Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 8, No. 1, 2024 DOI 10.35931/am.v8i1.3079 P-ISSN: 2620-5807; E-ISSN: 2620-7184

## MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MIS AHLUSUNNAH WAL JAMA’AH KABUPATEN BARITO SELATAN KALIMANTAN TENGAH

## Malida
UIN Antasari Banjarmasin malidalida09@gmail.com

## Abstrak
Pembiayaan pendidikan sering dianggap sebagai permasalahan yang besar dalam mendukung sekolah atau madrasah untuk menjadi sekolah yang lebih unggul. Perkembangan dunia pendidikan saat ini dengan mudah dapat  dikatakan  bahwa  masalah  pembiayaan  menjadi  masalah  yang  cukup  serius  untuk  dipikirkan  oleh pengelola  pendidikan.  Fokus  masalah  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  tentang  manajemen pembiayaan  pendidikan  di  MIS Ahlusunnah Wal  Jama’ah  Kabupaten Barito  Selatan  Kalimantan  Tengah, yang meliputi: perencanaan penyusunan anggaran, proses pembukuan dan proses audit (pengawasan atau pelaporan).  Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  adalah  dengan observasi,  dokumentasi  dan  wawancara  yang  terkait  dengan  manajemen  pembiayaan  pendidikan  di  MIS Ahlusunnah  Wal  Jama’ah  Kabupaten  Barito  Selatan  Kalimantan  Tengah.  Hasil  temuan  yang  peneliti temukan  dalam  penelitian  ini  berupa  strategi  pembiayaan  pendidikan  di  MIS  Ahlusunnah  Wal  Jama’ah Kabupaten  Barito  Selatan  Kalimantan  Tengah,  manajemen  pembiayaan  madrasah  menggunakan  tiga strategi sebagai berikut: 1. Budgeting (Perencanaan Pembiayaan) 2. Accounting (Pembukuan Pembiayaan) 3. Auditing (Pengawasan dan Pelaporan).
Kata kunci: Manajemen, Pembiayaan Pendidikan, Madrasah

## Abstract
Education financing is often considered a big problem in supporting schools or madrasas to become superior schools. In the current development of the world of education, it can easily be said that the issue of financing is a serious enough problem for education managers to think about. The focus of the problem raised in this research is the management of education financing at MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah, South Barito Regency, Central Kalimantan, which includes: budget planning, bookkeeping process and audit process (supervision or reporting). This type of  research is descriptive qualitative. Data collection techniques are observation, documentation and interviews related to education financing management in Mis Ahlusunnah Wal Jama'ah, South  Barito  Regency,  Central  Kalimantan.  The  findings  that  researchers  found  in  this  research  were education financing strategies. In Mis Ahlusunnah Wal Jama'ah, South Barito Regency, Central Kalimantan, madrasah  financing  management  uses  three  strategies  as  follows:  1.  Budgeting  (Financing  Planning)  2. Accounting (Financing Bookkeeping) 3. Auditing (Supervision and Reporting).
Keywords: Management, Education Financing, Madrasah

## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam menciptakan suasana belajar dan proses  pembelajaran  agar  siswa  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak dan keterampilan yang dibutuhkan dalam dirinya. Lester D. Crow menyatakan bahwa “ Education implies experience,
insight,  and  adjustment  on  the  part  of  the  learner  as  he  is  stimulated  toward  growth  and development ”. 1 Pendidikan  menyiratkan  sebuah  pengalaman,  wawasan,  dan  penyesuaian  pada pihak dari pembelajar ketika ia distimulasikan ke arah pertumbuhan dan perkembangan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan suatu usaha dalam meningkatkan pikiran, budi pekerti, serta jasmani anak, untuk dapat meningkatkan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang sesuai dengan alam dan masyarakat. 2 Pentingnya peranan pendidikan, maka pendidikan dapat  dilakukan  dalam  beberapa  bagian,  seperti  melalui  pendidikan  formal  ataupun  non  formal. Pendidikan  formal  sendiri  merupakan  lembaga  pendidikan  yang  ditempuh  melalui  jalur  institusi yang sudah ditentukan dan ditetapkan, serta diatur oleh sekelompok orang yang berwenang yang dalam  hal  ini  pemerintah  atau  sebuah  yayasan.  Oleh  karena  itu,  eksistensi  lembaga  pendidikan khususnya  pada  lembaga  pendidikan  islam  seperti  Madrasah  Ibtidaiyah  sendiri  kini  cukup menyebar di berbagai wilayah. Madrasah Ibtidaiyah sebagai lembaga pendidikan di Indonesia harus mengikuti UU No. 20/2003 tentang sisdiknas, PP 19/2005 tentang Guru dan Dosen. Pada Madrasah Ibtidaiyah  merupakan  jenjang  paling  dasar  pada  pendidikan  formal  di  Indonesia.  Madrasah Ibtidaiyah  memadukan  pembinaan  luas  dengan  ilmu-ilmu  agama  Islam  pada  jenjang  pendidikan dasar  yang  berada  di  bawah  arahan  kementerian  agama.  Madrasah  Ibtidaiyah  menekankan  pada penanaman  mata  pelajaran  keagamaan  dan  praktik  ibadah  yang  bertujuan  untuk  membangun karakter dan moralitas peserta didik dengan warna islam yang direfleksikan dalam cara berpikir, sikap dan praktik kehidupan sehari-hari. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di tempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kurikulum madrasah Ibtidaiyah sama dengan kurikulum sekolah  dasar,  hanya  saja  pada  Madrasah  Ibtidaiyah  terdapat  porsi  lebih  banyak  mengenai pendidikan  Agama  Islam.  Madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  merupakan  wadah  yang benar-benar  memenuhi  elemen-elemen  institusi  yang  tidak  terjadi  pada  lembaga-lembaga pendidikan lain.
Pendidikan  Islam  di  Indonesia  sering  dihadapkan  pada  problematika.  Pembiayaan pendidikan sering dianggap sebagai permasalahan yang besar dalam mendukung madrasah swasta untuk menjadi  sekolah yang  unggul.  Perkembangan  dunia pendidikan dewasa  ini  dengan mudah dapat dikatakan bahwa masalah pembiayaan menjadi masalah yang cukup serius untuk dipikirkan oleh  pengelola  pendidikan.  Karena  masalah  pembiayaan  pendidikan  akan  menyangkut  masalah terkait dengan keuangan. maka firman Allah dalam al-quran surat At-Taubah ayat 41:
1 Lerter D. Crow , Intoduction To Education . (New York: American Book Company, 1960). h. 53.
2 Rahmat  Hidayat  dan  Abdillah, Ilmu  Pendidikan:  Konsep,  Teori,  Dan  Aplikasinya .  (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019). h.24

## ََنْوُمَلْعَ ت َْمُتْ نُك َْنِا َْمُكَّل َرْيَخ َْمُكِلٰذ َهِٰللا َِلْيِبَس َِْف َْمُكِسُفْ نَاَو َْمُكِلاَوْمَِبِ اْوُدِهاَجَّو ًَلاَقِثَّو اًفاَفِخ َاْوُرِفْنِا
Artinya: Berangkatlah kamu (untuk berperang), baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa  berat,  dan berjihadlah dengan  harta  dan  jiwamu di  jalan  Allah. Yang demikian  itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
Adanya standar yang telah ditetapkan pemerintah, bertujuan agar pendidikan dapat menjadi sebuah wadah untuk menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas. Pendidikan merupakan  kemampuan  lembaga  madrasah  dalam  mendayagunakan  sumber-sumber  pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar secara optimal. Untuk itu pembiayaan pendidikan yang merupakan salah satu standar pendidikan yang harus diperhatikan. Standar pembiayaan pendidikan sendiri  ditetapkan  oleh  pemerintah  sebagai  acuan  penilaian  pada  lembaga  pendidikan  lewat program  akreditasi. 3 Maka  dari  itu,  manajemen  pembiayaan  pendidikan  sangat  penting  dalam menjalankan suatu program pendidikan.
Manajemen  pembiayaan  diartikan  sebagai  suatu  usaha  pengelolaan  sumber  keuangan, pemanfaatan  keuangan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  yang  digunakan  oleh  manajer  dalam suatu  lembaga. 4 Manajemen  pembiayaan  menurut  Nanang  Fattah  adalah  salah  satu  pusat  dalam menentukan  jalannya  untuk  kegiatan  dalam  pendidikan. 5 Sebagaimana  menurut  Ari  Sandi Setiawan, dkk, kualitas praktik pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh bagian pembiayaan pendidikan.  Karena  pendidikan  tidak  lepas  dari  penggunaan  dana  atau  pengeluaran  dalam penyelenggaraan  pendidikan,  maka  lembaga pendidikan harus  mengutamakan  pengelolaan  biaya tersebut agar dapat dialokasikan sesuai dengan pendapatan. 6 Artinya manajemen pembiayaan yang direncanakan  dan  kemudian  dilaksanakan  harus  secara  sengaja,  sungguh-sungguh  dan  perlu kecermatan  dalam  memaksimalkan  pembiayaan  pendidikan  agar  tetap  lebih  baik  dan  berjalan sesuai  rencana  terutama  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan.  Mengingat  pembiayaan  dalam pendidikan  menjadi  hal  yang  sangat  penting,  maka  pemerintah  mengusahakan  penyelenggaraan pendidikan yaitu pada ayat 4 “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  serta  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. 7 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1 tentang pendanaan pendidikan menyatakan bahwa pembiayaan
3 Masditou. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu, Jurnal ANSIRU PAI , (Online), Vol.1, No.2 (2017).
4 Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Press, 2005). h. 267
5 Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005). h.23 6 Ari  Sandi  Setiawan,  Ismet  Basuki,  Erny  Roesminingsih. “Manajemen  Pembiayaan  Bantuan Operasional  Sekolah  Dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  Madrasah  Aliyah  Di  Lingkungan  Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.” Surabaya State University 7, No. 3 (2019). h. 442
7 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Tentang Pendidikan... h. 9.
pendidikan  adalah  tanggungjawab  bersama  baik  itu  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan masyarakat.  Sebagaimana  kebijakan  pemerintah  yang  memberikan  bantuan  pendidikan  yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS).  Pada dasarnya BOS ditetapkan bermaksud untuk membantu pembiayaan pendidikan dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan peningkatan mutu pendidikan.
Masalah  keuangan  atau  pembiayaan  merupakan  salah  satu  sumber  daya  yang  secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa pada implementasi MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) yang menuntut sekolah untuk merencanakan, melaksanakan  dan  mengevaluasi  serta  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dana  secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam rangka MBS, yang memberikan kewenangan kepala sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing  madrasah.  Oleh  karena  itu,  untuk  mencapai  tujuan  diperlukan  keahlian  dan kreativitas  dari  kepala  sekolah  secara  mandiri  dalam  memanajemen  pembiayaan  pendidikan  di Madrasah.  Manajemen  pembiayaan  dalam  madrasah  tentunya  dilakukan  dengan  melalui perencanaan  penganggaran  hingga  pengawasan  pertanggung  jawaban  keuangan.  Menurut Suryosubroto,  terdapat  3  tujuan  pengelolaan,  yaitu  a)  Meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi penggunaan  keuangan.  b)  Meningkatkan  akuntabilitas  transparansi  keuangan.  c)  Meminimalkan penyalahgunaan  anggaran. 8 Dalam pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan bukan serta- merta  hanya  mengulik  tentang  sumber  dananya,  tapi  juga  tentang  penggunaan  dana  baik  dalam penyediaan sarana dan prasarana secara efisien.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  maka  dapat  dilihat  bahwasanya  setiap  lembaga  madrasah dituntut  untuk  dapat  mengelola  pembiayaan  dengan  efektif  dan  efisien  guna  mencukupi  dalam memenuhi kebutuhan  dan  tujuan  kegiatan  pendidikan. Lembaga pendidikan madrasah  ibtidaiyah sendiri  merupakan  sarana  penting  dalam  pembentukan  manusia  di  masa  depan  dalam operasionalnya tidak lepas dari unsur pembiayaan. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, maka biaya  pendidikan  perlu  dikelola  dengan  optimal.  Oleh  karena  itu,  langkah  pada  manajemen pembiayaan  pendidikan  perlu  diperhatikan.  Pada  setiap  proses  langkah  dalam  manajemen pembiayaan yang terutama diperhatikan adalah tahapan perencanaan, pembukuan dan pada tahap pengawasan dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan.
Lembaga madrasah Ibtidaiyah yang berstatus swasta seperti MIS Ahlusunnah Wal Jama’ah merupakan  sekolah  yang  menyelenggarakan  pendidikan  umum  dengan  pendidikan  keagamaan berbasis nilai spiritual islam. Madrasah ini berada di pinggiran kota di Kabupaten Barito Selatan Kalimantan  Tengah.  Madrasah  ini  tergolong  madrasah  yang  memiliki  fasilitas  sarana  prasarana yang cukup memadai dan maju dibanding madrasah lain yang sudah lama dibangun. Madrasah ini sama-sama  mendapatkan  Bantuan  Operasional  Sekolah,  seperti  madrasah  swasta  lainnya  yang
8 Suryobroto. Manajemen Pendidikan Di Sekolah , (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). h. 86
berada  di  Barito  Selatan.  Sebagaimana  kebijakan  nasional  pemberian  dana  BOS  untuk  semua lembaga  pendidikan,  maka  sebagian  madrasah  tidak  lagi  diperolehkan  untuk  menarik  biaya  dari siswa. Hasil wawancara antara peneliti dengan kepala sekolah mengenai pembiayaan pendidikan, mereka  menyatakan  bahwasanya  mereka  sama  seperti  lembaga  madrasah  Ibtidaiyah  lain  yang berada  di  Kabupaten  Barito  selatan,  sumber  utama  mereka  adalah  pada  Bantuan  Operasional Sekolah (BOS).
Setiap  madrasah  sama-sama  mendapatkan  bantuan  BOS,  namun  tidak  semua  madrasah mampu mengoperasikan biaya pendidikan dengan baik. Sebagaimana dari observasi awal, peneliti melihat  bahwa  MIS  Ahlusunnah  Wal  Jama’ah  Jannah  merupakan  salah  satu  madrasah  yang memiliki  pengelolaan  pembiayaan  pendidikan  yang  bagus.  Untuk  itu,  peneliti  tertarik  untuk meneliti tentang bagaimana manajemen pembiayaan pendidikan di MIS Ahlusunnah Wal Jama’ah. Sehingga  madrasah  tersebut  dominan  lebih  diminati  dan  dapat  mempertahankan  mutu  madrasah dan  memberikan  kenyamanan  dalam  menjalankan proses  kegiatan  belajar  mengajar  berlangsung dibandingkan madrasah lain, khususnya madrasah yang berstatus swasta. Kemudian hasil penelitian ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  sebagai  suatu  acuan  atau  referensi  bagi  lembaga pendidikan khususnya dalam pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan.

## KAJIAN PUSTAKA
A. Manajemen Pembiayaan Pendidikan
1. Definisi Manajemen Pembiayaan Pendidikan
Kata  manajemen  berasal  dari  kata  kerja  “ to  manage ”  yang  berarti  mengelola.
Pengelolaan  dilakukan  melalui  suatu  proses  dan  dikelola  sesuai  dengan  urutan  dan  fungsi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan ( planning ), pengorganisasian ( organizing ), pelaksanaan (actuating) , dan pengendalian (controling) dalam kegiatan anggota organisasi dan kegiatan  penggunaan  sumber  daya  dalam  mencapai  tujuan  tertentu.  Beberapa  ahli  memiliki beberapa  definisi  mengenai  manajemen.  Merry  Parker  Follet  mendefinisikan  manajemen sebagai seni mencapai tujuan melalui penerapan sikap, dan keterampilan tertentu. 9 Sedangkan manajemen  menurut  Fridreck  Taylor  adalah manajement  the  art  of  manajement  is  definet  as knowing  exactly  what  you  wamt  to  do  an  then  seing  that  do  in  the  bestand  cheapest  way. 10 Nanang Fattah mengemukakan bahwa manajemen adalah proses merencana, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan semua aspek agar tujuan  organisasi  tercapai  secara  efektif  dan  efisien. 11 Sedangkan  manajemen  menurut  Islam
9 Wahjosomidji . Kepemimpinan Kepala Sekolah . (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2001). h. 129. 10 Mochtar Effendy. Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam (Jakarta: PT Bhatara Karya Aksa, 1986). h. 6
11 Nanang Fattah. Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013). h. 1
adalah aktivitas yang berlandasan nilai-nilai keadilan yang merupakan perbuatan pimpinan yang tidak  menyakiti  bawahan. 12 Jadi  manajemen  merupakan  kapasitas  individu  untuk mempersiapkan,  memilih,  dan  melibatkan  orang  lain  yang  ditentukan  untuk  memiliki  pilihan untuk  bekerja  dengan  cara  yang  terkoordinasi  dan  teratur  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Sedangkan  istilah  pembiayaan  berasal  dari  kata  biaya  yang  menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan,  dan  lainnya)  sesuatu,  ongkos  belanja,  dan  pengeluaran.  Sedangkan  istilah pembiayaan  sendiri  merupakan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  biaya. 13 Menurut Nanang  Fattah,  pembiayaan  merupakan  penjelasan  jumlah  uang  yang  dihasilkan  dan dikeluarkan  untuk  berbagai  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pendidikan,  seperti  gaji  guru, pengembangan  profesi  guru,  pembelian  peralatan  dan  buku  pelajaran,  perlengkapan  kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan manajemen, pendidikan dan pengawasan atau pengembangan pendidikan, dan administrasi sekolah. 14
Paparan  di  atas  dapat  kita  simpulkan  pembiayaan  pendidikan  adalah  pengelolaan pendapatan,  bagaimana  dana  digunakan,  dan  bagaimana  sumber  daya  didistribusikan  untuk membiayai  program  kegiatan  belajar  mengajar  yang  ditetapkan  yang  dapat  membantu pencapaian  tujuan  pendidikan  secara  efektif  dan  efisien.  Manajemen  pembiayaan  pendidikan adalah rangkaian kegiatan mengelola dan mengatur keuangan lembaga pendidikan yang terdiri dari  perencanaan,  penatausahaan,  pembukuan,  pembelanjaan,  pengawasan  pelaporan  dan pertanggung jawaban keuangan lembaga pendidikan.
Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  manajemen  pembiayaan  pendidikan  adalah  segenap kegiatan  yang  berkaitan  dengan  penataan  sumber,  penggunaan,  dan  pertanggungjawaban  dan pendidikan  di  sekolah  atau  lembaga  pendidikan.  Kegiatan  yang  ada  dalam  manajemen pembiayaan  meliputi  tiga  hal,  yaitu  penyusunan  anggaran (budgeting) ,  pembukuan (accounting) , dan pemeriksaan (controlling).
2. Tujuan Manajemen Pembiayaan
Melalui  kegiatan  manajemen  keuangan  dan  pembiayaan,  kebutuhan  pendanaan, pembiayaan  kegiatan  dan  anggaran  lembaga  pendidikan  dapat  merencanakan,  diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, digunakan untuk membiayai pelaksanaan program lembaga  pendidikan  secara  efektif  dan  efisien,  sekaligus  dipertanggungjawabkan  untuk memberikan rasa puas pada pihak-pihak yang mendominasikan uang untuk kegiatan lembaga pendidikan.  Untuk  itu  tujuan  manajemen  pembiayaan  adalah:  a)  Meningkatkan  investigasi
12 Kh. U. Seafullah. Manajemen Pendidika Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012). h. 49 13 Https://Kbbi.Web.Id/Biaya. Di Akses Pada 4 Agustus 2023 Pukul 19:47 WITA.
14 Nanang Fattah, Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2000). h.112
sumber dana lembaga pendidikan; b) Membangun kontrol yang tepat atas sumber daya keuangan lembaga pendidikan; 3) Meningkatkan efisiensi serta efektivitas penggunaan dana kelembagaan; 4) Membuat keuangan lembaga pendidikan lebih transparan dan akun tabel; 5) Mengelola dana yang  telah  tersedia  untuk  mendukung  tercapainya  tujuan  lembaga  pendidikan  dan  tujuan pembelajaran dengan sebaik-baiknya; 6) Membangun sistem pengelolaan keuangan yang andal, mudah  digunakan,  dan  aman  serta  bebas  dari  perilaku  tidak  terpuji;  7)  Mengintensifkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembiayaan pendidikan. 15
3. Prinsip Manajemen Keuangan Madrasah/Sekolah
Manajemen  keuangan  madrasah/sekolah  perlu  memperhatikan  beberapa  prinsip. Undang-undang  No. 20  taun 2003  pasal  48 menyatakan  bahwa  pengelolaan  dana  pendidikan berdasarkan  prinsip  keadilan,  efisiensi,  transfaransi,  dan  akuntabilitas  publik.  Di  samping  itu prinsip efektivitas juga perlu mendapatkan penekanan. Berikut dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
a) Transparansi
Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparansi di bidang manajemen berarti adanya  keterbukaan  dalam  mengelola  suatu  kegiatan.  Di  lembaga  pendidikan,  bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  untuk  mengetahuinya.  Transparansi keuangan  sangat  diperlukan  dalam  rangka  meningkatkan dukungan  orang  tua,  masyarakat dan  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  seluruh  program  pendidikan  di  lembaga sekolah/madrasah.  Beberapa  informasi  keuangan  yang  bebas  diketahui  oleh  semua  warga madrasah/sekolah dan  orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah (RAPBS). Bisa dilakukan dengan menempelkan di papan pengumuman di ruangan guru sehingga mudah bagi siapa saja yang membutuhkan informasi tersebut mudah mendapatkannya.  Orang  tua  siswa  bisa  mengetahui  beberapa  jumlah  uang  yang  diterima sekolah/madrasah  dan  dipergunakan  untuk  apa  saja.  Perolehan  informasi  juga  menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah/madrasah.
2) Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang laun karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya.  Akuntabilitas  di  salam  manajemen  keuangan  berarti  penggunaan  uang  dapat dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  perencanaan  yang  ditetapkan.  Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah/madrasah
15 Nanang Fattah . h. 6-7
membelanjakan  uang  secara  bertanggungjawab.  Pertanggung  jawaban  dapat  dilakukan kepala  orang  tua,  masyarakat  dan  pemerintah.  Ada  tiga  pilar  utama  yang  menjadi  syarat terbangunnya  akuntabilitas,  yaitu  (1)  adanya  transparansi  para  penyelenggara sekolah/madrasah  dengan  menerima  masukan  dan  mengikutsertakan  berbagai  komponen dalam mengelola sekolah/madrasah, (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayan yang cepat.
3) Efektivitas
Efektivitas  seringkali  diartikan  sebagai  pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Garner  mendefinisikan  efektivitas  lebih  dalam  lagi,  karena  sebenarnya  efektivitas  tidak berhenti  sampai  tujuan  tercapai  tetapi  sampai  pada  kualitatif  hasil  yang  dikaitkan  dengan pencapaian  visi  lembaga. Effectiveness  “characterized  qualitative  outcome”. Efektivitas lebih  menekankan  pada  kualitatif outcomes. Manajemen  keuangan  dikataka  memenuhi prinsip  efektivitas  kalau  kegiatan  yang dilakukan  dapat  mengatur  keuangan  lembaga  yang bersangkutan dan kualitatif outcomes -nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4) Efisiensi
Efisiensi  berkaitan  dengan  kuantitas  hasil  kegiatan.  “ Efficiency  characterized quantitative  outputs”. Efisiensi  adalah  perbandingan  yang  terbaik  antara  masukan  dan pengeluaran. Atau antara daya dan hasil. Daya yang maksud meliputi tenaga, pikiran, waktu dan  biaya. 16 Dalam  penggunaan  dana,  dibutuhkan  transparansi,  akuntabilitas,  efektif  dan efisiensi.
4. Tugas pengelola keuangan
Dalam pelaksanaan manajemen keuangan, menganut asas pemisah tugas antara fungsi otorisator,  ordonator  dan  bendahara.  Otorisator  adalah  pejabat  yang  diberi  wewenang  untuk mengambil keputusan dan tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator  adalah  pejabat  yang  berwenang  melakukan  pengujian  dan  memerintahkan pembayaran  atas  segala  tindakan  yang  dilakukan  berdasarkan  otoritas  yang  telah  ditetapkan. Bendaharawan  adalah  pejabat  yang  berwenang  melakukan  penerimaan,  penyimpanan  dan pengeluaran  uang  atau  surat-surat  berharga  lainnya  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta diwajibkan  membuat  perhitungan  dan  pertanggungjawaban.  Kepala  sekolah  sebagai  manajer, berfungsi  sebagai  otorisator,  dan  dilimpahkan  fungsi  ordonator  untuk  memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dianjurkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban
16 A. Rusdiana dan Wardija , Manajemen Keuangan Sekolah: Konsep, Prinsip, Dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah . (Bandung: ARSAD PRESS, 2013). h. 27-30
melakukan  pengawasan  ke  dalamnya.  Bendaharawan,  di  samping  mempunyai  fungsi bendaharawan, juga dilimpahkan fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran. 17
5. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan
Pengelolaan keuangan secara garis besar mencakup 3 hal utama, yaitu : a. Budgetting (perencanaan anggaran); b. Acounting (pencatatan atau pembukuan); c. Auditing (pemeriksaan atau pengawasan). Untuk masing-masing 3 hal tersebut akan dibahas sebagai berikut:
a. Budgetting (Perencanaan penyusunan Anggaran)
Budgetting atau disebut juga dengan perencanaan penyusunan anggaran merupakan kegiatan  atau  proses  yang  dikenal  dengan  anggaran.  Anggaran  adalah  aktivitas mengidentifikasi  tujuan,  menentukan  prioritas,  menjabarkan  tujuan  ke  dalam  penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif, mencapai tujuan, dengan analisis cost effectiveness ,  membuat  rekomendasi  alternatif  pendekatan  untuk  mencapai  tujuan.  Oleh karena itu, anggaran ini sifatnya masih rencana dan menyangkut keperluan proses kegiatan pendidikan, maka anggaran baru sah bila mendapat pengesahan dari komite sekolah. 18
Dalam  rangka  penyusunan  keuangan  yang  tepat  bagi  lembaga  pendidikan, setidaknya  administrator  dan  manajer  pendidikan  perlu  menguasai  sedikitnya  6  (enam) sistem  penganggaran  keuangan.  Pentingnya  penguasaan  enam  sistem  ini  tentunya  agar operasionalisasi  di  lembaga  madrasah  berjalan  maksimal,  dan  juga  dalam  rangka meminimalisir  tingkat  ketidaksesuaian  penggunaan  dana  baik  yang  sudah  maupun  belum teranggarkan.  Proses  penyusunan  anggaran  adalah  kegiatan  merencanakan  sumber  dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran, Lipham  mengemukakan tiga cara sudut pandang, yaitu  1) comparative  approach, penganggaran  yang  dilakukan  dengan  membandingkan besarnya  penerimaan  dan  pengeluaran  untuk  anggaran  setiap  tahun,  2) The  Planning Programming Budgeting Evaluation System (PPBES), penganggaran yang berorientasi pada rencana dan sasaran program secara khusus dan umum. Pada pendekatan ini, analisis dana pelaksanaan  serta  penilaian  PPBES  didasarkan  pada ziro-based  budgeting .  3) Fungtional Approach ,  penganggaran  dalam  bentuk  gabungan  antara  PPBES  dan comparative approach. 19 Penyusunan anggaran pada pengelola keuangan harus memperhatikan sumber- sumber keuangan yang ada, baik itu bersumberkan dari orang tua murid, komite, masyarakat, pemerintah,  baik  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  pusat.  Selain  itu,  pengelola
17 Riinawati . Sistem Pengelolaan Kurikulum dan Keuangan (Mataram: LAFADZ JAYA, 2020). h. 84-85
18 Hadar Nawawi, Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005). h. 110
19 Mulyono , Konsep Pembiayaan Pendidikan . (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2016). h. 159-160.
keuangan juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) Hemat sesuai dengan kebutuhan; (b) Terarah dan terkendali sesuai rencana; (c)Tidak diperkenankan menggunakan dana untuk keperluan di luar kebutuhan kegiatan belajar mengajar. 20
Menurut Nanang Fattah prosedur penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: (a) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode penganggaran. (b) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan uang, jasa dan barang. (c) Semua sumber dinyatakan  dalam  bentuk  uang  karena  anggaran  pada  dasarnya  merupakan  finansial.  (d) Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi  tertentu.  (e)  Menyusun  ulasan  anggaran  untuk  memperoleh  persetujuan  pihak berwenang.  (f)  Melakukan  revisi  usulan.  (g)  Persetujuan  revisi  usulan  anggaran. (h)Pengesahan anggaran.
Proses  pengembangan  RAPBS  pada  umumnya  menempuh  langkah-langkah pendekatan dengan prosedur sebagai berikut:
a) Pada tingkat kelompok kerja
Kelompok  kerja  yang  dibentuk  madrasah  yang  terdiri  dari  para  wakil  kepala madrasah memiliki tugas antara lain melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang  harus  dikeluarkan  kemudian  dikasifikasikan  dan  dilakukan  perhitungan  sesuai dengan kebutuhan.  Dari  hasil  analisis  kebutuhan  biaya    yang dilakukan  seleksi  alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak bisa dikurang, sedangkan yang dipandang tidak mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan khususnya proses pembelajaran maka dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan dana yang tersedia.
b) Pada tingkat kerja sama dengan komite madrasah
Kerja sama antara komite madrasah dengan kelompok kerja yang telah terbentuk perlu  dilakukan  untuk  mengadakan  rapat  pengurus  dan  rapat  anggota  dalam mengembangkan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPBS.
c) Sosialisasi dan legalitas
Setelah RAPBS dibicarakan dengan komite madrasah selanjutnya disosialisasikan kepada semua pihak. Pada tahap sosialisasi selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. Pada tahap sosialisasi dan legalitas ini kelompok kerja melakukan konsultasi  dan  laporan  pada  pihak  pengawas,  serta  mengajukan  usulan  RAPBS  kepada kanwil Departemen Agama untuk mendapatkan pertimbangan dan pengesahan. 21
20 Nur Komariah, “ Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan”, Dalam Jurnal Al-Afkar Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri , Vol. VI No. 1 April, 2018. h. 72-73. 21 Masditou,  Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan  Menuju  Pendidikan  Yang  Bermutu . Jurnal ANSIRU PAI , Vol.1. No. 2. 2017. h. 135-136
b. Accounting (Pembukuan/akuntansi)
Kegiatan  kedua  dari  manajemen  keuangan  adalah  pembukuan,  atau  kegiatan- kegiatan pengurusan keuangan. Pengertian dari accounting atau pembukuan adalah kegiatan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan di  Madrasah    yang  dilakukan  oleh  bendahara  sekolah.  Pada  praktiknya,  akuntansi  adalah bahasa  yang  digunakan  untuk  menciptakan  hasil  aktivitas  ekonomi.  Latihan-latihan  ini termasuk mengubah aset yang ada menjadi tenaga kerja dan barang-barang yang tidak dapat digunakan, dengan cara ini pembukuan dikaitkan dengan perkiraan dan pengungkapan hasil dari latihan perubahan aset ini. Pengelola keuangan sekolah berkewajiban untuk menentukan keuangan  sekolah,  termasuk  bagaimana  mengalokasikan  dana  untuk  infrastruktur  dan kebutuhan  lainnya.  Ini  dapat  dipecah  menjadi  kegiatan  penerimaan  dan  penyaluran  secara umum. 22
Secara  umum,  pembukuan  didefinisikan  sebagai  pencatatan  semua  transaksi penerimaan  dan  pengeluaran  dana  yang  dilakukan  sekolah/madrasah  baik  secara  manual ataupun menggunakan komputer kedalam buku-buku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007  mendefinisikan  pembukuan  sebagai  “proses pencatatan data dan informasi keuangan”. Karena pengertian ini masih merupakan pengertian umum,  maka  perlu  dicari  pengertian  yang  lebih  spesifik.  Untuk  tingkat  sekolah,  Buku Panduan BOS 2014 memberikan definisi pembukuan sebagai “pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana oleh sekolah, di dalam buku kas umum dan buku pembantu”. Dari definisi tersebut  ada  beberapa  hal  penting  yang  harus  dipahami  untuk  dapat  menyelenggarakan pembukuan dengan baik. Pembukuan juga harus dilakukan dengan cara dan pada waktu yang tepat.  Pembukuan  yang  dilakukan  secara  baik  dan  benar  akan  memberikan  manfaat  bagi sekolah/madrasah, karena melalui pembukuan sekolah/madrasah memiliki data dan rincian yang  berkaitan  dengan  setiap  penerimaan  atau  pengeluaran,  maupun  dana  yang  masih tersedia. Pengurusan dalam pembukuan keuangan meliputi dua hal yaitu:
1) Pengurusan  yang  menyangkut  kewenangan  menentukan  kebijakan  menerima  atau mengeluarkan uang, pengurusan ini disebut dengan kepengurusan ketatausahaan.
2) Pengurusan tindak lanjut dari kepengurusan pertama yakni, menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang.  Pengurusan  ini  tidak  menyangkut  kewenangan  menentukan,  tetapi hanya melaksanakan dan dikenal dengan istilah ke bendaharawan. Bendaharawan adalah orang  atau  badan  yang  oleh  Negara  diberikan  tugas  untuk  menerima,  menyimpan,  dan membayar atau menyerahkan uang dan surat berharga sehingga dengan jabatan itu mereka
22 Fatah Syukur, Manajemen Pendidikan Berbasis Madrasah (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011). h. 118-119
mempunyai  kewajiban  mempertanggungjawabkan  terhadap  urusannya  kepada  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 23
c. Auditing (Pemeriksaan Atau Pengawasan)
Langkah terakhir adalah auditing, bagaimana anggaran dapat melayani dengan baik untuk  meningkatkan  efektifitas  sekolah. Auditing adalah  fungsi  di  dalam  manajemen pendidikan  yang  harus  dilakukan  oleh  setiap  kepala  sekolah/madrasah  untuk  mengukur kinerja bendaharawan sekolah. Untuk itu, auditing diartikan sebagai proses mengukur dan menilai tingkat efektifitas kerja personil serta pada tingkat efisiensi penggunaan dana sekolah dalam  memberikan  kontribusi  pada  pencapaian  tujuan  lembaga  pendidikan. Auditing bermanfaat pula untuk menemukan masalah-masalah keuangan sekolah, serta hasil auditing dapat digunakan untuk meningkatkan perasaan bertanggung jawab bagi bendahara sekolah. 24 Pertanggung  jawaban  merupakan  pembuktian  dan  penentuan  bahwa  apa  yang  dimaksud sesuai  dengan  yang  dilaksanakan,  sedangkan  apa  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  tugas. Proses  ini  menyangkut  pertanggungjawaban  penerimaan,  penyimpanan,  dan  pembayaran atau  penyerahan  dana  kepada  pihak-pihak  yang  berhak.  Untuk  melaksanakan  audit diperlukan informasi yang dapat diverifikasi. Ada beberapa jenis pemeriksaan audit yaitu:
a) Pemeriksaan laporan pembiayaan
Bertujuan  menentukan  apakah  laporan  pembiayaan  secara  keseluruhan merupakan  informasi  yang  sudah  diverifikasi,  disajikan  sesuai  dengan  kriteria-kriteria tertentu.
b) Pemeriksaan operasional
Merupakan penelaahan atas bagian mana pun dari prosedur dan metode operasi dari  suatu  organisasi  untuk  menilai  efisiensi.  Dalam  pemeriksaan  operasional,  tinjauan yang  dilakukan  tidak  terbatas  pada  masalah-masalah  akuntansi  tetapi  juga  meliputi evaluasi terhadap struktur organisasi. 25 Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi  sehingga dapat  memenuhi  tujuannya.  Ke  empat  karakteristik  berikut  ini  merupakan  prasyarat normatif  yang  diperlukan  agar  laporan  keuangan  dapat  memenuhi  kualitas  yang dikehendaki yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat di pahami.
Laporan  keuangan  bisa  dikatakan  relevan  apabila  informasi  yang  termuat  di dalamnya  dapat  mempengaruhi  keputusan  pengguna  dengan  membantu  mengevaluasi
23 Arikonto, Manajemen Pendidikan (Yogyakarta: Aditya Media, 2008). h. 318 24 Abin  Syamsudin  Makmun, Pengelolaan  Pendidikan:  Konsep,  Prinsip  dan  Aplikasi  Dalam Mengelola Sekolah Dan Madrasah (Bandung: Pustaka Educa, 2010). h. 169
25 Arwildayanto,  dkk. Manajemen  Keuangan  dan  Pembiayaan  Pendidikan ,  (Jabar:  Widya Padjadjaran, 2017), h. 25
laporan  keuangan  di  tahun  sebelumnya  dengan  laporan  keuangan  saat  ini,  dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

## B. Madrasah Ibtidaiyah
Madrasah secara harfiah  berasal dari Bahasa  Arab yang artinya sama atau setara dengan kata Indonesia "sekolah". 26 Secara harfiah madrasah bisa diartikan dengan sekolah, karena secara teknis keduanya memiliki kesamaan, yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar secara  formal.  Namun  demikian  Karel  Steenbrink  membedakan  madrasah  dan  sekolah  karena keduanya  mempunyai  ciri  khas  yang  berbeda.  Madrasah  memilki  kurikulum,  metode  dan  cara mengajar  sendiri  yang  berbeda  dengan  sekolah.  Madrasah  sangat  menonjol  nilai  religiulitas masyarakatnya.  Sementara  sekolah  merupakan  lembaga  pendidikan  umum  dengan  pelajaran universal dan terpengaruh iklim pencerahan Barat. 27
Madrasah dalam bentuk yang kita kenal saat ini memiliki konotasi spesifik, di mana anak memperoleh  pembelajaran  agama.  Madrasah  inilah  yang  tadinya  disebut  pendidikan  keagamaan dalam bentuk belajar mengaji Al-Qur'an, kemudian ditambah dengan pelajaran ibadah praktis, terus kepada  pengajaran  tauhid,  hadis,  tafsir,  tarik  Islam  dan  Bahasa  Arab.  Kemudian  masuk  pula pelajaran  umum  dan  keterampilan. 28 Dari  segi  jenjang  pendidikan,  mulanya  madrasah  identik dengan belajar mengaji Qur'an, jenjang pengajian tingkat dasar dan pengajian kitab tingkat lanjut, kemudian berubah ke jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. 29 Madrasah  ibtidaiyah  atau  disingkat  “MI”  adalah  jenjang  paling  dasar  pada  pendidikan formal  di  Indonesia,  setara  dengan  Sekolah  Dasar,  yang  pengelolaannya  dilakukan  oleh Kementerian  Agama.  Madrasah  setara  dengan  Sekolah  Dasar  yang  menjadikan  pembeda  kedua jenjang terebut salah satunya adalah pada Sekolah Dasar ilmu agama yang disampaikan hanya ada di  PAI,  sedangkan  di  Madrasah  terdapat  beberapa  cabang  ilmu  agama  seperti  Fiqih,  Al-Qur’an Hadist,  Akidah  Akhlak,  dan  Sejarah  Kebudayaan  Islam,  dimana  pembelajarannya  yang  berpusat pada keagamaan.
Kontribusi penting dengan berdirinya Madrasah sebagai lembaga yang ikut serta memiliki tujuan  pendidikan  yakni  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  sebagaimana  tujuan  Pendidikan Indonesia. Apabila dikaitkan dengan kurikulum yang berlangsung yakni K13 menjadikan lembaga yang  layak  di  perhitungkan  dalam  mencetak  generasi  bangsa  yang  memiliki  karakter  yang  baik
26 Depag RI, Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional, Paradigma Baru (Jakarta: Dirjen Agama Islam, 2005). h. 62
27 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah (Jakarta: LP3ES, 1991). h. 46
28 Maksum Mukhtar, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2001). h. 66.
29 Maksum Mukhtar, h. 47
dimasa depan dengan salah satunya melalui pembelajaran yang berpusat pada keagamaan yang pasti berkaitan dengan moral.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif . Di sini peneliti mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara, dengan bertujuan untuk menggali informasi tentang  manajemen  pembiayaan  pendidikan  MIS  Ahlu  Sunna  Wal  Jama’ah  Barito  Selatan Kalimantan Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti akan menginterprestasikan antara hasil temuan yang  telah  dirumuskan  dalam  bentuk  tema  kajian  pustaka  yang  relevan.  Selanjutnya  dapat dijelaskan  yang  mendasari  tema  penelitian  di  sini  adalah  fokus  tentang  manajemen  pembiayaan pendidikan  di  MIS  Ahlusunnah  Wal  Jam’ah.  Hasil  pembahasan  disesuaikan  dengan  fokus penelitian, yaitu:
A. Proses Penyusunan Anggaran Pembiayaan Pendidikan di MIS Ahlusunnah Wal Jam’ah
Manajemen pembiayaan yang diterapkan di MIS Ahlusunnah Wal Jam’ah dapat dikatakan baik terbukti dengan adanya koordinasi kepala sekolah, guru bendahara serta melibatkan wali murid dalam mengambil keputusan terkait program-program yang akan dijalankan oleh Madrasah dalam angka  waktu  satu  tahun  ke  depan.  Dari  program-program  tersebut  menentukan  anggaran  untuk membiayai program-program yang telah direncanakan.
Adapun  manajemen  pembiayaan  pendidikan  yang  terdapat  di  Madrasah  melingkupi perencanaan  penyusunan  anggaran  pembiayaan,  pembukuan  anggaran  pembiayaan,  pemeriksaan anggaran pembiayaan sekolah. Manajemen pembiayaan berarti bagaimana supaya pembiayaan di sekolah bisa berjalan dengan baik dengan menggunakan strategi yang tepat, dan tentunya memiliki kerja sama yang baik.
Berikut  manajemen  pembiayaan  pendidikan  yang  digunakan  di  Madrasah.  Proses penyusunan anggaran yang terdapat di MIS Ahlusunnah Wal Jama’ah dituangkan melalui Rencana Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Sekolah  (RAPBS)  yang  diadakan  pada  setiap  awal  tahun pembelajaran.  RAPBS  disusun  dengan  melibatkan  komponen-komponen  penting  seperti  kepala sekolah,  guru  bendahara,  tenaga  pendidik  dan  kependidikan,  dan  sebagian  dari  wali  murid  atau masyarakat. Dalam RAPBS ini terdiri dari dua anggaran yaitu anggaran pendapatan dan anggaran pengeluaran.  Dari  rencana  kegiatan  tersebut  dapat  diketahui  kebutuhan  masing-masing program, baik kebutuhan sarana prasarana, kebutuhan bahan ajar dan yang lain. Kemudian setelah RAPBS sudah selesai selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang di susun oleh bendahara BOS atau bendahara Sekolah. Di samping itu, selain membuat perencanaan
untuk  satu  tahun  ke  depan  pada  rapat  tersebut  dilakukan  evaluasi  guna  mengetahui  faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja yang dialami Madrasah selama satu tahun sebelumnya, supaya menemukan solusi yang tepat untuk kendala yang dialami pada tahun sebelumnya. Hasil rapat ini sangat berguna untuk memberikan pendapat, solusi, serta masukan agar dapat digunakan untuk perbaikan ditahun yang akan datang.
Perencanaan dalam manajemen pembiayaan adalah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan menghimpun  sejumlah  sumber  daya  yang  diarahkan  untuk  mencapai  suatu  tujuan  berhubungan dengan anggaran sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dan untuk setiap komponen. Dalam  kaitannya  dengan  proses  penyusunan  anggaran  ini,  Lipham  mengungkapkan  empat  fase kegiatan pokok sebagai berikut:
1. Merencanakan  anggaran,  yaitu  kegiatan  mengidentifikasi  tujuan,  menentukan  prioritas, menjabarkan tujuan kedalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian  tujuan  dengan  analisis cost  affectivienes ,  dan  membuat  rekomendasi  alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran.
2. Mempersiapkan  anggaran,  yaitu  menyesuaikan  kegiatan  dengan  mekanisme  anggaran  yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang telah tersedia.
3. Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu mempersiapkan pembukuan, melakukan pembelajaran dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku serta membuat laporan pertanggungjawaban pembiayaan.
4. Menilai  pelaksanaan  anggaran,  yaitu  menilai  program  belajar  mengajar,  menilai  bagaimana mencapai  sasaran  program  serta  membuat  rekomendasi  untuk  perbaikan  anggaran  yang  akan datang. 30

## B. Proses Pembukuan Pembiayaan Pendidikan di MIS Ahlusunnah Wal Jama’ah
Mengenai  proses  pembukuan  pembiayaan  pendidikan  di  MIS  Ahlusunnah  Wal  Jama’ah setiap transaksi dibukukan menurut kelompok/jenis akunya, yaitu buku kas umum, buku pembantu kas,  buku  pembantu  bank  dan  buku  pembantu  pajak.  Pada  dasarnya  proses  pengisiannya  yaitu dengan  mengenali  jenis  transaksinya,  apakah  penerimaan  atau  pengeluaran,  apakah  sumber dananya, dalam rangka program sekolah atau program nasional. pada akhir bulan harus ditutup dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh kepala sekolah.
Sebagaimana  di  atas,  hasil  pada  temuan  penelitian  bahwa  proses  pembukuan  yang dilakukan di  MIS  Ahlusunnah  Wal  Jama’ah,  dilakukan  dengan baik  dan  sangat  hati-hati,  setiap
30 Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan. Hlm. 162-163
pembukuan menggunakan kelompok pembukuan sebagai berikut: buku kas umum, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak, dengan mengelompokkan pembukuan sesuai dengan kelompoknya akan  mempermudah  setiap  bendahara  dalam  pertanggung  jawabannya  dan  dengan  pembukuan tersebut  sekolah  juga  bisa  mengevaluasi  kebutuhan  apa  saja  yang  masih  belum  terlaksana  pada tahun ini, dan akan di anggarkan untuk anggaran tahun selanjutnya.
Pengelolaan dalam pembukuan dianggap efektif apabila merujuk pada Rencana Anggaran dan  Pendapatan  Sekolah  (RAPBS)  untuk  satu  tahun  pelajaran,  kepala  sekolah  serta  semua pemegang  peran  di  sekolah  pada  umumnya  menempuh  langkah-langkah  sebagai  berikut:  1. Merancang  satu  program  sekolah yang  ideal untuk  mencapai  tujuan  yang diinginkan  pada  tahun pelajaran yang bersangkutan. 2. Melakukan inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan  dana  penunjang.  3.  Melakukan  peninjauan  ulang  atas  program  awal  berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun. 4. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan. 5. Melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing lembaga. 6. Menuangkan rinci-rinci tersebut kedalam suatu format yang telah disepakati untuk digunakan oleh setiap manusia. 7. Pengesahan dokumen  RAPBS  tersebut  oleh  instansi  yang  berwenang.  Sebagaimana  wawancara  dengan bendahara sekolah bahwa:
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) berdasarkan pada rencana pengembangan  sekolah  termasuk  sarana  prasarana  sekolah  dan  merupakan  bagian  dari  rencana operasional tahunan. RAPBS meliputi penganggaran untuk sarana prasarana sekolah, pembiayaan sekolah, dan untuk standar yang lain. Penyusunan RAPBS tersebut melibatkan kepala sekolah dan guru bendahara. RAPBS perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi  anggaran  bisa  memenuhi  kebutuhan  sekolah  secara  optimal  dengan  dukungan  anggaran yang memadai.
Berdasarkan  hasil  pernyataan  dari  kepala  sekolah  dan  bendahara  sekolah,  bahwa pembukuan yang ada di MIS Ahlusunnah Wal Jama’ah bisa dikatakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Setiap bendahara memiliki pembukuan dan sesuai dengan anggaran yang diperoleh.

## C. Proses Audit dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MIS Ahlusunnah Wal Jama’ah
Proses audit pendidikan di MIS Ahlusunnah Wal Jama’ah sebelum melakukan pelaporan pembiayaan  harus  mendapat  persetujuan  dari  kepala  sekolah  terlebih  dahulu,  baik  itu  untuk pelaporan online maupun offline ,  dan  diberlakukan  bagi  semua  bendahara  sekolah.  Pemeriksaan pembiayaan  pendidikan  di  sekolah  dilakukan  minimal  setiap  6  bulan  sekali  di  Madrasah  sesuai dengan anggaran yang diperoleh.
Sebagaimana  yang  telah  disampaikan  pada  temuan  penelitian  bahwa  pemeriksaan pembiayaan atau laporan pembiayaan itu dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pemeran penting di  sekolah,  baik  itu pembiayaan yang  anggaranya  dari dalam  maupun  anggaran  dari pemerintah. Proses audit ini bukan hanya pembiayaan yang bersifat global atau seluruh anggaran sekolah, akan tetapi pemeriksaan pembiayaan ini dilakukan bagi setiap anggaran yang masuk, misalnya anggaran dari  BOS  dari  anggaran  tersebut  kepala  sekolah  melakukan  audit  dari  laporan  bendahara  karena setiap  bendahara  nantinya  melaporkan  pertanggung  jawabannya  kepada  pemerintah  atau  kepada yang memberi bantuan.
Proses  audit  adalah  kegiatan  yang  menyangkut  pertanggungjawaban  penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang  berwenang.  Untuk  melaksanakan  audit,  diperlukan  informasi  yang  dapat  diverifikasi  dan sejumlah  standar  (kriteria)  yang  dapat  digunakan  sebagai  pegangan  pengevaluasian  informasi tersebut.  Agar  dapat  diverifikasi,  informasi  harus  dapat  diukur.  Ada  beberapa  jenis  pemeriksaan (audit) keuangan.
1. pemeriksaan  laporan  pembiayaan,  bertujuan  menentukan  apakah  laporan  pembiayaan  secara keseluruhan merupakan informasi yang terukur dan sudah diverifikasi, disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Umumnya adalah prinsip akuntabilitas yang berlaku umum seringkali dilakukan audit pembiayaan yang disusun berdasarkan pada basis kas akuntansi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan lembaga yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan  operasional,  merupakan  penelaahan  atas  bagian  mana  pun  dari  prosedur  dan metode  operasi  suatu  lembaga  atau  organisasi  untuk  menilai  efisiensi  dan  efektivitasnya. Umumnya, pada saat selesainya pemeriksaan operasional, auditor akan memberikan sejumlah saran  kepada  manajemen  untuk  memperbaiki  jalanya  operasi  lembaga.  Dalam  pemeriksaan operasional, tinjauan yang dilakukan tidak terbatas pada masalah-masalah akuntansi, tetapi juga meliputi  evaluasi  terhadap  struktur  organisasi,  pemanfaatan  komputer,  metode  produksi, pemasaran dan bidang-bidang lain sesuai keahlian auditor.
3. Pemeriksaan  ( auditing )  ketaatan,  bertujuan  mempertimbangkan  apakah  klien  telah  mengikuti prosedur  atau  aturan  tertentu  yang  telah  ditetapkan  pihak  yang  memiliki  otoritas  yang  lebih tinggi.  Suatu  pemeriksaan  ketaatan  pada  lembaga  pendidikan,  dapat  termasuk  menentukan apakah para pelaksana akuntansi pendidikan telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga,  contohnya  peninjauan  standar  biaya  umum,  pemeriksaan  perjanjian  dengan  pihak lain. 31
31 Arwildayanto, dkk. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan , (Jabar: Widya Padjadjaran, 2017) Hlm. 30
Pertanggung  jawaban  ( auditing )  menurut  Cormark auditing merupakan  pembuktian  dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan apa yang dilaksanakan, sedangkan apa yang dilaksanakan  sesuai  dengan  tugas.  Proses  ini  menyangkut  pertanggungjawaban  penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak-pihak yang berhak.
Lebih lanjut sesuai dengan hasil penelitian, pada waktu tertentu kepala sekolah melakukan pemeriksaan  kepada  bendahara  dan  membandingkan  antara  pelaksanaan  pembiayaan  dengan perencanaan pembiayaan, apabila sudah sesuai maka laporan pertanggungjawaban bisa dikirim atau dilaporkan kepada masing-masing yang memberikan anggaran kepada sekolah, dan apabila masih ada  yang  belum  sesuai  harus  melakukan  perbaikan  terlebih  dahulu  sebelum  laporan pertanggungjawaban dikirimkan.
Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti  dapat  diambil  suatu  kesimpulan  bahwa  tahapan perencanaan diawali dengan pemilihan strategi yang tepat, dengan proses perencanaan yang matang terhadap  segala  yang  berkaitan  dengan  pembiayaan  yang  memungkinkan  menjadi  energi  positif bagi keefektifan pendidikan.

## KESIMPULAN
1. Perencanaan  penyusunan  anggaran  pendidikan  di  MIS  Ahlusunnah  Wal  Jama’ah  yaitu dilakukan dengan mengacu pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
2. Proses pembukuan pembiayaan pendidikan di MIS Ahlusunnah Wal Jama’ah yaitu buku kas, buku bantuan bank dan buku bantuan pajak.
3. Proses  audit  manajemen  pembiayaan  pendidikan  di  MIS  Ahlusunnah  Wal  Jama’ah  yaitu dilakukan pada setiap enam bulan sekali dan satu tahun sekali.

## SARAN
Sebagai tindak lanjut dari beberapa temuan penelitian, maka peneliti merekomendasikan kepada  Yayasan  Ahlusunnah  Wal  Jama’ah  dalam  pemenuhan  dana  untuk  pembangunan  MIS Ahlusunnah  Wal  Jama’ah.  Pembangunan  diharapkan  untuk  benar-benar  memperhatikan  dana pembangunan  ruang  belajar,  laboratorium  dan  beberapa  kekurangan  saran  dan  prasarana pendidikan.  Dengan  begitu  peneliti  berharap  agar  yayasan,  komite  maupun  kepala  sekolah  MIS Ahlusunnah Wal Jama’ah. Pembangunan menggali sumber-sumber ekonomi potensial yang belum diidentifikasi, seperti membangun jaringan kerja sama yang lebih luas lagi dengan dunia usaha dan dunia industri.

## DAFTAR PUSTAKA
Arwildayanto, dkk. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan , Jabar: Widya Padjadjaran, 2017.
Crow , Lerter D. Intoduction To Education . New York: American Book Company, 1960.
Depag RI, Pendidikan Islam dan Pendidikan  Nasional, Paradigma Baru . Jakarta: Dirjen Agama Islam, 2005.
Effendy, Mochtar. Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam. Jakarta: PT Bhatara Karya Aksa, 1986.
Fattah, Nanang. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013. Fattah, Nanang. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
Hidayat,  Rahmat  dan  Abdillah, Ilmu  Pendidikan:  Konsep,  Teori,  Dan  Aplikasinya .  Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019.
Mukhtar, Maksum. Sejarah Pendidikan Islam . Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2001.
Masditou. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu . Jurnal ANSIRU PAI , (Online), Vol.1, No.2. 2017.
Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan . Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2016.
Nawawi, Hadar. Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
Riinawati . Sistem Pengelolaan Kurikulum dan Keuangan. Mataram: LAFADZ JAYA, 2020.
Syafaruddin. Manajemen Lembaga Pendidikan Islam . Jakarta: Ciputat Press, 2005.
Sugito, AT. Pergeseran Pradigmatik Manajemen Pendidikan . Semarang: Widya Karya, 2013.
Steenbrink, Karel A. Pesantren, Madrasah, Sekolah . Jakarta: LP3ES, 1991.
Setiawan,  Ari  Sandi  Ismet  Basuki,  Erny  Roesminingsih. “Manajemen  Pembiayaan  Bantuan Operasional  Sekolah  Dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  Madrasah  Aliyah  Di Lingkungan Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Surabaya.” Surabaya  State  University  7, No. 3. 2019.
Seafullah. Manajemen Pendidikan Islam . Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
Suryobroto. Manajemen Pendidikan Di Sekolah . Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
Tampolon,  Manahan. Perencanaan  dan  Keuangan  Pendidikan. Jakarta:  Mitra  Wacana  Media, 2015.
Wahjosomidji . Kepemimpinan Kepala Sekolah . Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2001.