## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

## IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1980 TENTANG PENGGOLONGAN BAHAN-BAHAN GALIAN YANG DIKAITKAN DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PADA KABUPATEN MERAUKE

## IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 27 OF 1980 CONCERNING THE GROUPING OF GALIAN MATERIALS ASSOCIATED WITH ANALYSIS OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF THE MERAUKE DISTRICT

## Fransiskus Samderubun
Fakultas Hukum Universitas Musamus E-mail: Frans@unmus.ac.id
Ruloff Y. F. Waas Fakultas Hukum Universitas Musamus E-mail: Ruloff@musamus.ac.id
Naskah diterima: 03 September 2018 direvisi: 02 September 2018 disetujui 15 November 2018

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari UU Nomor 27 tahun 1980 tentang  penggolongan  bahan-bahan  galian  mulai  dari  penetapan,  pengelolaan  ,  dan pemanfaatan  yang  berdasarkan  analisis  mengenai  dampak  lingkungan  di  kampung  kumbe distrik  malind  kabupaten  merauke.  Untuk  mendapatkan  data  maka  peneliti  melakukan wawancara kepada 8 informan menggunakan metode penelitian hukum dengan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan bahwa implementasi dari peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 1980 mempengaruhi dampak lingkungan di kampung kumbe distrik malind Kabupaten Merauke, sehingga terdapat beberapa aspek  yang  di  rugikan  yaitu  :  a)  aspek  sosial  budaya,  tentang  bagaimana  masyarakat  adat mempertahankan budayanya yang semakin hari semakin terkikis. b) aspek sumberdaya alam, tentang  bagaimana  pemerintah  dalam  hal  ini  yang  bertanggung  jawab  mempertahankan sumberdaya  alam  untuk  generasi  yang  akan  datang.  c)  aspek  Ekonomi,  tentang  bagaimana dampak  yang  ditimbulkan  akibat  penggalian  yang  tidak  terkontrol  terhadap  pertumbuhan ekonomi  di  Kampung  Kumbe  dan  Pendapatan  Asli  Daerah.  d)  aspek  hukum  dan kebijakan, tentang  bagaimana  kebijakan  yang  di  keluarkan  mengakibatkan  kekosongan  hukum  di kampung kumbe distrik malind Kabupaten Merauke.
Kata kunci: Penetapan, Pemanfaatan, Pengelolaan, Bahan Galian C

## Abstract
The purpose of this research is to find out the implementation of the Act Number 27 1980 about categorization of minerals ranging from assignment, management, and utilization based on the analysis of environmental impacts in Kumbe village of Malind district of Merauke. To obtain the data, researcher conducted interviews to 8 informants using the method of legal research with  the  data  analysis  technique  used  is  the  analysis  of  qualitative  data,  i.e.  an  ordinance research  producing  analytical  descriptive  data.  The  results  of  this  research  show  that implementation  of  the  Government  Regulation  number  27  year  1980  affects  environmental
impact in Kumbe village of Malind district of Merauke, so there are number of aspects being disadvantaged: a) socio-cultural aspects, about how indigenous peoples maintaining a culture that today increasingly eroded. b) aspects of natural resources, on how the Government in this case is responsible for maintaining natural resources for generations to come. c)  economic aspects,  of  how  the  impact  inflicted  due  to  uncontrolled  digs  against  economic  growth  in Kumbe  village  and  income  of  the  original  area.  d)  aspects  of  law  and  policy,  how  about  a policy issued resulted in the legal vacuum in Kumbe village of Malind district of Merauke.

## Keywords: Assigment, Utilization,Management, Mineral C
Copyright©2018 Jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari 29 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua  terletak  dibagian  selatan  yang  memiliki  wilayah  terluas  diantara  Kabupaten/kota  di Provinsi  Papua.  Keadaan  Topografi Kabupaten  Merauke  umumnya  datar  dan  berawa disepanjang  pantai  dengan  kemiringan  0-3%.  Pasal  33  UUD  1945  menyebutkan  bahwa “Sumber Daya Alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat” .  Sehingga  monopoli  pengaturan,  penyelenggaraan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan sumber daya alam berada pada negara. Pasal ini berkaitan erat dengan Undang- Undang Pokok Agraria Pasal 2 Ayat (2)
“Hak  menguasai  dari  Negara  termaksud  dalam  Ayat  (1)  Pasal  ini  memberi  wewenang untuk:  (a)  mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  tersebut,  (b)  .menentukan  dan  mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan- perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa”.
Pemanfaataan sumber daya alam yang terjadi di Kabupaten Merauke saat ini, yaitu melalui pengelolaan  Bahan-Bahan  Galian,  yang  diatur  secara  khusus  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian dalam Pasal 1, antara lain menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :
a. Golongan  Bahan  Galian  yang  strategis  adalah:  Minyak  Bumi,  Bitumen  Cair,  Lilin Bumi,  Gas  Alam,  Bitumen  Padat,  aspal,  Antrasit,  Batu  Bara,  Batu  Bara Muda,Uranium, Radium,Thorium,dan Bahan-Bahan Galian radio aktif lainnya, nikel, Timah.
b. Golongan Bahan Galian yang Vital adalah: Besi,Mangan, Molibden, khrom,Wolfram, Vanadium,  Tifan  Bauksit,Tembaga,Timbal,  Seng,  Emas,  Platina,  Perak,  Air  Raksa, Intan,  Arsin,  Antimon,  Bismut,  Yutrian,  Rhutenium,  Cerium  dan  logam-logam langkah lainnya, Berilium, Korundum, zircon, Kristal Kwarsa Kriolit, Fluopar, Barit, Yodium, Brom, Khlor, Belerang.
c. Golongan Bahan Galian yang tidak termasuk golongan a atau b adalah: Nitrat, Pospat, Garam Batu, Asbes, Talk, Mika, Grafit, Magnesti, Yarosit, Leusit, Tawas, Oker, Batu
Permata, Batu Stengah Permata, Pasir Kwarsa, Kaolin, Feldspar, Gips, Bentonit, Batu Apung, Tras, Obsidian, Perlit, Tanah Diatome, Tanah Serap, Marmer dan Batu Tulis.
Dari  3  (tiga)  golongan  Bahan  Galian  tersebut  diatas,  maka  Bahan  Galian  di  Kabupaten Merauke belum termasuk pada ketiga golongan tersebut, akan tetapi jenis tanah yang termasuk dalam kategori Bahan Galian di Kabupaten Merauke berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Penggolongan  Bahan-Bahan Galian adalah “bagi Bahan-Bahan  Galian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  huruf  c  sepanjang  terletak  di lepas pantai” antara lain adalah Aluvial, Organosol, Hidromorf Kelabu.
Tanah  Aluvial  adalah  jenis Cornovums tanah  yang  terbentuk  karena  endapan  biasa  di temukan di dataran rendah dan/atau lepas pantai, tanah jenis ini dapat kita temukan sepanjang pinggiran  Kali  Maro,  Kali  Bian,  Kali  Kumbe.  Tanah  organosol  adalah  tanah  yang  proses pembentukannya dari hasil pembusukan bahan-bahan organik, tanah Organosol ini dapat kita temui  di  daerah  rawa-rawa  atau  daerah  yang  selalu  tergenang  oleh  air  tanah  tersebut  dapat ditemukan pada wailayah daerah Kampung Muram Sari, Wayau, Wapeko. Tanah Hidromorf Kelabu terbentuk akibat pelapukan batuan tufa vulkanik asam dan batu pasir, jenis tanah ini dapat  kita  jumpai  di  daerah  Kampung  Onggari,  Domande,  Kumbe,  Nasem  dan  Kampung- Kampung sejenis lainnya.
Dari semua jenis Bahan Galian golongan C jika di bandingkan dengan Bahan Galian yang ada  di  Kabupaten  Merauke  maka  Bahan  Galian  yang  ada  di  Kabupaten  Merauke  telah tercantum  didalam  Pasal  3  Ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  tahun  1980  Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 4 tahun 2006 Tentang PeruBahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 2  Tahun  1998  Tentang  Pajak  Pengambilan  dan  Pengolahan  Bahan  Galian  Golongan  C menyebutkan bahwa Bahan Galian di Kabupaten Merauke merupakan Bahan Galian golongan C.
Hubungan  antara  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1980  Tentang  Penggolongan Bahan Galian dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan berdasarkan asas Principle Of Carefness (Asas  Bertindak Cermat) yaitu asas  yang menghendaki agar  Administrasi  Negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Bahwa Izin Galian dan Izin Lokasi Galian merupakan bagian Administrasi Negara, sedangkan Izin Galian dan Izin Lokasi Galian berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Dampak dari kurangnya memahami substansi dari suatu Peraturan Perundangan-undangan membuat masyarakat secara luas menjadi keliru dan salah dalam menafsirkan Bahan Galian dan  Lokasi  Galian,  sehingga  pemanfaatan  Bahan-Bahan  Galian  di  Kabupaten  Merauke
menjadi  tidak  terkontrol  di  sepanjang  daerah  yang  telah  disebutkan  diatas  pada  Kabupaten Merauke.
Terdapat  banyak  lokasi  penggalian  Bahan  Galian  ilegal  yang  dilakukan  oleh  oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab, seperti penggalian pasir diarea pekarangan rumah, contohnya dusun yang menjadi milik pribadi oknum masyarakat di Kampung Matara Distrik Semangga, dan juga ada yang terjadi diwilayah lainnya seperti penggalian Bahan Galian secara besar-besaran  di  samping  pekuburan  umum  Kampung  Kumbe  Distrik  Malind,  yang  tanpa disadari  dan  tanpa  suatu  pertimbangan  yang  baik  oleh  masyarakat  umum  pada  Kampung Kumbe,  bahwa  kesemuanya  perilaku  yang  telah  diperbuat  oleh  masyarakat  Kampung  telah menimbulkan  suatu  persepsi  baru  yaitu  adanya  kerusakan  alam  sekitar,  yang  dampaknya mengarah pada ketidak seimbangannya ekosistem alam setempat.
Berdasarkan  kajian  terdahulu,  selama  ini  penambangan  pasir  yang  dilakukan  oleh masyarakat di Kabupaten Merauke sudah berlangsung lebih dari 26 (dua puluh enam) tahun yang  terpusat  di  wilayah  Distrik  Semangga,  Distrik  Malind,  Distrik  Merauke  dan  Distrik Animha. Pasir tersebut di ekploitasi guna memenuhi kebutuhan permintaan masyarakat luas dan pembangunan insfrastruktur di wilayah Kabupaten Merauke.
Pemerintah dan masyarakat terbiasa memanfaatkan Bahan Galian dengan volume/isi yang sangat besar, seperti percetakan batu bata yang di produksi 2 (dua) hari per 1000 (seribu) buah batu bata untuk 1 (satu) pengusaha, selain itu penjualan Pasir Semen dan Pasir Timbun yang minimal  mencapai  60  M3  sehari  di  setiap  lokasi  penggalian  dan  di  tambah  dengan  proyek- proyek  Pemerintah  dan  swasta  yang  begitu  banyak.  Dari  data  di  atas  menunjukan  bahwa kebutuhan Bahan Galian di Kabupaten Merauke sangat tinggi akan tetapi sumber daya alam terkait Bahan Galian C tidak dapat di perbaharui dan lama kelamaan akan menjadi kelangkaan sumber daya alam dimaksud.
Ketika kelangkaan terhadap Bahan Galian terjadi maka di ikuti dengan kerusakkan alam sekitar diberbagai lokasi penggalian Bahan Galian tersebut, baik yang terletak dekat dengan pemukiman  masyarakat  maupun  ekosistemnya.  Proses  penggalian  Bahan  Galian  yang  tidak terkontrol ini, mengakibatkan rusaknya tameng alam maupun buatan manusia dari gempuran ombak laut seperti yang terjadi di Kampung Nasai Distrik Semangga. Dalam dekade terakhir ini,  dapat  dilihat  dan  dirasakan  dari  akibatnya  kerusakan  suatu  ekosistem,  seperti  dengan berkurangnya  habitat  tanaman  mangrove  yang  mengakibatkan  terjadinya “Erosi” atau pengikisan pasir disepanjang lepas pantai yang semakin besar, menurunnya kualitas air tawar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Kabupaten Merauke.
Kerusakan  ekosistem  pantai  juga  berpengaruh  pada  tempat-tempat  wisata  alam,  mata pencaharian  para  nelayan,  termasuk  dengan  membahayakan  ribuan  masyarakat  Orang  Asli Papua maupun Pendatang/Non Papua yang tinggal di sepanjang lepas pantai dan daerah rawa- rawa pada Kabupaten Merauke.
Pengelolaan penambangan Bahan Galian golongan C di Kabupaten Merauke selama ini adalah penambangan rakyat karena masyarakat sendiri yang melakukan kegiatan penambangan dengan  menggunakan  alat-alat  seperti  sekop,  cangkul,  linggis  dan  alat-alat  lain  yang  di perlukan  dalam  kegiatan  penambangan.  Penambangan  dilakukan  tanpa  adanya  survey lapangan, sehingga yang memiliki izin seenaknya menggali tanpa memperhatikan lingkungan disekitar areal penambangan.
Senada dengan fenomena masalah yang terjadi seperti diatas, bahwa penulis menganalisa dan mengkaji terkait penggolongan Bahan Galian dan penetapan lokasi pengGalian serta izin usaha  penggalian  menjadi  masalah  yang  sangat  penting  untuk  dibahas  menjadi  suatu  bahan penelitian  kedepan  bagi  penulis  dan  menjadi  masukan  dan/atau  menjadi  suatu  bahan pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Merauke kedepan, maka penulis tertarik untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun  1980  Tengang  Penggolongan  Bahan-Bahan  Galian  Yang  Dikaitkan  Dengan  Amdal Pada Kabupaten Merauke .

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  rumusan  masalah  yaitu  apakah implementasi  dari  penetapan  lokasi  penggalian  serta  izin  usaha  penggalian  Bahan  Galian golongan C di Kabupaten Merauke telah berdasarkan analisis dampak lingkungan dan apakah pengelolaan  dan  pemanfaatan  Bahan  Galian  di  Kabupaten  Merauke  telah  sesuai  analisis dampak lingkungan.

## C. Metode Penelitian
Oleh karena penulisan ini merupakan karya tulis ilmiah di bidang hukum maka metode yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum.  Tipe  penelitian  dalam  Skripsi  ini  adalah Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis beberapa undang-undang yang berkaitan dan relevan dengan topik masalah yang akan diteliti.
Selain itu  juga  dilakukan  pendekatan  dengan  melakukan  pengkajian terhadap  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1980  Tentang  Penggolongan  Bahan-Bahan  Galian,  Peraturan Daerah  No  4  Tahun  2006  Tentang  PeruBahan  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten Tingkat  II Merauke  Nomor  2  Tahun  1998  Tentang  Pajak  Pengambilan  Dan  Pengolahan  Bahan  Galian
Golongan C dan Peraturan Daerah terkait yang telah ada di Kabupaten Merauke. Penelitian ini akan meneliti data primer dalam bentuk data yang diperoleh secara langsung dari responden yang telah ditetapkan sebagai populasi dan sampel dengan cara wawancara langsung maupun melalui kuisioner.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  Bab  ini  peneliti  akan  memaparkan  hasil  penelitian  tentang  permasalahan  yang  telah dirumuskan pada Bab I, yaitu Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian Yang Dikaitkan Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
Fokus  penelitian  ini  adalah  implementasi  peraturan  Pemerintah  nomor  27  tahun  1980  di Kabupaten Merauke, yang di kaitkan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dari sini dapat terlihat bagaimana dampak dari Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian, berdasarkan bunyi Pasal 1 huruf c “ Golongan Bahan Galian yang tidak termasuk golongan a atau b adalah: Nitrat, Pospat, Garam Batu, Asbes, Talk, Mika, Grafit,  Magnesti,  Yarosit,  Leusit,  Tawas,  Oker,  Batu  Permata,  Batu  Stengah  Permata,  Pasir Kwarsa, Kaolin,  Feldspar, Gips,  Bentonit, Batu  Apung,  Tras, Obsidian,  Perlit,  Tanah  Diatome, Tanah Serap, Marmer dan Batu Tulis .”, maka secara khusus Pasal 3 Ayat 2 “ bagi Bahan-Bahan Galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sepanjang terletak di lepas pantai”. untuk mendapatkan  data  yang  di  perlukan  peneliti,  peneliti  melakukan  wawancara  kepada  pihak-pihak terkait yang terdiri dari Elemen Masyarakat, Aparat Kampung, Pengusaha Pasir, Dinas Lingkungan Hidup,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja.  Yang  dilakukan  adalah  wawancara  seputar  izin  Galian  C berdasarkan analisis dampak lingkungan di Kabupaten Merauke.
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode tersebut peneliti berusaha memaparkan dan menjelaskan dari hasil  daftar  pertanyaan,  dalam  hal  ini  hasil  dari  daftar  penelitiannya  di  dapatkan  dari  hasil wawancara  dengan  Elemen  Masyarakat,  Aparat  Kampung,  Pengusaha  Pasir,  Badan  Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praj.
Dengan  jumlah  informan  penelitian  yang  terdiri  dari  Populasi  dan  Sampel,  Populasi  yaitu penelti  akan  mendeskripsikan  hasil  wawancara  dengan  populasi  yang  terdiri  dari  4  Orang  Sopir Truck Pengangkut Pasir Dan 5 Orang Masyarakat Pemegang Hak Ulayat Kampung Kumbe Distrik Malind  Kabupaten  Merauke.  Dan  sampel  yang  terdiri  dari  1  Orang  Kepala  Bidang  Konservasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke, 1 Orang Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Merauke, 1 Orang Kepala Sat-Pol PP Merauke, 1 Orang Kepala Kampung Kumbe.
Untuk  tahap  analisis,  yang  dilakukan  oleh  peneliti  adalah  membuat  daftar  pertanyaan, pengumpulan  data,  dan  analisis  data  yang  dilakukan  sendiri  oleh  peneliti.  Untuk  mengetahui bagaimana  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1980  Tentang  Penggolongan
Bahan  Galian  Yang  Dikaitkan  Dengan  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan. Pertama, menyusun daftar untuk pertanyaan wawancara berdasarkan indicator strategi yang akan ditanyakan kepada  informan  sebagai  narasumber. Kedua, melakukan  wawancara  mendalam  dengan  elemen masyarakat,  aparat  Kampung,  pengusaha  pasir,  badan  lingkungan  hidup,  satuan  polisi  pamong praja. Ketiga ,  memindahkan  data  yang  berbentuk  daftar  dari  semua  pertanyaan  yang  diajukan kepada informan.

## A. Demografi Kampung Kumbe
Secara  geografis  Kampung  Kumbe  merupakan  Kampung  pesisir  Laut  Arafura  yang dilewati oleh aliran Sungai Kumbe, sebagian besar wilayah Kampung adalah kebun rakyat pada bagian darat sedangkan pada bagian pesisir pantai ditumbuhi pohon kelapa, vegetasi pantai dan pemukiman. Kampung  Kumbe memiliki luas 42,86 km persegi.  Kampung  Kumbe memiliki luas wilayah adminstrasi sekitar 90.71 Km2.
Kampung Kumbe masuk dalam wilayah Distrik Malind yang berbatasan langsung dengan laut dimana pantainya tergolong cukup landai sehingga pada saat surut terendah dimungkinkan untuk  dilewati  kendaraan  beroda  dua.KampungKumbe  memiliki  batas-batas  administrasi sebagai berikut;
a. Sebelah Utara berbatasan Kampung Rawasari, Distrik Malind b. Sebelah Selatan berbatasan Kampung Matara, Distrik Semangga c. Sebelah Barat berbatasan Kampung Kaiburse dan laut Arafura
d. Sebelah Timur berbatasan Kampung Muram Sari, Distrik Sermayam
Secara  administrasi  luas  area  daratan  Kampung  Kumbe  adalah  sekitar  355,13Km2. Berdasarkan hasil analisis interpretasi data satelit, penggunahan lahan di Kampung ini masih di  dominasi  oleh  hutan  dan  hanya  sebagian  kecil  saja  yang  digunakan  sebagai  lahan permukiman, dimana didalamnya tersebar fasilitas-fasilitas Kampung seperti balai Kampung, Rumah  Ibadah  (Masjid),  PAUD/Tk,  PLTS,  PUSTU,  Pekuburan,  pondok  informasi,  Tower Jaringan Telekomunikasi, dan lain-lain. Selain itu penggunaan lahan berupa fasiltas Kampung tersebut, juga ada penggunaan lahan yang lain seperti perkebunan, kebun kelapa, hutan, semak belukar,  kebun  campuran  dan  lain-lain.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada  peta penggunaan.
Jumlah penduduk Kampung  Kumbe 3.251 jiwa dengan jumlah laki-laki 1.712 jiwa dan perempuan 1.539 jiwa. Jumlah rumah tangga 731 KK dengan rasio penduduk per rumah tangga 4,45. Kampung Kumbe terbagi atas 4 RW dan 13 RT. Mayoritas penduduk Kampung Kumbe adalah masyarakat miskin yang berprofesi sebagai nelayan dan petani.
Perekonomian  Kampung  Kumbe  digerakan  oleh  sektor  perikanan  dan  pertanian. Mayoritas masyarakat Kumbe memiliki kemampuan menangkap ikan di sekitar pesisir pantai dan  Sungai  Kumbe.  Petani  memiliki  kemampuan  menanam  padi.  Untuk  sektor  perikanan komoditas yang dikelola adalah ikan kakap dan udang yang diolah menjadi ikan asin, ikan asap atau terasi.

## B. Deskripsi Hasil Wawancara Informan Kunci

## a. Daniel Samderubun (Ketua Kelompok Truk Pengangkut Pasir Kampung Kumbe Kabupaten Merauke)
Peneliti  memilih  beliau  sebagai  informan  penelitian  karena  beliau  sebagai  Ketua Kelompok  Truck  Pengangkut  Pasir  Sedistrik  Malind  Kabupaten  Merauke.  Beliau merupakan penyetok pasir terbesar dan sedistrik Malind dan beliau berdomisili sejak lahir sampai  saat  ini  di  Kampung  Kumbe  Distrik  Malind  Kabupaten  Merauke,  maka  beliau merupakan informan yang mengetahui mengenai kondisi Galian C di Kampung  Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke.
Ketika  memulai  wawancara  dengan  beliau,  peneliti  harus  turun  langsung  ke  lokasi pengGalian  yaitu  Kampung  Kumbe  yang  juga  merupakan  lokasi  penelitian  peneliti  24 Oktober 2017. Disana peneliti dapat mewawancarai sambil mengamati langsung kondisi lokasi Galian, karena kediaman informan berjarak 200 meter dari lokasi penggalian.

## b. Saha  (Sopir  Truk  Pengangkut  Pasir  Kampung  Kumbe  Distrik  Malind Kabupaten
Peneliti memilih beliau sebagai informan penelitian karena beliau merupakan Supir Truk pengangkut pasir yang sudah memulai karirnya selama 5 tahun semenjak tahun 2012, dan  beliau  adalah  penduduk  yang  terdaftar  sebagai  warga  Kampung  Kumbe  Distrik Malind.  maka  beliau  merupakan  informan  yang  mengetahui  mengenai  kondisi  Bahan Galian C di Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke.
Ketika  memulai  wawancara  dengan  beliau,  peneliti  harus  turun  langsung  ke  lokasi pengGalian  yaitu  Kampung  Kumbe  yang  juga  merupakan  lokasi  penelitian  peneliti  05 November 2017. Peneliti melakukan wawancara di tempat para supir beristirahat yaitu di Kampung  kecil  yang  termaksud  wilayah  Kampung  Kumbe  dan  dekat  dengan  lokasi Galian.
c. Yulianus  Ndiken  (Pemegang  Hak  Ulayat  Kampung  Kumbe  Distrik  Malind Kabupaten Merauke)
Peneliti  memilih  beliau  sebagai  informan  penelitian  karena  beliau  merupakan Pemegang  Hak  Ulayat  Atas  Tanah  Di  Kampung  Kumbe  Distrik  Malind  Kabupaten
Merauke. Beliau merupakan salah satu pewaris atas tanah ulayat di Kampung Kumbe dan beliau  merupakan  calon  anggota  elema  di  Kampung  Kumbe  distrik  malind  Kabupaten Merauke. maka beliau merupakan informan yang mengetahui mengenai kondisi Galian C di Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke.
Ketika  memulai  wawancara  dengan  beliau,  peneliti  harus  turun  langsung  ke  lokasi pengGalian yaitu Kampung Kumbe yang juga merupakan lokasi penelitian peneliti pada tanggal 24 Oktober 2017. Peneliti melakukan wawancara tepat di lokasi pengGalian yaitu di  samping  tempat  pemakaman  umum  Kampung  Kumbe  Distrik  Malind  Kabupaten Merauke.

## d. Wensis  Mahuse  (Masyarakat  Kampung  Kumbe  Distrik  Malind  Kabupaten Merauke)
Peneliti memilih beliau sebagai informan penelitian karena beliau merupakan salah satu MASYARAKAT Asli Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke. Putra asli Marind ini berprofesi sebagai supir Truk Pengangkut Pasir yang bersaing dengan para supir  non  papua  yang  juga  sudah  memulai  karirnya  seja  tahun  2010.  maka  beliau merupakan informan yang mengetahui mengenai kondisi Galian C di Kampung  Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke.
Ketika  memulai  wawancara  dengan  beliau,  peneliti  harus  turun  langsung  ke  lokasi pengGalian yaitu Kampung Kumbe yang juga merupakan lokasi penelitian peneliti pada tanggal 21 Oktober 2017.

## e. Samuelerino Tahiya S.Hut (Kepala Bidang Konservasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke)
Peneliti  memilih  beliau  sebagai  informan  penelitian  karena  beliau  sebagai  KABID Konservasi dan menangani langsung masalah AMDAL di Kabupaten Merauke. Sehingga peneliti berfikir bahwa beliau salah satu informan yang mengetahui kondisi AMDAL di lokasi Galian C Di Kabupaten Merauke.
Pada saat memulai wawancara dengan beliau memang sulit, karna beliau sangat sibuk dengan sosialisasi tentang AMDAL dan jadwal kerja lainnya yang begitu padat. Untuk itu beliau meminta peneliti untuk datang bertemu pada tanggal 08 November 2017.
Ketika peneliti datang untuk bertemu dan melakukan wawancara pada pukul 08:00 wit, ternyata beliau masih ada pertemuan dengan staffnya, guna membahas rencana kerja. Maka  melalui  salah  satu  staff  PSG  peneliti  diminta  untuk  menunggu  selama  30  menit, setelah selesai pertemuan dengan staffnya maka peneliti dapat melakukan wawancara pada pukul 08:30 wit yang bertempat di ruang kerja beliau.
f. Elias Refra S.Sos,MM (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke) Peneliti  memilih  beliau  sebagai  informan  penelitian  karena  beliau  sebagai  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke, dimana SATPOL PP merupakan salah satu  penegak  peraturan  dan  kebijakan  pada  suatu  daerah.  Dengan  pengalaman  beliau dalam mengeksekusi truck pengGalian pasir liar maupun pengGalian yang di lakukan di lokasi  pengGalian  secara  illegal.  Sehingga  peneliti  berfikir  bahwa  beliau  salah  satu informan yang mengetahui tentang Bahan Galian C di Kabupaten Merauke.
Untuk  memulai  wawancara  dengan  beliau,  maka  peneliti  membawa  surat  izin penelitian dan membuat janji dengan beliau memalui perantara ajudannya. Pada tanggal 02 November 2017, Tepat jam 12:00 wit hampir waktunya untuk istirahat beliau masih bisa  menyempatkan  diri  untuk  melakukan  wawancara  dengan  penelti.  Didalam  proses wawancara  peneliti  mendapatkan  banyak  masukan  selain  menjawab  pertanyaan  yang diberikan oleh peneliti, beliau juga memberikan motivasi dengan menyebut nama peneliti sebagai generasi penerus.

## g. Mamat  Mulyono  (Kepala  Kampung  Kumbe  Distrik  Malind  Kabupaten Merauke)
Peneliti  memilih  beliau  sebagai  informan  penelitian  karena  beliau  sebagai  kepala Kampung  di  Kampung  Kumbe  distrik  malind  Kabupaten  Merauke.  Beliau  merupakan kepala Kampung terpilih periode 2017-2022. Beliau menjabat sebagai kepala Kampung sejak terlantik tanggal 23 agustus 2017 dan mulai bertugas pada tanggal 28 agustus 2017. Sehingga  peneliti  berfikir  bahwa  beliau  salah  satu  informan  yang  mengetahui  tentang Bahan Galian C di Kabupaten Merauke.
Untuk  memulai  wawancara  dengan  beliau,  maka  langkah  pertama  yang  dilakukan oleh  peneliti  adalah  membawa  surat  izin  penelitian  dan  membuat  janji  dengan  beliau. Setelah itu beliau menentukan waktu untuk wawancara, tepatnya tanggal 25 Oktober 2017. Ketika  memulai  wawancara  dengan  beliau,  peneliti  harus  turun  langsung  ke  lokasi pengGalian  yaitu  Kampung  Kumbe  yang  juga  merupakan  lokasi  penelitian  wawancara dilakukan di ruangan Kepala Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke.
Setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat dijawab dengan baik dan rama, sikap  sopan  dan  satun  membuat  peneliti  merasa  dihargai  dan  berani  mengajukan pertanyaan.
h. Yosep B. Gebze S.H.,Mh (Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Merauke)
Peneliti  memilih  beliau  sebagai  informan  penelitian  karena  beliau  sebagai  Kepala Bagian  Hukum  Di  Setda  Kabupaten  Merauke,  beliau  merupakan  putra  asli  marind,
Sehingga  peneliti  berfikir  bahwa  beliau  salah  satu  informan  yang  mengetahui  tentang Bahan Galian C di Kabupaten Merauke. Untuk memulai wawancara dengan beliau, maka langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah membawa surat izin penelitian dan membuat  janji  dengan  beliau.  Setelah  itu  beliau  menentukan  waktu  untuk  wawancara, tepatnya tanggal 09 November 2017.
Ketika  melakukan  proses  wawancara  dengan  beliau,  peneliti  harus  mengunjungi kantor  Bagian  Hukum  selama  3  hari,  karena  beliau  sedang  berada  di  luar  kota  dalam rangka  perjalanan  dinas.  Didalam  proses  wawancara  beliau  banyak  berbicara  tentang prosedur-prosedur  hukum  dan  bagaimana  menafsirkan  suatu  produk  hukum.  Hal  ini  di tunjukkan  dengan  bagaimana  beliau  menjawab  setiap  pertanyaan  yang  diberikan  oleh peneliti dengan penjabaran yang sangat luas disertai contoh kasusnya, sehingga peneliti dengan mudah mendapatkan informasih yang di perlukan.
Bahan Galian C di Kabupaten Merauke merupakan wujud dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian, secara khusus diatur dalam Pasal 3 Ayat 2 “Bagi Bahan Galian sepanjang terletak di lepas pantai”. maka sepanjang penggalian dilakukan berada di sepandan pantai maka sesuai dengan peraturan pemerintah diatas.
Bahan  Galian  C  merupakan  Bahan  primer  dalam  kegiatan  pembangunan  pada  suatu konstruksi bangunan di Kabupaten Merauke. Bahan Galian C yang di maksud yaitu Pasir yang sesuai dengan klasifikasi tanah di Kabupaten Merauke.
Beberapa pemakaian pasir dalam bangunan dapat kita jumpai seperti ; Penggunaan sebagai Urugan, misalnya pasir Urug bawah pondasi, pasir Urug bawah lantai, pasir Urug di bawah pemasangan paving  block dan  lain  lain.  Penggunaan  sebagai  mortar  atau  spesi,  biasanya digunakan  sebagai  adukan  untuk  lantai  kerja,  pemasangan  pondasi  batu  kali,  pemasangan dinding  bata,  spesi  untuk  pemasangan  keramik  lantai  dan  keramik  dinding,  spesi  untuk pemasangan batu alam, plesteran dinding dan lain lain.
Pada Deskripsi hasil penelitian ini didapatkan dengan melakukan wawancara mendalam dengan  informan  sebagai  papulasi,  yaitu  Kelompok  Kerja  Truk  Pengangkut  Pasir Kampung Kumbe Dan Masyarakat Pemegang Hak Ulayat Kampung Kumbe Dan Sampel Yaitu Kepala Bidang  Konservasi  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Merauke,  Kepala  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Kabupaten  Merauke,  Kepala  Bagian  Hukum  SETDA  Kabupaten  Merauke, Kepala Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke.
Peneliti  tidak  pernah  menilai  benar  atau  salah  jawaban  atas  pertanyaan  yangdiberikan. Peneliti  memberikan  kebebasan  kepada  informan  untuk  memberikan  pemahamannya  atas pertanyaan peneliti. Hal ini dilakukan degan asumsi bahwa berdasarkan isi pembicaraan inilah akan dapat ditangkap makna yang dipahami oleh para informan. Asumsi ini didasari pemikiran bahwa makna yang diberikan seorang individu atas suatu realitas, termasuk satu konsep atau kata,  akan  tergambarkan  dari  bagaimana mereka mengekspresiasikan makna tersebut  dalam hidup sehari-hari.
Maka untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab 1, maka peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait rumusan masalah kepada informan kunci antaralain sebagai berikut:

## C. Penetapan  Lokasi  Penggalian  Bahan  Galian  Golongan  C  Sudah  Berdasarkan  Izin Usaha Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke.
Berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam  dengan  informan,  hasilnya  bahwa  penetapan lokasi Galian Bahan Galian C di Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke yang ada  saat  ini  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tingkat  II  Merauke  Nomor  2  Tahun  1998  Tentang  Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
Hal  ini  diperkuat  dengan  peneliti  setelah  melakukan  wawancara  mendalam  dengan informan yang berasal dari populasi dan sampel terkait pertanyaan, Apakah Penetapan Lokasi PengGalian  Bahan  Galian  Golongan  C  Sudah  Berdasarkan  Izin  Usaha  Dari  Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke?
Pada  tanggal  21  Oktober  2017  pukul  08:30  wit,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan Masyarakat Pemegang Ulayat Wensis Mahuse.
Jawaban :
“Sudah pernah ada izin tapi sekarang tidak ada lagi karena Dinas Pertambangan Sudah di cabut”
Pada  tanggal  24  Oktober  2017  Pukul  14:01  wit,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan Masyarakat pemegang Hak Ulayat Yulianus Ndiken.
Jawaban :
“ ada izin usaha tapi tidak di pegang oleh masyarakat, izin ada di pengusaha”
Pada  tanggal  24  Oktober  2017  pukul  17:52  wit,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan ketua kelompok pengangkut pasir atas nama Daniel Samderubun.
Jawaban :
“Untuk saat ini tidak ada izin penggalian”
Pada  tanggal  25  Oktober  2017  pukul  08:26  wit,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan Kepala Kampung Kumbe atas nama Mamat Mulyono.
Jawaban :
“Selama menjabat sebagai Kepala Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke sejak 28 Agustus 2017, belum pernah dikeluarkan izin penggalian Bahan Galian C dan Penggalian dilakukan  bersifat  Ilegal.  Maka  untuk  membatasi  kegiatan  masyarakat  yang  sifatnya merugikan ini maka kepala Kampung bersama kepala Kampung Kumbe bersama kepala distik malind  mengeluarkan  wacana  berupa  himbauan  tentang  batas  waktu,  jadi  penggalian dilakukan batas jam 05:00 wit dan larangan penggalian pada hari libur.”
Pada tanggal 02 November 2017 pukul 13:00 wit, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas nama Elias Refra.
Jawaban :
“Terkait Bahan Galian C memang diatur didalam Peraturan Daerah, tapi semenjak keluarnya undang-undang  nomor  23  tahun  2014,  maka  kewenangan  untuk  mengatur  terkait  Bahan Galian C ditarik ke Provinsi”
Pada tanggal 05 November 2017 13:05 wit, peneliti melakukan wawancara dengan supir truk pengangkut pasir atas nama Saha.
Jawaban :
“ Belum ada izin usaha penggalian dari Pemerintah Daerah ”
Pada tanggal 08 November 2017 pukul 08:57 wit, peneliti melakukan wawancara dengan KABID Konservasi Dinas Lingkungan hidup.

## Jawaban :
“sesuai dengan kewenangannya, semenjak di keluarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah maka kewenangannya ditarik ke provinsi. Sehingga semua aspek terkait Bahan Galian Golongan C, ditarik ke Provinsi. Beliau menegaskan bahwa pengGalian Bahan Galian  Golongan  C  pernah  diatur  dalam  PERDA,  terbukti  dengan  Satuan  Polisi  Pamong Praja sering melakukan penindakan”.
Lalu peneliti melanjutkan pertanyaannya “apakah peran Dinas Lingkungan Hidup pada Lokasi PengGalian Bahan Galian C ?”
Jawaban :
“Dinas Lingkungan Hidup tidak mengurus terkait Izin Lokasi PengGalian Bahan Galian, akan tetapi  Dinas  Lingkungan  Hidup  masih  mengurus  terkait  Izin  Lingkungan  tentang  Bahan Galian C”
Pada tanggal 02 November 2017 pukul 13:00 wit, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas nama Elias Refra.

## Jawaban :
“Terkait Bahan Galian C memang diatur didalam Peraturan Daerah, tapi semenjak keluarnya Undang-Undang  nomor  23  tahun  2014,  maka  kewenangan  untuk  mengatur  terkait  Bahan Galian C ditarik ke Provinsi”
Pada tanggal 09 November 2017 pukul 11:33 wit, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Merauke.

## Jawaban :
“Sesuai dengan pengalaman, bahwa pernah diberikan izin lokasi penggalian Bahan Galian C melalui dinas pertambangan. Akan tetapi semenjak keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014 maka ada  beberapa  aturan  yang  kewenangannya  bukan  lagi  menjadi  kewenangan  Daerah melainkan kewenangan Provinsi. Untuk itu izin terkait Bahan Galian C tidak dikeluarkan lahi oleh  Pemerintah  daerah,  hasilnya  Pemerintah  daerah  tidak  lagi  melakukan  pengawasan terkait Bahan Galian C”.

## D. Penetapan Lokasi Penggalian Bahan Galian Golongan C di Kampung Kumbe Telah Berdasarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan,  hasilnya  adalah  penetapan  lokasi pengGalian Bahan Galian C di Kampung Kumbe distrik Malind belum berdasarkan kajian atau penelitian terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Hal ini diperkuat dengan peneliti melakukan  wawancara  mendalam  dengan  informan  yang  berasal  dari  populasi  dan  sampel terkait  pertanyaan  “ Dengan  Penetapan  Lokasi  PengGalian  Bahan  Galian  C  di  Kampung Kumbe Telah Berdasarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan? ”
Pada  tanggal  21  Oktober  2017  pukul  08:30  wit,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan Masyarakat Pemegang Ulayat Wensis Mahuse.
Jawaban :

## “Belum pernah ada penelitian tentang AMDAL”
Pada  tanggal  24  Oktober  2017  pukul  14:01  wit,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan Masyarakat pemegang Hak Ulayat Yulianus Ndiken.
Jawaban :
“ Belum ada penelitian yang di lakukan oleh pemerintah daerah”
Pada  tanggal  24  Oktober  2017  pukul  17:52  wit,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan ketua kelompok pengangkut pasir atas nama Daniel Samderubun.
Jawaban :
“semenjak  dilakukan  kegiatan  penggalian  pasir  dari  tahun  20  di  kampung  kumbe  belum pernah ada penelitian tentang AMDAL di Kampung Kumbe”
Pada  tanggal  25  Oktober  2017  pukul  08:26  wit,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan Kepala Kampung Kumbe atas nama Mamat Mulyono.
Jawaban :

## “Belum pernah dilakukan kajian tentang AMDAL di kampung kumbe”
Pada tanggal 05 November 2017 13:05 wit, peneliti melakukan wawancara dengan supir truk pengangkut pasir atas nama Saha.
Jawaban :
“ 2 tahun lalu pernah dilakukan observasi mulai dari Kampng Kumbe sampai Kali Bian ”
Pada tanggal 08 November 2017 pukul 08:57 wit, peneliti melakukan wawancara dengan KABID Konservasi Dinas Lingkungan hidup.
Jawaban :
“Selama menjabat sebagai kepala bidang selama sepuluh bulan terhitung mulai dari bulan januari 2017, belum pernah melakukan pengendalian terkait AMDAL di lokasi penggalian”.
Pada tanggal 02 November 2017 pukul 13:00 wit, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas nama Elias Refra.
“Harusnya izin lokasi penggalian berdasarkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, tapi sampai saat ini belum pernah dilakukan”

## E. Apakah  Pengelolaan  Dan  Pemanfaatan  Bahan  Galian  Golongan  C  Di  Kampung
Kumbe Telah Lolos Uji Perda Tentang AMDAL?
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan,  hasilnya  adalah  pengelolaan  dan pemanfaatan Bahan Galian C di Kampung Kumbe distrik Malind belum lolos uji perda tentang AMDAL. Karena lokasi penggalian di tentukan berdasarkan pemantauan sementara dan bukan suatu uji PERDA. Hal ini diperkuat dengan peneliti melakukan wawancara yang berasal dari populasi dan sampel terkait pertanyaan “ Apakah Pengelolaan Dan Pemanfaatan Bahan Galian

## C Di Kampung Kumbe Telah Lolos Uji Perda Tentang AMDAL ?”
Pada  tanggal  21  Oktober  2017  pukul  08:30  wit,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan Masyarakat Pemegang Ulayat Wensis Mahuse.
Jawaban :
“Tidak tau ada atau tidaknya uji PERDA tentang AMDAL”
Pada  tanggal  24  Oktober  2017  pukul  14:01  wit,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan Masyarakat pemegang Hak Ulayat Yulianus Ndiken.
Jawaban :
“ Belum pernah ada uji PERDA tentang AMDAL”
Pada  tanggal  24  Oktober  2017  pukul  17:52  wit,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan ketua kelompok pengangkut pasir atas nama Daniel Samderubun.
Jawaban :
“Belum pernah dilakukan uji PERDA tentang AMDAL”
Pada  tanggal  25  Oktober  2017  pukul  08:26  wit,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan Kepala Kampung Kumbe atas nama Mamat Mulyono.
Jawaban :
“Belum pernah dilakukan uji PERDA tentang AMDAL di Kampung Kumbe”
Pada tanggal 05 November 2017 13:05 wit, peneliti melakukan wawancara dengan supir truk pengangkut pasir atas nama Saha.
Jawaban :
“ Belum pernah dengar uji PERDA tentang AMDAL ”
pada tanggal 09 November 2017 pukul 11:33 wit, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Merauke.
Jawaban :
“Dalam mengeluarkan PERDA tidak perlu dilakukan kajian tentang AMDAL, akan tetapi bila dilakukan  pengGalian  secara  besar-besaran  atau  dalam  jumlah  yang  sangat  banyak  maka perlu dilakukan kajian tentang AMDAL untuk menentukan lokasi Galian tersebut”
Pembahasan  dari  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1980  Tentang Pengggolongan  Bahan-Bahan  Galian  Yang  Dikaitkan  Dengan  Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan di Kabupaten Merauke. Berdasarkan rumusan masalah yang di kaji didalam Bab I, maka rumusan masalah yang pertama melihat implementasi penetapan lokasi galian C dan rumusan masalah yang kedua melihat pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian C.
Hasil wawancara dengan informan kunci membuat peneliti berpendapat bahwa penetapan lokasi galian C di kabupaten merauke saaat ini belum sesuai dengan kajian tentang Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan,  Pemerintah  Daerah  lebih  memperhatikan  tentang  hasil pajaknya, hal ini di buktikan dengan isi dari Perda Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak  pengambilannya  tanpa  ada  satu  pasal  pun  yang  mengatur  tentang  penempatan  lokasi galian.
Pemerintah  Daerah  harus  memperhatikan  dan  mempertimbangkan  seluruh  aspek kehidupan  dalam  mengeluarkan  suatu  produk  Hukum  atau  pun  kebijakan.  Dalam  kebijakan publik tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sangat berkaitan dengan sistem, prosedur dan mekanisme.  Maka  penetapan  lokasi  galian  C  haruslah  berdasarkan  sistem,  prosedur  dan mekanisme sehingga tidak merugikan masyarakat. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka beberapa nomenklatur di daerah dialihkan. Hal ini sesuai dengan Asas Lex Posteriori Derogat Lex Superiori, peraturan hukum yang tinggi membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah. Akan tetapi sampai saat ini belum ada suatu bentuk  penerapan  hukum  oleh  Pemerintah  Provinsi,  sehingga  Implementasi  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1980  Tentang  Penggolongan  Bahan-Bahan  Galian  di Multitafsirkan oleh masyarakat dengan cara melakukan penggalian di sepandan lepas pantai, karena merupakan bahan galian C.
Berdasarkan  hasil  wawancara  terkait  rumusan  masalah  pada  bab  I,  maka  peneliti  tidak sependapat  dengan  sistrem  pengelolaan  dan  pemanfaatan  bahan  galian  C  di  Kabupaten Merauke saat ini. Karena baik pemerintah maupun masyarakat tidak menyadari dampak yang di  hasil  dari  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  yang  tidak  tepat  sasaran.  Pemerintah seenaknya  mengambil  keuntungan  dari  pengambilan  bahan  galian  C  berdasarkan  peraturan daerah nomor 4 tahun 2006 dengan mengatur hanya terkait pengelolaan dan pengambilan, tidak ada pasal terkait penanggulangan bagi lokasi galian yang telah diambil bahan galiannya.
Maka pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian C di kabupaten Merauke menjadi tidak efisien, karena Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan- Bahan Galian hanya menyebutkan secara umum di sepanjang lepas pantai. masyarakat yang memiliki  pemahaman  dan  penafsiran  yang  kurang  terhadap  suatu  produk  hukum  menjadi Multitafsir akibatnya menimbulkan masalah diberbagai aspek kehidupan.
ditemukan ada empat aspek yang menjadi permasalah di masyarakat  antara lain sebagai berukut; aspek sosial, aspek sumberdaya alam, aspek ekonomi, aspek hukum dan kebijakan. Untuk itu peneliti akan mendeskripsikan setiap aspek sesuai dengan pandangan dan temuan peneliti di lokasi penelitian.

## F. Aspek sosial budaya
Bahan Galian golongan C saat ini menjadi permasalahan yang me libatkan semua pihak, baik  masyarakat,  aparat  Kampung  maupun  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Merauke.  Bahwa masyarakat  sebagai  instrument  utama  yang  melakukan  proses  penggalian,  penjualan  demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menjadi ketergantungan bagi masyarakat asli marind, dimana masyarakat asli marind menggantunkan hidup mereka pada hasil alam.
Hasil  alam  yang  dimaksud  adalah  Bahan  Galian  golongan  C,  yang  di  peroleh  dengan mudah dan gratis sehingga masyarakat tidak memilih alternatif lain sebagai mata pencarian. akibatnya masyarakat asli marind tidak lagi memanfaatkan hasil alam lainya seperti berbuuru di hutan, menjaring di rawa dan laut, bercocok tanam, pangkur sagu secara efisien. Contohnya; kebiasaan Befak masyarakat asli marind, Befak adalah kebiasaan masyarakat asli marind dalam
mengumpulkan  Bahan  makanan  dengan  cara  pergi  ke  hutan  atau  ke  pinggir  laut  selama beberapa hari, kemudian mendirikan pondok yang di sebut Befak, setelah itu suami istri mulai saling membantu dalam proses berburu atau menjaring.  Kebiasaan ini lama kelamaan mulai memudar,  Karena  kebiasaan befak telah  berubah  dari  proses  mengumpulkan  Bahan  makan menjadi  proses  mengumpulkan  pasir  atau  sering  disapa  oleh  masyarakat  yaitu  stok  pasir. Berburu, menjaring, stok pasir sama-sama memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan melakukan penggalian secara tidak bertanggung jawab, Masyarakat tidak lagi menghormati dan melindungi Totemnisme.
Selain  budaya  yang  semakin  hari  makin  terkikis,  pendidikan  pun  ditinggalkan.  Karena mayoritas para pengangkut pasir adalah kaum mudah yang harusnya saat ini berada di bangku SMA  dan  Perkuliahan,  mereka  lebih  memilih  meninggalkan  pendidikannya  dan  berada  di pesisir pantai untuk menggali pasir. Hal ini mengancam generasi mudah suku marind di masa- masa yang akan datang.

## G. Aspek Sumber Daya alam
Pada  aspek  ini,  peneliti  akan  menjelaskan  tentang  jenis  Bahan  Galian  C  yang  ada  di Kampung  Kumbe  distrik  malind  Kabupaten  Merauke  dan  dampak  yang  terjadi  karena melakukan  penggalian.  Jenis  tanah  yang  terdapat  diwilayah  Kabupaten  Merauke  terdiri  atas tanah  organosol,  alluvial  dan  hidromorf  kelabu  yang  terdapat  didaerah  –  daerah  rawa  dan payau. Jenis tanah ini terbentuk dari Bahan induk buatan sedimen yang menyebar diwilayah distrik Okaba, Merauke dan Kimaam.
Sedangkan  Jenis  Bahan  Galian  C  yang  ada  di  Kampung  Kumbe  adalah  jenis  tanah Hidromorf Kelabu dan jenis tanah Organosol. Hidromorf Kelabu yaitu suatu jenis tanah yang pembentukannya akibat suatu proses pelapukan dari bebatuan jenis sedimen yang masam yang pelapukan ini sering digenangi oleh air yang sifatnya ialah vulkanik asam dan juga batu pasir. Tanah jenis ini  sering  dan  banyak  sekali kita temui  di  wilayah  daratan  yang  rendah  dengan curah hujan tinggi yaitu sekitar 2000mm/tahun. Sedangkan jenis tanah Organosol merupakan tanah  yang  proses  pembentukannya  dari  hasil  pembusukkan  bahan-  bahan  organik.  Tanh organosol ini biasanya dapat kita temui di daerah rawa- rawa atau di tempat- tempat yang selalu tergenang oleh air
Maka peneliti dapat menggolongkan jenis Bahan Galian C adalah jenis tanah Hidromorf Kelabu dan Organosol berdasarkan kondisi geografis di  Kampung  Kumbe  yang di samakan dengan klasifikasi lokasi tanah Hidrimorf Kelabu dan Organosol.
Berdasarkan  wawancara  mendalam  dengan  pemegang  hak  ulayat,  peneliti  menemukan bahwa  pengambilan  pasir  di  Kampung  Kumbe  mencapai  60  m3  dengan  jumlah  truk
pengangkut pasir sebanyak 20 truk per hari. Hal ini mengakibatkan ketersediaan Bahan Galian C  di  Kampung  Kumbe  semakin  hari  semakin  berkurang  dan  menimbulkan  kelangkaan sumberdaya alam pada jenis tanah Hidromorf Kelabu dan Organosol.
Akibat  dari  penggalian  Bahan  Galian  C  yang  tidak  terkontrol  berdasarkan  analisis mengenai  dampak  lingkungan  di  Kampung  Kumbe  adalah  semakin  luasnya  diameter  kali Kumbe yang mengancam pemukiman masyarakat di sepanjang bibir kali, terciptanya kolam- kolam besar yang ada di sekitar pekuburan umum Kampung Kumbe yang apa bila terjadi hujan maka akan mengalami longsor di sekitar pekuburan sehingga mengancam jasad yang terkubur, mengancam budi daya kelapa yang ada di Kampung Kumbe.

## H. Aspek ekonomi
Pada aspek ini, peneliti akan menjelaskan tentang bagaimana kerugian di sektor ekonomi, terutama kerugian yang disebabkan oleh Izin  Lokasi penggalian Bahan Galian C  yang tidak sesuai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yang akan di jelaskan pada tabel kerugian.
No  Jenis Bahan Galian Harga 1 truk= M3 penjualan pasir di Kumbe Harga penjualan pasir di kota Jumlah Kumulatif penggalian/hari Keterangan Analisis Dampak 1 Bahan Galian C Hidromorf Kelabu, (Pasir Semen) Rp. 300.000 Rp.1.500.000   20 Truk a. terjadi selisih harga antara penjualan pasir di kampung dan di kota. b. Mengurangi lahan perkebunan di Kampung Kumbe, karena bekas Galian di genangi air 2 Bahan Galian C Organosol, (Tanah Timbun) Rp.200.000,- - 20 Truk a. Debit pasir yang di ambil cukup banyak akan tetapi harga jualnya sangat murah sehingga keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat kampung sangat sedikit
b. Akibat dari penggalian bebas tanpa campur tangan pemerintah kampung, tidak adanya pendapatan bagi kampung
Sumber data : Hasil olah data penelitian

## I. Aspek Hukum dan kebijakan
Pada aspek ini, peneliti menemukan bahwa penerapan hukum tidak berjalan dengan efisien dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat serta mengancam kehidupan generasi yang akan datang. Peneliti menemukan bahwa sebelum tahun 2016 telah berlaku peraturan daerah nomor 4 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Merauke Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
Akan  tetapi  setelah  di  keluarkannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintah  Daerah  maka  ada  8  nomenklatur  yang  dialihkan  kewenangannya  kepada Pemerintah Provinsi, salah satunya Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke yang mengurus  terkait  izin  lokasi  penggalian  Bahan  Galian  C.  Akibatnya  pengawasan  dan pengendalian terhadap lokasi penggalian Bahan Galian C menjadi tidak terkontrol, maraknya penggalian liar, masyarakat menjual pasir dengan bebas, penetapan harga 1 truk pasir menjadi tidak stabil, para pengangkut pasir juga melakukan stok pasir menjadi tak terbatas.
hal  ini  di  sebut  Kekosongan  Hukum,  kekosongan  hukum  dapat  diartikan  sebagai  suatu keadaan  kosong  atau  ketiadaan  peraturan  perundang-undangan  (hukum)  yang  mengatur  tata tertib (tertentu) dalam masyarakat, sehingga kekosongan hukum dalam Hukum Positif lebih tepat dikatakan sebagai “kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan” .

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dari pembahasan bab IV maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1980  Tentang  Penggolongan  Bahan Galian  Di  Kabupaten  Merauke  belum  berdasarkan  kajian  Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan,  karena  penetapan,  pengelolaan  dan  pemanfaatnya  menyebabkan  kerugian  pada beberapa aspek kehidupan yaitu aspek sosial budaya, aspek sumberdaya alam, aspek ekonomi, aspek hukum dan kebijakan:
Aspek  Sosial  Budaya, dimana  masyarakat  adat melupakan  kodratnya  sebagai  anak  adat dan  tidak  lagi  menghargai  alam  sebagai  Totem  dengan  cara  merusak  lingkungan  demi
kepentingan  pribadi  yang  mengakibatkan  ketergantungan  dan  kemalasan  untuk  bekerja  dan mengancam kehidupan generasi yang akan datang.
Aspek  Sumberdaya  Alam, akibat  dari  Penetapan,  Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  Bahan Galian  C  yang  tidak  berdasarkan  analisis  mengenai  dampak  lingkungan,  maka  terjadi kelangkaan sumberdaya alam pada tanah jenis Hidromorf kelau (pasir semen) dan organosol (tanah  timbun),  semakin  melebarnya  diameter  kali  kumbe  yang  semakin  dekat  dengan pemukiman  warga,  rusaknya  lahan  perkebunan  masyarakat  lokal  yang  berada  di  pesisir  dan bibir sungai.
Aspek Ekonomi, pengaruh Penetapan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Bahan Galian C yang tidak  terkontrol  pertumbuhan  ekonomi  di  Kampung  Kumbe  Distrik  Malind  Kabupaten Merauke  menjadi  tidak  seimbang.  Karena  penjualan  pasir  di  Kampung  Kumbe  dan  di  kota memiliki selisih yang cukup jauh, lahan perkebunan menjadi rusak dan mengurangi pendapatan dari hasil perkebunan di Kampung Kumbe.
Aspek  Hukum Dan  Kebijakan, dengan keluarnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 maka  kewenangan  untuk  mengatur,  mengontrol  dan  mengawasi  kegiatan  penggalian  yang sebelumnya diatur di dalam PERDA Nomor 4 tahun 2006 oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten  Merauke  dialihkan  ke  Provinsi.  Dampaknya  terjadi  Kekosongan  Hukum  terkait kegiatan penggalian Bahan Galian C di Kabupaten Merauke.
UCAPAN TERIMA KASIH ( Acknowledgments )
Kami  berterimakasih  kepada  pihak  Universitas  Musamus  yang  sudah  membantu  dalam kesuksesan penelitian ini juga tidak lupa kepada sahabat-sahabat yang selalu setia memberikan dorongan, tenaga dan waktu hingga penelitian ini selesai.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, lincolin. 1993 . ekonomi manajerial . Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta.
Alexander Phuk Tjilen.2016. Kebijakan Publik. Bandung. Nusa Media
F.  Gunarwan  Suratmo.2010. Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan) .Yogyakarta.  Gadjah Mada University Press.
Laurence D. Wesley. Andi. 2012. Mekanika Tanah. Yogyakarta.
Keraf. A Sony. 2002. Etika Lingkungan. Jakarta. Kompas.
Supardan Modeong.2014. Teknik Perundang-undangan di Indonesia . Jakarta. PT. Perca.
Sukandarrumidi.2016. Bahan Galian Industri. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
Sugiyono.2013. Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi. Yogyakarta. Alfabetha Bandung.
Sudarsono.2012. Kamus Hukum. Jakarta. Rineka Cipta
Ujang Sumarwan. 2011. Perilaku Konsumen Jakarta.Ghalia Indonesia