Jurnal Ilmu Dakwah Volume 39 No 1 (2019) 32-44

## Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur’an
Ulfi Putra Sany 1) 1 IAIN Salatiga email: ulfaputra@iainsalatiga.ac.id

## Abstract
Becoming a challenge for every country and society, poverty is a problem that must be overcome. In Islam, it is also viewed as a disease that must be cured. One of the effective instruments  of  poverty  alleviation  is  community  empowerment.  Community empowerment is methods used by individuals, groups and communities so they are able to  manage  the  environment,  achieve  their  own  goals,  work  and  help  each  other  to maximize their quality of life. In the Qur'an there are many  verses that  speak  about theme  of  community  empowerment.  This  paper  discusses  community  empowerment according  to  the  Qur'anic  perspective  using  thematic  interpretation  methods.  The principles of community empowerment in the Qur'an are the principle of ukhuwwah, ta'awun  principle,  and  the  principle  of  equality.  The  steps  of  empowerment  as mentioned in the Qur'an include continuous self-development, encouraging zakat and infaq  programs,  conducting  training  and  skills  education  for  the  community,  and avoiding  economic  behaviors  prohibited  by  Islam  such  as  hoarding  and  monopoly (ihtikar).
Keywords : Community empowerment, thematic interpretation, poverty alleviation
***

## Abstrak
Kemiskinan  merupakan  masalah  yang  harus  diatasi  dan  menjadi  tantangan  bagi setiap negara dan masyarakat. Islam juga memandang kemiskinan sebagai penyakit yang  harus  disembuhkan.  Karena  kemiskinan  dekat  dengan  kekufuran.  Salah  satu instrumen  pengentasan  kemiskinan  yang  efektif  adalah  dengan  melakukan pemberdayaan  masyarakat.  Yang  dimaksud  dengan  pemberdayaan  masyarakat adalah cara dan metode yang digunakan individu, kelompok dan komunitas sehingga mereka menjadi mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka sendiri, dan  dengan  demikian  mampu  bekerja  dan  membantu  satu  sama  lain  untuk memaksimalkan kualitas hidup mereka. Dalam Al Quran terdapat banyak ayat yang membicarakan  tema  pemberdayaan  masyarakat.  Tulisan  ini  membahas pemberdayaan  masyarakat  menurut  perspektif  Al  Qur’an  dengan  menggunakan metode  penafsiran  tematik.  Prinsip-prinsip  pemberdayaan  masyarakat  dalam  Al

## Journal homepage
Quran  yaitu  prinsip  ukhuwwah,  prinsip  ta’awun,  dan  prinsip  persamaan  derajat. Langkah-langkah  pemberdayaan  sebagaimana  disebutkan  Al  Qur’an  antara  lain pengembangan diri yang kontinyu, mendorong program zakat dan infaq, melakukan pembinaan  dan  pendidikan  ketrampilan  bagi  masyarakat,  dan  tidak  melakukan perilaku ekonomi yang dilarang oleh agama seperti menimbun  harta (hoarding) dan monopoli (ihtikar).
Kata kunci : P emberdayaan masyarakat, tafsir tematik, pengentasan kemiskinan

## 1. PENDAHULUAN
Al Quran merupakan wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. Al Quran adalah kitab suci yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum tetapi juga sebagai  sumber  inspirasi  bagi  umat  Islam.  Al  Quran  mengandung  solusi  bagi permasalahan  dan shalih  li  kulli  zaman  wa  makan .  Artinya  bahwa  Al  Quran mengandung  prinsip-prinsip  dan  undang-undang  yang  bisa  menjadi  sumber pemecahan berbagai masalah yang dihadapi umat manusia.
Salah  satu  masalah  yang  kita  hadapi  adalah  masalah  kemiskinan.  Masalah  ini merupakan masalah yang dihadapi negara dan masyarakat. Sejarah mencatat banyak konflik  yang  terjadi  di  dunia  yang  lahir  dari  kesenjangan  antara  si  kaya  dengan  si miskin. Islam sendiri menaruh perhatian yang besar terhadap masalah kemiskinan. Islam  memandang  kemiskinan  sebagai  hal  yang  harus  diatasi,  bahkan  Rasulullah pernah  bersabda  bahwa  kemiskinan  adalah  sesuatu  yang  dapat  mendekatkan  diri kepada kekufuran.
Al  Quran  kemudian  menawarkan  sebuah  solusi  guna  mengubah  kesenjangan dalam  rizki  tersebut  menjadi  sumber  kebaikan  dan  kerukunan.  Al  Quran  banyak mengandung ayat-ayat yang mengajak manusia untuk bersama-sama berkontribusi memberdayakan  masyarakatnya  guna  mengentaskan  kemiskinan.  Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu instrumen pengentasan kemiskinan yang efektif karena  dalam  program  pemberdayaan  masyarakat  didorong  untuk  mengubah  diri mereka  sendiri  dan  dilatih  untuk  mandiri.  Islam  sangat  mendorong  dan menganjurkan pemeluknya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Program pemberdayaan  masyarakat  sejalan  dengan  semangat  Islam  dan  umatnya  untuk menjadi agama yang rahmatan lil ‘alamin.  Islam mempunyai visi agar pemeluknya menjadi agen penyebar rahmat Allah dimuka bumi ini. Allah SWT berfirman:
“Dan  Kami  tidak  mengutus  engkau  (Muhammad)  melainkan  untuk  menjadi rahmat bagi seluruh alam” (QS. Al Anbiya [21]:107).
Untuk  menggali  pesan-pesan  ilahi  di  dalam  Al  Quran  para  ulama  menempuh beberapa metode penafsiran. Salah satu metode tafsir yang banyak digunakan para ulama  dewasa  ini  adalah  metode  tafsir  tematik  atau  maudhu’i.  Metode  tafsir  ini digunakan ketika seorang mufassir ingin membahas sebuah tema atau permasalahan dan mengungkap bagaimana perspektif Al Qur’an mengenai permasalahan tersebut. Tata cara penafsiran dengan metode ini adalah melalui pengumpulan ayat Al Quran yang  berkaitan  dengan  tema  bahasan,  kemudian  ayat-ayat  tersebut  dikaji  secara lengkap  dan  menyeluruh  dari  berbagai  sisi  permasalahannya  ( Muslim,  2000:16 ). Untuk  mengetahui  bagaimana  pandangan  Al  Quran  tentang  pemberdayaan masyarakat, maka digunakanlah metode tafsir tematik dalam kajian ini.
Tema  pemberdayaan  masyarakat  layak  diangkat  sebagai  bahasan  karena pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu metode pengentasan kemiskinan yang efektif. Kemiskinan merupakan salah satu momok semua negara dan menjadi
salah satu sumber konflik dan berbagai masalah sosial kemasyarakatan. Para ekonom dan  pemerhati  pembangunan  dewasa  ini  tidak  hanya  memperhatikan  angka pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  juga  memperjuangkan  bagaimana  pertumbuhan ekonomi  itu  bisa  dinikmati  oleh  semua  lapisan  masyarakat.  Dengan  kata  lain, pemerintah juga berupaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi angka ketimpangan pendapatan ( income inequality ).
Paradigma  pembangunan  nasional  sudah  banyak  berubah  dari  yang  tadinya bersifat sentral dan terpimpin, menjadi pembangunan yang tersebar ( decentralized ) dan  melibatkan  partisipasi  berbagai  elemen  masyarakat.  Hal  ini  ditandai  dengan disahkannya undang-undang otonomi daerah. Sebagai konsekuensinya, peran serta masyarakat  dalam  pembangunan  nasional  menjadi  penting,  karena  masyarakat merupakan  pelaku  pembangunan  yang  sebenarnya.  Pemberdayaan  masyarakat adalah salah satu upaya mengikutsertakan masyarakat yang relatif tertinggal dalam kegiatan  dan  program  pembangunan,  sehingga  mereka  dapat  meningkatkan  taraf hidup mereka.

## 2. Pengertian Pemberdayaan
Pemberdayaan ( empowerment ) berasal dari kata dasar daya ( power ) yang berarti kemampuan atau kekuatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberdayaan merupakan proses, cara, perbuatan memberdayakan. Secara umum, pemberdayaan merupakan  suatu  proses  memberikan  daya  ( power )  bagi  suatu  komunitas  atau kelompok  masyarakat  untuk  bertindak  mengatasi  masalahnya,  serta  mengangkat taraf hidup dan kesejahteraan mereka.
Pemberdayaan  sebenarnya  memiliki  arti  yang  berbeda-beda  bergantung  pada konteks dan kondisi sosial yang ada. Metode pemberdayaan di satu tempat pada satu masyarakat,    berbeda  dengan  tempat  lain,  pada  masyarakat  yang  lain,  bergantung pada  kondisi  tempat  tersebut.  membuat  sebuah  definisi  pasti  pada  kata pemberdayaan  merupakan  hal  yang  sulit  dilakukan  karena  konsep  pemberdayaan berbeda-beda bergantung pada situasi yang ada.
Pemberdayaan  menurut Adams  (2003:8) berarti  cara  dan  metode  yang digunakan individu, kelompok dan atau komunitas sehingga mereka menjadi mampu mengelola  lingkungan  dan  mencapai  tujuan  mereka  sendiri,  dan  dengan  demikian mampu bekerja dan membantu satu sama lain untuk memaksimalkan kualitas hidup mereka.  Kata  pemberdayaan  pada  medio  80-an  banyak  dipakai  pada  diskursus ketimpangan jender dan diskriminasi antar ras dan warna kulit. Pada diskursus ini pemberdayaan dimaknai sebagai upaya memberikan pembinaan kepada perempuan dan ras yang termarjinalkan. Walaupun begitu,  konsep pemberdayaan sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan masalah ketimpangan gender, ras, dan suku bangsa, akan tetapi juga berkaitan dengan masalah ekonomi dan kemiskinan ( Calvès, 2009 ). Dewasa  ini,  kata  pemberdayaan  erat  hubungannya  dengan  masalah  pengentasan kemiskinan.

## 3. Pandangan al Quran tentang pemberdayaan masyarakat
Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan  dan  saling  mendukung.  Antar  individu  masyarakat  mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi  merupakan  sebuah  potensi  yang  dapat  dimanfaatkan  guna  memupuk kerukunan  dan  silaturahim  antar  sesama.  Islam  mendorong  pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama; ketiga prinsip itu  adalah  Prinsip ukhuwwah ,  Prinsip ta’awun, dan  Prinsip  persamaan  derajat, Prinsip-prinsip tersebut akan dijelaskan di bawah ini.
Pertama,  prinsip ukhuwwah. Ukhuwwah dalam  bahasa  arab  berarti persaudaraan.  Prinsip  ini  menegaskan  bahwa  tiap-tiap  muslim  saling  bersaudara, walaupun  tidak  ada  pertalian  darah  antara  mereka.  Rasa  persaudaraan  menjamin adanya  rasa  empati  dan  merekatkan  silaturahim  dalam  masyarakat.  Prinsip  ini berdasarkan pada firman Allah SWT
“Innamal-mu`minụna  ikhwatun  fa  aṣliḥụ  baina  akhawaikum wattaqullāha la'allakum tur-ḥamụn.”
“Sesungguhnya  orang-orang  mukmin  itu  bersaudara,  karena  itu damaikanlah  antara  kedua  saudaramu  (yang  berselisih)  dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat [49]:10)
Rasulullah mengumpamakan umat Islam sebagai sebuah bangunan yang saling menguatkan  satu  sama  lain. 1 Di  hadis  lain  Beliau  berpesan  bahwa  umat  Islam hendaknya bersikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi terhadap sesama layaknya sebuah tubuh, di mana jika ada satu bagian yang merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur dan merasakan demam. 2 Dalam  konteks  pemberdayaan,  ukhuwwah merupakan  motif  yang  mendasari seluruh  upaya  pemberdayaan  masyarakat.  Rasulullah  memiliki  visi  masyarakat muslim  yang  saling  menolong  dan  saling  menanggung  kesulitan  secara  bersama. Islam mendorong pemeluknya untuk meringankan beban saudaranya yang dilanda kesulitan melalui sabda Rasulullah SAW. “Barang siapa yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat.” 3 Islam  merupakan  agama  yang  menanamkan  kepedulian  dalam  diri pemeluknya.
Kedua,  prinsip ta’awun .  Allah  SWT  mendorong  manusia  untuk  saling  tolong- menolong sesamanya. Allah SWT berfirman
“… wa ta'āwanụ 'alal-birri wat-taqwā wa lā ta'āwanụ 'alal-iṡmi wal- 'udwāni wattaqullāh, innallāha syadīdul-'iqāb.“ Artinya:  “Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa  dan  permusuhan.  Bertakwalah  kepada  Allah,  sungguh,  Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]:2)
Prinsip t a’awun atau tolong-menolong ini merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat.  Karena  sesungguhnya  program pemberdayaan  itu  adalah  sebuah  upaya  menolong  individu  dan  masyarakat  yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Upaya pemberdayaan harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini berasal dari rasa persaudaraan yang tumbuh dari ikatan ukhuwwah . Prinsip ta’awun atau tolong-menolong ini juga dapat diartikan sebagai sebuah sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan demi terwujudnya pemberdayaan yang optimal. Pemberdayaan masyarakat adalah proses kolaboratif, maka hendaknya
1 Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari No. 5594
2 Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim No. 4691
3 Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim No. 4873
seluruh pihak saling membantu demi terwujudnya tujuan bersama. Pemberdayaan bukanlah  tanggung  jawab  pihak  tertentu  saja,  melainkan  tanggung  jawab  seluruh pihak terkait. Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bersinergi  dengan  pihak  lain.  Dengan ta’awun ,  pemerintah,  lembaga  zakat,  para ulama,  organisasi  Islam  dan  berbagai  LSM  dapat  bahu-membahu  memadukan kekuatan finansial, manajemen, sumber daya manusia, metodologi, dan penentuan kebijakan sehingga tercipta sinergi yang efektif dalam melaksanakan pemberdayaan dan mengentaskan kemiskinan.
Ketiga,  prinsip  persamaan  derajat  antar  umat  manusia.  Islam  telah memproklamirkan persamaan derajat antar umat manusia sejak 14 abad yang lalu. Allah SWT berfirman:
“Yā  ayyuhan-nāsu  innā  khalaqnākum  min  żakariw  wa  unṡā  wa ja'alnākum  syu'ụbaw  wa  qabā`ila  lita'ārafụ,  inna  akramakum 'indallāhi atqākum, innallāha 'alīmun khabīr.”
Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  agar  kamu  saling  mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu disisi Allah adalah orang  yang  paling  bertakwa.  Sungguh,  Allah  Maha  Mengetahui.
Mahateliti.” (QS. Al-Hujurat [49]:13)
Ayat  diatas  menegaskan  persamaan  derajat  antar  umat  manusia,  dan  bahwa kemuliaan yang ada di sisi Allah hanyalah berdasarkan iman dan takwa. Ayat di atas juga menekankan bahwa pada dasarnya perbedaan harta dan kekayaan tidak menjadi sumber perpecahan, akan tetapi menjadi wasilah untuk tolong-menolong dan saling membantu. Allah SWT berfirman dalam ayat lain
“A  hum  yaqsimụna  raḥmata  rabbik,  naḥnu  qasamnā  bainahum ma'īsyatahum fil-ḥayātid-dun-yā wa rafa'nā ba'ḍahum fauqa ba'ḍin darajātil  liyattakhiża  ba'ḍuhum  ba'ḍan sukhriyyā ,  wa  raḥmatu rabbika khairum mimmā yajma'ụn” Artinya:  Apakah  mereka  yang  membagi-bagi  rahmat  Tuhanmu?
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat  agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (QS. Az-Zukhruf [43]:32).
Menurut banyak ahli tafsir ( Athiyyah, 1984:25.201 ), kata sukhriyya dalam ayat ini mengandung arti memanfaatkan dan mempekerjakan. Ayat ini mengandung arti bahwa  manusia  dilebihkan  sebagian  atas  sebagian  yang  lain  dalam  rangka pemenuhan kebutuhan umat manusia secara  umum, dan bukan untuk  berbangga- bangga  dan  saling  merendahkan.  Ayat  ini  mengarahkan  manusia  untuk  saling membantu, karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Tidak  ada  yang  mampu  memenuhi  kebutuhannya  tanpa  bantuan  dari  orang  lain. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, ayat ini merupakan dorongan bagi semua pihak  untuk  terus  bersama  memperbaiki  dan  meningkatkan  taraf  hidup  dan kesejahteraan masyarakat. Karena dalam setiap  komunitas pasti ada  potensi  yang bisa  diberdayakan.  “…  dan  rahmat-Ku  meliputi  segala  sesuatu  …”    (QS.  Al-A’raaf [7]:156).
4. Langkah-Langkah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Al Quran

## 4.1. Pengembangan Diri yang Berkesinambungan
Pemberdayaan  harus  menanamkan  kemandirian  pada  diri  masyarakat  yang diberdayakan.  Hal  ini  guna  menghindari  tumbuhnya  ketergantungan  pada pemerintah  atau  organisasi  yang  melaksanakan  pemberdayaan.  Masyarakat  yang diberdayakan lebih mengetahui potensi dan kebutuhan mereka sehingga mereka bisa mengelola  pelaksanaan  pemberdayaan  tersebut  sesuai  dengan  kebutuhan. Masyarakat  yang  diberdayakan  sepatutnya  membentuk  sendiri  sebuah  organisasi yang  mengarahkan  dan  memandu  jalannya  pemberdayaan.  Menyerahkan  kontrol pelaksanaan pemberdayaan kepada pihak luar dapat menimbulkan ketergantungan dan  justru  mengganggu  penanaman  daya  yang  diinginkan  ( Moeljadi,  et.  al,  2018 ). Langkah ini telah ditegaskan Allah dalam Al Quran
“innallāha  lā  yugayyiru  mā  biqaumin  ḥattā  yugayyirụ  mā bi`anfusihim, wa iżā arādallāhu biqaumin sū`an fa lā maradda lah, wa mā lahum min dụnihī miw wāl.”
Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum  sebelum  mereka  mengubah  keadaan  mereka  sendiri.  Dan apabila  Allah  menghendaki  keburukan  pada  suatu  kaum  maka niscaya  tidak  ada  yang  mampu  menolaknya,  dan  sekali-kali  tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Ar-Ra’d[13]:11).
Ayat  di  atas  menegaskan  bahwa  Allah  tidak  akan  mengubah  keadaan  dan martabat  suatu  masyarakat,  kecuali  mereka  mengubah  keadaan  mereka  sendiri. Manusia diminta untuk berusaha meningkatkan kompetensi dan bekerja keras demi mengubah nasib mereka sendiri.  Ayat ini juga mendorong kemandirian dalam jiwa masyarakat. Tujuan pemberdayaan adalah menjadikan masyarakat dan komunitas penerima  program  pemberdayaan  mampu  mengubah  nasib  mereka  dan meningkatkan  kesejahteraan  dan  taraf  hidup  mereka.    Derajat  keberdayaan  yang pertama adalah kesadaran dan keinginan untuk berubah ( Firmansyah, 2012 ). Tanpa keinginan untuk memperbaiki diri, masyarakat akan sulit untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya.
Pembentukan karakter positif adalah kunci keberhasilan proses pemberdayaan. Masyarakat harus disadarkan bahwa Islam mendorong pemeluknya untuk berusaha mencari rizki Allah yang tersebar di muka bumi (QS. Al-Jumu’ah [62]:10). Allah tidak akan  mengangkat  martabat  masyarakat  tanpa  usaha.  Islam  mengecam  perilaku meminta-minta  dan  tidak  mau  berusaha.  Rasulullah  SAW  bersabda  dalam  sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, “Sesungguhnya, seorang di antara kalian membawa tali-talinya dan pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual untuk menutup kebutuhannya, adalah lebih baik daripada meminta-minta  kepada  orang  lain,  baik  mereka  memberi  atau  tidak”. Allah  telah menjamin rizki setiap makhluknya, jika mereka berusaha dan bertawakkal. Begitulah didikan  dan  arahan  Rasulullah  SAW  untuk  menjadikan  umat  Islam  sebagai  insan- insan yang terhormat dan terpandang, bukan umat yang lemah dan pemalas.

## 4.2. Perintah Zakat Dan Infaq
Zakat  merupakan  salah  satu  ibadah  yang  utama  dalam  ajaran  Islam.  Zakat berasal dari kata zaka yazkuu yang berarti berkah, tumbuh, suci dan bersih. Perintah untuk  berzakat  seringkali  berdampingan  dengan  perintah  untuk  melaksanakan ibadah  shalat,  yaitu  sebanyak  27  kali  ( Qaradawi,  1973:37 ).  Hal  ini  menunjukkan pentingnya  kedudukan  zakat  dalam  Islam.  Selain  istilah  zakat,  Al  Quran  juga
menggunakan istilah lain seperti infaq         (QS. Al-Baqarah [2]:261) dan sedekah (QS. Al-Baqarah  [2]:264).  Zakat  selain  merupakan  ibadah  dalam  rangka  ber- taqarrub kepada Allah, juga mempunyai dimensi sosial berupa pemberdayaan masyarakat dan keluarga miskin. Zakat juga dapat difungsikan untuk memeratakan pendapatan, dan mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

## Allah SWT berfirman
”Lan  tanālul-birra  ḥattā  tunfiqụ  mimmā  tuḥibbụn,  wa  mā  tunfiqụ min syai`in fa innallāha bihī 'alīm.”
Artinya:  “Kamu  tidak  akan  memperoleh  kebajikan,  sebelum  kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (QS. Ali Imran [3]:92)
Sejumlah  kajian  empiris  menunjukkan  bahwa  zakat  dapat  berperan  secara efektif  mengurangi  angka  kemiskinan  mustahiqnya.  Studi Beik  (2009) didasarkan pada  survei  terhadap  1195  keluarga  responden  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  dana  zakat  yang  didistribusikan  mampu meningkatkan pendapatan mustahiq sebesar 9,82%. Berdasarkan kajian ini, jumlah kemiskinan mustahik dapat dikurangi sebesar 16,80%. Ini artinya, 16,80% mustahik miskin dapat keluar dari garis kemiskinan setelah mendapat bantuan zakat selama periode  penelitian.  Selain  itu,  tingkat  kedalaman  kemiskinan  mustahik  juga  dapat dikurangi. Zakat mampu mengurangi jarak pendapatan rata-rata mustahik terhadap garis kemiskinan dari Rp 475.858,78 menjadi Rp 409.726,40 atau sebesar 13,90%. Demikian  pula  dengan  rasio  kesenjangan  pendapatan  dapat  dikurangi  sebesar 13,72%.
Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Indeks Sen dan Indeks FGT ( Foster-Greer- Thorbecke index ) pasca penyaluran zakat. Tingkat keparahan kemiskinan mustahiq miskin dapat  dikurangi  masing-masing  sebesar  26,69%  dan  36,70%  ( Firmansyah, 2013 ). Angka ini menunjukkan, penyaluran zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat yang amanah dan profesional, berdampak kepada peningkatan kesejahteraan rumah tangga penerima zakat, dan bahkan dapat mengangkat keluarga mustahiq dari jurang kemiskinan.
Di antara berbagai sarana pemberdayaan masyarakat, zakat mempunyai salah satu  potensi  terbaik  untuk  dapat  difungsikan  dan  dimanfaatkan  masyarakat  luas. Tetapi di sisi lain, pengelolaan zakat di Indonesia masih memerlukan pembenahan dan  peningkatan.  Hal  ini  karena  zakat  tidak  dapat  difungsikan  sebagai  sarana pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan secara maksimal jika “kue” zakat yang dibagi masih kecil. Oleh karena itu perlu upaya untuk memperbesar “kue” tersebut  dengan  memperluas  basis  muzakki  dalam  rangka  meningkatkan penerimaan zakat.
Al Ghazali ketika berbicara mengenai cara  menghimpun dan mengelola  zakat, berpendapat bahwa pengelolaan zakat harus ditangani oleh institusi khusus (‘ amilin ) yang independen dan jauh dari intervensi pemerintah dan pengadilan ( Indra, 2017 ). Mubasirun  (2013) mengemukakan  beberapa  model  penggunaan  zakat  yang  dapat diaplikasikan dalam program pemberdayaan masyarakat. Model penggunaan yang bersifat konsumtif antara lain;

## Bantuan biaya hidup
Penyaluran zakat untuk bantuan biaya hidup dapat didistribusikan kepada fakir- miskin yang berdasarkan pengamatan amil zakat, memang membutuhkan bantuan
biaya  hidup.  Amil  zakat  bisa  melakukan  koordinasi  dengan  tokoh  masyarakat setempat dalam mencari dan menetapkan calon penerima bantuan biaya hidup dari amil zakat.

## Bantuan biaya Pendidikan
Penyaluran  dana  zakat  untuk  bantuan  biaya  pendidikan  dilakukan  misalnya dengan memberikan beasiswa kepada siswa dari keluarga yang tidak mampu.

## Bantuan biaya kesehatan
Program  bantuan  biaya  kesehatan  bisa  berupa  santunan  untuk  kesehatan, perawatan  medis  dan  penyuluhan  kesehatan  bagi  keluarga  yang  kurang  mampu. Bantuan dapat juga berupa pengadaan ambulans gratis atau klinik kesehatan cuma- cuma. Penyaluran dana zakat pada program pemberdayaan masyarakat yang bersifat produktif dapat dilakukan dalam beberapa bentuk seperti:
Pertama,  model  dengan  sistem in  kind ,  yaitu  dana  zakat  yang  disalurkan diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh penerima zakat yang ingin berproduksi. Penyaluran alat produksi ini diberikan baik kepada mereka yang baru  memulai  usahanya  maupun  yang  telah  menjalankan  usahanya  dan  berniat mengembangkan usaha yang telah ada.
Kedua,  model qardhul  hasan ,  yaitu  peminjaman  modal  usaha  dengan mengembalikan  pokok  hutang  tanpa  ada  tambahan  jasa.  Modal  yang  dipinjam dikembalikan kepada amil zakat, akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi menjadi hak mustahiq tersebut. Dalam artian, modal dapat dikembalikan lagi ke penerima zakat untuk dikembangkan lagi, atau disalurkan ke mustahiq lain. Dengan model ini diharapkan lembaga amil zakat bisa menjadi partner bagi penerima zakat  dalam  mengembangkan  usahanya,  bahkan  dapat  mengubah  statusnya  dari mustahiq menjadi muzakki. Pada model  ini dana yang dikumpulkan lembaga  amil zakat akan bergulir dari satu mustahiq ke mustahiq lainnya, jika mustahiq pertama sudah mengembalikan dana pinjaman baik sebagian atau sepenuhnya. Model ini juga disebut dengan sistem revolving fund . Ketiga, mudharabah, yaitu sistem penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil ( profit-loss sharing ). Model ini secara umum hampir sama dengan model qardhul hasan namun letak perbedaanya terletak pada pembagian hasil usaha antara mustahiq dan amil. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, zakat dapat menjadi senjata ampuh untuk membantu masyarakat dan keluarga yang tidak mampu. Allah sangat  mencintai  hambanya  yang  menggunakan  rizki  yang  diterimanya  untuk kebaikan.

## 4.3. Pendidikan dan Pembinaan
Ilmu  dan  ketrampilan  merupakan  salah  satu  faktor  naiknya  taraf  hidup masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pemberdayaan  berbasis  pembinaan  dan  pendidikan ketrampilan mutlak perlu dilakukan. Allah SWT berfirman
“… yarfa'illāhullażīna āmanụ mingkum wallażīna ụtul-'ilma darajāt, wallāhu bimā ta'malụna khabīr.” Artinya: “… niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang  beriman  di  antara  kamu  dan  orang-orang  yang  diberi  ilmu beberapa  derajat.  Dan  Allah  Mahateliti  apa  yang  kamu  kerjakan. (QS. Al-Mujadilah[58]:11).
Ayat diatas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan skill dan ketrampilan  sebagai  langkah  konkret  dalam  meningkatkan  taraf  hidup.  Hubungan
pendidikan dan pemberdayaan dalam konteks ini difungsikan sebagai upaya untuk menggali  potensi  kelompok  masyarakat  untuk  belajar  dan  berlatih  untuk meningkatkan  kompetensi  dan  kinerja  mereka  dalam  pekerjaannya  sekarang  dan menyiapkan  diri  untuk  peranan  dan  tanggung  jawab  mereka  yang  akan  datang, dengan memaknai belajar mengetahui ( learning to know ), belajar berbuat ( learning to  do ),  belajar  hidup  bersama  ( learning  to  live  together ),  dan  belajar  menjadi seseorang ( learning to be ). Sulistiyani sebagaimana dikutip oleh Florensi dan Putro (2014) mengemukakan bahwa tahap-tahap pemberdayaan yang harus dilalui adalah:
1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri
2. Tahap  transformasi  pengetahuan  agar  terbuka  wawasan  berpikir  dan memberikan  kecakapan  dan  ketrampilan  dasar  agar  bisa  mengambil  peran dalam kegiatan pembangunan.
3. Tahap  peningkatan  kemampuan  intelektual,  kecakapan,  dan  ketrampilan sehingga  terciptalah  inisiatif  dan  kemampuan  untuk  berinovasi  yang mengantarkan pada kemandirian.
Setelah  terbentuk  karakter  yang  positif,  hal  berikutnya  adalah  pemberian ketrampilan dan skill, serta penanaman inisiatif dan kemampuan untuk berinovasi.

## 4.4. Larangan Iktinaz dan Ihtikar
Islam telah merumuskan model penggunaan sumber daya dan kekayaan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Islam memandang harta sebagai sebuah titipan, sebuah amanah  yang  suatu  saat  akan  dimintai  pertanggung  jawabannya.  Oleh  karena  itu penggunaan harta dan kekayaan sangat diperhatikan dan diatur oleh Al Quran dan Hadis.
Muhammad  Baqer  As-Sadr  sebagaimana  dikutip Mallat  (2003:114-115) menyebutkan  3  prinsip  dasar  bagi  aktivitas  ekonomi  dalam  Islam.  Yang  pertama adalah kepemilikan ganda ( multifold property ). Hukum Islam membagi kepemilikan ke  dalam  3  kategori:  kepemilikan  pribadi  ( private  property ),  kepemilikan  publik ( public property ) dan kepemilikan negara ( statal property ). Berbeda dengan sistem kapitalis  yang  mengagungkan  kepemilikan  pribadi  dan  memandang  kepemilikan publik  dan  negara  sebagai  pengecualian,  dan  sistem  sosialis  yang  mengutamakan kepemilikan  publik  dan  negara  dan  memandang  kepemilikan  pribadi  sebagai pengecualian, Islam mengakui 3 jenis kepemilikan dan menjaga hak masing-masing. Yang kedua, kebebasan ekonomi terbatas. Ada 2 hal yang membatasi kebebasan dalam menggunakan kepemilikan pribadi, Batasan pertama bersumber dari dalam diri  masing  masing  individu  ( subjective  limits )  batasan  ini  berupa  nilai-nilai kedermawanan yang ditanamkan oleh Islam. Nilai-nilai ini menggerakkan individu untuk  menggunakan  harta  pribadinya  untuk  kepentingan  umum.  Batasan  kedua merupakan batasan yang bersumber dari luar diri individu ( objective limits ). Batasan ini  berupa  pelarangan  dan  pengharaman  beberapa  bentuk  transaksi  dan  perilaku yang berefek negatif pada masyarakat seperti riba dan monopoli ( ihtikar ). Yang  ketiga,  adalah  keadilan  sosial.  Islam  mengajarkan  solidaritas  dan mendorong umat Islam untuk mempraktekkannya dalam kehidupan. Dalam syariat Islam, keadilan  sosial  digalakkan melalui  kewajiban  zakat,  anjuran  untuk  berinfak dan bersedekah, dan memberi makan orang yang membutuhkan.
Islam mengakui hak kepemilikan pribadi individu dan bahkan memandangnya sebagai sesuatu yang harus dijaga. Islam mengakui hifzu al-mal atau memelihara dan menjaga harta benda sebagai salah satu maslahat yang dijaga dalam Islam. Walaupun demikian, ada rambu-rambu yang harus ditaati dalam penggunaan harta yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia.

## Allah SWT berfirman
“Mā afā`allāhu 'alā rasụlihī min ahlil-qurā fa lillāhi wa lir-rasụli wa liżil-qurbā  wal-yatāmā  wal-masākīni  wabnis-sabīli kai  lā  yakụna dụlatam  bainal-agniyā`i  minkum ,  wa  mā  ātākumur-rasụlu  fa khużụhu  wa  mā  nahākum  'an-hu  fantahụ,  wattaqullāh,  innallāha syadīdul-'iqāb.” Artinya: “Harta rampasan (fay’) dari mereka yang diberikan Allah kepada  Rasul-Nya  (yang  berasal)  dari  penduduk  beberapa  negeri adalah  untuk  Allah,  Rasulullah,  kerabat  rasul,  anak-anak  yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar  harta  itu  jangan  hanya  beredar  di  antara  orang-orang yang  kaya  saja  di  antara  kamu .  Apa  yang  diberikan  Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah.  Sungguh,  Allah sangat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr [59]:7)
Kata “agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu.” Merupakan pedoman umum ekonomi Islam. Islam mengakui dan menjaga  kepemilikan  harta  secara  pribadi  namun  membatasinya  agar  harta  dan sumber daya yang ada, tidak hanya beredar dan dikuasai oleh orang-orang yang kaya saja,  sedangkan  orang-orang  yang  miskin  tidak  dapat  mengakses  sumber  daya tersebut.  Islam  berusaha  mewujudkan  pemerataan  akses  sumber  daya  tersebut dengan menetapkan hukum dan aturan yang menjamin tersebarnya rizki Allah secara lebih merata. Beberapa aturan tersebut antara lain perintah untuk berzakat, berinfaq, memberi  makan  anak  yatim  dan  fakir  miskin,  melarang  riba,  dan  mendorong transaksi  keuangan  berbasis profit-loss  sharing (PLS).  Seluruh  hukum  dan  aturan yang disyariatkan dalam Islam ditetapkan demi mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya mewujudkan cita-cita Islam berupa masyarakat yang saling peduli. Allah SWT juga melarang penimbunan sumber  daya  baik  itu  dalam  bentuk  uang  maupun  komoditi  lainnya.  Allah  SWT Berfirman
“… wallażīna yaknizụnaż-żahaba wal-fiḍḍata wa lā yunfiqụnahā fī sabīlillāhi fa basysyir-hum bi'ażābin alīm.
Yauma yuḥmā 'alaihā fī nāri jahannama fa tukwā bihā jibāhuhum wa junụbuhum wa ẓuhụruhum, hāżā mā kanaztum li`anfusikum fa żụqụ mā kuntum taknizụn.” Artinya: “… Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak  menginfakkannya  di  jalan  Allah,  maka  berikanlah  kabar gembira kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.  (Ingatlah)  pada  hari  ketika  emas  dan  perak  dipanaskan dalam  neraka  Jahannam,  lalu  dengan  itu  disetrika  dahi,  lambung, dan  punggung  mereka  (seraya  dikatakan)  kepada  mereka,  “inilah harta  bendamu  yang  kamu  simpan  untuk  dirimu  sendiri,  maka
rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (QS. At Taubah [9]:34-35)
Penimbunan harta dalam Islam disebut sebagai iktinaz , berasal dari akar kata kanaza ( زنك ), yang dalam konteks ini berarti menyimpan dan mengumpulkan harta. Penimbunan yang dilarang pada ayat tersebut adalam penimbunan emas dan perak, yang merupakan mata uang pada zaman Rasulullah SAW. Al Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Oran (2007) menyebutkan 3 model pemanfaatan uang yang dilarang; iktinaz ,  riba  dan  pemalsuan  uang.  Mengenai iktinaz ,  Al  Ghazali  menegaskan kedudukan  uang  yang  penting  sebagai  medium  transaksi  dan  sangat  mengecam penimbunan uang dan harta karena merusak system perputaran uang dan peredaran sumber  daya.  Al  Ghazali  bahkan  menilai iktinaz sebagai  dosa  yang  besar,  setara dengan kufur ,  karena iktinaz menghambat  tersebarnya  rahmat  Allah  ke  seluruh makhluknya  dengan  merusak  peran  uang  sebagai  medium  transaksi  yang  penting bagi lancarnya kegiatan ekonomi.
Pelarangan iktinaz tidak  dipahami  sebagai  pelarangan  terhadap  kepemilikan pribadi,  karena  hal  itu  diakui  bahkan  dijaga  sepenuhnya  dalam  Islam.  Pelarangan iktinaz dan riba dikarenakan efek negatif terhadap perekonomian yang akan timbul. Pelarangan iktinaz tidak hanya dimaksudkan untuk memahamkan umat Islam akan bahaya iktinaz. Akan tetapi merupakan sebuah perintah untuk menjauhi iktinaz . Iktinaz erat  hubungannya  dengan riba sebagai  dua  perilaku  ekonomi  yang dilarang dalam Islam. Islam menjaga keseimbangan supply dan demand uang. Islam melarang riba untuk  menjaga supply uang,  dan  melarang iktinaz untuk  menjaga demand uang. Dua pengharaman ini berjalan beriringan menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Pelarangan riba saja tidaklah cukup untuk menjaga ekonomi umat Islam. Allah SWT tidak hanya menghalangi perilaku iktinaz dengan ancaman hukuman di akhirat, melainkan secara aktif mensyariatkan hukum dan aturan untuk mengatasi masalah penimbunan sumber daya yang mungkin terjadi.
Selain  mengharamkan  penimbunan  harta,  Islam  juga  melarang  perilaku monopoli.  Monopoli  dalam  perspektif  Islam  memiliki  pengertian  yang  berbeda dengan monopoli dalam perspektif ekonomi konvensional. Dalam perspektif ekonomi Islam, secara etimologi ( ihtikar ) berasal dari kata al-hukr yang artinya menahan. Ibnu Faris  menyebutkan, al-hukr berarti habs  ath-tha’am  muntazhiran  ghala’ihi, yaitu menahan bahan makanan dan menunggu naiknya harga ( Faris, 1979 ). Secara terminologis, ihtikar berarti menahan atau menimbun ( hoarding ) barang dengan sengaja terutama pada saat kelangkaan harga barang dengan tujuan untuk menaikkan  harga  barang  di  kemudian  hari  dan  mendapatkan  keuntungan  ( Johan, 2015 ). Praktek ihtikar akan menciptakan kelangkaan barang semu ( artificial scarcity ) sehingga menaikkan harga barang, menurunkan efisiensi dan merugikan masyarakat luas.  Islam  melalui  sabda  Rasulullah  SAW  melarang  praktek ihtikar .  “Umar  bin Khattab  berkata,  “Saya  mendengar  Rasulullah  SAW  bersabda:  Barangsiapa  yang melakukan  monopoli  makanan  atas  kaum  muslim  Allah  akan  menimpakan kepadanya penyakit dan kebangkrutan.” Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang melakukan monopoli dengan tujuan agar harga naik atas kaum muslim, maka dia telah melakukan dosa.”
Ada kemiripan antara praktik ihtikar dan iktinaz , yang membedakan adalah motif yang  melatarbelakangi  perilaku  tersebut. Iktinaz berasal  dari  keengganan  untuk menginfakkan harta benda, sedangkan ihtikar berasal dari keinginan untuk meraup untung  yang  sebanyak-banyaknya  lewat  penjualan  komoditi  yang  harganya  telah naik.  Terlepas  dari  itu  dampak  keduanya  sama,  yaitu  menimbulkan  kerugian  dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.
Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, pengharaman iktinaz dan ihtikar dimaksudkan  agar  sumber  daya  yang  ada  dapat  dimanfaatkan  oleh masyarakat  luas  dan  tidak  hanya  dinikmati  oleh  segelintir  orang  saja.  Selain  itu, praktik ihtikar dapat  menaikkan  harga-harga  komoditi  sehingga  mengurangi  daya beli  masyarakat,  dan  pada  akhirnya  membuat  masyarakat  miskin  mengalami kerugian.

## 5. Kesimpulan
Dalam  Al  Quran  terdapat  banyak  ayat  yang  berkaitan  dengan  prinsip-prinsip pemberdayaan  masyarakat.  Al  Quran  juga  menawarkan  solusi  nyata  ( practical solution )  yang  bisa  diaplikasikan  dalam  membantu  keberhasilan  program pemberdayaan  masyarakat.  Ada  tiga  prinsip  pemberdayaan  masyarakat  menurut perspektif  Al  Quran.  Yang  pertama  adalah  prinsip ukhuwwah .  Islam  mendorong umatnya  untuk  saling  membantu  satu  sama  lain,  dalam  kerangka ukhuwwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyyah . Yang kedua adalah  prinsip ta’awun. Prinsip ini menegaskan bahwa  program  pemberdayaan  adalah  tanggung  jawab  bersama,  dan harus  berlandaskan  sinergi  yang  efektif  antara  pemangku  kebijakan,  praktisi  dan penggiat sosial, dan masyarakat luas. Yang ketiga adalah prinsip persamaan derajat, di mana Islam menekankan kesamaan derajat antara umat manusia.
Menurut perspektif Al Quran ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam membantu  keberhasilan  program  pemberdayaan  masyarakat.  Yang  pertama  yaitu pengembangan  diri  yang  berkesinambungan.  Masyarakat  yang  menjadi  klien program  pemberdayaan  dituntut  agar  mampu  mengembangkan  diri  dan  bekerja untuk  meningkatkan  taraf  hidup  dan  nasib  mereka.  Yang  kedua  yaitu  melakukan pendidikan  dan  pembinaan  kepada  masyarakat,  di  mana skill dan  ketrampilan merupakan  salah  satu  faktor  yang  menjadi  penggerak  ekonomi  masyarakat.  Yang ketiga  adalah  melaksanakan  dan  mendorong  zakat  dan  infak,  dua  program  yang sangat  ampuh  dalam  mengangkat  masyarakat  dari  garis  kemiskinan.  Yang  juga dituntut  adalah  pengelolaan  zakat  yang  lebih  efisien  dan  professional,  demi mewujudkan  pemberdayaan  yang  lebih  efektif.  Yang  terakhir  adalah  menjauhi perilaku ekonomi yang dilarang oleh agama Islam seperti penimbunan bahan pokok ( hoarding ) dan monopoli ( ihtikar ), karena perilaku tersebut merugikan masyarakat dan tidak sejalan dengan ajaran Islam yang mengusung semangat keadilan sosial.
Pemberdayaan  masyarakat  adalah  salah  satu  instrumen  penting  dalam mengentaskan  kemiskinan.  Sebagai  agama rahmatan  lil  ‘alamin, Islam  mendorong umatnya untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua. Dalam perspektif  Islam,  program  pemberdayaan  masyarakat  sangat  sejalan  dengan semangat dan ruh Islam yang mengkader pemeluk-pemeluknya untuk menjadi agen penyebar rahmat Allah SWT.

## 6. Daftar Pustaka
Adams, Robert. 2003. Social Work and Empowerment. New York: Palgrave MacMillan.
Faris, Ibnu Al-Qazwini. 1979. Mu’jam Maqayis Al Lughah. Beirut: Dar Al Fikr.
Athiyyah, Ibnu. 1984. At Tahrir wa At Tanwir. Tunis: Dar At Tunisiyah.
Beik, Irfan .Syauqi. 2009. Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Domper Dhuafa Republika . Zakat & Empowering. Jurnal Pemikiran dan Gagasan, 2(1), 1-11. http://www.imz.or.id/new/uploads/2011/10/Analisis- Peran-Zakat-dalam-Mengurangi-Kemiskinan.pdf
Calvès,  A.  (2009).  «  Empowerment  »  :  généalogie  d'un  concept  clé  du  discours contemporain  sur  le  développement. Revue  Tiers  Monde ,  200(4),  735-749.
https://doi.org/10.3917/rtm.200.0735. Firmansyah,  Hairi.  2012.  Tingkat  Keberdayaan  Masyarakat  dalam  Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Banjar masin dan Kabupaten Tanah Lot. Jurnal Agribisnis Pedesaan, 2 (1). https://media.neliti.com/media/publications/9264-ID-tingkat- keberdayaan-masyarakat-dalam-program-pemberdayaan-masyarakat-di- kota-ban.pdf
Firmansyah.  2013. Zakat  Sebagai  Instrumen  Pengentasan  Kemiskinan  dan Kesenjangan Pendapatan . Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 21(2), 179-190, http://dx.doi.org/10.14203/JEP.21.2.2013.61-72 .
Florensi,  Helen.  &  Roestoto  Hartojo  Putro.  2014.  Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol. 2 No.
1.
Indra,  Fadhila  Sukur.  2017.  Management of  Zakat Infaq and Sadaqah  in Indonesia.
Tasharruf:  Journal  Economic  and  Business  of  Islam. Vol.  2  No.  1. http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/TJEBI/article/view/531
Johan,  A.  (2015).  Monopoly  Prohibition  According  to  Islamic  Law:  A  Law  And Economics  Approach. Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada, 27 (1), 166-178. doi: http://dx.doi.org/10.22146/jmh.15904 .
Mallat, Chibli. 1993. The Renewal of Islamic Law, Muhammad Baqer as-Sadr, Najaf and the Shi’I International. Cambridge: Cambridge University Press.
Moeljadi & Pramono, S & Yuniarsa, S.O. 2018. Exploring of coastal communities and economic empowermen to the environment impact in maritime. International Journal  of  Management  and  Business  Research .  8  (2).  223-231. http://www.ijmbr.info/abstract.php?archiveid=152
Mubasirun,  M.  (2013).  Distribusi  Zakat  dan  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat. INFERENSI:  Jurnal  Penelitian  Sosial  Keagamaan,  7 (2),  493-512. doi: http://dx.doi.org/10.18326/infsl3.v7i2.493-512 .
Muslim, Musthafa. 2000. Mabahits fi At Tafsir Al Maudhu’i. Damascus: Dar Al Qalam.
Oran, Ahmad. 2007. Iktinaz and Islamic Monetary Policy. Review of Islamic Economics . 2. 71-85.
Qaradawi, Yusuf. 1973. Fiqh Zakat. Beirut: Muassasah Ar Risalah.
Rappaport,  Julian.,  &  Seidman,  E.  1999. Handbook  of  Community  Psychology. New York: Springer Science.