklaim  oleh  masing-masing  identitas golongan  sosial  tertentu.  Sebab  itu, dengan adanya perbedaan menjadi dasar dan  ukuran  dalam  menyerukan  politik identitas  di  Indonesia  agar  mereka mempertegas  perbedaan  tersebut.  Jika konflik politik ini tidak segera diantisipasi  oleh  penyelenggara  negara

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
dikhawatikan akan menimbulkan gesekan  sosial  di  ranah  grassroots  yang lebih dalam, sehingga menciptakan ruang konflik  yang  lebih  luas  dan  akan menciptakan ketidakstabilan negara.
Menurut Klaus Von Beyme (dalam Abdillah,  2010),  ada  tiga  hal  karakter dalam politik identitas, yaitu membangun  narasi  besar  dan  menolak hasil  pembangunan  dari  pemerintahan yang  sah  dengan  mengembangkan  suatu teori  untuk  menyetir  faktor-faktor biologis  dalam  kultur  sosial  terhadap adanya  perbedaan  sebagai  realitas kehidupan  dalam  masyarakat.  Gerakan politik  mereka  selalu  tendensius  guna membangun  sistem  apartheid  terbalik, dan  kekurangan  pengusung  identitas tiada  lain  selalu  membuat  golongan  ini bersandar  kepada  teori  sensitifitas terhadap  kasus-kasus  tertentu  untuk kepentingan golongannya.

## 2. Konsep Etnisitas
Konsep  etnisitas  bisa  dilihat dalam  dua  aspek  menurut  Chriost
(2011), bahwa awal pemikiran primordialisme  merupakan  bukti  diri orang  selaku  anggota  kelompok  etnis serta bukti diri golongan dan budayanya sebagai  warisan  leluhurnya.  Pemikiran tersebut fakta dari instrinsik yang statis. Pemikiran  instrumentalis  merupakan
bukti  diri  kelompok  etnisitas  yang bertabiat  primodial  untuk  kepentingan sesaat  untuk  menghasilkan  perbedaan antara  etnisnya  dengan  etnis  yang lainnya.
Konsep seperti ini, bahwa etnisitas dapat  dimengerti selaku sumberdaya ataupun perlengkapan yang dipunyai sesuatu kelompok atau golongan  etnis  agar  dapat  digerakan secara  massal  dengan  jasa  yang  sangat murah untuk mencapai tujuan. Uraian ini memang  sangat  ekstrim  dari  logika  akal sehat,  yakni  seorang  bisa  mengklaim bukti  diri  etnis  lain  untuk  mencari keuntungan sangat besar dengan membangun kanal publik politik identitas yang dipolitisasi secara dinamis dengan  kesejahteraan  dan  keadilan. Dalam  konsep  semacam  ini,  etnisitas dapat dimengerti pula bahwa sumberdaya ataupun perlengkapan yang dipunyai  sesuatu  golongan  etnik  adalah kekuatan  sosial  dalam  pergerakan  yang jelas-jelas  dimiliki  oleh  setiap  etnisitas bangsa Indonesia.
Kedua  konsep  tersebut,  dapat menjadi  nyata  sebagai  power  full  dan mudah untuk digerakan, namun tentunya bergantung pada niat dan dari perspektif mana  pemikiran  tersebut  ditunjukan. Bila  itu  sebagai  bukti  diri  dari  etnisitas,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
baik  bersumber  pada  primordialisme ataupun  instrumentalis  hingga  aspek penentukan  opsi  dalam  kemampuan konflik  yang  akan  diperkirakan  timbul dari  kemauan  kelompok  etnisitas.  Pada sisi  lain,  untuk  menemukan  dan pengakuan  dari  kelompok  etnisitas  yang lain  ataupun  anggapan  bahwa  sesuatu kelompok  yang  sangat  besar  akan diperhitungkan  identitasnya  sehingga dengan  mudah  untuk  mendiskreditkan identitas  lainnya  sebagai  testimoni kekuatan  untuk  menyerang  kekuasaan yang sah.
Menurut  Asmore  (2011)  entitas dalam  medium  sistematis  politik  dibuat untuk mengkomunikasikan perbandingan  identitas  yang  dipunyai oleh tiap- tiap kelompok etnis.
Komunikasi ini bertabiat relasional serta situasional  di  mana  kepribadian  etnis tersebut ikutserta di dalamnya.
Kepribadian  etnisitas  dalam  penjelasan ini,  bila  dibanding  dengan  konsep  nilai, atau  value  ataupun  soft  skill  dapat menjelaskan  kalau  ada  kesamaan  di antara  dari  kedua  etnisitas  tersebut. Dengan  penafsiran  sepert  itu,  maka dapat dikatakan kalau dalam komunikasi antar  etnis,  setiap  kepribadian  etnis sangat  memastikan  warna  berbeda dalam komunikasi yang hendak
diwujudkan  dalam  mencapai  tujuan politik identitas.

## 3. Politik Identitas Indonesia
Menurut  Henk  Schulte  Nordholt
dan Gery van Klinken (2012) pembangunan pola pikir politik identitas adalah salah bukti diri dari pembentukan primordialisme  masa  lalu  yakni  sejak pemerintahan  otoriterialism.  Dan  negeri ini  sangat  mungkin  untuk  menyulap perbuatan  politik  identitas  karena terbangun  dengan  pluralisme  oleh ratusan etnisitas.
Untuk  menguatkan  pandangan dalam  pola  pikir,  maka  dalam  uraian politik identitas dimana etnisitas sebagai dasar  terbangun  negeri  ini,  maka perbedaan  harus  menjadi  landasan monumental  bagi  setiap  warga  bangsa. Dengan  pelabelan  persamaan,  akan sangat  bermanfaat  dalam  urusan  politik identitas  atau  sebagai  kontrol  politik terhadap  warganya  sehngga  dapat mengenali siapa rekan atau lawan.
Sistem  kontrol  politik  dalam  negeri dalam pandangan Henk Schulte Nordholt dan  Gery  van  Klinken,  terdapat  4 kategori kebijakan yang sempat dijalankan oleh pemerintahan masa lalu, yakni ketika pemerintahan otoriterialism berkuasa.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
Pertama;  tidak  terdapat  wilayah yang  asli,  yakni  semua  wilayah  terbuka untuk  semua  warga  bangsa,  contohnya dalam program migrasi ataupun transmigrasi  di  bagi  seluruh  komunitas dari  sosio  kultural  hingga  politiknya. Kedua,  penguasa  yang  otoriterialism menjauhi  terjadinya  budaya  kasta  dan perkara  memanfaatkan  isu  suku,  agama, ras  dan  antar  golongan  (SARA)  yang dipantau  dengan  ketat.  Jargon  yang dipilih  yang  berhak  memakai  SARA adalah  pemerintah  yang  berkuasa  untuk menghukum  atau  memvonis  yang bersalah  versi  penguasa,  akibatnya  akan dijauhi kedekatan dengan sosio politiknya.  Ketiga,  masuk  peradaban moden  yang  bebas,  dan  pengaruh etnisitas  serta  terjadinya  dekadensi moral.  Keempat,  negara  memantau secara  ketat  agar  tidak  terjadi  tumpang tindih  antara  agama  dan  kesukuan  serta adat  istiadat.  Model  tersebut,  memang efektif  dalam  menjaga  persatuan  dan kesatuan serta keutuhan bangsa.
Semua  aturan  pemerintah  diatas, memiliki implikasi politis besar di dalam mengolah  roda  pemerintah  atara  pusat dengan  wilayah  pemerintah  daerah,  dan pemerintah dengan rakyatnya. Sebab itu etnisitas dan agama tidak lagi jadi tempat orang mengespresikan diri secara politik
tetapi tempat dimana orang untuk aman, dan tempat orang untuk menyembunyikan  diri secara  politik  dan budaya.
Terjadinya  konflik masa  lalu pada  ranah lokal  daat  ditelusuri  dalam  historis bangsa  ini,  yakni  pada  tahun  1995-an sampai Orde Baru rontok dan meyakinkan kita bahwa betapa dahsyatnya  kekerasan  dengan  politik identitas.  Konflik  politik  antar  suku,  ras, dan  agama  adalah  politik  identitas  yang sempat  mempermalukan  para  penguasa republik  ini  di  mata  dunia.  Namun  dari beberapa pandangan cendekiawan dengan  perubahan  arah  politik  baru, maka  optimis  kalau  agama,  ras  serta suku  bangsa  ini  bakal  lekas  sirna kekuatannya  karena  sudah  mengalami pencerahan  serta  kemajuan.  Melihat kondisi  politik  saat  ini  pengaruh  adanya politik  dan  kebijakan  luar  negeri republik ini, dalam realitasnya optimisme para cendekiawan itu meleset karena  mereka  lupa  kalau  sentimen- sentimen primordialisme yang semenjak semula sudah ada dan hendak selamanya dengan kebhinekaan.
Liddle, R. William (2016) mengatakan,  bahwa  kebhinekaan  itu telah teruji, meski goncangan politik dan ledakan  politik  etnisitas  begitu  besar

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
dirasakan  pengaruhnya.  Namun  yang mesti  diperhatikan  bahwa  kehadiran negeri  selalu  ada  dalam  melindungi warganya.  Gambaran  itu  dapat  terlihat dalam  pertikaian  Dayak  vs  Madura, peristiwa  kekerasan  politik  Mei  1998  di Jakarta, pengusiran etnis Buton vs Bugis serta Makassar di Ambon. Berbagai kasus SARA  tersebut,  harus  menjadi  cermin kebangsaan bahwa negara itu harus lebih awal hadir di dalamnya.
Fakta  realitas  tersebut,  adalah kenyataan  empiris  dari  gerakan  politik identitas yang dapat menciptakan konflik baru  dibeberapa  wilayah  lainnya, misalnya  identitas  yang  mengusung pergerakan  massa  dengan  tujuan  untuk menggoyang  kekuasaan  secara  sengaja dan  isu-isu  desentralisasi  demi  keadilan dan  kesejahteraan  dengan  melahirkan konsep  putra  daerah.  Hal  inilah  yang seharusnya  diwaspadai  bahwa  politik identitas  adalah  bibit  perpecahan sehingga  diperlukan  pemahaman  baru dari politik identitas sebagai bagian dari kebangsaan republik ini.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersandar  kepada metode kualitatif deskriptif yang berkait dengan  politik  identitas  dalam  proses demokrasi di Indonesia setelah bergeser dari  cengkraman  kekuasaan  otoriter
Orde  Baru  dengan  melihat  dari  sudut pandang  sosiologis.  Menurut  Creswell (2014)  setiap  kajian  selalu  diawali dengan  sebuah  proses  ilmiah  dengan harapan dapat membuka persoalan yang tengah diteliti yang berhubungan dengan sosial  kemasyarakatan.  Dalam  konteks ini, kajian dapat merekonstruksi gambaran  secara  menyeluruh  yang disajikan dengan laporan dan pandangan yang  logis  dan  jelas.  Kajian  ini menggunakan  data  skunder  dengan dukungan  berbagai  literasi  yang  relevan seperti  jurnal,  buku,  makalah,  media massa  offline,  online,  dan  lainnya  yang dipandang  dapat  menunjang  pengayaan dalam penelitian ini.

## Pembahasan

## 1. Praktik  Politik  Identitas  Masa Lalu
Semasa  Orde  Baru  kekuasaan  otoriter begitu  kuat  dalam  melaksanakan  roda pemerintahan  yang  mampu  menekan berbagai  gejolak  yang  dipandang  dapat merongrong negara. Meski diakui bahwa banyak  diantara  masyarakat  lokal  yang kecewa  atas  ketidakadilan,  namun pemerintah Orba mampu mengantisipasi dalam  mempercepat  munculnya  bibit ketegangan  politik  akibat  gerakan identitas kesukuan, ras, dan agama.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
Gejolak politik di Papua misalnya, terendus  akibat  adanya  kecemburuan masyarakat  setempat  yang  begitu  tajam dalam  kesejahteraan  dan  keadilan  serta birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah  pusat.  Di  samping  adanya tekanan  politik  luar  negeri  yang  sengaja membuat kegaduhan terhadap kebhinekaan.  Hal  serupa  juga  dengan Riau,  politik  identitas  yang  dibangun dengan  narasi  putra  daerah  semakin mengemuka.  Artinya,  harapan  dan dambaan agar putra daerahnya memimpin untuk daerahnya sendiri, dan memproteksi diri secara politis terhadap etnisitas lain untuk sama-sama membaur demi  kemajuan  dan  kemakmuran. Mirisnya,  politik  identitas  ini  terus diperjuangan  oleh  para  elite  politis  bagi politisi  daerah,  seakan  tidak  ada  ruang bagi etnisitas lainnya.

## a. Kasus  Papua  dengan  Birokrasi dan Dominasi Pendatang
Kasus  klasik  di  Papua  adalah
adanya ketidakberdayaan dan keterbelakangan  masyarakat  sebagai pemukim  asli  pribumi.  Isu  klasik tersebut, merupakan propokatif informatif  terhadap  kondisi  sebenarnya yang sengaja di lempar ke publik dengan tujuan memudarkan kepercayaan terhadap  pemerintah.  Bahkan  isu  yang
belakangan  ini  didengungkan  adanya dominasi birokrasi oleh kaum pendatang, yang sebenarnya tidaklah demikian.
Konstruksi  politik  identitas  yang menjadi kekhawatiran di Papua menurut Syansuddin Haris (1999) terjadi perpecahan  kebangsaan  dengan  terjadi kelompok  komunal  yang  bersebrangan dengan  NKRI.  Implikasi  lain  yakni munculnya  separatis  Papua  harus seimbang dengan pengambilan keputusan  pemerintah  pusat  dalam mengakomodir  mereka  yang  merasa termarginalkan.  Dalam  aspek  aparatur pemerintah  pusat  maupun  daerah dipandang  belum  melahirkan  putra daerah Papua.
Sumberdaya  aparatur  birokrasi yang seimbang baik dalam Pemda sendiri maupun dalam Kantor Wilayah Departemen  Teknis  di  Daerah  Provinsi dan  Kabupaten  dimungkinkan  diisi  oleh sumberdaya manusia setempat. Sehingga tidak  dijadikan  isu-isu  politik  identitas oleh orang-orang yang memiliki kepentingan  politik  pecah  belah.  Selain itu,  diakui  atau  tidak  Papua  masih menyisakan masalah konflik politik yang cenderung  terabaikan  oleh  pemerintah pusat.
Dominasi  sumberdaya  manusia akan  memunculkan  gesekan  sosial  dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
kultural  sehingga  melahirkan  bentuk kekecewaan  struktural  yang  panjang. Menurut  Syansuddin  Haris,  ada  dua bentuk  kekecewaan  di  Papua,  yakni; Pertama,  mampu  membangkitkan  rasa solidaritas  sesama  suku  karena  merasa satu perasaan dan dialaminya oleh setiap individu  sebagai  bagian  dari  kelompok. Kedua, Kekecewaan yang berkepanjangan  dapat  diekspresikan dengan  menentang  atau  keinginan memisahkan diri dari NKRI.
Dalam  perspektif  politik  identitas Papua,  gerakan  pribumi  menuntut referendum adalah implikasi dari adanya eksploitasi politik dan kebijakan pemerintah  pusat  yang  tak  berkeadilan. Akhirnya,  para  elite  politik  yang bersebrangan berusaha mendorong politik  identitas  dengan  membenturkan dengan  kebhinekaan.  Padahal,  usaha yang  mempermasalahkan  legimitasi dapat dilakukan dengan usaha membangun  kesamaan  politik  kesukuan dalam  rangka  menndapatkan  hak  dan kewajiban dari pembangian sumberdaya baik secara ekonomi maupun politik. Dan bukan  lagi  mengusung  politik  identitas yang  jelas-jelas  telah  terkontaminasi politik kepentingan asing.
b. Isu Primordial di Riau
Isu  primordial  di  Riau  seringkali diusik  oleh  para  elite  politik  untuk menekan  lawan  politik.  Sikap  yang sangat kentara ketika pilkada, dimana isu primordial  menjadi  gorengan  politik. Dari  sisi  marketing  politik  identitas memang  efektif  untuk  tujuan  politik, namun  yang  perlu  dipahami  adalah jangan kepentingan sesaat/lokal mengorbankan kepentingan nasional.
Salah  satu  peletak  dasar  penting adalah pendekatan primordialis-kultural, bahwa dibalik ikatan-ikatan kekeluargaan  atau  kekerabatan  terdapat “a  complex  of  siginificant  relational qualities”  yang  harus  dipahami  sebagai primordial  dan  tidak  hanya  merupakan suatu  fungsi  interaksi,  tetapi  memiliki keberakaran  di  dalam  ikatan-ikatan darah  (Edward,  1999).  Ikata-ikatan primordial  itu  bersifat  involunter  dan memiliki daya paksa yang mentrasendensi  alinasi-aliansi  serta relasi-relasi  yang  dipengaruhi  oleh interes-interes  situasional  dan  kondisi- kondisi  sosial  (Geertz,  1973).  Demikian pula  dengan  mendapat  Durkheim tentang  perangkat  hukum  represif,  yang merupakan  wujud  dari  kesadaran  dan representasi  kolektif  dalam  masyarakat asli  dalam  konteks  pembicaraanya

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
tentang  solidaritas  sosial-mekanikal (Durkheim, 1994).
Di  satu  sisi,  politisasi  identitas dengan mengoreng primordial secara tak langsung  akan  membangun  kekuatan penolakan.  Meski  di  dalamnya  terdpat aspirasi  politik  masyarakat  adalah sebuah fakta sosial yang harus ditangkap secara  cerdas  oleh  para  elite  politik. Karena  itu  perlu  difahami,  bahwa  isu primordial,  sebaiknya  dijadikan  kajian bersama  dalam  konteks  memahami persoalan  kebangsaan  di  masa  datang. Putra  daerah  adalah  aset  bangsa  dan telah  atur  oleh  perundang-undangan agar  memberikan  kontribusi  nyata terhadap  pembangunan  daerah  dan bangsa ini.
2. Politik Identitas

## Pasca Reformasi
Politisasi  identitas  rupa  tak  lupa untuk  berhenti  tetapi  terus  bergulir dengan  desentralisasi  dan  topik  politik yang  berbeda,  meskipun  makna  serupa. Buchari (2014) mengatakan, era reformasi  telah  membuka  gerbang  bagi bangsa ini kearah keterbukaan, demokrasi, Otda, dan desentralisasi yang telah  menggugah  kesadaran  etnisitas bangsa yang pluralisme. Dengan kesadaran  etnisitas  tersebut,  juga  telah melahirkan  sikap-sikap  intolerasi,  dan
adanya  arogansi  keadaerah  untuk  bebas dari  urusan  pemerintah  pusat  dengan mendominasi penguasaan terhadap eksploitasi sumberdaya alam.
Pluralisme etnisitas telah
memberikan  ilustrasi  nyata  bagi  bangsa ini bahwa anugrah illahi begitu besar dan harus disyukuri. Jangan dengan perbedaan  tersebut,  harus  dibenturkan dengan  kepentingan  politik  identitas yang  sebenarnya  sudah  terlewatkan dengan  meleburkan  diri  menjadi  suatu bangsa.  Kebangkitan  kembali  kesadaran politik  etnisitas  tidak harus disandarkan dengan  kepentingan  politisasi  dalam merebut  kekuasaan,  tetapi  itu  semua dijadikan  suatu  aset  bangsa  yang terdapat  dalam  keunikan  dan  keaslian sumberdaya  daerah  sebagai  pijakan dalam  arah  politik  daerah  untuk mencapai kesejahteraan.
Masyarakat  yang  mulai  melek dengan kemajuan pendidikan diuntungkan  dengan  adanya  penguatan kesadaran  politik,  sehingga  secara bersama-sama  membangun  konstruksi hukum  dan  politik  daerah  kearah  yang berkeadilan.  Hal  ini  menunjukkan adanya  pondasi  baru  dalam  masyarakat menuju  sejahtera.  Namun,  perlu  pula melihat dimana adanya penguatan dalam kesadaran  politik  etnisitas  tersebut,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
menunjukkan  terjadinya  ketimpangan sosial, seperti penggusuran, pengambilalihandan  paksa,  permainan terhadap  jabatan-jabatan  strategis  di tingkat lokal, sehingga mengesampingkan  integritas.  Hal  ini seharusnya tidak boleh terjadi lagi dalam kekuasaan  daerah,  sehingga  terpautnya ketidakadilan rakyat (Maarif, 2012).

## a. Isu Politik Identitas di Kalbar
Di  era  keterbukaan  ini  telah  membawa Kalimantan  Barat  (Kalbar)  kepada kebangkitan  politik  identitas  atau etnisitas  yang  mendorong  para  elite Dayak dan Melayu saling lomba berunjuk mengaktualisasikan  diri  mereka  masing- masing.  Slogan  politik  identitas  diantara mereka  mulai  dimainkan  dan  gesekan sosial  pun  terjadi,  sehingga  membuat para  elite  Melayu  khawatir.  Hal  yang terjadi dalam ranah politik kepemimpinan  daerah,  dimana  etnisitas Dayak  mulai  mengungguli  banyak  hal termasuk ekonomi dari Mellayu.
Kesuksesan etnisitas Dayak membuat  etnisitas  Mellayu  menjadi khawatir. Munculnya putra daerah Dayak dalam  kepemimpinan  daerah,  ada kekhawatiran  bahwa  mereka  akan ditinggalkan  atau  bahkan  dimusuhi  oleh orang-orang  pribumi  yang  tengah bergerak  menuntut  suksesi  dalam
kancah  kepemimpinan  kepala  daerah. Persaingan  juga  dirasakan  oleh  orang Melayu  yang  sama-sama  merespon setiap  suksesi  kepemimpinan  kepala daerah.  Artinya,  ada  pembagian  kue kekuasaan  dari  para  elite  politik  dari masing-masing  etnisitas.  Khususnya untuk jabatan bupati dari masing-masing etnis.  Sebagai  ilustrasi  dari  fakta  yang terjadi  dimana  kekuasaan  itu  terbelah, apabila  dari  etnisitas  dayak  jadi  kepala daerah atau bupati, maka orang wakilnya dipastikan  dari  Melayu,  demikian  juga sebalikknya.
Historis Dayak dan Melayu adalah dua kelompok besar di Kalbar.
Perbedaan identitas keduanya dilatarbelakangi oleh perbedaan keyakinan yakni
Islam. Muslim khususnya  pribumi  Kalbar  sebagai Melayu,  sedangkan  non  muslim  pribumi adalah  Dayak.  Dari  penelusuran  historis bahwa  identitas  Melayu  lebih  dulu diterima secara luas, setelah itu identitas Dayak  baru  kemudian.  Kedua  kelompok ini  hidup  bersama  dalam  zona  geografi dan  sosial  yang  sama.  Interaksi  antar suku di hampir semua  aspek kehidupan, mulai  administrasi,  ekonomi,  sosial, pendidikan, dan sebagainya.
Identitas keduanya selain diwarnai  pasang  surutnya  hubungan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
mereka baik dalam persaingan, ketegangan, dan konflik serta memperkuat  identitas  masing-masing, juga  budaya  sebagai  penanda  simbolis yang  memberikan  ciri  dari  masing- masing  etnisitas  tersebut.  Dalam  proses penguatan  dan  pemertahanan  identitas tersebut, malah membuat kedua kelompok  terlihat  semakin  dipisahkan oleh pembatas yang tebal dan jelas.
Identitas  Dayak  dan  Melayu  memang tetap cair dan terus menerus mengalami perubahan.  Namun  gerakan  perubahan identitas itu cenderung membawa kedua kelompok  ke  arah  yang  berlawanan, sehingga  semakin  memperlebar  jarak antara keduanya (Yusriadi, Hermansyah, 2017).  Sebaliknya,  sifat  cair  identitas yang  dapat  terus  menerus  berubah dalam konteks yang saling mendekatkan hubungan  antara  kelompok  Dayak  dan Melayu  baru  dilakukan  dalam  konteks yang terbatas serta belum memunculkan kesan  yang  signifikan.  Pasti  saja  situasi serupa  ini  menimbulkan  kekhawatiran bayak pihak. Oleh sebab itu agar rivalitas bergerak  ke  arah  yang  lebih  positif, pembentukan  identitas  dari  bahan budaya  mesti  dicoba  dalam  konteks mendekatkan 2 kelompok utama tersebut. Konsep budaya sebagai perekat bangsa  ataupun  konsep  kehidupan
multikultur  harus  diwujudkan  secara nyata dan teraktualisasi dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

## b. Isu Politik Identitas di Kalteng
Sesungguhnya  apa  yang  menjadi warna  identitas  di  Kalbar demikian  pula halnya serupa di Kalteng. Bedanya dalam pola penguatan politik identitas didominasi  Dayak,  guna  membentengi orang  pendatang.  Sebab  itu,  isu  putra daerah  diusung  secara  masif.  Hal  ini terjadi  disebabkan  karena  etnisitas Dayak  merasa  disingkirkan  secara sistematis yang notabene warga pribumi. Ada  indikasi  bahwa  etnisitas  dayak digeser  demikian  agar  mereka  menjadi penonton  di  tanah  leluhurnya  dan dikoptasi  aktor  leader  pendatang  dari luar  Kalteng.  Karenanya  cukup  menjadi alasan  putra  daerah  menjadi  tuan dikampung  halaman  sediri  sebagai penerus sejarah leluhur. Betapa pentingnya  kepemimpinan  yang  berasal dari  tanah  leluhur  atau  putra  daerah terus  bergulir  dengan  begitu  cepat  di dataran Kalteng.
Aspirasi  politik  etnisitas  dari masyarakat  Kalteng  dalam  berdemokasi tidak  bisa  dibatasi  atau  dikatakan prematur  karena  ngotot  mengusung terus menerus putra daerah untuk tampil dalam berbagai kepemimpinan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
daerahnya. Adanya sentimen kedaerahan dalam  proses  politik  pada  tingkat  lokal ini,  dipandang  lawan  politiknya  sebagai bentuk  aspirasi  dangkal  karena  telah menutup  kran  politik  demokrasi  di Kalteng  dalam  konteks  kepemimpinan daerah.  Artinya,  ada  keinginan  politik dalam  meraih  kekuasaan  di  tataran politik  lokal  yang  kini  menjadi dinamika diranah  politik  isu  Kalimantan  Tengah. Yang perlu diwaspadai adalah munculnya  berbagai  petualang  politik yang ikut memancing di air keruh dengan turut menggerakan politik identitas demi tujuan politik tertentu.

## c. Isu Putra Daerah di Riau
Secara  umum  politik  identitas juga  tampil  di  Kepulauan  Riau,  sejak pemerintah  Orba  perjuangan  tersebut tidak pernah surut. Eskalasi politik terus mengalami perubahan terutama persoalan kepemimpinan daerah.
Sebagian  elemen  masyarakat  terdorong isu  putra  daerah  tidak  hanya  ditataran elite politik, namun euforianya sampai ke akar  rumput  (grassroot).  Akhirnya, manyarakat  Riau  berhasil  mendudukan putra daerah sebagai tonggak kepemimpinan  daerah  jadi  Gubernur Riau  pasca  rontoknya  reformasi  setelah lenggsernya  Orde  Baru  Soeharto.  Tidak
hanya sampai disitu keinginan merambah bupati pun terwujud.
Politik  Identitas  juga  terus berlanjut,  yakni  mulai  menggerus kedalam  struktur  perangkat  birokrasi pemerintah  daerah  mulai  jabatan- jabatan  dinas,  kabag  sampai  camat hingga  kepala  desa  digeneralisasi  putra daerah. Bahkan terus merangsek kepada korporasi non pemerintah juga diakuisisi oleh  para  elite  lokal.  Kini  kritikan  pun mulai  bermunculan,  ternyata  orang  Riau juga rakus kuasa. Kondisi ini mengilustrasikan betapa derasnya politisasi  identitas  guna  mengendalikan semua  unsur  srategis  yang  dimulai jabatan  penting  sampai  kepada  lever yang bukan domainnya sebagai pernyataan yang keliru terhadap pemaknaan politik desentralisasi.

## d. Isu Sumberdaya Ekonomi
Dalam aspek perekonomian nasional  dan  pasar  bebas,  dimana pemerintah pusat mendorong masyarakat daerah untuk berperan aktif dalam  mengambil  peluang  pasar  global, namun  tetap  komitmen  bernaung  dalam ikatan  tradisi  dan  solidaritas  pada lingkup  yang  kecil,  seperti  kesukuan, agama,  kedaerahan  dan  golongan berdasarkan strata ekonomi, maka disini juga  muncul  ekspresi  diri  yang  berbau

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
identitas tanpa kompromi untuk menolak  kekuasaan  yang  dipandang dapat mengganggu kelangsungan hidupnya.  Intinya  ada  proteksi  bagi pendatang  untuk  sama-sama  berbaur pada  bidang  perekonomian  di  sebagian kawasan Kalimantan Barat dan Tengah.
Persoalan  identitas  yang  muncul Kalbar  yang  secara  umum  mayoritasnya adalah etnisitas Dayak harus diakui telah lama  melakukan  perlawanan  terhadap korporasi asing non etnisitas yang masuk kewilayahnya.  Sentimen  etnisitas  Dayak terhadap korporasi asing dalam mengesploitasi  hutan  dan  energi  telah berlangsung  lama  yang  tidak  jarang dilakukan dengan cara gerakan kekerasan.
Intinya tuntutan keadilan
ekonomi  etnisitas  Dayak  dan  etnisitas masyarakat Riau berbeda meski tujuannya
serupa. Dalam mengekspresikan  tuntutannya  tersebut etnisitas  Dayak  cukup  keras,  sedangkan perjuangan  masyarakat  Riau  untuk mendapatkan  hak-hak  ekonomi  yang lebih  adil  dilakukan  dengan  cara terorganisir  dan  damai.  Meski  hasilnya sama apa yang diperoleh dari pemerintah  pusat,  karena  pusat  melihat tekanan  politik  lokal  diharuskan  untuk merealisasikan usulannya.

## 3. Mengemas  Politik  Identitas Dalam Demokrasi Indonesia
Bangkitnya kembali politik identitas lokal di Indonesia saat ini tentu dihiasi  dengan  bermacam-macam  isu mulai  nasionalisme  sampai  agama. Dalam  perkara  tersebut,  timbul  konflik antar keduanya. Ditilik secara mendalam, historis  demokrasi  Indonesia  memang terbangun  dari  kedua  hal  tersebut. Landasan  Islam  telah  membagikan donasi yang besar terhadap kemerdekaan  bag  bangsa  ini,  serta disepakatinya  ideologi  Pancasila  sebagai falsafah  bangsa  ini.  Tetapi  dengan pergeseran dalam berdemokrasi perebutan  kekuasaan  politik  telah kembali  mengulang  sejarah  kelam bangsa,  bahwa  politik  identitas  menjadi suatu  perlengkapan  propaganda  untuk meraih  kekuasaan.  Konflik  politik identitas  setidaknya  telah  menyadarkan kita  bahwa  Indonesia  dibangun  dengan fluralisme dengan sejumlah kepentingan- kepentingan  politik  saat  itu,  agar Indonesia tetap menjadi negara kesatuan yang utuh. Tentu saja kesatuan tersebut, mengesampingkan isu-isu identitas demi kepentingan  negara  yang  sejahtera  dan keadilan.
Perubahan berdemokasi di Indonesia  di  tengah  etnisitas  yang  multi

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
etnis  menjadikan  kelompok-kelompok disatukan  dalam  bingkai  demokrasi konsosiasional, agar meminimalisir terjadi konflik. Artinya, dengan demokrasi  konsolidasi  maka  berbagai etnisitas dapat merembes secara teritorial  dan  genetika.  Sementara  dari perspektif politik
demokrasi konsosiasional  dapat  terbangun  kondisi yang  kondusif  dan  harmonis  antar etnisitas.
Membangun konstruksi
demokrasi  konsosiasional  di  Indonesia tidaklah mudah. Membutuhkan persyaratan  dan  peraturan  yang  dapat ditaati secara bersama-sama oleh semua komunitas  dan  elemen  bangsa  ini. Indonesia  yang  plural  mampu  menjadi pembilahan  SARA-nya  ditataran  lokal. Menurut  pendapat  Lijphart  (1994) bahwa praktik demokrasi konsosiasional, yakni;  adanya  itikad  dan  kemampuan untuk  mengakomodir  adanya  resistensi instabilitas pada tingkat fragmentasi dan polarisasi  sosialnya  tinggi.  Adanya komitmen  dalam  memelihara  keutuhan negara  dan  bangsa.  Artinya,  para  elite politik dan tokoh masyarakat bertanggung  jawab  mencegah  adanya disintegrasi.  Adanya,  kemampuan  dalam mengangkat  persoalan  kultural  di masing-masing cleavages ke tingkat yang
lebih  tinggi,  dan  adanya  kemampuan untk  mencari  solusi  penyelesaian  bila terjadi  konflik  di  ranah  masing-masing sub  kultur  sehingga  ditemukan  formula yang  tepat  bagi  persoalan  identitas kultural.
Demokrasi  Indonesia  tentu  saja berbeda  dengan  dunia  barat.  Demokrasi prosedural  yang  berlaku  di  Barat,  sulit diterapkan di wilayah Indonesia. Dengan kata  lain,  konstruksi  demokrasi  di negara-negara membangun adalah demokrasi yang tidak lazim (Uncommon democracy).  Sebagaimana  logika  dari
Arent
Lipjhart yang berhasil merumuskan  konsep  alternatif  sebagai corak demokrasi di negara-negara dunia ketiga.  Konsep  Lipjhart  menjelaskan, sebagai  suatu  kombinasi  antara  unsur tradisional-primordial dengan nilai demokrasi  modern,  maka  dibangun  atas realitas  masyarakat  yang  pluralis  dan multi-etnik (primordial) dengan mengaitkan keberadaan institusi demokrasi.  Konsep  kemudian  dikenal dengan Demokrasi Konsosiasional
(Consociational Democracy). Secara
umum,  ciri-ciri  demokrasi  dapat  dilihat dan  dipraktikan  di  beberapa  negara seperti di Asia, Malaysia dan Afrika.
Demokrasi konsosiasional di negara  yang  pluralitas  sosial  dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
keragaman  budaya  menjadi  ancaman serta  tantangan  serius  agar  tetap menjaga  integrasi  bangsa.  Kebebasan  di luar kontrol berkemungkinan menimbulkan  konflik  bagi  disintegrasi bangsa.  Namun,  pada  sisi  lain  tuntutan demokratisasi  juga  tidak  mungkin dielakkan, dan harus mampu memberikan  ruang  terhadap  kekayaan keanekaragam kehidupan sosial, budaya, dan  unit  politik  lokal.  Fenomena  ini mengukuhkan  pendapat,  bahwa  wujud demokrasi  lebih  pada  makna  substansi dibanding  dengan  bentuk  demokrasi yang  dasarnya  memang  tidak  mungkin sama.  Oleh  karena  itu,  perbedaan  latar belakang  sejarah,  sosial,  budaya,  politik dan perubahan global bentuk atau model demokrasi  dalam  praktiknya  bisa berbeda (Adnan Buyung, 2010).

## Simpulan
Adanya penguatan politik identitas  dari  golongan  entitas  tertentu merupakan  gambaran  konstelasi  politik kedaerah.  Dimana  politik  hipokrit  dari entitas yang tereuforia sehingga terbangun  dua  dikotomi  politik,  yakni munculnya  kekuatan  tokoh  daerah sebagaimana  yang  terjadi  dibeberapa daerah  yang  kental  isu  putra  daerah ketika  terjadi  dalam  pergulatan  politik pemilihan  kepala  daerah.  Pada  sisi  lain
wajah politik identitas dapat terimplementasikan dalam sebuah perjuangan  daerah  sebagai  nilai  tawar politik guna menggering alokasi anggaran dari pemerintah pusat, dimana dalam proses politik desentralisasi jelas- jelas  terbalut  oleh  isu-isu  kekuatan kedaerahan.  Makna  yang  terkandung penuh  dengan  sarat  politik  yang dikhawatirkan  bukan  hanya  mengancam demokrasi  dengan  identitas  namun menjadi  indikasi  politik  memudarnya nasionalisme yang lama terbangun.
Politik identitas dalam demokrasi di Indonesia tepatnya dalam dua dekade ini  belum  memberikan  arah  kepada substansi  demokrasi  yang  diharapkan. Artinya,  pergeseran  politik  dalam berdemokrasi  masih  dalam  tataran prosedural  pada  persoalan  pemilu  dan pergantian  para  elite  politik  yang bermain.  Tujuan  hakikinya,  kehidupan masyarakat  yang  sejahtera  secara demokratis masih dalam batas keinginan. Berbagai  persoalan  bangsa  terhadap kasus  intoleransi  dan  kekerasan  masih menyelimuti  kuat  dengan  sentimen identitas  atas  dasar  sekelompok  etnis dan agama yang berdampak diskriminasi serta  munculnya  eksklusivitas  identitas golongan  tertentu  dan  merendahkan golongan lain yang berbeda.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
Kondisioning seperti itu menjadi mediun untuk  digunakan  kepentingan  politik sesaat  oleh  para  elite  politik  untuk mempertajam  sentimen  identitas  dan agama untuk kepentingan politik kekuasaan  disaat  menjelang  pemilu.  Hal ini  yang  membuat  demokrasi  di Indonesia  menjadi  resistensi  terhadap perpecahan baik secara kultural maupun kebangsaan.

## Daftar Pustaka
Abdillah,  U.  (2010).  Politik  Identitas
Etnis :  Pergulatan  Tanda  Tanpa Identitas. Indonesia Tera.
Abdillah,  U.  (2012).  Politik  Identitas Etnis:  Pergulatan  Tanda  Tanpa Identitas. Indonesia Tera.
Adnan  Buyung,  N.  (2010).  Demokrasi Konstitusional.  Kompas  Media Nusantara.
Ambardi,  K.  (2009).  Mengungkap  Politik Kartel:  Studi  Tentang  Sistem Kepartaian  di  Indonesia  Era Reformasi. Gramedia & LSI.
Anam,  H.  F.  (2019).  Politik  Identitas Islam  dan  Pengaruhnya  Terhadap Demokrasi di Indonesia Pendahuluan Politik Identitas dan Demokrasi :  Kerangka  Teoritis.
Jurnal  Pemikiran  Politik  Islam,
2(2), 181 – 188.
Asmore.  Richard,  D.;  Jussim,  L.  Dan Wilder,  D.  (2011).  Socail  Identity, Intergroup  Conflict,  and  Conflict
Reduction. Oxford University Press.
Buchari,  S.  (2014).  Kebangkitan  etnis menuju  politik  identitas.  Yayasan
Pustaka Obor Indonesia.
Chriost,  D.  M.  G.  (2011).  Language,
Identity and Conflict: A
Comparative  study  of  language  in ethnic  conflict  in  Europe  and Eurasia. Routledge.
CNN.  (2022).  Politik  Identitas  Tak  Lagi Dominasi  Pemilu  di  2024.  CNN. https://webcache.googleusercont ent.com/search?q=cache:hkGJiJiq H2IJ:https://www.cnnindonesia.c om/nasional/20220420020550- 32-786920/politik-identitas-tak- lagi-dominasi-pemilu-di-2024- apa- alasannya+&cd=1&hl=id&ct=clnk &gl=id
Creswell,  J.  W.  (2014).  Penelitian Kualitatif  dan  Desain  Riset. Pustaka Pelajar.
Diamond,  D.  L.  M.  (2011).  Demokrasi
Pada  Masyarakat  Majemuk  dalam Larry
Diamond dan Mars
FPlattner.  Nasionalisme,  Konflik Etnik dan Demokrasi. ITB Pres.
Durkheim,  E.  (1994).  The  Division  of Labour  in  Society.  The  MacMillan
Press.
Edward,  S.  (1999).  Primordial,  Personal,
Sacred,  and  Civil  Ties  in  Center and Periphery: Essays in
Macrosocioloy. Chicago University Press.
Geertz,  C.  (1973).  The  Integrative Revolution:  Primordial  Sentiment and  Civil  Politics  in  the  New States”  in  The  Interpretation  of Cultures. Basic Books.
Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas  Di  Ranah  Lokal.  Journal of  Government  and  Politics,  3(1),
109 – 126. https://doi.org/10.18196/jgp.201 2.0007
Hayes,  C.  J.  (2007).  Self- Transformation :
Foucault,  Ethics  and  Normalizes Bodies. Oxford University Press.
Heller,  A  dan  Punsher,  S.  (1995).
Biopolitical  Ideologies  an  Their
Impact  on  the  New  Social
Movements.  A  New  Handbook  of
Political Societies. Blackwell Oxford. Idzam Fautanu, Buhori M, & H. G. (2020). Politik  Identitas  Dalam  Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017:Perspektif  Pemikira  Politik Nurcholish  Madjid.  Politicom, 2(2), 87 – 112. https://doi.org/10.15575/politico
n.v2i2.8146
Kiftiyah,  A.  (2019).  Upaya  Rekonsiliasi Politik
Identitas
Pasca
Pelaksanaan  Pemilu  2019  Di Indonesia Reconciliation Efforts of Identity  Politics  Post  of  Election 2019  in  Indonesia.  Jurnal  Analis Kebijakan, 3(1), 63 – 75.
Klinken,  H.  S.  N.  dan  G.  van.  (2012). Politik  Lokal  di  Indonesia.  YOI  & KITLV.
Lestari,  Y.  S.  (2018).  Politik  Identitas  di Indonesia:  Antara  Nasionalisme dan Agama. Journal of Politics and Policy, 1(1), 19 – 30.
Liddle,  R.  W.  (2016).  Partisipasi  dan
Partai  Politik:  Indonesia  Pada Awal  Orde  Baru.  Pustaka  Utama Grafiti.
Lijphart, A. (1994). Electoral Systems and Party  Systems :  A  Study  of Twenty-Seven  of  Democracies, 1945-1990.  Oxford  University Press.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
Maarif, A. S. (2010). Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia. Politik  Identitas  Dan  Masa  Depan Pluralisme Indonesia, 3 – 30.
Maarif, A. S. (2012). Politik Identitas dan Masa  Depan  Pluralisme  Kita.
Yayasan Abad Demokrasi.
Mietzner, M. (2008). Comparing
Indonesia’s  party  systems  of  the 1950s  and  the  post-Suharto  era:
From  centrifugal  to  centripetal inter-party competition. Journal of Southeast  Asian  Studies,  39(3), 431 – 453.
Nasrudin, J. (2019). Politik Identitas dan Representasi  Politik.  1,  34 – 47.
https://doi.org/10.1017/CBO978
1107415324.004
Nordholt,  HS.,  &  Klinken,  G.  (2017).
Politik Lokal Di Indonesia.
Yayasan  Obor  Indonesia  dan
KITLV Jakarta.
Robinson,  R.,  &  Hadiz,  V.  (2012).
Reorganizing  Power in  Indonesia:
The Politics of Oligarchy in Age of
Markets. Routletge.
Slater, D. (2004). Indonesian
Accuntability  Traps:  Party  Cartels and  Presidential  Power  After
Democracy  Transition.  Indonesia,
No. 78 (Oktober).
Syamsuddin  Haris.  (1999).  Indonesia  di Ambang Perpecahan. Erlangga.
Törnquist, O. (2013). Assessing dynamics of
democratisation:
Transformative politics, new institutions,  and  the  case  of Indonesia. Springer.
Winters,  J.  (2014).  Oligarchy  and Democracy  in  Indonesia.  In  M. Ford,  &  T.  Pepinsky,  Beyond Oligarchy:  Wealth,  Power,  and Contemporary Indonesian Politics. Cornell University Press.
Yusriadi, Hermansyah,  dan D. A. (2017). Etnisitas  di  Kalimantan  Barat. STAIN Pontianak Press.