Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Konawe
Oleh
Jefry Crisbiantoro¹ dan Hasjad²
Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Lakidende Unaaha ¹jefryssosmh@ymail.com, ²hasjad.hasjad@yahoo.com

## Abstract
One  indication  of  the  low  quality  of  Civil  Servants  is  the recognition  of  the  many  disciplines  undertaken  by  civil servants.  The  ongoing  development  in  Indonesia  often  has complex and complex obstacles and complexities. It can cause disorder in the life of nation and state. Increased discipline in the  apparatus  environment  is  one  effort  to  overcome  the disorder.  There  is  a  high  level  of  discipline  of  development activities will take place effectively and efficiently. Indonesian civil servants are at a time incapable of determining whether an  employee  can  move  the  government  smooth  and  national development.  In  an  effort  to  improve  the  discipline  of  Civil
Servants,  in  fact  the  Government  of  Indonesia  has  made  a regulation with the issuance of Government Regulation No. 53 of 2010 on the Discipline Regulation of Civil Servants, with a view  to  educate  and  build  Civil  Servants,  for  those  who perform  obligations  and  obligations  prohibition  pay administrative violations.
Civil  Servants  as  something  that  is  used  in  the  obligation  of government wheel to perform duties and duties as a servant of state and public servant. Civil servants should also be able to uphold the dignity and image of staffing for the sake of society and  state.  However,  much  more  is  found.  Civil  Servants  who will  not  perform  tasks  and  often  happen.  Often  there  are imbalances  in  performing  tasks  and  not  infrequently.  This research  uses  descriptive  qualitative  analysis  method  with primary  and  secondary  data  to  enrich  the  result  of  analysis.
The  purpose  of  this  study  is  to  find  facts  about  the administrative  process,  the  factors  that  deeply  and comprehensively affect it after the penalty administration.
Diterima : 17 Pebruari 2018 Direvisi : 23 Maret 2018 Diterbitkan : 31 Maret 2018
Kata Kunci : Sanksi  Administrasi,  Disiplin Pegawai Negeri Sipil .

## Abstrak
Salah  satu  indikasi  rendahnya  kualitas  Pegawai  Negeri  Sipil adalah  adanya  pelanggaran  disiplin  yang  banyak  dilakukan oleh  pegawai  negeri  sipil.  Pembangunan  yang  sedang  giat dilakukan  di  Indonesia  sering  mengalami  banyak  hambatan dan  permasalahan  yang  cukup  kompleks.  Hal  tersebut  dapat menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Peningkatan  disiplin  dalam  lingkungan  aparatur negara adalah salah satu upaya untuk mengatasi ketidaktertiban  tersebut.  Adanya  tingkat  kedisiplinan  yang tinggi  diharapkan  kegiatan  pembangunan  akan  berlangsung secara  efektif  dan  efisien.    Pegawai  Negeri  Indonesia  pada umumnya  masih  kurang  mematuhi  peraturan  kedisiplinan pegawai sehingga dapat menghambat kelancaran
pemerintahan  dan  pembangunan  nasional.  Dalam  upaya meningkatkan  kedisiplinan  Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut, sebenarnya  Pemerintah  Indonesia  telah  memberikan  suatu regulasi dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53  Tahun  2010  Tentang  Peraturan  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil, dengan maksud untuk mendidik  dan membina Pegawai Negeri  Sipil,  bagi  mereka  yang  melakukan  pelanggaran  atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin.
Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  unsur  aparatur  negara  dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut  untuk  melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pegawai  Negeri  Sipil  juga  harus  bisa  menjunjung  tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan  negara.  Namun  kenyataan  di  lapangan  berbicara  lain dimana  masih  banyak  ditemukan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang tidak  menyadari  akan  tugas  dan  fungsinya  tersebut  sehingga sering kali timbul ketimpangan–ketimpangan dalam menjalankan  tugasnya  dan  tidak  jarang  pula  menimbulkan kekecewaan  yang  berlebihan  pada  masyarakat.  Penelitian  ini menggunakan  metode  analisis  deskriptif  kualitatif  dengan data-data  primer  dan  sekunder  untuk  memperkaya  hasil analisis.  Tujuan  mendasar  dari  penelitian  ini  adalah menemukan  fakta  empirik  tentang  proses  pemberian  sanksi administrasi,  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya  secara mendalam  dan  komprehensif  dan  dampak  setelah  pemberian sanksi administrasi.

## Pendahuluan
Berkembangnya  paradigma good  governance seiring  derasnya  laju  reformasi menuntut  peningkatan  kinerja  maupun  kualitas  sumber  daya  manusia  dari  Pegawai Negeri  Sipil  selaku  aparatur  negara  maupun public  servant. Untuk  itu,  penegakan disiplin   aparatur   merupakan   salah   satu   langkah   strategis    untuk    meningkatkan
profesionalisme  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya. Sikap  disiplin  akan  sangat  membantu  seorang  menyelesaikan  pekerjaan  tepat  pada waktunya sesuai dengan kondisi yang disyaratkan.
Pemerintah telah menempatkan disiplin kerja sebagai suatu permasalahan penting. Untuk  itu  pemerintah  merasa  perlu  untuk  menerbitkan  sebuah  kebijakan  yang  secara khusus  mengatur  masalah  disiplin  kerja  Pegawai  Negeri  Sipil,  yang  direalisasikan melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Peraturan  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  .  Pelaksanaan  disiplin  kerja  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  belum maksimal ternyata masih menjadi problem hingga kini. Hal ini dapat dipandang sebagai permasalahan klasik mengingat sudah sekian lama berlangsung, tetapi tak kunjung bisa teratasi.  Menyikapi  berbagai  pelanggaran  disiplin  kerja  yang  dilakukan  oleh aparaturnya,  Badan  Kepegawaian  Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Konawe  menerapkan sanksi (punishment) sesuai  dengan  tingkat  pelanggaran  yang  dilakukan.    Adanya penjatuhan  sanksi  disiplin  diharapkan  hal  tersebut  dapat  berfungsi  sebagai  peringatan untuk mencegah aparatur lainnya untuk tidak melanggar disiplin kerja.
Hukum  kepegawaian  yang  dipelajari  dalam  Hukum  Administrasi  Negara  adalah hukum  yang  berlaku  bagi  pegawai  yang  bekerja  pada  administrasi  negara  sebagai pegawai negeri, hukum mengenai subjek hukum ( persoon) dalam lapangan administrasi negara  yang dalam status  kepegawaian itu mereka mempunyai  hubungan  dinas publik. (SF.  Marbun,  dkk ., 2001,  hal:45).  Bilamana  seseorang  mengikat  dirinya  untuk  tunduk pada  perintah  dari  pemerintah  untuk  melakukan  sesuatu  atau  beberapa  macam  jabatan yang  dalam  melakukan  sesuatu  atau  beberapa  macam  jabatan  itu  dihargai  dengan pemberian gaji dan beberapa keuntungan lain. Hal ini berarti bahwa inti dari hubungan dinas  publik  adalah  kewajiban  bagi  pegawai  yang  bersangkutan  untuk  tunduk  pada pengangkatan  dalam  beberapa  macam  jabatan  tertentu  yang  berakibat  bahwa  pegawai yang bersangkutan tidak menolak (menerima tanpa syarat) pengangkatannya dalam satu jabatan  yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah  dimana  sebaliknya  pemerintah  berhak mengangkat seseorang pegawai dalam jabatan tertentu tanpa harus adanya penyesuaian kehendak dari yang bersangkutan.(S.F Marbun dan M.Mahmud MD,2001,hal 98).
Pegawai  Negeri  mempunyai  peranan  amat  penting  sebab  pegawai  negeri merupakan  unsur  aparatur  negara  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  dan pembangunan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara.  Kelancaran  pelaksanaan pemerintahan     dan    pembangunan     nasional    terutama    sekali    tergantung    pada
kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan pegawai negeri (sebagian dari aparatur negara).
Disiplin  berasal  dari  kata  Latin discipulus .  Kata  ini  berhubungan  dengan perkembangan,  latihan  fisik,  dan  mental  serta  kapasitas  moral  melalui  pengajaran  dan praktek. Kata ini juga berarti hukuman atau latih yang membetulkan serta kontrol yang memperkuat ketaatan. Makna lain dari kata yang sama adalah seseorang yang mengikuti pemimpinnya.  Disiplin  mengandung  suatu  gagasan  hukuman,  meskipun  arti sesungguhnya  yang  berarti  latihan  atau  pendidikan  kesopanan  dan  kerohanian  serta pengembangan  tabiat.  Jadi  disiplin  berkaitan  dengan  pengembangan  sikap  yang  layak terhadap pekerjaan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa disiplin adalah keadaan yang menyebabkan  atau  memberikan  dorongan  kepada  pegawai  untuk  berbuat  dan melaksanakan  segala  kegiatan  sesuai  dengan  norma  /aturan  yang  telah  ditetapkan. (Dolet Unaradjan,2003, hal:8).
Undang-undang  No.  5  tahun  2014  dalam  Pasal  86  tercantum  ketetapan  sebagai berikut:”untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, pegawai  negeri  sipil  wajib  mematuhi  disiplin  PNSl”.  Penjelasan  dari  pasal  ini menyebutkan  bahwa  peraturan  disiplin  adalah  suatu  peraturan  yang  memuat  suatu keharusan,  larangan  dan  sanksi,  apabila  keharusan  tidak  dituruti  atau  larangan  itu dilanggar.

## Metode
Penelitian dalam sebuah karya ilmiah adalah hal yang mutlak dilakukan agar hasil yang diperolehnya  dapat  objektif  sesuai  dengan  kenyataan  sebenarnya.  Penelitian  pada dasarnya  adalah  suatu  kegiatan  yang  terencana  dilakukan  dengan  metode  ilmiah bertujuan  untuk  mendapatkan  data  baru  guna  membuktikan  kebenaran  atau  pun ketidakberesan  dari  suatu  gejala  atau  hipotesa  yang  ada.  (Ronny  Hanitijo Soemitro,2005,hal:9)
Tahapan Penelitian
a) Pertama  peneliti  membuat  pedoman  wawancara  yang  disusun  berdasarkan  demensi kebermaknaan  hidup  sesuai  dengan  permasalahan  yang  dihadapi  subjek.  Pedoman wawancara  ini  berisi  pertanyaan-pertanyaan  mendasar  yang  nantinya  akan berkembang dalam wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukan kepada subjek penelitian.
b) Peneliti  selanjutnya  mencari  subjek  yang  sesuai  dengan  karakteristik  subjek penelitian.  Untuk  itu  sebelum  wawancara  dilaksanakan  peneliti  bertanya  kepada subjek  tentang  kesiapannya  untuk  diwawancarai.  Setelah  subjek  bersedia  untuk diwawancarai,  peneliti  membuat  kesepakatan  mengenai  waktu  dan  tempat  untuk melakukan wawancara.
c) Setelah  wawancara  dilakukan,  peneliti  memindahakan  hasil  rekaman  berdasarkan wawancara  dalam  bentuk  tertulis.  Selanjutnya  peneliti  melakukan    analisis  dan interprestasi  data  sesuai  dengan  langkah-langkah  yang  dijabarkan  pada  bagian metode analisis data di akhir bab ini
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  diskriptitf  kualitatif  yaitu  penelitian tentang  data  yang  dikumpulkan  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  kata-kata  dan  gambar, kata-kata  disusun  dalam  kalimat.  Penelitian  kualitatif  ditujukan  untuk  memahami fenomena-fenomena  sosial  dari  sudut  perspektif  partisipan.  Partisipan  adalah  orang- orang  yang  diajak  berwawancara,  diobservasi,  diminta  memberikan  data,  pendapat, pemikiran, persepsinya (Sukmadinata, 2006).
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  yaitu  berusaha  mendapatkan informasi  yang  selengkap  mungkin  mengenai  kinerja  aparat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.  Informasi  yang  digali  lewat  wawancara  mendalam  terhadap  informan (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe). Teknik kualitatif dipakai  sebagai  pendekatan  dalam  penelitian  ini,  karena  teknik  ini  untuk  memahami realitas rasional sebagai realitas subjektif khususnya para aparat.
Penelitian  ini  pada  dasarnya  menggunakan  metode  pengumpulan  data  yang berdasar  pada  data  primer  dan  data  sekunder.  Pengumpulan  data  dilakukan  untuk memperoleh informasi  yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. (W. Gulo,  2002,  hal:110)  Dalam  penelitian  ini,  pengumpulan  data  dilakukan  melalui beberapa teknik sebagai berikut :
1) Studi  Kepustakaan  ,  yakni  dengan  mempelajari  buku-buku,  karya  ilmiah,  jurnal, peraturan  perundang-undangan  dan  dokumen-dokumen  lainnya  yang  ada relevansinya dengan penelitian ini.
2) Studi  Lapangan,  yaitu  mengumpulkan  data  dan  fakta  empirik  secara    langsung  di lapangan guna mendapatkan data-data primer, melalui :
a) Wawancara Interview), yaitu  melakukan  tanyajawabb  kepada  sasaran  penelitian untuk memperoleh data yang lebih akurat dari informan.
b) Pengamatan langsung ( observasi ), yaitu melakukan pengamatan secara langsung tentang  proses  pemberian  sanksi  administrasi,  faktor  yang  mempengaruhi  dan dampak  setelah  pemberiann  sanksi  administrasi  disiplin  pegawai  negeri  sipil  di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Konawe.
Analisis  data  adalah  proses  penyederhanaan  data  ke  dalam  bentuk  yang  lebih mudah  dibaca  dan  diinterpretasikan  Analisis  data  dalam  penelitian  berlangsung bersamaan  dengan  proses  pengumpulan  data.  (Burhan  Bungin,2001,hal:99).  Penelitian ini  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif,  dengan  pendekatan  rasionalitas  pada kemampuan  logik.  Para  prinsipnya,  dengan  berpegang  pada  prinsip-prinsip  kualitatif, maka  proses  pengumpulan  data  dan  analisis  data  dilakukan  secara  bersamaan  selama proses  penelitian,  sebab  pada  saat  pengumpulan  data  secara  tidak  langsung  juga  telah terjadi suatu proses analisis data. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh di lapangan lebih  mudah  dianalisis  dan  diinterpretasikan.  Artinya  untuk  menganalisis  data  yang telah  dikategorisasikan,  akan  dilakukan interpretatif  understanding, yaitu  melakukan penafsiran  atau  memberi  makna  terhadap  data  atau  fakta  yang  telah  dikumpulkan,  dan analisis data didasarkan pada pendekatan kualitatif atau tipe penelitian yang bersifat deskriptif.
Selanjutnya data yang ada, disederhanakan dan dikelompokkan secara sistematis, agar  data  atau  informasi  yang  diperoleh  dapat  digunakan  untuk  menjelaskan permasalahan  penelitian.  Data  yang  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif,  kemudian diuraikan dan dijelaskan secara komprehensif, sehingga dapat  diperoleh kepastian data yang telah dikumpulkan mememiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan
Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  dibentuk  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  84  Tahun  2000  tentang  Pedoman  Organisasi  Perangkat Daerah  dan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  59  Tahun  2000  tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 13 Tahun 2003, tanggal 22 Desember 2003 tentang Pembentukan,  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Perangkat  Daerah.  Seiring  dengan kemajuan otonomi maka pada tahun 2007 diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun  2007  tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah,  yang  kemudian  ditindak  lanjuti dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Konawe  Nomor  13  Tahun  2007,  tanggal  31 Desember 2007 tentang  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
Proses Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Seorang  pegawai  yang  sadar  akan  tugas  dan  tanggungjawabnya  tentu  akan menjalankan  kewajiban  yang  dibebankan  kepadanya  dan  menjauhi  larangan–larangan yang akan menurunkan  kredibilitasnya. Sebagai  seorang PNS  tentu harus menjalankan kewajiban  yang  dibebankan  kepadanya  seperti  yang  tercantum  pada  tujuan  hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran  disiplin.  Karena  itu  setiap  pejabat  yang  berwenang  menghukum  sebelum menjatuhkan  hukuman  disiplin  harus  memeriksa  lebih  dahulu  Pegawai  Negeri  Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.
Sesuai dengan Pasal 7 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri.
Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
1.    Hukuman disiplin ringan;
2.    Hukuman disiplin sedang; dan
3.    Hukuman disiplin berat.
Bagi  pegawai  negeri  Sipil  yang  melanggar  kedisiplinan  akan  diberikan  beberapa hukuman di atas agar memberikan efek jera bagi para PNS yang melanggar.

## Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin
Proses  penegakan  hukuman  disiplin  bagi  PNS  di  lingkungan  Pemerintah Kabupaten  Konawe  tidak  hanya  terbatas  pada  ketentuan  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  PNS.  PP  Nomor  53  tersebut  ketentuan pelaksanaannya termuat dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun  2010.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  awal,  mereka  bahwa  dalam  proses penegakan  hukuman  disiplin  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Konawe,  aturan pelaksanaannya  tidak  hanya  terbatas  pada  isi  tetapi  apa  yang  termuat  dalam  aturan utama  disiplin  PNS  yaitu  PP  Nomor  53  Tahun  2010.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Informan  pertama  yakni  Sekretaris  BKD  Kabupaten  Konawe  menyebutkan bahwa:  dalam  menegakkan  disiplin  pemerintah  kabupaten  tidak  semata-mata berpedoman  pada  Peraturan  Pemerintah  akan  tetapi  juga  aturan  pelaksanaan  dalam penegakan  hukuman  disiplin  yaitu  termuat  dalam  Keputusan  Bupati  Konawe  tentang pembentukan  tim  pemeriksa Ad  hoc, dan  Keputusan  Bupati  tentang  pembentukan  tim pertimbangan dan penyelesaian.
Penjatuhan Keputusan Hukan disiplin.
Terkait  proses  pemeriksaan  terhadap  tindakan  indisipliner  yang  dilakukan  oleh pegawai  negeri  sipil  yang  selanjutnya  sampai  pada  tahap  penjatuhan  keputusan hukuman  disiplin.  Terkait  mekanisme  penjatuhan  hukuman  disiplin,  maka  dapat diperoleh  gambaran  sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  informan  yang  menyatakan bahwa:  “Mekanisme  penjatuhan  hukuman  disiplin  itu  yang  pertama,  dilakukan pemeriksaan  oleh  atasan  langsung  selaku  ketua  tim  pemeriksa Ad  hoc yang  hasilnya diberikan pada tim pertimbangan dan penyelesaian, dan akhirnya tim pertimbangan dan penyelesaian memberikan rekomendasinya kepada Bupati sedangkan Mekanismenya itu PNS  yang  bersangkutan  dipanggil  oleh  tim  pemeriksa Ad  hoc kemudian  hasilnya diserahkan  ke  tim  penyelesaian  dan  hasil  rapat  tim  penyelesaian  itu  nantinya  yang dijadikan  acuan  atau  rekomendasi  Bupati  untuk  menjatuhkan  hukuman  disiplin  pada PNS.

## Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi tindakan indisipliner Pegawai Negeri Sipil. Peraturan atau Tata Tertib
Salah satu faktor pembentuk kedisiplinan adalah adanya peraturan atau tata tertib yang mengatur hal– hal yang diwajibkan dan larangan yang harus ditinggalkan. Sebuah peraturan  akan  ditaati  bila  peraturan  tersebut  mempunyai  sanksi  yang  tegas.  Untuk masalah peraturan sebenarnya sudah cukup memadai dimana kita dapat melihat banyak peraturan  yang  berhubungan  dengan  penegakan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  Tata tertib  atau  peraturan  membutuhkan  elemen  lainnya  demi  kesempurnaan  pelaksanaan sebuah peraturan dan pelatihan kedisiplinan secara berkesinambungan.

## Kepemimpinan
Penegakan  disiplin  harus  dilakukan  oleh  setiap  PNS  dan  pemimpin  harus melakukan  pengawasan.  Setiap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pegawainya  maka atasan  yang  bersangkutan  harus  bisa  mempertanggungjawabkannya.  Atasan  bisa dianggap gagal melakukan pembinaan dan pengawasan. Setiap atasan harus memimpin bawahannya  dengan  arif  dan  bijaksana.  Ia  harus  menjadi  teladan  yang  baik  yang  bisa membimbing  bawahannya  agar  tetap  berada  pada  jalur  yang  benar,  memberikan perhatian  kepada  bawahan,  berani  mengambil  tindakan,  dan  menciptakan  kebiasaan- kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Kepemimpinan merupakan faktor utama
yang  menentukan  baik  buruknya  dan  hidup-matinya  suatu  bentuk  usaha/organisasi. Dengan demikian faktor kepemimpinan mempunyai peranan penting dalam menentukan tingkat kedisiplinan para pegawainya. Seorang pimpinan yang cenderung egois dimana ia  kurang  memperhatikan  kesejahteraan  bawahannya  atau  bahkan  melakukan  tindakan negatif  maka  hal  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  perilaku  bawahannya.  Hal  ini  akan menimbulkan  tidak  adanya  rasa  hormat  kepada  atasan,  tindakan  indisipliner  bahkan membenci atasannya.

## Pembinaan dan Pengawasan
Untuk  menghindari  maraknya  pelanggaran  disiplin  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil, sebaiknya  dilakukan  pembinaan  dan  pengawasan.  Pembinaan  yang  baik  dan pengawasan yang efektif tentu akan membantu membentuk aparat pemeritah yang baik dan  berwibawa.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  bahwa  rasa perlindungan  kepada  korps  ( esprit  de  corps )  sering  kali  membuat  atasan  yang berwenang  menjatuhkan  sanksi  yang  ringan.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  atasan kepada  bawahan  (pengawasan  melekat)  yang  umumnya  digunakan  dalam  pengawasan di lembaga pemerintahan sering kali menimbulkan problematik  yang selalu dikeluhkan masyarakat,  seperti  sikap  atasan  yang  terlalu  melindungi  bawahannya  walaupun bawahannya  melakukan  penyimpangan,  kesulitan  pimpinan  menindak  bawahannya karena  antara  bawahan  dan  atasan  sudah  seperti  akrab  atau  bisa  saja  atasan  juga memiliki kebiasaan atau perilaku yang sama dengan bawahannya.

## Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil
Kesejahteraan  PNS  merupakan  salah  satu  hal  yang  harus  diperhatikan  oleh Pemerintah.  Tak  dapat  dipungkiri  bahwa  mereka  bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan keluarga.  Bila  mereka  merasa  bahwa  kebutuhannya  tidak  dapat  dipenuhi  secara maksimal  maka  mereka  akan  berusaha  memperoleh  pekerjaan  lain  ( side  jobs )  untuk memenuhi  kebutuhannya.  Hal  inilah  yang  tentunya  akan  berdampak  negatif  terhadap kinerja mereka dan pada akhirnya akan muncul tindakan indisipliner. Berdasarkan hasil wawancara  dengan  informan  bahwa  di  kantor  tersebut  masih  ada  pengecualian  dan penerapan  kebijakan  yang  sifatnya  tidak  merata  dan  adil,  kemudian  tingkat kesejahteraan  pegawai  masih  kurang  mendapatkan  titik  perhatian,  sebagaimana  kita ketahui   bahwa    dengan   memberikan   kesejahteraan   kepada   pegawai   akan   lebih
mendukung  dan  memotivasi  pegawai  untuk  lebih  baik  dalam  bekerja  dan  tidak melakukan  hal-hal  yang  bisa  merugikan  pribadi  maupun  instansi,  dengan  kata  lain bahwa  faktor  kesejahteraan  pegawai  sangat  mempengaruhi  rendahnya  tindakan indisipliner.

## Dampak Setelah Pemberian Sanksi Administrasi terhadap Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.
Tujuan  sanksi  administrasi  diberikan  agar  perbuatan  pelanggaran  tersebut dihentikan.  Pemberian  sanksi  tentu  saja  akan  mempunyai  dampak  baik  bagi  Pegawai Negeri  yang  bersangkutan  maupun  Pegawai  yang  lainnya.  Ketika  seorang  pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena mangkir tidak masuk kerja tanpa alasan  yang jelas selama berbulan bulan tentu membawa dampak sendiri bagi pegawai lainnya.  Mereka  takut  melakukan  kesalahan  yang  serupa  karena  dengan  adanya pemberian  sanksi  tersebut  secara  otomatis  mereka  akan  kehilangan  statusnya  sebagai Pegawai.
Kewajiban  dan  larangan  teresebut,  apabila  dilanggar  atau  tidak  dipatuhi  akan dikenakan  sanksi  hukuman  disiplin  sesuai  dengan  tingkat  kesalahannya. Peraturan mengenai kedisiplinan telah dibentuk dan diberlakukan, tidak jarang ditemukan adanya pelanggaran terhadap kedisiplinan tersebut. Pelanggaran  disiplin  bisa  saja  dikarenakan oleh  hak-hak yang diperolehnya tidak sesuai dengan kebutuhan hidupnya, sebagaimana kita ketahui bahwa kebutuhan manusia pada masa sekarang ini semakin kompleks, akan tetapi  mungkin  kebutuhan  hidup  yang  semakin  banyak  tersebut  bukan  merupakan satu-satunya  faktor  penyebab  terjadinya  pelanggaran.  Pemerintah  telah  menaikan  gaji serta  tunjangan,  namun  tetap  saja  terjadi  pelanggaran,  kemungkinan  faktor  utama yang menjadi hambatan kedisiplinan itu terletak pada diri pegawai itu sendiri. Tindakan yang  menyimpang  seperti:  korupsi,  pemborosan  keuangan  negara,  pungutan  liar,  dan berbagai  bentuk  pelanggaran  tersebut  akan  selalu  terjadi,  bila  dalam  diri  PNS  belum terbentuk suatu kesadaran  dan  suatu  etika  yang  dituangkan  dalam  Nilai dan Perilaku Kedinasan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa,  Proses penegakan  hukuman  disiplin,  bagi  PNS di  lingkungan  Badan  Kepegawaian  Daerah
Kabupaten  Konawe  berjalan  melalui  alur  sebagaimana  peraturan    yang  menjadi pedoman  pelaksanaan.  Prosesnya  dimulai  dengan  atasan  langsung  atau  pejabat  yang berwenang  menghukum  mengetahui  atau  menerima  laporan,  adanya  pelanggaran disiplin    yang  dilakukan    oleh  pegawai  negeri  sipil,  terlebih  dahulu  melakukan pemanggilan  sebelum  pemeriksaan,  kemudian  atasan  langsung  atau  Pejabat  yang berwenang  menghukum  membuat  surat permohonan untuk membentuk Tim Pemeriksa Ad  Hoc, Pejabat  Pembentuk  Tim  Pemeriksa Ad  Hoc kemudian  membentuk  Tim Pemeriksa Ad  Hoc sesuai  Pangkat  dan  Jabatan  PNS  yang  akan  diperiksa,  Sedangkan faktor-faktor  yang  cenderung mempengaruhi penegakan hukuman disiplin Berdasarkan hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  yang  mempengaruhi penegakan  hukuman  disiplin  adalah,  Peraturan  atau  tata  tertib,  kepemimpinan, pembinaan dan pengawasan serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil

## Daftar Pustaka
Bernardin , H.  John  and  Russel,  Joice  E.A.  2002.  Manajemen Burhan  Bungin;  2001,
Metodologi Penelitian Kualitatif ; Aktualisasi Metodologis ke Arh Ragam Varian Kontemporer ; Raja Grafindo Persada,Jakarta.
Dolet  Unaradjan,  2003; Manajemen  Disiplin ;  Gramedia  Widiasarana  Indonesia, Jakarta.
Philipus m Hadjon, dkk, 2002, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Ridwan, HR, 2002, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta.
Ronny  Hanitijo  Soemitro,2005, Metode  Penelitian  Hukum  dan  jurimetri ,  Ghalia Indonesia, Konawe.
Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
Sastra  Djatmika  dan  Marsono,  2000, Hukum  Kepegawaian  di  Indonesia, Djambatan,
Jakarta.
SF. Marbun, dkk ., 2001, Dimensi-dimensi pemikiran Hukum Administrasi Negara , UII Press, Yogyakarta.
Sri Hartini, 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Sudarsana,  I.  K.  (2015).  Pentingnya  Kearifan  Lokal  dalam  Pendidikan  Karakter  bagi Remaja Putus  Sekolah. In Seminar Nasional (No. ISBN: 978-602-71567-1-5, pp.
343-349). Fakultas Dharma Acarya IHDN Denpasar .
Sukmadinata,  Nana  Syaodih.  2006. Metode  Penelitian  Pendidikan .  Remaja  Rosda Karya. Konawe.
Suradinata, Ermaya. 2003, Manajemen Perubahan dan Strategi Kepemimpinan Kreatif,
Lemhannas, Jakarta.

## Dokumen Lain:
Undang –Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.