## Article

## Grebeg Sudiro dan Representasi Keberagaman di Sudiroprajan, Kota Surakarta
Indonesian  Journal  of  Religion  and  Society,
2020, Vol. 02 (01), 01-11
© The Journal, 2020 DOI: 10.36256/ijrs.v2i1.74 www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS

## Journal
Article History Received: November, 11
th 2019 Revised: April, 24 th 2020
Accepted: May, 9 th 2020

## Latifa Dinar Rahmani Hakim
Departemen Sosiologi, FISIP Universtas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia rlatifadinar@gmail.com

## ABSTRACT
Several studies stated the  role  of  government  is one  of  the  keys  that  influence success  in overcoming diversity in a plural society. Through the case study in Sudiroprajan village, this study aims to explain the success of overcoming the problem of diversity not only because of the role of the government, but through community involvement. Using a qualitative approach, the  results  of this study  show  that  the  Sudiroprajan  community  collective  awareness  is  an effective  way  to  overcome  the  problem  of  diversity  that  has  the  potential  to  cause  conflict. Collective  awareness  is  built  through  socio-economic  similarity,  historical  experience,  needs and  acceptance,  interaction  and  negotiation.  The  building  of  collective  awareness  in  the Sudiroprajan community is able to produce diversity products in the form of the Grebeg Sudiro tradition.  The Grebeg  Sudiro  tradition  has  become  a  symbol  of  the  Sudiroprajan  village diversity as well as a medium of diversity for people outside the village.

## Keywords: Diversity, Collective Consciousness, Grebeg Sudiro, Sudiroprajan

## ABSTRAK
Banyak  studi  mengatakan bahwa  peran  pemerintah  menjadi  salah  satu  kunci  yang mempengaruhi  keberhasilan  dalam  mengatasi  keberagaman  pada  masyarakat  plural. Melalui  kasus  pada  kampung  Sudiroprajan,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan keberhasilan mengatasi  masalah keberagaman  tidak  hanya karena peran  pemerintah, namun melalui keterlibatan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kesadaran  kolektif  masyarakat  Sudiroprajan  merupakan cara efektif untuk mengatasi masalah keberagaman yang berpotensi memunculkan konflik. Kesadaran  kolektif  terbangun  melalui  kesamaan  sosial-ekonomi,  pengalaman  sejarah, kebutuhan  dan  penerimaan,  interaksi  serta  negosiasi.  Terbangunnya  kesadaran  kolektif pada masyarakat Sudiroprajan mampu menghasilkan produk keberagaman berupa tradisi Grebeg  Sudiro.  Tradisi  Grebeg  Sudiro telah menjadi  simbol  keberagaman  kampung Sudiroprajan sekaligus media keberagaman bagi masyarakat di luar kampung.
Kata Kunci: Keberagaman, Kesadaran Kolektif, Grebeg Sudiro , Sudiroprajan

## 1. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  majemuk  karena  keanekaragaman  masyarakat dan  budayanya.  Keberadaan  berbagai  kelompok  budaya,  etnis,  dan  agama  ini  sering  kali disebut  dengan  masyarakat  multikultur (Kumbara,  2009). Sebagai  negara  multikultur, Indonesia mempunyai lebih dari 17.000 pulau, 1.340 suku bangsa, dan 600 jenis bahasa
(Kasturi, 2014). Keragaman tersebut diikat dalam sebuah prinsip kesatuan dan persatuan yang dikenal  dengan  istilah  Bhineka  Tunggal  Ika.  Bhineka  Tunggal  Ika  tersebut  menjadi simbol  negara  kesatuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  bangsa  yang  adil  dan  sejahtera (Budiarti  &  Effendy,  2009).  Namun  sebaliknya, ketika  perbedaan  dalam  masyarakat multikultur  tersebut  tidak  dikelola  dengan  baik,  keberagaman  tersebut  akan  menjadi ancaman dan potensi besar pada konflik (Firdaus, Yasin, & Anggreta, 2015).
Keberagaman sendiri telah banyak ditelaah sebagai alternatif untuk menjaga kesatuan dan  integrasi  nasional (Syaifuddin,  2006).  Secara  umum  keberagaman  di  Indonesia memberikan gambaran mengenai perbedaan dan toleransi antar sesama (Firdaus, Anggreta, & Yasin, 2020). Hal tersebut tidak jarang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang  digunakan  untuk  melindungi  dan  menyetarakan  keberagaman  (Shahab,  2004). Pemerintah dalam hal ini turut memberi jaminan dan mendorong terciptanya kebersamaan berdasar pada prinsip-prinsip multikulturalisme. Keberagaman dipandang sebagai sebuah solusi  untuk  mengakomodasi  perbedaan  dengan  cara  yang  adil, namun  di  satu  sisi  juga dapat menimbulkan konflik jika tidak dapat diatasi dengan bijak (Verkuyten, 2005).
Mengelola  masyarakat  multikultur  dengan  keberagaman  yang  ada  bukanlah  suatu perkara mudah karena cenderung memunculkan konflik di dalamnya. Hal ini terjadi seiring dengan adanya upaya masing-masing kelompok untuk mempertahankan eksistensi budaya mereka dan kepentingan lain di dalamnya (Ma’mun, 2005). Melalui penyikapan yang tepat, kecenderungan  konflik  dapat  diminimalisir.  Adapun  hal  ini  dapat  disikapi  dengan memanfaatkan  segala  peluang  keberagaman  yang  ada  di  dalamnya.  Peluang  ini  dapat mengubah  potensi  konflik  dan  kerapuhan  sosial  dalam  masyarakat plural  menjadi kekuatan untuk membangun identitas bersama (Setyaningrum, 2003).
Sebagai  kota kota  yang  multikultur Surakarta  merupakan  kota  yang rentan  akan konflik.  Proses  Surakarta  menjadi  kota  dengan  masyarakat  yang  multikultur  tentu  tidak dapat  ditempuh  dalam  waktu  singkat.  Surakarta  sendiri  telah  lama  menjadi  hunian  bagi berbagai macam kelompok etnis yang berawal dari maraknya jalur perdagangan pada masa kolonial  dan  menjadikannya kerap  didatangi  berbagai  kelompok  etnis  dan  suku  seperti Tionghoa, Arab, Tamil (India), Madura, dan lain sebagainya (Joebagio, 2017). Dari berbagai kelompok  etnis  yang  menetap  di  Surakarta  tersebut,  interaksi  antara  Tionghoa  dan  Jawa adalah  yang  paling  menonjol.  Serangkaian  konflik  dan  perselisihan  antara  Tionghoa  dan Jawa  di  Surkarta kerap mewarnai  relasi  kedua  kelompok  etnis  ini.  Tidak  jarang  pula memunculkan  stereotype  dan  persepsi  buruk  terhadap  masing-masing  kelompok  etnis (Prihartanti  &  Thoyibi,  2009).  Meski  demikian,  terdapat  satu  kawasan  di  Surakarta  yang mampu mengelola keberagaman menjadi sebuah peluang yaitu kampung Sudiroprajan.
Sudiroprajan dihuni  oleh dua  kelompok  etnis, yakni  Tionghoa  dan  Jawa  yang  hidup berdampingan.  Hubungan  baik  dari  kedua  etnis  ini  terjalin  sejak  pemerintahan  kolonial Belanda. Hingga saat ini, hubungan tersebut masih terjaga dengan baik dalam kehidupan sehari-hari  seperti  acara  kelahiran,  gotong  royong,  serta  kegiatan  keagamaan (Widyaningsih,  2007).  Tidak  seperti  keberagaman  secara  umum  yang  melibatkan  peran pemerintah, keharmonisan di  kampung  Sudiroprajan  tidak  melalui  intervensi  pemerintah melainkan atas kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Hal ini yang mampu melanggengkan keharmonisan dalam keberagaman di Sudiroprajan, dan masyarakat terhindar dari adanya konflik  yang  mampu  memecah belah kedua  kelompok.  Tulisan ini  membahas  mengenai bagaimana keharmonisan  tercipta  di kampung  Sudiroprajan  terbentuk  dan  bagaimana kesadaran kolektif masyarakat mampu menghasilkan tradisi Grebeg Sudiro.

## 2. Kerangka Teori
Multikulturalisme, sebuah  kebijakan  yang  pertama  kali diperkenalkan  di  Amerika  Serikat pada tahun 1960, merupakan perubahan signifikan dalam cara identitas dibangun dalam modernitas barat (Hoon, 2006:153). Kebijakan ini pada dasarnya merupakan arahan untuk penguatan  identitas  etnis.  Secara  terminologis,  multikulturalisme  merujuk  pada  dua  hal berbeda  yakni  realitas  (praktik)  dan  etika  (ajaran).  Realitas  (praktik)  dipahami  sebagai interaksi  produktif  di antara  elemen  sosial  yang  beragam  dalam  sebuah  tatanan kehiduapan  sosial  berkelanjutan.  Sementara  etika  (ajaran)  mengacu  pada  spirit,  etos  dan optimisme terhadap  keragaman  untuk  dikelola  dalam  ranah  publik.  Multikulturalisme secara  umum  berasal  dari  kata  multi  (plural)  dan  kultural  (budaya)  yang  mencakup keragaman seperti suku, ras, agama, atau subkultur dalam masyarakat. Multikulturalisme seringkali  digunakan  untuk  menggambarkan  masyarakat  dalam  negara  yang  mempunyai berbagai kelompok budaya berbeda dan biasanya berasal dari imigrasi (Liliweri, 2005).
Multikulturalisme sebagaimana dijelaskan  Hoon  (2006)  lebih  menekankan  pada  aspek perbedaan  dibandingkan  kesamaan.  Inti dari  diskursus  multikulturalisme  sebenarnya adalah  politik  pengakuan  dengan  upaya  menumbangkan  budaya  homogen  melalui konstruksi  identitas  dan  representasi  budaya.  Multikulturalisme  seringkali  dianggap mewakili  budaya  minoritas  karena  mampu  menghadirkan  beberapa  aspek  dari  bentuk budaya-budaya  tertentu.  Terdapat  dua  poin  penting  dalam  membahas  multikulturalisme, yakni  keragaman  budaya  dan  politik  pengakuan (Neumannova,  2007).  Multikulturalisme secara politis merupakan kebijakan terhadap keberagaman dengan latar belakang identitas kolektif  berupa etnis, agama, ataupun ras dalam suatu  negara bangsa. Multikulturalisme sebagai kebijakan politik tercermin dalam peran pemerintah di mana mereka menyediakan dan menjamin adanya kesetaraan tanpa pengecualian (Kymlicka, 2012). Peran pemerintah ini  juga  terlihat  dalam  institusi,  hukum  serta  tindakan  yang  memberikan  pengakuan terhadap perbedaan budaya dalam ruang-ruang publik (Kusumadewi, 2010).
Multikulturalisme  dalam  pandangan Rosado  (1996) menjelaskan  bahwa  individu  atau kelompok dalam masyarakat bukan hanya mengakui dan menghormati perbedaan, namun juga  membuka  ruang  untuk berkontribusi, sehingga  menciptakan  kultur  yang  inklusif. Dalam konteks ini masyarakat diberdayakan secara positif untuk mencapai keharmonisan. Rosado turut menjelaskan multikulturalisme ini sendiri dapat diterapkan dalam kebiasaan- kebiasaan masyarakat seperti adat istiadat, gaya berkomunikasi dan lain sebagainya. Oleh karenanya, relasi antar kelompok etnis atau budaya sangat diperlukan agar seimbang.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini dilakukan  secara kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Adapun unit analisa  dalam  penelitian  ini  adalah  kelompok  Sudiroprajan  di  Surakarta.  Penelitian  ini melibatkan  9  orang  informan  yang  dibagi  menjadi  tiga  kategori, yakni  kategori  kelompok Jawa,  kelompok  Tionghoa  (dalam  kampung),  kelompok  Tionghoa  (pinggiran).  Penetapan kategori  tersebut  dilakukan  dengan  pertimbangan  kecukupan  data  yang diperoleh  dan efektifitas waktu.
Tabel 1. Kategori dan Kriteria Informan Kategori Status Kriteria Jumlah Informan Kelompok Jawa Tokoh Masyarakat/A gama 1. Berasal dari kelompok etnis Jawa. Mempunyai kedudukan dan peran dalam kelompoknya 2. Tinggal dan besar di kampung Sudiroprajan 3. Mempunyai pengetahuan mengenai sejarah dan dinamika kampung Sudiroprajan 3 orang Warga Umum 1. Pernah atau sedang tinggal di kampung Sudiroprajan 2. Mengetahui dinamika kampung sudiroprajan 3. Memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai tradisi grebeg sudiro 2 orang Informan Kelompok Tionghoa (dalam) Tokoh Masyrakat 1. Berasal dari kelompok Tionghoa (dalam) dan mempunyai peran atau kedudukan dalam kelompoknya 2. Tinggal dan besar di kampung Sudiroprajan 3. Mempunyai  pengetahuan  mengenai  sejarah  dan dinamika kampung Sudiroprajan 2 orang Warga Umum Pernah atau sedang tinggal dan mampu menceritakan pengalaman selama tinggal di kampung Sudiroprajan serta mengerti mengenai Grebeg Sudiro 1 orang Informan Kelompok Tionghoa (pinggiran) Tokoh Masyarakat/ Agama Berasal dari kelompok Tionghoa (pinggiran). Mempunyai peran atau kedudukan baik di kampung atau kelompoknya. Mempunyai pengetahuan mengenai dinamika kampung dan grebeg sudiro 1 orang
Peneliti  dalam  hal  ini  tidak  dapat  bersandar  pada  satu  sumber  data  saja, namun dibutuhkan berbagai macam data baik dari wawancara dengan informan, observasi, studi terhadap dokumen pendukung seperti  koran,  buku,  laporan-laporan dan  lain sebagainya. Pengumpulan  data  dalam  penelitian  mengacu  pada  Creswell  yang  memberikan  beberapa proses  seperti  melakukan  observasi,  wawancara  dan  studi  dokumen (Creswell,  2015). Penelitian  diawali  dengan  melakukan  observasi  di  Kelurahan  Sudiroprajan.  Observasi dilakukan dengan mencari informasi mengenai kelompok Sudiroprajan. Selain itu observasi
dijadikan jembatan untuk membangun relasi dalam mendapatkan informasi atau data yang relevan. Tahap kedua adalah wawancara. Wawancara dilakukan melalui dua bentuk, yakni terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara pada kelompok Sudiroprajan menggunakan pedoman wawancara agar tetap fokus pada hasil temuan yang diharapkan. Terakhir adalah dengan studi dokumen. Studi dokumen digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.
Setelah pengumpulan data selesai  dilakukan,  tahap  selanjutnya dilakukan analisis terhadap  data  yang  diperoleh.  Analisis  dan  validasi  diperlukan  sebagai  kekuatan  untuk memperkuat  serta  mendapatkan  akurasi  dalam  penelitian.  Salah  satu  strategi  yang dilakukan  dalam  tahap  validasi  adalah  melakukan  triangulasi  sumber  data. Hal  ini dilakukan  dengan  cara  menguji  kembali  data-data  yang  telah  diperoleh  dari  beberapa informan berbeda (Creswell, 2015).

## 4. Sudiroprajan: Ruang Keberagaman
Sudiroprajan  atau  yang lebih  dikenal  dengan  kampung  pecinan  terletak  di  sekitaran  kali pepe  dan  Pasar  Gede  Surakarta.  Meski  dikenal  sebagai  kampung  pecinaan,  Sudiroprajan sendiri  dihuni  oleh  dua  kelompok  etnis  berbeda, yakni  Tionghoa  dan  Jawa  yang  hidup berdampingan.  Meleburnya kedua  etnis  hingga  mampu  hidup  berdampingan  ini  tidak terlepas  dari  sejarah  panjang  perjalanan  keduanya  dalam  membangun  relasi  sosial. Menelisik sejarah yang ada, Tionghoa pada awalnya datang ke Hindia Belanda (penyebutan Indonesia kala itu) sekitar abad ke-15 untuk melakukan perdagangan (Budiarti & Effendy, 2009b).  Seiring  dengan  perkembangannya,  banyak  imigran  dari  negeri  Cina  yang  mulai berdatangan  dan  memuncak  sekitar  abad  ke-19.  Para  imigran  ini  turut  membawa kekayaan, potensi, dan budaya yang mereka miliki.
Potensi  dari  kelompok  Tionghoa  ini  lebih  mengarah  pada  kegiatan  ekonomi.  Lewat kegiatan  ekonomi, beberapa  kelompok  etnis  secara  tidak  langsung  dipaksa  untuk berpartisipasi  aktif  dalam  aktifitas  berdagang.  Kelompok  Tionghoa  turut  berinteraksi dengan kelompok etnis lain seperti Jawa, Madura, Banjar, Bali, Arab dan India (Nugroho, 2011).  Maraknya  perdagangan  kala  itu  membuat  beberapa  kelompok  Tionghoa memutuskan  untuk  menetap  dan  bermukim  di  sekitaran  tempat  berdagang.  Pada  masa kolonial,  pemerintah  Belanda  turut  membagi  hunian  di  Surakarta  berdasar kewarganegaraan.  Pembagian  hunian  ini  seperti  halnya  kelompok  Arab  di  Pasar  Kliwon, kelompok  Eropa  di  Lojiwetan  dan  kelompok  Tionghoa  di  kawasan  Pecinaan  sekitar  Pasar Gede (Juwono, 1999).
Di  bawah  pemerintahan  Belanda,  kampung  Sudiroprajan  menjadi  tempat  bermukim etnis Tionghoa yang dipimpin oleh seorang pemimpin dengan sebutan Babah Mayor. Babah Mayor bertugas sebagai  perantara  yang  menghubungkan  orang-orang  Tionghoa  dengan pemerintah  kolonial  dalam  berbagai  macam  kepentingan  kala  itu. Pada  masa  ini  pula orang-orang  Tionghoa  di  Sudioprajan  diharuskan  untuk  melakukan  adat  istiadat  yang mereka miliki, sehingga identitas mereka masih terjaga. Namun seiring berjalannya waktu, tradisi  yang  ada  mulai  ditinggalkan  atau  bahkan  bercampur  dengan  tradisi  masyarakat Jawa. Dalam perkembangannya, pembagian hunian secara tidak langsung mengakibatkan segregasi  antara  etnik yang satu  dengan  kelompok  etnik lainnya.  Meski  demikian,  hal  ini tidak  berlaku  di  Kawasan  pecinaan.  Sebelum  terbentuk  pemukiman  China (pecinaan)  di Sudiroprajan,  sekitaran  kawasan  tersebut  sudah  dihuni  terlebih  dahulu  oleh  beberapa masyarakat Jawa meski jumlahnya tidak banyak. Sebagaimana dijelaskan oleh informan L (wawancara 9 September, 2019), mereka yang tinggal di kawasan tersebut merupakan abdi dalem  dan  para  selir  dari  Kraton  Kasunanan  Surakarta. Karena  posisi  hunian  yang berdekatan dan  tidak  memiliki  jarak,  kedua  kelompok  ini  mulai  berinteraksi dan membangun  hubungan  baik, sehingga  memunculkan  hubungan  sosial  dan  pertukaran budaya. Melalui  interaksi  dan  hubungan  sosial tersebut  mulai  terjadi  pembauran  antara kelompok etnis Tionghoa dan Jawa.
Meski  tercatat  dalam  sejarah  bahwa  Surakarta  pernah  menjadi  tempat  konflik  yang melibatkan  kelompok  Tionghoa,  namun  hal  ini  tidak mempengaruhi interaksi sosial  dan hubungan yang harmonis di antara kedua etnis tersebut (Riyadi, Aji, & Hermawan, 2017). Benny Juwono (1999) menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor yang memperkuat interaksi antar  kedua  kelompok  etnis  ini. Faktor tersebut  adalah adanya  sejarah  pembentukan kampung  di  mana  kedua  kelompok  etnis  tinggal  bersama  karena  mempunyai  kesamaan ekonomi, adanya kesadaran  untuk  menciptakan  harmoni  sosial  dengan  saling  toleransi, dan 3). Adanya semangat nasionalisme yang sama.

## 5. Tantangan Keberagaman di Sudiroprajan
Surakarta  pada  awal  abad  ke  20  menjadi  kawasan  yang  multirasial,  multikultural,  dan multiagama/kepercayaan.  Seiring  berkembangnya  kota, maka  semakin  banyak  pula kemajuan baik dalam bidang kesenian, teknologi, dan sarana prasarana (Kuntowijoyo, 2006). Namun berkembangnya kota tidak bisa dilepaskan dari adanya konflik terutama mengingat kondisi masyarakat Surakarta yang beragam dan sangat rentan terhadap konflik khususnya mengarah pada segmentasi rasial (Riyadi et al., 2017).
Konflik  di  Surakarta  tentunya  tidak  dapat dilepaskan  dari  peristiwa  masa  Orde  Baru. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa ‘98 yang merupakan salah satu peristiwa kelam di  Surakarta.  Banyak  korban  kekerasan  dan  penjarahan  dari  adanya  peristiwa  tersebut khususnya  bagi  kelompok  Tionghoa.  Pada  tahun  kerusuhan  Mei  1998.  Tanggal 14-15  Mei, terjadi  pembakaran  dan  pengerusakan  rumah-rumah  penduduk  serta  fasilitas-fasilitas umum (Baidhawy, 2010). Kejadian ini sempat menyebabkan kota Surakarta lumpuh selama beberapa  hari.  Berbagai  bangunan  yang  terdapat  di  pusat  kota menjadi  sasaran  anarki massa. Hal ini terlihat pada kantor, bank, serta kawasan pertokoan seperti Matahari Beteng yang menjadi incaran pengrusakan dan penjarahan massa (Putro, Atmaja, & Sodiq, 2017).
Kondisi  Surakarta  kala  itu  diperpanas  dengan  adanya  pernyataan  sebagai  kota  sumbu pendek.  Meski  demikian,  pada praktiknya  konflik  yang  ada  selalu  diakhiri  dengan  resolusi cepat.  Terdapat  hal  menarik  dari  adanya  perisitiwa  ini.  Secara  umum  peristiwa  ini  sangat identik  dengan  kelompok  Tionghoa  sebagai  korban.  Meski  demikian,  masyarakat Sudiroprajan  yang  sebagian  besar  terdiri  dari  orang-orang  Tionghoa  justru  tidak  terkena dampak  dari  peristiwa  tersebut.  Bahkan  kawasan  ini  dapat  dikatakan  aman.  Hal  ini  turut disampaikan oleh beberapa masyarakat yang menjadi saksi kejadian tersebut.
“pada  waktu  periwistiwa  ’98  itu  daerah  sini  sangat  aman,  bahkan  bisa  dibilang  tidak  ada satupun batu terlempar mengenai tempat ini. Masyarakat disini saling menjaga satu sama lain. Mereka (Jawa) turut berjaga di depan, mencegah para penjarah biar gak masuk” (Wawancara A, Tokoh Agama, 12 September 2019).
Kerusuhan yang ditujukan kepada orang-orang Tionghoa menjadi hal ironis, karena pada realitasnya orang-orang  Tionghoa  sebenarnya  mempunyai  peran  penting  dalam pengembangan kebudayaan Jawa. Hal ini terlihat pada kultur keseharian orang Tionghoa di Sudiroprajan yang menunjukkan sikap masyarakat yang terbuka, tidak ekslusif dan mampu berbaur secara alamiah. Bahkan dalam situasi konflik rasial yang melibatkan orang Tionghoa dengan  orang  Jawapun,  masyarakat  Sudiroprajan  tidak  pernah  tersentuh  konflik  sentimen rasial.  Ketika  konflik  terjadi, masyarakat  Jawa  mencoba  melindungi  orang-orang  Tionghoa. Beberapa warga turut mengisahkan banyak masyarakat Tionghoa yang mempunyai kerabat jauh  juga  turut  mengungsi  dan  tinggal  di  Sudiroprajan  hingga  kekacauan  mereda. Masyarakat  Jawa  kala  itu  berjaga  dan  turun  ke  jalan  mengamankan  keadaan. Melalui kejadian  kejadian  tersebut,  relasi  antar  kedua  etnis  semakin  membaik  khusunya  dengan kelompok Tionghoa yang tinggal di pinggiran jalan.
“ Waktu  kejadian  rusuh  waktu  itu,  kami  di  sini  orang-orang  Jawa  pasang  badan  melindungi teman-teman Tionghoa. Lucunya, dulu kami ada yang sampai pakai baju kayak mau perang itu. Dan pas itu kerabat-kerabat dari warga Tionghoa pada datang. Kampung ini jadi ramai kala itu karna  mereka  (perusuh)  tidak  bisa  menjangkau ” (Wawancara R,  tokoh  masyarakat,  10 September 2019).
Kelompok Tionghoa di kampung Sudiroprajan sendiri jika dilihat polanya terbagi menjadi dua bagian, yakni yang tinggal di dalam kampung dan yang tinggal di pinggiran jalan raya. Pada  awalnya,  hubungan  dengan  masyarakat  yang  tinggal  di  pinggiran  jalan raya memang dapat  dikatakan  kurang  harmonis.  Hal  ini  dikarenakan  banyak  dari  mereka  yang  sibuk mengurusi pekerjaannya sebagai wirausahawan. Mereka cenderung membatasi ruang gerak kepada  masyarakat  yang  tinggal  di  dalam  kampung.  Hal  ini  menjadi  tantangan  tersendiri bagi  masyarakat.  Pada  awalnya  pun  kebanyakan  dari  mereka  terlibat  secara  pasif  dalam kegaiatan  masyarakat. Namun  dengan  adanya  peristiwa  ’98, sekan  menjadi  titik  balik hubungan  diantara  keduanya.  Kelompok  Tionghoa  mulai  membuka  ruang  baru  dan meruntuhkan  dinding  pembatas  yang  telah  terbangun.  Kelompok  Tionghoa  inipun  mulai membuka diri dan terlibat secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
“ kalau  dulu  sangat  jarang  terlibat,  karena  dengan  adanya  “narkoba”  dan  sebagainya  itu  yang mulai  membuat  kita  menarik diri,  otomatis  kan  di situ  pasti  ada  premanisme  dan  sebagainya.
Nah 98 itu jadi titik balik, kita mulai masuk lagi ke belakang. Setelah itu ya mereka lebih intens terlibat dengan kegiatan masyarakat. ” (Wawancara A, tokoh agama, 12 September 2019).

## 6. Relasi Sosial Warga Sudiroprajan
Hubungan  harmonis  kedua  kelompok  etnis  ini  mampu  meleburkan  batasan  yang  ada menjadi  sebuah  pembauran  dalam keragaman.  Pembauran  di  Sudiroprajan  terjadi  secara alami  baik  dalam  ruang  sosial maupun budaya. Hubungan  antar  kelompok  etnis  ini diimplementasikan  dalam  kehidupan  sosial  seperti  halnya  berinteraksi  dalam  kegiatan masyarakat sehari-hari dalam pertemuan-pertemuan RW, arisan, gotong royong, kerjasama dalam  berbagai  bidang separti event  besar  perayaan  kemerdekaan  Indonesia  (17  Agustus), dan  lain  sebagainya.  Masyarakat  Sudiroprajan  dalam  interaksi  kegiatan  sehari-hari cenderung  menggunakan  Bahasa  Indonesia  dan Jawa.  Kelompok  etnis  Tionghoa  sendiri sangat  jarang  menggunakan  Bahasa  Mandarin dalam  berinteraksi,  bahkan  beberapa diantaranya  mengaku  tidak  bisa  dan  hanya  menggunakan  bahasa  gaul  Mandarin  untuk menyebutkan angka-angka China seperti goceng, gopek, dan lain sebagainya. Mereka justru lebih  pandai  menggunakan  Bahasa  Jawa  bahkan  pada  level  tertinggi  seperti  krama  hinggil (Koentjaraningrat, 1994).
Masyarakat  Sudiroprajan  terdiri  dari  dua  kelompok  etnis  berbeda  yakni Jawa  dan Tionghoa. Kedua  kelompok  ini telah  lama membangun  relasi seperti  halnya melalui tradisi, budaya, perdagangan, sosial, dan lain sebagainya. Pada perkembangannya kedua kelompok etnis  ini  saling  menerima  dan  mengakui  perbedaan  dari  masing-masing  kelompok.  Adanya pengakuan dan penerimaan inilah yang menjadikan kedua kelompok etnis ini menjadi satu kesatuan  sebagai  masyarakat  Sudiroprajan  serta  membentuk  pola  hubungan  yang  stabil. Hubungan  stabil  tersebut  yang  kemudian  memunculkan  adanya  kesadaran  kolektif  dan berimplikasi  pada  keberagaman  masyarakat  Sudiroprajan.  Keberagaman  masyarakat tersebut diakomodasi oleh multikulturalisme yang terbangun melalui kesadaran kolektif dan relasi  etnis  yang  telah  lama  terbangun.  Keberagaman  dan  kestabilan  hubungan  dalam masyarakat tersebut yang kemudian membentuk tradisi Grebeg Sudiro sebagai representasi keberagaman  dari  masyrakat  Sudiroprajan.  Tradisi  Grebeg  Sudiro  ini  juga  menampilkan ekspresi budaya dari masing-masing kelompok etnis secara seimbang tanpa adanya dominasi satu sama lain. Gambaran relasi masyarakat Sudiroprajan dapat dilihat dalam gambar 1.
Gambar 1. Pola relasi masyarakat Sudiroprajan

## Sumber: Data Primer 2019
Hubungan yang stabil antar kelompok dan adanya pembauran dalam masyarakat secara perlahan juga mengikis  adanya  stigma  terhadap  kelompok  Tionghoa dan  meminimalisir adanya diskriminasi. Orang-orang Tionghoa dalam hal ini turut diberikan kesempatam untuk berpartisipasi secara aktif dalam organisasi kemasyarakatan seperti menjadi ketua RT.
“ tidak ada diskriminasi lagi di kampung ini, gak pernah dibedakan berdasar etnis gitu. Gak ada istilah wong Cino wong Jowo. Bahkan di kampung ini dalam beberapa kesempatan orang-ornag
Kelompok etnis Jawa
Kelompok etnis
Tionghoa
Membangun hubungan dan relasi Penerimaan dan pengakuan dari masing-masing
Tradisi, budaya, kebiasaan, aturan, gaya hidup, keyakinan Munculnya kesadaran kolektif yang berimplikasi pada keragaman kampung Tradisi Grebeg Sudiro sebagai representasi keberagaman Hubungan yang stabil multikulturalisme
Tionghoa  dijadikan  kepala  RT  atau  bahkan  ketua  organisasi  di  kampung  ini  dan  itu  sampai beberapa periode ” (Wawancara L, Tokoh Masyarakat, 14 Juni 2019).
Pembauran  juga  terlihat  dalam  konteks  budaya.  Beberapa  diantaranya  adalah  kesenian Lion Barongsai, Musik Too Kwa Tui Cen, dan Wayang Potehi. Kesenian ini merupakan tradisi dan  budaya  masyarakat  Tionghoa  yang  masih  terjaga  hingga  saat  ini.  Pada perkembangannya,  kesenian  ini  tidak  hanya  dimainkan  oleh  orang-orang  Tionghoa  saja, namun  juga  terbuka  peluang  bagi  orang-orang  Jawa  untuk  turut  berpartisipasi memainkannya.
“sekarang  ini  tradisi  dari  Cina  yang  masih  dijaga  itu  liong barongsai.  Kalau  di  sini  dikenalnya dengan  nama macan putih.  Tradisi  ini  semacam  kesenian,  yang  dulu  banyak  orang  Tioghoa memainkannya.  Tapi  kemudian  banyak  orang  Jawa  juga  tertarik  mempelajari.  Lama-lama sekarang banyak orang Jawa juga turut berpartisipasi ikut main ” (Wawancara A, Tokoh Agama, 10 September 2019).
Terjalinnya  hubungan  antar  kelompok  ini  menyatakan  adanya  peneriman.  Hal  ini memungkinkan  munculnya  kesadaran  kolektif  untuk  berafiliasi  satu  sama  lain  dengan unsur-unsur budaya dari kelompok etnis lainnya (Trimble, Dickson, Fisher, & Lerner, 2005). Kesadaran  ini  tentunya  muncul  seiring  dengan  adanya  kepentingan  antar  individu  yang mengubahnya  menjadi  tindakan  sosial  nyata  seperti  toleransi,  menghargai  perbedaan,  dan menerima kondisi multikultur. Selain itu, dalam struktur masyarakat sendiri tidak ada ruang ekslusif yang terbangun. Hubungan antar agama pun sangat cair seperti relasi sosial antar etnik. Hal ini yang turut memperlancar hubungan dan relasi sosial antara kedua kelompok ini.  Salah  satau  bentuk  konkrit  multikulturalisme  pada  masyarakat  Sudiroprajan  adalah dalam  kesenian  berupa  tradisi  Grebeg  Sudiro.  Tradisi  ini  menjadi  salah  satu  sarana  efektif untuk  mengkomunikasikan  keragaman  dan  bertukar  opini  mengenai  pembauran (Widyaningsih, 2007).

## 7. Representasi Keberagaman dalam Grebeg Sudiro
Terbukanya  ruang  dalam  kelompok  Sudiroprajan  ini  mampu  menghadirkan  semangat keberagaman. Semangat  ini  menjadi  suatu  upaya  dalam  merajut  kebhinekaan  khsusunya dalam  masyarakat  kampung  sendiri.  Upaya  ini  kemudian  direalisasikan  melalui  tradisi Grebeg  Sudiro.  Tradisi  Grebeg  Sudiro  merupakan  tradisi  yang  memadukan  dua  unsur budaya kelompok Jawa dan Tionghoa. Grebeg Sudiro terdiri dari dua kata yakni grebeg dan sudiro.  Grebeg  sendiri  sangat  lekat  dengan  budaya  Jawa.  Grebeg  atau  garebeg  merupakan sebuah  tradisi  untuk  memperingati  agenda  keagamaan  seperti  Maulid  Nabi  Muhammad, 1 Muharram, Idul Fitri dan Idul Adha. Grebeg sendiri rutin diadakan oleh Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Sementara nama Sudiro sendiri diambil dari nama kampung Sudiroprajan. Grebeg Sudiro lahir atas inisiasi dari beberapa tokoh masyarakat di Sudiroprajan sekitar tahun 2007. Pada awalnya grebeg sendiri sempat mengalami adanya penolakan. Penolakan ini  dikarenakan  beberapa  dari  mereka  masih  merasa  trauma  dengan  tragedi  masa  lalu, peristiwa  ’98.  Meski  di  kampung  Sudiroprajan  relatif  aman  ketika  peristiwa  tersebut ditambah  dengan  adanya  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2000 (mengenai  pencabutan  instruksi  presiden  mengenai  agama,  kepercataan  dan  adat  istiadat Cina), tidak lantas membuat mereka berani untuk menunjukkan kebudayaan mereka kepada khalayak  umum. Melalui negosiasi  tokoh-tokoh  berpengaruh  di  kampung,  wacana pembentukan  grebeg  ini  kemudian  direalasikan  dengan  mendapat  dukungan  penuh  dari masyarakat Sudiroprajan.
Tradisi ini kemudian berkembang menjadi event kampung yang dilaksanakan menjelang Tahun Baru Imlek (Adriana, 2013). Grebeg Sudiro pada praktiknya selalu memangkat tema keberagaman dan kebhinekaan. Hal ini dikarenakan grebeg sendiri merupakan representasi dari  kelompok  Sudiroprajan  yang  beragam.  Keberagaman  ini  terlihat  dalam  unsur-unsur budaya  dari  kedua  kelompok  etnis  ini  baik  pada  saat  karnaval  dan  gunungan,  sebagai rangkaian  dari  acara  grebeg  tersebut.  Adapun  unsur-unsur  yang  dimasukkan  ke  dalam grebeg ini tidak terdapat adanya dominasi. Budaya keduanya dimasukkan dalam porsi yang sama.  Hal  ini  dilakukan  tidak  hanya  menghindari  konflik  namun  untuk  memperkuat  nilai keberagaman dan kebhinekaan yang ada.
“ dalam pelaksanaan grebeg sendiri kami berusaha untuk memasukkan budaya-budaya secara seimbang. Dulu pernah sempat ada penyanggahan karna terlalu menonjolkan satu sisi, akhirnya kami berusaha untuk mengimbangi dan membagi porsinya. Ini kan event bersama, jadi ya unsur keduanya harus sama ” (Wawancara L, Tokoh Masyarakat, 14 Juni 2019).
Grebeg Sudiro dalam pelaksanaannya tidak bersifat ekslusif, dimana kelompok Tionghoa dan  Jawa  berbaur  baik  dalam  kepanitiaan  atau  rangkaian  kegiatan  lainnya.  Pelaksanaan grebeg  sendiri  juga  membuka  ruang  bagi  kelompok  etnis  lain  untuk  berpartisipasi  dalam rangkaian  acara  khususnya  karnaval.  Pada  acara  kranaval  ini,  beberapa  etnis  turut berpartisipasi  seperti  halnya  kelompok  dari  Kalimantan,  Papua,  Bali,  dan  lain  sebagainya. Dalam perkembangannya,  grebeg  yang  berawal  dari  event  swadaya  masyarakat  mulai mendapat  perhatian  dari  pemerintah.  Pemerintah  dalam hal ini  turut  mengambil  peran dalam kegiatan grebeg seperti halnya memberikan bantuan pendanaan dan promosi. Hal ini terlihat  ketika  kegiatan  Grebeg  Sudiro  berangusr  menjadi semakin  besar,  pemerintah berinisiatif  untuk  memasukkannya  kedalam  kalender  event  kota  Surakarta.  Grebeg  yang awalnya hanya berskala kampung kini mulai ditonton oleh ribuan orang sebagai salah satu daya  tarik  wisata  kota.  Seiring  dengan  perkembangannya,  grebeg  turut  melakukan perubahan  untuk  meningkatkan  kualitas  yang  ada.  Perubahan  dalam  pelaksanaan  grebeg setiap  tahun  semakin  besar,  hal  ini  terlihat  dari  yang  dulunya  hanya  kirab  gunungan  kue keranjang  menjadi  berbagai  ornament  yang  ditampilkan.  Perkembangan  ornament  yang ditampilkan menjadikan grebeg semakin beragam.

## 8. Diskusi
Kesetaraan dalam masyarakat majemuk diatur oleh sistem sosial yang tergantung pada sifat budaya  masing-masing  kelompok  etnis.  Kelompok  etnis  dalam  hal  ini  berusaha  saling melengkpai  sehingga  mewujudkan  suatu  ikatan  yang  positif  diantara  mereka.  Kondisi  sifat budaya  yang  saling  melengkapi  tersebut  memunculkan  suatu  hubungan  yang  saling ketergantungan atau membentuk hubungan simbosis. Hubungan antar etnik dan keragaman budaya  ini  memperlihatkan  kondisi  dan  orientasi  nilai  dalam  klasifikasi  kelompok (Barth, 1969).Hubungan  simbiosis  ini  terlihat  dalam  masyarakat  Sudiroprajan.  Kelompok Sudiroprajan  yang  terdiri  dari  dua  kelompok  etnis  ini  mampu  membentuk  pola  hubungan yang stabil. Hubungan yang stabil terbangun dan terjaga jauh sebelum masa kemerdekaan. Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, hubungan dan relasi kedua kelompok etnis ini terjalin melalui beberapa faktor. Adapun faktor yang paling mempengaruhi adalah adanya kesamaan  kondisi  ekonomi  pada  masa  itu.  Kondisi  tersebut yang  secara  tidak  langsung membentuk  pola  hubungan  stabil  di  antara  keduanya.  Meski  demikian,  hal  ini  tentu  tidak dapat  terlepas  dari  adanya  beberapa  potensi  konflik  yang  turut  menjadi  pondasi  dalam membangun pola hubungan stabil pada masyarakat Sudiroprajan.
Potensi  konflik  yang  muncul  di  Sudiroprajan  adalah  adanya  gap  dan  batasan-batasan antar  kelompok  etnis.  Gap  ini  sendiri  sempat  mewarnai  hubungan  atau  relasi yang stabil dalam masyarakat Sudiroprajan sekitar tahun 1980 hingga 1998. Gap tersebut sebagaimana dijelaskan oleh informan L, membagi masyarakat dalam beberapa sub kelompok diantaranya kelompok  Tionghoa  pinggiran  dan  kelompok  Tionghoa-Jawa  dalam.  Orang-orang  Tionghoa pinggiran  jalan  dinilai  cenderung  tertutup  dan  membatasi  ruang  gerak  untuk berinteraksi dengan masyarakat  dalam  kampung.  Menurut  pemaparan  informan  A,  sebagai  orang  yang tinggal  lama  di  kawasan  pinggir  jalan,  orang-orang  Tionghoa  pinggiran  banyak  yang mempunyai  usaha-usaha  besar  sehingga  sangat  sukar  untuk  meluangkan  waktu berinteraksi ke dalam kampung. Selain itu, terdapat pula adanya kasus-kasus narkoba yang membuat  banyak  orang  pinggiran  tersebut  menjadi  enggan  dan  menutup  diri dari orang dalam kampung.
Gap  tersebut mulai memudar  seiring  dengan  adanya  peristiwa  ’98.  Peristiwa  tersebut seakan  menjadi  sebuah  peluang  untuk  membangun  kembali  keharmonisan  relasi  antara kelompok  Tionghoa  pinggiran  dengan  masyarakat  di  dalam  kampung.  Hal  ini  sebagaimana diutarakan oleh informan A yang melihat hubungan Tionghoa pinggiran berangsur membaik dan mulai  membuka  diri  untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  kegiatan  kemasyrakatan. Gap  tersebut  akhirnya  memudar  dan  tidak  ada  lagi  pelabelan  atau  pembeda  terhadap Tionghoa  pinggiran.  Gap,  kesenjangan,  dan  konflik  pada  dasarnya  dapat  diredam  melalui peran dari tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama dan etnis dari masing-masing kelompok (Sinaga,  2004).    Dinamika  relasi antar  Tionghoa  dan  Jawa  ini  tentunya  tidak  terlepas  dari adanya  kerjasama  diantara  keduanya,  khususnya  tokoh  masyarakat  dari  masing-masing kelompok (Sinaga, 2004). Tokoh masyarakat dalam hal ini mempunyai peran penting untuk menjaga sinergitas dari kedua kelompok.
Kunci  dari  terbangunnya  relasi  harmonis  adalah  adanya  perasaan  memiliki,  di  mana kedua kelompok ini dapat saling menghormati dan menghargai adanya perbedaan. Hal inilah yang  membentuk  mereka  sebagai  identitas  kolektif yang kuat.  Identitas  kolektif  terjalin
melalui  interaksi,  komunikasi  dan  negosisasi  masing-masing  etnis  dalam  kelompok. Terjaganya  relasi  tersebut  juga  meminimalisirkan  adanya  konflik  dan  prasangka  antar kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Penerimaan akan perbedaan menjadi salah satu hal yang harus dipenuhi dalam konsep keberagaman atau multikulturalisme. Penerimaan dalam hal  ini  juga  dapat  dimaknai  sebagai  politik  pengakuan  melalui  representasi  budaya (Neumannova,  2007).  Multikulturalisme  sendiri  dilihat  sebagai  sebuah  ideologi  yang mengakui dan menerima perbedaan dalam kesederajatan (Suparlan, 2001).
Sudiroprajan sebagai masyarakat multikultur tidak pernah menjadikan suatu perbedaan sebagai  hambatan.  Hubungan  antar  kelompok  dibutuhkan  untuk  mengurangi  kecemasan akan perbedaan dan kecurigaan yang memungkinkan munculnya suatu konflik. Perbedaan di antara kedua kelompok ini dijadikan salah satu upaya untuk menguatkan keberagaman yang  telah  ada  di  kampung  tersebut.  Multikulturalisme  di  kampung  Sudiroprajan  sendiri juga  diperkuat  dengan  adanya  kesadaran  kolektif  masyarakat.  Mengacu  pada  penjelasan Kurniawan  (2010),  basis  kesadaran  kolektif  adalah  adanya  nilai  lokalitas  yang  terbagi menjadi dua yakni horizontal dan veritkal. Nilai lokalitas horizontal berkaitan dengan norma- norma dan keyakinan yang mengatur hubungan antar manusia satu dengan lain, sementara nilai lokalitas vertikal mengacu pada nilai yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan atau  sesuatu  hal  yang  mereka  (manusia)  sucikan.  Kesadaran  kolektif  pada  masyarakat Sudiroprajan  lebih  terlihat  melalui  nilai-nilai  horizontal,  di  mana  tiap  anggota  masyarakat saling  menjunjung  tinggi  relasi  antar  kelompok  etnis  dan  menghormati  satu  sama  lain. Adapun  implikasi  dari  adanya  nilai  lokalitas  horizontal  ini  mengarah  pada  relasi  harmonis antar etnis yang didasarkan hubungan historis dalam masyarakat.
Bagi  masyarakat  Sudiroprajan,  salah  satu  cara  menjaga keharmonisan  dalam keberagaman  yang  ada  adalah  dengan  melibatkan  masing-masing  anggota  kelompok  etnis dalam  suatu  kegiatan  kemasyarakatan.  Dengan  demikian,  secara  perlahan  akan  tumbuh rasa  saling  memiliki  sehingga  mampu  menjaga  budaya  dan  tradisi  yang  telah  ada.  Rasa kebersamaan  dan  saling  memiliki  tersebut  yang  kemudian  menjadikan  masyarakat Sudiroprajan  mempunyai keinginan  untuk  mengekspresikannya  dalam  ruang  publik.  Hal tersebut  yang  kemudian  mewujud  dalam  Grebeg  Sudiro.  Grebeg  Sudiro  ini  menjadi  simbol akan  keberagaman  dan  kesatuan  masyarakat  Sudiroprajan  sekaligus  simbol  untuk menunjukkan bahwa masyarakat Sudiroprajan ini mempunyai kesadaran kolektif.
Tidak  seperti  produk  budaya  lainnya,  Grebeg  Sudiro  dalam  hal  ini  menjadi  salah  satu sarana  efektif  untuk  mengkomunikasikan  multikulturalisme.  Hal  ini  dapat  terlihat  dalam misi  yang  dibangun  yakni  persatuan  dengan menyatukan  nilai-nilai  dari  masing-masing kelompok  etnis  dalam  masyarakat  Sudiroprajan.  Penyatuan  ini  juga  menjadi  salah  satu upaya  menjaga  identitas  masing-masing  kelompok (Fowers  &  Richardson,  1996).  Masing- masing kelompok dalam hal ini saling berinteraksi dan bernegosiasi dalam ruang sosial yang sama  sehingga  muncul  kesediaan  untuk menerima  keragaman  dan  tolera  terhadap perbedaan (Budiarti & Effendy, 2009b). Bagi masyarakat Sudiroprajan, penerimaan ini yang mewujudkan adanya kesadaran kolektif untuk terus melestarikam hubungan yang harmonis antar kedua kelompok. Kesadaran kolektif juga memungkinkan kedua kelompok untuk dapat bernegosiasi  ketika  terjadi  hal-hal  yang  memicu  adanya  konflik.  Masyarakat  dalam  hal  ini berarti  memberikan  akomodasi  dan  melalukan  penyesuaian  terhadap  kelompok  lainnya, seperti yang disebut Parekh sebagai multikulturalisme akomodatif (Irhandayaningsih, 2012).
Adanya  Grebeg  Sudiro dalam  bentuk event  budaya  mampu  menjadi salah  satu  media pembauran antar etnis yang ada dalam amsyarakat Sudiroprajan. Hal ini dikarenakan grebeg merupakan  simbol  kebersamaan  antar  etnis  yang  ada.  Tradisi  grebeg  ini  sendiri  turut menjunjung kebhinekaan yang tertuang dalam atribut atau simbol dan pertunjukan. Di sisi lain, melalui tradisi grebeg, kegiatan ini mampu menyatukan komunitas-komunitas yang ada untuk  menampilkan  sesuatu  yang  dapat  dilihat  dan  dinikmati  oleh  masyarakat  secara umum. Harapan  masyarakat  dengan  adanya  event  Grebeg  Sudiro  terbagi  menjadi dua, pertama yakni agar grebeg sudiro tidak terlalu kuat menonjolkan simbol salah satu kelompok etnis.  Kedua,  agar lebih bermanfaat  secara  ekonomis  terhadap  kehidupan  masyarakat. Namun  disisi  lain,  tetap  menciptakan  keragaman-keragaman  dalam  rangkaian  acara  yang ada.

## 9. Kesimpulan
Keberagaman  pada  hakikatnya  dapat  diciptakan  melalui  suatu  wadah  yang  bisa  berawal dari  keluarga,  lingkungan,  kampung  hingga  ke  jenjang  berikutnya. Keberagaman  tidak hanya berdiri tunggal namun juga harus diperkuat dengan kesadaran kolektif masyarakat
dan  nilai  kesadaran  bahwa  kita  hidup  beragam  entah  dalam  hal  agama,  etnis  maupun lingkungan. Tentunya  kesadaran  ini  tidak  terjalin  secara  instant  melainkan  dibangun melalui  hidup  secara  berdampingan  dengan  perbedaan  yang  ada  pada  masing-masing kelompok.  Hidup  berdampingan  antar  kelompok  etnis  inilah  yang  menciptakan  adanya interaksi dan hubungan sosial.
Relasi antar kelompok etnis ini tentu tidak dapat dipisahkan dari proses integrasi yang terjadi  dalam  masyarakat  Sudiroprajan.  Integrasi  dan  pembauran  yang  terjadi  tentunya memiliki  implikasi  dalam  perkembangannya.  Pada  kasus  masyarakat  Sudiroprajan, pembauran  mampu  menghasilkan  kesadaran  kolektif  untuk  menghargai  dan  menerima perbedaan  masing-masing  kelompok.  Kesadaran  ini  mewujudkan  keharmonisan  dan semangat  multikulturalisme  yang  direpresentasikan antara  lain melalui  tradisi  Grebeg Sudiro.  Tradisi  grebeg  ini  merupakan  hasil  perpaduan  dari  dua  budaya  masing-masing kelompok etnis. Lewat Grebeg Sudiro, ruang keberagaman semakin terbuka seperti halnya membuka  peluang  bagi  kelompok  etnis  lain  untuk  berpartisipasi  dalam  rangkaian  acara yang ada.
Tradisi Grebeg Sudiro pada perkembangannya mempunyai implikasi atau dampak yang cukup  signifikan  bagi  masyarakt  Sudiroprajan.  Adapun  dampak  dari  adanya  grebeg terhadap  masyarakat  Sudiroprajan  adalah  sebagai  berikut  1). Identitas  kampung  sebagai kampung pembauran semakin terlihat, 2). dianggap sebagai media bagi multikulturalisme, 3). Memperkuat  hubungan  antar  kelompok  etnis,  dan  4)  Menjadi  daya  tarik  pariwisata sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat. Masyarakat Sudiroprajan dalam hal ini selalu  mengupayakan  untuk  mempertahankan  pelaksanaan  Grebeg  Sudiro.  Beberapa diantaranya  adalah  perlu  adanya  evaluasi  kegiatan  agar  tidak  ada  dominasi  dari  suatu kelompok  maupun  etnis  yang  ada  di  dalamnya.  Komitmen  kebersamaan  menjadi  kunci untuk mempertahankan Grebeg Sudiro.

## 10. Ucapan Terima Kasih
Tulisan  ini  merupakan  bagian  dari  hasil  penelitian  tesis  penulis  yang  berjudul Praktik Keberagaman  dalam  Tradisi  Grebeg  Sudiro:  Studi  Pada  Kelompok  Sudiroprajan  Surakarta pada  program  studi  magister  Sosiologi,  FISIP,  Universitas  Indonesia . Ucapan  terimakasih penulis  tujukan  kepada  masyarakat  Sudiroprajan  atas  segala  bentuk  bantuan  yang diberikan  selama  proses  pengumpulan  data  penelitian  ini.  Terimakasih  juga  penulis sampaikan  kepada  seluruh  pihak  yang  meluangkan  waktu  untuk  menjadi  teman  diskusi saya.

## 11. Conflicts of Interest
Penulis  menyatakan  tidak  memiliki conflict  of  interest antara  penulis  dengan  subjek penelitian dalam penulisan artikel ini.

## Daftar Pustaka
Adriana,  T.  C.  (2013).  Tradisi  Grebeg  Sudiro  di  Sudiroprajan  (Akulturasi  Kebudayaan Tionghoa dengan Kebudayaan Jawa). Candi , 1–19.
Baidhawy,  Z.  (2010).  Dinamika  Radikalisme  dan  Konflik  Bersentimen  Keagamaan  di Surakarta.
Studia Philosophica
et
Theologica , 10 (2), 258–287.
https://doi.org/10.35312/spet.v10i2.91
Barth, F. (1969). ethnic groups and boundaries . boston: little, brown and company. Budiarti, S. R., & Effendy, M. A. R. (2009a). Kampung Dunia: Potret Multikulturalisme Bali . (Srti  Rahayu  Budiarti  & M.  A.  R.  Effendy,  Eds.), Departemen  Kebudayaan  dan Pariwisata . Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Budiarti, Sri Rahayu, & Effendy, M. A. R. (2009b). Kampung Dunia: Potret Multikulturalisme Bali . Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Creswell,  J.  W.  (2015). Penelitian  Kualitatif  &  Desain  Riset  Memilih  Diantara  Lima Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Firdaus,  F.,  Anggreta,  D.  K.,  &  Yasin,  F.  (2020).  Internalizing  Multiculturalism  Values Through Education Anticipatory Strategies for Multicultural Problems and Intolerance in  Indonesia. Jurnal  Antropologi:  Isu-Isu  Sosial  Budaya , 01 (June),  131–141. https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p131-141.2020 Firdaus,  F.,  Yasin,  F.,  &  Anggreta,  D.  K.  (2015).  Penanaman  Nilai-Nilai  Multikulturalisme Melalui Pendidikan Untuk Menyiasati Masalah Multikultur Di Indonesia & Malaysia. In ASEAN  Comparative  Education  Research  Conference  (ACER-N  2015) (pp.  1755–1767).
Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Fowers,  B.  J.,  &  Richardson,  F.  C.  (1996).  Why  Is  Multiculturalism  Good ? American Psychologist , (June). https://doi.org/10.1037/0003-066X.51.6.609 Hoon, C.-Y. (2006). Assimilation, Multiculturalism, Hybridity: The Dilemmas of The Ethnic Chinese in Post-Suharto Indonesia.
Asian Ethnicity , 7 (2), 149–166. https://doi.org/10.1080/14631360600734400 Irhandayaningsih,  A.  (2012).  Kajian  Filosofis  Terhadap  Multikulturalisme  Indonesia. Humanika , 15 (9), 1–9. Joebagio, H. (2017). The Diversity of Surakarta Community: A Blessing toward Democracy. American International Journal of Social Science , 6 (1), 16–22.
Juwono,  B.  (1999).  Etnis  Cina  Di  Surakarta  1890-1927:  Tinjauan  Sosial  Ekonomi.
Lembaran Sejarah , 2 .
Kasturi, T. (2014). Mengelola Keberbedaan Menjadi Sinergi: Pelajaran Dari Sudiroprajan. In A.  Supratiknya,  Faturochman,  &  H.  Panggabean  (Eds.), Integritas,  Keberbedaan  & Kesejahteraan  Psikologis:  Kontribusi  Psikologi  dalam  Menjawab  Tantangan  Bangsa Masa Kini (pp. 149–157). Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). Koentjaraningrat, R. M. (1994). Kebudayaan Jawa . Jakarta: Balai Pustaka. Kumbara,  A. A. N. A.  (2009).  Pluralisme dan Pendidikan Multikultural  di Indonesia, IV (7), 531–539. Kuntowijoyo. (2006). Budaya dan masyarakat . Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. Kurniawan,  H.  (2010).  Dialogisasi  Kesadaran  Kolektif  dalam  Relasi  Antarumat  Beragama pada Masyarakat Banyumas. Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius , IX (36).
Kusumadewi,  L.  R.  (2010).  Kembalinya  Subyek:  Sosiologi  Memaknai  Kembali Multikulturalisme. Masyarakat: Jurnal Sosiologi , 15 (2), 61–84. Kymlicka, W.  (2012). Multiculturalism:  Success  ,  Failure,  and  the  Future .  Migration  Policy Institute. Liliweri,  A.  (2005). Prasangka  dan  Konflik;  Komunikasi  Lintas  Budaya  Masyarakat Multikultur . Yogyakarta: LKIS. Ma’mun.  (2005). Kebijakan  pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta  terhadap  masyarakat multikultural di DKI Jakarta (1998-2005) . Universitas Indonesia. Neumannova, R. (2007). Multiculturalism and cultural diversity in modern nation state. In Conference Turin . Conference Turin. Nugroho, I. D. (2011). Majapahit Peradaban Maritim: Ketika Nusantara Menjadi Pengendali Pelabuhan Dunia . Jakarta: Suluh Nuswantara Bakti. Prihartanti,  N.,  &  Thoyibi,  M.  (2009).  Mengurai  Akar  Kekerasan  Etnis  Pada  Masyarakat Pluralis. Jurnal Penelitian Humaniora , 10 (2), 107–120.
Putro, Y. A., Atmaja, H. T., & Sodiq, I. (2017). Konflik Rasial Antara Etnis Tionghoa Dengan Pribumi Jawa di Surakarta Tahun 1972-1998. Journal of Indonesian History , 6 (1), 66– 74.
Riyadi, Aji, R. N. B., & Hermawan, E. S. (2017). Penerimaan Asimilasi Peranakan Tionghoa Surakarta. Analisis Sejarah , 6 (1). Rosado, C. (1996). Toward a Definition of Multiculturalism. Setyaningrum, A. (2003). Multikulturalisme Sebagai Identitas Kolektif, Kebijakan Politik dan Realitas Sosial. Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik , VII (2).
Sinaga,  M.  L.  (2004). Identitas  Poskolonial  Gereja  Suku  dalam  Masyarakat  Sipil :  Studi tentang Jaulung Wismaar Siragih dan komunitas Kristen Simalungun . Yogyakarta: LKIS. Suparlan,  P.  (2001).  Kesetaraan  Warga  dan  Hak  Budaya  Komuniti  dalam  Masyarakat Majemuk Indonesia 1, 18–21.
Syaifuddin,  A.  F.  (2006).  Membumikan  Multikulturalisme  di  Indonesia. Jurnal  Antropologi Sosial Budaya Etnovisi , II (1), 3–11.
Trimble,  C.  J.  E.,  Dickson,  R.,  Fisher,  C.  B.,  &  Lerner,  R.  M.  (2005).  Ethnic  Identity.  In
Encyclopedia of applied developmental science (pp. 416–420). https://doi.org/10.4135/9781412950565.n160 Verkuyten,  M.  (2005).  Ethnic  Group  Identification  and  Group  Evaluation  Among  Minority and Majority Groups: Testing the Multiculturalism Hypothesis. https://doi.org/10.1037/0022-3514.88.1.121 Widyaningsih, E. D. (2007). Masyarakat “ China Balong ” Sudiroprajan (Studi Interaksi Sosial Masyarakat  China-Jawa  di  Surakarta  pada  Pertengahan-Akhir  Abad  XX  ) .  Universitas Sebelas Maret.