## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENERIMA PROTOKOL DALAM HAL TERJADI PELANGGARAN AKTA NOTARIS OLEH NOTARIS PEMBERI PROTOKOL YANG TELAH MENINGGAL

## Melita Trisnawati, Suteki
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro melita@gmail.com

## Abstract
The notary public as the general official has the authority to make authentic deed in accordance with  the  norms,  the  values  and  the  provisions  of  the  applicable  legislation  so  that  the  law  can work in the community. Every deed made by a notary must stored in a notary protocol, and the protocol shall be transferred in the event of a notary passing away. But the problem is when a notary has passed away and his protocol is transferred to another notary, then a dispute arises related to the deed. Notary recipient of the protocol will still be called for questioning if there is a problem related to the protocol that is in his control, because it is one of the responsibility of the recipient of notary protocol. This is where the role of MKN appears to provide protection in the form of inspection or investigation permits by the authorities. And the role of MPD and INI in preventing the occurrence of violations in the deed by the notary in the form of guidance to all members of the notary.
Keywords : Notary Protocol, Original Of The Deed, Legal Protection

## Abstrak
Pada  hakekatnya  notaris  sebagai  pejabat  umum  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  akta otentik  sesuai  dengan  norma-norma,  nilai-nilai  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  sehingga  hukum  dapat  bekerja  dalam  masyarakat..  Setiap  akta  yang  dibuat  oleh notaris wajib disimpan dalam protokol notaris, dan protokol wajib dialihkan dalam hal notaris meninggal dunia. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika seorang notaris telah meninggal dunia dan protokolnya dialihkan kepada notaris lain, kemudian muncul sengketa yang berkaitan dengan akta tersebut. Notaris penerima protokol tetap akan dipanggil untuk diminta keterangan apabila  terdapat  permasalahan  terkait  protokol  yang  ada  dalam  penguasaannya,  karena merupakan  salahsatu  tanggungjawab  penerima  protokol  notaris.  Disinilah  muncul  peranan MKN untuk memberikan perlindungan berupa ijin pemeriksaan ataupun penyidikan oleh pihak yang berwenang. Serta adanya peranan MPD dan INI dalam mencegah terjadinya pelanggaran dalam pembuatan akta oleh notaris berupa pengayoman kepada seluruh anggota notaris.
Kata kunci : Protokol Notaris, Minuta Akta Notaris, Perlindungan Hukum

## A. Pendahuluan
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mendefinisikan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini”.  Akta  adalah suatu  tulisan  yang  memang  dengan  sengaja  dibuat  untuk  dijadikan  bukti  tentang  suatu
peristiwa  dan  ditandatangani  pihak  yang  membuatnya.  Dalam  Pasal  1  angka  7  UUJN disebutkan  “Akta  Notaris  yang  selanjutnya  disebut  Akta  adalah  akta  autentik  yang  dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang- Undang ini.”
Suatu  akta  otentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  bagi  para  pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Sehingga apabila  suatu  pihak  mengajukan  suatu  akta  otentik,  hakim  harus  menerimanya  dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu  tidak  boleh  memerintahkan  penambahan  pembuktian  lagi.  Suatu  akta  otentik  harus memenuhi persyaratan-persyaratan bahwa akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat  umum  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  yang  mana  pejabat umum  oleh  atau  di  hadapan  siapa  akta  itu  dibuat,  harus  mempunyai  wewenang  untuk membuat akta itu.
Adapun  kewenangan  notaris  selain  membuat  akta  terdapat  pada  Pasal  15  Undang- Undang Jabatan Notaris. Kewenangan notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi (Habib Adjie, 2008) Kewenangan Umum Notaris,  Kewenangan  Khusus  Notaris,  dan  Kewenangan  notaris  yang  akan  ditentukan kemudian. Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat  akta  secara  umum.  Hal  ini  dapat  disebut  sebagai  Kewenangan  Umum  Notaris dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang,  menyangkut  akta  yang  harus  dibuat  adalah  akta  otentik  mengenai  semua perbuatan,  perjanjian  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  aturan  hukum  untuk  dibuat  atau dikehendaki  oleh  yang  bersangkutan,  serta  mengenai  kepentingan  subjek  hukumnya  yaitu harus  jelas  untuk  kepentingan  siapa  suatu  akta  itu  dibuat.  Berdasarkan  wewenang  tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, wewenang notaris dalam tugas  jabatannya  membuat  keinginan/tindakan  para  pihak  ke  dalam  akta  otentik,  dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
Serta  akta  notaris  sebagai  akta  otentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang sempurna,  sehingga  tidak  perlu  dibuktikan  atau  ditambah  dengan  alat  bukti  yang  lainnya. Jika  ada  pihak  yang  menyatakan  bahwa  akta  tersebut  tidak  benar,  maka  pihak  yang menyatakan  tidak  benar  wajib  membuktikan  pernyataannya  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku.
Dalam  menjalankan  jabatannya  sebagai  notaris,  notaris  juga  memiliki  kewajiban. Salahsatunya  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  b  UUJN,  yaitu:  membuat  Akta  dalam  bentuk Minuta  Akta  dan  menyimpannya  sebagai  bagian  dari  Protokol  Notaris.  “Membuat  Akta dalam  bentuk  Minuta  Akta  dan  menyimpannya  sebagai  bagian  dari  Protokol  Notaris” dilanjutkan dengan huruf g mengenai penjilidan akta-akta tersebut, huruf i mengenai daftar akta berkenaan dengan wasiat, serta pencatatan repertoriumnya. Pengertian protokol notaris dalam  Pasal  1  angka  13  UUJN:  “Protokol  Notaris  adalah  kumpulan  dokumen  yang merupakan  arsip  negara  yang  harus  disimpan  dan  dipelihara  oleh  Notaris  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.”  Pasal  ini  menjelaskan  protokol  notaris  adalah semua kelengkapan yang harus dilengkapi dan dimiliki dalam menjalankan jabatan notaris.
Pasal  58  sampai  65  UUJN  membahas  lebih  lanjut  mengenai  pembuatan,  penyimpanan dan penyerahan protokol notaris. Pasal 62 UUJN menyebutkan bahwa protokol notaris harus diserahkan  dalam  beberapa  situasi,  antara  lain  dalam  hal  notaris  meninggal  dunia.  Setelah jangka waktu tertentu, protokol notaris tersebut harus diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 UUJN. Protokol notaris diserahkan untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan eksistensinya, sehingga apabila suatu saat dibutuhkan guna suatu keperluan dapat mudah dicari dan ditemukan aktanya.
Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UUJN, Majelis Pengawas Daerah menunjuk notaris yang menerima protokol notaris. Notaris yang menerima protokol berwenang untuk mengeluarkan grosse  akta,  salinan  akta,  atau  kutipan  akta  sesuai  dengan  Pasal  64  ayat  (2)  UUJN,  serta memiliki tanggung jawab untuk menyimpan protokol dengan baik. Dengan adanya peralihan protokol  tersebut,  muncul  kemungkinan  akan  timbulnya  gugatan  atau  permasalahan berkaitan  dengan  akta  protokol  notaris.  Sehingga  diperlukan  perlindungan  hukum terhadap notaris  penerima  protokol,  maka  dari  itu  penulis  akan  membahas  permasalahan  tersebut dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal Dunia”.
Berdasarkan  latar  belakang  ini,    permasalahan  yang  akan  diteliti  adalah  mengenai bagaimana  kewajiban  dan  tanggung  jawab  notaris  penerima  protokol  atas  protokol  notaris yang  diberikan  kepadanya  serta  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  notaris  penerima protokol  dalam  hal  terjadi  pelanggaran  atas  akta  yang  disimpannya  ketika  notaris  pemberi protokol  telah  meninggal  dunia.  Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui tanggung jawab notaris penerima protokol atas protokol notaris yang diberikan kepadaanya
serta mengetahui perlindungan hukum terhadap notaris penerima protokol dalam hal terjadi pelanggaran  atas  akta  yang  disimpannya  ketika  notaris  pemberi  protokol  telah  meninggal dunia.
Penulisan  ini  diharapkan  mampu  memberikan  manfaat  baik  secara  teoretis  yaitu sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang kenotariatan terkait tanggung jawab notaris penerima protokol dan perlindungan hukum dalam hal terjadi gugatan atas akta yang disimpannya  juga  sebagai  bahan  referensi  bagi  kepentingan  akademis  sebagai  bahan tambahan  kepustakaan  bagi  pengembangan  ilmu  hukum.  Serta  memiliki  kegunaan  praktis yang dapat memberi manfaat bagi peneliti maupun praktisi hukum dalam memahami hukum kenotariatan  dan  memberi  sumbangan  pemikiran  bagi  notaris  dalam  hal  protokol  notaris yang ada dalam penyimpanannya.

## B. Metode Penelitian
Soerjono Soekanto memberikan definisi sebagai berikut: “Penelitian hukum merupakan suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode,  sistematika,  dan  pemikiran  tertentu bertujuan  untuk  mempelajari  suatu  atau  beberapa  masalah  hukum  tertentu  dengan  jalan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu  pemecahan  atas  permasalahan  yang  timbul  di  dalam  gejala-gejala  yang bersangkutan.”(Soekanto,  1986)  Untuk  memenuhi  syarat  keilmuan,  suatu  penelitian  harus berpedoman  pada  metode  penelitian.  Metode  penelitian  merupakan  penelitian  yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara  sistematis  dan  logis  sehingga  dapat  dipertanggung  jawabkan  kebenarannya,  oleh sebab  itu  metode  penelitian  memegang  peranan  penting  dalam  kegiatan  penelitian  dan penyusunan  suatu  karya  ilmiah,  dengan  metode  penelitian  akan  terlihat  jelas  bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.(Suratman dan Phillips Dillah, 2014)
Penelitian ini merupakan penelitian hukum  yang menggunakan pendekatan socio-legal research . (Soekanto, 1986) Penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian lapangan atau penelitian  data  primer  untuk  memahami  gejala-gejala  hukum  yang  mencakup  pelaksanaan asas-asas  hukum,  kaidah-kaidah  hukum,  peraturan  perundang-undangan  berkaitan  dengan perlindungan hukum terhadap notaris penerima protokol dalam hal terjadi pelanggaran akta notaris oleh notaris pemberi protokol yang telah meninggal dunia.
Teknik Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data  dalam  suatu  penelitian.  Dalam  pengumpulan  data  ini  dapat  diperoleh  dari  hasil
observasi,  wawancara,  dokumentasi  dan  gabungan/triangulasi.(Sugiyono,  2009)  Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  disesuaikan  dengan  jenis  data  yang  dibutuhkan, dimana  teknik  pengumpulan  data  itu  sendiri  mengandung  makna  sebagai  upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara observasi,  dokumentasi  dan  wawancara.  Menurut  Sugiyono,  observasi  yaitu  pengamatan yang  dilakukan  dengan  sengaja  dan  sistematis  terhadap  aktivitas  individu  atau  objek  lain yang diselidiki. 1 Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 2 , sedangkan wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. 3
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  pengaturan  data  secara  logis  dan sistematis, analisis juga dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lapangan hingga pada akhir penelitian.  (Rulam  Ahmadi,  229AD)Untuk  itu,  perlu  mempersiapkan  data  atau  informasi tersebut untuk dianalisis lebih mendalam dengan memanfaatkan teori-teori dari para pakar, serta  membuat  interpretasi  makna  yang  lebih  luas  dan  selanjutnya  hasil  analisis  tersebut dituangkan/disajikan ke dalam penulisan karya ilmiah ini.
Analisis  data  dengan  pendekatan  kualitatif  terhadap  data  primer  dan  data  sekunder. Analisis kualitatif adalah konstruksivisme  yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak,  interaktif  dan  suatu  pengalaman  sosial  yang  diinterpretasikan  oleh  individu. Deskriptif  tersebut  meliputi  isi  dan  struktur  hukum  positif,  yaitu  suatu  kegiatan  yang dilakukan  oleh  penulis  untuk  menentukan  isi  atau  makna  aturan  hukum  yang  dijadikan rujukan.

## C. Hasil dan Pembahasan
Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik bagi yang  memerlukan.  Akta  otentik  yang  dibuatnya  merupakan  akta  yang  berkekuatan  hukum dan  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  bagi  para  pihak  beserta  seluruh  ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan  suatu  akta  otentik,  hakim  harus  menerimanya  dan  menganggap  apa  yang dituliskan  di  dalam  akta  itu  sungguh-sungguh  terjadi,  sehingga  hakim  itu  tidak  boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.
1 Sugiyono, Op.Cit., hlm.225
2 Sugiyono, Op.Cit., hlm.227
3 Sugiyono, Op.Cit., hlm.228
Setiap akta yang dibuat oleh notaris wajib disimpan dalam protokol notaris berdasarkan ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  b  UUJN.  Pasal  tersebut  menyebutkan  bahwa  salahsatu kewajiban  seorang  notaris  adalah  “membuat  Akta  dalam  bentuk  Minuta  Akta  dan menyimpannya  sebagai  bagian  dari  Protokol  Notaris”.  Protokol  Notaris  merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Protokol notaris ini adalah semua kelengkapan yang harus dilengkapi dan dimiliki dalam menjalankan jabatan notaris.
Kewajiban notaris dalam bidang administrasi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen  termasuk  diantaranya  kumpulan  akta  dan  berbagai  dokumen  lainnya  yang  biasa dikenal dengan protokol notaris. Protokol notaris merupakan salah satu arsip negara, maka dari itu protokol notaris harus diperlakukan layaknya dokumen negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap otentik. Dengan demikian protokol notaris sebagai kumpulan dokumen harus  selalu  disimpan  dan  dipelihara  dalam  keadaan  apapun  meskipun  notaris  pemilik protokol tengah cuti maupun meninggal dunia.
UUJN  mengatur  mengenai  pembuatan,  penyimpanan  dan  penyerahan  protokol  notaris. Ketentuan  UUJN  menyebutkan  bahwa  protokol  notaris  harus  dialihkan  dalam  keadaan- keadaan  tertentu,  salahsatunya  ketika  seorang  notaris  meninggal  dunia.  Notaris  yang meninggal  dunia,  berdasarkan  Pasal  35  UUJN,  maka  keluarganya  wajib  memberitahukan kepada  MPD  Notaris  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kerja.  Apabila  Notaris  meninggal  dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat  Sementara  Notaris  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak tanggal  Notaris meninggal  dunia.  Pejabat  Sementara  Notaris  tersebut  menyerahkan  protokol  Notaris  dari Notaris  yang  meninggal  dunia  kepada  MPD  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari  terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
Dalam  hal  notaris  meninggal  dunia,  maka  protokol  Notaris  tersebut  akan  diserahkan kepada notaris lain, penyerahan protokol dalam hal Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh MPD. Protokol notaris diserahkan untuk  menjaga  kerahasiaan  isi  akta  dan  eksistensinya,  sehingga  apabila  suatu  saat dibutuhkan guna suatu keperluan dapat mudah dicari dan ditemukan aktanya.
Pasal  64  ayat  (1)  UUJN,  MPD  menunjuk  notaris  yang  menerima  protokol  notaris. Notaris  yang  menerima  protokol  memiliki  kewenangan  sesuai  dengan  Pasal  64  ayat  (2) UUJN,  serta  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menyimpan  protokol  dengan  baik.  Dengan
adanya  peralihan  protokol  tersebut,  muncul  kemungkinan  akan  timbulnya  gugatan  atau permasalahan  berkaitan  dengan  akta  protokol  notaris  yang  berada  dalam  penyimpanannya. Sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap notaris penerima protokol yang ditunjuk oleh MPD untuk menyimpan protokol notaris yang telah meninggal dunia.
Berdasarkan penjelasan dan deskripsi yang disampaikan narasumber diatas, maka dapat penulis  simpulkan  bahwa  seorang  notaris  harus  menjalankan  jabatannya  sesuai  dengan norma-norma,  nilai-nilai  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku sehingga hukum dapat bekerja dalam masyarakat. Sehingga tercapai kepastian hukum serta memberikan  kebahagiaan/kemanfaatan,  dan  keadilan  bagi  seluruh  masyarakat  tanpa memihak.  Menyimpan  minuta  akta  merupakan  kewajiban  seorang  notaris,  notaris  harus menyimpan  sendiri  protokol  notaris  dan  tidak  membiarkan  protokol  notaris  dipegang  oleh pihak-pihak  lain.  Hal  ini  karena  protokol  notaris  adalah  kumpulan  dokumen  yang merupakan  arsip  negara  yang  harus  disimpan  dan  dipelihara  oleh  notaris.  Namun  yang menjadi  persoalan  adalah  ketika  seorang  notaris  telah  meninggal  dunia  dan  protokolnya dialihkan  kepada  notaris  lain,  kemudian  muncul  sengketa  yang  berkaitan  dengan  akta tersebut.
Notaris  pembuat  akta  yang  telah  meninggal  dunia  tentunya  tidak  dapat  diminta keterangan  atas  akta  yang  dibuatnya,  ia  juga  tidak  dapat  dimintakan  ganti  rugi  apabila  ada timbul  kesalahan  atas  akta  yang  dibuatnya.  Notaris  penerima  protokol  pun  tidak  dapat diminta  pertanggungjawaban  atas  akta  yang  tidak  dibuatnya,  ia  hanya  memiliki  kewajiban untuk  memberikan  keterangan.  Kewajiban  ini  beralih  kepada  notaris  yang  menerima protokol serta pihak-pihak yang dijadikan saksi dalam akta tersebut.
Notaris  penerima  protokol  tetap  akan  dipanggil  untuk  diminta  keterangan  apabila terdapat  permasalahan  terkait  protokol  yang  ada  dalam  penguasaannya,  karena  merupakan salahsatu tanggungjawab penerima protokol notaris. Walaupun dalam kenyataannya notaris penerima  protokol  tidak  tahu-menahu  mengenai  akta  tersebut,  tetap  saja  pihak  yang berwenang  akan  memanggil  notaris  penerima  protokol  untuk  diminta  keterangan.  Notaris penerima  protokol  harus  menghadapi  panggilan  tersebut.  Disinilah  muncul  peranan  MKN untuk  memberikan  perlindungan  berupa  ijin  pemeriksaan  ataupun  penyidikan  oleh  pihak
yang berwenang.  Serta adanya peranan INI dalam mencegah terjadinya pelanggaran dalam pembuatan akta oleh notaris berupa pengayoman kepada seluruh anggota notaris. 4
Pentingnya  peranan  MKN  dalam  memberikan  suatu  perlindungan  hukum  bagi  notaris terkait  pertanggungjawaban  notaris  secara  perdata  merupakan  suatu  lembaga  yang  bersifat independen. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi  oleh  pihak  atau  lembaga  lainnya,  sehingga  dalam  hal  ini  keputusan  yang dihasilkan  oleh  MKN  tidak  dapat  diganggu  gugat.  Berdasarkan  hal-hal  diatas  maka  dapat diketahui  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  notaris  terhadap  akta-akta  yang  ada  dalam penyimpanannya  terkait  pertanggungjawaban  notaris  penerima  protokol  bukan  merupakan tanggungjawab  secara  perdata.  Namun  pemanggilan  notaris  penerima  protokol  oleh penyidik, penuntut umum dan hakim terkait protokol yang ada dalam penguasaannya harus tetap dilakukan dengan mendapatkan persetujuan MKN.

## 1. Tanggung  Jawab  Notaris  Penerima  Protokol  Atas  Protokol  Notaris  Yang Diberikan Kepadanya
Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris  itu  sendiri  yang  berhubungan  dengan  akta,  diantaranya:  Pertama,  Tanggung  jawab Notaris  secara  perdata  atas  akta  yang  dibuatnya.  Tanggung  jawab  dalam  hal  ini  adalah tanggung  jawab  terhadap  kebenaran  materiil  akta,  dalam  konstruksi  perbuatan  melawan hukum.  Perbuatan  melawan  hukum  disini  dalam  sifat  aktif  maupun  pasif.  Aktif  artinya melakukan  perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian  pada  pihak  lain.  Sedangkan  pasif  yaitu tidak  melakukan  perbuatan  yang  merupakan  keharusan,  sehingga  pihak  lain  menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.
Kedua,  tanggung  jawab  notaris  secara  pidana  atas  akta  yang  dibuatnya.  Pidana dalam  hal  ini  adalah  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang  notaris  dalam kapasitasnya  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta,  bukan  dalam  konteks individu  sebagai  warga  negara  pada  umumnya.  Ketiga,  tanggung  jawab  notaris  secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi administrasi bedasarkan UUJN menyebutkan ada  5  (lima)  jenis  sanksi  administrasi  yang  diberikan  apabila  seorang  Notaris  melanggar,
4 Kutipan  wawancara  dengan  Hardhini  Ambarwati,  S.H.,  M.H  dan  Sri  Waryani,  B.Sc.,  S.H  selaku  MPD  Jawa Tengah
yaitu:  peringatan  lisan;  peringatan  tertulis;  pemberhentian  sementara;    pemberhentian dengan hormat; dan pemberhentian dengan tidak hormat.
Maka  dari  itu  kewajiban  notaris  dalam  bidang  administrasi  adalah  menyimpan dan  memelihara  segala  dokumen  termasuk  diantaranya  kumpulan  akta  dan  berbagai dokumen  lainnya  yang  biasa  dikenal  dengan  protokol  notaris.  Protokol  notaris  merupakan salah  satu  arsip  negara,  maka  dari  itu  protokol  notaris  harus  diperlakukan  layaknya dokumen  negara  yang  harus  disimpan  dan  dijaga  agar  tetap  otentik.  Dengan  demikian protokol  notaris  sebagai  kumpulan  dokumen  harus  selalu  disimpan  dan  dipelihara  dalam keadaan  apapun  meskipun  notaris  pemilik  protokol  tengah  cuti  maupun  meninggal  dunia. Penjelasan Pasal 62 UUJN, menyebutkan bahwa Protokol Notaris terdiri atas:
a. Minuta Akta; merupakan asli akta notaris, dimana di dalam minuta akta ini terdiri dari (dilekatkan)  data-data  diri  para  penghadap  dan  dokumen  lain  yang  diperlukan  untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku  yang  memuat  tidak  lebih  dari  50  akta.  Pada  sampul  setiap  buku  tersebut  dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.
b. Buku daftar akta atau Repertorium; dalam Repertorium ini, setiap hari notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun Originali  dengan  mencantumkan  nomor  urut,  nomor  bulanan,  tanggal,  sifat  akta  dan nama  para  penghadap.  Buku  daftar  akta  di  bawah  tangan  yang  penandatanganannya dilakukan  di  hadapan  Notaris  atau  akta  di  bawah  tangan  yang  didaftar;  Notaris  wajib mencatat  surat-surat  di  bawah  tangan,  baik  yang  disahkan  maupun  yang  dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama semua pihak.
c. Buku daftar nama penghadap atau Klapper; notaris wajib membuat daftar Klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua orang/pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta.
d. Buku daftar protes; bahwa setiap bulan notaris menyampaikan Daftar Akta Protes dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan tulisan “NIHIL”.
e. Buku  daftar  wasiat;  notaris  wajib  mencatat  akta-akta  wasiat  yang  dibuatnya  dalam Buku  Daftar  Wasiat.  Selain  itu,  paling  lambat  pada  tanggal  5  setiap  bulannya,  notaris wajib  membuat  dan  melaporkan  daftar  wasiat  atas  wasiat-wasiat  yang  dibuat  pada
bulan  sebelumnya.  Apabila  tidak  ada  wasiat  yang  dibuat,  maka  Buku  Daftar  Wasiat tetap harus dibuat dan dilaporkan dengan tulisan “NIHIL”.
f. Buku  daftar  lain  yang  harus  disimpan  oleh  Notaris,  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  salah  satunya  adalah  Buku  Daftar  Perseroan  Terbatas,  yang mencatat  kapan  pendiriannya  dan  dengan  akta  nomor  dan  tanggal  berapa,  adanya perubahan  Anggaran  Dasar  atau  perubahan  susunan  anggota  Direksi,  anggota  Dewan Komisaris atau Pemegang Sahamnya.
Ketika  seorang  notaris  sudah  tidak  menjabat,  diakarenakan  batas  umur  pensiun atau  permintaan  sendiri  maka  MPD  akan  mengetahui  dan  secara  langsung  membantu pengurusan  protokol  notaris.  Namun  apabila  notaris  meninggal  dunia,  keluarga  harus membantu pengurusannya.  Dalam hal notaris meninggal dunia, maka Protokol Notaris akan diserahkan oleh ahli warisnya kepada notaris lain  yang ditunjuk MPD. Demikian menurut ketentuan Pasal 63 ayat (2) UUJN: “Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.”
UUJN juga mengatur bahwa jika notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris  paling  lama  30  hari  terhitung  sejak  tanggal  notaris  meninggal  dunia sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  35  ayat  (3)  UUJN:  “Apabila  notaris  meninggal dunia  pada  saat  menjalankan  cuti,  tugas  jabatan  Notaris  dijalankan  oleh  Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia.”
Pejabat Sementara Notaris wajib menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal  dunia  kepada  MPD  paling  lama  60  hari  terhitung  sejak  tanggal  notaris meninggal  dunia  sesuai  dengan  Pasal  35  ayat  (4),  Pejabat  Sementara  Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris  yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia.
Keluarga  wajib  memberitahukan  kepada  MPD  Notaris  paling  lambat  7  (tujuh) hari  kerja.  Apabila  notaris  meninggal  dunia  pada  saat  menjalankan  cuti,  tugas  jabatan notaris  dijalankan  oleh  Notaris  Pengganti  sebagai  Pejabat  Sementara  Notaris  paling lama  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  notaris  meninggal  dunia.  Pejabat
Sementara  Notaris  tersebut  menyerahkan  protokol  notaris  dari  notaris  yang  meninggal dunia  kepada  MPD  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  notaris meninggal dunia.
Dalam  hal  notaris  meninggal  dunia,  maka  protokol  notaris  tersebut  akan diserahkan kepada notaris lain yang akan menggantikannya. Penyerahan protokol dalam hal notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh MPD sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) UUJN. Ahli waris dapat menunjuk notaris  yang  akan  menerima  protokol  notaris,  apabila  notaris  yang  ditujuk  tidak bersediaa  menerima  maka  dapat  menunjuk  notaris  lain.  Namun  apabila  sulit menemukan  notaris  yang  bersedia,  maka  penunjukan  akan  dilakukan  oleh  Ketua Pengawas Daerah dengan kordinasi MPD dan DKD.
Dapat kita lihat bahwa notaris lain yang akan menerima protokol notaris yang telah meninggal  dunia  adalah  notaris  yang  ditunjuk  oleh  Pengawas  Derah  dengan  kordinasi MPD  dan  DKD.  Pertimbangan  yang  dilakukan  MPD  untuk  menujuk  seorang  notaris yang menerima protokol adalah adanya ketersediaan tempat untuk menyimpan protokol notaris,  umur  notaris  yang  masih  produktif  serta tanggung  jawab  seorang  notaris  yang baik. 5 Penyerahan  protokol  notaris  tersebut  dilakukan  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari dengan  pembuatan  berita  acara  penyerahan  protokol  notaris.  Berita  acara  tersebut ditandatangani  oleh  yang  menyerahkan  yaitu  perwakilan  dari  MPD  dan  notaris  yang ditunjuk  sebagai  penerima  protokol  notaris  berdasarkan  Pasal  63  ayat  (1)  UUJN. Adapun  dokumen  yang  diserahkan  mencakup  seluruh  minuta  akta  notaris  beserta kelengkapannya  sesuai  peraturan  perundang-undangan  serta  dokumen-dokumen  lain yang masih dalam proses oleh notaris yang bersangkutan. 6
MPD pada dasarnya menunjuk notaris yang masih aktif untuk menyimpan protokol dari  notaris  yang  telah  meninggal  dunia,  namun  dalam  kenyataannya  banyak  notaris yang enggan menerimanya. Terkadang notaris tersebut enggan menerima dengan alasan kurangnya  tempat  yang  memadai  untuk menyimpan  protokol  dari  notaris lain,  terlebih apabila  notaris  yang  meninggal  dunia  telah  menjabat  untuk  waktu  yang  lama  dan memiliki  banyak  protokol. 7 Pada  dasarnya  seorang  notaris  yang  ditunjuk  untuk
5 Hasil wawancara dengan Hardhini Ambarwati, S.H., M.H selaku MPD Jawa Tengah
6 Hasil  wawancara  dengan  Notaris  Dahniarti  Hasana,  S.H.,  M.Kn.  selaku  Sekretaris  Pengawas  Daerah  Kabupaten Semarang
7 Kutipan wawancara dengan Sri Waryani, B.Sc., S.H selaku MPD Jawa Tengah
menerima  protokol  notaris  lain  tidak  boleh  menolak,  karena  ketersediaan  tempat merupakan  tanggung  jawab  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  notaris.  Seorang  notaris memiliki kewajiban untuk menandatangani surat peryataan saat dilakukan pengangkatan sebagai  notaris  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (2)  huruf  (m)  Peraturan  Menteri  Nomor  62 Tahun 2016. Surat tersebut berisi penyataan bahwa ia bersedia untuk menerima protokol notaris  lain  apabila  diperlukan,  namun  tetap  saja  ada  notaris  yang  menolak  menerima protokol notaris lain. 8
Dalam  hal  ahli  waris  menunjuk  notaris  penerima  protokol,  ketersediaan  tempat penyimpanan atas protokol tersebut menjadi tanggungjawab dari ahli waris tersebut. Hal ini  merupakan  salahsatu  tanggungjawab  pemberi  protokol  yang  harus  disadari,  bahwa ketersediaan  tempat  sangatlah  penting  untuk  menunjang  penyimpanan  atas  protokol notaris  terlebih  lagi  apabila  jumlah  protokol  tersebut  sangatlah  banyak.  Ahli  waris sebagai  pemberi  protokol  dalam  hal  notaris  meninggal  dunia  harus  mengetahu  dan menyadari hal-hal apa saja yang menjadi kewajibannya sebagai ahli waris dari seorang notaris. Dalam praktiknya, masih banyak ahli waris yang tidak mengetahui kewajiban- kewajibannya  tersebut,  salahsatunya  mengenai  penyediaan  tempat  ini  serta  berkaitan dengan hutang dan kewajiban notaris yang diwariskan kepada para ahli warisnya. 9
Notaris  yang  telah  menerima  protokol  tersebut  bertanggung  jawab  untuk memelihara  protokol  notaris  yang  dialihkan  kepadanya.  Ia  juga  berwenang mengeluarkan  Grosse  Akta,  Salinan  Akta,  atau  Kutipan  Akta  sebagaimana  diatur didalam  ketentuan  Pasal  64  ayat  (2)  UUJN.  Notaris  penerima  protokol  berkewajiban merawat  protokol  notaris  yang  dilimpahkan  kepadanya  selayaknya  protokol  sendiri, sehingga dibutuhkan tempat yang memadai serta administrasi yang baik agar akta yang ada padanya tersusun dengan rapi dan dapat dengan mudah dicari ketika dibutuhkan.
2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  Penerima  Protokol  Dalam  Hal  Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal Dunia
Akta  notaris  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dalam  gugatan perkara  perdata,  namun apabila melanggar  ketentuan  tertentu,  akan  terdegradasi  nilai pembuktiannya  menjadi  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah
8 Kutipan wawancara dengan Notaris Suyanto, S.H., selaku MPD dan penerima protokol notaris
9 Kutipan wawancara dengan Notaris Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn. selaku Sekretaris Pengawas Daerah Kabupaten Semarang
tangan. Notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta  menjadi  batal  demi  hukum  akan  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  klien  atau pihak  lainnya.  Oleh  karena  itu,  notaris  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  atas kesalahannya  tersebut  dan  diwajibkan  memberikan  ganti  rugi,  biaya,  dan  bunga kepada  para  pihak  yang  menderita  kerugian.  Menurut  teori  dari  Robert  B.  Seidman dan  William  J.  Chambliss  tentang  sistem  bekerjanya  hukum  di  masyarakat,  pada waktu notaris menjalankan tugas jabatannya di bidang kenotariatan, kedudukan notaris sebagai  pelaksana  hukum,  sedangkan  pada  waktu  notaris  dikenakan  tanggung  gugat, kedudukan notaris sebagai yang dikenakan hukum berhadapan dengan penerap sanksi.
Kekuatan yang melekat pada akta otentik  yaitu sempurna ( volledig bewijskracht ) dan  mengikat (bindende  bewijskracht ),  yang  berarti  apabila  alat  bukti  berupa  akta otentik  diajukan  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  dan  bukti  lawan  yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaanya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat  ( volledig  en  bindende bewijskracht ).  Dengan  demikian  kebenaran  isi  dan  pernyataan  yang  tercantum didalamnya  menjadi  sempurna  dan  mengikat  kepada  para  pihak  mengenai  apa  yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat pula kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya  sebagai  dasar  fakta  yang  sempurna  dan  cukup  untuk  mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.(Chrstin Sasauw, 2015)
Bukan  tidak  mungkin  seorang  notaris  dapat  melakukan  kesalahan  yang mengakibatkan pelanggaran jabatannya. Terkait dengan kesalahan notaris, maka yang digunakan  adalah beroepsfout . Beroepsfout merupakan  istilah  khusus  yang  ditujukan terhadap  kesalahan,  kesalahan  tersebut  dilakukan  oleh  para  profesional  dengan jabatan-jabatan  khusus.  Kesalahan-kesalahan  tersebut  dilakukan  dalam  menjalankan suatu  jabatan.  Namun  istilah  kesalahan  dalam  hal  ini  sifatnya  objektif  dalam pengertian  istilah  kesalahan  ini  dalam  konteks beroepsfout ditujukan  kepada  para profesional  dalam  menjalankan  jabatannya.  Untuk  mengkaji  pengertian  kesalahan pada beroepsfout dapat  mengacu  pada  definisi  kesalahan  pada  umumnya,  khususnya dalam  hukum  pidana.  Disamping  pengertian  kesalahan  objektif,  juga  terdapat persyaratan  secara  khusus  untuk  dapat  mendalilkan,  bahwa  notaris  telah  bersalah dalam  menjalankan  jabatannya.  Definisi  kesalahan  secara  umum  dapat  ditemukan dalam  bidang  hukum  pidana.  Dalam  hukum  pidana,  seseorang  yang  dinyatakan
bersalah harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, 1982) mampu bertanggung jawab; sengaja atau alpa; tidak ada alasan pemaaf.
Seorang  notaris  tidak  hanya  mendapat  pengetahuan  secara  teoritis,  tetapi  juga secara  praktis  dengan  kemampuan  teknis  maupun  teoritis  tersebut,  maka  seorang notaris dipastikan memiliki kemampuan, bahkan sudah seharusnya bagi notaris untuk mengerti  sendiri  nilai  dan  akibat-akibat  dari  pembuatan  akta.  Demikian  juga  dengan adanya  bekal  tersebut  di  atas  notaris  juga  dianggap  mampu  untuk  menyadari  bahwa perbuatan  itu  menurut  pandangan  masyarakat  tidak  diperbolehkan.  Mampu  atau tidaknya  seseorang  untuk  menentukan  niat  dalam  melakukan  perbuatan  itu  dapat dipengaruhi  oleh  faktor  usia,  misalnya  usia  yang  belum  dewasa,  keadaan  orang tersebut ditaruh di bawah pengampuan, atau karena ada tekanan yang berasal dari luar dirinya, ia dalam keadaan terpaksa dan tidak mungkin berbuat lain. (Moeljatno, 1993) Hal  ini  selaras  dengan  pendapat  Koeswadji,  bahwa  akibat  suatu  kesalahan  dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan onvoldoende  kennis ,  kekurangan  pengalaman onvoldoende  ervaring dan  kekurangan pengertian onvoldoende inzicht .(Nico, 2003)
Pada  dasarnya,  menyimpan  minuta  akta  itu  adalah  kewajiban  seorang  otaris, sehingga  notaris  seharusnya  menyimpan  sendiri  protokol  notaris  (yang  berisi  minuta akta)  dan  tidak  membiarkan  protokol  notaris  dipegang  oleh  pegawainya.  Ini  karena protokol notaris adalah kumpulan dokumen  yang merupakan arsip negara yang harus disimpan  dan  dipelihara  oleh  notaris.  Namun  yang  menjadi  persoalan  adalah  ketika seorang  notaris  meninggal  dunia  dan  protokolnya  dialihkan  kepada  notaris  lain, bagaimana apabila muncul sengketa yang melibatkan akta tersebut.
Salahsatu  alasan  seorang  notaris  tidak  mau  menerima  protokol  dari  notaris  lain adalah karena mereka merasa “direpotkan”. Terlebih jika diketahui bahwa notaris yang telah  meninggal  dunia  tersebut  adalah  seorang  notaris  yang  terkesan  kurang  teliti, kurang  hati-hati  dan  dicap  bermasalah  oleh  notaris  lain.  Mereka  enggan  menerima protokolnya karena takut akan banyak terjadi sengketa atau muncul permasalahan atas akta-akta  tersebut,  sehingga  pada  akhinya  mereka  sebagai  notaris  penerima  protokol akan  direpotkan  dengan  kepentingan  penyelidikan,  penyidikan,  walaupun  hanya diminta keterangan sebagai saksi.
Pada  praktiknya  permasalahan  mengenai  degradasi  akta  otentik  dapat  terjadi karena  kelalaian  dan/atau  kurang  ketelitian,  terdapat  kecerobohan  seorang  notaris sehingga  mengakibatkan  akta  yang  dibuatnya  mengalami  degradasi  kekuatan pembuktian  atau  batal  demi  hukum. 10 Permasalahan  hukum  tersebut  dapat  muncul pada  saat  itu,  atau  dapat  muncul  setelah  beberapa  tahun  kemudian  saat  minuta  akta telah  disimpan  dalam  protokol  notaris  lain.  Maka  dari  itu,  banyak  notaris  yang cenderung  takut  untuk  menerima  protokol  dari  notaris  lain  terlebih  notaris  tersebut telah meninggal dunia.
Ketika  seorang  notaris  tidak  menjabat  lagi  bukan  dikarenakan  meninggal  dunia tentunya  masih  dapat  diminta  keterangan  atas  akta  yang  dibuatnya,  karena  hukum perdata  dan  hukum  pidana  tidak  mengenal  batas  umur  asalkan  orang  tersebut  dirasa mampu  mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Namun  apabila  seorang  notaris tidak  menjabat  lagi  dikarenakan  meninggal  dunia,  maka  seorang  notaris  yang menerima  protokolnya  harus  mau  dimintai  keterangan,  walaupun  bukan  dia  notaris yang  membuat  akta.  Notaris  penerima  protokol  hanya  diminta  keterangan  sesuai jabatannya sebagai notaris penerima protokol dari notaris yang telah meninggal dunia.
Berdasarkan  Pasal  65  UUJN,  seorang  Notaris,  Notaris  Pengganti,  Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak  penyimpan  Protokol  Notaris.  Berdasarkan  ketentuan  ini,  maka  seorang  notaris penerima  protokol  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  akta  yang  tidak dibuatnya.  Tanggungjawab  seorang  Notaris,  Notaris  Pengganti,  Notaris  Pengganti Khusus,  dan  Pejabat  Sementara  Notaris  sebagai  pembuat  akta  melekat  pada  dirinya sendiri. Notaris yang melanggar ketentuan mengenai administrasi pencatatan protokol notaris  sebagaimana  diuraikan  dalam  Pasal  58  dan  Pasal  59  UUJN  dapat  dikenai sanksi  berupa:  peringatan  tertulis;  pemberhentian  sementara;  pemberhentian  dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.
Namun menjadi hal yang sulit apabila notaris yang melakukan pelanggaran adalah notaris  yang  telah  meninggal  dunia.  Notaris  pembuat  akta  tidak  dapat  diminta keterangan  atas  akta  yang  dibuatnya,  tentunya  tidak  dapat  dimintakan  ganti  rugi
10 Kutipan  wawancara  dengan  Notaris  Suyanto,  S.H.,  selaku  notaris,  Majelis  Pengawas  Daerah  dan  penerima protokol notaris
apabila  ada  timbul  kesalahan  atas  akta  yang  dibuatnya.  Sehingga  kewajiban  untuk memberikan  keterangan  itu  beralih  kepada  notaris  yang  menerima  protokol  serta pihak-pihak yang dijadikan saksi dalam akta tersebut. Notaris penerima protokol tetap akan  dipanggil  untuk  diminta  keterangan  apabila  terdapat  permasalahan  terkait protokol yang ada dalam penguasaannya, hal ini merupakan salahsatu tanggungjawab penerima protokol notaris. 11
Permasalahan  hukum  seperti  yang  telah  diuraikan  di  atas  memungkinkan  notaris berurusan  dengan  pertanggungjawaban  secara  hukum  secara  perdata.  Pemanggilan notaris penerima protokol oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu perkara perdata harus memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan  Notaris,  karena  pada  saat  ini  MKN  merupakan  lembaga  perlindungan hukum bagi notaris ketika ada seorang notaris yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hal pembuatan akta. Dengan demikian akan lebih terjamin apabila segala  tindakan  pemanggilan,  pemeriksaan  dan  penahanan  itu  dilakukan  setelah  ada izin  dari  organisasi  profesi  yang  memeriksanya  terlebih  dahulu,  sehingga  pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari wewenang notaris.
Kedudukan  MKN  dalam  memberikan  suatu  perlindungan  hukum  bagi  notaris terkait  pertanggungjawaban  notaris  secara  perdata  merupakan  suatu  lembaga  yang bersifat  independen,  karena  dalam  hal  ini  keberadaan  MKN  tidak  merupakan  sub bagian  dari  pemerintah  yang  mengangkatnya.  MKN  dalam  menjalankan kewenangannya  mengeluarkan  suatu  keputusan  tidak  dipengaruhi  oleh  pihak  atau lembaga  lainnya,  sehingga  dalam  hal  ini  keputusan  yang  dihasilkan  oleh  MKN  ini tidak  dapat  diganggu  gugat.  Berdasarkan  hal-hal  diatas  maka  dapat  diketahui  bahwa perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta-akta yang ada dalam penyimpanannya terkait pertanggungjawaban notaris penerima protokol bukan merupakan tanggungjawab  secara  perdata.  Namun  pemanggilan  notaris  penerima  protokol  oleh penyidik, penuntut umum dan hakim terkait protokol yang ada dalam penguasaannya harus tetap dilakukan dengan mendapatkan persetujuan MKN.
11 Kutipan  hasil  wawancara  dengan  Notaris  Zulaicha,  SH,  M.Kn  selaku  notaris  dan  Sekretariat  Ikatan  Notaris Indonesia
Seorang  notaris  mungkin  saja  melakukan  kesalahan  yang  mengakibatkan pelanggaran,  namun  perlu  dilihat  kembali  apakah  munculnya  kesalahan  yang mengakibatkan pelanggaran tersebut didasari dengan niat atau tanpa kesengajaan. Jika seorang  notaris  yang  masih  aktif  menjabat  diawasi  terus-menerus  melakukan pelanggaran  maka  dilakukan  penindakan.  Untuk  ini  notaris  yang  bersangkutan dikenakan  sanksi  sesuai  peraturan  yang  berlaku  dengan  melihat  pelanggaran  yang dilakukannya.  UUJN  menyebutkan  bahwa  sanksi  yang  paling  ringan  adalah  teguran lisan.  Sanksi  kedua  adalah  teguran  tertulis,  dan  yang  ketiga,  sanksinya  adalah pemberhentian  sementara  maksimal  6  (enam)  bulan.  Sanksi  yang  terakhir  adalah pemecatan  terhadap  jabatannya  baik  dengan  hormat  atau  tidak  hormat  (Pasal  85 UUJN).
Dengan  demikian  perlu  adanya  suatu  pengawasan  dan  pembinaan  yang  terus menerus  terhadap  para  notaris  didalam  menjalankan  dan  melaksanakan  tugas  dan jabatan.  Tujuan  pengawasan  terhadap  notaris  adalah  agar  para  notaris  sebanyak mungkin  memenuhi  persyaratan-persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat umum yang dilayani.
Mekanisme  pengawasan  ekternal  dijalankan  dalam  hal  ini  menurut  UUJN,  maka pengawasan  notaris  dilakukan  oleh  menteri,  dan  dalam  pelaksanaan  pengawasan, menteri  membentuk  majelis  pengawas.  Menurut  Winanto  Wiryomartani,  S.H.,  M.H., notaris  senior  yang  juga  anggota  Majelis  Pengawas  Pusat  Notaris,  notaris  adalah pejabat umum untuk melayani masyarakat. Jadi, dalam rangka pembuatan akta otentik oleh  notaris,  masyarakat  wajib  dilindungi.  Untuk  itulah  tujuan  diciptakan  majelis pengawas  yang  berfungsi  melindungi  masyarakat  jika  terjadi  "malpraktek"  oleh notaris. Pengawasan ini tujuannya adalah pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat. 12

## D. Simpulan
Tanggung jawab notaris penerima dan penyimpan protokol notaris adalah menerima dan menyimpan protokol notaris di tempat yang baik, aman dan menyusunnya secara rapi dalam tempat penyimpanan. Tujuannya adalah untuk memudahkan notaris mencari jika suatu saat dibutuhkan,  membuat  salinan  protokol  notaris  (disebut  dengan  copy  collection)  yang
12 Dikutip dari artikel berjudul " Sudah Pindah, Tapi Masih Pasang Papan Nama ", Media Notaris, 21 Mei 2012
diminta  para  pihak  atau  yang  berkepentingan,  membuatkan  kutipan,  membuatkan  grosse akta.
Notaris  penerima  dan  penyimpan  protokol  notaris  tidak  bertanggung  jawab  atas substansi  atau  isi  akta  atas  protokol  yang  diterimanya.  Notaris  penerima  dan  penyimpan protokol  notaris  melayani  panggilan  dari  pihak  kepolisian  maupun  pengadilan  adanya sengketa  para  pihak  terkait  dengan  minuta  akta  yang  menjadi  bagian  dari  protokol  yang berada dalam penyimpanannya dengan adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dapat ditafsirkan pada  isi  Pasal  66  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris mengatur bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Perlindungan Hukum juga diberikan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah organisasi bagi Notaris dengan adanya bidang pengayom yang turut memberikan saran dan konsultasi hukum bagi notaris.
Berkaitan  hal  tersebut  diatas  maka  sebaiknya  dimasa  yang  akan  datang  penyimpanan minuta akta  selain  dalam  bentuk  jilid akta  juga  dalam  bentuk  soft  copy  agar  penyimpanan minuta-minuta  akta  lebih  praktis  dan  efisien  tempat.  Perlu  dibuat  peraturan  perundang- undangan  yang  khusus  mengatur  tentang  Kearsipan  Protokol  Notaris  sehingga  adanya kepastian hukum bagi notaris dalam menyimpan dan memelihara protokol notaris. Notaris, notaris  pengganti,  pejabat  sementara  notaris  dan  Majelis  Pengawas  Daerah  wajib menyimpan  dan  memelihara  protokol  notaris  tersebut  dengan  baik.  Selain  itu,  seorang notaris  juga  wajib  memberi  pemahaman  kepada  keluarganya  atau  ahli  warisnya,  bahwa warisan  yang  ditinggalkan  bukan  hanya  berupa  harta  tetapi  berkenaan  dengan  hutang  dan kewajiban atas tugas-tugasnya sebagai notaris.
Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, Notaris pemegang protokol dan MPD  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  wajib  menyimpan  dan  memelihara  protokol notaris  tanpa  batas  waktu  sepanjang  protokol  notaris  tersebut  dibutuhkan  oleh  klien  atau pihak-pihak  yang  terkait  dan/atau  sampai  adanya  pengaturan  tentang  batas  waktu penyimpanan  protokol  notaris.  Protokol  Notaris  merupakan  arsip  negara  yang  harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Namun demikian pengaturan kearsipan tidak mengatur protokol  notaris  sebagaimana  ketentuan  dalam  UUJN  meskipun  protokol  notaris  sebagai arsip  negara.  Protokol  notaris  sebagai  arsip  negara  tidak  pula  diatur  secara  detail  dalam UUJN misalnya tekait dengan kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan protokol notaris. Hal
ini  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  bagi  notaris  dalam  menyimpan  dan  memelihara protokol  notaris.  Selain  itu  untuk  menjamin  protokol  notaris  sebagai  alat  bukti  dari perbuatan  hukum  masyarakat  atau  klien  maka  usaha  untuk  menyimpan  dan  memelihara protokol  notaris  merupakan  pertanggungjawaban  notaris,  notaris  pengganti,  pejabat sementara  notaris  dan  Majelis  Pengawas  Daerah  kepada  negara  dan  masyarakat  dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Chrstin  Sasauw.  (2015).  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Kekuatan  Mengikat  Suatu  AKta  Notaris.
Jurnal Lex Privatum , Vol III No , 100.
E.Y  Kanter  dan  S.R.  Sianturi.  (1982). Asas  -  Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  dan Penerapannya . Jakarta: Alumni.
Habib Adjie. (2008). Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Bandung.
Moeljatno. (1993). Asas - Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta.
Nico. (2003). Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum . Yogyakarta.
Rulam Ahmadi. (229AD). Metode Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Pres.
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Suratman dan Phillips Dillah. (2014). Metode Penelitian Hukum . Bandung: Alfabeta.