## KANUNISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA
(Perspektif Us}u>l al-Fiqh)
Moh. Afandi
Fakultas Syariah IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo dan STIA Pamekasan Madura email: singduwemadura@yahoo.com

## Abstract
There  is  a  lot  of  controversy  about  the  canonization  of  the  Islamic  law  in Indonesia  which  invites  many  of  the  muslim  scholars,  especially  those  who obtain  education  in  formal  institutions  and  those  who  receive  it  in  traditional ones.  Thanks  to  this  long  debate,  the  discourse  of  the  canonization  not  only becomes  a  sensitive  national  issue  but  also  has  a  practical  effect  all  of  the Indonesian muslim people feel, that is, there are some of Islamic acts such as the act of the marriage  and the act of the heritage  which are adopted as parts of the state  law  like  KHI  and  number  41  of  2004‟s  act  about  waqaf.  Henceforth  this discourse of  canonization spreads more and more broadly, so that the syari‟a- based  economic  system  is  regarded  as  one  of  the  definitive  and  effective solutions to overcome the economic crisis.Using the Islamic jurisprudence as an approach, this research tends to find out and set a pattern of the development of future formulation of  Islamic law in  Indonesia  by posing an academic question as to in what fields the canonization can be done. As the result, we can organize Islamic laws or norms around three themes: (1) norms that in practice are under individual‟s authority; (2) norms that in practice are under people‟s authority; (3)  norms  that  in  practice  are  under  state‟s  authority.  Only  in  the  last  norm, including the family law, the civil law, the law of politic,the law of judgment, and the criminal law, can the canonization of the Islamic law be done.

## Abstrak
Banyak  sekali  kontroversi  yang  berkembang  mengenai  pengkanunan  hukum Islam  di  Indonesia,  terutama  antara  golongan  Islam  struktural  dan  Islam kultural.  Berawal  dari  perdebatan  panjang  ini  kamudian  wacana  pengkanunan tidak  hanya  menjadi  buah  bibir  saja,  melainkan  secara  konkrit  hasilnya  dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia dengan diundangkannya fiqh munakahat, fiqh waris, dan fiqh wakaf dalam tubuh KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan UU No. 41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf.  Sedikit  demi  sedikit  wanaca  pengkanunan semakin  meluas  sehingga  akhirnya  sistem  perokonomian  syariah  pun  berhasil diresmikan  dalam  bentuk  undang-undang  sebagai  salah  satu  solusi  untuk mengatasi krisis moniter. Dengan pendekatan ushul fiqh, Peneltian ini mencoba mencari  dan  memetakkan  pola  pengembangan  kanun  hukum  Islam  ke  depan  di negara  kesatuan  Indonesia,  dengan  bermodalkan  satu  pokok  kegelisahan akademik,  yakni  dalam  bidang  apa  saja  pengkanunan  itu  bisa  dilakukan? Sebagai  buah  penelitian,  dapat  dipetakkan  bahwa  norma  atau  hukum  Islam terbagi  menjadi  tiga  bagian,  yaitu  (1)  norma  yang  dalam  pelaksanaannya menjadi  kewenangan  individu,  (2)  norma  yang  dalam  penerapannya  menjadi
kewenangan  masyarakat,  dan  (3)  norma  yang  dalam  penerapannya  menjadi kewenangan  negara.  Adapun  bidang  pangkanunan  hukum  Islam  hanya  dapat dikembangkan  pada  norma  atau  hukum  yang  dalam  pelaksanaanya  adalah kewenangan negara, yakni meliputi bidang hukum keluarga, bidang mu‟amalah, bidang siya>sah , bidang qad}a’ , dan bidang jina>yah .
Kata Kunci: Indonesia, Kanun, Hukum Islam, Us}u>l a-Fiqh.

## A. Pendahuluan
Diskursus  tentang  kanunisasi  hukum  Islam  sebenarnya  merupakan  lanjutan  dari perbincangan  hangat  mengenai  hubungan  Agama  dan  Negara.  Tema  ini  sangat kontroversial,  lebih-lebih ketika mulai  dikaitkan dengan upaya kanunisasi hukum  Islam yang keberadaanya memang sensitif. Proses pengkanunan di  Indonesia sejak menjelang kemerdekaan sampai saat ini masih tarik menarik antara kelompok  Islam struktural dan kelompok  Islam  kultural.  Kelompok  Islam  structural  seperti  Soepomo,  Hazairin, Mohammad  Natsir,  Isa  Ansari,  dan  Amen  Rais  dikenal  gigih  memperjuangkan berlakunya  syari‟at  Islam  melalui  jalur  kekuasaan,  sedangkan  Mohammad  Hatta, Abdurrahman Wahid, dan Dawam Raharjo disebut-sebut sebagai orang yang tidak setuju dengan  adanya  intervensi  kekuasaan  dalam  masalah  agama. 1 Meskipun  perdebatan  ini masih  berlanjut,  namun  tidak  sedikit  dari  produk  hukum  Islam  yang  telah  berhasil dikanunkan, seperti hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum wakaf yang kemudian dituangkan  dalam  UU  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Inpres  No.  1  tahun  1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Mengenai wakaf masih diperjelas lagi dengan lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Di tengah kontroversi  yang belum usai Nangro Aceh Darussalam (NAD) tampil sebagai  wilayah  yang  memiliki  otonomi  khusus  berdasarkan  syari‟at  Islam.  Semua produk hukum yang lahir di sana merupakan hasil pengkanunan dari fikih Islam menjadi undang-undang  istimewa  di  Serambi  Mekah  itu.    Fenomena  ini  menunjukkan  bahwa syari‟ah  sebagai  perangkat  hukum  membutuhkan  landasan  konstitusional.  Tanpa instrumen  hukum  yang  mampu  melindungi  dan  mengayomi,  maka  kebebasan  tersebut tidak  ada  artinya. 2 Pertimbangan  ini  menjadikan  pengkanunan  syari‟at  sebagai  sebuah
1 Mengenai diskusi panjang tentang relasi Negara dan Agama antara kelompok Islam kultural dan kelompok Islam struktural: Lihat Dur. Andi Rizal, Ukhuwah, Majalah Angkatan Muda Rifa‟iyah , (Edisi II, 2004, Pekalongan), hlm. 11-15
2 Mahmud  Al-Anshari, Penegakan  Syari‟at  Islam;  Dilemma  Keumatan  Di  Indonesia ,  (Jakarta: Insane Press, 2005), hlm. 89
kebutuhan,  di  mana  asas  mayoritas  menjadi  alasan  utama  untuk  merealisasikan kebutuhan ini.
Dalam upaya melakukan kanusiasi, ushul fiqh mempunyai peranan penting dalam proses tasyri>’ (penetapan  hukum).  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  apapun  selama  berkaitan dengan  syari‟at,  ushul  fiqh  harus  dilibatkan  agar  tujuan-tujuan  dalam tasyri‟ tetap tertanam kokoh di dalam kanun. Tulisan ini menguraikan bagaimana ushul fiqh sebagai satu-satunya  metodologi  hukum  Islam  dapat  memberikan  tolok  ukur  yang  jelas  dalam proses  pengkanunan  dan  pembaruan  hukum  Islam.  Hanya  dengan  cara  demikian  dapat dihasilkan  paraturan  perundang-undangan  yang  benar-benar  relevan  dan  mampu menjawab  berbagai  problematika  umat,  baik  di  Indonesia  maupun  di  berbagai  belahan negara di dunia Islam lainnya, saat ini dan pada masa yang akan datang.

## B. Arti dan Urgensi Kanunisasi Hukum Islam
Kata “ qanu>n ” (selanjutnya dibaca kanun) artinya adalah asal atau pokok (لصلأا), ukuran  (سايقولا),  dan  peraturan  atau  undang-undang  (ةعيزشلا). 3 Dalam Lisan  Al-„Arab dikatakan bahwa ءيش لك ىىًاق هسايقهو هقيزط . 4 searti dengan kanun, dalam bahsa Indonesia ditemukan  beberapa  kata  yang  mempunyai  padanan  makna,  antara  lain  adalah formalisasi,  positifisasi,  legalisasi  dan  kodifikasi.  Empat  kata  ini  secara  umum mengandung  arti  upaya  untuk  menjadikan  suatu  aturan  sebagai  ketentuan  yang  resmi, pasti,  dan  sah  berdasarkan  asas-asas  tertentu  dalam  berbentuk  undang-undang  yang baku. 5 Tranformasi  hukum  Islam  ke  dalam  peraturan  perundang-undangan  disebut at- taqni>n, yang berarti membuat kanun atau membuat undang-undang. 6
Yusuf  Al-Qardlowi  mengatakan  bahwa  kanun  berarti  kumpulan  undang-undang produk manusia yang dikemas untuk perkara tertentu dan dalam bidang tertentu, seperti undang-undang  pidana  dan  lain-lain.  Kanun  dasarnya  adalah  ra‟yu  (produk  manusia), sehingga dinamakan sebagai hukum wad}’ i. 7
3 Ahmad  Warson  Munawir, Kamus  Al-Munawir  Arab-Indonesia ,  (Surabaya:  Pustaka  Progresif, Edisi 2, 1997), hlm.1165
4 Ibnu Mandhur, Lisan Al-Arab , (Kairo: Daar Al-Ma‟arif, tt. Jilid 5),  hlm.3759
5 Lihat Depdiknas, Kamus Bahasa Indonesia , (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 419, 787, 896 dan 1206
6 Muhammaad Idris Al-Marbawie, Kamus Idris Al-Marbawie , Jilid II, (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1935), hlm. 159
7 Yusuf  Al-Qardlowi, Membumikan  Syari‟at  Islam (terj. Al-Madkhal  Fi  Ad-Diraasat  Asy- Syar‟iyah Al-Islamiyah ), (Surabaya: Dunia Ilmu, 19950, hlm. 20
Meskipun  istilah  kanun  disejajarkan  dengan syari‟ah,  fiqh ,  dan hukum  syara‟ , namun  ia  memiliki  karakteristik  yang  berbeda.  Syari‟ah  dan hukum  syara‟ merupakan ketentuan  wahyu,  fiqh  adalah  hasil  ijtihad  ulama,  sedangkan  kanun  adalah  ketentuan- ketentuan  yang  dibuat  oleh  negara.  Kanun  memiliki  kekuatan  hukum  yang  bersifat memaksa,  sedangkan  syari‟ah  dan  fiqh  bersifat  suka  rela  atau  berdasarkan  kesadaran individual.  Kanun  menggambarkan  bagian  dari  syari‟ah  yang  telah  dipositivisasi  dan diintegrasikan  oleh  pemerintah  menjadi  hukum  negara.  Selain  itu  kanun  juga  merujuk kepada  berbagai  peratuaran  perundang-undangan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  di negeri  muslim  dalam  rangka  pelaksanaan  syari‟ah  dan  mengisi  kekosongan  serta melengkapi syari‟ah. Tindakan ini disebut siyasah syari‟ah . 8

## C. Prinsip-Prinsip Pengkanunan Hukum Islam
Prinsip  pengkanunan  hukum  Islam  sama  halnya  dengan  prinsip  pemberlakuan (tasyri‟) hukum Islam itu sendiri. Kebijakan Allah dalam menurunkan syari‟at-Nya dapat dilihat dari prinsip-prinsip berikut:

## 1. Prinsip Kemaslahatan (ةحلصولا)
Kemaslahatan yang dimaksid adalah kemaslahanatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia akan tetapi juga nanti untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Menurut Al-Ghazali, maslahat  sendiri  merupakan  tujuan  yang  dikehendaki  oleh As-Syâri „  dalam  hukum- hukum  yang  ditetapkan-Nya  melalui  teks-teks  suci  Syariah  ( nusûs  al-syarî„ah )  yang berupa  Al-Qur‟an  dan  Hadis.  Tujuan  tersebut  mencakup    enam  hal  pokok,  yaitu perlindungan  terhadap  agama,  perlindungan  terhadap  jiwa,  perlindungan  terhadap  akal budi,  perlindungan  terhadap  keturunan,  perlindungan  terhadap  kehormatan  diri,  dan perlindungan terhadap harta kekayaan. 9
Dalam  menerapkan  konsep  maslahat  ini  hukum  Islam  sangat  memperhatikan keperluan  hidup  yang  bersifat  primer,  sekunder  dan  tertier,  yang  dalam  kepustakaan hukum  Islam masing-masing disebut darûriyyât , hâjiyyât dan tahsîniyyât . Sesuatu yang mampu  menjamin  eksistensi  masing-masing  dari  keenam  hal  pokok  itu  merupakan maslahat  pada  tingkat darûriyyât .  Sesuatu  yang  mampu  memberi  kemudahan  dan
8 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer , (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm. 11-15
9 Abu  Hamid  Al-Ghazali, Al-Mushthafa  Min  Ilmi  Al-Ushuli , Tahqiq  Wa  Ta‟liq Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, (Beirur, Muassasat Ar-Risalah, 1997), Juz 1, hal. 416-417,
dukungan  bagi  penjaminan  eksistensi  masing-masing  dari  keenam  hal  pokok  itu merupakan  maslahat  pada  tingkat hâjiyyât ,  misalnya  kemerdekaan,  persamaan,  dan sebagainya. Sesuatu yang mampu memberi keindahan, kesempurnaan, keoptimalan bagi penjaminan eksistensi masing-masing dari keenam hal pokok merupakan maslahat pada tingkat tahsîniyyât , seperti sandang, pangan, papan dan lain-lain. 10
Munawir  Syadzali  juga  menyatakan  bahwa  maslahat  dan  keadilan  merupakan tujuan syari‟at Islam, di mana keadilan merupakan dasar maslahat. 11 Senada dengan itu, Masdar F. Mas‟udi menggulirkan tesis bahwa hukum Islam tidak bisa didasarkan kecuali kepada sesuatu yang tidak disebut hukum, sesuatu yang melampui hukum ( meta-hukum ), yakni  sistem  nilai  berupa  maslahat  dan  keadilan  sehingga  sangat  relevan  untuk ditegakkan adagium “ idzâ sahhat al-maslahah fahiya madzhabî “. 12
Tujuan  kanunisasi  hukum  Islam  tidak  jauh  beda  dengan  tujuan  disyari‟atkannya hukum  itu  sendiri,  yaitu  menciptakan  kemaslahatan.  Bakar  bin  Abdullah  Abu  Zaid menyatakan  bahwa  ketika  problem  kehidupan  semakin  berdatangan,  maka  wajib hukumnya  bagi  para  pemangku  hukum  Islam  untuk  mencari  alternasi  pemecahannya. Alternatif  yang  ditawarkan  adalah  merujuk  kepada  pendapat  madzhab  tertentu  yang masih  relevan  dan  segera  menkanunkannya.  Menurut  Bakar,  setidaknya  ada  beberapa manfaat  yang akan didapat dari pengkanunan hukum  Islam, antara lain dapat menjamin perlindungan  hak-hak  manusia,  menjaga  kehormatan,  mencegah  kedzaliman,  dan memberikan jaminan kesejahteraan sosial di antara mereka. 13

## 2. Tidak menyulitkan (جزحلا مدع)
Menyadari  tabi‟at  manusia  yang  tidak  menyukai  adanya  beban  yang  membatasi kemerdekaannya,  maka  Allah  menurunkan  syari‟at  Islam  untuk  memelihara  dan mengusahakan  agar  ketentuan  yang  dibebankan  kepada  manusia  dapat  dengan  mudah dijalankan  serta  dapat  menghilangkan  kesulitan  dan  kesempitan.  Meskipun  demikian tidak  berarti  bahwa  syari‟at  Islam  menghilangkan  sama  sekali  kesulian  yang  mungkin
10 Abd Al-Wahab Khalaf, Mashadir At-Tasyri‟ Al-Islami Ma Laa Nassha Fiihi , (Kuwait, Daar Al- Qalam, 1972), hal. 93
11 Munawir  Sjadzali, “Reaktualisasi  Ajaran  Islam “,  dalam  Iqbal  Abdurrauf  Saimima,  (ed.),
Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam , (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hal. 50.
12 Masdar  F.  Mas‟udi, “Meletakkan  kembali  Maslahah  sebagai  Acuan  Syariat“ ,  dalam  Zuhairi Misrawi, Menggugat  Tradisi:  Pergulatan  Pemikiran  Anak  Muda  NU ,  (Jakarta:  Penerbit  Kompas,  2004), hal. 57 dan 62.
13 Bakar  bin  Abdullah  Abu  Zaid, Fiqh  An-Nawazil;  Qadlaya  Fiqhiyyah  Mu‟asharah ,  (Beirut: Muassasah Ar-Risalah Li At-Thaba‟ah Wa An-Nasyri Wa At-Tauzi‟, 1997, Juz 1), hlm. 9
dialami  oleh  manusia  dalam  kehidupannya.  Hanya  saja  diharapkan  ketentuan  yang terdapat dalam syari‟at Islam dapat mengurangi kesulitan bagi manusia. 14 Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur‟an:

## ديزي افيعض ىاسًلإا قلخو نكٌع ففخي ىأ الله
“Allah hendak memberikan keringan kepadamu, dan manusia dicaptakannya bersifat lemah”. (QS. 4:28)
Dalam Islam dikenal konsep rukhshah (peringanan hukum) dan dlarurah (hukum yang  berlaku  pada  saat  keterpaksaan).  Menurut  Kamil  Musa,  di  antara  peniadaan kesulitan tersebut antara lain: 15
a. Pengguguran kewajiban,  yaitu kewajiban dalam keadaan tertentu ditiadakan, seperti ketidakwajiban melaksanakan ibadah haji bagi orang-orang yang pailit atau dalam keadaan tidak aman.
b. Pengurangan  kadar  yang  telah  ditentukan,  seperti qashar salat  bagi  yang muslim yang sedang dalam perjalanan
c. Penukaran,  yaitu  penukaran  kewajiban  tertentu  dengan  kewajiban  yang  lain, seperti kewajiban wudhu diganti dengan tayammum.
d. Mendahulukan,  yaitu  mengerjakan  sesuatu  sebelum  waktu  yang  telah ditentukan secara umum (ketentuan asal), seperti shalat dengan jama‟ taqdim
e. Menangguhkan,  yaitu  melaksanakan  sesuatu  setelah  waktu  asal  berlalu, seperti salat dengan jama‟ ta‟khir .
f. Perubahan,  yaitu  bentuk  perbuatan  berubah-ubah  sesuai  dengan  situasi  yang dihadapi, seperti salat khauf .

## 3. Menyedikitkan beban (فيلكتلا ةلق)
Sebagai  kelanjutan  dari  prinsip  menghilangkan  kesulitan  ialah  menyedikitkan beban hukum. Artinya Syari‟ tidak memperbanyak beban yang diberikan kepada hamba- Nya,  sehingga  bebar  yang  berupa  perintah  dan  larangan  dapat  dijalankan  tanpa menimbulkan kesulitan. Prinsip ini telah ditetapkan Allah berdasaran firman-Nya dalam surat Al-Maidah [5]: 101
14 Muhammad Salam Madkur, Al-Fiqh Al-Islami , (ttp.: Maktabah Abdullah Wahbah, 1955), hlm.
37
15 Muhammad Kamil Musa, Al-Madkhal Ila At-Tasyri‟ Al-Islami , (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1989), hlm. 50

## ا اهيأ اي
نكؤست  نكل دبت ىإ ءايشأ يع اىلأست لا اىٌهآ ييذل
“Hai oranag-orang yang beriman, jangan kamu menayakan (kepada Nabimu) hal-hal  yang  jika  diterangkan  kepadanya,  niscaya  menyusahkan  kamu” (QS. Al-Maidah: 101)
Ayat ini melarang para sahabat untuk menghujani pertanyaan kepada Nabi di kala wahyu  sedang  turun  dalam  merespon  masalah-masalah  yang  belum  diterangkan hukumnya.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  masalah-masalah  tadi  apabila  ditetapkan hukumnya  melalui  kaidah-kaidah  umum,  bisa  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat. 16 Dengan  demikian,  ayat  ini  mengajarkan  kepada  umat  supaya berpandangan  riil  dalam  segala  hal,  khususnya  dalam  masalah  penetapan  hukum,  tidak boleh ditetapkan berdasarkan dugaan-dugaan yang belum terjadi.

## 4. Ditetapkan secara bertahap-tahap (جيردتلا)
Hukum Islam dibentuk secara gradual atau tadrij . Hal ini didasarkan pada model pewahyuan  Al-Qur‟an  yang  diturunkan  secara  berangsur-angsur.  Tujuan  diturunkannya hukum  secara  bertahap  adalah  untuk  sosialisasi,  adaptasi,  dan  integrasi  nilai-nilai syari‟ah  ke  dalam  budaya  masyarakat  Arab.  Pentahapan  dimaksudkan  sebagai penyelarasan terhadap kondisi sosial, di mana penetapan syari‟ah itu sendiri tidak terjadi tanpa  adanya  hal-hal  yang  membuatnya  turun. 17 Dengan  demikian  proses  pengubahan kebiasaan  buruk  dalam  masyarakat  tidak  insidental,  tetapi  melibatkan  pemikiran  dan perasaan masyarakat pelakunya. Masyarakat disadarkan terlebih dahulu tentang dampak negatif  dari  kebiasaan  tersebut,  sehingga  secara  sadar  mereka  meninggalkannya.  Inilah model reproduksi kebudayaan Al-Qur‟an, yang tetap melibatkan masyarakat sasarannya dalam menyampaikan risalahnya.
Prinsip-prinsip di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, satu sama  lain  memiliki  hubungan  yang  saling  melengkapi.  Kesatuan  prinsip  di  atas  tidak hanya  menjadi  landasan  dalam  tasyri‟,  melainkan  juga  menjadi  pedoman  dalam  proses pengkanunannya.  Bahkan  tidak  hanya  itu,  sejalan  dengan  tuntutan  kontekstualisasi hukum  Islam,  maka  prinsip-prinsip  di  atas,  harus  dijadikan  pedoman  dalam  setiap melakukan  pembaruan  kanun,  sehingga  nilai-nilai  yang  dibawa  syari‟ah  tetap  tertanam
16 Mahmud Al-Alusi, Ruh Al-Ma‟ani Fi Tafsir Al-Qur‟an Al-„Adhim Wa Sab‟u Al-Matsani , Jilid VII, (Beirut: Daar Al-Ilm Li Al-Malayin, 1958), hlm. 39
17 Muhammad  Said  Al-Asmawi, Nalar  Kritis  Syari‟ah ,  terj.  Luthfi  Tomafi  (Yogyakarta:  LkiS, 2004), hlm. 48.
kokoh  di  dalam  perundang-undangan  negara.  Apalagi  secara  teologis  melaksanakan kanun  berarti  melaksanakan  syair‟at,  sekaligus  melaksanakan  perintah  pemerintah  ( ulil amri ).  Oleh  karena  itu,  pengkanunan  bukanlah  perbuatan  yang  mengada-ada  dalam agama  dan  bukan  pula  sesuatu  yang  baru.  Secara  historis,  ditemukan  bahwa  kanun merupakan upaya implementasi hukum Islam ( tathbiq al-ahkam as-sya‟iyah ) yang selalu diperjuangkan oleh umat Islam dari waktu ke waktu. 18

## D. Pengkanunan Hukum Islam di Indonesia
Dalam  upaya  pengkanunan  hukum  Islam  di  Indonesia,  setidaknya  ada  tiga langkah  yang  harus  ditempuh,  yaitu  langkah  hermeneutis,  langkah  sosialisasi,  dan langkah politis. 19 Langkah hermenuetis digunakan sebagai upaya reinterpretasi terhadap hukum  Islam  agar  ditemukan  produk  hukum  yang  benar-benar  relevan  dalam  konteks keindonesiaan.  Dari  sini  akan  ditentukan  bidang-bidang  hukum  Islam  yang  menjadi objek pengkanunan di Indonesia. Pada tahapan inilah peranan ushul fiqh menjadi sangat penting  sebagai  metode  yang  bisa  menselaraskan  antara  keinginan  Indonesia  dalam kemajemukannya dengan keharusan untuk melaksanakan ketentuan syari‟at Islam.
Hasil  reinterpretasi  terhadap  norma  hukum  Islam  dapat  diklasifikasikan  menjadi tiga  item. Pertama ,  norma  yang  dalam  penerapannya  merupakan  kewenangan  Individu (NPI),  pada  norma  ini  tidak  berlaku  pengkanunan  dan  tidak  ada  diintervensi  negara karena penerapannya cukup menjadi kewenagnan perindividu, seperti dalam hal akidah, etika  dan  tata  cara  beribadah. Kedua ,  norma  yang  dalam  penerapannya  merupakan kewenangan masyarakat (NPM), juga tidak berlaku pengkanunan, seperti shalat tarawih berjamaah dan ritual-ritual keagamaan lainya. Ketiga , norma yang dalam pelaksanaanya merupakan  kewenangan  negara  (NPN),  atasnya  berlaku  pengkanunan,  karena  mengatur interaksi  sosial,  sehingga  pemerintah  harus  mengamil  alih  demi  terciptanya kemaslahatan manusia dalam segala stratifikasinya.
Selanjutnya NPN diklasifikasikan lagi menjadi tiga, yaitu:
1. Norma  yang  erat  hubungannya  dengan  agama.  Dalam  norma  ini  pengkanunan tidak  hanya  mengambil  nilai-nilai  filosofis  yang  mendasari,  akan  tetapi  juga
18 Mukhlisin Muzarie, Fiqh Wakaf …, hlm. 148
19 Penjelasan langkah-langkah ini telah disampaikan oleh Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. ketika memberikan pengantar perkuliahan Ushul Fiqh; Teori dan Metodologi.
memberlakukan  peratura-peraturan  kongkritnya.  Seperti  bidang  perkawinan, bidang wakaf, bidang zakat dan lain sebagainya.
2. Norma  yang  agak  erat  hubugannya  dengan  agama.  Pengkanunan  dalam  norma ini  tetap  didasarkan  pada  nilai-nilai  filosofis,  namun  pada  peraturan  kongkrit hanya  siberlakukan  sebagian  yang  dianggap  sesuai  dengan  kondisi  sekitar, seperti dalam bidang muamalah.
3. Norma yang agak renggang dengan agama. Pengkanunan dalam norma ini hanya mengambil  nilai-nilai  filosofis  dasarnya  tanpa  memberlakukan  peraturan kongkrit,  karena  saat  ini  belum  sesuai  dengan  kondisi  Indonesia,  seperti  dalam bidang politik dan tata negara.
Tahap  kedua  adalah  mensosialisasikan  hasilnya  melalui  media-media  seperti seminar  dan  lain  sebagainya.  Langkah  sosialisasi  tidak  cukup,  karenanya  untuk merealisasikan  dua  langkah-langkah  sebelumnya  harus  pula  dilakukan  langkah  politis atau  yang  dikenal  dengan  perjuangan  parlemen.  Tahapan  terakhir  ini  menjadi  penentu disahkan atau tidak disahkannya hasil ijtihad tadi.

## E. Bidang-Bidang Pengkanunan
Seperti  yang  sudah  diketahui  bahwa  muatan  hukum  Islam  (dalam  arti  luas) meliputi berbagai aspek, mulai  dari urusan aqidah, akhlaq, ibadah, mu‟amalah, jinayah, siyasah , dan qadla‟ .  Dalam fiqh  Islam  diskursus tentang bidang-bidang ini  sangat  luas dan  terperinci.  Perkembangan  bidang-bidang  kanunisasi  hukum  Islam  dapat  dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal As-Syakhshiyah)
Pengkanunan  di  bidang  hukum  keluarga  merupakan  contoh  di  mana  pengaruh hukum barat terhadap meteri hukum Islam relatif kecil bahkan tidak ada, dan merupakan benteng terakhir di dalam mempertahankan diri dari pengaruh hukum Barat. Di sisi lain, bidang ahwal  as-shakhshiyah ini  diperkenalkan  oleh  para  ulama  kepada  masyarakat melalui dakwahnya dan sekaligus memberikan contoh penerapannya di dalam kehidupan sosial. Sosialisasi semacam ini lama kelamaan meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjadikannya  sebagai  hukum  adat  serta  mendorongnya  untuk  dilakukan  pengkanunan oleh negara. Saat ini hampir semua negara di dunia Islam telah memiliki undang-undang hukum  keluarganya,  baik  di  Timur  Tengah,  Turki,  Pakistan,  dan  di  Asia  tenggara termasuk di Indonesia.
Di  Indonesia  dengan  keluarnya  undang-undang  No.  1  tahun  1974  tentang perkawinan  dan  peraturan  pemerintah  No.  28  tahun  1977  tentang  perwakafan  tanah milik,  mendorong  kebutuhan  untuk  pengkanunan  di  bidang  hukum  keluarga.  Ditambah dengan  keluarnya  undang-undang  No.  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  di dalam bab III pasal 49 disebutkan bahwa:
Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutuskan  dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. wakaf dan sedekah. 20
Kenyataan  di  lapangan,  hukum  yang  diterapkan  di  Peradilan  Agama  yang merujuk kepada kitab-kitab fiqh terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Untuk mengatasi  hal  ini diperlukan adanya satu  buku hukum  yang menghimpun semua hukum  terapan  yang  dapat  menjadi  rujukan  oleh  para  hakim  dalam  melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Atas dasar ini maka lahirlah  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  terdiri  dari  tiga  buku.  Buku  I  tentang hukum  perkawinan,  buku  II  tentang  hukum  kewarisan  dan  buku  III  tentang  hukum perwakafan.  Ketiga  buku  ini  telah  diterima  baik  oleh  para  alim  ulama  Indonesia  dalam lokakarya  di  Jakarta  pada  tanggal  2-5  Februari  1988.  Selanjutnya  ketentuan  baru  ini diberlakukan dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991. 21
Sampai  sekarang  ulama  dan  lembaga-lembaga  keagamaan  masih  ingin meningkatkan  kekuatan  peraturan  tersebut  dari  Inpres  menjadi  undang-undang. Keinginan ini, untuk buku III tentang perwakafan telah terlaksana pada bulan September 2004 dengan keluarnya undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. 22 Namun perlu
20 Bab III Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
21 Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia,  :  Direktorat  Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam-Departeman Agama 1991/1992
22 Di Indonesia kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di tanah air. Di  samping  melakukan  dakwah  Islam,  para  ulama  juga  sekaligus  memperkenalkan  ajaran  wakaf.  Hal  ini terbukti  dari  banyaknya  masjid-masjid  yang  bersejarah  dibangun  di  atas  tanah  wakaf.  Ajaran  wakaf  ini terus  berkembang  di  Indonesia,  baik  pada  masa  dakwah  pra  kolonial,  masa  kolonial,  maupun  pasca kolonial  pada  masa  Indonesia  merdeka.  Proses  akulturasi  ini  menjadikan  wakaf  sebagai  hukum  adat bangsa Indonesia.
Pasca  kemerdekaan  wakaf  diatur  dengan  lahirnya  undang-undang  No.  5  Tahun  60  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agrarian  yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan  UUPA,  kemudian  ditindak lanjuti  dengan  Peraturan  Pemetintah  No.  28  Tahun  1977  tentang  Perwakafan  Tanah  Milik.  Selanjutnya lahirlah  Inpres  yang  meligitimasi  berlakunya  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Pada  tahun  2001  beberapa cendikiawan muslim dan praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat mengenai  konsep  baru  pengelolaan  wakaf  uang  untuk  peningkatan  kesejahteraan  umat.  Ternyata  konsep
dicatat  bahwa  di  Indonesia  belum  ada  undang-undang  tentang  zakat, 23 yang  ada  hanya undang-undang  tentang  pengelolaan  zakat  yang  lebih  tepat  disebut  sebagai  Undang- Undang Pengadministrasian Zakat, yaitu undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang dan pelaksanaanya  yaitu  Keputuan  Menteri  Agama  No.  581  tahun  1999.  Dengan  demikian maka sampai sekarang  aturan zakat  yang terperinci  masih tersebar di  dalam  kitab-kitab fiqh dan fatwa ulama. 24
Dari  uraian  di  atas,  jelas  sekali  bahwa  penkanunan  di  bidang  hukum  keluarga (perkawinan,  waris,  wasiat,  wakaf  dan  zakat)  sedang  diterapkan  di  berbagai  belahan dunia  dengan  penempuh  jalan at-tadrij atau at-tadarruj (bertahap  di  dalam  penerapan). Hal ini sangat sesuai dengan kaidah fiqh : Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu (apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya).

## 2. Bidang Mu‟amalah
Munculnya  lembaga-lembaga  ekonomi  baru  di  dunia  Islam,  seperti  perbankan syari‟ah  dan  lembaga-lembaga  keuangan  lainnya  seperti  Asuransi  Takaful,  Koperasi Syari‟ah,  Bank  Perkreditan  Syari‟ah,  Obligasi  Syari‟ah,  Pasar  Modal  Syari‟ah  dan Reksadana  Syari‟ah 25 menuntut  untuk  dibuatkan  peraturan  perundang-undangan  yang membarikan  jaminan  atas  terlaksananya  lembaga-lembaga  tersebut  dengan  baik  sesuai dengan tujuan didirikannya.
tersebut menarik dan mampu memberikan energi untuk menggerakkan kemandegan perkembangan wakaf. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang ( waqf al-nuqud ).
Fatwa  MUI  tersebut  kemudian  diperkuat  oleh  hadirnya  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004 Tentang  Wakaf  yang  menyebutkan  bahwa  wakaf  tidak  hanya  benda  tidak  bergerak,  tetapi  juga  dapat berupa  benda  bergerak,  seperti  uang.    Setelah  melalui  proses  panjang,  pada  penghujung  tahun  2006 terbitlah Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Setelah itu,  pada  Juli  2007  keluar  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  75  tahun  2007  yang  memutuskan dan  mengangkat  keanggotaan BWI periode 20072010. (Lihat, Imam Suhadi, Wakaf untuk Kesejahteraan Umat , (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 38; Suparman Usman, Hukum Perwakafan di  Indonesia ,  (Jakarta:  Darul  Ulum  Prees,  1999),  hlm.  27;  Tholhah  Hasan, “ Perkembangan  Kebijakan Wakaf di Indonesia ”, dalam Republika , Rabu, 22 April 2009, accessed 3 Juli 2009).
23 Penkanunan di bidang zakat telah dilakukan di berbagai negara di dunia  Islam. Di Libia telah dikeluarkan UU zakat No. 89 tahun 1971 yang disusul dengan peraturan pemerintah pada tahun 1972 dan Peraturan Menteri pada tahun 1980 . Di Bahrain zakat diatur dalam UU No. 8 tahun 1979. Sedangkan di Kuwait  di  UU  No.    5  tahun  1982.  Di  Yordania  diatur  dalam  UU  No.  35  tahun  1944  kemudian diamandemen dengan UU No. 89 tahun 1953, kemudian diamandemen lagi dengan UU No. 3 tahun 1978, dan terakhir UU No. 2 tahun 1982. (Lihat A. Djazuli, Ilmu Fiqh …, hlm. 176)
24 A. Djazuli, Ilmu Fiqh …, hlm. 176
25 A. Djazuli dan Yadi Januari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 62
Perbankan syari‟ah mulai  muncul di  Mesir pada tahun 1963 dengan nama Bank Syari‟ah Myt Ghamr, yang kemudian disusul dengan Bank Mesir pada tahun 1970 dan Bank  Arab  Saudi  pada  tahun  1974.  Bank  Syari‟ah  Dubai  tahun  1975,  Bank  Syari‟ah Faisal Sudan pada tahun 1977, Bank Syari‟ah Yordania pada tahun 1978, Bank Syari‟ah Bahrain  pada  tahun  1979,  Islamic  Bank  di  Luxemburg  pada  tahun  1980.  Di  Manila terdapat Amanah Bank, Al-Barakah Bank di Huston dan At-Taqwa Bank di Jenewa. Tak kalah pentingnya di Cina juga terdapat Ningxia Islam International Trust and Investment Corporation.  Di  Indonesia  baru  pada  tahun  1992  didirikan  Bank  Muamalah  Indonesia, kemudian disusul dengan munculnya Bank Syari‟ah lain, seperti Bank Syari‟ah Mandiri, BNI  Syari‟ah,  BRI  Syari‟ah,  Bank  Danamon  Syari‟ah,  Bank  JFJ  Syari‟ah  dan  Bank Bukopin  Syari‟ah.  Bank  Daerah  pertama  yang  berdiri  adalah  Bank  Jabar  Syari‟ah. Kemduian dilanjutkan dengan Bank Syari‟ah Riau, Bank Pembangunan Aceh dan Bank Syari‟ah Jakarta yang beru diresmikan pada tahun 2004. 26
Di  Indonesia  legitimasi  bank  syari‟ah  dipertegas  dalam  UU  No.  7  tahun  1992 tentang  Perbankan.  Pada  pasal  6  (m)  disebutkan  bahwa  Bank  Umum  dan  Bank Perkreditan Rakyat menyediakan pembiyaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Setelah itu lahirlah UU Perbankan Syari‟ah No. 10 tahun 1998 yang merubah UU No. 7 tahun 1992. Dalam pasal  6  (m)  disebutkan  bahwa  Bank-bank  Umum  dan  Bank  Perkreditan  Rakyat menyediakan  pembiayaan  dan  melakukan  kegiatan  lain  berdasarkan  prinsip  syari‟ah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

## 3. Bidang Siyasah
Pengkanunan  di  bidang  ini  lebih  mengarah  kepada siyasah  dusturiyah, 27 yaitu yang  berhubungan  dengan  Undang-Undang  Dasar  suatu  Negara.  Setelah  dunia  Islam
26 A. Djazuli, Ilmu Fiqh …, hlm. 179 27 Bidang kajian Fiqh Siyasah  meliputi: 1). Siyasah Dusturiyah.  menurut tata bahasanya siyasah dusturiyah terdiri dari dua suku kata yaitu Siyasah itu sendiri serta Dusturiyah. Arti Siyasah dapat kita lihat di  pembahasan  diatas,  sedangkan  Dusturiyah  adalah  undang-undang  atau  peraturan.  Secara  pengertian umum  Siyasah  Dusturiyah  adalah  keputusan  kepala  negara  dalam  mengambil  keputusan  atau  undang- undang  bagi  kemaslahatan  umat.  Menurut  Pulungan    Siyasah  Dusturiyah  adalah  hal  yang  mengatur  atau kebijakan  yang  diambil  oleh  kepala  negara  atau  pemerintah  dalam  mengatur  warga  negaranya.  Hal  ini berarti Siyasah Dusturiyah adalah kajian terpenting dlam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.
2).  Siyasah  Maliyah.  Maliyah  bermakna  harta  benda,  kekayaan,  dan  harta.  Oleh  karena  itu Siyasah  Maliyah secara  umum  yaitu  pemerintahan  yang  mengatur  mengenai  keuangan  negara.  Djazuli mengatakan  bahwa Siyasah  Maliyah adalah  hak  dan  kewajiban  kepala  negara  untuk  mengatur  dan
bebas dari penjajahan dan membentuk negara nasionalnya masing-masing, maka negara dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Mengadopsi keseluruhan hukum penjajah tidaklah Islami, dan mau mengambil keseluruhan hukum fiqh sering tidak realistis. Akhirnya dari ijtihad masing-masing negara muncullah tiga tipe besar, yaitu: 28
a. Mengambil keseluruhan hukum Barat, seperti Turki
b. Mengambil sumber dari hukum Islam secara ketat, seperti Saudi Arabiah dan Iran
c. Mencari  kompromi  di  antara  keduanya,  seperti  Mesir,  Indonesia,  dan Malaysia.
Perlu  dicatat  bahwa  dalam  menetapkan  dasar  ideologi  konstitusinya  tiga  tipe negara ini memiliki ciri khas yang berbeda. Ada yang menetapkan Islam sebagai agama resmi  negara,  seperti  Saudi  Arabia,  Malaysia,  Libya,  Mesir,  dan  ada  pula  yang  tidak menetapkan Islam sebagai agama resmi negara, seperti Indonesia.
Demikian pula dalam penetapan konstitusi negaranya, pada umumnya mengambil bentuk  negara  kesatuan  dengan  sistem  Republik,  kecuali  Saudi  Arabia,  Yordania  dan Brunai  Darussalam  yang  mengambil  sistem    pemerintahan  kerajaan.  Di  dalam pembagian kekuasaan di negara-negara republik menggunakan asas trias politika, yakni ada  lembaga  legislatif  ( as-sulthah,  at-tasri‟iyah ),  eksekutif  ( as-sulthah  at-tanfidziyah ), dan  yudikatif ( as-sulthan al-qadlaiyah ). Lembaga “ahlul halli wa al-„aqdi” merupakan
mengurus  keungan  negara  guna  kepentingan  warga  negaranya  serta  kemaslahatan  umat.  Lain  halnya dengan Pulungan  yang  mengatak bahwa Siyasah Maliyah meliputi  hal-hal  yang  menyangkut  harta benda negara (kas negara), pajak, serta Baitul Mal. Dari pembahsan diatas dapat kita lihat bahwa siyasah maliyah adalah  hal-hal  yang  menyangkut  kas  negara  serta  keuangan  negara  yang  berasal  dari  pajak,  zakat  baitul mal serta pendapatan negara yang tidak bertentangan dengan syari‟at Islam.
3).  Siyasah  Dauliyah. Dauliyah  bermakna  daulat,  kerajaan,  kekuasaan,  wewenang,  serta kekuasaan.  Sedangkan  Siyasah  Dauliyah  bermakna  sebagai  kekuasaan  kepala  negara  untuk  mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalh territorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan  politik,  pengusiran  warga  negara  asing.  Selain  itu  juga  mengurusi  masalah  kaum  Dzimi, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum Dzimi, hudud, dan qishash. Dari pengertian diatas  dapat  dilihat  bahwa  Siyasah  Dauliyah  lebih  mengarah  pada  pengaturan  masalah  kenegaraan  yang bersifat  luar  negeri,  serta  kedaulatan  negara.  Hal  ini  sangat  penting  guna  kedaulatan  negara  untuk pengakuan dari negara lain.
4).  Siyasah  Harbiyah. Harbiyah  bermakna  perang,  keadaan  darurat  atau  genting.  Sedangkan makna  Siyasah  Harbiyah  adalah  wewenang  atau  kekuasaan  serta  peraturan  pemerintah  dalam  keadaan perang atau darurat. Dalam Fiqh Siyasahnya, Siyasah Harbiyah adalah pengeturan pemerintah atau kepala negara terhadap hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan  jaminan  keamanan  perang,  perlakuan  tawanan  perang,  harta  rampasan  perang,  dan  masalah perdamaian.  Lihat  A.  Djazuli, Fiqh  Siyasah:  Implementasi  Kemaslahatan  Umat  Dalam  Rambu-rambu Syari‟ah ,  (Bandung:  Prenada  Media,  2003)  dan  Suyuthi  Pulungan, Fiqh  Siyasah:  Ajaran  Sejarah  Dan Pemikiran . (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 39-41
28 A. Djazuli, Ilmu Fiqh …, hlm. 182
padanan  dari  lembaga  legislative,  lembaga qadli merupakan  manifestasi  lembaga yudikatif, sedangkan lembaga Imamah atau Khalifah adalah lembaga eksekutif.

## 4. Bidang Qadla‟
Pada  masa  sekarang,  Negara-negara  di  dunia  Islam  telah  memiliki  lembaga- lembaga  peradilannya  masing-masing.  Tingkatan  lembaga  peradilan  pada  umumnya sama,  yaitu  tingkat  pertama,  tingkat  banding  dan  terakhir  adalah  kasasi.  Peradilan Agama  merupakan  tingkat  pertama,  Pengadilan  Tinggi  Agama  untuk  tingkat  banding, dan untuk tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung.
Secara  historis,  pengkanunan  di  bidang Qadla‟ merupakan  pengembangan peradilan  pada  masa  kekhalifahan.  Pada  masa  Umar  bin  Khattab  peradilan  laksanakan oleh Wilayah  Al-Madhalim yang  berwenang  untuk  menangani  berbagai  perselisihan, penetapan  hak-hak,  penyelewengan  benda  wakaf,  melaksanakan  wasiat,  menjatuhakan hukuman  had,  dan  sanksi-sanksi  lainnya.  Pada  masa  Utsman  bin  Affan  sudah  ada pemisahan antara pengadilan yang menangani masalah perdata dan masalah pidana, yang kemudian  disusul  dengan  lahirnya Wilayat  Al-Hisbah, semacan  lembaga  yang mengawasi  agar  tidak  terjadi  penipuan  di  pasar,  lalu  lintas  kapal,  dan  pemerhatri  para pengajar  di  sekolah-sekolah.  Keberadaanya  mirip  dengan  polisi  masa  kini,  walaupun perannya hanya sebagai polisi ekonomi.
Pada masa Turki Utsmani peradilan dibagi tiga, yaitu Mahkamah Syari‟ah yang memeriksa dan memutuskan masalah-masalah hukum keluarga, Mahkamah Nidhamiyah setara  dengan  peradilan  umum  di  Indonesia  yang  memutuskan  masalah-maslah  pidana, perdata, dan ekonomi. Peradilan ini berjenjang dari tingkat  pertama ( Bidayah ), banding ( Isti‟naf ), dan kasasi ( Tamjiz ). Terakhir adalah Mahkamah Khashah yang memustuskan kasus-kasus orang asing atau orang perkara hukum keluarga bagi non munslim. 29

## 5. Bidang Jinayah
Pengkanunan  di  bidang  hukum jinayah atau  hukum  pidana  Islam  adalah  yang paling  sulit  dilakukan  dibanding  dengan  hukum  keluarga  dan  hukum  perdata,  dengan mengecualikan  Negara  seperti  Arab  Saudi.  Hukum  pidana  Islam  hanya  bisa  diterapkan untuk: pertama , kaidah-kaidah dan asas-asas dasar yang memiliki nilai universal. Kedua ,
29 A. Djazuli, Ilmu Fiqh …, hlm. 190
kejahatan-kejahatan ta‟zir (kejahatan  selain hudud dan qishash  diyat ).  Kejahatan ta‟zir ini yang paling banyak jumlahnya dibanding hudud dan qishash diyat . 30
Di  banyak  dunia  Islam  yang  pernah  di  jajah  oleh  negara-negara  Barat,  sampai sekarang masih menggunakan hukum pidana dari negeri penjajahnya. Kasus di Indonesia misalnya, kitab undang-undang hukum pidana berasal dari Wetboek van Srtafrecht Voor Indonesia yang  berlaku  pada  masa  Belanda.  Ada  keinginan  untuk  merubahnya  dengan undang-undang hukum pidana nasional namun keinginan tersebut hanya tinggal rencana, karena  hukum  pidana  yang  berlaku  sampai  sekarang  masih  tetap  warisan  kolonial Belanda. Meskipun ada beberapa pasal yang dihapus dan diubah. 31
Negara  Indonesia  yang  penduduknya  mayoritas  muslim  terbanyak  di  dunia, merupakan negara paling terbelakang dan sangat lambat dalam hal pengkanunan hukum Islamnya.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  kontroversi  yang  terus  bergulir  ditengah-tengah kekuatan  politik  kebangsaan  yang  kurang  sehat.  Dengan  kata  lain,  payung  politik  yang nyaman  akan  menumbuhkan  komunitas  sadar  syari‟at  yang  semakin  hari  semakin bertambah, sehingga akan mempercepat laju pembaruan hukum nasional menuju prinsip- prinsip yang syar‟i.

## F. Penutup
Tujuan  pengkanunan  tidak  lain  sebagai  upaya  agar  masyarakat  lebih  menta‟ati syari‟at  dengan  sungguh-sungguh,  karena  melaksanakan  kanun  berarti  melaksanakan syair‟at  dan  sekaligus  melaksanakan  perintah  pemerintah  ( ulil  amri ).  Dari  sini  jelas sekali bahwa kanun merupakan upaya implementasi hukum Islam ( tathbiq al-ahkam as- sya‟iyah ) yang selalu diperjuangkan oleh umat Islam dari masa ke masa.
30 Mengenai  jenis-jenis  kejahatan  dalam  hukum  pidana  Islam:  lihat  A.  Djazuli, Fiqh  Jinayah, upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 13
31 Moeljatmo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , (Jakarta: PT Bumi aksara, 2003), hlm. 210

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Djazuli  dan  Yadi  Januari, Lembaga-Lembaga  Perekonomian  Umat ,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2002)
A.  Djazuli, Fiqh  Jinayah,  upaya  menanggulangi  kejahatan  dalam  Islam ,  (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
_________, Fiqh  Siyasah:  Implementasi  Kemaslahatan  Umat  Dalam  Rambu-rambu Syari‟ah , (Bandung: Prenada Media, 2003)
_________, Ilmu  Fiqh;  Penggalian,  Perkembangan,  dan  Penerapan  Hukum  Islam , (Jakarta: Predana Media Group, 2010)
Abd  Al-Wahab  Khalaf, Mashadir  At-Tasyri‟  Al-Islami  Ma  Laa  Nassha  Fiihi ,  (Kuwait, Daar Al-Qalam, 1972)
_________, Khulashah At-Tarikh At-Tasyri‟ , (Kairo: Dar Al-Fikr, t.t.)
Abu  Hamid  Al-Ghazali, Al-Mushthafa  Min  Ilmi  Al-Ushuli , Tahqiq  Wa  Ta‟liq Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, (Beirur, Muassasat Ar-Risalah, 1997)
Ahmad  Warson  Munawir, Kamus  Al-Munawir  Arab-Indonesia ,  (Surabaya:  Pustaka Progresif, Edisi 2, 1997)
Amandemen Undang-Undang Dasar Saudi Arabia tahun 1992.
Atabik  Ali  dan  Ahmad  Zuhdi  Muhdlor, Qamus  Al-Ashri ,  (Yogyakarta:  Yayasan  Ali Maksum, 1996)
Bakar  bin  Abdullah  Abu  Zaid, Fiqh  An-Nawazil;  Qadlaya  Fiqhiyyah  Mu‟asharah , (Beirut:  Muassasah  Ar-Risalah  Li  At-Thaba‟ah  Wa  An-Nasyri  Wa  At-Tauzi‟, 1997)
Depdiknas, Kamus Bahasa Indonesia , (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
Dur.  Andi  Rizal, Ukhuwah,  Majalah  Angkatan  Muda  Rifa‟iyah ,  (Edisi  II,  2004, Pekalongan)
Endang  Saifuddin  Anshari, Piagam  Jakarta  22  Juni  1945 ,  (Bandung:  Pustaka Perpustakaan Salman ITB, 1981)
Fathurrahman Jamil. Filsafat Hukum Islam , (Jakarta: Logos Wacaa Ilmu, 1997)
Harisman, Kebijakan  Dan  Pengembangan  Perbangkan  Syari‟ah  Indonesia ,  (makalah) dipresentasioan  pada ijma‟  sanawi Dewan  Pengawas  Syari‟ah,  tahun  2004  di Jakarta
Hasbi Asshiddiqiey, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981)
Ibnu Mandhur, Lisan Al-Arab , (Kairo: Daar Al-Ma‟arif, tt. Jilid 5)
Ibnu Qayyim Al-Jauzi, A‟lam Al-Muwaqqi‟in , Jld II, (Beirut: Daar Al-Firk, t.t.)
Imam  Suhadi, Wakaf  untuk  Kesejahteraan  Umat ,  (Yogyakarta:  PT  Dana  Bhakti  Prima Yasa, 2002)
Mahmud Al-Alusi, Ruh Al-Ma‟ani Fi Tafsir Al-Qur‟an Al-„Adhim Wa Sab‟u Al-Matsani , Jilid VII, (Beirut: Daar Al-Ilm Li Al-Malayin, 1958)
Mahmud  Al-Anshari, Penegakan  Syari‟at  Islam;  Dilemma  Keumatan  Di  Indonesia , (Jakarta: Insane Press, 2005)
Masdar  F.  Mas‟udi, “Meletakkan  kembali  Maslahah  sebagai  Acuan  Syariat“ ,  dalam Zuhairi  Misrawi, Menggugat  Tradisi:  Pergulatan  Pemikiran  Anak  Muda  NU , (Jakarta: Penerbit Kompas, 2004)
Moeljatmo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , (Jakarta: PT Bumi aksara, 2003)
Muhammaad  Idris  Al-Marbawie, Kamus  Idris  Al-Marbawie ,  Jilid  II,  (Mesir:  Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1935)
Muhammad Abu Zahrah, Al-Islam Wa Taqnin Al-Ahkam , (t.p.: t.tp., 1977)
Muhammad  Kamil  Musa, Al-Madkhal  Ila  At-Tasyri‟  Al-Islami ,  (Beirut:  Muassasah  Ar- Risalah, 1989)
Muhammad Salam Madkur, Al-Fiqh Al-Islami , (ttp.: Maktabah Abdullah Wahbah, 1955) Mukhlisin Muzarie, Fiqh Wakaf , (Yogyakarta: Dinamika, 2007)
Munawir Sjadzali, “Reaktualisasi Ajaran Islam “, dalam Iqbal Abdurrauf Saimima, (ed.),
Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam , (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988)
Mustofa  dan  Abdul  Wahid, Hukum  Islam  Kontemporer ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika  Offset, 2009)
Sobhi  Mahmasani, Filsafat  Hukum  dalam  Islam ,  terj.  Ahmad  Sudjono,  (Bandung:  PT. Ma‟arif, 1976)
Subhi  Mahmasani, Al-Awdha‟  At-Tasyri‟iyah  Fi  Ad-Daulah  Al-Arabiyah ,  Cet  ke-2,
(Beirut: Daar Al-Ilmi, 1962)
Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia , (Jakarta: Darul Ulum Prees, 1999)
Suyuthi  Pulungan, Fiqh  Siyasah:  Ajaran  Sejarah  Dan  Pemikiran .  (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2002)
Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer , (Yogyakarta: Cakrawala, 2006)
Tholhah  Hasan, “ Perkembangan  Kebijakan  Wakaf  di  Indonesia ”,  dalam Republika ,
Rabu, 22 April 2009, accessed 3 Juli 2009).
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Yusuf Al-Qardlowi, Membumikan Syari‟at Islam (terj. Al-Madkhal Fi Ad-Diraasat Asy- Syar‟iyah Al-Islamiyah ), (Surabaya: Dunia Ilmu, 19950)