Afiyanto.  M.  et.al  (2021)  Analisis  Pengujian  Keputusan  Penganugerahan  Gelar  Doktor  Kehormatan (Doktor Honoris Causa) di Pengadilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 79/Pk/Tun/2013, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 6 (2) E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 6, Special Issue No. 2, Desember 2021

## ANALISIS PENGUJIAN KEPUTUSAN PENGANUGERAHAN GELAR
DOKTOR  KEHORMATAN  (DOKTOR  HONORIS  CAUSA)  DI  PENGADILAN TATA  USAHA  NEGARA:  STUDI  KASUS  PUTUSAN  MAHKAMAH  AGUNG NOMOR 79/PK/TUN/2013
Marzul Afiyanto 1 , RR. Herini Siti Aisyah 2 , Xavier Nugraha 3 , Muhammad Mashuri 4 , Rizki Firmansyah 5
1 Magister Sains Hukum Dan Pembangunan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
23 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
4 Universitas Merdeka Pasuruan, Indonesia
5 Magister Ilmu Hukum, Fakultas Huku.  Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia Email: Jumpaafi12@gmail.com, herini@fh.unair.ac.id, nugrahaxavier72@gmail.com, mashuri_faci@yahoo.com, Rizki.firmansyah-2019@fh.unair.ac.id

## Abstrak
Kompetensi  absolut  dari  PTUN  berdasarkan  UU  PTUN  adalah  sengketa  tata usaha  negara,  yaitu  sengketa  sebagi  akibat  dikeluarkannya  keputusan  tata  usaha negara. Namun, ternyata tidak semua keputusan tata usaha negara dapat diujikan di  PTUN.  Salah  satu  yang  sempat  diperbedatkan  dapat  atau  tidaknya  Keputusan Penganugerahan  Gelar  Doktor  Kehormatan  (Doktor  Honoris  Causa)  diuji  di PTUN. Perdebatan ini terlihat salah satunya terlihat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 79/PK/TUN/2013. Dengan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah  di  dalam  penelitian  ini  adalah  pertama,  apa  kompetensi  absolut  dari PTUN?  dan  kedua  apakah  Keputusan  tentang  Penganugerahan  Gelar  Doktor Kehormatan  [Doktor  Honoris  Causa]  dapat  diuji  di  PTUN?  Penelitian  ini adalah penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  (statute approach),  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach),  dan  pendekatan  kasus (case  approach).  Adapun  hasil  penelitian  ini  adalah  pertama  Kompetensi absolut dari  PTUN  berdasarkan  UU  PTUN  adalah  sengketa  tata  usaha  negara,  yaitu sengketa  sebagi  akibat  dikeluarkannya  keputusan  tata  usaha  negara.  Namun, ternyata  tidak  semua  keputusan  tata  usaha  negara  dapat  diujikan  di  PTUN  dan kedua Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan [Doktor Honoris Causa] bukan merupakan  kompetensi  absolut  dari  PTUN,  karena  substansi  keputusan penganugerahan  gelar  Doktor  Kehormatan  (Doktor  Honoris  Causa)  termasuk dalam ranah akademis yang notabene bukan ranah hukum yang dapat dinilai oleh Pengadilan.
Kata  Kunci :  keputusan  tata  usaha  negara;  keputusan  penganugerahan  gelar  doktor kehormatan (doktor honoris causa); kompetensi absolut

## Abstract
The  absolute  competence  of  PTUN  based  on  the  PTUN  Law  is  a  state administrative  dispute,  namely  a  dispute  as  a  result  of  the  issuance  of  a  state administrative  decision.  However,  it  turns  out  that  not  all  state  administrative decisions  can  be  tested  in  the  Administrative  Court.  One  of  the  things  that  was debated  whether  or  not  the  decision  to  confer  an  Honorary  Doctorate  Degree (Doktor Honoris Causa) was tested at the PTUN. This debate can be seen, one of which is seen in the Supreme Court Decision Number 79/PK/TUN/2013. With this background,  the  formulation  of  the  problem  in  this  research  is  first,  what  is  the absolute  competence  of  PTUN?  and  secondly,  can  the  decision  regarding  the awarding  of  an  Honorary  Doctorate  [Doctor  Honoris  Causa]  be  tested  in  the Administrative  Court?  This  research  is  a  normative  legal  research  with  a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of this study are first, the absolute competence of the PTUN based on the PTUN Law is a state administrative dispute, namely a dispute as a result of the issuance of a state  administrative  decision.  However,  it  turns  out  that  not  all  state administrative  decisions can  be  tested  in  the  PTUN  and  the  second  awarding  of the Honoris Doctorate [Doctor Honoris Causa] is not an absolute competence of the PTUN, because the substance of the decision to award the Honoris Doctorate (Doctor Honoris Causa) is included in the academic realm which incidentally is not the realm of law that can be assessed by the Court.
Keywords : state  administrative  decisions;  decisions  on  awarding  an  honorary doctorate degree (doktor honoris causa); absolute competence.
Received: 2021-10-20; Accepted: 2021-11-05; Published: 2021-11-20

## Pendahuluan
Lex semper debet remedium (hukum akan selalu memberikan obat) (Dirgantara et al.,  2020) .  Sebuah  adagium  hukum  yang  memiliki  kedalaman  makna,  bahwa  esensi hukum  adalah  untuk  menyelesaikan  suatu  problematika  hukum.  Adanya  adagium tersebut koheren dengan pendapat Peter Noll yang pada pokoknya mengatakan, bahwa ilmu  hukum  itu  merupakan  ilmu  peradilan  (rechtspraakwtenschap) (Velden,  1988) . Menurut Sudikno Mertokusumo, hal ini didasarkan, karena memang mayoritas sarjana hukum  (hakim,  jaksa,  dosen,  pengacara,  dan  sebagainya)  akan  dihadapkan  pada  suatu peristiwa hukum konkret yang memerlukan pemecehana masalah hukum yang konkret pula  (Sudikno  Mertokusumo,  2020).  Bahkan,  terkait  ilmu  hukum  itu  merupakan  ilmu peradilan,  W.G.  Van  der  Veld  menguraikan  bahwa (Attamimi,  1990) :  “Deze  ‘brave juristenkijk’,  zoals  Van  Schendelen  het  noemt,  heeft  van  de  rechtswetenschap  een rechtspraakswetenschap  gemaakt.”  (pandangan  yang  ‘baik  hati’  dari  para  ahli  hukum ini. sebagaimana disebutkan olah Van Schendelen telah mengubah ilmu hukum menjadi ilmu tentang peradilan.)
Di  Indonesia,  salah  satu  manifestasi,  bahwa  ilmu  hukum adalah  ilmu  peradilan dapat dilihat di dalam Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (selanjutnya  disebut  UUD  NRI  1945)  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Adapun
salah  satu  ketentuan  di  dalam  bab  tersebut  adalah  Pasal  24  ayat  (2)  UUD  NRI  1945 yang  mengatur,  bahwa;  “Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi.”  Dari  ketentuan  tersebut, dapat  dipahami  bahwa  peradilan  di  Indonesia  diklasifikasikan  menjadi  2  (dua),  yaitu Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi (Achmad  &  Mulyanto,  2013) .  Dapat dilihat pula, bahwa lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
Adanya  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara  di  bawah  Mahkamah  Agung sejatinya merupakan konsekuensi yuridis dari dianutnya negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) (Eck et al., 2018) di Indonesia, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) jo. Ayat (3) UUD NRI 1945. Hal ini, karena memang salah satu ciri dari adanya  negara  hukum  yang  demokratis  menurut  Jimly  Asshiddiqie  adalah  adanya peradilan tata usaha negara (Asshiddiqie, 2012) . Hal ini sejatinya logis, karena memang peradilan tata usaha negara memang merupakan alat kontrol sosial yang dapat dilakukan oleh  warga  masyarakat    atas  tindakan  yang  dianggap  sudah  disalahgunakan  oleh penguasa atau pemerintah tersebut (Susanti, 2009). Bahkan, di dalam perkembangannya,  hukum  administrasi  ini  dikonstruksikan  sebagai  “alat”  untuk menciptakan  penyelenggaraan  Pemerintahan  menjadi  lebih  sesuai  dengan  harapan  dan kebutuhan  masyarakat  ( citizen  friendly ) (Kosasih  et  al.,  2017) .  Dengan  demikian, bisa dibilang  bahwa  peradilan  tata  usaha  negara  ini  adalah  suatu  mekanisme  yang  hadir untuk mencegah pemerintahan bertindak sewenang-wenang.
Salah  satu  tindakan  pemerintah  yang  sempat  diuji  beberapa  waktu  lalu  adalah terkait  adanya  keputusan  penganugerahan  gelar  doktor  kehormatan  (doktor  honoris causa). Perkara tersebut teregister di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dengan  Nomor  43/G/2011/PTUN.SBY  tanggal  17  November  2011.  Adapun  terkait dengan  pengujian  tersebut  dilakukan  oleh  Agus  Pramudijono  dan  Darmaji  selaku pemohon.  Terkait  dengan  objek  keputusan  yang  diuji  adalah  Surat  Keputusan  Rektor Nomor 067/SK/R/III/2011 tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada Alim Markus tanggal 10 Maret 2011.
Dalam  positanya,  Para  Penggugat  mendalilkan,  bahwa  obyek  sengketa    Surat Keputusan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak  memenuhi  syarat-  syarat  yang  ditentukan  secara  limitatif  sebagaimana  dimaksud di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  1999  tentang  Pendidikan  Tingggi Pasal  25  ayat  (1),  ayat  (4)  jo  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  1980  tentang Pedoman  Pemberian  Gelar  Doktor  Kehormatan  (Doktor  Honoris  Causa)    Pasal  2  ayat (1) , Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 178/U/2001 Tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi dan melanggar asas- asas  umum  pemerintahan  yang  baik  atau  algemene  beginselen  van  behoorlijk  bestuur (AUPB) (Syuhudi, 2018) .
PTUN  Surabaya  dalam  putusannya  Nomor  43/G/2011/PTUN.SBY  tanggal  17
Nopember 2011 kemudian memutuskan membatalkan obyek sengketa Surat Keputusan Rektor  tersebut,  selanjutnya  Putusan  PTUN  Surabaya  tersebut  dikuatkan  oleh Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  Nomor  18/B/2012/PT.TUN.  SBY tanggal  6  Maret  2012.  Mahkamah  Agung  dalam  putusan  tingkat  kasasi  Nomor 294K/TUN/2012  tanggal  8  Agustus  2012  telah  membatalkan  putusan  judex  factie. Adapun  salah  satu  pertimbangan  Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  dalam  perkara Nomor  294K/  TUN/2012  tersebut  pada  pokoknya  adalah  karena  keputusan  tersebut bukan rana PTUN, sehingga tidak dapat diajukan gugatan dan dinilai oleh Hakim atau Pengadilan. Terkait putusan tersebut, kemudian pihak Termohon Kasasi dalam perkara Nomor 294K/ TUN/2012 (in casu: Agus Pramudijono dan Darmaji) mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali (request civil)., namun ditolak oleh Majelis Hakim  Mahkamah  Agung  yang  memeriksa  Peninjauan  Kembali  di  dalam  Putusan Nomor 79/PK/TUN/2013 dengan juga kembali mengutip pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 294 K/ TUN/2012.
Adanya  pertimbangan  Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  dalam  perkara  Putusan Nomor  79/PK/TUN/2013  tersebut  menimbulkan  pertanyaan  terkait  dengan  alasan hakim  yang  mempertimbangkan,  bahwa  tidak  dapat  dijuinya  keputusan  tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) di PTUN. Apakah berarti  keputusan  tentang  Penganugerahan  Gelar  Doktor  Kehormatan  (Doktor  Honoris Causa) dianggap bukan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak bisa diuji di  PTUN  atau  keputusan  tentang  Penganugerahan  Gelar  Doktor  Kehormatan  (Doktor Honoris Causa) dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, namun tidak bisa diuji di PTUN dengan dasar tidak ada batu uji yang dapat mengujinya (vide Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara, sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004  dan  Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 [selanjutnya disebut UU PTUN]). Kalau memang benar yang  kedua  (in  casu:  Keputusan  tentang  Penganugerahan  Gelar  Doktor  Kehormatan [Doktor Honoris Causa] dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, namun tidak bisa diuji di PTUN), maka berarti terdapat KTUN yang tidak bisa diuji di PTUN.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  rumusan  masalah  di  dalam  penelitian ini pertama, apa kompetensi absolut dari PTUN? dan kedua apakah Keputusan tentang Penganugerahan  Gelar  Doktor  Kehormatan  [Doktor  Honoris  Causa]  dapat  diuji  di PTUN?  Berdasarkan  rumusan  masalah  tersebut,  maka  tujuan  di  dalam  penelitian  ini adalah  pertama  menganalisis  kompetensi  absolut  dari  PTUN  dan  kedua  menganalisis pengujian  Keputusan  tentang  Penganugerahan  Gelar  Doktor  Kehormatan  [Doktor Honoris Causa] di PTUN.
Untuk  memastikan  kebaruan  dari  penelitian  ini,  maka  akan  diuraikan  beberapa penelitian  serupa  dan  diuraikan  pula  perbedaan  dengan  penelitian-penelitian  tersebut. Berikut adalah uraian tersebut:
1. Penelitian  dari  Ridwan  HR,  Despan  Heryansyah,  dan  Dian  Kus  Pratiwi  berjudul “Perluasan  Kompetensi  Absolut  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam  Undang- Undang  Administrasi  Pemerintahan”  yang  diterbitkan  di  Jurnal  Hukum  Ius  Quia
Iustum  Volume  25,  Nomor  2,  tahun  2018 (HR  et  al.,  2018) .  Pada  penelitian tersebut,  para  penulis  menguraikan  terkait  dengan  perluasan  kompetensi  absolut Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  pasca  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan,  seperti  kewenangan  menguji  tindakan faktual,  menguji  penyalahgunaan  wewenang,  menguji  upaya  administratif, memutus  putusan  fiktif  positif,  dan  menguji  diskresi.  Dari  uraian  tersebut,  dapat dipahami  perbedaan  dengan  penelitian  ini  adalah  penelitian  ini  akan  menganalisis terkait  dengan  Keputusan  tentang  Penganugerahan  Gelar  Doktor  Kehormatan [Doktor  Honoris  Causa]  di  PTUN  yang  notabene  tidak  hanya  dianalisis  dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun juga peraturan perundang-undangan lain terkait.
2. Penelitian dari I Gede Aris Eka Pramana, I Made Arjaya dan Ida Ayu Putu Widiati berjudul “Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Titik Singgung Antara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Dan  Peradilan  Umum  Dalam  Sengketa Pertanahan (Studi Kasus Putusan Nomor 27/G/2017/Ptun.Dps)” yang diterbitkan di Jurnal  Analogi  Hukum  Volume  1,  Nomor  1,  tahun  2019 (Pramana  et  al.,  2020). Pada  penelitian  tersebut,  para  penulis  menguraikan  terkait  dengan  titik  singgung kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri, terkhusus para penulis melakukan studi kasus putusan nomor 27/G/2017/PTUN.DPS. Dari uraian tersebut, dapat dipahami perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini akan menganalisis  terkait  dengan  Keputusan  tentang  Penganugerahan  Gelar  Doktor Kehormatan  [Doktor  Honoris  Causa]  di  PTUN  yang  notabene  berbeda  dengan penelitian I Gede Aris Eka Pramana, I Made Arjaya dan Ida Ayu Putu Widiati yang menganalisis  titik  singgung  kompetensi  absolut  dari  Pengadilan  Negeri  dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  (doctrinal  research).  Adapun penyebab  metode  peneltiian  hukum  normative  dipilih,  karena  memang  merupakan metode  yang  paling  sesuai  dengan  tujuan  hukum,  dan  menjadi  metode  paling  tepat dalam  arus  utama  disiplin  ilmu  hukum (Irwansyah,  2020) .  Menurut  Tery  Hutchinson, penelitian  hukum  normatif  adalah (Hutchinson,  2002) :  “research  which  provides  a systematic  exposition  of  the  rules  governing  a  particular  legal  category,  analyses  the relationship  between  rules,  explain  areas  of  difficulty  and,  perlhaps,  prexdts  tuture development.” Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa pada pokoknya penelitian hukum  noramtif  adalah  penelitian  yang  menganalisis  terkait  suatu  aturan  hukum.  Di dalam penelitian ini, aturan-aturan hukum yang dianalisis adalah yang berkaitan dengan pengujian  Keputusan  tentang  Penganugerahan  Gelar  Doktor  Kehormatan  (Doktor Honoris Causa) di PTUN.
Di  dalam  penelitian  hukum  normatif  ini,  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan pendekatan kasus ( case approach ) (Marzuki, 2013) . Bahan-
bahan  penelitian  ini  berupa  bahan  hukum  primer,  yaitu  semua  peraturan  perundang- undangan, konvensi internasional dan putusan pengadilan yang terkait dengan pengujian Keputusan tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan [Doktor Honoris Causa] di PTUN, sedangkan bahan hukum sekunder berupa kepustakaan dan materi bahan ajar yang  berkaitan  dengan  pengujian  Keputusan  tentang  Penganugerahan  Gelar  Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) di PTUN, serta hasil penelitian sebelumnya yang terkait  dengan  permasalahan  tersebut.  Dari  bahanm-bahan  hukum  tersebut  kemudian dianalisis  menggunakan  penafsiran  hukum  untuk  menelaah  konsep,  landasan  filosofis, prinsip  dan  teori-teori  hukum  terkait  pengujian  Keputusan  tentang  Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) di PTUN (Nugraha et al., 2019).

## Pembahasan

## 1. Kompetensi Absolut PTUN
Noch  suche  die  juristen  eine  definition  zu  ihrem  begriffe  von  recht  (definisi hukum  sejatinya  masih  dicari-cari  oleh  para  sarjana  di  masa  saat  mereka  hidup) (Sudjana,  2019) .  Sebuah  ungkapan  dari  seorang  filsuf  terkenal,  yaitu  Immanuel  Kant yang  memiliki  kedalaman  makna,  bahwa  hukum  tersebut  merupakan  suatu  hal  yang sangat sulit untuk didefinisikan, karena begitu abstraknya hukum itu sendiri. Walaupun, sudah ada beberapa ahli hukum yang sudah mencoba memberi definisi terdapat hukum itu  sendiri,  seperti  Utrecht  yang  menyebutkan  hukum  adalah  himpunan peraturanperaturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu (Raharjo, 2005) , Hans  Kelsen  yang  mengartikan  hukum  adalah  tata  aturan  (rule)  sebagai  suatu  sistem aturan-aturan  (rules) tentang  perilaku  manusia (Asshiddiqie &  Safa’at,  2006) ,  dan  lain sebagainya.
Terlepas dari adanya perdebatan terkait dengan tepat atau tidaknya definisi dari para ahli hukum tersebut, menurut para penulis adanya pendefinisian akan suatu konsep hukum  adalah  hal  yang  urgen  dalam  memahami  konstruksi  suatu  konsep  hukum. Dengan  dipahaminya  definisi  dari  suatu  konsep  hukum  terlebih  dahulu,  maka  hal tersebut  dapat  menghindari  adanya  kesalahan  pemaknaan  terhadap  konsep  hukum tersebut itu sendiri dan adanya kekeliruan pemahaman terhadap konsep hukum tersebut berpotensi  untuk  membuat  proses  penarikan  kesimpulan  dalam  suatu  analisis  hukum menjadi keliru pula. Hal ini juga paralel dengan pendapat Philpus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, yaitu (M.Hadjon & Djamiati, 2008): “ ex falso quodlibet (dari yang sesat kesimpulan seenaknya).” dan “ ex  vero  nonnisi  verum (dari  yang  benar  kesimpulannya benar).”  Oleh  sebab  itu,  para  penulis  akan  menguraikan  terlebih  dahulu  definisi  dari kompetensi absolut, sebelum menguraikan mengenai kompetensi absolut di PTUN.
Menurut S.F.Marbun, kompetensi absolut adalah (Marbun, 2003): “kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.” Menurut  Soedikno  Mertokusumo  kompetensi  absolut  atau  kewenangan  mutlak pengadilan  adalah (Mertokusumo,  1988) :  “wewenang  badan  pengadilan  dalam memeriksa  jenis  perkara  tertentu  yang  secara  mutlak  tidak  dapat  diperiksa  oleh  badan
pengadilan  dalam  lingkungan  pengadilan  lain.”  Dari  2  (dua)  pendapat  ahli  tersebut, dapat  ditarik  konkulsi,  bahwa  secara  sederhana  kompetensi  absolut  adalah  terkait dengan  pertanyaan  “apa  pengadilan  yang  berwenang  mengadili?” (Setiawan  et  al., 2020).
Terkait kompetensi absolut dari PTUN ini, maka sejatinya bisa melihat ke dalam Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009) yang mengatur, bahwa: “Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan  sengketa  tata  usaha  negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.”  Dari  pengaturan  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  kompetensi absolut dari PTUN adalah sengketa tata usaha negara (Purnomo et al., 2020) .
Di  dalam  Pasal  1  angka  10  UU  PTUN  diatur,  bahwa:    “Sengketa  Tata  Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan  hukum  perdata  dengan  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara,  baik  di  pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dari definisi  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  yang  dimaksud  sengketa  tata  usaha  negara adalah  sengketa  sebagai  akibat  dari  dikeluarkannya  keputusan  tata  usaha  negara.  Di dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN, diatur bahwa: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu  penetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara yang  berisi  tindakan  hukum  tata  usaha  negara  yang  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat  hukum  bagi  seseorang  atau  badan  hukum  perdata.”  Dengan  demikian,  dapat dipahami  bahwa  dalam  hal  ada  suatu  penetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  badan atau  pejabat  tata  usaha  negara  yang  berisi  tindakan  hukum  tata  usaha  negara  yang berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat  konkret, individual,  dan  final,  yang  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  seseorang  atau  badan hukum  perdata  yang  dianggap  merugikan  seseorang  atau  badan  hukum  perdata,  maka dapat diajukan gugatan di PTUN.
Philipus M. Hadjon dkk menguraikan, bahwa (Hadjon et al., 1999) :
Kalau  kita  bertitik  tolak  dari  ketentuan  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 1970 seyogianya Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  merupakan  suatu  sistem  umum  Peradilan Tata  Usaha  Negara.  Namun,  berdasarkan  rumusan  kompetensi  absolut Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (Vide  Pasal  1  angka  4  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) maka Peradilan Tata Usaha Negara hanyalah suatu Peradilan  Tata  Usaha  Negara  khusus.  Dengan  pembatasan  kompetensi absolut  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang  hanya  menyangkut  Keputusan Tata  Usaha  Negara  (KTUN)  berarti  masih  ada  sengketa  Tata  Usaha Negara lain yang tidak terjangkau oleh PTUN.
Dari  ungkapan  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  ternyata  ada  sengketa-sengketa tata  usaha  negara  yang  tidak  dapat  diuji  di  PTUN.  Salah  satunya  adalah,  karena
meskipun  keputusan  yang  dikeluarkan  adalah  keputusan  tata  usaha  negara,  namun keputusan tata usaha negara tersebut dikecualikan. Misal, di dalam Pasal 2 UU PTUN, diatur bahwa:
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang  ini:  a.  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  merupakan perbuatan  hukum  perdata;  b.  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang merupakan  pengaturan  yang  bersifat  umum;  c.  Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  masih  memerlukan  persetujuan;  d.  Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  dikeluarkan  berdasarkan  ketentuan  Kitab  UndangUndang Hukum  Pidana  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  atau peraturan  perundang-undangan  lain  yang  bersifat  hukum  pidana;  e. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dikeluarkan  atas  dasar  hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku;  f.  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  mengenai  tata usaha Tentara Nasional Indonesia; g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.
Selain  adanya  pembatasan  pada  Pasal  2  UU  PTUN,  terdapat  KTUN  yang  juga  tidak dapat diuji, sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 UU PTUN, yaitu: “
Pengadilan  tidak  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan sengketa  Tata  Usaha  Negara  tertentu  dalam  hal  keputusan  yang disengketakan  itu  dikeluarkan:  (a)  dalam  waktu  perang,  keadaan bahaya,keadaan  bencana  alam,  atau  keadaan  luar  biasa  yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b)  dalam  keadaan  mendesak  untuk  kepentingan  umum  berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  lahirlah  beberapa  peraturan  perundang- undangan yang memperluas kompetensi absolut dari PTUN. Salah satu Undang-Undang yang  memperluas  kompetensi  absolut  dari  PTUN  secara  signifikan  adalah  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (selanjutnya disebut UU  Administrasi  Pemerintahan).  Adapun  penyebab,  UU  30/2014  bisa  dibilang memperluas  kompetensi  absolut  PTUN  secara  signifikan  adalah  karena  di  dalam  UU tersebut memperluas kompetensi absolut dari PTUN secara masif . Hal ini bisa dilihat di dalam Pasal 87 UU UU Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa:
Dengan  berlakunya  Undang-Undang  ini,  Keputusan  Tata  Usaha  Negara sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004  dan  UndangUndang  Nomor  51 Tahun  2009    harus  dimaknai  sebagai:  a.  penetapan  tertulis  yang  juga mencakup  tindakan  faktual;  b.  Keputusan  Badan  dan/atau  Pejabat  Tata Usaha  Negara  di  lingkungan  eksekutif,  legislatif,  yudikatif,  dan penyelenggara  negara  lainnya;  c.  berdasarkan  ketentuan  perundang- undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan
yang  berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
Lahirnya  UU  Administrasi  Pemerintahan  tersebut  kemudian  juga  direspon  oleh Mahkamah  Agung  dengan  mengeluarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4 Tahun  2016  Tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA 4/2016). Di dalam SEMA 4/2016 huruf E Rumusan Kamar Tata Usaha Negara, dipertegas terkait dengan kompetensi ptun adalah:
a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  pemegang  kekuasaan  pemerintahan  (Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan)  yang  biasa  disebut  dengan  onrechtmatige overheidsdaad (OOD).
c. Keputusan  tata  usaha  negara  yang  sudah  diperiksa  dan  diputus  melalui  upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negar Dari  SEMA  4/2016  huruf  E  Rumusan  Kamar  Tata  Usaha  Negara  tersebut,
Mahkamah  Agung  mencoba  memperjelas  terkait  dengan  adanya  perluasan  kompetensi absolut  dari  PTUN (Simanjuntak,  2018) .  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  terciptanya kepastian hukum (rechtszekerheid) terkait kompetensi absolut dari PTUN.
Selain UU 30/2014, terdapat juga beberapa peraturan perundang-undangan yang memperluas  kompetensi  absolut  dari  PTUN.  Namun,  perlu  dipahami  bahwa  meskipun merupakan  kompetensi  absolut  dari  PTUN,  akan  tetapi  ada  perbedaan-perbedaan dengan  pemeriksaan  pada  PTUN  pada  umumnya.  Oleh  sebab  itu,  Muhammad  Noor Halim  Perdana  Kusuma  dan  Muhammad  Adiguna  Bimasakti  menyebutnya  sebagai sengketa  tata  usaha  negara  khusus  di  PTUN (Kusuma  &  Bimasakti,  2020) .  Adapun beberapa  sengketa  TUN  yang  merupakan  kompetensi  absolut  itu  adalah (Bimasakti, 2020) :
1. Gugatan Sengketa Informasi Publik Tahun
2. Gugatan  Sengketa  Penetapan  Lokasi  Pembangunan  dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
3. Permohonan Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang
4. Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2017
5. Gugatan Sengketa TUN Pemilihan (dalam Pemilihan Kepala Daerah)
SengketaTUN    khusus  ini  juga  ada  di  tingkat  Mahkamah  Agung  memiliki beberapa  kewenangan  khusus  dalam  sengketa-  sengketa  tata  usaha  negara/  sengketa administrasi  tertentu,  yaitu  Permohonan  Sengketa  Pelanggaran  Administrasi  (pada Pemilihan Kepala Daerah) Permohonan Sengketa dan Pelanggaran Administratif Tahun 2017 Pemilihan Umum (pada Pemilihan Umum) (Bimasakti, 2020).
Ada juga yang dulunya merupakan kompetensi absolut dari PTUN, namun kini telah  dihilangkan.  Misal,  yang  paling  baru  adalah  terkait  dengan  dihapsukannya permohonan KTUN fiktif positif sebagai kompetensi absolut PTUN (Megantara, 2021). Dulu,  berdasarkan  Pasal  53  ayat  (4)  UU  Administrasi  Pemerintahan  yang  mengatur,
bahwa:  “Pemohon  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  untuk  memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (penebalan oleh penulis).”,  maka  dapat  dipahami  bahwa  dalam  hal  adanya  permohonan  terkait  suatu KTUN  yang  bersifat  fiktif  positif  tersebut,  maka  tetap  perlu  diajukan  permohonan  ke PTUN. Hal ini juga ditegaskan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017  Tentang  Pedoman  Beracara  Untuk  Memperoleh  Putusan  Atas  Penerimaan Permohonan  Guna  Mendapatkan  Keputusan  Dan/Atau  Tindakan  Badan  Atau  Pejabat Pemerintahan  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2017  tentang Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahakamh  Agung  Tahun  2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf E angka 4. Sekarang, pasca diubahnya  UU  Administrasi  Pemerintahan  dengan  Pasal  175  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  pada  pokoknya  diatur  bahwa  proses  pengajuan permohonan  ke  PTUN  tersebut  dihapus.  Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa terkait permohonan KTUN fiktif positiff sudah bukan kompetensi absolut dari PTUN.
Cum adsunt testimonia rerum, quid opus est verbist (saat bukti dan fakta sudah ada,  maka  apa  guna  kata-kata) (Setiawan  et  al.,  2021) .  Terkait  dengan  permohonan KTUN fiktif positif sudah bukan lagi sebagai kompetensi absolut, misal dapat dilihat di dalam  Putusan  Nomor  02/P/FP/2021/PTUN.JPR  antara  PT  Putri  Mahakam  Lestari (Pemohon) melawan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua, Papua Barat Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal  Kementerian  Perhubungan  (Termohon).  Dalam  ratio  decedendi  putusan tersebut, hakim menguraikan bahwa:
Bahwa  sejak  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta  Kerja  pada  2  November  2020,  kewajiban  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  untuk  memutus  permohonan  untuk  memperoleh  putusan  atas penerimaan  permohonan  guna  mendapatkan  keputusan  dan/atau  tindakan badan atau pejabat pemerintahan telah dihapuskan sebagaimana disebutkan dalam  ketentuan  Pasal  53  diatas;  dengan  demikian  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  tidak  berwenang  untuk  memeriksa,  memutus  dan  mengadili permohonan  guna  mendapatkan  keputusan  dan/atau  tindakan  badan  atau pejabat pemerintahan yang diajukan pemohon (penebalan oleh penulis).
Atas  dasar  pertimbangan  tersebut,  kemudian  hakim  menjatuhkan  putusan,  bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
2. Pengujian  Keputusan  Penganugerahan  Gelar  Doktor  Kehormatan  (Doktor Honoris Causa) Di PTUN: Ratio Decedendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 79/PK/TUN/2013
Setelah  diuraikan  terkait  analisis  mengenai  kompetensi  absolut  dari  PTUN, maka  berikutnya  akan  dianalisis  terkait  dengan  “apakah  pengujian  keputusan penganugerahan  gelar  Doktor  Kehormatan  (Doktor  Honoris  Causa)  merupakan kompetensi  absolut  dari  PTUN?”.  Untuk  memulai  analisis  tersebut,  maka  akan
diuraikan  terlebih  dahulu  terkait  dengan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 79/PK/TUN/2013 yang notabene Para Penggugat mengajukan gugatan terkait keputusan penganugerahan Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa).
Perkara  tersebut  bermulai  dari  adanya  gugatan  oleh  Agus  Pramudijono  dan Darmaji yang teregister di PTUN Surabaya dengan nomor register 43/G/2011/PTUN.SBY. Pihak Tergugatnya adalah Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan ada pihak Tergugat Intervensi, yaitu Alim Markus. Adapun KTUN yang menjadi  objek  sengketa  tersebut  adalah  Surat  Keputusan  Rektor  Nomor 067/SK/R/III/2011 tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada Alim Markus tanggal 10 Maret 2011.
Dalam  positanya,  Para  Penggugat  mendalilkan,  bahwa  obyek  sengketa    Surat Keputusan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak  memenuhi  syarat-  syarat  yang  ditentukan  secara  limitatif  sebagaimana  dimaksud di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  1999  tentang  Pendidikan  Tingggi Pasal  25  ayat  (1),  ayat  (4)  jo  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  1980  tentang Pedoman  Pemberian  Gelar  Doktor  Kehormatan  (Doktor  Honoris  Causa)    Pasal  2  ayat (1) , Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor  :  178/U/2001  Tentang  Gelar  dan  Lulusan  Perguruan  Tinggi  dan  asas-asasu umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara,  asas  keterbukaan,  asas  profesionalitas,  asas  proporsionalitas,  dan  asas keterbukaan.
Majelis Hakim PTUN Surabaya di dalam Putusan Nomor
43/G/2011/PTUN.SBY  kemudian  menjatuhkan  putusan  pada  tanggal  17  November 2011, yaitu:
DALAM  EKSEPSI;  -  Menyatakan  eksepsi  Tegugat  tidak  diterima  untuk seluruhnya;
DALAM  POKOK  SENGKETA:  1  Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat seluruhnya; 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan  Rektor  Universitas  17  Agustus  1945  Surabaya  Nomor 067/SK/R/III/2011  tentang  Penganugerahan  Gelar  Doktor  Kehormatan (Doktor  Honoris  Causa)  kepada  Alim  Markus,  tanggal  10  Maret  2011;  3 Mewajibkan  Tergugat  untuk  mencabut  Keputusan  Tata  Usaha  Negara berupa  Surat  Keputusan  Rektor  Universitas  17  Agustus  1945  Surabaya Nomor  067/SK/R/  III/2011  tentang  Penganugerahan  Gelar  Doktor Kehormatan  (Doktor  Honoris  Causa)  kepada  Alim  Markus,  tanggal  10 Maret  2011;  4  Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara sejumlah Rp 373.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
Dari  Putusan  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  Majelis  Hakim  PTUN  Surabaya yang  menjatuhkan  Putusan  Nomor  43/G/2011/PTUN.SBY  tersebut  tentunya mengkualifikasikan  pengujian  keputusan  penganugerahan  gelar  Doktor  Kehormatan (Doktor Honoris Causa) sebagai kompetensi absolut dari PTUN, karena jika tidak, maka tidak  mungkin  Majelis  Hakim  PTUN  membatalkan  Surat  Keputusan  Rektor  Nomor
067/SK/R/III/2011  tersebut.  Quod  non,  Majelis  Hakim  PTUN  Surabaya  yang menjatuhkan Putusan Nomor
43/G/2011/PTUN.SBY merasa keputusan penganugerahan  gelar  Doktor  Kehormatan  (Doktor  Honoris  Causa)  bukan  merupakan kompetensi  absolut  dari  PTUN,  sehingga  merupakan  sesuatu  yang  quod  non  rectum (sesuatu  yang  tidak  benar),  maka  Majelis  Hakim  seyogyanya  secara  ex  officio menyatakan,  bahwa  pengadilan  tidak  berwenang  mengadili  sengketa  tersebut  sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) UU PTUN (M., 2021).
Atas  putusan  tersebut,  kemudian  Tergugat  (in  casu:  Rektor  Universitas  17 Agustus  1945  Surabaya)  mengajukan  Banding,  tanggal  28  November  2011.  Atas banding  tersebut,  pokok  pertimbangan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha Negara:
Menimbang,  bahwa  dasar  legalitas  pemberian  Gelar  Doktor  Kehormatan  yang hendak  dikeluarkan  oleh  Perguruan  Tinggi  baik  Negeri  maupun  Swasta  adalah  harus mempedomani  antara  lain  ketentuan  Pasal  15  ayat(1)Keputusan  Menteri  Pendidikan Nasional  No.  178/U/2001  Tentang  Gelar  dan  Lulusan  Perguruan  Tinggi  ,  yang  disana jelas bahwa pemahaman 2 (dua) syarat sebagaimana ketentuan pasal dimaksud sifatnya adalah kumulatif yang tidak dapat dipilih salah satu mana yang urgen;
Menimbang,  bahwa  dari  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh  Tergugat/Pembanding sebagaimana yang termuat dalam Berkas Perkara Bundel A maupun surat-surat lainnya yang bersangkutan dalam perkara aquo ternyata tidak ditemukan suatu bukti ketentuan pengaturan  yang  sifatnya  eksepsional/pengecualian  yang  dimungkinkan  dapat menafsirkan atau memberikan arti lain jika salah satu unsur dari kedua syarat dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 178/U/2011 tidak terpenuhi,  misalnya  dengan  menggunakan  penyetaraan  pendidikan  dan  karya  untuk penganugerahan  Doktor  Kehormatan  (Dr.  H.C  )  kepada  Alim  Markus  sebagaimana yang telah didalilkan oleh Tergugat/Pembanding
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Surabaya Nomor : 43/G/2011/PTUN.SBY. tanggal 17 Nopember 2011 harus dikuatkan ;  Dengan  dasar  ratio  decedendi  tersebut,  maka  hakim  menjatuhkan  putusan  Nomor 18/B/2012/PT.TUN.SBY.,  tanggal  6  Maret  2012  yang  pada  pokoknya  Menguatkan putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  Nomor  43/G/2011/PTUN.SBY. tanggal  17  Nopember  2011  yang  dimohon  banding  tersebut.  Dari  putusan  dan pertimbangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata  Usaha  Negara  juga  mengakualifikasikan  pengujian  keputusan  penganugerahan gelar  Doktor  Kehormatan  (Doktor  Honoris  Causa)  sebagai  kompetensi  absolut  dari PTUN.
Atas  putusan  tersebut,  kemudian  Pembanding  yang  dulunya  merupakan Tergugat melakukan upaya hukum kasasi (in casu: Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya). Adapun ratio decedendi Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah:
• Bahwa objek gugatan dalam kasus ini adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon  Kasasi  (Rektor  Universitas  17  Agustus  1945  Surabaya)  No.  067/ SK/R/III/2001 tertanggal 10 Maret 2001;
• Bahwa  pada  hakekatnya  ditinjau  dari  segi  substansinya,  Surat  Keputusan  a  quo merupakan produk hasil penilaian akademis dari otoritas Perguruan Tinggi melalui Rektor, Senat Universitas, ataupun Senat Fakultas Ekonomi, yang kesemuanya itu merupakan  badan  /  organ  akademis,  dan  penilaiannya  didasarkan  pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat keilmuan;
• Bahwa  penilaian  segi  keilmuan  (in  konkreto  adalah  tentang  dapat  atau  wajarnya atau  ada  cukup  alasan  seseorang  memperoleh  gelar  Doctor  Honoris  Causa) sepenuhnya  berada  dalam  kompetensi  wilayah  (domein)  keilmuan  yang  menjadi wewenang otoritas akademis, yaitu Senat Guru Besar atau Dosen, yang tidak dapat dinilai dan dicampuri oleh Hakim.
• Bahwa haruslah dibedakan antara fungsi Rektor dan Senat Guru Besar atau Dosen dalam posisi keilmuan dan substansi akademis, dengan fungsi Rektor dalam posisi segi  hukum  administrasi  negara  sebagai  otoritas  yang  berkaitan  dengan  masalah pengelolaan  kepegawaian  atau  keuangan,  sarana  dan  prasarana,  dan  lain-lain  bagi suatu Universitas yang tunduk pada hukum administrasi negara.
• Bahwa dalam hal fungsi Rektor dalam posisi segi hukum administrasi negara, yaitu tugas-tugas  administrasi  pemerintahan,  sudah  barang  tentu  Rektor  sebagai  otoritas Perguruan  Tinggi  apabila  melakukan  pelanggaran  hukum  administrasi,  dapat  saja digugat  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  karena  penerapan  hukum  administrasi tersebut selalu dapat dikontrol dan diawasi serta dinilai oleh Pengadilan atau Hakim Tata  Usaha  Negara.  Tetapi  sebaliknya,  dalam  hal  fungsi  Rektor  dalam  posisi keilmuan  atau  substansi  akademis  tentang  kemampuan  ilmiah  ataupun  akademis dari  seseorang,  tidak  dapat  dinilai  dan  dikontrol  oleh  otoritas  diluar  Perguruan Tinggi  dan  mutlak  merupakan  wewenang  serta  monopoli  otoritas  ilmiah.  Dengan demikian  haruslah  dibedakan,  tentang  dimana  letak  ranah  hukum  yang  masih memungkinkan  penilaian  oleh  Hakim  /  Pengadilan,  dan  dimana  letak  ranah akademis  /  intelektualitas  dan  ilmu  pengetahuan  yang  tidak  dapat  dimasuki  atau dinilai oleh otoritas Pengadilan / Hakim.
• Bahwa  Surat  Keputusan  Rektor  dalam  posisi  keilmuan  atau  substansi  akademis termasuk  dalam  ranah  akademis,  dan  bukan  ranah  hukum  yang  dapat  dinilai  oleh Pengadilan, demi untuk menjaga objektivitas dan kekebalan (immunitas) keilmuan. Misalnya:  penilaian  kelulusan,  promosi  tingkat  kesarjanaan,  judicium,  dan sebagainya.
• Bahwa  dengan  demikian,  keputusan  Rektor  yang  termasuk  dalam  ranah  akademis tidak dapat diajukan gugatan untuk dinilai oleh Hakim atau Pengadilan, melainkan tetap berada dalam wewenang otoritas keilmuan ataupun akademis (penebalan oleh penulis).
• Bahwa secara berlebihan (ten overvloede) dapat dipertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi  dalam  Memori  Kasasi  meninjaunya  dari  segi  kepentingan,  yaitu  tidak adanya  kepentingan  Termohon  Kasasi  (Penggugat  Asal)  untuk  mengajukan gugatan,  halmana  merupakan  unsur  utama  untuk  berhak  mengajukan  gugatan. Sehingga kalau tidak ada kepentingan maka gugatan harus ditolak. Bahwa tentang
kepentingan  menggugat  (ex  Pasal  53  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986),  maka seseorang  atau  Badan  Hukum  Perdata  baru  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap Keputusan  Tata  Usaha  Negara  apabila  ada  kepentingannya  yang  terkait  langsung dengan  keputusan  yang  disengketakan  dan  telah  menimbulkan  kerugian  bagi dirinya  sendiri  secara  langsung.  (Majelis  Kasasi  mengambil  alih  dan  menjadi Pendapat  Majelis  Kasasi  sendiri  dari  doktrin  yang  dikemukakan  oleh  Indroharto, SF.  Marbun  (dalam  buku  berjudul  Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya Administrasi  di  Indonesia,  Yogyakarta:  Liberty,  1997,  hal.  230)  dan  dalam  buku berjudul  Perkembangan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan  Pokok-Pokok  Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang, halaman 442-443, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung R.I., tahun 2011).
• Bahwa  keadaan-keadaan  demikian  ternyata  tidak  ada  pada  diri  Para  Penggugat; Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  dengan  tidak  perlu mempertimbangkan  alasan  kasasi  lainnya,  menurut  pendapat  Mahkamah  Agung terdapat  cukup  alasan  untuk  mengabulkan  permohonan  kasasi  dari  Pemohon Kasasi: Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
Dengan  dasar  ratio  decedendi  tersebut,  maka  hakim  menjatuhkan  putusan  Mahkamah Agung Nomor 294 K/TUN/2012, tanggal 8 Agustus 2012:
Mengadili:
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Rektor Universitas 17  Agustus  1945  Surabaya  tersebut;  Membatalkan  putusan  Pengadilan Tinggi  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  Nomor  18/B/2012/PT.TUN.SBY. tanggal  6  Maret  2012  yang  menguatkan  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  Surabaya  Nomor  43/G/2011/PTUN.SBY.  tanggal  17  Nopember 2011;
Mengadili sendiri:
Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya; Menghukum Para Termohon Kasasi  untuk  membayar  biaya  perkara  dalam  semua  tingkat  pengadilan, yang  dalam  tingkat  kasasi  ini  ditetapkan  sebesar  Rp.  500.000,-  (lima  ratus ribu rupiah).
Dari  pertimbangan  hukum  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  Majelis  Hakim Mahkamah  Agung  yang  menjatuhkan  putusan  Nomor  294  K/TUN/2012  tersebut mengkualifikasikan  keputusan  penganugerahan  gelar  Doktor  Kehormatan  (Doktor Honoris  Causa)  bukan  sebagai  kompetensi  absolut  dari  PTUN.  Adapun  pokok  alasan Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  tersebut  adalah  karena  substansi  keputusan penganugerahan  gelar  Doktor  Kehormatan  (Doktor  Honoris  Causa)  termasuk  dalam ranah akademis yang notabene bukan ranah hukum yang dapat dinilai oleh Pengadilan.
Terkait  putusan  tersebut,  kemudian  pihak  Termohon  Kasasi  dalam  perkara Nomor 294K/ TUN/2012 (in casu: Agus Pramudijono dan Darmaji) mengajukan upaya hukum  luar  biasa,  yaitu  Peninjauan  Kembali.  Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  yang memeriksa Peninjauan Kembali tersebut mempertimbangkan, bahwa:
Menimbang,  bahwa  terhadap  alasan  peninjauan  kembali  tersebut,  Mahkamah  Agung berpendapat:  Bahwa  alasan-alasan  tersebut  tidak  dapat  dibenarkan,  dengan pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara in litis dalam keilmuan dan ditinjau dari substansi akademis mengenai kemampuan ilmiah dari seseorang tidak dapat  dinilai/dikontrol  diluar  otoritas  Perguruan  Tinggi,  oleh  sebab  itu tidak  dapat  dinilai  oleh  lembaga  luar  karena  merupakan  kompetensi  dan otoritas  ilmiah  dari  setiap  Rektor  yang  memimpin  Perguruan  Tinggi, sehingga  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  objek  sengketa  tidak  dapat diajukan  gugatan  untuk  dinilai  oleh  Hakim  atau  Pengadilan,  melainkan merupakan  otoritas  dunia  keilmuan  atau  akademis  (penebalan  oleh penulis);
Atas  pertimbangan  tersebut,  kemudian  Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 79/PK/TUN/2013 tanggal 20 Agustus 2013.
Dari  pertimbangan  hukum  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  Majelis  Hakim Mahkamah  Agung  yang  menjatuhkan  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 79/PK/TUN/2013 tersebut mengkualifikasikan keputusan penganugerahan gelar Doktor Kehormatan  (Doktor  Honoris  Causa)  bukan  sebagai  kompetensi  absolut  dari  PTUN. Adanya  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  79/PK/TUN/2013  yang  notabene merupakan  putusan  hukum  yang  berkekuatan  hukum  tetap  (inkracht  van  gewjisde) tersebut  kemudian  dikualifikasikan  sebagai  landmark  decision  tahun  2013  dengan kaidah hukum: “Keputusan Tata Usaha Negara in litis dalam keilmuan dan ditinjau dari substansi  akademis  mengenai  kemampuan  ilmiah  dari  seseorang  tidak  dapat dinilai/dikontrol  diluar  otoritas  Perguruan  Tinggi,  sehingga  tidak  dapat  dinilai  oleh Hakim  atau  Pengadilan.”    Oleh  sebab  itu,  dapat  dipahami  bahwa  keputusan penganugerahan  gelar  Doktor  Kehormatan  (Doktor  Honoris  Causa)  bukan  merupakan kompetensi absolut dari PTUN.

## Kesimpulan
Kompetensi  absolut  dari  PTUN  berdasarkan  UU  PTUN  adalah  sengketa  tata usaha negara, yaitu sengketa sebagi akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Namun,  ternyata  tidak  semua  keputusan  tata  usaha  negara  dapat  diujikan  di  PTUN, karena  terdapat  pengecualian-pengecualian  tertentu.  Di  dalam  perkembangannya, terdapat  perubahan  kompetensi  absolut,  baik  yang  sifatnya  merupakan  perluasan kompetensi  absolut  PTUN  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada, maupun yang sifatnya mempersempit kompetensi absolut PTUN.
Di  dalam  Putusan  PTUN  Surabaya  Nomor  43/G/2011/PTUN.SBY,  Majelis Hakim mengkualifikasikan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan [Doktor Honoris Causa]  merupakan  kompetensi  absolut  di  PTUN.  Terkait  dengan  hal  tersebut  juga dikuatkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  Nomor 18/B/2012/PT.TUN.SBY.  Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  di  dalam  Putusan
Mahkamah  Agung  Nomor  294  K/TUN/2012  memiliki  pendapat  yang  berbeda,  karena mengkualifikasikan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan [Doktor Honoris Causa] bukan  kompetensi  absolut  dari  PTUN,  karena  substansi  keputusan  penganugerahan gelar  Doktor  Kehormatan  (Doktor  Honoris  Causa)  termasuk  dalam  ranah  akademis yang notabene bukan ranah hukum yang dapat dinilai oleh Pengadilan. Terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/TUN/2012 tersebut juga dikuatkan di dalam Mahkamah  Agung  Nomor  79/PK/TUN/2013.  Oleh  sebab  itu,  dapat  dipahami  bahwa keputusan  penganugerahan  gelar  Doktor  Kehormatan  (Doktor  Honoris  Causa)  bukan merupakan kompetensi absolut dari PTUN.

## BIBLIOGRAFI
Achmad, & Mulyanto. (2013). Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial  Review)  Pada  Mahkamah  Agung  Dan  Mahkamah  Konstitusi.  Yustisia Jurnal  Hukum,  2(1),  57–65.  https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11070 Google Scholar
Asshiddiqie,  J.  (2012).  Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi.  Sinar  Grafika.

## Google Scholar
Asshiddiqie, J., & Safa’at, A. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI,. Google Scholar
Attamimi, A. H. S. (1990). Ilmu Pegetahuan Perundang¬ Undangan (Gesetzgebungswissenchaft)  Dan  Pengembangan  Pengajaran¬  Nya  Di  Fakultas Hukum. Google Scholar
Bimasakti, M. A. (2020). Sengketa-Sengketa Tata Usaha Negara Khusus (Dari Sengketa Informasi  Publik  Sampai  Sengketa  Pelanggaran  Administratif  Pemilu).  Gupedia.

## Google Scholar
Dirgantara, F., Muzakki, A., Waluyo, J. E., & Nugraha, X. (2020). Akibat Hukum Tidak Dilakukannya  Pemeriksaan  Setempat  Dalam  Gugatan  Dengan  Objek  Sengketa Tanah : Apakah Ada ? 8(30), 600–617. Google Scholar
Eck,  B.,  Bovens,  M.,  &  Zouridis,  S.  (2018).  Algoritmische  rechtstoepassing  in  de democratische  rechtsstaat.  Nederlands  Juristenblad,  93(40),  3008–3017. Google Scholar
Hadjon, P. M., Martosoewignjo, R. S. S., Basah, S., Manan, B., Marzuki, L., Berge, T., & van buuren, S. (1999). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press. Google Scholar
HR, R., Despan, H., & Pratiwi, D. K. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata  Usaha  Negara  Dalam  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan.  Jurnal
Hukum Ius Quia Iustum, 25(2), 339–358. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7 Google Scholar
Hutchinson, T. (2002). Researching and Writing in Law. Lawbook Co. Google Scholar
Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode&Praktik Penulisan Artikel. Mitra Buana Media. Google Scholar
Kosasih, A., Kenedi, J., & Mahdi, I. (2017).  Dinamika Hukum Administrasi Indonesia Mengenal  Konstruksi  Baru  Hukum  Administrasi  Pasca  Terbitnya  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan.  Penerbit Vanda. Google Scholar
Kusuma,  M.  N.  H.  P.,  &  Bimasakti,  M.  A.  (2020).  Panduan  Beracara  Pada  Peradilan Tata  Usaha  Negara  dan  Peradilan  Elektronik  (E-Litigasi).  Kencana. Google Scholar
M., A. A. (2021). Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca- Amandemen Pergeseran Paradigma dan Perluasan Norma Edisi Kedua. Kencana.
M.Hadjon, P., & Djamiati, T. S. (2008). Argumentasi Hukum. Gadja Mada University Press.
Marbun, S. F. (2003). Peradilan Tata Usaha Negara. Penerbit Liberty.
Marzuki,  P.  M.  (2013).  Penelitian  Hukum :  Edisi  Revisi.  Kencana  Prenada  Media Group. Google Scholar
Mertokusumo,  Soedikno.  (1988).  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia.  Liberty. Google Scholar
Mertokusumo,  Sudikno.  (2020).  Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar.  Maha  Karya Pustttaka.
Nugraha,  X.,  Izzaty,  R.,  &  Putri,  A.  A.  (2019).  Rekonstruksi  Batas  Usia  Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum. 3(1), 40–54. Google Scholar
Pramana,  I.  G.  A.  E.,  Arjaya,  I.  M.,  &  Widiati,  I.  A.  P.  (2020).  Kompetensi  Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Titik Singgung Antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum dalam Sengketa Pertanahan. Jurnal Analogi Hukum, 2(1), 27–31. https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1604.27-31 Google Scholar
Purnomo,  W.,  Aisyah,  R.  H.  S.,  Mulahela,  T.,  &  Nugraha,  X.  (2020).  Analysis  of Lawsuit  Against  the  Factual  Action  which  Conducted  by  Military  after  Law Number  30  Year  2014  Concerning  Government  Administration.  Unram  Law Review. https://doi.org/10.29303/ulrev.v4i1.107 Google Scholar
Raharjo, S. (2005). Ilmu Hukum. Citra Aditya. Google Scholar
Setiawan, P. J., Nugraha, X., & Taufiqurrohman, M. M. (2020). Penggunaan Daluwarsa sebagai  Dasar  Gugatan  Praperadilan  di  Indonesia:  Antara  Formil  atau  Materiil. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4125 Google Scholar
Setiawan,  P.  J.,  Nugraha,  X.,  &  Wibowo,  W.  (2021).  Equating  Villa  with  Theft Offense"House"  in  Aggravated.  Lambung  Mangkurat  Law  Journal,  6(1). https://doi.org/10.32801/lamlaj.v6i1.224 Google Scholar
Simanjuntak,  E.  (2018).  Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara:  Transformasi  & Refleksi. Sinar Grafika. Google Scholar
Sudjana.  (2019).  Penerapan  Sistem  Hukum  Menurut  Lawrence  W  Friedman  Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2000. Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah), 2(1), 78– 94. http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan- landasan. Google Scholar
Susanti,  E.  (2009).  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (  PTUN  )  Sebagai  Media Pengawasan  Masyarakat  Untuk  Mewujudkan  Pemerintahan  yang  Bersih  dan Berwibawa ( Administrative Court as the Controlling Media of the Community to Realize Good Governance ). Google Scholar
Syuhudi,  I.  (2018).  Implementasi  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  di Lingkungan  Peradilan  Administrasi  Negara.  Pena  Justisia:  Media  Komunikasi Dan  Kajian  Hukum,  17(1),  10–19.  https://doi.org/10.31941/pj.v17i1.580 Google Scholar
Velden,  W.  G.  van  Der.  (1988).  De  Ontwikkeling  Van  De  Wetgevingswe  Tenschap. Kominklijke Vermande BV. Google Scholar

## Copyright holder:
Marzul Afiyanto, RR. Herini Siti Aisyah, Xavier Nugraha, Muhammad Mashuri, Rizki Firmansyah (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: