## ANALISIS EFEKTIVITAS RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA MAGELANG TAHUN 2017-2021
Nilna Syifa Zahro 1) , Dian Lestari 2) , Herlina Manurung 3) 1,2,3) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar
1) nilnasyifa.zahro@gmail.com , 2) dianlesta2001@gmail.com , 3) herlinamanurung@untidar.ac.id

## ABSTRACT
This research aimed to describe the magnitude of the effectiveness of the remuneration of the region as a source of  financing  of  autonomous  areas  in  the  city  of  Magelang.  Analyze  the  effectiveness  of  the  acceptance  of regional remuneration as a source of financing of autonomous areas applied in the city of Magelang. The use of data in this research is secondary data. The study uses quantitative descriptives as a method of data analysis with the calculation of efficiency ratio to analyze target data and realization of remuneration receipt of the region over the last five years, which is taken from the data of the implementation report of the budget PAD Kota Magelang Year 2017-2021. The results of this study show that those that do not reach the level of efficiency are in 2020 only reach 69,7615%, while for the years 2017-2019 and 2021 already effective, that is, in 2017 by 115,128%, in 2018 by 114,931%, in 2019 by 131,217%, and in 2021 by 124,286%. Therefore, the extent to which the rehab of the  area  as  a  source  of  autonomous  financing  of  the  region  has  increased  has  been  sufficiently  effective  and efficient .

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan besarnya tingkat efektivitas dari retribusi daerah  sebagai sumber pembiayaan  otonomi  daerah  di  Kota  Magelang.  Menganalisis  efektivitas  penerimaan  retribusi  daerah  sebagai sumber  pembiayaan  otonomi  daerah  yang  diterapkan  di  Kota  Magelang.  Pengunaan  data  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder.  Penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  kuantitatif  sebagai  metode  analisis  data  dengan perhitungan  rasio  efektivitas  untuk  menganalisis  data  target  dan  realisasi  penerimaan  retribusi  daerah  selama lima tahun terakhir,  yang diambil dari data  laporan realisasi anggaran  PAD  Kota Magelang Tahun  2017-2021. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari BPKAD dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota  Magelang.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  yang  tidak  mencapai  tingkat  efektivitas  adalah pada  tahun  2020  hanya  mencapai  69,7615%,  sedangkan  untuk  tahun  2017-2019  dan  2021  sudah  efektif,  yaitu pada tahun 2017  sebesar 115,128%, tahun 2018 sebesar 114,931%, 2019 sebesar 131,217%, dan 2021 sebesar 124,286%. Oleh karena  itu, besarnya retibusi daerah sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah  mengalami peningkatan sudah cukup efektif dan efisien.
Kata kunci :  efektivitas;  retribusi daerah;  pembiayaan otonomi daerah

## 1. PENDAHULUAN
Menurut  UU  No  32  Tahun  2004  administrasi daerah,  masing-masing  daerah  diberikan  kebebasan menjalankan  rumah  tangganya  sendiri,  artinya  daerah mampu mengelola keuangan mereka dengan baik dan mudah  untuk  mencapai  keuangannya  serta  untuk kepentingan  masyarakat  setempat  dengan  peraturan hukum.  Demikian  pendapat  Pamudji  yang  dikutip Andrian  Suted  pemerintah  tidak  dapat  melaksanakan tugasnya  secara  efektif  dan  efisien  tanpa  biaya  yang memadai  untuk  penciptaan  dan  pengembangan layanan.  Pendanaan  adalah  salah  satu  kriteria mendasar  yang  terkait  dengan  pengetahuan  nyata kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri Sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi adalah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain persetujuan yang sah.
Implementasi  otonomi  daerah  menekankan pentingnya  sumber  keuangan  yang  berasal  dari sumber  pendapatan  daerah,  khususnya  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD),  karena  sumber  pendapatan tersebut  memberikan  otonomi  dan  fleksibilitas  yang lebih  besar  dalam  hal  bagaimana  dana  tersebut digunakan.  Sebaliknya,  hibah  non-PAD  cenderung memiliki  lebih  banyak  ikatan  dan  seringkali  lebih dibatasi dalam hal penggunaannya.
UU No. 33 Tahun 2004 memperjelas Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  adalah  penerimaan  daerah  dari penerimaan pajak  Daerah, hasil  balas dendam daerah, hasil  pengendalian  kekayaan  daerah  pendapatan  asli daerah  yang  terpisah  dan  sah  lainnya  dengan peruntukan  memberikan  intensitas kepada pemerintah daerah untuk mendanai dan mengelola otonomi daerah sesuai  dengan  potensi  wilayah  atau  daerah  yang menerapkan desentralisasi.
Pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah akan  digunakan  untuk  kegiatan  kontruksi  yang diperoleh  dari  penarikan  retribusi  daerah  dan  wajib dijalankan dengan bertanggungjawab agar lebih yakin dengan  hasil  yang  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi yang sebenarnya.  Untuk  memanifestasikan kebutuhan semua orang dan juga untuk tidak menghalangi tetapi harus  mencoba  untuk  meningkatnya  perekonomian  di Indonesia, pemerintah perlu meningkatkan pengembangan  kegiatan  terkait  jasa  layanan.  Tidak hanya  itu,  penentuan  retribusi  daerah  dan  aktivitas penyediaan  layanan  jasa  perlu  didasarkan  pada beberapa golongan (Mubarok, 2016).
Hasil  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah pendapatan  tentang  pajak  daerah  dan  pembayaran daerah  pemerintah  kota  menerapkannya  berdasarkan peraturan  yang  digunakan.  Pendapatan  retribusi daerah  yang  tinggi  dan  pembayaran  daerah  dapat meningkatan  pendapatan  utama  daerah.  Oleh  sebab itu,  penulis  terdorong  untuk  melakukan  penelitian mengenai  “Analisis  Potensi  dan  Efektivitas  Retribusi Daerah sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah di Kota Magelang Tahun 2017-2021”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli  Daerah  atau  disingkat  sebagai  PAD  merupakan pendapatan yang diterima daerah yaetrng dapat ditarik kembali  berasaskan  peraturan  daerah  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  PAD  itu  sendiri bertujuan  untuk  memberi  hak  kepada  Pemerintah Daerah  dalam  membiayai  penyelenggaraan  otonomi daerah  berdasarkan  kemampuan  daerah  selaku realisasi  pelaksanaan  desentralisasi.  PAD  merupakan sumber pendapatan daerah maka dari itu mengharuskan pemerintah daerah memaksimalkannya.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  ditetapkan menjadi  sumber  daya  yang  sangat  berharga  bagi pemerintah  daerah  yang  memiliki  otonomi  daerah. PAD  digunakan  sebagai  peranan  penting  pemerintah daerah  dalam  konteks  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  yang  mandiri.  Agar  keuangan  pemerintah daerah  tersedia  dan  dapat  digunakan  untuk  proyek apapun,  perlu  dilakukan  langkah-langkah  tertentu, apakah  itu  untuk  kegiatan  proyek  pembangunan maupun  kegiatan  lainnya,  maka  perlu  dilakukan pengelolaan  yang  optimal  oleh  pemerintah  daerah dalam  memastikan  bahwa  hal  itu  dilakukan  seefisien mungkin  agar  memunculkan  rasa  aman  masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih ditingkatkan dan dipertahankan secara merata.
Otonomi daerah dapat dicapai secara independen dan lebih global, sesuai dengan realisasi dan ditangani dengan  penuh  kewajiban  dan  tanggung  jawab  yang akan  meningkatkan  penghasilan  sebagai  dana  yang akan  digunakan  untuk  menyediakan  anggaran  negara
yang  diperlukan  untuk  kegiatan  berkaitan  dengan pemeliharaan  pemerintahan.  Menurut  undang-undang sumber  dari  perolehan  pendapatan,  kekayaan  yang telah  dikelola  dan  dipisahkan,  wajib  pajak,  dan retribusi  yang  dikenakan  (Tuduho,  Saerang,  &  Elim, 2014).

## Retribusi Daerah
Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2013  berisi pengertian retribusi daerah yang merupakan penarikan atau  iuran  daerah  sebagai  pembayaran  untuk  layanan atau  lisensi  tertentu  yang  secara  khusus  diberikan dan/atau  disediakan  oleh  pemerintah  daerah  untuk urusan  pribadi  dan  perusahaan.  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  menjelaskan  retribusi  daerah merupakan  pajak  daerah  yang  digunakan  dalam pembayaran  untuk  layanan  tertentu  atau  pemberian lisensi  tertentu  yang  disediakan  dan/atau  diberikan oleh  pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  individu atau badan (Mardiasmo, 2009).

## Efektivitas
Tingkat keberhasilan atau manfaat yang diinginkan  dapat  diukur  menggunakan  tingkat  yang paling  penting  adalah  melalui  efektivitas.  Mengukur efektivitas  penerimaan  retribusi  daerah  adalah indikator  yang  mnunjukkan  sejauh  mana  potensi sumber  penerimaan  dimanfaatkan  (mengukur  tingkat efektivitas,  perlu  dilakukan  perhitungan  rasio  antara realisasi penerimaan aktual dengan potensi penerimaannya).  Terlepas  dari  besarnya  biaya  yang akan  dikeluarkan  untuk  tujuan  yang  dimaksud,  fokus pada  hasil  atau  keuntungan  akan  menjadi  hal  yang krusial  untuk  diperhatikan.  Tingkat  efektivitas penrimaan  Retribusi  Daerah  dapat  menggunakan rumus sebagai berikut:
Klasifikasi kriteria efektivitas ada 5, yaitu:
Tabel 1. Kriteria Efektivitas Presentase Keterangan >100% Sangat Efektif 90%-100% Efektif 80%-90% Cukup Efektif 60%-80% Kurang Efektif <60% Tidak Efektif Sumber : (Anggraini, Saifi, & Husainia, 2015)

## Pembiayaan Otonomi Daerah
Pembiayaan  implementasi otonomi daerah terdiri  dari beberapa  sumber  pendanaan,  yaitu  Pendapatan  Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, serta  pendapatan  lainnya.  Dalam  pelaksanaannya, pembiayaan  otonomi  daerah  membutuhkan  desain konstitusional  yang  baik  agar  bisa  berjalan  secara efektif dan efisien.
3. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  metode  analisis  data  yang digunakan adalah metode analisis data kuantitatif yang melibatkan perhitungan rasio dalam bentuk presentase,  yang  merupakan  data  yang  berbentuk angka,  baik  itu  hasil  pengukuran  dan  survei  diolah menggunakan  teknik  deskriptif  kuantitatif  dengan presentase. Pengukuran angka-angka tersebut memakai rumus efektivitas atau mengukur rasio.Penelitian  ini  berfokus  pada  perkembangan
retribusi  daerah  dari  tahun  2017-2021  yang  diketahui dari potensi retribusi daerah dan efektivitasnya.
Data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini yaitu  data  sekunder,  adalah  data  yang  dipakai  untuk mengukur  penghasilan  dari  retribusi  daerah  dari aktivitasnya  untuk  sumber  pembiayaan  otonomi daerah di kota Magelang. Data tersebut diperoleh dari BPKAD  dan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kota Magelang.  Dalam  penelitian  ini,  teknik  pengumpulan data  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  dari BPKAD dan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kota Magelang.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1  PAD dan Retribusi Daerah Kota Magelang
Tabel 2. PAD dan Retribusi Daerah Kota MAgelang

## Sumber: BPKAD Kota Magelang Tahun 2017-2021
Dapat dilihat dari data di atas, bahkan di tengah pandemi  yang  melanda,  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  pada  Kota  Magelang  tahun  2020  melebihi sasaran  yang  ditentukan  sejumlah  120,91%  dari Rp240.421.207.000 naik hingga Rp290.753.075.229.
Dari  pernyataan  Sekretaris  Badan  Pengelola Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  pada  Kota Magelang,  memberitahu  pendapatan  wajib  lainnya memberikan kontribusi terbesar yakni Rp240.256.397.148  atau  122,34%  dari  sasaran Rp196.338.413.  Lalu  penerimaan  pajak  daerah mencapai  Rp35.958.686.531  atau  118,64  persen  dari sasaran  Rp30.308.000.000.  Sedangkan  Pengelolaan Kekayaan  Daerah  Terpisah  menghasilkan  pendapatan sebesar  Rp9.217.035.218,  mencapai  99,21%  dari sasaran sebesar Rp9.290.216.000. Selain itu,
penerimaan retribusi daerah mencapai Rp5.320.956.322 atau 118,3% dari sasaran Rp4.484.578.000.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  pada  Kota Magelang mendapatkan peningkatan pada saat tengah pandemi.  PAD  di  Kota  Magelang  sebanyak  Rp 290,756 triliun pada 2020 dan  meningkat menjadi Rp 319.352  triliun  pada  tahun  2021.  Realisasi  PAD  di wilayah sasaran juga meningkat sebesar 125,08%.
Seiring atas meningkatnya PAD, maka memberi kembali kepada masyarakat melalui program serta kegiatan pembangunan. Strategi yang dilaksanakan  pada  tahun  2021  antara  lain  di bangunnnya  Rumah  Sakit  Bersalin  Paten,  Puskesmas Magelang  Utara,  parkir  bawah  tanah  RSUD  Tidar Magelang,  Dr.  H.  Bagus  Panuntu  dan  Sistem Pengolahan  Air  Limbah  Domestik  (SPALD)  pada empat kecamatan serta pembangunan infrastruktur dan lembaga  publik  lainnya.    Selain  itu,  PAD  Kota Magelang  terus  berkembang  selama  lima  tahun terakhir.  PAD  tahun  2019  mencapai  Rp  273  582 932,151.  Jumlah  ini  naik  dari  PAD  sebelumnya  pada 2018,  yaitu  Rp249.877.424.347.  Kemudian  mencapai Rp233.557.714.356
pada 2017,
dan Rp220.315.848.702  pada  2016.Serta  pencapaian 120,91  persen  dari  target  PAD  2020  terkait  dengan penerimaan pendapatan, antara lain pajak daerah, hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan, retribusi daerah, dan penerimaan PAD wajib lainnya.
Kota  Magelang  mengambil  berbagai  langkah strategis  setiap  tahunnya  untuk  peningkatan  PAD  ini. Pantas  saja  PAD  terus  berkembang.  Meski  Kota Magelang  tidak  memiliki  sumber  daya  alam  (SDA), namun  selama  lima  tahun  terakhir  mampu  terus
Jenis Pendapatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pendapatan Asli Daerah(PAD) 220.315.848.702 233.557.714.356 249.877.424.347 273.582.932.151 290.753.075.229 290.756.816.510 1.1 Pajak Daerah 25.974.937.133 31.206.960.485 34.283.039.991 40.432.696.639 35.958.686.531 35.958.686.531 1.2 Retribusi Daerah 6.663.308.913 6.243.021.736 5.642.331.979 6.942.060.743 5.320.956.332 5.319.316.332 1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 6.182.279.953 8.693.813.515 9.098.845.504 9.217.035.218 9.217.035.218 1.4 Lain-Lain PAD yang Sah 181.495.422.703 188.396.328.014 201.258.238.862  217.109.329.265 240.256.397.148 240.261.778.429
meningkatkan  PAD-nya.  Ini  menunjukkan  bahwa kebijakan yang diambil sudah tepat.
Untuk  tahun  2022,  fokus  pengembangan  adalah peningkatan  sumber  daya  manusia  melalui  sembilan program  utama,  Program  Pemberdayaan  Masyarakat Sehat dan Maju Bahagia.

## 4.2  Analisis Perhitungan Efektivitas

## Tabel 3. Analisis Efektivitas
Sumber : Data diolah, 2022

## a. Perhitungan efektivitas

## Sumber : Data diolah, 2022
Gambar 1 Presentase Efektivitas
Dari perhitungan efektivitas di atas, menjelaskan bahwa  efektifitas  pemungutan  Retribusi  Daerah  Kota Magelang  tahun  2017-2021.  Tahun  2017  efektifitas pemungutan  Retribusi  Daerah Kota  Magelang 115,128%  dengan  golongan  Sangat  Efektif.  Tahun 2018  efektifitas  pemungutan  Retribusi  Daerah  Kota Magelang menurun hingga 114,931% dengan golongan  Sangat  Efektif.  Saat  tahun  2019  tingkat efektifitas  pemungutan  Retribusi  Daerah  meningkat menjadi  131,217%  dengan  kategori  Sangat  Efektif. Tahun  2020  Retribusi  Daerah  Kota  Magelang mengalami  kenaikan  Kembali  sebesar  168,701% dengan golongan Sangat Efektif.
Pada tahun 2021 mengalami penurunan efektifitas  pemungutan  Retribusi  Daerah  Kota Magelang  dengan  presentase  sebesar  105,69%,  tetapi masih  dalam  kategori  Sangat  Efektif.  Dari  hasil presentase  di  atas  bisa  diketahui  jika  realisasi penerimaan  Retribusi  Daerah  Kota  Magelang  tahun anggaran 2017–2021 memenuhi sasaran yang ditentukan  kian  melampaui  target  retribusi  daerah. Tingkat  efektivitas  itu  dikarenakan  adanya  faktor internal  maupun  eksternal.  Hal  ini  dapat  memberikan sumber  pendapatan  daerah  yang  berguna  dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dari  analisis  di  atas,  penerimaan  retribusi  daerah pada  tahun  2017-2021  secara  keseluruhan  dapat disebutkan  sangat  efektif  karena  presentasinya melebihi  100%,  dari  tahun  ke  tahun  nominal presentasenya  terus  meningkat.  Hanya  saja  di  tahun 2020 mengalami penurunan presentase.

## 5. PENUTUP
5.1  Kesimpulan
1. Dapat  dilihat  dari  data  di  atas,  bahkan  di tengah  pandemi  yang  melanda,  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  pada  Kota  Magelang tahun 2020 melebihi sasaran yang ditentukan.
2. Selain  itu,  PAD  Kota  Magelang  terus berkembang selama lima tahun terakhir dari tahun 2017 hingga tahun 2021.
3. Penerimaan  pendapatan,  antara  lain  pajak daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan,  retribusi  daerah,  serta penerimaan PAD wajib lainnya.
4. Kota Magelang mengambil berbagai langkah  strategis  setiap  tahunnya  untuk peningkatan  PAD  ini.  Sehingga  PAD  terus berkembang.  Meski  Kota  Magelang  tidak memiliki  sumber daya alam (SDA), namun selama  lima  tahun  terakhir  mampu  terus meningkatkan  PAD-nya.  Ini  menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil sudah tepat.
5. Dari  perhitungan  efektivitas  di  atas, menjelaskan  bahwa  efektifitas  pemungutan Retribusi  Daerah  Kota  Magelang  tahun
2017-2021. Tahun 2017 efektifitas pemungutan Retribusi Daerah Kota 0 100 200 2017 2018 2019 2020 2021 Efektivitas Tahun 𝐸𝐹𝐾 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎 𝑥
2  7 5.422.657. 6.243. 2 .736 𝑥         5, 28 2  8 4.9 9.3  . 5.642.33 .979 𝑥         4,93 2  9 5.29 .535. 6.942. 6 .743 𝑥        3 ,2 7 2 2 3. 54. 8 . 5.32 .956.332 𝑥        68,7 2 2 5. 32.925. 5.3 9.3 6.332 𝑥         5,69 Tahun Target Realisasi (%) 2017 Rp5.422.657.000 Rp6.243.021.736 115,128 2018 Rp4.909.300.000 Rp5.642.331.979 114,931 2019 Rp5.290.535.000 Rp6.942.060.743 131,217 2020 Rp3.154.081.000 Rp5.320.956.332 168,701 2021 Rp5.032.925.000 Rp5.319.316.332 105,69
Magelang  115,128%  dengan  golongan Sangat  Efektif.  Tahun  2018  efektivitas pemungutan  Retribusi  Daerah  mengalami penurunan  yaitu  114,931%.  Tetapi  tahun 2019 tingkat efektifitas pemungutan
Retribusi  Daerah  mengalami  kenaikan menjadi 131,217% dengan golongan Sangat Efektif. Tahun 2020 Retribusi Daerah Kota Magelang  semakin  meningkat  menjadi 168,701%  dengan  kategori  Sangat  Efektif. Pada  tahun  2021  mengalami  penurunan efektifitas  pemungutan  Retribusi  Daerah Kota  Magelang  dengan  presentase  sebesar 105,69%,  tetapi  masih  dalam  kategori Sangat Efektif.

## 5.2  Saran
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  referensi data  yang  ada  sehingga  hasil  lebih  akurat.  Untuk penelitian  selanjutnya,  dapat  melakukan  penelitian lebih  luas  dengan  mengkaji  dari  berbagai  sisi  dan metode  yang  lain  sehingga  hasilnya  lebih  sesuai dengan  harapan  yang  ingin  dicapai.  Selain  itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan data  terbaru,  serta  akan  lebih  baik  jika  dapat melakukan  wawancara  secara  langsung  dengan  pihak yang bersangkutan, sehingga akan diperoleh data yang lebih rinci.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini,  N.  E.,  Saifi,  M.,  &  Husainia,  A.,  2015, Analisis  Efektivitas  Retribusi  Pelayanan Pasar  Tanjung  dan  Kontribusinya  terhadap
Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Mojokerto (Studi  pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Kota  Mojokerto) ,  Jurnal Perpajakan (JEJAK), 1-10.
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Magelang.  (n.d.), Retrieved from http://magelangkota.bps.go.id BPK  RI,  (2022,  Februari  27), PAD  Kota  Magelang 2021  Tembus  Rp319  Miliar ,  Retrieved  from https://jateng.bpk.go.id/pad-kota-magelang- 2021-tembus-rp319-miliar/
Handoko,  A.  T.,  2012, Analisis  Perkembangan Retribusi  Pasar  Daerah  sebagai  Sumber Pembiayaan  Otonomi  Daerah  di  Kabupaten Pemalang  Tahun  2007-2011 ,  Economics Development Analysis Journal. Mardiasmo,  2002, Otonomi  dan  Manajemen Keuangan Daerah, ANDI : Yogyakarta Mardiasmo,  2009, Akuntansi  Sektor  Publik. ANDI: Yogyakarta.
Mubarok, D. H., 2016, Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan  Pasar  dan  Kontribusi  serta Prospeknya terhadap Pendapatan Asli Daerah  Kota  Samarinda ,  Forum  Ekonomi, 95-110.
Tuduho,  D.  A.,  Saerang,  D.  P.,  &  Elim,  I.,  2014,
Penerimaan  Retribusi  Pasar  dalam  Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore  Kepulauan ,  Jurnal  EMBA,  1090- 1211.