## PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP DASAR GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TINGKAT KEPUASAN VENDOR PADA PROSES PENGADAAN BARANG/ JASA DI  PT INDONESIA POWER KANTOR PUSAT
Oleh: Bismar Sitanggan dan Tuty Herawati
Mahasiswa Administrasi Bisnis Terapan Politeknik Negeri Jakarta bismar.sitanggang@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Pengaruh  Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Good Corporate Governance terhadap Tingkat Kepuasan Vendor pada Proses Pengadaan Barang/ Jasa di   PT Indonesia Power Kantor Pusat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi pelaksanaan prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance yang terdapat dalam PT Indonesia Power Kantor Pusat dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini juga meneliti bagaimana  tingkat kepuasan vendor pada proses pengadaan barang dan jasa PT Indonesia Power Kantor Pusat yang ada saat ini.  Penelitian dilakukan di PT  Indonesia Power dimana konsep Good Corporat Governance yang meliputi transparancy, accountability, responsibility, independency, fairness diberlakukan sebagai tata kelola perusahaan sesuai aturan dari Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Sampel  vendor  adalah  220  perusahaan dari berbagai jenis usaha yang sudah terdaftar di e- procurement . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, kuantitatif  dan metode analisis data menggunakan Skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Kata kunci: good corporate governance, transparancy, accountability, responcibility, independency, kepuasan vendor, pengadaan

## ABSTRACT
This study entitled Effect of Application of Principles of Good Corporate Governance to the Vendor Satisfaction in the Process of Goods / Services at PT Indonesia Power Headquarters. The purpose of this study was to determine the condition of the implementation of the basic principles of good corporate governance contained in PT Indonesia Power Headquarters in carrying out the procurement process . The study also examined how the level of satisfaction of the vendors on the procurement of goods and services by PT Indonesia Power Headquarterscurrent . The study was conducted in PT Indonesia Power, in which the concept of Good Governance corporat covering transparancy , accountability, responsibility , independency , fairness imposed as appropriate corporate governance rules of the State Ministry of State-Owned Enterprises . Vendor sample is 220 companies from various types of businesses that are already registered in e - procurement  . This study uses qualitative and quantitative methods of data analysis using a Likert Scale . The results showed that
Keywords: good corporate governance , transparancy, accountability, responsibility, independency, fairness, vendor satisfaction , procurement

## PENDAHULUAN
Salah satu kunci sukses sebuah perusahaan di dalam persaingan lingkungan usaha adalah terwujudnya upaya-upaya penerapan tata kelola
perusahaan yang dilakukan secara efektif dan efisien. Upaya-upaya tersebut dikenal dengan istilah Good Corporate vernance . Istilah Good Corporate Governance semakin populer seiring dengan kebutuhan Perusahaan untuk tumbuh dan
Epigram, Vol. 11 No. 2 Oktober 2014:87-94
menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Pada tahun 1999, kita melihat negara-negara di Asia Timur yang sama- sama terkena krisis mulai mengalami pemulihan, kecuali Indonesia. Harus dipahami bahwa kompetisi global bukan kompetisi antarnegara, melainkan antarkorporat di negara-negara tersebut. Jadi menang atau kalah, menang atau terpuruk, pulih atau tetap terpuruknya perekonomian suatu negara bergantung pada korporat masing-masing (Moeljono,2004).
Hal inilah yang menyebabkan perlunya tata kelola yang baik di dalam perusahaan ( Good Corporate Governance ). Sebuah perusahaan yang dapat menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di dalam perusahaan secara benar, akan mempunyai tingkat sensitifitas yang tinggi terhadap segala kegiatan usaha yang dijalankannya. Prinsip - prinsip Good Corporate Governance secara konseptual terdiri dari transparancy (keterbukaan informasi),
accountability (akuntabilitas), responsibility (pertanggungjawaban), independency (kemandirian), serta fairness (kewajaran). Para pengelola perusahaan akan memiliki komitmen untuk terus melaksanakan praktek  - praktek usaha Good Corporate Governance yang sehat guna mencapai tujuan perusahaan, yang pada umumnya untuk meningkatkan nilai jual bisnis, menjaga kepercayaan dan melindungi kepentingan stakeholders .
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara BUMN memperkenalkan konsep Good Corporate Governance untuk diterapkan oleh
seluruh Badan Usaha Milik Negara dan Anak Perusahaan sebagai landasan operasional kegiatan usaha perusahaan. Melalui penerapan Good Corporate Governance diharapkan kinerja BUMN dapat meningkat dan mendukung pencapaian peningkatan devisa negara. PT Indonesia Power sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero) merupakan sebuah perusahaan besar yang bergerak dalam bidang jasa penyedia kelistrikan. Sebagai perusahaan yang besar, PT Indonesia Power tentunya memerlukan daya dukung sarana dan fasilitas dalam menunjang kegiatan operasional. Oleh karena itu, pengadaan barang/ jasa sangat berperan penting guna ketersediaan sarana dan prasarana kinerja perusahaan. Proses pengadaan barang/ jasa dituntut agar dilakukan secara transparansi, profesional sambil memperhatikan faktor efektif dan efisiensi.
Sebagai panduan pelaksanaan Good Corporate Governance di PT Indonesia Power, Direksi PT Indonesia Power menerbitkan Surat Keputusan Nomor 96.K/010/IP/2010 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( Good Corporate Governance ) di Lingkungan PT Indonesia Power dan Surat Keputusan Nomor 136.K/020/IP/2011 tentang Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran ( Whistle-Blowing ) PT Indonesia Power berdasarkan ketentuan- ketentuan:
1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik ( Good Corporate Governance ) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. Pedoman Sistem Pengaduan Pelanggaran ( Whistle Blowing System ) tahun 2008 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance ;
3. Keputusan Direksi PT Indonesia Power
4. Nomor 97.K/010/IP/2010 tentang Pedoman Etika Perusahaan ( Code  of
Bismar Sitanggang,Pengaruh Penerapan Prinsip- Prinsip Dasar Good….
Conduct ) di Lingkungan PT Indonesia Power.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pedoman perusahaan tersebut di atas, diharapkan aktivitas pengadaan barang/ jasa yang dilakukan PT Indonesia Power dapat berjalan sesuai aturan dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance sesuai dengan arahan Keputusan Direksi No 027.K/010/IP/2012 tentang Penerapan Prinsip dan Praktek GCG mengenai Pengadaan Barang dan Jasa di PT Indonesia Power.
Atas dasar uraian tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh  penerapan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance
terhadap kepuasan vendor. Dimana penelitian ini akan dilakukan pada PT Indonesia Power
Kantor Pusat. Oleh sebab itu,  Penulis akan melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh  Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar  Good Corporate Governance terhadap Tingkat Kepuasan Vendor pada Proses Pengadaan Barang/ Jasa di PT Indonesia Power Kantor Pusat ”.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah:
1. Bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance yang terdapat di PT Indonesia Power Kantor Pusat dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa ?
2. Bagaimana tingkat kepuasan vendor pada proses pengadaan barang dan jasa di PT Indonesia Power Kantor Pusat saat ini ?
3. Bagaimana pengaruh penerapan prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance berpengaruh terhadap tingkat kepuasan vendor dalam pengadaan barang dan jasa pada PT Indonesia Power Kantor Pusat?

## METODE PENELITIAN
Untuk menjawab Pengaruh  Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Good Corporate Governance terhadap Tingkat Kepuasan Vendor pada Proses Pengadaan Barang/ Jasa di  PT Indonesia Power Kantor Pusat ini menggunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder atau data pustaka. Untuk mendukung data tersebut dilakukan penyebaran kuesioner kepada 73 responden sebagai sampel dari populasi sebanya 273 responden.
Penelitian ini diolah dengan software SPSS (Statistical Package for Social Science). Kegiatan pengolahan data sebelumnya dilakukan beberapa tahapan yaitu:
a. Editing
Proses ini merupakan proses pengecekan dan pengkoreksian data yang telah dikumpulkan dari hasil survey di  lapangan agar data yang akan dianalisis menjadi akurat dan lengkap karena kemungkinan data yang terkumpul tidak logis dan meragukan.
b. Coding
Proses coding merupakan proses pemberian atau pembuatan kode-kode Proses coding merupakan proses pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode merupakan isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf-huruf yang memberikan petunjuk, atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.
c. Tabulasi Tabulasi merupakan proses membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberi kode, sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian dapat dilihat dengan jelas.
Selain menggunakan SPSS (analisis kuantitatif), dalam pengolahan data dalam penelitian ini akan menggunakan analisis
Epigram, Vol. 11 No. 2 Oktober 2014:87-94
kualitatif secara gambaran besar mengenai bagaimana kondisi kepuasan vendor yang ada pada saat ini dalam proses pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan manfaat penelitian point ke-2 pada perumusan masalah sebelumnya. Data  –  data yang diperoleh dari melalui kuesioner adalah data dalam bentuk data ordinal.Kemudian diproses dengan:
a. Uji Validitas
b. Uji Reliabilitas
c. Uji Normalitas
d. Uji Hipotesis Koefisien Regresi Sederhana
e. Koefisien Determinasi
f. Uji Regresi Linear Sederhana

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah melakukan rekapitulasi data vendor (responden) maka diperoleh karakteristik responden sebagai berikut:
1. Berdasarkan Jenis Kelamin
2. Berdasarkan Usia
3. Berdasarkan Pendidikan
4. Berdasarkan Bidang Usaha

## 5. Berdasarkan Lama Berhubungan
Hasil Uji Validitas
N o Variabel r
hitung r tabel  Status 1 Prinsip-Prinsip
Dasar GCG: a. Transparency -    Item 1 0,45 0,231 Valid -    Item 2 0,324 0,231 Valid -    Item 3 0,364 0,231 Valid -    Item 4 0,473 0,231 Valid b. Accountability -    Item 5 0,447 0,231 Valid -    Item 6 0,586 0,231 Valid -    Item 7 0,496 0,231 Valid c. Responsibility -     Item 8 0,588 0,231 Valid -     Item 9 0,526 0,231 Valid -     Item 10 0,408 0,231 Valid Independency -   Item 11 0,326 0.423 Valid -   Item 12 0,587 0.423 Valid -   Item 13 0,743 0.423 Valid Fairness -    Item 14 0,618 0.423 Valid -    Item 15 0,337 0.423 Valid -    Item 16 0,714 0.423 Valid 2 Kepuasan Vendor : Reliability -    Item 1 0,417 0,231 Valid -    Item 2 0,728 0,231 Valid -    Item 3 0,719 0,231 Valid Accountability -    Item 4 0,671 0,231 Valid -    Item 5 0,493 0,231 Valid Item 6 0,554 0,231 Valid Responsibility -    Item 7 0,352 0,231 Valid -    Item 8 0,261 0,231 Valid
-    Item 9 0,371 0,231 Valid Independency -    Item 10 0,404 0.423 Valid -    Item 11 0,295 0.423 Valid -    Item 12 0,296 0.423 Valid Fairness -    Item 13 0,633 0.423 Valid -    Item 14 0,589 0.423 Valid -    Item 15 0,591 0.423 Valid Hasil Uji Reliabiltas No Variabel Crinbach Αlpha Status 1 Prinsip- prinsip dasar
GCG 0.822 Realible 2 Kinerja Personal 0.926 Realible
Kebijakan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam rangka tata kelola perusahaan menuntut PT Indonesia Power terus menerus melakukan hal tersebut di dalam keseharian aktivitas usahanya. Dari teori yang telah dijelaskan sebelumnya,  prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance yang ada di Indonesia memiliki perbedaan dengan negara-negara lain, yaitu adanya prinsip independency (kemandirian) di Indonesia.
Prinsip Independency (kemandirian) diwajibkan diterapkan di Indonesia, dikarenakan stakeholder
cenderung melihat adanya keterikatan seseorang di dalam melakukan pekerjaan. Sehingga perusahaan negara (BUMN) diharapkan mampu menjaga kemandiriannya dalam menjalankan usaha bisnis dengan mengedepankan kepentingan rakyat.
Hasil-hasil tanggapan mengenai prinsip-prinsip dasar GCG dalam proses
Epigram, Vol. 11 No. 2 Oktober 2014:87-94
pengadaan barang dan jasa di PT Indonesia Power dengan rincian 0,68% menilai kurang baik, 20,8 % cukup baik, 64,73%  baik, dan 13,78% sangat baik. Penilaian didominasi dengan nilai baik, namun ada beberapa point yang dinilai responden masih perlu diperbaiki secara terus menerus yaitu:
a. Komitmen keterbukaan pada pemberian penjelasan kepada semua peserta
b. Penentuan/ perhitungan/ pembentukan Harga Perhitungan Sendiri atas harga suatu barang/ jasa PT Indonesia Power Kantor Pusat.
Keterbukaan proses pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan ke seluruh peserta (vendor) dalam memberikan penjelasan mulai dari dokumen rencana kerja  dan syarat (RKS), maupun saat aanwijzing . Penentuan harga perhitungan sendiri (HPS) juga memiliki kendala apabila seluruh vendor memasukan penawaran di atas nilai HPS yang telah ditetapkan, mengakibatkan proses pengadaan gagal, dan diulang atau evaluasi yang memakan waktu dan biaya. Secara keseluruhan dalam melihat hasil responden, prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG) dalam proses pengadaan barang dan jasa di PT Indonesia Power Kantor Pusat telah diterapkan secara baik. Hal ini didukung pula oleh pencapaian PT Indonesia Power dalam menerapkan sarana pengaduan dari seluruh pihak terhadap pegawai, Direksi, Komisaris PT Indonesia Power ( whistle blowing system ), dan secara periodik sosialisasi GCG juga dilakukan kepada seluruh vendor perusahaan. Penghargaan- penghargaan diraih PT Indonesia Power dalam penerapan GCG, seperti Annual Report Award , Global Communications Competition, Indonesia Sustainability Report Award (ISRA), Trusted Company (Perusahaan Tepercaya) dalam Corporate Governance Perception Index (CGPI) , serta Deklarasi BTTS (Bersih Tanpa Tip
dan Suap) kepada seluruh vendor PT Indonesia Power Kantor Pusat.
Tingkat Kepuasan Vendor dalam Proses Pengadaan Brang dan Jasa di PT Indonesia Power Kantor Pusat Hasil-hasil tanggapan mengenai prinsip-prinsip dasar GCG dalam proses pengadaan barang dan jasa di PT Indonesia Power denan rincian 11,14% menilai cukup puas, 66,58% puas, 22,28% sangat puas. Penilaian didominasi dengan nilai puas. Dimensi kepuasan vendor yang terdiri dari keandalan ( reliability ), ketanggapan ( responsiveness ), jaminan ( assurance ), kepedulian ( empathy ), dan tangibles (tampilan fisik) tergolong baik dan vendor merasa puas dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa.
Dimensi tangibles (tampilan fisik) dinilai yang terbaik, yang berarti bahwa penyediaan fasilitas fisik kantor, sarana informasi, penampilan dan komunikasi dalam proses pelaksaan barang dan jasa sudah sangat baik dan perlu dipertahankan.

## Pengaruh  Prinsip-Prinsip Dasar Good
Corporate Governance terhadap Tingkat Kepuasan Vendor dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di PT Indonesia Power Kantor Pusat Hasil penelitian melalui analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar GCG  berpengaruh positif  terhadap  tingkat kepuasan vendor. Hal ini dapat dilihat dari hasil persamaan regresi sebagai berikut :
Y = 2,556 + 0,315X Dimana :
a  = 2,556  artinya angka tersebut menunjukan  tingkat kepuasan vendor    jika  prinsip-prinsip dasar GCG diabaikan
b    =  0,315 artinya jika prinsip-prinsip dasar GCG mengalami peningkatan sebesar 1  satuan, maka  tingkat kepuasan vendor
Bismar Sitanggang,Pengaruh Penerapan Prinsip- Prinsip Dasar Good….
akan bertambah secara proporsional 0,315.
Dari hasil perhitungan analisis regresi linear sederhana dengan nilai signifikansi variabel prinsip-prinsip dasar GCG sebesar  0,007. Jika signifikansi < 0,05 maka diterima dan ditolak.
Berdasarkan signifikansinya yaitu X (prinsip-prinsip dasar GCG) dengan signifikansi 0,007  < 0,05 maka prinsip- prinsip dasar GCG  (X) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan vendor  (Y). Ini berarti semakin baik prinsip-prinsip dasar GCG  maka  tingkat kepuasan vendor dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di PT Indonesia Power Kantor Pusat semakin meningkat, dan begitupun
sebaliknya apabila prinsip-prinsip dasar GCG mengalami penurunan, maka tingkat kepuasan vendor  juga akan mengalami penurunan.
Berdasarkan  nilai  kontribusi (sumbangan)  variabel prinsip-prinsip dasar GCG  terhadap  tingkat kepuasan vendor dalam proses pengadaan barang dan jasa  menunjukkan  hubungan  yang cukup yaitu 9,8%. Hal ini mengindikasi bahwa  masih  ada  faktor  lain di luar variabel  prinsip-prinsip dasar GCG  yang mempengaruhi  tingkat kepuasan  vendor yang belum dan tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dari bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:
a. PT Indonesia Power Kantor Pusat telah menerapkan Good Corporate Governance dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan baik.
b. Berdasarkan tanggapan tingkat tingkat kepuasan vendor dalam proses pengadaan barang dan jasa hingga kini secara keseluruhan dinilai puas. c. Berdasarkan  analisis regresi, nilai signifikansi prinsip-prinsip dasar GCG  adalah  0,007  kurang dari  0,05 yang berarti  prinsip-prinsip dasar GCG berpengaruh signifikan terhadap  tingkat tingkat kepuasan vendor.

## DAFTAR PUSTAKA
Anis Baridwan. 2002. Tugas Komite Audit dalam Good Corporate Governance, dalam FCGI : Konsep dan Inplementasi pada Perusahaan Publik dan Korporasi di Indonesia. Jakarta:  YPPMI dan Sinergy Communication
Arafat, Wilson dan Mohamad Fajri. 2009.
Smart Strategy for 360 Degree GCG (Good Corporate Governance) . Jakarta: Skyrocketing Publisher
Berry, L.L., Zeithaml, V.A. and Parasuraman, A. 2003. Service, Quality, and Satsfaction .  Journal of Marketing. Business Horizons
BUMN. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER– 01/MBU/2011 Tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada BUMN dan BUMD.( http://www.bumn.go.id/ wp-content/fbumn/PER- 01_MBU_2011.pdf diakses tanggal 3 Mei 2014)
BUMN. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep- 117/M-MBU/2002. Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan  Usaha Milik Negara (BUMN)
Deddy Indra. 2006. Analisis  Pengaruh Penerapan  Prinsip  -  Prinsip Dasar Good Corporate Epigram, Vol. 11 No. 2 Oktober 2014:87-94
Governance  Terhadap  Tingkat Kepuasan  Vendor pada Proses Pengadaan  Barang/jasa: studi kasus pada group procurement and fixed asset PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tesis.  Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
Indra Surya dan Ivan Yustiavandana. 2006.
Penerapan Good
Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha . Jakarta: Kencana
Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata. 2007. Good Corporate Governance pada Bank: Tanggung Jawab Direksi dan
Komisaris dalam
Melaksanakannya . Jakarta: PT Hikayat Dunia
Sugiyono. 1999. Metode Penelitian
Bisnis . Bandung:  CV Alfabeta
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan .  Bandung:    CV
Alfabeta
Sutojo, S., dan E.J. Aldridge. 2005. Good Corporate  Governance: Tata kelola perusahaan  yang sehat .
Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka
Susilo, J. Leo dan Simarmata. 2007. Good
Corporate Governance pada
Bank .  Bandung: PT. Hikayat
Dunia