INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 504-515 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Optimalisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dalam Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya 2024
Samuel Indrayana
Universitas Bhayangkara Surabaya Email: indrayana@ubhara.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Keberhasilan  pelaksanaan  pemilihan  umum  yang dilakukan dan persiapan pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya oleh KPU kota surabaya bertujuan untuk  meningkatkan efektivitas kinerja pemilu tidak  luput dari peran penting  serta kerja keras antar personil  di  KPU  Kota  Surabaya  dalam  menyelesaikan  berbagai  tahapan-tahapan  sesuai  amanat dari Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 mengamanatkan kepada KPU untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih secara berlanjutan dan proses penyelenggaraan Pemilian umum calon presiden dan wakil presiden maupun pemilian Kepalah Daerah calon walikota dan calon wakil walikota Kota Surabaya 2024. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pesta demokrasi yang dilakukan oleh sebuah negara. Salah satu negara yang menggunakan paham demokrasi adalah Negara Indonesia dimana sistem kedaulatan dan kekuasaan tertinggi terletak di tangan masyarakat. Data pemilih dalam Daftar pemilih tetap (DPT) akan terus terjadi dalam terselenggaranya pemilihan umum yang diadakan dalam kurun waktu 5 tahun sekali, maka membuat permasalahan yang terjadi pada pengambilan serta pengelolaan data pemilih.
Pemilu merupakan kegiatan yang dilakukan secara nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden beserta anggota legislatif, sedangkan Pilkada ialah pemilihan yang dilakukan secara local dalam memilih Kepala Daerah baik itu Gubernur, Bupati ataupun Walikota secara langsung diatur dalam UU No.1/2015 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UndangUndang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  menjadi  UU.  Pasal  1  ayat  (1)  dikatakan:“Pemilihan Gubernur,Bupati,  dan  Walikota  yang  selanjutnya  disebut  Pemilihan  adalah  pelaksanaan  kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
Komisi  Pemilihan Umum Kota Surabaya merupakan lembaga pengelenggara pemilihan umum yang bersifat  nasional,  tetap,  dan  mandiri  dan  mempunyai  tugas,  wewenang,  serta  kewajiban
menyenggarakan  pemilihan  umum  Lembaga  Legislatif  Pemilihan  umum.Pemilu  Mewujudkan terciptanya pengelolaan data pemilih yang berkualitas. Upaya yang digunakan oleh KPU Kota Surabaya dalam Mengelola Data Pemilih dalam Rangka Mendukung Pemilihan Umum yaitu  dengan mentaati Standard Operating Procedure atau SOP pada proses penginputan data pemilih dan mensosialisasikan proses pemilu ke pemilih milenial dan Masyarakat Kota Surabaya.
Kata Kunci: Optimalisasi, Pemilihan Umum

## Abstract
The aim of this research is to find out the success of the implementation of the general election and preparation for the election of the head of the district of Surabaya by the KPU of the city of surabaya aimed at improving the effectiveness of the election performance not without the important role as well as  th e  hard  work  between  the  staff  in  the  KПУ  of  Surabaya  in  completing  the  various  stages  in accordance with the mandate of the Law No. 06 Year 2020 mandating to KPU to carry out the updating of the voter list continuously and the process of holding the General Election of the candidate president and vice president and the elections of the Head of the District of candidate mayor and candidate deputy mayor of Surabaya 2024. General elections are a party of democracy held by a country. One of the countries that uses the notion of democracy is the State of Indonesia where the sovereign system and the  highest  power  is  in  the  hands of the  people.  Voter  data  in  the  Permanent  Voter  List  (DPT)  will continue to occur in the course of general elections held in the past five years once, then creating problems that occur on the picking up and management of voter data.
Elections are the activities carried out nationally to elect the President and Vice President as well as the members of the legislature, while Pilkada is the election conducted locally in electing the Head of the District whether Governor, Mayor or Mayor directly regulated in the Law No.1/2015 on the Establishment of Government Regulations Replacing the Act No. 1 of 2014 on the Election of Governors, Governors and  Mayors  into  the  Law.  Article  1  paragraph  (1)  says:  "The  election  of  Governor  and  Mayor  is  the implementation of the sovereignty of the people in the provinces and districts/cities to elect Governors. The General Election Commission of the City of Surabaya is the organizing body of general elections of a national, permanent, and independent nature and has the duty, authority, as well as the obligation to arrange the general election of the Legislative Body of General Elections.Election Implement the creation of quality voter data management. The efforts used by KPU Kota Surabaya in managing the voter data in order to support the General Election is by adhering to the Standard Operating Procedure or SOP on the process of entering the voters data and socializing the electoral process to the millennial voters and the Society of Kota Surabaya.
Keywords: Optimization, General Election

## PENDAHULUAN
Politik  (dari  bahasa  Yunani:  politika,  urusan  kota)  adalah  kumpulan  kegiatan  yang terkait dengan pengambilan keputusan kelompok atau bentuk interaksi kekuasaan lainnya antara individu, seperti distribusi sumber daya atau status. Ilmu politik adalah  disiplin ilmu sosial.  Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pesta demokrasi yang dilakukan oleh sebuah negara. Salah satu negara yang menggunakan paham demokrasi adalah Negara Indonesia dimana sistem kedaulatan dan kekuasaan tertinggi terletak di tangan masyarakat. Dalam sebuah  negara  yang  menganut  paham  demokrasi,  pemilu  menjadi  kunci  terciptanya demokrasi.  Negara  indonesia  bisa  disebut  sebagai  negara  demokratis  yang  artinya menganggap pemilu sebagai suatu lambang sekaligus tolak ukur utama dalam demokrasi. Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan pemilu. (Wardhani, 2018)
Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Surabaya  merupakan  lembaga  pengelenggara pemilihan  umum  yang  bersifat  nasional,  tetap,  dan  mandiri  dan  mempunyai  tugas, wewenang,  serta  kewajiban  menyenggarakan  pemilihan  umum  Lembaga  Legislatif Pemilihan  umum.Pemilu  Mewujudkan  terciptanya  pengelolaan  data  pemilih  yang berkualitas. Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya (Halimil Fathi,  2020).  Pelaksanaan  pemilihan  umum  calon  presiden  dan  wakil  presiden  maupun Pemilihan Umum kepala daerah kerap kali menjadi momen yang paling dinanti karena akan ada  pergantian  pemimpin  baru  yang  diharapkan  dapat  membawa  kesejahteraan  bagi semua  masyarakat  indonesia  serta  menjadi  sosok  yang  dapat  mendongkrak  kemajuan dalam berbagai aspek seperti aspek perekonomian, aspek pembangunan dan aspek lain nya di suatu wilayah.
Keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU kota surabaya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemilu tidak luput dari peran penting serta kerja keras antar personil di KPU Kota Surabaya dalam menyelesaikan berbagai tahapan- tahapan  sesuai  amanat  dari  Undang-Undang  Nomor  06  Tahun  2020  mengamanatkan kepada  KPU  untuk  melakukan  pemutakhiran  daftar  pemilih  secara  berlanjutan.  Peran personil atau jajaran di KPU Kota Surabaya sangat memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan  efektivitas  kinerja  pemilu  yaitu  pada  subbagian  perencanaan  &  program tugas  serta  tanggung  jawab  tidak  hanya  seputar  pemutakhiran  data  akan  tetapi mengerjakan  data  anggaran  serta  mengerjakan  logistic  dan  menghandle  teknis  secara otomatis dan segala pekerjaan tetep dikontrol oleh serketaris KPU Kota Surabaya. Selain itu adapun tenaga pendukung yang bertugas membantu penginputan dan pengelolaan data
pemilih,  tahapan  pelaporannya  pada  awal  bulan  maka  akhir  bulan  harus  melakukan pelaporan hasil rekapan ke provinsi, jadi sebagai tenaga pendukung setiap tugas akan di periksa oleh kasubag dan juga divisi, sebelum akhirnya dilaporkan ke provinsi sebagai bahan acuan pemilihan umum berkelanjutan serta dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemilu.
Upaya yang digunakan oleh KPU Kota Surabaya dalam Mengelola Data Pemilih dalam Rangka  Mendukung  Pemilihan  Umum  yaitu  dengan  mentaati  Standard  Operating Procedure  atau  SOP  pada  proses  penginputan  data  pemilih.  Adapun  dalam  Program penelitian  terdapat  berbagai  tahapan  yang  dilakukan  oleh  KPU  Kota  Surabaya  dalam mengelola data pemilih yang merupakan proses kebijakan-kebijakan program agar berjalan secara  maksimal.  Adapun  beberapa  hal  dibutuhkan  input  menghasilkan  data  yang  baik proses pemutakhiran data pemilih seperti Data pemilih. Pengelolaan data pemilih dilakukan berdasarkan Amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi UU No. 06 Tahun 2020 mengamanatkan kepada KPU untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih secara  berlanjutan  ini  menjadi  penting  agar  pemilih  nanti  yang  ditetapkan  menjelang pemilihan  pemilu  berikutnya  menjadi  sangat  bagus,  karena  sering  kali  sebuah  aktivitas maupun momentum itu.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis  kualitatif  dimana  data  diperoleh  lalu  di  olah  secara  mendalam.  Penelitian  ini menggunakan data primer dan sekunder yang  dikumpulkan melalui  teknik  dokumentasi dan  Wawancara.  Metode  penelitian  adalah  cara  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam mengumpulkan data penelitian, data yang bisa berupa data primer maupun data sekunder. Arikunto (2006:151) mengemukakan metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu  penelitian,  karena  dengan  pemilihan  metode  yang  tepat  dalam penelitian, akan menentukan keberhasilan suatu penelitian dan akan memperjelas langkah- langkah yang harus ditempuh dalam penelitian tersebut. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di  kantor  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kota  Surabaya  yang  beralamatkan  di  Jl. Adityawarman  87  Surabaya,  Jawa  Timur,  Indonesia  60242.  Lokasi  ini  menjadi  dasar penelitian  karena  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kota  Surabaya  merupakan  instansi pemerintah yang bertanggung jawab menangani pemilihan umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pesta demokrasi yang dilakukan oleh sebuah negara. Salah satu negara yang menggunakan paham demokrasi adalah Negara Indonesia dimana sistem kedaulatan dan kekuasaan tertinggi terletak di tangan masyarakat. Dalam sebuah  negara  yang  menganut  paham  demokrasi,  pemilu  menjadi  kunci  terciptanya demokrasi.  Negara  indonesia  bisa  disebut  sebagai  negara  demokratis  yang  artinya menganggap pemilu sebagai suatu lambang sekaligus tolak ukur utama dalam demokrasi. Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan pemilu. (Wardhani, 2018).
Kota Surabaya bersiap akan mengadakan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) pada 2024. Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyusun rencana anggaran pilwali, termasuk untuk pengamanan.
Dikutip dari laman website https://jatim.bpk.go.id/ , Rencana anggaran untuk Pilwali Surabaya melalui dana hibah yang bersumber dari APBD Surabaya., Kepala Badan Kesatuan Kebangsaan  dan  Politik  (Bakesbangpol)  Kota  Surabaya  Maria  Theresia  Ekawati  Rahayu mengatakan, alokasi anggaran  pengamanan sebesar Rp 20 miliar untuk aparat TNI dan Polri. tahun ini, tahap Pilwali 2024 belum berjalan. KPU Surabaya juga masih menunggu keputusan KPU RI terkait tahap itu. Sebab, jadwal tahap pilkada akan berjalan serentak se- Indonesia.  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kota  Surabaya  mulai  melakukan  sosialisasi tahapan dan jadwal Pemilu 2024 kepada masyarakat di Kota Pahlawan, Jawa Timur. Menurut Naafilah Astri Anggota KPU Kota Surabaya mengatakan, sosialisasi tersebut sebagai tindak lanjut dari KPU RI yang meluncurkan Tahapan Pemilu 2024 tanggal 14 Juni 2022. KKPU Kota Surabaya bersama bersama Forkopimda dan stakeholder juga meluncurkan tahapan pemilu di  kantor  KPU  Surabaya.  Tahapan  dan  jadwal  penyelenggaraan  pemilihan  Legislatif  dan Pilpres  2024  berdasarkan  Peraturan  KPU  Nomor  3  Tahun  2022  meliputi  perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan 14 Juni-14 Desember 2023. Selain itu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada 14 Oktober 2022 sampai 21 Juni 2023, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu pada 29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022, penetapan peserta pemilu 14 Desember 2022. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan pada 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023, pencalonan Presiden  dan Wakil Presiden serta Anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  pada  6  Desember  2022 hingga 25 November 2023. Secara umum KPU Kota SUrabaya telah siap. Bahkan, persiapan telah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Termasuk dalam proses penguatan kapasitas SDM,
Data  pemilih  dalam  Daftar  pemilih  tetap  (DPT)  akan  terus  terjadi  di  dalam terselenggaranya pemilihan umum  menurut  (Ibrahim,  2019)  begitu  banyak terselenggaranya pesta demokrasi yang diadakan dalam kurun waktu 5 tahun sekali, hal tersebut  membuat  banyaknya  permasalahan  yang  terjadi  dari  data  pemilih.  Seperti beberapa  data  warga  yang  meninggal  dunia,  data  ganda,  warga  pindah  domisili,  data kurang  lengkap,  beberapa  data  yang  kurang  memenuhi  syarat  namun  masih  tercatat. Berdasarkan  berbagai  permasalahan  yang  terjadi  maka  butuh  waktu  untuk  melakukan pemutakhiran  daftar pemilih maupun  perbaikan  data  dalam  proses persiapan pemilihan umum berikutnya meskipun memerlukan waktu yang panjang.
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Surabaya  mulai  membuka  pendaftaran  anggota Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS)  Pemilu  2024  untuk  Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dimana dibutuhkan sebanyak 57.169 personil KPPS untuk seluruh wilayah Kota Pahlawan. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Subairi dikonfirmasi, Hari Rabu tanggal 13 desember 2023. Dimana nantinya akan ada tujuh orang KPPS yang mengisi per TPS. Dan jumlah  Tempat  Pemungutan  Suara  atau  TPS  yaitu  8.167  TPS  se  Surabaya.  Berarti membutuhkan 57 169 KPPS di  pemilu pemilihan calon  presiden dan wakil  presiden dan
calon  legislatif  dan  mungkin  juga  di  pemilihan  Kepala  Daerah  calon  walikota  dan  wakil walikota surabaya bulan november 2024.
Peserta calon KPPS bisa mendaftar langsung ke kelurahan atau sekretariat PPS secara manual."SDM itu tentunya sangat banyak, sehingga KPU Kota SUrabaya  butuh masyarakat yang memenuhi syarat. Silakan mendaftarkan diri di PPS atau  di  sekretariat  PPS  atau  di kelurahan untuk bersama-sama kita mengusung pemilu, KPU Surabaya juga mengantisipasi hal-hal krusial lain. Berkaca dari pesta pemilu 2019 yang cukup banyak menelan korban jiwa karena KPPS kelelahan. Untuk itu pihaknya meminta surat keterangan sehat. Usia KPPS juga dibatasi maksimal 55 tahun. Karena anggota KPPS yang meninggal pada pemilu 2019 rata- rata berusia di atas 51 tahun.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 10 lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di lima wilayah kecamatan, hari  Sabtu  tanggal  24  februari  2024.  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kota  Surabaya menggelar  pemungutan  suara ulang (PSU) di 10 lokasi tempat  pemungutan suara (TPS) yang tersebar di lima wilayah kecamatan.
Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Surabaya Naafilah Astri Swarist mengatakan pelaksanaan PSU di 10 TPS merupakan rekomendasi yang diberikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat.Bawaslu memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan, 10 TPS itu ada di Kecamatan Simokerto, Tandes, Asem Rowo, Gayungan,  dan  Dukuh  Pakis,"  kata  Naafilah  seusai  meninjau  PSU  di  TPS  27  Kelurahan Simolawang,  Kecamatan  Simokerto.  Dia  menjelaskan  berdasarkan  hasil  pengawasan Bawaslu, penyebab digelar PSU di TPS 27 karena adanya oknum pemilih yang tidak masuk ke dalam DPT, DPTb, maupun DPK namun bisa menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024. jika di Kecamatan Simokerto ini ada penggunaan hak pilih yang tidak sesuai, jadi menggunakan hak pilih di sini namun tidak masuk daftar," oknum pemilih tersebut pun diduga menggunakan hak pilih orang lain. Pemilik hak pilih yang masuk DPT itu hadir, lalu protes  ke  pengawasan  Bawaslu.  Kalau  di  sini  ada  lima  jenis  surat  suara.  Memastikan keamanan obyek vital,
Disisi  keamanan  KPU  Kota  Surabaya  bekerjasama  dengan  Kapolrestabes  Surabaya Kombes Pol Pasma Royce bersama pejabat utama Polrestabes Surabaya kunjungi kantor KPU Kota Surabaya, kantor Bawaslu dan Gudang Logistik Pemilu. Dalam kegiatan tersebut, Kapolrestabes  Surabaya  berkoordinasi  dengan  pihak  KPU  dan  Bawaslu  terkait perkembangan situasi pada tahapan Pemilu calon Presiden dan calon wakil presiden tahun 2024 maupun pemilihan Kepala Daerah calon walikota dan wakil walikota surabaya bulan
november 2024 untuk menjaga gudang Logistik kotak suara memastikan situasi aman dan Kapolrestabes Surabaya juga mengatakan bahwa pihaknya telah menempatkan personel di beberapa  obyek  vital  termasuk  gudang  logistic  KPU  di  beberapa  Kecamatan  di  Kota Surabaya.  Untuk  gudang  logistic  Pemilu  kami  siagakan  personel  24  jam  setiap  hari bergantian termasuk melibatkan  personel dari Polres Pelabuhan Tanjungperak. Kedepan kata Kapolrestabes Surabaya juga akan tetap melaksanakan koordinasi dengan KPU Kota Surabaya  dan  Bawaslu  Kota  Surabaya  sebagai  penyelenggara  Pemilu  terkait  persiapan pengamanan Pemilu 2024.
Sedangkan  temuan – temuan  permasalahan  untuk  penyebab  Pemungutan  Suara Ulang, salah satunya adanya surat suara dari daerah pemilihan (dapil) dua yang masuk atau tersisip ke dapil lima. dari Bawaslu memberikan rekomendasi PSU untuk jenis DPRD Kota Surabaya, karena yang tertukar dapil itu.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah  (NPHD)  untuk  Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  Tahun  2024. Penandatanganan NPHD tersebut dilakukan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada tanggal 10  November  2023.  Kepala  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  (Bakesbangpol)  Kota Surabaya,  Maria  Theresia  Ekawati  Rahayu  mengatakan,  penandatanganan  NPHD berdasarkan  Surat  Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri)  No  900.1.9.1/  16888/Keuda. Surat tertanggal 2 November 2023 tersebut perihal tentang percepatan penandatanganan NPHD untuk kegiatan Pilkada Tahun 2024. Sesuai surat Kemendagri, NPHD ditandatangani paling lambat 10 November 2023. Tapi penggunaan anggarannya, baru boleh digunakan setelah  tahapan  (Pilkada  2024)  ditetapkan  menurut  Maria  Ekawati  Rahayu  di  kantornya, Selasa tanggal 21 november 2023. total nilai dana hibah yang diberikan pemkot kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya untuk Pilkada 2024, sebesar Rp114,551 miliar. Dana  tersebut  akan  dicairkan  dalam  dua  tahap.  Untuk  tahap  pertama  sebesar  Rp51,382 miliar dan tahap kedua Rp. 63,169 miliar. Sementara itu, total dana hibah yang diberikan pemkot kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya untuk Pilkada 2024, sebesar Rp. 32,642 miliar. Besaran dana tersebut juga akan dicairkan dalam dua tahap. "Untuk tahap pertama sebesar Rp. 11,101 miliar dan tahap kedua Rp. 21,532 miliar.  Nilai hibah  untuk  penyelenggaraan  Pilkada  2024,  pendanaannya  dilakukan  melalui  sharing anggaran bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Sebab, Pilkada 2024 juga dilaksanakan serentak bersama dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub). Karena Pilkada 2024 ini serentak, baik itu pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota maupun wakil wali kota, maka pendanaannya sharing, antara Pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota,
jika dana hibah untuk Pilkada 2024, dicover melalui APBD Surabaya 2023 dan APBD 2024. Oleh sebabnya, pencairan dana hibah untuk Pilkada 2024 ini dilakukan melalui dua tahapan. Jadi pencairannya dua tahap. Di tahap pertama itu pencairannya di 14 hari setelah ditandatangani NPHD, hibah dicairkan minimal 40 persen dari total anggaran hibah dan sisanya nanti (60 persen) di APBD 2024, Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi menyebutkan bahwa anggaran Pilkada 2024 mengalami peningkatan dari pelaksanaan di tahun 2020. Saat tahun 2020, jumlah anggaran yang disetujui  antara  KPU dan pemkot sebesar Rp101,244 miliar. Kenaikan anggaran Pilkada Surabaya tahun 2024 lantaran faktor peningkatan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Total DPT di Kota Surabaya untuk pelaksanaan Pilkada 2024 mencapai 2.218.586 jiwa. Sedangkan pada pelaksanaan Pilkada 2020 mencapai 2.089.027 jiwa.  KPU  hitung  berapa  jumlah  anggaran  yang  disepakati  antara  pemkot  dan  KPU dibanding  dengan  jumlah  DPT,  sehingga  ketemu  rasio  per  pemilih  berapa..Sebagai informasi, jumlah DPT Kota Surabaya pada Pilkada 2024, mencapai 2.218.586 jiwa. Jumlah tersebut, terdiri dari 1.078.001 pemilih pria dan 1.140.585 pemilih wanita yang tersebar di 31 wilayah kecamatan Kota Surabaya.
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kota  Surabaya,  Jawa  Timur  minta  seluruh  pemilih pemula menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum (pemilu) yang digelar pada 14 Februari 2024. Menurut pernyataan dari Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan  Pemilih,  Partisipasi  Masyarakat,  dan  SDM  Subairi  mengatakan  sosialisasi kepemiluan sudah rutin digelar oleh panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan  (PPK).  Sosialisasi  secara  masal  dan  masif,  tentunya  itu  dalam  rangka meningkatkan partisipasi, PPS dan PPK, tak hanya menyasar lokasi umum, namun hingga masuk ke sekolah, tujuannya adalah memberikan edukasi kepada pemilih pemula terkait pentingnya  penyampaian  hak  suara  saat  pemilu.  Tak  hanya  sekolah,  penyuluhan kepemiluan turut dilakukan di tempat yang acap kali menjadi jujukan para anak muda untuk menghabiskan waktu senggang. "Kemarin itu teman-teman juga ke warkop (warung kopi). para pemilih pemula menunjukkan animo saat mendapatkan materi terkait pesta demokrasi, baik dari PPS maupun PPK. Oleh karena itu, KPU Kota Surabaya berharap anak-anak muda yang baru menjadi pemilih pemula bisa hadir menyuarakan hak pilihnya di 14 Februari 2024.
KPU  Kota  Surabaya  menambahkan  animo  dari  para  anak  muda  tak  hanya  muncul dalam konteks pemilih, namun mereka juga banyak yang menjadi kelompok penyelenggara pemungutan  suara  (KPPS).  Bahkan  di  KPPS  kemarin  itu  ada  juga  yang  sampai  menjadi cadangan, misalnya tujuh orang anak muda itu ada dua atau empat orang jadi cadangan kalau  dikalikan  total  8.167  TPS  untuk  KPPSnya,  maka  jumlahnya  luar  biasa..  KPU  Kota Surabaya optimistis tinggi animo para pemilih pemula maupun anak muda yang memang sudah  punya  hal  pilih  sejak  pemilu  edisi  sebelumnya,  bisa  berdampak  pada  persentase partisipasi. Kalau target nasional itu kalau sekitar 70 persenan, jadi pemilu skalanya nasional berbeda lagi kalau pemilihan kepala daerah (pilkada).
Berdasarkan data dari KPU setempat jumlah daftar pemilih tetap atau DPT di Kota Surabaya untuk Pemilu 2024 mencapai 2.218.586 pemilih dengan rincian 1.078.001 pria dan 1.140.585  perempuan.  Jumlah  pemilih  dari  kalangan  generasi  Z  di  wilayah  setempat mencapai 466.103 jiwa, posisinya di bawah pemilih dari generasi milenial sebanyak  717.345 jiwa dan generasi X sejumlah 657.725 jiwa.
Diketahui, masa kampanye Pilpres 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

## SIMPULAN
Dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi fokus utama dalam menyiapkan  KPU  dan  Bawaslu  untuk  memastikan  kesuksesan  Pemilu  Serentak  2024. Dalam  konteks  ini,  kunjungan  kerja  reses  menjadi  momentum  untuk  merencanakan Pemilu  14  Februari  dan  Pilkada  Serentak  yang  dijadwalkan  pada  27  November  2024, mengukuhkan sejarah pertama pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada tahun yang sama. Dengan 31.402.838 warga Jawa Timur terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024,  yang  melibatkan  pemilih  reguler  dan  lokasi  khusus.  Jumlah  DPT  mencakup 15.495.556  pemilih  laki-laki  dan  15.907.282  pemilih  perempuan,  tersebar  di  38 Kabupaten/Kota,  666  Kecamatan,  8.494  Desa/Kelurahan,  dan  120.666  Tempat Pemungutan  Suara  (TPS).  DPT  tersebar  di  38  Kabupaten/Kota,  666  Kecamatan,  8.494 Desa/Kelurahan,  dan  120.666  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS).  Dalam  menghadapi kompleksitas Pemilu Serentak, rencana pengiriman logistik ke tempat-tempat terpencil melalui  kapal-kapal  juga  telah  ditinjau.  Selain  itu,  kerja  sama  lintas  stakeholder  dan dukungan penuh, persiapan dan kesiapan Pemilu Serentak 2024 di Jawa Timur diharapkan menjadi  perwujudan  yang  baik,  mencerminkan  kompleksitas  dan  besarnya  demokrasi Indonesia.  jajaran  pemerintah  daerah  provinsi  Jawa  Timur  dan  pemerintah  kabupaten kota  Jawa  Timur  yang  begitu  membantu  kemudian  juga  jajaran  Forkopimda  (Forum Komunikasi  Pimpinan  Daerah),  dimana  semua  terlibat  di  dalam  rangka  sukses  Pemilu 2024, isu strategis yang diampu KPU Kota Surabaya seperti pemutakhiran daftar pemilih, Pendidikan  pemilih,  pengendalian  media  digital,  dan  peran  serta  masyararkat. Berdasarkan data per Oktober 2022, 315379 penduduk telah melakukan rekaman KTPel atau  99.86%  dari  jumlah  penduduk.    Data  pemilih  juga  harus  bersifat  terbuka,  dapat diakses masyarakat serta ada jaminian kerahasiaan dan keamanan data pribadi.
Ketua KPU Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa minat masyarakat berperan serta sebagai  penyelenggara  pemilu  khususnya  di  tingkat  PPS  PPK  meningkat  disbanding pemilu  sebelumnya  yang  dilakuakan  perpanjangan  pendaftaran  karena  rendahnya pendaftar. Untuk Kemantren Gondokusuman sendiri, 15 orang mendaftar untuk mengisi 5  posisi  PPK.    KPU  Kota  Yogyakarta  menetapka  rencana  jadwal  pembentukan  panitia adhoc. Pembentukan PPK 20 November 2022 – 16 Desember 2023, PPS akhir desember 2022 – 12 Januari 2023. Masa kerja PPK 4 Januari 2023 – 1 April 2024, PPS 16 Januari 2023 – 1 April 2024.
Setiap  persoalan  dapat  pemilihan  umum  hal  itu  memang  diselesaikan  dengan komunikasi  dan  menjadi  kendala  yang  cukup  edukasi  yang  tepat,  misal  terhadap
memprihatinkan  karena  segala  aktivitas  kendala  recruitment  KPPS  maka  lakukan  yang dilakukan akan berkontak fisik dengan  pendekat  ke  RT/RW  setempat  secara  langsung dengan  masyarakat,  supaya  mereka  juga  turut  berpartisipasi  sedangkan  pemerintah mengeluarkan  merekomendasikan  warganya  yang  berbagai  peraturan  seperti  harus menjaga memang memenuhi syarat.
KPU Kota Surabaya harus melakukan kajian ulang secara mendalam terkait proses pemilu  lebih  sederhana  memudahkan  pemilih  pemula  dan  lansia.  Tentu  ini  menjadi penting  untuk  dibahas  secara  serius  dan  melahirkan  proses  pemilu  yang  demokratis. Untuk mengatasi biaya penyelenggaraan pemilu yang terlalu membebani APBN/APBD , hendaknya  KPU  Kota  Surabaya  dapat  mencarikan  alternatif  solusi  yang  tepat  untuk pelaksanaan pemilu dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Bidiarjo, Miriam. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka. Jakarta.
Firmanzah. 2008. Mengelola Partai Politik. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Hakim,  Abdul  aziz.  2011.  Negara  Hukum  dan  Demokrasi  di  Indonesia.  Pustaka  Pelajar.
Yogyakarta.
KPU  Kota  Surabaya.  (2021).  KPU  Provinsi  Jatim  Gelar  Rekapitulasi  Daftar  Pemilih Berkelanjutan  Bulan  Juni  Bersama  KPU  Kabupaten  /  Kota  dan  Stakeholder.  Kpu- surabayakota.go.id,1.
Moloeng, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung Suharizal. 2011. Pemilukada; Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
Wardhani,  P.  S.  (2018).  Partisipasi  Politik  Pemilih  Pemula  dalam  Pemilihan.  Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 58-59.