## PENATAAN MUKIM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

## MUKIM REGULATION AS A GOVERNMENANCE IN SOUTHWEST ACEH

## Mukhlis
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Aceh Utara-Aceh Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa, Paloh, Lhokseumawe 24351 E-mail: mukhlistaib_78@yahoo.com
Submitted: Oct 30, 2016; Reviewed: Nov 25, 2016; Accepted: Des 07, 2016
Abstract: Mukim has the authority to rule and custom of the specificity and uniqueness of Aceh, the mukim is still regarded as a symbol, particularly in the implementation mukim function in governance. This study focuses on the implementation of the mukim in running the governance, especially in the districts of Aceh Ba- rat Daya. This study is a qualitative research by applying the method of descriptive-analytical and normative approach and empirical jurisdiction. Structuring mukim as implementers of government not running and not clear delegation of authority granted to the mukim, although the district has issued his qanun couldn about the county, while the mukim in terms of custom functions is already well underway, particularly in the settlement of disputes.
Keywords : Implementation, Mukim, governance.
Abstrak: Mukim mempunyai kewenangan dalam pemerintahan dan adat merupakan kekhususan dan keis- timewaan Aceh, mukim masih dianggap sebagai simbol, khususnya dalam pelaksanaan fungsi mukim dalam bidang pemerintahan. Penelitian ini memfokuskan pada penataan dan pelaksanaan fungsi mukim dalam menjalankan pemerintahan khususnya di kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengaplikasikan metode deskriptif-analisis dan pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris. Penataan mukim sebagai pelaksana pemerintahan belum berjalan sebagaimana diharapkan dan belum jelas pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada mukim, meskipun kabupaten Abdya telah menge- luarkan qanunnya tentang pemerintahan mukim, adapun fungsi mukim dari segi fungsi adat sudah berjalan dengan baik khususnya dalam penyelesaian sengketa.
Kata Kunci: Pelaksanaan, mukim, pemerintahan.

## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 16, No. 2, Desember 2016 (hlm. 269-280)

## Pendahuluan
Mukim merupakan salah satu kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki Provinsi Aceh. 1
Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah- an Aceh (UUPA) 2 . Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, menyebutkan bahwa Daerah Aceh dibagi atas kabupaten/kota, ka- bupaten/kota dibagi atas kecamatan, keca- matan dibagi atas mukim, mukim dibagi atas kelurahan dan gampong . 3 Berdasarkan keten- tuan tersebut, susunan pemerintahan di Aceh meliputi propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, mukim dan gampong . 4 Berdasarkan aturan tersebut, menggambarkan bahwa secara yu- ridis, posisi Mukim terdapat dalam salah satu strata pemerintahan di Aceh. 5
Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dijelaskan mukim adalah kes- atuan masyarakat hukum di bawah kecamatan
1  Mukhlis, “Mukim Concept As Government Ad- ministrators In Aceh,” Jurnal Dinamika Hukum ,
Vol. 15 No. 2, (2015): 202.
2  Sebelumnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Adapun keistimewaan Aceh diatur dalam Undang-Un- dang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyeleng- garaan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
3  Kelurahan saat ini sudah tidak dikenal lagi di Aceh yang dihapus berdasarkan Pasal 267 UU No.11 Tahun 2006 menyatakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini di undan- gkan kelurahan di Provinsi Aceh dihapus secara bertahap menjadi gampong atau nama lain dalam kabupaten/kota, penghapusan kelurahan dilaku- kan dengan qanun kabupaten/kota.
4  Mukhlis, “Perkembangan Mukim di Aceh,” Jur- nal Nanggroe 4 No. 2, (2015): 2.
5  Taqwaddin Husen, et. al. Mukim Di Aceh Bela- jar Dari Masa Lalu Untuk Membangun Masa Depan , ( Banda Aceh: Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh, 2015), 11.
yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat. 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, penguatan kedukukan mukim se- bagai unit pemerintahan mendapat pengakuan, pengaturan, dan pengukuhannya dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab XV tentang mukim dan gampong . Pasal 114 Undang-Undang No- mor 11 Tahun 2006, menyebutkan: (1) Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong . (2) Mukim dipimpin oleh imeum mukim sebagai penye- lenggara tugas dan fungsi mukim yang diban- tu oleh tuha peuet mukim atau nama lain. (3) Imeum mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim diatur dengan qanun kabupaten/kota. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan im- eum mukim diatur dengan Qanun Aceh.
Berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, bah- wa perintah pengaturan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim diatur dengan qanun kabupaten/kota. Undang-undang tersebut belum memberikan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pemer- intahan di tingkat mukim, hal ini disebabkan tentang pemerintahan mukim diatur lebih lan- jut dalam qanun kabupaten/kota. 7 Berdasarkan
6 Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7  Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRA dengan persetujuan bersama Gubernur atau Peraturan Perundang-un- dangan yang dibentuk oleh DPRK  dengan per- setujuan bersama Bupati/Walikota, untuk daerah
perintah Pasal tersebut Kabupaten Aceh Ba- rat Dayapada tanggal 16 November 2012telah mengesahkankan Qanun Aceh Barat Daya Nomor10 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim yang terdiri dari 42 Pasal.
Adapun perintah Pasal 114 ayat (5) Un- dang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut men- genai tata cara pemilihan imeum mukim diatur dengan Qanun Aceh dan saat ini telah dikelu- arkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 ten- tang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim.
Penataan mukim sebagai penyelenggara pemerintahan di Aceh Barat Daya (Abdya), meskipun sudah ada pengaturannya dalam Qanun Kabupaten Abdya dalam kenyataan- nya belum berjalan sebagaimana diharapkan, khususnya dalam menjalankan fungsi mukim dalam bidang pemerintahan.  Pemerintah ka- bupaten dianggap belum serius memberdaya- kan pemerintahan mukim yang ada di kabu- paten Abdya, pembaharuan mukim dianggap masih terbatas pada susunan organisasi pemer- intahan dan di atas kertas. Berdasarkan uraian tersebut,  tulisan ini akan membahas penataan dan pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pe- merintahan mukim di Aceh Barat Daya.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengaplikasikan metode deskriptif-analisis dan pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer ( primary sources ) dilakukan dengan teknik wawancara terstruk- tur, Focus Group Discussion (FGD) serta ob- servasi.
lain disebut dengan perda.Saat ini Propinsi Aceh terdiri dari dari 23 kab/kota terdiri dari 5 kota dan 18 kabupaten.

## Makna Pemerintahan
Kata pemerintahan diberikan berbagai pan- dangan dalam literatur oleh para ahli, namun dalam tulisan ini hanya menguraikan beber- apa saja, dimana kata pemerintahan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggara- kan kesejahteraan, memelihara keamanan dan meningkatkan derajat kehidupan rakyat serta dalam menjamin kepentingan negara itu send- iri. Dalam konteks fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif, pengertian pemerintahan men- cakup kesemua fungsi tersebut di atas. Dalam arti sempit hanya menyangkut eksekutif saja. 8
Senada dengan de fi nisi di atas Pamudji S, menyebutkan Pemerintahan diartikan men- jadi, yaitu Pertama , Pemerintahan dapat di- artikan dalam arti luas adalah perbuatan me- merintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pe- merintahan negara (tujuan nasional); Kedua , Pemerintah dalam arti sempit adalah perbua- tan memerintah yang dilakukan oleh organ- isasi eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan. 9 Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, pemerintahan 1. Proses, perbuatan, cara memerintah yang berdasarkan demokrasi; gubernur memen- gang tampuk di daerah Tingkat I; 2. Segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam me- nyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. 10 Bagir Manan mengurai-
8  Juanda, “Hubungan Kewenangan Antara DPRD dengan Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerin- tahan Daerah Menurut UUD 1945,” ( Disertasi , PPS Unpad, Bandung, 2004), 75.
9 Pamudji S, Kepemimpinan Pemerintahan di In- donesia , (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 26.
10 Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka,
kan bahwa pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. 11 Zainuddin menyatakan bahwa mukim merupakan Atjehche Organisasi atau sebuah organisasi khas Aceh. 12
Terkait dengan hal tersebut mengingat bahwa mukim merupakan suatu organisasi, maka organisasi itu haruslah sederhana dan efektif serta memperhatikan dan mengingat kenyataan masyarakat setempat. Oleh sebab itu mukim dimasukkan dalam struktur pemer- intahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat tertentu di Aceh. Pemerintahan disini merupakan segala urusan yang dila- kukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan, memelihara keamanan dan me- ningkatkan derajat kehidupan rakyat serta da- lam menjamin kepentingan negara itu sendiri yang tugas tersebut juga dilaksanakan oleh mukim di Aceh.

## Wewenang Mukim dalam Pemerintahan
Mukim sebagai penyelenggara pemerintahan dapat dilihat dalam Pasal 112 ayat (3b) UU No. 11 Tahun 2006 disebutkan kata-kata ” pe- merintahan mukim ”. Ketentuan lebih lanjut mengenai mukim sebagai penyelenggara pe- merintahan telah pula diatur dengan qanun tersendiri, yaitu Qanun NAD No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim . Judul Qanun NAD No. 4 Tahun 2003 dengan tegas disebutkan tentang Pemerintahan Mukim. 13
Ini berarti, mukim adalah pemerintahan. Le-
1995), 756.
11 Bagir Manan, Menyonsong Fajar Otonomi Dae- rah , (Yokyakarta: Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001) , 100. 12 H.M. Zainuddin, Tarich Atheh dan Nusan- tara, (Medan:Pustaka Iskandar Muda, 1961), 317.
13 Hampir semua qanun kabupaten/kota yang men- gatur tentang Mukim memberi nama judul ten- tang Pemerintahan Mukim.
bih lanjut Pasal 3 Qanun tersebut jelas dinya- takan bahwa, mukim mempunyai tugas me- nyelenggarakan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari’at Islam. Pasal 1 angka 6 Qanun Aceh No. 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pem- berhentian Imuem mukim disebutkan bahwa imeum mukim adalah kepala pemerintahan mukim. Hal yang sama juga dicantumkan kembali dalam Pasal 1 angka 18 Qanun Ka- bupaten Abdya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim.
Berdasarkan ketentuan tersebut menegas- kan bahwa mukim adalah lembaga pemerin- tahan, yang dikepalai (dipimpin) oleh imeum mukim. Mukim di Aceh juga mempunyai per- anan untuk mengkoodinirkan gampong-gam- pong, supaya gampong-gampong berjalan sesuai dengan tatanan yang telah disepakati oleh musyawarah gampong. 14 Peranan mukim berlandaskan kepada nilai-nilai Islam.
Berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, bah- wa perintah pengaturan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim diatur dengan qanun kabupaten/kota. Berdasarkan perintah Pasal tersebut Kabupat- en Aceh Barat Daya pada tanggal 16 Novem- ber 2012 telah mengesahkankan Qanun Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pe- merintahan Mukim.
Pengaturan atau pemberian dan pelimpa- han mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim diatur dengan Qanun kabupaten/kota untuk menghormati ciri khas kabupaten/kota yang ada di Aceh. Faisal me- nyebutkan Karena Undang-Undang Pemerin-
14  Effendi Hasan, Erman Anom, “Politik Desentral- isasi Satu Alternatif Pembentukan Local Govern- ment Di Aceh,” Jurnal Forum Ilmiah 4. No. 03
(2014): 149.
tahan Aceh (UUPA) dan keberagaman di Aceh, memberikan peluang kepada kabupaten/kota untuk menata mukim. 15 Terkait dengan hal ini Taqwaddin menyebutkan bahwa dimaksud- kan sebagai pengakuan prularisme adat dan kultural masyarakat Aceh. Sehingga, mukim di Aceh pesisir bisa jadi berbeda organisasi dan alat kelengkapannya dengan mukim di ba- gian tengah Aceh. 16 Pandangan yang berbeda terkait hal tersebut Mussawir, 17 menyebutkan dalam UU keistimewaan Aceh dan UU otono- mi khusus dulu itu mukim diatur di provinsi, ketika di UUPA sudah dipisah menyebabkan kebupaten/kota diberi kewenangan sehingga mukim berbeda-beda, seharusnya diatur oleh provinsi sebab itu kekhususan dan khas Aceh, bukan kekhususan kabupaten/kota, dan yang khusus itu diberikan kepada Propinsi, jadi kita juga ibaratnya satu komando, jangan dibeda- bedakan.
Ketentuan Pasal 114 ayat (4)Undang-Un- dang Nomor11 Tahun 2006, bahwa mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim diatur dengan Qanun kabupaten/kota, sedangkan ketentuan mengenai mengenai tata cara pemilihan imeum mukim diatur dengan Qanun Aceh, hal tersebut dapat dikarenakan berkaitan dengan beban anggaran berkaitan dengan kelembagaan yang dibebankan kepada Propinsi dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) disebabkan imuem mu-
15 Faisal, Kasubbag Pemerintahan Mukim dan Gampong Pemerintahan Aceh, wawancara , tang- gal 28 Juli 2014.
16 Taqwadin, “Kewenangan Mukim Dalam Pen- gelolaan Sumberdaya Alam”, (Bahan Pelatihan Fasilitator Perencanaan Mukim, yang diselengg- arakan oleh FFI, Institute of Green Aceh, JKMA Pidie, PeNA, SNI, dan KKP, Hotel Kuala Radja,
Banda Aceh 19 November 2009), 12.
17 Mussawir, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Aceh Barat Daya, wawancara , Tanggal 18 Juli 2016.
kim merupakan salah satu lembaga pelaksana otonomi khusus. 18 Pengaturan tata cara pemili- han imuem mukim diatur oleh Qanun Aceh un- tuk terjadinya keseragaman dalam pemilihan imuem mukim . Hal tersebut kurang relevan disebabkan bahwa keinginan pasal tersebut memberikan keleluasaan kepada kabupaten/ kota terhadap pengakuan terhadap keberaga- man kabupaten/kota. Berdasarkan kenyataan tersebut, kiranya akan lebih baik mana kala mengenai fungsi, tugas dan kelengkapan/pe- rangkat lembaga dan proses pemilihan/pengi- sian jabatan lembaga tersebut (mukim) diatur dalam satu peraturan (Qanun). 19
Kabupaten Abdya merupakan salah satu Kabupaten baru yang dimekarkan dari Kabu- paten Aceh Selatan yang dibentuk  pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002. Aceh Barat Daya mempunyai 9 Kecamatan, 20 Mukim  dan 132 Gampong. 20
Pelaksanaan pemerintahan mukim di Ka- bupaten Aceh Barat Daya seharusnyadilak- sanakan dan berpedoman pada Qanun Kabu- paten Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim, namun dalam kenyataannya para imuem mukim menyebut- kan pelaksanaan tugas pemerintahan tidak da- pat berjalan sebagaimana mestinya.
Pasal 6 Qanun Kabupaten Abdya No. 10
18 Berkaitan dengan hal tersebut bahwa jerih atau gaji imuem mukim dibayarkan berdasarkan APBK atau dari APBK bukan dari APBA, APBA hanya memberikan insentif kepada para Imuem mukim . 19 Pasal 114 ayat (4) UU No. 11 tahun 2006, meng- gunakan istilah fungsi dan tugas (masih dipisah- kan) seharusnya cukup dengan istilah fungsi saja karena tugas dengan sendirinya sudah masuk dalam makna fungsi, sebagaimana dijelaskan di atas, hal yang sama juga terkait dengan gam- pong.
20 Keputusan Gubernur Nomor 140/1386/2015 ten- tang Penetapan Nama dan Nomor Kode wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Mukim dan Gampong di Aceh Tahun 2015.
Tahun 2012 menyebutkan mukim berkedudu- kan sebagai unsur wilayah di bawah kecama- tan yang membawahi gabungan dari beberapa gampong dalam struktur kemukiman setem- pat untuk menyelenggarakan kegiatan mu- kim dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adat beserta adat istiadat setempat, melindungi fungsi ekologi dan sumber daya alam (SDA) sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam gampong yang bergabung dalam struk- tur kemukiman. 21
Lebih lanjut Pasal 7 Qanun tersebut me- nyebutkan mukim mempunyai wewenang se- bagai berikut: (1) wewenang yang  bersifat asal usul yaitu melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kualitas pelak- sanaan syariat Islam serta mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pemban- gunan serta pemberdayaan masyarakat gam- pong. (2) Wewenang yang didelegasikan oleh bupati meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pembangunan dan pembinaan kemasyaraka- tan. (3) Wewenang tugas pembantuan yang ditugaskan oleh pemerintah Aceh dan atau pemerintah kabupaten yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta per- sonalia yang melaksanakan, dan pemerintah- an mukim berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pem- biayaan, sarana dan prasarana serta personalia yang melaksanakan.
Ketentuan Pasal 8 lebih lanjut menjelas- kan, untuk melaksanakan wewenang tersebut, mukim mempunyai fungsi:
a. Penyelenggaraan bidang pelaksanaan
21 Pengunaan istilah kemukiman menimbulkan ketidak konsistenan dalam pembentukan qanun tersebut yang seharusnya disebut Mukim bukan kemukiman.
syariat Islam, kehidupan beragama, keru- kunan hidup beragama dan antar umat beragama di kemukiman serta kehidupan adat dan istiadat;
b.  Pelaksanaan tugas pembantuan serta uru- san pemerintahan lainya yang berada di mukim yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan gampong;
c.  Koordinasi pembangunan untuk mening- katkan kesejahteraan dan kehidupan ber- demokrasi secara berkeadilan;
d.  Pembinaan dan fasilitas bidang pendidi- kan, sosial budaya, perlindungan hak- hak dasar, ketentraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman;
e. Pelaksanaan penyelesaian persengketaan sacara adat di kemukiman;
f.  Pengawasan ekologi, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pembangunan lain- nya di wilayah mukim.
Pemberian kewenangan sebagaimana tersebut di atas dapat disebutkan melalui me- kanisme penyerahan dan atau pengakauan atas usul daerah terhadap bagian urusan-urusan pemerintah yang akan diatur dan diurusnya.

## Pelaksanaan Kewenangan  Mukim dalam Pemerintahan di Abdya
Sebuah ungkapan tamsilan dan keprihatinan mendalam diungkapkan oleh seorang imuem mukim di Banda Aceh, saat ini mukim di Aceh “Bermusim Dalam Timbunan, Bertahan Dalam Lumpuran, Dipindah Takkan Layu, Di- cabut Takkan Mati” . 22 Suatu ungkapan yang sulit penulis pahami, namun secara garis besar bahwa mukim di Aceh telah mengalami ber- bagai cobaan dalam sistem ketatanegaraan, meskipun pemerintah meninggalkan dan tidak dipedulikan, namun mukim tetap mendapat
22 Mukhtar Hasan, Imuem Mukim Lhueng Bata Kota Banda Aceh. 6 Agustus 2016.
pengakuan dari masyarakat di Aceh.
Keberadaan mukim di Aceh dapat dibe- dakan ke dalam dua fungsi yaitu fungsi seba- gai lembaga pemerintahan dan fungsi sebagai lembaga adat. Mengenai fungsi mukim harus dipisahkan pemahamannya, sebab berdasar- kan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, fungsi mukim diatur lebih lanjut dalam pera- turan yang berbeda, mengenai mukim sebagai lembaga pemerintahan diatur dalam qanun kabupaten/kota, sedangkan kewenangan mu- kim selaku lembaga adat diatur dalam Qanun Provinsi Aceh. Secara tradisi, masyarakat Aceh memang sulit memisahkan antara urusan pemerintahan dengan urusan adat, disebabkan berbicara tentang adat di Aceh secara sendi- rinya berbicara tentang pemerintahan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadih madja (ungkapan) yaitu adat bak poeteumeureuhom (jadi adat disini juga diartikan sebagai kekua- saan pemerintahan ada pada penguasa).
Berbicara tentang fungsi mukim dalam hal kearifan lokal, khusunya yang dilakukan oleh Imuem mukim, hampir semuanya da- pat bercerita dengan baik dan sangat menarik untuk ditulis dan dikaji, berbagai persoalan/ masaalah dapat diselesaikan oleh imuem mu- kim. Masing-masing imuem mukim mempu- nyai kearifan dan kecerdasaan serta teknik masing-masing yang saling berbeda dalam menyelesaikan masalah kemasyarakatan yang terjadi di wilayahnya. Permasalahan tersebut antara lain masalah pertanahan, warisan, harta bersama, perceraian, pengusiran warga dalam gampong, bahkan pemberhentian keuchiek dan tuha peut yang mengembalikan stempel kekuasaanya (gampong) kepada camat dapat diselesaikannya dengan baik. 23
23 Gampong untuk daerah lain dapat disebut dengan desa, adapun keuchiek untuk daerah lain disebut Kepala desa, sedangkan tuha peut daerah lain disebut BPD.
Teknik penyelesaiannyapun berbeda-be- da tergantung kepada kasus atau masalah, dan cara memanggil para pihak dan lainnya mem- punyai khas tersendiri, peran imuem mukim yang mempunyai kharisma dapat membuat para pihak dan masyarakat kadang-kadang sangat pasrah dengan apa yang diceritakan, disampaikan  dan keputusan yang diputuskan oleh imuem mukim, sehingga para pihak sal- ing maaf memaafkankan dan silaturrahimpun kembali seperti semula. Hal tersebut salah satu tujuan utama dalam masyarakat Aceh, saling menghormati dan musyawarah meru- pakan ajaran Islam yang selalu harus dijun- jung tinggi.
Berbeda halnya ketika ditanya fungsi yang lain sesuai dengan berbagai berbagai aturan perundang-undangan yang terkait den- gan fungsi mukim, khusus dalam bidang pe- merintahan. Para imuem mukim umumnya mulai menarik nafas dan memengang kening, karena sangat sulit untuk menjelaskan apa yang menjadi kewenangannya dalam bidang pemerintahan.
Secara aturan atau norma hukum, pemer- intahan mukim sudah sangat kuat di Aceh, na- mun dalam kenyataanya tidak diberdayakan, hal ini sebagaimana disebutkan Imuem Mu- kim Babah Lhok, ini bukan mencari kesala- han siapa, kalau pemerintah  Aceh dan Kabu- paten dikatakan tidak mengerti mereka yang membuat aturan tersebut pasti sudah sangat faham, tapi kepedulian pemerintah sangat kurang  dalam hal melaksanakan UUPA (Un- dang-Undang Pemerintahan Aceh) khususnya terhadap mukim, seperti pembentukan lem- baga-lembaga di mukim, ternyata diperintah untuk membentuk, tetapi pembentukan tanpa didukung oleh dana (anggaran), tidak akan berjalan, sebab ada perbandingan jika di ting- kat gampong semua lembaga berjalan karena ada anggaran untuk gampong (desa di daerah
lainnya), jadi setiap ada rapat ada anggaran, tunjangan dan honor. Berbeda halnya dengan lembaga di mukim yang akan dibentuk, tetapi anggarannya tidak ada, ada kekayaan mukim, namun dalam realitanya menjadi persoalan seperti hutan mukim, laut mukim, sungai, ta- nah bengkok, danau, rawahanya sebagai sem- boyan saja, sebab saling klem sehingga ber- masalah, disebabkan dalam peraturan tidak disebutkan secara jelas batas-batas tersebut. 24
Lembaga yang seharusnya dibentuk di tingkat mukim, namun belum dibentuk ada- lah dalam struktur organisasi mukim di Abdya adalah Tuha Peut Mukim. Adapun struktur organisasi Mukim terdiri dari Imuem Mu- kim, Sekretariat Mukim, Tuha Peut Mukim, Imuem Chiek Mukim. 25 Terkait dengan hal tersebut seharusnya tidak terjadi, dalam Pasal 17 Qanun Abdya disebutkan Honorarium bagi perangkat mukim dialokasikan dalam Angga- ran Pendapatan Belanja Pemerintah Kabupat- en (APBK) sesuai dengan kemapuan daerah. Sayangnya anggaran untuk mukim belum dicantumkan dalam APBK Abdya dan me- merintahkan kembali diatur dalam Peraturan Bupati.
Pelaksanaan pemerintahan mukim sangat dipengaruhi juga kepada camat dalam men- jalankan tugasnya, apabila camat mengerti tentang keberadaan dan fungsi mukim ini san- gat membantu para mukim (imuem mukim), akan tetapi apabila camat tidak faham, ini menjadi sulit dalam pelaksanaannya, wibawa imuem mukim menjadi masalah, misalnya segala sesuatu masalah di tingkat keuchik
24  T. Nana Djohan, Imuem Mukim Susoh Sejahtera,
Wawancara tanggal 18 Juli 2016, di kabupaten Aceh Barat Daya.
25  Pasal 9 Qanun Abdya No. 10 Tahun 2012, terkait dengan nama Sekretariat Mukim adalah keliru, seharusnya sekretaris mukim karena yang dimak- sud adalah lembaganya bukan sekretariatnya.
(kepala desa untuk daerah lain) langsung ke camat, namun ada juga camat yang faham ten- tang keberadaan dan fungsi mukim, segala se- suatu diarahkan dan diselesaikan terlebih da- hulu dengan mukim, namun ada camat (camat baru) yang tidak peduli terhadap keberadaan mukim, camat atasan keuchik ini persoalan, mukim dianggap hanya koordinasi keuchiek, oleh karena itu kalau tidak diberdayakan mu- kim tidak akan berfungsi. 26 .
Dalam pelaksanaan bidang pemerintahan yang dilakukan oleh mukim, imuem mukim kadang-kadang bingung, apa yang harus dik- erjakan, disebabkan tidak singkron, adakala para perangkat mukim tidak faham peraturan perundang-undangan, dan adakalanya qa- nun yang sudah dibuat tidak disosialisasikan. Selain itu hal yang sangat penting  adalah adanya pertemuan secara bersama untuk  per- samaan persepsi antara camat, imuem mukim dan keuchik , namun ini tidak pernah dilaku- kan, kecuali masing-masing lembaga secara terpisah. 27
Persoalan selanjutnya status mukim yang merupakan koordinator gampong, namun pendapatan yang diterima oleh imuem mukim di bawah keuchik yaitu Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan keuchiek 2.000.000 (dua juta rupiah). Pem- bentukan Tuha Peut Mukim di Abdya belum dibentuk, disebabkan ketiadaan anggaran, sebab apabila diajak bergabung, apalagi mer- eka juga tokoh-tokoh masyarakat, ini menjadi persoalan, sebab sebagai perbandingan semua lembaga yang ada di tingkat gampong ( Tuha Peut/ Badan Permusyrawaratan Desa untuk daerah lain)  semua ada anggaran/dana, hal tersebut menimbulkan suatu kecemburuan, persoalannya lembaga yang lebih tinggi dari
26 Ibid.
27 Irjuarisman, Imuem Mukim Pinang Susoh, wawancara, tanggal 18 Juli 2016.
gampong tidak punya anggaran. 28 Terkait ang- garan sebenarnya sudah disampaikan kepada pemerintah dan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten) Abdya, dijanjikan namun hingga saat ini tidak terealisasi. Sebenarnya bukan tidak ada anggaran tetapi tidak diang- garkan. 29 Hal ini menurut Mussawir untuk anggaran operasional mukim belum diang- garkan dalam APBK, namun yang ada hanya jerih/tunjanganuntuk para imuem mukim. 30
Berkaitan dengan anggaran harus diperjelas fungsinya, sehingga akan dianggarkan ses- uai dengan program yang diberikan dengan tegas, misalnya peran dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan, pemerintahan, se- hingga dapat dianggarkan. 31
Terkait dengan anggaran untuk pemer- intahan mukim seharusnya dalam rangka menciptakan mukim secara baik dan efektif khususnya dalam bidang pemerintahan diper- lukan memberikan dukungan anggaran bagi pelaksanaan pemerintahan di tingkat mukim, pembangunan sarana dan prasarana, dukun- gan anggaran yang jelas bagi aparatur dan operasional pemerintahan di tingkat mukim danperlu mendapat tempat pada alokasi ang- garan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam APBK, serta upaya peningkatan kuali- tas sumber daya manusia dalam pemerintahan di tingkat mukim. Hal ini seharusnya pemerin- tah dan DPRK kabupaten Abdya sebagaimana telah ditetapkan dalam Qanun Abdya No. 10 Tahun 2012.
Guna mendukung penyelenggaraan pe- merintahan mukim, diperlukan dibentuk ke- lengkapan mukim. Namun demikian, di Aceh Barat Daya belum memiliki alat kelengkapan
28 Irjuarisman, Ibid. 29 T. Nana Djohan, Op cit.
30  Mussawir, Kabag Pemerintahan Umum Kab. Ab- dya, wawancara, tanggal 18 Juli 2016.
31 Ibid.
mukim. Yang sudah ada adalah sekretaris mu- kim, kalaupun ada mukim yang sudah memi- liki alat kelengkapan mukim, namun dalam kenyataannya belum berfungsi dengan baik. Belum berfungsinya alat kelengkapan terse- but disebabkan keterbatasan anggaran yang tersedia pada pemerintahan mukim. 32 Sumber pendapatan yang ada hanya dapat digunakan untuk biaya operasional imuem mukim sendi- ri, dikarenakan jumlahnya sangat terbatas.
Pemerintahan di tingkat  mukim juga belum mempunyai kantor tersendiri sebagai tempat melaksanakan administrasi, serta tidak didukung dengan sarana dan prasarana kantor mukim.  Dalam tataran implementasi mukim mengalami berbagai kendala, permasalahan dalam bidang sarana dan prasarana, ketia- daan alat kelengkapan mukim, keterbatasan sumber pendanaan mukim merupakan faktor- faktor lain yang masih menyebabkan kurang berfungsinya pemerintahan mukim. Pada umumnya mukim belum mempunyai kantor tersendiri sebagai tempat melaksanakan ke- giatan administrasi. Kegiatan adaministrasi biasanya dilakukan oleh mukim di rumah ma- sing-masing. Selain itu tidak tersedia sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung kegiatan administrasi. 33
Irjuarisman Imuem Mukim Pineung Sus- oh, menjelaskan sesuai dengan keinginan ra- kyat Aceh, 34 Pemerintahan mukim dilihat dari perangkatnya baru ada imuem mukim dan sek- retaris mukim. Salah satu lembaga yang harus dibentuk adalah tuha peut mukim, sebagai
32  T. Nana Djohan, Imuem Mukim Susoh Sejahtera.
18 Juli 2016. di kabupaten Aceh Barat Daya.
33 T. Djuned et.al. “Implementasi Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Mukim Terhadap Eksistensi Pemerintahan Mukim,” Laporan Penelitian ,
Banda Aceh: Kerjasama Lembaga Penelitian Unsyiah dengan Satuan Kerja Penguatan Kelem- bagaan BRR NAD-NIAS, (2006), 42-43.
34 Irjuarisman, Op. cit.
lembaga menjalankan pemerintahan mukim, namun sulit dibentuk. Adapun perangkat di tingkat mukim yang lainnya di anggap sangat penting dalam rangka pelaksanaan otonomi mukim yaitu Tuha Peut Mukim sebagai mit- ra Imuem mukim dalam pelaksanaan fungsi mukim belum pernah terwujud secara formal. Jikalau ada mukim yang sudah membentuk tuha peut mukim, ini hanya dilakukan secara adat yaitu orang-orang atau tokoh yang ikhlas bekerja demi masyarakat sebagai pengabdian, tuha peut ini tanpa di berikan Surat Keputus- an (SK Bupati/walikota), berbeda halnya den- gan imuem mukim, sekretaris mukim yang dikuatkan dengan administrasi dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota.
Persoalan timbul ketika dalam tataran masyarakat modern saat ini mempersoalkan legalitas dan keabsahan sebuah lembaga, khususnya dalam pelaksanaan tugasnya. Se- bagai contoh, salah satu kewenangan imuem mukim dan tuha peut mukim dalam bidang pemerintahan sebagaimana disebutkan da- lam qanun Kabupaten Abdya adalah mukim berwenang membentuk peraturan di tingkat mukim (Qanun Mukim), dalam pembentukan Qanun mukim tersebut harus dilakukan mela- lui proses dan mekanisme yang telah ditentu- kan, yaitu dibuat dan disetujui bersama antara imuem mukim dan tuha peut mukim. Perso- alannya sebagaimana dijelaskan di atas tuha peut mukim tidak ada (tidak dibentuk) seba- gaimana diperintahkan qanun kabupaten.
Oleh karena itu di tingkat mukim pem- bentukan qanun mukim tidak pernah dilaku- kan, meskipun di tataran pemerintah mukim dan pemerintah gampong merasakan diperlu- kan adanya peraturan mukim yang mengatur tentang maslah-masalah tertentu dalam ben- tuk peraturan mukim (qanun mukim). Sebagai contoh diperlukan qanun mukim tentang  per- sawahan (blang) karena melibatkan beberapa
gampong sehingga mereka menganggap lebih baik dibuat peraturan di tingkat mukim. Per- soalannya sebagaimana diuraikan di atas ba- gaimana membuat Qanun mukim perangkat yang bewenang yang sah tidak ada/belum ada yaitu tuha peut mukim. Hal tersebut juga salah satu persoalan yang dihadapi imuem mukim dalam menjalankan pemerintahan.
Para Imuem mukim faham bahwa mukim merupakan salah satu tingkatan pemerintahan (tingkat terendah kedua) di atas gampong, baik secara adat maupun pemerintahan seba- gaimana dicantumkan dalam berbagai pera- turan perundang-undangan. Pertanyaan kem- bali dilanjutkan, apasaja yang imuem mukim lakukan saat ini, khususnya dalam bidang pemerintahan? Para Imuem mukim kembali teringat bahwa sesuai dengan qanun yang ada mukim berfungsi di dalam bidang ada dan adat istiadat, syariat Islam, pembangunan, mengkoordinasikan gampong-gampong dan penyelengaraan pemerintahan.
Berdasarkan hal tersebut, bahwa mukim merupakan penyelenggara utama tugas-tugas pemerintahan mukim dalam rangka peny- elenggaraan pemerintahan, koordinasi pe- laksanaan pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan, dan adat-istiadat. Adapun pemerintah mukim terdiri dari imuem mukim dan perangkat mukim. Imuem mukim berkedu- dukan sebagai kepala pemerintah mukim. Pe- rangkat mukim berkedudukan sebagai unsur pembantu imuem mukim dan bertanggung jawab kepada Imuem mukim . Pemerintahan mukim dalam menjalankan fungsinya, struk- tur mukim atau susunan organisasi mukim meliputi: imuem mukim /nama lain, tuha peut mukim /nama lain, imum chiek serta lembaga adat mukim.
Adapun  pemerintahan mukim juga dike- nal lembaga-lembaga adat lain, yang kedudu- kannya berada di bawah mukim, dan ada juga
daerah yang mana lembaga-lembaga adat tersebut berdiri sendiri, seperti Panglima laot (orang yang mengurusi masalah kelautan), panglima uteun ( yang mengurusi bidang hu- tan), keujruen blang (yang mengurusi bidang persawahan), serta ada juga daerah-daerah yang tidak membentuk lembaga tersebut karena dianggap fungsi lembaga tersebut tidak dibutuh lagi di wilayahnya, misalnya di wilayah tersebut ada yang tidak ada lagi sawah  atau hutan.
Peran pemerintah kabupaten Abdya da- lam pembangunan mukim ditempatkan pada posisi yang diharapkan dapat berperan da- lam memberi anggaran, motivasi, stimulus, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan hal-hal yang bersifat bantuan terhadap pembangunan dan pengembangan mukim sebagaimana te- lah diatur dalam qanunnya. Pemahaman dan sosialisasi qanun tentang pemerintahan mu- kim harus dilakukan sosialisasi secara inten- sif oleh pemerintahan daerah kepada semua pihak dalam rangka memberikan pemahaman terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan mukim di kabupaten Abdya.
Pola bottom-up planning mungkin menja- di salah satu alternatif yang mengedepan. Pe- merintah menempatkan diri sebagai motivator dan fasilitator aktif (tentunya tidak berpangku tangan hanya menunggu dari masyarakat). Pemerintah memotivasi masyarakat untuk membangun daerah termasuk mukim den- gan anggaran, bantuan prasarana, sarana dan dana yang dibutuhkan. Pemerintah juga dapat memberikan ide-ide pembangunan di wilayah mukim kepada masyarakat. Namun dalam ta- hap berikutnya masyarakat dilibatkan dalam menentukan keputusan mengenai apa yang akan dibangun, membuat dan menyusun ren- cana pembangunan, dalam pelaksanaan pem- bangunan sampai pada pemeliharaan hasil pembangunan.

## Penutup
Mukim yang mempunyai kewenangan dalam pemerintahan dan adat merupakan kekhusu- san dan keistimewaan Aceh,  mukim masih dianggap sebagai simbol, khususnya dalam pelaksanaan fungsi mukim dalam bidang pe- merintahan, disebabkan dalam pelaksanaanya belum berjalan sebagaimana diharapkan dan belum jelas pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada mukim, meskipun kabu- paten Abdya telah mengeluarkan qanunnya tentang pemerintahan mukim, adapun fungsi mukim yang sudah berjalan adalah dari segi fungsi adat termasuk dalam penyelesaian sen- gketa.
Kelembagaan pemerintahan mukim secara modern dan rasional, dalam rangka menciptakan mukim secara baik dan efektif khususnya dalam bidang pemerintahan diper- lukan pembinaan terhadap  mukim dan lemba- ga-lembaga adat,pemahaman yang sama antar lembaga pemerintahan, dukungan anggaran bagi pelaksanaan pemerintahan di tingkat mu- kim, pembangunan sarana dan prasarana, du- kungan anggaran yang jelas bagi aparatur pe- merintahan mukim dan perlu mendapattempat pada alokasi anggaran pemerintahan daerah, serta upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pemerintahan di tingkat mu- kim.

## Bibliography

## Journals
Effendi Hasan, Erman Anom,“Politik Desen- tralisasi Satu Alternatif  Pembentukan Local Government Di Aceh,” Jurnal Fo- rum Ilmiah 4, No. 03, 2014.
Mukhlis, “Mukim Concept As Government Administrators In Aceh,” Jurnal Dina- mika Hukum 15, No. 2, 2015. -------, “Perkembangan Mukim di Aceh,” Jurnal
Nanggroe 4, No. 2, 2015.

## Paper
Taqwadin, “Kewenangan Mukim Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam”, Ba- han Pelatihan Fasilitator Perencanaan Mukim, yang diselenggarakan oleh FFI, Institute of Green Aceh, JKMA Pidie, PeNA, SNI, dan KKP, Hotel Kuala Rad- ja, Banda Aceh 19 November 2009.

## Research Report
T. Djuned et.al. “Implementasi Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Mukim Terhadap Eksistensi Pemerintahan Mukim, Lapo- ran Penelitian ,” Kerjasama Lembaga Penelitian Unsyiah dengan Satuan Kerja Penguatan Kelembagaan BRR NAD- NIAS, Banda Aceh, 2006.

## Dissertation
Juanda. “Hubungan Kewenangan Antara DPRD dengan Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menu-
rut UUD 1945.” Disertasi , PPS Unpad, Bandung, 2004.

## Books
Bagir Manan. Menyonsong Fajar Otonomi Daerah , Yokyakarta: Pusat Studi Hu- kum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001.
Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ka- mus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
Juanda, Hubungan Kewenangan Antara DPRD dengan Kepala Daerah Dalam Sistem Pe- merintahan Daerah Menurut UUD 1945, Disertasi , PPS Unpad, Bandung, 2004.
Pamudji S. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia , Jakarta: Bumi Aksara, 1992. Taqwaddin Husen, et.al. Mukim Di Aceh Be- lajar Dari Masa Lalu Untuk Memban- gun Masa Depan , Banda Aceh: Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh,
2015.
Zainuddin. Tarich Atheh dan Nusantara , Me- dan: Pustaka Iskandar Muda,1