Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020

## KEDUDUKAN ISTRI, ANAK, DAN WARISAN DALAM PERNIKAHAN SIRI YANG MARAK TERJADI DI MASYARAKAT DITINJAU DARI UU PERKAWINAN
Oleh:
Richard Sanders
Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Indonesia
richzsand49@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis akibat hukum dilaksanakannya pernikahan siri dalam masyarakat khususnya mengenai kedudukan istri, anak, dan warisan mengingat sampai dengan  saat  ini  masih  belum  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai pernikahan  siri  secara  komprehensif.  Undang-undang  yang  mengatur  mengenai  pernikahan yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 secara tegas mengatur bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan dan disahkan secara langsung oleh negara sedangkan dalam pernikahan siri negara tidak mencatat adanya pernikahan sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait kedudukan istri, anak, serta pembagian warisan di kemudian hari.
Kata kunci : Pernikahan, Pernikahan Siri, Istri, Anak, Warisan.

## ABSTRACT
This study is intended to analyze the legal consequences of the implementation of Siri marriages in  the  community,  especially  regarding  the  position  of  the  wife,  children,  and  inheritance, considering that up to now there are still no laws and regulations that regulates Siri marriage in a  comprehensive  manner.  The  law  that  regulates  marriage,  namely  law  number  1  of  1974 expressly regulates that a legal marriage is a marriage that is registered and legalized directly by the state whereas in a siri marriage does not record the existence of marriage so this can lead to legal problems related to the position of the wife, children, and the distribution of inheritance in the future.
Key words : Marriage, Siri Marriage, Wife, Children. Inheritance

## A. PENDAHULUAN
Sudah  menjadi  kodrat  alam,  sejak  dilahirkan  manusia  selalu  hidup  bersama  dengan manusia  lainnya  di  dalam  suatu  pergaulan  hidup.  Hidup  bersama  manusia  adalah  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  baik  yang  bersifat  jasmani  maupun  rohani.  Hidup  bersama antara  pria  dan  wanita  ini  mempunyai  akibat  yang  sangat  penting  dalam  masyarakat,  baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Oleh  karena  itu  dibutuhkan  suatu  peraturan  yang  mengatur  tentang  hidup  bersama  tersebut, sehingga hubungan antara pria dan wanita yang hidup bersama dikenal dengan perkawinan.
Perkawinan  merupakan  dua  orang  dari  jenis  kelamin  yang  berbeda  dipertemukan dengan syarat dan hukum-hukum yang berlaku untuk satu tujuan yang sama yakni membentuk sebuah keluarga dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan berlaku seumur hidup. Objek akad perkawinan adalah memberikan hak untuk bersenang-senang sesuai dengan syari’at, sehingga perkawinan itu dipandang oleh manusia dan syari’at menjadikan bersenang-senang itu sebagai perbuatan yang halal. Allah menjadikan perkawinan yang diatur menurut syari’at Islam sebagai penghormatan  dan  penghargaan  yang  tinggi  terhadap  harga  diri  yang  diberikan  oleh  Islam khusus untuk manusia diantara makhluk-makhluk yang lain.
Indonesia  sebagai  Negara  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  agama  dan  norma masyarakat tentunya sangat kritis dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Hal tersebut  dituang  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (  UU Perkawinan  )  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  pelaksanaan  perkawinan merupakan  momentum  yang  penting  dan  harus  dilestarikan,  maka  selain  perkawinan  harus dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaannya, perkawinan hendaklah dicatatkan.
Tujuan  utama  dari  perkawinan  adalah  membina  kehidupan  rumah  tangga  yang  kekal dan bahagia diantara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh  kedamaian  hidup  serta  menumbuhkan  dan  memupuk  kasih  saying  insane. Keharmonisan  yang ada  diantara dua jiwa akan  membuat  mereka terpadu dalam dunia cinta dan  kebersamaan.  Dari  latar  belakang  tersebut,  peneliti  meurumuskan  masalah  seabagimana berikut:  Bagaimana  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari  dilakukannya  nikah  siri  terhadap kedudukan istri, status anak, dan harta warisan ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

## B. LANDASAN TEORI
a. Hukum Pernikahan Siri
a) Nikah Siri menurut Islam
Hukum  nikah  siri  secara  agama  adalah  sah  atau  legal  dan  dihalalkan  atau diperbolehkan  jika  syarat  dan  rukun  nikahnya  terpenuhi  pada  saat  nikah  siri  digelar. Pada prinsipnya, selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat  dipastikan hukum  nikah itu pada dasarnya sudah sah.  Hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi saw, yang menganjurkan agar nikah itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah.
Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu nikah yang sesuai dengan rukun- rukun  nikah  dan  syaratnya  menurut  syari’at,  hanya  saja  saksi  diminta  tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimah al-‘Ursy.
Menurut  Prof.  Wasit  Aulawi  seorang  pakar  hukum  Islam  Indonesia,  mantan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama yang juga mantan Dekan Fakultas Syariah UIN  Jakarta,  menyatakan  bahwa,  “Ajaran  Islam,  nikah  tidak  hanya  merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu nikah harus dilihat dari berbagai aspek. Paling tidak menurutnya ada tiga aspek yang mendasari perkawinan, yaitu: agama, hukum dan sosial,  nikah  yang  disyariatkan  Islam  mengandung  ketiga  aspek  tersebut,  sebab  jika melihat dari satu aspek saja maka pincang.” 1
Quraish  Shihab  mengemukakan  bahwa,”Betapa  pentingnya  pencatatan  nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat-selama ada dua orang saksi-tetap dinilai  sah oleh hukum  agama, walaupun nikah tersebut  dinilai sah, namun  nikah dibawah tangan dapat  mengakibatkan dosa bagi  pelakunya, karena melanggar  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Al-Qur’an  memerintahkan setiap  muslim  untuk  taat  pada ulul  amri selama  tidak  bertentangan  dengan  hukum Allah.” 2
Bahwa orang yang menikah siri tetap memiliki hubungan pewarisan yang sah, dan  hubungan-hubungan  lain  yang  lahir  dari  pernikahan.  Selain  itu,  kesaksian  dari saksi-saksi yang menghadiri pernikahan siri tersebut sah dan harus diakui sebagai alat
1 Wasit Aulawi,Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat,Mimbar Hukum,1996,Hal.20.
2 Quraish  Shihab,Wawasan  al-Qur’an:Tafsir  Maudhu’I  Atas  Pelbagai  Persoalan  Umat,Cet.VIII Mizan,1998,Hal.204.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
bukti syar’i. Negara tidak boleh menolak kesaksian mereka hanya karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; atau tidak mengakui hubungan pewarisan, nasab, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan siri tersebut. Para  penguasa  dan  ulama-ulama  kaum  Muslim  memahami  bahwa  hukum  asal pencatatan  pernikahan  bukanlah  wajib,  akan  tetapi  mubah.  Mereka  juga  memahami bahwa pembuktian syar’i bukan hanya dokumen tertulis.
1. Nikah Siri Menurut Hukum Indonesia
Pasal 2 Ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu  perkawinan  telah  memenuhi  syarat  dan  rukun  nikah  atau  ijab kabul  telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual  lainnya,  maka  perkawinan  tersebut  adalah  sah  terutama  di  mata  agama  dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di  mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal  2  Ayat  2  UU  Perkawinan,  tentang  pencatatan  perkawinan.  Mengenai  pencatatan perkawinan,  dijelaskan  pada  Bab  II  Pasal  2  PP  No.  9  tahun  1975  tentang  pencatatan perkawinan.
Tata  cara  pencatatan  perkawinan  dilaksanakan  sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan  perkawinan  memberitahukan  secara  lisan  atau  tertulis  rencana perkawinannya  kepada  pegawai  pencatat  di  tempat  perkawinan  akan  dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat  meneliti  apakah  syarat-syarat  perkawinan  telah  dipenuhi  dan  apakah  tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat- syarat  pemberitahuan  serta  tidak  ditemukan  suatu  halangan  untuk  perkawinan,  pegawai pencatat  mengumumkan  dan  menandatangani  pengumuman  tentang  pemberitahuan kehendak  melangsungkan  perkawinan  dengan  cara  menempel surat pengumuman  pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.
Di  dalam  rancangan  undang-undang  menjelaskan,  Pasal  143  RUU  yang  hanya diperuntukkan  bagi  pemeluk  Islam  ini  menggariskan,  setiap  orang  yang  dengan  sengaja melangsungkan  perkawinan  tidak  di  hadapan  pejabat  pencatat  nikah  dipidana  dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp12 juta. Selain kawin siri,  draf RUU juga menyinggung kawin
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
mutah  atau  kawin  kontrak.  Dan  Pasal  144  menyebut,  setiap  orang  yang  melakukan perkawinan  mutah  dihukum  penjara  selama-lamanya  3  tahun  dan  perkawinannya  batal karena hukum.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa tentang nikah di bawah tangan atau nikah siri dengan 2 (dua) ketentuan hukum, yakni. (1) Pernikahan di Bawah Tangan  hukumnya  sah  karena  telah  terpenuhi  syarat  dan  rukun  nikah,  tetapi  haram  jika terdapat dampak negatif ( madharrah) . (2) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi  berwenang,  sebagai  langkah  preventif  untuk  menolak  hal-hal  yang bersifat madharrah . 3

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  mengenai  “Analisis  Hukum  Terhadap  Praktek  Nikah  Siri  Yang  Marak Terjadi  Di  Masyarakat  Yang  Ditinjau  Dari  UU  Perkawinan”,  merupakan  penelitian  yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti asas hukum, kaedah hukum, dan sistematika hukum. Sedangkan metode pendekatan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk mengetahui bahwa nikah siri belum diatur di dalam Undang-undang Perkawinan dan di dalam hukum positif di Indonesia.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan Istri
Mengenai kedudukan istri di dalam perkawinan siri menurut UU Perkawinan dan Inpres  Tahun 1991 Tentang KHI, bahwa karena  perkawinan siri  tidak dikenal  dan tidak diakui  dalam  hukum  Negara,  maka  perkawinan  tersebut  tidak  mempunyai  hak perlindungan  hukum.  Hak  istri  maupun  suami  dapat  dilindungi  oleh  Undang-undang setelah memiliki alat bukti yang otentik tentang perkawinan.
Pasal 6 Inpres Tahun 1991 Tentang KHI menyatakan bahwa perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan siri bahkan dianggap sebagai suatu pelanggaran, sebagaimana terdapat dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.
Persoalan akan muncul ketika perkawinan yang sah (memenuhi syarat dan rukun menurut agama Islam), tetapi tidak dicatatkan pada Lembaga Pencatat Negara, biasanya akan timbul banyak masalah setelah perkawinan. Tidak dapat dipungkiri perkawinan siri
3 Ma’aruf Amin,dkk, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 ,Erlangga,2011,Hal.534.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
menjadikan  kesenangan  di  depan,  membawa  petaka  di  belakang  dan  berdampak  negatif karena hak hukumnya tidak terpenuhi. 4
Akibat  negatif  yang  muncul  pada  perkawinan  siri  merupakan  benturan  dua kepentingan antara pelaku kawin siri yang tidak mau mencatatkan perkawinannya di satu pihak dan kepentingan Negara untuk menertibkan administrasi kependudukan di pihak lain, sehingga  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  tidak  diakui  oleh  Negara.  Salah  satu  bentuk pengakuan  ini  adalah  adanya  akta  nikah  sebagai  bukti  otentik  terjadinya  perkawinan. Dengan akta nikah perkawinan mempunyai kekuatan hukum dan haknya dilindungi oleh Undang-undang.
Dengan demikian, perkawinan siri berakibat fatal pada kedudukan wanita sebagai istri. Secara hukum, wanita yang menikah secara siri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak  berhak  atas  nafkah  dan  warisan  dari  suami  jika  suami  meninggal  dunia,  dan  tidak berhak atas harta bersama atau harta gono gini apaabila terjadi perceraian.
2. Kedudukan Anak
Yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar  pernikahan  yang  sah,  sebagaimana  yang  dsebutkan  dalam  peraturan  perundang- undangan Nasional antara lain:
1) UU  No.  1  Tahun  1974  Pasal  43  ayat  1,  menyatakan  anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara  setelah  diuji  materi  menjadi  “anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan  tuntutan  ke  pengadilan  untuk  memperoleh  pengakuan  dari  ayah biologisnya melalui ibu biologisnya”.
2) Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal  100,  menyebutkan  anak  yang  lahir  diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Berdasarkan  Pasal  280  KUHPerdata,  seorang  anak  luar  kawin  akan  memiliki hubungan  keperdataan  dengan  orang  tuanya  apabila  telah  diakui  secara  sah.  Dengan demikian, apabila seorang  anak luar kawin tidak  diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya.
Namun,  menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan kedudukan  anak  luar  kawin  demi  hukum  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan  ibunya
4 Nurul Huda Haem, Awas Illegal Wedding Dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan, Hikmah, 2007, Hal. 104.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
dan  keluarga  ibunya,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kedudukan anak  luar  kawin  tersebut  akan  diatur  lebih  lanjut  dalam  suatu  peraturan  pemerintah  yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah.Dengan demikian, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUHPerdata.
Kedudukan  anak  yang  dilahirkan  dari  suatu  perkawinan  yang  tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan  hukum  kecuali  adanya pengakuan  ayahnya  terhadap  anak  tersebut  yang  harus dilakukan  dengan akta  otentik.  Di  samping  itu  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran, Dengan tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak, karena secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua  yang menyebabkan  kelahiran  anak  tersebut. Maka  jika  terjadi  perceraian,  suami  tidak lagi  memberikan  nafkah baik  lahir  maupun  bathin,  istri  akan  mengalami  kesulitan  untuk menggugat suaminya.  Hal  ini  disebabkan  tidak  adanya  bukti  bahwa  mereka telah melangsungkan  perkawinan.  Demikian  juga  mengenai  anak  yang dilahirkan  dari perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  akan  sangat  sulit mendapatkan  apa  yang  menjadi  hak- haknya.
Pencatatan  terhadap  kelahiran  seorang  anak  sangat  penting  ini dikuatkan  oleh Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,  dalam  Pasal  5 dikatakan bahwa sebagai identitas diri dan status kewarga negaraan dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri itu harus diberikan sejak kelahirannya yang  dituangkan  dalam  akta  kelahiran.  Pembuatan  akta kelahiran  itu  sendiri  merupakan tanggung  jawab  pemerintah  Pasal  28  ayat (1)  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak, karena  didasarkan  pada  surat  keterangan  dari  orang  yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. 5
Dengan diaturnya hak anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mempunyai prinsip non diskriminasi seharusnya tidak dibedakan antara  anak  yang  dilahirkan  dari  orang  tua  yang perkawinannya  dicatatkan  atau  tidak
5 http://www.kompasiana.com/isharyanto/anak-dari-perkawinan-siri-bagaimanakah- perlindungan-haknya_552882a66ea834c26f8b4578,diakses pada hari Selasa,10-03-2020 pukul 17.40wib.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
dicatatkan karena dengan pembedaan tersebut hak-hak anak tidak diperoleh, terutama hak untuk mendapatkan identitas sebagai anak sah dari perkawinan orang tuanya.
Dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan  UU  No.  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi   Kependudukan.  Akan  tetapi, kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) melaluiputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UU Perkawinanmenyatakan anak yang lahir di luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak luar kawin tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya.
Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012  lahir  karena  adanya  permohonan  yudisial  review  yang  diajukan  oleh  Hj.  Aisyah Mokhtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Moerdiono sebagai  seorang suami yang telah beristri menikah kembali dengan istrinya yang kedua bernama Hj. Aisyah Mokhtar secara syari’at Islam dengan tanpa dicatatkan dalam register Akta Nikah, oleh karena itu ia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramdhan Bin Moerdiono.
Atas permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai ketentuan Pasal  2  ayat  (2)  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  pencatatan  perkawinan  bahwa  sesuai penjelasan  umum  angka  4  huruf  b  UU  Nomor  1  Tahun  1974  Mahkamah  Konstitusi menyimpulkan  (1)  pencatatan  perkawinan  bukan  faktor  yang  menentukan  sahnya perkawinan (2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan.  Kewajiban  kewajiban  administrasi  tersebut  dapat  dilihat  dari  dua prespektif,  yaitu ; pertama dari prespektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka  memenuhi  fungsi  negara  untuk  memberikan  jaminan  perlindungan,  pemajuan, penegakan  dan  pemenuhan  hak-hak  asasi  manusia  yang  bersangkutan  yang  merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai prinsif negara hukum sebagaimana yang dimuat  pada  Pasal  281  ayat  4  dan  ayat  (5)  UUD  1945.  Sekiranya  pencatatan  tersebut dianggap  pembatasan,  maka  pembatasan  yang  demikian  tidak  bertentangan  dengan ketentuan konstitusi karena pembatasan dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Oleh  karena  itu  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  bahwa  Pasal  2  ayat  (2)  UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan konstitusi. Akan tetapi terhadap ketentuan Pasal  43  ayat  (1)  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  menilai  bertentangan  dengan  Undang- Undang Dasar 1945.
Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan  permohonan  pemohon  dengan  salah  satu diktumnya mereview ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut menjadi “anak yang dilahirkan di luar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara umum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan (‘perkawinan siri’)  mempunyai  hubungan  keperdataan  baik  dengan  ibu  maupun  dengan  ayahnya. Konsekuensinya,  sepanjang  hukum  agama  masing-masing  pihak  (suami  atau  isteri) mengakui hak-hak anak termasuk dalam masalah waris, maka anak tersebut mempunyai hak terhadap masalah itu. 6
3. Kedudukan Warisan
Wanita yang dinikahi secara siri, maka dia tidak berhak atas harta bersama  yang diperoleh  selama  melakukan  pernikahan.  Hal  ini  disebabkan,  pernikahan  tersebut  tidak tercatat  secara  resmi  oleh  Negara  dan  permasalahan  tersebut  tidak  dapat  diselesaikan didalam  pengadilan.  Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  didalam  pasal  5  ayat  (1)  KHI bahwa  pencatatan  perkawinan  bukan  sebagai  syarat  sah  perkawinan;  tetapi  sebagai  alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum sehingga keabsahannya diragukan.
Menghadapi  permasalahan  nikah  siri,  dalam  pasal  7  ayat  (3)  KHI  telah  diatur mengenai itsbat nikah bagi perkawinan tidak tercatat. Dengan kata lain, perkawinan tidak tercatat adalah sah, tetapi kurang sempurna. Apabila pernikahan sudah di istbatkan, maka persoalan persoalan yang ada didalam pernikahan tersebut menjadi mudah karena sudah di resmikan oleh negara.
Suatu  perkawinan  yang  tidak  tercatat  akan  menghilangkan  hak  istri  untuk  menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita yang dinikaho tersebut tidak mendapat perlindungan hukum.  Perkawinan  yang demikian bertentangan dengan aspek kesetaraan jender. Karena
6 http://www.kompasiana.com/isharyanto/anak-dari-perkawinan-siri-bagaimanakah- perlindungan-haknya_552882a66ea834c26f8b4578,diakses pada hari Selasa, 10-03-2020, pukul 17.50wib.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
itu menurut M. Quraish Shihab, perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak perempuan. 7
Permasalahannya jika perkawinan harus tercatat maka kaum pria merasa keberatan terutama  pria  yang  sudah  memiliki  istri,  karena  untuk  pologami  prosedurnya  dianggap terlalu  memberatkan.  Sebaliknya  bagi  kaum  wanita  perkawinan  tidak  tercatat  bukan  saja merugikan yaitu tidak memiliki hak menuntut harta gono-gini, juga akan kehilangan hak- haknya untuk menuntut kewajiban suami. Kondisi ini dianggap dilematis, disebelah pihak keharusan pencatatan perkawinan memberatkan kaum pria, dilain pihak perkawinan tidak tercatat merugikan kaum wanita dan anak.
E. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT
a. Kesimpulan
1. Pernikahan  Siri  belum  diatur  secara  tegas  dalam  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia.
2. Secara hukum, wanita yang menikah secara siri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia, dan tidak berhak atas harta bersama atau harta gono gini apaabila terjadi perceraian.
3. Anak yang lahir dari pernikahan siri mempunyai hubungan keperdataan baik dengan ibu maupun  dengan  ayahnya.  Konsekuensinya,  sepanjang  hukum  agama  masing-masing pihak (suami atau isteri) mengakui hak-hak anak termasuk dalam masalah waris, maka anak tersebut mempunyai hak terhadap masalah itu.

## b. Saran Tindak Lanjut
Sebaiknya Pemerintah segera membuat dan mengesahkan peraturan perundang- undangan yang mengatur secara tegas mengenai pernikahan siri mengingat pernikahan siri cukup banyak dilaksanakan dalam masyarakt. Selain itu, pernikahan siri juga sebenarnya dianggap sah oleh hukum agama khususnya Islam.
7 Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, 1999,Hal.39.
Vol 18 No 1 April 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, Ma’aruf. Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 . Erlangga. 2011.
Aulawi, Wasit. Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat . Mimbar Hukum. 1996.
Ciptowiyono,  Isharyanto. Anak  Dari  Perkawinan  Siri  Bagaimanakah  Perlindungan Haknya? . Online Available (www.kompasiana.com) diunduh 10 Maret 2020. Haem,  Nurul  Huda. Awas  Illegal  Wedding  Dari  Penghulu  Liar  Hingga  Perselingkuhan . Hikmah.2007.
Ramulyo, Mohammad Idris. Hukum Perkawinan Islam. Bumi Aksara.Jakarta.1999.
Shihab,  Quraish. Wawasan  al-Qur’an:Tafsir  Maudhu’I  Atas  Pelbagai  Persoalan  Umat . Cet.VIII Mizan. 1998.