## Jurnal Sistim Informasi dan Teknologi https://jsisfotek.org/index.php
2022 Vol. 4 N o .   3 Hal:  99-105 e-ISSN: 2686-3154

## Pengembangan Sistem Informasi Nilai Pajak Air Tanah dengan Menggunakan Model Scrum
M. Ihsan Alfani Putera 1  , Sri Rahayu Natasia 2 , Nursanti Novi Arisa 3
1,2,3 Institut Teknologi Kalimantan
ihsanalfani@lecturer.itk.ac.id

## Abstract
The XYZ City Environmental Service (DLH) has the main task of compiling and implementing government affairs related to the environment, one of the work programs of XYZ City DLH is the issuance of Groundwater Tax Value (NPA). The process of issuing NPAs is still ineffective because it is often late and makes it difficult for those who wish to pay groundwater tax. In addition,  there  is  no  transparency  regarding  the  tax  costs  that  must  be  paid,  making  some  elements  play  with  the  price. Therefore, DLH XYZ City requires an NPA information system. The development of the NPA information system uses the Agile  Software  Development  method  using  the  Scrum  model.  The  process  of  making  the  NPA  information  system  goes through  the  kick  off  meeting  stage  to  determine  the  product  backlog  and  sprint  period.  Sprint  planning  to  determine  the features that will be worked on during the sprint period. The daily scrum is a period of work on the NPA information system. Sprint  review  to  validate  the  work  done  by  the  development  team.  Sprint  retrospective  stages  of  the  development  team  to improve themselves so that the next sprint runs smoothly. The NPA information system was successfully created using the Scrum  method  with  21  items  in  the  product  backlog.  After  evaluating  the  information  system,  the  NPA  has  a  success  rate scale of Success (B) with a percentage of 87% of respondents who answered agree and strongly agree. The NPA information system  that  has  been  developed  can  make  it  easier  for  all  part  (DLH  staf,  BPPDRD  staf,  groundwater  taxpayers)  to administer  groundwater  tax  because  the  information  system  can  be  accessed  anywhere  as  long  as  it  is  connected  to  the internet. With this NPA information system, it is hoped that it can create transparency in the price of groundwater tax.
Keywords: Department of Environment, Groundwater Tax Value, Information Systems, Scrum, Sprint.

## Abstrak
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota XYZ mempunyai tugas pokok yaitu melakukan penyusunan dan melaksanakan urusan pemerintahan  yang  berkaitan  dengan  lingkungan  hidup,  salah  satu  program  kerja  dari  DLH  Kota  XYZ  adalah  penerbitan Nilai Pajak Air Tanah (NPA). Proses penerbitan NPA masih kurang efektif karena masih sering terlambat dan mempersulit pihak  yang  ingin  membayar  pajak  air  tanah.  Selain  itu,  tidak  ada  transparasi  mengenai  biaya  pajak  yang  harus  dibayarkan membuat  beberapa  oknum  dapat  mempermainkan  harga  tersebut.  Oleh  karena  itu,  DLH  Kota  XYZ  membutuhkan  sistem informasi  NPA.  Pengembangan  sistem  informasi  NPA  menggunakan  metode  Agile  Software  Development  dengan menggunakan  model Scrum. Proses pembuatan sistem informasi  NPA melalui tahapan kick off  meeting untuk menentukan product  backlog  dan  masa  sprint.  Sprint  planning  untuk  menentukan  fitur  yang  akan  dikerjakan  selama  masa  sprint.  Daily scrum  merupakan  masa  pengerjaan  sistem  informasi  NPA.  Sprint  review  untuk  melakukan  validasi  terkait  pekerjaan  yang dilakukan development team. Sprint retrospective tahapan development team untuk memperbaiki diri agar sprint selanjutnya berjalan  dengan  lancar.  Sistem  informasi  NPA  berhasil  dibuat  dengan  menggunakan  metode  scrum  dengan  21  item  pada product backlog. Setelah dilakukan evaluasi sistem informasi NPA memiliki skala tingkat keberhasilan Berhasil (B) dengan persentase  87%  responden  menjawab  setuju  dan  sangat  setuju.  Sistem  informasi  NPA  yang  telah  dikembangkan  dapat mempermudah  seluruh  pihak  (staf  DLH,  staf  BPPDRD,  pihak  pembayar  pajak  air  tanah)  untuk  mengurus  pajak  air  tanah karena sistem informasi dapat diakses di mana saja selama terhubung ke internet. Dengan adanya sistem informasi NPA ini diharapkan dapat membuat transparansi pada harga pajak air tanah.
Kata kunci: Dinas Lingkungan Hidup, Nilai Pajak Air Tanah, Sistem Informasi, Scrum, Sprint.
JSISFOTEK is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.

## 1. Pendahuluan
Perkembangan teknologi informasi semakin meningkat seiring  berjalannya  waktu,  hal  tersebut  memberikan banyak  manfaat  bagi  suatu  instansi  pemerintahan maupun  perusahaan  agar  dapat  mempermudah  dalam mengakses informasi dan mempermudahkan manajemen, salah satunya adalah manajemen data [1]. Salah  satu  contoh  dari  berkembangnya  teknologi
informasi  adalah  sistem  informasi  berbasis website , dimana  sistem  informasi  ini  merupakan  suatu  sistem yang  menyediakan  informasi  bagi  semua  tingkatan dalam  suatu  organisasi.  Pemanfaatan  teknologi informasi  ini  dapat  diterapkan  pada  beberapa  instansi pemerintah  di  XYZ,  salah  satunya  Dinas  Lingkungan Hidup Kota XYZ.
Dinas
Lingkungan Hidup (DLH) Kota XYZ merupakan  salah  satu  instansi  gabungan  antara  Badan Lingkungan  Hidup  (BLH)  dan  Dinas  Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) pada tahun 2016. DLH memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  berkaitan dengan  lingkungan  hidup  dan  diatur  dalam  Peraturan Wali  Kota  XYZ  Nomor  56  Tahun  2016  tentang Susunan  Organisasi,  Uraian  Tugas  dan  Fungsi  DLH Kota  XYZ  [2].  DLH  dikepalai  oleh  kepala  dinas  dan dibantu  oleh  pengawas  lingkungan  dan  sekretaris, selain  itu  kepala  dinas  membawahi  4  bidang  yaitu bidang  Bidang  Tata  Lingkungan  dan  Perlindungan Sumber  Daya  Alam,  Bidang  Kebersihan,  Bidang Pengendalian  dan  Kerusakan  Lingkungan  Hidup,  dan Bidang  Penataan  Hukum  dan  Peningkatan  Kapasitas Lingkungan  Hidup.  Dalam  melaksanakan  tugasnya, DLH  didukung  oleh  berbagai  program  kerja.  Salah satu program kerja dari DLH adalah untuk  melakukan penerbitan Pajak Air Tanah.
Pajak  Air  tanah  merupakan  pajak  yang  wajib  diurus oleh individu atau badan usaha yang menggunakan air tanah  [3].  Untuk  proses  dari  pajak  air  tanah  terdapat tiga  pihak  yaitu  individu  atau  badan  usaha  sebagai pihak  yang  ingin  membayar  pajak  air  tanah,  DLH sebagai  pihak  yang  menerbitkan  nominal  pajak  air tanah dan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (BPPDRD)  sebagai  pihak  yang  mengurus pembayaran  pajak  air  tanah  yang  dibayarkan  oleh individu  atau  badan  usaha  tersebut.  Untuk  alur  kerja pengurusan  pajak  air  tanah  ini  berawal  dari  individu atau badan usaha yang menggunakan atau memanfaatkan  air  tanah,  dimana  individu  atau  badan usaha  tersebut  datang  ke  DLH    dengan  membawa lampiran  pemakaian  air  tanah  selama  satu  bulan, kemudian DLH menerbitkan besaran pajak yang harus dibayarkan  dan  ditanda  tangani  oleh  kepala  seksi bidang  Perlindungan  Sumber  Daya  Alam  dan Keanekaragaman  Hayati  dan  Kepala  Bidang  Tata Lingkungan  dan  Perlindungan  Sumber  Daya  Alam dimana  proses  ini  membutuhkan  waktu  satu  sampai dua hari kerja. Selanjutnya pihak yang akan membayar pajak  air  tanah  datang  kembali  ke  DLH  untuk mengambil  lembar  pajak  air  tanah  dan  dibawa  ke BPPDRD untuk melakukan pembayaran [4].
Tetapi pada proses penerbitan pajak air tanah ini masih kurang  efektif,  dalam  prakteknya  masih  sering terlambat dalam  melakukan penerbitan pajak air tanah dikarenakan kepala seksi dan  kepala bidang dari DLH sedang  tidak  ada  di  tempat,  sehingga  tidak  dapat menandatangani  berkas  pajak  air  tanah.  Proses penerbitan  pajak  air  tanah  juga  mempersulit  pihak yang  ingin  membayar  pajak  air  tanah  karena  harus datang kembali ke DLH untuk melakukan pengambilan  berkas  pajak  air  tanah,  jika  berkas  pajak air  tanah  tersebut  belum  ditanda  tangani  oleh  DLH maka  pihak  tersebut  harus  kembali  lagi  hari berikutnya.  Dalam  proses  pembayaran  pajak  air  tanah
ini  juga  terdapat  beberapa  kasus  dalam  hal memanipulasi harga pajak air tanah seperti menaikkan harga  pajak  ataupun  menurunkan  harga  pajak  yang harus  dibayarkan  hal  ini  dapat  merugikan  salah  satu pihak, apabila harga pajak tersebut dinaikkan oleh staf BPPDRD  maka  pembayar  pajak  akan  mengalami kerugian,  sebaliknya  apabila  harga  pajak  diturunkan oleh  pembayar  pajak  maka  pemerintahan  kota khususnya  bagian  pajak  daerah  akan  mengalami kerugian.  Dari  permasalahan  tersebut  maka  dapat diketahui  DLH  Kota  XYZ  membutuhkan  sistem informasi  berbasis website untuk  pembuatan  pajak  air tanah,  sehingga  dapat  mempermudah  masyarakat dalam  proses  pembuatan  pajak  air  tanah  dan memberikan  transparansi  harga  kepada  pihak  yang terlibat.

## 2. Metodologi Penelitian
Metodologi yang digunakan dalam peembuatan sistem Studi  literatur  merupakan  aktivitas  yang  dilakukan adalah  mencari  refrensi  tentang  materi-materi  yang berhubungan  dengan  penelitian  yang  akan  dilakukan yaitu  pengembangan  sistem  informasi,  Materi-materi tersebut  dapat  ditemukan  di  jurnal-jurnal  terkait,  buku ataupun dengan media internet. Materi yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Dinas  Lingkungan  Hidup Kota XYZ sebagai studi kasus yang diambil, pajak air tanah,  sistem  informasi  yang  akan  dikembangkan berbasis  website  Laravel  sebagai  framework  untuk pengembangan  website,  scrum  sebagai  metode  yang akan  digunakan  dalam  pengembangan  website,  serta artikel  tentang  penelitian  terdahulu  sebagai  acuan pendukung dalam melakukan pengembangan website.

## 2.1. Studi Literatur
Studi  literatur  merupakan  aktivitas  yang  dilakukan adalah  mencari  refrensi  tentang  materi-materi  yang berhubungan  dengan  penelitian  yang  akan  dilakukan yaitu  pengembangan  sistem  informasi,  Materi-materi tersebut  dapat  ditemukan  di  jurnal-jurnal  terkait,  buku ataupun dengan media internet. Materi yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Dinas  Lingkungan  Hidup Kota XYZ sebagai studi kasus yang diambil, pajak air tanah,  sistem  informasi  yang  akan  dikembangkan berbasis website Laravel  sebagai framework untuk pengembangan website , scrum sebagai  metode  yang akan  digunakan  dalam  pengembangan website ,  serta artikel  tentang  penelitian  terdahulu  sebagai  acuan pendukung dalam melakukan pengembangan website .
2.2. Identifikasi Masalah
Pada  tahapan  identifikasi  masalah  peneliti  akan mengidentifikasi permasalahan  yang  terdapat di Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  XYZ.  Tahapan  ini  dilakukan dengan melakukan observasi khususnya di bidang Tata Lingkungan  dan  Perlindungan  Sumber  Daya  Alam Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  XYZ.  Setelah melakukan  proses  observasi  dan  wawancara  maka didapatkan  bahwa  proses  penerbitan  pajak  ini  masih
kurang  efektif  karena  dalam  prakteknya  masih  sering terlambat dalam melakukan pembuatan pajak air tanah dan mempersulit pihak yang ingin membayar pajak air tanah  karena  harus  datang  ke  DLH  untuk  melakukan pengambilan  berkas  pajak  air  tanah  dan  jika  berkas tersebut  belum  selesai  maka  piha  ktersebut  harus datang  lagi  hari  berikutnya.  Selain  itu,  juga  tidak terdapatnya  transparansi  harga  yang  harus  dibayarkan membuat  beberapa  oknum  dapat  mempermainkan harga tersebut seperti dari pihak yang ingin membayar pajak  dapat  mengurangi  harga  pajak  yang  harus dibayarkan  dan  dari  staf  BPPDRD  juga  dapat menambah  harga  yang  harus  dibayarkan  oleh pembayar pajak.
2.3. Pengumpulan Data
Pada  tahapan  pengumpulan  data  aktivitas  yang dilakukan  adalah  melakukan  pengumpulan  kebutuhan dalam  pambangunan  sistem.  Tahapan  pengumpulan kebutuhan dapat dilakukan dengan melakukan wawancara  dan  observasi.  Wawancara  dilakukan dengan staf bidang Tata Lingkungan dan Perlindungan Sumber  Daya  Alam  terkait  proses  pembuatan  dari pajak  air  tanah.  Serta  observasi  dilakukan  dengan mempelajari  terkait  dokumen  pajak  air  tanah  seperti peraturan yang berlaku, serta lembar pajak air tanah.
Dalam  pembangunan  sistem  seusai  dengan  kondisi waktu,  komunikasi  dan  biaya  maka  metode  yang digunakan  adalah scrum adaptasi  dari Agile  Software Development . Agile s oftware development method adalah  suatu  metode  pengembangan  perangkat  lunak yang  cocok  digunakan  jika  kebutuhan  dari  sistem berubah  atau  terjadi  penambahan  suatu  fitur  dengan cepat  selama  proses  pengembangan.  Selain  itu  juga dengan  menggunakan  metode  ini  lebih  mementingkan kecepatan  dalam  proses  pengembangan  perangkat lunak  sehingga  dapat  langsung  digunakan  oleh pelanggan  karena  dalam  proses  pengembangannya dapat  memotong  proses  yang  dirasa  akan  membuat lama proses pengembagan seperti menuliskan dokumentasi yang tidak terlalu penting [5].
2.4. Kick of Meeting
Pada tahapan kick off meeting aktivitas yang dilakukan adalah  melakukan  rapat  dengan scrum  team yang dimana  proyek  ini  memiliki product  owner yaitu  staf bidang  Tata  Lingkungan  dan  Perlindungan  Sumber Daya  Alam  yang  mengrus  tentang  pajak  air  tanah, development  team yaitu  penulis  dan scrum  master adalah  dosen  pembimbing  dari  penulis.  Tujuan  dari kick  off  meeting ini  adalah  melakukan  diskusi  untuk mendapatkan user  stories dari  sistem  informasi  yang akan dibuat.
2.5. Pembuatan Produk
Pada  tahapan  pembuatan  produk  yang  dilakukan adalah  membuat  produk  yaitu  membuat  sistem informasi NPA. Untuk membuat sistem informasi NPA digunakan  metode scrum ,  tahapan  dari  metode scrum ini  merupakan sprint planning , sprint , sprint review , dan sprint retrospective [6].  Tahapan  sprint  tersebut menghasilkan  sebuah  produk  yang  dapat  langsung digunakan dan akan mengalami peningkatan ( increment) .  Untuk  metode  scrum  dapat  dilihat  pada Gambar 1 .

## Pembuatan Produk
Sprint Planning Daily Scrum Sprint Review
Sprint Retrospective
Increment
Gambar 1. Tahapan pembuatan produk dengan metode scrum
2.6. Kesimpulan dan Saran
Setelah menyelesaikan penelitian dalam pengembangan sistem informasi NPA, maka diperoleh Kesimpulan  dan  saran  terkait  sistem  informasi  yang telah dibuat dimaksudkan untuk pengembangan sistem informasi NPA kedepannya.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Kick of Meeting
Saat melakukan pengembangan sistem informasi Nilai Pajak  Air  Tanah  (NPA)  dengan  menggunakan kerangka  kerja  scrum  tahap  yang  pertama  kali dilakukan  sebelum  memasuki  fase sprint adalah tahapan kick  off  meeting. Tahapan  ini  merupakan pertemuan  antara  penulis  sebagai development  team dengan  kepala  seksi  bidang  Perlindungan  Sumber Daya  Alam  dan  Keanekaragaman  Hayati  (PSDAKH) sebagai product owner untuk membahas terkait sistem informasi  NPA  yang  dibangun.  Tahapan kick  off meeting dilakukan  2  kali,  kick  off  meeting  pertama membahas  keinginan  dari product  owner yang dicantumkan dalam user stories pada Tabel 1.
Tabel  1. Tabel  Software dan Hardware Pendukung
No Sebagai… Saya Ingin Bisa… Sehingga Dapat 1 Pihak pembayar pajak air tanah Masuk kedalam halaman awal website Melihat tampilan list keterangan pajak air tanah untuk seluruh pihak yang telah melakukan submit pemakaian
2 Pihak pembayar pajak air tanah Masuk Kedalam dashboard user pembayar pajak air tanah Melihat tampilan list keterangan pajak air tanah secara spesifik seperti pertamina yang ditampilkan hanya pertamina saja 3 Pihak pembayar pajak air tanah Masuk kedalam halaman input pemakaian air tanah Melakuakan input terkait pemakaian air tanah yang digunakan pihak terkait 4 Pihak pembayar pajak air tanah Melakukan edit terhadap pemakaian air tanah Melakukan perbaikan data pemakaian air tanah yang sebelumnya telah di- input 5 Pihak pembayar pajak air tanah Melihat lembar NPA yang telah terbit Melihat lembar NPA yang telah diterbitkan oleh DLH 6 Pihak pembayar pajak air tanah Masuk kedalam profil user pada tampilan dashboard user Agar dapat melihat info user yang telah login dan juga dapat melakukan perubahan username atau password
7 Staf DLH Masuk kedalam dashboard staf DLH Melihat list yang sudah melakukan input pemakaian air tanah
8 Staf DLH Melakukan edit terhadap pemakaian air tanah Melakukan penambahan harga pajak yang harus dibayarkan dan juga melakukan upload lembar NPA 9 Staf DLH Masuk kehalaman penambahan user pemakai air tanah Melakukan penambahan user pemakai air tanah yang baru 10 Staf DLH Masuk kehalaman harga dasar air tanah Mengatur harga dasar air tanah 11 Staf DLH print lembar NPA
Melakukan print lembar NPA sesuai dengan input -an pemakaian air tanah.
12 Staf DLH masuk kedalam info user pembayar pajak air tanah Agar dapat melakukan manajemen terkait user pembayar pajak air tanah seperti melakukan perubahan ataupun penghapusan 13 staf DLH Melakukan export pada tambilan dashboard admin staf DLH Melakukan export semua data pemakaian air tanah yang telah dibuat dalam bentuk excel 14 Staf BPPDRD Masuk khalaman dashboard staf BPPDRD Melihat list user pihak yang pihak pembayar pajak air tanah 15 Staf BPPDRD Memberikan keterangan Memberikan keterangan apakah pihak tersebut sudah membayar pajak atau belum. 16 Staf BPPDRD melakukan input Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
memberitahukan pembayar pajak air tanah untuk membayarkan pajak air tanahnya sesuai SKPD yang telah dikeluarkan
Tabel 1 menunujukkan bahwa terdapat 16 user stories dan  terdiri  dari  3  aktor.  Aktor  tersebut  memiliki tugasnya  masing-masing.  Pihak  pembayar  pajak  air tanah  bertugas  untuk  melakukan upload data pemakaian  air  tanah  setiap  bulan,  staf  DLH  bertugas untuk  melakukan  verifikasi  data  serta  membuat penetapan  nilai  pajak  yang  harus  dibayarkan, sedangkan  staf  BPPDRD  bertugas  untuk  melakukan pemberian  Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  (SKPD)
untuk dibayarkan oleh pembayar pajak air tanah. Kick off  meeting kedua  melakukan  penentuan  masa sprint pada  pengembangan  sistem  informasi  NPA.  Masa sprint dilakukan  sebanyak  4  kali sprint dengan  durasi sprint 3 minggu. Selain itu juga kick off meeting kedua melakukan  validasi  bersama  dengan product owner untuk product backlog yang  telah  dibuat. Product backlog dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel  2. Initial Product Backlog
PB-ID Product Backlog Prioritas PB-01 Tampilan awal website Sedang PB-02 Halaman login Sedang PB-03 Halaman dashboard staf DLH
Tinggi
PB-04 Halaman user pembayar pajak
Tinggi
PB-05 Halaman untuk menambah user pembayar pajak baru Tinggi PB-06 Halaman harga dasar air tanah Tinggi PB-07 Halaman edit harga dasar air tanah
Sedang
PB-08 Halaman dashboard pembayar pajak
Sedang
PB-09 Halaman input pemakaian air tanah
Tinggi
PB-10 Halaman edit pemakaian air tanah Sedang PB-11 Halaman melihat pemakaian air tanah Sedang PB-12 Membuat tampilan print NPA
Tinggi
PB-13 Halaman dashboard staf BPPDRD Sedang PB-14 Halaman melihat pemakaian air tanah dari pembayar pajak Sedang PB-15 Halaman edit pemakaian air tanah dari pembayar pajak
Sedang
PB-16 Halaman edit untuk list pemakai air tanah untuk menambah keterangan Sedang PB-17 Halaman edit user pembayar pajak Tinggi
PB-18 Halaman delete user pembayar pajak Sedang
PB-19 Halaman user pembayar  pajak  air  tanah untuk  mengganti username dan password Tinggi PB-20 Export pemakaian air tanah Tinggi PB-21 Form upload SKPD Tinggi
3.2. Sprint Planning
Sprint planning tahapan  ini  merupakan  pertemuan scrum  team ( development  team,  product  owner dan scrum  master )  untuk  melakukan  pembahasan  terkait
apa  yang  dapat  dibuat  untuk  masing-masing sprint serta  estimasi  pembuatan  untuk  masing-masing fiturnya.  Hasil  dari sprint planning ini  adalah sprint planning backlog yang dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel  3. Sprint Planning
PB-ID Product Backlog Prioritas Estimasi (Hari) Waktu Sprint PB-01 Tampilan awal website Sedang 2
30 Hari PB-02 Halaman login Sedang 3 PB-03 Halaman dashboard staf DLH Tinggi 3 PB-04 Halaman user pembayar pajak Tinggi 2 PB-05 Halaman untuk menambah user pembayar pajak baru Tinggi 2 PB-02 Halaman Login (Perbaikan) Sedang 1
30 Hari PB-06 Halaman harga dasar air tanah Tinggi 2 PB-07 Halaman edit harga dasar air tanah Sedang 2 PB-08 Halaman dashboard pembayar pajak Sedang 3 PB-09 Halaman input pemakaian air tanah Tinggi 3 PB-17 Halaman edit user pembayar pajak Tinggi 2 PB-18 Halaman delete user pembayar pajak Sedang 1 PB-06 Halaman harga dasar air tanah (Perbaikan) Tinggi 1
30 Hari
PB-07 Halaman edit harga dasar air tanah (Perbaikan) Sedang 1 PB-09 Halaman input pemakaian air tanah (Perbaikan) Tinggi 1 PB-10 Halaman edit pemakaian air tanah Sedang 2 PB-11 Halaman melihat pemakaian air tanah Sedang 1 PB-12 Membuat tampilan print NPA Tinggi 3 PB-13 Halaman dashboard staf BPPDRD Sedang 3 PB-19 Halaman user pembayar pajak air tanah untuk mengganti username dan password Tinggi 3 PB-12 Membuat tampilan print NPA (Perbaikan) Tinggi 2 30 Hari PB-14 Halaman melihat pemakaian air tanah dari pembayar pajak Sedang 2 PB-15 Halaman edit pemakaian air tanah dari pembayar pajak Sedang 1 PB-16 Halaman edit untuk list pemakai air tanah untuk menambah keterangan Sedang 1 PB-20 Export pemakaian air tanah Tinggi 2 PB-21 Form upload SKPD Tinggi 1 3.3. Daily Scrum
Daily scrum kegiatan rutin (diskusi terkait perkembangan sistem informasi NPA yang dikembangkan)  yang  dilakukan  setiap  hari  selama sprint berjalan. Pada proses ini dilakukan perancangan database model  diagram,  entity  relationship  diagram (ERD) dan pembuatan interface sistem informasi NPA . Untuk database model diagram sistem informasi NPA dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Database Model Diagram
Database model  diagram sistem  informasi  NPA memiliki  4  tabel.  Tabel  berisikan  informasi  nama pembayar  pajak  air  tanah,  tabel  admin  berisikan informasi  staf  DLH  dan  staf  BPPDRD,  tabel  harga berisikan informasi harga-harga dasar air tanah seluruh tipe  perusahaan  dan  tabel  perhitungan  berisikan
informasi pemakaian air tanah yang telah ditambahkan oleh  pihak  pembayar  pajak  air  tanah.  untuk perancangan ERD dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Database Model Diagram
ERD sistem informasi NPA memiliki 4 entitas dengan relasinya  Entitas  admin  dapat  mengatur  entitas user , dapat  mengecek  entitas  perhitungan  dan  dapat mengatur  entitas  harga.  Entitas user dapat  mengisi entitas  perhitungan.  Entitas  harga  dapat  mengatur entitas  perhitungan.  Selain  itu  juga  pada  daily scrum juga  melakukan  pembuatan interface sistem  informasi NPA. Interface sistem  informasi  NPA  dapat  dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Interface Sistem Informasi NPA
Interface Sistem  informasi  NPA  diatas  terdiri  dari halaman  awal  sistem  informasi  NPA,  tampilan dashboard staf DLH, tampilan penambahan pemakaian air  dari  pembayar  pajak  air  tanah  dan  tampilan  surat NPA. Untuk alur dari sistem informasi NPA ini adalah pembayar  pajak  air  tanah  melakukan  pembuatan  akun ke  DLH  kota  XYZ,  lalu  melakukan input pemakaian air  tanah,  staf  DLH  membuatkan  NPA  dan ditandatangani  oleh  kepala  bidang  dan  di- upload kedalam  sistem  informasi  NPA  dan  staf  BPPDRD melakukan pembuatan SKPD.
3.4 Sprint Review
Sprint review merupakan  tahapan development  team dengan product  owner (kepala  seksi  PSDAKH)
melakukan  pertemuan  kembali  untuk  melakukan validasi  terkait  hasil  kerja development  team selama sprint . Development  team melakukan  demo  program terkait  hasil  kerja  yang  telah  dilakukan  sesuai  dengan sprint  backlog lalu product  owner melakukan  validasi apakah  fitur-fitur  yang  telah  dibuat  oleh development team sudah  sesuai  dengan  keinginan product  owner dan  goals  yang  telah  ditentukan  pada  saat sprint planning .  Setelah sprint review berakhir  dan  sistem informasi  NPA  telah  selesai  seluruh  fiturnya,  maka product  owner  melakukan deploy sistem  informasi NPA  agar  dapat  dipakai  oleh  seluruh  pengguna  yaitu staf  DLH,  staf  BPPDRD,  dan  pembayar  pajak  air tanah.
3.5 Sprint Retrospective
Sprint  retrospective adalah  tahapan  yang  dimana development team membahas  terkait  hambatan  dalam pengerjaan sprint ini. Sprint retrospective dapat dilihat dalam  dua  hal  yaitu  hambatan  dan  juga  solusi  untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Beberapa hambatan dari  pengerjaan  sistem  informasi  NPA  ini  adalah penyesuaian  peraturan  yang  mengatur  pajak  air  tanah dengan penerapan sistem NPA sehingga beberapa fitur butuh diadaptasi.

## 3.6 Analisis Keberhasilan
Untuk melakukan implementasi sistem informasi NPA di DLH kota XYZ evaluasi sistem atau analisis tingkat keberhasilan  sistem  dibutuhkan  agar  dapat  menilai keberhasilan  sistem  informasi  NPA  dari  segi kebutuhan  pengguna,  fitur,  tampilan  dan  saran-saran yang  akan  digunakan  sebagai  acuan  perbaikan  untuk pengembangan  sistem  informasi  NPA  menjadi  lebih baik. Dalam melakukan analisis ini penulis melakukan survei  melalui google  form dengan  menggunakan model  kesuksesan  sistem  informasi  oleh  DeLone  dan McLean . Penulis  membatasi  jumlah  responden  untuk kuesioner  yang  disebar  dengan  menggunakan  teknik sampling dengan  menggunakan  rumus  Taro  Yamane, dari  populasi  196  akan  didapatkan  sampel  sebesar  66 responden  [7].  Untuk  hasil  survei  dapat  dilihat  pada Gambar 5.

## Gambar 5. Hasil Survey Kuesioner Sistem Informasi NPA
Dari  hasil  survei  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa pihak  pembayar  pajak  air  tanah  sering  mengalami masalah  dalam  pengurusan  pajak  air  tanah  dan  ingin dibuatkan  sebuah  website  yang  dapat  mengurus  pajak
air  tanah  secara online. Dikarenakan  hal  tersebut dibuatlah  sistem  informasi  NPA,  untuk  tingkat keberhasilan  dari  sistem  informasi  NPA  sangat  tinggi karena  menurut  skala  tingkat  keberhasilan,  responden menjawab  pertanyaan  dengan  jawaban  mayoritas setuju  dan  sangat  setuju  dengan  persentase  87% sehingga  sistem  informasi  ini  memiliki  tingkat keberhasilan  yaitu  Sangat  Berhasil  (B)  dan  dapat membantu pengurusan pajak air tanah dilakukan secara online di mana saja.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fitur-fitur sistem informasi NPA DLH kota  XYZ telah berhasil  dikembangkan  sesuai  dengan  kebutuhan pengguna  yang  dibuktikan  dengan  diselesaikannya seluruh  product  backlog  yang  terdiri  dari  21  item product  backlog  dan  disetujui  oleh  product  owner untuk  dilakukan  deploy.  Sistem  informasi  NPA  yang telah  dikembangkan  dapat  mempermudah  seluruh pihak (staf DLH, staf BPPDRD, pihak pembayar pajak air  tanah)  untuk  mengurus  pajak  air  tanah  karena sistem  informasi  dapat  diakses  di  mana  saja  selama
terhubung  ke  internet.  dan  dengan  adanya  sistem informasi  NPA  ini  dapat  membuat  transparansi  harga pajak air tanah.

## Daftar Rujukan
[1] Mildawati, T. (2000). Teknologi Infromasi dan Perkembangannya di Indonesia. 104.
[2] DLH.  (2020,  1  4). Struktur  Organisasi .  Retrieved  from  Dinas Lingkungan
Hidup:
http://dlh.balikpapan.go.id/content/22/struktur-organisasi
[3] Peraturan  Daerah.  (2010). Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan Nomor 11 Tahun 2010. Balikpapan: Walikota Balikpapan.
[4] Ayu, H. (2019, 12 26). Proses Pembayaran Pajak Air Tanah. (N. Q. Tsanysacha, Interviewer)
[5] Sommerville,  I.  (2011). Software  Engineering  9th  Edition. Boston: Pearson Education, Inc.
[6] Schwaber,  K.,  &  Sutherland,  J.  (2017). The  Scrum  Guide.  The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game.
[7] Ryanditra,  C.  D.  (2014). Manfaat  kompetensi  "melakukan komunikasi dalam pelayanan jasa" pada praktikum "menyediakan  layanan  makanan  dan  minuman  di  restoran".
Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.