## PERENCANAAN MASTERPLAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PEMERINTAHAN DESA BERBASIS E-GOVERNMENT
I Gede Juliana Eka Putra 1 , Made Adi Paramartha Putra 2 , I Ketut Agus Juliana 3
1,2 Prodi Teknik Infromatika STMIK Primakara, Jalan Tukad Badung no 135 Renon Denpasar Indonesia 3 Prodi Sistem Informasi STMIK Primakara, Jalan Tukad Badung no 135 Renon Denpasar Indonesia

## Abstrak
E-Government  merupakan salah satu  langkah  pemerintah untuk  dapat  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  dengan memanfaatkan teknologi khususnya Website. Salah satunya adalah penerpan e-Government pada pemerintahan  yang  paling  kecil yaitu Desa. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan di Indonesia sudah seharusnya menggunakan e-Government  sebagai  pelayanan  kepada  masyarakat  sehingga  dapat mudah  diakses  dan  cepat.  Namun  dari  hasil  penelitian  terakhir  yang  dilakukan penerapan  e-Government  masih  belum  maksimal  pada  tingkat  pemerinahan  Desa. Penelitian  ini  mengambil  studi  kasus  di  Desa  Batungsel.  Tabanan  yang  merupakan salah  satu  desa  yang  belum  menerapkan  e-Government  untuk  sistem pemerintahannya.  Banyak  faktor  yang  menyebabkan  mulai  dari  anggaran  hingga Sumber  Daya  Manusia  yang  belum  memadai.  Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  kuantitatif  yaitu  dengan  menggunakan  metode-metode  yang  sistematis untuk  mendapatkan  untuk  dilakukan  analisis  kemudian  dijadikan  patokan pengembangan  e-Government.  Dari  Analisis  yang  dilakukan  Desa  Batungsel  masih belum memadai dari segi infratruktur, Sumber Daya Manusia dan juga anggaran. Pada masterplan  e-Government  yang  akan  direncanakan  diberikan  skala  prioritas pembangunan  sehingga  sesuai  dengan  kebutuhan  desa  dan  bermanfaat  baik  bagi pemerintah ataupun masyarakat Desa Batungsel.

## Abstract
E-Government  is  one  step  the  government  can  provide  services  to  the  community  by utilizing  technology,  especially  the  Website.  One  of  them  is  the  implementation  of  e- Government  in  the  smallest  government,  namely  Village.  Villages  as  the  spearhead  of government in Indonesia should use e-Government as a service to the community so that they can be easily accessed and quickly. But from the results of recent research conducted the application of e-Government is still not maximized at the level of village governance. This research took a case study in Batungsel Village is one of the villages that has not implemented e-Government for its government system. Many factors cause starting from the budget to inadequate Human Resources. This research uses a quantitative descriptive method that is by using systematic methods to get the analysis carried out and then used as  a  benchmark  for  e-Government  development.  From  the  analysis  conducted  by Batungsel Village, it is still inadequate in terms of infrastructure, Human Resources and also the budget. The e-Government masterplan that will be planned is given a scale of development  priorities  so  that  it  is  in  accordance  with  the  needs  of  the  village  and is beneficial for both the government and the people of Batungsel Village.

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat  membuat  semua  sendi  kehidupan  menggunakan teknologi.  Salah  satunya  adalah  sistem  pemerintah,  yang  mulai  beradaptasi  dengan  teknologi  untuk
Kata Kunci: Master Plan, e- Government, analisis SWOT
Keywords: Master Plan, e- Government, SWOT analysis
palayanan  kepada  masyarakat  lebih  efektif  dan  juga  efisien.  Dalam  pembangunan  kawasan  pedesaan terdapat  beberapa  isu  strategis  seperti  rendahnya  tingkat  kesahteraan  dan  kualitas  hidup  masyarakat, belum  memadainya  sarana  dan  prasarana  baik  yang  bersifat  fisik  maupun  non  fisik,  serta  kurang berdayanya masayarakat yang diakibatkan  oleh factor ekonomi dan non ekonomi (Andari & Ella, 2019). Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  dapat  meningkatkan  kecepatan  penyampaian  informasi, efisiensi, jangkauan global dan transparansi. Salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang good corporate  governance  (GCG)  pada  era  otonomi  daerah  adalah  menggunakan  teknologi  informasi  dan komunikasi atau yang popular disebut dengan e-Government (Rudy & Prasetia, 2018).
Penerapan  teknologi  pada  sistem  pemerintahan  dikenal  sebagai  E-Government  secara  bertahap digunakan  oleh  negara-negara  di  dunia  untuk  memberikan  pelayanan  berupa  pusat  informasi  dengan segala  layanan  publik.  Di  Indonesia  penerapan E-Government ditandai dengan Inpres  No  3  tahun  2003 tentang  kebijakan  dan  strategi  nasional  pengembangan  e-Government,  disebutkan  bahwa  setiap Pemerintah  Daerah  (Pemda)  dapat  mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  sesuai  dengan  tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya untuk melaksanakan pengembangan pelayanan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara nasional(Indonesia, 2004). E-Government adalah sebuah reformasi atau paradigma baru dari pelaksanaan pemerintah yang mengacu kepada keterbukaan informasi publik  yang  memberikan  tanggung  jawab  kepada  pemerintah  untuk  memberikan  informasi  tentang kegiatan-kegiatan pemerintah yang berlangsung (Risnandar, 2014). Menurut definisi World Bank (2004), e-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan hubungan warga negara, pelaku bisnis dan lembaga pemerintah. Sedangkan menurut EZ Giv, pengertian e-Government adalah penyederhanaan praktek pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi  dan  komunikasi.  Jadi  jelaslah  bahwa  e-Government  bertujuan  untuk  efisiensi  karena  bersifat penyederhanaan dalam praktek pemerintahan (Novi Prisma Yunita, 2018).
E-Government menawarkan pelayanan publik bisa di akses secara 24jam, kapan pun, dan dari mana pun pengguna berada. E-Government juga memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara face to face  sehingga  pelayanan  menjadi lebih  efesien  (Fatmawati,  Irviani et  al.,  2016).  Pelayanan  yang  dikenal dengan sebutan e-Government diharapkan mampu mendongkrak kualitas Pemerintah kepada masyarakat karena  dapat  menghemat  waktu  layanan,  percepatan  proses,  menyederhanakan  birokrasi,  serta adanya transparansi  terhadap  proses,  biaya,  maupun  waktu  pelayanan.  Oleh  karena  itu,  peningkatan  kualitas pelayanan  merupakan  prasyarat  terwujudnya  Good  Governance  of  Government.  Salah  satu  tujuan implementasi e-government adalah agar lembaga pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik(Nugraha, 2018). Dalam penerapannya di Indonesia, dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 483 pemerintah Kabupaten/kota sudah menerapkan e-government atau sejumlah 88% dari total keseluruhan Kabupaten/kota sedangkan 12% lainnya tidak dapat diakses sampai dengan tidak memiliki e- government,  selain  itu  peringkat  Indonesia  masih  pada-109  diantara  seluruh  negara  di  Indonesia. Mendukung penerapan e-government di Indonesia pemerintah rutin mengadakan E- Government award yang  diberikan  kepada  daerah  yang  berhasil  mengembangkan  serta  menerapkan  e-government  di daerahnya. Pada umumnya Implementasi e-Government lebih banyak diterapkan pada wilayah perkotaan dikarenakan  sebagian  besar  pedesaan  masih  memiliki  kendala  minimnya  infrastruktur  TIK  serta kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dibidang TIK (Noor Asyikin et al., 2015).
Dalam menunjang penerapan e-Government di daerah tentunya harus dimulai dari pemerintahan paling  kecil  yaitu  Desa.  Desa  merupakan  bagian  terkecil  dari  sistem  pemerintahan  administratif  di Indonesia,  yang  dituntut  untuk  terus  mengikuti  perkembangan  teknologi  dan  meningkatkan kemampuannya dalam mengelola data administrasi kependudukan desa (Asyikin et al., 2016). Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintah desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Polii et al., 2017). Kemandirian suatu desa dapat dilihat dari majunya infrastrtuktur desa, bidang social, ekonomi, serta budayanya (Otong Husni Taufiq, Dini Yuliani, 2019). Menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan  Desa  adalah  upaya  peningkatan  kualitas  hidup  dan  kehidupan  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Mayowan, 2016).
Desa  Batungsel  merupakan  salah  satu  desa  yang  terletak  di  administratif  Kecamatan  Pupuan, Kabupaten  Tabanan.  Namun  Desa  Batungsel  menjadi  salah  satu  desa  yang  belum  secara  maksinal menerapkan  E-Government  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  dikarenakan  belum adanya  perencanan  masterplan  teknologi  informasi  pemerintahan  desa  yang  berbasis  e-government. Dengan  adanya  perencanan  masterplan  terkait  teknologi  informasi  ini  diharapkan  pelayanan  kepada masyarakat lebih efektif dan efisien.

## 2. METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kuantitatif  yaitu  menggunakan  metode- metode  sistematis  untuk  membangun  e-government  serta  melakukan  analisis  terhadap  sistem  yang sudah  ada  dan  kebutuhan  dari  desa  sendiri.  Dalam  pengembangan  e-Government  terdapat  tahapan- tahapan yang digunakan yaitu :
(1) Analisis  Organisasi  dan  Kondisi  saat  ini  Pada  tahap  ini  analisis  dilakukan  untuk  mengetahui organisasi khususnya pemerintah desa, khususnya seperti visi, misi, profil, tujuan dan juga strategi sehingga  dapat  dikertahui  fokus  pengembangan  e-Government.  Sehingga  pengembangan  e- Government  mampu  dimaksimalkan  sesuai  dengan  potensi  yang  ada  saat  ini.  Selain  itu dilakukannya  analisis  terhadap  kondisi  saat  ini  memberikan  hasil  pengembangan  yang  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  pemerintah  sehingga  menghasilkan  e-Government  yang bermanfaat penuh bagi pelayanan kepada masyarakat.
(2) Perencanaan Strategi Teknologi Informasi. Setelah melakukan analisis pada organisasi dan kondisi saat ini, kemudian mulai direncanakan strategi pengembangan teknologi informasi yang nantinya akan diimplementasikan.
(3) Analisis  kondisi  exiting,  analisis  kondisi  exiting  dilakukan  untuk  mengetahui  implementasi  e- Government  secara  keseluruhan,  yang  meliputi  aspek  sumber  daya  manusia  (SDM),  sistem informasi,  serta  infrastruktur teknis  dengan  menggunakan  analisis  SWOT.  Analisa  SWOT  untuk mengetahui  dan  menganalisis  keadaan  ekternal  seperti peluang  dan  ancaman,  serta  keadaan internal seperti kekuatan dan kelemahan yang dimiliki(Wiguna & Saintika, 2018).
(4) Mendefinisikan  kebutuhan  TIK, infrastruktur  dan  e-Government.  Setelah  mengetahui  keperluan secara internal, kemudian dilakukan definisi terhadap kebutuhan baik SDM, infratruktur maupun sistem tata kelola sehingga nantinya akan dijalankan sesuai dengan kebutuhan yang ada.
(5) Mendefinisikan  program  kerja.  Program  kerja  yang  nantinya dihasilkan  dapat  dijadikan  sebagai acuan dalam operasional sehari-hari dan juga  maintance dari e-government supaya terus dapat ditingkatkan untuk melayani masyarakat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Organisasi dan Kondisi saat ini pada Desa Batungsel
Kegiatan pertama yang dilakukan menghasilkan beberapa analisis sebagai berikut :

## a. Profil Desa Batungsel
Desa Batungsel merupakan salah satu desa di daerah administratif Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Desa dengan wilayah 16,19 km2 menjadikan pertanian sebagai komoditi utama perekonomian desa  (Tabanan,  2017),  dengan  sebagaian  besar  wilayah  merupakan  lahan  perebunan,  khususnya perkebunan  kopi.  Desa  Batungsel  memiliki  batas  wilayah  yaitu  sebelah  utara  berbatasan  dengan  Desa Pujungan, sebelah timur berbatasan dengan Gunung Batukaru, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sanda  dan  sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Desa  Padangan.  Tahun  2019  Desa  Batungsel  mengadakan pilkades dimana terpilih kepala desa dengan visi misi yaitu :
Visi : Terwujudnya masyarakat Desa Batungsel yang damai, Sejahtera dan Bersatu guna Mewujudkan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan.
Misi :
a. Mewujudkan  pemerintah  Desa  Batungsel  yang  efektif  dan  efisien  dalam  rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat
b. Meningkatkan derajat hidup masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatan Desa
c. Mengembangkan  sektor  pertanian  dan  perkebunan  dengan  mengedepankan  peningkatan kualitas infrastruktur (jalan)
d. Mengembangkan  pentingnya  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  melalui  dukungan terhadap program tentang pendidikan, pelaksanaan kegiatan pelatihan- pelatihan
e. Meningkatkan kegiatan lembaga- lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa

## b. Kondisi Desa Batungsel
Kondisi  pemerintahan  Desa  Batungsel  secara  umum  dari  sistem  operasionalnya  sebagian  besar menggunakan sistem manual, seperti pencatatan dan juga berkas-berkas mengenai data Desa, namun dari tahun  ke  tahun  sudah  mulai  beralih  menggunakan  teknologi.  Sistem  kelembagaaan  Batungsel  tidak memiliki  bidang  khusus  yang  mencangkup  pemanfaatan  teknologi  atau  e-Government  sehingga
perkembangan  pemanfaatan  teknologi  di  sistem  pemerintahan  desa  masih  kurang.  Selain  pemanfaatan teknologi  Sumber  Daya  Manusia  masih  kurang,  ini  dilihat  dari  usia  produktif  desa  belum  memiliki pengetahuan  tentang  teknologi  dan  pemanfaatannya,  pegawai  desa  sebagaian  besar  belum  fasih menggunakan  teknologi  khususnya  sistem  informasi  yaitu  website.  Hasil  dari  analisis  yang  dilakukan anggaran Desa Batungsel hanya 2,2% dari total seluruh anggaran untuk teknologi dan bisa berubah karena adanya pandemi covid-19. Dari sisi ekonomi sebagaian masyarakat Desa Batungsel bermata pencaharian sebagai petani, dengan produksi pokok adalah kopi. Dimana salah satu yang terkenal adalah Kopi Mutiara yang merupakan hasil olahan kopi dari petani di Desa Batungsel. Dari sisi infrastruktur di Desa Batungsel sendiri kurang memadai untuk pemanfaatan teknologi sera pengembangan e-government, fasilitas seperti internet hanya terdapat di kantor desa dan digunakan hanya untuk kepentingan pemerintahan.

## Perencanaan Strategi  Teknologi Informasi
Perencanaan strategi teknologi informasi mencangkup visi, misi,  prioritas pengembangan dan juga strategi  pengembangan  TIK  yang  disusun,  diselaraskan  dan  diharmonisasikan  dengan  visi  dan  misi pemerintah  Desa Batungsel  saat  ini,  dimana  dengan  penyusunan  ini  dapat  menjadi  pondasi  dalam pengembangan e-government di Desa Batungsel.
(1) Prioritas Pengembangan e-Government: Penerapan e-Government di beberapa lembaga mengacu pada  tahapan  pengembangan  e-Government  secara  nasional  dan  penerapannya  disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap lembaga pemerintah, yang mencangkup:
a. Prioritas layanan elektronik yang akan diberikan
b. Kondisi infrastruktur informasi yang dimiliki
c. Kondisi kegiatan layanan saat ini
d. Kondisi anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki Oleh karena itu dengan anggaran desa mengenai bidang teknologi yang kecil dari total seluruh APBDes  dan  kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  yang  memadai,  maka  pengembangan  e- Government di fokuskan pada tahap persiapan dan juga pematangan dengan mengkhusus pada sektor birokrasi, pertanian dan juga pelatihan Sumber Daya Manusia.
(2) Strategi  Pengembangan  e-Government:  Strategi  pengembangan  e-Government  mencangkup tujuan dari suatu organisasi, dalam penyusunan strategi diperlukan identifikasi tujuan institusi kemudian identifikasi tujuan pimpinan sehingga dapat merumuskan tujuan dari implementasi e- Government. Keseluruhan proses dalam pengembangan e-Government dapat dijabarkan sebagai berikut :
Gambar 1 . Diagram alur proses pengembangan e-Government
Tujuan dari implementasi e- government di Desa Batungsel dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Meningkatkan  mutu  layanan  pemerintah  desa  melalui  pemanfaatan  TIK  dalam  proses birokrasi/penyelenggaraan pemerintah Desa
b. Terbentuknya pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan juga transparan
c. Perbaikan  sistem  manajemen  desa  dan  juga pemanfaatan teknologi dalam bidang  pertanian guna mendukung sektor pertanian dan perkebunan baik dalam proses maupun pemasaran
d. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang handal dan melek teknologi dan mampu menjawab tuntutan perubahan (globalisasi)
e. Perbaikan  sistem  organisasi,  sistem  manajemen  dan  proses  kerja  kegiatan  kemasyarakatan melalui lembaga- lembaga desa
Selain itu sasaran penerapan juga merupakan hal penting yang untuk implementasi e-Government khususnya di Desa Batungsel, di bawah ini merupakan sasaran penerapan e-Government:
a. Tersedianya  layanan  pemerintah  desa  melalui  pemanfaatan  TIK  dalam  proses birokrasi/penyelenggaraan pemerintah Desa
b. Tersedianya sistem pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan juga transparan
c. Tersedianya sistem manajemen desa dan juga pemanfaatan teknologi dalam bidang pertanian
d. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang handal
e. Tersedianya sistem manajemen dan proses kerja kegiatan kemasyarakatan melalui lembaga- lembaga Desa
Strategi perencanaan e-Government secara detail dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 1. Strategi Perencanaan e-Goverenment Desa Batungsel Sektor/Bidang Modul Status Pelayanan Kependudukan Prioritas Perpajakan dan Retribusi Prioritas Pendaftaran dan Perijinan Prioritas Bisnis dan Investasi Prioritas Peublikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan Prioritas Pengaduan Masyarakat Prioritas Administrasi dan Manajemen Surat Elektronik Prioritas Sistem Dokumentasi Elektronik Prioritas Sistem Penunjang Keputusan Non Prioritas Kolabrasi dan Investasi Non Prioritas Manajemen Pelaporan Pemerintah Prioritas Legislasi Sistem Administrasi BPD Non Prioritas Sistem Pemilu Desa Non Prioritas Katalog Hukun, Peraturan dan Perundangan Prioritas Pembangunan Sistem Infromasi dan Manajemen Data Pembangunan Prioritas Perencanaan pembangunan desa Non Prioritas Sistem pengadaan barang dan jasa Prioritas Pengelolaan dan monitoring proyek Non Prioritas Sistem informasi dan hasil pembangunan Non Prioritas Keuangan Sistem Anggaran Prioritas Sistem Kas dan Perbendaharaan Prioritas Sistem Akuntasi Desa Non Prioritas Kepegawaian Pengadaan PNS Non Prioritas Sistem absensi dan Pengakajian Prioritas Sistem Penilaian Kinerja PNS Non Prioritas Sistem Pendidikan dan Latihan Prioritas Dinas dan Lembaga (Kepemerintahan) Pengelolaan Barang Daerah Non Prioritas Katalog Barang Daerah Non Prioritas Pengelolaan Pendapatan Desa Non Prioritas Dinas dan Lembaga (Kewilayahan) Sistem Tata Ruang Desa Non Prioritas Potensi Wilayah Prioritas Perkebunan dan pertanian Prioritas Pariwisata Non Prioritas Dinas dan Lembaga (Kemasyarakatan) Kesehatan Prioritas Pendidikan Prioritas Ketenagakerjaan Prioritas Transportasi Non Prioritas

## Analisis Kondisi Exiting
Analisis kondisi exiting dilakukan untuk mengetahui implmentasi e-government secara keseluruhan,
yang  meliputi  aspek  sumber  daya  manusia,  sistem  informasi,  serta  infrastruktur  teknis  dengan menggunakan analisis swot ( strength, weakness, opportunity, threats ). berikut ini merupakan hasil analisis swot pada desa Batungsel :
(1) Strength :
- Desa Batungsel memiliki tanah yang subur dan kondisi
- lingkungan yang memungkinkan untuk perkebunan maupun pertanian yang bisa digunakan untuk menjadi komoditas utama di Desa Batungsel yaitu salah satunya adalah Tanaman Kopi dan tanaman Upakara sebagai komoditas kedua
- Iklim  yang  mendukung  memungkinkan  rumput  atau  bahan  pakan  ternak  dapat  tumbuh subur,  sehingga  budidaya  khususnya  peternakan  menjamur  di  Desa  Batungsel  dan  dapat dikembangkan
- Belum banyak dikenal secara luas, namun Desa Batungsel memiliki pemandangan alam yang indah, persawahan yang terbentang luas dengan Gunung Batukaru dapat dijadikan destinasi pariwisata
(2) Weakness :
- Kurang merata pendidikan beberapa tahun lalu di Desa Batungsel membuat sebagian besar masyarakat  hanya tamatan SD,  karena  lebih  tertarik  langsung  bekerja  di  kebun  sehingga SDM kurang memadai.
- Infrastruktur yang kurang memadai membuat pelayanan Desa menjadi lebih lambat, selain itu  penyimpanan  data  yang  masih  manual  menyulitkan  pengolahan  data  untuk pembangunan. Termasuk wifi yang hanya ada di kantor desa dan tidak peruntukan untuk publik
- Selain dari segi SDM  dan infrastruktur dari segi pemerintahan dimana kelembagaan yang khusus menangani e-Government atau teknologi tidak ada di Pemerintah Desa Batungsel
(3) Opportunities :
- Hasil  pertanian  baik  berupa  Kopi  ataupun  sarana  upakara  belum  dimanfaatkan  secara maksimal dalam hal packaging dan juga pemasaran yang masih sebatas dijual ke pengepul sehingga nilai jual bisa ditingkatkan
- Peningkatan  penggunaan  Teknologi  baik  untuk  Pertanian,  Peternakan,  Pariwisata  dapat membuat  efisiensi,  pemasaran  dan  juga  daya  saing  semakin  efektif  dan  juga  dapat bermanfaat bagi masyarakat
- Kondisi  desa  yang  masih  asli/original  dan  lingkungan  alam  yang  indah  bisa  menjadi destinasi  wisata,  sarana  transportasi  memadai  untuk  menuju  Desa  memudahkan  akses wisatawan
(4) Threaths :
- SDM dari luar yang memiliki keterampilan lebih dapat menjadi ancaman serius jika SDM di Desa Batungsel tidak dapat mengolah segala SDA yang ada menjadi peluang
- Infrastruktur yang kurang memadai, tidak adanya kelembagaan khusus yang menangani dan juga Warga Desa yang belum maksimal memanfaatkan teknologi membuat pengembangan E- Government dan juga teknologi tepat guna untuk masyarakat menjadi semakin lambat
- Warga desa yang tidak mau mengembangakan desa, lebih memilih bekerja di luar membuat generasi penerus untuk pengembangan desa sedikit
Analisis SWOT dapat dirangkum menjadi matriks SWOT sehingga dapat lebih ringkas. Pada matriks SWOT terdapat kolom dan juga tabel yang berisi inti dari analisis yang dilakukan beserta pada kolom yang terletak di tengah berisi rencana yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan hasil analissi SWOT. Matriks SWOT pengembangan e-Government Desa Batungsel dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2. Matrik SWOT Pengembangan e-Government Desa Batungsel
Matrik SWOT
Opportunity 1. Produk yang bernilai tinggi 2. Penggunaan TTG 3. Kondisi desa masih asli/original Threats 1. SDM dari luar desa yang lebih terampil 2. Infrastruktur yang kalah
3. SDM dalam desa lebih minat kerja di luar

## Strength
1. Tanah subur untuk pertanian 2. Iklim bagus untuk peternakan 3. Alam yang indah untuk pariwisata 1. Promosi Produk Desa secara luas 2. Pemanfaatan Teknologi secara masif  (pertanian,  peternakan, pariwisata) 1. Memberikan wawasan untuk meningkatkan daya saing 2. Meningkatkan sarana dan prasarana 3. Memberikan pendampingan pengelolaan SDA

## Weakness
1. Sebagian besar Pendidikan Masyarakat masih rendah 2. Infrastruktur kurang memadai
3. Kelembagaan kurang 1. Pelatihan untuk warga Desa 2. Pembangunan infrastruktur sekaligus membuat penanggung jawab di kelembagaan 1. Melakukan pelatihan yang efektif 2. Meningkatkan Kerjasama dengan pihak luar

## Mendefinisikan  Kebutuhan TIK, Infrastruktur dan E-Government
(1) Rekomendasi Pengembangan Sistem TIK Setelah melakukan beberapa  analisis maka rekomendasi terkait dengan konten minimum dari  pengembangan e-Government di Desa Bantungsel adalah sebagai berikut :
a. Website Desa
Website  merupakan  salah  satu  teknologi  informasi  yang  sudah  dikenal  di  masyarakat  luas, selain itu website bisa diakses di semua perangkat. Website saat ini sudah dijadikan media oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tujuan e- Government (Warjiyono & Hellyana, 2018) . Website yang dikembangkan berdasarkan strategi yang sudah disusun berdasarkan skala prioritas. Pada website desa terdapat beberapa bagian yang dapat digunakan untuk memaksimalkan potensi masyarakat  dan  juga  efisiensi  sistem  pemerintahan  desa.  Bagian  tersebut  dapat  diuraikan sebagai berikut :
- Pelayanan
Pada  bagian  pelayanan  terdapat  modul-modul  seperti  kependudukan,  pajak  dan  juga perijinan yang bisa digunakan oleh pemerintah desa maupun masyarakat, pada bagian ini web desa didesain bisa mengolah data offline dan juga online, sehingga ketika tidak adanya sinyal  bagian  pelayanan  tetap  berjalan  seperti  biasanya  sehingga  mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
- Administrasi dan Manajemen Administrasi  dan  Manajemen  juga  menjadi  salah  satu  bagian  yang  penting  dalam  e- Government sehingga perlu diprioriaskan  dalam  pengembagnannya.  Pada  bagian Administrasi  dan  Manajemen  terdapat  beberapa  modul  diantaranya  adalah  surat elektronik,  sistem  dokumentasi  elektronik  dan  juga  menajemen  pelaporan  pemerintah. Bagian  ini  juga  merupakan  salah  satu  bagian  yang  bisa  digunakan  secara  offline  oleh pemerintah desa, sehingga tidak menghambat pekerjaan di pemerintah desa.
- Legislasi Bagian  ini  mencangkup sistem  pemerintahan  secara  legislatif  dan  juga  produk-produk hukum. Selain itu kelembagaan desa juga bisa diakses melalui bagian ini, rancangan pemilu dan  juga  calon-calonnya  bisa berkampanye  dan  memberikan  inforamasi  pada  web  desa sehingga dapat mensosialisasikan lebih luas.
- Pembangunan
Pada  Bagian  pembangunan,  sistem  perencanaan  dan  juga  pemantauan  progres pembangunan. Sehingga nantinya semua pembangunan di Desa Batungsel dapat dipantau perkembangannya  oleh  masyarakat.  Pada  bagian  ini juga  terdapat  Sistem  pengadaan barang yang akan digunakan oleh pemerintah Desa
- Keuangan Bagian keuangan terdapat modul-modul untuk mengelola tata kelola keuangan di Desa, baik berupa sistem anggaran desa, sistem kas dan perbendaharaan sistem akutansi desa sehingga pemerintah desa menjadi lebih transparan. RAPBDes juga dapat dilihat di bagian ini, menjadikan asyarakat dapat mengawasi dan meminimalisir terjadinya praktek korupsi
di Desa khususnya anggaran desa.
- Kepegawaian Sistem kepegawaian merupakan salah satu bagian yang penting, manajeman SDM dan juga manajemen  kehadiran  pegawai  bagian  dari  modul  kepegawaian.  Selain  itu  modul  yang penting pada bagian  ini adalah sistem  pelatihan sumber daya  manusia dimana  menjadi prioritas dalam pengembangan e-government di Desa Batungsel
- Kepemerintahan
Pada  bagian  ini  terdapat  modul  pengelolaan  barang,  katalog  barang  dan  pengelolaan pendapatan Desa. Walaupun bukan prioritas pengembagnan e-government namun bagian ini menjadi pengembangan lanjutan agar pemerintahan dapat berjalan lebih efektif
- Kewilayahan
Pada bagian ini terdapat 2 hal yang menjadi prioritas pengembangan yaitu modul potensi wilayah  dan  juga  modul  perebunan  dan  pertanian  yang  menjadi  komuditi  Utama masyarakat di Desa Batungsel
- Kemasyarakatan
Kesehatan,  Pendidikan,  dan  Ketenagakerjaan  menjadi  modul  prioritas  pada  bagian  ini selain itu terdapat modul transportasi. Pada bagian ini e-government lebih kepada fasilitas yang diberikan kepada masyarakat.
b. Sosial Media Desa
Sosial  Media  memberikan  peranan  yang  penting  dalam  kehidupan  pada  jaman  sekarang, terlebih  bagi  sistem  pemerintahan. Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  kemampuan  sosialisasi  di sosial media, baik regulasi ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk dapat menjangkau  lebih  mudah  masyarakat,  dalam  pengembangan  e-Government  Desa  Batungsel dibutuhkan  juga  pengembangan  sosial  media  desa.  Tentu  dengan  tujuan  sosialisasi  kepada masyarakat,  selain  itu  konten  yang  informastif  dan  kemudahan  dalam  menggunakan  sosial media menjadi salah satu peran keberhasilan pengembangan sosial media pada e- Government Desa. Beberapa sosial media yang dapat dimanfaatkan seperti Twitter, Facebook, Instagram dan juga Youtube.
(2) Rancangan Infrastruktur e-Government
a. Aspek Insfrastruktur
Aspek infrastruktur yang disarankan untuk menunjang pengembangan e-Government di Desa Batungsel,  beberapa  minimal  perangkat  baik komputer ataupun  jaringan  harus  dipersiapkan untuk dapat menjalankan e-government seperti: hardware minimal Intel Core i-3 ataupun AMD ryzen 3 RAM 2GB Hardisk 500 GB, penambahan acces point untuk perluasan cakupan jaaringan internet.
b. Apek Sumber Daya Manusia
Aspek  Sumber  Daya  Manusia  yang  dibutuhkan  untuk  membangun  e-Government  sekaligus maintenance  adalah  SDM  yang  handal  dan  fasih  menggunakan  TIK.  Aspek  ini  sangat  penting untuk  diperhatikan,  karena  dibutuhkan  SDM  yang  memahami  dan  menguasai  TIK  dan  dapat bekerja sesuai dengan tugasnya masing- masing, selain itu memahami struktur pemerintahan, memahami proses perekrutan pegawai, memahami proses pengadaan barang, memahami proses akuntasi  desa  sesuai  dengan  modul  pada  strategi  pengembangan  e-Government.  Dalam pembangunan  e-Government  Desa  Batungsel  kurang  lebih  dibutuhkan  tenaga  kerja  yang memahami pengembangan sistem informasi serta infrastruktur jaringan internet.

## Mendefinisikan Program Kerja
Penyusunan program kerja atau roadmap e-government di desa batungsel perlu diberikan terger setiap  tahunnya  sehingga  dapat  diberikan  evauasi  terhadap  perencanaan.  target  tiap  tahun  dapat dijabarkan sebagai berikut :
o Tahun  2020  :  Penguatan  Struktural  Penguatan  Strukturan  yang  dimaksud  adalah  penguatan organisasi dan infrastruktur yang manjadi penopang utama pengembangan e- Government. Pada pada tahun ini dibentuk bagian khusus dalam sistem pemerintahan desa untuk mengembangkan e- Government, perekrutan SDM yang diinginkan.
o Tahun 2021 : Implementasi layanan E- Government Pada tahun ini perencanaan pengembangan e- Government diimplementasikan, organisasi yang sudah terbentuk mulai melakukan kegiatan sesuai dengan strategi pengembangan e-Government
o Tahun  2022  :  Integrasi  Internal  Pemerintah  Desa  pada  sistem  e-  Government  dengan  sistem pemerintahan  desa  dilakukan  untuk  efektifitas  pemerintahan,  sehingga  segala  kegiatan  yang
dilakukan  dapat  secara  digitalisasi  baik  digunakan  oleh  pemerintah  desa  ataupun  layanan  yang digunakan oleh masyarakat
o Tahun 2023 : Integrasi Eksternal Pemerintah Daerah, Integrasi dengan e-Goverenment pada tingkat daerah  menjadi  langkah  yang  dilakukan  selajutnya,  agar  pelayanan  semakin  baik  dan  juga mempermudah masyarakat terhadap layanan publik
o Tahun 2024 : Smart Government Setelah integrase menyeluruh dapat dilaksanakan, pengembangan selanjutnya ada pada tahap smart Government dimana pelayanan masyarakat sudah terdigitalisasi dengan baik, selain itu stakeholder terkait juga dapat menikmati layanan teknologi yang diberikan pemerintah desa.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dalam  hal  pengembangan  e-government  dapat disimpulkan beberapa hal seperti berikut :
1. Penelitian menghasilkan analisis terhadap organisasi dan juga kondisi saat ini di Desa Batungsel yang digunakan untuk penyusunan strategi dan menentukan prioritas pengembangan.
2. Masterplan e-Government  nantinya  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  pembangunan e- Government di Desa Batungsel dalam rangka menuju smart government
3. Masterplan e-Government Desa Batungsel dapat digunakan untuk rencana pembangunan di Desa Batungsel

## Ucapan Terima Kasih
Tidak lupa dalam penelitian ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada STMIK Primakara  dan  Desa  Batungsel  Kecamatan  Pupuan  Kabupaten  Tabanan-Bali  atas  dukunganya  sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik.

## Daftar Pustaka
Andari, R. N., & Ella, S. (2019). Developing A Smart Rural Model for Rural Area Development in Indonesia.
Jurnal Borneo Administrator , 15 (1), 41 – 58. https://doi.org/10.24258/jba.v15i1.394
Asyikin, A. N., Fitri, R., & Nugroho, A. S. B. (2016). Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Kantor Pemerintah Desa. Poros Teknik , 8 (2), 61. https://doi.org/10.31961/porosteknik.v8i2.368 Fatmawati,  Irviani,  R.,  Rachman,  E.  S.,  Putu,  I.,  Anggie,  A.,  &  Kristina,  M.  (2016).  Tata  Kelola  Teknologi Informasi  Sebagai  Implementasi  E-Government  Pada  Kabupaten  Pemekaran  Untuk  Meningkatkan Potensi Daerah. Jurnal Teknologi Informasi, Proseding Senapati , 2015 (Senapati), 249 – 257. Indonesia, P. R. (2004). Inpres N0 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengmebangan e- goverment (Vol. 2004).
Mayowan, Y. (2016). DI DESA ( Studi Kasus di Kabupaten Lamongan ) .
Noor  Asyikin,  A.,  Fitri,  R.,  Setiyo  Budi,  A.  N.,  &  Pengajar  Jurusan  Teknik  Elektro  Politeknik  Negeri Banjarmasin, S. (2015). Pengukuran Tingkat Kesiapan Kantor Pemerintahan Desa Dalam Penerapan Masterplan  Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi  (Tik)  Perkantoran  Desa  Menggunakan  Kerangka Kerja Cobit 4.1. ISSNPrint) Jurnal POROS TEKNIK , 7 (2), 2085 – 576154.
Novi Prisma Yunita, R. D. A. (2018). Proceeding Sentika 2018. Universitas ATMA Jaya , 329 – 326.
Nugraha, J. T. (2018). E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media , 2 (1), 32 – 42. Otong Husni Taufiq, Dini Yuliani, D. H. (2019). Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance . 06 (1), 145 – 152.
Polii, R. R., Rindengan, Y. D. Y., Karouw, S. D. S., Informatika, T., Teknik, F., Sam, U., & Manado, R. (2017). Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Desa Berbasis Web Model Government-To-Citizen. Jurnal Teknik Informatika , 12 (1). https://doi.org/10.35793/jti.12.1.2017.17789
Risnandar. (2014). Analisis E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah. Katalogis , 2 (7), 192 – 199.
Rudy, R., & Prasetia, A. M. (2018). Swot Analysis and Tows Matrix E-Government on Tana Tidung City of Kalimantan  Utara. Elinvo  (Electronics,  Informatics,  and  Vocational  Education) , 3 (1),  46 – 51. https://doi.org/10.21831/elinvo.v3i1.19518
Tabanan, P. K. (2017). Kabupaten Tabanan Dalam Angka 2017 . http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf
Warjiyono,  W.,  &  Hellyana,  C.  M.  (2018).  Pengukuran  Kualitas  Website  Pemerintah  Desa  Jagalempeni Menggunakan  Metode  Webqual  4.0. Jurnal  Teknologi  Informasi  Dan  Ilmu  Komputer , 5 (2),  139. https://doi.org/10.25126/jtiik.201852666
Wiguna,  C.,  &  Saintika,  Y.  (2018).  Analisis  Strength  -  Weakness  Dalam  Implementasi  Pengembangan  IT Masterplan Menggunakan Metode Value chain. Sistemasi , 7 (3), 187.
https://doi.org/10.32520/stmsi.v7i3.319