## KEBUDAYAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
(Sebuah Refleksi Kebangkitan Nilai)
Simon Sabon Ola FKIP Universitas Nusa Cendana sabon_ola@yahoo.com Lanny Isabela Dwisyahri Koroh Program Magister Pendidikan Agama Kristen IAKN Kupang

## Abstract
This  paper  discusses    about  several  cultural  aspects  of  culture    that  can  be  used  as  a foundation for regional development. The facts show that cultural based development is not  yet  holistic.  There  are  many  cultural  values  that  are  neglected  in  regional development.  At  least  four  aspects  of  development  that  can  take  advantage  of  local- traditional culture, namely:    matters of livelihood, matters of government, politics, and matters  of  religion and  belief in  God  Almighty.  The presentation  of  facts regarding  the four things mentioned above is a reflection of the revival of values. This reflection would spur  all  government  policy  to  take  advantage  of  aspects  of  local  culture  as  a  material consideration in designing and implementing development in the region.
Keywords: culture, development, value.

## Abstrak
Tulisan  ini  membahas  tentang  beberapa  aspek  budaya  yang  dapat  dijadikan  landasan pembangunan  daerah.  Fakta  menunjukkan  bahwa  pembangunan  berbasis  budaya  belum menyeluruh. Banyak nilai budaya yang terabaikan dalam pembangunan daerah. Setidaknya ada  empat  aspek  pembangunan  yang  dapat  memanfaatkan  budaya  lokal-tradisional,  yaitu: masalah  mata  pencaharian,  masalah  pemerintahan,  politik,  dan  masalah  agama  dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyajian fakta mengenai keempat hal tersebut di  atas  merupakan  cerminan  dari  kebangkitan  nilai-nilai.  Refleksi  ini  akan  memacu  semua kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan aspek budaya lokal sebagai bahan pertimbangan dalam merancang dan melaksanakan pembangunan di daerah.
Kata kunci : budaya, perkembangan, nilai.

## 1. Latar Belakang
Kehidupan manusia sebagai individu dan sebagai anggota suatu masyarakat senantiasa berada dalam  dikotomi.  Salah  satunya  ialah  pemikiran  dikotomis  antara  tradisi  dan  modern.  Jika ditarik garis imaji, maka tradisi dipersepsikan berada pada ujung garis yang satu, sedangkan modern berada pada ujung lainnya.
Pemikiran dikotomis ini kemudian melahirkan kegamangan. Hal ini disebabkan oleh minimnya  penghayatan  terhadap  apa  yang  dimiliki,  sementara  ”tekanan”  modernisasi membuat  manusia  seakan-akan  tidak  yakin  pada  budaya  dan  nilai-nilai  lokal  yang  telah dimilikinya.
Setelah terjadi pergeseran karena hal modernisasi juga dianggap sebagai sebuah nilai, ada  ”kerinduan”  untuk  kembali  ke  nilai  lokal-tradisi.  Upaya back  to  nature selalu  tidak mencapai  hasil  optimal  karena  masyarakat  telah  mengalami  perubahan  persepsi.  Hal  lokal- tradisi  berjalan  sendiri,  sementara  masyarakat  hidup  dengan  kebanggaan  akan  modernisasi dengan persepsi yang keliru.
Pemerintah  Daerah  menyadari  dan  ”menikmati”  sejumlah  kegagalan  yang  konon dianggap  sebagai  ”yang  disebabkan  oleh  pengingkaran  terhadap  budaya  lokal-tradisi‟.  Dari
sini  lahirlah  pembangunan  berbasis  budaya.  Kondisi  ini  tidak  cukup  untuk  mereduksi kegagalan  pembangunan.  Masyarakat,  terutama  generasi  muda  dipacu  untuk  menggapai kecerdasan  telektual  dengan  mengabaikan  kecerdasan  budaya.  Perbaikan  taraf  hidup digantungkan pada teknologi baru, yang hasilnya belum tentu mengurangi taraf kemiskinan.
Mengapa  dimikian?  Apa  cara-cara  yang  lebih  baik  dalam  menyikapi  fenomena  ini agar  masyarakat  tumbuh  dalam  panduan  nilai,  dan  bukan  pada  dikotomi  tradisi—modern? Berikut ini akan  dikupas beberapa hal terkait dengan pembangunan daerah berbasis budaya. Kupasan ini sebagai bahan refleksi (dan introspeksi), tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi  pemegang  kebijakan  (dalam  hal  ini  pemerintah  daerah)  untuk  me-repersepsi  dikotomi tradisi—modern untuk merumuskan ancangan yang lebih komprehensif bagi pembangunan di daerah.
2. Konsep

## 2.1 Pembangunan
Secara  etimologis,  kata  pembangunan  dibentuk  dengan  kata  dasar bangun dan  diberi  afiks peN-an .  Kata bangun menurut  KBBI  (2002:102)  berarti  ‟mulai  sadar  (insaf)  akan  nasib‟. Pada  bagian  lain  (hlm.  103),  kata pembangunan tidak  dimaknai  sebagai  derivasi  etimologis seperti  tersebut  di  atas.  Kata pembangunan dimaknai  sebagai  ‟proses,  cara,  perbuatan membangun‟.
Kedua arti tersebut di atas kiranya  dapat memberikan pemahaman  mengenai konsep pembangunan.  Dalam  konteks  ini,  pembangunan  ialah  proses  (yang  mencakup  cara  dan tindakan) membangun sebagai  perwujudan kesadaran akan nasib.
Pebangunan  juga  dilaksanakan  atas  dasar  dikotomi,  yang  bermuara  pada  hal perbaikan  ‟membuat  jadi  baik,  atau  membuat  jadi  lebih  baik‟.  Muara  dari  pembangunan sesungguhnya  adalah  kesejahteraan.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  pembangunan  nasional: ”Mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila”.
Pebangunan  di  daerah  harus  berorientasi  pada  peningkatan  kesejahteraan  warga masyarakat.  Orientasi  pembangunan  itu  memerlukan  kiat-kiat  tertentu.  Salah  satu  di antaranya ialah memanfaatkan sumber daya budaya lokal.

## 2.2 Kebudayaan
Menurut  Geertz  (dalam  Casson,  1981:17)  mengemukakan  bahwa  kebudayaan  adalah sistem makna simbolik (symbolic meaning system) . Kebudayaan merupakan sistem semiotik berupa simbol-simbol  yang  berfungsi  mengkomunikasikan  maksud  dari  satu  pikiran  ke  pikiran lainnya.
Goodenough (ibid. hlm.17) berpendapat, kebudayaan merupakan sistem pengetahuan, keyakinan,  dan  nilai  yang  berada  di  dalam  pikiran  individu  anggota  masyarakat.  Sistem pengetahuan,  keyakinan,  dan  nilai  bertugas  membangun  pandangan  dunia (world  view) individu dalam konteks sosial. Sehubungan dengan itu, kebudayaan sesungguhnya berada di antara individu, bukan pada individu.
Kebudayaan  merupakan  kesadaran  kolektif  karena  kebermilikan  pengetahuan, keyakinan  dan  nilai  kolektif.  Dari  dimensi  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  individu  di  luar masyarakat (sosial) dianggap tidak berbudaya karena tidak memiliki ciri kolektivitas.
Pengetahuan,  keyakinan  dan  nilai  dimaknai  secara  holistik  dan  dimanfaatkan  secara bersinergi  untuk  kepentingan  pembangunan.  Pengetahuan,  keyakinan  dan  nilai-nilai  lokal- tradisi harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dar seluruh aspek pembangunan, terutama pembengunan di daerah.
3. Peran Kebudayaan dalam Pembangunan Daerah
Kata daerah sering  dipertentangkan  dengan pusat .  Daerah  dalam  konteks  negara  dipandang sebagai  perpanjangan  tangan  pusat.  Sebagai  perpanjangan  tangan  pusat,  daerah  diharuskan melaksanakan pembangunan sesuai dengan ancangan pusat.
Dalam konteks otonomi daerah, daerah diberi kewenangan untuk mengelola berbagai sumber  daya  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan,  yakni  kesejahteraan  masyarakat.  Salah satu sumber daya yang penting untuk dilirik ialah sumber daya budaya.
Sumber  daya  budaya  tidak  hanya  menjadi  aset  yang  bisa  menambah  penghasilan sebagaimana gagasan wisata budaya, seperti di Bali dan beberapa guyup budaya lain. Sumber daya  budaya  semacam  ini  sangat  mudah  diberdayakan  jika  pemerntah  mempunyai  dana. Pemerintah daerah dapat melakukan penataan kawasan wisata budaya (misalnya rumah adat) dan pengembangan atraksi budaya (misalnya tarian-tarian tradisi).
Peranan  kebudayaan  sebagai  salah  satu  sumber  daya  juga  mencakup  pemberdayaan nilai-nilai tradisi dalam membangun persepsi yang dapat menunjang pemafaatan sumber daya lain  bagi  pembangunan.  Nilai  merupakan  muatan  mental-psikologis  yang menuntun masyarakat di dalam bertindak yang berorientasi pada dikotomi baik—buruk.
Di  atas  dasar  dikotomi  baik—buruk  tersebut  masyarakat  membangun  pandangan mereka  terhadap  suatu  objek.  Bahkan  dikotomi  itu  dimanfaatkan  masyarakat  untuk  menilai pemimpinnya.  Pemerintah  daerah  perlu  memanfaatkan  hal  ini  agar  pembangunan  di  daerah menghasilkan kemajuan yang menjunjung tinggi nilai.
Nilai-nilai  yang  dianut  oleh  suatu  masyarakat  menggambarkan  kepribadiannya, sebagaimana dikemukakan oleh Notosusanto:
“Kita tidak bisa berbicara tentang kepribadian kalau kita tidak bertumpu pada nilai- nilai sebab yang menentukan kepribadian kita ialah nilai-nilai kita, yang menentukan kepribadian seseorang adalah nilai-nilai yang dianut dibandingkan dengan nilai-nilai orang  lain.  Demikian  pula  nilai-nilai  dari  suatu  masyarakat  yang  menentukan kepribadian masyarakat itu” (lihat Bagus, 1986:12).
Nilai budaya berpengaruh terhadap perilaku manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok masyarakat.

## 4. Keanekaragaman Etnik
Keanekaragaman etnik menjadi ciri bangsa Indonesia. Dalam bingkai keanekaragaman inilah daerah  dibangun.  Pembagunan  daerah  semestinya  memperhatikan  potensi  daerah  dengan muatan etniknya.
Berbicara budaya etnik identik dengan budaya lokal. Kata lokal selalu dipersepsikan terkait  dengan  kata nasional .  Hal  ini  cukup  beralasan  karena  kebudayaan  nasional  adalah himpunan berbagai kebudayaan lokal.
Etnik  yang  mempunyai  potensi  dan  ekologi tertentu perlu  diakomodasikan  sehingga mereka merasa menjadi bagian dari pembangunan daerah. Potensi dan ekologi mereka harus menjadi  pertimbangan  serius  (selama  ini  biasa-biasa  saja)  sehingga  masyarakat  merasa terlibat dalam pembangunan.

## 5. Fakta Empirik
Pada  bagian  ini  disoroti  beberapa  bidang  pembangunan  yang  memungkinkan  pemanfaatan budaya  lokal.  Bidang  pembanguan  dimaksud  disandingkan  dengan  budaya  yang  secara populer dikenal budaya ekonomi, budaya politik, budaya hukum, dan budaya sosial dan  lain-
lain  dengan  berbagai  cakupannya.  Istilah-stilah  ini  dimaknai  sebagai  „persepsi  masyarakat tentang...‟.Persepsi ini dihubungan dengan manfaatnya bagi pembangunan.

## 5.1 Hal matapencaharian
Matapencaharian  merupakan  salah  satu  unsur  kebudayaan  (Koentjaraningrat,  177—188). Mata  pencaharian  berhubungan  erat  dengan  faktor  ekologi.  Ekologi  laut,  misalnya,  secara sepsifik  mencerminkan  budaya  kelautan  yang  membangun  persepsi  mereka  secara  berbeda tentang laut dengan ekologi lahan kering.
Dalam kerangka pembangunan daerah, ekologi budaya sangat penting dipertimbangkan  di  dalam  merancang  strategi  pembangunan.  Orang  Bajo  di  Sulamo (Kabupaten  Kupang),  Wuring  (Kabupaten  Sikka),  dan  di  Meko  (Kabupaten  Flores  Timur) mempunyai  pengetahuan  lebih  tentang  dunia  kelautan:  arus,  jenis  hewan  laut,  cara menangkap ikan, dan berbagai kearifan lokal-kelautan.
Dalam  kaitan  dengan  program  Gerakan  Masuk  Laut  (GEMALA),  pernahkan masyarakat  Bajo  menjadi  kelompok  yang  dipertimbangkan  dalam  rancangan  pembangunan daerah? Pertanyaan ini sekedar sebagai bahan refleksi. Dalam bidang olahraga air, pernahkah dimunculkan  atlet-atlet  yang  berasal  dari  Bajo?  Pertanyaan  ini  sekedar  untuk  direnungkan. Dalam  hal  mengantisipasi kecelakaan  laut,  apakah  kearifan lokal  Bajo  pernah  dimanfaatan? Pertanyaan ini sekedar sebagai bahan pemikiran.
Fakta lain yang perlu diungkap-ulang ialah telah terjadi pergeseran menu makan pada sejumlah  etnik  di  NTT.  Makanan  pokok  ubi-ubian  dan  jagung  telah  diganti  dengan  beras. Sementara  ekologi  sebagian  masyarakat  NTT  berupa  lahan  tandus  dan  ekologi  laut  yang memerlukan  kiat  khusus  untuk  bisa  menghasilkan  gabah  untuk  memenuhi  kebutuhan  beras. Hal ini turut mempengaruhi pola ekonomi dari menghasilkan sendiri ke pola beli.

## 5.2 Hal pemerintahan
Undang-Undang  mengenai  otonomi  daerah  memungkinkan  diterapkan  sistem  pemerintahan desa  dengan  mengadopsi  pola  lokal-tradisi.  Meskipun  demikian,  ada  kecenderungan pemerintah daerah untuk menerapkan desa gaya baru dengan struktur baru pula. Di samping itu, masyarakat desa pun memiliki kecenderungan untuk meninggalkan pola lama agar tidak dianggap kolot/ terbelakang.
Fakta ini pada beberada desa telah menimbulkan kegamangan. Masyarakat “dipaksa” untuk  mengikuti pola baru, sementara cara pandangnya mengikuti  pola lama. Hal ini sering menimbulkan  benturan  sistem.  Masyarakat  terpolarisasi:  berpikir  cara  baru  dan  bertindak dengan cara tradisi, atau berpikir secara tradisi dan bertindak dengan cara baru.
Di  samping  terpolarisasinya  cara  pikir  dan  cara  tindak,  tidak  jarang  pula  terjadi “gesekan”  antara  pemerintah  desa  dengan  lembaga  adat,  khususnya  para  pemangku  adat. Gesekan ini terjadi karena keterbatasan pemahaman terhadap subtansi peran masing-masing.
Jika  kedua  kelompok  ini  disinergikan,  akan  tercipta  pemerintahan  desa  yang mengadatasikan  semua  unsur  dalam  masyarakat  desa.  Lembaga  tradisi  diberikan  tempat sewajarnya dalam sistem pemerintahan desa sehingga menjadi sumber daya yang menunjang pemerintahan desa.

## 5.3 Hal politik
Pengalaman kita merekam begitu banyak pemanfaatan kekuasaan tradisi untuk urusan politik, apalagi soal suksesi bupati/ wali kota ataupun gubernur. Hal ini biasa dalam menarik simpati masyarakat. Yang  menarik  ialah  dunia  politik  dan  dunia  adat-tradisi  memiliki  cara pandang  yang  berbeda  mengenai  konsep  “bekerja  untuk  masyarakat”.  Politik  cenderung berorientasi pada kepentingan yang secara herarkis diurutkan: diri—kelompok—masyarakat, sedangkan  lembaga  adat  berkecenderungan  bekerja  sepenuhnya  bagi  kepentingan  aggota guyup.
Orientasi ini tampak pada keonsistenan. Pemangku adat memperlihatkan ketaatasasan antara  pikir—bicara—bertindak.  Jika  tidak  demikian  yang  dilakukannya,  maka  diyakini bahwa ia akan  mendapat  hukuman  dari  leluhur  dan  dari  Yang  Ilahi.  Sementara para  politisi sering  memperlihatkan  ketidak-taatasasan  antara  pikir—bicara—bertindak.  (Mngkin  terlalu banyak hal yang diurus sehingga sering melupakan janji yang pernah diucapkan).
Untuk  kepentingan  suksesi  misalnya,  takjarang  politisi  memanfaatkan  kredibilitas pemangku  adat  untuk  memperoleh  dukungan  suara.  Para  politisi,  terutama  kandidat  kepala daerah  tidak  malu-malu  menawarkan  diri  menjadi  “orang  dalam” (in-group) pada  suatu kelompok adat. Mereka masuk rumah-rumah adat memohon dukungan pemangku adat.
Kondisi  semacam  ini  bermuara  pada  dua  kemungkinan. Pertama ,  ada  kerja  sama antara politisi dan pemangku adat. Kerja sama semacam ini sangat diharapkan, namun tetap berada di bawah semangat pengabdian. Kedua , jika kerja sama itu didasarkan pada semangat mencari keuntungan sepihak, maka kredibilitas pemangku adat menjadi berkurang.

## 5.4 Hal agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa
Masyarakat  lokal  tradisi  menganut  kepercayaan  tradisi.  Mereka  yakin  akan  adanya  Wujud Tertinggi,  yang  dalam  budaya  Manggarai  disebut Mori  Kraeng ,  etnik  Lamaholot menyebutnya Rera  Wulan ,  orang  Tetun  menyebutnya Maromak ,  dan  berbagai  nama  lain dalam berbagai etnik.
Masuknya  agama  (menurut  konsep  modern)  menyebabkan  terjadinya  perubahan, yang  pada  awalnya  menimbulkan  konflik.  Masyarakat  tradisi  belum  siap  menerima perubahan pada keyakinannya yang sudah sungguh-sungguh mengakar. Konflik yang tampak pada  masyarakat  sejumlah  etnik  berwujud  “penolakan”  terhadap  agama.  Muncullah  tiga kelompok  masyarakat  pasca  masuknya  agama,  yakni:  (1)  kelompok  orang  yang  menerima agama  dan  meninggalkan  adat;  (2)  kelompok  orang  yang  menerima  agama  tetapi  tidak meninggalkan adat; dan (3) kelompok orang yang menolak agama dan tetap memegang teguh adat sebagai keyakinan tradisi.
Ritual  tradisi  yang  mengandung  nilai-nilai  religi,  humanitas  dan  ekologis  sering dianggap  sebagai  tindakan  menyembah  berhala.  Karena  anggapan  ini,  kini  banyak  bahasa ritual menjadi ragam “mati” karena ditinggalkan penuturnya.
Pernahkah  pemerintah  daerah  memanfaatkan  ritual  tradisi  untuk  membangun  nilai religi?  Apakah  lembaga  keagamaan  pelaku  ritual  saling  bergandengan  satu  sama  lain? Benarkah  ritual  tradisi  itu  merupakan  tindakan  menyembah  berhala?  Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas cukup untuk direnungkan sebagai bahan refleksi dan introspeksi.

## 6. Penutup
Pembangunan  daerah  berbasis  budaya  kini  lebih  lazim  sebagai  slogan.  Benar  bahwa  ada kesadaran  akan  peran  budaya  tradisi  dalam  pembangunan.  Namun,  kesadaran  itu  belum sepenuhnya terealisasi dalam aksi.
Potret  suram  bagi  budaya  lokal  sesungguhnya  telah  menjadi  kekhawatiran.  Yang menarik  ialah  pembangunan  berbasis  budaya  tanpa  memelihara  nilai  budaya.  Dapatkah
sesuatu  yang  tidak  ada  menjadi  landasan  pijak  bagi  sesuatu  yang  lain?  Hal  ini  ibarat bergantung pada akar lapuk.
Pembangunan  berbasis  budaya  harus  dimulai  dengan  meredam  dikotomi  antra tradisi—modern.  Sangat  diperlukan  kehendak  untuk  mensinergikan  keduanya.  Dengan demikian  diharapkan  budaya  lokal-tradisi  dalam  pembangunan  daerah  menjadi  satu  dengan pebaharuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alisjahbana, S.T. 1981. “Pembangunan Kebudayaan Indonesia di Tengah Laju Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”, dalam Prisma Nomor 11 Tahun X, hal. 19—26. Jakarta: LP3ES.
Alisjahbana, S.T. 1986. “Indonesia di Tengah bangkitnya Dunia Baru”, dalam Deny J. A. Transformasi Masyarakat Indonesia . Jakarta: Kerja Sama Kelompok Studi Proklamasi dengan The Asia Foundation.
Arndt, P. 2003a. Agama Asli di Kepulauan Solor (Terjemahan Paul Sabon Nama dari Judul Asli: Religion auf Ostflores, Adonare und Solor ). Maumere: Penerbit Puslit Candraditya.
Arndt, P. 2003b. Falsafah dan Aktivitas Hidup Manusia di Kepulauan Solor (Terjemahan Paul Sabon Nama dari Judul Asli: Religion auf Ostflores, Adonare und Solor ). Maumere: Penerbit Puslit Candraditya.
Bagus, I G. N. (ed). 1986. Sumbangan Nilai Budaya Bali dalam Pembangunan Kebudayaan Nasional . Denpasar: Proyek Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Bali.
Bao, P. S. O. 1969. Nusa Nipa, Nama Pribumi Nusa Flores . Ende-Flores: Penerbit Nusa Indah.
Bawa, I W. dan Cika, I W. (ed). 2004. Bahasa dalam Perspektif Kebudayaan . Denpasar: Penerbit Universitas Udayana.
Casson, R.W. 1981. Language, Culture, and Cognition . London: Collier Macmillan Publishers.
Duranti, A. 1997. Linguistic Anthropology . Cambridge: Cambridge University Press.
Fernandez, S. O. 1990. Kebijakan Manusia Nusa Tenggara Timur Dulu dan Kini. Ledalero: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik.
Geertz, Clifford. 1992. Tafsir Kebudayaan (Terjemahan Fransisco Budi Hardiman, dari judul asli: The Interpretation of Cultures ). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Geertz, C. 1992. Agama dan Kebudayaan (Terjemahan Fransisco Budi Hardiman dari Judul Asli: The Interpretation of Cultures: Selected Essays ). Yigyakarta: Penerbit Kanisius.
Koentjaraningrat. 1984. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan . Jakarta: PT Gramedia.
Malinowski, Bronislaw. 1983. Dinamika Bagi Perubahan Budaya . Terjemahan Zaharah Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajaran.
White, L. and Dillingham, B. 1973. The Concept of Culture . New York: Burgess Publishing Company.
Yusdiafi, S. Z, Jaruki, M. dan  Mardiayanto. 2000. Analisis Struktur dan Nilai Budaya Syair Putri Akal dan Syair Kumbarat . Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.