## KENDALA SERAH TERIMA PROYEK KONSTRUKSI ANTARA DITJEN CIPTA KARYA DENGAN PEMERINTAH DAERAH
Oleh : Nuris Wahyudi
Manajemen Proyek Konstruksi Universitas Katolik Parahyangan nuris_wahyudi@yahoo.com

## Sarwono Hardjomuljadi
Manajemen Proyek Konstruksi Universitas Katolik Parahyangan sarwonohm2@yahoo.co.id
ABSTRAK : Dalam setiap tahapan pekerjaaan proyek konstruksi  akan terjadi kendala. Kendala tersebut tidak  hanya  terjadi  pada  proyek  swasta  tetapi  juga  pada  proyek  pemerintah  seperti  kendala  serah terima dari Ditjen Cipta Karya kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil pengolahan data proyek pada  tahun  anggaran  2012-2014  dengan  total  anggaran  Rp.  1,019  trilyun,  hanya  7  %  yang  sudah diserahkan  (Rp.  71,3  Milyar).  Penelitian  dilakukan  dengan  analisis  kendala  serah terima  proyek  cipta karya bidang sanitasi se-wilayah sumatera tahun anggaran 2012-2014. Analisis menggunakan  metode Relative  Importance  Index  (RII), didapat  nilai  kepentingan  >  0,679.  Dari  hasil  jawaban  90  (sembilan puluh)  responden,  maka  didapat  6  (enam)  faktor  yang  dikategorikan  “penting”  dan  pada  akhirnya merupakan faktor dominan penyebab kendala serah terima. Perlu nya komitmen masing-masing pihak dalam pemeliharaan merupakan hal penting dalam keberlanjutan proyek, pengalaman dan diklat untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pendistribusian pegawai merupakan hal penting dalam rangka mendukung operasional pekerjaan. Selanjutnya perlunya reformasi birokrasi baik aturan dan manajerial dapat mengurangi kendala serah terima .
KATA KUNCI: kendala,  proyek cipta karya, relative importance index , serah terima
ABSTRACT : In every phases of employment, the construction project will occur a constraint. This was not only  happening  in  the  private  sector  but  also  on  government  projects  such  as  the  constraints  of  the handover of the Directorate General of project copyrighted works to local government. Based on the results of data processing projects in the fiscal year 2012-2014 with a total budget of Rp. 1.019 trillion, only 7% already delivered (Rp. 71.3 billion). The research was conducted with the constraints analysis handover of copyright  works  for  sanitation  projects  throughout  the  territory  Sumatran  of  the  fiscal  year  2012-2014. Analysis using the Relative Importance Index (RII), gained importance value> 0.679. From the results of the answers  to  the  90  (ninety)  of  respondents,  the  importance  of  the  six  (6)  factors  are  categorized  as "important" and in the end is the dominant factor causes a constraint handover. Necessary it commitment each  of  the  parties  in  maintenance  is  important  in  the  sustainability  of  the  project,  the  experience  and training  to  improve  the  capacity  of  human  resources  and  the  distribution  of  employees  is  important  in order to support the operational work. The next need to reform both the rules and managerial bureaucracy can reduce the constraints handover.
KEYWORDS : a constraint, project copyrighted works, the relative importance index, handover

## Pendahuluan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor 15/PRT/M/2015,  Direktorat Jenderal Cipta Karya  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  mempunyai  tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman,
pembinaan
penataan bangunan, pengembangan  sistem  penyediaan  air minum,  bidang  sanitasi  (pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan  serta  persampahan),    sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Kebijakan  pemerintah  untuk  cipta  karya dalam  pengalokasian  dana    Direktorat Jenderal  Cipta  Karya  hanya  untuk pembangunan fisik. Pengadaan lahan, biaya operasi  dan  pemeliharaan  merupakan tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah. Pembagian tugas dan wewenang seperti ini sebelumnya  sudah  disepakati,  namun sering sekali ditemui pada saat pembangunan  sudah  selesai  dilaksanakan tetapi  biaya  operasi  dan  pemeliharaan belum tersedia. Sehingga proyek konstruksi yang  sudah  dibangun  oleh  Direktorat Jenderal Cipta Karya terkendala berlum dan dioperasikan yang berdampak serah terima kepada
Pemerintah Daerah selaku pengguna. Berdasarkan nota dinas Sekretaris Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  kepada Sekretaris  Jenderal  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  nomor: 63/ND-Cc/2016  tanggal  22  Februari  2016, mengenai  persiapan  serah  terima  barang milik  negara  di  lingkungan    Direktorat Jenderal  Cipta  Karya.  Dalam  nota  dinas tersebut disampaikan sekitar Rp. 173.000.000.000  dari  alokasi  dana  yang dianggarkan  pada  tahun  2007  sampai
dengan  2013  di  31  kabupaten/kota,  baru dapat  diserah  terimakan  pada  tanggal  23 Maret 2016.
Rumusan permasalahan yang akan dibahas pada  penelitian  ini  adalah  faktor  dominan menjadi  kendala  serah  terima  proyek bantuan  dari  Direktorat  Jenderal  Cipta Karya (pemberi bantuan) kepada Pemerintah  Daerah  (penerima  bantuan)  di Bidang Sanitasi.
Tujuan  dan  manfaat  penelitian  adalah melakukan  identifikasi  terhadap  faktor- faktor  dominan  yang  menjadi  kendala dalam serah terima dan memberikan usulan rekomendasi  yang  dapat  dilakukan  dalam rangka  mengurangi  kendala  serah  terima proyek  konstrusi  dari  Direktorat  Jenderal Cipta  Karya  Bidang  Sanitasi  kepada Pemerintah  Daerah  Hasil  penulisan  ini diharapkan  bermanfaat  sebagai  masukan untuk  mempersiapkan  langkah  antisipasi, agar hasil pembangunan Proyek Konstruksi dapat  segera  dirasakan  dan  dinikmati  oleh masyarakat sebagai pengguna langsung.

## Serah Terima Proyek Konstruksi
Menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia serah  terima  adalah  penyerahan  dan penerimaan  (tentang  jabatan,  tanggung jawab,  dan  sebagainya),  pihak  yang  satu menyerahkan  dan  pihak  yang  lain menerima. Pengadaan barang jasa pemerintah sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010  dan  Perpres  70  tahun  2012 menerangkan  dengan  terinci  urutan pengadaan  barang  jasa  yang  dimulai  dari pengumuman  sampai  dengan  serah  terima pekerjaan  dari  penyedia  kepada  Pejabat Pembuat  Komitmen.  Tata  urutan  ini  dibuat secara jelas supaya memberikan ruang dan waktu  kepada  para  pihak  yang  terlibat termasuk  juga  dapat  menerapkan  prinsip- prinsip  efisiensi,  efektivitas,  transparansi, keterbukaan, bersaing, adil, serta
akuntabilitas.  Setelah  pekerjaan  selesai 100%  (seratus  perseratus)  sesuai  dengan ketentuan  yang  tertuang  dalam  Kontrak,
Penyedia
Barang
Jasa mengajukan permintaan  secara  tertulis  kepada  PA/KPA melalui  Pejabat  Pembuat  Komitmen  untuk penyerahan pekerjaan.
Dalam  proyek  dilingkungan  Ditjen  Cipta Karya  hasil  pekerjaan  yang  sudah diserahkan  dari  Penyedia  Jasa  kepada PA/KPA,  proses  selanjutnya  proses  serah terima  aset  kepada  Pemerintah  Daerah selaku  pengguna.  Proses  serah  terima  ini aset  mengacu  pada  kebijakan  pengelolaan Barang  Milik  Negara  yang  diatur  dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan, yaitu;
1. Undang-undang  No.  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang  No.  01  Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan  Pemerintah  No.  38  Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas
Peraturan  Pemerintah  No.  6  Tahun 2006  Tentang  Pengelolaan  Barang
Milik Negara /Daerah .

## Kebijakan  Pembangunan  Bidang  Cipta Karya
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Nomor:  38/PRT/M/2006  kebijakan pembangunan  sub  bidang  cipta  karya adalah:
4. Meningkatkan pembangunan prasarana (infrastruktur) permukiman di perkotaan dan perdesaan dalam rangka mengembangkan  permukiman  yang layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera,  berbudaya,  produktif,  aman, tenteram, dan
5. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas
pemerintah  daerah,  masyarakat  dan dunia  usaha  dalam  penyelenggaraan
pembangunan
infrastruktur permukiman, termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya.
6. Melaksanakan  pembinaan  penataan kawasan  perkotaan  dan  perdesaan serta  pengelolaan  bangunan  gedung dan  rumah  negara  yang  memenuhi standar  keselamatan  dan  keamanan bangunan.
7. Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan
kumuh/nelayan,  daerah  perbatasan, kawasan  terpencil,  pulau-pulau  kecil terluar,  daerah  tertinggal,  serta  air minum  dan  sanitasi  bagi  masyarakat miskin dan rawan air.
8. Memperbaiki  kerusakan  infrastruktur permukiman dan penanggulangan darurat  akibat  bencana  alam  dan kerusuhan sosial.
9. Mewujudkan  organisasi  yang  efisien, tatalaksana  yang  efektif  dan  sumber daya  manusia  yang  profesional,  serta pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dengan menerapkan prinsip good governance .
Kebijakan  Teknik  Serah  Terima  Di lingkungan  Direktorat  Jenderal  Cipta Karya
Dalam  pelaksanaan  serah  terima  proyek  di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dilakukan    berdasarkan  beberapa  aturan diantaranya  Peraturan  Menteri  Keuangaan Nomor  96/PMK.06/2007  Tentang  Tata
Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtanganan  Barang  Milik  Negara, dalam  Lampiran  IX    mengatur  Tata  Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara. Selain  itu  juga  dalam  Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  No.  02/PRT/M/2009 Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Penetapan
Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan
Barang  Milik  Negara  di  Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
Relative Important Index (RII)
Relative Important Index (RII) adalah suatu terminology yang pertama
kali dipublikasikan  oleh  Mayer,  Barnett  and brown  (1997),  RII  adalah  suatu  analisis yang  memungkinkan  suatu  kuantitatif relative,  dimana  semakin  tinggi  peringkat (rating) semakin tinggi pula pengaruh yang diberikan  oleh  variabel  yang  dimiliki (Harjomuljadi 2009).
Metode perhitungan mengunakan RII, maka dipakai rumus sebagai berikut:
RII = ∑ W / (AxN)
Dimana:   W =  bobot yang diberikan untuk faktor penyebab dominan dengan (rentang 1-5) A =  bobot tertinggi (dalam hal ini 5) N =  jumlah responden total
Rentang  RII  diperoleh  dengan  membagi rata  dalam  lima  kategori  sesuai  dengan skala  likert  yang  digunakan.  Nilai  rentang RII dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Tabel Rentang RII
Rentang Nilai RII Peringkat 0,840 - 1,000 Sangat Penting 0,679 - 0,839 Penting 0,518 - 0,678 Cukup Penting 0,357 - 0,517 Kurang Penting 0,196 - 0,356 Tidak Penting

## Penelitian  terdahulu  terkait  dengan Pengelolaan Aset
Lebih  ringkas  identifikasi  faktor  kendala serah  terima  berdasarkan  penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel  2. Penelitian  Terdahulu  terkait dengan Serah Terima Aset
Kode Faktor A Kemala Nur Shabrina (2014) A.1. Belum  ada  penerapan  aturan  atau  tata cara pengelolaan barang milik Daerah A.2. Belum  diiventarisasi  secara  tepat  dan tidak memilki data yang valid,
A.3. Sumber Daya Manusia yang terbatas dan Kurang Ahli
A.4. Mental  Korupsi  dan  Nepotisme    yang sulit dihilangkan
A.5. Tidak  diperolehnya  pendapatan  yang seimbang  dengan  nilai  barang  yang dimiliki A.6. Tidak  teradministrasinya  dengan  baik, seperti  tidak  lengkapnya  dokumen kepemilikan
B. Monika Sutri Kolinug dkk (2015) B.1. Kurangnya Koordinasi Pengelola Aset B.2. Kurangnya  Kompensasi  yang  memadai terhadap pegawai pengelola Aset B3. Keterbatasan data pendukung aset B4. Sosialisasi peraturan tentang pengelolaan Aset Masih rendah B5. Ketidakkepatuhan pengelola aset terhadap hukum C. Patris Andreas Pesik dan Lidia Mawikere (2015) C.1. Kurangnya  berpedoman  pada  aturan yang berlaku C.2. Kurang mempertahankan kepada prosedur pemerintah D. Bambang Poerdyatmono (2008) D1. Akibat keluarnya / terbitnya beschikking (peraturan daerah) D2. Perbuatan  hukum  yang  lain  yang berkaitan dengan perbuatan administrasi
E. Purnomo Sukirno (2007)
E1. perubahan lingkup pekerjaan E2. perbedaan kondisi lapangan E3. kekurangan material yang sesuai dengan spefikasi teknis
E4. keterbatasan peralatan
E5. kurang  jelas  atau  kurang  lengkapnya gambar E6. penundaan waktu pelaksanaan E7. percepatan waktu pelaksanaan pekerjaan
Kode Faktor E8. keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan
E9. penambahan  biaya  atas  hilangnya produktivitas E10. penambahan  biaya  atas  biaya  overhead dan keuntungan
F. Pendapat Ahli, wawancara (2016) F1. Birokrasi hibah yang berkepanjangan F2. Ketersediaan Lahan F3. Pengawasan yang kurang baik
F4. Regulasi dari Pemerintah
F5. Tidak Tepat Sasaran F6. Kegagalan Konstruksi F7. Tidak  ada  nya  biaya  operasi  dan pemeliharaan F8 Kegagalan bangunan F9. Kepentingan Politik
G.
Imam S. Ernawi (2014)
G.1. Kurang  lengkapnya  dokumen  yang dipersyaratkan  sebagai  pendukukung proses Hibah
G.2. Adanya  fisik  di  lapangangan  yang  sudah tidak  berfungsi  karena  minimnya  nya pemeliharaan, sehingga pemerintah kabupaten/Kota  tidak  bersedia  untuk menerima BMN yang akan dihibahkan
G3. Masih  kurangnya  pemahaman  prosedur dan  proses  hibah  bagi  kepala  satuan kerja maupun pemerintah kabupaten/kota  yang  akan  menerima hibah, G4. Tertundanya  usulan  dari  satuan  kerja untuk  segera  memproses  hibah  atas infrastruktur yang selesai dibangun
G5. Masih  banyak  pemerintah  daerah kabupaten/kota  yang  belum  bersedia menandatangani surat
pernyataan kesiapan menerima hibah

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dimulai  dengan  melakukan pengamatan  terhadap  proyek  dilingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat  Bidang  Sanitasi  di wilayah  Sumatera    mulai  TA  2012-2014 yang belum diserah terimakan. Selanjutnya dilakukan identifikasi dalam  rangka mencari    faktor-faktor  yang  kendala  serah terima  konstruksi.  Metode  yang   dilakukan dengan  cara  studi  literature,  berasal  dari pustaka,  aturan-aturan  yang  berlaku,
penelitian terdahulu,  dan berbagai sumber yang  relevan.    Dari  hasil  penelitian terdahulu  maka  di  temukan  variable  yang dapat digunakan dalam menyusun pertanyaan  dalam  mengukur  dominasi faktor  yang  menyebabkan  kendala  serah terima  proyek  konstruksi  di  lingkungan Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  kepada Pemerintah Daerah.
Selanjutnya dengan pertanyaan yang sudah disusun  sebagai  bagian  dari instrument penelitian  menggunakan  skala  likert, dilanjutkan  dengan  uji  validitas  dan realibilitas  atas  kuesioner  tersebut.  Selain itu  dengan  penyebaran  kuesioner  dan wawancara  kepada  beberapa  responden dalam  rangka  mendukung  data  yang diperoleh.  Berdasarkan  data  tersebut dilakukan  analisis  dengan  melakukan pemeringkatan  dengan  metode  RII.  Dari hasil  pemeringkatan  tersebut  diperoleh faktor  dominan  penyebab  terjadinya kendala  serah  terima.  Responden  yang adalah  para  stakeholder  di  lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Responden ini  berasal  dari  pihak  Direktorat  Jenderal Cipta Karya , Pemerintah Daerah, dan Pihak Satuan Kerja Provinsi dan Pusat.

## Karakteristik Responden
Karakteristk  melibatkan  90  responden, lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. pihak-pihak responden
N No Instansi Jumlah Kuesioner 1 Dinas PU Cipta Karya Kab/Kota 22 2 Satuan  Kerja  Pusat dan Provinsi 24 3 Direktorat  Jenderal Cipta Karya 44 90
Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan jabatan bidang cipta karya dapat dilihat pada gambar 1,2, dan 3.
Gambar 1. Responden berdasarkan pendidikan
Ga mbar 2. Responden berdasarkan pengalaman
Gambar 3. Responden berdasarkan jabatan

## ANALISIS PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini  analisis  RII  dilakukan untuk  mengetahui  pandangan  masing- masing  pihak  kegiatan  konstruksi  pada proyek  pemerintah  mengenai  penyebab dominan  kendala  serah  terima  proyek dari Ditjen  Cipta  Karya    kepada  Pemerintah Daerah. Pemilihan pengolahan data dengan metode  ini  dengan  tujuan  agar  diketahui faktor-faktor  penyebab  kendala  serah terima pada proyek konstruksi Ditjen Cipta Karya  berdasarkan  sudut  pandang  semua pihak.  Dari  hasil  analisis  dan  pengolahan data  terdapat  enam  faktor  penyebab kendala  serah  terima  yang  masuk  kategori penting  dan  dominan  karena  mempunyai nilai  kepentingan  >  0,679,  dapat  dilihat pada tabel.

## Tabel 2. Peringkat RII Gabungan Para Pihak
Kode Penyebab Kendala Serah Terima Nilai RII  Peringkat B1 Fisik di lapangan yang sudah tidak berfungsi karena kurang nya pemeliharaan 0,776 1 6A4 Terbatas sumber daya manusia yang ahli dalam memahami proses serah terima 0,753 2 C5 Birokrasi serah terima hibah rumit dan berkepanjangan 0,731 3 A3 Jumlah sumber daya manusia terbatas yang menangani proses serah terima 0,718 4 D1 Kurangnya sosialisasi mengenai serah terima proyek  dari  pemerintah Pusat dan Daerah 0,689 5 C3 Pemahaman yang berbeda terhadap peraturan dan perundangan antara lembaga pemerintah baik ditingkat pusat, maupun daerah 0,682 6 A5 Mental korupsi dan nepotisme terjadinya kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan 0,636 7
37%
41% 9% 8%5% 0-5 Tahun 5-10 Tahun 10-15 Tahun
15-20 Tahun <20 Tahun
1% 5%
28%
66% Es.II
Es.III/Satker Es.IV/ PPK Staf/Asisten
Kode Penyebab Kendala Serah Terima Nilai RII  Peringkat C1 Aturan yang tumpang tindih misalnya peraturan pemerintah daerah (beschikking) yang tidak selaras dengan pemerintah pusat 0,631 8 B2 Akibat bencana alam, sehingga fisik proyek dilapangan tidak dapat ditemukan dan rusak 0,627 9 A6 Kompensasi petugas pengelola Barang Milik Negara kurang memadai mengakibatkan etos kerja dari petugas tidak optimal 0,598 10 D3 Adanya kepentingan politik dari legislatif yang tidak dikomunikasikan dengan eksekutif 0,593 11 D2 Banyaknya proyek  yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan karena pada saat pengusulan tidak melakukan koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah 0,551 12 A1 Petugas Barang Milik Negara kurang teliti dalam penyiapan dokumen pendukung yang dipersyaratkan. 0,547 13 C2 Belum ada penerapan aturan dan tata cara pengelolaan barang milik negara 0,513 14 A2 Petugas Barang Milik Negara dalam  memberikan informasi data yang tidak valid 0,511 15 C4 Pengelolaan Barang Milik Negara tidak sesuai dengan Prosedur pemerintah 0,507 16
Setelah  dilakukan  penelitian  dilakukan dengan  menggunakan  metode  RII,  maka dilaku  kan    validasi  terhadap  pakar  yang umumnya  dikenal  dengan  istilah expert
validation , dengan  Tujuan dilakukan expert validation adalah  untuk  memastikan keakuratan    hasil  penelitian  yang  sudah didapat di lihat pada tabel.
Tabel 3. Penilaian validation expert terhadap faktor dominan Expert No Kode Faktor dominan Penilaian TS KS CS S SS 1 B1 Fisik  di  lapangan  yang  sudah  tidak  berfungsi  karena kurangnya  pemeliharaan V A4 Terbatas  sumber  daya  manusia  yang  menguasai dalam memahami proses serah terima V C5 Birokrasi serah terima hibah sulit dan berkepanjangan V A3 Jumlah  sumber  daya  manusia  terbatas  yang menangani proses serah terima V D1 Kurangnya  sosialisasi  mengenai  serah  terima  proyek dari  pemerintah Pusat dan Daerah V C3 Pemahaman  yang  berbeda  terhadap  peraturan  dan perundangan  antara  lembaga  pemerintah  baik ditingkat pusat, maupun daerah V 2 B1 Fisik di  lapangan  yang  sudah tidak  berfungsi karena kurangnya  pemeliharaan V A4 Terbatas  sumber  daya  manusia  yang  ahli  dalam memahami proses serah terima V C5 Birokrasi serah terima hibah rumit dan berkepanjangan V Jumlah  sumber  daya  manusia  terbatas  yang
Expert No Kode Faktor dominan Penilaian TS KS CS S SS A3 menanganai memahami  proses serah terima V D1 Kurangnya  sosialisasi  mengenai  serah  terima  proyek dari  pemerintah Pusat dan Daerah V C3 Pemahaman  yang  berbeda  terhadap  peraturan  dan perundangan  antara  lembaga  pemerintah  baik ditingkat pusat, maupun daerah V 3 B1 Fisik  di  lapangan  yang  sudah  tidak  berfungsi  karena kurangnya  pemeliharaan V A4 Terbatas  sumber  daya  manusia  yang  ahli  dalam memahami proses serah terima V C5 Birokrasi serah terima hibah sulit dan berkepanjangan V A3 Jumlah  sumber  daya  manusia  terbatas  yang menangani proses serah terima V D1 Kurangnya  sosialisasi  mengenai  serah  terima  proyek dari  pemerintah Pusat dan Daerah V C3 Pemahaman  yang  berbeda  terhadap  peraturan  dan perundangan  antara  lembaga  pemerintah  baik ditingkat pusat, maupun daerah V Fisik  dilapangan  yang  sudah  tidak berfungsi karena kurang nya
pemeliharaan
• Selama lintas Daerah provinsi atau lintas negara, pemerintah pusat dapat membiayai mulai dari perencanaan, sampai dengan operasi dan pemeliharaan.
• Instansi  atau  Dinas  terkait  dalam pengelolaan bidang Cipta Karya, sebenarnya  bisa  melakukan  usulan anggaran  operasi  dan  pemeliharaan kepada instansi di atasnya (Bupati/Walikota). Hal ini dapat mengacu  kepada  Permendagri  no  13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
• Dalam  hal  keterbatasan  anggaran, pemerintah  dapat  melakukan  pola kerjasama pemanfaatan atas barang
milik  negara/daerah.  Aturan  ini  dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2008.

## Terbatas  Sumber  Daya  Manusia  Dalam
Proses Serah Terima
Akan  memberikan  dampak  pada  semua tahapan konstruksi.
• Jenjang karier yang tidak jelas, perekrutan pegawai tidak spesifik
• pendistribusian pegawai dan pembagian tugas yang tidak seimbang.
• Peran bagian kepegawaian dalam pendistribusian
• Peningkatan pengetahuan dapat berupa pengalaman dibidangnya, pendidikan dan latihan
Birokrasi Serah Terima Hibah Rumit dan Berkepanjangan
Birokrasi peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan, pengawasan berbagai  kebijakan  publik.  Reformasi birokrasi  mengenai  proses  serah  terima proyek.  (menggunakan  sistem  elektronik sehingga  dapat  memperpendek  proses birokrasi.)

## Kurangnya Sosialisasi Mengenai Serah
Terima Proyek Dari  Pemerintah Pusat Dan Daerah
Sosialisasi  perlu bertahap dan kontinyu jangan hanya dilakukan secara insidensial saja, bisa pelatihan di kelas atau melalui media internet
Pemahaman Yang Berbeda Terhadap Peraturan dan Perundangan Antara Lembaga Pemerintah Baik Ditingkat Pusat, Maupun Daerah
Aturan  baru  tentang  suatu  hal  tentunya harus  mengacu  kepada  peraturan  dan perundangan  di  atasnya.  Diharapkan  juga pada peraturan yang mempunyai kedudukan yang sama dilakukan sinkronisasi  aturan,  agar  tidak  terjadi kesalah dalam pemahaman.

## Kesimpulan
Berdasarkan  dari  analisis  data  terhadap faktor-faktor  dominan  yang  menjadi penyebab  kendala  serah  terima  proyek cipta  karya  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
1) Dari hasil identifikasi terdapat 16 faktor penyebab kendala serah terima proyek
2) Setelah di lakukan perhitungan
“Relative  Importance  Index  (RII)  di peroleh    enam  faktor  yang  mempunyai kategori  “penting”  atau  dominan dengan  rentang  >  0,679  berdasarkan jawaban  gabungan  dari  tiga  pihak institusi terkait, yaitu :
a. Fisik  di  lapangan  yang  sudah  tidak berfungsi karena kurang nya pemeliharaan
b. Terbatas  sumber  daya  manusia  yang memahami dalam proses serah terima
c. Kurangnya  sosialisasi  mengenai  serah terima  proyek  dari    pemerintah  pusat dan daerah
d. Pemahaman  yang  berbeda  terhadap peraturan  dan  perundangan  antara lembaga

## Saran
1) Perlu  peningkatan  koordinasi  yang lebih intensif dari  semua pihak
2) Peningkatan  kemampuan  sumber  daya manusia  dapat  dilakukan  dengan  cara pemberian  penghargaan,  pendidikan dan pelatihan. Peran bagian kepegawaian  dalam  distribusi  pegawai sangat  penting  dalam  optimalisasi pegawai  sesuai  dengan  kebutuhan organisasi.
3) Dalam  menangani  birokrasi  serah terima hibah rumit dan
berkepanjangan, maka sebaiknya dilakukan reformasi birokrasi  baik dari segi aturan maupun dari manajerial. 4) Sosialisasi mengenai mengenai pentingnya  serah  terima  proyek  harus mulai  di  sampaikan  pada  saat  inisiasi program kepada semua pihak.
5) Diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa mengembangkan kendala  serah  terima  pada  wilayah penelitian  dan  bidang  lainnya.  Karena untuk  wilayah  lain  ada  kemungkinan perbedaan  pendapat  atau  persepsi tentang kendala serah terima.
6) Untuk  mendapatkan  hasil  penelitian yang  lebih  mendalam,  sebaiknya melibatkan  stakeholder  lain  yang belum  dibahas  dalam  penelitian  ini, sehingga  akan  mendapat  opini  lain mengenai  penyebab  kendala  serah terima

## Daftar Pustaka
1. A  Guide  to  the  Project  Management Body  of  Knowledge  (PMBOK  Guide), (2008). Fourth  Edition .  Project Manangement Institute.
2. Arikunto,  S.,  (2006),    ”Prosedur Penelitia,  Suatu  Pendekatan  Praktik”,
Rineka Cipta, Jakarta
3. Bambang Poerdyatmono (2008), Sengketa  Jasa  Konstruksi  sebagai akibat  terbitnya  Beschikking  dan Pelaksanaa Kortverban Contract Tinjauan  Aspek  Hukum  Manajemen Proyek
4. Ervianto,  W.  I.  (2004),  Manajemen Proyek  Konstruksi . Andi  Offset, Yogyakarta
5. Haltenhoff,  C.  E.  (1999).  The  CM
Contracting  System:  Fundamentals and Practices. New Jersey
6. Harjomuljadi,  S.,  (2014), “ Factor Analysis  on  Causal  of  Construction Claims  and  Disputes  in  Indonesia (with  reference)  hydroelectric  power project  in  Indonesia) ”,  Internasional
Journal of Applied Engineering
Research,  ISSN 0973-4562,  Volume  9,
November 22, pp 12421=12445
7. Harjomuljadi,  S.,  (2015), Bahan  ajar Aspek  Hukum  Kontrak  Konstruksi  , Manajemen Proyek Konstruksi, Bandung 8. Imam  S.  Ernawi,  Direktur  Jenderal Cipta  Karya  (2014),    Laporan  Kinerja Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya Tahun  Anggaran  2014,  Kendala- kendala  dalam  pengelelolaan  Barang Milik Negara (BMN)
9. Ismail,  K.  E.  (2013),  Kajian  Rework dalam  Konstruksi  Bangunan  Gedung. Studi Independen .
10. Juliana . Medy.,(2016), “Analisis Penyebab Pemutusan Kontrak Konstruksi  Dilingkungan  Pemerintah Provinsi  Sumatera  Utara”  Tesis
Program  Magister  Teknik  Sipil,
Universitas Katolik Parahyangan , Bandung 11. Kemala Nur Shabrina (2014,) Efektivitas  Pengamanan  Aset  dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya
12. Monika  Sutri  Kolinug  dkk  (2015), Analisis  Pengelolaan  Aset  Tetap Pada Dinas  Pendapatan  dan  Pengelolaan
Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota
Tomohon
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor:  38  Tahun  2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah 14. Peraturan  Pemerintah  No.38  Tahun 2008 Tentang Perubahan atas
Peraturan  Pemerintah  No.6  Tahun 2006  Tentang  Pengelolaan  Barang
Milik Negara/Daerah
15. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor:  38/PRT/M/2006,  Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum 16. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum No.02/PRT/M/2009 Tentang Pedoman  Pelaksanaan  Penetapan
Status  Penggunaan,  Pemanfaatan, Penghapusan  dan  Pemindahtanganan Barang  Milik  Negara  di  Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
17. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 96/PMK.06/2007  Tentang  Tata  Cara
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah  Tanganan  Barang  Milik Negar,. Mengatur Tata Cara Pelaksanaan Hibah Milik Negara 18. Purnomo  Sukirno  (2007),  faktor potensial penyebab sengketa konstruksi
19. Rakasiwi, G., (2014), “ Analisis Potensi Penyebab  Terjadinya  Sengketa  Pada Proyek  Konstruksi  Jalan  Tol  yang
Menggunakan FIDIC General Condition of Contract MDB
Harmonished  Edition  2006 ”, Tesis Program  Magister  Teknik  Sipil,
Universitas Katolik Parahyangan ,
Bandung
20. Riduwan , (2010). “Metode dan Teknik Menyusun Tesis Alfabeta, Bandung
21. Santoso, R. (2004), Tingkat
Kepentingan  dan  Alokasi  Risiko  pada
Proyek Konstruksi.
22. Soeharto,  I.  (1999), Manajemen
Proyek  (dari  Konseptual  sampai
Operasional). Jakarta: Erlangga
23. Sugiyono,(2014),  Metode  Penelitian Kombinasi (Mixed  Methods ),  Alfabeta, Bandung
24. Undang-Undang  No.17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara
25. Undang-undang  No.01  tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara
26. Undang-Undang  RI  Nomor  28  Tahun 2002  tentang  Bangunan  Gedung.
(t.thn.)