E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 6, No. 8, Agustus 2021

## UPAYA  PENYIDIK  DALAM  MENDAPATKAN  ALAT  BUKTI  DARI YURISDIKSI ASING MELALUI KERJA SAMA ANTAR NEGARA

## Arif Haryudiawan, Basir, Muhamad Erza Aminanto
Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Email: arif.haryudiawan@gmail.com, basir@ui.ac.id, erza.aminanto@ui.ac.id

## Abstrak
Perkembangan  dunia  saat ini  semakin  global  dan  teknologi  yang  sangat  cepat  dan canggih  mengakibatkan  terjadinya  berbagai  perubahan  sosial  di  masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyidikan tindak pidana siber khususnya skimming yang  dilakukan  oleh  seorang  warga  negara  asing  (WNA)  di wilayah  Jakarta  maupun  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  penyidik  Direktorat Reserse  Kriminal  Umum  (Ditreskrimum)  pada  Kepolisian  Daerah  Metropolitan Jakarta  Raya  (Polda  Metro  Jaya).  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah kualitatif.  Penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Ditreskrimum  Polda  Metro  Jaya  pada saat  ini  belum  memberikan  hasil  yang  maksimal  dalam  pemberantasan  kejahatan skimming  yang  dilakukan  oleh  WNA  di  Jakarta.  Penyidik  dalam  melakukan pemenuhan alat bukti dapat melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum di negara asing, baik secara formal maupun informal.
Kata Kunci: alat bukti; kerja sama; MLA

## Abstract
The  development  of  the  world  today  is  increasingly  global  and  very  fast  and sophisticated  technology  resulted  in  various  social  changes  in  society.  This research  aims  to  analyze  the  practice  of  investigating  cyber  crimes,  especially skimming conducted by a foreign national (WNA) in the Jakarta area as well as the obstacles  faced  by  investigators  of  the  Directorate  of  General  Criminal Investigation  (Ditreskrimum)  at  the  Greater  Jakarta  Metropolitan  Police  (Polda Metro Jaya). The research method used is qualitative. The investigation conducted by  the  Ditreskrimum  Polda  Metro  Jaya  at  this  time  has  not  provided  maximum results  in  the  eradication  of  skimming  crimes  committed  by  indonesian  citizens  in Jakarta.  Investigators  in  fulfilling  evidence  can  cooperate  with  law  enforcement officials in foreign countries, both formally and informally.
Keywords: evidence; cooperation; MLA

## Pendahuluan
Di Kota Jakarta, Polda Metro Jaya berhasil meringkus WNA yang diduga sebagai pelaku skimming di  wilayah  Jakarta.  Pada  17  Maret  2018,  Tim  Opsnal  Unit  IV  Subdit Resmob  Ditreskrimum  Polda  Metro  Jaya  berhasil  menangkap  seorang  Warga  Negara
(WN)  Bulgaria  yang  bernama  Baltov  Kaloyan  Vasilev  (“BKV”)  di  Fave  Hotel,  Jalan KH  Wahid  Hasyim,  Tanah  Abang,  Jakarta  Pusat.  BKV  merupakan  anggota  Kelompok Pembobol Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Rumania dan Hungaria  dengan modus skimming. Sebelumnya  Ditreskrimum  Polda  Metro  Jaya  telah  menangkap  4  (empat) orang pelaku lainnya dari sindikat yang sama, yakni Caitanovici Andrean Stepan, Raul Kalai, dan Ionel Robert Lupu dari Rumania, serta Ferenc Hugyec dari Hongaria. Dalam penangkapan tersebut, petugas Ditreskrimum menyita 1 (satu) unit Laptop, unit 2 (dua) unit  Deep  Skimmer,  5  (lima)  unit  Telepon  Seluler,  dan  196  (seratus  sembilah  puluh enam)  Kartu  ATM  yang  diduga  merupakan  hasil  curian  serta  sejumlah  uang  tunai bernilai  jutaan  rupiah.  Atas  perbuatannya  tersebut  maka  BKV  diduga  telah  melakukan tindak  pidana  pencurian  data  elektronik  dan/atau  TPPU  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 363 KUHP dan/atau Pasal 46 juncto Pasal 30 UU ITE, serta Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU (http://www.beritasatu.tv/news).
Penanganan kasus BKV oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya menemukan kendala yang  signifikan,  yakni  penyidik  kesulitan  untuk  melakukan  pemeriksaan  terhadap korban skimming yang seluruhnya berada di luar negeri sehingga proses hukum BKV ke tahap  selanjutnya  di  Indonesia  belum  dapat  dilakukan.  Pasca  dilakukan  penahanan selama 60 (enam puluh) hari maka pada 3 Agustus 2018 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda  Metro  Jaya  berkoordinasi  dengan  Direktorat  Jenderal  Imigrasi,  Kemenkumham melakukan  deportasi  terhadap  yang  bersangkutan  ke  Bulgaria  melalui  Bandara Soekarno-Hatta,  Tangerang.  Hal  ini  dilakukan  agar  tidak  terjadi  adanya  dugaan pelanggaran  hak  asasi  manusia  (HAM)  terhadap  BKV  yang  dilakukan  oleh  aparat penegak hukum Indonesia. Penyidikan terhadap BKV ditangguhkan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya sampai dengan diperolehnya alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  untuk  digunakan  dalam menindaklanjuti  pemeriksaan  di  kemudian  hari  agar  tidak  terjadi  impunitas  dalam penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  siber  khususnya  skimming  yang  dilakukan  oleh WNA di wilayah Republik Indonesia.

## A. Teori Penegakan Hukum
Menurut (Soekanto, 2002) , kegiatan yang dilakukan para penegak hukum guna menyelaraskan  hubungan  nilai,  kaidah  dan  tindakan  sebagai  suatu  rangkaian penjabaran,  dengan  tujuan  untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan kedamaian  di  masyarakat  merupakan  bentuk  upaya  penegakan  hukum  (p.35). Sehingga  menurut (Husen,  1990) penegakan  hukum  dapat  juga  diartikan  sebagai pelaksanaan  hukum  oleh  aparat  penegak  hukum  sesuai  dengan  kewenangan  dan tugasnya. Di dalam upaya penegakan hukum pidana, kegiatan diawali oleh tindakan penyidikan,  penangkapan,  penahanan,  pengadilan  dan  pemberian  sanksi  pada lembaga pemasyarakatan (p.59). Upaya tersebut tentunya harus sesuai dengan nilai, kaidah, perilaku dan tujuan kehidupan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.
Perkembangan  dunia  saat  ini  semakin  global  dan  teknologi  yang  sangat cepat dan  canggih  mengakibatkan  terjadinya  berbagai  perubahan  sosial  di  masyarakat. Perkembangan  pengetahuan  dan  teknologi  mengakibatkan  mudah  can  cepatnya
perpindahan  orang  maupun  barang,  yang  antara  lain  mengakibatkan  munculnya berbagai jenis kejahatan yang meliputi lintas wilayah, bahkan lintas negara. Aparat penegak  hukum  harus  dapat  lebih  cerdas  dan  memiliki  mentalitas  dan  kepribadian yang  tangguh  agar  dapat  bertindak  tangkas  dan  profesional  dalam  menanggulangi kejahatan yang semakin beragaram, semakin cepat, canggih, luas dan sulit dideteksi. Globalisasi  dunia  dan  perkembangan  teknologi  juga  memberikan  pengaruh  besar pada  kebudayaan  masyarakat,  karenanya  aparat  juga  harus  dapat  menyeimbangkan perubahan  tersebut  dalam  menegakkan  hukum  agar  dapat  menanggulangi  masalah kejahatan di masyarakat secara menyeluruh. Menurut (Goldstein, 1960) , penegakan hukum  hendaknya  didefinisikan  dalam  bentuk  beberapa  konsep  sebagaimana  di bawah ini (p.543, 565-567):
1. Konsep  penegakan  hukum  yang  bersifat  total (total  enforcement  concept) , dimana  penegakan  hukum  meliputi  semua  nilai  yang  terkandung  dalam  suatu ketentuan  hukum.  Menurut  konsep  ini,  maka  seluruh  nilai  yang  terkandung dalam ketentuan hukum tersebut harus ditegakkan tanpa adanya pengecualian.
2. Konsep  penegakan  hukum  yang  bersifat  penuh (full  enforcement  concept) , dimana  penegakan  hukum  juga  mencakup  hukum  acara  yang  berlaku  demi melindungi hak dan kepentingan individu terkait.
3. Konsep  penegakan  hukum  aktual (actual  enforcement  concept) ,  dimana penegakan  hukum  tetap  dilakukan  meskipun  terdapat  keterbatasan  sarana, sumber daya, perangkat peraturan ataupun hal lainnya.
Dengan  demikian  pada  konsep Total  Enforcement ,  menurut (Barama,  2016) suatu  upaya  penegakan  hukum  diatur  oleh  hukum  itu  sendiri  maupun  peraturan hukum acara, seperti syarat dan ketentuan terkait pencarian alat bukti ataupun saksi- saksi.  Dalam  praktik,  terdapat  kendala  dimana  konsep  ini  tidak  mungkin diwujudkan,  karena  adanya  area  of  no  enforcement  dalam  pemeriksaan  jenis  tidak pidana  tertentu  seperti  halnya  pada  delik  aduan.    Sementara  pada  konsep  Full Enforcement, upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dibatasi oleh hal- hal  yang  bersifat  teknis,  antara  lain  seperti  sarana,  fasilitas,  keterampilan  atau berbagai  hambatan  lainnya  yang  bersifat  struktural  dan  birokratis  seperti  ketentuan tentang persetujuan atau izin dari atasan. Karenanya penegakkan hukum tipe kedua inipun  sukar  untuk  diwujudkan,  meskipun  dalam  praktiknya  masih  memungkinkan untuk  dilaksanakan  sepanjang  ada  solusi  terkait  keterbatasan  dan  kendala  yang dihadapi aparat penegak hukum. Tipe penegakan hukum yang ketiga adalah Actual Enfforcement  merupakan  penegakkan  hukum  yang  sesungguhnya  dan  inilah  yang secara  nyata  terjadi  dalam  praktik  dan  kegiatan  sehari-hari.  Secara  aktual  terdapat suatu saat dimana penegak hukum tidak dapat melakukan penegakkan hukum secara penuh. Namun polisi dalam hal ini dapat melakukan kebijakan dengan menentukan batas-batas  luar  penegakan  hukum  aktual  yang  manusiawi  atau  sesuai  dengan kondisi yang berlaku di masyarakat (p.14-16).

## B. Teori Manajemen Penyidikan
(Soesilo,  1980) berpendapat  bahwa  kata  penyidikan  berasal  dari  kata  “sidik” yang  berarti  “terang”,  karenanya  penyidikan  berarti  membuat  terang  atau  jelas. Sementara itu disisi lain, “sidik” berarti juga “bekas” (sidik jari), sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas kejahatan. Dengan ditemukannya bekas-bekas kejahatan tadi maka kejahatan akan menjadi terang. Dari kedua pengertian asal kata tersebut, maka  penyidikan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  upaya  untuk  membuat  terang kejahatan.  Istilah  lain  yang  juga  sering  dipakai  adalah  istilah  “pengusutan”  atau “penyelidikan”. Orang Belanda menyebutnya “osporing”, atau dalam bahasa Inggris disebut  “investigation”.  Mengusut  artinya  mengetahui  peristiwa  pidana  yang  telah terjadi dan siapa pelaku peristiwa pidana tersebut (p.18).
Sementara itu bertolak dari rumusan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP jo Pasal 1  butir  13  UU  Kepolisian, (Sari,  Achmad,  &  Novianti,  2019) berpendapat  bahwa penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati (membuat terang dan  jelas  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi).  Proses  penyidikan  haruslah  mengacu secara  mutlak  normatif  pada  aturan-aturan  yang  benar-benar  dan  adil,  serta menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  dan  bermartabat  dalam  rangka  meningkatkan profesionalisme  Polri  sebagai  penyidik  (p.17).  Di  dalam  menjalankan  tugasnya sebagai garis awal dalam sebuah proses Peradilan Pidana, Polri juga dibekali dengan beberapa peraturan-peraturan tertentu mengenai proses penyidikan. Pasal 1 ayat (2) Perkap  Polri  14/2012  sebagai  berikut,  “Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  untuk mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Selain itu, di dalam Pasal 1 ayat (3) Perkap Polri 14/2012 dijelaskan lebih rinci lagi bahwa, “Manajemen Penyidikan  adalah  serangkaian  kegiatan  penyidikan  yang  meliputi  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian”. Ketentuan Pasal 17 ayat  (1)  dan  (2)  Perkap  Polri  14/2012  menjelaskan  langkah-langkah  yang  harus diambil  oleh  pihak  penyidik  adalah  kewajiban  untuk membuat rencana  penyidikan; dan  menyusun  rencana  penyidikan  disetujui  oleh  atasannya.  Pada  tahun  2019, Kapolri menerbitkan Perkap 6/2019 tentang penyidikan tindak pidana agar penyidik Polri  dapat  melaksanakan  tugas,  fungsi,  dan  wewenang  secara  profesional, transparan  dan  akuntabel.  Pelaksanaan  tugas  penyidikan  Polri  selanjutnya  diatur lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Kepala  Bareskrim  Polri  Nomor  1  Tahun  2014 (Perkabareskrim 1/2014) tentang standar operasional perencanaan penyidikan tindak pidana yang menjadi pedoman perencanaan penyidikan tindak pidana.
C. Teori Kejahatan Transnasional
Pengertian istilah “transnational” atau “transnasional”, (Atmasasmita, 2007) , untuk  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Phillip  C.  Yessup  dalam (Kinsal,  2014) , seorang ahli hukum internasional. Yessup menegaskan bahwa, selain istilah hukum internasional  atau international  law ,  digunakan  istilah  nasional  atau  transnasional yang  dirumuskan,  merupakan  semua  hukum  yang  mengatur  semua  tindakan  atau
kejadian yang melampaui batas terotorial (p.iii). (Massari, 2001) menjelaskan bahwa istilah  Kejahatan  Transnasional  atau  transnational  crime  diperkenalkan  untuk menjelaskan  kaitan  kompleks  yang  ada  antara organized  crime , white-collar  crime dan  korupsi  yang  merupakan  masalah  serius  yang  dimunculkan  akibat  “kejahatan sebagai  bisnis” (crime  as  business) .  Pengaturan  kegiatan  kejahatan  melangkahi perbatasan  negara  dan  berdampak  pada  pelanggaran  hukum  berbagai  negara,  telah menjadi  karakteristik  yang  paling  membahayakan  dari  kelompok  kejahatan  yang bergiat di tingkatan internasional. Dalam perkembangannya, bentuk kejahatan yang diistilahkan  tersebut,  telah  seringkali  dikaitkan  dengan  konteks  globalisasi  yang merupakan representasi dari kondisi sosial, ekonomi dan kultural sekarang ini (p.22).
Lebih lanjut dikatakan (Massari, 2001) , aspek terbaru yang mengkarakteristikkan transnational  organized  crime adalah  jaringan  hubungan, kontak dan relasi yang terbentuk diantara pelaku-pelaku dari berbagai belahan dunia ini.  Antara  sebangsa  atau  orang  asing,  penjahat  atau  pebisnis,  gerakan  revolusioner atau  politikus,  negara  atau  wirausaha  tidak  sah.  Oleh  karenanya,  keberadaan  unsur etnis (ethnicity) tidaklah  menjadi  perhatian  penting,  terutama  bila  dikaitkan  dengan fenomena organized crime kontemporer pada suatu negara tertentu. Perhatian justru, bila  berkaitan  dengan  pembahasan  transnational  crime,  lebih  meningkat  ke  arah mobilitas  sosial,  ekonomi,  geografis  dan inter-cultural (p.22).  Maka  tepatlah  bila dapat  dikatakan  membicarakan  transnational  crime  bukanlah  terpaku  pada  satu bentuk  kejahatan  saja,  namun  lebih  kepada  cara  suatu  kelompok  kejahatan beroperasi, seperti yang dikemukakan oleh (Olii, 2005) , bahwa kelompok-kelompok transnational  crime  adalah:  (a)  Bermarkas  besar  di  satu  negara;  (b)  Terlibat  tindak kejahatan  dalam  satu  atau  terkadang  beberapa  negara  yang  kondisi  pasarnya  lebih menjanjikan;  dan  (c)  Melakukan  tindakan  gelap  yang  menyediakan  kecilnya  resiko penangkapan (p.24-25).
Berkaitan  dengan  pengelompokkan  tersebut, (Olii,  2005) mencoba menunjukkan  bahwa  perilaku  kejahatan  transanasional  berkisar  antara:  (a) Pelanggaran  cukai  (custom)  seperti  penyelundupan  barang,  baik  terlarang  maupun tidak  terlarang;  (b)  Pemalsuan  cukai;  (c)  Impor  dan  ekspor  hewan  liar;  (d) Pelanggaran  atas  perlindungan  hak  intelektual;  (e)  Korupsi  dalam  kegiatan perbankan  dan  keuangan  internasional;  (f)  Penyelundupan  manusia,  baik  mereka yang  berkeinginan  masuk  secara  ilegal  untuk  menglangkaui  peraturan  migrasi maupun  mereka  yang  bertujuan  untuk  terlibat  dalam  prostitusi  atau  kegiatan  ilegal lainnya; (g) Cyber crime dan perang informasi; (h) Kejahatan maritim; (i) Pencucian uang; (j) Terorisme nasional; dan (k) Keterlibatan organized crime (p.25).
Konvensi  PBB  mengenai  Kejahatan  Lintas  Negara  Terorganisir (United Nations  Convention  on  Transnational  Organized  Crime-UNTOC) yang  telah diratifikasi  Indonesia  dengan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2009  tentang Pengesahan United  Nations  Convention  Against  Transnational  Organized  Crime (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Menentang  Tindak  Pidana  Transnasional Yang Terorganisasi) menyebutkan sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kategori
kejahatan  lintas  negara  terorganisir,  yaitu  berpartisipasi  dalam  kelompok  pelaku kejahatan  terorganisasi,  pencucian  uang,  korupsi,  perdagangan  gelap  tanaman  dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya (cultural property) , perdagangan manusia, penyelundupan migran serta produksi dan perdagangan gelap senjata  api.  Menurut  Pasal  3  ayat  (2)  UNTOC  dinyatakan  bahwan  tindak  pidana adalah  bersifat  transnasional  apabila:  (a)  dilakukan  di  lebih  dari  satu  negara;  (b) dilakukan  di  satu  negara    namun  bagian  penting  dari  kegiatan  persiapan, perencanaan,  pengarahan  atau  kontrol  terjadi  di  negara  lain;  (c)  dilakukan  di  satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; atau (d) dilakukan di satu negara namun memiliki akibat utama di negara lain.
D. Teori Kerja Sama Internasional
(Pfaltzgraff  Jr,  1997) mengatakan  bahwa  diskusi  kerja  sama  internasional secara teori meliputi hubungan antara 2 (dua) negara secara bilateral, atau hubungan antara  unit-unit  yang  lebih  besar  yang  biasa  dikenal  juga  dengan  sebutan multilateralisme.  Meskipun  bentuk  kerja  sama  seringkali  dimulai  diantara  dua negara, namun fokus utama dari kerjasama internasional pada umunya adalah kerja sama  multilateral.  Multilateralisme  didefinisikan  oleh  John  Ruggie  sebagai  bentuk intstitusional yang mengatur hubungan antara 3 (tiga) atau lebih negara berdasarkan pada  prinsip-prinsip  perilaku  yang  berlaku  umum  yang  dinyatakan  dalam  berbagai bentuk  institusi termasuk  di  dalamnya  organisasi  internasional,  rezim internasional, dan fenomena yang belum nyata terjadi, yakni keteraturan internasional (p.420).
Lebih  lanjut  dikatakan  oleh (Pfaltzgraff  Jr,  1997) bahwa  perilaku  kerja  sama dapat berlangsung dalam situasi institusional yang formal, dengan aturan-aturan yan disetujui,  norma-norma  yang  disetujui,  normanorma  yang  diterima,  atau  prosedur- prosedur pengambilan keputusan yang umum. Teori kerjasama internasional sebagai dasar  utama  dari  dari  kebutuhan  akan  pengertian  dan  kesepakatan  pembngunan politik  mengenai  dasar  susunan  internasional  sebagai  dasar  utama  dari  kebutuhan akan  pengertian  dan  kesepakatan  pembangunan  politik  mengenai  dasar  susunan internasional  dimana  perilaku  muncul  dan  berkembang.  Melalui  multilateralisme dari organisasi internasional, rezim internasional, dan aktor internasional meletakan konsep masyarakat politik dan proses integrasi dimana kesatuan diciptakan (p.420).
Dalam  masalah  pidana  dikenal  2  (dua)  bentuk  kerja  sama  internasional,  yaitu ekstradisi  dan  bantuan  timbal  balik  atau  yang  biasa  disebut  dengan  mutual  legal assistance/MLA.  Secara  sederhana  kedua  bentuk  kerja  sama  tersebut  dapat dibedakan  dari  fungsinya,  yakni  ekstradisi  untuk  mengembalikan  pelaku  kejahatan yang  melarikan  diri  ke  negara  lain,  sedangkan  MLA  dimaksudkan  untuk mendapatkan  alat  bukti  yang  berada  di  negara  lain  dimana  alat  bukti  dimaksud diperlukan  oleh  aparat  penegak  hukum  di  negara  lokus  untuk  kepentingan penyidikan,  penuntutan,  dan  pelaksanaan  putusan  pidana,  termasuk  di  dalamnya adalah  perampasan  aset  yang  berasal  dari  kejahatan.  Pada  tataran  multilateral terdapat 3 (tiga) konvensi internasional yang mengatur tentang ekstradisi dan MLA,
yaitu  Konvensi  Anti  Korupsi,  Konvensi  Pemberantasan  Kejahatan  Transnasional, serta Konvensi Pemberantasan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba).
Penelitian  terdahulu  yang  dijadikan  sebagai  acuan  adalah  penelitian  yang  telah dilakukan  oleh (Pamuji,  2017) ,  mahasiswa  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Islam  Indonesia,  tahun  2017,  yang  berjudul  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  dan Tanggung  Jawab  Bank  Terhadap  Nasabah  yang  Mengalami  Kerugian  (Studi  Kasus Pencurian  Dana  Simpanan  Nasabah  dengan  Modus  Card  Skimming)”.  Peneliti menguraikan  pendapatnya  bahwa  lembaga  perbankan  memikul  tanggung  jawab  atas kerugian  yang  diderita  oleh  nasabah  karena  terjadinya  pencurian  dengan  modus  card skimming, sepanjang dapat harus dibuktikan melalui rekaman kamera CCTV serta tidak terdapatnya  unsur  kelalaian  dari  pihak  nasabah  yang  menjadi  korban.  Peneliti menekankan  pentingnya  dilakukannya  pemeriksaan  terhadap  korban  skimming  untuk mengetahui  maupun  memastikan  hal  ihwal  penyebab  hilangnya  dana  nasabah,  apakah karena kelalaian atau murni disebabkan karena perbuatan dari pelaku skimming. Dalam hal  ini  nasabah  dapat  melakukan  upaya  hukum  atas  kerugian  yang  dialaminya  melalui pengajuan  permintaan  ganti  kerugian  secara  langsung  kepada  bank  maupun  pelaku usaha jasa keuangan.
Penelitian  lain  yang  juga  dijadikan  acuan  adalah  penelitian  Hazrina  Nor, mahasiswi  Program  Pasca  Sarjana  Universitas  Andalas,  tahun  2019,  yang  berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Nasabah Bank dari Tindak Pidana Skimming Ditinjau  dari  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen”.  Dalam  penelitian  tersebut peneliti  menggambarkan  kekurangan  dari  kemajuan  teknologi  di  bidang  perbankan berupa pembajakan ATM melalui pencurian PIN kartu ATM dengan teknik skimming. Peneliti  mengungkapkan  2  (dua)  kasus  skimming  yang terjadi  di  Bank  BCA  dan Bank Mandiri.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap nasabah Bank dari kejahatan skimming apabila ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  adalah  berupa  perlindungan  hukum  dan  perlindungan  secara langsung,  dan  jika  terjadi  skimming  yang  merugikan  nasabah,  serta  terbukti  tidak  ada unsur  kelalaian  dari  nasabah  maka  pihak  Bank  bertanggungjawab  untuk  memberikan ganti  rugi  terhadap  sejumlah  uang  nasabah  yang  hilang  tersebut.  Merujuk  pada System Operating  Procuder (SOP)  perbankan  dalam  hal  terjadi  kehilangan  dana  yang  diduga dilakukan  oleh  pihak  ketiga  melalui  pembobolan  mesin  ATM  maka  pihak  Bank  wajib memberikan ganti kerugian kepada nasabahnya tersebut.
Pembahasan  mengenai  pembobolan  ATM  sebagai  bentuk  kejahatan  siber  juga ditemukan dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum Vol. 16. No. 2 Oktober 2018, berjudul  “Perkembangan  Modus  Operandi  Kejahatan  Skimming  Dalam  Pembobolan Mesin ATM Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia maya ( Cyber Crime )” yang ditulis oleh (Dian Alan Setiawan, 2018) , menganalisis tentang perkembangan modus operandi kejahatan skimming dalam  kasus  pembobolan  ATM  Bank  yang  dilakukan  oleh  WNA dari  Tiongkok  dan  Eropa  Timur  di  Indonesia.  Pelaku  memanfaatkan  kelemahan  ATM yang  berada  di  Indonesia  yang  masih  menggunakan  sistem  operasi  berbasis  Windows XP  yang  sudah  dihentikan  pembuatannya  oleh  Microsoft.  Pada  jurnal  lain,  yaitu
Jurisprudentie  Vol.  6  No.  1  Juni  2019,  yang  diterbitkan  oleh  Universitas  Hasanuddin Makassar,  penulis  yang  terdiri  dari  Dian  Eka  Kusuma  Wardani  dan  Maskun, menganalisis kejahatan skimming yang terjadi pada Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) di Kediri dengan kerugian sebesar Rp. 145 juta, dan di Surabaya 178 ribu sampai dengan Rp. 5 juta pada tahun 2019. Layanan perbankan secara digital menimbulkan modus baru dalam  kasus  pencurian  dana  nasabah  dengan  metode  skimming.  Pelaku  adalah  orang yang  menguasai  penggunaan  internet  beserta  aplikasinya  dan  perlu  diketahui  bahwa perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional.
BKV  telah  kembali  ke  negara  asalnya  tanpa  perlu  mempertanggungjawabkan kejahatan skimming yang  dilakukannya  di  Indonesia  sehingga  terlepas  dari  jeratan hukum.  Dalam  rangka  menanggulangi  kejahatan skimming kartu  kredit  maupun  kartu debit/ATM  di  wilayah  DKI  Jakarta  seperti  yang  dilakukan  oleh  BKV  maka  dipandang perlu  melakukan  suatu  penelitian  untuk  menemukan  langkah-langkah  yang  bersifat preventif maupun reaktif atas perbuatan penyalinan informasi yang berada dalam kartu kredit atau kartu debit/ATM secara ilegal melalui kerja sama yang erat antara penyidik Ditreskrimum  Polda  Metro  Jaya  dengan  aparat  penegak  hukum  negara  asing  untuk memperoleh alat bukti yang diperlukan dalam penyidikan atas perbuatan skimming yang dilakukan  oleh  pelaku  WNA  di  wilayah Indonesia  pada  umumnya  dan  di  Jakarta pada khususnya.  Penelitian  ini  memiliki  perbedaan  dengan  penelitian  Reza  maupun  Hazrina dimana  para  korbannya  berada  di  Indonesia.  Sedangkan  korban  maupun  lembaga perbankan  yang  terkait  dalam  penelitian  ini  diketahui  seluruhnya  berada  di  yurisdiksi asing  (negara  lain).  Hal  inilah  yang  menjadi  hambatan  utama  bagi  penyidik Ditreskrimum  Polda  Metro  Jaya  untuk  menuntaskan  penyidikan  terhadap  perbuatan skimming  yang  dilakukan  oleh  WNA  di  Jakarta  mengingat  seluruh  korban  yang  akan dimintai keterangannya berada di luar negeri.
Berdasarkan  uraian  yang telah  dipaparkan  di  atas,  maka  rumusan  permasalahan dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk memperoleh alat bukti berupa hasil pemeriksaan terhadap  korban  perbuatan skimming yang  dilakukan  oleh  pelaku  berkewarganegaraan asing di wilayah Indonesia pada umumnya dan di Jakarta pada khususnya. Dari rumusan permasalahan  tersebut  kemudian  dijabarkan  menjadi  2  (dua)  pertanyaan  penelitian sebagai  berikut;  pertama,  Alat  bukti  apakah  yang  diperlukan  oleh  penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kejahatan skimming yang dilakukan oleh  WNA  di  Jakarta?  Kedua,  Apakah  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk mendapatkan alat bukti dari negara asing dalam penanganan  kejahatan skimming yang  dilakukan  oleh  WNA  di  Jakarta?  Sedangkan Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis alat bukti yang diperlukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kejahatan skimming  yang  dilakukan  oleh  WNA  di  Jakarta  dan  menganalisis  dan  merumuskan upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  penyidik  Ditreskrimum  Polda  Metro  Jaya  untuk mendapatkan alat bukti dari negara asing.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (John, 2014) . Penelitian ini tidak menggunakan perhitungan atau pengukuran statistik,  melainkan  berupaya  menyelidiki,  menggambarkan  dan  menganalisis  suatu keadaan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Dalam  mengumpulkan  data  untuk  kepentingan penelitian  ini,  peneliti  berupaya  turun  sendiri  ke  lapangan  guna  mengumpulkan  data melalui  dokumentasi,  observasi  dan  wawancara.  Penelitian  ini  menekankan  pada  data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan  perundang-undangan  serta  ketentuan-ketentuan  lainnya  seperti  UU Kepolisian, KUHAP, KUHP dan Perkap 14/2012. Selain dari penelitian yang dilakukan di atas, penelitian ini juga menerapkan penelitian lapangan sebagai pendukung analisis data  wawancara.  Dalam  penelitian  kualitatif,  umumnya  wawancara  dilakukan  secara mendalam (in–depth  interview) ,  melalui  tatap  muka  dan  penerimaan  data  langsung. Dengan  menggunakan  deskriptis  analitis,  peneliti  juga  akan  menggambarkan  tentang data yang diperoleh untuk didiskripsikan dan melakukan analisis data untuk membahas rumusan masalah (Sugiyono, 2017) .

## Hasil dan Pembahasan
A. Alat  Bukti  yang  diperlukan  oleh  Penyidik  Ditreskrimum  Polda  Metro  Jaya dalam Penanganan Kejahatan Skimming dengan Pelaku WNA
Hukum Acara Pidana Indonesia mengenal adanya asas minimum pembuktian sebagaimana  diatur  oleh  Pasal  183  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  yang  memerintahkan  kepada  Hakim  untuk  tidak  menjatuhkan  pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah  ia  memperoleh  keyakinan  akan  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya. (Harahap,  2015) dan (Suratman,  2013) menegaskan bahwa standar bukti permulaan yang cukup hendaknya mengacu pada rumusan Pasal 183 KUHAP, dimana dua alat bukti merupakan bukti minimal yang harus dipenuhi untuk menyatakan standar bukti yang cukup (p.51 dan p.287). Lebih lanjut dikatakan oleh (Suratman, 2013) bahwa “bukti permulaan yang cukup” dalam rumusan Pasal 17 KUHAP harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat- alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin penyidik tidak  akan menjadi terpaksa  untuk  menghentikan  penyidikannya terhadap seseorang  yang  dapat  disangka  melakukan  tindak  pidana  setelah  terhadap  orang tersebut dilakukan upaya paksa berupa penangkapan (p.51).
Di  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  garis  awal  dalam  sebuah  proses Peradilan  Pidana,  Polri  juga  dibekali  dengan  beberapa  peraturan-peraturan  tertentu mengenai proses penyidikan. Pasal 1 ayat (2) Perkap Polri 14/2012 sebagai berikut, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Selain itu, di dalam Pasal 1 ayat (3) Perkap Polri 14/2012 dijelaskan
lebih  rinci  lagi  bahwa,  “Manajemen  Penyidikan  adalah  serangkaian  kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan  pengendalian”.  Sedangkah  langkah-langkah  penyidikan  yang  harus  dilakukan oleh penyidik diatur secara terperinci dalam Pasal 17 ayat (1) Perkap Polri 14/2012.
Polri  memberikan  definisi  terhadap  frasa  “bukti  permulaan  yang  cukup”  dan “bukti yang cukup” di dalam kumpulan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis  (juknis)  proses  penyidikan  pidana.  Adapun  “bukti  permulaan  yang  cukup” adalah alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya  minimal  laporan  polisi  ditambah  satu  alat  bukti  yang  sah”.  Sedangkan, “bukti  yang  cukup”  didefinisikan  sebagai  terdapatnya  minimal  2  (dua)  alat  bukti yang  sah  yang  dapat  meyakinkan  hakim  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar telah terjadi dan tersangka adalah pelakunya. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka  21  Peraturan  Kepala  Kepolisian  RI  Nomor  14  Tahun  2012  tentang Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana  (Perkap  14/2012)  dijelaskan  bahwa  bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan satu alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, sebagai dasar  untuk  dapat  dilakukan  penangkapan.  Perkap  14/2012  juga  memberikan pengertian  mengenai  alat  bukti  yang  sah,  yaitu  dalam  Pasal  1  angka  23  yang mengatakan  bahwa  alat  bukti  yang  sah  adalah  keterangan  saksi,  keterangan  ahli, surat,  keterangan  terdakwa,  dan  petunjuk.  Sedangkan  dalam  Pasal  1  angka  20 Perkap  6/2019  dikatakan  barang  bukti  adalah  adalah  benda  bergerak  atau  tidak bergerak,  berwujud  atau  tidak  berwujud  yang  telah  dilakukan  penyitaan  oleh Penyidik  untuk  keperluan  pemeriksaan  dalam  tingkat  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Dalam kasus BKV, penyidik menggunakan ketentuan pencurian sebagaimana diatur  Pasal  363  KUHP  dan/atau  Pasal  46  juncto  Pasal  30  UU  ITE,  serta  Pasal  2, Pasal  3  dan  Pasal  4  UU  TPPU  sebagai  ancaman  pidananya.  Pasal  363  KUHP menyebutkan:  (1)  Diancam  dengan  Pidana  paling  lama  7  (tujuh)  tahun:  1. PencurianTernak; 2. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi  atau  gempa  laut,  gunung  meletus,  kapal  karam,  kapal  tedampar,  kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 3. Pencurian pada waktu malam  dalam  sebuah  rumah  atau  di  pekarangan tertutup  yang  ada  rumahnya,  yang dilakukan  oleh  orang  yang ada  di  situ  tanpa  diketahui  atau tanpa  dikehendaki  oleh yang  berhak;  4.  Pencurian  yang  dilakukan  oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih  dengan bersekutu;  5.  Pencurian  yang  untuk  masuk  ke  tempat  melakukan  kejahatan,  atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong  atau  memanjat,  atau  dengan  memakai  anak  kunci  palsu,  perintah  palsu atau  pakaian  jabatan  palsu.  Dan  ayat  (2)  mengatakan  apabila  pencurian  yang diterangkan dalam angka 3 disertai dengan salah satu tersebut dalam angka 4 dan 5, maka  dikenakan  pidana  penjara  paling  lama  9  (sembilan)  tahun.  Namun  demikian penerapan Pasal 363 juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian  yang  merumuskan,  “Barangsiapa  mengambil  seluruhnya  atau  sebagian
kepunyaan  orang  lain  dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling  banyak  enam  puluh  rupiah”.  Di  dalam  rumusan  Pasal  362  KUHP  di  atas, terdapat  unsur  “melawan  hukum”  yang  menegaskan  bahwa  perbuatan  mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersanksi pidana.
Ancaman  berikutnya  adalah  ketentuan  dalam  Pasal  30  jo.  Pasal  46  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:
❖ Pasal 30
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum mengakses  Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum mengakses  Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
❖ Pasal 46
Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda  paling  banyak  Rp600.000.000,00  (enam  ratus  juta  rupiah).  Setiap  Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 30  ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  8  (delapan)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Penyidik  juga  menggunakan  ketentuan  UU  TPPU  dalam  penanganan  BKV dengan maksud dapat menyita dan merampas seluruh hasil kejahatan yang diperoleh dari tindak pidana pencurian yang dilakukannya. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap  BKV  dan  sejumlah  saksi  lainnya  yakni  para  petugas  kepolisian  yang menangkapnya.  Penyidik  berupaya  untuk  melengkapi  alat  bukti  dalam  rangka pemenuhan  unsur-unsur  tindak  pidana  pencurian  yang  terdiri  dari  unsur  objektif meliputi  unsur-unsur:  mengambil;  suatu  barang;  yang  seluruhnya  atau  sebagian milik  orang  lain.  Dan  unsur  subjektif,  yang  meliputi  unsur-unsur:dengan  maksud; untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri; secara melawan hukum. Unsur  objektif  menjadi  perhatian  penyidik  dalam  menyusun  berita  acara pemeriksaan terhadap BKV, khususnya unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang  lain.  Dalam  proses  penyidikan  diketahui  bahwa  korban  skimming  yang dilakukan oleh BKV seluruhnya berada di luar yurisdiksi Republik Indonesia. BKV
melakukan pencurian melalui ATM di Indonesia namun pemilik rekeningnya berada di  luar  negeri,  yakni  di  Negara  Bulgaria.  Penyidik  memerlukan  kesaksian  dari korban sebagai pemilik uang yang dicuri oleh BKV sehingga unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dapat terpenuhi. Namun mengingat keberadaan saksi korban  di  Negara  Bulgaria  maka  penyidik  tidak  dapat  secara  mudah  menemukan identitas  para  korban  serta  alamat  tempat  tinggalnya  dalam  rangka  pemanggilan guna  menjalani  pemeriksaan  sebagai  saksi  korban.  Penyidik  harus  berkoordinasi dengan aparatur penegak hukum di Bulgaria melalui saluran Interpol maupun kerja sama hukum lainnya. Selain itu penyidik juga dibatasi oleh masa waktu penahanan yang  diatur  dalam  KUHAP.  Pasca  dilakukan  penahanan  selama  60  (enam  puluh) hari  maka  pada  3  Agustus  2018  Subdit  Resmob  Ditreskrimum  Polda  Metro  Jaya berkoordinasi  dengan  Direktorat  Jenderal  Imigrasi,  Kemenkumham  melakukan deportasi terhadap yang bersangkutan ke Bulgaria melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.
B. Penyidik  Ditreskrimum  Polda  Metro  Jaya  bekerjasama  dengan  Aparat Penegak Hukum Negara Asing untuk Mendapatkan Alat Bukti
Di  dalam  kerja  sama  aparat  penegak  hukum  antar  negara,  terdapat  setidak- tidaknya  2  (dua)  cara  yang  dapat  digunakan  yaitu  melalui  mekanisme  kerja  sama antar polisi  atau police to police cooperation , apabila telah memiliki hubungan baik dengan  kepolisian  negara  yang  dimintakan  bantuan  secara  langsung,  maupun melalui  saluran  INTERPOL.  Kerja  sama  ini  dikenal  dengan  sebutan  kerja  sama informal.  Mekanisme  berikutnya  adalah  kerja  sama  antar  negara  melalui  saluran diplomatik  dengan  pengajuan  melalui  Kementerian  Luar  Negeri  RI  yang  mewakili Pemerintah  Indonesia  untuk  meminta  bantuan  timbal  balik  (Mutual  Legal Assistance/MLA)  kepada  pemerintah  negara  lain.  Kerja  sama  jenis  ini  disebut sebagai  kerja  sama  formal.  Menurut  Undang-Undang  MLA  dikatakan  bahwa bantuan  timbal  balik  dalam  masalah  pidana  diperlukan  untuk  mempermudah penanganan  proses  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan atas  suatu  masalah  pidana  yang  timbul  baik  di  Indonesia  maupun  negara  lain.  Di Indonesia, kerangka hukum untuk menjalankan bantuan timbal balik dalam masalah pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Adapun jenis-jenis bantuan yang dimintakan melalui MLA  diantaranya  adalah  bantuan  untuk  mencari  atau  mengindentifikasi  orang, bantuan untuk mendapatkan alat bukti, dan bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang dalam proses peradilan, maupun bantuan untuk merampas hasil tindak pidana.
Dalam hal mendapatkan alat bukti melalui kerja sama antar negara baik Police to  Police maupun  MLA,  sesungguhnya  Polri  telah  banyak  memiliki  pengalaman. Pertama, penyidikan terhadap Khasanah seorang tenaga kerja Indonesia yang diduga membunuh majikannya di Singapura pada tahun 2017. Khasanah setelah membunuh majikan melarikan diri ke Indonesia. Polri dalam rangka melindungi Warga Negara Indonesia  tidak  menyerahkan  Khasanah  kepada  aparat  penegak  hukum  Singapura tetapi melakukan penuntutan terhadapnya di Indonesia. Dalam rangka memperoleh
alat  bukti  yang  diperlukan  dalam  penyidikan  da  penuntutan  Khasanah  berdasarkan Hukum  Indonesia  maka  Polri  melakukan  kerja  sama  dengan  Polisi  Singapura (https://www.bbc.com/).
Peroleh  alat  bukti  melalui  kerja  sama  MLA  juga  dilakukan  oleh  Polri  dalam rangka  penyidikan  tindak  pidana  konservasi  sumber  daya  alam  hayati  yang dilakukan  oleh  seorang  warga  negara  Belanda.  Polri  melalui  Kemenkumham mengajukan  permohonan  MLA  kepada  Pemerintah  Belanda  terkait  perdagangan atau  kepemilikan  kulit,  bagian  tubuh  atau  bagian  lainnya  dari  satwa  langka  dan dilindungi  pada  tahun  2018.  Permintaan  MLA  diajukan  untuk  melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap 2 (dua) orang  saksi berkewarganegaraan Belanda di Belanda.  Seluruh  pernyataan  dan  alat  bukti  lain  yang  diterima  dari  negara  asing dapat  diterima  sebagai  alat  bukti  dalam  suatu  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terkait  sepanjang  telah  diakui  dan/atau ditandatangani  oleh  orang  yang  menyatakan  dan  pejabat  yang  mengambil pernyataan.  Penyidik  Polri  selanjutnya  mengambil  pernyataan  tersebut  di  Kantor Polisi Amsterdam, Belanda. Hasil penyidikan tindak pidana konservasi sumber daya alam  hayati  atas  nama  tersangka  Eric  Roer  sudah  lengkap  (P21).  Menindaklanjuti hal  tersebut,  pada  tanggal  14  Agustus  2019,  telah  dilakukan  pelimpahan  barang bukti dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum di Mapolda Bali (https://antaranews.com/berita).  Pada  November  2019,  Eric  Roer  divonis  2  (dua) tahun  penjara  karena  terbukti  memperdagangkan  kerajinan  yang  terbuat  dari kerangka  satwa  dilindungi  (https://bali.inews.id/berita).    Kerja  sama  antar  negara memberikan  sangat  bermanfaat  dalam  menyelesaikan  perkara-perkara  pidana  di Indonesia.  Tindak  pidana  terutama  yang  bersifat  transnasional  atau  lintas  negara dapat  mengakibatkan  timbulnya  permasalahan  hukum  suatu  negara  dengan  negara lain  yang  memerlukan  penanganan  melalui  hubungan  balik  berdasarkan  hukum  di masing-masing  negara.  Dengan  demikian  penanganan  tindak  pidana  transnasional harus  dilakukan  dengan  bekerjasama  antar  negara  dalam  bentuk  bantuan  timbal balik dalam masalah pidana maupun police to police cooperation .

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  maka  penulis  dapat menyimpulkan  sebagai  berikut:  1).  Proses  penyidikan  tindak  pidana  skimming membutuhkan  kesaksian  dari  saksi  korban  sebagai  pemilik  uang  yang  dicuri  untuk memenuhi unsur objektif dalam tindak pidana pencurian berupa unsur yang seluruhnya atau  sebagian  milik  orang  lain,  dapat  terpenuhi.  Untuk  itu  maka  penyidik  wajib mendapatkan  alat  bukti  berupa  keterangan  korban  yang  menyatakan  bahwa  sejumlah uang  dalam  rekening  bank  yang  dimilikinya  di  Bulgaria  telah  berkurang  akibat  dicuri oleh  BKV  melalui  ATM  yang  berada  di  Indonesia.  Penyidik  wajib  mendapatkan  alat bukti  tersebut  dalam  waktu  60  (enam  puluh)  hari  yakni  selama  kurun  waktu  masa penahanan BKV secara sah di Kepolisian. 2). Dalam rangka memperoleh alat bukti dari negara asing maka penyidik dapat melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum
negara lain, baik secara informal melalui police to police cooperation , maupun melalui mekanisme formal yaitu penyampaian permohonan MLA. Seluruh pernyataan dan alat bukti lain yang diterima dari negara asing dapat diterima sebagai alat bukti dalam suatu penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terkait  sepanjang  telah diakui  dan/atau  ditandatangani  oleh  orang  yang  menyatakan  dan  pejabat  yang mengambil pernyataan.

## BIBLIOGRAFI
Atmasasmita,  Romli.  (2007).  “Ekstradisi  dalam  Meningkatkan  Kerjsama  Penegakan Hukum.” Jurmal Hukum Internasional , 5 (1). Google Scholar
Barama, Michael. (2016). Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan. Jurnal Ilmu Hukum , 3 (8), 8–17. Google Scholar
Dian  Alan  Setiawan.  (2018).  Perkembangan  Modus  Operandi  Kejahatan  Skimming Dalam  Pembobolan  Mesin  ATM  Bank  Sebagai  Bentuk  Kejahatan  Dunia  maya (Cyber Crime). Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum , 16 (10), 2. Google Scholar
Goldstein, Joseph. (1960). Police Discretion Not to Invoke the Criminal Process: Low- Visibility  Decisions  in  the  Administration  of  Justice",  Faculty  Scholarship  Series, Paper 2426 . Google Scholar
Harahap, M. Yahya. (2015). Hukum Perseroan Terbatas Cet. V. Jakarta: Sinar Grafika. Google Scholar
Husen,  Harun  M.  (1990). Kejahatan  dan  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta. Google Scholar
John,  W.  Creswell.  (2014). Penelitian  Kualitatif  dan  Desain  Riset,  Memilih  diantara Lima Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Google Scholar
Kinsal,  Masni  Handayani.  (2014).  Penyelesaian  Konflik  Internal  Suriah  Menurut Hukum Internasional. Lex et Societatis , 2 (3). Google Scholar
Massari,  Monica.  (2001).  Transnational  Organized  Crime  between  Myth  and  Reality: the Italian Case. Paper Was Presented on ECPR 29th Joint Sessions of Workshops Grenoble, France . Citeseer. Google Scholar
Olii,  Mohammad  Irvan.  (2005).  Sempitnya  Dunia,  Luasnya  Kejahatan?  sebuah  Telaah Ringkas  tentang  Transnational  Crime. Indonesian  Journal  of  Criminology , 4 (1),
4236. Google Scholar
Pamuji, Reza Aditya. (2017). Perlindungan Hukum bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Pencurian Dana Simpanan Nasabah dengan Modus Card  Skimming) . Universitas Islam Indonesia. Google Scholar
Pfaltzgraff  Jr,  Robert  L.  (1997). Contending  theories  of  international  relations:  A comprehensive survey . Google Scholar
Sari,  Duwi  Purnama,  Achmad,  Ruben,  &  Novianti,  Vera.  (2019). Peranan  Ppns Keimigrasian Dalam Proses Penyidikan Kasus Warga Negara Asing Yang Dengan Sengaja  Memberikan  Data  Yang  Tidak  Sah  Dalam  Proses  Pengajuan  Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) . Sriwijaya University. Google Scholar
Soekanto,  Soerjono.  (2002). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum Jakarata: PT Raja Grafindo Persada. Indonesia. Google Scholar
Soesilo,  R.  (1980). Teknik  Penyidikan  Perkara  kriminal. Politeia,  Jakarta. Google Scholar
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alpabeta (Vol. 10). Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
Suratman,  Fuad  Sardar.  (2013). Analisis  Terhadap  Putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri Ternate Nomor 41/Pid. Sus/2010/Pn. Tte Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan  Terdakwa  Iswan  Usman  Alias  Is .  University  of  Muhammadiyah  Malang. Google Scholar

## Copyright holder:
Arif Haryudiawan, Basir, Muhamad Erza Aminanto (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: