## ANALISIS WANPRESTASI KEAGENAN PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR

## (Studi CV Nobel Perdana Kabupaten Tulang Bawang)
The Analysis of Tort Sales Motor Vehicle Agency (Study in CV Nobel Perdana Tulang Bawang District)
Heri Yulianto CV Nobel Perdana email: hy2188@gmail.com

## Abstract
Standard by PT Sumber Trada Motor leads to no availability of vehicles to be  sold  by  outlets  CV  Nobel  Perdana.  Giving  great  discounts  and  gifts, making  consumers  tend  to  buy  directly  from  outlets  PT  Sumber  Trada Motor.  This  agency  system  turns  into  competition  due  to  the  sales  and market share CV Nobel Perdana excellent. The usefulness of this study as a researcher competence in the field of business law violations agreement. The problem  of  research  is  how  the  legal  provisions  breach  agreement,  the implementation  of  competition  law  to  businesses  which  violate  the agreement. Is expected to the Government through the KPPU to crack down on  employers  who  violate  the  law  No.  5  of  1999  on  Competition,  so  as  to control the businesses that destroy the independence of other businesses.
Keywords: Standard, Agreement, Agency

## Abstrak
Standar  PT  Sumber  Trada  motor  mengarah  ke  ada  ketersediaan  kendaraan yang  akan  dijual  oleh  outlet  CV  Nobel  Perdana.  Memberikan  diskon  besar dan  hadiah,  membuat  konsumen  cenderung  untuk  membeli  langsung  dari outlet  PT  Sumber  Trada  motor.  Sistem  lembaga  ini  berubah  menjadi kompetisi karena penjualan dan pangsa pasar CV Nobel Perdana sangat baik. Kegunaan  penelitian  ini  sebagai  kompetensi  peneliti  di  bidang  pelanggaran hukum bisnis perjanjian. Masalah penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum  melanggar  perjanjian,  pelaksanaan  hukum  persaingan  untuk  usaha
Volume 10 Issue 2, April-June 2016: pp. 221-412. Copyright ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law,  Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.
yang  melanggar  perjanjian.  Diharapkan  kepada  Pemerintah  melalui  KPPU untuk menindak pengusaha yang melanggar undang-undang Nomor 5 Tahun 1999  tentang  persaingan,  sehingga  untuk  mengontrol  bisnis  yang menghancurkan independensi bisnis lain.
Kata Kunci: Standar, Perjanjian, Keagenan

## A. Pendahuluan
Untuk mencapai tujuan bisnisnya sangat jarang sekali lembaga bisnis yang  besar  tanpa  kehadiran  pihak  lain. Terjalinnya  hubungan  dengan  pihak lain  dalam  pencapaian  tujuan  bisnis  tertentu  sebagaimana format keagenan juga disebut sebagai partnerships.
Hubungan  kerjasama  di  bidang  perdagangan  tersebut  diperlukan karena  perkembangan  perusahaan  dengan  jumlah  produksi  yang  makin meningkat  membutuhkan  pemasaran  atau  perluasan  pemasaran  produk  ke satu  wilayah  atau  beberapa  wilayah  lain  dalam  suatu  negara  atau  antar negara.  Pemasaran  produksi  yang  dibutuhkan  itu  tidak  bersifat insidental , tetapi  berlangsung  terus  untuk  jangka  lama.  Oleh  karena  itu,  diperlukan bantuan  perusahaan  lain  dalam  bentuk  hubungan  bisnis  yang  bersifat  tetap guna  mewakili  kepentingan  di  wilayah  pemasaran  yang  ditunjuk  itu. Hubungan  kerja  sama  bisnis  tersebut  diadakan  dalam  betuk  keagenan. Pertimbangan mengadakan kerja sama dalam bentuk keagenan adalah bahwa perusahaan  perindustrian  atau  perdagangan  yang  bersangkutan  tidak mempunyai  cabang  atau  perwakilan  di  satu  atau  beberapa  wilayah pemasaran  atau  negara  tertentu.  Apabila  membuka  cabang  di  satu  atau beberapa  wilayah  pemasaran,  diperlukan  pengeluaran  biaya  yang  cukup besar,  padahal  prinsip  yang  perlu  dipertimbangkan  oleh  seorang  manajer perusahaan  adalah  efisiensi  disamping  keuntungan.  Untuk  menghindari risiko pengeluaran yang terlalu besar, maka tidak perlu membuka/mendirikan  cabang  perusahaan  di  wilayah  pemasaran  yang  baru, tetapi cukup efisien jika diadakan kerja sama dalam bentuk keagenan.
Keagenan  merupakan  hukum  yang  terjadi  antara  dua  atau  lebih perusahaan yang bergerak di bidang usaha sejenis. Perusahaan perindustrian yang  meningkatkan  jumlah  produk  yang  dihasilkan,  secara  ekonomi  tidak akan  berarti  maksimal  jika  tidak  diikuti  tindakan  perluasan  perdagangan produknya  ke  wilayah  lain  di  luar  wilayah  tempat  kedudukan  perusahaan yang  bersangkutan.  Perluasan  perdagangan  produk  tersebut  memerlukan pihak  lain  yang  dapat  ikut  membantu  memasarkannya  melalui  hubungan kerjasama dibidang perdagangan. 1
1 Muhammad, Abdulkadir. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, p. 42
Sebenarnya  yang  dimaksud  dengan agen  adalah  seseorang  atau suatu perusahaan  yang  mewakili  pihak  lainya  (yang  disebut  dengan principal) untuk melakukan kegiatan bisnis (misalnya menjual produk) untuk dan atas nama prinsipal kepada pihak ketiga dalam suatu wilayah pemasaran tertentu, di  mana  sebagai  imbalan  atas  jerih  payahnya  itu,  agen  akan  mendapatkan komisi tertentu. 2
Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut,  maka  keagenan  merupakan alternatif yang tepat. Oleh karena itu, hubungan kerja sama keagenan dengan satu  atau  beberapa  wilayah  pemasaran  perlu  diadakan  melalui  kontrak keagenan,  tanpa  perlu  mendirikan  cabang  perusahaan.  Dari  segi  hukum hubungan kerja sama tersebut dibuat secara tetulis mulai dari yang berbentuk Memory  of  Understanding (MOU)  dilanjutkan  dalam  bentuk  kontrak operasional.  Dengan  demikian,  akan  lebih  terjamin  kepastian  hukum kewajiban, hak pihak-pihak, dan pelaksanaannya. 3
Dalam perjanjian bisnis yang diadakan antara agen/ distributor dengan prinsipalnya,  biasanya  dilakukan  dengan  membuat  suatu  kontrak  tertulis yang isinya ditentukan oleh para pihak sesuai dengan kepentingan para pihak tersebut,  asal  saja  tidak  bertentangan  dengan  hukum  dan  kesusilaan  sesuai Pasal 1388 KUHPerdata. 4
Bila  pihak  asing  ingin  menunjuk  seorang  agen/ distributor di Indonesia,  maka  menurut  Surat  Keputusan  Menteri  Perdagangan  Nomor 77/Kp/III/78,  tanggal  9  Maret  1978  ditentukan  lamanya,  perjanjian  harus dilakukan  untuk  jangka  waktu  3  tahun.  Sekalipun  ketentuan  di  atas merupakan pedoman bagi perjanjian keagenan/distributor dimana prinsipal nya  adalah  perusahaan  di  luar  negeri.  Diadakan  jangka  waktu minimal  dimaksudkan  untuk  melindungi  kepentingan  perusahaan  nasional Indonesia  dari  tindakan-tindakan  yang  tidak  sewajarnya  dari  pihak prinsipal. 5
Apabila agen/ distributor ingin mengalihkan haknya kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya, tentu dibolehkan sesuai dengan isi Pasal 1338  KUHPerdata  mengenai  hal  kebebasan  berkontrak.  Di  sini  para  pihak bebas  menentukan  apakah  hak  dan  kewajiban  mereka  akan  dialihkan  atau tidak.
Dalam  praktik  perjanjian  yang  diadakan  antara  para  pihak  ternyata tedapat 3 (tiga) kemungkinan variasi yang terjadi, yaitu sebagai berikut: 6
2 Fuady,  Munir.  (2012). Pengantar  Hukum  Bisnis , Menata  Bisnis  Modern  di  Era  Global. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, p. 244
3 Muhammad, Abdulkadir. Loc. Cit.
4 Simatupang,  Richard  Burton.  (2007). Aspek  Hukum  Dalam  Bisnis. Jakarta:  Penerbit  PT
Rineka Cipta, p. 54
5 Ibid., p. 55 6 Loc. Cit.
Kemungkinan pertama , dinyatakan bahwa masing-masing pihak baik prinsipal agen  tidak  berhak  untuk  mengalihkan  sebagian  atas  seluruh  hak dan  kewajibannya,  tanpa  adanya  persetujuan  dari  pihak  lain;  kemungkinan kedua , prinsipal boleh  mengalihkan  apa  menjadi  hak  dan  kewajibannya kepada  pihak  ketiga,  tetapi  agen  tidak;  dan  kemungkinan ketiga,  prinsipal boleh  mengalihkan  apa  yang  menjadi  hak  dan  kewajiban  kepada  pihak ketiga,  akan  tetapi  agen  hanya  diperboleh  untuk  mengalihkan  hak  dan kewajibannya apabila diperoleh persetujuan dari pihak prinsipal.
Sistem  hukum  perjanjian  kita  menganut  sistem  terbuka,  maka  dalam praktik  untuk  menghindari  prosedur  tadi,  para  pihak  dengan  tegas menyatakan di dalam salah satu pasal perjanjiannya bahwa untuk perjanjian keagenan,  mereka  setuju  mengenyampingkan  berlakunya  Pasal  1266 KUHPerdata. Dengan mengenyampingkan Pasal 1266 KUHPerdata ini, para pihak  dapat  melakukan  pemutusan  perjanjian  keagenan  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan  yang  mereka  perjanjikan  dalam  perjanjiannya melakukan kontrak.
Pemenuhan  perjanjian  atau  hal-hal  yang  harus  dilaksanakan  adalah prestasi. Apabila prestasi dilaksanakan, maka kewajiban para pihak berakhir. Namun  sebaliknya  jika  yang  berutang  atau debitur tidak  melaksanakannya maka  ia  disebut  wanprestasi.  Dalam    bahasa  Belanda  wanprestasi  diartikan pengurus  buruk (wanhebeer) dan  perbuatan  buruk (wandaad). Wanprestasi dapat berupa:
1. sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. terlambat memenuhi prestasi;
4. melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang.
Berdasarkan  pembagian  wanprestasi  di  atas  ada  dua  kemungkinan yang  dapat  dituntut  oleh  pihak  yang  dirugikan  yaitu  pembatalan  kontarak dan  pemenuhan  kontrak.  Jika  diuraikan,  kemungkinan  akibat  dari wanprestasi dibagi menjadi empat:
1. pembatalan kontrak saja;
2. pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi;
3. pemenuhan kontrak saja;
4. pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam suatu perjanjian keagenan/distributor adalah  adanya  pilihan  hukum  yang  akan  dipakai  para  pihak.  Sebab  dalam hukum international kita kenal adanya asas pilihan hukum ( choice of law). Dalam  aktivitas  bisnis  dapat  dipastikan  terjadi  persaingan ( competition )  di  antara  pelaku  usaha.  Pelaku  usaha  akan  berusaha menciptakan,  mengemas,  serta  memasarkan  produk  yang  dimiliki  baik barang/jasa sebaik  mungkin agar diminati dan dibeli konsumen. Persaingan dalam  usaha  dapat berimplikasi  positif ,  sebaliknya,  dapat  menjadi  negatif
jika  dijalankan  dengan  prilaku  negatif  dan  sistem  ekonomi  yang menyebabkan tidak kompetitif. 7
Persaingan  dalam  dunia  usaha  adalah  cara  efektif  untuk  mencapai pendayagunaan  sumber  daya  secara  optimal.  Dengan  adanya  rivalitas  akan cenderung  menekan  ongkos-ongkos  produksi  sehingga  harga  menjadi  lebih rendah  serta  kualitas  semakin  meningkat.  Bahkan  lebih  dari  itu  persaingan dapat  menjadi  landasan  fundamental  bagi  kinerja  di  atas  rata-rata  untuk jangka  panjang  dinamakan  keunggulan  bersaing  yang  lestari  ( sustainable competitive advantage ) yang dapat memperoleh melaui tiga strategi generik , yakni  keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus biaya. 8
Persaingan curang, adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan dalam kondisi  persaingan.  Dengan  demikian,  “tindakan  persaingan  curang”  tidak akan  selalu  berakhir  pada  tiadanya  persaingan.  Bahkan  pelaku  usaha  kecil yang tidak memiliki potensi memonopoli pasar bisa saja melakukan tindakan persaingan curang.
Persaingan  tidak  sehat  adalah  tindakan  persaingan  curang  sebagai yang melanggar moral yang baik. Secara non- limitatif contoh tindakan yang tergolong dalam persaingan curang, antara lain sebagai berikut. 9
1. Mempengaruhi  konsumen  melalui  tipuan  atau  informasi  yang menyesatkan.
2. Memalsu merk dagang pihak lain.
3. Mengirimkan barang yang tidak dipesan sehingga penerima dalam posisi dipaksa.
4. Membuat iklan tandingan yang menjelek-jelekkan pesaing.
5. Melalui boikot .
6. Penurunan harga secara tidak wajar.
Penyalahgunaan  keadaan  itu  menyangkut  keadaan-keadaan  yang  berperan pada  terjadinya  kontrak:  menikmati  keadaan  orang  lain  tidak  menyebabkan isi  kontrak  atau  maksudnya  menjadi  tidak  dibolehkan,  tetapi  menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas. 10
Pengaturan alokasi pasar dan konsumen ditujukan untuk memperkuat dan  mempertahankan  pola  perdagangan  tertentu  dari  para  pesaing  yang meninggalkan  prinsip  persaingan.  Pengaturan  demikian  dapat  membatasi jenis produk tertentu atau jenis konsumen tertentu, dan ini dapat terjadi baik dalam negeri maupun di luar negeri yang mencerminkan hubungan pemasok
7 Rokan, Mustafa Kamal. Op. Cit., p. 30.
8 Rokan, Mustafa Kamal. Op. Cit., p. 8-9.
9 Suhasril dan Makarao, Mohammad Taufik. (2010). Hukum Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan UsahaTidak Sehat  di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, p. 56.
10 Pangabean.  (2010). Penyalahgunaan  Keadaan ( Misbruik  Van  Omstandigheden ) sebagai Alasan ( Baru ) Untuk Pembatalan Perjanjian ( Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda dan Indonesia ) . Yogyakarta: Liberty, p. 50.
dengan  pembeli  yang  sudah  terjalin sebelumnya.  Dalam  alokasi  pasar,  para pelaku persengkokolan telah sepakat untuk membagi pasar penjualan barang dan/atau  jasa  yang  mereka  persaingan  berdasarkan  konsumen  ataupun geografis. Akhir-akhir ini sebagian besar alokasi pasar dapat diketahui telah memilki dampak global .
Penguasaan  adalah  hubungan  yang  nyata  antara  seseorang  barang yang  ada  dalam  kekuasaan.  Pada  saat  itu  ia  tidak  dapat  memerlukan legitimasi  lain  kecuali  bahwa  barang  itu  ada  ditangannya.  Pertanyaan  yang menunjuk  kepada    adanya  legalitas  hukum  disini  tidak  diperlukan. Disamping  kenyataan  bahwa  suatu  barang  itu  berada  dalam  kekuasaan seseorang  masih  juga  perlu  dipertanyakan  sikap  batin  orang  yang bersangkutan  terhadap  barang  dikuasainya  itu,  yaitu  apakah  padanya memang  ada  maksud  untuk  menguasai  dan  menggunakannya.  Kedua  unsur tersebut  masing-masing  disebut corpus  possessionis dan animus  posidendi. Berbagai  masalah  yang  berhubungan  dengan  penguasaan  ini,  misalnya adalah  seberapa  jauh  seseorang  itu  secara  nyata  menguasai  suatu  barang. Pertanyaan  itu  tentu  sangat  bergantung  pada  jenis  barang  yang  menjadi sasarannya. Untuk barang-barang kecil, seperti jam menilainya adalah lebih pasti  dari  pada  apabila  kita  menghadapi  seseorang  yang  menuntut  bahwa dirinya menguasai suatu kapal  yang sedang berlayar ditengah lautan, sedang ia  sendiri  berada  di  darat.  Masalah  lain  yang  berhubungan  dengan  tingkat kemampuan seseorang yang menguasai suatu barang untuk menolak campur tangan orang lain dalam proses penguasaan tersebut. 11
PT  Sumber  Trada  Motor  dan  CV  Nobel  Perdana  bermitra  sebagai prinsipal dan  agen  dalam  penjualan  kendaraan  roda  dua  motor  yang mempunyai brand Kawasaki  yang  disebut  unit.  Para  pihak  dengan  itikad baik  melakukan  kerja  sama  untuk  meningkatkan  penjualan  kendaraan  roda dua dengan merk Kawasaki di Provinsi Lampung. PT Sumber Trada Motor menjadi main  dealer disebut  sebagai prinsipal dan  CV  Nobel  Perdana menjadi dealer 3S disebut  sebagai agen, di samping ada dealer-dealer lain yang menjadi agen dari PT Sumber Trada Motor selain CV Nobel Perdana. PT  Sumber  Trada  Motor  di  samping  menjual  melalui  agen  juga  menjual secara retail di outlet-outlet nya.  PT  Sumber  Trada  Motor  sebagai prinsipal memberikan unit kepada para agen - agen nya baik untuk display dan stok unit untuk  penjualan,  karena  tugas  agen  adalah  memasarkan  produk  atas  nama prinsipal.
Penjualan PT Sumber Trada Motor dan CV Nobel Perdana biasa aja, sehingga  stok  unit  cukup  pada  beberapa  tahun  pertama,  ketika  penjualan mulai  meningkat  kebutuhan  akan  unit  mengalami  peningkatan  sesuai permintaan  pasar, bahkan permintaan  pasar  melebihi kemampuan produksi ,
11 Untung, Budi. (2012). Hukum dan Etika Bisnis. Yogyakarta: Andi, p. 21.
dan penjualan agen-agennya dari PT Sumber Trada Motor bisa dikatakan di atas kemampuan marketing PT Sumber Trada Motor sehingga kemungkinan PT  Sumber  Trada  Motor  tidak  ingin  tersaingi  oleh  agen-agennya,  baik  itu dalam  penjualan  dan  dalam  memperoleh  margin/pendapatan  perusahaan, lebih menguntungkan apabila penjualan dilakukan di outlet-outlet nya. Demi memperoleh  pendapatan  yang  besar  maka  PT  Sumber  Trada  Motor melakukan  berbagai  cara  termasuk  wanprestasi,  dengan  tidak  memberikan stok unit atau mempersulit pemberian unit kepada  agennya, agar konsumen membeli  langsung  ke outlet-outlet nya.  Selain entry  barrier  strategy PT Sumber  Trada  Motor  juga  melakukan predator  pricing dengan  cara pemberian hadiah yang besar yaitu menyamai bahkan melebihi margin yang diberikan  kepada agen-agen nya.  PT  Sumber  Trada  Motor  telah memperlakukan agen-agen nya  sebagai  pesaing  bukan  lagi  menjadi  mitra bisnisnya yang harus dibina dan dilindungi tetapi lebih dari kompetiter atau pesaing yang harus disingkirkan.
Dari  uraian  di  atas  permasalahan  yang  penulis  angkat  untuk  dibahas adalah:  1)  Bagaimana  hubungan  hukum/peristiwa  hukum  keagenan  antara PT  Sumber  Trada  Motor  dengan  CV  Nobel  Perdana?;  2)  Apakah  hak  dan kewajiban  dalam  perjanjian  keagenan  antara  PT  Sumber  Trada  Motor dengan  CV  Nobel  Perdana?;  dan  3)  Apakah  akibat  hukum  wanprestasi dalam perjanjian keagenan yang dilakukan PT Sumber Trada Motor terhadap CV  Nobel  Perdana?.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

## B. Pembahasan
1. Peristiwa  Hukum  dan  Hubungan  Hukum  Keagenan  antara  PT

## Sumber Trada Motor dengan CV Nobel Perdana
Perjanjian antara PT Sumber Trada Motor dengan CV Nobel Perdana telah memenuhi telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, berdasarkan Pasal  1320  KUHPerdata,  suatu  perjanjian  adalah  sah  apabila  memenuhi persyaratan:  kesepakatan,  kecakapan,  hal  tertentu,  dan  sebab  yang diperbolehkan. Hubungan Hukum Keagenan antara PT Sumber Trada Motor dengan  CV  Nobel  Perdana  berdasarkan  Surat  Perjanjian  antara  PT  Sumber Trada  Motor  dan  CV  Nobel  Perdana  yang  dituangkan  dalam  Surat Kesepakatan  Kerjasama  7  April  2005  dan  ditambah  dengan  Surat Kesepakatan  Kerjasama  1  Desember  2005  antara  Managing  Direktur  PT Sumber  Trada  dan  Pemilik  CV  Nobel  Perdana  sebagai  Kawasaki  Sentral Tulang Bawang yaitu. 12
. 12 Surat Kesepakatan Kerjasama antara PT Sumber Trada Motor dengan CV Nobel Perdana.

## Kedua belah PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama
dealer KAWASAKI  dengan  ketentuan  bahwa  PIHAK  KEDUA  dengan  ini sanggup  dan  setuju  memenuhi  semua  peraturan  dan  persyaratan  yang ditetapkan  oleh  PT  Sumber  Trada  yang  berkedudukan  di  Lampung  sebagai main  dealer KAWASAKI  untuk  wilayah  Lampung  dengan  ketentuan  dan syarat-syarat sebagai berikut: a. Bahwa jangka waktu perjanjian sebagai dealer 3S (Sales, Service, Spare Part) KAWASAKI  minimal  5  (lima)  tahun  dari  pernyataan  ini ditandatangani,  dengan  ketentuan  apabila  mengundurkan  diri  sebelum jatuh  tempo  jangka  waktu  kontrak  tersebut  habis,  maka deale r  tersebut sanggup,  bersedia,  harus  dan  diwajibkan  untuk  mengganti  dan mengembalikan fasilitas yang diberikan oleh main dealer antara lain:
1) Mengganti  segala  biaya Shopsign dan Towersign Kawasaki  Sentral sebesar  10.000.000,00.-  (sepuluh  juta  rupiah),  yang  harus  dibayar secara  tunai  dan  sekaligus  paling  lambat  1  (satu)  bulan  sejak  tertulis pengunduran diri kepada pihak main dealer . 2) Mengembalikan peralatan milik main dealer berupa Bike Lift sebanyak dua  buah  beserta Special  Tools Kawasaki  Type  KAZE  sebanyak  22 (dua puluh dua) buah, dan Type NINJA sebanyak 18 (delapan belas) dalam keadaan baik dan terawat.
Apabila  ada  kerusakan  terhadap  peralatan  tersebut  di  atas  yang disebabkan  oleh  kesalahan  dealer  maka  seluruh  biaya  perbaikan  atau penggantian akan menjadi beban dan tanggungjawab dealer sepenuhnya.
b. Bahwa  sebagai dealer resmi  KAWASAKI  3S  sanggup  dan  bersedia untuk  memenuhi  pembelian  wajib general  tools 1(satu)  paket  dengan nilai +/- Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) intial stok spare part sesuai dari rekomendasi dari PT Kawasaki Motor Indonesia +/- Rp. 20.000.000,-  (dua  puluh  juta  rupiah)  serta  pembuatan  instalasi  bengkel lengkap sesuai standart Kawasaki beserta kelengkapan lainnya.
c. Bantuan opersional main dealer akan bantuan managemen kepada dealer dengan  menempatkan  1  (satu)  orang  Manager  yang  bertindak  sebagai pengelola  penjualan  pada dealer dimana  gaji  karyawan  tersebut  akan ditanggung  PT  Sumber  Baru  Motor  (group  perusahaan  dari  PT  Sumber Trada Motor)
d. Sebagai dealer resmi  Kawasaki  sanggup  untuk  membeli  secara tunai/putus  jual,  sebagai  minimal  stock  yang  harus  tersedia  sebanyak minimal  12  (dua  belas)  unit  kendaraan.  Selain  pembelian  untuk display, maka  pembelian  untuk  penjualan  pembayaran  unit  kendaraan  yang dilakukan  oleh  CV  Nobel  Perdana  kepada  PT  Sumber  Trada  Motor dilakukan  melalui transfer apabila  telah  jatuh  tempo  pembayaran berdasarkan  waktu  pengambilan  unit  kendaraan.  Jadi  jarak  pembayaran dari pengambilan unit kendaraan dari PT Sumber Trada Motor tidak lebih
dari  atau  maksimal  30  hari  CV  Nobel  Perdana  harus  membayar.  Untuk type NINJA series waktu pembayaran 30 hari, sedangkan untuk type yang lain seperti type BLITS dan KAZE atau type- type user yang lain waktu pembayaran  24  hari.  Bagaimana  apabila  CV  Nobel  Perdana  wanprestasi atau lewat dari 30 hari pembayaran ke PT Sumber Trada Motor dari awal tidak  pernah  dibahas  dan  dituangkan  dalam  perjanjian.  Karena  mungkin waktu itu suasana yang sangat mendesak dan terburu-buru sehingga yang penting  para  pihak  sama-sama  mempunyai  niat  baik  dan  tidak  ada kecurangan.  Dan  sampai  sekarang  juga  hampir  tidak  pernah  terjadi wanprestasi,  kalaupun  pernah  terjadi  nilainya  sangat  kecil  dan  karena faktor  kelupaan  yang  mana  selama  ini  dapat  ditolerir  oleh  PT  Sumber Trada Motor. CV Nobel Perdana mendapat unit kendaraan roda dua dari PT Sumber Trada Motor dengan pembelian secara time of payment (ToP) yaitu  pembayaran  dalam  jangka  waktu.  Lamanya  jangka  waktu  yang diberikan  oleh  PT  Sumber  Trada  Motor  kepada  CV  Nobel  Perdana berdasarkan spesifikasi kendaraan atau bisa dikatakan bervariasi menurut type kendaraan, tetapi semua tidak lebih dari 30 hari. e. Sebagai dealer Resmi  Kawasaki  sanggup  menyediakan  1  (satu)  unit kendaraan test  drive yang  dapat  digunakan  untuk kanvasing dan kendaraan  opersional  manager,  dan  sedikitnya  salesmen,  1  (satu)  orang counter sales merangkap administrasi dan 2 (dua) orang mekanik, serta 1 (satu) orang pembantu umum.
f. Apabila  sebagai dealer Kawasaki  melanggar  ketentuan-ketentuan  dan persyaratan yang telah ditetapkan di atas oleh main dealer tersebut, maka dealer resmi  sanggup  dan  bersedia  meneima  sanksi  baik  berupa peringatan  maupun  tindakan  pencabutan  sebagai dealer resmi  3S Kawasaki,  serta  mengganti  segala  biaya  kerugian  yang  timbul  karena kesalahan tersebut di atas kepada main dealer .
Surat perjanjian tersebut adalah surat perjanjian baku yang dibuat oleh PT  Sumber  Trada  Motor  sebagai main  dealer. Menurut  Mariam  Darus Badrulzaman  perjanjian  baku  dapat  dibedakan  menjadi  empat  jenis,  salah satunya  “Perjanjian  baku  sepihak  atau  perjanjian adhesi adalah  perjanjian yang  isinya  ditentukan  oleh  pihak  yang  kuat  kedudukannya  di  dalam perjanjian itu”. 13

## 2. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Keagenan antara PT Sumber Trada Motor dengan CV Nobel Perdana
Hak dan  kewajiban antara PT Sumber Trada Motor sebagai prinsipal dan  CV  Nobel  Perdana  sebagai  salah  satu  agen  tertuang  dalam  perjanjian
13 Badrulzaman, Mariam Darus. (1991). Kumpulan Pidato Pengukuhan. Bandung, p. 99.
Surat  Kesepakatan  Kerjasama  7  April  2005  dan  ditambah  dengan  Surat Kesepakatan  Kerjasama  1  Desember  2005  antara  Managing  Direktur  PT Sumber  Trada  dan  Pemilik  CV  Nobel  Perdana  sebagai  Kawasaki  Sentral Tulang Bawang.
Apabila  keagenan  dituangkan  dalam  suatu  perjanjian  tertulis,  maka hubungan  keagenan  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis, kontraktual atau  tidak,  aturan  umum  yang  berkaitan  dengan  keagenan  menetapkan terdapatnya fiduciary  duties, yaitu  bahwa  agen  mempunyai  kewajiban kepada prinsipal nya.  Kewajiban  tersebut  muncul  melalaui  perjanjian keagenan.  Eksistensi  kewajiban  tersebut  disebabkan  karena  hubungan keagenan  adalah  hubungan  kepercayaan  dan  keyakinan (trust  and confidence) . 14 Di  samping  itu,  agen  kemungkinan  juga  wajib  mematuhi kewajiban  yang  muncul  dari  ketentuan  hukum  yang  bersifat  memaksa, kecuali  para  pihak  menyepakati  lain.  Kewajiban  pokok  agen  perusahaan meliputi dua hal, yaitu melaksanakan secara teliti dan profesional kuasa yang diberikan prinsipal dan  memberikan  laporan  pertanggungjawaban  atas pelaksanaan kontrak keagenan. 15
PT  Sumber  Trada  Motor  mendapat  hak  monopoli  dengan  otoritas faktur  wilayah  Lampung  dan  Bengkulu.  Artinya,  selain  PT  Sumber  Trada Motor tidak dapat melakukan pembuatan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)  dan  Bukti  Pemilik  Kendaraan  Bermotor  (BPKB).  Jadi  konsumen yang mempunyai kartu tanda penduduk Lampung dan Bengkulu tidak dapat membeli  kendaraan  bermotor merk Kawasaki  selain  dari  PT  Sumber  Trada Motor,  karena  apabila  konsumen  tersebut  membeli  kedaraan  bermotor misalnya  di  Jakarta,  maka  konsumen  tersebut  tidak  dapat  membuat  Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).  Maka  dalam  analisa  penulis  PT  Sumber  Trada  Motor  telah melakukan  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Dalam hukum  Anti  Monopoli  dikenal  berbagai  macam  pembagian  pasar  (secara horizontal) yang secara yuridis dilarang, yakni: 16
a. Pembagian  Pasar  Teritorial,  dalam  hal  ini  yang  dibagi  adalah  teritorial dari pasar.
b. Pembagian  Pasar  Konsumen,  pembagian  di  mana  konsumen  tertentu menjadi  pelanggan  seorang  pelaku  pasar  sementara  konsumen  yang  lain menjadi pelanggan dari pihak pelaku pasar pesaingnya.
c. Pembagian  Pasar  Fungsional,  di  sini  pasar  dibagi  menurut  fungsinya, misalnya  pasar  distribusi  barang  tertentu  diberikan  kepada  kelompok pasar  yang  satu,  sementara  pasar  retail  barang  yag  sama  diberikan  pada kelompok pelaku pasar yang lain.
14 Santoso, Budi. Op. Cit. , p. 46.
15 Muhammad, Abdulkadir. Op. Cit. , p. 47.
16 Rokan, Mustafa Kamal. Op. Cit. , p. 112.
d. Pembagian  Pasar  Produk, di  sini  pasar  dibagi  menurut jenis produk  dari suatu  garis  produksi  yang  sama,  misalnya  untuk  pernjualan  spare  part mobil  merk  tertentu,  seorang  pelaku  usaha  memasok  suku  cadang  yang kecil-kecil  sementara  pelaku  pasar  pesaingnya  memasok  suku  cadang yang besar-besar.
Monopoli  diartikan  sebagai  penguasaan  atas  produksi  dan/atau pemasaran  barang  dan/atau  atas  penggunaan  jasa  tertentu  oleh  satu  pelaku atau  satu  kelompok  pelaku  usaha.  Adapun  praktik  monopoli  adalah pemusatan  kekuasaan  ekonomi  oleh  satu  atau  lebih  pelaku  usaha  yang mengakibatkan  dikuasainya  produksi  dan/atau  pemasaran  atas  barang dan/jasa  tertentu  sehingga  menimbulkan  persaingan  usaha  tidak  sehat  dan dapat  merugikan  kepentingan  umum.  Pemusatan  ekonomi  adalah penguasaan  yang  nyata  atas  suatu  pasar  bersangkutan  oleh  satu  atau  lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa.
Maka monopoli tidak hanya diartikan mencakup struktur pasar dengan hanya ada satu pemasok atau pembeli di pasar bersangkutan, sebab struktur pasar  demikian  (hanya  ada  satu  pemasok)  jarang  sekali  terjadi.  Sebenarnya pengertian  monopoli  lebih  luas  lagi.  Monopoli  menekankan  terciptanya suatu  penguasaan  atas  produksi  dan/atau  pemasaran  barang  dan/atau  jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha.
Dalam  hal  praktik  monopoli,  yang  berarti  menekankan  pada  proses monopoli  dapat  melihat  beberapa  hal  sebagai  berikut,  yakni  penentuan mengenai pasar bersangkutan, penilaian terhadap keadaan pasar, dan adanya kegiatan yang dilakukan oleh pelaku untuk menguasai pasar. Penulis melihat bahwa UU No.5 Tahun 1999 menekankan pada proses terjadinya monopoli bersaing  secara  tidak  sehat.  Lebih  tegas,  praktik  monopoli  adalah  proses pemusatan,  sedangkan  monopoli  adalah  kondisi  pasar  akibat  dari  praktik monopoli.
Dalam undang-undang no. 5 Tahun 1999 tidak ditegaskan pengertian larangan  penguasaan  pasar,  namun  undang-undang  melarang  pelaku  usaha melakukan kegiatan penguasaan pasar, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha  lain,  karena  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktik  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat, yang meliputi hal-hal pokok seperti berikut: 17
a. Menolak  dan  atau  menghalangi  pelaku  usaha  tertentu  untuk  melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.
b. Menghalangi  konsumen  atau  pelanggan  pelaku  usaha  pesaing  untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.
c. Membatasi  peredaran  bahan  atau  penjualan  barang  dan  atau  jasa  pada pasar bersangkutan.
d. Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
17 Suhasril dan Makarao, Mohammad Taufik. Op. Cit. , p. 136.
e. Melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi  atau  menetapkan  harga  yang  rendah  untuk  meyingkirkan  atau mematikan usaha pesaing.
Melakukan  kecurangan  dalam  menetapkan  biaya  produksi  dan  biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dari uraian di atas,  uraian  yang  pertama  “Menolak  dan  atau  menghalangi  pelaku  usaha tertentu  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  yang  sama  pada  pasar bersangkutan”, maka PT Sumber Trada Motor dengan otorisasi pembukaan faktur Lampung dan Bengkulu telah melakukan penguasaan wilayah, karena tidak ada pelaku usaha lain yang dapat masuk ke wilayah PT Sumber Trada Motor yaitu Lampung dan Bengkulu, ataupun konsumen dari Lampung dan Bengkulu tidak dapat membeli kendaraan bermotor roda dua merk Kawasaki di  luar  wilayah  PT  Sumber  Trada  Motor  yaitu  selain  Lampung  dan Bengkulu.  Apabila  ada  konsumen  dari  Lampung  dan  Bengkulu  membeli kendaraan  bermotor  roda  dua  merk  kawasaki  di  luar  Lampung  dan Bengkulu,  misalnya  membeli  di  Jakarta  maka  konsumen  tidak  dapat melakukan  Bea  Balik  Nama,  yaitu  pembuatan  Surat  Tanda  Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor. Dan begitu juga pesaing yang  menjual  kendaraan  roda  dua  merk  kawasaki  yang  berada  di  luar wilayah  PT  Sumber  Trada  Motor  tidak  dapat  menjual  kendaraan  roda  dua merk  kawasaki  ke  wilayah  PT  Sumber  Trada  Motor  yaitu  Lampung  dan Bengkulu. 18
Pasal  19  undang-undang  Tahun  1999  “Pelaku  usaha  dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli berupa”:
a. menolak  dan  atau  menghalangi  pelaku  usaha  tertentu  untuk  melakukan kegiatan tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan; atau
b. menghalangi  konsumen  atau  pelanggan  pelaku  usaha  pesaingnya  untuk tidak  melakukan  hubungan  usaha  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya  itu; atau
c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
d. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
Kesimpulan  dari  pasal  19  ini  mengindikasikan    bahwa  menolak  atau menghalangi  pelaku  usaha  tertentu  tidak  dibenarkan  dengan  alasan  tidak wajar, misalnya perbedaan suku, status sosial, agama dan lain-lain.
18 Hasil  wawancara  dengan  Hamdani  (Asisten  Branch  Marketing  Manager  PT  Mandala Multifinance, Tbk Cabang Daya Murni, Kab. Tubabar), tanggal 03 desember 2015.
Penguasaan pasar juga bisa dengan memberikan kepada mediator atau makelar yaitu jaringan yang bersifat temporer atau permanen, fee yang besar mendekati, menyamai atau bahkan melebihi yang diberikan kepada agennya yaitu salah satunya CV Nobel Perdana. Agen yang salah satunya CV Nobel Perdana dalam melakukan bisnisnya jelas memakan cost baik itu untuk sewa gedung,  listrik,  telepon,  karyawan  dan  lainnya.  Apabila fee untuk  mediator atau makelar cukup besar, jelas jaringan mediator, makelar atau broker tentu lebih cenderung lebih memilih menjadi jaringan yang memberikan fee lebih besar yaitu PT Sumber Trada Motor. 19
Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha lainnya, yang bertujuan untuk membagi wilayah atau alokasi pasar terhadap barang  dan/atau  jasa,  dengan  pengaturan  secara “per  se  illegal” Pasal  9 menyatakan tentang larangan tersebut :
“Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha pesaingnya  yang  bertujuan  untuk  membagi  wilayah  pemasaran  atau  alokasi pasar  terhadap  barang  dan  atau  jasa  sehingga  dapat  mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.
Perjanjian wilayah dapat bersifat vertikal ataupun horizontal, dan yang dilarang  oleh  Pasal  9  adalah  perjanjian  antara  sesama  atau  antara  pesaing (horizontal),  hozontal  ini  dapat  ditafsirkan  bahwa  perjanjian  antara  pelaku usaha  pelaku  usaha  dengan  pelaku  usaha  lain  yang  bukan  pesaingnya, misalnya  antara  produsen  (perusahaan  yang    memproduksi  barang)  dengan distributornya  atau  retailnya  bukan  dari  produsen  (vertikal).  Jadi  horizontal itu  adalah  antara  sesama  distibutor,  (menurut  pengaturan  Pasal  9).  Akan tetapi ternyata di dalam penjelasan Pasal 9 dikatakan bahwa pejanjian yang dimaksud  dalam  Pasal  9  mencakup  perjanjian  yang  bersifat  horizontal maupun  vertikal.  Berarti  ada  ketidakjelasan  yang  justru  datang  dari  bagian penjelasan Pasal 9, penjelasan tersebut selengkapnya berbunyi:
“Perjanjian  dapat  bersifat  vertikal  atau  horizontal.  Perjanjian  ini dilarang  karena  pelaku  usaha  meniadakan  atau  mengurangi  persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Wilayah pemasaran dapat  berarti  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  atau  bagian  wilayah Negara  Republik  Indonesia  misalnya  kabupaten,  provinsi  atau  wilayah regional  lainnya.  Membagi  wilayah  pemasaran  atau  alokasi  pasar  berarti membagi  wilayah  untuk  memperoleh  atau  memasok  barang,  jasa,  atau barang  dan  jasa,  menetapkan  dari  siapa  saja  dapat  memperoleh  atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa.
19 Hasil wawancara dengan Wayan Ariantara (Makelar PT Sumber Trada Motor), tanggal 16 Nopember 2015.

## 3. Akibat  Hukum  Wanprestasi  dalam  Perjanjian  Keagenan  yang Dilakukan PT Sumber Trada Motor terhadap CV Nobel Perdana
Entry  barier yang    dilakukan  PT  Sumber  Trada  Motor  adalah  suatu tindakan  wanprestasi,  karena  tidaklah  mungkin  menjadi  agen  tanpa  adanya suatu  produk  atau  jasa  yang  dijual.  Dapat  diambil  kesimpulan  PT  Sumber Trada Motor ingin agar konsumen datang membeli langsung ke outlet-outlet PT Sumber Trada Motor. Alasan pertama adalah dengan penjualan langsung margin PT Sumber Trada Motor lebih tinggi, atau alasan kedua PT Sumber Trada  Motor  menginginkan  penguasaan  pasar  dan  pengendalian  pasar. Dengan  maksud brand PT  Sumber  Trada  Motor  lebih  dikenal  sebagai pengurangan cost promosi . Oleh karena itu, berdasarkan pada strategi harga yang diciptakan oleh pelaku usaha, maka jelas melalui pendekatan ekonomi, akan dapat digunakan sebagai suatu pendekatan untuk  menganalisis apakah terdapat  indikasi  atau  dugaan  terjadinya  pelanggaran  terhadap  UU  No.  5 Tahun  1999  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha,  jika  memang  ada  maka terhadap  pelanggaran  tersebut  KPPU  dapat  menghukum  atau  menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha.
Pemotongan  harga  oleh  PT  Sumber  Trada  Motor  dalam  bentuk pemberian hadiah ataupun discount adalah salah satu jenis dari strategi harga (predator  pricing) .  Di  dalam  brosur  yang  diedarkan  oleh sales  conter ataupun sales  area dari  PT  Sumber  Trada  Motor  tertulis  jelas  “apabila konsumen  membeli  langsung  ke  PT  Sumber  Trada  Motor  maka mendapatkan  hadiah  atau  discount”.  Pemberian  discount  tidak  menjadi masalah apabila masih dalam batas-batas kewajaran, tetapi apabila discount yang  diberikan  mendekati  atau  menyamai  bahkan  melebihi  margin  agen yang  diberikan  PT  Sumber  Trada  Motor  kepada  agen-agennya  diantaranya CV Nobel Perdana, sehingga otomatis konsumen sebagian besar cenderung membeli  ke  outlet-outlet  PT  Sumber  Trada  Motor.  Enak  beli  motor Kawasaki ke PT Sumber Trada Motor mendapat discount yang besar. 20 (kata Yudi Rumanto, Konsumen yang membeli di outlet PT Sumber Trada Motor)
C. Penutup 1. Simpulan
Hubungan  hukum  keagenan  antara  PT  Sumber  Trada  Motor  dengan CV  Nobel  Perdana  adalah  hubungan  hukum  perjanjian.  Perjanjian  kedua belah pihak tertuang dalam Surat Kesepakatan Kerjasama antara PT Sumber Trada  Motor  dan  CV  Nobel  Perdana  yang  dituangkan  dalam  Surat Kesepakatan  Kerjasama  7  April  2005  dan  ditambah  dengan  Surat
20 Hasil  wawancara  dengan  Yudi  Rumanto  (Konsumen  yang  membeli  ke  outlet  PT  Sumber Trada Motor) tanggal 16 Nopember 2015.
Kesepakatan  Kerjasama  1  Desember  2005  antara  Managing  Direktur  PT Sumber  Trada  dan  Pemilik  CV  Nobel  Perdana  sebagai  Kawasaki  Sentral Tulang Bawang.
Hak  dan  kewajiban  antara  PT  Sumber  Trada  Motor  sebagai main dealer dengan  CV  Nobel  Perdana  sebagai dealer adalah  ketersediaan  unit kendaraan  roda  dua  merk  Kawasaki  untuk  dipasarkan  oleh  CV  Nobel Perdana.  PT  Sumber  Trada  Motor  berhak  mendapat  pemasaran    yang  baik dari  unit  kendaraan  yang  diberikan  kepada  CV  Nobel  Perdana.  CV  Nobel Perdana  berkewajiban  memasarkan  unit  yang  diberikan  oleh  PT  Sumber Trada  Motor,  dan  berhak  mendapatkan  unit  kendaraaan  roda  dua  dari  PT Sumber Trada Motor.

## 2. Saran
a. kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melakukan penelitian dan  klarifikasi  atas  dugaan  terjadinya  praktik  monopoli  dan  persaingan usaha  tidak  sehat,  sebagaimana  ditentukan  oleh  Pasal  14  Peraturan Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  No.  1/2006  tentang  Tata  Cara
Penanganan Perkara di KPPU;
b. untuk  mendapatkan  kejelasan  dan  kelengkapan  tentang  dugaan pelanggaran  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1),  Skretariat  Komisi melakukan  penelitian  laporan  dan/atau  meminta  klarifikasi  kepada pelapor dan/atau pihak lain.
c. Kepada  pemerintah  untuk  mengintensifkan  peran  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha  agar  ke  depan  pengusaha  tidak  melakukan  praktik monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat,  dan  agar  para  pelaku  usaha mematuhi  peraturan  undang-undang  persaingan  usaha  dalam  melakukan kegiatan  usahannya,  sehingga  terciptanya  iklim  usaha  yang  kompetitif dan fair. Karena praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat hanya akan  menguntungkan  hanya  beberapa  pelaku  usaha  dan  merugikan masyarakat banyak.
d. Kepada  pengusaha  dalam  hubungan  dengan  para  pesaing  dan partner usaha  (apakah  sebagai  perusahaan  agen  atau  distributor)  harus  dilandasi kerja  yang fair dan  prinsip  kerja  sama  yang  saling  menguntungkan  dan saling  menghidupi,  tidak  saling  membunuh  atau  mematikan.  Terhadap perusahaan  lain  yang  berposisi  sebagai  pesaing  harus  diterapkan berlomba  dalam  memberikan  sesuatu  yang  bernilai  optimal  bagi masyarakat luas, pelayanan terbaik, mutu terbaik secara jujur dan fair .

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Fuady,  Munir.  (2012). Pengantar  Hukum  Bisnis,  Menata  Bisnis  di  Era Global . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Ibrahim,  Johannes  dan  Sewu,  Lindawaty.  (2007). Hukum  Bisnis  Dalam Persepsi Manusia Modern . Bandung: Refika Aditama. Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2005). Penelitian  Hukum,  Edisi  Revisi. Jakarta: Prenamedia Group. Muhammad,  Abdulkadir.  (2004). Hukum  dan  Penelitian  Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
___________________.  (2010). Hukum  Perusahaan  Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
___________________. (2010). Hukum Perjanjian . Bandung: PT Alumni. Pangabean,  H.P.  (2010). Penyalahgunaan  keadaan  (Misbruik  Van Omstandigheden),  Sebagai  Alasan  (Baru)  Untuk  Pembatalan Perjanjian  (Berbagai  Perkembangan  Hukum  di  Belanda  dan Indonesia). Yogyakarta: Liberty. Purwaningsih, Endang. (2010). Hukum Bisnis. Bogor: Galia Indonesia. Putri, Vegitya Ramadhani. (2012). Hukum Bisnis . Yogyakarta: Setara Press. Raharjo,  Handri.  (2009). Hukum  Perjanjian  di  Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Rokan,  Mustafa  Kamal.  (2010). Hukum  Persaingan  Usaha .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada. Salim  HS.,  dan  Abdullah,  dkk.  (2008). Perancangan  Kontrak  & Memorandum of Understanding (MoU). Jakarta: Sinar Grafika. Santosa  Sembiring,  (2015), Hukum  Dagang. Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti. Santoso,  Budi.  (2015). Keagenan  (Agency),  Prinsip-Prinsip  Dasar,  Teori, dan Problematika Hukum Keagenan, Seri Hukum Bisnis. Bogor: Galia Indonesia.
Sarjono,  Agus  dan  Dewi,  Yetty  Komala  dkk.  (2014). Pengantar  Hukum Dagang . Jakarta: RajaGrafindo Persada. Satrio,  J.  (2012). Wanprestasi  menurut  KUHPerdata,  Doktrin,  dan Yurisprudensi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Simatupang,  Richard  Burton.  (2003). Aspek  Hukum  Dalam  Bisnis. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Soekamto,  Soerjono.  dan  Sulistyowati,  Budi.  (2014). Sosilogi  Suatu Pengantar. Jakarata: PT RajaGrafindo Persada. _________________.  (2014). Pengantar  Penelitian  hukum. Jakarta:
Universitas Indonesia.
Soeroso,  R.  (2010). Perjanjian  Di  Bawah  Tangan,  Pedoman  Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Suharsil dan Makarao, Mohammad Taufik. (2010). Hukum Larangan praktik Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  Di  Indonesia .  Bogor: Galia Indonesia. Sunggono,  Bambang.  (2012). Metodologi  Penelitian  Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. Untung, Budi. (2012). Hukum Dan Etika Bisnis . Yogyakarta: Andi. Usman,  Rachmadi.  (2013). Hukum  Acara  Persaingan  Usaha  di  Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Undang-undang
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.  (KUHP perdata). Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli. Keputusan  Presiden  Nomor  75  tahun  1999  tentang  pengukuhan  KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).
Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/20.

## C. Sumber Lain
Ma’arf, Syamsul. 2002. Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Jurnal Hukum Bisnis. http://www.damang.web.id/ 2012/03/penyalahgunaan-keadaan-misbruik- van.html http://www.hukumprodeo.com/persaingan-usaha/