El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Penetapan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris dalam Kajian Fiqih Mawaris
(Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor
0084/Pdt.P/2016/MS.Bna)
Fakhrurrazi M. Yunus Kadri Khairul Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: kadrikhairulkakha95@gmail.com

## Abstrak
Hukum  kewarisan  dalam  Islam  tentang  pengangkatan  anak  tidak  membawa pengaruh apapun terhadap status kewarisan anak tersebut karena tidak ada hubungan  nasab  antara  keduanya.  Namun  dalam  prakteknya,  ditemukan penetapan di Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna  yang  menetapkan  anak  angkat  sebagai  salah seorang  ahli  waris.  Kajian  ini  ingin  melihat  bagaimana  proses  penetapan terhadap  anak  angkat  sebagai  ahli  waris  di  Mahkamah  Syar‟iyah  Banda Aceh,  apa  yang  menjadi  pertimbangan  Hakim  dalam  menetapkan  anak angkat  sebagai  ahli  waris,  dan  bagaimana  tinjauan  hukum  fiqih  mawaris terhadap penetapan anak angkat sebagai ahli waris di Mahkamah Syar‟iyah Banda  Aceh.  Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut  dilakukan  sebuah kajian  melalui  pendekatan  yuridis  empiris  dan  menggunakan  metode pengumpulan  data  lapangan  yang  dipadukan  dengan  metode  pengumpulan data  kepustakaan  melalui  teknik  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasilnya adalah proses  penetapan  anak  angkat  sebagai  ahli  waris  dalam  penetapan Nomor  0084/Pdt.P/2016/MS.Bna  di  Mahkamah  Syar‟iyah  Banda  Aceh diselesaikan  dalam  beberapa  tahapan,  yakni  diawali  dengan  pendaftaran dan  registrasi  perkara,  pembacaan  surat  permohonan  oleh  hakim,  para pemohon  memberikan  keterangan  di  persidangan  berkaitan  dengan  dalil- dalil  permohonan,  tahapan  pembuktian,  tahapan  permusyawaratan  majelis hakim, dan pembacaan penetapan. Adapun pertimbangan Hakim Mahkamah Syar‟iyah  Banda  Aceh  dalam  menetapkan  anak  angkat  sebagai  ahli  waris didasarkan  kepada  Pasal  171  huruf  (c)  Kompilasi  Hukum  Islam  dan pemeriksaan  silsilah  keluarga  para  pemohon  untuk  menentukan  hubungan status  kewarisan  para  pemohon  terhadap  termohon  yang  membuktikan bahwa  anak  angkat  tersebut  sebenarnya  merupakan  anak  dari  saudari perempuan  pewaris  yang  telah  meninggal  dunia  lebih  dahulu. Dalam tinjauan  fikih  mawaris  penetapan  anak  angkat  sebagai  ahli  waris  di Mahkamah  Syar‟iyah  Banda  Aceh  dipandang  tidak  melanggar  ketentuan hukum kewarisan Islam dan digolongkan dalam kasus kalalah.
Kata kunci: Penetapan, anak angkat, ahli waris, fikih mawaris, dan kalalah

## Pendahuluan
Salah  satu  tujuan  dari  perkawinan  adalah  untuk  memperoleh  keturunan, sehingga suatu perkawinan sering dikatakan belum sempurna jika pasangan suami isteri  belum  dikarunia  seorang  anak. 1 Namun  realitanya  banyak  pasangan  suami isteri  yang  sudah  lama  berumah  tangga  tapi  belum  dikaruniai  seorang  anak disebabkan  berbagai  faktor,  padahal  jika  dilihat  dari  keadaan  ekonomi  pasangan tersebut  mampu  dan  siap  untuk  merawat  dan  mendidik  seorang  anak,  sehingga banyak  pasangan  suami  isteri  yang  akhirnya  memutuskan  untuk  mengangkat (adopsi) seorang anak untuk mengisi kekosongan dalam rumah tangga mereka. 2
Anak angkat atau sering dikenal dengan istilah anak adopsi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 didefinisikan sebagai, “ anak yang haknya dialihkan  dari  lingkungan  kekuasaan  keluarga  orang  tua,  wali  yang  sah,  atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak  tersebut,  ke  lingkungan  keluarga  orang  tua  angkatnya  berdasarkan  putusan atau  penetapan  pengadilan. ”. 3 tujuan  melakukan  pengangkatan  anak  adalah  untuk menjamin kesejahteraan anak angkat tersebut dan untuk meneruskan keturunan dari keluarga orang tua angkat si anak. 4
Dalam  Islam  pada  dasarnya  tidak  melarang  praktek  pengangkatan  anak sejauh  tidak  mempengaruhi  dan  tidak  merubah  hubungan  nasab  atau  garis keturunan  anak  dengan  orang  tua  kandungnya.  Praktek  pengangkatan  anak  akan dilarang  ketika  hal  ini  berakibat  keluarnya  anak  angkat  dari  hubungan  nasab  atau keturunan  antara  anak  dengan  orang  tua  kandungnya  sendiri  dan  masuk  dalam hubungan  nasab  dengan  orang  tua  angkatnya.  Larangan  ini  berdasarkan  firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi:
                                                                                                                                                                                                     
                             
Artinya: “ Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak  kandungmu  (sendiri).  yang  demikian  itu  hanyalah  perkataanmu
1 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan , (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 3.
2 Muderis  Zaini,  Adopsi Suatu  Tinjauan  Dari  Tiga  Sistem  Hukum ,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2006), hlm. 5.
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4 Djaja. S. Meliana, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia , (Bandung: Taristo, 1982), hlm. 4.
dimulutmu  saja.  dan  Allah  mengatakan  yang  sebenarnya  dan  Dia menunjukkan jalan (yang benar) .”
Pengangkatan  anak  adalah  suatu  perbuatan  hukum  pengambilan  anak orang  lain  ke  dalam  keluarganya  sendiri  sedemikian  rupa,  sehingga  antara  orang yang  mengangkat  (orang  tua  angkat)  dan  anak  yang  diangkat  itu  timbul  suatu akibat  hukum  kekeluargaan  yang  sama  seperti  yang  ada  antara  orang  tua  dengan anak  kandungnya  sendiri. 5 Di  dalam  hukum  kewarisan  perdata  yang  berlaku  di Indonesia,  salah  satu  akibat  hukum  dari  peristiwa  pengangkatan  anak  adalah mengenai  status  kedudukan  anak  angkat  tersebut  sebagai  ahli  waris  orang  tua angkatnya  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  12 Staatsblad Nomor  129  Tahun 1917 yang menyatakan, “ anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari orang  yang  mengadopsi.  Konsekwensinya  anak  adopsi  menjadi  ahli  waris  dari orang yang mengadopsi ” 6
Namun  menurut  hukum  Islam,  anak angkat  tidak dapat  diakui untuk  bisa dijadikan  dasar  dan  sebab  mewarisi,  kerena  prinsip  pokok  yang  menyebabkan kawarisan  dalam  hukum  Islam  adalah  empat  hal,  yaitu:  hubungan  kerabat  atau nasab, hubungan perkawinan, hubungan wala’ (hubungan majikan dan budak), dan tujuan Islam (ijtahul Islam), yaitu baitul mal yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris seorangpun. 7
Maka peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam tidak membawa  pengaruh  hukum  terhadap  status  anak  angkat,  yakni  anak  angkat tersebut tidak saling mewarisi harta peninggalan dengan orang tua angkatnya. Hal ini  tentunya  akan  menimbulkan  permasalahan  di  kemudian  hari  jika  dalam  hal kewarisan ini tidak ada aturannya, sehingga sebagai  solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak- banyaknya  1/3  (sepertiga)  dari  harta  warisan  orang  tua  angkatnya  .  hal  ini  diatur dalam Pasal 209 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “ Terhadap anak angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  maka  diberi  wasiat  wajibah  sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya .” 8
Akan  tetapi  menurut  fakta  di  lapangan  ditemukan  penetapan  dari Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh    yang  menetapkan  anak  angkat  menjadi  ahli waris.  Dalam  sebuah  penetapan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna,yang  menjadi  objek  penetapannya  adalah  penetapan terhadap  ahli  waris  yang  diajukan  demi  kepentingan  pengurusan  pengalihan tabungan pada bank BRI Banda Aceh, yang merupakan salahsatu harta peninggalan dari pewaris yang berprofesi sebagai seorang dosen. Dalam permasalahan ini dosen tersebut  belum  pernah  menikah  dan  kedua  orangtuanya  telah  meninggal  dunia
5 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum . . . , hlm. 5.
6 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak.
7 Ahmad Azhar Basyir , Hukum Waris Islam Edisi Revisi , (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 19.
8 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
terlebih  dahulu.  Sehingga  ahli  waris  yang  di  tinggalkannya  ialah  6  (enam)  orang adik  kandung,  dan  seorang  anak  angkat.  Dalam  kasus  ini  keenam  adik  kandung bersama anak angkat si pewaris mengajukan permohonan penetapan ke Mahkamah Syar’iyah  Banda  Aceh  untuk  ditetapkan  sebagai  ahli  waris  guna  untuk  mengurus pengalihan  tabungan  pada  bank  BRI  Banda  Aceh  yang  merupakan  tabungan peninggalan si pewaris. 9
Yang  menjadi  titik  fokus  permasalahannya  adalah  hakim  Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh mengabulkan dan menetapkan anak angkat tersebut menjadi salah  satu  dari  ahli  waris,  namun  berdasarkan  makna  tersurat  dari  rumusan  Pasal 171  huruf  (c)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  merupakan  salah  satu  dasar hukum  dalam  penetapan  ini  yang  menyatakan  bahwa,  “ ahli  waris  adalah  orang yang  pada  saat  meninggal  dunia  mempunyai  hubungan  darah  atau  hubungan perkawinan  dengan  pewaris,  bergama  Islam,  dan  tidak  terhalang  karena  hukum menjadi  ahli  waris ”,  tidak  ditemukann    alasan  yang  membenarkan    bahwa  anak angkat  patut  ditetapkan  menjadi  salah  seorang  ahli  waris  yang  berhak  mengurus pengalihan tabungan si pewaris. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian lebih lanjut  tentang  dasar  hukum  dalam  penetapan  ahli  waris  yang  ditetapkan  oleh Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  Nomor  0084/Pdt.P/2016/MS.Bna,  supaya ditemukan  penyelesaian  tentang  status  kewarisan  anak  angkat  terhadap  orangtua angkatnya,  apakah  anak  angkat  memang  berhak  mewarisi  harta  peninggalan  dari orangtua  angkatnya    berdasarkan Staatsblad Nomor  129  Tahun  1917,  ataukah hanya  berhak  mendapatkan  harta  peninggalan  dari  orangtua  angkatnya  melalui jalan  wasiat  wajibah  sebagaimana  yang  ditetapkan  oleh  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI).
Berdasarkan  permasalah  yang  telah  diuraikan  diatas  dan  memperhatikan peraturan-peraturan  tentang  kewarisan  anak  angkat  maka  artikel  ini  mencoba membahas tentang proses penetapan terhadap anak angkat sebagai ahli waris dalam Penetapan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  Nomor  0084/Pdt.P/2016/MS.Bna, pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dalam  menetapkan  anak angkat  sebagai  ahli waris,  dan tinjauan hukum  Fiqih Mawaris terhadap penetapan anak angkat sebagai ahli waris di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

## Proses  Penetapan  Anak  Angkat  Sebagai  Ahli  Waris  Dalam  Perkara  Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  sebagai  badan  peradilan  tingkat pertama  di  Aceh  merupakan  badan  peradilan  yang  berwenang  menerima, memeriksa,  mengadili,  dan  memutuskan  perkara  yang  berkaitan  dengan  sengketa perdata di  kalangan orang  Islam  sesuai  amanat  Pasal  26  ayat  (3) Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  dan  salah  satunya kewenangan absolutnya adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara  berkaitan  dengan  penetapan  ahli  waris  sebagaimana  yang  terdapat  dalam
9 Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna
Penjelasan  Pasal  49  huruf  (b)  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama.
Pada  umumnya  permohonan  penetapan  ahli  waris  bertujuan  untuk memenuhi  kepentingan  pengambilan  atau  penebusan  harta  warisan  yang  terkait dengan  pihak  ketiga,  seperti  dengan  Bank,  Asuransi  dan  lembaga  lainnya. Penetapan ahli waris tersebut secara adminstratif diperlukan oleh pihak ketiga demi meminimalisir  maupun  menghindari  sengketa  dengan  pihak-pihak  yang  mengaku sebagai  ahli  waris  dikemudian  hari. 10 Tujuan  ini  pula  yang  mendorong  ahli  waris dari  almarhumah  MR  untuk  mengajukan  permohonan  penetapan  ahli  waris  ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, guna untuk mengurus salah satu harta warisan pewaris yaitu tabungan di Bank BRI Banda Aceh.
Adapun  proses  persidangan  perkara  permohonan  penetapan  ahli  waris  di Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dengan  nomor  register  perkara 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna adalah sebagai berikut: 11
Pertama ,  pada  tanggal  04  Februari  2016  para  Pemohon  mengajukan permohonan  tentang  penetapan  ahli  waris  ke  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh, yang  kemudian  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh dalam  buku  registrasi  perkara  dengan  Nomor  0084/Pdt.P/2016/MS.Bna  pada Tanggal 03 Mei 2016. Lalu berkas permohonan tersebut dilimpahkan kepada Ketua Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  untuk  dilakukan  penetapan  hari  sidang, penetapan majelis hakim serta panitera pengganti yang akan menyelesaikan perkara permohonan tersebut.
Kedua , pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadiri  persidangan,  kemudian  hakim  membacakan  permohonan  yang  telah diajukan oleh para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan pencabutan  terhadap  beberapa  petitum/tuntutan,  dengan  demikian  permohonan Pemohon  diperbaiki  bunyi  petitum/tuntutan  permohonan  ini  diantaranya  yaitu: Mengabulkan permohonan para pemohon,  Menetapkan telah meninggal  dunia ibu angkat  pemohon  I/  kakak  kandung  para  Ahli  waris,  dan  menetapkan  RS  (anak angkat) dan  tujuh pemohon lainnya yang berstatus sebagai  adik kandung sebagai ahli waris dari almarhumah MR agar dapat mengurus pengalihan tabungan pewaris pada bank BRI Banda Aceh.
Ketiga ,  dalam  tahapan  persidangan  selanjutnya  para  pemohon memberikan  keterangan  di  persidangan  berkaitan  dengan  dalil-dalil  permohonan yang  telah  tertera  di  dalam  duduk  perkara  atau  posita  permohonan  tersebut. Keterangan-keterangan  ini  diperlukan  untuk  memperjelas  dalil-dalil  permohonan yang  diajukan  oleh  para  pemohon,  sehingga  majelis  hakim  bisa  menyelesaikan perkara  permohonan  ini  sesuai  dengan  keterangan  yang  dibenarkan  dalam
10 Hasil  wawancara  dengan  bapak    A.  Murad  Yusuf,  Panitera  Mahkamah  Syar’iyah Banda Aceh, pada Tanggal 01 November  2017 di Banda Aceh.
11 Salinan Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna tentang Penetapan Ahli Waris.
peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  lingkungan  Mahkamah  Syar’iyah Banda Aceh.
Keempat ,  pada  tahapan  persidangan  selanjutnya  persidangan  memasuki agenda  pembuktian,  maka  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonan  yang tercantum  dalam  permohonan  dan  sebagai  bahan  pertimbangan  hakim  dalam menyelesaikan  dan  menetapkan  penetapan  tersebut,  maka  para  pemohon mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut: 12
1. Bukti  surat  identitas  berupa  fotocopy  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP) dari para Pemohon,  guna untuk membuktikan hubungan hukum antara para pemohon sebagai ahli waris dan Termohon yang telah meninggal dunia  sebagai  Pewaris.  Bukti-bukti  identitas  tersebut  telah  bermaterai cukup  kemudian  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  dan  dinyatakan sesuai oleh ketua Majelis dalam persidangan.
2. Bukti fotocopy surat penetapan Nomor 09/Pdt.P/1998/PN-BNA tentang penetapan pengangkatan anak  yang dikeluarkan oleh ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Tanggal 13 Agustus 1998 sebagai alat bukti bahwa salah seorang Pemohon yang berstatus sebagai anak angkat merupakan anak angkat dari Termohon yang sah secara hukum.
3. Bukti saksi, saksi yang dihadirkan diantaranya:
a) AA  Umur  74  tahun,  yang  memberi  kesaksian  bahwa  dia  mengenal para  pemohon  karena  mereka  merupakan  tetangganya,  saksi  AA juga  mengenal  pemohon  I  yang  bernama  RS  yang  merupakan keponakan  dari  almarhumah  yang  bernama  MR  yang  telah meninggal  dunia  lebih  kurang  4  bulan  yang  lalu  karena  sakit,  dan ayah  serta  ibu  MR  sudah  terlebih  dahulu  meninggal  dunia.
Kemudian  setahu  saksi  para  pemohon  mengajukan  permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pengalihan tabungan di
Bank BRI Banda Aceh.
b) NH  Umur  63  tahun,  memberi  kesaksian  bahwa  dia  mengenal  para pemohon  karena  mereka  merupakan  tetangganya,  saksi  juga mengenal  almarhumah  MR  sebagai  kakak  kandung  dari  para pemohon  dan  setahu  saksi  pemohon  I  adalah  anak  angkat
Almarhumah  MR  karena  setahu  saksi  MR  belum  pernah  menikah dan  kedua  orangtuanya  sudah  lebih  dahulu  meninggal  dunia. Kemudian  setahu  saksi  para  pemohon  mengajukan  permohonan penetapan  ahli  waris  adalah  untuk  mengurus  pengalihan  tabungan pada Bank BRI Banda Aceh.
Setelah  mendengar  keterangan  dua  orang  saksi  tersebut,  Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang disampaikan dan memohon penetapan yang seadil- adilnya kepada majelis hakim.
12 Ibid., Hlm. 6-9.
Kelima ,  kemudian  persidangan  memasuki  agenda  rapat  pemusyawaratan majelis  hakim,  guna  untuk  memusyawarahkan  pertimbangan  dan  pendapat  hakim dalam  majelis  tersebut  terhadap  permohonan  penetapan  ahli  waris  yang  telah disidangkan.
Keenam ,  setelah  majelis  hakim  melakukan  rapat  permusyawaratan,  maka sesuai  dengan  agenda  persidangan  yang  sudah  dijadwalkan  pada  hari  Selasa Tanggal  19  Juli  2016,  majelis  hakim  membacakan  penetapan  mengenai permohonan penetapan ahli waris. Adapun dalam penetapan tersebut majelis hakim Mengabulkan  permohonan  para  pemohon  seluruhnya  dan  menetapkan  RS  yang berstatus  sebagai  anak  angkat  dan  keenam  adik  kandung  termohon  sebagai  ahli waris  yang  sah  dari  alhmarhumah  MR  guna  untuk  dapat  mengurus  pengalihan tabungan pada Bank BRI Banda Aceh. 13
Dari  proses  pendaftaran  dan  persidangan  perkara  permohonan  Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna tentang penetapan ahli waris yang telah diuraikan di atas, dapat  kita  ketahui  bahwa  perkara  permohonan  penetapan  ahli  waris  tersebut diajukan dalam bentuk kumulasi subjektif karena pihak pemohon dalam perkara ini terdiri  dari  seorang  anak  angkat  dan  enam  orang  adik  kandung  dari  pewaris. Permohonan  penetapan  ini  diajukan  agar  para  permohon  dapat  ditetapkan  sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah MR guna untuk mengurus pengalihan salah satu harta warisan Almarhumah yang berupa tabungan di Bank BRI Banda Aceh. 14
Dalam  proses  penyelesaian  perkara  penetapan  ahli  waris  di  Mahkamah Syar’iyah yang telah diuraikan di atas, tidak ditemukan suatu kendala yang berarti yang menghambat proses pemeriksaan dan penetapan terhadap perkara ini  karena proses penyelesaiannya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, dan bukti yang dihadirkan oleh para pemohon di  persidangan  berupa  dua  orang  saksi  dan  surat  penetapan  Nomor 09/Pdt.P/1998/PN-BNA  tentang  pengangkatan  anak  yang  dikeluarkan  oleh  Ketua Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  dapat  menguatkan  dalil-dalil  permohonan  yang terdapat dalam perkara permohonan ini. 15
Akan  tetapi  suatu  hal  yang  menimbulkan  tanda  tanya  dari  penetapan  ini adalah  ditetapkannya  anak  angkat  (pemohon  I)  menjadi  salah  seorang  ahli  waris dari  Almarhumah  MR  yang  berhak  mengurus  tabungan  pewaris  di  Bank  BRI Banda  Aceh.  Padahal  jika  kita  melihat  dari  dasar  perundang-undangan  yang berlaku  dan  menjadi  landasan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dalam menyelesaikan  perkara  waris  tidak  ada  satupun  peraturan  yang  menunjukkan bahwa  anak  angkat  sah  ditetapkan  sebagai  ahli  waris  dan  menerima  harta  pusaka ayah  angkatnya  dari  jalur  warisan.  Namun  dalam  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  khususnya  di  lingkungan  Peradilan  Agama  (Mahkamah  Syar’iyah),
13 Ibid., hlm. 11.
14 Hasil wawancara dengan bapak Abu Bakar Ubit , Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada Tanggal 01 November 2017 di Banda Aceh.
15 Ibid.
anak  angkat  hanya  berhak  mendapatkan  harta  pusaka  ayah  angkatnya  dari  jalur wasiat ataupun wasiat wajibah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 209 Ayat (2) Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  menegaskan  :  “ Terhadap  anak  angkat  yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3  (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya ”.

## Analisis  Pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  Dalam Menetapkan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris
Pada Tanggal 19 Juli 2016 Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang memeriksa  dan  mengadili  perkara  permohonan  Nomor  0084/Pdt.P/2016/MS.Bna telah  membacakan  dan  menjatuhkan  Penetapan  terhadap  perkara  permohonan penetapan  ahli  waris  dalam  persidangan  yang  terbuka  untuk  umum.  Adapun pertimbangan  Hukum  yang  dilakukan  oleh  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh  dalam  proses  penetapkan  ahli  waris  dalam  perkara  ini  diantaranya  adalah sebagai berikut: 16
1. Bahwa para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sesuai dengan panggilan yang disampaikan juru sita pengganti tersebut para pemohon hadir di persidangan dan mengikuti persidangan dengan baik.
2. Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada para pemohon agar mengurungkan niatnya melanjutkan perkara ini, akan tetapi para pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya sehingga majeis hakim melanjutkan proses persidangan sesuai dengan peraturan perundangan-udangan yang berlaku.
3. Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari almarhumah MR yang telah meninggal dunia sesuai dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara/ posita dalam surat permohonan ini.
4. Bahwa setelah memperhatikan permohonan para Pemohon maka ternyata dasar hukum atas pemohonan para Pemohon terdapat dalam rumusan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)  yang menentukan bahwa “ Ahli Waris adalah orang yang pada saaat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris”.
5. Bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara Pemohon dengan Almarhumah hakim memandang perlu memeriksa silsilah keturunan para Pemohon, apakah ada atau tidaknya halangan
16 Salinan  Penetapan  Nomor  0084/Pdt.P/2016/MS.Bna  tentang  Penetapan  Ahli  Waris, hlm. 9-11.
untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah MR sebagaimana terkandung dalam Pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam. 17
6. Bahwa tujuan para pemohon untuk memperoleh penetapan ahli waris ini adalah dengan maksud untuk dapat mempergunakan sebagai dasar mengurus pengalihan tabungan di Bank BRI Banda Aceh kepada para Pemohon sebagai ahli warisnya.
7. Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon dan kesimpulan para pemohon, maka majelis Hakim berpendapat para Pemohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum ( point d‟intrerest pint
d‟action) dan hubungan hukum secara langsung kepada pewaris, oleh karenannya permohonan para Pemohon dipandang berdasarkan hukum;
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  hukum  yang  telah  tertera didalam  salinan  penetapan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna  dapat  dianalisa  bahwa  dalam  pertimbangan  hukum tersebut, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menggunakan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)  sebagai dasar penetapan ahli waris  yang salah satu  pemohonnya  berstatus  sebagai  anak  angkat,  sedangkan  dalam  pasal  tersebut tidak ditemukan kata-kata  yang menyatakan bahwa anak angkat merupakan orang berhak menjadi ahli waris. jika kita melihat lebih cermat bunyi pasal tersebut tidak ada  alasan  hukum  yang  membenarkan  anak  angkat  tersebut  menjadi  ahli  waris, baik  itu  dari  sisi  hubungan  darah  ataupun  hubungan  perkawinan  dengan  pewaris, karena  jika  kita  melihat  dari  definisinya  anak  angkat  bukanlah  merupakan keturunan dari si pewaris yang secara otomatis tidak dapat mewarisi harta warisan pewaris dari segi nasab (keturunan). 18
Namun  dari  pertimbangan  hakim  yang  menyatakan  telah  memeriksa silsilah keturunan para pemohon untuk memastikan adanya status hubungan waris antara  pemohon  dan  pewaris  dan  untuk  melihat  ada  tidaknya  halangan  kewarisan antara  mereka,  dapat  dianalisa  bahwa  antara  anak  angkat  sebagai  pemohon  dan Almarhumah  MR  sebagai  pewaris  terdapat  hubungan  kewarisan  sebagaimana kesaksian  yang  disampaikan  salah  seorang  saksi  yang  dihadirkan  di  persidangan yang  menyatakan  bahwa  RS  (anak  angkat)  merupakan  keponakan  dari Almarhumah  yang  diangkat  sebagai  anak  pada  Tanggal  13  Agustus  1998  yang dibuktikan  dengan  surat  penetapan  Nomor  09/Pdt.P/1998/PN-BNA  yang dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh.  RS  (anak  angkat)  merupakan anak kandung dari RN yang tidak lain adalah adik kandung dari Almarhumah MR yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. 19
17 Ibid., Hlm. 10.
18 Hasil  wawancara  dengan  bapak  Khairil  Jamal  ,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh, pada Tanggal 03 November 2017 di Banda Aceh.
19 Hasil wawancara dengan bapak Abu Bakar Ubit , Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada Tanggal 03 November 2017 di Banda Aceh.
Dari  analisa  di  atas  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  RS  (anak  angkat) memiliki hubungan kekerabatan dengan Almarhumah MR sebagai pewaris dan sah mewarisi  harta  warisan  yang  ditinggalkan  pewaris,  namun  status  kewarisannya bukan  secara  langsung  akan  tetapi  RS  (anak  angkat)  berstatus  sebagai  ahli  waris pengganti  dari  orangtua  kandungnya  yang  telah  meninggal  dunia  terlebih  dahulu. Hal  ini  berdasarkan  Pasal  185  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang menyatakan bahwa, “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka  kedudukannya  dapat  digantikan  oleh  anaknya,  kecuali  yang  tersebut  dalam Pasal 173” .
Maka  oleh  sebab  itu,  dalam  pertimbangan  hukum  perkara  penetapan  ahli waris Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh seharusnya menyebutkan tentang silsilah keturunan RS (anak angkat) sebagaimana yang  telah  diuraikan  di  atas  sehingga  dapat  diketahui  tentang  status  hubungan kewarisan  antara  dirinya  dengan  Almarhumah  MR  sebagai  pewaris  dan pertimbangan hakim dalam perkara ini juga harus dilengkapi dengan menyebutkan bunyi  Pasal  185  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai  dasar  penetapan  ahli waris  bagi  MR  yang  merupakan  keponakan  dari  pewaris  dan  dikemudian  hari diangkat menjadi anak melalui penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Adanya kejelasan  dalam  pertimbangan  hukum  ini  sangatlah  penting  agar  penetapan  ini tidak  menimbulkan  multitafsir  dan  legalitasnya  dapat  dipertanggung  jawabkan secara hukum sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

## Tinjauan Fiqih Mawaris Tentang Penetapan Anak Angkat sebagai Ahli Waris di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
Dalam kajian Fiqih Mawaris ada tiga sebab yang disepakati jumhur Ulama sebagai  sebab  seseorang  dapat  di  tetapkan  sebagai  ahli  waris  dan  mendapatkan harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia yakni, hubungan kekerabatan ( al-qarabah ),  hubungan  perkawinan  ( al-mushaharah) ,  dan  hubungan  karena memendekakan  hamba  sahaya  ( al-wala‟ ). 20 Ketiga  hubungan  ini  menjadi  sebab mutlak  seseorang  untuk  dapat  mengalihkan  hak  kepemilikan  terhadap  harta peninggalan orang yang dinyatakan meninggal dunia kepada dirinya, jika tidak ada alasan-alasan syar‟i yang menghalangi pengalihan hak kepemilikan tersebut.
Dari  tiga  sebab  yang  disepakati  jumhur  Ulama  dalam  kewarisan tersebut,  tidak  ada  satupun  sebab  yang  menetapkan  anak  angkat  sebagai  salah seorang  ahli  waris  karena  hubungan  anak  angkat  dan  orangtua  angkat  tidak  dapat dikategorikan  sebagai  hubungan  kekerabatan  (nasab),  hal  ini  sebagaimana diisyaratkan  oleh  firman  Allah  SWT  dalam  QS.  Al-Ahzab  Ayat  4  dan  5  yang berbunyi:
20 Wahbah  az-Zuhaili, Fiqh  Islam  Wa  Adillatuhu (terj),  (Jakarta:  Gema  Insani,  2011), hlm. 346.
. . . .                                                                                                    
                .                                                                             
                                                                                        
                                                  
Artinya : “ . . . . dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak  kandungmu  (sendiri).  yang  demikian  itu  hanyalah  perkataanmu dimulutmu  saja.  dan  Allah  mengatakan  yang  sebenarnya  dan  Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi  Allah,  dan  jika  kamu  tidak  mengetahui  bapak-bapak  mereka,  Maka (panggilah  mereka  sebagai)  saudara-saudaramu  seagama  dan  maula- maulamu.  dan  tidak  ada  dosa  atasmu  terhadap  apa  yang  kamu  khilaf padanya,  tetapi  (yang  ada  dosanya)  apa  yang  disengaja  oleh  hatimu.  dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
Dalam  tafsir  Ibnu  Katsir  disebutkan  bahwasanya  menurut  Imam  Mujahid, Qatadah, dan Ibnu Zaid  ayat ini turun untuk menjelaskan tentang perihal  Zaid bin Haritsah,  bekas  budak  Rasululllah  SAW  sebelum  beliau  diangkat  menjadi  nabi, Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai  anak, sampai-sampai dia dipanggil  Zaid bin  Muhammad  (Zaid  putra  Muhammad},  maka  Allah  SWT menafikan (meniadakan)  penisbatan  nasab  anak  angkat  kepada  selain  ayah  kandungnya  dan mengembalikan  nisbat  anak  angkat  kepada  ayah  kandungnya  masing-masing melalui  ayat  ini. 21 Peristiwa  penisbatan  nasab  Zaid  bin  Haritsah  kepada  nabi Muhammad SAW telah disebutkan dalam sebuah hadits:
َعُم اَنَ ثَّدَح َّل
: َلاَق َةَبْقُع ُنْب ىَسوُم اَنَ ثَّدَح ،ِراَتْخُمْلا ُنْب ِزيِزَعْلا ُدْبَع اَنَ ثَّدَح ،ٍدَسَأ ُنْب ى مِلاَس  ِنَِثَّدَح ، َرَمُع ِنْب َِّللَّا ِدْبَع ْنَع امهنع الله َيضر َديز َّنَأ َلْوَم َةَثِراَح َنْب َِّللَّا  ِلوُسَر َلَع َُّللَّا ىَّلَص
ْمُىوُعْدا :ُنآْرُقْلا  َلَزَ ن  َّتََّح ،ٍدَّمَُمُ  َنْب  َدْيَز  َّلَِّإ ُهوُعْدَن اَّنُك اَم َمَّلَسَو ِوْي
َِّللَّا َدْنِع ُطَسْقَأ َوُى ْمِهِئَبَلآ )يراحبلا هاور( 22 21 Ibnu Katsir, Shahih Tafsir Ibnu Katsir , (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006) hlm. 615.
22 Imam Bukhari, Shahih Bukhari , (Beirut: Darul Kutub, 1988), juz III, No. Hadits 4782, hlm 276.
Artinya:  “ Telah  menceritakan  kepada  kami  Mua'la  ibnu  Asad,  telah menceritakan  kepada  kami  Abdul  Aziz  ibnul  Mukhtar,  telah  menceritakan kepada  kami  Musa  ibnu  Uqbah  yang  mengatakan  bahwa  telah menceritakan kepadaku Salim, dari Abdullah ibnu Umar yang mengatakan bahwa  sesungguhnya  kami  terbiasa  memanggil  Zaid  ibnu  Harisah  maula Rasulullah Saw dengan sebutan Zaid anak Muhammad, sehingga turunlah firman Allah Swt yang mengatakan: Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama  bapak-bapak  mereka;  itulah  yang  lebih  adil pada sisi Allah.(QS. Al-Ahzab: 5)”. (HR. Bukhari)
Dari  ayat  dan  hadits  yang  telah  disebutkan  di  atas  jelaslah  bahwa  anak angkat tidak boleh dinisbatkan nasabnya kepada orangtua angkatnya dan dia hanya boleh  mempunyai  hubungan  nasab  dengan  orang  tua  kandungnya,  maka    oleh sebab itu hubungannya dengan orangtua angkatnya tetaplah hubungan antara anak dengan  orang  lain  sehingga  antara  keduanya  tidak  ada  sebab  kekerabatan  (nasab) untuk saling mewarisi.
Adapun  penetapan  yang  dikeluarkan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh yang  menetapkan  RS  yang  berstatus  sebagai  anak  angkat  dalam  permohonan penetapan  ahli  waris  sebagai  ahli  waris  yang  sah  dari  almarhumah  MR  sebagai pewaris,  ternyata  didasarkan  kepada  bahwa  anak  angkat  tersebut  pada  dasarnya adalah anak dari saudara perempuan kandung pewaris yang lebih dahulu meninggal dunia  sebelum  pewaris  dan  kemudian  diangkat  sebagai  anak  oleh  pewaris. Almarhumah  MR  sebagai  pewaris  semasa  hidupnya  almarhumah  belum  pernah menikah  sehingga  tidak  memiliki  keturunan  dan  ayah  serta  ibu  dari  almarhumah sudah  terlebih  dahulu  meninggal  dunia  sehingga  ahli  waris  yang  ditinggalkan hanya anak tersebut dan saudara-saudara kandungnya.
Dalam  hukum  kewarisan  Islam,  seseorang  yang  meninggal  dunia padahal dia tidak meninggalkan anak ( furu‟ ke bawah) dan orang tua ( ashl ke atas), maka  yang  mewarisi  harta  peninggalannya  adalah hawasyi atau  saudara  yang memiliki  hubungan  nasab  menyamping  dengan  pewaris,  hal  ini  dikenal  dengan istilah kalalah . 23 Perihal  mengenai kalalah ini  telah  ditegaskan  oleh  Allah  SWT dalam surat An-Nisa’ Ayat 12 dan 176 yang berbunyi:
. . . .                                                                                            
                                                                                       
                                                                        
23 Muhammad  bin  Shalih  al-Utsaimin, Panduan  Praktis  Hukum  Waris  Menurut  al- Qur‟an dan as-Sunnah yang Shahih (Terj.), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008), hlm. 84.
Artinya: “. . . . Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi  mempunyai seorang  saudara  laki-laki  (seibu  saja)  atau  seorang  saudara  perempuan (seibu  saja),  maka  bagi  masing-masing  dari  kedua  jenis  saudara  itu  1/6 harta.  Tetapi  jika  saudara-saudara  seibu  itu  lebih  dari  seorang,  maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau  sesudah  dibayar hutangnya dengan tidak memberi  mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang  benar-benar  dari  Allah,  dan  Allah  Maha  Mengetahui  lagi  Maha Penyantun.”
                                                                                                   
                                                                                                            
                                                                                                      
                                    
Artinya: ” mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah  memberi  fatwa  kepadamu  tentang  kalalah  (yaitu):  jika  seorang meninggal  dunia,  dan  ia  tidak  mempunyai  anak  dan  mempunyai  saudara perempuan,  Maka  bagi  saudaranya  yang  perempuan  itu  seperdua  dari harta  yang  ditinggalkannya,  dan  saudaranya  yang  laki-laki  mempusakai (seluruh  harta  saudara  perempuan),  jika  ia  tidak  mempunyai  anak;  tetapi jika  saudara  perempuan  itu  dua  orang,  Maka  bagi  keduanya  dua  pertiga dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh  yang  meninggal.  dan  jika  mereka  (ahli waris  itu  terdiri  dari)  saudara-saudara  laki  dan  perempuan,  Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”
Namun  dalam  penafsiran  kedua  ayat  tersebut  ulama  berbeda  pendapat dalam  mengartikan  makna  “ walad ”,  mayoritas  ulama Sunni mengartikan  makna walad sebagai anak laki-laki sehingga makna kalalah adalah orang yang meninggal dalam  keadaan  tidak  meninggalkan  anak  laki-laki  dan  ayah.  Sedangkan  ulama Syiah  Imamiyyah mengartikan  kata walad sebagai  anak  laki-laki  maupun perempuan  sehingga kalalah diartikan  dengan  orang  yang  meninggal  yang  tidak
meninggalkan anak laki-laki dan  anak perempuan serta kedua orangtua  (ayah dan ibu). 24
Adapun  dasar  yang  digunakan  oleh  mayoritas  ulama Sunni dalam memaknai kata walad dalam ayat kalalah ini merujuk kepada pertanyaan Umar bin Khattab  kepada  Rasulullah  SAW  mengenai kalalah, maka  Rasulullah  SAW menjawab  bahwa kalalah itu  cukup  dipahami  dari  ayat  terakhir  surat  an-Nisa’. Mendengar  jawaban  Rasulullah  tersebut  Umar  menyatakan  bahwa  “ kalau  saya berumur  panjang  maka  saya  akan  menghukumi  kalalah  dengan  hukum  yang dipahami  oleh  orang  yang  bisa  dan  tidak  bisa  membaca  Al-Quran,  yaitu  bahwa kalalah adalah orang yang tidak memiliki anak laki-laki ”. Namun pendapat Umar tersebut  dikritik  oleh  Abu  Bakar  yang  memahami kalalah adalah  orang  yang meninggal dunia dalam keadaan tidak meninggalkan ayah serta anak laki-laki dan inilah  arti  kalalah  yang masyhur di  kalangan  orang  Arab. 25 Dimasukkannya  ayah dalam  pengertian kalalah karena  kedekatan  kata walad dengan  kata walid yang secara urf orang  arab  mendefinisikan kalalah demikian. 26 Ulama Sunni juga memaknai  kata walad sebagai  anak  laki-laki  karena  merujuk  kepada  hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:
تءاج لاق الله دبع نب رباج نع إ دعس نم امهيتنببَ عيبرلا نبا دعس ةءارم إ ص الله لوسر ل الله يل ملسو ويلع
لتق عيبرلا نب دعس اتنبا نتااى الله لوسر يا تلاقف
أ موي كعم اهم وب أ و اديهش دح أ امهمع ن أ
ناهحكنت لَّو لَّام امله عدي ملف امله ام ذخ
إ
الله لوسر ثعبف ثايرلما ةيا تلزنف كلذ في الله ىضقي لاق لام املهو لَّ إ امهمع ل طعا لاقف إ ا امهمأ طعاو ينثلثلا دعس تَّنب كل وهف يقب امو نمثل )دواد وبا هاور( 27 Artinya : “dari Jâbir ibn „Abdullâh mengatakan bahwa istri Sa‟ad ibn Rabî beserta  dua  orang  anak  perempuannya  datang  kepada  Rasul.  Ia  berkata: “Ya  Rasul,  ini  dua  orang  anak  perempuan  Sa‟ad,  ayahnya  telah  mati syahid  dalam  perang  Uhud  dan  paman  mereka  telah  mengambil  semua hartanya tanpa  ada yang tersisa. Keduanya tidak akan menikah sekiranya tidak  mempunyai  harta”.  Rasul  menjawab:  “Allah  akan  memberikan keputusan”.  Lalu  turun  ayat  kewarisan.  Rasul  memanggil  paman  kedua anak tersebut dan berkata: “Berikan kepada kedua orang anak perempuan Sa‟ad  itu  dua  pertiga,  untuk  ibu  mereka  seperdelapan  dan  sisanya untukmu”. (HR. Abû Dâwud)
24 Muhammad  Rasyid  Ridha, Tafsir  Al-Manar (Terj),  (Beirut:  Dar  al-Fikr,  2004),  Jilid IV, hlm. 423.
25 Abu Bakr al-Jashshash, Ahkam al-Quran (terj.) , (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 86.
26 Amir Syarifuddin, Permasalahan dalam Pelaksanaan Faraid , (Padang: IAIN-IB Press, 2005), hlm. 24.
27 Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud , (Kairo: Mushtafha al-Bab, 1952), hlm. 109.
Menurut  ulama  Sunni  hadist  tersebut  menunjukkan  bahwa  saudara  dapat menerima  harta  warisan  jika  bersama  dengan  anak  perempuan  dan  ibunya, sehingga kata walad yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 176 dan bisa menjadi penghalang  saudara  si  mayit  untuk  menerima  warisan  hanyalah  jika  si  mayit meninggalkan walad dalam makna anak laki-laki dan ayah. Sedangkan dasar ulama Syiah Imamiyyah dalam memaknai makna walad dalam  ayat  tersebut  meruju  kepada  faktor lughawi (bahasa),  dimana  lafadz walad merupakan musytaq (bersumber)  dari  kata al-wiladah yang  pengertiannya mencakup  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan.  Bahkan  Al-Quran  pun menggunakan  lafadz walad tersebut  untuk  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan. Diantaranya seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa’ ayat 11 yang berbunyi:
                                                             
Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.  Yaitu  bahagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bagahian dua orang anak perempuan . . . “
Dari ayat tersebut dapat dipahami kalau lafadz walad mencakup anak laki- laki dan anak perempuan dalam arti harus dipergunakan kepada kedua-duanya. Jika anak  laki-laki  menghalangi  saudara  si  mayit  untuk  mendapatkan  harta  warisan maka seharusnya anak perempuan juga menghalangi saudara untuk mewarisi dalam kasus kalalah . 28
Sesuai dengan pemahaman ulama Syiah Imamiyyah tentang kalalah yaitu orang  yang  meninggal  dan  tidak  mempunyai  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan serta  orang  orangtua  maka  orangtua  yang  dimaksud  disini  adalah  ayah  dan  ibu sehingga  saudara  tidak  berhak  mewarisi  selama  si  mayit  memiliki  keturunan walaupun itu anak perempuan atau orangtua walaupun ibu. Dimasukkannya walid dalam  pengertian kalalah karena  memandang  hubungan  langsung  antara  anak, orangtua  dan  si  mayit.  Maka  orangtua  memiliki  hak  yang  sama  untuk  menghijab saudara sebagaimana anak. 29
Dari uraian penjelasan diatas dapat dipahami bahwa ulama Sunni memaknai lafadz walad terbatas  kepada  anak  laki-laki  karena  merujuk  kepada  penyataan sahabat  yaitu  Umar  dan  Abu  Bakar  dalam  memahami  makna Kalalah dalam  QS. An-Nisa  Ayat  176  dan  juga  merujuk  kepada  pemahaman  dari  Hadist  yang berkaitan dengan kewarisan yang ditinggalkan Sa’ad bin Rabi’ yang syahid dalam perang  Uhud.  Berdasarkan  pendapat  ini  apabila  seseorang  meninggal  dalam keadaan kalalah maka  saudaranya  akan  tetap  mendapatkan  bagian  harta  warisan meskipun si mayit meninggalkan anak perempuan dan ibu. Sedangkan pemaknaan lafadz walad oleh ulama Syiah Imamiyyah dengan makna mencakup anak laki-laki
28 Muhammad  Jawad  Mughniyyah, Al-Ahwal  asy-Syakhsiyah  „ala  al-Mazahib  al- Khamsah (terj.), (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 233.
29 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar (Terj) . . . , hlm. 425.
dan  anak  perempuan  didasarkan  kepada  faktor lughawi serta  banyaknya  ayat-ayat Al-Quran  yang  mempergunakan  kata walad untuk  menjelaskan  makna  yang mencakup  anak  laki-laki  dan  perempuan.  Berdasarkan  pendapat  ini  apabila seseorang  meninggal  dalam  keadaan kalalah maka  saudaranya  baru  berhak mewarisi jika si mayit tidak meninggalkan anak baik laki-laki maupun perempuan dan tidak meninggalkan kedua orangtuanya.
Maka  berdasarkan  penjelasan  mengenai kalalah tersebut,  penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang menetapkan anak angkat yang sebenarnya terbukti merupakan anak dari saudara perempuan kandung si pewaris sebagai salah seorang ahli warisnya sah dan tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, karena  si  pewaris  atau  si  mayit  tidak  memiliki  keturunan  baik  anak  laki-laki maupun anak perempuan dan orangtua dari si mayit juga terlebih dahulu meninggal dunia  sehingga  tidak  ada  seorangpun  dari  ahli  waris  yang  bisa  menjadi  sebab terhijabnya  (terhalangnya)  anak  tersebut  ditetapkan  sebagai  ahli  waris  dan mendapatkan harta warisan.
Adapun  mengenai  status  kewarisan  anak  tersebut  yang  menggantikan kedudukan ibunya (saudara perempuan kandung si mayit) sehingga bisa ditetapkan sebagai  salah  seorang  ahli  waris  dan  berhak  mewarisi  harta  peninggalan  si  mayit dalam hukum  kewarisan  Islam  klasik  tidak ditemukan pendapat  dari ulama-ulama mazhab mengenai hal tersebut. Namun dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia hal  tersebut  dibenarkan  karena  mempertimbangkan  kemaslahatan  yang  ada dalamnya.  Adanya mawali (ahli  waris  pengganti)  dalam  sistem  hukum  kewarisan Islam di Indonesia juga dianalogikan kepada ijtihad  yang dilakukan oleh Zaid bin Tsabit yang menyatakan bahwa “ Cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki sederajat  dengan  anak  jika  tidak  ada  anak  laki-laki  yang  masih  hidup.  mereka mewarisi dan menghijab seperti anak laki-laki dan tidak mewarisi cucu bersama- sama dengan anak laki-laki.” 30
Ijtihad  tersebut  menjadi  rujukan  pejabat  hukum  di  Indonesia  untuk membentuk  konsep  tentang  ahli  waris  pengganti  dalam  sistem  hukum  kewarisan Islam di Indonesia yang dituangkan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:
(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173
(2) Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
Dari pasal tersebut disimpulkan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam mawali (ahli  waris  pengganti)  yakni,  orang  yang  menghubungkan mawali dan pewaris harus telah meninggal terlebih dahulu dan antara mawali dan pewaris terdapat  hubungan  darah.  Maka  kelompok mawali tersebut  adalah Mawali untuk
30 Moh.  Muhibbin  dan  Abdul  Wahid, Hukum  Kewarisan  Islam  Sebagai  Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 154.
anak  baik  laki-laki  maupun  perempuan, Mawali untuk  saudara  baik  laki-laki maupun perempuan dan Mawali untuk orangtua, baik ayah maupun ibu. 31
Dari penjelasan mengenai ahli waris pengganti yang telah diuraikan di atas tidak ditemukan pertentangan terhadap status kewarisan RS sebagai salah seorang ahli  waris  yang  sah  dari  almarhumah  MR  karena  kedudukannya  sebagai mawali (ahli  waris  pengganti)  dari  ibunya  (saudara  perempuan  kandung  pewaris).  Maka oleh sebab itu penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh mengenai anak angkat (keponakan)  sebagai  salah  seorang  ahli  waris  mempunyai  kekuatan  hukum  yang kuat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sistem kewarisan Islam (fiqh mawaris).

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  tentang  Penetapan  Anak  Angkat  Sebagai  Ahli  Waris Dalam  Kajian  Fiqih  Mawaris  (Analisis  terhadap  Penetapan  Mahkamah  Syar’iyah Banda  Aceh  Nomor  0084/Pdt.P/2016/MS.Bna)  yang  telah  diuraikan  dapat  ditarik kesimpulan bahwa:
1. Proses  penetapan  anak  angkat  sebagai  ahli  waris  dalam  penetapan
Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh diselesaikan dalam beberapa tahapan, yakni diawali dengan pendaftaran dan  registrasi  perkara  di  kepaniteraan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh,  pembacaan  surat  permohonan  oleh  hakim,  para  pemohon memberikan  keterangan  di  persidangan  berkaitan  dengan  dalil-dalil permohonan,  para  pemohon  menghadirkan  beberapa  alat  bukti,  lalu persidangan  dilanjutkan  dengan  tahapan  permusyawaratan  majelis hakim, dan tahapan persidangan diakhiri dengan pembacaan penetapan oleh hakim yang salah satu amar penetapannya adalah menetapkan para pemohon yang salah seorangnya berstatus sebagai anak angkat sebagai ahli waris.
2. Pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dalam menetapkan  anak  angkat  sebagai  ahli  waris  dalam  penetapan  perkara Nomor  0084/Pdt.P/2016/MS.Bna  didasarkan  kepada  Pasal  171  huruf (c)  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  pemeriksaan  silsilah  keluarga  para pemohon  yang  membuktikan  bahwa  RS  (pemohon  I)  yang  berstatus sebagai  anak  angkat  dalam  permohon  tersebut  ternyata  mempunyai hubungan  darah/kekerabatan  dengan  almarhumah  MR  (termohon), karena  RS  merupakan  anak  kandung  dari  saudara  perempuan almarhumah MR yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.
3. Dalam tinjauan fiqh mawaris penetapan anak angkat sebagai ahli waris berdasarkan  surat  penetapan  yang  dikeluarkan  Mahkamah  Syar’iyah Banda  Aceh  dipandang  tidak  melanggar  ketentuan  hukum  kewarisan
31 Syaifuddin, Ahli  Waris  Pengganti  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  Mimbar Hukum Nomor 58 Tahun XIII. 2002) hlm. 50.
Islam  dan  digolongkan  dalam  kasus kalalah, Adapun  anak  angkat tersebut  mendapatkan  haknya  sebagai  ahli  waris  karena  menggantikan kedudukan  ibunya  yang  telah  meninggal  dunia  lebih  dahulu  sebagai saudara  perempuan  kandung  si  mayit,  yang  dalam  sistem  hukum kewarisan  Islam  di  Indonesia  ketentuan  ahli  waris  pengganti  ini dipandang sebagai suatu kemaslahatan.

## Daftar Pustaka
Abu Bakr al-Jashshash, Ahkam al-Quran , Beirut: Dar al-Fikr, 1992. Ahmad  Azhar  Basyir ,  Hukum  Waris  Islam  Edisi  Revisi ,  Yogyakarta:  UII  Press, 2001.
Amir  Syarifuddin, Permasalahan  dalam  Pelaksanaan  Faraid ,  Padang:  IAIN-IB Press, 2005.
Djaja.  S.  Meliana, Pengangkatan  Anak  (Adopsi)  di  Indonesia ,  Bandung:  Taristo, 1982.
Ibnu Katsir, Shahih Tafsir Ibnu Katsir (terj.), Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006. Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud , Kairo: Mushtafha al-Bab, 1952. Imam Bukhari, Shahih Bukhari , Beirut: Darul Kutub, 1988.
Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kamal  Mukhtar, Asas-Asas  Hukum  Islam  tentang  Perkawinan ,  Jakarta:  Bulan Bintang, 1993.
Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Muderis  Zaini,  Adopsi Suatu  Tinjauan  Dari  Tiga  Sistem  Hukum ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2006.
Muhammad  bin  Shalih  al-Utsaimin, Panduan  Praktis  Hukum  Waris  Menurut  al- Qur‟an  dan  as-Sunnah  yang  Shahih (Terj.),  Bogor:  Pustaka  Ibnu  Katsir,
2008.
Muhammad  Jawad  Mughniyyah, Al-Ahwal  asy-Syakhsiyah  „ala  al-Mazahib  al-
Khamsah (terj.), Jakarta: Lentera, 2006. Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar (Terj), Beirut: Dar al-Fikr, 2004. Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak. Syaifuddin, Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam , Jakarta: Mimbar Hukum Nomor 58 Tahun XIII. 2002.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu (terj), Jakarta: Gema Insani, 2011.

## Responden
Hasil  wawancara  dengan  bapak    A.  Murad  Yusuf,  Panitera  Mahkamah  Syar’iyah Banda Aceh, pada Tanggal 01 November  2017 di Banda Aceh.
Hasil  wawancara  dengan  bapak  Abu  Bakar  Ubit,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah Banda Aceh, pada Tanggal 01 November 2017 di Banda Aceh.

## Hasil wawancara dengan bapak Khairil Jamal , Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda
Aceh, pada Tanggal 03 November 2017 di Banda Aceh.