## PENERAPAN  GOOD  CORPORATE  GOVERNANCE  (GCG)  MELALUI
REFORMASI BIROKRASI PADA

## DIREKTORAT
NAVIGASI

## PENERBANGAN
Aziqri Muharam 1 , Dejehave Al Jannah 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, Indonesia

## History Article

## Article history:
Received July 18, 2023
Approved August 28, 2023 ABSTRACT
There  are  many  problems  in  governance,  it  is  felt  that  the services provided to the community still have many things that need to be improved. Excellent, easy, accountable and transparent  public  services  need  to  be  implemented followed  by  policies  as  a  way  out.  The  purpose  of  this research is to be able to find problem points or advantages of implementing Good Corporate Governance (GCG) and to be able to provide recommendations regarding the progress of bureaucratic reform and become material for evaluating Good  Corporate  Governance  (GCG).  The  research  method used  is  descriptive  qualitative  with  data  collection techniques namely observation, interviews and documentation.  Informants  of  this  study  are  Officers  and Staff  of  the  Directorate  of  Aviation  Navigation.  This  study uses  the  concept  of  McKinsey's  7s  theory  with  indicators namely  Strategy,  Structure,  System,  Skill,  Leadership  Style, Staff and Shared Values. The results of the study show that the  dominant  indicators  are  applied  by  the  Directorate  of Aviation  Navigation,  namely  System  and  Structure  where the  application  of  online-based  public  services  is dominantly  used  and  also  the  application  of  the  Standard Operating Procedure (SOP). While the indicator that is not used  is  Skill,  where  training  for  each  position  must  be further  improved.  The  implementation  of  Good  Corporate Governance  (GCG)  through  Bureaucratic  Reform  can  help government  agencies  realize  a  government  system  in accordance  with  the  values  contained  in  Good  Corporate Governance (GCG) Keywords: Good Corporate Governance & Reformasi Birokrasi
JIGE 4 (3) (2023) 1943-1951

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige

## ABSTRAK
Banyak terdapat permasalahan yang ada di dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan yang diberikan untuk masyarakat dirasa  masih  banyak  hal-hal  yang  harus  diperbaiki.
Pelayanan  publik  yang  prima,  mudah,  akuntabel  dan tranparan  perlu  dilaksanakan  diikuti  dengan  kebijakan sebagai  jalan  keluar.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  dapat menemukan  titik  permasalahan  ataupun  kelebihan  dari penerapan Good  Corporate  Governance (GCG)  serta  dapat memberikan  rekomendasi  terkait  progres  reformasi birokrasi  dan  menjadi  bahan  evaluasi  Good  Corporate Governance  (GCG).  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  Kualitatif  Deskriptif  dengan  Teknik  pengumpulan data  adalah  Observasi,  Wawancara  dan  Dokumentasi. Informan  dari  penelitian  ini  adalah  Pejabat  dan  Staf Direktorat Navigasi Penerbangan. Penelitian ini menggunakan konsep teori  7s Mc Kinsey dengan indikator yaitu Strategy, Structur, System, Skill, Leadership Style, Staff dan  Shared  Values.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan bahwa  indikator  yang  dominan  di  aplikasikan  oleh Direktorat  Navigasi  Penerbangan  yaitu  System  dan Structure  yang  mana penerapan  pelayanan  publik  berbasis online  dominan  digunakan  dan  juga  penerapan  Operating Procedure  Standard  (SOP).  Sedangkan  indikator  yang kurang  digunakan  yaitu  Skill,  yang  mana  pelatihan  bagi setiap  jabatan  harus  lebih  ditingkatkan  lagi.  Penerapan Good  Corporate  Governance  (GCG)  Melalui  Reformasi Birokrasi dapat membantu instansi pemerintah mewujudkan sistem pemerintahan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Good Corporate Governance (GCG).
© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education
* Corresponding author email: dejehave.jannah@uta45jakarta.ac.id

## PENDAHULUAN
Tantangan  besar  yang  dihadapi  birokrasi  adalah  bagaimana  mereka  mampu melaksanakan kegiatan secara efisien dan efektif (Cordella & Tempini, 2015). Birokrasi yang kita kenal masih jauh dari dua hal tersebut, saat ini birokrasi dikenal dengan permasalahan yang ada didalamnya, perlu adanya tindakan reformasi bila ingin merubah arah birokrasi menjadi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berusaha untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang mana masih terdapat permasalahan seperti tumpang tindih ( overlapping) tugas pokok dan fungsi di dalam tata kelola pemerintahan contohnya mengenai administrasi setiap pegawai yang mana hal tersebut adalah tugas dari bagian kepegawaian, akan tetapi setiap subdit turut mendapat tugas serupa  hal  ini  menyebabkan  pekerjaan  menjadi  tidak  efisien.  Permasalahan  lain  yang  sering muncul adalah praktik korupsi.   Tingginya angka tindak pidana korupsi menjadikan rendah dan kurang  maksimalnya  kualitas  dan  kuantitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  Aparatur  Negara
kepada  masyarakat.  Berdasarkan  data  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW),  ada  579  kasus korupsi  yang  telah  ditindak  di  Indonesia  sepanjang  2022.  Jumlah  itu  meningkat  8,63% dibandingkan  pada  tahun  sebelumnya  yang  sebanyak  533  kasus.  Dari  berbagai  kasus  tersebut, ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. Jumlahnya juga naik 19,01% dibandingkan  pada  2021  yang  sebanyak  1.173  tersangka  (Dimas  Bayu,  2023).  Banyak  faktor yang menyebabkan hal ini dapat terjadi, salah satunya adalah terkait masalah etika birokrasi.
Etika  berkaitan  dengan  norma  moral,  yaitu  norma  untuk  mengukur  benar-salahnya tindakan  manusia  sebagai  manusia.  Dengan  demikian,  etika  mempertanyakan  tanggung  jawab dan  kewajiban  manusia  sebagai  manusia  dan  bukan  hanya  sebagai  warga  negara  terhadap negara, hukum yang berlaku, dan lain sebagainya  (Budiarjo, 2008). Etika birokrasi ini juga harus direalisasikan  oleh  setiap  individu  yang  ikut  terlibat  secara  konkret  dalam  pelaksanaan pemerintahan negara. Para pejabat eksekutif, anggota legislatif, maupun yudikatif, para pejabat negara,  anggota  DPR  maupun  MPR  aparat  pelaksana  dan  penegak  hukum,  harus  menyadari bahwa  selain  legitimasi  hukum  dan  legitimasi  demokratis  juga  harus  berdasar  pada  legitimasi moral  (Pureklolon,  2020).  Namun,  pada  realitanya  di  kehidupan  jauh  berbanding  terbalik, banyak  dari  mereka  yang  etos  kerja  atau  sikapnya  bertentangan  dengan  norma  dan  etika  yang seharusnya,  baik  dipandang  secara  normatif  maupun  berdasarkan  aturan.  Banyak penyalahgunaan  kekuasaan  menghalalkan  berbagai  cara  untuk  kepentingan  pribadi  dan kelompoknya. Contohnya : Kasus suap yang dilakukan oleh Walikota Malang ditujukan untuk anggota DPRD terkait perubahan APBD yang melibatkan 41 dari 45 anggota DPRD. Maka dari itu reformasi birokrasi harus dilakukan dengan pengawasan yang sesuai.
Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga hasil yang didapat yaitu pelayanan terhadap masyarakat secara cepat, tepat, dan professional. Selain itu, reformasi birokrasi juga berarti upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  terutama  menyangkut  aspek  aspek  kelembagaan (organisasi),  ketatalaksanaan  ( business  process )  dan  sumber  daya  manusia  (Setiadiputra,  2019). Reformasi  birokrasi  pun  perlu  menata  ulang  proses  birokrasi  dari  tingkat  tertinggi  hingga terendah  dan  melakukan  terobosan  baru  ( innovation  breakthrough )  dengan  langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada ( out of the box ), perubahan paradigma ( a new paradigm shift ), dan dengan upaya luar biasa ( business not as usual ) (Kurnia Pasya et al., 2021).
Strategi yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi yaitu pelaksanaan referomasi birokrasi secara terstruktur dan bersinergi dari pusat sampai wilayah.  Pemerintah dan masyarakat memiliki sudut pandang yang sama tentang kepentingan pelaksanaan reformasi pada lingkungan pemerintahan. Reformasi birokrasi adalah strategi pemerintah dalam mencapai good governance dengan  melakukan  beberapa  perubahan  dan  perbaikan  yang  ditujukan  pada  sistem penyelenggaraan  pemerintah  dan  berfokus  pada  sumber  daya  manusia,  ketatalaksanaan  dan kelembagaan (Wardana & Meiwanda, 2007).
Untuk  mengakomodir  reformasi  birokrasi  terbitlah  PP.  No.  81  tahun  2010  tentang Rancangan  Utama  Reformasi  Birokrasi  2010-2025  memiliki  tiga  sasaran  yaitu  meningkatnya kapasitas  dan  akuntabilitas,  pemerintah  yang  bersih  dari  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme,  serta peningkatan  akses  pelayanan  publik.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  membangun  unit  pelaksana reformasi  birokrasi      yang  dapat  dijadikan  tolak  ukur  penerapan  reformasi  birokrasi  pada  unit kerja lainnya. Zona Integritas (ZI) menjadi predikat yang dimiliki pemerintah di mana pemimpin dan  struktur  tugas  memiliki  tanggung  jawab  untuk  WBK/WBBM  dapat  dilakukan,  khususnya pencegahan tindak korupsi dan peningkatan akses pelayanan publik.
Sebagai  bagian  instansi  pemerintah  Direktorat  Navigasi  Penerbangan  turut  serta  dalam melaksanakan  reformasi  birokrasi.  Permasalahan  yang  terjadi  pada  Direktorat  Navigasi Penerbangan seperti pelayanan yang masih bersifat  offline membuat pelayanan tidak efektif dan efisien,  hal  tersebut  menjadikan  reformasi  birokrasi  wajib  dilaksanakan.  Upaya  yang  dapat dilakukan  untuk  membangun  kondisi  bebas  korupsi  pada  wialayah  birokrasi  dalam  melayani
kepentingan  masyarakat  dengan  menerapkan  zona  integrasi  birokrasi  pada  pemerintahan. Direktorat Navigasi Penerbangan sendiri merupakan satuan unit dari Kementerian Perhubungan, berdasarkan  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Perhubungan  Nomor  189  Tahun 2015  tentang  organisasi  dan  tata  kerja  mempunyai  tugas  melangsungkan  perumusan  dan implementasi  kebijakan,  penyusunan  norma,  penentuan  standar  prosedur,  dan  kriteria, memberikan bimbingan teknis dan evaluasi data pelaporan di bidang navigasi penerbangan.
Mengacu  pada  Peraturan  Menpan  RB  Nomor  52  Tahun  2014  Tentang  Pedoman Pembangunan  Zona  Integritas  Menuju  Wilayah  Bebas  Dari  Korupsi  Dan  Wilayah  Birokrasi Bersih Dan Melayani Dilingkungan Instansi Pemerintah, diharapkan pelaksanaan zona integritas di    lingkungan    Direktorat  Navigasi  Penerbangan    dapat    selaras    dengan    pelaksanaan    tugas pokok  dan kewenangan    yang dijalankan agar pelaksnaan reformasi   birokrasi dalam  bentuk pelaksanaan zona integritas dalam mencapai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih  dan  Melayani  (WBK/WBBM)  dapat  terwujud  dan  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan harapan  dan  meminimalisir  permasalahan  serupa  dating  kembali  (Hapsari  et  al.,  2019). Pelaksanaan zona integritas tersebut berfokus pada 6 area perubahan antara  lain  pada  bidang manajemen  perubahan,  penataan  tatalaksana,  penataan  sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan,   penguatan akuntabilitas kinerja   dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Sejak dilaksanakan pada tahun 2020 hingga tulisan ini disusun Good Corporate Governance (GCG) telah  dilaksanakan  di Direktorat  Navigasi  Penerbangan  oleh  karena  itu  peneliti  tertarik untuk melihat bagaimana proses yang telah berjalan dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu dapat menemukan titik permasalahan ataupun kelebihan dari penerapan Good Corporate Governance (GCG) serta dapat memberikan rekomendasi terkait progres reformasi birokrasi dan menjadi bahan evaluasi Good Corporate Governance (GCG).

## METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis  penelitian kualitatif dengan  pendekatan deskriptif, karena peneliti ingin menggambarkan atau menganalisis fakta atau keadaan maupun gejala  yang  tampak  dalam  penerapan  GCG  melalu  zona  integrigs  WBK/WBBM.  Menurut Menurut  Moleong  (2001)  pendekatan  kualitatif  menjadi  prosedur  yang  menghasilkan  data berupa kata secara tertulis atau lisan yang diperoleh dari orang lain dan perilaku yang diamati. Deskriptif  yaitu  rumusan  masalah  yang  mendorong  peneliti  untuk  mengekplorasi  atau mengamati situasi sosial yang akan di teliti secara menyeluruh dan mendalam.
Data penelitian didapat dari berbagai sumber, menurut Sutopo (2002) sumber data dapat dikelompokkan  menjadi  dua  yaitu  data  primer  dan  sekunder.  Sumber  data  primer  didapat melalui  wawancara,  informan  pada  penelitian  ini  adalah  Kasubdit,  Kasubag  dan  Staf  yang tugasnya berkaitan dengan proses pelaksanaan Zona Integritas terutama dalam bidang pelayanan publik dengan harapan hasil wawancara dapat menjadi bahan tindaklanjut dalam penelitian ini. Sumber data sekunder yaitu observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Data-data yang diperoleh untuk penelitian didapat dari Direktorat Navigasi Penerbangan. Data tersebut dapat berupa arsip- arsip dan artikel artikel penunjang judul penelitian.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu,
a. Wawancara,  pemilihan  informan  ditentukan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya, dalam hal pelaksanaan reformasi birokrasi menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
b. Observasi, atau pengamatan langsung di lokasi penelitian;
c. Teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisa  data  yang  dilakukan  oleh  penulis  mengacu  pada  tahapan  yang  dijelaskan
Huberman & Miles (1984) terdiri dari: reduksi data , penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
a) Reduksi Data
Data yang dimiliki melakukan proses  reduksi dengan tujuan data tidak menumpuk dan dipindahkan dalam   pengelompokan data. Reduksi data dilakukan, sampai penyusunan laporan
akhir  (Muri,  2014).  Peneliti  mengumpulkan  informasi  yang  berkaitan  dengan  bahan  penelitian yaitu analisis penerapan GCG melalui reformasi birokrasi WBK WBBM di Direktorat Navigasi Penerbangan. Pengumpulan informasi dan data ini akan membantu peneliti dalam menentukan pertanyaan serta informan.
b) Penyajian Data
Penyajian  data  adalah  pemberian  informasi  yang  sudah  tersusun  secara  sistematis  dan memungkinkan  untuk  penerikan  kesimpulan.  Penyajian  data  berguna  untuk  menggambarkan secara keseluruhan dari data yang telah diperoleh untuk mudah dibaca secara menyeluruh. Pada penyajian  data  ini,  peneliti  memperhatikan  proses-proses  implementasi  WBK  WBBM,  serta mencari data dan informasi terkait implementasi tersebut.
c) Kesimpulan
Reduksi  data,  data  display  dan  penarikan  kesimpulan  adalah  hal  yang  saling berhubungan  yan  menghasilkan  kesimpulan  secara  konsisten  dan  dibuat  bukan  sekali  jadi, kesimpulan berisikan verivakasi dari orang lain yang memiliki ahli pada bidangnya (Muri, 2014). Pada  penelitian  yang  dilaukan  oleh  penulis  menemukan  hasil  temuan  yang  dapat  dijadikan dalam penarikan kesimpulan yang dibantu oleh teknik reduksi dan penyajian data (Wardani & Fauzi, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  nomor  52  tahun  2014  tentang  pembangunan  kondisi  yang  bebas  dari  korupsi  pada wiayah birokrasi dan melayani segenap hati. Terdapat 6 komponen yang menunjang pelaksanaan peraturan  diatas  yaitu  manajemen  perubahan,  tata  laksana,  sistem  manajemen  sumber  daya manusia,  penguatan  akuntabilitas  kinerja,  penguatan  pengawasan  dan  peningkatan  kualitas pelayanan  publik.  Komponen  tersebut  terdapat  beberapa  kesamaan  dengan  konsep  GCG  yang dapat dijelaskan :

## Manajemen Perubahan
Manajemen  perubahan  memiliki  tujuan  untuk  mengubah  sistematika  mekanisme  kerja, pola  pikir,  serta  budaya  kerja  yang  berasal  dari  individu  pada  unit  kerja  yang  dibina  menjadi lebih  baik  sesuai  dengan  tujuan  pemerintah.  Dari  hasil  analisa  menunjukan  adanya  komitmen dari  pimpinan  serta  staf  dalam  meningkatkan  pelayanan  serta  budaya  kerja  untuk  memastikan pelayanan  publik  yang  diberikan  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku  agar  masyarakat mendapat pelayanan yang prima.
Hal  ini  dapat  diketahui  dari  adanya  Surat  Edaran  Direktorat  Navigasi  Penerbangan nomor  SE.005/DNP/VI/2020  terkait  Budaya  Kerja  di  Direktorat  Navigasi  Penerbangan “GATOT  KACA  BERDISIPLIN”  didalamnya  terdapat  nilai  yang  terkandung  yaitu  Gesit, Totalitas, Komunikatif, Cekatan,  Akuntabel, Bersih, Dinamis, Sigap, Peduli dan Lincah. Nilai- nilai tersebut sebagai sarana untuk memotivasi semua pejabat dan staf di lingkungan Direktorat Navigasi Penerbangan agar dapat bekerja sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terkait  dengan  budaya  kerja  Kasubag  TU  menjelaskan  bahwa    terdapat reward yang diberikan kepada staf bila dapat menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan persyaratan atau  kriteria  penilaian.  Sebaliknya  akan  ada punishment terdahap  staf  yang  lalai  akan tanggungjawab kerjanya. Sejalan dengan konsep GCG yang mana menekankan tanggung jawab & kewajaran. Yang mana didalamnya menanamkan nilai tanggung jawab didalam bekerja, hasil dari  tanggung  jawab  tersebut  akan  mendapat reward sebaliknya  yang  tidak  menjalankan  akan mendapat punishment.
Tatalaksana Tatalaksana  memiliki  tujuan  dalam  peningkatan  efisiensi  dan  efektivitas  dari  sistem, proses, dan prosedur kerja. Untuk bisa menjadi kondisi yang kondusif dan terukur pada wilayah bebas korupsi. Standard Operating Procedure (SOP) adalah bagian dari penataan tatalaksana. SOP tersebut  sebagai  landasan  dalam  proses  pelayanan  yang  diberikan  Direktorat  Navigasi Penerbangan terhadap masyarakat. Untuk masyarakat yang ingin mengetahui tentang informasi
terkait  dengan  Direktorat  Navigasi  Penerbangan  dapat  mengakses  plaform  media  sosial (Instagram, Youtube dan Twitter).
Selanjutnya  mengenai  Pelayanan  yang  diberikan  terhadap  masyarakat  pun  sudah berbasis  teknologi  informasi,  yang  mana  hal  tersebut  diharapkan  dapat  mempermudah masyarakat dalam proses pelayanan publik. Dijelaskan oleh Kasubdit Teknik, Kasubag TU, dan Abdul  Aziz  staf  Direktorat  Navigasi  Penerbangan,  bahwa E-office sudah  dilaksanakan  dalam keseharian  baik  untuk  pegawai  maupun  pelayanan  publik.  Beragam E-office dapat  diketahui sebagai berikut:
1) sistem  pengukuran  kinerja  berbasis  teknologi  informasi  didalamnya  menggunakan aplikasi:  SAKTI,  SYMPHONI,  SAIBA  DAN  SIMAK  BMN,  dan  SIMAN  (Keuangan secara  online), E-Performance,  E-Monev,  E-Procurement,  E-Katalog dan  Aplikasi  Sistem Perjalanan Dinas (Perencanaan Secara Online);
2) sistem  kepegawaian  berbasis  teknologi  informasi  didalamnya  menggunakan  aplikasi: AP2KP, IMSIS, SIK dan Dokumentasi Finger Print ;
3) sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi didalamnya menggunakan aplikasi: AIP, ELT, Mode-S, Dashboard CNSA, Sertifikasi 171, dan Sertifikasi 172.
Kejelasan terkait dengan tatalaksana penting dan dibantu dengan sistem E-Office sehingga membuat pelayanan publik menjadi cepat dan efisien. Dalam hal ini sesuai dengan konsep GCG akuntabilitas  dan  transparansi  yang  mana  diharapkan  kejelasan  fungsi  serta  pelaksanaan  yang sesuai koridor dituangkan dalam komponen pengungkit pelaksanaan tatalaksana.

## Penataan Sistem Manajemen SDM
Penataan  sistem  manajemen  SDM  aparatur  bertujuan  untuk  meningkatkan profesionalisme  SDM  aparatur  pada  Zona  Integritas  menuju  WBK/WBBM.  Kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dilakukan secara berkala karena pengembangan kompetensi tersebut  merupakan  hak  setiap  pegawai.  Ketika  pengembangan  kompetensi  tersebut  maksimal maka akan terbentuk pelayanan publik yang profesional.
Untuk  mengukur  kebutuhan  pengembangan  kompetensi  dapat  dilaksanakan Training Need Analysis ,  kebutuhan  akan  pengembangan  dari  kompetensi  dapat  diukur  disana.  Dari  hasil penelitian  dapat  dilihat  bahwa  telah  dibentuk  3  komisi  yang  bertugas  untuk  menghitung kebutuhan  pengembangan  kompetensi  serta  analisa  beban  kerja.  Pelaksanaan  pengembangan kompetensi  sudah  berjalan  untuk  para  staf  dengan  jabatan  Inspektur,  namun  belum  terlaksana untuk jabatan Administrasi.
Perlu  di  perhatikan  dalam  hal  kebutuhan  personil  amat  penting,  karena  kekurangan personil pada setiap sub direktorat dapat menyebabkan pekerjaan terhambat. Perencanaan terkait dengan kebutuhan pegawai harus sejalan dengan beban kerja serta kualifikasi Pendidikan. Hal ini penting  agar  kompetensi  pegawai  sesuai  dengan  bidang  yang  dibutuhkan.  Konsep  GCG kemandirian  terlihat  dalam  penataan  sistem  manajemen  SDM  yang  mana  didasari  dengan prinsip yang sama yaitu tidak ada intervensi dari pihak luar. Hal ini dikarenakan hanya instansi tersebutlah  yang  mengetahui  SDM  yang  ada  di  lingkungannya  dan  bagaimana  cara mengembangkannya.

## Penguatan Akuntabilitas
Akuntabilitas  kinerja  menjadi  kewajiban  bagi  instansi  pemerintah  dalam  membuktikan keberhasilan  atau  dkegagalan  dari  pelaksanaan  program  untuk  mencapai  misi  dan  tujuan organisasi.  Program  yang  dilakukan  harus  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan akuntabilitas dari kinerja instansi pemerintah.
Dari  analisis  penelitian  dalam  hal  ini  sudah  berjalan  dengan  baik,  pemimpin  memiliki andil besar dalam hal ini dan mampu mendorong pencapaian pada setiap unit pelayanan publik sehingga masyarakat merasakan dampak positif. Terlihat pengelolaan akuntabilitas kinerja mulai dari  perencanaan,  SOP  sampai  pada  proses  pelaporan  terlaksana  dengan  baik.  Hasil  dari  studi dokumentasi  sudah  terdapat  dokumen  yang  dapat  dijadikan  bahan  evaluasi  pelaksanaan pelayanan  jika  terdapat  kekurangan.  Dokumen  tersebut  meliputi  dokumen  Renstra  2020-2024, dokumen  perjanjian  Kinerja  Eselon  2-4,  dokumen  Lakip  dan  Laptah.  Staf  Direktorat  Navigasi
Penerbangan,  Yudi  Prasetyo  menjelaskan  Dokumen  Renstra  (Rencana  Strategis)  Direktorat Navigasi Penerbangan Penerbangan Tahun 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Strategis Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara  dalam  menunjang  Rencana  Strategi  Kementerian Perhubungan  Tahun  2020-2024,  yang  menjadi  pedoman  dalam  melaksanakan  kebijakan  dan program-program  pembangunan  sektor  transportasi  udara  khususnya  bidang  Navigasi Penerbangan dalam 5 (lima) tahun mendatang.
Komponen penguatan akuntabilitas menggambarkan bahwa reformasi birokrasi menuju WBK  WBBM  serta  konsep  GCG  memiliki  satu  tujuan  yang  sama.  Akuntabilitas  adalah  tiang pondasi  agar  suatu  organisasi  dalam  berjalan  kearah  yang  lebih  baik.  Kejelasan  fungsi, pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  yang  tepat  maka  pengelolaan  pemerintahan  akan terlaksana secara efektif.

## Penguatan Pengawasan
Penguatan  pengawasan  bertujuan  untuk  meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintahan yang  bersih  dan  bebas  KKN  pada  masing-masing  instansi  pemerintah.  Pola  pengawasan  pada pelaksanaan WBK/WBBM di Direktorat Navigasi Penerbangan dilakukan secara bertahap yang mulai dilakukan dari Direktur, Kasubdit, Kasi dan juga para staf. Selain untuk bebas dari KKN, penguatan  pengawasan  juga  bertujuan  untuk  pengendalian,  penerapan  sistem  pengawasan internal pemerintah, serta respon terhadap posko pengaduan masyarakat.
Terkait  dengan  benturan  kepentingan  telah  dilakukan  identifikasi  dan  disosialisasikan kepada  para  staf  yang  kemudian  diimplementasikan  serta  dilakukan  evaluasi  atas  penanganan benturan  kepentingan.  Implementasi  dari  penguatan  pengawasan  penting  dilaksanakan, pengawasan  yang  kuat  menjadikan  pondasi  dalam  membangun  tata  kelola  pemerintahan. Dengan  adanya E-Office seharusnya  dapat  meningkatkan  pengawasan  serta  mengurangi permasalahan yang ada.

## Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Peningkatan  kualitas  pelayanan  public  berperan  untuk  meningkatkan  kreatifitas  dan inovasi  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  instansi  yang  bertolak  ukur  pada  kebutuhan masyarakat.  Selain  hal  itu,  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  yang  dilakukan  dapat membangun  rasa  kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah  sebagai  uapaya  kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan sebagai sarana perbaikan instansi.
Dalam  hal  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  telah  dilaksanakan  sosialisasi  budaya kerja  dilingkungan  Direktorat  Navigasi  Penerbangan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan pemahaman  budaya  kerja,  sikap,  perilaku  yang  seharusnya  dimiliki  seluruh  individu  di Direktorat  Navigasi  Penerbangan  sehingga  mendukung  terwujudnya  sasaran  birokrasi  yang bebas  dari  korupsi,  selain  itu  efektif,  efisien  dan  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  dalam melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas.
Direktorat Navigasi Penerbangan yang memiliki maskot GATOTKACA BERDISPLIN merupakan  sarana  untuk  memotivasi  Pejabat  dan  Staf  di  lingkungan  Direktorat  Navigasi Penerbangan agar dapat bekerja sesuai dengan Standard Operation Procedure (SOP) dan peraturan perundang  undangan  yang  berlaku.  Kemudian  untuk  mempermudah  masyarakat  dalam mengakses  pelayanan  navigasi  penerbangan  terdapat  layanan  berbasis  online  seperti  contoh aplikasi  layanan  Mode-S.  Pelayanan  publik  berbasis  online  membuat  pelayanan  menjadi transparan dan dapat dipertangungjawabkan, hal tersebut sesuai dengan konsep dari GCG.
Analisa Dengan Konsep 7s Mc Kinsey
Analisa  dengan  menggunakan  konsep  7s  Mc  Kinsey  adalah  konsep  pendekatan  untuk menganalisa penerapan Good Corporate Governance dengan tujuan mengkaji dan mengetahui aspek aspek perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Navigasi Penerbangan. Konsep tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Strategy, Merancang  dan  melaksanakan  Manajemen  Perubahan  yang  didalamnya berkaitan  dengan  perubahan  budaya  kerja,  Direktorat  Navigasi  Penerbangan  sendiri mempunai  slogan  “GATOT  KACA  BERDISIPLIN”  didalamnya  terdapat  nilai  yang terkandung  yaitu  Gesit,  Totalitas,  Komunikatif,  Cekatan,  Akuntabel,  Bersih,  Dinamis,
Sigap,  Peduli  dan  Lincah.  Hasil  daripada  Manajemen  Perubahan  tersebut  adalah pelayanan publik yang prima.
2) Structur, Penerapan  Penataan  Tatalaksana  dengan Operating  Procedure  Standard (SOP) sebagai pedoman pelayanan publik.
3) System, pengembangan  terhadap  sistem  yang  berbasis  online  terus  dilaksanakan  agar pelayanan terhadapat masyarakat terus berkembang ke arah yang lebih baik.
4) Skill, pengembangan  kemampuan  pegawai  yang  berjenjang  dan  berkelanjutan.  Sesuai dengan kebutuhan Staf Inspektur dan Administrator.
5) Leadership  Sytle, seorang  pemimpin  memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap keberhasilan. Direktorat Navigasi Penerbangan hingga tulisan ini disusun sudah berganti 3 Direktur dan program yang telah disusun dalam Renstra tetap berjalan dengan baik.
6) Staff, penempatan pegawai sesuai dengan bidangnya, penilaian kinerja yang objektif serta pemberian reward dan punishment terhadap kinerja pegawai.
7) Shared Values, dengan budaya kerja yang telah dibangun, bekerja sesuai dengan Operating Procedure  Standard (SOP)  dan  akan  dilaksanakan  evaluasi  kesesuaian  pelayanan  yang diberikan  apabila  tidak  sesuai  dengan Operating  Procedure  Standard (SOP)  yang  berlaku maka akan ada sanksi. pada  konsep  7s  Mc  Kinsey  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  perubahan  untuk mencapai Good  Corporate  Governance pada  Direktorat  Navigasi  Penerbangan.  Yang  paling signifikan perubahan adalah pada budaya kerja yang berubah untuk terus memberikan pelayanan yang  prima  kepada  masyarakat,  dan  dapat  dibuktikan  dengan  penerapan Operating  Procedure Standard (SOP)  pada  setiap  lini  pelayanan  publik  yang  juga  sudah  bertransformasi  dengan pelayanan berbasis online.

## Perubahan Kondisi Sebelum dan Sesudah WBK dan WBBM
Perubahan  yang  dapat  langsung  dirasakan  yaitu  dari  segi  penataan  tatalaksana,  segi manajemen perubahan dan dari kualitas pelayanan publik. Sosialiasi yang  gencar dilaksanakan terkait  dengan  tindak  pidana  korupsi,  gratifikasi,  suap  dan  pungli  yang  mana  Pejabat  dan  Staf dituntut  untuk  memahami  serta  menerapkan  semua  aturan  yang  berlaku  dapat  menjadi pencegahan dari hal hal tersebut. Pelayanan publik yang berbasis online kini memudahkan baik bagi  Staf  maupun  masyarakat,  hal  tersebut  juga  bagian  dari  pencegahan  dari  kasus  suap  dan pungli. Adanya Whistleblowing System yang mana masyarakat dapat mengadukan keluhan terkait kinerja  dari  pelayanan  publik  yang  kurang  memuaskan  dan  sistem  tersebut  sudah  terintegrasi dengan sistem dari Kementerian Perhubungan.
Dari  sisi  media  yang  semakin Go  Public dan  informasi  terkait  Direktorat  Navigasi Penerbangan  dengan  mudah  dicari.  Kinerja  Staf  lebih  tersistematika  dan  meningkatnya pemahaman  pegawai  terkait  tugas  dan  fungsi  serta  target  kinerja,  penerapan E-Office baik  dari sistem  kepegawaian  maupun  persuratan  dan  tetap  berpedoman  terhadap Standard  Operation Procedure (SOP) dan perundang-undangan yang berlaku.

## KESIMPULAN
Penerapan Good  Corporate  Governance yang  dilakukan  dari  Reformasi  Birokrasi  menuju wilayah  bebas  korupsi,  Direktorat  Navigasi  Penerbangan  diketahui  bahwa  dalam implementasinya  persyaratan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Menpan  RB  sudah  dijalankan  oleh Direktorat  Navigasi  Penerbangan . Perubahan  yang  sangat  terlihat  yaitu  dari  perubahan  sistem dengan  menggunakan  sistem  online  baik  untuk  para  staf  maupun  dalam  pelayanan  publik. Perubahan  yang  dirasa  masih  kurang  yaitu  dalam  hal  penataan  SDM  khususnya  dalam  hal pengembangan  kompetensi  pegawai,  karena  pengembangan  tersebut  masih  terfokus  untuk jabatan Inspektur dan belum menyeluruh  untuk jabatan lainnya. Diharapkan kedepannya akan ada pengembangan kompetensi secara menyeluruh untuk semua jabatan.
Secara  keseluruhan  konsep  WBK  WBBM  dijalankan  dengan  baik  oleh  Direktorat Navigasi  Penerbangan.  Reformasi  birokasi  Dengan  komponen  pengungkit  dari  WBK  WBBM dapat  diketahui  sejalan  dengan  konsep  dari  GCG  yang  mana  hal  tersebut  dapat  membantu
instansi  pemerintah  mewujudkan  sistem  pemerintahan  sesuai  dengan  nilai  yang  terkandung GCG.

## DAFTAR PUSTAKA
A.M.  Huberman,  &  M.B.  Miles.  (1984). Analisis  Data  Kualitatif (T.  Rohendi  Rohidi,  Ed.). Universitas Indonesia.
Budiarjo, M. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik . PT. Gramedia Pustaka Utama.
Cordella, A., & Tempini, N. (2015). E-government and organizational change:  Reappraising the role of ICT and bureaucracy in public service delivery. Government Information Quarterly , 32 (2), 279–286.
Dimas  Bayu.  (2023,  March  21). ICW:  Penindakan  Kasus  Korupsi  Meningkat  pada  2022 . DataIndonesia.Id. https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi- meningkat-pada-2022 . Effendi,  Muh.  A.  (2016). The  Power  of  Good   Corporate  Governance,  Teori  dan   Implementasi (2nd ed.). Penerbit Salemba Empat.
Hapsari, J., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2019). Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju  Wilayah Bebas  Dari  Korupsi  Dan Wilayah Birokrasi Bersihdan  Melayani Di Bbws Pemali Juana Semarang. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 1 (1), 25–42. H.B. Sutopo. (2002). Pengantar Penelitian Kualitatif . Universitas Sebelas Maret Press. Kurnia  Pasya,  I.  C.  D.,  Utomo,  W.  H.,  &  Sirait,  B.  M.  (2021).  Optimalisasi  Penataan  dan penguatan  Organisasi  Guna  Meningkatkan Kinerja  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Reformasi Birokrasi di Lingkungan TNI AL. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi , 8 . Moleong, L. (2001). Metode Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya. Muri, Y. A. (2014). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan . Kencana. Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 189 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pub. L. No. 189 tahun 2015 (2015).
Peraturan  Menteri  BUMN  nomor  Per-01/MBU/2011  tentang  Prinsip  Prinsip  Good  Corporate Governance, Pub. L. No. Per-01/MBU/2011 (2011).
Peraturan  Menteri  Pemberadayaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  nomor  52  tahun 2014  tentang  Pedoman  Pembangunan  Zona  Integritas  Menuju Wilayah  Bebas  dari  Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan  Melayani dilingkungan instansi pemerintah, Pub.  L.  No. 52 tahun 2014 (2014).
Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010- 2025 , Pub. L. No. 81 Tahun 2010 (2010).
Pureklolon,  T.  T.  (2020).  Pancasila  sebagai  etika  politik  dan  hukum  negara  Indonesia. Law Review , 71–86.
Sari, M. (2015). Analisis good corporate governance dalam meningkatkan kinerja keuangan pada PT. JasaMarga. Kumpulan Penelitian Dosen , 2 .
Setiadiputra,  R.  Y.  P.  (2019).  Analisis  Penempatan  Pegawai  Pada  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta. Jurnal Aparatur , 3 (1).
Wardana, D., & Meiwanda, G. (2007). Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru, Bersih Dan Bermartabat. Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi , III .
Wardani, M. K., & Fauzi, A. S. (2018). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sewurejo Karanganyar. Jurnal Among Makarti , 11 .