## Article Info
Submitted: 15 Februari 2020 | Reviewed: 13 Mei 2020 | Accepted: 30 Juni 2020

## PELAKSANAAN KEWAJIBAN NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DASAR BERDASARKAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (STUDI DI KOTA SINGKAWANG)
Endah Rantau Itasari 1

## Abstract
Indonesia  as  a  party  to  the  International  Covenant  on  Economic,  Social,  and  Cultural  Rights (ICESCR)  is  bound  to  implement  these  provisions  based  on  the  international  obligations contained therein, including concerning the fulfillment of the right to basic education. This paper is the  result  of  research  on  how  the  implementation  of  the  obligation  to  fulfill  the  right  to  basic education,  especially  in  Singkawang  City,  is  based  on  the  ICESC.  This  research  is  empirical normative  legal  research  using  primary  data  and  secondary  data.  The  data  obtained  through interviews and library research were then analyzed qualitatively. From the research results, it was found  that  the  implementation  of  the  fulfillment  of  the  right  to  basic  education  based  on  the ICESCR in Singkawang City has been gradually fulfilled. Technical factors, geographical factors, and factors implementing the provisions of laws and regulations that are not yet synchronized and complete  are  the  deter mining  factors  for  the  fulfillment  of  basic  education  rights  in Singkawang City.
Keywords: ICESCR; right to basic education; state responsibility

## Abstrak
Indonesia sebagai pihak pada International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) terikat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kewajiban-kewajiban  internasional  yang  terkandung  di  dalamnya,  termasuk  dalam  kaitannya dengan pemenuhan hak atas pendidikan dasar. Tulisan ini merupakan hasil penelitian terhadap bagaimana pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak atas pendidikan dasar, khususnya di Kota Singkawang berdasarkan ICESC. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.    Data  yang  diperoleh  melalui  wawancara  dan melalui  penelitian  kepustakaan  tersebut  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif.  Dari  hasil penelitian    didapatkan  hasil  bahwa  pelaksanaan  pemenuhan  hak  atas  pendidikan  dasar berdasarkan ICESCR di Kota Singkawang telah secara bertahap dipenuhi. Faktor teknis, faktor geografis  dan  faktor  implementasi  ketentuan  peraturan  perundangan-undangan  yang  belum sinkron  dan  komplit  menjadi  faktor-faktor  penentu  pemenuhan  hak  pendidikan  dasar  di  Kota Singkawang.
Kata Kunci: hak atas pendidikan dasar; ICESCR; kewajiban negara
1 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, email: itafira@yahoo.com

## I.  PENDAHULUAN
Eksistensi  hak  atas  pendidikan sudah tidak diragukan lagi
keberadaannya  baik  di  tingkat  nasional maupun  internasional 2 .  Khusus  di Indonesia, dinamika politik hukum nasional  mempengaruhi  pelaksanaan hak  atas  pendidikan  yang  berasal  dari ketentuan-ketentuan  pokok  hukum  hak asasi  manusia  internasional  seperti dalam The  Universal  Declaration  on
Human Rights (UDHR)1949 , The International  Convention  on  Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)1966 dan dalam The
Convention  on  The  Rights  of  The  Child 1989. Indonesia telah meratifikasi ICESCR  tersebut  pada  tanggal  30 September 2005 melalui
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2005 tentang  Pengesahan The International Covenant  on  Economic,  Social  and Cultural Rights 3 .
Hakekat hak atas pendidikan pada tingkat  pendidikan  dasar,  sebagaimana ditegaskan  dalam  ICESCR,  merupakan suatu  kondisi  tertentu  harus  diciptakan oleh  negara  peratifikasi 4 .  Aspek substansi  pendidikan  dan  manajerial
2 Klaus Dieter Beiter, 2005, The Protection of the Right  to  Education  by  International  Law , Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 1-10.
3 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya)  yang  termuat dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2005  Nomor  118,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557.
4 M.  Freeman,  1992,  “ The  Limits  of  Children’s Rights ,  dalam The  Ideologies  of  Children’s Rights , hlm. 30-31.
penyelenggaraan pendidikan merupakan elemen  dasar  dalam  Pasal  13  ICESCR bagi negara untuk menyediakan pendidikan  dasar  bagi  setiap  orang. Aspek  ketersediaan  dan  kemudahan sarana  dan  prasarana  pendidikan,  dan aspek penerimaan dan daya penyesuaian merupakan segmen-segmen hukum (indikator) yang harus dikondisikan pemenuhannya secara  bertahap  oleh  negara  untuk setiap  saat  dicapai  dan  ditingkatkan pemenuhannya dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah 5 .
Indonesia  sebagai  pihak  pada ICESCR  terikat  untuk  melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kewajiban-kewajiban internasional yang terkandung di dalamnya 6 .  Bonanza  Perwira  Taihitu memberikan kerangka argumentatif
bahwa politik hukum nasional Indonesia terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan  hukum  hak  asasi manusia  internasional  tersebut  di  atas antara tahun 1990 sampai dengan akhir tahun  2005  lebih  cenderung  bersifat sebagai  sebuah  pencitraan  nasional  di forum  internasional 7 .  Dengan  demikian,
5 Katarina Tomasevski, “Indicators” dalam Asbjorn Eide,  Catarina  Krause,  Allan  Rosas,  1995, Economic,  Social  and  Cultural  Rights,  A Textbook , Martinus Nijhoff, Dordrecht, hlm. 390.
6 M  Santos  Pais,  “A  Human  Rights  Conceptual Framework  for  Children’s  Rights”  dalam UNICEF Innovative Essay No.9, hlm. 5.
7 Bonanza  Perwira  Taihitu,  2003,  “ Penaatan
kewajiban-kewajiban dasar dalam ketentuan  tersebut  dilaksanakan  untuk lebih  menarik  simpati  luar  negeri  dari pada pemanfaatannya
untuk kepentingan nasional 8 .
Untuk  memastikan  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  akan  pendidikan yang layak, negara mempunyai kewajiban untuk memastikan
penyediaan  sistem  pendidikan  dan kurikulum  yang  memadai,  penyediaan beasiswa, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan kualitas  tenaga  pendidik  baik  guru maupun  dosen  di  perguruan  tinggi 9 . Menurut  kewajiban  yang  terkandung dalam ICESCR, sistem pendidikan yang ditetapkan  oleh  pemerintah  harus  dapat menjangkau semua warganegara, dapat diakses secara bebas tanpa diskriminasi dan  secara  ekonomi  dan  psikologis dapat  diterima,  serta  sifatnya  dapat menyesuaikan
diri dengan
perkembangan zaman 10 .
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor  012/PUU-III/2005 Mengenai  Pengujian  UU  No.  36  Tahun 2004 Tentang APBN terhadap
Indonesia  Pada  Standar-Standar  Hak  Asasi Manusia  Internasional ”,  Tesis  Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Indonesia, hlm. 134-135.
8 Ibid , hlm. 105.
9 Committee  on  Economic,  Social  and  Cultural Rights  General  Comment  13, The  Right  to Education  (Art.  13 ),  08/12/99,  E/C.12/1999/10, CESCR, 8 December 1999.
10 Colin  Wringe,  2006, Moral  Education:  Beyond the Teaching Rights and Wrong , Springer, hlm. 51-52.
pengakuan, pemajuan dan perlindungan hak  asasi  manusia  dalam  bidang pendidikan  mempertegas  perdebatan lama yang tidak kunjung akhir mengenai kewajiban  negara  terhadap  pemenuhan hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya  seperti yang termaktub dalam Kovenan. 11
Di  Provinsi  Kalimantan  Barat, kendala geografis dengan disparitas dan kontur alam berupa hutan dan perbukitan menyebabkan akses terhadap pendidikan  menjadi  kurang  sehingga keterjangkauan menjadi rendah.
Meskipun  di  beberapa  level  nampak terlihat adanya upaya-upaya Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  Provinsi
Kalbar
untuk menangani persoalan-persoalan  tersebut,  namun demikian  langkah-langkah  penanganan tersebut  masih  belum  fokus  baik  dalam aspek kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 12 .  Selain  itu,  dinamika  politik lokal dengan dilaksanakannya kebijakan desentralisasi  yang  berupa  pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan  dari  Pemerintah  Pusat  ke Pemda  sebagai  jawaban  pemerataan dan  efektivitas  pelaksanaan  pendidikan juga  tidak  dengan  sendirinya  membuat pemenuhan  hak  atas  pendidikan  dasar. Sebaliknya, pelimpahan kewenangan ini justru berakibat pada pemunduran
11 Heribertus  Jaka  Triyana,  “ Implikasi  Hukum Ratifikasi  Kovenan  Hak  Ekonomi  Sosial  dan Budaya  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Atas Pendidikan  di  Indonesia ”,  Jurnal  Hukum  dan HAM, Vol. 4 Nomor 1 (Juni 2006),  hlm. 27-30.
12 Ibid.
kualitas  pendidikan  sebab  tidak  semua pemerintahan daerah
kabupaten
memiliki  kemampuan  yang  sama,  baik dari sisi kapasitas personel dan anggaran yang merata 13 .
Dengan telah diratifikasinya ICESCR  membuat  Indonesia  terikat pada  kewajiban-kewajiban  internasional yang ditentukan dalam ICESCR tersebut untuk  menghormati  dan  memenuhi hak-hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya termasuk juga hak atas pendidikan bagi setiap  warga  negaranya 14 .  Kondisi  ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban negara untuk  memenuhi  hak  atas  pendidikan bagi  warga  negaranya  sehingga  kajian pemenuhan hak atas pendidikan dasar di Provinsi Kalbar.
Kota  Singkawang  sebagai  kota terbesar  kedua  di  Kalimantan  Barat menjadi  lokasi  yang  menarik  untuk mengetahui  bagaimana  pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak atas pendidikan  dasar.  Kota  Singkawang secara geografis berdekatan dengan dua kabupaten  yang  berbatasan  dengan wilayah  Malaysia,  yaitu:  Kabupaten Sambas  dan  Kabupaten  Bengkayang, sementara  wilayah  perbatasan  menjadi temuan sebagai
“wilayah
tak berkeinginan  untuk  sekolah”. 15 “Wilayah
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Biro Hukum dan Organisasi Setjen
Kemendikbud,  2011, “ Monitoring  dan  Evaluasi Pemenuhan  Hak  Atas  Pendidikan  di  Indonesia
tak  berkeinginan  sekolah”  muncul  di wilayah tersebut karena beberapa faktor khusus.  Faktor  tersebut  adalah:  (1). minimnya  sarana  dan  prasarana,  (2). kecemburuan  akibat  perbedaan  fasilitas dengan  negara  tetangga  yang  langsung terlihat, (3). faktor geografis, keengganan pelaku pendidikan melaksanakan tugas dan fungsi pendidik, dan (4).  rendahnya alokasi dana pendidikan telah menyebabkan ketertinggalan dan ketimpangan memperoleh akses pendidikan di wilayah-wilayah perbatasan tersebut. 16 Selain itu, Kota Singkawang memiliki  wilayah  yang  luas  dengan karakteristik  wilayah  perkotaan  pada daerah  pusat-pusat  perdagangan  dan pemerintahan dan masih memiliki wilayah  dengan  karakteristik  pedesaan pada  sebagian  besar  wilayah  lainnya. Kondisi tersebut di atas yang mendorong kajian  untuk  mengetahui  bagaimana pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak atas pendidikan dasar di Kota Singkawang.
II.  Metode
Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum normatif empiris untuk memperoleh keunggulan dan kebenaran akademik terhadap pemenuhan
Tahun 2011 ”, Kemdikbud, hlm. 25-30.
16 Marzuki, “Permasalahan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan  di  Wilayah  Provinsi  Kalimantan Barat”, Makalah  Forum  Grup  Discussion,
Pemetaan Permasalahan Pendidikan Di Wilayah Perbatasan Negara , Setjen Kemdikbud,
Hotel Park Jakarta, 23-24 November 2011.
kewajiban  internasional  HAM  yang diterima Indonesia, khususnya di bidang pendidikan berdasarkan ketentuan ICESCR. 17
Penelitian  ini  menggunakan  data yang diperoleh langsung dari responden dan  narasumber  (data  primer)  dan  data sekunder. 18 Data primer dalam penelitian ini  diperoleh  melalui  wawancara  melalui instrumen pedoman wawancara, sedangkan  data  sekunder  diperoleh melalui  penelitian  kepustakaan  yang dikomparasikan  dan  diinterprestasikan dengan  data  primer  yang  berupa fakta-fakta  hukum  yang  benar-benar terjadi  di  lokasi  penelitian.  Data  dalam penelitian  ini  dianalisis  secara  kualitatif yang artinya analisis ini hendak mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh III.  Analisis dan Pembahasan A. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan
Pendidikan  adalah  hak  asasi manusia  dan  telah  memperoleh  status sebagai  salah  satu  hak  asasi  yang bersifat fundamental, khususnya pendidikan dasar. 19 Hak atas pendidikan tersebut  merupakan  bagian  dari  hak ekonomi,  sosial,  dan  budaya,  yang pemenuhannya  merupakan  bagian  dari
17 Michele  Lamont,  2009 ,  How  Professors  Think, Inside  the  Curious  World  of  Academic Judgement , Harvard University Press, hlm. 3.
18 Maria  SW  Sumardjono,  1997, Pembuatan Usulan Penelitian , Gramedia, Jakarta, hlm. 27.
19 Pasal  26  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia  1948  dan  Pasal  13  Kovenan  Hak Ekonomi Sosial dan Budaya 1966.
kewajiban  negara  kepada  rakyatnya. 20 Pada prinsipnya,
setiap orang mempunyai  hak  yang  sama  untuk mengikuti  pendidikan  dan  menikmati hasil-hasilnya  pada  semua  tingkatan pendidikan tanpa diskriminasi. 21 Pemerintah harus meletakkan pendidikan sebagai hak dan
menyebarluaskan pemahaman akan hal itu  (diseminasi),  memonitoring  dan mengevaluasi atas pelaksanaannya (monitoring dan evaluasi), dan
melaksanakan kebijakan-kebijakan berdasarkan  dua  langkah  terdahulu tersebut secara nyata (adjudikasi). 22
Robert McCorquodale menguatkan asumsi yuridis bahwa hak atas pendidikan dalam sistem hukum internasional  memiliki  sifat  dasar  yang memaksa. Argumen ini didasarkan pada keyakinan hukum bahwa subyek-subyek hukum internasional, khususnya organisasi internasional secara konsisten menempatkan kewajiban pemenuhannya  secara  imperatif  bagi anggotanya.  Organisasi  internasional memiliki kewajiban
internasional
20 Yosep  Adi  Prasetyo,  2012,  “ Hak  Ekosob  dan Kewajiban  Negara ”,  Pemerkuatan  Hak  Asasi Manusia  Untuk  Hakim  Seluruh  Indonesia,
Holiday  Resort  Lombok,  28-31  Mei  2012,  hlm.
2-6 dan Charles Beitz, 2009, The Idea of Human Rights , Oxford University Press, hlm. 7-8.
21 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
22 Keppres  Nomor  40  Tahun  2004  Tentang Rencana  Nasional  HAM  RI  dan  Peraturan Presiden  Nomor  23  tahun  2011  Tentang  Aksi Nasional  HAM  tahun  2010-2015  dan  Perpres Nomor  75  Tahun  2015  tentang  Rencana  Aksi Nasional HAM Republik Indonesia.
terhadap perlindungan HAM, khususnya pemenuhan hak atas pendidikan berdasarkan  3  (tiga)  argumen  hukum, yaitu:  (1).  Organisasi  internasional  tidak boleh  bertindak  bertentangan  dengan kewajiban  hukum  yang  dimiliki  oleh anggotanya terhadap kewajiban mereka pada  instrumen  perlindungan  hukum HAM  yang  diterimanya,  khususnya pemenuhan  hak  atas  pendidikan;  (2). Organisasi  internasional  terikat  pada hukum kebiasaan internasional mengenai  perlindungan  HAM  sama seperti  pada  negara  dan  individu  dalam memenuhi  hak  atas  pendidikan  yang telah menjadi tujuan utama dari pendiriannya; dan (3). Kewajiban hukum perlindungan HAM tersebut telah berkembang  ke  organisasi  internasional secara  langsung. 23 Sebagai  contoh mutakhir  mengenai  status  hak  atas pendidikan dalam sistem hukum internasional,  Deklarasi  HAM  ASEAN mengambil  ketiga  argumen  hukum  ini sebagai  rasionalitas  dan  fakta  hukum pembentukan  norma  dan  mekanisme pembentukan hak atas pembangunan. 24
Dalam  perkembangan  terkini,  hak
23 Robert  McCorquodale,  2009, International Organizations  and  International  Human  Rights Law:  One  Giant  Leap  for  Humankind ,  dalam Kaiyan Homi Kaikobad and Michael Bohlander, 2009, International  and  Power  Perspective  on Legal  Order  and  Justice ,  Martinus  Nijhoff Publishers, hlm. 154-156.
24 Heppy  Ratna, AICHR  dan  Penguatan Perlindungan HAM di ASEAN ,
http://news.antara.co.id/berita/1256362459/aich r-dan-penguatan-perlindungan-ham-di-asean, 2019.
atas  pendidikan  merupakan  salah  satu hak  asasi  dasar  yang  memungkinkan setiap manusia bisa berperan aktif dalam pembangunan.  Dalam Preamble  of  the
Declaration on the Right to Development, 25 asas-asas  dasar  yaitu partisipasi  dan  non  diskriminasi  menjadi dasar  utama  dalam  pengembangan pendidikan seseorang berdasarkan kesamaan.
Kesamaan tersebut
tercermin  dalam  hal  Negara  berperan dan wajib menyediakan pendidikan bagi semua  orang,  menjamin  bahwa  setiap orang memiliki akses terhadap pendidikan  tanpa  ada  diskriminasi, 26 serta berkewajiban menghilangkan hambatan-hambatan dalam akses memperoleh  pendidikan  baik  dalam bidang  legislatif  dan  dalam  bidang lainnya. 27 Transformasi  efektif  nilai-nilai HAM dibidang pendidikan harus didasarkan  pada  asas  ketersediaan ( availibility ),  kesempatan  memperoleh ( accessability ), asas penerimaan
(acceptability )  dan  asas  penyesuaian
( adaptability ) berdasarkan kondisi negara,  lingkungan  sosial  dan  interaksi kultural  senyatanya,  sehingga  aplikasi
25 General  Assembly  Resolution  41/128  of  4 December 1986, see < http://www.unhchr.ch/html.menu3/b/74.htm> , United Nations, Human Rights: A Compilation of International  Instruments (1993,  Vol.  I  second Part), hlm. 544-549.
26 Geraldine  Van  Bueren,  1998, International Documents  on  Children ,  Martinus  NIjhoff Publisher, hlm. 317-322.
27 Manfred Nowak, “ The Right to Education” dalam
Asbjorn Eide , et al, 1995 , Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook , hlm. 196.
dari penerapan nilai-nilai tersebut dalam pendidikan  justru  menjadi  hak  asasi manusia yang fundamental yang eksistensinya  tidak  dapat  dikurangi dalam  keadaan  apapun  ( non  derogable right ).
Pemerataan
pendidikan merupakan  isu  paling  kritis  karena berkait  erat  dengan  isu  sensitif,  yakni keadilan  dalam  memperoleh  akses pendidikan. 28 Memperoleh  pendidikan yang  layak  merupakan  hak  asasi  setiap warga bangsa yang dijamin Konstitusi. 29
Maka, pemerintah wajib memberi pelayanan pendidikan yang baik kepada seluruh masyarakat. Pendidikan menurut Pasal  1  angka  1  UU  Nomor  20  Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional  adalah  usaha  sadar  dan terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar peserta
didik secara aktif
mengembangkan  potensi  dirinya  untuk memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,
pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan  yang  diperlukan  dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Dengan  demikian,  pendidikan  dapat diartikan  baik  sebagai  proses  maupun
28 Ifdal  Kasim  dan Johanes  Masenus  Arus,  2001, Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya ”,  Esai-Esai Pilihan, Elsam, hlm. xiii.
29 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Perkara Nomor  012/PUU-III/2005  Mengenai  Pengujian Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2004 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
sebagai  tahap  khusus  dalam  proses tersebut. 30 Pada mulanya, pendidikan merupakan  tanggung  jawab  masyarakat dan penduduk sebagai bentuk pemindahan  keterampilan-keterampilan teknis yang diperlukan untuk menjalankan  tugas  dalam  kehidupan sehari-hari, pemindahan nilai-nilai agama,  filosofi,  sosial  dan  budaya  dari masyarakat  dan  penduduk  tersebut kepada  generasi  yang  lebih  muda. 31
Baru setelah munculnya negara modern, pendidikan dianggap merupakan sebuah masalah  publik  yang  pemenuhannya merupakan kewajiban negara. Pandangan bahwa pendidikan
merupakan kewajiban negara disepakati baik  oleh  konsep  liberal  HAM  maupun konsep  sosialisme  HAM. 32 Dalam pandangan konsep liberal HAM,
kewajiban  negara  untuk  memenuhi  hak pendidikan  diletakkan  berdampingan dengan  kewajiban  yang  dimiliki  oleh orang tua dalam memberikan pendidikan bagi  anak-anak  mereka. 33 Kewajiban negara  dalam  hal  ini  adalah  lebih  pada aspek  menjamin  bahwa  setiap  anak menerima pendidikan yang cukup
30 Kasim, op.cit. , no. 55, hlm. 214.
31 Gatut Saksono, 2008, Pendidikan yang Memerdekakan Siswa , Rumah Belaajar
Yabinkas, hlm. 17-20.
32 Ibid. , hlm. 25-30.
33 Yuli Fajar Susetyo, 2010, “Pendidikan Humanis ”, Modul  Pembelajaran  Penataran  Hak  Asasi Manusia Bidang Pendidikan Se-Provinsi kalimantan  Barat,  Biro  Hukum  Hukum  dan Organisasi Setjen Kemdikbud-UGM, hlm. 89-91.
melalui  pengaturan  formal  terhadap kurikulum sekolah-sekolah.
John Stuart Mill melukiskan hubungan  antara  kewajiban  negara  dan kewajiban  orang  tua  dalam  pendidikan tersebut sebagai berikut: “Jika pemerintah gigih menuntut hak pendidikan  yang  baik  bagi  setiap  anak, maka  pemerintah  dapat  mengusahakan sendiri  suatu  pendidikan  yang  baik. Pemerintah  dapat menyerahkan kepada para  orang  tua  kemungkinan  untuk memperoleh  pendidikan  di  mana  dan sebagaimana mereka sukai dan merasa puas  dengan  membantu  membayar uang  sekolah  anak-anak  dari  golongan yang lebih miskin dan membiayai seluruh biaya  sekolah  mereka”. 34 Pandangan sosialisme menekankan bahwa
pemenuhan hak atas pendidikan merupakan  salah  satu  tugas  utama negara. 35 Pengaruh  yang  cukup  besar dari ideologi sosialisme terhadap pemikiran founding  fathers Indonesia menyebabkan  pandangan  inilah  yang diterima  dan  dirumuskan  sebagai  salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. 36
Sebagai  salah  satu  jenis  hak generasi kedua HAM, hak atas pendidikan  tidak  terlepas  dari  ciri-ciri
34 Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Adnan B. Nasution, Leo  Zwaak,  2001, Instrumen  Internasional Pokok  Hak-hak  Asasi  Manusia, Yayasan  Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 102.
35 Kasim, loc.cit. , no. 55, hlm. 218.
36 Saksono, loc.cit.
yang  melekat  pada  hak  ekonomi  sosial dan  budaya.  Secara  klasik,  generasi kedua  dikenali  dengan  ciri-ciri  sebagai berikut, 37 yaitu:  (a).  Mencapai  atau meraihnya  dilakukan  secara  bertahap; (b).  Campur  tangan  atau  keaktifan negara sangat dituntut dalam pelaksanaannya; (c). Pelanggaran terhadapnya  tidak  bisa  diajukan  ke pengadilan;  (d).  Ketergantungan    pada sumber daya yang ada; dan (d). Bersifat ideologis.  Meskipun  kesahihan  dari ciri-ciri  klasik  sulit  untuk  dipertahankan, namun  secara  umum  pelaksanaan hak-hak  generasi  kedua  HAM  memang tidak terlepas dari hal tersebut.
Pasal  13  dan  14  ICESCR  telah menetapkan kewajiban-kewajiban internasional  yang  mengikat  setiap negara  yang  meratifikasi  kovenan  ini pada  intinya  adalah  kewajiban  untuk memberikan  pendidikan  pada  setiap orang dan pemenuhan pendidikan dalam setiap jenjang dengan kemudahan pada obyek pendidikan seperti penyelenggaraan pendidikan dasar yang wajib  dan  cuma-cuma,  pengembangan pendidikan  lanjutan  dan  pelaksanaan komitmen melaksanakan pendidikan fundamental. 38 Kegagalan negara dalam melaksanakan  salah  satu  kewajiban tersebut di atas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Selain terkena pelanggaran karena tidak
37 Ibid. , hlm. 62.
38 Heribertus, op.cit. , no. 12, hlm. 17.
menghormati  hak  tersebut,  negara  juga dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran  karena  tidak  melakukan perlindungan, di mana negara berkewajiban untuk
mencegah pelanggaran hak atas pendidikan. Bahkan  seringkali,  negara  bukan  saja melakukan pembiaran terhadap tindakan-tindakan  pelanggaran  namun justru  negara  sendiri  yang  menjadi pelaku pelanggaran tersebut. 39

## B. Pemenuhan  Hak  Atas  Pendidikan
Dasar di Kota Singkawang
Khusus mengenai
pelaksanaan  pendidikan  dasar  di  Kota
Singkawang, pemaparan dilakukan
dengan menggunakan indikator-indikator yang dikemukakan oleh Katarina
Tomasevsky, yaitu: ketersediaan (availability) , dapat diakses (accessibility), dapat diterima (acceptability) dan kesesuaian
(adaptibility) .  Pemaparan  data  yang pertama  adalah  mengenai  ketersediaan
(availability) yang menuntut sarana dan prasarana  pendidikan  dasar.  Karena pendidikan yang diwajibkan di Indonesia adalah  wajib  belajar  9  tahun,  maka konsep  pendidikan  dasar  ini  mencakup bagi  semua  anak  usia  Sekolah  Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Singkawang.  Dimulai  dari  keadaan gedung  sekolah  dan  fasilitas  penunjang lainnya.
Jumlah  gedung  sekolah  di tingkat pendidikan dasar di Kota Singkawang  pada  tahun  2019    adalah sebanyak  128  sekolah,  yang  terdiri  dari 95 SD dan 33 SMP swasta yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Singkawang.  Selengkapnya  mengenai jumlah  gedung  SD  di  masing-masing Kabupaten/Kota  dapat  dilihat  dalam grafik di bawah ini:
Grafik 1
Jumlah SD dan SMP per Kecamatan di Kota Singkawang (2019)
18 14 14 12 17 8 1 0 10 1 5 3 3 3 5 4 2 0 6 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 SD Negeri SD Swasta
SMP Negeri SMP Swasta
Sedangkan  jumlah  murid  untuk  SD  dan SMP  di  Kota  Singkawang  dari  tahun 2017 hingga tahun 2019 secara rata-rata berjumlah  27  ribu  orang  untuk  jenjang pendidikan  SD  dan  12  ribu  orang  untuk jenjang pendidikan SMP.

## Grafik 2
Jumlah Murid SD dan SMP di Kota Singkawang (2017-2019)
Dari  data  yang  ditampilkan dalam  grafik  3  dan  4  terlihat  bahwa rata-rata  setiap  SD  rata-rata  bisa menampung jumlah siswa sekitar 280-290  orang  murid  sedangkan  untuk SMP secara rata-rata dapat menampung jumlah  siswa  sekitar  365-395  orang murid.  Dari  jumlah  ini  dapat  dikatakan bahwa secara aspek ketersediaan (availability) hak atas pendidikan dasar di Kota Singkawang sudah terpenuhi karena  meskipun  tidak  terlihat  adanya peningkatan (progress), namun  dari angka  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  ada keberlanjutan (sustainability) yang  stabil dan yang lebih penting bahwa ketersediaan sekolah baik SD dan SMP di  Kota  Singkawang  memang  masih cukup  ideal  untuk  menampung  seluruh murid yang ada.
Aspek yang kedua adalah dapat diakses (accessibility). Untuk  mengukur
aspek  ini  salah  satu  indikator  penting adalah  melihat  apakah  penduduk  Kota Singkawang  pada  usia  sekolah  tertentu dapat  menikmati  fasilitas  pendidikan  di sekolah-sekolah yang tersedia. Untuk itu dapat  dilihat  pada  Angka  Partisipasi Murni  (APM)  dan  Angka  Partisipasi Kasar (APK) baik untuk jenjang pendidikan  SD  maupun  SMP  selama  3 tahun terakhir.
Grafik 3 APM dan APK pada Jenjang Pendidikan SD dan SMP di Kota Singkawang (2017-2019)
Dilihat  dari  APK  yang  berarti adalah  merupakan  persentase  jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu  jenjang  pendidikan  (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah  yang  sesuai  dengan  jenjang pendidikan  tersebut,  maka  pada  tingkat pendidikan  SD  dapat  terlihat  bahwa semua anak usia SD (7-12 tahun) di Kota Singkawang telah berada di SD-SD yang ada  di  Kota  Singkawang  atau  dengan kata  lain  anak-anak  usia  SD  tersebut telah bisa mengakses sarana pendidikan yang  tersedia.  Bahkan  APK  tersebut
menunjukkan  bahwa  ada  anak-anak  di luar  usia  7-12  tahun  yang  sedang menikmati atau mengakes sarana pendidikan  yang  tersedia.  Sementara dari ukuran APM bisa terlihat persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu  yang  sedang  bersekolah  pada jenjang  pendidikan  yang  sesuai  dengan usianya  terhadap  jumlah  seluruh  anak pada  kelompok  usia  sekolah  yang bersangkutan.  Dengan  demikian  APM dapat  mengukur  proporsi  anak  yang bersekolah tepat waktu.
Sementara pada jenjang pendidikan  SMP  terlihat  data  bahwa belum semua anak pada usia pendidikan SMP  (13-15  tahun)  menikmati  sarana pendidikan  yang  tersedia.  Hal  tersebut terlihat  baik  dalam  APK  maupun  APM yang belum menunjukkan angka mencapai  100%.  Dengan  demikian belum  semua  anak-anak  pada  usia pendidikan  tersebut  dapat  mengakes sarana pendidikan yang tersedia.
Aspek berikutnya adalah keberterimaan (acceptability). Untuk mengukur  aspek  ini salah  satu  indikator yang paling berpengaruh adalah bagaimana  jumlah  atau  rasio  murid terhadap guru. Berdasarkan data bahwa rasio  guru  terhadap  murid  di  tingkat  SD relatif  stabil  meskipun  terlihat  bahwa peningkatan  jumlah  murid  dari  tahun 2017  hingga  tahun  2019  hanya  diikuti oleh  penambahan  jumlah  guru  pada tahun  2018,  tetapi  jumlah  ii  berkurang
lagi  pada  tahun  2019.  Namun  secara rata-rata rasio murid terhadap guru pada tingkat  SD  masih  memenuhi  standar. Pada tingkat SMP kenaikan jumlah murid diimbangi  dengan  penambahan  jumlah guru  yang  sangat  signifikan  pada  tahun 2018 sehingga rasio murid terhadap guru juga berubah secara siginfikan. Berkurangnya  jumlah  guru  pada  tahun 2019 dibanding tahun 2018 ttidak banyak mengubah rasio yang ada.
Tabel 1 Jumlah Guru dan Murid Serta Ratio di SD dan SMP di Kota Singkawang
(2017-2019)
Tahun  Jenjang Murid Guru Rasio 2017 SD 27.585 1.338 20,62 SMP 12.315 602 20,46 2018 SD 27.607 1.364 20,24 SMP 12.530 782 16,03 2019 SD 27.844 1.296 21,48 SMP 12.795 754 16,97
Berdasarkan  data  dalam  tabel  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  dari  aspek keberterimaan (acceptability), pemenuhan hak atas pendidikan dasar di Kota Singkawang sudah terlaksana.
Aspek  terakhir  yang  menjadi indikator  dalam  pemenuhan  hak  atas pendidikan adalah kesesuaian
(adaptibility). Aspek ini menuntut negara untuk menjamin bahwa sistem
pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak memang  agak  sulit  karena  berkaitan
dengan  kebijakan  kurikulum  sekolah.
Pada jenjang pendidikan dasar,
kurikulum  harus  menekankan  pada muatan kecakapan dasar (basic learning contents) yang  mencakup  kecakapan berkomunikasi (membaca, menulis, mendengarkan dan menyampaikan pendapat), kecakapan intrapersonal (pemahaman  diri,  penguasaan  diri, evaluasi  diri,  tanggung  jawab  dan sebagainya),  kecakapan  interpersonal (bersosialisasi, bekerjasama, mempengaruhi/mengarahkan orang lain,
bernegosiasi  dan  sebagainya)  dan kemampuan untuk mengambil keputusan (memahami
masalah, merencanakan,  analisis,  menyelesaikan masalah dan sebagainya).
Berbicara  mengenai  kurikulum yang ada di sekolah-sekolah tidak dapat dilepaskan pada pengambilan keputusan di  level  nasional,  meskipun  pendidikan pada  tingkat  SD  dan  SMP  menjadi kewenangan daerah menurut UU No. 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.
Justru yang agak mengkhawatirkan  mengenai  kurikulum
adalah  begitu  mudahnya  kurikulum berubah, sehingga belum sempat kurikulum yang satu dinilai berhasil atau tidak, sudah muncul kurikulum baru yang menggantikannya.
Kurikulum yang saat ini berlaku di tingkat SD dan SMP adalah Kurikulum Tahun  2013  (K-13)  yang  menggantikan Kurikulum Tahun 2006 yang lebih dikenal
dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP sendiri berjalan  kurang  lebih  6  tahun.  KTSP dikenal dengan sifatnya yang desentralistik  dalam  arti  bahwa  daerah maupun  sekolah  diberikan  kebebasan untuk mengembangkan dan memutuskan kurikulum sepanjang sesuai dengan Standar Nasional
Pendidikan  yang  ditetapkan  oleh  Badan Standar  Nasional  Pendidikan,  yang terdiri  dari  Standar  Isi  (SI)  dan  Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 2013, K-13
ditetapkan  dan  diberlakukan  namun secara  terbatas  atau  secara  uji  coba  di beberapa  sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah rintisan. Itupun mulanya hanya diberlakukan untuk kelas I dan IV pada  jenjang  SD  serta  kelas  VII  untuk SMP di samping juga untuk kelas X untuk SMA/SMK.  K-13  memiliki  empat  aspek penilaian  yaitu  aspek  pengetahuan, aspek  keterampilan,  aspek  sikap  dan aspek perilaku. Pada tanggal 11 Desember  2014,  melalui  Peraturan Mendikbud  No.  60  Tahun  2014,  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  pada  saat itu  memutuskan  untuk  menghentikan K-13  dan  meminta  sekolah-sekolah untuk  kembali  menggunakan  KTSP, sementara  K-13  sendiri  sudah  berjalan hampir 6 bulan dan buku-buku penunjang K-13 sudah didistribusikan ke seluruh  sekolah-sekolah  di  Indonesia.
Pada akhirnya memang K-13
diberlakukan  kembali  hingga  saat  ini,
namun permasalahan di dunia pendidikan yang sering berganti kurikulum  pada  dasarnya  kerapkali membuat guru dan juga  murid kesulitan karena harus segera beradaptasi.
Di  samping  keempat  aspek tersebut  di  atas,  komitmen  untuk memajukan  pelaksanaan  pendidikan, termasuk  pendidikan  dasar,  juga  dapat dinilai  dari  besaran  anggaran  belanja yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. Mengenai besaran anggaran belanja  yang  dialokasikan  untuk  sektor pendidikan  khususnya  pendidikan  SD dan SMP di Kota Singkawang dari tahun 2017-2019  dapat  dilihat  dalam  tabel  di bawah ini:
Tabel 2 Jumlah Anggaran Pendidikan Bagi SD dan SMP di Kota Singkawang (2017-2019) Tahun Jumlah Anggaran SD & SMP 2017 48.215.810.035 2018 55.973.673.074 2019 47.445.694.875 Besaran  angka  dari  anggaran pendidikan  bagi  SD  dan  SMP  di  Kota
Singkawang  terlihat  sangat  fluktuatif. Tidak ada penjelasan mengapa anggaran  pendidikan  SD  dan  SMP  di tahun  2018  meningkat  dibanding  tahun 2017,  meskipun  dari  data  salah  satu yang  terlihat  adalah  bertambahnya jumlah  guru  dan  juga  murid  di  tahun
2018 dibanding tahun 2017. Namn hal ini tidak menjawab kenyataan bahwa anggaran  pendidikan  tersebut  menurun sejumlah  kurang  lebih  7,5  milyar  rupiah di tahun 2019. Dalam kerangka ICESCR maupun  penjelasan  umumnya  terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan selalu  menekankan  kepada  adanya peningkatan  secara  bertahap  termasuk juga  sebenarnya  menuntut  hal  tersebut pada anggaran akan pendidikan.
Berbicara anggaran adalah berbicara  hal  penting  termasuk  dalam pelaksanaan hak atas pendidikan. Karena dengan anggaran yang mencukupi  dapat  dipastikan  bahwa pemenuhan  hak  atas  pendidikan  juga dapat  terpenuhi.  Sejauh  penelusuran peneliti,  belum  ada  dampak  atau masalah  terkait  dengan  berkurangnya anggaran untuk pendidikan SD dan SMP pada  tahun  2019  tersebut  dengan semakin  berkurangnya  fasilitas,  sarana dan  prasarana  penunjang  pendidikan khususnya  di  jenjang  SD  dan  SMP  di Kota Singkawang.
Menakar  dan  menguji  berbagai indikator pemenuhan hak atas
pendidikan yang berbasis pada ICESCR, dapat dikatakan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan dasar di Kota Singkawang telah sesuai dengan ketentuan  internasional  yang  termuat dalam  ICESCR  yang  telah  diratifikasi dan  mengikat  untuk  dilaksanakan  oleh negara Indonesia.

## IV.  PENUTUP
Berdsarkan  uraian  di  atas, dapat  ditarik  kesimpulan  penelitian  ini bahwa  pelaksanaan  pemenuhan  hak atas  pendidikan  dasar  berdasarkan ICESCR  di  Kota  Singkawang  telah secara bertahap dipenuhi. Faktor teknis, faktor geografis dan faktor implementasi
ketentuan
peraturan perundangan-undangan yang belum sinkron dan komplit menjadi faktor-faktor penentu  pemenuhan  hak  pendidikan dasar  di  Kota  Singkawang.  Untuk mengatasi  permasalahan-permasalahan yang masih merupakan hambatan dalam pelaksanaan  pendidikan  dasar  di  Kota Singkawang,  paling  tidak  ada  tiga kebijakan  atau  program  utama  sektor pendidikan yang dapat dilakukan, khususnya oleh pemerintah Kota
Singkawang,  yaitu:  1.  pemerataan  dan perluasan  akses;  2.  peningkatan  mutu, relevansi  dan  daya  saing;  dan  3. peningkatan governance, akuntabilitas dan pencitraan publik.
Ketiga  program  ini  sekaligus diharapkan dapat mempercepat pemenuhan  kewajiban  internasional yang  diminta  oleh  Pasal  13  dan  14 ICESCR, khususnya
dalam pelaksanaan pendidikan dasar.
Bibliografi Buku
Asbjorn  Eide,  Catarina  Krause,  Allan Rosas,  1995, Economic,  Social and  Cultural  Rights,  A  Textbook ,
Martinus Nijhoff, Dordrecht. Biro  Hukum  dan  Organisasi  Setjen Kemendikbud,  2011, “ Monitoring dan  Evaluasi  Pemenuhan  Hak Atas  Pendidikan  di  Indonesia Tahun 2011 ”, Kemdikbud. Bonanza Perwira Taihitu, 2003, “ Penaatan Indonesia Pada Standar-Standar Hak Asasi Manusia  Internasional ”,  Tesis Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik Universitas Indonesia. Charles Beitz, 2009, The Idea of Human Rights , Oxford University Press.
Colin  Wringe,  2006, Moral  Education: Beyond the Teaching Rights and Wrong , Springer.
Committee  on  Economic,  Social  and Cultural Rights General Comment  13, The  Right  to Education  (Art.  13 ),  08/12/99, E/C.12/1999/10, CESCR, 8 December 1999.
Gatut  Saksono,  2008, Pendidikan  yang Memerdekakan  Siswa ,  Rumah Belaajar Yabinkas.
Heppy  Ratna, AICHR  dan  Penguatan Perlindungan  HAM  di  ASEAN , http://news.antara.co.id/berita/12 56362459/aichr-dan-penguatan- perlindungan-ham-di-asean, diakses tanggal 29 Juli 2019.
Heribertus  Jaka  Triyana,  “ Implikasi Hukum  Ratifikasi  Kovenan  Hak Ekonomi  Sosial  dan  Budaya Terhadap  Pemenuhan  Hak  Atas
Pendidikan  di  Indonesia ”,  Jurnal Hukum dan HAM, Vol. 4 Nomor 1 (Juni 2006)
Ifdal Kasim dan Johanes Masenus Arus,
2001, Hak  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya: Esai-Esai
Pilihan,
Elsam,
Kaiyan  Homi  Kaikobad  and  Michael Bohlander,  2009, Internasional and  Power  Perspective  on  Legal Order  and  Justice ,  Martinus Nijhoff Publishers. Klaus Dieter Beiter, 2005, The Protection
of  the  Right  to  Education  by International Law , Martinus Nijhoff Publisher.
Michael  Freeman  and  Philip  Veerman,
1992, The Ideologies of Children’s Rights . Martinus Nijhoff Publishers. Maria S.W. Sumardjono, 1997, Pembuatan  Usulan  Penelitian ,
Gramedia, Jakarta. Marzuki,  “Permasalahan  Pemenuhan Hak  Atas  Pendidikan  di  Wilayah Provinsi Kalimantan Barat”, Makalah Forum Grup Discussion, Pemetaan Permasalahan Pendidikan Di Wilayah Perbatasan Negara , Setjen
Kemdikbud,  Hotel  Park  Jakarta, 23-24 November 2011.
Michele  Lamont,  2009 ,  How  Professors Think, Inside the Curious World of Academic  Judgement ,  Harvard University Press.
Peter  Baehr,  Pieter  Van  Dijk,  Adnan  B. Nasution,  Leo  Zwaak,  2001, Instrumen  Internasional  Pokok Hak-hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Yosep Adi Prasetyo, 2012, “ Hak Ekosob dan Kewajiban Negara ”,
Pemerkuatan Hak Asasi Manusia Untuk  Hakim  Seluruh  Indonesia, Holiday  Resort  Lombok,  28-31 Mei 2012.
Yuli  Fajar  Susetyo,  2010, “Pendidikan Humanis ”,  Modul  Pembelajaran Penataran  Hak  Asasi  Manusia Bidang  Pendidikan  Se-Provinsi Kalimantan  Barat,  Biro  Hukum Hukum  dan  Organisasi  Setjen Kemdikbud-UGM