## EVALUASI ALOKASI ANGGARAN DANA BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH (BOS) UNTUK GAJI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN HONORER SD NEGERI 4 METRO TIMUR KOTA METRO
Herman Sismono STISIPOL Dharma Wacana Metro hermansismono@gmail.com

## Abstrak
Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil- hasil  pelaksanaan  kegiatan  yang  telah  dicapai  dengan  hasil  yang  seharusnya  menurut  rencana, diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan didalamnya.Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2019: 19 tentang Juknis BOS  2019  yaitu  penggunaan  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  Reguler  di  Sekolah  untuk penyediaan  dana  biaya  operasi  non  personalia  bagi  satuan  pendidikan  dasar  sebagai  pelaksana program  wajib  belajar.  Rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  Evaluasi alokasi  anggaran  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  untuk  gaji  guru  dan  tenaga kependidikan Honorer di SD Negeri 4 Metro Timur.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi  alokasi  anggaran  dana Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  untuk  gaji  guru  dan  tenaga kependidikan  Honorer  di  SD  Negeri  4  Metro  Timur.Bentuk  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif  kualitatif.  Penentuan  informan  menggunakan  teknik  purposive  sampling.Teknik pengumpulan datayang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan  adalah  analisis  model  interaktif.Lokasi  penelitian  dilaksanakan  di  SD  Negeri  4  Metro Timur yang beralamat di Jl. AH. Nasution No. 214 Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota  Metro  Lampung  mendeskripsikan  evaluasi  alokasi  anggaran  dana  Bantuan  Operasional Sekolah (BOS) untuk gaji guru dan tenaga kependidikan Honorer di SD Negeri 4 Metro Timur.Dari hasil penelitian tentang evaluasi pengguanan BOS untuk gaji guru dan tenaga kependidikan honorer di  SD  Negero  4  Metro  Timur  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  penggunaan  BOS  di  SD  Negeri  4 Metro Timur telah efektif, efesien, respontif dan tepat waktu. Dalam pengalokasian dana BOS untuk menggaji  pegawai  telah  sesuai  dengan  perencanaan  yang tertuang  dalam  RKAS dan  telah  sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kata Kunci: Dana BOS, Evaluasi, Tendik

## PENDAHULUAN
Pengembangan pendidikan dalam roda kehidupan merupakan suatu keharusan.Dalam konteks  penyelenggaraan  pendidikan  baik ditingkat  makro  (negara)  maupun  di  tingkat mikro  (lembaga)  yang  dianggap  penting adalah masalah tentang pembiayaan, pembiayaan  merupakan  unsur  yang  multak harus  tersedia.  Sebagai  contoh  pemerintah Republik  Indonesia  sesuai  amanat  Undang-
Undang  setiap  tahunnya  telah  mencanangkan alokasi  anggaran  pendidikan  sebesar  minima 20%  dari  total  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN),  demikian  pula pemerintah  daerah  setiap  tahun  menetapkan anggaran  untuk  pendidikan  seperti  untuk  gaji guru  dan  gaji  tenaga  kependidikan lainnya  di daerah.
Dalam konteks lembaga atau organisasi,  sekolah  setiap  tahun  menyusun
Kegiatan  dan  Anggaran  Sekolah    (RKAS) yang  menunjukkan  bagaimana  perencanaan pendapatan  dan  penggunaan  biaya  untuk keperluan  operasional  sekolah.  Penggunaan biaya tersebut menggambarkan pola pembiayaan dalam pendidikan.
Pendidikan yang berkualitas merupakan  suatu  investasi  yang  mahal. Kesadaran  masyarakat  untuk  menanggung biaya  pendidikan  pada  hakekatnya  akan memberikan  suatu  kekuatan  pada  masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dipandang  sebagai  sektor  publik  yang  dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran,  bimbingan  dan  latihan  yang dibutuhkan oleh peserta didik.Pelaksanaan PP No.  19  Tahun  2005  membawa  implikasi terhadap perlunya disusun standar pembiayaan yang  meliputi  standarisasi  komponen  biaya pendidikan  yang  meliputi  biaya  operasional, biaya investasi dan biaya personal.Selanjutnya dinyatakan  bahwa  standar  biaya-biaya  satuan pendidikan  ini  ditetapkan  dengan  Peraturan Menteri  berdasarkan  usulan  Badan  Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Standar pembiayaan  pendidikan  ini  diharapkan  dapat dijadikan  acuan  dalam  penyelenggaraan pendidikan  di  setiap  Sekolah  Dasar  (SD), Sekolah  Menengah  Pertaman  (SMP),  dan Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  di  seluruh Indonesia.
Dalam  upaya  meningkatkan  kualitas pendidikan  di  Indonesia  maka  pemerintah melaksanakan  program  Bantuan  Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak Juli tahun 2005,  berperan  besar  dalam  percepatan pencapaian  program  Wajib  Belajar  (Wajar)  9 Tahun.  Sejak  Tahun  2009  pemerintah  telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi  dari  program  Bantuan  Operasional Sekolah (BOS). Program Bantuan Operasional Sekolah  (BOS)  bukan  hanya  berperan  untuk mempertahankan  Angka  Partisipasi  Kasar (APK), namun harus juga berkontribusi besar untuk  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Dasar. Dengan  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 memperjelas jenis-jenis dana  pendidikan,  serta  peran  dan  tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Pengelolaan  pendanaan  yang  baik  dengan adanya  dukungan  manajemen  pengelolaan yang handal tentu saja sangat diperlukan dalam usaha  perbaikan  pengelolaan  dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan mekanisme baru 2011. Bagi sekolah penerima dana bantuan, kas atau dana adalah unsur yang sangat  penting  dalam  menunjang  kegiatan belajar-mengajar  di  sekolah.  Kas  merupakan aktiva  yang  paling  likuid,  paling  mudah dipindahkan  dan  relatif  mudah  terjadi  resiko penyelewengan.
Banyak  anggaran  kurang  transparan. Masyarakat  kesulitan  mengakses  informasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
sehingga membuka peluang terjadinya penyelewengan  dana  Bantuan  Operasional Sekolah  (BOS).  Khususnya  penyaluran  dana Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  di Sekolah Dasar sangat sulit menilai keberhasilan mekanisme baru Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2019 karena tidak ada  bagian  Tata  Usaha  yang  secara  khusus mengurus  penerimaan  dan  pengeluaran  kas sekolah.  Atas  dasar  perlunya  pengawasan dalam  menilai  keberhasilan  suatu  program tentu  sangatlah  penting  dibentuknya  sistem administrasi yang baik dalam sebuah Sekolah Dasar.
Tiga  Kemeterian  yaitu  Kementerian Keuangan,  Kementerian  Dalam  Negeri  dan Kementerian Pendidikan Nasional mulai tahun 2011  akan  mengawal  pelaksanaan  program
Bantuan Operasiona Sekolah (BOS).
Keterlibatan  tiga  Kementerian  ini  bertujuan untuk  memperlancar  pelaksanaan  program Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  terkait dengan perubahan mekanisme penyalurannya.
“ Jika pada Tahun 2010, penyalurandana Bantuan Operasional
Sekolah  (BOS)  mengikuti  skema  Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  yang disalurkan dari Propinsi langsungke sekolah, mulai  Tahun  20011  mekanisme  berubah menjadi mekanismetransfer ke Daerah (Kabupaten/Kota) dalam bentuk dana penyesuaian untukBantuan Operasional
Sekolah  (BOS)  seperti  tercantum  dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011” (dikutip dari Mendiknas Mohammad Nuh dalam bataviase.co.id/2010).
Banyak  komponen  yang  operasional sekolah  yang  dibiayai  oleh  dana  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  diantaranya sebagai  pembayaran  gaji  guru  honor.  Pada Permendikbud No. 3 Tahun 2019 alokasi dana Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  yang dipergunakan  untuk  membayar  gaji  pendidik dan tenaga kependidikan adalah 15% dari dana Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS).  Hal  ini menjadi  masalah  besar  ketika  sekolah memiliki banyak guru dan tenaga kependidikan  yang  masih  honor  karena sebelumnya  pada  periode  tahun  2016  alokasi dana  untuk  membayar  honorer  adalah  20%. Pengangkatan  guru  honor  di  SD  Negeri  4 Metro  Timur  sesuai  dengan  kebutuhan  yang ada,  sejak  tahun  2015  terjadi  moratorium penerimaan  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil (CPNS)  secara  nasional  sedangkan  banyak guru  yang  memasuki  masa  pensiun,  sekolah terpaksa  mengangkat  guru  honorer  untuk mengajar  di  kelas.  Baru  pada  tahun  2019  ini sekolah  mendapat  6  orang  Calon  Pegawai Negeri  Sipil  (CPNS)  baru,  hal  itu  pun  belum mencukupi  masih  terdapat  kelas  yang  masih diajar  guru  honorer.  Dari  total  keseluruhan masih terdapat 10 tenaga honorer yang masih aktif mengabdi di SD Negeri 4 Metro Timur.
Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS) di transfer ke rekening sekolah melalui 4 kali dalam satu tahun yang terhitung sebagai triwulan, atau setiap tiga bulan sekali. Namun seringkali terjadi keterlambatan dalam
pencairan  danaBantuan  Operasional  Sekolah (BOS), tidak sesuai dengan jadwal yang tertera pada junkis. Hal ini menyebabkan terhambatnya  operasional  sekoah,  bahkan untuk menalangi operasional seringkali menggunakan uang kepala sekolah atau dewan guru.Hal  ini  pun  berdampak  pada  penggajian tenaga honorer, seperti jatuh tertimpa tangga, gaji nya kecil sering terlambat.
Masalah  ini  dianggap  menarik  oleh penulis untuk diangkat menjadi judul penelitian dikarenakan sekolah dengan
segenap manajemennya mengupayakan bermacam  cara  agar  pegawai  honorer menadapatkan  penghasilan  yang  layak.  Jika hanya  terpaku  pada  alokasi  15%  dari  dana Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  maka masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan  mendapatkan  penghasilan  jauh dari kata layak.
Dari  uraian  diatas  kemudian  penulis tertarik  memilih  judul  “Evaluasi  Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  Untuk  Gaji  Guru  Dan  Tenaga Kependidikan  Honorer  SD  Negeri  4  Metro Timur”.

## 1. Perumusan Masalah
Peneliti  membatasi  penelitian  pada penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu tentang evaluasi alokasi anggaran dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS) guna menggaji guru dan tenaga kependidikan honorer.  Dari  uraian  di  atas,  maka  rumusan
masalah penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  Evaluasi  alokasi  anggaran dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS) untuk  gaji  guru  dan  tenaga  kependidikan Honorer di SD Negeri 4 Metro Timur.
2. Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  adalah  untuk mendeskripsikan  evaluasi  alokasi  anggaran dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS) untuk  gaji  guru  dan  tenaga  kependidikan Honorer di SD Negeri 4 Metro Timur.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Evaluasi
Evaluasi  merupakan  salah  satu  tahapan penting dalam proses kebijakan publik, namun seringkali  tahapan  ini  diabaikan  dan  hanya berakhir  pada  tahap  implementasi.  Evaluasi adalah  kegiatan  untuk menilai  tingkat  kinerja suatu  kebijakan.  Evaluasi  merupakan  salah satu  tingkatan  di  dalam  proses  kebijakan publik,  evaluasi  adalah  suatu  cara  untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu  berjalan  dengan  baik  atau  tidak.  Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn (2003:608), memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:
“ Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan  dengan  penaksiran  (appraisal), pemberian  angka  (rating)  dan  penilaian (assessment),  kata-kata  yang  menyatakan usaha  untuk  menganalisis  hasil  kebijakan dalam  arti  satuan  nilainya.Dalam  arti  yang lebih  spesifik,  evaluasi  berkenaan  dengan produksi  informasi  mengenai  nilai  atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).
Adapun  menurut  Taliziduhu  Ndraha dalam waluyo pada buku Konsep Administrasi dan manajemen publik di Indonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Waluyo, 2007:201).
Kesimpulannya  adalah  perbandingan  antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian  masalah  dengan  kejadian  yang sebenarnya,  sehingga  dapat  disimpulkan dengan  analisa  akhir  apakah  suatu  kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.
Pendapat  di  atas  dapat  diperoleh gambaran  bahwa  evaluasi  adalah  suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana.Sehingga diperoleh  informasi  mengenai  nilai  atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan  bila  terjadi  penyimpangan  di dalamnya.  Menurut  Edi,  evaluasi  kebijakan pemerintah  adalah  sebagai  hakim  yang menentukan  kebijakan  yang  ada  telah  sukses atau  gagal  mencapai  tujuan  dan  dampak- dampaknya (Edi Soeharto, 2008:110).
2. Tahapan dan Kendala Evaluasi Kebijakan
Evaluasi dalam pelaksanaanya memiliki  tahapan  atau  langkah-langkah  yang dapat  dilakukan  agar  dapat  berjalan  secara sistematis. Evaluasi dengan ilmiah merupakan evaluasi  yang  mempunyai  kemampuan  yang lebih  baik  untuk  menjalankan  evaluasi
kebijakan  dibandingkan  dengan  tipe  evaluasi lain.  Edward  A.  Suchman  di  sisi  lain  lebih masuk  ke  sisi  praktis  dengan  mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu:
a. Mengidentifikasi  tujuan  program  yang akan dievaluasi.
b. Analisis terhadap masalah.
c. Deskripsi dan standardisasi kegiatan
d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
e. Menentukan  apakah  perubahan  yang diamati merupakan  akibat  dari  kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
f. Beberapa  indikator  untuk  menentukan keberadaan suatu dampak.
Langkah-langkah  tersebut  dibuat  agar  suatu evaluasi  dapat  efektif  dengan  berjalan  secara sistematis.Pada pelaksanaanya sendiri, evaluasi  tidak  terlepas  dari  kemungkin timbulnya  masalah  atau  kendala.  Hal  ini disebabkan  evaluasi  juga  merupakan  proses yang  kompleks,  sehingga  kendala  atau masalah tersebut dapat menghambat pelaksanaan evaluasi tersebut.
2. Alokasi  Anggaran  Bantuan  Oprasional Sekolah (BOS)
Dalam buku panduan dijelaskan bahwa Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  adalah program  pemerintah  yang  berasal  dari realokasi  dana  subsidi  BBM(PKPS-BBM)  di bidang  pendidikan.  Program  ini  bertujuan untuk  membebaskan  biaya  pendidikan  bagi siswa  yang  tidak  mampu  dan  meringankan bagi siswa lain. Dengan Bantuan Operasional Sekolah  (BOS)  diharapkan  siswa  dapat memperoleh  layanan  pendidikan  dasar  yang lebih  bermutu  sampai  tamat  dalam  rangka
penuntasan  wajib  belajar  Sembilan  tahun. Sasaran program Bantuan Operasional Sekolah  (BOS)  adalah  semua  sekolah setingkat  Sekolah  Dasar  (SD)  dan  Sekolah Menengah  Pertama  (SMP),  baik  negeri maupun  swasta  di  seluruh  propinsi  di Indonesia. Sumber pendanaan dari program ini adalah  pengalihan  subsidi  Bahan  Bakar Minyak  (BBM)  yang  telah  di  pangkas kemudian dialihkan ke beberapa program yang salah  satunya  adalah  Bantuan  Operasional Sekolah (BOS).
Komponen pembiayaan bantuan oprasional sekolah reguler Sekolah Dasar (SD) meliputi beberapa hal berikut.
1. Pengembangan Perpustakaan 2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 4. Kegiatan  Evaluasi  pembelajaran  dan ekstrakurikuler 5. Pengelolaan sekolah
6. Pengembangan  Keprofesian  Guru  dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah. 7. Langganan daya dan jasa
8. Pemeliharaan  sarana  dan  prasarana sekolah
9. Pembayaran honorer
10. Pembelian/Perawatan  Alat  Multi  Media Pembelajaran

## Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer
Pengertian  Guru  menurut  pasal  I Undang-undang  No.14  tahun  2005:  Guru adalah  pendidik  profesional  dengan  tugas utamanya adalah mendidik, mangajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi  peserta  didik  pada  pendidikan
anak  usia  dini  jalur  pendidikan  formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah.
Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan  Nasional,  guru  adalah:  Tenaga profesional  yang  bertugas  merencanakan  dan melaksanakan  proses  pembelajaran,  menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian  pada  masyarakat,  terutama  pada pendidik pada perguruan tinggi. Pendidik yang mengajar pada satuan tinggi disebut dosen.
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  seorang  guru  bukan sekedar  memberi  ilmu  pengetahuan  kepada murid-muridnya  atau  memberi  informasi didepan  kelas,  tetapi  dia  seorang  tenaga profesional yang dengan mampu merencanakan,
menganalisis dan menyampaikan masalah yang dihadapi. Dengan  demikian  seorang  guru  honor hendaklah  bercita-cita  tinggi,  berpendidikan luas,  dan  berkepribadian  yang  kuat  dan  tegar serta  berkeprimanusiaan  yang  mendalam. Honor  berarti  kehormatan,  penghormatan, penghargaan,  honorer,  pegawai  honoran, tenaga  honoran,  orang  yang  mendapat honorarium.  Jadi  guru  honor  adalah  tenaga pengajar  atau  yang  diberi  kehormatan  untuk menjalankan  peranannya  sebagai  tenaga pengajar.

## METODE PENELITIAN
1. Jenis Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif.  Sugiyono  (2014:15)  menjelaskan bahwa:  metode  penelitian  yang  berlandaskan pada  filsafat  positivisme,  digunakan  untuk meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah, (sebagai lawannya adalah penelitian eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball , teknik  pengumpulan  dengan  triangulasi, analisis  data  bersifat  induktf/kualitatif  dan hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna daripada generalisasi.
Alasan  menggunakan  metode  kualitatif karena  permasalahan  belum  jelas  dan  penuh makna sehingga tidak mungkin data dan situasi sosial  tersebut  dijaring  dengan  metode kuantitatif  dengan  instrumen  seperti  tes  dan kuisioner.

## 2. Fokus Penelitian
Untuk menghindarkan terjadinya
penyimpangan  pada  proses  penelitian, maka  fokus  penelitian  ditekankan  pada evaluasi pengelolaan dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) untuk menggaji  guru  dan  tenaga  kependidikan honorer  di  SD  Negeri  4  Metro  Timur Tahun  2019  dengan  indikator  sebagai berikut.  1)  Efektivitas,  2)  Efesiensi,  3) Responsivitas, dan 4) Ketepatan.
3. Sumber Data
Jenis  data  yang  dibagi menjadi  dua  yaitu data  primer  dan  data  sekunder.Data  primer adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian. Sedangkan data  skunder  adalah  data  yang  diolah  oleh pihak  lain  tetapi  dimanfaatkan  oleh  peneliti sebagai  data  pelengkap  dan  penguat  data primer yang bersumber dari dokumen, naskah, literatur  dan  arsip  yang  berkaitan  dengan subjek penelitian.

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini digunakan  beberapa  metode  yang  dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 4.1. Metode Wawancara
Wawancara  akan  digunakan  sebagai metode  pokok  guna  mengumpulkan  data tentang  Evaluasi  alokasi  anggaran  dana Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  untuk gaji guru dan tenaga kependidikan honorer di SD Negeri 4 Metro Timur.

## 4.2. Metode Observasi
Metode  observasi  dalam  penelitian  ini digunakan untuk mengadakan pencatatan dan pengamatan secara langsung mengenai dinamika  alokasi  anggaran  dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penggajian guru  dan  tenaga  kependidikan  honorer  di  SD Negeri 4 Metro Timur.

## 4.3.Metode Dokumentasi

## ISSN 2527-8436   (Print)
Pengertian dokumentasi menurut Sugiyono  (2014:  24)  Bahwa  dokumentasi merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah berlalu.Dokumentasi  dapat  berupa  tulisan, gambar,  video  dan  karya-karya  monumental seseorang atau lembaga.Dimanateknik dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data  melalui  bahan-bahan  tertulis  yang
berhubungan
dengan subjek
penelitian.Dokumentasi  sendiri  merupakan catatan  yang  sistematis  sebagai  sumber  data, baik  berbentuk  tulisan,  grafik,  foto  hasil rekaman dan lain sebagainya.

## 5. Teknik Analisa Data
Teknik  analisis  data adalah  upaya  yang dilakukan  dengan  jalan  bekerja  dengan  data, mengorganisasikan  data,  memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya,  mencari  dan  menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan  apa  yang  dapat  diceritakan kepada  orang  lain.  Pada  tahap  ini  data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai  berhasil  menyimpulkan  kebenaran- kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan  atau  persoalan-persoalan  yang diajukan  dalam  penelitian.Adapun  metode yang  digunakan  untuk  mengelola  data kualitatif adalah dengan menggunakan metode induktif.
Menurut Miles dan Huberman (2014:45),  bahwa  analisis  data  penelitian kualitatif  dapat  dilakukan  melalui  tiga  alur
kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: l)  reduksi  data  (data reduction ),  2)  penyajian data  (data displays dan  3)  penarikan kesimpulan/verifikasi ( conclusion drawing / veriffication ).
Sumber: Ibrahim (2014:72)

## 6. Teknik Keabsahan Data
Data  yang  telah  berhasil  digali, dikumpulkan  dan  dicatat  dalam  kegiatan penelitian,  harus  diusahakan  kemantapan dan  kebenarannya.Oleh  karena  itu  setiap peneliti  harus  memilih  dan  menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan  validitas  data  yang diperolehnya.  Dalam  penelitian  kualitatif terdapat  beberapa  cara  yang  bisa  dipilih untuk pengembangan validitas data penelitian.  Cara-cara  tersebut  antara  lain adalah:  1)  Triangulasi,  2)  Perpanjangan kehadiran,  3)  Diskusi  sejawat  dan  3) review informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Efektivitas

## ISSN 2527-8436   (Print)
Penggunaan  BOS  di  sekolah  harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama  antara  tim  manajemen  BOS sekolah,  yang  harus  didaftarkan  sebagai salah  satu  sumber  penerimaan  dalam rencana  kegiatan  dan  anggaran  sekolah (RKAS/RAPBS)  disamping  dana  yang diperoleh  dari  Pemerintah  Daerah  atau sumber lain yang sah. Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah mengenai mekanisme  penyaluran  dana  BOS    pada tahun  2019  SD  Negeri  4  Metro  Timur memperoleh  dana  BOS  sebesar  Rp. 440.000.000 yang diakumulasi dari jumlah siswa di awal tahun dan pertengahan tahun yaitu 550 siswa. Hal ini sejalan dengan hasil petikan wawancara sebagai berikut:
“ Dana BOS di transfer ke sekolah melalui 4  tahap  atau  bahasa  lainnya  adalah triwulan  sesuai  petunjuk  teknis  dengan rincian dana sebagai berikut:
Triwulan I : 20% x 440.000.000 = Rp 88.000.000,- Triwulan II : 40% x 440.000.000 = Rp 176.000.000,- Triwulan III   : 20% x 440.000.000 = Rp 88.000.000,- Triwulan IV  : 20% x 440.000.000 = Rp 88.000.000,-
(hasil  wawancara  kepala  sekolah,  Sabtu  23 November 2019)”.
Mekanisme waktu pencairan dana BOS menurut keterangan Kepala  Sekolah dilakukan  setiap  akhir  triwulan  ,  sesuai dengan  hasil  petikan  wawancara  sebagai berikut:
“ Kami  sering  terjadi  kekosongan  dana oprasional  di  sekolah  terutama  untuk penggajian  pegawai  honorer.  Hal  ini
diantisipasi  oleh  kepala  sekolah  agar penggajian pegawai honorer tepat waktu diantaranya  menggunakan  uang  pribadi guru/kepala sekolah dan atau menggunakan uang koprasi sekolah(hasil wawancara  kepala  sekolah,  sabtu  23 November 2019)”.
SD  Negeri  4  Metro  Timur  telah memanfaatkan  dana  BOS  sesuai  juknis yang ada. Sesuai dengan hasil wawancara Kepala Sekolah sebagai berikut :
“Dana BOS di SD Negeri 4 Metro Timur diantaranya  untuk  membiayai  hal-hal sebagai berikut: 1) pengembangan
Perpustakaan;  2)  penerimaan  Peserta Didik Baru (PPDB); 3) kegiatan pembelajaran  dan  ekstrakurikuler;  4)
kegiatan  evaluasi  pembelajaran  dan ekstrakurikuler;  5)  pengelolaan  sekolah; 6) pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan  Manajemen  Sekolah.;  7) langganan daya dan jasa; 8) pemeliharaan  sarana  dan  prasarana sekolah;  9)  pembayaran  honorer;  10) pembelian/perawatan  alat  multi  media pembelajaran  (hasil  wawancara  kepala sekolah Sabtu, 28 November 2019)”.
Dari total dana BOS yang diterima sekolah  alokasi  untuk  pembayaran  honor pegawai  honorer  hanya  15%  yaitu  Rp 66.000.000  dibagi  kedalam  4  triwulan menjadi Rp 16.500.000 setiap triwulannya atau Rp. 5.500.000 setiap bulannya. Dari jumlah  dana  tersebut  digunakan  untuk menggaji  11  pegawai  honorer  dengan besaran gaji setiap pegawai berbeda-beda sesuai  dengan  tanggung  jawab  dan  masa kerjanya  untuk  rincian  gaji  guru  dan
tenaga kependidikan honorer dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 4.1 Besaran Gaji Guru dan Tenaga
Kependidikan Honorer Tahun 2019 No Nama Pegawai Tugas Gaji/Bulan (Rp) 1. Meri Yuliana, S. Pd Guru Kelas 600.000 2. Yunita Rosalina, S.Pd. Guru Kelas 600.000 3. Darussalam, S. Pd. I Guru PAI 500.000 4. Faridhatul Khasanah Guru Kelas 500.000 5. Resti  Yulinda  Sari,  S. Pd. Guru Kelas 450.000 6. Umi  Zaitun  Afifah,  S. Pd. I Guru PAI 450.000 7. Esti Komariah, S. Pd. Guru Kelas 425.000 8. Dimas, S. Pd. Guru TIK 425.000 9. Yasti Guru A. Kristen 450.000 10. Asmaul Husna, S Pd Staff TU 800.000 11. Sudiat Satpam 600.000 Jumlah 5.500.000
Sumber  :  Dokumen  Sekolah  SPJ  BOS

## Tahun 2019
Dari data tabel di atas diketahui bahwa  untuk  besaran  gaji  Guru  dan Tenaga  Kependidikan  honorer  sangatlah kecil  jika  diukur  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup,  bahkan  jauh  dari  upah minimum  Kota  Metro  sebesar  Rp. 2.075.850,-.  Untuk  memberi  tambahan kesejahteraan Kepala Sekolah mengambil kebijakan untuk memberdayakan pegawai honorer sebagai pembina ekstrakurikuler.
Hal  ini  dilakukan  karena  tidak mungkin menaikan gaji Guru dan Tenaga Kependidikan  honorer  dari  alokasi  15% dana  BOS,  karena  hal  itu  sudah  tertuang dalam  peraturan  Menteri.  Oleh  sebab  itu salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan memberdayakan tenaga
kependidikan  honorer  menjadi  pembina
ekstrakurikuler sehingga mereka mendapatkan tambahan penghasilan.
Berikut  data  guru  dan  tenaga kependidikan honorer yang diberdayakan sebagai pembina ekstrakurikuler.
Tabel 4.2 Tambahan Penghasilan guru dan tenaga kependidikan honorer tahun 2019
No Nama Pegawai Pembina Ekskul Tamsil  / bulan (RP) 1 Meri Yuliana, S. Pd Literasi Puisi 200.000 2 Yunita Rosalina, S.Pd. Tari kreasi 200.000 3 Darussalam, S. Pd. I Rohis 150.000 4 Faridhatul Khasanah, S. Pd Marchingband 200.000 5 Resti Yulinda Sari, S. Pd. Tari Tradisional 200.000 6 Umi Zaitun Afifah, S. Pd. I Da’i dan Puisi 200.000 7 Esti Komariah, S. Pd. Mewarnai 150.000 8 Dimas, S. Pd. Musik Tradisional 200.000 9 Yasti Basket 200.000 10 Asmaul Husna, S Pd Tae Kwon Do 200.000
Sumber  :  Dokumen  Sekolah  SPJ  BOS

## Tahun 2019
Dari  tabel  gaji  dan  tambahan penghasilan  di  atas  diketahui  untuk  guru dan  tenaga  kependidikan  honorer  di  SD Negeri  4  Metro  Timur  mendapatkan  gaji dan tambahan pengasilan yang masih jauh dari harapan, terlebih lagi untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.Tetapi setidaknya  sekolah  telah  mengupayakan untuk  memberi  tambahan  penghasilan, bila  mengutip  dari  bahasa  ibu  Kepala Sekolah,  tambahan  penghasilan  tersebut untuk  “uang  bensin”.Ada  juga  guru  dan tenaga  kependidikan  honorer  yang  tidak membina kegiatan ekstrakurikuler seperti petugas keamanan.Tetapi petugas keamanan diberdayakan dalam perbaikan dan  perawatan  ringan  sekolah  sehingga
mendapatkan tambahan penghasilan
selain gaji. Berdasarkan uraian hasil penelitian,  maka  peneliti  berpendapat bahwa  pelaksanaan  kebijakan  Bantuan Oprasional  Sekolah  (BOS)  sudah  efektif. Hal  ini  dikarenakan  pihak  sekolah  dalam penggajian pegawai honorer menggunakan dana  Bantuan  Oprasional  Sekolah  (BOS) selalu  mengacu  pada  petunjuk  teknis
(JUKNIS) penggunaan dan pertanggungjawabannya.  Sehingga  secara khusus  Bantuan  Oprasional  Sekolah (BOS) dirasakan manfaatnya bagi pegawai honorer yang selanjutnya dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa.

## 2. Efisiensi
Efisiensi  dalam  pengelolaan  dana
pendidikan dilakukan dengan mengoptimalkan  akses,  mutu,  relevansi, dan  daya  saing  pelayanan  pendidikan (Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  Nomor  48  Tahun  2008). Berdasarkan teori tersebut, peneliti menyimpulkan  bahwa  prinsip  efisiensi dalam  pengelolaan  keuangan  sekolah merupakan  pemberdayaan  sumber  daya uang sekolah dalam mencapai optimalisasi  akses,  mutu,  relevansi,  dan daya saing pelayanan pendidikan.
SD  Negeri  4  Metro  Timur  masih membutuhkan  tenaga  honorer  yang diberdayakan  sebagai  guru  dan  tenaga kependidikanNamun dengan untuk tingkat  sekolah  dasar  sumber  keuangan oprasional  sekolah  hanya  bersumber  dari dana  BOS.  Alokasi  dana  BOS  untuk menggaji  pegawai  honorer  dibatasi, sehingga  besaran  gaji  yang  diberikan sangat  kecil  jauh  dari  layak.  Efisiensi dilakukan oleh sekolah guna memberdayakan  semua  pegawai  honorer untuk  membina  kegiatan  ekstrakurikuler di  sekolah.Selain  itu  terdapat  beberapa guru yang mendapatkan tambahan penghasilan  dari  memberikan  tambahan belajar  di  rumah  atau  istilahnya  (les privat).
Dari  hasil  penelitian  di  atas, kelebihan  yang  cukup  signifikan  dalam hal pengelolaan dana BOS guna menggaji guru dan tenaga kependidikan  honorer di sekolah  adalah  tingkat  efisiensi  dalam proses  pengalokasian  dana  BOS  yang tinggi.  Hal  ini  bisa  terjadi,  kemungkinan terbesar diakibatkan oleh jelasnya orientasi  penganggaran  dana  pendidikan pada  tingkat  sekolah  untuk  menggaji tenaga  honorer  sesuai  Juknis  yang  ada. Program pemberian honor yang direncanakan  oleh  sekolah  memiliki relevansi  dengan  tujuan  dan  semangat digulirkannya Dana BOS, yakni membuka
ruang  yang  sebesar-besarnya  bagi  akses pendidikan  yang  bermutu.  Efisiensi menjadi  sesuatu  yang  logis  manakala proses  penganggaran  di  sekolah  lebih terprogram  dengan  baik,  mengacu  pada design dan tahapan komponen yang paling layak dibiayai.
Sehingga  peneliti  berpendapat berdasarkan hasil penelitian bahwa pemberdayaan  pegawai  honorer  sebagai pelatih  kegiatan  ekstrakurikuler  telah mengedepankan efisiensi, disamping sekolah  tidak  perlu  lagi  mencari  pelatih dari  luar  juga  dapat  menjadi  tambahan penghasilan guru dan tenaga kependidikan honorer.Tentunya  kompetensi  guru  dan tenaga  kependidikan  honorer  dalam melatih  kegiatan  ekstrakurikuler  juga perlu terus ditingkatkan.

## 3. Responsivitas
Responsivitas berkaitan dengan kebijakan  dari  sekolah  dalam  pengelolaan dana BOS khususnya untuk mengaji guru dan tenaga kependidikan honorer dapat memuaskan  guru  dan  tenaga  kependidikan honorer  itu  sendiri.  Hasil  wawancara  dengan informan  kepala  sekolah  mengemukakan bahwa:
“ Kami memang belum mampu memberikan penghargaan  yang  lebih  kepada  pegawai honorer  dikarenakan  peraturan  yang  ada, tetapi  kami  akan  terus  memperjuangkan dan  mencari  jalan  agar  pegawai  honorer ini mendapatkan penghasilan. Beban kerja
mereka sama dengan Pegawai Negeri Sipil tetapi  dengan  penghasilan  yang  tidak memadai,  Kami  sangat  mengapresiasi kinerja  mereka  dengan  penghasilan  yang sedikit  tetapi  tidak  mengurangi  semangat mereka  dalam  bekerja  (wawancara  Sabtu, 23 November 2019)”.
Sejumlah guru yang menjadi informan juga menyatakan bahwa bekerja sebagai guru atau  pegawai  di  SD  Negeri  4  Metro  Timur bukanlah  suatu  keterpaksaan.Tetapi  lebih kepada panggilan jiwa untuk mendidik tunas- tunas  bangsa.  Hasil  wawancara  dengan informan  guru  honorer  mengungkapkan bahwa:
“ Jika dilihat dari perbandingan gaji kami dengan  pegawai  memang  jauh  berbeda, tetapi kinerja kami boleh diuji, pengabdian  kami  tidak  sekedar  untuk mencari  gaji.  Jika  memang  gaji  kami dianggap kurang, anggaplah itu tabungan kami  nanti  di  akhirat  (hasil  wawancara guru  honorer,  Kamis:  24  November 2019)”.
Dari  hasil  penelitian,  maka  penulis berpendapat  bahwa  aspek  responsifitas  telah terpenuhi  dengan  cukup  baik.  Hal  ini dikarenakan  pihak  sekolah  sangat  merespon secara positif kebijakan pengelolaan dana BOS di  sekolah  dalam  memenuhi  gaji  guru  dan tenaga  kependidikanhonorer  sehingga  dapat terlaksana  dengan  baik  dan  tepat.  Manfaat kebijakan  dana  BOS  ini  pun  dirasakan  oleh guru dan tenaga kependidikan honorer dengan mendukung  dan  tetap  memantau  jalannya pengelolaan kebijakan di sekolah.

## 4. Ketepatan
Ketepatan  dalam  mengaji  sesuai dengan  anggaran  15%  dari  dana  BOS  dan memberi  gaji  tepat  waktu  setiap  bulan walaupun  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS)  belum  cair.  Pencairan    dana  sering terjadi keterlambatan, tetapi sekolah mengambil  kebijakan  untuk  mencari  sumber pinjaman dana guna menggaji guru dan tenaga kependidikan  honorer.  Hasil  wawancara dengan kepala sekolah mengungkapkan bahwa
:
“Kan mereka kasihan sudah gajinya kecil jika terlambat menggaji maka lengkaplah penderitaannya,  sehingga  kami  mencari sumber  dana  lain  seperti  meminjam  dari uang  pribadi  guru  atau  meminjam  dari koprasi  sekolah,  yang  jika  dana  sudah cair langsung dikembalikan (hasil wawancara Sabtu, 23 November 2019)”.
Ketepatan  waktu  ini  tentunya  membuat guru dan tenaga kependidikan  honorer senang, karena dipastikan awal bulan mereka menerima  gaji,  tidak  peduli  dana  sudah  cair atau  pun  belum.  Hasil  wawancara  dengan tenaga kependidikan honorer mengungkapkan sebagai berikut:
“  Tentulah  kami  senang,  mereka  yang pegawai  gajian  kami  pun  gajian  walau kecil. Tidak seperti teman kami disekolah lain yang gajiannya menunggu  dana  cair  (hasil  wawancara Senin, 18 November 2019)”.
Dari  hasil  penelitian,  maka  penulis berpendapat  bahwa  aspek  ketepatan  waktu telah  terpenuhi  dengan  sangat  baik.Hal  ini
dikarenakan pihak sekolah mengambil kebijakan  untuk  menalangi  dalam  memenuhi gaji  tenaga  kependidikan  honorer  sehingga dapat  disalurkan  setiap  bulannya.Manfaat kebijakan  sekolah  ini  pun  dirasakan  oleh tenaga kependidikan honorer dengan mendukung  dan  tetap  memantau  jalannya pengelolaan kebijakan di sekolah.
Taat  aturan  dan  asas  adalah  tepat,  dari hasil penelitian diketahui bawah SD Negeri 4 Metro  Timur  sudah  melaksanakan  ketepatan dalam  pengelolaan  dana  Bantuan  Oprasional Sekolah (BOS) guna menggaji guru dan tenaga kependidikan honorer yaitu dengan mengalokasikan 15% dari total dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS). Selain itu sekolah juga  mengusahakan  untuk  memberikan  gaji guru  dan  tenaga  kependidikan  honorer  tepat waktu di awal bulan, walau pun dana Bantuan Oprasional  Sekolah  (BOS)  belum  cair  tetapi sekolah  mencarikan  alternatif  pinjaman  dana lain guna mengaji guru dan tenaga kependidikan  honorer  tepat  waktu  di  awal bulannya. Hasil penelitian tersebut menggambarkan  bahwa  pengelolaan  dana Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  dalam penggajian  guru  dan  tenaga  kependidikan honorer  di  sekolah  dilakukan  sesuai  juknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS) tahun anggaran 2019 agar tepat sasaran
dalam  pelaksanaan  dan  manfaatnya  dapat dirasakan semua warga sekolah .

## SIMPULAN
Dari penelitian yang penulis lakukan tentang evaluasi penggunaan danaBantuan  Operasional  Sekolah  (BOS) untuk  gaji  guru  dan  tenaga  kependidikan honorer  di  SD  Negeri  4  Metro  Timur  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  penggunaan  dana Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  di  SD Negeri  4  Metro  Timur  telah  efektif,  efisien, responsif dan tepat waktu. Dalam pengalokasian  dana  Bantuan  Operasional Sekolah  (BOS)  untuk  menggaji  guru  dan tenaga  kependidikan  honorer  telah  sesuai dengan  perencanaan  yang  tertuang  dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik . Alfabeta: Bandung.
Danim,  Sudarwan,  dan  Yunan  Danim.  2010.
Administrasi Sekolah & Manajemen.Kelas .  Bandung:  Pustaka
Setia.
Dunn,  William.  2003. Pengantar  Analisis
Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
Fitri,  Afrilliana.  2014. Pengelolaan  Dana
Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)
Sekolah  Dasar  Negeri  Kecamatan
Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi..Jurnal.Universitas  Negeri
Padang.
Gedeian, Arthur G. 1991. Organization Theory and  Design .University  of  Colorado  at Denver.
Ibrahim. 2015. Metodologi Penelitian
Kualitatif . Bandung: Alfabeta
Miles,M.B,  Huberman,A.M,  dan  Saldana,J. 2014. Qualitative  Data  Analysis,  A Methods Sourcebook , Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
Nugroho ,  Riant.  2003. Kebijakan  Publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
Sugioyono. 2008. Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R&D.
Bandung: Penerbit Alfabeta.
Suh a rto,  Edi.  2008. Kebijakan  sosial  sebagai Kebijakan publik . Bandung: Alfabeta
Tilaar,  H.A.R  dan  Riant  Nugroho.  2008. Kebijakan  Pendidikan .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Undang-undang No. 14 Tahun 2015. Guru dan Dosen.
Waluyo. 2007. Perpajakan Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik :Teori dan Proses . Yogyakarta : Med Press ( Anggota IKAPI ).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional . Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaa Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  48  Tahun  2008  tentang Pendanaan  Pendidikan.  Direktorat Jenderal Pendidikan Dasa r:

## ISSN 2527-8436   (Print)
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Permendikbud  No.3  Tahun  2019 .  Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan  Operasional  Sekolah  Tahun Anggaran  2019 .  Direktorat  Jenderal Pendidikan Dasar: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.