## PERANAN INDONESIA DALAM MEMBANTU PENANGANAN MASALAH ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR (2014-2017)

## Indah Nur Azizah
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia
Jalan Dipatiukur No. 112-116, Bandung 40132 Indonesia
Email: indahnurazizah12@gmail.com

## ABSTRACT
Indonesia  has  a  significant  role  as  Indonesia  helps  to  deal  with  ethnic  Rohingya issues in Myanmar by politically engaging with the Myanmar government to discuss the  issue,  proposing  solutions  to  stop  violence  and  sending  humanitarian  aid  to  the Rohingyas both in Myanmar and in Bangladesh. Indonesia views positively with what the  Myanmar  government  has  done  to  solve  its  internal  problems.  This  problem  is certainly  gradual  to  be  solved.  Indonesia  as  a  country  that  has  a  very  good relationship with Myanmar, always supports all the process within the government of Myanmar and respect the sovereignty of Myanmar.
Keywords: The Role of Indonesia, Myanmar, Ethnic Rohingya, Foreign Policy.

## ABSTRAK
Indonesia  memiliki  peranan  yang  cukup  penting  karena  Indonesia  membantu menangani  masalah  etnis  Rohingya  di  Myanmar  dengan  cara  melakukan  secara politik  dengan  pemerintahan  Myanmar  untuk  membicarakan  masalah  ini, mengusulkan  solusi-solusi  untuk  memberhentikan  kekerasan  serta  Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya yang berada di Myanmar maupun  di  Bangladesh.  Indonesia  memandang  secara  positif  dengan  apa  yang  telah pemerintah  Myanmar  lakukan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  dalam  negerinya. Permasalahan  ini  tentu  secara  bertahap  agar  dapat  terpecahkan.  Indonesia  selaku negara  yang  menjalin  hubungan  yang  sangat  baik  dengan  Myanmar,  selalu mendukung  segala  proses  dalam  pemerintahan  Myanmar  dan  menghormati kedaulatan Myanmar.
Kata Kunci: Peranan Indonesia, Myanmar, Etnis Rohingya, Politik Luar Negeri.

## 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang
Konflik  antar  etnis  Rohingya dengan  etnis  Burma  di  Myanmar merupakan  konflik  internal yang kompleks  dan  belum  terselesaikan yang mulai terjadi pada masa penjajahan kolonial Inggris hingga saat ini.  Etnis  Rohingya  merupakan  orang- orang  yang  dibawa  oleh  kolonial Inggris  melalui  perjanjian  Yandabo. Pada  tahun  1824  Inggris  menjajakan kaki  di  Burma  atau  kini  dikenal Myanmar  dan  terjadi  perang  dengan Burma. Inggris menang dan membawa orang-orang British-India dan  etnis Rohingya  ke  Arakan/Rakhine  (EBO, 2009:2).  Istilah  Rohingya  berasal  dari kata Rohai atau Roshangee. Rohai atau Roshangee ialah istilah yang ditujukan untuk  penduduk  muslim  Arakan  “tua”
( Rohang/Roshang/Roang )  tetapi  lebih terkenal sebagai Charganiya (Bustamam,  2013:321).  Pada  masa kolonial  Inggris  kehidupan  muslim Rohingya  sejahtera  karena  mereka menguasai sektor ekonomi. Kesenjangan  ekonomi  dan  sosial menimbulkan  rasa  iri  dari  etnis mayoritas  di  Rakhine.  Hal  ini  yang memicu konflik antar etnis di Myanmar.
Pada saat kolonial Inggris mengalami kemunduran dan kalah dari kolonial  Jepang,  nasib  etnis  Rohingya mulai  terancam.  Pada  masa  tersebut,
kolonial  Jepang  beserta  pemerintahan Myanmar melakukan pembantaian terhadap  orang-orang  yang  dibawa oleh  kolonial  Inggris.  Sehingga  etnis
Rohingya  melakukan  eksodus  besar- besaran  ke  Bangladesh  guna  mencari
perlindungan  dan  kehidupan  yang layak.  Ketika  Myanmar  merdeka, rezim militer menguasai pemerintahan. Pada  masa  ini,  pemerintahan  junta militer menunjukan bahwa mereka anti muslim.
Mereka melakukan
propaganda anti muslim yang mengakibatkan  banyaknya  minoritas muslim (Rohingya) diusir secara paksa dari  Myanmar.  Serta  Pemerintah Myanmar  memberlakukan  Undang- Undang  Kewarganegaraan  Myanmar (Burma Citizenship Law 1982). Dalam
Burma Citizenship Law 1982
pemerintahan  junta  militer  Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebaga salah  satu  etnis  mayoritas  maupun etnis  minoritas  yang  ada  di  Myanmar. Pemerintahan  junta  militer  Myanmar menganggap
etnis Rohingya
merupakan  imigran  yang  dibawa  oleh kolonial Inggris. Agar  menimbulkan  rasa  yang tidak  aman  dan  nyaman  kepada  etnis Rohingya untuk menetap dan bertempat  tinggal  di  Rakhine,  junta militer melakukan
tindakan diskriminasi.  Tindakan  diskriminasi yang  dilakukan  junta  militer  seperti tidak  diberikan  izin  usaha,  menaikan pajak  yang  berlebihan  kepada  etnis Rohingya  jika  pajak  tersebut  tidak mampu  dibayar  maka  lahan  pertanian, tambak  atau  properti  apapun  yang mereka  miliki  akan  disita,  tidak diberikan  izin  untuk  keluar  dari otoritas lokal, etnis Rohingya dijadikan sebagai  pekerja  paksa  di  kamp-kamp konsentrasi  Rakhine  Utara,  tidak diberikan  akses  untuk  mengeyam pendidikan,  sulit  untuk  mendapatkan izin perkawinan, pemerkosaan terhadap
perempuan-perempuan
Vol. 1 No. 2 Oktober 2017
Rohingya dan penahanan tanpa
melalui  proses  peradilan  (Satria  dan
Jamaan, 2013:5). Tindakan kekerasaan dan diskriminasi yang diterima etnis Rohingya menyebabkan mereka melakukan  eksodus  ke  negara-negara tetangga.  Indonesia  merupakan  negara yang  menerima  imigran  dari  etnis Rohingya  selain  Bangladesh  dan
Malaysia. Indonesia merupakan negara kepulauan  dengan  jumlah  penduduk sebanyak 260 juta jiwa (https://data.worldbank.org/country/in donesia?locale=id  diakses  26  Mei 2018).  Dengan  jumlah  penduduk  yang besar  ditambah  dengan  kedatangan imigran Rohingya tentu akan menimbulkan ancaman dari segi keamanan  maupun  ekonomi  yang dihadapi  Indonesia.  Untuk  mencegah hal tersebut, maka Indonesia ikut turut andil dalam masalah etnis Rohingya di Myanmar.
Indonesia  menunjukan  dirinya peduli  dan  menunjukan  peran  yang cukup  signifikan  dalam  membantu menangani  masalah  etnis  Rohingya  di
Myanmar  dikarenakan  garis  besar politik luar negeri Indonesia berlandaskan  pada  Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjaga perdamaian dunia  dan  perdamaian  abadi  yang berdasarkan  pada  keadilan  sosial. Melalui  website  resmi  kepresidenan Republik  Indonesia,  presiden  Jokowi menyuarakan  bahwa  dirinya  akan berkomitmen  membantu  menanganu masalah  etnis  Rohingya  dan  meredam kekerasan  di  Myanmar.  Indonesia mengutuk  dan  mengecam  keras  atas tindakan  Myanmar  yang  melakukan
ethnic  cleansing dan  diskriminasi terhadap etnis Rohingya. Langkah Indonesia dalam membantu  menangani  masalah  etnis Rohingya  di  Myanmar,  yaitu  dengan melakukan hubungan diplomatik dengan pemerintah Myanmar, menawarkan solusi kepada pemerintah Myanmar,  menyinggung  isu  Rohingya di  forum-forum  internasional  dan memberikan bantuan.
Indonesia membentuk sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  yang  bergerak dibidang kemanusiaan pada 31
Agustus  2017.  LSM  ini  bernama Aliansi  Kemanusiaan  Indonesia  untuk Myanmar  (AKIM)  yang  bertugas untuk membantu krisis kemanusiaan di Myanmar. AKIM beranggotakan Muhammadiyah,  Nahdlatul  Ulama, Palang  Merah  Indonesia,  PKPU  dan Aksi  Cepat  Tanggap.  AKIM  memiliki program  kerja,  yaitu Humanitarian Assitance  for  Sustainable  Community untuk  Myanmar  (HASCO).  Program HASCO  hanya  memberikan  bantuan kemanusiaan dan pengembangan kapasitas  untuk  area  dan  masyarakat yang  terkena  dampak  konflik  di Rakhine n (https://www.liputan6.com/n ews/read/3080648/5-aksi-indonesia- bantu-atasi-krisis-rohingya-di- myanmar diakses 03 Juni 2018).

## 1.2 Rumusan Masalah

## 1.2.1 Rumusan Masalah Mayor
Berdasarkan  masalah  yang  telah dijabarkan  diatas,  maka  peneliti  ingin mengutarakan Bagaimana peranan Indonesia dalam membantu penanganan masalah etnis Rohingya di Myanmar (2014-2017)?
Vol. 1 No. 2 Oktober 2017
1.2.2 Rumusan Masalah Minor
1. Apa  upaya-upaya  yang  telah dilakukan Indonesia dalam
membantu  penanganan  masalah etnis Rohingya di Myanmar?
2. Apa  hambatan  yang  dihadapi Indonesia  dalam  pelaksanaan upaya-upaya  Indonesia  dalam membantu  penanganan  masalah
etnis Rohingya di Myanmar? 3. Bagaimana  perkembangan  dari peranan Indonesia dalam membantu  penanganan  masalah etnis Rohingya di Myanmar? 1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana  upaya-upaya  yang  telah dilakukan  Indonesia  dalam  membantu penanganan masalah etnis Rohingya di
Myanmar,  mengetahui  hambatan  yang dihadapi  Indonesia  dalam  pelaksanaan upaya-upaya Indonesia dalam membantu  penanganan  masalah  etnis Rohingya di Myanmar dan mengetahui bagaimana perkembangan peranan Indonesia dalam membantu penanganan masalah etnis Rohingya di Myanmar.

## 2. Kajian  Pustaka  dan  Kerangka

## Pemikiran
2.1 Hubungan Internasional Menurut Mohtar Mas’oed dalam
buku  P.  Anthonius  Sitepu  (2011:6-7) mengatakan  bahwa  adanya  hubungan internasional  karena  adanya  dorongan oleh  motivasi  untuk  memperoleh
informasi  tentang  berbagai  fenomena internasional dan terbatas hanya dalam belajar  memahami  demi  membedaka antar pelaku seluas negara atau bangsa yang berdasarkan pada aspek domestiknya  dan  sebaliknya,  pelaku yang  berdasarkan  pada  motivasi  atau dorongan  bahwa  internasional  sebagai suatu  kontribusi  yang  cukup  penting dalam kerangka hubungan internasional. Pelaksanaan hubungan internasional dilakukan melalui banyak jalur  selain  jalur  pemerintah.  Negara sebagai  aktor  dalam  politik  global tidak  selalu  bertindak  sebagai  aktor independen  dan  kelompok-kelompok yang  ada  di  dalam  negara  tidak  selalu bertindak  secara  koheren.  Perusahaan multinasional dan organisasi
internasional  merupakan  aktor  lain selain negara (Jemadu, 2008:46).

## 2.2 Politik Luar Negeri
Politik  luar  negeri  memiliki  dua elemen  pokok  yaitu,  tujuan  nasional yang  akan  dicapai  dan  alat  untuk mencapai  tujuan  itu.  Interaksi  antara tujuan  nasional  dan  sumber-sumber untuk mencapai tujuan nasional terdapat dalam pelaksanaan politik luar negeri  yang  dimaksud.  Terbentuknya politik  luar  negeri  adalah  sebagai upaya  untuk  menemukan  eksplanasi tentang  proses  pembuatan  keputusan luar  negeri  ( foreign  policy  decision making  process )  beserta  implikasinya.
Proses pembuatan
keputusan- keputusan luar negeri atau implementasinya  bersifat relational (Sitepu, 2011:69).
Setiap  negara  melakukan  politik luar negeri dalam pergaulan
internasional demi mencapai kepentingan  nasionalnya.  Politik  luar negeri  adalah  aksi  dan  identitas  suatu negara  dalam  melakukan  hubungan dengan  negara  lain.  Politik  luar  negeri merupakan  kebijakan  luar  negeri  yang dibuat  oleh  suatu  negara  guna  untuk mengatur  hubungan-hubungan  luar negerinya. Politik luar negeri merupakan  bagian  dari  kebijakan nasional  dan  telah  ditetapkan  dengan tujuan  khusus  untuk  sebuah  kurun waktu  yang  sedang  dihadapi  lazim disebut kepentingan nasional (Sumpena, 1985:7).
2.3 Kepentingan Nasional
Kepentingan nasional merupakan dijelaskan  sebagai  tujuan  fundamental dan  faktor  penentu  akhir  dari  yang mengarahkan  para  pembuat  keputusan dari  suatu  negara  dalam  merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional  suatu  negara  secara  khusus adalah  unsur-unsur  yang  membentuk kebutuhan  negara  yang  paling  vital seperti  pertahanan,  keamanan  serta kesejahteraan  ekonomi  (Perwita  dan Yani, 2011:35).
Terdapat  dua  perbedaan  dalam kepentingan nasional. Pertama,
kepentingan  nasional  bersifat vital
(esensial)  yang  berkaitan  dengan kelangsungan  hidup  negara  dan  serta nilai-nilai inti yang merupakan identitas  kebijakan  luar  negerinya. Dilihat dari seberapa jauh kepentingan harus  ada  dan  digunakan  dan  disaat keadaan  darurat  suatu  negara  yang harus  diputuskan. Kedua, kepentingan nasional  bersifat non-vital (sekunder) yang tidak berkaitan dengan eksistensi negara  tetapi  tetap  diperjuangkan
melalui  kebijakan  luar  negeri.  Dilihat dari  proses  yang  digunakannya  yang berlangsung  lama  tetapi  hasil  dan fungsinya  dapat  dirasakan  lebih  baik untuk  jangka  waktu  yang  lama (Jemadu, 2008:67-69).

## 2.4 Peranan Nasional
Dalam  kebijakan  luar  negeri suatu  negara  memiliki  pertimbangan dalam pembuatannya. Dimana merefleksikan  pertimbangan  terdapat dua  komponen  didalamnya  yakni orientasi  dan  peranan.  Rudy  mengutip pernyataan  Holsti  dalam  16  jenis peranan nasional, yaitu:
1. Benteng revolusi, pembebas ialah beberapa pemerintah
mempunyai tugas bertujuan untuk  mengorganisasikan  atau memimpin berbagai gerakan revolusi di luar negeri. Tugasnya yaitu  membebaskan  pihak  lain atau  berperan  sebagai  pelindung gerakan revolusi asing.
2. Pemimpin  regional  ialah  tugas dan  tanggung  jawab  khusus suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain dikawasan. 3. Pelindung regional ialah implikasi  dari  tanggung  jawab pemimpin  suatu  negara  dalam suatu  kawasan.  Berfokus  kepada pentingya pemberian perlindungan bagi kawasan sekitarnya.
4. Bebas aktif ialah berfokus kepada peningkatkan keterlibatan  mengenai  hubungan diplomatik dengan negara-negara lain dan bertindak sebagai penengah dalam konflik.
5. Pendukung  kemerdekaan  ialah tidak  bertanggung  jawab  dalam mengorganisasi, memimpin maupun  mendukung  secara  fisik gerakan  kemerdekaan  di  luar negeri. 6. Anti imperialis ialah imperialisme  dipandang  sebagai ancaman  serius.  Demi  melawan imperialisme banyak negara yang  menyatakan  agen  dari  anti imperialis.
7. Pelindung ideologi ialah memandang kebijakan luar negerinya  termasuk  dalam  term nilai-nilai pelindung dari serangan. 8. Mediator integrator ialah negara- negara berkembang yang memandang dirinya mampu untuk memenuhi atau menjalankan tugas sebagai penengah  untuk  menyelesaikan masalah negara lain. 9. Kolaborator sistem regional ialah berkomitmen ke kerjasama dengan negara lain untuk membangun  masyarakat  luas yang  bersatu,  bekerjasama  dan berintegrasi  dengan  unit  politik lainnya. 10. Developer  ialah  negara  industri berperan untuk membantu negara-negara berkembang. Negara-negara industri telah mempunyai  kemampuan  atau kelebihan tertentu.
11. Penghubung ialah muncul  dalam bentuk  yang  unik  dan  tidak menstimulir tindakan tertentu.
12. Sekutu  andalan  ialah  pemimpin suatu  negara  menyatakan  bahwa akan mendukung sekutunya
dengan  cara  apapun  dan  tidak mengharapkan imbalan.
13. Independen  ialah  kepala  negara menyatakan  bahwa  negaranya dalam  keadaan  apapun  akan mengejar  kepentingannya.  Jika tidak  ia  tidak  akan  bertindak apapun dalam sistem internasional. 14. Teladan  ialah  berperan  sebagai role  model  bagi  negara-negara lain.
15. Internal development ialah kurangnya  kesadaran  partisipasi dalam  politik  internasional  pada peranan ini. Mereka hanya mempentingkan pembangunan negaranya sendiri.
16. Konsep  peranan  lainnya  ialah implikasi  dari  sumber-sumber lain dalam politik  luar negerinya selain  peranan  diatas  (Rudy, 2002:144).
2.5 Hak Asasi Manusia
Hak  asasi manusia  (HAM) merupakan anugerah dari  Tuhan Yang Maha  Esa,  biasa  dirumuskan  sebagai hak  kodratiah  yang  melekat  dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi (Qamar, 2013:16).
HAM ialah seperangkat
ketentuan atau aturan untuk
melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan  atau  pembatasan  ruang  gerak warga negara oleh negara. Artinya, ada pembatasan-pembatasan  tertentu  yang diberlakukan  pada  negara  agar  hak
warga  negara  yang  paling  hakiki terlindung  dari  kesewenang-wenangan kekuasaan (Liba, 2002:139).

## 2.5.1 Pelanggaran HAM
Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun  2000  tentang  pengadilan  HAM menyatakan  bahwa  pelanggaran  HAM merupakan  setiap  perbuatan  seseorang atau  kelompok  orang  termasuk  aparat negara  baik  disengaja  atau  pun  tidak disengaja  atau  kelalaian  yang  secara hukum  mengurangi,  membatasi,  dan atau  mencabut  HAM  seseorang  atau kelompok  orang  yang  dijamin  oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan  atau  dikhawatirkan  tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang  berlaku  (Undang-Undang  RI, 2000).
Pelanggaran  HAM  dapat  dilihat dari  dua  macam  cara,  yaitu: Pertama , pelanggaran  HAM  dilakukan  oleh individu  terhadap  individu  lainnya sebagai  bagian  dari  kejahatan  biasa ( ordinary crime ) yang disebabkan oleh hakekat manusia yang tidak sempurna. Kedua ,  pelanggaran  HAM  terjadi karena  penyangkalan  terhadap  HAM secara  sistemik  atau  sistematis  yang mengarah pada apa yang disebut gross violations  of  human  rights (Jemadu,
2008:280).
2.6 Kejahatan Kemanusiaan
Kejahatan kemanusiaan merupakan  kejahatan  internasional. Kejahatan internasional diartikan sebagai  suatu  bentuk  pidana  yang dianggap dapat merugikan bagi seluruh masyarakat internasional.
Setiap  Lembaga peradilan  yang ada di tiap-tiap  negara  bahkan  termasuk  di dalamnya peradilan internasional,
mempunyai yurisdiksi
atau kewenangan  untuk  memeriksa  dan mengadili para pelakunya (Atmasasmita, 2000:45). Kejahatan  Genosida  termasuk kedalam 22 jenis kejahatan internasional  yang  diantaranya  berupa kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dalam Statuta Roma, kejahatan genosida didefinisikan sebagai berikut: “Setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan  dengan  tujuan  untuk menghancurkan,  seluruhnya  atau untuk  sebagian,  suatu  kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti  misalnya:  (a)  Membunuh anggota  kelompok  tersebut;  (b) Menimbulkan luka fisik atau mental yang  serius  terhadap  para  anggota kelompoktersebut;
(c) Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan  atas  kelompok  tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara  keseluruhan  atau  untuk sebagian; (d) Memaksakan tindakan-tindakan  yang  dimaksud untuk  mencegah  kelahiran  dalam kelompok tersebut; (e)
Memindahkan  secara  paksa  anak- anak  dari  kelompok  itu  kepada kelompok  lain”  ( UN General
Assembly . 1998). 2.7 Kerangka Pemikiran Hubungan internasional merupakan interaksi antar aktor negara dengan  negara  dan  aktor  negara dengan  non-negara  berupa  politik, ekonomi,  sosial  dan  budaya  untuk mencapai  kepentingan  nasional  suatu negara.  Hubungan  Indonesia  dengan Myanmar terjalin dengan baik dari segi
Vol. 1 No. 2 Oktober 2017
isu-isu  kontemporer  maupun  non- kontemporer dalam hubungan internasional.  Konflik  internal  di Myanmar  tidak  pernah  terselesaikan hingga  saat  ini.  Myanmar  telah melakukan  pelanggaran  HAM  berat terhadap  suatu  etnis  minoritas  yang berada disana, yaitu etnis Rohingya.
Pelanggaran  HAM  berat  yang telah  dilakukan  Myanmar  berupa mereka  membantai  dan  membunuh secara  masal  etnis  Rohingya  ( ethnic cleansing ). Berdasarkan Burma Citizenship  Law 1982  pemerintah Myanmar  tidak  memberikan  status kewarganegaraan  ke  etnis  Rohingya.
Etnis  Rohingya  diusir  secara  paksa dikarenakan  mereka  hanyalah  imigran gelap  yang  tidak  memiliki  identitas  di Myanmar. Etnis Rohingya tidak diberikan izin usaha dan tidak diberikan  akses  untuk  mengeyam pendidikan. Dunia  internasional  mengecam perbuatan Myanmar yang telah melakukan kejahatan genosida ke etnis Rohingya. Sesama berada satu kawasan  dengan  Myanmar  yaitu  Asia Tenggara,  Indonesia  turut  tangan dalam membantu menyelesaikan masalah  internal  yang  belum  usai  di Myanmar.  Indonesia  berperan  dalam menyelesaikan  konflik  antar  etnis  di Myanmar  sesuai  dengan  peranan nasional  Indonesia  sebagai  bebas  aktif dan mediator integrator.
Peran  Indonesia  sebagai  bebas aktif dalam konflik  ini ialah  Indonesia mengirimkan  menteri  luar  negerinya untuk melakukan hubungan diplomatik dengan  Myanmar.  Berharap  dengan melakukan peningkatan hubungan diplomatik  dengan  Myanmar,  konflik
ini  dapat  terselesaikan.  Peranan  ini Sesuai  dengan  prinsip  politik  luar negeri  Indonesia  yaitu  bebas  aktif. Dimana  Indonesia  tidak  memihak kepada  siapapun  dalam  konflik  tetapi Indonesia  sebagai  penengah  dalam konflik ini.
Selanjutnya  Indonesia  berperan sebagai  mediator  integrator.  Indonesia memandang  dirinya  mampu  untuk menjadi  penengah  dalam  konflik  di Myanmar. Indonesia telah mempertimbangkan bahwa dirinya bisa menjadi penengah karena Indonesia  telah  meninjau  dari  segi internal yang berkaitan dengan kebutuhan domestik dan sikap masyarakat  Indonesia terhadap konflik ini.  Serta  dari  segi  eksternal  yang berkaitan  dengan  respon  Indonesia terhadap apa yang terjadi di Myanmar. Indonesia menawarkan upaya- upayanya agar masalah ini
terselesaikan.
Indonesia  memiliki  beberapa langkah-langkah  agar  terlaksananya peranan Indonesia dalam masalah etnis Rohingya  di  Myanmar,  diantaranya: Indonesia melakukan hubungan
diplomatik dengan pemerintahan Myanmar  dalam  membahas  masalah yang pelik di Myanmar agar menemukan titik terang masalah tersebut.  Indonesia  juga  menawarkan solusi  kepada pemerintahan Myanmar. Indonesia  bekerjasama  dengan  PBB untuk  membahas  bagaimana  langkah yang  tepat  bagi  Indonesia  agar  dapat menjadi penengah dalam masalah etnis Rohingya. Dikarenakan diplomasi Indonesia  berhasil  dengan  Myanmar,
Indonesia diperbolehkan menjadi negara yang secara langsung
memberikan  bantuan  kemanusiaan, sehingga Indonesia membentuk sebuah LSM  internasional  yang  bergerak dalam  bidang  kemanusiaan.  Indonesia mengirimkan  bantuan  kemanusiaan berupa  pakaian,  makanan,  selimut  dan obat-obatan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Upaya-Upaya Indonesia dalam Membantu Penanganan Masalah  Etnis  Rohingya  di Myanmar Indonesia  merupakan  negara  the first  humanitarian  responder .  Dimana konflik antar etnis dan status kewarganegaraan etnis Rohingya berimplikasi lintas batas negara sehingga suatu solusi yang komprehensif  dan  multipihak  dari aktor internasional merupakan keharusan  untuk  menjaga  keamanan dan  stabilitas  dikawasan.  Indonesia sebagai  aktor  internasional  berupaya untuk menjaga keamanan dan stabilitas dikawasan.  Apalagi  dalam  isu  etnis Rohingya di Myanmar sudah menyebabkan  suatu  dampak  ancaman keamanan  negara-negara  lain.  Untuk mencegah  masalah  etnis  Rohingya semakin membesar sehingga Indonesia berupaya  dalam  membantu  menangani masalah etnis Rohingya di Myanmar. 3.1.1 Melakukan Diplomasi Bilateral dengan Myanmar Indonesia melakukan pendekatan secara  politik  dengan  Myanmar  dalam masalah  etnis  Rohingya  ini.  Arah diplomasi Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Jokowi menggunakan pendekatan total
diplomasi  yang  low  profile,  inklusif
dan  rekonsiliatif.  Indonesia  menjauhi diri  dari  menggunakan megaphone diplomacy .  Hal  ini  bisa  dilihat  dari cara  Menteri  luar  negeri  Indonesia lebih  aktif  dalam  berdiplomasi  secara bilateral.  Pendekatan  total  diplomasi secara low profile terlihat dari ideosinkratik  pemimpin  suatu  negara. Ideosinkratik  Presiden  Jokowi  yang sederhana serta memiliki karakter yang baik. Karakteristik dari seorang
Presiden  Jokowi  membuat  beliau membantu Myanmar untuk menyelesaikan masalah etnis Rohingya.  Dengan  cara  Presiden Jokowi  memanfaatkan  hubungan  yang terjalin sangat baik menjadikan Indonesia  memiliki  peluang  sebagai perantara dalam masalah ini. Pendekatan  total  diplomasi  secara inklusif dalam masalah etnis Rohingya di Myanmar maksudnya ialah
Indonesia  secara  signifikan  terus melakukan hubungan diplomatik dengan  pemerintah  Myanmar  dalam membahas  isu  etnis  Rohingya  dan kerjasama  ekonomi.  Pendekatan  total diplomasi  secara  rekonsiliatif  dalam masalah  ini  ialah  Indonesia  mencoba membantu memulihkan
dan
menyelesaikan  kondisi  dan  situasi  di Rakhine dan serta memulihkan hubungan etnis mayoritas di Myanmar dengan etnis Rohingya.
Diplomasi  bilateral  Indonesia- Myanmar  ialah  untuk  mendukung rekonsiliasi  Myanmar  dan  membahas masalah  etnis  Rohingya.  Indonesia mendukungan  rekonsiliasi  Myanmar karena  saat  ini  pemerintah  Myanmar dalam  masa  transformasi  menuju demokrasi. Pemerintah Myanmar yang selama  ini  dipimpin  oleh  militer,  dikit
demi  sedikit  mulai  membuka  diri  dan melakukan  transformasi  sejak  tahun
2010.  Dukungan  Indonesia  untuk rekonsiliasi  Myanmar  ialah  pada  saat Menteri  Luar  Negeri  RI,  Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral  dengan  Menteri  Luar  Negeri Myanmar,  Wunna  Maung  Lwin  di Naypyidaw tahun 2015. Pertemuan ini menyampaikan bahwa Indonesia mendukung Myanmar untuk mempercepat  proses  demokrasitisasi dan reformasi. Indonesia juga memberikan  bantuan  kapasitas  dan kerjasama  dalam  pelaksanaan  pemilu Myanmar. Indonesia membahas masalah irregular movement of persons dalam pertemuan ini. Indonesia  meminta  Myanmar  agar mencegah terjadinya irregular movement of migrants n (http://www.beritasatu.com/
asia/275998-indonesia-jalin-kerja- sama-dengan-myanmar.html diakses
20 Agustus 2018).
Pada  06  Desember  2016  terjadi pertemuan  pertama  Indonesia  dengan Myanmar  dalam  membahas  isu  etnis Rohingya.  Menteri  Luar  Negeri  RI, Retno Marsudi mengunjungi Aung San Suu Kyi (Petinggi Konselor Myanmar) di  Naypyidaw.  Pertemuan  tersebut guna  membahas  situasi  kemanusiaan dan  stabilitas  bagi  semua  warga, terutama  warga  muslim  di  Rakhine. Serta  Indonesia  mengutus  Duta  Besar
RI untuk Myanmar melakukan kunjungan  ke  Rakhine  pada  03-06 November  2016  untuk  melihat  situasi pasca penyerangan tanggal 09 Oktober 2016
(https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pag es/menlu-retno-bahas-rakhine-state-
myanmar.aspx  diakses  20  Agustus 2018).
Pada 04 September 2017 Menteri Luar  Negeri  RI,  Retno  Marsudi mengunjungi Naypyidaw untuk bertemu  dengan  Petinggi  Konselor Myanmar,  Aung  San  Suu  Kyii  yang juga menjabat sebagai pemimpin partai mayoritas  di  parlemen  Myanmar (Partai  Liga  Demokrasi  Nasional). Kunjungan  Menteri  Retno  Marsudi atas  perintah  Presiden  Jokowi.  Dalam pertemuan  tersebut,  Menteri  Retno Marsudi  meminta  Myanmar  untuk mencegah dan memberhentikan kekerasan.  Indonesia  meminta  untuk memberikan perlindungan kepada semua  warga  di  Rakhine.  Indonesia menawarkan solusi dan meminta untuk memberikan akses bantuan n kemanusiaan n (https://tirto.id/ menlu-retno-bertemu-petinggi- myanmar-bahas-rohingya-hari-ini- cvTQ diakses 20 Agustus 2018).
Menurut peneliti, semua kerjasama yang ditawarkan oleh Indonesia  ke  Myanmar  ialah  untuk mendukung dan membantu rekonsiliasi Myanmar  sudah  tepat.  Karena  selama ini  image  Myanmar  sebagai  negara yang  penduduknya  hidup  dibawah kekuasaan  militer.  Sulitnya  akses informasi dan komunikasi, berekspresi, berpendapat, dan akses untuk memasuki  Myanmar  sangat  sulit, apalagi  mengenai  isu  etnis  Rohingya. Myanmar  sangat  menutup  rapat  dari dunia  internasional  mengenai  isu Rohingya.  Semua  hal  tersebut  masih ada  pengontrolan  oleh  junta  militer Myanmar.  Dengan  hal  yang  dilakukan Indonesia  diharapkan  dapat  membuka akses  bagi  dunia  internasional  ke
Vol. 1 No. 2 Oktober 2017
Myanmar dengan begitu dunia internasional  juga  dapat  membantu proses  demokratisasi  dan  reformasi
Myanmar. Menjadi negara yang demokrasi  dan  reformasi  mengubah struktur  negara  Myanmar  dan  sistem politik  di  Myanmar.  Hal  ini  akan mengubah pola pikir penguasa- penguasa  Myanmar  yang  duduk  di pemerintahan untuk  lebih terbuka, dan dapat membuat kebijakan dalam negerinya  agar  lebih  menghormati HAM  supaya  masalah  etnis  Rohingya dapat  terselesaikan. Sehingga kawasan Asia  Tenggara  terjaga  dari  potensi ancaman  yang  dapat  saja  ditimbulkan dari  pengungsi  etnis  Rohingya,  dapat meningkatkan  kesatuan  di  ASEAN, dan memajukan ASEAN.

## 3.1.2 Menawarkan  Solusi  kepada Myanmar
Indonesia  menawarkan  solusi  ke pemerintah  Myanmar.  Solusi  tersebut dikenal  sebagai  formula  4+1  atas rekomendasi  dari  Sekjen  PBB  yaitu Kofi  Annan.  Formula  4+1  merupakan solusi untuk pemerintah Myanmar agar memberhentikan  kekerasan.  Empat elemen  dari  formula  4+1  dimaksud ialah  untuk  mengembalikan  stabilitas dan  keamanan,  menahan  diri  secara maksimal  dan  tidak  menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang  yang  berada  di  Rakhine  tanpa memandang  suku  dan  agama,  dan pentingnya  segera  dibuka  akses  untuk bantuan  kemanusiaan.  Serta  satu elemen yang dimaksud ialah pentingnya  agar  rekomendasi  dari Laporan  Komisi  Penasihat  untuk Rakhine  yang  dipimpin  oleh  Kofi Annan dapat segera diimplementasikan oleh pemerintah Myanmar.
3.1.3 Membicarakan Isu Etnis Rohingya  di  Forum-Forum Internasional Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) OKI yang
dilaksanakan Kuala  Lumpur, Malaysia tanggal  20  Januari  2017,  Indonesia diwakili  Menteri  Luar  Negeri  RI, Retno  Marsudi  menyatakan  bahwa Indonesia siap menjadi jembatan untuk mencari  solusi  dari  masalah  etnis Rohingya. Indonesia juga
menyampaikan  beberapa  usulan  agar situasi  di  Myanmar  dapat  diperbaiki, diantaranya n (https://www.rappler.com /indonesia/berita/159047-usulan- indonesia-ktt-oki-mengenai-myanmar diakses 20 Agustus 2018):
1. OKI diharapkan dapat memberikan bantuan untuk mencegah situasi di Rakhine.
2. OKI diharapkan dapat membantu Myanmar secara konstruktif.
3. OKI diharapkan mampu bekerjasama  dengan  ASEAN dalam menghadapi berbagai aspek  mengenai  masalah  di
Rakhine.
4. Meminta OKI agar dapat menjadi mitra pembangunan ekonomi  di  Myanmar  termasuk kerjasama dengan Bank
Pembangunan Islam (IDB). Di  KTT  ASEAN  ke-31  yang diselenggarakan  di  Manila,  Filipna pada  2017,  Indonesia  mengangkat  isu Rohingya.    Dalam  forum  tersebut Indonesia mengingatkan bahwa ASEAN  harus  mampu  mengatasi permasalahan  sendiri  (yaitu  etnis Rohingya)  dan  tidak  boleh  ada  satu negara di Asia Tenggara tertinggal dari negara n lainnya n (http://www.metrotvn
ews.com/cards/4193- rohingya/9K5R4xxN-indonesia- angkat-isu-kemanusiaan-rohingya-di- ktt-asean  diakses  20  Agustus  2018). Jadi  selama  Indonesia  menyinggung persoalan  etnis  Rohingya  di  forum- forum  internasional,  Indonesia  selalu mengedepankan sesuai dengan pandangan  Indonesia  ke  Myanmar. Indonesia  mencoba  melihat  isu  ini dengan kacamata yang lebih besar dan secara balance .  Karena  persoalan masalah  di Rakhine  State tidak  hanya persoalan  tentang  etnis  Rohingya  saja. Indonesia  sendiri  tidak  menggunakan istilah  Rohingya  melainkan  Indonesia menggunakan  istilah  Rakhine  State mengenai  isu  ini.  Hal  ini  dilakukan Indonesia  untuk  menjaga  sensitivitas
Myanmar. Indonesia memandang secara  positif  terhadap  proses  yang sedang dilakukan di dalam pemerintahan Myanmar. 3.1.4 Indonesia Memberikan Bantuan Kemanusiaan Indonesia secara berkala memberikan bantuan kemanusiaan telah  sejak  lama  dalam  masalah  ini. Bantuan  kemanusiaan  yang  diberikan Indonesia  bersifat  darurat  seperti tenda.  Serta  bantuan  kemanusiaan yang bersifat fasilitas. Bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia bersifat inklusif. Dimana artinya fasilitas-fasilitas  tersebut  tidak  hanya etnis Rohingya  yang menggunakannya tetapi  seluruh  masyarakat  Rakhine juga dapat menggunakannya. Fasilitas- fasilitas  yang  dibangun  di  Rakhine berupa:
1. Indonesia  membangun  sekolah dan rumah sakit.
Indonesia mendirikan empat
sekolah di beberapa wilayah
Rakhine.  Dua  di  wilayah Minbya
Township dan lainnya di Maungdaw Township dan Buthidaung Township . Pembangunan sekolah di wilayah  Rakhine  ini  dibawah  LSM Indonesia  AKIM.  Peresmian  ke- empat  sekolah  tersebut  dilakukan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, A. M. Fachir bersama-sama dengan Union  Minister  of  Border  Affairs dan Chief  Minister  Rakhine  State pada 08 Desember 2014 (SEDIKLU
XXXIX, Kemlu RI, 2015). Indonesia  juga  mendirikan  satu rumah  sakit di  Myaung  Bwe Village , Mrauk U Township, Rakhine State . Pembangunan rumah sakit  Indonesia  untuk  Myanmar dibawah pengawasan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) dan Palang Merah Indonesia (PMI). Akan tetapi rumah sakit  Indonesia  untuk  Myanmar  ini sedang proses pembangunan n (https://www.republi ka.co.id/berita/dunia- islam/dunia/18/06/06/p9wi6u384- pembangunan-rs-indonesia-di- myanmar-sudah-50-persen  diakses 20 Agustus 2018).
2. Indonesia memberikan paket bantuan melalui AKIM sebanyak 10 kontainer untuk warga Rohingya yang berada di Rakhine
pada n 2016 n (https://nasional.kom pas.com/read/2017/09/17/20263 831/mendagri-tanya-pemerintah- myanmar-saja-yang-pencitraan- siapa diakses 20 Agustus 2018).
3. Indonesia  memberikan  bantuan makanan  ke  Myanmar  sebanyak 20 ton  pada 22 September 2017. Bantuan  kemanusiaan  tersebut berupa makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil, tenda, obat- obatan,  kain  sarung,  makanan siap  saji  dan  tangki  air.  Bantuan kemanusiaan  tersebut  dikirim menggunakan dua pesawat Hercules n (https://nasional.komp as.com/read/2017/09/22/073914
91/bantuan-indonesia-untuk- rohingya-tiba-di-myanmar diakses 20 Agustus 2018).
4. Indonesia  memberikan  bantuan secara  konseling  bagi  pengungsi etnis Rohingya. Bantuan konseling  ini  diberikan  oleh relawan  Indonesia  melalui  Aksi Cepat  Tanggap.  Diperlukannya pembelajaran konseling bagi korban  karena  mereka  telah mengalami post-traumalogy dari kekerasan yang mereka terima.
3.2 Hambatan yang dihadapi Indonesia  dalam  Pelaksanaan Upaya-Upaya Indonesia dalam Membantu Penanganan Masalah  Etnis  Rohingya  di Myanmar 3.2.1 Kedaulatan Myanmar Kedaulatan  dan  dalam  negeri Myanmar  sendiri  yang  menyebabkan masalah etnis Rohingya ini tidak dapat menemukan titik terang secara bertahun-tahun.  Masalah  dalam  negeri di  Myanmar  sangatlah  kompleks.
Kekompleks-an  masalah  di  Myanmar berasal  dari  lemahnya  perekonomian, nasionalism  yang  tinggi,  kekuasaan sebagian  dipegang  oleh  junta  militer dan  saat  ini  adanya  perubahan  dalam
sistem  pemerintahan  Myanmar  serta pembagian kekuasaan antara
pemerintah  sipil  dengan  junta  militer. Awalnya  ada  pertentangan  dalam mengimplementasikan solusi yang ditawarkan oleh Indonesia. Karena saat ini di Myanmar sedang dalam membagi kekuasaan antara pemerintah sipil  Myanmar  dengan  militer.  Junta militer Myanmar yang telah menguasai Myanmar n bertahun-tahun menginginkan  kedaulatan  Myanmar seperti  dulu  dan  merasa  terintervensi jika  Indonesia  ikut  campur  ke  dalam masalah internal Myanmar.
Sedangkan pemerintah sipil Myanmar  menginginkan  perubahan, karena Myanmar telah menjadi perhatian  dunia  internasional  terkait pelanggaran  ham  berat  yang  mereka lakukan  terhadap  etnis  Rohingya.  Jika Myanmar  tetap  menjadi  seperti  dulu maka  Myanmar  akan  dikucilkan  dari pergaulan internasional.
Untuk
menjaga  hal  tersebut  tidak  terjadi, maka  Myanmar  mengalami  perubahan terhadap bentuk pemerintahannya,
yaitu Republik Kesatuan yang berdasarkan Konstitusi Myanmar tahun 2008. Dengan berubahnya bentuk pemerintahan tersebut, Myanmar  tidak  sepenuhnya  dipimpin oleh  junta  militer.  Sehingga  Myanmar mau berupaya untuk
mengimplementasikan solusi dari
Indonesia,  berdasarkan  pertimbangan pemerintah  sipil  Myanmar  dengan militer.
Saat  ini  pemerintah  Myanmar sedang  berusaha  menjaga  persatuan dan  kesatuan  di  dalam  negerinya.  Di Myanmar  ada  sekitar  20  kelompok bersenjata. Hanya 10 kelompok
Vol. 1 No. 2 Oktober 2017
bersenjata yang mentandatangani kesepakatan untuk bergabung melakukan gencatan senjata. Kelompok-kelompok  bersenjata  ini dalam proses untuk melakukan gencatan  senjata  di  beberapa  tempat konflik bersenjata di Myanmar, seperti di  Kachin  dan  Rakhine.  Hal  ini dilakukan  dengan  cara  pendekatan keamanan  untuk  menjaga  kesatuan  di Myanmar. Sepuluh kelompok bersenjata  yang  telah  menandatangi kesepatan  gencatan  senjata,  berarti mereka telah dapat menerima perubahan  dalam  sistem  pemerintahan Myanmar.  Kelompok  bersenjata  yang tidak menandatangani
kesepatan
tersebut, berarti mereka tidak menerima  perubahan  yang  terjadi  di
Myanmar, mereka tetap menginginkan kesatuan Myanmar seperti dahulu. Hal ini  dikarenakan  mereka  memiliki  jiwa nasionalism  yang  telah  ditanamkan sejak  kepemimpinan  Ne  Win  dan kebencian  terhadap  etnis  minoritas muslim  yang  telah  mereka  pendam sejak kolonial Inggris.
3.2.2 Perdebatan  Nama  “Rohingya
Antara  Pemerintah  Myanmar dengan Etnis Rohingya Penyebab  lainnya  masalah  etnis Rohingya  ini  belum  terselesaikan  saat ini ialah pemerintah Myanmar meminta etnis Rohingya untuk mengubah  nama  Rohingya.  Karena etnis dengan kewarganegaraan merupakan  dua  konsep  yang  berbeda. Pemerintah Myanmar telah menawarkan  kewarganegaraan  bagi etnis Rohingya. Namun ada persyaratan  yang  harus  disetujui  oleh etnis  Rohingya,  yaitu  etnis  Rohingya harus  mengakui  diri  mereka  sebagai
orang  Bengali.  Tetapi  sebagian  etnis Rohingya menolak untuk mengakuinya dan menolak untuk didaftarkan menjadi warga negara Myanmar, maka pemerintah Myanmar membangun kamp-kamp  sementara  bagi  etnis Rohingya. Didalam kamp-kamp tersebut  orang-orang  Rohingya  akan ditahan dan diawasi oleh pemerintah n Myanmar n (https://www.hr w.org/news/2014/10/03/burma- government-plan-would-segregate- rohingya diakses 30 Juli 2018).
3.3 Perkembangan dari Upaya Indonesia  dalam  Membantu Penanganan  Masalah  Etnis Rohingya di Myanmar 3.3.1 Perkembangan  dari  Diplomasi Bilateral Indonesia-Myanmar Keberhasilan berdiplomasi Indonesia dalam masalah etnis Rohingya  ini.  Diplomasi  Indonesia membuahkan  hasil  saat  pemerintahan Myanmar  memberikan  izin  akses  bagi Indonesia  untuk  menyalurkan  bantuan kemanusiaan secara langsung ke Rakhine. Indonesia juga sebagai pembuka pintu bagi ASEAN Humanitarian Assitance  Centre (AHA Centre) untuk pengungsi etnis Rohingya.  Bantuan  kemanusiaan  yang telah  diberikan  oleh  AHA  Centre untuk  pengungsi  etnis  Rohingya  telah diserahterima  melalui  instansi  terkait di Yangon. Pengiriman dan penyampaian bantuan kemanusiaan ini dipantau  oleh  Menteri  Luar  Negeri Indonesia, yaitu Retno Marsudi melalui  laporan  dan  masukan  yang diterima.  Indonesia  menjadi  negara satu-satunya  yang  berhasil  duduk bersama  dengan  salah  satu  petinggi Myanmar,  yaitu  Aung  San  Suu  Kyi
Vol. 1 No. 2 Oktober 2017
dan  didengarkan  serta  dikabulkan permintaan  Indonesia  oleh  Aung  San
Suu Kyi. 3.3.2 Perkembangan dari Solusi yang ditawarkan Indonesia Perkembangan  upaya  Indonesia menawarkan  solusi  ialah  pemerintah Myanmar sedang mengupayakan melakukan  solusi  yang  ditawarkan
Indonesia.  Dilihat  dari  pertemuan bilateral  Indonesia  bersama  Myanmar yang  mencapai  suatu  pencapaian  yang signifikan  dalam  pelibatan  Myanmar dalam upaya penanggulangan irregular migrant.  Dalam  pertemuan  Indonesia-
Myanmar mencapai
beberapa kesepakatan yaitu (SEDIKLU XXXIX, 2015:16): a. Myanmar  bersedia  melakukan langkah-langkah pencegahan migran ireguler dari wilayahnya b. Bersama  negara  lain,  Myanmar akan melakukan upaya pemberantasan perdagangan manusia c. Myanmar  akan  terlibat  dalam penangan migran ireguler, termasuk melalui kunjungan konsular Kedutaan Besar Myanmar ke Aceh d. Myanmar  berkomitmen  untuk membangun Rakhine  State yang inklusif dan non-diskriminatif.
3.3.3 Perkembangan  dari  Indonesia Membicarakan Isu Etnis Rohingya  di  Forum-Forum Internasional Perkembangan  upaya  Indonesia dalam membicarakan isu etnis Rohingya di forum-forum internasional  mendapatkan  perhatian. Melalui  forum-forum  internasional,
dunia internasional menjadi
mengetahui  secara  aktual  bagaimana kondisi  di  Rakhine  dan  bagaimana kondisi  etnis  Rohingya.  Keberhasilan Indonesia  menjadi  speaker  dalam masalah  etnis  Rohingya  ini  di  forum- forum internasional menyebabkan negara-negara lain mengirimkan bantuan  kepada  etnis  Rohingya.  Turki merupakan  negara  muslim  selain Indonesia  yang  mengirimkan  bantuan untuk etnis Rohingya. Turki mengirim bantuan  pertamanya  untuk  Rohingya pada  06  September  2017  ke  barat  laut Myanmar.  Sebanyak  10.000  bantuan kemanusiaan yang  dikirim  Turki berupa  makanan,  pakaian,  dan  obat- obatan n (https://news.okezone.com/rea d/2017/09/07/18/1770901/alhamdulilla h-turki-kirim-bantuan-pertamanya-ke- myanmar diakses 20 Agustus 2018).
1. Perkembangan  dari  Bantuan Kemanusiaan  yang  diberikan Indonesia Etnis Rohingya sangat membutuhkan bantuan berupa
makanan  dan  obat-obatan.  Karena banyak  dari  mereka  yang  kelaparan dan  luka-luka  setelah  melakukan perjalanan  mencari  negara  yang  dapat mereka  meminta  perlindungan  dan mendapat luka-luka akibat dari perlakuan militer Myanmar. Komitmen Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada  etnis  Rohingya  merupakan suatu  kabar  baik  bagi  etnis  Rohingya. Karena setelah menerima bantuan dari Indonesia,  kondisi  etnis  Rohingya mulai  membaik.  Etnis  Rohingya  tidak lagi  kelaparan,  luka-luka  yang  mereka derita  menjadi  sembuh  dan  juga  anak- anak  etnis  Rohingya  dapat  mengeyam Pendidikan dikarenakan Indonesia
Vol. 1 No. 2 Oktober 2017
telah mendirikan sekolah bagi masyarakat Rakhine. Bahkan situasi di Rakhine  mulai  stabil.  Sekolah  mulai beroperasi,  orang-orang  sudah  mulai kembali  kerumah  sudah  mulai  normal melakukan  aktifitas  sehari-hari.  Akan tetapi,  keadaan  di  Rakhine  masih sangat  sensitif  pasca  kerusuhan  tahun 2015. Keamanan dan stabilitas merupakan faktor terpenting di Rakhine.

## 4. Kesimpulan dan Saran

## 4.1 Kesimpulan
Upaya-upaya  yang  dilakukan Indonesia dalam membantu menangani masalah  etnis  Rohingya  di  Myanmar terdapat beberapa upaya yang dilakukan  Indonesia.  Upaya  pertama Indonesia  melakukan  upaya  diplomasi bilateral  dengan  Myanmar.  Upaya kedua Indonesia berupaya memberikan solusi-solusi  mengenai  masalah  etnis Rohingya  ini  yaitu  dengan  formula 4+1.  Upaya  ketiga  ialah  Indonesia membicarakan  isu  etnis  Rohingya  ini di  forum-forum  internasional.  Serta Indonesia
memberikan bantuan kemanusiaan  yang bersifat darurat dan fasilitas.  Bantuan  kemanusiaan  yang bersifat  darurat  berupa  tenda.  Bantuan kemanusiaan  yang  bersifat  fasilitas berupa membangun sekolah dan rumah sakit di Rakhine. Semua bantuan  yang diberikan  Indonesia  bersifat  inklusif.
Indonesia sangat mengharapkan
masalah  etnis  Rohingya  ini  dapat terselesaikan dengan segera.
Sedikitnya hambatan yang dihadapi  Indonesia  dalam  membantu menangani  masalah  etnis  Rohingya  di
Myanmar. Hanya saja faktor kedaulatan dan dalam negeri Myanmar yang  menyebabkan  masalah  ini  belum terselesaikan  bertahun-tahun.  Masalah dalam  negeri  di  Myanmar  sangatlah kompleks. Saat ini pemerintah Myanmar  sedang  berusaha  menjaga persatuan  dan  kesatuan  di  dalam negerinya.  Serta  Myanmar  sedang dalam membagi kekuasaan pemerintah sipil  Myanmar  dengan  militer  untuk menjaga kesatuan Myanmar. Upaya  yang dilakukan  Indonesia mengalami perkembangan. Perkembangan  tersebut  dilihat  dari diplomasi  bilateral  Indonesia  dengan Myanmar  yang  menunjukan  positif.
Myanmar  menyambut  dan  menerima Indonesia untuk membicarakan masalah etnis Rohingya. Perkembangan selanjutnya ialah
Myanmar  mengizinkan  akses  bagi Indonesia  untuk  memberikan  bantuan kemanusiaan secara langsung ke Rakhine.  Serta  perkembangan  dari solusi yang ditawarkan Indonesia ialah Myanmar  sedang  berupaya  untuk mengimplementasikan solusi-solusi yang ditawarkan Indonesia.
1. Saran
Saran peneliti kepada pemerintah Indonesia  maupun  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  masalah  etnis  Rohingya ini ialah sebagai berikut:
1. Pemerintah Indonesia lebih tegas lagi  menunjukan  bahwa  peranan Indonesia dan komitmen Indonesia dalam membantu menangani masalah etnis Rohingya di Myanmar.
2. Perlu  ditingkatkan  kerjasama antar  negara  anggota  ASEAN untuk  mencari  solusi  yang  tepat dan  cepat  dalam  menangani masalah ini.
3. Perlunya  peningkatan  kerjasama antara pemerintah Indonesia
dengan  pemerintah  Myanmar dan militer Myanmar. 4. Jika  pemerintah  Myanmar  tidak bisa memberikan status kewarganegaraan  terhadap  etnis Rohingya karena kedaulatan Myanmar, maka pemerintah Myanmar  atau  bersama-sama negara  yang  berada  dikawasan memberikan sebuah tempat tinggal yang baru (negara ketiga) bagi etnis Rohingya. Saran  peneliti  untuk  penelitian yang selanjutnya adalah sangat diperlukannya  konfirmasi  mengenai sejauh  mana  peranan  Indonesia  dalam penanganan masalah etnis Rohingya di Myanmar  yang  berfokus  mengenai upaya-upaya, hambatan dan perkembangan dari permasalahan etnis Rohingya  di  Myanmar  ini,  dan  secara metodologis  dalam  hal  pengumpulan data  diperlukan  pengembangan  data yang lebih mendalam mengenai kondisi  terkini  etnis  Rohingya  di Myanmar  atau  kondisi  terkini  tentang pemerintah Myanmar dan sikap pemerintah Myanmar terhadap masalah  etnis  Rohingya  ini.  Dengan melengkapi data-data melalui dokumen resmi milik pemerintah maka penggambaran  mengenai  hambatan dan perkembangan dari upaya Indonesia  dalam  menangani  masalah etnis  Rohingya  ini  dapat  disajikan dengan  lebih  baik,  hal  tersebut  tidak
dapat  dilakukan  dalam  penelitian  ini karena  beberapa  data  yang  dimiliki pemerintah tidak dipublikasikan secara umum  dan  adanya  beberapa  hambatan lain yang harus dihadapi peneliti.

## 5. Daftar Pustaka

## Acuan dari Buku
Atmasasmita,  Romli.  2000.  Pengantar
Hukum Pidana Internasional (Edisi  Revisi).  Bandung:  Refika Aditama. Jemadu, Aleksius. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktik.
Yogyakarta: Graha Ilmu. Liba,  Mastra.  2002.  Mahasiswa  dan Pemuda Sebagai Pilar Reformasi Tegaknya  Hukum  &  HAM.
Jakarta: Yayasan Annisa.
Perwita, A.A., dan Y. M., Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.  Bandung:  Remaja Rosdakarya. Rudy, T. May. 2002. Hukum Internasional 2. Bandung: Refika Aditama. SEDIKLU XXXIX. 2015. Membumikan Diplomasi, Membangun  Negeri,  Buku  I: ASEAN dan Multilateral. Jakarta: Pusat Pendidikan Pelatihan Kementerian Luar Negeri. Sitepu,  P.  Anthonius.  2011.  Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu. Qamar,  Nurul.  2013.  Hak  Asasi Manusia  dalam  Negara  Hukum
Demokrasi  (Human  Rights  in Democratiche Rechsstaat).
Jakarta: Sinar Grafika.
Acuan  dari  Jurnal  dan  Karya  Tulis

## Ilmiah
Bustamam,  Ridwan, "Jejak Komunitas
Muslim di Burma: Fakta Sejarah yang  Terabaikan",  Jurnal  Lektur Keagamaan,  Vol.  11,  No.  2, 2013:309-338.
EBO Briefing Paper, " The Rohingya's:
Bengali  Muslims  or  Arakan Rohingyas? ", No. 2, 2009:1-5. Satria, Novandre dan Jamaan, Ahmad, “Islam  dan  Kebijakan  Luar Negeri Indonesia: Peran Indonesia  dalam  Konflik  di Rakhine, Myanmar”, 2013:1-15.

## Acuan dari Dokumen
Undang-Undang  Republik  Indonesia. 2000. UN  General  Assembly , Rome  Statute 1998, pasal 6.

## Acuan dari Rujukan Elektronik
Cahyoputra, Leonard AL. 2015. “Indonesia  Jalin  Kerja  Sama dengan Myanmar”, dalam http://www.beritasatu.com/asia/2 75998-indonesia-jalin-kerja- sama-dengan-myanmar.html diakses 20 Agustus 2018. Kementerian  Luar  Negeri  RI.  2016. “Menlu Retno Bahas Isu Rakhine  State  dengan  Dauw Aung San Suu Kyi di Naypyidaw,
Myanmar”, n dalam n https://www.
kemlu.go.id/id/berita/Pages/menl u-retno-bahas-rakhine-state- myanmar.aspx diakses 20 Agustus 2018. Kompas.  2017.  “Mendagri:  Tanya
Pemerintah Myanmar Saja,  yang
Pencitraan Siapa?”,ndalamnhttps://nasional. kompas.com/read/2017/09/17/20 263831/mendagri-tanya-
pemerintah-myanmar-saja-yang- pencitraan-siapa diakses 20 Agustus 2018. _______.  2017.  “Bantuan  Indonesia untuk Rohingya Tiba di Myanmar”, dalam https://nasional.kompas.com/rea
d/2017/09/22/07391491/bantuan- indonesia-untuk-rohingya-tiba- di-myanmar  diakses  20  Agustus 2018.
Metro News. 2017. “Indonesia Angkat
Isu  Kemanusiaan  Rohingya  di KTT ASEAN”, dalam http://www.metrotvnews.com/ca rds/4193-rohingya/9K5R4xxN- indonesia-angkat-isu- kemanusiaan-rohingya-di-ktt- asean diakses 20 Agustus 2018. NN.  2014.  “Burma:  Government  Plan Would  Segregate  Rohingya”, dalam n https://www.hrw.org/new s/2014/10/03/burma- government-plan-would- segregate-rohingya  diakses  30
Juli 2018. Rappler. 2017. “Empat Usulan Indonesia kepada Organisasi Negara Muslim untuk Membantu
Myanmar”, n dalam n https://www. rappler.com/indonesia/berita/159 047-usulan-indonesia-ktt-oki- mengenai-myanmar  diakses  20 Agustus 2018.
Republika.  2018.  “Pembangunan  RS Indonesia di Myanmar Sudah 50 Persen”, n dalam n https://www.rep ublika.co.id/berita/dunia- islam/dunia/18/06/06/p9wi6u384
Vol. 1 No. 2 Oktober 2017
-pembangunan-rs-indonesia-di- myanmar-sudah-50-persen diakses 20 Agustus 2018. Saputri,  Maya.  2017.  “Menlu  Retno
Bertemu Petinggi Myanmar Bahas Rohingya Hari Ini”, dalam https://tirto.id/menlu-retno-
bertemu-petinggi-myanmar- bahas-rohingya-hari-ini-cvTQ diakses 20 Agustus 2018. Okezone News. 2017. “Alhamdulillah,
Turki Kirim Bantuan Pertamanya ke Myanmar”, dalam
https://news.okezone.com/read/2 017/09/07/18/1770901/alhamduli llah-turki-kirim-bantuan- pertamanya-ke-myanmar  diakses 20 Agustus 2018.