## Peningkatan Kesadaran Hak Konstitusional Generasi Muda Melalui Kegiatan Penyuluhan Hukum di SMAN 34 Jakarta
Wicipto Setiadi, Ahmad Ahsin Thohari, Ali Imran Nasution *
Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia Email: 1 wiciptosetiadi@upnvj.ac.id, 2 ahmadahsint@upnvj.ac.id, 3* aliimran.nst@upnvj.ac.id Email Penulis Korespondensi: aliimran.nst@upnvj.ac.id
Abstrak−Hak konstitusional menjadi penting untuk diketahui oleh pelajar ketika melihat banyaknya degradasi hak pelajar di sekolah, seperti sekolah yang masih banyak berbayar maupun tindakan perundungan yang masih marak di  sekolah. Pelajar memiliki peranan yang penting ketika melihat pada peran mereka sebagai generasi penerus bangsa yang seharusnya menjadi tonggak keberhasilan bangsa Indonesia. Rendahnya kesadaran pelajar akan hak konstitusional khususnya di kalangan generasi muda  yang  terkhusus  pada  pelajar  menjadi  hambatan  tersendiri  dalam  demokrasi  terkait  dengan  minimnya  pengetahuan generasi  muda  mengenai  hak  konstitusional  yang  di  dalamnya  terdapat  hak  asasi  manusia.  Salah  satu  cara  untuk menumbuhkan kesadaran hak konstitusional bagi generasi muda adalah dengan dilakukannya penyuluhan atau pengabdian masyarakat  terkait  menumbuhkan  hak konstitusional  genegrasi  muda  terkhusus  pada  pelajar  di  SMAN  34  Jakarta. Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat adalah untuk menumbuhkan kesadaran para pelajar terkait dengan hak konstitusionalnya  sebagai  generasi  muda  dan  pelajar.  Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini adalah  dengan  metode  pemaparan  atau  penyampaian  materi  kepada  peserta  kegiatan.  Dalam  kegiatan  ini  juga  dilakukan evaluasi terhadap para peserta guna mengetahui sejauh mana peserta kegiatan memahami materi yang telah disampaikan. Hasil dari kegiatan pengabdian ini yaitu dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta kegiatan terkait dengan hak konstitusional yang dimiliki olehnya. Hal ini menjadi awalan yang baik untuk menciptakan masyarakat yang demokratis dan berkehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

## Kata Kunci: Hak Konstitusional; Hak Asasi Manusia; Konstitusi; Hak Mendapatkan Pendidikan; Pelajar
Abstract−Constitutional rights are important for students to know when they see the many degradations of students' rights in schools, such as schools that are still paid for and bullying that is still rampant in schools. The low level of student awareness of constitutional rights, especially among the younger generation, especially students, is an obstacle in democracy related to the lack of knowledge of the younger generation regarding constitutional rights which include human rights. One way to raise awareness  of  constitutional  rights  for  the  younger  generation  is  by  conducting  outreach  or  community  service  related  to cultivating the constitutional rights of the younger generation, especially students at SMAN 34 Jakarta. The aim of carrying out community service activities is to raise students' awareness regarding their constitutional rights as young people and students. The method used in this community service activity is the method of presenting or delivering material to activity participants. In this activity, an evaluation was also carried out on the participants to find out the extent to which the activity participants understood  the  material  that  had been  presented. The  result  of  this  service  activity  is  that it  can  increase  awareness  and understanding  of  activity  participants  regarding  the  constitutional  rights  they  have.  This  is  a  good  start  for  creating  a democratic society and a good national and state life.
Keywords: Constitutional Rights; Human Rights; Rights to Educationl; Students

## 1. PENDAHULUAN
Salah satu fungsi konstitusi adalah menjaga hak-hak warga negara sehingga keberlangsungan bernegara maupun pemerintahan pun harus belandaskan konstitusi dan menghormati hak-hak warga negara yang telah diatur dalam konstitusi  (Moendoeng,  2019).  Dalam  penjelasan  Pasal  51  ayat  (1)  UU  MK  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud dengan  hak  konstitusional  adalah  “…..hak-hak  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.”  Dengan  demikian  UUD  1945  menjamin  dan  mengakui  adanya  hak-hak  yang  eksis  di dalamnya seperti perlindungan hak asasi manusia dan warga negara diantaranya yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A-Pasal 28J, Pasal 29, dan Pasal 31 UUD 1945 (Junaedi & Rohmah, 2020).
Hak Asasi Manusia menjadi isu yang penting untuk diketahui oleh pelajar karena hal tersebut berkaitan dengan diri pelajar sebagai manusia (Octavianti, 2023). Hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat kodrati dan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa (Fikri, 2022). Penghormatan atas hak asasi manusia juga perlu ditanamkan kepada pelajar agar mereka mengetahui dan menghormati hak asasi manusia dari pelajar lainnya yang mana hal tersebut menjadi pembatas mereka untuk berbuat pelanggaran hukum dan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh hukum  itu  sendiri. Oleh  karena  itu,  menunbuhkan  kesadaran  atas  hak  asasi  manusia  juga  menjadi  pendorong kepada pelajar karena hak asasi manusia juga dijamin oleh konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional.
Pelajar dalam hal ini seringkali tidak menghormati hak-hak dari pelajar lain, bahkan di lingkungan sekolah sendiri  banyak  pelajar  yang  tidak  menjewantahkan  nilai-nilai  konstitusionalisme.  Permasalahan  ini  menjadi urgensi karena kurangnya pemahaman serta pengetahuan mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara  maupun  pelajar  dapat  mengakibatkan  rendahnya  penghormatan  hak  konstitusi  orang  lain  dalam kehidupan  masyarakat  yang  dimulai  dari  kehidupan  sekolah  itu  sendiri  (Pratiwi  et  al.,  2019).  Urgensitas  dari
peningkatan  kesadaran  pelajar  sendiri  akan  hak  konstitusional  juga  menjadi  penting  di  kehidupan  sosial bermasyarakat mengingat kurangnya kesadaran mereka atas hak konstitusional orang lain.
Pendidikan  yang  merupakan  hak  fundamental  pelajar  diatur  dalam  Pasal  31  ayat  (1)  UUD  1945  yang berbunyi  bahwa  “Setiap  warga  negara  berhak  mendapat  pendidikan”  yang  ditegaskan  dalam  ayat  (2)  bahwa “Setiap  warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan  pemerintah  wajib  membiayainya.”  Pengaturan tersebut mengisyaratkan bahwa berpendidikan merupakan salah satu dari hak konstitusional pelajar yang telah diatur  sehingga  seharusnya  pendidikan  menjadi  sarana  penting  di  dalam  menanamkan  nilai-nilai  moral  dan berkonstitusi lewat pembentukan karakter dan pemahaman yang  baik  (Arinanto, 2002). Namun seringkali hal tersebut  kurang  menjadi  perhatian  dalam  lingkungan  pendidikan  formal  sehinga  penjewantahan  nilai-nilai konstitusionalisme  dalam  diri  pelajar  menjadi  kurang.  Dengan  menumbuhkan  kesadaran  pelajar  atas  hak-hak konstitusional  mereka  sebagai  warga  negara,  diharapkan  dapat  membentuk  generasi  muda  yang  lebih  peka terhadap  hak-hak  mereka  dan  mampu  menjalankan  peran  serta  menginplementasikan  hak  tersebut  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kesadaran  atas  hak  konstitusional  menjadi  penting  dan  fundamental  dalam  diri  generasi  muda  ketika melihat peta perjalanan mereka yang cenderung untuk membangun masa depan negara (Mustakim, 2011). Hak- hak  konstitusional  tersebut  telah  diatur  dalam  UUD  1945  selaku  staatsfundamentalnorm  dari  Indonesia,  yang meliputi dari hak kebebasan berbicara, hak beragama, hak hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesamaan di hadapan hukum, serta perlindungan hukum menjadi hak yang harus diketahui oleh pelajar karena hal  tersebut  merupakan  aspek  dasar  serta  kerangka  fundamental  dalam  menjaga  keseimbangan  demokrasi  di negara hukum (Faqih, 2011; Siringoringo, 2022). Seluruh hak tersebut tidak hanya berperan dalam melindungi individu pelajar semata, melainkan juga individu lainnya yang bukan pelajar dan  sesama pelajar  (Taufik  et al., 2023).  Selain  itu,  elaborasi  dari  penghormatan  atas  hak-hak  tersebut  juga  berpengaruh  pada  arah  kebijakan negara.
Penumbuhan kesadaran hak konstitusional juga berkaitan erat dengan konsep bela negara. Bela negara merupakan konsep yang disusun oleh perangkat perundangan untuk meningkatkan nasionalisme dan patriotisme seseorang,  suatu  kelompok  atau  seluruh  komponen  dari  suatu  negara  dalam  kepentingan  mempertahankan eksistensi negara tersebut (Subagyo, 2015). Bela negara secara langsung disinggung dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Konsep penghormatan atas hak konstitusional pelajar lain juga berkaitan erat dengan penjewantahan nilai-nilai bela negara sehingga hal ini perlu ditumbuhkan secara massif dalam diri pelajar untuk menumbuhkan nilai bela negara di dalam diri mereka.
Pelajar dalam menjalani kehidupannya di sekolah juga harus memperhatikan hak pelajar lainnya seperti contohnya hak untuk hidup dari pelajar lainnya. Konsep ini dikehendaki perlindungannya dalam Pasal 28I UUD 1945 yang melindungi hak untuk hidup dari seluruh warga negara Indonesia yang ada, termasuk pelajar. Konteks perlindungan hak untuk hidup tersebut berkaitan dengan maraknya kejadian perundungan di sekolah yang marak terjadi  pada  tahun  2019-  2022  yang  tren  datanya  selalu  naik dari  tahun  ke  tahun. Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia  mencatat  pada  tahun  2019,  jumlah kasus  perundungan  anak  adalah  sebanyak  153  kasus.  Lalu  pada tahun 2020, kasus perundungan anak adalah sebanyak 119 kasus. Kemudian pada tahun 2021 terdapat 53 kasus dan meningkat tajam pada tahun 2022 terdapat 226 kasus perundungan yang melibatkan pelajar (Restu, 2023). Hal  ini  menjadi  ironi  karena  konteks  sekolah  yang  seharusnya  menjadi  tempat  yang  indah  dan  bebas  dari perundungan,  justru  tren  dari  data  menunjukkan  naik  turunnya  tingkat  perundungan  sehingga  hal  ini  juga berkaitan dengan penanaman hak konstitusional yang di dalamnya terdapat penghormatan atas hak orang lain. Dengan demikian, perlu adanya upaya untuk menumbuhkan kesadaran hak konstitusional bagi generasi muda khususnya pada SMAN 34 Jakarta.
Dengan  adanya  kegiatan  pengabdian  yang  dilakukan  oleh  Tim  Pengabdian  Masyarakat  tentunya  akan membantu  dalam  memberikan  pemahaman  terkait  dengan  hak  konstitusional  generasi  muda  khususnya  pada pelajar  SMAN  34  Jakarta.  Sehingga  dalam  hal  ini,  rencana  dari  Tim  Pengabdian  Masyarakat  Fakultas  Hukum Universitas  Pembangunan  Nasional  Veteran  Jakarta  merupakan  bentuk  kepedulian  yang  dapat  mendongkrak harapan  dari  pengabdian  di  atas  tersebut.  Tentunya  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ini,  pihak  sekolah  sangat mengapresiasi kegiatan pengabdian ini agar siswa/i dapat memahami secara holistik dan komprehensif terkait dengan hak konstitusional yang dimiliki oleh mereka.
Kemudian,  kegiatan  pengabdian  masyarakat  lain  yang  diimplementasikan  dalam  bentuk  memberikan penyuluhan  hukum  terkait  dengan  hak  konstitusional  di  bangku  sekolah  dilakukan  oleh  Tim  Konstitusi  dari Program  Studi  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  Universitas  Ahmad  Dahlan  di  SMA  Negeri  5 Yogyakarta. Pengabdian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan  sejauh mana pemahaman atas  pemahaman  hak  konstitusional  warga  negara  dari  siswa/i  di  SMA  Negeri  5  Yogyakarta.  Dari  kegiatan pengabdian tersebut, pemahaman dari siswa/i jadi meningkat karena adanya pemahaman atas hak konstitusional warga negara dari Tim Konstitusi yang dibentuk oleh Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan (Aulia & Supriyanti, 2022).
Atas  hal  tersebut,  maka  Tim  Pengabdian  Masyarakat  Fakultas  Hukum  Bagian  Hukum  Tata  Negara  dan Hukum  Administrasi  Negara  (HTN-HAN)  Universitas  Pembangunan  Nasional  Veteran  Jakarta  melaksanakan kegiatan  pengabdian  masyarakat  bertujuan  untuk  menumbuhkan  kesadaran  hak  konstitusional  bagi  generasi muda melalui penyuluhan hukum pada pelajar SMAN 34 Jakarta.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  dilaksanakan  pada  tanggal  18  Oktober  2023.  Pelaksanaan  pengabdian masyarakat ini berada di SMA Negeri 34 Jakarta yang beralamat di Jalan Margasatwa No. 1, Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan. Peserta kegiatan dari pengabdian ini adalah siswa SMA Negeri 34 Jakarta Kelas 12 IPS yang berjumlah 33 siswa. Metode pelaksanaan yang diaplikasikan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah dengan metode penyuluhan atau penyampaian materi kepada peserta kegiatan.

## 2.1 Tahap Persiapan
Pada tahapan ini, Tim Abdimas melakukan kerjasama dengan Mitra kegiatan pengabdian masyarakat yang dalam hal ini adalah SMAN 34 Jakarta. Tim Abdimas mengajukan perizinan kepada SMAN 34 Jakarta terkait pelaksanaan kegiatan dan berkoordinasi terkait waktu pelaksanaan serta tempat yang dapat digunakan. Selain itu juga, Tim Abdimas  mempersiapkan  seluruh  perlengkapan  dan  kebutuhan  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  kegiatan. Sembari  mempersiapkan  hal-hal  tersebut,  Tim  Abdimas  juga  mempersiapkan  materi  yang  akan  disampaikan dalam kegiatan.

## 2.2 Tahap Pelaksanaan
Pada tahapan pelaksanaan, Tim Abdimas melaksanakan penyuluhan atau penyampaian materi kepada Siswa SMA Negeri 34 Jakarta Kelas 12 IPS yang berjumlah 33 siswa. Penyampaian materi ini berkaitan dengan menumbuhkan kesadaran hak konstitusional bagi generasi muda di kalangan pelajar, khususnya pelajar SMAN 34 Jakarta. Selain penyuluhan  materi,  Tim  Abdimas  juga  melakukan  tanya  jawab  antara  peserta  dengan  narasumber  dari  Tim Abdimas.  Tanya  jawab  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan  ruang  kepada  peserta  kegiatan  untuk  bertanya mengenai materi yang belum dipahami dalam penyampaian materi oleh narasumber.

## 2.3 Tahap Evaluasi
Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Seluruh dari peserta kegiata nmengisi post test yang telah disediakan oleh Tim Abdimas. Post test ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta dapat memahami materi yang telah disampaikan  oleh  narasumber.  Selain  itu,  hasil  dari  post  test  tersebut  juga  digunakan  menjadi  benchmarking keberhasilan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Penjelasan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tentang menumbuhkan kesadaran hak konstitusional bagi generasi muda  di  SMAN  34  Jakarta  diikuti  oleh  siswa/i  SMAN  34  Jakarta  yang  berjumlah  33  orang  dari  kelas  12  IPS. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengimplementasikan metode penyampaian materi kepada peserta kegiatan. Sebelum materi disampaikan oleh narasumber, para peserta melakukan pre test terlebih dahulu menggunakan media  Google  Form.  Pengisian  pre  test  tersebut  bertujuan  untuk  mengukur  sejauh  mana  pemahaman  peserta kegiatan mengenai hak konstitusional sebelum materi disampaikan. Berikut adalah hasil dari pre test sebelum penyampaian materi:

## Gambar 1. Hasil Pre Test
Dari grafik hasil pre test di atas, didapati bahwa peserta kegiatan belum mengetahui secara baik dan holistik mengenai  hak  konstitusional  bagi  generasi  muda.  Para  peserta  kegiatan  memiliki  kecenderungan  tidak
0 10 20 30 Tahu
mengetahui pada pengertian hak konstitusional dan tindakan perundungan pada pelanggaran hak konstitusional pelajar lainnya.
Setelah pelaksanaan pre test, kegiatan selanjutnya adalah sesi penyampaian materi oleh narasumber dari Tim Abdimas. Materi yang disampaikan adalah berkaitan dengan hak konstitusional bagi generasi muda. Dalam materi  penyuluhan  tersebut,  pemateri  1  menyampaikan  beberapa  hak-hak  yang  didapat  oleh  pelajar  sedari mereka di dalam kandungan hingga lahir di dunia, yakni hak untuk hidup yang juga dijamin dalam Pasal 28I UUD 1945 selaku konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pemateri 1 juga menyampaikan mengenai pengertian  dari  hak  konstitusional  itu  sendiri, merupakan  hak  yang  diatur  dalam  UUD 1945  yang  didalamnya memuat  mengenai  hak-hak  tentang  warga  negara  dalam  menjalankan  kehidupannya  secara  aman  dan mendapatkan  jaminan  dari  konstitusi  sebagai  norma  dasar  negara.  Adapun  yang  dimaksud  hak-hak  tersebut merupakan hak asasi manusia yang diadopsi dalam konstitusi yang berubah wujudnya menjadi hak konstitusional warga negara.  Pemateri 1 juga memaparkan mengenai nilai-nilai dasar bela negara yang terdiri dari 5 (lima) poin, yakni:
1) Cinta tanah air;
2) Kesadaran berbangsa dan bernegara;
3) Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara;
4) Rela berkorban untuk bangsa dan negara;
5) Mempunyai kemampuan awal bela negara
Pemateri 1 menekankan bahwa kelima konsep tersebut merupakanhal-hal yang harus ditanamkan dalam diri  pelajar.  Penjewantahan  dari  hak  konstitusional  lebih  dekat  pada  poin  2,  yakni  kesadaran  berbangsa  dan bernegara.  Pemateri  1  menjelaskan  bahwa  hak  konstitusional  sangat  erat  kaitannya  dalam  penyelenggaraan berbangsa dan juga menjalankan roda bernegara karena konsep menjalankan sebuah negara harus berdiri pada prinsip konstitusionalisme atau berlandaskan pada rambu-rambu dan aturan yang menjadi kontrak sosial rakyat Indonesia yang berupa konstitusi. Dengan demikian, penyelenggaran negara dalam menjalankan negara juga tidak sewenang-wenang. Selain itu, kesadaran berbangsa juga erat kaitannya dengan keberlangsungan hak-hak yang ada yang harus dihormati, baik secara individu maupun kelompok. Pemateri 1 juga menekankan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara tidak hanya diketahui, namun juga harus dikonkritkan dengan menjalankan hal-hal yang diatur dalam konstitusi.

## Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Pemateri 1
Dalam  kegiatan  ini,  peserta  juga  diberikan  wawasan  yang  komprehensif  mengenai  macam-macam  hak konstitusional pelajar yang diatur dalam konstitusi, seperti hak dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan hak  untuk  hidup.  Pemateri  1  menyampaikan  bahwa  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang  layak  menjadi tanggung jawab pemerintah karen ahal tersebut menjadi amanat dari konstitusi Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Pemateri 1 menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan tidak  dipungut  biaya  sama  sekali. Namun  di  sisi  lain,  masih  banyak  di  daerah  sekolah-sekolah  yang  berbayar. Padahal status dari sekolah tersebut adalah sekolah negeri. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan di DKI Jakarta juga sudah 100% gratis di lini sekolah negeri sehingga ketika terdapat tagihan yang berkaitan dengan sekolah seperti biaya bulanan dan lain sebagainya, maka itu bisa dipastikan sebagai pungli. Pemateri juga menambahkan bahwa pendidikan dilaksanakan untuk membantu dalam mewujudkan amanat dari UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “….untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan
umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  serta  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Sehingga ketika pendidikan dilaksanakan dengan baik dan memenuhi  hak  konstitusional  pelajar  dalam  mengenyam  pendidikan,  maka  tujuan  negara  Indonesia  untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai secara optimal.
Pemateri 1 juga menyampaikan mengenai hak dasar pelajar yang telah diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945  mengenai  hak  untuk  hidup  dan  hak  untuk  tidak  disiksa.  Pelajar  merupakan  aset  emas  generasi  penerus bangsa untuk menjadi pengganti generasi sekarang di masa depan. Maka daripada itu, penjaminan hak pelajar juga harus dilakukan dari yang paling dasar yakni hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa. Seperti halnya dalam  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  di  lingkungan  sekolah  sudah  menjadi  langkah  konkrit  dalam penjaminan hak konstitusional pelajar terkhusus pada hak untuk hidup. Pemateri 1 menegaskan bahwa hak untuk hidup menjadi hak yang paling fundamental dan dasar sehingga negara wajib hadir dalam hal penjaminannya.
Pemateri  1  juga  membawa  kasus  perundungan  yang  sering muncul dalam  dunia  sekolah.  Hal  ini  sangat merugikan  warga  negara  terlebih  pelaajr  itu  sendiri.  Pemateri  juga  mengangkat  tren  data  kenaikan  kasus perundungan di tahun 2019, 2020 dan 2022. Selain itu, pemateri juga menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus dikatehui oleh pelajar mengenai tindakan perundungan, yakni:
1) Menyerang fisik dan/atau mental pelajar
Tindakan  perundungan  pastinya  antara  menyerang  fisik  atau  mental  dari  pelajar.  Tindakan  perundungan secara  fisik  dapat  mengakibatkan  luka  atau  cacat  permanen  terhadap  korban,  sedangkan  tindakan perundungan  secara  mental  dapat  mengakibatkan  trauma  secara  psikis  maupun  menimbulkan  penyakit mental akut pada korban.
2) Melanggar ketentuan pidana dan penjewantahan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 Tindakan perundungan yang dilakukan oleh pelajar dapat dituntut dengan pasal penganiayaan di KUHP, yakni Pasal 251 KUHP dan dapat dijatuhkan juga pada Pasal 55 (penyertaan) apabila perundungan dilakuakan secara bersama-sama.  Pemateri  menegaskan  kepada  pelajar  agar  jangan  sampai  hal  ini  terjadi  pada  lingkungan sekolah karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian baik kepada pelaku, korban, dan bahkan nama baik institusi  dari  sekolah  itu  sendiri. Selain  itu,  pemateri  menambahkan  bahwa  ketentuan  pidana  juga  menjadi penjewantahan nilai pembatasan hak asasi orang lain dengan membuat batasan-batasan di undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
3) Adanya hak orang lain yang terlanggar
Pemateri menyampaikan bahwa tindakan perundungan pastinya akan merugikan hak orang lain, baik secara materiil maupun immateriil. Hak yang dilanggar oleh si perundung adalah hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa dari pelajar yang dirundung.
Selain  mengenai  perundungan,  pengabdian  masyarakat  ini  juga  mengangkat  permasalahan  mengenai kesetaraan  gender  di  sekolah.  Pemateri  2  menyampaikan  materi  mengenai  kesetaraan  gender.  Pemateri  2 menegaskan bahwa perempuan dan lelaki memiliki kodrat dan fisik yang berbeda. Namun dalam persoalan hak tidak boleh dibedakan karena kaitannya dengan hak asasi manusia yang tidak dibatasi oleh jenis kelamin, suku, ras, agama maupun antar golongan. Selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam hal kesamaan kedudukan  gender  laki-laki  dan  perempuan  yang  dapat  ditempuh  dengan  3  (tiga)  hal,  yakni:  1)  hak  untuk mendapatkan pendidikan; 2) hak dalam proses pendidikan; dan 3) hak akan hasil pendidikan yang mendukung pencapaian  berkeadilan. Keseataraan  gender  juga  akan  bermuara  pada  penghormatan  atas  hak  kosntitusional warga negara yang terkhusus pada pelajar
Dengan  ini,  peserta  dapat  menumbuhkan  kesadaran  akan  hak  konstitusional  generasi  muda  terutama pelajar agar selalu menghormati hak konstitusional orang lain dan dirinya sendiri. Kegiatan dianjutkan dengan tanya jawab antara peserta dan pemateri mengenai materi yang telah disampaikan.

## 3.2 Tingkat Pemahaman Tentang Kegiatan Yang Berlangsung
Setelah proses penyampaian materi selesai, tahapan selanjutnya adalah tahap evaluasi. Tahapan evaluasi di sini yaitu  para  peserta  kegiatan  mengerjakan  post  test  yang  telah  dibuat  oleh  Tim  Abdimas  menggunakan  media Google  Form.  Tujuan  dari  post  test  ini  yaitu  untuk  mengukur  sejauh  mana  pemahaman  dari  peserta  kegiatan terhadap materi yang telah disampaikan. Berikut hasil dari post test dari para peserta pengabdian masyarakat:

## Gambar 4. Hasil Post Test
Dari data grafik tersebut menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan pemaparan materi yang dilakukan oleh Tim  Abdimas,  sebagian  besar  peserta  memahami  terkait  hak  konstitusional  dan  tindakan  perundungan  pada pelanggaran hak konstitusional pelajar lainnya.

## 4. KESIMPULAN
Hak konstitusional menjadi hal yang harus diketahui sejak dini oleh pelajar karena hak-hak mereka dijamin oleh kosntitusi. Kegiatan pengabdian ini memberikan pemahaman atas urgensitas hak konstitusional pada pelajar agar menumbuhkan  kesadaran  atas  hak  konstitusional  yang  melekat  di  dalam  diri  pelajar.  Kegiatan  ini  merupakan langkah yang positif dalam membangun masyarakat yang lebih menghormati hak konstitusional warga negara satu  dengan  yang  lainnya.  Selain  itu,  penumbuhan  kesadaran  hak  konstitusional  juga  berkaitan  erat  dengan konsep  bela  negara.  Dalam  kegiatan  ini,  peserta  mengikuti  secar  aantusias  dengan  mengajukan  pertanyaan- pertanyaannya dalam sesi tanya jawab dan mengisi post test secara benar. Dalam pengabdian ini disampaikan pula bahwa konsep bela negara dan hak konstitusional saling bersinergi dalam mewujudkan kesadaran berbangsa dan  bernegara.  Kesadaran  yang  muncul  dalam  diri  mereka  untuk  menjadi  pelajar  yang  menghormati  hak konstitusional diri mereka sendiri dan pelajar lainnya memungkinkan mereka dapat hidup secara kondusif serta menciptakan  lingkungan  senkolah  yang  kondusif  bebas  dari  perundungan. Selain  itu,  kesadaran  ini  juga  dapat ditularkan kepada lingkungan di sekitar mereka yang mendorong lebih banyak pihak untuk saling menghormati hak  konstitusional  masing-masing.  Pelajar  sebagai  generasi  emas  bangsa  harus  bisa  saling  menghormati  hak konstitusionalnya,  baik  untuk  diri  sendiri,  orang  lain  maupun  institusi  pendidikan  yang  ditempuh.  Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki dampak jangka panjang yang positif dalam menjalin dan menciptakan pondasi demokrasi yang kokoh di negara ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Arinanto,  S.  (2002).  Hak  Atas  Pendidikan  Sebagai  Hak  Asasi  Manusia  Dan  Implement  Asinya  Dalam  Perspektif  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Jurnal Hukum & Pembangunan, 32(1), 73–80.
Aulia, S. S., & Supriyanti, S. (2022). Penguatan budaya sekolah dalam pemahaman hak konstitusional melalui tim konstitusi.
Integralistik, 33(1), 44–51.
Faqih, M. (2011). Menegakkan Hak Beragama Di Tengah Pluralisme. Jurnal Konstitusi, 8(4), 427–452. Fikri, S. (2022). Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. MORALITY:
Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 108–126.
Junaedi, A. M., & Rohmah, S. N. (2020). Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3  Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah. Mizan: Journal of Islamic Law, 4(2), 225– 248.
Moendoeng, N. G. K. (2019). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. Lex Et Societatis, 7(7).
Mustakim, B. (2011). Pendidikan karakter: membangun delapan karakter emas menuju Indonesia bermartabat. Samudra Biru. Octavianti, F. S. (2023). Implementasi Konvensi Hak Anak Di Kota Jakarta Utara (Studi Kasus: Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perspektif Pendidikan Bagi Pelajar SMA). Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan, 23(1), 30–37.
0 5 10 15 20 25 30 Tahu Tidak Tahu
Pratiwi, D. K., Ariani, D., & Heryansyah, D. (2019). Pengenalan hak-hak konstitusional warga negara di sekolah. Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI), 24–33.
Restu.  (2023).  Data  KPAI  Kasus  Bullying  Makin  Meningkat  226  di  2022,  Korban  Terbanyak  Siswa  SD.  Wartabanjar. https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/28775/data-kpai-kasus-bullying-makin-meningkat-226-di-2022- korban-terbanyak-siswa-sd
Siringoringo, M. P. (2022). PENGATURAN DAN PENERAPAN JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF UUD 1945 SEBAGAI HUKUM DASAR NEGARA. Nommensen Journal of Legal Opinion, 111–124.
Subagyo, A. (2015). Syarat-syarat kesiapan penyelenggaraan program Bela Negara. Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara, 5(3), 1–20.
Taufik, Z. A., Amalia, A. R., & Nirmala, A. Z. (2023). PENITENSIER DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 5(1), 1210–1222.