Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 104-112| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## KEDUDUKAN KRAMA BALU LUH DI DESA ADAT SUTER BANGLI
I Made Suriana, I Made Suwitra, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Sistem keturunan patrilineal di Bali memberikan  konsekuensi  pada  para  ahli  waris  yang ditentukan menurut garis keturunan laki-laki ( purusa ).   Namun, hal   ini   tidak   tertutup kemungkinan  bagi  pihak  perempuan  untuk  diangkat menjadi  ahli  waris,  yaitu dalam   hal   anak   perempuan   tersebut   diangkat   menjadi sentana   rajeg .  Penelitian ini dilakukan untuk  mengetahui  kewajiban krama  balu  luh di  Desa  Adat  Suter Bangli dan kewenangan krama   balu luh terhadap     harta  peninggalan  suaminya.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris. Kewajiban krama balu   luh di   Desa   Adat   Suter   Bangli   antara   lain   mengurus   harta   peninggalan almarhum suaminya  dengan  baik,  berperilaku  baik,  menegakkan  kedisiplinan, taat  melaksanakan  kewajiban,  melaksanakan upacara  panca  yadnya  dan  lain- lain,  yang  kemudian  disebut  dengan balu  pageh ,  hak  janda  tersebut  hanya boleh dinikmatinya  tidak  boleh dijual,  digadaikan,  dan  diberikannya kepada  orang  lain  kecuali  atas  persetujuan  dari anak-anaknya   dan   keluarga almarhum  suaminya  jika  anak-anaknya  masih  kecil-kecil.  Hal  ini  berlaku  untuk harta  pusaka  dan  harta guna  kaya (harta  perkawinan),  karena  untuk     harta pusaka,  janda  tidak  punya  hak apapun, yang berhak ialah purusa dari keluarga almarhum  suaminya,  namun  janda  berhak     untuk  menikmatinya jika    janda  tersebut pageh. Kewenangan krama  balu  luh terhadap  harta  peninggalan  suaminya  antara  lain memelihara  keutuhan  keluarga,  berbuat  hal  baik,  sehingga  dapat  disebut  balu  luh  yang  pageh.  Tidak  berwenang menjual, memindahtangankan harta yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya. Boleh meminta anak/sentana, tapi atas persetujuan keluarga besar almarhum suami. Juga boleh kawin lagi atas persetujuan keluarga besar almarhum suami.
Kata Kunci: Desa adat; Kewajiban; Kewenangan; Krama Balu Luh; Warisan

## Abstract
The  patrilineal  descent  system  in  Bali  has  consequences  for  the  heirs  who  are  determined  according  to  the  male lineage (purusa). However, it is also possible for women to be appointed as heirs, that is, in the case of girls being appointed as sentana rajeg. This research was conducted to determine the obligations of the manners of Balu Luh in the Suter Bangli Customary Village and the authority of the manners for the inheritance of her husband. The type of research used is empirical legal research. The obligations of the courtesy of Suter Bangli Customary Village include taking  care  of  the  inheritance  of  her  deceased  husband  well,  behaving  well,  upholding  discipline,  obeying  the obligations, carrying out the panca yad ceremonies and others, which are then called balu pageh, the rights of the widow  may  only  be  permitted  she  enjoyed not  being  able  to  be  sold, pawned, and  given  to  others  except  with  the consent of her children and the family of her late husband if the children were still small. This applies to inheritance and rich use (marriage assets), because for inheritance, the widow does not have any rights, the right is purusa of the family of her deceased husband, but the widow has the right to enjoy it if the widow is pageh. The authority of the manners of the husband for the inheritance of her husband includes maintaining the integrity of the family, doing good things, so that it can be called a shameful pageh. Not authorized to sell, transfer assets left by her late husband. May ask for children/sentana, but with the consent of the family of the late husband. May also remarry with the approval of the family of the late husband.
Keywords: Customary village, Obligation, Authority, Krama Balu Luh, Inheritance

## I. PENDAHULUAN
Dalam  membahas  secara  mendalam  mengenai  konsep  kedudukan balu  luh di  Desa  Adat  di  Bali umumnya  dan  di  Desa  Adat  Suter  Kintamani  khususnya,  tidak  bisa  lepas  dari  masyarakat  hukum  adat sebagai persekutuan hukum desa adat di Bali, seperti yang dijelaskan oleh (Suwitra, 2014)bahwa unsur- unsur  yang  dapat  direfleksikan  untuk  dijadikan  ukuran  dalam  memandang  apakah  suatu  kelompok masyarakat  tertentu  pantas  dianggap  sebagai  masyarakat  hukum  adat  atau  tidak  adalah  kelompok masyarakat  yang  berada  dalam  ikatan  tradisi  yang  sama,  mempunyai  otonomi  (asli)  dalam  sistem pemerintahaannya, mempunyai   harta  kekayaan  sendiri,    baik   yang  bersifat  duniawi  maupun   yang bersifat magis religious, mempunyai wilayah sendiri dengan batas-batas tertentu.
Keempat unsur tersebut telah dimilik oleh Desa Adat Suter, sehingga Desa Adat Suter layak disebut sebagai  masyarakat  hukum  adat.  Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa    masyarakat    Indonesia    terdiri    dari bermacam-macam    budaya,  suku  ataupun  ras,  agama  dan  kepercayaan  sehingga  menimbulkan  adanya perbedaan  khususnya  dalam  bentuk  kekeluargaan  dengan  sistem  keturunan yang berbeda-beda pula. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini berpengaruh terhadap sistem pewarisan hukum adat.
Sistem  kekeluargaan  dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu sistem   patrilinial  (Hadikusum, 2003; Yusa, 2017) yaitu   sistem   kekerabatan yang   ditarik   menurut   garis keturunan ayah dan dalam hal pewarisan laki-laki lebih diutamakan, sistem matrilinial yaitu sistem kekerabatan wanita yang ditarik menurut  garis  keturunan  ibu  dan  dalam  hal  pewarisan  wanita  yang  lebih  diutamakan,  dan  sistem parental/bilateral yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ayah atau garis keturunan ibu  dan  dalam  hal  pewaris  antara  pria  dan  wanita  adalah  sama  atau  tidak  dibeda-bedakan.  Kendati masyarakat Bali menganut system patrilineal, akan tetapi dalam perspektif hukum waris kedudukan ahli waris perempuan Bali merupakan ahli waris yang sah kedudukannya, dan dapat dipersamakan dengan laki- laki sebagai ahli waris (Harum & Kusuma, 2013).
Masyarakat Bali sistem kekeluargaan yang digunakan adalah sistem kekeluargaan patrilinial. Cara pengelompokan kekeluargaan yang berdasarkan atas garis purusa tersebut dijiwai oleh hukum kekeluargaan umat Hindu di Bali yang dalam kehidupan sehari-hari telah menyatu dengan hukum adat.
Di  dalam  kehidupan  manusia  banyak  mengalami  peristiwa-peristiwa  penting  yang  secara  kodrat harus  dihadapinya.  Peristiwa-peristiwa  tersebut  antara  lain  kelahiran,  perkawinan,  kematian  serta kewarisan. Peristiwa mana akan menimbulkan   akibat-akibat   hukum, baik   secara   hukum   keperdataan maupun  secara  adat.  Semenjak  manusia  lahir,  maka  secara  etik  kemanusiaan  ia  telah  dibebani  dengan kewajiban yaitu berbakti kepada orang tua.
Masyarakat  Adat  di  Bali  menganut  garis  keturunan  kepurusa,  sistem  yang  demikian  membawa konsekuensi bahwa yang berhak mewarisi adalah anak laki-laki, karena anak laki-lakilah yang dianggap sebagai  penerus  keturunan  keluarga.  Sistem  ini  secara  adat  tidaklah  mempunyai  nilai  kemasyarakatan belaka, tetapi juga mempunyai nilai niskala, sekala, religi dan sosial.
Hal  ini  sesuai  dengan  falsafah  Tri  Hita  Karana,  yaitu  harmonisasi  hubungan      antara      manusia dengan   manusia, manusia   dengan   alam,   dan hubungan dengan Tuhan. Demikian pentingnya seorang anak khususnya anak laki-laki dalam suatu keluarga, sehingga timbullah kesan seolah-olah anak perempuan tidak  mendapat  tempat  di  dalam  keluarga.  Apalagi  anak  perempuan  yang  kawin  keluar,  sehingga  pada umumnya  menurut  hukum  adat  Bali  putuslah  hubungan  keperdataan  dengan  keluarganya  semula,  yang berarti anak wanita tidak lagi menjadi ahli waris orang tuanya.
Kalau      dilihat      sampai      sekarang      adanya      perkembangan      masyarakat  di  berbagai  bidang, perkembangan tersebut juga menyangkut berbagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta perasaan hukumnya. Emansipasi merupakan tuntutan kesamaan hak antara wanita dengan pria, seolah-olah semakin nampak dalam perkembangan dewasa ini. Namun dapatlah kiranya perkembangan yang berupa emansipasi diterapkan dalam aspek hukum khususnya hukum adat Bali.
Berbicara mengenai hukum adat khususnya hukum adat waris, maka terbayang dalam ingatan yaitu adanya  peralihan  harta  kekayaan  baik  secara  materiil maupun  immaterial  dari  satu  generasi  ke  generasi berikutnya, Pewarisan menurut   hukum   adat   Bali   adalah   proses   penerusan   atau pengoperan kewajiban dan hak dari suatu generasi ke generasi berikutnya.
Konsep pemikiran ini menimbulkan kesan bahwa sepanjang seseorang masih memikul kewajiban, maka orang tersebut masih mempunyai hak untuk menjadi ahli waris, tidak terkecuali baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Karena membicarakan hukum adat waris khususnya di Bali tidak bisa dilepaskan dari kewajiban dan hak para ahli waris. Dalam sistem kewarisan di Bali dikenal 3 sistem, yaitu kewarisan Individual,  Kewarisan  kolektif  dan  Kewarisan  Mayorat,  yang  disana-sini  disertai  dengan  variasi  sesuai dengan desa kala patra (Sutha, 1982).
Hukum adat waris di Bali masih beragam sifatnya, dalam arti kewarisan di satu desa  adat  tertentu belum    tentu    sama    dengan    kewarisan    di    desa    adat  lainnya.      Dengan  dianutnya  system  kebapaan (patrilineal) di Bali, maka yang menonjol adalah anak laki-laki. Anak laki-laki akan meneruskan keluarga itu,  sedangkan  anak  perempuan  tidak  demikian  adanya.    Karena  sesuai  dengan  system  kekeluargaan patrilineal (di Bali) anak perempuan akan keluar dari keluarganya dengan diadakannya perkawinan. Sistem kekeluargaan patrilinial ini  merupakan  ciri  khas  dalam  hukum  adat  waris  Bali  dalam  menentukan golongan    ahli    waris.    Golongan  ahli    waris    pertama    adalah    turunan    pewaris  kencang  kebawah (decendenten) yaitu anak kandung atau anak sentana (Panetje, 2004).
Hukum  waris  adat  di  Bali  memberlakukan  sistem  kekeluargaan  (Dangin,  2015),  dimana  ditinjau berdasarkan  sistem  keturunannya  adalah  menganut  sistem  keturunan    patrilineal  (Hadikusuma,  1991). Sistem kewarisannya  diatur  dalam  kitab  Dharmacastra Atha Nawoo’dhayah (buku kesembilan) dimana setelah kematian seorang ayah atau ibu, saudara-saudara karena telah berkumpul dapat membagi-bagikan diantara  sebanding  yang  sama  dengan  kekayaan  orang  tuanya  ibunya  karena  tidak  ada  kekuasaan  pada mereka  atas  harta  itu  selagi  hidup  orang  tuanya  Atau  saudara  laki-laki  tertua  sendiri  dapat  menguasai seluruh  harta  orang  tuanya,  sedangkan  yang  lain  akan  hidup  di  bawah  asuhannya  seperti  hal  selagi orangtuanya masih hidup.
Penelitian  terdahulu  tentang  hak  wanita  tunggal  terhadap  warisan  dalam  hukum  adat  Bali mengemukakan  bahwa  keputusan  Mahkamah  Agung  tanggal  10  April  1971  No. 770/K/  Sip/1970,  yang pada  pokoknya  mengatakan  bahwa  harta  peninggalan  seorang  suami  masih  belum  dapat  dibagi  ahli warisnya  selama  almarhum  belum  diabenkan  (Warsita,  Suwitra,  &  Sukadana,  2020).  Sementara  itu, menurut hukum adat waris yang berlaku pada masyarakat Hindu di Bali, janda bukan ahli waris dan tidak berhak mewaris atas harta peninggalan suaminya  (Sutardjana, 2006) akan tetapi berhak menikmati hasil dari harta warisan (Yudiantara, 2013). Berdasarkan perspektif undang-undang perkawinan dan hukum adat Bali  dalam  penelitian  lain  mengatakan  apabila  terjadi  perceraian  suami-isteri  berhak  menguasai  harta bawaan masing-masing dan harta yang mereka peroleh sebagai hadiah atau warisan. Sedangkan hak suami- isteri dalam pembagian harta bersama akan mendapatkan bagian sama rata (Puspayanthi & Sudantra, 2017).
Secara umum, penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  kedudukan balu luh di Desa Adat Suter Bangli  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengaturnya  sedangkan  secara  khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban bagi krama balu luh di Desa Adat Suter Bangli dan kewenangan   krama   balu   luh   terhadap   harta peninggalan suaminya.

## II. METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian yang diambil adalah di Desa Adat Suter Bangli terkait dengan kewajiban bagi krama balu luh dan kewenangan krama balu luh terhadap harta  peninggalan  suaminya,  karena  di  desa  adat  Suter cukup  banyak  ada balu luh yang masih eksis menjalani kehidupan sampai sekarang. Penelitian hukum ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris.  Menurut  (Sunggono,  2003),  penelitian  hukum  empiris adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan data-data mengenai proses terjadinya dan mengenai  proses  bekerjanya  hukum  di  dalam  masyarakat.  Pendekatan  masalah  yang  dipakai  dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pengumpulan   data   yang   digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi dokumen dan observasi/pengamatan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kewajiban  bagi  Krama  Balu  Luh  di  Desa  Adat  Suter Bangli
Krama desa dalam pergaulan hidup bermasyarakat berpedoman pada awigawig yang dibuat oleh krama desa  sendiri.  Awig-awig  itu  mengatur  keserasian  hubungan  manusia  dengan  Sang  Hyang  Widi  Wasa, hubungan  manusia  dengan  sesama  krama  desa,  dan  hubungan  manusia  dengan  alam  (Sirtha, 2016). Di dalam  Awig-Awig  Desa  Adat  Suter  sudah  diatur  masalah krama  balu, hal ini dapat dilihat dari Sukerta Tata Pakraman, indik krama yang diatur dalam Pawos 5 ayat (3) antara lain:
Krama  balu,  kula  warga  ngarep  utawi  ngarep  salah  sinunggil  rabi  utawi  istrine lina, wiadin nyapian:
Ha.    Balu mekrambian,  inggih  punika balu sane  maduwe sentane dereng merabian;
Na.    balu ngelisting, inggih punika balu sane tanpa sentana.
Terjemahan bebasnya: Warga balu, yaitu warga yang  salah  satu meninggal  baik laki-laki maupun perempuan atau juga cerai:
a.     Balu yang memiliki anak belum kawin. b.     Balu yang tidak memiliki anak.
Selanjutnya dalam kewajibannya juga diatur dalam Pawos 7 sebagai berikut:
Tetegenan miwah swadharma Krama Desa Pakraman/Adat Tetegenan krama, luwire:
Ha.  Krama  ngarep,  keni  urunan  miwah  ayahan  mamungkul,  Na.  krama balu, keni ayah manut kawongania:
1.     Balu ngelisting, lanang utawi istri keni ayahan lanang utawi istri
2.  Balu makrambian, lanang utawi istri sane madruwe  sentana  lanang utawi istri sampung mayusa 17 (pitulas) warsa keni ayahan balu.
3.  Balu  nyapian,  kedadosang  luput  pepeson  sakewenten  keni  ayahan  manut  arah-arahan banjar/Desa Adat yening balu lanang ayah lanang, balu istri ayah istri.
Ca.   krama  pengele,  keni  ayah-ayahan  sekadi  mareresik  ring  Kahyangan  Tiga, banjar lan tiosan manut ring kawigunan.
Terjemahan bebasnya: Kewajiban warga antara lain: a. Krama ngarep, kena iuran dan kewajiban membayar penuh;
b. Krama balu kena kewajiban sesuai keadannya:
1. Balu tidak punya anak,  kena  kewajiban hanya 1 orang laki-laki atau perempuan
2. Balu laki-laki  atau  perempuan (luh) yang  memiliki  anak  yang  berusia  17 (tujuh belas) tahun ada kewajiban membayar.
3. Balu  nyapian (tidak  memiliki  anak)  bisa  luput  atau  tidak  kena  kewajiban membayar.
c. Krama tidak  punya  anak,  tidak  punya  istri,  kena  kewajiban  gotong  royong  di tempat-tempat sembahyang ( Kahyangan Tiga) Pura Puseh, Pura Dalem dan Pura Desa .
Lebih lanjut Dalam Awig-Awig Desa Adat Suter juga ditekankan seorang janda predana yaitu yang dinyatakan dalam Pawos 42 sebagai berikut:
(1)   Pawiwahan  presida kawusang  malarapan  antuk  palas merabian  utawi kapademan.
(2)   Wusan mapikuren riantukan salah  sinunggil lina mapiteges  balu, mekadi balu lanang utawi istri.
(3)   Palas merabian inggih punika sangkaning mawiwit wicara.
(4)   Sang  ayat  palas  merabian  patut  atur  supaksa  palikitan  riin  sang  rumawos
(pengadilan Negeri) wastu tinas apadang pamutuse kabawos nyapian, wuku prajuru/dulu  nyiriang  kawentenannya  ring  desa  saha  keni  pamelihn  kulkul manut pararem. Terjemahan
(1)    Perkawinan  dianggap  cerai  disebabkan  karena  pisah  atau  karena  kematian.  (2)  Perceraian dsebabkan  salah  satu  meninggal  disebut balu, baik balu laki-laki maupun balu perempuan ( balu luh).
(3)   Perceraian yaitu karena bermasalah.
(4)   Yang  disebut  cerai harus dibuktikan dengan keputusan pengadilan, selanjutnya disiarkan oleh kelian banjar kepada krama banjar.
Dari Awig-awig tersebut di atas bahwa biasanya seorang janda harus melaksanakan kewajibannya atau  yang  disebut  menjalankan darma -nya  sebagai  janda,  dimana janda  diberikan  hak  untuk  menikmati harta peninggalan almarhum suaminya, tetapi tidak boleh menjual, menggadaikan dan memberikan kepada orang lain tanpa persetujuan dari keluarga almarhum suaminya jika anak- anaknya masih kecil.
Janda  yang  dikatakan  tidak  melaksanakan darma -nya  dapat  dilihat  dalam Awig-awig Desa Adat Suter dalam Pawos 43 dibawah ini :
(1)   Sang balu kabinayang dados: ha.  Balu luh wit sentana (sentana rajeg) miwah balu luh boya sentana; na.    Balu  muani  kapurusa  (wit  sentana)  miwah  balu  muani  nyeburin  (boya  sentana nyeburin).
(2)   Swadarmaning balu inucap patut: ha. Ngemangehang pati brata tan patut ngamargiang paradara/drati krama. na. Nguwasayang waris gunakaya, tan dados ngadol, ngadeang, makidihang lan siosan puniki, sajawaning  kabebasang  sakeng  pianak  utawi  kulawarga  pinih  tampek  sakeng  rabine prade okane kantun alit- alit.
ca. Kengin ngidih sentana prade wenten kecumpuin antuk  kulawarga sinanggeh kapurusa;
ra. Kewenangan mawiwaha malih yen wenten kabebasan  manut  aksara ring ajeng
(3)   Balu kaucap tan pageh sekadi ring sor: ha.  Drati krama utawi paradara; na.  Matilar sakeng pakubon tan pasadok jantos 6 (enem) sasih;
ca. Lempas ring swadarma siwos-siwosan tan prasida ngesehin solah maprewerti marep ring pituduh kulawarga purusa.
Terjemahan:
(1)   Ada dua jenis janda (balu) antara lain
a.  Janda wanita (balu luh) berasal dari anak angkat dan anak sendiri. b.  Duda (balu muani) , yang berasal dari nyentana, atau duda sentana (2)   Kewajiban janda (balu luh) seperti:
a.  Berprilaku tidak baik, wajib menyalurkan/berprilaku baik.
b.  Tidak  boleh  mewaris,  tidak  boleh  menjual  warisan,  menggadaikan,  memberikan  kepada orang lain dan lain-lain kecuali atas persetujuan anak-anak  keluarga  yang  peling  dekat dari  almarhum  suami  jika  anak- anak masih kecil.
c.  Bisa  mencari mantu atas  persetujuan keluarga besar mantan suami (almarhum).
d. Bisa menikah lagi, jika sudah ada persetujuan anak-anak dan keluarga besar.
(3)   Janda wanita (balu luh) tidak dibenarkan:
a.  Membuat kerusuhan/masalah di keluarga.
b.  Meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan lebih dari 6 bulan.
c. Tidak bisa merubah sifat prilaku yang tidak baik terhadap keluarga almarhum.
Berdasarkan wawancara penulis dengan Jro Wayan Alit, Bendesa Desa Adat Suter pada tanggal 15 Januari  2020  yang  mengatakan  bahwa: Janda  tidak  mewaris  langsung  dari  harta  peninggalan  suaminya, namun janda  berhak  untuk  menikmati  harta  warisan almarhum  suaminya  sepanjang janda tersebut  tetap menjalankan    darma-nya/kewajiban    sebagai    janda  yaitu    menegakkan  kedisiplinan,  taat  melaksanakan kewajiban, melaksanakan upacara panca yadnya dan lain-lain, yang kemudian disebut dengan balu pageh, hak janda tersebut sepanjang hanya menikmatinya tidak bisa menjual, mengadaikan, dan memberikannya kepada orang lain kecuali atas persetujuan dari anak-anaknya dan keluarga almarhum suaminya jika anak- anaknya  masih  kecil-kecil.  Hal  ini  berlaku  untuk  harta  pusaka  dan  harta  guna  kaya  (harta  perkawinan), karena untuk harta pusaka, janda tidak punya hak apapun, yang berhak ialah purusa dari keluarga almarhum suaminya, namun janda berhak untuk menikmatinya jika janda tersebut pageh.
Untuk harta perkawinan, yang diperoleh dari jerih payah keringat berdua antara janda tersebut dan almarhum suaminya, maka janda mendapat sebagian dan sebagian untuk anak-anaknya dan atau keluarga almarhum suaminya kalau perkawinan janda ini tidak ada keturunan. Janda yang masih berkumpul dengan anak-anaknya maka harta pembagian perkawinan itu menjadi hak anak-anaknya dan bukan saudara-sudara suaminya.
Untuk harta tetadan yaitu harta bawaan yang dibawa masuk dalam perkawinan oleh mempelai laki- laki atau perempuan, maka pada waktu menikah hal itu dibicarakan terlebih dahulu, apakah nanti setelah janda meninggal akan masuk keluarga asalnya atau keluarga suaminya.
Menurut  I Wayan Winadi, Pangliman Desa Adat Suter wawancara pada tanggal 15 Januari 2020 mengatakan  bahwa:  ”Dalam  kebiasaan  di  Desa  Adat  Suter  maka  harta  itu  akan  masuk  ke  keluargaa suaminya karena sudah dianggap kawin keluarga oleh keluarga asalnya namun dalam hal ini masih dalam pengawasan dari janda tersebut artinya jika janda tersebut meninggal semasih sebagai janda pageh maka akan diwarisi ke anak-anaknya atau keluarga suaminya, namun jika janda tersebut mulih daha maka harta ini akan ikut kembali keluarga asalnya”.
Jadi dari uraian tersebut diatas, adapun kewajiban krama balu luh di Desa Adat Suter dilingkungan keluarga purusa akan tetap melaksanakan kewajiban seperti biasanya apabila balu luh tersebut masih tetap menjalankan dharmanya dalam artian tidak kawin lagi, balu luh tersebut katagori pageh yaitu dia tetap dapat tinggal di rumah manta suaminya (almarhum suaminya) sehingga mempunyai hak dan kewajiban sebagai balu luh pada umumnya.

## Kewenangan    Krama    Balu    Luh    terhadap    Harta Peninggalan Suami
Kewenangan balu  luh sesuai  dengan Awig-Awig  Desa  Adat Suter sebagai berikut:
1. Memelihara, membiayai dan kasih sayang terhadap anak.
2. Berwenang memelihara harta warisan dari suami (almarhum).
3. Berwenang untuk kawin  lagi, tapi atas  persetujuan anak dan  keluarga almarhum.
4. Dapat meminta/mengangkat anak atas persetujuan keluarga.
Jadi  dalam  suasana  adat  Bali,  janda  sesungguhnya  bukanlah  orang  yang  harus  ditelantarkan,  dan  bukan pula orang bisa diusir seenaknya. Tetapi sebagai janda yang menjalankan dharmanya sebagai janda akan selalu  bertekun  terhadap  kewajibannya,  memelihara  anaknya,  dengan  baik,  mengurusi  kekayaan  suami dengan  baik,  mengurusi  pura  keluarga  dengan  sepenuh  hati,  serta  tidak  menghamburkan  kekayaan almarhum.
Janda yang mampu dan berusaha berbuat demikian adalah janda yang telah menjalankan kewajiban serta dharmanya sebagai janda, sehingga ia harus diperlakukan dengan baik oleh seluruh keluarga. Dalam batas-batas ini, janda adalah berhak sepenuhnya untuk menikmati kekayaan almarhum untuk kepentingan kelanjutan  hidupnya.  Sedang  dalam  hal  tersebut  untuk  kepentingan  keluarga  dan  almarhum  maka  janda juga berhak atas seijin keluarga terdekat untuk menjual harta yang ada untuk kepentingan keluarga seperti kepentingan pyra, pengabenan dan lain-lain.
Harta dalam keluarga yang diurus oleh si janda, dikehendaki agar dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan keluarga dalam arti kesejahteraan materiil dan immateriil. Dan jika janda sudah punya ulah yang lain yaitu menghamburkan kekayaan almarhum, kawin lagi, berzinah maka ia sudah keluar dari rel
dharmanya sebagai janda sehingga keluarga berhak menegur untuk mengingatkan agar janda tidak berbuat demikian.
Tetapi jika tetap terus serakah maka janda berhak diusir karena telah berbuat bertentangan dengan “tugas sucinya” sebagai janda.  Itu serentetan logika dan kenyataan adat yang ada di Bali. Dan kalau kita bandingkan dengan Putusan Pengadilan di Bali sejak dikeluarkan surat Edaran Mahkamah Agung di atas, logika hukum adat yang diwarisi sejak dulu ternyata tetap dilanjutkan.
Namun demikian yang perlu dipegang teguh dalam menggariskan kedudukan janda dalam putusan- putusan tersebut terlihat syarat utama adalah jika anda masih menempati dharmanya sebagai janda. Jika ia kawin lagi tanpa persetujuan keluarga  terdekat suami-isteri juga digolongkan telah keluar dari dharmanya sebagai  janda.  Sehingga  dengan  demikian  prinsipnya  janda  adalah  orang  dibebankan  kewajiban  untuk mengurus harta peninggalan almarhum suaminya dengan baik untuk kepentingan dan tugas-tugas keluarga baik materiil/immateriil, serta untuk menghidupi dirinya dengan baik untuk bisa melaksanakan dharmanya sebagai janda.
Terkait dngan kewajiban dan hak balu luh tersebut diatas, Bapak Jro Wayan Alit Bendesa Desa Adat Suter, wawancara tanggal 15 Januari 2020 menegaskan bahwa Balu luh di Desa Adat Suter mempunyai kewenangan antara lain: memelihara keutuhan keluarga tidak berbuat yang tidak baik terhadap keluarga, tidak  boleh  menjual  waris/gunakaya,  menggadaikan,  memberikan  kepada  orang  lain,  boleh  minta anak/sentana tetapi  atas  persetujuan  keluarga  besar,  dan  boleh  kawin lagi  tapi  atas  persetujuan  keluarga besar almarhum suami. Ini sesuai dengan Awig- Awig Desa Adat Suter Pawos 45.
Atas   dasar   pembahasan   dan   wawancara   tersebut   diatas, dapat dikatakan bahwa, balu luh di Desa Adat Suter memiliki kewenangan antara lain:
1. Memelihara keutuhan keluarga, tidak berbuat hal-hal yang tidak baik, sehingga dapat disebut balu luh yang pageh.
2. Tidak  berberwenang  menjual,  memindahtangankan  harta  yang  ditinggalkan  oleh  almarhum suaminya.
3. Boleh meminta anak/sentana, tapi atas persetujuan keluarga besar almarhum suami.
4. Juga boleh kawin lagi atas persetujuan keluarga besar almarhum suami.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  diatas  dapatlah  ditarik  simpulan  sebagai berikut:
1. Kewajiban  bagi krama  balu  luh di  Desa  Adat  Suter  Bangli  antara  l ain  mengurus  harta peninggalan  almarhum  suaminya  dengan  baik,  berperilaku  baik,  menegakkan kedisiplinan, taat melaksanakan kewajiban, melaksanakan upacara panca yadnya dan lain- lain,  yang  kemudian  disebut  dengan balu  pageh ,  hak  janda  tersebut  sepanjang  hanya menikmatinya tidak bisa menjual, mengadaikan, dan memberikannya kepada orang lain kecuali atas persetujuan dari anak-anaknya dan keluarga almarhum suaminya jika anak- anaknya masih kecil-kecil. Hal ini berlaku untuk harta pusaka dan harta guna kaya (harta perkawinan), karena untuk harta pusaka, janda tidak punya hak apapun, yang berhak ialah purusa dari keluarga almarhum suaminya, namun janda berhak  untuk menikmatinya jika janda tersebut pageh.
2. Kewenangan krama  balu  luh terhadap  harta  peninggalan  suaminya  antara lain:
a. Memelihara  keutuhan  keluarga,  tidak  berbuat  hal-hal  yang  tidak  baik, sehingga dapat disebut balu luh yang pageh.
b. Tidak  berberwenang  menjual,  memindahtangankan  harta  yang ditinggalkan  oleh almarhum suaminya.
c. Boleh  meminta  anak/ sentana, tapi  atas  persetujuan  keluarga  besar  almarhum suami.
d. Juga boleh kawin lagi atas persetujuan keluarga besar almarhum suami.
2. Saran
Sesuai dengan simpulan tersebut diatas, dapat penulis sampaikan saran sebagai berikut:
1. Kedudukan balu  luh dalam  hukum  adat  waris  Bali  belum  memenuhi  rasa keadilan padahal sesuai perkembangan zaman dewasa ini seorang wanita mempunyai kesempatan yang    sama  dalam  meraih  karir  yang    diinginkan  seperti  contoh  merawat/memelihara rumah tangga, mengurusi keluarga jika suaminya bekerja. Dengan demikian hendaknya hak dan kewajiban baik balu luh maupun duda agar disamakan termasuk dalam hak-hak mewaris, ini hendaknya diatur didalam Awig-Awig atau Pararem.
2. Apabila  seorang  janda  ingin  kembali  kerumah  asalnya,  diharapkan  melalui jalan mulih daha , karena jika  tidak  status  janda  ini akan  ngambang,  tidak menjadi  bagian  keluarga dirumah  almarhum  suaminya  juga  tidak  menjadi  bagian  keluarga  asalnya.  Dengan demikian diharapkan apabila balu luh telah melaksanakan kewajiban yang baik dan benar yang disebut ajeg dapat diberikan  untuk  tetap  di  rumah  suaminya  alias mulih  daha ke rumah  asal  atau  jangan  terlalu  dibebani  kewajiban  lagi  sesuai  adat.  Dalam  hal  ini  adat yang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dewasa ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Dangin, N. L. G. I. P. (2015). Kedudukan Hak Mewaris Wanita Hindu dalam Sistem Hukum Adat Waris di Bali. Jurnal Hukum . Retrieved from
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/842 Hadikusum, H. (2003). Hukum Waris Adat . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hadikusuma,  H.  (1991). Hukum  Waris  Indonesia  menurut  Perundang-undangan,  Hukum  Adat,  Hukum Hindu, Islam . Bandung: PT. Citra Bakti.
Harum,  I.  G.  P.  M.,  &  Kusuma,  A.  A.  G.  A.  D.  (2013). Kedudukan  Ahli  Waris  Perempuan  Bali dalam Perspektif Hukum Waris di Indonesia. Kertha Semaya , 1 (6). Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6277
Panetje, G. (2004). Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali . CV. Kayumas.
Puspayanthi, L. P. D., & Sudantra, I. K. (2017). Kedudukan Suami Istri terhadap Harta Benda Perkawinan dalam Hal Terjadi Perceraian: Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat Bali, 4 (2).
Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/35336?articlesBySameAuthorPage=3 Sirtha, I.
N. (2016). Desa Pakraman . Universitas Udayana.
Retrieved from https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/3898a0594dc1da5de82c83289cbef1ad.pdf Sunggono, B. (2003). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sutardjana, I. K. G. (2006). Kedudukan Janda terhadap Harta Peninggalan Suami Menurut Hukum Waris Adat Bali . Universitas Airlangga. Retrieved from http://repository.unair.ac.id/36230/
Sutha, I. G. K. (1982). Beberapa Aspek Hukum Waris Bali . Majalah Kertha Patrika . Universitas Udayana. Suwitra, I. M. (2014). Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali . Bandung: Logos Publishing.
Warsita, I. P. A., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2020). Hak Wanita Tunggal terhadap Warisan dalam Hukum Adat Bali. Jurnal Analogi Hukum , 2 (1).
Retrieved from https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1628
Yudiantara, I. G. E. J. (2013). Kedudukan Wanita Balu Dalam Hukum Adat Bali (Studi Kasus Implementasi Nilai Harmonisasi dalam Hak dan Kewajiban Wanita Balu Di Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten  Gianyar). Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  UNDIKSHA , 1 (2).  Retrieved  from https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/408 Yusa, I. G. (2017). Hak Pewarisan Nyentana Di Desa Adat Panglipuran Kubu Kabupaten Bangli. E-Journal
Ilmu Hukum Kertha Desa , 4 (2). Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/39506?articlesBySameAuthorPage=3