UMP

## NERACA

## JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/neraca Volume 8 Nomor 1, November 2022 (1-11)

## Perpajakan UMKM Di Era Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan
MSMe’s Taxation in the Era of Tax Harmonization Law *David Luntungan STIE YBPK Palangka Raya

## ARTIKEL INFO
Diterima
Oktober 2022
Dipublikasi
November 2022
*e-mail :
davidluntungan@outlook.com

## ABSTRAK
Proses  reformasi  perekonomian  Indonesia  ditandai  dengan  adanya penegakan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pengukuhan peraturan ini tidak hanya  fokus  pada  administrasi  tetapi  juga  berdampak  pada  kebijakan  yang  akan ditetapkan nantinya. Adanya penegakan peraturan perpajakan dimanfaatkan sebagai batu loncatan bagi Indonesia agar pertumbuhan perekonomiannya jauh lebih stabil. UMKM  sebagai  jantung  dari  perekonomian  Indonesia  diharuskan  mematuhi  wajib pajak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  harmonisasi  undang-undang perpajakan pada perpajakan UMKM. Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan  yang  berlaku  efektif  sejak  tanggal  29  Oktober  2021,  UMKM  akan dikenakan pajak yang lebih rendah dari entitas bisnis umunya. Wajib pajak memiliki efek  positif  bagi  pelaku  UMKM  yang  mematuhinya.  Diantaranya  adalah  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  lebih  sehat;  tren  investasi  akan  meningkat positif dan menjadi langkah tepat mengatasi krisis pasca Pandemi. Kata kunci: UMKM; Pajak; Undang-undang Harmonisasi Perpajakan

## ABSTRACT
The process of reforming the Indonesian economy is marked by the enforcement of  the  Law  on  the  Harmonization  of  Tax  Regulations.  The  enactment  of  this  regulation does not only focus on administration but also has an impact on policies that will be set later. The enforcement of tax regulations is used as a stepping stone for Indonesia so that its economic growth is much more stable. MSMEs as the heart of the Indonesian economy are required to comply with taxpayers. This study aims to analyze the harmonization of tax laws on MSME taxation. Based on the General Provisions and Tax Procedures which are effective  as  of  October  29,  2021,  MSMEs  will  be  subject  to  lower  taxes  than  business entities in general. Taxpayers have a positive effect on MSME actors who comply. Among them  are  a  healthier  State  Revenue  and  Expenditure  Budget;  the  investment  trend  will increase positively and be the right step to overcome the post-pandemic crisis.
Keywords: SMEs; Tax; Tax Harmonization Law
ss

## PENDAHULUAN
Usaha  mikro,  kecil  dan  menengah (UMKM)  adalah  tulang  punggung  ekonomi dunia.  Di  sebagian  besar  negara  termasuk  di Indonesia,  UMKM  mewakili  lebih  dari  90% dari  semua  perusahaan  untuk  sejumlah  besar pekerjaan  dan  memberikan  kontribusi  yang signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi nasional  dan  global  (Susanti,  2021).  Menurut data  dari  Badan  Pusat  Statistik  Indonesia (biasa  dikenal  sebagai  BPS)  pada  tahun  2012, lebih  dari  56,6  juta  UMKM  Indonesia Menyumbang 59% PDB, mempekerjakan lebih dari  107  juta  pekerja-sekitar  97%  dari  total pekerjaan.
Dengan  demikian,  data  menunjukkan bahwa  UMKM  memiliki  peranan  penting dalam  perekonomian  dunia  maupun  di Indonesia.  Sebagai  bagian  besar  dan  penting dari perekonomian, UMKM sering
menghadapi  tantangan  untuk  pertumbuhan dan  kelangsungan  hidup  mereka  karena mereka  mengalami  lebih  banyak  kendala terkait  dengan  regulasi,  akses  ke  keuangan, inovasi,  skala  pasar  terbatas,  pajak,  dan keterampilan  bisnis  lainnya  dan  praktik  dari perusahaan besar (Setyawan, 2018).
Dengan  kondisi  tersebut,  jumlah UMKM yang berkembang menjadi perusahaan yang  lebih  besar  cukup  terbatas,  yang menyisakan  bagian  tengah  yang  hilang, terutama  di  negara  berkembang  (Setyawan, 2018). Oleh karena itu, kebijakan khusus yang dibuat  oleh  pemerintah  sangat  dibutuhkan untuk  membantu  UMKM  bertahan  dan tumbuh  untuk  berkontribusi  lebih  dalam ranah perekonomian.
Kebijakan  perpajakan  merupakan salah  satu  dari  sekian  banyak  kebijakan  yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk
membantu  perkembangan  UMKM.  Secara umum,  ada  dua  model  perpajakan  umum untuk  UMKM:  sistem  standar  dengan  model tarif  yang  disederhanakan  dan  dikurangi,  dan model dugaan.
Selagi model pertama hanya menyesuaikan  ketentuan  umum  yaitu  sudah ada untuk aplikasi kepada wajib pajak UMKM, model  pajak  dugaan  didirikan  dengan  tujuan awal  mengakomodir  kebutuhan  khusus UMKM  wajib  pajak,  yang  tentunya  berbeda dengan wajib pajak umum. Karena itu, Model pajak  presumtif  sering  diterapkan  di  negara berkembang  dimana  UMKM  berada  pada mayoritas  badan  usaha  dan  memegang peranan penting dalam perekonomian.
Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan Undang-Undang  No.  7  Tahun  2021  tentang Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  atau  "UU HPP"),  yang  mengubah  beberapa  masalah material  dalam  Undang-Undang  Perpajakan Indonesia.  UU  HPP  diundangkan  pada  29 Oktober  2021  dan  sebagian  besar  ketentuan tersebut  akan  berlaku  efektif  pada  tahun anggaran 2022 (Galuh, 2022).
Mirip  dengan  UU  Cipta  Kerja,  UU HPP  terutama  memberikan  perubahan  pada beberapa  ketentuan  di bawah  undang-undang perpajakan  sebelumnya  (yaitu,  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  1995  tentang Cukai,  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2007, Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan  UU  No.  16  Tahun  2009),  serta memperkenalkan  pajak-pajak  baru  seperti Pajak  Karbon  yang  baru  (Lupita  and Widjanarko, 2016).
Ketentuan  ini  dan  tanggal  efektif perubahan  dan/atau  ketentuan  baru  tersebut adalah  sebagai  berikut:  perubahan  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  yang berlaku  efektif  sejak  tanggal  29  Oktober 2021;  perubahan  Undang-Undang  Pajak Penghasilan,  berlaku  efektif  pada  awal  tahun pajak 2022 (yaitu, 1 Januari 2022); perubahan Undang-Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai, berlaku  efektif  sejak  1  April  2022;  Program Pengungkapan  Sukarela  Wajib  Pajak  untuk
periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022; Pajak  Karbon,  efektif  per  1  April  2022;  dan Undang-Undang  Cukai,  berlaku  efektif  sejak 29 Oktober 2022.
Berdasarkan  Pasal  1  (2)  UU  HPP, penerbitannya  bertujuan  untuk  mendorong pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan dan  mendukung  percepatan  pemulihan ekonomi;  optimalisasi  penerimaan  negara; memberikan sistem perpajakan yang lebih adil dan  kepastian  hukum;  menetapkan  reformasi administrasi  dan  perluasan  basis  pajak;  dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (Susanto, Pesudo and Warouw, 2020).
Meskipun  undang-undang  tersebut dibuat  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  pemulihan dari  efek  yang  disebabkan  oleh  pandemi, masyarakat  umum  dan  dunia  usaha  Indonesia paling  prihatin  dengan  dampak  ekonomi langsung  dari  UU  HPP,  termasuk  usulan kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%. Banyak pakar  dan  praktisi  menilai  undang-undang tersebut  dikeluarkan  untuk  memberikan "sumber pendanaan" kepada pemerintah guna memangkas  defisit  APBN  di  masa  pandemi Covid-19.  Hal  ini  tampaknya  merupakan pendekatan non-tradisional dan unik,
terutama  dibandingkan  dengan  pendekatan perpajakan negara lain selama ini (Putra et al. , 2019).
Meskipun  semangat  UU  HPP  terlihat bagus  di  permukaan,  efek  jangka  panjangnya terhadap  dunia  usaha  dan  masyarakat mungkin  mengkhawatirkan.  Pada  Juli  2013, pemerintah Indonesia memperkenalkan rezim pajak praduga membantu UMKM tumbuh dan berkembang  serta  mendorong  kontribusinya terhadap  penerimaan  negara.  Pembuat kebijakan mengeluarkan Peraturan Pemerintah  No.46/2013,  ‘Pajak  Penghasilan Final  atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang Diterima  atau  Diperoleh Wajib  Pajak  dengan Perputaran  Tertentu  untuk  mendorong
pemenuhan  kepatuhan  pajak  sukarela  UMKM (Wijaya, 2020).
Berdasarkan  pada  peraturan  ini, UMKM akan dikenakan pajak lebih sedikit dan lebih  mudah  daripada  entitas  bisnis  umum lainnya.  Aturan  khusus  ini  diharapkan  dapat mendukung  pertumbuhan  dan  pembangunan dan  meningkatkan  kontribusi  pajaknya terhadap penerimaan  negara. Namun, beberapa  ditemukan  kelemahan-kelemahan selama  pemberlakuan  peraturan  ini,  yang dikhawatirkan akan menghambat perkembangan  UMKM  di  masa  depan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa harmonisasi  perpajakan  di  wilayah  pajak UMKM  sehingga  para  pelaku  UMKM  akan sadar  pajak  dan  mengetahui  hal-hal  positif yang bisa wajib pajak manfaatkan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan studi literatur. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mensintesis temuan dan membangun  model  konseptual.  Tinjauan literatur  memainkan  peran  penting  sebagai landasan bagi semua jenis penelitian. Hasil dari penelitian  ini  dapat  berfungsi  sebagai  dasar untuk  pengembangan  pengetahuan,  membuat pedoman  untuk  kebijakan  dan  praktik, memberikan  bukti  efek,  dan,  jika  dilakukan dengan  baik,  memiliki  kapasitas  untuk melahirkan  ide-ide  baru  dan  arah  untuk bidang tertentu (Snyder, 2019).
Data  pada  penelitian  ini  dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer  dari  penelitian  ini  berasal  dari  buku dan  jurnal  terkait  perpajakan  pada  ranah UMKM.  Sedangkan  data  sekunder  dari penelitian  ini  adalah  aturan  perundang- undangan  tentang  harmonisasi  perpajakan UMKM.
HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
Peraturan  pemerintah  berpengaruh langsung  terhadap  efisiensi  perekonomian kegiatan  yang  diaturnya.  Oleh  karena  itu, dalam  menentukan  kebijakan,  pembuat kebijakan harus mempertimbangkan efek pada perilaku  sebagai  respons  terhadap  kebijakan. Peran  hukum  sebagai  bagian  dari  kebijakan pemerintah  sangat  menentukan  formalitas atau informalitas suatu badan usaha (Marquez, 1990),  lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  hukum yang  baik  akan  menjamin  dan  mendorong efisiensi  ekonomi,  sedangkan  hukum  yang buruk akan menghambat atau mengganggunya (Supatminingsih, 2020).
Kebijakan  perpajakan  yang  baik  bagi wajib  pajak  UMKM  seharusnya  berdampak positif  terhadap  perilaku  kepatuhan  pajak sukarela  mereka  dan  pertimbangan  mereka untuk  menjadi  satu  kesatuan  yang  formal. Misalnya,  kebijakan  pajak  yang  tepat  juga dapat  berkontribusi  pada  tingkat  pendapatan Wajib  Pajak  UMKM  dengan  penyederhanaan mekanisme  administrasi  perpajakan.  Dengan pengurangan  beban  administrasi  perpajakan, wajib  pajak  UMKM  dapat  lebih  efektif  dan efisien dalam menjalankan usahanya.
Di sisi lain, kepatuhan biaya pajak yang berlebihan  dapat  mendistorsi  pilihan  bentuk badan  usaha,  termasuk  keputusan  untuk bertransformasi dari pekerjaan yang bergantung  pada  pendirian  bisnis  di perusahaan  berbadan  hukum  atau  bentuk tidak  berbadan  hukum. Ada  beberapa  pilihan model  perpajakan  untuk  UMKM,  namun secara  umum,  mereka  dapat  dibagi  menjadi dua  kelompok  besar  (Nurhayati,  Argadiredja and Respati, 2019).
Menurut  rezim  standar,  UMKM  tidak diperlakukan berbeda dalam pajak dari entitas lain.  Namun,  ada  beberapa  negara  yang menerapkan  rezim  standar  dengan  beberapa penyesuaian  bagi  wajib  pajak  kecil  dengan menyederhanakan  formulir  pajak,  prosedur
pembayaran,  atau  pengurangan  tarif  pajak. Negara  yang  menerapkan  skema  standar untuk  UMKM,  di  umum,  sebagian  besar berkembang,  dengan  komunitas  UMKM  yang memiliki efisiensi administrasi dan kemampuan  pembukuan  yang  memadai (Loeprick, 2009).
Dalam  model  rezim  praduga,  pajak dikenakan  berdasarkan  praduga  kondisi khusus  wajib  pajak  (Aditya,  2020).  Rezim dugaan  terutama  digunakan  di  negara-negara di  mana  sebagian  besar  pembayar  pajak  sulit untuk mengenakan pajak, dan dengan sumber daya  administrasi  yang  tidak  mencukupi.  Di negara-negara  tersebut,  sebagian  besar  wajib pajak  tidak  memiliki  transparansi  keuangan yang  memungkinkan  perpajakan  efektif  oleh pemerintah.
Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu membuat  perkiraan  atau  praduga  terhadap penghasilan yang layak untuk dikenakan pajak. Umumnya, rezim dugaan lebih luas diterapkan di  negara-negara  yang  memiliki  pembayar pajak  dengan  keterampilan  akuntansi  yang tidak  memadai  (Arham  and  Firmansyah, 2022). Rezim ini digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong catatan pembukuan wajib pajak. Penerapan rezim presumptive umumnya menggunakan turnover-based sistem,  sistem  berbasis  indikator,  atau kombinasi  keduanya  (Faisol,  2021).  Sistem berbasis turnover dimulai dengan mengasumsikan  bahwa  sebagian  besar perusahaan  memantau  penerimaan  uang mereka  dan  mengamatinya  secara  langsung, sedangkan Rezim Pajak Dugaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sistem berbasis indikator menggunakan  indikator  tertentu,  seperti  luas lantai, jumlah pekerja, atau penggunaan listrik.
Pilihan  lain  untuk  memperkirakan penghasilan kena pajak dari usaha kecil adalah dengan  arus  kas  mereka,  yang  didefinisikan sebagai jumlah bersih kas dan setara kas yang ditransfer  masuk  dan  keluar  dari  bisnis  yang
mewakili  kegiatan  operasi  (Salmiah,  2017). Namun,  sistem  arus  kas  membutuhkan  lebih banyak  pencatatan  persyaratan  daripada sistem  omset,  tetapi  lebih  cocok  untuk  lulus perusahaan dengan sistem standar.
Di banyak negara OECD, asumsi rezim dengan  sistem  berbasis  omset  adalah  model yang  umum  digunakan  untuk  UMKM  (Jati, 2019).  Keuntungan  lain  menggunakan  sistem berbasis  omset  diantaranya  dapat  dikenakan pajak  langsung  dengan  tarif  rendah  atau digunakan  untuk  menentukan  pendapatan yang  dapat  dinilai  berdasarkan  faktor-faktor yang dekat dengan profitabilitas .
Berdasarkan  alasan  utama  untuk menerapkan rezim dugaan adalah mengurangi waktu  dan  biaya  kepatuhan,  tarif  tunggal umumnya  dipilih  untuk  menyederhanakan mekanisme  dan  administrasi  perpajakan (Wardhani,  2018).  Namun,  pengaturan  tarif tunggal untuk UMKM harus mempertimbangkan karakteristik khusus
UMKM  yang  telah  disesuaikan  dengan kemampuan keuangannya.
Tarif  pajak  tunggal  harus  merupakan tarif  yang  mencerminkan  preferensi  pembuat kebijakan  untuk  prinsip  pemerataan  dan keadilan.  Prinsip  ini  diperlukan  untuk memastikan  bahwa  tarif  pajak  yang  telah ditentukan tidak akan membuat beban UMKM yang berlebihan namun memastikan kelangsungan usaha dan mendorong berkembangnya UMKM (Liani et al. , 2019). Tujuan  umum  reformasi  pajak  usaha kecil  adalah  untuk  membangun  budaya kepatuhan dengan menyederhanakan administrasi  perpajakan  bagi  UMKM.  Konsep ini didasarkan pada anggapan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pajaknya sesungguhnya.  Dengan  sumber  daya  dan kemampuan  yang  terbatas,  aturan  pajak  yang rumit  akan  mencegah  UMKM  memenuhi kewajiban perpajakannya. Menggunakan omset  sebagai  indikator  dasarnya,  dan menerapkan  tarif  tunggal  akan  menghemat
waktu  dan  biaya  kepatuhan.  Aturan perpajakan  yang  sederhana  memudahkan wajib pajak untuk memahami dan mendorong mereka  untuk  melaporkan  pajaknya  dengan benar.  Beberapa  penelitian  menunjukkan bahwa  pengetahuan  pajak  yang  lebih  baik meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Prasetya, 2022). Mengurangi beban kepatuhan  pajak  wajib  pajak  UMKM  mungkin memerlukan pemotongan kompleksitas undang-undang perpajakan yang berbeda atau memperkenalkan  beberapa  penyederhanaan dari administrasi Pajak. Persyaratan  lebih  lanjut  mungkin dibutuhkan untuk memastikan bahwa peraturan  dibuat  lebih  formal  dan  dapat dipertanggung  jawabkan,  seperti  prosedur pengarsipan, persyaratan pencatatan, prosedur  untuk  banding  atau  penundaan pembayaran,  tidak  perlu  rumit.  Sistem  paja yang  efektif  untuk  UMKM  adalah  sistem  di mana  kebijakan,  undang-undang,  strategi kepatuhan  dan  layanan  pembayar  pajak diselaraskan dengan hati-hati (Syakroni, 2019).
Sistem  seperti  itulah  yang  paling mungkin  untuk  mengurangi  beban  kepatuhan bagi  UMKM,  mempromosikan  UMKM kepatuhan dan biaya yang lebih rendah untuk administrasi pajak.
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  ini, terdapat banyak manfaat dari mematuhi wajib pajak.  Seperti  lebih  mudah  dalam  mengakses perbankan  atau  aliran  modal  masuk  untuk meningkatkan  produktivitas,  yang  dapat menyebabkan  ekspansi  bisnis.  Dalam  UMKM, kesejahteraan  karyawan  dapat  ditingkatkan dan  menjadi  lebih  aman,  dengan  upah minimum  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah dan kesehatan dan jaminan keamanan. Oleh  karena  itu,  dalam  konteks  badan usaha  kecil,  penyederhanaan  prosedur perpajakan  dan  pemberian  insentif  pajak membuatnya  lebih  menarik  bagi  produsen untuk  menjadi  bisnis  formal.  Prinsip kesetaraan dan kewajaran harus
dipertimbangkan  ketika  menetapkan  tarif pajak  yang  tepat  untuk  wajib  pajak  UMKM (Ngaisah et  al. ,  2020).  Tingkat  yang  terlalu tinggi dibandingkan dengan tarif reguler dalam rezim  standar  akan  menciptakan  disinsentif untuk memenuhi pajak kewajiban.
Namun,  tarif  yang  terlalu  rendah  akan menciptakan  bahaya  moral  bagi  umum  wajib pajak  selain  UMKM  dan  mendorong  mereka untuk memperoleh manfaat dengan memposisikan  diri  sebagai  UMKM.  Oleh karena itu, pertimbangan pembagian
keuntungan  margin  UMKM  diperlukan  untuk menetapkan  tingkat  efektif  (Sofianti  and Wahyudi,  2022).  Undang-Undang  HPP mengubah  beberapa  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak Penghasilan,  yang  terakhir  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Penciptaan  Lapangan  Kerja  (“UU Pajak Penghasilan”) (Akbar, 2018).
Amandemen  utama  termasuk  bahwa  pada tarif pajak penghasilan, yang ditentukan secara progresif  berdasarkan  pita  pendapatan  ("Pita Penghasilan").  Sesuai  dengan  Pasal  3  (7)  UU HPP,  batas  minimum  dan  maksimum  pita penghasilan,  yang  dikenakan  tarif  pajak penghasilan progresif, dinaikkan menjadi Rp60 juta  sebagai  batas  minimum,  dan  Rp50  miliar sebagai  batas  maksimum  ("Pita  Penghasilan"). Perubahan  tersebut  tercermin  dalam  tarif pajak baru:

## Tabel 1.1. Tarif Pajak Berdasarkan
Penghasilan Pendapatan (Dalam Jutaan Rupiah Tarif Pajak Penghasilan Sampai 60 5% 60-250 15% 250-100 25% 500-5000 30% Lebih dari 5000 35% Sumber: https://www.mondaq.com/tax- authorities/1165090/indonesia-tax-law-overview- on-taxation-harmonization-law-vol-i-amendments-
to-income-tax-law-and-vat-law
Selanjutnya,  UU  HPP  mengatur  bahwa penghasilan  usaha  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi dengan  peredaran  bruto  sampai  dengan Rp500  juta  dalam  satu  tahun  pajak dikategorikan  dalam  tarif  pajak  Usaha  Mikro, Kecil,  Menengah  (UMKM),  dan  tidak  akan dikenakan  tarif  pajak.  pajak  penghasilan. Terakhir, Tarif Pajak Penghasilan Badan untuk Wajib Pajak Badan akan tetap pada 22% pada tahun  2022,  karena  tarif  20%  yang  semula direncanakan dibatalkan (Rosidah, 2021).
1. Perubahan UU PPN
Berdasarkan  Pasal  17  (2)  UU  HPP, ketentuan  perubahan  UU  PPN  mulai  berlaku pada  tanggal  1  April  2022.  Perubahan  UU PPN adalah diantaranya Perluasan Basis Pajak dengan  Menghapus  Sebagian  Besar  Daftar Negatif Pembebasan PPN: Pasal 4 (1) UU HPP memberikan  barang  dan  jasa  tertentu  yang tidak lagi dibebaskan dari PPN dengan rincian; sebagai berikut:
a) Barang  dan/atau  Jasa  Yang  Dikecualikan dari Pembebasan PPN
b) Barang Kena Pajak Hasil Pertambangan dan Pengeboran  yang  diambil  langsung  dari sumbernya,  tidak  termasuk  batu  bara, emas  batangan  selain  untuk  cadangan devisa negara, jasa penyiaran non reklame, jasa  pos,  umum  layanan  telepon,  dan pengiriman uang melalui layanan pos.
c) Barang dan/atau jasa yang tetap dibebaskan dari PPN tetapi dengan persyaratan lain
d) Dikenakan  Pajak  Daerah:  Makanan  & Minuman  yang  disajikan  di  hotel  atau restoran,  parkir  hotel,  katering,  dan layanan seni dan hiburan
e) Pelayanan  publik  yang  disediakan  oleh pemerintah  yang  tidak  dapat  disediakan oleh  pihak  lain Barang  dan/atau  jasa
strategis  kena  PPN  yang  dibebaskan  dari pengenaan PPN
f) kebutuhan  pokok,  jasa  kesehatan,  jasa keuangan,  jasa  asuransi,  jasa  pendidikan,
jasa  sosial  nirlaba,  angkutan  umum  semua mode transportasi, dan jasa tenaga kerja. Kemungkinan  dampak  dari  penghapusan barang  dan  jasa  ini  dari  pembebasan  PPN dapat bermanfaat atau kurang bermanfaat bagi berbagai  pemangku  kepentingan.  Dari  sisi konsumen,  hal  ini  bisa  memberatkan, terutama  dalam  hal  pemenuhan  kebutuhan pokok mereka (Handayani, 2017). Dari sudut pandang  pemerintah  yang  menyaksikan kemajuan  perkembangan  bisnis  di  sektor UMKM,  khususnya  F&B,  pandemi  ini  juga memberikan  banyak  dampak  negatif  bagi perekonomian.
2. Perubahan Tarif PPN:
Perubahan  paling  mengkhawatirkan  dalam UU  PPN  dalam  UU  HPP  adalah  perubahan tarif PPN yang akan dinaikkan secara bertahap dari 10% menjadi 12%.Kenaikan tarif dari 10% menjadi 11% akan berlaku  efektif per 1 April 2022,  dan  kenaikan  dari  11%  menjadi  12% akan berlaku paling lambat 1 Januari 2025.
3. Penutup NLP UU HPP
Perubahan  ketentuan  perpajakan  dalam UU  HPP  cukup  kontroversial  dan  tentunya akan berdampak besar pada kehidupan sehari- hari dan bisnis di Indonesia. Di mata otoritas pajak  Indonesia  dan  Kementerian  Keuangan (Susanti, 2021), perubahan semacam itu tidak selalu tidak menguntungkan karena mendukung kelas menengah ke bawah dengan orang  kaya  yang  membayar  pajak  lebih banyak. Masih harus dilihat bagaimana penegakan  hukum  akan  berdampak  pada pendapatan  masyarakat  dan  negara.  Banyak pihak  yang  masih  mengkhawatirkan  inflasi akibat  reformasi  pajak  ini  yang  kemungkinan akan  menaikkan  harga  dan  biaya  hidup  di Indonesia. Pada  Juli  2013,  pemerintah Indonesia  menerapkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  46  Tahun  2013  untuk  mendorong kepatuhan  pajak  sukarela  dan  meningkatkan kontribusi penerimaan negara dari UMKM.
Peraturan  ini  mengenakan  pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak dengan batas peredaran tertentu. Berdasarkan peraturan ini, wajib pajak dengan peredaran  bruto  tidak melebihi Rp  4,8  miliar dalam  satu  tahun  pajak  akan  dikenakan  pajak sebesar  1%  dari  pajak  penghasilan  final  dari omset bulanan mereka.
Kemudahan administrasi pelaporan dan pembayaran  ini  dapat  mengurangi  biaya kepatuhan  dan  juga  dapat  meningkatkan kepatuhan  sukarela  wajib  pajak.  Sistem berbasis  Perputaran  dalam  rezim  praduga, penentuan  batas-batas  wajib  pajak  yang berhak  atas  fasilitas  untuk  kemudahan  dan kenyamanan  sangatlah  penting.  Meskipun  UU PPh  tidak  secara  tegas  menyebutkan  batasan UMKM, pendapatan bruto batas omzet Rp 4,8 miliar sudah digunakan untuk membatasi wajib pajak  orang  pribadi  yang  memperoleh keringanan  dengan  menggunakan  Norma Penghitungan  Laba  Bersih  untuk  menghitung Penghasilan  kena  pajak  (Wulandari  and  , Fransiskus  Christanto  Kia  Teron,  Dwi Agustina, 2022).
Batas  ini  juga  digunakan  untuk  wajib pajak yang memperoleh keringanan berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan  Nilai  yang  telah  diterapkan  di Indonesia  sejak tahun  2009.  Oleh  karena  itu, batas edar bruto sebesar Rp 4,8 miliar dapat dijadikan kriteria bagi UMKM yang membutuhkan sistem perpajakan yang mudah dan sederhana.Namun, mendefinisikan UMKM menurut  kriteria  batas  Rp  4,8  miliar  untuk tujuan perpajakan tidak sesuai dengan definisi yang digunakan oleh lembaga lain.
Definisi  berbeda  yang  digunakan  untuk UMKM mengungkapkan kurangnya koordinasi antarainstansi  pemerintah,  yang  menimbulkan berbagai kendala dalam menentukan kebijakan.  Kebijakan  pajak  tersebut,  menurut Peraturan  Pemerintah  No.46/2013,  tidak berlaku  untuk  seluruh  UMKM  sebagaimana
diamanatkan  oleh  UU  UMKM,  karena  tolok ukur  yang  digunakan  adalah  berbeda  (Rani, 2014).
Selain  itu,  ketidakseragaman  kriteria UMKM menimbulkan kesulitan bagi pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan perpajakan  dengan  kebijakan  lain  untuk mendukung  pertumbuhan  dan  perkembangan UMKM  di  Indonesia  (Andayani,  2018).  Oleh karena  itu,  pemerintah  harus  menyelaraskan definisi  UMKM  dan  juga  membangun koordinasi  yang  lebih  baik  antar  instansi sebelum menetapkan kebijakan lebih lanjut.
Dibandingkan  dengan  sistem  standar yang  menggunakan  penghasilan  kena  pajak sebagai  dasar  pengenaan  pajak,  model  pajak dugaan  menggunakan  omset  sebagai  basis pajak, yang, bagaimanapun, akan menghasilkan tantangan bagi UMKM. Karena omset bulanan digunakan  sebagai  basis  pajak  daripada  atas penghasilan  kena  pajak,  wajib  pajak  yang mengalami  kerugian  akan  lebih  menderita karena masih memiliki untuk membayar pajak. Salah  satu  tujuan  utama  penerapan  pajak baru  adalah  meningkatkan  jumlah  wajib  pajak UMKM.  Membebani  UMKM  yang  menderita Rezim  Pajak  Dugaan  kerugiqn  Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah  tentunya  akan  sangat memberatkan  dan  kontraproduktif  dengan tujuan semuladari rezim pajak baru.
4. Tarif Pajak Tunggal
Prinsip  kesetaraan  dan  kewajaran  harus dipertimbangkan  ketika  menetapkan  tarif pajak  yang  tepat  untuk  wajib  pajak  UMKM. Tingkat  yang  terlalu  tinggi  dibandingkan dengan tarif reguler dalam rezim standar akan menciptakan  disinsentif  untuk  memenuhi pajak  kewajiban.  Namun,  tarif  yang  terlalu rendah  akan  menciptakan  bahaya  moral  bagi umum  wajib  pajak  selain  UMKM  dan mendorong  mereka  untuk  memperoleh manfaat  dengan  memposisikan  diri  sebagai UMKM (Kurnianingsih, 2022)(Utami, 2022). Oleh  karena  itu,  pertimbangan  pembagian margun keuntungan UMKM diperlukan untuk
menetapkan  tarif  efektif . Oleh  karena  itu, penentuan  tarif  pajak  dengan  asumsi  margin keuntungan di bawah 10% dianggap agar tidak berdampak negatif, karena sebaran
keuntungan  margin  usaha  mikro  dan  kecil  di atas  10%.  Namun,  untuk  bisnis  menengah, tekad  tarif  pajak  dengan  asumsi  margin keuntungan  di  bawah  10%  adalah  benar, sebagaimana  data  pada  distribusi  sebagian besar  margin  keuntungan  usaha  menengah  di bawah 10%.
Oleh  karena  itu,  tentukan  tarif  tunggal efektif  pajak  penghasilan  final  di  bawah  ini: 10%  untuk  semua  kelompok  usaha  sesuai karena kelompok usaha mikro dan kecil akan mendapatkan  insentif,  sedangkan  usaha menengah  tidak  akan  terpengaruh  secara signifikan  (Setiadi,  2022). Namun  demikian,
pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa  tantangan  yang  mungkin  timbul setelah  penerapan  tarif  pajak  tunggal.  yang signifikan.
Penurunan  tarif  pajak  bagi  wajib  pajak UMKM  diduga  akan menurunkan  penerimaan pajak  secara  umum.  Dengan  demikian, pemerintah harus
memperhitungkan kemungkinan  kekurangan  penerimaan  pajak setelah  rezim  pajak  baru  diterapkan.  Selain itu,  perbedaan    perlakuan  dengan  penurunan yang signifikan dalam tarif pajak untuk UMKM dibandingkan  dengan  lainnya  wajib  pajak umum akan menciptakan
risiko penyalahgunaan  yang  mungkin  menghasilkan penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak non- UMKM.    Dampak  terhadap  non-UMKM Wajib  Pajak  membutuhkan  penelitian  lebih lanjut di luar pembahasan dalam penelitian ini (Hamami, 2019).
5. Penyederhanaan Administrasi Pajak Menurut Peraturan Pemerintah No.46/2013, berbagai fasilitas di penghitungan dan  pembayaran  pajak  diberikan  kepada Wajib  Pajak  UMKM.  Mereka  hanya membutuhkan untuk membayar pajak sebesar 1%  dari  omset  kotor  bulanan  mereka. Wajib
Pajak  juga  tidak  perlu  untuk  melaporkan pemberitahuan pajak bulanan mereka, seperti yang disyaratkan sebelumnya, karena
pembayaran  mereka  telah  sudah  tercatat  di sistem pajak pusat.
Meskipun mereka masih harus melaporkan pemberitahuan  pajak  tahunan,  mekanismenya jauh  lebih  sederhana  daripada  aturan  umum. Karena  pajak  1%  bersifat  final,  total  omset kotor tahunan tidak akan dihitung ulang dalam skema  perhitungan  pajak  penghasilan  biasa tetapi  hanya  akan  dilaporkan  dalam  bagian lampiran  pemberitahuan  pajak.  Berbagai penyederhanaan prosedur dan semua fasilitas yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  UMKM diharapkan  dapat  merangsang  kesukarelaan mereka  memenuhi  kewajiban  perpajakannya dengan baik (Suardana, 2020).
Kelebihan Adanya UU HPP
a) Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)
Memiliki penerimaan negara yang baik dan terukur,  memberikan  efektivitas  APBN  yang jauh  lebih  sehat.  Terutama  dalam  fungsi distribusi,  alokasi,  dan  pemantapan  untuk mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur. Hal  ini  akan  berdampak  pada  pengelolaan belanja  negara  yang  lebih  berkualitas  dan pembiayaan  yang  lebih  menarik,  inovatif,  dan berkelanjutan.
b) Tren Investasi Akan Meningkat Positif
Penetapan  PPh  perusahaan  sebesar  22 persen  menjadikan  Indonesia  sebagai  lahan yang menarik untuk berinvestasi di pasar Asia
Tenggara. Tentunya hal ini menjadi keuntungan  bagi  kedua  belah  pihak  dalam berinvestasi,  karena  Indonesia  merupakan salah  satu  negara  penerima  pajak  penghasilan terendah  untuk  kawasan  ASEAN  dan beberapa negara lainnya.
c) Langkah Tepat Mengatasi Krisis Pandemi  COVID-19  telah  mempengaruhi sektor ekonomi, bencana yang telah mengintai selama  hampir  dua  tahun  dan  masih berlangsung  hingga  saat  ini  telah  melanda
banyak  negara.  Peran  pemerintah  dalam pengesahan  UU  HPP  merupakan  bagian  yang strategis  dan  cepat  untuk  pulih  dari permasalahan  yang  menghantui  tersebut.
Fokus pemerintah Indonesia adalah mengundang  investor  lokal  dan  asing  untuk mulai berinvestasi di Indonesia. Pemberlakuan UU  HPP  memberikan  iklim  perekonomian global  yang  semakin  menarik  dan  kompetitif. Apalagi  dengan  reformasi  perpajakan,  semua produk  negara  dapat  dikelola  dan  diatur secara optimal (Nizarudin, 2021).
Di  sisi  lain,  Pemerintah  Indonesia  turut andil  dalam  mengurangi  dampak  pemanasan global,  sehingga  memberikan  pertumbuhan ekonomi  yang  berkualitas  dan  berkelanjutan. Dengan  begitu,  dunia  usaha  mendapatkan keuntungan  yang  maksimal  dan  dapat mengembangkan  arah  usahanya  secara optimal di masa yang akan datang.

## KESIMPULAN
Bagi  Wajib  Pajak  yang  bergerak  di bidang  UMKM  dapat  melakukan  perencanaan pajak  penghasilan  dengan  memanfaatkan ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun  2013  yang  diganti  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018.  UMKM yang  menjadi  Wajib  Pajak  yang  memenuhi kriteria  sebagaimana  dipersyaratkan  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagaimana  telah  diganti  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  telah berhasil dilaksanakan.
Perencanaan pajak tahun 2018 sehingga hanya  membayar  pajak  penghasilan  sebesar Rp9.284.944.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 23  Tahun  2018  tidak  bisa  selalu  digunakan. Bagi  wajib  pajak  di  berbentuk  persekutuan komanditer,  penggunaan  fasilitas  ini  maksimal untuk  4  (empat)  tahun  fiscal  tahun  selama peredaran usaha tidak melebihi Rp4.800.000.000.  Wajib  Pajak  yang  bergerak di  bidang  UMKM  dapat  merencanakan  pajak pertambahan  nilai  dengan  memanfaatkan
ketentuan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010. UMKM sebagai Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana dipersyaratkan  dalam  Peraturan  Menteri Peraturan Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 telah  berhasil  melaksanakan  perpajakan merencanakan  masa  pajak  Januari  sampai Desember  2018  sehingga  hanya  membayar pajak pertambahan nilai sebesar Rp56.048.940. Perencanaan pajak menggunakan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  74/PMK.03/2010  tidak  selalu  bisa dilakukan.  Jika  peredaran  usaha  Wajib  Pajak melebihi  Rp1.800.000.000,  maka  dalam  Masa Pajak  berikutnya  tidak  diperkenankan  lagi untuk  menggunakan  fasilitas  ini  dan  harus beralih ke mekanisme umum pajak pertambahan nilai. Penghematan  pajak  penghasilan  yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2018 sebesar Rp35.743.366. Sedangkan penghematan PPN yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  74/PMK.03/2010  adalah Rp84.073.410.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya,  C.  (2020)  ‘THE  PRESUMPTIVE  TAX REGIME  ON  MICRO,  SMALL  AND MEDIUM ENTERPRISES IN INDONESIA’, 5(6), pp. 50– 63.
Akbar,  F.  (2018)  ‘Faktor -faktor  yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan’,  8(2),  pp.  167– 176.  doi:
10.22219/jrak.v8i. Andayani,  E.  (2018)  ‘Pengaruh  Faktor -Faktor Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan  46  Tahun  2013  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  (Studi Kasus  UMKM  Pusat  Grosir  Tanah Abang Jakarta Pusat)’, Jurnal Transparansi , 1(1), pp. 12 – 28.
Arham,  A.  and  Firmansyah,  A.  (2022)  ‘THE ROLE  OF BEHAVIORAL THEORY  IN THE RESEARCH OF MSMEs TAX THE
ROLE  OF BEHAVIORAL THEORY  IN THE  RESEARCH  OF  MSMEs  TAX COMPLIANCE IN INDONESIA’, (March 2021). doi: 10.37641/riset.v3i1.71. Faisol, I. A. (2021) ‘TIJAB ( Th e International Journal  of  Applied  Business  )  Analysis of  Participation  of  Micro  ,  Small  ,  and Medium  Enterprises  (  MSMEs  ) Taxpayers  in  Utilizing  Tax  Incentives Affected  by  the  COVID- 19  Pandemic’, 5(1), pp. 71 – 80. Galuh,  A.  (2022)  ‘Perpajakan  Berbasis Harmonisasi  Undang- Undang’,  4,  pp.
271 – 278. Hamami,  F.  D.  (2019)  ‘Pengaruh  Penerapan Self  Assesment  System  dan  Tax Complaince  Terhadap  Pertumbuhan PPN’, (201510170311207). Handayani,  D.  P.  (2017)  ‘PENERAPAN
KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN  PAJAK  DALAM DINAMIKA PERPAJAKAN INDONESIA (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat)’, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang . Jati, A. W. (2019) ‘Tax Avoidance, Corporate
Governance  dan  Kinerja  Keuangan Perusahaan  yang  Terdaftar  dalam Jakarta  Islamic  Index’,  9(2),  pp.  214– 225. doi: 10.22219/jrak.v9i2.57.
Kurnianingsih,  R.  (2022)  ‘Analisis  Pajak Penghasilan  sebelum  dan  setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi’, 5(2), pp. 112 – 129.
Liani,  I. et  al. (2019)  ‘PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM  ,  PENGETAHUAN  WAJIB PAJAK , DAN KUALITAS ( Studi pada
Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Non Karyawan  di  KPP  Pratama  Ciamis Tahun 2017 )’, 2(1), pp. 11– 19. Lupita,  A.  and Widjanarko  (2016)  ‘Pengaruh Kualitas  pelayanan  pajak,  kesadaran, persepsi  dan  pemahaman  peraturan perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak di kp2kp wlingi’.
Ngaisah,  S. et  al. (2020)  ‘Jurnal  Kalacakra’,
Jurnal Usm Law Review , 2(1), pp. 27 – 40. Nizarudin,  A .  (2021)  ‘Pemanfaatan  Insentif Pajak  Final  UMKM  di  Tengah  Pandemi COVID- 19’, 1(10), pp. 1– 10.
Nurhayati,  E.,  Argadiredja,  D.  S.  and Respati,
T.  (2019) Buku  ajar  Ilmu  Kesehatan Masyarakat , STIFA Pelita Mas Press . Prasetya,  F.  A.  (2022)  ‘Analisis  Kepatuhan UMKM  Tentang  Kewajiban  Pajak UMKM  (Studi  Kasus  di  Pasar  intan Cahaya  Bumi  Selamat  Martapura Kabupaten  Banjar)’, Fakultas  Ekonomi dan  Bisnis  Universitas  Muhammadiyah Malang . Putra,  A.  F. et  al. (2019)  ‘Tax  compliance  of MSME ’ s taxpayer : Implementation of theory  of  planned  behavior  Tax compliance  of  MSME  ’  s  taxpayer : Implementation  of  theory  of  planned behavior’,  1(1),  pp.  1– 10.  doi: 10.20885/jca.vol1.iss1.art1. Rani,  I.  P.  (2014)  ‘Pengaruh  Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  (Survei pada Wajib Pajak Badan di Kota Batu)’, Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Muhammadiyah Malang . Rosidah, A. (2021) ‘Pengaruh Kualitas Layanan Perpajakan  dan  Pemahaman  Pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak (Survey  UMKM  yang  Terdaftar  di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)’, Program  Studi  Akuntansi  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang . Salmiah,  N.  (2017)  ‘IPTEKS  Pencatatan
Keuangan  Sebagai  Alat  Perencanaan dan  Evaluasi  Kinerja  pada  UMKM Kelurahan  Simpang  Tiga  Peka nbaru’, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarat , 1(1), pp. 46 – 53.
Setiadi  (2022)  ‘Harmonisasi  UU  HPP Perpajakan  Indonesia  dengan  Tax Center Jilid 2’, 7(1), pp. 17– 30. Setyawan,  S.  (2018)  ‘Analisis  Derajat Kepatuhan  Wajib  Pajak  (  UKM  ) terhadap Tax Amnesty’, 03(0 1), pp. 33 –
36.
Snyder,  H.  (2019)  ‘Literature  review  as  a research  methodology :  An  overview and  guidelines’, Journal  of  Business Research ,  104(August),  pp.  333 – 339.
doi: 10.1016/j.jbusres.2019.07.039. Sofianti,  M.  and Wahyudi, D.  (2022) ‘Faktor - Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM  (  Studi  Kasus UMKM di Kabupaten Demak )’, 13(1). Suardana,  K.  P.  (2020)  ‘Pengaruh  Sosialisasi Perpajakan Pengetahuan Perpajakan dan Perhitungan Tarif Pajak pada Kepatuhan Pajak  Mahasiswa  Pelaku  UM KM’, Jurnal Akuntansi , 30(9), pp. 2311 – 2322. Supatminingsih,  S.  (2020)  ‘The  effect  of  tax rate perception, tax understanding, and tax  sanctions  on  tax  compliance  with small  and  medium  enterprises  (msme) in sukoharjo’, 2020(4), pp. 363– 370. Susanti,  N.  (202 1)  ‘MSMEs  Understanding  of Taxation  During  the  COVID-19 Pandemic’, 02(01), pp. 35– 46. Susanto,  F.  X.  N.,  Pesudo,  D.  A.  A.  and Warouw,  M.  V.  (2020)  ‘Perceptional Analysis of Msmes Tax Justice Aspect’, 4(3), pp. 480 – 488. Syakroni,  M.  (2019)  ‘Menguak  Kepatuha n Wajib  Pajak  dalam  Pemungutan  PPH Pasal  23  atas  Sewa  Kendaraan’,  2(2), pp. 73 – 80. Utami,  N.  H.  (2022)  ‘Prinsip  keadilan terhadap pajak penghasilan usaha mikro dan kecil’, 10(3), pp. 706– 716. Wardhani, D. K. (2018) ‘Pengaruh
Pemeriksaan  Pajak  Penagihan  dan  Tax Compliance terhadap Penerimaan Pajak Orang  Pribadi  pada  Kantor  Pajak
Pratama  Kediri’, Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang . Wijaya,  S.  (2020)  ‘TAX  PLANNING  IN
MICRO  ,  SMALL  AND’,  (October). doi: 10.34218/IJARET.11.9.2020.093. Wulandari,  W.  and  ,  Fransiskus  Christanto Kia  Teron,  Dwi  Agustina,  E.  R.  (2022) ‘Evaluation  of  the  Implementation  of Tax  Incentive  Policy  for  Small  and Medium  Enterprises  Affected  by  the Covid-19  Pandemic  at  the  Tax  Service Office  Pratama  Koja  Utara  Jakarta’ ,
3(2), pp. 215 – 225.