## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 46 ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694 NOMOR 1, JUNI 2020

## DAFTAR ISI
MEMAHAMI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ORANG ASLI PAPUA (OAP)

## BERDASARKAN PENDEKATAN PEOPLE-CENTERED
Gusti Ayu Ketut Surtiari, Haning Romdiati, Luh Kitty Katherina,
Dwiyanti Kusumaningrum, & Ari Purwanto Sarwo Prasojo .................................................................... 1-14 KARAKTER ORANG MADURA, NASIONALISME, DAN GLOBALISASI Ardhie Raditya .............................................................................................................................................. 15-33

## DARURAT LITERASI MEMBACA DI KELAS AWAL: TANTANGAN MEMBANGUN SDM BERKUALITAS
Lukman Solihin, Indah Pratiwi, Genardi Atmadiredja, & Bakti Utama ............................................... 34-48

## MEMAHAMI GENERASI PASCAMILENIAL: SEBUAH TINJAUAN PRAKTIK PEMBELAJARAN SISWA
Diyan Nur Rakhmah W. & Siti Nur Azizah ............................................................................................... 49-64 IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA MINAT WIRAUSAHA:

## STUDI KASUS KNPI KOTA SEMARANG
Ahmad Zaenal Arifin & Deden Dinar Iskandar ........................................................................................ 65-79

## PENGEMBANGAN MATA PELAJARAN UNTUK MEMPERKUAT LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN
Budiana Setiawan .......................................................................................................................................... 80-92

## RINGKASAN DISERTASI
DANCING WITH LEGITIMACY:  GLOBALIZATION, EDUCATIONAL DECENTRALIZATION, AND THE STATE IN INDONESIA Irsyad Zamjani............................................................................................................................................. 93-108

## TINJAUAN BUKU
MEMBANGUN KESETARAAN, MENGIKIS KESENJANGAN DAN MEMBUKA PELUANG:

## MENGUBAH CARA PANDANG GURU DALAM MENDIDIK SISWA YANG  BERASAL DARI KELUARGA MISKIN
Anggi Afriansyah ....................................................................................................................................... 109-116 TINJAUAN BUKU DESENTRALISASI RADIKAL: IKHTIAR PENGEMBANGAN WILAYAH IMEKKO SORONG SELATAN Dini Rahmiati ............................................................................................................................................. 117-123

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 46 ISSN 0125-9989
E-ISSN 2502-5694
NOMOR 1, JUNI 2020

## DDC: 331.11

## MEMAHAMI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ORANG ASLI PAPUA (OAP) BERDASARKAN PENDEKATAN PEOPLE-CENTERED
Gusti Ayu Ketut Surtiari, Haning Romdiati, Luh Kitty Katherina,

## Dwiyanti Kusumaningrum, & Ari Purwanto Sarwo Prasojo

## ABSTRAK
Kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP) saat ini belum banyak dibahas. Pengukuran yang digunakan selama ini hanya bersumber pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Papua Barat dan Papua merupakan dua provinsi dengan nilai IPM terendah di Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah ukuran tersebut sudah menggambarkan secara utuh kondisi OAP yang memiliki karakter geografis, sosial, dan budaya berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia? Kelemahan pengukuran menggunakan IPM adalah sangat bias pada pertumbuhan ekonomi. Padahal, aspek kognitif dari penduduk juga penting untuk menilai kualitas penduduk. IPM masih mengabaikan aspek subyektif terkait dengan cara pandang penduduk terhadap kehidupan dan lingkungannya. Pada tahun 2016, United Nations for Development Program (UNDP) memperkenalkan ukuran alternatif dengan menekankan pada indikator yang bersifat subyektif seperti penilaian atas kepuasan hidup. Penilaian tersebut digunakan untuk menghargai pilihan-pilihan tertentu atas kebiasaan dan perilaku sehari-sehari yang mengacu pada akar budaya setempat. Tulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana pembangunan kualitas sumber daya manusia menurut OAP. Pendekatan yang digunakan dalam analisis adalah people-centered untuk menganalisis cara pandang, persepsi diri, dan kepuasan serta kenyamanan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi terpumpun, dan observasi lapangan di Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.
Kata kunci: kualitas sumber daya manusia, Orang Asli Papua (OAP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong, people-centered

## DDC: 302.4

## KARAKTER ORANG MADURA, NASIONALISME, DAN GLOBALISASI

## Ardhie Raditya

## ABSTRAK
Tulisan ini adalah bagian penting bagi peminat studi-studi Madura yang selama ini sebagian besar ditulis dari sudut pandang orang luar Madura, terutama kelompok peneliti dari Barat. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan memproduksi wacana tandingan terhadap tulisan orang luar Madura yang cenderung memposisikan orang Madura sebagai etnis yang keras sekaligus destruktif. Dengan memakai metode imajinasi etnografis terungkap bahwa karakter terhormat orang Madura tidak seperti yang dibayangkan dalam berbagai literatur orang-orang barat atau kolonial. Orang Madura memiliki kontribusi vital bagi pergerakan nasionalisme anti kolonial hingga pembangunan kebudayaan Indonesia pasca kemerdekaan. Spirit nilai-nilai Islami dan kultur menghormati martabat manusia sebagai lokomotif pembangunan karakater luhur orang Madura. Pasca rezim Orde Baru karakter luhur orang Madura mulai terserak. Kelompok Islam intoleran di Madura berusaha memanfaatkan momentum demokrasi di
Indonesia. Mereka menentang segala bentuk produk globalisasi dan kelompok minoritas Cina yang dianggap tidak sesuai dengan agenda politiknya. Kehadiran mereka berpotensi mengancam tidak hanya pembangunan karakter terhormat orang Madura, termasuk juga, keutuhan bangsa Indonesia.
Kata Kunci : karakter Orang Madura, nasionalisme, dan globalisasi

## DDC: 306.43 DARURAT LITERASI MEMBACA DI KELAS AWAL: TANTANGAN MEMBANGUN SDM BERKUALITAS

## Lukman Solihin, Indah Pratiwi, Genardi Atmadiredja, &Bakti Utama

## ABSTRAK
Dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, Indonesia menghadapi masalah rendahnya mutu pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan, khususnya kemampuan literasi membaca di kelas awal sekolah dasar. Padahal siswa yang tidak mampu membaca akan mengalami “efek Matthew” berupa menurunnya motivasi belajar, rendahnya kemampuan menangkap informasi, berpotensi mengulang kelas, bahkan tidak melanjutkan pendidikan (drop out). Artikel ini berusaha mengkaji persoalan tersebut dan mendiskusikan solusinya. Kami menggunakan data lapangan dari beberapa daerah mitra program INOVASI, antara lain Kabupaten Bulungan, Lombok Utara, dan Sumba Timur. Tiga daerah itu tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan kondisi Indonesia secara keseluruhan, melainkan sebagai daerah pinggiran dengan problem yang kompleks mulai dari kualitas dan kompetensi guru hingga minimnya sarana dan prasarana belajar. Data dikumpulkan pada pertengahan 2019 melalui wawancara dan diskusi dengan guru, kepala sekolah, pengawas, serta fasilitator daerah pada program INOVASI. Analisis yang kami lakukan menunjukkan terdapat tiga persoalan utama, yaitu rendahnya kompetensi guru, kurikulum yang mengabaikan pelajaran membaca permulaan, dan minimnya sumber daya bacaan. Tiga persoalan ini perlu dipecahkan apabila kita berharap masa depan SDM Indonesia akan lebih berkualitas dan berdaya saing.
Kata kunci: literasi membaca, kelas awal, kompetensi guru, Kurikulum 2013, buku bacaan anak

## DDC: 306.43 MEMAHAMI GENERASI PASCAMILENIAL: SEBUAH TINJAUAN PRAKTIK PEMBELAJARAN SISWA

## Diyan Nur Rakhmah W. & Siti Nur Azizah

## ABSTRAK
Selepas era generasi milenial berakhir, generasi baru mulai bersiap untuk berperan penuh dalam berbagai urusan dalam kehidupan masa depan. Mereka adalah Generasi Z dan Alpha atau Generasi Pasca-Milenial. Generasi ini mulai menyerbu dunia kerja, tetapi tidak banyak pihak yang paham secara utuh bagaimana memperlakukan mereka nantinya dengan didasarkan pada bagaimana mereka nanti bekerja, berinteraksi, dan membangun komunikasi dalam dunianya. Umumnya, generasi pasca-milenial saat ini masih duduk di bangku sekolah, mempersiapkan diri memasuki era masa depan dengan segala tantangannya. Pendidikan sebagai bagian yang tidak terlepaskan dalam pembangunan, belum sepenuhnya dijalankan dengan mengakomodir kebutuhan generasi tersebut karena tidak selalu dipraktikkan melalui pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan karakteristik generasi tersebut. Pemahaman lebih mendalam tentang karakteristik generasi ini perlu menjadi perhatian banyak pihak agar praktik-praktik pembelajaran di dalam kelas mampu benar-benar menjawab kebutuhan  mereka akan belajar. Pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakter generasi tersebut, yaitu identitas yang sulit didefinisikan karena sering berubah-ubah ( Undefined ID), menyenangi kehidupan bersama dengan komunitasnya ( Communalholic ), dan bersifat realistis memandang kehidupan ( Realistic ). Kemajuan teknologi dan informasi menjadi salah satu sebab mengapa karakteristik Generasi Pasca-Milenial sangat jauh berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, serta bagaimana mereka menjalankan kehidupannya kelak. Studi kepustakaan terhadap literatur dan publikasi tentang apa dan bagaimana Generasi Pasca-Milenial dipahami menjadi dasar melakukan analisis, sehingga diharapkan mampu memberikan perspektif berbeda tentang bagaimana mempersiapkan mereka menghadapi masa depan melalui instrumen pendidikan. Tulisan ini bertujuan untuk menawarkan gagasan konseptual tentang praktik-praktik pembelajaran di dalam kelas yang didasarkan pada pemahaman tentang karakteristik Generasi Pasca-Milenial.
Kata kunci: Generasi Pasca-milenial, karakteristik, pembelajaran

## DDC: 320.5 IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA MINAT WIRAUSAHA: STUDI KASUS KNPI KOTA SEMARANG
Ahmad Zaenal Arifin & Deden Dinar Iskandar

## ABSTRAK
Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kewirausahaan akan mendorong wirausaha baru tumbuh sesuai dengan budaya yang berkembang di Indonesia, yakni sebagai ekonomi kerakyatan yang berciri khas Indonesia. Keberadaan kewirausahaan Pancasila dalam bentuk ekonomi kerakyatan dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru sehingga dapat menjadi solusi dalam mengurangi pengangguran. Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman akan nilai- nilai Pancasila dapat mempengaruhi minat wirausaha di kalangan pemuda, yang diwakili oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif dengan analisis Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Setelah melakukan penyebaran kuesioner kepada 91 pengurus KNPI dan melakukan oleh data menggunakan software Smart PLS3 diperoleh temuan bahwa Perceived Implementation of Pancasila mempengaruhi Attitude, Attitude mempengaruhi Entrepreneurial Intention, dan Entrepreneurial Intentionmempengaruhi Entrepreneurial Action. Di samping itu, variabel Access juga mempengaruhi Entrepreneurial Action .
Kata kunci: Pancasila, kewirausahaan Pancasila, Theory Planned Behavior

## DDC: 306.4 PENGEMBANGAN MATA PELAJARAN UNTUK MEMPERKUAT LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN

## Budiana Setiawan

## ABSTRAK
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2016 telah mencanangkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang dilakukan di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. GLN juga mengusulkan enam literasi dasar, yakni: bahasa, numerasi, sains, digital, finasial, dan budaya dan kewargaan. Dalam hal ini literasi budaya dan kewargaan kurang mendapat perhatian karena dianggap kurang memberikan nilai kompetitif dalam menghadapi persaingan global abad ke-21. Padahal literasi budaya dan kewargaan menjadi landasan bagi terbentuknya lima karakter dasar, yang meliputi: religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong. Permasalahan yang diangkat adalah mata pelajaran apa sajakah yang dapat meningkatkan kesadaran peserta didik, khususnya di SMP/ sederajat dalam mendukung literasi budaya dan kewargaan? Aspek-aspek apa saja yang dapat disumbangkan dari mata pelajaran tersebut? Kajian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian desk research (kajian literatur). Hasil kajian memperlihatkan bahwa mata pelajaran yang dianggap dapat meningkatkan kesadaran peserta didik, antara lain: IPS, Seni dan Budaya, dan PPKn. Mata pelajaran IPS mendorong peserta didik memiliki kesadaran sosial dan mampu hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk. Seni dan Budaya sebagai pondasi untuk menyelamatkan seni dan budaya bangsa Indonesia yang beragam dalam menghadap era modernitas. PPKn mendorong peserta didik memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.
Kata Kunci: literasi budaya dan kewargaan, lima karakter dasar, mata pelajaran, peserta didik

## DDC: 320.6
RINGKASAN DISERTASI

## DANCING WITH LEGITIMACY:  GLOBALIZATION, EDUCATIONAL DECENTRALIZATION, AND THE STATE IN INDONESIA

## Irsyad Zamjani

## ABSTRAK
Desentralisasi telah menjadi norma global yang mengubah wajah tata kelola pendidikan di banyak negara sejak akhir 1970-an. Indonesia tersapu oleh gelombang ini pada tahun 2001 setelah krisis legitimasi yang parah mengakhiri rezim sentralistik Orde Baru yang berkuasa selama tiga dekade. Menggunakan pisau analisis dari
teori neo-institusionalisme dan mengambil data dari dokumen dan wawancara dengan informan strategis, tesis ini menyelidiki bagaimana legitimasi kelembagaan dari desentralisasi pendidikan dihimpun, dimanipulasi, dan kemudian diperebutkan. Narasi desentralisasi pendidikan di Indonesia pada awalnya dibuat oleh para aktor multilateral dengan semangat supremasi pasar neoliberal. Namun, berlawanan dengan argumen liberal dan kritis yang mengisyaratkan melemahnya negara dan bangkitnya institusi pasar sebagai dampak dari desentralisasi pendidikan, temuan tersebut menunjukkan kenyataan yang agak kontras. Desentralisasi telah memfasilitasi bertumbuhnya negara-negara
Weberian di tingkat lokal, yang sama-sama mengklaim legitimasi kelembagaan untuk mengatur pendidikan di daerah dengan caranya masing-masing. Dari studi banding dua pemerintahan kota, Kupang dan Surabaya, tesis ini menunjukkan bagaimana legitimasi otoritas pemerintah pusat terus dipertanyakan di daerah. Terlepas dari tekanan pemerintah pusat melalui penerapan standar nasional, tata kelola pendidikan daerah tetap bertahan dengan model dan praktik yang beragam dan berbeda dari ketentuan pusat. Jadi, alih-alih menjadi basis yang dapat memperkuat legitimasi desentralisasi pendidikan sebagai institusi global, praktik-praktik yang berbeda di ranah lokal tersebut mungkin menjadi dasar bagi adanya suatu delegitimasi. Beberapa negara-bangsa akan memikirkan kembali sikap mereka untuk menyesuaikan diri dengan tekanan global mengenai kebijakan desentralisasi ini jika mereka sadar bahwa kebijakan tersebut berpotensi membawa mereka ke dalam krisis legitimasi yang lain.
Kata kunci : desentralisasi pendidikan, legitimasi, neo-institusionalisme, tekanan global

## DDC: 306.43
TINJAUAN BUKU MEMBANGUN KESETARAAN, MENGIKIS KESENJANGAN DAN MEMBUKA PELUANG: MENGUBAH CARA PANDANG GURU DALAM MENDIDIK SISWA YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN

## Anggi Afriansyah
Judul Buku: Reaching and Teaching Students in Poverty: Strategies for Erasing the Opportunity Gap (Multicultural Education Series). Penulis: Paul Gorski (2018). Penerbit: Teachers College Press, New York, 234 Pages; ISBN 978-0-8077-5879-3.

## TINJAUAN BUKU DESENTRALISASI RADIKAL: IKHTIAR PENGEMBANGAN WILAYAH IMEKKO SORONG SELATAN

## Dini Rahmiati
Judul Buku: Desentralisasi Radikal: Ikhtiar Pengembangan Wilayah Imekko Sorong Selatan . Penulis: Bambang Purwoko, dkk.  (2017).  Penerbit: Ifada Publishing dan Pusat Pengembangan  Kapasitas dan Kerjasama –FISI- POL UGM, Yogyakarta, 170 hlm.

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 46
ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694
NOMOR 1, JUNI 2020

## DDC: 331.11

## UNDERSTANDING THE QUALITY OF INDIGENOUS PAPUAN’S HUMAN RESOURCES BASED ON PEOPLE CENTERED APPROACH
Gusti Ayu Ketut Surtiari, Haning Romdiati, Luh Kitty Katherina,

## Dwiyanti Kusumaningrum, & Ari Purwanto Sarwo Prasojo

## ABSTRACT
The human development of the Indigenous Papuans (OAP) is still under research. The current measurement is merely using the Human Development Index (HDI). Papua and West Papua are the two provinces with the lowest HDI scores in Indonesia. The question is whether the grade of HDI has represented the actual condition of OAP by considering the local context of geographic, social, and culture. The shortcoming of HDI is the domination of economic growth, whereas the cognitive aspect of the people can also reflect the quality of well-being. HDI remains neglecting subjective aspects related to the inhabitants’ perspectives about their life and neighbourhood. In 2016, the United Nations for Development Program (UNDP) published a report on capability aspects of human development, highlighting the need to consider subjective indicators such as an assessment of life satisfaction. The assessment is used to respect particular choices of behaviours and practices that are rooted in the local culture. This paper aims to have a deeper understanding regarding human development from the perspective of OAP. This study utilizes a people-centered approach to analyze the perception of OAP on their self-evaluation and perception of well-being development. The data collection was undertaken through in-depth interviews, focus group discussions, and field observations in Tambrauw Regency and Sorong Regency, West Papua Province.
Keywords: human development, the Indigenous Papuans (OAP), Tambrauw Regency, Sorong Regency, people- centered

## DDC: 302.4

## THE CHARACTERS OF MADURESE, NATIONALISM, AND GLOBALIZATION

## Ardhie Raditya

## ABSTRACT
This paper is an essential part for those who are interested in Madurese Studies, which have been mostly written from outsiders’ point of views, mainly Western researchers. This paper aims to produce a counter-discourse to the writings of outsiders who tend to position the Madurese as a violent and destructive ethnicity. By utilizing the method of ethnographic imagination, it is shown that the honourable character of the Madurese is unlike what has been imagined in various Western or Colonial literature. The Madurese have a vital contribution to the nationalism of anti-colonial for the development of Indonesian culture after the independence period. The spirit of Islamic values and culture respects human dignity as the locomotive of the development of the noble character of the Madurese. After the New Order regime, the true character of the Madurese begins to scatter. Intolerant Islamic groups in Madura tried to use the momentum of democracy in Indonesia to oppose all forms of globalization products and Chinese minority groups that were considerably not aligned with their political agenda. Their presence
could potentially threaten not only the development of the noble character of the Madurese, but also the integrity of the Indonesian nation.
Keywords : Characters of Madurese, nationalism, and globalization

## DDC: 306.43

## THE EXIGENCY OF READING-LITERACY IN EARLY GRADE: THE CHALLENGES OF DEVELOPING HUMAN CAPITAL QUALITY
Lukman Solihin, Indah Pratiwi, Genardi Atmadiredja, &Bakti Utama

## ABSTRACT
To build human capital quality, Indonesia is facing a problem of low learning quality in various levels of education, particularly reading-literacy in early grades of elementary school. This condition will lead to a severe problem because some students who fail at early learning reading may suffer “Matthew effect” which explains the circumstances where they have a lack of learning motivation, low ability to understand information, potential case of repeating classes, and drop out. This article attempts to study the issue and to discuss probable solutions. We use the field data from several regions, which are partnered with the INOVASI Program, such as Bulungan Regency, North Lombok, and East Sumba. These three regions do not represent Indonesia as a whole but as peripheral areas which have complex problems ranging from teachers’ qualities and competencies to learning infrastructure challenges. Data were collected in the mid-2019 throughout interviews and discussions with teachers, headmasters, supervisors, and regional facilitators joint in the INOVASI Program. Our conducted analysis shows that there are three main problems, which are low competency of teachers, the curriculum that neglects preliminary reading subjects, and lack of reading resources. These problems need to be solved if we aspire to realize a more qualified and competitive human capital for the better future of Indonesia.
Keywords: reading-literacy, elementary school, teachers’ competencies, Curriculum K-13, Children’s reading books

## DDC: 306.43

## UNDERSTANDING POST-MILLENIAL GENERATION: A REVIEW OF STUDENT LEARNING PRACTICES

## Diyan Nur Rakhmah W. & Siti Nur Azizah

## ABSTRACT
After the Millennial Generation era ends, the new generation begins to prepare to play a full role in various things in the future. They are Generation Z and Alpha or so-called Post-Millennial Generation. This generation is starting to invade the working world, but not many people understand how to treat them based on how they will work, interact, and build communication in their future. Generally, the Post-Millennial Generation is still at school. They are students who prepare to enter the future era with all its challenges. Education, as an inseparable part of development, has not fully been implemented to accommodate the needs of this generation because it is not always practised through approaches related to characteristics of the generation. A more in-depth understanding of the characteristics of this generation needs attention so that the practices of learning in the classroom can fully answer their learning needs. Learning can be adapted with the characters of this generation, namely, the identity that is difficult to define their self-identity (Undefined ID), enjoys life together with a community (Communalholic), and realistic with their life (Realistic). The advancement of technology and information is the main reason why the characteristics of the Post-Millennial Generation are so much different from previous generations, and how they will live their lives later. A literature study regarding what and how the Post-Millennial Generation is understood becomes the basis for conducting the analysis. It is expected to provide a different perspective on how to prepare their future through educational instruments. This paper aims to offer conceptual ideas about learning practices in the classroom based on the characteristics of the Post-Millennial Generation.
Keywords: Post-Millennial Generation, characteristics, learning practices

## DDC: 320.5 THE IMPLEMENTATION OF PANCASILA VALUES ON ENTREPRENEURS’ INTEREST: CASE STUDY ON THE KNPI OF SEMARANG CITY
Ahmad Zaenal Arifin & Deden Dinar Iskandar

## ABSTRACT
Pancasila is the foundational philosophy of the Indonesian nation. The implementation of Pancasila values in entrepreneurship will encourage new entrepreneurs to grow up aligned with Indonesian culture which embeds a populist economy characteristic. The existence of Pancasila entrepreneurship in the form of a populist economy can encourage the creation of new jobs, and therefore, it could be a solution to reduce unemployment. This study aims to see the extent to which the understanding of Pancasila’s values can affect entrepreneurial interest among young people, represented by Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). This research uses a quantitative method with Structural Equation Modeling - Partial Least Squares (SEM-PLS) analysis. After distributing questionnaires to 91 KNPI administrators and conducting data using Smart PLS3, it is found that the Perceived Implementation of Pancasila influences Attitude, Attitude influences Entrepreneurial Intention, and Entrepreneurial Intention influences Entrepreneurial Action. Besides, the Access variable also influences Entrepreneurial Action .
Keywords: Pancasila, Pancasila entrepreneurship, Theory Planned Behavior

## DDC: 306.4

## THE DEVELOPMENT OF TEACHING SUBJECTS TO STRENGTHEN CULTURAL AND CIVIC LITERACY

## Budiana Setiawan

## ABSTRACT
The Ministry of Education and Culture has launched the National Literacy Movement in 2016, which has been implemented in schools, families, and communities. The National Literacy Movement proposes six basic literacies, namely: language, numeracy, science, digital, finance, and culture and citizenship. In this case, cultural and civic literacy receives less attention because it arguably contributes less competitive value in facing the 21st-century global competition. Besides, cultural and citizenship literacy is the foundation for the formulation of five basic characters encompassing religious, nationalist, independent, integrous, and cooperative. This article will examine what subjects which can increase student awareness, especially in junior high school in supporting cultural and civic literacy and what aspects which can be contributed from those subjects. This study uses a qualitative method strengthened by desk research. Results show that subjects that are considered to increase student awareness of five basic characters, including Social Studies, Arts and Culture, and Education for Pancasila and Citizenship. Social Studies encourages students to have social awareness and be able to live together in a pluralistic society. Art and Culture contributes as a foundation to preserve Indonesian’s arts and culture in facing the era of modernity. The Education of Pancasila and Citizenship encourages students to understand and execute their rights and obligations as Indonesia’s citizens.
Keywords: cultural and citizenship literacy, five basic characters, subjects, students

## DDC: 320.6
RINGKASAN DISERTASI

## DANCING WITH LEGITIMACY:  GLOBALIZATION, EDUCATIONAL DECENTRALIZATION, AND THE STATE IN INDONESIA

## Irsyad Zamjani

## ABSTRACT
Decentralization has become a global norm that has changed the face of education governance in many countries since the late 1970s. This movement utterly swept up Indonesia in 2001 after the severe legitimacy crisis ended the three-decade-reigning centralist regime of the New Order. Using the analytical concepts of the new institutional theory and drawing upon data from documents and interviews with strategic informants, the thesis
investigates how the institutional legitimacy of educational decentralization was garnered, manipulated, and then contested. The narrative of educational decentralization in Indonesia was initially scripted by multilateral actors with the neoliberal spirit of market supremacy. However, against the liberal and critical arguments that suggest the weakening of the central state or the rise of market institutions as the follow-up of educational decentralization, the findings show a somewhat contrasting reality. Decentralization has facilitated the proliferation of Weberian states in the local district arenas, which equally claim institutional legitimacy for governing the local educational system in their respective ways. From the comparative studies of two local district governments, Kupang and Surabaya, the thesis shows how the legitimacy of the central government authority continues to be challenged in the localities. Despite the central government’s pressures for national standards and their enforcement measures, local educational governance survives with different, illegitimate models and practices. Thus, rather than becoming a local basis for reinforcing the legitimating capacity of educational decentralization as a global institution, the different practices might become the local source of delegitimation. Some nation-states would rethink their conformity to the international pressure of decentralization if they were aware that the policy would potentially lead them to another crisis of legitimacy.
Keywords: educational decentralization, global pressure, legitimacy, new institutionalism

## DDC: 306.43
TINJAUAN BUKU MEMBANGUN KESETARAAN, MENGIKIS KESENJANGAN DAN MEMBUKA PELUANGH: MENGUBAH CARA PANDANG GURU DALAM MENDIDIK SISWA YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN

## Anggi Afriansyah
Judul Buku: Reaching and Teaching Students in Poverty: Strategies for Erasing the Opportunity Gap (Multicultural Education Series). Penulis: Paul Gorski (2018). Penerbit: Teachers College Press, New York, 234 Pages; ISBN 978-0-8077-5879-3.

## TINJAUAN BUKU DESENTRALISASI RADIKAL: IKHTIAR PENGEMBANGAN WILAYAH IMEKKO SORONG SELATAN

## Dini Rahmiati
Judul Buku: Desentralisasi Radikal: Ikhtiar Pengembangan Wilayah Imekko Sorong Selatan . Penulis: Bambang Purwoko, dkk.  (2017).  Penerbit: Ifada Publishing dan Pusat Pengembangan  Kapasitas dan Kerjasama –FISI- POL UGM, Yogyakarta, 170 hlm.

## TINJAUAN BUKU

## DESENTRALISASI RADIKAL: IKHTIAR PENGEMBANGAN WILAYAH IMEKKO SORONG SELATAN
Judul Buku: Desentralisasi Radikal: Ikhtiar Pengembangan Wilayah Imekko Sorong Selatan . Penulis: Bambang Purwoko, dkk.  (2017). Penerbit: Ifada Publishing dan Pusat Pengembangan  Kapasitas dan Kerjasama –FISIPOL UGM, Yogyakarta, 170 hlm.
Dini Rahmiati Pusat  Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan  Indonesia E-mail: dini.rahmi@gmail.com

## PENGANTAR
Sejak runtuhnya rezim otoritarian Orde Baru pada tahun 1998, perubahan struktural besar terjadi dalam keseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Gagasan desentralisasi pemerintahan mulai mendapat perhatian khusus dalam perpolitikan Indonesia. Reformasi tidak hanya menumbang- kan rezim sentralistis Orde Baru melainkan juga mengarahkan pola pemerintahan pada sistem desentralistis. Desentralisasi terjadi pada dimensi horizontal berupa pembagian kekuasaan di antara level negara pada level nasional dan pada dimensi vertikal dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah.
Dampak kebijakan desentralisasi pada dimensi vertikal adalah maraknya pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) atau pemekaran dae- rah, yaitu pembentukan unit pemerintahan baru di daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan wilayah yang sangat luas. Kebijakan pemekaran daerah dimaksudkan untuk mendekatkan pela- yanan publik ke masyarakat, sehingga mampu menjangkau ke tingkat yang paling rendah. Kebijakan pemekaran daerah merupakan langkah yang cukup radikal sebagai bagian dari reformasi politik dan demokrasi (William, 2011). Kebijakan ini dikatakan radikal karena kewenangan yang diberikan bukan hanya kepada daerah-daerah provinsi dan kabupeten/kota yang sudah ada, tetapi juga kepada DOB yang baru terpisah dari daerah induknya.
Pada awal reformasi, pemerintah pusat se bagai representasi dari negara menghadapi tantangan besar. Banyak kalangan mendesak pemerintah pusat agar memberikan otoonomi daerah seluas- luasnya kepada daerah untuk mengakomodasi ke- pentingan masyarakat di daerah. Menurut Hadiz (2010), tuntutan otonomi daerah yang jauh lebih besar untuk banyak daerah, ketika itu dilandasi oleh latar belakang konflik etnik atau keagamaan yang muncul di ruang publik, seperti di Maluku, Kalimantan dan Aceh. Di daerah lain, seperti Riau dan Papua, terjadi konflik yang berkaitan dengan salah-kelola sumber daya yang melatarbelakangi munculnya desakan tersebut. Dalam konteks lain, lepasnya Timor Leste turut pula melatar- belakangi munculnya desakan agar pemerintah menerapkan kebijakan otonomi daerah dengan memberika otonomi yang seluas-luasnya. Di antara perubahan yang paling mencolok adalah diberikannya perlakuan khusus kepada daerah seperti Papua (Sumul, 2003) dan Aceh, serta dilakukannya pemekaran daerah-daerah yang wilayah alamnya luas, tetapi masih tertinggal dari segi pembangunan.
Dalam  perjalanannya penerapan  otonomi daerah  dan  pemekaran daerah  berhadapan dengan  persoalan baru berupa ketidaksiapan daerah untuk  menerima tanggung jawab yang lebih besar. Pada waktu yang sama kapasitas politik pemerintah pusat sedang dalam kondisi paling lemah. Dua situasi ini yang problematis ini menyebabkan pemekaran daerah banyak yang bermuatan politis, sangat sensitif dan
memungkinkan sekali melibatkan berbagai ke- pentingan yang bertentangan. Untuk merespon kondisi tersebut pemerintah pusat perlu merasion- alisasi desentralisasi agar otonomi daerah dapat diberikan dalam batas-batas yang wajar untuk memperteguh NKRI.
Studi Chauvel dan Bhakti tahun 2004 setelah menelaah kebijakan otonomi khusus dan peme- karan Papua di tiga provinsi berpendapat bahwa meskipun Indonesia mampu mempertahankan kewenangannya di Papua, sejak kemenangan diplomatik atas Belanda tahun 1962, kewenangan tersebut masih terlalu rapuh. Kerapuhan otoritas Jakarta dan kurangnya persetujuan orang Papua menjadi alat dan kekuatan untuk mempertahankan kendali pusat. Jika Jakarta bertekad untuk tetap menjadikan Papua bagian dari Bangsa Indonesia - atas persetujuan rakyat Papua, perubahan apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mewu- judkan ini? Buku ini dapat menjadi salah satu jembatan untuk menjawab pertanyaan studi terse- but. Tiga belas tahun setelah kajian “ The Papua Conflict:  Jakarta’s  Perception  and  Policies’’, kita akan mendapatkan salah satu informasi apa yang sudah dilakukan Jakarta - Pemerintah Pusat melalui buku kajian tentang rencana pemekaran di Papua Barat.
Buku ini merupakan suatu laporan kajian pemekaran yang berjudul Menembus  Isolasi Membangun Negeri: Laporan Kajian Pemekaran Kabupaten Imekko dari Kabupaten Sorong Selatan yang diterbitkan  melalui kerjasama dengan jajaran Bupati dan  Wakil Bupati Pemkab Sorong Selatan  periode 2010-2015 dan sekretariat daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Kajian ini dilakukan oleh Tim Peneliti dari berbagai disiplin ilmu dari berbagai Program Studi FISIPOL UGM. Tim terdiri dari Bambang Purwoko selaku Ketua Tim Peneliti, dan para peneliti yang terdiri dari Arie Ruhyanto, Widodo Hadisaputro, Widodo Agus Setianto, Nanang Indra Kurniawan, dan Nur Faidati. Dalam penelitian lapangan di Papua Barat, Sorong Selatan dibantu oleh asisten peneliti dari UGM maupun Pemda Sorong.
Hasil-hasil penelitian yang dilakukan  Tim PPKK FISIPOL UGM  mencakup area kajian yang cukup luas, meliputi bidang sosial bu- daya politik dan pemerintahan, pengembangan wilayah, organisasi dan manajemen, kebijakan publik, pemberdayaan  masyarakat dan  bidang- bidang yang lebih teknis seperti pertanian, peng- airan, pariwisata, kebencanaan dan manajemen kepegawaian. Menyadari pentingnya laporan hasil penelitian PPKK ini maka sejak tahun 2017, PPKK UGM membentuk unit Kerja Penerbitan untuk mendiseminasikan gagasan dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh PPKK. Buku Desentralisasi Radikal: Ikhtiar Pengembangan Wilayah Imekko Sorong Selatan , merupakan ter- bitan pertama dari Unit penerbitan PPKK UGM.

## SISTEMATIKA BUKU
Buku ini hadir untuk memberikan gambaran yang jauh lebih komprehensif mengenai tuntutan pemekaran daerah yang muncul dari kelompok- kelompok etnis masyarakat Sorong Selatan yang berada di distrik-distrik Inanwatan, Matemani, Kais, Kokoda, dan Kokoda Utara (Imekko) yang masih terisolasi dan mempunyai potensi konflik terkait politik identitas, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola pemerintahan di daerah. Kajian eksploratif tentang kesiapan wilayah tersebut untuk dikembangkan atau dimekarkan menjadi daerah otonom baru (Kabupaten Imekko) pemekaran dari kabupaten Sorong Selatan sangat menarik untuk dielaborasi lebih lanjut.
Secara subtantif struktur kajian dan pemba- hasan dalam buku ini tidak semata-mata dibangun konstruksi kajian tentang pemekaran daerah. Lebih dari sekadar pemekaran, buku ini menyaji- kan gagasan yang jauh lebih komprehensif, yaitu bagaimana penguatan strategi pembangunan dan pengembangan daerah dilakukan untuk penca- paian tujuan kesejahteraan masyarakat. Dengan konstruksi ini pemekaran daerah tidak mesti menjadi opsi utama dari berbagai peluang alter- natif yang tersedia. Meski bisa saja pemekaran menjadi penting untuk dilakukan, namun perlu juga dijajaki strategi pembangunan lain yang lebih memungkinkan keberfungsian pelayanan publik  dasar  secara  cepat,  efektif,  dan  efisien, misalnya melalui kebijakan pengembangan
wilayah dengan fokus pembangunan pelayanan publik dasar di wilayah yang dipandang memiliki potensi untuk menjadi DOB.
Buku ini dibuka dengan catatatan editor yang sangat komprehensif memaparkan: 1) Kebutuhan dan tuntutan Pemekaran Daerah; 2) Masalah Pemekaran  Daerah; 3) Antisipasi Kegagalan DOB melalui Moratorium  Pemekaran  Derah , Pembentukan  Daerah Persiapan, Penyeimbangan Faktor Kelayakan  dan  Kebutuhan, Peran Daerah  Induk dalam Pemekaran  Daerah. Buku ini terdiri dari 6 Bab. Bab I menjelaskan latar belakang tuntutan pemekaran daerah di kawasan terisolasi seperti Imekko. Bab II mendeskripsikan kondisi keterisolasian dan ketertinggalan wilayah Imekko sebagai akar tuntutan pemekaran dae- rah. Bab III memaparkan modalitas pemekaran menjadi kabupaten Imekko. Bab IV menganalisis konsolidasi gagasan tentang pemekaran daerah dan prasyarat dalam pembentukan kabupaten Imekko sebagai solusi. Bab V menilai kelayakan Imekko sebagai kabupaten baru. Akhirnya Bab VI menemukan strategi pengembangan Imekko menjadi kabupaten baru. Kajian kelayakan peme- karan daerah tersebut secara objektif, jauh dari pengaruh kepentingan politik di daerah.
Bab I lebih banyak berisi uraian tentang tuntutan pemekaran dari masyarakat Imekko agar daerahnya menjadi DOB. Tuntutan pemekaran daerah ini wajar dan memiliki rasionalisasi tersendiri, khususnya untuk masyarakat Imekko yang selama ini tinggal di wilayah terisolasi dan sangat membutuhkan sentuhan pembangunan. Belajar dari dampak implementasi kebijakan pemekaran  daerah di provinsi Papua Barat pada umumnya, para penggagas pembentukan kabupaten di Imekko membuat desain pemekaran sebagai salah satu solusi terbaik, bukan justru solusi dilematis yang menimbulkan persoalan baru.
Bab II mendeskripsikan kondisi isolasi fisik, wilayah, dan sistem sosial – budaya dari masyarakat Imekko. Kondisi isolasi seperti itu secara structural menimbulkan keterbatasan pembangunan fisik dan ekonomidi wilayah teriso - lasi yang ditandai oleh rendahnya ketersediaan, kualitas, dan akses pelayanan publik. Kondisi seperti itu menyebabkan sekaligus diperparah
oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi pembangunan. Dari pemahaman itu muncul suatu kesadaran dan gagasan pentingnya pemekaran daerah Imekko menjadi kabupaten baru, terpisah dari induknya, Kabupaten Sorong Selatan.
Bab III membahas modalitas daerah persia- pan bagi pemekaran wilayah Imekko menjadi kabupaten baru. Hal ini berkaitan dengan tiga modalitas utama, yaitu modalitas pemerintahan era kolonial, khususnya terkait dengan kesiapan menerima pemerintahan. Masyarakat Imekko dianggap siap menjadi kabupaten baru karena adanya modalitas kekayaan alam dan potensi pembangunan  ekonomi, baik yang terkait dengan pertambangan, minyak dan gas bumi, potensi perikanan  dan  kelautan, potensi kehutanan, maupun  potensi  pertanian dan perkebunan. Di masyarakat Imekko juga ditemukan  adanya modalitas sosial berupa potensi harmoni dalam relasi intra- maupun antar-daerah,  yang sangat positif bagi terbentuknya kerukunan antar umat beragama dengan  prinsip “satu tunggu dua batu” dan penerimaan  terhadap masyarakat  pendatang.
Bab IV dalam rangka pembentukan daerah tersebut di bab IV disajikan tentang analisis tentang konsolidasi gagasan pemekaran daerah dan tantangan membentuk kabupaten Imekko sebagai solusi. Pembentukan DOB ini harus memperhatikan prinsip dan prospek pemekaran daerah di wilayah Imekko. Di antara prasyarat yang harus dipenuhi sebagai tantangan agar pembentukan kabupaten Imekko bisa menjadi solusi adalah perlunya penguatan  peran lembaga legislatif, penguatan SDM birokrasi, penguatan komitmen bersama, minimalisasi pragmatisme elit, penyiapan calon  ibukota, dan penguatan etos kerja masyarakat Imekko.
Bab V mengukur kelayakan Imekko sebagai kabupaten baru dari 3 (tiga) persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemekaran daerah di Indonesia. Pertama, persyaratan administratif, antara lain dukungan akar rumput, dukungan elit lokal baik di kabupaten Sorong Selatan maupun di Provinsi Papua Barat, dan kajian daerah. Kedua persyaratan teknis sebagai kabupaten baru meliputi faktor kependudukan, kemampuan
ekonomi, potensi daerah, kemampuan  keuangan, faktor sosial budaya, faktor sosial politik, luas daerah pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali pemerintahan. Ketiga, persyaratan fisik wilayah DOB meliputi cakupan wilayah, ketersediaan sarana dan prasa- ran pemerintahan, dan proyeksi calon ibukota kabupaten.
Bab VI disajikan strategi pengembangan wilayah Imekko menjadi kabupaten baru. Strategi pengembangan yang direkomendasikan melalui pemekaran daerah di wilayah Imekko adalah pengembangan infrastruktur dasar, peningkatan produktivitas ekonomi dan pemberdayaan ma- syarakat dan aparatur pemerintah daerah, pening- katan pelayanan publik dasar, dan penegasan tapal batas wilayah dari DOB.

## DESENTRALISASI RADIKAL - PEMEKARAN DAERAH: URGENSI PEMBANGUNAN DI DAERAH TERTINGGAL
Desentralisasi selama ini dinilai memiliki relasi langsung dengan demokrasi. Desentralisasi dini- lai memiliki keunggulan dalam membangun dan menaikkan tingkat partisipasi masyarakat dalam politik. Yang selanjutnya memberi orioritas yang lebih besar kepada masyarakat lokal untuk berperan dalam pembangunan di daerahnya, menguatkan pertanggungjawaban politik, dan melakukan kontrol terhadap sumber daya negara. Desentralisasi juga dinilai dapat memperkuat stabilitas politik. Di sisi lain desentralisasi juga dianggap mampu memecahkan kebuntuan dalam pembuatan keputusan karena intervensi pusat yang ketat. Hal ini menjadi dasar legitimasi mengapa desentralisasi didorong menjadi konsep bagi pembangunan di negara berkembang.
Dalam konteks Indonesia, desentralisasi merupakan “resep” penyembuhan dari trauma dalam pemerintahan yang sentralistik dan otoriter. Maka desentralisasi lebih mendekatkan pada kon- sep pembangunan demokrasi yang lebih menyen- tuh  ke  ranah  bawah.  Defisini  paling  mendasar dari desentralisasi adalah pemindahan sebagian dari kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerin- tah daerah. Proses ini menggambarkan sejumlah pembaharuan yang bertujuan meningkatkan
pelibatan masyarakat daerah dalam pengambila n kebijakan. Apabila sentralisasi merupakan respon terhadap kebutuhan untuk persatuan nasional, maka desentralisasi adalah tanggapan atas tun- tutan keberagaman. Dalam realitas dan imple- mentasinya kedua bentuk administrasi tersebit berdampingan dalam sistem politik yang berbeda. Dalam kenyataannya, konsep desentralisasi ini ti- dak selamanya berjalan sesuai dengan cita-cita di atas. Banyak permasalah an yang muncul sebagai implikasi pelaksanaan desentralisasi, di antaranya adalah kondisi dan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan yang belum sepenuhnya menun- jang pelaksanaaan otonomi daerah, bergesernya korupsi dari pusat ke daerah, eksploitasi SDA, kesalahan tata kelola keuangan daerah, dan sebagainya.
Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah sebagai upaya mewujudkan keseimbangan politik, akuntabilitas, dan pertamggungjawaban pemerintah lokal. Ketiga tujuan ini saling berkait satu sama lain. Sementara itu, prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah harus memiliki teritorial yang jelas, memiliki pendapatan asli (PAD) sendiri, memiliki badan perwakilan  yang mampu men- gontrol eksekutif  daerah, dan adanya kepala dae- rah yang dipilih sendiri oleh masyarakat daerah melalui suatu pemilihan yang bebas (Mawhood, 1987).
Mengapa diperlukan desentalisasi radikal? Desentralisasi radikal dimaksudkan untuk menjangkau sisi tata kelola pemerintahan pada level yang paling rendah yang mampu menjang- kau setiap sisi pelayanan kepada masyarakat. Desentralisasi diperlukan agar masyarakat, khususnya masyarakat asli, mampu memperoleh pelayanan sesuai kebutuhannya. Dalam banyak kasus di Indonesia, masyarakat asli suatu daerah adalah entitas yang paling sedikit atau paling sulit mendapatkan akses pelayanan publik dasar dari pemerintah. Hal ini disebabkan oleh lemahnya peran unit-unit pelayanan masyarakat dalam menjangkau entitas etnis yang secara geografis berdiam di wilayah terisolasi. Desentralisasi radikal menempatkan masyarakat asli di daerah sebagai subjek dan objek pembanguan sekaligus. Hal ini sangat diperlukan karena secara umum masyarakat asli memiliki daya saing yang relatif
rendah dibandingkan dengan para pendatang. Oleh karena itu, pendekatan terobosan diperlukan baik dari sisi tata kelola pemerintahan maupun kebijakan yang mampu menjangkau masyarakat asli yang sering terpinggirkan oleh kebijakan umum yang berlaku normatif. Konsep dan ope- rasonalisasi desentralisasi radikal sesungguhnya sudah berjalan di beberapa daerah, antara lain berupa terobosan kebijakan afirmatif yang mem - beri akses lebih luas kepada masyarakat asli yang sebelumnya ini kurang terlayani dengan baik.
Desentralisasi radikal adalah upaya untuk mengkombinasikan demokrasi langsung yang selama ini dilakukan baik-baik di tingkatan pemerintah pusat maupun daerah di Indonesia, dengan demokrasi yang berbasis pada berbagai bentuk  kolektifitas  organisasi  dan  tradisi  lokal sebagaimana yang sering terjadi dalam proses pemilihan kepemimpinan di banyak daerah. Pada titik ini, pemberantasan kemiskinan dan kebijakan terobosan untuk mengejar ketertinggalan menjadi orientasi atau tujun program desentralisasi meng- ingat masih tertinggalnya wilayah-wilayah di luar kota-kota besar di Indonesia.
Sedikitnya empat karakter utama dari program desentralisasi radikal yakni, (a) ada perubahan dalam prioritas investasi publik yang dijalankan dari yang ciri sebelumnya merupakan produksi ekonomi dan infrastruktur ke arah formasi  modal sosial dan human capital; (b) investasi publik yang dijalankan terdistribusi secara secara lebih merata di seluruh wilayah; (c) melalui desentra- lisasi ini investasi publik yang dijalankan lebih sensitif terhadap kebutuhan-kebutuhan lokal; dan (d) adanya perubahan tujuan dari investasi yang lebih diarahkan kepada wilayah-wilayah pedala- man yang lebih miskin atau terkebelakang, baik secara sosial maupun ekonomi (Faguet, Jean Paul (2004). Bahkan, lebih jauh lagi dengan adanya desentralisasi radikal maka partisipasi masyarakat dalam roda pemerintahan juga meningkat secara signifikan.  Hasilnya,  sejumlah  kasus  seperti misalnya korupsi yang dilakukan para pejabat di daerah, benar-benar menghadapi tekanan publik, baik secara langsung dari masyarakat maupun melalui organisasi masyarakat sipil yang aktif bergerak untuk mengusulkan pencopotan mereka yang terlibat dari jabatan publik (Perales, Juan Carlos Aguilar, 2003).
Desentralisasi radikal menitikberatkan pada keberpihakan pada masyarakat asli untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan melalui saluran-saluran yang telah ditetapkan. Pada praktik operasional desentralisasi radikal mengharuskan keaktifan berbagai stakeholder demokrasi, yakni para aktor atau elit lokal, organisasi dan lembaga negara, swasta, maupun organisasi masyarakat untuk bersama-sama melakukan perubahan yang berdampak positif bagi masyarakat. Idealnya ada kesetaraan peran dan posisi antara elit lokal termasuk mereka yang menduduki posisi kepala daerah, organisasi masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil lokal, sehingga program desentralisasi yang sedang berjalan bisa selalu terawasi dan terkendali. Kesetaraan ini sangat penting terutama jika proses dan hasil dari kebijakan desentralisasi mulai menyimpang atau menimbulkan berbagai akses yang tidak menguntungkan masyarakat pada umumnya, khususnya di wilayah-wilayah miskin dan terbelakang. Desentralisasi radikal tidak hanya merupakan relasi politik antara pemerintah pusat dengan daerah, tetapi juga bersinggungan lang- sung dengan masyarakat akar rumput, terutama masyarakat asli setempat.
Berkaitan dengan Imekko yang menjadi kajian utuh dalam buku ini, setidaknya ada tiga alasan untuk pemekaran dan penerapan desen- tralisasi yang radikal. Rasionalisasi bahwa peme- karan dalam konteks Papua tidak bisa didekati dengan pendekatan kelayakan, tetapi harus didekati dengan pendekatan kebutuhan. Beberapa alasan mendasar tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, untuk mengatasi keterisolasian secara geografis diperlukan upaya pemekaran sehingga hak-hak warga terisolasi sebagai warga negara bisa dipenuhi. Kedua, keterbelakangan ekonomi. Daerah  yang  secara  geografis  terisolasi  meng- alami keterbelakangan ekonomi sebagai akibat tidak tersentuh oleh pembangunan. Jarak antara pusat-pusat kota pemerintahan dengan lokasi tertinggal menyulitkan akses warga asli Papua untuk memperoleh pembangunan dan hak-haknya sebagai warga negara. Persoalan pembangunan dan ketimpangan wilayah yang tidak selesai men- jadi alasan kuat untuk proses pemekaran. Ketiga, kebutuhan untuk mendekatkan pemerintahan
dan tradisi pemerintahan di Papua. Hal ini perlu dilakukan untuk menghilangkan jarak antara elit pemerintah dengan masyarakat Papua.
Dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia sejak pemberlakuan UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No.32 Tahun 2004 dan kini menjadi UU No. 23 Tahun 2014, otonomi daerah ditekankan di tingkat kabupaten, bukan provinsi. Hal ini menunjukkan pemerintahan di tingkat kabupaten memainkan peran strategis dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan untuk memajukan masyarakat dae- rah. Namun, persoalan struktral yang selama ini muncul adalah kurang atau bahkan tidak tersen- tuhnya masyarakat terisolasi dengan program pemerintahan yang memadai. Akibatnya, pada saat iklim politik nasional tidak mendukung sen- tralisasi kekuasaan di Jakarta, gelombang besar tuntutan pemekaran kabupaten dari masyarakat terisolir menjadi wajar, sangat besar dan sulit dibendung. Sejak awal reformasi tahun 1999, gelombang besar tuntutan pemekaran menghasil- kan jumlah kabupaten baru secara drastis yang mengkhawatirkan banyak pihak, khususnya di tingkat pusat. Hal ini terjadi karena proses de- sentralisasi radikal yang bermuara pada tingginya tuntutan pemekaran daerah banyak pemerintah daerah baru yang ternyata tidak mampu mengurus rumah tangganya sendiri menuju daerah yang maju dan mandiri.
Masalahnya adalah, apakah pemekaran daerah adalah satu satunya solusi yang terbaik bagi masyarakat di daerah tertinggal dan terpen- cil? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab oleh pemerintah pusat sekalipun, mengingat kebijakan pemekaran daerah juga sangat potensial menim- bulkan permasalahan struktural yang jelas tidak mudah diatasi jika sejak awal kebijakan tersebut tidak didesain secara optimal. Kebijakan tersebut bahkan cenderung akan memunculkan masalah baru jika tidak ada kesiapan maupun komitmen dari elite politik dan masyarakat lokal terhadap proses pembentukan DOB untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat di daerah, tidak melibatkan manajemen transisi bersama pemerintah daerah induk, dan peme- rintahan daerah hasil pemekaran tidak dikelola dengan baik.
Buku ini memaparkan secara gamblang apa saja yang menjadi kebutuhan dan tuntutan Pemekaran Daerah. Juga masalah pemekaran dae- rah yang muncul serta bagaimana mengantisipasi kegagalan Daerah Otonom Baru (DOB). Buku memberikam solusi alternatif dalam mengan- tisipasi  kegagalan pembentukan DOB melalui Moratorium Pemekaran Derah , Pembentukan Daerah Persiapan, Penyeimbangan Faktor Kelayakan dan  Kebutuhan, Peran  Daerah Induk dalam Pemekaran  Daerah.

## CATATAN PENUTUP
Buku ini berisi kajian pemekaran dan menakar atau menilai kelayakan kawasan Imekko, baik kelayakan  administratif,  teknis  maupun  fisik kewilayahan, untuk menjadi DOB sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2007. Kawasan yang terdiri dari distrik Inanwatan, Matemamani, Kais, Kokoda, dan Kokoda Utara ini sampai tahun 2017 masih menjadi wilayah administratif dari Kabupaten So- rong Selatan Provinsi Papua Barat. Buku ini juga mengelaborasi aspek krusial yang harus segera dibenahi atau dipersiapkan agar pembentukan suatu kabupaten baru benar-benar menjadi solusi terhadap masalah riil yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah dikawasan itu. Seba- liknya buku ini mengelaborasi hal hal yang harus dilakukan pemerintah kabupaten induk apabila persyaratan legal dalam pembentukan DOB be- lum dapat dipenuhi. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan perlu merancang ske- nario manajemen transisi untuk mengawal proses pembentukan DOB melalui mekanisme Daerah Persiapan agar pemekaran daerah dapat berjalan secara optimal tanpa meninggalkan berbagai komplikasi bagi daerah induk. Mengingat pent- ingnya konteks sosial politik dan sosial budaya di wilayah Imekko sebelum menakar kelayakannya sebagai DOB.
Buku ini diharapkan membawa manfaat bagi upaya peningkatan ide, konsep dan gagasan terkait penguatan tata kelola pemerintahan secara umum baik pusat dan daerah baik pada domain negara maupun masyarakat. Buku ini perlu dibaca bagi mahasiswa, peneliti juga kalangan birokrat karena buku ini cukup memberikan pemahaman yang kebih komprehensif tentang kelayakan
sebuah daerah untuk dikembangkan/pemekaran. Meskipun buku ini merupakan hasil penelitian pada tahun  2017, setidaknya terdapat informasi dan data detail mengenai kondisi data daerah kabupaten Immeko sebelum masa pandemic COVID-19. Buku ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan teori dan konsep serta aplikasi pemerintahan daerah bagi pengambil kebijakan dan kalangan akademis yang berkon- sentrasi di bidang politik lokal dan pemerintahan daerah, agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para birokrat di lembaga eksekutif maupun pengambil kebijakan di lembaga legislatif, baik dit ingkat pusat maupun tingkat daerah dalam proses pembuatan kebijakan  strategi terkait peru- musan  dan implementasi desentralisasi, otonomi daerah, dan pemekaran daerah di Indonesia dalam kerangka NKRI.

## PUSTAKA ACUAN
Chauvel, R & Bhakti, I. N. (2004), ”Papua Conflict: Jakarta’s Perceptions and Policies”, Washington: East-West Center.
Faguet, Jean Paul (2004), “Does Decentralization Increases Government Responsiveness to Lokal Needs? Evidence from Bolivia”, Journal of Publik Economic 88, hlm. 867-893. Hadiz, V.R (2010), “ Localizing Power in Post-
Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective” , California: Stanford University Press,hlm.20.
Mawhood, Phillip (1987), “Local government in the thirs World in the 1980s”, Planning and Administration 14.1 : 10-22 Perales, Juan Carlos Aguilarr (2003), “Sector-wide Approaches and Decentralization Toward Greater Policy Coherence: The Bolivia
Study” , The Netherlands: European Centre for Development Policy Management. Sumul, A (ed) (2003) “Mencari Jalan Tengah: Otonomi Khusus Provinsi Papua”, Jakarta. PT Gramedia Utama. William, MA (2011), “Marginal Governance in The Time of Pemekaran: Case studies from Sulawesi and West Papua”. The Australian National University. Asian Journal of Social Science 39, hlm 150.