Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2019 CC - BY - SA 4.0 License Page 13
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 11, No. 1 Juni 2019, pp. 13-25 ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809 Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna

## PENGARUH NORMA SUBJEKTIF DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

## Ni Made Intan Priliandani dan Komang Adi Kurniawan Saputra
Fakultas Ekonomi, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali - Indonesia *intanpriliandani88@gmail.com
DiPublikasi: 29/06/2019 http://dx.doi.org/10.22225/kr.11.1.1158.13-25

## Abstract
The biggest contribution from state revenues is from tax. Taxes are used for development from the center to the development in each region. The central government has authorized local governments to determine their own local tax policies in collecting or managing local taxes. Efforts made by the government in increasing taxpayer compliance is to provide motivation to taxpayers to  obey  paying  taxes,  mengadaka  tax  socialization,  supervise  and  implement  strict  tax  sanctions.  This  study  examines  the Subjective Norm Effect, and Tax Socialization to see the effect on Hotel and Restaurant Taxpayer Compliance. The formulation of the problem in this research is whether subjective norms and taxation socialization have an effect on hotel and restaurant taxpayer compliance. This research aims to prove empirically the influence of subjective norms and tax socialization on hotel and restaurant taxpayer compliance. This research was held at the Regional Revenue Agency of the City of Denpasar with a population  of  93  samples.  The  sampling  method used  proportionate  stratified  random  sampling, so  the  sample  in this  study amounted to 36 hotels and 57 restaurant tax payers. The analytical method used was the method of multiple linear regression analysis.  The results of this research indicate that subjective norms and tax socialization have a positive effect on hotel and restaurant taxpayer compliance. Keywords: Accounts Receivable Turnover; Economic Rentability; Rentability of Own Capital; Working Capital Turnover.
Keywords: Subjective Norms; Taxpayer Compliance; Tax Dissemination

## Abstrak
Kontribusi terbesar dari  penerimaan negara adalah bersumber dari  pajak. Pajak dipergunakan untuk pembangunan dari pusat sampai  dengan  pembangunan  di  masing - masing  daerah.  Pemerintah  pusat  telah  memberikan  wewenang  kepada  pemerintah daerah untuk menentukan sendiri kebijakan atas pajak daerahnya baik itu dalam memungut ataupun mengelola pajak daerahnya. Upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  dengan  memberikan  motivasi kepada  wajib  pajak  agar  taat  membayar  pajak,  mengadaka  sosialisasi  perpajakan,  melakukan  pengawasan  dan  melaksanakan sanksi pajak yang tegas. Penelitian ini meneliti mengenai Pengaruh Norma Subjektif, dan Sosialisasi Perpajakan untuk melihat pengaruhnya  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Hotel  dan  Restoran.  Rumusan  Masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  apakah norma  subjektif  dan  sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  hotel  dan  restoran.  Penelitian  ini mempunyai tujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh norma subjektif dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. Penelitian ini  diadakan di  Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dengan jumlah populasi sebanyak 93 sampel. Metode pengambilan sampelnya menggunakan proportionate stratified random sampling, sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah hotel sebanyak 36 dan wajib pajak restoran sebanyak 57. Metode analisis yang digunakan adalah metode  analisis  regresi  linear  berganda.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  norma  subjektif  dan  sosialisasi  perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran.
Kata Kunci: Nor ma Subjektif; Kepatuhan Wajib Pajak; Sosialisasi Perpajakan

## I. PENDAHULUAN
Sebuah  negara  harus  terus  melakukan pembangunan walaupun dihadapkan oleh berbagai  masalah.  Indonesia  merupakan  negara yang  saat  ini  terus - menerus  mengadakan pembangunan nasional di berbagai sektor. Dalam proses  tersebut,  Indonesia  pernah  menghadapi berbagai  masalah  di  sektor  ekonomi  seperti tingginya  tingkat  inflasi,  naiknya  harga  minyak
dunia,  naiknya  harga  barang - barang  dan melemahnya  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dolar Amerika  serta  turunnya  daya  beli  masyarakat. Berbagai masalah yang terjadi dan tuntutan untuk terus  merealisasikan  pambangunan  nasional menyebabkan  pemerintah  harus  mengoptimalkan semua  potensi  penerimaan  sehingga  pendapatan negara  menjadi  bertambah.  Penerimaan  suatu negara  dapat  berasal  dari  dalam  negeri  maupun luar  negeri.  Indonesia  tidak  dapat  selalu
Pengaruh Norma Subjektif dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran bergantung  pada  penerimaan  luar  negeri  maka dari  itu  pemerintah  selalu  berupaya  untuk menggali potensi penerimaan dari dalam negeri.
Salah  satu  sumber  penerimaan  dalam  negeri untuk pembangunan nasional di Indonesia adalah berasal  dari  pajak,  hal  tersebut  ditunjukkan  dari sumber  penerimaan  negara  yang  tertuang  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  yang  sebagian  besar  berasal  dari  pajak. Pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan  negara  yang  digunakan  untuk membiayai  pengeluaran  pemerintah  ataupun untuk  melaksanakan  pembangunan.  Penerimaan pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan  kebijaksanaan  pemerintah  dalam bidang  sosial  dan  ekonomi.  Hal  tersebut  sesuai dengan  definisi  pajak  yaitu  iuran  rakyat  kepada kas  negara  berdasarkan  undang - undang  yang dapat  dipaksakan  dengan  tiada  mendapat  jasa timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat ditujukan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran  umum (Mardiasmo,  2016) .  Dengan meningkatkan penerimaan pajak maka pembangunan  nasional  dapat  terus  berlanjut. Beberapa  upaya  telah  dilakukan  oleh  pemerintah untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  yaitu melalui  sosialisasi  perpajakan,  peningkatan pelayanan  kepada  wajib  pajak  sampai  membuat berbagai  kebijakan  yang  berhubungan  dengan pajak.
Selain berfokus kepada pembangunan nasional,  pemerintah  juga  harus  memperhatikan pembangunan  setiap  daerah  di  Indonesia. Pembangunan  daerah  perlu  diperhatikan  karena berpengaruh  langsung  kepada  pembangunan nasional  secara  keseluruhan.  Saat  pembangunan di  suatu  daerah  berjalan  dengan  baik  maka  hal tersebut akan menunjang keberhasilan pembangunan  nasional  secara  keseluruhan. Dalam  hal  ini  pembangunan  daerah  bertujuan untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat di daerah. Agar dapat merealisasikan tujuan  tersebut  maka  efisiensi  dan  efektivitas penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  perlu ditingkatkan.  Agar  pembangunan  di  daerah dilakukan  dengan  optimal  maka  setiap  daerah memperoleh  kesempatan  untuk  dapat  menggali potensi  daerahnya,  sehingga  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  di  daerah  tersebut  dapat meningkat.  Pendapatan  asli  daerah  mempunyai peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan bermasyarakat  di  daerah,  khususnya  di  dalam melanjutkan  pembangunan,  karena  pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah
untuk  membiayai  semua  pengeluaran  daerah. Agar pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin  optimal  maka  pemerintah  pusat memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, hal ini lebih  dikenal  dengan  otonomi  daerah.  Otonomi daerah  diharapkan  dapat  membantu  percepatan kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran - serta masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah (Astuti  &  Achadiyah,  2016) .  Salah  satu wewenang  daerah  otonom  yang  diberikan  oleh pemerintah  pusat  sebagai  bentuk  pelaksanaan otonomi  daerah  adalah  menentukan  kebijakan pajak daerahnya masing - masing, untuk memungut dan mengelola pajak daerah.
Undang - Undang  No  28  tahun  2009  tentang pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  dilaksanakan dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat  dan  kemandirian  daerah,  perlu dilakukan  perluasan  objek  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  dan  pemberian  diskresi  dalam penetapan  tarif.  Pajak  daerah,  yang  selanjutnya disebut  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan undang - undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran  rakyat.  Ada  dua  jenis  pajak  yang diatur  dalam  undang - undang  ini  yaitu  pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.
Salah  satu  sektor  yang  berperan  dalam besarnya  penerimaan  pajak  daerah  adalah  sektor pariwisata.  Bali  merupakan  daerah  di  Indonesia yang terkenal dengan sektor pariwisatanya. Tidak hanya  mendominasi  sektor  pariwisata  di Indonesia namun Bali juga berhasil mendominasi sektor pariwisata di luar negeri. Sektor pariwisata yang baik di Bali akan mempengaruhi Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Provinsi  Bali,  untuk mengoptimalkan  potensi  penerimaan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  maka  masing - masing pemerintah  di  kabupaten/kota  di  Provinsi  Bali perlu  membuat  kebijakan  yang  sesuai  dengan keadaan daerahnya dan hal tersebutlah yang telah dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Denpasar. Sebagai  Ibukota  Provinsi  Bali,  Kota  Denpasar merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat industri dan pusat  pariwisata.  Dengan  berbagai  kegiatan tersebut,  Pemerintah  Kota  Denpasar  perlu membuat peraturan daerah (Perda) yang mengatur masing - masing penerimaan pajak di wilayah Kota Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2019 CC - BY - SA 4.0 License
Page 14
Pengaruh Norma Subjektif dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran
Denpasar.  Pajak  daerah  yang  dikelola  oleh pemerintah  Kota  Denpasar  terdiri  dari  pajak hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan,  pajak reklame,  pajak  penerangan  jalan,  pajak  mineral bukan  logam  dan  batuan,  pajak  parkir,  pajak  air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  serta  bea perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan.  Dari berbagai jenis pajak tersebut, saat ini pemerintah Kota  Denpasar  berusaha  lebih  mengoptimalkan penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  pajak  hotel dan restoran. Hal tersebut ditunjukkan dari upaya sosisalisasi yang terus dilakukan pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.  Alasan  pemerintah  Kota  Denpasar berusaha lebih mengoptimalkan penerimaan pajak hotel  dan  restoran  adalah  karena  pajak  tersebut berkaitan  langsung  dengan  sektor  pariwisata  di Kota  Denpasar.  Semakin  banyak  dan  semakin lama  wisatawan  berkunjung  ke  denpasar  maka semakin  banyak  uang  yang  dibelanjakan  untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti penginapan,  makan  dan  minum.  Semua pengeluaran  tersebut  nantinya  secara  otomatis akan  memperbesar  pajak  di  bidang  hotel  dan restoran.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  kedua pajak  tersebut  merupakan  sumber  pendapatan yang  berpotensi  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar.
Norma  subjektif  merupakan  perasaan  atau dugaan - dugaan  seseorang  terhadap  harapan - harapan  dari  orang - orang  disekitarnya  jika  ia melakukan  atau  tidak  melakukan  perilaku tertentu,  karena  perasaan  ini  sifatnya  subjektif maka dimensi ini disebut norma subjektif. Secara spesifik, norma subjektif adalah persepsi individu tentang  tekanan  sosial  untuk  melakukan  atau tidak  melakukan suatu perilaku. Norma subjektif menunjukkan  pengaruh  lingkungan  terhadap perilaku  individu,  dengan  adanya  pengaruh lingkungan karena banyak wajib pajak yang patuh terhadap  kewajiban  perpajakannya  menyebabkan menyebabkan  wajib  pajak  yang  lain  juga  ikut patuh terhadap kewajiban perpajakannya.
Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dan proses  memberikan  informasi  perpajakan  untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat,  serta  lembaga  pemerintah  maupun  non pemerintah  agar  terdorong  untuk  paham,  sadar, peduli  dan  berkontribusi  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakan  (Surat  Edaran  Direktur Jenderal  Pajak  Nomor  SE - 98/PJ/2011).  Semakin tinggi  sosialisasi  perpajakan  maka  akan  diiringi
pula  dengan  meningkatnya  kepatuhan  wajib pajak.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  sebelumnya,  maka  penelitian  ini menganalisis  tentang  pengaruh  norma  subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran dan  pengaruh  sosialisasi  perpajakan  terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kota Denpasar

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## Theory of Planned Behavior
Theory of Planned Behavior (TPB) oleh Ajzen (1991)  lahir  dari  Theory  of  Reasoned  Action (TRA) (Ajzen & Fishbein, 1969) , karena Theory of  Reasoned  Action  mengabaikan  pentingnya faktor - faktor  sosial  yang  dalam  kehidupan  nyata bisa  menjadi  penentu  untuk  perilaku  individu. Dalam  Theory  of  Planned  Behavior  (TPB) dijelaskan bahwa perilaku individu timbul karena adanya  niat  untuk  berperilaku,  sedangkan timbulnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu:

## Kepercayaan Perilaku (Behavioral Beliefs)
Behavioral  beliefs  merupakan  keyakinan individu  akan  hasil  dari  suatu  perilaku  dan evaluasi atas hasil tersebut.

## Kepercayaan Normatif (Normative Beliefs)
Normative  beliefs  yaitu  keyakinan  tentang harapan  normatif  orang  lain  dan  motivasi  untuk memenuhi harapan tersebut.

## Kepercayaan Kontrol (Control Beliefs)
Control  beliefs  merupakan  keyakinan  tentang keberadaan  hal - hal  yang  mendukung  atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya  tentang  seberapa  kuat  hal - hal  yang mendukung  dan menghambat  perilakunya tersebut (perceived power).
Theory  of  Planned  Behavior  relevan  untuk menjelaskan  perilaku  wajib  pajak  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepercayaan  normatif  (normative  beliefs) menunjukkan  bahwa  ketika  akan  melakukan sesuatu,  individu  akan  memiliki  keyakinan tentang  harapan  normatif  dari  orang  lain  dan motivasi  untuk  memenuhi  harapan  tersebut.  Hal tersebut  dapat  dikaitkan  dengan  variabel  norma subjektif  dan  sosialisasi  perpajakan.  Norma subjektif terbentuk dari normative beliefs, norma subjektif  mengarah  pada  tekanan  sosial  yang dipersepsikan  untuk  melaksanakan  perilaku
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2019 CC - BY - SA 4.0 License
Page 15
Pengaruh Norma Subjektif dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran tertentu  atau  tidak.  Individu  akan  berniat  untuk melakukan  perilaku  tertentu  ketika  dia  merasa bahwa orang lain yang dianggap penting berpikir dia  harus  melakukannya.  Sosialisasi  perpajakan juga  berkaitan  dengan  normative  beliefs,  dengan adanya sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak terutama  mengenai  aturan - aturan  baru  yang berlaku maka akan memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, hal tersebut membuat wajib  pajak  memiliki  keyakinan  atau  memilih perilaku taat pajak.
Kepercayaan kontrol (control beliefs) menujukkan  ada  hal - hal  yang  mendukung  atau menghambat  individu  untuk  melakukan  perilaku tertentu.  Control  beliefs  berkaitan  dengan  sanksi pajak. Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib  pajak  mematuhi  peraturan  perpajakan  atau mencegah  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar norma  perpajakan.  Kepatuhan  wajib  pajak  akan ditentukan  berdasarkan  persepsi  wajib  pajak tentang  seberapa  kuat  sanksi  pajak  mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.
Behavioral  beliefs,  normative  beliefs,  dan control  beliefs  sebagai  tiga  faktor  yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki  tahap  intention,  kemudian  tahap terakhir  adalah  behavior.  Tahap  intention merupakan  tahap  dimana  seseorang  memiliki maksud  atau  niat  untuk  berperilaku,  sedangkan behavior  adalah  tahap  seseorang  berperilaku (Manuputty,  2018). Norma  Subjektif,  sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak dapat menjadi faktor yang  menentukan  perilaku  patuh  pajak.  Setelah adanya sosialisasi dari petugas pajak, maka wajib pajak  akan  memiliki  kesadaran  untuk  membayar pajak  kemudian  dimotivasi  lagi  oleh  norma subjektif dan sanksi yang diterapkan, maka dapat membuat  wajib  pajak  semakin  patuh  membayar pajak.

## Teori Atribusi (Atribution Theory)
Teori  atribusi  mempelajari  proses  bagaimana seseorang  menginterpretasikan  suatu  peristiwa, alasan atau sebab perilakunya. Teori atribusi yang dikembangkan  oleh (Heider,  1958) menjelaskan bahwa  perilaku  seseorang  ditentukan  oleh kombinasi  antara  kekuatan  internal  (internal forces),  yaitu  faktor - faktor  yang  berasal  dari dalam  diri  seseorang  dan  kekuatan  eksternal (external forces), yaitu faktor - faktor yang berasal dari  luar.  Teori  atribusi  diterapkan  dengan menggunakan variabel lokus pengendalian (locus
of  control)  yang  terdiri  dari  lokus  pengendalian internal dan lokus pengendalian eksternal (Lubis, 2017) .  Teori  ini  mengacu  tentang  bagaimana seseorang  menjelaskan  penyebab  perilaku  orang lain  atau  dirinya  sendiri  yang  akan  ditentukan apakah  dari  internal  misalnya  sifat,  karakter, sikap,  dan  lain - lain  ataupun  eksternal  misalnya tekanan  situasi  atau  keadaan  tertentu  yang  akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.
Teori  atribusi  relevan  untuk  menjelaskan perilaku  wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakan.  Perilaku  wajib  pajak dalam  melaksanakan  kewajibannya  disebabkan oleh  faktor  internal  dan  eksternal.  Dalam penelitian  ini  tidak  ada  faktor  internal  yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun ada faktor eksternalnya. Secara eksternal wajib pajak melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  karena adanya  pengaruh  dari  luar  seperti  norma subjektif, sosialisasi perpajakan, omset dan sanksi yang ditetapkan pemerintah.

## Pajak
Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara berdasarkan undang - undang yang dapat dipaksakan  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran  umum (Mardiasmo,  2016) .  Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur - unsur:
Iuran dari rakyat kepada negara
Yang  berhak  memungut  pajak  hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang
Berdasarkan undang - undang
Pajak  dipungut  berdasarkan  atau  dengan kekuatan undang - undang serta aturan pelaksanaannya.
Tanpa jasa timbal atau kontrasepsi dari negara yang  secara  langsung  dapat  ditunjuk.  Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrasepsi individual oleh pemerintah.
Digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga negara,  yakni  pengeluaran  yang  bermanfaat  bagi masyarakat luas.

## Fungsi Pajak
Beberapa  fungsi  pajak  adalah (Mardiasmo, 2016) :
Fungsi Penerimaan ( Budgetair ), pajak sebagai sumber  dana  bagi  pemerintah  untuk  membiayai pengeluaran - pengeluarannya.
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2019 CC - BY - SA 4.0 License
Page 16
Pengaruh Norma Subjektif dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran
Fungsi  Mengatur  ( Regulerend ),  pajak  sebagai alat  untuk  mengukur  kebijaksanaan  pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Wajib Pajak
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi  pembayaran  pajak,  pemotong  pajak  dan pemungut  pajak  yang  mempunyai  hak  dan kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Pengertian Wajib Pajak yaitu orang  pribadi  atau  badan,  meliputi  pembayar pajak,  pemotong  pajak,  dan  pemungut  pajak, yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang - undangan perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007).
Wajib pajak memiliki definisi yang menimbulkan  berbagai  penafsiran  dan  dapat menyulitkan  administrasi  maka  perlu  diberikan penegasan  bahwa  administrasi  pajak  hanya mengenal  istilah  wajib  pajak  efektif  dan  wajib pajak  non  efektif  (Surat  Edaran  Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE - 26/PJ.2/1988). Berikut ini  pengertian  dari  wajib  pajak  efektif  dan  wajib pajak non efektif:
Wajib  pajak  efektif  adalah  wajib  pajak  yang memenuhi  kewajiban  perpajakannya  berupa menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Masa  atau Tahunan sebagaimana mestinya.
Wajib  pajak  non  efektif  adalah  wajib  pajak yang  tidak  memenuhi  kewajiban  perpajakannya berupa menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan.

## Pengelompokkan Pajak
Pajak  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga kategori yaitu (Mardiasmo, 2016) :
Menurut golongannya;
Pajak  langsung,  yaitu  pajak  harus  dipikul sendiri  oleh  wajib  pajak  dan  tidak  dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Pajak  tidak  langsung,  yaitu  pajak  yang  pada akhirnya  dapat  dibebankan  atau  dilimpahkan kepada orang lain.
Menurut sifatnya;
Pajak  subjektif,  yaitu  pajak  yang  berpangkal atau  berdasarkan  pada  subjeknya,  dalam  arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Pajak  objektif,  yaitu  pajak  yang  berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Menurut lembaga pemungutannya;
Pajak  pusat,  yaitu  pajak  yang  dipungut  oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Pajak  daerah,  yaitu  pajak  yang  dipungut  oleh pemerintah  daerah  dan  digunakan  untuk membiayai rumah tangga daerah.

## Pajak Daerah
Pajak  daerah  adalah  kontribusi  wajib  kepada daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan undang - undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran  rakyat  (Undang - Undang  No  28 Tahun 2009).

## Pajak Hotel
Pajak  hotel  adalah  pajak  atas  pelayanan  yang disediakan  oleh  hotel.  Hotel  adalah  fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa  terkait  lainnya  dengan  dipungut  bayaran, yang  mencakup  juga  motel,  losmen,  gubuk pariwisata,  wisma  pariwisata,  pesanggrahan, rumah  penginapan  dan  sejenisnya,  serta  rumah kos  dengan  jumlah  kamar  lebih  dari  10  (Perda Kota Denpasar No 5 Tahun 2011).

## Subjek Pajak
Subjek  pajak  hotel  adalah  orang  pribadi  atau badan  yang  dapat  dikenakan  pajak  hotel.  Orang pribadi  atau  badan  yang  dimaksud  adalah  pihak yang  melakukan  pembayaran  kepada  orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

## Wajib Pajak
Wajib  pajak  hotel  adalah  orang  pribadi  atau badan, meliputi pembayar pajak hotel, pemotong pajak  hotel,  dan  pemungut  pajak  hotel,  yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang - undangan perpajakan daerah.

## Objek Pajak
Objek pajak merupakan setiap pelayanan yang disediakan  dengan  pembayaran  dan/atau  yang seharusnya  dibayar  di  hotel.  Berikut  ini  adalah objek pajak hotel;
Fasilitas  penginapan  atau  fasilitas  tinggal jangka pendek
Pelayanan  penunjang  sebagai  kelengkapan fasilitas  penginapan  atau  tinggal  jangka  pendek yang  sifatnya  memberikan  kemudahan  dan
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2019 CC - BY - SA 4.0 License
Page 17
Pengaruh Norma Subjektif dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran kenyamanan
Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum
Jasa  persewaan  ruangan  untuk  kegiatan  acara atau pertemuan di hotel
Berikut  ini  yang  tidak  termasuk  objek  pajak hotel;
Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
Jasa  sewa  apartemen,  kondominium,  dan sejenisnya
Jasa  tempat  tinggal  di  pusat  pendidikan  atau kegiatan keagamaan
Jasa  tempat  tinggal  di  rumah  sakit,  asrama perawat,  panti  jompo,  panti  asuhan,  dan  panti sosial lainnya yang sejenis
Jasa  biro  perjalanan  atau  perjalanan  wisata yang  diselenggarakan  oleh  hotel  yang  dapat dimanfaatkan oleh umum
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak;
Dasar  pengenaan  pajak  berupa  jumlah pembayaran dan/atau pembayaran yang seharusnya dilakukan kepada hotel
Tarif  pajak  ditetapkan  sebesar  10  %  (sepuluh perseratus)
Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan  dasar  pengenaan  dalam  angka  (1) dengan  dasar  penganaan  dalam  angka  (2) sebagaimana dimaksud di atas

## Pajak Restoran
Pajak  restoran  adalah  pajak  atas  pelayanan yang  disediakan  oleh  restoran.  Restoran  adalah fasilitas  penyedia  makanan  dan/atau  minuman dengan  dipungut  bayaran,  yang  mencakup  juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya  termasuk  jasa  boga/catering  (Perda Kota Denpasar No 3 Tahun 2011).

## Subjek Pajak
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang  dapat  dikenakan  pajak.  Orang  pribadi  atau badan yang dimaksud adalah pihak yang membeli makanan atau minuman dari restoran.

## Wajib Pajak
Wajib pajak  adalah orang  pribadi  atau badan, meliputi  pembayar  pajak,  pemotong  pajak,  dan pemungut  pajak,  yang  mempunyai  hak  dan
kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.  Dalam  hal  ini,  wajib  pajak  adalah  orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
Objek Pajak
Objek pajak berupa pelayanan yang disediakan oleh restoran
Pelayanan  yang  disediakan  oleh  restoran sebagaimana  dimaksud  pada  angka  (1)  meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang  dikonsumsi  oleh  pembeli,  baik  dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain
Pelayanan  yang  disediakan  oleh  restoran dengan  nilai  penjualan  sebesar  Rp.3.000.000, - (tiga  juta  rupiah)  dikecualikan  sebagai  objek Pajak

## Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
Dasar  pengenaan  pajak  berupa  jumlah pembayaran  yang  diterima  atau  yang  seharusnya diterima oleh restoran.
Tarif  pajak  ditetapkan  sebesar  10  %  (sepuluh persen).
Besarnya  pajak  yang  terhutang  dihitung dengan  cara  mengalikan  tarif  pajak  restoran dengan  dasar  pengenaan  pajak  sebagaimana dimaksud diatas.
Walikota  dapat  memasang  cash  register  dan/ atau  computer  kasir  pada  restoran  untuk menghitung  rata - rata  besarnya  pajak  yang terhutang.

## Norma Subjektif
Norma  subjektif  merupakan  perasaan  atau dugaan - dugaan  seseorang  terhadap  harapan - harapan  dari  orang - orang  disekitarnya  jika  ia melakukan  atau  tidak  melakukan  perilaku tertentu,  karena  perasaan  ini  sifatnya  subjektif maka dimensi ini disebut norma subjektif . Secara spesifik, norma subjektif adalah persepsi individu tentang  tekanan  sosial  untuk  melakukan  atau tidak melakukan suatu perilaku. Selain itu, norma subjektif  juga  dapat  didefinisikan  sebagai  fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu  atau  lebih  orang  di  sekitarnya  misalnya saudara  dan  teman  sejawat  menyetujui  perilaku tertentu  dan  memotivasi  individu  tersebut  untuk mematuhi mereka (Dharmawan, 2015).
Norma  subjektif  merupakan  fungsi  yang didasarkan  oleh  normative  belief,  yaitu  belief mengenai  kesetujuan  atau  ketidaksetujuan
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2019 CC - BY - SA 4.0 License
Page 18
Pengaruh Norma Subjektif dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran seseorang  maupun  kelompok  yang  penting  bagi individu  terhadap  suatu  perilaku.  Pada  beberapa perilaku,  rujukan  sosial  yang  dianggap  penting yaitu  yang  berasal  dari  orang  tua,  pasangan pernikahan, sahabat, rekan kerja dan rujukan lain yang berhubungan dengan suatu perilaku. Norma subjektif ditentukan oleh kombinasi antara belief individu tentang kesetujuan dan atau ketidaksetujuan  seseorang  atau  kelompok  yang penting  bagi  individu  terhadap  suatu  perilaku (normative  belief),  dengan  motivasi  individu untuk  mematuhi  rujukan  tersebut  (motivation  to comply). Motivation to comply dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang terdiri dari penghargaan atau hukuman  yang  diberikan  sumber  rujukan  kepada individu,  rasa  suka  individu  terhadap  sumber rujukan,  seberapa  besar  individu  mengganggap sumber  rujukan  sebagai  seorang  ahli  dan  adanya permintaan dari sumber rujukan tersebut.

## Sosialisasi Perpajakan
Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan  proses  memberikan  informasi  perpajakan untuk  menghasilkan  perubahan  pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat,  serta  lembaga  pemerintah  maupun  non pemerintah  agar  terdorong  untuk  paham,  sadar, peduli  dan  berkontribusi  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakan  (Surat  Edaran  Direktur
Jenderal Pajak Nomor SE - 98/PJ/2011).
Sosialisasi  perpajakan  adalah  sebagai  bentuk upaya  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan  kepada  masyarakat  pada  umumnya dan  wajib  pajak  khususnya,  mengenai  segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  peraturan perundang - undang  perpajakan (Pekerti,  2015) . Kita  dapat  memperoleh  informasi  tersebut melalui media cetak seperti majalah berita pajak, buletin,  koran,  jurnal,  surat  edaran  dan  lain sebagainya. Juga melalui media elektronik seperti radio,  televisi  dan  browsing  melalui  internet dengan  melihat  dari  berbagai  situs  pajak. Semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka akan diiringi  pula  dengan  meningkatnya  kepatuhan wajib  pajak  bagi  wajib  pajak  hotel  atas  rumah kos.  Dalam  melakukan  sosialisasi  perlu  adanya strategi  dan  metode  yang  tepat  yang  dapat diaplikasikan  dengan  baik  yaitu:  publikasi, kegiatan,  pemberitahuan,  keterlibatan  komunitas, pencantuman  identitas,  dan  pendekatan  pribadi (Nashby, 2014).
Publikasi
Aktivitas  publikasi  yang  dilakukan  melalui media komunikasi, baik media cetak melalui surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio ataupun televisi.
Kegiatan
Institusi  pajak  dapat  melibatkan  diri  pada penyelenggaraan  aktifitas - aktifitas  tertentu  yang dihubungkan  dengan  program  peningkatan kesadaran  masyarakat  akan  perpajakan  pada momen - momen  tertentu,  misalnya  kegiatan olahraga,  hari - hari  libur  nasional,  dan  lain sebagainya.
Pemberitaan Pemberitaan  dalam  hal  ini  mempunyai pengertian  khusus  yaitu  menjadi  bahan  berita dalam  arti  positif,  sehingga  menjadi  sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.
Keterlibatan Komunitas
Melibatkan  komunitas  pada  dasarnya  adalah cara  untuk  mendekatkan  institusi  pajak  dengan masyarakat,  dimana  iklim  budaya  Indonesia masih  menghendaki  adat  ketimuran  untuk bersilaturrahmi  dengan  tokoh - tokoh  setempat sebelum istitusi pajak dibuka.
Pencantuman Identitas
Berkaitan  dengan  pancantuman  logo  otoritas pajak  pada  berbagai  media  yang  ditujukan sebagai sarana promosi.
Pendekatan Pribadi Pengertian lobbying adalah pendekatan pribadi yang  dilakukan  secara  informal  untuk  mencapai tujuan tertentu .

## Hipotesis
Pengaruh  Norma  Subjektif  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran
Norma  subjektif  merupakan  perasaan  atau dugaan - dugaan  seseorang  terhadap  harapan - harapan  dari  orang - orang  disekitarnya  jika  ia melakukan  atau  tidak  melakukan  perilaku tertentu,  karena  perasaan  ini  sifatnya  subjektif maka dimensi ini disebut norma subjektif. Secara spesifik, norma subjektif adalah persepsi individu tentang  tekanan  sosial  untuk  melakukan  atau tidak melakukan suatu perilaku. Selain itu, norma subjektif  juga  dapat  didefinisikan  sebagai  fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2019 CC - BY - SA 4.0 License
Page 19
Pengaruh Norma Subjektif dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran satu  atau  lebih  orang  di  sekitarnya  misalnya saudara  dan  teman  sejawat  menyetujui  perilaku tertentu  dan  memotivasi  individu  tersebut  untuk mematuhi  mereka (Dharmawan,  2015) .  Dalam Theory  of  Planned  Behavior,  norma  subjektif terbentuk dari normative beliefs, norma subjektif mengarah pada tekanan sosial yang dipersepsikan untuk  melaksanakan  perilaku  tertentu  atau  tidak. Individu  akan  berniat  untuk  melakukan  perilaku tertentu ketika dia merasa bahwa orang lain yang dianggap penting berpikir dia harus melakukannya.  Norma  subjektif  tidak  hanya didukung  oleh  Theory  of  Planned  Behavior namun  didukung  juga  oleh  teori  atribusi,  dalam teori  atribusi  norma  subjektif  merupakan  faktor eksternal  yang  menentukan  wajib  pajak  taat terhadap kewajiban pajaknya.
Hasil  penelitian  dari  Yuliana  dan  Isharijadi (2014)  menunjukkan  bahwa  variabel  norma subjektif  memberikan  pengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  adanya  norma subjektif  yang  baik  maka  wajib  pajak  akan  tepat waktu  dalam  membayar  pajak (Yuliana  & Isharijadi,  2014) .  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Widiastuti dan Laksito (2014) menunjukkan hasil yang  sama  yaitu  norma  subyektif  memberikan pengaruh  yang  signifikan  dalam  menciptakan perilaku  kepatuhan  pajak (Widiastuti  &  Laksito, 2014) .  Maka  dari  itu  adanya  norma  subjektif dianggap mampu mempengaruhi kepatuhan pajak wajib  pajak,  sehingga  dibuat  rumusan  hipotesis sebagai berikut:
H1:  Norma  subjektif  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kota Denpasar
Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dan proses  memberikan  informasi  perpajakan  untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat,  serta  lembaga  pemerintah  maupun  non pemerintah  agar  terdorong  untuk  paham,  sadar, peduli  dan  berkontribusi  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakan  (Surat  Edaran  Direktur Jenderal  Pajak  Nomor  SE - 98/PJ/2011).  Dalam Theory  of  Planned  Behavior,  sosialisasi perpajakan  berkaitan  dengan  normative  beliefs, dengan  adanya  sosialisasi  perpajakan  kepada wajib  pajak  terutama  mengenai  aturan - aturan baru  yang  berlaku  maka  akan  memberikan motivasi  kepada  wajib  pajak  agar  taat  pajak,  hal tersebut  membuat  wajib  pajak  memiliki
keyakinan  atau  memilih  perilaku  taat  pajak. Menurut  teori  atribusi,  sosialisai  perpajakan merupakan  faktor  eksternal  yang  menentukan wajib pajak taat terhadap kewajiban pajaknya.
Penelitian yang dilakukan oleh Pekerti (2015) menunjukkan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  (X) berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  (Y),  hal  tersebut  menunjukkan  semakin tinggi  sosialisasi  perpajakan  maka  akan  diiringi pula dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak (Pekerti,  2015).  Maka  dari  itu  adanya  sosialisasi pajak dianggap mampu mempengaruhi kepatuhan pajak  wajib  pajak,  sehingga  dibuat  rumusan hipotesis sebagai berikut:
H2: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kota Denpasar

## III.METODE

## Populasi dan Metode Penentuan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh wajib  pajak  hotel  dan  restoran  yang  terdaftar  di Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Denpasar. Terdapat  499  wajib  pajak  hotel  dan  804  wajib pajak restoran sehingga populasi dalam penelitian ini  adalah  1.303  wajib  pajak.  Berdasarkan perhitungan  rumus  Slovin,  maka  jumlah  sampel dengan  ukuran  populasi  sebanyak  1.303  wajib pajak  adalah  sebanyak  93  sampel.  Dengan menggunakan  metode  proportionate  stratified random  sampling,  maka  jumlah  sampel  untuk masing - masing  wajib  pajak  hotel  dan  restoran adalah wajib pajak hotel sebanyak 36 sampel dari 499  total  hotel  yang  terdaftar  dan  wajib  pajak restoran  sebanyak  57  sampel  dari  804  total restoran yang terdaftar.

## Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  kuesioner. Metode  kuesioner  (angket)  yaitu  teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis  kepada  responden  untuk  dijawabnya. Kuesioner  dapat  berupa  pertanyaan/pernyataan tertutup  atau  terbuka,  dapat  diberikan  kepada responden  secara  langsung  atau  dikirim  melalui pos atau internet (Sugiyono, 2018) . Peneliti akan memberikan  sejumlah  pertanyaan  kepada  wajib pajak  hotel  dan  restoran  di  Kota  Denpasar. Kuesioner  penelitian  yang  digunakan  bertujuan untuk memperoleh data dari responden mengenai norma subjektif, sosialisasi perpajakan.
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2019 CC - BY - SA 4.0 License
Page 20
Pengaruh Norma Subjektif dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran

## Analisis Data

## Uji Instrumen
Suatu  penelitian  sangat  ditentukan  oleh  alat pengukur variabel yang digunakan dan juga data yang  diperoleh.  Dalam  penelitian  ini  dilakukan pengujian  apakah  variabel  dan  data  penelitian berupa  jawaban  responden  telah  dijawab  dengan benar  atau  tidak.  Pengujian  tersebut  meliputi pengujian  validitas  dan  pengujian  reliabilitas (keandalan).
Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau  tidaknya  suatu  kuesioner.  Suatu  kuesioner dikatakan  valid  jika  pertanyaan  dalam  kuesioner mampu  mengungkapkan  sesuatu  yang  diukur pada kuesioner tersebut.
Uji Reliabilitas
Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya maka dilakukan  uji  statistik  dengan  cara  mebihat Cronbach  Alpha (Kriteria  yang  digunakan adalah  suatu  konstruk  atau  variabel  dikatakan reliabel  jika  memberikan  nilai Cronbach  Alpha >0,70.
Uji Asumsi Klasik
Pengujian  asumsi  klasik  bertujuan  untuk mengetahui, menguji serta memastikan kelayakan model  regresi  yang  digunakan  dalam  penelitian ini,  dimana  variabel  tersebut  terdistribusi  secara normal  serta  benar - benar  bebas  dari  gejala normalitas, multikolonieritas dan heterokedasitas.
Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji apakah  pada  model  regresi,  variabel - variabel pengganggu  atau  residual  mempunyai  distribusi normal,  pengujian  normalitas  dilakukan  dengan uji  Kolmogorov - Smirnov.  Residual  berdistribusi normal apabila tingkat signifikannya menunjukkan  nilai  yang  lebih  besar  dari  0,05 (Ghozali,  2016:154).  Uji  normalitas  yang digunakan  yaitu  uji  statistik  non - parametrik Kolmogrov - Smirnov.
Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji adanya  korelasi  antar  variabel  independen (Ghozali,  2016:103).  Multikolonearitas  dapat dilihat  dari  nilai tolerance dan variance  inflation factor ( VIF ). Kedua ukuran tersebut menunjukkan setiap  variabel  independen  manakah  yang dijelaskan  oleh  variabel  independen  lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel
independen  yang  terpilih  yang  tidak  dijelaskan oleh  variabel  independen  lainnya.  Jadi  nilai tolerance yang  rendah  sama  dengan  nilai  VIF tinggi  (VIF  =  1/ Tolerance ).  Multikolonieritas ditunjukkan  dengan  nilai tolerance ≤  0,10  dan nilai VIF ≥ 10.
Uji Heteroskedastisitas Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan  varian  dari  residual  satu pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain  (Ghozali, 2016:134).  Jika variance residual  dari  satu pengamatan  ke  yang  lain  bersifat  tetap,  maka disebut  Homoskedastisitas.  Namun  jika  dua pengamatan  tersebut  berbeda,  maka  disebut heteroskedastisitas.  Model  regresi  yang  baik adalah yang homokekedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.  Uji  heterokedastisitas  dapat dilihat  dengan  grafik  plot  ( scatterplot )  dimana penyebaran titik - titik yang ditimbulkan terbentuk secara  acak,  tidak  membentuk  sebuah  pola tertentu  yang  teratur  (bergelombang,  melebar kemudian  menyempit)  serta  arah  penyebarannya berada  di  atas  maupun  di  bawah  angka  0  pada sumbu  Y,  dengan  demikian  berarti  tidak  terjadi gejala  heterokedastisitas  pada  regresi  ini, sehingga  model  regresi  yang  dilakukan  layak dipakai.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Model  regresi  linear  berganda  (majemuk) adalah  model  regresi  yang  melibatkan  lebih  dari dua variabel yaitu satu variabel terikat (Y) dengan dua  atau  lebih  variabel  bebas  (X1,  X2,…,  XK) (Wirawan,  2014).  Model  regresi  linear  berganda digunakan untuk menyatakan hubungan fungsional  antara  variabel  bebas  dan  variabel terikat. Analisis ini digunakan untuk memprediksi nilai  dari  variabel  dependen  apabila  nilai  dari variabel  independen  mengalami  kenaikan  atau penurunan  dan  untuk  mengetahui arah  hubungan antara  variabel  independen  dengan  variabel dependen apakah masing - masing variabel independen  berhubungan  positif  atau  negatif. Regresi  linear  berganda  diproses  dengan menggunakan program SPSS ( Statistical Package for  Social  Science ).  Berdasarkan  hubungan antara  variabel  Norma  Subjektif (X 1 ),  Sosialisasi Perpajakan  (X 2 ),  Omset  (X 3 ),  Sanksi  Pajak  (X 4 ) dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y),  maka  akan digunakan  model  regresi  linear  berganda  adalah sebagai berikut:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + e
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2019 CC - BY - SA 4.0 License
Page 21
Pengaruh Norma Subjektif dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran
Uji Kelayakan Model ( Goodness of Fit ) Uji  ini  diperlukan  untuk  melihat  apakah persamaan  regresi  layak  digunakan  untuk menentukan fit atau  tidaknya  persamaan  regresi. Ketepatan  fungsi  regresi  sampel  dalam  menaksir nilai  aktual  dapat  diukur  dari goodness  of  fit . Secara  statistik,  uji goodness  of  fit dapat  dilihat dari nilai koefisien determinasi (R²), Uji t, dan Uji F.
Uji Koefisien Determinasi Koefisien  determinasi  (R 2 )  digunakan  untuk mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen pada  model  dapat  diterangkan  oleh  variasi variabel  independen.  Nilai  koefisien  determinasi adalah  antara  nol  dan  satu.  Nilai  R 2 yang  kecil berarti  kemampuan  variabel - variabel  independen dalam  menjelaskan  variasi  variabel  dependen amat  terbatas.  Nilai  mendekati  satu  berarti variabel - variabel independen memberikan hampir semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).
Uji Statistik F (F test) Uji  F  bertujuan  untuk  mengetahui  kelayakan model regresi linear berganda sebagai alat analisis yang  menguji  pengaruh  variabel  bebas  terhadap variabel  terikat  secara  serempak.  Kriteria
pengujian  yang  dilakukan  adalah  dengan membandingkan  derajat  kepercayaan  taraf signifikan  ( alpha )  sebesar  0,05.  Apabila  tingkat signifikan  F  ≤  0,05  berarti  variabel  bebas berpengaruh  secara  simultan  terhadap  variabel terikat.
Uji Statistik t
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui pengaruh  norma  subjektif  (X 1 ),  sosialisasi perpajakan (X 2 ), omset (X 3 ) dan sanksi pajak (X 4 ) terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran (Y).  Level  signifikan  (α)  yang  digunakan  adalah 5% (0,05), dengan kriteria sebagai berikut:
H 0 diterima dan H 1 ditolak jika signifikan α > 0,05 H 0 ditolak dan H 1 diterima jika signifikan α < 0,05.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Validitas
Pengujian  validitas  dilaksanakan  dengan menghitung  korelasi  antara  skor  masing - masing butir  pertanyaan  dengan  total  skor,  sehingga dapat dinilai pearson correlation. Suatu instrumen dikatakan  valid  apabila  memiliki  koefisien korelasi Pearson Product Moment (r) > 0,3
Berdasarkan  hasil  uji  validitas,  dapat
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2019 CC - BY - SA 4.0 License
Page 22
Tabel 1 Hasil Uji Validitas Variabel Item Validitas Koefisien Korelasi Keterangan Norma Subjektif (X 1 ) X1.1 0,853 Valid X1.2 0,904 Valid X1.3 0,922 Valid X1.4 0,849 Valid X1.5 0,798 Valid X1.6 0,855 Valid X1.7 0,818 Valid Sosialisasi Perpajakan (X 2 ) X2.1 0,907 Valid X2.2 0,918 Valid X2.3 0,948 Valid X2.4 0,838 Valid
Pengaruh Norma Subjektif dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran dilihat  nilai pearson  correlation dari  tabel  1 menunjukkan bahwa semua butir mempunyai koefisien lebih besar dari 0,3 sehingga semua instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian ini dinyatakan valid.
Uji Reliabilitas
Untuk  mengetahui  reliabel  atau  tidaknya maka  dilakukan  uji  statistik  dengan  cara  melihat Cronbach  Alpha (Kriteria  yang  digunakan adalah  suatu  konstruk  atau  variabel  dikatakan reliabel  jika  memberikan  nilai Cronbach  Alpha >0,70.
Instrumen  penelitian  dari  semua  variabel
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2019 CC - BY - SA 4.0 License Page 23 Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Norma Subjektif (X 1 ) 0,800 Reliabel Sosialisasi Perpajakan (X 2 ) 0,841 Reliabel
dinyatakan  reliabel  karena  memiliki  koefisien reliabilitas  lebih  besar  dari  0,70.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pengukuran  tersebut  dapat memberi  hasil  yang  konsisten,  apabila  dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama.

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Residual  berdistribusi  normal  apabila  tingkat signifikannya  menujukkan  nilai  yang  lebih  besar
dari  0,05  (Ghozali,  2016).  Uji  normalitas  yang digunakan  yaitu  uji  statistik  non - parametrik Kolmogrov - Smirnov .  Nilai  Uji Kolmogorov - Smirnov memiliki  tingkat  signifikansi  sebesar 0,998 > 0,05 sehingga Asymp . Sig (2 - tailed ) lebih besar dari level of significant yang dipakai, maka dapat disimpulkan bahwa residual yang di analisis berdistribusi normal.
Uji Multikolinearitas
Nilai  tolerance  masing - masing  variabel  lebih Tabel 3 Uji Multikolinearitas
Variabel Collenearity Statistic Tolerance VIF Norma Subjektif (X 1 ) 0,718 1,393 Sosialisasi Perpajakan (X 2 ) 0,817 1,225
besar  dari  0,10  dan  nilai  VIF  masing - masing variabel dibawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa  tidak  terjadi  hubungan  multikolinearitas
antara variabel Norma Subjektif (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2)
Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot
Pengaruh Norma Subjektif dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran
Dari  gambar  menunjukkan  bahwa  data tersebar secara acak dan tidak ada pola  yang jelas,  serta  titik - titik  menyebar  diatas  dan dibawah  angka  0  (nol)  pada  sumbu  Y, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak
terjadi heteroskedastisitas .
Analisis Regresi Linear Berganda
Hasil  uji  regresi  linear  berganda  terhadap keempat  variabel  independen,  yaitu  norma subjektif, sosialisasi perpajakan
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2019 CC - BY - SA 4.0 License
Page 24

## Tabel 4
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 19,518 4,273 4,568 0,000 X 1 0,135 0,055 0,211 2,440 0,017 X 2 0,300 0,094 0,260 3,205 0,002 F 24,455 Sig.F 0,000 a R Square 0,526 Adjusted R Square 0,505 Berdasarkan  tabel  4  dapat  dibuat persamaan uji regresi linear berganda sebagai berikut:
Y= 19,518 + 0,211X 1 + 0,260X 2 + e Uji Kelayakan Model ( Goodness of Fit ) Uji Koefisien Determinasi
Berdasarkan  pada  tabel  diatas  diperoleh  nilai Adjusted R Square sebesar  0,505  hal  ini mengindikasikan sebesar 50,5% kepatuhan wajib pajak  (variabel  dependen)  dapat  dijelaskan  oleh variabel Norma Subjektif, Sosialisasi Perpajakan, Omset  dan  Sanksi  Pajak  (variabel  independen), sedangkan  49,5%  lainnya  dipengaruhi  oleh variabel  lain  yang  tidak  terdeteksi  dalam penelitian ini.

## Uji Statistik F (F test)
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui Nilai F  sebesar  24,455  dengan  signifikan  0,000,  ini berarti  model  regresi  yang  digunakan  adalah layak.  Dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  norma subjektif  (X 1 ),  sosialisasi  perpajakan  (X 2 berpengaruh  secara  simultan  pada  kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran (Y).
Uji Statistik t Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran
Berdasarkan  data  pada  Tabel  diatas  dapat diketahui  bahwa  hasil  uji  statistik  t  yang diperoleh  norma  subjektif  memiliki  tingkat signifikansi  sebesar  0,017<0,05.  Dari  hasil  uji statistik  tersebut,  maka  hipotesis  pertama  yang menyatakan  norma  subjektif  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kota Denpasar dapat diterima (H 1 diterima).
Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Berdasarkan  data  pada  Tabel  diatas  dapat diketahui  bahwa  hasil  uji  statistik  t  yang diperoleh  sosialisasi  perpajakan  memiliki  tingkat signifikansi  sebesar  0,002<0,05.  Dari  hasil  uji statistik  tersebut,  maka  hipotesis  kedua  yang menyatakan  sosialisasi  perpajakan  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran  di  Kota  Denpasar  dapat  diterima  (H 2 diterima).

## Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh norma  subjektif,  sosialisasi  perpajakan,  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  hotel  dan  restoran,  maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:
Pengaruh Norma Subjektif Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Hotel  dan  Restoran  di Kota Denpasar
Pengaruh Norma Subjektif dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran
Hipotesis  pertama  (H1)  menyatakan  norma subjektif  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kota Denpasar. Berdasarkan  hasil  uji  statistik  t  yang  diperoleh, norma  subjektif  memiliki  tingkat  signifikansi sebesar  0,017<0,05.  Dari  hasil  uji  statistik tersebut,  dapat  disimpulkan  H1  tidak  dapat ditolak  (H1  diterima).  Ini  berarti  semakin  baik norma subjektif yang diterapkan, maka kepatuhan wajib  pajak  hotel  dan  restoran di Kota  Denpasar akan meningkat.
Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Hotel  dan  Restoran  di Kota Denpasar
Hipotesis  kedua  (H2)  menyatakan  sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kota Denpasar.  Berdasarkan  hasil  uji  statistik  t  yang diperoleh, sosialisasi perpajakan memiliki tingkat signifikansi  sebesar  0,002<0,05.  Dari  hasil  uji statistik  tersebut,  dapat  disimpulkan  H2  tidak dapat  ditolak  (H2  diterima).  Ini  berarti  semakin baik  penyampaian  sosialisasi  perpajakan  yang dilakukan  pihak  fiskus,  maka  kepatuhan  wajib pajak  hotel  dan  restoran  di  Kota  Denpasar  akan meningkat.

## V. SIMPULAN
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian,  landasan  teori,  hipotesis  dan  hasil penelitian,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
Hasil penelitian menunjukkan tingkat signifikansi  sebesar  0,017<0,05  dan  bernilai positif.  Ini  berarti  H 1 diterima  yaitu  norma subjektif  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kota Denpasar. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  semakin baik  norma  subjektif  yang  diterapkan,  maka kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kota Denpasar akan meningkat.
Hasil penelitian menunjukkan tingkat signifikansi  sebesar  0,002<0,05  dan  bernilai positif.  Ini  berarti  H 2 diterima  yaitu  sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kota Denpasar.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan semakin baik penyampaian sosialisasi perpajakan yang  dilakukan  pihak  fiskus,  maka  kepatuhan wajib  pajak  hotel  dan  restoran di Kota  Denpasar akan meningkat.
DAFTAR PUSTAKA
Ajzen,  I.,  &  Fishbein,  M.  (1969).  The  Prediction  of Behavioral  Intentions  in  a  Choice  Situation. Journal of Experimental Social Psychology , 5 (4), 400–416.
Astuti, D., & Achadiyah, B. N. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pelaksanaan Self Assessment  System  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan Wajib  Pajak  Atas  Pajak  Rumah  Kos  (Studi  Pada Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Malang). Jurnal Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen Indonesia , 5 (1).
Dharmawan,  G.  B.  (2015).  Pengaruh  Norma  Subyektif,
Pemahaman Terhadap Sistem Self  Assessment, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB  Universitas Brawijaya. , 4 (1).
Ghozali,  I.  (2016). Aplikasi  Analisis  Multivariete  Dengan Program  IBM  SPSS  23,  Edisi  8 .  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
Heider,  F.  (1958). The  Psychology  of  Interpersonal Relations . New York: Wiley.
Lubis,  A.  I.  (2017). Akuntansi  Keperilakuan:  Akuntansi Multiparadigma, Edisi 3 . Jakarta: Salemba Empat.
Manuputty,  V.  (2018). Pengaruh  Sanksi  Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak dan Penerapan Sistem E - Filling Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  Pada Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Gianyar . Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa.
Mardiasmo.  (2016). Perpajakan  Edisi  Terbaru  2016 . Yogyakarta: Andi Offseet.
Nashby,  Z.  (2014). Analisis  Pengaruh  Penerapan  Sensus Pajak,  Sosialisasi  Pajak  dan  Persepsi  Efektifitas Sistem  Perpajakan  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pada  KPP  Wilayah Jakarta  Selatan .  Universitas  Islam  Negeri  Syarif
Hidayatullah Jakarta. Pekerti,  T.  C.  (2015).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak Yang Mendukung  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Pada Wajib  Pajak  Hotel  Atas  Rumah  Kos  Terdaftar  Di Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Malang). Jurnal Mahasiswa Perpajakan , 7 (1). Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif dan D&R, Cetakan Ke - 28 . Bandung: Alfabeta.
Widiastuti, R., & Laksito, H. (2014). Faktor  – Faktor Yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Pajak  Bumi  Dan Bangunan  (P - 2)  (Studi  pada  WPOP  di  Kabupaten Klaten). Diponegoro Journal of Accounting , 3 (2).
Wirawan,  N.  (2014). Cara  Mudah  Memahami  Statistika Ekonomi  dan  Bisnis  (Statistika  Inferensia),  Edisi Ketiga . Denpasar: Keraras Emas.
Yuliana,  R.,  &  Isharijadi.  (2014).  PEngaruh  Sikap,  Norma Subjektif  Dan  Keadilan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Madiun. Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan , 3 (2).
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2019 CC - BY - SA 4.0 License
Page 25