## PENGARUH INVENTARISASI ASET, LEGAL AUDIT ASET, DAN PENILAIAN ASET TERHADAP OPTIMALISASI PEMANFAATAN
ASET TETAP (TANAH DAN BANGUNAN)

## MILIK PEMERINTAH PROVINSI NTB
Jamaludin *) jamaludinseimecdev@gmail.com atau hadrahj@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menjelaskan  tentang  pengaruh  Inventarisasi  Aset,  Legal  Audit  Aset,  dan Penilaian  Aset  Terhadap  Manajemen  Aset  Tetap  (Tanah  dan  Bangunan)  Milik  Pemerintah Daerah  Provinsi  NTB.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  bukti  empiris terkait  dengan  pengaruh  inventarisasi  aset,  legal  audit  aset,  dan  penilaian  aset  terhadap manajemen  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan  )  milik  Pemerintah  Daerah  Provinsi  NTB.  Hasil estimasi menunjukkan  bahwa pengaruh  Penilaian  Aset terhadap  pengelolaan  dan  manajemen aset tetap (tanah dan bangunan). Dari hasil uji t dapat dilihat bahwa koefisien variabel Penilaian Aset mempunyai arah positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan dan manajemen aset tetap (tanah dan bangunan) dengan nilai koefisien 3,122073. artinya menunjukkan bahwa jika  pelaksanaan  Penilaian  Aset  meningkat  sebesar  1  persen,  maka  secara  rata-rata, optimalisasi  aset  akan  naik  sebesar  3,12  persen  dengan  anggapan  bahwa  variabel  lain  tetap ( cateris  paribus ).  Dari  hasil  regresi  uji  F  pada  didapat  bahwa  nilai  F-hitung  4,747693  yang berarti F-hitung > F-tabel atau dengan kata lain Ho ditolak dan menerima Ha. Dengan demikian dapat  disimpulkan  bahwa  semua  variabel  independen  bersama-sama mempengaruhi  variabel. Dari  hasil  analisis  bahwa  dengan  menggunakan  model  regresi  diketahui  bahwa  nilai Adjusted R-Squared (R 2 ) sebesar 0,337127.  hasil ini menunjukkan bahwa 33,71 persen  bahwa  variabel optimalisasi  pengelolaan  dan  manajemen  aset  tetap  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  Penilaian Aset  (PA),  sedangkan  66,29  persen  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  dimasukan  ke dalam model, artinya 66,29 persen tersebut disebabkan oleh faktor lain.
Kata kunci: Optimalisasi Manajemen Aset, inventarisasi aset. Legal Audit Aset, Penilaian Aset.

## ABSTRACT
This research explains Asset Inventory, Asset Legal Audit, and Asset Assessment to the Property Asset  Management  (Land  and  Building)  owned  by  NTB  Provincial  Government.  This  study  was conducted with the aim of obtaining empirical evidence related to the effect of asset inventory, legal asset audit,  and  asset  valuation  on  the  management  of  fixed  assets  (land  and  buildings)  owned  by  NTB Provincial  Government.  The  estimation  results  show  that  the  effect  of  Asset  Assets  on  the  management and management of fixed assets (land and buildings). From result of t test can be seen that coefficient of variable  Asset  Assessment  have  positive  and  significant  direction  to  optimize  management  and management of fixed asset (land and building) with coefficient value 3,122073. Meaning that if the Asset Assessment exercise increases by 1 percent, then on average, asset optimization will rise by 3.12 percent with the assumption that other variables remain (cateris paribus). From result of regresi test of F at got that value of F-count 4,747693 which mean F-count> F-table or in other words Ho rejected and accept Ha. Thus it can be concluded that all independent variables together affect the variable. From result of analysis that by using regression model known that value of Adjusted R-Squared (R2) equal to 0,337127. These  results  indicate  that  33.71  per  cent  that  the  optimization  variable  of  management  and  asset management  can  be  explained  by  Asset  Assessment  (PA)  variable,  while  66.29  percent  is  explained  by other variables not included in the model, meaning that 66.29 percent is caused by Other factors.
Keywords : Asset Management Optimization, asset inventory. Legal Asset Audit, Asset Rating .

## A.  PENDAHULUAN
Dengan  berlakunya  UU  No.  22/1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  UU No.  25/1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan  Daerah  yang  kemudian  direvisi  menjadi  UU  No.  32/2004  dan  UU No.  33/2004  merupakan  landasan  perubahan  sistem  pemerintahan  daerah  termasuk perimbangan  Keuangan  Negara.  Perubahan  itu  mengarah  pada  pelaksanaan desentralisasi  atau  otonomi  daerah  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab  (Arifin et al. 2003).
Diberlakukannya  kedua  undang-undang  di  atas,  untuk  menghilangkan ketimpangan, ketidakharmonisan, dan ketidakkreativitasan daerah akibat diberlakukannya  UU  No  5/1974  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  di  daerah  dan telah  memberikan  kewenangan  kepada  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  untuk  meningkatkan  efisiensi dan  efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat. Pembentukan Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  dimaksudkan  untuk  mendukung pendanaan  atas  penyerahan  urusan  kepada  pemerintah  daerah  yang  diatur  dalam undang-undang  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Perimbangan  keuangan  mencakup pembagian  keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  secara proporsional,  demokratis,  adil,  dan  transparan  dengan  memperhatikan  potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan  daerah  terdiri  atas  Pendapatan  Asli  Daerah,  dana  perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  dan  lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  sah  yang  bertujuan  untuk memberikan  keleluasaan  kepada  daerah  dalam  menggali  pendanaan  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai  perwujudan  asas  desentralisasi.  Konsekuensi logis dari pelaksanaan UU Nomor 32 dan 33 tahun 2004 adalah daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar  untuk mengatur sumber  dayanya termasuk bagaimana mengoptimalkan  dan  memanfaatkan  aset  daerah  yang  dimilikinya  dengan  jalan menerapkan  sistem  manajemen  aset  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang berlaku.
Dengan demikian pemerintah daerah dituntut memiliki suatu kemandirian dalam membiayai  sebagian  besar  anggaran  pembangunannya.  Oleh  karena  itu,  pemerintah daerah  harus  dapat  mengarahkan  dan memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada  secara berdayaguna  dan  berhasilguna  serta  mampu  melakukan  optimalisasi  sumber-sumber penerimaan  daerah  termasuk  optimalisasi  dan  pemanfaatan  dari  aset-aset  yang  ada. Aset daerah adalah semua harta  kekayaan milik daerah baik barang berwujud  maupun  barang  tak  berwujud  (Kepmendagri  No.  29  Tahun  2002  Bab  I pasal 1).
Aset  daerah  merupakan  bagian  dari  harta  kekayaan  daerah  yang  terdiri  dari barang  bergerak  dan  barang  tidak  bergerak  yang  dimiliki,  dan  dikuasai  oleh Pemerintah  Daerah,  yang  sebagian  atau  seluruhnya  dibiayai  dengan  dana  anggaran

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
dan  belanja  daerah.  Tanah  dan  bangunan  merupakan  aset  daerah  dalam  bentuk barang  tidak  bergerak.  Pengelolaan  dan  manajemen  aset  daerah  (khususnya  tanah dan  bangunan)  yang  optimal  akan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  daerah  yang pada  akhirnya  akan  berdampak  pada  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah. Sebaliknya aset daerah yang tidak dikelola dan dimanfaatkan  dengan  optimal,  akan  memboroskan  keuangan  daerah  melalui  biaya pemeliharaan  atas  aset  yang  tidak  sebanding  dengan  keuntungan  (manfaat)  yang dapat dihasilkan.
Sebagai  contohnya  adalah  banyak  tanah  dan  bangunan  milik  Pemerintah Daerah  yang  terletak  pada  tempat-tempat  strategis,  dekat  dengan  pusat  kegiatan ekonomi  masyarakat,  sehingga  mempunyai  nilai  ekonomis  yang    tinggi  namun  tidak dikelola  dan  dimanfaatkan  dengan  baik  karena  tidak  tersedianya  dana.  Dalam  hal  ini Pemerintah Daerah dapat  menarik investor dan bekerja sama dengan investor dalam mengelola,  memanfaatkan  dan  membangun  tanah  tersebut,  sehingga  akan  dapat menggerakkan  perekonmian  daerah  dan  memberi  sumbangan  bagi  pendapatan daerah.
Harus dipahami betul oleh Pemerintah Daerah bahwa sasaran akhir atau tujuan utama pengelolaan aset adalah terjadinya optimalisasi dalam manajemen aset daerah. Kenyataan  sampai  saat  ini  aset  daerah  masih  dikelolah  seadanya,  sebatas inventarisasi  belaka  (pencatatan  akuntansi).  Aset  daerah  masih  dikonsultasikan dengan  arus  kas  negatif,  dibanding  sebagai  aset  yang  produktif  dan  memberikan pendapatan.  Kondisi  manajemen  terhadap  aset  daerah  tersebut  membuktikan  bahwa aset  daerah  sebagai  sumber  daya  lokal  daerah  menunjukkan  utilitasnya  yang  masih rendah, hal ini terjadi karena di hampir seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia belum ada  pemahaman  pengelolaan  aset  daerah  secara  utuh  dalam  kerangka  Manajemen Aset ( Public/Corporate Real Properti Management ).
Setiap  daerah  biasanya  memiliki  aset  yang  berada  di  bawah  penguasaannya, namun  cukup  banyak  aset  yang  belum  dioptimalkan  dalam  rangka  meningkatkan pendapatan  Pemerintah  Daerah.  Studi  optimalisasi  aset  Pemerintah  Daerah  dapat berupa:  Identifikasi  aset-aset  Pemerintah  Daerah,  pengembangan  database  aset Pemerintah  Daerah,  studi highest  and  base  use (penggunaan  tertinggi  dan  terbaik), dan  pengembangan  strategi  optimalisasi  aset-aset  yang  dikuasai  oleh  Pemerintah Daerah (Siregar, 2004: 523).
Sesuai  dengan  informasi  yang  peneliti  dapatkan  tentang  pengelolaan  dan manajemen  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan)  milik  Pemerintah  Daerah  Provinsi  NTB belum  optimal  dilaksanakan.  Peneliti  bermaksud  untuk  melakukan  penelitian  yang berjudul Pengruh  Inventarisasi  Aset,  Legal  Audit  Aset  dan  Penilaian  Aset Terhadap  Optimalisasi  Pemanfaatan  Aset  Tetap  (Tanah  dan  Bangunan)  Milik Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat .

## B.  Tujuan dan Manfaat

## 1.  Tujuan penelitian
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  dari Inventarisasi  Aset  (IA),  Legal  Audit  Aset  (LAA),  dan  Penilaian  Aset  (PA)  terhadap
optimalisasi  pengelolaan  dan  manajemen  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan)  yang kuasai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## 2.  Manfaat penelitian
Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti, meliputi:
a. dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran  bagi  Pemerintah  Daerah  Provinsi NTB  dalam  mengelola  dan  manajemen  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan)  milik Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  peraturan  dan  peruntukan  aset  yang  telah terbangun tersebut;
b. dapat  memberikan  bukti  yang  nyata  mengenai  pentingnya  pengelolaan  dan pemanfatan aset tetap yang telah ada.
c. diharapkan  dapat  memberikan  referensi  dalam  bidang  ilmu  pengelolaan  dan manajemen  khususnya  pengelolaan  dan  pemanfatan  akan  aset  yang  dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB.

## C. Landasan Teori
1.  Pengertian aset secara umum.
Pengertian aset secara umum adalah barang ( thing ) atau sesuatu barang ( anything ) yang  mempunyai  nilai  ekonomis  ( economic  value ),  nilai komersial  ( commercial  value ) atau  nilai  tukar  ( exchange  value )  yang  dimiliki  oleh  badan  usaha,  instansi  atau individu/perorangan  (Siregar,  2004:  178).  Pengertian  aset  yang  disebutkan  pada dasarnya  berlaku  pula  pada  aset  yang  dikuasai  atau  dimiliki  negara  berdasarkan syarat-syarat tertentu.
Menurut Stadar Penilaian Indonesia (2007) disebutkan bahwa pengertian aset adalah barang/benda  atau  sesuatu  barang/benda  yang  dapat  dimiliki/dan  yang  memiliki  nilai ekonomis  ( economic  value ),  nilai  komersial  ( commercial  value )  atau  nilai  pertukaran yang  dimiliki  atau  digunakan  oleh  suatu  badan  usaha,  lembaga  atau  perorangan. Dengan  demikian  aset  dapat  berarti  kekayaan  (harta  kekayaan)  atau  aktiva  atau properti  yang  meliputi  “semua  pos  pada  jalur  debit  sesuatu  neraca  yang  terdiri  dari harta, piutang, biaya yang dibayar terlebih dahulu, dan pendapatan yang masih harus diterima”.
Tanah adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan dan keberadaan manusia.  Pentingnya  tanah  menyebabkan  tanah  menjadi  pusat  perhatian  bagi  ahli hukum,  ahli  geografi,  ahli  masalah  sosial  dan  ekonom.  Karena  setiap  disiplin  ilmu  ini berkaitan  dengan  tanah  dan  penggunaan  tanah,  masyarakat  dunia  dan  bangsa  kita dipengaruhi olehnya.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  aset  adalah  semua  harta/kekayaaan  yang  secara legalitas  dimiliki  oleh  pemeritah  daerah  baik  itu  aset  bergerak  maupun  yang  tidak bergerak (aset tetap dan tidak tetap) dan memiliki nilai ekonomis atau tidak.

## 2.  Manajemen Aset
Siregar (2004: 517) mengatakan “ define good asset management of measuring the value  of  properties  (asset)  in  monetary  term  and  employing  the  minimum  amount  of expenditure on its management ”. Manajemen Aset itu sendiri telah berkembang cukup pesat. Bermula dengan orientasi yang statis, kemudian berkembang menjadi dinamis,
inisiatif  dan  strategis.  Alur  perkembangan  Manajemen  Aset  dapat  digambarkan sebagai berikut.
Tabel Alur Perkembangan Manajemen Aset
Sumber: Siregar (2004: 517)
Tampilan  tersebut  di  atas  memberikan  penjelasan  proses  transformasi Manajemen  Aset  dalam  perspektif  substansial.  Setelah  Perang  dunia  II,  Manajemen Aset  memiliki  ruang  lingkup  utama  untuk  mengontrol  biaya  manajemen  ataupun penggunaan  aset  dalam  mendukung  operasionalisasi  Pemerintah  Daerah.  Selain  itu, ada  upaya  pula  untuk  melakukan  inventarisasi  aset-aset  Pemerintah  Daerah  yang tidak  digunakan.  Namun  dalam  perkembangan  ke  depan,  ruang  lingkup  Manajemen Aset  lebih  berkembang  dengan  memasukkan  aspek  nilai  aset,  akuntabilitas pengelolaan aset, land audit yaitu audit atas manajemen tanah, property survey dalam kaitan  memonitor  perkembangan  pasar  properti,  aplikasi  sistem  informasi  dalam pengelolaan  aset  dan  optimalisasi  manajemen  aset.  Perkembangan  yang  terbaru, Manajemen  Aset  bertambah  ruang  lingkupnya  hingga  mampu  memantau  kinerja operasionalisasi  aset  dan  juga  strategi  investasi  untuk  optimalisasi  aset.  Alur Manajemen Aset dapat digambarkan sebagai berikut.

## Post war-Static Mgmt
1. Kontrol biaya 2. Kontrol properti yang tak digunakan Dynamic Mgmt 1. Proactive management 2. Nilai aset 3. Akuntabilitas pengelolaan aset 4. Land audit 5. Property review/survey 6. Aplikasi IT dalam pengelolaan 7. Optimalisasi pemanfaatan aset Srategic Mgmt 1. Economic, efficient dan effective management 2. Monitoring operasionalisasi aset 3. Monitoring kerja operasional dan investasi
4. Corporation or privatisation
Sumber: Siregar (2004: 518)
Melihat gambar alur dari Manajemen Aset tersebut di atas, memang sepenuhnya belum  dipahami  oleh  para  pengelola  aset  daerah.  Karena  Manajemen  Aset  sendiri merupakan  salah  satu  profesi  yang  memang  belum  sepenuhnya  berkembang  dan populer di masyarakat. Manajemen Aset dapat dibagi dalam lima tahapan kerja, yaitu inventarisasi  aset,  legal  audit,  penilaian  aset,  optimalisasi  aset  dan  pengembangan SIMA  (Sistem  Informasi  Manajemen  Aset).  Hal  ini  juga  menjadi  variabel  dalam penelitian ini. Berikut penjelasan dari kelima tahapan kerja Manajemen Aset tersebut.
a.  Inventarisasi aset.
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  152  tahun  2004  tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah menyatakan inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan  untuk  melakukan  perhitungan,  pengurusan,  penyelenggaraan,  pengaturan, pencatatan  data  dan  pelaporan  barang  dalam  pemakaian.  Kegiatan  inventarisasi disusun  Buku  Inventaris  yang  menunjukkan  semua  kekayaan  daerah  yang  bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat  data  yang  meliputi  nomor,  spesifikasi  barang,  bahan,  asal/cara  perolehan barang, ukuran barang/konstruksi, satuan, keadaan barang, jumlah barang dan harga, keterangan.
Dalam  usaha  tertib  administrasi  pengelolaan  barang  daerah,  khususnya pelaksanaan  inventarisasinya  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, dapat dibagi menjadi dua  kegiatan  yaitu:  kegiatan  pencatatan,  dan  kegiatan  pelaporan.  Dalam  pencatatan dimaksud dipergunakan buku-buku dan kartu-kartu sebagai berikut:
1.  Buku Induk Inventaris (BII).
2.  Buku Inventaris (BI).
3.  Kartu Inventaris Barang (KIB).
4.  Kartu Inventaris Ruangan (KIR).
Dalam pelaksanaan pelaporan dipergunakan daftar yaitu.
1.  Daftar Rekapitulasi (jumlah barang hasil sensus, daftar mutasi barang);
2.  Daftar Mutasi Barang.
Buku  Induk  Inventaris  (BII)  adalah  merupakan  gabungan/kompilasi  dari  Buku Inventaris. Buku Inventaris adalah himpunan catatan data teknis dan administrasi yang diperoleh  dari  catatan  kartu-kartu  inventaris  barang  sebagai  hasil  sensus  di  tiap-tiap unit/satuan  kerja  yang  dilaksanakan  secara  serempak  pada  waktu  tertentu.  Untuk mendapatkan  data  barang  dan  pembuatan  Buku  Inventaris  yang  benar,  dapat dipertanggungjawabkan dan akurat ( up to date ) maka dilakukan melalui sensus barang daerah setiap 5 (lima) tahun sekali.
Buku  Inventaris  Barang  adalah  kartu  untuk  mencatat  barang-barang  inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, tipe,  nilai/harga  dan  data  lain  mengenai  barang  tersebut,  yang  diperlukan  untuk inventarisasi  maupun  tujuan  lain  dan  dipergunakan  selama  barang  itu  belum dihapuskan. Kartu Inventaris Barang terdiri dari.
1.  Kartu Inventaris Tanah.
2.  Kartu Inventaris Gedun.

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
3.  Kartu Inventaris Kendaraan.
4.  Kartu inventaris lainnya.
Daftar  rekapitulasi  inventaris  disusun  oleh  Kepala  Daerah  yang menguasai  barang dengan  mempergunakan  bahan  berasal  dari  rekapitulasi  inventaris  barang  yang disusun  oleh  pengurus  barang  unit.  Daftar  mutasi  barang  memuat  data  barang  yang berkurang dan atau bertambah dalam jangka waktu tertentu (1 semester dan 1 tahun). b.  Legal audit.
Siregar  (2004: 519)  menyatakan bahwa legal audit merupakan satu lingkup kerja Manajemen  Aset  yang    berupa  inventarisasi  status    penguasaan    aset,  sistem    dan prosedur  penguasaan  atau  pengalihan  aset,  identifikasi  dan  mencari  solusi  atas permasalahan  legal,  dan  strategi  untuk  memecahkan  berbagai  permasalahan  legal yang  terkait  dengan  penguasaan      atau  pengalihan  aset.  Permasalahan  legal  sering ditemui  antara  lain  status  hak  penguasaan  yang  lemah,  aset  dikuasai  pihak  lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor dan lain-lain.
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri    Nomor  11  tahun  2001 tentang  Pedoman Pengelolaan Barang Daerah  legal audit juga merupakan tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah  secara  fisik,  administrasi  dan  tindakan  hukum.  Pengamanan  tersebut menitikberatkan  pada  penertiban  pengamanan    secara  fisik    dan  administrasi, sehingga  barang  daerah  tersebut  dapat  dipergunakan/dimanfaatkan  secara  optimal serta  terhindar  dari  penyerobotan    pengambil  alihan  atau  klaim  dari  pihak  lain. Pengamanan terhadap barang tidak bergerak (tanah dan  bangunan)  dapat dilakukan dengan  pemagaran, pemasangan plang tanda kepemilikan dan penjagaan.
Benda  tak  bergerak ( real  property )  berupa  tanah  dan  bangunan  yang  melekat diatasnya, serta hak hak yang terkait dan juga potensi kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Siregar, 2004: 182). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 6 ayat 1 tentang Keuangan Negara ditetapkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota diserahkan  kekuasaan  untuk  mengelola  keuangan  daerah,  dan  oleh  karenanya  juga pengelolaan  kekayaan  daerah  dan  mewakili  Pemerintah  Daerah  dalam  kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 pasal  49  tentang  Perbendaharaan  Negara  ditetapkan  bahwa  barang  milik negara/daerah  yang  berupa  tanah  yang  dikuasai  pemerintah  pusat/daerah  harus disertifikatkan  atas  nama  pemerintah  Republik  Indonesia/Pemerintah  Daerah  yang bersangkutan.  Bangunan  Milik  Negara/Daerah  harus  dilengkapi  dengan  bukti  status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
c.  Penilaian aset.
Pengertian nilai menurut SPI 2007 (2007: 5) adalah konsep ekonomi yang merujuk kepada  harga  yang  sangat  mungkin  disepakati  oleh  pembeli  dan  penjual  dari  suatu barang atau jasa yang tersedia untuk dibeli. Nilai bukan merupakan fakta, tetapi lebih merupakan harga yang sangat mungkin dibayarkan untuk barang atau jasa pada waktu tertentu  sesuai  definisi  tertentu  dari  nilai  tertentu.  Terdapat  banyak  jenis  nilai  dan definisinya  yang  dapat  dirujuk.  Beberapa  jenis  nilai  sudah  umum  digunakan  dalam penilaian,  namun  jenis  nilai  lainnya  hanya  digunakan  untuk  situasi  khusus  di  bawah kondisi  yang  dijelaskan  dan  diungkapkan  secara    hati-hati.  Hal  yang  sangat  penting

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
dalam  penggunaan  dan  pemahaman  penilaian  adalah  bahwa  jenis  dan  definisi  nilai diungkapkan  secara  jelas,  dan  sesuai  dengan  penugasan  penilaian  yang  diberikan. Perubahan  dalam  definisi  nilai  dapat  membawa  pengaruh  material  terdapat  nilai properti.
nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan bagi aset yang akan dijual. Menurut Hidayati dan Harjanto (2003: 12) penilaian adalah sebuah penganggaran/estimasi nilai dari sesuatu kepentingan atas sebuah properti/harta untuk sesuatu  tujuan  tertentu.  Penilaian  barang  daerah  dilaksanakan  oleh  lembaga independen  yang  bersertifikat  di  bidang  pekerjaan  penilaian  barang,  sesuai  dengan peraturan perundangan, dan ditunjuk oleh Kepala Daerah. Dalam melakukan penilaian barang  daerah,  Pemerintah  Daerah  menyiapkan  buku  inventaris  barang  daerah  yang merupakan  himpunan  data  teknis  dan  administrasi  yang  diperoleh  dari  kartu-kartu catatan inventaris barang sebagai hasil sensus barang daerah di tiap-tiap unit satuan kerja  yang  dilaksanakan  secara  serempak  pada  waktu  tertentu.  Mekanisme  penilaian barang sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI).
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri    Nomor  11  tahun  2001  tentang Pedoman  Pengelolaan  Barang  Daerah  nilai  tanah  dan  atau  bangunan  yang  akan dilepaskan dengan ganti  rugi atau dengan tukar menukar ( ruislag /tukar guling) kepada pihak ketiga dapat dilakukan dengan:
1.  nilai  ganti  rugi  tanahnya  dapat  dilakukan  dengan  berpedoman  pada  harga  dasar terendah  atas  tanah  yang  berlaku  setempat  untuk kavling perumahan,  Pegawai Negeri,  ABRI  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  baik  DPRD  Provinsi  maupun kabupaten/kota. Untuk instansi pemerintah, Koperasi dan Yayasan dapat ditetapkan dengan  berpedoman  pada  harga  dasar  dan  harga  umum  setempat.  Nilai  taksiran untuk  swasta  ditetapkan  dengan  berpedoman  pada  harga  umum  tanah  dan bangunan berdasarkan NJOP yang berlaku setempat;
2.  nilai bangunannya ditaksir berdasarkan hasil nilai bangunan pada saat pelaksanaan penaksiran  dan  hasilnya  dikurangi  dengan  nilai  susut  bangunan  yang diperhitungkan  jumlah  umur  bangunan  dikaitkan  dengan:  (1)  2  persen  untuk bangunan permanen; (2) 4 persen untuk bangunan semi permanen; (3) 10 persen untuk bangunan yang darurat.
Berdasarkan  Surat  Edaran  Depatemen  Keuangan  Republik  Indonesia,  Badan Akuntansi  Keuangan  Negara  Nomor  01  Tahun  1995  tentang  Tata  Cara  Penaksiran Nilai  Tanah  dan  Bangunan  Gedung  yang  tidak  memiliki  Dokumen  Barang,  untuk menentukan  nilai  historis  dipergunakan  faktor  penyesuaian  berdasarkan  Keputusan Menteri  Keuangan  Nomor:  422/KMK.04/1994  tanggal  19  Agustus  1994,  dengan formulasikan sebagai berikut.
Keterangan:
Tn
: Nilai Tanah pada Tahun ” n ” NJOP : Nilai Jual Objek Pajak tahun 1994 Fn : Faktor Penyesuaian pada tahun ” n ”

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
L : Luas tanah dalam meter persegi
Untuk  menentukan  nilai  historis  bangunan  dipergunakan  faktor  penyesuaian berdasarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  422/KMK.04/1994  19  Agustus 1994.
Rumus:
Keterangan: Bn : Nilai Bangunan gedung pada tahun “n”
Hs  : Harga Standar Bangunan baru per meter persegi, berdasarkan Surat Edaran bersama  Menteri  Negara  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan
perihal Pedoman Standarisasi Pembangunan Gedung Negara
Fi : Faktor  permanenisasi  bangunan  gedung,  berdasarkan   ketentuan Ditjen Cipta Karya – Departemen Pekerjaan Umum
Kt : Koefisien bangunan bertingkat, berdasarkan ketentuan Ditjen. Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum
Fn : Faktor penyesuaian pada tahun ”n”
L : Luas lantai bangunan dalam meter persegi
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  29  Tahun  2002  (215-216) menyatakan bahwa aktiva tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian  aktiva  tetap  dengan  menggunakan  nilai  historis  tidak  memungkinkan,  maka nilai aktiva tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.
Hidayati  dan  Harjanto  (2003:105)  menyatakan  bahwa  teknik  penilaian  tanah  atau prosedur  yang  digunakan  untuk  menilai  tanah  yaitu:  (1)  perbandingan  penjualan;  (2) alokasi;  (3)  ekstraksi;  (4)  pembagian  pembangunan;  (5)  nilai  sisa  tanah;  dan  (6) kapitalisasi  sewa  dasar. Metoda  perbandingan  penjualan  dan kapitalisasi  pendapatan dapat  langsung  diterapkan  dalam  penilaian  tanah,  sedangkan  metoda  alokasi  dan ekstraksi  prosedurnya  merupakan  pencerminan pendekatan  perbandingan  dan  biaya.
Untuk metoda sisa didasarkan pada pendekatan kapitalisasi pendapatan biaya.
Suharno  (2001:  3)  menyatakan  bahwa  penilaian  aset  tanah  dan  bangunan dapat  mengetahui  nilai  ekonomi  seluruh  aset  properti  suatu  daerah.  Implikasinya secara  langsung  adalah  terhadap  penerimaan  PBB  dan  BPHTB  yang  didasari  pada nilai properti. Secara tidak langsung nilai aset properti berguna untuk:
1.  mengetahui modal dasar milik daerah dalam usaha privatisasi;
2.  mengetahui nilai jaminan untuk memperoleh pinjaman;
3.  mengetahui  nilai  penyertaan  (saham)  dalam  melakukan  suatu  kerjasama  usaha dengan pihak swasta;
4.  memberikan  informasi  kemampuan  nilai  ekonomi  properti  di  suatu  daerah  untuk mengundang investor;
5.  mengetahui nilai aset untuk kepentingan tukar guling ( ruislag );
6.  mengetahui nilai dalam rangka penerbitan obligasi daerah;
7.  mengetahui dasar nilai dalam pembebasan tanah, pembelian tanah.

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
e.  Optimalisasi aset.
Optimalisasi  manajemen  aset  Pemerintah  Daerah  dapat  dilakukan  dengan  adanya perantara  investasi  guna  memasarkan  aset-aset  Pemerintah  Daerah  yang  potensial melalui  kerja  sama  dengan  investor,  membuat  dan  memadukan  dalam Memorandum Of Invesment (MOI) antara Pemerintah Daerah dan investor serta memanfaatkan jasa konsultansi  dari  konsultan  penilai  kepada  Pemerintah  Daerah  berkenaan  dengan kerjasama  dengan  investor.  Barang  daerah/aset  Pemerintah  Daerah  yang  belum dimanfaatkan  perlu  didayagunakan  secara  optimal  sehingga  tidak  akan  membebani Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  khususnya  dari  segi  biaya pemeliharaan  dan  kemungkinan  adanya  penyerobotan  dari  pihak  ketiga  yang  tidak bertanggungjawab.  Manajemen  barang/aset  daerah  yang  optimal  akan    menciptakan sumber  pendapatan  asli  daerah.  Optimalisasi  aset  merupakan  proses  kerja  dalam Manajemen  Aset  yang  bertujuan  untuk  mengoptimalkan  potensi  fisik,  lokasi,  nilai, jumlah/volume, legal, dan nilai ekonomi yang dimiliki oleh aset tersebut (Siregar, 2004: 519)
Menurut Bertovic dan Rutlegde (2002: 6) ada tiga prinsip utama Manajemen Aset yang dapat dijadikan panduan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut:
1.  dalam  kaitannya  dengan desentralization berkelanjutan,  pemerintah  setempat harus  menyediakan  suatu  peningkatan  jumlah  jasa  dengan  membatasi  sumber daya keuangan;
2.  bahwa  aset  yang  berupa  tanah  dan  bangunan dari  Pemerintah  Daerah  setempat sering  di  nilai  dengan  cara  dibandingkan  pada  saat  membelanjakan  anggaran tahunan,  sehingga  banyak  kekayaan  yang  seharusnya  mampu  menghasilkan pendapatan ( return ), tidak dapat menghasilkan pendapatan. Padahal pendapatan dalam mengelola aset properti ( property asset ) sangat mungkin dijadikan sebagai pendapatan yang berkelanjutan ( sustainable ) dan terus mengalami peningkatan;
3.  Pemerintah  Daerah  umumnya  mempunyai  kebebasan  lebih  besar  untuk  memilih cara dalam hal penanganan aset yang daerah tersebut kuasai/miliki.
Penggunausahaan  adalah  pendayagunaan  barang  daerah  oleh  pihak  ketiga dilakukan dalam bentuk BOT, BTO,  BT, KSO dan bentuk lainnya (Keputusan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  11,  2001:249-250).  Bentuk  manajemen  aset  daerah  meliputi antara lain sebagai berikut.
1.  BOT  ( Build-Operate-Transfer )    yaitu  manajemen  tanah    dan  atau  bangunan milik/dikuasai  Pemerintah  Daerah  oleh  pihak  ketiga  dengan  cara  pihak  ketiga membangun bangunan  siap pakai dan atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas di atas tanah dan atau bangunan tersebut dan mendayagunakannya selama  dalam  waktu  tertentu  untuk  kemudian  setelah  jangka  waktu  berakhir menyerahkan kembali tanah dan bangunan dan atau sarana lain  berikut fasilitasnya tersebut  beserta  pendayagunaannya  kepada  daerah,  serta  membayar  kontribusi sejumlah  uang  atas  manajemennya  yang  besarnya  ditetapkan  sesuai  dengan kesepakatan.
2.  BTO  ( Build-Transfer-Operate )    yaitu  manajemen  tanah    dan  atau  bangunan milik/dikuasai  Pemerintah  Daerah  oleh  pihak  ketiga  dengan  cara  pihak  ketiga

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
membangun bangunan  siap pakai dan atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas yang melekat pada tanah dan atau bangunan tersebut dan  setelah selesai  pembangunannya  diserahkan  kepada  daerah  untuk  kemudian  oleh Pemerintah  Daerah  tanah  dan  bangunan  siap  pakai  dan  atau  sarana  lain  berikut fasilitasnya tersebut diserahkan kembali kepada pihak ketiga untuk didayagunakan selama  jangka  waktu  tertentu,    dan  atas    manajemennya  tersebut  pihak  ketiga dikenakan kontribusi sejumlah uang yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.
3.  BT ( Build-Transfer )  yaitu perikatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dengan  ketentuan  tanah  milik  Pemerintah  Daerah,  Pihak  Ketiga  membangun  dan membiayai  sampai  selesai,  setelah  pembangunan  selesai  Pihak    Ketiga menyerahkan  kepada  Pemerintah  Daerah,  Pemerintah  Daerah  membayar  biaya pembangunannya.
4.  KSO  (Kerja  Sama  Operasi)  yaitu  perikatan  antara  Pemerintah  Daerah    dengan Pihak  Ketiga,  Pemerintah  Daerah  menyediakan   barang  daerah  dan  Pihak   Ketiga menanamkan  modal yang dimilikinya dalam salah  satu usaha,  selanjutnya kedua belah  puhak  secara  bersama  sama  atau  bergantian  mengelola  manajemen  dan proses operasionalnya, keuntungan dibagi sesuai dengan besarnya sharing masing- masing.
Untuk  mendukung  pengembagan  aset  tanah  dan  bangunan  yang  ada  di Pemerintah Daerah perlu kerangka konseptual yang selaras antara kepentingan publik dengan  kebutuhan  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah.  Mengacu  pada  studi  Scaefers (1999: 301-320) tentang  sistem Manajemen Aset real estate yang diaplikasikan pada sektor  korporasi,  maka  disusun  kerangka  konseptual  Manajemen  Aset  tanah  dan bangunan sebagai berikut.
Sumber: Scaefers  (1999: 301-320)

## e.  Pengawasan dan pengendalian.
Pengawasan  dan  pengendalian  manajemen  dan  pengalihan  aset  merupakan  satu permasalahan  yang  sering  menjadi  hujatan  kepada  Pemerintah  Daerah  saat  ini. Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  11  tahun  2001  tentang Pedoman  Pengelolaan  Barang    Daerah,  pengawasan  adalah  segala  usaha  atau kegiatan  untuk  mengetahui    dan  menilai  kenyataan  yang  sebenarnya  mengenai

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
pelaksanaan tugas dan atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.
Pengawasan  terhadap  pengelolaan  barang  daerah  dilakukan  oleh  Menteri  Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota.
Siregar  (2004:  519)  menyatakan  salah  satu  sarana  yang  efektif  untuk  meningkatkan kinerja aspek pengawasan dan pengendalian aset Pemerintah Daerah adalah dengan pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset). Melalui SIMA diharapkan transparasi  kerja  dalam  pengelolaan  aset  sangat  terjamin  tanpa  perlu  adanya kekhawatiran  akan  pengawasan  dan  pengendalian  yang  lemah.  Dalam  SIMA  ini keempat aspek Manajemen Aset (inventarisasi, legal audit, penilaian dan optimalisasi manajemen  aset)  diakomodasi  dalam  sistem  dengan  menambahkan  aspek pengawasan  dan  pengendalian.  Setiap  penanganan  terhadap  suatu  aset  termonitor jelas  mulai  dari  lingkup  penanganan  hingga  siapa  yang  bertanggungjawab menangani  aset  tersebut.  Hal  ini  diharapkan  akan  meminimalkan  KKN  (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam tubuh Pemerintah Daerah.
SIMA  yang  dimaksudkan  di  atas  adalah  pengembangan  dari  apa  yang  dikenal dengan sistem informasi manajemen barang daerah (SIMBADA). Sebagaimana di tetapkan  melalui  Keputusan  Mendagri  No.  49/2001  yang  disebutkan  bahwa, SIMBADA  adalah  suatu  sistem  aplikasi  dalam  rangka  pengelolaan,  inventarisasi barang-barang  milik  daerah  dengan  menampilkan  bentuk  dan  format-format  standar yang telah dilakukan serta mudah dilaksanakan.

## D. Objek dan  Metode Penelitian
Penelitian  ini  berlokasi  di  Provinsi  NTB  dan  Menjadi  objek  penelitiannya  adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diberi hak untuk  mengelola  aset  daerah  Provinsi  NTB.  Metode  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif,  namun  cara  mengolahnya  dengan  cara  kuantitatif dengan  menggunakan bantuan software komputer Eviews versi 6.00. Untuk pengujian validitas dan reliabilitas instrumen  digunakan  bantuan software komputer  SPSS  ( Statistical  Package  for  the Social Science) versi 15.00
a.  Jenis dan sumber data
Jika  dilihat  dari  sumber  data  maka  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dapat menggunakan  sumber  data  primer.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  primer.  Data  primer  merupakan  data  yang  dikumpulkan  secara  langsung  dari objek  yang  diteliti.  Data  ini  diperoleh  dari  responden  melalui  penyebaran  kuesioner pada  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  berhubungan  langsung  dengan  pengelolaan aset  daerah.  Kuesioner  tersebut  berisikan  pertanyaan  dan  pernyataan  mengenai variabel  yang  akan  diteliti  dan  berisikan  identitas  responden.  Data  yang  diperoleh adalah data kualitatif, akan tetapi bentuk responnya adalah berkisar antara 1 sampai 5. Data primer ini diperoleh dari penyebaran kuesioner dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  antara  lain:  Sekretariat DPRD,  Dinas  Sosial  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Provinsi  NTB,  BPMPD,  Dinas Kesehatan  Provinsi  NTB,  Dikpora  Provinsi  NTB,  BLHP  Provinsi  NTB,  Dinas Perhubungan  Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi  NTB,  RSJ  Provinsi  NTB,  RSU Provinsi  NTB,  BKD-DIKLAT  Provinsi  NTB,  Bappeda  Provinsi  NTB,  Disnakertrans

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
Provinsi NTB, Dispenda Provinsi NTB, Dinas PU Provinsi NTB, Dinas Koperasi UMKM, Satpol  PP  Provinsi  NTB,  Biro  Keuangan  Setda  Provinsi  NTB,  Biro  Umum  Provinsi NTB, Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi NTB.

## b.  Cara pengumpulan data
Data merupakan hal yang sangat penting dalam menyusun penelitian ataupun karya ilmiah  lainnya.  Peneliti  meluangkan  waktu  yang  cukup  dalam  melakukan  penelitian untuk memperoleh data yang bisa mendukung keberlangsungan penelitian atau karya ilmiah lainnya tersebut. Tujuan utama dari suatu penelitian adalah untuk memperoleh data.  Dalam  penelitian  ini  cara  mengumpulkan  data  adalah  dilakukan  dengan  2  cara yaitu; studi kepustakaan ( library research ) dan penelitian lapangan ( field research ). a.  Studi  kepustakaan  ( library research ) .  Studi  kepustakaan  ini  dilakukan  dengan mempelajari  buku-buku,  karya  ilmiah,  jurnal-jurnal,  serta  dokumen-dokumen  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini.  Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian ini.
b.  Penelitian  lapangan  ( field research ) .  Penelitian  di  lapangan  dikukan  untuk pengumpulan  data  primer  dan  data  skunder.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan dengan  cara  memberikan  daftar  pertanyaan  berupa  kuesioner  kepada  Pegawai Negeri  Sipil  (PNS)  yang  berhubungan  langsung  dengan  pengelolaan  aset  Daerah Provinsi  NTB.  Pengumpulan  data  skunder  yang  dilakukan  dengan  mengumpulkan data  target  dan  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dari  Dinas  Pendapatan Daerah  (Dispenda)  Provinsi  NTB  dan  data  nilai  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan) dari  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  NTB  terkait  dengan  permasalahan yang diteliti.

## c.  Populasi dan sampel
a.  Populasi. Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas  objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya  Sugiyono  (2011:  119).
Dengan  demikian  populasi  tidak  terbatas  pada  subjek  ataupun  objek  tetapi merupakan keseluruhan komponen yang dapat diteliti, dipelajari untuk kemudian dibuat  kesimpulannya.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  aparatur  pada Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  yang  memiliki  tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola aset daerah, aparatur pengelola aset daerah tersebut  bertugas  pada  Sekretariat  Daerah  di  Biro  Umum  dan  aparatur  pada masing-masing SKPD dalam jajaran Pemerintah Daerah Provinsi NTB.
b.  Sampel. Karena  berbagai  keterbatasan  dalam  penelitian  maka  perlunya menggunakan  sampel  untuk  menggambarkan  kondisi  populasi,  sampel  harus secara cermat diambil agar dapat mewakili sejumlah populasi. Menurut Sugiyono (2010:  116)  bahwa  sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang dimiliki  oleh  populasi  tersebut.  Bila  populasi  besar,  dan  peneliti  tidak  mungkin mempelajari  semua  yang  ada  pada  populasi,  misalnya  karena  keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
Dengan  demikian  apa  yang  akan  dianalisis  dan  disimpulkan  dari  sampel  tersebut juga  merupakan  kesimpulan  dari  populasi,  artinya  sampel  harus  serepresentatif mungkin  dapat  mewakili  populasi.  Pada  penelitian  ini  pengambilan  sampel  untuk kemudian  dipelajari  dan  dianalisis  adalah  sebanyak  32  responden  pada  19  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dilingkungan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  NTB. Pengambilan  sampel  tersebut  didasarkan  pada kesempatan  dan  kemampuan  penulis dalam  melakukan  penelitian.  Pengambilan  sampel  ini  menggunakan purposive sampling .  Sampel  yang purposive merupakan  sampel  yang  dipilih  dengan  cermat sehingga  relevan  dengan  rancangan  penelitian  (Soeratno  dan  Arsyad,  2008:  98). Menurut  Kuncoro  (2009:  120)  bahwa  sampel  yang  baik  umumnya  memiliki  beberapa karakteristik. Karekteristik yang dimaksud setidaknya meliputi.
1.  Sampel  yang  baik  memungkinkan  peneliti  untuk  mengambil  keputusan  yang berhubungan  dengan  besaran  sampel  untuk  memperoleh  jawaban  yang dikehendaki.
2.  Sampel  yang  baik  mengidentifikasikan  probabilitas  dari  setiap  unit  analisis  untuk menjadi sampel.
3.  Sampel  yang  baik  memungkinkan  peneliti  menghitung  akurasi  dan  pengaruh (misalnya kesalahan) dalam pemilihan sampel daripada harus melakukan sensus.
4.  Sampel  yang  baik  memungkinkan  peneliti  menghitung  derajat  kepercayaan  yang diterapkan dalam estimasi populasi yang disusun dari sampel statistika.
Karateristik  responden  sesuai  tugas  pokok  dan  fungsinya  dalam  pelaksanaan pengelolaan aset daerah meliputi Kepala Pengelola Aset di Biro Umum Setda Provinsi NTB  dan  kepala  pengelola  aset  masing-masing  SKPD  sebagai  kuasa  pengelola  dan pengguna  aset  tersebut.  Dengan  demikian  data  yang  diperoleh  benar-benar  valid karena diperoleh dari responden yang berkompeten di bidang aset.

## 4.  Hipotesis penelitian dan Alat analisis

## a.  Hipotesis penelitian
Perumusan  hipotesis  penelitian  merupakan  langkah  terpenting    dalam  penelitian, setelah  penelitian  mengemukakan  landasan  teori  dan  kerangka  berfikir.  Hipotesis penelitian  merupakan  jawaban  sementara  terhadap  rumusan  masalah  penelitian. Penelitian  yang  merumuskan  hipotesis  penelitian  adalah  peneliti  yang  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Selanjutnya  hipotesis  penelitian  akan  diuji  oleh  peneliti  dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah  diduga  ada  pengaruh  positif  antara  inventarisasi  aset,  legal  audit  aset,  dan penilaian  aset  terhadap  optimalisasi  pengelolaan  dan  manajemen  aset  tetap  (tanah dan bangunan) milik Pemerintah Daerah Provinsi NTB;

## b.  Alat Analisis
Dalam  penelitian  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  alat  analisis  yaitu  analisis regresi  linier  berganda.  Penggunaan  regresi  berganda  adalah  untuk  menganalisis pengaruh dari IA, LA, PA, terhadap Optimalisasi Manajemen Aset Tetap Milik Pemda Provinsi NTB.
Skala  Likert. Untuk melakukan  analisis  data  yang  diperoleh melalui  kuesioner  dalam pengelolaan  dan  manajemen  aset  daerah,  maka  teknik  analisis  data  yang  digunakan melalui pola pikir reflektif deduktif. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan skala

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
Likert.  Sugiyono  (2008:  86)  mengatakan  bahwa  skala  Likert  digunakan  untuk mengukur  sikap,  pendapat  dan  persepsi  seseorang  atau  kelompok  orang  tentang fenomena  sosial.  Dalam  penelitian  ini  ditetapkan  secara  spesifik  oleh  peneliti,  yang selanjutnya disebut variabel penelitian.
Dalam  skala  Likert,  maka  variabel  yang  akan  diukur  dijabarkan  menjadi  indikator variabel.    Kemudian  indikator  tersebut  dijadikan  sebagai  titik  tolak  untuk  menyusun item-item  instrumen  yang  dapat  berupa  pernyataan  atau  pertanyaan  yang  perlu dijawab oleh responden (Riduwan, 2006: 86).
Dalam  pengisian  kuesioner  ini  para  responden  dituntut  untuk  dapat  menilai  seberapa baik responden dalam melaksanakan faktor-faktor kunci dari optimalisasi pengelolaan dan  manajemen  aset  dan  seberapa  penting  inventarisasi  aset,  legal  audit,  penilaian aset  dalam  mendukung  optimalisasi  pengelolaan  dan  manajemen  aset  tetap  milik Pemerintah Daerah. Kepentingan dan kinerja diukur dengan skala Likert dari 1 sampai 5. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari  sangat  setuju  sampai  yang  sangat  tidak  setuju,  yang  dapat  berupa  kata-kata. Untuk  keperluan  analisis  kuantitatif  maka  item  instrumen  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
SS = Sangat setuju diberi skor = 5 S = Setuju diberi skor = 4 N = Netral diberi skor = 3 TS = Tidak setuju diberi skor = 2 STS = Sangat tidak setuju diberi skor = 1
Jumlah  skor  ideal  (tertinggi)  untuk  seluruh  item  adalah  5  x  jumlah  responden, sedangkan skor terendah adalah 1 x jumlah responden. Metoda yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah purposive sampling pada jabatan dan pekerjaan yang membidangi  pengelolaan  aset  Pemerintah  Daerah  Provinsi  NTB  atau  pada  masing- masing SKPD sebagai pengguna dan pengelola aset tersebut.
Adapun teknik hitungannya adalah sebagai berikut:
1.  jumlah responden yang memilih 1 item dikalikan skor item yang dipilih;
2.  hasil perkalian dijumlahkan;
3.  hasil penjumlahan tersebut yang menentukan posisi item,
Semakin  tinggi  hasil  penjumlahan  akan  menggambarkan  optimalisasi  pengelolaan dan  manajemen  aset  semakin  baik.  Rumus  yang  digunakan  untuk  memperoleh persentase  optimalisasi  pengelolaan  dan  manajemen  aset  berdasarkan  item-item pertanyaan adalah berikut ini.
Dari  penjumlahan  skor  tersebut,  dapat  ditentukan  kriteria  pelaksanaan optimalisasi  pengelolaan  dan  manajemen  aset  dengan  menggunakan  skala  yang ditentukan
Keterangan dari kriteria interprestasi skor:
0
60% 80%
100% 40% 20% Sangat kurang kurang sedang baik Sangat baik

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
Angka 0 persen – 20 persen  = sangat kurang Angka 21 persen – 40 persen = kurang Angka 41 persen – 60 persen = sedang Angka 61 persen – 80 persen = baik Angka 81 persen – 100 persen = sangat baik
Tujuan  daripada  penggunaan  skala  Likert  adalah  untuk  menganalisis  apakah pelaksanaan  optimalisasi  pengelolaan  dan  manajemen  aset  sesuai  dengan  kaidah yang berlaku, meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset.

## 5.  Hasil dan Pembahasan

## A.  Distribusi jawaban responden
Pertanyaan-pertanyaan  responden  mengenai  variabel  penelitian  pada  jawaban responden  terhadap  kuesioner  yang  diberikan,  karena  kuesioner  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  bersifat  kualitatif  maka  data  informasi  dan  keterangan  yang diberikan  responden  dikuantitatifkan  dengan  menggunakan  format  alternatif  jawaban dengan menggunakan skala Likert. Semua responden (32 orang) dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Provinsi NTB mempunyai persepsi atau pandangan terhadap faktor-faktor yang mempengarruhi optimalisasi pengelolaan dan  manajemen  aset  tetap  (tanah  dan  banguan)  Pemerintah  Daerah  Provinsi  NTB. Berikut  adalah  rata-rata  dari  jawaban  responden,  jawaban  responden  dapat mencerminkan kondisi sesuai pertanyaan yang diberikan.
Tabel Rata-rata Jawaban Responden dari Setiap Pertanyaan Masing-masing Variabel
Variabel Rata-rata Inventarisasi Aset (IA) Legal Audit Aset (LAA) Penilaian Aset (PA) Optimalisasi Manajemen Aset (OPA) 536.5 571.0 544.5 504.5
Sumber: data primer (data diolah)
Hasil pengolahan data pada Tabel diatas terlihat bahwa variabel inventarisasi aset (IA) memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  536.5,  jawaban  responden  rata-rata  menganggap bahwa  inventarisasi  aset  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dalam  optimalisaisi pengelolaan  dan  manajemen  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan).  Karena  dengan inventarisasi  aset  dapat diketahui  asal-usul  dari aset  yang  dikuasai, atau  dimiliki  oleh masing-masing SKPD.
Legal  Audit  Aset  (LAA) mempunya  rata-rata sebesar  571,0, jawaban  responden  rata- rata  menganggap  bahwa  legal  audit  aset  merupakan  faktor  yang  sangat  penting optimalisaisi  pengelolaan  dan  manajemen  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan),  di  sini dapat dilihat dengan jumlah rata-rata paling tinggi dari variabel yang lainnya.
Penilaian  aset  memiliki  rata-rata  sebesar  544,5,  artinya  variabel  ini  juga  sangat berpengaruh  terhadap  optimalisasi  pengelolaan  dan  manajemen  aset.  Untuk  variabel dependen optimalisasi pengelolaan dan manajemen aset tetap (tanah dan bangunan) memiliki  nilai  rata-rata  504,5.  dengan  melihat  nilai  rata-rata  masing-masing  variabel maka  dapat  disimpulkan  bahwa  inventarisasi  aset,  legal  audit  aset,  penilaian  aset diperlukan  dalam  menunjang  optimalisasi  pengelolaan  dan  manajemen  aset  tetap

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
(tanah dan bangunan).

## B. Pengujian instrumen penelitian
Instrumen  penelitian  digunakan  untuk  mengukur  nilai  variabel  yang  diteliti.  Dengan demikian  jumlah  instrumen  yang  akan  digunakan  untuk  penelitian  akan  tergantung pada jumlah  variabel  yang  diteliti.  Sebuah  instrumen  dikatakan  baik  jika  telah memenuhi kriteria valid dan reliabilitas.
1.  Uji validitas.
Validnya  suatu  instrumen  penelitian  sangat  menentukan  arah  dan  tujuan penelitian. Oleh karena itu, sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap instrumen penelitian  harus  dilakukan  pengujian  atau  pengukuran  instrumen  terhadap  variabel yang  akan  dianalisis.  Pengujian  validitas  dilakukan  dengan  menghitung  korelasi masing-masing  skor  setiap  item  pernyataan  dengan  skor  total.  Pada  penelitian  ini  uji validitas  terhadap  instrumen  menggunakan  program  SPSS,  dengan  teknik  pengujian menggunakan  analisis Correlated  Item-Total  Correlation dan Bivariate  Pearson (Korelasi  produk  momen).  Analisis Correlated  Item-Total  Correlation pada  program SPSS dapat dilihat pada kolom Correlated Item-Total Correlatio , apabila r Tabel lebih besar (>) dari nilai Correlated Item-Total Correlation berarti variabel tersebut tidak valid dan  harus  dikeluarkan  dari  analisis  selanjutnya.  Variabel  yang  akan  diuji  tingkat validitasnya  merupakan  variabel  yang  terdapat  dalam  kuesioner  yaitu  sebanyak  32 (tiga  puluh  dua)  variabel  yaitu  IA1  s/d  IA8,  LA1  s/d  LA8,  PA1  s/d  PA8,  Optimalisasi Manajemen  Aset1  s/d  Optimalisasi  Manajemen  Aset8,  sehingga  total  pertanyaan sebanyak 32 pernyataan.
Dari  hasil  analisis  diperoleh  variabel  yang  tidak  valid  untuk  dimasukan  pada analisis  selanjutnya  yaitu  IA7,  LA1,  LA2,  PA5,  Optimalisasi  Manajemen  Aset1, Optimalisasi  Manajemen  Aset2.  Variabel-variabel  tersebut  memiliki  nilai  korelasi  di bawah atau lebih kecil (<) dari nilai r Tabel untuk degree of freedom (df) 32 = 0,3. Uji validias  selanjutnya  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis Bivariate  Pearson atau Produk  Momen  Pearson, uji  ini  dilakukan  dengan  cara  mengkorelasikan  masing- masing  skor  item  dengan  skor  total,  skor  total  merupakan  jumlah  keseluruhan  skor item. Kedua analisis uji validitas ini dilakukan untuk menghasilkan variabel yang benar- benar valid untuk menunjukkan signifikansinya sebuah item dalam mengungkap faktor- faktor yang mempengaruhi optimalisais pengelolaan dan manajemen aset tetap (tanah dan bangunan) milik Pemerintah Daerah Provinsi NTB pada tahun 2016. Tabel berikut adalah  hasil  perhitungan  uji  validitas,  hal  ini  dapat  dilihat  dari Correlated  Item  Total Corelation yang lebih besar dari nilai kritis koefisien korelasi (r Tabel).
Tabel Hasil Perhitungan Uji Validitas Pernyataan Correlated Item Total Corelation Nilai r Tabel Keterangan IA1 0,269 0,339 Tidak valid IA2 0,298 0,339 Tidak valid IA3 0,395 0,339 Valid IA4 0,584 0,339 Valid IA5 0,613 0,339 Valid

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
IA6 0,605 0,339 Valid IA8 0,510 0,339 Valid LA3 0,405 0,339 Valid LA4 0,492 0,339 Valid LA5 0,525 0,339 Valid LA6 0,338 0,339 Valid LA7 0,612 0,339 Valid LA8 0,626 0,339 Valid PA1 0,731 0,339 Valid PA2 0,672 0,339 Valid PA3 0,300 0,339 Tidak valid PA4 0,486 0,339 Valid PA6 0,613 0,339 Valid PA7 0,616 0,339 Valid PA8 0,579 0,339 Valid Optimalisasi Aset3 0,446 0,339 Valid Optimalisasi Aset4 0,284 0,339 Tidak valid Optimalisasi Aset5 0,269 0,339 Tidak valid Optimalisasi Aset6 0,470 0,339 Valid Optimalisasi Aset7 0,310 0,339 Tidak valid Optimalisasi Aset8 0,477 0,339 Valid Sumber: data primer (diolah)
Berdasarkan  nilai  kritis  koefisien  korelasi  dapat  dilihat  pada  Tabel  r Product Moment dengan derajat signifikan 5 persen. Dengan sampel sebanyak 32 responden dan  df  (n-2)  =  30,  maka  didapat  nilai  kritis  koefisien  korelasinya  sebesar  0,339. Pernyataan dinyatakan valid karena memiliki r hitung ≥ r Tabel (0,339).

## 2.  Uji reliabilitas.
Uji  reliabilitas  dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat  konsistensi  suatu  alat pengukur dan atau suatu instrumen dalam penelitian. Reliabilitas adalah reliability is a characteristic  of  measurement  concerned  with  acuracy,  precision,  and  consistency (Cooper and Shindler,  2006:  716).  Dari  definisinya  Cooper  dan  Shindler  (2006) tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  reliabilitas  merupakan  suatu  karakteristik  terkait dengan  keakuratan,  ketelitian  dan  konsistensi.  Reliabilitas  menunjukkan  konsistensi dan  stabilitas  dari  suatu  skor  (skala  pengukuran).  Stabilitas  ukuran  menunjukkan kemampuan  sebuah  ukuran  untuk  tetap  stabil  atau  tidak  rentan  terhadap  perubahan situasi  apapun.  Kestabilan  ukuran  dapat  membuktikan  kebaikan  ( goodness )  sebuah ukuran dalam mengukur sebuah konsep Kuncoro (2009: 175).
Dengan bantuan program SPSS 19.0 for windows diperoleh hasil bahwa semua pertanyaan  variabel  (inventarisasi  aset,  legal  audit  aset,  penilaian  aset,  dan optimalisasi pengelolaan dan manajemen aset) reliabel karena memiliki nilai Cronbach Aplha lebih besar dari 0,6 persen. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel Hasil Perhitungan Reliabilitas Reliability Statistics Cronbach’s Aplha No of items 0,863 32 Sumber: data primer (diolah)

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
Uji reliabilitas ini menggunakan metoda Cronbach’s Alpha . Cronbach’s Alpha dihitung sebagai  interkorelasi  di  antara  item-item  pengukur.  Dengan  menggunakan  metoda Cronbach ’s  Alpha diperoleh  nilai  reliabilitas  sebesar  0,863.  Jika  angka  koefisien Cronbach’s  Alpha semakin  mendekati  1  maka  semakin  tinggi  tingkat  konsistensi reliabilitas suatu alat ukur. Karena Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6 persen maka dapat dinyatakan bahwa alat ukur atau instrumen dalam penelitian ini bersifat reliabel dan layak digunakan sebagai alat ukur.

## 3.  Hasil regresi
Analisis  regresi  adalah  studi  bagaimana  satu  variabel  dependen  dipengaruhi  oleh satu  atau  lebih  dari  variabel  lain  yaitu    variabel  independen  dengan  tujuan  untuk mengestimasi  dan  atau  memprediksi  nilai  variabel  dependen  didasarkan  pada  nilai variabel  independen  yang  diketahui  (Widarjono,  2009:  59).  Penelitian  ini  berfungsi untuk mengetahui pengaruh dari inventarisasi aset, legal audi aset, dan penilaian aset baik  secara  individu  maupun  secara  serentak  terhadap  optimalisasi  pengelolaan  dan manajemen  aset tetap  (tanah  dan  bangunan)  pada  Pemerintah  Daerah Provinsi  NTB model yang digunakan adalah sebagai berikut.
Keterangan:
Manajemen Aset : Optimalisasi Pengelolaan dan Manajemen Aset Tetap (tanah dan bangunan),
β 0 : Konstanta, β 1 ,β 2, β 3, β 4 : Koefisien regresi,
IA : Inventarisasi Aset, LAA : Legal Audit Aset, PA : Penilaian Aset, PPA : Pengawasan dan Pengendalian Aset, Є : Suku kesalahan, berdistribusi normal dengan rata-rata 0 untuk tujuan perhitungan, e diasumsikan 0.
Dengan menggunakan  program Eviews 6.0 maka  diperoleh  hasil  estimasi  sesuai tabel berikut.
Tabel Hasil Analisis Regresi Berganda Variabel Koefisein                    t-statistik Probabilitas Konstanta Inventarisasi Aset Legal audit aset Penilaian aset 15.51970                      2.122313 0.0428 0.127608                      0.589426 0.5603 -0.259759                     -983402                            0.3338 0.592914                      3.122073 0.0041

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
R 2 Adj R 2 F-statistik D-W stat. 0.337127 0.266105 4.746793 2.123184
Sumber: data primer (diolah)
Dari  hasil  estimasi  pada  Tabel  dapat  dilihat  bahwa  dengan  membandingkan kesesuaian  tanda  koefisien  variabel  bebas  hasil  estimasi  model  yang  digunakan dengan hipopenelitian penelitian. Hasil uji tanda secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut.

## Tabel Hasil Uji Arah Tanda
Variabel bebas Tanda menurut          Hasil estimasi          Keterangan hipopenelitian eviews Inventarisasi Aset (IA) Legal Audit Aset (LAA) Penilaian aset (PA) +                              -                      Tidak sesuai +                              -                      Tidak sesuai +                             +                           Sesuai
Sumber: data primer (diolah)
Dari  tabel  hasil  uji  arah  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  tanda  menurut  hipopenelitian adalah  semua  variabel  (+),  akan  tetapi  dari  hasil  estimasi  terdapat  dua  variabel  yang tidak (+) yaitu Inventarisasi Aset (IA) dan Legal Audit Aset (LAA). Sesuai dengan hasil hipopenelitian adalah variabel Penilaian aset (PA). Maka dapat disimpulkan bahwa dari ketiga variabel hanya terdapat satu variabel yang sesuai dengan hipopenelitian penliti.
a.  Uji t ( t-test ).
Uji  t  dilakukan  dengan  membandingkan  nilai  t-statistik  hasil  perhitungan  masing- masing variabel bebas terhadap nilai t-Tabel. Ketentuan dalam uji t adalah jika nilai t- hitung > nilai t-kritis maka Ho ditolak atau menerima Ha, sebaliknya jika nilai t hitung < nilai  t  kritis  maka  Ho  diterima  atau  menolak  Ha.  Uji  ini  bertujuan  untuk  menguji signifikan  hubungan  antara  variabel  independen  (Inventarisasi  Aset  (IA),  Legal  Audit Aset  (LAA),  dan  Penilaian  Aset  (PA))  terhadap  variabel  dependen  (optimalisasi pengelolaan dan manajemen aset tetap tanah dan bangunan). Dengan menggunakan program Eviews 6.0 diperoleh hasil estimasi sebagai berikut.

## Tabel Uji t (Parsial)
Variabel bebas t-statistik        t Tabel α           Prob.       Kesimpulan Inventarisasi aset (IA) Legal audit aset (LAA) Penilaian aset (PA) 0.589426         3.339    5%        0.5603     tidak signifikan -0983401        3.339    5%         0.3338    tidak signifikan 3.122073        3.339     5%         0.0041        signifikan
Dari  hasil  uji  t  telihat  bahwa  variabel  Inventarisasi  Aset  (IA)  dan  Legal  Audit Aset  (LAA)  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  optimalisasi  pengelolaan  dan pemanfaataan  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan).  Sementara  variabel  penilaian  aset berpengaruh  signifikan  terhadap  optimalisasi  pengelolaan  dan  manajemen  aset  tetap (tanah dan bangunan).

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
b.  Uji F ( F-test ).
Uji  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  IA,  LAA,  dan  PA  secara serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan dan manajemen  aset tetap  (tanah  dan  bangunan).  Ketentuan  uji f  adalah  jika  F-statistik > F-Tabel,  maka  Ho  ditolak,  artinya  secara  keseluruhan  variabel  independen ( independen variable ) berpengaruh terhadap variabel dependen ( dependent variable ).
Sebaliknya  jika  F-statistik  <  F-Tabel,  maka  Ho  diterima,  artinya  secara  keseluruhan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 3.20 berikut.
Tabel Uji F (serentak) F-statistik              F- tabel               α                Probabilitas            Kesimpulan 4.746793                 3.339               5%                 0.008452                  signifikan Sumber: data primer (diolah)
Dari hasil regresi uji F pada tabel di atas didapat bahwa nilai F-hitung 4,747693 yang berarti F-hitung > F-tabel atau dengan kata lain Ho ditolak dan menerima Ha. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (Inventarisasi Aset/IA, Legal  Auit  Aset/LAA,  dan  Penilaian  Aset/PA)  bersama-sama  mempengaruhi  variabel dependen (optimalisasi pengelolaan dan manajemen aset tetap tanah dan bangunan).
c.  Koefisien determinasi (R 2 ) .
Dari hasil analisis bahwa analisis data dengan menggunakan model regresi diketahui bahwa nilai Adjusted R-Squared (R 2 ) sebesar 0,337127. hasil ini menunjukkan bahwa 33,71  persen  bahwa  variabel  optimalisasi  pengelolaan  dan  manajemen  aset  tetap dapat dijelaskan oleh variabel Penilaian Aset (PA), sedangkan 66,29 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan ke dalam model, artinya 66,29 persen tersebut disebabkan oleh faktor lain.

## 4.  Uji ekonometrika (Uji asumsi klasik)
Pengujian  ekonometrika  dilakukan  untuk  menjamin  bahwa  model  yang  di  estimasi bebas dari gangguan asumsi klasik (multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan  residual  berdistribusi  normal).  Gangguan  asumsi  klasik  akan  menyebabkan penaksiran  OLS  ( ordinary  least  squers )  menjadi  tidak  BLUE  ( Best  Linear  Unbiased Estimator ).  Uji  asumsi  klasik  ini  untuk  menghilangkan  penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam analisis regresi. Terpenuhinya asumsi tersebut maka hasil yang akan diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan. Pengujian terhadap gangguan asumsi klasik dilakukan sebagai berikut.
a. Uji  normalitas. Uji  normalitas  dilakukan  dengan  uji Jarque-Bera ( J-B  test )  yaitu menghitung  nilai  J-B    dan  membandingkan  dengan  Tabel  X 2 .  Dari  hasil  estimasi didapat nilai J-B sebesar 0,707781, sedangkan nilai X 2 Tabel dengan α=5 persen dan df=2  adalah  5,99.  Dengan  demikian  nilai  J-B  <  X 2 Tabel ,  hal  ini  berarti  bahwa hipopenelitian nol yang menyatakan residual berdistribusi normal tidak dapat ditolak, sehingga  model  yang  digunakan  memiliki  residual  yang  berdistribusi  normal, sehingga  memenuhi  asumsi  linear  klasik.  Hal  ini  juga  dapat  dilihat  dari  nilai probabilitasnya yaitu 0,701952 > α=5 persen.
b. Uji  multikolinearitas .  Multikolinieritas  merupakan  adanya  hubungan  linier  yang sempurna  atau  pasti,  di  antara  beberapa  atau  semua  variabel  yang  menjelaskan

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
dari  model  regresi.  Ada  tidaknya  multikolinearitas  dapat  diketahui  dari  koefisien korelasi  masing-masing  variabel  bebas.  Jika  korelasi  di  antara  masing-masing variabel  bebas  lebih  besar  dari  8  persen  maka  terjadi  multikolinearitas.  Berikut adalah hasil uji multikolinieritas.
Tabel Correlation Variabel Inventarisasi aset        Legal Audit Aset      Penilaian Aset (IA)                             (LAA)                      (PA) Inventarisasi aset Legal audit aset Penilaian aset 1,000000                      0,577202                   0,526386 0,577202                      1,000000                    0,578646 0,526386                      0,578646                    1,000000 Sumber: data primer (diolah)
Dari hasil perhitungan di atas tidak ditemeukan korelasi antara variabel independen yang sangat tinggi (>0.8), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas di antara variabel independen.
c. Uji heteroskedastisitas . Heteroskedastisitas merupakan keadaan di mana semua gangguan  yang  muncul  dalam  fungsi  regresi  populasi  tidak  memiliki  varians  yang sama.  Dari  hasil  pengujian  didapatkan  hasil  bahwa Obs*R 2 adalah  12,38091  dan nilai  pada  Tabel X 2 dengan  α  =  5  persen  adalah  46,19.  dengan  demikian Obs*R 2 hitung < nilai pada Tabel chi-square (X 2 ), dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa  tidak  terdapat  masalah  heteroskedastisitas  dalam  model  yang  sedang diestimasi.  Tidak  hanya  heteroskedastisitas chi-square (X 2 )  0.1926  (19,26  persen) lebih besar dari α=5 persen yang berarti tidak signifikan.
d. Autokorelasi . Autokorelasi ( autocorrelation ) adalah hubungan antara residual suatu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtun waktu, karena berdasrkan sifatnya bahwa data sekarang dipengaruhi  oleh  data  pada  masa-masa  sebelumnya  (Winarno,  2009:  5.26). Autokorelasi  menunjukkan  korelasi  di  antara  anggota  serangkaian  observasi  yang diurutkan  menurut  waktu  dan  ruang  (Antoh,  2012:  55).  Dari  hasil  pengujian didapatkan  hasil  bahwa Obs*R 2 hitung adalah  1,098313  dan  nilai  pada  Tabel  X 2 dengan α=5 persen adalah 3.841. dengan demikian Obs*R 2 <  dari nilai pada Tabel chi-squared (R 2 ) . Maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi dalam model yang sedang diestimasi.
5.  Pengaruh  Inventarisasi  Aset  (IA),  Legal  Audit  aset  (LAA),  dan  Penilaian  Aset (PA) terhadap pengelolaan dan pemanfaataan aset tetap tanah dan bangunan. Dari hasil interpretasi, bahwa persamaan yang dihasilkan maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
MA=15,51970(C)-0,127608(IA)+-0,259759(LAA)-0,592914(PA)
Konstanta  bernilai  15,51970  dan  signifikan  mengalami  arti  jika  semua  variabel bebas  tidak  ada  atau  bernilai  nol  maka  variabel  lain  di  luar  model  masih  berpotensi cukup  besar  mempengaruhi  optimalisasi  pengelolaan  dan  manajemen  aset  tetap (tanah dan bangunan) yakni sebesar 15,51 persen.
a. Inventarisasi Aset (IA). Hasil estimasi menunjukkan bahwa pengaruh inventarisasi aset  terhadap  optimlisasi  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan).  Dari  hasil  uji  t  dapat dilihat bahwa koefisien variabel Inventarisasi Aset (IA) mempunyai arah positif dan

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan dan manajemen aset tetap (tanah dan bangunan)  dengan  nilai  koefisien  0,589426.  Artinya  menunjukkan  bahwa  jika pelaksanaan  IA  meningkat  sebesar  1  persen,  maka  secara  rata-rata,  optimalisasi aset  akan  naik  sebesar  0,58  persen  dengan  anggapan  bahwa  variabel  lain  tetap ( cateris  paribus ).  Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  Provinsi  NTB dengan  adanya  inventarisasi  aset  yang  baik  akan  memberikan  prediksi  adanya optimalisasi pengelolaan dan manajemen aset yang baik pula.
b. Legal  Audit  Aset  (LAA). Dari  hasil  uji  t  koefisien  variabel  Legal  Audit  Aset  (LAA) mempunyai  arah  yang  negatif  (-)  dan  tidak  signifikan  terhadap  optimalisasi pengelolaan  dan  manajemen  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan)  dengan  nilai koefisien  -0,983401.  Hasil  ini  Pemerintah  Daerah  Provinsi  NTB  belum mempertimbangkan dan menjadikan Legal Audit Aset (LAA) sebagai faktor penentu optimalisasi pengelolaan dan manajemen aset tetap (tanah dan bangunan).
c. Penilaaian Aset (PA). Hasil estimasi menunjukkan bahwa pengaruh Penilaian Aset (PA)  terhadap  optimlisasi  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan).  Dari  hasil  uji  t  dapat dilihat  bahwa  koefisien  variabel  Penilaian  Aset  (PA)  mempunyai  arah  positif  dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan dan manajemen aset tetap (tanah dan bangunan)  dengan  nilai  koefisien  3,122073.  artinya  menunjukkan  bahwa  jika pelaksanaan  Penilaian  Aset  (PA)  meningkat  sebesar  1  persen,  maka  secara  rata- rata,  optimalisasi  aset  akan  naik  sebesar  3,12  persen  dengan  anggapan  bahwa variabel  lain  tetap  ( cateris  paribus ).  Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  Pemerintah Daerah  Provinsi  NTB  dengan  adanya  penilaian  aset  yang  baik  akan  memberikan prediksi adanya optimalisasi pengelolaan dan manajemen aset yang baik pula.

## C. Kesimpulan dan Saran

## 1.  Kesimpulan
Sesuai  dengan  data  dan  hasil  penelitian  bahwa  masing-masing  SKPD  Pemerintah Daerah Provinsi NTB memiliki Nilai aset yang sangat tinggi. Nilai tersebut dikarenakan karena aset-aset yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah terletak di daerah/lokasi yang sangat  strategis,  dan  berpeluang  besar  bahwa  aset-aset  tersebut  untuk  bisa dioptimalkan pengelolaan dan manajemenya, agar dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dari  hasil  estimasi  dengan  menggunakan  program Eviews 6.0.  Hasil  estimasi menunjukkan bahwa pengaruh inventarisasi aset terhadap optimlisasi aset tetap (tanah dan bangunan). Dari hasil uji t dapat dilihat bahwa koefisien variabel Inventarisasi Aset (IA)  mempunyai  arah  positif  dan  signifikan  terhadap  optimalisasi  pengelolaan  dan manajemen  aset  tetap  (tanah  an  bangunan)  dengan  nilai  koefisien  0,589426.  artinya menunjukkan  bahwa  jika  pelaksanaan  IA  meningkat  sebesar  1  persen,  maka  secara rata-rata,  optimalisasi  aset  akan  naik  sebesar  0,58  persen  dengan  anggapan  bahwa variabel lain tetap ( cateris paribus ).
Dari  hasil  uji  t  koefisien  variabel  Legal  Audit  Aset  (LAA)  mempunyai  arah  yang negatif (-) dan tidak signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan dan manajemen aset tetap  (tanah  dan  bangunan)  dengan  nilai  koefisien  -0,983401.  hasil  ini  Pemerintah Daerah  Provinsi  NTB  belum  mempertimbangkan  dan  menjadikan  Legal  Audit  Aset
(LAA)  sebagai  faktor  penentu  optimalisasi  pengelolaan  dan  manajemen  aset  tetap (tanah dan bangunan).
Hasil  estimasi  menunjukkan  bahwa  pengaruh  Penilaian  Aset  (PA)  terhadap optimlisasi  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan).  Dari  hasil  uji  t  dapat  dilihat  bahwa koefisien variabel Penilaian Aset (PA) mempunyai arah positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan dan manajemen aset tetap (tanah an bangunan) dengan nilai koefisien 3,122073. artinya menunjukkan bahwa jika pelaksanaan Penilaian Aset (PA) meningkat  sebesar  1  persen,  maka  secara  rata-rata,  optimalisasi  aset  akan  naik sebesar 3,12 persen dengan anggapan bahwa variabel lain tetap ( cateris paribus ). Hal ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi NTB dengan adanya penilaian aset  yang  baik  akan  memberikan  prediksi  adanya  optimalisasi  pengelolaan  dan manajemen aset yang baik pula.
b. Saran
Adapun saran dari peneliti untuk Pemda Provinsi NTB sebagai berikut:
1. Dilihat dari nilai signifikan ketiga variabel (IA, LAA, dan PA), bahwa yang signifikan hanya  variabel  Penilaian  Aset  (PA)  saja,  sedangkan  variabel  IA  dan  LAA  tidah signifikan.  Peneliti  menyarankan  bahwa  ketiga  variabel  tersebut  sangat  penting untuk  diperhatikan  mengingat  variabel  tersebut  merupakan  tahap-tahap  dari Manajemen Aset itu sendiri. Variabel Inventarisasi Aset (IA) sangat penting supaya Pemerintah  Daerah  dapat  mengetahui  seberapa  banyak  aset  Pemerintah  Daerah yang  sudah  terdata,  sedangkan  variabel  Legal  Audi  Aset  (LAA)  juga  merupakan variabel  yang  sangat  penting  mengingat  variabel  ini  merupakan  variabel  untuk mengetahui  secara  pasti  legalitas  kepemilikan  yang  sah  terhadap  aset  yang dikuasai  atau  dimilki  oleh  Pemerintah  Daerah  supaya  jangan  sampai  adanya penguasaan oleh pihak-pihak lain.
2. Meskipun  berdasrkan  hasil  uji  t  (parsial)  dalam  penelitian  ini  yang  membuktikan bahwa tidak ada pengaruh positif antara variabel independen legal audit aset (LAA) terhadap  optimalisasi  pengelolaan  dan  manajemen  aset  tetap  (tanah  dan bangunan) Pemerintah Daerah Provinsi NTB. Akan tetapi alangkah baiknya variabel ini  harus  tetap  diperhatikan  secara  khusus  sebagai  suatu  kesatuan  sistem Manajemen  Aset  yang  terpadu  dan  terintegrasi  karena  hasil  dari  variabel  Legal Audit Aset (LAA) dapat dimanfaatkan untuk mengetahui berapa banyak jumlah aset yang  yang  secara  legal/sah  dikuasai  dan  dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah  Provinsi NTB.
3. Mengingat  pentingnya  faktor-faktor  Manajemen  Aset  dalam  hal  ini  inventarisasi aset,  legal  audit  aset,  penilaian  aset,  optimalisasi  manajemen  aset,  serta pengawasan  dan  pengendalian  aset.  Alangkah  lebih  baiknya  kiranya  Pemerintah Daerah  Provinsi  NTB  membuat  pengebangan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  aset  melalui  pemberian  pelatihan  secara berkesinambungan guna  menambah konwledge dan skill bagi  para  pengelola  aset daerah.

## D. Daftar Pustaka

## Manajemen Keuangan                                                    ISSN No.2581-2696
Bertovic, Hrvoje, Kaganultlegova, Olga and Rutlegde, Jhon, 2002, Asset Management Model  for  Local  Government  Reform  Project  (LGRP ) ,  The  Urban  Institute, Usaid.
Copper,  and  Schindler.  2006, Business Research  Methods ,  Boston:  McGRAW-HILL Irwin.
Hidayati,  Wahyu  dan  Harjanto,  Budi.  2003. Konsep  Dasar  Penilaian  Properti .  BPFE, Yogyakarta.
Keputusan Menteri Keuangan RI No. 225/MK/V/4/1971 pasal 1 dan Keputusan Menteri Keuangan Rl No. 350/KMK.03/1994 serta No. 470/KMK.01/1994.
---------------------N0.11 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Derah.
Kuncoro,  Mudrajat.  2009, Metoda  Riset  Untuk  Bisnis  dan  Ekonomi,  Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis , Edisi 3. Jakarta: Erlangga.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1999  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
--------------------  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
--------------------UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.
--------------------Undang-undang  Dasar  1945  pasal  33  yang  berkaitan  dengan pengelolaan aset negara.
------------------Undang-undag No.1 Tahun 2004 Tentan Perbendaharaan Negara.
-------------------PMK  nomor  96/PMK.06/2007  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Penggunaan, Manajemen, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN
Riduwan, 2006, Metoda dan Tehnik Menulis Penelitian, Alfabeta, Bandung.
Sugiyono,  2008, Metoda  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  RdanD ,  Alfabeta, Bandung.
Schaefer,  W,  1999,  “Corporate  Real  Estate  Management:  Evidence  from  German Companies”, Journal of Real Estate Research , 17:3, 310-320. Siregar,  Doli.  D,  2004, Management  Aset  Strategi  Penataan  Konsep  Pembangunan Berkelanjutan  Secara Nasional  dalam  Konteks Kepala Daerah  sebagai  CEO’s pada  Era  Globalisasi  dan  Otonomi  Daerah ,  Penerbit  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta.
Standar  Penilaian  Indonesia  (SPI) ,  2007,  mengacu  kepada  International  Valuation Standards (IVS), KPSPI, Jakarta.
Suharno, 2001, “Peningkatan Profesionalisme Penilai Pemerintah”, Jurnal Survey dan Penilaian Properti , Vol.022 No 3, 330-338. Suharno, 2001, “Peningkatan Profesionalisme Penilai Pemerintah”, Jurnal Survey dan Penilaian Properti , Vol.022 No 3, 330-338.
Wardhana,  Iwan  Henry,  2005,  “Mengelola  Aset  Kota  Jakarta”, Jurnal  Kajian Pengembangan Perkotaan , Vol. 1, No. 1, 7-10. Widarjono,  Agus,  2009, Ekonometrika  Pengantar  dan  Aplikasinya ,  Ekonisia, Yogyakarta.
Winarno,  Wing  Wahyu,  2009, Analisis Ekonometrika  dan  Statistika  dengan  Eviews , Sekolalah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.