Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 1970-1981
Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah
Fitri Diani 1) ,  Fauzi Arif Lubis 2) 1,2 Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara *Email korespondensi: fitridianiii9@gmail.com

## Abstract
Indonesia has been classified as a developing country because its economic growth is accelerating both materially and  non-materially.  Indonesia's  economy  continues  to  grow  and  develop,  necessitating  increased  government supervision. When these requirements are satisfied through the acquisition of commodities or services. The Medan City Government is now launching a Local E-Catalog program for workers in MSME businesses (Micro, Small and Medium Enterprises). The Local E-Catalog Program was established to aid in the recovery of the city of Medan's economy following the Covid-19 outbreak. The researcher is referring to the Medan City Government, which is actually the Medan Marelan District Government. Three MSME entrepreneurs have been added to the Local  E-Catalog,  which is quite  a  number  given  the District's  population  of MSME  entrepreneurs.  This study employs  a  kind  of  qualitative  research  known  as  interaction  analysis,  which  entails  reporting  and  analyzing encounters. Interviews, observation, and documentation are used to acquire data. The research findings indicate that both MSME enterprises that participate in the Medan Local E-Catalog and MSME business players that do not participate in the Local E-Catalog have benefited from the PMK Kasi work program, specifically the creation of the Medan Marelan Berkah MSME Cooperative. This shows that MSMEs in this sub-district do not or have not utilized existing technology and innovated well in line with the times. Certainly not in accordance with the advice of Allah SWT, where He ordered his people to always be creative and innovate in various activities.
Keywords: E-Catalog, MSME Actors, Medan City Goverment.
Saran sitasi : Diani, F., & Lubis, F. A. (2022). Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (02), 1970-1981. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5794
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5794

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  telah  memasuki  kategori  sebagai negara  berkembang  yang  pertumbuhan  ekonomi  nya sedang tumbuh dan berkembang dengan cukup pesat baik  secara  materiil  maupun  non  materiil.  Seiring tumbuh dan berkembangnya perekonomian Indonesia maka  pemerintah  membutuhkan  lebih  banyak  tata kelola.  Ketika  kebutuhan  tersebut  terpenuhi  melalui pembelian  barang  atau  jasa.  Kebutuhan  barang  dan jasa adalah bagian terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan (Suryono et al., 2022).
Pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  yaitu suatu aktivitas guna mencapai  barang dan jasa yang bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  Kementrian, Lembaga, Perangkat Daerah, dan Instansi Pemerintah. Dalam  proses  pembelian  barang/jasa  terdapat beberapa  prinsip  dasar  yang  menjadi  standar  dalam
pelaksanaannya.  Perolehan  barangan  dan  jasa hendaklah dilakukan dengan efisien, efektif, transparan,  terbuka,  berdaya  saing,  adil  atau  tidak diskriminatif  dan  akuntabel.  Proses  tercatat  dimulai dari  perencanaan  kebutuhan  yang  disusun  dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) sampai diselesaikannya seluruh aktivitas penyediaan barang/jasa dan didanai oleh APBN/APBD (Mawarni et al., 2020).
Usaha  yang  paling  umum  dilakukan  oleh masyarakat Indonesia adalah usaha mikro, kecil, dan menengah  (UMKM).  UMKM  merupakan  sektor usaha yang memiliki potensi yang sangat penting dan memberikan  kontribusi  terhadap  Produk  Domestik Bruto (PDB), ekspor nasional, dan investasi nasional. Saat  ini  situasi  UMKM  di  Indonesia  sedang mengalami penurunan pendapatan yang
mengakibatkan  para  pelaku  UMKM  mengalami kerugian  yang  cukup  signifikan  akibat  pandemi COVID-19.  Para pelaku UMKM di kota Medan juga mengalami  hal  yang  serupa,  dimana  para  pelaku UMKM  mengalami  penurunan  pendapatan  dan mengalami  kerugian  akibat  pandemi  COVID-19 tersebut.
Pemerintah Kota Medan tidak hanya berpangku tangan  dalam  menangani  permasalahan  tersebut. Berbagai  upaya  telah  dilakukan  untuk  memulihkan kembali  keadaan  para  UMKM.  Pemerintah  Kota Medan  akan  melaksanakan  suatu  program  yaitu  E- Katalog  Lokal  dengan  pengguna  nya  para  pelaku usaha  UMKM  yang  ada  di  Kota  Medan  saat  ini. Dilaksanakan  nya  program  tersebut  oleh  pemerintah guna  membantu  meningkatkan  perekonomian  para pelaku  usaha  UMKM  akibat  pandemi  COVID-19. Pemerintah kota Medan yang dimaksud penelitian ini ialah  Pemerintah  di  Kecamatan  Medan  Marelan, dalam  pengadaan  barang/jasa  bagian  jasa  makanan dan  minuman  Kota  Medan.  Program  pemerintah  ini mendapatkan  respon  yang  sangat  baik  di  kalangan para  pelaku  usaha  UMKM  di  Kota  Medan  termasuk para  pelaku  UMKM  di  Kecamatan  Medan  Marelan. Program  Pemerintah  Kota  Medan  pada  Pengadaan Barang/Jasa  secara  elektronik  ini  berpedoman  pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Produk dalam E-Katalog tidak bisa diakses bebas oleh  kalangan  umum,  berbeda  dengan  marketplace dimana  setaip  item  barang  bebas  masuk  untuk dipasarkan.  Produk-produk  dalam  E-Katalog  telah melalui  kurasi  ketat  yang  dilakukan  oleh  Lembaga Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  (LKPP)1  dan penyedia  barang/jasa  terikat  kontrak  dengan  LKPP. Dan hanya produk yang memenuhi karakteristik dan yang  dibutuhkan  oleh  pemerintah  lah  yang  akan masuk  ke  dalam  E-Katalog  tersebut.  Hal  ini menyebabkan  tidak  semua  para  pelaku  UMKM  di Kecamatan  Medan  Marelan  dapat  masuk  ke  dalam program pemerintah ini. Bisa saja  di karenakan tidak sesuai  dengan  karakteristik  atau  tidak  memenuhi kebutuhan  pemerintah  kota  Medan.  Para  pelaku UMKM yang telah lolos berbagai macam seleksi yang di  lakukan  oleh  LKPP  untuk  wilayah  Kecamatan Medan Marelan berjumlah 3 pengusaha yaitu, Danau Siombak  Catering,  Aneka  Kue  Tasya  dan  Berkah Kuliner.
Mengingat bahwa begitu banyak pelaku UMKM di Kecamatan Medan Marelan namun hanya terdapat
3  pengusaha  yang  bergabung  di  E-Katalog.  Dari permasalahan  tersebut  membuat  peneliti  ingin mengetahui  bagaimana  perkembangan  para  UMKM yang  telah  bergabung  di  program  pemerintah  E- Katalog  Lokal  dan  adakah  peran  Pemerintah Kecamatan  Medan  Marelan  dalam  pengembangan para  UMKM  yang  tidak  berhasil  bergabung  di program pemerintah tersebut.
Tabel 1. Penyedia Estalase Produk Makanan dan
Minunan Kota Medan. No  Penyedia Alamat 1.  Hindinesiaa Jl. PWS Gang Kerang No,5 2.  Rumah Makan Alpermata Nusantara (Jl. Jamin Ginting No 259A Padang Bulan)
3.  Roemah Catering Jl.  Brigjend  Katamso  gang
Melati  no.  1/40  Kampung
Baru Medan
4.  CV. Me Roti Q Jln. Bunga Ncole gg.Akper Depkes no.3 5.  Menu  Dapur  Kak Timah JL  KL  YOS  SUDARSO NO 75 LK VI 6.  Cv.ira abadi sejahtera Jalan  Kapten  Muslim  gg. Mortir no. 292 c 7.  Rumah Makan Dinda Jl. Ayahanda Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah 8.  Rumah Kue Fachri Jl. Rahmadsyah Gg. silaturahim No. 3 9.  Danau Siombak Catering Jl.  Pasar  Nipon  No.07  Lk. VI Paya Pasir 10.  Rm Tisya Jl.  Sekip  No  30  Kel.  Sekip Kec. Medan Petisah 11.  Mayang D'littleBox Jl Kelapa VII No 23 12.  Rumah Kue PWS Jl. PWS No. 59 Medan 13.  UD DAPUR REUNI Jl Mesjid Nomor 84, Helvetia Timur Medan Helvetia 14.  Nona Katering Jalan  Sei  Wampu  Baru  No 4A Kel Babura Kec Medan Baru
15.  Berkah Kuliner  Jl. A. Sani Muthalib Lk. 09
Kel.  Terjun  Kec.  Medan Marelan
16.  Aneka Kue Tasya Jl. Jala IX Lk. IX Paya Pasir Pada  Tabel  1  merupakan  data  pelaku  UMKM yang  telah  bergabung  di  E-Katalog  Lokal  Medan. Terdapat 16 penyedia dari berbagai Kecamatan Kota
Medan.  Pada  Kecamatan  Medan  Marelan  terdapat  3 pelaku usaha yaitu Aneka Kue Tasya berlokasi di JL. Jala IX Lk. IX Paya Pasir, Berkah Kuliner berlokasi di JL. A. Sani Muthalib Lk. 09 Kel Terjun Kec, Medan Marelan  dan  Danau  Siombak  Catering  berlokasi  JL. Nipon No 07 Lk. VI Paya Pasir.
Tabel 2. Data Pelaku Usaha UMKM di Koperasi
Marelan Berkah. No Penyedia Alamat 1.  Jamu Bandrek Komp.  KPUM  Lk.  13 Terjun 2.  Kripik Debog Pisang Gg Pusara Lk. XI Tanah 600 3.  Kudapan SDA 4.  Stick Gg  Pringgan  Lk.  8  Paya Pasir 5.  Snack Walidayna  Kompl. PLN. Lk. 33 Rengas Pulau 6.  Cucur JL. D. Siombak Lk 07 Paya Pasir 7.  Piscok Komp Mediteranian Terjun 8.  Krimpis Abon SDA 9.  Kacang Taujin JL.  Marelan  Raya  Lk.  8 Tanah 600 10.  Kripik Kari JL. Marelan IX Lk. 7 Tanah 600 11.  Kue Semprong Gg  Pringgan  Lk.  8  Paya Pasir 12.  Raja Manis SDA 13.  Keju Goreng Gg  Kambing  Lk.  4  Paya Pasir 14.  Jamu Niswah Gg Karya Pasar 4 Timur 15.  Minuman Mangrove Danau Siombak Paya Pasir 16.  Kripik Fadda JL.  D.  Siombak  Lk.  7  Paya Pasir 17.  Kripik Tempe JL.  Marelan  IX  Lk.  13 Tanah 600 18.  Pempek Pak Eko  Ling. 10 Tanah 600 19.  Kripik Ubi Terjun 20.  Jamu Bubuk Gg Amal Lk. 1 Terjun 21.  Bubur Pedas Paya Pasir 22.  Rengginang Kel. Rengas Pulau 23.  Produk Mangrove  Kel. Rengas Pulau 24.  Eco Enzim Kel. Tanah 600 Lk. 10 25.  Kaligrafi Kel. Tanah 600 Lk. 07 26.  Kerajinan Kerang  Ling. 05 Labuhan Deli 27.  Home Decor Terjun
No Penyedia Alamat 28.  Kerajinan  Barang Bekas Rengas Pulau 29.  Jamur Terjun 30.  Craft Rengas Pulau 31.  Kebab dan Dimsum Remgas Pulau
Pada  Tabel  2  merupakan  data  pelaku  usaha UMKM  di  Koperasi  Marelan  Berkah.  Koperasi  ini merupakan  progja  Kasi  PMK  Kecamatan  Medan Marelan  guna membantu  perkembangan  para  pelaku UMKM. Terdapat 31 usaha yang telah bergabung di koperasi  tersebut.  Koperasi  ini  juga  telah  mengikuti banyak  kegiatan,  salah  satunya  mereka  telah melakukan  sosialisasi  halal  yang  mendatangkan petugas kemenag, memfasilitasi izin OSS, mendatangkan kerjasama dengan Tokopedia, memfasilitasi  SAKASANWIRA,  mengikuti  event bazar di Manhattan dan Expo 2020.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Ekonomi Syariah
Ekonomi  Islam  secara  sederhana  dapat  kita pahami  berdasar  pada  beberapa  pendapat.  Abdul Manan  (2011)  mengatakan  bahwa  menrutnya ekonomi  Islam  merupakan  ilmu  pengetahuan  sosial yang  mempelajari  masalah  ekonomi  rakyat  di  suatu daerah  yang  di  ilhami  oleh  nilai-nilai  keislaman. Kemudian Umar Chapra (2001) mengatakan pendapatnya,  yakni  ekonomi  Islam  merupakan pengetahuan yang  membantu upaya realisasi kebahagiaan  seorang  manusia  melalui  alokasi  dan distribusi  sumber  daya  yang  terbatas  yang  berada dalam  koridor  yang  merujuk  pada  pengajaran  Islam tanpa  memberikan  kebebasan  individu  atau  tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.
Apabila  ditinjau  dari  segi  sejarah,  ekonomi manusia  selalu  mengalami  perkembangan  dalam tahapan-tahapan tertentu dari aktivitas yang sederhana sampai  ke  aktivitas  yang  modern.  Al-quran  sebagai sebuah  pedoman  tidak  hanya  mengatur  masalah ibadah yang sifatnya ritual saja, tapi juga kepada hal- hal  yang  bersifat  komperehensif  dan  universal. Termasuk  pada  permasalahan-permasalahan  yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi.
Dalam  konteks  ekonomi,  ajaran  Islam  melalui Al-Quran  dan  Al-Sunnahnya  menjadi  landasan  awal yang  menetapkan  aturan  hukum  sebagai  batasan perilaku  manusia  dalam  menjalankan  aktivitas
ekonominya  yang  bermuara  pada  pencapaian stabilitas kesejahteraan umat tanpa ada yang dirugikan antara satu pihak dengan pihak lain. Ikit mengatakan, menurutnya  dalam  ekonomi  Islam,  bekerja  berdasar pada, a) tujuan  yang  sama,  yakni mencari  pemuasan keperluan hidup baik untuk keperluan pribadi maupun umum.  Sistem  ekonomi  Islam  bekerja  menurut,  b) prinsip  yaitu  dipengaruhi  dan  dibatasi  oleh  ajaran Islam  yang  bersumber  pada  Al-Quran  dan  hadist (Stkip et al., 2015).

## 2.2. Katalog Elektronik (E-Katalog)
Katalog  elektronik  adalah  suatu  sistem  berupa daftar,  jenis,  spesifikasi  teknis,  harga  barang,  yang dituangkan  dalam  suatu  daftar  dan  mudah  diakses secara  digital.  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) adalah organisasi yang mengelola  dan  mengembangkan  e-katalog  secara elektronik guna memenuhi kebutuhan Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah/Institusi (Dama  et  al.,  2020). Menurut  Peraturan  Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun  2021  tentang  Toko  Online  dan  Katalog
Elektronik
Dalam
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah, jenis katalog elektronik antara lain:
a. Katalog Elektronik Nasional, merupakan katalog yang disusun dan dikelola oleh Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyusun dan mengelola  katalog  elektronik  nasional.  Katalog elektronik  ini  berlaku  untuk  semua  kepentingan negara Indonesia pada umumnya
b. Katalog Elektronik Sektoral disusun dan dikelola oleh  kementerian  dan  lembaga.  Cakupan  E- Katalog  sektoral  biasanya  lebih  kecil  dari  E- Katalog nasional.
c. Katalog  Elektronik  Lokal  yang  di  kelola  oleh Pemerintah  Daerah  dan  telah  menyusun  katalog informasi  elektronik.  Kriteria  barang  dalam  E- katalog lokal bersifat repetitif dan standar.
Pedoman  Kementerian/Lembaga/Pemda  dan
Pemasok untuk Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Dengan
Memanfaatkan  Toko  Online  dan  Katalog  Elektronik Pemerintah  Untuk  Pengadaan  Barang/Jasa,  agar Pengadaan  Barang/Jasa  Transparan  dan  Tercatat Secara  Elektronik  dengan  cepat  dan  mudah. Penggunaan  katalog  elektronik  untuk  pembelian barang disebut E-Purchase dengan metode negosiasi harga,  mini-competition  atau  katalog  kompetitif. Barang/Jasa  yang  masih  termasuk  dalam  katalog
elektronik  tetap  berlaku  sampai  berakhirnya  kontrak katalog  dan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  di dalam  kontrak.  Berdasarkan  Keputusan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2021  tentang Pengadaan Barang/Jasa Umum tentang Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas:
a. Kontrak  Lumsum,  Kontrak  dengan  lingkup pekerjaan  yang  tetap  dan  harga  yang  tetap  dan tetap  dalam  batas  waktu  tertentu,  dengan  risiko ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang memberikan  jasa  dan  pembayaran  berdasarkan tahapan  produk/output  yang  dihasilkan  sesuai dengan kontrak.
b. Kontrak  Harga  Satuan,  Kontrak  harga  satuan adalah  untuk  semua  pekerjaan  yang  harus diselesaikan  dalam  jangka  waktu  tertentu,  tetapi jumlah  pekerjaan  masih  diperkirakan  pada  saat penandatanganan kontrak. Setelah penandatanganan,  pembayaran  harus  dilakukan sesuai  dengan  hasil  pengukuran  bersama  yang direalisasikan dengan kuantitas proyek, dan nilai kontrak  akhir  akan  ditentukan  setelah  selesainya semua proyek.
c. Kontrak  Gabungan  Lumsum  dan  Harga  Satuan, adalah  kontrak  untuk  pembelian  barang  /  kerja pembinaan / jasa di mana kerja itu disimpulkan di bawah kontrak.
d. Kontrak Payung, Perjanjian dimana pembeli dan penjual  menyepakati  harga  tertentu  untuk  jenis barang  atau  jasa  tertentu  untuk  jangka  waktu tertentu.
e. Kontrak Putar Kunci, adalah perjanjian pembangunan  fasilitas  di  mana  pemasok  setuju untuk  membangun  proyek  secara  keseluruhan sampai  selesai,  termasuk  pemasangan  semua peralatan, sehingga proyek siap untuk dioperasikan.
f. Kontrak Biaya Plus Imbalan, Suatu jenis kontrak yang  digunakan  dalam  konteks  penanganan keadaan  darurat,  yang  mencakup  perhitungan biaya  aktual  ditambah  kompensasi  dengan persentase  tetap  dari  biaya  aktual  atau  jumlah kompensasi yang tetap.
g. Kontrak  Berdasarkan  Waktu  Penugasan,  Ini adalah  kontrak  untuk  layanan  yang  ruang lingkupnya tidak dapat didefinisikan secara rinci atau tidak dapat dipastikan.
h. Kontrak Tahun Jamak, kontrak antara pemerintah dan perusahaan, yang disepakati oleh perusahaan dan pemerintah, bahwa perusahaan akan
menyediakan  barang  atau  jasa  lebih  dari  satu tahun setelah mendapat persetujuan dari pemerintah.
Kontrak akan ditetapkan sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
a. Jenis  kontrak  pengadaan  pekerjaan  konstruksi ialah  kontrak  lumsum,  harga  satuan,  gabungan lumsum dan harga satuan, putar kunci dan biaya plus imbalan
b. Jenis  kontrak  pengadaan  jasa  konsultasi  non- konstruksi  ialah  kontrak  lumsum,  kontrak berdasarkan  waktu  penugasan  dan  kontrak payung.
c. Jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi konstruksi  ialah  kontrak  lumsum  dan  kontrak berdasarkan waktu penugasan.

## 2.3. Kelebihan dan Kelemahan E-Katalog
E-katalog  merupakan  aplikasi  belanja  online yang  dikembangkan  oleh  Lembaga  Kebijakan Pengadaan  Barang  atau  Jasa  Pemerintah  dan menyediakan  berbagai  macam  produk  dari  berbagai komunitas yang dibutuhkan oleh pemerintah. Fitur e- katalog  memberikan  efisiensi  bagi  penyedia  karena tidak  perlu  langsung  datang  ke  lokasi  hanya  untuk mencari  informasi  mengenai  katalog  dan  penyedia cukup  mengakses  laman  yang  ditunjukkan.  Dalam menjalankan  aksesnya  penyedia  juga  diberikan banyak  kemudahan.  Seperti  tidak  perlu  melakukan proses  login  untuk  melihat  informasi,  dan  lain sebagainya.  E-katalog  juga  merupakan  salah  satu solusi  untuk  meminimalisir  adanya  kecurangan  dan penipuan. Banyak dari pihak kementerian yang masih menggunakan sistem lelang untuk pengadaan barang dan  jasa.  Dalam  pelaksanaannya,  sistem  lelang memiliki beberapa kendala seperti kurangnya efisiensi dari  segi  biaya,  waktu,  yang  dapat  memicu  praktik kecurangan.
Dikatakan  oleh  Agus  Prabowo,  selaku  mantan kepala LKPP, puasa ya rendahnya nilai transaksi yang dilakukan melewati katalog disebabkan oleh ketakutan  dari  pejabat  mengenai  sistem  audit  dalam dilaksanakannya  pengadaan.  Ini  semuanya  dapat memicu  beberapa  dampak  yang  kurang  baik  salah satunya ialah mengganggu penyerapan belanja negara. Akan  tetapi,  e-katalog  juga  memiliki  beberapa keunggulan yang dapat menguntungkan penggunanya.  Beberapa  manfaat  dari  penggunaan  e- katalog ialah:
a. Menjamin  kepastian  spesifikasi  teknik  akan barang  atau  jasa  yang  dipesan  serta  harga  yang ditawarkan  seragam.  Ini  berarti  pihak  penguasa tidak perlu membuat spesifikasi karena spesifikasi dapat diambil dari katalog.
b. Merekam seluruh proses eh purchasing yang telah dilakukan.  Hal  ini  dapat  mempermudah  proses monitoring dan analisis.
c. Mempercepat proses penyediaan barang atau jasa di  berbagai  tempat  instansi  sehingga  tidak mengganggu proses pelayanan kepada masyarakat.
d. Menghemat  biaya  dan  waktu  karena  proses pengadaan seluruhnya dijalankan secara online.
e. Memberikan  kemudahan  pada  kementerian, lembaga,  dan  instansi,  dalam  proses  pengadaan barang dan jasa.
f. Dokumen pengadaan barang atau jasa disediakan secara  online  dan  dapat  menghemat  penggunaan kertas.
g. Membentuk  pasar  nasional  yang  lebih  jelas, terarah, dan terukur.
h. Mempercepat proses penyerapan anggaran karena pengadaan dapat berjalan lebih cepat.
i. Meminimalisir  adanya  kecurangan  dan  korupsi karena  transaksi  dapat  dilihat  oleh  siapapun  dan bersifat transparan.
Beberapa manfaat lain dari penggunaan e-katalog ialah klien dan pemasok tenaga kerja bisa sama-sama mengetahui  perkembangan  dari  penjualan  yang dilakukan.  Ini  merupakan  salah  satu  bentuk  dari transparansi pelaksanaan.

## 2.4. Manfaat E-Katalog
Sebelum  adanya  penggunaan  e-katalog  seperti sekarang  ini,  badan  usaha  yang  berdiri  di  Indonesia berlomba  dalam  mendesain  serta  merancang  katalog secara  manual  yang  menarik  untuk  memasarkan produknya.  Isi  dalam  katalog  ini  merupakan  list barang/jasa  yang  diperjual  belikan  oleh  perusahaan kepada pembeli atau kepada perusahaan lain. Katalog yang  dihasilkan  dicetak  dengan  ukuran  dan  bentuk yang  bervariasi.  Beberapa  di  cetak  selembar  biasa, beberapa  ada  yang  di  cetak  seperti  majalah.  Katalog secara manual sampai ke tangan konsumen dengan 2 cara.  Cara  yang  pertama  ialah  meletakkannya  di etalase toko. Cara yang kedua ialah membagikannya di  jalan-jalan.  Akan  tetapi,  kadang  kala  penggunaan katalog  tidak  tepat  sasaran.  Juga  biaya  yang dikeluarkan dalam pembuatan katalog terhitung besar
dan  tidak  sebanding  dengan  hasil  yang  didapat perusahaan.  Atas  hal  ini,  kemudian  para  web developer  serta  pengusaha  bekerja  sama  untuk membuat trobosan baru, yakni e-katalog.
Katalog  memiliki  keunggulan  pasti  yakni menekan  biaya  karena  tidak  harus  melakukan printing.  Hal  ini  tentunya  dapat  menambah penghasilan  yang  didapat  oleh  perusahaan  sehingga semakin hari banyak perusahaan yang menggunakan e-katalog  untuk  memasarkan  produk  yang  mereka punya  karena  dinilai  lebih  efektif  dibanding  dengan membagikan  katalog  cara  manual.  Tidak  hanya  itu saja  manfaat  yang  dihasilkan  oleh  e-katalog  bagi perusahaan, beberapa diantaranya ialah:
a. Menjangkau lebih banyak pasar e-katalog  yang  dikeluarkan  memberikan  banyak kemudahan, tentunya dapat menambah konsumen. Konsumennya  didapatkan  dapat  meningkatkan omset  perusahaan.  Ini  seiring  dengan  bajunya akses teknologi di mana konsumen lebih memilih sesuatu  yang  mudah  untuk  diakses,  cepat,  dan menghemat  waktu.  Siap-siap  konsumen  tentunya memiliki kesibukan masing-masing. Munculnya e- katalog dapat membantu konsumen mempersingkat  waktu  untuk  memilih  pengadaan barang  dan  jasa.  Hal  ini  tentunya  menjadikan perusahaan  selangkah  lebih  maju  dari  pada perusahaan  lain  serta  dapat  menjangkau  lebih banyak pasar karena fasilitas e-katalog.
b. Lebih cepat sasaran
Jika dulu perusahaan perlu mendatangi satu persatu tempat  untuk  membagikan  katalog,  saat  ini perusahaan  tidak  perlu  repot-repot  lagi.  Katalog yang  dikeluarkan  cukup  dipasang  pada  jejaring sosial  dan  siapapun  dapat mengakses  nya  apabila mereka  sedang  membutuhkan  barang  atau  jasa yang  perusahaan  jual.  Apabila  konsumen  ingin memesan  sekalipun  maka  perusahaan  akan memiliki  database  serta  dapat  di follow  up di kemudian hari.
c. Mengurangi resiko penyalahgunaan harga Dalam satu perusahaan memiliki banyak departemen dan pegawai. Ini tentunya memungkinkan  terjadinya  penggelapan  dana. Salah  satu  kasus yang  sering  terjadi ialah  dengan sengaja menambah harga barang untuk keuntungan pribadi.  Ini  tentunya  merugikan  perusahaan  dan pihak  pelanggan  dapat  merasa  kecewa  karena harga  barang  yang  ditawarkan  terlalu  tinggi.  E- katalog yang transparan serta terhubung langsung
dengan  pembeli  dapat  menekan  risiko  di  atas. Karena secara  tidak langsung  e-katalog berfungsi sebagai dokumen yang sah dalam memuat barang atau jasa yang ditawarkan sehingga tidak ada pihak yang  bisa  memanipulasi  harga  dan  merugikan perusahaan.
d. Lebih  efisien  waktu  dan  efektif  dalam  proses penjualan
Beberapa  dari  perusahaan  yang  menyediakan  e- katalog  juga  menyediakan  fasilitas  pembesaran sehingga  perusahaan  tidak  perlu  dua  kali  untuk melayani  konsumen.  Saat  ini  tidak  perlu  lagi menerima  telepon  berkali-kali  karena  eh  katalog juga memiliki arsip yang bisa menunjukkan bukti pengesahan tersebut.
e. Mendukung  gerakan  penghijauan  karena  eh katalog dilakukan secara dari dan tidak menggunakan kertas
E-katalog  merupakan  salah  satu  list  digital  yang menghemat  pengeluaran  kertas.  Jika  hal  ini  di keraton oleh banyak perusahaan maka perusahaan dapat  turut  andil  dalam  program  pemerintah penghijauan.  Seperti  yang  telah  kita  ketahui bahwasannya kertas dibuat dari batang pohon dan menyebabkan  banyak  pohon  di  terbang  sehingga meningkatkan adanya pemanasan global. Manfaat e-katalog  tidak  serta  merta  hanya  dirasakan  oleh perusahaan  saja.  Masyarakat  sebagai  konsumen juga  dapat  merasakannya.  Berikut  beberapa manfaat  yang  dapat  dipetik  oleh  konsumen, diantaranya:
f. Mudah diakses oleh banyak pihak
Tidak  semua  konsumen  memiliki  banyak  waktu luang.  Beberapa  mungkin  sibuk  bekerja  atau melakukan  aktivitas-aktivitas  lain.  Hadirnya  e- katalog  dapat  membantu  konsumen  menghemat waktu  serta  menentukan  dimana  mereka  bisa memutuskan  membeli  barang  dan  jasa.  Hanya dengan  mengandalkan  satu  perangkat  elektronik, maka  pembeli  bisa  melihat  beberapa  e-katalog sekaligus  dari  beberapa  toko.  Terlebih  kebiasaan konsumen  yang  sering  melakukan  pembandingan harga,  maka  akan  lebih  mudah  apabila  memakai adanya e-katalog. Mereka tidak perlu repot untuk berpindah  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  yang tentunya bisa menghabiskan waktu.
g. Update dan efisien
Katalog  yang  biasa  dibagikan  dengan  kertas, tentunya memiliki masa  dan  waktu tersendiri.  Ini berarti,  foto  dan  harga  dari  produk  yang
ditampilkan  memiliki  masanya  sendiri.  Apabila masa  telah  habis,  maka  katalog  tersebut  tidak berguna  dan  harus  menggantinya  dengan  katalog baru.  Dengan  penggunaan  e-katalog  update menjadi    lebih  mudah  dengan  mengunggah  foto terbaru.
h. Menghadirkan  informasi  barang  dan  jasa  yang lebih transparan dan mudah untuk di dapat Dalam  jual  beli  banyak  sekali  ditemukan  kasus mengenai  penipuan.  Salah  satunya  ialah  harga yang tertera pada katalog tidak sama dengan harga yang  dikeluarkan  oleh  kasir.  Dengan  hadirnya  e- katalog  maka  pihak lain tidak  dapat menyela  dan mengambil  keuntungan  dengan  yang  lebih  mahal untuk alasan pribadi.
i. Lebih  efektif  meningkatkan  peforma  pengadaan barang
Dengan  adanya  e-katalog  khususnya  untuk penjual/pengadaan barang dan jasa,  maka konsumen bisa lebih mudah melakukan kesepakatan  dan  pembayaran  karena  menghemat waktu,  mempercepat  proses  pengadaan,  dan meningkatkan produktivitas.

## 2.5. Implementasi E-Katalog
Penerapan  e-katalog  merupakan  hal  yang  kritis dalam pengadaan karena terbukti banyak memberikan pengaruh positif. E-katalog dibutuhkan oleh pengguna barang secara langsung. Berdasar pada pedoman yang jelas  e-katalog  akan  memberikan  keleluasaan  dan fleksibilitas untuk penggunanya. Hal ini memungkinkan  pembelian  cepat  dan  terkonsolidasi. Beberapa teknis telah diterbitkan oleh LKPP sebagai pedoman  bagi  pelaku  pengadaan  untuk  dalam pelaksanaannya mengimplementasikan hal ini. Berikut merupakan teknik  implementasi eh katalog: a. Tata  cara  pencantuman  barang  atau  jasa  para  e- katalog
Proses  pemilihan  penyediaan  barang  atau  jasa untuk dicantumkan dalam e-katalog dilakukan oleh LKPP.  Prosesnya  bisa  melalui  lelang  atau  non lelang. Usulan barang atau jasa yang dicantumkan dalam  e-katalog  dapat  berasal  dari  kementerian atau  lembaga,  pemerintah  daerah,  atau  penyedia barang atau jasa tertentu. Kriteria utamanya barang atau  jasa  dikatakan  layak  ialah  berdasar  pada kebutuhan instansi dan jangkauan layanan.
b. Tata cara pembelian
Berikut  urutan  mengenai  tata  cara  pembelian  e- katalog, diantaranya:
1) Pejabat Pengadaan (PP) yang ditetapkan oleh pimpinan institusi membuat paket pembelian barang melalui aplikasi e-purchasing berdasar pada  informasi  spesifikasi  teknis  barang  dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diberikan  oleh  Pejabat  Pembuat  Komitmen (PPK)  game  dota  barang  yang  terdapat  pada sistem e-katalog sebagaimana tercantum pada portal pengadaan nasional.
2) PP,  pejabat  yang  di  telah  ditetapkan  oleh pimpinan atau institusi, atau PPK mengirimkan  permintaan  pembelian  barang kepada  penyedia  barang  yang  terdaftar  pada sistem  e-katalog  melewati  aplikasi  e- purchasing.
3) Penyedia barang memberikan persetujuan atas permintaan pembelian barang melalui aplikasi tersebut paling lambat 3 hari kerja.
4) PP  atau  pejabat  ditetapkan  oleh  pimpinan mengirimkan  permintaan  pembelian  barang yang  telah  disetujui  oleh  penyedia  barang kepada  PPK  pada  sistem  katalog  elektronik melalui  aplikasi  e-purchasing.  Apabila  e- purchasing dilakukan oleh PPK, maka proses ini bisa dilewatkan.
5) PPK memberikan persetujuan atas permintaan pembelian  barang  melalui  aplikasi  e- purchasing.  Apabila  hal  ini  dilakukan  oleh PPK, maka proses bisa langsung dilewatkan.
6) PP,  Pejabat  yang  ditetapkan,  atau  PPK mengirimkan surat pesanan pembelian barang yang  telah  disetujui  kepada  penyedia  barang pada  sistem  e-katalog  melalui  aplikasi  e- purchasing.
7) PPK  menyusun  siap  perjanjian  pemberian barang  dan  mengunggah soft copy surat perjanjian  pemberian  barang  yang  telah ditandatangani  PPK  dan  penyedia  ke  dalam aplikasi e-purchasing.
8) Penyedia  barang  mengirimkan  barang  sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati.
9) Penyedia  barang  memberitahukan  status pengiriman  barang  kepada  PPK  atau  pejabat yang  ditetapkan  oleh  pimpinan  instansi melalui aplikasi e-purchasing.
10) Pejabat  Penerima  Hasil  Pekerjaan  (PPHP) menerima  dan  melakukan  pemeriksaan barang paling lambat 5 hari kerja sejak barang datang  dan  diterima.  Apabila  ditemukan kerusakan  atau  hal-hal  yang  tidak  sesuai,
maka PPHP akan menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada PPK. 11) Atas dasar pemberitahuan yang diberikan oleh PPHP, PPK mengajukan permintaan penggantian  barang  dengan  melampirkan Berita  Acara  Hasil  Pemeriksaan  Barang kepada  Penyedia  Barang  paling  lambat  tiga hari kerja sejak tanggal penerimaan barang.
12) PPK  membuat  status  penerimaan  barang kepada  penyedia  barang  melalui  aplikasi  e- purchasing.
13) Biaya  pengiriman  barang  ditanggung  oleh pihak  pembeli,  di  kecualikan  dalam  hal pengembalian  barang  akibat  kerusakan  atau ketidak  sesuaian  spesifikasi  barang  yang dipesan.

## 2.6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah
Berwirausaha  merupakan  suatu  hal  yang  sudah tidak asing lagi dalam islam. Dimana nabi Muhammad SAW  juga  pernah  melakukan  kegiatan  berdagang yang  mencontohkan  untuk  berlaku  jujur  dalam melakukan  usaha.  Dalam  islam,  melakukan  usaha merupakan sesuatu yang dihalalkan. Nabi Muhammad SAW  pada  mulanya  juga  merupakan  seorang pedagang.  Bisa  kita  lihat  ada  banyak  sekali  sahabat nabi di zaman itu yang menjadi pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang besar. Allah menciptakan  manusia  sejatinya  untuk  menjadi seorang  khilafah  di  bumi  ini.  Dengan  menjalankan hal-hal  di  atas,  tentu  saja  membutuhkan  suatu  usaha yang keras dari diri manusia itu sendiri.
UMKM  menurut  pandangan  ekonomi  Islam, merupakan  salah  satu  kegiatan  manusia  dalam beribadan  dan  menuju  kesejaterahan  sosial  untuk menaikkan  derajatnya.  Perintah  yang  diberikan tersebut  berlaku  pada  keseluruhan  manusia  tanpa membeda-bedakan  status  jabatan,  dan  pangkat seseorang. Telah dijelaskan dalam Al-Quran pada QS At-Taubah (09), ayat 105, yang berbunyi:
َ ن ْو ُّد َرُت َس َو َۗ َ ن ْوُن ِم ْؤ ُم ْ لا َو ٗه ُ ل ْو ُس َر َو ْم ُ ك َ ل َم َع ُ ه للّٰا ى َرَي َس َ ف ا ْو ُ ل َم ْعا  ِل ُ ق َو
َ ن ْو ُ ل َم ْعَت ْمُت ْ ن ُ ك اَمِب ْم ُ كُئِ ب َنُيَف ِةَداَه َّشلاَو  ِبْيَغ ْ لا  ِمِلٰع ى ٰ ل ِا Artinya: ” dan Katakanlah: “Bekerjalan kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan  kepada  (Allah)  yang  mengetahui  akan yang  ghaib  dan  yang  nyata,  lalu  diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”
Rasulullah  memerintahkan  pada  umatnya  di bumi untuk bekerja, dimana setiap pekerjaan manusia akan  terus  dilihat  oleh  Allah  dan  rasulnya  sebagai suatu  amalan  yang  akan  dipertanggung  jawabkan. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa UMKM  membagi  beberapa  kriteria  di  dalamnya, yakni :
a. Kriteria usaha mikro ialah sebagai berikut:
1) Memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak sejumlah Rp50.000.000.00 dan bukan termasuk tanah serta bangunan tempat usaha.
2) Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling banyak sejumlah Rp300.000.000.00
b. Kriteria  yang  dimiliki  oleh  usaha  kecil  ialah sebagai berikut: 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000.00 sampai dengan paling banyak sejumlah Rp500.000.000.00 dan tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha.
2) Memiliki hasil penjumlahan tahunan lebih dari Rp300.000.000.00  sampai  dengan  paling banyak jumlah Rp2.500.000.000.00.
c. Kriteria usaha menengah ialah sebagai berikut:
1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000.00  sampai  dengan  paling banyak  sejumlah  Rp10.000.000.000.00  yang tidak termasuk bangunan tanah tempat usaha.
2) Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari Rp2.500.000.000.00  sampai  dengan  paling banyak sejumlah Rp50.000.000.000.00

## 2.7. Perkembangan UMKM
Perkembangan  usaha  tidak  serta-merta  hanya meliputi kenaikan pendapatan, namun juga bertambahnya  volume,  laba,  dan  tenaga  kerja (Jennings  dan  Beaver,  1997).  Untuk  itu  dapat dikatakan  bahwa  perkembangan  usaha  menunjukkan adanya perubahan dalam usaha yang dikelola tersebut. Perkembangan  ini  menunjukkan  adanya  perubahan yakni  berupa  kemajuan  usaha.  Perkembangan  usaha merupakan pertumbuhan manajemen serta daya saing ekonomi  dari perusahaan  tersebut.  Peningkatan  daya saing  dapat  memberikan  dampak  positif  bagi perusahaan.  Perusahaan  mendapatkan  penghasilan yang  lebih  banyak  sehingga  dapat  bertahan  bersaing dengan  perusahaan  lain.  Perkembangan  usaha biasanya  dilihat  dari  segi  pendapatan  (omset)  yang perusahaan tersebut terima setiap bulannya. Perkembangan  usaha  dapat  diukur  dengan  melihat
pertumbuhan  penjualan,  bertambahnya  karyawan, peningkatan  laba,  serta  peningkatan  nilai  aset (Inggarwati dan Kaudin, 2010). Jika semua ini sudah terwujud,  maka  usaha  tersebut  dapat  dianggap mengalami perkembangan.
Sama  halnya  dengan  perkembangan  UMKM. Perkembangan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah dapat  diukur  dengan  melihat  bertambah  tingkat pendapatan yang diterima. Sehingga untuk mengukur perkembangan UMKM dapat dilihat dari pendapatannya.  Apabila  mengalami  kenaikan,  maka dapat disebut mengalami pertumbuhan atau perkembangan.  Namun  jika  mengalami  penurunan, maka  dapat  diartikan  bahwa  UMKM  tersebut mengalami  kemerosotan.  Suatu  perusahaan  dapat mengalami  perkembangan  karena  beberapa  faktor, faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perkembangan usaha tersebut diantaranya ialah:
a. Karakteristik wirausaha
b. Modal usaha
c. Strategi pemasaran
Walaupun  demikian,  perusahaan  tidak  dapat berkembang  begitu  saja  tanpa  adanya  strategi. Terlebih  pada  era  seperti  sekarang  ini.  Karena  akan selalu  ada  pebisnis/pesaing  baru  yang  akan  muncul dan  merebut  pangsa  pasar.  Tunggal  A.  A  (2004) menyatakan  bahwa  “strategi  bisnis  merupakan  dasar dari  usaha  yang  dikoordinasi  dan  ditopang  yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan jangka panjang. Dibawah  ini  merupakan  beberapa  alternatif  strategi yang biasa digunakan, diantaranya:
a. Konsentrasi
b. Pengembangan pasar
c. Pengembangan produk
d. Inovasi
e. Integrasi horizontal
f. Integrasi vertikal
g. Usaha patungan
h. Diversifikasi konsentrik
i. Diversifikasi konglomerat
j. Pengurangan kegiatan
k. Pelepasan kepentingan bisnis
l. Likuidasi

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah “metode penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positive untuk  meneliti  kondisi  alam  (sebagai  lawan  dari
eksperimen),  di  mana  peneliti  sebagai  alat  utama, teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi  (kombinasi),  analitis.  induksi  Atau  data kualitatif, di mana temuan kualitatif lebih menekankan makna daripada “generalisasi” . Metode kualitatif  digunakan  untuk  memperoleh  data  yang mendalam, yaitu data yang mengandung suatu nilai.
Dalam  penelitian  ini  teknik  sampling  yang digunakan  ialah purposive  sampling ,  Di  sinilah seorang peneliti memilih seorang informan berdasarkan pertimbangan tertentu, memenuhi kriteria, dianggap paling memahami harapan peneliti, dan  dapat  mempercayai  keakuratan  informasi  serta memperoleh  pemahaman  yang  lebih  mendalam tentang  masalah.  Koresponden  atau  narasumber tersebut adalah sebagai berikut:
a. Kasi PMK Kecamatan Medan Marelan
b. Pemilik Usaha Danau Siombak Catering
c. Pemilik Usaha Aneka Kue Tasya
d. Pemilik Berkah Kuliner
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan metode sebagai berikut:
a. Teknik  Wawancara,  Suatu  metode  dimana pewawancara  dan  informan  mengumpulkan  data secara  langsung  dengan  tatap  muka  untuk memperoleh data yang jelas.
b. Observasi,  khususnya  pengumpulan  data  secara langsung  mengenai  kondisi  lingkungan  objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian.
c. Dokumentasi,  cara  untuk  memberikan  informasi tambahan  dan  memperkuat  hasil  penelitian  yang diperoleh dari wawancara.
Peneliti memperoleh beberapa data dan beberapa data  lainnya,  dan  mereka  menggunakan  metode tertentu  untuk  memeriksa  data.  Data  dikumpulkan, dikelompokkan  dan  dipilah,  kemudian  relevan  dan representatif terkait dengan masalah yang diteliti dan dipelajari  secara  mendalam,  dianalisis  dan  disajikan secara  deskriptif,  kemudian  dibuat  kesimpulan  dan diharapkan  dapat  menjawab  permasalahan  yang dibahas.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Perkembangan  UMKM  dalam  E-Katalog Lokal Medan
Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengembangkan aplikasi belanja online bernama E-katalog. Aplikasi ini menyediakan informasi  tentang  produk  khusus  pemerintah. Pembelian secara elektronik atau yang dikenal dengan
e-purchase adalah suatu metode pembelian barang/jasa  melalui  sistem  katalog  elektronik  atau toko  online. E-reverse  Auction ialah  Metode penawaran  harga  ulang.  Ada  berbagai  jenis  kontrak pengadaan  yang  mencakup  kontrak  lumsum,  harga satuan,  pembayaran  sekaligus  dan  harga  satuan, kontrak  komprehensif  dan  biaya  plus  kompensasi. Para  pelaku  UMKM  di  kecamatan  Medan  Marelan yang masuk ke E-katalog menandatangi jenis kontrak payung.  Apabila  dimungkinkan  untuk  mengadakan kontrak  berupa  kontrak  harga  satuan  dalam  jangka waktu  tertentu  untuk  barang/jasa  yang  jumlah  atau tanggal  penyerahannya  tidak  dapat  ditentukan  pada saat kontrak dibuat. Kontrak payung ini termasuk jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi nonkonstruksi (PP No  12  Tahun  2021).    Para  pelaku  UMKM menandatangi  Kontrak  Payung  Katalog  Elektronik Lokal  Medan  pada  tgl  9  september  2021.  Perjanjian katalog adalah perjanjian kerjasama antara kementerian/lembaga/pemerintah  daerah  atau  LKPP dengan  penyedia  untuk  mencantumkan  barang/jasa dalam  katalog  elektronik.  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021 Untuk Toko Online dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah akan merumuskan pengadaan barang/jasa yang cepat dan  mudah.  Dapat  dijalankan  secara  transparan  dan direkam  secara  elektronik.  Pelaksanaan  pembelian secara  elektronik  atau  E-Purchase  melalui  Katalog Elektronik dapat dilakukan dengan metode negosiasi harga, kompetisi mini atau katalog kompetitif.
Setelah  bergabung  di  E-Katalog  Lokal  Medan selama  kurang  lebih  5  bulan,  pelaku  usaha  UMKM mengalami perubahan yang cukup memuaskan. Baik dari segi pemahaman penggunaan aplikasi E-Katalog, meningkat nya pendapatan, dan tumbuh nya eksistensi pelaku usaha makanan dan minuman menjadi banyak di  kenal  oleh  kalangan  pemerintah  daerah  maupun masyarakat umum. Dari segi pemahaman penggunaan aplikasi E-katalog tersebut mereka sudah memahami tata  cara  penggunaan  aplikasi  E-katalog  tersebut. Walaupun terdapat pelaku usaha yang menggunakan aplikasi  tersebut  dengan  bantuan  orang  lain  sebagai admin  dari  usaha  mereka.  Dimana  admin  tersebut yang  mengecek  adanya  pemesanan  atau  tidak dikarenakan  aplikasi  tersebut  tidak  memunculkan notif  ketika  ada  yang  mesan.  Jika  ingin  mengetahui apakah  ada  yang  mesan  maka  kita  harus  membuka aplikasi tersebut terlebih dahulu. Dari segi pendapatan semua  pemilik  usaha  mengatakan  bahwa  semenjak
bergabung  di  E-Katalog  Lokal  Medan  pendapatan mereka  bertambah  namun  ada  kendala  dalam  proses pencairan dana yang seharusnya sesuai kontrak namun mereka  tidak  menerima  sesuai  yang  disajikan  dalam kontrak.  Padahal  kegiatan  pengadaan  barang/jasa makanan dan minuman selalu berjalan setiap minggu nya  sesuai  kesepakatan  antara  pelaku  usaha  dengan pemerintah  daerah.  Hal  ini  membuat  pelaku  usaha kesulitan  dalam  memutar  keuangan,  terlepas  dari kontrak  mereka  juga  tetap  menjual  dikalangan masyarakat umum.
Namun ada sisi positif yang dialami bagi pelaku usaha  yang  memiliki  usaha  lainnya,  karena  dengan bergabung  nya  di  E-Katalog  Lokal  Medan  ini mengakibatkat  usaha  tersebut  lebih  dikenal  oleh lembaga  pemerintah  daerah.  Sebagaimana  pemilik usaha  Danau  Siombak  Catering,  ia  memiliki  usaha lain  yaitu  tempat  destinasi  yang  beliau  namakan Danau  Siombak.  Tempat  tersebut  menjadi  lebih dikenal  lembaga  pemerintah  daerah  yang  dulu  nya hanya  masyarakat  sekitar  daerah  yang  mengetahui tempat  destinasi  tersebut.  Bagi  pelaku  usaha  Aneka Kue  Tasya  dan  Berkah  Kuliner  pun,  mereka mendapatkan  peningkatan  pendapatan  dikarenakan hal  yang  serupa,  namun  pendapatan  itu  bukan  dari lembaga pemerintah daerah namun masyarakat umum yang  telah  mengetahui  usaha  mereka  dan  karena bergabung  di  koperasi  UMKM  Medan  Marelan Berkah  yang  dibentuk  oleh  Kasi  PMK  Kecamatan Medan  Marelan.  Uraian  ini  menunjukkan  bahwa keinginan  wali  kota  medan  dalam  meningkatkan perekonmian para pelaku usaha UMKM Kota Medan akibat pandemi Covid-19 telah terlaksanakan dengan baik hanya saja terkendala oleh pencairan dana yang seharusnya  sesuai  dengan  kontrak  yang  telah  di tandatangani.
4.2. Peran UMKM Kota Medan dalam

## Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah
Salah  satu  dari  sekian  banyak  upaya  untuk meningkatkan  ekonomi  masyarakat  dan  membantu untuk  mendukung  ekonomi  syariah  di  Kota  Medan ialah  dengan  mendirikan  UMKM.  Dalam  ekonomi Islam, UMKM adalah salah satu kegiatan dari usaha menduia  untuk  hidup  beriringan  dengan  beribadah sekaligus menuju kesejahteraan ekonomi sosial. Allah SWT  menjelaskan  bahwa  perintah  ini  berlaku  pada seluruh umat tanpa membeda-bedakan apapun. Hal ini juga dijelaskan dalam QS At-Taubah (09), ayat 105.
َ ن ْو ُّد َرُت َس َو َۗ َ ن ْوُن ِم ْؤ ُم ْ لا َو ٗه ُ ل ْو ُس َر َو ْم ُ ك َ ل َم َع ُ ه للّٰا ى َرَي َس َ ف ا ْو ُ ل َم ْعا  ِل ُ ق َو َ ن ْو ُ ل َم ْعَت  ْمُت ْ ن ُ ك اَمِب ْم ُ كُئِ ب َنُيَف ِةَداَه َّشلا َو  ِبْيَغ ْ لا  ِمِلٰع ى ٰ ل ِا
Artinya: “dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah  dan  Rasul-Nya  serta  orang-orang mukmin  akan  melihat  pekerjaanmu  itu,  dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.
Dalam ayat ini ditunjukkan bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja agar mendapat penghasilan  serta  dapat  meningkatkan  kehidupannya agar lebih baik dari sebelumnya.
Islam mengatakan  bahwa  distribusi  barang  juga merupakan  salah  satu  pekerjaan  yang  banyak menguntungkan  pihak  terkait  dalam  usaha  tersebut. Distribudi  barang  dianjurkan  dalam  Islam  dan melarang  umatnya  untuk  menimbun  barang  dimana tujuan  penjual  ialah  untuk  menaikkan  harga  barang ketika  barang  tersebut  menjadi  langka.  Hal  ini tentunya  akan  sangat  merugikan  pembeli.  Apabila suatu barang di distribusikan dengan baik dan sesuai pada aturan, maka akan banyak manfaat positif yang ditimbulkan.  Allah  SWT  menjelaskan  hal  tersebut dalam Al-Quran tentang distribusi barang QS Al-Isra’, ayat 29-30.
ِط ْسَب ْ لا َّ ل ُ ك  ا َه ْط ُسْبَت  ا َ ل َو   َك ِقُن ُع ىٰلِا  ًة َ ل ْو ُ ل ْغ َم   َك َدَي ْ ل َع ْج َ ت  ا َ ل َو
ُءۤا َشَّي   ْن َمِل   َق ْز ِ رلا ُط ُسْبَي   َكَّبَر   َّنِا  ا ًرْو ُسْح َّم  اًمْوُلَم   َد ُعْقَتَف ا ًرْي ِصَب ۢا ًرْيِب َخ ٖهِداَب ِعِب  َناَك ٗهَّنِاَۗ ُرِدْقَيَو Artinya: “dan  janganlah  kamu  jadikan  tanganmu terbelenggu  pada  lehermu  dan  janganlah kamu  terlalu  mengulurkannya  karena  itu kamu  menjadi tercela dan menyesal.
Sesungguhnya  Tuhanmu  melapangkan  rezki kepada  siapa  yang  Dia  kehendaki  dan menyempitkannya;  Sesungguhnya  Dia  Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hambahamba-Nya.”
Proses  distribusi  dalam  Islam  juga  harus dilakukan  dengan  benar  dan  sesuai  pada  prinsip syariah, juga dilarang untuk berbuat zhalim terhadap sesamanya.  Hal  lain  yang  tidak  dihalalkan  dalam ekonomi  syariah  ialah  melakukan  riba,  judi,  suap, korupsi,  dan  perbuatan  sejenis.  Allah  SWT menjelaskan hal tersebut dalam QS An-Nisa, ayat 29.
َ ن ْو ُ كَت ْ ن َ ا ْٓا َّ ل ِا  ِل ِطاَب ْ لاِب ْم ُ كَنْيَب ْم ُ ك َ لا َو ْم َ ا آْ ْو ُ ل ُ ك ْ أَت ا َ ل ا ْوُن َم ٰ ا  َنْي ِذ َّ لا اَهُّي َ آٰي
ْم ُ كِب َ نا َ ك َ ه للّٰا َّ ن ِا ۗ ْم ُ ك َس ُ فْن َ ا آْ ْو ُ لُت ْ قَت ا َ ل َو ۗ ْم ُ كْن ِ م  ٍ ضا َرَت  ْن َع ًة َرا َج ِت
اًمْي ِح َر
Artinya: “Wahai  orang-orang  yang  beriman! Janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil  (tidak benar),  kecuali  dalam  perdagangan  yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh dirimu.  Sungguh,  Allah  Maha  Penyayang kepadamu ”
Kesejahteraan dalam ekonomi Islam, merupakan kesejahteraan  secara  menyeluruh  baik  kesejahteraan secara material, maupun spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi syariah juga tidak hanya di  ukur  bedasar  pada  nilai  ekonomi  saja,  tetapi  juga mencakup  nilai  moral,  spiritual,  dan  nilai  sosial. Banyak  pelaku  UMKM  di  Kota  Medan  yang menjalankan  pekerjaannya  sesuai  dengan  ajaran Islam.  Dimana  mereka  bekerja  untuk  meningkatkan taraf  hidupnya  dan  memberikan  kesempatan  kerja pada  masyarakat  untuk  memiliki  pekerjaan  yang membantu dalam memenuhi hidupnya. UMKM yang ada di Kota Medan memiliki manfaat bagi kehidupan orang banyak akan kebutuhan ibadah, makan, minum, pekerjaan, tempat tinggal, dan semacamnya.
4.3. Peran Pemerintah Kecamatan dalam Pengembangan UMKM yang Tidak Berabung dalam E-Katalog Lokal Medan
E-katalog  merupakan  salah  satu  perkembangan teknologi  yang  membawa  kemajuan  bagi  banyak bidang,  khususnya  pada  bidang  ekonomi.  E-katalog sendiri  dapat  dicirikan  sebagai  suatu  brankas elektronik data mengenai barang dagangan, item, atau administrasi.  Sebagai  salah  satu  komponen  dari  e- Procurement,  e-Catalog  memegang  fungsi  penting karena  memuat  daftar  hal-hal,  penetapan  dan  biaya yang  diacu  dalam  korelasi  item  komparatif  yang berbrda.  Melalui  e-catalog  ini,  klien  administrasi dapat menjamin bahwa yang diberikan oleh merchant memenuhi  atau  tidak  memenuhi  pedoman  yang  ada (Haya & Tambunan, 2022).
Terdapat peranan Pemerintah Kecamatan Medan Marelan dalam mengembangkan usaha UMKM yang tidak berhasil bergabung di E-Katalog Lokal Medan. Pemerintah  Kecamatan  Medan  Marelan  telah
membentuk  sebuah  koperasi  untuk  para  pelaku UMKM  yang  ada  di  Kecamatan  Medam  Marelan. Koperasi ini dibentuk pada bulan 7 tahun 2021 yang dibentuk oleh Kasi PMK Kecamatan Medan Marelan sebagai  program  kerja  nya.  Nama  koperasi  terbuat ialah  Koperasi  UMKM  Medan  Marelan  Berkah. Koperasi ini berjumlah 31 anggota yang dimana salah satu  anggota  koperasi  ini  telah  bergabung  di  E- Katalog  Lokal  Medan.  Koperasi  ini  juga  sudah berjalan  kurang  lebih  5  bulan,  namun  dalam  kurun waktu  yang  cukup  singkat  ini,  Koperasi  UMKM Medan  Marelan  Berkah  telah  mengikuti  banyak kegiatan  yang  diselenggaran  oleh  Pemerintah  Kota Medan  maupun  kegiatan-kegiatan  lainnya.  Bahkan mereka  membuka  stan  pada  setiap  hari  minggu  di Danau  Siombak.  Begitu  banyak  kegiatan  yang dilakukan  Pemerintah  Kecamatan  Medan  Marelan untuk  mengembangkan  para  usaha  UMKM,  salah satunya mereka telah melakukan sosialisasi halal yang mendatangkan  petugas  kemenag,  memfasilitasi  izin OSS,  mendatangkan  kerjasama  dengan  Tokopedia, memfasilitasi  SAKASANWIRA,  mengikuti  event bazar  di  Manhattan  dan  Expo  2021.  Bahkan Pemerintah Kecamatan Medan Marelan mengadakan pelatihan tentang digitalisasi. Tidak di pungkiri bahwa kita tidak bisa lepas dengan dunia sosial media, yang dimana  platform  tersebut  merupakan  akses  paling penting  dalam  penjualan.  Dengan  begitu  banyak kegiatan  dan  event  yang  pelaku  usaha  UMKM lakukan  membuat  mereka  yang  tidak  berhasil bergabung di E-Katalog Lokal Medan ini tidak merasa terkucilkan.  Di  karekanakan  progja  Kasi  PMK lakukan  ini  sudah  sangat  membantu  pengembangan dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha UMKM di  Kecamatan  Medan  Marelan  tersebut.  Dilihat  dari semua kegiatan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Medan  Marelan,  pelaku  usaha  tidak  jauh  beda mengalami eksistensi yang sama dengan para pelaku UMKM di E-Katalog Lokal Medan.
Dengan tidak adanya penggunaan e-katalog pada pengembangan  UMKM  di  Kecamatan  Medan Marelan, ini berarti bahwa pemerintahan disana belum memaksimalkan  penggunaan  teknologi  yang  ada. Kecamatan  Medan  Marelan  berarti  juga  belum melakukan inovasi atau pembaruan dalam melaksanakan  peranannya.  Padahal  seperti  yang  kita tahu,  e-katalog  ini  memiliki  banyak  peranan  positif dalam  penggunaannya.  Diantara  peranan  tersebut ialah:
a. Bagi  konsumen:  memudahkan  berbagai  pihak untuk mengakses, update dan efisien, meningkatkan  performa  pengadaan  barang,  dan informasi lebih transparan.
b. Bagi perusahaan: lebih banyak sektor bisnis, lebih fokus ke tujuan, penyalahgunaan biaya berkurang, proses penjualan menjadi lebih efisien dan efektif, serta  mendukung  penghijauan  karena  dilakukan tanpa kertas.
Dalam Islam sendiri, Allah sangat menganjurkan umatnya  dalam  melakukan  inovasi,  berikut  ayat  Al- Quran terkait, yakni QS Ar-Rad, ayat 11.
َّ ن ِاَۗ ِ ه للّٰا   ِرْم َ ا   ْن ِم  ٗهَن ْو ُظ َ ف ْح َ ي  ٖه ِف ْ ل َخ   ْن ِم َو  ِهْي َدَي   ِنْيَب  ۢ ْن ِ م ٌتٰب ِ ق َعُم ٗه َ ل َدا َر َ ا  ٓا َذ ِا َو  َْۗم ِه ِس ُ فْن َ اِب  ا َم  ا ْو ُرِ ي َغُي  ىهت َح  ٍمْوَقِب  اَم  ُرِ يَغُي  ا َ ل  َ ه للّٰا
ٍلا َّو  ْن ِم ٖهِن ْو ُد  ْنِ م ْمُهَل اَمَو  ٗه َ ل  َّدَر َم ا َ ل َ ف اًءۤ ْو ُس ٍم ْو َ قِب ُ ه للّٰا
Artinya: “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang  selalu  menjaganya  bergiliran,  dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas  perintah  Allah.  Sesungguhnya  Allah tidak  akan  mengubah  keadaan  suatu  kaum sebelum  mereka  mengubah  keadaan  diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki  keburukan  terhadap  suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan  tidak  ada  pelindung  bagi  mereka  selain Dia.”
Allah  SWT  juga  mendorong  agar  umatnya memiliki  kompetensi  perubahan  berupa  peningkatan dan  penginovasian  kreatifitas  dalam  melakukan berbagai kegiatan.

## 5. KESIMPULAN
Pelaksanaan pembelian secara elektronik atau E- Purchase melalui Katalog Elektronik dapat dilakukan dengan metode negosiasi harga, kompetisi mini atau katalog  kompetitif.  Program  Wali  Kota  Medan  yang menginginkan bahwa pelaku usaha UMKM masuk ke dalam  Katalog  Elektronik  (E-Katalog)  sudah terlaksankan.  Tetapi  belum  maksimal  dikarenakan pencairan  dana  tidak  sesuai  dengan  perjanjian kontrak.  Dan  hanya  sedikit  pelaku  usaha  UMKM  di Kecamatan Medan Marelan yang dapat bergabung di E-Katalog  Lokal  Medan.  Namun  Kecamatan  Medan Marelan  telah  membentuk  sebuah  koperasi  khusus untuk  bagi  pelaku  usaha  UMKM  yang  ada  di Kecamata Medan Marelan. Dengan adanya Koperasi UMKM  Medan  Marelan  Berkah  memberikan  para
pelaku  usaha  UMKM  yang  tidak  bergabung  di  E- Katalog  Lokal  Medan  tidak  merasa  bahwa  mereka terkucilkan  atau  pun  tertinggal  oleh  perkembangan yang ada. Ini berarti bahwa UMKM pada Kecamatan Medan  Marelan  tidak  atau  belum  memanfaatkan teknologi yang ada dan berinovasi dengan baik seiring dengan perkembangan zaman. Tentunya tidak sesuai dengan  anjuran  Allah  SWT,  dimana  Dia  menyuruh umatnya  untuk  senantiasa  kreatif  dan  melakukan inovasi di berbagai kegiatan.

## 6. REFERENSI
Agung, A., Sugiantiningsih, P., Tinggi, S., Sosial, I., Wira,  P.,  Umbas,  R.,  Tinggi,  S.,  Sosial,  I.,  & Wira,  P.  (2020).  Implementasi  Peraturan Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 1 (2), 1411–8130.
Asriansyah,  M.  F.  (2016).  Analisis  Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Penerapan  Informasi Akuntansi  Pada  Umkm  Pempek  (Kajian  Pada Umkm  Pempek  Di  Kawasan  Pasar  26  Ilir  Kota Palembang). Angewandte  Chemie  International Edition, 6(11), 951–952. , 00 , 10–43.
Dama,  Y.,  Rotinsulu,  T.  O.,  &  Walewangko,  E.  N.
(2020).  Pengaruh  Implementasi  E-Purchasing, Akses  Pasar,  Dan  Persaingan  Bisnis  Terhadap Prinsip  Akuntabel  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah. Joournal  Pembangunan  ekonomi dan Keuangan Daerah , 20 (04), 39–53.
Halim,  A.  (2020).  Pengaruh  Pertumbuhan  Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap
Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten  Mamuju. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Pembangunan , 1 (2), 157–172. https://stiemmamuju.e- journal.id/GJIEP/article/view/39
Haya,  S.  F.,  &  Tambunan,  K.  (2022).  Jurnal  Ilmu Komputer,  Ekonomi  dan  Manajemen  (JIKEM). Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM) , 1 (1), 129–138.
Iqbal,  M.  (2020).  Pengaruh  Pelaksanaan  E  Katalog Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah Terhadap Umkm. Jurnal Usm Law Review , 3 (1), 77. https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204 Mawarni,  M.,  Gamaputra,  G.,  &  Meilinda,  S.  D.
(2020). Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa  melalui  Aplikasi  E-Purchasing  dan  E- Katalog. Wacana  Publik , 14 (02),  81–92.
https://doi.org/10.37295/wp.v14i02.50
Muhaemin,  E.  A.  (2019).  Kebijakan  Dalam  E-
Purchasing Dan E-Katalog. Direktorat
Pengembangan  Sistem  Katalog  -  LKPP . https://ulp.pu.go.id/website/uploads/berita/files/ kebijakan dalam ekatalog dan epurchasing.pdf. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12
Tahun  2021  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021  Tentang  Toko  Daring  dan  Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Spss,  D.  M.  (2018). Faktor  Kendala  Dominan Penggunaan E-Catalogue . 7 (2), 90–105.
Stkip, Y., Tulungagung, P., Kunci, K., Ekonomi, :, & Kemiskinan,  K.  (2015).  Konsep  Dan  Peran Strategis  Ekonomi  Syariah  Terhadap  Isu Kemiskinan. Iqtishadia , 8 (1), 133–154.
Suryono,  A.,  Rahayu,  Y.  D.,  Winasis,  M.  A.,  & Murod,  M.  F.  N.  (2022).  E-Katalog  Dalam Pemasaran Barang / Jasa Pada Usaha Mikro Kecil Menengah  (  UMKM  )  Dalam  Masa  Pandemi Covid-19. Journal  of  Community  Development , 2 (2), 66–69.
Yuli  Rahmini  Suci.  (2008).  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah. UU No. 20 Tahun 2008 , 1 , 1–31.
Yulistina, D., & Arianti, B. D. D. (2019). E-Katalog Sebagai Sistem Informasi Pemasaran Kopi Sapit Berbasis  Web. EDUMATIC:  Jurnal  Pendidikan
Informatika , 3 (2), 45–52. https://doi.org/10.29408/edumatic.v3i2.1766