Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(01), 2024, 1130-1138
Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia
Ainol Yaqin 1*) , Talitha Monique Zuleika 2) 1,2 Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid *Email korespondensi: ainolyaqin1991@gmail.com

## Abstract
The purpose of this journal is to  examine the evolution of Islamic banking practices as a means of enhancing financial  awareness  in  Indonesia.  In  order  to  increase  the  general  public's  access  to  products  and  financial services  that  are  fair,  affordable,  and  useful,  they  are  referred  to  as  financial  inclusion.  The  Islamic  banking system has become a crucial alternative in the Indonesian financial system. Deskriptif analysis is the research method used in this journal. Data are obtained through relevant secondary data sources and research studies. This  analysis  will  show  how  Islamic  banks  operate  in  Indonesia,  how  Islamic  banks  maintain  their  financial integrity, and the problems that arise when they are expanding. Research indicates that the rise in Islamic banks has helped to increase awareness of money in Indonesia. However, numerous challenges are faced by the syariah banking  sector.  Several  of  these  include  inadequate  infrastructure,  inadequate  knowledge  about  goods  and services  provided  by  Islamic  banks,  and  regulations  that  have  not  yet  fully  addressed  the  root  causes  of  the problem. Due to this, the journal also offers advice on how to resolve the issue and encourage the development of more sensitive Islamic banks in Indonesia.

## Keywords: sharia banking, financial inclusion, development, financial literacy
Saran sitasi: Yaqin, A., & Zuleika, T. M. (2024). Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10 (01), 1130-1138. doi:
http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12117
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12117

## 1. PENDAHULUAN
Dalam beberapa tahun terakhir, industri keuangan  syariah  di  Indonesia  telah  mengalami pertumbuhan  yang  luar  biasa.  Perkembangan  ini ditunjukkan  dengan  munculnya  reksa  dana  syariah, perbankan  syariah,  asuransi  syariah,  dan  lembaga keuangan  syariah  lainnya  di  Indonesia.  Di  pasar keuangan  syariah,  sektor  perbankan  syariah  telah berkembang  dengan  sangat  cepat  dan  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  perekonomian lokal. Sektor perbankan syariah memiliki kemampuan untuk  membantu  transformasi  ekonomi  menjadi ekonomi  yang  inklusif,  produktif,  dan  bernilai tambah.  Layanan  perbankan  yang  memanfaatkan teknologi  termasuk  digital  banking,  asuransi  digital online,  sistem  jalur  pembayaran,  dan  lainnya. Diharapkan bahwa layanan berbasis teknologi ini akan meningkatkan  kualitas  operasional  dan  layanan perbankan bagi masyarakat. Seiring dengan
perkembangan  teknologi  di  masyarakat,  teknologi diperlukan untuk diterapkan dalam industri perbankan (Husna, 2020).
Industri  perbankan  adalah  salah  satu  bidang ekonomi  yang  sangat  membutuhkan  teknologi. Terkait  hal  ini,  di  dunia  perbankan  dikenal  dengan istilah financial  technology atau  teknologi  finansial. Jenis  inovasi  dalam  industri  keuangan  yang  disebut FinTech telah  menggunakan  perangkat  teknologi untuk  membuat  layanan  keuangan  menjadi  lebih mudah. Seperti yang telah diketahui, revolusi industri 4.0,  yang  melibatkan  penggunaan  teknologi  secara besar-besaran,  sedang  berlangsung,  dan  masuknya FinTech ke  dalam  industri  perbankan  menunjukkan bahwa  revolusi  ini  sedang  berlangsung.  Bank Indonesia  juga  menyebut FinTech sebagai  inovasi baru  yang  menggabungkan  teknologi  dan  jasa keuangan.  Oleh  karena  itu,  gagasan FinTech ini bergabung dengan industri perbankan untuk
menghasilkan  ide-ide  baru  yang  memungkinkan transaksi keuangan yang lebih efisien.
Indonesia  memiliki  jumlah  penduduk  muslim yang tinggi sekitar 87% dari total penduduk, atau 207 juta  orang  yang  memberinya  peluang  besar  untuk mengembangkan kemajuan perbankan syariah berbasis digital di era digital saat ini, menurut data dari Badan  Pusat  Statistik.Bisnis  perbankan  syariah  di Indonesia  semakin  berkembang  seiring  dengan pertumbuhan populasi yang sebagian besar beragama Islam.Pada  saat  ini,  hampir  seluruh  bank  umum  di Indonesia  telah  memiliki  produk  bank  yang dioperasikan dengan prinsip pengelolaan dana syariah (Werdi et al., 2017).
Inklusi  keungan  adalah  entitesis  dari financial exlusion. Dibutuhkan inovasi baru untuk mewujudkan kehidupan  ekonomi  yang  inklusif,  karena  praktik ekonomi ekslusif telah menyebabkan kemiskinan dan pengangguran  meningkat.  Dalam  kenyataannya, sistem  layanan  keuangan  inklusif  bertujuan  untuk menciptakan  karakter  kehidupan  ekonomi  yang mendukung  kalangan  berpenghasilan  rendah  dan miskin (Mardani et al., 2018).
Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Andrew  Leyson dan  Nigel  Thrift, financial  exclusion mengacu  pada prosedur  yang  menghalangi  kelompok  sosial  yang kurang  mampu  dan  kurang  beruntung  dari  akses  ke sistem  keuangan  formal.  Karena  pendapatan, pembangunan ekonomi, dan perbedaan geografis, ini mengakibatkan  pembangunan  yang  tidak  merata (Leyson  et  al.,  2015).  Pada  temuan  penelitiannya, James  F.  Davlin  menunjukkan  bahwa financial exclusion adalah topik peningkatan bunga yang terjadi dalam  kasus  di  mana  masyarakat  menghadapi kesulitan  untuk  mendapatkan  akses  ke  institusi keuangan.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pengeluaran  keuangan  jelas  bermasalah.  Status pekerjaan,  pendapatan  rumah  tangga,  kepemilikan perumahan,  status  perkawinan,  usia,  dan  tingkat kualifikasi  akademik  adalah  faktor  yang  paling konsisten  dan  signifikan  yang  mempengaruhi financial exclusion (Devlin, 2005) . Menurut Andrew Leyson,  et  al., financial  exlusion adalah  adalah ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga untuk mendapatkan  layanan  keuangan.  Rakyat  miskin kesulitan  untuk  keluar  dari  kemiskinan,  karena lembaga keuangan memiliki banyak persyaratan yang menghalangi mereka untuk mendapatkan dana.
Pada tahun 2010, inklusi keuangan baru dimulai di Indonesia. Dalam upaya, untuk meningkatkan akses
masyarakat  terhadap  layanan  keuangan,  Bank Indonesia meluncurkan program National Strategy for Inklusi Keuangan (NSFI). Selama ini, 76 juta orang, atau 32% dari populasi, sama sekali belum tersentuh jasa keuangan. Selain itu, sekitar 60 hingga 70 persen usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  tidak memiliki  akses  ke  perbankan.  Meskipun  demikian, hampir  53  juta  masyarakat  miskin  yang  bekerja  di sektor  UMKM  memiliki  peluang  yang  sangat  besar untuk  mengurangi  kemiskinan  dan  pengangguran (Nengsih, 2023).
Di  Indonesia,  perbankan  syariah  memainkan peran  penting  dalam  penerapan  inklusi  keuangan. Pada tahun 2008, industri perbankan syariah memiliki 155  anggota,  terdiri  dari  3  Bank  Umum  Syariah (BUS), 28 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 124 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah ini saat ini terus meningkat seiring kesadaran masyarakat akan menggunakan produk keuangan yang tidak berbunga. Ada  13  Bank  Umum  Syariah  (BUS),  33  Unit  Usaha Syariah  (UUS),  dan  169  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia pada Januari 2023 (OJK, 2023).  Ini  menunjukkan  bahwa  perbankan  syariah dapat bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian  ekonomi,  seperti  yang  terjadi  pada tahun 1998, 2008, dan krisis yang melanda Eropa pada tahun  2011.  Perkembangan  kuantitas  ini  telah menyebar  dari  pusat  ke  daerah,  sehingga  semua lapisan masyarakat dapat mengaksesnya.
Jika  inklusi  keuangan  mampu  mendorong pemulihan  ekonomi  dan  mempengaruhi  stabilitas ekonomi  Indonesia,  maka  pertumbuhan  ekonomi dapat  berkorelasi  dengannya.  Menurut  Pasal  12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76 Tahun 2016, inklusi keuangan bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat  terhadap  barang  dan  jasa  keuangan, meningkatkan ketersediaan barang dan jasa keuangan, dan  meningkatkan  jumlah  dan  kualitas  penggunaan barang dan jasa keuangan. Terlihat bahwa tiga elemen utama inklusi keuangan adalah: (1) memberikan akses yang  mudah;  (2)  menyediakan  layanan  terbaik;  dan (3)  menyediakan  produk  keuangan  dengan  kualitas terbaik.
22  November  2022,  Jakarta  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  kembali  menyelenggarakan  Survei Nasional  Literasi  dan  Inklusi  Keuangan  (SNLIK) tahun 2022 untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan  masyarakat  Indonesia.  SNLIK  2022 berlangsung  dari  Juli  hingga  September  2022  di  34 provinsi  dan  76  kota/kabupaten,  dengan  jumlah
responden  14.634  orang  berusia  antara  15  dan  79 tahun.  SNLIK  2022  juga  menggunakan  metode, parameter, dan indikator yang sama seperti tahun 2016 dan  2019.  Indeks  literasi  keuangan  terdiri  dari pengetahuan,  keterampilan,  keyakinan,  sikap,  dan perilaku, sedangkan  indeks  inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (usage).
Tabel 1. Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2019 dan 2022 Indeks 2019 2022 Literasi 38,03% 49,68% Inklusi 78,19% 85,10% Gap 38,16% 35,42%

## Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2022.
Hasil  SNLIK  2022  menunjukkan  indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik  dari  38,03  persen  pada  tahun  2019,  dan  indeks inklusi keuangan sebesar 85,10% tahun ini, meningkat dari periode SNLIK sebelumnya, 76,19%, pada tahun 2019. Ini menunjukkan pergeseran antara literasi dan inklusi  semakin  menurun,  dari  38,16%  pada  tahun 2019 menjadi 35,42% pada tahun 2022.
Selain  itu,  SNLIK  2022  mengukur  literasi  dan inklusi  keuangan  syariah  masyarakat  Indonesia. Hasilnya  menunjukkan  indeks  literasi  keuangan syariah  masyarakat  Indonesia  meningkat  dari  8,93% pada  tahun  2019  menjadi  9,14%  pada  tahun  2022. Selain  itu,  tingkat  inklusi  keuangan  syariah  juga meningkat dari 9,10% pada periode survei pada tahun 2019 menjadi 12,12% di tahun 2022.
Tabel 2. Perbandingan Indeks Literasi dan
Inklusi Keuangan Syariah Indeks Syariah 2019 2022 Literasi 8,93% 9,14% Inklusi 9,10% 12,12%
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2022.
Sebagai  bagian  dari  Dewan  Nasional  Keuangan Inklusif dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD),  mengalami  kenaikan  berjumlah  462  di tahun 2022 daripada tahun 2019 berjumlah 171, OJK, Kementerian/lembaga terkait, Industri Jasa Keuangan, dan berbagai pihak lainnya telah bekerja sama untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan.
Terdapat  3  poin  inti  yang  harus  dicapai  dalam keuangan  inklusi,  menurut  Erlando,  et  al.,  (2020), biasanya nilai dari index keuangan ditentukan oleh 3 aspek  dimensi  yaitu:  (1) accessibility ,  digunakan untuk  mengetahui  bagaimana  akses  yang  buruk  ke sektor  keuangan  formal;  (2) availability ,  digunakan
untuk  mengukur  jumlah  jasa  sektor  keuangan  yang tersebar  ke  semua  masyarakat;  (3) usability , digunakan untuk menentukan kemampuan masyarakat miskin untuk menggunakan layanan keuangan formal. Ketiga  dimensi  ini  akan  menjadi  indikator  untuk mengukur  pengaruh  Inklusi  Keuangan  Syariah kedepannya.
Pandemi awal tahun 2020 mendorong transformasi digital dalam pendidikan keuangan, yang memungkinkan pengajaran keuangan secara luas dan tidak  terbatas.  Untuk  mempercepat  peningkatan pengetahuan  dan  inklusi  keuangan,  kombinasi pendekatan edukasi keuangan secara tatap muka dan daring serta penguatan aliansi strategis akan menjadi strategi penting.
Hasil SNLIK 2022 sangat penting bagi OJK dan pemangku  kepentingan  lainnya  dalam  membuat kebijakan, strategi, dan layanan keuangan yang sesuai dengan permintaan konsumen dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam  Arah  Strategis  Literasi  Keuangan  Tahun 2023,  OJK  berkomitmen  untuk  meningkatkan pengetahuan  keuangan  masyarakat  Indonesia.  Arah Strategis  Tahun  2023  adalah  Membangun  Literasi Keuangan Masyarakat Desa Melalui Aliansi Strategis dengan  Kementerian/Lembaga  Terkait,  Perangkat Desa  dan  penggerak  PKK  Desa,  dan  Mahasiswa KKN.
Sasaran  prioritas  literasi  keuangan  pada  tahun 2023  adalah  pelajar/santri,  UMKM,  penyandang disabilitas,  dan  masyarakat  di  daerah  3T  (Terdepan, Terluar,  dan  Tertinggal).  Sementara  itu,  sasaran prioritas  inklusi  keuangan  pada  tahun  2023  adalah segmen  perempuan,  pelajar,  mahasiswa,  UMKM, masyarakat  di  perdesaan,  dan  sektor  jasa  keuangan syariah (OJK, 2022.).
Namun,  kemajuan  besar  dalam  porsi  pasar  dan indeks  inklusi  keuangan  perbankan  syariah  di Indonesia  belum  mengimbangi  kemajuan  secara kuantitas.  Per  Juni  2022,  pangsa  pasar  keuangan syariah tercatat sebesar  10,41%,  sebuah  peningkatan dari  10%  pada  tahun  sebelumnya  (Nengsih,  2023). Meskipun  ada  peningkatan,  satu  hal  yang  harus diperhatikan  adalah  perbedaan  yang  masih  besar dengan pangsa pasar keuangan konvensional. Pangsa pasar  keuangan  syariah  yang  rendah  menunjukkan bahwa  minat  masyarakat  terhadap  keuangan  syariah masih sangat rendah dibandingkan dengan keuangan konvensional.  Hasil  Survei  Nasional  Literasi  dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan
bahwa indeks inklusi keuangan syariah baru mencapai 12,12%,  jauh  di  belakang  indeks  keuangan  umum yang mencapai 85,10% (Ojk, 2022).

## KAJIAN TEORI
Tujuan  utama  dari  skema  pembiayaan  inklusif yang  dikenal  sebagai  inklusi  keuangan  adalah  untuk menyediakan  berbagai  layanan  keuangan  kepada masyarakat  miskin  yang  berpenghasilan  rendah. Terlepas  dari  defenisi  PBB,  istilah  inklusi  keuangan mengacu  pada  akses  ke  berbagai  jasa  keuangan dengan biaya yang wajar bagi individu yang dianggap tidak  bankable  serta  individu  yang  bekerja  di  sektor pedesaan, seperti pertanian dan peternakan (Imboden et  al.,  2006).  Sejalan  dengan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa,  Rangarajan  Komite  mendefisikan  inklusi keuangan  sebagai  proses  untuk  memastikan  bahwa layanan keuangan diberikan kepada orang miskin atau berpenghasilan  rendah.  Mereka  biasanya  berupa kredit dengan jangka waktu dan biaya pengembalian yang wajar (Dasgupta, 2009).
Ada  sejumlah  peneliti  yang  mencoba  membuat kesimpulan  tentang  inklusi  keuangan.  Dalam penelitiannya  yang  berjudul Opportunities  and Obstacles  to  Financial  Inclusion , Gayathri  Band, Kanchan  Naidu,  Tina  Mehadia mengatakan  bahwa inklusi keuangan adalah ketika kelompok miskin dan rentan  memiliki  akses  ke  pembiayaan,  yang merupakan syarat untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan  sosial.  Mereka  juga  mengatakan  bahwa memberikan akses ke layanan keuangan dengan harga terjangkau merupakan bentuk pemberdayaan kelompok miskin (Band Gayathri et al., 2012).
Menurut  Demirguc  Kunt  dan  Leora  Klapper, inklusi  keuangan  adalah  sistem  keuangan  yang berfungsi dengan baik yang mencapai tujuan penting seperti  memberikan  tabungan,  kredit,  pembayaran, dan  produk  manajemen  risiko  kepada  orang-orang dengan  berbagai  macam  kebutuhan.  Sistem  inklusi keuangan  memungkinkan  akses  luas  ke  layanan keuangan tanpa hambatan harga atau non-harga untuk penggunaannya (Demirguc-Kunt et al., 2012).
Menurut  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia  (2008),  Perbankan  Syariah  mencakup semua yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha  Syariah,  termasuk  kelembagaan,  bisnis,  dan metode  dan  prosedur  untuk  menjalankan  bisnis mereka. Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,  Bank  Syariah  terdiri  dari  Bank  Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khmous et  al.,  (2020),  saham  perbankan  syariah  umumnya berdampak negatif terhadap inklusi keuangan. Hal ini disebabkan  oleh  produk  syariah  yang tidak  menarik, biaya yang tinggi, dan informasi yang kurang tentang pelanggan tentang bank syariah. Namun, menariknya, analisis  tersebut  menunjukkan  bahwa  pengaruh perbankan  syariah  terhadap  inklusi  keuangan  lebih besar  (lebih  kuat)  di  negara-negara  berpenghasilan tinggi,  studi  ini  juga  menemukan  bukti  bahwa perbankan  syariah  dapat  berkontribusi  pada  inklusi keuangan  yang  lebih  baik,  terutama  bagi  individu beragama  yang  menolak  bank  dengan  riba  (bunga) (Khmous et al., 2020).
Dalam program pembangunan ekonomi Indonesia,  inklusi  keuangan  telah  menjadi  fokus utama.  Tujuannya  adalah  untuk  memberikan  akses keuangan  yang  lebih  luas  dan  merata  bagi  seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan perbankan syariah  di  sini  telah  mendapat  perhatian  khusus sebagai  salah  satu  komponen  penting  dalam mendukung  inklusi  keuangan  yang  berkelanjutan. Sektor  keuangan  berbasis  syariah  yang  dikenal sebagai perbankan syariah telah berkembang pesat di Indonesia  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Ini menjanjikan untuk memberikan akses keuangan yang lebih  adil  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  keadilan. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat bagaimana pengembangan perbankan syariah membantu inklusi keuangan di Indonesia.
Ketersediaan  akses  ke  berbagai  sumber  daya keuangan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  disebut  inklusi  keuangan. Menurut  Erlando  et  al.,  (2020),  inklusi  keuangan berarti  bahwa  orang  dan  perusahaan  diberikan  akses ke berbagai layanan dan produk keuangan yang tepat dan  murah  yang  memenuhi  kebutuhan  mereka.  Ini termasuk transaksi, pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi,  antara  lain.  Menurut  sebagian  besar  teori, inklusi keuangan syariah didefinisikan sebagai akses dan  layanan  terbaik  untuk  menggunakan  layanan keuangan  syariah,  baik  melalui  perbankan  syariah maupun  institusi  keuangan  non-perbankan  syariah, yang  menyediakan  barang  dan  jasa  yang  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat  dengan  kualitas terbaik.  Dalam  maqashid  syariah,  pemerintah bertanggung  jawab  untuk  memberikan  kesejahteraan dan kemakmuran melalui pemerataan ekonomi untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan  menghindari
kesenjangan  ekonomi  yang  dapat  membahayakan kesejahteraan masyarakat.
Dalam  inklusi  keuangan,  tiga  kata  kunci  utama adalah penyediaan akses, kelompok masyarakat, dan sistem  keuangan.  Berdasarkan  ketiga  kata  kunci  ini, inklusi  keuangan  didefinisikan  sebagai  memberikan akses  bagi  masyarakat  miskin,  juga  dikenal  sebagai masyarakat  termarginalkan,  untuk  memiliki  dan menggunakan  layanan  sistem  keuangan.  Dalam inklusi keuangan, tiga dimensi yang harus diperhatikan  adalah  aksesibilitas,  ketersediaan,  dan penggunaan layanan sistem. Hal ini disebabkan fakta bahwa  masyarakat  miskin  lebih  rentan  terhadap masalah  aksesibilitas  sektor  keuangan  dibandingkan dengan masyarakat yang tidak miskin.
Indeks Keuangan Inklusif (IKI) adalah indikator keuangan inklusif yang digunakan di Indonesia. Pada dasarnya,  IKI  adalah  upaya  Bank  Indonesia  untuk menggabungkan  indikator  sektor  perbankan  yang berbeda  untuk  mengukur  inklusi  keuangan.  IKI menggunakan indeks multidimensional yang didasarkan pada data makroekonomi, khususnya yang berkaitan dengan jangkauan layanan sektor perbankan.

## 2. METODE PENELITIAN
Analisis  konten,  atau  analisis  konten,  adalah metode  penelitian  yang  menggunakan  pendekatan kualitatif. Proses analisis konten terdiri dari tiga tahap utama:  reduksi  data,  penampilan  data,  penarikan kesimpulan.  Untuk  membuat  data  lebih  mudah dipahami,  data  dari  artikel  jurnal  direduksi, dirangkum,  dipilih  poin  penting,  dan  kemudian disesuaikan  dengan  tujuan  penelitian  yang  akan diteliti.  Display  data  menampilkan  informasi  yang diperoleh  dari  reduksi  data  yang  memungkinkan pengambilan  kesimpulan  data  yang  relevan  dengan penelitian  yang  dimaksud.  Penarikan  kesimpulan adalah  proses  di  mana  peneliti  mencari  makna  dari data  yang  dikumpulkan  dan  kemudian  membuat kesimpulan  yang  lebih  mendasar  tentang  topik penelitian.
Setelah data dikumpulkan, analisis isi dilakukan dengan  menggunakan  metode  Miles  and  Huberman, yang  mencakup  pemilahan  data,  seleksi  data,  dan pengambilan  kesimpulan.  Penelitian  ini  dilakukan dengan menganalisis beberapa artikel yang membahas Pengembangan Perbankan Syariah dalam Mendukung Inklusi  Keuangan  di  Indonesia.  Pertama,  untuk mengumpulkan  data  dilakukan  pencarian  dengan
menggunakan  kata  kunci  “perkembangan  bank syariah” dan “inklusi keuangan” dengan menggunakan  basis  data  Google  Scholar  pada  tahun 2005-2023.  Kedua,  dilakukan  analisis  terhadap  data artikel  dengan  menyesuaikan  tema  penelitian  yaitu pengembangan perbankan syariah dalam mendukung inklusi  keuangan  di  Indonesia.  Tahap  ketiga mengelompokkan  artikel  terkait  penulis,  fokus perkembangan  bank  syariah  dalam  mendukung inklusi keuangan di Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil penelitian
Menurut  Aman  Sentosa,  Kepala  Departemen Literasi Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, aset keuangan syariah menyumbang 11% dari seluruh nilai aset  keuangan  di  Indonesia.  Terlepas  dari  tren  yang positif  dalam  keuangan  syariah,  indeks  literasi keuangan syariah masih rendah.
Dalam acara Indonesia Sharia Financial Olympiad  (ISFO)  2023,  Senin,  22  Mei  2023,  Aman mengatakan,  "Data  dari  survei  nasional  dan  inklusi keuangan tahun 2022 menunjukkan literasi keuangan syariah  baru  mencapai  9,1%.  Ini  sangat  jauh  dari literasi di sektor keuangan konvensional yang hampir mencapai  50%."  Sementara  itu,  hasil  survei  Bank Indonesia  (BI)  menunjukkan  perbedaan,  dengan indeks literasi dan keuangan syariah nasional berada di 23,3%.
Dia menyatakan bahwa pada dasarnya masih ada perbedaan  pengetahuan  tentang  keuangan  syariah dibandingkan  dengan  yang  konvensional.  Namun, disyukuri  bahwa  pengetahuan  tentang  keuangan syariah terus meningkat setiap tahun, meskipun masih jauh  di  bawah  pengetahuan  tentang  keuangan konvensional yang mencapai 49% hingga 50%.
Namun,  dia  mengatakan  bahwa  kurangnya pengetahuan keuangan dapat menyebabkan ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  layanan keuangan,  yang  telah  menyebabkan  berbagai  krisis sebelumnya. "Literasi keuangan rendah juga pangkal dari tingginya ketidakpuasan dan pengaduan masyarakat terhadap layanan jasa keuangan termasuk panduan terkait investasi bodong, pinjol, dan lain lain, karena  pengetahuan  mengenai  produk-produk", katanya.
Sebagai informasi, hasil SNLIK 2022 menunjukkan  indeks  literasi  keuangan  masyarakat Indonesia sebesar 49,68%, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03%.
Sementara, indeks inklusi keuangan tahun  2022 mencapai  85,10%  meningkat  dibanding  periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19%. Hal tersebut menunjukkan  gap antara tingkat  literasi  dan tingkat  inklusi  semakin  menurun,  dari  38,16%  di tahun 2019 menjadi  35,42%  di tahun  2022  (Otoritas Jasa Keuangaan, 2022).
Fokus OJK pada tahun 2023 adalah meningkatkan  pengetahuan  keuangan  masyarakat Indonesia.  Arah  Strategis  Literasi  Keuangan  Tahun 2023 adalah Membangun Literasi Keuangan Masyarakat  Desa  Melalui  Aliansi  Strategis  dengan Kementerian/Lembaga  Terkait,  Perangkat  Desa  dan penggerak PKK Desa, dan Mahasiswa KKN. Sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2023 adalah pelajar, santri, UMKM, penyandang disabilitas, dan masyarakat  daerah  3T  (Terdepan,  Terluar,  dan Tertinggal).
Dengan  menawarkan  layanan  keuangan  yang sesuai  dengan  prinsip  syariah,  perkembangan perbankan  syariah  di  Indonesia  telah  membantu inklusi  keuangan.  Ini  memungkinkan  lebih  banyak orang  untuk  menggunakan  layanan  perbankan, terutama  mereka  yang  sebelumnya  tidak  dapat menggunakan sistem perbankan konvensional. Dengan  adanya  pilihan  perbankan  syariah,  inklusi keuangan dapat diperluas ke komunitas yang mungkin memiliki  preferensi  atau  nilai-nilai  tertentu  yang berkaitan dengan uang.
Perbankan  syariah  juga  cenderung  membantu bisnis  kecil  dan  menengah  berkembang  dengan memberikan  pembiayaan  mikro  dan  kredit  kepada industri  yang  mungkin  diabaikan  oleh  perbankan konvensional.  Dengan  demikian,  perbankan  syariah tidak  hanya  memberikan  akses  keuangan  tetapi  juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain  itu,  munculnya  lebih  banyak  lembaga keuangan  syariah  dan  produk  inovatifnya  dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keuangan  Islam.  Ini  dapat  mendorong  lebih  banyak orang  untuk  bergabung  dengan  sistem  keuangan formal. Untuk terus meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia,  regulasi,  pendidikan,  dan  infrastruktur yang mendukung perbankan syariah harus diperkuat.
Perbankan  syariah  sangat  membantu  inklusi keuangan dan mencapai kesetaraan akses ke layanan keuangan bagi seluruh masyarakat. Ini juga membantu mencapai  tujuan  pembangunan  ekonomi  Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

## 3.2. Pembahasan
Inklusi  keuangan  berdasarkan  Otoritas  Jasa Keuangan  adalah  upaya  untuk  menghilangkan berbagai macam  hambatan,  baik  harga maupun non- harga, yang menghalangi masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan, sehingga meningkatkan kesetaraan taraf hidup masyarakat yang sulit dijangkau (Fahmy et al., 2016).
Tujuan inklusi keuangan adalah untuk membuat sistem keuangan yang dapat diakses oleh semua orang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memerangi kemiskinan,  menciptakan  pemerataan  pendapatan, dan memastikan sistem keuangan stabil di Indonesia.
Perbankan  syariah  memainkan  peran  penting dalam mendukung inklusi keuangan dengan memberikan  akses  keuangan  yang  lebih  luas  dan merata  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat,  termasuk mereka  yang  sebelumnya  tidak  terjangkau  oleh lembaga  keuangan  formal.  Beberapa  peran  utama perbankan  syariah  dalam  inklusi  keuangan  adalah sebagai berikut (Mardani et al., 2018):
a. Memberikan  Akses  Keuangan  untuk  Segmen Masyarakat  yang  Tidak  Terlayani:  Tujuan perbankan  syariah  adalah  untuk  menyediakan layanan keuangan yang didasarkan pada prinsip- prinsip syariah dan ditujukan untuk semua orang, termasuk  segmen  masyarakat  yang  kurang terlayani oleh perbankan konvensional. Perbankan  syariah  membantu  orang-orang  yang tinggal di daerah terpencil, berpendapatan rendah, dan  kelompok  rentan lainnya mendapatkan  uang dengan mendekati nilai-nilai keadilan.
b. Pengembangan  Produk  dan  Layanan  Keuangan Inklusif:  Perbankan  syariah  berusaha  untuk mengembangkan  produk  dan  layanan  keuangan yang  lebih  inklusif,  seperti  pembiayaan  mikro, tabungan  syariah,  dan  asuransi  syariah.  Produk dan  layanan  ini  dirancang  untuk  memenuhi kebutuhan  keuangan  individu  dengan  berbagai tingkat  pendapatan  dan  kondisi  ekonomi, sehingga  memberikan  akses  yang  lebih  luas  dan terjangkau bagi semua orang.
c. Pemberdayaan  Masyarakat  Ekonomi  Rendah: Perbankan syariah berusaha untuk memberdayakan  masyarakat  dengan  pendapatan rendah  atau  kelompok  ekonomi  rentan  melalui pembiayaan syariah, yang mendorong kemandirian dan pembangunan ekonomi lokal. Ini membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat  dan  mencapai  ketahanan  finansial
melalui  penerapan  prinsip  keadilan  dan  berbagi risiko.
d. Meningkatkan Literasi dan Pendidikan Keuangan: Perbankan  syariah  juga  berkontribusi  pada peningkatan  pengetahuan  masyarakat  tentang keuangan  dan  pendidikan  yang  relevan.  Ini dicapai  melalui  program  edukasi  keuangan  yang bertujuan untuk memberi masyarakat pemahaman yang  lebih  baik  tentang  manfaat  dan  risiko  dari barang  dan  jasa  keuangan  syariah.  Dengan pengetahuan  yang  lebih  baik  tentang  keuangan, orang-orang  dapat  membuat  pilihan  keuangan yang  lebih  bijak  dan  memanfaatkan  barang  dan jasa tersebut secara optimal.
e. Mendorong  Inovasi  dan  Teknologi  Keuangan: Perbankan  syariah  juga  berpartisipasi  dalam mendorong inovasi dan teknologi keuangan, juga dikenal  sebagai  fintech,  yang  dapat  membantu meningkatkan  inklusi  keuangan.  Perbankan syariah  dapat  mempermudah  dan  mempercepat akses  keuangan  bagi  masyarakat,  terutama  di wilayah  yang  sulit  dijangkau  oleh  lembaga keuangan  fisik.  Ini  dapat  dicapai  melalui penggunaan teknologi digital dan platform digital.
Beberapa  tantangan  utama  yang  dihadapi  oleh perbankan  syariah  selama  pengembangannya  harus diatasi agar sektor ini dapat berkembang lebih lanjut dan  mendukung  inklusi  keuangan  secara  efektif. Beberapa  tantangan  utama  yang  dihadapi  oleh perbankan  syariah  adalah  sebagai  berikut  (Abdul  et al., 2022):
a. Kesadaran  Masyarakat:  Banyak  orang  belum sepenuhnya  memahami  prinsip-prinsip  syariah dan  keuntungan  dari  produk  dan  layanan keuangan  syariah,  dan  ada  beberapa  wilayah  di mana  kesadaran  masyarakat  tentang  perbankan syariah masih rendah. Pembelajaran dan peningkatan kesadaran tentang perbankan syariah sangat  penting  untuk  memperluas  basis  nasabah dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
b. Literasi Keuangan: Literasi keuangan di Indonesia perlu ditingkatkan, termasuk pemahaman tentang produk dan layanan perbankan syariah.
Masyarakat  yang  tidak  memahami  keuangan dapat  menghadapi  risiko  dalam  pengambilan keputusan  keuangan,  yang  dapat  menghambat pertumbuhan perbankan syariah.
c. Regulasi  dan  Kebijakan:  Beberapa  regulasi  dan kebijakan perbankan syariah belum memadai atau
tidak jelas bagaimana menerapkannya, yang dapat menyulitkan  untuk  mengembangkan  produk  dan layanan inovatif dan memenuhi permintaan pasar. d. Infrastruktur dan Teknologi: Peningkatan efisiensi  dan  aksesibilitas  layanan  keuangan syariah  sangat  bergantung  pada  pengembangan infrastruktur  dan  teknologi  yang  mendukung perbankan syariah. Beberapa daerah di Indonesia, terutama yang terpencil, mungkin masih menghadapi kesulitan untuk mendapatkan layanan teknologi dan perbankan.
e. Keberlanjutan dan Stabilitas: Agar dapat berperan secara efektif dalam mendorong inklusi keuangan di  Indonesia,  perbankan  syariah  juga  harus menghadapi  tantangan  terkait  keberlanjutan  dan stabilitas operasional.
f. Kompetensi Perbankan Konvensional: Perbankan syariah  menghadapi  persaingan  yang  ketat dibandingkan  dengan  perbankan  konvensional. Perbankan  syariah  mungkin  tidak  menarik  bagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan perbankan  konvensional.  Akibatnya,  perbankan syariah harus terus berinovasi dan meningkatkan daya tarik barang dan jasanya.
Perbankan  syariah  harus  bekerja  sama  dengan pemerintah, perbankan syariah, regulator, akademisi, dan masyarakat untuk menghadapi tantangan ini dan menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  untuk pengembangan  perbankan  syariah  yang  inklusif  dan berkelanjutan.  Dengan  mengatasi  tantangan  ini, perbankan  syariah  dapat  meningkatkan  inklusi keuangan  dan  meningkatkan  akses  keuangan  bagi seluruh lapisan masyarakat.
Peluang  dalam  Mengembangkan  Perbankan Syariah (Zia et al., 2022):
a. Pasar  yang  Luas:  Karena  populasi  Muslim terbesar  di  dunia,  Indonesia  memiliki  potensi pasar  yang  besar  untuk  perbankan  syariah. Dengan  lebih  dari  200  juta  penduduk  Muslim, perbankan  syariah  memiliki  peluang  untuk meningkatkan  partisipasi  dan  penetrasi  di  pasar keuangan Indonesia.
b. Peningkatan  Kesadaran  Masyarakat:  Melalui kampanye  pemasaran  yang  efektif  dan  edukasi yang  tepat,  ada  peluang  untuk  meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah dan produk keuangan syariah.
c. Peningkatan  Literasi  Keuangan:  Upaya  untuk meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  tentang
keuangan juga memungkinkan perbankan syariah untuk  menjadi  lebih  relevan  dan  mendekati masyarakat dari berbagai lapisan.
d. Dukungan dari Pemerintah dan Regulator: Dalam upaya  mereka  untuk  mewujudkan  inklusi keuangan, pemerintah Indonesia telah berkomitmen  untuk  mendukung  perbankan syariah.  Dengan  dukungan  pemerintah  dan regulasi yang lebih jelas, perbankan syariah dapat berkembang.
e. Peran  sebagai  Agen  Perubahan:  Perbankan syariah  memiliki  kemampuan  untuk  berfungsi sebagai  agen  perubahan  dalam  membentuk ekonomi  yang  didasarkan  pada  keadilan  dan berkelanjutan.  Dengan  berfokus  pada  prinsip- prinsip  syariah,  perbankan  syariah  memiliki kemampuan  untuk  mendorong  pembangunan ekonomi yang adil dan inklusif.
f. Inovasi  Produk  dan  Layanan:  Perbankan  syariah dapat menarik lebih banyak klien dan memenuhi kebutuhan  masyarakat  yang  beragam  dengan melakukan  inovasi  produk  dan  layanan  yang tepat.
g. Kerjasama  dengan  Lembaga  Keuangan  Lain: Kolaborasi  dengan  lembaga  keuangan  seperti perbankan  konvensional  dan  lembaga  keuangan mikro memberikan peluang  untuk meningkatkan jumlah layanan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat secara lebih luas.
Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang  ini,  perbankan  syariah  dapat  memainkan peran  yang  lebih  besar  dalam  mendukung  inklusi keuangan  di  Indonesia  dan  membangun  sistem keuangan  yang  lebih  inklusif,  berkelanjutan,  dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## 4. KESIMPULAN
Penelitian  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan perbankan  syariah telah membantu inklusi  keuangan di Indonesia. Perbankan syariah menawarkan layanan keuangan  kepada  kelompok  orang  yang  sebelumnya tidak  dapat  diakses  oleh  perbankan  konvensional. Selain itu, produk dan layanan perbankan syariah yang didasarkan  pada  prinsip  keadilan  dan  keberlanjutan telah berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan keterlibatan  masyarakat  dalam  bidang  keuangan  di Indonesia.  Penelitian  sebelumnya  (Khmous  et  al., 2020)  mendukung  hasil  penelitian  ini.  Analisis tersebut  menunjukkan  bahwa  pengaruh  perbankan
syariah  terhadap  inklusi  keuangan  lebih  besar  (lebih kuat) di negara-negara berpenghasilan tinggi, studi ini juga  menemukan  bukti  bahwa  perbankan  syariah dapat berkontribusi pada inklusi keuangan yang lebih baik, terutama bagi individu beragama yang menolak bank dengan riba (bunga).
Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang keuangan, pengembangan program literasi keuangan, advokasi dan keterlibatan pemerintah, investasi dalam teknologi dan infrastruktur,  inovasi  produk  dan  layanan,  dan kolaborasi  dengan  lembaga  keuangan  lain  adalah beberapa solusi yang dapat dilaksanakan.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT  atas  segala  karunia-Nya  pada  kesempatan  ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang selalu memberi dukungan dalam situasi apa pun. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada  Fakultas  Agama  Islam  Universitas  Nurul Jadid, terutama Jurusan Perbankan Syariah. Tak lupa juga  kepada  semua  pimpinan  dan  pengelola  Jurnal Ilmiah  Ekonomi  Islam  (JIEI)  STIE  AAS  Surakarta karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerbitkan penelitian ini.

## 6. REFERENSI
Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S.  (2022).  TANTANGAN  PERKEMBANGAN PERBANKAN  SYARIAH  DI  INDONESIA. Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance ,
5 (2),
352–365. https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505
Band  Gayathri,  Naidu  Kanchan,  &  Mehadia  Tina.
(2012). Opportunities & Obstacles To Financial Inclusion. A  Journal  of  Economics  and Management , 1 (1).
https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1204
Dasgupta,  R.  (2009).  Two  Approaches  to  Financial Inclusion. Economic  and  Political  Weekly , 44 (26/27),
41–44.
http://www.jstor.org/stable/40279775
Demirguc-Kunt,  A.,  Klapper,  L.,  &  Bank,  T.  W.
(2012). Measuring  Financial  Inclusion  The Global Findex Database . http://econ.worldbank.org.
Devlin,  J.  F.  (2005).  A  Detailed  Study  of  Financial Exclusion  in  the  UK. Journal  of  Consumer
Policy , 28 (1), 75–108. https://doi.org/10.1007/s10603-004-7313-y
Fahmy,  O.  M.,  &  Rustam,  M.  (2016).  Pengaruh Keuangan  Inklusif  Terhadap  Kredit  yang Disalurkan pada Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  di  Indonesia.  In Jurnal  Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (Vol. 5, Issue 2).
Husna,  F.  (2020).  Wajah  Ekonomi  4.0:  Perbankan Syari’ah  Digital,  Peningkatan  Daya  Saing  dan Strategi  Dakwah  Islam. Idarotuna , 3 (1),  59. https://doi.org/10.24014/idarotuna.v3i1.11328 Imboden,  K.,  Herman,  B.,  &  Petkoski,  D.  (2006).
SUMMARY  REPORT  ECONFERENCE  ON: Building  Inclusive  Financial  Sectors  for Development:  Widening  Access,  Enhancing
Growth, Alleviating Poverty . https://www.un.org/esa/ffd/wp-
content/uploads/2014/10/se-msc2005-Report- WBI.pdf
Khmous,  D.  F.,  &  Besim,  M.  (2020).  Impact  of Islamic  banking  share  on  financial  inclusion: evidence  from  MENA. International  Journal  of Islamic  and  Middle  Eastern  Finance  and
Management , 13 (4), 655–673.
https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2019-0279 Mardani,  D.  A.,  Sy,  M.  E.,  Tinggi,  S.,  Islam,  A.,  & Jawa  Barat,  T.  (2018). PERAN  PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEUANGAN  INKLUSIF  DI  INDONESIA . https://doi.org/10.5281/zenodo.1161568
Nengsih,  N.  (2023).  STRATEGI  PERBANKAN SYARIAH
DALAM

## MENINGKATKAN
INKLUSI  KEUANGAN  DI  INDONESIA. AL- ITTIFAQ:  Jurnal  Ekonomi  Syariah , 3 (1),  1. https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v3i1.9164 Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2022). SP  -  SURVEI NASIONAL LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN TAHUN 2022 .
https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran- pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan- Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.aspx Werdi,  H.,  Korespondensi,  A.,  &  Apriyanti,  H.  W.
(2017).  AKUNTANSI  SYARIAH:  SEBUAH TINJAUAN ANTARA TEORI DAN PRAKTIK. In Jurnal Akuntansi Indonesia (Vol. 6, Issue 2). Zia  Ulhaq,  M.,  &  Rasyad  Al  Fajar,  M.  (2022). PELUANG DAN TANTANGAN BANK
SYARIAH DI ERA DIGITAL. Jurnal Ekonomi Syariah , 5 (1), 49–61. https://doi.org/10.52266/jesa.v4i1