Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 4, No. 10 Oktober 2019

## BUDAYA  HUKUM  APOTEKER  DALAM  PEMBERIAN  INFORMASI,
EDUKASI, DAN PENYERAHAN OBAT KERAS (DAFTAR G)

## Rizki Rahmah Fauzia
Sekolah Tinggi Farmasi (STF) Cirebon Email: kikirahmah88@gmail.com

## Abstrak
Tujuan dari penelitian yaitu untuk memahami dan mengkaji bagaimanakah budaya hukum  apoteker  yang  terbentuk  berkaitan  dengan  pemberian  informasi,  edukasi, dan  penyerahan  obat  keras  dalam  meningkatkan  kualitas  hidup  pasien  dan  untuk mengkaji  serta  menelaah  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  IAI  (Ikatan  Apoteker Indonesia)  sebagai  organisasi  profesi  apoteker  dalam  menangani  kasus  tidak adanya  pemberian  informasi,  edukasi,  dan  penyerahan  obat  keras  oleh apoteker.Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan non doktrinal yaitu socio-legal. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya pembelian obat keras tanpa resep dokter dan ketidakhadiran apoteker di tempat praktik saat jam  buka  apotek  sehingga  pelayanan  informasi,  edukasi,  dan  penyerahan  obat keras  tidak  dilakukan  oleh  apoteker.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  kesadaran dan kepatuhan apoteker terhadap Peraturan Pemerintah No.51 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 21 ayat (2) masih rendah sehingga terbentuklah budaya hukum yang apatis dikarenakan tidak adanya pembinaan dan pengawasan yang ketat dari Dinas  Kesehatan  beserta  IAI  sebagai  organisasi  profesi.  Adapun  upaya  yang dilakukan  oleh  IAI  terhadap  apoteker  yang  tidak  hadir  di  apotek  sehingga  tidak memberikan  pelayanan  informasi,  edukasi,  dan  penyerahan  obat  keras  dengan terus  melakukan  sosialisasi  kepada  apoteker  tentang  tugas  dan  kewajibannya, walaupun  tidak  adanya  sanksi  yang  dibuat  oleh  organisasi  profesi  apabila apoteker  tidak  melakukan  pemberian  informasi,  edukasi,  dan  penyerahan  obat keras  kepada  pasien.  Tidak  adanya  sanksi  yang  dibuat  oleh  organisasi  profesi menandakan  bahwa  kesadaran  dan  kepatuhan  pengurus  organisasi  IAI  terhadap hukum masih kurang. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu bahwa budaya hukum apoteker dalam pemberian informasi, edukasi, dan penyerahan obat keras  adalah  budaya  hukum  yang  apatis.Untuk  merubah  budaya  hukum  apoteker yang  apatis  tersebut  maka  perlu  dilakukan  sosialisasi  ulang  kepada  apoteker  dan pemilik fasilitas pelayanan kefarmasian. IAI sebagai organisasi profesi harus lebih mengetahui  dan  memahami  peraturan  yuridis  yang  berlaku  serta  membuat panduan tertulis (buku saku) kepada anggota profesinya.
Kata Kunci : Budaya Hukum, Apoteker, Pemberian Informasi

## Pendahuluan
Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan untuk setiap kalangan. Tidak hanya kalangan  menengah  atas, kalangan  bawah  pun  membutuhkan pelayanan  ini   guna menunjang    kesehatannya  (Purabaya,  2017).  Pelayanan  kefarmasian  merupakan  salah satu  bentuk  pelayanan  kesehatan  yang  ditujukan  pada  perluasan  dan  pemerataan pelayanan  kesehatan  terkait  dengan  penggunaan  obat-obatan  sehingga  dapat meningkatkan  mutu  kehidupan  manusia  (Midian  Sirait,  2001).  Di  dalam  pelayanan kefarmasian  di  apotek,  peranan  apoteker  menjadi  perhatian  utama  karena  apoteker merupakan penanggung jawab dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek (Siregar &  Kumolosari,  2005).  Apoteker  adalah  sarjana  farmasi  yang  telah  lulus  dan  telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker mereka yang berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  berhak  melakukan  pekerjaan  kefarmasian  di  Indonesia  yang dapat dilihat di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek.
Pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan  obat,  pelayanan  obat  atas  resep  dokter,  pelayanan  informasi  obat,  serta pengembangan  obat,  bahan  obat  dan  obat  tradisional  seperti  yang  tercantum  dalam Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Ada beberapa jenis  obat,  salah  satu  jenis  obat-obatan  yang  dijual  di  apotik  dan  menjadi  tanggung jawab apoteker adalah obat daftar G (obat keras).
Menurut  Kepmenkes  No.  633/Ph/62/b  Tahun  1962  tentang  Daftar  Obat  Keras, obat-obatan yang termasuk ke dalam obat keras seperti antibiotika, antidiabetes, hormon dan  antihipertensi  menurut  aturan  perundang-undangan  tidak  dapat  diberikan  tanpa resep  dokter.  Namun  saat  ini  obat  keras  dapat  dibeli  dengan  mudah  di  apotek  walau tanpa  resep  dokter,  salah  satu  alasannya  adalah  persaingan  bisnis  antar  apotek  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  omset  apotek  seperti  yang  terjadi  di  Kota  Cirebon  ini. Ada beberapa apotek di Kota Cirebon yang  ramai sekali dan penjualan obat keras dapat dibeli  dengan  mudah  dan  lebih  murah  tanpa  resep  dokter  oleh  masyarakat  tanpa diberikan informasi obat yang baik, benar, dan jelas.
Hal  lain  yang  menyebabkan  obat  keras  dapat  dibeli  bebas  adalah  kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan bahaya dari obat keras tersebut. Acap kali
masyarakat  datang  ke  dokter  untuk  berobat,  dan  apabila  penyakitnya  kambuh  maka tanpa  ragu  datang  ke  apotek  untuk  membeli  obat  keras  yang  sama  dengan  resep sebelumnya.  Seperti  yang  terjadi  pada  beberapa  apotek  di  Denpasar/Bali  ini  yang dengan  leluasanya  menjual  obat  keras  tanpa  resep  dokter  walaupun  permintaan  dari pasien / konsumen tanpa pemberian informasi obat yang baik, benar dan jelas. Hal ini disebabkan karena tidak adanya apoteker di apotek atau yang memberikan obat tersebut bukan apoteker melainkan asisten apoteker.
Berdasarkan hasil survei Yayasan  Lembaga  Konsumen Indonesia (YLKI) lebih dari 50% apotek tidak dihadiri oleh apotekernya, sedangkan di papan nama apotek jelas tertera  apotek  buka  24  jam  lengkap  dengan  nama  apotekernya  (Hukor  Kemenkes, 2007).  Hasil  survei  lainnya  dari  apotek-apotek  di  wilayah  Denpasar  Utara,  Denpasar Selatan,  Denpasar  Barat,  Denpasar  Timur,  Kuta  Selatan  dan  Kuta  Utara  menunjukkan rata-rata lebih dari 97% apotek membolehkan pembelian obat keras  tanpa resep dokter dan  survei  tingkat  kehadiran  apoteker  di  apotek  pada  saat  pembelian  obat  keras  yaitu Denpasar Utara, Denpasar Selatan, Denpasar Barat, Denpasar Timur, Kuta Selatan dan Kuta Utara menunjukkan rata-rata 79,5% (Rai Gunawan, 2011)
Hasil  survei  di  atas  menunjukkan  bahwa  seharusnya  masyarakat  sebagai konsumen  berhak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa  seperti  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 ayat (c). Maksud dari Pasal tersebut  yaitu  masyarakat  sebagai  konsumen  berhak  atas  pemberian  informasi  tentang obat-obatan yang dibelinya.
Hak masyarakat dalam pemberian informasi obat merupakan kewajiban seorang apoteker  (Priyatno  &  Aridhayandi,  2018).  Peran  apoteker  bukanlah  sekedar  meracik obat, tetapi juga memberikan informasi obat yang aman dan benar sehingga masyarakat mendapatkan  edukasi  tentang  kesehatan  seperti  yang  diamanatkan  dalam  Undang- Undang  No.36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  Pasal  7  yang  berbunyi  “Setiap  orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab”.  Oleh  karena  itu  seorang  apoteker  harus  berada  di  apotek  sebagai tempat  praktiknya  dan  memberikan  pelayanan  informasi  obat    khususnya  obat  keras kepada  masyarakat  sebagai  konsumen,  seperti  yang  tercantum  pada  Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 21 ayat (2) yang
berbunyi  “penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker”.
Pelayanan  kefarmasian  yang  komprehensif  guna  meningkatkan  kualitas  hidup pasien  dilakukan  oleh  seorang  apoteker  dengan  cara  melakukan  pelayanan  farmasi klinik  seperti  pelayanan  informasi  obat  yang  terdapat  dalam  Permenkes  No.35  Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek pada Pasal 3 ayat (3). Dalam hal  ini  seorang  apoteker  harus  memberikan  informasi  obat  yang  benar,  jelas,  mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana, dan terkini yang meliputi cara pemakaian obat,  cara  penyimpanan  obat,  jangka  waktu  pengobatan,  aktivitas  serta  makanan  dan minuman yang harus dihindari selama terapi.
Seorang  apoteker  tidak  hadir  di  apotek  secara  tidak  langsung  dapat mempengaruhi  kualitas  hidup  dari  pasien  karena  dalam  pelayanan  atas  informasi  obat keras tidak dilakukan dengan semaksimal mungkin. Begitu pula apotek-apotek yang ada di Kota Cirebon yang tidak memberikan informasi obat khususnya obat daftar G (obat keras)  karena  ketidakhadiran  apoteker  di  tempat  ataupun  yang  menyerahkan  obat tersebut  hanyalah  asisten  apoteker,  yang  akan  berdampak  buruk  pada  kualitas  hidup pasien.  Karena  jika  dilihat  dari  sudut  pandang  keilmuan,  asisten  apoteker  tidak  dapat menggantikan  apoteker  di  dalam  pekerjaan  kefarmasian  karena  dasar  keilmuan  yang berbeda. Namun di sisi lain berdasarkan praktik yang terjadi secara berulang dan terus- menerus, asisten apoteker dinilai telah memiliki pengetahuan yang sama di bidang obat berdasarkan ilmu yang diperolehnya selama dalam proses pendidikan ditambah dengan pengetahuan yang diperoleh secara praktis.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  terjadi  suatu  perbedaan  dalam  memberikan  makna khususnya  tentang  nilai-nilai  kesadaran  dan  atau  ketidaksadaran  serta  nilai-nilai kepatuhan dan atau ketidakpatuhan yang merupakan masalah budaya hukum yang pada pokoknya  dilakukan  pengamatan  terhadap  sikap-sikap  apoteker,  penilaian  dan anggapannya tentang hukum yang formal yang berlaku bagi apoteker tersebut.Sehingga harus dibangun kondisi budaya hukum apoteker untuk memberikan pelayanan informasi obat keras guna meningkatkan kualitas hidup pasien.

## Metode Penelitian
Paradigma  yang digunakan pada penelitian ini yaitu Paradigma Critical Theory yaitu  yang  menjelaskan  realitas  yang  teramati  ( virtual  reality )  merupakan  realitas “semu” yang telah terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi,  politik,  gender,  etnis,  dan  sebagainya  (Warassih,  2001).  Adapun  jenis penelitiannya  yaitu  penelitian  kualitatif.  Jenis  penelitian  kualitatif  pada  hakikatnya mengamati  orang  dalam  lingkungan  hidupnya  berinteraksi  dengan  mereka,  berusaha memahami  bahasa  dan  tafsiran  mereka  tentang  dunia  sekitarnya.  Penelitian  ini dilaksanakan di dua apotek di Kota Cirebon.

## Hasil dan Pembahasan
Pergeseran orientasi dari profit oriented menjadi patient oriented menyebabkan terjadinya suatu perubahan sosial, yaitu segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosial termasuk nilai-nilai sosial, sikap,  dan  perilaku  antara  individu  ataupun  kelompok  dalam  masyarakat  tersebut. Dalam hal ini, perubahan fungsi apotek didalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi nilai-nilai  sosial,  sikap,  dan  perilaku  apoteker  terhadap  pasien  dengan  kehadiran apoteker tersebut di apotek untuk memberikan pelayanan kefarmasian.
Temuan  dari  penelitian  ini  menyangkut  tentang  tingkat  kehadiran  apoteker  di tempat praktik di kedua lokasi penelitian adalah :
1. Pada Apotek KFS, apoteker selalu hadir di apotek pada jam praktik shiftnya yaitu kurang lebih delapan jam kerja setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu, terkadang hari  Minggu  pun  hadir  di  apotek  untuk  mengontrol  keadaan  di  apotek  serta menyelesaikan  tugas  administrasi  apotek  yang  belum  terselesaikan.  Tetapi apoteker  ini  sibuk  dengan  tugas  administrasi  apotek,  sehingga  dapat  dikatakan apoteker  tidak  dapat  memberikan  pelayanan  kefarmasian  termasuk  memberikan informasi, edukasi, dan penyerahan obat keras kepada pasien secara optimal.
2. Pada Klinik AM, apoteker hanya datang dua kali dalam seminggu yaitu hari Senin dan  Kamis  atau  hari  Senin  dan  Rabu  dengan  jam  datang  antara  pagi  hari  pukul 10.00 WIB atau siang hari pukul 13.00 WIB dengan frekuensi jam kerja 5-7 jam kerja. Ketika apoteker tidak hadir di  apotek tersebut maka yang melakukan tugas pelayanan kefarmasian adalah asisten apoteker.
Jika dikaji dari hasil penelitian tersebut, ada peningkatan kehadiran apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya  yang menyebutkan bahwa  apoteker  tidak  berada  di  tempat  praktiknya  walaupun  eperti  di  Klinik  AM, apoteker hanya datang dua kali dalam seminggu.
Hal  tersebut  bukan  berarti  tidak  ada  sebabnya,  berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Apoteker  Penanggung  jawab  Klinik  AM  bahwa  ia  terpaksa  untuk  datang  dua kali dalam seminggu ke tempat praktiknya karena ketiadaannya toleransi dari pimpinan Klinik  tentang  masalah  pendapatan  gaji  apoteker  tersebut,  walaupun  hati  nuraninya ingin  selalu  hadir  di  tempat  praktiknya  sehingga  dapat  melakukan  pelayanan kefarmasian yang baik kepada pasien.
Jika diperhatikan dari alasan apoteker Klinik AM yang pada akhirnya tidak hadir setiap  hari  di  tempat  praktiknya  disebabkan  faktor  lain  di  luar  dirinya  yaitu  sistem  di Klinik yang membuat ia tidak melakukan tugasnya sebagai seorang apoteker. Walaupun sebenarnya  ia  sadar  dan    patuh  dari  hati  sanubarinya  untuk  melakukan  pelayanan kefarmasian  kepada  pasien  dengan  optimal,  tetapi  jika  memang  kesadaran  dan kepatuhannya tidak didukung oleh faktor lain dalam hal ini adalah mendapatkan haknya (faktor  ekonomi)  maka  kesadaran  dan  kepatuhan  akanterkait  hukum  tersebut  akan mengalami  penurunan  dan  timbul  reaksi-reaksi  yang  negatif  dari  apoteker  sehingga semakin  besar  pertentangan  antara  peraturan  dengan  kesadaran  tersebut  maka  akan semakin sulit untuk menerapkannya.
Berkaitan dengan hak apoteker dalam hal gaji, organisasi profesi IAI sebenarnya telah membuat ketentuan gaji tersebut guna melindungi hak apoteker dari kesewenang- wenangan  pemilik  fasilitas  pelayanan  kesehatan  tempat  apoteker  berpraktik,  yaitu apoteker  berhak  mendapatkan  gaji  pokok  dua  kali  UMR  dengan  tambahan  uang transport,  uang  makan,  dan  tunjangan  kesehatan  dengan  total  nominal  tiap  bulannya kurang  lebih  Rp  3.000.000,-  hingga  Rp  3.500.000,-.  Untuk  ketentuan  tersebut sebenarnya sudah disosialisasikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan ketika membuat perjanjian  kerjasama  antara  apoteker  dengan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  tersebut. Namun  pada  akhirnya  pihak  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  tidak  peduli  akan  hal tersebut  dan  tidak  memberikan  hak  apoteker  setelah  menjalankan  kewajibannya. Sebaiknya pihak fasilitas pelayanan kesehatan pun sadar dan patuh akan ketentuan yang
dibuat  oleh  organisasi  profesi  serta  saling  menghargai  dan  menghormati  akan  hak  dan kewajiban  antar  profesi  karena  pada  dasarnya  yang  menjadi  pimpinan  atau  pemilik fasilitas pelayanan kesehatan tersebut adalah tenaga kesehatan juga.
Pihak organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia juga seharusnya melindungi hak-hak  anggota  profesinya  dengan  lebih  maksimal  lagi,  tentunya  dengan  melihat  dan mempertimbangkan  kewajiban  yang  telah  dilakukan  oleh  anggota  profesinya  dengan cara  memberikan  sosialisasi  berkelanjutan  dan  penindakan  terhadap  pemilik  fasilitas pelayanan  kefarmasian  yang  tidak  peduli  akan  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak yang saling membutuhkan dan bekerjasama untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Sehingga  hak  dan  kewajiban  antara  apoteker  dengan  pemilik  fasilitas  pelayanan kefarmasian saling terpenuhi satu sama lain.
Obat  merupakan  semua  zat  kimiawi,  hewani,  maupun  nabati  yang  dalam  dosis yang  layak  dapat  menyembuhkan,  meringankan  atau  mencegah  penyakit  berikut gejalanya  (Tjay  &  Rahardja,  2007).  Selain  dapat  menyembuhkan  obat  juga  dapat bersifat meracuni jika tidak diberikan pada indikasi dan dosis yang tepat sesuai dengan kondisi  pasien,  oleh  karena  itu  diperlukan  pelayanan  atas  informasi,  edukasi,  dan penyerahan obat khususnya obat keras yang hanya dapat diberikan dengan adanya resep dari  dokter.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Kepmenkes  No.  633/Ph/62/b  Tahun  1962 tentang Daftar Obat Keras bahwa obat-obatan tersebut tidak dapat diberikan tanpa resep dokter.  Pelayanan atas informasi, edukasi, dan penyerahan obat keras harus dilakukan oleh seorang apoteker seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi  “Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker”.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 Pasal 21 ayat (2), secara tidak langsung  seorang apoteker harus berada di tempat praktiknya untuk memberikan pelayanan  kefarmasian  khususnya  pelayanan  informasi,  edukasi,  dan  penyerahan  obat keras.    Peraturan  tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  hukum  yang  berfungsi sebagai sarana untuk membantu proses perubahan dalam masyarakat yang menyangkut perubahan  sikap  dan/atau  pola  perilaku  warga  masyarakat.  Dalam  hal  ini  perubahan sikap dan atau pola perilaku apoteker dan masyarakat. Seorang apoteker dituntut untuk merubah  sikap  dan  perilakunya  untuk  melakukan  kefarmasian  dengan  optimal  kepada pasien  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  pasien,  sedangkan  untuk  pasien  sendiri
dituntut  untuk  merubah  sikap  dan  perilakunya  untuk  lebih  mengenal  peran  profesi apoteker dan juga untuk lebih peduli terhadap kesehatan dirinya khususnya patuh akan informasi  dan  edukasi  yang  diberikan  oleh  apoteker  dan  tidak  sembarangan  untuk mengkonsumsi obat-obatan.
Tujuan yang telah disebutkan di atas, temuan penelitian yang didapatkan yaitu  :
1. Apotek  KFS  masih  menerima  pembelian  obat  keras  tanpa  resep  dokter  dengan pemberian  informasi,  edukasi,  dan  penyerahan  obat  keras  yang  belum  optimal yaitu informasi yang diberikan hanya sebatas informasi  yang tertera dalam etiket obat, hal ini dikarenakan yang menyerahkan adalah asisten apoteker. Tetapi ketika apoteker yang menyerahkan obat keras tersebut diberikan informasi, edukasi, dan penyerahan obat keras yang baik dan benar. Pasien yang berkunjung di Apotek ini termasuk ke dalam konsumen menengah ke atas dengan rata-rata pendidikan yang cukup  tinggi  sehingga  pasien  datang  ke  apotek  sudah  mencari apoteker  dan  juga apabila  informasi  obat  yang  diberikan  tidak  jelas  maka  pasien  akan  langsung bertanya untuk mendapatkan informasi obat yang lebih jelas.
2. linik  AM  menerima  pembelian  obat  keras  tanpa  resep  dokter    dengan  pemberian informasi, edukasi, dan penyerahan obat keras yang belum optimal yaitu informasi yang  diberikan  hanya  sebatas  informasi  yang  tertera  dalam  etiket  obat,  hal  ini dikarenakan  yang  menyerahkan  adalah  asisten  apoteker  walaupun  apoteker  telah memberikan  ilmu  pengetahuan  dan  sosialisasi  kepada  asisten  bagaimana memberikan informasi, edukasi, dan penyerahan obat-obatan yang baik dan benar kepada  pasien  tetapi  tetap  tidak  dilakukan  dengan  baik.  Namun  ketika  apoteker yang  menyerahkan  obat  keras  tersebut  diberikan  informasi,  edukasi,  dan penyerahan  obat  keras  yang  baik  dan  benar.  Apoteker  pun  mampu  menggalang komunikasi  dengan  tenaga  kesehatan  lain,  termasuk  kepada  dokter  dalam memberikan  pelayanan  informasi  obat  termasuk  tentang  obat  baru  atau  produk obat yang sudah ditarik dari pasaran. Hubungan yang baik antara apoteker dengan dokter  di  klinik  tersebut  tentunya  sangat  bagus  guna  kesembuhan  pasien.  Pasien yang  berkunjung  ke  Klinik  ini  termasuk  ke  dalam  pasien  menengah  ke  bawah dengan rata-rata pendidikan yang  rendah hingga sedang, sehingga pada umumnya mereka  memiliki  persepsi  pemberian  informasi  dan  edukasi  dalam  penyerahan
obat keras ini tidak penting bahkan menganggap bahwa proses tersebut membuat lelah mereka.
Jika kita kaji dari hasil penelitian di atas, apoteker telah melanggar peraturan yang ada  karena  menerima  pembelian  obat  keras  tanpa  resep  dokter.    Menurut  Apoteker Penanggung jawab Apotek KFS, ia terpaksa menerima pembelian obat keras tanpa resep dokter karena dikejar target omset oleh pimpinan Apotek KFS. Karena menurutnya jika hanya  mengandalkan  pembelian  obat-obatan  dengan  resep  dokter  tidak  akan menghasilkan keuntungan yang besar bagi apotek .
Pada  dasarnya  apoteker  mengetahui  akan  peraturan  perundang-undangan  yang ada,  tetapi  persepsi  yang  ada  di  dalam  dirinya  adalah  dia  terikat  dengan  sistem  yang mengharuskan  dia  untuk  melakukan  hal  tersebut.  Selama  apoteker  tersebut  dapat mempertanggungjawabkan  tindakan  yang  dilakukan,  yakni  etika  dia  berada  di  apotek memberikan  informasi,  edukasi,  dan  penyerahan  yang  baik  kepada  pasien.  Dan menurutnya  tidak  sedikit  pula  pasien  yang  meminta  nomor  teleponnya  untuk mendapatkan  informasi  obat  melalui  telepon.  Dalam  kasus  ini  masih  terdapatnya pembelian obat keras  tanpa resep dokter, seorang apoteker masih belum sadar dan taat akan  hukum  yang  sudah  berlaku.  Sehingga  dapat  dikatakan  tingkat  kesadaran  dan kepatuhan  apoteker  terhadap  peraturan  Kepmenkes  No.  633/Ph/62/b  Tahun  1962 tentang  Daftar  Obat  Keras,  bahwa  obat-obatan  yang  termasuk  ke  dalam  obat  keras seperti  antibiotika,  antidiabetes,  hormon  dan  tidak  dapat  diberikan  tanpa  resep  dokter masih rendah.
Sikap  pasien  yang  memberikan  sinyal  positif  akan  kehadiran  apoteker  bahwa pemberian  informasi  dan  edukasi  dalam penyerahan  obat  keras  sangat  dibutuhkan  dan penting  menandakan  adanya  hubungan  yang  positif  antara  tingkat  pengetahuan  dan pendidikan  dengan  rasa  ingin  tahu  serta  peduli  terhadap  kesehatan  diri  sendiri.  Hal tersebut  yang  seharusnya  menjadi  pacuan  bagi  apoteker  untuk  memberikan  pelayanan kefarmasian  yang  lebih  baik  lagi  dengan  meningkatkan  tatap  muka  langsung  dengan pasien  untuk  memberikan  informasi  dan  edukasi  tentang  obat-obatan  kepada  pasien, kemampuan, dan ketrampilan yang dimiliki serta memberikan pembinaan kepada aisten apoteker  di  apotek  untuk  meningkatkan  pengetahuan  yang  dimiliki.  Salah  satunya dengan mengikutsertakan asisten apoteker dalam semina kefarmasian atau menyediakan
buku-buku  yang  bermanfaat  di  bidang  kesehatan  khususnya  kefarmasian  untuk dipelajari oleh apoteker maupun asisten apoteker.
Sehingga Menurut Apoteker Penanggung jawab Klinik AM, ia masih menerima pembelian obat keras tanpa resep dokter disebabkan rasa sosial untuk menolong pasien pada  pertolongan  pertama,  tetapi  itu  pun  sesuai  dengan  kompetensi  yang  dimilikinya, indikasi  yang  diderita  pasien,  dan  juga  keyakinan  dari  diri  apoteker  bahwa  sakit  yang diderita  pasien  merupakan  penyakit  tertentu  yang  pernah  diketahuinya  sebelumnya sehingga  ia  pun  berani  untuk  memberikan  obat  keras  tersebut.  Menurutnya  masih banyak  apotek-apotek  lain  yang  tidak  melakukan  pemberian  informasi,  edukasi,  dan penyerahan  obat  keras  kepada  pasien  dengan  baik  dan  benar  tetapi  tidak  ada  sanksi apapun yang diterima karena tidak ada pemeriksaan dari Dinas Kesehatan ataupun IAI sebagai organisasi profesi yang merupakan salah satu lembaga penegakan hukum, yang pada  akhirnya  menganggap  bahwa  hukum  dibuat  untuk  dilanggar.  Persepsi  demikian yang membentuk budaya hukum yang apatis dari diri apoteker.
Hasil  temuan  yang  didapatkan  di  Klinik AM    bahwa  asisten  apoteker  yang  tetap tidak  sadar  dan  patuh  akan  pentingnya  pemberian  informasi  dan  edukasi  obat  keras kepada  pasien  guna  meningkatkan  kualitas  hidup  pasien  ini  walaupun  telah  diberikan sosialisasi  dan  pengetahuan  oleh  apoteker  kepada  asisten  apoteker  bagaimana memberikan  informasi,  edukasi,  dan  penyerahan  obat-obatan  yang  baik  dan  benar kepada pasien, menandakan bahwa interaksi sosial yang terjadi dan berlangsung antara asisten apoteker dengan apoteker melalui penafsiran dan pemahaman tindakan masing- masing  atau  dapat  disebut  terdapat  fenomena  didalamnya.  Adapun  fenomena  yang dimaksud yaitu asisten apoteker menafsirkan bahwa memberikan informasi dan edukasi obat  keras  bukan  merupakan  kewajiban  dari  asisten  apoteker  sehingga  tidak  ada keinginan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memberikan informasi dan  edukasi  kepada  pasien.Tetapi  sebaliknya  penafsiran  dari  apoteker  adalah  bahwa seorang  pasien  harus  mendapatkan  informasi  dan  edukasi  dalam  menyerahkan  obat keras  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  pasien,  walaupun  bukan  dirinya  yang menyerahkan  obat  keras  tersebut.Jika  kita  kaji  persepsi  dari  apoteker  tersebut didalamnya  terdapat  kepentingan  yaitu  walaupun  apoteker  tidak  hadir  di  klinik, pelayanan kefarmasian tetap berjalan dengan optimal.
Ditemukannya  persepsi  pasien  yang  datang  ke  Klinik  AM  tentang  pemberian informasi dan edukasi dalam penyerahan obat keras tidak penting bahkan menganggap bahwa  proses  tersebut  membuat  lelah  mereka,  menandakan  bahwa  terdapat  kendala dalam  melakukan  pelayanan  kefarmasian  sehingga  informasi  dan  edukasi  obat  keras yang  dilakukan  oleh  tenaga  kefarmasian  tidak  dibutuhkan  atau  tidak  tersampaikan dengan  baik  kepada  pasien.  Salah  satunya  adalah  tingkat  pendidikan  dan  pengetahuan yang  rendah  sehingga  pemahaman  dan  persepsi  yang  timbul  dari  aksi  yang  diberikan oleh tenaga kefarmasian kurang mendapat respon yang positif.
Hambatan  lain  yang  mempengaruhi  kualitas  hidup  pasien  dalam  memberikan informasi  dan  edukasi  obat  keras  yaitu  ada  kesenjangan  antara  pemberi  dan  penerima informasi,  baik  dalam  penggunaan  bahasa,  cara  penuturan,  ataupun  cara  pendekatan; waktu untuk memberikan informasi terbatas; pemberi informasi tidak berhasil menarik perhatian atau keterbukaan pasien/keluarganya; informasi yang diberikan tidak diartikan secara  benar  atau  tidak  dimengerti;  petunjuk  yang  diberikan  tidak  dipahami;  petunjuk yang  diberikan  tidak  disepakati;  petunjuk  yang  diberikan  tidak  dapat  dilaksanakan; petunjuk  yang  diberikan  tidak  lengkap;  hal-hal  yang  harus  dilakukan  terlupa  untuk dilakukan;  pasien  tidak  suka  diajak  berdiskusi;  pasien/keluarga  sudah  merasa mengetahui tanpa perlu diberikannya informasi obat; dan keyakinan pasien/keluarganya sulit untuk diubah (Kurniapuri & Supadmi, 2015)
Ada  empat  jurang  pemisah  yang  menjadi  kendala  dalam  pelayanan  publik,  yaitu tidak  tahu  apa  yang  sebenarnya  diharapkan  oleh  masyarakat,  pemberian  ukuran  yang salah  dalam  pelayanan  masyarakat,  keliru  penampilan  diri  dalam  pelayanan  publik  itu sendiri,  dan  ketika  membuat  perjanjian  terlalu  berlebihan  (Zeithaml,  Parasuraman, Berry,  &  Berry,  1990).  Oleh  karena  itu  dalam  pelayanan  publik  harus  mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut (Hardiyansyah, 2018) :
1. Hak dan kewajiban bagi pemberi dan penerima pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.
2. Pengaturan  setiap  bentuk  pelayanan  umum  harus  disesuaikan  dengan  kondisi kebutuhan  dan  kemampuan  masyarakat  dengan  tetap  berpegang  teguh  pada efisiensi dan efektivitas.
3. Kualitas, proses, dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamaan, kenyamanan, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Terciptanya  kepuasan  pasien  dapat  memberikan  berbagai  manfaat,  diantaranya hubungan  antara  pelanggan  dan  pemberi  layanan  menjadi  harmonis,  sehingga memberikan  dasar  yang  baik  bagi  terciptanya  loyalitas  pasien,  membentuk  suatu rekomendasi  dari  mulut  ke  mulut ( word of  mouth )  yang  menguntungkan  bagi  pemberi layanan,  reputasi  yang  semakin  baik  di  mata  pasien,  dan  laba  yang  diperoleh  akan semakin meningkat (Patmonodewo, 2000).
Membangun  budaya  hukum  yang  peduli  dan  komunikatif  terhadap  pasien, dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dari diri apoteker itu sendiri merupakan salah  satu  cara  untuk  mengatasi  dampak  yang  timbul  dari  ketidakhadiran  apoteker  di tempat  praktik  untuk  memberikan  pelayanan  informasi,  edukasi,  dan  penyerahan  obat keras.  Agar  terbangun  kesadaran  hukum  apoteker  maka  harus  dilakukan  upaya penanaman kesadaran hukum yaitu salah satunya adalah dengan komunikasi hukum.
Komunikasi  hukum  ini  bertujuan  untuk  membangkitkan  suatu compliance , melalui  sosialisasi,  edukasi  atau  inkulturasi  hukum  (pembudayaan  hukum)  yang menyentuh  ke  lubuk  sanubari  seorang  apoteker  sehingga  lahirlah  perilaku  yang  taat akan  hukum  sesuai  dengan  hukum  positif  yang  berlaku  dan  terjadi  titik  temu  antara keyakinan moral pribadinya dengan nilai dasar yang menjiwai isi hukum yang berlaku (Wignjosoebroto  &  Hukum,  2002).  Begitu  pula  yang  dilakukan  oleh  IAI  sebagai organisasi  profesi  dengan  terus  memberikan  sosialisasi  dalam  bentuk  pertemuan- pertemuan  dan  seminar  kefarmasian  sebagai  bentuk  dari  komunikasi  hukum  kepada para anggota profesinya.
Menurut ketua IAI cabang Kota Cirebon, IAI terus memantau anggotanya yaitu apoteker-apoteker  yang  nakal,  yang  tidak  hadir  di  tempat  praktiknya  (disimpulkan apoteker yang tidak ada di tempat praktik adalah apoteker yang mempunyai pekerjaan juga  sebagai  PNS)  sehingga  tidak  memberikan  pelayanan  kefarmasian  kepada pasien.Salah  satu  caranya  dengan  melihat  alamat  tinggalnya  dengan  alamat praktiknya.Jika  alamat  tinggalnya  tidak  berada  di  Kota  Cirebon  maka  IAI  terus melakukan pemantauan kepada apoteker tersebut.
Menurut  ketua  IAI  cabang  Kota  Cirebon,  memang  tidak  ada  sanksi  yang  tegas dan  tertulis  mengenai  kehadiran  apoteker  di  tempat  praktik  untuk  memberikan pelayanan  informasi,  edukasi,  dan  penyerahan  obat  keras  oleh  apoteker,  baik  dalam
Peraturan  Pemerintah  No.51  Tahun  2009  tentang  Pekerjaan  Kefarmasian  ataupun Permenkes  No.  35  Tahun  2014  tentang  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  Di  Apotek. Walaupun dengan demikian, IAI sebagai organisasi profesi tetap melakukan sosialisasi dan pemantauan kepada anggota-anggota profesinya.
Berdasarkan  realitas  kelembagaan,  maka  lembaga  harus  membuat  kebijakan sanksi  yang  tertulis  dalam  kaitannya  dengan  apoteker.  Sebab  berdasarkan  hasil penelitian  di  wilayah  studi  tidak  ditemukan  hal  yang  spesifik  tentang  peraturan  sanksi tersebut,  oleh  karena  itu  sering  terjadi  budaya  hukum  yang  apatis  pada  apoteker  tidak dapat  diselesaikan  sebagaimana  proses  hukum  itu  bekerja.  Hal  ini  membuktikan administrasi, birokrasi, dan hukum yang berkenaan dengan kinerja apoteker tidak dapat berjalan  sesuai  dengan  yang  diamanatkan  oleh  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Disisi lain  terjadi  pula  disfungsi  kelembagaan  dalam  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  profesi apoteker. Hal ini dibuktikan melalui lemahnya monitoring dan evaluasi yang seharusnya tersebut  harus  diemban  oleh  lembaga  yang  bersangkutan  IAI  dan  Dinas  Kesehatan setempat.

## Kesimpulan
Berdasarkan data yang didapatkan dari penelitian ini yaitu bahwa budaya hukum apoteker dalam pemberian informasi, edukasi, dan penyerahan obat keras adalah budaya hukum yang apatis. Untuk merubah budaya hukum apoteker yang apatis tersebut maka perlu  dilakukan  sosialisasi  ulang  kepada  apoteker  dan  pemilik  fasilitas  pelayanan kefarmasian.  IAI  sebagai  organisasi  profesi  harus  lebih  mengetahui  dan  memahami peraturan  yuridis  yang  berlaku  serta  membuat  panduan  tertulis  (buku  saku)  kepada anggota profesinya.

## BIBLIOGRAFI
Hardiyansyah,  H.  (2018). Kualitas  Pelayanan  Publik:  Konsep,  Dimensi,  Indikator  dan Implementasinya . Gava Media.
Hukor  Kemenkes.  (2007).  Tinjauan  Sosiologis  Terhadap  Pengaturan  Mengenai Pekerjaan Kefarmasian di Apotek, 2008. Koran Sindo .
Kurniapuri,  A.,  &  Supadmi,  W.  (2015).  Pengaruh  Pemberian  Informasi  Obat Antihipertensi Terhadap Kepatuhan Pasien Hipertensi di Puskesmas Umbulharjo I Yogyakarta Periode November 2014. Majalah Farmaseutik , 11 (1), 268–274.
Midian  Sirait.  (2001). Tiga  Dimensi  Farmasi,  Ilmu  Teknologi,  Pelayanan  Kesehatan, dan Potensi Ekonomi. Jakarta.
Patmonodewo,  S.  (2000). Pendidikan  anak  prasekolah .  Rineka  Cipta  bekerjasama dengan Departemen Pendidikan & Kebudayaan.
Priyatno,  D.,  &  Aridhayandi,  M.  R.  (2018).  Resensi  Buku  (Book  Review)  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014. Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 2 (2), 881–889.
Purabaya,  T.  B.  (2017).  Sistem  Informasi  Rekam  Medis  (Studi  Kasus:  Klinik  Medika Prima Indramayu). Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 2 (9), 151–169.
Rai Gunawan. (2011). Tingkat Kehadiran Apoteker Serta Pembelian Obat Keras Tanpa Resep Di Apotek, Bali : Jurusan Farmasi Fakultas MIPA .
Siregar,  C.,  &  Kumolosari,  E.  (2005).  Farmasi  Klinik:  Teori  dan  Penerapan,  hal. 321- 333. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta .
Tjay, T. H., & Rahardja, K. (2007). Obat-obat penting: khasiat, penggunaan dan efek- efek sampingnya . Elex Media Komputindo.
Warassih,  E.  (2001). Pemberdayaan  masyarakat  dalam  mewujudkan  tujuan  hukum (Proses penegakan hukum dan persoalan keadilan) .
Wignjosoebroto,  S.,  &  Hukum,  P.  (2002).  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya. Elsam Dan Huma, Jakarta .
Zeithaml,  V.  A.,  Parasuraman,  A.,  Berry,  L.  L.,  &  Berry,  L.  L.  (1990). Delivering quality  service:  Balancing  customer  perceptions  and  expectations .  Simon  and Schuster.