## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)   500-515   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5236
Analisis Yuridis Tentang Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita Sebagai Istri Kedua: Studi Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA/Sel
Nuh Ansa Dalimunthe 1 , Milhan 2
1,2, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ansanuh664@gmail.com 1 , milhan@uinsu.ac.id 2

## ABSTRAK
This  study  aims  to  analyze  the  decision  of  the  Religious  Court  Number 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel  regarding  the  application  for  polygamy  permit  with  the  second prospective wife a Civil Servant (PNS). This study is conducted to find out the basis for the judge's consideration  of  granting  the  application.  Whereas  as  in  Government  Regulation  Number  45  of 1990 Article 4 paragraph (2) does not allow female civil servants to become the second, third and fourth  wives.  This  research  is  a  type  of  qualitative  research  with  a  normative  juridical  approach that uses a statute approach, case approach, and literature approach. The primary data sources of this research are the Religious Court Decision 0085/Pdt,G/2019/PA.Sel, Marriage Law Number 1 of 1974, Government Regulation Number 45 of 1990 amending Government Regulation Number 10 of 1983, and the Compilation of Islamic Law (KHI). The results of this study indicate that the judge in exploring and adjudicating this case made ijitihad  which granted a polygamy permit application with a prospective Civil Servant wife. The judge prioritized the principle of public justice as intended by  Article  5  of  Law  Number  48  of  2009  concerning  Judicial  Power.  The  panel  of  judges  also emphasized the morality aspect in which the applicant was allowed to marry (Polygamy). Because mutual love is difficult to separate, and the second wife candidate attaches a letter to bear the risk in Decision Number 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel.
Keywords: Polygamy, Juridical Analysis of Judges' Considerations, Female Civil Servants

## ABSTRAK
Studi  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  putusan  Pengadilan  Agama  Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel  terkait  permohonan  izin  poligami  dengan  calon  isteri  kedua  seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).  Kajian ini dilakukan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim mengabulkan  permohonan  tersebut.  Sedangkan  sebagai  mana  di  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tidak memperbolehkan PNS wanita menjadi isteri kedua, ketiga  dan  keempat.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan yuridis  normatif  yang  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ), pendekatan  kasus  ( case  approach ),  dan  pendekatan  kepustakaan.  Sumber  data  primer  dari penelitian  ini  berupa  Putusan  Pengadilan  Agama  0085/Pdt,G/2019/PA.Sel,  Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983,  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menggali dan mengadili perkara ini melakukan ijitihad yang mengabulkan permohonan izin poligami dengan calon isteri Pegawai Negeri Sipil.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Hakim mengedepankan asas keadilan masyarakat sebagaimana maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Majelis  hakim  juga  menitik  beratkan pada  aspek  moralitas  yang  mana  pemohon  diizinkan  untuk  menikah  (Poligami).  Karena  saling mencintai  sukar  dipisahkan,  dan  calon  isteri  kedua  melampirkan  surat  menanggung  resiko dalam Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel.
Kata Kunci : Poligami, Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim, Pegawai Negeri Sipil Wanita

## PENDAHULUAN
Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang    Nomor 1  tahun  1974,  Perkawinan  adalah ikatan  lahir  dan  batin antara  seseorang  pria  dengan  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Pengertian poligami adalah memiliki istri lebih dari satu orang pada satu waktu. Namun pada kehidupan masyarakat diartikan sebagai istilah perkawinan antara suami dengan lebih dari satu (1) istri dalam waktu yang sama (Zubaedah, 2005). Dalam alasan poligami  pada  dasarnya  seorang  pria  hanya  diperbolehkan  memiliki  satu  orang  istri. Seorang  suami  yang  ingin  melakukan  poligami  diperbolehkan  bila  diizinkan  oleh beberapa pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Undang- Undang). Pengadilan Agama memberikan izin untuk poligami berdasarkan pada pasal 4 ayat  (2)  UU  Perkawinan,  seperti  berikut  ini  :  “Pengadilan  Agama  memberikan  izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : a. istri tidak dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai  istri,  b.  istri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit yang tidak dapat di sembuhkan, c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.”
Pengertian Pegawai Negeri Sipil berdasrkan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, pada pasal 1 angka 1 yaitu : setiap warga Negara republic Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas suatu  jabatan  negeri  atau  diserahi  tugas  Negara  lainnya  dan  digaji  berdasarkan peraturan  perundang-undang  yang  berlaku.  Aturan  poligami  juga  terdapat  dalam beberapa peraturan pemerintah untuk kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan tersebut mengatur bahwa “PNS yang akan berpoligami harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat” sebelum ia mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama. Izin dapat  diberikan  oleh  pejabat  jika  telah  memenuhi  salah  satu  “syarat  alternative  dan ketiga syarat kumulatif (Saipudin, 2019).” Dalam PP dinyatakan bahwa “PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat” dan “PNS  perempuan  tidak  diizinkan untuk  menjadi  istri  kedua/ketiga/keempat  (Undang- Undang).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Permintaan  izin  bagi  PNS  pria  tersebut  diajukan  secara  tertulis  dengan mencantumkan alasan lengkap sebagai dasar permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.  Bila  dibandingkan  aturan  poligami  yang  mengikat  PNS  di  Indonesia,  dengan aturan  poligami  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  tampak  agak  sedikit  ketat  dan sempit  (Tollabi,  2013).  Perizinan  adalah  pemberian  legalitas  kepada  seseorang  atau pelaku  usaha/  kegiatan  tertentu,  baik  dalam  bentuk  izin  maupun  tanda  daftar  usaha. Izin  ialah  salah  satu  instrument  yang  paling  banyak  digunakan  dalam  hukum administrasi  untuk  mengemudikan  tingkah  laku  para  warga.  Selain  itu  juga  dapat diartikan sebagai di spensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.
Adapun kasus permohonan izin poligami yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil sebagai  calon  istri  kedua  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Selong,  yang  di  dalam  perkara Nomor  0085/Pdt.G/2019/PA/Sel,  Bahwa  pemohon  hendak  menikah  lagi  (poligami) dengan  seorang  perempuan  yang  berstatus  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).  dan pengadilan  Agama  selong  mengabulkan  atau  memberikan  izin  berpoligami,  dengan mengajukan  surat  menanggung  resiko,  berdasarkan  peraturan  pemerintah  Nomor  45 tahun 1990, Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, pada pasal 1 yang merubah ketentuan pasal 04 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983,  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  Wanita  tidak  di  izinkan menjadi  istri,  kedua,ketiga  atau  keempat,  dan  Hakim  mengenyampingkan  pasal tersebut.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian dalam kajian ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan- bahan  Pustaka (Mukhtar,  2010)dan  mendasarkan  analisisnya  pada  peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan dengan isu permasalahan hukum yang menjadi  focus  penelitian  (Korenlius,  2012).  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, menjelaskan  bahwa  jenis  penelitian  hukum  normatif  atau  kepustakaan  meliputi penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  terhadap  sistematika  hukum,  terhadap sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal  penelitian  perbandingan  hukum  dan  penelitian sejarah hukum
penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan (statue approach) dan  pendekatan  kasus (case  approach), yaitu  pendekatan  yang  dilakukan dengan  menelaah  kasus-kasus  berhubungan  dengan  isu  yang  dihadapi  yang  telah menjadi  putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dalam  perkara permohonan izin poligami  PNS (Pegawai Negeri Sipil) (Fauza, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Poligami  pada  dasarnya  tearsusun  dari  dua  kata,  yaitu poli (banyak  dan gami (istri),  maka  dapat  kita  artikan  secara  etimologi,  poligami  tersebut  adalah  beristri

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
banyak.  Sedangkan  secara  terminology,  poligami  adalah  seorang  laki-laki  mempunyai lebih  dari  satu  Istri.  Yang  mana  dasar  Bahasa  tersebut  yang  berasal  dari  yunani  ( poli atau polos ) yang artinya banyak dan kata ( gamein atau gamos ) yang berarti kawin atau perkawinan (Machali, 2015).
Poligami  adalah  perkawinan  yang  salah  satu  pihak  (suami)  yang  mengawini lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan, artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan  suami  tidak  di  ceraikan  tetapi  masih  masih  sah  menjadi  istrinya.  Orang yang melakukan ini disebut poligami, selain poligami dikenal  dengan istilah  poliandri. Adapun poliandri adalah bentuk perkawinan yang salah satu pihak (istri) memiliki lebih dari  satu  suami  pada  waktu  yang  bersamaan.  Akan  tetapi  poliandri  tidak  banyak  di peraktekkan  dibandingkan  dengan  poliandri,  praktek  poligami  lebih  banyak  di peraktekkan  dalam  kehidupan.  Poliandri  hanyak  dapat  pada  suku-suku  tertentu  saja, seperti pada Tuda dan beberapa suku di Tibet (Miftahuddin, 2020).
Poligami dalam islam mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan-batasan  hanya  sampai  dengan  empat  wanita  (istri).  Namun,  ada  pulak  yang memahami  ayat  tentang  poligami  dengat  batasan  lebih  dari  empat  atau  bahkan  lebih dari  Sembilan  Istri.  Perbedaan  ini  disebabkan  pada  perbedaan  dalam  memahami  dan menafsirkan QS. An-Nisa:3 sebagai dasar penetapan hukum poligami. Poligami dengan batasan empatnya lebih didukung oleh bukti sejarah. Karena Nabi melarang menikahi wanita lebih dari empat orang.
Poligami  hal  yang  merupakan  mubah  (boleh)  di  lakukan  untuk  yang  mampu bukan  wajib.  Maka  dari  itu  poligami  bagi  orang  yang  membutuhkan  boleh melakukannya, apabilah keadaan nya boleh berubah, boleh ia tidak berpoligami. Dalam Al-Qur’an telah disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 3
َب ُر َو  َثٰـَلُث َو  ٰىَىۡثَم ِءۤاَسِّىلٱ َهِّم مُكَل  َباَط اَم ۟اىُحِكوٲَف  ٰىَمٰـَتَیۡلٱ یِف ۟اىُطِسۡقُت  الََّأ  ۡمُتۡف ِخ  ۡنِإ َو َعٰـ ٰ َٰىَف ۟اىُلِدۡعَت  الََّأ  ۡمُتۡف ِخ  ۡنِئَف اَم  ۡوَأ ًةَد ِح⁠
ٰ َٰذ  ۡۚۡمُكُىٰـَمۡیَأ  ۡتَكَلَم ۟اىُلىُعَت  الََّأ  ٰۤىَوۡدَأ  َكِل⁠
Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan  yang  yatim  (bila  mana  kamu  mengawininya),  Maka  kawinilah  Wanita- wanita (lain) yang kamu senangi : dua,tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Depag, 2023)
Ayat ini memiliki makna yang luas yaitu; perkawinan yang dianjurkan,seorang pria boleh menikahi perempuan yang dia senangi dua, tiga dan empat. Menikah dengan seorang adalah jumlah minimal dan menikahi empat wanita adalah merupakan batasan maksimal.  Menurut  ulama  poligami  harus  mampu  memberikan  nafkah  untuk  istrinya, apabila ia tidak mampu maka tidak boleh untuk berpoligami karena beristri lebih dari satu tentunya menanbah beban menafkahi keluarga (Armia, 2020).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Menurut  pandangan  Wahbah  Zuhaily  di  dalam  kitabnya  Al-Tafsir  Al-Munir bahwa seorang suami di perkenankan untuk melakukan poligami kalua ia bisa berbuat adil  kepada  isteri-isterinya.  Akan  tetapi,  seandainya  ia  tidak  bisa  atau  bahkan  tidak mampu  untuk  berbuat  adil  terhadap  isteri-isterinya,  makan  islam  tidak memperbolehkannya    untuk  berpoligami.  Senada  dengan  dengan  Zuhaily,  Amir Syarifuddin mengatakan bahwa ayat tersebut memberikan beberapa batasan. Pertama , batasa  maksimal  empat  orang  isteri,  dan  kedua,  hanya  boleh  dilakukan  bila  mampu berlaku adil. Kalua tidak terpenuhi syarat tersebut dilarang melakukan poligami.
Syariat  islam  memperbolehkan  poligami  dengan  batasan  sampai  empat  orang dan  mewajibkam  berlaku  adil  kepada  mereka,  baik  dalam  urusan  pangan,  pakaian, tempat  tinggal,serta  lainya  yang  bersifat    kebendaan  tampa  membedakan  isteri  yang kaya deangan isteri yang miskin, yang bersal  dari keturunan yang tinggi dengan yang rendah  dari  golongan  bawah.  Bila  suami  khwatir  berbuat  zolim  dan  tidak  mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia di haramkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhuinya    hanya  tiga  maka  baginya  haram menikahi  dengan  empat orang,  jika  ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami (Surjanti, 2018).
Pada  dasarnya  dalam  undang-undang  perkawinan  No.  1  tahin  1974  menganut adanya  asa  monogamy  dalam  perkawinan.  Hal  ini  disebutkan  dengan  jelas  dan  tegas dalam  pasal  3  ayat  1  yang  menyebutkan  “Pada  asasnya  seoarang  peria  hanya  boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Akan tetapi asas monogamy dalam UU perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat  pengarahan  pada  pembentukan  perkawinan  monogamy  dengan  mempersulit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Ini dapat  diambil  argument  yaitu  jika  perkawinan  poligami  ini  dipermudah  maka  setiap laki-laki  yang  sudah  beristeri  maupun  yang  belum  tentau  akan  beramai-ramai  untuk melakukan  poligami  dan  ini  tentunya  akan  sangan  merugikan  pihak  perempuan  juga anak-anak yang akan dilahirkannya nanti di kemudian hari.
Dengan  adanya  bunyi-bunyi  pasal  yang  memperbolehkan  untuk  berpoligami kendatipun  dengan  alasan-alasan  tertentu.  Jelaslah  bahwa  asas  yang  dianut  oleh Undang-Undang  perkawinan  sebenarnya  bukan  asas  monogamy  mutlak  maelaikan monogamy  terbuka.  Poligami  di  tempatkan    pada  status  hukum  darurat  ( emergency law ),  atau  dalam  keadaan  luar  biasa  ( extra  ordinary  circumstance ).  Disamping  itu lembaga  poligami  tidak  semata-mata  kewenangan  punuh  suami  tetapi  atas  dasar  izin dari hakim (pengadilan), seperti yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2).
Dengan ayat ini jelas sekali UU Perkawinan telah melibatkan pengadilan Agama sebagai  institusi  yang  cukup  penting  untuk  mengabsahkan  kebolehan  poligami  bagi

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
seorang  suami,  tampaknya  alasan-alasan  yang  dijadikan  dasar  mengajukan  poligami bernuansa  fisik  kecuali  alasan  yang  ketiga.  Namun  demikian  ternyata  UU Perkawinan juga  memuat  syarat-sayarat  untuk  kebolehan    poligami  seperti  yang  termuat  dalam pasal 5 ayat (1).
Untuk membedakan persyaratan yang ada dipasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 disebut dengan pesyaratan  alternative yang artinya salah satu harus ada untuk  dapat mengajukan  permohonan  poligami.  Sedangkan  pasal  5  adalah  persyaratan    kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi seumi yang melakukan poligami.
Pegawai  negeri  terdiri  dari  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  dan  anggota  Tentara Nasional  Indonesia  dan  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (  UU  No.  43 Tahun  1999).  Pegawai  negeri  sipil  (PNS)  adalah  setiap  warga  negara  RI  yang  telah memenuhui  syarat  yang  telah  ditentukan,  diangkat  oleh  pejabat  yang  berwenang  dan diseraih tugas dalam suatu jabatan negara, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangn-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999).
Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari :
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat PNS  adalah  pegawai  yang  berkerja  sama  pada  depertemen,  lembaga  pemerintah non  depertemen,  kesekretariatan  lembaga  tertinggi  negara,  instasi  vartikal di  daerah- daerah  dan  kepanitraan  pengadilan.  Juga  pegawai  yang  berkerja  pada  perusahaan jawatan misalnya perusahan jawatan kereta api, pegadaian dan lain-lain. Pegawai yang diperbantukan  atau  dipekerjakan  pada  pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah Kabupaten/kota.  Juga  pegawai  yang  berdasarkan  suatu  peraturan  perundangn- undangan  dan  diperbantukan  atau  diperkerjakan  pada  badan  lain  seperti  perusahaan umum, yayasan dan lainnya serta yang menyelenggarakan tugas negara misalnya hakim pada pengadilan negeri/pegadilan tinggi dan lai-lain.
2. Pegawai negeri sipil (PNS) Daerah PNS  daerah  diangkat  dan  bekerja  pada  Pemerintah  daerah  Otonom  baik  pada Pemerintah Provensi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Pegawai negeri sipil (PNS) lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah Masih dimungkinkan adanya PNS lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah,  misalnya  kepala-kepala  kelurahan  dan  pegawai  negeri  di  kantor  sesuai dengan UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undangn-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Berdasarkan  uraian-uraian  diatas  padat  disimpulkan  bahwa  yang menyelenggarakan tugas-tugas negara atau pemerintahn adalah pegawai negeri, karena

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
kedudukan  pegawai  negeri  merupakan  tulang  punggung  pemerintah  dalam  proses penyelenggaraan pemerintah maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.
Terkait  pegawai  negeri  sipil  kedudukan  dan  peranannya  di  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  adalah  sebagai  salah  satu  unsur  penting  dalam  penyelenggaraan negara  yang  membantu  pemerintah  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  dan kesuksesan  pemerintah  juga  tidak  terlepas  dari  peranan  PNS  tersebut  dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  abdi  negara.  Pegawain  Negeri  Sipil  sebagai  unsur Aparatur Sipil Negara, abdi negara, dan abdi masyarakat dapat melaksanakan tugas nya dengan  baik,  maka  ia  harus  mempunyai  kesetiaan  dan  ketaatan  penuh  terhadap Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  1945,  Negara  dan  Pemerintah.  Untuk  melaksanakan tugasnya  secara  profesianal,  bertanggung  jawab  PNS  dituntut  agar  melakukan pengabdian  dan  harus  dapat  memusatkan  segala  perhatian  dan  pikiran  serta mengarahkan segala daya dan tenaganya  untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor. 45 tahun 1990, pengaturan terkait izin perceraian dan poligami telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983. Didalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 dijelaskan bahwa untuk melakukan  perkawinan  dan  perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  harus  memperoleh izin  terdahulu  dari  pejabat  yang  bersangkutan  dalam  hal  ini  adalah  atasan  langsung tempat ia bekerja. Atasan yang menerima permintaan izin dari PNS di lingkungan baik untuk  melakukan  perceraian  dan  izin  poligami  harus  memberikan  pertimbangan  dan merumuskan  permohonannya  tersebut  kepada  pejabat  yang  berwenang  dalam  jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ia menerima permintaan izin tersebut.

## Putusan Pengadilan Agama Selong
Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel.

## Duduk Perkara
Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:
Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2019 yang telah  terdaftar  pada  kepanitraan  Pengadilan  Agama  Selong  dalam  register  dengan Nomor 0085/Pdt.G/PA.Sel, tanggal 17 Januari 2019mengajukan perkaara izin poligami dengan alasan-alasan sebagai berikut;
1. Bahwa  antara  Pemohon  dengan  Termohon  adalah  suami  Isteri  sah,  menikah  pada tanggal  10  Januari  1993,  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikih  (KUA)  kecamatan Gondoman, Yogyakarta;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun, dan sudah dikaruniai lima orang anak;
3. Bawah  Pemohin  hendak  menikah  lagi  (poligami)  dengan  perempuan  bernama  W,  S.E umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bersetatus masih janda, bertempat tinggal

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
di  jalan  Lingkar  Selatan  Sembalun,  RT  03,  RW  173,  Kelurahan  TAnjung  Karang Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
4. Bahwa  alasan  Pemohon  untuk  menikah  lagi  karena  ingin  mengikuti  Sunnah Rasulullah,s.a.w.;
5. Bahwa  Termohon  telah  setujuh  dan  tidak  keberatan  apabilah  Pemohon  menikah  lagi dengan seorang wanita bernama W, S.E. binti Sayti;
6. Bahwa  antara  Pemohon  dengan  W,  S.E  binti  Sayuti  tidak  terdapat  larangn  atau hubungan tertentu yang dapat yang menghalangi sahnya pernikaha;
7. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 10.000.000,( sepuluh  juta  ribu rupiah)  per-bulan  nya,  dan  untuk  mengenai  kebutuhan  hidup  Isteri-isteri  dan  anak- anak Pemohon akan sanggup memenuhinyan;
8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap Isteri-isteri Pemohon;
9. Bahwa  selama  perkawinan  anatara  Pemohon  dan  Termohon  telah  memperoleh  harta bersama baik yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sebagai berikut;
a. Tanah pekarangan seluas lebih kurang 150 m2 yang berdiri diatas nya di bangun rumah permanen  dua  lantai,  lantai  kedua  untuk  usaha  burung  wallet  berukuran  10  m2  x  10 m2,  yang  terletak  di  Dusun  Bawak  Gunung,  Desa  Sakra,  Kecamatan  Sakra,  Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;
-sebelah timur berbatasan dengan gang
-sebelah selatan berbatasan dengan ja;an -sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah H. Lalu Hadis; -sebelah timur berbatasan dengan gang;
b. Mobil Pinc Up merk mega ceri dangan Nomor Polisi DR 9408 KC.
c. Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 4673 YE;
d. Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 2255 YA;
e. Sepada Motor merkc Vario warna putih Nopol DR 2111 LC;
f. Perabot rumah tangga berupa; sebuah kulkal merk LG, dua buah TV Merk LG ukursn
29 inc dan polytron ukursn 14 inc;
Adalah  harta  bersama  antara  Pemohon  dan  Termohon  yang  harus  di  tetapkan. Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  diatas,  mohon  kepada  bapak  ibuk  Pengadilan Agama  Selong  cq  Majelis  Hakim  segera  menggil  pihak-pihak  dalam  ini,  selanjutnyan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan menjatuhkan amar putusan adalah sebagai berikut;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan,  memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk  menikah  lagi  dengan  calon  Isteri kedua bernama W, S.E binti Sayuti;

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
3. Menetapkan  harta  sebagai  mana  pada  posita  point  06  adalah  harta  bersama  antara Pemohon dan Termohon;
4. Biaya perkara menurut hukum;

## Proses Penyelesaian Perkara No 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel
Bahwa  pada  hari-hari  persidangan,  Pemohon  dan  Termohon  serta  calon  Isteri  kedua Pemohon  telah  datang  menghadap  secara  pribadi  di  persidangan,  kemudian  Majelis hakim telah berusaha menesehati Pemohon agar supaya mempunyai seorang isteri saja yaitu  Termoho,  namun  tidak  berhasil.  Berdasarkan  Peraturan  Mahkama  Agung  RI Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim pada tanggal 14 Februari 2019 telah menetapkan, memerintahkan Pemohon dan Termohon melaksanakan  mediasi dengan menunjuk M, S.H. sebagai mediator dalam perkara tersebut. Berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal  14  februari  2019  menyatakan  bahwa  proses  mediasi  tidak  berhasil  karena Pemohon tidak mau hidup dengan seorang isteri saja yaitu Termohon, sebab Pemohon tetap ingin menikah lagi (poligami) dengan wanita yang lain yang bernama W, S.E binti s. Sehingga persidangan harus dilanjutkan.
Bahwa  atas  permohonan  Pemohon  tersebut,  Termohon  mengajukan jawabannya  secara  lisan  yang  pada  pokoknya  membenarkan  permohonan  Pemohon Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  telah  mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :
1. Foto  Copy  Kartu  Tanda  Penduduk  an.  Pemohon  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Lombok  Timutr,  bermeterai  cukup  dan  telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.1) ;-
2. Foto  Copy  Kutipan  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Gondomanan,  Yogyakarta,  bermeterai  cukup,  telah  dinazelgelen  dan  telah dilegalisir  serta  telah  dicocokkan  sesuai  dengan  aslinya  oleh  ketua  majelis  ditandai dengan (P.2) ;
3. Foto Copy STNK an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.3) ;
4. Foto Copy STNK an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisoan Resort Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.4) ;
5. Foto Copy STNK an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisoan Resort Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.5);
6. Foto  Copy  Surat  Pernyataan  atas  nama  calon  isteri  kedua  Pemohon  yang  dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup,

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
telah  dinazelgelen  dan  telah  dilegalisir  serta  telah  dicocokkan  sesuai  dengan  aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.6) ;
7. Foto  Copy  Surat  Penghasilan  atas  nama  Pemohon  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa Sakra,  Kecamatan  Sakra,  Kabupaten  Lombok  Timur,  bermeterai  cukup,  telah dinazelgelen  dan  telah  dilegalisir  serta  telah  dicocokkan  sesuai  dengan  aslinya  oleh ketua majelis ditandai dengan (P.7) ;
8. Foto Copy Surat Persetujuan atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Pule,  Kecamatan  Sekarbela,  Kota  Mataram,  bermeterai  cukup,  telah  dinazelgelen  dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.8)

## Pertimbangan Hukum Mejelis Hakim
Pada  perkara  dengan  Nomor  0085/Pdt.G/2019/PA.Sel    Majelis  Hakim menyatakan  bahwa    pertimbangan  hakim  dalam  mengenai  perkara  ini  adalah,  bahwa dimuka  sidang  Majelis  Hakim  telah  menasehati  dan  mendamaikan  Pemohon  dengan Termohon,  namun  tidak  berhasil  sehingga  dilanjutkan  dengan  membacakan  surat Permohon  Pemohon  tersebut  yang  isinya  tetap  di  pertahankan. Kemudian Majelis Hakim  dalam  pertimbangan  hukumnya  mengungkapkan  maksud  dari  tujuan permohonan  Pemohon  adalah  sebagai  mana  yang  telah  diuraikan  dalam  surat permohonan.  Selain  itu,  berdasarkan  pada  permohonan  Pemohon  yang  dikuatkan dalam  surat  pernyataan  Termohon  yang  menyatakan  bahwasanya  Termohon  tidak keberatan untuk dipoligami asalkan Pemohon siap berlaku adil baik lahiriyah maupun batiniyah. Adapun yang menjadi pertimbangan dan dasar majelis hakim dalam putusan tersebut, yaitu:
1. Majelis  Hakim  mempertimbangkan  Bahwa  calon  isteri  kedua  Pemohon  berstatus Pegawai Negeri sipil, tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, pada pasal 1 yang merubah ketentuan pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, dengan tegas  menyatakan  bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  Wanita  tidak  di  izinkan  menjadi isteri,kedua,ketiga atau  keempat,  Pasal  ini tidak di persoalkan apakah  calon suaminya tersebut  berprofesi  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  atau  bukan  Pegawai  Negeri  Sipil, dengan  demikian  bahwa  calon  isteri  kedua  Pemohon  tetap  ingin  menikah  dengan Pemohon sehingga  calon  isteri  kedua  Pemohon mengajukan  Surat  Persetujuan  bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia menanggung resiko yang terjadi dikemudian hari, dan hal ini berdasarkan bukti P 6.
2. Majelis  Hakim  Juga  mempertibangkan  Bahwa  berdasarkan  fakta  yang  terungkap  di persidangan,  terbukti  Pemohon  ingin  menikah  lagi  dengan  W,  S.E  binti  S,  karena Pemohon  ingin  mengikuti  sunah  Rasul  dengan  menyejahterakan  calon  isteri  kedua Pemohon  yang  saat  ini  berstatus  janda  dan  Pemohon  merasa  sudah  tidak  dapat dipisahkan  dengan  calon  isteri  ke  dua  Pemohon,  oleh  karenanya  Pemohon  sangat

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak  melakukan  poligami,  Majelis  Hakim  menilai  alasan  tersebut  sebenarnya  tidak memenuhi  maksud  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi  Hukum  Islam,  namun  oleh  karena  Termohon  rela  Pemohon  menikah  lagi maka  Majelis  mengesampingkan  muatan  Pasal  tersebut  di  atas  dengan  alasan  untuk memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat  sebagaimana  maksud  Pasal  5  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  berbunyi  :    “Hakim  dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;
Setelah  menganalisi  Putusan  Nomor  0085/Pdt.G/2019/PA.Sel,  penulis  mengetahui bahwa  dasar  hukum  yang  di  pakai  oleh  hakim  yang  menangani  perkara  ini  adalah ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto, Pasal 41 huruf b,c dan d, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Junto, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,dan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto, pasal 43 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Junto Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.
Penetapan Majelis Hakim Atas Perkara Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel.
Dalam  menyelesaikan  perkara  Nomor  0085/Pdt.G/2019/PA.Sel.  Majelis  Hakim mengeluarkan penetapan yang isinya adalah :
1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi  ijin  kepada  Pemohon  (MA)  untuk  menikah  lagi  dengan  (poligami)  dengan calon isteri kedua bernama W.
3. Menetapkan harta bersama.
4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini  sejumlah  Rp. 1.016.000 ( satu juta enam belas ribu rupiah)
Analisis Yuridis Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  Wanita  Sebagai  Isteri  Kedua  (Studi  Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel
“Poligami yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama memang diperbolehkan dalam hukum islam. Tetapi pembolehan itu diberikan  sebagai  suatu  pengecualian.  Pembolehan  diberikan  dengan  pembatasan- pembatasan  yang  berat,  berupa  syarat-syarat  dan  tujuan  yang  mendesak.”  Apabila pengadilan  menilai  permohonan  perizinan  poligami  tiak  memenuhi  syarat,  maka permohonan tersebut dapat ditolak maupun tidak diterima.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
“Mengenai  pengecualian  itu  selanjutnya  UU  Perkawinan  memberikan pembatasan yang cukup berat, yakni berupa suatu izin pengadilan, seperti dinyatakan dalam  pasal  3 sampai  dengan  pasal  5  Undang-Undang  Perkawinan.  Dilihat  dari  aspek perundang-undangan, maka ada  beberapa alasan pokok yang dijadikan pedoman oleh pengadilan  untuk  dapat memberikan  izin  poligami,  ditegaskan dalam  pasal  4  ayat  (2) UU Perkawinan.
Permohonan  izin  poligami  yang  diajukan  oleh  Pemohon  ke  Pengadilan  Agama Selong    dengan  calon  isteri  kedua  Pemohon  yang  bernama  Calon  Isteri  Kedua  yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur secara rinci dan ketat terhadap segala ketentuan yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini pada Pasal 4 Ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  yang  pada  pokoknya  tidak mengizinkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita untuk menjadi isteri kedua, ketiga, atau keempat.  Adapun  permohonan  izin  poligami  yang  diajukan  oleh  Pemohon  ke Pengadilan Agama Selong telah diputus oleh Majelis Hakim dengan amar mengizinkan Pemohon  untuk  menikah  (poligami)  dengan  Calon  Isteri  Kedua.  Majelis  Hakim  telah mempertimbangkan  berbagai  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia baik dari hukum islam sampai hukum positif.
Pada  dasarnya  perkawinan  di  Indonesia  menjunjung  asas  monogami  tetapi bukan  monogami  mutlak.  Melihat  asas  monogami  terbuka  dalam  perkawinan  di Indonesia bahwasannya bagi seorang suami hanya boleh memiliki satu orang isteri dan begitupun  sebaliknya,  namun  bagi  seorang  suami  yang  berkehendak  untuk  memilki isteri  lebih  dari  seorang  maka  dapat  mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan.  Hal  ini menunjukan bahwa permohonan izin poligami Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang  berlaku  sebagaimana  dalam  UU  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam bahwasannya Pemohon telah memenuhi salah satu syarat kumulatif berupa bukti-bukti tertulis  seperti  kesanggupan  menafkahi  seluruh  isteri  dan  anak  anak,  kesanggupan untuk  berbuat  adil,  serta  adanya  izin  dari  isteri  pertama,  artinya  Pemohon  dapat memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, walaupun syarat alternatif tidak terpenuhi.
Dengan  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  1990  tentang perubahan Peraturan No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai  Negeri  Sipil    maka  status  hukum  wanita  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  Isteri kedua/ketiga/keempat diubah ketentuannya sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang  menyatakan;  “Pegawai  Negeri  Sipil  wanita  tidak  diizinkan  untuk  menjadi  isteri kedua/ketiga/keempat” dan didalam penjelasan Peratauran Pemerintah No. 45 Tahun 1990  mengandung  pengertian  selama  menjadi  isteri  kedua/ketiga/keempat  maka dilarang  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil,  di  berhentikan  secara  tidak  hormat  tidak  atas permintan sendiri atau mengundurkan diri sendiri.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
UU  Perkawinan  tidak  mengatur  pelarangan  tertentu  terhadap  pekerjaan seseorang untuk dapat berpoligami begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun dalam  PP  Perkawinan  dan  Perceraian  PNS  mengatur  hal  tersebut,  akan  tetapi  UU Perkawinan  hierarkinya  lebih  tinggi  dari  PP  Perkawinan  dan  Perceraian  PNS  yang berarti  ketentuan  ini  hirarkinya  lebih  rendah  dari  pada  UU  Perkawinan  dan sesungguhnya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya  atau  peraturan  yang  lebih  tinggi  bahwa  dalam  hal  ini  Majelis  Hakim  telah sejalan  dengan  asas lex  superior  derogate  legi  inferior (peraturan  perundangan- undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hirarki peraturan perundangan- undangan tidak bboleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.
Pegawai  Negeri  Sipil  yang  menjadi  calon  Isteri  kedua  mengajukan  surat menanggung  resiko  yang  akan  terjadi  dikemuadian  hari  yang  sesuai dengan  bukti  P6. Maka  Majelis  Hakim  mengenyampingkan  Pasal  4  ayat  (2)  PP  Nomor  45  Tahun  1990, menurut  penulis  Hakim  lebih  mempertimbangkan  surat  menanggung  resiko,  karena Pegawai Negeri Sipil wanita adalah abdi negara, abdi masyarakat dan menjadi teladan baik  dalam  masyarakat,  yang  akan  berdampak  terhadap  status  kepegawaian.  Lantas akibatnya jika seorang PNS wanita menjadi Isteri kedua/ketiga/keempat, menurut pasal 15  ayat  (2)  Pegawai  Negeri  Sipil  wanita  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  4  ayat  (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
Dalam  hal  ini  Majelis  Hakim  mengabulkan  permohonan  izin  poligami  sesama PNS merupakan langkah yang tepat berkenaan dengan asas keadilan dan kemanfaatan. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 :
ِب اىُمُكْحَت  ْنَأ  ِسااىلا َهْیَب ْمُتْمَكَح اَذِإ َو اَهِلْهَأ  ٰىَلِإ ِتاَواَمَ ْلْا اوُّدَؤُت  ْنَأ ْمُك ُرُمْأَی َ االلَّ انِإ َناَك َ االلَّ انِإ   ِِِب ْمُكُُِعَی اامِعِو َ االلَّ انِإ ۡۚ ِِْدَعْلا
ا ًری ِصَب اًعیِمَس
Artinya: “sungguh,  Allah  menyuruhmu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak  menerimanya,  dan  apabila  kamu  menetapkan  hukum  di  antara  manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.
Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.
Secara  garis  besar  ayat  tersebut  menjelaskan  bahwasanya  penegak  hukum dalam  hal  ini  hakim  harus  dapat  menegakkan  hukum  dengan  seadil  adilnya.  Hakim dalam putusan tersebut telah memberikan putusan sejalan dengan keadilan pada ayat tersebut, meskipun bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Putusan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami calon isteri kedua PNS (Pegawai Negeri  Sipil)  bertentangan  dengan  Pasal  4  Ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Tahun  1990  tentang  perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, namun hakim dalam hal ini sejalan dengan asas contra legem (Rogiya, 2020) bahwa hakim dalam putusanya dapat  mengenyampingkan  peraturan  perundangan  yang  ada  bahkan  bertentangan dengan peraturan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  penulis  hakim  dalam  menggali  dan  mengadili  suatu perkara  dapat  melakukan  ijtihad  menurut  seluruh  bukti  dan  pertimbangan  yang berlaku  sepanjang  tidak  keluar  dari  logika  dan  koridor  hukum  yang  berlaku.  Dalam Putusan  Pengadilan  Agama  Nomor  0085/Pdt.G/2019/PA.Sel,  yang  mengabulkan permohonan izin poligami calon isteri kedua sebagai  PNS, hakim mengedepankan asas keadilan masyarakat dan kemanfaatan dalam perkawinan. Sebagaimana maksud pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.  Meskipun dalam putusan bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990  tentang  perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  Tentang Perkawinan  dan  Perceraian  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  hakim  dapat mengenyampingkan peraturan tersebut sebagai salah satu upaya mewujudkan keadilan. Majelis  Hakim  juga  menitikberatkan  pada  aspek  sosiologis  dan  moralitas  yang  mana Pemohon  dan  Termohon  telah  setujuh  dan  tidak  keberatan  Pemohon  menikah  lagi dengan    calon  isteri  kedua,    dan  calon  isteri  kedua  Pemohon  mengajukan  surat menanggung resiko yang terjadi dikemudian hari apabila diambil tindakan administrasi, Putusan Pengadilan Agama Selong  Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel telah sesuai

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran agar dalam Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel. tidak menyampingkan Peraturan Pemerintah  Nomor 45  Tahun  1990  tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil khusunya Pegawai Negeri Sipil wanita sebagai calon isteri kedua karena bertentangan dengan Pasal  4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Menurut penulis seharusnya calon Isteri kedua sebagai Pegawai Negeri Sipil seharusnya mengundurkan diri  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  sebelum  dilakukannya  persidangan,  karena  dampak Pegawai Negeri Sipil wanita sebagai isteri kedua (poligami) sangat tidak sesuai dengan status Pegawai Negeri Sipil wanita sebagai abdi negara, abdi masyarakat, teladan bagi masyarakat, karena dampak Pegawai Negeri Sipil wanita sebagai isteri kedua (poligami) akan  menimbulkan  bahkan  disangsi  berat  menurut  pasal  15  ayat  2  PNS  wanita  yang melanggar akan dipecat atau pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## DAFTAR PUSTAKA
fikri,Abu, poligami yang tak melukai hati, Bandung: PT mizan Pustaka,2007
Baso Mufti Alwi , poligami dalam islam, Vol, l l, No, l, 20l3, l7
FAUZA,  Nilna.  HIKMAH  AL-TASYRI’DALAM  HUKUM  POLIGAMI  (Perspektif  Filsafat Hukum Islam). Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum , 2012, 1.1.
Machali,  Imam.  "Poligami  dalam  Perdebatan  teks  dan  konteks:  melacak  Jejak argumentasi Poligami dalam teks suci." PALASTREN: Poligami dalam Perdebatan Teks  dan  konteks:  M  elacak  Jejak  Argumentasi  Poligami  dalam  Teks  Suci 8.1 (2015):
MIPTAHUDIN,  Miptahudin;  BASHRI,  Muinudinillah;  HASAN,  M.  Abdul  Kholig. Poligami Dalam  Undang  Undang  Perkawinan  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Fikih  Islam (Studi  Analisis  Kompratif) .  2015.  PhD  Thesis.  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Surjanti,  Surjanti.  Tinjauan  Kompilasi  Hukum  Islam  Terhadap  Poligami  Di Indonesia. Jurnal BONOROWO , 2014, 1.2: 13-22.
Armia, Fikih Munakahat. Medan; CV Manhaji, 2018
Surjanti.  Tinjauan  Kompilasi  Hukum  Islam  Terhadap  Poligami  Di  Indonesia. Jurnal BONOROWO , 2014, 1.2: 13-22.
Rogiya,  “PUTUSAN  CONTRA  LEGEM  SEBAGAI  IMPLEMENTASI  PENEMUAN  HUKUM OLEH  HAKIM  DI  PERADILAN  AGAMA  (Studi  Kasus  Putusan  Kasasi  Nomor  16 K/AG/2010 dan Putusan Kasasi Nomor 110), Qiyas Vol. 3, No. 2, Oktober 2018, h. 194
Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin. Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (kajian Perundang-Undang Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional), Kencana Jakarta, 2013, hlm. 31.
Neng  Djubaedah,  Sulaikin  Lubis,  Farida  Prihartini.  Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia, Hecca   Mitra, Jakarta, 2005, hlm. 15.
Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Henny Muchtar, “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia “, Humanis, Volume XIV Nomor 1, (2015),
Korenlius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum  Kontemporer”, Jurnal  Gema  Keadilan, Volume7 Edisi QS.An-Nisa Ayat;3
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum Islam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  tahun    1990  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor    10  Tahun    1983  tentang  Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi Pegawai Negeri Sipil