Jurnal Interpretasi HukuM | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol.  1  No.  2 – September  2020  Hal.  94-97|  Available  online  at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org/ 10.22225/juinhum.v1i2.2442. 94-97

## EFEKTIVITAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA PANGSAN KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG
I Putu Putra Ariasa, Ida Ayu Putu Widiati, Putu Suryani Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia cokputra0506@gmail.com, widiati_dayu@yahoo.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab terdengar di telinga masyarakat. Pada  dasarnya  pungutan  liar  dan  korupsi  merupakan  perbuatan  yang  sama  dimana  kedua  perbuatan  itu menggunakan  kekuasaan  untuk  tujuan  memperkaya  diri  dengan  cara  melawan  hukum.  Berdasarkan  latar belakang  masalah  tersebut,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  menggambarkan  bagaimana  pelaksanaan pelayanan  publik  pada  kantor  Desa  Pangsan  Kecamatan  Petang  dan  bagaimana  efektivitas  pemberatasan pungutan  liar  pada  pelayanan  publik  di  kantor  Desa  Pangsan  Kecamatan  Petang.  Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik pada kantor Desa Pangsan Kecamatan Petang telah memperhatikan indikator-indikator teknis sesuai dengan tata kerja prosedur.  Pada  Desa  Pangsan  standar  prosedur  juga  memiliki  fungsi membentuk  sistem  kerja  dan aliran  kerja yang  teratur,  sistematis  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Efektivitas  pemberatasan  pungutan  liar  pada pelayanan publik di kantor Desa Pangsan Kecamatan Petang telah sangat efektif melalui upaya yang dilakukan sehingga mencegah terjadinya pungutan liar dalam pelayanan administratif.
Kata Kunci: Pelayanan Publik, Pemberantasan, Pungutan Liar

## Abstract
Illegal levies are a form of crime that is very familiar to the public. Basically, illegal levy and corruption are the same acts where the two acts use power for the purpose of enriching themselves by violating the law. Based on the background of this problem, this research was conducted with the aim of describing the implementation of public services at Pangsan Village office, Petang District and the effectiveness of illegal levies eradication on public  services  at  Pangsan  Village  office,  Petang  District.  This  study  employed  an  empirical  legal  research method. The results of this study indicated that the implementation of public services at Pangsan Village office, Petang  District  has  met  technical  indicators  in  accordance  with  work  procedures.  In  Pangsan  Village,  the standard procedures also have the function of forming an orderly, systematic, and accountable work system and workflow. the effectiveness of illegal levies eradication on public services at the Pangsan Village office, Petang District has been very effective through the efforts made to prevent illegal levies in administrative services.

## Keywords: Public Services, Eradication, Illegal Levies

## I. PENDAHULUAN
Pada  masa  reformasi  saat  ini,  publik  sangat  terbuka  dalam  menyampaikan  kritik  kepada pemerintahan,  khususnya  tentang  pelayanan  publik.  Berdasarkan  hal  tersebut  pemerintah  sudah seharusnya mengatur dan menentukan langkah-langkah serta program guna peningkatan kualitas dari pelayanan  publik  kepada  masyarakat.  Banyaknya  kritikan  dan  saran  dari  masyarakat  dalam  bentuk- bentuk  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  pemerintah  didasarkan  atas  masih  saja  ditemukan beberapa  pos  pelayanan  yang  jauh  dari  memadai  baik  secara  fasilitas  maupun  sumber  daya manusianya,  sehingga  tidak  dapat  memberikan  pelayanan  yang  prima  dan  maksimal  kepada masyarakat.  Pelayanan  yang  berkualitas  seringkali  mengalami  kesulitan  untuk  dapat  dicapai  karena aparat  seringkali  belum  mengetahui  dan  memahami  bagaimana  cara  memberikan  pelayanaan  yang baik.  Hal  ini  disebabkan  oleh  masih  rendahnya  kemampuan  professional  aparat  daerah  ( Abidin, 2012 ).
Salah  satu  syarat  dalam  mewujudkan  cita-cita  bangsa  dan  bernegara  adalah  dengan memberikan ruang seluas-luasnya bagi aspirasi masyarakat, sehingga  hal tersebut dapat memberikan timbal balik  kepada pemerintah untuk  meningkatkan pelayanan publiknya  ( Dwiyanto, 2005 ). Tujuan pelayanan publik adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, bertanggungjawab, bersih, dan  bebas  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme.  Jadi,  diperlukan  peningkatan  dan  penerapan  sistem pertanggungjawaban yang jelas dan tepat.
Pejabat  Desa  atau  Kepala  Desa  memiliki  peran  yang  penting  dalam  meningkatkan  program pelaksanaan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Salah satu cara meningkatkan pelayanan publik adalah  dengan  sistem  pengawasan  yang  diterapkan  oleh  Kepala  Desa  kepada  program  pelayanan publik. Pada dasarnya, pemimpin  mengawasi tiga hal, yaitu: uang, bahan, dan tenaga kerja  ( Ibrahim, 2008 ).  Langkah-langkah  yang  diperlukan  dalam  pengawasan  tersebut  adalah  menentukan  standar, ukuran  hasil  atas  dasar  standar,  dan  pengambilan  tindakan  kebaikan  jika  diperlukan.  Dari  perspektif sosiologi  hukum,  upaya  pemberantasan  pungli  setidaknya  harus  menyentuh  kepada  tiga  dimensi antara lain: tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan regulasi, dan perbaikan kultur ( S, 2019 ). Bentuk  perbuatan  pungutan  liar  (selanjutnya  disebut  dengan  “Pungli”)  merupakan  pungutan yang  dilakukan  oleh  beberapa  oknum-oknum  pegawai  pemerintah  yang  tidak  bertanggungjawab (Ramadhani,  2017 ).  Pungli  adalah  salah  satu  bentuk  penyalahgunaan  kewenangan  dari  pegawai pemerintah  untuk  kepentingannya  sendiri  dan/atau  kelompok  dengan  memanfaatkan  kebutuhan masyarakat terhadap produk-produk pemerintah ( Sina, 2008 ).
Salah  satu  fenomena  yang  terjadi  yakni  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Gianyar  Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Gin. Terdakwa yang menjabat sebagai Kelian Dinas Banjar Margasengkala, Desa Bedulu,  Kecamatan  Blahbatuh,  Kabupaten  Gianyar  meminta  pungutan  sebesar  Rp  400.000,-  untuk membuat KTP korban yang  hilang serta untuk  menyelesaikan pembayaran pengurusan KK dan KTP atas nama korban. Terdakwa juga meminta pungutan Rp 600.000,- untuk mengambil surat pindah dan pengurusan  kartu  keluarga.  Dalam  hal  ini  desa  sebagai  salah  satu  lembaga  pemerintahan  yang memberikan pelayanan birokrasi yang didasarkan AAUPB, haruslah melakukan pengawasan terhadap praktik pungutan liar yang dilakukan di lingkup pelayanan birokrasi desa, guna terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan  menggambarkan  bagaimana  pelaksanaan  pelayanan  publik  pada  kantor  Desa  Pangsan Kecamatan  Petang  dan  bagaimana  efektivitas  pemberatasan  pungutan  liar  pada  pelayanan  publik  di kantor Desa Pangsan Kecamatan Petang.

## II. METODE PENELITIAN
Mengacu  pada  perumusan  masalah,  penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  metode  penelitian empiris,  yaitu  dilakukan  dengan  cara  membandingkan  antara law  in  the  book dengan law  in  the action , antara  teori  dengan  praktik,  sehingga  dapat  ditemukan  kesenjangan  hukum  dan  diketemukan pula solusi mengatasinya ( Sunggono, 2007 ).
Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Pangsan Kecamatan Petang. Desa Pangsan adalah salah satu desa yang  merupakan linmas  Ibu Kota Kecamatan Petang. Dalam Kantor Desa terdapat struktur organisasi  desa  yang  mana  setiap  Bagian  dalam  Struktur  Organisasi  Desa  memiliki  tugas  dan kewajibannya  masing-masing.  Tugas  dan  Kewajiban  dari  perangkat  desa  adalah  sebagai  berikut Perbekel  Desa,  Sekretaris  desa,  KAUR  Pemerintahan,  KAUR  Pembangunan,  KAUR  Kesejahteraan Masyarakat, KAUR Keuangan, dan KAUR Umum.
Dalam  melakukan  penelitian  hukum  empiris,  terdapat  dua  jenis  data  yang  akan  digunakan, yaitu data primer yang berupa data yang terdiri dari pengamatan peneliti terhadap realita yang terjadi di  lapangan,  sehingga  berdasarkan  hal  tersebut  peneliti  dapat  menganalisis  fakta-fakta  hukum  yang terjadi  dan  data  sekunder  yang  berupa  data  yang  dihimpun  oleh  peneliti  yang  berasal  dari  peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal dan bahan hukum cetak lainnya ( Saptomo, 2009 ). Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu:  teknik  studi dokumen  yang dilakukan dengan  mencatat terhadap surmber bahan hukum primer  dan bahan hukum sekunder yang  mana selanjutkan akan ditelusuri hal-hal yang relevan  dengan  isu hukum  yang  ditulis dan  teknik  wawancara  yang  dipergunakan  guna  mengumpulkan  data  berbasis  wawancara  dengan pihak-pihak yang relevan terhadap isu hukum yang diteliti ( Soemitro, 1990 ).
Data  yang  terkumpul  melalui  data  primer  dan  data  sekunder  telah  diklasifikasi  dan diidentifikasi,  dari  data  primer  dan  data  sekunder  diolah  dengan  menggunakan  metode  analisa kualitatif  ( Moleong,  2006 ).  Setelah  analisis  secara  kualitatif  dilakukan,  data  kemudian  disajikan secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Kantor Desa Pangsan Kecamatan Petang
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  I  Wayan  Martana,  SH  selaku  Kepala  Desa  Pangsan mengenai  standar  pelayanan  publik,  beliau  menjelaskan  bahwa  melihat  peraturan  dari  Kepmenpan Nomor  63/KEP/M.PAN/7/2003,  standar  pelayanan  publik  sekurang-kurangnya  meliputi  prosedur pelayanan,  waktu  penyelesaian,  biaya  pelayanan,  produk  pelayanan,  sarana  dan  prasarana,  dan kompetensi  petugas  pelayanan.  Oleh  karena  itu,  target  kepuasan  masyarakat  dapat  tercapainya  dan juga kinerja aparat desa  menjadi lebih baik (Hasil  wawancara pada hari Sabtu, 8 Agustus 2020 pada pukul 11.20 WITA).
Standar  pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  disesuaikan  dengan  standar  pelayanan prosedur  yang  telah  ditentukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Badung  sebagaimana  dalam  Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupatenbadung Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Standar  Pelayanan  Publik  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Badung.  Standar Prosedur  yang  dimiliki  dalam  pemerintahan  desa  digunakan  sebagai  pedoman  atau  acuan  bagi aparatur  desa  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  serta  meningkatkan  kinerja  dan  pelayanan kemasyarakatan.  Selain  itu,  dalam  pelaksanaanya  juga  memperhatikan  indikator-indikator  teknis sesuai  dengan  tata  kerja  prosedur.  Pada  Desa  Pangsan  standar  prosedur  juga  memiliki  fungsi membentuk  sistem  kerja  dan  aliran  kerja  yang  teratur,  sistematis  dan  dapat  dipertanggungjawabkan. Salah satunya adalah contoh bagaimana alur dalam mengurus perihal pengesahan surat-surat.
Adapun  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  di  Kantor  Desa  Pangsan,  berdasarkan  atas  hasil wawancara  dengan  Ibu  Desak  Nyoman  Hartati  selaku  masyarakat,  yaitu  “Kami  selaku  masyarakat selalu  mendukung  segala  program  yang  dilakukan  oleh  pihak  desa,  yang  mana  selama  ini  saya  dan keluarga  beberapa  kali  mengurus  administrasi  di  kantor  desa  dari  pelayanan  yang  diberikan  oleh pemerintah  desa  sudah  sangat  baik,  tidak  ada  pungutan  biaya  sepeser  pun.”  (Hasil  wawancara  pada hari Sabtu, 27 Juni 2020 pada pukul 09.45 WITA).

## 2. Efektivitas  Pemberatasan  Pungutan  Liar  pada  Pelayanan  Publik  di  Kantor  Desa  Pangsan Kecamatan Petang
Pemerasan  dan  pungutan  liar  adalah  tindak  pidana  yang  memiliki  unsur-unsur  yang  sama  dan  saling berhubungan,  antara  lain  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan  melawan  hukum disertai  rangkaian  kekerasan  atau  ancaman  agar  orang  lain  menyerahkan  barang  atau  sesuatu kepadanya.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  I  Wayan  Martana,  SH  selaku  Kepala  Desa Pangsan  mengenai  pungli  yang  mungkin  pernah  terjadi  di  Kantor  Desa  Pangsan,  beliau menyampaikan  “Untuk  di  Desa  Pangsan  selama  saya  menjabat  Kepala  Desa  belum  pernah  yang namanya ditemukan atau adanya laporan mengenai kasus pungutan liar pada bidang pelayanan publik terutama pelayanan berkaitan dengan Kantor Desa.” (Hasil wawancara pada hari Jumat, 26 Jni 2020 pada pukul 15.00 WITA).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  I  Wayan  Martana,  SH  selaku  Kepala  Desa Pangsan  terkait  upaya  penanggulangan  pungutan  liar  di  kantor  desa  menuturkan  bahwa  pihaknya belum  melakukan  upaya  pencegahan  yang  signifikan  dikarenakan  pungutan  liar  belum  pernah ditemukan  pada  masa  kepemimpinannya,  tetapi  guna  mencegah  terjadinya  pungutan  liar  diberbagai sektor  terutama  di  tubuh  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  pegawai  kantor  desa  sebagai  pelayan  publik pihaknya  telah  melakukan  penyuluhan-penyuluhan  tentang  pemberantasan  budaya  pungutan  liar sebagai  bentuk  tindak  pidana  korupsi  (Hasil  wawancara  pada  hari  Jumat,  26  Juni  2020  pada  pukul 15.15 WITA).
Selanjutnya berdasarkan hasil  wawancara dengan Bapak I Gusti Putu Suarnaya, selaku Kelian Dinas  Desa  Pangsan  Tengan,  dia  menyatakan  mengenai  upaya  yang  dilakukan  guna  mencegah terjadinya  pungutan  liar  dalam  pelayanan  administratif  kepada  masyarakat  adalah  dengan  bersinergi dengan  pemerintah  desa  dan  Babinkantibmas  dan  Babinsa  supaya  di  wilayahnya  tidak  terjadi pungutan  liar  yang  mana  bisa  merugikan  masyarakat.  Pungutan  tersebut  merupakan  pungutan  yang
tidak  ada aturan  yang  jelas,  maka  bisa  menguntungkan  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  (Hasil wawancara pada hari Sabtu, 27 Juni 2020 pada pukul 12.30 WITA).
Dalam  penanggulangannya  pungutan  liar  di  kantor  desa  memiliki  banyak  kendala.  Menurut Bapak  I  Wayan  Martana,  SH  selaku  Kepala  Desa  Pangsan,  salah  satu  kendala  dalam  upaya penanggulangan  pungutan  liar  yaitu  sulitnya  menyadarkan  dalam  pelayanan  disiplin  atau  seorang pegawai tentang mekanisme pelayanan kepada masyarakat dan selama ini tetap berupaya penyadaran dan pembinaan kepada bidang pelayanan masyarakat yang adil tanpa pungutan liar (Hasil wawancara pada hari Jumat, 26 Juni 2020 pada pukul 15.30 WITA).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu: pertama, pelaksanaan  pelayanan  publik  pada  kantor  Desa  Pangsan  Kecamatan  Petang  telah  memperhatikan indikator-indikator  teknis  sesuai  dengan  tata  kerja  prosedur.  Pelaksanaan  pelayanan  publik  pada kantor  Desa  Pangsan  Kecamatan  Petang  disesuaikan  dengan  standar  pelayanan  prosedur  yang  telah ditentukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Badung  dan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  sehingga  bentuk  pelayanan  publik  seperti  pengurusan  KTP,  kartu  keluarga maupun  surat  keterangan  lainnya  dilaksanakan  sesuai  standar  prosedur  yang  berlaku.  Standar prosedur  yang  dimiliki  dalam  pemerintahan  desa  digunakan  sebagai  pedoman  atau  acuan  bagi aparatur  desa  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  serta  meningkatkan  kinerja  dan  pelayanan kemasyarakatan. Kedua, efektivitas pemberatasan pungutan liar pada pelayanan publik di kantor Desa Pangsan  Kecamatan  Petang  telah  sangat  efektif  melalui  upaya  yang  dilakukan  sehingga  mencegah terjadinya  pungutan  liar  dalam  pelayanan  administratif.  Upaya  tersebut  dilakukan  oleh  pemerintah desa dengan bersinergi Babinkantibmas dan Babinsa supaya di wilayahnya tidak terjadi pungutan liar yang mana bisa merugikan masyarakat.

## 2. Saran
Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil  dan pembahasan penelitian ini, yaitu: pertama, pihak  aparatur  Desa  Pangsan  agar  tetap  meningkatkan  upaya-upaya  pencegahan  terhadap  bentuk pungutan liar (pungli) pada pelayanan publik, khususnya mengenai pelayanan di Kantor Desa. Hal ini juga dapat diupayakan dengan pelatihan kepada para pegawai desa agar terbangun sikap integritas dan transparan  dalam  meingkatkan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat.  Kedua,  masyarakat  Desa Pangsan agar tetap mengawasi  dan  mengkritisi apabila diketemukannya bentuk-bentuk pungutan  liar (pungli)  pada  pelayanan  publik  di  Kantor  Desa.  Adanya  pengawasan  mandiri  dari  masyarakat  dapat menekan tindakan oknum-oknum yang memanfaatkan jabatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, S. Z. (2012). Kebijakan Publik . Jakarta: Salemba Humanika. Dwiyanto, A. (2005). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Ibrahim,  A.  (2008). Teori  dan  Konsep  Pelayanan  Publik  serta  Implementasinya .  Bandung:  Mandar Maju.
Moleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosdakarya.
Ramadhani, W. (2017). Penegakan Hukum  dalam Menanggulangi Pungutan Liar terhadap Pelayanan Publik. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 12 (2), 263–276.
S,  E.  B.  (2019).  Pemberantasan  Pungutan  Liar  pada  Pelayanan  Publik  dari  Perspektif  Sosiologi Hukum. Wajah Hukum , 3 (1), 10.
Saptomo,  A.  (2009). Pokok-Pokok  Metodologi  Penelitian  Hukum  Empiris  Murni .  Jakarta:  Jakarta Trisakti.
Sina, L. (2008). Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasaan Korupsi di Indonesia. Jurnal Hukum Pro Justitia , 26 (21). Soemitro,  R.  H.  (1990). Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurumetri (4th  ed.).  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Sunggono, B. (2007). Metodelogi Penelitian Hukum (7th ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.