## MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES PASURUAN
Eko Iskandar eko.iskandar-2015@pasca.unair.ac.id Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jln. Airlangga No.4-6 Surabaya

## Abstract
In  Pasuruan  Regional  police  station  amount  of  accidents  in  2018  has decreased, but amount of dead victims still relatively high. In 2018 there 533 events, in 2017 there 809 events and 2016 there 908 events, if on average there  756 events  in  the  last  3  years.  The  majority  of    settlement  the  case  uses  the  mediation  of  penal  process.  So  the  authors interested in researching the basis  of  the  implementation  of  penal  mediation  as  an  alternative  to  the settlement of cases in  traffic accidents in Pasuruan  Regional Police and  the obstacles   the   implementation   of   traffic    accident settlement      through  mediation  penalties.  The  method  in  this  study  uses  a  qualitative  approach  data  collection techniques through interviews and documentation studies. Data  analysis  techniques  based  on  data  collection,  data reduction,  data display     verification and confirmation of conclusions.  The basis of implementation  the  mediation  of law, among others, legal basis and sociological basis The juridical basis used includes the authority to "act according to self-assessment"  as  regulated  in  Article  18  of  Law  Number  2  of  2002.  While  the  sociological  basis  includes  the perpetrators  and  victims alike agreeing  to  make peace;  In  the event  the offender is not  entirely  guilty; The  impactor is    willing    to    provide  compensation    of  money  and  medical  expenses  to  the  victim;  and  the  immature  age  of  the traffic  accident  perpetrators.  Barriers  to  the  implementation  the  mediation  of  penalties  include  conflicts  with  penal system that applies in UULLAJ. The second obstacle the conflict between the interests of the perpetrators and victims, in this case between  the  wishes of the victims  who  sometimes expect high compensation  or  there  are  several  parties from  victims  who  do  not  agree  with  each  other.  The  next  obstacle  is  the  existence  of  a  clash  in  the  value  of  legal certainty where compensation will basically not stop the accident case process.
Keywords: Penal Mediation, Traffic Accidents

## Abstract
Di  wilayah  Polres  Pasuruan  angka  kecelakaan  sepanjang  2018  mengalami  penurunan,  namun  jumlah  korban meninggal  masih  terbilang  tinggi.  Tahun 2018  terjadi  533  kejadian,  tahun  2017  terjadi  809  kejadian  serta  tahun  2016 terjadi    908    kejadian,    jika    dirata-rata    terdapat    756    kejadian    dalam    kurun  waktu  3  tahun  terakhir.  Mayoritas penyelesaian dari kasus tersebut menggunakan proses mediasi penal. Sehingga penulis tertarik  meneliti mengenai dasar pelaksanaan  mediasi penal sebagai alternatif  penyelesaian perkara dalam tindak pidana kecelakaan lalu  lintas di Polres Pasuruan serta hambatan pelaksanaan penyelesaian tindak  pidana kecelakaan  lalu lintas melalui mediasi penal.  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan      pendekatan      kualitatif      dengan      teknik      pengumpulan      data melalui  wawancara dan studi dokumentasi.  Teknik analisis data  berdasarkan pengumpulan data, reduksi data, tampilan data serta verifikasi dan penegasan kesimpulan. Dasar dilaksanakannya mediasi penal antara lain dasar yuridis dan dasar sosiologis.  Dasar  yuridis  yang  digunakan  antara  lain  Kewenangan  untuk  “bertindak  menurut  penilaian  sendiri” sebagaimana diatur  dalam  Pasal 18   Undang-Undang    Nomor   2   Tahun   2002.   Sedangkan   dasar   sosiologis antara lain antara pelaku dan  korban sama sama bersepakatan  untuk melakukan perdamaian;    Dalam  kejadian  tersebut pihak pelaku  tidak  sepenuhnya  bersalah;  Penabrak  bersedia  memberikan  kompensasi  sejumlah  uang  dan  biaya  pengobatan bagi  korban;  serta  usia  belum  dewasa  dari  pelaku  kecelakaan  lalu  lintas.  Hambatan  pelaksanaan  mediasi  penal  antara lain  adanya  benturan  dengan  sistem  pemidanaan  yang  berlaku  dalam  UULLAJ.  Hambatan  kedua  adalah  adanya benturan  kepentingan  pelaku  dan  korban  yang  dalam  hal  ini  antara  keingin  korban  yang  terkadang  mengharap kompensasi  yang  tinggi  atau  ada  beberapa  pihak  dari  korban  yang  tidak saling  menyetujui. Hambatan berikutnya adalah  adanya  benturan  pada  nilai  kepastian  hukum  yang  mana  ganti  kerugian  pada  dasarnya  tidak  akan  mengentikan proses kasus kecelakaan.
Kata Kunci : Mediasi Penal, Kecelakaan Lalu Lintas
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ

## A. Pendahuluan
Perkembangan  lingkungan  strategis  nasional  dan  internasional  menuntut  penyelenggaraan lalu lintas  dan angkutan jalan  yang  sesuai  dengan  perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, otonomi  daerah,  serta  akuntabilitas    penyelenggaraan    negara.    Oleh    karena    itu    dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu keamanan lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  adalah  suatu  keadaan  terbebasnya  setiap  orang,  barang,  dan/atau kendaraan  dari  gangguan  perbuatan  melawan  hukum,  dan/atau  rasa  takut  dalam  berlalu-lintas; Keselamatan     lalu     lintas     dan     angkutan     jalan    adalah    suatu    keadaan terhindarnya  setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau  lingkungan;  Ketertiban  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  adalah  suatu  keadaan  berlalulintas yang  berlangsung  secara  teratur  sesuai  dengan  hak  dan  kewajiban  setiap  pengguna  jalan; Kelancaran    lalu    lintas    dan    angkutan    jalan    adalah    suatu    keadaan  berlalu-lintas  dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan. 1
Masalah  lalu-lintas  merupakan  masalah  yang  dihadapi  oleh  negara- negara yang maju dan juga  negara-negara  berkembang  seperti  Indonesia.  Namun    di    Indonesia,    permasalahan    yang sering    dijumpai    pada    masa  sekarang  menjadi  lebih  parah  dan  lebih  besar  dari  tahun  tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas. 2
Ruas  jalan  di  wilayah  Kabupaten  Pasuruan  masih  jadi  “momok”  para  pengguna  jalan. Total panjang jalan di Kabupaten Pasuruan berdasarkan kondisi  permukaan  jalan  di  tahun  2017 dari    2.315,89    km,    jalan    dalam  kondisi  baik  50.1  %  atau  1.161,78  km  dalam  kondisi  baik. Sedangkan  13.2%  atau  306,34    km  dalam  kondisi  rusak  ringan  dan  10,4%  atau  241,30    km dalam  kondisi  rusak  berat.  Jadi  kondisi  jalan  dalam  keadaan  rusak  totalnya  mencapai  23,6%  di tahun 2017. 3
Meski angka kecelakaan sepanjang 2018 ini mengalami penurunan, namun  jumlah  korban meninggal   masih   terbilang  tinggi.   Di   tahun  2018 terjadi  533 kejadian,  tahun 2017  terjadi  809 kejadian  serta  tahun  2016  terjadi  908  kejadian,  yang  jika  dirata-rata  maka  terdapat  756  kejadian dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. 4
Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  merupakan  alat  negara  yang  berperan  dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan  pelayanan  kepada  masyarakat    dalam    rangka    terpeliharanya    keamanan    dalam    negeri. Penanganan kecelakaan lalu  lintas,  Polri  selaku pihak yang bertanggung  jawab  menangani  perkara ini akan melakukannya dengan cara yang profesional serta berupaya untuk mendamaikan para pihak
yang mengalami kecelakaan  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  melalui  cara  mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana.
1 Nurhasan,  Juni  2017, Kebijakan  Restorative  Justice  Dalam  Penanganan  Kasus  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Di  Wilayah Hukum Polres Wonosobo, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. hlm. 1 2 Budiarto, Arif. dkk. 2007, Rekayasa Lalu Lintas , Solo : UNS Press, hlm.3.
3 BPS Kabupaten Pasuruan, 2018, Kabupaten Pasuruan dalam Angka Tahun 2018 , hlm. 551
. 4 Data Kecelakaan Lalu Lintas Polres Pasuruan Tahun 2018
Mengenai  mediasi  penal  sendiri  merupakan  salah  satu  bentuk  alternatif  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan.  Pada  umumnya  penyelesaian    di    luar    pengadilan    digunakan    di lingkungan  kasus-kasus perdata tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  (hukum  positif)  pada  prinsipnya  kasus  pidana  tidak  dapat diselesaikan  di  luar  pengadilan,  walaupun  dalam  hal-hal  tertentu,  dimungkinkan  adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan (mediasi penal) 5
Mediasi   penal   ( penal   mediation )   sering   juga   disebut   dengan berbagai  istilah,  antara Iain  :  " mediation  in  criminal  cases "  atau  " mediation  in    penal    matters "    yang    dalam    istilah Belanda   disebut strafbemiddeling , dalam      istilah     Jerman     disebut      " Der     Aubergerichtliche Tatausgleich " (disingkat dan dalam istilah Perancis disebut "de mediation ponale" ). Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maks mediasi penal ini sering  juga  dikenal  dengan  istilah  " Victim-  Offender  Mediation "  (VOM), Tater-Opfer-Ausgleich (TOA), atau Offender- victim Arrangement (OVA) 6
Aturan internal Polri sendiri, penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal ini  telah  dikenal  sejak  keluarnya  Surat  Kapolri  No  Pol:  B/3022/XII/2009/SDEOPS  tanggal  14 Desember  2009  tentang  Penanganan  Kasus  Melalui Alternative  Dispute  Resolution (ADR) meskipun  sifatnya  hanya  sebagian    saja.  Dalam    Surat  Kapolri  ini  menekankan  bahwa penyelesaian  kasus  pidana  dengan  menggunakan  ADR,  baru  dapat  dilaksanakan  apabila  ada kesepakatan  dari  para  pihak  baik  korban  maupun  tersangka  atau  pihak  yang  bersengketa  namun apabila  tidak  terdapat  kesepakatan  maka  tetap  diselesaikan  sesuai  dengan  prosedur  hukum  yang berlaku.
Pintu  masuk  pemberlakukan  mediasi  penal  adalah  melalui  diskresi  sebagai  kewenangan Polri.  Dasar  hukum  diskresi  bagi  aparat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri)  dalam melaksanakan  tugasnya  dapat  dilihat  pada  Undang-undang  Nomor  02  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  di  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  k,  disebutkan  bahwa Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan    lainnya berwenang  melaksanakan  kewenangan  lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
Yang  menjadi  permasalahan  adalah  selama  ini  Mediasi  penal  dijalankan  tanpa  adanya ukuran yang jelas.  Berapa besar ukuran ganti rugi, kompetensi penyidik dalam menangani masalah mediasi  penal,  sampai  pada  legalitas  atau  keabsahan  pelaksanaan  mediasi  penal  tersebut. Permasalahan mediasi penal yang mempertanyakan aspek legalitas tersebut sebagaimana penelitian dari  Akbar  Hairudin  dengan  jurnal  berjudul Legalitas  Penyidik  Polri  Pada  Penyelesaian  Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. 7
5 Arief,   Barda   Nawawi,  2012, Mediasi   Penal (Penyelesaian  Perkara   di   Luar Pengadilan), Semarang: Pustaka Magister, hlm. 2 6 Ibid.
7 Hairudin, Akbar, Juni 2016, Legalitas Penyidik Polri Pada Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas , Lex et Societatis, Vol. IV/No. 6
Selain permasalahan diatas, penyelesaian sengketa secara litigasi berdasarkan penelitian dari Akmal  adalah  tidak  efektif  karena  selain  menambah  penumpukan  perkara,  dalam  operasionalnya upaya  litigasi  dinilai l amban,  mahal,  memboroskan  energi,  waktu  dan   uang.  Sehingga  dengan ketiadaan jalur litigasi yang tidak memberikan win-win solution , maka dibutuhkan upaya lain di luar litigasi sebagai alternatif penyelesaian masalahnya yakni melalui mediasi penal yang diinisiasi oleh anggota Polri melalui kewenangan diskresi yang dimilikinya saat penyelidikan maupun penyidikan. 8 Eksistensi  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  melalui  restoratif  justice  atau  mediasi penal,  merupakan  dimensi  baru  dikaji  dari  aspek  teoritis  dan  praktik.  Dikaji  dari  dimensi  praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana  semakin  hari  terjadi  peningkatan  jumlah  volume  perkara  dengan  segala  bentuk  maupun variasinya  yang  masuk  ke  pengadilan,  sehingga  konsekuensinya  menjadi  beban  bagi  pengadilan dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara  sesuai  asas  “peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan” tanpa  harus  mengorbankan  pencapaian  tujuan  peradilan  yaitu  kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan keadilan.  Apakah  semua  macam  perkara  pidana  harus  diajukan  dan  diselesaikan  dimuka pengadilan,  ataukah  ada  perkara - perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh- sungguh  dikehendaki  bersama  oleh  para  pihak  (tersangka  dan  korban),  serta  untuk  mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.
Sehingga  berdasarkan  latar  belakang  tersebut  penulis  tertarik  untuk  mengangkat  tema tentang Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Kecelakaan  Lalu  Lintas  di Polres Pasuruan

## B.  Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  karena  permasalahan  berhubungan dengan  manusia yang  secara  fundamental  bergantung     pada     pengamatan.    Hal    ini    diperkuat dengan      apa      yang  disampaikan  oleh  John  W.Creswell,  bahwa  penelitian  kualitatif  merupakan metode-metode  untuk  mengeksplorasi  dan  memahami  makna  yang  oleh  sejumlah  individu  atau sekelompok  orang  dianggap  berasal  dari  masalah sosial atau kemanusiaan. 9 Pendekatan kualitatif ini  merupakan  pendekatan  yang  dilakukan  secara  utuh  kepada  subjek  penelitian  dimana  terdapat sebuah  peristiwa  yakni  permasalahan  kecelakaan  lalu  lintas  yang  mana  dalam  praktiknya  adalah
seharusnya  lebih  efisien  jika  dilakukan  penyelesaian  di  luar  pengadilan  waluaupun  mekanisme tersebut  tidak  ada  dalam  SOP  nya
8 Akmal,  2013, Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengalami Kerugian Material (Studi Di Polres Jember) , Jurnal. Malang :Unibraw, hlm. 6 9 Creswell, John W. 2016, Research Design (edisi 4), Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 4
untuk  saat  ini.  Hal  ini  tentunya  untuk  mengurangi  penumpukan  kasus  serta  pembengkakan  biaya operasional.
Dalam  penelitian  kualitatif  ini  digunakan  metode  deskriptif  analitis  yang    menurut Sugiono   metode   deskriptif   adalah   suatu   metode   yang berfungsi  untuk  mendeskripsikan  atau memberi  gambaran  terhadap  obyek  yang  diteliti  melalui  data  atau  sampel  yang  telah  terkumpul sebagaimana  adanya  tanpa  melakukan  analisis  dan  membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk umum". 10 Dengan  kata  lain  penelitian  deskriptif  analitis  mengambil  masalah  atau  memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan hasil penelitian yang kemudian diolah dan  dianalisis  untuk  diambil  kesimpulannya.  Dikatakan  deskriptif  karena bertujuan memperoleh pemaparan yang obyektif mengenai analisis dalam membahas permasalahan yang diangkat.
Berdasarkan  pendapat  tersebut,  maka  penelitian  kualitatif  dengan  metode  deskriptif analisis    sangat  tepat  untuk  digunakan  dalam  penelitian  yang  penulis  lakukan  yakni  mengenai masalah kecelakaan lalu lintas karena penelitian  ini  sangat  memungkinkan  untuk  meneliti  fokus permasalahan yang  akan  penulis  teliti  secara  mendalam  terutama  mengenai  bagaimana nantinya paparan  detail  mengenai  bagaimanakah  pelaksanaan  mediasi  penal  sebagai  alternatif  penyelesaian perkara dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polres Pasuruan serta mengenai bagaimanakah dampak  bagi  korban,  pelaku,  dan  kepolisian  dari  proses  penyelesaian  tindak  pidana  kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal.

## C. Pembahasan
Dasar  Pelaksanaan  Mediai  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Dalam  Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Pasuruan

## 1. Faktor Penyebab Kecelakaan
Jika  diuraikan  lebih  lanjut  mengenai  penyebab  kecelakaan  yang  terjadi  di  wilayah  hukum Polres  Pasuruan,  maka  akan  didapatkan  beberapa  faktor  penyebabnya.  Dari  penelitian  terdahulu didapatkan  data  bahwa  kecelakaan  lalu  lintas  dapat  terjadi  karena  beberapa  faktor  yang  saling berinteraksi  yaitu  faktor  pengemudi  (manusia),  lalu  lintas,  jalan,  kendaraan  dan  lingkungan. Sedangkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Suraji  di  tahun  2005  pada  jaringan  lalu  lintas  di kawasan kota Malang didapatkan bahwa kecelakaan sepeda motor dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kondisi   jalan,   kondisi   kendaraan,    faktor    manusia   (pengendara),    dan
10 Sugiono,  2011, Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D ,  Bandung: Alfabeta, hlm. 29
lingkungan.  Dalam  hal  ini  faktor  manusia  memiliki  kontribusi  terbesar  pada  kecelakaan  sepeda motor. Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, besarnya  persentase  masing-masing  faktor penyebab  kecelakaan  lalu  lintas  di  Indonesia  yaitu  faktor  manusia  sebesar  93,52%,  faktor kendaraan sebesar 2,76%,  faktor  jalan  3,23%,  dan  faktor  lingkungan  sebesar  0,49%. 11 Hal tersebut  sebagaimana  di  Polres  Pasuruan  yang  mana  81  %  kejadian  kecelakaan  karena  faktor manusia, 17  %  faktor  jalan  dan 2  %  dikarenakan  faktor lingkungan. Mengenai  hal ini  dipaparkan secara lebih lengkap sebagai berikut:
a.    Faktor manusia
Dari  data  di  Polres  Pasuruan  diketahui  ada  beberapa  faktor  dominan  penyebab  kecelakaan lalu  lintas  dari  faktor  manusia  atau  pengemudi  kendaraan    bermotor    yang    antara    lain dikarenakan  oleh  kondisi  :
lengah,  mengantuk,  mabuk,  lelah,  tidak  terampil,  tidak  tertib  dan dalam kecepatan tinggi.
b.    Faktor kendaraan
Faktor  kendaraan  merupakan  faktor  yang  juga  berkontribusi  dalam  menimbulkan kecelakaan lalu lintas, faktor penyebab kecelakaan yang berasal dari faktor kendaraan antara lain : kondisi rem yang kurang baik, ban pecah, selip, serta tidak ada atau tidak menyalanya lampu kendaraan terutama ketika mengemudi pada malam hari.
c.    Faktor lingkungan
Faktor ini juga mengambil porsi yang menjadi sebab terjadinya kecelakaan.  Walupun  tidak sebanyak    faktor    lain    tetapi    beberapa  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  terjadi  diakibatkan faktor  lingkungan yaitu : jalan lubang, jalan rusak, jalan licin, jalan menikung, lampu jalan tidak ada dan kondisi hujan.

## 1. Dasar Pelaksanaan Mediasi Panel
Peranan  polisi  dalam  penegakan  hukum  dapat  ditemukan  di  dalam  perundang  undangan yang  mengatur  tentang  hak  dan  kewajiban  polisi  yaitu  Undang-Undang  No.  2    tahun  2002 Tentang    Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.      Dalam      Undang-Undang      tersebut memberikan      kewenangan  kepada  polisi  untuk  menyelesaikan  perkara  kecelakaan  lalu  lintas termasuk  dengan      kewenangan      melakukan      mediasi.      Tugas-tugas      polisi      preventif  bersifat mencegah,    mengatur    atau    melakukan    tindakan-    tindakan    yang  berupa  usaha,  kegiatan  demi terciptanya keamanan, ketertiban, kedamaian dan ketenangan di dalam masyarakat. Usaha- usaha yang  dilakukan  polisi  itu  berupa  kegiatan  patroli,  penyuluhan,  pantauan  dan  pertolongan  pada masyarakat  dimana  bila  dikaitkan  dengan  Undang-Undang  disebut  dengan
11 Marsaid,  Nopember  2013, Faktor  Yang  Berhubungan  Dengan  Kejadian  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Pada  Pengendara Sepeda  Motor  Di  Wilayah  Polres  Kabupaten  Malang ,  Jurnal  Ilmu  Keperawatan  -  Volume  1,  No.  2,  hal.  102
pengayom,  pelindung  dan  pelayan  masyarakat.  Tugas-tugas  preventif  ini lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat umum.
Tugas  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  Polri  adalah  merupakan  penyidik  tunggal bagi  tindak  pidana  umum.  Tugasnya  sebagai  penyidik  sangat  sulit  dan  membutuhkan  tanggung jawab  yang  sangat  besar,  karena  penyidikan  merupakan  tahap  awal  dari  rangkaian  proses penyelesaian  perkara  pidana  yang  nantinya  akan  sangat  berpengaruh  bagi  tahap  proses  peradilan selanjutnya.
Penyidikan  merupakan  aktifitas  yuridis  yang  dilakukan  oleh  aparat penyidik untuk mencari dan  menemukan kebenaran  sejati  serta  membuat terang,  jelas  tentang  peristiwa  tindak pidana  yang terjadi. Dengan  demikian tujuan  utama dari  penyidikan adalah untuk  mencari  serta  mengumpulkan bukti,  yang  dengan  bukti-  bukti  itu  dapat   membuat  terang  suatu  tindak pidana  yang  terjadi dan    guna    menemukan    tersangkanya.    Penyelesaian  perkara  pidana  merupakan  tugas  dan tanggung  jawab    penyidik,  penuntut umum    dan   hakim.   Dengan   singkat   penyelesaian   perkara pidana  dapat meliputi
a. Penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Negara;
b. Penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim oleh Kejaksaan Negeri;
c. Peradilan perkara oleh Hakim.
Sedangkan  tugas  polisi  represif  lebih  berorientasi  pada  penegakanhukum  pidana  yang bersifat  menindak  terhadap  para  pelanggar  hukum  untuk  selanjutnya  diproses  dalam  sistem peradilan  pidana  sesuai  dengan  ketentuan-  ketentuan  yang  berlaku  baik  itu  di  dalam  KUHAP maupun peraturan perundang- undangan lainnya.
Pada  undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009,  perkara  kecelakaan lalu lintas terbagi atas 3 jenis, yaitu :
1)  Kecelakaan  Lalu  Lintas  ringan,  yaitu  kecelakaan  yang  mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2)  Kecelakaan  Lalu Lintas  sedang,  yaitu kecelakaan  yang  mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3)  Kecelakaan  Lalu  Lintas  berat,  yaitu  kecelakaan  yang  mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
Ketiga  jenis  kecelakaan  tersebut  di  atas,  semuanya  dilaksanakan  melalui  mekanisme  acara pemeriksaan singkat atau acara pemeriksaan  biasa karena  melihat tidak  adanya  ancaman  hukuman yang sama dan bisa diselesaikan melalui acara pemeriksaan cepat (Tipiring).
Alur proses peradilan bagi pelanggaran yang melalui acara pemeriksaan cepat, Polisi selaku penyidik  /  penyidik  pembantu  memberikan  surat  Tilang  kepada  pelanggar  yang  memuat  data
pelanggar,  identitas  kendaraan  pelanggar,  pasal  pelanggaran,  tempat  dan  tanggal  sidang,  barang sitaan,  tanda  tangan  kesiapan  hadir  sidang  atau  diwakilkan,  dan  sebagainya  yang  termuat  dalam lembaran  tilang  tersebut,  selanjutnya  petugas  polisi  yang  ditelah        ditunjuk        menjadwalkan pelaksaan        sidang        melalui        panitera  pengadilan.  Setelah  Vonis  Hakim  dijatuhkan  maka pelanggar dapat membayar denda pelanggaran kepada panitera pengadilan dan  barang  sitaan dapat diserahkan kembali kepada pelanggar.
Pelaksanaan  penyelidikan  dan  penyidikan  pada  perkara  kecelakaan lalu   lintas   tidak  jauh berbeda   dengan   pelaksanaan   penyelidikan   dan penyidikan pidana lainnya, oleh karena perkara kecelakaan  lalu lintas juga  merupakan  perkara  pidana  yang  berprinsip  formil  pada  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Adanya  tindakan  penyelidikan yang  dilakukan  oleh pihak  Kepolisian  berupa  :  a)  menerima  informasi tentang kecelakaan baik secara langsung oleh pihak  yang  terlibat  dalam  kecelakaan  tersebut  atau  ditemukan  oleh  pihak  petugas  Kepolisian  saat melaksanakan  tindakan  patroli  kepolisian,  b)  mendatangi  TKP  (Tempat  Kejadian  Perkara)  untuk melaksanakan  penanganan  TKP  dan  pengolahan  TKP  sebagai  bahan  pertimbangan  langkah elanjutnya,  c)  mengecek  adanya  korban  manusia  (luka  /  meninggal  dunia),  membawa  ke  rumah sakit terdekat dan membuat visum et repertum (VER), d) membawa dan menyita barang bukti yang ditemukan  di  TKP,  e)  membuat  berita  acara  pemeriksaan  barang  bukti  dan  TKP,  f)  mencari  dan menemukan  saksi  di  sekitar  TKP,  g)  tindakan lainnya     yang     diperlukan    untuk    membuktikan adanya      tindak      pidana  kecelakaan  lalu  lintas.  Alur  proses  peradilan  yang  menggunakan mekanisme  acara  pemeriksaan  biasa  dan  singkat  haruslah  menempatkan  Jaksa  sebagai  penuntut umum sebelum perkara tersebut disidangkan dan dijatuhkan vonis oleh Hakim.
Surat    Pemberitahuan    Dimulainya     Penyidikan     (SPDP)    yang diserahkan  oleh  pihak penyidik  kepada  pihak  Kejaksaan  adalah  proses  awal  koordinasi  antara  pihak  Kejaksaan  sebagai penuntut  Umum  dan  pihak  Kepolisian  sebagai  Penyidik.  Setelah  berkas  perkara  tersebut  lengkap yang dinyatakan oleh formulir P21 dari pihak Kejaksaan, Penyidik untuk selanjutnya  menyerahkan tanggung    jawab    tersangka    dan    barang    bukti  kepada  pihak  Kejaksaan    untuk    selanjutnya menunggu  jadwal  sidang  dan proses peradilan sampai penjatuhan hukuman (Vonis) oleh Hakim.
Prosedur  penanganan  diatas  merupakan  prosedur  kebijakan  penal yang   mengutamakan vonis   pemidanaan   dalam  konsepnya.  Tetapi   dalam ranah hukum ada kebijakan kriminal dengan prinsip prevention without punishment/ tanpa menggunakan sistem peradilan pidana. 12
Munculnya  ide restorative  justice melalui  mediasi  penal  diakibatkan  atas  dasar  sistem peradilan  pidana  dengan  pemenjaraan  yang  dianggap  tidak  efektif  menyelesaikan  konflik  sosial. Faktanya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja  menjadi  korban,  pelaku  yang  dipenjara  juga  memunculkan  persoalan baru bagi keluarganya dan lain-lain. Bukan berarti pidana penjara ditiadakan
12 Muladi,   2016, Kompleksitas   Perkembangan   Tindak   Pidana   dan   Kebijakan Kriminal . Cet. Pertama, Bandung: P.T.Alumni , hal. 161
sebagai  akibat  adannya  konsep restorative  justice ,  dalam  perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan  berharga  nyawa  seseorang,  maka  pidana  penjara    masih    dapat    dipergunakan.    Meskipun akan  dinyatakan  secara berbeda  dalam  budaya  yang   berbeda,  pendekatan restorative   justice ini  sangat    umum    bagi    sebagian    besar    masyarakat    tradisional. 13 Keunggulan  utama  suatu penyelesaian  perkara  dengan  prinsip restorative  justice melalui  mediasi  non  penal  (di  luar pengadilan)  adalah  keputusan  yang  dibangun  oleh  para  pihak  sendiri  dengan  solusi  sama-sama menang ( wi-win solution ) yang lebih mencerminkan rasa keadilan termasuk pula dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas.
Diskresi  berasal  dari kata-kata  bahasa Inggris yang artinya kebijaksanaan, keleluasaan atau kemampuan  untuk  memilih  rencana  kebijaksanaan  atau  mempertimbangkan  bagi  diri  sendiri. 14 Istilah  diskresi  Kepolisian  dapat  diartikan  suatu  kebijaksanaan  berdasarkan  keluasannya  untuk melakukan    suatu  tindakan    atas    dasar    pertimbangan  dan    keyakinan  dirinya.  Jadi  diskresi  itu dilakukan  bukan  lepas  dari  ketentuan  hukum  tetapi  diskresi  itu  tetap  dilakukan  dalam  kerangka hukum. 15
Pelaksanaan  diskresi  pada  Satuan  Lalu  Lintas  Polres  Pasuruan  berbeda-beda  porsinya, karena  bersifat  subyektif  dan  situasional.  Dalam  hal  ini  pelaksanaan  diskresi  tersebut  tergantung oleh  kondisi  serta  situasi  setiap  masalah  yang  dihadapi  setiap  anggota  yang  ada  di  lapangan. Menurut  Kanit  Laka      Lantas      Polres      Pasuruan      :      “Bahwa      Pertimbangan      Polisi      dalam melakukan  diskresi  dalam  perkara  lalu  lintas  yaitu  pelaksanaan  diskresi  bersifat    subyektif    dan tergantung    pada    kasusnya,    dapat    mempersingkat  waktu,  dan  kesepakatan  bersama  kedua  belah pihak”. 16
Sekalipun  diskresi  penyidik  bersifat  subyektif  dan  situasional, namun  diskresi  juga  ada dasar    hukumnya,    sehingga    tidak    sembarangan.  Dasar  hukum  tersebut  dapat  ditemukan  dalam undang-undang  kepolisian,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian, khususnya  pada  Pasal  18  Ayat  (1).  Dalam  hal  ini  seorang  aparat  penyidik  dituntut  harus  penuh tanggung  jawab  dapat  bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri  sesuai  wewenangnya  menurut kepentingan umum.
Untuk  menjalankan  proses  Mediasi  Penal  pada  perkara  kecelakaan Lalu Lintas baik ringan, sedang maupun berat ditetapkan syarat sebagaimana disebutkan dalam  Surat Edaran Kapolri No. SE / 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif ( Restorative Justice ) yakni: a. Terpenuhi syarat materiil yaitu:
13 Howard   Zehr   &   Ali  Gohar,  2003, The  Little  Book  of  Restorative  Justice , Pennsylvania : Good Books, hal. 23
14 Utomo, Warsito Hadi. 2005, Hukum Kepolisian Di Indonesia . Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 105
15 Utomo, Op.Cit., hal. 106
16 Wawancara dengan Aiptu Triyono Anggota Unit Laka Lantas Polres Pasuruan tanggal 3 April 2019.
1)    Tidak menimbulkan keresahan  masyarakat dan  tidak ada penolakan masyarakat;
2)    Tidak berdampak konflik sosial;
3)  Adanya   pernyataan   dari  semua   pihak   yang  terlibat  untuk   tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4)     Prinsip pembatas:
a) Pada pelaku:
(1)   Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan ( mens   rea dalam   bentuk kesengajaan   ( dolus )   terutama kesengajaan    sebagai    maksud    atau    tujuan    ( opzet    als oogmerk );
(2) Pelaku bukan residivis;
b) Pada tindak pidana dalam proses:
(1)   Penyelidikan;
(2)   Penyidikan   sebelum   SPDP   (Surat   Perintah   Dimulainya
Penyidikan) dikirim ke Penuntut Umum ;
b. Terpenuhi syarat formil yaitu:
1)    Surat   permohonan   perdamaian   kedua   belah   pihak   (pelapor   dan terlapor);
2)  Surat   pernyataan   perdamaian   (akte   dading)   dan   penyelesaian perselisihan  para  pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor,  terlapor  dan/atau  keluarga  terlapor  dan perwakilan  dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
3)    Berita  Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang  berperkara setelah dilakukan p enyelesaian perkara     melalui     keadilan     restorative ( Restorative Justice );
4)  Rekomendasi  gelar  perkara  khusus  yang  menyetujui  penyelesaian keadilan restoratif ( restorative justice );
5)     Pelaku   tidak   keberatan   atas   tanggung   jawab,   ganti   rugi,   atau dilakukan dengan sukarela;
6)    Semua  tindak  pidana  dapat  dilakukan restorative  justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;
Dasar-dasar  yuridis  tersebutlah  yang  digunakan  oleh  aparat  Kepolisian  Resort  Pasuruan  untuk melaksanakan  mediasi  penal/  ADR  yang  kemudian    diperkuat    dengan    adanya    surat    kesepakatan perdamaian  oleh kedua belak pihak untuk tidak saling menuntut di kemudian hari. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 236 UULLAJ yang berbunyi :
(1) Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan LaluLintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajibmengganti kerugian yang besarannya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
(2) Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat  dilakukan  diluar  pengadilan  jika  terjadi kesepakatan  damai  di antarapara pihak yang terlibat.
Secara  faktual  di  Polres  Pasuruan,  berdasarkan  data  disebutkan bahwa pada tahun 2017 dari  total  kejadian  kecelakaan  lalu  lintas  ada  566  kasus  yang  diselesaikan  melalui  mediasi  penal atau dalam hal ini disebut Alternative Dispute Resolution, sebagaimana tabel berikut :

## Tabel 3

## Rekapitulasi Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2017
Sumber : Data Sekunder Polres Pasuruan Tahun 2017
Pada  tabel  penyelesaian  perkara  (Selra)  diatas  diketahui  pula  88,5  %  kejadian  laka  lantas diselesaikan  melalui  proses  mediasi  penal.  Sedangkan  pada  tahun  2018,  sampai  dengan  bulan Agustus  2018  terdapat  553  kejadian  kecelakaan  lalu  lintas  dengan  245  kasus  diselesaikan  melalui mediasi penal atau sebanyak 68,2% yang sebagaimana ditunjukkan dalam data berikut :
Tabel 4
Rekapitulasi Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2018 (Sampai Dengan Bulan Agustus)

## Sumber : Data Sekunder Polres Pasuruan Tahun 2018
Mediasi  penal  memang  berprinsip  keseimbangan  keadilan  bagi  pelaku  tindak  pidana  serta korbannya  sendiri,  dengan  mengutamakan  pembinaan  daripada  pembalasan  sehingga  jika  sudah tercapai keseimbangan keadilan ini perkara dianggap selesai dan perkara dihentikan dengan SP3.
Terjadinya  peristiwa  kecelakaan lalu lintas yang  menyebabkan kerugian  secara materi  pada umumnya tidak ada unsur kesengajaan dan yang ada  unsur  kealpaan.   Antara  pelaku  dan   pihak keluarga  korban  biasanya
saling  menyadari  sehingga  dalam  menyelesaikan  perkara  mereka  memilih  diluar  pengadilan  atau dengan  cara  damai.  Jadi  bentuk  penyelesaian  perkara  lalu  lintas  di  luar  pengadilan  dengan  cara damai  maksudnya  antara  pelaku  dan  pihak  keluarga  korban  sepakat  setelah  mengadakan musyawarah  untuk  menyelesaikan  perkara  secara  kekeluargaan.  Perdamaian  yang  terjadi  antara pelaku dengan korban tersebut  disertai  dengan pemberian  ganti rugi dalam bentuk  materi  sebagai bentuk    pertanggungjawaban    secara  perdata    pelaku  kepada  korban  kecelakaan  lalu  lintas.  Akan tetapi  untuk  besaran  ganti  kerugian  yang  diberikan  kepada  pelaku  kepada  korban  disesuaikan dengan kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  dengan  melihat  kemampuan  dari pelaku untuk memberikan ganti rugi.

## D.   Kesimpulan
1.      Dasar    dilaksanakannya    mediasi    penal    antara    lain    dasar    yuridis    dan  dasar  sosiologis. Dasar  yuridis  yang  digunakan  antara  lain  Kewenangan  untuk  “bertindak  menurut  penilaian sendiri”  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  dikuatkan  dengan  Surat  Kapolri  Nopol  B/3022/ XII/2009/Sdeops  tanggal  14  Desember  2009  tentang  penanganan  kasus  melalui  Alternative Dispute  Resolution  (ADR)  yang  dipertegas  dengan  Surat  Edaran  Kapolri  No.  SE  /  8/VII/2018 tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice )  dan  Surat  Telegram  Kapolda  Jatim Nomor ST/476/II/2010/Ditlantas  yang  memerintahkan agar  para  penyidik di  wilayah Jawa  Timur yang  menangani  kasus kecelakaan  lalu lintas  yang  mengakibatkan  luka ringan  / kerugian  materiil dapat  diselesaikan  melalui  konsep  Alternative  Dispute  Resolution.  Sedangkan  dasar  sosiologis antara  lain  antara  pelaku  dan  korban  sama  sama  bersepakatan  untuk  melakukan  perdamaian; Dalam  kejadian  tersebut  pihak  pelaku  tidak  sepenuhnya  bersalah  yang  mana  berdasarkan    gelar perkara  diketahui  bahwa  pihak  korban  juga  lalai dalam mengemudikan kendaraannya sehingga terjadi  kecelakaan;  Penabrak  bersedia  memberikan  kompensasi  sejumlah  uang  dan  biaya pengobatan    bagi    korban;     serta   usia    belum    dewasa    dari    pelaku kecelakaan lalu lintas.
2 .   Hambatan  pelaksanaan  mediasi  penal  antara  lain  dikarenakan adanya benturan  dengan  sistem pemidanaan  yang  berlaku  sebagaimana  dalam  UULLAJ  Pasal 230  yang  merujuk  pada  proses acara berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang dalam hal ini tercantum secara  formal  pada  KUHAP  oleh  sebab  itu  segala  bentuk  penyelesaian  di  luar  KUHAP  akan kontradiktif  dengan  Undang-  undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  sebagai    hukum materiil.  Selain  itu surat pernyataan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani kedua belah pada  dasarnya  bukanlah  alasan  penghapus  pidana.  Hambatan  kedua  adalah  adanya  benturan kepentingan  pelaku  dan  korban  yang  dalam  hal  ini  antara  keingin  korban  yang  terkadang mengharap  kompensasi  yang  tinggi  atau  ada  beberapa  pihak  yang  dari  korban  yang  tidak saling    menyetujui    kompensasi    yang    disepakati    sedangkan    si  pelaku  juga  bukan  orang yang  mampu  secara  finansial,  maka  hal  ini  akan  membuat  hambatan  dalam  mediasi  penal. Hambatan  berikutnya  adalah  adanya  benturan  pada  nilai  kepastian  hukum  yang  mana  ganti kerugian  pada  dasarnya  tidak  akan  mengentikan  proses  kasus  kecelakaan.  Sehingga kekhawatiran akan penerusan kasus ke meja persidangan akan terus membayangi, padahal telah terjadi  kesepakatan  para  pihak  akan  perdamaian  dan  kompensasi  yang  diberikan.  Proses beracara  dalam  mediasi  penal  yang  tertuang  dalam  Surat  Kapolri  dan  Surat  Edaran  tidak termasuk  dalam  peraturan  perundang-undangan  ( regeling )  dan  hanya  sebagai  peraturan kebijakan  ( beleidsregel )  saja  yang  menjadikan  landasan  hukum  dari  proses  beracara  dalam mediasi penal  tidaklah  kuat  secara  formil  dan  rentan  menimbulkan ketidakpastian hukum karena  akan  secara  pasti  aturan  tersebut  bisa  dikesampingkan  dengan  proses  beracara  dari KUHAP.  Walaupun  ada  beberapa  hambatan  tersebut  akan  tetapi  proses  mediasi  penal  saat ini dan untuk prospek penegakan hukum kedepannya sangat dibutuhkan untuk  efisiensi  waktu serta  penyeimbangan  hak  antara  pelaku  dan korban sehingga tidak ada yang dirugikan pada masing-masing  pihak. Tetapi untuk memaksimalkan hal ini  mediasi  penal membutuhkan suatu bentuk  jaminan  kepastian  hukum  yang  mengatur  secara  formil  dalam  aturan  perundangan sebagai jenis-jenis aturan perundangan yang sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011.

## Bibliography
Buku Akmal,  2013, Mediasi  Penal Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara Pada  Tindak  Pidana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Yang  Mengalami Kerugian  Material  (Studi  Di  Polres  Jember) ,  Jurnal.  Malang :Unibraw.
Arief,  Barda  Nawawi,  2012, Mediasi  Penal (Penyelesaian  Perkara  di Luar Pengadilan), Semarang: Pustaka Magister. Arif, Budiarto. dkk. 2007, Rekayasa Lalu Lintas , Solo : UNS Press. BPS Kabupaten Pasuruan, 2018, Kabupaten Pasuruan dalam Angka Tahun 2018 . Creswell, John W. 2016, Research Design (edisi 4), Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Data Kecelakaan Lalu Lintas Polres Pasuruan Tahun 2018 Hairudin, Akbar, Juni 2016, Legalitas Penyidik Polri Pada Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas , Lex et Societatis, Vol. IV/No. 6 Howard  Zehr  &  Ali  Gohar,  2003, The  Little  Book  of  Restorative Justice , Pennsylvania : Good Books. Marsaid, Nopember 2013, Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan  Lalu Lintas Pada Pengendara  Sepeda  Motor  Di  Wilayah  Polres  Kabupaten  Malang ,  Jurnal  Ilmu  Keperawatan  - Volume 1, No. 2.
Muladi,   2016, Kompleksitas   Perkembangan   Tindak   Pidana   dan
Kebijakan Kriminal . Cet. Pertama, Bandung: P.T.Alumni. Nurhasan,     Juni     2017, Kebijakan Restorative     Justice     Dalam
Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah  Hukum
Polres Wonosobo, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. Sugiono,  2011, Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D ,
Bandung: Alfabeta.
Utomo, Warsito Hadi. 2005, Hukum Kepolisian Di Indonesia . Prestasi Pustaka, Jakarta. Utomo, Op.Cit.
Wawancara dengan Aiptu Triyono Anggota Unit Laka Lantas Polres Pasuruan tanggal 3 April 2019.