## Journal of Scientech Research and Development Volume 6, Issue 1, June 2024
P-ISSN 2715-6974 E-ISSN 2715-5846 Open Access at: https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR

## PENGARUH  TEKNOLOGI  INFORMASI  TERHADAP  HUKUM  PRIVASI DAN  PENGAWASAN  DI  INDONESIA:  KESEIMBANGAN  ANTARA KEAMANAN DAN HAK ASASI MANUSIA
THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY ON PRIVACY LAWS AND  CONTROL  IN  INDONESIA:  BALANCE  BETWEEN  SECURITY  AND HUMAN RIGHTS
Ridho Pakina 1 , Mohammad Solekhan 2 1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Email “ ridhohasa@gmail.com 1 , 2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Email : mohammadsolekhan@yahoo.co.id 2

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci Teknologi Informasi, Privasi dan Pengawasan, Hak Asasi Manusia. Teknologi  informasi  telah  membawa  transformasi  mendalam  dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks hukum privasi dan pengawasan  di  Indonesia.  Dalam  menghadapi  kompleksitas  dan dinamika  perkembangan  teknologi  informasi,  pemahaman  yang mendalam tentang tantangan dan implikasi yang terkait menjadi suatu kebutuhan  mendesak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyelidiki pengaruh  teknologi  informasi  terhadap  hukum  privasi  dan pengawasan di Indonesia serta mengidentifikasi rekomendasi kebijakan yang  tepat  untuk  menghadapi  tantangan  yang  muncul.  Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dan mengolahnya secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia di era digital merupakan tantangan kompleks yang  membutuhkan  pendekatan  yang  holistik.  Penguatan  kerangka hukum, peningkatan kapasitas penegakan hukum, dan edukasi publik menjadi  kunci  dalam  menjaga  keseimbangan  tersebut.  Kolaborasi internasional  juga  diperlukan  untuk  menghadapi  isu  privasi  dan pengawasan secara global.
Copyright © 2024 JSR. All rights reserved .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Information Technology, Privacy and Surveillance, Human Rights. Information  technology  has  brought  a  profound  transformation  in various  aspects  of  life,  including  in  the  context  of  privacy  and surveillance law in Indonesia. In facing the complexity and dynamics of information technology development, a deep understanding of the challenges  and  related  implications  becomes  an  urgent  need.  This research aims to investigate the influence of information technology on privacy  law  and  surveillance  in  Indonesia  and  identify  appropriate policy  recommendations  to  face  emerging  challenges.  A  qualitative approach was used in this research,  by collecting data from various relevant sources and processing it systematically. The research results show that the digital era's balance between security and human rights is a complex challenge that requires a holistic approach. Strengthening the legal framework, increasing law enforcement capacity, and public education  are  key  to  maintaining  this  balance.  International collaboration is also needed to address privacy and surveillance issues globally.
Copyright © 2024 JSR. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal hukum privasi dan pengawasan. Di era  digital  ini,  teknologi  informasi  berkembang  dengan  pesat,  memengaruhi  cara individu  berkomunikasi,  bekerja,  dan  berinteraksi  satu  sama  lain.  Di  Indonesia, dampak  dari  perkembangan  ini  dirasakan  secara  luas,  baik  dalam  sektor  publik maupun  swasta.  Penggunaan  teknologi  informasi  telah  mempermudah  akses  dan distribusi  informasi,  namun  juga  menimbulkan  tantangan  baru  terkait  privasi  dan pengawasan (Nuruddin & Iqbal, 2024).
Pada satu sisi, teknologi informasi memberikan manfaat besar dalam meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas  berbagai  layanan.  Pemerintah  Indonesia,  misalnya,  telah mengadopsi  teknologi  informasi  untuk  memperbaiki  pelayanan  publik  melalui inisiatif e-government. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, berbagai layanan publik dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat oleh masyarakat (Muliawaty & Hendryawan, 2020). Hal ini tentu saja meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, di sisi lain, adopsi teknologi informasi juga membawa risiko terhadap  privasi  individu.  Data  pribadi  yang  dikumpulkan  oleh  pemerintah  dan perusahaan menjadi rentan terhadap penyalahgunaan dan kebocoran data (Iswandari, 2021).
Dalam konteks keamanan nasional, teknologi informasi juga menjadi alat penting bagi pemerintah  dalam  upaya  pengawasan  dan  pencegahan  ancaman  terhadap  negara. Peningkatan kemampuan teknologi pengawasan memungkinkan pemerintah untuk memonitor aktivitas warga negara dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban (Bainus  &  Rachman,  2023).  Namun,  peningkatan  pengawasan  ini  sering  kali
menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran hak privasi dan kebebasan sipil. Di Indonesia, isu ini menjadi semakin relevan mengingat adanya beberapa kasus yang menunjukkan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Ningsih et al., 2024).
Keseimbangan  antara  kebutuhan  untuk  menjaga  keamanan  dan  perlindungan  hak asasi manusia menjadi tantangan utama dalam era digital ini. Di satu sisi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman, baik yang  bersifat  fisik  maupun  digital.  Di  sisi  lain,  perlindungan  hak  asasi  manusia, termasuk  hak  atas  privasi,  merupakan  prinsip  fundamental  yang  harus  dijunjung tinggi. Ketidakseimbangan dalam hal ini dapat menimbulkan implikasi negatif yang luas,  termasuk  pengurangan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  dan instansi terkait (Hutagulung, 2023).
Perkembangan  teknologi  informasi  juga  membawa  dampak  pada  regulasi  dan kebijakan  terkait  privasi  dan  pengawasan  di  Indonesia.  Pemerintah  telah mengeluarkan  berbagai  peraturan  untuk  mengatur  penggunaan  dan  perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  (Priowirjanto,  2020).  Meskipun demikian,  tantangan  dalam  implementasi  dan  penegakan  hukum  masih  menjadi masalah  yang  perlu  diselesaikan.  Banyak  pihak  menilai  bahwa  regulasi  yang  ada belum  sepenuhnya  mampu  mengimbangi  kecepatan  perkembangan  teknologi  dan kebutuhan perlindungan privasi yang semakin kompleks (Ekayani & Djanggih, 2023).
Kasus-kasus  pelanggaran  privasi  yang  terjadi  di  Indonesia  menunjukkan  perlunya pendekatan  yang  lebih  holistik  dan  komprehensif  dalam  mengatur  penggunaan teknologi  informasi.  Insiden  seperti  kebocoran  data  pengguna  platform  digital, penyadapan ilegal, dan penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak ketiga menjadi bukti nyata bahwa regulasi yang ada saat ini masih memiliki banyak kekurangan. Hal ini  menekankan  pentingnya  penguatan  kerangka  hukum  yang  dapat  melindungi privasi individu tanpa mengorbankan upaya pengawasan dan keamanan (Silalahi et al., 2024).
Lebih jauh lagi, isu privasi dan pengawasan juga berkaitan erat dengan aspek budaya dan sosial masyarakat Indonesia. Budaya digital yang berkembang pesat di kalangan generasi muda, misalnya, menimbulkan dinamika baru dalam cara pandang terhadap privasi  dan  keamanan  data  pribadi.  Masyarakat  yang  semakin  terbuka  dengan teknologi  cenderung  lebih  mudah  membagikan  informasi  pribadi  tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi. Hal ini memerlukan edukasi yang lebih baik mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan kesadaran akan hak- hak privasi (Zis et al., 2021).
Dalam  konteks  global,  Indonesia  juga  harus  memperhatikan  dinamika dan  standar internasional terkait privasi dan pengawasan. Globalisasi informasi menuntut adanya keselarasan antara regulasi nasional dengan norma-norma internasional. Kerjasama internasional  dalam  menangani  isu-isu  terkait  keamanan  siber,  privasi  data,  dan pengawasan  menjadi  semakin  penting  untuk  menghadapi  tantangan  yang  bersifat lintas negara (Faizah et al., 2023).
Pengaruh teknologi informasi terhadap hukum privasi dan pengawasan di Indonesia menciptakan  kebutuhan  akan  keseimbangan  yang  tepat  antara  keamanan  dan  hak asasi  manusia.  Tantangan  ini  membutuhkan  pendekatan  multidisipliner  yang melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk  pemerintah,  sektor  swasta, akademisi,  dan  masyarakat  sipil.  Dengan  demikian,  diharapkan  dapat  tercipta kerangka regulasi dan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga menghormati dan melindungi hak-hak individu.

## KAJIAN LITERATUR

## Teknologi Informasi
Perjalanan  kemajuan  peradaban  manusia  disertai  dengan  kemajuan  metode komunikasi  yang  kemudian  dikenal  sebagai  Teknologi  Informasi.  Pada  masa prasejarah,  manusia  mulai  mengembangkan  Teknologi  Informasi  sebagai  sistem untuk  mencatat  pengetahuan  mereka,  seperti  yang  tercermin  dalam  gambaran- gambaran di dinding gua yang menggambarkan kegiatan berburu dan hewan buruan. Seiring  berjalannya  waktu,  Teknologi  Informasi  terus  berkembang,  mengadopsi bentuk yang lebih modern dan efisien dalam penyampaian informasi (Munti  et al., 2020).
Menurut  Bambang  Warsita,  Teknologi  Informasi  mencakup  infrastruktur  (seperti hardware, software, dan useware), serta sistem dan  metode yang digunakan untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisir, dan menggunakan data dengan makna. Pandangan serupa diungkapkan oleh Lantip dan Rianto,  yang  mengartikan  Teknologi  Informasi  sebagai  cabang  ilmu  pengetahuan dalam  domain  informasi  yang  berbasis  komputer,  yang  mengalami  pertumbuhan yang  cepat  (Azhari  et  al.,  2023).  Hamzah  B.  Uno  dan  Nina  Lamatenggo  juga menjelaskan  bahwa  Teknologi  Informasi  adalah  teknologi  yang  digunakan  untuk melakukan  proses  pengolahan  data,  termasuk  dalam  hal  memproses,  memperoleh, menyusun,  menyimpan,  dan  memanipulasi  data  dalam  berbagai  cara  untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, seperti informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu (Mesiono et al., 2023).
Menurut  McKeown,  Teknologi  Informasi  mencakup  semua  jenis  teknologi  yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuknya. Teori lainnya, seperti yang diungkapkan oleh Williams, menyatakan bahwa Teknologi Informasi adalah istilah umum yang mencakup setiap teknologi yang membantu dalam proses menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan/atau menyampaikan informasi. Teori pendukung lainnya, menurut Behan dan Holme, menyatakan bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi  segala  hal  yang  mendukung  dalam  merekam,  menyimpan,  memproses, mengakses kembali, mengirim, dan menerima informasi (Gumanti et al., 2023).
Teknologi  informasi  merupakan  suatu  metode  untuk  menghimpun,  menyiapkan, menyimpan,  memproses,  mengumumkan,  menganalisis,  dan  menyebarluaskan informasi.  Teknologi  informasi  telah  menjadi  aspek  fundamental  dalam  kehidupan manusia.  Jika  pada  masa  lampau  komputer  dianggap  sebagai  barang  mewah,  kini keahlian  dalam  memanfaatkan  teknologi  diharapkan  dimiliki  oleh  siapa  pun. Perkembangan  teknologi  yang  pesat  ditandai  dengan  meluapnya  arus  informasi (Tuyadiah  et  al.,  2020).  Salah  satu  contoh  implementasi  teknologi  informasi  yang
mendunia adalah internet. Jaringan ini secara efektif menghapuskan jarak dan batasan dalam akses informasi. Di satu sisi, ada pandangan bahwa internet memfasilitasi akses terhadap  seluruh  informasi  yang  dibutuhkan.  Namun,  di  sisi  lain,  hampir  semua individu  dan  organisasi  berlomba-lomba  mempublikasikan  informasi  mereka  di internet. Oleh karena itu, bisa dipastikan bahwa terdapat banyak informasi yang tidak valid di internet (Warizal et al., 2023).
Dari  penjelasan  para  ahli  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Teknologi  Informasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari komponen hardware, software, useware yang digunakan  untuk  memperoleh,  mengirimkan,  mengolah,  menafsirkan, menyimpan, mengorganisir,  dan  menggunakan  data  dengan  makna,  dengan  tujuan  untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.

## Hukum Perlindungan Data Pribadi
Literatur tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia menunjukkan bahwa negara ini  telah  mengadopsi  Undang-Undang  Nomor 27  Tahun  2022  tentang Pelindungan Data  Pribadi  (UU  PDP).  UU  PDP  mendefinisikan  data  pribadi  sebagai  informasi mengenai  seseorang  yang  dapat  diidentifikasi  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  melalui  sistem  elektronik  maupun  nonelektronik  (Sulistianingsih  et  al., 2023). UU PDP mengkategorikan data pribadi ke dalam dua jenis: data pribadi yang bersifat spesifik, seperti data kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi; serta data pribadi yang bersifat umum, seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan status perkawinan (Fadli et al., 2024).
Perlindungan  data  pribadi  dijabarkan  dalam  Pasal  28G  ayat  (1)  UUD  1945,  yang menegaskan  hak  setiap  individu  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga, kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda,  serta  hak  atas  rasa  aman  dari  ancaman  . Menurut  UU  PDP,  perlindungan  data  pribadi  mencakup  seluruh  upaya  untuk melindungi data pribadi dalam proses pemrosesan guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi (Ardiansyah et al., 2021).
UU  PDP  juga  memperkenalkan  konsep  pengendali  data  pribadi  dan  prosesor  data pribadi. Pengendali data pribadi adalah entitas yang menentukan tujuan dan kendali pemrosesan  data  pribadi,  sedangkan  prosesor  data  pribadi  adalah  entitas  yang memproses data atas nama pengendali. Badan publik, termasuk lembaga eksekutif, legislatif,  yudikatif,  serta  organisasi  nonpemerintah  yang  didanai  oleh  APBN  atau APBD, dapat berperan sebagai pengendali maupun prosesor data pribadi (Sinaga & Putri, 2020).
Kewajiban pengendali data pribadi diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 50 UU PDP, yang  meliputi  kewajiban  menjaga  kerahasiaan  data  pribadi,  menunjukkan  bukti persetujuan dari  subjek data, dan mencegah akses tidak sah terhadap data pribadi. Sementara itu, kewajiban prosesor data pribadi diatur dalam Pasal 51 hingga Pasal 52 UU  PDP,  yang  antara  lain  mencakup  pemrosesan  data  berdasarkan  perintah pengendali data dan mendapatkan persetujuan tertulis sebelum melibatkan prosesor lain (Bukit & Ayunda, 2022).
UU PDP juga mengharuskan pengendali dan prosesor data pribadi untuk menunjuk pejabat atau petugas yang bertanggung jawab atas pelindungan data pribadi dalam
kondisi  tertentu,  seperti  pemrosesan  data  dalam  skala  besar  atau  pemrosesan  data yang  bersifat  spesifik.  Pejabat  ini  harus  memiliki  profesionalitas  dan  pengetahuan tentang  hukum  serta  praktik  perlindungan  data  pribadi,  dan  bertugas  untuk memastikan  kepatuhan  terhadap  UU  PDP,  memberikan  saran  tentang  penilaian dampak  perlindungan  data,  serta  bertindak  sebagai  narahubung  dalam  isu pemrosesan data pribadi (Widiateja & Mishra, 2023).
UU PDP merupakan langkah signifikan dalam melindungi data pribadi di Indonesia, dengan menetapkan tanggung jawab yang jelas bagi pengendali dan prosesor data, serta memastikan perlindungan hak-hak individu atas data pribadi mereka (Yudistira & Ramadani, 2023).

## METODE
Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam isu-isu terkait peran teknologi informasi dalam privasi dan pengawasan di Indonesia. Melalui pendekatan ini, data-data penelitian akan diperoleh dari berbagai sumber yang relevan seperti hasil-hasil penelitian sebelumnya dan studi- studi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Pengumpulan data  akan  difokuskan  pada  literatur  yang  membahas  teknologi  informasi,  regulasi privasi,  dan  praktik  pengawasan,  baik  di  tingkat  nasional  maupun  internasional, untuk  memberikan  gambaran  yang  komprehensif  tentang  konteks  dan  tantangan yang dihadapi. Setelah data penelitian berhasil terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah  data-data  tersebut  secara  sistematis.  Analisis  data  akan  dilakukan  untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan hubungan-hubungan penting yang dapat memberikan wawasan tentang keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia di  era  digital.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang  efektif  untuk  menghadapi  tantangan  teknologi  informasi  terhadap  hukum privasi dan pengawasan di Indonesia (Sarosa, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dampak Teknologi Informasi terhadap Privasi di Indonesia
Kemajuan  teknologi  informasi  di  Indonesia  telah  membawa  dampak  signifikan terhadap privasi individu, terutama dalam konteks pengumpulan data pribadi oleh pemerintah  dan  perusahaan.  Pemerintah  Indonesia  telah  mengadopsi  berbagai teknologi  untuk  mengumpulkan  data  pribadi  warga  negara  demi  efisiensi administrasi  dan  peningkatan  pelayanan  publik.  Metode  pengumpulan  data  oleh instansi  pemerintah  mencakup  penggunaan  e-KTP,  sistem  registrasi  online,  serta aplikasi layanan publik yang memerlukan data pribadi. Skala pengumpulan data ini sangat luas, mencakup hampir seluruh populasi dengan berbagai jenis data, termasuk identitas, lokasi, dan aktivitas sehari-hari. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan efisiensi  dan  layanan,  praktik  ini  menimbulkan  kekhawatiran  serius  tentang keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang dikumpulkan.
Selain pemerintah, perusahaan swasta, terutama yang bergerak di sektor teknologi, juga  menjadi  aktor  utama  dalam  pengumpulan  data  pribadi. Perusahaan  teknologi seperti platform media sosial, e-commerce, dan penyedia layanan internet secara rutin
mengumpulkan  data  pengguna  untuk  berbagai  tujuan,  mulai  dari  personalisasi layanan  hingga  pemasaran  berbasis  data.  Data  yang  dikumpulkan  mencakup informasi pribadi, perilaku pengguna, preferensi, dan bahkan data lokasi. Praktik ini sering  kali  dilakukan  tanpa  persetujuan  eksplisit  dari  pengguna  atau  dengan persetujuan  yang  diberikan  tanpa  pemahaman  penuh  tentang  implikasinya. Akibatnya, individu menghadapi risiko besar terkait penyalahgunaan data, mulai dari pencurian identitas hingga profilisasi yang dapat mengarah pada diskriminasi atau pelanggaran privasi lebih lanjut.
Kebijakan  dan  peraturan  terkait  perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia  telah diupayakan melalui berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ITE, meskipun merupakan langkah awal yang penting, sering kali dianggap tidak  cukup  spesifik  dalam  menangani  isu  perlindungan  data  pribadi  secara komprehensif. UU PDP yang lebih baru dirancang untuk mengisi kekosongan tersebut dengan  mengatur  secara  lebih  rinci  tentang  hak-hak  subjek  data,  kewajiban pengendali data, serta sanksi atas pelanggaran. Namun, efektivitas regulasi ini masih menjadi  tantangan  besar.  Implementasi  yang  kurang  optimal,  ditambah  dengan penegakan  hukum  yang  belum  konsisten,  sering  kali  menghambat  tujuan perlindungan data. Banyak perusahaan dan instansi pemerintah belum sepenuhnya mematuhi  standar  keamanan  data  yang  ditetapkan,  sehingga  kebocoran  data  dan insiden pelanggaran privasi masih sering terjadi.
Selain  tantangan  regulasi,  tingkat  kesadaran  publik  tentang  pentingnya  menjaga privasi  juga  menjadi  faktor  krusial  dalam  melindungi  data  pribadi.  Di  Indonesia, kesadaran  masyarakat  tentang  privasi  masih  relatif  rendah.  Banyak  individu  yang dengan mudah membagikan informasi pribadi tanpa menyadari potensi risiko yang terlibat. Kesadaran akan hak-hak privasi dan cara melindunginya perlu ditingkatkan secara signifikan. Media dan  edukasi publik memiliki peran penting dalam hal  ini. Kampanye  kesadaran  yang  efektif  melalui  media  massa,  seminar,  dan  program edukasi  formal  dapat  membantu  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang pentingnya  menjaga  privasi.  Peran  media  dalam  mengungkap  kasus-kasus pelanggaran  privasi  juga  sangat  penting  untuk  membangun  kesadaran  dan mendorong perubahan perilaku.
Seiring dengan meningkatnya kesadaran, perubahan sikap dan perilaku masyarakat terkait  penggunaan  teknologi  informasi  juga  diharapkan  dapat  terjadi.  Masyarakat yang lebih sadar privasi cenderung lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi  dan  lebih  selektif  dalam  menggunakan  layanan  digital.  Mereka  juga  lebih mungkin  untuk  menuntut  perlindungan  data  yang  lebih  baik  dari  pemerintah  dan perusahaan.  Transformasi  ini  memerlukan  waktu  dan  usaha  yang  konsisten  dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan meningkatnya kesadaran dan perubahan perilaku, diharapkan dapat tercipta ekosistem teknologi informasi yang lebih aman dan menghormati privasi di Indonesia.
Secara  keseluruhan,  dampak  teknologi  informasi  terhadap  privasi  di  Indonesia mencakup  berbagai  aspek  mulai  dari  praktik  pengumpulan  data,  regulasi  dan kebijakan,  hingga  kesadaran  publik.  Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Pemerintah harus terus memperbarui dan memperkuat regulasi, memastikan implementasi dan penegakan hukum yang efektif. Perusahaan perlu meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan
data. Sementara itu, edukasi publik harus ditingkatkan untuk membangun kesadaran dan mendorong perilaku yang proaktif dalam melindungi privasi. Dengan demikian, diharapkan  dapat  tercapai  keseimbangan  antara  manfaat  teknologi  informasi  dan perlindungan hak privasi individu di Indonesia.

## Peran Teknologi Informasi dalam Pengawasan di Indonesia
Peran  teknologi  informasi  dalam  pengawasan  di  Indonesia  telah  menjadi  semakin penting  seiring  dengan perkembangan  teknologi  yang  pesat.  Pemerintah  Indonesia memanfaatkan berbagai alat dan teknik pengawasan yang canggih untuk mengawasi aktivitas masyarakat dengan tujuan utama menjaga keamanan nasional. Alat-alat ini termasuk  kamera  pengintai  (CCTV)  yang  tersebar  di  berbagai  tempat  umum, perangkat lunak pemantauan internet, serta teknologi pengenalan wajah dan analisis data  besar  (big  data).  Penggunaan  teknologi  ini  memungkinkan  pemerintah  untuk memantau  pergerakan  orang,  menganalisis  pola  perilaku,  dan  mendeteksi  potensi ancaman dengan lebih cepat dan efisien. Dengan kemajuan ini, pemerintah berharap dapat mencegah terjadinya kejahatan dan tindakan terorisme serta menjaga ketertiban umum.
Selain  manfaatnya,  penggunaan  teknologi  pengawasan  juga  membawa  potensi penyalahgunaan  yang  signifikan  oleh  pihak  berwenang.  Teknologi  yang  dirancang untuk  keamanan  bisa  disalahgunakan  untuk  memata-matai  individu  tanpa  alasan yang  jelas  atau  legal,  menargetkan  kelompok  tertentu  secara  tidak  adil,  dan mengumpulkan  data  pribadi  tanpa  persetujuan.  Hal  ini  menciptakan  risiko  besar terhadap  privasi  dan  kebebasan  individu.  Penyalahgunaan  teknologi  pengawasan dapat  mengakibatkan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  menimbulkan ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah.  Kekhawatiran  ini  semakin meningkat  dengan  adanya  laporan  tentang  penggunaan  alat  pengawasan  untuk mengawasi  aktivitas  politik  dan  sosial  yang  sah,  yang  dapat  mengarah  pada pengekangan kebebasan berekspresi dan berkumpul.
Implikasi  dari  praktik  pengawasan  ini  terhadap  kebebasan  sipil  sangat  luas. Pengawasan  yang  berlebihan  dapat  menciptakan  suasana  ketakutan  di  kalangan masyarakat, di mana individu merasa selalu diawasi dan dikendalikan. Hal ini dapat menghambat  kebebasan  berekspresi,  membatasi  kreativitas,  dan  mengurangi partisipasi  masyarakat  dalam  diskusi  publik.  Selain  itu,  praktik  pengawasan  yang invasif  dapat  melanggar  hak-hak  dasar  seperti  privasi,  kebebasan  bergerak,  dan kebebasan  berpendapat.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  batasan  yang  jelas  dan  ketat dalam  penggunaan  teknologi  pengawasan  untuk  mencegah  pelanggaran  hak  asasi manusia. Regulasi yang ada harus memastikan bahwa teknologi pengawasan hanya digunakan ketika benar-benar diperlukan dan dengan cara yang proporsional serta diawasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan.
Reaksi  dan  respon  masyarakat  terhadap  praktik  pengawasan  bervariasi.  Sebagian masyarakat mungkin menerima pengawasan sebagai harga yang harus dibayar untuk keamanan, terutama di tengah meningkatnya ancaman terorisme dan kejahatan siber. Namun, ada juga kelompok yang sangat kritis terhadap pengawasan yang dianggap berlebihan dan tidak transparan. Mereka mengadvokasi perlindungan hak-hak privasi dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari pihak pemerintah. Ketidakjelasan tentang  bagaimana  data  dikumpulkan,  disimpan,  dan  digunakan  menimbulkan
kecurigaan dan ketidakpercayaan. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih terbuka dalam menjelaskan kebijakan pengawasan mereka dan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan tersebut.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawasan adalah kunci untuk memastikan  bahwa  teknologi  ini  digunakan  dengan  cara  yang  sah  dan  etis. Pemerintah  perlu  meningkatkan  transparansi  dengan  memberikan  informasi  yang jelas  tentang  tujuan,  metode,  dan  lingkup  pengawasan  kepada  publik.  Mekanisme akuntabilitas  internal  harus  diperkuat  untuk  memastikan  bahwa  setiap  tindakan pengawasan dilakukan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku. Selain itu, keterlibatan  lembaga  independen  dalam  mengawasi  aktivitas  pengawasan pemerintah sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Lembaga- lembaga  ini  dapat  melakukan  audit,  menyelidiki  dugaan  pelanggaran,  dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik pengawasan.
Dalam konteks ini, peran lembaga-lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi  Manusia  (Komnas  HAM)  dan  Lembaga  Perlindungan  Data  Pribadi  (LPDP) menjadi  sangat  penting.  Mereka  dapat  berfungsi  sebagai  penyeimbang  terhadap kekuasaan negara dan memastikan bahwa hak-hak individu tidak dikorbankan atas nama keamanan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil diperlukan  untuk  menciptakan  kerangka  kerja  yang  memastikan  penggunaan teknologi  pengawasan  secara  bertanggung  jawab.  Edukasi  publik  tentang  hak-hak privasi  dan  pentingnya  transparansi  dalam  pengawasan  juga  harus  ditingkatkan untuk  membangun  kepercayaan  dan  mendukung  upaya  bersama  dalam  menjaga keamanan dan hak asasi manusia.
Secara  keseluruhan,  peran  teknologi  informasi  dalam  pengawasan  di  Indonesia membawa serta manfaat dan tantangan yang signifikan. Sementara teknologi ini dapat meningkatkan  keamanan  nasional  dan  efisiensi  operasional  pemerintah,  risiko penyalahgunaan  dan  dampaknya  terhadap  kebebasan  sipil  tidak  boleh  diabaikan. Dengan  kebijakan  yang  tepat,  regulasi  yang  kuat,  dan  partisipasi  aktif  dari masyarakat, diharapkan teknologi pengawasan dapat digunakan secara bertanggung jawab  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  aman  dan  menghormati  hak  asasi manusia.

## Keseimbangan antara Keamanan dan Hak Asasi Manusia
Keseimbangan  antara  keamanan  dan  hak  asasi  manusia  adalah  isu  krusial  yang semakin mendesak di era digital. Di satu sisi, kebutuhan keamanan di era teknologi informasi telah berkembang pesat, seiring dengan munculnya berbagai ancaman yang kompleks.  Negara  dan  individu  menghadapi  berbagai  jenis  ancaman,  mulai  dari serangan siber, terorisme, hingga kejahatan terorganisir yang menggunakan teknologi canggih.  Ancaman-ancaman  ini  tidak  hanya  menargetkan  infrastruktur  kritis  dan institusi  pemerintah,  tetapi  juga  menyasar  individu  melalui  pencurian  identitas, penipuan online, dan pelanggaran data. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan yang komprehensif  diperlukan  untuk  mengatasi  ancaman-ancaman  tersebut.  Pemerintah dan  lembaga  keamanan  berupaya  mengembangkan  berbagai  inisiatif,  seperti peningkatan  kapasitas  siber,  kerjasama  internasional  dalam  keamanan  siber,  dan penerapan  regulasi  yang  ketat  untuk  memastikan  perlindungan  terhadap  ancaman digital.
Peran  teknologi  dalam  mendukung  upaya  penegakan  hukum  dan  keamanan  tidak bisa diabaikan. Teknologi memungkinkan pemantauan yang lebih efisien dan respons yang  lebih  cepat  terhadap  ancaman.  Penggunaan  alat  pengawasan  seperti  kamera CCTV,  perangkat  lunak  analisis  data,  dan  teknologi  pengenalan  wajah  dapat membantu pihak berwenang dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan. Selain itu, teknologi  informasi  juga  memfasilitasi  pertukaran  data  dan  kerjasama  lintas  batas yang penting untuk menghadapi ancaman global. Namun, penggunaan teknologi ini harus  dilakukan  dengan  hati-hati  untuk  menghindari  pelanggaran  privasi  dan penyalahgunaan kekuasaan.  Perlindungan  hak  asasi  manusia  dalam  konteks pengawasan adalah aspek yang tidak kalah pentingnya. Hak privasi merupakan salah satu hak fundamental yang perlu dilindungi dalam proses pengawasan. Penggunaan teknologi  pengawasan  harus  disertai  dengan  kerangka  hukum  yang  kuat  untuk memastikan  bahwa  hak-hak  privasi  individu  dihormati.  Prinsip-prinsip  hak  asasi manusia,  seperti  proporsionalitas,  transparansi,  dan  akuntabilitas,  harus  dijunjung tinggi  dalam  setiap  kebijakan  pengawasan.  Proporsionalitas  memastikan  bahwa tindakan  pengawasan  yang  diambil  sebanding  dengan  ancaman  yang  dihadapi, sementara  transparansi  dan  akuntabilitas  menjamin  bahwa  proses  pengawasan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan keamanan nasional melibatkan berbagai langkah. Regulasi yang jelas dan tegas diperlukan untuk mengatur penggunaan teknologi pengawasan dan memastikan perlindungan hak-hak individu.  Mekanisme  pengawasan  yang  independen  harus  ada  untuk  mengawasi implementasi kebijakan pengawasan dan menangani keluhan atau pelanggaran yang terjadi.  Edukasi  publik  tentang  hak-hak  privasi  dan  pentingnya  pengawasan  yang bertanggung jawab juga merupakan langkah penting untuk membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam isu ini.
Mencapai keseimbangan ini tidaklah mudah dan penuh dengan tantangan. Konflik kepentingan  antara  kebutuhan  keamanan  dan  perlindungan  privasi  sering  kali muncul. Di satu sisi, keamanan membutuhkan akses yang luas dan sering kali intrusif terhadap data pribadi untuk mendeteksi dan mencegah ancaman. Di sisi lain, privasi adalah hak dasar yang harus dilindungi dari pengawasan yang berlebihan. Dilema etis muncul  ketika  kebijakan  pengawasan  mulai  merambah  ke  ranah  privasi  individu tanpa justifikasi yang kuat. Keputusan sulit harus diambil untuk menentukan batasan yang  tepat  antara  pengawasan  yang  diperlukan untuk  keamanan  dan  privasi  yang harus dihormati.
Solusi  untuk  menciptakan  keseimbangan  yang  adil  dan  proporsional  mencakup beberapa pendekatan. Pertama, perlu ada regulasi yang ketat dan jelas yang mengatur penggunaan  teknologi  pengawasan.  Regulasi  ini  harus  mencakup  prinsip-prinsip proporsionalitas dan kebutuhan yang jelas untuk setiap tindakan pengawasan. Kedua, transparansi  dalam  kebijakan  dan  praktik  pengawasan  harus  ditingkatkan. Pemerintah harus bersikap terbuka tentang bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan  dilindungi.  Ketiga,  mekanisme  akuntabilitas  yang  efektif  harus  diterapkan, termasuk pengawasan oleh lembaga independen dan sistem peradilan yang mampu menangani pelanggaran hak asasi manusia. Terakhir, partisipasi aktif dari masyarakat dan  advokasi  dari  organisasi  masyarakat  sipil  sangat  penting  untuk  memastikan bahwa kebijakan pengawasan tidak melanggar hak-hak privasi dan kebebasan sipil.
Keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia adalah tujuan yang kompleks namun  penting  di  era  digital  ini.  Melalui  regulasi  yang  kuat,  transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman  tanpa  mengorbankan  hak-hak  dasar  individu.  Tantangan  ini  membutuhkan kerjasama dari  semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta,  dan masyarakat, untuk  memastikan  bahwa  teknologi  digunakan  dengan  cara  yang  etis  dan bertanggung jawab demi kesejahteraan bersama.

## Rekomendasi  Kebijakan  untuk  Menghadapi  Tantangan  Teknologi  Informasi terhadap Hukum Privasi dan Pengawasan
Menghadapi tantangan teknologi informasi terhadap hukum privasi dan pengawasan di  Indonesia  membutuhkan  pendekatan  kebijakan  yang  komprehensif  dan terstruktur. Pertama-tama, penguatan kerangka hukum dan regulasi adalah langkah mendasar yang harus diambil. Regulasi yang ada, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), perlu diperbarui secara  berkala  untuk  menyesuaikan  dengan  perkembangan  teknologi  yang  cepat. Proses  ini  harus  melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk  pakar teknologi,  ahli  hukum,  dan  perwakilan  masyarakat,  untuk  memastikan  bahwa regulasi yang dibuat tidak hanya efektif dalam melindungi privasi tetapi juga realistis dan  dapat  diimplementasikan.  Selain  itu,  penting  untuk  mengharmonisasi  regulasi nasional  dengan  standar  internasional.  Dengan  mengadopsi  praktik  terbaik  dan standar internasional, Indonesia dapat meningkatkan perlindungan privasi warganya sekaligus  tetap  kompetitif  dalam  ekonomi  digital  global.  Lembaga  legislatif  dan eksekutif memiliki peran kunci dalam menciptakan kebijakan yang komprehensif ini. Mereka harus  berkolaborasi  untuk merumuskan  undang-undang  yang  tidak  hanya mengakomodasi  kebutuhan  keamanan  nasional  tetapi  juga  menghormati  hak  asasi manusia dan privasi individu.
Peningkatan  kapasitas  penegakan  hukum  juga  menjadi  aspek  krusial  dalam menghadapi  tantangan  ini.  Aparat  penegak  hukum  harus  mendapatkan  pelatihan yang  memadai  tentang  isu-isu  privasi  dan  teknologi  informasi.  Ini  mencakup pemahaman  tentang  regulasi  yang  berlaku,  kemampuan  teknis  untuk  menangani kasus-kasus pelanggaran data, dan keahlian dalam menggunakan teknologi terbaru untuk mendukung penegakan hukum. Teknologi dapat digunakan untuk memantau dan  mendeteksi  pelanggaran  privasi  secara  efektif,  namun  penggunaannya  harus diawasi  dengan  ketat  untuk  mencegah  penyalahgunaan.  Kolaborasi  antara  sektor publik dan swasta juga sangat penting dalam penegakan regulasi privasi. Perusahaan teknologi,  penyedia  layanan  internet,  dan  organisasi  swasta  lainnya  perlu  bekerja sama  dengan  pemerintah  untuk  memastikan  bahwa  data  pengguna  dilindungi dengan baik dan praktik bisnis mereka sesuai dengan regulasi yang ada.
Edukasi dan kesadaran publik tentang pentingnya privasi dan keamanan data juga harus  ditingkatkan  secara  signifikan.  Program  edukasi  harus  dirancang  untuk meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang  hak-hak  privasi  mereka  dan  cara melindunginya. Ini bisa mencakup kampanye publik yang mempromosikan praktik penggunaan teknologi yang aman, seperti mengenkripsi komunikasi, menggunakan kata sandi yang kuat, dan berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi online. Peran komunitas dan organisasi masyarakat dalam advokasi privasi dan keamanan juga  sangat  penting.  Mereka  dapat  membantu  mengedukasi  masyarakat,
menyebarkan informasi, dan memberikan bantuan kepada individu yang hak-haknya telah  dilanggar.  Dengan  meningkatkan  kesadaran  publik,  diharapkan  masyarakat dapat  lebih  proaktif  dalam  melindungi  data  pribadi  mereka  dan  menuntut perlindungan yang lebih baik dari pemerintah dan perusahaan.
Kolaborasi internasional juga merupakan elemen kunci dalam menghadapi tantangan privasi dan pengawasan di era digital. Isu privasi dan pengawasan tidak terbatas pada satu negara, melainkan bersifat global. Oleh karena itu, kerjasama dengan negara lain dalam menangani isu-isu ini sangat penting. Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain, mengadopsi praktik terbaik, dan berpartisipasi dalam forum internasional untuk  pertukaran  pengetahuan  dan  teknologi.  Partisipasi  aktif  dalam  organisasi internasional seperti International Telecommunication Union (ITU) dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dapat membantu Indonesia dalam mengembangkan kebijakan yang lebih baik dan lebih efektif dalam melindungi privasi. Selain itu, adopsi standar  internasional  yang  relevan  dapat  meningkatkan  perlindungan  privasi  di Indonesia, memastikan bahwa data pribadi warga negara terlindungi sesuai dengan standar global.
Mengatasi tantangan teknologi informasi terhadap hukum privasi dan pengawasan di Indonesia  memerlukan  pendekatan  yang  holistik  dan  terkoordinasi.  Penguatan kerangka hukum dan regulasi, peningkatan kapasitas penegakan hukum, edukasi dan kesadaran publik, serta kolaborasi internasional adalah elemen-elemen penting yang harus  dipertimbangkan.  Melalui  upaya  bersama  dari  pemerintah,  sektor  swasta, masyarakat  sipil,  dan  komunitas  internasional,  Indonesia  dapat  menciptakan lingkungan  digital  yang  aman,  adil,  dan  menghormati  hak  asasi  manusia.  Hanya dengan  demikian,  manfaat  teknologi  informasi  dapat  dioptimalkan  tanpa mengorbankan privasi dan kebebasan individu.

## SIMPULAN
Peran teknologi informasi dalam privasi dan pengawasan di Indonesia menghadirkan tantangan  serta  peluang  yang  signifikan.  Teknologi  modern  memberikan  alat  yang kuat untuk meningkatkan keamanan nasional dan efisiensi penegakan hukum, namun juga  membawa  risiko  penyalahgunaan  dan  pelanggaran hak  asasi  manusia.  Dalam konteks  ini,  penguatan  kerangka  hukum  dan  regulasi,  peningkatan  kapasitas penegakan hukum, serta edukasi dan kesadaran publik menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan menghormati privasi individu. Selain itu, kolaborasi internasional sangat penting  dalam  menangani  isu-isu  privasi  dan  pengawasan.  Dengan  belajar  dari pengalaman  negara  lain  dan  mengadopsi  standar  internasional,  Indonesia  dapat memperkuat  perlindungan  privasi  warganya  sambil  tetap  menghadapi  ancaman keamanan  global.  Secara  keseluruhan,  pendekatan  yang  komprehensif  dan terkoordinasi  antara  pemerintah,  sektor  swasta,  dan  masyarakat  sipil  diperlukan untuk menciptakan keseimbangan yang adil antara keamanan dan hak asasi manusia di era digital ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiansyah, E., Kencana, U., & Romli, S. A. (2021). Konstitusionalitas Ancaman Pidana Terhadap  Kejari  (Penetapan  Status  Barang  Sitaan  dan  Prekursor Narkotika). Wajah Hukum, 5(2), 481-494.
Azhari,  D.  S.,  Afif,  Z.,  Nurdin,  S.,  &  Kosim,  M.  (2023).  Konsep  Pengembangan  & Inovasi  Kurikulum  Dalam  Pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI) Berbasis Teknologi Informasi. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(2), 1241-1250.
Bainus,  A.,  &  Rachman,  J.  B.  (2023).  Hubungan  Internasional  Digital  (Digital International Relations). Intermestic: Journal of International Studies, 8(1), 1-18. Bukit,  A.  N.,  &  Ayunda,  R.  (2022).  Urgensi  Pengesahan  RUU  Perlindungan  Data Pribadi  Terhadap  Perlindungan  Kebocoran  Data  Penerimaan  SMS  Dana Cepat. Reformasi Hukum, 26(1), 1-20.
Ekayani,  L.,  &  Djanggih,  H.  (2023).  Perlindungan  Hukum  Nasabah  Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi (Phising) Di Lingkungan Perbankan. Journal of Lex Philosophy (JLP), 4(1), 22-40.
Fadli,  M.,  Widijowati,  D.,  &  Andayani,  D.  (2024).  Pencurian  Data  Pribadi  di  Dunia Maya  (Phising  Cybercrime)  yang  ditinjau  dalam  Perspektif  Kriminologi. Co- Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan, 14(12).
Faizah, A. F., Rosadi, S. D., Pratama, G. G., & Dharmawan, A. F. (2023). Penguatan Pelindungan Data Pribadi Melalui Otoritas Pengawas Di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Hukum Hong Kong Dan Singapura. Hakim, 1(3), 01-27.
Gumanti,  M.,  Astuti,  S.,  &  Hendrawan,  E.  (2023).  Hubungan  Desain  Kerja  Dan Manajemen Teknologi Informasi Terhadap Mutu Pelayanan Guru Smk Negeri di Pringsewu. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 7849-7860.
Hutagalung,  G.  A.  (2023).  Dampak  Teknologi  Terbaru  dalam  Pengawasan Keimigrasian:  Antara  Efisiensi  dan Privasi. Innovative:  Journal Of  Social Science Research, 3(4), 8370-8380.
Iswandari, B. A. (2021). Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Good Governance. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(1), 115-138.
Mesiono,  M.,  Handoko,  H.,  Siregar,  A.  H.,  &  Hamdan,  H.  (2023).  Peran  Strategis Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  di  STIT  Al-Ittihadiyah  Labuhan  Batu Utara. Journal On Education, 5(3), 8362-8375.
Muliawaty,  L.,  &  Hendryawan,  S.  (2020).  Peranan  e-government  dalam  pelayanan publik  (studi  kasus:  Mal  pelayanan  publik  Kabupaten  Sumedang). Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 11(2), 45-57.
Munti, N. Y. S., & Syaifuddin, D. A. (2020). Analisa dampak perkembangan teknologi informasi  dan  komunikasi  dalam  bidang  pendidikan. Jurnal  Pendidikan Tambusai, 4(2), 1975-1805.
Ningsih,  D.  A.  N.,  Halkis,  M.,  &  Susanto,  R.  (2024).  Pertimbangan  Etika  Dalam Pengembangan  Teknologi  Militer:  Tinjauan  Filsafat  Ilmu  Pertahanan. Jurnal Kewarganegaraan, 8(1), 418-429.
Nuruddin, M. I., & Iqbal, M. R. (2024). Dinamika Sistem Hukum Tata Negara dalam Konteks Perubahan Konstitusi di Era Digital. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(4), 2089-2098.
Priowirjanto, E. S. (2022). Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum, 6(2), 254-272.
Sarosa, S. (2021). Analisis data penelitian kualitatif. Pt Kanisius.
Silalahi, H., Sahlepi, M. A., & Sidi, R. (2024). Penerapan Hukuman Alternatif untuk Pelaku Kejahatan Ringan Sebagai Upaya Dekongesti Lembaga Pemasyarakat. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(5), 4657-4665.
Sinaga, E. M. C., & Putri, M. C. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam  Revolusi  Industri  4.0. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional, 9(2), 237.
Sulistianingsih,  D.,  Ihwan,  M.,  Setiawan,  A.,  &  Prabowo,  M.  S.  (2023).  Tata  Kelola Perlindungan Data Pribadi di Era Metaverse (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi). Masalah-Masalah Hukum, 52(1), 97-106.
Tuyadiah,  A., Albani,  M.  S.,  &  Ginting,  E.  D.  (2020).  Realisasi  Persidangan  Melalui Media Elektronik (Elitigation) Di Pengadilan Agama (Studi Tentang Perma No. 1  Tahun  2019  dan  Pelaksanaannya  di  Pengadilan  Agama  Rantauprapat). Al- Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 8(02), 357-376.
Warizal, W., Sopianti, S., Setiawan, A. B., & Aziz, A. J. (2023). Determinan Teknologi Informasi,  Sosialisasi,  Dan  Tingkat  Pendidikan  Terhadap  Penyajian  Laporan Keuangan UMKM. Jurnal Akunida, 9(2), 88-98.
Widiatedja,  I.  G.  N.  P.,  &  Mishra,  N.  (2023).  Establishing  an  independent  data protection  authority  in  Indonesia:  a  future–forward  perspective. International Review of Law, Computers & Technology, 37(3), 252-273.
Yudistira,  M.,  &  Ramadani,  R.  (2023).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang- Undang No. 27 Tahun 2022 oleh KOMINFO. UNES Law Review, 5(4), 3917-3929. Zis, S. F., Effendi, N., & Roem, E. R. (2021). Perubahan perilaku komunikasi generasi milenial dan generasi z di era digital. Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial, 5(1), 69-87.