Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 –9736 E-ISSN: 2828-545X

## INTERPRETASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANDUNG

## Atik Rochaeni
Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia Email: neptura.76@gmail.com

## Abstract
The  phenomenon  of  waste  management  that  has  not  met  expectations  is  caused  by  the increasing population, the sectoral understanding of the apparatus, and the lack of community participation  in  waste  management.  This  research  aims  to  examine  the  interpretation dimension  in  the  implementation  of  waste  management  policies.  This  research  is  designed based  on  a  qualitative  approach  with  a  descriptive  analysis  method.  The  data  collection techniques  are  through  interviews,  observation,  literature/documentation  studies.  The informants are all interested parties, both government officials and other stakeholders. Based on the research results, it can be stated that the interpretation dimension in the implementation of waste management policies in Bandung Regency has not been fully realized effectively. That is, it has not been done comprehensively, has not been followed by changes in mindset and behavior, and has not established synergistic cooperation between stakeholders. The findings of  new  concepts,  namely  community  understanding  and  participation  in  program implementation, are factors that determine the success of the interpretation dimension in policy implementation.
Keywords: Interpretation, Implementation, Policy, Waste

## Abstrak
Fenomena  pengelolaan  masalah  persampahan  yang  belum  sesuai  harapan,  disntaranya disebabkan  oleh  semakin  meningkatnya  jumlah  penduduk,  pemahaman  aparat  yang  masih bersifat sektoral, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengkaji  mengenai  dimensi  interpretasi  dalam  implementasi  kebijakan pengelolaan  sampah.  Penelitian  ini  dirancang  berdasarkan  pendekatan  kualitatif  dengan metode analisis deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan/dokumentasi. Informannya adalah semua pihak yang berkepentingan, baik kalangan aparat pemerintah maupun dari stakeholders lainnya. Berdasarkan hasil penelitian , dapat  dikemukakan  bahwa  dimensi  interpretasi  dalam  implementasi  kebijakan  pengelolaan sampah  di  Kabupaten  Bandung,  belum  sepenuhnya  direalisasikan  secara  efektif.  Artinya, belum dilakukan secara  komprehensif, belum diikuti perubahan mind set  dan perilaku, serta belum  terjalinnya    kerjasama  yang  sinergis  antar  stakeholder.  Adapun  temuan  konsep  baru, yakni pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, menjadi faktor yang menentukan keberhasilan  dimensi interpretasi dalam implementasi kebijakan.
Kata Kunci: Interprestasi, Implementasi, Kebijakan, Sampah

## A. PENDAHULUAN
Kabupaten    Bandung    merupakan  salah  satu  daerah  yang  jumlah  produksi,  jenis    dan kualitas sampahnya  selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini seiring dengan pola hidup masyarakat yang cenderung konsumeristis. Kenyataan tersebut, antara lain disebabkan karena sebagian besar masyarakat masih menganggap sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna  lagi  dan  dan  tidak  bisa  dimanfaatkan.  Secara  strategis  dan  operasional  pengelolaan
sampah  harus  dilakukan  dengan  pendekatan  yang  komprehensif  dari  hulu  sejak  sebelum dihasilkan  suatu  produk  yang  berpotensi  menjadi  sampah  yang  kemudian  dikembalikan  ke media  lingkungan  secara  aman.  Pengelolaan  sampah  dengan  paradigma  baru  tersebut dilakukan  dengan  kegiatan reduce (merubah  pola  hidup  konsumtif), reuse (menggunakan kembali bahan-bahan yang berpotensi menjadi sampah), dan recycle (mendaur ulang melalui pembuatan kompos.
Masalah  dan  urusan  pengelolaan  sampah  sebenarnya  menjadi  tugas  bersama      antara pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha  (Basriyanta,  1998  :  48).  Salah  satu  organisasi perangkat  daerah  di  Kabupaten  Bandung  adalah  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  yang dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  12  Tahun  2016  tentang  Pembentukan Organisasi  Dinas  Daerah  Kabupaten  Bandung.  Adapun  tugas  dan  wewenang  dalam pengelolaan  sampah  oleh  Dinas  tersebut,  antara  lain    meliputi  :  Menetapkan  kebijakan  dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan  oleh  pemerintah;  melakukan  pembinaan,  pengawasan  dan  evaluasi  kinerja pengelolaan  sampah;  serta  menetapkan  lokasi  tempat  penampungan  sementara;  tempat pengolahan  sampah  terpadu  dan  atau  tempat  pemrosesan  sampah;  pelayanan  pengelolaan persampahan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan persampahan.
Berkaitan dengan tugas dan wewenang tersebut, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada  masyarakat  khususnya  di  bidang kebersihan,  Dinas  Lingkungan  Hidup  terdapat  satu bidang  yang  menagani  persampahan,  yakni  Bidang  Pengelolaan  Sampah  yang  terdiri  dari  3 (tiga) Seksi, serta 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah, yaitu UPTD Wilayah Soreang, UPTD Wilayah Baleendah, UPTD Wilayah Ciparay, UPTD Wilayah Rancaekek dan UPTD Laboratorium Lingkungan.
Adapun dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung, berdasarkan hasil kajian awal ditemukan adanya indikasi permasalahan sebagai berikut : Pertama , masih banyaknya petugas yang bersikap lamban dalam memberikan pelayanan  terhadap  berbagai  pengaduan  dan  keluhan  ketidakpuasan  masyarakat.. Kedua , masalah pelayanan pengelolaan sampah dilihat dari aspek teknis, salah satunya dapat dilihat masih sering ditemukan penumpukan sampah di TPS, sehingga kondisi tersebut jika dibiarkan akan mengganggu keindahan dan kenyamanan. Ketiga , dilihat dari sisi pertanggungjawaban, ada  persepsi  sebagian  masyarakat  saat  ini  terhadap  pelayanan  pengelolaan  sampah  di Kabupaten  Bandung,    yaitu  bahwa  seolah-olah  pengelolaan  sampah  hanya  tanggung  jawab pemerintah.  Peran  masyarakat    belum  banyak  dilibatkan  secara  aktif  dalam  perencanaan, pengelolaan  dan  monitoring  serta  evaluasi,  padahal  masyarakat  tidak  hanya  sebagai  tujuan layanan  tetapi  juga  sebagai  warga  negara  yang  ikut  memiliki  dan  berkepentingan  bersama terhadap sumberdaya dalam pembangunan.
Permasalahan  pelayanan  tersebut  tentu  berkaitan  dengan  banyaknya  faktor  penentu keberhasilan,  dan  salah  satunya  adalah  menyangkut  dimensi  Interpretasi,  yang  dapat  dilihat dari  indikasi  sebagai  berikut  : Pertama ,    persoalan  yang  berkaitaan  dengan  pelaksanaan pengelolaan  sampah,  idealnya    harus  dipahami  bukan  hanya  persoalan  dalam  hal  timbunan sampah atau tempat pembuangan akhir (TPA) saja, tetapi harus dilihat sebagai persoalan multi- pihak. Kedua ,  peran  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  saat  ini  baru  berjalan  sebatas kegiatan pengumpulan, pengangkutan dari sumber hingga ke TPS, penampungan sementara, serta pemusnahan sampah. Upaya pemilahan sampah nampak belum banyak dilakukan oleh masyarakat.  Kegiatan  swadaya  yang  telah  dilakukan  selama  ini  pun  belum  sepenuhnya dijalankan dengan pola yang benar. Ketiga , kurangnya komunikasi dan sosialisasi secara intens kepada masyarakat  yang dilakukan pemerintah daerah (Dinas  Lingkungan  Hidup) mengenai pentingnya pengelolaan sampah.
Bertitik tolak dari uraian latar belakang kajian, maka penelitian ini memusatkan perhatian pada dimensi  interpretasi  dalam  pengelolaan  sampah,  yang  penulis  rumuskan  dengan  judul  : “Interpretasi Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung”.

## B. KAJIAN PUSTAKA Implementasi Kebijakan
Implementasi    kebijakan    publik  ( public  policy  implementattion )  merupakan  salah  satu tahapan  dari  proses  kebijakan  publik  ( public  policy  process ).  Lebih  jauh  Jones  (1984  :  12) mengartikan  implementasi  kebijakan  publik  sebagai  :  " getting  the  job  done and  doing  it ” Namun  demikian,  menurut  Jones  bahwa  dalam  implementasi  kebijakan  publik  menuntut adanya syarat antara lain, adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional, yang mana hal ini sering disebut dengan re-sources. Jones (1984 : 13) merumuskan batasan implementasi sebagai "a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done." Implementasi dalam hal ini merupakan proses mendapatkan sum¬berdaya tambahan, sehingga  dapat  menghitung  apa  yang  harus  dikerjakan.  Apa  yang  dikemukakan  oleh  Jones tentang implementasi tersebut di atas, merupakan suatu tahap dari suatu kebijakan yang paling tidak memerlukan dua macam tindakan yang berurutan. Pertama, merumuskan tindakan yang akan  dilakukan;  Kedua,  melaksanakan  tindakan  apa  yang  telah  dirumuskan  tersebut.    Agar dapat terilmplementasi dengan baik apa yang menjadi tujuannya seperti yang telah dirumuskan maka kebijakan publik perlu dipersiapkan dengan baik. Keberhasilan implementasi kebijakan itu dapat dilihat dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, yang oleh Charles O. Jones (1996 : 296) mengemukakan bahwa terdapat tiga kegiatan yang menjadi pilar dalam implementasi kebijakan yaitu:
Pengorganisasian  (Organization)  berhubungan  dengan  pembentukan  atau  penataan kembali    sumber  daya,  unit  –  unit  serta  metode  –  metode  yang  mengarah  pada  upaya mewujudkan  kebijakan  menjadi  hasil  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran kebijakan.  Interpretasi  (Interpretaton)    merupakan  aktivitas  penterjemahan,  penafsiran, penjelasan  substansi  dari  suatu  kebijakan  dalam  bahasa  yang  lebih  operasional  dan  mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan serta layak dilaksanakan. Sementara itu, aplikasi (Aplication) berhubungan dengan ketentuan rutin penyediaaan pelayanan, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan  sasaran  kebijakan  yang  ada.  Aktivitas  interpretasi  (Interpretation)  merupakan  substansi dari  suatu  kebijakan  dalam  bahasa  yang  lebih  operasional  dan  mudah  dipahami,  sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mencapai tujuan kebijakan, pemerintah harus melakukan tindakan yang berupa penghimpunan sumber serta mengelolanya secara maksimal. Organisasi sebagai wadah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengimplementasikan program, karena itu setiap organisasi membutuhkan kerjasama dalam menggerakkan dirinya, demikian juga pada saat berinteraksi dengan pihak luar. Komunikasi dalam organisasi untuk mencapai kesamaan persepsi.  Jones  (1984  :  34)  berpendapat  :  Interpretation;  The  translation  of  language  (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives. Maksudnya,  bahwa dalam menafsirkan agar suatu program menjadi rencana yang dapat diterima dan jelas dapat dilakukan. Dengan demikian, interpretasi merupakan proses menafsirkan program atau rencana dan  pengarahan  yang  tepat  dan  dapat  diterima  serta  dilaksanakan.  Organisasi  pemerintah sebagai organisasi pelaksana perlu menginterpretasikan program agar benar-benar operasional serta  siap  untuk  dilaksanakan.  Interpretasi  menentukan  terhadap  efektivitas  implementasi terutama  kepada  pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan.  Pemahaman,  arahan  dan  petunjuk yang  lengkap  serta jelas  sangat  diperlukan  untuk mampu  menginterpretasikan  dengan  tepat. Uraian di atas mengarahkan bahwa aktivitas interpretasi dapat dilihat dari pemahaman terhadap
tujuan, pemahaman terhadap program, pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sosialisas, dan pelatihan.

## Pelayanan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
Pelayanan  publik  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  sosial  warga  negaranya,  sebagaimana    yang  dikemukakan  oleh  Sondang  P. Siagian, bahwa ”Salah satu fungsi pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai inovator, terutama  inovator  dalam  bidang  administrasi  negara  itu  sendiri,  yang  berarti  bahwa produktivitas aparat pemerintah semakin meningkat dan pelayanan kepada masyarakat lebih baik dan lebih cepat”. (Siagian, 1985 : 45).
Dalam pengukuran kualitas pelayanan publik perlu melibatkan masyarakat yang dilayani, adalah  tidak  mungkin  menyatakan  suatu  jasa  pelayanan  berkualitas  atau  tidak  berkualitas, tanpa  melibatkan  penilaian  langsung  dari  masyarakat  sebagai  pengguna  jasa  pelayanan pemerintah.  Mencermati  pandangan  ini,  maka  dalam  kontek  pelayanan  publik  dapat  digaris bawahi bahwa keberhasilan proses pelayanan publik sangat tergantung pada dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani).
Pada  negara-negara  berkembang,  pembangunan  sebagai  proses  perubahan  yang  kontinu dari  suatu  keadaan  menjadi  keadaan  lain  yang  lebih  baik,  menunjukkan  adanya  peran pemerintah yang aktif dan berencana. Keberhasilan program-program pembangunan tersebut, tentunya  memerlukan  keterlibatan  dan  dukungan  dari  seluruh  masyarakat  yang  diwujudkan dalam  partisipasi  mereka  pada  setiap  kegiatan  pembangunan.  Pengertian  partisipasi sebagaimana  dikemukakan  Davis  &  Newstrom  (1996  :  179)  sebagai  berikut  :  ”Partisipasi adalah kesatuan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan itu”. Cohen dan Ufhoff (1977 : 8) mengemukakan bahwa partisipasi terdiri dari :
1. Partisipasi pada tahap pengambilan keputusan
2. Partisipasi pada tahap implementasi program
3. Partisipasi pada tahap pemanfaatan program
4. Partisipasi pada tahap evaluasi program.
Sehubungan dengan kegiatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tersebut, maka bentuk-bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara garis besarnya dapat  dibedakan menjadi  tiga  bentuk,  yakni  partisipasi  buah  pikiran,  partisipasi  tenaga,  dan partisipasi  harta  benda.  Dalam  hal  ini,  partisipasi  yang  dilakukan  pada  dasarnya,  yakni bagaimana suatu proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah dapat terlaksana dan apa saja  kontribusi  yang  diberikan  masyarakat  untuk  terwujudnya  tujuan  yang  diinginkan,  yang dalam hal ini tentunya berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah sesuai harapan masyarakat.

## C. METODE PENELITIAN
Sesuai dengan fenomana yang tercermin dalam tujuan penelitian, maka metode penelitian yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  analisis  deskriptif.  Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan secara komprehensif, mendalam dan apa adanya tentang  bagaimana  pelaksanaan  dimensi  interpretasi  dalam  implementasi  kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian tentang dimensi  interpretasi  dalam  implementasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  diharapkan  mampu memberikan informasi yang akurat, sehingga membantu proses interpretasi informasi dan data yang  diperoleh.  Aktivitas  penelitian  ini  meliputi  kegiatan  mengumpulkan,  menggambarkan, dan menafsirkan data dan situasi yang dialami, hubungan tertentu, kegiatan, pandangan, sikap yang  ditunjukkan  atau  tentang  kecenderungan  yang  tampak  dalam  proses  yang  sedang
berlangsung . (Subagyo, A., Kristian, I., (2023). Dengan metode kualitatif, peneliti berusaha menemukan  masalah  dan  menyajikan  secara  langsung  apa  adanya  hakikat  hubungan  antara penulis dan sumber informasi atau informan

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar Kebijakan, Kelembagaan dan Sistem Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung .
Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bandung  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah Nomor  12  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  Organisasi  Dinas  Daerah  Kabupaten Bandung.Kabupaten  Bandung  membentuk  satu  bidang  khusus,  yakni  Bidang  Pengelolaan Sampah yang terdiri dari 3 (tiga) Seksi, serta 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah, yaitu UPTD Wilayah Laboratorium Lingkungan, UPTD Soreang, UPTD Wilayah  Baleendah,  UPTD  Wilayah  Ciparay  dan  UPTD  Wilayah  Rancaekek.  Dinas  ini merupakan  penggabungan  dari  dua  Dinas  sebelumnya,  yaitu  Dinas  Perumahan,  Tata  Ruang dan    Kebersihan  dengan  Dinas  Lingkungan  Hidup.  Dari  sudut  pandang  implementasi kebijakan,  bahwa  keberhasilan  pengelolaan  sampah  sangat  tergantung  pada  kemampuan organisasi pelaksana, khususnya  Dinas  Lingkungan  Hidup dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya.
Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang,  umumnya  berasal  dari  kegiatan  manusia  dan  bersifat  padat.  Potensi  sampah Kabupaten Bandung merupakan suatu gambaran seberapa besar sampah yang dihasilkan, baik oleh setiap orang atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah di Kabupaten Bandung.  Besar  potensi  sampah  tersebut  diperoleh  dari  kegiatan  sehari-hari  dalam  rumah tangga  (tidak  termasuk  tinja),  sampah  spesifik,  sejenis  sampah  rumah  tangga  berasal  dari kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya. Hal ini senada dengan pendapat Hadiwijoto, 1983 : 76), bahwa kategori sumber penghasil sampah adalah 1) sampah domestik, yaitu sampah yang berasal dari pemukiman; 2) sampah komersial, yaitu sampah yang berasal dari lingkungan perdagangan atau jasa komersial berupa toko, pasar, rumah  makan,  dan  kantor;  3)  sampah  industri,  yaitu  sampah  yang  berasal  dari  suatu  proses produksi;  dan  4)  sampah  yang  berasal  selain  dari  yang  telah  disebutkan  di  atas,  misalnya sampah  dari  pepohonan,  sapuan  jalan,  dan  bencana  alam.  Untuk  menanggulangi  potensi sampah yang ada di Kabupaten Bandung, maka teknis operasional pengelolaannya dilakukan melalui sistem door to door dan sistem container. Hal ini dikarenakan sistem tersebut mudah, cepat dan murah. Teknis operasional pengelolaan sampah tersebut, meliputi kegiatan :
a. Pengumpulan Sampah
Pada pola operasional door to door , pengumpulan dilakukan oleh sumber sampah namun pada pola lainnya dilakukan oleh petugas dengan alat pengumpul gerobag dan pick-up. Alat pengumpulan yang ada saat ini cukup baik, karena mudah dalam operasional dan pemeliharaan, cukup memenuhi syarat kesehatan dan estetika serta terbuat dari bahan yang cukup kuat dan biaya pengadan terjangkau.
b. Pemindahan Sampah
Pemindahan  merupakan  tahap  sebelum  sampah  diangkut  ke  sarana  pembuangan  atau pengolahan  akhir.  Sarana  pemindahan  memiliki  fungsi  mengurangi  ketergantungan  antara tahap  pengumpulan  dan  pengangkutan,  memperpendek  jarak  angkut  alat  pengumpul, memperpendek waktu pemindahan sampah ke truk pengangkut, menghemat jarak angkut dan bahan bakar kendaraan. Penyimpan sampah yakni  wadah untuk menyimpan sampah sementara dalam  jangka  waktu  tertentu  sebelum  dibawa  ke  TPA,  yaitu  :  Container  kapasitas  ±  6  m3, dengan konstruksi logam yang ditempatkan pada landasan (container point).

## c. Pengangkutan Sampah
Sampah harus segera diangkut ke TPA dan tidak boleh tertahan di sumber atau di sarana pemindahan  karena  alasan  estetika  dan  lingkungan.  Diperlukan  perencanaan  operasional pengangkutan agar berlangsung optimal, mudah, cepat dan biaya operasi relatif ringan. Dalam kegiatan  pengangkutan  sampah  membutuhkan  kendaraan  operasional  pengangkutan  yang memperhatikan aspek-aspek material kendaraan sesuai untuk komposisi/karakteristik sampah; rancang  bangun  kendaraan  memudahkan  dalam  operasi  memuat  sampah,  terutama  dari  alat pengumpul (gerobag); rancang bangun kendaraan memungkinkan operasi pembongkaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat; mudah dalam perbaikan dan pemeliharaan.
d. Pengolahan Sampah
Pengolahan sampah adalah perlakuan atau tindakan terhadap sampah yang memiliki tujuan untuk  dapat  memperkecil  atau  menghilangkan  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan lingkungan.  Berikut  uraian  mengenai  hal-hal  yang  terkait  dengan  keempat  jenis  alternatif pengolahan  tersebut.  Pengomposan  ( Composting ),  Pembakar  sampah  ( Incenerator ),  dan Sistem Open Dumping dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Pembahasan Tentang Pelaksanaan Dimensi Interpretasi Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di  Kabupaten Bandung.
Pelaksanaan  dimensi  interpretasi  dalam  implementasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  di kabupaten Bandung salah satunya dapat dilihat dari komitmen yang kuat dalam pengelolaan persampahan,  komunikasi  dan  kerjasama    dengan stakeholder dalam  usaha  peningkatan kebersihan lingkungan. Perang terhadap sampah dicanangkan dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten  Bandung  yang  berwawasan  lingkungan.  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  tetap berkomitmen  untuk  fokus  pada  permasalahan  kebersihan  lingkungan  termasuk  dalam pelayanan pengelolaan sampah.
Kebijakan  pelayanan  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Bandung  tidak  terlepas  dari rangkaian asumsi yang digunakan sebagai landasannya. Berdasarkan isi peraturan perundangan yang  telah  diberlakukan,  kerangka  pemikiran  yang  digunakan  untuk  menetapkan  kebijakan pelayanan pengelolaan sampah, yaitu merubah paradigma pengelolaan sampah saat ini yang masih ”kumpul-angkut-buang” dan sampah yang masih dianggap sebagai limbah atau musuh yang  harus  dibuang,  menjadi  ”sampah  sebagai  sumber  daya”  yang  dapat  diolah,  sehingga menghasilkan  pendapatan  dan  menjadi  peluang  kesempatan  kerja  bagi  masyarakat  serta meningkatkan minat/peran dunia usaha dalam pengelolaan sampah.
Berdasarkan pemikiran tersebut, keberhasilan dimensi interpretasi pelayanan pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan peraturan kerja  yang  tepat  dan  kemampaun  para  pengelola  dalam  melaksanakan  tugas  yang  menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, sangat penting untuk memberikan perhatian yang besar terhadap kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan, ketepatan komunikasinya dengan para  pelaksana,  dan  konsisten  atau  keseragaman  dari  ukuran  dasar  dan  tujuan  yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.
Keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa aspek  yang oleh Charles O. Jones (1996 : 296) dikemukakan bahwa terdapat tiga kegiatan yang menjadi pilar dalam  implementasi  kebijakan  yaitu  :  1). Organization; 2) .  Interpretation; 3) .  Aplication. Berkaitan  dengan  topik  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini,  peneliti  memfokuskan  pada dimensi Interpretation (Interpretasi).
Setiap  kebijakan  yang  akan  diimplementasikan,  perlu  diinterpretasikan  atau  ditafsirkan secara baik dan benar. Interpretasi terhadap suatu kebijakan bertujuan agar tujuan dan sasaran kebijakan  yang  mengatur  tentang  pengelolaan  persampahan  dapat  dipahami  serta  didukung oleh semua aktor yang terlibat  dalam implementasi kebijakan tersebut.  Jones (1996  : 296) mengemukakan, bahwa interpretasi sebagai “The translation of language ( often contained in
Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 –9736 E-ISSN: 2828-545X
a  statute ) into  acceptable  and  feasible  plans  and  directives”. (menafsirkan  agar  program (serangkaian dalam status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan”). Jadi interpretasi berkaitan erat dengan para pelaksana (implementors) untuk memahami apa yang harus mereka kerjakan sesuai dengan yang seharusnya.
Dengan  demikian,    implementor    perlu  menginterpretasikan  kebijakan  untuk  dapat dilaksanakan  dengan  melakukan  sinergitas  antara  pihak  yang  terlibat.  Oleh  karena  itu, diperlukan kesamaan pandang dalam memahami kebijakan secara komprehensif baik secara teknis,  strategis,  maupun  operasionalisasinya.  Dengan  interpretasi,  maka  dapat  diketahui bagaimana  aktor  pelaksana  mampu  memahami      terhadap  tujuan/program,  pemahaman terhadap  tugas  pokok  dan  fungsi,  sosialisasi  informasi,  sikap  petugas,  ketepatan  media, dukungan masyarakat, dan tindak lanjut perbaikan.
Interpretasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dapat dilihat dari aspek :
Pertama , menyangkut  pemahaman terhadap tujuan kebijakan pengelolaan sampah. Secara normatif  bahwa  tujuan  dari  kebijakan  pengelolaan  sampah  adalah  untuk  meningkatkan kebersihan, kesehatan masyarakat  dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber  daya.  Dalam  pengelolaannya  diselengggarakan  berdasarkan  azas  tanggungjawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran hukum, kebersamaan, keselamatan, keamanan dan asas nilai ekonomi.  (Perda Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 pasal 3 ayat 1 dan 2).
Secara  mendasar,  ada  tiga  hal  penting  tentang  tujuan  pengelolaan  sampah,  yakni menyangkut  peningkatan kebersihan, kesehatan lingkungan dan sumber daya yang dilandasi sembilan  azas.  Dari hasil wawancara dengan  Kepala Dinas Lingkungan Hidup  Kabupaten Bandung, bahwa pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritas program pemerintah daerah dengan tujuan lebih menekankan pada peningkatan kesehatan dan lingkungan, bahkan menurut Kepala  UPTD,  selain  peningkatan  kebersihan,  kesehatan  dan  lingkungan,  juga  menyentuh aspek  keindahan,  ketertiban,  serta  kenyamanan  dalam  mendukung  pariwisata.    Pemahaman seperti  itu  bermakna  pada  skala  prioritas  yang  harus  ditangani  lebih  intens,  sehingga pengelolaan sampah mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bandung,   baik yang sifatnya  langsung  dalam  pengelolaan  untuk  pengurangan  sampah    maupun  pada  persoalan bagaimana pengelolaan sampah menjadi sumber daya (nilai pemanfaatannya).
Penyusunan tujuan/sasaran  kebijakan dapat dilihat sebagai usaha dalam pencapaian tujuan organisasi,  yang  dibuat  secara  rinci  dengan  maksud  agar  mudah  dipahami.  Berhasil  atau tidaknya kebijakan yang dibuat dapat dipahami dan dijalankan oleh aktor, tentunya tergantung kepada bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan. Dari hasil penelitian, terungkap bahwa keberhasilan penyampaian pesan dalam komunikasi, bukan hanya ditentukan oleh   ketepatan dan  kejelasan  dalam  menyampaikan  pesan,  tetapi  kompleksitas    isi  pesan  pun  perlu diperhatikan yang menyebabkan pesan tidak bisa seluruhnya dapat dipahami. Implikasi lebih lanjut  adalah terjadinya bias dalam memaknai isi kebijakan yang tentunya akan menimbulkan mis-interpretasi terhadap kebijakan persampahan.
Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan adanya perbedaan cara pandang terhadap masalah  persampahan.  Kenyataan  tersebut  dapat  dilihat  dari    masih  relatif  terbatasnya pemahaman aparat dan masyarakat, bahwa penanganan sampah  cenderung bersifat  sektoral dan parsial.  Jika  dicermati dari sisi  harapan publik, jelas bahwa pengelolaan sampah belum sepenuhnya  memenuhi  harapan  publik,  sistem  pengelolaan  juga  tidak  dipandang  sederhana, hal  ini  disebabkan  salah  satunya    interpretasi  yang  keliru  dalam  memahami  problem persampahan. Seperti disampaikan oleh Wibawa (1994 : 19), bahwa "Isi suatu kebijakan harus menegaskan standar dan tujuan tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan". Hal ini memerlukan adanya ketegasan, karena tingkat kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan tujuan, sehingga dapat disajikan pedoman untuk mengevaluasi apakah suatu kebijakan itu berhasil atau mengalami kegagalan.
Kedua, Pemahaman terhadap peran dan tupoksi . Tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah dijabarkan dalam berbagai strategi, program  dan rencana aksi mengenai bagaimana pengelolalan sampah  di lapangan dari mulai  hulu hingga ke hilir. Ini semua memerlukan pemahaman, dukungan  dan komitmen yang tinggi  dari seluruh aparat terkait.  Namun  sayangnya,    tugas  yang  kompleks  ini  belum  diimbangi  oleh    petugas  yang handal  yang  mampu  memahami,  menjalankan    tugas  pokok  dan  fungsi  dalam  pengelolaan sampah yang dari waktu ke waktu semakin meluas.
Dengan  mencermati    kondisi  tersebut,  kualitas  sumber  daya  manusia  ditinjau  dari kemampuan  pengetahuan  dengan  kompetensi  dalam  pengelolaan  sampah  (latar  belakang pendidikan/pengetahuan)  masih  sangat  variatif.  Selain  itu,  secara  kuantitas  jumlah  tenaga terampil di bidang operasional masih belum memadai. Jumlah pegawai yang berada di level operasional yang menguasai dan memahami tentang teknis  pengumpulan sampah, pemindahan dan pengangkutan, pengurangan sampah skala rumah tangga,  skala lingkungan, pemrosesan akhir,  serta  teknisi  perbengkelan,  sarana  pengolahan  sampah,  masih  relatif  terbatas.  Dari informasi tersebut memberi makna, bahwa persoalan  pemahaman terhadap tugas, fungsi, dan peran yang harus dijalankan petugas amat penting, karena walau bagaimanapun aparat  dalam melakukan pekerjaan, sangat ditentukan oleh pemahaman dan komitmen  yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta tanggungjawabnya.
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa tanggapan informan  terhadap perubahan peran, fungsi dan  misi  dalam  pengelolaan  sampah  sebenarnya  belum  banyak  dipahami  dan  dihayati    oleh semua aparat terkait   sebagai sebuah perubahan yang  substansial. Adanya perubahan  pada struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan prosedur teknis yang diberlakukan dalam  era  otonomi  ini,  belum  berimplikasi  pada  perubahan  nilai  dan  orientasi  dalam memperbaiki mind set , sikap dan  kinerja organisasi. Adanya sikap egosektoral dan perbedaan kepentingan antara pihak terkait, serta semakin kompleksnya problem yang dihadapi, sebagai suatu  cerminan masih  adanya  kesalahpahaman  ( mis-perseption )  dalam  memahami substansi kebijakan dalam pengelolaan sampah.
Ketiga, Pemahaman  terhadap    program    dan  sosialisasi  Implementasi  kebijakan  dapat direalisasikan melalui program kerja yang tentunya memerlukan sosialisasi melalui berbagai jaringan  komunikasi  sebagai  informasi.  Yang  menjadi  persoalan,  ternyata  tidak  semua program,  termasuk  pengelolaan  sampah   yang  diimplementasikan   dalam masyarakat,  dapat berjalan  dan  dapat  diterima  sebagaimana  mestinya.  Tidak  sedikit  implementasi  kebijakan pengelolaan  sampah  yang  tidak  mendapat  dukungan  dari  lingkungan  masyarakat,  karena masalah pemahaman dan kesadaran masyarakat, sehingga penanganan sampah tidak terkelola dengan baik. Misalnya bagaimana kebiasaan  masyarakat dalam bentuk  perilaku hidup sehat dan bersih  masih  cukup memprihatinkan.
Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  agar  masyarakat  perduli  terhadap  kebersihan  dan kesehatan  lingkungan  serta  mengurangi  kebiasaan  buruk  memperlakukan  sampah  adalah dengan  mensosialisasikan  informasi  kebijakan  pengelolaan  sampah.  Informasi  berkenaan dengan  implementasi  pengelolaan  sampah  ini  penting,  berkaitan  dengan  soal  kesadaran masyarakat  terutama  dalam  hal  pembuangan  sampah.  Dari  hasil    pengamatan  lapangan menunjukkan  masih banyaknya masyarakat yang  membuang sampah bukan pada tempatnya, atau buang sampah sembarangan. Fenomena ini terkait dengan minimnya pemahaman mereka dan  kesadaran     akan  akibat membuang  sampah  sembarangan  ke  sungai,  tanah  lapang  yang tidak terpakai, atau ke pinggir jalan. Dari hasil   wawancara dengan informan  menunjukkan, bahwa : ”Kesadaran masyarakat  untuk membuang sampah pada tempatnya relatif minim, hal ini bisa jadi karena : pertama, mereka kurang paham akan akibat dari  kebiasan tersebut; kedua , menyangkut  persepsi  bahwa  seolah-olah masalah  sampah  adalah  urusan  pemerintah,  karena
mereka menganggap sudah membayar retribusi; dan ketiga ,  tidak adanya sanksi bagi mereka yang  melanggar”.
Melihat kondisi tersebut, maka  sudah saatnya pemerintah daerah mengintensifkan upaya mensosialisasikan  berbagai  informasi,  pesan  dan  kebijakan  terhadap  seluruh  komponen stakeholder terutama  pada  masyarakat  sebagai  produsen  sampah,  sehingga  penanganan sampah  tidak  hanya  mengandalkan  petugas  saja.  Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  banyak informasi  yang  perlu  disampaikan  kepada  masyarakat  merupakan  sesuatu  hal  yang  penting dalam  upaya  menciptakan  pemahaman  masyarakat  tentang  bagaimana  sampah  seharusnya dikelola  dengan  baik.  Selama  ini  pemerintah  Kabupaten  Bandung  dalam  mensosialisasikan kebijakan tersebut dilakukan  melalui media  papan nama, pemberitaan di media massa, media elektronik  dan sosialisasi kepada warga secara langsung melalui pertemuan.
Visi  misi  Kabupaten  Bandung    yang  menjadi   arah,  dan  orientasi  kebijakan    Kabupaten Bandung ke depan, seyogyanya menjadi pegangan bagi setiap aparat  maupun pejabat  dalam merumuskan program, mengimplementasikan kebijakan  serta langkah   operasional  agar ada keselarasan.      Keselarasan  program  pada  visi  misi    tersebut    sangat  bergantung  pada pemahaman  aparat dan masyarakat  dalam memaknai  serta konsistensi  dalam menjalankan misi  tersebut.  Berdasarkan  hasil  penelitian  kaitannya  dengan  masalah  kebersihan, menunjukkan bahwa aparat  pemerintah umumnya  tidak begitu peduli terhadap makna  yang tertera dalam visi dan misi Kabupaten Bandung, karena semuanya dipandang memiliki tujuan yang baik.

## E. SIMPULAN
Bertitik  tolak  dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan,  maka,  dapat disimpulkan bahwa dimensi interpretasi dalam pengelolaan sampah, ternyata belum berjalan dengan maksimal. Hal ini terlihat dari : Interpretasi dalam implementasi kebijakan  pengelolaan sampah yang menyangkut pemahaman dalam menafsirkan substansi dan tujuan kebijakan serta program  pengelolaan  sampah,  baik  aparat  maupun  masyarakat    masih  rendah.  Pada  tingkat aparat, bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah   belum  merubah  mind set, sikap, nilai  serta masih melekatnya sikap egosektoral antar pihak terkait. Pada tingkat masyarakat, masih ada bias dalam memahami  masalah sampah dan tanggungjawab pengelolaan sampah yang dipandang sebagai urusan pemerintah semata. Sampah lebih dipandang sebagai barang sisa,    belum  banyak  dilihat  sebagai  sumber    daya  ekonomi,  penyerapan  tenaga  kerja  dan kesehatan. Pola pembinaan dan sosialisasi untuk memacu kesadaran dan partisipasi masyarakat dilaksanakan secara insidental.

## REFERENSI
Agustino, Leo. 2006. Politik  & Kebijakan Publik . Bandung :  AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit Unpad.
Subagyo, A., IP, S., Kristian, I., IP, S., & Kom, S. (2023). Metode Penelitian Kualitatif . CV. Aksara Global Akademia.
Goggin,  Malcolm  L.,  and  O.M.  Bowman,  James  P.  Lester  and  Lawrence  J.O.  Toole.  1990 . Implementation Theory and Practice : Toward a Third Generation Scoot . Foresman and Company. Illions.
Hadiwijoto S. 1983. Penanganan dan Pemanfaatan Sampah . Jakarta : Yayasan Idayu. H.S, Y. T., & Kristian , I. (2021). Model Collaborative dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Garut. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial , 19 (3), 69–81. Jones, Charles O. 1984 . An Introduction to the Study of Public Policy . Monterey, California  : Brooks/Cole Publishing Company.
Kristian,  I.  (2022).  Decision  Making  in  Disaster  Management  Operations:  Challenges  and Opportunities. Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) , 4 (2), 82-91.
Siagian, Sondang P. 1985. Analisis Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi . Jakarta : CV Haji Masagung.
Sidik,  M.A.,  Herumartono,D.  &  Sutanto,H.  1985. Tekonologi  Pemusnahan  Sampah  dengan Incenerator dan Landfill . Jakarta : BPPT. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses . Edisi Revisi. Jakarta : Media. Zeithaml, Valerie A; Parasuraman, A. And Barry, Leonard L. 1990. Delivering Quality Service (Balancing Customer Perception and Expectations). New York - Oxford-Sidney : The Free Press A Division of Macmillan Inc.