## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## KEDUDUKAN NORMA AGAMA, KESUSILAAN, DAN KESOPANAN DENGAN NORMA HUKUM
PADA TATA MASYARAKAT PANCASILA.

## I Nengah Adi Drastawan
Universitas Pendidikan Ganesha Email : inengahdrastawan@gmail.com

## Abstrak
Pada artikel ilmiah ini penulis menguraikan mengenai kedudukan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dengan norma hukum pada tata masyarakat pancasila. Dimana Pancasila sebagai ideologi nasional dalam mengilhami persatuan nasional dan integrasi sosial. Artinya, Pancasila tidak lagi dipandang sesuai dengan tuntutan integrasi sosial dan ketahanan nasional. Pancasila tidak hanya untuk menyelenggarakan interaksi nasional  dan  sosial,  tetapi  juga  nilai-nilai  Pancasila  harus  menjadi  inspirasi  bagi  norma-norma  yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam norma-norma tertentu yakni norma  agama,  kesusilaan,  dan  kesopanan  dengan  norma  yang  melayani  kepentingan  tertentu  yang  pada gilirannya  membuat banyak orang  secara tidak  tepat  mengaitkan  mispersepsi  tersebut dengan Pancasila. Oleh karena itu segala aspek kegiatan politik dan hukum harus didasarkan dan ditujukan kepada Pancasila. Jika  prinsip  ini  dipahami  dan  dijalankan,  warga  negara  Indonesia  pada  akhirnya  akan  melindungi keberadaan  Pancasila  dan  kedudukan  norma  norma  tersbut  sebagai  warisan  nasional  dari  para  pendiri bangsa dan kearifan lokal.
Kata kunci: Norma, Pancasila, Masyarakat, Kedudukan

## Abstract
In this scientific article, the author describes the position of religious norms, decency, and decency with legal norms in the Pancasila society. Where Pancasila as a national ideology in inspiring national unity and social integration. This means that Pancasila is no longer considered in accordance with the demands of  social  integration  and  national  security.  Pancasila  is  not  only  to  organize  national  and  social interactions, but also Pancasila values must be an inspiration for norms that are upheld by society. These values are translated into certain norms, namely religious norms, decency, and politeness with norms that serve certain interests which in turn makes many people incorrectly associate these misperceptions with Pancasila. Therefore, all aspects of political and legal activities must be based on and aimed at Pancasila. If this principle is understood and implemented, Indonesian citizens will ultimately protect the existence of Pancasila  and  the  position  of  these  norms  as  the  national  heritage  of  the  nation's  founders  and  local wisdom .
Keywords: Norms, Pancasila, Society, Position

## PENDAHULUAN
Di dalam tiap negara ada sesuatu dasar fundamental ataupun pokok kaidah yang ialah sumber hukum  positif  yang  dalam  ilmu  hukum  tata  negara  diucap  staatsfundamentalnorm.  Di  negara

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Indonesia, sumber hukum positif tersebut intinya merupakan Pancasila. Dengan demikian Pancasila ialah  cita-  cita  hukum,  kerangka  berpikir,  sumber  nilai  dan  sumber  arah  penataan  serta  pergantian hukum  positif  di  Indonesia.  Selaku  nilai,  staatsfundamentalnorm  sudah  hidup  dalam  cakupan pemahaman  manusia  dengan  keterkaitannya  satu  sama  lain.  Nilai-  nilai  tersebut  pula  timbul  dalam kehidupan konkrit dalam bentuk- bentuk yang sudah menyatu dengan aksi serta perilaku dedikasi dan penyembahan. Semacam seperti itu Pancasila. Di samping Pancasila sudah terdapat dalam kehidupan serta kemasyarakatan, pula sudah menyatu dalam realitas perilaku serta sikap tiap hari.
Pancasila  yang  ialah  falsafah  hidup  bangsa  Indonesia  memiliki  nilai-  nilai  bawah  yang dijunjung besar oleh bangsa Indonesia, apalagi oleh bangsa- bangsa yang beradab. Nilai- nilai dasar diartikan  yakni  nilai  ketuhanan,  nilai  kemanusiaan,  nilai  persatuan,  nilai  kerakyatan,  serta  nilai keadilan  sosial,  di  mana  rumusan  tepatnya  dilansir  dalam  alinea  keempat  pembukaan  UUD  1945. Untuk  bangsa  Indonesia,  nilai-  nilai  Pancasila  ini  ialah  satu  kesatuan  yang  bulat  serta  utuh,  yang tersusun secara sistematis- hierarkhis. Maksudnya kalau antara nilai dasar yang satu dengan nilai dasar yang lain bersama berhubungan, tidak boleh dipisah-  pisahkan, dipecah-  pecahkan, ataupun diganti tempatnya. 1
Jenis norma yang ada di lingkungan masyarakat yang asalnya dari adat istiadat, budaya, atau nilai-nilai  masyarakat.  Secara hakikat norma kesopanan  adalah  aturan hidup  bermasyarakat  tentang tingkah  laku  yang  baik  dan  tidak  baik,  patut  dan  tidak  patut  dilakukan.  Norma  yaitu  aturan  atau ketentuan  yang  mengatur  kehidupan  warga  masyarakat.  Norma  juga  dijadikan  sebagai  panduan, tatanan,  dan  pengendali  tingkah  laku.  Norma  berlaku  dalam  lingkungan  masyarakat  dengan  aturan tidak tertulis. Masyarakat secara sadar mematuhi norma tersebut. Karena norma merupakan aturan tak tertulis banyak orang yang belum menaati norma dan aturan, contohnya seperti melanggar lalu lintas, tidak berpamitan kepada orang tua, dan melanggar aturan agama.

## PEMBAHASAN

## A. Hakikat Pancasila Sebagai Sistem Nilai
Pancasila  selaku  dasar  filsafat  negara  dan  selaku  filsafat  hidup  bangsa  Indonesia  pada hakikatnya ialah sesuatu nilai- nilai yang bertabiat sistematis, fundamental, serta merata.Rumusan dari sila-  sila  Pancasila  itu  sendiri  sesungguhnya  hakekat  maknanya  yang  terdalam  menampilkan terdapatnya  sifat-  sifat  yang  universal  umum  serta  abstrak,  sebab  ialah  sesuatu  nilai.  Buat  mencari hakikat Pancasila merupakan dengan mengamati rumusan 5 sila dari Pancasila, yang sebetulnya identik dengan pokok- pokok benak dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila ialah sesuatu kesatuan, sila yang satu  tidak dapat  dilepas- lepaskan dari sila  yang  lain, totalitas sila di  dalam  Pancasila ialah sesuatu kesatuan organis, ataupun sesuatu kesatuan totalitas yang bulat.
Dalam hubungannya dengan filsafat, nilai ialah salah satu hasil pemikiran filsafat  yang oleh pemiliknya dikira selaku hasil optimal yang sangat benar, sangat bijaksana, serta sangat baik. Dalam bidang  penerapannya(  bidang  operasional),  nilai-  nilai  ini  dijabarkan  dalam  wujud  kaidah/  norma, sehingga  ialah  sesuatu  perintah/  keharusan,  anjuran  ataupun  ialah  larangan/  tidak  di  idamkan/ celaan.Hakikat esensi  ataupun substansi dari Pancasila ialah prinsip- prinsip  yang sangat mendasar, yang  mengendalikan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  serta  bernegara.  Prinsip-  prinsip  tersebut
1 Darji Darmodiharjo, Menjabarkan Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum, Makalah, Ttp., tp., tt. ---------------, Santiaji Pancasila, Surabaya, Usaha Nasional, 1991.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
mencakup nilai- nilai tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan. Prinsip- prinsip  selaku  nilai-  nilai  bawah  Pancasila  tersebut  mengendalikan  tata  ikatan  manusia  Indonesia dalam berhubungan dengan Tuhan, dirinya individu, serta lingkungannya.
Segera  terlihat  kalau  nilai-  nilai  bawah  Pancasila  tidak  hendak  bisa  jadi  membagikan penyelesaian secara memuaskan untuk  tiap kejadian dalam lapangan kehidupan manusia  Indonesia. Nilai- nilai bawah itu butuh dibantu buat dijabarkan ke dalam norma- norma yang memiliki nilai- nilai yang lebih konkret.Dalam rangka ikatan vertikal manusia dengan Tuhan misalnya, nilai- nilai bawah Pancasila itu butuh dibantu lewat saluran norma- norma agama ataupun keyakinan tiap- tiap. Tanpa dorongan penjabaran semacam itu, mustahil nilai bawah Pancasila tentang ketuhanan bisa diberi arti secara jelas serta konkret. Demikian pula dalam rangka ikatan horizontal manusia Indonesia dengan manusia  lain  serta  faktor  alam  semesta  yang  lain.  Di  mari  antara  lain  berfungsi  norma  kesusilaan, norma sopan santun, serta norma hukum. 2
Dari penjelasan di atas, kita bisa memandang betapa berarti peran serta peranan norma- norma penunjang ini dalam proses  penjabaran nilai-  nilai  Pancasila. Meski  ada  satu  norma  yang tingkatan konkretisasinya lebih besar daripada norma yang lain, namun senantiasa saja norma yang satu tidak bisa melenyapkan norma yang lain. Norma hukum bisa dikatakan selaku bentuk norma yang sangat konkret sebab pelaksanaannya bisa dipaksakan lewat kekuasaan publik. Kendati demikian, keberadaan norma hukum tidak boleh mengenyampingkan norma agama, kesusilaan serta sopan santun. Apalagi norma- norma itu harus jadi sumber untuk pembuatan norma hukum.
Seperti itu sebabnya kita tidak bisa menerima apabila terdapat statment yang berani mentolerir pelanggaran  sesuatu  norma  agama,  kesusilaan,  ataupun  sopan  santun  sekedar  sebab  belum  terdapat undang- undang yang mengaturnya. Metode berpikir semacam itu sesungguhnya telah semenjak lama ditinggalkan,  tercantum  di  negara-  negara  yang  sangat  sekuler  sekalipun.  Dalam  lapangan  hukum keperdataan,  misalnya  berusia  ini  sudah  diterima  luas  di  bermacam  negeri,  tentang  pengertian perbuatan melanggar hukum itu lebih daripada semata- mata melanggar undang- undang. Maksudnya mereka yang tidak mengindahkan norma kesusilaan juga bisa saja dikenakan sanksi hukum.

## B. Pancasila Dalam Cita Hukum dan Staatsfundamentalnorm
Dalam  ketetapan  MPRS  Nomor.  XX/  MPRS/  1966  sudah  ditegaskan  kalau  Pancasila merupakan sumber dari seluruh sumber hukum di dalam negara Republik Indonesia. Definisi sumber dari seluruh sumber hukum yang diberikan dalam Tap MPRS itu sangat luas, ialah pemikiran hidup, pemahaman, cita hukum dan cita moral yang meliputi atmosfer kejiwaan dan sifat bangsa Indonesia, yakni  cita  menimpa  kemerdekaan  orang,  kemerdekaan  bangsa,  perikemanusiaan,  keadilan  sosial, perdamaian nasional serta mondial, cita politik menimpa watak, wujud serta tujuan negeri, cita moral menimpa kehidupan kemasyarakatan serta keagamaan selaku pengejawantahan budi nurani manusia. Rumusan yang panjang lebar di atas membagikan sesuatu penafsiran kalau sumber dari seluruh sumber hukum itu berasal dari pemikiran hidup negara( pandangan hidup negara) yang termuat di dalamnya cita  negara.  Sebagaimana  dikenal,  pemikiran  hidup  negara  tersebut  berakar  pada  pemikiran  hidup bangsa(  idoelogi  nasional),  serta  pemikiran  hidup  bangsa  berakar  pada  pemikiran  hidup  warga Indonesia.
2 Hartati Soemasdi, Pemikiran Tantang Filsafat Pancasila, Yogyakarta, Andi Offset, 1992.
Hartono, Pancasila Ditinjau dari Segi Historis, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Pandangan hidup negara muat cita negara. Salah satu aspek berarti dalam cita negara Indonesia itu merupakan aspek hukumnya, karena negara ini sudah melaporkan dirinya selaku negara berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Aspek hukum dalam cita negara itu diucap dengan cita hukum. Di samping cita hukum itu pasti terdapat cita yang lain semacam cita politik, cita ekonomi, cita  sosial  budaya  serta  lainlain.  Bila  mengacu  kepada  konvensi  nasional  kita  semenjak  proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, cita negara serta cita hukum Indonesia tidak lain merupakan Pancasila. Cita  negara  serta  cita  hukum  ini  ialah  bintang  pemandu  untuk  ekspedisi  bangsa  serta  negeri  ini. Pancasila dalam peran selaku cita hukum tersebut belum mewujudkan diri dalam wujud norma. Ia baru berbentuk  nilai-  nilai  yang  sangat  abstrak,  yang  posisinya  terdapat  dalam  jiwa  bangsa  tiap  manusia Indonesia. 3
Apabila  di  muka  sudah  disinggung  menimpa  Pancasila  sebagaimana  diformulasikan  dalam Pembukaan  UUD  1945,  hingga  secara  otomatis  sudah  pula  dibicarakan  menimpa  Pancasila  dalam tataran  norma.  Norma  merupakan  ketentuan  ataupun  syarat  yang  mengikat  masyarakat  kelompok dalam  warga,  dipakai  selaku  panduan,  tatanan  serta  kendalian  tingkah  laku  yang  cocok.  Pancasila selaku  asas  kerokhanian  serta  bawah  filsafat  negeri  ialah  faktor  penentu  daripada  terdapat  serta berlakunya tertib hukum Indonesia serta pokok kaidah negara yang fundamental itu, hingga Pancasila itu merupakan inti daripada pembukaan.
Jadi jelas untuk kita kalau Pancasila sesungguhnya memiliki 2 peran dalam sistem hukum kita, ialah Pancasila dalam peran selaku cita hukum yang masih terletak dalam tataran nilai serta Pancasila sebagaimana  rumusannya  tercantum  dalam  pembukaan  UUD  1945.  Dengan  demikian  hingga Pembukaan  UUD  1945  memiliki  peran  2  berbagai  terhadap  tertib  hukum  Indonesia.  Awal,  jadi dasarnya,  sebab  Pembukaanlah  yang  membagikan  faktor-  faktor  absolut  untuk  terdapatnya  tertib hukum Indonesia itu. Kedua, memasukkan diri di dalamnya selaku syarat hukum yang paling tinggi, cocok dengan perannya asli selaku asas untuk hukum bawah yang lain, baik Undang- Undang Bawah yang tertulis ataupun UndangUndang Bawah yang tidak tertulis serta peraturan- peraturan hukum yang lain yang lebih rendah. 4
Bila kita berdialog tentang Pancasila selaku sumber dari seluruh sumber hukum, hingga kita berdialog tentang Pancasila dalam peran yang awal( selaku cita hukum). Sumber dari seluruh sumber hukum berarti sama dengan sumber sistem hukum ataupun sumber tertib hukum. Dengan perkataan lain,  cita  hukum  Pancasila  itu  merupakan  sumber  dari  sistem  hukum  Indonesia.  Ketetapan  MPRS Nomor.  XX/  MPRS/  1966  mengatakan  4  momentum  yang  dikira  selaku  perwujudan  sumber  tertib hukum  Indonesia,  ialah:(  1)  Proklamasi  Kemerdekaan  17  Agustus  1945,(  2)  Dekrit  presiden  5  Juli 1959,( 3) Undang- Undang Bawah Proklamasi,( 4) Pesan Perintah 11 Maret 1966.
3 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 39. Kaelan, Pendidikan Pancasila , h. 75. Ibid , h. 76.
4 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 39. Kaelan, Pendidikan Pancasila , h. 75. Ibid , h. 76.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Persoalan  yang timbul merupakan,  apakah perwujudan itu terbatas cuma pada 4 momentum saja?  Pasti  saja,  ekspedisi  sejarah  bangsa  Indonesia  sendirilah  yang  bisa  menjawabnya.  Tiap  kali terjalin penyimpangan dalam sistem hukum kita sehingga berlawanan dengan cita hukum Pancasila, hingga momentum  yang meluruskan kembali penyimpangan tersebut bisa dikira selaku perwujudan sumber tertib hukum Indonesia pula. Lebih tegas lagi bisa dikatakan apabila ada asumsi sepanjang ini sistem  hukum  Indonesia  tidak  lagi  berjalan  cocok  dengan  cita  hukumnya  sehingga  butuh  dicoba reformasi  hukum,  hingga  momentum  reformasi  itu  bisa  ditambahkan  selaku  salah  satu  perwujudan sumber tertib hukum. 5
Bisa  disimpulkan  kalau  proses  penjabaran  nilainilai  bawah  pancasila  itu  jadi  norma-  norma hukum yang lebih konkret sesungguhnya wajib melewati jenjang ataupun hirarkhi yang jelas. Masing- masing  sesi  penjabaran  itu  wajib  bisa  dipertanggungjawabkan  konsistensinya  dengan  nilai-  nilai  di atasnya.  Apabila  mengalami  terdapat  penyimpangan,  norma  hukum  yang  lebih  konkret  itu  harus diperbaiki lewat mekanisme yang terbuka. Sayangnya, mekanisme inilah yang hingga dikala ini belum tercipta dengan baik di negeri kita. Masih banyak Undang- undang yang berlawanan dengan ketetapan MPR,  demikian  pula  inkonsistensi  antara  Undang-  undang  dengan  peraturan  pemerintah,  antara peraturan  pemerintah  dengan  keputusan  Presiden,  serta  seterusnya.  Bila  perihal  semacam  ini  tidak dibenahi  lekas,  tidak  mengherankan  apabila  sistem  hukum  nasional  kita  hendak  jadi  meningkat semrawut.

## C. Kedudukan Norma Dalam Masyarakat
Seorang filsuf dari Bangsa Yunani mengatakan bahwa Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial (Zoon Politicon), yaitu Mahkik yang pada dasarnya memiliki keinginan untuk hidup  di  masyarakat  dengan  manusia  lain.  Artinya,  setiap  manusia  memiliki  keinginan  untuk mengumpulkan dan saling menjaga satu sama lain. Pada kenyataannya, setiap manusia hidup dalam masyarakat, dan oleh masyarakat, setiap orang manusia akan dapat mempertahankan hidupnya, untuk menjawab  semua  kebutuhannya  (peralatan  dan  tidak  berwujud)  dan  mengembangkan  bakat  dan minatnya. Itu tidak bisa dibayangkan, bagaimana itu jika pria itu hidup sendiri atau sendirian.
Oleh  karena  itu  kelangsungan  hidup  manusia  di  bumi  ini  tergantung  pada  masyarakat, dibandingkan satu sama lain. Sementara itu, setiap kepentingan manusia tidak selalu sama, karena itu dapat menyebabkan ketegangan dan konflik (konflik) di masyarakat. Untuk mempertahankan bahwa hubungan antara individu individu selalu harmonis, perlu untuk membuat instruksi. Indeks kehidupan ini  biasanya  disebut  Norma (kaidah) yang  merupakan  pedoman,  referensi  atau  ukuran  untuk berperilaku  benar  dalam  kehidupan  umum  di  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  Norma  harus dipertimbangkan  dan  diabaikan  (patuh)  oleh  semua  orang  (manusia)  sebagai  anggota  masyarakat dibandingkan  dengan  yang  lain.  Dengan  memperhatikan  dan  menaati  norma,  setiap  orang  dapat melakukan  hubungan  satu  sama  lain,  untuk  memenuhi  semua  kehidupan  mereka  dan  semua kepentingan  mereka,  tanpa  mengorbankan  atau  merugikan  kepentingan  orang  lain,  dan  tanpa
5 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 39. Kaelan, Pendidikan Pancasila , h. 75. Ibid , h. 76. Kaelan, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta, Paradigma, 2003.
Mohammad Hatta dkk, Uraian Pancasila, Jakarta, Mutiara, 1977

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
mengguncang sendi partisipasi dan perdamaian di masyarakat. 6
Pedoman atau Norma hidup adalah gejala sosial, yaitu transisi dalam masyarakat. Jadi, di setiap perusahaan,  selalu  ada  instruksi  langsung  (Norma).  Tanpa  indeks  kehidupan  atau  norma  menjadi refleksi sosial, yaitu gejala masyarakat. Jadi pada setiap masyarakat. Norma dalam Komunitas Norma yang mengatur semua jenis hubungan individu di masyarakat terdapat 4 (empat) jenis, yaitu, Norma agama, Norma moral, Norma kesopanan, dan hukum Norma. Norma keagamaan adalah Norma yang telah menentang Mahakuasa dan mempertimbangkan Norma keagamaan yang ditentukan oleh Allah yang Mahakuasa dari alam semesta ini. Pelanggaran terhadap Norma keagamaan berarti pelanggaran terhadap  perintah-perintah  Allah,  yang  akan  menerima  hukuman  di  akhirat.  Contoh  Norma  agama, misalnya: "Anda tidak bisa terbang." Anda tidak bisa berbohong atau menyangkal janji ".
Norma  moral  adalah  Norma  yang  menyebabkan  kesadaran  manusia  yang  perilakunya melakukan  perbuatan  baik  dan  meninggalkan  tindakan  tercela.  Pelanggaran  Norma  Susika  berarti melanggar perasaan mereka sendiri yang menolak penyesalan. Kisah-undang yang tidak memikirkan Norma moralitas disebut amoralitas. "Kamu tidak bisa membunuh", "Kamu tidak bisa terbang", "Kamu tidak bisa melibatkan perzinahanmu", itu juga merupakan contoh Norma moral. 7
Norma  kesopanan  adalah  Norma  yang  menyajikan  dirinya  sendiri  atau  terjadi  dalam  suatu masyarakat, yang mengatur cara dan perilaku dalam hubungan kehidupan di antara anggota masyarakat lainnya. Norma kesopanan ini didasarkan pada bea cukai, memadai atau sesuai dengan yang berlaku dalam masyarakat. Orang-orang yang melakukan pelanggaran Norma kesopanan akan dikecam oleh anggota SaSame masyarakat. CelaPreja tidak selalu di langit-langit, tetapi ini dapat dengan cara lain dan bentuk-bentuk lain, misalnya: benci, menghindari, dianggap tidak mengetahui cara-cara, dianggap sebagai despicable dan sebagainya oleh anggota masyarakat sekitar. Norma warga negara, misalnya, menentukan:  "Jangan  bersikap  kasar  dengan  orang  lain",  "Anda  tidak  menerapkan  secara  arogan,", "Anda tidak merasakan orang lain, dan sebagainya.
Mengapa  Norma  agama,      kesopanan  tidak  cukup  untuk  menjamin  keteraturan  dan  perdamaian  di masyarakat? Itu karena dua hal:
1. Masih ada aspek kehidupan / kepentingan anggota masyarakat yang belum diatur dalam tiga Norma ini. Misalnya, tidak ada yang ada norma agama, kesopanan dan kesopanan yang menentukan bahwa orang yang menggunakan jalan raya ke suatu tempat harus mengambil posisi di sisi kiri jalan. Demikian  pula,  tidak  ada  kondisi  dalam  tiga  Norma  yang  menentukan  perlunya  pendaftaran matrimonial, pengumuman itu tidak terjadi pernikahan. Ketika. Jika ketentuan ketentuan diabaikan, itu dapat menyebabkan konsekuensi buruk, yang tidak hanya akan dirasakan oleh seseorang, tetapi juga oleh  komunitas  yang  lebih  luas.  Catatan  pernikahan  misalnya  adalah  suatu  keharusan  dalam masyarakat modern yang hidupnya selesai, yang diabaikan dampak negatifnya lebar. 8
6 Sudika Mangku, Pengantar Ilmu Hukum, Singaraja, Lakeisha,2020.
Bab VIII “Norma Dalam Masyarakat
Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1984), h. 74.
7 Sudika Mangku, Pengantar Ilmu Hukum, Singaraja, Lakeisha,2020.
Bab VIII “Norma Dalam Masyarakat
8 Sudika Mangku, Pengantar Ilmu Hukum, Singaraja, Lakeisha,2020.
Bab VIII “Norma Dalam Masyarakat

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
2.  Ketaatan  Norma  agama,  kesopanan  dan  kesopanan  hanya  bergantung  pada  kepercayaan, kepercayaan,  keyakinan  dan  kesadaran  pribadi  di  masyarakat.  Dengan  demikian,  orang-orang  yang tidak benar-benar percaya pada hukuman Tuhan di akhirat dapat menahan rasa penyesalan dan ingin menanggung  kritik  terhadap  masyarakat,  itu  dengan  mudah  melakukan  pelanggaran  terhadap  tiga Norma.  Akibatnya,  hal-hal  mengenai  kepentingan  anggota  masyarakat  atau  kepentingan  seluruh masyarakat yang diatur oleh tiga Norma harus dilindungi oleh Norma lain, yaitu Norma hukum paksa. "Paksa" Kata-kata di sini tidak selalu berarti dapat dipaksakan. Karena, tidak ada kekuatan di dunia ini -  juga  prosedur  hukum  paksa  -  yang  dapat  mencegah  pembunuhan,  pencurian,  janji,  dll.  Namun, prosedur  hukum  tidak  ingin  menerima  pelanggaran  Norma  oleh  perangkat.  Implementasi  Norma hukum tidak dimungkinkan. Undang-undang akan memaksakan hal-hal lain, yang, sejauh mungkin, Norma hukum menyangkut atau menghilangkan konsekuensi dari pelanggaran Norma hukum.
Karena itu, di masyarakat selain diatur oleh Norma keagamaan. Kesopanan dan kesopanan juga diatur oleh Norma hukum. Norma keagamaan dan Norma moral adalah Norma yang melibatkan aspek- aspek kehidupan pribadi, sementara Norma dan Norma hukum adalah Norma yang melibatkan aspek kehidupan  pribadi.  Norma  keagamaan  ditujukan  pada  kesadaran  jantung  atau  pelatihan  moralitas pribadi berikutnya, Norma kesopanan ditujukan untuk kenyamanan Anatar-Pribada. Sementara Norma hukum  ditujukan  untuk  ketenangan  hidup  bersama.  Hubungan  dan  perbedaan  antara  Norma keagamaan,  kesopanan  dan  Kesopanan  dengan  Norma  hukum  Van  apeldoorn  menganggap  Norma hukum,  agama,  kesopanan  dan  Kesopanan,  sebagai  etika.  Dengan  kata  Hin,  Cyika  berisi  peraturan Agama, bingung, kuda poni dan hukum. "Memang, antara Norma agama, kesopanan, kesopanan dan norma hukum memiliki hubungan yang erat dan tidak dipisahkan satu sama lain dan untuk memperkuat kekuatan pengaruhnya dalam masyarakat.
Kejahatan yang dijelaskan dalam buku hukum pidana, hampir semuanya akut oleh moralitas dan agama. Demikian pula, prinsip-prinsip rahasia dan agama juga memainkan peran penting dalam hukum  perdata,  sehingga  ketentuan-ketentuan  tertentu  menjelaskan  bahwa  ketentuan-ketentuan tertentu jelas merupakan perlindungan terhadap orang-orang baik, memberikan perlindungan terhadap mereka yang secara ekonomi lemah dari mereka yang secara ekonomi lemah. Kuat secara ekonomi, kuat,  dll.  Ingaran  menjanjikan  dalam  pelaksanaan  perjanjian,  itu  bukan  hanya  pelanggaran  Norma hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap Norma Aagam, kesopanan dan kesopanan, dalam hal isi Norma ini, keempat Norma tidak memiliki prinsip perbedaan . 9
Wirjono Prododikoro dalam tulisannya adalah keadilan sebagai dasar dari semua hukum yang Menyatakan:  "Baik  norma  hukum  maupun  norma  agama,  kesusilaan,  dan  kesopanan  mengandung jawaban atas pertanyaan apakah yang patut harus dilakukan oleh orang sebagai anggota masyarakat? perbedaannya hanya bersifat gradueel, di mana kepatutan itu meningkat sampai pada suatu tingkatan, di mana pemerintah terutama para hakim untuk kepentingan masyarakat harus memperhatikan adanya norma itu, maka di situlah dapat dikatakan bahwa norma dalam masyarakat adalah norma hukum"
Sampai  pada  tingkat  manakah  suatu  norma  telah  meningkat.  Sehingga  pemerintah  dan pengadilan harus memperhatikan norma tersebut? untuk menjawab pertanyaan ini secara tepat, kata Wirjono  Prodjodikoro,  sudah  seharusnya  diperhatikan  tujuan  hukum,  yaitu  untuk  keselamatan  dan ketertiban  masyarakat.  Keselamatan  masyarakat  berarti  keselamatan  semua  orang  yang  merupakan
9 Sudika Mangku, Pengantar Ilmu Hukum, Singaraja, Lakeisha,2020.
Bab VIII “Norma Dalam Masyarakat

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
anggota  dari  masyarakat  itu.  Maka  dari  itu,  meliputi  juga  keselamatan  masing-masing  anggota masyatakat.
Dengan  demikian,  yang  menajdi  ukurannya  adalah  "keselamatan  dan  ketertiban  masyarakat yang justru menjadi tujuan hukum. Oleh karena itu, dapatlah disimpulkan, apabila suatu norma dalam masyarakat  sudah  menyangkut  keselamatan  dan  ketertiban  masyarakat,  dimana  pelanggaran  norma tersebut  dirasakan  sudah  mengganggu  atau  menggoyahkan  sendi-sendi  keselamatan  dan  ketertiban masyarakat, maka norma itu telah meningkat samapai pada suatu tingkatan, di mana pemerintah atau pengadilan harus memperhatikannya. Norma itu yang dinamakan "norma hukum". 10
Apabila suatu norma dalam masyarakat pelaksanaanya dapat dipisahkan oleh pemerintah atau pengadilan,  norma  itu  biasanya  termasuk  norma  hukum.  Akan  tetapi,  tidak  berarti  norma  yang pelaksanaannya  tidak  dapat  dipisahkan  oleh  pemerintah  dan  pengaadikan  dengan  sendirinya  bukan norma  hukum.  Sementara  itu,  ada  sarjana  yang  melihat  perbedaan  norma-norma  dalam  masyarakat terebut  pada sumbernya  masing-masing. Norma agama bersumber pada kepercayaan adanya Tuhan Yang  Maha  Kuasa.  Norma  kesusilaan  bersumber  pada  moral.  Norma  kesopanan  bersumber  pada anggapan/pandangan  suatu  masyarakat  tentang  sopan  santun  yang  baik.  Sedangkan  norma  hukum bersumber  pada  perumusan-perumusan  yang  ditentukan  oleh  yang  berwenang  membentuk  norma hukum. Selanjutnya, antara norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dengan norma hukum sering kali pula  dibedakan  dari  segi  sanksinya.  Sanksi  pelanggaran  norma  agama,  kesusilaan,  dan  kesopanan bersifat psikis. Sedangkan sanksi pelanggaran norma hukum bersifat konkret (nyata yang dipaksakan terhadap setiap orang yang melanggarnya, oleh lebaga/alat negara yang berwenang menurut cara yang ditentukan. Meskipun demikian, tidak berarti semua norma hukum mempunyai sanksi yang memang berkewajihan untuk membayar hutangnya karena perjadian itu, tetapi ia tidak dapat dituntut melalui pengadilan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Perhutangan inilah yang dinamakan "natuurlik verbintenis  (Pasal  1788-1791 KUHPerdata). Pasal-pasal  hukum  perdata ini  yang menurut  peraturan dalam Stb. 1907 No. 306 berlaku juga bagi orang-orang Indonesia asli. 3. Kepatuhan Ter Terhadap Hukum . Dalam kehidupan manusia memerlukan kebenaran, keteraturan, dan keindahan kenikmatan. Oleh karena itu, ada logika, etika, dan estetika yang mengcangkup penalaran kaidah-kaidah dan selera. Kaidah kaidah tersebut mencangkup kaidah-kaidah kepercayaan, kesopanan, kesusilan, dan hukum.
Kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia mempunyai hati Nurani yang bersih, ini disebut juga "etika" dalam arti sempit atau moral Dasar perilaku yang menyeleweng, anatara lain hati nurani yang tidak  bersih  (dalam  bahasa  Belanda  disebut  "gewetenloos").  Hal  ini  disebabkan  dengan  hati  nurani yang  bersih  manusia  dapat  membeda-bedakan  mana  perilaku  yang  baik  dan  perilaku  yang  buruk. Indikator  dari  perilaku  yang  baik,  antara  lain  rasionalitas,  kejujura,  bertanggung  jawab,  adil,  dar produktif.

## KESIMPULAN
Pancasila  selaku  dasar  filsafat  negara  dan  selaku  filsafat  hidup  bangsa  Indonesia  pada hakikatnya  ialah  sesuatu  nilai-  nilai  yang  bertabiat  sistematis, fundamental, serta  merata. Rumusan dari  sila-  sila  Pancasila  itu  sendiri  sesungguhnya  hakekat  maknanya  yang  terdalam  menampilkan terdapatnya  sifat-  sifat  yang  universal  umum  serta  abstrak, sebab  ialah  sesuatu  nilai. Buat  mencari hakikat  Pancasila  merupakan  dengan  mengamati  rumusan  5  sila  dari  Pancasila, yang  sebetulnya identik  dengan  pokok-  pokok  benak  dalam  Pembukaan  UUD  1945. Pancasila  ialah  sesuatu
10 Sudika Mangku, Pengantar Ilmu Hukum, Singaraja, Lakeisha,2020.
Bab VIII “Norma Dalam Masyarakat

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
kesatuan, sila  yang  satu  tidak  dapat  dilepas-  lepaskan  dari  sila  yang  lain, totalitas  sila  di  dalam Pancasila  ialah  sesuatu  kesatuan  organis, ataupun  sesuatu  kesatuan  totalitas  yang  bulat. Norma hukum bisa dikatakan selaku bentuk norma  yang sangat konkret  sebab pelaksanaannya bisa dipaksakan  lewat  kekuasaan  publik. Seperti  itu  sebabnya  kita  tidak  bisa  menerima  apabila  terdapat statment yang berani mentolerir pelanggaran sesuatu norma agama, kesusilaan, ataupun sopan santun sekedar  sebab  belum  terdapat  undang-  undang  yang  mengaturnya. Metode  berpikir  semacam  itu sesungguhnya  telah  semenjak  lama  ditinggalkan, tercantum  di  negara-  negara  yang  sangat  sekuler sekalipun.
Maksudnya  mereka  yang  tidak  mengindahkan  norma  kesusilaan  juga  bisa  saja  dikenakan  sanksi hukum. Definisi  sumber  dari  seluruh  sumber  hukum  yang  diberikan  dalam  Tap  MPRS  itu  sangat luas, ialah pemikiran hidup, pemahaman, cita hukum dan cita moral yang meliputi atmosfer kejiwaan dan sifat bangsa Indonesia, yakni cita menimpa kemerdekaan orang, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan  sosial, perdamaian  nasional  serta  mondial, cita  politik  menimpa watak, wujud  serta  tujuan  negeri, cita  moral  menimpa  kehidupan  kemasyarakatan  serta  keagamaan selaku pengejawantahan budi nurani manusia. Pancasila selaku asas kerokhanian serta bawah filsafat negeri  ialah  faktor  penentu  daripada  terdapat  serta  berlakunya  tertib  hukum  Indonesia  serta  pokok kaidah negara  yang fundamental itu, hingga Pancasila itu merupakan inti daripada pembukaan. Jadi jelas  untuk  kita  kalau  Pancasila  sesungguhnya  memiliki  2  peran  dalam  sistem  hukum  kita, ialah Pancasila  dalam  peran  selaku  cita  hukum  yang  masih  terletak  dalam  tataran  nilai  serta  Pancasila sebagaimana
rumusannya
tercantum dalam pembukaan UUD1945. Awal, jadi dasarnya, sebab Pembukaanlah yang membagikan faktor- faktor absolut untuk terdapatnya tertib hukum  Indonesia itu. Kedua, memasukkan  diri di  dalamnya selaku  syarat  hukum  yang paling tinggi, cocok dengan perannya asli selaku asas untuk hukum bawah yang lain, baik Undang- Undang Bawah  yang  tertulis  ataupun  UndangUndang  Bawah  yang  tidak  tertulis  serta  peraturan-  peraturan hukum yang lain yang lebih rendah.

## SARAN
Masalah yang terkait dengan proklamasi nilai-nilai fundamental Pancasila dalam sistem  norma yang  ada  di  Indonesia  bukanlah  pekerjaan  yang  mudah.  Dalam  proses  ini,  kontrol  dan  pendekatan interdisipliner  diperlukan,  seperti  penerapan  norma  agama,  kesopanan  dan  kesusilaan  serta  norma hukum itu sendiri. Dan di balik semua itu, karena ditugaskan dalam penjelasan Konstitusi tahun 1945 yang lebih penting adalah semangat penyelenggara itu sendiri.
Penyelenggara negara sebagai tokoh sentral dalam praktik nilai-nilai Pancasila harus menjadi orang yang bersemangat untuk memberikan hasil terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Mereka harus menjadi pilihan, keduanya terlihat dari sudut pengabdian, moralitas, idealisme dan kompetensi intelektual. Angka-angka yang memainkan peran penting dalam pembentukan hukum harus menjadi orang yang berdedikasi dan bersenang-senang oleh agama masing-masing sebelum mengambil fungsi. Ini  adalah  mereka  yang  harus  duduk  di  lembaga  pemerintah,  institusi  perwakilan  dan  lembaga peradilan kita.

## DAFTAR PUSTAKA
Alex Lanur, Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka, Yogyakarta, Kanisius, 1995. Bismar  Siregar,  Hukum  dalam  Sorotan  Perspektif  Islam,  Jakarta,  Fakultas  Hukum  Universitas  Al Azhar, 2003.
Darji Darmodiharjo, Menjabarkan Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum, Makalah, Ttp., tp., tt.
---------------, Santiaji Pancasila, Surabaya, Usaha Nasional, 1991.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Hartati Soemasdi, Pemikiran Tantang Filsafat Pancasila, Yogyakarta, Andi Offset, 1992. Hartono, Pancasila Ditinjau dari Segi Historis, Jakarta, Rineka Cipta, 1992. Kaelan, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta, Paradigma, 2003.
Mohammad Hatta dkk, Uraian Pancasila, Jakarta, Mutiara, 1977 Sudika Mangku, Pengantar Ilmu Hukum, Singaraja, Lakeisha,2020.

## Bab VIII “Norma Dalam Masyarakat”
Itasari, E. R. (2019). Fulfillment Of Education Rights In The Border Areas Of Indonesia And Malaysia. Ganesha Law Review , 1(1), 1-13.
Purwendah, E. K. (2019). The Eko-Teocracy Concept In Disposal Settlement Of Oil Pollution In The Sea By Tanker Ship. Ganesha Law Review , 1(1), 14-26.
Malik, F. (2019). Basic Ideas For Determining Death Criminal Threats In Law Number 35 Of 2009 On Narcotics. Ganesha Law Review , 1(1), 27-40.
Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. Ganesha Law Review , 1(1), 41-54.
Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. Ganesha Law Review , 1(1), 55-67.
Adnyani,  N.  K.  S.,  Mandriani,  N.  N.,  &  Asrini,  N.  K.  P.  (2019).  Policy  Model  Of  Financial Responsibility  And  Measurement  Of  Bali  Women  Performance  In  Sekaa  Cingkreman (Feasibility Study Of Public Services). Ganesha Law Review , 1(1), 68-76.
Akram, M. H., & Fanaro, N. P. (2019). Implementasi Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia. Ganesha Law Review , 1(1), 77-87.
Djatmiko,  A.,  &  Pudyastiwi,  E.  (2019).  The  Role  Of  Indonesian  Labor  Placement  And  Protection Board (BNP2TKI) On Indonesian Labor (TKI). Ganesha Law Review , 1(2), 1-17. Purwendah, E. K., & Periani, A. (2019). Implementation Of Presidential Regulation Number 83 Of 2018 Concerning Handling Of Sea Was  In Order To Provide Protection And Preservation Of The Sea Environment For Indonesia. Ganesha Law Review , 1(2), 18-37.
Rusito,  R.,  &  Suwardi,  K.  (2019).  Development  Of  Death  Penalty  In  Indonesia  In  Human  Rights Perspective. Ganesha Law Review , 1(2), 38-54.
Sudarti, E., & Sahuri, L. (2019). The Sanction Formulation In Corruption Crime Due To Indonesian Criminal Law System To Realize The Punishment Goals. Ganesha Law Review , 1(2), 55-64.
Yuliantari, I. G. A. E. (2019). The Role Of Local Government In The Provision Of Budget Associated With The Development Of Integrated Waste Facility. Ganesha Law Review , 1(2), 65-72. Adnyani,  N. K.  S. (2019). Status  Of Women After Dismissed From Mixed Marriage  In Bali's  Law Perspective. Ganesha Law Review , 1(2), 73-89.
Ardhya, S. N. (2019). Product Liability Dan Relevansi Klausula Baku Yang Mengandung Eksonerasi Dalam Transaksi Gitar Elektrik. Ganesha Law Review , 1(2), 90-105.
Malik, F., Kotta, R. J., & Rada, A. M. (2019). Kebijakan Penataan Pulau-Pulau Terluar Di Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ganesha Law Review , 1(2), 106-175.
Sudiatmaka, K., Windari, R. A., Hartono, M. S., & Hadi, I. G. A. A. (2020). Legal Protection And The Empowerment Of The Disabled Community In Buleleng Regency. Ganesha Law Review , 2(1), 1-16.
Setiawan, K. O. (2020). Legality Of The Extradition Treaty Between Nations Engaging Cooperation In Relation With Crime Prevention. Ganesha Law Review , 2(1), 17-28.
Sari,  I.  G.  A.  K.  P.  (2020).  Legal  Protection  For  Children  As  Performance  Of  Criminal  Action.
Ganesha Law Review , 2(1), 26-36.
Praba,  D.  A.  P.  U.  (2020).  De-Radicalization  And  Guidance  For  Criminal  Acts  Of  Terrorism  In

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Indonesia. Ganesha Law Review , 2(1), 37-43.
Brata,  D.  P.  (2020).  Comparison  Of  Settings  Regarding  The  Dead  Injection  Application  In  The Netherlands And Indonesian Countries. Ganesha Law Review , 2(1), 44-53.
Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). Ganesha Law Review , 2(1), 54-69.
Dewi, I. M. P. A. (2020). Persefektif In Human Trafficking Crime Law Number 39 Of 1999 On Human Rights Case Against Child Trafficking In Medan. Ganesha Law Review, 2(1), 70-76. Purwendah, E. K. (2020). Sea Protection From Oil Pollution By Ship Tanker. Ganesha Law Review , 2(1), 77-89.
Gunawan,  I.  G.  N.  K.  H.  (2020).  Imposition  Of  Sanctions  Analysis  Of  Business  Crime  Criminal Abortion. Ganesha Law Review , 2(1), 90-95.
Satrio, A., Kartikasari, R., & Faisal, P. (2020). Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor. Ganesha Law Review , 2(1), 96- 108.
Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang  Hak  Cipta  Terkait  Peredaran  CD  Musik  Bajakan  Di  Wilayah  Kabupaten  Buleleng. Ganesha Law Review , 2(2), 109-120.
Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Menyebabkan  Hilangnya  Nyawa  Orang  Lain  Di  Kota Singaraja. Ganesha Law Review , 2(2), 121-131.
Praba, D. A. P. U., Adnyani, N. K. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kos  (Indekos)  Bagi  Para  Pihak  Terkait  Perjanjian  Lisan  Di  Kota  Singaraja. Ganesha  Law Review , 2(2), 132-143.
Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2(2), 144-154.
Rosy,  K.  O.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Peran  Mediasi  Dalam  Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2(2), 155-166.
Jaya, K. P., Sudiatmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2020). Analisis Yuridis (Studi Putusan Mahkamah Agung  Nomor  264k/Pdt.  Sus-Hki/2015)  Terhadap  Penghapusan  Pendaftaran  Merek  Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan. Ganesha Law Review , 2(2), 167-179. Ningrat, R. A. P. W., Mangku, D. G. S., & Suastika, I. N. (2020). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright ACT (Chapter 63, Revised Edition 2006). Ganesha Law Review , 2(2), 180-192.
Mu’alim, I., Djatmiko, A., & Ningrum, E. (2021). Use Of Village Fund Outside The Village Fund Priority  (Construction  Of  A  Village  Hall  In  Adipasir  Village,  Rakit  District  Banjarnegara Regency). Ganesha Law Review , 3(1), 1-10.
Sarga,  E.  A.  P.  (2021).  The  Authority  Of  The  Village  Consultative  Body  (BPD)  In  Preparing  The Village  Revenue  And  Expenditure  Budget  (Apbdes)  In  Gumelar  Village,  Gumelar  District, Banyumas Regency In 2020. Ganesha Law Review , 3(1), 11-24.
Fevtianinda,  S.,  Hartariningsih,  N.,  &  Djatmiko,  A.  (2021).  Procedures  For  Management  And Withdrawal Of Parking Payments With" Carcis" At The Edge Of The Public Road (Study On Implementation Of Regulation Of The Regent Of Banjarnegara Number 88 Of 2017 Concerning Implementation Guidelines For Management Of Parking. Ganesha Law Review , 3(1), 25-32.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Arifin, R., & Atika, T. R. (2021). Facebook Leaks: How Does Indonesian Law Regulate It?. Ganesha Law Review , 3(1), 33-42.
Yana, E., Amboro, F. Y. P., Nurisman, E., & Hadiyati, N. (2021). The Role Of The Polri In The Law Enforcement Of The Distribution Of Hate Speech In The City Of Batam, Indonesia. Ganesha Law Review , 3(1), 43-55.
Saskarayani,  I.  A.  G.  M.,  &  Puspawati,  K.  K.  (2021).  Legal  Analysis  Of  Corruption  Cases  Social Assistance The Minister Of Social Responsibility Based On The Criminal Action Of Corruption And Its Impacts. Ganesha Law Review , 3(1), 56-67.
Gombo, P. D. (2021). Minol (Alcoholic Beverage) Bill In The Time Of The Covid-19 Pandemic In Perspective Law And Ham. Ganesha Law Review , 3(1), 68-78.
Erfamiati, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari UU No 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten. Ganesha Law Review , 3(2), 79-84.
Indirakirana, A., & Krisnayanie, N. K. M. (2021). Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention. Ganesha Law Review , 3(2), 85-96.
Dwipayani,  D.  M.,  &  Fazriyah,  N.  (2021).  Perkara  Penolakan  Pembatalan  Merek  Terdaftar  Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN. Niaga. JKT. PST. Ganesha Law Review , 3(2), 97-110.
Sastrawan, G. (2021).  Analisis Yuridis  Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi  Buku Ilmu Pengetahuan. Ganesha Law Review , 3(2), 111-124.
Jotyka, G., & Suputra, I. G. K. R. (2021). Prosedur Pendaftaran Dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Terkenal  Menurut  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2001. Ganesha Law Review , 3(2), 125-139.