Optimalisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Kearifan Lokal di Desa Kalipare Kec. Kalipare Kabupaten Malang
Dwi Hidayatul Firdaus
Dosen Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail : elfirdausy2015@gmail.com
Kearifan  lokal  atau  lokal  wisdom  merupakan  prilaku  masyarakat (Beahvior  Community)  yang  muncul  dan  terlestarikan  antara  masyarakat  dan lingkungannya  melalui  proses  dan  pengakuan  yang  sangat  lama.  Kearifan  lokal oleh  sebagian  masyarakat  dijadikan  pondasi  dalam  tata  kelola  lingkungan  yang berprinsip kepada pembangunan dan pelestarian adat istiadat  yang berkelanjutan. Meskipun keberadaannya lambat laun tergerus dengan kemajuan teknologi. Akan tetapi,  masih  ada sebagian daerah seperti  yang  Kec. Kalipare Kabupaten Malang sampai  saat  ini  masih  menjaga  dan  melestarikan  eksistensi  dari  kearifan  lokal tersebut  dengan  pandangan  nilai-nilai  atau  adat  istiadat  ( local  wisdom )  tersebut masih  bisa  diterima  dan  menjadi  salah  satu  hal  yang  perlu  dilestarikan  ditengah masyarakat  yang  plural.  Yang  perlu  digaris  bawahi  adalah  pemerintah  setempat menggunakan  praktek  pelestarian  kearifan  lokal  ini  sebagai  wahana  untuk menggugah dan mengkordinir masyarakat  setempat  untuk  taat  hukum  dan melek pajak  (pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan).  Dan  kearifan  lokal  ini  terbukti efektif  dalam  sadar  pajak  (Pajak  Bumi  Bangunan)  tanpa  perlu  adanya  petugas lapangan  yang  menarik  dari  rumah  ke  rumah.  Pembayaran  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  semuanya  bisa  terselesaikan  selama  proses  kearifan  lokal (selamatan kampong, sedekah bumi) berlangsung.
Keywords :  kearifan  lokal  (lokal  wisdom,  sedekah  bumi,  Pajak  Bumi  dan Bangunan)

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan sumber pendapatan utama sebuah Negara. keberlangsungan  jalannya  roda  pemerintah  dan  program  pembangunan  Negara bertumpu  pada  pendapatan  Negara  dari  sektor  pajak.  Sebagaimana  yang  telah dicanangkan  oleh  Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia  pada  tahun  2017 berupaya  untuk  melakukan  reformasi  kebijakan  fiskal  yang  sudah  digulirkan pemerintah sejak 2015 dalam kebijakan APBN.
Di  dalam  APBN  2017,  pemerintah  mewujudkan  komitmennya  untuk menjaga  reformasi  struktural  berkelanjutan  atas  kebijakan  APBN  melalui  tiga pilar, 1 Yaitu  1.  Optimalisasi  Pendapatan  Negara,  Dalam  postur  APBN  2017 ditetapkan  jumlah  pendapatan  negara  sebesar  Rp1.750,3  triliun.  Jumlah  ini didapat dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.489,9 triliun, penerimaan negara bukan  pajak  (PNBP)  sebesar  Rp250  triliun,  dan  hibah  sebesar  Rp1,4  triliun. Semua  ini  disusun  dengan  mempertimbangkan  potensi  perpajakan  yang  diterima pemerintah  pada  2017  mendatang,  termasuk  menggalakkan  realisasi  program Amnesti  Pajak  dan  penerimaan  dari  sumber-sumber  pajak  baru.  2.  Pengelolaan Belanja  Negara  Secara  Produktif  dan  Berkualitas,  Pada  sisi  belanja  Negara  ini, kualitas  belanja  difokuskan  pada  pemanfaatan  anggaran  yang  bersifat  produktif priority,  seperti  pembangunan  dan  pengembangan  infrastruktur,  pengentasan kemiskinan,  membuka  lapangan  kerja,  dan  pengurangan  kesenjangan.  3. Pengelolaan Pembiayaan Dengan Prinsip Kehati-Hatian (Prudent), yang ketiga ini adalah  menjaga  pembiayaan  anggaran  yang  berkesinambungan.  Dari  sisi pembiayaan, kebijakan penghematan dilakukan pada pembiayaan investasi. Fokus pemerintah  adalah  pada  kemandirian  BUMN  dan  infrastruktur  melalui  sumber pembiayaan  murah.  Kebijakan  defisit  ekspansif  dan  terarah  menjadi  pilihan realistis pemerintah dengan tetap berkomitmen pada reformasi penganggaran dan prinsip kehati-hatian.
Melihat  dari  sangat  dominannya  peran  hasil  dari  pajak  tersebut  di  atas untuk pembangunan negara, wajar jika pemerintah terus berupaya mengefisienkan berbagai potensi tax coverage (lingkup/cakupan pajak) termasuk menekankan tax compliance (kepatuhan pajak) dari masyarakat.  Saat ini, permasalahan kepatuhan
1 https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017, diakses pada tanggal 9 September 2017
dan  kesadaran  masyarakat  didalam  menunaikan  kewajiban  membayar  pajak terbagi  menjadi  beberapa  sebab  yaitu  aspek  wajib  pajak  (masyarakat),  aparatur pajak (fiscus), maupun bersumber dari efisiensi sistem perpajakan itu sendiri dan ini  menunjukkan  bahwa  persoalan  pajak  merupakan  hal  yang  kompleks.  Untuk itu, penanganannya perlu dilakukan secara sinergis dan komprehensif.
Salah  satunya  yang  masih  hangat  dalam  sejarah  perpajakan  di  Indonesia adalah dengan adanya pemberlakuan Tax Amnesty 2 yaitu program pengampunan pajak yang berlangsung selama 9 bulan. Pencapaian kesuksesan dari program tax amnesty tersebut  ‎merupakan  yang  tertinggi  di  dunia  dengan  nilai  pengungkapan dan pendataan harta Rp 4.884,2 triliun. Dan sampai dengan akhir pelaksanaannya 31  Maret  2017, tax  amnesty berhasil  diikuti  973,4  ribu  wajib  pajak.  Total penerimaan pajak dari uang tebusan mencapai Rp 115,9 triliun. 3
Permasalahan  kesadaran  para  wajib  pajak  (masyarakat)  adalah permasalahan  pajak  yang  semua  daerah  pasti  mengalami  dan  merasakannya. Namun,  jika  dibiarkan  berlarut-larut,  dan  tidak  segera  diatasi  dan  ada  solusi
2 Pengampunan  Pajak  adalah  penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terutang,  tidak  dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta  dan  membayar  Uang  Tebusan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ini.  Undang- undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
3 http://bisnis.liputan6.com/read/3060385/jokowi-tax-amnesty-ri-tersukses-di-dunia, diakses pada tanggal 9 September 2017
konstruktif,  akan  berimbas  pada  pembangunan  dari  daerah  tersebut.  Untuk  itu perlu  ada  mekanisme  dan  pendekatan  yang  dilakukan  ( solving )  yang  dilakukan oleh  setiap  daerah-daerah  untuk  menggugah  sadar  pajak.  Salah  satu  contoh  riil yang menjadi objek penelitian dari peneliti adalah langkah yang dilakukan di Desa Kalipare  Kecamatan  Kalipare  yang  menggugah  kesadaran  wajib  pajak  dengan pendekatan  pelestarian  kearifan  lokal  yang  diintegrasikan  dengan  praktek pemungutan  pajak,  seperti  penarikan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB).  Yang menjadi  rumusan  masalah  adalah  seberapa  efektif  praktik  integrasi  penarikan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan praktik kearifan local (local wisdom) di Kecamatan Kalipare. Untuk lebih spesifiknya ada rumusan masalah yang diangkat adalah 1)  bagaimana peran local  wisdom dalam  menumbuhkan sadar pajak pada masyarakat Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang? 2) bagaimana local  wisdom  mempunyai  peran  penting  dalam  pelunasan  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB) di Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang?

## METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  berfungsi  untuk  melakukan  sistematisasi  sebuah problem  penelitian  dalam  bentuk  tahapan-tahapan  penelitian  yang  didalamnya terdapat jenis penelitian dan proses pengumpulan data dan penafsiran fakta-fakta. 4 Jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala. 5
Adapun  proses  penelitian  ini  dilakukan  dengan  memadukan  beberapa instrumen  yang  digunakan  sebagai  perangkat  dalam  pengumpulan  data sebagaimana berikut:
1.  Dokumentasi 6 yaitu  mengumpulkan  data-data  yang  terdapat  dalam berbagai  leteratur,  baik  terhadap  data  yang  berupa  catatan,  manuskrip, buku-buku,  suarat  kabar,  majalah  maupun  terhadap  data-data  yang  lain dengan  saling  berkaitan (interconected) atas  objek  kajian  penelitian
4 Sanipah  Faisal, Format-Format  Penelitian  Sosial (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1995), hal. 4.
5 M.  Iqbal  Hasan, Pokok-  pokok  Materi  Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya ,  (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 11.
6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hal. 236-237.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  pengumpulkan  sejumlah  teori-teori yang  merupakan  variabel  terpenting  dalam  validitas  keilmiahan penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mencari data melalui beberapa bahan  arsip-arsip  dan  dokumentasi  melalui  jurnal,  buku  dan  benda- benda tertulis lainnya yang relevan. .7
2.  Wawancara 8 dibagi  mejadi  2  (dua)  macam  yaitu  wawancara tertutup/terstruktur/terpimpin 9 dan wawancara tidak tertutup/terbuka/bebas. 10 Adapun  metode  wawancara  dalam  penelitian ini, menggunakan metode wawancara semi
terstruktur/bebas/terpimpin 11 kepada  ahli  yang  dipandang  cukup representatif dalam memahami objek kajian penelitian dan mempunyai kredibilitas  untuk  menyampaikan  informasi  data-data  penelitian  yang dibutuhkan seacara objektif dalam penelitian.
3.  Observasi  yaitu  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk menghimpun  data  penelitian  melalui  pengamatan  dan  penginderaan. 12
Menurut Kerlinger; kegiatan mengobservasi adalah suatu istilah umum yang  mempunyai  arti  semua  bentuk  penerimaan  data  yang  dilakukan dengan  cara  merekam  kejadian,  menghitungnya,  mengukurnya,  dan mencatatnya. 13 Maksud  metode  observasi  dari  penelitian  ini  adalah suatu  usaha  sadar  untuk  mengumpulkan  data-data  yang  dilakukan secara  sistematis,  dengan  prosedur  yang  terstandar  terhadap  datum faktual yang ada di lapangan sebagai objek dan fokus kajian penelitian.
7 Ibid, hal. 202.
8 Wawancara  adalah  sumber  data  yang  diambil  melalui  pembicaraan  dengan  subjek penelitian.  Lihat,  M.  Subana  dan  Sudrajat, Dasar-Dasar  Penelitian  Ilmiah (Bandung:  Pustaka Setia, 2001), hal. 142-143.
9 Wawancara  tertutup/terstruktur/terpimpin  adalah  wawancara  relatif  tertutup  dengan pertanyaan-pertanyaan  difokuskan  pada  topik-topik  khusus  atau  umum  dan  panduan  wawancara dibuat cukup terinci. Lihat, Suharsimi Arikunto..., hal. 231.
10 Wawancara  tidak  tersetruktur/terbuka/bebas  adalah  wawancara  terbuka  bebas  dengan peneliti  memberikan  kebebasan  diri  memngungkapkan  pendapat  dan  mendorongnya  untuk berbicara secara luas dan mendalam. Lihat, Suharsimi Arikunto, ibid.
11 Wawancara  semi  terstruktur/bebas  terpimpin  adalah  wawancara  yang  menanyakan pertanyaan  yang  terstruktur/bebas  terpimpin  dari  peneliti,  kemudian  satu-persatu  diperdalam dalam mengungkap atau mengorek keterangan lebih lanjut. Lihat, Suharsimi Arikunto, ibid.
12 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Putra Grafika, 2007), hal. 115.
13 Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktek (Jakarta:  PT. Rineka Cipta, 1997), hal. 223
Sedangkan  Dalam  menganalisa  data  yang  diperoleh,  peneliti menggunakan  metode  kualitatif  yakni  suatu  tata  cara  penelitian  yang menghasilkan  data  yang deskriptif-analisis dengan  menggunakan metode berfikir induktif.

## PEMBAHASAN,

## Dialektika Kearifan Lokal dan Agama
Adat  merupakan  manifestasi  ideal  dari  kebudayaan  yang  diaplikasikan dalam  kehidupan  bermasyarakat  yang  berfungsi  sebagai  tata  hidup  dan  control sosial  masyarakat.  Dengan  mengedepankan  adat,  disparitas  prinsip,  agama  dan etnis  melebur  menjadi  satu  kesatuan  dalam  bingkai  kerukunan  atas  nama menghormati  warisan  leluhur.  Atas  nama  adat  yang  teraktualisasikan  dalam bentuk  kearifan  lokal,  masyarakat  dapat  menjalani  hidup  dengan  rukun  dan bertoleransi.
Dalam  sejarah  sejarah  Islam  ditunjukkan  bagaimana  Kanjeng  Nabi  Saw, sebagai  pembawa  risalah  Islam,  membentuk  masyarakat  yang  beragam  tanpa gesekan dan mendistorsi antara satu dengan yang lain. Nabi menyusun konstitusi yang  menjamin  kehidupan  yang  aman  bagi  berbagai  pemeluk  agama  yang berbeda-beda.
Itulah  yang  tercermin  dalam  watsiqah  Madinah  (piagam  Madinah),  yang disusun secara demokratis  bersama masyarakat  Madinah tanpa memandang suku dan  agamanya.  Ada  lima  aspek  yang  dijamin  bagi  warga  mayarakat  Madinah  di bawah  kepemimpinan  Rasulullah  yang  muslim.  1)  bertetangga  yang  baik;  2) saling  membantu  menghadapi  musuh  bersama;  3)  membela  mereka  yang teraniaya; 4) saling menasihati ; dan 5) menghormati kebebasan beragama. 14
Spirit  hidup  toleran  dengan  orang  yang  berkeyakinan  berbeda  ini  juga menjadi  nilai  yang  dipraktikkan  oleh  masyarakat  Kalipare.  Konsekuensi  yang harus  diterima  sebagai  warga  Negara  Indonesia  adalah  mengakui  Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup dalam bermasyarakat dalam hal ini adalah ramah  terhadap  tradisi,  selama  praktik  kearifan  local  tersebut  tidak  bertentangan dengan aturan agama, dan Pancasila.
14 Fatimah Utsman, Wahdat Al-Adyan (Yogyakarta: LKiS, 2002), hal. 77
Kenyataan  yang  ada  dalam  tata  kehidupan  sosial  masyarakat  adalah kedamaian,  kerukunan  dan  keharmonisan  yag  terpancar  di  setiap  perilaku penduduknya.  Situasi  dan  kondisi  seperti  itulah  yang  dalam  persepsi  masyarakat sebagai wujud masyarakat inklusif dan multikultural.
Berkenaan  dengan  kehidupan  masyarakat  pada  umumnya,  terutama masyarakat  Jawa,  ada  dua  kaidah  yang  amat  menentukan  dalam  pola pergaulannya.  Pertama,  dalam  situasi  apapun,  seseorang  hendaknya  bersikap sedemikian  rupa  hingga  tidak  menimbulkan  konflik.  Kedua,  seseorang  dalam berperilaku,  bicara  dan  tindakan  apapun  hendaknya  dapat  menunjukkan  sikap hormat  kepada  orang  lain.  Kaidah  pertama  disebut  sebagai  prinsip  kerukunan, sedangkan yang kedua disebutnya sebagai prinsip hormat. 15
Dalam konstruksi pemahaman agama 16 , tindakan destruktif yang merusak tatanan  sosial  adalah  tindakan  yang  sama  sekali  tidak  mendapat  simpati  warga. Mereka  tidak  memperkenankan  tindakan  kekerasan,  sampai  pada  kekerasan verbalpun menjadi hal yang tercela dalam pandangan masyarakat terutama dalam menyikapi  keberadaan  adat  istiadat  dan  kearifan  lokal  yang  sudah  berlangsung turun menurun.
Karena  adat  merupakan  warisan  rohani  masyarakat  yang  diritualisasikan berulang-ulang,  sehingga  makna  dan  hakikatnya  dapat    dimengerti  dan  diresapi dari generasi ke generasi. Pemahaman masyarakat secara fenomenologis ini, dapat terlihat dari situasi sosial yang di dalamnya ada aktifitas individu dalam bertindak dan  berinteraksi  satu  dengan  yang  lain  bertolak  dari  dua  titik  berangkat:  menitik beratkan  pada  masalah  yang  berkaitan  dengan  validitas  fundamental  dari pemahaman  secara  sosiologis  dan  pemahaman  sosiologis  ditekankan  pada  objek
15 Suseno, Franz Magnis. 2005. Etika Jawa Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa. Jakarta. Gramedia, hal. 38 16 Menurut William James, “agama bukanlah dogma, lembaga, dan hierarki kepemimpinan yang  terkesan  formal  belaka.  Lebih  dari  itu,  agama  merupakan  pengalaman  kerohanian  dalam praktek  keberagamaan  yang  unik dan personal.  Lihat William James, The Varietties of  Religious Experience;  A  Study  in  Human  Nature. Terjemahan    Gunawan  Admiranto.  Bandung,  Mizan Pustaka.  Edisi  I  November  2004  hal.  622-623.  Sedangkan  menurut  Hendropuspito  “Agama dipandang  sebagai  suatu  institusi  yang  lain,  yang  mengemban  tugas  (fungsi)  agar  masyarakat berfungsi dengan baik. Maka dalam tinjauannya yang dipentingkan ialah daya guna dan pengaruh agama terhadap masyarakat, sehingga berkat eksistensi dan fungsi agama (agama-agama), cita-cita masyarakat  (akan  keadilan  dan  kedamaian,  dan  akan  kesejahteraan  jasmani  dan  rohani)  dapat terwujud”.  (Lihat  Hendropuspito, Sosiologi  Agama, (Yogyakarta:  Penerbit  Kanisius.  1984),  cet. Ke-2, hal. 30.)
pemahaman  tentang  tradisi  atau  ritual  yang  berlangsung  di  suatu  tempat. Pandangan  ini  menegaskan  bahwa  dunia  pengalaman  individu,  termasuk pengalaman  keagamaan,  seperti  yang  dikemukakan  dalam  pandangan fenomenologi,  tidak  dapat  di  pisahkan  dari  dunia  sosial  seperti  yang  diutarakan oleh  sosiologi,  khususnya  sosiologi  Berger  dan  Luckman,  yaitu  bagaimana menunjukkan  linearitas  tradisi  masyarakat  sebagai  realitas  pokok  masalah  ke dalam kesadaran individual. 17
Membangun  Kesadaran  Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) Berbasis  Kearifan  Lokal  Di  Desa  Kalipare  Kecamatan  Kalipare  Kabupaten Malang
Realitas kultural dan perkembangan terakhir kondisi sosial budaya Bangsa Indonesia  khususnya  sejak  reformasi  dikumandangkan  memang  penuh  dengan gejolak  sosial  dan  konflik  di  berbagai  level  masyarakat.  Oleh  karena  itu, kesadaran mengenai keberagaman dalam berbagai aspek, etnis, bahasa dan agama perlu  ditingkatkan.  Keragaman  atau  multikulturalisme  sebenarnya  merupakan salah  satu  realitas  yang  menjadi  watak  masyarakat  Indonesia  di  masa  silam,  dan itu  akan  lebih  tertantang  lagi  saat  ini  dan  di  masa  mendatang.  Multikulturalisme yang secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan mengenai keberagaman harus  dapat  diimplementasikan  secara  nyata  dalam  kehidupan  sosial. Multikulturalisme  selanjutnya  bermuara  kepada  terjadinya  kesejahteraan  di masyarakat.
Sebenarnya tidak ada masyarakat yang bisa terhindar dari konflik, apalagi masyarakat  yang beragam. Dalam setiap masyarakat  setidaknya terdapat konflik yang terkategori unreal conflict atau konflik laten, yakni konflik yang berasal dari kesalahpahaman terhadap kelompok lain karena perbedaan pemahaman. Bila ada percikan api masalah, konflik laten ini akan berubah menjadi konflik nyata.
Setiap komunitas agama sebenarnya telah ada semacam konstruksi budaya yang  dapat  menggiring  pada  tindakan  kekerasan,  namun  itu  hanya  boleh  ketika tidak ditemukan cara lain yang lebih aman. Kekerasan yang diperbolehkan itupun harus  dengan  tujuan  yang  lebih  mulia  dan  tentu  juga  untuk  kemanusiaan  yang
17 Jurnal Kontekstualita, Vol. 28, No. 2, 2013, hal. 295
lebih  universal.  Di  Watukebo,  dengan  konstruksi  budaya  yang  telah  mapan  di ranah  kognisi  setiap  warga,  konflik  itu  tidak  pernah  terjadi.  Masyarakat  tetap hidup  rukun  dan  harmonis  sembari  menghormati  keyakinan  orang  lain  yang berbeda.  Inilah  ciri  masyarakat  yang  telah  memiliki  kesadaran  multikultural, meskipun  kesadaran  itu  masih  tetap  memerlukan  pengawalan  oleh  pihak-pihak tertentu,  karena  kasadaran  tersebut  masih  rentan  dan  belum  terbentuk  dari pemahaman yang kuat.
Dari teori  konstruksi sosial  yang menegaskan bahwa momen internalisasi merupakan momen penarikan realitas sosio-kultural ke dalam diri atau penarikan realitas sosio-kultural ke dalam realitas subyektif, kemudian hasil dari obyektivasi tersebut dibatinkan kembali sehingga menstrukturasi pada dunia pikiran manusia, maka  kenyataan-kenyataan  obyektif  yang  mendasari  konstruksi  makna  agama bagi  para  pemeluk  agama  dengan  pemahaman  yang  personal  individual  itu diinternalisasikan  dalam  gerakan  massal,  sehingga  menjadi  sebuah  kenyataan yang  bisa  diamati  dan  dipahami  adanya  dalam  ekspresi  kerukunan  dan keharmonisan  yang  secara  sederhana  dapat  disimpulkan  sebagai  wujud masyarakat  yang  menjunjung  nilai-nilai  lokal,  tanpa  kehilangan  pijakan  pada dasar keagamaannya yang suci dan personal.
Gerakan-gerakan  sosial  secara  umum  dapat  dikelompokkan  dalam  dalam beberapa  kategori,  yaitu  gerakan  sosial  yang  bertujuan  untuk  melakukan  kudeta politik, gerakan sosial  yang terjadi pada lingkup organisasi  yang bertujuan untuk melawan keberlakuan norma, dan gerakan masa yang bertujuan mengeskpresikan ketidak  senangan  dan  mempromosikan  nilai-nilai  tertentu  yang  dipercaya membawa perubahan yang lebih baik bagi manusia. 18
Salah  satu  kearifan  lokal  di  Desa  Kalipare  Kecamatan  Kalipare  terdapat beberapa kearifan local yang masih lestari sampai saat ini dan terintegrasi dengan program  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  pembayaran  pajak 19 kususnya  Pajak
18 Sindung  Haryanto, Sosiologi  Agama  dari  Klasik  hingga  Postmodern, Yogyakarta:  Ar Ruzz Media, hal. 219
19 pajak  adalah  iuran  wajib,  berupa  uang  atau  barang,  yang  dipungut  oleh  Penguasa berdasarkan  norma-norma  hukum,  guna  menutup  biaya  produksi  barang-barang  dan  jasa-jasa kolektif  dalam  mencapai  kesejahteraan  umum.  Lihat  R.  Santoso  Brotodihardjo, Pengantar  Ilmu Hukum Pajak (Jakarta: P.T. Eresco, 1982), hal. 4
Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  adalah Terbang  Jidor,  Sakera,  Atraksi  Pencak  Silat, Tumpengan dan Selamatan Bersih Desa.
Minat  besar  masyarakat  dalam  melestarikan  tradisi  leluhur  ini diakomodasi  oleh  pemerintah  daerah  (kepala  desa)  setempat  untuk  membangun kesadaran  masyarakat  dalam  sadar  hukum 20 (pembayaran  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)).  Dari  beberapa  problematika  dan  tantangan  penarikan  Pajaka Bumi dan Bangunan (PBB) bisa diambil beberapa alasan masih belum optimalnya proses penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 21 ini, yaitu faktor internal dan eksternal,  adapun  dari  segi  eksternal  misalnya:  spek  kelalaian  wajib  pajak, malasnya  wajib  pajak  dalam  memenuhi  tanggungjawabnya  dalam  membayar pajak  bumi  dan  bangunan.  Sedangkan  dari  segi  internal  adalah:  kurangnya sosialisasi  dan  terbatasnya  sumber  daya  manusia  (SDM)  dan  informasi  yang dilakukan  petugas  pajak  kepada  wajib  pajak,  dan  adanya  wajib  pajak  yang  tidak bisa  dilacak  keberadaannya  oleh  petugas  pajak  atau  fiskus,  selain  itu  kurangnya aplikasi  sistem  yang  digunakan  petugas  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang  jika dilihat masih bersifat pasif.  Padahal  dari  segi  fungsi  hasil  pendapatan  pajak sangat  besar  pengaruhnya  bagi  negara  dan  pembangunan.  Adapun  fungsi  dari pajak adalah a)  Fungsi  budgeter (anggaran) 22 , b)  Fungsi  regulation  (mengatur) 23 , c) Fungsi stabilitas, 24 dan d) Fungsi redistribusi pendapatan. 25
20 Leon Duguit :  “Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota  masyarakat, aturan  yang daya  penggunaannya  pada  saat  tertentu  diindahkan  oleh  suatu  masyarakat  sebagai  jaminan  dari kepentingan  bersama  dan  yang  jika  dilanggar  menimbulkan  reaksi  bersama  terhadap  orang  yang melakukan  pelanggaran  itu”.     Immanual  kant:  “Hukum  ialah  keseluruhan  syarat-syarat  yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari  orang  yang  lain,  menuruti  peraturan  hukum  tentang  kemerdekaan”  Lihat  Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal.36 21 Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas  bumi  dan  bangunan.  Pasal  1  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah Dan Dana Desa
22 Yakni  suatu  fungsi  yang  dimana  hasil  atau  dana  pajak  menjadi  salah  satu  sumber  dana kas atau keuangan negara.
23 pajak  b  isa  digunakan  pemerintah  untuk  mengatur  dan  mengkondisikan  situasi  tertentu yang  pada  intinya  akan  menjadikanm  semua  situasi  yang  ada  di  suatu  negara  harus menguntungkan pihak pribumi atau masyarakat dalam negara tersebut.
24 pajak  juga  digunakan  oleh  pemerintah  dalam  hal  menatur  atau  menyetabilkan perekonomian  dalam  negeri.  Pajak  bisa  menjadi  alat  stabilitas  ekonomi  dalam  berbagai  kondisi yang dianggap mengancam keberlangsungan jalannya perekonomian negara.
25 pajak  bisa  dibilang  sebagai  alat  untuk  redistribusi  pendapatan  masyarakat.  hal  ini dikarenakan dana dari pajak akan digunakan oleh pemerintah dalam pembangunan fasilitas umum atau  kepentingan  umum.  Bisa  juga  digunakan  untuk  membuka  lapangan  pekerjaan  dimana   para pengangguran bisa  memanfaatkan hal  ini sehingga pendapatan  masyarakat dengan otomatis akan merata dengan adanya lapangan pekerjaan.
Desa  Kalipare  Kecamatan  Kalipare  Kabupaten  Malang  sebagai  lokus penelitian  yang  kaya  akan  aneka  macam  kearifan  lokal  dan  lestari  sampai sekarang  masih  memegang  teguh  praktik  pelestarian  kearifan  lokal  yang diinterasikan  dengan  program  desa  hususnya  pada  membangun  kesadaran pelunasan  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Dan  praktik  ini  berimplikasi pada  optimalnya  pelunasan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sesuai  dengan  tenggang waktu yang telah ditetapkan. 26
Dari  total  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang  (SPPT)  yang  berjumlah 7071 sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun  2017  dengan  pokok  ketetapan  sebesar  Rp  98.819.660,-  dapat  pemasukan lebih  dari  80  %  dari  Baku  target  pelunasan  yang  biasanya  akhir  pelunasan  pada bulan Juni/ Juli di setiap Desa.
26 Wawancara dengan Kepala Desa Kalipare H. Syahid, SE, tanggal 5 September 2017
Gambar: Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang
Kekurang  sekitar  15  sampai  20  %  dari  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  yang belum  terlunasi  ini  bukan  karena  ada  beberapa  factor  seperti  wajib  pajak  yang domisilinya  diluar  kota  dan  tidak  mendapatkan  undangan  dari  Balai  Desa  untuk menghadiri  bersih  desa  dan  rangkainnya  bersama  pelunasan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB). 27 Dan  sebelum  jatuh  tempo  akhir  pelunasan  Pajak  Bumi  dan Bangunan (bulan September) 100% wajib pajak sudah bisa melakukan pelunasan pajak.  Sebagaimana  data  yang  diperoleh  dari  Badan  Pendapatan  Daerah  UPT Pagak Badan Pendapatan Pagak, Desa Kalipare sebelum jatuh tempo sudah 100% lunas beban dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
27 Wawancara dengan Kepala Desa Kalipare H. Syahid, SE, tanggal 5 September 2017
Gambar: Badan Pendapatan Daerah UPT Pagak Badan Pendapatan Pagak 2017.
Yang  menarik  dari  hasil  penelitian  dan  temuan  di  lapangan  mengapa kalipare  selalu  bisa  memenuhi  target  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan adalah pertama, Kecerdasan  pemerintahan  Desa  Kalipare  dalam  membangun kesadaran  masyarakatnya  dalam  hal  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB)  yang  terintegrasikan  dengan  pelaksanaan  kearifan  lokal  yang  sudah berlangsung turun menurun seperti Bantengan dan Kuda Limping, Sakerah, kirap Tumpeng dan bersih desa dan terpusat di Balai Desa Kalipare. Dengan pelaksanaa agenda  kegiatan  berbau  kearifan  lokal  ini,  masyarakat  dengan  sadar  dan  datang sendiri  untuk  melakukan pembayaran Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB) di  Balai Desa Kalipare. Sehingga yang biasanya petugas Pajak door to door untuk menarik pajak  tidak  ditemui  di  Desa  Kalipare.  Semuanya  dengan  sadar  dating  sendiri untuk  mendatangi  Balai  Desa  untuk  membayar  pajak  dan  mengikuti  dan menghadiri rangkain acara tahunan pelestarian kearifan lokal dan diakhiri sebelum pulang  ke  rumah  masing-masing  masyarakat  dijamu  makan  yang  disiapkan  oleh Balai Desa.
Adapun rangkaian acara Bersih Desa adalah sebagai berikut:
Hari pertama Pagi Gerak Jalan Santai Anak-anak dan Dewasa, Malamnya
Panggung Hiburan Orkes Melayu New Pesona dari Malang;
Hari kedua Siang Parade Drum  Band Tingkat  SMP dan SMA, malam  Panggung Kesenian  untuk  Siswa-siswi  mulai  dari  TK  sampai  SMA;  Hari  ketiga  Siang Parade  Drum  Band  Tingkat  Tk/RA  dan  DS/MI,  malam  Gelar  Kreasi  Musik pelajar  SMP  dan  SMA  serta  OM  Prima  Swara;  Hari  keempat  Pesta  Rakyat  dan Pelunasan PBB , siang Bantengan dan Kuda Limping malam Gema Sholawat oleh
Ki Ageng Wali dari Malang; Hari kelima Pesta Rakyat dan Pelunasan PBB , siang Karnaval  Sepeda  Hias  dan  Kuda  Lumping  malam  Orkes  Gambus;  Hari  ke  enam siang kirap Sakerah, malam Pengajian Umum oleh KH. Abdul Aziz, Hari ke tujuh siang  kirap  Tumpeng  bantuan  masyarakat  se  Desa  Kalipare  yang  sekaligus dimakan  bersama-sama  malamnya  ditutup  dengan  Pegelaran  Wayang  Kulit  oleh Ki Gondo Suwarno dari Banyuwagi. Disamping itu setiap malam diadakan Bazar dan Pasar Malam untuk menghibur masyarakat dan anak-anak.
Gambar: Contoh Undangan Selamatan Desa dan Pelunasan PBB Dalam  teori  Fungsionalisme 28 ,  dijelaskan  bahwa  fungsi  dari  satu  unsur  budaya adalah kemampuannya untuk memenuhi beberapa kebutuhan dasar atau beberapa kebutuhan  yang  timbul  dari  kebutuhan  dasar  yaitu  kebutuhan  sekunder  dari  para warga suatu masyarakat. 29 Jika kita tarik pada proses terlaksana pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini, budaya atau kearifan lokal bisa dimanfaatkan dan berfungsi  untuk  pemenuhan  kebutuhan  akan  pemerataan  pembangunan  yang menjadi feedback dari pelunasan pajak yang telah dibebankan kepada wajib pajak.
Seperti  pembangunan  jalan,  sarana  prasarana  umum,  jembatan  dan  lain-lain.
28 Teori  fungsionalisme  dicetuskan  oleh  Bronislaw  Malinowski  (1884-1942)  dididik  di Polandia sebagai seorang ahli matematika. Kemudian mempelajari antropologi di Inggris selama 4 tahun  dan  selama  Perang  Dunia  I  tinggal  diantara  penduduk  asli  Pulau  Trobriand.  Sambil mengamati  cara  hidup  penduduk  asli  Pulau  Trobriand  serta  kebiasaan-kebiasaan  daripenduduk asli.  Malinowski  mengajukan  sebuah  orientasi  yang  dinamakan  fungsionalisme.  Yang beranggapan atau berasumsi bahwa semua unsur kebudayaan bermanfaat bagi masyarakat dimana unsur itu terdapat.
29 T.O  Ihromi  (ed.), Pokok-Pokok  Antropologi  Budaya, (Yayasa  Obor  Indonesia,  Jakarta, 1980), hal. 59-60
Karena  sesuai  dengan  Rincian  alokasi  DBH  dari  penerimaan  PBB  dibagi  antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah, yaitu: 30
a.  Dana  Bagi  Hasil  dari  penerimaan  PBB  sebesar  90%  (sembilan  puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1)  16,2%  (enam  belas  dua  persepuluh  persen)  untuk  daerah provinsi  yang  bersangkutan  dan  disalurkan  ke  Rekening  Kas Umum Daerah provinsi;
2)  64,8%  (enam  puluh  empat  delapan  persepuluh  persen)  untuk daerah  kabupaten/kota  yang  bersangkutan  dan  disalurkan  ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan 3) 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.
b.  10%  (sepuluh  persen)  bagian  Pemerintah  dari  penerimaan  PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi  penerimaan  PBB  tahun  anggaran  berjalan,  dengan  imbangan sebagai berikut:
1) 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan
2) 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah  kabupaten  dan  kota  yang  realisasi  tahun  sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.
Hasil penerimaan PBB bagian Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota  merupakan  pendapatan  Daerah  dan  setiap  tahun  anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 31
Dari sembilan Desa di bawah Kecamatan Kalipare yang selalu memenuhi target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan 100% adalah Desa Kalipare dan satu- satunya desa yang menggunakan metode integrasi budaya dan pelestarian kearifan lokal dengan program pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.
Kedua, adanya  peran  aktif  dari  tokoh  masyarakat  dan  kepala  dusun  di dalam  mensosialisasikan  segala  bentuk  kebijakan  dan  penyambung  lidah
30 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
31 Pasal  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2000  tentang  Pembagian  Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
pemerintahan  Desa  akan  segala  program  Desa  dan  kewajiban  masyarakat  yang harus dipenuhi dan dipatuhi. Semua unsur pemuka agama, tokoh masyarakat solid untuk  mendukung  program  desa,  terhusus  kesadaran  membayar  pajak  karena sosok pemimpin memang langsung dipilih oleh masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Keberhasilan  suatu  daerah  di  dalam  melaksanakan  rangkaian  program kerja  dan  tanggung  jawab  pemerintahan  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab pejabat  publik  akan  tetapi  termasuk  tanggung  jawab  masyarakat  untuk  selalu mendukung dan memantau terlaksananya program kerja tersebut.
Terkhusus  untuk  membangun  kesadaran  masyrakat  akan  taat  pajak  perlu adanya treatment atau  cara-cara  khusus  yang  bisa  membangun  kesadaran masyarakat.  Salahsatunya  yang  telah  dilakukan  oleh  Desa  Kalipare  Kecamatan Kalipare  Kabupaten  Malang  yang  satu-satunya  desa  yang  mengintegrasikan praktik  kearifan  lokal  dengan  pembayaran  Pajak  masyarakat  (pajak  Bumi  dan Bangunan)  dari  Sembilan  Desa  di  bawah  kecamatan  Kalipare.  Dan  ternyata metode ini berhasil serta mempunyai danpak besar pada pemasukan pajak daerah.
Dengan  integrasi  ini,  kesadaran  masyarakat  menjadi  tumbuh  dibuktikan dengan  kedatangan  wajib  pajak  di  Balai  Desa  untuk  membayar  pajak  dengan sukarela. Padahal problem yang menghantui didaerah lain adalah kurang sadarnya masyarakat  dalam  membayar  pajak,  yang  indikatornya  adalah  petugas  pajak mendatangi  rumah  per  rumah  untuk  menyerahkan  Surat  Pemberitahuan  Pajak Terutang  (SPPT(  dan  menagih  pajak  yang  harus  ditunaikan.  Meskipun  setiap daerah  mempunyai  problematika  penarikan  pajak  yang  berbeda,  tidak  ada salahnya  menerapkan  cara  yang  sudah  terbukti  berhasil  dalam  membangun kesadaran masyarakat  dalam taat  pajak dengan metode pelestarian kerafian lokal setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
Burhan  Bungin, Penelitian  Kualitatif;  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya ,Jakarta: Putra Grafika, 2007.
Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia, (Jakarta:  Balai Pustaka, 1989
M.  Iqbal  Hasan, Pokok-  pokok  Materi  Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
M. Subana dan Sudrajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah (Bandung: Pustaka Setia, 2001),
R.  Santoso  Brotodihardjo, Pengantar  Ilmu  Hukum  Pajak ,Jakarta:  P.T.  Eresco, 1982
Sanipah  Faisal, Format-Format  Penelitian  Sosial (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 1995
Sindung Haryanto, Sosiologi Agama dari Klasik hingga Postmodern, Yogyakarta: Ar Ruzz Media
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997
Suseno, Franz Magnis.  2005. Etika Jawa  Analisa Falsafi  tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa. Jakarta. Gramedia
T.O  Ihromi  (ed.), Pokok-Pokok  Antropologi  Budaya, (Yayasa  Obor  Indonesia, Jakarta, 1980
William  James, The  Varietties  of  Religious  Experience;  A  Study  in  Human Nature. Terjemahan  Gunawan  Admiranto.  Bandung,  Mizan  Pustaka. Edisi  I  November  2004  Hendropuspito, Sosiologi  Agama, (Yogyakarta:
Penerbit Kanisius. 1984), cet. Ke-2
Jurnal Kontekstualita, Vol. 28, No. 2, 2013
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah Dan Dana Desa
Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2000  tentang  Pembagian  Hasil Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah
http://bisnis.liputan6.com/read/3060385/jokowi-tax-amnesty-ri-tersukses-di- dunia, diakses pada tanggal 9 September 2017
https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017, diakses pada tanggal 9 September 2017
Wawancara  dengan  Kepala  Desa  Kalipare  H.  Syahid,  SE,  tanggal  5  September 2017