Hotman  Siahaan,  TINDAK  PIDANA  TERHADAP  KEAMANAN  NEGARA  DALAM  PERSPEKTIF DELIK POLITIK DI INDONESIA. Halaman. 31-36

## TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF DELIK POLITIK DI INDONESIA
Oleh: Hotman Siahaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Palembang Email: Siahaan38@gmail.com

## ABSTRACT
In  determining  an  actor  crime  as  a  political  offense  we  have  to  look  at  the  background  of  these actions. The problem, however, related with the codification such as the Criminal Code. It does not expressly provide the identification the action in the field of politics. In the Criminal Code, for example, the murder of president  or  vice  president,  did  not  be  regarded  as  the  murder.  That  is,  evidence  about  the  political background  is  not  necessary  to  have  the  trial  court.  While  the  law  relating  to  this  problem  such  Act. 11/PNPS/1963 on Combating Subversive Activities that have been revoked, have two opinions. First, states have no political background. Second, there should be no political background. The fundamental difference of these two opinions is about an act as a political offense,one side assumes the other party would destroy the existing system, on the other hand is considered an act of rescue (hero).
Keywords : Criminal act; national security; Political Delict

## ABSTRAK
Dalam  menentukan  suatu  kejahatan  sebagai  kejahatan  politik  tentu  harus  dilihat  latar  belakang tindakan  yang  bersangkutan.  Akan  tetapi  problemnya  adalah  bahwa  kodifikasi  hukum  pidana  tidak  secara eksplisit  mengatur  bilamana  suatu  kejahatan  disebut  sebagai  kejahatan  pofitik.  Dalam  ketentuan  hukum pidana,  misalnya,  terkait  dengan  pembunuhan  seorang  Presiden  atau  Wakil  Presiden.  Oleh  karenanya kejahatan politik tidak harus diajukan ke Pengadilan. Dalam pada itu ketentuan hukum terkait dengan hal-hal tersebut seperti UU Nomor 11/PNPS/1963 telah dibekukan. Kenyataan ini menimbulkan dua opini : Pertama, negara  tidak  memiliki  latar  belakang  ideologi  politik.  Kedua,  tidak  akan  ada  latar  belakang  politik. Perbedaan  mendasar  dari  dua  opini  terkait  dengan  pemahaman  suatu  tindakan  sebagai  kejahatan  politik. Disatu sisi tindakan tersebut akan diberantas oleh sistem politik yang ada, di sisi lain tindakan itu dipandang sebagai bersifat pahlawan.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Keamanan Negara; Delik Politik

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dalam  naskah  pembukaan  UUD  1945  pada alenia  keempat  mengandung  tujuan  nasional yang  salah  satunya  adalah  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia.  Tujuan  ini  mengandung  makna bahwa  negara  atau  Pemerintah  memiliki tanggungjawab terhadap pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari  segala  ancaman  baik  dari  dalam  maupun dari  luar  negeri  seperti  pemberontakan,  makar, terorisme  dan  menganut  paham  komunisme. Bertolak  dari  hal  ini,  keluarlah  konsep keamanan negara yang menjadi sarana preventif maupun  represif  terhadap  segala  bentuk  upaya yang  dapat  mengganggu  dan  mengancam stabilitas nasional.
Dimasa  orde  baru,  konsep  ini  dijadikan sebagai alat bagi penguasa untuk membungkam dan menyingkirkan pihak-pihak yang melakukan  demostrasi,  menulis  puisi,  lagu, artikel  atau  buku  dan  lain-lain.  yang  bersifat mengkritik  kebijakan  pemerintah  yang  tidak berpihak  pada  masyarakat.  Jelasnya  konsepsi keamanan  negara  adalah  sebentuk  pendekatan keamanan ( security approach ) yang diberlakukan penguasa negara terhadap masyarakat secara umum. 1 Disini ada kecurigaan negara yang besar terhadap warganya sendiri, baik itu terjadi karena aspirasi lokal maupun ilfiltrasi dari unsur asing ke dalam negeri.
1 Ignatius Haryanto, 1999, Telaah Tentang Penerapan Delik Keamanan Negara, Jakarta, Elsam, hlm. 2

## Hotman  Siahaan,  TINDAK  PIDANA  TERHADAP  KEAMANAN  NEGARA  DALAM  PERSPEKTIF DELIK POLITIK DI INDONESIA. Halaman. 31-36
Indonesia  telah  memiliki  beberapa  konsep keamanan negara yang tersebar dalam beberapa produk  hukum  seperti  dalam  KUHP,  RUU KUHP, Ketetapan MPR, Undang-undang Subversi, Undang- undang Pertahanan Keamanan  dan  lain-lain.  Namun  pada  tahap aplikasi  dari  semua  produk  hukum  tentang konsep keamanan negara ini, oleh elit penguasa disalahgunakan
untuk melindungi kepentingannya sendiri. Salah satu penyebabnya adalah  adanya  kekaburan  tentang  perumusan kejahatan  terhadap  keamanan  negara  yang dikategorikan sebagai kejahatan politik.
Sehingga penguasa dapat
memilih penafsirannya sendiri untuk menangkap, mengadili  dan memvonis  penjara seumur hidup bahkan  dihukum  mati  setiap  orang  atau kelompok yang tidak sepaham dengan penguasa untuk melindungi kekuasaan atau kesalahannya.
Perumusan  tentang  kejahatan  atau  delik politik  memang  belum  ada  kejelasan  dan kesamaan  pendapat  dikalangan  publik  dan kalangan  ilmiah.  Hal  ini  disebabkan  adanya kesulitan  dalam  merumuskan  definisi  yang universal tentang politik. Delik politik merupakan  istilah  sosiologis,  bukan  istilah yuridis.  Di  kalangan  hukum  lebih  terkenal dengan  Delik  Keamanan  Negara. 2 Maka  perlu ada  kajian  yang  mendalam  dari  berbagai  aspek tentang  delik  politik  yang  berkaitan  dengan keamanan  negara  ini,  khususnya  kajian  politik, yuridis dan sosiologis. Sehingga delik keamanan  negara  sebagai  delik  politik  dapat terumus  dengan  jelas  guna  menghindari penggunaan  konsep  keamanan  negara  yang represif oleh penguasa.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  pendahuluan  diatas, konsep keamanan negara mengandung beberapa permasalahan,  baik  pada  tahap  kebijakan maupun  tahap  implementasinya.  Pada  tahap kebijakan,  belum  ada  definisi  yang  jelas  dan universal  tentang  kejahatan  terhadap  keamanan negara  sebagai  delik  politik.  Akibatnya,  pada
2 Loebby loqman, 1993, Delik Politik di Indonesia, Jakarta, IND-HILL-CO, hlm.60
tahap  implementasi,  konsep  keamanan  negara justru  menjadi  alat  bagi  penguasa  untuk meredam  dan  melenyapkan  berbagai  suara aspirasi  yang  tidak  sependapat  dengannya. Maka  rumusan  masalah  adalah  Bagaimana konsep  kejahatan  terhadap  keselamatan  dan keamanan  negara  di  Indonesia  sebagai  delik politik ?
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  bagaimana  konsep  kejahatan terhadap  keselamatan  dan  keamanan  negara  di Indonesia sebagai delik politik.
a. Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah penelitian hukum normatif.
b. Jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan adalah sumber data sekunder
c. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan ( Library
Research ).
d. Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

## II. PEMBAHASAN A. Delik Politik
Dalam  upaya  penanggulangan  kejahatan, ada  dua  sarana  yang  digunakan,  yaitu  melalui penal dan non penal. Sarana penal menggunakan  pendekatan  kebijakan  hukum pidana.  Menurut Marc  Ancel ,  politik  kriminal merupakan  suatu  usaha  yang  rasional  dari masyarakat  dalam  menanggulangi  kejahatan ( the  rational  organization  of  the  control  of crime  by  society ). 3 Artinya  pendekatan  rasional merupakan  bagian  yang  harus  selalu  ada  dalam setiap  kebijakan  yang  akan  dikeluarkan, termasuk dalam kebijakan hukum pidana.
Kebijakan  hukum  pidana  yang  digunakan dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana politik tentunya harus melewati tahap kriminalisasi yang angat membutuhkan definisi, konsep  atau  kriteria  dari  tindak  pidana  atau delik  politik  itu  sendiri.  Dalam  analisa  tentang delik politik, bukanlah hal  yang mudah. Karena sampai  dengan  saat  ini  sulit  mencari  definisi yang  universal  tentang  politik  sehingga  masih ada  multitafsir  tentang  definisi  politik.  Dalam
3 Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2

## Hotman  Siahaan,  TINDAK  PIDANA  TERHADAP  KEAMANAN  NEGARA  DALAM  PERSPEKTIF DELIK POLITIK DI INDONESIA. Halaman. 31-36
kebijakan  legislatif/formulasi  selama  ini,  tidak ada  suatu  perbuatan  yang  secara  formal dikualifikasikan sebagai kejahatan/tindak pidana politik. oleh karena itu, dapat  dikatakan, bahwa istilah  delik  politik  bukanlah  istilah  yuridis, melainkan  istilah  umum  dan  istilah  ilmiah. 4
Dikalangan  hukum  delik  politik  lebih  dikenal sebagai  delik  keamanan  negara.  Sehingga permasalahannya sampai pada keanalisis terhadap  kepentingan  negara  yang  harus dilindungi.
Sebelum masuk lebih jauh dalam pembahasan tentang delik politik, perlu kiranya kita  membahas  apa  sebenarnya  politik  itu. Sehingga  akanjelas  kejahatan  mana  yang bersifat  politik.  Politik  tidak  hidup  diruang hampa.  Ia  hidup  dalam  kehidupan  bersama manusia  dan  berkaitan  erat  dengan  penggunaan kekuasaan dalam kehidupan bersama. 5
Ada beberapa pendapat mengenai pengertian politik, yaitu :
1. Willem Zevenbergen Politik adalah segala sesuatu yang berhubungan  dengan  negara.  Orang  Yunani zaman  dahulu  menerapkan  arti  kata  politik pada  tiga  hal,  yaitu  sebagai  seni,  ilmu  dan perbuatan
2. Miriam Budiarjo
Politik  adalah  bermacam-macam  kegiatan dalam  suatu  sistem  polilik  (atau  negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan
itu.
Pengambilan  keputusan  mengenai  apakah yang  menjadi  tujuan  dari  sistem  politik  itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif  dan  penyusunan  skala  prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. 6
Hazewinkel  Suringa  mengutarakan  empat teori  dalam  menentukan  delik  politik.  Keempat teori itu adalah: 7
4 Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 184
5 Iskandar Siahaan, 1984, Politik dalam Perspektif Hukum, IND-HILL.CO, Jakarta, hlm. 14
6 Loebby Loeqman, Op.Cit, hlm.42-43
7 Loebby Loeqman, Op.Cit, hlm. 46
1. Teori  Obyektif  ( teori  Absolut ),  bahwa  delik politik  ditujukan  terhadap  negara  dan berfungsinya lembaga-lembaga negara;
2. Teori Subyektif ( teori relatif ), Pada azasnya semua  delik  umum  dilakukan  dengan  suatu tujuan,  latar  belakang  serta  tujuan  politik, merupakan suatu delik politik;
3. Teori Predominan , teori ini membatasi teori obyektif  dan  teori  subyektif.  Dalam  hal  ini diperhatikan  apa  yang  dominan  dari  suatu perbuatan. Apabila yang dominan
merupakan  suatu  kejahatan  umum,  maka perbuatan  tersebut  tidak  disebutkansebagai delik politik; atau
4. Teori Political  Incidence ,  teori  ini  melihat perbuatan  yang  dianggap  sebagai  bagian dari suatu kegiatan politik.

## B. Konsep  Kejahatan  Terhadap  Keamanan Negara Di Indonesia Sebagai Delik Politik
Dalam  pembahasan  sebelumnya,  telah dijelaskan tentang delik politik. Pada prinsipnya,  kejahatan  terhadap    keamanan    dan keselamatan  negara  merupakan  delik  politik, walaupun  belum  ada  kejelasan  dan  kesamaan definisi atau penafsiran tentang delik politik itu sendiri.  Perbedaan  ini  adalah  suatu  hal  yang wajar, karena setiap orang atau kelompok dapat memberikan pengertian tentang kejahatan politik  seperti  kejahatan  terhadap  keamanan negara,  kejahatan  terhadap  Hak  asasi  manusia, kejahatan bermotif politik, penjatuhan kekuasaan, kejahatan penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain.
Dari berbagai identifikasi pengertian di atas, dapatlah  secara  garis  besar  kejahatan  politik dikategorikan dalam 2 kelompok, yaitu :
a) Kejahatan oleh pemegang kekuasaan
b) Kejahatan terhadap sistem kekuasaan 8
Kualifikasi dua kelompok ini apabila dilihat dari  konsep  keselamatan  dan  keamanan  negara, maka masuk dalam kategori kejahatan terhadap sistem  kekuasaan  yang  dilakukan  oleh  warga masyarakat maupun
oleh pejabat penguasa/politisi yang berada didalam lingkaran kekuasaaan.  Walaupun  selama  ini  yang  sering dijadikan  pelaku  dalam  tindak  pidana  politik
8 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 185

## Hotman  Siahaan,  TINDAK  PIDANA  TERHADAP  KEAMANAN  NEGARA  DALAM  PERSPEKTIF DELIK POLITIK DI INDONESIA. Halaman. 31-36
adalah  warga  masyarakat  seperti  anggota  LSM, mahasiswa dan lain-lain. Misalnya yang dialami oleh  Hendra  Syafri,  Am  Fatwa,  Abdul  Qadir Djaelani,  Oesmany  Al  Hamidy  dan  terakhir adalah konspirasi pembunuhan dipesawat terhadap  pejuang  HAM  yaitu  Munir,  dalam perjalanannya  ke  Belanda.  Sementara  dari kalangan  penguasa,  bisa  saja  terjadi  seperti penggulingan  saingan  politiknya  yang  sedang berkuasa.  Namun  hal  ini  jarang  terjadi  karena kuatnya  kekuasaan  dari  penguasa.  Walaupun terjadi, biasanya ada kompromi politik sehingga tidak  sampai  pada  tuntutan  dipengadilan, apalagi  sampai  dipenjara.  Berbeda  dengan warga masyarakat yang bisa langsung ditangkap, diadili dan dipenjara sebagai tahanan politik dan narapidana politik.
Konsep  kejahatan  terhadap  keamanan  dan keselamatan  negara  sejak  orde  baru  sampai dengan  era  reformasi  ini  telah  diatur  dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya  adalah  dalam  Undang-undang  No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dan KUHP dan RUUKUHP.
a. Undang-undang No. 11/PNPS/ 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi Undang-undang  subversi  ini  telah  dicabut dan tidak berlaku lagi  karena digunakan  hanya untuk  mengancam  orang-orang  yang  terlibat dalam  mengkritisi  kebijakan  pemerintahan  orde lama.  Namun  perlu  kiranya  kita  mengkaji kebijakan  kriminalisasi,  khususnya  tentang perbuatan-perbuatan  subversi  sebagai  delik politik  yang  diatur  dalam  Pasal  1s/d  Pasal  3, antara lain yaitu :
1. memutarbalikan ideologi negara
2. menggulingkan kekuasaan negara dan menyebarkan rasa permusuhan dimasyarakat
3. mengganggu  dan  menghambat  kegiatan ekonomi,  militer  dan  instalasi-instalasi pemerintahan.
4. melakukan  kegiatan  mata-mata,  sabotase dan propaganda untuk negara musuh
Ancaman  pidana  untuk  kejahatan  diatas adalah  dari  pidana  mati,  penjara  seumur  hidup, penjara  20  tahun  dan  denda  maksimal  30  juta rupiah  (pasal  13).  Pada  masa  orde  baru, Undang-undang subversi ini tetap dipertahankan
berdasarkan  Undang-undang  No  5  tahun  1969, dimana  Pemerintah  orde  baru  mengukuhkan undang-undang  subversi  sebagai  salah  satu perangkat kenegaraan yang dibutuhkan pemeritahan  baru  saat  itu  untuk  melindungi kepentingan  negara.  Padahal  perangkat  hukum ini  hanya  untuk  melegitimasi  kewenangannya untuk  melindungi  kepentingan  penguasa  itu sendiri.  Bahkan  di  masa  orde  baru  terjadi perluasan  tentang  siapa-  siapa  yang  dianggap musuh  negara.  Pada  masa  orde  lama,  orang yang  mengangkat  senjata  dikategorikan  sebagai pengganggu  keamanan  negara,  namun  di  era orde  baru  berbeda  pendapat  saja  sudah dikategorikan sebagai musuh negara.
b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Dalam  KUHP  Indonesia  yang  berlaku  saat ini,  ada  beberapa  tindak  pidana  politik  yang berkaitan dengan perlindungan keamanan negara  atau  kepentingan  negara  yang  diatur dalam  Pasal  104  sampai  dengan  Pasal  129, antara lain yaitu :
1. makar terhadap Presiden dan Wakil presiden
2. makar terhadap wilayah negara
3. makar untuk menggulingkan kekuasaan
4. pemberontakan
5. permufakatan  jahat  untuk  melakukan  Point
1s/d 4 diatas
6. kontak dengan negara asing untuk bermusuhan/perang
7. kontak dengan orang/badan di luar Indonesia untuk penggulingan pemerintahan
8. mengumumkan/menyerahkan rahasia negara
9. memasuki bangunan/wilayah militer terlarang 10. membuat/mengumpulkan  dan  sebagainya gambar-gambar atau petunjuk yang berhubungan dengan kepentingan militer
11. membahayakan kenetralan negara
12. membantu  musuh  (menjadi  mata-mata, menjadi  tentara  asing,  huru-hara  dan pemberontakan dikalangan militer)
c. Rancangan Undang-undang  KUHP
Dalam  RUU  KUHP,  pada  Buku  II  bab  II diatur tentang Tindak Pidana terhadap

## Hotman  Siahaan,  TINDAK  PIDANA  TERHADAP  KEAMANAN  NEGARA  DALAM  PERSPEKTIF DELIK POLITIK DI INDONESIA. Halaman. 31-36
Keamanan  negara  yang  terbagi  dalam  beberapa bagian (Pasal 50 s/d Pasal 61),yaitu :
1. Tindak pidana terhadap ideologi negara
- Penyebaran
Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme
- Peniadaan  dan  Penggantian  ideologi Pancasila
2. Tindak Pidana Makar
- Makar  terhadap  Presiden  dan  Wakil Presiden
- Makar terhadap Negara Kesatuan
Republik Indonesia
- Makar terhadap Pemerintah yang Sah
3. Tindak  Pidana  terhadap  Pertahanan  dan Keamanan Negara
- Pertahanan Negara
- Pengkhianatan  terhadap  Negara  dan Pembocoran Rahasia Negara
- Tindak Pidana Sabotase dan Pada Waktu Perang
4. Tindak Pidana Terorisme
- Terorisme
- Terorisme  dengan  menggunakan  bahan- bahan kimia
- Pendanaan untuk Terorisme
- Penggerakan,  Pemberian  Bantuan  dan Kemudahan untuk Terorisme
- Perluasan Pidana Terorisme
5. Tindak  Pidana  Terhadap  Penerbangan  dan
Sarana Penerbangan
- Perusakan
Sarana Penerbangan Perusakan Pesawat Udara - Pembajakan Udara
- Perbuatan    yang    Membahayakan Keselamatan Penerbangan
Apabila  melihat  beberapa  teori  yang  telah dikemukakan  oleh Hazewinkel  Suringa di  atas, ternyata  KUHP  kita  menganut  teori  obyektif, sedang dalam undang-undang subversi menganut  teori  subyektif.  Adanya  perbedaan prinsip  ini,  akan  menambah  permasalahan dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana politik.  Selain  itu  kurang  jelasnya  beberapa ketentuan  seperti  penyebaran  rasa  benci terhadap  negara  yang  menjatuhkan  wibawa pemerintah  dan  ukuran  keamanan  negara. Dalam  hal  keamanan  negara  mana  yang  harus dilindungi. Tentunya tidak pada keamanan suatu daerah atau kota, apalagi bila lingkupnya sangat
kecil. Apakah kejahatan biasa seperti pencopetan yang meresahkan masyarakat termasuk  mengancam  keamanan  negara.  Jadi keamanan negara  yang dimaksud haruslah pada keamanan kelangsungan ketatanegaraan. Dalam hal  ini  perlu  dibedakan  pula  antara  pelaku perbuatan  politik  dengan  pelaku  delik  politik. Setiap  orang  yang  ingin  mengkritik  kebijakan pemerintah, tentunya bukanlah berusaha melakukan kekacauan terhadap sistem ketatanegaraan  tetapi  merupakan  kontrol  sosial. Pembedaan  inilah  yang  tidak  ada  dalam  UU subversi.  Sehingga  delik  politik  ditentukan hanya berdasarkan persepsi pemerintah saja.
Pada  dasarnya  konsep  keamanan  negara sangatlah penting dan dibutuhkan. Namun harus ada  suatu  perumusan  yang  jelas  dan  eksplisit, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap keamanan negara sebagai delik politik. Sehingga tidak ada multitafsir dan penyalahgunaannya oleh penguasa untuk membungkam aspirasi rakyat.
III. PENUTUP Konsepsi
tentang keamanan dan keselamatan negara merupakan suatu instrumen yang  sangat  penting  dan  sangat  dibutuhkan demi  menjaga  stabilitas  nasional  dan  keutuhan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.Maka perluadasuatu perumusan tentang kejahatan atau tindak pidana terhadap keamanan dan keselamatan  negara.  Kejatahan  ini  sangat  erat kaitannya  dengan  aspek  politik,  sehingga dikualifikasikan  sebagai  kejahatan  atau  delik politik.  Karena  menyangkut  kepentingan  dan perlindungan negara.
Pada  prinsipnya  telah  ada  beberapa  produk hukum  tentang  delik  keamanan  negara,  seperti dalam  UU  subversi,  KUHP dan  RUU KUHP.Namun adanya ketidakjelasan dan multitafsir terhadap delik politik ini, disalahgunakan  oleh  penguasa  yang  dengan persepsinya  sendiri  untuk  membungkam  atau menangkap pihak-pihak yang mengkritisi kebijakan  pemerintah  yang  merugikan  rakyat dengan  legitimasi  dalam  rangka  menjaga keamanan  negara.  Maka  harus  ada  kajian  yang lebih  mendalam  lagi  tentang  jenis-jenis  tindak pidana  terhadap  keamanan  negara,  sehingga

## Hotman  Siahaan,  TINDAK  PIDANA  TERHADAP  KEAMANAN  NEGARA  DALAM  PERSPEKTIF DELIK POLITIK DI INDONESIA. Halaman. 31-36
tidak  menimbulkan  multitafsir  dan  menutup akses  aspirasi  rakyat.  Perlu  adanya  pembedaan antara  kejahatan  politik  dengan  perbuatan politik  agar  konsep  keamanan  negara  memang bertujuan untuk  menjaga stabilitas  nasional dan bukan  sebagai  alat  dari  pemerintah  atau penguasa  untuk  melindungi  kepentinganya sendiri yang tidak demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahid,  Sunardi,  Muhammad  Imam Sidik, 2004, Kejahatan Terorisme
Perspektif  Agama,  HAM  dan  Hukum , Bandung: Refika Aditama
A.  Mansyur,1993, Hak  Asasi  Manusia  dalam
Hukum  Nasional  dan  lnternasional ,
Jakarta: Ghalia Indonesia
Barda  Nawawi  Arif,  1996, Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
--------------------,  2001, Masalah  Penegakan Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan ,  Bandung:  PT.  Citra  Aditya
Bakti
Barda  Nawawi  Arief,  2002, Perbandingan
Hukum  Pidana ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, Jakarta
Chainur  Arrasid.  2000. Dasar-Dasar  llmu
Hukum . PT. Sinar Grafika. Jakarta.
Ignatius  Haryanto,  1999, Kejahatan  Negara
"Telaah Tentang Penerapan Delik
Keamanan Negara ", Jakarta: ELSAM Haryatmoko, 2003, Etika Politik Dan Kekuasaan ,  Jakarta:  PT  Kompas  Media Nusantara lskandar Siahaan, 1984, Politik dalam Perspektif Hukum , Jakarta:IND- HILL.CO
Loebby  loqman,  1993, Delik  Politik  Di Indonesia , Jakarta:IND-HILL-CO
Lilik  Mulyadi,  1997, Kapita  Selekta  Hukum Pidana,  Kriminologi  &  Viktimologi,
Jakarta: Djambatan
Mahmud  Mulyadi.  2007.  Bahan  Kuliah  Politik Hukum Pidana, Fakultas Hukum-USU. Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum , Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti
-----------,  1980, Permasalahan  Hukum  di Indonesia , Bandung:Alumni
Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu  Sistem  Hukum  Nasional ,  Bandung: Alumni Undang-undang  No.  11/PNPS/1963  tentang
Pemberantasan Kegiatan Subversi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Rancangan  Undang-Undang  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana (Revisi September 2005)