## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN SNJ)
Hasdiwanti 1 , Syamsuddin Radjab 2

## Universitas Islam Negeri Alauddin Makasaar

## Anty.cap11@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  hukum  pidana  materil  terhadap  perkara  tindak pidana  penganiayaan  yang  mengakibatkan  kematian  dan  untuk  mengetahui  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Sinjai,  tepatnya  di  Pengadilan  Negeri  Sinjai  sebagai  instansi yang terkait dengan perkara ini. Jenis penelitian dalam penulisan ini yakni penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode kepustakaan dan metode wawancara.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  1)  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Sinjai  dalam  perkara  Nomor 34/Pid.B/2019/PN  Snj  yang  menyatakan  bahwa  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  Penganiayaan  mengakibatkan  mati  sesuai  dengan  Pasal  351  ayat  (3)  KUHP  sudah tepat. Hal tersebut sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada fakta- fakta yang terungkap di dalam persidangan, yakni dari alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti, visum et repertum ,  dan  keterangan  terdakwa.  2)  Majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Sinjai  dalam  putusan  tidak menguraikan  semua  poin-poin  yang  menjadi  latar  belakang  pertimbangan  subjektifnya,  dan  lebih  kepada pertimbangan  yuridisnya.  Walau  demikian,  sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa  sudah  sesuai  dengan perbuatan  yang dilakukannya,  yakni 4 (empat) tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 6 (enam) tahun penjara.
Kata Kunci: Pidana Materil, Penganiayaan, Pertimbangan Hakim, Pengadilan

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  application  of  material  criminal  law  to  cases  of  maltreatment resulting in death and to determine the judge's considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of maltreatment resulting in death.
This research was conducted in Sinjai Regency, to be precise at the Sinjai District Court as the agency related to this case. The type of research in this writing is qualitative research with the data collection method used, namely the library method and the interview method.
The results of the study show that: 1) The Panel of Judges at the Sinjai District Court in case Number 34/Pid.B/2019/PN Snj stated that the defendant had been legally and convincingly proven guilty of committing the  crime  of  torture  resulting  in  death  in  accordance  with  Article  351  paragraph  (3)  The  Criminal  Code  is correct.  This  is  in  accordance  with  the  Public Prosecutor's  third  alternative  indictment which  is  based  on  the facts  revealed  during  the  trial,  namely  from  evidence  in  the  form  of  witness  statements,  evidence,  visum  et repertum, and the defendant's statement. 2) The panel of judges at the Sinjai District Court in their decision did not elaborate on all the points which were the background for their subjective considerations, and more focused on their juridical considerations. However, the sanctions imposed on the defendant were in accordance with the actions he committed, namely 4 (four) years in prison, lower than the demands of the public prosecutor, namely 6 (six) years in prison.
Keywords: material criminal, maltreatment, considerations of judges, court

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  memiliki  misi  untuk  mewujudkan  stabilitas  dan ketentraman  dalam  setiap  hubungan  masyarakat,  dan  untuk  mencapai  hal  tersebut  dibuatlah peraturan  hukum  yang  bersifat  mengatur  (reglen/avullen  recht)  dan  peraturan  hukum  yang bersifat  memaksa (dwingen recht) agar masyarakat  menaati dan mematuhi  aturan  yang ada. Setiap  peraturan  tersebut  dimaksudkan  semata-mata  untuk  kepentingan  masyarakat  sendiri. Peraturan-peraturan  hukum  yang  dimaksudkan  tersebut  haruslah  ditegakkan  dengan  sebaik- baiknya  demi  mencapai  tujuan  dari  hukum  itu  sendiri,  yakni  demi  mencapai  kepastian hukum,  keadilan,  maupun  kemanfaatan.  Penegakan  hukum  pun  harus  didukung  dengan norma-norma  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  memadai  serta  aparat  penegak hukum yang berintegritas.
Di  tengah  upaya  penegakan  hukum,  sebagai  negara  yang  tengah  berkembang, Indonesia  tentu  dipengaruhi  oleh  perkembangan  zaman  yang  mendunia.  perkembangan zaman  ini  mempengaruhi  seluruh  aspek  kehidupan  dalam  masyarakat,  terutama  masalah sosial,  budaya,  maupun  ekonomi.  Dan  salah  satu  masalah  sosial  yang  krusial  adalah kejahatan di tengah masyarakat.
Kejahatan  selalu  merujuk  pada  hal  yang  dilarang,  merugikan,  ataupun  meresahkan, yang  kemudian  berarti  bahwa  kejahatan  tidak  boleh  dibiarkan  terjadi  begitu  saja.  Demikian kejahatan  diatur  sedemikian  rupa  dalam  berbagai  peraturan,  baik  itu  yang  tertulis  maupun tidak  tertulis  untuk  menjadi  salah  satu  solusi  pencegahan  terjadinya  kejahatan  itu  sendiri. Karena,  manusia  dengan  sifat  kemanusiaannya  tentu  tidak  membenarkan  kejahatan  sebagai sesuatu yang lumrah dalam masyarakat.
Terdapat banyak kejahatan yang bisa terjadi di tengah masyarakat, di antaranya yakni kejahatan  terhadap  tubuh,  dan  kejahatan  terhadap  nyawa  atau  biasa  dikenal  dengan penganiayaan  dan  pembunuhan.  Kejahatan  yang  dilakukan  terhadap  tubuh  manusia  dalam segala  perbuatan-perbuatannya  sehingga  menimbulkan  luka  atau  rasa  sakit  pada  tubuh  atau bahkan  hingga  mengakibatkan  kematian,  jika  dilihat  dari  unsur  kesalahan  dan kesengajaannya  diberikan  kualifikasi  sebagai  penganiayaan  ( mishandeling ). 1 Tindakan penganiayaan  merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  sulit  hilang  di  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Berbagai  tindakan  penganiayaan  yang  sering  terjadi  seperti  pemukulan  dan
1 Renaldy,  Susilo  Handoyo,  Rosdiana,  2019, “Penerapan  Restorative  Justice  Dalam  Menyelesaikan Tindak  Pidana  Penganiayaan  Di  Polsek  Balikpapan  Selatan” ,  Jurnal  Lex  Suprema,  Volume  1  Nomor  2, September 2019, h. 4
kekerasan fisik sering kali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. 2
Menurut  H.R.  (Hooge  Raad),  penganiayaan  adalah  setiap  perbuatan  yang  dilakukan dengan sengaja untuk  menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan dan semata- mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. 3
Adapun  faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  suatu  tindak  pidana penganiayaan  yakni  dapat  dibagi  menjadi  dua.  Pertama,  faktor  internal  yang  berasal  dari dalam  diri  individu,  yakni  faktor  lemahnya  iman  si  pelaku,  faktor  keluarga,  dan  faktor kejiwaan. Kedua, faktor eksternal yang berasal dari luar diri individu yang melakukan tindak pidana penganiayaan, yakni faktor ekonomi dan faktor lingkungan. 4
Penganiayaan  yang  kemudian  menyebabkan  kematian  adalah  salah  satu  bagian  dari pembunuhan,  dimana  tindak  pidana  tersebut  digolongkan  dalam  kejahatan  terhadap  tubuh dan  nayawa  seseorang.  Fokus  kejahatan  ini  terletak  pada  maksud  atau  tujuannya,  dimana pelaku  tidak  menghendaki  kematian  korban,  melainkan  hanya  melukai  korban.  Dapat dikatakan  bahwa  kematian  korban  hanyalah  unsur  yang  memberatkan  dalam  tindak  pidana penganiayaan.  Matinya  seseorang  tidak  dimaksudkan  sama  sekali  sebagai  akibat  dari perbuatan  atau  tindakan  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  si  pelaku.  Namun,  kematian  si korban  tersebut  hanya  merupakan  akibat  dari  ketidakhati-hatian  atau  kelalaian  (kealpaan)  si pelaku.
Sebagai  salah  satu  tindak  pidana  yang  paling  sering  dan  paling  mudah  terjadi  di tengah  masyarakat,  terlebih  mengingat  dampak  dari  kejahatan  tersebut  seperti  yang  telah dijelaskan diatas yang bahkan juga bisa menyebabkan kematian, maka diperlukan penegakan hukum  yang  dapat  memberikan  sanksi  dan  efek  jera  bagi  pelaku.  Dimana  hal  tersebut diharapkan  bisa  mengurangi  angka  kejahatan,  terkhusus  dalam  hal  ini  yakni  tindak  pidana penganiayaan.  Penegakan  hukum,  berkaitan  erat  terhadap  adanya  kepastian  hukum  dalam memahami, menafsirkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan sebagai satu sistem hukum negara yang sedang berlaku. 5
2 Max Sepang, Refly Sinyal, 2018, “Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” , Lex Crime Volume 7 Nomor 4, Juni 2018, h. 55
3 Leden  Marpaung,  “ Tindak  Pidana  Terhadap  Nyawa  dan  Tubuh  (Pemberantas  dan  Prevensinya)” , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.5
4 Desi Wilma Shara, Nikita Rizky Amelia, & Buana Raja Manalu, “ Peranan Visum Et Repertum dalam Proses  Pembuktian  Perkara  Pidana  Penganiayaan  Biasa  yang  Mengakibatkan  Kematian  (Putusan  Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn)” , Jurnal Mercatoria, Volume 12 Nomor 1, Juni 2019, h. 5
5 Ahkam  Jayadi, “Problematika  Penegakan  Hukum  dan  Solusinya” ,  Jurnal  Ar-Risalah,  Volume  15 Nomor 2, 2017, h. 1.
Pemeriksaan  suatu  perkara  pidana  di  dalam  suatu  peradilan  pad  hakekatnya  adalah bertujuan  untuk  mencari  kebenaran  materil  (materiile  waarheid)  terhadap  perkara  tersebut. hal ini dapat dilihat dari dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak  hukum  dalam  memperoleh  bukti-bukti  yang  dibutuhkan  untuk  mengungkap  suatu perkara  baik  pada  tahap  pemeriksaan  pendahuluan  seperti  penyidikan  dan  penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. 6
Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  terhadap permasalahan  diatas  dengan  judul  “Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang  menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj)”.
Adapun  permasalahan  yang  akan  diangkat,  yakni:  Bagaimana  penerapan  hukum pidana  materil  terhadap  tindak  pidana  penganiayaan  yang  mengakibatkan  kematian  dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penganiayaan  yang  mengakibatkan  kematian dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  yakni  metode  penelitian normatif-empiris, yakni dengan melakukan kajian dari literatur hukum berupa aturan hukum yang  bersifat  formil,  yakni  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta mengambil salah satu putusan dari Pengadilan Negeri  Sinjai  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diangkat,  yakni  putusan  Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis  Penerapan  Hukum  Pidana  Materil  Terhadap  Tindak  Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj
1. Posisi Kasus
Terdakwa Ibrahim Alias Lomo Bin Maddu, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018  sekitar  jam  19.30  wita  atau  setidak-tidaknya  pada  waktu-waktu  lain  dalam  bulan Oktober  tahun  2018,  bertempat  di  Kampung  Boja  Dusun  Safaere  Desa  Puncak Kecamatan  Sinjai  Selatan  Kabupaten  Sinjai  telah  melakukan  penganiayaan  yang
6 Rahaman Syamsuddin, “Peranan Visum Et Repertum di Pengadilan” , Jurnal Ar-Risalah, Volume 11 Nomor 1, Mei 2011, h.191
menyebabkan matinya korban atas nama Ilyas Bin Beddu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
Bahwa  sebelum  kejadian,  pada  hari  kamis,  terdakwa  ke  rumah  korban,  dan setelah  sampai  mendapati  korban  sedang  duduk  diteras  rumah  dengan  Usman  Alias Semmang  sambil  minum  minuman  keras  jenis  ballo,  lalu  terdakwa  dipanggil  naik  oleh korban dan duduk bertiga diteras rumah korban. Tidak lama kemudian datang Ramli Bin Sommeng sehingga mereka berempat duduk di teras rumah tersebut sambil minum ballo (arak) dan tiba-tiba Ramli  melontarkan kata-kata kepada Usman Alias Semmang dalam bahasa bugis “naullena nasalaiko fale bainennu cikali” yang artinya “Kenapa sehingga istri kamu pergi cikali (panggilan cikali merupakan panggilan sepupu)” lalu dijawab oleh Usman  Alias  Semmang  juga  dalam  bahasa  bugis “iye  menrekkinria  di  maroanging” yang artinya “pulang ke kampungnya di  Maroanging dan pada saat  itu  Korban dengan nada kesal berkata dalam bahasa bugis “iya ro makkunrai ke hettu jamangngi menretoi” yang artinya “perempuan itu kalau ada pekerjaan pergi juga di kampungnya, mendengar dari perkataan korban tersebut terdakwa yang masih dalam sepupu dua kali dengan istri Usman  Alias  Semmang  (Per.  Sumi)  lalu  berucap  dengan  perkataan “ke  engka  ufa lalenna dikessini, dikessiniki” yang artinya “kalau masih ada jalan untuk diperbaiki agar diperbaiki”, tiba-tiba korban dengan suara marah berkata “magatossi iko tau disaliheng mucampurisi” yang artinya “kenapa kamu orang luar ikut campur masalah ini”, sehingga terdakwa langsung diam. Kemudian terdakwa pamit dengan Korban dengan mengatakan dalam bahasa bugis “lisuna pale amure” yang artinya “saya pulang dulu paman”, namun korban  tidak  menjawab  karena  dan  terlihat  sedang  marah,  lalu  setelah  terdakwa  sudah turun dari rumah kemudian korban masuk kedalam  rumahnya untuk  mengambil  parang panjang.
Kemudian  Korban  bersama  dengan  Usman  Alias  Semmang  juga  turun  dari rumah  dan  tepatnya  ditengah  kebun  cengkeh,  korban  dari  arah  belakang  terdakwa langsung memarangi terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan parang panjang yang  mengenai  bagian  punggung  sebelah  kiri  spontan  terdakwa  langsung  menoleh  dan balik kebelakang dan melihat korban sambil menyalakan lampu senter dan Usman Alias Semmang  berdiri  disamping  korban.  Kemudian  terdakwa  berkata  dalam  bahasa  bugis “magai  muhettaka  amure” yang  artinya  “kenapa  memarangi  saya  paman?”  sehingga korban  menjawab  dengan  perkataan “muruntunni  eppona basyo paruntu” yang  artinya “sekarang kamu bertemu cucunya basyo paruntu” sambil mengarahkan lampu senternya ke mata terdakwa sehingga terdakwa berusaha menghalangi cahaya lampu senter sambil
mengangkat  tangan  kiri  yang  sedang  memegang  HP,  pada  saat  itu  korban  memarangi terdakwa  yang  kedua  kalinya  sebanyak  satu  kali  yang  mengenai  lengan  kiri  terdakwa tepat  mengenai  diatas  siku  kemudian  pada  saat  itu  juga  terdakwa  langsung  mencabut badik  yang  terselip  dipinggang  kiri  dengan  menggunakan  tangan  kanan  dan  menusuk korban  sebanyak  satu  kali  yang  mengenai  bagian  rusuk  sebelah  kiri  dibawah  ketiak kemudian korban memarangi terdakwa yang ketiga kalinya yang mengenai rusuk sebelah kiri dibawah ketiak sebanyak satu kali kemudian terdakwa menikam korban yang kedua kalinya  yang  mengenai  dada  (ulu  hati)  dan  korban  masih  sempat  memarangi  terdakwa pada  bagian  pipih  dibawah  mata  sebanyak  satu  kali  dan  pada  saat  itu  badik  milik terdakwa  tidak  bisa  tercabut  didada  (ulu  hati)  korban  sehingga  terdakwa  dengan menggunakan  kaki  kanan  menendang  korban  sambil  menarik  badik  yang  tertancap didada  (ulu  hati)  korban  sehingga  korban  terjatuh  dan  badik  tercabut  dibadan  korban kemudian  korban  langsung  duduk  bersila  di  tanah  sandar  dipohon  cengkeh  dan  parang yang  dipegang  sempat  mengenai/mengiris  pangkal  paha  terdakwa  sebelah  kiri  (bagian dalam) dan pada saat itu dalam keadaan Ketakutan USMAN Alias SEMMANG langsung lari pulang ke rumahnya.
Kemudian  terdakwa  memegang  rambut  korban  dengan  maksud  akan menggorok lehernya namun korban berkata “ku’ni ro” yang artinya “sudah cukup”, lalu terdakwa  menjawab  dalam  bahasa  bugis “muissemui  fale,  magai  muhettaka” yang artinya  “kamu  tahu  kenapa  kamu  memarangi  saya”,  sambil  terdakwa  memperlihatkan luka kepada korban, kemudian terdakwa pulang kerumahnya.
Lalu,  Pada  hari  Jumat,  anak  Korban  pulang  kerumahnya  dan  menemukan orang  tuanya  (Korban)  sudah  meninggal  dunia  di  tengah  kebun  bawah  pohon  cengkeh dalam  posisi  baring  menghadap  keatas  kedua  kaki  terlipat  kedalam  (seperti  duduk bersila).  Kemudian  ia  meberitahu  hal  tersebut  ke  ibunya  yang  kemudian  menyuruhnya untuk memanggil Abdul Wahid dan melaporkan kejadian tersebut diposek Sinjai Selatan.

## 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Dakwaan  Penuntut  Umum  yang  diajukan  dalam  kasus  ini  terdapat  tiga dakwaan yang disusun secara alternatif, dimana pelaku didakwa dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  dengan  dugaan  telah  dengan  sengaja  merampas  nyawa orang lain, lalu dengan Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan dugaan  telah  melakukan  penganiayaan  berat  yang  mengakibatkan  mati,  dan  Pasal  351 ayat (3) dengan dugaan telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati.
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Tuntutan  hukum  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN  Snj pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  terdakwa  Ibrahim Alias  Lomo  bin  Maddu  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati maka pada akhir surat tuntutan,  menuntut  Majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Sinjai  yang  memeriksa  dan mengadili perkara untuk memutus:
a. Menyatakan  terdakwa  IBRAHIM  ALIAS  LOMO  BIN  MADDU  terbukti  secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Melakukan Penganiayaan  yang  mengakibatkan  mati”,  sebagaimana  diatur  dan  diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.
b. Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  IBRAHIM  ALIAS  LOMO  BIN MADDU.  oleh  karenanya  dengan  pidana  penjara  selama  6  (Enam)  Tahun, dikurangi  selama  Terdakwa  berada  dalam  tahanan,  dan  dengan  perintah  agar terdakwa tetap ditahan.
c. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu)  bilah badik lengkap dengan sarungnya terdapat bercak darah dengan panjang 20 (dua puluh) Centimeter.
- 1  (satu)  bilah  parang  panjang  lengkap  dengan  sarungnya,  terdapat  bercak darah dengan panjang 55 (lima puluh lima) Centimeter.
- 1  (satu)  lembar  baju  lengan  pendek  warna  putih  trip  merah  dalam  keadaan robek dan penuh bercak darah.
- 1 (satu) buah senter plastik kecil warna putih.
- 1  (satu)  celana  Pendek  warna  abu-abu  dalam  keadaan  robek  dan  penuh bercak darah.
Dirampas untuk dimusnahkan.
d. Menetapkan  agar  terdakwa,  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  5000,(Lima ribu rupiah).
4. Putusan Hakim
Dalam perkara Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj Majelis Hakim memutuskan:
Mengadili:
a. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Alias Lomo Bin Maddu, terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  Penganiayaan  mengakibatkan mati, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
b. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara selama 4 (empat) tahun;
c. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
e. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1  (satu)    bilah  badik  lengkap  dengan  sarungnya  terdapat  bercak  darah dengan panjang 20 (dua puluh) Centimeter.
- 1  (satu)  bilah  parang  panjang  lengkap  dengan  sarungnya,  terdapat  bercak darah dengan panjang 55 (lima puluh lima) Centimeter.
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih trip merah dalam keadaan robek dan penuh bercak darah.
- 1 (satu) buah senter plastik kecil warna putih.
- 1  (satu)  celana  Pendek  warna  abu-abu  dalam  keadaan  robek  dan  penuh bercak darah.
Dirampas untuk dimusnahkan.
f. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp  5000,- (lima ribu rupiah);

## 5. Analisis Penulis
Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan salah satu  hakim di  Pengadilan Negeri Sinjai, yakni Rizal Ihutraja Sinurat, S.H. terkait dengan penerapan hukum pidana materil dalam Perkara Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj menyatakan bahwa:
Dalam  perkara  tersebut,  terdakwa  didakwa  dengan  dakwaan  alternatif,  dengan dakwaan kesatu yakni Pasal 338 KUHP dengan dugaan telah dengan sengaja merampas nyawa  orang  lain,  kedua  alternatifnya  yaitu  Pasal  354  ayat  (2)  KUHP  dengan  dugaan telah  melakukan  penganiayaan  berat  yang  mengakibatkan  mati,  dan  ketiga  yaitu  Pasal 351  ayat  (3)  dengan  dugaan  telah  melakukan  penganiayaan  yang  mengakibatkan  mati. Lalu,  berdasarkan  fakta-fakta  di  persidangan  dengan  tiga  orang  saksi,  bukti  surat,  dan keterangan  terdakwa,  maka  Pasal  yang  terbukti  yaitu  Pasal  351  ayat  (3)  KUHP  yang merupakan  alternatif  ketiga,  dan  hukumannya  yakni  4  tahun  penjara.  Majelis  dalam memutus  perkara  itu  tidak  boleh  keluar  dari  koridor  surat  dakwaan.  Dimana  dalam  hal ini,  jika  melihat  Pasal  338,  maka  akibat  yang  dituju  oleh  si  terdakwa  yaitu  kematian korban, tetapi dalam perkara ini kematian korban bukan merupakan tujuan terdakwa, lalu untuk Pasal 354 ayat (2) adalah penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang, berbeda  antara  penganiayaan  berat  dan  penganiayaan  ringan,  dan  perbuatan  terdakwa dalam  perkara  ini  tidak  memenuhi  syarat  untuk  dikatakan  sebagai  penganiayaan  berat, tetapi hanya penganiayaan ringan. Pasal 351 ayat (3) yang kemudian dinyatakan terbukti setelah  hakim  memperhatikan  Pasal  183  KUHAP  yakni  hakim  dalam  memutus  perkara harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim, dan alat bukti tersebut tergambar dari tiga saksi  yang dihadirkan dalam perkara ini, lalu hasil  visum  dengan  kesimpulan  visumnya  yaitu  korban  meninggal,  dimana  ditemukan luka  robek  yang  diakibatkan  oleh  kekerasan  benda  tumpul,  dan  sebab  kematian  pada korban adalah syok hipovoleemik, kemudian keterangan terdakwa.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  di  atas,  maka  penulis  menyimpulkan  bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus mengacu pada surat dakwaan, dan tidak boleh menyimpang  dari  surat  dakwaan  itu  sendiri.  Hakim  juga  harus  melihat  fakta-fakta  di persidangan  untuk  menentukan  dakwaan  mana  yang  paling  tepat  untuk  dijatuhkan  ke terdakwa,  dimana  dalam  hal  ini  hakim  mencermati  pembuktian  setiap  unsur  yang didakwakan.  Maka  untuk  membuktikan  tepat  tidaknya  penerapan  Pasal  yang  dilakukan oleh  Majelis  hakim  dalam  perkara  Nomor  34/Pid.B/2019/PN  Snj  yakni  dengan mencermati setiap unsur dalam Pasal 351 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Selanjutnya penulis akan mengkaji satu-persatu unsur Pasal 351 ayat (3):
a. Barang Siapa
Setelah  melihat  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  baik  dari keterangan  saksi-saksi  maupun  terdakwa,  dimana  terdakwa  telah  membenarkan identitasnya  yang  tercantum  dalam  surat  dakwaan,  dan  terdakwa  dalam  keadaan sehat  jasmani  maupun  rohani  dan  mempertanggungjawabkan  perbuatannya,  maka dengan  demikian  unsur  barang  siapa  dalam  perkara  Nomor  34/Pid.B/2019/PN  Snj telah terbukti.
b. Dengan Sengaja
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  yakni  alat  bukti berupa  badik  lengkap  dengan  sarungnya,  dan  berdasarkan  keterangan  saksi  Usman Alias Semmang Bin Daming dan pengakuan Terdakwa mengenai kronologi kejadian dimana  terdakwa  secara  sadar  mencabut  badiknya  kemudian  mengarahkan  badik tersebut  ke  arah  korban  hingga  menimbulkan  luka  pada  tubuh  korban.  Dengan demikian  unsur  dengan  sengaja  dalam  perkara  Nomor  34/Pid.B/2019/PN  Snj  telah terbukti.
c. Melakukan Penganiayaan
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  yakni  alat  bukti berupa  badik  lengkap  dengan  sarungnya,  satu  lembar  baju  lengan  pendek  warna putih  trip  merah  dalam  keadaan  robek  dan  penuh  bercak  darah,  satu  buah  celana pendek  warna  abu-abu  dalam  keadaan  robek  dan  penuh  bercak  darah,  keterangan saksi  Usman  Alias  Semmang  Bin  Daming  dan  pengakuan  Terdakwa  mengenai kronologi kejadian yang menyatakan bahwa terdakwa mencabut badik yang terselip dipinggang kiri  dengan  menggunakan tangan kanan dan menusuk korban sebanyak satu  kali  yang  mengenai  bagian  rusuk  sebelah  kiri  dibawah  ketiak,  lalu  terdakwa menikam korban  yang kedua kalinya  yang mengenai dada (uluhati), dan saat badik terdakwa tidak dapat tercabut dari dada korban, dan saat badik terdakwa tidak dapat tercabut  dari  dada  korban,  maka  dengan  menggunakan  kaki  kanan  terdakwa menendang  korban  sambil  menarik  badik  yang  tertancap  didada  (ulu  hati)  korban. Selain itu, hal ini juga dapat dibuktikan dengan alat bukti berupa Visum Et Refertum Nomor  :  12  /  PKM  /  SE  /  SS  /  X  /  2018,  tanggal  26  Oktober  2018  yang  ditanda tangani  oleh  dr.  Sudirman  selaku  dokter  pemeriksan  di  Puskesmas  Samaenre  Kec. Sinjai  Selatan  Kab.  Sinjai,  telah  memeriksa  mayat  korban  Lk.  Aliyas  Bin  Beddu dengan hasil pemeriksaan:
a. Korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia.
b. Pada tubuh korban :
- Lengan kiri atas dengan ukuran tiga puluh dua centi meter
- Lengan kiri bawah dengan ukuran dua puluh kali lima centi meter
- Luka terbuka pada ketiak kiri dengan ukuran enam belas kali sebelas kali tiga centi meter.
- Luka robek pada perut atas dengan ukuran empat kali satu kali dua Centi meter.
Jelas  bahwa  perbuatan  terdakwa  tersebut  adalah  perbuatan  aniaya  yang dimaksudkan  untuk  menimbulkan  rasa  sakit,  luka,  ataupun  merugikan  kesehatan orang lain. Dengan demikian, unsur melakukan penganiayaan dalam perkara Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj telah terbukti.
d. Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  yakni  alat  bukti berupa  badik  lengkap  dengan  sarungnya,  satu  lembar  baju  lengan  pendek  warna putih  trip  merah  dalam  keadaan  robek  dan  penuh  bercak  darah,  satu  buah  celana pendek warna abu-abu dalam keadaan robek dan penuh bercak darah, dan Visum Et Refertum Nomor  :  12  /  PKM  /  SE  /  SS  /  X  /  2018,  tanggal  26  Oktober  2018  yang ditanda tangani oleh dr. Sudirman selaku dokter pemeriksan di Puskesmas Samaenre Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.
Dengan  demikian  unsur  menyebabkan  matinya  seseorang  dalam  perkara Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj telah terbukti.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, baik dari hasil wawancara penulis, kasus posisi, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mulai dari alat bukti keterangan saksi hingga hasil Visum Et Refertum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka setelah penulis  menghubungkan  semua  hal  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  unsur dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dan benar terdakwa telah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan yang diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj.
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang  Mengakibatkan  Kematian  Dalam  Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj
1. Pertimbangan Fakta dan Hukum Hakim
Pertimbangan  fakta  dan  pertimbangan  hukum  hakim  didasarkan  pada  surat dakwaan,  alat  bukti  yang  sah,  maupun  syarat  subjektif  dan  objektif  seseorang  dapat
dipidana. Dalam perkara Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj, bahwa berdasarkan alat bukti  dan  barang  bukti  yang  diajukan,  maka  Majelis  hakim  yang  memeriksa  dan mengadili perkara tersebut mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa  pada  Hari  Kamis  tanggal  25  Oktober  2018  sekira  pukul  16.30  Wita bertempat  di  Kampung  Boja  Dusun  Safaere  Desa  Puncak  Kecamatan  Sinjai Selatan  Kabupaten  Sinjai  Terdakwa  Ibrahim  Alias  Lomo  Bin  Maddu  kerumah Korban  Lel.  Aliyas  dengan  jarak  rumah  Terdakwa  dengan  Korban  sekitar  300 (tiga  ratus)  meter  dan  setelah  sampai  di  rumah  Korban  Lel.  Aliyas,  Terdakwa mendapati  Korban  bersama  dengan  Saksi  Usman  Alias  Semmang  sedang  duduk diteras  rumah  sambil  minum  minuman  keras  jenis  ballo  dan  makan  mangga  lalu Terdakwa  dipanggil  naik  oleh  Korban  dan  duduk  bertiga  diteras  rumah  Korban sambil  makan  mangga  dan  tidak  lama  kemudian  datang  Saksi  Ramli  Bin Sommeng    sehingga  mereka  berempat  duduk  diteras  rumah  tersebut  sambil minum ballo (arak) dan tiba-tiba saksi Ramli melontarkan kata-kata kepada Saksi Usman  Alias  Semmang      dalam  bahasa  bugis  “naullena  nasalaiko  fale  bainennu cikali”  yang  artinya  “Kenapa  sehingga  istri  kamu  pergi  cikali  (panggilan  cikali merupakan panggilan sepupu)” lalu dijawab oleh Saksi  Usman  Alias Semmang juga dalam bahasa bugis “iye menrekkinria di maroanging” yang artinya “pulang ke  kampungnya  di  Maroanging  dan  pada  saat  itu  Korban  dengan  nada  kesal berkata dalam bahasa bugis “iya ro makkunrai ke hettu jamangngi menretoi” yang artinya “perempuan itu kalau ada pekerjaan pergi juga dikampungnya, mendengar dari  perkataan  Korban  tersebut  Terdakwa  yang  masih  dalam  sepupu  dua  kali dengan  istri  Saksi  Usman    Alias  Semmang    lalu  berucap  dengan  perkataan  “ke engka ufa lalenna dikessini, dikessiniki yang artinya kalau masih ada jalan untuk diperbaiki  agar  diperbaiki,  tiba-tiba  Korban  dengan  suara  marah  berkata “magatossi iko tau disaliheng mucampurisi” yang artinya kenapa kamu orang luar ikut  campur  masalah  ini  sehingga  Terdakwa  langsung  diam  dan  situasi  kurang baik  kemudian  Terdakwa  memberikan  isyarat  berupa  pandangan  mata  kepada Saksi Ramli dengan maksud untuk segera pergi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kepergian  Saksi  Ramli    sekitar  pukul  19.30  wita  Terdakwa  juga  pamit  dengan Korban dengan mengatakan dalam bahasa bugis “lisuna pale amure” yang artinya saya  pulang  dulu  paman  namun  Korban  tidak  menjawab  karena  pada  saat  itu Korban  terlihat  sedang  marah  dan  setelah  Terdakwa  sudah  turun  dari  rumah kemudian  Korban  masuk  kedalam  rumahnya  untuk  mengambil  parang  panjang bersama  sarungnya  yang  diikat  dipinggang  kiri  dan  mengambil  senter  kecil  dan baju kemeja warna putih dan menyuruh istrinya (Pr. Darma) untuk menutup pintu rumah  kemudian  Korban  bersama  dengan  Saksi  Usman  Alias  Semmang    juga turun  dari  rumah  dan  sekitar  100  (seratus)  meter  dari  rumah  tersebut  tepatnya ditengah  kebun  cengkeh  Korban  dari  arah  belakang  Terdakwa  langsung memarangi  Terdakwa  sebanyak  satu  kali  dengan  menggunakan  parang  panjang yang  mengenai  bagian  punggung  sebelah  kiri  spontan  Terdakwa  langsung menoleh  dan  balik  kebelakang  dan  melihat  Korban  sambil  menyalakan  lampu senter  dan  Saksi  Usman  Alias  Semmang      berdiri  disamping  Korban  kemudian Terdakwa  berkata  dalam  bahasa  bugis  “magai  muhettaka  amure”  yang  artinya kenapa  memarangi  saya  paman  sehingga  Korban  menjawab  dengan  perkataan “muruntunni eppona basyo paruntu yang artinya sekarang kamu bertemu cucunya basyo paruntu sambil mengarahkan lampu senternya ke mata Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha menghalangi cahaya lampu senter sambil mengangkat tangan kiri yang sedang memegang HP, pada saat itu Korban memarangi Terdakwa yang
kedua  kalinya  sebanyak  satu  kali  yang  mengenai  lengan  kiri  Terdakwa  tepat mengenai  diatas  siku  kemudian  pada  saat  itu  juga  Terdakwa  langsung  mencabut badik  yang  terselip  dipinggang  kiri  dengan  menggunakan  tangan  kanan  dan menusuk  Korban  sebanyak  satu  kali  yang  mengenai  bagian  rusuk  sebelah  kiri dibawah ketiak kemudian Korban memarangi Terdakwa yang ketiga kalinya yang mengenai  rusuk  sebelah  kiri  dibawah  ketiak  sebanyak  satu  kali  kemudian Terdakwa menikam Korban yang kedua kalinya yang mengenai dada (uluhati) dan Korban  Bin  BEDDU  masih  sempat  memarangi  Terdakwa  pada  bagian  pipih dibawah  mata  sebanyak  satu  kali  dan  pada  saat  itu  badik  milik  Terdakwa  tidak bisa  tercabut  didada  (ulu  hati)  Korban  sehingga  Terdakwa  dengan  menggunakan kaki kanan menendang Korban sambil menarik badik  yang tertancap didada (ulu hati)  Korban  sehingga  Korban  terjatuh  dan  badik  tercabut  dibadan  Korban kemudian  Korban  langsung  duduk  bersila  ditanah  sandar  dipohon  cengkeh  dan parang yang dipegang sempat mengenai/mengiris pangkal paha Terdakwa sebelah kiri (bagian dalam) dan pada saat itu dalam keadaan ketakutan Saksi Usman Alias Semmang      langsung  lari  pulang  ke  rumahnya  kemudian  Terdakwa  memegang rambut Korban dengan maksud akan menggorok lehernya namun Korban berkata ku’ni ro yang artinya sudah cukup lalu Terdakwa menjawab dalam bahasa bugis “muissemui  fale,  magai  muhettaka”  yang  artinya  kamu  tahu  kenapa  kamu memarangi  saya,  sambil  Terdakwa  memperlihatkan  luka  kepada  Korban kemudian  Terdakwa  pulang  kerumahnya  yang  berjarak  sekitar  200  (dua  ratus) meter  dari  tempat  kejadian  kemudian  orang  tua  Terdakwa  memberikan pertolongan  pertama  agar  tidak  mengalami  pendarahan  kemudian  Terdakwa ditandu  oleh  keluarganya  menuju  pinggir  sungai  dan  di  jemput  oleh  Petuga  dari Polsek  Sinjai  Selatan  dan  dibawa  ke  Puskesmas  Samaenre  untuk  memberikan pertolongan  medis  dan  pada  hari  Jumat  tanggal  26  Oktober  2018  sekitar  pukul 06.30  wita  Korban  sudah  ditemukan  dalam  keadaan    meninggal  dunia  di  tengah kebun bawah pohon cengkeh ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 12 / PKM / SE / SS / X / 2018, tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. SUDIRMAN selaku dokter pemeriksan  di  Puskesmas  Samaenre  Kec.  Sinjai  Selatan  Kab.  Sinjai,  telah memeriksa mayat korban Lk. Aliyas Bin Beddu dengan hasil pemeriksaan:
1. Korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia.
2. Pada tubuh korban:
a. Lengan kiri atas dengan ukuran tiga puluh dua centi meter
b. Lengan kiri bawah dengan ukuran dua puluh kali lima centi meter
c. Luka terbuka pada ketiak kiri dengan ukuran enam belas kali sebelas kali tiga centi meter.
d. Luka robek pada perut atas dengan ukuran empat kali satu kali dua Centi meter.
3. Kesimpulan  telah  diperiksa  seorang  korban  laki-laki  berumur  dua  puluh delapan  belas.  Pada  korban  ditemukan  luka  robek  yang  diakibatkan  oleh kekerasan  benda  tumpul,  adapun  sebab  kematian  pada  korban  adalah  syok hipovoleemik.
Berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan  tersebut  di  atas, maka  Majelis  Hakim  kemudian  mempertimbangkan  apakah  orang  tersebut  dapat dikatakan  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  telah  melakukan  tindak  pidana sesuai  dengan  yang  tertera  dalam  surat  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum.  Dan  karena
dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang berbentuk alternatif dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, dalam hal ini memilih langsung dakwaan alternatif yang ketiga, sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  351  Ayat  (3)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
a. Barang siapa;
b. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;
Maka terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan:
a. Unsur ”Barang siapa”
Bahwa  yang    dimaksud  unsur  diatas  dalam  perkara  ini  adalah  manusia/orang sebagai  subyek  hukum  pidana,  sehat  jasmani  dan  rohani  serta  mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  persidangan  perkara  ini  telah  mengajukan  seorang Terdakwa  bernama  Ibrahim  Alias  Lomo  Bin  Maddu  dimana  terdakwa  tersebut telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadapnya dan  membenarkan  identitas  yang  dibacakan  pada  awal  persidangan,  hal  ini  juga dibenarkan oleh saksi-saksi.
Maka dengan demikian unsur di atas telah terbukti.
b. Unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”
Undang-Undang  tidak  memberikan  penjelasan  tentang  apa  yang  dimaksud dengan  Penganiayaan,  namun  dalam  Yurisprudensi  yang  diartikan  dengan Penganiayaan yaitu Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;
Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan alat bukti berupa Visum Et Repertum Nomor: 12/PKM/ SE/SS/X/2018, tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Sudirman selaku dokter pemeriksan di Puskesmas Samaenre Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, dimana dalam hal ini telah terungkap bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan yang kemudian menyebabkan korban atas nama Aliyas Bin Beddu meninggal dunia.
Maka dengan demikian unsur di atas telah terbukti.
Berdasarkan  pembuktian  unsur-unsur  Pasal  351  ayat  (3)  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  tersebut  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dakwaan  ketiga  yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat.
Selanjutnya,  hakim  akan  mempertimbangkan  mengenai  hal-hal  yang  dapat menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  kemungkinanan  adanya  alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Adapun alasan-alasan tersebut dapat berupa:
a. Alasan Pembenar atau Rechtvaardigingsgronden
1) Keadaan  darurat  (noodtoestand)  yang  diatur  dalam  Pasal  48  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana.
2) Pembelaan  terpaksa  (noodweer)  yang  diatur  dalam  Pasal  49  ayat  (1)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3) Pelaksanaan undang-undang (wettelijk voorshrift) yang diatur dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4) Melaksanakan perintah jabatan (ambtelijk bevel) yang diatur dalam Pasal  51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
b. Alasan Pemaaf atau Schulduitsluitingsgronden
1) Ketidakmampuan  bertanggung  jawab  (ontoerekenings  vatbaar  heid)  yang diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2) Daya  Paksa  (overmacht)  yang  diatur  dalam  Pasal  48  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana.
3) Pembelaan yang melampaui batas (noodweer exces) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dalam perkara putusan Nomor: 34/Pid.B/2019/PN Snj, sesuai dengan fakta yang terungkap  di  persidangan,  majelis  hakim  tidak  menemukan  adanya  alasan  pemaaf ataupun alasan pembenar terhadap terdakwa atas nama Ibrahim Alias Lomo Bin Maddu. Sehingga hakim menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.  Maka  dengan  demikian,  terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah  dan  dapat dijatuhi pidana.

## 2. Pertimbangan Subjektif Hakim
Dalam  pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU)  Nomor  48 Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  kehakiman  menyatakan bahwa  hakim   dan  hakim konstitusi    wajib    menggali,  mengikuti    dan    memahami    nilai-nilai    hukum    dan    rasa keadilan    yang    hidup    dalam    masyarakat.  Menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai- nilai  hukum  dalam  hal  ini  berhubungan  dengan  pertimbangan  fakta  dan  hukum  hakim sesuai dengan apa yang telah terungkap di persidangan, atau dengan kata lain merupakan pertimbangan  hakim  yang  menititberatkan  pada  aspek  yuridis.  Sedang,  rasa  keadilan yang  hidup  dalam  masyarakat  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  pertimbangan  yang
menititberatkan pada aspek sosiologis. Dimana hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan rasa keadilan baik dari diri pelaku, korban, maupun masyarakat.
Adapun yang menjadi pertimbangan subjektif hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor: 34/Pid.B/2019/PN Snj yakni:
a. Keadaan  yang  memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
b. Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
Dari  pertimbangan  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  majelis  hakim  telah  mencoba menggali  nilai  keadilan  baik  itu  dari  sisi  terdakwa  maupun  sisi  korban,  namun  jika mencermati kembali perkara tersebut, dan memperhatikan keadaan-keadaan baik dari sisi korban  maupun  terdakwa,  majelis  hakim  tidak  mencantumkan  dalam  pertimbangannya mengenai kondisi diri terdakwa dan kerugian korban.
Berdasarkan  semua  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas,  majelis  hakim menjatuhkan  sanksi  berupa  pidana  penjara  selama  4  (empat)  tahun  serta  menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

## 3. Analisis Penulis
Majelis  hakim  dalam  mengeluarkan  putusan  tidak  terlepas  dari  tujuan  hukum secara  umum  yakni  untuk  kepastian  hukum,  keadilan,  dan  kemanfaan.  Dimana pertimbangan  fakta  dan  hukum  hakim  serta  pertimbangan  subjektif  hakim,  harus  dapat memberikan  kepastian  hukum  maupun  rasa  keadilan  serta  kemanfaatan  baik  untuk pelaku, korban, maupun masyarakat.
Terkait  dengan  pertimbangan  fakta  dan  hukum  hakim,  atau  dalam  hal  ini  yakni pertimbangan  yuridis  hakim,  harus  mengacu  pada  dakwaan  penuntut  umum  serta  alat bukti  sah  yang  didukung  dengan  keyakinan  hakim.  Dalam  perkara  ini,  penuntut  umum mengajukan  dakwaan  yang  disusun  secara  alternatif  yang  terdiri  dari  Pasal  338  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  dengan  dugaan  telah  dengan  sengaja  merampas  nyawa orang lain, Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan dugaan telah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan mati, dan Pasal 351 ayat (3) dengan dugaan  telah  melakukan  penganiayaan  yang  mengakibatkan  mati.  Dan  berdasarkan fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  majelis  hakim  memilih  langsung  dakwaan
yang  ketiga,  yakni  Pasal  351  ayat  (3)  dengan  dugaan  telah  melakukan  penganiayaan yang mengakibatkan mati.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Rizal  Ihutraja  Sinurat,  S.H.,  terkait  dengan pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj menyatakan bahwa:
Pertimbangan  yuridis  berkaitan  dengan  pembuktian  unsur  kesalahan  atau  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa,  dalam  putusan  Nomor  34/Pid.B/2019/PN  Snj berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  dan  tidak  ditemukan  adanya alasan  pemaaf  maupun  alasan  pembenar,  maka  majelis  hakim  menyatakan  bahwa terdakwa  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan yang  mengakibatkan  matinya  seseorang.  Sedang  pertimbangan  non  yuridis  biasanya digunakan  dalam  hal-hal  penjatuhan  pidana  atau  lamanya  penjatuhan  pidana  dalam perkara  tersebut,  dalam  Putusan  Nomor  34/Pid.B/2019/PN  Snj  pertimbangan  non yuridisnya  dapat  dilihat  dari  keadaan  yang  memberatkan  dan  keadaan  yang meringankannya.  Dalam  hal  penjatuhan  pidana  sendiri,  hakim  juga  mempertimbangan beberapa  hal  seperti  derajat  kesalahan  terdakwa,  keadaan  terdakwa  saat  melakukan tindak pidana tersebut, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Selain itu, hakim  juga  mempertimbangkan  mengenai  sosial  justice  dan  moral  justicenya.  Dimana sosial  justice  berkaitan  dengan  keadilan  bagi  terdakwa  maupun  korban,  sedang  moral justicenya berkaitan dengan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat.
Menurut  penulis,  terkait  dengan  putusan  hakim  Pengadilan  Negeri  Sinjai  dalam Perkara  Nomor  34/Pid.  B/2019/PN  Snj,  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  telah memperhatikan  semua  alat  bukti  yang  sesuai  dengan  Pasal  184  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan mengenai pertimbangan yuridis hakim ini, terkait dengan alat bukti  yang  dihadirkan  di  persidangan  atau  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan menurut  penulis  sudah  sesuai  dan  menjadi  dasar  kuat  dalam  membuktikan  setiap  unsur dalam  dakwaan  penuntut  umum,  yakni  dakwaan  ketiga  mengenai  penganiayaan  yang mengakibatkan mati dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Mengenai  pertimbangan  subjektif  hakim  sendiri,  dalam  putusan  Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj, hakim tidak mencantumkan mengenai kondisi diri terdakwa atau alasan mengapa terdakwa melakukan tindakan tersebut,  dan juga kerugian korban  yang merupakan  tulang  punggung  keluarga.  Namun,  terkait  dengan  hal  ini,  Rizal  Ihutraja Sinurat, S.H. menyatakan bahwa “Hakim sudah mempertimbangkan mengenai keadaan- keadaan  tersebut,  dan  hal  itu  juga  sudah  tersirat  dalam  pertimbangan  yuridis  terkait dengan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  hal  ini  juga  dapat  dilihat  dengan lamanya  pidana  yang  diterima  oleh  terdakwa,  dimana  sanksi  pidana  penjara  yang dijatuhkan  kepada  terdakwa  yakni  4  (empat)  tahun  penjara,  lebih  rendah  dari  tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 6 (enam) tahun penjara.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  penulis  menyimpulkan  bahwa  majelis hakim  tidak  menguraikan  dengan  cermat  mengenai  keadaan  memberatkan  maupun
keadaan meringankan bagi terdakwa. Dimana penulis berpendapat bahwa majelis hakim harusnya  mencantumkan  dengan  jelas  dalam  pertimbangan  mengenai  keadaan  yang meringankan  bagi  terdakwa  dalam  penjatuhan  pidana  terkait  dengan  kondisi  diri terdakwa atau alasan yang melatarbelakangi sehingga terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.  Selain  itu,  pertimbangan  mengenai  kerugian  akibat  kejadian  tersebut  dimana korban  yang  meninggal  dunia  merupakan  tulang  punggung  keluarga  seharusnya  juga dicantumkan  sebagai  keadaan  yang  memberatkan  bagi  terdakwa.  Walaupun  menurut penulis  pidana  yang  diterima  telah  sesuai,  tetapi  mencantumkan  setiap  pertimbangan yang  berkaitan  dengan  keadilan  baik  untuk  terdakwa  maupun  korban  adalah  hal  yang sangat penting.
Adapun  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  terkait  dengan  perbuatan  yang telah  dilakukan  oleh  terdakwa,  dilakukan  pertimbangan  bahwa  terdakwa  pada  saat melakukan  perbuatan  tersebut  dalam  keadaan  sadar  dan  ia  pun  mengetahui  akibat  yang timbul  dari  perbuatannya.  Selain  itu,  terdakwa  juga  dalam  keadaan  sehat  jasmani  dan cakap,  serta  mampu  mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Dimana  dalam  putusan hakim,  terdakwa  dihukum  empat  tahun  penjara,  lebih  rendah  dari  tuntutan  Jaksa Penuntut  Umum  yakni  enam  tahun  penjara.  Menurut  penulis,  hal  tersebut  sudah  sesuai dengan  perbuatan  yang  telah  dilakukan  oleh  terdakwa  dan  kondisi  yang  dialami  oleh terdakwa dikarenakan kejadian tersebut.

## KESIMPULAN
1. Penerapan  hukum  pidana  materil  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Sinjai  dalam perkara  Nomor  34/Pid.B/2019/PN  Sinjai  yang  menyatakan  bahwa  terdakwa  Ibrahim Alias  Lomo  Bin  Maddu  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan mati dengan korban Aliyas bin Beddu sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah tepat. Hal tersebut sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum, dan didasarkan pada  fakta-fakta  yang  terungkap  di  dalam  persidangan,  yakni  terkait  dengan  alat  bukti yang  diajukan  oleh  penuntut  umum,  berupa  keterangan  saksi,  barang  bukti, visum  et repertum , dan keterangan terdakwa.
2. Majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Sinjai  dalam  pertimbangannya,  lebih  kepada pertimbangan  yuridis.  Dimana  hakim  memfokuskan  pandangan  dan  pertimbangannya terhadap  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  baik  itu  dari  dakwaan,  alat  bukti,
maupun  tuntutan  jaksa  penuntut  umum  dalam  menjatuhkan  putusan.  Sedang  mengenai pertimbangan  subjektif  hakim,  masih  terdapat  kekurangan  dimana  hakim  tidak menguraikan  semua  poin-poin  yang  menjadi  latar  belakang  pertimbangan  subjektif dalam  putusan.  Walau  demikian,  sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa  sudah  sesuai dengan  perbuatan  yang  dilakukannya,  yakni  4  (empat)  tahun  penjara,  lebih  rendah  dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 6 (enam) tahun penjara.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahkam  Jayadi. “Problematika  Penegakan  Hukum  dan  Solusinya” .  Jurnal  Ar-Risalah,
Volume 15 Nomor 2. 2017.
Desi  Wilma  Shara,  Nikita  Rizky  Amelia,  &  Buana  Raja  Manalu.  “ Peranan  Visum  Et Repertum  dalam  Proses  Pembuktian  Perkara  Pidana  Penganiayaan  Biasa  yang Mengakibatkan  Kematian  (Putusan  Nomor:  3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn)” .  Jurnal Mercatoria, Volume 12 Nomor 1. Juni 2019.
Marpaung,  Leden. Tindak  Pidana  Terhadap  Tubuh  dan  Nyawa  (Pemberantas  dan Prevensinya) . Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
Max  Sepang,  Refly  Sinyal. “Kejahatan  Terhadap  Tubuh  Dalam  Bentuk  Penganiayaan Menurut  Pasal  351  ayat  1-5  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana” .  Lex  Crime Volume 7 Nomor 4. Juni 2018.
Rahaman  Syamsuddin. “Peranan  Visum  Et  Repertum  di  Pengadilan” .  Jurnal  Ar-Risalah. Volume 11 Nomor 1. Mei 2011. 19-205.
Renaldy, Susilo Handoyo, Rosdiana. “Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak  Pidana  Penganiayaan  Di  Polsek  Balikpapan  Selatan” .  Jurnal  Lex  Suprema. Volume 1 Nomor 2. September 2019.