## Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara
Di Pengadilan Agama Manado
Nurlaila Harun ( lailaharun04@gmail.com )
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Insonesia

## ABSTRACT
The  judicial  process  and  the  meaning  of  a  Judge's  belief  in  carrying  out  the  functions  and authority of the judiciary to enforce law and justice, through its verdict it is desirable that the Judge  is  able  to  apply  the  right  and  fair  law,  can  provide  education  and  lessons  to  the litigants  and  the  community,  give  corrections  firmly,  repressively  assert,  can  fabricate  the future society order, and must be able to play a role in reconciling the litigants, who in doing these roles stick to  the  Code of  Conduct  and the Judicial  Code of  Conduct  for  Judges That Judges may participate in legal, either through the actualization of the existence of self in the midst of society, and by seeing the existence of himself as law enforcement officers. The judge should  not  take  the  wrong  decision,  so  the  innocent  defendant  must  be  sentenced,  or  the accused is  actually guilty but  released. However, according to  the author, the judge should not hesitate to be convinced in making a decision in a decision and the decision may take the form of free judgment, the independent verdict of all charges, and sentence or punishment for the defendant.
Keynotes: Judgment, Judge, Decision.

## ABSTRAK
Proses  peradilan  dan  arti  sebuah  keyakinan  Hakim  dalam  melaksanakan  fungsi  dan kewenangan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan,  melalui  putusannya diharapkan  Hakim  mampu  menerapkan  hukum  yang  benar  dan  adil,  dapat  memberi pendidikan  dan  pelajaran  kepada  yang  berperkara  dan  masyarakat,  memberikan  koreksi dengan tegas, memberikan prepensi serta memberi represip dengan tegas, dapat merekayasa tatanan  masyarakat  pada  masa  yang  akan  datang,  serta  harus  mampu  berperan
mendamaikan  pihak  yang  berperkara,  yang  dalam  melakukan  peran-peran  tersebut  tetap berpegang  teguh  pada  Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku  HakimBahwa  Hakim  dapat berperan  serta  dalam  pembelajaran  hukum,  baik  melalui  aktualisasi  keberadaan  diri  di tengah-tengah  masyarakatnya,  maupun  dengan  melihat  keberadaan  dirinya  selaku  aparat penegak hukum.Hakim jangan sampai mengambil keputusan yang salah, sehingga terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah harus menjalani hukuman, atau terdakwa yang sebenarnya bersalah tetapi dibebaskan.. Namun demikian menurut penulis, hakim tidak boleh ragu harus yakin dalam mengambil  keputusan dalam sebuah putusan dan putusan itu dapat berbentuk: putusan  bebas,  putusan  lepas  dari  segala  tuntutan,  dan  putusan  penghukuman  atau penjatuhan pidana bagi terdakwa.
Kata Kunci: Peradilan, Hakim, Putusan.

## PENDAHULUAN
Peradilan  merupakan  suatu  hal  yang  penting  dalam  kehidupan  manusia  dan  suatu tugas  suci  yang  diakui  oleh  semua  kalangan,  baik  kalangan  bangsawan  ataupun  kalangan religius.Peradilan  dapat  menyahuti  kebutuhan  terhadap  keadilan  dan  kebenaran,  yang  pada gilirannya  membawa  manusia  kepadaa  ketenangan  hati  dan  ketentraman  jiwa,  mempererat hubungan silaturrahmi, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah kepada yang munkar.
Keadilan  baru  dapat  diwujudkan,  bila  setiap  pencari  keadilan  menerima  perlakuan  seadil- adilnya. Hal itu bisa terlaksana ketika hukum  yang ditetapkan sesuai dengan apa  yang telah disinyalir Allah dalam Al Qur’an dan Sunnah.
Sedangkan wujud keadilan itu tidak akan dapat terealisasi kalau hanya terikat dengan peraturan-paraturan  yang  ada  saja  malainkan  juga  harus  dibarengi  dengan  sarana  dan prasarananya, dalam hal ini adalah Lembaga Peradilan. Sehingga perlindungan terhadap jiwa, harta dan kehormatan bagi pencari keadilan akan tercapai secara konkrit.
Adalah  menarik  untuk  selalu  mencermati  kinerja  dan  keberadaan  Hakim  bila  dihubungkan dengan  tugas  pokok,  kedudukan  dan  fungsinya  ditengah  kondisi  keberadaan  dan perkembangan dunia hukum dewasa ini. Selalu ada sisi dimana Hakim diharapkan berperan besar  dan  objektif  serta  konisten  dalam  menyikapi  kondisi  penegakan  hukum  yang  paling aktual.  Pada  proses  dimana  hukum  ditempatkan  selalu  sebagai  pattronase  kehidupan masyarakat  sehari-hari,  sesungguhnya  banyak  hal  yang  mampu  dan  bisa  dilakukan  Hakim untuk  memberi  arti  keberadaannya  yang  sejalan  dengan  keinginan  masyarakat,  bangsadan Negara
Hukum  tidak  dapat  ditemukan  hanya  dengan  melakukan  penyeledikan  terhadap aturan-aturan  hukum.  Pemusatan  perhatian  terhadap  aturan-atutan  akan  membahayakan profesi  hukum,  karena  pemusatan  seperti  itu  akan  mengarah  kepada  pengabdian  terhdap konteks  yang  lebih  luas  yang  memberikan  makna  sosial  bagi  hukum.  (Ali  Achmad,  2008: 194)
Dengan  selalu  berpedoman  pada  rujukan  peraturan  perundangan  serta  Kode  etik profesi  dan  ditambah  pula  denganupaya  yang  sungguh-sungguh  untuk  selalu  menyalami
perasaan  hukum  rasa  keadilan  masyarakat,  diharapkan  Hakim  yang  ideal,  yakni  seorang Hakim  yang  tidak  hanya  menjadi  corong  Undang-undang,  tetapi  yang  jauh  lebih  penting selaku  corong  hukum  dan  keadilan  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat,  dapat  berwujud  dan tidak hanya diangan-angankan belaka. Persyaratan mutlak atau conditio sine qua non dalam sebuah  negara  yang  berdasarkan  hukum  adalah  pengadilan  yang  mandiri,  netral  ( tidak berpihak ), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan.
Hanya  pengadilan  yang  memiliki  semua  kriteria  tersebut  yang  dapat  menjamin pemenuhan  hak  asasi  manusia.  Sebagai  aktor  utama  lembaga  peradilan,  posisi,  dan  peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya,  seorang  hakim  dapat  mengalihkan  hak  kepemilikan  seseorang,  mencabut kebebasan  warga  negara,  menyatakan  tidak  sah  tindakan  sewenang-wenang  pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang.
Oleh  sebab  itu,  semua  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  hakim  harus  dilaksanakan  dalam rangka  menegakkan  hukum,  kebenaran  dan  keadilan  tanpa  pandang  bulu  dengan  tidak membeda-bedakan  orang  seperti  diatur  dalam  lafal  sumpah  seorang  hakim,  di  mana  setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim (Suhrawardi K. Lubis, 1990: 50).
Kewenangan  hakim  yang  sangat  besar  itu  menuntut  tanggungjawab  yang  tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “ Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa ”  mengandung  arti  bahwa  kewajiban  menegakkan  hukum, kebenaran  dan  keadilan  itu  wajib  dipertanggung-jawabkan  secara horizontal kepada  semua manusia, dan secara vertikal dipertanggung-jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Seperti kita ketahui bahwa setiap profesi termasuk hakim menggunakan sistem etika terutama untuk  menyediakan  struktur  yang  mampu  menciptakan  disiplin  tata  kerja  dan  menyediakan garis  batas  tata  nilai  yang  dapat  dijadikan  pedoman  para  profesional  untuk  menyelesaikan dilema  etika  yang  dihadapi  saat  menjalankan  fungsi  pengembanan  profesinya  sehari-hari. Etika  merupakan  norma-norma  yang  dianut  oleh  kelompok,  golongan  atau  masyarakat tertentu  mengenai  perilaku  yang  baik  dan  buruk.  Dan  etika  merupakan  refleksi  kritis  dan
rasional  mengenai  norma-norma  yang  terwujud  dalam  perilaku  hidup  manusia,  baik  secara pribadi atau kelompok.
Sistem  etika  bagi  profesional  dirumuskan  secara  konkret  dalam  suatu  kode  etik profesi  yang  secara  harafiah  berarti  etika  yang  ditulis.  Kode  etik  ibarat  kompas  yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dalam masyarakat. Tujuan kode etik ini adalah menjunjung tinggi martabat profesi atau  seperangkat  kaedah  perilaku  sebagai  pedoman  yang  harus  dipatuhi  dalam  mengemban suatu profesi. Keberadaan suatu pedoman etika dan perilaku hakim sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pedoman etika dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat pada profesi hakim, sebab ia adalah  kode  perilaku  yang  memuat  nilai  etika  dan  moral.  Oleh  karena  itu,  hakim  dituntut untuk  berintegritas  dan  professional,  serta  menjunjung  tinggi  pedoman  etika  dan  perilaku hakim.  Profesionalisme  tanpa  etika  menjadikannya  “ bebas  sayap ”  ( vluegel  vrij )  dalam  arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya “ lumpuh sayap ” (v luegellam ) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak.
Pelanggaran atas suatu pedoman etika dan perilaku hakim itu tidaklah terbatas sebagai masalah  internal  badan  peradilan,  tetapi  juga  merupakan  masalah  masyarakat  dan  pencari keadilan. Akan tetapi untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimanadikemukakan di atas tidaklah  mudah  karena  adanya  berbagai  hambatan.  Hambatan  itu  antara  lain  timbul  dari dalam badan peradilan sendiri terutama yang berkaitan dengan kurang efektifnya pengawasan internal,  dan  cenderung  meningkatnya  berbagai  bentuk  penyalah-gunaan  wewenang  oleh hakim.  Padahal  sebagai  pelaksana  utama  dari  fungsi  pengadilan,  hakim  harus  berintegritas dan  profesional,  serta  membutuhkan  kepercayaan  masyarakat  dan  pencari  keadilan  dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas  yudisialnya  maupun  dalam  kesehariannya.  Kehormatan  dan  keluhuran  martabat berkaitan  erat  dengan  sikap  dan  perilaku  yang  berbudi  pekerti  luhur. Budi  pekerti  luhur
adalah  sikap  dan  perilaku  yang  didasarkan  kepada  kematangan  jiwa  yang  diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.
Orang  yang  berbudi  pekerti  luhur  dalam  bertindak  dan  berperilaku  menggunakan perasaan, pemikiran, dan dasar pertimbangan yang jelas, dalam arti ada dasar yang mengatur dan  berdasarkan  akal  sehat.  Keluhuran  menunjukkan  bahwa  profesi  hakim  adalah  suatu kemuliaan,  atau  profesi  hakim  adalah  suatu officium  nobile .  Bila  suatu  profesi  terdiri  dari aspek-aspek  (1)  organisasi  profesi  yang  solid,  (2)  standar  profesi,  (3)  etika  profesi,  (4) pengakuan masyarakat, dan (5) latarbelakang pendidikan formal, maka suatu profesi officium nobile terutama  berlandaskan  etika  profesi  dan  pengakuan  masyarakat  (Bachdar  Djazuli, 1995).
Sedangkan martabat menunjukkan tingkat hakekat kemanusiaan, sekaligus harga diri. Sedangkan  perilaku  dapat  diartikan  sebagai  tanggapan  atau  reaksi  individu  terhadap rangsangan  atau  lingkungan.  Perilaku  hakim  dapat  menimbulkan  kepercayaan,  tetapi  juga menyebabkan  ketidak-percayaan  masyarakat  kepada  putusan  pengadilan.Sejalan  dengan dengan  hal  tersebut,  hakim  dituntut  untuk  selalu  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan, keluhuran martabat,  serta perilaku hakim dalam  rangka menegakkan hukum,  kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dinamika  hukum  senantiasa  berkembang  seiring  dengan  perkembangan  kehidupan masyarakat,  sehingga  hampir  dapat  dipastikan,  hukum  (tertulis)  selalu  tertinggal  dibanding dengan  dinamika  masyarakat.  Berdasarkan  kenyataan  demikian,  maka  tidak  salah  apabila muncul  berbagai  teori  yang  menentang  aliran  positivisme.  Indonesia  sebagai  bekas  negara jajahan  Belanda  yang menganut  sistem civil  law, sistem hukumnya sangat  dipengaruhi oleh sistem  tersebut,  sehingga  aliran legisme-positivisme masih  tetap  eksis  dalam  praktik, meskipun  diakui  dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini  telah  mengalami  sedikit  pergeseran menuju ke arah sistem common law .
Akibat  masih  kentalnya  faham  tersebut,  seringkali  dijumpai  sikap  hakim  yang bersikap yuridis-dogmatik dan  hanya  bertindak  sebagai  corong  undang-undang”  ( buche  de laloi ),  tanpa  mempertimbangkan  nilai-nilai  yang  hidup  di  masyarakat.  Akibatnya,  banyak
putusan  hakim  yang  mendapat  hujatan  masyarakat  karena  tidak  dapat  memenuhi  rasa keadilan  masyarakat.  Setiap  masyarakat  selalu  memiliki  budaya  yang  menjadi  ciri  khas individu  para  anggotanya  secara  kolektif,  salah  satunya  adalah  budaya  hukum  yaitu pemahaman  terhadap  norma  atau  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  kehidupan  sehari-hari,  baik yang  tertulis  mapun  yang  tidak  tertulis,  sehingga  kehidupan  masyarakat  berjalan  dengan tertib  dan  bergerak  sesuai  aturan-aturan,  berkreasi  dan  menciptakan  peradaban.  Oleh  sebab itu  setiap  masyarakat  yang  mendiami  suatu  wilayah  senantiasa  akan  mewariskan  budaya hukum.
Kontruksi  hukum  adalah  suatu  upaya  untuk  menggunakan  penalaran  logis  untuk bunyi  peraturannya,  tetapi  dengan  syarat  tidak  mengabaikan  hukum  sebagai  suatu  system.
Konstruksi  hukum  salah  satunya  analagi,  dalam  hukum  perdata  tidak  menjadi  persoalan dalam  hal  ini  sering  digunakan  oleh  para  hakim.  Sedangkan  penggunaannya  dalam  hukum pidana  sering  menjadi  perdebatan  dikalangan  yuridis,  ada  yang  setuju  untuk  diguankan  dan ada  pula  yang  menolaknya.  Pendapat  N.V  Rutgers,  bahwa  hamper  semua  Negara  hukum didunia  menempatkan  asas  legalitas  sebagai  asas  yang  fundamental  dalam  hukum  pidana. Mereka  menaruh  kepercayaan  terhadap  asas  tersebut,  menghendaki  agar  pelanggaran  itu dinyatakan  denganjelas,  menolak  analogi  dan  berpendapat  bahwa  suatu  peraturan  pidana khususnya tidak boleh bersifat retroactive atau berlaku surut (Antonius, 2007: 69-70).
Norma  atau  nilai-nilai  yang  berlaku  di  masyarakat  merupakan  cermin  kehendak bersama para anggotanya yang menjadi ukuran baik dan buruk suatu perbuatan hukum serta cermin  dari  rasa  keadilan  mereka.  Oleh  sebab  itu  setiap  hakim  yang  mengadili  perkara senantiasa  dituntut  untuk  menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Diakui, menjatuhkan putusan yang dapat memuaskan kedua belah pihak tidak mudah diwujudkan karena masing- masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda, namun yang harus selalu disadari oleh seorang  hakim  adalah  senantiasa  berupaya  menjatuhkan  putusan  seadil-adil  mungkin berdasarkan  rasa  keadilan  masyarakat.  Hakim  yang  bijaksana  adalah  hakim  yang
menunjukkan  sikap:  senantiasa  mendengar,  melihat,  dan  berusaha  mendatangkan  kebajikan, serta mampu melakukan sesuatu yang konkrit dan bermanfaat bagi masyarakat agar putusan yang dijatuhkan dirasakan sebagai “ sebuah keadilan ” (Bachdar Djazuli, 1995: 56).
Keadilan  merupakan  suatu  hal  yang  abstrak,  bagaimana  mewujudkan  suatu  keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat memberi gambaran apa arti keadilan. Definisi mengenai keadilan sangat beragam, (Siregar,  1988:  82)  dapat  ditunjukkan  dari  berbagai  pendapat  yang  dikemukakan oleh para pakar di bidang hukum yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai keadilan. Keadilan  adalah  kondisi  kebenaran  ideal  secara  moral  mengenai  sesuatu  hal,  baik menyangkut  benda  atau  orang.  Menurut  sebagian  besar  teori,  keadilan  memiliki  tingkat kepentingan  yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat  yang dianggap salah satu filsuf politik  terkemuka  abad  ke-20,  menyatakan  bahwa  “Keadilan  adalah  kelebihan  (virtue) pertama  dari  institusi  sosial,  sebagaimana  halnya  kebenaran  pada  sistem  pemikiran”.  Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: “Kita tidak hidup di dunia yang adil”.  Kebanyakan  orang  percaya  bahwa  ketidakadilan  harus  dilawan  dan  dihukum,  dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya  jumlah  dan  variasi  teori  keadilan  memberikan  pemikiran  bahwa  tidak  jelas  apa yang  dituntut  dari  keadilan  dan  realita  ketidakadilan,  karena  definisi  apakah  keadilan  itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.

## PEMBAHASAN
Tugas  hakim  adalah  melaksanakan  keadilan.  Oleh  karena  itu,  seorang  hakim  harus menjaga  segala  tingkah  lakunya  dan  menjaga  kebersihan  pribadinya  dari  perbuatan  yang dapat  menjatuhkan  martabatnya  sebagai  Hakim.  Hakim  tidak  boleh  berpengaruh  dengan keadaan disekelilingnya atau tekanan dari siapapun, ia harus tetap tegar dari segala hantaman dari pihak manapun. Dalam hubungan ini Allah telah berfirman dalam Surat Al-An-Am ayat 152  yaang  maksudnya  bahwa  apabila  kamu  mengatakan  sesuatu,  maka  hendaklah  kamu berlaku  adil,  sekalipun  orang  itu    ada  hubungan  kerabat  dengan  kami.  Sehubungan  dengan
hal  tersebut,  seorang  Hakim harus menjauhkan diri dari keadaan  yang dapat  mempengaruhi mereka  didaam  menegakkan  keadilan,  baik  didalam  Mahkamah  ataupun  di  luar  Mahkamah (Abdul Manan, 2007: 33).
Putusan  yang  adil  dari  seorang  hakim  merupakan condition  sine  quanon, apalagi terdapat  dalil  yang  menyatakan  “ wa  in  hakamta  fah  kum  bainahum  bil  qisthi  innallaaha yuhibul  muqsithiin  “ artinya,  dan  jika  kamu  memutus  perkara  mereka,  maka  hendaklah perkara itu diputuskan di antara mereka secara  adil.”  Sesungguhnya Allah menyukai  orang- orang  yang  adil.  Berkenaan  dengan  putusan  yang  adil,  maka  kita  baru  dapat  melihat  sarana apa  yang  dipakai  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  terutama  dalam  perkara  pidana,  di antaranya  yaitu  masalah  pembuktian.  Namun  sebelum  sampai  pada  uraian  tentang pembuktian  secara  teoritis  dan  praktis,  dalam  konteks  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan penulis  terlebih  dahulu  akan  mengemukakan  tentang  para  pihak  yang  ada  relevansinya dengan sikap para pihak sebagai berikut.
Pertama, terdakwa: sikapnya adalah een subjektieve beoordeling van een subjektieve positive. Artinya, kedudukan terdakwa adalah bebas untuk mengambil sikap dalam sidang. Ia hanya  mengambil  sikap  untuk  membela  kepentingannya  sendiri.  Ia  boleh  berdusta, menyangkal setiap tuduhan. Dengan kata lain, ia mempunyai hak ingkar.
Kedua , penasihat hukum (terdahulu: pembela, sekarang. advokat) sikapnya adalah een obketieve beoordeling van een subjektieve positive. Artinya,  sikap penasihat hukum di dalam setiapersidangan  harus  selalu  bersandar  pada  kepentingan  terdakwa,  namun  ia  harus  tetap bersikap  ojektif.Ia  harus  menggunakan  objektif  dalam  upaya  meringankan    atau  bahkan membebaskan  terdakwa,  dan  dalam  mencari  kebenarannya  itu  ia  tidak  boleh  berdusta.Apa yang  dikemukakan  oleh  Van  Doorn  tentang  peran  manusia  dalam  penegakan  hukum merupakan sesuatu yang sangat menentukan. Namun hal ini tidak dapat kita temukan jika kita menggunakan  pendekatan  tradisional.  Itulah  sebabnya,  maka  perlu  pendekatan  lain  yang bersifat nontradisional (Sudirman Antonius, 2007:29).
Ketiga , Hakim, sikapnya adalah een objektieve beoordeling van een objekeve positif.
Ini  adalah  bahwa  hakim  harus  memperhatikan  kepentingan  berbagi  pihak,  baik  itu
kepentingan terdakwa, saksi, maupun kepentingan penuntut umum. Dalam bahasa hukum ada adagium  yang  menyatakan,  “ Audio  alteram  partem” ,  hakim  harus  mendengar  kedua (berbagai)  belah  pihak.  Dalam  memberikan  putusan  (vonis),  hakim  harus  berdasarkan  pada hukum,  undang-undang,  kebenaran,  dan  keadilan,  baik  itu  keadilan  masyarakat,  maupun keadilan terdakwa itu sendiri. Sesuai kode etik, setiap hakim Indonesia mempunyai pegangan tingkah  laku  yang  harus  dipedomaninya,  yaitu  bahwa  dalam  persidangan  seorang  hakim (Basuki Kunchoro, 1980: 61):
a. Harus  bersikap  dan  bertindak  menurut  garis-garis  yang  dibenarkan  dalam  hukum  acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas peradilan yang baik, yaitu:
1) Menjunjung  tinggi  hak  seseorang  untuk  mendapat  putusan (right  to  decision) dalam  arti setiap  orang  berhak  untuk  mengaju  perkara  dan  dilarang  menolak  untuk  mengadilinya, kecuali di tentukan lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama.
2) Semua  pihak  yang  berperkara  berhak  atas  kesempatan  dan  perlakuan  yang  sama  untuk didengar,  diberikan  kesempatan  untuk  membelah  diri,  mengajukan  bukti-bukti,  serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan.
3) Putusan dijatukan secara objektif tampa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dengan menjunjung tinggi prinsip ( nemo judex in resua ).
4) Putusan  harus  memuat  alasan-alasan  yang  jelas  dan  padat  dimengerti  serta  bersifat konsisten  dengan  penalaran  hukum  yang  systematis (reasons  and  argumentation  of decision) argumentasi  tersebut  harus  diawasi (controleerbaarheid) dan  diikut  serta  dapat dipertanggungjawabkan  guna  menjamin  sifat  keterbukaan  dan  kepastian  hukum  dalam proses peradilan.
5) Menjunjung tinggi hak asasi manusia (Bismar Siregar,1980).
b. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipasti kepada pihik-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingka laku:
c. Harus bersikap sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan;
d. Harus  menjaga  kewibawaan  dan  kehidmatan  persidangan  antara  lain  serius  dalam memeriksa tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata-kata maupun perbuatan
e. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.
Tidak  dapat  disangsikan  lagi  bahwa  tugas  pokok  hakim  adalah  untuk  mengadili menurut hukum setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan seadil-adilnya, dengan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras dan golongan, jabatan dan kekayaan. Pada  hakekatnya  tugas  hakim  untuk  mengadili  perkara  mengandung  dua  penegrtian,  yakni menegakkan  keadilan  dan  menegakkan  hukum. Pertama, hakim  sebagai  Penegak  Keadilan salah satu  tugas utama adalah menegakkan keadilan bukan kepastian hukum. Kedua, hakim sebagai  penegak  hukum  yaitu  selain  meneakkan  keadilan  sang  hakim  juga  bertugas  untuk menegakka kembali hukum yang telah dilanggar (Sudirman Antonius, 2007: 51-54)
Pembuktian  merupakan  titik  sentral  dalam  pemeriksaan  perkara  di  peradilan,  sebab melalui  pembuktian  nasib  terdakwa  di  tentukan,  bersalah  atau  tidak  bersalah.  Pembuktian adalah  ketentuan-ketentuan  yang  berisi  penggarisan  dan  pedoman  tentang  cara-cara  yang dibenarkan  undang-undang  untuk  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada terdakwa.  Ditinjau  dari  sisi  hukum  acara  pidana,  pembuktian  antara  lain  mempunyai  arti sebagai  ketentuan  yang  membatasi  sidang  peradilan  dalam  upaya  mencari  dan mempertahankan  kebenaran.  Baik  hakim,  penuntut  umum,  terdakwa  atau  penasihat  hukum terikat  pada  ketentuan  tata  cara  dan  penilaian  alat  bukti  yang  ditentukan  undang-undang. Semua pihak tidak boleh secara leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai suatu pembuktian.
Dalam konteks ini, majelis hakim harus benar-benar sadar dan cermat dalam menilai dan  mempertimbangkan  kekuatan  pembuktian  yang  ditentukan  dalam  proses  persidangan. Majelis  hakim  dalam  mencari  dan  meletakkan  kebenaran  yang  akan  dijatuhkan  dalam putusan,  makan  ia  harus  berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  telah  ditentukan  undang-undang secara  limitative  sebagaimana  yang  telah  di  sebut  dalam  pasal  184  Kitap  undang-undang Hukum  Acara  Pidana.  Begitu  pula  dalam  cara  mempergunakan  dan  menilai  keputusan pembuktian  yang  melekat  pada  setiap  alat  bukkti,  harus  dilakukan  dalam  batas  yang
dibenarkan  undang-undang  agar  dalam  mewujutkan  kebenarannya  itu  majelis  hakim terhindar  dari  penggorbanan  kebenaran  yang  harus  dibenarkan.  Menurut  Yhahya  Harahap, jangan  sampai  kebenaran  yang  diwujudkan  dalam  putusan  berdasar  hasil  perolehan  yang keluar  dari  garis  yang  dibenarkan  system  pembuktian.  Dengen  demikian  menurut  penulis, hakim harus mencari kebenaran, bukan “pembenaran”. Sudah tentu di dalam perkara pidana, yang  diutamakan  adalah  kebenaran  materiil,  bukan  kebenaran  formal  semata,  seperti  yang biasa diterapkan dalam perkara perdata.
Secara  teoris,  ada  beberapa  teori  system  pembuktian  yang  digunakan  untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan, yaitu:
a. Teori system pembuktian berdasarkan atas undang-undang secara positif
b. Teori system pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata
c. Teori system pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis
d. Teori  system  pembuktian  berdasarkan  undang-undang  secara  negatif  (Yahya  Harahap, 1976: 105).
Pertama, pembuktian menurut undang-undang secara positive merupakan pembuktian yang  bertolak  belakang  dengan  system  pembuktian  menurut  keyakinan.  Dikatakan  secara positif karena pembuktiannya hanya didasarkan kepada undang-undang semata. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka  keyakinan  hakim  tidak  diperlukan  sama  sekali.  System  itu  juga  disebut  teori pembuktian formal.
System  ini  berpedoman  pada  prinsip  pembuktian  dengan  alat-alat  bukti  yang ditentukan  undang-undang.  Guna  untuk  membuktikan  salah  tidaknya  terdakwa  hanya bergantung  pada  alat-alat  bukti  yang  sah,  tampa  memperhatikan  dan  mempersoalkan keyakinan hakim. Dalam konteks ini, apakah hakim yakin atau tidak atas kesalahan terdakwa, bukan  merupakan  persoalan.  Dengan  kata  lain,  hakim  dianggap  sebagai  “robot  undang- undang” yang tidak memiliki hati nurani.
Namun  demikian  masih  menurut  M.  Yahya  Harahap,  system  pembuktian  menurut undang-undang secara positif lebih sesuai dibandingkan dengan system pembuktian menurut
keyakinan,  sebab  lebih  dekat  kepada  prinsip  “penghukuman  berdasarkan  hukum”.  Artinya, penjatuhan  hukuman  terhadap  seseorang  semata-mata  tidak  diletakan  dibawah  kewenangan hakim,  melainkan  di  atas  kewenangan  undang-undang  yang  berdasarkan  asas  bahwa seseorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa  yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarka cara dan alat-alat bukti yang sah memurut undang-undang.
Menurut  Simons,  system  atau  teori  pembuktian  berdasarkan  undang-undang  secara positif  ini  berusaha  untuk  menyingkirkan  semua  pertimbangan  subjek  hakim  dan  mengikat hakim  secara  ketat  menurut  peraturan-peraturan  pembuktian  yang  keras.  Hal  ini  sejalan dengan asas hukum, “lex dura sed ita scripta atau les dura sed tamenta scripta” system ini dianut  di  Eropa  ketika masih  berlaku  asas  inkisitor  scripta  ( inquisitoir ) dalam  acara  pidana.
Menurut Minknhof teori ini sekarang sudah tidak mendapat tempat lagi, sebab terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian undang-undang.
Di  Indonesia,  menurut  Wirjono  Projodikoro  teori  ini  ditolak  untuk  diberlakukan, sebab  bagaimana  hakim  dapat  menetapkan  kebenaran  selain  dengan  cara  menyatakan  pada kenyakinannya  tentang  hal  kebenaran  itu,  lagi  pula  kenyakinan  seorang  hakim  yang  jujur mungkin  sekali  sesuai  dengan  keyakinan  masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan  kewajiban hakim  di  Indonesia  yang  menentukan  bahwa,  “hakim  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat”.  Eugen Herlich  menyebutnya  sebagai  “living  law”  ketentuan  ini  dimaksudkan  agar  putusan  hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat
Kedua, system atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata, biasa juga disebut  sabagai conviction  intime dan  merupakan  lawan  dari  system  pertama.  System  ini timbul dari kesadaran bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri  pun tidak selalu membuktikan  kebenaran.  Pengakuan  pun  kadang-kadang  tidak  menjamin  terdakwa  benar- benar  telah  melakukan  perbuatan  yang  di  dakwakan,  oleh  sebab  itu  bagaimana  pun  juga keyakinan hakim sendiri diperlukan.
Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasar keyakinan hakim semata yang  didasarkan  kepada  keyakinan  hati  nuraninya  sendiri  ditetapkan  bahwa  terdakwa  telah
melakukan  perbuatan  yang  didakwakan.  Dengan  system  ini,  pemindanaan  dimungkinkan tanpa  didasarkan  kepada  alat-alat  bukti  dalam  undang-undang.  System  ini  dianut  oleh peradilan juri di Perancis
Menurut  Wirjono  Prodjodikoro,  system  pembuktian  demikian  pernah  di  anut  di Indonesia  yaitu  pada  pengadilan  distrik  dan  pengadilan  kabupaten.  System  ini  katanya memungkinkan  hakim  menyebut  apa  saja  yang  menjadi  dasar  keyakinannya,  misalnya keterangan medium atau  dukun.  Pada  zaman  dahulu  pengadilan  adat  dan  suwa  praja  pun memakai  system  keyakinan  hakim  semata  selaras  dengan  kenyataan  bahwa  pengadilan- pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum.
Secara rasiologis, dalam system ini hakim terlalu diberi kebebasan yang sangat besar, sehingga  sulit  diawasi.  Disamping  itu,  terdakwa  atau  penasehat  hukumnya  sulit  untuk melakukan  pembelaan.  Dalam  hal  ini  hakim  dapat  memidana  terdakwa  berdasarkan keyakinannya  bahwa  ia  telah  melakukan  apa  yang  didakwakan  praktik.  Peradilan  juri  di Perancis  membuat  pertimbangan  berdasarkan  metode  ini  dan  mengakibatkan  banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh ( Dirjosisworo Soedjono, 1998).
Dari  pernyataan  diatas,  penulis  dapat  mengemukakan  bahwa  sistem  ini  mempunyai kelemahan sebab hakim dapat saja menjatukan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas  “dasar  keyakinan”  belakah  tampah  didukung  oleh  alat  bukti  yang  cukup.  Sebaliknya, hakim dapat secara leluasa membebaskan terdakwa selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, walaupun kesalahan terdakwa terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang lengkap. Dengan  demikian,  dalam  system  pembuktian  conviction  intime,  sekalipun  kesalahan terdakwa  sudah  cukup  bukti,  maka  pembuktian  yang  cukup  itu  dapat  dikesampingkan  oleh keyakinan  hakim  semata.  Sebaliknya,  sekalipun  kesalahan  terdakwa  “tidak  terbukti” berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  sah,  terdakwa  dapat  dinyatakan  bersalah  berdasarkan  atas dasar keyakinan hakim semata. Dalam system ini, seoleh-oleh nasib terdakwa itu sepenuhnya berada  pada  keyakinan  hakim  semata,  sebab  keyakinan  hakim  dianggap  menentukan  wujud kebenaran sejati.
Ketiga, system atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (laconviction  raisonnee). Teori  ini  dianggap  sebagai  jalan  tengah  sebab  merupakan  konsep gabungan  antara  system  pertama  dan  kedua.  Disini,  putusan  hakim  berdasarkan  pada keyakinan  sampai  pada  batas  tertentu  yang  didukung  argumentasi  juridis  yang  jelas (laconviction  raisonnee). Menurut  teori  ini  hakim  dapat  memutuskan  seseorang  bersalah berdasarkan  keyakinannya,  keyakinan  yang  didasarkan  kepada  dasar-dasar  pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusive) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian  tertentu.  Jadi,  putusan  hakim  dijatukan  dengan  suatu  motifasi.  Sistim  atau  teori pembuktian  ini  disebut  juga  pembuktian  bebas  karena  hakim  bebas  untuk  menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (frejebewijstheorie) .
System  atau  teori  pembuktian  jalan  tengah  atau  yang  berdasar  keyakinan  hakim sampai  batas  tertentu  ini  terpecah  dua  jurusan.  Pertama  yang  tersebut  diatas,  yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan  yang logis dan  yang kedua ialah teori pembuktian  berdasarkan  undang-undang  secara  negative  .Bersamaan  antara  keduanya  ialah bahwa keduanya sama-sama berdasar atas keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya adalah  bahwa  yang  tersebut  pertama  berpangkal  tolak  pada  keyakinan  hakim,  tetapi keyakinan itu harus didasarkan pada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan pada undang-undang,  tetapi  ketentuan-ketentuan  menurut  ilmu  pengetahuan  hakim  sendiri, menurut  pilihannya  sendiri  tentang  pelaksanaan  pembuktian  yang  mana  yang  ia  akan pergunakan,  sedangkan  yang  kedua  berpangkal  tolak  pada  aturan-aturan  pembuktian  yang ditetapkan secara linitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.
Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  perbedaannya  ada  dua  yaitu  yang  pertama  pangkal tolaknya  pada  keyakinan  hakim,  sedangkan  yang  kedua  pada  ketentuan  undang-undang. Kemudian  pada  yang  pertama  dasarnya  ialah  suatu  konklusi  yang  tidak  dapat  didasarkan undang-undang, sedangkan pada yang kedua didasarkan pada ketentuan undang-undang yang disebut  secara  linitatif.  Dengan  demikian,  keyakinan  hakim  dalam  system (laconviction
raisonnee) harus  dilandasi  reasoning  atau  alasan-alasan  dan  reasoning  itu  harus  reasonable, yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima akal.
Keempat, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Baik Herziene Inlands  Reglenent  (HIR)  maupun  kitab  undang-undang  hukum  acara  pidana  (KUHAP), begitu pula (laconviction raisonnee) baik yang lama maupun yang baru semuanya menganut system atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 183 KUHP (dahulu pasal 294 HIR). Pasal 183 KUHAP menetapkan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya”.  Dari  kalimat  tersebut  nyata bahwa  pembuktian  harus  didasarkan  pada  undang-undang  (KUHAP),  yaitu  alat  bukti  yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut.
Hal  tersebut  dapat  dikatakan  sama  saja  dengan  ketentuan  yang  disebut  dalam  pasal 294 Ayat (1) HIR yang menetapkan, “Tidak seorangpun dikenakan pidana selain jika hakim mendapat  keyakinan  dengan  alat  bukti  yang  sah,  bahwa  benar  telah  terjadi  perbuatan  yang dapat  dipidana  dan  bahwa  orang-orang  yang  didakwa  itulah  yang  bersalah  melakukan perbuatan itu”.
Sebenarnya  sebelum  diberlakukan  KUHP,  ketentuan  yang  sama  telah  ditetapakan dalam  undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  1970  tentang  undang-undang Pokok Kekuasaan  Kehakiman (UUPKK). Pasal  6 dari undang-undang tersebut  menetapkan, “Tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang  sah  menurut  undang-undang  mendapat  keyakinan,  bahwa  seseorang  yang  dianggap dapat  bertanggung  jawab  telah  bersalah  atasa  perbuatan  yang  dituduhkan  atas  dirinya”. Kelemahan  rumusan  undang-undang  ini  ialah  tentang  penyebutan  “alat  pembuktian”  bukan “alat-alat pembuktian”, atau tidak seperti dalam rumusan Pasal 183 KUHAP yang menyebut “dua alat bukti”.
Masih  menurut  Andi  Hamzah,  di  negeri  Belanda  pada  waktu  konsep  Nederland strafvordering  untuk  pertama  kali  dibicarakan  sebenarnya  yang  dicantumkan  adalah  system pembuktian conviction  raisonnee  (beredeerde  overtuiging) .  Namun,  setelah  melalui perdebatan  panjang  antara  yang  ingin  mengadakan  perubahan  seperti  yang  telah  tercantum dalam konsep rencana itu dengan pihak lain  yang ingin mempertahankan system lama  yaitu negatief wettelijk, akhirnya pendapat golongan kedualah yang dipakai. Penggunaan pendapat kedua ini disertai dengan suatu konsesi kepada pihak pertama (conviction raisonnee), bahwa pasal-pasal  yang  mengikat  hakim  dalam  undang-undang  harus  dikurangi,  sehingga  menjadi dua saja  yaitu  yang sekarang dikenal sebagai  aturan  yang terdapat  dalam pasal 341 ayat  (4) dan  342  ayat  (2)  Nederland  Starfvourdering.Pasal  341  ayat  (4)  ini  mengatur  bahwa, “kesalahan  terdakwa  tidak  dapat  dianggap  terbukti  atas  pengakuan  salah  terdakwa  saja, melainkan harus ditambah dengan alat-alat bukti yang lain”. Adapun pasal 342 ayat (2)-nya menetapkan  bahwa,  “keterangan  seorang  saksi  saja  tidaklah  cukup  untuk  menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti”. Ini disebut bukti minimum ( bewijs minimum ).
Ketentuan  tersebut  mirip  dengan  pasal  183  KUHAP  dan  pasal  185  ayat  (2)  KUHP sama  dengan  pasal  342  ayat  (2) Nederland  Strafvordering .  Pasal  itu  menetapkan,
“Keterangan  seorang  saksi  saja  tidak  cukup  untuk  membuktikan  bahwa  terdakwa  bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. “Hal ini sejalan dengan asas hukum, “Unus testis, nullus testis’.Dalam system atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara legative (negatief wettelijk bewijsheorie) ini menurut Simons, “pemindanaan didasarkan pada pembuktian  yang  berganda  (dubbel  en  grondslag)  yaitu  pada  peraturan  undang-undang  dan pada  keyakinan  hakim,  dan  menurut  undang-undang,  dasar  keyakinan  hakim  itu  bersumber pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam pasal 338 Nederland Strafvourdering ditegaskan bahwa, “keyakinan itu sendiri hanya dapat didasarkan kepada isi alat-alat  bukti  yang  sah  (yang  disebut  dalam  undang-undang)”.  Hal  ini  sejalan  dengan pendapat  De  Bosch  Kemper  yang  mengatakan  bahwa,  “keyakinan  yang  diisyaratkan  untuk memidana  tiada  lain  dari  pengakuan  kepada  kekuatan  pembuktian  yang  sah  (yang  disebut oleh undang-undang)”.
Menurut  Wirjono  Prodjodikoro,  system  ini  ternyata  telah  di  pertahankan  oleh KUHAP.  Wirjono  Prodjodikoro  berpendapat  bahwa  sistem  pembuktian  berdasar  undang- undang  secara  negative  sebaiknya  dipertahankan  berdasarkan  dua  alasan,  pertama  memang sudah  selayaknya  harus  ada  keyakinan  hakim  tentang  kesalahan  terdakwa  untuk  dapat menjatukan  suatu  hukuman  pidana,  janganlah  hakim  terpaksa  memidana  orang  sedangkan hakim  tidak  yakin  atas  kesalahan  terdakwa.  Kedua  ialah  berfaedah  jika  ada  aturan  yang mengikat  hakim  dalam  menyusun  keyakinannya,  agar  ada  patokan-patokan  tertentu  yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan.
Setelah mengemukakan  beberapa system teori  pembuktian,  berikut pengambilan dan bentuk-bentuk  putusan  yang  dilakukan  hakim.  Mudah-mudahan  semuanya  sepakat,  bahwa pada  dasarnya  manusia  itu  selalu  pada  pembuatan  keputusan  (hakim  /putusan)  ,  baik  dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam suatu kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai / contoh Dosen misalnya seringkali dihadapkan pada pengambilan  keputusan  apakah  seorang  mahasiswa  itu  layak  untuk  lulus  atau  mengulang, layak  mendapat  nilai  tinggi  atau  rendah.  Kesalahan  manusia  dalam  mengambil  keputusan akan memberi dampak yang kurang baik. Oleh sebab itu dalam upaya menhindari timbunya kesalahan  mengambil  keputusan,  banyak  kajian  ilmu  pengetahuan  yang  membahas  tentang ilamu pengambilan keputsan yang salah satunya melalui pendekatan piskologi. Adalah sangat setuju apabila sekarang telah diajarkan mata kuliah psikologi Hukum kepada para mahasiswa hukum  pada  para  Fakultas  hukum  di  banyak  Universitas.  Penulis  sangat  setuju  apabila kepada para hakim yang telah merasa berpengalaman puluhan tahun telah berkiprah dibidang yudisial  dibirikan  juga  materi  ajar  psikologi  hukum,  sebab  hakim  sebagai  pengambil keputusan pada peradilan juga (terutama pada peradilan pidana) dihadapkan pada resiko yang sama.  Kesalahan  dalam  mengambil  keputusan  dalam  bentuk  putusan  akan  memberika dampak yang besar pada manusia.

## KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA DI PENGADILAN
Hakim  dalam  mengaktualisasi  ide  keadilan  memerlukan  situasi  yang  kondusif,  baik yang  berasal  dari  faktor  eksternal  maupun  internal  dari  dalam  diri  seorang  Hakim.  Jika ditelusuri, faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim dalam mentransformasikan ide keadilan yaitu Jaminan Kebebasan Peradilan  (Indepedency of Judiciary) , kebebasan peradilan sudah menjadi  keharusan  bagi  tegaknya  negara  hukum  (rechstaat).  Hakim  akan  mandiri  dan  tidak memihak  dalam  memutus  sengketa,  dan  dalam  situasi  yang  kondusif  tersebut,  Hakim  akan leluasa  untuk  mentransformasikan  ide-ide  dalam  pertimbangan-pertimbangan  putusan.  Di Indonesia  jaminan  terhadap  indepedency  of  judiciary  telah  dipancangkan  sebagai  pondasi dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang dipertegas dalam penjelasan dimaksud:
“Kekuasaan  kehakiman  ialah  kekuasaan  yang  merdeka,  artinya  terlepas  dari  pengaruh kekuasaan  pemerintah,  berhubung  dengan  itu  harus  diadakan  jaminan  dalam  Undang-

## Undang tentang kedudukan para Hakim”
Kekuasaan kehakiman yang mandiri mempunyai dua tujuan. Pertama agar melakukan fungsi  dan  kewenangan  peradilan  secara  jujur,  dan  adil,  kedua,  agar  kekuasaan  kehakiman mampu berperan melakukan pengawasan terhadap semua tindakan penguasa,
Peran hakim secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

## a. Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Menegakkan  kebenaran  dan  keadilan  bukan  menegakkan  peraturan  perundang- undangan dalam arti sempit,  yakni hakim tidak berperan menjadi mulut undang-undang dan hakim  tidak  boleh  berperan  mengidentikkan  kebenaran  dan  keadilan  itu  sama  dengan rumusan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  hal  inilah  dituntut  peran  hakim  (Rahardjo Satjipto, 1930: 92).
1) Harus mampu menafsir Undang-undang secara aktual.
Agar  hukum  yang  diterapkan  dilenturkan  sesuai  dengan  kebutuhan  perkembangan kondisi,  waktu  dan  tempat,  maka  hukum  yang  diterapkan  itu  sesuai  dengan  kepentingan umum dan kemasalahatan masyarakat masa kini, namun demikian pada setiap kegiatan peran hakim menafsir dan menentukan undang-undang mesti tetap beranjak dari landasan cita-cita
umum  (common  basic  idie)  yang  terdapat  dalam  falsafah  bangsa  dan  tujuan  peraturan undang-undang yang bersangkutan.
2) Harus berani berperan menciptakan hukum baru atau sebagai pembentuk hukum.
Dalam hal ketentuan peraturan undang-undang tidak mengatur sesuatu permasalahan tentang  suatu  kasus  konkreto,  hakim  harus  berperan  menciptakan  hukum  baru  disesuaikan dengan kesadaran perkembangan dan kebutuhan masyarakat, hal itu dapat diwujudkan hakim dengan  jalan  menyelami  kesadaran  kehidupan  masyarakat  dan  dari  pengalaman  tersebut hakim  berusaha  menemukan  dasar-dasar  atau  asas-asas  hukum  baru,  akan  tetapi  dalam  hal inipun  harus  tetap  beranjak  dari  common  basic  idie  falsafah  bangsa  dan  tujuan  peraturan undang-undang yang bersangkutan.

## 3) Harus berani berperan melakukan contra legem
Dalam  hal  ini  hakim  harus  berani  menyingkirkan  ketentuan  pasal  undang-undang tertentu,  dilakukan  setelah  hakim  menguji  dan  mengkaji  bahwa  ketentuan  pasal  tersebut bertentangan dengan ketertiban, kepentingan dan kemasalahatan umum, maka dalam keadaan seperti ini kesampingkan pasal tersebut dan berbarengan dengan boleh mencipta hukum baru atau mempertahankan yurisprudensi yang sudah bersifat stare decesis.
4) Harus mampu berperan mengadili secara kasuistik.
Pada  prinsipnya  setiap  kasus  mengandung  particular  reason,  maka  dalam  kenyataan tidak ada perkara yang persis mirip, oleh karena itu hakim harus mampu berperan mengadili perkara case by case, tidak dibenarkan  sekedar membabi buta mengikuti putusan yang telah ada  tanpa  menilai  keadaan  khusus  (particular  reason)  yang  terkandung  dalam  perkara  yang bersangkutan  dan  menerapkannya  secara  kasuistik  sesuai  dengan  keadaan  konkreto  perkara yang diperiksa.
5) Akses Menuju Keadilan Dalam Sistem Hukum Acara Perdata
Setiap  orang  mempunyai  persamaan  di  hadapan  hukum,  sebagaimana  dikemukakan dalam Pasal  27 UUD 1945, sebagai  ide atau  gagasan atau cita-cita hukum.  Asas persamaan hak disebut juga sebagai asas “ equality before the law ”. Dalam praktik sehari-hari dikatakan bahwa  pengadilan  wajib  menjunjung  tinggi  prinsip  persamaan  di  hadapan  hukum  (equality
before the law) sebagai bentuk keadilan. Penerapan prinsip equality dapat dipandang sebagai landasan  paling hakiki  bagi  kekuasaan  kehakiman.  Melalui  prinsip  ini  kekuasaankehakiman dituntut  untuk  memberikan  berbagai  hak  (kepentingan)  individual  yang  terlibat  pada  suatu perkara,  dan  keseimbangan  antara  hak-hak  individual  tersebut  dengan  kepentingan masyarakat  yang  lebih  luas  cakupannya.  Dalam  dimensi  universal,  hakim  wajib memperhatikan  asas  simillia  similibus  (kasus  serupa  diperlakukan  serupa).Secara kontekstual,  hakim  justru  mendapati  kasus-kasus  yang  seolah-olah  serupa,  tetapi sesungguhnya  tidak  mewakili  konstelasi  hak  (kepentingan)  yang  serupa  pula.  Setiap  kasus memiliki  keunikan  yang  pada  akhirnya  harus  diperlakukan  secara  khusus  pula.  Jika generalisasi  perlakuan  terjadi,  justru  akan  melukai  rasa  keadilan,  sebagaimana  diungkapkan dalam  slogan summun  ius  summa  injuria  (hukum  yang  mutlak  adalah  ketidakadilan terbesar).
Dengan  demikian  penerapan  asas  equality  before  the  law  harus  tercermin  dalam proses  beracara  di  pengadilan,  bukan  pada  putusan  perkaranya.  Penerapan  asas  equality before  the  law  perlu  diterapkan  sejak  pertama  kali  seorang  pencari  keadilan  mendaftarkan gugatan atau tuntutannya sampai kepada putusan dan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan  hukum  tetap  Ketentuan  Pasal  237  –  241  HIR  /  Pasal  272  –  281  RBg  telah mengatur  bahwa  orang-orang  yang  betul-betul  tidak  mampu  membayar  biaya  perkara  boleh minta  izin  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  aga  berperkara  secara  cuma-cuma  (prodeo) disertai  dengan  surat  keterangan  dari  kelurahan  (sekarang  ini  dikenal  dengan  “surat keterangan  miskin”).  Ketentuan  Pasal  118  HIR  /  142  RBg  mengatur  gugatan  yang  dibuat dengan tulisan tangan dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat. Ketentuan Pasal 120 HIR / 144 RBg mengatur juga tentang gugatan yang tidak tertulis bagi orang yang tidak bisa baca- tulis.Penggugat  dapat  datang  ke  pengadilan  dan  mohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri setempat untuk mengajukan gugatan tidak tertulis. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk  hakim  atau  panitera  yang  akan  membantu  pemohon/penggugat  untuk  membuat gugatannya secara tertulis. Dengan mengajukan sendiri gugatannya, pemohon atau masyarakat  tidak  wajib  menggunakan  jasa  advokat  (kecuali  dalamperkara  kepailitan).
Perkara perdata  yang mencerminkan keberpihakan pengadilan terhadap nasib rakyat miskin. Bagaimana kesejahteraan itu ditentukan oleh bentukan besar-kecilnya masyarakat yang akan menikmati atau terkena akibat dari suatu kebijakan.

## SYURAIH, SEORANG HAKIM YANGTIDAK PANDANG BULU
Keadilan pada zaman kita sekarang ini, bagaikan barang yang sangat istimewah, tidak semua  orang  bisa  menikmatinya.  Rasanya  sulit  bagi  seseorang  untuk  mendapatkannya  hak- haknya. Keadilan itu, seolah hanya milik segelintir orang. Kezhaliman seakan sudah menjadi bagian hidup yang sulit diobati, yang salah bisa menjadi benar, dan yang benar bisa menjadi salah.  Yang  seharusnya  mendapatkan  hak,  justru  harus  menanggung  beban  dan kewajiban.Dalam  islam  sendiri,  keadilan  merupakan  perkara  yang  sangat  urgen  dan  sangat diperhatikan. Tujuannya, ialah untuk  menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam hidup manusia.Rasulullah  SAW.    Telah  mencontohkan  sikap  keadilan  dihadapan  umat  (Nidzamal Abdul Karim Zaidan, 1984:  207).
Beliau tetap bersikap adil, meskipun kepada kalangan dari kasta yang tinggi. Bahkan dalam  sebuah  hadits  disebutkan,  beliau  SAW.  Marah  manakala  keadilan  tidak  ditegakkan kepada seorang wanita yang memiliki status sosial tinggi.
Dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah ra, ia berkata: “suatu hari orang-orang Quraisy merasa bingung dengan  kasus  seorang  wanita  dari  suku  makhzumah  yang  mencuri.  Mereka  berkata, ‘Siapakah  yang  berani  menghadap  Rasulullah  SAW.  Untuk  meminta  keringanan  kepada beliau?’,  merekapun  menjawab,  ‘Tidak  ada  yang  berani  selain  Usamah  bin  Zaid;  seorang kesayangan Rasulullah SAW’,”
Maka,  berbicaralah  Usamah  kepada  Rasulullah.  Beliau  SAW.  Lantas  menjawab: “Apakah  engkau  akan  meminta  keringanan  tentang  sebuah  hukum  dari  hukuman  Allah SWT?”
Lalu Rasulullah SAW. Berdiri dan berkhutbha: “ Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa, disebabkan bila ada orang yang mulia mencuri mereka biarkan. Tetapi bila yang mencuri orang yang lemah, maka mereka tegakkan hukuman baginya. Demi Allah
SWT,  kalau  seandainya  Faatimah  bintu  Muhammad  mencuri,  sungguh  akan  aku  potong tangannya”. (HR al-Bukhari dan Muslim).
Demikian,  Rasulullah  SAW.  Menegakkan  keadilan,  dan  tanpa  pandang  bulu.  Semua menusia harus merasakannya. Siapapun, bila seseorang melanggar hukum, maka hukuman itu harus  tetap  ditegakkan.  Seorang  yang  benar,  ia  akan  mendapatkan  haknya.  Sedangkan seorang yang salah, ia pun akan mendapatkan hukumannya.
Mari kita simak kisah dibawah ini:
Suatu  hari,  ‘Amirul-Mu’minin  Ali  ra.  Kehilangan  baju  besinya  yang  jatuh  dari antannya.  Tiba-tiba  beliau  melihat  baju  itu  di  tangan  seoarang  Yahudi.  Beliaupun  berseru kepada  orang  yahudi  itu:  “Wahai,  fulan.  Itu  adalah  baju  besiku  yang  tempo  hari  jatuh  dari antaku”.Orang Yahudi menjawab: “Ini baju besiku, karena sekarang ada ditanganku,” tetapi orang  Yahudi  itu  berkata  lagi:  “Sudahlah!  Permasalahan  ini  biar  diselesaikan  oleh  hakim kaum Muslimin saja,” maka keduanya pergi ke Syuraih yang saat itu menjabat sebagai hakim kaum muslimin. Syuraih rakhimakhumullah sendiri diangkat oleh ‘Amirul-Mu’minin ‘Ali ra. Ketika  Syuraih  rahimakhumullah  melihat  kedatangan  ‘Amirul-Mu’minin,  ia  lalu  bergeser dari tempat  duduknya,  yang kemudian ‘Ali ra. Duduk ditempat tersebut,  lalu berkata: “jika seandainya  orang  yang  akan  aku  adukan  ini  seorang  muslim,  maka  aku  akan  samakan duduknya  denganku  –saat  itu  tempat  duduk  ‘Ali  Ra.  Lebih  tinggi  dari  orang  Yahudi  itu- karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: Janganlah kalian samakan orang- orang  kafir  itu  ketika  mereka  duduk  dengan  kalian”.Kemudian  Syuraih  Rahimakhumullah pun  segera  berkata:  “Apa  yang  ingin  engkau  sampaikan,  wahai  Amirul-Mu’minin:”“Ali  ra. Menjawab: “Baju besiku terjatuh dari antaku, lalu ditemukan oleh orang Yahudi ini”.Syuraih bertanya: “Apa yang akan engkau sampaikan, wahai fulan?”Orang Yahudi itu menjawab: “ini baju  besiku.  Karena  sekarang  ada  ditanganku.”Syuraih  berkata:  “Benarkah  ini  baju  besi milikmu, wahai ‘Amirul-Mu’minin? Tetapi engkau harus ada dua orang saksi,” maka beliau pun  kemudian  memanggil  Qanbara  (bekas  budak  beliau)  bersama  Hasan  (putra beliau).Setelah  didatangkan  dua  saksi,  lantas  syuraih  berkata:  “Untuk  saksi  Qanbara,  kami bisa menerimanya. Tetapi untuk saksi putra anda, kami tidak bisa menerimanya.”Mendengar
penjelasan  Syuraih  Rahimakhumullah,  ‘Ali  ra.  Pun  berseru:  “Celakalah  ibumu,  tidakkah engkau  mendengar  ‘Umar  bin  Khaththab  ra.  Berkata,  Rasulullah  SAW.  Pernah  bersabda: ‘Hasan  dan  Husain  adalah  dua  orang  yang  akan  menjadi  pemuka  penduduk  surga  dari kalangan pemuda’.”
Syuraih  pun  menjawab:  “Ya,  itu  benar!”‘Ali  kemudian  berkata:  “Bagaimana  mungkin pemuka  penduduk  surga  dari  kalangan  pemuda  tidak  bisa  menjadi  saksi?”Syuraih  pun berkata kepada orang Yahudi: “Ambillah baju besi ini”.
Sejurus  kemudian,  orang  Yahudi  tersebut  berkata:  “Pemimpin  kaum  muslimin  datang bersamaku  ke  pengadilan  mengadukan  permasalahannya.  Dan  sang  hakim  memutuskan, akulah  yang  menang,  tetapi  beliau  rela  dengan  keputusan  itu.  Wahai  ‘Amirul-Mu-minin, engkaulah  yang  benar.  Demi  Allah,  baju  besi  ini  sebenarnya  milik  anda  yang  tempo  hari terjatuh  dari  ontamu  yang  kemudian  aku  ambil.  Maka  dengan  ini,  aku  bersaksi  tidak  ada Allah  selain  Allah  dan  Muhammad  SAW.  Adalah  utusan  Allah,”  tetapi  kemudian,  ‘Ali  ra.
Justru menghadiahkan baju besi itu kepada orang Yahudi tersebut.
Hal ini sejalan dengan sabda Nabi besar Muhamad SAW yang diriwayatkan buraidah, di akhirat kelak para hakim itu akan terbagi ke dalam tiga golongan. Golongan pertama akan dimasukan ke dalam syurga, sedangkan dua golongan lagi akan dimasukan ke dalam neraka. Hakim yang dimasukan ke dalam syurga. Kebenaran, tetapi menyimpang dari kebenaran itu dan  memutus  secara  dzalim,  maka  ia  akan  dimasukan  ke  dalam  neraka.  Begitu  juga  bagi hakim yang menjatuhkan putusan berdasarkan kejahilannya (kebodohan, ignorance), maka ia pun  akan  dimasukan  ke  dalam  neraka”.  Namun  demikian,  ada  juga  motivator  agar  hakim tidak  perlu  ragu  dalam  menyatuhkan  putusannya,  sebab  seperti  diriwayatkan  Abdullah  bin Amr dan abu Hurairah bahwa Rasullullah Saw pernah bersabda, “apabilah seseorang hakim hendak  menjatuhkan  hukuman  dengan  sungguh-sungguh  dan  adil,  Allah  SWT  akan memberikan  dua  ganjaran  kebaikan  kepadanya.  Sebaiknya  apabila  dalam  keadaan  yang demikian ia membuat kesilapan, maka ia hanya akan mendapat satu ganjaran kebaikan.”

## KESIMPULAN
Hakim  sebagai  penegak  hukum  senantiasa  harus  memperhatikan  dan  mengikuti dinamika  masyarakat,  sebab  dalam  kenyataannya  hukum  yang  tertuang  dalam  peraturan perundang-undangan sering tidak mampu menjangkau kebutuhan  yang  ada. Oleh karena itu hakim  dituntut  mampu  menguasai  sistem  hukum  dalam  penerapannya  terhadap  persoalan- persoalan  yang  timbul  dalam  masyarakat  ( law  in  action ).  Setiap  putusan  hakim  harus berorientasi  kepada  rasa  keadilan  masyarakat  sehingga  masyarakat  akan  merasa  terpelihara dan  terlindungi  kepentingannya,  dan  pada  gilirannya  lembaga  peradilan  mendapat  simpati masyarakat  serta  diletakkan  dalam  kedudukan  yang  sangat  terhormat.  Apabila  kondisi demikian  ini  dapat  terwujud,  maka  masyarakat  dengan  sendirinya  akan  menyadari  bahwa hukum  lahir  untuk  mengatur.  Peranan  Hakim  bukan  semata-mata  sebagai  corong  undang- undang  yang  memutus  perkara  hanya  mendasarkan  kepada  pertimbangan  tekstual  sebuah peraturan,  melainkan  harus  mengutamakan  rasa  keadilan  masyarakat.  Putusan  hakim  harus didasarkan kepada suatu keyakinan yang jernih berdasarkan suara hati nurani.
Hakim  jangan  sampai  mengambil  keputusan  yang  salah,  sehingga  terdakwa  yang sebenarnya tidak bersalah harus menjalani hukuman, atau terdakwa yang sebenarnya bersalah tetapi  dibebaskan.  Dalam  konteks  ini  Sabini  pernah  mengajukan  suatu  kesulitan  dalam mengkaji keputusan hakim tentang tidak diketahuinya keputusan yang benar dan yang salah, sehingga menurut beliau hanya Tuhan saja  yang  mengetahui apakah suatu keputusan dalam perkara pidana adalah benar atau salah. Namun demikian menurut penulis, hakim tidak boleh ragu  harus  yakin  dalam  mengambil  keputusan  dalam  sebuah  putusan  dan  putusan  itu  dapat berbentuk: putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan, dan putusan penghukuman atau penjatuhan pidana bagi terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, Ali, ( 2008) Menguak  Realitas  Hukum, Cetakan  I  Percetakan  Fajar  Interpratama ffset, Media Graafika, Jakarta.
Antonius, Sudirman, (2007). Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti., Anggota IKAPI, Jakarta.
Djazuli,  Bachdar,  (1995). Norma  dan  Nilai-nilai  Etika, Penerbit  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Harahap, Yahya, (1976). . Mencari system Peradilan yang Efektif dan Efesien , Alumni. Kunchoro,  Basuki,  (1980). Kemandirian  Kekuasaan  Kehakiman, Cetakan  Pertama,  Jakarta YLBHI.
Lubis, Suhrawardi K. (1990). Etika Profesi Hukum, Penerbit Sinar Grafika Jakarta. Manan , Abdul, (2007). Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Jakarta: Kencana.
Rahardjo,  Satjipto,  (1930). Masalah  Penegakkan  Hukum,  Suatu  Tinjauan  Sosiologis , Penerbit, Sinar Baru, Bandung.
Siregar,  Bismar,  (1980).  Aneka  Putusan  Pidana  Hakim,  Jilid  I,  Cetakan  Ke  1,  Bandung; Alumni.
-------------------,  (1988). Bunga  Rampai  Karangan  Tersebar  Bismar  Siregar, Penerbit  CV Rajawali Jakarta.
Soedjono, Dirjosisworo, (1998). Pengantar tentang Psikologi Hukum, Penerbit Sinar Grafika Bandung.
Zaidan,  Nidzamal  Abdul  Karim,  (1984). Nidzamal Qadha fi Syari’ah al-Islamiah .  Baghdad :Matba’ah – Ani, Cet. Ke 1 tahun.