## Captured by Evil: The Idea of Corruption in Law

## Peresensi:  Suwarsono
Mantan Penasehat KPK dan dosen FE-Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
suwarsono.muhammad@gmail.com
Judul buku yang dipilih oleh penulis buku ini sepertinya memiliki kekuatan menggerakkan banyak orang untuk membaca buku tersebut lebih jauh.  Judul itu tampak jelas provokatif.  Bagaimana tidak?  Judul buku yang secara bebas dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi  “Terperangkap Setan” jelas-jelas memberikan daya rangsang untuk lebih jauh mengetahui apa yang sesungguhnya berada di dalamnya.  Kata setan biasanya lebih banyak dijumpai ketika membahas soal agama, dosa, dan moralitas.  Belakangan ini kata itu juga lazim digunakan dalam ilmu- ilmu sosial, terutama yang berkaitan dengan tindakan kejahatan yang dinilai luar biasa, misalnya terorisme dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang.  Benar adanya bahwa buku itu meletakkan korupsi sebagai persoalan moralitas.  Korupsi dinilai bukan sekedar sebagai sebuah tindakan kejahatan terlarang yang melanggar hukum, tetapi merupakan sebuah disposisi psikologis – kecenderungan yang melekat pada moralitas seseorang.  Koruptor adalah mereka yang
tergoda oleh setan dan terperangkap di dalam pengaruhnya.  Ia tidak akan dapat membebaskan dirinya dari pengaruh itu sepanjang masa. Korupsi merupakan persoalan karakter.
Buku itu sepertinya menawarkan perspektif dan gagasan baru dan lebih penting dari pada itu juga menyodorkan ide yang begitu progresif, sekalipun orang dapat saja berkata bahwa mengkaitkan korupsi dengan moralitas sama sekali bukan perspektif baru. Bahkan mungkin perspektif moralitas dalam telaah korupsi sudah agak lama ditinggalkan, dan ketika kini ditawarkan ulang bisa jadi terasa menyegarkan.  Dan ketika itu pula penulis buku (2013: 6) mengingatkan bahwa perspektif yang digunakan ini “…. is not simply an idea of extreme moralists, or popular sentiment run amok …..” Begitulah yang senyatanya hendak didapat oleh pembaca buku ini ketika mereka telah membuka halaman demi halaman.  Terlihat jelas keberanian penulis menyajikan pokok-pokok pikirannya dan tidak kalah pentingnya kerapian alur dan arus argumen yang digunakan. Namun demikian, ketika sampai pada bagian-bagian akhir buku, sedikit rasa kecewa akan muncul karena gagasan segar tersebut ternyata diakui dan disimpulkan sendiri oleh penulisnya (2013: 249-50) tidak mungkin diterapkan dalam dunia hukum.  Sebuah anti klimaks ketika dikaitkan dengan profesi penulisnya yang merupakan guru besar hukum di Cornell Law School .  Kesempatan untuk mengaplikasikan hanya terbuka pada ranah politik dan kebudayaan.      Dikatakannya  bahwa  “….. the conclusion may be drawn that corruption as capture-by-evil is an illegitimate concept and should be banished from law .”  Namun di sisi lain dia katakan bahwa “ One conclusion might be that capture-by-evil is an essential idea in politics and culture- where its strengths are manifest, and its dangers less damaging –but that it should not be used in law. ” Tema pokok bahasan buku ini adalah korupsi politik:  korupsi dalam pemerintahan.  Penulis buku ini mengajukan tesis bahwa korupsi merupakan konsep yang bermasalah ketika digunakan dalam hukum.    Ini  terjadi  karena,  secara  filosofis,  karakteristik  hukum  di Barat bertolak belakang dengan karakteristik korupsi.  Di satu sisi dikatakannya bahwa (2013: 1) “ law must operate within a universe of  knowable  and  articulable  standards,  logical  and  demystified, that strive toward neutral content and operation. ”  Sementara di sisi lain dikatakannya bahwa “ Corruption,…..,  defies  these  limits .” Korupsi itu secara esensial merupakan konsep yang lahir sebelum
masa Pencerahan ( pre-Enlightenment ) dan sekaligus merupakan konsep yang melibatkan emosi.  Korupsi tidak pernah lepas dan karena itu selalu terkait dengan moralitas baik buruk, salah dan benar, yang bersumber dari ajaran agama.  Jika dibuat sederhana, dengan demikian secara falsafati, prinsip “ way of knowing ” dalam hukum tidak cukup sepadan digunakan sebagai senjata ampuh untuk melakukan perlawanan terhadap korupsi yang memiliki karakter degeneratif.  Dengan menggunakan bahasa teknologi, karakteristik logis dalam hukum tidak sepenuhnya kompatibel bersanding dan atau bertarung dengan kuatnya aroma emosi dalam korupsi.
Tesis yang diajukan itu diuji dalam beberapa tahap.  Tahapan- tahapan tersebut dijadikan sebagai dasar menyusun rangkaian bab dalam buku ini.  Di luar pendahuluan dan kesimpulan, buku ini terdiri dari 8 (delapan) bab, yang secara keseluruhan mudah dan enak dibaca karena tema yang begitu berat itu ditulis dengan mengalir dan sekaligus menggunakan bahasa yang tidak rumit, sekaligus juga bukan dengan bahasa yang datar ( plain ).   Kemudahan dibaca ini juga merupakan salah satu keunggulan buku ini.  Konsep yang sulit dicoba dijelaskan dengan menggunakan bahasa yang sederhana, sekalipun kadang-kadang masih terpaksa membaca dengan mengerutkan dahi
– terutama bahasan yang berkaitan dengan aspek filosofis.
Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bab pendahuluan digunakan untuk menjelaskan tesis yang diajukan.  Bab pendahuluan ini tergolong amat ringkas – hanya terdiri dari 6 (enam) halaman, tetapi merupakan salah satu bab terpenting.  Oleh karena itu pembaca yang cerdas tidak hendak pernah meninggalkannya.  Diikuti dengan bab satu, yang berisi uraian yang relatif detail tentang kelemahan dan ketidakcukupan cakupan tiga madzab ( school of thought ) teori tentang korupsi: shell theories, substantive theories, dan economic theories .  Sekiranya ketiga madzab itu digabungkan, ketidakcukupan itu tetap saja ada.  Bab ini digunakan oleh penulis buku untuk meyakinkan perlunya ada madzab baru yang lebih progresif dalam membahas korupsi pada dataran akademik.  Begitulah layaknya buku bermutu:  madzab baru dibangun dengan mengenali telebih dahulu kekurangan madzab-madzab yang sudah mapan.  Bagi pembaca yang sibuk atau praktisi, bab satu yang panjang ini dapat ditinggalkan. Bab ini sepertinya lebih tepat dibaca oleh akademisi dan peneliti. Sekalipun penting, bab itu bukan inti dari buku.
Inti buku ini terletak pada empat bab berikutnya, sejak bab
2 (dua) sampai dengan bab 5 (lima).  Bab 2 (dua) membahas pengertian  korupsi  pada  dataran  filosofis,  yang  akan  dijelaskan lebih detail dan praktis pada tiga bab berikutnya.  Jika dibuat sederhana – sekalipun mungkin agak berlebihan – dikatakan oleh penulisnya bahwa korupsi yang merupakan perbuatan melanggar hukum berbeda dengan semua bentuk tindakan ( act ) pelanggaran hukum yang lain.  Koruptor berbeda secara esensial dengan pencuri, misalnya, sekalipun kedua tindakan tersebut sama-sama merupakan tindakan melanggar hukum.  Seseorang, A misalnya, telah melakukan perbuatan melanggar hukum selain korupsi memiliki perbedaan substansial dengan A yang seorang koruptor.  Perbuatan korupsi bukan sekedar tindakan tetapi merupakan bentuk kecenderungan (disposisi) psikologis seseorang.  Jadi tindakan melakukan korupsi selalu terkait dengan karakter seseorang.  Ia dipersalahkan bukan karena semata-mata tindakan melakukan korupsi ( acting ) tetapi juga sekaligus keberadaannya ( being ).  Dikatakannya (2013: 69) bahwa “ In the context of corruption, it is a person whom we condemn. ”  Dan dari sinilah ia (2013: 63) berani menyatakan bahwa “ The corrupt are described as “guilty as Satan .”  Inilah cikal bakal lahirnya judul buku ini.
Perlakuan  filosofis  seperti  itu  membawa  perlakuan  lanjutan terhadap pemaknaan korupsi.  Korupsi  harus diperlakukan sebagai dan selalu terkait dengan persolan moralitas.  Lebih penting lagi, korupsi terjadi karena pengaruh kekuatan luar yang menjadikan manusia rentan untuk melakukannya.  Oleh karena itu korupsi tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai sebuah atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang tetapi harus dijelaskan sebagai “ the capture of human being by evil .”  Jadi  (2013: 76) “ Corruption is a dispositional concept…..  It is deeper, more fundamental, a part of the individual herself .”  Proposisi yang amat kuat dan keras. Sekiranya demikian halnya, maka ketika seseorang telah melakukan korupsi maka keprihatinan bukan semata-mata diarahkan pada tindakannya, tetapi “ about the very presence of the corrupt individual as a part of public life. ”  Sekali seseorang melakukan korupsi maka ia tidak layak memangku jabatan publik untuk selamanya.  Implikasi lanjutan lain yang muncul adalah keniscayaan bahwa koruptor tidak mungkin dapat memperbaiki cacat moralitasnya.  Ia akan menyandang status sebagai koruptor yang merupakan bentuk pelanggaran moral untuk seumur hidupnya.
Tidak kalah penting, ia harus diperlakukan sebagai individu korup yang sepanjang hayatnya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan korupsi secara berulang-ulang.  Efek tindakan yang dilakukannya juga harus diperlakukan sebagai tindakan yang memiliki efek sistemik.  Yang terpenting, dengan demikian, korupsi merupakan tindakan pelanggaran moralitas yang memerlukan penjelasan dari sisi agama dan sekaligus memerlukan kecaman dan hukuman dari sudut pandang agama.  Inilah yang dijelaskan dalam bab-bab inti buku ini.
Sebelum kesimpulan, tersedia tiga bab yang masih perlu dibaca, yang tidak lagi seberat bab-bab sebelumnya.  Dua bab yang pertama berisi pengujian apakah meletakkan korupsi sebagai persoalan moralitas – tergoda dan terperangkap setan – dapat diterapkan dalam ranah hukum positif di Amerika.  Pengujian itu dilakukan secara teoritik  dan sekaligus dengan uji studi kasus hukum ( law case study ). Ditemukan beberapa aspek positif ( benefits ) dan juga didapatkan aspek negatif ( costs ).  Salah satu nilai positifnya adalah jika korupsi ditempatkan sebagai persoalan moralitas maka akan mendorong masyarakat untuk memiliki kekuatan emosional yang amat besar yang diperlukan dalam pemberantasan.  Tetapi sisi negatifnya mungkin menghalanginya karena amat tidak mudah menempatkan asas moralitas dalam praktik hukum positif, misalnya pada standarisasi hukum dan proses pembuktian.  Pembahasan teoritik inilah yang kemudian diuji dalam tiga set kasus korupsi: politisi korup, hakim korup, dan reformasi dana kampanye.  Bab terakhir yang ringkas sebelum kesimpulan digunakan untuk menjelaskan keterkaitan korupsi sebagai persoalan moralitas dengan stabilitas pemerintahan dan pergantian rezim, demokratisasi politik, dan pelembagaan ekonomi pasar.  Tema-tema itu sudah lazim dikenal.
Simpulannya, buku ini ditulis dengan arah untuk mencapai klimaks, dengan tema yang begitu progresif-  sebuah tema lama tentang korupsi dan moralitas.  Tetapi buku ini juga diakhiri dengan simpulan yang anti klimaks.  Pertanyaan yang masih tersisa bisa jadi adakah penggunaan perspektif moralitas dalam buku ini sesungguhnya hanya menyajikan barang lama dengan kemasan baru. Jawaban atas pertanyaan yang tidak selalu penting itu diserahkan kepada masing-masing pembaca buku ini.