Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## PEMAHAMAN BENDAHARA DESA TENTANG  PAJAK KEUANGAN DESA  (Studi Pada Desa Di Kecamatan Delima)
Maisur (1) , Nyak Umar (2)
1 FKIP Ekonomi, Universitas Jabal Ghafur
2 , Manajemen, Universitas Jabal Gafur e-mail:maisur@unigha.ac.id, nyakumar@unigha.ac.id

## ABSTRACT
One of the revenues received by the State is from taxes, so that the government can intensify its revenues by optimizing all its resources, including the government treasurer. The village treasurer is one of the government treasurers who must be empowered from a position of knowledge and understanding  of  taxes.  This  research  uses  descriptive  qualitative  method  with  literacy  and theoretical  based  research.  The  research  subjects  were  44  village  treasurers  scattered  in  the pomegranate sub-district, Pidie district. The results obtained based on interviews, that the village treasurer did not understand both in terms of legislation and tax calculations, so there was a delay in the tax payment process Keywords : Tax, Understanding, Knowledge, Compliance

## ABSTRAK
Salah  satu  pendapatan  yang  diterima  Negara  yaitu  dari  pajak,  sehingga  pemerintah  dapat menggencarakan penerimaannya dengan cara mengoptimalkan seluruh sumber dayanya temasuk bendahara pemerintah. Bendahara desa merupakan salah satu bendahara pemerintah yang harus diberdayakan dari posisi pengetahuan dan pemahaman tentang pajak. Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif  deskriptif  dengan  penelitian  yang  berlandasan  literasi  dan  teoritis.  Subjek penelitian  yaitu  seluruh  bendahara  desa  yang  tersebar  di  kecamatan  delima  kabupaten  pidie sebanyak 44 orang. Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan wawancara, bahwa bendahara desa kurang memahami baik dari sisi aturan perundang-undangan dan perhitungan pajak, sehingga terjadinay keterlambatan dalam proses pembayaran pajak.
Kata kunci: Pajak, Pemahaman, Pengetahuan, Kepatuhan

## Pendahuluan
Penerimaan pajak merupakan
kontribusi  terbesar  dari  penerimaan  APBN Indonesia  yaitu  sebesar  73%  yang  di publikasikan di laman Kementerian
Keuangan  Republik  Indonesia  (Kemenkeu, 2021). Oleh karena itu, besarnya konstribusi pajak  terhadap  APBN,  sehingga  wajar pemerintah menggencarkan dalam mengoptimalkan penerimaan ini. dilihat dari pernyataan diatas, maka pajak merupakan hal yang sangat penting dalam Negara ini. namun
sebaliknya,  berdasarkan  pernyataan  direktur jenderal  pajak  Ken  DwiJugiastiadi,  bahwa penerimaan pajak hanya berkisar 7,5% - 15% dari  anggaran  yang  kena  pajak  (kata  data, 2017).
Hal  ini  bisa  saja  disebabkan  oleh pemahaman  masyarakat  terhadap  kewajiban pajak,  sehingga  tidak  terpenuhinya  target pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun  yang  perlu  di  kaji  kembali  oleh pemerintah termasuk pemahaman bendahara pemerintah  dalam  memenuhi  kewajiban
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
perpajakan.  Karena  pegawai  yang  berhak untuk memotong dan memungut pajak dana yang  berasal  dari  APBN  yaitu  bendahara pemerintah dengan keputusan menteri keuangan nomor 563/KMK.03/2003.
Oleh karena itu, pemahaman bendahara  pemerintah  di  pengaruhi  oleh faktor  pendidikan  dan  pengetahun,  dengan adanya    pemahaman  bendahara  pemerintah maka  semakin  mudah  bagi  mereka  dalam memahami peraturan perpajakan dan semakin  mudah  pula  untuk  memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini selaras dengan pernyataan  yang  dikeluarkan  oleh  kepala KPP Pratama Aceh Besar Nugroho Nurcahyono dalam acara edukasi perpajakan, dimana desa yang berada di kabupaten pidie dari 730 gampong, hanya 26 gampong yang baru  menyelesaikan  kewajiban  pajaknya (Serambinews.com.  2021).  Namun  pihak KPP  pratama  Aceh  belum  bertindak  sampai pemblokiran  terhadap  rekening-rekening gampong  yang  menunggak  pembayaran pajaknya.  Rendahnya  kepatuhan  terhadap pembayaran pajak di Kabupaten Pidie dilatar belakangi  kemampuan  dalam  pemahaman aturan-aturan  perpajakan  oleh  bendahara desa (Rozikin 2019).
Bila  di  lihat  kembali,  dana  yang  di berikan oleh pemerintah pusat yang di kelola oleh desa begitu besar, maka sangat potensial terhadap  pendapatan  pajak  yang  di  kelola oleh bendahara desa. ketertiban, ketaatan dan kepatuhan bendahara desa dalam melakukan kewajiban  pajaknya  maka  semakin  besar potensi  terhadap  penerimaan  pajak  yang diperoleh oleh pemerintah. Pada tahun 2022 Kecamatan  Delima  mendapatkan  dana  desa yaitu sebesar  27 Milyar lebih dan langsung di  transfer  kerekening  desa  oleh  pemerintah pusat  yaitu  sebanyak  44  kampung.  Oleh karena  itu  desa-desa  tersebut  merupakan entitas  pelaporan  pemerintah  mempunyai kewajiban  dalam  menghitung,  memotong, memungut membayar dan melaporkan pajak. Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka dalam  hal  ini  perlu  dilihat  dan  mengetahui
pemahaman  bendahara  desa  terhadap  pajak keuangan desa.

## Tinjauan Pustaka
Dana Desa (DG) Dana desa diperuntukkan untuk pembagunan  dan  pemberdayaan  masyarakat yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  pusat yang  berasal  dari  APBN  yang  di  kucurkan khusus  untuk  desa  melalui  dana  APBD kabupaten/  Kota.  Menurut  (Bandiyono  & Kuncoro, 2021) bahwa dana desa merupakan dana  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat pada setiap tahun anggaran yang berasal dari APBN  yang  di  kucurkan  kepada  tiap-tiap desa yang transfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, dana desa merupakan anggaran yang diwajibkan kepada  pemerintah  pusat  dan  merupakan suatu hak yang di peroleh untuk desa. dengan adanya dana tersebut kemajuan pembangunan dan ekonomi masyarakat desa dapat berubah secara signifikan.

## Pemahaman Pajak
Pemahaman  dapat  diartikan  sebagai proses,cara,memahami atau memahamkan.
Menurut  Resmi  (2019)  menyatakan bagaimana cara mempertahankan, menduga, memperluas,  menerangkan,  membedakan, menjeneralisasikan  dan  memperingatkan serta  seorang individu akan  kesulitan  dalam mempelajari  bidang  perpajakan  jika  tidak mempunyai pemahaman pemahahaman mendasar  terkait  dengan  pajak  melalui konsep –konsep dasar perpajakan.
Sedangkan pemahaman pajak menurut hukum  berarti  suatu  perilaku  yang  dirobah berdasarkan aturan-aturan perundang- undangan  yang  diarahkan  terhadap  adanya kewajiban  pajak  warga  Negara  untuk menyetor sejumlah penghasilannya (soemitro,  2015).  Dengan  adanya  aturan perundang-undangan  tentang  perpajakan, maka pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa dalam  pemungutan  pajak terhadap wajib  pajak.  Atas  dasar  itu,  harus  adanya
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
tingkat  kepahaman  tentang  aturan-aturan yang berlaku oleh pemungut pajak, sehingga tidak  terjadinya  pelanggaran  hukum  dalam pemungutan pajak.

## Kepatuhan Pajak
Kepatuhan wajib pajak oleh bendahara desa  merupakan  adanya  hubungan  antara sikap wajib pajak dalam melakukan penilaian atas  kewajiban  perpajakan  yang  akan dilakukannya.  Persepsi  seseorang  untuk membuat  membuat  penilaian  orang  lain sangat  di  pengaruhi  oleh  kondisi  internal maupun eksternal tersebut. menurut (Andriana,  2020)  kepatuhan  wajib  Pajak terkait  dengan  sikap  wajib  pajak  dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri.
Sedangkan  menurut  subandi  dan (Cheisviyanny,  2020)  kepatuhan  pajak merupakan  kesadaran  bagi  wajib  pajak  itu sendiri  yang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Oleh  karena  itu, kepatuhan  pajak  merupakan  sikap  prilaku yang harus ditimbulkan oleh diri sendiri.

## Bendahara Desa
Menurut  permendagri  113  tahun  2014 Bendahara  desa  merupakan  unsur  staf sekretaris desa yang membidangi administrasi  keuangan  serta  menatausahaan keuangan desa. sedangkan no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menjabarkan  bahwa  tugas  bendahara  desa dilakukan oleh kaur keuangan dan disebutkan pada pasal 8 ayat 2 bahwa tugas kaur keungan yaitu :
a. Menyusun RAK desa
b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan,
menyetorkan/membayar dan mempertanggung  jawabkan  penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa.
Sedangkan  dalam  ayat  3  yang  di petegas  dengan  kewajiban  kaur  keuangan yaitu berupa :
a. Mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh nomor pokok wajib pajak
b. Memotong/memungut pajak atas belanja desa
c. Menyetor pungutan/potongan yang telah dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
Pemahaman  bendahara  desa  tentang perpajakan Self assessmen merupakan sistem pemungutan  pajak  di  Indonesia  dimana sistem  tersebut  sepenuhnya  dipercayakan kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung, membayar  dan  melaporkan  sendiri  berapa besarnya  pajak  yang  harus  di  bayarkan. Aturan seperti ini membuat para wajib pajak untuk  memahami  aturan-aturan  tentang pemungutan  pajak  yang  digunakan  sebagai alat  kontrol  dan  pengawasan  terhadap perpajakan.
Berdasarkan  peraturan  kemenkeu  RI nomor  18/PMK.010/2015  dimana  bendahar ditunjuk  sebagai  penerima,  penyimpan, membayar  dan  mempertanggung  jawabkan dana  (Kemenkeu,  2015).  bendahara  wajib mengetahui  dan  memahami  peraturan- peraturan perpajakan yang mencakup (Afriyenti et al., 2010) :
a. NPWP
b. Hak dan kewajiban pajak
c. Saksi keterlambatan pajak
d. Aturan perundang-Undangan tentang perpajakan terutapa PPN dan PPh

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian    kualitatif  deskriptif  analitis dengan tinjauan literatur dan teori. Sedangakan  lokasi  penelitian  dilakukan  di kecamatan delima dan subjek penelitian yaitu seluruh  bendahara  desa  yang  tersebar  di kecamatan  delima.  Data  yang  diperoleh dengan sistem melakukan wawancara langsung  baik  dengan  pihak  kecamatan, keuchik, sekretaris desa dan pihak bendahara desa.

## Hasil dan Pembahasan
Pemahaman  Bendahara  Desa  Terhadap Administrasi Perpajakan.
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Bendahara  desa  dibebankan  tugas sebagaiman yang tercantum dalam peraturan kementerian keuangan nomor
230/PMK.05/2016 yaitu menerima, membayar  dan  melaporkan  dana  yang diperoleh.  Sehingga  bendahara  desa  dalam hal  ini  sebagai  pemungut  dan  menyetorkan seluruh  pajaknya  ke  KPP  Pratama  harus memiliki dan mengetahui seluruh administrasi tentang perpajakan yaitu berupa NPWP,  sanksi  perpajakan,  PTKP  dan  PKP, serta  surat  setoran  pajak  (SSP)  dan  faktur pajak.
Berdasarkan penelusuran peneliti pada saat  melakukan  wawancara  dengan  pihak kecamatan  yaitu  Camat  Kecamatan  Delima Bapak Karniadi S.Sos, dalam wawancara dia menyatakan    bahwa  seluruh  desa  sudah memiliki  NPWP,  karena  hal  ini  salah  satu kewajiban  bendahara  yang  harus  dimiliki. Namun  pada  saat  melakukan    wawancara dengan  beberapa    bendahara  desa  tentang fungsi  NPWP,  bahwa  sebagian  bendahara desa kurang memahami fungsi dan kode yang ada di NPWP.
Hal ini disebabkan kurangnya perhatian
bendahara desa dalam
penggunaannya  dan  dari  penelusuran  yang peneliti  lakukan  bahwa  rata-rata  pada  saat pembayaran  lebih  sering  diminta  bantuan kepada  pihak  ketiga.  Sebenarnya,  tentang NPWP telah diatur dalam peraturan DIRJEN pajak  nomor  per-20/PJ/2018  menyangkut dengan tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pajak.

## Pemahaman  Bendahara  Desa  Terhadap Aturan  Perundang-Undangan  Tentang Perpajakan
Dalam  pengelolaan  keuangan  desa, dititik  beratkan  kepada  kepala  desa  dan bendahara  desa  atau  kaur  keuangan,  sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bendahara  desa  di  bebankan  tugas  sebagai penatausahaan yang artinya pada awal tahun anggaran  kepala  desa  harus  menetapkan seorang  bendahara  desa  sehingga  seluruh
kegiatan  pengelolaan  dana  dapat  dilakukan sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Oleh karena  itu,  bendahara  desa  harus  memiliki pemahaman seluruh aturan tentang pengelolaan  keuangan  termasuk  aturan perpajakan.  Aturan  perpajakan  sudah  diatur dalam undang-undang yang terdiri dari PPN, PPH pasal 21 dan 26, PPh pasal 22, PPh pasal 23, pajak konsumsi dan restoran.
Jika dilihat dari undang-undan nomor 7 tahun  2021  tentang  humanisasi  peraturan perpajakan  dengan  pasal  7  ayat  1  huruf  a bahwa tarif PPN sebesar 11 Persen. Seluruh aturan-aturan  tersebut  harus  di  pahami  oleh bendahara  desa.  dalam  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Permatasari  &  Mildawati, 2016) menyatakan bahwa sebagian bendahara pemerintah tidak dapat menguasai dan  mengetahui  seluruh  aturan  perpajakan tersebut.  dalam  wawancara  yang  peneliti lakukan  terhadap  beberapa  bendahara  desa, mereka mengatakan tidak memahami sepenuhnya  aturan-aturan  tersebut.  hal  ini dikarenakan minimnya sosialisasi oleh pihak KPP  Pratama,  sehingga  penyetoran  pajak sering terjadi penundaan bahkan ada teguran dari pihak KPP Pratama.

## Pemahaman  Bendahara  Desa  Dalam Menghitung Pemotongan Pajak
Pemotongan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah merupakan tugas yang diamanat  kan  oleh  undang-undang.  Oleh karena  itu,  pendayaguanaan  bendahara sangat  diperlukan  baik  dari  sisi  pemahaman aturan juga dari sisi teknik pemotongan iuran pajak.  Dengan  adanya  pemahaman  dalam menghitung    pajak  oleh  bendahara  desa, sehingga dapat memudahkan proses pembayaran pajak dari sisi pengelolaan dana pemerintah. Hal yang sama juga berlaku bagi bendahara  desa,  di  mana  mereka  selain menguasai  tata  cara  pengelolaan  dana  desa, juga  dianjurkan  untuk  memahami  cara perhitungan  pemotongan  pajak  dana  desa. dalam penelitian (Andriana, 2020)
menyatakan  bahwa  banyaknya    bendahara
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
pemerintah  yang  tidak  memahami  tata  cara pemotongan pajak yang sesuai dengan aturan dan proses perhitungan pajak itu sendiri.
Dari hasil wawancara dengan beberapa bendahara desa di kecamatan delima, mereka mengatakan  kurang  memahami  proses perhitungan pajak yang sesuai dengan aturan berlaku,  sehingga  mereka  meminta  bantuan kepada pihak ketiga untuk menghitung pajak, bahkan  ada  yang  langsung  di  hitung  oleh bidang  perpajakan.  Hal  ini  di  sebabkan kurangnya  sosialisasi  pihak  KPP  Pratama untuk proses perhitungan pajak.

## Simpulan Dan Saran
Pajak merupakan pendapatan potensial yang  di  terima  oleh  pemerintah,  besarnya penerimaan pajak, sehingga menjadi prioritas Negara  dalam  mengoptimalkan  proses penerimaan  pajak.  Salah  satunya  dengan memberdayakan
seluruh bendahara
pemerintah, termasuk  bendahara  desa. dengan memberikan
pelatihan dan
rutinitasnya sosialisasi merupakan salah satu aspek dalam bentuk pemberdayaan bendahara desa untuk menerima, memotong dan  melaporkan  pajak.  Rata-rata  bendahara desa di kecamatan delima kurang memahami aturan-aturan  perundang-undangan  tentang perpajakan  dan  proses  perhitungan  pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

## Daftar Pustaka
Afriyenti,  M.,  Cheisviyanny,  C.,  &  Helmy, H.  (2010).  Analisis  Pemahaman Aparatur  Nagari  Tentang  Pajak Penghasilan  (  PPH  )  Dan  Pajak Pertambahan  Nilai  (  PPN  ):  Studi Deskriptif  pada  Kabupaten  Pasaman Barat. Jurnal WRA, 5(2), 1011–1018. Andriana,  N.  (2020).  Kepatuhan  Bendahara Desa  Dalam  Memenuhi  Kewajiban
Perpajakan  Dalam  Prespektif  Teori Planned Behavior. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 3(2), 20–28. https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.737
Bandiyono,  A.,  &  Kuncoro,  A.  R.  (2021). Pelaksanaan  Kewajiban  Perpajakan Bendahara  Desa.  KUAT :  Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan, 3(2),
65–69.
https://doi.org/10.31092/kuat.v3i2.14 18 Cheisviyanny, C. (2020). Analisis Pemahaman  dan  Kepatuhan  Pajak
Bendahara Pemerintah (Studi di Kota Padang  dan  Kota  Solok).  Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas,
1(2), 64–76. www.jaga.unand.ac.id
Kemenkeu. (2015). www.jdih.kemenkeu.go.id.
Kemenkeu. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 /Pmk.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja Di  Bidang  Pajak  Penghasilan,  Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara Perpajakan. 8, 1–288. www.jdih.kemenkeu.go.id Permatasari,  F.  A.,  &  Mildawati,  T.  (2016). Faktor–Faktor  Yang  Mempengaruhi Kemauan  Untuk  Membayar  Pajak. Jurnal Ilmu Dan …, 5.http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id /index.php/jira/article/view/1791