## PELAKSANAAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PELANGGAR KETENTUAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DI  KANTOR IMIGRASI KELAS II SINGARAJA
Oleh:
I Gede  Weda Sugama 1 , I Nyoman Gede Remaja 2
(nym.remaja@unipas.ac.id)
Abstrak: Untuk  mendukung  pengembangan  kepariwisataan,  Pemerintah membuat  kebijakan  bebas  visa  kunjungan  bagi  pengunjung  dari  169  negara.
Dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  21  Tahun  2016  ditegaskan  bahwa  Peraturan Presiden  ini  dibuat  dalam  rangka  memberikan  manfaat  dalam  peningkatan perekonomian  pada  umumnya  dan  peningkatan  jumlah  kunjungan  wisatawan mancanegara  pada  khususnya.  Dampak  negatif  dari  kebijakan  ini,  ditengarai adanya  penyalahgunaan  kebijakan  bebas  visa.  Penelitian  ini  meneliti pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing  oleh Kantor Imigrasi Kelas II  Singaraja  sehubungan  dengan  ketentuan    bebas  visa  kunjungan  dan  hambatan yang  dihadapi  dalam  proses  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  bebas  visa kunjungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif.  Pelaksanaan  pengawasan  terhadap  warga negara  asing    oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Singaraja  sehubungan  dengan ketentuan    bebas  visa  kunjungan  didukung  Tim  Pengawasan  Orang  Asing  (Tim PORA).  Pengawasan  yang  dilakukan  meliputi  pengawasan  administratif  dan pengawasan  lapangan.  Hambatan  yang  dihadapi  Kantor  Imigrasi  Kelas  II Singaraja  dalam  proses  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  bebas  visa kunjungan  adalah:  keterbatasan  dalam  pengawasan  yang  diakibatkan  oleh kurangnya  personil,  keterbatasan  sarana/prasarana,  belum  adanya  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  bagi  Tim  Pengawasan  Orang  Asing  (Tim  PORA), dan  belum  optimalnya  sistem e-office yang  dikembangkan  pada  tempat pemeriksaan imigrasi (TPI).
Kata  Kunci:  Imigrasi,  Tindakan  Administratif  Keimigrasian,  Bebas  Visa Kunjungan.

## PENDAHULUAN
Pariwisata merupakan salah satu sektor  yang memiliki kelebihan dibanding sektor  lain,  sehingga  dapat  dipahami  jika  pariwisata  ditetapkan  sebagai  sektor unggulan  pembangunan  di  Indonesia. United  Nation  World  Tourism Organizations (UNWTO)  juga  mengakui  bahwa  sektor  pariwisata  adalah  sektor
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
unggulan    dan  merupakan  salah  satu  kunci  penting  untuk  pembangunan  wilayah di suatu negara dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Sektor Pariwisata telah mengalami ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan, dan menjadi salah satu sektor  ekonomi  yang  terbesar  dan  tercepat  pertumbuhannya  di  dunia.  Data Organisasi PBB untuk Pariwisata/ United Nation World Tourism Organization /UNWTO ( UNWTO Tourism Highlight , 2014), menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap GDP dunia sebesar  9%, 1 dari 11 pekerjaan diciptakan  oleh  sektor  pariwisata,  kontribusi  terhadap  nilai  ekspor  dunia  sebesar USD  1.4  trilliun  atau  setara  dengan  5%  ekspor  yang  terjadi  di  dunia.  Meskipun krisis  global  terjadi  beberapa  kali,  jumlah  perjalanan  wisatawan  internasional tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif , ketika pada tahun 1950 pergerakan wisatawan  internasional  di  dunia  hanya  25  juta  orang  dan  maka  tahun  2014 pergerakan wisatawan internasional telah menembus jumlah 1 milyar lebih orang yang  melakukan  pergerakan  untuk  berkunjung  ke  destinasi  pariwisata  di  seluruh dunia.  UNWTO  memperkirakan  pada  tahun  2030  jumlah  pergerakan  wisatawan internasional  yang  berkunjung  ke  destinasi  pariwisata  dunia  akan  mencapai jumlah 1,8 milyar orang dan pergerakan wisatawan domestik sebanyak 5 sampai 6 milyar  orang.  Ditingkat  nasional,  pencapaian  penting  kinerja  pembangunan kepariwisataan nasional pada periode tahun 2010-2014, antara lain kontribusi 4% terhadap PDB Nasional (peringkat 4 nasional penghasil devisa setelah minyak dan gas,  batu  bara,  kelapa  sawit),  penyerapan  10,13  juta  tenaga  kerja,  menghasilkan devisa  nasional  sebesar  10  milyar  USD.  Hal  tersebut  karena  sektor  Pariwisata mampu  menarik  kunjungan  wisatawan  mancanegara  (wisman)  sebanyak  9,4  juta orang  dan  menggerakkan  250  juta  perjalanan  wisatawan  nusantara  (wisnus) dengan  perbelanjaan  sebesar  177  triliun  rupiah  pada  tahun  2014  (Bidang Pengembangan  Destinasi  dan  Industri  Pariwisata  Kementerian  Pariwisata.  2015. Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 – 2019 (Renstra PDIP 2015 – 2019)).
Untuk  mendukung  pengembangan  kepariwisataan  Pemerintah  telah membuat  kebijakan  bebas  visa  kunjungan  bagi  pengunjung  dari  169  negara. Dalam  Konsiderans  menimbang  Peraturan  Presiden  Nomor  21  Tahun  2016
tentang  Bebas  Visa  Kunjungan  ditegaskan  bahwa  Peraturan  Presiden  ini  dibuat dalam rangka memberikan manfaat  yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya.  Hal  ini  penting  sebab  salah  satu  indikator  yang  umum  digunakan untuk  membandingkan  daya  saing  kepariwisataan  negara-negara  di  dunia  adalah Travel and Tourim Competitiveness Index (TTCI) . TTCI memiliki tiga sub indeks, yaitu: (1) Kerangka kebijakan pemerintah; (2) Infrastruktur dan lingkungan bisnis;
(3) Sumber daya manusia, alam, dan budaya.
Dalam  Peraturan  Presiden    Nomor  21  Tahun  2016    disebutkan  bahwa  bagi orang  asing  warga  negara  dari  negara  tertentu  untuk  masuk  ke  wilayah  negara Republik  Indonesia  dibebaskan  dari  kewajiban  memiliki  visa  kunjungan  dengan memperhatikan asas timbal balik (resiprokal) dan manfaat (Pasal 2 ayat (1)). Izin diberikan  maksimal  30  (tiga  puluh)  hari  dan  tidak  dapat  diperpanjang  masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya (Pasal 4 ayat (1) dan (2)). Menurut Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dengan adanya kebijakan bebas  visa  itu  akan  meningkatkan  jumlah  kunjungan  wisatawan  mancanegara sebanyak  1  juta  per  tahun  dan  pemasukan  devisa  sebesar  1  miliar  dollar (“Kebijakan    Bebas    Visa    Apa    Manfaat    dan    Untungnya    Untuk    Negara”, melalui  Http://pekanbaru.tribunnews.com,  diakses tanggal 19 Januari 2018).
Kebijakan bebas visa yang diterapkan terhadap 169 negara  yang tercantum dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  21  Tahun  2016    tak  sepenuhnya  berdampak positif.  Dampak  negatifnya,  ditengarai  adanya  penyalahgunaan  kebijakan  bebas visa tersebut oleh warga negara asing. Terhadap hal itu, pemerintah terus diminta segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa.  Kesulitan pengawasan terhadap  orang  asing  diperkirakan  meningkat    setelah  adanya  kebijakan  bebas visa, pasalnya lalu lintas keluar masuk orang semakin tidak terkontrol. Lagi pula, koordinasi  antar  pihak  imigrasi  dan  berbagai  instansi  diduga  masih  lemah. (Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, 2016).
Dampak  negatif  izin  masuk  yang  diberikan  kepada  orang  asing  untuk memasuki  wilayah  negara  Indonesia  terkadang  disalahgunakan  oleh  pemegang izin tersebut sehingga banyak terjadi kasus pelanggaran izin keimigrasian, sebagai
contoh  tertangkapnya  5  pekerja  ilegal    Cina  di  Halim  Perdana  Kusuma  Jakarta Timur pada Selasa 26 April  2016   (“Pekerja China Di Halim dan  Isu Mobilisasi Warga  Luar  Jelang  Pilkada,  melalui  Http://www.kompasiana.com.,  diakses tanggal  19 Januari 2018). Di Bali, khususnya Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja kasus  yang    berhubungan  dengan    kebijakan  bebas  visa  kunjungan  adalah pelanggaran  bebas  visa  kunjungan  yang  diberikan  atas  nama  Su  Chen  Lin  anak dibawah umur yang diakui sebagai anaknya yang berkewarganegaraan Taiwan.
Sehubungan  dengan  semakin  banyaknya  WNA  berada  Indonesia,  peranan keimigrasian  menjadi  semakin  penting,  karena  pada  dasarnya  keimigrasian merupakan  suatu  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemberian  pelayanan  dan penegakan hukum, serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya orang dari  dan  ke  dalam  wilayah  suatu  Negara,  serta  pengawasan  atas  keberadaan  dan kegiatan orang asing selama berada di Negara tersebut.
Meskipun  masing-masing  negara  berwenang  menentukan  peraturan kewarganegaraannya yang diberlakukan dalam wilayah negara itu,   tetapi negara tersebut  juga  harus  memperhatikan    prinsip-prinsip  hukum  internasional  yang terdapat dalam perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional dan azas- azas umum hukum internasional  mengenai kewarganegaraan.
Seorang  asing  berhak  atas  perlindungan  yang  sama  berdasarkan  undang- undang  negara  tempatnya  berada    dan  berhak  pula  atas  hak-hak  tertentu  untuk memberikan  kemungkinan  kepadanya    hidup  secara  layak,  seperti  diatur  pada Pasal  9  Konvensi  Montevideo  Tahun  1933,  yang    berbunyi:  ” Nationals  and foreigners are under the same protection of law  and the national authorities and the foreigners may not claim right other or more than those of nationals“.
Kebijakan  bebas  visa  bagi  orang  asing  tentu  menimbulkan  persoalan tersendiri  terkait  implementasi,  pengawasan,  keamanan,  intensitas  keluar  masuk orang asing, tingkat pelanggaran yang terjadi akibat Bebas Visa dan juga sumber daya  keimigrasian  yang  ada,  sehingga  perlu  dilakukan  penelitian  tentang  hal  ini ini.
Dari latar belakang masalah yang diuraikan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah    pelaksanaan  pengawasan  terhadap  warga  negara  asing    oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja sehubungan dengan ketentuan  bebas visa kunjungan?
2. Apakah  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  Kantor  Imigrasi  Kelas  II Singaraja  dalam  proses  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  bebas  visa kunjungan?

## TINJAUAN PUSTAKA
Istilah imigrasi  berasal  dari bahasa latin migratio yang artinya perpindahan orang  dari  suatu  tempat  atau  negara  menuju  ke  tempat  atau  negara  lain.  Ada istilah emigratio yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu  wilayah  atau  negara  keluar  menuju  wilayah  atau  negara  lain.  Sebaliknya, istilah immigratio dalam  Bahasa  Latin  mempunyai  arti  perpindahan  penduduk dari  suatu  negara  untuk  masuk  ke  dalam  negara  lain.  Pada  hakekatnya  emigrasi dan  imigrasi  itu  menyangkut  hal  yang  sama  yaitu  perpindahan  penduduk  antar negara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah ke  negara  lain,  peristiwa  ini  dipandang  sebagai  peristiwa  emigrasi,  namun  bagi negara  yang  didatangi  orang  tersebut  peristiwa  itu  disebut  sebagai  peristiwa imigrasi (Muhammad Iman Santoso, 2004: 14).
Sistem  Hukum  Keimigrasian  merupakan  sebagian  kebijakan  organ administrasi  (negara)  yang  melaksanakan  kegiatan  pemerintahan  (administrasi negara)  berupa  perbuatan  hukum  pemerintah  yang  dilakukan  negara  dalam keadaan bergerak (staat in beweging) (Bagir Manan, 2000: 22). Dilihat dari sudut fungsi  hukum,  hukum  keimigrasian  tidak  hanya  otonom  bergerak  dalam  lingkup hukum administrasi negara, namun juga bersinggungan dan bertalian erat dengan hukum yang lain, seperti hukum ekonomi, hukum internasional dan hukum pidana (Muhammad Indra, 2008: 2).
Pada dasarnya hak dan  kewajiban negara terhadap orang, baik warga negara maupun orang asing,  ditentukan oleh  negara tersebut dan kewarganegaraan dari orang  yang bersangkutan.  Setiap orang tunduk pada kekuasaan negara dan harus mentaati  hukum  yang  berlaku  di  wilayah  negara  tersebut,  terkecuali  bagi  orang
asing dengan pembatasan-pembatasan tertentu, seperti dalam hak politik, jabatan dalam  pemerintahan.    Kewarganegaraan    seseorang  berhubungan  erat  dengan negaranya, karena menimbulkan hak dan kewajiban  secara timbal-balik.  Negara wajib  melindungi  warganegaranya  di  manapun  berada,  dan  setiap  warga  negara tetap  tunduk  atas  kekuasaan  negaranya    serta  mentaati  hukum  yang  berlaku  di negaranya.    Bagi  warga  negaranya  yang  berada  di  luar  negeri,  berlakunya kekuasaan negara dan aturan hukum baginya,  dibatasi oleh kekuasaan dan hukum negara di mana berada (Sugeng Istanto, 1998: 42).
Sistem pengawasan keimigrasian di Indonesia meliputi dua cara:
1. Pengawasan administrasi, diatur dalam Pasal 40 huruf a, b, d, dan e Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011, yakni: melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian dari warga Negara Indonesia maupun orang asing, pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau  menolak  memberikan  perizinan  keimigrasian  di  tempat  pemeriksaan imgrasi,  kantor  imigrasi,  bidang  imigrasi  pada  kantor  wilayah  Departemen Hukum dan HAM maupun Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi.
2. Pengawasan  operasional,  diatur  dalam  Pasal  40  huruf  c  dan  e  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011, yakni melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan  dengan  melakukan  serangkaian  pemantauan  atau  penyelidikan dengan wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan,  pemotretan,  penyurupan,  penjejakan,  penyusupan,  penggunaan informasi  dan  kegiatan  lain.  Semua  kegiatan  tersebut  adalah  untuk memperoleh  keterangan  atau  informasi  yang  dibutuhkan  pada  pengambilan keputusan  dalam  rangka  merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan keimigrasian,  khususnya  dalam  hal  mengawasi  setiap  orang  baik  Warga Negara  Indonesia  maupun  orang  asing  yang  masuk  dan  keluar  wilayah Indonesia, mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing  yang melanggar atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbahaya bagi  keamanan  dan  ketertiban  umum,  permusuhan  terhadap  rakyat  dan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  untuk  kelancaran  dan  keberhasilan penyelidikan, dilakukan tindakan pengamanan dan penggalangan.
Visa  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  Visa  adalah  keterangan tertulis  yang  diberikan  oleh  pejabat  yang  berwenang  di  Perwakilan  Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang  memuat  persetujuan  bagi  Orang  Asing  untuk  melakukan  perjalanan  ke Wilayah  Indonesia  dan  menjadi  dasar  untuk  pemberian  Izin  Tinggal  (Pasal  1 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2013)  .  Visa  terdiri atas: visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, visa tinggal terbatas.
Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dinyatakan:
(1) Pejabat  Imigrasi  berwenang  melakukan  Tindakan  Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang  melakukan  kegiatan  berbahaya  dan  patut  diduga  membahayakan keamanan  dan  ketertiban  umum  atau  tidak  menghormati  atau  tidak menaati peraturan perundang-undangan.
(2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
c. larangan  untuk  berada  di  satu  atau  beberapa  tempat  tertentu  di Wilayah Indonesia;
d. keharusan  untuk  bertempat  tinggal  di  suatu  tempat  tertentu  di Wilayah Indonesia;
e. pengenaan biaya beban; dan/atau
f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.
(3) Tindakan  Administratif  Keimigrasian  berupa  Deportasi  dapat  juga dilakukan  terhadap  Orang  Asing  yang  berada  di  Wilayah  Indonesia karena  berusaha  menghindarkan  diri  dari  ancaman  dan  pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris.  Ciri-ciri  dari  suatu penelitian  hukum  empiris  adalah  sebagai  berikut  (Fakultas  Hukum  Universitas Panji Sakti, 2016: 16):
a. Adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan antara  teori  dengan  dunia  realita,  kesenjangan  antara  keadaan  teoritis
dengan fakta hukum, dan/ atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;
b. Umumnya menggunakan hipotesis;
c. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir;
d. Menggunakan data primer dan data skunder, dimana data skunder terdiri dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  skunder  dan  bahan  hukum tersier;
e. Data  primer  dan  data  skunder  kontribusinya  sama  pentingnya  dalam penelitian  yang  sedang  dikerjakan.  Dalam  hal  ini  tidak  ada  data  yang satu  lebih  unggul  dari  data  yang  lain  atau  berkedudukan  sebagai  data utama  sedangkan  data  yang  lain  sebagai  data  penunjang,  melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek– aspek yang diselidiki.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Singaraja.  Pemilihan lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang  terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan hukum yang berupa:
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah    terutama  dalam  bentuk buku.
Dari  sumber  data  lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang  relevan,  yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural setting ).  Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan perhitungan ‘jumlah’ (Soejono dan Abdurahman H.. 2003: 26).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  pengawasan  terhadap  keberadaan  orang  asing  di  Indonesia, tidak  mungkin  dilaksanakankan  tanpa  bekerja  sama  dengan  seluruh  komponen masyarakat. Hal inilah yang melatarbelakangi dibentuknya tim pengawasan orang asing yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan.
Pengawasan  terhadap  warga  negara  asing  yang  ada  di  Kabupaten  Buleleng dilakukan  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Singaraja  melalui  kerja  sama  dengan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng  serta  instansi  terkait  yang  ada  di Kabupaten  Buleleng.  Kerja  sama  ini  dikuatkan  dengan  pembentukan  Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing, yang dibentuk setiap tahun.
Kepala  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Singaraja  menjelaskan  selama  tahun  2017 telah  diterbitkan  3967  paspor  terdiri  dari  2323  paspor  untuk  laki-laki,  dan  1644 untuk perempuan. Selain itu, dilakukan penundaan terhadap 19 pengajuan paspor karena  tidak  memenuhi  persyaratan,  antara  lain  tidak  memiliki  izin  dari  Dinas Tenaga Kerja setempat. Penundaan bertujuan untuk menghindari agar WNI tidak menjadi  korban  perdagangan  manusia  di  luar  negeri.  Jumlah  ijin  tinggal kunjungan (ITK), ijin tinggal terbatas (ITAS), ijin tinggal tetap (ITAP) diterbitkan untuk  704  warga  negara  asing  (WNA)  berasal  dari  lima  negara  yaitu  Belanda dengan  jumlah  209  orang,  China  205  orang,  Jerman  125  orang,  Australia  87 orang, dan Perancis 78 orang.
Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Singaraja  pada  tahun  2017  juga  melakukan penegakan  hukum  keimigrasian  berupa  tindakan  administratif  dan  projustitia, terhadap  111  pelanggaran,  dari  111  pelanggaran  ini  pihak  Imigrasi  Singaraja mendeportasi  19  warga  asing  lantaran  melanggar  administrasi  keimigrasian,  dan keberadaannya  memang  tidak  diinginkan  di  Indonesia.  Disamping  itu  pula,
terdapat  3  orang  masuk  dalam  daftar  pendetesian,  dan  89  orang  masuk  daftar overstay .
Warga  negara  asing  yang  dibebaskan  dari  kewajiban  memiliki  visa kujungan, tetap wajib memiliki dokumen perjalanan  yang sah dan masih berlaku dan  tidak termasuk dalam  daftar penangkalan. Selain itu, untuk  dapat  masuk ke Indonesia juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain. Hal ini  sangat  memudahkan  jika  karena  suatu  hal,  misalnya  melakukan  pelanggaran keimigrasian  warga  negara  asing  tersebut  harus  dideportasi.  Pengawasan keimigrasian  dilakukan  untuk  mengumpulkan,  mengolah,  serta  menyajikan  data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan  dipatuhinya  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang keimigrasian.
Pengawasan administratif terhadap WNA dilakukan dengan:
1. pengumpulan,  pengolahan,  serta  penyajian  data  dan  informasi  mengenai: pelayanan  Keimigrasian  bagi  Orang  Asing;  lalu  lintas  Orang  Asing  yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia; Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan  pendetensian;  Orang  Asing  yang  dalam  proses  penentuan  status Keimigrasian  dan/atau  penindakan  Keimigrasian;  Orang  Asing  yang mendapatkan  izin  berada  di  luar  Rumah  Detensi  Imigrasi  setelah terlampauinya  jangka  waktu  pendentesian;  dan  Orang  Asing  dalam  proses peradilan pidana.
2. penyusunan  daftar  nama  Orang  Asing  yang  dikenai  Penangkalan  atau Pencegahan; dan
3. pengambilan foto dan sidik jari.
Hasil  pengawasan  administratif  merupakan  data  keimigrasian  yang dilakukan  melalui  Sistem  Informasi  Manajemen  Keimigrasian  (sinkim).  Sistem Informasi  Manajemen  Keimigrasian  yang  selanjutnya  disebut  dengan  Simkim adalah  sistem  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  digunakan  untuk mengumpulkan,  mengolah,  dan  menyajikan  informasi  guna  mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian.  Data  dan  informasi  yang  tercantum  dalam  Sistem  Informasi
Manajemen Keimigrasian ini harus dapat di akses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Pengawasan lapangan terhadap WNA dapat dilakukan dengan:
a. pengawasan  terhadap  keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing  di  wilayah Indonesia,  meliputi  pengecekan:  keberadaan  orang  asing,  kegiatan  orang asing; dan kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki.
b. melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, berupa:  melaksanakan  kewenangan  keimigrasian  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  dan  melakukan  koordinasi  antar  instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan keimigrasian.
Hambatan yang ada, terutama dalam pelaksanaan pengawasan, secara umum ada pada sumber daya manusia dan sarana/prasarana. Keterbatasan jumlah sumber daya  manusia,  menyebabkan  pengawasan  tidak  dapat  dilakukan  secara  serentak. Terbatasnya  jumlah  personil  ini  sangat  terasa  mengingat  wilayah  kerja    Kantor Imigrasi  Kelas  II  Singaraja  yang  cukup  luas.  Selain  itu,  kurangnya  kendaraan dinas  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  orang  asing,  secara  terakumulasi memberi hambatan yang berarti. Kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap orang asing yanag ada di  3 (tiga) Kabupaten yang jaraknya berjauhan diperlukan kendaraan dinas khusus untuk kegiatan pemantauan dan pengawasan orang asing agar kegiatan tersebut bisa berjalan secara optimal. Keterbatasan jumlah personil juga  membawa  dampak  lain  yaitu  kurangnya  kesempatan  pegawai  untuk meningkatkan kapabilitas melalui program pendidikan dan pelatihan.
Kendala lain, adalah berkaitan dengan belum sinkronnya sistem pengawasan yang  ada  di  pelabuhan  udara  dengan  sistem e-office yang  dikembangkan  Kantor Keimigrasian.  Setelah  masuk  ke  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI)  pelabuhan udara,  petugas  imigrasi  tidak  mengetahui  keberadaan  orang  asing  baik  status sipilnya maupun kegiatannya. Petugas imigrasi  harus datang ke pelabuhan udara untuk  meminta  data  tentang  keberadaan  orang  asing  yang  masuk  melalui pelabuhan  udara.  Berbeda  jika  orang  asing  masuk  ke  Indonesia  dengan  tidak memanfaatkan  vasilitas  bebas  visa  kunjungan,  keberadaannya  dapat  dilacak karena  yang  bersangkutan  akan  memperpanjang  visanya.  sebagaimana  diketahui
BVK  tidak  dapat  diperpanjang.  Dalam  hal  inilah  laporan  dan  kerja  sama masyarakat sangat diperlukan.

## PENUTUP
Dari uraian di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing  oleh Kantor Imigrasi Kelas  II  Singaraja  sehubungan  dengan  ketentuan    bebas  visa  kunjungan didukung  oleh  Tim  Pengawasan  Orang  Asing  (Tim  PORA)  yang  dibentuk bersama-sama  dengan  pemangku  kepentingan  di  Kabupaten  Buleleng, khususnya  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng.  Pengawasan  yang  dilakukan meliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.
2. Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Singaraja dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran bebas visa kunjungan adalah:  keterbatasan  dalam  pengawasan  yang  diakibatkan  oleh  kurangnya personil, keterbatasan sarana/prasarana,  belum adanya Standar Operasional Prosedur  (SOP)  bagi  Tim  Pengawasan  Orang  Asing  (Tim  PORA),  dan belum  optimalnya  sistem e-office yang  dikembangkan  pada  tempat pemeriksaan imigrasi (TPI).

## DAFTAR PUSTAKA
Bagir Manan. 2000. Hukum Keimigrasum dalam Sistem Hukum Nasional , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata. 2015.  Rencana  Strategis  Pengembangan  Destinasi  dan  Industri  Pariwisata Tahun 2015 – 2019 (Renstra PDIP 2015 – 2019).
Muhammad  Iman  Santoso.  2004. Perspektif  Imigrasi,  Dalam  Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional . Jakarta: Universitas Indonesia Press . Muhammad  Indra.  2008.  . Perspektif  Penegakan  Hukum  dalam  Sistem  Hukum Keimigrasian  Indonesia ., Disertasi .  Bandung:  Program  Doktor  Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran.
Soejono  dan  Abdurahman  H.  2003. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Rineka Cipta.
Sugeng  Istanto.  1998. Hukum  Internasional .  Yogyakarta:  Penerbit  Univ.
Atmajaya.

## Trisapto Wahyudi Agung Nugroho. 2016. “Optimalisasi Peran TIMPORA Pasca
Berlakunya  Peraturan  Presiden  Nomor  21  Tahun  2016  tentang  Bebas  Visa Kunjungan”. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum .  Volume  10  Nomor  3 November 2016.
“Kebijakan    Bebas    Visa    Apa    Manfaat    dan    Untungnya    Untuk    Negara”, melalui  Http://pekanbaru.tribunnews.com,  diakses tanggal 19 Januari 2018.
“Pekerja China Di Halim dan Isu Mobilisasi Warga Luar Jelang Pilkada, melalui Http://www.kompasiana.com., diakses tanggal  19 Januari 2018.
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2016 . Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Singaraja.