Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4 (1), 2022: 35-62 ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107
email correspondence: muhamadizazinurjaman@gmail.com Available online at: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 Copyright (c) 2022 by al-huquq

## Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI)
Muhamad Izazi Nurjaman, Doli Witro Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Abstrak:
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  kedudukan  fatwa  DSN- MUI yang mengalami transformasi yang awalnya sebagai legal opinion menjadi legal  binding, sehingga  memiliki  kekuatan hukum  mengikat.  Secara  tidak  langsung,  substansi  fatwa diadopsi  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Namun, apakah  substansi  fatwa  mengenai  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah  juga  diadopsi  oleh  peraturan  perundang- undangan atau fatwa yang mengadopsi peraturan perundang- undangan.  Maka  dari  itu,  penelitian  ini  akan  memaparkan penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  menurut  fatwa  DSN- MUI.  Dengan  menggunakan  metode  deskriptif  kepustakaan melalui  pendekatan  yuridis  normatif,  penelitian  ini mengungkapkan  fakta  bahwa  dalam  substansi  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah,  DSN-MUI  mengadopsi  peraturan perundang-undangan  yang  memberikan  kewenangan  kepada sebuah  lembaga  untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara ekonomi  syariah.  Sehingga  memberikan  pilihan  penyelesaian sengketa  yang  beragam  dengan  memposisikan  jalur musyawarah  mufakat  sebagai  jalur  penyelesaian  sengketa utama  yang  harus  ditempuh  terlebih  dahulu  sebagai  ciri khasnya,  sebelum  para  pihak  memilih  jalur  penyelesaian sengketa  yang  lain.  ( This  research  is  motivated  by  the  position  of the  DSN-MUI  fatwa  which underwent  a  transformation  which  was originally  a  legal  opinion  to  become  legal  binding,  so  that  it  has binding  legal  force.  Indirectly,  the  substance  of  the  fatwa  is  adopted by legislation. However, whether the substance of the fatwa regarding the settlement of sharia economic disputes is also adopted by laws and regulations or the fatwa that adopts laws and regulations. Therefore, this  study  will  describe  the  settlement  of  sharia  economic  disputes according to the DSN-MUI fatwa. By using the descriptive literature method through a normative juridical approach, this study reveals the

## Muhamad Izazi Nurjaman, Doli Witro
fact that in the substance of sharia economic dispute resolution, DSN- MUI  adopts  laws  and  regulations  that  authorize  an  institution  to examine and decide on sharia economic cases. Thus providing various dispute  resolution  options  by  positioning  the  deliberation  and consensus  path  as  the  main  dispute  resolution  path  that  must  be taken first as a characteristic, before the parties choose another dispute resolution path .)
Kata Kunci :
Penyelesaian, Sengketa, Ekonomi Syariah, DSN-MUI

## Pendahuluan
Meningkatnya  perkembangan  bisnis  di  lembaga  keuangan syariah  (LKS)  menunjukkan  kemapanan  sistem  ekonomi  syariah  di Indonesia.  Hal  itu  ditandai  semakin  banyaknya  transaksi  yang dilakukan  antara  pertemuan  sektor  riil  dengan  sektor  keuangan. Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mencatat  bahwa  investasi  ekonomi syariah  Indonesia  pada  tahun  2020  mengalami  pertumbuhan  yang signifikan  yaitu  sekitar  25  %  dan  menjadikan  Indonesia  sebagai negara  dengan  investasi  sektor  ekonomi  syariah  tertinggi  di  antara negara-negara Islam 1 .
Sumber: State of Global Islamic Economy Report 2020/21 Dinar

## Standard
1 Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020 (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020).
Banyaknya  transaksi  tersebut,  mustahil  tidak  dapat  dipungkiri bahkan  dihindari  mengenai  terjadinya  perselisihan  atau  sengketa  di antara  para  pihaknya 2 .  Dilansir  dari  bisnis.com,  pelaku  industri ekonomi  syariah  mengalami  peningkatan  disertai  meningkatkannya pula  ketidakpatuhan  para  pelaku  ekonomi  syariah  terhadap perjanjian. Tercatat pada 2019 terdapat 389 perkara ekonomi syariah 3 . Hal  itu  meningkat  10  %,  di  mana  pada  tahun  sebelumnya  hanya mencapai  287  perkara.  Sengketa  tersebut  tentunya  membutuhkan proses  penyelesaian  dan  pemecahan  perkara  yang  cepat  dan  tepat. Sehingga perkara tidak berlarut-larut tanpa adanya kepastian hukum bagi masing-masing pihaknya.
Adapun  sebelum  adanya  LKS,  mengenai  sengketa  perdata biasanya  diselesaikan  melalui  jalur  litigasi  yaitu  jalur  penyelesaian sengketa  yang  dilakukan  di  muka  lembaga  peradilan 4 .  Walaupun penyelesaian sengketa lewat jalur tersebut sangat kurang diminati di kalangan  pebisnis  yang  bersengketa.  Hal  itu  diakibatkan  prosedur penyelesaiannya  yang  memakan  waktu  lama  disertai  biaya  yang tidak  murah.  Sehingga  pilihan  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur tersebut  akan  dipilih  para  pihak  sebagai  jalan  terakhir  setelah  jalur alternatif  dirasa  belum  mampu  membuahkan  hasil  penyelesaian sengketa yang maksimal 5 . Jalur litigasi yang memiliki kewenangan secara absolut sebagai lembaga  peradilan  yang  menyelesaikaan  perkara  ekonomi  syariah adalah peradilan agama. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam UU Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang  peradilan  agama.  Walaupun  dalam  perjalanannya  terdapat ketidakpastian hukum yang diakibatkan adanya ketumpangtindihan
2 Abdur  Rahma n  Adi  Saputera,  “PENYELESAIAN  SENGKETA  EKONOMI  SYARIAH DI  INDONESIA  (Kajian  Sengketa  Yang  Muncul  Dari  Perjanjian  Murabahah),” Nizlam:  Jurnal Hukum Islam 7, no. 1 (2019): 132 – 48, https://e-
journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1524.
3 Bisnis.com, “Pelaku Industri Meningkat, Perkara Ekonomi Syariah Terus Bertambah,” 2020, https://finansial.bisnis.com/read/20201023/231/1309054/pelaku-industri-meningkat- perkara-ekonomi-syariah-terus-bertambah.
4 Hendra  Pertaminawati,  “Bentuk  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Dan  Penyelesaiannya,”
Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban 14, no. 2 (2019): 59 – 83, https://dirasat.id/JSIP/article/view/84.
5 Dhian  Indah  Astanti,  B.  Rini  Heryanti,  and  Subaidah  Ratna  Juita,  “Kewenangan Pengadilan  Agama  Dalam  Penyelesai an  Sengketa  Perbankan  Syariah,” ADHAPER:  Jurnal Hukum Acara Perdata 5, no. 1 (2019): 167 – 80, https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.94.

## Muhamad Izazi Nurjaman, Doli Witro
38
regulasi  yang  menjadikan  kewenangannya  dipertanyakan?  Hal  itu terdapat  pada  adanya choise  of  forum kewenangan  dengan  peradilan umum  yang  ditegaskan  dalam  penjelasan  pasal  55  (2)  atas penyelesaian  sengketa  diluar  peradilan  agama,  dapat  diselesaikan dengan  memperhatikan  substansi  akad/perjanjian  yang  dibuat  dan disepakati para pihak 6 .
Ketidakpastian  hukum  itu  menimbulkan  gejolak  besar, sehingga  lahirlah  putusan  MK  Nomor  93  tahun  2012  yang menyatakan  bahwa  pasal  tersebut  dinyatakan  tidak  memiliki kekuatan  hukum.    Sehingga  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  dasar penentuan hukum. Penentuan keputusan tersebut, karena pasal 55 (2) tersebut  bertentangan  dengan  UUD  1945 7 .  Adapun  dampak  dari gejolak  ketidakpastian  hukum  tersebut  memposisikan  kewenangan peradilan  agama  untuk  menyelesaiakn  perkara  ekonomi  syariah secara absolut.
Selain  dari  itu,  gejolak  ketidakpastian  hukum  tersebut  juga berdampak  kepada  substansi fatwa  DSN-MUI mengenai pencantuman  penyelesaian  sengketa  dalam  setiap  fatwa  yang diterbitkannya.  Fatwa  DSN-MUI  adalah  produk  hukum  Islam  yang diamanahkan  oleh  Pasal  26  UU  Nomor  21  tahun  28  tentang perbankan  syariah.  Dalam  pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa  DSN- MUI  diberi  kewenangan  untuk  memberikan  fatwa  terhadap  produk perbankan  syariah  yang  harus  tunduk  kepada  prinsip  syariah. Sehingga  setiap  produk  yang  akan  ditawarkan  bank  syariah  harus mendapatkan izin dari DSN-MUI melalui fatwa yang dikeluarkannya. Timbul  masalah  baru  mengenai  kekuatan  fatwa,  apakah  mengikat atau  tidak  mengikat?  Apalagi  kedudukan  fatwa  bukan  merupakan bagian  dari  bentuk  tata  hukum  nasional.  Maka  melalui  pasal  26  (3) menyatakan  bahwa  ketentuan  fatwa  yang  sudah  ditetapkan  DSN- MUI  harus  dituangkan  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat.
6 Nurul  Umam  and  Erie  Hariyanto,  “Perbandingan  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah  Pada  Masa  Nabi  Muhamm ad  SAW.  Dan  Di  Era  Reformasi,” Al-Huquq:  Journal  of
Indonesian Islamic Economic Law 2, no. 2 (September 2, 2020): 160 – 74, https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3441.
7 Ikhsan  Al  Hakim,  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di  Pengadilan  Agama,” Pandecta: Research Law Journal 9, no. 2 (2014): 269 – 87,
https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3580.
Hal itu sebagaimana menurut Nurjaman dan Ayu bahwa fatwa DSN-MUI menjadi syarat utama dalam menentukan ketetapan suatu produk  perbankan  syariah.  Kekuatan  fatwa  DSN-MUI  dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan 8 . Sehingga membuat kedudukan  fatwa  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  bagi  seluruh pelaku  LKS.  Secara  tidak  langsung,  fatwa  memiliki  peranan  yang besar  bagi  keberlangsungan  sistem  operasional  LKS.  Selain  itu  juga, Habibaty menyatakan  bahwa  banyak  sekali  substansi  fatwa  yang diadopsi  oleh  Undang-undang  seperti  UU  Peradilan  agama,  UU perbankan  syariah,  UU  makanan  halal  dan  UU  yang  lainnya 9 . Sehingga  menjadikan  fatwa  dan  kedudukan  DSN-MUI  memiliki peranan  yang  besar  terhadap  perkembangan  hukum  Islam  di Indonesia.
Ketika  lahir  peraturan  perundang-undangan  (PBI,  POJK  dan UU) yang berkaitan dengan LKS sebagai bentuk legitimasi dari fatwa DSN-MUI.  Maka  substansi  fatwa  DSN-MUI  banyak  diadopsi  oleh peraturan-peraturan  tersebut.  Adapun  yang  menarik  untuk  dibahas adalah berkaitan dengan penyelesaian sengketa LKS yang tercantum dalam  substansi  fatwa  DSN-MUI.  Apakah  susbstansi  penyelesaian sengketa tersebut juga diadopsi oleh peraturan perundang-undangan atau fatwa yang mengadopsi peraturan perundang-undangan? Maka dari  itu,  penelitian  ini  akan  memaparkan  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah  menurut  fatwa  DSN-MUI.  Oleh  karenanya, penelitian  ini  bertujuan  mengungkap  implikasi  fatwa  DSN-MUI terhadap regulasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

## Metode Penelitian
Artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yang menjadikan  sumber  data  sekunder  sebagai  objek  penelitian. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  pendekatan  normatif  adalah pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ).  Artikel  ini  menggunakan  metode
8 Muhamad  Izazi  Nurjaman  and  Dena  Ayu,  “Eksistensi  K edudukan  Fatwa  Dsn  Mui Terhadap  Keberlangsungan  Operasional  Bisnis  Di  Lembaga  Keuangan  Syariah,” Al  Iqtishod:
Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam 9, no. 2 (2021): 55 – 67, https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.245.
9 Diana  Mutia  Habibaty,  “Peranan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional -Majelis  Ulama Indonesia Terhadap Hukum Posi tif Indonesia,” Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 4 (2017): 447 – 53, https://doi.org/10.54629/jli.v14i4.125.

## Muhamad Izazi Nurjaman, Doli Witro
penelitian deskriptif kepustakaan dengan sumber data sekunder yang diambil  secara  langsung  dari  berbagai  literatur  utama  seperti peraturan  perundang-undangan  dan  fatwa  DSN-MUI.  Selain  itu, sumber-sumber  tersebut  didukung  dengan  sumber-sumber  lain seperti buku-buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, website internet, dan  lain  sebagainya  yang  berkaitan  dengan  topik  yang  dibahas. Penelitian  ini  akan  mengungkapkan  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah menurut fatwa DSN-MUI.
Teknik  pegumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  membaca, menelaah,  dan  memahami  sebanyak-banyaknya  data  dari  sumber data  yang  dikumpulkan.  Penyajian  data  dilakukan  dengan  cara naratif-deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kualitatif dengan melalui beberapa langkah yaitu pertama, mereduksi data/memfokuskan data yang sudah diperoleh dengan menyesuaikan data dengan objek penelitian. Kedua, menyajikan data dalam bentuk narasi deskripsi, sehingga data yang sudah difokuskan memberikan  data  yang  mudah  dipahami  dan  tentunya  memiliki makna.  Ketiga,  mengambil  benang  merah  sebagai  intisari  yang mengungkapkan  sebuah  kesimpulan  berupa  fakta  dan  penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan 10 .

## Konsep Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Secara  umum,  kegiatan  ekonomi  merupakan  suatu  aktivitas yang  berkaitan  erat  dengan  harta  benda  yang  menjadi  ruang lingkupnya.  Kegiatan  ekonomi  dilakukan  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan  manusia  untuk  mencapai  kemakmuran  hidup 11 .  Dengan kata  lain,  kegiatan  ekonomi  membantu  manusia  untuk  saling memberikan  atau  menukar  sesuatu  yang  dibutuhkan  manusia lainnya 12 .  Karena  kedudukan  manusia  tidak  akan  pernah  bisa memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka  tanpa  bantuan  dari  pihak  lain.
10 Matthew B.  Miles,  A.  Michael  Huberman, and  Johnny  Saldaña, Qualitative  Data  Analysis: A Methods Sourcebook (California: SAGE Publications, Inc., 2014), 31–33.
11 Juhaya S. Pradja, Ekonomi Syariah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).
12 Doli Witro, “Praktek Jual Beli Parang Dengan Cara Penumpukan Untuk Meningkatkan Harga Di  Desa  Koto  Padang  Perspektif  Hukum  Islam,” Al-Qisthu:  Jurnal  Kajian  Ilmu-Ilmu  Hukum 17,  no.  1 (2019):  34–40,  https://doi.org/10.32694/010710;  Doli  Witro,  “Qaidah  Furu’  Fi  Al-Hiwalah:  Sebuah Tinjauan  Umum,” Qawãnïn:  Journal  of  Economic  Syaria  Law 5,  no.  1  (2021):  1–12, https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i1.2897.
Adapun bantuan yang diberikan pihak lain kepadanya harus ditukar dengan sesuatu yang sebanding dengan didasarkan atas kesepakatan. Sehingga akibat dari transaksi yang dilakukan menimbulkan hak dan kewajiban  bagi  keduanya.  Adapun  dalam  mekanisme  saling menunaikan  hak  dan  kewajiban  itulah  terkadang  menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Sengketa ekonomi syariah dapat diartikan sebagai perselisihan antara  pelaku  ekonomi  yang  menciptakan  adanya  akibat  hukum berkaitan  dengan  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  berdasarkan prinsip syariah 13 . Sedangkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dimaknai  sebagai  suatu  proses  mengakhiri  sengketa  yang ditimbulkan  dari  kegiatan  ekonomi  yang  dilaksanakan  berdasarkan prinsip  syariah.  Berdasarkan  penjelasan  pasal  49  huruf  (i)  Undang- Undang  Peradilan  Agama,  kegiatan  usaha  tersebut  terdiri  dari  11 jenis, baik dalam bentuk perbankan syariah muapun non perbankan syariah 14 .
Jenis  dan  macam  ekonomi  syariah  yang  disebutkan  di  atas, merupakan  ruang  lingkup  sengketa  ekonomi  syariah.  Namun  jenis dan  macam  yang  disebutkan  di  atas  bukan  merupakan  keseluruhan jenis dan macam sengketa ekonomi syariah melainkan hanya sebagas contoh. Sehingga penjelasan dalam huruf (i) tersebut memiliki makna limitatif apabila mengacu kepada definisi ekonomi di atas. Maka dari itu,  dimungkinkan  ada  macam  dan  jenis  ekonomi  syariah  lain  yang belum  disebutkan  ketika  perumusan  penjelasan  definisi  ekonomi syariah  tersebut 15 ,  misalnya  perhotelan  syariah.  Pemaparan  tersebut menunjukkan  bahwa  penyelesaian  perkara  oleh  peradilan  agama berkaitan dengan sengketa perdata ekonomi syariah.
Adapun  berkaitan  dengan  para  pihak  yang  bersengketa  dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), antara lain: Pertama, sengketa antara LKS  dengan  nasabahnya.  Kedua,  sengketa  antar  LKS.  Ketiga, sengketa  antara  oang-orang  yang  beragama  Islam,  dengan  melihat
13 Riris  Fadaniyah  Moh.  Horah  and  Erie  Hariyanto,  “Upaya  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syari’ah Jalur Non - Litigasi Melalui Mediasi,” Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam
5, no. 1 (2021): 77 – 86, https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.302.
14 Dewi Nurul Musjtari, Nunung Radl iyah, and Benny Riyanto, “The Mediation Process in  Sharia  Economic  Dispute  Resolution  Through  the  Religious  Court  in  Indonesia,” Journal  of Humanities and Social Science 24, no. 5 (2019): 39 – 47, https://doi.org/10.9790/0837-2405053947. 15 Ahmad  Mujahidin, Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di  Indonesia (Bandung: Ghalia Indonesia, 2010).

## Muhamad Izazi Nurjaman, Doli Witro
substansi  akta  perjanjian  yang  dibuat  menegaskan  bahwa  kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Penjelasan pasal 49 menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pihak  ketiga  di  atas adalah orang atau badan hukum dengan kehendaknya menundukkan diri  kepada  ketentuan  hukum  Islam.  Penundukkan  diri  tersebut berkaitan  dengan  sebuah  kewenangan  lembaga  peradilan  dalam memutus  dan  penyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  akibat  sebuah perjanjian  yang  dibuatnya.  Dengan  kata  lain,  penjelasan  tersebut menentukan subjek hukum atau para pelaku yang bersengketa dalam perkara  ekonomi  syariah 16 .Adapun  bentuk  konflik  ekonomi  syariah dapat  disebabkan  oleh  dua  faktor,  yaitu  adanya  wanprestasi  dan perbuatan melawan hukum (PMH).

## Dinamika Regulasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Sebagaimana  pada  pemaparan  di  pendahuluan,  bahwa perbankan  syariah  sebagai  bagian  dari  ekonomi  syariah  didirikan terlebih dahulu tanpa disertai dengan regulasi yang menjadi payung hukumnya. Payung hukum yang menjadi landasan utama berdirinya bank syariah adalah UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Hal itu  hanya  sebatas  penyisipan  kata  bagi  hasil  dalam  proses pengembalian  kredit.  Kemudian,  terbit  UU  Nomor  10  tahun  1998 sebagai perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 yang membolehkan bank umum  membuka  sistem  operasional  bank  secara  prinsip  bunga  dan secara  prinsip  bagi  hasil 17 .  Payung  hukum  yang  ada  lebih menekankan  kepada  pelaksanaan  sistem  operasioalnya,  belum kepada  hal  lain  yang  menyebabkan  adanya  perselisihan  yang  harus diselesaikan  akibat  para  pihak  yang  bersengketa.  Namun  dalam perkembangannya  terdapat  beberapa  regulasi  yang  menopang adanya  pembentukan  dan  kewenangan  sebuah  lembaga  dalam rangka  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah.  Beberapa  regulasi tersebut, antara lain:
16 A.  Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Dalam  Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
17 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Depok: Gema Insani, 2018).
1. Regulasi  Pembentukan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional
(Basyarnas) Penyelesaian  sengketa  berkiatan  dengan  harta  benda dapat  juga  dilalui  dengan  metode  arbitrase  atau  dalam  Islam dikenal dengan tahkim. Model penyelesaian sengketa seperti ini sudah  lama  diterapkan  sejak  masa  Nabi  Muhammad  Saw. Dalam  bahasa  Arab, tahkim berasal  dari  kata hakkama, yuhakkimu,  takhiman berarti  menentukan  seseorang  untuk menjadi  penegak  hukum  keadilan  dalam  suatu  sengketa. Sementara secara isitilah tahkim adalah pengangkatan seseorang sebagai  juru  damai  oleh  dua  pihak  yang  sedang  besengketa untuk  menyelesaikan  perkara  yang  sedang  mereka sengketakan.  Sementara  dalam  pengertian  lain, tahkim adalah sebuah  upaya  untuk  memperoleh  perlindungan  antara  dua belah  pihak  yang  sedang  bersengketa  kepada  orang  yang mereka percayai atau tunjuk (sebagai juru damai) serta mereka siap  untuk  menerima  keputusan  yang  dia  putuskan  terhadap perkara  yang  mereka  sengketakan  tanpa  ada  paksaan  atau intervensi dari masing-masing pihak yang sedang bersengketa 18 . Tahkim dikenal  juga  dengan  perwasiatan.  Lebih  lanjut disebutkan  juga  bahwa tahkim merupakan  perlindungan  yang hendak  didapatkan  oleh  dua  pihak  yang  bersengketa  kepada orang  yang  mereka  setujui    dan  sepakati  untuk memutuskan/menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka 19 .  Dalam  konteks  saat  ini, tahkim lebih  dikenal  dengan isitilah  arbitrase.  Arbitrase  adalah  satu  di  antara  cara  yang dapat  digunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  di  luar pengadilan  dan  banyak  dilakukan  oleh  pengusaha,  karena dinilai  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ada  dalam  dunia  bisnis. Dalam  konteks  lain  arbitrase  dinilai  sebagai  salah  satu  cara untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  indepen  (berdiri  sendiri)
18 Umam  and  Hariyanto,  “Perbandingan  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Pada  Masa Nabi Muhammad SAW. Dan Di Era Reformasi,” 165.
19 Osman Osman and Kudrat Abdillah, “Hukum Materiil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Tinjauan Undang-Undang Dan Hukum Islam),” Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law 1, no. 1 (October 13, 2019): 39, https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i1.2646.

## Muhamad Izazi Nurjaman, Doli Witro
44
tanpa  intervensi 20 .    Lebih  lanjut,  arbitrase  ini  juga  digunakan dalam  pengadilan,  dan  bukan  hanya  digunakan  dalam  dunia bisnis saja.
Melihat  adanya  kekosongan  institusi  atau  lembaga  yang memutus  perkara  ekonomi  syariah  disertai  adanya  kebutuhan dari  para  pelaku  bisnis  ekonomi  syariah.  Maka  MUI  dan Kejaksaan Agung berkolaborasi mendirikan sebuah lembaga di luar  jalur  litigasi.  Lembaga  tersebut  adalah  yayasan  Badan Arbitrase  Muamalat  Indonesia  (Bamui)  sebagai  lembaga otonom  penyelesaian  sengketa  non-litigasi.  Kemudian  pada tahun  2003,  melalui  SK  Nomor  9  tahun  2003  menetapkan pengubahan  nama  Bamui  menjadi  Basyarnas  (Badan  Arbitrase Syariah  Nasional) 21 .  Lembaga  tersebut  didirikan  pada  tahun 1993,  setahun  setelah  perbankan  syariah  mulai  melakukan sistem operasionalnya.
Pemilihan  jalur  non-litigasi  disebabkan  pembentukannya yang  mudah  dan  cepat  tanpa  adanya  proses  pembentukan regulasi  yang  pembahasannya  dirasa  memakan  waktu  yang lama. Sehingga pendirian yayasan pada waktu itu, hanya cukup dibuatkan  akta  notaris  yang  didasarkan  kepada  yurisprudensi dan Putusan MA Nomor 124 tahun 1973. Kompetensi yuridiksi Basyarnas  tersebut  selain  rujukannya  kepada  prosedur  Bamui juga didasarkan kepada ketentuan pasal 2 UU Nomor 30 tahun 1999  mengenai  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa 22 .
2. Regulasi Peraturan Perundang-undangan Terdapat  dua  regulasi  utama  yang  memberikan kewenangan kepada peradilan agama untuk memutus perkara ekonomi  syariah  yaitu  UU  Nomor  3  tahun  2006  tentang peradilan  agama  yang  ditegaskan  dalam  pasal  49  dan  UU Nomor  21  tahun  2008  tentang  perbankan  syariah  yang ditegaskan  dalam  pasal  55  (1).  Adapun  yang  menjadi  gejolak
20 Bhismoadi  Tri  Wahyu  Faizal,  “Menakar  Urgensi  Pengaturan  Pelaksanaan  Dan  Pembatalan Putusan Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas),” Ijlil 1, no. 1 (2021): 34, https://doi.org/10.35719/ijl.v1i01.73. 21 Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik . 22 Rahman  Ambo  Masse  and  Muhammad  Rusli, Arbitrase  Syariah:  Formalisasi  Hukum Islam  Dalam  Ranah  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Secara  Non  Litigasi (Parepare:  Trust Media Publishing, 2017).
besar  kewenangan  absolut  tersebut  dianggap  belum  memiliki kepastian  hukum  adalah  penjelasan  pasal  55  (2)  yang memaparkan  maksud  dari  penyelesaian  sengketa  yang dilakukan  berdasarkan  substansi  akad  yaitu  penyelesaian sengketa  di  luar  peradilan  agama,  melalui  jalur  non-litigasi yaitu  melalui  musyawarah,  mediasi  dan  Basyarnas  serta  jalur litigasi lain yaitu melalui peradilan umum 23 .
Secara  tidak  langsung,  regulasi  yang  mengatur merupakan sebuah ketentuan hukum yang bersifat melengkapi ketentuan hukum sebelumnya. Artinya, peradilan agama diberi kewenangan absolut secara litigasi tanpa mengubah kedudukan jalur non-litigasi yang terlebih dahulu sudah diberi kewenangan untuk memutus perkara ekonomi syariah yang disebut putusan pengadilan 24 .  Sehingga  tidak  berlakunya  asas lex  Posterior Derogat Legi Priori.
Namun  yang  menjadi  polemik  besar  adalah  peradilan umum  diberi  kewenangan  juga  berdasarkan  penjelasan  pasal tersebut.  Hal  itu  diakibatkan  peradilan  umum  sudah  terlebih dahulu  mendapat  kewenangan  penyelesaian  sengketa  perdata dalam  bidang  bisnis.  Secara  tidak  langsung,  penjelasan  pasal tersebut  menimbulkan choise  of  forum yang  mengakibatkan adanya  ketidakpastian  hukum  terkait  kedudukan  kewenangan absolut  peradilan  agama.  Artinya,  kewenangan  absolutnya dipertanyakan  sehingga  menimbulkan  ketumpangtindihan regulasi.  Dengan  kata  lain,  kewenangan  absolut  peradilan agama berdasarkan UU Nomor 3 tahun 2006 direduksi oleh UU Nomor 21 tahun 2008.
Choice  of  forum yang  terjadi  menunjukkan  adanya ketidakkonsistenan para pembuat kebijakan dalam
merumuskan  ketentuah  hukum  yang  terjadi.  Selain  itu  juga,
23 Rahman  Hasima,  “Implikasi  Hukum  Terhadap  Akad  Yang  Memuat  Klausul Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 93/Puu- X/2012,” Sasi 26, no. 3 (2020): 286 – 96,
https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.247.
24 Putusan  pengadilan  adalah  kesimpulan  (hasil  akhir)  berbentuk  tertulis  yang  diputuskan  oleh hakim  (pejabat  negara  yang  diberikan  wewenang)  dalam  menyelesaikan  atau  mengakhiri  suatu  perkara gugatan  karena  adanya  kontentius  antara  pihak-pihak  yang  bersengketa  di  pengadilan  yang  harus disampaikan dalam sidang. Lihat, Doli Witro, “Decisions and Authority of the Religious Courts on Sharia Economic  Disputes,” Jurnal  MEDIASAS :  Media  Ilmu  Syari’ah  Dan  Ahwal  Al-Syakhsiyyah 4,  no.  2 (2021): 165–78, https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/311.

## Muhamad Izazi Nurjaman, Doli Witro
choice of forum memiliki pengaruh yang sangat krusial terhadap kedudukan kompentensi peradilan agama. Hal itu dapat dilihat ketika adanya sengketa ekonomi syariah yang penyelesaiannya didasarkan kepada substansi akad dan para pihak menyepakati bahwa  apabila terjadi perselisihan di antara keduanya, mereka akan  menyelesaikannya  di  peradilan  umum,  maka  hal  itu tentunya  membuat  kedudukan  kompetensi  peradilan  agama hanya  sebatas  tekstual  tanpa  adanya  eksekusi  dalam menjalankan kewenangannya. Terjadinya dualisme kewenangan  tersebut  membuat  polemik  yang  melahirkan adanya ketidakpastian hukum. Maka  berdasarkan  uji  materi  pasal  55  (2)  tersebut,
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  melalui  SK  MK  Nomor  93  tahun 2012 menyatakan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bertentangan dengan pasal 28 D ayat 1 UUD 1945. Sehingga pasal 55 ayat 2 tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, kedudukannya tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum 25 .
Adapun  konsekuensi  hukumnya  adalah  kewenangan lembaga  non-litigasi  dan  lembaga  litigasi  di  luar  peradilan agama dalam penjelasan tersebut dihapuskan secara konstitusi. Hal  itu  membuat  kedudukan  kompetensi  peradilan  agama sebagai  satu-satunya  lembaga  di  jalur  litigasi  yang  memiliki kewenangan  secara  absolut  untuk  memutus  perkara  ekonomi syariah 26 .  Namun  apabila  terdapat  kesepakatan  di  antara  para pihak untuk tidak menyelesaikan perselisihannya di pengadilan agama,  maka  para  pihak  hanya  dapat  memilih  forum penyelesaian  sengketanya  secara  non-litigasi  dengan  syarat kesepakatan pemilihan forum penyelesaiannya tertulis terlebih dahulu  dalam  akta  perjanjian  dan  pemilihan  forum penyelesaian sengketa yang dipilih tentunya tidak bertentangan
25 Ikhsan  Al Hakim, “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di Pengadilan  Agama,”
Pandecta: Research Law Journal 9, no. 2 (2014): 273 – 87,
https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3580.
26 Heriyah  Heriyah  and  Faisal  Santiago,  “Reconciliation  as  Problem  Solution  of  Sharia Economic  Dispute  in  Religious  Court,”  in Proceedings  of  the  1st  International  Conference  on  Law, Social  Science,  Economics,  and  Education,  ICLSSEE  2021,  March  6th  2021,  Jakarta,  Indonesia (EAI, 2021), https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2306278.
dengan  prinsip-prinsip  syariah 27 .  Misalnya,  dalam  akta perjanjian akad, para pihak memilih Basyarnas sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa, apabila atas perjanjian yang dibuat  menimbulkan  perselisihan  di  kemudian  hari.  Atas substansi akad itulah, kewenangan pengadilan agama terhalang oleh prinsip kebebasan berkontrak yang dituangkan para pihak dalam  substansi  akad  yang  disepakati  keduanya 28 .  Atas  dasar asas  kebebasan  berkontrak  dan  penghapusan  beberapa penjelasan  melalui  putusan MK terhadap  jalur non-ligasi  yang tidak ditegaskan, maka adanya perluasan jalur non-litigasi yang dapat  dipilih  para  pihak  dalam  memutus  sengketa  yang  akan terjadi.

## Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Sistem Hukum Nasional
Fatwa merupakan sebuah jawaban keagamaan atas pertanyaan yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  dihadapi  umat  Islam 29 . Lahirnya  fatwa  adalah  sebagai  jalan  keluar,  ketika nash sangat  sulit dipahami  dan  diinterpretasikan.  Karena  terkadang  ketentuan  teks nash bersifat  umum  sehingga  tidak  terperinci.  Maka  ketika  terdapat kebuntuan pemikiran hukum Islam tersebut, fatwa hadir sebagai jalan alternatif  dalam  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat terhadap  sebuah  persoalan  yang  membutuhkan  ketentuan  hukum 30 . Seseorang yang memberikan fatwa disebut dengan mufti. Mufti tidak mengeluarkan fatwa, kecuali diminta, dan pertanyaan yang diajukan kepadanya  adalah  masalah  yang  bisa  dijawab  sesuai  dengan keahliannya. Karena itu, dalam merespon suatu permasalahan, mufti harus  mengetahui  kasus  yang  bersangkutan,  mempertimbangkan kemaslahatan,  lingkungan  sekitarnya,  dan  tujuan  yang  hendak dicapai  dari  fatwa  tersebut.  Sebagai  hasil  pemikiran  manusia,  fatwa
27 Astanti,  Heryanti,  and  Juita,  “Kewenangan  Pengadilan  Agama  Dalam  Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.”
28 Rahman Ambo Masse and Muha mmad Rusli, “Islamic Banking Dispute Resolution in National  Sharia  Arbitration  Board,” IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science 175, no. 1 (2018), https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012169.
29 Ma’ruf  Amin, SOLUSI  HUKUM  ISLAM  (MAKHARIJ  FIQHIYYAH)  SEBAGAI PENDORONG ARUS BARU EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA (Kontribusi Fatwa DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan RI) (Malang: UIN Malang, 2017).
30 Nunung  Rodliyah,  Nila  Nargis,  and  Abdur  Rohman  Husen,  “Kedudukan  Fatwa Terhadap  Dasar  Hukum  Penyel esaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Melalui  Basyarnas,” Jurnal Nizham 7, no. 1 (2019): 1 – 16, https://e-
journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1516.

## Muhamad Izazi Nurjaman, Doli Witro
48
dalam  praktek  peradilan  di  Indonesia,  fatwa  dapat  dimasukkan sebagai pendapat ahli hukum 31 .
Fatwa  berdiri  di  atas  usaha  para  cendikiawan  Muslim  dalam melakukan  ijtihad  menentukan  hukum  terhadap  suatu  kasus  yang dihadapi  umat.  Selain  itu  para  cendikiawan  Muslim  juga  memiiki peran  menyatukan  langkah  dan  gerak  umat  Islam  untuk mewujudkan  cita-cita  bangsa  dan  negara.  Dalam  konteks  ke- Indonesiaan  para  cendikiawan  inilah  yang  menggerakan  langkah untuk  membentuk  sebuah  lembaga  dalam  merespon  suatu permasalahan  yang  dihadapi  umat  Islam  di  Indonesia,  yang  diberi nama  Mejelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dan  mengenai  respon  yang dimunculkannya dinamakan Fatwa MUI 32 .
Di  Indonesia,  hadir  juga  DSN-MUI  sebagai  lembaga  yang memiliki  otoritas  dalam  menetapkan  sebuah  fatwa.  Hadirnya  DSN- MUI  sebagai  jalan  kehati-hatian  para  ulama  terhadap  sebuah persyaratan  yang harus dipenuhi  apabila  akan mengeluarkan fatwa. Karena  menjadi  seorang mufti tidaklah  mudah,  melainkan  harus memenuhi  syarat-syarat  tertentu.  Maka  kedudukan  DSN-MUI merupakan  sebuah  bentuk  penetapan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh sekelompok  pakar  terhadap  sebuah  persoalan  dalam  menyangkut kepentingan yang memiliki cakupan yang luas. Sehinggga DSN-MUI termasuk  ke  dalam  bentuk ijtihad  jama’i, yaitu  suatu  ijtihad  yang dilakukan  secara  kolektif  atau  kelompok  ahli  hukum  Islam  yang berupaya  menggali  ketentuan  hukum  terhadap  persoalan  yang berkaitan dengan hukum Islam.
Terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadi  pilihan  pembentukan DSN-MUI  yang  merupakan  sebuah  organisasi  keagamaan  yang mengeluarkan  fatwa  dalam  bentuk ijtihad  jama’i, antara  lain 33 : Pertama, berdasarkan faktor perkembangan kehidupan manusia yang semakin  maju.  Artinya,  masalah-masalah  yang  timbul  akibat  faktor modernisasi  yang  membuat  masalah  semakin  beragam.  Sehingga masalah  kontemporer  ini  tidak  logis,  apabila  penggalian  dan
31 Doli  Witro,  Atang  Abdul  Hakim,  and  Koko  Komaruddin,  “Characteristics  and  Essence  of Fatwas on Islamic Economic Law in Indonesia,” Ahkam:  Jurnal  Hukum  Islam 9,  no.  1  (2021):  160–61, https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.155-174.
32 Imaro  Sidqi  and  Doli  Witro,  “Kedudukan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Dalam Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Nasional:  Studi  Implikasi  Fatwa  Terhadap  Masyarakat,” Nizham:  Jurnal Studi Keislaman 8, no. 1 (2020): 21, https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103. 33 Ma’ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam (Jakarta: eLSAS, 2008).
penetapan  hukumnya  didasarkan  kepada  ijtihad  perorangan melainkan  harus  menggunakan  ijtihad  kolektif  dengan  jalan musyawarah  antar  para  pakar  dari  berbagai  disiplin  keilmuan. Kedua,  berdasarkan  spesifikasi  ilmu  pengetahuan.  Artinya,  disiplin keilmuan  yang  dimiliki  oleh  seorang  pakar  tidak  sama  dengan disiplin  keilmuan  yang  dimiliki  para  cendekiawan  muslim  pada zaman  dahulu.  Hal  itu  diakibatkan  adanya  spesialisasi  keilmuan  di antara  para  pakar  cendekiawan  muslim.  Maka  untuk  menggali sebuah  persoalan  kontemporer,  terkadang  diperlukan  informasi, gagasan  dan  pemikiran  dari  berbagai  keilmuan  yang  dimiliki  oleh para cendekiawan muslim dengan keilmuannya masing-masing.
Kedudukan  fatwa  menurut  Atho  Mudzhar  merupakan  bagian dari lima produk pemikiran hukum Islam selain dari kitab-kitab fiqh terkemuka  para  ulama (al-kutub  al- mu’tabarah), putusan  hakim, peraturan perundang-undangan di negeri muslim yang diberlakukan dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) 34 .  Ketika  fatwa  merupakan bentuk  produk  pemikiran  hukum  Islam  yang  dikeluarkan  oleh otoritas  yang  berwenang (mufti DSN-MUI),  maka  kedudukan  fatwa hanya  sebatas  pendapat  ahli.  Hal  itu  sebagaimana  menurut  Mahfud MD  yang  menyatakan  bahwa  fatwa  DSN-MUI  merupakan  sebuah bentuk  pendapat  hukum  terkait  sebuah  persoalan  atau  disebut  juga dengan legal  opinion 35 . Sehingga  ketentuan  yang  ditetapkan,  boleh untuk diikuti ataupun tidak. Hal itu yang membuat kedudukan fatwa DSN-MUI  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat.  Maka konsekuensinya  adalah  pelanggaran  terhadap  fatwa  tidak menjadikan  pelakunya  mendapatkan  sanksi  sebagaimana  halnya peraturan perundang-undangan.
Adapun berdasarkan kekuatan sosial politik, kedudukan fatwa DSN-MUI hanya mengikat dan melekat serta dapat ditaati oleh umat
34 Abdullah  Zaitun  and  Endra  Wijaya,  “Dinamika  Penerapan  Ijtihad  Bidang  Hukum Ekonomi  Syariah  Di  Indonesia,” Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 49,  no.  2  (2019):  299 – 310, http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2004.
35 Awaluddin  Awaluddin  and  Andis  Febrian,  “Kedu dukan  Fatwa  DSN-MUI  Dalam Transaksi  Keuangan  Pada  Lembaga  Keuangan  Syariah  Di  Indonesia,” Al  Hurriyah :  Jurnal Hukum Islam 5, no. 2 (December 31, 2020): 196 – 2019,
https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3366.

## Muhamad Izazi Nurjaman, Doli Witro
Islam 36 .  Karena  fatwa  merupakan  kepanjangan  dari  ketentuan syariah,  sehingga  apabila  melihat  dari  sudut  pandang  seorang muslim  dalam  menjalankan  segala  perintah  agama  dan  menjauhi segala larangan-Nya. Maka seharusnya ketentuan fatwa dapat ditaati oleh  umat  Islam 37 .  Namun,  karena  keberadaan  fatwa  yang dikeluarkan  bukan  termasuk  bagian  dari  peraturan  perundang- undangan sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 12 tahun 2011  tentang  peraturan  perundang-undangan 38 .  Maka  kedudukan fatwa  DSN-MUI  tidak  memiliki  sifat  memaksa  atau  tidak  memiliki hukum mengikat 39 .
Seiring  dengan  perkembangannya,  ketetapan  fatwa  DSN-MUI sebagai bentuk pendapat hukum, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Hal  itu sebagaimana  dijelaskan  di  pendahuluan  bahwa  DSN-MUI  dibentuk dalam  rangka  mengeluarkan  fatwa  yang  berkaitan  dengan  ruang lingkup  ekonomi  syariah 40 .  Penegasan  sebagai  bahan  pertimbangan tersebut, tercantum dalam pasal 26 UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan  syariah.  Pasal  tersebut  memberikan  kewenagan  kepada DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa berkaitan dengan produk LKS. Adapun  supaya  fatwa  yang  dikeluarkan  DSN-MUI  memiliki kekuatan  hukum  mengikat,  maka  ketetapan  tersebut  harus dituangkan  dalam  PBI  yang  merupakan  bagian  dari  peraturan perundang-undangan.  Maka  dari  itu,  kedudukan  fatwa  DSN-MUI dapat  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  bagi  seluruh  warga negara,  yaitu  dengan  cara  mentransformasikan  atau  mengadopsi
36 Ahmad  Badrut  Tamam,  “Kedudukan Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (  Mui  )  Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional ( Dsn ),” Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics, 4, no. 2 (2021):
172 – 81, https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/739. 37 Nurjaman  and  Ayu,  “Eksistensi  Kedudukan  Fatwa  Dsn  Mui  Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah.”
38 Andi  Fariana,  “Urgensi  Fatw a  MUI  Dalam  Pembangunan  Sistem  Hukum  Ekonomi Islam  Di  Indonesia,” Jurnal  Al-Ihkam 12,  no.  1  (2017):  88 – 106,  https://doi.org/10.19105/al- ihkam.v12i1.119118. 39 Tamam,  “Kedudukan  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  (  Mui  )  Dan  Fatwa  Dewan Syariah Nasional ( Dsn ).” 40 Muhamad  Ibnu  Afrelian  and  Imahd a  Khoiri  Furqon,  “Legalitas  Dan  Otoritas  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Dalam  Operasional  Lembaga  Keuangan Syariah,” Jurnal  Ilmiah  Mizani:  Wacana  Hukum,  Ekonomi  Dan  Keagamaan 6,  no.  1  (2019):  1 – 12, https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2195.
ketentuan  hukum  dalam  fatwa  DSN-MUI  menjadi  peraturan perundang-undangan 41 .
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Fatwa DSN-MUI DSN-MUI  merupakan  sebuah  lembaga  keagamaan  yang  salah satu  wewenangnya  adalah  mengeluarkan  fatwa  yang  berkaitan dengan  masalah  ekonomi  syariah.  Dalam  kurun  waktu  (2000-2021), DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syariah  atau  LKS  adalah  sebanyak  141 fatwa.  Penyelesaian  sengketa ekonomi syariah menjadi salah satu yang tercantum dalam substansi fatwa.  Substansi  penyelesaian  sengketa  biasanya  berada  di  akhir substansi fatwa.
Berdasarkan  analisis  fatwa  DSN-MUI,  pencantuman  substansi penyelesaian  sengketa  dimulai  pada  fatwa  Nomor  5  tahun  2000 tentang  jual  beli  salam.  Dalam  fatwa  tersebut  menyatakan  bahwa apabila  terjadi  sengketa  di  antara  para  pihak  yang  melakukan  akad atau  para  pihak  yang  melakukan  perjanjian  ekonomi  syariah, penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase apabila  penyelesaian  melalui  jalur  musyawarah  tidak  menghasilkan kesepakatan 42 .  Berdasarkan  hal  itu,  maka  Badan  Arbitrase  menjadi rekomendasi  DSN-MUI  dalam  hal  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah  dan  bahkan  menjadi  jalur  penyelesaian  yang  memiliki kewenangan  absolut  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi setelah mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah tidak dapat menghasilkan keputusan yang disepakati sehingga belum mampu memberikan solusi atas sengketa yang terjadi.
Hal  itu  menimbulkan  sebuah  pertanyaan,  kenapa  DSN-MUI baru mencantumkan substansi fatwa mengenai penyelesaian sengketa ekonomi  syariah  pada  fatwa  nomor  5?  Kenapa  pencantuman substansi  penyelesaian  sengketa  tersebut  tidak  dimulai  dari  fatwa nomor  1?  Sebagai  jawabannya,  kemungkinan  yang  terjadi  adalah Apabila  melihat  penetapan  fatwa  dari  nomor  1-4  penetapannya dilakukan pada tanggal 1 April tahun 2000. Sedangkan fatwa nomor 5
41 Wildan  Imaduddin  Muhammad,  “KEBERANJAKAN  FATWA  DARI  LEGAL OPINION  MENJADI  LEGAL  BINDING:  (Studi  Kasus  Fatwa  DSN  MUI  Tentang  Perbankan Syariah),” Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam 11, no. 2 (2019):
146 – 63, https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i2.996.
42 DSN-MUI, Himpunan  Intisari  Fatwa (Jakarta:  Dewan  Syariah Nasional-Majelis  Ulama Indonesia, 2020).

## Muhamad Izazi Nurjaman, Doli Witro
penetapannya  dilakukan  pada  tanggal  4  April  tahun  2000.  Sehingga kemungkinan yang terjadi adalah dalam satu sidang penetapan fatwa tersebut,  usulan  pencantuman  substansi  penyelesaian  sengketa  baru terjadi  pada  sidang  kedua  yaitu  dalam  penetapan  fatwa  jual  beli salam.
Adapun  yang  menarik  dari  substansi  fatwa  DSN-MUI  ini adalah mengenai pencantuman poin perubahan yang baru tercantum dalam  fatwa  Nomor  13  tahun  2000  mengenai  uang  muka  dalam murabahah yang  ditetapkan pada  tanggal  16  September  tahun  2000 . Dalam  fatwa  tersebut  menyatakan  bahwa  kedudukan  suatu  fatwa diberlakukan  sejak  tanggal  ditetapkannya  dan  apabila  terdapat kekeliruan  mengenai  substansinya,  maka  fatwa  dapat  diubah  atau disempurnakan  sebagaimana  mestinya 43 .  Sehingga  konsekuensi  dari perubahan  fatwa  tersebut  adalah  akan  menyempurnakan  fatwa sebelumnya  bukan  mencabut  kedudukan  fatwa  sebelumnya 44 . Sebagaimana  kaidah “Al -Ijtihaadu  laa  yunqodlu  bi  al- Ijtihaad”, yang artinya ijtihad yang dahulu tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang kemudian 45 . Artinya, kedudukan fatwa dalam tata hukum nasional di anggap sebagai legal opinion atau pendapat hukum dari seorang ahli hukum di bidangnya.
DSN-MUI yang menetapkan fatwa ekonomi syariah terdiri dari kumpulan  para  ahli  hukum  dan  para  cendekiawan  muslim  yang bersatu atau berkumpul dalam ikatan organisasi masyarakat (ormas) suntuk menjawab setiap pertanyaan umat berkaitan dengan ekonomi syariah. Hal itu menjadikan fatwa sebagai hasil ijtihad bersama atau yang  disebut  sebagai ijtihad  al- jama’i. Oleh  karenanya,  sesuai  kaidah tersebut,  apabila  terdapat  suatu  perubahan  dalam  substansi  fatwa, maka  substansi  ketentuan  hukum  atas  perubahan  terbaru  tidak mencabut  ketentuan  substansi  hukum  terdahulu.  Artinya,  hal  itu tidak  berlaku  asas lex  Posterior  Derogat  Legi  Priori, karena  fatwa sebagaimana sebelumnya dijelaskan hanya sebatas pendapat hukum para  ahli  bukan  peraturan  perundang-undangan.  Lantas  yang
43 DSN-MUI.
44 Muhamad  Izazi  Nurjaman  and  Doli  Witro,  “The  Relevance  of  the  Theory  of  Legal Change  According  to  Ibnu  Qayyim  Al-Jauziyyah  in  Legal  Products  by  Fatwa  DSN-MUI Indonesia,” El-Mashlahah 11, no. 2 (2021): 164 – 86, https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.3181. 45 Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam Dalam  Menyelesaikan  Masalah- Masalah Yang Praktis .
menjadi pertanyaan adalah bagaimana apabila substansi fatwa sudah diadopsi  menjadi  peraturan  perundang-undangan?  Apakah  asas  itu dapat  diberlakukan,  ketika  terjadi  perubahan  pada  peraturan perundang-undangan  yang  mengadopsi  substansi  fatwa  tersebut?
Sebagai  jawabannya  adalah  asas  itu  berlaku  bagi  peraturan perundang-undangan apabila terdapat perubahan dalam substansinya, baik secara keseluruhan atau dalam beberapa pasal saja. Walaupun  peraturan  perundang-undangan  tersebut  substansinya mengadopsi  fatwa  DSN-MUI.  Namun  asas  tersebut  tetap  tidak berlaku bagi fatwa DSN-MUI.
Berdasarkan  beberapa  fatwa  tersbeut,  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah  yang  dijadikan  pilihan  dalam  fatwa  DSN-MUI adalah melalui meknaisme penyelesaian sengketa secara musyawarah dan  melalui  badan  arbitrase.  Kedua  jalan  alternatif  penyelesaian sengketa  tersebut  merupakan  jalan  penyelesaian  sengketa  melalui jalur  non-litigasi.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa  DSN-MUI  hanya menegaskan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui  kedua  jalur  itu,  sebagaimana  Basyarnas  sebelumnya ditetapkan  memiliki  kewenangan  menyelesaikan  sengketa  ekonomi syariah.  Adapun  mengenai  badan  arbitrase  yang  dijadikan  pilihan, terdapat  sebuah  penegasan  bahwa  badan  arbitrase  yang  dimaksud adalah  yang  berkedudukan  di  Indonesia  yaitu  Basyarnas.  Hal  itu terdapat dalam substansi fatwa Nomor 37 tahun 2002.
Seiring  berjalannya  waktu,  terdapat  penambahan  jalur penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah.  Penambahan  tersebut, terdapat  pada  fatwa  Nomor  54  tahun  2006  mengenai  syariah  card. Substansi  fatwa  tersebut  menyatakan  bahwa  selain  penyelesaian melalui  musyawarah  dan  badan  arbitrase  yang  merupakan  pilihan penyelesaian  sengketa  dalam  kategori  jalur  non-ligasi,  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  juga  dapat  dilakukan  melalui  peradilan agama  sebagai  jalur  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi 46 .  Adapun yang  menarik  untuk  dianalisis  adalah  apakah  penambahan  jalur tersebut dipengaruhi oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006  tentang  peradilan  agama  (UU  Peradilan  Agama)  yang memberikan  kewenangan  kepada  peradilan  agama  untuk
46 DSN-MUI, Himpunan Intisari Fatwa .

## Muhamad Izazi Nurjaman, Doli Witro
menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah.  Jawabannya  adalah mungkin dan tidak mungkin. Mengapa demikian?
Analisis  penulis  adalah  terbitnya  UU  peradilan  agama  terjadi pada tanggal 20 Maret 2006. Apabila DSN-MUI dalam pencantuman penambahan peradilan agama tersebut dipengaruhi oleh UU tersebut. Maka  timbul  sebuah  pertanyaan,  kenapa  pencantumannya  baru dilakukan pada fatwa Nomor 54 yang terbit pada tanggal 11 Oktober 2006? Sedangkan pada tanggal  23 Maret 2006 terdapat 3 fatwa yang diterbitkan  yaitu  fatwa  nomor  51,  52  dan  53  mengenai  akad mudharabah  musytarakah,  akad  wakalah  bi  al-ujrah,  dan  akad tabarru’  pada  asuransi  syariah .  Adapun  kemungkinan  yang  terjadi adalah tiga hari setelah terbitnya UU tersebut, belum tersosialisasinya terkait  peradilan  agama  memiliki  kewenangan  untuk  memutus perkara  ekonomi  syariah  kepada  para  ulama  dan  cendekiawan muslim  di  lingkungan  DSN-MUI.  Sehingga  penambahan  jalur penyelesaian  sengketa  peradilam  agama  baru  dicantumkan  pada fatwa nomor 54 tahun 2006 tersebut.
Secara  tidak  langsung,  substansi  fatwa  DSN-MUI  berkaitan dengan  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  mengadopsi  atau menyesuaikan  dengan  ketentuanperaturan  perundang-undangan. Pengadopsian  atau  penyesuaian  tersebut  diperkuat  dalam  fatwa nomor  73  tahun  2008  tentang musyarakah  mutanaqishah yang  terbit pada  tanggal  14  November  tahun  2008.    Melalui  fatwa  tersebut adanya  perubahan  dalam  substansi  fatwanya  yaitu  apabila  terjadi sengketa di antara para pihaknya, maka penyelesaiannnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  tentunya  penyelesaian  sengketa  tersebut  sesuai  dengan  prinsip syariah 47 .  Hal  itu  menunjukkan  adanya  adaptasi  atau  penyesuaian pilihan  sengketa  ekonomi  syariah  yang  merujuk  kepada UU  Nomor 21  tahun  2008  tentang  perbankan  syariah  terkhusus  pasal  55  (2) mengenai penjelasan penyelesaian yang didasarkan kepada substansi akad.  UU  tersebut  juga  diterbitkan  pada  tanggal  16  Juli  2008. Perubahan pemilikan kata juga terdapat pada fatwa Nomor 83 tahun 2012  yang  memaparkan  tahapan  penyelesaian  sengketa  apabila melalui  jalur  musyawarah  tidak  tercapai,  maka  dapat  dilakukan secara  bertahap  melalui  mediasi,  arbitrase  dan  terakhir  melalui
peradilan  yang  didasarkan  kesepakatan  dan  sesuai  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Artinya,  jalur  penyelesaian sengketa  litigasi  (peradilan)  merupakan  jalur  terakhir  yang direkomendasikan DSN-MUI setelah beberapa jalur non-litigasi tidak dapat  membuahkan  hasil  yang  maksimal  terhadap  sengketa  yang terjadi di antara para pihak.
Adapun  dalam  praktiknya,  pemilihan  jalur  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  yang  dipilih  para  pihak  dalam  akta perjanjiannya  hanya  dicantumkan  satu  atau  dua  jalur  penyelesaian sengketa.  Sehingga  ketika  terjadi  sengketa  atas  perjanjian  yang disepakati,  para  pihak  langsung  menempuh  jalur  yang  mereka sepakati  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  dengan keputusan  yang  seadil-adilnya  bagi  kedua  belah  pihak.  Oleh  karena itu,  fatwa  hanya  merekomendasikan  beberapa  jalur  yang  dapat dipilih,  bukan  semua  jalur  harus  dilewati  untuk  menyelesaikan sengketa  ketia  para  pihak  bersengketa,  kecuali  memang  dalam  akta perjanjiannya  menyebutkan  bahwa  terdapat  banyak  pilihan  yang harus  dilakukan  apabila  di  kemudian  hari  para  pihak  bersengketa sebagaimana urutan yang disebutkan dalam fatwa DSN-MUI di atas.
Selain  pencantuman  jalur  penyelesaian  sengketa  dengan berbagai  macam  pilihan  yang  direkomendasikan  DSN-MUI.  Penulis juga  menemukan  beberapa  fatwa  DSN-MUI  yang  di  akhir  substansi penutupnya  tidak  mencantumkan  jalur  penyelesaian  sengketa. Terdapat lima belas (15) fatwa DSN-MUI yang tidak mencantumkan pilihan jalur penyelesaian sengketa selain empat fatwa yang di awal. Lima belas fatwa tersebut adalah sebagai berikut:
1. Fatwa  No.  23  Tahun  2000  (Potongan  Pelunasan  dalam Murabahah). 2. Fatwa No. 24 Tahun 2002 (Safe Deposit Box).
3. Fatwa No. 26 Tahun 2002 (Rahn Emas).
4. Fatwa No. 28 Tahun 2002 (Jual Beli Mata Uang/al-sharf).
5. Fatwa  No.  34  Tahun  2002  (Letter  of  Credit  (L/C)  Impor Syariah). 6. Fatwa  No.  35  Tahun  2002  (Letter  of  Credit  (L/C)  Ekspor
Syariah).
7. Fatwa No. 36 Tahun 2002 (Surat Wadi’ah Bank Indonesia/ SWBI).
Muhamad Izazi Nurjaman, Doli Witro
8. Fatwa  No.  40  Tahun  2003  (Pasar  Modal  dan  Pedoman Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal). 9. Fatwa  No.  63  Tahun  2007  (Sertifikat  Bank  Indonesia Syariah/ SBIS). 10. Fatwa No. 64 Tahun 2007 (SBIS Ju’alah). 11. Fatwa  No.  65  Tahun  2008  (Hak  Memesan  Efek  Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah).
12. Fatwa No. 66 Tahun 2008 (Waran Syariah). 13. Fatwa  No.  81  Tahun  2011  (Pengembalian  Dana  Tabarru’
Bagi  Peserta  Asuransi  Yang  Berhenti  Sebelum  Masa Perjanjian Berakhir). 14. Fatwa No. 84 Tahun 2012 (Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil  Bi  Al-Murabahah  (Pembiayaan  Murabahah)  Di Lembaga Keuangan Syariah . 15. Fatwa  No.  87  Tahun  2012  (Metode  Perataan  Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga).
Berdasarkan  fatwa  di  atas,  yang  menjadi  pertanyaan  adalah kenapa  dalam  15  fatwa  tersebut  DSN-MUI  di  akhir  substansi penutupnya  tidak  mencantumkan  poin  penyelesaian  sengketa? Sebagai  jawabannya,  berdasarkan  hasil  analisis  penulis  adalah: Pertama,  karena  substansi  fatwa  berupa  arahan  dan  metode pelaksanaan suatu produk di LKS. Misalnya, pada fatwa 28, 40, 65, 66, 81,  dan  fatwa  87.  Dalam  beberapa  fatwa  tersebut,  substansinya berupa  pedoman  atau  tatacara  pelaksanaan  suatu  produk berdasarkan prinsip syariah. Ciri yang mencolok dari beberapa fatwa ini  adalah  tidak  adanya  akad  yang  dicantumkan.  Artinya,  substansi penyelesaian  sengketa  akan  dicantumkan,  ketika  dalam  substansi fatwa terdapat akad yang akan menimbulkan perselisihan.
Kedua,  karena  pengembangan  dari  suatu  produk  LKS  dengan satu akad. Artinya, ketika satu produk yang menggunakan satu akad terdapat  pengembangan  produk  atau  pedoman  pelaksanaannya. Maka  substansi  penyelesaiaannya  mengacu  kepada  substansi  fatwa induknya.  Substansi  penyelesaiaan  yang  mengacu  kepada  substansi fatwa induknya terdiri dari kategori yaitu:
1. Bagi pengembangan berupa produk dengan satu akad yang sama.  Misalnya,  pada  fatwa  nomor  26  tentang  rahn  emas, maka  alasan  tidak  dicantumkannya  substansi  penyelesaian sengketannya merujuk kepada fatwa nomor 25 tentang rahn.
Kemudian fatwa nomor 64 tentang SBIS Jualah, maka alasan tidak dicantumkannya substansi  penyelesaian sengketannya merujuk kepada fatwa nomor 62 tentang ju’alah. Begitupun pada fatwa nomor 24 tentang SDB yang merupakan bentuk dari ijarah ,  maka  alasan  tidak  dicantumkannya  substansi penyelesaian  sengketannya  merujuk  kepada  fatwa  nomor  9 tentang ijarah.
2. Bagi  pengembangan  berupa  pedoman  pelaksanaan  maka ketentuannya  sama  halnya  dengan  ketentuan  yang  di  atas yaitu  tidak  terdapat  akad.  Namun  pedoman  tersebut merupakan bagian dari pelengkap kedudukan suatu produk dalam  satu  akad.  Misalnya,  pada  fatwa  23  dan  84.  Kedua fatwa  tersebut  berupa  pedoman  potongan  pelunasan  dalam produk yang menggunakan akad murabahah dan juga berupa metode  pengakuan  keuntungan  dari  akad murabahah.
Sehingga substansi penyelesaian sengketa tidak dicantumkan karena merujuk kepada fatwa induknya yaitu fatwa nomor 4 tahun 2000 atau fatwa nomor 13 tahun 2000.
Ketiga,  karena  produk  yang  menggunakan  banyak  pilihan akad.  Artinya,  alasan  tidak  dicantumkanna  substansi  penyelesaian sengketa  pada  produk  tersebut  akibat  penyelesaian  sengketanya terdapat  pada  masing-masing  fatwa  akad  tersebut.  misalnya,  pada fatwa  nomor  34  dan  35  tentang  L/C  ekspor  dan  impor  syariah  dan juga  fatwa  nomor  63  tentang  SBIS.  Sehingga  substansi  penyelesaian sengketa menjadi salah satu poin substansi yang penting dalam fatwa DSN-MUI dengan berbagai rekomendasi pilihan penyelesaiannya.
Adapun  yang  menarik  dalam  pencantuman  pilihan penyelesaian  sengketa  dalam  fatwa-fatwa  tersebut  adalah  DSN-MUI selalu  memposisikan  jalur  musyawarah  sebagai  pilihan  utama  para pihak  untuk  menyelesaikan  perselisihan  yang  terjadi,  sebelum melalui  jalur  lain.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa  DSN-MUI  selalu memperhatikan  penyelesaian  sengketa  yang  di  anjurkan  syariah melalui  jalur  musyawarah  mufakat.  Selain  itu  juga,  pencantuman pilihan  penyelesaian  sengketa  yang  beragam,  menunjukkan  bahwa DSN-MUI  benar-benar  memperhatikan  asas  kebebasan  berkontrak yang menjadi patokan bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa yang mereka pilih dalam akta perjanjian.  Artinya, dalam setiap akta

## Muhamad Izazi Nurjaman, Doli Witro
perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha ekonomi syariah, DSN- MUI  merekomendasikan  dalam  substansi  akta  perjanjian  terkait pilihan  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  di  kemudian  hari  adalah mencantumkan  musyarawah  mufakat  terlebih  dahulu  baru  memilih jalur yang lain.  Namun DSN-MUI memberikan pilihan penyelesaian sengketa  yang  dapat  dipilih  para  pihak  adalah  harus  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  dan  pilihan  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah  tersebut  tentunya  pilihan  penyelesaian  sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah.

## Penutup
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  menunjukkan  bahwa  DSN- MUI mengadopsi atau menyesuaikan substansi fatwa yang berkaitan dengan  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Artinya,  kewenangan  sebuah lembaga yang diamanahkan dalam undang-undang untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah ditegaskan dalam fatwa DSN- MUI.  Penegasan  tersebut  menjadi  pilihan  bagi  para  pihak  yang bersengketa. Namun, jalur non-litigasi melalui musyawarah mufakat harus  didahulukan  sebelum  memilih  penyelesaian  sengketa  melalui jalur  lain.  Hal  itu  menjadi  ciri  khas  dari  fatwa  DSN-MUI  dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

## Daftar Pustaka
Afrelian, Muhamad Ibnu, and Imahda Khoiri Furqon. “Legalitas Dan Otoritas  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  Dalam  Operasional  Lembaga  Keuangan  Syariah.” Jurnal  Ilmiah  Mizani:  Wacana  Hukum,  Ekonomi  Dan  Keagamaan 6,
no. 1 (2019): 1 – 12. https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2195. Amin, Ma’ruf. Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam . Jakarta: eLSAS, 2008. Antonio, . Depok:
Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik Muhammad Syafii. Gema Insani, 2018.
Astanti,  Dhian  Indah,  B.  Rini  Heryanti,  and  Subaidah  Ratna  Juita.
“Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa
Perbankan  Syariah.” ADHAPER:  Jurnal  Hukum  Acara  Perdata 5, no. 1 (2019): 167 – 80. https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.94. Awaluddin, Awaluddin,  and  Andis  Febrian.  “Kedudukan  Fatwa
DSN-MUI Dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan
Syariah Di Indonesia.” Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam 5, no. 2
(December 31, 2020): 196 – 2019. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3366. Bisnis.com .  “Pelaku  Industri  Meningkat,  Perkara  Ekonomi  Syariah Terus Bertambah,” 2020. https://finansial.bisnis.com/read/20201023/231/1309054/pelak u-industri-meningkat-perkara-ekonomi-syariah-terus- bertambah. Djazuli,  A. Kaidah-Kaidah  Fikih  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis . Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
DSN-MUI. Himpunan Intisari Fatwa . Jakarta: Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia, 2020.
Faizal,  Bhismoadi  Tri  Wahyu.  “Menakar  Urgensi  Pengaturan
Pelaksanaan  Dan  Pembatalan  Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional  (Basyarnas).” Ijlil 1,  no.  1  (2021):  19 – 32. https://doi.org/10.35719/ijl.v1i01.73. Fariana,  Andi.  “Urgensi  Fatwa  MUI  Dalam  Pembangunan  Sistem Hukum Ekonomi  Islam Di Indonesia.” Jurnal Al-Ihkam 12, no. 1
(2017): 88 – 106. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i1.119118.
Habibaty,  Diana  Mutia.  “Peranan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional - Majelis  Ulama  Indonesia  Terhadap  Hukum  Positif  Indonesia.”
Jurnal  Legislasi  Indonesia 14,  no.  4  (2017):  447 – 53.
https://doi.org/10.54629/jli.v14i4.125. Hakim,  Ikhsan  Al.  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di Pengadilan  Agama.” Pandecta:  Research  Law  Journal 9,  no.  2 (2014): 269 – 87. https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3580.
———.  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah Di  Pengadilan
Agama.” Pandecta:  Research  Law  Journal 9,  no.  2  (2014):  273 – 87. https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3580.
Hasima, Rahman. “Implikasi Hukum Terhadap Akad Yang Memuat
Klausul  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu- X/2012.” Sasi 26, no. 3 (2020): 286 – 96. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.247.
Heriyah,  Heriyah,  and  Faisal  Santiago.  “Reconciliation  as  Problem Solution  of  Sharia  Economic  Dispute  in  Religious  Court.”  In Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics,  and  Education,  ICLSSEE  2021,  March  6th  2021,  Jakarta,
Muhamad Izazi Nurjaman, Doli Witro
60
Indonesia . EAI, 2021. https://doi.org/10.4108/eai.6-3- 2021.2306278. Ma’ruf  Amin. SOLUSI  HUKUM  ISLAM  (MAKHARIJ  FIQHIYYAH) SEBAGAI PENDORONG ARUS BARU EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA  (Kontribusi  Fatwa  DSN-MUI  Dalam  Peraturan Perundang-Undangan RI) . Malang: UIN Malang, 2017.
Masse,  Rahman  Ambo,  and  Muhammad  Rusli. Arbitrase  Syariah: Formalisasi  Hukum  Islam  Dalam  Ranah  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi  Syariah  Secara  Non  Litigasi .  Parepare:  Trust  Media Publishing, 2017.
———.  “Islamic  Banking  Dispute  Resolution  in  National  Sharia Arbitration Board.” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 175,  no.  1  (2018).  https://doi.org/10.1088/1755-
1315/175/1/012169.
Miles,  Matthew  B.,  A.  Michael  Huberman,  and  Johnny  Saldaña. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook . California: SAGE Publications, Inc., 2014.
Moh.  Horah,  Riris  Fadaniyah,  and  Eri e  Hariyanto.  “Upaya Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah  Jalur  Non -Litigasi
Melalui Mediasi.” Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam 5, no. 1 (2021): 77 – 86. https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.302.
Muhammad, Wildan Imaduddin. “KEBERANJAKAN FATWA DAR I LEGAL  OPINION  MENJADI  LEGAL  BINDING:  (Studi  Kasus Fatwa  DSN  MUI  Tentang  Perbankan  Syariah).” Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam 11, no. 2 (2019): 146 – 63. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i2.996.
Mujahidin, Ahmad. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia . Bandung: Ghalia Indonesia, 2010.
Musjtari,  Dewi  Nurul,  Nunung  Radliyah,  and  Benny  Riyanto.  “The
Mediation  Process  in  Sharia  Economic  Dispute  Resolution Through the Religious Court in Indonesia .” Journal of Humanities and Social Science 24, no. 5 (2019): 39 – 47. https://doi.org/10.9790/0837-2405053947.
Nurjaman,  Muhamad  Izazi,  and  Dena  Ayu.  “Eksistensi  Kedudukan
Fatwa  Dsn  Mui  Terhadap  Keberlangsungan  Operasional  Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah .” Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam 9, no. 2 (2021): 55 – 67.
https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.245.
Nurjaman,  Muhamad  Izazi,  and  Doli  Witro.  “The  Relevance  of  the Theory of Legal Change According to Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah in Legal  Products by Fatwa DSN- MUI Indonesia.” El-Mashlahah 11, no. 2 (2021): 164 – 86. https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.3181.
Osman, Osman, and Kudrat Abdillah. “Hukum Materiil Penyelesaian
Sengketa  Ekonomi  Syariah  (Tinjauan  Undang-Undang  Dan Hukum Islam ).” Al-Huquq:  Journal of Indonesian Islamic Economic Law 1, no. 1 (October 13, 2019): 31 – 51. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i1.2646.
Otoritas  Jasa  Keuangan. Laporan  Perkembangan  Keuangan  Syariah Indonesia 2020 . Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020.
Pe rtaminawati,  Hendra.  “Bentuk  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Dan Penyelesaiannya.” Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban 14, no. 2 (2019): 59 – 83. https://dirasat.id/JSIP/article/view/84. Pradja, Juhaya S. Ekonomi Syariah . Bandung: CV Pustaka Setia, 2015. Rodliyah,  Nunung,  Nila  Nargis,  and  Abdur  Rohman  Husen. “Kedudukan  Fatwa  Terhadap  Dasar  Hukum  Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas.” Jurnal Nizham 7, no. 1 (2019): 1 – 16. https://e-
journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1516. Saputera,  Abdur  Rahman  Adi.  “PENYELESAIAN  SENGKETA EKONOMI  SYARIAH  DI  INDONESIA  (Kajian  Sengketa  Yang
Muncul Dari Perjanjian Murabahah).” Nizlam: Jurnal Hukum Islam 7, no. 1 (2019): 132 – 48. https://e-
journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1524. Sidqi,  Imaro,  and  Doli  Witro.  “Kedudukan  Fatwa  Majelis  Ulama
Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi  Implikasi  Fatwa  Terhadap  Masyarakat.” Nizham:  Jurnal Studi Keislaman 8, no. 1 (2020): 20 – 31. https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103.
Tamam, Ahmad Badrut. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (  Mui  )  Dan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (  Dsn  ).” Al- Musthofa:  Journal  Of  Sharia  Economics, 4,  no.  2  (2021):  172 – 81.
https://ejournal.iai-
tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/739.
Umam,  Nurul,  and  Erie  Hariyanto.  “Perbandingan  Penyelesaian

## Muhamad Izazi Nurjaman, Doli Witro
62
Sengketa  Ekonomi  Syariah  Pada  Masa  Nabi  Muhammad  SAW. Dan  Di  Era  Reformasi.” Al-Huquq:  Journal  of  Indonesian  Islamic Economic  Law 2,  no.  2  (September  2,  2020):  160 – 74. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3441. Witro,  Doli.  “Decisions  and  Authority  of  the  Religious  Courts  on Sharia  Economic  Disputes.” Jurnal  MEDIASAS :  Media  Ilmu
Syari’ah  Dan  Ahwal  Al -Syakhsiyyah 4,  no.  2  (2021):  165 – 78.
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article /view/311.
———.  “Praktek  Jual  Beli Parang  Dengan  Cara Penumpukan Untuk
Meningkatkan  Harga  Di  Desa  Koto  Padang  Perspektif  Hukum
Islam.” Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 17, no. 1 (2019):
34 – 40. https://doi.org/10.32694/010710.
———.  “Qaidah  Furu’  Fi  Al - Hiwalah:  Sebuah  Tinjauan  Umum.” Qawãnïn:  Journal  of  Economic  Syaria  Law 5,  no.  1  (2021):  1 – 12. https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i1.2897.
Witro,  Doli,  Atang  Abdul  Hakim,  and  Koko  Komaruddin. “Characteristics and Essence of Fatwas on Islamic Economic Law in Indonesia.” Ahkam: Jurnal Hukum Islam 9, no. 1 (2021): 155 – 74. https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.155-174.
Zaitun,  Abdullah,  and  Endra  Wijaya.  “Dinamika  Penerapan  Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia.” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 2 (2019): 299 – 310. http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2004.