Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang Nicu dan Bedah Saraf Elsi Safitri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
e-ISSN: 2621-4105
Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang NICU dan Bedah Saraf

## Analysis of Claims for Damages Due to Default in the Procurement Contract for NICU and Neurosurgery Support Facilities

## Elsi Safitri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia elsisafitri28@gmail.com

## Abstract
This  research  aims  to  find  out  the  causes  of  default  in  the  construction  service  procurement  contract.  This research also aims to find out the substance of the contract that causes one of the parties to default and the judge's  consideration  in  making  a  decision.  This  research  is  based  on  the  claim  for  compensation  due  to default.  This  research  uses  a  normative  legal  approach  method,  statutory  regulations,  and  jurisprudence (court  decisions).  The  results  of  this  study  indicate  that  this  agreement  regulates  legal  relationships  that contain  rights  and  obligations.  The  construction  work  contract  becomes  an  important  instrument  both  in accommodating  and  limiting  the  rights  and  obligations  of  the  contractor  and  the  government  during  the implementation  of  the  development  process. In  reality,  in  the  process  of  implementing  the  contract,  there  is often a default from the contractor in the form of late implementation or non-performance of the work. But it is  not  uncommon  for  the  government  to  default  on  making  payments  that  are  not  on  time  and  not  in accordance with their achievements. The characteristics of default in the procurement of construction services must refer to the contract of both parties, and the indicator is that one party feels harmed by the actions of the other  party.  Legal  protection  in  the  event  of  default  in  the  procurement  of  construction  services  is  that  the party who feels harmed should be able to request reimbursement of costs, losses, and interest payments even though they are outside the contract agreement.
Keywords: Compensation; Construction Services; Default

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penyebab  terjadinya  wanprestasi  dalam  kontrak  pengadaan  jasa konstruksi  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  mengetahui  substansi  kontrak  yang  menyebabkan  salah  satu pihak melakukan wanprestasi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini didasarkan pada tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi, penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi (putusan pengadilan) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  perjanjian  ini  mengatur  hubungan  hukum  yang  berisi  hak  dan  kewajiban.  Kontrak  kerja  konstruksi menjadi  instrumen  yang  penting  baik  dalam  mengakomodasi  maupun  membatasi  hak  dan  kewajiban  dari kontraktor  maupun  pemerintah  selama  terselenggaranya  proses  pembangunan.  Pada  kenyataannya  dalam proses  pelaksanaan  kontrak  tersebut,  sering  dijumpai  wanprestasi  dari  kontraktor  berupa  terlambatnya pelaksanaan  atau  tidak  dilakukannya  pekerjaan  tersebut.  Namun  tidak  jarang  pula  pemerintah  wanprestasi dalam  melakukan  pembayaran  yang  tidak  tepat  waktu  dan  tidak  sesuai  prestasinya.  Penelitian  ini  dikaji berdasarkan  peraturan  UndangUndang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi.  Karakteristik wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi harus mengacu pada kontrak kedua belah pihak dan indikatornya adalah  salah  satu  pihak  merasa  dirugikan  oleh  tindakan  pihak  lain  dan  perlindungan  hukum  dalam  apabila terjadi  wanprestasi  dalam  pengadaan  jasa  konstruksi  adalah  pihak  yang  merasa  dirugikan  seharusnya  dapat meminta penggantian biaya, kerugian dan pembayaran bunga meskipun diluar kontrak perjanjian.
Kata kunci: Ganti Rugi; Jasa Konstruksi; Wanprestasi
Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang Nicu dan Bedah Saraf Elsi Safitri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Jasa  konstruksi  memiliki  fungsi  yang  sangat  krusial  dalam  keberhasilan  beragam tujuan  untuk  menunjang  terciptanya  tujuan  pembangunan  nasional,  hasil  pekerjaan konstruksi  berkualitas  dapat  direalisasikan  dengan  bantuan  dan  dukungan  oleh  struktur usaha  kokoh.  Tindakan  jasa  konstruksi  selalu  tak  lepas  oleh  permasalahan  sengketa  yang bermula  dari  penyedia  jasa,  pengguna  jasa  ataupun  pihak  ketiga  lainnya  yang  ikut  terlibat langsung  maupun  tidak  langsung  di  dalam  proyek  pengerjaan  proyek  konstruksi  dengan lebih khusus dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan yang dibuat dalam kontrak konstruksi, baik  karena  adanya  kealpaan  atau  kesengajaan  ataupun  hal-hal  di  luar  kendali (force majeure). 1
Kontrak kerja konstruksi menjadi landasan hubungan hukum yang berkembang antara penyedia jasa dan penyedia pekerjaan dalam rangka jasa konstruksi, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi). Hubungan ini berada di  bawah  lingkup  hukum  perdata,  khususnya  perjanjian.  Tujuan  kontrak  kerja  konstruksi adalah untuk menjamin keadilan dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Ini adalah  tanggung  jawab  penyedia  layanan  dan  konsumen  untuk  mencapai  tujuan  dan  tugas mereka, hal ini dianggap wanprestasi apabila prestasi tidak terpenuhi. 2
Dalam kasus yang dianalisa oleh penelitian ini, penyebab terjadinya wanprestasi oleh kreditur  terjadi  karena  suatu  hal  yang  berada  diluar  kontrol  kreditur,  yaitu  karena  sistem bank  yang  telah  memblokir  rekening  dari  debitur,  sehingga  dana  yang  sudah  ditransfer untuk membayar jasa pekerjaan konstruksi yang telah selesai dikerjakan oleh debitur, harus dikembalikan  kepada  kreditur  oleh  Bank  Jabar  Banten (direturn). Rekening  debitur  baru dibuka  setelah  5  tahun  sejak  kejadian  tersebut.  Debitur  kemudian  mengklaim  bahwa kreditur telah wanprestasi dan harus membayar sejumlah dana atas pekerjaannya yang telah ia  selesaikan  5  tahun  yang  lalu  itu,  disertai  dengan  bunga  6  persen  pertahun  atas keterlambatan pembayaran selama 5 tahun tersebut, terlepas dari kesalahan atas gagal bayar tersebut  terletak  pada  diri  debitur  atau  tidak.  Sejauh  ini,  belum  ada  sama  sekali  penelitian yang secara yuridis meneliti dari segi hukum perdata terkait hak dan kewajiban para piihak pada  kasus  ini.  Terdapat  suatu  pertanyaan  yang  belum  terjawab  khususnya  apakah  dalam hal yang demikian itu, kreditur wajib untuk membayar bunganya, walaupun memang tidak ditetapkan dalam perjanjian, dan keterlambatan pembayaran disebabkan oleh suatu hal yang berada diluar kontrol kreditur. 3
Penelitian  yang  dilakukan  Rista  misalnya,  yang  membahas  mengenai  sengketa kontrak  kerja  konstruksi  antara  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Jambi  dengan  CV.  Analisis Konstruksi. Dalam kasus ini, bukan kreditur yang melakukan wanprestasi tetapi debitur lah yang  melakukannya  (CV.  Analis  Konstruksi).  Kasus  penelitan  tersebut  dalam  kontraknya
1 Sulistijo  Sidarto  Mulyo, Bangunan  Yang  Runtuh:  Studi  Kasus  Kesalahan-Kesalahan (Jakarta:  Elex  Media Komputindo, 2014).
2 Martin  Putri  Nur  Jannah  and  Dewi  Nurul  Musjtari,  “Penyelesaian  Sengketa  Wanprestasi  Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan,” Jurnal UIR Law Review 3, no. 2 (2019): 42.
3 “Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT BTN” (n.d.).
Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang Nicu dan Bedah Saraf Elsi Safitri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
e-ISSN: 2621-4105
telah  diatur  dengan  jelas  mekanisme  hukum  yang  harus  dipatuhi  bilamana  debitur wanprestasi.  Namun,  penelitian  itu  tidak  mampu  menjawab  bilamana  kreditur  dalam kontrak  kerja  konstruksi  yang  melakukan  wanprestasi  dengan  sebab  rekening  debitur terblokir,  dan  apakah  debitur  berhak  atas  bunga  keterlambatan  selama  hutang  tersebut belum dibayarkan karna rekening masih terblokir. Penelitian itu juga tidak bisa memberikan prespektif dari sudut pandang keadilan terkait dengan penyelesaiaan segketa yang ditempuh setelah terjadi wanprestasi dlam kontrrak kerja konstruksi yang didiskusikan oleh penelitian tersebut. 4
Berbeda  dengan  penelitian  Suryahartati,  penelitian  ini  telah  mendiskusikan  metode penyelesaian  sengketa  kontrak  kerja  konstruksi  proyek  pemerintah  melalui  non-litigasi. Dalam penelitian ini ditekankan bahwa arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa yang  ideal  dalam  sengketa  kontrak  kerja  konstruksi.  Dijelaskan  berbagai  metode penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi bila terjadi suatu sengketa.  Namun,  penelitian  ini  ruang  lingkupnya  terlalu  luas,  sehingga  tidak  bisa mengakomodir terkait dengan penyelesaian sengketa non-litigasi apa yang dirasa lebih adil terutama  ketika  berhadapan  dengan  kejadian  khusus  seperti  dalam  kasus  yang  dianalisis oleh  penelitian  ini,  dimana  kreditur  terhalang  untuk  membayar  karena  rekening  debitur terblokir. 5
Selanjutnya,  penelitian  oleh  Widyantoro,  mengkaji  pedoman  hukum  yang  diatur dalam  UU  Jasa  Konstruksi  dalam  rangka  melacak  evolusi  global  industri  konstruksi. Penelitian ini memang menyinggung mengenai wanprestasi dalam kontrak kerja kosntruksi. Bahkan, penelitian itu menelusuri prinsip wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi pada common  law  system .  Namun,  sama  seperti  sebelumnya,  penelitian  ini  memiliki  ruang lingkup yang terlalu luas, sehingga belum bisa mengakomodir suatu jawaban yang mampu menjawab  permasalahan  wanprestasi  dalam  kasus  yang  di  analisis  dalam  penelitian  ini, khsususnya  terkait  dengan  prinsip  hukum  apa  yang  diterapkan  dan  apakah  dengan penerapan prinsip hukum tersebut sudah dapat membawa keadilan. 6
Hal  ini  justru  menimbulkan  suatu  kekosongan  ilmu  pengetahuan  yang  belum  dapat menjawab  terkait  kedudukan  hukum  para  pihak  dalam  kasus  sengketa  kontrak  kerja konstruksi  serta  bagaimana  penyelesaian  sengketa  yang  adil  dalam  kasus  tersebut.  Maka dari  itu,  timbul  suatu  urgensi  bagi  penelitian  ini  untuk  menjawab  pertanyaan  diatas,  dan melengkapi  penelitian  sebelumnya  yang  belum  mampu  menjawabnya.  Sehingga,  disinilah letak  kebaruan  penelitian  ini.  Selain  secara  teoritis  dapat  berkontribusi  dengan  mengisi kekosongan ilmu pengetahuan yang ada, secara praktisnya penelitian ini juga dapat menjadi
4 Rista, Dwi Suryahartati, and M. Amin Qodri, “Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Antara Dinas Pendidikan Provinsi  Jambi  Dengan  CV.  Analis  Konstruksi,” Zaaken:  Journal  of  Civil  and  Business  Law 1,  no.  3  (2020):  516–28, https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i3.9499.
5 Wilhelmus Renyaan, Junaidi Abdullah Ingratubun, and Kliwon, “Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi  Proyek  Pemerintah  Melalui  Non  Litigasi,” Jurnal  Hukum  Ius  Publicium 3,  no.  1  (2022):  82–96, https://doi.org/https://doi.org/10.55551/jip.v3i1.47.
6 Vincentius  Widyantoro,  “Perkembangan  Prinsip  Dan  Tanggung  Gugat  Dalam  Kontrak  Kerja  Pekerjaan Konstruksi,” Jurnal Arena Hukum 13, no. 1 (2020): 157–80, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.9.
Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang Nicu dan Bedah Saraf Elsi Safitri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
e-ISSN: 2621-4105
bahan rujukan bagi para praktisi hukum, khususnya para pengacara yang menangani perkara sengketa konstruksi yang serupa dengan perkara yang diteliti dalam penelitian ini.
Pembahasan  wanprestasi  pada  penelitian-penelitian  terdahulu  lebih  condong  kepada pihak kedua yang melakukan wanprestasi, sedangkan perbedaan penelitian ini pembahasan mengenai tuntutan ganti rugi atas wanprestasi beserta bunga keterlambatan meskipun diluar kontrak  perjanjian,  serta  akibat  hukum  bagi  para  pihak  yang  melakukan  wanprestasi  atas pekerjaan jasa konstruksi. Penelitian ini bertujuan supaya dapat mengetahui putusan hakim beserta  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  yang  melakukan  wanprestasi  terhadap perjanjian  kontrak  konstruksi  agar  tidak  mengalami  kerugian  baik  secara  materiil  maupun immateriil.

## 2. METODE
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis-normatif,  penelitian hukum  normatif  yaitu  studi  dokumen  dengan  menggunakan  sumber  bahan  hukum  berupa peraturan perundang-undangan (statute approach) putusan/penetapan pengadilan, teori-teori hukum  dan  pendapat  para  sarjana.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  metode  pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim  dalam  memutus  perkara  putusannya (ratio  decidendi). Metode  analisis  yang dilakukan  terbatas  pada  metode  analisis  kualitatif,  yaitu  dengan  melakukan  penafsiran terhadap  bahan-bahan  hukum  yang  telah  dikumpulkan,  penggunaan  metode  penafsiran (interpretasi)  ini  bertujuan  untuk  menafsirkan  hukum,  apakah  bahan  hukum  tersebut, khususnya bahan hukum primer, kosong dari norma hukum dan norma hukum yang samar- samar. 7 Penelitian  ini  menggunakan  penarikan  kesimpulan  secara  deduktif,  yaitu  menarik kesimpulan  dari  hal-hal  yang  bersifat  umum  untuk  kemudian  ditarik  kesimpulan  yang bersifat  khusus  seperti  dimulai  dari  asas-asas  atau  prinsip-prinsip  dari  suatu  hukum  dan kaidah-kaidah hukum terhadap permasalahan yang diteliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara dan Akibat Hukum Para Pihak
Jasa  kontruksi  terdapat  dua  jenis  pekerjaan  pekerjaan  konsultasi  konstruksi (konsultan)  dan  atau  pekerjaan  kontruksi.  Pekerjaan  konsultan  meliputi  pekerjaan perencanaan,  perancangan,  dan  pengawasan.  Sedangkan  layanan  pada  pekerjaan  kontruksi dapat  berupa  pembangunan,  pembokaran,  atau  pembangunan  ulang.  Dengan  layanan  jasa kontruksi yang dipilih, suatu perjanjian selanjutnya diperlukan secara tertulis supaya adanya ikatan  keterlibatan  para  pihak. 8 Pentingnya  jasa  konstruksi  dalam  pembangunan  Indonesia tidak  dapat  dipisahkan  dari  pembangunan  infrastruktur.  Sebagai  perusahaan  yang menyediakan  jasa  konstruksi,  kontraktor  juga  harus  menyediakan  sarana  dan  alat  kerja
7 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum , ed. Oksidelfa Yanto, 1st ed. (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018).
8 Ni  Made  Puspasutari  Ujianti  and  Anak  Agung  Sagung  Laksmi  Dewi,  “Tinjauan  Yuridis  Asas  Keseimbangan Dalam  Kontrak  Pengadaan  Barang  /  Jasa  Pemerintah,” Jurnal Kertha  Wicaksana 12,  no.  2  (2018):  133–39, https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/724.
Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang Nicu dan Bedah Saraf Elsi Safitri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
e-ISSN: 2621-4105
untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi. 9 Kontrak kerja konstruksi memiliki tiga bidang, yaitu  bidang  pekerjaan  dalam  tahap  merencanakan,  melaksanakan  hingga  dengan mengawasi pekerjaan. Pada saat pelaksanaan jasa konstruksi maka perlu diperhatikan yaitu pekerjaan dilakukan oleh penyedia jasa dengan terpisah. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan dikarenakan termasuk kedalam perangkapan fungsi yang bisa mengakibatkan konflik untuk kepentingan,  kecuali  jikalau  adanya  pekerjaan  bersifat  rumit  seperti  pekerjaan  yang  perlu mengandung risiko besar dan teknologi canggih. 10
Kontrak  pekerjaan  konstruksi  datang  dalam  lima  varietas  berbeda,  yang  dipisahkan menjadi:  a)  Kontrak Lump  Sum (fixed  lump  sum  price  contract), ketika  penyedia  layanan dan  konsumen  menyetujui  harga  tertentu,  kontrak  ini  mengatur  keduanya.  Selama  ruang lingkup  proyek  tetap  tidak  berubah,  pengguna  layanan  harus  membayar  jumlah  yang disepakati  kepada  penyedia  layanan  agar  pekerjaan  dapat  diselesaikan.  Risiko  melakukan semua  pekerjaan,  seperti  varian  dalam  kuantitas  ketika  bekerja  pada  proyek  bangunan, terletak  pada  penyedia  layanan.  b)  Harga  Satuan (fixed  unit  price  contract ),  kontrak  ini menentukan  pekerjaan  yang  harus  dilakukan,  tetapi  masih  dalam  tahap  estimasi.  Ini  akan diperbarui nanti untuk mencerminkan pekerjaan konstruksi aktual yang harus dilakukan dan total  nilai  kontrak.  Jika  jumlah  pekerjaan  berkurang  saat  pekerjaan  sedang  diselesaikan, penyedia layanan dapat mengajukan penawaran untuk kontrak ini berdasarkan penyelesaian perkiraan jumlah pekerjaan.  c) Lump sum ditambah harga satuan gabungan. Secara teknis, kontrak kombinasi ini tidak dapat dihindari karena, jika terjadi penugasan yang kompleks di masa depan, mungkin ada beberapa komponen yang volume pekerjaan kumulatifnya tidak diketahui. 11 d)  Lengkap,  perjanjian  ini  bergantung  pada  pekerjaan  yang  dilakukan,  dengan tenggat  waktu,  kerangka  waktu,  dan  biaya  tetap  sampai  konstruksi  selesai.  Pembayaran dilakukan  sesuai  dengan  kondisi  yang  ditentukan  dalam  kontrak.  e)  Kontrak  Payung, kontrak ini untuk jangka waktu tertentu dengan harga satuan di mana barang dan/atau jasa tidak dapat ditentukan dalam hal volume dan/atau waktu pada saat penandatanganan. 12
Pihak-pihak  pada  kontrak  kerja  konstruksi  awal  ialah  pengguna  jasa  yang menggunakan  jasa;  pengguna  jasa  mungkin  bisnis  atau  individu.  Pemilik  dan  pengusaha yang memanfaatkan jasa mencari dan mensyaratkan pemanfaatan jasa konstruksi dari pihak lain.  Sebagai  pemilik  pekerjaan,  pengguna  jasa  dapat  memilih  penyedia  jasa  berdasarkan kebutuhan  mereka  untuk  mengerjakan  proyek  konstruksi  milik  mereka.  Setelah  kontrak, pengguna  jasa,  bertindak  sebagai  pemberi  kerja,  diharuskan  untuk  menyerahkan  fasilitas
9 Zaenal Arifin et al., “Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi,” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 65–78, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095.
10 Yogar Simamora, Hukum Kontrak : Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia , LaksBang PRESSindo (Surabaya, 2017).
11 “Pusdiklat Sumber Daya Air Dan Konstruksi, Pelatihan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi” (Bandung, 2017).
12 Dwi  Mariyati,  “Prinsip  Hukum  Dalam  Penyusunan  Dan  Pelaksanaan  Kontrak  Engineering  Procurement Construction (Kontrak EPC),” Jurnal Yuridika Unair 33, no. 2 (2018): 188–211, https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7412.
Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang Nicu dan Bedah Saraf Elsi Safitri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
e-ISSN: 2621-4105
kerja  sehingga  penyedia  layanan  dapat  menyelesaikan  kontrak  kerja  konstruksi  yang  telah disepakati.
Jenis  pemasok  kedua  adalah  penyedia  layanan,  yang  mungkin  perorangan  atau perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi dan /atau layanan konsultasi. Pihak yang menerima  kontrak  jasa  konstruksi  berdasarkan  kapasitasnya  untuk  membantu  konsumen jasa  dikenal  sebagai  penyedia  jasa.  Faktor  penting  untuk  penentuan  keberhasilan  proyek konstruksi  adalah  pilihan  penyedia  layanan,  yang  diperlukan  untuk  memungkinkan pelaksanaan  proyek. 13 Dalam  kontrak  pekerjaan  konstruksi,  penyedia  layanan  berada  di urutan  kedua  setelah  pihak  lain.  Sesuai  dengan  perjanjian,  penyedia  layanan  harus melaksanakan  dan  menyelesaikan  pekerjaan  konstruksi  sesuai  jadwal.  Mereka  juga  harus bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  pekerjaan  konstruksi  yang  dibebankan. 14 Dalam arti  tertentu,  prestasi  adalah  sesuatu  yang  perlu  dipenuhi  karena  dapat  dikatakan  bahwa pemenuhan  kesuksesan  adalah  komponen  mendasar  dari  keterlibatan. 15 Pasal  1234  KUH Perdata  mengklasifikasikan  prestasi  ke  dalam  tiga  kategori:  1)  Penyerahan  prestasi;  2) Penyelesaian tugas; 3) Pencapaian tidak bertindak atau tidak menyelesaikan tugas.
Ketika  pihak-pihak saling mendukung keberhasilan satu  sama lain, mereka memiliki sesuatu  untuk  dicapai,  yang  merupakan  tujuan  memiliki  kontrak  kontruksi.  Istilah "wanprestasi"  mengacu  pada  situasi  di  mana  debitur,  bukan  karena  kesalahannya  sendiri, gagal  memenuhi  kewajiban  atau  berperilaku  lalai  sebagaimana  ditentukan  dalam perjanjianantara  debitur  dan  kreditur.  Kreditur  dapat  menuntut  ganti  rugi  jika  perikatan tidak  selesai.  Pasal  KUHP  menyatakan  bahwa  “Penggantian  ganti  rugi  dan  bunga  karena tidak  dipenuhinya  suatu  perikatan,  barulah  mulai  diwajibkan  apabila  debitur  setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.”
Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada jasa konstruksi menurut pasal 23  ayat  (1)  PP  no.  29  tahun  2000  tentang  Penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi,  menjelaskan ketentuan “cidera janji” atau wanprestasi meliputi; a) wanprestasi penyedia jasa, yaitu tugas tidak  selesai  kualitas  tidak  dipenuhi  serta  hasil  atas  perjanjian  tidak  diserahkan  b)  bentuk wanprestasi oleh pengguna jasa yaitu tidak membayar, menyerahkan prasarana serta sarana pekerjaan  terlambat,  dan  terlambat  membayar.  Ketika  kreditur  mengeluarkan  peringatan tentang  batas  waktu  bagi  debitur  untuk  menyelesaikan  kinerja,  debitur  tersebut  dianggap lalai.  Seseorang  dapat  menyatakan  debitur  wanprestasi  jika: 16 1)  Debitur  gagal  memenuhi kesediaannya  untuk  melakukan;  2)  Debitur  memenuhi  komitmen,  tetapi  tidak  dengan  cara yang  semula  dinyatakan;  3)  Debitur  tidak  memenuhi  akhir  tawar-menawar  mereka;  4) Sesuai yang telah disepakati, debitur melaksanakan tindakan yang tidak patut.
13 Yuliawati Harahap, “Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi Atas Kegagalan Bangunan,” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan , 2020.
14 Seng Hansen, Manajemen Kontrak Konstruksi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015. Hlm. 12 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015).
15 Niru Anita Sinaga and Tiberius Zaluchu, “Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 8, no. 12 (2017).
16 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermassa, 2008).
Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang Nicu dan Bedah Saraf Elsi Safitri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
e-ISSN: 2621-4105
Ahmad  Saefuddin  selaku  Direktur  Utama  PT.  Dini  Usaha  Mandiri  adalah  sebagai penyedia jasa dalam hal ini selaku penggugat. Sedangkan Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah selaku pengguna jasa dalam hal ini selaku tergugat. Tahun 2013 telah adanya tender pekerjaan main  contractor untuk  menangani  suatu  proyek  konstruksi  yang  terkait Pembangunan  sarana  penunjang  NICU  dan  Bedah  Saraf  Rumah  Sakit  Provinsi  Banten. Pengadaan  tender  yang  diadakan  oleh  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Banten  ini  akhirnya dimenangkan  oleh  Penggugat/PT.  Dini  Usaha  Mandiri.  Kemudian  dilanjutkan  dengan perjanjian pembangunan sarana penunjang NICU dan bedah saraf telah di tandatangani oleh para pihak yang tertuang pada Lump Sum Contract Agreement Nomor 900/B.14/SPK/PU/Kes/2013 dan Nomor 900/B.13/PU/Kes/2013.
Para pihak sepakat atas jangka waktu penyelesaian pekerjaan, PT. Dini Usaha Mandiri mulai melaksanakan pekerjaan tersebut pada tanggal 02 September 2013 dengan lama kerja 120  hari  kalender. Pihak  pengugat  telah  menyelesaikan  pekerjaannya  sesuai  perjanjian kontrak  konstruksi.  Hubungan  hukum  yang  melibatkan  dua  pihak  atau  lebih  disebut perjanjian,  dan  memberikan  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak. 17 Perjanjian  atau perjanjian  tertulis  (kontrak),  yaitu  peristiwa  seseorang  berjanji  melaksanakan  hal  sehingga menimbulkan  hubungan  hukum  antara  dua  subjek  hukum  yang  disebut  perjanjian,  hal  ini merupakan sumber perjanjian yang terjadi antara tergugat da penggugat dalam perkara ini. 18 Perjanjian ini  yang dilakukan adalah terkait kontrak konstruksi.
Kontraktor mengikuti perjanjian saat melakukan pekerjaan konstruksi. Sesuai dengan UU  Hukum  Perdata  Pasal  1313  (selanjutnya  disebut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata), “perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 19 Pejabat Pembuat Komitmen (disingkat PPK) akan mewakili  pemerintah  dalam  melaksanakan  perjanjian  yang  dilakukan  instansi  pemerintah yang  ditunjuk  supaya  mengikat  para  pihak  pelaksana  pada  jasa  kontruksi  dengan pemerintah.  Hubungan  kontraktor  dan  PPK  pada  hukum  didefinisikan  sebagai  hubungan kontraktual  (berdasarkan  kontrak)  berdasarkan  Pasal  46  UU  Jasa  Konstruksi.  Persyaratan perjanjian  harus  dipenuhu  sesuai  Pasal  1320  KUH  Perdata  agar  sah.  surat  perjanjian  kerja (selanjutnya disebut SPK) merupakan representasi material dari perjanjian kontrak.
Para pihak dapat memilih bentuk dan isi perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHP, namun demikian  masih  ada  pembatasan  pada  prinsip  kebebasan  berkontrak  ini,  termasuk persyaratan bahwa itu tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan atau ketertiban umum. Adanya  pembatasan  tersebut  dinyatakan  dalam  Pasal  1337  KUH  Perdata,  yang  berbunyi “Suatu  sebab  tersebut  terlarang,  artinya  dilarang  oleh  undang-undang  atau  apabila bertentangan dengan ketertiban umum atau dengan kesusilaan. 20 Namun, kemampuan untuk
17 Setiawan and I Ketut Oka, Hukum Perikatan Cetakan Kelima (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
18 Zaenal  Arifin,  Soegianto  Soegianto,  and  Diah  Sulistyani  RS,  “Perlindungan  Hukum  Perjanjian  Kemitraan Pengadaan  Barang  /Jasa  Pemerintah  Pada  Bidang  Konstruksi,” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  1  (2020):  59–76, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134.
19 “Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.
20 Hansen, Manajemen Kontrak Konstruksi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015. Hlm. 42 .
Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang Nicu dan Bedah Saraf Elsi Safitri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
e-ISSN: 2621-4105
memilih format dan isi perjanjian tetap utuh jika telah hilang karena ketentuan Pasal 47 UU Jasa  Konstruksi  menentukan  apa  yang  merupakan  kontrak  kerja  jasa  konstruksi.  Namun, pihak-pihak ini berada dalam posisi hukum yang sama dengan pihak-pihak di bawah hukum privat. Ketentuan Pasal 88 UU Jasa Konstruksi, yang mengecualikan penuntutan pidana atas pelanggaran kontrak kerja konstruksi dan membatasi penyelesaian sengketa dengan hukum privat, memberikan klarifikasi tentang hal ini. 21
Tindakan  wanprestasi  terjadi  ketika  ada  pelanggaran  kontrak  kerja  konstruksi. Wanprestasi, sebagaimana didefinisikan oleh Subekti dan Tjitrosoedibio, adalah kegagalan untuk memenuhi komitmen seseorang berdasarkan ketentuan perjanjian karena kecerobohan atau  wanprestasi. 22 Wanprestasi  diatur  dalam  Pasal  1243  KUHPerdata,  berbunyi “penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  karena  tak  dipenuhinya  suatu  perikatan  mulai diwajibkan,  bila  debitur,  walaupun  telah  dinyatakan  lalai  untuk  memenuhi  perikatan  itu, atau  tidak  memenuhi  perikatan  itu,  atau  jika  sesuatu  yang  harus  harus  diberikan  atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” 23 Jika tujuan tidak terpenuhi (hak dan kewajiban), masalah tersebut dapat  dibawa  ke  pengadilan  negeri  atau  diselesaikan  dengan  prosedur  yang  ditentukan dalam  teks  kontrak,  yang  mengatur  para  pihak  dalam  perjanjian.  Tindakan  ini  diajukan berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia sebagai wanprestasi, atau klaim kompensasi.
Di sisi lain, ada beberapa contoh di mana proses penyelesaiian sengketa yang muncul akibat  dari  pelanggaran  kontrak  jasa  konstruksi  tidak  mengikuti  pedoman  yang  ditentukan dalam kontrak. Sebagai  pihak  yang  melakukan pekerjaan yang sebenarnya, kontraktor dan konsultan pengawasan menderita kerugian sepihak sebagai akibatnya, seperti halnya dengan PT. Dini Usaha Mandiri dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang tidak puas bahwa dana proyek  tidak  dapat  dibayarkan  meskipun  fakta  bahwa  semua  pekerjaan  telah  selesai sepenuhnya  sesuai  dengan  kontrak  dan  administrasi  telah  selesai.  Hal  ini  meliputi penyelesaian,  pelaksanaan,  pekerjaan  fisik  PHO  (serah  terima  pekerjaan  pertama), penerbitan SPM  (perintah pembayaran), dan penyelesaian SP2D (perintah pencairan). Ada penghalang  jalan  yang  mencegah  konsultan  pengawas  dan  kontraktor  mendistribusikan dana  selama  pencairan  diakibatkan  adanya  pemblokiran  rekening  milik  ahmad  Saefuddin (selaku  Direktur  utama  PT.  Dini  Usaha  Mandiri)  Akibatnya,  dana  tersebut  tidak  bisa dicairkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dan di kembalikan ke dalam rekening Pemerintah  Provinsi  Banten  yang  mengakibatkan  kerugian  materiil  bagi  PT.  Dini  usaha Mandiri sebesar Rp. 10.888.257.165,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta  dua  ratus  lima  puluh  tujuh  tujuh  ribu  seratus  enam  puluh  lima  rupiah)  yang  menjadi alasan  mengapa  tergugat  tidak  memenuhi  kewajiban  untuk  membayar  sesuai  dengan kontrak bukan terletak pada adanya pemblokiran rekening milik penggugat, karena rekening
21 Pasal 88“Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi”.
22 Subekti and Tjitrosoedibio, Kamus Hukum (Jakarta: Pradya Paramita, 1996).
23 “Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.
Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang Nicu dan Bedah Saraf Elsi Safitri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
e-ISSN: 2621-4105
milik penggugat ini sudah diaktifkan kembali sehingga tidak menjadi alasan untuk tergugat untuk tidak membayarkan sisa pembayaran tersebut.
Salah  satu  langkah  dalam  proses  pembangunan  adalah  akuisisi  produk  dan  layanan dari  pemerintah.  Anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  bagian  atau  daerah  digunakan untuk  membayar  pengadaan  produk  dan  jasa  oleh  pemerintah.  Kontraktor  mengikuti ketentuan  perjanjian  saat  melakukan  pekerjaan  konstruksi.  Seorang  PPK,  akan  mewakili pemerintah  dalam  melaksanakan  perjanjian.  Sebuah  organisasi  yang  ditunjuk  oleh pemerintah  untuk  mengikat  pelaksana  jasa  konstruksi  dengan  pemerintah  melaksanakan perjanjian. 24 Ruang  lingkup  kontrak  pekerjaan  disini  adalah  terkait  peningkatan  upaya kesehatan  rumah  sakit  dan  Labkesda  dengan  nama  pekerjaan  yaitu  Pengadaan  Sarana Pembangunan Gedung Rumah Sakit NICU dan Bedah Saraf. Tenaga ahli dan tenaga teknis yang digunakan dalam bidang pengawasan konstruksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  2022,  termasuk  rancang  bangun  untuk  pekerjaan  dasar  yang  mendesak pada saat pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi. 25
Dari sudut persiapan pengadaan hingga serah terima akhir hasil pekerjaan, perlu ada profesional  atau  tenaga  teknis  di  bidang  perencanaan  konstruksi.  Dalam  hal  serah  terima hasil  pekerjaan  harus  dibuktikan  dengan  pemasok  mengirimkan  permintaan  resmi  untuk pengajuan pekerjaan ke PPK. Dengan bantuan tim teknis dan tim ahli, PPK memverifikasi hasil pekerjaan sebelum serah terima. PPK dan pemasok menandatangani berita acara serah terima  apabila  hasil  pemeriksaan  hasil  pekerjaan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang ditentukan  dalam  kontrak.  Dari  kasus  yang  terjadi  pada  penelitian  ini  sudah  jelas  adanya bukti  serah  terima  hasil  yang  telah  di  tandatangani  yaitu  PT.  Dini  Usaha  Mandiri  telah menyelesaikan  seluruh  pekerjaan  tersebut  sesuai  dengan  kontrak  dalam  tenggang  waktu sebagaimana  tertuang  dalam  perjanjian  kontrak,  fakta  tersebut  tertuang  dalam  berita  acara serah terima hasil pekerjaan
(BASTHP) Nomor:
027/022.a/PP/Rujukan.B14/BASTHP/APBD/Kes/2013  tanggal  12  Desember  2013  untuk Pekerjaan  Pengadaan  Sarana  Penunjang  NICU  Rumah  Sakit  Provinsi  Banten  dan  berita acara serah terima hasil pekerjaan (BASTHP) nomor: 027/025/PP/Rujukan.B.13/BASTHP/APBD/KES/2013  tanggal  17  Desember  2013  untuk pekerjaan pengadaan bedah  Saraf rumah sakit provinsi  Banten.  Hal  ini jelas yang menjadi objek perkaranya adalah gugatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Alasan yang menjadi dasar  gugatan  penggugat  pada  intinya  mengenai  perbuatan  tergugat  yang  telah  melakukan cidera janji terhadap surat perintah membayar (SPM) dimana para tergugat tidak memenuhi kewajibannya  dengan  tidak  membayarkan  sisa  pembayaran  sebagaimana  yang  telah
24 Andika Pratama, “Penetapan Perbandingan Kompensasi Yang Disebabkan Oleh Wanprestasi Di Indonesia Dan Australia,” Jurnal Kertha Semaya 12, no. 4 (2023): 10, https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04.
25 Haerani  Senirah  and  Kamil,  “Analisis  Yuridis  Tanggungjawab  Kontraktor  Dalam  Penyelsaian  Sengketa Wanprestasi  Dengan  Dinas  Pupr  Di  Tinjau  Dari  Undang-Undang  No  2  Tahun  2017  Tentang  Jasa  Konstruksi,” Unizar Recht Journal (URJ) 1, no. 3 (2022): 322–330.
Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang Nicu dan Bedah Saraf Elsi Safitri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
e-ISSN: 2621-4105
diperjanjikan  dalam  surat  permohonan  pencairan  yang  mana  dalam  hal  ini  menjadi  hak mutlak dari penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri atas piutang macet.
Baik  penyedia  jasa  maupun  konsumen  memiliki  dua  alternatif  untuk  menyelesaikan konflik  di  bidang  jasa  konstruksi:  non-litigasi  atau  litigasi.  Perjanjian  para  pihak  harus menentukan metode penyelesaian perselisihan. Ketika timbul perselisihan dari kontrak kerja konstruksi,  maka  diselesaikan  dengan  menggunakan  prinsip  musyawarah  terlebih  dahulu, sebagaimana diperkuat oleh Pasal 88 UU Jasa Konstruksi. Namun, dalam hal penyelesaian tidak  dapat  dicapai  melalui  musyawarah,  para  pihak  dapat  melanjutkan  ke  proses pengadilan,  mediasi,  konsiliasi,  arbitrase,  atau  presentasi  dari  pihak  ketiga  yang  tidak memihak.
Karena  kurangnya  iktikad  baik  terdakwa  dalam  menanggapi  panggilan,  Majelis Hakim  Pengadilan  Negeri  Serang  menunjuk  mediator  pada  Juni  2018  untuk  memfasilitasi upaya  perdamaian  berikutnya.  Selanjutnya,  pada  tanggal  6  Juli  2018,  dinyatakan  bahwa belum tercapai kesepakatan dalam perkara perdata dengan Putusan No. 91/Pdt.G/2018/PN.Srg.  Karena  kegagalan  proses  mediasi,  persidangan  13  Agustus  2018 dilanjutkan.  Dalam  hal  ini  penyelesaian  dilakukan  melalui  gugatan  pengadilan,  PT.  Dini Usaha  Mandiri  melayangkan  gugatan  kepada  tergugat,  yang  pada  pokok  nya  mengenai gugatan  perbuatan  ingkar  janji  (wanprestasi ) atas  pembayaran  yang  belum  dibayarkan kepada  penggugat  yang  mana  dalam  hal  ini  penggugat  telah  menyelesaikan  proyek konstruksi  sesuai  dengan  tenggat  waktu.  Kemudian  menanggapi  eksepsi  dari  tergugat bahwa adanya rekening milik penggugat yang diblokir secara serta merta bukan merupakan kesalahan  dari  tergugat.  Kemudian,  rekening  milik  penggugat  sudah  diaktifkan  kembali sejak 5 tahun terakhir sehingga tidak menjadi alasan untuk tergugat tidak membayarkan sisa pembayaran pekerjaan.
Argumen  terdakwa  untuk  kasasi,  menurut  Mahkamah  Agung,  tidak  dapat  didukung karena judex factie tidak menerapkan hukum secara tidak benar, dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Hakim menimbang penggugat telah menunjukkan bahwa  masih  ada  utang  yang  belum  dibayar  oleh  tergugat  dalam  beberapa  kasus  selama pendirian  fasilitas  NICU  Health  and  Neurosurgery  di  Provinsi  Banten,  yang  diselesaikan oleh penggugat sejumlah Rp. 10.888.257.165,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh tujuh ribu serratus enam puluh lima rupiah) Untuk mematuhi pasal 180 HIR, ini didasarkan pada bukti asli dan sah yang tidak diragukan lagi. Keputusan  hakim  dikuatkan  jika  terdapat  tanda  atau  surat  autentik  yang  memenuhi persyaratan  untuk  diakui  sebagai  buku. 26 Meskipun  tergugat  tidak  dapat  menunjukkan bahwa  ia  telah  memberikan  kompensasi  kepada  penggugat  untuk  pekerjaan  yang  tidak dibayar,  membuktikan  bahwa  tergugat  telah  gagal  melawan  penggugat,  permohonan tergugat  untuk  kasasi  harus  ditolak  karena,  dengan  mempertimbangkan  faktor-faktor  yang
26 Kamyar Kabirifar et al., “Construction and Demolition Waste Management Contributing Factors Coupled with Reduce, Reuse, and Recycle Strategies for Effective Waste Management: A Review,” Journal of Cleaner Production 312 (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127790.
Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang Nicu dan Bedah Saraf Elsi Safitri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
e-ISSN: 2621-4105
disebutkan di atas, juga tampak bahwa keputusan judex factie dalam kasus ini tidak ilegal. Menimbang bahwa pemohon dihukum dengan harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasiini karena permohonan atas kasasi ditolak.
Lebih  lengkapnya  adalah  pertimbangan  hakim  pada  tingkat  banding  setelah memeriksa  berkas  perkara  ternyata  hal-hal  baru  tidak  ada  yang  perlu  untuk  diberi pertimbangan.  Majelis  Hakim  Tingkat  Banding  dapat  membenarkan  serta  menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu, pada pertimbangan-pertimbangan hukumnya  telah  menguraikan  dengan  benar  dan  tepat  semua  sesuai  keadaan  serta  alasan yang  dijadikan  sebagai  dasar  untuk  putusannya  dan  dianggap  tercantum  pada  putusan  di tingkat  banding  dan  menguatkan  putusan  pada  tingkat  pertama.  Selanjutnya  pada  tingkat kasasi, bahwa terkait keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti pada memori kasasi tgl 26 April 2019 dan 30 April 2019, kontra memori kasasi tgl 6 Mei 2019 di hubungkan dengan pertimbangan hakum putusan judex facti dalam hal ini pengadilan tinggi Banten  menguatkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Serang  tidak  salah  menerapkan  hukum dengan  pertimbangan  sebagai  berikut:  1)  bahwa  penggugat  telah  menunjukkan  telah melaksanakan  dan  menyelesaikan  kontrak  kerja,  khususnya  perolehan  fasilitas  untuk mendukung rumah sakit Provinsi Banten, beserta berita acara transfer hasil kerja yang telah ditandatangani; 2) bahwa penggugat belum menerima sisa pembayaran yang semestinya di bayarkan  oleh  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Banten  meskipun  penggugat  sudah  meminta dilakukan pembayaran kepada tergugat, akan tetapi belum dibayar; 3) bahwa jelas demikian tergugat terbukti telah ingkar janji /wanprestasi. 27
Putusan  Majelis  Hakim  sudah  memenuhi  asas  hukum  salah  satunya  "putusan  harus disertai  dengan  alasan-alasan"  yaitu,  asas  yang  menyatakan  bahwa  putusan  pengadilan semuanya  harus  memuat  dalil  atau  keteangan  yang  dijadikan  sebagai  dasar  pengadilan untuk memutus suatu perkara. Putusan Hakim yang menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan  tindakan  wanpretasi  yang  berdasar  pada  bukti-bukti  yang  ada  yaitu membuktikan  bahwa  penggugat  telah  menyelesaikan  dan  melaksanakan  pekerjaan  sesuai dengan  kontrak  yaitu  pengadaan  sarana  penunjang  rumah  sakit  umum  daerah  Provinsi Banten  dan  berita  acara  serah  terima  pekerjaan  tersebut  telah  dibuat  namun  belum menerima sisa pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh tergugat dan putusan tersebut telah  dikuatkan  oleh  putusan judex  factie Pengadilan  Tinggi  Banten.  Putusan  Hakim  yang menolak permohonan banding dari para tergugat  juga telah didasarkan pada putusan judex factie Pengadilan Tinggi Banten, artinya putusan Hakim pada tingkat pertama dan banding adalah sama menolak eksepsi tergugat dengan adanya bukti bukti dari penggugat yaitu surat keterangan  telah  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  dengan  kontrak  serta  keterangan  bahwa rekening  penggugat  telah  diaktifkan  sehingga  tidak  menjadi  alasan  untuk  tergugat  tidak membayarkan  sisa  pembayaran  kepada  PT.  Dini  Usaha  Mandiri,  kemudian  berdasarkan
27 Andika Pratama, “Perbandingan Penetapan Kompensasi Yang Disebabkan Oleh Wanprestasi Di Indonesia Dan Australia,” Jurnal
Kertha Semaya 12, no. 4 (2023),
https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04.
Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang Nicu dan Bedah Saraf Elsi Safitri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
e-ISSN: 2621-4105
argumentasi  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  putusan  Hakim secara  keseluruhan  atas  perkara  wanpretasi  dibenarkan  dan  sesuai  tentang  undang-undang yang ada.
Akibat  hukum  adalah  semua  hasil  dari  semua  kegiatan  hukum  yang  dilakukan  oleh subjek  hukum  terhadap  objek  hukum,  serta  setiap  akibat  tambahan  yang  ditimbulkan  oleh kejadian  tertentu  yang  telah  ditetapkan  atau  dianggap  oleh  hukum  sebagai  akibat  hukum. Akibat ini dapat berupa: 1) "Terciptanya, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum; 2) Terciptanya, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua subjek hukum atau lebih,  di  mana  hak  dan  kewajiban  pihak  yang  satu  berhadapan  dengan  hak  dan  kewajiban pihak yang lain; 3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan perbuatan melawan hukum." Berikut ini  adalah  empat  (empat)  efek  wanprestasi:  a)  Perikatan  masih  berlaku;  b)  Sesuai  dengan Pasal  1243  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  debitur  wajib  memberikan  ganti  rugi kepada  kreditur;  dan  c)  Jika  hambatan  berkembang  setelah  debitur  wanprestasi,  debitur menanggung  risiko  kerugian,  kecuali  kesalahan  yang  disengaja  atau  mencolok  atas  nama kreditur. d) Debitur dilarang bergantung pada force majeure. 28
Pihak  yang  dirugikan  dapat  mengajukan  surat  panggilan  tertulis  (somasi)  dan menuntut  pengadilan  sebagai  akibat  dari  hukum  wanprestasi.  Selanjutnya,  pihak  yang wanprestasi  diharuskan  untuk  mencapai  tujuan  berikut:  a.  Menurut  Pasal  1243  BW,  harus menebus  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  kreditur  atau  pihak  lain  yang  berhak  atas pencapaian  tersebut;  b. Pasal  1267  BW  mensyaratkan  bahwa  kontrak  diakhiri  dengan kompensasi  yang  dibayarkan;  c.  Pasal  1237  ayat  (2)  BW  mensyaratkan  penerimaan pengalihan  risiko  karena  terjadi  wanprestasi;  d.  harus  membayar  biaya  perkara  dalam  hal dibawa  ke  pengadilan  (Pasal  181  ayat  (2)  HIR).  Apabila  debitur  lalai  memenuhi kewajibannya, ia akan bertanggung jawab atas akibat hukum yang diakibatkannya. Debitur diwajibkan oleh hukum untuk membayar kembali bunga, kerugian, dan biaya. Semua biaya atau  uang  yang  dikeluarkan  oleh  kreditur  merupakan  jumlah  yang  dimaksud.  Kerugian dalam  konteks  ini  mencakup  setiap  hasil  yang  tidak  menguntungkan  bagi  kreditur  yang disebabkan oleh kecerobohan debitur serta kerugian aktual yang terjadi, baik besar maupun tidak material, pada saat perikatan dilakukan. 29

## 3.2 Tanggungjawab Dinas Kesehatan Provinsi Banten atas Wanprestasi
UU  Jasa  Konstruksi  mengatur  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kewajiban  penyedia jasa  dan  konsumen.  Secara  khusus,  penyedia  layanan  bertanggung  jawab  untuk menyediakan produk kerja secara tepat  waktu, ekonomis, dan berkualitas  tinggi. 30 Ketika seorang  terdakwa  wanprestasi,  ada  4  (empat)  kategori  akibat  hukum,  tanggung  jawab hukum, dan hukuman hukum yang harus diterima yaitu: a) Debitur diharuskan mengganti
28 Desi Syamsiah, “Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian,” Jurnal Inovasi
Penelitian 2, no. 1 (2021): 327–32, https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.1443.
29 Mariam  Darus  Badrulzaman, Kompilasi  Hukum  Perikatan,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2001,  Hlm.  28. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
30 “UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Pasal 54 Ayat (1)”.
Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang Nicu dan Bedah Saraf Elsi Safitri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
e-ISSN: 2621-4105
kreditur  atas  kerugian  yang  terjadi,  sering  dikenal  sebagai  ganti  rugi;  b)  Melanggar perjanjian,  biasanya  disebut  sebagai  membatalkan  kesepakatan;  c)  Pergeseran  risiko. Objek  perjanjian  yang  disimpulkan  pada  saat  tidak  terpenuhinya  kewajiban  menjadi tanggung  jawab  debitur;  d)  Debitur  wajib  membayar  biaya  perkara  apabila  perkara diajukan ke pengadilan, dan debitur terbukti wanprestasi. 31
Kemudian,  sesuai  dengan  Pasal  56  Perpres  No.  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah,  menyoroti  perlindungan  hukum  bagi  penyedia  jasa  dalam  hal penyelesaian kontrak. Secara khusus, perlindungan ini berlaku jika kelalaian atau kesalahan penyedia  layanan  menyebabkan  mereka  gagal  menyelesaikan  pekerjaan  sampai  periode implementasi  kontrak  berakhir,  bukan  peristiwa force  majeure .  Meskipun  PPK  yang mewakili  pengguna  layanan  dalam  hal  ini,  percaya  bahwa  penyedia  layanan  mampu menyelesaikan  tugas. 32 Akibatnya,  PPK  memberi  kesempatan  kepada  penyedia  layanan untuk  menyelesaikan  proyek  yang  penyelesaiannya  mungkin  memakan  waktu  lebih  lama, proyek-proyek  ini harus  dimasukkan dalam adendum kontrak, yang mengatur  batas waktu penyelesaian,  penerapan  sanksi,  pengenaan  denda  keterlambatan  pada  penyedia,  dan perpanjangan  jaminan  implementasi.  Namun,  jika  keterlambatan  pembayaran  kinerja pengguna menyebabkan pekerjaan tertunda dan kontrak dihentikan, pengguna layanan harus memberikan  kompensasi  kepada  penyedia  layanan  untuk  setiap  waktu  yang  hilang  serta membayar denda atau bunga yang dihasilkan dari keterlambatan pembayaran. 33
Ketentuan-ketentuan  tersebut  menunjukkan  bahwa  sejumlah  undang-undang  dan peraturan  pelaksanaan  telah  mengatur  pengaturan  kontrak  kerja  konstruksi  untuk memastikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  bagi  penyedia  jasa  dan  pengguna. Wanprestasi  merupakan  tindakan  kesengajaan  serta  kelalaian  yaitu  poin-poin  tidak terpenuhi  sesuai  dengan  perjanjian  yang sudah disepakati, serta hal  itu telah tertuang jelas pada perjanjian. Konsekuensi wanprestasi ialah mengakibatkan ganti rugi, jika poin-poin itu bisa  dibatalkan  hanya  mempunyai  pengucualian  ketika  keadaan  memaksa. 34 Baik  hukum perdata maupun aturan tidak menyebutkan wanpretasi. Maka dari itu, pihak-pihak dalam hal ini  diarahkan  oleh  kebebasan  berkontrak  agar  mereka  bertanggung  jawab  atas  perbuatan yang  telah  mereka  lakukan.  Pihak-pihak  yang  telah  melakukan  atau  mengalami  kerugian adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang diambil sebagai akibat dari perjanjian  atau  kesepakatan,  yaitu  kewajiban.  Pada  kenyataannya,  ada  sejumlah  dampak hukum untuk wanprestasi, seperti pemutusan kontrak dan pembayaran ganti rugi.
Fakta-fakta  dalam  pekerjaan  ini  telah  mengakibatkan  kerugian  total,  Pasal  1367
31 Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
32 Luna Diana Puteri and Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman, “Kepemilikan Atas Apartemen Oleh Warga Negara Asing  Pasca  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja,” Jurnal  Hukum  Dan  Kenotariatan 6,  no.  1 (2022): 140–53, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.
33 “Standar  Dokumen  Pekerjaan  Konstruksi  Pelelangan  Umum  Mengenai  Syarat-Syarat  Umum  Kontrak Diterbitkan Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” n.d.
34 Agustina  Agustina  and  Sagita  Purnomo,  “Kajian  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Kegagalan  Bangunan  Dalam Pekerjaan  Konstruksi,” Jurnal  Rectum:  Tinjauan  Yuridis  Penanganan  Tindak  Pidana 5,  no.  2  (2023):  32–43, https://doi.org/https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3153.
Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang Nicu dan Bedah Saraf Elsi Safitri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
e-ISSN: 2621-4105
KUHPerdata memberikan dasar hukum untuk tanggung jawab, yang menyatakan bahwa itu didasarkan  pada  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  karyawan  atau  instrumen  yang  mereka gunakan. Dalam hal  ini,  ada risiko  yang terkait dengan tugas apa pun karena memerlukan pertimbangan  cermat  baik  detail  besar  maupun  kecil,  serta  mempekerjakan  sumber  daya manusia  yang  kompeten  untuk  mendukung  upaya  dan  mencegah  masalah  yang  dapat menyebabkan  kerugian.  Kegagalan  untuk  memenuhi  tujuan,  juga  dikenal  sebagai default , kewajiban,  atau  jaminan  dalam  perjanjian  itu  sendiri,  menghasilkan  kompensasi. 35 Tidak terselesainya pembayaran pekerjaan bangunan untuk mengganti kerugian terkait berita acara penyelesaian  pekerjaan  (BAPP)  12  Desember  2013  merupakan  tanggung  jawab  Dinas Kesehatan Provinsi Banten, sebagai pihak pertama penyedia jasa konstruksi.
Menurut Pasal  1243 KUH Perdata, ganti rugi perdata berfokus pada ganti rugi atas tidak dipenuhinya kewajiban (wanprestasi). Bahkan setelah dinyatakan lalai, debitur tetap diwajibkan  untuk  membayar  ganti  rugi  jika  ia  tetap  melakukan  wanprestasi.  Pasal  1244 hingga  1246  KUHPerdata  mengatur  bahwa  yang  termasuk  dalam  ganti  rugi  adalah kerugian  yang  nyata  karena  kerusakan,  kehilangan  barang  karena  kecerobohan  bunga, keuntungan, atau debitur,  yang diharapkan.  Ganti rugi atas perdata menitikberatkan ganti rugi  karena  tidak  terpenuhinya  perjanjian  (wanprestasi). 36 Selain  itu,  pengaturan  berikut disediakan  oleh  Pasal  1239  KUHPerdata,  yang  harus  didengarkan  sebelum  menentukan bunga dan denda secara wanprestasi jika tidak diatur sebelumnya dalam suatu perjanjian: “Tiap-tiap  perikatan  untuk  berbuat  sesuatu,  atau  untuk  tidak  berbuat  sesuatu,  apabila  si berutang  tidak  memenuhi  kewajibannya,  mendapatkan  penyelesaiannya  dalam  kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”
Pihak yang terlibat perjanjian diberikan keleluasaan untuk memutuskan persyaratan atau usul apa yang akan dimasukkan dalam perjanjian, termasukberapa banyak bunga atau denda  yang  harus  dimasukkan.  Kebebasan  ini  berasal  dari  Pasal  1338  KUHPerdata. Namun,  perjanjian  tersebut  harus  dilkasanakan  dan  dibuat  dengan  itikad  baik  dan  sesuai dengan  kepatutan,  kebiasaan,  dan  hukum. 37 Mengenai  bunga,  Lembaran  Negara  No.  22 Tahun 1948 menetapkan bahwa jumlah maksimum bunga yang dapat ditagih kreditur dari debitur  adalah  enam  persen  per  tahun  dalam  hal  jumlah  bunga  tidak  ditentukan  dalam perjanjian.  Menurut  Pasal  1250  KUHPerdata,  tuntutan  kreditur  atas  bunga  tidak  boleh melebihi pagu bunga maksimum undang-undang sebesar enam persen pertahun. Mengenai denda,  yang  sebenarnya  disebut  sebagai  hukuman,  penulis  mengatakan  di  awal  bahwa biaya,  kerugian,  dan  bunga  adalah  konsekuensi  wanprestasi  berdasarkan  Pasal  1239 KUHPerdata.  Pertanyaannya  adalah  apakah  denda  yang  tidak  terkendali  dapat  dihitung
35 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).
36 Aryo Dwi Prasnowo and Siti Malikhatun Badriyah, “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian  Baku,” Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal) 8,  no.  1  (2019):  61–75, https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p05.
37 “Pasal 1338 Ayat 3 Dan 1339 KUH Perdata,” n.d.
Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang Nicu dan Bedah Saraf Elsi Safitri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
e-ISSN: 2621-4105
sebagai kerugian atau pengeluaran. 38
Subekti  berpendapat  bahwa  dalam  hal  ini,  semua  biaya  adalah  biaya  yang  benar- benar  dikeluarkan  oleh  salah  satu  pihak.  Di  sisi  lain,  kerugian  diakibatkan  oleh kecerobohan  debitur  yang  menyebabkan  kerugian  pada  harta  kreditur.  Terbukti  dari definisi  Subekti  tentang  biaya  dan  kerugian  bahwa  denda  yang  sebelumnya  belum disepakati tidak memenuhi  syarat  sebagai  biaya dan kerugian. Namun,  ditetapkan hukum bahwa pihak yang kalah akan dihukum dengan harus menutupi biaya kasus.
Supaya  dapat    membedakan  antara  persyaratan  dan  hasil  dari  wanprestasi  dan tindakan  melanggar  hukum  sebagaimana  ditentukan  dalam  KUHPerdata  Pasal  1365. Sederhananya,  penulis  membuat  kualifikasi  bahwa  ruang  lingkup  wanprestasi  yang dihasilkan  dari  suatu  perjanjian  biasanya  lebih  kecil  daripada  tindakan  yang  melanggar hukum.  Sementara  itu,  tindakan  yang  melanggar  hukum  mungkin  memiliki  efek  negatif serius  yang  nyata  dan  tidak  material.  Dalam  hal  ini  penggugat  mendapatkan  kerugian akibat dari tidak di cairkan dana sisa pembayaran pekerjaan konstruksi yang menjadi hak penggugat  sehingga  telah  menimbulkan  kerugian  secara  materiil  serta  bisnis  dan  usaha milik  PT.  Dini  usaha  mandiri  jadi  macet  dan  terganggu  yang  seharusnya  dengan  adanya uang tersebut  menjadi  modal usaha/bisnis sehingga sesuai  dengan ketentuan diatas sudah tepat  beralasan hukum  apabila tergugat  dibebani  bunga kerugian sesuai  dengan peraturan perundang-undangan incasu Pasal 1767 dan Pasal 1768 KUHPerdata sebesar enam persen pertahun dari nilai  Rp. 10.888.257.165,- (sepuluh miliar delapan ratus  delapan puluh  dua ratus  lima  puluh  tujuh  ribu  seratus  enam  puluh  lima  rupiah)  selama  lima  tahun keterlambatan  sebesar  Rp.3.266.477.149,-  (tiga  miliar  dua  ratus  enam  puluh  enam  empat ratus  tujuh  puluh  tujuh  seratus  empat  puluh  sembilan  rupiah)  sebagai  akibat  hukum  bagi para  pihak,  yaitu  untuk  PT.  Dini  Usaha  Mandiri  mengalami  kerugian  sebesar  Rp. 10.888.257.165,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh  tujuh  ribu  seratus  enam  puluh  lima  rupiah),  utang  tersebut  diperoleh  dari  sisa pembayaran  yang  belum  dibayarkan  oleh  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Banten  kepada  PT. Dini Usaha Mandiri, akibat hukum bagi tergugat sendiri yang secara jelas dan nyata telah melakukan  perbuatan  wanprestasi  dalam  memenuhi  kewajibannya  kepada  penggugat/PT Dini  Usaha  Mandiri,  maka  akibatnya  apabila  pihak  yang  bersalah  telah  melakukan pelanggaran  kontrak,  maka  dapat  dikenakan  sanksi  hingga  pencabutan  izin  sebagai pengguna jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU Jasa Konstruksi, serta dimintai penuntutan ganti rugi atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi). 39
Bentuk  pertanggungjawaban  hukum  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Banten  terkait wanprestasi ialah pada kontrak konstruksi apabila ketika melaksnakan pekerjaan kontruksi adanya  hal-hal  tidak  sesuai  kesepakaran  para  pihak  yang  sesuai  dengan  kontrak  yang
38 Kamaludin, “Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,” Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum) 6, no. 2 (2021): 365–70.
39 Muhammad  Iqbal,  “Pengaruh  Pelaksanaan  E  Katalog  Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Terhadap UMKM,” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020): 77–97, https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204.
Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang Nicu dan Bedah Saraf Elsi Safitri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
e-ISSN: 2621-4105
sudah disepakati, dalam hal ini ialah pelunasan sisa pembayaran pekerjaan konstruksi yang belum  terselesaikan,  maka  sesuai  dengan  putusan  pengadilan  sesuai  hukum  yaitu  tetap memberikan  hukuman  kepada  tergugat  untuk  melunasi  sisa  pembayaran  kepada penggugat/ PT. Dini Usaha Mandiri sebesar Rp. 10.888.257.165,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah)
Jika  dilihat  dari  pertimbangan  hakim  atas  asas  kepasatian  dalam  perkara  nomor 418K/PDT/2021  sudah  tepat  karena  sesuai  nilai-nilai  dan  definisi  yang  terkandung  pada asas  kepastian.  Asas  keadilan  dipertimbangkan  oleh  Hakim  dalam  perkara  Nomor 418K/PDT/2021 adalah menurut penelitian ini masih belum tepat karena Hakim memutus perkara  hanya  dengan  memperhatikan  sisa  pembayaran  yang  belum  dibayarkan.  Dalam putusan oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa wanprestasi sah dilakukan oleh tergugat. Putusan  hukuman  tergugat  untuk  menyerahkan  penggugat  yaitu  sisa  pembayaran  harus segera dibayarkan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Terkait bunga atas kerugian yang walaupun  tidak diatur dalam kontrak perjanjian, namun  jika merujuk  pada penjelasan  penelitian  ini  bahwa  denda  dan  ganti  rugi  itu  dua  hal  yang  berbeda,  terkait denda memang  harus diatur dalam dokumen kontrak perjanjian sedangkan kerugian/uang kerugian  bisa  di  minta  apabila  adanya  bukti  kerugian  secara  materiil  yang  diterima  oleh penggugat disebabkan kelalaian dari tergugat.
Walaupun PT. Dini Usaha Mandiri tidak menempuh upaya hukum lanjutan, putusan ini masih jauh dari kata adil. Putusan ini hanya mengembalikan hutang oleh kreditur yang belum  dibayarkan,  kepada  debitur  atas  penyelesaian  pekerjaan  konstruksi  pembangunan fasilitas  penunjang  NICU  dan  bedah  saraf,  tanpa  mengakomodir  kerugian  finansial  yang diderita oleh debitur atas keterlambatan pembayaran tersebut selama 5 tahun lebih. Bahwa uang  yang  nantinya  diterima  oleh  dibetur,  dapat  dikelola  lebih  lanjut,  untuk  menjaga keberlangsungan usahanya. Yang mana, karena belum dibayarkan usaha tersebut menjadi terhambat,  dan  potensi  keuntungan  ekonomi  yang  diharapkan  (apabila  debitur  menerima uang tersebut secara tepat waktu) tidak tercapai. Akibatnya ini menimbulkan kerugian bagi debitur,  yang  jelas  tidak  diakomodir  oleh  pengadilan.  Seharusnya  pertanggungjawaban Dinas  Kesehatan  disini  adalah  terkait  bunga  kerugian  yang  wajib  diberikan  kepada penggugat  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan incasu Pasal  1767  dan  Pasal 1768 KUHPerdata sebesar enam persen pertahun dari nilai Rp. 10.888.257.165,- (sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah) selama lima tahun keterlambatan sebesar Rp.3.266.477.149,- (tiga miliar dua ratus enam  puluh  enam  empat  ratus  tujuh  puluh  tujuh  seratus  empat  puluh  sembilan  rupiah). Berdasarkan  putusan  ini,  dapat  kita  peroleh  suatu  pengetahuan  hukum  bahwa  apabila terjadi kasus dimana pembayaran oleh kreditur terhalang karena rekening debitur terblokir, dan kreditur tidak mencari jalan lain untuk membayar hutangnya tersebut, maka apabila ia telat  membayarkannya  (walaupun  selama  bertahun-tahun),  ia  hanya  akan  dihukum membayar hutang sebelumnya yang belum ia bayarkan, tanpa disertai bunga dalam bentuk
Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang Nicu dan Bedah Saraf Elsi Safitri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
e-ISSN: 2621-4105
apapun,  terlepas  dari  kerugian  finansial  yang  diderita  oleh  debitur.  Jelas  ini  bukan merupakan  putusan  yang  adil,  dan  cenderung  lebih  memberikan  keuntungan  pada  Dinas Kesehatan  Provinsi  Banten  sebagai  debitur.  walaupun  memang  tidak  menjadi  sumber patokan  bagi  putusan  lain  dalam  memeriksa  dan  mengadili  perkara  yang  serupa,  putusan pengadilan  ini  jelas  memiliki  kekuatan  hukum  yang  persuasif,  yang  dapat  secara  tidak langsung mempengaruhi putusan-putusan di masa yang akan datang.

## 4. PENUTUP
Wanprestasi  dalam  pengadaan  jasa  konstruksi  disini  mengacu  pada  kontrak  kedua belah pihak yang salah satu pihak merasa dirugikan oleh tindakan pihak lain yaitu PT. Dini Usaha  Mandiri  yang  belum  menerima  sisa  pembayaran  atas  pekerjaan  konstruksinya. penggugat  telah  dapat  membuktikan  bahwa  terhadap  pekerjaan  pembangunan  Gedung Fasilitas  Kesehatan  NICU  dan  Bedah  Saraf  Provinsi  Banten,  yang  telah  dilakukan penggugat  masih  ada  kekurangan  pembayaran  yang  harus  dibayar  pihak  tergugat, sedangkan  tergugat  tidak  miliki  bukti  bahwasannya  ia  sudah  melunasi  kekurangan  kepada pihak  penggugat  sehingga  tergugat  telah  terbukti  bahwasannya  melakukan  tindakan wanprestasi  kepada  penggugat,  menimbang  bawasannya  pertimbangan  diatas,  ternyata putusan judex  factie pada  perkara  ini  tidak  adanya  pertentangan  dengan  undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh tergugat tersebut harus ditolak.  Perlindungan hukum  terkait  wanprestasi  dalam  pengadaan  jasa  konstruksi  adalah  pihak  yang  merasa dirugikan  seharusnya  dapat  meminta  penggantian  biaya  kerugian  dan  pembayaran  bunga meskipun  diluar  kontrak  perjanjian,  jika  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  1767  dan  Pasal 1768  KUHPerdata,  meskipun  tidak  ditetapkan  dalam  kontrak  perjanjian  mengenai  ganti rugi,  penggugat  dapat  meminta  ganti  kerugian  sebesar  enam  persen  pertahun  dari  nilai kontrak,  namun  sayangnya  hal  ini  tidak  diakomodir  oleh  pengadilan,  pengadilan  hanya menetapkan  kewajiban  tergugat  untuk  melunasi  sisa  pembayaran,  sehingga  penggugat hanya  menerima  sisa  pembayaran  tidak  dengan  bunga  keterlambatan  yang  menyebabkan penggugat mengalami kerugan secara materiil.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  Agustina,  and  Sagita  Purnomo.  “Kajian  Hukum  Penyelesaian  Sengketa Kegagalan Bangunan Dalam Pekerjaan Konstruksi.” Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak
Pidana 5, no. 2 (2023): 32–43. https://doi.org/https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3153.
Arifin,  Zaenal,  Soegianto  Soegianto,  and  Diah  Sulistyani  RS.  “Perlindungan  Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pada Bidang  Konstruksi.” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020): 59–76. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134.
Arifin, Zaenal,  Diah Sulistyani,  Reiska Hendristianto,  and Miftah Arifin.  “Keabsahan Dan Perlindungan  Hukum  Perjanjian  Kemitraan  Jasa  Konstruksi.” Jurnal  USM  Law Review 6, no. 1 (2023): 65–78.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095.
Bachtiar. Metode Penelitian Hukum . Edited by Oksidelfa Yanto. 1st ed. Tangerang Selatan:
Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang Nicu dan Bedah Saraf Elsi Safitri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
e-ISSN: 2621-4105
UNPAM Press, 2018. Badrulzaman,  Mariam  Darus. Kompilasi  Hukum  Perikatan,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2001, Hlm. 28. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001. Hansen,  Seng. Manajemen  Kontrak  Konstruksi,  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta, 2015. Hlm. 12 . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
Harahap,  Yuliawati.  “Tanggung  Jawab  Penyedia  Jasa  Konstruksi  Atas  Kegagalan Bangunan.” Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera  Utara  Medan , 2020.
Iqbal,  Muhammad.  “Pengaruh  Pelaksanaan  E  Katalog  Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  Terhadap  UMKM.” Jurnal  Usm  Law  Review 3,  no.  1  (2020):  77. https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204.
Jannah,  Martin  Putri  Nur,  and  Dewi  Nurul  Musjtari.  “Penyelesaian  Sengketa  Wanprestasi Akibat  Keterlambatan  Pelaksanaan  Perjanjian  Konstruksi  Bangunan.” UIR  Law Review 3, no. 2 (2019): 42.
Kabirifar,  Kamyar,  Mohammad  Mojtahedi,  Changxin  Wang,  and  Vivian  W.Y.  Tam. “Construction and Demolition Waste Management Contributing Factors Coupled with Reduce, Reuse, and Recycle Strategies for Effective Waste Management: A Review.”
Journal of Cleaner Production 312 (2021).
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127790.
Kamaludin. “Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Yang Mengakibatkan Kerugian Negara  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Jasa Konstruksi.” Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum) 6, no. 2 (2021): 365–70. Mariyati, Dwi. “Prinsip Hukum Dalam Penyusunan Dan Pelaksanaan Kontrak Engineering Procurement  Construction  (Kontrak  EPC).” Yuridika 33,  no.  2  (2018):  188–211. https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7412.
Miru, Ahmadi. Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak . Jakarta: Rajawali Pers, 2007. Mulyo,  Sulistijo  Sidarto. Bangunan  Yang  Runtuh:  Studi  Kasus  Kesalahan-Kesalahan . Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” n.d.
Prasnowo,  Aryo  Dwi,  and  Siti  Malikhatun  Badriyah.  “Implementasi  Asas  Keseimbangan Bagi  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Baku.” Jurnal  Magister  Hukum  Udayana (Udayana Master Law Journal) 8, no. 1 (2019): 61–75. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p05.
Pratama,  Andika.  “Penetapan  Perbandingan  Kompensasi  Yang  Disebabkan  Oleh Wanprestasi Di Indonesia Dan Australia.” Jurnal Kertha Semaya 12, no. 4 (2023): 10. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04.
Pusdiklat  Sumber  Daya  Air  Dan  Konstruksi,  Pelatihan  Penyelesaian  Sengketa  Kontrak Konstruksi.” Bandung, 2017.
Puteri,  Luna  Diana,  and  Taupiqqurrahman  Taupiqqurrahman.  “Kepemilikan  Atas Apartemen Oleh Warga Negara Asing Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang  Cipta  Kerja.” Jurnal  Hukum  Dan  Kenotariatan 6,  no.  1  (2022):  140–53. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.
Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT BTN (n.d.).
Renyaan,  Wilhelmus,  Junaidi  Abdullah  Ingratubun,  and  Kliwon.  “Analisis  Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pemerintah Melalui Non Litigasi.” Jurnal Hukum
Ius Publicium 3, no. 1 (2022): 82–96.
Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang Nicu dan Bedah Saraf Elsi Safitri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
e-ISSN: 2621-4105
https://doi.org/https://doi.org/10.55551/jip.v3i1.47. Rista,  Dwi  Suryahartati,  and  M.  Amin  Qodri.  “Pelaksanaan  Kontrak  Kerja  Konstruksi Antara  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Jambi  Dengan  CV.  Analis  Konstruksi.” Zaaken: Journal of Civil and Business Law 1, no. 3 (2020): 516–28. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i3.9499.
Senirah,  Haerani,  and  Kamil.  “Analisis  Yuridis  Tanggungjawab  Kontraktor  Dalam Penyelsaian  Sengketa  Wanprestasi  Dengan  Dinas  Pupr  Di  Tinjau  Dari  Undang- Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.” Unizar Recht Journal (URJ) 1, no. 3 (2022): 322–30.
Setiawan, and I Ketut Oka. Hukum Perikatan Cetakan Kelima . Jakarta: Sinar Grafika, 2020. Simamora,  Yogar. Hukum  Kontrak :  Prinsip-Prinsip  Hukum  Kontrak  Pengadaan  Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia . LaksBang PRESSindo . Surabaya, 2017.
Sinaga,  Niru  Anita,  and  Tiberius  Zaluchu.  “Peranan  Asas  Keseimbangan  Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 8, no. 12 (2017). Standar Dokumen Pekerjaan Konstruksi Pelelangan Umum Mengenai Syarat-Syarat Umum Kontrak  Diterbitkan  Oleh  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah (LKPP), n.d.
Subekti. Hukum Perjanjian, . Jakarta: Intermassa, 2008. Subekti, and Tjitrosoedibio. Kamus Hukum . Jakarta: Pradya Paramita, 1996. Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012. Syamsiah,  Desi.  “Kajian  Terkait  Keabsahan  Perjanjian  E-Commerce  Bila  Ditinjau  Dari Pasal  1320 Kuhperdata  Tentang  Syarat  Sah Perjanjian.” Jurnal Inovasi  Penelitian 2, no. 1 (2021): 327–32. https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.1443.
Ujianti,  Ni  Made  Puspasutari,  and  Anak  Agung  Sagung  Laksmi  Dewi.  “Tinjauan  Yuridis Asas  Keseimbangan  Dalam  Kontrak  Pengadaan  Barang  /  Jasa  Pemerintah.” Kertha Wicaksana 12, no. 2 (2018): 133–39.
Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (n.d.).
Widyantoro,  Vincentius.  “Perkembangan  Prinsip  Dan  Tanggung  Gugat  Dalam  Kontrak Kerja  Pekerjaan  Konstruksi.” Arena  Hukum 13,  no.  1  (2020):  157–80. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.9.