ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah Vol 6 No 1, Maret 2024. Hal. 1 - 13 ISSN: 2774-2466 (Online), ISSN: 2775-1341 (Print) DOI: doi.org/10.51311/istikhlaf.v5i1.485

## Etika Transaksi Bisnis Perspektif Islam (Penerapan di Lembaga
Keuangan Syari’ah)

## T. Abrar ZA
Institut Agama Islam Al-Muslim Aceh
Email: abrar.kt.asan@gmail.com

## Abstrak
Islam  mengajarkan  para  penganutnya  untuk  melakukan  praktik  ekonomi (kegiatan  bisnis)  berdasarkan  norma-norma  dan  etika  Islam.  Setiap  orang disyari’atkan  tidak  hanya  diberi  kebebasan  untuk  melakukan  berbagai kegiatan ekonomi ( muamalah al-madiyah ), tetapi juga harus mempertimbangkan  etika  bisnis  ( muamalah  al-‘adabiyah )  yang  berpijak  pada prinsip-prinsip  dan  azas-azas  ekonomi  Islam.  Etika  ekonomi  Islam  adalah suatu  ilmu  yang  mempelajari  aspek-aspek  kemaslahatan  dan  kemafsadatan dalam  kegiatan  ekonomi  dengan  memperhatikan  amal  perbuatan  manusia, sejauhmana  dapat  diketahui  menurut  akal  fikiran  ( rasio )  dan  bimbingan wahyu  ( nash ).  Kemudian  dijadikan  sebagai  kerangka  praktis  yang  secara fungsional  akan  membentuk  suatu  kesadaran  beragama  dalam  melakukan setiap  kegiatan  ekonomi  ( religiousness  economic  practical  guidance ).  Bukti  dari ungkapan  di  atas,  banyak  prinsip  dalam  fikih  muamalah  yang  dijadikan  sebagai pijakan  operasional  atau  produk  yang  digunakan  dalam  mekanisme  lembaga- lembaga  ekonomi  dan  keuangan  syari’ah  kontemporer,  seperti: mudharabah, musyarakah,  wadi’ah,  murabahah,  al-bai  bi  tsaman  ajil,  wakalah,  kafalah,  qardh , dan sebagainya.
Kata Kunci : Etika Bisnis, Keuangan Syari’ah

## Abstract
Islam teaches its adherents to carry out economic practices (business activities) based on  Islamic  norms  and  ethics.  It  is  stipulated  that  every  person  is  not  only  given  the freedom to carry out various economic activities (muamalah al-madiyah), but must also consider business ethics (muamalah al-'adabiyah) which is based on the principles and principles of Islamic economics. Islamic economic ethics is a science that studies aspects of benefit and prosperity in economic activities by paying attention to human deeds, as far  as  they  can  be  known  according  to  reason  (ratio)  and  the  guidance  of  revelation (nash). Then it is used as a practical framework that will functionally form a religious awareness  in  carrying  out  every  economic  activity  (religiousness  economic  practical guidance). As evidence from the expression above, many principles in muamalah fiqh are  used  as  operational  foundations  or  products  used  in  the  mechanisms  of contemporary  sharia  economic  and  financial  institutions,  such  as:  mudharabah, musyarakah, wadi'ah, murabahah, al-bai bi tsaman ajil, wakalah, kafalah, qardh, and so on.
Keywords: Business Ethics, Sharia Finance

## A. Pendahuluan
Islam sebagai agama dengan sistem komprehensif mengatur aspek-aspek dengan basis moralitas  yang    mengombinasikan  nilai-nilai  spiritual  dan  material  dalam  kesatuan  yang seimbang dengan tujuan menjadikan manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Akan tetapi persoalan kemudian bahwa konsep materialistis yang berkembang di alam modern sekarang ini telah menyeret manusia pada kondisi dimana nilai-nilai spiritual terpinggirkan. Hal ini terjadi terutama dikalangan kaum pebisnis yang pada giliranya berimbas negatif terhadap lapisan lain. Artinya,  paradigma  yang  terbangun  di  masyarakat  bahwa  harta,  jabatan,  dan  kekuasaan menjadi tolak ukur ‘baik’ dan ‘tidak’-nya seseorang. Bila hal demikian tumbuh dan berkembang ia dapat berefek negative bagi nilai-nilai yang selama ini eksis, dan semua orang akan berpacu meraih keuntungan material sebanyak mungkin walau on the expenses of others.
Salah  satu  keunikan  ajaran  Islam  adalah  mengajarkan  para  penganutnya  untuk melakukan  praktik  ekonomi  berdasarkan  norma-norma  dan  etika  Islam.  Bahkan  diakui  oleh para  ekonom  muslim  maupun  non-muslim,  dalam  Islam  diajarkan  nilai-nilai  dasar  ekonomi yang bersumber kepada ajaran tauhid. Disinyalir bahwa nilai-nilai dasar etika ekonomi, seperti: keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab dan keadilan merupakan nilai-nilai yang fundamental dalam  bidang  ekonomi.  Pola  hubungan  antara  agama  dan  ekonomi  telah  melahirkan  prinsip umum  bahwa  untuk  tercapainya  tingkat  kesejahteraan  di  bidang  ekonomi,  setiap  orang disyari’atkan  tidak  hanya  diberi  kebebasan  untuk  melakukan  berbagai  kegiatan  ekonomi ( muamalah  al-madiyah ),  tetapi  juga  harus  mempertimbangkan  etika  bisnis  ( muamalah  al- ‘adabiyah ) yang berpijak pada prinsip-prinsip dan azas-azas ekonomi Islam.
Masalah  yang  paling  krusial  adalah  bagaimana  umat  Islam  mampu  mensinergikan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syari’at Islam, sementara di saat yang sama umat muslim di  seluruh  belahan  dunia  dengan  sistem  ekonomi  yang  eksis  di  dalamnya  sangat  dipengaruhi oleh sistem ekonomi kapitalis yang liberal dan sosialisme yang sangat massive . Dari persoalan tersebut,  tulisan  ini  akan  menjelaskan  etika  bisnis  Islami  yang  mencakup  hakikat  etika  bisnis Islam,  prinsip-prinsip  dan  azas-azasnya,  ruang  lingkup  dan  aplikasi  etika  bisnis  Islami  di lembaga keuangan syari’ah.

## B. Etika Transaksi Bisnis Menurut Islam
Perumusan  etika  ekonomi  Islam  dalam  setiap  kegiatan  bisnis  diperlukan  untuk memandu  segala  tingkah  laku  ekonomi  di  kalangan  masyarakt  muslim.  Etika  bisnis  Islami tersebut  selanjutnya  dijadikan  sebagai  kerangka  praktis  yang  secara  fungsional  akan membentuk  suatu  kesadaran  beragama  dalam  melakukan  setiap  kegiatan  ekonomi ( religiousness economic practical guidance ).
Para  ahli  ekonomi  Islam  telah  merumuskan  bahwa,  Etika  ekonomi  Islam  adalah  suatu ilmu yang mempelajari aspek-aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam kegiatan ekonomi dengan  memperhatikan  amal  perbuatan  manusia  sejauhmana  dapat  diketahui  menurut  akal fikiran  ( rasio )  dan  bimbingan  wahyu  ( nash ).  Etika  ekonomi  dipandang  sama  dengan  akhlak, karena  keduanya  sama-sama  membahas  tentang  kebaikan  dan  keburukan  pada  tingkah  laku manusia. Sedangkan tujuan etika Islam menurut kerangka berfikir filsafat adalah memperoleh suatu kesamaan ide bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku baik dan buruk sejauhmana dapat dicapai dan diketahui menurut akal fikiran manusia. 1
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  etika  ekonomi  Islam  mengalami  kesulitan  karena pandangan  masing-masing  golongan  di  dunia  ini  berbeda-beda  perihal  standar  normatif  baik dan  buruk.  Masing-masing  mempunyai  ukuran  dan  kriteria  yang  berbeda-beda  pula.  Sebagai cabang  dari  filsafat,  ajaran  etika  bertitik  tolak  dari  akal  fikiran  dan  tidak  dari  ajaran  agama. Sedangkan  dalam  Islam,  ilmu  akhlak  dapat  dipahami  sebagai  pengetahuan  yang  mengajarkan tentang  kebaikan  dan  keburukan  berdasarkan  ajaran  Islam  yang  bersumber  kepada  akal  dan wahyu.  Atas  dasar  itu,  maka  etika  ekonomi  yang  dikehendaki  dalam  Islam  adalah  perilaku sosial-ekonomi  yang  harus  sesuai  dengan  ketentuan  wahyu  serta  fitrah  dan  akal  pikiran manusia yang lurus.
Di antara nilai-nilai etika ekonomi Islam yang terangkum dalam ajaran filsafat ekonomi Islam  terdapat  dua  prinsip  pokok; Pertama ,  Tauhid.  Prinsip  tauhid  ini  mengajar-kan  manusia tentang  bagaimana  mengakui  keesaan  Allah.  Sehingga  terdapat  suatu  konsekwensi  bahwa keyakinan ter-hadap segala sesuatu hendaknya berawal dan berakhir hanya kepada Allah SWT. Keyakinan  yang  demikian,  dapat  mengantar  seorang  muslim  untuk  menyatakan  bahwa: “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah semata-mata demi Allah, Tuhan seru sekalian alam”. Prinsip ini kemudian menghasilkan kesatuan-kesatuan sinergis dan saling terkait  dalam  kerangka  tauhid.  Tauhid  diumpmakan  seperti  beredarnya  planet-planet  dalam tata  surya  yang  mengelilingi  matahari.  Kesatuan-kesatuan  dalam  ajaran  tauhid  hendaknya berimplikasi  kepada  kesatuan  manusia  dengan  tuhan  dan  kesatuan  manusia  dengan  manusia serta  kesatuan  manusia  dengan  alam  sekitarnya;  dan Kedua ,  prinsip  keseimbangan (at- tawazzun) mengajarkan  manusia  tentang bagaimana  meyakini  segala  sesuatu  yang diciptakan Allah  dalam  keadaan  seimbang  dan  serasi.  Hal  ini  dapat  difahami  dari  al-Qur’an  yang  telah menjelaskan  bahwa: “Engkau  tidak  menemukan  sedikitpun  ketidakseimbangan  dalam  ciptaan Yang Maha Pengasih. Ulang-ulanglah mengamati apakah engkau melihat sedikit ketimpangan” . 2
1 Taqiyuddin  An-Nabhani, Membangun Sistem  Ekonomi  Alternatif  Perpspektif  Islam (Jakarta:  Risalah Gusti, 1996) hal. 52.
2 QS 67:3.
Prinsip  ini  menuntut  manusia  bukan  saja  hidup  seimbang,  serasi  dan  selaras  dengan  dirinya sendiri,  tetapi  juga  menuntun  manusia  untuk  mengimplementasikan  ketiga  aspek  tersebut dalam kehidupan.
Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta  benda  yang  berada  dalam  genggamannya  adalah  milik  Alah  SWT.  keberhasilan  para pengusaha  bukan  hanya  disebabkan  oleh  hasil  usahanya  sendiri  tetapi  terdapat  partsisipasi orang lain. Tauhid yang akan menghasilkan keyakinan pada manusia bagi kesatuan dunia dan akhirat. Tauhid dapat pula mengantarkan seorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan materi semata-mata, tetapi juga mendapat keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal.  Oleh karena itu, seorang pengusaha dipandu untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dimengerti mengapa Islam melarang segala praktek riba dan pencurian,  tetapi  juga  penipuan  yang  terselubung.  Bahkan  Islam  melarang  kegiatan  bisnis hingga  pada  menawarkan  barang  pada  disaat  konsumen  menerima  tawaran  yang  sama  dari orang lain.
Demikian halnya dengan prinsip keseimbangan ( at-tawazzun ) akan mengarahkan umat Islam  kepada  pencegahan  segala  bentuk  monopoli  dan  pemusatan  kekuatan  ekonomi  hanya pada  satu  tangan  atau  satu  kelompok  tertentu  saja.  Atas  dasar  ini  pula,  al-Qur’an  menolak dengan sangat tegas daur sempit yang menjadikan kekayataan hanya berkisar pada orang atau kelompok tertentu: “Supaya harta itu tidak hanya beredar pada orang-orang kaya saja dia antra kamu” . 3
Ajaran Islam melarang keras kepada umatnya melakukan penimbunan (al-ikhtikar) dan pemborosan. 4 Ayat  ini  menjadi  dasar  bagi  pemberian  wewenang  kepada  penguasa  untuk mencabut hak-hak miliki perusahaan spekulatif yang melakukan penimbunan, penyelundupan dan  yang  mengambil  keuntungan  secar  berlebihan,  karena  penimbunan  mengakibatkan kenaikan  harga  yang  tidak  semestinya, “Makan  dan  minumlah,  tetapi  jangan  berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” . 5
Pemborosan dan sikap konsumtif dapat menimbulkan kelangkaan barang-barang yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan yang diakibatkan kenaikan harga-harga. Dalam rangka memelihara  keseimbangan  ekonomi,  Islam  menegaskan  pemerintah  untuk  mengontrol  harga- harga  yang  tidak  wajar  dan  cenderung  spekulatif  tersebut,  yakni  dengan  berpegang  kepada etika ekonomi Islami.
3 QS 59:7.
4 QS Al-Taubah: 34.
5 QS 7:31.

## C. Prinsip dan Azas Muamalah Sebagai Patokan Dasar Etika Bisnis Islami
Menurut  etika  bisnis  Islam,  setiap  pelaku  bisnis  (wirausaha)  dalam  berdagang, hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari keutungan sebesar-besarnya, akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh  Allah  SWT.  Hakikat  keberkahan  usaha  itu  adalah  kemantapan  dari  usaha  yang dilakukannya dalam bentuk memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT.
Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip etis sebagai berikut:
1. Jujur  dalam takaran  dan  timbangan,  Allah  berfirman  QS  al-Muthafifin  1-2: “Celakalah bagi orang  yang  curang.  Apabila  mereka  menimbang  dari  lain  (untuk  dirinya,  dipenuhkan timbangannya). Namun, apabila mereka menimbang (untuk orang lain) dikuranginya” .
2. menjual  barang  yang  halal.  Dalam  salah  satu  hadits  Nabi  menyatakan  bahwa  Allah mengharamkan sesuatu barang, maka haram pula harganya (diperjualbelikan).
3. Menjual  barang  yang  baik  mutunya.  Dalam  berbagai  hadits  Rasulullah  melarang  menjual buah-buahan hingga  jelas baiknya.
4. Jangan  menyembunyikan  cacat  barang.  Salah  satu  sumber  hilangnya  keberkahan  jual  beli, jika  seseorang  menjual  barang  yang  cacat  yang  disembunyikan  cacatnya.  Ibnu  Umar menurut riwayat Bukhari, memberitakan bahwa seorang lelaki menceritakan kepada Nabi bahwa ia tertipu dalam jual beli. Sabda Nabi; “Apabila engkau berjual beli, katakanlah : tidak ada tipuan” .
5. Jangan main sumpah. Ada kebiasaan pedagang untuk meyakinkan pembelinya dengan jalan main  sumpah  agar  dagangannya  laris.  Dalam  hal  ini  Rasulullah  SAW  memperingatkan: “Sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapuskan keberkahan” . (HR Bukhari).
6. Longgar  dan  bermurah  hati.  Sabda  Rasulullah: “Allah mengasihi orang yang bermurah hati waktu menjual, waktu membeli dan waktu menagih hutang” . (H.R. Bukhari). Kemudian dalam hadits lain Abu Hurairah memberitakan bahwa Rasulullah bersabda: “ada seorang pedagang yang  mempiutangi  orang  banyak.  Apabila  dilihatnya  orang  yang  ditagih  itu  dalam  dalam kesem-pitan,  dia  perintahkan  kepada  pembantu-pembantunya.”  Berilah  kelonggaran kepadanya,  mudah-mudahan  Allah  memberikan  kelapangan  kepada  kita”.  Maka  Allah  pun memberikan kelapangan kepadanya “ (H.R. Bukhari).
7. Jangan  menyaingi  kawan.  Rasulullah  telah  bersabda: “Janganlah  kamu  menjual  dengan menyaingi dagangan saudaranya” .
8. Mencatat  hutang  piutang.  Dalam  dunia  bisnis  lazim  terjadi  pinjam-meminjam.  Dalam hubungan  ini  al-Qur’an  mengajarkan  pencatatan  hutang  piutang.  Gunanya  adalah  untuk mengingatkan  salah  satu  pihak  yang  mungkin  suatu  waktu  lupa  atau  khilaf: “Hai  orang-
orang yang beriman, kalau kalian berhutang-piutang dengan janji yang ditetapkan waktunya, hendaklah  kalian  tuliskan.  Dan  seorang  penulis  di  antara  kalian,  hendaklah  menuliskannya dengan jujur. Janganlah penulis itu enggan menuliskannya, sebagaimana telah diajarkan oleh Allah kepadanya” .
9. Larangan  riba  sebagaimana  Allah  telah  berfirman: “Allah  menghapuskan  riba  dan menyempurnakan  kebaikan  shadaqah.  Dan  Allah  tidak  suka  kepada  orang  yang  tetap membangkang dalam bergelimang dosa” .
10. Anjuran berzakat, yakni menghitung dan mengeluarkan zakat barang dagangan setiap tahun sebanyak 2,5 % sebagai salah satu cara untuk membersihkan harta yang diperoleh dari hasil usaha.
Secara  universal  Islam  telah  memberikan  pedoman  bagi  kegiatan  ekonomi  berupa prinsip-prinsip  dan  asas-asas  dalam  muamalah  sebagaimana  Juhaya  S.  Praja  menyebutkan terdapat beberapa prinsip hukum ekonomi Islam 6 , antara lain; Prinsip la yakun dawlatan bayn al-agniya , yakni prinsip hokum ekonomi yang menghendaki pemerataan dalam pendistribusian harta  kekayaan;  Prinsip antaradin ,  yakni  pemindahan  hak  kepemilikan  atas  harta  yang dilakukan  secara  sukarela;  Prinsip tabadul al-manafi’ ,  yakni  pemindahan  hak  atas  harta  yang didasarkan  kepada  azas  manfaat.;  Prinsip takaful al-ijtima’ ,  yakni  pemindahan  hak  atas  harta yang didasarkan kepada kepentingan solidaritas social; dan Prinsip haq al-lah wa hal al-adami , yakni hak pengelolaan harta kekayaan yang didasarkan kepada kepentingan milik bersama, di mana  individu  maupun  kelompok  dapat  saling  berbagi  keuntungan  serta  diatur  dalam  suatu mekanisme ketatanegaraan di bidang kebijakan ekonomi.
Di  samping  prinsip-prinsip  tersebut,  dalam  sistem  ekonomi  Islam  dijelaskan  pula berbagai  ketentuan  yang  terangkum  dalam  azas-azas  muamalah.  Ahmad  Azhar  Basyir  telah menjelaskan  tentang  azas-azas  muamalah  dalam  hukum  ekonomi  Islam 7 ,  yaitu;  Azas kehormatan  manusia  (QS  17:  70);  Azas  kekeluargaan  dan  kemanusiaan  (QS  49:  13);  Azas gotong-royong dalam kebaikan (QS 5: 2); Azas keadilan, kelayakan dan kebaikan (QS 16:  90); Azas menarik manfaat dan menghindari madharat (QS 2: 282); Azas kebebasan dan kehendak (QS 2: 30); dan Azas kesukarelaan (QS 4: 39).
Prinsip-prinsip  dan  azas-azas  muamalah  tersebut  merupakan  pijakan  mendasar  bagi perumusan nilai-nilai dasar etika bisnis Islami. Demikian halnya untuk menjamin praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan azas-azas muamalah, umat muslim dapat menjabarkan berbagai  bentuk  akad  ( musyarakah , mudharabah , murabahah , qard , rahn dan  sebagainya)  di
6 Juhaya  S.  Praja,  Orasi  Ilmiah  Pengukuhan  Guru  Besar  Madya  Filsafat  Hukum  Islam  tentang Rekosntruksi  Paradigma  Ilmu:  Titik  Tolak  Pengembangan  Ilmu  Agama  dan  Universalitas  Hukum  Islam pada tanggal 1 April 2000 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.
7 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman (Bandung: Mizan, 1994) hal. 190-191
lembaga-lembaga keuangan syari’ah (bank dan non bank). Saat ini, penerapan prinsip-prinsip dan  azas-azas  muamalah  di  lembaga  keuangan  syari’ah  bukan  lagi  merupakan  tuntutan  umat muslim, tetapi telah menjadi kebutuhan umum.

## D. Ruang Lingkup Etika Bisnis Islami
Secara  substansial,  ruang  lingkup  etika  bisnis  Islami  terkait  dengan  pemahaman terhadap  fikih  muamalah.  Fikih  Muamalah  diartikan  dalam  dua  makna  yakni  sebagai  sistem ekonomi  Islam  dan  hukum  ekonomi  Islam.  Untuk  makna  yang pertama ,  fikih  muamalah diartikan sebagai  tata  aturan dan mekanisme  kerja dari  usaha  ekonomi  yang  dilakukan  antar individu  atau  badan  hukum  ekonomi.  Adapun  makna  yang kedua ,  fikih  muamalah  dapat diartikan sebagai ketentuan normatif yang mengatur tentang tata aturan berekonomi.
Dari kedua pengertian tersebut, pemahaman terhadap fikih muamalah sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang saling bertentangan (dikotomis), tetapi kedua-duanya harus dipahami sebagai satu kesatuan makna yang integral. Dengan kata lain, fikih muamalah mengandung dua disiplin  yang  berbeda  tetapi  berpijak  pada  sumber  yang  sama  (wahyu  dan  ijtihad),  yakni keduanya sebagai sistem ekonomi dan sekaligus hukum ekonomi.
Kedua  makna  fikih  muamalah  tersebut,  dewasa  ini  ternyata  telah  diadopsi  dan ditransformasi  ke  dalam  berbagai  pranata,  baik  pranata  ekonomi  maupun  pranata  hukum. Namun fikih muamalah ini lebih banyak dieliminir ke dalam pranata ekonomi, sehingga muncul lembaga-lembaga  ekonomi  dan  keuangan  yang  prinsip  operasionalnya  mengacu  pada  fikih muamalah yang kemudian sering disebut dengan Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS).
Sebagai  bukti  dari  ungkapan  di  atas,  banyak  prinsip  dalam  fikih  muamalah  yang dijadikan sebagai pijakan operasional atau produk yang digunakan dalam mekanisme lembaga- lembaga  ekonomi  dan  keuangan  syari’ah  kontemporer,  seperti: mudharabah,  musyarakah, wadi’ah, murabahah, al-bai bi tsaman ajil, wakalah, kafalah, qardh ,  dan  sebagainya.  Namun  hal paling  penting  dalam  membicarakan  etika  bisnis  Islami  adalah  kita  perlu  memahami  terlebih dahulu  ruang  lingkup  etika  bisnis  Islami  tersebut  dalam  kajian  fikih  muamalah  sebagaimana penulis gambarkan secara sederhana dalam skema di bawah ini.

## E. Beberapa Bentuk Penerapan Etika Bisnis Islami di LKS
Bukti  bahwa  etika  bisnis  Islami  dapat  diimplementasikan  adalah  prinsip-prinsip  dan azas-azas muamalah kini dijadikan sebagai prinsip operasional atau produk yang ditawarkan di berbagai lembaga keuangan syari’ah bank dan non bank, antara lain:

## 1. Mudharabah
Sebelum  membahas  lebih  lanjut  tentang  implementasi  prinsip  mudharabah  dalam praltek  lembaga  ekonomi  dan  keuangan  Syari’ah,  akan  lebih  jelas  apabila  dideskripsikan terlebih  dahulu  tentang  hakikat  dari mudharabah itu  sendiri.  Keabsahan mudharabah ini ditetapkan  dalam  al-Qur’an,  al-Sunnah,  ijma’,  dan qiyas . 8 Dengan  kata  lain, mudharabah adalah pemilik ( malik ) menyerahkan harta kepada pekerja ( ‘amil ) untuk berniaga pada harta itu dengan keuntungan diserikatkan di antara keduanya atas perhitungan tertentu, sedangkan bila rugi maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik harta.
8 Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, (Beirut: Dar al-‘Ilm, 1984), hal. 837
Sistem Ekonomi Islam
Landasan/Dasar
Ekonomi Islam Prinsip & Azas Ekonomi Islam
Ruang Lingkup
Ekonomi Islam
Obyek Ekonomi Islam ( muamalah al-madiyah )
Etika Ekonomi Islam ( muamalah al-‘adabiyah ) Lembaga Ekonomi Islam Pemahaman Ekonomi Islam Perilaku Ekonomi Islam Produksi Konsumsi Distribusi Harta & Hak Milik Industri & Tambang Perdagangan & Jasa Bank Non Bank Bank Sentral Syari’ah, Bank Umum Syari’ah dan BPR Syari’ah Asuransi/Takaful BMT, USPS, Kopontren, Reksa Dana Syari’ah,
Gadai Syari’ah, Bazis, dsb
Wahyu & Ijtihad
Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa dalam mudharabah ada enam unsur ( rukun ) yang harus terpenuhi, yakni prinsip, rab al-mal (pemilik harta atau modal), ‘amil (pekerja atau pengusaha), mal (harta  atau  modal), ‘amal (jenis  usaha  atau  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh ‘amil ), dan pembagian keuntungan.
Sebagai  contoh,  aplikasi  prinsip mudharabah ini  digunakan  sebagai  salah  satu  prinsip operasional  di  bank  Islam,.  Secara  operasional,  prinsip mudharabah di  bank  Islam  diartikan sebagai  perjanjian  kesepakatan  bersama  antara  pemilik  modal  dan  pengusaha  dengan ketentuan  pihak  pemilik  modal  menyediakan  dana  dan  pihak  pengusaha  memutar  modal dengan  dasar  bagi  hasil  keuntungan.  Dalam  prinsip  ini  kedua  belah  pihak  sama-sama menanggung resiko sesuai dengan kerugian dan keuntungannya. 9
Prinsip mudharabah ini  secara  aplikatif  diwujudkan  dalam  bentuk  produk  perbankan. Produk perbankan yang menggunakan prinsip mudharabah antara lain Tabungan Mudharabah, Deposito  Mudharabah,  dan  Pembiayaan  Mudharabah.  Tabungan  Mudharabah  adalah  dana yang disimpan nasabah yang akan dikelola bank untuk memperoleh keuntungan dengan sistem bagi  hasil  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama.  Dana  yang  disimpan  melalui  produk  ini  bisa diambil  sewaktu-waktu  oleh  nasabah  penyimpan.  Secara  teknis,  variabel  besarnya  simpanan diperhitungkan menurut saldo  rata-rata.  Dengan  kata  lain,  tingkat  fluktuasi  dana  tabungan  juga ikut  menentukan  besar  kecilnya  laba dan rugi  ( profit and loss sharing )  yang  diperoleh  kedua pihak.

## 2. Musyarakah
Musyarakah ini dalam literatur fikih sering disebut pula dengan syirkah. Syirkah secara bahasa berarti ikhtilath atau khalath (campuran). Sedangkan secara istilah, menurut Wahbah al- Zuhaily,  berarti  seseorang  mencampur  hartanya  dengan  yang  lain  di  mana  keduanya  tidak bercerai satu sama lain. 10 Pengertian ini hampir senada dengan pengertian Sayyid Sabiq bahwa syirkah adalah prinsip antara dua orang yang berserikat pada modal dan keuntungan. 11
Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa di dalam prinsip syirkah terdapat beberapa unsur  yang  harus  ada,  di  antaranya  yaitu dua  orang yang  berserikat  ( syarikayn ), modal  yang diserikatkan  ( ra’s  al-mal ),  pekerjaan  ( ‘amal ),  dan  keun-tungan  ( ribh ).  Keempat  komponen tersebut ada dalam frame rukun syirkah.
Kemudian,  bagaimana  mengimplementasikan  syirkah  atau  musyarakah  ini  dalam lembaga  ekonomi  syari’ah  kontemporer?  Seperti  halnya  prinsip  mudharabah,  hampir  semua lembaga  ekonomi  dan  keuangan  syari’ah  kontemporer  menggunakan  prinsip  musyarakah
9 Yadi  Janwari, Lembaga-Lembaga  Perekonomian  Syari’ah, (Bandung:  Pustaka  Mulia  dan  Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Gunung Djati, 2000), hal. 18-19
10 Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami .. ., hal. 792 11 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hal. 294
sebagai salah satu prinsip operasionalnya. Salah satunya di bank Islam, prinsip musyarakah ini digunakan  sebagai  prinsip  operasional  dengan  pengertian  perjanjian  kesepakatan  bersama antara  beberapa  pemilik  modal  untuk  menyertakan  modal  sahamnya  pada  satu  proyek,  yang biasanya berjangka waktu panjang. 12
Secara riil, prinsip  musyarakah  ini  hanya diaplikasikan dalam  produk pengerahan  dana masyarakat, yakni dalam produk Pembiayaan Musyarakah sejenis bisnis kerjasama ( join venture ). Pembiayaan  Musyarakah  ini  berarti  pembiayaan  sebagian  dari  modal  usaha,  yang  mana  pihak bank  dapat  dilibatkan  dalam  proses  manajemennya.  Sedangkan  pembagian  keutnungan  dalam bentuk Pembiayaan Musyarakah ini ditentukan dalam perjanjian sesuai dengan proporsi masing- masing pihak, yakni antara bank dan nasabah penerima pembiayaan. 13

## 3. Murabahah
Murabahah secara  bahasa  berasal  dari  lafazh ribh yang  berarti ziyadah (tambahan). 14 Sedangkan  pengertian murabahah secara  istilah  telah  banyak  didefinisikan  oleh  para  fuqaha. Misalnya  Hanafiyah  mengartikan murabahah dengan  menjual  sesuatu  yang  dimiliki  senilai harga  barang  itu  dengan  tambahan  ongkos.  Senada  dengan  pengertian  ini  dikemukakan  pula oleh Malikiyah, yang mengartikan murabahah dengan menjual barang sesuai harga pembelian disertai dengan tambahan keuntungan yang diketahui oleh penjual dan pembeli. 15
Prinsip murabahah ini diaplikasi di beberapa lembaga keuangan Syari’ah sebagai salah satu  prinsip  atau  produk  dalam  usaha  penyaluran  dana  kepada  masyarakat.  Di  Bank  Islam murabahah ini dipahami sebagai mekanisme operasional penjualan suatu barang dengan harga pokok  ditambah  keuntungan  ( mark  up )  yang  disetujui  secata  bersama  antara  pihak  bank sebagai  penjual  dengan  nasabah  sebagai  pembeli  yang  pembayarannya  dilakukan  secara berangsur (kredit). Lebih tepatnya, prinsip murabahah ini di Bank Islam dikedepankan produk Pembiayaan Murabahah dalam bentuk “leasing syari’ah”.
4. Wadi’ah
Wadi’ah dapat diartikan sesuatu yang diletakan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau  dijaga. 16 Wadi’ah ini  merupakan  nama yang  berlawanan antara  memberikan  harta  untuk dipelihara dengan penerimaan yang merupakan mashdar dari awda’a ( ‘ida` ) yang berarti titipan dan membebaskan barang yang dititipkan. 17
12 Yadi Janwari, Lembaga Perekonomian ..., hal. 19 13 Ibid , hal. 23 14 Al-Yusu’i, Al-Munjid fî al-Lughah... , hal. 244
15 Abd al-Rahman al-Juzayri, Kitab al-Fiqh ... , hal. 258
16 Luis Ma’luf al-Yusu’i, Al-Munjid fî al-Lughah wa al-A’lam , (Beirut: Dar al-Masyriq, 1988), hal. 893
17 Abd al-Rahman al-Juzayri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah , (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hal. 210; dan Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh ,  (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hal. 37
Sedangkan  pengertian wadi’ah secara  istilah,  para  fuqaha  berbeda  dalam  redaksi definisi.  Walaupun  begitu,  makna  substantif  dari  definisi  yang  dikemukakan  fuqaha  itu  tidak jauh  berbeda,  atau  bahkan  sama.  Madzhab  Hanafi  mengartikan wadi’ah dengan  penguasaan kepada pihak lain untuk menjaga hartanya, baik secara sahrih maupun secara dalalahal.
Salah satu bentuk aplikasi wadi’ah di bank Islam adalah perjanjian simpan pinjam atau penitipan  barang  berharga  antara  pihak  yang  mempunyai  barang  (nasabah)  dan  pihak  yang diberi kepercayaan (bank). 18 Mekanisme operasional wadi’ah ini teraplikasi pula di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dalam bentuk simpanan tanpa keuntungan, tetapi dana yang disimpan dapat diambil kapan saja oleh nasabah.
Aplikasi wadi’ah ini lebih kentara lagi pada prinsip operasional dan produk Unit Simpan Pinjam  Syari’ah  (USPS).  Pada  lembaga  keuangan  Syari’ah  ini wadi’ah ini  dijadikan  sebagai prinsip  operasional  dan  produk  unggulan.  Hal  ini  seiring  dengan  tujuan  pendiriannya,  yakni menghimpun dana masyarakat melalui intermediasi.

## 5. Qardh
Qardh berarti  harta  yang  diberikan muqaridh (pemberi  pinjaman)  kepada muqtaridh (penerima  pinjaman)  untuk  dikembalikan  semisalnya  sesuai  ukurannya. 19 Dengan  kata  lain, qardh ini berarti pinjam meminjam barang (dalam pengertian luas, termasuk mata uang) yang harus dikembalikan sesuai nilai dari barang yang dipinjam itu.
Dewasa ini, prinsip qardh telah diaplikasikan pada beberapa lembaga keuangan syari’ah, khususnya  di  Bank  Islam  dan  Baitul  Mal  wa  Tamwil  (BMT).  Implementasi  prinsip qardh ,  di kedua  lembaga  keuangan  syari’ah  tersebut  memiliki  pemaknaan  yang  hampir  sama.  Bahkan dengan  menggunakan  istilah  operasional  yang  sama  pula,  yakni al-qardh  al-hasan yang berbentuk  pinjaman  lunak  tanpa  agunan.  Ini  sebagaimana  dipakai  oleh  Muh.  Hassan  (peraih hadiah Nobel) yang menerapkan kredit tanpa agunan di Grameen Bank, Bangladesh.
Di  Indonesia,  operasional  prinsip al-qardh  al-hasan pada  Bank  Islam  dan  BMT  itu mengandung  arti  bahwa  bank  atau  BMT  memberikan  pinjaman  lunak  kepada  nasabah  yang membutuhkan  dana,  khususnya  untuk  kebutuhan-kebutuhan  yang  sifatnya  konsumtif.  Prinsip ini sama dengan pinjaman lunak di lembaga keuangan keuangan konvensional.

## 6. Rahn
Rahn secara bahasa berarti gadai.. Sedangkan secara istilah, menurut ulama Jumhur sebagaimana  dikutip  Sayyid  Sâbiq, rahn berarti  suatu  akad  pinjam-meminjam  dengan menggadaikan suatu harta sebagai barang jaminan dalam jumlah taksiran tertentu, di mana si penggadai dapat menebus barang itu kembali sesuai waktu yang disepakati.
18 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan ..., hal. 18 19 Sayyid Sabiq, Fiqh al - Sunnah ..., hal. 182
Saat  ini,  prinsip rahn telah  diaplikasikan  pada  beberapa  lembaga  keuangan  syari’ah, khususnya di Bank Islam dan Pegadaian Syari’ah. Implementasi prinsip rahn , di kedua lembaga keuangan syari’ah dilakukan dalam bentuk produk gadai barang yang dilakukan secara syari’ah.

## F. Penutup
Demikianlah  sekelumit  pemaparan  secara  singkat  mengenai  aplikasi  etika  bisnis Islami  di  lembaga  keuangan  syari’ah  (LKS).  Tulisan  ini  hanya  sebagian  kecil  saja  dari beberapa contoh aplikasi prinsip-prinsip muamalah di lembaga-lembaga keuangan syari’ah. Sekurang-kurangnya,  tulisan  ini  sekadar  memberikan  stimulus  bahwa  perlu  terus  digali lebih dalam tentang bagaimana mengimpelementasikan prinsip-prinsip bisnis Islami dalam berbagai praktek kegiatan ekonomi, tidak hanya di lembaga perbankan syari’ah, tetapi juga di lembaga-lembaga ekonomi lainnya, seperti: BMT, Asuransi Takaful, dan sebagainya
Selebihnya, masih ada beberapa bagian penting dari prinsip-prinsip dan etika bisnis Islami  lainnya  yang  belum  dipaparkan  dalam  tulisan  ini.  Sudah  barang  tentu,  apa  yang ditulis di sini perlu dikembangkan lebih lanjut, khususnya di kalangan pemikir atau praktisi ekonomi  Islam  yang  memiliki  kepentingan  dan  komitmen  untuk  membumikan  ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Muhammad ‘Abdillah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, al-Mughny, (Riyad: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, 1981).
Abd  al-Rahman  Al-Juzayri, Kitab  al-Fiqh  ‘Ala  al-Madzahib  al-Arba’ah ,  (Beirut:  Dar  al- Fikr, 1996).
Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996). Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman (Bandung: Mizan, 1994) Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fikih Mu’amalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984). Juhaya S. Praja, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Madya Filsafat Hukum Islam tentang Rekosntruksi Paradigma Ilmu: Titik Tolak Pengembangan Ilmu Agama dan Universalitas Hukum Islam pada tanggal 1 April 2000 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung
Karnaen  A.  Perwataatmadja  dan  Syafi’i  Antonio, Apa  dan  Bagaimana  Bank  Islam , (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992).
___________, Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia , (Jakarta: Usaha Kami, 1996).
Luis Ma’luf Al-Yusu’i, Al-Munjid fî al-Lughah wa al-A’lam , (Beirut: Dar al-Masyriq, 1988). Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Yogyakarta: UII Press, 2000) Sayyid Sabid, Fiqh al-Sunnah , (Beirut: Dar al-Fikr, 1984). Sayyid Muhammad Syatha Al-Dimyati, I’anah al-Thalibin . (Semarang: Thaha Putra, t.th). Soenardjo, dkk., Al-Qur’an dan Terjemahnya , (Jakarta: Depag RI, 1985). Taqi al-Din, Abu Bakr, Kifayah al-Akhyar, Bandung: al-Ma’arif, t.th Taqiyuddin  An-Nabhani, Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif  Perpspektif  Islam (Jakarta: Risalah Gusti, 1996)
Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh , Beirut: Dar al-‘Ilm, 1984 Yadi  Janwari, Prinsip  Operasional  Bank  Muamalat  Indonesia  dalam  Perspektif  al- Madzahib al-Arba’ah. (Tesis), (Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidaya- tullah, 1998).
__________, Lembaga-Lembaga  Perekonomian  Syari’ah, (Ban-dung:  Pustaka  Mulia  dan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Gunung Djati, 2000).