## KONSEPSI AHLIYAH DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH (STUDI ATAS KETENTUAN BATASAN USIA AHLIYAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)
M. Arif Al-Kausari IAI Hamzanwadi NW Pancor arifkausari@gmail.com

## Abstract
This research  discusses  the  concept  of an  expert  in  the  KHES  which  is  a  guideline  for shari'ah economic practitioners so that the Compilation of Sharia Economic Laws should be  a  study.  Especially  for  experts  (who  are  capable  of  law),  it  is  quite  an  important discussion  to  be  parsed,  studied  and  discussed.  Given  that  legal  competence  has  an important  position  in  the  contract  because  it  is  a  condition  that  must  be  met  by  the contract  subject  which  implies  that  the  contract  can  be  considered  valid  or  not.  In  this research, the researcher examines the concept of expert in KHES from the perspective of Islamic law (the opinion of the ulama) which is contained in fiqh books, as well as the integration of existing regulations in Indonesia. The purpose of this study is to provide an understanding of the community as legal subjects, so that the contracts they do are not only correct under Islamic law, but also not against Indonesian positive law. Besides that, as a guideline for economic or legal practitioners, the existing articles must be studied. So that in  this  study  there  were  things  that  the  researchers  found  in  KHES  that  needed  to  get additional, namely,  barriers  to  skills.  This  research  is in  the  form  of  literature  using  a normative-juridical  approach,  where  most  of  the  data  sources  are  in  the  form  of  fiqh literature,  and  books  relating  to  research  material.  It  is  said  to  be  normative-juridical, because  this  research  examines  a  legal  norm,  namely  legislation  with  legal  doctrine analysis. So  that  in  this  study  the  researchers  describe  in  a  qualitative-descriptive  form. The legal competence referred to in KHES is actually an expertyatul ada '(active skill) in fiqh or ushul fiqh. Legal competence in KHES applies to personal legal subjects and legal entities, the requirements  that must be  possessed by  personal legal subjects  are adults  at the age of 18 or married. As for a legal entity it can be considered legally competent if it does not fail. The provision of legal competence with these conditions is more inclined to the opinion  of  the  hanafi  school,  both  according  to  Imam  Hanafi  himself  and  according  to Abu Yusuf and Muhammad Ibn Hasan.
Keywords: Expert, Law, Sharia Economics
Abstrak  : Penelitian  ini  membahas  tentang  Konsep  ahliyah  dalam  KHES  yang merupakan  pegangan  bagi para  praktisi ekonomi syari’ah  sehingga Kompilasi  Hukum Ekonomi Syari’ah patut menjadi sebuah kajian. Terkhusus untuk ahliyah (cakap hukum) menjadi  pembahasan  yang  cukup  penting  untuk  diurai,  dikaji  dan  didiskusikan. Mengingat  bahwa  cakap  hukum  memiliki  kedudukan  yang  penting  dalam  akad  karena menjadi  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  subyek  akad  yang  berimplikasi  pada  akadnya
dapat dipandang  sah  atau  tidak.  Dalam penelitian  ini  peneliti  mengkaji  konsep  ahliyah dalam  KHES  dipandang  dari  persfektif  hukum  Islam  (pendapat  para  ulama)  yang tertuang  dalam  kitab-kitab  fiqih,  di  samping  juga  dipadukan  regulasi  yang  ada  di Indonesia. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  pemahaman terhadap  masyarakat  selaku  subjek  hukum,  agar  akad  yang  mereka  lakukan  bukan  saja benar  secara  hukum  Islam,  namun  juga  tidak  bertentangan  dengan  hukum  positif Indonesia. Disamping itu sebagai sebuah pegangan para praktisi ekonomi atau hukum, pasal-pasal  yang  ada  harus  menjadi  kajian.  Sehingga  dalam  penelitian  ini  ada  hal  yang peneliti  temukan  dalam  KHES  yang  perlu  mendapat  tambahan  tersendiri  yaitu, penghalang  terhadap  kecakapan.  Penelitian  ini  berbentuk  kepustakaan  dengan menggunakan  pendekatan  normatif-yuridis,  di  mana  sebgaian  besar  sumber  datanya berupa literatur-literatur fiqih, dan buku-buku yang berkenaan dengan materi penelitian. Dikatakan  normatif-yuridis,  karena  penelitian  ini  mengakji  suatu  norma  hukum  yaitu perundang-undangan  dengan  analisis  doktrin  hukum.  Sehingga  dalam  penelitian  ini peneliti paparkan dalam bentuk deskriftif- kualitatif. Cakap hukum yang dimaksud dalam KHES ternyata adalah ahliyatul ada’ (kecakapan aktif) dalam fiqih atau ushul fiqh. Cakap hukum  dalam  KHES  berlaku  untuk  subyek  hukum  personal  dan  badan  hukum, persyaratan yang harus dimilki oleh subyek hukum personal adalah telah dewasa dengan usia 18 tahun atau telah menikah. Adapun untuk badan hukum dapat dipandang cakap hukum manakala ia tidak failit. Ketentuan cakap hukum dengan persyaratannya ini lebih condong dengan pendapat mazhab hanafi, baik menurut Imam Hanafi sendiri maupun menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Hasan.
Kata Kunci :  Ahliyah, Hukum, Ekonomi Syariah

## PENDAHULUAN
Dalam  hukum  Islam  (baca  :  fiqh)  akad  dalam  suatu  perjanjian  bisnis  menempati kedudukan  yang  sangat  penting.  Karena  dengan  akad  tersebut  perjanjian  dapat menimbulkan hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dan mengikat satu  sama  lain,  lebih  jauh  dari  itu  akad  yang  sah  atau  legal  memiliki  implikasi  secara transendental ,  karena  karakterikstik  hukum  Islam  berbeda  dengan  karakteristik  hukum sekuler-modern. Konsepsi hukum dalam Islam berbeda dengan konsepsi hukum dalam persfektif  sekuler-moderen.  Dalam  Islam  hukum  dipandang  sebagai  bagian  dari  ajaran agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan wahyu. Oleh karena itu, ia disebut syari’ah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia. 1
Namun  demikian,  syari’ah  itu  sepenuhnya  diterapkan  dalam  kehidupan  sosial masyarakat,  diinterpretasikan  dan  dijabarkan  oleh  aktivitas  intelektual  manusia  dalam
1 Moh. Daud Ali, Hukum Islam, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 46
merespon  berbagai  problem  yang  dihadapi  manusia,  sehingga  terbentuk  sejumlah ketentuan  hukum  hasil  ijtihad  dan  penafsiran  manusia  disamping  ketentuan-ketentuan yang  seacara  langsung  ditetapkan  dalam  wahyu.  Oleh  karena  itu  hukum  Islam dinamakan pula fiqih, yang berarti pemahaman. 2
Kendatipun persyaratan berijtihad itu begitu ketat, namun bukan berarti solusi- solusi hukum atas problematika sosial akan sulit diberikan jawaban hukumnya, namun bisa  saja  sebuah  lembaga  keagamaan  memberikan  jawaban-jawaban  hukum  atas permaslahan  yang  dihadapi  oleh  ummat  Islam,  sebut  saja  misalnya  MUI,  LBM  NU, Dewan  Tarjih  Muhammadiyah,  atau  Dewan  Musytasyar  Nahdlatul  Wathan,  dan seterusnya.  Karena  dalam  lembaga-lembaga  tersebut  terdapat  banyak  pakar  dengan spesialisasi  bidang  masing-masing  yang  bisa  melengkapi  satu  sama  lain.  Sehingga kesimpulan hukum ( istinbath ) yang dihasilkan berupa Ijtihad kolektif. 3
Salah satu hasil ijtihad kolektif adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah yang merupakan  Perma  no.  2  tahun  2008.  Perma  ini  merupakan  hasil  diskusi,  seminar, simposium  yang  dilakukan  oleh  para  akademisi,  ulama,  serta  praktisi  hukum.  Namun tentunya sebagai sebuah ijtihad, KHES ini bersifat zhanni sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam nya masih memungkinkan untuk dapat diperdebatkan ( debatable ).
Salah  satu  persoalan  yang  terdapat  dalam  KHES  yang  masih  belum  ada kesepakatan  dikalangan  ulama  adalah  penentuan  batas  usia  terhadap  orang  yang dikatakan cakap untuk bertindak hukum, atau yang kita kenal dengan istilah ahliyah .  Hal itu disebabkan karena tidak ada batasan yang pasti dari al-Qur’an maupun hadits tentang berapa  usia  seseorang  untuk  bisa  dikatakan  sebagai ahliyah. Yang  ada  justru  adalah persyaratan  seseorang  dikatakan  sebagai  cakap  bertindak  hukum  atau  dalam  istilah  Al- Qur’an adalah ar-rusyd . Sehingga tidak heran ketika para ulama’ berbeda dalam persoalan ini  karena  sifat ar-rusyd itu  mengacu  pada  psikis  manusia  yang  dipengaruhi  bukan  saja oleh kematangan fisik, namun juga kematangan akal dan pengalaman hidup. Sedangkan usia lebih mengacu pada kematangan fisik biologis semata. Sehingga kecakapan transaksi ekonomi ( tasarruf maliyah ) yang didasarkan pada kemampuan memahami lika-liku usaha
2 Syarif  Hidayatullah, Qawaid  Fiqhiyyah  dan  Penerapannya  dalam  Transaksi  Kontemporer, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 3 3 Abdul  Mughits, Kompilasi  Hukkum  Islam  (KHES)  dalam  Tinjauan  Hukum  Islam, Jurnal  Al- Mawardi edisi XVIII, 2008,  hal 155.
( mu’amalat )  yang  menguntungkan  dan  merugikan  itu  sebenarnya  bersifat  relatif,  yang konsekuensinya ahliyah itu relatif juga. 4
Namun  di  Indonesia  (KHES)  dengan  jelas  menetapkan  batasan  usia  seseorang sehingga  dapat  dikatakan  cakap  bertindak  hukum  dalam  hal  transaksi  ekonomi ( mu’amalah maliyah ). Hal ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah bab II bagian  pertama  pasal  2  dan  3  yang  menyebutkan  bahwa  seseorang  dapat  dikatakan ahliyah pada  saat  usia  18  tahun. 5 Lantas  timbul  pertanyaan  apakah  seorang  anak  yang berusia  18  tahun  di  Indonsia  sudah  mampu  bertransaksi  dalam  hal  jual  beli  rumah, mobil atau investasi di pasar modal dan lain sebagainya. Tentunya transaksi semacam ini sifatnya agak berat dan membutuhkan pengalaman yang cukup. Padahal pada usia-usia seperti itu sebagian besar mereka masih belum cakap akalnya ( ar-rusyd ) dalam memahami obyek akad karena keterbatasan pengalaman mereka. Namun justru batasan usia dalam perkawinan lebih rendah dari batasan usia dalam berakad transaksi ekonomi yang mana aturan  ini  tertuang  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  khususnya  bagi  perempuan  yaitu pada  usia  16  tahun  dan  19  tahun  bagi  laki-laki.  Padahal  beban  yang  dipikul  dalam membangun rumah tangga jauh lebih berat ketimbang resiko-resiko yang akan dihadapi dalam  hal  transaksi  ekonomi.  Dalam  arti  kata  perkawinan  itu  lebih  sakral  daripada transaksi-transaksi  ekonomi,  karena  dalam  perkawinan  persoalan  yang  dihadapi  lebih kompleks daripada sekedar jual beli barang-barang tertentu, sehingga seharusnya dalam perkawinan pertimbangan kematangan fisik dan psikis lebih diutamakan.
Diskursus tentang penetapan pada usia berapa seseorang dapat dikatakan cakap hukum  ( ahliyah )  sebenarnya  juga  sudah  berlangsung  sejak  lama,  yaitu  antara  jumhur ulama’  dan  ulama’  hanafiyah,  dimana  jumhur  ulama’  berpendapat  bahwa  kecakapan bertindak  hukum  ( ahliyah )  itu  terjadi  pada  saat  seseorang  sudah  dewasa,  sedangkan dewasa itu ditandai dengan ihtilam (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, dan  ketika  tanda-tanda  itu  tidak  muncul  pada  diri  seseorang  pada  saatnya,  maka kedewasaan  ditandai  dengan  umur  yaitu  15  tahun.  Sementara  ulama  hanafiyah
4 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh. Damaskus : Dar al-Fikr. 1958. hlm. 229
5 Suyud  Margono,  dkk, Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah, Vovinda  Pustaka  Mandiri,  Jakarta, 2009. Hlm. 5
berpendapat bahwa seseorang dapat dikatakann baligh (dewasa) manakala ia telah berusia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. 6
Pembahasan  tentang  ahliyah  ini  perlu  dikaji  lebih  dalam  lagi,  karena ahliyah ini memiliki  kedudukan  yang  sangat  penting  sebagai  syarat  seseorang  sah  dalam  berakad, yang tentunya memiliki implikasi yang lebih jauh yaitu kedudukan akad mereka apakah nantinya  sah  atau  tidak  dan  seterusnya.  Disamping  memang  menjelaskan  landasan teoritis  tentang ahliyah tersebut,  bagaimana  pendapat  ulama’  serta  kaitannya  dengan kematangan  psikologis  seseorang  tatkala  usia  atas  penetapan  pada  usia  tertentu seseorang dapat dikatakan cakap hukum, dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat selaku subyek dari undang-undang yang ada, agar akad yang mereka lakukan benar  secara  aturan  fiqih  sekaligus  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku saat ini.

## Ahliyah dalam Bahasan fiqh dan Ushul Fiqh

## 1. Definisi Ahliyah
Ahliyah adalah bentuk kata nisbah dari bahasa arab yang berasal dari kata ahlun yang berarti kerabat atau keluarga, kepemilikan untuk suatu benda dan hak untuk suatu yang  abstrak.  Selanjutnya  kata ahliyah sendiri  diartikan  dengan  kepantasan  atau kelayakan. 7 Adapun menurut istilah terdapat beberapa definisi yang dipaparkan oleh para ahli  ushul  diantaranya  ;  Abu  Zahrah  mendefinisikan ahliyah adalah kepatutan  seseorang untuk menerima kewajiban dan melaksanakannya. 8 Sedangkan
Wahbah  az-Zuhaili berpendapat ahliyah adalah kelayakan  seseorang  untuk  menerima  hukum dan bertindak hukum, atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak  dan  kewajiban  dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syari’ah. 9
Dari  beberapa  definisi  di  atas  dapat  kita  ambil  benang  merah  bahwa ahliyah merupakan  kepantasan  seseorang  untuk  dapat  dibebankan  kepadanya  syariat,  dan
6 Al-Mawardi, Al-Hawi  kabir, dikutip  oleh  Prof.  Dr.  Syamsul  Anwar,  MA,  Hukum  Perjanjian Syari’ah, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010. Hal. 112
7 Ibrahim Musthafa, dkk., Al-Mu’jam al-Wasith cet. Ke-4, Maktabah as-Syuruq ad-Dauliyah, Kairo, hlm. 32 8 Muhammad Abu Zahrah, op.ci. hlm. 504 9 Wahbah az-Zuhaili, Ushul Fiqh, hlm. 168
perbuatan-perbuatannya  dapat  berimplikasi  apakah  dapat  menimbulkan  hak  atau kewajiban  serta  dikenai  hukum  atau  tidak.  Lebih  jauh  pengertian  ini  mengandung  dua unsur,  yaitu  kelayakan  untuk  menerima  tanggung  jawab  syari’at  dan  kepantasan  untuk melakukan  suatu  perbuatan  hukum.  Sehingga  para  ahli  ushul  membagi ahliyah ini menjadi dua bagian, yaitu ahliyatul ada’ dan ahliyatul wujub . Selanjutnya dua macam ahliyah tersebut akan diuraikan berikut.
2) Macam-Macam Ahliyah
Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  pengertian ahliyah yang dimaksudkan  oleh  para  ahli  ushul  mengandung  pembagian  yaitu ahliyatul  wujub dan ahliyatul ada’.
a) Ahliyatul Wujub
Muhamad  Yusuf  Musa  mendefinisikan ahliyatul  wujub  adalah  kepatutan  seseorang untuk memiliki hak dan kewajiban. 10 artinya kemampuan atau kecakapan seseorang untuk menerima  hak-hak  yang  ditetapkan  oleh  syara’  dan  kewajiban-kewajiban  yang dibebankan kepadanya. Landasan untuk adanya ahliyatul wujub pada diri seseorang adalah sifat hidup  yang ada dalam diri manusia itu. Selama sifat hidup masih ada, maka selama itu  pula ahliyatul  wujub itu  tetap  ada.  Dengan  demikian,  tidak  ada  yang  menghalangi ahliyatul  wujub kecuali  kematian.  Jadi,  anak  yang  masih  dibawah  umur,  dan  orang  gila tetap  memiliki ahliyatul  wujub (hak  dan  kewajiban)  selama  ia  masih  hidup.  Apabila  ia sudah mati maka hilanglah ahliyatul wujub -nya. 11
Disamping manusia, dalam hukum Islam dikenal juga badan hukum ( syakhsiyah al-ma’nawiyah ). Badan hukum ini juga memiliki hak dan kewajiban. Contohnya antara lain seperti  baitul  mal,  rumah  sakit,  badan  wakaf,  dan  masjid.  Baitul  mal  misalnya  dapat menerima warisan dari orang yang tidak mempunyai ahli waris. Begitu pula Masjid dan madrasah dapat menerima wakaf. 12
Ahliyatul  wujub itu  sendiri  terbagi  dua,  yaitu ahliyatul  wujub  an-naqisah (tidak sempurna)  dan ahliyatul  wujub  al-kamilah (sempurna). Ahliyatul  wujub  an-naqisah dimiliki oleh  seorang  bayi  yang  masih  dalam  kandungan.  Dikatakan naqisah, karena  bayi  yang
10 Muhammad Yusuf Musa, Fiqh al-Islam , hlm. 97
11 Ibid., hlm. 100 12 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Mu’amalat , Jakarta : Amzah. 2010, hlm. 39.
dalam  kandungan  belum  memiliki  hak  penuh  sebagaimana  bayi  yang  sudah  lahir.  Ia hanya boleh menerima hak-hak yang tidak memerlukan qabul (akad serah terima) , seperti warisan,  wasiat,  dan  nasab.  Ia  (bayi  dalam  kandungan)  hidupnya  belum  mandiri, melainkan masih tergantung kepada ibunya. Meskipun ia sudah memiliki ahliyatul wujub, ia  belum  punya  beban  dan  kewajiban  terhadap  pihak  lain. 13 Dengan  demikian,  apabila seorang  anak  yang  masih  dalam  kandungan  ditinggal  mati  oleh  ayahnya  maka  ia  harus diperhitungkan  sebagai  seorang  ahli  waris,  dan  bagiannya  harus  dicadangkan,  dengan perhitungan  yang  paling  menguntungkan.  Apabila  janin  sudah  lahir  dalam  keadaan hidup, maka secara otomatis ia memiliki ahliyatul wujub al-kamilah (sempurna). Ahliyatul Wujub ini  dimiliki  sepanjang  hidupnya,  sejak  lahir  samapai  ia  meninggal,  dan  tidak terganggu oleh penghalang-penghalang kecapakan.
Meskipun  seorang  anak  sudah  memiliki ahliyatul  wujub, namun  tidak  semua hak/  kewajiban  harus  dilaksanakan.  Semua  jenis  ibadah  seperti  shalat,  puasa,  dan  haji belum wajib dilaksanakan. Adapun kewajiban zakat terhadap harta anak yang masih di bawah umur hukumnya diperselisihkan oleh para fuqaha . Hanafiah tidak mewajibkannya, karena pemiliknya belum memenuhi syarat baligh. Sedangkan jumhur, yaitu Maliki,  as- Syafi’i dan Ahmad mewajibkannya karena melihat kepada kepentingan mustahiq zakat . 14

## b) Ahliyatul Ada’
Ahlyatul  ada’ didefinisikan  oleh  Muhammad  Yusuf  Musa adalah  kepatutan seseorang  agar  perkataan  dan  perbuatannya  dianggap  sah  menurut  syara’. 15 Definisi  ini mengandung  pengertian  bahwa ahliyatul  ada’ adalah  kemampuan  atau  kecakapan seseorang  untuk  melaksanakan  hak  dan  kewajiban.  Dengan  adanya  sifat ahliyatul  ada’, seseorang layak dibebani taklif (perintah dan larangan) sehingga dengan demikian semua perbuatan  yang  dilakukannya  atau  perkataan  yang  diucapkannya  memiliki  konsekuensi hukum.  Apabila  ia  melakukan  shalat  maka  sahalatnya  sah,  apabila  berpuasa  maka puasanya sah, dan apabila ia melakukan jual beli maka jual belinya pun sah.
Seperti halnya ahliyatul wujub, ahliyatul ada’ juga terbagi kepada dua bagian, yaitu ahliyatul  ada’  an-naqisah (kurang  sempurna) dan ahliyatul  ada’  al-kamilah (sempurna) .
Sempurna  atau  kurang  sempurnanya ahliyatul  ada’ ini  tergantung  kepada  kondisi
13 Ibid., hlm. 40 14 Ibid. Hal. 39 15 Abdul Wahab Khalaf, Ushul Fiqh, Kairo : Dar al-Rasyid, 2008, hlm. 126.
kecerdasan  dan  kematangan  manusia.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  periode pertumbuhan  dan  perkembangan  manusia  itu  dapat  dibagi  kepada  tiga  bagian,  yaitu  : masa sebelum tamyiz, masa tamyiz, dan masa dewasa (baligh). 16 Masa sebelum Tamyiz, seorang anak sudah memiliki ahliyatul wujub al-kamilah, tetapi ia belum memiliki ahliyatul ada’ sama  sekali.  Oleh  karena  itu,  semua  akad  (transaksi)  yang  dilakukannya  batal  atau tidak  sah  dan  tidak  memiliki  akibat  hukum,  status  hukumnya  sama  dengan  orang  gila. Meskipun  demikian,  apabila  tindakannya  merugikan  orang  lain  maka  ia  tetap  dibebani pertanggungjawaban  perdata  (penggantian  kerugian).  Dari  segi  usia,  masa  ini  berkisar antara  0-7  tahun. 17 Sealnjutnya  masa  tamyiz  yaitu  masa  ini  berkisar  antara  usia  7-15 tahun. Pada masa ini anak-anak sudah mampu memahami tujuan akad. Dalam masa ini, anak  telah  memiliki  kecerdasan,  hanya  saja  belum  sempurna.  Oleh  karena  itu,  mereka sudah memiliki ahliyatul ada’ an-naqisah (kecakapan bertindak yang belum sempurna). 18
Tindakan-tindakan  akad  ( tasarruf )  yang  dilakukan  anak  dalam  masa  tamyiz  ini terbagi kepada tiga bagian, yaitu : Hukum tasarruf -nya sah dan bisa dilangsungkan tanpa persetujuan  walinya,  yaitu  dalam  tindakan  dan  akad  yang  manfaatnya  100%  dan  sama sekali  tidak  ada  kerugiannya.  Contohnya  seperti  menerima  hibbah,  wasiat,  dan  hadiah. Hukum tasarruf -nya  batal  (tidak  sah)  dan  tidak  bisa  dilangsungkan  meskipun  diizinkan oleh walinya, yaitu dalam akad-akad yang merugikan 100% dan tidak ada keuntungannya sama  sekali.  Contohnya  seperti  memberikan  hibbah,  wasiat,  wakaf,  dan  memberikan hadiah. Hukum tasarruf -nya mauquf (ditangguhkan) dan baru sah apabila diizinkan oleh walinya,  yaitu  dalam  akad-akad  yang  sifatnya  spekulatif,  mungkin  menguntungkan  dan mungkin  merugikan.  Contohnya  seperti  jual  beli,  sewa  menyewa,  dan  lain  sebagainya. Apabila  walinya  menyetujui  maka  akadnya  sah,  dan  apabila  tidak  menyetujui  maka akadnya batal. 19
Ketiga, Masa  Baligh  dan  Berakal.  masa  ini  ditandai  dengan  tumbuhnya  gejala- gejala kedewasaan, seperti menstruasi bagi perempuan, dan mimpi basah bagi laki-laki. Jika diukur dengan usia maka masa ini dimulai dengan masuknya usia 15 tahun menurut menurut  Abu  Yusuf  dan  Muhammad  Ibnu  Hasan,  serta fuqaha lainnya.  Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, batas dewasa adalah 17 tahun untuk perempuan, dan 18
16 Muhammad  Abu Zahrah, op.cit. hlm. 515
17 Abdul Wahab Khalaf, Ushul Fiqh, hlm. 127
18 Muhammad  Abu Zahrah, op.cit. hlm. 518 19 Ahmad Wardi Muslich, hlm. 40
tahun untuk laki-laki. 20 Dalam masa ini seseorang dituntut untuk melakukan perintah- perintah  agama,  seperti  shalat,  puasa,  zakat,  dan  haji  serta  perintah  agama  lainnya. Disamping  itu,  ia  juga  dimintai  pertanggungjawaban  atas  semua  perbuatan  yang dilakukannya. Apabila ia melakukan  tindak pidana seperti zina, pencurian, atau lainnya maka ia dikenai hukum had sesuai dengan delik yang dilakukan. 21
Adapun  dalam  kaitannya  dengan  harta  benda,  apabila  seseorang  sudah  baligh dan cerdas maka ia memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum ( tasarruf ) atas hartanya.  Akan  tetapi,  apabila  ia  baligh  dalam  kondisi  tidak  cerdas  maka  para fuqaha sepakat bahwa ia tidak boleh diserahi harta kekayaan untuk di -tasarruf- kan sendiri.

## 3) Penghalang Ahliyah
Manusia  sebagai  subyek  hukum  tidak  selamanya  dalam  keadaan  seperti  sedia kala,  terkadang  kondisinya  normal  sehingga  beban-beban  hukum  mudah  untuk dilakukan. Begitu pula sebaliknya, terkadang dia dalam keadaan tidak normal baik secara biologis ataupun psikis yang menyebabkan dirinya tidak mampu menjalankan tanggung jawab  hukum  yang  dibebankan  kepadanya.  Karenanya,  para  ahli  ushul  merumuskan penghalang  atau  pengguru  seseorang  dipandang  tidak  lagi  cakap  hukum  secara sempurna.
Penghalang kecakapan hukum terhada subyek hukum dibagi menjadi dua, yaitu awaridl samawiyah dan awaridh muktasabah . Awaridl samawiyah adalah penghalang kecakapan seseorang  tanpa  ada  kemampuan  untuk  mengusahakannya  atau  menolak.  Sedangkan awaridl  muktasabah adalah  pengalang  kecakapan  yang  diakibatkan  oleh  usaha  atau perbuatan manusia selaku subyek hukum itu sendiri. 22
Dari penjelasan di atas awaridl samawiyah bisa kita namakan dengan penghalang yang  bersifat  takdir  ilahi,  sedangkan awarid  muktasabah juga  dapat  disebut  sebagai penghalang  kecakapan  yang  ada  peran  serta  manusia  untuk  mengusahakannya  atau menolaknya.  Diantara  bentuk-bentuk  penghalang samawiyah yang  disebutkan  oleh  ahli ushul, yaitu gila, idiot, tidur, mati, sakit keras, pingsan, lupa, haid dan nifas. Sedangkan penghalang yang dapat diusahakan, yaitu boros, pailit, alfa,  dan terpaksa. 23
20 Muhammad  Abu Zahrah, op.cit. hlm. 520
21 Ibid., hlm. 525 22 Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami jilid ke-1, Damaskus : Dar al-Fikr, hlm. 168

## Pembatasan Usia Ahliyah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Penjelasan mengenai kecakapan hukum ( ahliyah ) dalam KHES dijelaskan dalam tiga pasal yaitu pasal 2 dan 3 serta pada penjelasan umum tentang pengertian ahliyah pada pasal 1 ayat 3 .
Dalam  KHES  pasal  1  ayat  3 ahliyah atau  kecakapan  hukum didefinisikan sebagai : kemampuan  subyek  hukum  untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum.
Terminologi  ini  agak  sedikit  berbeda  dengan  apa  yang  didefiniskan  oleh  para  ulama’ dalam  kitab-kitab  fiqih,  seperti  apa  yang  dikatakan  oleh  Muhammad  Abu  Zahrah  dan Wahbah  Zuhaili.  Menurut  Abu  Zahrah  Kecakapan  ( ahliyah )  sebagaimana  telah dipaparkan  sebelumnya  adalah kepatutan  seseorang  untuk  menerima  kewajiban  dan melaksanakannya. 24 Sedangkan  Wahbah  Zuhaili  mendefinisikan  kecakapan  adalah kelayakan  seseorang  untuk  menerima  hukum  dan  bertindak  hukum,  atau  sebagai  kelayakan seseorang  untuk  menerima  hak  dan  kewajiban  dan  untuk  diakui  tindakan-tindakannya  secara hukum syari’ah. 25
Dari kedua definisi diatas bahwa kecakapan hukum dalam KHES dan pendapat para fuqaha memiliki cakupan yang berbeda. Menurut para fuqaha kecakapan itu bukan saja  kelayakan  untuk  melakukan  suatu  tindakan  hukum  sehingga  perbuatannya dipandang  sah  oleh  syari’at,  namun  juga  kelayakan  dia  menerima  suatu  hak  dan kewajiban.  Sedangkan  dalam  KHES  kecakapan  hukum  itu  lebih  dititikberatkan  pada kemampuan  seseorang  untuk  melakukan  tindakan  hukum  sehingga  dianggap  sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun  demikian  kecakapan  hukum  ( ahliyah )  menurut fuqaha terbagi  atas  dua macam  yaitu  kecakapan  pasif  ( ahliyatul  wujub )  dan  kecakapan  aktif  ( ahliyatul  ada’ ).  Dan nampaknya yang kedua ( ahliyatul ada’ ) inilah yang lebih mirip dengan definisi kecakapan hukum yang ada dalam KHES. Ahliyatul ada’ sendiri menurut Muhammad Yusuf Musa adalah Kepatutan seseorang agar perkataan dan perbuatannya dianggap sah menurut syara’. 26
24 Abu Zahrah, op.cit, hlm. 378
25 Wahabah Zuhaili, op.cit, hlm. 246
26 Muhammad Yusuf Musa, op.cit
Selanjutnya kecakapan hukum dalam KHES yang tertuang dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 memberikan persyaratan seseorang dan atau badan hukum yang dapat dikatakan cakap hukum yaitu :
Kecakapan Hukum

## Pasal 2
(1) Seseorang  dipandang  memiliki  kecakapan  untuk  melakukan perbuatan  hukum  dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.
(2) Badan  usaha  yang  berbadan  hukum  atau  tidak  berbadan hukum,  dapat  melakukan perbuatan  hukum  dalam  hal  tidak dinyatakan taflis /pailit  berdasarkan  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 27
Dari ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 di atas bahwa seseorang dapat dikatakan cakap  hukum  tatkala  ia  telah  mencapai  umur  18  tahun,  atau  pernah  menikah.  Artinya syarat seseorang dapat dikatakan cakap hukum menurut pasal 1 ayat 2 terhadap subyek hukum perseorangan adalah minimal berumur 18 tahun atau sudah menikah. Ketentuan ini agak sama dengan pendapat ulama’ Hanafiyah tentang usia seseorang dapat dikatakan cakap hukum, yaitu ketika usia dewasa dan usia dewasa menurut mereka adalah umur 17 tahun  bagi  perempuan  dan  18  tahun  bagi laki.  Sementara  itu  jumhur  ulama  Syafi’iyah, Malikiyah  dan  Hanabilah  berpendapat  bahwa  seseorang  itu  dapat  dikatakan  cakap hukum tatkala sudah dewasa ( baligh ) dan kedewasaan itu ditandai dengan ihtilam (mimpi basah) bagi laki-laki dan haidl bagi perempuan, namun ketika seseorang tidak menjumpai tanda-tanda seperti itu pada dirinya, maka ditentukan dengan usia yaitu 15 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. 28 Usia 18 tahun dalam KHES ini dipandang sebagai usia dewasa  yang  sudah  mampu  untuk  menjalankan  aktifitas-aktifitas  ekonomi  ( tasarruf maliyah ).  Kemudian  ketentuan  lainnya  adalah  jika  belum  berusia  18  tahun,  maka seseorang  telah  menikah.  Ketentuan  ini  seakan  ingin  menegaskan  jika  seseorang  telah mampu  untuk  menikah  maka  dia  telah  mampu  untuk  melakukan  aktifitas-aktiftas ekonomi.
Pertimbangan  cakap  hukum  dalam  pasal  2  ini  nampaknya  lebih menitikberatkan  pada  kematangan  fisik  biologis  seseorang,  walaupun  memang
27 Suyud Margono, loc.cit, hlm. 5
28 Syamsul Anwar, M.A, op.cit, hlm. 112
perkembangan  fisik  biologis  seseorang  memiliki  pengaruh  terhadap  akal  dan  pola pikirnya dengan tingkat perkembangan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Usia 18 tahun memang masuk dalam tahap peralihan dari kanak-kanak menjadi dewasa atau remaja menurut teori perkembangan Ariestoteles. Ariestoteles membagi perekmbangan dalam 21 menjadi 3 septenia (3 periode) yaitu masa anak kecil (0-7 tahun), masa kanak- kanak (7-14 tahun) dan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa (14-21). 29 Artinya usia 18  tahun sudah masuk dalam kategori usia dewasa yang pada usia ini ada potensi seseorang untuk dapat memahami transaksi-transaksi ekonomi, karena menurut para ahli jiwa  usia  17-19  tahun  atau  17-21  tahun  adalah  masa  adolensi,  dimana  pada  masa  ini terjadi proses pematangan fisik dan psikis yang berlangsung secara berangsur-angsur dan teratur. 30
Berikutnya adalah cakap hukum terhadap badan usaha ( syakhsiyah maknawiyah ), dalam  pasal  2  ayat  2  KHES  dinyatakan  bagi  subyek  hukum  yang  berupa  badan  usaha (korporasi) maka dia dapat dikatakan cakap hukum manakala ia tidak failit. Dalam hal ini para  ulama’  berbeda  dalam  memandang  badan  usaha  yang  failit  itu  apakah  dia  masih cakap hukum atau tidak. Menurut Imam Abu Hanifah, ia tidak boleh dinyatakan mahjur ‘alaih (dihalangi tasarruf -nya) karena ia orang yang normal, akalnya tidak terganggu, dan ahliyatul  ada’ -nya  sempurna.  Adapun  sifat  failit  datang  belakangan  dan  tidak menghilangkan ahliyah -nya. Sedangkan menurut Abu yusuf dan Muhammad ibnu hasan, orang  yang  pailit  harus  dinyatakan mahjur  ‘alaih (dihalangi tasarruf -nya)  berdasarkan keputusan  hakim.  Apabila  para  kreditor  menuntut  pembayaran  utangnya,  dan  ia menolak  untuk  menjual  hartanya  maka  seluruh  harta  kekayaannya  disita,  lalu  dijual (dilelang),  dan  hasil  penjualannya  dibagi  diantara  para  kreditor  secara  proporsional. Menurut Imam Abu Hanifah, ia ditahan (dipenjara) agar ia mau menjual hartanya untuk membayar  utang-utangnya.  Akan  tetapi,  menurut  Imam  Malik,  ia  dihalangi tasarruf -nya ( mahjur ‘alaih ) demi kepentingan para kreditor, tanpa memerlukan keputusan hakim, dan tasarruf yang dilakukannya setelah diketahui pailit, hukumnya batal, kecuali disetujui oleh para  kreditor.  Dalam  mazhab  Hanbali  terdapat  dua  pendapat.  Pendapat  pertama  sama dengan  pendapat  Imam  Malik,  yakni  ia  dinyatakan mahjur  ‘alaih tanpa  menunggu
29 Kartini Kartono, Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan), Mandara Maju, Bandung, 2007, hlm.
28.
keputusan  hakim.  Pendapat  ini  diikuti  oleh  ibnu  taimiyyah  dan  ibnu  al-Qayyim. Pendapat kedua, tasarruf yang dilakukan sebelum mahjur ‘alaih , hukumnya sah dan dapat dilangsungkan.
Nampaknya  untuk  ketentuan  badan  usaha,  KHES  mengikuti  pendapat  Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan yang mengatakan bahwa badan usaha yang failit maka dia tidak lagi cakap hukum dengan putusan hakim (Pengadilan Agama), atau penetapan failit  tidaknya  suatu  badan  usaha  sehingga  ia  tidak  lagi  cakap  hukum  harus    melalui proses litigasi.
Selanjutnya  ketentuan  bagi  anak  yang  belum  berusia  18  tahun,  namun  ingin melakukan  transaksi  ekonomi  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan  permohonan kepada Pengadilan Agama. Ini diatur dalam pasal 3 yang berbunyi :
Pasal 3
1) Dalam  hal  seseorang  anak  belum  berusia  18  (delapan  belas) tahun  dapat mengajukan  permohonan    pengakuan    cakap  melakukan  perbuatan  hukum kepada pengadilan.
2) Pengadilan  dapat  mengabulkan  dan  atau  menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum.
Pasal  ini  memberikan  keringan  kepada  mereka  yang  belum  berusia  18  tahun untuk  dapat  melakukan  transaksi  ekonomi  ( tasarruf  maliyah ).  Hal  ini  menggambarkan bahwa  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  tidak saklek dalam  memeberikan  suatu batasan  kepada  siapa  yang  dapat  dikatakan  cakap  hukum,  namun  lebih  objektif  dalam menilai  seseorang  untuk  dapat  dikatakan  cakap  hukum  dengan  menjunjung  asa kemaslahatan.  Kemaslahatan  yang  dimaksud  disini  adalah  menjaga  hak-hak  individu untuk  dapat  melakukan  suatu  transaksi  ekonomi.  Alasan  ini  selaras  dengan  kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :
ةحلصملاب طونم ةيعرلا ىلع ماملاا فرصت
Kebijakan seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan. 31
31 Abdulloh Al-Lahji, Qawaid al-Fiqhiyyah, Maktabah al-Hidayah, Surabaya, 1410 H, hlm. 62
Tentunya seseorang yang belum cukup umur (usia 18 tahun) yang hendak mengajukan permohonan untuk pengakuan cakap hukum melalui proses persidangan yang nantinya cakap tidaknya atau mampu tidaknya pemohon tersebut akan dinilai oleh hakim.

## KESIMPULAN
Ketentuan ahliyah (cakap  hukum)  dalam  hukum  Islam  disyaratkan  haruslah seseorang  itu  dewasa  dan  terbebas  pada  dirinya  halangan  kecakapan  tersebut.  Dalam menentukan  ukuran  dewasa  ini  para  ulama  berbeda  dalam  menetukan  batas  usia seseorang  tatkala  tidak  ada  pada  dirinya  tanda-tanda  kedewasaan  tersebut  yaitu ihtilam bagi laki-laki dan haidl bagi perempuan. Jumhur ulama menetapkan usia 15 tahun sebagai standar  dewasa,  sedangkan  ulama  Hanafiyah  menetapkan  usia  18  tahun  untuk  laki-laki dan  17  bagi  perempuamn.  Sedangkan  untuk  ketentuan  penghalang  cakap  hukum  itu terdiri atas 9 poin, selengkapnya telah penulis uraikan pada halaman 25.
Konsep cakap hukum ( ahliyah ) dalam Hukum Islam  (ulama Fiqh) dengan apa yang  ada  dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  tidak  lah  ada  perbedaan  yang substansial, karena memang sebagian dari kandungan KHES bersumber dari kitab-kitab fiqih. Hanya saja cakap hukum yang ada dalam KHES lebih cenderung dengan definisi ahliyatul ada menurut para ulama’.
Ketentuan cakap hukum ( ahliyah ) dalam persfektif hukum Islam atau menurut para ulama’ adalah subyek hukum haruslah dewasa serta tidak ada pada dirinya halangan- halangan  kecakapan  ( awaridl  al-ahliyah ).  Dewasa  dalam  pandangan  mereka  ditentukan oleh  tanda-tanda  kebalighan  yaitu ihtilam (mimpi  basah)  bagi  laki-laki  dan  haid bagi perempuan,  akan  tetapi  jika  tanda-tanda  tersebut  tidak  ada  pada  diri  seseorang  maka dewasa  itu  pada  usia  15  tahun  menurut  jumhur  ulama’  sedangkan  ulama  Hanafiyah membatasi pada usia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan penghalang  kecakapan  bagi  subyek  hukum  seperti  tertera  pada  halaman  23  yang jumlahnya 23 poin.
Sedangkan  ketentuan  cakap  hukum  ( ahliyah )  dalam  KHES  lebih menitikberatkan pada ketentuan usia dewasa, dan usia dewasa itu adalah umur 18 tahun,
akan tetapi bagi anak yang belum berusia 18 tahun masih diberikan kesempatan untuk mengajukan  permohonan  pengakuan  cakap  hukum  kepada  Pengadilan  Agama,  dan nantinya  Pengadilan  Agama  dalam  hal  ini  hakim  akan  menilai  apakah  anak  ini  layak diberikan kecakapan atau  tidak. Adapaun awaridl ahliyah (penghalang kecakapan) dalam KHES tidak ada ketentuanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Moh. Daud. Hukum Islam . Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2006.
Al-Lahji, Abdulloh. Qawaid al-Fiqhiyyah. Surabaya : Maktabah al-Hidayah. 1410 H.
Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syari’ah . Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2010.
Az-Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islami jilid ke-1. Damaskus : Dar al-Fikr. 1986.
Hidayatullah,  Syarif. Qawaid  Fiqhiyyah  dan  Penerapannya  dalam  Transaksi  Kontemporer . Jakarta : Gramata Publishing. 2012.
Kartono,  Kartini. Psikologi  Anak  (Psikologi  Perkembangan). Bandung  : Mandara  Maju.
2007.
Khalaf, Abdul Wahab. Ushul Fiqh . Kairo : Dar al-Rasyid. 2008.
Margono,  Suyud,  dkk. Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah. Jakarta  :  Vovinda  Pustaka Mandiri. 2009.
Mughits, Abdul. Kompilasi Hukkum Islam (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam, Jurnal Al- Mawardi edisi XVIII, 2008.
Muslich, Ahmad Wardi. Fiqih Mu’amalat . Jakarta : Amzah. 2010.
Musthafa,  Ibrahim,  dkk. Al-Mu’jam  al-Wasith  cet.  Ke-4, Kairo  :  Maktabah  as-Syuruq  ad- Dauliyah. 2007.
Zahrah, Muhammad Abu. Ushul Fiqh. Damaskus : Dar al-Fikr. 1958.