## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PERAN  NOTARIS  DALAM  MENINGKATKAN  TERLAKSANANYA  RAPAT  UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PADA PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP
Estinna Darmawan Hermant, Mohamad Fajri Mekka Putra
Universitas Indonesia E-mail: most_bez@yahoo.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Desember 2021 Diterima: 12 Januari 2022 Terbit: 1 Februari 2022
Keywords:
Annual General Meeting of Shareholder; Limited
Liability Company;
Notary; In Indonesia, a Limited Liability Company is a form of business  that  has one  important  organ, namely  the Annual General Meeting of Shareholders. In fact, The implementation  of  the  Annual  General  Meeting  of Shareholders  is  still  rarely  carried out even though the Notary as the only official who is authorized can play a  role  in  improving the  implementation  of the Annual  General  Meeting  of  Shareholders.  This research  method  uses  normative  legal  research supported by data from interviews. The results of the study show that the legal consequences of not holding the Annual General Meeting of Shareholders are only based on the authority of the shareholders to propose a  meeting,  the  imposition  of  sanctions  on  internal parties  is  not  clearly  stated  in  the  laws  and regulations  and  the  role  of  a  Notary  which  is indispensable  as  a  position  that  is  trusted  by  the public is considered understand the law and should understand the Limited Liability Company better so that  it  can  help  improve  the  implementation of the Meeting  by  making  efforts  to  increase  public understanding and  awareness  of the  importance  of holding the Annual General Meeting of Shareholders in a Limited Liability Company.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276

## Abstrak
Kata kunci: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; Perseroan Terbatas Tertutup; Notaris;
Corresponding Author: Estinna Darmawan Hermant Di  Indonesia,  Perseroan  Terbatas  Tertutup merupakan salah satu bentuk usaha yang memiliki salah  satu  organ  penting  yaitu  Rapat  Umum Pemegang  Saham  Tahunan.  Pada  kenyataannya, pelaksanaan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham Tahunan  tersebut  masih  jarang  dilaksanakan padahal  Notaris  selaku  pejabat  satu-satunya  yang diberi  kewenangan  dapat  berperan  untuk meningkatkan terlaksananya Rapat Umum Pemegang  Saham  Tahunan.  Metode  penelitian  ini menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dengan didukung  oleh  data  dari  hasil  wawancara.  Hasil penelitian  menunjukkan  terhadap  akibat  hukum tidak dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  hanya  berdasarkan  kepada  kewenangan pemegang  saham  untuk  mengajukan  rapat, pengenaan sanksi terhadap pihak internal pun tidak jelas  dicantumkan  dalam  peraturan  perundang- undangan  dan  peran  Notaris  yang  sangat diperlukan  sebagai  jabatan  yang  dipercaya  oleh masyarakat  dianggap  paham  hukum  dan seharusnya  lebih  memahami  Perseroan  Terbatas sehingga dapat membantu meningkatkan terlaksananya  Rapat  tersebut  dengan  melakukan upaya  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan kesadaran masyarakat betapa pentingnya pelaksanaan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham Tahunan pada Perseoran Terbatas Tertutup.
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Badan usaha berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan perkembangannya  pun  sangat  cepat,  serta  semakin  membesar  baik  dari  sisi kapasitas dan permodalan, oleh karena itu bagi pelaku bisnis diperlukan kerja sama agar tujuannya lebih mudah tercapai.
Dengan sistem kerjasama biasanya terjadi konflik karena perbedaan pendapat masing  masing  individu.  Apalagi  dengan  perkembangan  zaman  sistem kerjasama semakin kompleks. Sistem permodalan juga semakin bervariasi tidak hanya sekedar uang. Oleh karena rawan konflik diperlukan aturan-aturan baku dalam menjalankan bentuk kerjasama tersebut.
Di  Indonesia  kita  mengenal  beberapa  jenis  badan  usaha  yaitu  Perseroan Terbatas,  CV,  Firma,  dan  Persekutuan  Dagang.  Perseroan  Terbatas  sudah  cukup lama  muncul  sejak  diberlakukannya  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  di Indonesia pada tahun 1848, dasar-dasar yuridis yang modern sudah ada, yaitu Pasal
36-56  KUH  Dagang.  Sejak itu,  banyak Perseroan  Terbatas  didirikan  di  Indonesia, kala itu disebut dengan naamloze vennootschap , disingkat NV. 1
Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  disebut  PT)  merupakan  salah  satu  bentuk perusahaan  yang  lebih  disukai  masyarakat  karena  adanya  kepastian  hukum  bagi pihak  internal  itu  sendiri  terutama  pemegang  saham  disamping  bentuk  usaha perseroan  komanditer,  firma,  dan  lain  sebagainya.  “Efisiensi  perdagangan  dapat tercapai  apabila  didukung  oleh  iklim  usaha  yang  kondusif” 2 agar  roda perekonomian  dapat  terus  berputar  sehingga  sudah  semestinya  Pemerintah memahami bahwa pentingnya kegiatan ekonomi bagi masyarakat.
Dengan  demikian,  Pemerintah  pun  berkewajiban  dalam  mengatur  dan menjamin  kepastian  hukum  agar  hubungan  dalam  kegiatan  tersebut  berjalan dengan baik antara perusahaan dengan pihak-pihak lainnya salah satunya dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT).
Kepemilikan  saham  dalam  Perseroan  Terbatas  terbagi  dua  kriteria. Berdasarkan  kriteria  yang  ditetapkan  dalam  UUPT  dan  UUPM,  maka  PT  dapat dibedakan ke dalam dua jenis yaitu: 3
1. PT  Terbuka,  yaitu  perseroan  yang  modal  dan  jumlah  pemegang  sahamnya memenuhi  kriteria  tertentu  atau  perseroan  yang  melakukan  penawaran  umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. (Pasal 1 ayat 7  UUPT).  Menurut  UUPM  yang  dimaksud  dengan  PT  Terbuka  atau  dalam  UUPM disebut  perusahaan  publik  adalah  perseroan  yang  sahamnya  telah  dimiliki sekurang-kurangnya  oleh  300  pemegang  saham  dan  memiliki  modal  disetor sekurang-kurangnya  Rp3.000.000.000,-  (tiga  miliar  rupiah)  atau  suatu  jumlah pemegang saham atau modal disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
2. PT Tertutup adalah perseroan yang tidak termasuk dalam kategori PT Terbuka yang didirikan dengan tidak ada maksud untuk menjual sahamnya kepada public ( go public ) 4 . “Perseroan yang sahamnya hanya dimiliki oleh orang -orang tertentu, tetapi  setiap  orang  dapat  ikut  serta  dalam  modalnya,  Biasanya  pemegang  saham berasal dari famili sendiri atau sahabat karib.” 5
Dalam menjalankan fungsi perusahaan, PT memiliki struktur organisasi yang terdiri dari tiga organ sesuai Psal 1 ayat (2) UUPT, yaitu: 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Direksi.
3. Dewan Komisaris.
RUPS merupakan salah satu organ penting dalam PT. RUPS, dalam UUPT Pasal 1  ayat  (4)  adalah  organ  perseroan  yang  memegang  kekuasaan  tertinggi  dalam Perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan  Komisaris  dalam  batas  yang  ditentukan  dalam  undang-undang  dan/atau Anggaran  Dasar.  Organ  ini  mempunyai  wewenang  penggunaan  laba  bersih, mengesahkan  laporan  tahunan  dan  sebagainya,  disamping  itu  mempunyai  hak
1 Fuady, Munir, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h.36.
2 Musadad, Ahmad, Hukum Jaminan, CV.Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2020, h.203.
3 Asikin, Z. dan Suhartana, W.P., Pengantar Hukum Perusahaan , Kencana, Jakarta, 2016, h.54.
4 Rahmah, Mas, Hukum Pasar Modal, Kencana, Jakarta, 2019, h.321.
5 Purba,  Orinton, Petunjuk  Praktis  bagi  RUPS,  Komisaris,  dan  Direksi  Perseroan  Terbatas  agar Terhindar dari Jerat Hukum , Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, h.19-20.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
untuk  memperoleh  segala  keterangan  dari  Direksi  dan/atau  Dewan  Komisaris 6 bahkan tata cara RUPS diatur secara khusus dalam pasal 75 hingga pasal 91 UU PT. Oleh karena itu RUPS menjadi salah satu kegiatan yang wajib diselenggarakan agar  PT  baik  terbuka  maupun  tertutup  dapat  berjalan  sesuai  dengan  tujuannya bahkan  dalam  Undang-Undang  pun  mewajibkan  diadakan  setahun  sekali  diluar Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas.
Pemegang saham tentunya juga berperan penting dalam RUPS mengingat PT merupakan perusahaan yang seluruh modalnya terdiri dari saham yang disetorkan oleh  pemegang  saham.  Dengan  demikian,  selaku  pemegang  saham  berhak  untuk mengetahui  segala  kegiatan  perusahaan  sekaligus  juga  mengawasi  kinerja perusahaan dengan harapan dana yang telah mereka investasikan ke perusahaan akan  terus  memberikan  mereka  keuntungan  bahkan  “hak -hak  pemegang  saham harus  dilindungi  dan  para  pemegang  saham  harus  dapat  menjalankan  hak-hak mereka melalui prosedur yang memadai yang ditetapkan oleh perusahaan”. 7 Salah satunya  yaitu  memberikan  hak  kepada  pemiliknya  untuk  menghadiri  dan mengeluarkan suara dalam RUPS seperti yang tertulis dalam UUPT Pasal 52 Ayat (1) huruf (a).
Dalam  praktiknya  dalam  proses  pendirian  PT  diberikan  kewenangan  oleh negara  melalui  Kementerian  Hukum  dan  Ham  kepada  Notaris,  selain  sebagai pejabat negara yang berwenang dalam proses pendirian PT, perubahan anggaran dasar,  Notaris  juga  berperan  dalam  pembuatan  akta  otentik  dari  risalah  RUPS sebelum dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kewenangan  Notaris  sebagai  satu-satunya  pejabat  yang  berwenang  dalam pembuatan akta risalah RUPS tertuang dalam pasal 1 ayat (1) di Undang-Undang Jabatan  Notaris  (selanjutnya  disebut  UUJN)  dimana  pasal  tersebut  berbunyi: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini atau berdasarkan undang- undang lainnya.” “Tidak dapat  ditampik,  bahwa  dalam  kehidupan  dan  transaksi  sehari-hari, Notaris  telah  diakui  dan  dihargai  sebagai  pihak  ketiga  yang  layak dipercaya  oleh masyarakat” 8 karena  Notaris  diyakini  dapat  memberikan  kepastian  hukum sehingga  “keberadaannya  semakin  dibutuhk an  dalam  membuat  suatu  alat  bukti tertulis  yang  bersifat  otentik  dari  suatu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh masyarakat”. 9
Sesuai yang tercantum dalam UUPT Pasal 90 terlihat jelas kewenangan Notaris dalam  membuat  risalah  dimana  risalah  RUPS  dapat  dibuat  dengan  akta  otentik. Mengingat “Posisi Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum  bagi  masyarakat” 10 melalui  kewenangannya  sehingga  Notaris  seharusnya
6 Is, Muhammad Said, H ukum Perusahaan di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2016, h.114.
7 Sutedi, Adrian, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, h.150.
8 Makarim,  Edmon, Notaris  &  Transaksi  Elektronik .  Jakarta:  PT.Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2016, h.7.
9 Ibid . h.3.
10 Sulihandari, H. dan Rifiani, N., Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, h.16.
mempunyai  peranan  penting  dalam  pelaksanaan  RUPS  dimana  RUPS  pun merupakan organ dengan kewenangan yang berpengaruh dalam PT.
Berdasarkan hal itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam lingkup  PT  Tertutup  dengan  judul  “Peran  Notaris  Dalam  Meningkatkan Terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pada Perseroan Terbatas Tertutup”.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  terhadap  latar  belakang  diatas  terdapat  2  (dua)  identifikasi permasalahan yaitu, akibat hukum bagi PT Tertutup yang tidak melakukan RUPS tahunan tentunya untuk dapat memahami apakah ada akibat hukumnya ataupun resiko  jika  seandainya  tidak  dilaksanakan  RUPS  tahunan  dan  mengapa  Notaris sebagai pejabat yang berwenang dan berperan sejak tahap pendirian PT seharusnya turut berperan juga dalam terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

## A. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berbentuk  penelitian  hukum  normatif  menurut  Soerjono Soekanto, penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan  sekunder. 11 Penelitian  ini  juga menggunakan data hasil wawancara sebagai data pendukung terhadap penelitian hukum normatif untuk mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.
Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis terdiri atas studi pustaka dan wawancara. Studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti 12 sedangkan wawancara  adalah  cara  untuk  memperoleh  informasi  dengan  bertanya  langsung pada yang diwawancarai. 13
Tipe  penelitian  menyesuaikan  dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti.  Jika dilihat  dari  bentuknya,  tipe  penelitian  dalam  tesis  ini  merupakan  penelitian preskriptif.  Tujuan  penelitian  preskriptif  adalah  memberikan  jalan  keluar  atau saran  untuk  mengatasi  permasalahan. 14 Kemudian  data-data  tersebut  dianalisis menggunakan metode pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian  yang  bersangkutan  secara  tertulis  atau  lisan,  dan  perilaku nyata,  yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. 15
Hasil dari penelitian ini memiliki bentuk preskriptif-analitis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan  norma-norma  hukum 16 yang  kemudian  akan  dituangkan  dalam bentuk  opini hukum terkait permasalahan yang dibahas.
11 Soekanto, S. dan Mamudji, S.M., Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.13.
12 Kusuma, M. dan Diani, R., P engantar Penelitian Hukum, Rafah Press, Palembang, 2017, h.75.
13 Ibid , h.64.
14 Mamudji, S., Rahardjo, H., Supriyanto, A., Erni, D., Simatupang, D. P., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum , Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h.4.
15 Ibid , h.67.
16 Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.43.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276

## B. PEMBAHASAN
1. Akibat  Hukum  Bagi  Perseroan  Terbatas  Tertutup  Yang  Tidak Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Dalam batasan atau definisi PT sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 UUPT,  dengan  tegas  dikemukakan  PT  adalah  persekutuan  modal  yang  terbagi  atas saham ( share ) 17 serta memiliki organ-organ penting yang salah satunya yaitu RUPS. Sebagai  pemegang  saham  yang  menyetorkan  modalnya  kepada  perusahaan  tentu pemegang  saham  berhak  untuk  mengetahui  kinerja  perusahaan  agar  dapat  terus berkelanjutan  memberikan  keuntungan  bagi  pemegang  saham  maka  itu  RUPS merupakan  suatu  organ  penting  bagi  pemegang  saham  yang  seharusnya  diadakan secara rutin.
Dalam Pasal 78 ayat (2) UUPT tercantum sifat dan syarat RUPS Tahunan:
a. Sifatnya wajib diadakan setiap tahun,
b. Syarat penyelenggaraannya, di adakan dalam jangka waktu “paling lambat” 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
Berkaitan dengan pelaporan kinerja perusahaan dalam tahun buku terakhir dan  juga  untuk  menentukan  kegiatan  perusahaan  di  tahun  buku  mendatang maka sudah dipastikan RUPS wajib diadakan.
Secara umum tugas RUPS dapat dirangkum menjadi : 18
a. Tugas mengesahkan perbuatan hukum sebelum RUPS resmi berdiri.
b. Memutuskan penyetoran saham.
c. Mengubah anggaran dasar.
d. Tugas pengendalian.
e. Menentukan pembagian dividen.
f. Menyetujui  penggabungan,  peleburan,  pengambilalihan,  pemisahan  atau pembubaran perusahaan.
Pada  dasarnya  yang  berfungsi  dan  berwenang  menyelenggarakan  RUPS Tahunan  maupun  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa  (selanjutnya disebut RUPSLB) adalah Direksi. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 79 ayat (1) UUPT. Penyelenggaraan  diadakan  RUPS,  sepenuhnya  merupakan  inisiatif  dari Direksi. 19
Sebagai  bentuk  pertanggungjawaban,  Direksi  wajib  membuat  laporan- laporan  dalam  bentuk  dokumen  yang  terstruktur  dan  jelas  selanjutnya, menurut  Pasal  78  ayat  (3)  UUPT  dalam  RUPS  tahunan,  Direksi  harus mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPT.
Penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Direksi sesuai dengan pasal 79 ayat (1) UUPT sehingga jika tidak dilaksanakan oleh Direksi sebagaimana dipertegas dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh
17 Sembiring,  Sembiring, Hukum  Perusahaan  Tentang  Perseroan  Terbatas ,  Nuansa  Aulia, Bandung, 2012, h.11.
18 Suryani, Bhekti, 215 Tanya Jawab PT Perseroan Terbatas, Laskar Aksara, Jakarta,2013, h. 58- 60.
19 Harahap, M. Yahya, Hukum Perseroan Terbatas , Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.316.
secara  pribadi  atas  kerugian  perseroan  apabila  yang  bersangkutan  bersalah atau  lalai  menjalankan  tugasnya  tersebut 20 sehingga  kelalaian  dalam  tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan seharusnya menjadi tanggung jawab Direksi karena RUPS merupakan organ penting dalam Perseroan.
Organ penting lainnya dalam Perseroan Terbatas berkaitan dengan RUPS yaitu Dewan Komisaris, meskipun bukan merupakan penyelenggara yang wajib melaksanakan RUPS tetapi Dewan Komisaris dapat diminta
pertanggungjawabannya  jika  RUPS  tahunan  tidak  dilaksanakan  seperti  yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UUPT yang berbunyi :”Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT.”
Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan komisaris, sepanjang berhubungan  dengan  mata  acara  rapat  dan  tidak  bertentangan  dengan kepentingan  Perseroan 21 oleh  karena  itu  jika  RUPS  tidak  dilaksanakan  maka pihak yang dirugikan tentu para pemegang saham.
Pemegang saham dapat mengajukan permintaan diadakan penyelenggaraan  RUPS  dengan  ketentuan  dimana  1  (satu)  orang  atau  lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih  dari  jumlah  seluruh  saham  dengan  hak  suara,  kecuali  anggaran  dasar menentukan  suatu  jumlah  yang  lebih  kecil  dalam  Pasal  90  UUPT  kemudian dalam  Pasal  79  ayat  (3)  dan  (4)  UUPT,  pemegang  saham  mengajukan  Surat Tercatat  disertai  alasannya  kepada  Direksi  dengan  tembusan  kepada  Dewan Komisaris  kemudian  berdasarkan  Pasal  79  ayat  (5)  UUPT  Apabila  ada permintaan dari pemegang saham kepada Direksi agar diadakan RUPS, maka Direksi  “wajib”  melakukan  panggilan  RUPS  paling  lambat  15  hari  terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
Berdasarkan  pasal  79  ayat  (6)  UUPT,  kalau  Direksi  tidak  melakukan pemanggilan  RUPS  dalam  jangka  waktu  15  (lima  belas)  hari  dari  tanggal permintaan diterimanya, dapat ditempuh upaya dengan mengajukan “kembali” permintaan itu kepada Dewan Komisaris atau jika yang meminta kepada Direksi adalah Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris melakukan panggilan sendiri RUPS. 22
Dalam hal ini, jika Direksi maupun Dewan Komisaris masih tidak melakukan pemanggilan RUPS sesuai permintaan pemegang saham maka pemegang saham dapat  mengajukan  permintaan  penyelenggaraan  RUPS  keapada  Ketua Pengadilan Negeri.
Permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri diatur pada Pasal 80 UUPT yang memberi hak kepada pemegang saham mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan memberikan  bukti  dan  persyaratan  yang  telah  terpenuhi  kemudian  Ketua Pengadilan  Negeri  akan  memanggil  Direksi  dan/atau  Dewan  Komisaris  serta pemohon untuk mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak
20 Prasetya, Rudhi, Perseroan Terbatas Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 h.23.
21 Asikin, Z. dan Suhartana, W. P. Op.cit., h.90.
22 Harahap, M.Yahya, Op.cit., h.318.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Jika Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan, maka pengabulan itu  dituangkannya  dalam  bentuk  “penetapan”  yang  memuat  diktum  atau amar: 23
a. Memberi izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS,
b. Menetapkan (hal-hal berikut): Bentuk RUPS, tahunan atau RUPSLB,
1) Mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham,
2) Menetapkan  kuorum  kehadiran  dan/atau  ketentuan  tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,
3) Menunjuk ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UUPT 2007 atau AD.
c. Memerintahkan  Direksi  dan/atau  Dewan  Komisaris  wajib  hadir dalam RUPS.
Yang  dimaksud  mengenai  kuorum  kehadiran  dan  ketentuan  tentang persyaratan  pengambilan  keputusan  RUPS  dalam  penetapan  Pengadilan tersebut  menurut  Penjelasan  Pasal  80  ayat  (3)  UUPT,  adalah  khusus berlaku untuk RUPS ketiga.
Terkait  dengan  RUPS  ini,  penulis  mencari  informasi  tambahan  dengan mewawancarai  salah  satu  direktur  perusahaan  PT.  Mandiri  (nama  PT disamarkan) mengenai RUPS Tahunan. Berkaitan dengan RUPS Tahunan, beliau menerangkan  bahwa  mengetahui  tetapi  sama  sekali  tidak  pernah melaksanakan  dikarenakan  pemegang  saham  hanya  keluarga  saja  serta menurut beliau tidak perlu diadakan RUPS Tahunan karena perusahaan masih dikontrol dan dijalankan oleh mereka sendiri.
Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Kementerian Hukum dan HAM per 31 Desember 2019 PT yang terdaftar di kota Palembang saja sebanyak 8780 perusahaan dan yang telah melaporkan risalah RUPS Tahunan ke Kementerian Hukum  dan  HAM  sebanyak  451  perusahaan.  Jika  dilihat  dari  data  tersebut hanya  sebagian  kecil  saja  PT  yang  melaporkan  risalah  RUPS  Tahunan  ke Kementerian Hukum dan HAM.
Pengaturan perihal pemberian sanksi tegas kepada PT Tertutup yang tidak melaksanakan  RUPS  Tahunan  juga  tidak  diatur  secara  jelas  dalam  UUPT sehingga  RUPS  pada  PT  Tertutup  pun  juga  masih  sangat  jarang  terlaksana karena tidak dianggap terlalu penting. Oleh karena itu, kepastian hukum untuk pelanggaran  pelaksanaan  RUPS  tersebut  masih  tidak  jelas  bahkan  sanksi terhadap  Direksi  yang  seharusnya  wajib  menyelenggarakan  RUPS  pun  tidak diatur  dengan  jelas  padahal  RUPS  sangatlah  penting  terutama  untuk kepentingan pemegang saham dan juga untuk mengetahui kinerja perusahaan. Sebagai contoh kasus  RUPS yang ricuh pada  saat pelaksanaan RUPS PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk terkait tidak disetujuinya laporan keuangan 24 jika saja tidak  diselenggarakan  RUPS  tentunya  pemegang  saham  tidak  mengetahui
23 Ibid, h.321.
24 Simamora, Novita Sari, RUPS sempat ricuh, Laporan Keuangan 2017 AISA tidak disetujui, 27 Juli 2018,  URL: https://market.bisnis.com/read/20180727/7/821641/rups-sempat-ricuh-laporan- keuangan-2017-aisa-tidak-disetujui.
kinerja  perusahaan  sehingga  RUPS  seharusnya  menjadi  kewajiban  untuk dilaksanakan yang juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Direksi.

## 2. Peran  Notaris  Terkait  Terlaksananya  Rapat  Umum  Pemegang  Saham Tahunan Perseroan Terbatas Tertutup.
Di  masyarakat,  kebanyakan  hanya  mengetahui  kewenangan  Notaris terbatas pada pendirian PT saja padahal dalam pembuatan akta lainnya seperti risalah  RUPS  bahkan  hingga  pembubaran  PT,  kewenangan  Notaris  tertuang dalam Pasal 15 Ayat (1) dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dimana pasal tersebut  berbunyi  :“Notaris  berwenang  membuat  Akta  autentik  mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta,  menyimpan  Akta,  memberikan  grosse,  Salinan  dan  kutipan  Akta, semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  Akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang- undang”.  D emikian  terlihat  jelas  bahwa  Notaris  ditunjuk  oleh  Negara  untuk menjalankan sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan.
Pada  praktiknya,  dalam proses  pendirian PT  diberikan  kewenangan  oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM kepada Notaris,  selain sebagai pejabat  negara  yang  berwenang  dalam  proses  pendirian  PT,  perubahan anggaran  dasar,  Notaris  juga  berperan  dalam  pembuatan  akta  otentik  dari risalah RUPS sebelum dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM.
Sesuai  yang  tercantum  dalam  UUPT  Pasal  90  terlihat  jelas  kewenangan Notaris  dalam  membuat  risalah  dimana  risalah  RUPS  dapat  dibuat  dengan  2 cara, yaitu:
a. Secara di bawah tangan ( underhand ) yang dibuat dan disusun sendiri oleh direksi Perseroan;
b. Secara akta notaris (akta otentik) yang dibuat dan disusun oleh notaris.
“Peristiwa  yang  diajukan  pada  umumnya  selalu  masih  “mentah”  dan menjadi  tugas  notaris-lah  untuk  menjaringnya  dan  kemudian  merumuskan menjadi  peristiwa  hukum” 25 sehingga  terlihat  jelas  bahwa  Notaris  berperan dalam pelaksanaan  RUPS    sedangkan  menurut  G.H.S.  Lumban  Tobing,  “akta Notaris dapat juga berisi “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan  oleh  pihak  lain  di  hadapan  Notaris,  artinya  yang  diterangkan  atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk  keperluan  mana  pihak  lain  itu  sengaja  datang  di  hadapan  Notaris  dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta autentik.” 26
“Notaris  berperan  dalam  pembuatan  akta  perubahan  dalam  perseroan terbatas yang dibuat oleh atau dibuat dihadapannya, baik berupa akta relaas
25 Arliman S,Laurensius, Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim, Deepublish, Yogyakarta, 2015, h.37.
26 Alwesius, Dasar-Dasar  Teknik  Pembuatan  Akta  Notaris, Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2019, h.13.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
yang berupa Akta Berita Acara Rapat, maupun akta partij dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat secara circular resolution .” 27 Pada akta relaas , “membuat” akta diartikan sebagai pengamatan Notaris  pada  suatu  peristiwa  atau  fakta  (hukum),  menyusun  berita  acara, membacakan dan menandatangani akta tersebut bersama dengan para saksi, termasuk keterangan alasan mengapa para penghadap tidak menandatangani aktanya.  Akta relaas adalah  bentuk  akta  yang  dibuat  untuk  bukti  (para) penghadap, di mana di dalam akta tersebut diuraikan secara autentik tindakan yang  dilakukan  atau  suatu  keadaan  yang  dilihat  atau  disaksikan  sendiri  oleh notaris  di  dalam  menjalankan  jabatannya  sebagai  Notaris,  sehingga  akta  ini tidak  memberikan  bukti  mengenai  keterangan  yang  diberikan  oleh  (para) penghadap. 28
Notaris  seharusnya  mengedukasi  mengenai  pentingnya  RUPS  sehingga Notaris jangan hanya berpandangan dari sisi legal saja padahal sebagai pejabat yang  diangkat  oleh  Negara,  “Notaris  dan  produk  aktanya  dapat  dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi  anggota  masyarakat” 29 sekaligus  Notaris  sebagai  penyuluh  hukum  bagi masyarakat  awam  karena  Notaris  dianggap  masyarakat  lebih  paham  aspek hukum.
Berkaitan  dengan  Notaris  sebagai  penyuluh  hukum,  jasa  Notaris  sangat diperlukan dalam hal-hal seperti:
1. Membuat berita acara RUPS dan membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat baik dalam persiapan PT yang akan go public maupun PT setelah go public ;
2. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan Anggaran Dasar perusahaan, tata cara pemanggilan RUPS dan keabsahan  susunan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS sebagai peserta rapat;
3. Meneliti perubahan Anggaran Dasar agar tidak terdapat pasal-pasal dalam Anggaran Dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku,  dimana  jika  diperlukan,  untuk  melakukan  penyesuaian- penyesuaian  pasal-pasal  dalam  Anggaran  Dasar  tersebut  agar  sejalan  dan memenuhi  ketentuan  peraturan  yang  berlaku  dalam  rangka  melindungi investor dan masyarakat. 30
Dengan  berperan  aktifnya  Notaris  memberikan  penyuluhan  maupun sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  pentingnya  RUPS,  dapat  berdampak positif dari berbagai sisi:
1. Membantu  pemegang  saham  memperoleh  haknya  dalam  perusahaan tersebut  melalui  pelaksanaan  RUPS  bahkan  diatur  dalam  bagian  ke  lima dalam  UUPT  yang  mencantumkan  jelas  bahwa  pemegang  saham  memiliki
27 Novita, A.T. dan Sendrawan, T., Akta Notaris Sebagai Bukti Kepemilikan dan Keabsahan Jual Beli Saham Berkaitan dengan Penyetoran Modal oleh Pendiri Perseroan, Indonesian Notary Vol.3, 2021.
28 Budiono,  Herlien, Dasar  Teknik  Pembuatan  Akta  Notaris, PT  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2017, h.8.
29 Sulihandari, H. dan Rifiani, N. Op.cit ., h.3.
30 Nasarudin,  M.I.,  Surya,  I.,  Yustiayandana,  I.,  Nefi,  A.,  Adiwarman, Aspek  Hukum  Pasar  Modal Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, h.94-95.
hak  untuk  memperoleh  bukti  kepemilikan  sahamnya,  menghadiri  dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT. Dalam  UUPT  Pasal  61  ayat  (1)  tercantum  jelas,  pemegang  saham  berhak mengajukan  gugatan  terhadap  PT  ke  Pengadilan  Negeri  apabila  dirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
Jika setiap pemegang saham dapat memahami haknya untuk mendapatkan kepastian hukum tentunya juga akan berdampak baik karena bisa saja di sisi lain  jika  PT  tersebut  terus  berkembang  sesuai  yang  diharapkan,  tidak menutup  kemungkinan  para  pemegang  saham  tersebut  akan  menambah investasinya ke dalam PT tersebut.
2. Membantu  pihak  internal  PT  yang  masih  belum  memahami  pelaksanaan RUPS  dimana output dari  pelaksanaan  RUPS  tersebut  terkait  dengan perubahan-perubahan  yang  terjadi  dalam  PT  seperti  perubahan  daftar pemegang  saham,  susunan  direksi  dan  komisaris,  dan  lain  sebagainya sebagai  bukti  untuk  melaporkan  ke  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.
Biasanya pada PT yang masih kecil dan masih dimiliki oleh keluarga, yang menjadi  Direksi  adalah  pemegang  saham  mayoritas 31 tentunya  akan  lebih baik  jika  perusahaan  yang  masih  dikelola  sendiri  ini  dan  masih  awam terbiasa  untuk  terorganisir  dengan  baik.  Dengan  demikian  juga  jika seandainya PT tersebut berkembang dan semakin maju akan semakin mudah bagi PT tersebut untuk menarik para investor karena dari sisi manajemen dan pengelolaannya juga terorganisir dengan baik karena sudah dibiasakan sejak awal sehingga bahkan bisa saja saat berkembang hingga PT tersebut go public ,  pihak  internal  sudah  tidak  terlalu  kaget  untuk  menjalankan peraturan-peraturan yang ada.
Setelah  diuraikan  bagaimana  pengaruh  pelaksanaan  RUPS  secara  tidak langsung membantu berkembangnya perusahaan-perusahaan tersebut, Hal-hal yang  dapat  disarankan  kepada  Notaris  dapat  melakukan  beberapa  hal  untuk membantu  meningkatkan  kesadaran  bagi  pihak  internal  PT  untuk melaksanakan RUPS antara lain, sejak awal pendirian PT, Notaris dapat mulai mensosialisasikan  pentingnya  RUPS  terutama  jika  akan  melakukan penggantian  Direksi,  Dewan  Komisaris,  maupun  susunan  pemegang  saham dalam Anggaran Dasar dapat diadakan RUPS yang bisa dipandu pelaksanaannya oleh  Notaris,  atau  Notaris  dapat  juga  berkolaborasi  dengan  sesama  rekan Notaris  untuk  mengadakan  penyuluhan  hukum  baik  secara  daring  maupun tatap muka mengenai seluk beluk PT dan pengenalan RUPS kepada masyarakat.
31 Sudaryat, Tanggung  Jawab  Pemegang  Saham  Mayoritas  Yang  Merangkap  Sebagai  Direksi Terhadap  Kerugian  Pihak  Ketiga  Akibat  Perbuatan  Melawan  Hukum  Perseroan . Jurnal  Bina  Mulia Hukum, 4 (2) DOI: http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.29 , 2020.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276

## C. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  analisa  diatas,  akibat  hukum  terhadap  PT  Tertutup  yang tidak  melaksanakan  RUPS  tahunan  masih  terbatas  hanya  pada  kewenangan  dari pemegang  saham  untuk  mengajukan  RUPS  tahunan  kepada  Direksi,  Dewan Komisaris  ataupun  Pengadilan  Negeri.  Penerapan  sanksi  yang  seharusnya  dapat dikenakan  pun  tidak  dicantumkan  secara  jelas  dalam  peraturan  perundang- undangan sehingga pelaksanaan RUPS tahunan di PT Tertutup masih sangat jarang dilakukan.  Praktiknya,  pemegang  saham  dalam  PT  Tertutup  merangkap  juga sebagai  Direksi  maupun  Dewan  Komisaris  sehingga  ada  yang  beranggapan  tidak terlalu penting untuk melaksanakan RUPS tahunan padahal RUPS tahunan penting untuk mengetahui kinerja PT dalam 1 tahun serta untuk merancang rencana jangka pendek ataupun jangka panjang PT bagi perkembangan perusahaan.
Dengan demikian, peran Notaris dalam RUPS ini sangatlah penting mengingat hanya  Notaris  satu-satunya  pejabat  yang  berwenang  mulai  dari  pendirian  dan pembubaran  PT  bahkan  pembuatan  risalah  RUPS  hanya  dapat  dituangkan  dalam akta  otentik  yang  dibuat  oleh  Notaris.  Saat  ini,  masyarakat  menganggap  Notaris adalah  profesi  yang  paham  hukum  sehingga  Notaris  dalam  upaya  meningkatkan kesadaran  RUPS  dapat  melakukan  sosialiasi  kepada  masyarakat  mengenai  seluk beluk PT dan pengenalan RUPS. Dalam hal ini terutama saat Notaris berhubungan dengan  pihak  internal  PT  dapat  memberikan  penyuluhan  hukum  saat  akan mendirikan  PT  maupun  saat  akan  merubah  susunan  Direksi,  Dewan  Komisaris, pemegang saham dalam Anggaran Dasar.

## SARAN
Oleh  sebab  itu,  bagi  pemerintah  dapat  menjadi  masukan  untuk  lebih memperhatikan RUPS terutama bagi PT Tertutup supaya masyarakat awam tidak asal mendirikan PT saja namun juga harus memperhatikan aspek hukumnya yang berkesinambungan salah satunya demi melindungi kepentingan pemegang saham dan  RUPS  yang  diadakan  dapat  menjadi  indikator  bagi  pemerintah  apakah perusahaan  tersebut  sehat.  Bagi  notaris  diharapkan  juga  perannya  karena  PT merupakan salah satu aset bagi perekonomian bangsa sehingga diharapkan Notaris dapat membantu meningkatkan pemahaman dari aspek hukum bagi pihak Internal perusahaan maupun masyarakat awam yang masih belum memahami seluk beluk PT terutama dari sisi RUPS.

## DAFTAR REFERENSI
Buku : Alwesius,  2019, Dasar-Dasar  Teknik  Pembuatan  Akta  Notaris, Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
Arliman S, Laurensius, 2015, Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim , Deepublish, Yogyakarta.
Asikin,  Z.  dan  Suhartana,  W.P.,  2016, Pengantar  Hukum  Perusahaan ,  Kencana,
Jakarta.
Budiono, Herlien, 2017, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Fuady,  Munir,  2017, Perseroan  Terbatas  Paradigma  Baru, PT.Citra  Aditya  Bakti, Bandung. Harahap, M. Yahya, 2016, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta. Is, M. Sadi, 2016, H ukum Perusahaan di Indonesia, Kencana, Jakarta. Kusuma,  M.  dan  Diani,  R.,  2017,  P engantar  Penelitian  Hukum. Rafah  Press, Palembang.
Mamudji, S., Rahardjo, H., Supriyanto, A., Erni, D., Simatupang, D. P., 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Makarim, Edmon, 2016, Notaris & Transaksi Elektronik , PT.Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Musadad, Ahmad, 2020, Hukum Jaminan, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang. Nasarudin, M.I., Surya, I., Yustiayandana, I., Nefi, A., Adiwarman, 2004, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Purba, Orinton, 2011, Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum, Raih Asa Sukses, Jakarta.
Prasetya, Rudhi, 2011, Perseroan Terbatas Teori dan Praktik , Sinar Grafika, Jakarta. Rahmah, Mas, 2019, Hukum Pasar Modal, Kencana, Jakarta. Sembiring, Sentosa, 2012, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas , Nuansa Aulia, Bandung.
Sutedi,  Adrian,  2015, Buku  Pintar  Hukum  Perseroan  Terbatas, Raih  Asa  Sukses, Jakarta.
Sulihandari,  H.  dan  Rifiani,  N.,  2013, Prinsip-Prinsip  Dasar  Profesi  Notaris, Dunia Cerdas, Jakarta.
Soekanto, S. dan Mamudji, S. M., 2003, P enelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Suryani,  Bhekti,  2013, 215  Tanya  Jawab  PT  Perseroan  Terbatas, Laskar  Aksara, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Novita,  A.T.  dan  Sendrawan,  T., Akta  Notaris  Sebagai  Bukti  Kepemilikan  dan Keabsahan Jual Beli Saham Berkaitan dengan Penyetoran Modal oleh Pendiri Perseroan, Indonesian Notary Vol.3., 2021. Sudaryat, Tanggung  Jawab  Pemegang  Saham  Mayoritas  Yang  Merangkap  Sebagai Direksi  Terhadap  Kerugian  Pihak  Ketiga  Akibat  Perbuatan  Melawan  Hukum Perseroan . Jurnal Bina Mulia Hukum , 4 (2) DOI:
http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.29., 2020.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276

## Internet/Website
Simamora,  Novita  Sari, RUPS  sempat  ricuh,  Laporan  Keuangan  2017  AISA  tidak disetujui , 27 Juli 2018, URL:
https://market.bisnis.com/read/20180727/7/821641/rups-sempat-ricuh- laporan-keuangan-2017-aisa-tidak-disetujui