KEDUDUKAN LEGAL OFFICER KSP. RODA SEJAHTERA DALAM MENJAMIN AKTIVITAS PERUSAHAAN SUATU KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN
Wahyu Puji Widodo Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Peran  dan  fungsi  Legal  Officer  dalam  pengelolaan  manajemen koperasi  sangatlah  penting  dalam  rangka  mencapai  kesejahteraan bersama secara efektif dan efisien, karena koperasi sebagai bentuk usaha bersama  juga  harus  melakukan  fungsi-fungsi  manajemen.  Permasalahan yang dihadapi koperasi pun beragam, baik dari masalah internal koperasi maupun masalah eksternal, selain itu masalah permodalan koperasi, dan masalah re-generasi dalam pengurusan koperasi juga merupakan kendala yang dapat menghambat pertumbuhan koperasi.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris,  yaitu pendekatan  terhadap  suatu  permasalahan  dengan  cara  melihat  dari  segi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang terjadi di  lapangan.  Penelitian  ini  didukung  dengan  pedoman  wawancara dari para narasumber, dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, peraturan  perundang-undangan  tentang  Koperasi,  Legal  Officer,  serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  :  1)  Legal Officer dibutuhkan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan nilai perusahaan  karena  keberhasilan  koperasi  merupakan  suatu  prestasi dalam melaksanakan kegiatan berbisnis dalam meningkatkan kesejahteraan  anggotanya  dan  masyarakat  pada  umumnya,  2)  Berbagai permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi  Legal  Officer  KSP.  Roda Sejahtera  lebih  banyak  dari  sektor  penanganan  kredit  macet  yang  dapat menghambat  perkembangan  usaha  koperasi.  Dalam  menangani permasalahan kredit macet ini khususnya, pihak  Legal Officer melakukan pendekatan  dan  penetapan  strategi  dengan  lebih  mengedepankan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian masalahnya.
Kata kunci : Legal Officer, Koperasi, dan Manejemen.

## ABSTRACT
The  role  and  function  of  the  Legal  Officer  in  managing cooperative  management  is very important. It is done in order to achieve shared  prosperity  effectively  and  efficiently,  because  cooperatives  as  a form of joint venture must also carry out management functions. Problems faced  by  cooperatives  are  also  diverse,  both  from  internal  cooperative problems  and  external  problems,  besides  the  problem  of  cooperative capital, and the problem of re-generation in managing cooperatives is also an obstacle that can hinder the growth of cooperatives.
The  research  method  used  was  empirical  juridical,  namely  the approach to a problem by looking at the terms of the applicable legislation and the reality that happened in the field. This research was supported by guidelines  for  interviews  from  resource  persons,  and  secondary  data obtained from books, legislation concerning Cooperatives, Legal Officers, and other documents relating to the problems under the study.
Based  on  the  results  of  the  study,  it  can  be  concluded  that:  1) Legal  Officers  are  needed  in  order  to  encourage  increased  performance and  corporate  value  because  the  success  of  cooperatives  is  an achievement in carrying out business activities in improving the welfare of its  members  and  society  in  general,  2)  Various  problems  faced  by  Legal Officer  of  KSP.  Roda  Sejahtera  is  more  than  the  non-performing  loan sector that can hinder the development of cooperative business. In dealing with  the  problem  of  bad  debts  in  particular,  the  Legal  Officer  approaches and  determines  the  strategy  by  prioritizing  mediation  as  one  way  to resolve the problem.
Keywords: Legal Officer, Cooperative, and Management.
A.  Pendahuluan Latar belakang Secara umum yang dimaksud dengan Koperasi adalah suatu badan usaha bersama  yang  bergerak  dalam bidang perekonomian, beranggotakan  orang-orang  yang umumnya berekonomi lemah yang  bergabung  secara  sukarela dan  atas  dasar  persamaan  hak, dan  kewajiban  melakukan  suatu usaha  yang  bertujuan  untuk memenuhi  kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. 1 Di  Indonesia  sendiri  telah diundangkan Undang-Undang Nomor  25  Tahun  1992  tentang Perkoperasian Koperasi di definisikan  sebagai  badan  usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi  dengan  melandaskan kegiatannya  berdasarkan  prinsip- prinsip koperasi sekaligus sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pada abad ke-20 Koperasi tumbuh  dari  kalangan  rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan  ekonomi  dan  sosial yang  ditimbulkan  oleh  sistem kapitalisme  semakin  memuncak. Hal ini lantas mendorong beberapa  orang  mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri  dan  manusia  sesamanya yang  penghidupannya  sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh
1 G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, Bambang.S, dan A. Setiady, Koperasi Indonesia, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hlm 1.
penderitaan  dan  beban  ekonomi yang sama. 2
Terdapat kerancuan dalam pelaksanaan
manajemen koperasi itu sendiri, banyak orang menafsirkan  dan  menjalankan koperasi  sesuai  dengan  sistem perbankan  karena  sama-sama bergerak untuk menghimpun dana,  namun  demikian  terdapat perbedaan prinsip bahwa sebagaimana  disebutkan  dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun  1998  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  7
Tahun  1992  tentang  Perbankan, Pasal  1  angka  2  menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang  menghimpun  dana  dari masyarakat dalam bentuk simpanan  dan  menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit  dan/atau  bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak, sedangkan koperasi lebih mengedepankan azas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor  25  tahun  1992  tentang
Perkoperasian            Pasal  1  yang menyebutkan  bahwa  Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau  badan  hukum  Koperasi dengan melandaskan kegiatannya  berdasarkan  prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan  ekonomi  rakyat  yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2 Malahayati, Apa itu Koperasi dan Sejarah terbentuknya Koperasi, malahayati.ac.id diakses pada 20 April 2018.
Perbedaan  dalam  sistem pengawasan  dalam  pengelolaan kegiatan  antara  koperasi  dengan perbankan juga dapat memberikan peluang keleluasaan bagi para anggota koperasi untuk bertindak         sewenang-wenang dalam menjalankan kewajibannya dalam  hal  kepatuhan  melakukan pembayaran  angsuran  pinjaman kredit.  Tidak  adanya  standart operasional  yang  baku  untuk melakukan  mengecekan  terlebih dahulu  terhadap  kridibilitas  calon anggota koperasi di Bank Indonesia sebelum anggota tersebut akan mengajukan pinjaman koperasi, selain itu juga karena  faktor  lemahnya  sistem manajemen koperasi karena adanya  ketimpangan  dalam  hal pengambilan  keputusan  antara legal officer dengan pihak pengurus  koperasi  itu  sendiri,
sehingga  sering  kali  membuka peluang untuk timbulnya kerugian perusahaan.
Legal  Officer  dibutuhkan oleh  perusahaan  dalam  rangka mendorong  peningkatan  kinerja, keamanan, dan nilai perusahaan. Pada  perusahaan  yang  bergerak di bidang perbankan atau lembaga pembiayaan, posisi legal  officer  biasanya  menjadi komite  kredit  dengan  bagian account  officer  dan  pimpinan untuk  mengkaji  dan  memutuskan apakah  kredit  yang  dimohonkan nasabah  akan  diberikan  atau tidak.
Legal  Officer  ini  harus
benar-benar  orang  yang  memiliki loyalitas yang  tinggi  kepada perusahaan, karena kedudukannya  yang  strategis  ini
dapat  membuat  seorang  legal officer  memiliki  hampir  semua informasi  tentang  perusahaan, sehingga  harus  hati-hati  dalam memilih  seorang  legal  officer. Selain  itu  dengan  kedudukannya yang  strategis  tersebut  legal officer  dapat  menjadi  pemantau yang  dapat  langsung  mendeteksi adanya  permasalahan  hukum  di internal maupun eksternal perusahaan. Berkaitan dengan hal
tersebut  diatas,  maka  Penulis tertarik  untuk  mengkaji  lebih dalam  dan  menyusun  Jurnal mahasiswa yang berjudul :
“KEDUDUKAN LEGAL OFFICER KSP. RODA SEJAHTERA DALAM MENJAMIN AKTIVITAS PERUSAHAAN, SUATU KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR  25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN”. B.  Perumusan Masalah Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah : 1. Bagaimana  kedudukan  legal officer  KSP.  Roda  Sejahtera dalam menjamin aktivitas perusahaan  sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ? 2. Bagaimana permasalahan yang  dihadapi  dan  solusi  yang diambil oleh legal officer dalam menjamin aktivitas koperasi ? C.  Metode Penelitian
1)  Metode Pendekatan
Pendekatan yang penulis gunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  pendekatan yuridis  empiris  atau  yuridis
sosiologis, karena ada keterkaitan antara faktor yuridis  dan  faktor  empiris. Adapun yang dimaksud dengan pengertian faktor yuridis  adalah  bahwa  dalam mengadakan pendekatan, prinsip-prinsip  dan  peraturan- peraturan yang masih berlaku dipergunakan dalam meninjau  dan  melihat  serta menganalisa permasalahan yang menjadi objek penelitian. 2)  Spesifikasi Penelitian Spesifikasi  penelitian  yang dipilih  dalam  penelitian  ini berupa  penelitian  diskriptif analistis, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memberikan gambaran (deskriptif) mengenai Kedudukan Legal officer KSP.  Roda  Sejahtera  dalam menjamin aktivitas peusahaan, suatu kajian Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan berusaha memahami secara lebih mendalam  dengan  kajian- kajian terhadap masalah hukum  dan  hal-hal  yang melatarbelakangi terjadinya masalah hukum tersebut. 3)  Sumber dan jenis data Jenis  dan  sumber  data  yang dipergunakan dalam penelitian iniadalah : 1. Data Primer Data  primer  adalah  data yang  diperoleh  langsung dari  masyarakat.  Dalam penelitian lapangan, peneliti melakukan wawancara karena
diharapkan dapat memberikan keuntungan yaitu memperoleh informasi langsung. 2.  Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi  kepustakaan.  Untuk memperoleh data sekunder, peneliti mendapatkan dan mempelajari literatur- literatur peraturan perundang-undangan serta pendapat  para  ahli  yang berhubungan dengan pokok  permasalahan  yang akan dipergunakan sebagai landasan pemikiran  yang  bersifat teoritis. 4) Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data adalah  suatu  usaha  yang sadar  untuk  mengumpulkan data    yang  dilakukan  secara sistematis  dengan    dengan suatu prosedur yang terstandart. 3 5) Teknik analisis Data Metode yang digunakan adalah  analisis  kualitatif,  yaitu data  yang  diperoleh  melalui penelitian  lapangan  maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematif,  dan    selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah  yang  akan  dibahas. Data tersebut kemudian
dianalisa  secara  interpretatif menggunakan  teori  maupun
3 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif  (Jakarta : Prenada Media Grup,  2016), hlm. 142
hukum positif yang telah dituangkan,  kemudian  secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. 4 D. Tinjauan Pustaka I.  Koperasi Secara umum yang dimaksud dengan Koperasi adalah suatu badan usaha bersama  yang  bergerak  dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang  bergabung  secara  sukarela dan  atas  dasar  persamaan  hak, berkewajiban  melakukan  suatu usaha  yang  bertujuan  untuk memenuhi  kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. 5 Untuk memberikan pengertian  tentang  apakah  yang dimaksud dengan Koperasi Indonesia  berdasarkan  beberapa pengertian  mengenai  koperasi tersebut  diatas,  maka  harus sesuai dengan : 1. Cita-cita segenap bangsa
Indonesia,  yaitu  terbentuknya negara  adil  dan  makmur  yang menyeluruh;
2. Kondisi-kondisi  yang  berlaku serta kebutuhan-kebutuhan yang  nyata  dari  masyarakat umumnya;
3. Pasal  33  ayat  (1)  Undang-
Undang Dasar 1945
4 Ronny Hanitijio Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995), hlm 119
5 G. Kartasapoetra, Bambang S, dan A Setiady, Koperasi Indonesia, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hlm 1.
Landasan-landasan koperasi dapat  terbagi  menjadi  3  (tiga)
bagian, yaitu : 6 1. Landasan Idiil Bagi bangsa Indonesia, Pancasila yang menjadi falsafah  negara  dan  bangsa telah  menjadi  landasan  Idiil Koperasi, sebagaimana dituangkan  dalam  Pasal  2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.  Ke-5  (kelima) sila dalam Pancasila, yaitu : 1) Ketuhanan Yang Maha Esa;
2) Kemanusian  yang  adil  dan beradab;
3) Persatuan Indonesia;
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan perwakilan;
5) Keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia.
2. Landasan
Strukturil dan Landasan Gerak Landasan strukturil Koperasi Indonesia adalah Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945  dan  landasan  geraknya adalah Pasal 1 ayat (1)  Undang- Undang Dasar tahun 1945 beserta penjelasannya. Pasal  33  ayat  (1)  Undang- Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi : “Perekonomian  disusun  sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas- azas  kekeluargaan”.  Dalam Pasal  tersebut  tercantum  dasar demokrasi ekonomi bahwa
produksi  dikerjakan  oleh  semua untuk  semua  di  bawah  pimpinan atau penilikan    anggota-anggota
6 Ibid, hlm 6.
masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah  yang  diutamakan bukan kemakmuran orang perorangan. Oleh sebab itu perekonomian  disusun  sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan  yang  sesuai  dengan falsafah tersebut adalah Koperasi. 3. Landasan Mental Agar koperasi dapat tumbuh  dan  berkembang  dengan baik  dalam  mencapai  tujuannya, harus  ditopang  dengan  kuat  oleh sifat  mental  para  anggotanya, yaitu  setia  kawan  dan  kesadaran berpribadi (solidarity and individuality).  Rasa  setia  kawan ini  sangat  penting  karena  tanpa rasa  itu  maka  tidaklah  mungkin ada kerja sama yang baik. Pasal 2 Undang-Undang Nomor  25  Tahun  1992  tentang Perkoperasian juga menyebutnya mengenai  azas  koperasi  yaitu kekeluargaan. Dengan    azas  kekeluargaan telah mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani manusia untuk mengerjakan segala  sesuatu  dalam  koperasi oleh  semua  untuk  semua,  di bawah  pimpinan  pengurus  serta penilikan  dari  para  anggota  atas dasar  keadilan  dan  kebenaran serta keberanian   berkorban bagi kepentingan bersama.
Prinsip koperasi diatur dalam  Pasal  5  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  1992  tentang Perkoperasian, yaitu : 1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut : a.  Keanggotaan  bersifat  suka rela dan terbuka;
b.  Pengelolaan dilakukan
secara demokratis; c. Pembagian Sisa Hasil Usaha  dilakukan  secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d.  Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; e.   Kemandirian. 2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :
a. Pendidikan perkoperasian;
b. Kerja sama antar koperasi.

## II. Legal Officer
Legal  Officer  merupakan salah satu profesi  yang menuntut kualifikasi  dari  lulusan  Fakultas Hukum.  Mengenai  harus  atau tidaknya  legal  officer  adalah advokat,  hal  tersebut  kembali pada  kebutuhan  dan  kebijakan perusahaan tersebut. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan  pengertian  Profesi sebagai  bidang  pekerjaan  yang dilandasi pendidikan keahlian
(keterampilan, kejuruan dan sebagainya). Menurut  Lili  Rasjidi  profesi adalah  pekerjaan  tetap  berupa pelayanan  (service  occupation). Pelaksanaanya dijalankan dengan menerapkan pengetahuan ilmiah dalam bidang tertentu,  dihayati  sebagai  suatu panggilan  hidup,  serta  terikat pada  etika  umum  dan  etika khusus (etika profesi) yang bersumber pada semangat
pengabdian  terhadap  sesama manusia. 7
Menurut  Brandeis,  untuk dapat  disebut  sebagai  profesi, maka  pekerjaan  itu  sendiri  harus mencerminkan  adanya  dukungan berupa : 8 1. Ciri-ciri pengetahuan
(Intellectual Character);
2. Diabadikan  untuk  kepentingan orang lain;
3. Keberhasilan  tersebut  bukan didasarkan  pada  keuntungan finansial;
4. Didukung oleh adanya organisasi (association) profesi dan organisasi profesi tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan  kode  etik,  serta pula  bertanggungjawab  dalam memajukan  dan  menyebarkan profesi yang bersangkutan; 5. Ditentukan oleh adanya standar kualifikasi profesi. Sedangkan  menurut  Franz Magnis Suseno profesi ini terbagi-bagi. Profesi dapat dibedakan  atas  profesi  umum dan  profesi  yang  luhur,  Profesi umum  adalah  pekerjaan  yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan  yang  mengandalkan  suatu keahlian khusus. Persyaratan adanya  keahlian  yang  khusus inilah  yang  membedakan  antara pengertian profesi dan pekerjaan,
walaupun  sulit  mencari  garis pemisah yang tajam antara
7 I Gede A.B. Wiranata, Dasar-Dasar Etika dan Moralitas, (Bandung : Citra Aditya Bhakti,2000,) hlm 5.
8 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana, (Yogyakarta:Bigraf Publishing,1995), hlm.3.
keduanya.  Profesi  yang  luhur adalah profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan  pada  manusia  atau masyarakat,  meskipun  mereka memperoleh nafkah, namun nafkah bukan tujuan utamanya. 9 Posisi  legal  officer  dalam suatu perusahaan memiliki peranan  penting  karena  legal officer  tidak  hanya  mengurus masalah intern perusahaan, tetapi  juga  mengurus  masalah ekstern  perusahaan.  Selain  itu legal officer juga berperan sebagai  pengambil  keputusan dalam permasahalan hukum. 10 Banyak perusahaan menempatkan legal officer secara fungsional, yaitu kedudukan sebagai  staff  ahli  direksi.  Hal  ini disebabkan karena kedudukannya  berada  langsung di bawah  direksi, sehingga dapat dengan mudah melakukan
koordinasi  dengan  bagian-bagian lain  dalam  perusahaan,  seperti halnya  pada  bagian  personalia, marketing,  maupun  pada  bagian keuangan perusahaan. 11
Tugas  legal  officer  untuk perusahaan yang berskala besar, dapat  dibagi  menjadi  beberapa bagian,  seperti  legal  officer  yang bertugas  menangani  dokumen perijinan  atau  legal  officer  yang menangani  permasalah  hukum,
9 Shidarta, Moralitas Profesi Hukum,
(Bandung : Refika Aditama,2009), hlm 104.
10 Jimmy  Joses  Sembiring,  Panduan Mengelola Perizinan, Dokumen, HAKI,Ketenagakerjaan, dan Masalah
Hukum  di  Perusahaan,  Cetakan  Pertama,
(Jakarta : Transmedia Pustaka, 2009), hlm 1.
11 Sudaryat,  Legal  Officer,  Cetakan  ke-1,
(Bandung : Oase Media, 2008), hlm 11.
baik untuk permasalahan perdata maupun  pidana.  Namun  pada perusahaan menengah, legal officer  menangani  semua  hal termasuk  dokumen  dan  segala permasalahan macam hukum perusahaan. 12 Tanggung  jawab legal officer relatif mudah dipelajari,  karena  semua  yang dikerjakan  berdasar  pada  logika hukum, yang pasti dimiliki hampir semua  Sarjana  Hukum.  Pada dasarnya  legal  officer  berperan sebagai  “Team  Support”  untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. C.  Hasil  dan Pembahasan 1.  Kedudukan  Legal  Officer KSP. Roda Sejahtera dalam menjamin aktivitas perusahaan  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Keberhasilan  koperasi merupakan  suatu  prestasi dalam melaksanakan kegiatan berbisnis dalam meningkatkan  kesejahteraan anggotanya  dan  masyarakat pada  umumnya. 13 Pendapat lain  dikemukakan  oleh  Alfred Hanel    bahwa  keberhasilan suatu koperasi dalam menjalankan  misinya  akan tergantung  pada  partisipasi anggota di dalam kedudukannya sebagai
12 Jimmy Joses Sembiring, Op. Cit.
13 Any Meilani dan Sri Ismulyaty, Hubungan antara Faktor Anggota dan Partisipasi terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi, (Jakarta : Lembaga Penelitian Universitas Terbuka, 2002), hlm 13.
pemilik (owner) dan pelanggan (customers). 14 Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian  pasal  43  ayat (1) menyatakan bahwa usaha koperasi  adalah  usaha  yang berkaitan dengan kepentingan untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Usaha koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, baik  untuk  menunjang  usaha maupun kesejahteraanya. Pengelolaan  usaha  koperasi harus dilakukan secara
produktif,  efektif  dan  efisien dalam  arti  ;  koperasi  harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan  nilai  tambah dan  manfaat  yang  sebesar- besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan    untuk memperoleh  sisa  hasil  usaha yang wajar. Hal yang terpenting adalah keberhasilan  organisasi  dari tinjauan  efektivitas  organisasi harus dilihat dari segi produktivitas, moral dan kepuasan anggota. 15 Koperasi Roda Sejahtera  merupakan  salah satu  bentuk  koperasi  simpan pinjam  berkedudukan  di  Kota 14 Ramudi Arifin, Sisa Hasil Usaha, (Jakarta : Seminar Pengkajian Perkoperasian Institut Manajemen Koperasi Indonesa, 2002), hlm 66.
15 Ibid
Semarang yang didirikan berdasarkan rapat pembentukan  koperasi  yang diselenggarakan  oleh  para anggotanya  pada  tanggal  28 Juni  2000      dan  telah mendapatkan pengesahan dari  Kantor  Menteri  Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik  Indonesia  Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah  Kota  Semarang yang didaftarkan dalam Daftar  Umum  pada  tanggal 27  September  2000  Nomor  : 0428/BH/KDK.11-30/IX/2000, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir  berdasarkan  Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran  Dasar  Nomor  17 tanggal  22  Nopember  2013 yang dibuat dihadapan ZULAICHA,  Sarjana  Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris  Kota  Semarang  dan berdasarkan Keputusan Gubenur Jawa Tengah Nomor  :  01/PAD/XIV/I/2014 tertanggal 08 Januari 2014. Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam diatur dalam Pasal 19 Peraturan  Pemerintah  Nomor 9  Tahun  1995.  Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam meliputi : 1)  menghimpun  simpanan koperasi  berjangka  dan tabungan  koperasi  dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya; 2)  memberikan pinjaman kepada  anggota,  calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya. Kedudukan legal officer di KSP. Roda Sejahtera  berada  langsung dibawah pengurus, dan berwenang  penuh  terhadap bagian-bagian lain dibawahnya.Dalam  menjamin aktivitas  perusahaan  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang  Perkoperasian,  tugas dan  tanggung  jawab  legal officer di KSP. Roda Sejahtera meliputi : 1.  Dalam pemberian kredit Sebelum dilakukannya pencairan  kredit  kepada nasabah,  seorang  legal officer  bertanggung  jawab penuh, baik terhadap keabsahan  jaminan  yang akan  diagunkan,  maupun mengenai kredibilitas calon debitur tersebut. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah  di  kemudian hari, penilaian seorang legal officer dalam memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan pencairan kredit  dilakukan  dengan berpedoman terhadap beberapa hal sebagai berikut : a)  Personality; b)  Purpose c)  Prospect d)  Payment 2. Dalam kaitan dengan perjanjian
Sebelum  dilakukannya pencairan  kredit  kepada nasabah,  seorang  legal officer  juga  perlu  meneliti lebih  mendalam  mengenai klausal-klausal  yang  diatur dalam  perjanjian,  sebagai dasar pengikatan keduabelah pihak. Perjanjian  adalah  suatu peristiwa ketika satu orang atau  lebih  berjanji  atau saling berjanji untuk melakukan perbuatan hukum  tertentu.  Meskipun dimungkinkan adanya perjanjian  lisan,  namun sebaiknya  suatu  perjanjian berbentuk  tertulis.  Hal  ini erat kaitannya dengan sistem pembuktian perdata di  Indonesia  yang  lebih mengutamakan  kebenaran formal. Jika terjadi sengketa  di  kemudian  hari berkenaan dengan perjanjian  itu  sendiri,  para pihak  dapat  mengajukan perjanjian tersebut sebagai salah satu bukti. 16
3.  Kaitan dengan Notaris Legal  Office  berwenang untuk  memilih  dan/atau menentukan Notaris sebagai pejabat umum yang  mengesahkan  suatu perjanjian/perikatan  dalam perjanjian kredit yang akan dilakukan. Menentukan rekanan Notaris yang berkualitas berpengaruh juga  terhadap  keamanan objek jaminan, karena
16 Sudaryat, Legal Officer, (Bandung : Oase Media, 2008), hlm 34.
kepastian waktu penyelesaian  proses  objek jaminan  dapat  mengurangi resiko permasalahan hukum dikemudian hari. 4.  Penyelesaian Kredit Macet. Tindakan lembaga koperasi    dalam      usaha menyelamatkan      dan menyelesaikan kredit macet beranekaragam, tergantung    pada  kondisi kredit macet tersebut. Dalam  penyelesain  kredit macet,  legal  officer  KSP Roda Sejahtera akan menganalisa terlebih dahulu mengenai permasalahan yang terjadi, dengan cara memilah-milah permasalahan antara debitur  satu  dengan  yang lainnya,  sehingga  dapat ditemukan jalan keluar yang terbaik untuk keduabelah pihak. 5.  Pengawasan Sumber Daya Manusia (SDM) Selain beberapa hal tersebut diatas yang berkaitan  dengan    kredit, legal officer juga bertanggung  jawab  dan berwenang dalam pengaturan  sumber  daya manusia  di  dalam  organ koperasi itu sendiri, seperti beberapa hal sebagai berikut : 1) Perekrutan dan/atau pemberhentian karyawan;
2) Kontrak kerja karyawan;
3) Pemberian uang pesangon; 4) Pengurusan BPJS ketenagakerjaan baik bagi  pengurus  maupun bagi karyawan koperasi\ 6.  Kesehatan Koperasi. Tingkat    kesehatan    tidak hanya    dinilai    dari  aspek laporan keuangannya saja,    tetapi    juga    dilihat dari aspek pelengkap dalam  koperasi  simpan pinjam  tersebut,  sebagai salah satu   contoh adalah ada  tidaknya  visi  dan  misi tertulis dalam koperasi simpan pinjam  tersebut. 2. Permasalahan-permasalahan yang  dihadapi  oleh  Legal
Officer dalam menjamin aktivitas  koperasi  serta  tata cara penyelesainnya. Permasalahan yang sering dihadapai tugas seorang  legal  officer  di  KSP. Roda  Sejahtera  yang  telah menjalankan usahanya selama lebih kurang 18 (delapanbelas) tahun  lamanya  tidak  jauh berbeda dengan permasalahan-permasalahan koperasi pada umumnya. Namun  permasalahan  yang paling signifikan yang seringkali dihadapi oleh koperasi  dan/atau  lembaga keuangan pada umumnya adalah  banyaknya  ditemukan kredit-kredit macet para debiturnya. Untuk  menyelesaikan  kredit bermasalah  atau                      non- performing loan itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu :
1.  Penyelamatan kredit. Langkah upaya dalam penyelamatan  kredit  macet di  KSP.  Roda  Sejahtera menerapkan beberapa langkah sebagai   berikut : 1)  Melalui rescheduling (penjadwalan kembali) 2)  Melalui reconditioning (persyaratan kembali) 3)  Melalui restructuring (penataan kembali) 2.  Penyelesaian Kredit 1)  Penyelesaian kredit bermasalah secara damai. Penyelesaian kredit bermasalah secara damai  dapat  dilakukan terhadap  debitur  yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya  dan  cara yang  ditempuh  dalam penyelesaian ini dianggap lebih baik dibandingkan  alternatif penyelesaian melalui saluran hukum. 2) Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum Penyelesaian kredit bermasalah melalui saluran hukum ini apabila upaya restrukturisasi/ penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal  dan  belum memberikan  hasil  atau debitur tidak menunjukkan  itikad  baik (onwill) dalam menyelesaikan
kewajibannya, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui saluran  hukum  yakni Badan  Urusan  Piutang Lelang Negara (BUPLN) atau Panitia Urusan Piutang  Negara  (PUPN) atau Pengadilan Negeri. D. Penutup a.  Kesimpulan Kedudukan legal officer di KSP. Roda Sejahtera berada langsung dibawah  pengurus,  dan berwenang penuh terhadap        bagian-bagian lain dibawahnya.Dalam menjamin aktivitas perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor  25  Tahun  1992 tentang Perkoperasian, tugas  dan  tanggung  jawab legal  officer  di  KSP.  Roda Sejahtera meliputi :
1. Dalam pemberian kredit
2. Dalam  kaitan  dengan perjanjian 3. Kaitan dengan Notaris 4. Penyelesaian Kredit Macet. 5. Pengawasan Sumber Daya Manusia (SDM) 6. Kesehatan Koperasi Permasalahan  yang sering dihadapai tugas seorang  legal  officer  di KSP. Roda Sejahtera yang telah menjalankan usahanya  selama  lebih kurang  18  (delapanbelas) tahun  lamanya  tidak  jauh berbeda dengan permasalahan- permasalahan koperasi
pada  umumnya.  Namun permasalahan  yang  paling signifikan  yang  seringkali dihadapi oleh koperasi dan/atau lembaga keuangan  pada  umumnya adalah banyaknya ditemukan kredit-kredit macet para debiturnya. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau non-performing  loan  itu dapat  ditempuh  dua  cara atau strategi yaitu : 1. Penyelamatan kredit. Langkah  upaya  dalam penyelamatan kredit macet  di  KSP.  Roda Sejahtera  menerapkan beberapa langkah sebagai   berikut : 1)  rescheduling (penjadwalan kembali)
2)  reconditioning
(persyaratan kembali) 3)  restructuring (penataan kembali)
2. Penyelesaian Kredit
1)  Penyelesaian  kredit bermasalah  secara damai.
2)  Penyelesaian  kredit bermasalah  melalui jalur hukum
b.  Saran
1. Perlu  ada  pengawasan dan  pembinaan  yang
lebih  dari  pemerintah khususnya yang dilakukan  oleh  Dinas Koperasi dalam mengayomi koperasi- koperasi  di  Indonesia
sehingga  satu  per  satu dapat  terawasi  dengan baik  dan  kesejahteraan anggota  dapat  terwujud dan  tercapai  dengan baik. 2. Perlu  ada  pemahaman lebih baik dari masyarakat mengenai kedudukan koperasi yang  juga  merupakan badan  usaha  di  bidang perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan  anggota pada khususnya. 3. Dalam menjalankan usaha,  koperasi  perlu untuk meningkatkan pegawasan dan pengendalian yang terstruktur dan terprogram sehingga dapat mengurangi dan/atau  meminimalisir adanya permasalahan yang dapat menimbulkan  kerugian koperasi dalam menjalankan  usahanya dan terwujudnya pengelolaan    Koperasi Simpan  Pinjam    yang sehat dan sesuai dengan ketentuan peraturan    perundang- undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
a. Buku-buku
Any  Meilani  dan  Sri  Ismulyaty, Hubungan  antara  Faktor Anggota  dan  Partisipasi Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi, 2002,
Lembaga Penelitian Universitas Terbuka, Jakarta. G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra,Bambang.S, dan  A.  Setiady,  2007, Koperasi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum  Normatif  ,  2016, Prenada Media Grup, Jakarta Jimmy Joses Sembiring, Panduan Mengelola Perizinan,  Dokumen  HAKI, Ketenagakerjaan, dan Masalah Hukum di Perusahaan, Cetakan Pertama,  2009,  Transmedia Pustaka, Jakarta. Ronny  Hanitijio  Soemitro,  1995, Metodologi Penelitian Hukum,  Ghalia  Indonesia, Jakarta. Sudaryat,  Legal  Officer,  Cetakan ke-1,  2008,  Oase  Media, Bandung. b. Paraturan
perundang- undangan Undang-Undang dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  1992  tentang Perkoperasian Undang-Undang  Nomor  10
Tahun  1998  tentang Perubahan atas
Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1992  tentang
Perbankan
Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2003  tentang
Advokat Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. c. Website Malahayati,  Apa  itu  Koperasi dan  Sejarah  terbentuknya Koperasi,  malahayati.ac.id diakses  pada  20  April 2018.