Volume 6 Nomor 2 Edisi Oktober 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i2

## Manajemen Konflik Hak Penerbitan Berita Google dan Australia
Haris Saefulloh* 1 , Ludiro Madu 2
1,2 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, UPN Veteran Yogyakarta Jl. Babarsari No. 2, Yogyakarta, Indonesia
e-mail: * 1 harissaefulloh12@gmail.com , 2 ludiromadu@upnyk.ac.id

## Abstract
Google and Australia undertake news publishing rights conflict management in 2021. In that conflict Australia wants Google to pay media companies for any news they publish online. The peak of the conflict occurred when Google did not agree and had threatened to leave. The theory used in this research  is  conflict  management  theory.  The  theory  states  that  there  are  five  types  of  conflict management that can be used depending on the priorities of the conflict actors. This type of research is a descriptive qualitative research. Data was collected using the document method which was then analyzed using the Miles and Huberman model. The result of this research is that Google and Australia have reached a compromise after one year of negotiations in the conflict of news publishing rights. This compromise is contained in an amendment to the News Media Bargaining Code which was originally used as a tool for the Australian Government to achieve its goals.

## Keywords : Australia, Digital Platform, Google, News Media Bargaining Code

## Abstrak
Google dan Australia melakukan manajemen konflik hak penerbitan berita pada tahun 2021. Dalam konflik tersebut Australia ingin Google membayar perusahaan media pada setiap  berita yang mereka  terbitkan  secara  daring.  Puncak  konflik  terjadi  ketika  Google  tidak  setuju  dan  sempat mengancam  hengkang.  Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  manajemen  konflik. Teori tersebut menyebutkan ada lima jenis manajemen konflik yang dapat digunakan tergantung dari prioritas aktor konflik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode dokumen yang kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Google dan Australia telah melakukan kompromi setelah satu tahun melakukan negosiasi dalam konflik hak penerbitan berita. Kompromi ini tertuang dalam  amandemen  Undang-undang News Media  Bargaining  Code yang  awalnya  digunakan sebagai alat Pemerintah Australia dalam mencapai tujuannya.
Kata kunci : Australia, Google, Penyelenggara Sistem Elektronik, Undang-undang Tawar Media

## 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang
Masalah bermula tanggal  4 Desember 2017,  ketika  Bendahara  Negara  yang kemudian menjadi Perdana Menteri Australia,  Scott  Morrison  memerintahkan Australian  Competition  &  Consumer Commission (ACCC)  untuk  mengadakan penyelidikan  terbuka  terkait  dampak  dari mesin  pencari,  sosial  media,  dan  platform
digital terhadap keadaan kompetisi di pasar media  dan  periklanan  (Morrisson  dkk, 2019).  Pemerintah  Australia  berpendapat bahwa  keberadaan  media  digital  selama satu  dekade  terakhir  menjadi  disrupsi  dan berpotensi  memonopoli  pasar  terhadap media konvensional.
Pendapatan  media,  baik  konvensional maupun digital utamanya berasal dari iklan. Ketika menyebut bahwa pendapatan penerbit  berita  atau  media  konvensional
turun,  yang  dimaksud  adalah  karena penurunan  drastis  dari  jasa  pemasangan iklan.  Pemerintah  tidak  bisa  melarang platform digital seperti Google untuk tidak menayangkan  iklan,  tetapi  mereka  bisa menyerang mesin pencari yang merupakan produk utama Google. Inti dari masalah hak penerbitan  berita  sejatinya  adalah  Google yang menayangkan cuplikan konten berita para penerbit di mesin pencari mereka yang bernama  Google  Search.  Hal  tersebut menjadi  celah  yang  dilirik  Pemerintah Australia  untuk  menyerang  Google  dan meningkatkan  nilai  jual  dari  perusahaan penerbit berita konvensional.
Disisi lain, Google tidak setuju dengan pendapat  Pemerintah  Australia.  Google berpendapat bahwa menampilkan cuplikan konten  berita  bukanlah  suatu  tindakan curang, melainkan seperti itulah cara mesin pencari  bekerja.  Google  juga  mengatakan bahwa  produknya  telah  membawa  banyak dampak  positif  di  Australia.  Google  telah menyumbang  dana  untuk  jurnalisme  di Australia  sebesar  USD  1  Miliar.  Terlebih lagi,  ada  lebih  dari  3.500  kanal  YouTube dengan  penghasilan  diantara  USD  1.000 dan USD 100.000 di Australia dalam durasi antara Juni 2018 hingga Juni 2019 (Google Australia,  2022.  Secara  lebih  lanjut  ada sekitar lebih dari seratus kanal YouTube di Australia  dengan  lebih  dari  satu  juta pelanggan. Tanpa menghitung keuntungan finansial  pun,  keadaan  tersebut  tetap menguntungkan  bagi  para  pemilik  kanal YouTube. Dari sudut pandang masyarakat Australia  sendiri  Google  memiliki  citra yang  positif,  terbukti  dari  Survey  oleh Brand  Institute  of  Australia  pada  tahun 2019 yang menobatkan Google sebagai The most  trusted  brand atau  merek  paling dipercaya di Australia (9News, 2019).

## Grafik 1. Pembagian Pasar Mesin Pencari di
Australia Januari 2021
Sumber: Statcounter (2021)
Google adalah pemimpin mesin pencari  di  Australia,  dengan  perbedaan yang  sangat  besar  dengan  kompetitornya (lihat  Grafik  1).  Dengan  memanfaatkan pengaruh  yang  dimiliki,  pada  31  Januari 2021  Google  mengancam  akan  menutup operasinya di Australia (Bridget, 2021).

## Gambar 1. Peta Aktor Masalah Hak Penerbitan Berita Antara Google dan Australia
Sumber:  Diolah dari Diana Bossio  dkk (2020:136- 150)
Aktor  utama  dalam  masalah  hak penerbitan berita adalah perusahaan multinasional  Google  serta  Pemerintah Australia  yang  secara  spesifik  terhitung saat  pemerintahan  Scott  Morisson  (lihat Gambar  1).  Adapun  Google  memiliki Facebook  sebagai  perusahaan  yang  sama- sama  dituntut  oleh  Pemerintah  Australia. Kedua  perusahaan  tersebut  secara  pasif
didukung oleh Pemerintah Amerika Serikat, yang merupakan asal keduanya. Di sisi  lain,  Pemerintah  Australia  mendapat tuntutan  tidak  langsung  dari  konglomerat penerbit  media  lokal  serta  menggunakan ACCC sebagai kepanjangan tangan mereka dalam merumuskan undang-undang.

## 1.2 Rumusan Masalah
Penelitian  ini  mengangkat  rumusan masalah,  “Bagaimana  manajemen  konflik yang  dilakukan  Google  dan  Australia terkait masalah hak penerbitan berita?”

## 2. Kajian  Pustaka  dan  Kerangka Pemikiran
2.1 Teori Manajemen Konflik Definisi  konflik  menurut  Tedeschi,
Schlenker & Bonoma dalam bukunya yang berjudul  “Conflict,  Power  and  Games” tahun  1973  adalah  keadaan  interaktif  di mana  perilaku  atau  tujuan  dari  satu  aktor sampai  taraf  tertentu  tidak  sesuai  dengan perilaku  atau  tujuan  dari  beberapa  aktor atau  aktor  lain.  Terdapat  tiga  dimensi perspektif  konflik  yaitu  konflik  dapat dilihat dari sudut pandang persepsi dimana konflik adalah keyakinan atau pemahaman bahwa kebutuhan, kepentingan, keinginan, atau  nilai  seseorang  tidak  sesuai  dengan orang lain, kedua perspektif perasaan yaitu konflik dipandang sebagai reaksi emosional  terhadap  situasi  atau  interaksi yang menandakan ketidaksepakatan antara beberapa  orang,  hal  itu  bisa  berupa ketakutan, kesedihan, kemarahan, kepahitan, atau putus asa, dan yang terakhir perspektif tindakan yaitu konflik dipandang sebagai  tindakan  yang  kita  ambil  untuk mengekspresikan
perasaan
kita, mengartikulasikan persepsi kita dan
memenuhi  kebutuhan  kita  dengan  cara yang berpotensi menyimpulkan kemampuan  orang  lain  untuk  memenuhi kebutuhannya.  Menurut  Bernard  Mayer konflik  dapat  disebabkan  oleh  faktor komunikasi  yang  tidak  efektif  tanpa disadari,  emosi,  perbedaan  nilai,  struktur, dan sejarah (Mayer, 2000).
Secara  umum,  manajemen  konflik dapat digolongkan kedalam dua golongan, diselesaikan antara kedua belah pihak atau intervensi  pihak  ketiga  (Wirawan,  2009). Pada  golongan  pertama  konflik  dapat diselesaikan  melalui  perundingan,  nota kesepahaman, atau bahkan perang.
Sedangkan  pada  golongan  kedua  pihak yang  terlibat  konflik  dapat  mengundang pihak  ketiga  baik  sebagai  pengamat, mediator, maupun pemberi keputusan.
Sama  dengan  konflik,  manajemen konflik yang berhasil memiliki tiga dimensi yakni  keyakinan  bahwa  konflik  telah berakhir,  tidak  lagi  merasa  dalam  konflik, dan  menghentikan  perilaku  konflik  serta menerapkan  perilaku  baru.  Konflik  antara Google  dan  Pemerintah  Australia  tidak melibatkan  pihak  ketiga  sebagai  mediator maupun ajudikator sehingga dapat digolongkan  sebagai  sebuah  manajemen konflik dua pihak.

## Gambar 2. Manajemen Konflik
Sumber: Lewicki dan Hiam. (2007:28)
Lewicki dan Hiam (2007) menyebutkan  bahwa  ada  lima  gaya manajemen
konflik yang diambil berdasarkan  ego  masing-masing  aktor, yaitu  kompetisi,  kolaborasi,  kompromi, menghindar, dan  akomodasi  (lihat  gambar 2). Importance  of  Outcome adalah  tingkat kepentingan  dari  pihak  terkait  untuk mendapatkan  kepentingannya  dalam  suatu konflik, sedangkan Importance of Relationship adalah tingkat keinginan suatu pihak  untuk  memenuhi  kepentingan  pihak lainnya. Apabila fokus suatu pihak kepada kepentingannya  sendiri  dan  mengabaikan kepentingan  pihak  lain  maka  disebut sebagai gaya competing , sedangkan apabila mengabaikan  kepentingan  sendiri  untuk memenuhi  kepentingan  lawan  disebut accommodating . Apabila kepentingan kedua  belah  pihak  sama-sama  tidak diutamakan maka gaya yang diambil adalah avoiding ,  sedangkan  apabila  kedua  belah pihak  sama-sama  berkomitmen  untuk mengupayakan kepentingan masing- masing  tanpa  mengabaikan  kepentingan lawan negosiasi disebut collaborating . Ada juga  posisi  dimana  kedua  belah  pihak sama-sama  mementingkan  kepentingan sendiri tetapi berkomitmen menguranginya sedikit  demi  memenuhi  kebutuhan  lawan disebut compromising .

## 3. Metode Penelitian

## 3.1 Jenis Penelitian
Dalam  penyusunan  skripsi  ini  akan menggunakan  metode  penelitian  kualitatif yang  menggunakan  latar  belakang  ilmiah untuk  menafsirkan fenomena yang terjadi. Penelitian  kualitatif  melibatkan  penelitian yang  menggunakan  metode  observasi, komunikasi, dan dokumenter dalam lingkungan  alamiah  (Riehl,  2001)  Metode penelitian  kualitatif  menghasilkan  analisis yang  lebih  dekat  kepada  jenis  deskriptif
daripada  prediktif  karena  menekankan sudut pandang subjek penelitian.

## 3.2 Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  melalui  kajian pustaka  yaitu  teknik  pengumpulan  yang menggunakan  buku,  arsip,  dokumen, jurnal, catatan, dokumentasi film-fotografi, monografi,  dokumentasi  statistik,  surat, ataupun sumber lain yang sudah dikumpulkan oleh sumber primer (Antonius  dan  Sosrodihardjo,  2014). Dalam skripsi ini data-data yang dikumpulkan mayoritas berasal dari media berita  digital,  dokumen  yang  diterbitkan secara digital, serta pernyataan aktor-aktor terkait yang juga diterbitkan secara digital.

## 3.3 Teknik Analisis Data
Data  yang  terkumpul  kemudian  akan dianalisa  menggunakan  model  Miles  dan Huberman. Data kualitatif haruslah melalui tiga  proses  utama  agar  dapat  digunakan secara  efektif  dan  tepat,  yaitu  mereduksi data,  menyajikan  data,  dan  penarikan kesimpulan  (Miles  dan  Huberman,  1994). Proses  pertama  merupakan  reduksi  data dimana  data-data  yang  sudah  terkumpul akan  dinilai  kembali  tingkat  kepentingan dan  relevansinya  sehingga  data-data  yang kurang  relevan  atau  tidak  terlalu  penting dapat  disingkirkan.  Proses  kedua  atau penyajian data dilakukan melalui pemilahan  data  yang  sudah  tereduksi berdasarkan kelompok-kelompok nya seperti per bab, per pokok bahasan, atau per urutan  kronologi  tergantung  kepentingan. Proses terakhir yaitu penarikan kesimpulan yang  mana  diambil  dari  dua  proses penyaringan sebelumnya.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Hasil Riset Pemerintah Australia
ACCC  telah  melakukan  penyelidikan terhadap platform digital sejak tahun 2017. Pada  29  Juli  2019  ACCC  menerbitkan Laporan  Final  Penyelidikan  Terhadap Platform  Digital  yang  berisi  rekomendasi untuk amandemen Competition and Consumer Act 2010 karna belum mencakup monopoli  aset  digital,  notifikasi  terhadap ACCC  apabila  platform  digital  hendak melakukan  akuisisi,  membuat  Android memberikan  pilihan  bagi  pengguna  untuk menentukan browser default selain Chrome, ACCC harus memonitor pergerakan  monopoli  platform  digital, penyelidikan  terhadap  penyedia  layanan iklan  digital,  membuat  aturan  terkait pembuatan konten digital, membuat aturan kode etik terkait hubungan antara platform digital dan bisnis  penerbitan berita, aturan yang  memungkinkan  penyedia  konten menghapus  konte  berhak  cipta  dari platform  digital,  melakukan  pendanaan terhadap Australian  Broadcast  Comission (ABC)  dan Special  Broadcasting  Services (SBS), melindungi jurnalis lokal, mendorong  pilantropis  membayar  pajak untuk  jurnalisme  publik,  mendorong literasi  media  digital  di  masyarakat, mendorong  literasi  media  digital  di sekolah, memungkinkan
ACMA
mendapatkan  data  platform  digital  terkait hak  pengguna  menentukan  sumber  berita mereka,
memungkinkan ACMA
mendapatkan  data  platform  digital  untuk pencegahan  penyebaran  berita  bohong, memperkuat  proteksi  data  pengguna, memperluas UU privasi terkait pengumpulan  data  oleh  platform  digital,
mendorong Office  of  the  Australian Information Commissioner (OAIC) mengatur  UU  tentang  privasi  platform digital,  gugatan hukum  untuk  pelanggaran
privasi  yang  serius,  larangan  terhadap penentuan  kontrak  yang  tidak  adil  antara platform  digital  dengan  bisnis,  larangan praktik  perdagangan  yang  tidak  adil, mendorong  platform  digital  memiliki standar  minimal dalam penyelesaian sengketa,  dan  mewadahi  komplain  yang menyasar  platform  digital.  Tahap  ini menandakan  awal  mula  konflik  antara Google dan Australia.

## Gambar 3. Hasil Pencarian Mesin Pencari Google Search
Sumber:  Dokumentasi Pribadi (2022)
Gambar 4. Hasil Pencarian Perangkat Telusur

## Microsoft Bing
Sumber:  Dokumentasi Pribadi (2022)
Cara kerja Google Search adalah untuk menampilkan  hasil  dari  beberapa  website, yang menurut mereka relevan dengan kata kunci  pencarian  (lihat  gambar  3).  Dalam
menampilkan  hasil  dari  berbagai  website, tentu  mesin  pencari  manapun  tidak  bisa hanya  menampilkan  judul  website  dan judul  konten  saja.  Google  sebagai  salah satu  pionir  mesin  pencari  juga  ingin menampilkan hasil yang kredibel sehingga perlu menampilkan sedikit isi dari halaman web  tersebut  agar  pengguna  juga  lebih mudah  dalam  memilih  mana  laman  yang benar-benar  relevan  dan  kredibel.  Untuk mencapai tujuan itu, Google dan sebenarnya  banyak  mesin  pencari  lainnya perlu menampilkan sebagian kecil isi laman (lihat gambar 4).
Secara  garis  besar,  memang  begitu cara  kerja  mesin  pencari  tetapi  dalam  hal ini,  ACCC  menilai  bahwa  hal  tersebut menyalahi  aturan.  Argumen  dari  pihak- pihak  yang  kontra  terhadap  cara  kerja mesin  pencari  adalah  terlepas  dari  berapa kecil yang ditampilkan, mesin pencari tetap menggunakan  bahan  konten  pihak  lain, dalam  hal  ini  penerbit  berita,  sebagai umpan dan media iklan mereka. Pemerintah  Australia  yang  mengetahui bahwa  pendapatan  Google  sebagian  besar berasal dari iklan, ditambah kejadian linear dimana  pendapatan  media  konvensional menurun  sejak  adanya  platform  digital kemudian mempermasalahkan mesin pencari Google.
Google  melalui Managing  Director untuk bagian Australia, Mel Silva memberikan  respon  yang  kooperatif. Perusahaan  multinasional  tersebut  tidak menentang hasil penyelidikan ACCC tetapi menurutnya ada dua saran yang memerlukan perhatian khusus dan penyelidikan lebih lanjut. Pertama, Google berpendapat  bahwa  rekomendasi  untuk campur tangan pemerintah terhadap sistem operasi  Android  tidak  mempertimbangkan kondisi  pasar  Australia  karena  pada faktanya  pengguna  sistem  operasi  iOS buatan  Apple  justru  sistem  operasi  yang
paling  banyak  digunakan  oleh  masyarakat daripada  Android  itu  sendiri.  Kedua, pihaknya  kurang  setuju  dengan  kebijakan pembagian  keuntungan  atau revenue sharing antara platform digital dan penerbit berita yang menurutnya kurang menghargai kesepakatan yang sudah ada. Sebelumnya, Google  memang  sudah  menjalin  beberapa kesepakatan  dengan  beberapa  penerbit berita  melalui  Google  News.  Respon tersebut ditutup dengan penekanan Google bahwa  mereka  telah  membantu  mengirim lebih dari dua miliar klik ke penerbit berita di Australia.
Dari  dialog  tidak  langsung  antara kedua  belah  pihak  dapat  disimpulkan bahwa kepentingan dari Pemerintah Australia  terhadap  Google  terkait  masalah hak  penerbitan  berita  adalah  adanya remunerasi  atau  imbalan  terhadap  para penerbit  berita  karena  telah  menjadi produsen  konten  bagi  iklan-iklan  yang ditayangkan  oleh  perusahaan  tersebut. Remunerasi  tersebut  diharapkan  diberikan melalui  pembayaran  per  klik  terhadap tautan  yang  ditampilkan  di  halaman pencarian Google  Search .  Ada  juga beberapa  kepentingan  tambahan  sebagai kompensasi non-tunai terhadap para penerbit seperti memberikan pemberitahuan terkait perubahan algoritma yang  mana  hal  ini  dapat  memberikan informasi  lebih  cepat  terhadap  para penerbit berita di Australia, pemberian hak pengguna  untuk  dapat  memilih  peramban default mereka,  peningkatan  perlindungan privasi  pengguna,  serta  pembagian  data dengan pemerintah. Disisi lain kepentingan Google  adalah  untuk  membatalkan  semua tuntutan yang diajukan Pemerintah Australia, terutama yang berkaitan dengan proses pembayaran per klik tautan.
Pemerintah
Australia
tidak memberikan  tanggapan  susulan  terkait pernyataan  Google,  hanya  saja  pada
tanggal  10  Februari  2020  pemerintah Australia  kembali  memerintahkan  ACCC untuk  melakukan  penyelidikan  kedua selama lima tahun kedepan untuk berfokus pada  pelayanan  platform  digital  dan dampaknya  terhadap  kompetisi  pasar  dan konsumen (ACCC, 2022).
ACCC diperintahkan untuk melapor pada Pemerintah  Australia    selama  enam  bulan sekali hingga target laporan versi final pada sekitar 31 Maret 2025 dengan opsi laporan interim  pada  tanggal  30  September  2020. Penyelidikan  ini  meliputi  pada  mesin pencari  internet,  layanan  media  sosial, layanan  pesan  online,  layanan  platform agregasi  konten  digital,  layanan  rujukan media, dan layanan pasar elektronik. Selain memberikan perintah lanjutan, Pemerintah Australia juga mengumumkan akan mengembangkan  undang-undang  yang memberikan  kekuatan  tawar  lebih  kepada media  lokal  agar  posisinya  sejajar  dengan Google  yang  bernama News  Media Bargaining Code .

## 4.2 News Media Bargaining Code
Pada  20  April  2020  Pemerintah Australia  memberikan  perintah  kepada ACCC  untuk  mengembangkan  rancangan peraturan  yang  memungkinkan  bisnis media  konvensional  di  Australia  memiliki daya  tawar  terhadap  platform  digital khususnya  Google  dan  Facebook  (ACCC, 2021).  Rancangan  undang-undang  yang kemudian dirilis pada tanggal 31 Juli 2020 dengan  nama News  Media  Bargaining Code ini  memungkinkan  pelaku  bisnis media  konvensional  di  Australia  untuk melakukan negosiasi baik secara individual maupun  kolektif  dengan  Google  dan Facebook terkait penampilan konten berita mereka  secara  daring.  Undang-undang  ini nantinya akan mencakup:
1. Memberikan peringatan awal apabila ada  perubahan  peringkat  algoritmik dan penyajian berita;
2. Mengenali konten berita asli dengan tepat;
3. Memberikan informasi tentang bagaimana dan kapan platform digital akan  menyediakan  data  pengguna yang  dikumpulkan  melalui  interaksi pengguna  dengan  konten  berita (ACCC, 2021).
Rancangan undang-undang ini menyasar  perbedaan  kekuatan  dalam negosiasi  antara  media  konvensional Australia  dan  platform  digital.  Perbedaan ini, menurut Pemerintah Australia, dianggap  telah  merugikan  media  karena menerima imbal balik yang tidak setimpal atas  berita  yang  telah  mereka  terbitkan  di Google  maupun  Facebook.  Pemerintah Australia berdalih bahwa mengatasi ketidak  seimbangan  kekuatan  negosiasi antara  jurnalis  dan  platform  media  digital besar penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi.  ACCC  juga  akan  bertanggung jawab  untuk  mengelola  dan  mengawasi penerapan rancangan undang-undang News Media  Bargaining  Code  serta  turut  andil dalam  memberikan  pengajuan  sebagai bagian  dari  arbitrase  yang  dilakukan berdasarkan atas undang-undang tersebut.
Langkah tersebut membuat Google tidak  bisa  tinggal  diam.  Pada  3  Mei  2020 Google  menerbitkan  sebuah  artikel  resmi yang menerangkan konsep dasar bagaimana  mesin  pencari  mereka  bekerja dan  kenapa  perusahaan  tersebut  tidak membayar perusahaan penerbit berita yang ada  di  Australia  maupun  belahan  dunia lainnya.  Mel  Silva  menegaskan  bahwa Google Search yang berfungsi menampilkan berita tidak pernah mendapatkan uang sepeserpun dan Google telah  secara  aktif  mencari  solusi  untuk meningkatkan pendapatan perusahaan
pencetak  berita  di  Australia.  Google  tidak setuju  terhadap  saran  dari  ACCC  yang mengharuskan Google dan Facebook untuk membayar  USD  600  juta  atau  lebih terhadap  para  penerbit  setiap  tahunnya. Google  setuju  bahwa  untuk  meningkatkan kualitas  pers  dan  jurnalisme  adalah keharusan  bagi  setiap stakeholders tetapi secara ekonomi hal tersebut tidak memungkinkan.  Alasan-alasan  ekonomi yang  kemudian  dikemukakan  Google adalah:
1. Google  tidak  mendapat  keuntungan dari  penampilan  konten  berita  di Google  Search.  Hal  ini  disebabkan karena  Google  tidak  menampilkan iklan  secara  langsung  di  laman  hasil dari  Google  Search  kecuali  pengguna secara  spesifik  mencari  kata  kunci yang  terkait  dengan  produk  seperti misalnya  kata  ‘sepatu  lari’  dan kemudian menekan iklan tersebut;
2. Secara nilai ekonomi yang berdampak tak langsung, keuntungan yang didapatkan oleh Google dari kata kunci bersifat  berita  sangat  sedikit.  Pada tahun  2019  di  Australia  jumlah pencarian  dengan  kata  kunci  yang berkaitan dengan berita hanya sebesar satu persen, sangat sedikit
dibandingkan  dengan  kata  kunci  lain seperti  resep  makanan,  olahraga,  atau cuaca;
3. Daripada membuat sebuah aturan baru yang  memungkinkan  penerbit  lokal menagih uang terhadap Google,
sebenarnya  sudah  ada  mekanisme khusus yang berupa simbiosis mutualisme terhadap Google dan pihak penerbit.  Google  telah  membantu mengarahkan  banyak  pengguna  di Australia  menuju  situs-situs  berita lokal  yang  sebenarnya  dapat  mereka buat dengan sistem langganan
berbayar,  sehingga  nilai  yang  Google
berikan  apabila  diuangkan  sudah termasuk banyak;
4. Konten  berita  sangat  penting  untuk menjaga  kualitas  informasi  yang dibagikan  ke  publik.  Google  tidak berminat membuat atau meningkatkan pendapatan  dari  konten-konten  berita karena  bagi  Google  berita  adalah sebuah cara untuk memperkuat demokrasi, bukan untuk tujuan ekonomi  belaka.  Google  juga  sudah membayar  kepada  penyedia  konten apabila pihaknya memuat keseluruhan konten  berita  di  lamannya,  contohnya pada  laman  skor  olahraga  dan  cuaca. (ACCC, 2021).
Setelah  serangkaian  panjang psywar antara  Google  dan  Pemerintah  Australia sejak  diterbitkannya  laporan  penyelidikan terbuka  mengenai  platform  digital  oleh ACCC,  Australia  secara  resmi  memantik perang  dengan  diumumkannya  Draft Undang-undang News  Media  Bargaining Code pada  tanggal  31  Juli  2020  (ACC, 2020). Seperti yang sudah banyak disebutkan  sebelumnya,  draf  ini  adalah tindak  lanjut  dari  penyelidikan  terbuka terhadap  platform  digital  yang  dianggap memiliki gap yang besar dengan perusahaan penerbitan berita konvensional.
Gambar 5 . Proses Negosiasi dan Arbitrase Dalam Draft News Media Bargaining Code
Dalam  skema  yang  diusung  dalam Gambar  5,  pemerintah  akan  mendukung setiap  perusahaan  percetakan  berita  yang tidak  menemui  titik  temu  dalam  negosiasi dengan  Google  melalui  arbitrase.  Pada proses  tersebut  disebutkan  bahwa  pihak penerbit  berita  yang  merasa  tidak  puas dengan Google boleh mengajukan negosiasi  di  bawah  Undang-undang News Media  Bargaining  Code .  Dalam  negosiasi tersebut kedua belah pihak bebas memutuskan  bagaimana  jenis  dan  besaran remunerasi  yang  layak.  Apabila  tidak selesai  dalam  tiga  bulan,  maka  masing- masing  pihak  diharuskan  mengirimkan penawaran akhir kepada arbitrator. Arbitrator  kemudian  akan  memilih  salah satu  tawaran  akhir  yang  diberikan  untuk kemudian menjadi kesepakatan antar pihak. Apabila  ada  pihak  yang  tidak  menaati keputusan arbitrator maka akan dikenakan serangkaian  denda  dan  bahkan  hukuman dari  pengadilan.  Seperti  yang  sudah dicanangkan dari awal, aturan ini juga akan meliputi standar minimum terhadap hal-hal non-pembayaran  seperti  perintah  terhadap Google  untuk  melakukan  pemberitahuan minimal  28  hari  terhadap  perusahaan penerbit  berita  sebelum  mengganti  sistem algoritma mereka.
Google  merilis  surat  terbuka  pada  17 Agustus 2020 bagi warga Australia sebagai respon atas disahkannya draf News Media Bargaining  Code (Silva,  2020).  Google menyerukan  bahwa  rancangan  undang- undang tersebut sangat mengancam proses pencarian  warga  Australia  di  Search, YouTube,  dan  layanan  Google  lainnya. Lebih  lanjut  Google  menerangkan  bahwa data  pencarian  setiap  warga  Australia mungkin dalam resiko karena ada kemungkinan  harus  disebarkan  dengan pemerintah. Selain itu aturan ini juga akan berdampak  terhadap  layanan  bebas  bayar yang  selama  ini  digunakan  oleh  warga
Australia karena aturan terbaru kemungkinan  bisa  disalah  gunakan  untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu terutama perusahaan percetakan berita. Pemerintah Australia merespon dengan  cepat open  letter milik  Google  di hari  yang  sama.  Pemerintah  menyatakan bahwa  ada  beberapa  kekeliruan  atau hoax dalam  pernyataan  Google.  Pemerintah Australia menegaskan bahwa Google tidak akan  diwajibkan  untuk  menarik  bayaran terhadap pengguna mereka termasuk dalam Google Search dan YouTube akibat adanya News Media  Bargaining Code , kecuali itu adalah kemauan dari perusahaan itu sendiri. Hal  berikutnya  yang  ditegaskan  oleh Pemerintah  Australia  adalah  Google  tidak akan  diwajibkan  untuk  memberikan  data apapun  terkait  pengguna,  dimana  dalam surat  terbukanya  Google  terlihat  sangat takut  akan  hal  tersebut.  Pemerintah Australia bersikeras bahwa undang-undang ini  hanya  bertujuan  untuk  memberikan ruang  gerak  dan  kekuatan  negosiasi terhadap  penerbit  berita  agar  tidak  selalu dirugikan  dengan  adanya  Google  dan layanan turunannya.
Melihat pendekatan kompetisi terhadap  Pemerintah  Autralia  melalui sanggahan terbuka dan propaganda kepada masyarakat  tidak  membuahkan  hasil, Google  menggandeng  AlphaBeta  sebuah perusahaan  penelitian  untuk  membuktikan bahwa Penyedia Sistem Elektronik termasuk  Google  tidak  ada  kaitannya dengan penurunan pendapatan media lokal.
Grafik 2. Komparasi Sumber Pendapatan Iklan Media di Australia Tahun 2002 dan 2018

## Sumber: Nic Hopkins (2020)
Melalui laporan penelitian ini, Google hanya  ingin  membuktikan  satu  hal  yaitu penurunan  pendapatan  surat  kabar  terjadi bukan  karena  eksistensi  Google  dan Facebook saja yang berkembang, melainkan  perkembangan  teknologi  dan informasi  secara  keseluruhan.  Hal  ini dikarenakan  perkembangan  yang  terjadi tidak  hanya  diciptakan  oleh  Google  dan Facebook atau sosial media saja, tetapi juga banyak  jenis  model  bisnis  digital  lain seperti online  display,  online  classifieds, online  directories, dan  beberapa  model bisnis daring lainnya (lihat grafik 2). Selain itu beberapa penerbit berita besar juga tetap memiliki banyak saham pada banyak model bisnis digital, hanya saja tidak terbatas pada jurnalisme.  Contohnya  ketika  masyarakat Australia menjual sepeda melalui Gumtree atau berselancar pada laman jual beli mobil digital,  kebanyakan  uang  dari  hasil  iklan baris tersebut mengalir kepada perusahaan penerbit.  Hanya  saja  selain  tidak  secara terang-terangan, mereka juga tidak
memiliki  mesin  pencari  mereka  sendiri sehingga tidak terlihat secara langsung.
Google melanjutkan pendekatan berbasis data tersebut dengan menerbitkan dua artikel pada 13 September 2020 dan 27 September  2020  yang  berisikan  saran amandemen  bagi  Rancangan  Undang- undang News  Media  Bargaining  Code . Pada dua artikel tersebut Google menyebutkan  bahwa  rancangan  yang sekarang  tidak  akan  bekerja  dengan  baik karena  merupakan  sebuah  aturan  yang  di
Amerika  Serikat  disebut  sebagai  arbitrase baseball  (Silva,  2022).  Arbitrase  baseball adalah  ketika  dua  pihak  dalam  negosiasi tidak  menemukan  kata  mufakat  maka mereka  akan  memberikan  tawaran  akhir mereka  untuk  kemudian  salah  satu diantaranya  akan  dipilih  oleh  arbitrator sesuai  beberapa kriteria  yang berlaku.  Hal ini  cukup  berbeda  dengan  arbitrase  biasa dimana  arbitrator  akan  memutuskan  mana yang adil dengan melihat konteks. Kriteria yang  ada  dalam  Rancangan  Undang- undang News  Media  Bargaining  Code dinilai oleh Google tidak memperhitungkan usaha  yang  telah  dilakukan  perusahaan mereka  seperti  investasi  Google  terhadap jurnalisme  di  Australia  sekitar  USD  1 miliar  belum  termasuk  keuntungan  tak uang. Google kembali menyebutkan bahwa mekanisme  arbitrase  yang  ada  dalam Rancangan  Undang-undang News  Media Bargaining  Code berat  sebelah  terhadap perusahaan  penerbitan  berita.  Google menuding  Pemerintah  Australia  hipokrit karena membuat undang-undang ini untuk mengatasi ketimpangan negosiasi terhadap penerbit  berita  tetapi  disisi  lain  malah membuat  ketimbangan  terhadap  Google. Google  sendiri  menyarankan  Pemerintah Australia  untuk  menggunakan  metode arbitrase  standar  saja  yang  banyak digunakan oleh sistem internasional (Silva,
2020).
Google  juga  mengusulkan  beberapa amandemen lain terkait algoritma, pembagian  data,  dan  cakupan  definisi undang-undang  (Silva,  2020).  Google menyarankan agar ada pembatasan terhadap jenis perubahan algoritma karena secara  teknis  tidak  memungkinkan  untuk memberikan semua jenis perubahan algoritma.  Selain  itu  Google  tidak  ingin untuk diwajibkan membagikan data ataupun informasi pengguna dengan alasan ingin melindungi privasi pengguna mereka. Google juga menuntut untuk definisi lebih spesifik  tentang  layanan  apa  saja  yang tercakup  dalam  Undang-undang News Media  Bargaining  Code agar  pada penerapannya aturan ini tidak menimbulkan ambiguitas. Pada 25
September  2020  Google  juga  sempat menyebutkan  bahwa  apabila  Rancangan Undang-undang News  Media  Bargaining Code ditetapkan  apa  adanya  maka ditakutkan  akan  menjadi  contoh  bagi negara-negara  lain    (Silva,  2020).  Google takut  negara  lain  akan  meniru  strategi Australia karena hal tersebut adalah sebuah langkah buruk dan aksi  secara lebih masif akan  memperburuk  keadaan.  Usahawan asal  Australia  seperti  Mike  Cannon- Brookes,  Matt  Barrie,  dan  Daniel  Petrie juga  mengklasifikasikan  hal  ini  sebagai sebuah  intervensi  pasar  oleh  Pemerintah Australia  yang  dianggap  mencederai kebebasan. Mereka takut hal ini menyebabkan banyak perusahaan internasional  takut  atau  bahkan  mundur untuk  berinvestasi  di  Australia  karena dianggap tidak stabil.
Terlepas  dari  perselisihan  naik  turun yang  tengah  terjadi,  Draf News  Media Bargaining
Code secara resmi diperkenalkan dan dirumuskan oleh House of  Representative atau  Dewan  Perwakilan Rakyat Australia pada tanggal 9 Desember 2020  melalui  agenda first  reading atau
pengenalan  pertama  rancangan  undang- undang (House of Representative Australia, 2020). Agenda dalam pengenalan
Rancangan Undang-undang tersebut adalah pembacaan  alasan  kenapa News  Media Bargaining  Code penting  bagi  kondisi keadilan  ekonomi  di  Australia  serta  hasil dari  penyelidikan terhadap platform digital oleh  ACCC  (House  of  Representative Australia, 2020).  Pemerintah beranggapan bahwa  platform  digital  seperti  Google adalah  rekanan  yang  tidak  mungkin dihindari  oleh  penerbit  berita  untuk bertahan  pada  masa  ini,  sehingga  penting untuk mengadakan peraturan yang memastikan bahwa platform digital seperti Google tidak bertindak sesuka hati apalagi memanfaatkan penerbit berita untuk penyedia  konten  mereka.  Mereka  juga berargumen bahwa langkah tersebut bukan untuk melindungi perusahaan media konvensional  dari  gempuran  platform digital  dan  kemajuan  teknologi,  tetapi untuk menciptakan lapangan dimana semua orang  setara  dan  tidak  menyalahgunakan kekuatan pasar.
Dalam  pengenalan  ini House  of Representative hanya  memasukan  pasal mengenai arbitrase dalam negosiasi remunerasi  penerbit  berita  dan  platform digital  seperti  Google  melalui  mekanisme pembayaran klik terhadap tautan, pemberlakuan  arbitrase  penawaran  akhir, dan  kewajiban  pemberitahuan  terkait perubahan  algoritma.  Pemerintah  tetap memasukan  proses  arbitrase  yang  disebut Google  sebagai  arbitrase  bisbol,  tetap menuntut untuk pembagian data pengguna, pemberitahuan awal apabila terjadi perubahan algoritma, dan beberapa tuntutan lainnya.
Segera setelah House
of
Representative Australia  memperkenalkan News  Media  Bargaining  Code dalam parlemen,  Google  memberikan  tanggapan
mereka  pada  17  Desember  2020.  Dalam tanggapan  tersebut  Google  menyebutkan bahwa News Media Bargaining Code telah berubah  sejak  pertama  kali  dirumuskan oleh  ACCC  dan  mereka  memberikan apresiasi atas hal tersebut, tetapi rancangan undang-undang tersebut dinilai tetap belum dapat  diterima  (Silva,  2020).  Keberatan yang  diajukan  Google  dalam  tanggapan tersebut  pun  sama  dengan  keberatan mereka sebelumnya, yaitu tentang mekanisme  pembayaran,  sistem  arbitrase yang digunakan, serta kebijakan pembagian data  pelanggan.  Google  menyebutkan bahwa  mereka  enggan  membayar  untuk setiap link yang  ditunjukan  di  laman mereka, menentang kebijakan pemberitahuan  selama  14  hari  terhadap perubahan  algoritma  Google  Search,  serta menolak sistem arbitrase bisbol.
Ada  beberapa  tuntutan  yang  kembali diajukan Google dalam upaya amandemen rancangan  undang-undang  tersebut,  yaitu pengalihan  bentuk  pembayaran  menjadi melalui  investasi  pada  aplikasi  Google News Showcase, perubahan sistem arbitrase terhadap sistem arbitrase internasional,  serta  amandemen  terhadap kebijakan pemberitahuan perubahan algoritma yang dianggap tidak
memungkinkan  secara  teknis.  Dalam tanggapan tersebut Google juga menuliskan  serangkaian  propaganda  yang mereka  sebut  sebagai  fakta  terkait  Google dan  Rancangan  Undang-undang News Media  Bargaining  Code .  Propaganda tersebut  berisikan  pengulangan  argumen- argumen Google sebelumnya terkait rancangan  undang-undang  seperti  bahwa rancangan  tersebut  akan  merusak  sistem kerja  mesin  pencari,  kelemahan  model arbitrase bisbol, serta kontribusi yang telah dan  akan  mereka  berikan  terhadap jurnalisme di Australia.
Pemerintah  Australia  seperti  tidak bergeming  oleh  aksi  Google  dan  berbagai pemberitaan  media  yang  menyatakan bahwa perusahaan tersebut akan hengkang. Dalam  artikel  tanggal  28  Januari  2021 ACCC  menyebutkan  bahwa News  Media Bargaining Code penting untuk mengatasi masalah  monopoli  dalam  bisnis  iklan digital  (ACCC,  2021).  ACCC  telah menerbitkan laporan interim terkait penyelidikan  terhadap  iklan  digital  dan menemukan  bahwa  Google  adalah  pelaku monopoli  terhadap  nilai  iklan  digital  di Australia  yang  setara  dengan  USD  3.4 miliar.  Argumen  tersebut  berdasarkan penilaian  mereka  bahwa  sejauh  ini  hanya ada  Google  sebagai  penyedia  jasa  iklan digital dengan nilai kapitalisasi pasar yang fantastis.  ACCC  khawatir  apabila  hal  ini dibiarkan  akan  memberikan  keleluasaan bagi Google untuk bertindak semena-mena dengan  memanfaatkan  data  pengguna untuk melakukan penargetan iklan terperinci  dan  polarisasi.  Hal  ini  mungkin akan  berdampak  buruk  pada  penerbit berita,  pihak  yang  memasang  iklan,  dan konsumen  itu  sendiri.  Akibat  temuan tersebut,  pada  hari  yang  sama  ACCC memberikan  saran  untuk  memperketat Rancangan  Undang-undang News  Media Bargaining Code dengan:
1. Menambahkan aturan untuk mengelola konflik  kepentingan  dan  mencegah polarisasi  dan  personalisasi  iklan digital  oleh  para  penyedia  layanan dengan  mempertimbangkan  aturan tersebut  juga  sudah  diterapkan  oleh Eropa dan Inggris;
2. Anjuran  terhadap  platform  penyedia jasa  iklan  digital  untuk  meningkatkan kemampuan  mereka  dalam  menilai harga  dan  kualitas  layanan  termasuk dalam verifikasi transaksi independen;
3. Mempromosikan persaingan di industri  iklan  digital  melalui  proses
berbagi data pengguna dan interoperabilitas  agar  tidak  dikuasai salah satu perusahaan;
4. Menuntut  perusahaan  besar  yang memiliki  basis  data  besar  untuk melakukan transfer data  kepada pesaing agar tercipta kompetisi. Google yang sebelumnya telah menempuh  alternatif  pendekatan  yang lebih kooperatif seperti terpantik oleh sikap Pemerintah Australia. Google menegaskan berita-berita yang telah beredar sebelumnya ketika tanggal 31 Januari 2021 raksasa teknologi asal Paman Sam tersebut mengancam akan menutup aplikasi Google Search  apabila  tidak  ada  amandemen terhadap versi undang-undang yang sekarang  (Google,  2021).  Ancaman  ini adalah  puncak  dari  konflik  antara  Google dan  Pemerintah  Australia  terkait  masalah hak penerbitan berita. Berita bahwa Google akan hengkang semakin banyak, sementara masyarakat  mulai  khawatir  tidak  bisa menggunakan  layanan  digital  Google seperti  biasanya.  Meski  pemerintah  telah menyarankan  masyarakat  untuk  mulai menggunakan  alternatif  Google,  hal  ini tetap menimbulkan kepanikan.
Seperti  sadar  dengan  keputusan  yang membuat  panik  masyarakat  dan  justru menjauh  dari  manajemen  konflik  yang konstruktif,  Google  memutuskan  untuk kembali menggunakan cara halus. Sebagai bentuk  realisasi  argumen  mereka  bulan lalu, Google meluncurkan News Showcase pada  4  Februari  2021  (Beddoe,  2021). Seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya Google  menentang  keras  ide  untuk memungut  uang  dari  setiap  tautan  yang mereka tampilkan di laman hasil pencarian Google Search . Penolakan tersebut dengan alasan  bahwa  hal  ini  akan  merusak  nilai utama  mesin  pencari  yang  bersifat  gratis dan  akan  menimbulkan  persaingan  bisnis baru.  Google  menyebutkan  bahwa News
Showcase lebih menguntungkan dan masuk akal  secara  teknis  karena  tetap  akan memberikan  keuntungan  tunai  terhadap para penyedia konten berita tanpa mengganggu  ekosistem  mesin  pencari gratis  yang  sudah  ada.  Selain  bermanfaat kepada  mitra  bisnis,  aplikasi  tersebut  juga bermanfaat  bagi  para  pengguna  karena mereka  akan  mendapatkan  konten  yang lebih  kredibel  dari  sumber  yang  sudah diverifikasi sebelumnya. Pada masa peluncuran  ini  Google  menyatakan  sudah ada banyak penerbit berita yang bergabung dengan Google News Showcase seperti The Canberra  Times,  The  Illawarra  Mercury, The  Saturday  Paper,  Crikey,  The  New Daily,  InDaily,  dan  The  Conversation. Meski  perusahaan  berita  terbesar  News Corp dan Nine Network belum bergabung dalam  kesepakatan  tersebut,  daftar  awal perusahaan  yang  bergabung  menunjukan citra yang positif terhadap inisiasi Google.
Selain  meluncurkan Google News Showcase , Chief  Executive  Officer (CEO) perusahaan  tersebut  Sundar  Pichai  juga melakukan  negosiasi  melui  telepon  video dengan  Perdana  Menteri  Scott  Morisson (Choudhurry,  2021).  Baik  Pichai  maupun Morisson  tidak  mengungkapkan  pada publik tentang isi negosiasi tersebut, tetapi keduanya sepakat bahwa pertemuan tersebut berkonotasi positif dan memberikan  hasil  yang  konstruktif.  Pada intinya  Morrison  telah  mendengar  semua penjelasan dan saran dari Google, sebaliknya  Pichai  juga  telah  mengerti bahwa  Pemerintah  Australia  ingin  semua hal  berjalan  sesuai  aturan  yang  mereka buat.
Untuk  mencapai  tujuan  amandemen News Media Bargaining Code yang sesuai dengan kepentingan mereka, Google tidak hanya mengandalkan negosiasi dan diplomasi  publik  tetapi  juga  pengiriman lobbyist sejak  9  Februari  2021.  Google
bersamaan dengan Facebook telah menyewa  lima  perusahaan  pelobi  paling handal di Australia untuk memperjuangkan amandemen (Maede, 2021). Target Google dalam  mengirim  pelobi  ini  adalah  untuk membuat Google News
Showcase menggantikan  rencana  awal  dari News Media  Bargaining  Code yang  akan membuat  Google  membayar  untuk  setiap tautan  yang  mereka  tampilkan  di  laman hasil  penelusuran Google  Search .  Google menyewa kelompok pelobi dari Christmas Jalili,  Newgate  Communications,  TG Endeavour,  Eloquium  Group,  dan  orang- orang yang dekat dengan Perdana Menteri Scott  Morrison.  Daftar  pelobi  tersebut ditambah  dengan  pelobi  internal  dari perusahaan  Google  dan  Facebook  itu sendiri.  Mereka  bersama-sama  bekerja untuk  melobi  anggota-anggota  dewan hingga  menteri  untuk  meloloskan  tujuan Google.

## 4.3  Amandemen  Sebagai  Kompromi Google dan Pemerintah Australia
Setelah berbagai eskalasi dan penurunan  konflik akhirnya  terdapat beberapa  amandemen  terhadap News Media  Bargaining  Code meskipun  tidak sama persis dengan apa yang diajukan oleh Google.  Versi  final  dari  Rancangan Undang-undang News  Media  Bargaining Code akhirnya  disetujui  oleh House  of Representative dan Senate tanggal  25 Februari 2021. Melalui pembacaan terakhir undang-undang  yang  disahkan  atau Third Reading ,  beberapa  amandemen  telah disetujui.  Pada  versi  ini  Pemerintah Australia  tetap  memaksa  Google  untuk membuat  kesepakatan  tentang  remunerasi dengan  perusahaan  penerbit  berita  dan membuat  Google  memberikan  laporan terhadap pemerintah apabila ada perubahan algoritma (House of Representative Australia,  2021).  Hasil  akhir  ini  tentu
sangat jauh dari apa yang direkomendasikan  oleh  ACCC  dalam laporan  final  mereka  tahun  lalu.  Banyak dari  tuntutan  ACCC  tidak  dimuat  dalam News  Media  Bargaining  Code versi  final ini,  tetapi  tujuan  utama  untuk  membuat Google  membayar  sejumlah  uang  kepada perusahaan  penerbit  berita  telah  tercapai. Google  tentu  tidak  mendapatkan  tujuan utama  nya,  yaitu  membuat  Pemerintah Australia mengurungkan niat dalam membuat undang-undang
yang mewajibkan mereka membayar uang tetapi mereka tetap mendapat keuntungan.
Beberapa  keuntungan  yang  diraih Google adalah kelonggaran untuk melakukan  negosiasi  dengan  perusahaan penerbit berita sebelum menggunakan jalur arbitrase,  mendapatkan  notifikasi  minimal 30 hari apabila ada aduan arbitrase, putusan arbitrase  yang  akan  mempertimbangkan kontribusi Google di Australia, penghilangan kewajiban mengikuti
undang-undang  apabila  telah  memiliki kontrak  kerjasama  dengan  perusahaan penerbit media sebelumnya, serta banyaknya  tuntutan  ACCC  yang  tidak dituangkan  dalam  pasal  (Nicholls,  2021). Ini  artinya  apabila  Google  berhasil menjalin  kesepakatan  dengan  media  lokal baik melalui ataupun diluar  Google News Showcase, mereka tidak diwajibkan mengikuti  aturan  arbitrase.  Disisi  lain Pemerintah Australia memang tidak mendapatkan  banyak  tujuan  seperti  apa yang tertuang dalam rekomendasi ACCC di laporan  final  mereka,  tetapi  kepentingan utama  untuk  membuat  Google  membayar perusahaan penerbit berita tetap didapatkan.  Versi  final News  Media Bargaining  Code kemudian  disahkan  oleh Gubernur Jenderal Australia, Jendral David Hurley  tanpa  perubahan  pada  tanggal  2 Maret  2021  (House  of  Representative Australia,  2021).  Pengesahan  tersebut
menjadi tanda bahwa fase usaha kompromi Google  dan  Australia  saat News  Media Bargaining Code dirumuskan.

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi
Dapat  disimpulkan  bahwa  dalam proses manajemen konflik antara Pemerintah  Australia  dengan  Google terkait  masalah  hak  penerbitan  berita menggunakan    metode  negosiasi.  Adapun jenis  manajemen  konflik  yang  digunaka secara spesifik adalah kompromi. Kompromi  dipilih  sebagai  jalan  terakhir yang  efektif  setelah  sebelumnya  ada banyak kompetisi antar kedua belah pihak.
Kompromi merupakan salah satu  cara terbaik  dalam  mengakhiri  konflik,  yaitu dengan sedikit memberikan apa yang lawan minta tanpa kehilangan kepentingan utama kita.  Dengan  cara  ini  semua  pihak  dapat merasa  senang  karena  tujuan  mereka tercapai  tanpa  harus  mengalami  eskalasi konflik yang destruktif. Semua pihak yang menggunakan  kompromi  dalam  gaya penyelesaian  konflik  pasti  memiliki  itikad yang  baik  untuk  mencapai win-win solutions dan  untuk  itu  gaya  ini  perlu diadopsi terutama oleh aktor-aktor hubungan  internasional  untuk  mengurangi dampak destruktif secara masif.
Setelah  dilakukan  penelitian,  ada serangkaian pelunakan aksi dalam mencapai kepentingan masing-masing pihak sebagai bukti bahwa dalam masalah hak  penerbitan  berita  antara  Google  dan Australia menggunakan manajemen konflik  kompromi.  Tidak  ada  pihak  yang benar-benar  100%  mendapat  apa  yang mereka  inginkan  dengan  cara  mereka, tetapi semua pihak setuju bahwa kompromi yang ada adalah jalan keluar paling masuk akal  dan  baik  bagi  aktor  yang  terlibat. Semua  ini  tercapai  berhak  amandemen yang  dilakukan  selama  masa  perumusan undang-undang  yang  membuat  Google
tetap  bisa  mengatur  pengeluaran  investasi yang  mereka  bayarkan,  tetapi  Pemerintah Australia tetap dapat meningkatkan kesejahteraan  perusahaan  penerbit  berita dengan  uang  yang  diperoleh  dari  undang- undang tersebut.
Dengan kesimpulan penelitian, penulis merekomendasikan  manajemen  konflik dengan metode kompromi untuk digunakan ketika ada masalah yang serupa dengan hak penerbitan berita. Penulis berpendapat cara ini jauh lebih efisien dan tidak menimbulkan  banyak  dampak  destruktif daripada jenis manajemen konflik yang lain dimana  para  pihak  harus  memilih  apakah ingin  masalah  cepat  selesai  tapi  hubungan memburuk atau memenuhi seluruh kepentingan  pihak  terkait  tetapi  sangat menguras waktu dan sumber daya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, masalah  hak  penerbitan  berita  antara Australia dan Google merupakah salah satu yang  pertama  di  dunia  bersamaan  dengan Prancis.
Diprediksi  akan  ada  banyak  negara- negara lain yang akan menuntut perusahan- perusahaan  teknologi  besar  seperti  pada kasus  ini.  Negara-negara  yang  hendak menuntut  hal  serupa  dari  perusahaan- perusahaan  teknologi  khususnya  Google, dapat menggunakan kompromi baik melalui perundingan lobbying tertutup atau cara  negosiasi  lainnya  daripada  harus melalui  aksi  pemblokiran  layanan  aplikasi tertentu  yang  kemungkinan  besar  akan merugikan warganya sendiri.

## Daftar Pustaka

## Acuan dari buku:
Miles,  Matthew  B.    dan  Huberman,  A. Michael.  1994. Qualitative  Data Analysis . California: SAGE Publications.
Mayer, Bernard S. 2000 . The Dynamics of Conflict  Resolution .  San  Francisco:
Jossey-Bass.
Wirawan.  2009. Konflik  dan  Manajemen Konflik. Jakarta: Salemba Humanika.
Brewster.  David  (Ed).  2016.  Indo-Pacific Maritime  Scurity:  Challenges  and
Cooperations. National Security College: Australian National
Security.
Suranto.  2011. Komunikasi  Interpersonal . Yogyakarta : Graha Ilmu.
S,  Bungaran  Antonius  dan  Sosrodihardjo, Soedjito.  2014. Metode  Penelitian Sosial (Edisi Revisi). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

## Acuan artikel dalam Jurnal:
Lewicki, Roy J & Hiam, Alexander. 2007. “Considering Outcome and Relationship  Concern”,  dalam  The Flexibility of the Master Negotiatior, pp 25-36. 10.1002/joe.20130.
[20/8/2022]
Miller, Ofir. 2014. "The Negotiation Style:
A  Comparative  Study  between  the Stated  and  in-  Practice  Negotiation
Style",  dalam  Procedia  -  Social  and Behavioral  Sciences.  Vol.  124.  pp. 200-209 [20/8/2022] Riehl,  Carolyn.  2001.  “Bridges  to  the Future: The Contributions of Qualitative Research to the Sociology of  Education”,  dalam  Sociology  of
Education by American Sociological Association.  Vol.  74.  pp.  115-134. [20/8/2022]
Acuan artikel dalam website:

## 9News Staff. 2019. “Google and Bunnings
named  as  brands  most  trusted  by Aussies”, dalam https://www.9news.com.au/national/
bunnings-and-google-named-as- brands-most-trusted-by- aussies/81e21986-2d46-4aeb-a4fc- eeaec0da3780 diakses 15 Mei 2022. ACCC.  2007.  “ACCC  not  to  intervene  in Google's acquisition of DoubleClick”, dalam
https://www.accc.gov.au/media- release/accc-not-to-intervene-in- googles-acquisition-of-doubleclick
diakses 13 Mei 2022.
ACCC.  2020.  “Australian  news  media  to negotiate payment with major digital platforms”, dalam https://www.accc.gov.au/media- release/australian-news-media-to- negotiate-payment-with-major-
digital-platforms diakses 6 Juni 2022. ACCC.  2021.  “Draft  news  media bargaining
code”, dalam
https://www.accc.gov.au/focus- areas/digital-platforms/draft-news- media-bargaining-code#about-the- draft-code diakses 4 Juni 2022. ACCC.  2021.  “Lack  of  competition  in  ad tech affecting publishers, advertisers and consumers”, dalam
https://www.accc.gov.au/media- release/lack-of-competition-in-ad- tech-affecting-publishers- advertisers-and-consumer s  diakses 17 Juni 2022.
ACCC.  2022.  “Digital  platform  services inquiry 2020-2025”, dalam
https://www.accc.gov.au/focus- areas/inquiries-ongoing/digital- platform-services-inquiry-2020-2025 diakses 2 Juni 2022.
Beddoe, Kate. 2021. “Answering your top questions about Google News
Showcase”,
dalam
https://blog.google/around-the- globe/google- asia/australia/answering-your-top-
questions-about-google-news- showcase/ diakses 1 Juli 2022. Beddoe,  Kate.  2021.  “Google  News Showcase  launches  in  Australia”, dalam https://blog.google/products/news/go ogle-news-showcase-launches- australia/ diakses 18 Juni 2022.
Coburn, Calum. 2020. "Negotiation Styles”, dalam https://www.negotiations.com/article s/negotiation-conflict-profiles /
diakses 28 April 2022.
Colenso  BBDO.  2020.  “New  Google
Campaign Shares Inspirational
Stories of Small Aussie Businesses”, dalam https://www.lbbonline.com/news/ne w-google-campaign-shares- inspirational-stories-of-small- aussie-businesses diakses  13  Mei 2022.
Choudhury,  Saheli  Roy.  2021.  “Google
CEO met Australia’s Prime Minister After  Threatening  To  Pull  Out  Its Search Engine”, dalam https://www.cnbc.com/2021/02/04/g oogles-goog-sundar-pichai-meets- australia-pm-after-fallout-over-new- law.html diakses 5 Agustus 2022.
Google. 2020. “Open letter to Australians”,
dalam https://about.google/intl/ALL_au/go ogle-in-australia/aug-17-letter / diakses 8 Juni 2022.
Google. 2022. “See the Impact of Google in
Australia”, dalam
h ttps://about.google/intl/ALL_au/go ogle-in-australia/ diakses  13  Mei 2022.
House of Representatives. 2021. “Treasury
Laws Amendment (News Media and Digital Platforms
Mandatory
Bargaining Code) Bill 2021”, dalam https://www.aph.gov.au/Parliamenta
ry_Business/Bills_Legislation/Bills_ Search_Results/Result?bId=r6652 diakses 30 Juni 2022.
Johnston,  Matthew.  2022.  “How  Google (Alphabet)  Makes  Money”,  dalam https://www.investopedia.com/articl es/investing/020515/business- google.asp diakses 10 Mei 2022. Judd, Bridget. 2021. “Google is Threatening to Pull Its Search Engine from  Australia.  So  What  Does  That Mean for You?”, dalam
https://www.abc.net.au/news/2021- 01-25/google-may-pull-search- engine-from-australia-what- happens-next/13086712 diakses  20 Agustus 2022. Keating, Eloise. 2020. “Google to make it free  for  Australian  small  businesses to  list  their  products  in  Google Shopping”, dalam https://www.smartcompany.com.au/i ndustries/retail/google-shopping- listings-free-australian-businesses/ diakses 13 Mei 2022.
Meade,  Amanda.  2021.  “Google  and Facebook  using  lobbyists  with  close ties to Morrison government to fight media code”, dalam
https://www.theguardian.com/media/ 2021/feb/09/google-and-facebook- using-lobbyists-with-close-ties-to- morrison-government-to-fight- media-code diakses 18 Juni 2022.
Morrison, Hon Scott, dkk. 2019. “Response to Digital Platforms Inquiry”, dalam https://ministers.treasury.gov.au/min isters/josh-frydenberg-2018/media- releases/response-digital-platforms- inquiry diakses 20 Agustus 2022. Motta,  Carlo.  2016.  “Can  the  EU  really make  Google  and  Facebook  pay publishers  and  media?”,  dalam https://europeansting.com/2016/08/3 0/can-the-eu-really-make-google-
and-facebook-pay-publishers-and- media/ diakses 23 Mei 2022.
Nichollas,  Rob.  2021.  “This  week’s changes  are  a  win  for  Facebook,
Google  and  the  government  —  but what was lost along the way?”, dalam https://theconversation.com/this- weeks-changes-are-a-win-for- facebook-google-and-the- government-but-what-was-lost- along-the-way-155865 diakses  30 Juni 2022. Page,  Larry.  2016.  “G  iss  for  Google”,
dalam https://abc.xyz/ diakses  20 November 2022. Silva, Mel. 2020. “Australia’s media code won’t allow fair negotiations”, dalam https://blog.google/around-the- globe/google-asia/australia/unfair- arbitration/ diakses 14 Juni 2022.
Silva,  Mel.  2020.  “A  workable  publisher code for Australia”,
dalam https://blog.google/around-the- globe/google- asia/australia/workable-publisher- code-australia/ diakses 14 Juni 2022.
Silva,  Mel.  2020.  “Small  business  and Australia’s  media  bargaining  code”,
dalam https://blog.google/around- the-globe/google- asia/australia/small-business-and- australias-media-bargaining-code/ diakses 14 Juni 2022.
Silva,  Mel.  2020.  “The  News  Media
Bargaining Code remains unworkable—but  there  is  a  path forward”, dalam
https://blog.google/around-the- globe/google-asia/australia/news- code-path-forward/ diakses  17  Juni 2022.

## Acuan dari publikasi resmi :
House  of  Representatives.  2020.  Treasury Laws Amendment (News Media and
Digital Platforms Mandatory Bargaining Code) Bill 2020.
Canberra:  Parliament  of  Australia. pp. 1-55
House  of  Representatives.  2020.  Treasury
Laws  Amendment  (News  Media and  Digital  Platforms  Mandatory Bargaining Code) Bill 2020 Second Reading Speech. Canberra :
Parliament  of  Australia .  Hal.
11013-11014.