Collaborative Governance dalam Penanganan Covid-19 di

## Kabupaten Poso
Karmila Akib 1* , Muhammad Yasser Fedayyen 2 , Sapruni 3
1,2,3 Administrasi Publik, Universitas Sintuwu Maroso Poso, Indonesia

## Abstract
This study aims to determine the collaboration process between stakeholders in handling Covid- 19  in  Poso  District  and  the  obstacles  faced.  The  method  used in this research  is  a  qualitative method  with  data  collection  techniques  through  observation  and  interviews  and  analysis  is carried out starting from reduction, data presentation and verification and conclusion drawing. The  results  of  the  study  explain  that  the  handling  of  Covid-19  in  Poso  Regency  can  run  well because  the  Poso  Regency  Regional  Government  applies  the  concept  of  Collaborative Governance.  Although  there  are  several  obstacles  in  the  collaboration  process  carried  out, namely the shortage of health workers and funeral workers, limited budget for the purchase of personal protective equipment, medicines, oxygen, Covid-19 test kits, isolation costs for health workers and incentives for health workers and tracking personnel, the unavailability of Covid-19 test  kits,  low  public  awareness  of  the  dangers  of  Covid-19  and  low  public  participation  in vaccination activities.
Keywords: Collaborative Covernance, Covid-19

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kolaborasi antar stakeholders dalam penanganan Covid-19  di  Kabupaten  Poso  dan  kendala  yang  dihadapi.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini  adalah metode  kualitatif dengan teknik pengumpulan  data melalui observasi  dan wawancara dan analisis dilakukan mulai dari reduksi, penyajian data dan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso dapat berjalan  dengan  baik  dikarenakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Poso  menerapkan  konsep Collaborative  Governance .  Walaupun  ada  beberapa  kendala  dalam  proses  kolaborasi  yang dilakukan yaitu kekurangan tenaga kesehatan dan petugas pemakaman jenasah, anggaran yang terbatas  untuk  pembelian  untuk  pembelian  alat  pelindung  diri,  obat-obatan,  oksigen,  alat  test Covid-19,  biaya  isolasi  untuk  tenaga  kesehatan  dan  isentif  bagi  tenaga  kesehatan  dan  tenaga tracking,  belum  tersedianya  alat  tes  Covid-19,  rendahnya  kesadaran  masyarakat  akan  bahaya Covid-19 serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan vaksinasi.
Kata kunci: collaborative governance , covid-19
* karmilaakib@yahoo.com
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## PENDAHULUAN
Secara  sederhana Collaborative
Governance dapat  dikatakan  sebagai sebuah kondisi dimana adanya kerjasama  antar  aktor,  antar  organisasi atau  antar  institusi  dalam  rangka pencapaian tujuan.
Collaborative Governance merupakan sebuah
paradigma  baru  dalam  memahami eksistensi  multi stakeholders dalam urusan-urusan publik (Nasrulhaq, 2020).
Ansell C dan Gash menyatakan Collaborative Governance mencakup kemitraan institusi  pemerintah  untuk  pelayanan publik  (Ansell  &  Gash,  2008).  Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama dimana mitra saling menghasilkan  tujuan  dan  strategi  dan berbagi  tanggung  jawab  dan  sumber daya (Davies & White, 2012).
Kolaborasi  dimaknai  berbeda  dari jaringan ( network ) dan kemitraan
( partnership ).  Menurut  Ansell  &  Gash,
jaringan
digunakan untuk menggambarkan bentuk kerjasama pemerintah  dengan  masyarakat  yang lingkupnya  lebih  plural,  informal  dan implicit  (Ansell  &  Gash,  2008). Kemitraan digunakan untuk menggambarkan  kerjasama  yang  lebih berorientasi  pada  koordinasi  daripada
consensus dalam pengambilan keputusan.  Kolaborasi  digunakan  untuk menggambarkan kerjasama yang formal, eksplisit dan berorientasi kolektif dalam pengambilan  keputusan    (Nasrulhaq, 2020).
Saat  ini  konsep Collaborative Governance menjadi  salah  satu  konsep dalam  kebijakan  publik  yang  cukup berkembang. Pergeseran government ke governance dimaksudkan untuk mendemokratisasi  administrasi  publik. Government menunjuk  kepada  institusi pemerintah  terutama  dalam  kaitannya dengan pembuatan kebijakan. Sementara itu, governance menunjuk kepada
keterlibatan Non Governmental Organization (NGO), kelompok-
kelompok kepentingan, dan masyarakat, disamping  institusi  pemerintah  dalam pengelolaan kepentingan umum, terutama dalam perumusan dan pelaksanaan  kebijakan  publik.  Berbagai kebijakan dan program diarahkan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat  dan  dilakukan  melalui tindakan kolektif dan proses kolaboratif (Dewi, 2019).
Salah satu penerapan Collaborative Governance dapat
dilakukan  dalam  penanganan  Covid-19. Penyebaran  wabah  virus  Corona  atau yang  lebih  dikenal  dengan  COVID-19 yang mengancam nyawa manusia, telah
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
menjalar ke seluruh bagian dunia. World Health  Organization telah  menyatakan bahwa  wabah  ini  sebagai  Kesehatan Masyarakat  Darurat  Internasional  pada 30  Januari  2020,  dan  pandemi  pada  11 Maret  2020  (Kurniawan  et  al.,  2021). Keberadaan  virus  yang  terus  menyebar kemudian  berdampak  pada    berbagai aspek  kehidupan   manusia  di   seluruh dunia,    termasuk    Indonesia.    Indonesia menetapkan  Covid-19  sebagai  bencana non-alamiah  berupa  wabah  penyakit yang perlu ditanggulangi (Thorik, 2020). Salah  satu  hal  yang  dapat  dilakukan untuk mengatasi masalah wabah Covid- 19 dan menekan penyebaran virus dapat dilakukan  melalui  kolaborasi  antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat.  Dalam  suatu  negara  atau wilayah  dalam  mencapai  suatu  tujuan diperlukan  adanya  kolaborasi  dari berbagai bidang terutama antara pemerintah, pihak swasta dan masyakarakat,  terlebih  pada  saat  ini hampir seluruh negara dikejutkan dengan  mewabahnya  virus  baru  yang menjadi permasalahan global.
Di Kabupaten Poso sendiri penyebaran virus ini sangat meresahkan. Beberapa  kasus  yang  terjadi  yaitu adanya  penolakan  dan  demonstrasi besar-besaran yang dilakukan masyarakat  terkait  pembukaan  rumah sakit darurat di salah satu hotel yang ada
di  Kota  Poso.  Masyarakat  menolak tempat  tersebut  dijadikan  rumah  sakit sementara  bagi  pasien  Covid-19  karena takut akan tertular dan mereka melakukan penutupan jalan. Juga terjadi penolakan  masyarakat  terhadap  lokasi pemakaman  massal  khusus  Covid-19 dengan  alassan  yang  sama  yaitu  takut tertular.  Kemudian  adanya  penolakan penanganan  pasien  meninggal  dengan prosedur tetap Covid-19 sehingga terjadi pengancaman terhadap petugas, kekurangan fasilitas dan tenaga perawat di rumah sakit, kekurangan alat pelindung  diri,  kekurangan  petugas pemakaman,  penutupan  pelayanan  bagi pasien  umum  rumah  sakit  akibat banyaknya  tenaga  kesehatan  yang terinfeksi Covid-19. Penolakan masyarakat terhadap diagnosa Covid-19 pada pasien yang meninggal akan tetapi mengharapkan  bantuan  duka  Covid-19. Juga adanya ketidak percayaan masyarakat  terhadap  pemerintah  daerah terhadap  pengelolaan  dana  Covid-19. Hal ini juga diperparah dengan kegamangan  yang  dihadapi  Pemerintah Daerah Kabupaten Poso untuk menangani penyebaran virus ini. Karena virus  Corona  ini  merupakan  virus  jenis baru  sehingga  banyak  pihak  yang  tidak tahu  dan  tidak  mengerti  penanganan virus  Covid-19.  Selain  itu  adanya keterbatasan yang dimiliki oleh
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
pemerintah  dalam  melakukan  aksi penanggulangan bencana pandemi
Covid-19 membutuhkan adanya kolaborasi  dari  berbagai  pihak.  Sampai dengan Juli 2023 jumlah kasus sebanyak 100 dan terbanyak di bulan Mei dengan jumlah kasus 59 dan 1 orang dinyatakan meninggal  dunia  (RSUD  dan  Dinkes, 2023).  Sedangkan  secara  nasional sampai  dengan  26  Juni  2023,  jumlah kasus  aktif  Covid-19  mencapai  angka 8.932 (https://covid19.go.id/).
Strategi  baru governance dalam dua dekade terakhir, yaitu collaborative governance yang  muncul  sebagai  gaya baru untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan
(Fatman  et  al.,  2023). Collaborative governance merupakan bentuk baru dari governance yang muncul sebagai strategi  baru  dalam  memerintah  dengan mengikut  sertakan stakeholders seperti aktor  swastsa  atau  privat  dan  aktor pemerintah  tetap  menjadi  aktor  final dalam pengambilan keputusan (Ansell & Gash, 2008).
Collaborative  Governance dalam kasus penanganan Covid-19 di
Kabupaten  Poso  dilakukan  dengan melibatkan  lintas  sektor  dan  pihak swasta serta masyarakat. Pola penanganannya merupakan inisiasi semua  sektor  mulai  dari  Pemerintah Daerah,    TNI  dan  Polri,  pihak  swasta
hingga  tokoh  masyarakat.  Masing- masing instansi dengan tugas pokok dan fungsinya kemudian berkolaborasi dalam  penanganan  Covid-19.  Satuan tugas  (Satgas)  penanganan  Covid-19  di Kabupaten Poso dibentuk  melalui Surat
Keputusan Bupati Poso Nomor
188.45/1245/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease  2019  (Covid-19)  Kabupaten Poso  dan  berkolaborasi  antar  semua instansi,  pihak  swasta  dan  tokoh masyarakat.  Proses  kolaboratif  dalam penanganan  Covid-19  di  Kabupaten Poso  diawali  dengan  komunikasi  antar anggota tim melalui pertemuan- pertemuan  rutin  yang  dilakukan  baik secara  tatap  muka  terbatas  maupun secara online . Komunikasi juga dilakukan melalui grup Whatapps
Satuan Tugas. Komunikasi juga dilakukan pihak Rumah Sakit,
Puskesmas serta Dinas Kesehatan  dalam koordinasi terkait pasien yang terinfeksi dan  jumlah  pasien.  Keterlibatan  pihak swasta dalam proses kolaborasi ini juga ditandai dengan pemberian bantuan baik berupa  alat  pelindung  diri,  alat  tes Covid-19, tabung oksigen hingga sembako. Tokoh masyarakat juga dilibatkan  dalam  proses  diskusi  dengan masyarakat  yang  melakukan  penolakan terhadap pembukaan rumah sakit sementara dan pemakaman massal.
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
141 92 53 43 22 26 146 228 87 44 16 10 908 11 13 3 7 8 4 22 45 15 8 1 1 138 1 10 100 1000 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jumlah
Data Pasien Covid-19 Rawat Inap RSUD Poso Tahun 2021
Pasien Rawat Inap Meninggal
Namun pada Bulan Februari 2021
terjadi pergantian kepemimpinan kepala daerah yang juga mengakibatkan terjadinya  pergantian  ketua  tim  satuan tugas  (satgas)  penanganan  Covid-19.
Padahal  saat  itu  jumlah  kasus  aktif  dan jumlah  yang  meninggal  masih  sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari gambar berikut ini:
Gambar 1.
Data Pasien Covid-19 RSUD Poso Tahun 2021
Sumber: RSUD Poso, 2022
Hal  inilah  yang  melatarbelakangi
penulis untuk mengkaji proses Collaborative Governance dalam penanganan  Covid-19  di  Kabupaten Poso.  Di  saat  kasus  melonjak,  terjadi transisi  Kepemimpinan  Daerah,  yang juga sekaligus sebagai ketua tim satgas, sehingga  keberlanjutan penanganan dan model kepemimpinan ketua tim
berikutnya dalam penanganan Covid-19 di  Kabupaten  Poso  menjadi  sangat menarik untuk diteliti.
Saat ini, Pemerintah telah menetapkan  status  pandemi  Covid-19 telah  berakhir  dan  mengubah  status Covid-19  menjadi  penyakit  endemic  di Indonesia.  Hal  ini  dinyatakan  pada Keputusan Presiden Republik Indonesia
(Keppres)  Nomor  17  Tahun  2023 tentang  Penetapan  Berakhirnya  Status Pandemi Corona  Virus  Disease 2019 (COVID-19)  di  Indonesia.  Melalui Keppres  ini,  Presiden  juga  mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat  COVID-19  dan  penetapan bencana  nonalam  penyebaran  COVID- 19  sebagai  bencana  nasional.  Sejak  5 Mei  2023,  WHO  juga  menyatakan bahwa  Covid-19  bukan  lagi Public Health  Emergency  of  International Concern (PHEIC)  (Aditama,  2023) . Namun  demikian,  walaupun  situasi Covid-19  sekarang  sudah  terkendali, masih ada beberapa hal yang perlu tetap diwaspadai, termasuk kemungkinan munculnya  varian  baru.  WHO  juga
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
menyatakan  bahwa  kewaspadaan  masih dperlukan  untuk  mencegah  penularan Covid-19 yang masih mungkin terjadi di masyarakat  karena  virusnya  masih  ada, pasiennya  masih  ada  dan  bahkan kematian  akibat  Covid-19  pun  masih ada.
WHO telah memberikan beberapa rekomendasi  kepada  seluruh  negara
anggota yang dapat dijadikan pedoman, salah satunya mengembangkan kapasitas internal  dengan  memperluat  koordinasi lintas  sektor  baik  dalam  mencegah, mendeteksi  dan  merespons  wabah penyakit/pandemic  dan  memperbaharui rencana kesiapsiagaan menghadapi pandemic ( Putri, dan Saraswati, 2023)
Gambar 2.
Data Pasien Covid-19 di Kabupaten Poso Tahun 2023 Sumber: RSUD dan  Dinkes, 2023
Berdasarkan  hal  tersebut  maka
Collaborative Governance
dalam penanganan  Covid-19  masih  sangat relevan  dilakukan  oleh  pemerintah  baik di  tingkat  pusat  maupun  daerah    dalam penanganan  dan  pengendalian  penyakit menular  agar  jika  pandemi  terjadi  lagi tidak  seberat  menghadapi  pandemi Covid-19.
Secara konsep Collaborative Governance merupakan  kegiatan  yang mengikat  antar  pihak-pihak  terkait. Pihak  tersebut  merupakan  mitra  dan partner  kerja  untuk  mencapai  suatu
tujuan  sesuai  dengan  ketentuan  dan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan  guna  menghasilkan barang  dan  pelayanan  (Dewi,  2019). Seperti  halnya  yang  juga  dikemukakan oleh  Gray  (Fatman  et  al.,  2023). kolaborasi  adalah  suatu  proses  berpikir untuk  menyelesaikan  masalah  publik sehingga  dapat  menemukan  solusi  dari permasalahan yang terjadi yang melibatkan  instansi  pemerintah,  swasta, dan lain-lain. Collaborative Governance merupakan  sebuah  usaha  dan  proses yang  terlaksana  secara  kolektif  oleh
9 0 0 10
59 14 8 100 0 0 0 0 1 0 0 1 0 50 100 150 Januari Februari Maret
April Mei Juni Juli Jumlah
Data Pasien Covid-19 Kabupaten Poso Tahun 2023
Rawat Inap
Meninggal
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
beberapa  pihak  diluar  pemerintah  yang berkerjasama atau berkolaborasi dengan pemerintah dengan tujuan untuk membuat  atau  mengimplementasikan kebijakan  publik  dengan  lebih  efektif dan  efisien  (Muta’al,  et  al,  2022). Kolaborasi merupakan bekerja bersama- sama  untuk  mencapai  tujuan  bersama yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. Kolaborasi  merupakan  proses  sosial yang  paling  dasar  yang  biasanya melibatkan  pembagian  tugas,  dimana setiap  pihak  yang  terlibat  mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung  jawabnya  demi  tercapaianya tujuan bersama (Bonso & Irwan, 2021).
Model Collaborative  Governance menurut Ansell C dan Gash A memiliki empat  variabel  luas  yaitu:  (1)  kondisi awal  yang  dipengaruhi  oleh  beberapa fenomena,  yaitu  para  stakeholders memiliki  kepentingan  dan  visi  bersama yang  ingin  dicapai,  sejarah  kerjasama dimasa lalu, saling menghormati kerjasama  yang  terjalin,  kepercayaan masing-masing stakeholders , ketidakseimbangan  kekuatan,  sumber daya,  dan  pengetahuan;  (2)  Desain kelembagaan berkaitan dengan tata cara dan  peraturan  dasar  dalam  kolaborasi untuk prosedural proses kolaborasi yang legal,  transparansi  proses,  inklusivitas partisipan,  dan  eksklusivitas  forum;  (3) Kepemimpinan berkaitan dengan
musyawarah yang dilakukan oleh stakeholders ,  penetapan  aturan-aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan,  memfasilitasi  dialog  antar stakeholders dan pembagian keuntungan bersama; (4)  Proses kolaboratif  diawali dengan  dialog  tatap  muka,  setelah melakukan  dialog  tatap  muka  dengan baik  maka  akan  terbangun  suatu kepercayaan yang nantinya akan berpengaruh  terhadap  komitmen  dalam proses  kolaborasi,  setelah  komitmen para stakeholders tinggi  akan  terjadi suatu    pemahaman  bersama  dalam perumusan  masalah,  identifikasi  nilai- nilai,  dan  misi  yang  jelas  (Ansell  & Gash, 2008).
Respon  dengan  pendekatan  sosial budaya karena makin meluasnya penyebaran  virus  tersebut  dan  sulitnya mengatasi pandemi ini lebih merupakan masalah sosial budaya dari pada masalah kesehatan.  Berdasarkan  hasil  penelitian yang  penulis  lalukan,  tantangan  yang juga  dihadapi  Pemerintah  Kabupaten Poso dalam penanganan Covid-19 yaitu belum  adanya  fasilitas  isolasi  mandiri terpusat dan kurangnya tenaga kesehatan karena  banyaknya  tenaga  kesehatan yang ikut terpapar Covid-19. Selain itu, kurangnya  sosialisasi  dan  pendekatan kepada  masyarakat  mengenai  Covid-19 sehingga  sebagian  besar  masyarakat Kabupaten  Poso  berpersepsi  negatif
yang  berakibat  penolakan  terhadap penempatan  pasien  Covid-19  di  salah satu  hotel  yang  ada  di  Kelurahan Lawanga  Kabupaten  Poso.  Masyakarat menolak hotel tersebut dijadikan tempat isolasi pasien Covid-19 karena berada di tengah-tengah  pemukiman  masyarakat dan  masyarakat  setempat  takut  tertular penyakit tersebut.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji lebih dalam terkait proses Collaborative Governance dalam  Penanganan  Covid- 19 di Kabupaten Poso.

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  di beberapa  Organisasi  Perangkat  Daerah yang  ada  di  Lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Poso yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),  Dinas  Kesehatan  dan  Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) Poso.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, yaitu untuk menggambarkan
Collaborative
Governance dalam  penanganan  Covid- 19 di Kabupaten Poso dan kendala yang
dihadapi.
Gambaran tentang Collaborative Governance
dalam penanganan  Covid-19  di  Kabupaten Poso ini diperoleh dengan melihat empat aspek  yaitu  kondisi  awal,  desain
kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaboratif. Sumber data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  primer  yang  diperoleh  secara langsung  dari  sumber  aslinya  melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi.  Sedangkan  data  sekunder diperoleh  melalaui  studi  kepustakaan, peraturan perundang-undangan, referensi-referensi  dan  dokumen  yang diperoleh dari lokasi penelitian.
Teknik  pengumpulan  data  dengan kajian  pustaka  dilakukan  melalui  studi pustaka  pada  buku  dan  jurnal  terbaru yeng  berkaitan  dengan Collaborative
Governance . Observasi dilakukan
dengan  kunjungan  ke  Kantor  Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD),  Dinas  Kesehatan  dan  Rumah Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  Poso  dan selanjutnya melakukan wawancara untuk  memperoleh  informasi  terkait Collaborative Governance dalam penanganan Covid-19. Untuk keabsahan data    digunakan  teknik  triangulasi  data. Menurut  (Sugiyono,  2013)  triangulasi data  merupakan  teknik  pengumpulan data  yang  sifatnya  menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada.
Hasil  wawancara,  observasi  dan dokumentasi  kemudian  diolah  dengan teknik  analisis  data  mulai  dari  reduksi data  atau  penyederhanaan  data  yang dilakukan dengan menyeleksi setiap data
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
yang  didapatkan.  Karena  data  yang diperoleh  jumlahnya  cukup  banyak, maka  perlu  untuk  dicatat  secara  teliti, dilakukan  pengkodean,  meringkas  dan membuat  bagian-bagian.  Reduksi  data dilakukan  selama  proses  pengambilan data itu berlangsung. Sedangkan penyajian  data  pada  penelitian  ini dilakukan  dengan  membuat  teks  naratif yang  berisi  tentang  catatan  yang  ada  di lapangan  dengan  tujuan  agar  lebih mudah  untuk  memahami  permasalahan yang  terkait  dalam  penelitian  dan  dapat melanjutkan  ke  tahap  berikutnya  yaitu penarikan kesimpulan.
Dalam  penelitian  ini,  data-data yang telah terkumpul dari informan akan dicatat secara rinci dan teliti. Kemudian hasil pencatatan tersebut akan dirangkum  dan difokuskan pada hal-hal penting yang berkaitan dengan permasalahan  penelitian  sehingga  hasil dari reduksi data memberikan gambaran yang  jelas  untuk  mempermudah  dalam penarikan kesimpulan. Langkah selanjutnya  setelah  proses  reduksi  data adalah  menyajikan  data  dalam  benyuk uraian  singkat,  bagan,  flowchart  dan sejenisnya.  Data  yang  telah  disajikan kemudian  akan  ditarik  kesimpulan  dan verifikasi.  Kesimpulan  disajikan  dalam bentuk  teks  naratif  yang  menjelaskan tentang Collaborative Governance
dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  Wibowo  &  Afriyani (Bonso  &  Irwan,  2021)    pemerintah dituntut mampu menjadi rujukan informasi yang berwibawa bagi masyarakat, di tengah situasi yang penuh ketidakpastian.  Dalam  situasi  pandemi Covid-19  yang  tidak  hanya  melanda Indonesia tetapi hampir di seluruh dunia, pemerintah dituntut untuk cepat tanggap terhadap  penanganannya.  Ada  empat pilar  komunikasi  publik  yang  terkait dengan COVID-19 antara lain: himbauan masyarakat untuk tetap tenang dan waspada, koordinasi dengan instansi terkait,  memberikan  akses  informasi  ke media,  pengarusutamaan  gerakan  cuci tangan  pakai  sabun  (Bonso  &  Irwan, 2021).  Dalam  penanganan  masalah Corona Virus Disease 2019 atau Covid- 19  di  Indonesia,  Pemerintah  melakukan kerjasama dengan beberapa pihak terkait atau dikenal dengan istilah Collaborative Governance .
Collaborative  Governance merupakan sebuah usaha dan proses yang terlaksana secara  kolektif  oleh  beberapa  aktor  di luar pemerintah yang berkerjasama atau berkolaborasi dengan pemerintah dengan  tujuan  untuk  membuat  atau mengimplementasikan  kebijakan  publik
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
dengan lebih efektif dan efisien (Muta’al, et.al, 2022)
Kolaborasi merupakan proses sosial  yang  paling  dasar  yang  biasanya melibatkan  pembagian  tugas,  dimana setiap  pihak  yang  terlibat  mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung  jawabnya  demi  tercapaianya tujuan  bersama  (Bonso  &  Irwan, 2021).Proses  kolaborasi  ini  dilakukan karena dalam upaya penanganan masalah  Covid-19  pemerintah  tidak dapat  bekerja  sendiri  dan  pandemi  ini memerlukan  penanganan  yang  cepat. Oleh  karena  itu  pemerintah  pusat maupun  pemerintah  daerah  di  seluruh Indonesia bekerja sama dengan beberapa pihak untuk menangani pandemi Covid-
19. Melalui Instruksi Presiden, Pemerintah  pusat  membentuk  Satuan
Tugas  Penanganan  Covid-19  baik  di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten.  Di  Kabupaten  Poso  sendiri, Pemerintah Kabupaten Poso membentuk Satuan  Tugas  (Satgas)  Penanganan Corono Virus Disease 2019 (Covid-19) .
Melalui  Satuan  Tugas  (Satgas) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) , Pemerintah Kabupaten Poso melakukan berbagai upaya untuk menangani  laju  penyebaran Covid-19 . Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan kolaborasi  antar  instansi,  pihak  swasta dan juga tokoh masyarakat.
Subarsono  dalam  (Fatman  et  al.,
2023) mendefenisikan bahwa
Collaborative  Governance tidak  hanya terbatas  pada stakeholder yang  terdiri dari  pemerintah  dan  non  pemerintah tetapi  juga  terbentuk  atas  adanya multipartner governance yang  meliputi sektor  provat  atau  swasta,  masyarakat dan  komunitas  sipil  dan  terbangun  atas sinergi  peran stakeholder dan penyusun rencana  yang  bersifat hybrid seperti halnya  dengan  kerjasama  publik,  privat dan sosial.
Hal  ini  juga  didukung  oleh pendapat  Emerson bahwa Collaborative Governance sebagai  proses  struktur dalam sebuah manajemen yang pengambilan keputusan kebijakan publik melibatkan beberapa aktor yang konstruktif  dan  berasal  dari  berbagai sektor  baik  itu  pemerintah,  swasta  dan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan,  dan  jika  dikerjakan  oleh  satu pihak  saja  maka  tujuan  tersebut  tidak dapat  dicapai  (Emerson  et  al.,  2012). Sedangkan  menurut  (Dwiyanto,  2011) dalam Collaborative Governance adanya penyampaian visi, tujuan maupun  strategi  dalam  aktivitas  yang dilakukan  antara  pihak-pihak  yang melakukan kerjasama untuk  mengambil keputusan secara independen dan memiliki  otoritas  dalam  mengelola dengan tunduk pada kesepakatan
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
bersama.  Masing-masing  pihak  yang
terlibat dalam Collaborative
Governance menyatukan visi dan tujuan kemudian mewujudkan secara bersama- sama.  Begitu  juga  yang  terjadi  dalam Collaborative Governance untuk penanganan  Covid-19  di  Kabupaten Poso.
Dalam Collaborative Governance , Ansell  dan  Gash  memiliki  4  (empat) Dimensi  yang  menjadi  rujukan  yaitu kondisi  awal,  desain  kelembagaan, kepemimpinan  fasilitatif  dan  proses kolaborasi. Kondisi awal dalam Collaborative
Governance
sangat menentukan dasar dari tingkat kepercayaan, masalah/konflik serta modal sosial yang dapat menjadi peluang dan  tantangan  dalam Collaborative Governance . Desain kelembagaan menjadi  aturan  dasar  dalam  kegiatan kolaborasi,  serta  kepemimpinan  yang menjadi  mediator  sekaligus  fasilitator dalam Collaborative Governance .
Sedangkan  Proses  kolaborasi  menjadi inti  dari Collaborative  Governance dimana dalam proses kolaborasi terdapat face  to  face  dialogue ,  membangun Kepercayaan,  membangun  komitmen, berbagi pemahaman serta hasil sementara  (Ansell  and  Gash  dalam (Molla et al., 2021).

## Kondisi Awal
Kondisi Awal dalam Collaborative Governance sangat menentukan dasar dari tingkat kepercayaan, masalah/konflik serta modal sosial yang dapat menjadi peluang dan  tantangan  dalam Collaborative Governance (Molla  et  al.,  2021).  Awal tahun 2020 ketika virus Covid-19 masuk pertama  kali  di  Indonesia  membuat semua masyarakat heboh dan ketakutan. Apalagi virus ini menyebar sangat cepat. Jumlah  orang  yang  terinfeksi  virus  ini semakin hari semakin bertambah. Pandemi Covid-19 ini  memberikan dampak signifikan di semua sektor mulai dari  sektor  kesehatan,  sektor  ekonomi, sektor  pendidikan,  sektor  keagamaan dan sektor lainnya. Sehingga Pemerintah Pusat menginstruksikan seluruh jajarannya  di  tingkat  provinsi  dan kabupaten/kota  untuk  bersama-sama menangani  masalah  pandemi Covid-19 ini. Menurut Ansell dan Gash (Molla et al.,  2021)  kondisi  awal  ini  yang kemudian  menjadi  pemicu  timbulnya keinginan para pihak yang terlibat untuk melakukan  kolaborasi  baik  itu  dari pemerintah  dan  lembaga  lainnya  untuk turut terlibat. Di Kabupaten Poso sendiri, kondisi  awal  ketika  terjadinya  pandemi Covid-19 ini juga dilanda kehebohan dan kepanikan  baik  dari  pemerintah,  tenaga
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
medis  maupun  masyarakat.  Dalam penanganan Covid-19 ,  Satgas  menemui banyak  kendala  seperti  ketidaksiapan sarana medis, kekurangan sumber daya, ketidakpercayaan masyarakat akan adanya  virus  ini  dan  berbagai  kendala lainnya.  Dalam  melaksanakan  tugas penanganan  Covid-19,  Satgas  tidak hanya  bertugas  dalam  pencegahan, penanggulangan tetapi juga harus menghadapi  sikap  masyarakat  yang menolak dan tidak percaya akan adanya virus yang menyebabkan adanya penolakan dan demonstrasi ketika Satgas membuka rumah sakit sementara di salah satu  hotel  milik  Pemerintah  Kabupaten Poso. Selain itu juga adanya ketidakpercayaan  kepada  pemerintah daerah dalam mengatasi masalah Covid- 19 ini. Kondisi awal ini juga diperparah dengan  adanya  pasien  Covid-19  yang meninggal  dunia.  Sesuai  dengan  aturan yang  dikeluarkan  Pemerintah  Pusat, bahwa  pemakaman  pasien  Covid-19 harus terpusat di suatu tempat, sehingga Pemerintah  Kabupaten  Poso  melalui Satgas membuka pemakaman di Kelurahan  Tegalrejo.  Hal  ini  juga mendapatkan  penolakan  dari  warga sekitar.  Dengan  kondisi  ini,  Satgas mengambil  langkah  untuk  melibatkan tokoh masyarakat Kabupaten Poso untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat  yang  melakukan  penolakan
terhadap  adanya  rumah  sakit  sementara dan  lokasi  pemakaman.  Satgas  juga berupaya  mengambil  langkah-langkah persuasif  kepada  masyarakat  bahwa virus  ini  memang  nyata  dan  agar masyarakat  percaya  kepada  Pemerintah Daerah Kabupaten Poso untuk menanganinya. Selain itu, Satgas melakukan  penyemprotan  di  rumah ibadah,  area  perkantoran  dan  bank, rumah-rumah  warga  yang  terinfeksi Covid-19.
Kemudian  sumber  daya  menjadi salah satu hal yang penting dalan proses kolaborasi. Sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya manusia dan sumber daya  keuangan  serta  sumber  daya lainnya yang dapat memperkuat aktivitas kolaborasi  dalam  kebijakan  publik (Nasrulhaq, 2020) . Lebih lanjut dikatakan bahwa pendekatan kolaborasi dilakukan untuk mempermudah pemecahan  masalah  publik.  Hal  ini disebabkan bahwa pemerintah memiliki kelebihan  dan  kelemahan,  begitupun dengan pihak swasta, media dan lembaga swadaya  masyarakat.  Dengan  bekerja secara  bersama-sama  atau  dikenal dengan istilah kolaborasi maka kekurangan  sumber  daya  dapat  diatasi. Kinerja  Lembaga  sangat  dipengaruhi oleh sumber dayanya  (Lee & Whitford, dalam  Nasrulhaq,  2020). Collaborative Governance yang telah dijadikan strategi
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X) governance memang harus memperhatikan  sumber  daya  dalam rangka penguatan kebijakan.
Dari  segi  sumber  daya  keuangan dalam penanganan
Covid-19 membutuhkan  biaya  yang  sangat  besar seperti penyediaan  rumah  sakit sementara, obat-obatan, insentif perawat dan  lain-lain.  Pemerintah  Kabupaten Poso mengambil langkah untuk membuka  rumah  sakit  sementara  untuk menampung  pasien  Covid-19  dengan gejala  ringan.  Hal  ini  dilakukan  karena ketidakmampuan  rumah  sakit  umum daerah  dalam  menangani  pasien  Covid- 19  yang  meningkat.  Pasien  Covid-19 yang  dirawat  di  rumah  sakit  umum daerah  adalah  pasien  yang  bergejala berat  dan  disertai  dengan  penyakit penyerta. Untuk insentif perawat, penanganannya  dibayarkan  per  pasien jika dirawat di rumah sakit dan untuk di rumah  sakit  sementara  dibayarkan  per tiga  bulan  hal  kebijakan  ini  dilakukan karena ketidakmampuan anggaran daerah. Sedangkan dari segi sumber daya manusia,  keterbatasan  jumlah  perawat dan  petugas  pemakaman  juga  dialami Pemerintah  Kabupaten  Poso.  Jumlah perawat yang ada di rumah sakit umum sebanyak 60 orang tidak cukup menangani  pasien  dikarenakan  mereka juga terinfeksi Covid-19 sehingga pihak rumah  sakit  mengalami  kewalahan.
Untuk petugas pemakaman yang berasal dari  BPBD  Kabupaten  Poso  hanya berjumlah  10  orang  yang  bertugas  dan dibagi dalam dua tim untuk memakamkan  jenazah  dan  ini  bertugas untuk  seluruh  Kabupaten  Poso.  Satgas juga  mengalami  kewalahan  karena jumlah pasien meninggal meningkat dan hanya  dua  tim  yang  bertugas  ditambah kondisi  harus  mengantar  jenazah  ke kecamatan-kecamatan yang jauh. Seringkali juga harus melakukan pemakaman  di  malam  hari  dengan kondisi  hujan  karena  pasein  Covid-19 yang meninggal harus segera dimakamkan.
Dengan kondisi awal keterbatasan sumber  daya  inilah,  terjadi  proses Collaborarative Governance dalan penanganan  Covid-19.  Masing-masing instansi  saling  terlibat  sesuai  dengan tupoksi  dan  wewenangnya  masing- masing  dan    menyesuaikan  instruksi sesuai kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah.  Keinginan  atau  kebutuhan kolaborasi  akan  timbul  apabila  telah merasakan  suka  duka  bersama,  yang secara  tidak  langsung  menumbuhkan kesetiakawanan melalui bentuk kerjasama  bersama  atau  kolaborasi. Kondisi  awal  terjadinya  pandemic Covid-19  dan  kegamangan  pemerintah daerah dalam suasana Covid-19 menjadi langkah  awal  yang  membangkitkan
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
269 908 328 1505
23 138 19 180 0 500 1000 1500 2000 2020 2021 2022 Total Data Pasien Covid-19 RSUD Poso Tahun 2020-2022 Rawat Inap
Meninggal keinginan, inisiatif dan kebutuhan untuk
berkolaborasi  di  antara  masyarakat  dan
pihak swasta dalam penanganan Covid- 19 di Kabupaten Poso.
Gambar 3. Data Pasien Covid-19 RSUD Poso Tahun 2020-2022 Sumber: RSUD Poso, 2022

## Kepemimpinan
Kepemimpinan menjadi salah satu faktor  yang  mempengaruhi  proses kolaborasi.  Hal  ini  juga  dikemukakan oleh  Ansell  dan  Gash  dalam  (Molla  et al.,  2021)  yang  menyatakan  bahwa pimpinan lembaga tata kelola kolaboratif adalah seorang pimpinan fasilitatif yang sanggup menfasilitasi seluruh pemangku kepentingan  untuk  duduk  bersama  di meja  perundingan,  bertatap  muka, membangun rasa saling percaya, berkomitmen, membuat rencana strategi, peta jalan, visi-misi dan tujuan bersama yang  disepakati  secara  konsensus. Emerson  dkk  (2012)  menambahkan bahwa kepemimpinan merupakan bagian dari  kapasitas  aksi  bersama  dalam praktek Collaborative Governance . Aspek kepemimpinan menjadi salah satu nilai  dasar  beranjak  dari  pemahaman bahwa  inti  manajemen  dan  tata  Kelola
adalah kepemimpinan (Nasrulhaq, 2020).
Berkaitan dengan penanganan Covid-19  di  Kabupaten  Poso,  Bupati Poso sebagai pimpinan sangat responsif. Bupati Poso bergerak cepat membentuk Satuan  Tugas  Penanganan  Covid-19 Kabupaten Poso sesuai dengan Instruksi Presiden. Satuan Tugas ini pertama kali dibentuk pada tahun 2020 melalui Surat
Keputusan Bupati Poso Nomor 188.45/1245/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease  2019  (Covid-19)  Kabupaten Poso.  Pembentukan  satuan  tugas  ini berdasarkan  Surat  Edaran  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  440/5184/SJ tanggal  17  September  2020  tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19) Daerah  dan  Surat  Edaran  Gubernur
Sulawesi Tengah Nomor 440/519/Dis.Kes  tanggal  22  September
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran  Covid-19  di  Sulawesi Tengah.
Sebagai  ketua  tim,  Bupati  Poso menjalankan pola kepemimpinan fasilitatif.  Bupati  Poso  sebagai  Ketua Tim Satgas Penanganan Covid-19 selalu melakukan  koordinasi  dengan  semua anggota, melakukan pendampingan juga memfasilitasi pertemuan-pertemuan rutin  tim  baik  yang  dilakukan  secara langsung  maupun  secara  daring.  Ketua tim  sangat  berperan  penting  dalam proses  kolaborasi  untuk  penanganan Covid-19  di  Kabupaten  Poso.  Melalui Forum  Komunikasi  Pimpinan  Daerah (Forkopimda),  ketua  tim  melakukan koordinasi dan kerjasama untuk penanganan  Covid-19.  Selain  itu  juga kepemimpinan  ketua  tim  menfasilitasi kerjasama dengan berbagai pihak karena adanya  keterbatasan-keterbatasan  yang dimiliki  satuan  tugas.  Proses  kolaborasi ini  dilakukan  dengan  tokoh  masyarakat dan pihak swasta.
Hal sesuai dengan pendapat Nasrulhaq  bahwa  kepemimpinan  dalam proses kolaborasi lebih berbentuk
jaringan  daripada  hierarki.  Artinya, setiap  pihak  berada  pada  posisi  yang sama.  Hubungan  pihak  yang  terlibat lebiah  pada  fungsi  koordinasi  daripada komando.  Posisi  aktor  sama  secara struktural. Tidak ada yang berada diatas
ataupun  dibawah.  Garis  koordinasinya tidak  vertical.  Masing-masing  memiliki tugas  yang  berbeda  tetapi  berada  pada posisi yang sama. Tugas dan tanggungjawab dilakukan secara berkala. (Nasrulhaq, 2020).
Kemudian  pada  Februari  2021 terjadi pergantian pimpinan daerah yaitu Bupati Poso yang juga sebagai ketua tim satuan  tugas  penanganan  Covid-19  di Kabupaten
Poso.
Transisi
kepemimpinan  ini  terjadi  disaat  situasi Covid-19  sedang  memuncak.  Sehingga pada  saat  itu  banyak  kekhawatiran  dari berbagai pihak terkait kelanjutan penanganan  Covid-19.  Sesuai  dengan hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan bahwa  ketika  terjadi  pergantian  ketua tim satuan tugas keberlanjutan penanganan Covid-19 tetap dilaksanakan walaupun terjadi
perubahan  dalam  struktur  keanggotaan satuan tugas. Model kepemimpinan yang dilakukan dengan mengedepankan koordinasi  antar  semua  pihak  yang terlibat baik organisasi perangkat daerah, TNI dan Polri, swasta dan masyarakat.

## Desain Kelembagaan
Desain  kelembagaan  berkaitan dengan  tata  cara  dan  peraturan  dasar dalam  kolaborasi  untuk  prosedural proses kolaborasi yang legal, transparansi proses, inkluisivitas
partisipan dan ekslusivitas forum (Ansell & Gash, 2008). Dalam proses kolaborasi, kejelasan aturan dan prosedur sangatlah penting.  Peraturan  harus  ditegakkan secara  adil,  transparan  dan  terbuka sehingga  para  pemangku  kepentingan dapat meyakini bahwa
setiap
musyarakah dan negoisasi yang dilakukan  adalah  nyata  dan  bukan sekedar  basa-basi  untuk  menutupi kesepakatan rahasia (Molla et al., 2021).
Dalam  penanganan  Covid-19  di Kabupaten Poso, kolaborasi yang tercipta  didasarkan  pada  kepercayaan, keyakinan  dan  tujuan  yang  sama. Adanya interaksi dan komunikasi secara formal  dan  informal  sesuai  dengan aturan  yang  dibuat  dan  disepakati bersama.  Satuan  tugas  yang  dibentuk untuk menangani Covid-19 di Kabupaten  Poso  tertuang  dalam  Surat Keputusan Bupati Poso dan dalam surat keputusan tersebut tercantum tugas yang harus  dilakukan  oleh  satgas.  Masing- masing  instansi  melakukan  tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,  seperti  Bidang  Penanganan Medis  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan dan beberapa rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten  Poso, kemudian bidang penegakan hukum dan pendisiplinan  dilakukan  oleh  Satuan Polisi  Pamong  Praja  bekerja  sama dengan  kepolisian  dan  TNI.  Dalam
proses  kolaborasi  untuk  penanganan Covid-19  juga  berlandaskan  kepada aturan-aturan yang dikeluarkan Pemerintah  Pusat.  Aturan  yang  terkait dengan  pembentukan  satuan  tugas, pemulihan  ekonomi,  dan  pencegahan Covid-19.
Selain  itu,  partisipasi  masyarakat juga  sangat  penting  dalam  kolaborasi penanganan  Covid-19  ini.  partisipasi masyarakat  dalam  penangangan  Covid- 19  di  Kabupaten  Poso  pada  awalnya masih sangat kurang. Sebagian masyarakat  masih  belum  mempercayai adanya  virus  ini  sehingga  banyak  yang mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak  memakai  masker,  berkerumun, tidak  mencuci  tangan  dan  sebagainya. Akan tetapi dengan semakin meningkatnya  jumlah  pasien  yang terinfeksi Covid-19 dan juga pasien yang meninggal semakin menimbulkan kesadaran masyarakat untuk taat terhadap aturan protokol kesehatan.
Selain partisipasi masyarakat, keterlibatan  pihak  eksternal  juga  ada dalam  kolaborasi  penanganan  Covid-19 di Kabupaten Poso. Beberapa pihak juga turut  membantu  pemerintah  daerah dalam  penanganan  Covid-19  yaitu  PT. Poso  Energy  memberikan  bantuan handsanitizer ,  alat  pelindung  diri  dan tabung oksigen,  Alfamidi  memberikan bantuan alat test antigen dan masker, PT
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Sawit  Jaya  Abadi  memberikan  bantuan sembako.    Pertamina  memberikan bantuan handsanitizer dan  melakukan sosialisasi  pencegahan  Covid-19  serta bantuan alat pencuci tangan bagi rumah ibadah.  Bank  BRI  Cabang  Poso memberikan bantuan dana untuk penanggulangan  Covid-19  dan  Rumah Tahanan  Kelas  IIB    Poso  memberikan bantuan handsanitizer ,  disinfektan  dan masker.
Dalam kaitannya dengan partisipasi  dalam  penanganan  Covid-19 di  Kabupaten  Poso  sejalan  dengan  apa yang  disampaikan  oleh  Goddard  dalam tulisannya  yang  berjudul  “Third  Sector in  Partnership  arrangements”  (dalam Molla et al., 2021)  ada lima sifat kunci hubungan  kemitraan  antara  pemerintah dengan non-pemerintah. Pertama terkait Shared aims yaitu saling percaya, sejajar dan  resipositas;  kedua Trust (organisasi yang berpartisipasi saling percaya untuk mencapai  tujuan).  ketiga  r esiprositas , terdapat  manfaat  dari proses  kerjasama; keempat equity terciptanya keadilan dan kekuasaan  ( shared  power );  kelima shared  funding adanya  komitmen  dan transparan.

## Proses Kolaborasi
Ansell & Gash (2008) menjelaskan bahwa  proses  kolaboratif  ini  merupakan variabel  yang  penting,  dimana  proses
kolaboratif  diawali  dengan  dialog  tatap muka yang berkaitan dengan kepercayaan yang baik, setelah melakukan dialog tatap muka  dengan  baik  maka  akan  terbangun suatu  kepercayaan  yang  nantinya  akan berpengaruh  terhadap  komitmen  dalam proses kolaborasi, setelah komitmen para stakeholders tinggi  akan  terjadi  suatu pemahaman  bersama  dalam  perumusan masalah, identifikasi nilai-nilai, dan misi yang  jelas.  Setelah  para  stakeholders memiliki  kesamaan  dan  kesepahaman, maka akan menentukan rencana strategis untuk menjalankan kolaborasi.

## Face to Face Dialogue
Face  to  face  dialogue atau  dialog tatap  muka  merupakan  tata  kelola kolaboratif  dibangun  berdasarkan  dialog tatap  muka  antar stakeholders karena dialog tatap muka ini berarti keterlibatan semua  pihak  dalam  proses  dialog  secara langsung  dan  ikut  berperan  aktif  dalam proses  pembuatan  setiap  keputusan terkait  dengan  kepentingan  bersama (Fatman et,al, 2023).  Dialog tatap muka tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi  peluang  yang  saling menguntungkan dalam sebuah kolaborasi dan membangun kolaborasi efektif untuk mencapai  konsensus  bersama,  seperti yang  dijelaskan  oleh  (Ansell  &  Gash, 2008)
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Proses kolaboratif dalam penanganan  Covid-19  di  Kabupaten
Poso  diawali  dengan  komunikasi  antar anggota tim melalui pertemuan- pertemuan  rutin  yang  dilakukan  baik secara  tatap  muka  terbatas  maupun secara online . Komunikasi juga dilakukan melalui grup Whatapps Satuan Tugas. Komunikasi juga dilakukan pihak Rumah Sakit,
Puskesmas serta Dinas Kesehatan  dalam koordinasi terkait pasien yang terinfeksi dan jumlah pasien.
Hal  ini  sejalan  dengan  yang dikemukan  oleh  Ansell  &  Gash  (dalam (Nasrulhaq,  2020)  yang    menempatkan komunikasi  menjadi  salah  satu  proses inti dalam kolaborasi yang digambarkan dalam  bentuk  dialog  tatap  muka. Melalui  dialog  tatap  muka  yang  selalu dilakukan  tim  satuan  tugas  segala permasalahan  yang  terjadi  di  lapangan terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten  Poso  dibahas  dan  dicarikan solusinya.  Hal  ini  terutama  berkaitan dengan  dinamika  yang  terajdi  di masyarakat  terkait  dengan  pandemi Covid-19.  Melalui  dialog  tatap  muka dengan  melibatkan  beberapa  tokoh masyarakat,  beberapa  masalah  dapat diselesaikan.  Tahapan  ini  merupakan jantung dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, saling pengertian  dan  komitmen  untuk  proses
(Fatman  et  al.,  2023).  Meskipun  proses kolaborasi  terjadi  secara  tidak  teratur akan  teapi  komunikasi  adalah  jantung dari  kolaborasi  sehingga  kita  memulai Analisa  dari  dialog  tatap  muka  ( face  to face ), membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, saling memahami dan hasil sementara   (Molla et al., 2021).

## Trust Building
Trust  building atau  membangun kepercayaan  antar stakeholders bahwa seluruh pihak memiliki tujuan yang sama (Fatman  et  al.,  2023).  Membangun kepercayaan adalah sebuah hal yang sulit dilakukan  apalagi  dengan  melibatkan banyak  pihak  dalam  proses  kolaborasi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Fatman et al.,( 2023) bahwa membangun kepercayaan itu proses yang membutuhkan komitmen jangka panjang untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Dalam Collaborative  Governance penanganan Covid-19  di  Kabupaten  Poso  yang melibatkan semua unsur yaitu Pemerintah  Daerah,  TNI  dan  Polri, swasta  dan  Masyarakat  sangat  tidak mudah. Kondisi awal pada saat pandemic  menjadi  salah  satu  hal  yang menjadi kendala kerja sama antar semua unsur.
Namun dengan terbentuknya Satuan  Tugas  Penanganan  Covid-19
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
yang disertai dengan aturan dan instruksi yang  jelas,  masing-masing  pihak  dapat bekerja  sama  dan    menjalankan  tugas pokok dan fungsinya. Dalam penanganan  Covid-19  di  Kabupaten Poso,  membangun  kepercayaan  antara pemerintah,  masyarakat  dan  pihak eksternal  merupakan  bagian  dari  proses kolaborasi  yang  turut  memberikan dampak  tercapainya  tujuan  bersama. Membangun  kepercayaan  dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat.  Hal  inilah  yang  dilakukan Satuan  Tugas  (satgas)  Penanganan Covid-19  Kabupaten  Poso  dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terutama  ketika  berhadapan  dengan masyarakat  yang  melakukan  penolakan terhadap  rumah  sakit  sementara  dan tempat pemakaman massal.

## Commitment to Process
Pada  dasarnya  konsep  kolaborasi mendorong  orang  untuk  bekerja  atau terlibat dengan menunujukkan kontribusi  masing-masing stakeholder sesuai  dengan  kapasitasnya  masing- masing (Putera et al., 2020). Begitu juga dengan peran masing-masing unsur yang terlibat  dalam  penanganan  Covid-19  di Kabupaten Poso. Mereka selalu dituntut untuk  berperan  sesuai  dengan  tugas pokok  dan  fungsi  yang  disepakati bersama. Semua anggota tim
mempunyai komitmen yang sama untuk mencegah  penularan  virus  ini.  Semua anggota  satuan  tugas  melaksanakan tugasnya  masing-masing  yang  bekerja sama  dengan  masyarakat  dan  pihak swasta.  Selain  merupakan  tanggung jawab  yang  diberikan  juga  karena instruksi langsung dari pimpinan daerah maka  seluruh  anggota  tim  turun  ke lapangan tanpa mengenal waktu. Walaupun  resiko  besar  harus  dihadapi yaitu  tertular  virus  ini  dan  juga menghadapi kendala dari masyarakat.
Seperti  yang  dijelaskan  oleh Ansell  &  Gash  (2008)  komitmen terhadap proses langkah dalam pelaksanaan kolaborasi karna
dibutuhkan  rasa  saling  ketergantungan antar stakeholders untuk menyelesaikan permasalahan.

## Share Understanding
Share Understanding atau pemahaman  bersama    adalah    proses dimana  para  pemangku  kepentingan yang  sudah  memahami  prinsip  dalam pelaksanaan kolaborasi, dihadapkan pada  proses  yang  membutuhkan  para aktor untuk membuat misi dan nilai yang jelas  serta  dapat  diterima  bersama sehingga  dapat  mengembangkan  upaya dalam  pencapaian  tujuan  yang  telah ditetapkan  (Bachtiar  et  al.,  2022). Pemahaman bersama juga bisa
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
menyiratkan kesepakatan mengenai pengetahuan  yang  diperlukan  untuk mengatasi  permasalahan  (Fatman  et  al., 2023).  Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa para stakeholders menyetujui tujuan dan nilai  yang  disepakati  bersama,  dengan begitu  akan  menimbulkan  partisipasi aktif dari para stakeholders dengan arah tujuan bersama.
Begitu juga dalam hal pemahaman bersama  untuk    menyatukan  persepsi antara  pemerintah,  masyarakat  dan lembaga lainnya dalam proses kolaborasi  untuk  penanganan  Covid-19 di  Kabupaten  Poso.  Hal  ini  dilakukan melalui pertemuan-pertemuan rutin yang digelar untuk menyatukan persepsi agar secara bersama-sama melaksanakan tugas  sehingga  tujuan  dapat  tercapai. Walaupun pada kenyataannya di lapangan, masih ada terjadi miskomunikasi  terutama  dalam  hal pendataan  pasien  positif  Covid-19 namun  dengan  pertemuan-pertemuan yang  dilakukan  hal  itu  dapat  diatasi. Dalam  setiap  pertemuan  rutin  yang dilakukan oleh Bupati Poso selaku Ketua Tim  Satgas,  beliau  selalu  memberikan arahan  dan  motivasi  kepada  semua petugas  yang  ada  di  lapangan.  Bahkan dalam  kegiatan  operasi  yustisi  yang dilakukan Satgas, Bupati turun langsung memimpin  apel  bersama  dan  ikut  juga melakukan  operasi  yustisia.  Dalam
operasi yustisia,
Bupati Poso memberikan  edukasi  dan  penjelasan tentang maksud dan tujuan pemberlakuan  jam  operasional  bagi pelaku usaha.

## Intermediate Outcomes
Intermediate  outcomes atau  hasil sementara merupakan tahap tujuan yang akan dicapai. Hasil dari proses kolaborasi  berupa  output  atau  keluaran yang nyata dianggap sebagai kritis yang penting  untuk  membangun  momentum sehingga  dapat  mengarahkan  pada keberhasilan  kolaborasi  (Fatman  et  al., 2023).  Hasil  ini  tidak  hanya  diartikan dalam  skala  besar,  namun  juga  hasil kecil  ( small  win )  yakni  hasil  jangka menengah  yang  telah  ditargetkan  oleh para  aktor  untuk  dapat  dicapai  dalam jangka  waktu  tertentu.  Hasil  jangka menengah ini dapat mempererat kepercayaan dan menguatkan komitmen para aktor yang terlibat dalam kolaborasi (Bachtiar et al., 2022).
Dampak  proses  kolaborasi  dalam penanganan  Covid-19  di  Kabupaten Poso  yang  dirasakan  setelah  Satuan Tugas  ini  bekerja  secara  bersama-sama dan juga pemberlakuan kegiatan masyarakat, jumlah pasien yang terinfeksi  Covid-19  menurun.  Selama tahun  2020  hingga  2021  jumlah  pasien positif  Covid-19  meningkat  tajam.
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Poso  pun sempat  ditutup  untuk  pelayanan  umum. Satuan  Tugas  bekerja  ekstra  turun  ke lapangan untuk menghimbau masyarakat agar  tetap  tinggal  di  rumah  dan mematuhi  protokol  kesehatan.  Operasi yustisi  gencar  dilakukan  jika  jumlah pasien meningkat dan terutama dilakukan  di  kawasan  yang  menjadi pusat  keramaian.  Bagi  pelaku  usaha dihimbau untuk menutup usahanya batas pukul  20.00  Wita.  Walaupun  dalam setiap  operasi  yustisi  yang  dilakukan selalu mendapatkan tantang dari masyarakat  akan  tetapi  petugas  selalu menghimbau  untuk  mematuhi  aturan mengingat jumlah pasien yang terinfeksi meningkat  begitu  juga  dengan  pasien yang  meninggal  dunia.  Pelaksanaan operasi  yustisi  disesuaikan  dengan situasi  dan  kondisi  serta  berdasarkan peraturan  yang  dikeluarkan  pemerintah setiap dua minggu.

## Kendala  dalam  Proses  Collaborative
Governance untuk Penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso
Dalam  penelitian  ada  beberapa faktor  yang  menjadi  kendala  dalam proses  kolaborasi  antar stakeholders dalam penanganan Covid-19 di
Kabupaten  Poso  yaitu  sumber  daya manusia,  dimana  kekurangan  tenaga kesehatan dan petugas untuk
pemakaman  jenasah;  anggaran  dimana untuk masalah kesehatan saja membutuhkan  anggaran  yang  tidak sedikit  karena  untuk  pembelian  alat pelindung diri, obat-obatan, oksigen, alat test Covid-19, biaya isolasi untuk tenaga kesehatan  dan  isentif  bagi  tenaga kesehatan dan tenaga tracking. Kemudian  salah  satu  yang  menjadi kendala  di  awal  dalam  penanganan Covid-19  di  Kabupaten  Poso  adalah belum  tersedianya  alat  tes  Covid-19  di Poso  atau  di  Kota  Palu.  Kendala  yang juga dihadapi Pemerintah dalam penanganan  Covid-19  adalah  sikap masyarakat..  Rendahnya  kesadaran  dan sikap kurang peduli sebagian masyarakat mematuhi  protokol  kesehatan  membuat angka  kasus  Covid-19  terus  meningkat. Kondisi ini diperparah lagi dengan sikap apatisme  masyarakat  terhadap  bahaya dan  pencegahan  Covid-19  yaitu  rasa tidak percaya bahwa Covid-19 ini benar- benar ada dan rasa yakin bahwa dirinya tidak  kan  bisa  tertular  Covid-19. Selanjutnya  vaksinasi  juga  menjadi kendala  karena  pada  awal  terjadinya pandemi  Covid-19  ini,  vaksin  belum ditemukan.  Setahun  setelah  pandemi berlangsung  yaitu  tahun  2021,  vaksin Covid-19 baru ditemukan. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan vaksinasi banyak  menemui  kendala  salah  satunya dari  masyarakat.  Hal  yang  sama  juga
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
terjadi  di  Kabupaten  Poso.  Sebagian masyarakat  tidak  mempercayai  adanya virus  Covid-19  ini  sehingga  mereka tidak  mau  melakukan  vaksinasi.  Ada juga  yang  menghubungkan  vaksinansi ini dengan pemahaman keagamaan yaitu tentang  kehalalan  vaksin.  Masyarakat juga  takut  melakukan  vaksinasi  akibat beredarnya informasi tidak jelas mengenai vaksin Covid-19.

## KESIMPULAN
Penanganan Covid-19 di
Kabupaten  Poso  dapat  berjalan  dengan baik  dikarenakan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Poso  menerapkan  konsep Collaborative Governance . Dimana
kondisi  awal  ketika  terjadinya  pandemi Covid-19 yang melatarbelakangi terjadinya  proses  kolaborasi  tersebut. Dimana  dalam  proses  kolaborasi  ini melibatkan  kerjasama  dengan  berbagai pihak yang terdiri dari pemerintah, pihak swasta,  dan masyarakat. Walaupun ada beberapa kendala dalam proses kolaborasi yang dilakukan yaitu kekurangan tenaga kesehatan dan petugas  pemakaman  jenasah,  anggaran yang  terbatas  untuk  pembelian  untuk pembelian  alat  pelindung  diri,  obat- obatan, oksigen, alat test Covid-19, biaya isolasi  untuk  tenaga  kesehatan  dan isentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga tracking ,  belum  tersedianya  alat  tes
Covid-19, rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya Covid-19 serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan vaksinasi.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan
Universitas Sintuwu Maroso atas pendanaan penelitian tahun 2022. Ucapan  terima  kasih  juga  penulis ucapkan  untuk  semua  responden  dalam penelitian  ini  yaitu  pihak  BPBD Kabupaten  Poso,  Dinas  Kesehatan Kabupaten Poso dan RSUD Poso.

## REFERENSI
Aditama,  T.  Y.  (2023). Covid-19  Kini dan Nanti . https://www.kompas.id/baca/opini /2023/05/08/covid-19-kini-dan- nanti
Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2008). Collaborative Governance in
Theory  and  Practice. Journal  of Public  Administration  Research and  Theory , 18 (4),  pp.  543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mu m032
Bachtiar,  N.,  Tamrin,  S.  H.,  Pauzi,  R.,
Prilasandi,  A.  D.,  &  Rafliansyah,
M.  (2022).  Collaborative  Process dalam  Pengelolaan  Desa  Wisata. Jurnal Administrasi Negara ,
28 (3), pp. 340–364. Bonso, H., & Irwan. (2021).
Collaborative  Governance  dalam Penanganan Covid-19. Jurnal
Governance  and  Politics  (JGP) ,
1 (2).
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Davies,  A.  L.,  &  White,  R.  M.  (2012).
Collaboration in Natural Resource Governance: Reconciling Stakeholder  Expectations  in  Deer Management  in  Scotland. Journal of  Environmental  Management , 112 , pp. 160–169. https://doi.org/https://doi.org/10.1 016/j.jenvman.2012.07.032 Dewi,  N.  L.  Y.  (2019).  Dinamika
Collaborative  Governance  dalam
Studi  Kebijakan  Publik. Jurnal Ilmiah  Dinamika  Sosial , 3 (2),  p. 200.
https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.
2188 Dwiyanto,  A.  (2011). Manajemen Pelayanan  Publik:  Peduli  Inklusif dan Kolaborasi . Yogyakarta: UGM Press.
Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S.
(2012). An Integrative Framework for  Collaborative  Governance. Journal  of  Public  Administration Research  and  Theory , 22 (1),  pp.
1–29.
https://doi.org/10.1093/jopart/mur
011
Fatman, J. H., Nurlinah, N., & Syamsu,
S.  (2023).  Pelayanan  Publik Berbasis Collaborative Governance  di  Pelabuhan  Andi Mattalata Kabupaten Barru. Kolaborasi:  Jurnal  Administrasi Publik , 9 (1), pp. 120–134. https://doi.org/10.26618/kjap.v9i1 .10515
Putri, I. N., & Saraswati, D. A. S. (2023). Merajut Kebijakan Transisi Penanganan COVID-19 . https://setkab.go.id/merajut- kebijakan-transisi-penanganan-
covid-19/
Kurniawan,  R.  P.,  Giffary,  M.  A.,  &
Marbun, W. (2021). Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Garut. Jurnal Pemerintahan  Dan  Keamanan Publik (JP Dan KP) , 3 (2), pp. 99–
105.
https://doi.org/10.33701/jpkp.v3i2 .2022 Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance  Dalam  Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing di Desa
Tebara Kecamatan Kota Waikabu- Bak  Kabupaten  Sumba  Barat. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Suara Khatulistiwa , 6 (2),  pp.  140–148. https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i
2.1790
Muta’al,  M.  R.  et.  a.  (2022).
Collaborative  Governance  dalam Penanganan  Pandemi  Covid-19 (Coronavirus  Disease  2019)  di Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Solidaritas, 6 (1).
https://ejurnal.unisri.ac.id/index.p
hp/sldrts/article/view/7227
Nasrulhaq,  N.  (2020).  Nilai  Dasar
Collaborative  Governance  dalam Studi Kebijakan Publik. Kolaborasi:  Jurnal  Administrasi Publik , 6 (3), pp. 395–402.
https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3 .2261
Putera, R. E., Valentina, T. R., Wialdi, P.
F., & Audina, N. (2020).
Collaborative  Governance  dalam Penanganan  Penyebaran  Kasus
Corona  Virus  Disease-19  di  Kota Padang. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 4.0 , pp. 133–137.
covid19.go.id. Situasi  COVID-19  di Indonesia  (Update  per  26  Juni 2023) . (2023).
https://covid19.go.id/id/artikel/20
23/06/26/situasi-covid-19-di- indonesia-update-26-juni-2023 Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian Kombinasi. Dalam Metode Penelitian  Kualitatif. Bandung:
Alfabeta. Thorik,  S.  H.  (2020).  Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia Dalam Penanggulangan  Pandemi  Covid-
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
19. Jurnal Adalah: Buletin Hukum
Dan Keadilan , 4 (1), pp. 115–120.
WHO.  (2020). Coronavirus  disease (COVID-19) . Diakses pada tanggal 19 April 2022 dari https://www.who.int/health-
topics/coronavirus#tab=tab_1,