## PENENTUAN INDIKATOR PENGUKURAN KINERJA PEGAWAI BIDANG   PERLINDUNGAN   LINGKUNGAN   HIDUP DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM
M. Ansyar Bora 1 , Tommy Saputra 2 , Andi Haslindah 3
1,2 Universitas Ibnu Sina; Jl. Tengku Umar-Lubuk Baja, 0778-425391
1,2,3 Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Ibnu Sina
3 Universitas Islam Makassar; Jl.Perintis Kemerdekaan,Makassar
3 Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Islam Makassar E-mail: 1 ansyar@uis.ac.id, 2 tommy@uis.ac.id, 3 Andihaslindah.dty@uim-makassar.ac.id

## ABSTRAK
Instrumen  penilaian  kinerja  dapat  digunakan  untuk  mereview  kinerja,  peringkat  kerja,  penilaian  kinerja,  penilaian pegawai, dan sekaligus evaluasi pegawai sehingga dapat diketahui mana pegawai yang mampu melaksanakan pekerjaan secara  baik,  efisien,  efektif  dan  produktif  sesuai  dengan  tujuan.  Kinerja  pegawai  merupakan  suatu  hal  yang  sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya. Indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai  keberhasilan  pencapaian  tujuan  organisasi  yang  diwujudkan  dalam  ukuran-ukuran  tertentu.  Penelitian  ini ditujukan  untuk  menentukan  indikator  pengukuran  kinerja  pegawai  Bidang  Perlindungan  Lingkungan  Hidup  Kota Batam.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  penentuan  indikator  kinerja  Bidang  Perlindungan  Lingkungan  Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam diukur dengan menggunakan metode AHP ( Analytical Hierarchy Process ). Terdapat  12  (dua  belas)  indikator  pengukuran  kinerja  Bidang  Perlindungan  Hidup  berdasarkan  visi  dan  misi  yang ditetapkan  oleh  institusi.  Dari  pembobotan  indikator  kinerja  tersebut  didapatkan  bahwa  tersedianya  data  kualitas lingkungan  menjadi skala prioritas terpenting yang harus dicapai  oleh bidang  lingkungan hidup  yaitu  19,56%. Setelah itu  pengolahan  data  menjadi  informasi  menjadi  skala  terpenting  berikutnya,  yaitu  sebesar  18,18%.  Pembinaan  sektor formal maupun informal menjadi skala terpenting selanjutnya yaitu 12,42%.
Kata Kunci : Pengukuran, Kinerja, AHP ( Analytical Hierarchy Process )

## ABSTRACK
Performance assessment instrument can be used to review performance, rank work, performance assessment, judgment employees,  employees  as  well  as  evaluation  in  order  to  know  which  employees  capable  of  performing  good  work, efficient,  on  the  effective  and  productive.The  employee  performance  is  important  in  effort  to  company  to  achieve  its goals.Performance  indicators  criteria  used  to  assess  the  relative  is  the  success  of  organizational  goals  which  are manifested  in  certain  measurements.This  study  aims  to  determine  performance  assessment  indicators  employees  of environmental  protection batam. The result of this research is that the determination of performance indicators of the field of environmental protection to the internal environment batam city is measured using a method of ahp ( analytical process ). Hierarchy There are 12 ( twelve ) an indicator of performance measurement of protecting life based on vision and  mission  set  by  institutions.Weighting  of  performance  indicators  that  the  availability  of  data  were  obtained environmental  quality  of  our  main  priority  is  important  to  be  achieved  by  the  environmental  sector  namely  19,56 %.After the processing of data to the information being scaled, next most important of budget 18,18 %.Coaching in the formal and informal next which is most important being scaled 12,42 %.
Keywords : Measurement, Performance, AHP ( Analytical Hierarchy Process )

## PENDAHULUAN
Pemerintah  dalam  arti  yang  luas  merupakan suatu  perangkat  kelembagaan  yang  mengurus  masalah kenegaraan  dan  kesejahteraan  masyarakat  dan  negara. Pemerintah  juga  merupakan  suatu  badan  publik  yang memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  dalam  menjalankan tugas kenegaraannya. Menurut Undang-Undang Negara  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014, menjelaskan  bahwa  Pemerintah  Daerah  adalah  Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
yang  memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang menjadi  daerah  otonom.  Dalam  hal  ini,  pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban dalam mengatur  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat.
Sebagai suatu lembaga yang menaungi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintahan juga harus meningkatkan  pelayanannya  secara  optimal.  Dalam menjalankan tugasnya mengatur pemerintahan, pemerintah  daerah  dibantu  oleh  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD).  Dalam  menjalankan  tugas
pokok dan fungsinya secara optimal, suatu dinas harus mampu meningkatkan pencapaian kinerja dalam SKPD tersebut. Kinerja mengacu kepada indikator perumusan hal-hal  penting  yang  harus  dipenuhi  dalam  mencapai tujuan instansi.
Salah  satu  instansi  di  Pemerintah  Kota  Batam adalah  Dinas  Lingkungan  Hidup.  Instansi  ini  berdiri pada  tahun  2017,  yang  merupakan  penggabungan antara  dua  instansi  Pemerintah  Kota  Batam  yaitu Badan  Pengendalian  Dampak  Lingkungan  dan  Dinas Kebersihan.  Sebagai  instansi  yang  relatif  baru  di lingkungan Pemerintah Kota Batam, Dinas Lingkungan Hidup  memiliki  keterbatasan  baik  dalam  sumber  daya manusia maupun sarana dan prasarana yang dimilikinya. Dengan  keterbatasan  tersebut,  Dinas  Lingkungan Hidup  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi sebagaimana  tercantum  dalam  Peraturan  Walikota Batam  Nomor  51  tahun  2016.  Dalam  menjalankan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup menaungi 4 (empat) bidang  dan  1  (satu)  sekretariat,  dan  masing-masing bidang  membawahi  3  (tiga)  seksi.  Sebagai  instansi yang baru berjalan kurang lebih selama 2 (dua) tahun, maka  perlu  diperhatikan  sejauh  mana  standar  kinerja yang  telah  dicapai  oleh  pegawai  dalam  memenuhi tujuan yang diharapkan.
Mathis  dan  Jackson  (2002)  lebih  lanjut memberikan  standar  kinerja  seseorang  yang  dilihat kuantitas output, kualitas output, jangka waktu  output, kehadiran di tempat kerja dan sikap kooperatif. Standar kinerja  tersebut  ditetapkan  berdasarkan  kriteria pekerjaan  yaitu  menjelaskan  apa-apa  saja  yang  sudah diberikan  organisasi untuk dikerjakan oleh pegawainya. Oleh  karena  itu,  kinerja  individu  dalam  kriteria pekerjaan  haruslah  diukur,  dibandingkan  dengan standar  yang  ada  dan  hasilnya  harus  dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
Instrumen  penilaian  kinerja  dapat  digunakan untuk  mereview  kinerja,  peringkat  kerja,  penilaian kinerja,  penilaian  pegawai,  dan  sekaligus  evaluasi pegawai  sehingga  dapat  diketahui  mana  pegawai  yang mampu  melaksanakan  pekerjaan  secara  baik,  efisien, efektif  dan  produktif  sesuai  dengan  tujuan.  Kinerja pegawai  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya
Indikator  kinerja  merupakan  kriteria  yang digunakan  untuk  menilai  keberhasilan  pencapaian tujuan  organisasi  yang  diwujudkan  dalam  ukuran- ukuran  tertentu.  Hal  ini  juga  didukung  oleh  pendapat Cokroaminoto  (2007)  pengertian  kinerja  pegawai mengacu pada kemampuan pegawai dalam melaksanakan  keseluruhan  tugas-tugas  yang  menjadi tanggungjawabnya.  Tugas-tugas  tersebut  biasanya berdasarkan  indikator-indikator  keberhasilan  yang sudah  diterapkan.  Sebagai  hasilnya  akan  diketahui bahwa  seorang  pegawai  masuk  dalam  tingkatan  kerja tertentu. Tingkatannya dapat bermacam-macam istilah. Kinerja  dapat  dikelompokkan  menjadi  melampaui target,  sesuai  target,  atau  di  bawah  target.  Berangkat dari  hal-hal  tersebut,  kinerja  dimaknai  keseluruhan “unjuk kerja” dari seorang pegawai.
Dalam  rangka  menjawab  tuntutan  paradigma masyarakat,  serta  Reformasi  Birokrasi  yang  ada  saat ini,  diharapkan  adanya  suatu  upaya  untuk  melakukan
pembaharuan  dan  perubahan  dalam  menjalankan pemerintahan.  Sebagai  suatu  Dinas  yang  relatif  baru, diharapkan  adanya  penentuan  indikator  pengukuran kinerja  bagi  pegawainya.  Hal  ini  dikarenakan  belum adanya indikator kinerja yang ditetapkan oleh instansi.
Penentuan  indikator  kinerja  ini  diharapkan mampu    menjadi  acuan  bagaimana  capaian  kinerja pegawai  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya. Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  di  atas, maka  dapat  diajukan  sebuah  penelitian  dengan  judul “Penentuan  Indikator  Pengukuran  Kinerja  Pegawai Bidang  Perlindungan  Lingkungan  Hidup  di  Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.”

## METODOLOGI PENELITIAN
Adapun  jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian adalah:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung  dari  tangan  pertama.  Sumber  data  ini  berupa wawancara,  jajak  pendapat  dari  individu  atau kelompok  (orang)  maupun  hasil  observasi  dari  suatu obyek,  kejadian  atau  hasil  pengujian  (benda).  Dengan kata  lain,  peneliti  membutuhkan  pengumpulan  data dengan  cara  menjawab  pertanyaan  riset  (metode survei) atau  penelitian  benda (metode observasi). Data primer  bisa  berasal  dari  kuesioner,  wawancara  atau hasil pengamatan terhadap obyek tertentu.
Kelebihan  dari  data  primer  adalah  data  lebih mencerminkan  kebenaran  berdasarkan  dengan  apa yang  dilihat  dan  didengar  langsung  oleh  peneliti sehingga  unsur-unsur  kebohongan  dari  sumber  yang fenomenal  dapat  dihindari.  Kekurangan  dari  data primer  adalah  membutuhkan  waktu  yang  relatif  lama serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar.
2. Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  sumber  data  penelitian yang  diperoleh  melalui  media  perantara  atau  secara tidak  langsung  yang  berupa  buku,  catatan,  bukti  yang telah ada, atau arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang  tidak  dipublikasikan  secara  umum.  Dengan  kata lain,  peneliti  membutuhkan  pengumpulan  data  dengan cara  berkunjung  ke  pusat  kajian,  pusat  arsip  atau membaca  banyak  buku  yang  berhubungan  dengan penelitiannya,  misalnya  di  perpustakaan,  perusahaan- perusahaan,  organisasi-organisasi  perdagangan,  biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintah.
Kelebihan  dari  data  sekunder  adalah  waktu  dan biaya  yang  dibutuhkan  untuk  penelitian  untuk mengklasifikasi  permasalahan  dan  mengevaluasi  data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer. Kekurangan dari data sekunder adalah jika sumber data terjadi kesalahan, kedaluwarsa atau sudah tidak relevan dapat mempengaruhi hasil penelitian.

## Metode Pengumpulan Data
Dalam  penelitian,  teknik  pengumpulan  data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian.  Hal  ini  berkaitan  dengan  bagaimana  cara
mengumpulkan  data,  siapa  sumbernya,  dan  apa  alat yang  digunakan.  Jenis  sumber  data  adalah  mengenai dari  mana  data  diperoleh.  Apakah  data  diperoleh  dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber  tidak  langsung  (data  sekunder).  Dalam penelitian  ini,  penulis  menggunakan  kuesioner  dan wawancara untuk mendapatkan data.
Adapun  data  yang  diperoleh  pada  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
a. Kuesioner
Kuesioner adalah  suatu  teknik  pengumpulan informasi  yang  memungkinkan  analis  mempelajari sikap-sikap,  keyakinan,  perilaku,  dan  karakteristik beberapa  orang  utama  di  dalam  organisasi  yang  bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang  sudah  ada. Kuesioner  ini  diberikan  kepada pegawai  di  bidang  Perlindungan  Lingkungan  Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.
b. Wawancara
Yang  dimaksud  dengan  wawancara  menurut Nazir  (1988)  adalah  proses  memperoleh  keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap  muka  antara  si  penanya  atau  pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat  yang  dinamakan  interview  guide  (panduan wawancara).  Walaupun  wawancara  adalah  proses percakapan  yang  berbentuk  tanya  jawab  dengan  tatap muka,  wawancara  adalah  suatu  proses  pengumpulan data untuk suatu penelitian.
c. Observasi
Merupakan  suatu  cara  untuk  mendapatkan  data atau  informasi  dengan  melakukan  pengamatan  atau peninjauan  secara  langsung  di  tempat  penelitian  yaitu Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Batam,  dengan mengamati sistem atau cara kerja pegawai yang ada.

## Metode Pengolahan dan Analisa Data
Pengolahan  data  dalam  penelitian  merupakan suatu  cara  pengorganisasian  data  tersebut  agar  dapat dibaca dan ditafsirkan. Pengolahan data yang dilakukan adalah  dengan  metode  AHP  ( Analytical  Hierarchy Process ).  Secara  garis  besar  prosedur  AHP  meliputi tahapan sebagai berikut:
1) Menentukan indikator pengukuran kinerja;
2) Penentuan nilai prioritas KPI;
3) Penyusunan matriks dan Uji konsistensi;
4) Melakukan Perbandingan Setiap KPI;
5) Menentukan Nilai Bobot dan Prioritas;

## Kerangka Pemecahan Masalah
Proses  pengumpulan  data  dan  pemecahan masalah  tahapannya  akan  dijelaskan  dalam  bentuk flowchart . Setiap tahapan flowchart merupakan prosedur yang dilakukan saat melakukan pengumpulan data.
Berikut  ini  adalah  langkah-langkah  yang dilakukan dalam membuat flowchart :
1. Mengidentifikasi masalah, yang mana bisa mengetahui  apa-apa  saja  yang  perlu  diperhatikan dalam penyusunan laporan.
2. Menyimpulkan  maksud  dan  tujuan  diadakan pembuatan  laporan  praktikum,  dengan  demikian tidak melenceng dari topik pembahasan.
3. Mengumpulkan  data-data  yang  diperlukan  untuk kesempurnaan laporan.
4. Menganalisa  data-data  yang  sudah  ada,  apakah masih  kurang  atau  perlu  adanya  penambahan  data yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penentuan Indikator Pengukuran Kinerja
Pada  penelitian  ini  penulis  mengumpulkan  data yang  berhubungan  dengan  kebijakan  institusi  serta tugas  pokok  dan  fungsi  dari  Bidang  Perlindungan Lingkungan.  Sesuai  dengan  visi  Dinas  Lingkungan Hidup,  yaitu "Menjadikan  Lingkungan  Perkotaan Yang  Bersih,  Hijau,  Lestari  dan  Berkelanjutan". Sedangkan misi dari dinas ini adalah:
1) Meningkatkan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia dalam bidang lingkungan hidup;
2) Meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat dalam bidang jasa lingkungan, perizinan, data dan informasi lingkungan serta perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3) Meningkatkan pengawasan dan penindakan dalam penegakan hukum lingkungan;
4) Meningkatkan pelayanan dan peran serta masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup dan persampahan.
Visi  dan  misi  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup  ini selanjutnya  akan  dibandingkan  dengan  tugas  pokok dan  fungsi  yang  dijalankan  oleh  Bidang  Perlindungan Lingkungan  Hidup.  Dari  hubungan  inilah  kita  dapat menentukan indikator pengukuran kinerja yang hendak dicapai oleh bidang tersebut.

## Tabel 1.  Hubungan  Antara  Misi  dan  Pengukuran Kinerja
No Visi Indikator Pengukuran Kinerja 1 Meningkatkan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia dalam bidang lingkungan hdiup 1. Disiplin 2. Penyerapan anggaran 3. Laporan fisik keuangan
2 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang jasa lingkungan, perizinan, data dan informasi lingkungan serta perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan
1. Tersedianya data kualitas lingkungan 2. Pengolahan data menjadi informasi
3. Pelaksanaan kegiatan
3 Meningkatkan pengawasan dan penindakan dalam penegakan hukum lingkungan 1. Pemantauan lapangan
2. Penanggulangan kerusakan lingkungan
3. Verifikasi pelanggaan lingkungan
4 Meningkatkan pelayanan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan 1. Sosialisasi pengelolaan lingkungan 2. Pembinaan sektor formal maupun informal
3. Berperan serta dalam kegiatan lingkungan masyarakat

## Analytic Hierarchy Process (AHP)
Biasanya orang lebih mudah mengatakan bahwa KPI  A  (Program  A)  lebih  penting  daripada  KPI  B (Program B), KPI B kurang penting dibanding dengan KPI  C  (Program  C),  dan  sebagainya,  namun mengalami  kesulitan  menyebutkan  seberapa  penting KPI  A  dibandingkan  KPI  B  atau  seberapa  kurang pentingnya KPI B dibandingkan dengan KPI C. Untuk itu,  perlunya  membuat  tabel  konversi  dari  pernyatan prioritas  ke  dalam  angka-angka.  Tabel  skala  nilai prioritas KPI seperti pada tabel di bawah ini:

## Tabel 3.2 Skala KPI dan Definisinya
Skala Definisi Tingkat Kepentingan 1 KPI  A  sama  penting  dibanding dengan KPI B 3 KPI A sedikit lebih penting dibanding dengan KPI B 5 KPI  A  lebih  penting  dibanding dengan KPI B 7 KPI  A  sangat  penting  dibanding dengan KPI B 9 KPI A  jauh sangat  penting dibanding dengan KPI B
2, 4, 6, 8 *) Nilai Tengah-tengah
*)  Pengertian  nilai  tengah-tengah  adalah  Jika  KPI  A sedikit  lebih  penting  dari  KPI  B  maka  kita seharusnya  memberikan  nilai  3,  namun  jika  nilai 3 tersebut  dianggap  masih  terlalu  besar  dan  nilai  1 masih  terlalu  kecil  maka  nilai  2  yang  harus  kita berikan untuk prioritas antara KPI A dengan KPI B.
*)  Tabel di atas tidak disebutkan konversi nilai KPI A kurang  penting  dari  KPI  B  karena  pernyataan  KPI A  kurang  penting  dari  KPI  B  sama  dengan pernyataan nilai KPI B lebih penting dari KPI A

## Pengolahan Data
Berdasarkan  data  yang  telah  dikumpulkan  pada bagian  sebelumnya,  kemudian  dilakukan  pengolahan data  tingkat  kepentingan  indikator  pengukuran  kinerja menggunakan  AHP.  Untuk  memudahkan  dalam pengolahan  data,  maka  penulis  akan  melakukan definisi indikator pengukuran kinerja berdasarkan tabel di bawah ini:

## Tabel 3.3 Pendefinisian KPI
No. Indikator Pengukuran Kinerja Definisi 1 Disiplin KPI A 2 Penyerapan anggaran KPI B 3 Laporan fisik keuangan KPI C 4 Tersedianya data kualitas lingkungan KPI D
5 Pengolahan data menjadi informasi KPI E 6 Pelaksanaan Kegiatan KPI F
No. Indikator Pengukuran Kinerja Definisi 7 Pemantauan lapangan KPI G 8 Penanggulangan kerusakan lingkungan KPI H 9 Verifikasi pelanggaran lingkungan KPI I 10 Sosialisasi Pengelolaan lingkungan KPI J 11 Pembinaan sektor formal maupun nonformal KPI K 12 Berperan serta dalam kegiatan lingkungan masyarakat KPI L

## Penentuan Bobot KPI
Sebelum  melakukan  pembobotan  nilai  KPI, maka penulis akan melakukan perbandingan nilai skala prioritas  KPI.  Hasil  dari  perbandingan  tersebut  dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 3.4 Perbandingan Prioritas Tiap KPI
Selanjutnya  adalah  menentukan  bobot  pada  tiap  KPI, nilai  bobot  ini  berkisar  antara  0-1.  Dan  total  bobot untuk  setiap  kolom  adalah  1.  Cara  menghitung  bobot adalah  angka  pada  setiap  kotak  dibagi  dengan penjumlahan  semua  angka  dalam  kolom  yang  sama. Berikut adalah tabel pembobotan KPI :

## Tabel 3.5 Bobot KPI

## Penentuan Skala Prioritas dari KPI
Setelah melakukan pembobotan KPI selanjutnya adalah  mencari  nilai  bobot  prioritas  untuk  masing- masing  KPI.  Dengan  melakukan  penjumlahan  setiap nilai  bobot  prioritas  pada  setiap  baris  tabel  dibagi dengan  jumlah  KPI.  Sehingga  diperoleh  data  sebagai berikut:
Tabel 3.6 Bobot Prioritas KPI
No. Definisi KPI Bobot 1 KPI A 0.067
KPI A
KPI A 1 5 5 0.33 0.33 2 0.5 2 2 0.5 0.5 2 KPI B 0.2 1 2 0.14 0.14 0.2 0.33 0.33 0.33 0.2 0.2 0.33 KPI C 0.2 0.5 1 0.14 0.14 0.2 0.33 0.33 0.33 0.2 0.2 0.33
KPI D 3 7 7 1 2 3 5 5 5 3 3 5 KPI E 3 7 7 0.5 1 3 5 5 5 3 3 5 KPI F 0.5 5 5 0.33 0.33 1 3 3 2 0.33 0.33 1
KPI G 2 3 3 0.2 0.2 0.33 1 1 2 0.33 0.33 1 KPI H 0.5 3 3 0.2 0.2 0.33 1 1 2 0.33 0.33 1 KPI I 0.5 3 3 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5 1 0.33 0.33 1 KPI J 2 5 5 0.33 0.33 3 3 3 3 1 1 3 KPI K 2 5 5 0.33 3 3 3 3 3 1 1 3 KPI L 0.5 3 3 3 3 3 1 1 1 0.33 0.33 1 KPI G KPI H KPI I KPI J KPI K KPI L KPI B KPI C KPI D KPI E KPI F KPI A KPI B KPI C KPI D KPI E KPI F KPI G KPI H KPI I KPI J KPI K KPI L KPI A 0.06 0.11 0.1 0.05 0.03 0.1 0.02 0.08 0.08 0.05 0.05 0.08 KPI B 0.01 0.02 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 KPI C 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 KPI D 0.19 0.15 0.14 0.15 0.18 0.15 0.21 0.2 0.19 0.28 0.28 0.21 KPI E 0.19 0.15 0.14 0.07 0.09 0.15 0.21 0.2 0.19 0.28 0.28 0.21
KPI F 0.03 0.1 0.1 0.05 0.03 0.05 0.13 0.12 0.08 0.03 0.03 0.04 KPI G 0.13 0.06 0.06 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.08 0.03 0.03 0.04 KPI H 0.03 0.06 0.06 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.08 0.03 0.03 0.04 KPI I 0.03 0.06 0.06 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.04 0.03 0.03 0.04
KPI J 0.13 0.1 0.1 0.05 0.03 0.15 0.13 0.12 0.11 0.09 0.09 0.13
KPI K 0.13 0.1 0.1 0.05 0.3 0.15 0.13 0.12 0.11 0.09 0.09 0.13
KPI L 0.03 0.06 0.06 0.42 0.3 0.15 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04
Volume 15, Nomor 02, Oktober 2020 e-ISSN : 2721-3447 2 KPI B 0.018 3 KPI C 0.015 4 KPI D 0.196 5 KPI E 0.182 6 KPI F 0.066 7 KPI G 0.048 8 KPI H 0.04 9 KPI I 0.035 10 KPI J 0.104 11 KPI K 0.124 12 KPI L 0.105
Setelah  mendapatkan  bobot  KPI,  maka  kita dapat  menentukan  persentase  prioritas  dari  KPI  yang ada.  Persentase  ini  disusun  berdasarkan  persentase pembobotan yang ada, dimulai dari bobot yang terbesar hingga  bobot  yang  terkecil.  Berikut  adalah  hasil penyusunan KPI berdasarkan skala prioritas yang ada:
Tabel 3.7 Prioritas KPI Berdasarkan Persentasenya
No.  Definisi KPI
Definisi
KPI Bobot  Persentase 1  Tersedianya data kualitas lingkungan KPI D 0.196 19,.6% 2  Pengolahan data menjadi informasi KPI E 0.182 18.18% 3  Pembinaan sektor formal maupun nonformal KPI K 0.124 12.42% 4  Berperan serta dalam kegiatan lingkungan masyarakat KPI L 0.105 10.48% 5  Sosialisasi Pengelolaan lingkungan KPI J 0.104 10.38% 6  Disiplin KPI A 0.067 6.75 % 7  Pelaksanaan Kegiatan KPI F 0.066 6.65% 8  Pemantauan lapangan KPI G 0.048 4.85 % 9  Penanggulangan kerusakan lingkungan KPI H 0.040 4.05 % 10  Verifikasi pelanggaran lingkungan KPI I 0.035 3.45% 11  Penyerapan anggaran KPI B 0.018 1.76% 12  Laporan fisik keuangan KPI C 0.015 1.50%
Sehingga  jumlah  total  bobot  semua  KPI  =  1  (100%) sesuai dengan kaidah pembobotan di mana jumlah total
bobot  harus  bernilai  100.  Pada  tabel  3.7 menunjukkan bahwa  dengan  menggunakan  metode  AHP,  maka semua  alternatif  indikator  pengukuran  kinerja  dapat ditentukan prioritasnya dengan baik.

## KESIMPULAN
Dari  penelitian  yang  telah  dilaksanakan,  dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Penentuan  indikator  kinerja  Bidang  Perlindungan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam diukur dengan menggunakan metode AHP ( Analytical Hierarchy Process ). Terdapat 12 (dua  belas)  indikator  pengukuran  kinerja  Bidang Perlindungan  Hidup  berdasarkan  visi  dan  misi yang  ditetapkan  oleh  institusi.  Dari  pembobotan indikator  kinerja  tersebut  didapatkan  bahwa tersedianya  data  kualitas  lingkungan  menjadi skala prioritas terpenting yang harus dicapai  oleh bidang  lingkungan  hidup  yaitu  19,56%.  Setelah itu  pengolahan  data  menjadi  informasi  menjadi skala  terpenting  selanjutnya,  yaitu  sebesar 18,18%.  Pembinaan  sektor  formal  maupun informal  menjadi  skala  terpenting  selanjutnya yaitu 12,42%.

## DAFTAR PUSTAKA
Amstrong,  Mischael,  1999. Manajemen  Sumber  Daya Manusia.  Terjemahan  Sofyan  dan  Haryanto .
PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
Eko Nurmianto , Nurhadi Siswanto (2006). Perancangan  Penilaian  Kinerja  Karyawan Berdasarkan  Kompetensi  Spencer  Dengan Metode  Analytical  Herarchy  Process (Studi Kasus  di  Sub  Dinas  Pengairan  Dinas  Pekerjaan Umum Kota Probolinggo)
Luthans,  F.  2005. Organizational  Behavior .  New York: McGraw-hill.
Mangkunegara,  Anwar  Prabu.  2002. Manajemen Sumber  Daya  Manusia .  Remaja  Rosdakarya. Bandung
Mathis,  R.L.  &  J.H.  Jackson.  2006. Human  Resource Management: Manajemen Sumber Daya
Manusia. Terjemahan  Dian  Angelia.  Jakarta: Salemba Empat.
Prawirosentono,  Suryadi.  1999. Kebijakan  Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPFE.
Robbins,  Stephen  P.,  2006. Perilaku  Organisasi,  PT Indeks, Kelompok Gramedia, Jakarta.
Riduwan, 2012, Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian, Cetakan  ke-4.  Penerbit  Alfabeta,
Bandung.
Saaty,  T.L.  (2000). Fundamental  of  Decision  Making and  Priority  Theory  With  The  Analitic Hierarchy Process. Pittsburg: RWS Publications
Sugiyono,  2012, Statistika  untuk  Penelitian, Cetakan Ke-20 Penerbit Alfabeta, Bandung.
Taufiq, R. (2013). Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan  Penilaian  Kinerja  Kependidikan Menggunakan  Metode  Analytical  Hierarchy Process  (Studi  Kasus  Di  Fakultas  Teknik
Universitas Muhammadiyah Tangerang).” Jurnal  Tekno Insentif Kopwil4. Vol. 7.  No. (2). 36 – 44. Vembri  Noor  Helia,  2011, Perancangan  Dan Pengukuran  Kinerja  Rantai  Pasok  Di  Instalasi Farmasi  Rumah  Sakit  PKU  Muhammadiyah Temanggung, Tesis  Magister  Teknik  Industri, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.