## PARADIGMA  KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN HUKUM PIDANA
G.  Widiartana 1

## ABSTRACT
The  criminal  law  that  has  been  used  as  one  of  the  means  to  eridicate  crime  is  built  on  a retributive paradigm, so its repressive and coercive nature dominates. Based on the retributive paradigm,  crime  prevention  is  the  sole  authority  of  the  law  enforcement  apparatus.  Crime prevention  based  on  the  retributive  paradigm  is  also  offender  oriented.  Unlike  the  retributive paradigm,  the  paradigm  of  restorative  justice  offers  another  way  of  dealing  with  crime.  In  the retributive  paradigm  of  justice,  the  sanction  imposed  does  not  aim  to  take  revenge  on  the perpetrators of crime but rather sanctions that can arouse the perpetrator's responsibility for the suffering of the victim or sanction aimed at restoring the suffering of the victim. According to the paradigm of restorative justice, the process of solving crimes is done by involving perpetrators, victims and the community.
Keywords: crime prevention, criminal law, retributive, restorative justice.

## INTISARI
Hukum  pidana  yang  selama  ini  dipakai  sebagai  salah  satu  sarana  untuk  menangulangi kejahatan  dibangun  atas  dasar  paradigma  retributif,  sehingga  sifatnya  yang  represif  dan koersif  begitu  mendominasi.  Berdasar  paradigma  retributif,  penanggulangan  kejahatan merupakan kewenangan  tunggal  aparat  penegak  hukum.  Penanggulangan kejahatan berdasar paradigma  retributif  juga  bersifat offender  oriented. Berbeda  dengan  paradigma  retributif, paradigma keadilan restoratif menawarkan cara lain dalam menanggulangi kejahatan.  Dalam paradigma  keadilan  retributif,  sanksi  yang  dijatuhkan  tidak  bertujuan  untuk  melakukan pembalasan  terhadap  pelaku  kejahatan  melainkan  sanksi  yang  dapat  menggugah  tanggung jawab  pelaku  terhadap  penderitaan  korban  atau  sanksi  yang  bertujuan  untuk  memulihkan penderitaan  korban.  Menurut  paradigma  keadilan  restoratif,  proses  penyelesaian  kejahatan dilakukan dengan cara melibatkan  pelaku, korban dan masyarakat.
Kata kunci: Penanggulangan kejahatan, hukum pidana, retributif, keadilan restoratif.

## A. Latar Belakang Masalah
Sebagai salah satu sarana yang dapat dipakai untuk menyelesaikan konflik, hukum pidana merupakan bidang hukum yang umurnya sudah sangat tua. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum pidana itu sendiri tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum,  khususnya  ilmu  pengetahuan  hukum  pidana,  yang  menjadi  landasan  keilmuannya serta perkembangan masyarakat/negara sebagai ekosistem kehidupannya.
1 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, korespondensi pada gwidiartana@gmail.com
Penggunaan  hukum  pidana  sebagai    sarana  untuk  menanggulangi  kejahatan  tidak terlepas  dari  pertanyaan-pertanyaan  mengenai  jenis  sanksi  apakah  yang  cocok  dan bagaimanakah  proses  penyelesaian  kejahatan  itu  dilakukan.  Sedangkan  bagaimana  hukum pidana itu dirumuskan sangat tergantung dari  asumsi-asumsi dasar mengenai kejahatan serta cara  dan  sarana  yang  dapat  dipakai  untuk  menanggulangi  kejahatan  tersebut.  Salah  satu asumsi  dasar  yang  mempunyai  akar  panjang  dalam  sejarah  pembentukan  hukum    pidana adalah  retributivisme. 2 Bahkan  menurut  Michael  S.  Moore,  pandangan  retributivisme tersebut  merupakan  pandangan  yang  pertama  dan  terkemuka. 3 Dalam  pandangan retributivisme,  hukum  pidana  dibangun  berdasarkan  suatu  fiksi  hukum  yang  dalam perkembangan  ilmu  hukum  dinilai  mengabaikan  aspek  objektivitas atau  pengalaman  hidup sehari-hari  yang  nyata.  Secara  tradisional  dan  dogmatik,  suatu  kejahatan  diberi  batasan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum ( public order ) atau suatu perbuatan melawan masyarakat,  melawan  badan  kolektif  warga  negara,  menentang  serangkaian  standar    yang ditetapkan  oleh  institusi-institusi  demokratik  masyarakat. 4 Dengan  demikian  setiap  reaksi terhadap  pelanggaran  ketertiban  umum  menjadi  tanggung  jawab  negara.  Dirumuskannya kejahatan  sebagai  suatu  pelanggaran  terhadap  ketertiban  umum  yang  diatur  dalam  hukum negara  tersebut  menjadi  dasar  legitimasi  bagi  negara,  yang  memposisikan  diri  sebagai pengganti korban, untuk merumuskan dan menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku.
Dalam  hukum  pidana  yang  dibangun  atas  dasar  pemikiran  retributisme,  negara mengambil  alih  peranan  penuntutan  yang  menjadi  hak  korban  dengan  alasan  untuk meminimalkan potensi pembalasan yang bersifat personal dan untuk pemidanaan yang  tepat atas  dasar  pertimbangan  rasional  demi  korban  dan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Dengan demikian setiap tahap dalam sistem peradilan pidana telah mereduksi eksistensi korban dan masyarakat sehingga hanya menjadi partisipan  yang pasif. Korban tidak ditempatkan sebagai pihak  yang  berkepentingan  dalam  perkara  yang  diadili.  Hak  korban  sama  dengan  warga negara  yang  lainnya,  yaitu  menjadi  pelapor  dan  saksi  (jika  diperlukan  bagi  penuntutan  dan pemidanaan).    Fokus  dari  hukum  (sanksi)  pidana    yang  dilandasi  pandangan  retributivisme adalah si pelanggar hukum.  Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pemidanaan
2 Yong Ohoitimur, 1997 , Teori Etika Tentang Hukuman Legal , PT. Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, hlm. 7
3 Michael. S. Moore, 2002 , Retributism (dalam Encyclopedia of Crime and Justice : Second Edition (Editor in Chief : Joshua Dessler), Macmillan Reference, Gale Group, USA, hlm. 1338.
4 Randy  E.  Barnett,  et  al,  1977,  III  eds, Assesing  the  Criminal  Restitution  and  the  Legal  Process ,  Ballinger Publishing, Cambridge, 1977,  hlm. 7.
harus  dipertimbangan  dari  segi  si  pelanggar,  mulai  dari  alasan  atau  latar  belakang pemidanaan   sampai dengan tujuan dan dampak pemidanaannya.
Dalam  hukum  pidana  yang  dibuat  menurut  pandangan  retributivisme,  pemulihan korban,    sebagai  bagian  dari  masyarakat,  tidak  diperhatikan.  Padahal  ketika  tindak  pidana terjadi,  korban  adalah  pihak  yang  secara  langsung  mengalami  penderitaan  atau  kerugian. Dengan kata lain, meskipun dalam tindak pidana korban adalah pihak yang kesejahteraannya terganggu,  tetapi  dalam  penyelesaian  perkara  pidananya  pemulihan  kesejahteraan  korban kurang atau bahkan tidak dipertimbangkan. Fakta tersebut tentu saja dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak sesuai dengan tujuan utama dari politik kriminal. 5 Suatu masyarakat dapat  dikatakan  sebagai  masyarakat  yang  sejahtera  apabila  masing-masing  anggota masyarakatnya dapat mencapai kesejahteraan.
Berbeda dengan pandangan retributivisme, keadilan restoratif memandang kejahatan bukan hanya sebagai perbuatan melanggar hukum pidana sebagai hukum negara, tetapi juga sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap korban (viktimisasi). Dengan kata lain, keadilan restoratif memandang tindak pidana atau kejahatan sebagai konflik antara pelaku  dan  korbannya.  Persepsi  tentang  kejahatan  menurut  keadilan  restoratif  tersebut mengandung  konsekuensi  harus  dipertimbangkannya  juga  aspek  korban  dalam penanggulangan  kejahatan,  sehingga  sanksi  pidana  yang  dirumuskan  dan  kemudian dijatuhkan  tidak  saja  berguna  bagi  pelaku  dan  masyarakat  luas,  tetapi  juga  berguna  bagi pemulihan  penderitaan  atau  kerugian  korban.  Keadilan  restoratif  juga  memandang  penting dilibatkannya korban dalam proses penyelesaian perkara.
Perumusan  dan  penerapan  sanksi  pidana  yang  lebih  memperhatikan  asas keseimbangan  kepentingan  pelaku,  korban  dan  masyarakat  tersebut  diharapkan  tidak  saja dapat  mengembalikan  ketertiban  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  tetapi  juga  dapat mengembalikan  ketentraman,  karena  konflik  dapat  diselesaikan  secara  lebih  substansial. Kebutuhan  akan  pengembalian  suasana  kehidupan  yang  nyaman  dan  tenteram  serta penyelesaian  konflik  yang  lebih  substansial  tersebut  lebih  terasa  dalam  kehidupan bermasyarakat.
5 Dalam  bukunya,  Barda  Nawawi  Arief  mengatakan  bahwa  kebijakan  atau  upaya  penanggulangan  kejahatan  pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat ( social defence ). Oleh karena itu dapat dikatakan,  bahwa  tujuan  akhir  atau  tujuan  utama  dari  politik  kriminal    ialah  perlindungan  masyarakat  untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat.  (Barda  Nawawi  Arief,  1996, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2).

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  dirumuskan  suatu permasalahan sebagai berikut:
1. Jenis  sanksi  apakah  yang  dapat  dikenakan  pada  pelaku  kejahatan  sesuai  dengan paradigma Keadilan Restoratif ?
2. Bagaimanakah  proses  penyelesaian  kejahatan  dapat  dilakukan  menurut  paradigma Keadilan Restoratif ?

## C. Pembahasan

## 1. Pemahaman mengenai paradigma
Secara  etimologis,  kata  paradigma  berasal  dari  bahasa  Yunani    “ paradeigma “ yang  berasal  dari  gabungan  kata  “ para “  dan  “ dekynai “.  Kata  “ Para  “ berarti  :  di samping  atau  di  sebelah,  dan  “ dekynai “  berarti  :  model  contoh,  arketipe,  atau  ideal. Dikalangan  ilmuwan  sendiri  kata  “  paradigma  ‘  dipahami  secara  lebih  konseptual  yang memengaruhi  jalan  pikiran  dalam  berilmu  dan  menerapkan  ilmu.  Hal  itu  tampak  dari pendapat para ilmuwan sebagai berikut :
a. Otje Salman dan Anthon F. Susanto
Bertitik  tolak  dari  pandangan  Thomas  Kuhn,  Otje  Salman  dan  Anthon  mengatakan bahwa paradigma merupakan : 6
1.  model,  percontohan,  representatif,  tipikal,  karakteristik  atau  ilustrasi  dari  solusi permasalahan atau pencapaian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan;
2.  suatu  masterpiece  yang  tidak  hanya  berbentuk  teori-teori  semata,  tetapi  juga mencakup semua unsur praktek ilmiah/ilmu pengetahuan di dalam sejumlah area of  inquiry  atau  bidang  studi/penelitian  yang  terspesialisasi.  Paradigma  akan menggariskan  parameter-parameter  penting  mana  yang  akan  diukur, mendefinisikan  standar  ketepatan  yang  dibutuhkan,  menunjukkan  cara bagaimana  (hasil)  observasi  akan  diinterpretasikan,  serta  metode  eksperimen mana yang akan dipilih untuk diterapkan;
3.  keseluruhan  koleksi,  kelompok,  kombinasi,  paduan,  campuran  dari  komitmen yang  diterima,  diakui  dan  diyakini,  dianut,  dipegang,  dipakai  atau  diterapkan bersama oleh anggota-anggota komunitas ilmu pengetahuan tertentu.
b. Liek Wilardjo
Dalam  bukunya  yang  berjudul  “  Realita  dan  Desiderata  “,  Liek  Wilardjo  mengatakan bahwa paradigma adalah asumsi-asumsi dasar  yang diyakini ilmuwan dan menentukan
6 Otje Salman, et al, 2007, Teori Hukum , Refika Aditama, Bandung, hlm. 69.
cara dia memandang gejala yang ditelaahnya. Ia dapat meliputi baik kode etik, maupun pandangan  dunia  ( Weltbilt) ,  yang  memengaruhi  jalan  pikiran  dan  perilaku  ilmuwan dalam berolah-ilmu. 7
c. Gregory
Seperti yang dikutip ole Erlyn Indarti, Gregory mengatakan bahwa : 8 paradigma adalah berbagai working assumption , prosedur, dan temuan yang secara rutin  diterima  atau  diakui  oleh  sekelompok  scholar,  yang  keseluruhannya mendefinisikan  suatu  pola  aktivitas  ilmiah  atau  ilmu  pengetahuan  yang  stabil, sebaliknya  pola  ini  pada  gilirannya  akan  mendefinisikan  komunitas  (tadi)  yang terbagi (memakai) paradigma (yang sama) tersebut.
d. Denzin dan  Lincoln
Menurut Denzin dan Lincoln, paradigma adalah : 9
suatu  sistem  filosofis  utama,  induk,  atau  payung  yang  meliputi  ontologi, epistemologi,  dan  metodologi.  Paradigma  merepresentasikan  suatu belief  system yang  menyodorkan  cara  bagaimana  dunia  dilihat,  dipahami  dan  dimengerti  serta dipelajari.  Dengan  kata  lain,  paradigma  mengaitkan  atau  melekatkan penganut/pemegang/pemakainya pada worldview tertentu.
e. W.L. Neuman
Menurut neuman paradigma  adalah :  suatu orientasi dasar terhadap teori  dan research, yaitu keseluruhan sistem berpikir atau system of thingking yang meliputi : asumsi dasar, pertanyaan  yang  harus  dijawab  atau  teka-teki  (ilmiah)  yang  akan  diterapkan  serta beraneka  contoh  bagaimana  sebenarnya  penelitian  ilmiah  yang  baik  dilakukan. 10 Dengan demikian paradigma sesungguhnya serupa dengan “ pendekatan maupun tradisi “.
Bertitik tolak dari pengertian-pengertian tentang paradigma tersebut di atas maka dapat  ditegaskan  bahwa  paradigma  akan  menuntun  atau  memberikan  pedoman  bagi  kita dalam berolah pikir atau menjelaskan konsepsi tertentu. Dalam ranah keilmuan, termasuk ilmu hukum, paradigma juga menjadi landasan dalam membangun konsep-konsep hukum yang kemudian akan direalisasikan dalam peraturan-peraturan hukum.
7 Liek Wilardjo, 1990, Realita dan Desiderata , Duta Wacana University Press, hlm . 134.
8 Erlyn  Indarti,  Paradigma  :  Jati  Diri  Cendikia, Makalah ,  disampaikan  pada  Diskusi  Ilmiah  Program  Doktor  Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1 November 2000, hlm. 1.
9 N.K. Denzin, et al, 1994, Introduction ti Entering the Field of Qualitative Research (dalam N. K. Denzin and Y.S. Lincoln (eds), Handbook of Qualitative Research , sage Publication, London, hlm. 207.
10 W.L. Neuman, 1991 , Social Research methods , Allyn and Bacon, London, hlm. 58.

## 2. Perkembangan Paradigma Dalam Hukum Pidana
Berdasar  pada  pendapat  Neuman  tersebut  di  atas,  dibidang  hukum  pidana  telah lama  berkembang  suatu  pendekatan  atau  tradisi  dalam  penanggulangan  kejahatan,  yaitu pendekatan atau tradisi pembalasan terhadap pelaku kejahatan (baca: retributif).   Menurut Sri  Wiyanti  Eddyono,  dalam  pendekatan  retributif  penyelesaian  kasus  dilakukan  dengan penghukuman  terhadap  si  pelaku.  Adapun  asumsi-asumsi  yang  dipakai  didasarkan    pada asumsi  hukum  yang  netral,  karena  prinsip  netralitas  dan  objektifitas  hukum  menjadi pertimbangan yang dominan, maka keadilanpun ditimbang secara netral dan objektif. 11
Dalam  retributivisme  tidak  terdapat  tempat  bagi  pandangan-pandangan  pribadi, terutama  dari  korban,    mengenai  pidana  dan  pemidanaan.  Hal  tersebut  dapat  dimaklumi karena  menurut  teori  retributif  tindak  pidana  atau  kejahatan  diberikan  pengertian  sebagai perbuatan  melawan  (hukum)  negara. 12 Sebagai  konsekuensinya  maka  negara,  yang merepresentasikan  diri  sebagai  korban  tindak  pidana,  mempunyai  kewenangan  mutlak untuk  menuntut  dan  menjatuhkan  sanksi  pidana  kepada  pelaku.  Adapun  kerugian  dan penderitaan para korban sudah dianggap tercermin dalam ancaman sanksi pidana terhadap pelaku.
Dikalangan ahli hukum pidana, retributif dikenal sebagai teori  yang pertama kali muncul  untuk  memberikan  argumentasi  mengenai  perlu  dan  pentingnya  sanksi  pidana dalam  penanggulangan  tindak  pidana.  Bahkan  oleh  Mirko  Bagaric  dan  Kumar Amarasekara dikatakan bahwa r etributivism has been the dominant theory of punishment in the  Western  world  for  the  past  few  decades . 13 Sampai  sekarangpun  teori  retributif seringkali  muncul  mengemuka  dalam  setiap  pembicaraan  mengenai  pidana  dan pemidanaan,  khususnya  ketika  orang  mencoba  memberikan  jawaban  dari  pertanyaan  : mengapa hukum (sanksi) pidana dibutuhkan atau perlu digunakan  dalam penanggulangan tindak pidana ? Menurut Sholehuddin, meskipun jenis sanksi pidana yang bersumber dari teori  retributif  memiliki  kelemahan  dari  segi  prinsip  proporsionalitas  tanggung  jawab
11 Sri Wiyanti Eddyono, Keadilan Untuk Perempuan Korban , Kompas, 17 Desember 2007, hlm. 36.
12 Eric  Hoffer  mengatakan  bahwa  kejahatan  diberikan  pengertian  sebagai  perbuatan  melawan  Negara  (hukum Negara), bukan melawan individu lainnya. (Eric Hoffer, Retributive  and Restorative Justice : "Retribution means we eventually do to ourselves what we do to others” , http://www.homeoffice.gov.UK/rds/prg pdf/crrs 10.pdf , diakses 21 Agustus 2017.
13 Mirko Bagaric, et al , The Errors of Retributivism, http://www. Austlii.edu.au/cgi- bin/sinodisp/aujournals /UNSWL3/1999/6html?query=papers, diakses 2 September 2017.
pelaku,  retributivisme  tidak  mungkin  dihilangkan  sama  sekali. 14 Begitu  pula  pendapat Gerber  dan  Mc  Anany  yang  mengatakan,  bahwa  meskipun  teori  retributif  tidak  lagi populer,  teori  ini  tidak  tersingkirkan  seluruhnya.  Bahkan  dalam  hari-harinya  yang  paling buruk,  masyarakat  mengakui  bahwa  sejauh  apapun  sanksi  bergerak  ke  arah  rehabilitasi, tetap saja harus ada pemidanaan. 15
Bagi  penganut  teori  retributif, satu-satunya alasan pembenar adanya pemidanaan adalah  si  pelaku  memang  pantas  atau  layak  dijatuhi  pidana  karena  secara  moral  patut dipersalahkan  telah  melakukan  tindak  pidana. 16 Jadi  teori  retributif  mendasarkan pemidanaan terhadap pelaku pada tuntutan moral yang harus dipenuhi. Menurut penganut teori retributif tersebut aturan hukum memang berkaitan dengan persoalan moral. 17 Hal itu tampak dengan jelas dari unsur-unsur fundamental yang melandasi teori tersebut, yaitu :
1. Hak  moral  untuk  menghukum  seseorang  didasarkan  semata-mata  atas kenyataan bahwa ia telah terbukti melakukan suatu kesalahan atau kejahatan;
2. Kewajiban  moral  untuk  menghukumpun  secara  eksklusif  kokoh  di  atas landasan yang sama;
3. Demi  keadilan  retributif,  maka  hukuman  harus  seimbang  dengan  bobot kesalahan yang telah dilakukan;
4. Dasar  moral  pembenaran  hukuman  ialah  bahwa  hukuman  merupakan  ” pemulihan” terhadap hukum yang dilawan, hukuman merupakan pula ” hak ” dari pelaku kejahatan. 18
Dalam  teori  retributif  terdapat  prinsip  bahwa  pemidanaan  merupakan  suatu keharusan  karena  orang  telah  melakukan  tindak  pidana.    Dari  prinsip  tersebut  nampak terlihat bahwa pemidanaan dalam pandangan retributif merupakan pembalasan atas tindak pidana  yang  diperbuat  oleh  pelaku.  Meskipun  demikian,  menurut  Immanuel  Kant retributisme  berbeda  dengan  pembalasan  dendam  karena  dalam  retributisme  hukuman bukan merupakan suatu fungsi subjektif dimana fihak korban dapat bertindak sendiri untuk
14 Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 28.
15 Rudolph J. Gerber, et al , 1970, Philosophy of Punishment (dalam : The Sociology of Punishment , John Wiley and Sons Inc., New York, hlm.. 358.
16 Dalam  hal  ini  David  C  Brody  mengatakan,  bahwa  :  “ asimple  retributive  justification  provides  a  philoshopical account  corresponding  to  these  feelings  :  someone  who  has  violated  the  rights  of  others  should  be  penalized  and punishment restores the moral order that has been breached by the original wrongfull act (David C. Brody, et al , 2001, Criminal Law , Jones & Bartlett Publishers, Boston, hlm.11).
17 Eric Hoffer mengatakan : “A retributionist assumes that the law exists for a reason -- a moral reason.  All crime, even victimless crime, involves a social harm  -- a moral harm.  In other words, violating the law not only offends against the law of the land, but the moral code of the land ”. (Eric Hoffer, Loc. Cit. ).
18 Yong Ohoitimur, Op. Cit. , hlm. 17.
menghukum  pelaku.  Dalam  hal  ini  penghukuman  harus  dilakukan  oleh  pengadilan. 19 Robert  Nozick  dan  Ten,  seperti  yang  dikutip  oleh  Mirko    dan  Kumar,    juga  mengatakan bahwa  pembalasan  dalam  teori  retributif  berbeda  dengan  pembalasan  dendam.  Mereka mengatakan bahwa :
1. Pembalasan  dalam  teori  retributif  berkaitan  dengan/dibatasi  oleh  kesalahan  pelaku tindak pidana, sedangkan balas dendam tidak ;
2. Pembalasan  dalam  teori  retributif  merupakan  batas  maksimal  dari  pemidanaan, sedangkan balas dendam tidak ada batasnya;
3. Balas  dendam  bersifat  kasuistik  dan  dapat  berbeda  kadarnya  dalam  situasi  atau peristiwa yang sama;
4. Pembalasan  dalam  teori  retributif  hanya  dikenakan  pada  pelaku  tindak  pidana, sedangkan balas dendam dapat mengenai / terjadi pada orang yang tidak bersalah yang kebetulan mempunyai hubungan dengan sasaran;
5. Dalam  kasus  balas  dendam,  pelaku  pembalasan  dendam  (korban  tindak  pidana) memperoleh  kepuasan  atas  penderitaan  orang  lain,  sedangkan  dalam  pembalasan menurut  teori  retributif  kepuasan  korban  tindak  pidana  atas  pemidanaan  bukan merupakan pertimbangan yang utama;
6. Karena  tergantung  pada  individu  pembalas,  maka  balas  dendam  bersifat  personal; sedangkan pembalasan menurut teori  retributif  lebih  bersifat  umum. 20
Pengaruh  pandangan  retributif  tersebut  di  atas  dapat  dilihat  dari  jenis  sanksi pidana  yang  dirumuskan  dalam  KUHP.  Pasal  10  KUHP  merumuskan  bahwa  jenis  sanksi pidana terdiri dari:
1. Pidana Pokok, yang terdiri dari:
1.1.Pidana Mati;
1.2.Pidana Penjara;
1.3.Pidana Kurungan;
1.4.Pidana Denda;
1.5.Pidana Tutupan (dimasukkan menjadi salah jenis pidana pokok berdasar UU No. 20 Pnps tahun 1946)
19 Immanuel  Kant,  1964, The  Doctrine  of  Virtue (translate  by  MJ.  Gregor),  University  of  Pennsylvania  Press, Pennsylvania, hlm. 130.
20 Mirko Bagaric and Kumar Amarasekara, Loc. Cit.
2. Pidana Tambahan, yang terdiri dari:
2.1.Pencabutan HakHak tertentu;
2.2.Perampasan Barang-Barang Tertentu;
2.3.Pengumuman Putusan Hakim.
Dilihat  dari  substansi  sanksinya,  jenis  sanksi  pidana  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  10 KUHP  tersebut  di  atas  bersifat offender  oriented .  Sanksi  pidana  dalam  KUHP  tersebut merepresentasikan  bentuk  tanggung  jawab  pelaku  kepada  negara  dan  tidak  ada  satupun dari  jenis  sanksi  pidana  tersebut  yang  dapat  dipakai  sebagai  sarana  untuk  memulihkan penderitaan korban tindak pidananya.
Sanksi  pidana  yang  dirumuskan  berdasarkan  paradigma  retributif  cenderung  akan memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana. Menurut paradigma retributif sanksi pidana  yang  bersifat/bertujuan  menderitakan  pelaku  tindak  pidana  tidaklah  salah  karena sanksi  pidana  memang  dikenakan  kepada  pelaku  sebagai  pembalasan  atas  perbuatan salahnya  terhadap  korban.  Dalam  paradigma  retributif,  korban  dianggap  sudah  diwakili oleh negara (termasuk dalam hal rasa keadilannya), sehingga ketika negara (melalui aparat penegak hukumnya) menjatuhkan sanksi kepada pelaku, maka hal tersebut dianggap sudah memberikan  keadilan  pada  korban.  Tindakan-tindakan  aparat  penegak  hukum  yang didasarkan  pada  aturan  hukum  yang  berbasis  paradigma  retributif  juga  dianggap  sebagai mewakili  kepentingan  korban  untuk  menyelesaikan  perkara.  Proses  penyelesaian  perkara pidana  dalam  sistem  hukum  yang  didasarkan  pada  paradigma  retributif  tidak  pernah melibatkan  korban  secara  signifikan.  Berangkat  dari  uraian  di  atas  bahwa  sanksi  pidana dan proses penyelesaian perkara pidana dalam sistem hukum pidana yang didasarkan pada paradigma  retributif  bersifat  kurang,  bahkan  tidak  memperhatikan  kepentingan  korban melainkan  lebih  mementingkan  kebutuhan  negara  agar  warganya  tertib  hukum  dan kepentingan aparat untuk melaksanakan kewenangannya dalam menegakkan hukum, maka keadilan  yang  dihasilkanpun  hanyalah  keadilan  normatif  atau  keadilan  prosedural,  bukan keadilan yang substantif.
Terlepas dari teori  yang mendasarinya, penggunaan  sanksi pidana sebagai sarana untuk  menyelesaikan  kasus  menurut  pandangan  retributisme  dalam  perkembangannya mulai  ditentang  oleh  ahli  hukum  pidana  itu  sendiri  dengan  memunculkan  berbagai
pendapat  atau  pemikiran  mengenai  penggunaan  sarana  alternatif  dalam  penanggulangan tindak pidana. Salah satu pandangan atau pemikiran yang mencoba memberikan alternatif lain  dalam  upaya  penyelesaian  kasus-kasus  pidana  tersebut  adalah  keadilan  restoratif. Pemikiran  alternatif  ini  disebut  dengan  istilah  keadilan  restoratif  karena    memusatkan perhatiannya  pada  upaya  restorasi  atau  memperbaiki/memulihkan  kondisi  atau  keadaan yang rusak sebagai akibat terjadinya tindak pidana. Adapun yang akan direstorasi/diperbaiki/dipulihkan  adalah  korban,  pelaku  tindak  pidana,  serta  kerusakan- kerusakan lain akibat tindak pidana dalam masyarakat.
Secara  filosofis  upaya  perbaikan/penyembuhan  tersebut  dilakukan  tidak  dengan melihat ke belakang, yaitu tindak pidana yang telah terjadi, sebagai dasar pembenarannya. Restorasi/perbaikan/penyembuhan tersebut dilakukan agar dimasa yang akan datang dapat terbangun suatu masyarakat yang lebih baik. Selain istilah keadilan restoratif, istilah-istilah lain juga dipakai untuk menunjuk pada ide yang sama mengenai cara atau sarana alternatif dalam penanggulangan tindak pidana tersebut, seperti : ” relational justice, positive justice, reintegrative justice, communitarian justice, dan redemptive justice ”. 21
Pemikiran  mengenai  keadilan  restoratif muncul  pertama  kali  dikalangan  para  ahli hukum  pidana  sebagai  reaksi  atas  dampak  negatif  dari  penerapan  hukum  (sanksi)  pidana dengan sifat represif dan koersifnya. 22 Hal ini nampak dari pernyataan Louk Hulsman yang mengatakan, bahwa sistem hukum pidana dibangun berdasarkan pikiran : ” hukum pidana harus  menimbulkan  nestapa  ”.  Pikiran  seperti  itu  menurut  Hulsman  sangat  berbahaya. 23 Oleh  karena  itu  Hulsman  mengemukakan  suatu  ide  untuk  menghapuskan  sistem  hukum pidana,  yang  dianggap  lebih  banyak  mendatangkan  penderitaan  daripada  kebaikan,  dan menggantikannya dengan cara-cara lain yang dianggap lebih baik. 24
Pengertian umum keadilan restoratif pertama kali dikemukakan oleh Barnett ketika ia  menunjuk  pada  prinsip-prinsip  tertentu  yang  digunakan  oleh  para  praktisi  hukum  di
21 Eric  Hoffer,  Retributive  and  Restorative  Justice, http://www .  homeoffice.gov.UK/rds/prg.pdf/crrs  10.pdf (lihat juga  :  Tony  F.  Marshall,  Restoratif  Justice  an  Overview, http://www.aic.gov.au/  rjustice/other.html ),  diakses  5 Agustus 2017.
22 Oleh  Melani  pendekatan restoratif  Justice  (keadilan  pemulihan) untuk  menyelesaikan  kejahatan  seringkali diperlawankan  dengan  pendekatan Retributive  Justice (keadilan  berdasarkan  balas  dendam)  (Melani, Restorative Justice ,  Kurangi  Beban  LP, http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/23/opini/2386329.htm ) ,  diakses 7  Juni 2017.
23 LHC.  Hulsman,  1988, Selamat  Tinggal  Hukum  Pidana  !  Menuju  Swa  Regulasi (diterjemahkan  oleh  : Wonosusanto), Forum Studi Hukum Pidana, Surakarta, hlm. 67.
24 Ibid ,  hlm. 74.
Amerika dalam melakukan mediasi  antara korban  dengan pelaku tindak  pidana. 25 Tetapi perkembangan  pemikiran  mengenai  keadilan  restoratif  itu  sendiri  secara  ideologis sebenarnya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  munculnya  gerakan  abolisionis  yang  ingin menggantikan  hukum  pidana  dengan  sarana  lain  dalam  penanggulangan  kejahatan  serta munculnya ilmu baru, yaitu viktimologi.
Menurut  catatan  Muladi,  gerakan  abolisionis  secara  akademis  mulai  muncul  pada tahun 1983 di Vienna, Austria, dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang disampaikan pada The  Ninth  World  of  Criminology dan  dipelopori  oleh  ilmuwan-ilmuwan  dari  Eropa (khususnya  Norwegia  )  serta  Amerika  (terutama  Amerika  bagian  utara). 26 Meskipun demikian  ada  perbedaan  penekanan  dalam  tujuan  yang  ingin  dicapai  diantara  penggagas gerakan  tersebut.  Gerakan  abolisionis  di  Amerika  lebih  menekankan  pada  upaya penghapusan pidana penjara ( prison abolitionists ). Sedangkan gerakan abolisionis di Eropa lebih  menekankan  pada  penghapusan  sistem  peradilan  pidana  secara  keseluruhan  ( the criminal  justice  system  as  a  whole ).  Meskipun  demikian  para  abolisionis  mempunyai pendapat yang sama, yaitu penyelesaian kejahatan dengan menggunakan sarana penal tidak dapat  mengatasi  persoalan.  Munculnya  gerakan  abolisionis,  baik  di  Eropa  maupun  di Amerika,  tersebut tidak terlepas dari pengaruh pemikiran-pemikiran yang ada dalam teori- teori kriminologi kritis. 27
25 Tony F. Marshall, Op. Cit. 26 Muladi, Op. Cit. , hlm. 125 (Lihat juga Rene van Swaaningen yang mengatakan bahwa : “ Penal Abolitionism has its roots in the 1960's in the Scandinavian countries, but was also developed as a paradigm for the study of crime in England,  Canada  and  the  United  States  of  America (Rene  van  Swaaningen, What  is  Abolitionism?, http://www.inventati.org/apm/abolizionismo/libri27.php?step=07 , diakses 6 Juni 2017.
27 Menurut IS Susanto ada tiga aliran pemikiran dalam kriminologi, yaitu :
1. Kriminologi klasik
Aliran  pemikiran  ini  mendasarkan  pada  pandangan  bahwa  intelegensi  dan  rasionalitas  merupakan  cirri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia. Intelegensi membuat manusia mampu mengarahkan  dirinya  sendiri.  Kejahatan  dipandang  sebagai  pilihan  bebas  dari  individu  dalam  menilai  untung ruginya.  Dalam  kaitan  ini  kriminologi  tugas  kriminologi  adalah  untuk  membuat  pola  dan  menguji  system hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan. Termasuk dalam lingkup ini adalah penologi.
2. Kriminologi positive
Aliran pemikiran positive bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh  faktor-faktor  di luar dirinya,  baik  berupa  faktor  biologic  maupun  cultural.  Ini  berarti  bahwa  manusia  bukan  makhluk  yang  bebas berbuat  menuruti  dorongan  keinginan  dan  intelegensinya.  Kaum  positivis  menolak  penjelasan  yang  berorientasi pada nilai, dan mengarahkan pada aspek-aspek yang dapat diukur dari pokok persoalannya dalam usaha mencari hubungan  sebab  akibat.  Dalam  kerangkan  pemikiran  demikian,  maka  tugas  kriminologi  adalah  menganalisis sebab-sebab  kejahatan  melalui  studi  ilmiah  terhadap  cirri-ciri  penjahat  dari  aspek  fisik,  sosial,  dan  kultural (etiologi kriminil).
3. Kriminologi kritis
Secara  ideologis  munculnya  gerakan  abolisionis  tersebut  juga  tidak  terlepas  dari pengaruh gerakan perlindungan masyarakat yang dipelopori Filippo Gramatica. 28 Menurut Gramatica,  seperti  yang  dikutip  oleh  Muladi,  hukum  perlindungan  masyarakat  ( law  of social  defence )  harus  menggantikan  hukum  pidana  yang  ada.  Hukum  perlindungan masyarakat yang diajarkan Gramatica secara prinsipiil menolak konsepsi-konsepsi tentang tindak pidana, penjahat dan pidana. 29
Menurut  Rene  van  Swaaningen,  gerakan  abolisionis  berpegang  pada  tiga  prinsip dasar, yaitu : 30
a. “Criminal  Justice  system  is  a  social  problem  and  its  problematic  character originates  from  the  fact  that  the  present  social  order  is  an  unjust  one. Moreover, what state and criminal justice system likes to call crime control is a plain industrially structured social control.
b. As  a  result,  the  definition  given  to  «crime»  is  questionable,  manipulative  and the  concept  of  crime  itself  has  a  clear  ideological  concept.  The  concept  of crime has no ontological dimension; it is just a social construction.
c. Consequently, state authority and its criminal justice system has no legitimacy to  punish  lawbreakers.  Criminal  justice  system  is  an  ideological  apparatus and its power to punish people has no valid justification. And prison is not the «normal» response to «crime».”
Para pelopor gerakan abolisionis, seperti Louk Hulsman, mempunyai suatu tesis, seperti  dikutip  oleh  Muladi,  yang  menyatakan  bahwa  komunikasi  diantara  para  pihak yang  terkait  dengan  kejahatan,  yaitu  korban  dan  pelaku,  dalam  suatu  pertemuan  yang diselenggarakan  akan  menghasilkan  penyelesaian  yang  lebih  baik  dan  lebih  halus dibandingkan  dengan  pemenjaraan  terhadap  pelaku.  Dalam  pertemuan  yang  tidak dipengaruhi  kekuasaan    dan  dipandu  oleh  mediator  terlatih  serta  bersifat  terbuka
Aliran  pemikiran  kritis  tidak  berusaha  untuk  menjawab  pertanyaan  apakah  perilaku  manusia  itu  bebas  atau ditentukan.  Tetapi  lebih  mengarahkan  studinya  untuk  mempelajari  proses-proses  manusia  dalam  membangun dunianya  dimana  ia  hidup.  Menurut  aliran  ini,  kejahatan  dan  penjahat  bukanlah  fenomena  yang  berdiri  sendiri sebab kedua hal itu ada karena memang dinyatakan sebagai demikian oleh masyarakat. Dalam hal ini kriminologi kritis tidak hanya mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, tetapi juga perilaku agen-agen  kontrol  sosial  dan  mempertanyakan  dijadikannya  perbuatan-perbuatan  tertentu  sebagai  kejahatan. Dalam  konteks  ini,  kriminologi  mengarahkan  kajiannya  pada  proses-proses  yang  mempengaruhi  pembentukan undang-undang  yang  menjadikan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai  kejahatan serta proses bekerjanya  hukum pidana  yang  menjadikan  orang-orang  yang  melakukan  perbuatan  tertentu  sebagai  penjahat.  (IS.  Susanto, Kejahatan Korporasi , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 6-13).
28 Aliran  atau  gerakan  perlindungan  masyarakat  ini  muncul  setelah  perang  dunia  II  sebagai  pengembangan  atas aliran  modern  hukum  pidana.  Tokoh  terkenal  dari  gerakan  perlindungan  masyarakat  ini  adalah  Filippo  Gramatica yang pada tahun 1945 mendirikan The Study Centre of Social Defence di Genoa.
29 Muladi, 1992, Lembaga Pidana Bersyarat , Alumni, Bandung, hlm. 39.
30 Rene van Swaaningen, Loc. Cit .
terhadap  kritikan,  maka  konflik  akan  lebih  mudah  diselesaikan. 31 Sejauh  mungkin penyelesaian  konflik,  termasuk  kejahatan,  dilakukan  dengan  pendekatan  hukum perdata. 32 Jadi  dalam  konteks  penanggulangan  kejahatan,  kaum  abolisionis  tidak sekedar  berbicara  mengenai  pembaharuan  hukum  pidana  tetapi  menawarkan penggantian teori dan metode penanggulangan kejahatan dengan cara-cara :
a. Decarceration atau deinstitutionalization yaitu  dengan  menghapuskan  penjara  dan menggantikannya dengan cara-cara pembinaan dan pelayanan dalam masyarakat.
b. Divertion yaitu dengan dihindarinya proses peradilan pidana secara formal terhadap pelaku  dan  menggantikannya  dengan  sistem  kelembagaan  yang  berorientasi  pada masyarakat.
c. Decategorization ,  termasuk  didalamnya  adalah delabelling dan destigmatization yaitu dengan cara menggantikan teori dan konsep tentang kejahatan.
d. Delegalization dan deformalization yaitu  dengan  cara  menemukan  sesuatu  yang baru  dalam  penyelesaian  konflik,  memperkuat  dan  memberdayakan  cara-cara penyelesaian  konflik  secara  tradisional  serta  memperkenalkan  bentuk-bentuk keadilan lain di luar sistem peradilan pidana formal.
e. Deprofessionalization yakni  dengan  cara  menggantikan  monopoli  profesional  dan kekuasaan dalam peradilan pidana, pekerja sosial dan psikiatri dengan membentuk jejaring  dalam  pengendalian  sosial,    partisipasi  publik,  tolong  menolong  dan pemberian pelayanan informal.
Dalam  uraian  sebelumnya  dikatakan,  bahwa  perkembangan  pemikiran mengenai  keadilan  restoratif  selain  dipengaruhi  oleh  gerakan  abolisionis  juga  karena munculnya  viktimologi.  Secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  viktimologi  adalah suatu  cabang  ilmu  pengetahuan  yang  mempelajari  masalah  korban. 33 Pada  awal
31 Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem peradilan Pidana , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 126.
32 Ibid.
33 Menurut  Arief  Gosita,  viktimologi  adalah  suatu  studi  yang  mempelajari  masalah  korban  serta  permasalahannya sebagai suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan social (Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan , C.V. Akademika  Pressindo,  Jakarta,  1983,  hlm.  154.).  Pendapat  yang  hampir  serupa  dengan  itu  dinyatakan  oleh  J.E. Sahetapy  yang  mengartikan  viktimologi  sebagai  ilmu  atau  disiplin  yang  membahas  permasalahan  korban  dalam segala  aspek  dan  fasetnya  (J.E.  Sahetapy, Viktimologi  :  Sebuah  Bungan  Rampai ,  Pustaka  sinar  Harapan,  Jakarta, 1987,  hal.7).  Sedangkan  Mendelsohn    mengartikan  viktimologi  sebagai  ilmu  pengetahuan  yang  bertugas  untuk meneliti korban dari sisi biologis, psikologis, dan sosiologis (dalam : Israel Drapkin, et al, 1975, Victimology D.C. Heath and Company, Massachusetts, hlm. 3).
kemunculannya,  studi  viktimologi  hanya  difokuskan  untuk  mempelajari  korban kejahatan ( special victimology ), sebagai imbangan dan wujud ketidakpuasan beberapa ahli kriminologi  terhadap  studi kejahatan  yang terlalu  memfokuskan pada sisi  pelaku ( offender oriented). 34
Pada umumnya suatu kejahatan akan menimbulkan korban pada orang/pihak lain, sehingga dalam konteks ini korban dan pelaku bagaikan dua sisi dari sebuah mata uang.  Oleh  karena  itu  dapat  dipahami  apabila  kemunculan  viktimilogi,  sebagai  suatu ilmu yang mempelajari tentang korban tersebut juga berpengaruh terhadap konsep dan teori-teori  pencegahan  kejahatan.  Konsep  dan  teori  pencegahan  kejahatan    yang semula  lebih  bersifat offender  oriented kemudian  mulai  memperhatikan  kepentingan korban  dalam  hal  itu.  Adanya  pertimbangan-pertimbangan  viktimologis  dalam  upaya pencegahan kejahatan dapat lebih memberikan rasa keadilan pada korbannya. Apabila dalam  pendekatan  retributif  sanksi  pidana  lebih  merupakan  “  pembayaran  atau penebusan “ kesalahan pelaku pada negara, maka dengan mempelajari hakikat korban dan  penderitaannya,  viktimologi  memberikan  dasar  pemikiran  untuk  menggali kemungkinan  bagi  dirumuskan  dan  diterapkannya  sanksi  yang  lebih  bersifat  “ pembayaran atau penebusan “ kesalahan  pelaku  kepada korbannya, misalnya dengan memberikan  ganti  kerugian  atau  santunan  dan  perbaikan  atas  kerusakan  yang ditimbulkan sebagai akibat tindak pidana yang terjadi. Disamping sebagai perwujudan dari tanggung jawab hukum, sanksi yang berorientasi pada pemulihan korban tersebut sedikit  banyak  juga  akan    menggugah  tanggung  jawab    moral    pelaku    terhadap korbannya. 35
34 Berkaitan dengan hal ini Hoefnagels mengatakan bahwa : “ victimology, which has become known mainly through the work of Von Hentig and Mendelsohn, has thrown ligh on “ the other side “ of criminology, vis. some of the the others-than-offenders.  It  is  an  additional  demonstration  that  criminology  must  not  remain  exclusively  “  criminal- centered “, if the reality of relationships is to be preserved. ( G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology : An Inversion of The Concept of Crime, Kluwer-Deventer, Holland, 1973, hal. 62). Sedangkan menurut IS. Susanto studi  terhadap  pelaku  kejahatan  dalam  kriminologi,  terutama  dalam  kriminologi  positivis,  dengan  tujuan  untuk mencari  sebab-sebab  orang  melakukan  kejahatan,  dalam  perkembangannya  lalu  diperluas  dengan  studi  tentang korban  kejahatan.  Studi  tentang  korban  ini  kemudian  berkembang  cukup  pesat  dan  munculah  viktimologi.  (IS. Susanto, Kriminologi (diktat kuliah), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, hlm. 11).
35 Berkaitan  dengan  hal  ini  PBB  melalui United  Nation  Declaration  of  Basic  Principles  of  Justice  for  Victims  of Crime  and  Abuse  of  Power ,  tanggal  15  Desember  1985,    menghimbau  anggota-anggotanya  untuk  memperhatikan korban  kejahatan  dengan  cara  memberikan  pelayanan  yang  adil  dalam  proses  peradilan.  Termasuk  dalam  hal  ini adalah  memperjuangkan  restitusi  dan  kompensasi  serta  memberikan  bantuan,  baik  material,  medis,  psikologis maupun sosial melalui lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.
Untuk dapat memberikan gambaran  yang lebih terperinci mengenai keadilan restoratif, berikut ini dikutip pendapat beberapa orang ahli tentang hal tersebut : 1. Tony F. Marshall
Menurut  Tony  F.  Marshall,  keadilan  restoratif  adalah  suatu  pendekatan  untuk memecahkan  masalah  kejahatan  diantara  para  pihak,  yaitu  korban,  pelaku,  dan masyarakat,  dalam  suatu  relasi  yang  aktif  dengan  aparat  penegak  hukum. 36 Selanjutnya  dikatakan  bahwa  untuk  memecahkan  masalah  kejahatan  tersebut, keadilan restoratif mempergunakan asumsi-asumsi sebagai berikut :
a. Sumber dari kejahatan adalah kondisi dan relasi sosial dalam masyarakat;
b. Pencegahan  kejahatan  tergantung  pada  tanggung  jawab  masyarakat  (termasuk pemerintah lokal dan pemerintah pusat dalam kaitannya dengan kebijakan sosial pada  umumnya)  untuk  menangani  kondisi-kondisi  sosial  yang  dapat menyebabkan terjadinya kejahatan;
c. Kepentingan  para  pihak  dalam  penyelesaian  kasus  kejahatan  tidak  dapat diakomodasi  tanpa  disediakannya  fasilitas  untuk  terjadinya  keterlibatan  secara personal;
d. Ukuran  keadilan  harus  bersifat  fleksibel  untuk  merespon  fakta-fakta  penting, kebutuhan personal, dan penyelesaian dalam setiap kasus;
e. Kerjasama  diantara  aparat  penegak  hukum  serta  antara  aparat  dengan masyarakat  dianggap  penting  untuk  mengoptimalkan  efektifitas  dan  efisiensi cara penyelesaian kasusnya.
f. Keadilan  dicapai  dengan  prinsip  keseimbangan  kepentingan  diantara  para pihak. 37
2.  Donald J. Schmid
Menurut  Donald  J.  Schmid,    keadilan  restoratif  adalah  suatu  sistem  atau  praktek yang menekankan pada upaya untuk menyembuhkan penderitaan akibat dari adanya pelanggaran  hukum. 38 Dengan  demikian,  dalam  keadilan  restoratif,  para  pihak (pelaku,  korban,  dan  masyarakat)  didorong  untuk  membuat  keputusan  secara
36 Tony F. Marshall, Loc . Cit.
37 Ibid.
38 Donald J. Schmid, Restorative Justice:A New Paradigm for Criminal Justice Policy , http://www.austlii.edu.au/au/journals , diakses 6 Juni 2017.
kolektif  tentang  bagaimana  caranya  menyembuhkan  atau  memperbaiki  kerusakan akibat dari suatu tindak pidana. 39

## 2. John Braithwaite
Secara singkat John Braithwaite memberikan pengertian keadilan restoratif sebagai pemulihan  korban. 40 Selanjutnya  dikatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan pemulihan korban tersebut terdiri dari :
”a. Restore property loss;
b. Restore injury;
c. Restore sense of security;
d. Restore dignity;
e. Restore sense of empowerment;
f. Restore deliberative democracy;
g. Restore harmony based on a feeling that justice has been done;
h. Restore social support. ” 41

## 4. Mark Umbreit
Meskipun  tidak  secara  tegas  menyebutkan  pengertiannya,  menurut  Mark  Umbreit, keadilan  restoratif  merupakan  suatu  cara  pemikiran  atau  pemahaman  mengenai kejahatan dan viktimisasi  yang sangat  berbeda dibanding dengan paham  retributif. 42 Pada    paham    retributif,  negara  dianggap  sebagai  pihak  yang  paling  dirugikan ketika  kejahatan  terjadi.  Oleh  karena  itu,  dalam  proses  pemidanaan,  korban  dan pelaku ditempatkan pada peran serta posisi yang pasif. Sedangkan dalam pandangan keadilan restoratif, kejahatan dipahami sebagai konflik antar individu. Oleh karena itu, mereka  yang terkait  lebih langsung dengan terjadinya kejahatan,  yaitu korban, pelaku dan masyarakat,  harus diberi  kesempatan  untuk  secara aktif terlibat  dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. 43
Sebagai  suatu  pemikiran  yang  dimunculkan  untuk  menentang  pendekatan retributif  dalam  penggunaan  hukum  pidana  guna  penanggulangan  tindak  pidana, prinsip-prinsip  yang  dikemukakan  oleh  keadilan  restoratif  berbeda  dengan  prinsip-
39 Ibid.
40 John  Braithwaite,  Restorative  Justice  and  Better  Future, http://www .  aic.gov.au/rjustice/other.html ,  diakses  21 Agustus 2017.
41 Ibid.
42 Mark  Umbreit, Restorative  Justice  Through  Victim-Offender  Mediation  :  A  Multi-Site  Assessment , http://www.wcr.sonoma.edu/v1n1/umbreit.html , diakses 21 Agustus 2017.
43 Ibid.
prinsip  yang  dikemukakan  dalam  keadilan  retributif.  Berikut  ini  paparannya  seperti yang dikemukakan oleh para ahli :
1.  Howard Zehr
Howard  Zehr,  seperti  yang  dikutip  oleh  Mark  Umbreit,  menjelaskan  perbedaan prinsip-prinsip  dalam  keadilan  restoratif  dengan  prinsip-prinsip  dalam  keadilan retributif dengan paparan sebagai berikut :
Keadilan Retributif Keadilan Restoratif Kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran thd (hukum) negara Kejahatan  didefinisikan  sebagai pelanggaran antar perseorangan Fokusnya adalah penentuan kesalahan  dan  melihat  ke  belakang (pada  apa  yang  telah  diperbuat pelaku) 44 Fokusnya adalah pemecahan masalah,  penentuan  tanggung jawab dan kewajiban serta melihat ke masa depan Posisi  para  pihak  saling  berlawanan dan menekankan pada proses hukum Posisi  para  pihak  adalah  untuk berdialog  dan  menekankan  pada proses negosiasi Mengenakan penderitaan untuk pemidanaan dan pencegahan Restitusi  sebagai  sarana  untuk memperbaiki kedua belah pihak; tujuannya adalah untuk rekonsiliasi/pemulihan Keadilan  diberi  pengertian  secara kaku menurut hukum Keadilan  didefinisikan  menurut hak yang muncul karena keterkaitannya dengan pihak lain Kejahatan  dilihat  sebagai  konflik antara individu melawan negara Kejahatan dilihat sebagai konflik antar individu Penderitaan warga masyarakat (korban) digantikan dengan penderitaan  warga  masyarakat  yang lain (pelaku) Perbaikan  atau  pemulihan  pada kerusakan/penderitaan warga masyarakat Masyarakat  tidak  terlibat  secara aktif  dalam  proses  hukum  karena sudah diwakili oleh negara. Masyarakat  sebagai  fasilitator dalam proses pemulihan Mendorong  (semangat  )  persaingan dengan  mengedepankan  nilai-nilai individualistik Mendorong semangat saling tolong menolong Penyelesaian konflik dilakukan oleh  Dalam upaya pemecahan
44 Mengenai hal ini juga dikatakan oleh Michael Cavadino dan James Dignan sebagai berikut : “ retributivism looks backwards  in  time,  to  the  offence.  It  is  the  fact  that  the  offender  has  committed  a  wrongful  act  which  deserves punishment, not the future consequences  of the punishment, that is important to the retributist. (Michael Cavadino and James Dignan, 1992, The Penal System : An Introduction , SAGE Publications, California,  hlm. 38).
negara kepada  pelaku  (korban diabaikan dan pelaku bersifat pasif) masalah,  peran  korban  dan pelaku  diakui  (hak/kepentingan korban diakui dan pelaku didorong bertanggung jawab untuk memenuhinya) Pertanggungjawaban pelaku diwujudkan dengan pemidanaan Pertanggungjawaban pelaku diberi  pengertian  sebagai  akibat yang  disadari  dari  perbuatan salahnya  dan  pelaku  dibantu untuk  memutuskan  bagaimana segala sesuatunya dibuat menjadi baik kembali Perbuatan salah hanya diberi batasan  menurut  hukum  dengan mengabaikan  dimensi  moral,  sosial, ekonomi atau politik Perbuatan  salah  dipahami  dalam keseluruhan  konteksnya,  baik moral, ekonomi, dan politik Pertanggungjawaban pelaku diberikan kepada negara dan masyarakat secara abstrak Pertanggungjawaban pelaku ditujukan kepada korban Reaksi  terhadap  konflik  difokuskan pada  perbuatan  pelaku  yang  telah lalu Reaksi terhadap konflik difokuskan pada penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku Stigma kejahatan tidak dapat dihilangkan Stigma kejahatan dapat dihilangkan  melalui  tindakan pemulihan Tidak  ada  dorongan  (terhadap pelaku) untuk menyesali perbuatannya dan  (terhadap korban) untuk mengampuni pelaku Munculnya penyesalan pada pelaku  dan  pengampunan  dari korban dimungkinkan Penyelesaian konflik tergantung/didominasi  pada  aparat penegak hukum Penyelesaian  konflik  dilakukan dengan  melibatkan  para  pihak (korban, pelaku, dan masyarakat) 45

## 2. Mark Umbreit
Menurut  Mark  Umbreit  keadilan  restoratif    berpijak  pada  prinsip-prinsip  sebagai berikut :
a. Keadilan  restoratif  lebih  terfokus  pada  upaya  pemulihan  bagi  korban  daripada pemidanaan terhadap pelaku.
45 Mark Umbreit, Loc. Cit.
b. Keadilan  restoratif  menganggap  penting  peranan  korban  dalam  proses  peradilan pidana.
c. Keadilan  restoratif  menghendaki  agar  pelaku  mengambil  tanggung  jawab langsung kepada korban.
d. Keadilan restoratif mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pertanggungjawaban pelaku dan mengusulkan suatu perbaikan yang berpijak pada kebutuhan korban dan pelaku.
e. Keadilan restoratif menekankan pada penyadaran pelaku untuk mau  memberikan ganti  rugi  sebagai  wujud  pertanggungjawaban  atas  perbuatannya  (apabila mungkin), daripada penjatuhan pidana.
f. Keadilan  restoratif  memperkenalkan    pertanggungjawaban  masyarakat  terhadap kondisi  sosial yang ikut mempengaruhi  terjadinya  kejahatan. 46
Bertitik  tolak  dari  pendapat  para  ahli  di  atas  maka  dapat  dikatakan  bahwa sanksi pidana yang dirumuskan dan dijatuhkan dalam hukum pidana yang dibangun atas dasar  paradigma  restoratif  haruslah  sanksi  yang  bersifat  rehabilitatif.  Sanksi  pidana yang  dirumuskan  dan  dijatuhkan  dalam  hukum  pidana  yang  dibangun  atas  dasar paradigma  restoratif  juga  tidak  bertujuan  untuk  membalas  pelaku  tindak  pidananya. Sanksi yang restoratif adalah sanksi yang dapat menggugah rasa tanggung jawab pelaku terhadap penderitaan yang dialami korban akibat dari perbuatannya. sanksi pidana yang dirumuskan  dan  dijatuhkan  dalam  hukum  pidana  yang  dibangun  atas  dasar  paradigma restoratif  adalah  sanksi  yang  memperhatikan  kebutuhan  pelaku  untuk  menebus
46 Mark Umbreit, Encyclopedia of Crime and Justice :Second Edition (Editor in Chief : Joshua Dessler), Macmillan Reference,  Gale  Group,  USA,  2002,  hal.  1334 . Mengenai  pendapat  dari  Mark  Umbreit  ini  lihat  juga  dalam  : Katherine  Beckett  and  Theodore  Sasson, The  Politics  of  Justice:Crime  and  Punishment  in  America  (Second Edition) , SAGE Publications, California, 2004,  hlm. 196. (Laurence M. Newell  menyebut prinsip-prinsip  keadilan restorative  ini  dengan  istilah  “  firman  “  sebagai  berikut  : THE  TEN  COMMANDMENTS  OF  RESTORATIVE JUSTICE is : 1. You will focus on the harms of crime rather than the rules that have been broken; 2. You will be equally concerned about victims and offenders, involving both in the process of justice; 3. You will work toward the restoration  of  victims,  empowering  them  and  responding  to  their  needs  as  they  see  them;  4.  You  will  support offenders while encouraging them to understand; accept, and carry out their obligations; 5. You will recognise that while  obligations  may  be  difficult  for  offenders,  they  should  not  be  intended  as  pain;  6.  You  will  provide opportunities  for  dialogue,  direct  or  indirect,  between  victim  and  offender  as  appropriate;  7.  You  will  find meaningful ways to involve the community and to  respond to the community bases of crime; 8. You will encourage collaboration  and  reintegration  rather  than  coercion  and  isolation;  9.  You  will  be  mindful  of  the  unintended consequences  of  your  actions  and  programs;  10.  You  will  show  respect  to  all  parties  -  victims,  offenders,  justice colleagues . (Laurence M. Newell, A Role for ADR in the Criminal Justice System? , http://www.aic.gov.au/rjustice/newell/ presentation.pdf ), diakses 6 Juni 2017.
kesalahannya,  sanksi  yang  mempertimbangkan  kebutuhan  korban  untuk  pulih  dari penderitaannya,  dan  sanksi  yang  mempertimbangkan  kepentingan  negara  untuk menjaga/memelihara ketentraman dalam hidup bermasyarakat.
Disamping  itu  proses  penyelesaian  perkara  pidana  yang  dilakukan  berdasar sistem hukum yang berbasis paradigma restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan  para  pihak  yang  secara  riil  terlibat  atau  berkaitan  dalam  peristiwa  pidana tersebut.  proses  penyelesaian  perkara  pidana  yang  dilakukan  berdasar  sistem  hukum yang  berbasis  paradigma  restoratif  juga  membuka  ruang  yang  luas  bagi  keterlibatan pihak-pihak  lain  yang  dianggap  juga  berkepentingan  dengan  terselesaikannya  konflik (baca:  perkara  pidana)  tersebut.  Dalam  proses  penyelesaian  ini  para  pihak  akan berhadap-hadapan  secara  sejajar  sehingga  diharapkan  dapat  mendukung  tercapainya keadilan substantif.

## D. Penutup
Bertitik tolak dari uraian pada bab pembahasan di atas, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenis  sanksi  pidana  yang  dapat  dirumuskan  dan  dijatuhkan  sesuai  dengan  paradigma keadilan  restoratif  adalah  sanksi  yang  tidak  bertujuan  untuk  melakukan  pembalasan terhadap  pelaku  kejahatan  tetapi  jenis  sanksi  yang  dapat  menggugah  tanggung  jawab pelaku  terhadap  penderitaan  korban  atau  sanksi  yang  bertujuan  untuk  memulihkan penderitaan korban, misalnya: sanksi ganti rugi.
2. Proses  penyelesaian  kejahatan  yang  sesuai  dengan  paradigma  keadilan  restoratif  adalah proses penyelesaian kejahatan yang melibatkan  pelaku, korban dan masyarakat.

## Daftar Pustaka

## Buku
Algra,  NE,  1983, Mula  Hukum  :  Beberapa  Bab  Mengenai  Hukum  dan  Ilmu  Hukum  Untuk Pendidikan  Hukum  Dalam  Pengantar  Ilmu  Hukum (terjemahan  oleh  :  JCT. Simorangkir), Binacipta, Bandung.
Arief,  Barda  Nawawi,  1996 Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Barnett,  Randy  E,  III  eds,  1977, Assesing  the  Criminal  Restitution  and  the  Legal  Process , Ballinger Publishing, Cambridge.
Bentham,  Jeremy,  2006, Teori  Perundang-Undangan  :Prinsip-Prinsip  Legislasi,  Hukum Perdata  dan  hokum  Pidana (diterjemahkan  oleh  Nurhadi),  Nusamedia  dan  Nuansa, Bandung.
Brody, David C, 2001,  James A. Acker, and Wayne A. Logan, Criminal Law , Jones & Bartlett Publishers, Boston.
Cavadino,  Michael,  et  al,  1992, The  Penal  System  :  An  Introduction ,  SAGE  Publications, California.
Cornwell,  David  J,  2008, Criminal  Punishment  and  Restorative  Justice :  Past,  Present  and Future Perspective , Waterside Press, Winchester, UK.
Denzin,  N.K,  1994, Introduction  ti  Entering  the  Field  of  Qualitative  Research (dalam  N.  K. Denzin  and  Y.S.  Lincoln  (eds), Handbook  of  Qualitative  Research ,  sage  Publication, London.
Drapkin, Israel, et al, 1975, Victimology D.C. Heath and Company, Massachusetts.
Gerber, Rudolph J, et al, 1970, Philosophy of Punishment (dalam : The Sociology of Punishment , John Wiley and Sons Inc., New York.
Gosita, Arief, 1983, Masalah Korban Kejahatan , C.V. Akademika Pressindo, Jakarta.
Hoefnagels,  G.  Peter,  1973, The  Other  Side  of  Criminology  :  An  Inversion  of  The  Concept  of Crime, Kluwer-Deventer, Holland.
Hulsman,  LHC,  1988, Selamat  Tinggal  Hukum  Pidana  !  Menuju  Swa  Regulasi (diterjemahkan oleh : Wonosusanto), Forum Studi Hukum Pidana, Surakarta.
Kant,  Immanuel,  1964, The  Doctrine  of  Virtue (translate  by  MJ.  Gregor),  University  of Pennsylvania Press, Pennsylvania.
Marpaung, Leden, 2005, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta.
Moore,  Michael.  S,  2002, Retributism (  dalam  Encyclopedia  of  Crime  and  Justice  :  Second Edition (Editor in Chief : Joshua Dessler), Macmillan Reference, Gale Group, USA. Muladi, 1992, Lembaga Pidana Bersyarat , Alumni, Bandung.
---------, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Neuman, W.L, 1991, Social Research Methods , Allyn and Bacon, London.
Ohoitimur,  Yong,  1997, Teori  Etika  Tentang  Hukuman  Legal ,  PT.  Gramedia  Pustaka  Tama, Jakarta.
Pincoffs,  Edmund  L,  1975, Classical  Retributivism ,  (dalam  :  Joel  Feinberg  and  Hyman  Gross, Philosophy of Law , Wadsworth Publishing Company Inc, Belmont, California.)
Sahetapy, J.E, 1987, Viktimologi : Sebuah Bungan Rampai , Pustaka sinar Harapan, Jakarta. Salman, Otje, 2007, Teori Hukum , Refika Aditama, Bandung.
Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi  Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Susanto, IS, 1995, Kejahatan Korporasi , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Wilardjo, Liek, 1990, Realita dan Desiderata , Duta Wacana University Press.

## Lain-lain
Indarti, Erlyn, 2000,  Paradigma : Jati Diri Cendikia, Makalah disampaikan pada Diskusi Ilmiah Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1 November 2000. Mudzakkir,  Viktimologi  :  Studi Kasus  di  Indonesia, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI Tahun 2005, Surabaya, 14-16 Maret 2005.
Internet
Eric  Hoffer, Retributive    and  Restorative  Justice:  "Retribution  means  we  eventually  do  to ourselves what we do to others” , http://www.homeoffice.gov.UK/rds/prg pdf/crrs 10.pdf.
Laurence  M.  Newell, A  Role  for  ADR    in  the  Criminal  Justice  System  ? , http://www.aic.gov.au/rjustice/newell/ presentation.pdf .
Melani, Restorative Jusice, Kurangi Beban LP , http://www.kompas.com/kompas- cetak/0601/23/opini/2386329.htm ).
Mirko  Bagaric  and  Kumar  Amarasekara, The  Errors  of  Retributivism ,  dalam  http://www. Austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/aujournals/UNSWL3/1999/6html?query=papers.
Rene van Swaaningen, What is Abolitionism?,
http://www.inventati.org/apm/abolizionismo/libri27.php?step=07 ).
Robert  Browning, The  History  and  Philosophy  of  Punishment  and  Penology  :  To  Man  alone, torture and death is Amusing in Itself , http://www.yellow pigs.net/philosophy/punishment.
Schmid,  Donald  J,  Restorative  Justice  :  A  New  Paradigm  for  Criminal  Justice  Policy, http://www.austlii.edu.au/au/journals , diakses 6 Juni 2017.
Sri Wiyanti Eddyono, Keadilan Untuk Perempuan Korban, Kompas ,  17 Desember 2007.