JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014 ISSN 1693-8054

## REINTERPRETASI GERAKAN DAKWAH FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)

## Machfud Syaefudin
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan Email: dju_mach4@yahoo.co.id

## Abstract
Front  Pembela  Islam  (FPI)  is  an  Islamic  socio-religious  organization  group  in Indonesia. The members’ preaching ways are considerably radical, and often has appalled  many  people,  especially  in  implementing  “amar  ma’ruf  nahi  munkar”. These  radical  actions  have  caused  some  fear,  even  violated  human  rights  for some members of the community. This study, then, presents the facts by looking further  interactions  and  implications  of  FPI’s  social  movement  in  da’wah activities. Thus, the symbol and propaganda on “amar ma’ruf nahi munkar” are possibly  reconsidered  based  on  the  social  conditions  of  surrounding communities.  Taking  an  action  as  a  law  enforcer  of  values,  norms,  and  social order in the community means neglecting the responsibility of the government.
***
Front Pembela Islam  (FPI) adalah sebuah kelompok organisasi sosial keagamaan Islam  di  Indonesia.  Cara  berdakwah    para  anggota  FPI  yang    radikal,    sering menimbulkan terkejut banyak orang, terutama dalam menerapkan "amar ma'ruf nahi  munkar".  Tindakan  radikal  yang  dilakukan  oleh  FPI  telah  menyebabkan rasa takut, bahkan melanggar hak asasi manusia  (HAM)  untuk beberapa anggota masyarakat. Dengan demikian penelitian ini  menyajikan beberapa fakta dengan memperhatikan    interaksi  lebih  lanjut  dan  implikasi  dari  gerakan  sosial  FPI dalam  kegiatan  dakwah.  Dengan  demikian,  simbol  dan  propaganda  tentang "amar ma'ruf nahi munkar" perlu  dipertimbangkan berdasarkan kondisi sosial masyarakat  sekitar.  Mengambil  tindakan  sebagai  penegak  hukum,  nilai-nilai, norma-norma  dan  tatanan  sosial  di  masyarakat  berarti  mengabaikan  tanggung jawab pemerintah.
Keyword :   Front  for  Defenders  of  Islam  (FPI),  da’wah  amar  ma’ruf  nahi munkar.
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014 ISSN 1693-8054 260

## A. Pendahuluan
Front Pembela Islam (FPI) adalah sebuah nama ormas yang tidak asing di  telinga  kita.  Organisasi  ini  dengan  cepat  popular  di  Indonesia  sejak beberapa  tahun  belakangan.  Kelompok  Front  Pembela  Islam  (FPI)sering muncul di berbagai media massa dalam pemberitaan yang luar biasa. Hal ini berhubungan erat dengan kegiatan utama mereka, yaitu melakukan aksi-aksi "penertiban"  ( sweeping )  terhadap  kegiatan-kegiatan  yang  dianggap  maksiat atau bertentangan dengan  syariat Islam terutama pada bulan  Ramadan, dan seringkali berujung pada kekerasan.
FPI  yang  kini  dipimpin  Habib  Rizieq,  memiliki  rekam  jejak  kekerasan yang cukup panjang. Ada Peristiwa Monas, ada peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap  kelompok  Ahmadiyah.  Mereka  tak  lelah  menuntut  pembubaran Ahmadiyah  yang  dipandang  sebagai  umat  yang  sudah  keluar  dari  Islam, mereka  (FPI)  bahkan  pernah  mengancam  akan  melakukan  revolusi  jika presiden  Susilo  Bambang  Yudoyono  (SBY)  tak  kunjung  membubarkan kelompok  Ahmadiyah.  Front  Pembela  Islam  (FPI)  ini  juga  pernah melakukan  demonstrasi  dan  merusak  kantor  Kemendagri (Kementerian dalam Negeri) menuntut tidak dicabutnya perda anti-miras di sembilan daerah. 1
Bukan hanya itu, mereka (FPI) juga menolak keras rencana kedatangan Lady  Gaga  ke  Jakarta.  Penyanyi  asal  Amerika  Serikat  itu  yang  direncanakan akan menggelar konser di Stadion Gelora Bung Karno GBK, Senayan, Jakarta, 3 Juni  tahun  2012. 2 Belakangan  terakhir,  Kamis  18  Juli  2013  yang  lalu,  FPI kembali  melakukan sweeping terhadap  apa  yang  mereka  anggap  sebagai kemaksiatan di tengah masyarakat di Sukorejo Kendal (Jawa Tengah). Tetapi, kali  ini,  mereka  ‘kena-batu’nya,  masyarakat  setempat  melawan  dan menyerang  balik  konvoi  anggota  FPI. 3 Aksi  semacam  ini  terjadi  di  ragam waktu dan tempat namun dengan pola yang sama yaitu melibatkan tindakan kekerasan.
Atas  dasar  kenyataan  tersebut,  penulis  akan  memperdalam  kajian tersebut  dengan  melihat  lebih  jauh  interaksi  dan  implikasi  sosial  gerakan dakwah  yang  dilakukan  FPI  dalam  aktivitasnya  di  masyarakat.  Adapun persoalan  pokok  yang  menjadi  fokus  kajian  makalah  ini  adalah:  Siapa  dan
1 http:/www.wahidinstitute.org/wahid-id/images/upload/dokumen/40_mrori_  bahasa. pdf, 2012, di akses tanggal 7 Juni 2013.
2 http://blog.unikom.ac.id/10507276/4ph.front-pembela-Islam-fpi--kalo-pengin-jakarta -chaos-silakan-gelar-saja-konser-lady-gaga.html/ 2012, di akses tanggal 10 Juni 2013.
3 http://socio-politica.com/2013/07/24/fpi-sebagai-duri-dalam-daging-di-tubuh- bangsa/, diunduh tanggal 25 Nopember 2013
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014 ISSN 1693-8054
bagaimana  latar  belakang  lahirnya  organisasi  FPI?,  bagaiman  karakteristik, tujuan,  interpretasi  ajaran,  dan  agenda  perjuangan  gerakan  dakwah  FPI?, siapakah  yang  berhak  menegakkan amar  makruf  nahi  munkar, Negara  atau Ormas?, Apakah  gerakan  FPI  ini  murni  menegakkan amar  makruf  nahi munkar?, dan bagaimana  reinterpretasi  dakwah  yang  perlu  diagendakan?. Untuk menjelaskan dan mengurai pokok permasalahan tersebut, penulis akan melakukan pembacaan dengan pendekatan teori fundamentalisme.

## B. Fpi Dan Agenda Perjuanganya

## 1. Latar Belakang dan Tujuan Berdirinya FPI
Pemilihan nama “Front Pembela Islam” ini memiliki makna tersendiri. Kata front yang  berarti  “depan”,  menunjukkan  bahwa  organisasi  ini  selalu berusaha untuk berada di garis depan dan memiliki sikap tegas dalam setiap langkah  perjuangan.  Kemudian  kata  “ pembela ”  mengisyaratkan  bahwa organisasi ini akan berperan aktif dalam membela dan memperjuangkan hak Islam dan umat Islam. Sementara kata “ Islam ” mencirikan bahwa perjuangan organisasi  ini  tidak  terlepas  dari  ikatan  ajaran  Islam  yang  lurus  dan  benar. Dengan nama “ Front Pembela Islam ”, organisasi ini akan membela “ nilai ” dan “ ajaran ”,  Islam,  bukan  untuk  kepentingan  perseorangan  atau  kelompok tertentu. 4
Organisasi  FPI  secara  resmi  berdiri  pada  tanggal  17  Agustus  1998, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiuts Tsani 1419 H, di pondok pesantren Al- Um  Kampong  Utan,  Ciputat,  Jakarta  Selatan.  FPI  ini  didirikan  oleh  sejumlah haba’ib, ulama’, muballigh , serta aktivis muslim dan umat Islam. Tokoh yang mempelopori  berdirinya  FPI  adalah  Habib  Muhammad  Rizieq  Shihab.  Tidak hanya di Jakarta, seiring berjalannya waktu, simpatisan Front Pembela Islam (FPI)  bertambah  banyak  dan  mendirikan  FPI  di  daerah-daerah,  Seperti  di Surakarta,  Bandung  dan  Yogyakarta  hingga  hampir  di  setiap  kota  di Indonesia. 5 Latar belakang situasi sosial-politik berdirinya FPI antara lain; Pertama , adanya  penderitaan  panjang  yang  di  alami  umat  Islam  Indonesia  sebagai akibat  adanya  pelanggaran  HAM  yang  di  lakukan  oleh  oknum  penguasa. Kedua ,  kegagalan  aparat  Negara  untuk  menegakkan  hukum  dan  menjamin ketertiban  masyarakat, ketiga ,  adanya  kewajiban  bagi  setiap  muslim  untuk
4 Jamhari, Jajang Jahroni, Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 132
5 Ibid , hlm. 130
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014 ISSN 1693-8054 262
menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam. Keempat , adanya kewajiban  bagi  setiap  muslim  untuk  dapat  menegakkan amar  makruf  nahi munkar .  Tampaknya,  latar  belakang  kelahiran  FPI  tersebut  tidak  bisa  lepas dari  peristiwa  reformasi  sebagai  momentum  perubahan  sosial  politik  di Indonesia. 6 Selanjutnya tujuan berdirinya FPI, sebagaimana tertulis dalam dokumen risalah dan garis perjuangan FPI, adalah untuk melakukan amar makruf nahi munkar , dan untuk membantu pemerintah dalam menumpas problem sosial kemasyarakatan,  seperti  prostistusi,  perjudian,  serta  transaksi  miras  dan narkoba. Menurut para aktivis FPI, salah satu upaya yang bisa ditempuh untuk menanggulangi  krisis  moral  yang  melanda  bangsa  ini  adalah  dengan melakukan kerja sama yang harmonis dari seluruh elemen masyarakat, yang meliputi kaum ulama, umaro, dan seluruh umat Islam. Untuk merealisasikan tujuan  organisasi,  dan  dalam  upaya  memaksimalkan  kerja  organisasi,  FPI membentuk dua struktur organisasi, yakni Jamaah FPI, dan Laskar FPI . Jamaah FPI  ini  melaksanakan  kegiatan  sosial  keagamaan,  seperti  pengajian,  bakti sosial,  dan  pendidikan.  Sedangkan  Laskar  FPI  bertugas  melakukan pressure fisik untuk penyerbuan tempat hiburan, sweeping , dan demonstrasi. Laskar ini lebih menyerupai militer atau milisi di bawah komando sang ketua umum FPI. Sebagai  doktrin  kepada  pengikut  gerakan  FPI  bahwa  pemimpin  mereka adalah  para  haba’ib  dan  ulama  yang  merupakan  cerminan  orang-orang  suci yang mendapat legitimasi agama. 7

## 2. Doktrin dan Praktik Keagamaan FPI
Asas  FPI  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  dokumen  risalah  historis dan garis perjuangan FPI, adalah Islam ala ahlussunnah wal jamaah (aswaja) (Al-Zastrouw Ng, 2006). Menurut para pemimpin FPI, aswaja yang dipahami oleh FPI tidaklah sama dengan yang dipahami oleh kalangan Nahdlotul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah. Aswaja dalam pandangan FPI adalah mereka yang  telah  sepakat  untuk  berpegang  dengan  kebenaran  yang  pasti sebagaimana tertera dalam al-Quran dan al-Hadits dan mereka itu adalah para sahabat dan tabi’in (orang yang belajar dari sahabat dalam pemahaman dan pengambilan ilmu). Paham kelompok Aswaja ini berusaha menjaga otentisitas agama, sampai pada hal-hal yang sifatnya simbolik. Perbedaan atas ritus dan simbol  dianggap  sebagai  penyimpangan  ajaran  agama.  Dalam  pemahaman
6 Al-Zastrouw  Ng, Gerakan  Islam  Simbolik:  Politik  Kepentingan  FPI ,  (Yogyakarta:  LKiS, 2006), hlm 90.
7 Ibid , hlm. 95
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014 ISSN 1693-8054
kelompok  ini,  paham  keagamaan  para  sahabat  harus  dipegang  kuat,  karena Allah dan Rasulnya banyak sekali memberi penjelasan tentang kemuliaan para sahabat,  bahkan  memujinya. 8 Dengan  demikian  paham  keagamaan  FPI  ini tergolong  bersifat skripturalis-simbolis ,  yakni  menjaga  ajaran  sampai  pada dataran yang paling simbolik, meski hal itu harus dilakukan dengan melanggar substansi dari ajaran itu sendiri.

## 3. Munculnya Gerakan Dakwah FPI di Indonesia.
Gerakan Islam yang sedang bangkit pasca lengsernya orde baru ditandai oleh dua tipikal, yakni structural dan kultural . Tipikal pertama ditandai dengan maraknya  pendirian  partai-partai  Islam  sebagian  memperjuangkan  sebagai nilai etik, prinsip dasar dan semangat kebangsaan. Sedangkan tipikal kedua di tandai  dengan  menjamurnya  sejumlah  gerakan  ormas  Islam,  mereka melakukan  gerakan  memberantas  berbagai  kemaksiatan  dengan  dalih menegakkan amar  ma’ruf  nahi  munkar ,  seperti  yang  dilakukan  oleh  Front Pembela Islam (FPI). 9
Reformasi yang mengusung kebebasan untuk mengekspresikan ide dan pemikiran  sekontroversial  apapun  menjadi  semacam  pupuk  bagi  tumbuh suburnya  gerakan-gerakan  radikal  yang  Selama  ini  kurang  mendapatkan ruang efektif untuk berkembang. Perkembangan kelompok-kelompok radikal dengan  berbagai  model  dan  bentuk,  gerakan  dan  simbol  tumbuh  subur semenjak  bergulirnya  reformasi.  Ide  pembentukan  Negara  Islam,  penerapan hukum  Islam  ( Syari’ah )  dan  penolakan  terhadap  dominasi  barat  sangat dominan dalam discours beberapa kelompok radikal yang ada. 10
Az-yumardi Azra melihat pada pasca orde baru lengser, ada fenomena baru  gerakan amar  makruf  nahi  munkar sebagai  bagian  dari  gerakan  Islam garis  keras  atau  radikal. 11 Kesan  garis  keras  itu  agaknya  pertama  kali  bisa terlihat  dari  nama  dan  terminology  yang  mereka  gunakan.  Terdapat kelompok-kelompok  yang  menggunakan  nama  nama  seperti jundullah (tentara  Allah),  Laskar  jihad,  dan  Hizbullah  atau  organisasi  yang  kelihatan lebih besar, seperti Front Pembela Islam.
8 ibid , hlm. 100
9 Khamami  Zada, Islam  Radikal,  Pergulatan  Ormas-Ormas  Islam  Garis  Keras ,  (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 3
10 Musahadi  HAM, Mediasi  dan  Reolusi  Konflik  di  Indonesia:  dari  Konflik  agama  hingga mediasi peradilan, (Semarang:WMC IAIN Walisongo, 2007), hlm. 38
11 Az-Yumardi Azra, Muslim Indonesia: Viabilitas “Garis Keras” dalam Gatra, edisi khusus: 2000, hlm. 45
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014 ISSN 1693-8054 264

## C. Pembacaan Gerakan FPI dalam Teori Fundamentalisme
Fundamentalisme bisa dimaknai sebagai paham untuk kembali kepada sesuatu yang dipandang sebagai dasar, pokok, dan asas. Pokok, dasar, dan asas itulah yang dianggap sebagai sesuatu “yang murni” dan “yang benar”, sehingga perlu  dipertahankan  mati-matian  dari  segala  sesuatu  yang  bisa  mengurangi “kemurnian”  dan  “kebenaran”.  Paham  tersebut  hanya  bisa  dicari  dan ditemukan  melalui  makna  literal  teks  suci. 12 Kelompok  ini  meyakini  bahwa perjuangannya  tidak  akan  sia-sia,  karena  perjuangan  itu  dimaknai  sebagai jihad  (Islam)  atau  holy  war  (Kristen).  Kalau  toh  kalah  dalam  perjuangan  di dunia,  di  akhirat  mereka  yakin  akan  mendapat  jaminan  kemuliaan  di  sisi Tuhan. 13 Pemahaman  seperti  ini  biasanya  anti  kritik,  anti  nalar  dan  anti peubahan.  Hal  ini  disebabkan  ketidak  sanggupan  menghadapi  modernisasi dan proses sosial yang berlangsung cepat dan adanya sakralitas tradisi. Dari kondisi  ini  muncullah  fundamentalisme  agama.  Sebagaimana  diungkapkan John  Naisbit  dan  Patricia Aburdence  dalam  Megatrend 2000 yang mnegungkapkan  bahwa  fundamentalisme  adalah  gerakan  emosional reaksioner yang berkembang dalam budaya-budaya yang sedang mengalami krisis  sosial  dan  bersifat  tidak  toleran,  dan  bersemangat  memaksa  dalam menampilkan dirinya terhadap masyarakat lain. 14
Term fundamentalisme pada dasarnya merupakan isltilah “netral” yang pada  saat  tertentu  bisa  bermakna  positif,  dan  pada  saat  yang  lain  negative. Fundamentalisme  bermakna  positif  dalam  arti  bahwa  istilah  itu  menunjuk pada  orang  atau  kelompok  yang  teguh  dengan  pendirian  atas  apa  yang diyakini  sebagai  kebenaran.  Sedangkan  makna  negative  terletak  pada kesulitan  kelompok  ini  untuk  melakukan  akselerasi  gagasan,  melakukan dialog  dengan  kelompok  lain  yang  dianggap  sebagai  “lawan”.  Karena  itu, “orang  luar”  melihat  kelompok  fundamentalis  sebagai  kelompok  yang  kaku dan tanpa kompromi, meskipun asumsi seperti ini tidak selamanya benar.
Fundamentalisme  dalam  Islam  sebenarnya  tidak  semata-mata  karena respon atas Barat, namun juga dapat muncul karena pergulatan internal dalam memaknai  agama  dan  teks  sucinya.  Azyumardi  Azra  membuat  dua  tipe fundamentalisme  dalam  Islam,  yaitu  fundamentalisme pra  modern dan kontemporer .  Fundamentalisme pra  modern dapat  dilacak  jauh  ke  belakang
12 Nur  khalik  Ridwan, Agama  Borjuis  Kritik  Atas  Nalar  Islam  Murni ,  (Yogyakarta:Arruz Media, 2004), hlm. 5
13 Rumadi, Membongkar  Akar-Akar  Teologi  Fundamentalisme  Islam,  Dalam  Buku Dekonstruksi Islam Madzab Ngaliyan , (Semarang, Rasail: 2005), hlm. 4
14 Muhsin Jamil, Membongkar Mitos Menegakkan Nalar, Pergulatan Islam Liberal Versus Ilslam Literal, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2005), hlm. vi
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014 ISSN 1693-8054 265
pada masa awal sejarah Islam, yaitu gerakan kaum khawarij yang muncul pada masa  akhir  pemerintahan  Ali  bin  Abi  Thalib,  dengan  prinsip-prinsip  radikal dan  ekstrim  ini  yang  mempengaruhi  gerakan  Islam  fundamentalisme sepanjang  sejarah.  Sedangkan  gerakan  fundamentalisme  kontemporer  lebih banyak  sebagai  respon  atas  Barat,  meskipun  tema-tema  yang  berkaitan dengan  pergulatan  internal  ( inward  oriented )  tetap  menjadi  concern  dan pilihan ideologis mereka.
Paling tidak ada dua masalah besar yang menjadi perhatian kelompok fundamentalisme ini. Pertama , mereka menolak sekulerisme masyarakat barat yang  memisahkan  agama  dari  politik,  gereja  dari  Negara.  Kesuksesan  barat melakukan  sekulerisasi  yang  terus  merembes  ke  dalam  Islam  di  anggap sebagai  sesuatu  yang  berbahaya,  karena  dapat  mengancam  Islam  sebagai agama yang tudaj hanya mengurusi masalah ukhrawi, tapi juga dunia. Kedua , banyak  umat  Islam  yang  menginginkan  agar  ajaran  Islam/syari’at  Islam sebagai  aturan  hukum  bernegara.  Kemunduran  umat  Islam  di  berbagai belahan dunia dalam mengelola pemerintahan, menurut kelompok ini karena mereka  tidak  lagi  menggunakan  syari’at  Islam  sebagai  acuannya. Fundamentalisme dapat menjadi semacam ideology yang menjadikan agama sebagai pegangan hidup oleh masyarakat maupun individu. Fundamentalisme akan diiringi oleh radikalisme dan kekerasan ketika kebebasan untuk kembali kepada  agama  tadi  dihalangi  oleh  situasi  sosial  pollitik  yang  mengelilingi masyarakat. 15
Tarmizi  Taher,  mantan  menteri  agama  di  era  orde  baru,  menganalisi bahwa  kemunculan  fundamentalisme  agama  di  latar  belakangi  oleh  faktor- faktor  sebagai  berikut: pertama ,  pemahaman  agama  yang  salah  dan  parsial. Kedua ,  Kemiskinan  dan  keputusan  dalam  mengahadapi  hidup. Ketiga , Penindasan dan kesewenang-weanangan dari penguasa atau kelompok yang lebih kuat kepada kelompok yang lebih lemah. Keempat , Lemahnya penegakan hukum  oleh  aparat,  terutama  jika  kemaksiatan  dan  kemungkaran  dibiarkan semakin merajalela secara mencolok di depan mata kaum muslimin. 16
Dengan  meminjam  teori  sosiolog  agama  Martin  E.  Marty,  Az-Yumardi Azra memberikan ciri-ciri kelompok fundamentalis sebagai berikut: Pertama , selalu  mengadakan  perlawananan  (oposisi)  terhadap  pandangan  yang dianggap  mengancam  agamanya.  Menentang  modernisme  termasuk  di dalamnya otonomi individual, hegemoni nalar, dan ideology kemajuan. Kedua , menolak  pandangan  kritis  terhadap  Alquran.  Meyakini  bahwa  kitab  suci  itu
15 Endang Turmudi, Riza Sihbudi, Islam Dan Radikalisme di Indonesia , (Jakarta:LIPI Pres, 2005), hlm. 5 16 Tholhah  Choir,  Ahwan  Fanani, Islam  Dalam  Berbagai  Pembacaan  Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 433
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014 ISSN 1693-8054 266
tak bisa dan tak akan pernah salah termasuk penafsiran mereka sendiri akan teks-teks  suci  itu.  Hanya  penafsiran  yang  berasal  dari  kelompoknya  sajalah yang  benar  smentara  yang  lain  salah. Ketiga ,  dalam  kaca  mata  penganut fundamentalisme,  hanya  ada  dua  pilihan,  jadi  pelayan  Tuhan  atau  pelayan setan. Keempat , cenderung bersikap tertutup terhadap kelompok lain, namun sangat kuat ikatan persaudaraan sesame anggota. Kelima , cenderung bersikap reaktif,  defensive,  dan  selektif  serta  tak  segan-segan  menggunakan  jalan kekerasan untuk merealisir tujuannya. 17
Pemahaman  Islam  literal  dan  gejala  fundamentalime  Islam  cenderung menafikan pluralisme pemahaman keagmaan dan pluralism agama. Dan yang lebih  parah  lagi  menolak  hampir  semua  konsep  Negara  modern  seperti demokrasi,  civil  society,  dan  HAM.  Penolakan-penolakan  ini  pada  akhirnya membangkitkan  mitos  sistem  khilafah  islmiyah  dengan  salah  satu konstitusinya mengacu pada piagam madinah. 18
Demikian  halnya  dengan  asumsi  mengenai  teori  fundamentalisme. Dilihat  dari  pola  gerakan,  karakter  pemikiran,  dan  konstruksi  sosial  FPI,  ia termasuk  kelompok  fundamentalis,  sebagaimana  di  asumsikan  oleh  banyak orang.  Untuk  memperkuat  argumentasi  ini,  kita  bisa  melihat  beberapa pernyataan dan ketentuan yang di jadikan pedoman oleh para aktivis gerakan FPI. Sebagaimana prakteknya di lapangan, untuk melakukan amar makruf nahi munkar , gerakan ini lebih  menonjolkan aksi kekerasan, intimidasi, ancaman, terror, aksi sweping, dll.
Jika FPI dikaitkan dengan gerakan Islam radikal di Indonesia, maka FPI termasuk salah satu contoh ormas yang bisa di katakan sebagai gerkan Islam radikal. 19 Dalam  konteks  inilah  ormas  Islam  seperti  FPI  memiliki  ciri-ciri sebagai  berikut: Pertama ,  mereka  memperjuangkan  Islam  secara  kaffah (totalistik), syariat Islam sebagai hukum Negara, Islam sebagai sistem politik. Kedua , mereka mendasarkan praktik keagamaannya pada orientasi masa lalu (salafy). Ketiga ,  mereka  sangat  memusuhi  Barat  dengan  segala  produk peradabannya, seperti sekularisasi dan modernisasi. Keempat , perlawanannya dengan  gerakan  liberalisme  Islam  yang  tengah  berkembang  di  kalangan muslim Indonesia. Itu sebabnya, ormas Islam sperti FPI ini bisa dimasukkan dalam  kategori  Islam  radikal. 20 Dengan  pembacaan  tersebut,  nampaknya relevan dan cukup memadai untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena
17 Sudarto, Konflik  Islam  Kristen;  Menguak  Akar  Masalah  Hubungan  Antar  Umat Beragama Di Indonesia , (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm 149
18 Muhsin Jamil, Op.Cit,. hlm. vi
19 Endang Turmudi, Op.Cit , hlm. vii
20 Khamami  Zada, Islam  Radikal,  Pergulatan  Ormas-Ormas  Islam  Garis  Keras, (Jakarta:
Teraju, 2002), hlm. 17
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014 ISSN 1693-8054
gerakan  Islam  radikal  FPI.  Sebab,  secara  factual,  terlihat  jelas  bahwa kemunculan  gerakan  Islam  radikal  FPI  ini  didasari  oleh  kesadaran  ideologis untuk  menerapkan  suatu  konstruksi  pemikiran  teologis  secara  kaku  dan ideologis.
Selain stigma radikal dan fundamental yang dilakukan oleh FPI, ada hal yang menarik untuk dikaji bersama, tentang hasil penelitian yang dilakukan al- Zastrouw (2006) dalam bukunya “Gerakan Islam Simbolik Politik Kepentingan FPI”.  Kajian  buku  ini  mengajak  kita  untuk  mencermati  secara  kritis  segala sesuatu  yang  terkait  dengan  gerakan  Islam  dengan  menggunakan  simbol- simbol agama di setiap aksi atau gerakan yang mereka (FPI) lakukan, cermin dari  adanya  proses  komodifikasi  dan  politisasi  agama  dalam  proses  sosial. Dalam  gerakan  ini,  Islam  hanya  berfungsi  sebagai  alat  legitimasi  gerakan politik.  Sebab,  pada  hakikatnya  gerakan  ini  hanya  merupakan  perpanjangan tangan  dari  suatu  kekuatan  politik  yang  sebenarnya  tidak  memiliki  spirit keagamaan.  Di  sini,  penggunaan  simbol,  bahasa,  dan  tokoh  Islam  hanya sebagai  bungkus  untuk  menutupi  kepentingan  politik  yang  sedang dimainkan. 21
Apa  yang  terjadi  dengan  gerakan  Islam  radikal  FPI  menunjukkan kecenderungan  yang  demikian.  Sebagian  orang  selalu  mengira  bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan sebagai bagian dari sosialisasi suatu norma Islam (keadilan, kemaslahatan, dan kejujuran). Secara faktual, sebagian besar ajaran  Islam  tersebut  tidak  di  praktekkan.  Karena  mereka  justru  telah melakukan eksploitasi terhadap kelompok lain. Eksploitasi ini terlihat dalam sikap  para  aktivis  FPI  yang  melakukan  pemerasan  terhadap  beberapa pengusaha hiburan. Mereka melakukan penggerebekan tempat tersebut atas nama  memberantas  kemaksiatan.  Dengan  demikian,  apa  yang  terjadi  pada gerakan  FPI  menunjukkan  bahwa  proses  “pemberantasan  kemaksiatan” dengan konsep amar makruf nahi munkar tersebut  tidaklah didasarkan atas suatu  norma  atau  hukum,  tetapi  lebih  didasarkan  pada  proses  pertukaran kepentingan antara FPI dan pengusaha hiburan. 22
Dengan  demikian,  gerakan  yang  dilakukan  FPI  yang  secara  retorik untuk  kebaikan  dan  kemaslahatan  agama,  sama  sekali  tidak  terbukti  dalam realitas  objektif.  Sebab  gerakan  tersebut  justru  menimbulkan  banyak kerusakan dan kepanikan di kalangan masyarakat. Klaim-klaim suci membela
21 Al-Zastrouw Ng, Op.Cit,  Hal. 111 22 FPI menjalin kerjasama yang bersifat formal, yang bentuk dan format gerakannya bisa dilihat  secara  terbuka. Dan ada juga ada bentuk  kerjasama yang  tertutup yang dilakukan oleh para eleit FPI dengan kekuatan strategis di Indonesia, yaitu kekuatan militer dan pengusaha. Al- Zastrouw Ng,…hal. 114
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014 ISSN 1693-8054 268
agama,  menegakkan  syariat  Islam,  dan  memberantas  kemaksiatan,  ternyata hanya sekedar retorik untuk mengambil simpati dan legitimasi publik.

## D. Reinterpretasi Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar di Indonesia
Term  dakwah,  pada  substansinya  bukan  hanya  berarti  mengajak mad’u  untuk  beriman  dan  beribadah  kepada  Allah,  tetapi  juga  bermakna menyadarkan manusia terhadap realitas hidup yang harus mereka hadapi, dan berusaha  mengajak  kepada  kondisi  masyarakat  yang  lebih  maju,  sejahtera, bahagia, damai, makmur dan Islami dengan berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Namun, persolannya adalah bagaimanakah praktik yang dibenarkan dalam proses dakwah tersebut. Sehingga, doktrin amar makruf nahi munkar ini  tidak dipakai  oleh  kaum  muslim  untuk  membenarkan  perilaku intoleran dan bahkan tindak kekerasan kepada orang lain. Firman Allah dalam QS. Ali Imron; 104 menyebutkan “ dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang meneyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah yang munkar, merekalah yang beruntung ”. Jika ayat tersebut di pahami secara literal akan menumbuhkan sikap intoleransi pada pemeluknya yang berujung pada tindak kekerasan. 23 Term amar  makruf adalah  perintah  untuk  melakukan  segala  perkara yang  baik  menurut  hukum  syara’  dan  hukum  akal.  Sedangkan nahi  munkar adalah mencegah setiap kejahatan/kemungkaran, yakni setiap perkara yang di anggap  buruk  oleh  syara’  dan  hukum  akal.  Ruang  lingkup  penerapannya sangat luas dan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan  adanya  kerja  kolektif  dari  seluruh  elemen  umat  Islam  untuk melaksanakannya.
Dengan demikian, hendaknya dalam berdakwah lebih baik menghindari praktek  “menghalalkan  segala  cara”  untuk  mencapai  tujuan  dakwah  yang mulia,  karena  aktivitas  dakwah  tersebut  telah  memasuki  intern  wilayah privasi orang lain, sehingga tidak mengganggu harkat dan martabat serta nilai- nilai  universal  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  telah  diberikan  oleh  Tuhan. Maka untuk mencari format yang relevan dalam berdakwah, ada beberapa hal yang perlu di agendakan;
Pertama , redefinisi tentang konsep dakwah, konsep dakwah hendaknya dirubah pemahamannya, misi/dakwah tidak boleh bertentangan dengan tugas suci dakwah sebagai rahmatan lil alamin , yaitu menjunjung tinggi harkat dan
23 Ilyas Supena, Filsafat Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Ilmu Sosial , (Semarang: Abshor, 2007), hlm. 145
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014 ISSN 1693-8054
269
martabat umat manusia. Pemahaman dakwah yang ditafsirkan sebagai usaha meng-agamakan orang/sekelompok  orang  yang  sudah  beragama,  harus dibuang jauh-jauh karena tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Bahkan,  misi/dakwah  semacam  ini  bisa  dibilang  sebagai  misi  yang bertentangan dengan tugas suci agama-agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat umat manusia.
Ahmad  Tohari  (2011)  mengingatkan  agar  konsep  tentang  model dakwah  yang  masih feodal ,  berupa  memperbanyak  umat  agar  dimodifikasi lagi.  Sehingga  tidak  terjadi  perpecahan  umat  seagama  maupun  antar  umat beragama. Sebab, konsep-konsep menambah umat, berpotensi mendatangkan masalah. Upaya untuk meningkatkan kualitas umat, siapapun, agama apapun akan jauh lebih bermanfaat. Sehingga agama menurut Ahmad Tohari adalah sebagai  pakaian.  Dengan  beragama,  manusia  menjadi  lebih  beradab,  bukan malah tidak beradab. 24 Dengan demikian, dakwah konvensional sudah harus ditinggalkan,  dakwah  harus  diubah  menjadi  dakwah kualitatif ,  yaitu misi/dakwah  yang  mengemban  tugas-tugas  kemanusiaan  umat  beragama. Berdakwah  secara  kualitatif  dimaksukan  untuk  mewujudkan  misi/dakwah yang mengemban tugas-tugas kemanusiaan umat beragama secara universal. Tugas-tugas kemanusiaan agama-agama inilah yang sebenarnya juga menjadi bagian terpenting dari menghadirkan agama-agama dalam arus globalisasi. 25 Kedua ,  dalam  mencapai  tujuan  dakwah  ( amar  makruf  nahi  munkar ), hendaknya  dilakukan  dengan  lebih  mengutamakan  metode  bijaksana  dan lemah  lembut  melalui  langkah-langkah:  mangajak  dengan  hikmah (kebijaksanaan,  lemah  lembut),  memberi  mau’idzah  hasanah  (nasihat  yang baik), dan berdiskusi dengan cara yang terbaik (Qs. An-Nahl: 125). Sedangkan  dalam  melakukan nahi  munkar ,  FPI  hendaknya mengutamakan  sikap  yang  tegas  melalui  langkah-langkah:  menggunakan kekuatan/  kekuasaan  bila  mampu  dan  menggunkan  lisan  dan  tulisan,  bila kedua langkah tersebut tidak mampu dilakukan maka nahi munkar dilakukan dengan menggunakan hati, yang tertuang dalam ketegasan sikap untuk tidak menyetujui  segala  bentuk  kemungkaran.  Selain  dari  itu  semua,  dakwah hendaknya  tidak  ditempuh  dengan  pendekatan defensive (banyak menonjolkan nahi munkar ), tetapi dengan mengedepankan pendekatan ofensif (banyak menonjolkan amar ma’ruf) yang justru arah inilah yang lebih banyak
24 Ahmad  Tohari, Mengubah  Konsep  Dakwah  Demi  Kerukunan ,  dalam  Suara  NU,  Edisi 02/April/2011, hlm.19
25 Zuli Qadir, Syariah Demokratik, Pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia , (Yogyakarta,
Pustaka Pelajar: 2004), hlm. 20
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014 ISSN 1693-8054 270
ditempuh oleh nabi dan para sahabat yang sukses membangun dan membina kultur Islam selama masa kejayaan dunia Islam. 26
Perlu  pendekatan  yang  lebih humanis, dalam  rangka  mewujudkan gerakan anti kekerasan, dengan berupaya aktif menebarkan perdamaian demi tegaknya  hak  asasi  manusia  untuk  hidup  damai.  Hidup  damai  merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia ( human basic needs ) yang menjadi hak asasinya  yang  paling urgen ditengah  keberbangsaan.  Doktrin  kekerasan, dalam  konteks  kebangsaan  dapat  merusak  stabilitas  Negara.  Keangkuhan, kesombongan, dan cinta berlebihan terhadap keyakinan agama bakal memicu ketegangan  konflik.  Padahal  dalam  perpektif multikulturalisme ,  the others merupakan  unsur  terpenting  dari  realitas  sosial  di  negeri  yang  terbuka  dan demokratis.  Maka  kesadaran  mengakui the  others adalah  fondasi  kehidupan sosial dalam menjalankan aktivitas kenegaraan, kebangsaan, kemasyarakatan, dan keberagamaan. 27 Ketiga ,  aktivitas  dakwah  hendaknya  lebih  menekankan  pada  sisi substansial ketimbang  mendahulukan  simbol/baju  agama. 28 Yaitu  dengan mengutamakan  sistem  penanaman  “nilai-nilai  Islam”  kedalam  jiwa  manusia. Tidak perlu mendahulukan “symbol dan jargon keislaman” dalam berdakwah. Simbol-simbol  itu  hanyalah  ungkapan-ungkapan  yang  tidak  dipahami  dan kadang-kadang  inti  darinya  tidak  dimengerti  oleh  banyak  orang.  Berbeda dengan  cara  berdakwah  yang  tidak  menggunakan  simbol  sebagai  tanda  ke Islaman  seseorang,  akan  tetapi  menggunakan  sistem  penanaman  “nilai-nilai Islam”  dalam  jiwa  manusia. 29 Gejala  Islamisasi  ruang  publik  di  era  sekarang bukan persoalan sederhana, mengingat sifatnya yang plural dan multikultural, dimana berbagai sistem nilai, identitas, ideologi  bersaing. Dalam praktiknya, penerapan  syari’ah  Islam  di  beberapa  wilayah  dan  daerah  ternyata  masih menyimpan  banyak  persoalan  yang  harus  kita  selesaikan  bersama,  demi terciptanya  masyarakat  yang  demokratis,  adil,  dan  tidak  mencederai kemanusiaan.  Bahtiar  Effendi  menganggap  jika  konsepsi  perda  syariah  yang hanya sibuk mengatur soal baju/simbol agama justru akan mereduksi makna
26 Ali Yafie, Teologi Sosial Telaah Kritis Persoalan Agama Dan Kemanusiaan , (Yogyakarta: LKPSM, 1997), hlm. 88
27 Abu  Hafsin, Kebebasan  Beragama  Dalam  Konteks  Demokrasi  Dan  Hukum  Indonesia, Dalam Suara NU edisi 01/ Maret/2011, hlm. 16.
28 Cliford  Geert, Abangan,  Santri,  Priyayi  Dalam  Masyarakat  Jawa, terjemahaan  Aswab Mahasin, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1983), hlm. 276.
29 Lukman  Hakim,  dkk, Syari’ah  Sosial  Menuju  Revolusi  Kultural ,  (Malang:Universitas
Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 241
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014 ISSN 1693-8054
271
syariat  dalam  kehidupan  muslim.  Perda  syariah  ini  bertentangan  dengan trademark Islam sebagai rahmatan lil alamin. 30
Wajah Islam seharusnya tidak menampilkan diri dalam bentuk ekslusif , yakni  tidak  menampilkan  simbol  dan  baju  keislamannya,  tetapi mengintegrasikan  kegiatannya  dalam  kegiatan  bangsa  secara  menyeluruh. Islam  juga  harus  dihindarkan  agar  tidak  diletakkan  di  bawah  wewenang Negara,  melainkan  menjadi  kesadaran  kuat  dari  warga  masyarakat.  Hal  ini berarti  meletakkan  Islam  sebagai  kekuatan  transformative  kepada masyarakat, berarti cita-cita civil Islam adalah memfokuskan perjuangan pada penciptaan etika sosial baru yang penuh dengan semangat solidaritas dan jiwa transformatif  yang  prihatin  terhadap  nasib  kaum  tertindas. 31 Sudah  saatnya Islam  tidak  boleh  dijadikan  “simbol”,  melainkan  sebagai  sistem  etika  sosial yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.
Pengatasnamaan agama oleh FPI selalu dilakukan tanpa ragu, sehingga terkesan seolah hanya merekalah yang beragama. Mereka seakan memonopoli kebenaran Tuhan. Mereka tak hanya mengambil alih fungsi polisi, tetapi juga seakan  ingin  mengambil  alih  hak  prerogatifnya  dalam  konteks  kebenaran. Mengingat  banyak  perbuatan  destruktif  yang  dilakukan  atas  nama  agama, maka  perlu  ada  aturan  main  yang  dapat  menertibkan  lalu  lintas  hak kebebasan  beragama.  Untuk  tujuan  inilah  kebebasan  harus  dilihat  dari  dua dimensi:  dimensi internal dan  dimensi eksternal .  Kebebasan  nurani  masuk dalam dimensi internal sedangkan kebebasan mengekspresikan ajaran agama, kebebasan  membentuk  asosiasi  keagamaan  serta  kebebasan  melembagakan ajaran agama masuk dalam dimensi eksternal. Jika  dimensi internal sifatnya absolute,  maka  dimensi  eksternal  bersifat  relative,  dalam  arti  bahwa  hak untuk  mengekspresikan  keyakinan  keagamaan,  hak  melembagkan  ajaran agama  serta  hak  untuk  membentuk  asosiasi  keagamaan  terkait  erat  dengan institusi sosial lainnya seperti hukum dan politik. 32
Dengan  demikian,  jika  agama  mengajarkan  pada  para  penganutnya untuk  menghormati  orang  lain,  hidup  berdampingan  dengan  harmonis  dan semua itu sejalan dengan spirit humanisme, maka kekerasan atas nama agama bisa jadi disebabkan oleh ketidakseimbangan antara semangat keberagamaan dan  kemampuan  untuk  memahami  ajaran  agama.  Semangat  keberagamaan yang tinggi tanpa disetai pemahaman yang mendalam akan dimensi esoteric
30 Nazar Nurdin, Perda Syari’at Dan Ketertiban Sosial: Sebuah Perbandingan, Dalam Islam Politik Di Panggung Kuasa Jurnal Justisia , Edisi 38, Th XXII/2012, hlm. 78
31 M.  Muhsin  Jamil, Revitalisasi  Islam  Kultural  (Arus  Baru  Relasi  Agama  dan  Negara ), (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 245 32 Abu  Hafsin, Kebebasan  Beragama  Dalam  Konteks  Demokrasi  Dan  Hukum  Indonesia, Dalam Suara NU edisi 01/ Maret/2011, hlm. 16
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014 ISSN 1693-8054 272
dari  agama  dapat  mengarahkan  manusia  pada  sikap fanatic ,  sikap keberagamaan yang sempit dan fundamentalisme. 33
Doktrin  agama  yang  sempit  dan  kaku,  setidaknya  mampu mempengaruhi  dan  memotivasi  perilaku  para  penganutnya.  Maka,  ketika agama dipahami sebagai ideology yang maha benar, akan terjadi peminggiran terhadap  penganut  keyakinan  tertentu  atau  agama  lain.  Semua  orang  yang beragama  bahkan  yang  tidak  beragama  sekalipun,  pasti  kalau  mempunyai ruhani, segala perbuatan dan bentuk kekerasan, radikalisme, teror merupakan perbuatan terkutuk dan biadab. orang bisa jadi radikal banyak penyebabnya. Antara  lain;  adanya  pemahaman  keagamaan  yang  sempit,  konflik  nilai, mengalami split personality, dan emosional. Orang yang emosional antara lain disebabkan  karena  pemahaman  agamanya  tidak  ketemu  dengan  kenyataan yang  dihadapkan.  Kehidupan  yang  dialami  tidak  sesuai  dengan  pemahaman agamanya.  Dirinya  menghendaki  Indonesia  menjadi  Negara  Islam,  tetapi nyatanya  negaranya  tidak  kunjung  menjadi  Negara  Islam,  maka  potensi emosinya meledak. 34

## E. Kesimpulan
Dengan  berbagai  aksi  kekerasan  yang  dilakukannya  selama  ini,  Front Pembela Islam (FPI) telah mengokohkan posisinya sebagai ‘duri dalam daging’ di tubuh bangsa ini. Pengatasnamaan agama oleh FPI selalu dilakukan tanpa ragu,  sehingga  terkesan  seolah  hanya  merekalah  yang  beragama.  Mereka seakan  memonopoli  kebenaran  Tuhan.  Mereka  tak  hanya  mengambilalih fungsi polisi, tetapi juga seakan ingin mengambilalih hak prerogatif Dia yang di atas dalam konteks kebenaran. Namun, di balik gerakan yang terlihat idealis dan fundamental tersebut, ternyata FPI memiliki sejumlah kepentingan politik dan ekonomi yang  tersembunyi. Kepolisian diharapkan bisa tegas menindak FPI maupun organisasi-organisasi dengan perilaku sejenis.
Hingga  sejauh  ini  belum  semua  kalangan  di  Indonesia  bisa  dianggap betul-betul  siap  untuk  menjalankan  demokrasi  dengan  baik  dan  benar. Rigiditas  pemahaman  doktrin  agama  menjadi  pemicu  lahirnya  kekerasan  di negeri multikultural dan multi agama di Indonesia. Kekerasan, yang dibumbui doktrinasi  agama,  politik  kekuasaan,  dan  perbedaan  etnis.  Sehingga,  simbol dan  jargon  perjuangan  dakwah  “amar  makruf  nahi  munkar ” Front  Pembela Islam  (FPI)  penting  di  kaji  ulang  disesuaikan  dengan  realitas  kondisi  sosial masyarakat yang melingkupinya.
33 Abu Hapsin, dkk, Islam Dan Humanisme, Aktualisasi Humanisme Islam Di Tengah Krisi Humanisme Universal , (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2007), hlm. vii
34 Suara NU, Edisi 01/Maret/2011, hlm. 8
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014 ISSN 1693-8054
Sebagai  penegak  hukum,  norma,  dan  tatanan  sosial  di  masyarakat biarlah  menjadi  tanggung  jawab  negara  (pemerintah).  Agama  hendaknya dijadikan  sebagai  alat  untuk  melakukan transformasi  sosial ,  dengan  syarat agama tidak dipahami secara kaku, emosional dan dogmatis, tetapi dipahami secara rasional, substantif, humanis, dan transformatif. Untuk itu perlu adanya kerangka  paradigma  dakwah  yang  komprehensif  agar  berfungsi  secara maksimal bagi kebaikan hidup umat manusia.
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014 ISSN 1693-8054 274

## DAFTAR PUSTAKA
Azis,  Abdul,  dkk, Gerakan  Islam  Kontemporer  Indonesia ,  (Jakarta:Pustaka Firdaus,1989).
Choir,  Tholhah,  Ahwan  Fanani, Islam  Dalam  Berbagai  Pembacaan Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
Fred  W.  Riggs,  “ Modernisasi  Dan  Persoalan-Persoalan  Politik:  Beberapa Prasyarat Pembangunan ”, Dalam Beling Dan Totten (ed), Modernisasi model   pembangunan, cet.  II,  (Jakarta:  Yayasan  ilmu-ilmu  Sosial  dan Rajawali Prsess,1985).
Geert, Cliford, Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa, terjemahaan Aswab Mahasin, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1983).
Hakim,  Lukman  dkk, Syari’ah  Sosial  Menuju  Revolusi  Kultural ,  (Malang, Universitas Muhammadiyah   Malang: 2004)
Halimi, Safrodin, Etika Dakwah Dalam Perspektif Alquran Antara Idealitas Al-
Quran dan Realitas Sosial , (Semarang: Walisongo Press, 2008).
Hapsin,  Abu  dkk, Islam  Dan  Humanisme,  Aktualisasi  Humanisme  Islam  Di Tengah  Krisi  Humanisme  Universal ,  (Semarang:  IAIN  Walisongo Semarang, 2007).
Jamhari, Jajang Jahroni, Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) .
Jamil,  M.  Muhsin, Revitalisasi  Islam  Kultural  (Arus  Baru  Relasi  Agama  dan Negara ), (Semarang: Walisongo Press: 2009).
________________, Membongkar Mitos Menegakkan Nalar, Pergulatan Islam Liberal Versus   Ilslam Literal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
Kholiludin, Tedi (ed), Runtuhnya Negara Tuhan Membongkar Otoritarianisme Dalam  Wacana  Politik  Islam, (Semarang:  INSIDE  PMII  Komisariat Walisongo Semarang, 2005).
Mahfudz, Ali, Hidayat Al-Mursyidin , (Kairo: Dar kutub al-Arabiyah, 1952).
Musahadi HAM, Mediasi dan Reolusi  Konflik  di Indonesia: dari Konflik agama hingga mediasi peradilan, (Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2007).
Musnad  Imam  Ahmad  bin  Hambal,  Jilid  II,  Cet.  Kedua.  (Beirut:  Dar  al-Fikr, 1978M/1398).
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014 ISSN 1693-8054
Nurdin,  Nazar, Perda  Syari’at  Dan  Ketertiban  Sosial:  Sebuah  Perbandingan, Dalam  Islam  Politik  Di  Panggung  Kuasa  Jurnal  Justisia ,  Edisi  38,  Th XXII/2012
Ng, Al-Zastrouw, Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI , (Yogyakarta: LKiS, 2006).
Obert Voll, John, Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997).
Pimay, Awaludin, Metodologi Dakwah: Kajian Teoritis dari Khazanah al-Qur’an,
(Semarang: RaSAIL, 2006)
Qadir,  Zuli, Syariah  Demokratik,  Pemberlakuan  Syariah  Islam  di  Indonesia , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
Ridwan, Nur Khalik, Agama Borjuis Kritik Atas Nalar Islam Murni , (Yogyakarta: Arruz   Media, 2004).
Rumadi, Membongkar Akar-Akar Teologi Fundamentalisme Islam, Dalam Buku Dekonstruksi Islam Madzab Ngaliyan , (Semarang: Rasail, 2005).
Shulton,  Muhammad, Desain  Ilmu  Dakwah,  Kajian  Ontologis, Epistemologis Dan Aksiologis, (Semarang: Pustaka Pelajar dan Walisongo Press, 2003).
Suara NU, Edisi 01/Maret/2011.
Suara NU; Menjaga Tradisi, Membangun Moderasi Dan Toleransi , PWNU Jawa Tengah edisi 01 Maret 2011.
Sudarto, Konflik Islam Kristen; Menguak Akar Masalah Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia , (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999).
Supena, Ilyas, Filsafat Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Ilmu Sosial , (Semarang: Abshor, 2007).
Turmudi, Endang, Riza Sihbudi, Islam Dan Radikalisme di Indonesia , (Jakarta: LIPI   Pres, 2005).
Zada,  Khamami, Islam  Radikal,  Pergulatan  Ormas-Ormas  Islam  Garis  Keras , (Jakarta: Teraju, 2002).
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014 ISSN 1693-8054 276
Http:/Www.Wahidinstitute.Org/Wahid D/Images/Upload/Dokumen/40 _Mrori_Bahasa.Pdf, 2012, di akses tanggal 7 Juni 2013.
Http://Blog.Unikom.Ac.Id/10507276/4ph.Front-Pembela-Islam-Fpi--Kalo - Pengin-Jakarta-Chaos-Silakan-Gelar-Saja-Konser-Lady-Gaga.
Html/
2012, di akses tanggal 10 Juni 2013
Http://Socio-Politica.Com/2013/07/24/Fpi-Sebagai-Duri-Dalam-Daging-Di- Tubuh-Bangsa/, diunduh tanggal 25 Nopember 2013