1 Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia Email: romy@ub.ac.id
2 Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia Email: mdanielseptian@ub.ac.id
3 Program Studi Ilmu Adminsitrasi Negara Universitas Islam Malang, Jawa Timur, Indonesia Email: hayat@unisma.ac.id
Vol.13 (3) December 2021. Received: October 24, 2021; revised: November 03, 2021; Accepted: November 24, 2021; Available online date month year This is an open access article under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License .
Contents list available at Directory of Open Access Journals (DOAJ)

## Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan
ISSN: 2087-9490 (Printed); 2597-940X (Online) Journal Homepage: http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/alishlah

## Learning Policy Model for
Vocational Higher Education after the Covid-19 Pandemic
Romy Hermawan 1 , M.Daniel Septian 2 , Hayat 3 DOI : 10.35445/alishlah.v13i3.1 220 Article Info Abstract
Keywords: Incremental Model; Learning Policy; Vocational Education
Kata kunci: Model Inkremental; Kebijakan Pembelajaran; Pendidikan Vokasi
This study aims to describe and analyze the learning policy model in vocational higher education after the Covid-19 pandemic. The challenge for future learning policies  is  to  be  able  to  adapt  new  habits  in  the  typical  vocational  higher education  learning  process  with  applied  technology  based  on  skills  and competencies  by  prioritizing  health  and  safety,  especially  for  the  academic community.  This  research  design  uses  a  qualitative  approach  through  the method of policy content analysis (content policy analysis). The results of this study indicate that the analysis of existing learning policies in the Universitas Brawijaya  Vocational  Education  Program  during  the  pandemic  and  post- pandemic  transition  (preparation)  can  be  categorized  with  an  incremental policy model approach. The learning policy model in the Vocational Education Program Universitas Brawijaya in the form of theory, practice and internship learning is found that the dynamics of policy products at the macro, messo and micro levels are made incrementally. This shows results that are often adequate in  the  context  of  limited  resources,  but  changes  will  occur  quickly  when situations  and  conditions  that  demand  change  are  found.  As  a  consequence, learning is faced with less than optimal quality. In an incremental perspective, changes in the context of adapting to the pandemic period face unpreparedness in the transition to digital and distance learning. This study recommends the existence of a policy model for vocational higher education learning with holistic and  democratic  dimensions,  one  of  which  is  by  using  a  deliberative (collaborative) policy model approach..

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  model kebijakan pembelajaran pada pendidikan tinggi vokasi pasca pandemi Covid- 19.  Tantangan  atas  kebijakan  pembelajaran  ke  depan  harus  mampu mengadaptasi  kebiasaan  baru  dalam  proses  pembelajaran  pendidikan  tinggi vokasi yang khas dengan teknologi terapan yang berbasis skill dan kompetensi dengan  memprioritaskan  kesehatan  dan  keselamatan,  khususnya  bagi sivitas akademika. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode analisis konten kebijakan (content  policy analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  analisis  kebijakan  existing  pembelajaran  pada  Program Pendidikan  Vokasi  Universitas  Brawijaya  pada  masa  pandemi  dan  transisi (penyiapan)  pasca  pandemi  dapat  dikategorikan  dengan  pendekatan  model kebijakan inkremental. Model kebijakan pembelajaran di Program Pendidikan Vokasi  Universitas  Brawijaya  dalam  bentuk  pembelajaran  teori,  praktik  dan magang didapati bahwa dinamika produk kebijakan baik tataran makro, messo

## PENDAHULUAN
Situasi  krisis  pada  kehidupan  masyarakat  global  akibat  mewabahnya  penyakit novel coronavirus (nCov-19 / Covid-19) berdampak pada masyarakat tidak terkecuali sivitas pendidikan tinggi vokasi di Indonesia. Sejak diumumkannya oleh World Health Organization (2020) atas situasi kemudian Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/ Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) pada Februari 2020, penyelenggaraan pendidikan di Indonesiapun    harus  dituntut  secara  cepat  merespon  dan  beradaptasi  dengan  kondisi  tersebut. Secara kebijakan, Pemerintah Indonesia mengambil sikap dengan diterbitkannya produk kebijakan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 31 Maret 2020. Selain itu, disaat yang sama Pemerintah  menyadari  bahwa  sebagai  upaya  penanggulangan  mewabahnya  penyakit  Covid-19 dengan  memutus  mata  rantai  penyebaran  yang  diantaranya  melalui  pembatasan  aktifitas  dan mobilitas  manusia.  Diundangkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  tahun  2020  tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corono  Virus  Disease 2019 (Covid-19) meliputi diantaranya bahwa ketentuan peliburan sekolah dan tempat kerja (Ps.4). Artinya dampak secara eksplisit bahwa peniadaan proses belajar mengajar di mana pertemuan pada perguruan tinggi tak. luput dari konsekuensi atas penerapan kebijakan tersebut.
Konsekuensi atas kebijakan makro tersebut termuat pula pada peraturan pelaksana lainnya dengan menekankan pada penerapan substansi kebijakan social distancing dan physical distancing. Hal ini tentu berdampak pada bagaimana proses interaksi pembelajaran klasikal di mana antara pendidik (dosen) dan peserta didik (mahasiswa) dalam suatu ruangan secara klasikal yang harus adanya  perubahan  pada  pola  penyelenggaraan  pendidikan  dari  jenjang  dasar  sampai  tinggi (Simatupang & Yuhertiana, 2021). Sedangkan secara spesifik atas dampak pada pendidikan tinggi jenis  vokasi,  disebutkan  kebijakan  pembelajaran  pada  masa  pandemi  covid-19  berdampak  pada aspek  pengembangan hard  skills dan softskills peserta  didik  pada  pendidikan  vokasi  di  mana diketemui  adanya  hambatan,  kesulitan,  dan  kekurangan  serta  ketidakefektifan  dalam  proses pembelajaran  (Mukarromah  &  Wijayanti,  2021).  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  lebih  lanjut dalam  memperbaiki  kebijakan  dalam  menyusun  pembelajaran  yang  lebih  komprehensif  melalui studi dan perbaikan model kebijakan yang menjadi rujukan pembelajaran sehingga menjadi lebih baik pasca pandemi (Handyani, et al., 2020; Noori, 2021; Joko, et al., 2021).
Aktualisasi kebijakan baru yang adaptif dalam penyelenggaraan pembelajaraan memerlukan pendekatan model kebijakan yang holistik dan implementatif. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berdampak  pula  bahwa  sektor  pendidikan  memerlukan  kebijakan  yang  adaptif  dalam merespon pandemi Covid-19 khususnya saat pasca pandemi di mana kebijakan pembukaan sekolah ( school reopening ) mulai diterapkan (Bappenas, 2021). Hal ini dikarenakan bahwa implementasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan skema Belajar Dari Rumah (BDR) berpotensi pada penurunan kualitas  hasil  belajar  ( learning  loss ),  angka  putus  sekolah,  dan  tidak  kalah  penting  timbulnya problem  kesehatan  mental  serta  penurunan student  wellbeing .  Sementara  itu International Commission  on  the  Futures  of  Educatio n (2020)  juga  memberikan  pandangan  bahwa  pandemi kesehatan  secara  global  menyebabkan  setidaknya  1,5  miliar  peserta  didik  harus  terhambat  yang
dan  mikro  yang  dibuat  secara  incremental.  Hal  ini  menunjukkan  hasil  yang acapkali memadai dalam konteks keterbatasan sumberdaya namun akan terjadi perubahan  yang  cepat  pula  manakala  didadapati  situasi  dan  kondisi  yang menutut  perubahan.  Sebagai  konsekuensi  bahwa  pembelajaran  dihadapkan pada  kualitas  yang  yang  kurang  optimal.  Dalam  perspektif  inkremental, perubahan  dalam  rangka  adaptasi  masa  pandemi  menghadapi  ketidaksiapan dalam  peralihan  pembelajaran  digital  dan  jarak  jauh.  Penelitian  ini merekomendasikan  adanya  model  kebijakan  pembelajaran  pendidikan  tinggi vokasi  berdimensi  holistik  dan  demokratis,  yang  salah  satunya  dengan menggunakan pendekatan model kebijakan deliberatif (kolaboratif).
disebabkan  ketidaksetaraan,  kelemahan,  dan  kerentanan  proses  pendidikan  yang  diantaranya ketidaksiapan akan pembelajaran digital dan jarak jauh.
Secara empiris situasi dan kondisi atas mewabahnya Covid-19 memiliki dua sisi baik dalam perspektif baik dan buruk. Watkinson (2020) menyebutkan bahwa Covid-19 telah mengkatalisasi masyarakat dalam adopsi teknologi digital. peningkatan komitmen yang berfokus keadilan sosial; dan  memberikan  dorongan  baru  dalam  pemanfaatan  internet  dalam  berbagai  model  dan  format kepentingan.  (Kaplan & Haenlein, 2016) menyebutkan bahwa praktik distance learning berbasis online  berbentuk  penyampaian  materi  pedagogik  kepada  peserta  didik  dipisahkan  (secara  fisik) dengan jarak yang memungkinkan partipasi tanpa batas dengan segala perencanaan dan penyiapan dalam lanskap pendidikan. Oleh karenanya kekhasan pembelajaran yang dimiliki oleh pendidikan tinggi vokasi juga telah mengalami tantangan dan sekaligus penyesuaian terhadap kebijakan Covid- 19. Artinya dalam situasi apapun, perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi harus tetap menjadi komponen penting dalam mewujudkan link & match terhadap Industri, Dunia Usaha dan Dunia  Kerja  (IDUKA).  Pendidikan  Vokasi  pada  Perguruan  Tinggi  menuntut  ekspektasi  model kebijakan pembelajaran yang menekankan pada kemampuan soft skill dan hard skill serta attitude yang  juga  terus  berkembang.  Hal  ini  karena  lulusan  Pendidikan  Vokasi  diharapkan  mampu produktif dan profesional dalam Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA).
Kebijakan sebagai sebagai salah satu intrumen penting pemerintah memiliki andil strategis dan besar dalam adaptasi situasi situasi yang yang tidak menentu ( uncertainty ) dan tantangan era disrupsi saat ini dalam pengaturan dan pengelolaan pendidikan. Namun dari penelitian terdahulu belum  banyak  yang  menjelaskan  secara  spesifik  dampak  pandemi  Covid-19  terhadap  proses pembelajaran pendidikan tinggi vokasi dari aspek dan pendekatan proses kebijakan. Penelitian ini untuk mengkaji bagaimana model kebijakan pembelajaran pasca pandemi pada Pendidikan Tinggi Vokasi. Bullock dan Stallaybrass (1997); Dye (1978) dalam (Wahab, 2008) menyakini bahwa model merupakan  upaya  representasi,  penyederhanaan  dalam  bentuk  desain  tertentu  atas  suatu realita politik dengan tujuan tertentu. Thomas R. Dye dalam (Wahab, 2008)
menyebutkan  bahwa  model  kebijakan  publik  ada  enam,  yaitu  Model  Kelembagaan,  Model Kelompok, Model Elit, Model Rasional, Model Inkremental dan Model Sistem. Sedangkan model Inkremental  memilki  tipologi  dan  cara  pandang  kebijakan  sebagai  perubahan  kecil-kecilan  dari kebijakan-  kebijakan  sebelumnya.  Charles  Lindblom  sebagai  penggagas  model  inkremental berpandangan bahwa dalam situasi dan waktu serta sumber daya yang terbatas menuntut pembuat kebijakan untuk tidak mengidentifikasi alternatif kebijakan secara komprehensif.
Pendekatan  inkremental  terlihat  bagaimana  model  kebijakan  pembelajaran  yang  tergolong ragam kebijakan distributif (distributive policies ) sejak pemberlakukan kebijakan pendidikan pada awal masa darurat hingga masa pandemi dan pasca (penyiapan) pandemi Covid-19. Surat Edaran Menteri,  Keputusan  Bersama  Empat  Menteri  dan  Imbauan  yang  berkaitan  dengan  Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran dan Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) sejak bulan Maret hingga  medio  September-November  2020  dari  mulai  skema  Belajar  dari  Rumah  melalui pembelajaran daring/ jarak jauh dan pembelajaran tatap muka..

## METODE
Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif ( post positivsm ) melalui metode konten analisis ( content analysis ). Sumber data primer dilakukan dengan wawancara ( in-depth interview) dan Focus  Group  Discussion (FGD);  sedangkan  data  sekunder  dengan  menelaah  konten  dari Dokumen, Laporan, dan Lembar kebijakan / SOP serta Dokumen terkait lainnya. Wawancara secara mendalam terhadap stakeholders model kebijakan pembelajaran pendidikan vokasi di Perguruan Tinggi  Vokasi;  observasi  partisipan  dan  non  partisipan;  dan focus  grup  discussion (FGD). Sedangkan tahapan penelitian ini diantaranya: melakukan identifikasi data secara lebih mendalam terhadap problem, melakukan identifikasi dan melakukan crosscheck data, lebih melalui wawancara
maupun  observasi,  menghimpun  data  yang  telah  dikumpulkan  berdasarkan  fokus  penelitian, melakukan  analisis  data,  dan  penarikan kesimpulan.  Lokus  penelitian  pada  Program  Pendidikan Vokasi  Univesitas  Brawijaya  (PV  UB)  yang  beralamat  di  Jl  Veteran  No  12 – 14,  Ketawanggede, Malang, Jawa Timur, Indonesia.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penetepan kedaruratan kesehatan akibat mewabahnya Coronavirus Disease (Covid-19) baik melalui kebijakan di tingkat dunia pada Februari 2020 (WHO, 2020) maupun Pemerintah Republik Indonesia pada Maret 2020 (Keppres 11/2020) menyebabkan situasi krisis multidimensi di berbagai sektor.  Salah  satu  sektor  yang  harus  segera  menyesuaikan  adalah  sektor  pendidikan. Penyelenggaraan  pendidikan  yang  merupakan  amanat  undang-undang,  menuntut  layanan pendidikan harus tetap berjalan dalam situasi dan kondisi apapun. Sebagai konsekuensi, pengaturan pembelajaran ( learning ) di mana merupakan inti dari pendidikan harus dilakukan melalui berbagai bentuk  dan  tingkatan  kebijakan  pendidikan  dibuat  untuk  merespon  tersebut.  Dalam perkembangannya  pelaksanaan  kebijakan  pembelajaran  situasi  yang  masih  belum  siap,  ragam kendala teknis non teknis bahkan tidak efektif. (Prastiko & Supriyanto, 2020; Utomo & Mahmudah, 2021).  Kondisi  darurat  pandemi  Covid-19  mengharuskan  pembatasan  sosial  sehingga  kebijakan pembelajaran  yang  secara  umum  berbentuk  proses  belajar  mengajar  tatap  muka  di  ruang-ruang kelas berganti dengan kegiatan belajar dari rumah (BDR).
Peranan kebijakan (regulasi) dalam dalam bentuk pedoman pengaturan penyelenggaraaan dan  pengelolaan  pendidikan  sudah  dilakukan  pemerintah  secara  dinamis  dan  adaptif. Pengejawantahan  pembatasan  sosial  dalam  bidang  pedidikan  melalui  skema  pembelajaran sebagaimana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  4  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  Kebijakan  Pendidikan dalam  Masa  Darurat  Penyebaran Corona  Virus  Disease (Covid-19).  Program  Pendidikan  Vokasi Universitas  Brawijaya  sebagai  satu-satunya  komponen  penyelenggara  pendidikan  vokasi  di Universitas  Brawijaya  mengacu  pada  turunan  kebijakan  dalam  konteks  penyelenggaraan Pendidikan  Tinggi  di  Perguruan  Tinggi  dengan  mengacu  pada  Direktorat  Jenderal  Pendidikan Tinggi  Ristek  dan  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Vokasi  serta  regulasi  internal  yang  berlaku  di lingkungan Universitas Brawijaya. Suatu penyelenggara Pendidikan Tinggi dalam bentuk perguruan tinggi  vokasi  merupakan  amanat  sekaligus  salah  satu  komponen  sebagaiman  Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003.  Prinsip dasar atas Program dan Proses vocational school menitik beratkan pada kompetensi. Sebagaimana (Miller, 1984) bahwa prinsip program pendidikan vokasi  sebagaimana  (Miller,  1984)  antara  lain:  a)  kurikulum  Pendidikan  vokasi  merupakan turunan/derivasi  dari  kebutuhan  dalam  dunia  kerja,  b)  jenis  pekerja  merupakan  basis/dasar pengembangan kurikulum pendidikan vokasi, c) inovasi merupakan bagian dari pendidikan vokasi, dan d) melalui pendidikan vokasi, peserta didik dipersiapkan untuk awal memasuki dunia kerja. Sedangkan untuk prinsip dasar proses dalam pendidikan vokasi menurut  (Miller, 1984), yaitu: a) peran  serta  masyarakat  (dunia  kerja)  merupakan  bagian  yang  menentukan  dalam  menyusun program  pendidikan  vokasi,  b)  artikulasi  dan  koordinasi  merupakan  bagian  pokok  dalam pendidikan vokasi, dan c) penilaian (evaluasi) dilakukan secara terus menerus.
Berbagai  literatur  menyebutkan  bahwa  sindrom  pernafasan  akut  dalam  bentuk  penyakit Coronavirus  2019  (Covid-19)  yang  menyebabkan  pandemi  di  seluruh  dunia  akan  memiliki  umur panjang  di  berbagai  negara.  Transisi  kondisi  atas  Covid-19  dari  pandemi  menuju  endemi  akan diprediksi terjadi dengan sejumlah kriteria dan dinamika penanganan yang ada. Endemi di mana dapat diartikan pasca kedaruratan Covid-19 sehingga kondisi saat di mana bukan kembali normal sepenuhnya  sebagaimana  kondisi  kehidupan  masyarakat  seperti  sebelum  terjadinya  wabah pagebluk Covid-19.  Kondisi  dan  situasi pemodelan  kebijakan  pembelajaran  vokasipun  juga  akan dituntut  adaptif  dan  inovatif.  Pendidikan  tinggi  vokasi  identik  dengan  kebijakan  proses  belajar mengajar  berbasis  praktikum, teaching  industry (  di  mana  Industri  melakukan cross  learning , antara di industri dan perguruan tinggi vokasi) dan magang / on job trainning pada mitra IDUKA.
Hal ini sebagaimana  (Andhika, 2019) bahwa pemodelan kebijakan mesti dilakukan dengan input yang  berasal  dari  berbagai  disiplin  ilmu,  sektor,  dan  lembaga  dalam  kerangka  kerja  sistem  yang kompleks  dengan  tambahan  berupa  pengungkapan  dampak  kebijakan  dalam  skala  besar  secara adaptif.
Gambar. 1. Focus Group Discussion Peneliti dan Informan

## Sumber: Peneliti (2021)
Berpijak  dari  perihal  tersebut,  sudut  pandang  pemodelan  kebijakan  telah  peneliti  gunakan dalam  menganalisis  konten  kebijakan  yang  telah  ada  (eksisting)  pendidikan  tinggi  vokasi  guna menyesuakan dengan situasi yang serba tidak pasti ( uncertainty ) akibat krisis multidimensi Covid- 19. Namun teori dasar kebijakan menyebutkan, bahwa kebijakan merupakan seperangkat bentuk sikap  baik political  action maupun administrative  action sehingga  respon  pemerintah  sangat diperlukan  dalam  konteks  evaluasi,  eksisting  maupun  merencanakan  suatu forecasting . Pmbelajaran dilakukan secara tatap muka dengan tetap menjaga protokol kesehatan jika Mahasiswa sudah  menjalani  vaksinasi  tahap  dua  dibuktikan  dengan  bukti  telah  melakukan  vaksinasi. Sebagaimana hasil wawancara bahwa :
“ Penerapan  luring  (tatap  muka)  pada  beberapa  program  studi  belum  menerapkan kebijakan  tersebut.  Pembatasan  akan  Jumlah  kapasitas  kelas  sebelum  pandemi  berjumlah  60 Mahasiswa dalam satu kelas. Setelah kebijakan ditengah pandemi jumlah mahasiswa kuliah tatap muka dibatasi berjumlah 30 Mahasiswa.”
Kebijakan dalam pendidikan khususnya kebijakan pembelajaran di pendidikan tinggi vokasi juga memerlukan pemodelan kebijakan yang tepat walau dengan dan di tengah kondisi yang serba dinamis seperti saat ini sehingga upaya menjawab tantangan loss learning atas penyiapan sumber daya manusia lulusan pendidikan vokasi dapat diminimalisir.
Secara  umum  proses  belajara  mengajar  pada  Program  Pendidikan  Tinggi  Vokasi Universitas  Brawijaya  masih  dilaksanakan  secara  daring/ online sehingga  proses  pembelajaran secara  luring  masing  belum  dilaksanakan  sampai  saat  ini.    Kegiatan  perkulihaan  di  Vokasi Universitas Brawijaya meliputi proses belajar mengajar, bimbingan, kuliah kerja/praktik lapangan, magang,  ujian  tugas  akhir,  dan/atau  bentuk  kegiatan  perkulihaan  lainnya    tahun  akademik 2021/2022  dilakukan  secara  daring.  Hal  ini  sesuai  dengan  surat  edaran  Rektor  nomor 6237/UN10/TU/2021  masih  dilakukan  secara  daring.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  tenaga kependidikan PV UB Mohammad Bisri (Koordinator Sub Urusan Akademik dan Kemahasiswaan) bahwa:
“Faktor  kegiatan  akademik  dan  kemahasiswa  dilakukan  secara  daring  adalah  atas pertimbangan  masih  tingginya  kasus  covid-19  di  wilayah  Malang  Raya  dan  masih diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarkaat (PPKM) di wilayah Malang Raya”
Adapun sebagai upaya penyiapan implementasi kebijakan perkuliahan tatap muka terbatas telah  dilakukan.  Universitas  Brawijaya  dan  Program  Pendidikan  Vokasi  telah  mempersiapkan kebijakan  perkuliahan  akademik  secara  luring  atau  proses  tatap  muka  (PTM).  Pemberlakuan
kegiatan akademik dan kemahasiswaan secara luring dilaksanakan dan berlaku apabila kasus covid- 19 di Malang Raya sudah menurun dan PPKM sudah level 1. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan dalam wawancara bersama  Sovia Rosalin, A.Md., S.AP., M.AB. (Ketua Program Studi Administrasi Bisnis) bahwa
“Selama  pandemic  Covid -19,  proses  pembelajaran  dan  kegiatan  mahasiswa  diatur  dan ditentukan  oleh  Vokasi  UB  dibawah  koordinasi  Ketua  Program  Studi  tanpa  mengurangi kreativitas  dan  keaktifan  mahasiswa,  seperti  magang/PKL  mahasiswa  di  mitra  DUDI dikoordinasikan oleh KPS.”
Temuan  dari  penelitian  ini  bahwa  model  kebijakan  di  lingkungan  Universitas  Brawijaya khususnya  pada  Program  Pendidikan  Vokasi  UB  melaksanakan  kebijakan  pembelajaran  dengan mempedomani  model  kebijakan  berjenjang  baik  pendektan macro , messo dan micro  policy (Nugroho, 2017). Sebagaimana bagan di bawah ini menjelaska jenjang kebijakan pembelajaran pada pendidikan tinggi vokasi.
Adapun secara konten, substansi pelaksanaan kebijakan di tingkat operasional (micro) dalam perpektif  pemodelan  kontinentalis  memuat  ruang  lingkup  kebijakan  baik  macro  maupun  messo. Regulasi  normatif  bahwa  Program  Pendidikan  Vokasi  Universitas  Brawijaya  (UB)  setidaknya mengacu  secara  umum  pada  sistem  pendidikan  nasional  dan  pendidikan  tinggi.  Secara  teknis, Program  Pendidikan  Vokasi  UB  pada  ruang  lingkup  kebijakan  kementerian  pendidikan  dan kebudayaan dengan berpedoman aturan teknis pada Direktorat Pendidikan Tinggi karena bagian dari  Universitas  Brawijaya  dan  Direktorat  Pendidikan  Vokasi  karena  penyelenggara  pendidikan vokasi.  Konteks  pembelajaran  dalam  situasi  wabah,  sehingga  domain  kesehatan  menjadi  vital karena  menyangkut  keberlangsungan  pembelajaran  secara  sehat.  Regulasi  dan  rekomendasi pemangku kesehatan menyebutkan bahwa pembelajaran ke depan dilakukan dengan jaga jarak satu sama lain, kegiatan pembelajaran yang mulanya dilakukan dengan tatap muka, kemudian berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau  pembelajaran secara daring. Hal ini sesuai dengan aturan khusus dalam produk kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) yang berkembang dalam bentuk dan pelaksana peraturan lainnya.
Sedangkan  konteks  konten  kebijakan  lainnya,  diketemukan  bahwa  kebijakan pembelajaran yang dibuat dapat dinilai dalam pendekatan incremental. Adanya perubahan secara cepat  baik  dalam  tuntutan  perbaikan  maupun  merespon  situasi  dan  kondisi  secara  sosiologis. Sebagaimana  (Wahab,  2008)  bahwa  pada  umumnya  para  pembuat  kebijakan  terdorong  dalam model inkremental secara natural sejalan dengan sikap pragmatis manusia di mana adanya upaya
untuk menemukan cara terbaik (the best way) akan diakhiri manakala didapati cara yang dapat akan segera dilaksanakan (workable). Hal ini dapat teramati dengan aturan regulasi yang sangat dinamis regulasi  darurat  covid-19  (periode  Maret-Juli)  di  mana  pengaturan  mekanisme  proses  belajar mengajar  menerapkan  Pembelajaran  Jarak  Jauh,  melakukan  pembelajaran  dari  rumah  dengan pembelajaran  daring  baik  synchronous  maupun  asynchronous,  melalui  berbagai  platform  yang secara  eksplisit  terkhusus  bagi  peserta  didik  di  wilayah  Malang  (SE  Dirjen  Pendidikan  Tinggi 1/2020).    Sementara  kebijakan  operasional  menindaklanjuti  melalui  SE  Rektor  UB 3071/UN10/HK.05.4/2020  pada  tanggal  26  Maret  2020  memberikan  ketetapan  akan  seluruh kegiatan belajar mengajar (KBM) dilakukan secara daring sampai dengan akhir semester genap TA 2019/2020.
Proses  perbaikan  secara  incremental  dapat  dilihat  pada  kebijakan  bulan  Juni    hingga November  2020  hingga  Maret  2021.  Keputusan  Menteri  Kesehatan    Nomor  HK.01.07/ Menkes/413/2020  di  mana  Penerapan  Prokes  dengan  adanya  penerapan  konsepsi  Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang diterbitkan 13 Juli 2020 kemudian tidak berselang lama dengan adanya revisi Keputusan Bersama 4 Menteri dari sebelumnya tertanggal 15 Juni 2021 menjadi Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/SJ pada tanggal 7 Agustus 2020 dan direvisi (dicabut) kembali pada 20 November 2020 Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal ini sebagamana Furtado (2019) bahwa model kebijakan syarat dengan kompleksitas metodologi sains dalam kebijakan publik sehingga memerlukan penerapan metodologi ilmu yang kompleks yang bersifat interdisipliner.
Dalam  konteks  masa  pasca  (penyiapan) pandemi  Covid-19,  bahwa  penyiapan  kebijakan pembelajaran dengan skema baru juga dibentuk dengan perbaikan perbaikan maupun merespon situasi dan kondisi secara sosiologis dalam incremental model policy approach. Keputusan Bersama Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan,  Menteri  Agama,  Menteri  Kesehatan,  Dan  Menteri  Dalam Negeri,  Nomor  03/KB/2021;  Nomor  384  Tahun  2021;  Nomor  HK.01.08/Menkes/4242/2021; Nomor 440-717 Tahun 2021 pada tanggal 30 Maret 2021 yang ditindaklanjuti melalui  SE Dirjen Dikti Ristek 4/2021 pada tanggal 13 September menetapkan bahwa Penyelenggaraan Pembelajaran Atap  Muka  Tahun  Akademik  2021/2022  menggunakan  Pembelajaran  Tatap  Muka  Terbatas dan/atau Pembelajaran Daring. Pendekatan perubahan secara cepat atas respon dan dinamikan juga terjadi pada bahwa regulasi operasional pembelajaran di lingkungan Universitas Brawijaya dengan dicabutkan  Surat  Edaran  Rektor  Nomor  5733/UN10/TU/2021  tertanggal  11  Juni  2021  di  mana perkuliahan Luring (Pembelajaran Tatap Muka) bagi mahasiswa semester 3  dan mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir serta praktikum luring harus dicabut dan dibatalkan  dan diganti dengan  Surat  Edaran  Rektor  Nomor  6237/UN10/TU/2021  tertanggal  30  Juni  2021  bahwa perkuliahan  (pembelajaran)  T.A  2021  secara  daring  sementara  praktikum  dapat  luring.  Hal  ini dikuatkan dengan Peraturan Rektor Nomor 18/2021 tertanggal 2 Agustus 2021 Penyelenggaraan Pendidikan  Universitas  Brawijaya  2021/2022.  Di  mana  muatan  substansi  terdapat  Kalender Akademik dan Buku Pedoman Akademik yang meliputi Outcome Based Learning (OBE); Merdeka Belajar  dan;  Pedoman  Pembelajaran  Bauran  (Blended  Learning)  dan  Daring  (online).  Analisis pemodelan kebijakan sebagaimana Estrada (2011) sebutkan bahwa analisis pemodelan kebijakan digunakan untuk mengevaluasi masa lalu (konteks penyebab) dan masa depan (konteks akibat) dari setiap  kebijakan  publik  dalam  ragam  ruang  dan  waktu.  Artinya  dalam  menentukan  pemodelan kebijakan dipengaruhi oleh kebijakan yang telah lalu yang dalam konteks riset ini adanya perubahan kecil-kecil,  sehingga  incremental  dilalkukan  tidak  hanya  dikarenakan  keterbatasan  sumberdaya (waktu, informasi, dana) melainkan juga faktor keberhasilan yang dicapai sebelumnya

## SIMPULAN
Upaya  pembangunan  sumberdaya  manusia  dengan  mengedepankan  kematangan profesionalisme, intelektual dan pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan tinggi vokasi memerlukan  seperangkat  kebijakan  publik  dan  kebijakan  pendidikan.  Pengelolaan  kelembagaan yang  profesional  dan  kompetensi  alumni  yang  mumpuni  merupakan  kinerja  utama  dalam pengembangan pendidikan tinggi. Pemodelan kebijakan pembelajaran pendidikan pada perguruan tinggi vokasi di Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya menggunakan pendekatan model kebijakan incremental. Hal ini diterapkan secara tingkatan kebijakan pembelajaran mengacu pada tingkatan kontinentalis kebijakan macro, messo, dam micro dimana pedoman pembelajaran berupa undang-undang,  peraturan  eksekutif,  peraturan  pelaksana  eksekutif  dan  peraturan  pelaksana  di tingkat internal. konteks content analysis model kebijakan pembelajaran didapati model kebijakan inkremental  atas  kebijakan  pembelajaran  pendidikan  tinggi  vokasi  masih  belum  optimal  yang disebabkan  masih  lemahnya    aktualisasi  prinsip  mitigasi  yang  memastikan  baik  secara  prinsip maupun teknis. Hal ini diperlukan upaya demokratisasi dalam bentuk keterlibatan publik sivitas akademika  (public  involvement)  dan  dinamika  policy  inconsistency  dalam  menentukan  model kebijakan pembelajaran pembelajaran pasca pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Andhika, L. R. (2019). PEMODELAN KEBIJAKAN PUBLIK: TINJAUAN DAN ANALISIS UNTUK RISALAH KEBIJAKAN PEMERINTAH. JURNAL RISET PEMBANGUNAN , 2 (1), 22 – 35. Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2016). Higher education and the digital revolution: About MOOCs, SPOCs, social media, and the Cookie Monster. Business Horizons , 59 (4), 441 – 450. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2016.03.008 Miller, M. D. (1984). Principles and a philosophy for vocational education .
Mukarromah, U., & Wijayanti, W. (2021). Implementation of the online learning at vocational high school during Covid-19: Between obligations and barriers. Jurnal Pendidikan Vokasi , 11 (1). https://doi.org/10.21831/jpv.v11i1.37110 Nugroho, R. (2017). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik. Jakarta: Elex Media Komputindo .
Prastiko, M. N., & Supriyanto, A. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN. Seminar Nasional Arah Manajemen Sekolah Pada Masa Dan Pasca Pandemi Covid-19 .
Simatupang, E., & Yuhertiana, I. (2021). Merdeka Belajar Kampus Merdeka terhadap Perubahan Paradigma Pembelajaran pada Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi , 2 (2), 30 – 38. https://doi.org/10.47747/jbme.v2i2.230 Utomo, R. A. S., & Mahmudah, F. N. (2021). The Implementation of Distance Learning during the Covid-19 Pandemic. Madrasah , 13 (2), 114 – 125. https://doi.org/10.18860/mad.v13i2.11330 Wahab, S. A. (2008). Pengantar analisis kebijakan publik . Malang: UMM press. WHO. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 94 .