## S iNDANG JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH
LP4MK & PRODI PENDIDIKAN SEJARAH STKIP PGRI LUBUKLINGGAU

## Vol 1 No. 2 (Juli-Desember 2019)
Penerapan Media Pembelajaran Kartu Permainan Sejarah dalam Meningkatkan Keaktifan Belajar Peserta Didik (Studi Kasus pada Kelas X-TKJ SMK Wahdatul Jannah Majalengka)

## Galun Eka Gemini

## Sejarah Toponim Prabumulih sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah di MAN 1 Prabumulih
Marini, Kabib Sholeh, Sukardi

## I novasi dalam Pembelajaran Sejarah
Ilham Pramayogi, Rully Putri Nirmala Puji, Wiwin Hartanto

## Nilai Edukasi Candi Jabung Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dalam Pembelajaran Sejarah
Eko Muhammad Arif Budiono, Bambang Soepeno, Rully Putri Nirmala P
Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Sejarah dengan Penggunaan Pembelajaran Kooperatif Model Teams Games Tournament (TGT) pada Siswa Kelas XI IPS 2 Semester 1 Tahun Pelajaran 2018/2019 SMA Kristen Satya Wacana Salatiga

## Raden Wahyu Joyo Diningrat
Kulturasi Ajaran Islam melalui Sistem dan Lembaga Pendidikan Islam pada Masyarakat masa Kesultanan di Nusantara
Sarkowi dan Muhamad Akip
Sejarah Kebudayaan: Hasil Kebudayaan Material dan Non-Material Akibat adanya Pengaruh Islam di Nusantara
Alfain Nur Mustawhisin, Rully Nirmala Puji, Wiwin Hartanto

## Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing di Aceh Timur (1945-1968)

## Halimatussa’diah Simangunsong dan Suprayitno
Elite Tradisional dalam Onder Afdeling Rawas Masa Kekuasaan Belanda Tahun 1901-1942
Agus Susilo dan Sarkowi

## TRIP Jawa Timur
Firza Azzam, Rully Putri Nirmala Puji, Wiwin Hartanto

## Dewan Redaksi

## SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah

## Editor in Chief
Risa Marta Yati, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

## Section Editor
Ira Miyarni Sustianingsih, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

## Guest Editor
Dr. Syarifuddin, M.Pd. (Universitas Sriwijaya) Ayu Septiani, M.Hum. (Universitas Padjadjaran)

## Reviewer/Mitra Bestari
Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret) Dr. Umasih, M.Hum. (Universitas Negeri Jakarta) Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum. (Universitas Negeri Medan) Kunto Sofianto, Ph.D. (Universitas Padjadjaran) Asyhadi Mufsi Sadzali, M.A. (Universitas Jambi)

## Administrasi
Viktor Pandra, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau) Dr. Doni Pestalozi, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau) Dewi Angraini, M.Si. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

## SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH

## Vol.1 No. 2 (Juli-Desember 2019)
Halaman Dewan Redaksi  ....................................................................................................................... i
1. Penerapan Media Pembelajaran Kartu Permainan Sejarah dalam Meningkatkan
Keaktifan Belajar Peserta Didik (Studi Kasus pada Kelas X-TKJ SMK Wahdatul Jannah Majalengka) Galun Eka Gemini ..................................................................................................... 1
2. Sejarah Toponim Prabumulih sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah di MAN 1 Prabumulih Marini, Kabib Sholeh, Sukardi .................................................................................. 9

## 3. Inovasi dalam Pembelajaran Sejarah
Ilham Pramayogi, Rully Putri Nirmala Puji, Wiwin Hartanto ................................ 17

## 4. Nilai Edukasi Candi Jabung Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dalam
Pembelajaran Sejarah Eko Muhammad Arif Budiono, Bambang Soepeno, Rully Putri Nirmala P .......... 23
5. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Sejarah dengan Penggunaan Pembelajaran Kooperatif Model Teams Games Tournament (TGT) pada Siswa Kelas XI IPS 2 Semester 1 Tahun Pelajaran 2018/2019 SMA Kristen Satya Wacana Salatiga Raden Wahyu Joyo Diningrat ................................................................................... 28
6. Kulturasi Ajaran Islam melalui Sistem dan Lembaga Pendidikan Islam pada Masyarakat masa Kesultanan di Nusantara Sarkowi dan Muhamad Akip ..................................................................................... 36 7. Sejarah Kebudayaan: Hasil Kebudayaan Material dan Non-Material Akibat adanya Pengaruh Islam di Nusantara Alfain Nur Mustawhisin, Rully Putri Nirmala Puji, Wiwin Hartanto .................... 54 8. Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing di Aceh Timur (1945-1968) Halimatussa’diah Simangunsong dan Suprayitno ................................................... 67
9. Elite Tradisional dalam Onder Afdeling Rawas Masa Kekuasaan Belanda Tahun 1901-1942 Agus Susilo dan Sarkowi ........................................................................................... 78

## 10. TRIP Jawa Timur
Firza Azzam, Rully Putri Nirmala Puji, Wiwin Hartanto ........................................ 88
ISSN-E: 2623-2065 ISSN-P: 2684-8872 Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2019): 67-77
NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ASING DI ACEH TIMUR (1945-1968)
Halimatussa’diah Simangunsong, Suprayitno Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Sumatera Utara Alamat korespondensi: Hadiah724@gmail.com
Diterima: 10 April 2019; Direvisi: 18 Juli 2019; Disetujui: 28 Juli 2019

## Abstract
The Aceh Timur as territorial area which have been prepared by the east Indies government as center of financial  investment  foreign  especially  Holland  in  plantation  and  mining  project.  Pass  through,  the nationalit  of  the Aceh Timur tried to waive  Holland restless which have  exploided the  available nature resources, being state possession. The nationalization in Aceh Timur being the phenomenon which being buried  by  the  DI/TII  whole  happen  in  Aceh.  Eventhough,  the  nationalization  still  happened  in  Aceh Timur.  Taking  over  the  foreign  companies  which  consist  in  the  Aceh  Timur  until  1960  whole  republic possession  and  using  for  prosperous  Indonesian  people  eventhough  Industrial  sector  mining  project  or plantation sector.
Keywords : Aceh Timur, nationalization, the foreign companies.

## Abstrak
Aceh  Timur  sebagai  daerah  batas  telah  disiapkan  pemerintah  Hindia-Belanda  sebagai  pusat penanaman modal swasta asing khususnya Belanda dibidang perkebunan dan pertambangan. Melalui nasionalisasi, Aceh Timur mencoba melepaskan diri dari belenggu Belanda yang selama ini  telah  mengeksploitasi  sumberdaya  alam  yang  ada,  menjadi  milik  negara.  Nasionalisasi  di Aceh Timur menjadi peristiwa yang seakan terkubur oleh peristiwa DI/TII yang terjadi di Aceh. Namun nasionalisasi tetaplah terjadi di Aceh Timur. Pengambilalihan perusahaan-perusahaan asing  yang  ada  di  Aceh  Timur  sampai  tahun  1960  seutuhnya  telah  berstatus  milik  Republik Indonesia  dan  dipergunakan  untuk  kesejahteraan  rakyat  Indonesia  baik  pada  sector  industri pertambangan maupun perkebunan.
Kata Kunci : Aceh Timur, nasionalisasi, perusahaan-perusahaan asing.

## A. Pendahuluan
Aceh Timur yang  merupakan daerah batas  menyebabkan  daerah  ini  berbeda dengan  daerah-daerah  lain  di  Aceh. Wilayahnya  yang  berbatasan  langsung dengan  Langkat  menyebabkan  daerah ini  mengalami  dampak  perluasan perkebunan-perkebunan  asing  yang telah  berkembang  di  Sumatra  Timur. Kehadiran Pemerintahan Hindia- Belanda  di  Aceh  Timur  menjadikan wilayah  ini  mengalami  perkembangan ekonomi  selama  periode  1898-1942 ditandai  oleh  kegiatan  penanaman modal  asing  yang  terus  menjamur didaerah  ini.  Dualisme  ekonomi  juga terjadi  pada  masa  berkuasanya  Belanda di Aceh Timur dimana penanaman lada sebagai  pertanian rakyat masih  berjalan disamping  munculnya  pertambangan dan  perkebunan  besar  milik  asing. (Boeke, 1953; 3, Gade, 1991;144)
Setelah  Indonesia  merdeka  pada tanggal  17  Agustus  1945.  Indonesia belum sepenuhnya lepas dari cengkraman  kolonial,  terkhusus  di bidang  ekonomi  yang  sampai  tahun 1950
ekonomi nasional masih dirongrong  oleh  pihak  asing.  Pada dekade 1950-an sektor ekonomi Indonesia masih
didominasi perusahaan-perusahaan  milik  asing yang  telah  beroperasi  sejak  Pemerintah Hindia-Belanda  masih  berkuasa  di Indonesia.  Menghadapi  keadaan  yang demikian,  maka  lahirlah  berbagai pemikiran  untuk  memperbaiki  situasi tersebut,  hingga  akhirnya  muncul pandangan  yang  dikenal  dengan ‘ekonomi  nasional’  atau  ‘nasionalisasi ekonomi’.  (Bondan,  2001;  xii)  Dalam perumusan  yang  telah  diberikan  oleh Erades, maka Nasionalisasi “ialah suatu peraturan,  dimana  pihak  penguasa
memaksakan  semua  atau  segolongan tertentu  untuk  menerima  ( dwingt  te gedogen ),  bahwa  hak-hak  mereka  atas semua  atau  beberapa  macam  benda tertentu beralih kepada negara”. (Gouw, 1960; 6)
Pada  saat  yang  sama  masalah perebutan  Irian  Barat  antara  Indonesia dan Belanda terjadi, setelah berulangkali Soekarno  membawa  masalah  ini  ke majelis internasional namun tak kunjung usai hingga Indonesia melakukan gebrakan besar yang mampu menggoncangkan  dunia  internasional dengan  melakukan  mogok  kerja  selama 1x  24  jam  di  perusahaan-perusahaan asing  di  Indonesia  dan  peristiwa  ini menjadi cikal bakal terjadinya nasionalisasi perusahaan
asing Indonesia.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, terlihat  jelas  artikel  ini  bertujuan  untuk mengungkap  peristiwa  nasionalisasi perusahaan-perusahaan  asing  di  Aceh Timur.  Oleh  karena  itu,  artikel  ini  juga berusaha menjawab permasalahan berikut:  (1)  Apa  yang  melatarbelakangi penanaman modal asing di Aceh Timur? (2)  Bagaimana  proses  nasionalisasi perusahaan  asing  secara  nasional  di Indonesia?  (3)  Bagaimana  proses nasionalisasi  perusahaan  asing  di  Aceh Timur pada tahun 1950-1958?

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  menggunakan empat  tahap  dalam  penelitian  sejarah yaitu:  heuristik,  kritis,  interpretasi  dan historiografi. Dalam melakukan penelitian  ini,  penulis  menggunakan sumber-sumber sekunder karena sumber  primer  terkait  dengan  studi  ini tidak  ditemukan  oleh  penulis.  Adapun yang  dimaksud  sumber  sekunder  yang relevan  dengan  studi  ini  diantaranya buku-buku sejaman, kontemporer maupun  karya  ilmiah  dari  berbagai peneliti  di  Indonesia  maupun  dari  luar Indonesia, serta penulis juga mengunakan  majalah  yang  membantu penulis  dalam  rekontruksi  kembali fakta-fakta  sejarah  yang  terjadi  pada masa  tersebut.  Kemudian  sumber-
sumber  yang  ditemukan  kemudian  di analisis melalui kritik sumber, interpretasi,  dan  kemudian  dituliskan. Sebagai sebuah karya historiografi, studi ini  dibatasi  oleh  lingkup  spasial  dan lingkup  temporal.  Lingkup  spasial dalam  studi  ini  yakni  wilayah  yang termasuk kedalam Afdeeling Ooskust van Atjeh, dan  lingkup  temporal  mencakup periode  1989-1961,  atau  dari  awal penanaman  modal  asing  hingga  proses nasionalisasi  di  Aceh  Timur  yang ditandai  dengan  keputusan  Pemerintah Republik Indonesia.

## C. Pembahasan

## Penanaman Modal Asing di Aceh Timur (1989-1945)
Penanaman  modal  asing  di  Aceh Timur  terus  berkembang  mulai  akhir abad  ke-19.  Hal  ini  terjadi  atas  empat faktor penyebab masuknya para pemilik modal  asing  ke    Aceh  Timur.  Pertama, letak  Aceh  Timur  yang  langsung berbatasan  dengan  Sumatera  Timur. Faktor  kedua,  luasnya  tanah  yang tersedia  dan  cocok  untuk  ditanami tanaman karet dan kelapa sawit. Faktor ketiga,  keamanan  yang  cukup  terjamin bagi  penanaman  modal  asing,  dan faktor  keempat,  juga  cukup  penting dalam  menarik  penanaman  modal untuk  masuk  ke  Aceh  Timur  yakni tersedia  sarana  tranportasi  dan  fasilitas lain (Gade, 1991; 144).
Penanaman  modal  asing  diAceh Timur  terfokus  pada  dua  sektor  yakni pertambangan  dan  perkebunan.  Di sektor pertambangan mulai tahun 1898, hal  ini  menjadi  dampak  dari  terjadi krisis produksi pada sumur Telaga Said yang  mulai  mengering,  sehingga  BPM yang merupakan cabang dari perusahaan  minyak  milik  Belanda De Koninklijke dari  mulai  mencari  sumur minyak  di  Aceh  Timur  khususnya Peureulak  (Thomas,  1989).  Pada  tahun 1907  perusahaan  milik  Belanda  ini bergabung  dengan Shell  Transport  & Tradding  Company  (Shell) milik  Inggris dan kemudian dikenal Royal Dutch Shell yang merupakan satu-satunya
perusahaan  minyak  caliber  dunia  yang
melakukan  penambangan  minyak  di Indonesia (Freddy, 2010).
Sejak  terbentuknya Royal  Dutch  Shell semua  daerah  konsensi De  Koninklijke dan Shell dilaksanakan oleh BPM (Gade, 1991;  151)  yang  telah  memperoleh konsensi untuk melaksanakan penambangan  minyak  di  Aceh  mulai melakukan  penelitian  kemungkinan adanya  minyak  dikawasan  Peureulak, Rantau  Panjang,  Panton,  Idi  Rayeuk, Langsa dan sekitarnya.
Pada  tahun  1901 de  Koninklijke telah selesai  memasangkan  pipa  sepanjang 130 km untuk menyalurkan minyak dari lapangan
Peureulak ke kilang Pangkalan  Brandan  dan  sebagian  lagi dilalirkan
ke dalam tank-tank penyimpanan  atau storage  tank di Pangkalan Susu untuk di ekspor dengan kapal tanker. Setelah dilakukan penggabungan  konsesi  BPM    di Sumatera  Utara  terbagi  dalam  dua daerah  pertambangan,  yaitu;  10  dari daerah  Kesultanan  Langkat  dan  8 kontrak blog di daerah Aceh (Pertamina, 1997: 65).
Pelaksanaan  pertambangan  minyak di Aceh Timur berlangsung berdasarkan Undang-Undang  Pertambangan  pada 1899 yang kemudian mengalami perubahan  beberapa  kali  yakni  pada 1900,  1904  dan  1918.  Perubahan  yang memberatkan  perusahaan  yakni  UU tahun  1918  ialah  pasal  5a  yang memberikan  kemungkinan  penerimaan pemerintah  menjadi  lebih  besar  dari konsesi  yang  diberikan  (Gade,  1991; 159).
Pada 1895 peminat pencarian minyak di  Aceh  Timur  pada  mulanya  ialah orang  yang  bertindak  sendiri-sendiri, karena modal yang kurang dan sulitnya mengurus  izin  pertambangan  sehingga tahun
1897 mereka mulai menggabungkan diri dalam suatu badan usaha  yang  diberi  nama Edi  en  Perlak Syndicaat .  Sampai  pertengahan  tahun 1897  sebanyak  30  permohonan  izin mencari  minyak  diajukan  sindikat  itu untuk  seluruh  wilayah  Aceh  Timur. Ketika  sindikat  itu  diambil  alih  oleh perusahaan Mijnbouw Maatschappij Atjeh, permohonan  izin  serupa  diperluas  lagi
diseluruh  Aceh  (ARNAS:  Alg.  Sek.  Bt. 30 Januari 1903, No.25, Gade, 1991; 153- 154).
Pada  1875,  di  Rantau  Panjang, Peureulak  telah  ditemukan  sumur minyak  produktif  untuk  dieksploitasi (Broersma, 1925; 33). Pada 1902 dan 1903 juga  dilakukan  pemboran  di  daerah Langsa,  Peudada,  Idie,  Julo’  Rayeu  dan Cunda  (Carmejoole,  1931;  75).  Dimasa ini  juga,  ijin  pencarian  minyak  yang dikeluarkan untuk seluruh Aceh berjumlah  21  buah.  Pada  tahun  1908 jumlah itu meningkat menjadi 108 buah (JMNOI,  1901;12,  Braconier,  1911;  70, Gade, 1991; 154)
Dibidang  perkebunan,  Pemerintah Hindia-Belanda  yang  pertama  kali membuka perkebunan karet pada tahun 1907  dengan  konsesi  seluas  5.000  HA, sebagai  perkebunan  percontohan  ini sukses  menarik  perhatian  para  pemilik modal  asing  masuk  ke  daerah  Aceh Timur.  Setahun  kemudian    hadir pemodal swasta dari Belgia (Gade, 1991; 17) yakni A. Hallet yang membuka satu perkebunan  karet  di  Sungai  Liput dengan  perusahaan  perkebunannya Societe  Fienanciere  de  Caoutchouc atau SOCFIN  (Gade,  1991;  8).  Selanjutnya tahun 1909 terjadi penambahan perusahaan  perkebunan  di  Langsa  dan Tamiang. Setahun kemudian bertambah lagi dua perkebunan, jumlahnya semakin  bertambah  ditahun  1911  ada tiga erkebunan baru (Swart, 1911, Gade, 1991; 63) totalnya ada tujuh perkebunan yang  menanamkan  modalnya  dibidang perkebunan  yakni Onderneming  Soengei Lipoet,  Onderneming  Kuala  Simpang,  N.V Moord  Sumatra  Rubber  Maatschappij, Onderneming  Soengei  Ijoe,  Tanjung Seumanto’,  Batang  Ara  dan  Mopol i  (Citra Aceh  dalam  Arsip  Jilid  II, ; 302-303). Hingga  tahun  1918  luas  lahan  yang digunakan  untuk  perkebunan  karet yakni 10.456 HA (Kreemer, 1922; 436) Peningkatan
pertumbuhan
perusahaan-perusahaan perkebunan karet dipengaruhi oleh harga karet yang tinggi di pasaran Internasional (Leemkolk,  1914;  16,  Gade,  1991;  162). Selaras  dengan  pertumbuhan  pabrik- pabrik industri serta penggunaan mobil
yang  meningkat,  sehingga  permintaan akan bahan baku berupa karet juga ikut meningkat.
Perkebunan  kelapa  sawit  untuk pertama  kalinya  hadir  di  Indonesia dipelopori  oleh  orang-orang  Belgia  dan Prancis sejak 1911. Perkebunan- perkebunan  kelapa  sawit  berpusat  di Indonesia yakni Daerah Sumatera Timur (Asahan dan daerah belakang Belawan)
dan Aceh (Kenegrian-kenegrian Tamiang) dengan areal yang digunakan untuk penanaman kelapa sawit di tahun 1914  mencakup  seluas  2.630  HA (Verslag, 1925; 1925, blommendaal, 1937; Gade, 1991; 164-165).
Hingga  1912  di  seluruh  Aceh  Timur terdapat  18  konsesi  untuk  perkebunan karet  dan  sebagian  lagi  lahan-lahan konsesi  digunakan  untuk  penanaman kelapa  sawit.  Hingga  1923  telah  ada sekitar  20  buah  perkebunan  di  Aceh Timur, 12 diantaranya adalah perkebunan  karet,  tujuh  perkebunan kelapa  sawit,  dan  1  perkebunan  kelapa (Rusdi Sufi, 2008)
Hasil  perkebunan  karet  mengalami keadaan  yang  dinamis,  bahkan  ditahun 1931 produksi perkebunan karet mampu menyentuh  angka  6.200  ton,  dengan harga yang stabil merupakan pencapaian  sehinga  para  pengusaha dapat  mengantongi  keuntungan  yang berlimpah  (Gade,  1991;  168)  Sama seperti halnya karet hasil dari perkebunan kelapa sawit juga menggiurkan  tercatat  saat  terjadi  krisis ekonomi  dunia,  produksinya  kelapa sawit  pada  1935  mampu  menyaingi produksi  karet  dan  1939  produksinya mencapai 2.627 ton.
Uniknya perkebunan-perkebunan yang  berada  di  Aceh  Timur  biasanya tidak hanya ditanam satu jenis tanaman, beberapa perkebunan menanam tanaman  campur  antara  tanaman  karet dan  tanaman  kelapa  sawit  seperti  yang berada  di  Sungai  Liput,  Medang  Ara, Batang  Ara  dan  Mopoli,  semuanya berada di onderafdeeling Tamiang.
Hadirnya  para  pemodal-pemodal asing  dikancah  industrialisasi  di  Aceh Timur,  berdampak  pada  pola  pertanian masyarakat  sekitar,  yakni  munculnya
perkebunan-perkebunan  rakyat  yang tumbuh disekitar perkebunan- perkebunan  besar,  yakni  berada  di daerah  Tamiang,  Langsa,  dan    Idi. Terbukanya  lapangan  pekerjaan  di perkebunan  bagi  masyarakat  sekitar serta  munculnya  pasar-pasar  baru  yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.

## Nasionalisasi  Perusahaan  Belanda  di Indonesia
Hingga  1950,  Indonesia  sebagai negara merdeka dari penjajahan Belanda belum  sepenuhnya  merdeka  karena pada  saat  itu  keadaan  ekonomi  di indonesia  masih  dikuasa  oleh  asing ditandai  masih  tegaknya  perusahaan- perusahaan  asing  di  indonesia.  Para pemimpin bangsa mencoba mengurangi pengaruh  ini  dengan  cara  membangun ekonomi  nasional  melalui  berbagai program yakni melalui program benteng  yang  dilaksanakan  pada  April 1950.  Program  Benteng  dimaksudkan untuk  membuka  kesempatan  bagi  para padagang  pribumi  untuk  membangun basis  modal  di  bawah  perlindungan proteksi Pemerintah Indonesia (Historia, 2016).
Setelah Kabinet RIS di bubarkan pada tahun 1950, mulailah menyusun ekonomi  nasional  dengan  menerbitkan Rencana  Urgensi  Perekonomian  atau Rencana  Urgensi  Perindustria  (RUP) (Bisuk, 1996; 190) pada tahun 1952-1953, ditetapkan anggaran sekitar Rp. 160 juta untuk  membangun  perusahaan  dan pabrik-pabrik  secara  bertahap  yang pembiayaannya dibebankan Bank Industri Negara (BIN) (Bisuk, 1996; 266). Namun  pelaksanaan  RUP  ini  sangat mengecewakan karena kurangnya tenaga  ahli  dan  tenaga  buruh  sehingga RUP ini dianggap kurang berhasil.
Keadaan  Indonesia  semakin  genting dengan  permasalahan  Irian  Barat. Masalah  ini  melibatkan  Indonesia  dan Belanda,  indonesia  berangkapan  bahwa Irian  barat  masuk  kedalam  wilayah republik  karena  Boven  Digul  yang berada  di  daerah  ini  menjadi  saksi  bisu perjuangan para pejuang mempertahankan kemerdekaan. Namun Belanda beranggapan bahwa
masyarakat  Irian  Barat  memiliki  gen melanesia  sehingga  berbeda  dengan masyarakat  Indonesia  pada  umumnya. Berbagai  konsolidasi  tidak  membwa hasil  yang  memusakan,  hingga  pada Desember  1957,  Presiden  Soekarno mengumumkan  mogok  kerja  selama  24 jam  di  perusahaan  Belanda.  ini merupakan  ancaman  Soekarno  apa  bila masalah  Irian  Barat  kembali  tidak  bisa masuk  kedalam  agenda  PBB  pada  25 November 1957.
Aksi  mogok  kerja  berawal  pada  3 Desember 1957  pada kantor pusat KPM di  Jakarta  yang  dilakukan  oleh  serikat buruh  yang  berafiliasi  dengan  PNI (Partai  Nasional  Indonesia).  Aksi  di KPM menjadi awal munculnya aksi-aksi pengambilalihan lainnya dilakukan oleh serikat-serikat  buruh  yang  berafiliasi dengan SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Republik  Indonesia)  yang  melakukan mogok kerja total terhadap perusahaan- perusahaan  Belanda  lainnya  termasuk pengambilalihan The  Big  Five (Bondan, 2001;  62).  Untuk  mengamankan  proses nasionalisasi  KASAD  Mayor  Jendral A.H.  Nasution  selaku  Penguasa  Perang Pusat  (Peperpu)  mengeluarkan  surat perintah  13  Desember  1957  bahwa proses  pengambilalihan  perusahaan asing  berada  dibawah  kontrol  militer. Serta dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah  No.  28    tahun  1958  tentang Nasionalisasi  Perusahaan  Belanda  di Indonesia  yang  berlaku  surut  sejak tahun  1957.  Perusahaan  yang  telah diambil  alih  kemudian  di  kelola  oleh Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda  (BANAS)  yang  dibentuk  pada 1959.
Pemulangan  warga  negara  Belanda yang  berada  di  Indonesia  juga  menjadi dampak  dari  nasionalisasi  perusahaan Belanda  di  Indonesia.    Selain  itu, dampak  lain  yang  ditimbulkan  dari nasionalisasi perusahaan Belanda berdampak  buruk  terhadap  Indonesia yakni pembayaran ganti rugi yang harus diselesiakan  oleh  Pemerintah  Indonesia kepada  para  pemilik  usaha  yang  telah diambil alih perushaannya oleh pemrintah  Indonesia.  Untuk  mengurusi masalah ini maka pemerintah
membentuk  Panitia  Penetapan  Ganti Kerugian.
Nasionalisasi  Perusahaan  Belanda  di Aceh Timur
Pada 1950-an banyak terjadi pergolakan  di  daerah,  salah  satunya pergolakan  yang  terjadi  di  Aceh  yakni pemberontakan  DI/TII.  Hal  ini  terjadi karena  rasa  kecewa  masyarakat  Aceh terhadap  pemerintahan  Indonesia  yang memasukkan  daerah  Aceh  di  bawah Sumatera Utara. Pada tahun 1957 terjadi nasonalisasi  perusahaan  Belanda  di Indonesia  sebagai  upaya  menstabilkan kondisi  ekonomi  nasional,  ini  juga terjadi  di  Aceh  Timur  yang  notabene sebagai  daeerah  pusat  penanaman modal  asing  di  Aceh.  Pada  tanggal  13 Desember  1957,  Mayor  Jendral  A.H. Nasution  sebagai  KSAD  menjadi Penguasa  Perang  Pusat  (Peperpu), menunjuk  Sjamaun  Gaharu  sebagai Penguasa  Perang  Daerah  (Peperda) Aceh untuk mengurusi pengambilalihan perusahaan
Belanda di Aceh berdasarkan keputusan menteri
Pertahanan  No.  MP/4/222/57  tanggal 14 Maret 1957 (Ramadhan , 1998; 315) Perkebunan  dan  pertambangan  di Aceh  Timur  sejak  awal  Indonesia merdeka telah mulai diambilalih dengan berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh para buruh ataupun pengusaha di Aceh yang mencoba mengupayakan peninggalan-peninggalan  Belanda  dan untuk dikelola oleh orang Indonesia.
Pengambilalihan  lapangan-lapangan minyak  bekas  konsesi  BPM  didaerah Aceh  dan  Sumatera  Utara  dari  tentara Jepang  dipelopori  oleh  tokoh-tokoh masyarakat  dengan  dukungan  Laskar Buruh  Minyak  (Pertamina,  1997;  88). Laskar  Buruh  Minyak  pada  waktu  itu meminta  kepada  pihak  Jepang  agar menyerahkan tambang-tambang minyak  namun  Jepang  menolakknya dengan  alasan  bahwa  tambang  minyak akan  diserahkan  kepada  pihak  sekutu. Namun, pada September
1945 (Pertamina,  1997;  46),  sekutu  yang diwakili  oleh  Jepang  menyerahkan tambang-tambang minyak setelah melihat  keadaan  di  ladang-ladang  dan
kilang-kilang  minyak  dibekas  konsesi BPM  setelah  terjadinya  bumihangus Setelahnya
dengan persetujuan
Gubernur  Sumatera  Laskar    Buruh Minyak
membentuk Perusahaan Tambang  Minyak  Negara  Republik Indonesia  (PTMNRI)  dengan  2  cabang yakni  Aceh  dan  Langkat.  Hal  ini bertujuan  untuk  perbaikan  terhadap kilang-kilang minyak yang rusak akibat bumi hangus  yang dilakukan di kilang- kilang  minyak  didaerah  Rantau,  Aceh Tamiang  dan  Langkat  dalam  upaya produksi dapat ditingkatkan (Pertamina, 1997; 88).
PTMNRI  berganti  menjadi  PERMIRI (Perusahaan
Minyak Republik Indonesia)  karena  kondisi  Pangkalan Brandan  yang  tidak  memungkinkan maka,  pusat  pengoperasian  tambang minyak  dialihkan  Aceh.  Dengan  kilang minyak  mencapai  kapasitas  10  ton perhari,  sangat  membantu  perjuangan bangsa Indonesia di Sumatera Utara dan sekitarnya.  Produksi  minyak  bumi  dari PERMIRI  dari  kilang  minyak  Langsa yang  dihasilkan  dari  lapangan  minyak Rantau, Palu Tabuhan, Rantau Panjang, Perlak, Julok Rayeuk Darat, Telaga Said, Aru Bai, Uebong, Pase dan Serang Jaya. Hingga pada akhir agresi militer ke dua yang  dilancarkan  pihak  Belanda,  hanya didua  tempat  yang  mampu  dikuasi Republik  Indonesia  dalam  melakukan kegiatan industri perminyakan nasional, yaitu  di  PERMIRI  Langsa  dan  Cepu Barat (Pertamina, 1997; 104-108).
Kemudian  akhirnya  Nirwonojudo berhasil mempersatukan urusan minyak Aceh  dan  Langkat  dibawah  nama Tambang  Minyak  Sumatera  Utara (TMSU),  namun  kinerjanya  kurang memuaskan sehingga pemerintah melalukan peninjauan kembali (Pertamina,  1997;  132).  Peraturan pemerintah No 34 tahun 1956 dikeluarkan yang mengatur
pengawasan  pemerintah  atas  tambang- tambang minyak di Aceh dan Sumatera Utara  yang  dikenal  sebagai  tambang minyak Sumatera Utara.
Pada 22 Juli 1957, Menteri Perindustrian dan Perdagangan menyerahkan kekuasaan mengenai
TMSU  kepada  kepala  staf  angkatan darat yang saat itu dijabat oleh  Jendral Abdul  Haris  Nasution.  Kemudian Jendral Abdul Haris Nasution menunjuk Ibnu Sutowo untuk bertanggung jawab  mengurus tambang- tambang  minyak  tersebut  dengan  dalih bahwa  Ibnu  Sutowo  telah  memiliki pengalaman yang cukup dalam menghadapi masyarakat Sumatera (Pertamina, 1997; 57).
Sesudah  itu  menteri  perindustrian pada  15  Oktober  1957  menetapkan  dan menyempurnakan penyerahan
kekuasaan  kepada  angkatan  darat  itu dengan memberi kuasa untuk memebentuk  Perusahaan  Terbatas  (PT) Eksploitasi  Tambang  Minyak  Sumatera Utara  (PT.  ETMSU)  sebagai  pemegang saham atas nama pemerintahan Republik  Indoensia  bertindak  Ibnu Sutomo dan asistennya Mayor Harijono. Tidak  lama  sesudah,  Jendral  Abdul Haris  Nasution  memerintahkan  supaya nama  PT  ETMSU  diubah  untuk menunjukkan bahwa  lapangan  minyak bumi  itu  aset  nasional  dan  milik masalah  provinsi  saja.  Pada  tanggal  10 Desember 1957 nama PT ETMSU diubah menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional  (PT  PERMINA)  (Pertamina, 1997; 134). Pengambilalihan perkebunan- perkebunan milik Belanda sejak Indonesia  merdeka  mulai  diambilalih pemerintahan  daerah  Aceh  sejak  tahun 1945.  Pada  April  1946,  Kebun-kebun milik orang Jepang yang dikerjakan oleh perusahaan Nanyo Goma dan Nomura di Aceh  Timur,  kemudian  disatukan  dan dibawah pimpinan Sutan Barus dan Arif Siregar dan ditahun berikutnya kemudian  diganti  oleh  Alimuddin  dan Marah  Husin.  Untuk  menunjang pelaksanaannya  didirikan  Kantor  Pusat Perkebunan  Daerah  Aceh  di  Kutaraja dan Badan Kemakmuran yang kemudian  pada  tahun  1947  diganti dengan  Kantor  Perdagangan  yang bertugasnya  menjual  hasil  perkebunan dan  menyediakan  keperluan-keperluan perkebunan  (Amin,  1978:  95;  Mawardi, 2005). Dan pada masa perang kemerdekaan  hasil  perkebunan  ini
SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2019): 67-77.
menjadi pemasukan utama bagi Pemerintah Aceh (Zulfan, 1995; 81).
Pada  masa  perang  kemerdekaan, pemerintah  Aceh  memiliki  kesediaan karet  yang  amat  melimpah,  dari gudang-gudang karet yang dikumpulkan  oleh  Jepang.  Persediaan karet ini kemudian dijual dan Pemerintah  Aceh  juga  memperoleh pendapatan  dari  hasil  sewa  tanah perkebunan  sebesar  f.  19.800,-  pada tahun  1947.  Namun  hasilnya  tidak terlalu memuaskan sehingga pada tahun 1948 perkebunan-perkebunan ini diambilalih  oleh  pemerintah  pusat (Zulfan, 1995: 42).  Penjualan dilakukan dengan  sistem  “barter”  antara  hasil perkebunan dengan barang-barang kebutuhan daerah Aceh seperti kain dan perlengkapan  senjata.  Kegaitan  barter ini  tidak  terlepas  dari  peranan pengusaha Aceh, salah satunya Muhammad  Saman  dari  P.T  Puspa (Mawardi, 2005), yang melalukan barter dengan  pengusaha  asal  Malaysia  dan Singapura.
Dari Undang-undang No. 86
disebutkan perusahaan-perusahaan Belanda  yang  terkena  Undang-undang tersebut,  akan  diumumkan  yakni  tujuh belas  perkebunan  tembakau  milik United  Deli  Company, lima  perkebunan milik Senembah  Company dan  tercatat ada  enam  belas  perkebunan  tembakau di Jawa sebagai perusahaan-perusahaan yang  akan  dinasionalisasi.  Dari  sekitar tujuh puluh enam perkebunan tanaman umur  panjang    yang  disebut  di Sumatera  Utara,  termasuk  Aceh,  lima puluh  empat  adalah  perkebunan  karet, tiga belas perkebunan kelapa sawit, lima perkebunan  teh  dan  empat  perkebunan sisal  dan  tanaman  berserat  lainya. Diantara perusahaan yang penting yang disebut  adalah United  Deli (dua  belas perkebunan)  dan Senembah  Maatschappij
(empat
perkebunan
termasuk perkebunan  tanaman  umur  panjang mereka),  HVA  (empat  perkebunan), Rubber Cultuur Maatschappij “Amste rdam ”  (dua  belas  perkebunan) dan Nederlandsche  Handel  Maatschappij (NHM)  (empat  perkebunan)  (Pelzer, 1991;  215).  Menjelang  awal  tahun  1960-
an  tercatat  101  dari  217  perkebunan  di Sumatera  Utara  dimasukkan  ke  dalam pemilikan  dan  penguasaan  pemerintah (Warinton: 255; Stoler, 2005; 255).
Perusahaan  yang  telah  diambilalih kemudian  dikelola  oleh  negara,  tetapi pengelolaanya terpisah dalam manajemen  tersendiri  yang  disebut Perusahaan  Perkebunan  Negara  Baru atau  PPN  Baru,  sedangkan  PPN  yang sudah ada disebut Perusahaan Perkebunan  Negara  Lama  atau  PPN Lama.  Namun  pada  tahun  1961 keduanya digabung dalam satu managemen di wilayah kerjanya meliputi  unit  kerja  perkebunan,  dan Unit  Aceh  menjadi  salah  satunya.  Pada 1963 perusahaan perkebunan dikelompokkan  menurut  budaya  jenis tanamannya  dan  pada  tahun  1968 berubah lagi menjadi Negara Perkebunan (PNP). Perkebunan karet di Aceh Timur menjadi P.N. perkebunan I daerah TK.II Aceh Timur, dan pada 1980 dibentuk  PTP  1  yang  seluruh  usahanya berada  dalam  wilayah  Aceh  Timur (1989; 142-143, Mawardi, 2005).
Berdasarkkan  peraturan  pemerintah Republik  Indonesia  No.  142  tahun  1961 tentang pendirian perusahaan perkebunan  Negara  Kesatuan  Aceh, menyebutkan  bahwa  terdapat  11 perkebunan  yang  ada  di  Aceh  Timur dilebur  menjadi  PPN  Aceh  yakni; perkebunan karet “Pulau Tiga”, Perkebunan  Karet  “Bukit  Panjang”, Perkebuan Karet “Kebun baru/Langsa”, perkebunan  karet  “Alu  Gading”, perkebunan  karet  “Simpang  Kanan”,v perkebunan  karet  Langsa,  perkebunan karet “Tanjung Seumantoh”, perusahaan “Paya Rambung/Paya
Tampa:,  perkebunan  kopi    “Burnin Bius”, perkebunan kelapa sawit “Karang Inoue”  dan  perkebunan  karet  “Julu Rajeu”. Pengawasan perusahaan perkebunan  karet  di  Aceh  Timur dilakukan  oleh  pihak  militer  hal  ini dapat  dilihat  direktur  utama  PTPN  I yaitu,  Kol.  Habib  Muhammad  Syarif yang dimulai pada tahun 1961.
Aksi-aksi  buruh  pada  tahun  1950an juga  mewarnai  pantai  timur  Sumatera, aksi  ini  dipelopori  oleh  kelompok-
kelompok  buruh  yakni  SARBUPRI  atau Serikat  Buruh  Perkebunan  Republik Indonesia  dan  SOBSI  atau  Sentral Organisasi  Buruh  Seluruh  Indonesia. Keadaan  ini  berdampak  buruk  pada jalannya  perusahaan  perkbunan  yang ada bahkan beberapa perusahaan harus gulung  tikar  saat  menghadapi  keadaan ini (Stoler, 2005;1 122).
Pemberontakan DI/TII terus bergolak di  Aceh  telah  memakan  korban pembunuhan  dan  penculikan  baik  itu rakyat  maupun  kaum  buruh.  Melihat keadaan  Aceh  Timur  yang  semakin panas  para  buruh  yang  tergabung dalam  SOBSI,  pada  26  Mei  1957 menyatakan  bersatu  dengan  kekuatan tentara,  sebagai  perwakilan  Indonesia untuk mematahkan aksi-aksi pemberontakan  DI/TII  (Citra  Aceh Dalam  Arsip  Jilid  IV;  713).  Gerakan DI/TII  ini  berpengaruh  bagi  jalannya perusahaan-perusahaan  tambang  yang mencoba  bangkit  dari  keterpurukan akibat bumi hangus yang terus terjadi di Pangkalan  Brandan.  Seperti  Husin Almudjahid  selaku  pimpinan  tambang minyak  Aceh  yang  meninggalkan tugasnya  demi  bergabung  dengan gerakan  DI/TII  (Pertamina,  1997;  131). Proses  pengambialihan  perusahaan Belanda  di  Aceh  Timur  tidak  terjadi secara  dinamis,  namun  terjadikan gerakan  DI/TII  juga  menjadi  hambatan yang  berarti  dalam  proses  nasionalisasi perusahaan Belanda di daerah ini.
Pemberontakan  DI/TII  pada  tahun 1953  (Nazaruddin,  1990;  77,  Mawardi Umar , 2005)  juga  berdampak  pada perkebunan  di  Aceh,  karena  mereka harus  membayar  pajak  kepada  NBA (Negara Bagian Aceh). Pada tahun 1960- an  pihak  perkebunan  tidak  punya pilihan
lain kecuali harus menyetujuinya untuk menjamin jalannya  usaha,  karena  saat  ini  mereka tidak dapat
mengandalkan perlindungan  dari  pasukan  pemerintah pusat. Pembayaran pajak terhadap NBA tersebut  tidak  dilaporkan  kepada pemerintah.  Demi  untuk  menjamin keselamatanan dan kedudukan pimpinan  perkebunan,  karena  NBA merekayasa  seakan-akan  pajak  tersebut
dipungut  dibawah  todongan  senjata (Nazaruddin, 1990: 77; Umar , 2005). Selain perusahaan-perusahaan Belanda  yang  berkuasa  di  Aceh  Timur, ada  perusahaan  asing  lainnya  yang bergerak  di  bidang  perkebunan  kelapa sawit  di  Tamiang  yakni  SOCFIN. Perusahaan  asal  Belgia  ini  juga  terkena imbas  dari  peristiwa  nasionalisasi perusahaan-perusahaan
Belanda di Indonesia. Presiden Soekarno
mengeluarkan  Penpres  No.  6/1965, yakni  menempatkan  semua  perusahaan asing  dibawah  penguasaan  pemerintah, terlepas  dari  negara  asalnya,  SOCFIN termasuk  kedalam  dalam  peraturan  ini maka  ditahun  yang  salam  Kementrian Perkebunan membentuk Petugas Pengawas  Perkebunan  Asing  (PPPA) dan  sebagian  besar  perkebunan  di kelompokkan  menjadi  unit  terpisah yang disebut PPN Expera (Ex perkebunan  asing).  SOCFIN  masuk kedalam unit Expera II yang dikhususkan untuk perusahaan ini, dari empat  unit  yang  terbentuk  (Historia, No. 30, Tahun III, 2016).
Persoalan  perkebunan  eks  Belanda juga  masih  bergulir  hingga  tahun  1968. Pada  12  Desember  1966,  Jendral Soeharto mengeluarkan Intruksi Presidium Kabinet
tentang pengembalian  perusahaan-perusahaan asing ketangan pemiliknya. Hal ini juga dilakukan pemerintah Indonesia kepada perusahaan  SOCFIN  yang  merupakan perusahaan asal Belgia, pada tahun 1968 perusahaan perkebunan SOCFIN dikembalikan sebagai perusahaan patungan  antara  Negara  Belgia  dan Pemerintah  Indonesia  (Historia,  No.  30, Tahun III, 2016).

## D. Kesimpulan
Dimulai  tahun  1885,  Pemerintah Hindia-Belanda telah mengizinkan para pencari  minyak  bumi  untuk  memasuki Aceh  Timur,  ini  merupakan  awal  dari dibukanya daerah tersebut bagi perusahaan  asing.  Pada  tahun  1898, BPM  menemukan  minyak  di  Peureulak dan  menyulingnya  di  Pangkalan Brandan.  Pada  tahun  1907  Perintah Hindia-Belanda juga membuka
perkebunan  percontohan  sebagai  alat untuk menarik perhatian para penanam modal untuk kembali memasuki wilayah Aceh Timur. Untuk
mempersiapkan  daerah  industrialisasi di  Aceh  Timur,  Pemerintah  Hindia- Belanda  menyediakan  fasilitas,  jaminan keamanan dan pembangunan infrastruktur  agar  para  investor  asing mau  menanamkan  modalnya  di  Aceh Timur.
Setelah Indonesia merdeka, negara ini mencoba membangun ekonomi nasional dengan  cara  melakukan  nasionalisasi. Nasionlaisasi  dilakukan  berdasarkan peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1958 yang  berlaku  surut    sejak  tahun  1957. Proses  nasionalisasi  di  awali  dengan aksi  mogok  kerja  di  perusahaan  asing sebagai tindak tegas pemerintah Indonesia terhadap masalah pembebasan Irian Barat. Untuk mengamankan proses nasionalisasi
KASAD  Mayor  Jendral  A.H.  Nasution selaku Penguasa Perang Pusat (Peperpu)  mengeluarkan  surat  perintah
13  Desember  1957  bahwa  proses pengambilalihan perusahaan asing berada  dibawah  kontrol  militer.    Pada
tahun 1959 dibentuklah Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS) dengan tujuan untuk mengurusi perusahaan asing yang telah diambilalih. Aceh Timur sebagai pusat industrialisasi  di  Aceh,  tidak  dapat terlepas  dari  proses  nasionlaisasi.
Pengambilalihan
kilang minyak dilakukan  sejak  awal  kemerdekaan  dan pada  saat  terjadinya  Agresi  Militer  II kilang  minyak  Permiri  di  Langsa memiliki  peranan  penting  dalam menyediakan  sumber  minyak  yang nantinya  digunakan  untuk  keperluan perang.  Kemudian  kilang  minyak  di Aceh kembali bergabung dengan kilang minyak  di  Sumatera  Utara  dan selanjutnya mengalami perubahan nama hingga  pada  tanggal  10  Desember  1957 atas  usul  A.H.  Nasution  perusahaan minyak  di  Sumatera  Utara  berubah namanya  menjadi  Perusahaan  Minyak Nasional (PT Permina).
Perusahaan Perkebunan di Aceh juga telah  lama  menjadi  tulang  punggung ekonomi  bagi  Pemerintahan  Aceh terlebih lagi pada awal-awal kemerdekaan  Indonesia.  Hasil-hasil perkebunan  kemudian  dijual  ke  Pulau Penang  dan  akan  ditukarkan  dengan barang-barang kebutuhan serta peralatan  senjata  untuk  mendukung perang dalam mempertahankan kemerdekaan  Indonesia.  Dengan  alasan ekonomi  perusahaan  perkebunan  yang sebelumnya  dikelola  oleh  pemerintah daerah Aceh kemudian diambil alih oleh pemerintah  pusat  saat  terjadinya naionalisasi  dan  pada  tahun  1961 dibentuklah  Perusahaan  Perkebunan Negara Kesatuan Aceh.

## Daftar Referensi
Sumber Resmi Tercetak Aboe Bakar (alih bahasa). 1988. Antara Aceh dan Deli. Seri Informasi Aceh Th. XI. No.2. Aceh; PDIA Citra  Aceh  dalam  Arsip  Jilid  II.  Aceh; PDIA
Citra  Aceh  dalam  Arsip  Jilid  IV.  Aceh; PDIA

## Buku
Broersma,  R.  1925. Atjeh  Als  Land  Voor Handel  en  Bedrijf .  Utreeht:  Gebrs. Cohen.
Dahana,  A  dkk. INDONESIA  dalam ARUS SEJARAH Pasca revolusi .Jakarta;  PT  Ichtiar  Baru  van Hoeve.
Hill,  Hal.  1990. Investasi  Asing  dan Industrialisasi  Di  Indonesia .  Jakarta:
LP3ES. Ismail, Muhammad Gade. 1991.
Seuneubok  Lada,  Uleebalang,  dan Kumpeni  Perkembangan  Social  Ekonomi di Daerah Batas Aceh Timur, 1840-1942 .
Leiden:  Academish  Proefschrift  de Rijksuniversiteitte Leiden.
Jongejans,  J. . 1939. Land  en  Volk  van Atjeh;Vroeger  en  Nu .  Barn:  Holland Drukkerij Kanumoyoso, Bondan.
2001. Nasionalisasi  Perusahaan  belanda  di Indonesia .  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan.

## Umar, Mawardi. 2005.
Mengadu Nasib Di Kebun Karet: Kehidupan Buruh Onderneming  Karet  di  Aceh  Timur, 1907-1939 . Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh.
KH, Ramadhan dan Hamid Jabbar. 1998.
Sjamaun Gaharu Cuplikan Perjuangan di Daerah  Modal. Jakarta;  Pustaka  Sinar Harapan.
Langhout. J. 1923. Vijftig Jaren Economische  Staatkunde  in  Atjeh .Den Haag: W.P. Van Stockum & Zoon.
P.J.  Carmejoole.  1931.  ATJEH.  Batavia: Groningen Pelzer,  Karl  J.  1991. Sengketa  Agraria Pengusaha Perkebunan Melawan Petani .
Jakarta: Puastaka Sinar Harapan.
Perangin-angin, Christian
Orchard. 2017. Nasionalisme  di  Perusahaan Nasionalisasi:  Menuju  Profesionalisme Perusahaan BUMN Perkebunan . Jakarta; Bhuana Ilmu Populer. Perangin-angin, Christian Orchard.
2017. Nasionalisme  di  Perusahaan
Nasionalisasi:  Menuju  Profesionalisme Perusahaan BUMN Perkebunan.
Jakarta; Bhuana Ilmu Populer.
Pertamina dari Puing-puing ke Masa Depan Refleksi  dan  Visi  1957-1997 .  1997.
Jakarta: Persekutuan Davidian
Masehi Advent.
Piekaar, A.J.1949. Atjeh en De Oorlog met japan . The Hague: van Hoeve, Pigay, Decki Natalis BIK. 2000. Evolusi Nasionalisme Dan Sejarah, Konflik Politik Di Papua. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Pranoto,  Suhartono  W.  2014. Teori  & MetodologiSejarah. Yogyakarta: GrahaIlmu.
Siahaan, Bisuk. 1996. INDUSTRIALISASI DI INDONESIA Sejak Hutang Kehormatan Hingga Banting Stir .
Jakarta: Pustaka Data. Siong, GouwGiok. 1960. Segi-segi Hukum Internasional  pada  Nasionalisasi  di
Indonesia . Jakarta: Penerbitan Universitas. Stoler,  Ann  Laura.  2005.  Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk
Perkebunan  Sumatra  1870-1979. Yogyakarta: Karsa.
Sufi, Rusdi dkk. Sejarah Perkeretaapian di Aceh. (Banda  Aceh:  Balai  Kajian
Sejarah  dan  Nilai  Tradisional,  2001), hlm..18.
Sufi, Rusdi, Agus Budi Wibowo, dan Sri Waryanti. Sejarah  Kabupaten  Aceh Timur  dari  masa  kolonial  hingga kemerdekaan (online).(Badan  Arsip dan  perpustakaan  Provinsi  Aceh. 2008)  diakses  pada  tanggal  25  Maret 2018.
Sufi,  Rusdi,  Seno,  Djuniat.  1996. Sejarah Kotamadya  Banda  Aceh. Banda  Aceh; Direktorat Jendral Kebudayaan. Thee  Kian  Wie.  1994. Industrialisasi  Di Indonesia,  Beberapa  Kajian .  Jakarta: LP3ES.
Yuwono,  Ismantoro  Dwi . 2013. Mafia Migas VS Pertamina. Galang Pustaka.

## Skripsi
Julianti  Sahputri.    “Peranan    PT. Perkebunan  Nusantara  I  Dalam Meningkatkan  Pendidikan  Islam  di Tanjung Seumantoh Kabupaten Aceh Tamiang  Tahun  2000-2015”. Skripsi
Program Studi Ilmu Sejarah,
Universitas Samudra Langsa Mariam,  Sonia  Ranggita.  “Nasionalisasi De  Javashe  Bank:  Dampak  Ekonomi & Politik 1946-1959”. Skripsi Program studi  Ilmu  Sejarah,  Universitas Airlangga.
Sukadji.  1981.  “Masalah  Ganti  Rugi
Dalam Tindakan Nasionalisasi”. Skripsi Fakultas  Hukum.  Universitas Airlangga.

## Jurnal
Ahmad Muhajir, Dewi Yuliati, dan Yety Rochwulaningsih. Industrialisasi  dan eksistensi  kota  langsa  pada  era  kolonial, 1907-1942 (online), hal. 68. https://Journal.unnes.ac.id.  Diakses pada tanggal 21 Juni 2018.
Lindblad, J. Thomas. 1989. The Petroleum Industry In Indonesia Before The Second World  War,  (Online)  Bulletin  of Indonesia  Econimic  Studies, Vol  25 No.2, Agustust 1989. (dalam www.tandfonline.com,  diakses  13 Juni 2018) Lindblad,  J.  Thomas.  2008. Bridges  to New Business: the Economic Decolonization  of  Indonesia (Online).
www.sci-hub.tw  .  Diakses  pada tanggal 29 Mei 2018. Sismudijito.  “ Nasionalisasi  Perusahaan Hindia-Belanda
Dalam Perspektif Sosiologis”. Prosiding Seminar Nasional, Program Corporate Sosialesponsibility  (CSR)  Berbasis Komunikasi  Implementasi  Konsep Triple Bottem Lines (dalam
http://repository.usu.ac.id/bitstream
/.../pdf, diakses 18 Februari 2018).
Wasino.  2005.  “ Nasionalisasi  Pabrik  Gula Mangkunegaran ”.  Lembaran  Sejarah,
Vol.
8, No.2 (dalam http.i- lib.ugm.ac.id/jurnal/…/pdf,  diakses
18 Februari 2018.

## Majalah
Majalah  Energi  Pertamina  EP,  edisi Tahun II (Volume 3 Maret 2015) Majalah Historia. No.30. Tahun III. 2016.

## Makalah
Mawardi Umar. 2005. Getah dan Revolusi: Nasionalisasi  Perkebunan  Karet  di  Aceh Timur  1945-1970 .  Makalah  seminar dan Workshop. Palembang.

## Internet
https://Freddyilhamsyah.wordpress.co m. 2 Agustus 2010, diakses pada tanggal 28 Mei 2018.