## ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN TARIF PAJAK TUNGGAL TERHADAP TARIF PAJAK PROGRESSIF ATAS BEBERAPA LAPISAN PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DI INDONESIA
Daniel Peterson Iwan Siswandi Dosen Universitas Bunda Mulia
ABSTRACT The  purpose  and  intention  for  this  research  is  about  to  deliver  an information  about  the  implementation  and  the  impact  due  to  single  rate  tax income  in  Indonesia.  Involving  the  efficiency  and  economical  advantages  for corporation  and  other  business  entities.The  platform  of  this  research  is  Analytic Descriptive  type  and  generating  secondary  data  for  being  analyzed. The main result of this result  that due to implementation of single rate income tax affects to earning after tax or net income. The Government assigned this policy to make  a  well  balance  tax  collection  for  each  layers  of  business. The conclution is the implementation of single rate tax has a main goal, which is to  increase  the  total  revenue  from  taxation  in  a  long  term  period  by  creating a condusive economic environmental to attract more investment in Indonesia.
Key Word : Single Rate Tax Income, Progressif Rate Tax Income

## I. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Di  Indonesia  khusunya,  pajak  menjadi  salah  satu  sumber  utama penerimaan  negara.  Wajib  Pajak  perorangan  maupun  wajib  pajak  badan diperlukan sebagai subjek dalam sistem pemungutan pajak. Berdasarkan Undang- Undang KUP No.28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan  melaporkan  sendiri  besarnya  jumlah  pajak  yang  terutang  dan  harus  dibayar sendiri menurut peraturan perpajakan yang berlaku.
Mulai  awal  Tahun  2009  Indonesia  memiliki  Undang-Undang  Pajak Penghasilan  (UU  PPh)  baru.  Terjadi  perubahan  fundamental  dan  substansial dalam  UU  PPh  baru  ini  dibanding  UU  PPh  sebelumnya,  1993.  Yang  paling menarik  adalah  penurunan  tarif  PPh  untuk  sejumlah  objek  pajak  dan  sejumlah insentif,  di  samping  adanya  perluasan  objek  pajak.  UU  PPh  yang  akan diberlakukan 1 Januari 2009 ini menetapkan tarif tunggal 28% untuk wajib pajak (WP) badan dan akan diturunkan menjadi 25% pada 2010. Karena kenaikan biaya
hidup  dan  inflasi.  Pemerintah  juga  memberikan  beberapa  insentif.  Khusus  usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tarif yang berlaku hanya 14% atau separuh dari tarif WP badan.
Selain  itu,  sejumlah  pengeluaran  dibebaskan  dari  pajak  atau  dibebankan sebagai  biaya,  seperti  zakat  dan  sumbangan  keagamaan,  hibah  dan  warisan, beasiswa,  bantuan  untuk  bencana,  penelitian  dan  pengembangan,  bantuan  sosial, dan  sebagainya.  Sementara  bagi  perusahaan  yang  masuk  bursa  ( go  public) diberikan  penurunan  tarif  sebesar  5%  dari  tarif  normal.  Namun  untuk mendapatkan  penurunan  tarif  itu  harus  memiliki  syarat  paling  sedikit  40% sahamnya dikuasai masyarakat. Sehingga pada tahun 2009 tarif perusahaan yang masuk  bursa  sebesar  23%  dan  tahun  2010  menjadi  20%.  Dengan  tarif  ini perusahaan yang masuk bursa akan punya daya saing lebih tinggi.

## 1.2. Identifikasi Masalah
Adanya penurunan tarif dari tarif tertinggi progresif sebesar 30% menjadi 28%  tahun  2009  menjadi  25%  yang  efektif  berlaku  2010.  Kebijakan  tersebut dirasakan kurang adil bagi sebagian golongan WP badan terutama UKM.
Adanya  kemungkinan  terjadinya  lebih  bayar  atas  PPh  karena  proses penghitungan  pajak  dibayar  dimuka  (PPh  Pasal  25)  yang  telah  disetor  dihitung besar angsurannya berdasarkan penghitungan PPh tahun sebelumnya.

## 1.3.     Perumusan Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  dan  identifikasi  masalah  maka  perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah perbedaan yang mendasari penghitungan tarif baru (Tunggal) dan tarif yang lama (Progresif)?
2. Bagaimanakah  model  cara  penghitungan  besarnya  pajak  peghasilan  terutang dengan  menggunakan  tarif  tunggal versus tarif  progresif  untuk  beberapa lapisan  penghasilan  dan  berapakah  besarnya  persentase  tarif  pajak  terhadap laba kena pajaknya?
3. Apakah  ada  kemungkinan  timbulnya  Lebih  Bayar  karena  proses  transisi perhitungan pajak menggunakan tarif progresif ke tarif tunggal bagi beberapa kalangan wajib pajak badan ?

## 1.4. Tujuan Penelitian
Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:
 Untuk mengetahui perbedaaan konseptual atas perhitungang pajak dengan tarif tunggal dan tarif progresif.
 Untuk  mengetahui  model  perhitungan  pajak  penghasilan  menurut  tarif tunggal dan tarif progresif.
 Untuk  mengetahui  langkah  yang  harus  dilakukan  oleh  WP  seandainya terjadi kelebihan dalam membayar pajak berkaitan dengan perubahan tarif pajak ini.

## 1.5. Manfaat Penelitian
Untuk  memberikan  pandangan  dan  pertimbangan  mengenai  tata  cara penghitungan  pajak  terutang  sebagai  bagian  dari  kewajiban  wajib  pajak,  serta memberikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan fiskal yang wajar dan potensi keuntungan yang ditimbulkan dari kebijakan tarif yang baru ini.

## 2.  Kerangka Teori
Menurut Pasal  4  ayat  (1) UU  PPh  No  10  Tahun  1994, Penghasilan didefinisikan  sebagai  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan.
Menurut  Adam  Smith  dalam  bukunya Wealth  of  Nations dengan  ajaran yang terkenal " The Four Maxims ", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
 Asas Equality (asas  keseimbangan  dengan  kemampuan  atau  asas  keadilan) pemungutan  pajak  yang  dilakukan  oleh  negara  harus  sesuai  dengan kemampuan  dan  penghasilan  wajib  pajak.  Negara  tidak  boleh  bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
 Asas Certainty (asas  kepastian  hukum)  semua  pungutan  pajak  harus berdasarkan  UU,  sehingga  bagi  yang  melanggar  akan  dapat  dikenai  sanksi hukum.
 Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan) pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat  yang  paling  baik),  misalnya  disaat  wajib  pajak  baru  menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
 Asas Effeciency (asas  efesien  atau  asas  ekonomis)  biaya  pemungutan  pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.
Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.
 Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
 Asas  manfaat: pajak  yang  dipungut  oleh  negara  harus  digunakan  untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
 Asas  kesejahteraan: pajak  yang  dipungut  oleh  negara  digunakan  untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 Asas  kesamaan: dalam  kondisi  yang  sama  antara  wajib  pajak  yang  satu dengan  yang  lain  harus  dikenakan  pajak  dalam  jumlah  yang  sama (diperlakukan sama).
 Asas  beban  yang  sekecil-kecilnya: pemungutan  pajak  diusahakan  sekecil- kecilnya  (serendah-rendahnya)  jika  dibandinglan  sengan  nilai  obyek  pajak.
Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.
2.1. Tarif Pajak
Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang baru yaitu UU No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan  mulai  berlaku  sejak  1  Januari  2009.  Pasal  17  ayat  (1b)  menyatakan bahwa  badan  pajak  dalam  negeri  dan  Bentuk  Usaha  Tetap  adalah  sebesar  28%.
Dengan  demikian,  untuk  pelaporan  SPT  Tahunan  PPh  Badan  tahun  2009  yang akan berakhir pada tanggal 30 April 2010 nantinya sudah harus mengacu ke UU No. 36 tahun 2008.
a. UU No. 17 tahun 2000
Untuk  tahun  pajak  2008  dan  sebelumnya  tarif  pajak  yang  berlaku  untuk  WP Badan  dan  Bentuk  Usaha  Tetap  (BUT)  sesuai  Pasal  17  ayat  (1b)  adalah  sebagai berikut :
 Lapisan  Penghasilan  Kena  Pajak  sampai  dengan  Rp  50  juta  dikenakan  tarif 10%.
 Lapisan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp.100 juta dikenakan tarif 15%.
 Lapisan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 100 juta dikenakan tarif 30%.
b. UU No. 36 tahun 2008 Pasal 17 ayat (1b) dan (2a)
Penghasilan  kena  pajak  Wajib  Pajak  Badan  Dalam  Negeri  dan  Bentuk Usaha Tetap dikenakan tarif sebesar 28%. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf  b  menjadi  25%  yang  mulai  berlaku  sejak  tahun  pajak  2010  (Pasal  17 ayat  2a).  Sedangkan  untuk  WP  Badan  Dalam  Negeri  yang  berbentuk  perseroan terbuka  yang  paling  sedikit  40%  dari  jumlah  keseluruhan  saham  yang  disetor diperdagangkan  di  Bursa  Efek  Indonesia  dan  memenuhi  persyaratan  tertentu lainnya dapat memperoleh tarif lebih rendah 5% (Pasal 17 ayat 2b).

## c. UU No. 36 tahun 2008 Pasal 31E ayat (1)
Ketentuan  tarif  PPh  untuk  WP  Badan  Dalam  Negeri  selain  diatur  dalam Pasal 17 ayat (1b), juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 31E ayat (1) : Wajib Pajak Badan  Dalam  Negeri  dengan  peredaran  bruto  sampai  dengan  Rp  50  Miliar mendapat  fasilitas  berupa  pengurangan  tarif  sebesar  50%  dari  tarif  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat  (1)  huruf  b  dan  ayat  (2a)  yang  dikenakan  atas
Penghasilan  Kena  Pajak  dari  bagian  peredaran  bruto  sampai  dengan  Rp  4,8 Miliar.

## 2.2. Subjek Pajak Penghasilan
Menurut  Undang  Undang  no.36  tahun  2008  tentang  pajak  penghasilan, subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:
Subyek  pajak  pribadi yaitu  orang  pribadi  yang  bertempat  tinggal  di  Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari  dalam  jangka  waktu  12  (dua  belas)  bulan,  atau  orang  pribadi  yang  dalam suatu  tahun  pajak  berada  di  Indonesia  dan  mempunyai  niat  untuk  bertempat tinggal di Indonesia.
Subyek  pajak  harta  warisan  belum  dibagi yaitu  warisan  dari  seseorang  yang sudah  meninggal  dan  belum  dibagi  tetapi  menghasilkan  pendapatan,  maka pendapatan itu dikenakan pajak.
Subyek  pajak  badan badan  yang  didirikan  atau  bertempat  kedudukan  di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 Bentuk  Usaha  Tetap,  yaitu  bentuk  usaha  yang  digunakan  oleh  orang  pribadi yang tidak bertempat tinggal di  Indonesia atau berada di indonesia tidak lebih dari  183  hari  dalam  jangka  waktu  dua  belas  bulan,  atau  badan  yang  tidak didirikan  dan  berkedudukan  di  Indonesia,  yang  melakukan  kegiatan  di Indonesia.

## 2.3. Objek Pajak Penghasilan
UU No 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (1) menyatakan: Yang menjadi objek pajak  adalah  penghasilan,  yaitu  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak,  baik  yang  berasal  dari  Indonesia  maupun dari  luar  Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk  menambah kekayaan  Wajib  Pajak  yang  bersangkutan,  dengan  nama  dan  dalam  bentuk apapun, termasuk:
a. Penggantian  atau  imbalan  berkenaan  dengan  pekerjaan  atau  jasa  yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi,uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
b. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan.
c. Laba usaha.
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 Keuntungan  karena  pengalihan  harta  kepada  perseroan,  persekutuan,  dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 Keuntungan  karena  likuidasi,  penggabungan,  peleburan,  pemekaran, pemecahan,  pengambilalihan  usaha,  atau  reorganisasi  dengan  nama  dan dalam bentuk apapun.
 Keuntungan  karena  pengalihan  harta  berupa  hibah,  bantuan,  atau sumbangan,  kecuali  yang  diberikan  kepada  keluarga  sedarah  dalam  garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial  termasuk  yayasan,  koperasi,  atau  orang  pribadi  yang  menjalankan usaha  mikro  dan  kecil,  yang  ketentuannya  diatur  lebih  lanjut  dengan Peraturan  Menteri  Keuangan,  sepanjang  tidak  ada  hubungan  dengan  usaha, pekerjaan,  kepemilikan,  atau  penguasaan  diantara  pihak-pihak  yang bersangkutan.
 Keuntungan  karena  penjualan  atau  pengalihan  sebagian  atau  seluruh  hak penambangan, tanda turut  serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
f. Bunga  termasuk  premium,  diskonto,  dan  imbalan  karena  jaminan pengembalian utang.
g. Deviden,  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apa  pun,  termasuk  dividen  dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
k. Imbalan  bunga  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
l. Surplus Bank Indonesia.

## 2.6. Pajak Penghasilan Pasal 25
Pajak  Penghasilan  Pasal  25  merupakan  angsuran  Pajak  Penghasilan  yang harus  dibayar  sendiri  oleh  Wajib  Pajak  untuk  setiap  bulan  dalam  tahun  pajak berjalan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  25  Undang-undang  Pajak Penghasilan.
Angsuran  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai kredit  pajak  terhadap  pajak  yang  terutang  atas  seluruh  penghasilan  Wajib  Pajak pada  akhir  tahun  pajak  yang  dilaporkan  dalam  Surat  Pemberitahuan  Tahunan Pajak Penghasilan. (Suandy, 2002:171)

## 2.7. Insentif PPh Pasal 25
Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 10/PJ/2009 pasal (2) berbunyi: ” Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2009.”
Sedangkan  Pasal  3  ayat  (1)  berbunyi  ”Pengurangan  Pajak  Penghasilan Pasal  25  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  dihitung  dari  besarnya  Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Desember tahun 2008.”
Apabila WP Badan telah melaporkan SPT Tahunan Badan maka menurut Pasal  3  ayat  (2)  diatur  ”Dalam  hal  Wajib  Pajak  telah  menyampaikan  Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2008, pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dari besarnya Pajak  Penghasilan  Pasal  25  berdasarkan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak Penghasilan tahun pajak 2008”.

## 3. Metode Pengumpulan Data

## 3.1.  Jenis Penelitian
Penelitian  ini  disusun  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  analisis. Penelitian  deskriptif  analisis  adalah  penelitian  yang  memberikan  gambaran mengenai perusahaan tersebut dan tujuan penelitian yang berusaha mengungkapkan  data  secara  jelas  dan  terperinci  mengenai  masalah-masalah  dari suatu  objek  penelitian.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perbedaan perhitungan pajak terutang dengan menggunakan objek penelitian  yang berbeda- beda serta membandingkannya dengan tarif pajak tahun sebelumnya yang sifatnya progresif.

## 3.2. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  data  sekunder.  Data  sekunder merupakan  pendekatan  penelitian  yang  menggunakan  data-data  yang  telah  ada, selanjutnya  dilakukan  proses  analisa  dan  interpretasi  terhadap  data-data  tersebut sesuai dengan tujuan tertentu.  Data sekunder dapat  diperoleh dengan mudah dan cepat. Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan cara :
1.  Dokumentasi
Penulis  menggunakan  data-data  berupa  catatan  dan  dokumen-dokumen  yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data tersebut dapat berupa laporan keuangan perusahaan  yang  bersangkutan  seperti  laporan  laba-rugi,  neraca,  daftar penyusutan, SPT Tahunan Badan dan daftar nominatif.

## 2.  Studi Kepustakaan
Dalam  penelitian  kepustakaan  ini,  diperoleh  data  yang  akan  mendukung pembahasan mengenai  penelitian dan menggunakan buku-buku, artikel-artikel serta Undang-undang yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Data yang diperoleh  melalui  buku-buku  tersebut  dipergunakan  sebagai  teoritis  dan sebagai alat bantu yang akan mendukung pembahasan dalam penelitian ini.
3. Peraturan Perpajakan
Penulis  mengutip  intisari  dari  peraturan-peraturan  perpajakan  yang  berlaku  di Indonesia terkait dengan tarif pajak yang berlaku di indonesia.

## 3.3 Metode Analisis Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan  keuangan komersial berupa laporan laba-rugi dan neraca, beserta catatan tambahan selama 1 (satu) periode.  Langkah-langkah  yang dilakukan  dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :
1. Menganalisa  pos-pos  penghasilan  dan  biaya-biaya  yang  berkaitan dengan peraturan perpajakan pada laporan laba-rugi.
2. Menghitung besarnya laba fiskal / laba kena pajak dengan melakukan rekonsiliasi  fiskal  jika  terdapat  pendapatan  /  biaya  yang  perlu dikoreksi.
3. Menghitung  besarnya  pajak  penghasilan  dengan  menggunakan  tarif tunggal dan tarif tunggal.
4. Mencari  besarnya  persentase  besarnya  pajak  penghasilan  yang sesungguhnya dari penghitungan tersebut.
5. Menguraikan  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  perbedaan  antara perhitungan  pajak  terutang  dengan  menggunakan  tarif  tetap  dan progresif.

## 4. Pembahasan Hasil Penelitian
4.1 Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian
Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa perusahaan berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT) dengan tingkat peredaran bruto
dan klasifikasi usaha yang berbeda-beda. Penulis melakukan beberapa segmentasi atas objek penelitian berdasarkan tingkat peredaran bruto dan laba kena pajak.
Untuk BUT yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,- Penulis mengambil CV. Sumbu Pelita Abadi yang berdomisili di Komp.Taman Permata Indah 2 Blok S-5. Adapun usaha yang dijalankan adalah perdagangan  hasil  industri  Pupuk.  Badan  usaha  ini  digolongkan  sebagai perusahaan  dagang.  CV.Sumbu  Pelita  Abadi  melaporkan  kewajibannya  sebagai PKP melalui KPP Pratama penjaringan. Mengenai perbandingan peredaran bruto dan laba kena pajak akan disajikan dibawah ini:
TABEL 4.1

## PERBANDINGAN OMZET DAN LABA KENA PAJAK (DALAM RUPIAH)
Wajib Pajak Peredaran Bruto Laba Kena Pajak CV.SUMBU PELITA ABADI 289.155.000 13.152.372
Sumber : Laporan Laba Rugi Fiskal CV.Sumbu Pelita Abadi Tahun 2009
4.1.2 Peredaran Bruto Antara Rp.4.800.000.000,- Sampai Dengan Rp.50.000.000.000,- Per Tahun
Untuk  Peredaran  bruto  antara  Rp.4.800.000.000,-  sampai  dengan Rp.50.000.000.000,-  penulis  menggunakan  PT.United  Asia  Resources  yang bergerak  di  bidang  perdagangan  hasil  industri  pertanian  seperti  bawang putih,wortel,bombay  yang  diimpor  dari  negara  penghasilnya  seperti  australia, china.  PT.united  Asia  Resources  berdomisili  di  Jl.Yos  Sudarso  No.  46-48  Blok C/2A  Sunter,  Tanjung  priok,  Jakarta.  PT.United  Asia  Resources  melaporkan kewajibannya  sebagai  PKP  melalui  KPP  Pratama  sunter.  Untuk  peredaran  bruto dan laba kena pajaknya disajikan di bawah ini:
TABEL 4.2
PERBANDINGAN OMZET DAN LABA KENA PAJAK (DALAM RUPIAH) Wajib Pajak Peredaran Bruto Laba Kena Pajak PT.UNITED ASIA RESOURCES 15.725.350.200 393.193.375
Sumber : Laporan Laba Rugi Fiskal PT.United Asia Resources Tahun 2009.

## 4.1.3 Peredaran Bruto Diatas  Rp.50.000.000.000,- Per Tahun
Untuk  peredaran  bruto  diatas  Rp.50.000.000.000,-  per  tahun  penulis mengambil  data  milik  PT.  Elite  Permai  Metal  Works,  Ltd,  sebagai  pemegang merek  dagang  “ELITE”  yang  memproduksi  office  equipment  berupa Filling Cabinet ,  Meja  Kantor,  Kursi  Kantor,  Partisi, Mobile  File dan Racking .  yang terbuat  dari  bahan  metal/baja.  PT.Elite  Permai  beroperasi  di  Jl.Kapuk  Raya  No 44a Jakarta utara. Perusahaan ini digolongkan sebagai perusahaan manufaktur dan tergolong perusahaan besar. Jumlah Karyawan yang dipekerjakan mencapai 2500 orang. Segala pelaporan pajak dilakukan melalui aplikasi eSPT dan pelaporannya dilakukan melalui KPP Madya Jakarta Utara. Mengenai peredaran bruto dan laba kena pajak tahun 2009 ditampilkan dibawah ini:
TABEL 4.3

## PERBANDINGAN OMZET DAN LABA KENA PAJAK
(DALAM RUPIAH) Wajib Pajak Peredaran Bruto Laba Kena Pajak PT.ELITE PERMAI METAL WORKS,LTD 121.875.550.000 4.872.789.821
Sumber : Laporan Laba Rugi Fiskal PT.Elite Permai Metal Works,Ltd Tahun 2009
Mengenai  Subjek  penelitian  secara  spesifik  subjek  penelitian  yang digunakan  adalah  Badan  usaha  /  BUT  yang  beroperasi  di  Indonesia  dan menyajikan  laporan  keuangannya  dalam  mata  uang  rupiah  serta  memiliki kapasitas usaha dan peredaran usaha yang bervariasi.

## 4.2.   Penyajian Data
Secara  umum  yang  mendasari  penerapan  tarif  progresif  adalah  Tarif  PPh Pasal  17  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2000  sedangkan  untuk  tarif  tunggal (efektif  berlaku  tahun  2009)  adalah  Tarif  PPh  Pasal  17  Undang-Undang  Nomor 36  Tahun  2008,  dimana  dalam  tarif  progresif  ada  beberapa  lapisan  tarif  yang dikenakan  sesuai  dengan  besarnya  laba  kena  pajak.  Untuk  lebih  jelasnya  akan disajikan pada tabel di bawah ini
TABEL 4.4 TARIF PROGRESIF PPH WP BADAN DAN BUT No. Penghasilan Kena Pajak Tarif 1.  Rp.0,- sampai dengan Rp.50.000.000,- 10 % 2.  Di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,- 15 % 3.  Di atas Rp.100.000.000,- 30 %
Sumber: Tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
Sedangkan tarif  yang berlaku menurut  Tarif PPh Pasal  17  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  adalah tarif tunggal  yaitu  sebesar 28% untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010 seterusnya. Untuk tahun 2009 wajib pajak badan/BUT yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000,- per tahunnya mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sampai dengan sebesar 50%. Sedangkan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,- per tahunnya otomatis langsung mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%. Sehingga  seluruh  Laba  kena  pajaknya  hanya  dikenakan  sebesar  14%  (50%  x 28%).  Secara  otomatis  jika  dicermati  secara  lebih  seksama  tarif  tunggal  ini sebenarnya bukan merupakan murni tarif tunggal tetapi memiliki unsur progresif juga  karena  tarif  berbeda  di  masing-masing  lapisan  tergantung  faktor  yang mempengaruhinya.  Jadi  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  pada  penghitungan besarnya  pajak  penghasilan  pada  tarif  progresif  didasarkan  pada  jumlah Penghasilan/  Laba  kena  pajaknya. Sedangkan  pada  tarif  tunggal  besarnya  pajak penghasilan  didasarkan  pada  jumlah  Peredaran  Bruto/ Omzet dan  Laba  kena pajaknya.  Jadi  dalam  hal  ini  terdapat  perbedaan  yang  mendasar  dalam menentukan besarnya pajak penghasilan.
4.3. Perbandingan Tarif Pajak Untuk Badan Usaha Yang Memiliki
Peredaran Usaha Sampai Dengan Rp.4.800.000.000,- Per Tahun.
Menurut  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  571/KMK.03/2003  tentang Perubahan atas  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000  tentang Batasan  Pengusaha  Kecil,  maka  yang  digolongkan  pengusaha  kecil  apabila peredaran  usaha  setahun  tidak  melebihi  Rp.600.000.000,-  sedangkan  yang  wajib membuat  pembukuan  adalah  perusahaan  yang  memiliki  peredaran  usaha  diatas
Rp.4.800.000.000,-  per  tahunnya.  Selain  itu  dapat  menggunakan  norma  ataupun pembukuan. Dalam hal ini penulis mencoba memaparkan perhitungan tarif pajak menurut tarif progresif dan tarif tunggal  yang dilaporkan oleh CV. Sumbu Pelita Abadi.  Perusahaan  ini  digolongkan  sebagai  usaha  kecil  sehingga  dalam perhitungan besarnya pajak terutang mendapakan fasilitas dari pemerintah berupa pengurangan  tarif  sebesar  50%  dari  tarif  yang  berlaku  (Pasal  31  huruf  e  UU Nomor 36 th 2008). Untuk lebih memahami perhitungannya maka akan disajikan data di bawah ini.
TABEL 4.5
PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK
PEREDARAN BRUTO SAMPAI DENGAN Rp.4.800.000.000,-
(DALAM RUPIAH) Jumlah Tarif Progresif Tarif Tunggal Peredaran Usaha 289.155.000 Total Pendapatan 289.155.000 289.155.000 Harga Pokok Penjualan 266.272.000 Beban Adm & Penjualan 9.730.000 Selisih Pembulatan 628 Total HPP & Beban Adm & Umum 276.002.628 276.002.628 13.152.372 13.152.372 a Tarif Progresif: 10% x IDR.13.152.372,- Total Pajak Penghasilan 1.315.237 1.315.237 b Tarif Tunggal : 50% x 28 % x IDR.13.152.372,- Total Pajak Penghasilan 1.841.332 1.841.332 11.837.135 11.311.040 Persentase Pajak Penghasilan : 10 % 14 %
Pajak Penghasilan Laba Bersih Pendapatan Keterangan Beban-Beban Laba Sebelum Pajak
Sumber : Laporan Laba Rugi Fiskal CV.Sumbu Pelita Abadi Tahun 2009
Pada  data  diatas  digambarkan  bahwa  persentase  pajak  penghasilan  atas laba  bersih  lebih  tinggi  pada  penggunaan  metode  tarif  tunggal.  Walaupun  pada kenyataanya  pemerintah  telah  memberikan  insentif/fasilitas  untuk  perusahaan yang  memiliki  omzet  sampai  dengan  Rp.4.800.000.000,-  per  tahunnya.  Hal  ini dikarenakan  jumlah  laba  kena  pajak  yang  menjadi  dasar  perhitungan  jumlahnya
tidak  melebihi  Rp.50.000.000,-  Batas  lapisan  terendah  pada  tarif  progresif) sehingga pada perhitungan menggunakan metode tarif progresif hanya mengenai lapisan 10% karena laba kena pajaknya sebesar Rp.13.152.000,- sedangkan pada tarif tunggal akan dikenakan tarif tetap sebesar 14% (50% x 28 %) terdapat selisih sebesar  14%-10%  yaitu  4%  yang  menjadi  beban  pajak  pada  tarif  pajak  tunggal. Dalam  hal  ini  pengenaan  tarif  tunggal  justru  menghasilkan  beban  pajak penghasilan  yang  lebih  tinggi  dibanding  menggunakan  penghitungan  tarif progresif.  Akan  tetapi  jika  diasumsikan  Peredaran  Usaha  tetap  pada  lapisan peredaran usaha sampai  dengan Rp.4.800.000.000,- per tahunnya akan tetapi net profit  marginnya  diasumsikan  sebesar  7%  (diatas  tingkat  suku  bunga  rata-rata deposito  di  indonesia  sebesar  6%)  karena  diasumsikan  usaha  dilakukan  apabila return yang dihasilkan diharapkan lebih besar daripada suku bunga deposito. Jika return yang dihasilkan secara terus menerus di bawah tingkat suku bunga deposito maka  sebaiknya  pemilik  usaha  menyimpan  uangnya  di  deposito  tanpa  harus bersusah  payah  menjalankan  usahanya.  Jika  syarat  tersebut  dipenuhi  (Kondisi yang diharapkan pemerintah), maka akan menghasilkan perhitungan jumlah pajak terutang  yang  berbeda  dan  persentase  tarif  pajak  yang  berbeda.    Untuk  lebih mudahnya akan disajikan pada data dibawah ini:
TABEL 4.6. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK PEREDARAN BRUTO SAMPAI DENGAN RP.4.800.000.000,-
(DALAM RUPIAH) Jumlah Tarif Progresif Tarif Tunggal Peredaran Usaha 4.500.000.000 Total Pendapatan 4.500.000.000 4.500.000.000 Harga Pokok Penjualan (80%) 3.600.000.000 Beban Adm & Penjualan (13%) 585.000.000 Total HPP & Beban Adm & Umum 4.185.000.000 4.185.000.000 315.000.000 315.000.000 a Tarif Progresif: 10% x IDR.50.000.000,- 5.000.000 15% x IDR.50.000.000,- 7.500.000 30% x IDR.215.000.000,- 64.500.000 Total Pajak Penghasilan 77.000.000 b Tarif Tunggal : 50% x 28 % x IDR.315.000.000,- Total Pajak Penghasilan 44.100.000 238.000.000 270.900.000 Persentase Pajak Penghasilan :
24,44 % 14 % Pajak Penghasilan Laba Bersih Pendapatan Keterangan Beban-Beban Laba Sebelum Pajak (7%)
Sumber : Laporan Laba Rugi Proyeksi.
Dari  data  diatas  digambarkan  bahwa  persentase  pajak  penghasilan terhadap  laba  kena  pajak  atas  tarif  progresif  jauh  lebih  tinggi  sekitar  10,44% dibandingkan  tarif  tunggal  padahal  menggunakan  lapisan  peredaran  bruto  yang berada  pada  lapisan  yang  sama  yaitu  sampai  dengan  Rp.4.800.000.000,-  per tahunnya.  Perbedaan  itu  didasari  pada  jumlah  laba  kena  pajak  sebesar Rp.315.000.000,- sehingga jika menggunakan tarif progresif akan menghasilakan jumlah  pajak  yang  lebih  tinggi  karena  masuk  pada  ketiga  lapisan  tarif  progresif yaitu  10%,  15  %  dan  30  %  dimana  jumlah  yang  dikenakan  30%  adalah  sebesar Rp.215.000.000,- sedangkan pada tarif tunggal hanya dikenakan 1 tarif yaitu 50% x  28  %  x  Rp.315.000.000,-  Sehingga  hanya  dikenakan  tarif  sebesar  14  %  atau kurang  dari  setengah  jumlah  tarif  tertinggi  pada  tarif  progresif.  Jadi  faktor  yang mempengaruhi perhitungan besarnya pajak terutang pada tahun 2009.
Jika  dibuat  persamaan  matematisnya  maka  untuk  menentukan  Laba  kena pajak  dimana  besarnya  pajak  adalah  sama  dengan  menggunakan  kedua  tarif tersebut adalah:
Diasumsikan PKP = Laba Kena Pajak/Penghasilan Kena Pajak
Pajak Pada Tarif Tunggal = Pajak Pada Tarif Progresif
14%  x PKP = 10% x 50.000.000 + 15% x 50.000.000 + 30 % x (PKP-100.000.000)
0,14 PKP = 5.000.000+7.500.000+0,3 (PKP – 100.000.000)
0,14 PKP – 0,3 PKP =12.500.000-30.000.000
0,16 PKP = 17.500.000 PKP = 109.375.000 Keterangan:
Jika PKP = 109.375.000 , Maka pajak terutang menurut tarif tunggal besarnya adalah sama dengan pajak terutang menurut tarif progresif. Jika PKP > 109.375.000 , Maka pajak terutang menurut tarif tunggal lebih  kecil  jumlahnya  dibandingkan  dengan  pajak  terutang  menurut tarif progresif.
Jika PKP < 109.375.000 , Maka pajak terutang menurut tarif tunggal lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan pajak terutang menurut tarif progresif.
Untuk  menentukan  besarnya  pajak  penghasilan  menurut  tarif progresif  secara  lebih  jelas  dirumuskan  secara  matematis  sebagai berikut:
1. Untuk Laba Kena Pajak sampai dengan Rp.50.000.000,- maka:
Pajak terutang = 0,1 X
2 . Laba kena pajak Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000 maka:
Pajak terutang= 0,10(50.000.000) + 0,15(X – 50.000.000) = 5.000.000 + 0,15 X – 7.500.000 = 0,15X – 2.500.000
3. Laba kena pajak lebih dari Rp.100.000.000,- maka:
Pajak terutang
= 0,10 (50.000.000) + 0,15 (50.000.000) + 0,3 (X- 100.000.000)
= 5.000.000 + 7.500.000 + 0,3X – 30.000.000
= 0,3X – 30.000.000 + 12.500.000
= 0,3X – 17.500.000
Dimana : X = Laba kena pajak. Pajak = Besarnya pajak penghasilan menurut UU no 17 th 2000.
4.4. Perbandingan Tarif Pajak Untuk Badan Usaha yang Memiliki Peredaran  Usaha  Antara  Rp .4.800.000.000,-  Sampai Dengan
Rp.50.000.000.000,-  per Tahun.
Dalam Pasal 31 huruf e UU Nomor 36 th 2008 di sebutkan:
“Wajib  Pajak  badan  dalam  negeri  dengan  peredaran  bruto  sampai dengan  Rp50.000.000.000,-  (lima  puluh  miliar  rupiah)  mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat  (1)  huruf  b  dan  ayat
(2a)  yang  dikenakan  atas  Penghasilan  Kena  Pajak  dari  bagian peredaran  bruto  sampai  dengan  Rp4.800.000.000,00  (empat  miliar delapan ratus juta rupiah)”.
Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas dan Penghasilan kena pajak yang tidak  mendapat  fasilitas.  Fasilitas  yang  dimaksudkan  disini  adalah  pengurangan tarif  pajak  sebesar  50%  dari  tarif  Pasal  17  UU  Nomor  36  Tahun  2008,  yaitu sebesar 28 %. Dimana:
4.800.000.000 Peredaran Bruto Setahun PKP yang mendapat fasilitas = X Laba Kena Pajak PKP Tidak mendapat fasilitas = Laba Kena Pajak - PKP yang mendapat fasilitas TABEL 4.7

## PENGHITUNGAN TARIF PAJAK UNTUK PEREDARAN BRUTO
RP4.800.000.000 SD RP50.000.000.000 Jumlah Tarif Progresif Tarif Tunggal Peredaran Usaha 15.813.966.422 (Potongan Penjualan) -1.866.783.670 Selisih Kurs 486.534.974 Pendapatan Jasa & Giro 1.448.730 Pendapatan Bunga Bank 295.121 Selisih Pembulatan 180.172 Total Pendapatan 14.435.641.749 14.435.641.749 Harga Pokok Penjualan 12.245.626.456 Beban Gaji 610.925.000 Beban Penjualan & Promosi 353.954.891 Beban Angkut 330.969.681 Beban Kendaraan 138.636.000 Beban Servis Kendaraan 133.571.389 Beban Listrik 115.625.164 Beban Perlengkapan Kantor 112.462.550 Beban Transportasi 54.817.126 Beban ATK 54.538.473 Beban Penyusutan Kendaraan 46.405.125 Beban Telp/Telex/Fax 40.863.294 Beban Serba Serbi 25.850.040 Beban Keamanan & Kebersihan 19.010.000 Beban PAM 16.632.300 Beban Penyusutan Inv. Kantor 14.637.000 Beban Perbaikan Gudang 12.365.000 Beban Materai 10.306.000 Beban Penyusutan Inv. Gudang 2.440.313 Beban Adm Bank 9.566.724 Total Beban 14.349.202.527 14.349.202.527 86.439.222 86.439.222 Fiskal Positif: 0 Fiskal Negatif: Pendapatan Jasa & Giro 1.448.730 Pendapatan Bunga 295.121 Total Penyesuaian Fiskal Negatif -1.743.851 -1.743.851 84.695.372 84.695.372 a Tarif Progresif: 10% x IDR.50.000.000,-
5.000.000 15% x 34.695.372 5.204.306
Total Pajak Penghasilan
10.204.306 b Tarif Tunggal :
PKP Fasilitas : 50% x 28 % x 25.707.515
3.599.052
PKP Non Fasilitas : 28 % x 58.987.856
16.516.599 Total Pajak Penghasilan
20.115.651
74.491.066 64.579.721 12,05 % 23,75 % Persentase Pajak Penghasilan : Pendapatan Keterangan Beban-Beban Laba Sebelum Pajak Koreksi Fiskal Laba Fiskal Pajak Penghasilan Laba Bersih
Sumber : Laporan Laba Rugi Fiskal PT.United Asia Resources Tahun 2009
Berdasarkan  Laporan  Laba  Rugi  2009  diketahui  Peredaran  Bruto  PT. United Asia Resources tahun 2009 adalah sebesar Rp.15.813.966.422,- dan Laba fiskal sebesar Rp.84.695.371,-. Maka karena PT.United Asia Resources memiliki peredaran  bruto  antara  Rp.4.800.000.000,-  sampai  dengan  Rp.50.000.000.000,- per tahun maka langkah-langkah penghitungan besarnya jumlah pajak penghasilan tahun 2009 menurut UU Nomor 36 tahun 2008 adalah:
1.Menghitung besarnya Laba kena pajak yang mendapat fasilitas.
Ini  ditujukan  untuk  mencari  besarnya  bagian  dari  laba  kena  pajak  atas Rp.4.800.000.000,- terhadap peredaran bruto WP.
Rp.4.800.000.000,- Rp.15.813.966.422,- PKP yang mendapat fasilitas = X Rp.84.695.371,-
PKP yang mendapat fasilitas = Rp.25.707.515,-
2.Menghitung besarnya Laba kena pajak yang tidak mendapat fasilitas.
Ini  ditujukan  untuk  mencari  besarnya  bagian  dari  laba  kena  pajak  yang sepenuhnya terkena tarif pasal 31e UU Nomor 36 th 2008 (28%), maka:
Rp.58.987.856
PKP Tidak mendapat fasilitas = Rp.84.695.371 - Rp.25.707.515
PKP Tidak mendapat fasilitas =
3.Menghitung  Jumlah  Pajak  Penghasilan  dengan  mengalikan  Penghasilan kena pajak ke masing-masing tarif. Pajak Penghasilan = 50 % x 28 % x 25.707.515 =  Rp      3.599.052 28% x 58.987.856 =  Rp    16.516.599 Rp    20.115.651
Besarnya pajak penghasilan tahun 2009 menurut perhitungan tarif tunggal adalah  sebesar  Rp.20.115.651,-.  Sedangkan  menurut  perhitungan  tarif  progresif hanya  sebesar  Rp.10.204.306,-.  Jika  diamati  secara  sekilas  maka  data  diatas menggambarkan  pengenaan  tarif  pajak  tunggal  menghasilkan  pajak  lebih  tinggi jika  dibandingkan  penghitungan  menggunakan  tarif  pajak  progresif.  Hal  ini disebabkan karena Profit Margin (perbandingan antara laba Kena Pajak terhadap peredaran  usaha)  yang  terlalu  kecil  yaitu  hanya  sekitar  0,5%  per  tahunnya. Akibatnya dari peredaran bruto sebesar Rp.15.813.966.422,- Hanya menghasilkan
laba  kena  pajak  sebesar  Rp.84.695.371,-  Sangat  jauh  lebih  rendah  dibandingkan penghitungan  menggunakan  Norma  usaha  dan  jauh  dibawah  tingkat  suku  bunga deposito  di  Indonesia.  Sehingga  penghitungan  pajak  pada  tarif  tunggal  pajak terbagi  menjadi  2  yaitu  pengenaan  atas  laba  kena  pajak  yang  mendapat  fasilitas sebesar 14% dan tarif 28% atas laba kena pajak yang tidak mendapat fasilitasnya. Sedangkan  bagian  tarif  tertinggi  atas  laba  kena  pajak  pada  tarif  progresif  adalah nihil  karena  laba  kena  pajak  dibawah  Rp.100.000.000,-  per  tahunnya.  Sehingga hanya  mengenai  lapisan  tarif  10%  dan  15%,  sedangkan  pada  tarif  tunggal perhitungan  besarnya  pajak  penghasilan  mengenai  dua  lapisan  yaitu  14%  dan 28%.
Dengan menggunakan asumsi laba kena pajak / profit margin adalah 3%. Untuk  batas  terendah  yaitu  peredaran  bruto  =  Rp.4.800.000.001,-  maka penghitungannya:
TABEL 4.8

## BATAS BAWAH LAPISAN PEREDARAN BRUTO ANTARA
RP.4.800.000.000,- SD RP.50.000.000.000,- Jumlah Tarif Progresif Tarif Tunggal Peredaran Usaha 4.800.000.001 Total Pendapatan 4.800.000.001 4.800.000.001 Harga Pokok Penjualan (85%) 4.080.000.001 Beban Adm & Penjualan (17%) 576.000.000 Total HPP & Beban Adm & Umum 4.656.000.001 4.656.000.001 144.000.000 144.000.000 a Tarif Progresif: 10% x IDR.50.000.000,- 5.000.000 15% x IDR.50.000.000,- 7.500.000 30% x IDR.44.000.000,- 13.200.000 Total Pajak Penghasilan 25.700.000 b Tarif Tunggal :
PKP Fasilitas:
50% x 28 % x IDR.144.000.000,- PKP Non Fasilitas : 28 % x IDR.0,- Total Pajak Penghasilan 20.160.000 118.300.000 123.840.000 Persentase Pajak Penghasilan :
17,85 % 14 % Pajak Penghasilan Laba Bersih Pendapatan Keterangan Beban-Beban Laba Sebelum Pajak (3%)
Sumber : Laporan Laba Rugi Proyeksi.
Dari  simulasi  perhitungan  diatas  dihasilkan  persentase  pajak  penghasilan terhadap laba kena pajak yang lebih rendah jika menggunakan tarif tunggal yaitu
sebesar  14%  jika  dibandingkan  tarif  progresif  sebesar  17,85%.  Itu  berarti  ada efisiensi  pajak  sebesar  3,85%  (17,85%-14%)  akibat  penggunaan  tarif  yang  baru dan  menjadi  suatu  keuntungan  bagi  perusahaan.  Untuk  memberikan  suatu kesimpulan yang pasti maka penulis menggunakan batas atas (Rp.50.000.000.000,-)  sebagai  acuan  untuk  menghitung  perbandingan  besaran tarif masing-masing.
TABEL 4.9. BATAS ATAS LAPISAN PEREDARAN BRUTO ANTARA Rp.4.800.000.000,- SD Rp.50.000.000.000,- Jumlah Tarif Progresif Tarif Tunggal Peredaran Usaha 50.000.000.000 Total Pendapatan 50.000.000.000 50.000.000.000 Harga Pokok Penjualan (85%) 42.500.000.000 Beban Adm & Penjualan (17%) 6.000.000.000 Total HPP & Beban Adm & Umum 48.500.000.000 48.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 a Tarif Progresif: 10% x IDR.50.000.000,- 5.000.000 15% x IDR.50.000.000,- 7.500.000 30% x IDR.1.400.000.000,- 420.000.000 Total Pajak Penghasilan 432.500.000 b Tarif Tunggal :
PKP Fasilitas:
50% x 28 % x IDR.144.000.000,- PKP Non Fasilitas : 28 % x IDR.1.356.000.000,- Total Pajak Penghasilan 399.840.000 1.067.500.000 1.100.160.000 Persentase Pajak Penghasilan : 28,83 % 26,66 % Pajak Penghasilan Laba Bersih Pendapatan Keterangan Beban-Beban Laba Sebelum Pajak (3%)
Sumber : Laporan Laba Rugi Proyeksi.
Dari  kedua  percobaan  diatas  dihasilkan  persentase  pajak  penghasilan terhadap  laba  kena  pajak  yang  lebih  kecil  pada  pengenaan  tarif  tunggal.  Oleh sebab  itu  dapat  disimpulkan  jika  dalam  kondisi  keuangan  yang  stabil  (tingkat Profit  Margin diatas  suku  bunga  deposito)  atau  serendah-rendahnya  3%  maka penggunaan tarif tunggal dapat mendorong efisiensi pajak bagi WP Badan.
4.5.  Perbandingan  Tarif  Pajak  Untuk  Badan  Usaha  yang  Memiliki Peredaran Bruto Diatas  Rp.50.000.000.000,- Per Tahun.
Dasar  pengenaan  pajak  untuk  klasifikasi  peredaran  usaha  lebih  dari Rp.50.000.000.000,- diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU No 36 tahun 2008. sebesar 28% dan pada tahun 2010 akan diturunkan menjadi 25%.
TABEL 4.10

## PENGHITUNGAN TARIF PAJAK UNTUK PEREDARAN BRUTO
DIATAS RP.50.000.000.000,- Jumlah Tarif Progresif Tarif Tunggal Peredaran Usaha 121.675.769.278 Pendapatan Lain-lain 361.590.136 Total Pendapatan 122.037.359.414 122.037.359.414 Harga Pokok Penjualan 110.111.825.882 Beban Adm & Penjualan 4.609.878.692 Beban Lain-lain 2.122.534.558 Total HPP & Beban Adm & Umum 116.844.239.132 116.844.239.132 5.193.120.282 5.193.120.282 Fiskal Positif: Beban Penyusutan Kendaraan -30.622.962 Beban Lain-lain -26.023.449 Fiskal Negatif: Pendapatan Bunga 361.590.136 Penjualan Objek PPh 23 final 15.386.736 Total Penyesuaian Fiskal 320.330.461 320.330.461 4.872.789.821 4.872.789.821 aTarif Progresif: 10% x IDR.50.000.000,- 5.000.000 15% x IDR.50.000.000,- 7.500.000 30% x IDR.4.772.789.821,- 1.431.836.946 Total Pajak Penghasilan 1.444.336.946 bTarif Tunggal : 28 % x IDR.4.872.789.000,- Total Pajak Penghasilan 1.364.380.920 3.748.783.336 3.828.739.362 Persentase Pajak Penghasilan : 29,64 % 28 % Pajak Penghasilan Laba Bersih Pendapatan Keterangan Beban-Beban Laba Sebelum Pajak Koreksi Fiskal Laba Fiskal
Sumber : Laporan Laba Rugi Fiskal PT.Elite Permai Metal Works,Ltd Tahun 2009
Untuk  kondisi  diatas  dapat  dilihat  bahwa  penggunaan  tarif  tunggal menghasilkan  beban  pajak  tahun  berjalan  yang  lebih  efisien  jika dibandingkan  dengan  penggunaan  tarif  progresif.  Untuk  mengetahui secara  pasti  jumlah  potensi  manfaat  pajak  secara  matematis  dapat dirumuskan sebagai berikut:
Diasumsikan PKP = Laba Kena Pajak/Penghasilan Kena Pajak
Pajak Pada Tarif Tunggal = Pajak Pada Tarif Progresif
28%  x PKP = 10% x 50.000.000 + 15% x 50.000.000 + 30 % x (PKP-100.000.000)
0,28 PKP = 5.000.000 + 7.500.000 +0 ,3 (PKP – 100.000.000)
0,28 PKP – 0,3 PKP = 12.500.000-30.000.000
0,02 PKP = 17.500.000 PKP = 875.000.000 Keterangan:
Jika  PKP  =  875.000.000 ,  Maka  pajak  terutang  menurut  tarif  tunggal besarnya adalah sama dengan pajak terutang menurut tarif progresif. Jika PKP > 875.000.000 , Maka pajak terutang menurut tarif tunggal lebih kecil  jumlahnya  dibandingkan  dengan  pajak  terutang  menurut  tarif progresif.
Jika PKP < 875.000.000 , Maka pajak terutang menurut tarif tunggal lebih besar  jumlahnya  dibandingkan  dengan  pajak  terutang  menurut  tarif progresif.
Berkaitan  dengan  keberpihakan  pemerintah  pada  golongan  pengusaha tertentu,  menurut  saya  tarif  tunggal  secara  nyata  lebih  menguntungkan  wajib pajak  badan  skala  besar  atau  tepatnya  paling  terasa  untuk  penghasilan  diatas Rp.50.000.000.000,- namun memberatkan UMKM. Untuk menyikapi ketidakadilan tersebut maka pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi WP badan  berskala  kecil  yaitu  UMKM  dengan  memberi  fasilitas  pengurangan  tarif sebesar  sampai  dengan  50%  dari  tarif  normal  untuk  peredaran  bruto  sampai dengan Rp.50.000.000.000,- miliar per tahunnya.

## 4.6  Kemungkinan Terjadinya Lebih Bayar Akibat Perubahan Tarif Pajak.
Dengan  adanya  penerapan  tarif  tunggal  dalam  penghitungan  pajak penghasilan maka akan timbul permasalahan dalam hal menghitung angsuran PPh Pasal 25. Khususnya untuk angsuran tahun pajak 2009 yang mulai berlaku untuk masa April 2009, jika penghitungan angsuran PPh Pasal 25 masih sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pasal 25 UU PPh, maka dapat dipastikan akan terjadi
kelebihan  setor  pada  SPT  Tahunan  PPh  Badan  untuk  tahun  pajak  2009,  kecuali Wajib  Pajak  mengalami  kenaikan  laba  yang  sangat  signifikan.  Dengan  kondisi ekonomi  saat  ini  yang  terus  memburuk  sangat  jarang  terjadi  kenaikan  laba  yang sangat tinggi, yang ada adalah terjadi penurunan laba.
Untuk  menghindari  terjadinya  masalah  tersebut  di  atas  Pemerintah  telah mengeluarkan   Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-10/PJ/2009 Tentang  Pengurangan  Besarnya  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  dalam  Tahun  2009 bagi  Wajib  Pajak  yang  Mengalami  Perubahan  Keadaan  Usaha  atau  Kegiatan Usaha, yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2009. Namun demikian pengurangan angsuran  sebesar  25%  sesuai  dengan  PER-10/PJ/2009  belum  dapat menghindarkan terjadi kelebihan bayar akibat adanya penurunan tarif sebesar 2% jika  dibandingkan  tarif  tertinggi  progresif,  khususnya  bagi  Wajib  Pajak  badan dengan peredaran bruto  diatas Rp.50.000.000.000,-. Hal  ini jelas memungkinkan terjadinya lebih bayar yang berakhir pada proses restitusi pajak dan harus diawali dengan pemeriksaan pajak yang cenderung dihindari sedemikian rupa oleh WP.
Mengenai  siapa  saja  yang  dapat  memanfaatkan  fasilitas  atau  diistilahkan Insentif  PPh  pasal  25  adalah  wajib  pajak  badan  yang  mengalami  perubahan keadaan usaha atau kegiatan usaha dalam tahun 2009 kecuali WP Bank, BUMN, BUMD,  Perusahaan  Masuk  Bursa/Go  Publik,  dan  WP  lainnya  yang  berdasarkan ketentuan harus membuat laporan keuangan berkala .
Adapun  pengurangan  yang  dapat  diberikan  adalah  sampai  dengan  25% untuk masa pajak Januari sampai Juni 2009 yang besarnya dihitung dari besarnya PPh  Ps  25  bulan  Desember  tahun  2008  (yang  seharusnya  dibayar  di  bulan Desember  2008).  Dan  apabila  WP  sudah  menyampaikan  SPT  Tahunan  2008, maka  besarnya  pengurangan  dihitung  berdasarkan  SPT  Tahunan  PPh  2008. Adapun Prosedur untuk memanfaatkan fasilitas Insentif PPh ps 25 ini adalah:
WP  menyampaikan  surat  pemberitahuan  tertulis  tentang  besarnya  PPh Pasal  25  yang  diminta  dengan  melampirkan  penghitungan  PPh  yang  terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh 2008 dan perkiraan penghitungan PPh yang akan terutang  tahun  2009  yang  ditandatangani  pengurus  atau  direksi  dan  disampaikan paling  lambat  30  April  2009.  Apabila  hal  tersebut  dirasa  masih  kurang  cukup untuk menutupi kemungkinan adanya lebih bayar di tahun 2009 maka WP dapat
mengajukan  pengurangan  untuk  yang  masa  pajak  Juli  sampai  Desember  2009 dengan membuat surat permohonan pengurangan yang disampaikan paling lambat tanggal  30  Juni  2009  dan  harus  dapat  menunjukkan  bahwa  besarnya  PPh  yang akan terutang untuk tahun 2009 kurang dari 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25 masa pajak Januari sampai Juni 2009. Serta melampirkan penghitungan besarnya PPh yang akan terutang di tahun 2009 berdasarkan  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  sampai  dengan  bulan terakhir  sebelum  bulan  pengajuan  permohonan,  dan  perkiraan  penghasilan  yang akan diterima sejak bulan pengajuan permohonan sampai dengan Desember 2009.
Dengan  demikian  ada  kemungkinan  untuk  mencegah  terjadinya  lebih bayar  yang  akibatnya  kelebihan  tersebut  hanya  dapat  dihapus  dengan  cara direstitusi  karena  tidak  memungkinkan  untuk  dikompensasikan  ke  masa  pajak berikutnya tentunya dengan melalui prosedur pemeriksaan pajak.

## 5. Kesimpulan Dan Saran

## 5.1 Kesimpulan
a. Terdapat  perbedaan  konseptual  atas  perhitungan  pajak,  yaitu  pada penghitungan besarnya pajak penghasilan pada tarif progresif didasarkan pada jumlah  Penghasilan/  Laba  kena  pajaknya, sedangkan  pada  tarif  tunggal didasarkan pada jumlah Peredaran Bruto/ Omzet dan Laba kena pajaknya.
b. Berkaitan  dengan  besarnya  tingkat  peredaran  usaha,  maka  besarnya  pajak terutang  dapat  dibagi  menjadi  tiga  kategori,  yaitu  <Rp4.800.000.000, Rp4.800.000.000  s.d  Rp50.000.000.000  dan  >Rp50.000.000.000.  Untuk perusahaan  dengan  tingkat  peredaran  usaha  <Rp4.800.000.000  maka  PKP sebesar Rp109.375.000 akan menghasilkan pajak terutang dalam jumlah yang sama  antara  tarif  tunggal  dengan  tarif  progresif.  Untuk  perusahaan  dengan tingkat  peredaran  usaha  Rp4.800.000.000  s.d  Rp50.000.000.000  maka  akan menghasilkan  pajak  terutang  yang  lebih  kecil  pada  pengenaan  tarif  tunggal. Untuk  perusahaan  dengan  tingkat  peredaran  >Rp50.000.000.000  maka  PKP sebesar Rp875.000.000 akan menghasilkan pajak terutang dalam jumlah yang sama antara tarif tunggal dengan tarif progresif.
c. Terdapat kemungkinan terjadinya kelebihan bayar akibat perubahan tarif pajak ini dan masalah ini dapat diselesaikan dengan mekanisme restitusi pajak.

## 5.2 Saran
Saran  yang  dapat  peneliti  sampaikan  berkaitan  dengan  penelitian  ini adalah:
a. Perusahaan  saat  ini  harus  lebih  menyadari  dampak  dari  perubahan  tarif terhadap jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban WP.
b. Perusahaan  dapat  melakukan  simulasi  atau  melakukan  tax  planning  untuk dapat mengantisipasi lebih awal atas besarnya jumlah pajak terutang.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat  Jenderal  Pajak,  Surat  Edaran,  Nomor  SE-66/PJ/2010  tentang Penegasan  Atas  Pelaksanaan  Pasal  31E  Ayat  (1)  UU  No.7  tahun  1983 Tetang  Pajak  Penghasilan  Sebagaimana  Telah  Beberapa  kali  Diubah Terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008.
Keputusan  Direktorat  Jendral  Pajak  No.  KEP-537/PJ/2000.    Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan dalam hal- hal tertentu.
“Pajak  untuk  UMKM  Separuh  tarif  Normal”,www.pajak.gp.id,  diunduh  9  Juni 2010
Republik  Indonesia,  UU  No.17  tahun  2000  Tentang  Perubahan  ke  tiga  atas  UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
________,Undang-Undang  No.36  Tahun  2008  tentang  Perubahan  ke  Empat  atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Rosdiana,  Haula  dan  Rasin  Tarigan,  Perpajakan  Teori  dan  Aplikasi,  Jakarta  : PT.Raja Grafindo Persada, 2005.
Waluyo,  (2010),  Perpajakan  Indonesia,  Pembahasan  Sesuai  Dengan  Ketentuan Perundang-Undangan  Perpajakan  dan  Pelaksanaan  Perpajakan  Terbaru, Salemba Empat, Jakarta
Warren, Pengantar Akuntansi, Edisi ke Dua Puluh Satu, Salemba Empat, Jakarta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------