## Urgensi Manajemen Pengawasan Risiko Bank Syariah
Oleh: Rusdan
Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam IAI Nurul Hakim e-mail: rusdan1983@gmail.com

## ABSTRAK
Perbankan,  tak  terkecuali  Bank  Syariah,  memiliki  posisi  strategis  sebagai lembaga  intermediasi  dan  penunjang  sistem  pembayaran.  Sebagai  lembaga intermediasi, perbankan dapat memberikan kemudahan untuk mengalirkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (savers) dengan kedudukan sebagai penabung ke pihak yang memerlukan dana (borrowers) untuk berbagai kepentingan. Selain itu, bank juga  sebagai  agent  of  development,  yang  dapat  mendorong  kemajuan  pembangunan melalui fasilitas kredit dan kemudahan-kemudahan pembayaran dan penarikan dalam proses transaksi yang dilakukan para pelaku ekonomi.
Dalam  melakukan  fungsinya  tersebut,  sektor  perbankan  memiliki  eksposur terhadap  berbagai  macam  risiko.  Untuk  dapat  menjalankan  fungsinya  dengan  baik, sektor  perbankan  dituntut  untuk  mampu  secara  efektif  mengelola  risiko-risiko  yang dihadapinya agar dapat memelihara kesinambungan proses bisnisnya sehingga proses intermediasi keuangan dalam perekonomian dapat berkelanjutan dan berjalan dengan efisien.
Ada  beberapa  macam  risiko  yang  perlu  diidentifikasi,  diukur,  dipantau,  dan dikendalikan oleh perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya meliputi: risiko  pembiayaan  (financing  risk),  risiko  pasar  (market  risk),  risiko  likuiditas  (liquidity risk),  risiko  operasional  (operational  risk),  risiko  hukum  (legal  risk),  risiko  reputasi (reputation  risk),  risiko  strategis  (strategic  risk),  risiko  kepatuhan  (compliance  risk)  dan sebagainya.
Kata Kunci: Bank syariah, risiko, intermediasi.

## A. Pendahuluan
Meskipun  manajer  bank  berusaha  untuk  menghasilkan  keuntungan setinggi-tingginya,  secara  simultan  mereka  juga  harus  memperhatikan kemungkinan  adanya  risiko  yang  timbul  menyertai  keputusan-keputusan manajemen  tentang  struktur  aset  dan  liabilitasnya.  Secara  spesifik  risiko-risiko yang  akan  menyebabkan  bervariasinya  tingkat  keuntungan  bank  meliputi, diantaranya: risiko likuiditas, risiko kredit, risiko tingkat bunga, dan risiko modal. Bank  syariah  tidak  akan  menghadapi  risiko  tingkat  bunga  secara  langsung, walaupun  dalam  lingkungan  di  mana  berlaku  dual  banking  system  meningkatnya tingkat bunga di pasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya risiko
likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dananya dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional. 1
Risiko dalam konteks perbankan merupakan kejadian potensial, baik yang dapat  diperkirakan  (anticipated)  maupun  yang  tidak  dapat  diperkirakan (unanticipated)  yang  berdampak  negatif  terhadap  pendapatan  dan  permodalan bank.  Risiko-risiko  tersebut  tidak  dapat  dihindari,  tetapi  dapat  dikelola  dan dikendalikan. Oleh  karena itu, sebagaimana  lembaga  perbankan  pada  umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan  untuk  mengidentifikasi,  mengukur,  memantau,  dan  mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko.
Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengindentifikasi, mengukur, memantau,  dan  mengendalikan  jalannya  kegiatan  usaha  bank  dengan  tingkat risiko  yang  wajar  secara  terarah,  terintegrasi,  dan  berkesinambungan.  Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (early  warning  system)  terhadap  kegiatan  usaha  bank.  Secara  umum,  tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:
 Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
 Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable.
 Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled.
 Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
 Mengalokasikan modal dan membatasi risiko. 2

## B. Pengertian Risiko
Ada banyak definisi mengenai risiko (risk). Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert risiko adalah uncertanty about future events. Sementara Joel G. Siegel
1 Muhammad,  Manajemen  Bank  Syariah,  (Yogyakarta:  UPP  AMP  YKPN,  2005),  hal. 357;    Nur  Kholis,  “Transaksi  dalam  Ekonomi  Islam”,  Modul,  Yogyakarta:  MSI  UII,  2006,  hal. 101-102.
2 Adiwarman  A.  Karim,  Bank  Syariah  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan,  (Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 255.
dan Jae K. Shim mendefinisikan risiko pada tiga hal, pertama adalah  keadaan yang mengarah  kepada  sekumpulan  hasil  khusus,  di  mana  hasilnya  dapat  diperoleh dengan  kemungkinan  yang  telah  diketahui  oleh  pengambil  keputusan.  Kedua, adalah variasi  dalam keuntungan, penjualan, atau  variabel keuangan  lainnya, dan ketiga  adalah  kemungkinan  dari  sebuah  masalah  keuangan  yang  mempengaruhi kinerja  operasi  perusahaan  atau  posisi  keuangan,  seperti  risiko  ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri. 3
Sementara  Gulatti  mengatakan  bahwa  risiko  adalah  suatu  kondisi  yang memungkinkan  terjadinya  kerugian.  Di  lain  pihak,  Badan  Sertifikasi  Manajemen Risiko  mengartikan  risiko  sebagai  kemungkinan  akan  terjadinya  hasil  yang  tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. 4

## C. Urgensi Manajemen dalam Islam
Mengacu  pada  Kamus  Ilmiah  Populer, 5 manajemen  secara  umum didefinisikan  sebagai  pengelolaan  usaha;  kepengurusan;  ketatalaksanaan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang diinginkan; dan direksi.
Sementara itu, R Terry mendefinisikannya sebagai suatu proses khas yang terdiri  dari  tindakan-tindakan  perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan  dan pengendalian  yang  dilakukan  untuk  menentukan  serta  mencapai  sasaran-sasaran yang  telah  ditentukan  melalui  pemanfaatan  sumber  daya  manusia  dan  sumber- sumber lainnya. 6
Senada  dengan  definisi  yang  dikemukakan  Terry  tersebut,  Muslich 7 mengartikan  manajemen  sebagai  suatu  cara  atau  metode  yang  konseptual
3 Irham  Fahmi,  dkk,  Studi  Kelayakan  Bisnis  Teori  dan  Aplikasi,  (Bandung:  Alfabeta, 2009), hal. 87.
4 Sri Indah Nikensari, Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah, dan Aplikasinya, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), hal. 169-170.
5 Pius  A  Partanto  dan  M.  Dahlan  al  Barry,  Kamus  Ilmiah  Populer,  (Surabaya:  Penerbit Arkola, tt), h. 434.
6 Amirullah  dan  Haris  Budiyono,  Pengantar  Manajemen,  (Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2004), h. 7.
7 Muslich,  Bisnis  Syariah  Perspektif  Mu’amalah  dan  Manajemen,  (Yogyakarta:  UPP STIM YKPN, 2007), h. 115.
mengenai  pemberdayaan  atas  sumber  daya  secara  keseluruhan  yang operasionalisasinya  dilaksanakan  secara  terencana,  terorganisasi,  tertib, terkoordinasi, serta terkendali  sehingga tujuan atau sasaran dapat  tercapai secara efektif  dan  efisien.  Efisien  mengandung  arti  mengerjakan  sesuatu  dengan  benar (doing things right), sedangkan efektif berarti mengerjakan sesuatu yang benar (doing the  right  things).  Dalam  bahasa  yang  lebih  sederhana  efisiensi  itu  menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak ada  pemborosan.  Setiap  perusahaan  akan  berusaha  mencapai  tingkat  output  dan input yang seoptimal mungkin.
Sebaliknya, efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai  sasaran-sasaran  (hasil  akhir)  yang  telah  ditetapkan  secara  tepat. Pencapaian  hasil  akhir  yang  sesuai  dengan  target  waktu  yang  telah  ditetapkan tersebut  telah  memperhatikan  efektivitas  operasionalnya.  Dengan  demikian, antara efektivitas dan efisiensi itu saling terkait. 8 Apalah artinya manajemen dalam sebuah  organisasi  jika  tidak  menjadikan  organisasi  itu  efisien  dan  efektif  dalam melaksanakan  tugasnya.  Jika  pemimpin  telah  memberikan  delegasi  kepada bawahannya untuk melaksankan sebuah tugas, tetapi bawahan itu selalu melapor setiap waktu, hal ini menandakan tidak berjalannya manajemen karena salah satu fungsi manajemen adalah memberikan delegasi dan wewenang kepada bawahan.
Dalam  kenyataannya,  tipe  pemimpin  turut  menentukan  efisiensi  dan efektivitas  suatu  organisasi.  Pemimpin  yang  baik  mampu  mendelegasikan  tugas dan  wewenang  kepada  bawahannya,  sehingga  seorang  bawahan  mampu melakukan sesuatu secara kreatif tanpa harus terus-menerus melapor kepadanya. 9
Sementara  itu,  definisi  manajemen  dalam  Islam  tidak  jauh  dari pemahaman tersebut di atas. Manajemen dianggap sebagai  ilmu sekaligus  teknik (seni)  kepemimpinan  di  awal  perkembangan  Islam.  Akan  tetapi,  pemikiran manajemen  telah  diterapkan  dalam  beberapa  negara  yang  tersebar  di  penjuru dunia sebelum masa Islam.
8 Amirullah dan Haris Budiyono, Op. Cit., h. 8.
9 Didin  Hafidhuddin  dan  Hendri  Tanjung,  Manajemen  Syariah  dalam  Praktik,  (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 11-12.
Kristalisasi  pemikiran  manajemen  dalam  Islam  muncul  setelah  Allah menurunkan  risalah-Nya  kepada  Muhamad  Saw,  Nabi  dan  Rasul  akhir  zaman. Pemikiran  manajemen  dalam  Islam  bersumber  dari  nash-nash  al-Qur’an  dan petunjuk-petunjuk  sunnah.  Selain  itu,  ia  juga  berasaskan  pada  nilai-nilai kemanusiaan  yang  berkembang  dalam  masyarakat  pada  waktu  tersebut  (al-‘urf). Berbeda  dengan  manajemen  konvensional,  ia  merupakan  suatu  sistem  yang aplikasinya bersifat bebas nilai serta hanya berorientasi pada pencapaian manfaat duniawi  semata.  Manajemen  ini  berusaha  untuk  diwarnai  dengan  nilai-nilai, namun  dalam  perjalannya  tidak  mampu.  Karena  ia  tidak  bersumber  dan berdasarkan  petunjuk  syariah  yang  bersifat  sempurna,  komprehensif  dan  syarat kebenaran. 10
Sebenarnya  terdapat  perbedaan  mendasar  antara  manajemen  syariah (Islam) dengan manajemen modern. Keduanya berbeda dalam hal tujuan, bentuk, aturan  teknis,  penyebarluasan,  dan  disiplin  keilmuan.  Di  samping  itu, pengembangan  pemikiran  manajemen  modern  oleh  negara  barat  telah berlangsung  sangat  dinamis.  Di  satu  sisi,  masyarakat  Muslim  belum  optimal dalam  mengembangkan  kristalisasi  pemikiran  manajemen  syariah  dari peninggalan  sejarah  (turats)  yang  otentik,  baik  dari  segi  teori  ataupun  praktik. Padahal  Rasulullah  telah  bersabda  bahwa,  “Telah  aku  tinggalkan  atas  kalian  semua suatu  perkara,  jika  kalian  berpegang  teguh  atasnya,  maka  kalian  tidak  akan  tersesat selamanya setelahku, yaitu kitab Allah (al-Qur’an) dan sunnahku (al-Hadis)” 11
Perbedaan mendasar antara manajemen konvensional dengan manajemen syariah dapat dilihat dari segi prinsip-prinsip yang melandasinya, seperti:
1. Prinsip amar ma’ruf nahi mungkar.
2. Kewajiban menegakkan kebenaran.
3. Kewajiban menegakkan keadilan.
4. Kewajiban menyampaikan amanah. 12
10 Ahmad  Ibrahim  Abu  Sinn,  Manajemen  Syariah  Sebuah  Kajian  Historis  dan Kontemporer, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 28.
11 Ibid., h. 30.
12 Uraian  selengkapnya  baca  Zainul  Arifin,  Dasar-dasar  Manajemen  Bank  Syariah, (Jakarta: Alvabet, 2006), h. 87-90.
D. Jenis-Jenis Risiko dalam Bank Syariah
Perbankan  adalah  lembaga  yang  paling  dekat  dengan  risiko,  khususnya yang berkaitan dengan uang. Posisi bank sebagai mediator telah menempatkannya sebagai  pihak  yang  paling  begitu  riskan  dalam  urusan  risiko.  Berfluktuasinya kondisi  perekonomian  baik  domestik,  regional,  maupun  internasional  turut memberi  andil  dalam  urusan  pembentukan  risiko  perbankan. 13 Secara  umum, risiko  yang  mungkin  dihadapi  bank  meliputi  risiko  kredit/pembiayaan (credit/financing risk), risiko pasar (market risk), risiko likuiditas (liquidity risk), risiko operasional  (operational  risk),  risiko  hukum  (legal  risk),  risiko  reputasi  (reputation risk),  risiko  strategis  (strategic  risk),  risiko  kepatuhan  (compliance  risk),  dan sebagainya. Berbagai jenis risiko tersebut dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar,  yakni  (1)  risiko  yang  sistemik  (systemic  risk),  yakni  risiko  yang  diakibatkan oleh  adanya  kondisi atau  situasi tertentu yang  bersifat  makro,  seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi  krisis  atau  resesi,  dan  sebagainya  yang  berdampak  pada  kondisi  ekonomi secara umum; dan (2) risiko yang tidak sistemik (unsystemic risk), yaitu risiko yang unik, yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja. 14
1. Risiko Pembiayaan ( Financing Risk).
Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah  disepakati. 15 Risiko  pembiayaan ini  merupakan salah  satu  risiko  utama dalam pemberian pembiayaan bank syariah. 16
Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/ atau bagi hasil/margin fee dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya.
Penyebab  utama  terjadinya  risiko  pembiayaan  ini  adalah  terlalu mudahnya  bank  memberikan  pinjaman  atau  melakukan  investasi  karena
13 Irham Fahmi, dkk, Op. Cit., hal. 86.
14 Zainul Arifin, Op. Cit., hal. 225.
15 Sri  Indah  Nikensari,  Op.  Cit.,  hal.  174.  Lihat  juga  Dadan  Muttaqien  dan  Fakhruddin Cikman, Penyelesaian Sengketa Bank Syariah, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hal. 40-41.
16 Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Prabowo, Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal. 139.
terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan  kurang  cermat  dalam  mengantisipasi  berbagai  kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.
Risiko  ini  akan  semakin  tampak  ketika  perekonomian  dilanda  krisis atau  resesi.  Turunnya  penjualan  mengakibatkan  berkurangnya  penghasilan perusahaan,  sehingga  perusahaan  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Ketika bank akan mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak memperoleh hasil yang memadai, karena jaminan yang ada  tidak  sebanding  dengan  besarnya  pembiayaan  yang  diberikannya.  Pada akhirnya,  bank  akan  mengalami  kesulitan  likuiditas  yang  berat,  terutama ketika ia mempunyai pembiayaan macet yang cukup besar.
Risiko tersebut dapat ditekan dengan cara memberi batas wewenang keputusan  pembiayaan  bagi  setiap  aparat  yang  membidangi  pembiayaan, berdasarkan  kapabilitasnya  (autorize  limit)  dan  batas  jumlah  (pagu) pembiayaan  yang  dapat  diberikan  pada  usaha  atau  perusahaan  tetentu (financing  line  limit),  melakukan  diversifikasi, 17 serta  kebijakan  agunan  yang memadai. 18
Dalam  perbankan  konvensional,  pengelolaan  terhadap  risiko  kredit ini antara lain menggunakan:
 Collateral (jaminan).
 Pricing (higher margin for higher risk).
 Diversification (wide geographical and industrial speed).
 Client credit rating. 19
2. Risiko Pasar ( Market Risk).
Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) berupa  suku  bunga  dan  nilai  tukar. 20 Namun  begitu,  bank  syariah  tidak mengenal  risiko  suku  bunga,  sehingga  bank  tidak  mengalami  risiko  yang
17 Zainul Arifin, Op. Cit., hal. 225-226; Muhammad, Op. Cit., hal. 358-359.
18 Nur Kholis, Op. Cit., hal. 103.
19 Sri Indah Nikensari, Op. Cit., hal. 185.
20 Adiwarman A. Karim, Op. Cit., hal. 272.
berhubungan  dengan  suku  bunga  ini.  Oleh  karena  itu,  bank  syariah  hanya perlu mengelola risiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian bank syariah. 21
Risiko  pasar  ini  mencakup  empat  hal,  yaitu  risiko  tingkat  suku bungan  (interest  rate  risk),  risiko  pertukaran  mata  uang  (foreign  exchange  risk), risiko harga (price risk), dan risiko likuiditas (liquidity risk). 22
Risiko  nilai  tukar  valuta  asing  (foreign  exchange  risk)  timbul  bila  bank mengambil posisi terbuka (open position). Di saat bank berada pada posisi beli (overbought  position/  long  position),  kerugian  akan  terjadi  bila  nilai  tukar  mata uang lokal (currency base) cenderung naik (menguat), dan sebaliknya pada saat bank  berada  pada  posisi  jual  (oversold  position/  short  position),  kerugian  akan terjadi apabila mata uang lokal cenderung turun (melemah). Risiko nilai tukar valuta  asing  ini  dapat  ditekan  dengan  cara  membatasi  atau  memperkecil posisi,  atau  bahkan  dapat  dihindari  sama  sekali  bila  bank  selalu  mengambil posisi squaire.
Pada  umumnya,  bank  syariah  lebih  mampu  menghindari  risiko  nilai tukar  valuta  asing,  karena  mereka  dituntut  untuk  mematuhi  norma-norma syariah yang antara lain adalah:
 Bank syariah hanya melakukan transaksi komersil dan tidak akan pernah melakukan transaksi arbitrage.
 Bank syariah hanya melakukan pertukaran valuta asing secara tunai.
 Bank syariah tidak melakukan short selling.
 Bank  syariah  tidak  akan  melakukan  pertukaran  tanpa  penyerahan  (non delivery trading). 23
3. Risiko Likuiditas ( Liquidity Risk).
Pemicu  utama  kebangkrutan  bank,  baik  yang  besar  maupun  kecil, bukan  karena  kerugian  yang  dideritanya,  melainkan  lebih  pada ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan likuiditas.
21 Sri Indah Nikensari, Op. Cit., hal. 188-189.
22 Adiwarman A. Karim, Loc. Cit.
23 Zainul Arifin, Loc. Cit.
Likuiditas  secara  umum  dapat  didefinisikan  sebagai  kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (cash flow) dengan segera dan dengan biaya yang  sesuai.  Likuiditas  penting  bagi  bank  untuk  menjalankan  transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatsi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan  nasabah  akan  pinjaman  dan  memberikan  fleksibilitas  dalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan.
Likuiditas  yang  tersedia  harus  cukup,  tidak  boleh  terlalu  kecil sehingga  mengganggu  kebutuhan  operasional  sehari-hari,  tapi  juga  tidak boleh  terlalu  besar  karena  akan  menurunkan  efisiensi  dan  berdampak  pada rendahnya tingkat profitabilitas.
Risiko  likuiditas  muncul  manakala  bank  tidak  mampu  memenuhi kebutuhan dana (cash flow) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, baik untuk  memenuhi  kebutuhan  transaksi  sehari-hari  maupun  guna  memenuhi kebutuhan dana yang mendesak. Besar kecilnya risiko ini ditentukan oleh:
 Kecermatan  perencanaan  arus  kas  (cash  flow)  atau  arus  dana  (fund  flow) berdasarkan  prediksi  pembiayaan  dan  prediksi  pertumbuhan  dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana (volatility of funds).
 Ketepatan  dalam  mengatur  struktur  dana,  termasuk  kecukupan  dana- dana non bagi hasil.
 Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas.
 Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya,  termasuk  fasilitas  lender  of  last  resort  (pemberi  pinjaman terakhir). 24
Secara  garis  besar,  risiko  likuiditas  dalam  operasioanal  bank  syariah terjadi karena:
a) Bank syariah kesulitan mencari dana cash dengan biaya yang wajar, baik lewat  pinjaman  maupun  penjualan  aset.  Karena  bunga  atas  pinjaman dilarang, maka bank syariah sulit mendapatkan pinjaman.
b) Larangan  menjual  surat  utang  selain  pada  nilai  nominalnya,  membuat bank syariah kesulitan likuiditas. 25
24 Zainul Arifin, Ibid., hal. 227-228; Muhammad, Op. Cit., hal. 359-360.
Sementara  itu,  wujud  risiko  likuiditas  yang  mungkin  dihadapi  bank syariah mencakup:
 Turunnya  kepercayaan  nasabah  terhadap  sistem  perbankan,  khususnya perbankan syariah.
 Turunnya kepercayaan nasabah pada bank syariah yang bersangkutan.
 Ketergantungan pada sekelompok deposan.
 Dalam  kontrak  mudharabah,  memungkinkan  nasabah  untuk  menarik dananya kapan saja, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
 Mismatching  antara  dana  jangka  pendek  dengan  pembiayaan  jangka panjang.
 Keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuiditas.
 Bagi  hasil  antara  bank  kurang  menarik,  karena  final  settlment-nya  harus menunggu  selesainya  perhitungan  cash  basis  pendapatan  bank  yang biasanya baru terlaksana pada akhir bulan. 26
4. Risiko Nilai Tukar Valuta Asing ( Foreigen Exchange Risk).
Risiko  pertukaran  mata  uang  adalah  suatu  konsekuensi  sehubungan dengan  pergerakan  atau  fluktuasi  nilai  tukar  terhadap  rugi  laba  bank.
Meskipun  aktivitas  tresuri  syariah  tidak  terpengaruh  kurs  secara  langsung karena adanya syarat tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat spekulasi, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari adanya posisi dalam valuta asing.
Ririko kurs ini akan meningkat bila jumlah posisi yang diambil besar, baik  posisi  long  maupun  short,  dan  fluktuasi  pasar  tinggi.  Oleh  karena  itu, bank  syariah  perlu  menetapkan  exposure  limit,  transaction  limit,  currency  limit, turnover limit, cut  limit, intraday limit, dan counterparty limit.
Mengingat  bank  syariah  tidak  diperkenankan  berspekulasi,  maka transaksi seperti forward, margin trading, option, dan swap tidak boleh dijalankan. Yang  diperkenankan  adalah  untuk  kebutuhan  transaksi  atau  berjaga-jaga (simpanan)  dan  transaksi  yang  dilakukan  harus  tunai  atau  spot.  Termasuk
25 Sri Indah Nikensari, Op. Cit., hal. 190.
26 Adiwarman A. Karim, Op. Cit., hal. 275.
tunai di sini adalah pembayaran dengan cek, pemindahbukuan, transfer dan sarana pembayaran tunai lainnya. 27
5. Risiko Operasional ( Operational Risk).
Risiko  operasional  adalah  risiko  yang  antara  lain  disebabkan  oleh ketidakcukupan  atau  tidak  berfungsinya  proses  internal,  human  error, kegagalan  sistem  atau  adanya  problem  eksternal  yang  mempengaruhi operasional  bank. 28 Dengan  kata  lain,  risiko  operasional  merupakan  risiko yang menjadikan bank tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara normal  karena  adanya  bencana  alam,  kebakaran,  atau  sebab-sebab  lainnya, misalnya,  penyusup  (hacker)  yang  berhasil  menyusup  ke  dalam  pusat  data bank  dan  mengacaukan  data. Risiko  ini  juga  mungkin terjadi  karena  adanya kesalahan  dan  penyalahgunaan  wewenang  (penyelewengan),  ketidakpastian terhadap  ketentuan  atau  kelemahan  struktur  pengendalian  intern,  dan prosedur yang tidak memadai, ataupun karena adanya gangguan pada sistem informasi manajemen, komunikasi, dan sistem pembayaran bank. 29
Karena  bank  syariah  relatif  baru,  maka  faktor  kesalahan  manusia lebih mudah muncul. Penyebab lain misalnya software komputer yang tersedia di pasar tidak selalu kompatibel dengan bank syariah. 30
Secara garis besar, ada tiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko ini, yaitu:
a. Infrastruktur,  seperti  teknologi,  kebijakan,  lingkungan,  pengamanan, perselisihan, dan sebagainya.
b. Proses, dan
c. Sumber daya.
Risiko  ini  mencakup  lima  hal,  yakni  risiko  reputasi  (reputation  risk),
risiko  kepatuhan  (compliance  risk),  risiko  transaksi  (transactional  risk),  risiko strategis (strategic risk), dan risiko hukum (legal risk). 31
27 Adiwarman A. Karim, Ibid., hal. 273-274.
28 Adiwarman A. Karim, Ibid., hal. 275; Sri Indah Nikensari, Op. Cit., hal. 192. 29 Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Prabowo, Op. Cit., hal. 140-141.
30 Sri Indah Nikensari, Loc. Cit.
6. Risiko Hukum ( Legal Risk).
Kelemahan aspek yuridis dapat menimbulkan risiko adanya tuntutan hukum  yang  merugikan  bank.  Kelemahan  itu  antara  lain  dapat  berupa ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan  seperti  tidak  dipenuhinya  syarat-syarat  sahnya  kontrak  dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. 32
Bagi  bank  syariah  sendiri,  risiko  hukum  ini  relatif  teratasi,  terutama pasca  diterbitkannya  Undang-undang  No.  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan  Syariah.  Kecuali  itu,  pihak  yang  berwenang  pun  telah menerbitkan  serangkaian  peraturan  pelaksana  dari  undang-undang  tersebut, sebut  misalnya  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  10/32/PBI/2008  Tentang Komite Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia  No. 11/3/PBI/2009 Tentang  Bank  Umum  Syariah,  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 11/10/PBI/2009  Tentang  Unit  Usaha  Syariah,  Peraturan  Bank  Indonesia No.  11/15/PBI/2009  Tentang  Perubahan  Kegiatan  Usaha  Bank Konvensional  Menjadi  Bank  Syaria,  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan sebagainya.
Dalam  kaitannya  dengan  risiko  hukum  ini,  hal-hal  yang  harus diperhatikan adalah:
 Keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis.
 Keharusan  melaksanakan  prosedur  analisis  aspek  hukum  terhadap produk dan aktifitas baru.
 Keharusan  memiliki  satuan  kerja  yang  berfungsi  sebagai  “legal  watch”, tidak  saja  terhadap  hukum  positif  tetapi  juga  terhadap  fatwa  DSN  dan ketentuan-ketentuan lainnya berdasarkan prinsip syariah.
 Keharusan  menilai  dampak  perubahan  ketentuan/  peraturan  terhadap risiko hukum.
 Keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten.
31 Adiwarman A. Karim, Loc. Cit.
32 Zainul Arifin, Op. Cit., hal. 233; Adiwarman A. Karim, Ibid., hal. 277.
 Keharusan  untuk  melakukan  kajian  secara  berkala  terhadap  akad, kontrak,  dan  perjanjian-perjanjian  bank  dengan  pihak  lain  dalam  hal efektivitas dan enforceability. 33
7. Risiko Reputasi ( Reputation Risk).
Risiko  reputasi  antara  lain  disebabkan  adanya  publikasi  negatif  yang terkait  dengan  kegiatan  usaha  bank  atau  persepsi  negatif  terhadap  bank. 34
Hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap reputasi antara lain:
a. Manajemen
b. Pemegang saham
c. Pelayanan yang disediakan
d. Penerapan prinsip-prinsip syariah
e. Publikasi
Bila manajemen dalam pandangan stakeholder dinilai baik, maka risiko reputasi  menjadi  rendah,  demikian  juga  bila  perusahaan  dimiliki  oleh pemegang  saham  yang  kuat,  maka  risiko  reputasi  juga  rendah.  Dalam  hal pelayanan,  bila  pelayanan  kurang  baik,  maka  risiko  reputasi  menjadi  tinggi. Dalam  penerapan  prinsip-prinsip  syariah  haruslah  dilakukan  secara konsekuen  agar  tidak  timbul  penilaian  negatif  terhadap  penerapan  sistem syariah  tersebut  yang  dapat  mengakibatkan  timbulnya  publikasi  negatif sehingga akan menaikkan tingkat risiko reputasi.
Ada  beberapa  hal  yang  menjadikan  reputasi  bank  syariah  menjadi turun, di antaranya:
a. Kesalahan manajemen
b. Melanggar peraturan
c. Melanggar fatwa DSN
d. Skandal keuangan
e. Kurang kompeten, baik dalam pengelolaan maupun pelayanan
f. Integritas yang diragukan
33 Adiwarman A. Karim, Ibid., hal. 277-278.
34 Zainul Arifin, Op. Cit., hal. 234; Sri Indah Nikensari, Op. Cit., hal. 194; Adiwarman A. Karim, Ibid., hal. 275.
g. Performance keuangan yang kurang baik. 35
8. Risiko Strategis ( Strategic Risk).
Risiko  strategis  timbul  karena  adanya  penetapan  dan  pelaksanaan strategi  usaha  bank  yang  tidak  tepat,  pengambilan  keputusan  bisnis  yang yang  tidak  tepat,  atau  kurang  responsifnya  bank  terhadap  perubahan- perubahan  eksternal, 36 semisal  perubahan  perundang-undangan  dan ketentuan lain yang berlaku.
Indikasi  dalam  risiko  strategis  ini  dapat  dilihat  dari  kegagalan  dalam mencapai  target  bisnis  yang  ditetapkan,  baik  target  keuangan  maupun  non- keuangan. 37 Oleh karena itu, peran bagian perencanaan dan manajemen bank syariah harus lebih jeli melihat setiap strategi yang belum tepat. 38
9. Risiko Kepatuhan ( Compliance Risk).
Risiko  kepatuhan  timbul  karena  bank  tidak  mematuhi  atau  tidak melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  dan  ketentuan-ketentuan  lain yang  berlaku.  Pengelolaan  risiko  kepatuhan  dilakukan  melalui  penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten. 39
Sementara itu, ketentuan-ketentuan (internal maupun eksternal) yang tidak diindahkan oleh bank syariah sehingga menimbulkan risiko kepatuhan meliputi, di antaranya:
a. Ketentuan  mengenai  Giro  Wajib  Minimum,  Net  Open  Position,  Non- Performing Financing dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan.
b. Ketentuan dalam penyediaan produk.
c. Ketantuan dalam pemberian pembiayaan.
d. Ketentuan dalam pelaporan, baik laporan internal, laporan kepada Bank Indonesia, maupun laporan kepada pihak ketiga.
e. Ketentuan perpajakan.
35 Adiwarman A. Karim, Ibid., hal. 275-276. Lihat juga Sri Indah Nikensari, Loc. Cit.
36 Zainul Arifin, Loc. Cit; Sri Indah Nikensari, Loc. Cit.
37 Adiwarman A. Karim, Op. Cit., hal. 277.
38 Sri Indah Nikensari, Loc. Cit.
39 Zainul Arifin, Loc. Cit; Sri Indah Nikensari, Op. Cit., hal. 195.
f. Ketentuan dalam akad dan kontrak.
g. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). 40
10. Risiko Modal ( Capital Risk).
Risiko  modal  adalah  risiko  yang  muncul  akibat  penurunan  kualitas aset,  karena  adanya  kredit  macet,  yang  memaksa  bank  untuk  menerbitkan saham baru dan/ atau menambah setoran modal oleh pemilik, atau mencari investor  baru  untuk  memperbaiki  kondisi  permodalannya  sehingga  sesuai dengan ketentuan permodalan. 41
Salah  satu  fungsi  modal  adalah  untuk  melindungi  para  penyimpan dana  terhadap  kerugian  yang  terjadi  pada  bank.  Jumlah  modal  yang dibutuhkan  untuk  melindungi  para  penyimpan  dana  berhubungan  dengan kualitas dan risiko dari aset bank.
Aset  bank  dapat  diklasifikasikan  sebagai  aset  yang  kurang  berisiko atau  aset  yang  berisiko.  Aset  berisiko  pada  umumnya  termasuk  tapi  tidak terbatas pada investasi atau pembiayaan yang tidak dijamin oleh pemerintah. Sedangkan aset yang kurang berisiko termasuk tapi tidak terbatas pada surat- surat berharga pemerintah atau investasi dan pembiayaan yang dijamin oleh pemerintah.
Risiko  modal  berkaitan  dengan  kualitas  aset.  Bank  yang menggunakan  sebagian  besar  dananya  untuk  mendanai  aset  yang  berisiko perlu  memiliki  modal  penyangga  yang  besar  sebagai  sandaran  bila  kinerja aset-aset itu tidak baik. Tingkat modal itu juga penting untuk menjaga risiko likuiditas.  Sumber-sumber  risiko  yang  berkaitan  dengan  perbankan  juga dapat  terjadi  akibat  kehilangan  karena  pencurian,  perampokan,  penipuan, atau kecurangan. Sehubungan dengan itu, manajemen harus mengasuransikan  beberapa  jenis  risiko  tertentu  serta  menerapkan  sistem pengawasan untuk melindungi kerugian-kerugian tersebut. 42
40 Adiwarman A. Karim, Op. Cit., hal. 276.
41 Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Prabowo, Op. Cit., hal. 140.
42 Muhammad, Op. Cit., hal. 358; Nur Kholis, Op. Cit., hal. 103.
E. Pengawasan Risiko Bank Syariah
Guna meminimalisir risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank, maka bank harus menerapkan manajemen risiko, yaitu serangkaian prosedur dan metodologi  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi,  mengukur,  memantau,  dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.
Dr. Paul Dorey dari Barclays Bank menyatakan bahwa manajemen risiko buka hanya sekedar kemungkinan (probability), tetapi juga masalah informasi atau kekurangan informasi. Mereka percaya bahwa bagaimanapun proses dipilih untuk menerapkan strategi pengelolaan ririko, di mana ada tiga elemen yang merupakan kunci  sukses penciptaan dan  penerapannya,  yaitu: (1) Budaya  (culture), dalam hal ini  apakah  pengurus  (the  Board  of  Directors)  dan  manajemen  senior  dari  lembaga keuangan  menerima  dan  secara  aktif  memelihara  tanggungjawab  dalam manajemen  risiko  dan  apakah  mereka  sebagai  tim  bekerja  sama  dan mendemonstrasikan  penerimaan  tanggungjawab  itu;  (2)  Informasi,  yaitu  apakah institusi keuangan telah memformulasikan prosedur untuk memperoleh informasi secara  sentral,  terkoordinir,  dan  memugkinkan  kelompok  manajemen  membuat keputusan-keputusan  yang  diketahui  secara  baik  tentang  bagaimana  mereka mengelola  risiko  operasional,  dan  (3)  Tindakan,  yakni  apakah  keputusan- keputusan  pengawasan  diambil  secara  tepat  dan  secara  meyakinkan,  dan penerapannya diawasi dengan ketat dan tertib.
Dalam  kenyataannya,  tidak  ada  seorangpun  dapat  membantu menciptakan ketiga faktor tersebut. Hal itu harus diputuskan atau diciptakan oleh manajemen dari institusi masing-masing.
Bank-bank  di Indonesia telah  diwajibkan  untuk menerapkan manajemen risiko  secara  efektif.  Penerapan  manajemen  risiko  tersebut  sekurang-kurangnya mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur  dan  penetapan  limit,  kecukupan  proses  identifikasi,  pengukuran, pemantauan  dan  pengendalian  risiko  serta  sistem  informasi  manajemen  risiko, dan sistem pengendalian intern secara menyeluruh. Penerapan manajemen risiko itu  juga  harus  disesuaikan  dengan  tujuan,  kebijakan  usaha,  ukuran  dan kompleksitas  usaha  serta  kemampuan  bank.  Bank  yang  memiliki  ukuran  dan kompleksitas  usaha  yang  tinggi,  wajib  menerapkan  manajemen  risiko  sekurang-
kurangnya  untuk  empat  jenis  risiko,  yaitu  risiko  kredit,  risiko  pasar,  risiko likuiditas, dan risiko operasional. 43
Bank  dianggap  memiliki  ukuran  dan  kompleksitas  usaha  yang  tinggi antara lain apabila memenuhi salah satu kondisi berikut ini:
1. Bank  yang  memiliki  total  aktiva  Rp10.000.000.000.000,00  (sepuluh  triliun rupiah).
2. Bank  yang  aktif  secara  internasional  (internatiolity  active),  yaitu  bank  yang memiliki  kantor  cabang  di  beberapa  negara  lain  atau  bank  yang  merupakan kantor cabang dari bank yang berkantor pusat di luar negeri.
3. Bank yang memiliki 30 (tiga puluh) kantor cabang atau lebih.
4. Bank  yang  memiliki  150.000  (seratus  lima  puluh  ribu)  nasabah  atau  lebih, dan atau.
5. Bank yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi dalam transaksi/produk/jasa. 44
Sementara  itu,  Direksi  bank  bertanggungjawab  atas  penyusunan  dan pelaksanaan  kebijakan  dan  strategi  manajemen  risiko  serta  eksposur  risiko  yang diambil oleh bank secara keseluruhan, pengembangan budaya manajemen risiko, peningkatan  kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  terkait  dengan  manajemen risiko  secara  independen  serta  pelaksanaan  kaji  ulang  secara  berkala  untuk memastikan  keakuratan  metodologi  penilaian  risiko,  kecukupan  implementasi sistem informasi manajemen serta ketepatan kebijakan, prosedur serta penetapan limit  risiko.  Kebijakan  manajemen  risiko  tersebut  harus  disetujui  dan  dievaluasi oleh Dewan Komisaris.
Bank  wajib  menyampaikan  profil  risiko  secara  triwulan  kepada  Bank Indonesia, yang disampaikan pertama kali untuk posisi laporan Maret 2005. Bank juga  wajib  menyampaikan  laporan  kepada  Bank  Indonesia  setiap  penerbitan produk  dan  aktivitas  baru.  Selain  itu,  bank  juga  wajib  menyampaikan  laporan kepada Bank Indonesia manakala terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan bank. 45
43 Zainul Arifin, Op. Cit., hal. 234-235.
44 Sri Indah Nikensari, Op. Cit., hal. 183.
45 Zainul Arifin, Op. Cit., hal. 235.
F. Kesimpulan
Dalam menjalankan kegiatan usahanya perbankan syariah tidak bisa lepas dari  berbagai  macam  risiko,  baik  yang  bersifat  sistemik  maupun  non  sistemik. Untuk itu, diperlukan serangkaian manajemen risiko yang jitu. Manajemen risiko merupakan  serangkaian  prosedur  dan  metodologi  yang  digunakan  untuk mengidentifikasi,  mengukur,  memantau,  dan  mengendalikan  risiko  yang  timbul dari kegiatan usaha bank.
Bank-bank di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko secara  efektif.  Penerapan  manajemen  risiko  tersebut  sekurang-kurangnya mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur  dan  penetapan  limit,  kecukupan  proses  identifikasi,  pengukuran, pemantauan  dan  pengendalian  risiko  serta  sistem  informasi  manajemen  risiko, dan sistem pengendalian intern secara menyeluruh.
Secara umum, berbagai jenis risiko yang diuraikan di atas dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yakni risiko yang bersifat sistemik (systemic risk) dan risiko  yang  bersifat  tidak  sistemik  (unsystemic  risk).  Risiko  yang  bersifat  sistemik (systemic  risk)    adalah  risiko  yang  diakibatkan  oleh  adanya  kondisi  atau  situasi tertentu  yang  bersifat  makro,  seperti  perubahan  situasi  politik,  perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum. Sementara itu, risiko yang bersifat tidak sistemik (unsystemic risk) adalah risiko yang unik, yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Zainul. 2006. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Alvabet.
Amirullah dan Haris Budiyono. 2004. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Fahmi dkk, Irham. 2009. Studi Kelayakan Bisnis Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.
Hafidhuddin,  Didin  dan  Hendri  Tanjung.  2003.  Manajemen  Syariah  dalam  Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
Karim,  Adiwarman  A.  2008.  Bank  Syariah  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan.  Jakarta:  PT.
RajaGrafindo Persada.
Kholis, Nur. 2006. “Transaksi dalam Ekonomi Islam”, Modul, Yogyakarta: MSI UII.
Muhammad. 2005. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Muslich.  2007.  Bisnis  Syariah  Perspektif  Mu’amalah  dan  Manajemen.  Yogyakarta:  UPP STIM YKPN.
Muttaqien,  Dadan  dan  Fakhruddin  Cikman.  2008.  Penyelesaian  Sengketa  Bank  Syariah. Yogyakarta: Total Media.
Nikensari,  Sri  Indah.  2012.  Perbankan  Syariah  Prinsip,  Sejarah,  dan  Aplikasinya.
Semarang: Pustaka Rizki Putra.
Partanto, Pius A dan M. Dahlan al Barry tt. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Penerbit Arkola.
Sinn,  Ahmad  Ibrahim  Abu.  2008.  Manajemen  Syariah  Sebuah  Kajian  Historis  dan Kontemporer. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Sudarsono,  Heri  dan  Hendi  Yogi  Prabowo.  2006.  Istilah-Istilah  Bank  dan  Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: UII Press.