## Penyaluran Dana Zakat Melalui Beasiswa
di Baitul Maal Muamalat

## Zid Hartsa Firdausi
Magister Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: zidhartsa.firdausi@gmail.com
Abstrak
Baitul  maal  merupakan  salah  satu  fungsi  dari  Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dibidang sosial, yang mana bertugas sebagai  lembaga  keuangan  yang  usaha  pokoknya  adalah menerima  dan  menyalurkan  dana  umat  Islam  bersifat  non- komersial. Baitul maal telah ada pada zaman Rasulullah s.a.w, sebagaimana  Rasulullah  memperlakukan  ghanimah  (harta rampasan perang). Salah satu BMT di Indonesia adalah Baitul Maal  Muamalat  (BMM),  BMM  memiliki  berbagai  macam program dalam penyaluran dana zakat, salah satunya melalui beasiswa,  yang  mana  pada  zaman  Rasulullah  s.a.w  tidak  ada pemberian  beasiswa  yang  bersumber  dari  dana  zakat, demikian  juga  dalam  Al-Qur’an  tidak  menyebutkan  secara eksplisit  mengenai  hal  tersebut.  Pemberian  beasiswa menggunakan dana zakat merupakan permasalahan kontemporer.  Menurut  jumhur  Ulama  kontemporer  praktek tersebut  diperbolehkan  dengan  syarat  tertentu.  Sedangkan pada pelaksanaan program BMM dalam bidang pendayagunaan  pendidikan  tersebut  diperbolehkan  karena telah memenuhi syarat-syarat dari jumhur Ulama kontemporer maupun fatwa MUI.
Kata kunci: Baitul Maal, Penyaluran dana zakat, beasiswa.
A. Latar Belakang Baitul  maal  adalah  suatu  lembaga  atau  pihak  yang mempunyai  tugas  khusus  menangani  segala  harta  umat,  baik berupa  pendapatan  maupun  pengeluaran  negara.  Baitul  maal telah ada pada zaman Rasulullah s.a.w, sebagaimana Rasulullah memperlakukan  ghanimah  (harta  rampasan  perang)  yang diperoleh  pada  perang  badar  dan  setelah  perang  Rasulullah segera membagikannya. Kegiatan tersebut berlanjut hingga masa kekhalifahan  Ali  bin  Abi  Thalib.  Namun,  pada  masa pemerintahan Bani Umayyah, baitul maal berada sepenuhnya di
Zid Hartsa Firdausi: Penyaluran Dana Zakat . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
52
bawah  kekuasaan  khalifah  tanpa  dapat  dipertanyakan  atau dikritik  oleh  rakyat.  Dalam  perkembangan  selanjutnya,  baitul maal  telah  menjadi  lembaga  penting  bagi  negara,  mulai  dari penarikan  zakat,  ghanimah,  kharaj,  sampai  membangun  jalan, menggaji  tentara  dan  juga  pejabat  negara  serta  membangun sarana sosial. 1
Di  Indonesia,  fungsi  baitul  maal  lebih  sempit  apabila dibandingkan  dengan  masa  Rasulullah  s.a.w  dan  masa sahabat. Sekarang  baitul  maal  diartikan  sebagai  lembaga  sosial  untuk menyalurkan  zakat,  infaq,  shadaqah  atau  sebagai  lembaga  amil dan  pelaksananya  tidak  hanya  pemerintah,  namun  swasta  juga dapat melakukannya. Kemudian karena didorong oleh kesadaran akan perlunya perbaikan ekonomi umat, yang mana keberadaan baitul maal dirasa perlu diperluas fungsinya tidak hanya sebagai lembaga  sosial  tetapi  juga  sebagai  lembaga  penyalur  dana  yang dapat  dikembangkan  sebagai  modal  usaha  sehingga  mampu meningkatkan ekonomi umat, karena adanya kesadaran tersebut maka  muncullah  baitut  tamwil  dan  saat  ini  disebut  Baitul  Maal wat Tamwil atau dikenal BMT, yang mana adanya kegiatan profit dan non-profit dalam satu lembaga.
Sampai saat ini program pendistribusian dana zakat, infaq, sedekah,  maupun  dana  kebajikan  lainnya  telah  mengalami perkembangan.  Salah  satunya  adalah  penyaluran  dana  zakat melalui pemberian beasiswa, yang mana pada zaman Rasulullah s.a.w  tidak  ada  pemberian  beasiswa  yang  bersumber  dari  dana zakat, demikian juga dalam Al-Qur’an tidak menyebutkan secara eksplisit  mengenai  hal  tersebut.  Oleh  karena  itu,  pemberian beasiswa  yang  bersumber  dari  dana  zakat  termasuk  dalam permasalahan kontemporer.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  tertarik  untuk membahas tentang penyaluran dana zakat melalui beasiswa yang dilakukan  oleh  Baitul  Maal  Muamalat,  yang  mana  pemberian beasiswa  merupakan  salah  satu  produk  finance  di  bidang pendayagunaan pendidikan yang dimiliki Baitul Maal Muamalat.
B. Pengertian Baitul Maal Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan sebuah lembaga yang  tidak  saja  berorientasi  bisnis  tetapi  juga  sosial,  dan  juga lembaga  yang  tidak  melakukan  pemusatan  kekayaan  pada
1 Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, BMT: Praktik dan Kasus , (Jakarta: RajaGrafindo, 2016), hlm. 3-4.
Zid Hartsa Firdausi: Penyaluran Dana Zakat . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
sebagian  kecil  orang,  tetapi  lembaga  yang  kekayaannya terdistribusi  secara  merata  dan  adil.  BMT  juga  merupakan lembaga  keuangan  syariah  yang  jumlahnya  paling  banyak dibandingkan  lembaga-lembaga  keuangan  syariah  lainnya. Perkembangan  tersebut  terjadi  tidak  lain  karena  kinerja  BMT yang selalu meningkat sepanjang tahunnya dan juga sistem yang dianut BMT sangat membantu masyarakat. 2
BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wa Tamwil atau  padanan  kata  dari  Balai-usaha  Mandiri  Terpadu.  Secara lughowi Baitul  Maal  wa  Tamwil terdiri  dari baitul  maal dan baitul  tamwil ,  yang  mana baitul  maal merupakan  lembaga sosial yang berfungsi mengummpulkan sekaligus men tasyaruf kan  dana  sosial.  Sedangkan baitul  tamwil merupakan lembaga profit yang bermotif pencarian laba.
Baitul maal secara bahasa berarti rumah dana. Baitul maal merupakan salah satu fungsi dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dibidang sosial, bertugas sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah  menerima  dan  menyalurkan  dana  umat  Islam bersifat  non-komersial.  Kedudukan  baitul  maal  memiliki kesetaraan  dengan  baitut  tamwil,  artinya  dalam  BMT  bidang sosial dan bisnis harus dapat berjalan dengan seimbang. 3
Berdasarkan  pengertian  di  atas,  secara  kontekstual  BMT berusaha  memadukan  dua  macam  kegiatan  sekaligus  yang berbeda sifatnya, yaitu laba dan nirlaba dalam satu lembaga. Hal ini  membuktikan  bahwa  kegiatan  profit  dan  non-profit  dapat berjalan  dengan  seimbang,  namun  hal  tersebut  juga  tidak terlepas dari masing-masing peraturan yang mengikat keduanya. Baitul  maal  sebagai  lembaga  sosial,  berfungsi  menghimpun dana-dana  sosial  yang  bersumber  dari  zakat,  infaq,  dan shadaqah atau sumber lain yang halal, kemudian didistribusikan kepada mustahiq dan bersifat nirlaba.
Karena  sebagai  lembaga  sosial  dan  bersifat  nirlaba  atau non-profit,  maka  dalam  melaksanakan  usahanya  baitul  maal berpegang  teguh  pada  prinsip  utama,  yaitu: 4 Pertama, visi  dan misi  sosial  (non  profit)  yang  mana  setiap baitul  maal dapat
2 Kuat  Ismanto,  “Pengelolaan Baitul  Maal  Pada  Baitul  Maal  wa Tamwil di Pekalongan”, Jurnal Penelitian, Vol. 12, Mei 2015, hlm. 25.
3 Muhammad  Ridwan, Manajemen  Baitul  Maal  wa  Tamwil  (BMT),
(Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 187.
4 Ibid , hlm. 130-131.
Zid Hartsa Firdausi: Penyaluran Dana Zakat . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
54
merumuskan  visi  dan  misinya  sendiri,  yang  terpenting  dalam perumusan  visi  dan  misi  tidak  terlepas  dari  nilai-nilai  sosial. Kedua ,  berfungsi  sebagai  mediator.  Dalam  hal  ini baitul  maal berperan  sebagai  penghubung  antara  pihak muzzaki sebagai pembayar  zakat  dan mustahiq sebagai  penerima  zakat,  tidak hanya dalam dana zakat namun juga dana-dana kebajikan yang lainnya. Ketiga, tidak  boleh  mengambil  profit  apapun  dari operasinya.  Karena  sebagai    lembaga  sosial  dan  bersifat  non- profit  yang  mana  dalam  melaksanakan  kegiatan  tidak  berfokus pada pencarian keuntungan, selain itu peran baitul maal hanya sebagai  penghubung  antara  pihak  yang  kelebihan  dana  dengan penerima  dana  tersebut.  Dengan  demikian baitul  maal tidak diperbolehkan  mengambil  keuntungan  setiap  pelaksanaan kegiatannya. Keempat, pembayaran  operasi  diambil  dari  12,5% atau  seperdelapan  dari  zakat.  Berdasarkan  uraian  sebelumnya baitul maal tidak diperkenankan mengambil keuntungan dalam setiap  pelaksanaan  kegiatannya.  Namun  dalam  kegiatan  zakat pihak baitul  maal diperbolehkan  menerima  12,5%  atau seperdelapan  dari  zakat, 5 karena  dalam  hal  ini baitul  maal berperan  sebagai  amil  zakat 6 ,  yang  mana  amil  zakat  termasuk dalam mustahiq .

## C. Dasar Hukum
Dalam  hal  ini  kegiatan  operasional  baitul  maal  harus tunduk  dengan  regulasi  BMT,  selain  itu  badan  hukum  yang dipilih  BMT  juga  mempengaruhi  regulasi  BMT.  Sampai  saat  ini masih  ada  perbedaan  dalam  penggunaan  badan  hukum  untuk BMT,  hal  tersebut  disebabkan  karena  BMT  tidak  termasuk dalam  lembaga  keuangan  formal  yang  dijelaskan  Undang- Undang No 7 tahun 1992 dan Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang  Perbankan. 7 Hal  tersebut  menjadikan  badan  hukum BMT dibagi menjadi 3 golongan: 8
5 Lihat  Bab  IV  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  Zakat.  Lihat  juga  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2014 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Zakat.
6 Lihat Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.
7 Ahmad  Hasan  Ridwan, Manajemen  Baitul  Maal  wa  Tamwil, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 26-27.
8 Novita  Dewi  Masyithoh,  “Analisis  Normatif  UU  No.  1  Tahun  2013 tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro  atas  Status  Badan  Hukum  dan
Zid Hartsa Firdausi: Penyaluran Dana Zakat . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
1. BMT berbadan hukum Koperasi.
2. BMT berbadan hukum Yayasan.
3. BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat. Peraturan-peraturan  yang  mengatur  baitul  maal  antara
lain: 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Berdasarkan  uraian  sebelumnya  badan  hukum  BMT  dibagi menjadi  3,  salah  satunya  badan  hukum  koperasi.  UU Perkoperasian  ini  berlaku  bagi  BMT  yang  memilih  badan hukum  sebagai  Koperasi.  Dengan  ini  BMT  tersebut  harus tunduk pada seluruh aturan-aturan dalam UU Perkoperasian,  mulai  dari  pembentukan,  perizinan,  hingga pembubaran.
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1995  tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Peraturan  Pemerintah  ini  merupakan  peraturan  lain  yang harus  dipatuhi  oleh  BMT  yang  memilih  badan  hukum sebagai  koperasi.  Peraturan  ini  mengatur  mengenai pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dari pembentukan,  pengelolaan,  kegiatan  usaha  (jenis  kegiatan usaha  serta  ketentuannya),  dan  lainnya  yang  berkaitan dengan  kegiatan  usaha  simpan  pinjam.  Namun  kegiatan tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi. 3. Keputusan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUK/IX/2004 tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Koperasi  Jasa Keuangan Syariah.
Peraturan  ini  juga  termasuk  dalam  regulasi  BMT  yang berbadan hukum koperasi. Keputusan Menteri tersebut lebih memfokuskan  pada  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah (KJKS)/Unit  Jasa  Keungan  Syariah  (UJKS)  dari  ketentuan pendirian KJKS/UJKS, permoalan, produk-produk, pengendalian  resiko,  laporan  keuangan,  audit,  hingga pembubaran  KJKS/UJKS.  Sedangkan  baitul  maal  dalam regulasi  ini  diatur  dalam  Bagian  Ketiga  tentang  Kegiatan Maal  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah/Unit  Jasa  Keuangan
Pengawasan  Baittul  Maal  wat  Tamwil”, Economica ,  Vol.  V,  Edisi  2,  Oktober 2014, hlm. 25-27.
Zid Hartsa Firdausi: Penyaluran Dana Zakat . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
56
Syariah pada Pasal 24 dan Bagian Keempat  tentang Prinsip Kerahasiaan pada Pasal 25.
4. Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah  Nomor  16/PER/M.KUKM/IX/2015  tentang
Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).
Regulasi  ini  lebih  fokus  pada  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan  Syariah/Unit  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan Syariah.  Baitul  maal  sendiri  diatur  dalam  Bab  VII  Bagian keempat  tentang  Kegiatan  Maal  Pasal  27,  pada  Pasal  ini menjelaskan bahwa adanya kegiatan maal pada KSPPS atau USPPS  koperasi  dalam  rangka  pemberdayaan  anggota  dan masyarakat  dibidang  sosial  dan  ekonomi,  yang  mana kegiatan  tersebut  bersumber  dari  dana  ZISWAF  atau  dana sosial  lainnya.  KSPSS/USPPS  yang  melakukan  kegiatan maalnya wajib melaporkan sumber maupun penggunaannya.
5. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. BMT selain sebagai lembaga yang berbadan hukum koperasi, ada  juga  BMT  yang  memilih  berbadan  hukum  sebagai Yayasan,  hal  tersebut  dikarenakan  adanya  lembaga  yang berfokus  kepada  non-profit  yaitu  baitul  maal  dan  lembaga tersebut  sejalan  dengan  salah  satu  tugas  Yayasan  yang bersifat  sosial  dan  non-profit. 9 BMT  yang  memilih  sebagai badan  hukum  Yayasan  harus  tunduk  pada  UU  Yayasan dalam menjalankan lembaganya.
6. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga
Keuangan Mikro.
Seluruh  BMT  yang  berbadan  hukum  Koperasi,  Yayasan, maupun Kelompok Swadaya Masyarakat harus tunduk pada UU  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM),  karena  BMT  sendiri merupakan  salah  satu  LKM.  Menurut  UU  LKM,  lembaga keuangan  mikro  adalah  lembaga  keuangan  yang  khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan  masyarakat,  baik  melalui  pinjaman  atau pembiayaan  dalam  usaha  skala  mikro  kepada  anggota  dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi  pengembangan  usaha  yang  tidak  semata  mata
9 Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001  tentang Yayasan
Zid Hartsa Firdausi: Penyaluran Dana Zakat . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
mencari  keuntungan. 10 Berangkat  dari  pengertian,  hal tersebut  telah  mencakup  sebagian  tugas  dari  BMT.  Namun dalam  UU  LKM  hanya  mengatur  mengenai  produk  baitul tamwil tidak mengatur produk baitul maal.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.
Baitul  maal  harus  tunduk  kepada  regulasi  ini,  karena  salah satu  tugas  baitul  maal  adalah  mengumpulkan  dan mendistribusikan  dana  zakat.  Dalam  hal  ini  baitul  maal berperan  sebagai  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ),  karena lembaga yang dibentuk oleh masyarakat bukan pemerintah. Selain  mengatur  pengelolaan  zakat,  UU  tersebut  juga mengatur  mengenai  dana  sedekah,  infaq,  maupun  dana sosial  lainnya  dan  juga  harus  ada  lapoan  dalam  setiap pelaksanaannya baik pengumpulan maupun pendistribusian.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2014  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mmenjabarkan dan  menjelaskan  mengenai  ketentuan-ketentuan  dalam pembentukan  BAZNAS/LAZ  yang  mencakup  kepengurusan hingga  mekanisme  pelaksanaannya.  Dalam  hal  ini  baitul maal  sebagai  LAZ  dan  telah  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  ini  pada  Bab  VII,  yang  mana  dalam  bab  ini mengatur  mengenai  persyaratan  organisasi,  mekanisme perizinan, dann pembentukan perwakilan LAZ. Sebelum Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) menjalankan usahanya, dalam hal ini BMT, harus mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK yang telah dapat pengakuan dari
Bank  Indonesia  sebagai  Lembaga  Pengembang  Swadaya Masyarakat  (LPSM)  yang  mendukung  program  Proyek Hubungan  Bank  dengan  Kelompok  Swadaya  Masyarakat  yang dikelola Bank Indonesia (PHBK-BI). 11
10 Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang Lembaga Keuangan Mikro.
11 Ahmad  Hasan  Ridwan, Manajemen  Baitul  Maal  wa  Tamwil,
(Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 26.
Zid Hartsa Firdausi: Penyaluran Dana Zakat . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
58

## D. Produk  Funding  dan  Produk  Finance  Baitul  Maal
Muamalat 12
Baitul  maal  Muamalat  (BMM)  adalah  lembaga  pengelola zakat  yang  didirikan  oleh  Bank  Muamalat  Indonesia  pada  16 Juni  2000.  Lembaga  ini  adalah  pengelola  zakat  resmi  yang ditunjuk  pemerintah  untuk  menghimpun  serta  menyalurkan dana  zakat,  infaq,  sedekah  dan  wakaf.  Adapun  pengelolaannya difokuskan  pada  beberapa  program  yakni:  pengembangan komunitas, dana sosial Islam, dan keuangan mikro. 13
1. Produk Funding
Seseorang  yang  ingin  mendonasikan  hartanya  untuk kepedulian  sesama  dapat  menyalurkannya  melalui  produk funding  Baitul  Maal  Muamalat,  baik  secara  langsung  maupun transfer melalui nomer rekening masing-masing produk. Baitul Maal Muamalat memiliki 5 produk funding, sebagai berikut:
a. ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah)
Salah  satu  produk  funding  Baitul  Maal  Muamalat  adalah ZIS.  Seperti  namanya,  seseorang  dapat  mendonasikan hartanya melalui zakat, infaq, maupun sedekah.
b. WAQTUMU (Wakaf Tunai Muamalat)
Waqtumu  merupakan  metode  wakaf  yang  diinvenstasikan secara  syariah,  dalam  bentuk  deposito,  reksadana  dan obligasi.
c. KUM3  (Komunitas  Usaha  Mikro  Muamalat  Berbasis
Masjid)
KUM3  merupakan  program  BMM  yang  mengembangkan usaha  ekonomi  produktif  masyarakat  sekitar  masjid  se- Indonesia  menuju  ekonomi  berkelanjutan.  Dalam pengembangan  ekonomi  umat,  KUM3  memberikan pendanaan  dan  pendampingan.  Keberadaan  Program KUM3  sekaligus  mengoptimalkan  potensi  dana  Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf (ZISWAF) serta CSR perusahaan.
d. IDEAS (Infaq Dua Enam Satu)
Melalui  produk  IDEAS  seseorang  dapat  berinfaq,  yang mana seseorang dapat berinfaq sebesar Rp 261.000,-
e. DAYA (Dana Yatim)
12 www.baitulmaalmuamalat.org ,  akses  10  April  2018,  pukul  22.03 WIB.
13 http://www.baitulmaalmuamalat.org/about/overview/ ,  akses  10
April 2018, pukul 22.03 WIB.
Zid Hartsa Firdausi: Penyaluran Dana Zakat . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
Daya  merupakan  salah  satu  model  beasiswa  yang dijalankan Baitulmaal Muamalat. DAYA diperuntukan bagi siswa-siswa  SMP  dan  SMA  berprestasi  yang  berasal  dari keluarga  prasejahtera.  Untuk  melanjutkan  pendidikan mereka demi sebuah masa depan yang lebih baik.
2. Produk Finance
a. Pemberdayaan Ekonomi i. BMT  Shar-e  (Lembaga  Keuangan  Mikro  Jaringan Bank Muamalat) Program  ini  sudah  dimulai  sejak  tahun  2010  yang sumber  dananya  berasal  dari  non  pemerintah.
Program  ini  merupakan  jalinan  sinergi  (linkage program) antara Baitulmaal  Muamalat dengan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di daerah-daerah kemitraan. ii.  DBS (Dana Bergulir Syariah) Program  Dana  Bergulir  Syariah  (DBS)  merupakan kerja  sama  Kementerian  Koperasi  dan  UKM-RI dengan  Bank  Muamalat.  Pada  program  ini, pendampingan,  pembinaan,  monitoring  dan  evaluasi program  dilakukan  Baitulmaal  Muamalat  (BMM). Program  ini  diperuntukkan  bagi  pengembangan Koperasi  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (KUKM). Pendampingan  program  ini  telah  dilakukan  sejak tahun  2003-  2007.  DBS  juga  dapat  dimanfaatkan untuk  memperkuat  peran  dan  posisi  KJKS/UJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan  Syariah)  sebagai  instrumen  pemberdayaan usaha mikro. iii. Kampung Jamur Ciputih Kampung Ciputih terletak di Kabupaten Bogor. Tanah Wakaf  Ciputih  adalah  lahan  perkebunan  darat  seluas 1,5 Ha yang diserahkan Bapak. H. Ridwan Noor, pada tanggal  1  Agustus  2002.  Pada  tahap  awal, pengembangan  lahan  dilakukan  BMM  melalui pemeliharaan  kambing  kepada  10  kepala  keluarga miskin dengan jumlah domba sebanyak 39 ekor. Hingga  akhir  tahun  2013  lahan  tanah  wakaf  tersebut semakin  berkembang  dengan  adanya  Program Pemberdayaan  Jamur  Tiram.  Program  ini  berhasil meningkatkan  produksi  jamur  tiram  di  wilayah
Zid Hartsa Firdausi: Penyaluran Dana Zakat . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
60
tersebut.  Melihat  animo  yang  besar  dari  peserta  dan potensi pengembangan pasar, BMM mengembangkan lahan  tersebut  dengan  memproduksi  beberapa  jenis jamur,  diantaranya  jamur  kuping  dan  jamur  shitake. Selama  ini  infrastruktur  untuk  ruang  kumbung  yang ada  di  tanah  wakaf  tersebut  meliputi  ruang  growing, inokulasi, sterilisasi, inkubasi dan ruang panen. iv.  KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)-KUM3 Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  Komunitas  Usaha Mikro  Muamalat  berbasis  Masjid  (KJKS-KUM3) adalah  lembaga  keuangan  formal  yang  didirikan melalui  pemberdayaan  usaha  mikro  muamalat berbasis  masjid.  Program  ini  merupakan  kelanjutan dari  program  KUM3  di  satu  wilayah  yang  telah memasuki  jangka  waktu  pelaksanaan  maksimal  dua tahun.
Wilayah-wilayah  tersebut  diarahkan  untuk  dapat melakukan  kemandirian  dalam  bentuk  legalisasi kepemilikan  usaha  bersama.  Wilayah  program  yang dibentuk  menjadi  KJKS-KUM3  merupakan  wilayah yang memiliki predikat baik.
v.  KUM3
Komunitas  Usaha  Mikro  Muamalat  Berbasis  Masjid (KUM3)  merupakan  program  unggulan  Baitulmaal Muamalat  (BMM).  Sejak  awal  dijalankan,  KUM3 memperoleh  respons  positif  dan  berjalan  efektif. Dalam program ini, BMM memiliki visi, misi, strategi, dan  kriteria  sendiri.  Sasaran  program  ini  adalah Mustahik  (fakir  miskin)  dan  tinggal  disekitar  masjid yang  menjadi  mitra  program  KUM3.  Hal  tersebut karena  sumber  dana  yang  digunakan  untuk  program ini adalah dana zakat. vi.  Sahabat Muamalat Sahabat Muamalat merupakan program pendampingan bagi KJKS yang mendapatkan fasilitas pembiayaan  mikro  dari  Bank  Muamalat  Indonesia,
Tbk. Program rintisan ini dimulai di wilayah potensial yakni  Provinsi  DI  Yogyakarta,  Jawa  Tengah,  Jawa
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
Timur,  Jawa  Barat,  Lampung  dan  DKI  Jakarta  dan akan dikembangkan ke seluruh wilayah Indonesia. vii. SIMURA (Asuransi Mikro Umat Syariah)
Program  ini  merupakan  kerja  sama  Baitulmaal Muamalat  (BMM),  PT  Chartis  Insurance  Indonesia, dan  PT  Buana  Lintas  Persada  dan  telah  beroperasi sejak  Juli  2012.  Program  Simurah  ditujukan  untuk memberikan  recovery  atas  perawatan  kesehatan, kecelakaan  dan  kematian  kepada  para  pengusaha mikro  maupun  anggota  KJKS  yang  telah  mempunyai kerja sama dan pembinaan dari Baitulmaal Muamalat.
b. Pendayagunaan Sosial dan Kemanusiaan
i. ASM (Aksi Sehat Muamalat) Program  Aksi  Sehat  Muamalat  (ASM)  merupakan bentuk  layanan  pengobatan  kesehatan  langsung  dari Baitulmaal  Muamalat  untuk  masyarakat  tidak mampu.  Program  ini  menjadi  bagian  aksi  kesehatan yang bersifat kuratif (pengobatan). Layanan kesehatannya  berupa  pengobatan  massal  dan pengobatan tingkat menengah. ii. ATM (Aksi Tanggap Muamalat) Program  sosial  ini  merupakan  salah  satu  bentuk concern  BMM  terhadap  penanganan  bencana. Kegiatan  yang  sudah  berjalan  selama  ini  meliputi: Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Recovery.
iii. Berbagi Cahaya Qurban Program  Qurban  yang  dilaksanakan  setiap  tahunnya dengan menyalurkan hewan qurban kepada masyarakat  yang  tidak  mampu  di  seluruh  wilayah Indonesia.  Jika  kondisi  itu  sedang  terjadi  bencana alam,  maka  daerah  yang  menjadi  korban  bencana akan di prioritaskan.
iv. SBL (Sahur Berbuka Lebaran) Program  pendayagunaan  sosial  yang  dilakukan  di bulan Ramadhan dalam rangka membantu meringankan  beban  para  mustahik  agar  kebutuhan hidup  mereka  selama  satu  bulan  dapat  terpenuhi.
Pemberian bantuan meliputi kebutuhan pokok sehari- hari  baik  ketika  sahur  maupun  berbuka  serta kebutuhan dasar lebaran (SBL).
Zid Hartsa Firdausi: Penyaluran Dana Zakat . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
62

## v. KSM (Komunitas Sehat Muamalat)
Melalui paradigma sehat, diharapkan satu orang sehat bisa  menyehatkan  empat  orang  sakit  di  sekitarnya. Dengan  tagline  “Be  Healthy  Generation”,  sasaran KSM  adalah  anak  yatim  (piatu)  binaan  Baitulmaal Muamalat  yang  tergabung  dalam  program  DAYA.
Program  KSM  2012  adalah  kelanjutan  program serupa  pada  2013,  dengan  memfokuskan  pada pengolahan  sampah  dan  PHBS  (Perilaku  Hidup Bersih  dan  Sehat)  di  wilayah  binaan  KSM  yaitu  di Pedurenan-Ciledug.
Kegiatan  KSM  melalui  pelatihan  pengolahan  sampah bekerjasama  dengan  PRODIA.  Pemberdayaan  di lingkungan  masyarakat  dengan  bekerjasama  dengan Posyandu  dan  Ketua  RT/RW  setempat.  Kedepannya, para  anak  yatim  (piatu)  tersebut  diharapkan  dapat menjadi kader sehat bagi komunitasnya.
vi. Laju (Layanan Jenazah Terpadu)
Program  LAJU  merupakan  program  sosial  dari Baitulmaal  Muamalat  (BMM).  Pada  2013,  program Layanan Jenazah terpadu ini sudah mampu melayani masyarakat  pra-sejahtera  dan  keluarga  besar karyawan  Bank  Muamalat  Indonesia  Group.  Mereka memanfaatkan  jasa  ambulan  untuk  mengantar jenazah  ke  pemakaman  atau  pasien  ke  rumah  sakit.
Lingkup  layanan  Program  LAJU  berada  di  sekitar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek)dan  di  luar  Jabodetabek.  Saat  ini pelayanan  LAJU  BMM  sudah  menyiapkan  ambulan untuk  melayani  masyarakat  di  sekitar  Jabodetabek. Disamping  itu,  ada  ambulan  yang  disiagakan  di daerah Klaten, Jawa Tengah.
vii. Santun (Santunan Tunai) Progam  Santun  (santunan  tunai)  adalah  program penyaluran  dana  Zakat,  Infaq,  CSR,  dan  Non-ZIS untuk  mustahik  yang  membutuhkan.  Progam Santun ini  diberikan  dapat  berupa  bantuan  pendidikan, kesehatan, sosial, dakwah, kemanusiaan,
pembangunan  masjid,  sekolah,  pondok  pesantren, serta fasilitas umum lainnya.
Zid Hartsa Firdausi: Penyaluran Dana Zakat . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
c. Pendayagunaan Pendidikan
i. B-Share Merupakan program beasiswa pendidikan berprestasi bagi  anak-anak  yang  tidak  mampu  dengan  jenjang pendidikan  SMP,  SMA  dan  sederajat,  yang  bertujuan untuk memberikan jaminan keberlangsungan pendidikan  mereka  hingga  lulus  SMA  dan  mampu mandiri. Sistem  program  dibuat  secara  terintegrasi  dengan pembinaan baik dari segi akhlak maupun ibadah dan pelatihan.  Dengan  menggunakan  sistem  tersebut diharapkan dapat membantu mereka untuk mengembangkan  prestasi,  potensi  dan  bakat  positif sehingga  dapat  membentuk  SDM  yang  berakhlak islami dan berkualitas tinggi.
ii. B-Smart B-SMART  merupakan  program  santunan  dalam bentuk beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan Fi Sabilillah.  Penerima  program  ini  diutamakan  untuk yang  berstatus  yatim,  dengan  jenjang  pendidikan  S1. Program  yang  disoft  launching  pada  16  Juli  2012  ini berupa  beasiswa  pendidikan  kuliah  dari  awal  hingga akhir semester.
Saat  ini  program  telah  berjalan  di  wilayah Jabodetabek.  Hingga  saat  ini  universitas  yang tergabung  dalam  program  B-SMART  STEITAZKIA, STEI  SEBI,  Institute  Pertanian  Bogor,  Universitas Indonesia,  Universitas  Negeri  Jakarta,  Al  Manar, Universitas Satya Negara Indonesia, serta Universitas Pamulang. iii. Beasiswa Daya Daya adalah program  beasiswa pendidikan bagi anak yatim  (mustahiq)  dengan  jenjang  pendidikan  SMP, SMU  dan  sederajat.  Program  ini  bertujuan memberikan  jaminan  keberlangsungan  pendidikan mereka  hingga  lulus  SMU  dan  mampu  mandiri. Sistem  program  dibuat  secara  terintegrasi  dengan pembinaan baik dari segi akhlak maupun ibadah dan pelatihan.  Dengan  sistem  tersebut  diharapkan  dapat membantu mereka mengembangkan prestasi, potensi
Zid Hartsa Firdausi: Penyaluran Dana Zakat . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
64
dan  bakat  positif  sehingga  dapat  membentuk  SDM yang berakhlak islami dan berkualitas tinggi. Program  Beasiswa  saat  ini  tersebar  di  wilayah Jabodetabek  meliputi  Bekasi,  Buaran,  Bogor,  Slipi, Tangerang, Cengkareng dan Ciledug.
iv. ISS (Islamic Solidarity School)
Sekolah ini dibangun  pada 25 Juli 2006  oleh Islamic Development  Bank  (IDB)  bekerjasama  dengan Pemerintah  Daerah  Aceh  Besar.  Pengelolaan  sekolah ini  berada  di  bawah  manajemen  serta  pengawasan BMM  didukung  oleh  Bank  Muamalat  Indonesia (BMI). Islamic Solidarity School (ISS) adalah lembaga pendidikan Islam yang pendiriannya  dilatarbelakangi adanya bencana gempa bumi dan tsunami. Pada  tahap  awal,  lembaga  pendidikan  ini  hanya menampung  anak-yatim  piatu  korban  tsunami. Harapannya,  meski  dalam  keterbatasan  ekonomi akibat  bencana  tsunami,  mereka  tetap  bisa mendapatkan pendidikan berkualitas berbasis kompetensi untuk sekolah menengah pertama (SMP). Pada tahun 2011 Islamic Solidarity School (ISS) telah membuka  sekolah  menengah  kejuruan  SMK  Grafika. Sekolah tersebut memberikan pendidikan yang dapat membentuk  akhlak,  keterampilan  dan  pemahaman pengetahuan  sebagaimana  yang  ditargetkan  dalam kompetensi akademik siswa. Kurikulum  yang  digunakan  di  ISS  merupakan kurikulum  nasional  yang  diperkuat  materi-materi muatan  lokal  atau  ke-Islaman  serta  pengembangan melalui  program–program  eksternal.  Dengan  sistem asrama  (boarding)  diharapkan  siswa  memiliki  bekal ketakwaan, akhlak, dan mental yang siap menyongsong masa depan. Dilengkapi juga kelompok ekstrakurikuler  yang  terdiri  dari  ekskul  Tahfidz, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Jurnalis, Pramuka, Silat,
Sepak bola, Bola Voli, Sains, Seni, dan Tata boga. Sedangkan  untuk  mengembangkan  kompetensi  dan kapasitas  guru,  ISS  mengadakan  training  dan workshop  baik  internal.  Termasuk  mengirim  guru
Zid Hartsa Firdausi: Penyaluran Dana Zakat . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
untuk  mendapatkan  pelatihan  atau  mengikuti seminar di luar.
v. ORPHAN KAFALA Program  Orphan  Kafala  merupakan  program pemberdayaan masyarakat berupa pemberian beasiswa  bagi  anak  yatim,  yatim  piatu,  dan  keluarga korban  musibah  gempa  tsunami  dan  konflik  di Nangroe  Aceh  Darussalam.  Program  ini  merupakan kerjasama  Islamic  Development  Bank  (IDB),
Organization  Of  Islamic  Cooperation  (OIC)  dan Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ).  Salah  satu  LAZ diantaranya  Baitulmaal  Muamalat.  BMM  mulai menjalankan  Program  Orphan  Kafala  sejak  tahun
2006.
E. Analisis  Terhadap  Penyaluran  Dana  Zakat  Melalui Beasiswa Di Baitul Maal Muamalat 1.  Pengertian Zakat
Menurut  bahasa,  kata  zakat  merupakan  kata  dasar dari zaka yang  berarti  berkah,  tumbuh,  bersih,  dan  baik.
Menurut  Sayid  Sabiq  yang  telah  dikutip  oleh  Nurul  Huda dkk dalam bukunya yang berjudul Zakat Perspektif Mikro- Makro  Pendekatan  Riset ,  zakat  merupakan  nama  dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan kepada fakir miskin. 14
Dalam  pelaksanaannya,  zakat  mempunyai  aturan terhadap  harta  yang  akan  dikeluarkan  untuk  zakat  di antaranya: a) Milik penuh, b) Berkembang, c) Cukup nisab, d) Lebih dari kebutuhan biasa (rutin), e) Bebas dari hutang, dan  f)  Sudah  mencapai  haul  (kepemilikan  yang  sudah genap satu tahun). Sedangkan macam-macam zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat maal (harta) dan zakat fitrah (badan). 15
Dalam  surah  at-Taubah  ayat  60  telah  menyebutkan orang yang berhak menerima zakat:
امّنإ
تاقدّصلا ءارقفلل نيكاسملاو نيليماعلاو اهيلع ةفّلؤملاو مهبولق ىفو باق ّرلا نيمراغلاو ىفو ليبس ﷲ نباو ليبّسلا ةضيرف نم ﷲ ﷲو ميلع ميكح 16 14 Nurul Huda, dkk, Zakat Perspektif Mikro-Makro Pen dekatan Riset, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hlm. 29.
15 Mursyid, Mekanisme  Pengumpulan  Zakat,  Infaq,  dan  Shadaqah (Menurut  Hukum  Syara’  dan  Undang-Undang) ,  (Yogyakarta:  Magistra Insania Press, 2006), hlm. 4.
16 QS. at-Taubah: 60.
Zid Hartsa Firdausi: Penyaluran Dana Zakat . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
66
“Sesungguhnya zakat  itu  hanyalah untuk  orang-orang fakir,  orang-orang  miskin,  pengurus-pengurus  zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan)  budak,  orang-orang  yang  sedang dalam  perjalanan,  sebagai  ketetapan  yang  diwajibkan Allah.  Dan  Allah  Maha  Mengetahui  lagi  Maha
Bijaksana.” Supaya  zakat  dapat  terselenggara  dengan  baik,  maka Negara  atau  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk membentuk  petugas zakat  atau  lembaga zakat  yang  secara khusus  menangani  masalah  zakat.  Di  Indonesia pembentukan lembaga-lembaga pengelolaan zakat bermula dari pidato Presiden  Soeharto pada 26  Oktober 1968  pada peringatan  Isra’  Mi’raj  di  Istana  Merdeka.  Pidato  tersebut menjelaskan  tentang  pentingnya  zakat  untuk  kehidupan duniawi dan ukhrawi serta dengan adanya mobilisasi zakat warga  muslim  dapat  membantu  pembangunan  ekonomi, sosial, dan keagamaan. Kemudian dibentuklah BAZIS oleh Pemerintah DKI Jakarta pada 5 Desember 1968 dan diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia. 17
Organisasi  yang  resmi  dikukuhkan  adalah  lembaga amil  zakat  (LAZ)  dan  badan  amil  zakat  (BAZ),  yang membedakan  keduanya  adalah  BAZ  dibentuk  oleh pemerintah 18 sedangkan  LAZ  dibentuk  oleh  masyarakat dan  dikukuhkan  oleh  pemerintah. 19 Namun  keduanya mempunyai  tugas  yang  sama  yaitu  sebagai  organisasi pengelolaan  zakat,  yang  mana  bertugas  mengumpulkan, mendistribusikan,  mendayagunakan  dana  zakat  dari  umat muslim sesuai dengan ketentuan agama. 20
17 Mursyid, Mekanisme  Pengumpulan  Zakat,  Infaq,  dan  Shadaqah (Menurut  Hukum  Syara’  dan  Undang-Undang) ,  (Yogyakarta:  Magistra Insania Press, 2006), hlm. 11-13.
18 Pasal  1  Keputusan  Direktur  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam dan  Urusan  Haji  Nomor  D/291  Tahun  2000  tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan Zakat.
19 Pasal 10 Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan  Urusan  Haji  Nomor  D/291  Tahun  2000  tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan Zakat.
20 Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999  tentang Pengelolaan Zakat.
Zid Hartsa Firdausi: Penyaluran Dana Zakat . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk  atas  prakarsa  masyarakat  dan  oleh  masyarakat yang  bergerak  di  bidang  da’wah,  pendidikan,  sosial,  dan kemasyarakatan  umat  Islam. 21 Dalam  Undang-Undang Nomor  38  tahun  1999,  LAZ  hanya  dikenal  dengan  2 tingkatan saja, yaitu LAZ pusat, yaitu LAZ yang dikukuhkan oleh  Menteri  Agama  dan  LAZ  daerah  provinsi,  yaitu  LAZ yang  dikukuhkan  oleh  Gubenur  atas  rekomendasi  dari Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi. 22

## 2.  Pengelolaan Dana Zakat Melalui Beasiswa di Baitul Maal Muamalat
Baitul  Maal  Muamalat  mempunyai  berbagai  macam program  dalam  pengelolaan  dana  zakat,  salah  satunya program  pendayagunaan  pendidikan  yaitu  melalui beasiswa.  Sebagaimana  yang  telah  dijabarkan  pada pembahasan  sebelumnya  BMM  memiliki  program penyaluran dana zakat melalui beasiswa sendiri terdiri dari 3  jenis,  di  antaranya:  B-Share,  B-Smart,  dan  Beasiswa Daya.
Dalam  hal  ini,  program  pendayagunaan  pendidikan harus  tunduk  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2011  tentang  pengelolaan  Zakat, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat,  Fatwa  MUI Nomor  Kep.-120/MU/II/1996  tentang  Pemberian  Zakat untuk  Beasiswa,  dan  peraturan-peraturan  lain  yang berkaitan.
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  38  tahun 1999  tentang  Pengelolaan  Zakat  menyatakan  bahwa Lembaga  Amil  Zakat  adalah  institusi  pengelolaan  zakat yang  dibentuk  oleh  masyarakat  dan  dikukuhkan  oleh pemerintah  untuk  melakukan  kegiatan  pengumpulan, pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat  sesuai  dengan ketentuan  agama.  Berdasarkan  hal  tersebut  dengan  ini
21 Pasal 10 Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan  Urusan  Haji  Nomor  D/291  Tahun  2000  tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan Zakat.
22 Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999  tentang Pengelolaan Zakat.
Zid Hartsa Firdausi: Penyaluran Dana Zakat . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
68
Baitul  Maal  Muamalat  sebagai  lembaga  pengelolaan  zakat telah  diresmikan  langsung  oleh  pemerintah,  yaitu  melalui Wakil Presiden RI Dr. Hamzah Haz dan Menteri Agama RI Muhammad Tolchah Hasan.
Dalam  hal  ini  pemberian  beasiswa  merupakan  salah satu  program  pendistribusian  dana  zakat  yang  dilakukan oleh  Baitul  Maal  Muamalat,  yang  mana  pada  zaman Rasulullah  s.a.w  tidak  ada  pemberian  beasiswa  yang bersumber dari dana zakat, demikian juga dalam Al-Qur’an tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai hal  tersebut. Oleh karena  itu, pemberian beasiswa yang bersumber dari dana zakat termasuk dalam permasalahan kontemporer.
Permasalahan  tersebut  telah  menjadi  pembahasan  di kalangan  Ulama  kontemporer  dan  jumhur  Ulama kontemporer membolehkan pemberian beasiswa dari dana zakat.  Akan  tetapi  harus  memenuhi  beberapa  syarat  dan ketentuannya: 23
a. Sebagian  ulama  mensyaratkan  bidang  ilmu  yang dipelajari  adalah  ilmu  sya’i.  Ulama  kontemporer, seperti  syaikh  Yusuf  Al-Qardhawi  dan  fatwa  ulama Saudi  Arabia  sepakat  atas  hal  ini.  Para  ulama memasukkan  orang-orang  yang  memperdalam  ilmu keislaman  dalam  kategori  fii  sabilillah,  dengan  begitu mereka bisa mendapatkan beasiswa dari dana zakat. b. Diperbolehkan  memberikan  beasiswa  dari  dana  zakat bagi anak-anak tidak mampu atau orang miskin untuk meningkatkan  taraf  hidup  mereka.  Kebutuhan pendidikan  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia.
Syaikh  Yusuf  Al-Qardhawi  mensyaratkan  bahwa  anak orang  miskin  tersebut  memiliki  potensi.  Beasiswa  ini bisa  diambilkan  dari  dana  zakat  untuk  bagian  fakir miskin atau fii sabilillah.
c. Diperbolehkan memberikan beasiswa bagi orang-orang yang  menuntut  ilmu  –ilmu  yang  dibutuhkan  dalam kehidupan, seperti: ekonomi, teknologi dan sejenisnya. Akan  tetapi,  orang  yang  mendapatkan  beasiswa  itu adalah  orang  yang  dikaderkan  oleh  umat  Islam. Misalnya,  seseorang  yang  dikaderkan  oleh  lembaga
23 https://zakat.or.id/hukum-dana-zakat-untuk-beasiswa/ ,  akses tanggal 11 April 2018 pukul 07.15 WIB.
Zid Hartsa Firdausi: Penyaluran Dana Zakat . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
dakwah atau institusi yang memperjuangkan kehidupan  umat  Islam.  Mereka  bisa  mendapatkan beasiswa dari saham fii sabilillah. Walaupun dalam agama Islam tidak mengatur secara tegas  tentang  pemberian  beasiswa  yang  bersumber  dana zakat. Namun, dengan adanya pemberian beasiswa tersebut umat  Muslim  dapat  menjalankan  kewajibannya  untuk menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Rasulullah s.a.w (Kitab Sunan Ibn Majah No. Hadis 220): 24
اﻨﺛّدح ماشه نب راّمع ، اﻨﺛّدح ﺺفح نب ناميلس ، اﻨﺛّدح ريثك نب ريظﻨش ، نع دّمﺤم نب نيريس ، نع سنأ نب ﻚلام ، لاق : لاق لوسر ﷲ ىّلﺻ ﷲ هيلع مّلسو " : بلط ملعلا يرف ةض ىلع ّلك ملسم ، عضاوو ملعلا دﻨع ريغ هلهأ دّلقمك ريزاﻨخلا رهوجلا ، ؤلؤّللاو ، بهّذلاو " Berdasarkan uraian di atas, pemberian beasiswa yang dilakukan  oleh  Baitul  Maal  Muamalat  diperbolehkan  oleh jumhur  Ulama  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang  telah  di jabarkan di atas. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Fatwa MUI: 25 “Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya  dalam  bentuk  beasiswa,  hukumnya  adalah SAH, karena termasuk dalam ashnaf fi sabilillah, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur’an  surat  At-Taubah  ayat  60  dengan  alasan bahwa pengertian fi sabilillah menurut sebagian ulama fiqh  dari  beberapa  mazhab  dan  ulama  tafsir  adalah “lafaznya  umum”.  Oleh  karena  itu,  berlakulah  qaidah ushuliyah :
ىقبي مومعلا ىلع همومع
Pada  pelaksanaan  program  B-Share,  B-Smart, maupun  Beasisiwa  Daya  di  Baitul  Maal  Muamalat, beasiswa tersebut diberikan kepada mustahiq yakni siswa- siswi  dan  mahasiswa-mahasiswi  berprestasi  yang  kurang mampu.  Selain  itu,  dalam  hal  ini  siswa-siswi  maupun mahasiswa-mahasiswi  juga  termasuk  dalam  golongan  fii sabilillah, dalam hal ini sedang menuntut ilmu  yang mana
24 http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=173&hid=220 &pid=109091 , akses tanggal 13 April 2018 Pukul 09.47 WIB 25 Fatwa MUI Nomor Kep.-120/MU/II/1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa.
Zid Hartsa Firdausi: Penyaluran Dana Zakat . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
70
menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban bagi setiap umat Islam.
Kemudian  pemberian  beasiswa  dari  dana  zakat  bagi anak-anak  tidak  mampu  atau  orang  miskin  guna  untuk meningkatkan  taraf  hidup  mereka,  karena  kebutuhan pendidikan  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia.  Adanya program  ini  dengan  harapan  anak-anak  Indonesia, khususnya  umat  Muslim  mendapatkan  pendidikan  di jenjang  yang  lebih  tinggi  untuk  kemajuan  umat  Islam  di masa yang akan datang.

## F. Penutup
Dari  uraian  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan,  sebagai berikut:
1. Pada  masa  Rasulullah  saw  hingga  kepemimpinan  Abu Bakar  pendistribusian  dana  zakat  langsung  dilakukan setelah pengumpulan, sehingga para petugas Baitul Maal selesai  melaksanakan  tugasnya  tidak  membawa  sisa dana  untuk  disimpan.  Sedangkan  pada  masa  Umar  Bin Khattab,  pengumpulan  dana  ternyata  begitu  besar sehingga  diambil keputusan  menyimpan  untuk keperluan  darurat.  Dengan  keputusan  tersebut,  maka
Baitul Maal secara resmi dilembagakan, dengan maksud awal untuk pengelolaan dana tersebut.
2. Baitul maal merupakan salah satu fungsi dari Baitul Maal wat  Tamwil  (BMT)  dibidang  sosial,  bertugas  sebagai lembaga  keuangan  yang  usaha  pokoknya  adalah menerima  dan  menyalurkan  dana  umat  Islam  bersifat non-komersial. Dalam BMT kedudukannya sama dengan baitut tamwil.
3. Status  badan  hukum  BMT  digolongkan  menjadi  tiga: Badan  hukum  Koperasi,  yayasan,  dan  Kelompok Swadaya  Masyarakat  (KSM).  Dalam  operasionalnya, baitul  maal  berpegang  teguh  pada  prinsip  utamanya,  di antaranya:
a. Prinsip operasional baitul maal: Visi dan misi sosial (non profit).
b. Memiliki  fungsi  sebagai  mediator  antara  pembayar zakat dan penerima.
Zid Hartsa Firdausi: Penyaluran Dana Zakat . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
c. Tidak  boleh  mengambil  profit  apapun  dari operasinya.
d. Pembayaran  operasi  diambil  dari  12,5%  atau seperdelapan dari zakat.
4. Pada  zaman  Rasulullah  s.a.w  tidak  ada  pemberian beasiswa  yang  bersumber  dari  dana  zakat  dan  Al-Qur’an pun  tidak  menjelaskan  secara  ekplisit  mengenai  hal tersebut.  Sedangkan  salah  satu  program  pendayagunaan dana  zakat  Baitul  Maal  Muamalat  adalah  pemberian beasiswa  bagi  siswa/i  berprestasi  yang  kurang  mampu atau  anak  yatim  SMP  dan  SMA  sederajat,  selain  itu  juga pemberian  beasiswa  bagi  mahasiswa  yatim  yang berprestasi.  Jumhur  Ulama  kontemporer  membolehkan praktek terebut tetapi dengan syarat dan ketentuan.
Zid Hartsa Firdausi: Penyaluran Dana Zakat . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
72

## Daftar Pustaka
Cokrohadisumarto,  Widiyanto  bin  Mislan, BMT:  Praktik  dan Kasus . Jakarta: RajaGrafindo, 2016. Departemen Agama, 1997, Al-Qur’an dan Terjemahannya. Fatwa  MUI  Nomor  Kep.-120/MU/II/1996  tentang  Pemberian Zakat untuk Beasiswa. http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no= 173&hid=220&pid=109091 https://zakat.or.id/hukum-dana-zakat-untuk-beasiswa/ Huda,  Nurul,  dkk. Zakat  Perspektif  Mikro-Makro  Pendekatan Riset . Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan Urusan  Haji  Nomor  D/291  Tahun  2000  tentang  Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
Novita  Dewi  Masyithoh.  “Analisis  Normatif  UU  No.  1  Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atas Status Badan Hukum  dan  Pengawasan  Baitul  Maal  wat  Tamwil”,
Economica , Vol. V, Edisi 2, Oktober 2014. Mursyid,
Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara’ dan Undang-Undang) .
Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2014  tentang
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Ridwan,  Ahmad  Hasan,. Manajemen  Baitul  Maal  wa  Tamwil .
Bandung: Pustaka Setia, 2013.
Ridwan,  Muhammad, Manajemen  Baitul  Maal  wa  Tamwil (BMT) . Yogyakarta: UII Press, 2011.
Sudarso,  Heri, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah . Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan www.baitulmaalmuamalat.org