Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
REKAM MEDIS, BUKTI PENETAPAN DALAM PROSEDUR PENANGANAN JENASAH CORONA VIRUS  DISEASE (COVID-19)
(ETHICO LEGAL)
(The Role of Medical Record in Treatment Procedure for The Covid 19 Infected Remains)
Boedi Santoso Irianto, 1 Endah Triwulandari, 2 Edy Tarsono 3
1, 2, 3 Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640
E-mail: endahtriwulandari2015@gmail.com

## Abstrak
Rekam  medis,  adalah  sarana  yang  dipergunakan  oleh  para  tenaga kesehatan,terutama  dokter  dan  dokter  gigi.  Dalam  rangka  pencatatan,  atas  suatu bentuk dari pelayanan pada pasien yang ia pernah tangani. Kewajiban para tenaga kesehatan,  itulah  yang  menjadikan  rekam  medis  bersifat  rahasia.  Walaupun demikian  rekam  medis  tetap  berfungsi  sosial.  Belakangan  ini  terutama  dimasa pandemi corona  virus  disease (covid-19),  banyak  masyarakat  tidak  mengetahui keberadaan  fungsi,  manfaat  dan  tujuan  dari  rekam  medis.  Apalagi  beberapa kejadian  di  masyarakat  terjadi  pengambilan  paksa  jenasah  pasien  Covid-19. Metodologi  yang  dipergunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metodologi  Yuridis- Normatif .Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah     dan Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Karantina,  telah  mengingatkan  dan melarang akan hal tersebut. Siapapun yang menghalangi pemberantasan penyakit menular  dapat  diancam  hukuman  1  tahun  penjara  dan  atau  denda  satu  milyar rupiah.  Mengingat  larangan  tersebut  cukup  mengancam  bagi  pelaku  yang melanggarnya,  maka  diperlukan  partisipasi  bersama  dan  kerjasamanya  berbagai pihak,  agar  keluarga  pasien,  benar-  benar  menghormati  dan  mematuhi  anturan tersebut diatas, guna mencegah penularan yang lebih berbahaya bagi kesehatan di masyarakat.
Kata kunci: Rekam Medis, Jenasah Pasien Covid-19, dan Proses Hukumnya

## Abstract
Medical  records  are  facilities  used  by  health  workers,  especially  doctors  and dentists. In the context of recording, for a form of service to patients he has ever handled.  It  is  the  duty  of  health  workers,  that  is  what  makes  medical  records confidential. However, medical records still function socially. Recently, especially during  the  corona  virus  disease  (covid-19)  pandemic,  many  people  do  not  know the  existence  of  the  functions,  benefits  and  purposes  of  medical  records. Moreover, several incidents in the community occurred forcibly taking the bodies of  Covid-19  patients.  The  methodology  used  in  this  writing  is  the  Juridical- Normative methodology. Law Number 4 of 1984 concerning Outbreaks and Law Number  6  of  2018  concerning  Quarantine  have  reminded  and  prohibited  this.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
Anyone who hinders the eradication of infectious diseases can be sentenced to 1 year in prison and/or a fine of one billion rupiah. Considering that the prohibition is  quite  threatening  for  perpetrators  who  violate  it,  joint  participation  and cooperation of various parties is needed, so that the patient's family truly respects and  obeys  the  rules  mentioned  above,  in  order  to  prevent  transmission  that  is more dangerous for health in the community.
Keywords: Medical  Records,  Corpses  of  Covid-19  Patients,  and  the  Legal Process

## A. PENDAHULUAN
Penyakit corona  virus  disease (covid-19)  merupakan new  emerging disease dan  merupakan  pandemi  di  dunia  dan  semua  kawasan  di  Indonesia. Penyakit  ini  beberapa  tahun  terakhir  menunjukkan  peningkatan  angka  kejadian yang  mengkhawatirkan,  yaitu  jumlah  kumulatif  kasus  hampir  mencapai  yang dilaporkan sampai dengan September, secara kumulatif (Nasional) kasus penyakit corona  virus  disease (covid–  19)  sebanyak  4.08  juta  orang  atau  kasus,  yang meninggal  sebanyak  128.252  orang  dan  dinyatakan  sembuh  sebanyak  3.606.164 orang  Proyeksi  penyebab  kematian  karena  penyakit  tersebut  dikarenakan  kurang disiplin dan kurang memperhatikan protokol kesehatan. 1
Perasaan  takut  yang  berlebihan  tentang  persepsi  negatif  terhadap corona virus  disease (covid-19),  salah  satu  penyebab  imunitas  seseorang  menjadi menurun  serta  juga  dapat  mempengaruhi  dan  menurunkan  kualitas  hidup seseorang. Stigma dan  diskriminasi  pikiran  yang  salah  terhadap  penyakit corona virus disease (covid-19), seseorang atau masyarakat
Sangat  menghantui  dalam  keseharian  ,  yang  dilatar  belakangi  ketidak percayaan,  bahwa corona  virus  disease (covid-19),  itu  ada    juga  salah  satu penyumbang  semakin  banyaknya  masyarakat,  enggan  melakukan  vaksinasi sebagai langkah awal pencegahan penularan wabah pandemi tersebut.
Bahwa anggapan  apabila  salah  satu  keluarga,  meninggal akibat karena corona  virus  disease (covid-19),  dianggapnya  aib  bagi  seseorang  atau  keluarga. Kurangnya  keyakinan  akan  melakukan  pengobatan  secara  medis,  dan  ketidak jujuran  mengatakan,  bahwa  saya  adalah  positif corona  virus  disease (covid-19)
1 Kementerian Kesehatan. (2020). Peta Sebaran. Satuan Tugas  Penanganan COVID-19 . https://covid19.go.id/peta-sebaran

## Jurnal Legal Reasoning
,juga  merupakan  penyebab  salah  satu  kendala  dalam  pelayanan  kesehatan  yang dilakukan oleh petugas kesehatan.
Akibat  kendala  tersebut,  banyak  para  Tenaga  kesehatan  rentan  akan penularanan penyakit tersebut. Sehingga tidaklah mengherankan, bahwa ini salah satu penyumbang angka kematian para tenaga kesehatan.
Dalam dunia medis setiap rentetan peristiwa dari awal hingga akhir dalam penanganan pasien, selalu memiliki catatan tersendiri bagi para tenaga kesehatan. Catatan  tersebut,  banyak  yang  mengatakan  sebagai  bentuk  tulisan  semata,  ada yang  mengatakan  itu  adalah  catatan  medis,  ada  juga  yang  mengatakan medical record .  Pada  intinya  apa  yang  dilakukan  secara  tertulis  terhadap  suatu  kajadian atau peristiwa dalam penanganan pasien benar adanya.
Sejak  permulaan  sejarah  umat  manusia,  sudah  dikenal  adanya  hubungan kepercayaan  antara  dua  insan,  yaitu  sang  pengobatan  dan  sang  penderita,  yang pada  jaman  modern  ini  disebut  dengan transaksi  terapeutik antara  dokter  dan pasien.Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan yang dilakukan oleh dokter, akan melahirkan  hubungan  antara  pasien/penderita  atau  keluarganya  dengan  dokter sebagai  pribadi  maupun  sebagai  orang dalam bentuk  badan hukum  (rumah sakit, yayasan,  atau  lembaga  lain  yang  bergerak  di  bidang  pelayanan  kesehatan). Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan (termasuk informed consent ) inilah yang akan  dicatat    di  dalam  rekaman  medis,  yang  dalam  keputusan  disebut “Medical Record.”
Pembuatan catatan medis, yang sekarang disebut Rekam Medis di Rumah Sakit  maupun  juga,biasanya  disebut  kartu  pasien  di  tempat  prakteknya, sebenarnya  sudah  merupakan  kebiasaan  sejak  jaman  dahulu,  namun  belum menjadi  kewajiban,  sehingga  pelaksanaannya  dianggap  tidak  begitu  serius. 2 Seiring  dengan  perkembangan  masyarakat  yang  sangat  dinamis;  termasuk masyarakat  Indonesia,  maka  rekam  medis  menjadi  sangat  penting  dan dibutuhkan.Apalagi  disaat  pandemi corona  virus  disease (covid-19)  ini  bisa menjadi  rujukan  terhadap  pasien  yang  meninggal  akibat corona  virus  disease (covid-19) ini. 3
2 J. Guwandi, Rekam Medis . (Jakarta : FKUI-Perss, 1991),hlm.73
3 Indonesia, Peraturan  Kementerian  Kesehatan  RI  No  269/Permenkes/Per/III/2008. Tentang Rekam Medis

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
Dengan  adanya  rekam  medis  ini,  setiap  pasien  yang  meninggal  dunia, diketahui  oleh  keluarganya,  bahwa  benar  yang  bersangkutan  meninggal  dunia karena penyakit corona virus disease (covid 19) ini. Sehingga tidak menimbulkan kesalah  pahaman  dan  perseteruan  diantara  rumah  sakit,  tenaga  kesehatan  dan keluarga pasien. Oleh karena itu, khusus di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah  melalui  Kementerian  Kesehatan  telah  mengeluarkan  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Permenkes/ Per/III/2008 tentang Rekam Medis.
Dengan  diterbitkannya  Permenkes  ini  menandakan,  bahwa  rekam  medis menjadi suatu keharusan yang harus dibuat secara teratur dan sistematis oleh para dokter,  juga  untuk  menjadi  pegangan  semua  pihak.  Sehingga  semua  masyarakat harus patuh dan mentaati rekam medis ini sebagai bukti autentik.
Berangkat  dari  suatu  pemikiran  tersebut  diatas,  penulis  mencoba memberikan suatu jawaban apa yang menjadi pokok masalah dalam pembahasan dalam penulisan jurnal  ini. Sebagai pokok masalah yang akan kami bahas adalah:
1. Apa  Resiko  pengambilan  paksa  jenasah  pasien Corona  virus  disease atau (covid-19) ?
2. Apakah  Permenkes  No  269/III/2008  tentang  Rekam  Medis  dapat  dijadikan dasar hukum bagi penetapan jenasah corona virus disease (covid-19) ?
3. Bagaimana  proses  hukum  terhadap  orang  yang  mengambil  secara  jenasah secara paksa jenasah Corona virus disease ( Covid-19 ) ?

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Instrumen  Metodologi  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ilmiah ini menggunakan, penelusuran bahan hukum berupa ;
1. Bahan Hukum Primer ;
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Tentang Wabah,
c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Karantina
d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Tentang Praktek Kedokteran
e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Pokok Kesehatan
f. Permenkes Nomor 269/Per/Men.Kes/III/2088, Tentang Rekam Medis
2. Bahan Hukum Sekunder ; Berupa buku-buku, jurnal ilmiah dan

## Jurnal Legal Reasoning
3. Bahan Hukum Tertier ; Kamus dan Ensiklopedia. 4
Dalam  pengolahan  data  pada  penulisan  ilmiah    ini,    setelah  data diperoleh  kemudian  di  kumpulkan  baik  secara  primer  maupun  sekunder,  dan dianalisis  secara  mendalam.  Selanjutnya  diajukan  secara  deskriptif  yaitu  dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini.

## C. PEMBAHASAN
Sebelum  melangkah  pada  topik  pembahasan,  terlebih  dahulu  penulis sampaikan  beberapa  pengertian  dan  manfaat/fungsi  dari  rekam  medis,  sebagai berikut ;

## 1. Pengertian Ethico Legal
Ethico dalam  agama  Islam  adalah  konsep  penilaian  sifat  kebenaran atau  kebaikan  dari  tindakan  sosial  berdasarkan  kepada  tradisi  yang  dimiliki oleh  individu  maupun  kelompok.  Pembentukan  etika  melalui  proses  filsafat sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. 5
Arti kata legal dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia (KBBI) adalah sesuai dng peraturan perundang-undangan atau hukum. 6
Jadi Ethico  Legal adalah  konsep  penilaian  tentang  kebenaran  secara etika moral, dan kebaikan berdasarkan pada aturan perundang-undangan.
2. Pengertian Rekam Medis
Dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang  berisi  catatan  dan  dokumen  tentang  identitas  pasien,  pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. 7 Dalam Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor 269/MenKes/Per/II/2008 tentang  Rekam  Medis  dijelaskan  bahwa  rekam  medis  adalah  berkas  yang
4 Soerjono   Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum  Normatif (Jakarta: CV.  Rajawali Pers,2002), hlm.19
5 https://www.babla.co.id
6 PJS.Poerwadarminta, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  (Jakarta:  PN.Balai  Pustaka, 2012), hlm.124.
7 Indonesia, Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004,Tentang  Praktek  Kedokteran . Pasal.46 ayat 1

## Jurnal Legal Reasoning
berisikan  catatan  dan  dokumen  tentang  identitas  pasien,  pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan, yang
diperbaharui dengan Permenkes
Nomor
269/MenKes/Per/III/2008,  tentang  Rekam  Medis  menyatakan  rekam  Medis adalah berkas berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan,  pengobatan,  tindakan  medis  lain  pada  sarana  pelayanan kesehatan  untuk  rawat  jalan,  rawat  inap  baik  dikelola  pemerintah  maupun swasta. 8
Kedua  pengertian  rekam  medis  diatas  menunjukkan  perbedaan  yaitu Permenkes  hanya  menekankan  pada  sarana  pelayanan  kesehatan,  sedangkan dalam  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2009,tentang  Praktik  menunjukan pengaturan  rekam  medis  lebih  luas,  berlaku  baik  untuk  sarana  kesehatan maupun di luar sarana kesehatan.
Sedangkan  menurut  J  Guwandi,  rekam  medis  adalah  rekaman  atau catatan  mengenai  siapa,  apa,  mengapa,  bilamana  pelayanan  yang  diberikan kepada  pasien  selama  masa  perawatan  yang  memuat  pengetahuan  mengenai pasien dan  pelayanan  yang diperolehnya serta memuat informasi  yang cukup untuk  menemukenali  (mengidentifikasi)  pasien,  membenarkan  diagnosis  dan pengobatan serta merekam hasilnya. 9

## 3. Fungsi Rekam Medis
Fungsi rekam medis dijelaskan berdasarkan tujuan rekam Medis di atas, yang dijelaskan sebagai berikut, yaitu sebagai: 10
a. Dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien;
b. Bahan pembuktian dalam perkara umum;
c. Bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan;
d. Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan; dan
e. Bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.
Karena fungi rekam Medis inilah, maka di negara-negara besar atau di negara-negara  maju  telah  ditentukan  satu  standar  baku  pembuatan  reka  m
8 Indonesia, Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  269/MenKes/Per/III/2008,  Tentang Rekam Medis
9 J Guwandi, Rekam Medis . (Jakarta: UI-Press,2000), hlm.9.
10 Ibid .,hlm. 12.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
medis yang mencerminkan kualitas/mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemberi pelayanan pada pengguna pelayanan kesehatan.
Berikut  dibawah  ini  penulis,  mencoba  memberikan  suatu  kajian penjelasan    mengenai  pokok  permasalahan  sebagaimana  yang  penulis sampaikan  pada  pendahuluan  yakni  ;  Penyebab  pengambilan  paksa  jenasah pasien  Covid  19,  resiko  pengambilan  paksa  jenasah  Covid  19,  sejauhmana peran  Peraturan  Menteri  tentang  Permenkes  dan  bagaimana  pertanggung jawaban hukumnya terhadap pengambilan paksa jenasah pasien Covid-19.

## D. POKOK PEMBAHASAN
1. Faktor Penyebab Pengambilan Paksa Jenasah
Puluhan  orang  mendatangi  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  di hampir  diseluruh  wilayah  Indonesia.  Sebagai  salah  satu  contohnya,  terjadi  di Makassar,  Sulawesi  Selatan,  pada  Rabu,  10  Juni  2020  malam.  Kedatangan mereka adalah untuk mengambil jenasah kerabat mereka, seorang perempuan berusia 52 tahun yang menjadi pasien Covid-19 di rumah sakit itu. 11
Pengambilan  secara  paksa,  meski  sempat  terjadi  perdebatan  aksi pengambilan  jenasah,  dapat  dihalau  oleh  tim  gabungan  TNI-Polri  yang mengamankan  rumah  sakit.  Dari  hasil  invetarisasi  kejadian  setiap  kejadian pengambilan paksa jenasah covid-19, secara konteks psikologi-sosial adalah ; selain  emosi  spontan,  juga  ada  rasa  malu  dari  keluarga,  kalamana  korban meninggal  akibat  Covid-  19,  kematian  akibat  Covid-19  dianggapnya  aib. Kemudian  yang  kedua,  adanya  pemahaman  agama  yang  rendah,  bahwa jenasah  korban  Covid-19,  jika  sudah  meninggal  tidak  akan  menularkan penyakit apapun. Walaupun Alamarhum atau Almarhumah meninggal karena Covid-19.  Kemudian  alasan  berikutnya,  dalam  agama  Islam  bahwa  jenasah harus dimakamkan sebelum masuknya 5 waktu. 12
Pemulasaran  jenasah  Covid-19  memang  diakui,  bahwa  proses penangannya  terkadang  membutuhkan  waktu  cukup  lama.  Proses  waktu  ini, dikarenakan petugas pemulasaran mengikuti protap yang telah ditetapkan oleh
11 Artikel  " Ambil  Paksa  Jenasah  Pukuli  Petugas:  Pemerintah  Gagal  Tangani  Krisis ", https://tirto.id/fTfe
12 Ibid .

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
peraturan  Satuan  Tugas  Penanaganan  Covid-19.  Tujuannya  agar  jenasah covid-19 ini virusnya tidak menyebar ke orang lain, termasuk kalangan tenaga kesehatan dan tenaga pemulasaran jenasah covid-19.
Penulis  melihat  dalam  temuan  penelitian  ini  ,  secara Sosiologis- psikologis ; ada ketidak percayaan sosial di  masyarakat kita. Budaya ; peran dan  tokoh  agama  serta  masyarakat  tidak  mampu  meredam  gejolak, menganggab  sebagai  aib/malu. Sosialisasi  ; pemahaman  tentang  fungsi  dan tujuan  rekam  medis  kurang  dapat  dipahami. Edukasi ;  Percaya  isu  Hoax, ketidak  mampuan  institusi  di  masyarakat  terus  berkembang.  Padahal diketahui,  bahwa  pemerintah  sudah  berhasil  menekan  kenaikan  penularan covid-19.  Untuk  itu  tindakan  yang  perlu  dilakukan  antisipasinya  oleh pemerintah adalah, meyakinkannya pada masyarakat mulai dari peran pejabat di  daerah  untuk  melakukan  sosialisasai  secara  terus  menerus  tentang  bahaya penularan,  yang  diakibatkan  baik  pada  pasien  maupun  jenasah  covid-19 dengan  melibatkan  unsur  terdepan  satuan  tugas  penanagan  covid-19  yaitu pengurus  wilayah  domisili  yakni  RT/RW/Lurah,  para  tokoh  agama  dan masyarakat dan merubah paradigma “ Patron ” menjadi partisipasi  aktif dan positif .
2. Resiko Pengambilan Paksa Jenasah Pasien  Covid-19
Sering  kali  kita  jumpai,  pemberitaan  miris  atau  sedih  mengenai pengambilan secara paksa covid-19 serta peristiwa pemakaman jenasah, yang telah disesuaikan dengan protokol kesehatan penaganan Covid 19. Penolakan bukan  hanya  bisa  terjadi  oleh  pihak  keluarga,  namun  juga  warga  setempat. Akhirnya  tenaga  kesehatan  yang  mengurus  jenazah  hingga  ke  liang  lahat, kerap menjadi sasaran amuk mereka.
Penyampaian  informasi  mengenai  perlakuan  terhadap  jenasah  pasien Covid-19,  maupun  terhadap  pasien  yang  memiliki  gejala  kesamaan,  diakui memang  belum  efektif  pada  masyarakat  Indonesia.  Oleh  karena  itu  banyak yang  berujung  protes  dan  salah  paham.  Padahal  diketahui,  bahwa  aspek penyebaran virusnya luar biasa .
Sebagaimana  diketahui,  bahwa  proses  menangani  jenasah  covid-19, sesuai  dengan  adat  istiadat  kebiasaan  di  masyarakat  kita  dan  agama,  serta

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
melibatkan  banyak  orang.  Jenasah  pasien  yang  memiliki  atau  terindikasi memiliki gejala Covid-19, maka masih akan berpotensi menularkan ke orang di  sekitarnya.   Oleh   karena   itu   prosedur    pemakaman, sesuai  protokol covid  19.  Hal  inilah  yang  menjadi  keberatan  bagi  keluarga  pasien,  sebab keluarga  pasien  jenasah  covid-19,  tidak  dapat  melihat  pasien  untuk  terakhir kalinya.
Peristiwa kesedihan ini, bukan hanya dari keluarga pasien, namun juga suatu  yang  dilematis  bagi  tenaga  kesehatan  yang  bertugas.  Bayangan  rasa kekhawatiran  selalu  membayanginya.  Virus  Covid-19  yang  telah  masuk  ke dalam  tubuh,  akan  berkembang  biak  pada  cairan  dan  organ  tubuh  manusia. Virus  ini  masih  bisa  keluar  melalui  cairan  tubuh  setelah  orang  tersebut meninggal  akibat  virus  covid-19  adalah  aerosol  dari  parunya,  serta  lewat salurannya seperti lubang hidung, saluran cerna ( feses) dan kencing. 13
Beberapa  pengalaman  yang  pernah  dilakukan  para  tenaga  kesehatan, diperlukan dan selalu diperhatikan untuk penanganan jenasah pasien covid-19. Gerakan  yang  perlu  diperhatikan  saat  pemindahkan  jenasah  pasien  covid-19, agar dari jenasah tersebut diupayakan tidak mengeluarkan cairan atau aerosol dari bagian tubuhnya. Jika saat pemindahan jenasah pasien covid-19 ini salah dan  sempat  mengeluarkan  cairannya,  maka  akan  menimbulkan  risiko penularan pada diri tenaga kesehatan tersebut. 14
Menjadi  perhatian  bersama  para  tenaga  kesehatan  dalam  proses menangani  jenazah  pasin  covid-19,  biasanya  ada  tahapan  yakni  cara  untuk memandikan,  mengganti  pakaian  dan  sebagainya  yang  dilakukan  lebih  dari satu orang.
Menurut  rujukan  dari Scientist  on  Genomics,  MolBiol,  Aligning Bioinformatics ,saat ini sedang meneliti tentang Covid- 19, bahwa setidaknya selama  128  jam  setelah  pasien  meninggal  dunia  RNA  Sars-CoV-2  terdeteksi masih berada di saluran nafas. Sementara di permukaan kulit setidaknya 9-11 jam.  Karena  alasan  inilah  sangat  tidak  memungkinkan  melakukan
13 Amindoni, A. Pengambilan paksa jenasah PDP covid-19: Bisa dibayangkan bagaimana sakitnya sanksi sosial yang kami dapatkan. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53009450. tanggal 29 Juni 2020
14 Wawancara  Pribadi  (  Via  Telepon  )  dengan  salah  satu  dokter  yang  pernah  bertugas penanganan jenasah covid-19. Jakarta, 28 November 2021
pemulasaraan jenazah pasien covid-19. 15
Namun  tentu saja hal  ini, tidak mudah diterima untuk  sebagian besar orang  atau  masyarakat  Indonesia.  Ada  asumsi,  bahwa  seseorang  sudah meninggal  tidaklah  mungkin  mengeluarkan  sesuatu  lagi  dari  dalam  bagian tubuhnya.  Oleh  karena  itu  tidaklah  mengherankan,  jika  di  masyarakat  terjadi banyak penolakan, bentrokan bahkan anarkis dari keluarga, ahli waris korban bahkan masyarakat yang setia dan pendukungnya, akibatnya banyak kerugian yang dialami, tidak hanya materi inmateripun dapat terjadi
Dilansir  dari detik Health ,  bahwa  dalam  pemulsaran  jenazah  pasien covid-19  yang  terinfeksi  virus  corona,  ada  beberapa  langkah  yang  harus dilakukan.  Sebab  proses  pemulasaran  sampai  pada  pemakamannya  sangat berbeda  dengan  jenasah  normal  lainnya.  Salah  satunya  adalah  memastikan, bahwa  tidak  ada  kebocoran  cairan  tubuh  yang  bisa  mencemari  lingkungan sekitarnya. 16
National  Environment  Agency (NEA)  Singapura  menjelaskan  bahwa ada kemungkinan cairan tubuh dari jenasah tersebut bisa menularkan penyakit. Oleh  karena  itu  pada  beberapa  kasus  jenazah  sama  sekali  tidak  dianjurkan untuk dimandikan atau di awetkan.
Berikut  adalah  langkah-langkah  pemulsaran  jenasah  pasien  virus corona yang dikutip dari Pedoman Kesiap siagaan RNA CoV di Indonesia:
a. Petugas  kesehatan  harus  menjalankan  kewaspadaan  standar  ketika menangani pasien yang meninggal akibat penyakit menular.
b. APD  lengkap  harus  digunakan  petugas  yang  menangani  jenasah  jika pasien tersebut meninggal dalam masa penularan.
c. Jenazah  harus  terbungkus  seluruhnya  dalam  kantong  jenasah  yang  tidak mudah tembus sebelum dipindahkan ke kamar jenasah.
d. Jangan  ada  kebocoran  cairan  tubuh  yang  mencemari  bagian  luar  kantong jenasah.
e. Pindahkan sesegera mungkin ke kamar jenasah setelah meninggal dunia.
15 Bogoch, I. I., Watts, A., Thomas-Bachli,  A., Huber, C., Kraemer, M. U., & Khan, K. (2020). Pneumonia of unknown aetiology in Wuhan, China: potential for international spread via commercial air travel. Journal of Travel Medicine. 27(2), https://doi.org/10.1093/jtm/taaa008.
16 https://detikhealth.com

## Jurnal Legal Reasoning
f. Jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, diijinkan untuk melakukannya sebelum  jenasah  dimasukkan  ke  dalam  kantong  jenasah  dengan menggunakan APD.
g. Petugas  harus  memberi  penjelasan  kepada  pihak  keluarga  tentang penanganan  khusus  bagi  jenasah  yang  meninggal  dengan  penyakit menular.  Sensitivitas  agama,  adat  istiadat  dan  budaya  harus  diperhatikan ketika seorang pasien dengan penyakit menular meninggal dunia.
h. Jenasah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet.
i. Jika  yang  akan  di  autopsi  harus  dilakukan  oleh  petugas  khusus,  jika diijinkan oleh keluarga dan direktur rumah sakit.
j. Jenasah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi.
k. Jenasah hendaknya diantar oleh mobil jenazah khusus.
l. Jenasah sebaiknya tidak lebih dari 4 (empat) jam disemayamkan. 17
Dari observasi ada  satu  kesalahan,  fenomena  klasik  pada  masyarakat kita  yaitu,  isu  keagamaan  yang  mengemuka  saat  pandemi  Covid-19  melanda negara  Indonesia. Ada sebagian  yang mengatakan hal  itu tidak ada, serahkan sepenuhnya pada yang Maha Kuasa. Hingga saat ini, hal seperti itu masih ada sebagian  masyarakat  kita,  maka  tidak  mengherankan  jika  tidak  ada  yang bersedia dilakukan vaksin, bukan karena komorbit tetapi penyebabnya adanya pemahaman  yang  salah  dalam  memahami  ajaran  agama  yang  sempit.  Jadi tidaklah  mengherangkan,  apabila  jenasah  pasien  covid-19,banyak  penolakan atas  proses  pemulasaran  dan  pemakamannya  oleh  sebagai  masyarakat  dan keluarga.
Untuk  meminimalisir  kekhawatiran  di  atas,  berikut  penjelasan prosedur  atau  pengurusan  jenasah  pasien  muslim  Covid-19  mulai  dari bagaimana memandikan, mengkafani, menshalatkan hingga menguburkannya.
Soal  memandikan  Jenasah.  Secara  umum,  cara  memandikan  jenasah pasien terpapar Covid-19 yaitu memandikan tanpa membuka pakaian jenasah atau  menayamumkan  ( tayammum ).  Jika  salah  satu  dari  dua  hal  ini  tidak memungkinkan, maka jenasah tidak perlu dimandikan atau
17 Lei,  J.,  Li,  J.,  Li,  X.,  &  Qi,  X.  (2020).  CT  imaging  of  the  2019  novel  coronavirus (2019-  NCoV)  pneumonia.  Radiology,  295(1),  18–18.  https://doi.org/10.1148/radiol.2020200236. tanggal 11 May 2020.
ditayammumkan. 18
Petugas  yang memandikan wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenasah. Akan tetapi, jika tidak ada petugas yang berjenis kelamin sama, maka petugas  yang  ada  tetap  memandikan  dengan  syarat  jenasah  tetap  memakai pakaian.  Kalau  tidak,  maka  jenasah  ditayammumkan.  Selanjutnya,  jika  ada najis  pada tubuh  jenasah  yang dimandikan sebelum terpapar Covid-19, maka najis tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu. 19
Sementara  itu,  cara  memandikan  jenasah  yaitu  dengan  mengucurkan air  secara  merata  ke  seluruh  tubuh  jenasah  akan  tetapi  jika  jenasah  tidak memungkinkan  dimandikan  atas  pertimbangan  ahli  terpercaya,  maka  proses memandikan jenasah dapat diganti dengan tayammum dengan cara mengusap wajah  dan  kedua  tangan  jenasah  dengan  debu  sesuai  ketentuan  syariah. Sebaliknya,  jika  membahayakan,  jenasah  tidak  perlu  dimandikan  atau ditayammumkan sesuai ketentuan darurat syarât Islamiah. 20
Selanjutnya,  mengafani  jenasah  sebagai  sebuah  kewajiban.Proses mengafani  dilakukan  setelah  jenasah  dimandikan  sesuai  syariat.  Meskipun terlihat  sederhana,  namun  belum  tentu  setiap  orang  dapat  melaksanakannya. Cara  mengkafani  jenasah  minimal  membungkusnya  dengan  kain  putih  yang dapat menutupi seluruh anggota badan dan menutup kepala jika jenasah bukan orang yang sedang ihram. 21
Dasarnya,  sabda  Rasul  yang  berbunyi  Pakailah  pakaianmu  yang berwarna  putih,  karena  itu  sebaik-baik  pakaian  kalian,  dan  kafani  jenazah kalian  dengannya  ( HR.  al-Turmudzi  dari  sahabat  Ibnu  Abbas ).  Secara umum, cara mengafani jenasahCovid-19 yaitu  setelah  jenasah  dimandikan/ ditayamumkan  atau  tidak  karena  darurah  syarat  Islamiah,  maka  jenasah tersebut  dapat  dikafani  dengan  menggunakan  kain  yang  menutup  seluruh tubuh. 22
Selanjutnya,  jenasah  dimasukkan  ke  kantong  yang  aman  dan  tidak tembus  air  demi  mencegah  penyebaran  virus  dan  keselamatan  petugas.
18 Fatwa Majelis Ulama Indonedia (MUI) Nomor 18 Tahun 2020.
19 Ibid
20 Ibid
21 Ibid . 22 Ibid

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
Jenasah  kemudian  dimasukkan  ke  dalam  peti  jenasah  yang  tidak  tembus  air dan udara dengan dimiringkan ke kanan serta menghadap ke arah kiblat. Jika proses  pengafanan  jenasah  selesai  dan  masih  ditemukan  najis,  maka  petugas dapat  mengabaikan  najis  tersebut.  Hal  lain  yang  tak  kalah  pentingnya  adalah menshalatkan  jenasah.  Hukum  mensholatkan  jenasah  adalah  fardhu  kifayah. Tata  cara  pelaksanaan  shalat  jenazah  yaitu  menyegerakan  shalat  karena hukumnya  sunnah  dan  sebaiknya  dilakukan  di  tempat  yang  aman  dari penularan Covid-19 serta dilakukan oleh  minimal satu orang. 23
Jika kondisi tidak memungkinkan, maka jenasah boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau  sesudah  dimakamkan atau dengan sholat ghaib sebagai jalan  terakhir.  Hal  yang  tak  kalah  penting  diperhatikan  adalah  petugas  yang menshalatkan  wajib  waspada  memperhatikan  protokol  kesehatan  yang  telah ditetapkan pemerintah. Sebagaimana akhir dari penulisan penelitian ini, bahwa pengambilan  secara  paksa  jenasah  covid-19.  Sangat  membahayakan  tidak hanya bagi yang mengambilnya, namun juga membahayakan bagi lingkungan disekitarnya (kebocoran cairan)
Tindakan  terakhir,  masalah  pemakaman  /menguburkan  jenasah.  Tata cara menguburkan jenasah terpapar Covid-19 sudah diatur dalam Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 dan edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Berdasarkan Fatwa MUI tersebut, penguburan jenasah pasien terpapar Covid-19 harus dilakukan sesuai ketentuan syariat dan protokol medis. 24
Setelah melalui proses medis, jenasah kemudian dimasukkan bersama peti  ke  dalam  liang  kubur  tanpa  harus  membuka  peti,  plastik,  dan  kafan jenasah.  Penguburan  beberapa  jenasah  dalam  satu  liang  lahat  diperbolehkan karena  sudah  termasuk  dalam  ketentuan aldharurah  al syarat  Islamiah  atau kondisi darurat.  Lokasi penguburan jenasah terpapar Covid-19 harus berjarak setidaknya  50  meter  dari  sumber  mata  air  tanah  dan  500  meter  dari pemukiman  terdekat  serta  dikubur  pada  kedalaman  1,5  meter,  lalu  ditutup tanah setinggi satu meter. 25
23 Ibid . 24 Ibid .
25 Kementerian Kesehatan. (2020). Peta Sebaran. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 .

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
Pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah dengan catatan jika semua prosedur protokol kesehatan dilaksanakan secara baik. Pengetatan terhadap  proses  pengurusan  jenasah  pasien  Covid-19  diharapkan  dapat meminimalisir bahkan memutus mata rantai penyebaran Covid- 19 yang lebih luas.
3. Apakah Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 269/III/2008, Tentang Rekam  Medis  dapat  dijadikan  dasar  hukum  bagi  penetapan  jenasah corona virus disease (Covid 19)
Pasien  Suspek/Probable/konfirmasi  Covid-19  yang  meninggal  baik selama  dalam  perawatan  Covid-19  maupun  meninggal  dengan Death  on Arrival (DOA)  dan  tidak  sempat  dilakukan  pemeriksaan  laboratorium  RT- PCR  maka  pemulasaran  jenasah  sesuai  dengan  tata  laksana  COVID-19, dibuktikan dengan melampirkan bukti pelayanan pemulasaran jenazah sebagai jenasah  Covid-19  atau  list  data  Penyelidikan  Epidemiologi  (PE)  dari  Dinas Kesehatan  Daerah  Kabupaten/Kota.  Contoh  data  Penyelidikan  Epidemiologi (PE):  salah  satu  keluarga  serumah,  keluarga  terdekat,  dan/atau  satu  ruangan kantor  dengan  hasil  pemeriksaan  laboratorium  RT-PCR  positif  atau  hasil pemeriksaan laboratorium RDT-Ag positif.
a. Kriteria Pasien yang meninggal dengan Protokol Covid-19
Secara  prosedural,  bahwa  rekam  medis  memilik  beberapa  kriteria  dalam menetapkan  pasien  dan  jenasah  pasien  Covid-19  maupun  penetapan jenasah  pasien  Covid-19,  berikut  dibawah  ini  dijelaskan  kriteria  yang dimaksud tersebut diatas : 26
1) Pasien  meninggal  dalam  status Suspek/Probable Covid-  19  dengan atau  tanpa  komorbid  yang  belum  sempat  dilakukan  SWAB  /RT  PCR tetapi sudah ada hasil laboratorium lainnya (rapid, Darah Lengkap,dll) dan hasil Rontgent.
2) Pasien  meninggal  dalam  status Suspek/Probable Covid-  19  dengan atau  tanpa  komorbid  yang  sudah  dilakukan  SWAB/RT  PCR  tetapi hasilnya  belum  keluar,  namun  sudah  ada  hasil  laboratorium  lainnya
https://covid19.go.id/peta-sebaran
(rapid, Darah Lengkap, dll) hasil Rontgent.
3) Pasien  DOA  ( Death  on  Arrival )  yang  memiliki  Riwayat  Kontak dengan pasien Susupek/propbable/Konfirmasi.
4) Pasien  yang  meninggal  dengan  ststus  Konfirmasi  Covid-w19.  1 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4344/2021  Tentang  Petunjuk  Teknis  Klaim Penggantian  Biaya  Pelayanan  Pasien  Corona  Virus  Disease  2019
(Covid-19) Bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Corono Virus Disease 2019 (Covid-19)
Bahwa ke 4 (empat) Ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis dinyatakan,  bahwa  rekam  medis  merupakan  catatan  dan  dokumen  yang berisikan  identitas  pasien,  pemeriksaan,  pengobatan,  Tindakan  dan pelayanan lain diberikan kepada pasien . Informasi yang tercantum dalam rekam  medis  bersifat  rahasia.  Hal  ini  dikarenakan  konten  rekam  medis menjelaskan hubungan yang khas antara pasien dan dokter sehingga wajib dilindungi  dari  pembocoran  sesuai  dengan  kode  etik  kedokteran  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Unsur Kerahasiaan dalam data Rekam Medis
Bahwa  kriteria  yang  kedua  adalah  terdiri  dari  laporan  yang merupakan  hasil  pemeriksaan  pasien,  yang  tidak  diperbolehkan  untuk disebarluaskan  kepada  pihak-pihak  yang  tidak  berwenang,  karena menyangkut  pribadi  pasien  yang  bersangkutan.  Pada  prinsipnya,  pasien mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  kerahasiaandan  privasi  atas  penyakit yang  dialaminya.  Hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  32  huruf  i Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Data  rekam  medis  secara  principal  terdiri  dari  dua  aspek  yaitu informasi  yang  bersifat  rahasia  dan  informasi  yang  tidak  mengandung kerahasiaan. 27 Informasi  yang  bersifat  rahasia  terdiri  dari  laporan  atau hasil  pemeriksaan  dari  keadaan  Kesehatan  pasien,  sehingga  konten dokumen  ini  tidak  diperbolehkan  untuk  dibuka  maupun  disebarluaskan
27 Indonesia, Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  269/Men.Kes/Per/III/2008,  tentang Rekam Medis.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
kepada pihak-pihak yang tidak mempunyai kewenangan.
Pemberitahuan  menyangkut  penyakit  pasien  kepada  pasien/ keluarga  menjadi  tanggung  jawab  dokter  si  pasien,  pihak  lain  tidak memiliki  hak  sama  sekali.  Sementara  itu,  informasi  yang  tidak mengandung  kerahasiaan  antara  lain  identitas  dan  informasi  non  medis. Informasi  rekam  medis  milik  pasien  penderita  Covid-19  merupakan  jenis informasi  yang  bersifat  privat.  Data  pribadi  pasien  merupakan  informasi yang dikecualikan untuk diungkap kepada masyarakat luas.
Namun  di  satu  sisi,  pengungkapan  data  pasien  positif  Covid-19 apakah menimbulkan konsekuensi secara hukum, berupa pelanggaran atas bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  bersifat  sensitive.  Informasi  data rekam  medis  boleh  di  publis,  apabila  itu  penyakit  menular  yang membahayakan  .  Walaupun  demikian,  maka  pasien  positif  Covid19  tetap dilindungi.
Kecuali  ada  sejumlah  resiko  berpotensi,  terjadi  akibat  pembukaan data  medis  pribadi  terhadap  Orang  Dalam  Pemantauan  (ODP),  Pasien Dalam  Pengawasan  (ODP),  Pasien  positif  dan  Pasien  sembuh  oleh  para pihak  yang  tidak  punya  kompetensi,  itu  baru  pelanggaran  hak  asasi individual.
Stigma negative yang disematkan pada keempat jenis subyek diatas merupakan pembawa virus. Sehingga banyak dari mereka  yang diusir dar tempat  tinggal  dan  Bahkan  bagi  yang  telah  meninggal  mendapatkan penolakan  ketika  akan  dimakamkan.  Pada  masa  penanggulangan  Covid- 19,  dalam  praktek  di  lapangan  beberapa  kasus  yang  terjadi  seringkali penyelenggara  jasa  pelayanan  kesehatan  harus  berhadapan  dengan  dua pilihan yaitu : 28
1) Dokter atau petugas medis tetap memberikan informasi tentang kondisi Kesehatan  seorang  pasien  sebagai  peringatan  dan  pencegahan  agar masyarakat terhindar dari penularan wabah penyakit.
2) Dokter  atau  petugas  medis  tetap  berpedoman  pada  regulasi  dengan
28 Anny  Retnowati. Politik  Hukum  dalam  Menata  Rekam  Medis  Sebagai  Alat Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit, Pasien dan Dokter . Jurnal Yustisia Vol.2 No.2 Mei -Agustus 2013 hal 145 5

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
tetap  menjaga  rahasia  medis  pasiennya.  Jika  mengacu  pada  aturan untuk  mengungkap  data  rekam  medis  pasien  positif  Covid-19  secara normatif  dalam  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik,  Maka  informasi  medis  Pasien  tetap bersifat  rahasia  dan  terbatas  artinya  kedudukannya  secara  hukum merupakan jenis informasi yang mendapatkan pengecualian agar tidak disebarluaskan kepada masyarakat.
Ketentuan  ini  juga  dipertegas  dalam  Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008, yang mengatur bahwa sarana pelayanan kesehatan, bertanggung jawab terhadap rekam medis. 29
Dalam Undang-undang Kesehatan terdapat Asas keseimbangan,  yang  mengartikan  bahwa  pembangunan  kesehatan harus  dilaksanakan  antara  kepentingan  individu  dan  masyarakat. Kepentingan  masyarakat  saat  ini  merupakan  hal  yang  paling    penting untuk  diutamakan,  menjaga  keselamatan  dan  kesehatan  seluruh masyarakat  merupakan  tujuan  utama  yang  harus  dicapai  pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.
Demi  kepentingan  masyarakat  kerahasiaan  informasi,  maka mengenai  data  pasien  dianggap  dapat  dikecualikan.  Melihat  kondisi penyebaran  virus  Covid-19  yang  sangat  masif  menjadikan  alasan, diperbolehkannya  oleh  pemerintah  untuk  dibuka  dan  membuka  data informasi kerahasiaan pasien khusunya mengenai identitas dan alamat pasien, Pengecualian terhadap kerahasian kedokteran dapat diungkapkan pada suatu keadaan.
Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 14  Tahun 2008, tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  terdapat  suatu  informasi  ,yang  wajib diumukan  secara  serta  merta  apabila  terdapat  suatu  informasi  yang dapat  mengancam  hajat  hidup  orang  banyak  dan  ketertiban  umum, kewajiban  menyebar  luaskan  informasi  tersebut  harus  dapat  diakses dengan  mudah  dijangkau  dengan  masyarakat  luas  dan  dengan  bahasa
29 Rahandy  Rizki  Prananda, Batasan  Hukum  Keterbukaan  Data  Medis  Pasien  Pengidap Covid-19:  Perlindungan  Privasi  VS  Transparansi  Informasi  Publik ,  Vol  3  No.  1,  e-issn:  2655- 1942 6

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
yang  mudah  dimengerti.  berdasarkan  pasal  ini,  diketemukan  bahwa pemerintah dengan mudah, ketika menyampaikan informasi kerahasian pasien positif Covid-19, harusnya dapat dipahami oleh masyarakat luas tentang  bahaya penyebaran virus Covid-19,  apabila dimakamkan oleh pemerintah, harus dilakukan melalui protokol kesehatan. 30
Dengan  demikian  dapat  dikatakan,  bahwa  rekam  medis  dapat dijadikan dasar hukum bagi penetapan jenasah covid-19. Sebagaimana Pasal  1  ayat  1  juncto  Pasal  12  ayat  4  Permenkes.  Nomor  269/2008 juncto Pasal 46 ayat 1 Undang- undang Nomor 29 tahun 2004, tentang Praktek  Kedokteran.  Oleh  karena  itu  keluarga  pasien  jenasah    covid- 19,harus dapat memahaminya.

## 4. Proses Hukum Terhasap Pengambilan Paksa Jenasah Covid- 19
Negara Indonesia, pada 2 Maret 2020 mengumumkan 2 kasus pertama covid-19.  Hingga  21  September  2020  tercatat  sebanyak  248,852  kasus terkonfirmasi  dengan  penambahan  4,176  kasus,  sebanyak  58,378  kasus  aktif (23.5%), sebanyak 180,797 kasus sembuh (72.7%), dan sebanyak 9,677 kasus meninggal (3.9%), dengan rerata 2,142 kasus meninggal per harinya di bulan Agustus 2020. 31
Seseorang  yang  terpapar  dengan  virus  covid-19  ini  akan  mengalami gejala  dari  ringan  hingga  kematian  pada  hari  ke-6  hingga  hari  ke-41  dengan rerata  sekitar  hari  ke-14.  Durasi  waktu  ini  bergantung  pada  berbagai  faktor salah satunya adalah usia dan kekebalan sistem imun orang tersebut.
Gejala  yang  timbul  dapat  digolongkan  menjadi  dua,  yaitu  gejala sistemik  dan  gejala respiratorik. Gejala  sistemik  berupa  demam,  batuk  dan kelelahan,  produksi sputum ,  kepala-nyeri, hemoptisis,  acute  cardiac  injury, hipoksemia,  dispnea,  limfopenia ,  dan  diare.  Sedangkan  gejala  respiratorik berupa  r hinorrhoea ,  bersin  dan  sakit  tenggorokan, pneumonia,  RNAaemia, dan  acute  respiratory  distress  syndrome .  Pada  pemeriksaan  penunjang
30 Faisal  Herisetiawan  Jafar, Aspek  Hukum  Keterbukaan  Informasi  Identitas  Pasien Covid- Jurnal Hukum, Vol 2 No. 1, e-issn: 2716-0815. 7
31 Kementerian Kesehatan. (2020). Peta Sebaran. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 . https://covid19.go.id/peta-sebaran

## Jurnal Legal Reasoning
radiologi berupa foto rontgen dada ditemukan infiltras i di lobus atas paru-paru yang dikaitkan dengan peningkatan dispnea dengan hipoksemia , pada CT-scan dada ditemukan bilateral groundglass opacities . 32
Orang  yang  terinfeksi  Covid-19  menunjukkan  angka  leukosit  yang lebih  tinggi,  temuan  pernapasan  abnormal,  dan  peningkatan  kadar plasma sitokin  pro-inflamasi .  Salah  satu  laporan  kasus  Covid-19  memperlihatkan bahwa  pada  5  hari  demam  datang  dengan  batuk,  suara  kasar  pada  paru-paru, dan suhu  tubuh  39,0 ° C. Dahak orang  tersebut   menunjukkan positive real- time  polymerase  chain  reaction yang  mengkonfirmasi  infeksi  COVID-19.
Studi laboratorium menunjukkan leukopenia dengan jumlah leukosit 2,91 × 10 ^ 9 sel / L diantaranya 70,0% adalah neutrofil . 33
Selain  itu,  juga  ditemukan  nilai  darah  16,16  mg  /  L  pada  protein  C- reaktif  berada  di  atas  kisaran  normal  (0–10  mg/L).  Tingkat  sedimentasi eritrosit tinggi dan D-dimer juga diamati . Aspek hukum pertanggungjawaban pidana  dalam  pengambilan  jenazah  covid-19  Sebagaimana  yang  diketahui bahwa  infeksi  covid-19  dapat  menimbulkan  kematian  pada  orang  yang terinfeksi,  walaupun  tidak  semua  orang  yang  terinfeksi  akan  berakhir  pada kematian.59
Mayoritas  penduduk  Indonesia  beragama  muslim,  saat  seseorang meninggal dunia maka sudah selayaknya akan segera dikebumikan. Keluarga yang ditinggalkan akan meminta jenasah keluarganya untuk dilakukan proses pemakaman,  tetapi  bila  jenasah  tersebut  merupakan  pasien  terduga  atau terkonfirmasi  Covid-19,  maka  untuk  proses  pemakaman  jenasah  harus mengikuti aturan penanganan Covid-19.
Pasien  covid-19  yang  telah  meninggal  dunia,  untuk  proses pemakaman  jenasahnya,  diwajibkan  untuk  mengikuti  protokol  covid-19. Namun pada kenyataanya,  di  Indonesia banyak dihadapi situasi dan kondisi, dimana  penjemputan  paksa  jenasah  terduga  atau  terkonfirmasi  Covid-19 dilakukan oleh keluarga atau warga sekitar. Untuk menghadapi situasi seperti
32 Bassetti,  M.,  Vena,  A.,  &  Giacobbe,  D.  R.  (2020).  The  novel  Chinese  coronavirus (2019 ‐ nCoV)  infections:  Challenges  for  fighting  the  storm.European  Journal  of  Clinical Investigation. 50(3), 1-4. https://doi.org/10.1111/eci.13209.
33 Kementerian Kesehatan. (2020). Peta Sebaran. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 . https://covid19.go.id/peta-sebaran

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
ini dari pihak yang berwajib, tentu tidak akan membiarkan hal ini  dilakukan. Polri dan TNI akan selalu mengawal dan mengawasinya. Tugas yang mereka lakukan  berdasarkan  aturan  yang  sudah  ada  dan  baku.  Oleh  karena  itu siapapun orangnya ataupun oknumnya pasti ditindak berdasarkan aturan yang ada.  Untuk  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan  tindak  pidana  secara  umum adalah  untuk  menghilangkan  tindak  kejahatan  secara      represif,      merupakan ciri teori    absolut ,    serta  untuk  menghindari  tindak  pidana  kejahatan  secara preventif  yang  merupakan  ciri teori  relative .  Sebagai  contoh  kasus penjemputan paksa jenasah covid-19 di RSUD Dadi Makassar tanggal 10 juni 2020,  tim  gabungan  TNI-Polri  mengamankan  3  orang  guna  pemeriksaan lanjutan. 34
Berkaitan dengan tindak pidana penjemputan paksa jenasah covid-19, penulis,  menunjukan  adanya  beberapa  peraturan,  yaitu  pasal  214  KUHP  jo, Pasal 335 KUHP jo, Pasal 336 KUHP jo, pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018. Serta  Telegram  Kapolri  No.ST/1618/VI/OPS.2/2020  Tanggal  5  Juni  2020 untuk  memberikan  rasa  jera  kepada  oknum-oknum  yang  menjemput  paksa jenasah Covid-19. 35
Menurut  penulis,  sebagai  warga  negara  Indonesia  yang  baik,  maka sebaiknya  mematuhi  aturan  tertulis  tersebut  diatas.  Dari  beberapa  aturan tersebut  diatas  sangat  jelas  dan  dapat  dijadikan  perangkat  untuk  memproses hukum,  bagi  siapapun  yang  akan  mengambil  paksa  jenasah  covid-19.  Oleh karena itu, maka siapapun orangnya, keluarganya, ahli warisnya, golongannya, warganya  serta  kerabatnya  dilarang  secara  tegas  oleh  hukum,  untuk melakukan  pengambilan  serta  memulangkan  paksa  jenasah  covid-19  dari Rumah Sakit.
34 Hattu,  J.  (2020). Pertanggungjawaban  pidana  pengambilan  jenasah  covid-19  secara paksa berdasarkan aturan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus .Jurnal Belo, 6(1, 11– 31. https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page11-31.
35 Ibid .

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
Negara  Indonesia  memiliki  Undang-Undang  Nomor.  4  Tahun  1984 tentang  wabah  penyakit  menular,  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  5 disebutkan, bahwa penanganan jenasah akibat wabah merupakan satu diantara penanggulangan wabah, dan pada pasal 14 juga menyebutkan, bahwa siapapun yang  dengan  sengaja  menghambat  pelaksanaan  penanggulangan  wabah, diancam  dengan  pidana  1  tahun  dan  denda  1    juta  rupiah,  serta  merupakan suatu tindak pidana. 36
Berikut dibawah ini, Penulis sampaikan bagaimana, proses penerapan hukum  pidana  bagi  siapapun  ,  yang  melakukan  penjemputan  paksa  jenasah terduga  atau  terkonfirmasi  Covid-19,  maka  yang  bersangkutan  bertanggung secara  hukum  jawab  atas  perbuatannya.  Penegak  hukum  dapat  menjerat oknum  yang  menjemput  paksa  jenasah  terduga  atau  terkonfirmasi  Covid-19 dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  juncto  Undang- Undang Nomor.4 Tahun 1984 tentang Wabah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. 37
Dari  beberapa  pasal-pasal  Kitab  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), dijelaskan  secara  tegas,  terhadap  adanya  perlawanan  dan  atau  ancaman. Berikut  beberapa  Pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2018,  tentang  Karantina  Kesehatan  serta  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1986, tentang Wabah. Sebagai berikut :
1. Pasal 214 KUHP
(1) ancaman  pidana  penjara  7  tahun  bagi  orang  yang  berkelompok melakukan suatu paksaan dan perlawanan berdasarkan 211 dan 212
2. Pasal 211 KUHP
Ancaman  pidana  4  tahun  untuk  siapapun  yang  mengancam  dengan/tanpa kekerasan kepada pejabat agar melakukan atau tidak melakukan perbuatan sesuai jabatan yang sah
3. Pasal 212 KUHP
36 Diumumkan  awal  Maret,  ahli:  Virus  corona  masuk  Indonesia  dari  Januari. Kompas.Com, 2020. https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan
37 Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni ISSN 2579-6348 (Versi Cetak) Vol. 5, No. 1, April 2021: hlm 199-204 ISSN-L 2579-6356 (Versi Elektronik) https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i1.948

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
Ancaman pidana 1 tahuhn 4 bulan atau denda Rp. 4.500,- kepada siapapun yang melakukan ancaman dengan/tanpa kekerasan melakukan perlawanan terhadap tugas sah seorang pejabat.
4. Pasal 335 KUHP
(2) butir  1  siapapun  yang  membuat,  tidak  membuat,  atau  membiarkan sesuatu dengan/tanpa ancaman melakukan kekerasan, atau perlakuan seenaknya,  baik  kepada  orang  itu  atau  orang  lain;  butir  2  siapapun dengan  menggunakan  ancaman  pencemaran  secara  lisan/tertulis memaksa  tindakan,  tidak  melakukan  tindakan,  atau  membiarkan tindakan,  akan  diancam  dengan  pidana  penjara  1  tahun  atau  denda Rp 4.500,-.
(3) sesuai dengan butir 2 kejahatan hanya bisa dituntut atas pengaduan
5. Pasal 336 KUHP
(4) siapapun mengancam menggunakan kekerasan kepada orang/barang didepan  umum  dengan  tenaga  bersama  dan  membahayakan orang/barang  dengan  kelakuan  yang  melanggar  kesusilaan,  dengan Tindakan  membahayakan  nyawa,  dan  penganiayaan/  pembakaran akan diancam pidana penjara 2 tahun 8 bulan.
(5) jika  tindak  ancaman  dilakukan  secara  tertulis    maka  akan  diancam dengan  pidana  penjara  5  tahun  2.  UU  No.  6  Tahun  2018  tentang Karantina Kesehatan
6. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984
Barang siapa menghalang-halangi pelaksanaan  penanggulangan  penyakit menular, diancam hukuman pidana.
7. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 2018
Siapapun  yang  melanggar  penyelenggaraan  karantina  kesehatan  seperti pasal 9 (1) dan atau mempersulit penyelenggaran karantina kesehatan yang mengakibatkan  keadaan  darurat  kesehatan  masyarakat  diancam  dengan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 100.000.000,-
Kemudian  Kepolisian  Republik  Indonesia  mengeluarkan  surat telegram  Kapolri  Nomor  ST/1618/VI/Ops.2/2020  tanggal  5  Juni  2020.  Surat ini diperuntukan  kepada  kepala  satuan tugas,  Kasubsatgas, Kepala Operasi

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
terpusat tingkat Polda, dan Kepala Operasiter Pusat tingkat Polres Aman Nusa II  2020  untuk  saling  berhubungan  dengan  RS  rujukan  Covid-19  guna memastikan,  dengan  sebenar-benarnya  penyebab  kematian  pasien  agar  dapat dilaksanakannya tata aturan penanganan jenazah Covid-19. 38
Koeswadji  mengatakan,  bahwa  tujuan  pemidanaan  adalah  untuk menjaga agar masyarakat tertib, menggantikan kerugian masyarakat, membuat oknum  kejahatan  menyadari  kesalahan  dan  memperbaiki  sikap  agar  tidak terulang lagi tindak kejahatan, dan menangkap semua oknum yang melakukan tindak pidana. 39
Kemudian  Sholehuddin  mengatakan,  diberikan  sanksi  pidana  yaitu untuk  membuat  jera  oknum  yang  terpidana  dan  sebagai  penangkal  agar masyarakat  tidak  mencontoh  perbuatan  yang  serupa,  merehabilitasi  secara sosial  dan  moral  para  oknum  pidana,  serta  oknum  tersebut  dapat  mengakui kesalahannya yang diperbuat dan mempertanggung jawabkannya. 40
Dari  beberapa  asumsi  dan  pendapat  beberapa  pakar  hukum  dan kesehatan  menurut  penulis,  maka  sangat  beralasan  apabila,  para  oknum  atau masyarakat  yang  melakukan  pengambilan  secara  paksa  jenasah  Covid-19. Tidak hanya dikenakan sanksi hukuman yang cukup berat, namun  juga resiko penularannya  yang  begitu  berbahaya  bagi  dirinya  dan  lingkungan  dimana jenasah Covid-19 itu berada.
Oleh  karena  itu  sangat  beralasan,  apabila  negara  Republik  Indonesia, memberikan  ketegasan  secara  hukum,  terhadap  beberapa  oknum  dan masyarakat  melakukan  pengambilan  secara  paksa.  Tindakan  tegas  dan  teges pemerintah  baik  di  pusat  dan  didaerah  adalah  dalam  rangka  melindungi masyarakat lainnya agar terhindar dari bahaya virus Covid-19 ini secara masif.
Hal  ini  juga  sesuai  sebagaimana  amanat  dalam  pembukaan  Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia, dimana disebutkan dan dijelaskan, bahwa  negara  dengan  segenap  potensinya  melindungi  rakyatnya  dari  segala bentuk ancaman yang membahayakan, baik datangnya dari dalam maupun dari
38 Kementerian Kesehatan. (2020). Peta Sebaran. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 . https://covid19.go.id/peta-sebaran.
39 Koeswadji,  H. Perkembangan  Macam-Macam  Pidana  Dalam  Rangka  Pembangunan Hukum Pidana . (Bandung : Citra Aditya Bhakti,1995),hlm.24.
40 Sholehuddin, Efek Jera dan Sanksi Hukum .(Bandung: Alumni,2009), hlm.12.
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
luar.
Untuk  itu  guna  memperlancar  penganganan  Covid-19  ini  diperlukan kerjasama  semua  pihak  terkait.  Mulai  dari  tingkat  terkecil  di  lingkungan tempat kita tinggal yaitu RT , tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta pejabat pejabat negara yang terpanggil, guna menyelamatkan bencana nasional ini, dengan cara melakukan koordinatif secara berkesinambungan. Agar kasus pengambilan paksa jenasah covid-19 tidak terulang kembali.

## E. SIMPULAN
Sebagai  penutup  dalam  bab  ke  empat  ini,  penulis  mencoba  memberikan suatu  kesimpulan dari hasil suatu  penelitian mengenai  peran  rekam  medis  dalam penetapan  jenasah  Covid-19,  berkaitan  dengan  maraknya  pengambilan  secara paksa jenasah pasien covid-19 sebagai berikut :
1. Bahwa mengapa resiko pengambilan paksa jenasah Covid-19 dilarang. Bahwa Virus  Covid-19  yang  telah  masuk  ke  dalam  tubuh,  akan  berkembang  biak pada  cairan  dan  organ  tubuh  manusia.  Virus  ini  masih  bisa  keluar  melalui cairan  tubuh  setelah  orang  tersebut  meninggal  akibat  virus  covid-19  adalah aerosol dari  parunya,  serta  lewat  salurannya  seperti  lubang  hidung,  saluran cerna ( feses) dan seni
2. Bahwa  Rekam  Medis  dapat  dijadikan  penetapan  untuk  menetapkan  terhadap jenasah  yang  meninggal  karena  covid-19.  Hal  ini  jelas  sebagaimana  diatur dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  1  juncto  Pasal  12  ayat  4  Perme.Kes  Nomor 269/III/2008  tentang  Rekam  Medis  juncto  Pasal  46  ayat  1  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
3. Bahwa  maraknya  kasus  penjemputan  paksa  jenasah  pasien Covid -19  atau terkonfirmasi covid ,  akan  membawa  resiko  terkenanya  proses  hukum  secara berlapis  pada  siapapun  yang  mengambilnya.  Hal  ini  sesuai  dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020 tanggal 5 Juni 2020. Disamping telah juga ada dasar hukum  lainnya  seperti  ;  pasal  214  KUHP  jo,  Pasal  335  KUHP  jo,  Pasal  336 KUHP  jo,  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1984,  tentang  Wabah juncto  Pasal  93  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018,  tentang  Karantina.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
Namun tidak hanya aturan hukum dilanggarnya oleh pasien dan keluarganya, ada juga aturan etika  yang juga dilanggarnya  yaitu  Pasal  32 Undang-Undang Nomor  29  Tahun  2009  Tentang  Praktek  Kedokteran,  kewajibannya  sebagai Pasien  dokter.  Sebagai  sumbang  saran  atas  masukan  hasil  yang  diketemukan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut ;
4. Bahwa  dokter  sebagai  tenaga  kesehatan,  tetap  memberikan  informasi  yang sejelas-jelasnya dalam keadaan resiko apapun pada keluarga pasien, termasuk pasien  yang  meninggal  dunia  karena  terpapar corona  virus  disease (Covid- 19), agar tidak terjadi lagi upaya pengambilan paksa jenasah tersebut.
5. Bahwa  keluarga  pasien  yang  meninggal  dunia  karena  penyakit  Covid-19, menyerahkan sepenuhnya  yang terbaik  pada tenaga kesehatan,  yang bertugas di  Rumah  sakit  dan  mengakui,  bahwa  Rekam  Medis  adalah  sarana komunikasinya  .  Termasuk  mentaati  segala  peraturan  yang  telah  dibuat sedemikian  rupa  oleh  pemerintah,  dalam  rangka  keselamatan  orang  banyak. Oleh  karena  itu  proses  penanganan  jenasah  pasien  Covid-19,  mulai  dari pemulasaran  sampai  pada  pemakaman  adalah  mutlak  adanya  tanpa  dapat ditawar-tawar.
6. Bahwa  sebagai  pasien  perlu  juga  menjaga  etikanya,  kalamana  dirinya menyebutkan sebagai pasien dokter tersebut (Pasal 32 UU No 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran), juga beberapa peraturan yang mengatur tentang wabah,  ke  karantinaan,  serta  beberapa  aturan  yang  termuat  dalam  KUHP wajib  untuk  ditaati.  Sebagai  orang  Islam  juga  wajib  mematuhi  Fatwa  nomor 18 Tahun 2020 yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, tentang proses pemulasaran dan tata cara pemakaman jenasah covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Guwandi, J. Rekam Medis.Jakarta : FKUI-Perss, 2009. . Tanggung Jawab Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan.Jakarta: UI-Press,2019.
Koeswadji, H. Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana. Citra Aditya Bhakti. 1995
Lukman, Loebby. Hukum Pidana.Cet.I.Jakarta:UI-Press,2002.

## Jurnal Legal Reasoning
Sampoerna,Budi. Hukum Medicolegal da Biotik. Cet.I. Jakarta:UI- Press, 2010
Subekti,R. Hukum Perjanjian.Cet. XVI. Bandung: Alumni,2011. Soekanto,
Soerjono. Pengantar Hukum Kesehatan.Cetk.III. Jakarta:PT. Ghalia Indonesia, 2009.

## B. Internet
Amindoni, A. (2020, Juni 29). Pengambilan paksa jenazah PDP covid-19: Bisa dibayangkan bagaimana sakitnya sanksi sosial yang kami dapatkan. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 53009450.
Bassetti, M., Vena, A., & Giacobbe, D. R. (2020). The  novel Chinese coronavirus (2019 ‐ nCoV) infections: Challenges for fighting the storm.European Journal of Clinical  Investigation.  50(3),  1-4.
https://doi.org/10.1111/eci.13209.
Bogoch, I. I., Watts, A., Thomas-Bachli, A., Huber, C., Kraemer, M. U., & Khan, K. (2020). Pneumonia of unknown aetiology in Wuhan, China: potential for international spread via commercial air travel. Journal of Travel Medicine.  27(2), https://doi.org/10.1093/jtm/taaa008. Hattu, J. (2020). Pertanggungjawaban pidana pengambilan jenasah covid-19 secara paksa berdasarkan aturan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Jurnal  Belo,  6(1, 11– 31. https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page11-31.
Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., ... & Cao, (2020).
Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet, 395(10223),  497–506. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5.
Kementerian Kesehatan. (2020). Peta Sebaran. Satuan Tugas Penanganan
COVID-19. https://covid19.go.id/peta- sebaran.
Lei, J., Li, J., Li, X., & Qi, X. (2020). CT imaging of the 2019 novel coronavirus (2019-NCoV) pneumonia. Radiology, 295(1),  18–18. https://doi.org/10.1148/radiol.2020200236. Pranita, E. (2020, Mei
11).
Diumumkan awal Maret, ahli: Virus corona masuk Indonesia dari Januari. Kompas.Com, 2020. https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/1 30600623/diumumk

## C. Artikel/Jurnal Ilmiah
Andrianus  Meiliala, “ Fenomena  Pengambilan  Paksa  Jenasah  Covid-19”. Artikel Koran Media. Senin, 12 Juli 2021, halaman IV . Jurnal  Muara  Ilmu  Sosial,  Humaniora,  dan  Seni  ISSN  2579-6348  (Versi Cetak) Vol. 5, No. 1, April 2021: hlm 199-204 ISSN-L 2579- 6356 (Versi Elektronik) https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i1.948

## D. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Kedokteran
________, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Pokok Kesehatan ________, Undang-UndangNomor 36 Tahun  2014,tentang Tenaga Kesehatan ________, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, tentang Perawat ________, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2014, tentang Rumah Sakit
________,  Peraturan Kementerian Kesehatan RI Nomor
269/Permenkes/III/2008, tentang Rekam Medis.

## BIODATA PENULIS
1. Boedi Santoso Irianto. Dosen Tetap FHUP. Pengajar Mk : Hukum Kesehatan dan Kriminologi
2. H.  Edy  Tarsono.  Dosen  Tetap  FHUP.  Pengajar  Mk  :  Hukum  Perlindungan Anak dan Victimologi
3. Endah Triwulandari. Dosen Tetap FHUP. Pengajar Mk : Sosiologi Hukum dan Hukum Perlindungan Konsumen