## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 6 Nomor 2, Maret 2021 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index
IMPLEMENTATION OF CORPORATE CSR PROGRAMS IN EMPOWERING RURAL COMMUNITIES IN THE PANDEMIC TIME COVID-19

## IMPLEMENTASI PROGRAM CSR PERUSAHAAN DALAM
PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PEDESAAN DI MASA PANDEMI COVID-19 

## Sandra Dewi
Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru e-mail: sandradewi@unilak.ac.id

## Abstract
This  research  aims  to  explain  the  implementation  of  the  company's  CSR  program  in empowering  the  economy  of  rural  communities  during  the  Covid-19  pandemic  based  on  Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012. The method used in this research is socio-legal research. The  results  of  this  research  explain  that  the  Covid-19  Pandemic  that  hit  Riau  Province  had  an impact  on  the  economy  of  the  community,  including  the  people  of  Palas  Village.  Apart  from expecting financial assistance from the government, one of the opportunities that the Palas Village community can take  advantage  of  to  develop the  village  economy  is  to take  advantage  of the  CSR programs of companies operating in Pelalawan Regency. Companies that carry out their business activities in the field of natural resources and / or fields related to natural resources are required to carry out CSR. Based on Article 32 of Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012, it is stated that companies that don’t implement CSR are subject to administrative sanctions in the form of written warnings  and  restrictions  on  business  activities,  freezing  of  business  activities,  and  revocation  of business activities.
Keywords: CSR; Community Economic Empowerment; Covid-19 Pandemic.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi program CSR perusahaan dalam pemberdayaan  perekonomian  masyarakat  pedesaan  di  masa  pandemi  Covid-19  berdasarkan Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012.  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  penelitian  hukum  sosiologis.  Hasil  dari  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  Pandemi Covid-19  yang  melanda  Provinsi  Riau  berdampak  terhadap  perekonomian  masyarakat,  termasuk masyarakat  Desa  Palas.  Selain  mengharapkan  bantuan  dana  dari  pemerintah, salah satu  peluang yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  Desa  Palas  untuk  membangun  perekonomian  desa adalah  memanfaatkan  program  CSR  dari  perusahaan-perusahaan  yang  beroperasi  di  Kabupaten Pelalawan.  Perusahaan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  sumber  daya  alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR. Berdasarkan Pasal  32  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012  ditegaskan  bahwa  perusahaan yang  tidak  melaksanakan  CSR  dikenakan  sanksi  administratif  berupa  peringatan  tertulis  serta pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan kegiatan usaha.
Kata Kunci: CSR; Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat; Pandemi Covid-19.
 Naskah diterima: 14 Maret 2021, direvisi: 23 Maret 2021, disetujui untuk terbit: 28 Maret 2021 Doi: 10.3376/jch.v6i2.344

## PENDAHULUAN
Salah satu tujuan negara adalah untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Hal ini  sebagaimana  yang  ditegaskan  dalam Pembukaan
Undang-Undang
Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang  menyatakan  bahwa  terdapat  empat tujuan dari didirikannya Indonesia sebagai sebuah  negara,  yaitu  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; serta ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi,  dan  keadilan  sosial  (Hasnati  & Utama, 2020).
Pembangunan  nasional  yang  selama ini  dilaksanakan  oleh  pemerintah  lebih banyak  berpusat  di  kota-kota  besar  saja. Infrastruktur  dan  fasilitas  umum  yang dibangun  di  kota  terasa  sangat  lengkap untuk  menunjang  kehidupan  masyarakat mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan yang megah, fasilitas pendidikan  yang  berkualitas,  fasilitas kesehatan  yang  modern,  jaringan  listrik yang menyala 24 jam, transportasi  umum yang  nyaman,  hingga  jaringan  internet yang  sudah  menjadi  kebutuhan  primer bagi  masyarakat  perkotaan.  Ironisnya, ternyata  masih  banyak  dijumpai  daerah- daerah yang belum tersentuh pembangunan,  terutama  di  pedesaan. Jangankan  menikmati  jaringan  internet, bahkan  masih  ada  desa  di  Provinsi  Riau yang  sama  sekali  belum  ada  jaringan listrik.
Untuk  membangun  desa,  sejak  tahun 2015  pemerintah  telah  menyalurkan ‘Dana  Desa’  sebesar  lebih  kurang  187 triliun  rupiah  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN).  Dana tersebut sebagian besar ternyata digunakan untuk membangun infrastruktur desa, sehingga hanya sebagian  kecil  yang  digunakan  untuk membangun  perekonomian  masyarakat (Fahrial,  Utama,  &  Dewi,  2019).  Hal  ini dilakukan  oleh  sebagian  besar  desa  yang ada di Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Pelalawan. Akibatnya, pada saat  pandemi Covid-19 melanda, masyarakat di pedesaan mengalami krisis.
Data  dari  Badan  Pusat  Statistik
Kabupaten Pelalawan tahun 2015 menyebutkan  bahwa  12%  masyarakat
Kabupaten  Pelalawan  masuk  kategori masyarakat miskin, dengan jumlah 44.127 jiwa. Jumlah tersebut menjadikan Kabupaten  Pelalawan  sebagai  daerah dengan  jumlah  masyarakat  miskin  yang terbanyak kedua di Provinsi Riau. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan kekayaan  alam  yang  dimilikinya  serta jumlah perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan.
Berdasarkan  Pasal  74  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  ditegaskan bahwa  perusahaan  yang  menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam  dan/atau  bidang  yang  berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan.  Lahirnya  Peraturan  Daerah
Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  di  Provinsi  Riau  semakin memperkokoh landasan hukum
implementasi  tanggung  jawab  sosial perusahaan  bagi  perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Pelalawan.
Dari  latar  belakang  yang  telah dijelaskan  di  atas,  maka  permasalahan yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimanakah implementasi program CSR  perusahaan  dalam  pemberdayaan perekonomian  masyarakat  pedesaan  di masa  pandemi  Covid-19  berdasarkan Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6 Tahun 2012?

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum adalah suatu kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya (Soekanto, 2007).
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  penelitian  hukum  sosiologis. Penelitian  hukum  sosiologis  adalah  suatu penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara menjelaskan korelasi antara hukum dengan masyarakat (Amiruddin & Asikin, 2006).  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis kualitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Covid-19  merupakan  sebuah  virus yang  awalnya  mewabah  di  Kota  Wuhan, Tiongkok.  Covid-19  kemudian  menyebar ke  berbagai  penjuru  dunia,  termasuk Indonesia.  Dalam  rangka  mencegah penyebaran Covid-19, pemerintah mengeluarkan  kebijakan  untuk  menutup tempat-tempat  yang  berpotensi  menjadi tempat  berkumpulnya  banyak  orang, seperti  objek  wisata,  mall,  sekolah,  dan lain sebagainya. Akibatnya,
perekonomian masyarakat menurun drastis.  Dampak  dari  pandemi  Covid-19 tidak  hanya  terjadi  di  perkotaan,  tetapi juga  dirasakan  oleh  masyarakat  di pedesaan.
Desa  adalah  kesatuan  masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal-usulnya, dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  di Indonesia  (Utama,  2017).  Dasar  hukum yang  mengatur  mengenai  desa  adalah Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  (Sapitri,  2020).  Desa  Palas merupakan  salah  satu  desa  di  Kecamatan Pangkalan  Kuras  Kabupaten  Pelalawan yang  membentang  di  sepanjang  Jalan Lintas  Sorek,  Kecamatan  Pangkalan Kuras.  Masyarakat  Desa  Palas  sebagian besar bekerja sebagai buruh pada perkebunan dan pabrik  kelapa sawit  yang ada di Kabupaten Pelalawan.
Desa  Palas  sebenarnya  memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bergerak  di  bidang  perdagangan  untuk
melayani  kebutuhan  masyarakat,  namun keberadaan  BUMDes  tersebut  belum mampu menopang kesejahteraan masyarakat Desa Palas secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa  dijelaskan  bahwa  BUMDes  adalah badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan  secara  langsung  yang  berasal dari kekayaan desa  yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan  masyarakat  desa  (Rudiadi,
2020).
Pada bulan September 2020, Provinsi Riau  masuk  dalam  kategori  10  (sepuluh)
besar daerah  yang paling banyak terpapar Covid-19. Pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi Riau berdampak terhadap perekonomian masyarakat, termasuk  masyarakat  Desa  Palas.  Selain mengharapkan bantuan dana dari pemerintah, salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Palas untuk  membangun  perekonomian  desa adalah  memanfaatkan  program  CSR  dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten  Pelalawan,  baik  perusahaan swasta  maupun  Badan  Usaha  Milik Negara  (BUMN)  dan  Badan  Usaha  Milik Daerah (BUMD).

## Tabel 1
Perusahaan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan
No. Nama Perusahaan Nilai Investasi (Rp) Lokasi (Kecamatan) 1 PT TH Indo Plantations 3.861.635.374.304,-  Teluk Meranti 2 PT Adei Plantation & Industry 1.265.290.327.518,-  Pangkalan Kuras, Pelalawan, Bunut 3 PT Musim Mas 998.624.300.000,-  Pangkalan Kuras, Pangkalan Lesung 4 PT Sari Lembah Subur 385.969.000.000,-  Ukui, Kerumutan 5 PT Langgam Inti Hibrindo 379.399.512.875,-  Pangkalan Kuras, Langgam 6 PT Mitra Unggul Pusaka 286.240.425.914,-  Langgam 7 PT Inti Indosawit Subur 229.488.611.158,-  Ukui 8 PT Safari Riau 212.204.817.640,-  Pangkalan Kuras 9 PT Gandaerah Hendana 200.292.155.550,-  Ukui 10 PT Sumber Sawit Sejahtera 157.334.250.000,-  Pangkalan Kuras 11 PT Pusaka Megah Bumi Nusantara 132.989.260.000,-  Bandar Seikijang
12 PT Multi Palma Sejahtera 128.720.000.000,-  Bandar Seikijang 13 PT Serikat Putra 117.239.000.000,-  Pangkalan Kuras, Bandar Petalangan, Bunut 14 PT Surya Bratasena Plantation 110.831.200.000,-  Pangkalan Kuras 15 PT Sinar Agro Raya 49.797.500.000,-  Bandar Seikijang 16 PT Sinar Siak Dian Permai 40.331.112.070,-  Bandar Seikijang 17 PT Guna Dodos 27.471.005.382,-  Bandar Seikijang 18 PT Peputra Supra Jaya 13.302.533.652,-  Langgam 19 PT Jalur Pusaka Sakti Kumala 12.200.000.000,-  Bandar Seikijang Sumber: Badan PMPPT Kabupaten Pelalawan Dengan banyaknya jumlah dan besarnya  nilai  investasi  dari  perusahaan perkebunan dan pabrik  kelapa sawit  yang beroperasi  di  Kabupaten  Pelalawan,
seharusnya masyarakat
Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu daerah yang sejahtera  di  Provinsi  Riau,  tetapi  pada tahun  2015  Kabupaten  Pelalawan  justru menjadi daerah dengan jumlah masyarakat  miskin  yang  terbanyak  kedua di Provinsi Riau.
Perusahaan  adalah  badan  hukum yang  merupakan  persekutuan  modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam saham,  dan  memenuhi  persyaratan  yang ditetapkan  oleh  Undang-Undang  Nomor 40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  dan  peraturan  pelaksanaannya. Tujuan  utama  dari  sebuah  perusahaan adalah  untuk  mencari  keuntungan  yang sebesar-besarnya.  Hal  ini  merupakan tanggung jawab para pengurus perusahaan kepada  pemegang  saham  sebagai  pemilik dari  perusahaan  tersebut.  Inilah  dasar filosofis  didirikannya  sebuah  perusahaan. Namun,  kegiatan  operasional  perusahaan
dalam rangka memaksimalisasi keuntungannya seringkali merugikan masyarakat,  terutama  masyarakat  yang bertempat  tinggal  di  sekitar  lokasi perusahaan (Utama, 2018).
Menurut  perspektif  hukum  bisnis, terdapat  dua  tanggung  jawab  yang  harus diimplementasikan  dalam  etika  bisnis, yaitu tanggung jawab hukum dan tanggung  jawab  sosial.  Tanggung  jawab hukum meliputi aspek pidana dan perdata, sedangkan  tanggung  jawab  sosial  berarti bahwa perusahaan bukan hanya merupakan  entitas  bisnis  yang  mencari keuntungan  saja,  melainkan  merupakan satu  kesatuan  dengan  keadaan  sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat perusahaan  tersebut  beroperasi  (Utama  & Rizana, 2017).
Pada  tahun  2007,  terjadi  perubahan yang  signifikan  mengenai  pelaksanaan CSR  di  Indonesia  setelah  disahkannya Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang  Penanaman  Modal  dan  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas.
Disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi dasar hukum pelaksanaan CSR di Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal bertujuan  agar  hak,  kewajiban,  dan tanggung  jawab  penanam  modal  diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal  terhadap  penerapan  prinsip  tata kelola perusahaan yang sehat,
memberikan  penghormatan  atas  tradisi budaya  masyarakat,  dan  melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan  mengenai  CSR  diatur  secara tegas  dalam  Pasal  15  Huruf  b  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal,  yang  menegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan CSR.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijelaskan  bahwa  CSR  adalah  tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang,  dan  sesuai  dengan  lingkungan, nilai,  norma,  dan  budaya  masyarakat setempat.
Sejalan  dengan  itu,  disahkannya Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseoran  Terbatas  melengkapi dasar  hukum  pelaksanaan  CSR  di Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas
bertujuan agar mewujudkan
pembangunan ekonomi berkelanjutan
guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan dan  lingkungan  yang  bermanfaat  bagi
perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan  mengenai  CSR  diatur  secara tegas  dalam  Pasal  74  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseoran  Terbatas,  yang  menegaskan bahwa  perusahaan  yang  menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam  dan/atau  bidang  yang  berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  dijelaskan  bahwa  CSR  adalah komitmen  perusahaan  untuk  berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat,  baik  bagi  perusahaan sendiri, komunitas  setempat,  maupun  masyarakat pada umumnya.
Faktanya,  menurut  data  dari  Badan Pusat  Statistik  Kabupaten  Pelalawan tahun  2015  menyebutkan  bahwa  12% masyarakat  Kabupaten  Pelalawan  masuk kategori  masyarakat  miskin,  dengan jumlah  44.127  jiwa.  Jumlah  tersebut menjadikan Kabupaten Pelalawan sebagai daerah  dengan  jumlah  masyarakat  miskin yang  terbanyak  kedua  di  Provinsi  Riau. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan  kekayaan  alam  yang  dimilikinya serta  jumlah  perusahaan  perkebunan  dan pabrik  kelapa  sawit  yang  beroperasi  di Kabupaten Pelalawan.
Lahirnya  Peraturan  Daerah  Provinsi Riau  Nomor  6  Tahun  2012  tentang Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  di Provinsi  Riau  semakin  memperkokoh
landasan  hukum  implementasi  tanggung jawab sosial perusahaan bagi perusahaan- perusahaan  yang  beroperasi  di  Provinsi Riau,  termasuk  Kabupaten  Pelalawan (Suhendro,  Utama,  &  Susanty,  2019). Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6 Tahun  2012  tentang  Tanggung  Jawab Sosial  Perusahaan  di  Provinsi  Riau mengatur bahwa perusahaan berkewajiban untuk: 1. Menyusun rancangan penyelenggaraan program CSR sesuai dengan prinsip-prinsip
tanggung  jawab  sosial  dunia  usaha dengan  memperhatikan  kebijakan
pemerintah  daerah  dan  peraturan perundang-undangan.
2. Menumbuhkan  dan  mengembangkan sistem  jejaring  kerja  sama  dan kemitraan  dengan  pihak-pihak  lain serta melaksanakan kajian, monitoring,  dan  evaluasi  terhadap pelaksanaan  program  CSR  dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat, dan kelestarian
lingkungan.
3. Menetapkan komitmen bahwa program  CSR  merupakan  bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan  manajemen  perusahaan maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan.
4. Menerima  usulan  dari  masyarakat, baik  perorangan  maupun  kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan  Pasal  10  Peraturan Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun 2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan di Provinsi Riau diatur bahwa program  CSR  dapat  berbentuk  program pemberdayaan masyarakat, program kemitraan,  program  bina  lingkungan, program investasi, program promosi, serta program  sumbangan/donasi.  Selanjutnya, pada  Pasal  11  Peraturan  Daerah  Provinsi Riau  Nomor  6  Tahun  2012  tentang Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  di Provinsi  Riau  disebutkan  bahwa  bidang kerja CSR dapat dijalankan pada:
1. Bidang pendidikan
2. Bidang kesehatan
3. Bidang infrastruktur
4. Bidang olahraga dan seni budaya
5. Bidang sosial dan keagamaan
6. Bidang pelestarian lingkungan hidup
7. Bidang usaha ekonomi kerakyatan
8. Bidang  pemberdayaan  masyarakat adat
9. Bidang  kerja  lainnya  yang  secara nyata memberikan dampak
peningkatan kualitas masyarakat.
Keberhasilan  suatu  daerah  dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya  dapat  terwujud  apabila seluruh komponen masyarakat ikut dilibatkan,  termasuk  partisipasi  yang nyata  dari  perusahaan  yang  beroperasi  di daerah tersebut (Hasnati, Dewi, & Utama, 2020).  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka memberdayakan perekonomian masyarakat,  Kepala  Desa  Palas  dapat memanfaatkan program CSR dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan.
Pada  tahun  2019,  PT  HKL  yang berkedudukan  di  Kabupaten  Kampar hanya melaksanakan CSR kepada masyarakat  Desa  Sungai  Pinang,  Desa Balam  Jaya,  dan  Desa  Kuapan  tempat perusahaan  tersebut  beroperasi.  Pihak perusahaan  beralasan  bahwa  masyarakat di ketiga desa tersebut merasakan dampak langsung dari kegiatan operasional perusahaan (Putri, 2019).
Perusahaan  terbesar  yang  ada  di Kabupaten  Pelalawan  adalah  PT  Riau Andalan  Pulp  &  Paper  (disingkat  RAPP) yang  bergerak  di  bidang  industri  kertas. PT  Riau  Andalan  Pulp  &  Paper berkedudukan  di  Kecamatan  Pangkalan Kerinci,  yang  letaknya  tidak  terlalu  jauh dari  Desa  Palas  karena  Kecamatan Pangkalan  Kerinci  bersebelahan  dengan Kecamatan Pangkalan Kuras.
Adapun  CSR  yang  diprogramkan oleh PT Riau Andalan Pulp & Paper ada 6 (enam),  yaitu:  1)  Integrated  Farming System;  2)  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah;  3)  Social  Infrastructure;  4) Education; 5) Vocational Training; dan 6) Employee  Volunteerism.  Dari  keenam program  tersebut,  terdapat  2  (dua) program  CSR  yang  dapat  dimanfaatkan oleh  masyarakat  Desa  Palas  untuk membangun perekonomiannya, yaitu:
1. Program  Integrated  Farming  System (IFS)
Program IFS adalah program pemberian  bantuan  berupa  bibit tanaman  dan  buah-buahan  kepada kelompok
masyarakat yang berwirausaha di bidang pertanian dan perkebunan  serta  pemberian  bantuan
berupa  bibit  ikan  kepada  kelompok masyarakat  yang  berwirausaha  di bidang perikanan.
2. Program  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM)
Program  UMKM  adalah  program pemberian  bantuan  dana  kepada masyarakat  yang  berwirausaha,  baik usaha  yang  inline  dengan  bidang usaha  perusahaan  seperti  menjual pupuk  tanaman  maupun  usaha  yang offline dengan bidang usaha perusahaan  seperti  menjual  makanan khas daerah.
Program  CSR  sebenarnya  bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat, melainkan juga bermanfaat untuk membentuk  citra  perusahaan  apabila dikemas dengan publikasi yang tepat.
Perusahaan  memiliki  peran  strategis dalam  mendorong  pertumbuhan  tingkat kesejahteraan  masyarakat.  Usaha  tersebut dilakukan  dengan  meningkatkan  dan menciptakan  lapangan  pekerjaan  dan bantuan-bantuan  lain  kepada  negara maupun  masyarakat  melalui  program CSR. Undang-undang mewajibkan perusahaan  untuk  melaksanakan  CSR. Perusahaan  yang  tidak  melaksanakan CSR  akan  menimbulkan  dampak  bagi masyarakat  karena  minimnya  kontribusi perusahaan  tersebut  dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pada Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa CSR
merupakan kewajiban perusahaan.
Perusahaan  yang  tidak  melaksanakan
CSR berarti melanggar ketentuan undang- undang (Utama, Rizana, & Putra, 2019).
Berdasarkan  Pasal  74  Ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  disebutkan bahwa perusahaan yang tidak
melaksanakan  CSR  dikenai  sanksi  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Berdasarkan Pasal 32
Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6 Tahun  2012  tentang  Tanggung  Jawab Sosial  Perusahaan  di  Provinsi  Riau ditegaskan  bahwa  perusahaan  yang  tidak melaksanakan  CSR  dikenakan  sanksi administratif  berupa  peringatan  tertulis dan  bentuk-bentuk  sanksi  lainnya  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan. Ketentuan mengenai bentuk-bentuk sanksi  lainnya  tersebut  merujuk  pada Pasal  34  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal, yaitu pembatasan kegiatan usaha,
pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan  kegiatan  usaha  (Utama  & Rizana, 2018).

## SIMPULAN
Pandemi  Covid-19  yang  melanda Provinsi Riau berdampak terhadap perekonomian masyarakat, termasuk masyarakat Desa Palas. Selain mengharapkan bantuan dana dari
pemerintah, salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Palas untuk  membangun  perekonomian  desa adalah  memanfaatkan  program  CSR  dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten  Pelalawan.  Di  Kabupaten Pelalawan terdapat 19 perusahaan
perkebunan  dan  pabrik  kelapa  sawit
dengan  total  nilai  investasi  mencapai  10 triliun rupiah. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber  daya  alam  dan/atau  bidang  yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan  CSR.  Program  CSR  PT Riau  Andalan  Pulp  &  Paper  yang  dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Palas untuk membangun perekonomiannya yaitu program Integrated Farming System (IFS)  dan  program  Usaha  Mikro,  Kecil, dan  Menengah  (UMKM).  Berdasarkan Pasal  32  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau Nomor  6  Tahun  2012  tentang  Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau ditegaskan  bahwa  perusahaan  yang  tidak melaksanakan  CSR  dikenakan  sanksi administratif  berupa  peringatan  tertulis serta pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan kegiatan usaha.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Telah selesainya penelitian ini tentunya  tidak  terlepas  karena  dukungan dari  berbagai  pihak.  Oleh  karena  itu, penulis sampaikan rasa terima kasih  yang sebesar-besarnya  kepada  Dekan  Fakultas Hukum  Universitas  Lancang  Kuning,  Dr. Fahmi, S.H., M.H., yang telah memberikan  kesempatan  kepada  penulis untuk melaksanakan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin, & Asikin, Z. (2006).
Pengantar Metode Penelitian
Hukum . Jakarta: Rajawali Pers.
Fahrial, Utama, A. S., & Dewi, S. (2019). Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap
Pembangunan  Perekonomian  Desa.
Jurnal  Wawasan  Yuridika , 3 (2), 259–272.
https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.2
56
Hasnati, Dewi, S., & Utama, A. S. (2020). Program CSR Perusahaan: Alternatif  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat  Desa. Comsep , 1 (1), 25–31.
Hasnati,  &  Utama,  A.  S.  (2020).
Implementation of Corporate Social Responsibility  (CSR)  by  Forestry and Plantation Companies in
Pelalawan  Regency,  Riau  Province, Indonesia. Journal  of  Law  and Political Science , 25 (4), 309–332.
Putri, A. R. (2019). Pelaksanaan Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan pada PT HKL Ditinjau dari
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun
2007  tentang  Perseroan  Terbatas.
Eksekusi , 1 (1), 79–103.
Rudiadi.  (2020).  Penyelenggaraan  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di Desa  Sekeladi  Hilir  Kecamatan Tanah  Putih  Kabupaten  Rokan Hilir. Eksekusi , 2 (1), 83–105.
Sapitri,  I.  (2020).  Kedudukan  Peraturan
Desa  dalam  Hierarki  Perundang- undangan Setelah Keluarnya Undang-Undang  Nomor  12  Tahun
2011. Eksekusi , 2 (1), 1–22.
Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian  Hukum .  Jakarta:  UI Press.
Suhendro, Utama, A. S., & Susanty, A. P.
(2019).  Pelaksanaan  CSR  PT  Asia
Forestama Raya terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat  Berdasarkan  Peraturan
Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6 Tahun  2012. Jurnal  Ensiklopedia Social  Review , 1 (2),  140–144. Retrieved from http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs- 2.4.8-
3/index.php/sosial/article/view/231
Utama, A. S. (2017). Eksistensi Nagari di Sumatera  Barat  sebagai  Desa  Adat dalam  Sistem  Ketatanegaraan  di Indonesia  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa. Jurnal  Equitable , 2 (1), 75–93. Retrieved from http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/J
EQ/article/view/818
Utama, A. S. (2018). The Implementation of  Corporate  Social  Responsibility (CSR)  PT.  Riau  Crumb  Rubber Factory  to  the  Community  of  Sri Meranti  Village  in  Pekanbaru.  In IOP  Conference  Series:  Earth  and Environmental Science (Vol. 175, p. 012053). https://doi.org/10.1088/1755- 1315/175/1/012053
Utama,  A.  S.,  &  Rizana.  (2017). Implementasi Corporate Social Responsibility  PT  Riau  Crumb Rubber Factory Terhadap
Masyarakat  Kelurahan  Sri  Meranti Kota  Pekanbaru. Jurnal  Novelty , 8 (2),  173–186.  Retrieved  from http://journal.uad.ac.id/index.php/N ovelty/article/view/6884
Utama,  A.  S.,  &  Rizana.  (2018).  Upaya
Hukum Masyarakat Rumbai Pekanbaru  dalam  Pemenuhan  Hak Masyarakat Melalui Program
Corporate Social Responsibility (CSR). Jurnal  Melayunesia  Law ,
2 (1),
79–93.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3 0652/ml.v2i1.5383
Utama,  A.  S.,  Rizana,  &  Putra,  T.  A.
(2019).  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan  PT  Asia  Forestama Raya  di  Kota  Pekanbaru  dan Penegakan Hukumnya. Pagaruyuang  Law  Journal , 2 (2),
148–162. Retrieved from https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/ pagaruyuang/article/view/1241