## PEMETAAN ‘KEBAYA INDONESIA’ BERDASAR RAGAM BUSANA ATASAN PAKAIAN DAERAH DI INDONESIA
Oleh: Yuke Ardhiati 1
Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Pancasila Sonny Muchlison 2
Program Studi Desain Mode, Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Kesenian Jakarta Agustina Wilujeng Pramestuti 3
Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Sahadat Nafasia 4
Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Pancasila yuke_ardhiati@yahoo.com 1 ; sonnymuchlison@ikj.ac.id 2 ; ksatriaelangjawa@gmail.com 3 ; sahadat15nafasia@gmail.com 4

## ABSTRAK
Kebaya sebutan bagi busana atasan pakaian tradisional daerah di pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok dan Riau. Masyarakat awam menyebut Kebaya, dicirikan dengan bukaan depan, dengan atau tidak  adanya  sepasang  kelepak  ataupun  kutubaru.  Siluet  ramping  atau  melebar  di  bagian  pinggang. Sekalipun  lestari  karena  dibuat  dan  dikenakan  sejak  era  Kolonial  serta  dikenal  meluas  hingga mancanegara.  Namun  keberadaan  kebaya  belum  berpayung  hukum  karena  tidak  disebutkan  dalam aturan formal sejak era Soekarno hingga era Joko Widodo. Sedikitnya, empat peraturan yaitu Kepres no. 18 tahun 1972, Kepres no. 50 tahun 1990, Undang Undang RI No. 9 tahun 2010, dan Kepres no. 71 tahun  2018.  Keempatnya  hanya  mengatur  tentang  Pakaian  Sipil  Nasional  (PSN)  khusus  pria  ketika menghadiri acara kenegaraan. Karena tidak disebutkan, maka posisi kebaya diartikan setara dengan busana atasan pakaian daerah lainnya. Publik tidak menyadari persoalan ini, sehingga perlu penelitian guna  penyatuan  aspirasi  untuk  memudahkan  pengajuan Kebaya  Goes  to  UNESCO sebagai single nomination. Penelitian Kualitatif berbasis Grounded Research ini ditujukan untuk memetakan ‘Kebaya Indonesia’  berdasar  ragam  busana  atasan  pakaian  daerah  di  Indonesia,  agar  kelak  menjadi  satu terminologi  untuk  merepresentasi  satu  pengertian  utuh  sebagai  Kebaya  Indonesia.  Hasil  penelitian berupa  pemetaan  ‘Kebaya  Indonesia’  diharapkan  memperoleh  payung  hukum  sebagai  KEBAYA INDONESIA, sehingga bermanfaat untuk mendukung program Kebaya Indonesia goes to UNESCO .
Kata Kunci: Atasan pakaian daerah, kebaya belum berpayung hukum, ‘kebaya Indonesia’, pemetaan kebaya.

## ABSTRACT
Kebaya has been recognized as the Indonesian national costume in Jawa, Bali, Lombok and Riau. Kebaya identified by kutuburu as fleas or bef, it roles as a 'bridge' for the pairs of folding collars, and also the  kebaya  silhouette  itself.  Even  though  it  sustains  since  Colonials  era  and  well  known  in  aboard, unfortunately kebaya was not mentioned either in the Presidential Decree in 1972 and 1990, the Law of the Republic of Indonesia No. 9 of 2010 related to the dress code the State Events till the Presidential Regulation  in  2018.  All  presidential  regulations  focussed  on  men  when  they  will  attend  state  events. Because it is not specifically stated, the position of the kebaya is interpreted as the equivalent of other
regional clothing superiors. This is not realized by the community, so it is necessary to unite aspirations in order to be easier to submit to Kebaya Goes to UNESCO as a single nomination. This is a grounded research-based in qualitative research aims to mapping all various regional tops, into one terminology that can represent one meaning as Indonesian Kebaya. The research results in the form of mapping of the ‘Indonesian Kebaya' are expected to obtain a legality as THE KEBAYA INDONESIA, so that it is meaningful to support the Kebaya Indonesia Goes To UNESCO.
Keyword s: Top dress, kebaya without legality, ’Indonesian Kebaya’, kebaya mapping.
Copyright © 2023 Universitas Mercu Buana. All right reserved Received: December 6 th , 2022 Revised: April 15 th , 2023 Accepted: April 30 th , 2023

## A.  PENDAHULUAN
Latar Belakang Meski  dikenal  secara  meluas  oleh  wanita Indonesia,  namun  kebaya  belum  memiliki payung hukum dalam perundangan.
Pengakuan terhadap kebaya hanya diberikan secara  politis.  Tepatnya,  ketika  kebaya dikenakan oleh Ibu Negara Fatmawati disaat mendampingi  Presiden  Soekarno  diacara kenegaraan.  Selain  mengenakan Kebaya  Jawa disertai  sepasang  kelepak  serta kutubaru di bagian dada, Fatmawati acap kali mengenakan Baju  Kurung yang  lazim dikenakan wanita di Sumatera serta Baju Bodo sebagai busana wanita di Makassar.
Pengakuan dunia internasional
terhadap kebaya berlangsung saat Ibu Negara Fatmawati mendampingi kunjungan kenegaraan  Presiden  Soekarno  ke  India tahun  1950.  Beliau  mengenakan  kain  batik panjang  dan Kebaya  Kutubaru dilengkapi kerudung,  tas  tangan,  kipas,  selop  terbuka serta  asesoris  subang,  kalung,  serta  cincin. Dengan  kata  lain, Kebaya  Kutubaru telah dikenal publik internasional mewakili busana perempuan  Indonesia.  Namun,  disejumlah
peraturan  dari  masa  ke  masa  keberadaan Kebaya tidak pernah singgah secara legal.
Diskusi  keberadaan kebaya semakin menguat disaat keinginan Indonesia mengajukan Kebaya  Goes  To  Unesco sebagai single nomination . Bersamaan negara Malaysia, Brunei,  Thailand  dan  Singapore  bersiap mengajukan Kebaya Goes to UNESCO secara Multinational Nomination (Bimo,  E.  Shri,
2022). Kebaya akan diajukan sebagai nominasi Warisan  Budaya  Tak  Benda  UNESCO, diusulkan oleh empat negara yaitu Singapura, Malaysia,  Brunei  dan  Thailand.  Wacana tersebut,  menjadi  perhatian  masyarakat Indonesia terutama komunitas pegiat kebaya. Dalam  diskusi  terbatas  yang  digelar  oleh Perwakilan  Unesco  untuk  Indonesia  dan Direktorat  Perlindungan  Kebudayaan  di Kemendikbudristek,  terjadi  dialog  bahawa Sebagian  pegiat  kebaya  menginginkan Indonesia dapat mengajukan Kebaya sebagai Single Nomination. Artinya, Indonesia diharapkan dapat mengajukan Kebaya Goes to UNESCO secara  mandiri  (Kemendikbud- ristek, 2022).
Untuk dapat mengajukan Kebaya Goes to
UNESCO , perlu dicermati kedudukan Kebaya dalam  peraturan  perundangan  di  Indonesia. Ada  persoalan  mendasar  terkait ketiadaan pengakuan  kebaya dalam  aturan  formal ketatanegaraan. Sedikitnya ada empat aturan perundangan sejak tahun 1972 hingga tahun 2018  tentang  tata  cara  berpakaian  yaitu; (a) Kepres bernomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis  Pakaian  Sipil,  (b)  dimutakhirkan oleh  Perpres  1990,  (c)  Undang  Undang  RI no. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, dan (d) Peraturan Presiden nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan.
Artinya, sejak era Soekarno hingga era Joko Widodo keberadaan kebaya belum juga berpayung  hukum.  Sekalipun,  pernah berlangsung semacam kegiatan nasional para Ibu yang menginisiasi Kebaya sebagai busana nasional  di  era  Presiden  Soeharto.  Hingga tulisan  ini  diterbitkan  pengakuan  formal belum diperoleh.
Dalam  pandangan  penulis,  kenyataan tidak  atau  belum  disebutkannya  Kebaya dalam  aturan  formal  justru  menunjukkan keistimewaan peran Kebaya.
Pertama ,  Negara  Republik  Indonesia telah memberi ruang setara kepada semua jenis pakaian  asli  yang  dimiliki  oleh  bangsa Indonesia. Sekalipun kebaya sangat dominan sebagai  busana  perempuan  di  tanah  air, bahkan  di  mancanegara  secara  lintas  etnis dan  usia. Kedua, bukti  kesejarahan  kebaya sebagai  busana  perempuan  Indonesia  sejak
era  Soekarno  hingga  kini  menunjukkan keberadaan kebaya telah melampaui 50 tahun atau  lebih  dari  tiga  generasi.  Kehadiran Kebaya tidak terputus hingga kini. Mengapa? Salah  satunya  unsur  kemudahan  membuat serta kenyamanan pemakainya. Lebih dari itu, terdapat  keluarbiasaan  kebaya  karena menyertai  tiga  tahap  daur  kehidupan  yaitu metu – manten - mati atau lahir – nikah - mati.
Budaya  berkebaya  ditegakkan  oleh  Dinasti Mataram hingga kini (Condronegoro, 1995). Disimpulkan oleh Ardhiati, bahwa kebertahanan  kebaya  didukung  oleh  para perempuan mengenakan kebaya sesuai ritual kehidupan yang dinilai sakral mulai dari metu (saat  mengandung), manten (saat  menikah) sekaligus saat mati (Ardhiati, 2022).
Gambar 1. Kebaya Menjelang Melahirkan (metu) Sumber: Ilustrasi Sonny Muchlison, 2022
Gambar 2. Kebaya Usai Melahirkan (metu) Sumber: Ilustrasi Sonny Muchlison, 2022
Gambar 3. Kebaya Untuk Menikah (manten) Sumber: Ilustrasi Sonny Muchlison, 2022
Gambar 4. Kebaya Melayat dan Jenazah (mati) Sumber: Ilustrasi Sonny Muchlison, 2022
Raden  Ayu  Laksmintorukmi,  penari legendaris Karaton  Surakarta sebelum  wafat berpesan  untuk  dibusanai Kebaya  Kebesaran Garwa Ampil Raja Paku Buwono X bila kelak dikebumikan  (Sulistyo  Tirtokusumo,  2022). Kini, tradisi itu terputus. Namun wanita Jawa non-muslim  masih  meneruskan  budaya  ini (Dyah  Andayanityas,  2022).  Tersebab Kebaya  selalu  mengiringi  tiga  tahapan  daur kehidupan  yang  sakral  yaitu metu  –  manten  - mati ,  maka  kebaya dinilai  mengandung keluarbiasaan atau Outstanding Universal Value (OUV)  sebagai  penilaian  utama  UNESCO (Ardhiati, 2022).
Rumusan Masalah
Permasalahan yang mengemuka dalam topik ini adalah: a. Layakkah Kebaya memperoleh pengakuan UNESCO, bila kenyataannya Kebaya  belum  memperoleh  pengakuan formal  dalam  peraturan  perundangan  di negeri sendiri?

## B.  TINJAUAN PUSTAKA
a. Keputusan  Presiden  No.  18  Tahun 1972  tentang  Jenis  -  Jenis  Pakaian

## Sipil
Empat  butir  pasal  Keputusan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  1972 Tentang  Jenis  -  Jenis  Pakaian  Sipil,  hanya mengatur  Pakaian  Sipil  Nasional  (PSN) ditujukan pada sosok pria. Tidak disinggung kebaya sebagai busana wanita;
…Pakaian Sipil Nasional terdiri dari: tjelana pandjang, djas beskap tertutup, sarung fantasi, dengan Petji Nasional, warna tjelana dan djas sama; apabila ada, bintang/lentjana
penghargaan  dipakai  pada  Pakaian  Sipil Nasional;
b. Peraturan  Presiden  No.  50  Tahun

## 1990
Berisi perubahan ketentuan pasal 1 ayat (2) huruf e Kepres Nomor 18 Tahun 1972;
…e.  Pakaian  Sipil  Nasional  (PSN)  dipakai untuk  menghadiri  acara  resmi/kenegaraan  di luar negeri. Pakaian Sipil Nasional terdiri dari: celana panjang; jas beskap tertutup dan memakai saku; sarung fantasi; dengan Peci Nasional.

## c. Undang-Undang  RI  No.  9  Tahun 2010 tentang Keprotokolan pasal 23

## Undang-Undang di era Presiden SBY terkait pakaian upacara bendera;
…(2)  Dalam  Acara  Kenegaraan  digunakan pakaian  sipil  lengkap,  pakaian  dinas,  pakaian kebesaran,  atau  pakaian  nasional  yang  berlaku sesuai  dengan  jabatannya  atau  kedudukannya dalam masyarakat.
Ditemukan  kata pakaian  kebesaran atau pakaian nasional tanpa penjelasan lanjut.
d. Peraturan Presiden No.71 Tahun 2018 tentang  Tata  Pakaian  pada  Acara Kenegaraan dan Acara Resmi
Kita  sering  menyaksikan  pakaian  kebesaran dari  berbagai  wilayah  Indonesia  dikenakan oleh  Presiden  Joko  Widodo.  Hal  itu merupakan  implementasi  atas  Peraturan Presiden No.71 Tahun 2018 pasal 3 ayat 1;
Pakaian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal  3  ayat  (1)  huruf  d berupa  pakaian yang  berasal  dari  berbagai  daerah  di Indonesia yang dapat digunakan pada Acara
Kenegaraan  dan  Acara  Resmi  sesuai  dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
PanitiaNegara/kesekretariatan  kementerian/ kesekretariatan lembaga negara.
Lagi-lagi  tidak  ditemukan  kata  kebaya pada  pasal  di  atas,  melainkan penggunaan pakaian  yang  berasal  dari  berbagai  daerah  di
Indonesia . Mengingat keinginan kuat masyarakat  Indonesia  untuk  mengusulkan Kebaya  Goes  to  UNESCO secara single nomination , maka diperlukan satu pemahaman tentang  kebaya  yang  dapat  merepresentasi satu maknawi “pakaian yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia” merujuk pasal 3 ayat 1 di atas.  Untuk  itulah  dilakukan  pemetaan  atas sejumlah  busana  atasan yang  berperan  serupa kebaya dari  pakaian  daerah  berbagai  wilayah Indonesia  untuk  dilebur  menjadi  satu terminologi baku sebagai representasi Kebaya Indonesia Goes to UNESCO.

## C. METODE
Demi  memperoleh  pemahaman kebaya mampu merepresentasi Kebaya Indonesia Goes To  UNESCO diperlukan  pemetaan  tipologi pakaian  daerah  di  Indonesia,  yang  berperan untuk membangun ‘teori baru’ terkait busana kebaya di Indonesia.
Untuk  memperoleh  ‘teori  baru’ tersebut, dipilih metode penelitian Kualitatif dengan  pengumpulan  data  secara Grounded Theory (Strauss, 1987; Ardhiati, 2017). Metode pengumpulan  data  secara  berulang  dinamai Grounded Researh Theory . Diyakini sebagai satu- satunya  metode  yang  dapat  memunculkan ‘teori baru’, melalui mengutarakan Hipotesis Kerja sebagai teori subtansif yang berasal dari data (Glaser & Strauss, 2010; Ardhiati, 2017).
Pemetaan ragam busana atasan pakaian daerah  di  Indonesia  didasarkan  38  provinsi sesuai  hasil  Rapat  Paripurna  DPR  17 November 2022 tentang pemekaran provinsi
baru  (Gewati,  2022).  Cara  kerja  metode Grounded Research , diawali penghimpunan data ‘ pakaian  daerah’ (Peraturan  Presiden,  Tahun 2018 3: 1). Data ‘tersebut lalu dikategorikan sebagai  Kode  Terbuka  atau Axial  Code .
Kemudian  dipilah  yang  relevan  sebagai Selective Coding dan dianjutkan dengan proses Memoing (Strauss, 1987).
Disisi lainnya, terhimpun ragam ‘kebaya pakem ’  dari  keempat  Karaton  di  Surakarta dan Yogyakarta, disandingkan dengan Selective Code, agar  diperoleh  struktur  teori  baru (Ardhiati,  2022).  Pembentukan  ‘teori  baru’ melalui empat tahapan;  (a) membandingkan data  dengan  teori  gayut,  (b)  mengin- tegrasikan,  (c)  membatasi  teori,  (4)  menu- liskan teori (Glaser dan Straus, 2010).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Usai  membandingkan  himpunan  ragam busana atasan pakaian daerah dari 38 provinsi dengan  ‘ kebaya  pakem ’  yang  bersumber  dari Karaton Surakarta dan Yogyakarta, dihasilkan  pemetaaan  ‘Kebaya  Indonesia’ (Ardhiati dan Nafasia, 2022).
Gambar 5. Pemetaan ‘Kebaya Indonesia’ Berdasarkan Busana Atasan Pakaian Daerah dari 38 Provinsi Sumber: Yuke Ardhiati dan Sahadat Nafasia 2022)
Pemetaan ‘Kebaya Indonesia’ berdasarkan  kategori;  (a)  Berlengan  panjang bukaan depan, (b)Berlengan panjang bukaan belakang,  (c)  Berlengan  pendek  bukaan belakang, (d) Tanpa lengan sejenis rompi, (e) Tanpa  jahit  diselempang  dibahu.  Peta sebarannya digambarkan di atas peta wilayah Indonesia sbb:
a) Berlengan Panjang Bukaan Depan
Dinamai Kebaya . Bersiluet ramping, memiliki sepasang  kelepak  di  bagian  dada  lazim dikenakan  wanita  di  Jawa,  Banten,  Madura, Bali,  Riau,  Kalimantan  Timur.  Masyarakat Jakarta mengenakan Kebaya Encim atau Kebaya Krancang Betawi.  Di  Jawa  Barat  dan  Banten dinamai Kebaya  Sunda. Di  Jawa  Tengah dinamai Kebaya  Kutubaru dan Kebaya  Kartini . Di  Jawa  Timur  dan  Madura  disebut Kebaya
Rancongan atau Aghungan. Di  Bali  dinamai
Kebaya  Bali disertai  sabuk  selendang.
Sedangkan di Provinsi Riau, dinamai Kebaya Laboh bersiluet melebar dipinggang,
sedangkan  di  Kalimantan  Timur  berkerah tinggi dinamai Baju Takwo Bini .
b) Berlengan Panjang Bukaan Belakang Lazim  dikenakan  wanita  di  pulau  Sumatera disebut Baju  Kurung .  Oleh  wanita  Aceh dinamai Daro  Baro. Wanita  Sumatera  Utara menamainya Hoba-Hoba .  Di  Sumatera  Barat disebut Batabue dan Bundo  Kanduang.
Sedangakan  di  Bengkulu  dinamai Baju Bertabur. Wanita Jambi menyebut Baju Kurung Tanggung . Di Sumatera Selatan dinamai Aesan
Gede dan Kebaya Landoong . Di Kepulauan Riau dikenal Baju Kurung Leher Tulang Belut .
Di  Maluku  disebut Baju  Cele warna putih, sedangkan Baju Kimun Gia dikenal di Maluku Utara. Dan, Baju Nggembe dikenakan di  Sulawesi  Tengah .  Sedangkan di  Kali- mantan  Selatan  dinamai Babaju  Kun  (Hwa Kun) sejenis baju Cheong Sam.
c) Berlengan Pendek Bukaan Belakang
Dinamai Baju Bodo yang artinya pendek. Baju
Pokko dikenakan  di  Provinsi  Sulawesi Selatan,  sementara  itu  di  Sulawesi  Utara dinamai Pokko  Toraja. Di  Toraja  Sulawesi Barat dinamai Baju Kandore dan Rawang Bono di Sulawesi Barat. Baju serupa di Kalimantan Utara  dinamai Baju  Ta’a, sedangkan  di Kalimantan Selatan dinamai Babaju Kun ( Hwa Kun ). Di Nusa Tenggara Barat dinamai Baju Lambung
d) Tanpa Lengan Sejenis Rompi Dinamai Sangkarut di  Kalimantan  Tengah.
Menyerupai  rompi  berbahan  alam.  Dinamai King Tompang di Kalimantan Barat.
e) Tanpa Jahit Diselempang di Bahu
Di Nusa Teggara Barat dinamai Baju Amarasi, diselempangkan  menutupi  dada.  Sementara itu  Baju  Sali  dan  Yukal.dikenakan  di  Papua dan Baju Ewer di Papua Barat.

## E. KESIMPULAN
Pemetaan  ‘Kebaya  Indonesia’  berdasar sejumlah  busana  atasan  pakaian  daerah  di Indonesia, menunjukkan adanya keserupaan peran  terhadap kebaya, yaitu  (a)  Sebagai busana bagian atas menyertai busana bawah
yang  berupa  kain  tradisional  atau wastra nusantara ,  (b)  Sebagai  busana  atasan  dapat dipadukan  dengan  asesoris  khas  daerah,  (c)
Menurut cara mengenakannya dikategorikan menjadi  lima  yaitu;  (i)  Berlengan  Panjang Bukaan  Depan,  (ii)  Berlengan  Panjang Bukaan  Belakang,  (iii)  Berlengan  Pendek Bukaan Belakang, (iii) Tanpa Lengan Sejenis Rompi,  (iv)  Tanpa  Jahitan  Diselempangkan di Bahu.
Oleh  karena  kesetaraan  peran  yang disandang  sebagai  busana  daerah,  maka seluruh  busana  atasan  tersebut  dapat disatukan  ke  dalam  satu  terminologi  untuk menyatakan  sebagai  satu  kesatuan  wilayah negara dengan nama Kebaya Indonesia.
Dengan  menyandang  terminologi ‘ Kebaya  Indonesia’ maka  di  dalam  pengajuan pengisian dosier resmi  ke  UNESCO,  akan dapat  dideskripsikan  seluruh  keunikan masing-masing  untuk  saaling  memperkaya. Supaya  pemaknaan  baru Kebaya  Indonesia dapat  disosialisasikan  melalui  berbagai agenda  acara,  metode  dan  media  sebelum dilakukan pengusulan.

## F. DAFTAR PUSTAKA
Ardanareswari,  I.  (2019,  Juli  19).  Sejarah Kebaya  di  Masa  Kolonial:  Busana Perempuan Tiga Etnis. Retrieved from Tirto.id: https://tirto.id/sejarah- kebaya-di-masa-kolonial-busana- perempuan-tiga-etnis-eeuK
Ardhiati,  Y.  (2005).  Bung  Kamo  Sang
Arsitek: Kajian Artistik Karya Arsitektur,  Tata  Ruang  Kota,  Interior dan  Kria,  Simbol,  Mode  Busana  dan Teks  Pidato  1926  -  1965.  Jakarta: Komunitas Bambu.
Ardhiati, Y. (2017). Grounded Theory Untuk Arsitektur,  Seni,  Dan  Desain.  Jakarta: PT Wastu Adicitta.
Ardhiati,  Y.  (2022,  September  16).  Narasi Buku  Bung  Karno-Kebaya  Dan Sarinah.  Retrieved  from  Youtube: https://www.youtube.com/watch?v= gneUbqNTqFU
Ardhiati, Y., & Hasan, A. (2021). Dua Relief
di Gedung Sarinah. Jakarta: Kementrian Pendidikan & Kebudayaan.
Bimo , E. S., & Lestari, V. (2022, November 23).  Kebaya  Dinominasi  Jadi  Warisan Budaya  Takbenda  UNESCO  oleh Singapura,  Malaysia,  Brunei  dan
Thailand. Retrieved from KOMPASTV: https://www.kompas.tv/article/3516 11/kebaya-dinominasi-jadi-warisan- budaya-takbenda-unesco-oleh- singapura-malaysia-brunei-dan- thailand
Condronegoro,  M.  S.  (1995).  Busana  Adat
1877-1937 Kraton Yogyakarta : Makna Dan Fungsi Dalam Berbagai Upacara.
Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.
Corbin , J., & Strauss, A. L. (2008). Basics of Qualitative  Research  (3rd  ed.): Techniques  and  Procedures  for
Developing Grounded Theory. United State: SAGE Publications, Inc.
Damais,  S.  J.,  Minarti,  H.,  Entus,  S.  K.,  &
Tandyo, E. (2012). Majapahit Terracotta:  The  Soedarmadji  Jean Henry Damais collection. Jakarta: BAB Publishing Indonesia.
Dananjaya,  L.  (2020,  Februari  20). Mahabhusana Wilwatiktapura, Pakaian Kerajaan  Majapahit  Tata  Busana Kerajaan  Majapahit  sejak  akhir  abad ke-7  hingga  akhir  abad  ke-16. Retrieved  from  Kelana  Nusantara: https://kelananusantara.com/mahabh usana-wilwatiktapura-pakaian- kerajaan-majapahit/
Geertz, C., & Supomo , S. (1997). Penjaja dan
Raja. Perubahan Sosial dan Modernisasi  Ekonomi  di  Dua  Kota Indonesia. Jakarta: Gramedia.
Gewati, M. (2022, November 17). Sah, DPR Setujui  RUU  Pembentukan  Provinsi Papua  Barat  Daya  Jadi  Undang-
Undang. Retrieved from KOMPAS.com:
https://nasional.kompas.com/read/2 022/11/17/17293811/sah-dpr- setujui-ruu-pembentukan-provinsi- papua-barat-daya-jadi-undang-undang
Glaser, B., & Strauss, A. (2017). Discovery of Grounded  Theory:  Strategies  for Qualitative  Research.  New  York: Routledge.
Nordholt,  H.  S.,  Aziz,  M.,  &  Suffatni,  R.
(2005). Outward Appearances: Trend, Identitas,  Kepentingan.  Yogyakarta: LKiS.
Pemerintah  Indonesia.  (2010).  Undang- Undang RI No. 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan.  Jakarta:  Sekretariat Negara.
Phesolo. (2012, Mei 18). Budaya Barat Dan Fashion  (Mode):  Surakarta  Masa Kolonial.  Retrieved  from  phesolo wordpress:
https://phesolo.wordpress.com/2012 /05/18/budaya-barat-dan-fashion- mode-surakarta-masa-kolonial/
Pranata,  G.  (2022,  September  8).  Menilik Gaya  Berbusana  Jawa  Kuno,  Melalui Relief  Karmawibhangga.  Retrieved from  National  Geographic  Indonesia: https://nationalgeographic.grid.id/rea d/132872879/menilik-gaya- berbusana-jawa-kuno-melalui-relief- karmawibhangga?page=all
Presiden  Republik  Indonesia.  (1972). Keputusan  Presiden  (KEPPRES) tentang  Djenis-Djenis  Pakaian  Sipil. Jakarta: Sekretariat Negara.
Presiden  Republik  Indonesia.  (1990). Peraturan  Presiden  RI  No.  50  Tahun 1990  Tentang  Perubahan  Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil.
Jakarta: Sekretariat Negara.
Presiden  Republik  Indonesia.  (2018). Peraraturan Presiden RI No.71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Putri  ,  R.  H.  (2021,  Agustus  7).  Pakaian Mewah pada Masa Jawa Kuno: Pakaian Mewah  Pada  Masa  Jawa  Kuno Didatangkan  Dari  Wilayah  Lain  Dan Luar Negeri. Ada Yang Dibuat khusus Di Istana. Retrieved from HISTORIA: https://historia.id/kuno/articles/pak aian-mewah-pada-masa-jawa-kuno- DWj83/page/1
Putri,  R.  H.  (2018,  November  1).  Cara Berpakaian Orang Jawa Kuno: Pakaian Orang-Orang  Jawa  Kuno  Terungkap Dari  Karya  Sastra,  Relief  Candi,  Dan Prasasti.  Retrieved  from  HISTORIA: https://historia.id/kuno/articles/cara -berpakaian-orang-jawa-kuno-6k4Jq
Singhasari. (2013, Maret 4). Memperkenalkan Adat  Budaya  dan  Busana  Kerajaan Jawa  Timur.  Retrieved  from  Puri Majapahit: https://purimajapahit.wordpress.com /
Soeratman,  D.  (1989).  Kehidupan  dunia
kraton Surakarta 1830-1939. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan
Tamansiswa.
Strauss, A. L. (1987). Qualitative Analysis for Social Scientists. California: Cambridge University Press.