ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Manajemen Konflik Pancoran Buntu II antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Pertamina, dan Warga Pancoran Buntu II Tahun 2020-2023
Dara Putri Maharani 1, * ; Nandang Alamsah Deliarnoor 2
1,2 Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia; dara19007@mail.unpad.ac.id
* Correspondence : dara19007@mail.unpad.ac.id
Kata kunci
Kelompok, Konflik, Pancoran Buntu II Keywords Group conflict, Pancoran Buntu II

## ABSTRAK
Penelitian ini memiliki fokus pada permasalahan konflik yang terjadi di Pancoran Buntu  II  antar  kelompok  yang  dibalut  oleh  isu  persengketaan  tanah.  Dalam memperoleh  data-data  untuk  penelitian  digunakan  metode  penelitian  kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang diperoleh dilakukan dengan observasi lapangan,  wawancara  dengan  para  informan  yang  terlibat,  serta  dokumen- dokumen  terkait  konflik  Pancoran  Buntu  II.  Berdasarkan  hasil  penelitian lapangan,  pada  fase  potensi  konflik  dimulai  dengan  adanya  tindakan  sosialisasi serta  intimidasi  oleh  PT  Pertamina  melalui  PT  PTC  dengan  oknum  terhadap warga  tanpa  informasi  sebelumnya.  Pada  fase  pertumbuhan  konflik,  muncul empati dari pihak-pihak dengan dilakukannya edukasi hukum. Kemudian, pada fase pemicu  dan eskalasi  konflik, terdapat puncak  masalah dimana  menjadikan bentrok serta demo oleh warga dan solidaritas sebagau puncaknya. Terakhir, pada fase  pasca  konflik,  pemerintah  daerah  setempat  memiliki  komitmen  dalam membantu  warga  memperoleh  hak  dasar  atas  kasus  Pancoran  Buntu  II  yang belum  kunjung  selesai.  Sehigga,  manajemen  konflik  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah mediasi terkait persengketaan tanah dan komitmen  dalam  akomodasi  terkait  dampak  konflik  terhadap  warga  Pancoran Buntu II.

## ABSTRACT
This research focuses on the conflict problems that occurred in Pancoran Buntu II between groups that were covered by the issue of land disputes. In obtaining data  for  research,  qualitative  research  methods  were  used  with  a  case  study approach  to  explain  certain  cases.  The  data  were  obtained  through  field observations, interviews with the informants involved, and documents related to the Pancoran Buntu II conflict. Based on the results of field research, the potential conflict phase begins with acts of socialization and intimidation by PT Pertamina through  PT  PTC,  with  elements  against  residents  without  prior  information. During the growth phase of the conflict, empathy emerged from parties through legal education. Then, during the conflict-triggering and escalating phases, there was a peak in the problem, which led to clashes and demonstrations by residents and  solidarity.  Finally,  in  the  post-conflict  phase,  the  local  government  was committed to helping residents obtain basic rights over the unfinished Pancoran Buntu II case. Therefore, the conflict management carried out by the Provincial Government of DKI Jakarta is mediated by land disputes and commitments in accommodation related to the impact of the conflict on the residents of Pancoran Buntu II..

## Pendahuluan
Tanah merupakan hal paling mendasar untuk menunjang kehidupan manusia terlepas dari kebutuhan lainnya, yaitu makanan dan pakaian atau yang biasa dikenal dengan  tiga  kebutuhan  dasar,  yaitu  sandang,  pangan,  dan  papan.  Dalam penunjangannya tersebut pula, tanah sangat berhubungan dengan aktivitas manusia baik  itu  disadari  maupun  tidak.  Adapun  jika  berbicara  tanah  akan  berbicara  pula perihal  hidup  dan  penghidupan  manusia.  Dengan  terus  meningkatnya  jumlah penduduk yang ada, tentu kebutuhan tanah pun terus meningkat, baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, ataupun hanya sebagai aset. Tanah yang kemudian memiliki makna sebagai penopang kehidupan pokok manusia lambat laun akan dihadapkan dengan berbagai sebagai berikut: 1) Keterbatasan tanah, dalam hal jumlah maupun kualitas  dibanding  dengan  kebutuhan  yang  harus  terpenuhi;  2)  Perubahan  pola hubungan pemilik tanah dengan tanah akibat perubahan dari proses pembangunan dan perubahan sosial; 3) Tanah bagi berbagai pihak berubah makna menjadi benda ekonomi yang bernilai tinggi ataupun menjadi bahan jual beli dan objek spekulasi; dan  4) Tanah di satu sisi memiliki nilai pemanfaatan untuk kesejahteraan rakyat lahir batin, adil dan merata, yang di lain sisi harus terjaga kelestariannya (Sutedi, 2007).
Wilayah  Pulau  Jawa,  terutama  daerah  Ibukota,  yaitu  DKI  Jakarta  menjadi pusat  pertumbuhan  penduduk  paling  tinggi.  Dengan  total  jumlah  penduduk 10.557.810 pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 10.644.776 jiwa pada tahun 2021 yang terdata dalam laman BPS Jakarta. Kemudian, pada tahun 2022, penduduk di DKI Jakarta meningkat menjadi 11.249.585 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang kian meningkat maka diperlukan tanah yang luas untuk menampung dengan jumlah dan kualitas yang pantas.
Padatnya jumlah penduduk yang terus melambung dan dengan ketersediaan lahan  yang minim membuat harga jual dan nilai guna lahan  naik drastis. Ini yang menyebabkan perebutan lahan  sering terjadi di antara pihak yang berkepentingan dan kemudian berkembang menjadi konflik kelompok sosial. Berbagai pihak dengan masing-masing tujuan untuk memiliki tanah baik itu untuk penghidupan ataupun hanya sebagai aset. Konflik sosial tersebut yang perlu diketahui eksistensi agar dapat dianalisis  kemudian  diselesaikan.  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2012  tentang Penyelesaian  Konflik  Sosial  mengartikan  konflik  sebagai  perseteruan  dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung  dalam  waktu  tertentu  dan  berdampak  luas  yang  mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat  pembangunan  nasional.  Tidak  sembarang  penyelesaian  konflik dilakukan, perlu ada pencerminan  atas beberapa asas  seperti kemanusiaan, HAM, kekeluargaan,  keadilan,  kesetaraan  gender,  ketertiban  dan  kepastian  hukum,  dan tanggung  jawab  negara.  Dengan  begitu,  penyelesaian  konflik  akan  berjalan  sesuai tujuan.
Dalam sengketa tanah, perebutan kepemilikan tanah menjadikan tanah tersebut berkurang nilai sosialnya sehingga tanah  sulit untuk dimanfaatkan.  Pihak terlibat yang memperebutkan lahan memiliki kepentingan masing-masing. Bagi satu pihak sebagai penunjang kehidupan dan bagi pihak lain sebagai aset. Tujuan yang tidak selaras kemudian pecah menjadi konflik kelompok yang di mana kerap kali terjadi penggusuran paksa di dalamnya. Pada satu contoh kasusnya adalah kasus Pancoran Buntu  II  yang  terletak  di  Pancoran,  Jakarta  Selatan.  Kasus  ini  adalah  kasus persengketaan tanah dan pelanggaran HAM yang terus berlanjut hingga kini. Kasus ini sendiri lebih dikenal sebagai kasus Sengketa Tanah Pancoran Buntu II.  Konflik berawal di tahun 1970-an terkait dengan gugatan pertama atas perjanjian kerjasama pada  tahun  1974  oleh  Sanjoto  yang  kemudian  dimenangkan  beliau  dengan  hasil bahwa jual-beli antara PT PTC dan PT Nagasasra batal demi hukum. Pada tahun 1980 dikeluarkan Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 136/JS/1980GL. tanggal 27 Desember 1980 yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah sah milik Sanjoto Mangkusasmito  dengan  sifat  eksekutorial  (final/tetap).  Menanggapi  hal  ini,  PT Pertamina mengajukan Peninjauan Kembali yang pada akhirnya dikabulkan. Dengan begitu,  pada  Juli  2020  PT  PTC  mendatangi  warga  Pancoran  Buntu  II  untuk melakukan pemulihan aset. Tindakan ini didasarkan pada Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh PT Pertamina dengan Putusan Kasasi No.2596.PK/Pdt/1987.
Pemulihan asset yang dilakukan dengan penggusuran paksa setelah beberapa cara  dilakukan  sebelumnya  oleh  PT  PTC  dengan  oknum  bawaannya.  Dengan penggusuran  paksa  tersebut  terjadilah  eskalasi  pertama,  yaitu  bentrok  pada  24 Februari 2021 dan 17 Maret 2021. Dengan issue yang muncul, menarik kelompok lain terlibat  konflik.  Kemudian  terjadi  pula  eskalasi  kedua  akibat  dikeluarkannya  nota dinas  terkait  permohonan  tersebut  atas  dasar  Peraturan  Gubernur  DKI  Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 yang menyeret pemerintah secara langsung ke dalam konflik. Secara  kesimpulan  permasalahan  awal  adalah  sengketa  tanah  yang  dapat diselesaikan di pengadilan antara pihak PT Pertamina dengan pemilik tanah, Sanjoto Mangkusasmito  dan  ahli  waris.  Tetapi  melebar  dikarenakan  adanya  kecacatan hukum  sehingga  terjadilah  penggusuran  paksa,  kekerasan,  hingga  pelanggaran HAM yang menimpa warga Pancoran Buntu II tersebut.
Permasalahan yang menjadi fokus peneliti adalah pada konflik kelompok yang terjadi  antara  PT  Pertamina  dengan  warga  Pancoran  Buntu  II.  Kemudian,  melalui penjabaran  tersebut  fakta  di  lapangan  yang  menjadikan  persengketaan  tanah  ini berlanjut  menjadi  konflik  kelompok  adalah  pertama,  adanya  tindakan  yang dilakukan oleh PT Pertamina terhadap warga Pancoran Buntu II yang menggunakan kekerasan serta menggusur paksa warga yang sudah melanggar Hak Asasi Manusia warga Pancoran Buntu II didasarkan pula pada Resolusi PBB 1993/77 tentang Forced Eviction (penggusuran paksa).
Kedua,  dengan  putusan  yang  sudah  bersifat  eksekusi  seharusnya  tidak  bisa diganggu  gugat  atau  ditinjau  kembali  serta  adanya  petitum  yang  menyatakan  PT
Pertamina dan PT Pertamina Training & Consulting atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap objek sengketa tanpa izin  tertulis  dari  para  penggugat  termasuk  semua  aktivitas  tindakan  memasuki, merusak, mengambil-alih dan atau menempati tanah dan bangunan objek sengketa, sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
Ketiga, yaitu sikap Pemerintah Provinsi DKI maupun Pemerintah Kota Jakarta Selatan  yang  lebih  condong  kepada  pihak  PT  Pertamina  atas  kepemilikan  tanah dengan mengeluarkan Nota Dinas tertanggal 17 Desember 2021 atas permohonan PT Pertamina  dan  narasi  bawah  PT  Pertamina  adalah  pemilik  sah  sehingga  warga Pancoran Buntu II kemudian menjadikan pemerintah diposisi bersebrangan bersama dengan PT Pertamina.
Keempat,  dampak  negatif  yang  akan  dirasakan  warga  yang  mengalami penggusuran  paksa.  Jika  melihat  ketersediaan  tanah  yang  terbatas  dan  dengan kondisi  ekonomi  warga  yang  rendah  maka  akan  kesulitan  untuk  mendapatkan tempat  tinggal  baru.  Daerah  Pancoran  sendiri  sudah  menjadi  sumber  perputaran ekonomi  mereka  dimana  pekerjaan,  pendidikan,  serta  kehidupan  sosial  mereka bertumpu disana. Jika harus pindah maka warga akan kesulitan dan kehilangan mata pencaharian. Hal tersebut pula dikarenakan warga harus bersaing kembali baik itu secara  ekonomi,  sosial,  dan  pendidikan.  Keempat  permasalahan  yang  ada  di lapangan  tersebut  lah  yang  kemudian  menjadi  pendorong  dan  alasan  warga Pancoran Buntu II melawan pihak perusahaan dan menjadikan pemerintah sebagai pihak  oposisi dikarenakan  warga  merasa  bahwa  hak  hidup  mereka  dilanggar  dan direnggut. Ini kemudian menjadikan pembagian kelompok menjadi lebih jelas, yaitu pihak  penggusur  dan  pihak  tergusur.  Teori  fase  konflik  dirasa  oleh  peneliti  dapat mengungkapkan  dan  menjelaskan  kronologi  sebenarnya  dari  kasus  ini  terkait dengan  bentuk  aksi  dan  reaksi  pihak-pihak  terlibat  yang  menjadikan  kasus  ini berkelanjutan  hingga  sekarang.  Adapun  kemudian  peneliti  dapat  menjelaskan tindakan yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk intervensi dalam fase tertentu sesuai dengan penjelasan teori fase konflik.
Teori fase konflik oleh Donald Rothchild dan Chandra Lekha Sriram (Wirawan, 2016)  dirasa  oleh  peneliti  dapat  mengungkapkan  dan  menjelaskan  kronologi sebenarnya dari kasus ini terkait dengan bentuk aksi dan reaksi pihak-pihak terlibat yang  menjadikan  kasus  ini  berkelanjutan  hingga  sekarang.  Adapun  kemudian peneliti  dapat  menjelaskan  tindakan  yang  dilakukan  pemerintah  sebagai  bentuk intervensi  dalam  fase  tertentu  sesuai  dengan  penjelasan  teori  fase  konflik.  Fase konflik  tersebut  terdiri  dari  empat  fase.  Pertama,  fase  potensi  konflik  yang  akan menjelaskan  faktor-faktor  terjadinya  konflik  yang  dalam  hal  ini  adalah  adanya kejanggalan hukum, pelanggaran HAM, dan keberpihakan pemerintah. Kedua, fase pertumbuhan yang akan menjelaskan terkait dengan konflik yang telah terdefinisi. Dalam  konflik  Pancoran  Buntu  II  ini  pertumbuhan  terlihat  saat  terkelompoknya pihak  yang  membantu  penggusuran  terhadap  warga  dan  pihak  yang  membantu
warga. Ketiga, fase pemicu dan eskalasi, dimana putusan antarelit dan kepercayaan telah putus dan fokus pada kekerasan yang tercermin saat adanya bentrok pada 24 Februari 2021. Keempat, fase pascakonflik dimana intervensi pihak ketiga dilakukan dalam membangun kembali hubungan damai dan komunikasi pihak terlibat konflik. Hal  ini  kemudian  dilakukan  oleh  Pemerintah  daerah  sebagai  tugasnya  dalam penyelesaian konflik dan penegakkan HAM.
Manajemen  konflik  adalah  salah  satu  bentuk  dari  intervesi  pihak  ketiga menurut  Susan  (2014)  sebagai  usaha  yang  diciptakan  sebagai  pemecah  masalah konflik  dengan  melibatkan  pihak  lain  sebagai  pembantu  pemecah  masalah. Tindakannya  adalah  dalam  bentuk  negosiasi,  mediasi,  penyelesaian  jalur  hukum (judical settlement), arbitrase, dan workshop pemecahan masalah. Kemudian oleh G.R. Terry  yang  dikutip  oleh  Kusworo  (2019)  mengartikan  manajemen  konflik  sebagai tindakan-tindakan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.  Terkait dengan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  sebagai  pemerintah dan  pemerintah  daerah  sendiri  memiliki  tugas  dalam  penyelesaian  konflik  serta pelanggaran  HAM  sesuai  dengan  amanat  yang  tertuang  dalam  UU  No.  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dalam  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  HAM. Dalam  penyelesainnya  konflik  sesuai  dengan  UU  No.  7  Tahun  2012  Pasal  36, pemerintah sebagai bentuk dari intervensi  bertugas memberikan upaya pemulihan pascakonflik  secara  terencana,  terpadu,  berkelanjutan,  dan  terukur.  Pada  Dalam kajian Ilmu Pemerintahan, Manajemen Konflik menjadi salah satu pembelajaran yang dilakukan  dalam  halnya  peninjauan  permasalahan  konflik.    Melalui  Manajemen Konflik inilah peneliti mencoba untuk mengetahui fase-fase konflik yang terjadi dari permasalahan Pancoran Buntu II dan pengelolaan konflik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada setiap fase konflik terkait kasus ini.
Penelitian ini ditulis dengan melihat penelitian-penelitian sebelumnya sebagai referensi. Penelitian pertama yang dimaksud adalah studi dari Bintari, A., & Muara, T. (2018) yang membahas manajemen konflik penyelesaian kasus reklamasi pulau g pantai utara Jakarta dengan pembeda pada fokus permasalahan yang dimana objek yang diteliti sudah selesai sehingga manajemen konflik terlihat dan selesai dan dalam objek  ini  studi  yang  diangkat  penulis  terkait  kasus  belum  selesai  sehingga manajemen konflik yang dilakukan belum tuntas. Berdasarkan uraian terkait maka perlunya  dilakukan  penelitian  mengenai  manajemen  Konflik  Pancoran  Buntu  Ii Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Pertamina, dan Warga Pancoran Buntu Ii  Tahun  2020-2023  yang  diharapkan  akan  bermanfaat  dalam  memberikan  saran pengelolaan  konflik  kepada  pemerintah  sesuai  dengan  permasalahan  di  lapangan yang  terjadi  serta  memberikan  saran riset  baru  terkait  hal-hal  yang  belum  peneliti tuliskan atau jelaskan sesuai dengan bidan masing-masing.

## Metode
Peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dalam  memperoleh  data dalam  penelitian  terkait  fase  konflik  Pancoran  Buntu  II  dengan  pendekatan  studi kasus  karena  dianggap  pantas  mempelajari  terkait  unit  sosial  tertentu.  Adapun teknik yang digunakan dalam memperoleh data adalah triangulasi yang terdiri dari observasi,  wawancara,  dan  dokumen.  Informan  yang  diwawancara  nantinya, ditentukan  dengan  teknik purposive Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta,  Pemerintah Kota  Jakarta  Selatan,  BPN  Jakarta  Selatan,  Kelurahan  Pancoran  Jakarta,  Liga Mahasiswa Demokrasi untuk Indonesia, LBH Jakarta, dan warga Pancoran Buntu II. Dalam  menguji  keabsahan  data  terutama  dalam  penelitian  kualitatif,  peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik yang dianalisis dengan data reduction, data display, conclusion/verification (Sugiyono, 2016).

## Hasil dan Pembahasan
Pada  bagian  ini  peneliti  menganalisis  dan  mendeskripsikan  terkait  kronologi permasalahan  di  lapangan.  Kemudian  menjelaskan  pula  manajemen  konflik  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  atas  permasalahan  yang  muncul dari  hasil  penjabaran  kronologi  melalui  fase  konflik  tersebut.  Seperti  yang  sudah dijelaskan sebelumnya dalam Manajemen Konflik termuat teori Fase Konflik yang di mana  dalam  teori  tersebut  memiliki  tujuan  dalam  memahami  proses  terjadinya konflik  yang  merupakan  bentuk  dari  aksi  dan  reaksi  pihak-pihak  yang  terlibat konflik.  Teori  fase  konflik  sebagai  pisau  analisis  penelitian  ini  dijabarkan  oleh Wirawan (2016) yang dikutip dari Donald Rothchild dan Chandra Lekha Sriram yang menjelaskan  fase  konflik  sebagai  berikut:  1)  Fase  Potensi  Konflik (potential  conflict phase). Konflik  sudah  terjadi  dalam  fase  ini  tetapi  intensitas  dari  konflik  tersebut masih  rendah.  Kemudian  terdapat  perasaan  yang  tidak  puas  tetapi  tidak dikatalisasikan/diujarkan/ditunjukan  sehingga  tidak  mempercepat  terjadinya perubahan  di  dalam  kelompok.  Tindakan  dalam  pencegahan  (preventif)  tidak memiliki  risiko  dan  memiliki  potensi  besar  untuk  berhasil;  2)  Fase  pertumbuhan (gestation  phase). Isu  yang  dipertentangkan  dalam  fase  ini  lebih  jelas  dan  dapat didefinisikan yang kemudian hubungan antar kelompok yang berkonflik dipolitisir dan dimobilisasi. Bahkan adanya ikut campur tangan terhadap pihak yang tidak ikut. Tindakan preventif masih memiliki kemungkinan untuk berhasil; 3) Fase pemicu dan eskalasi (triggering  and  escalation  phase) .  Perbedaan  dari  adanya  perubahan  terkait ekonomi,  sosial,  atau  politik  kian  kontras  yang  kemudian  dapat  memicu  eskalasi. Mulai  terjadi  kekerasan  sebagai  pencetus  konflik  dan  mengarah  pada  pemutusan interaksi  dan  hanya  fokus  pada  kekerasan.  Intervensi  dalam  fase  ini  kemudian memiliki  risiko  dan  membutuhkan  biaya  tinggi  tetapi  tindakan  preventif  masih mungkin  untuk  dilakukan;  4)  Fase  pascakonflik (post-conflict  phase) .  Dengan menurunnya intensitas kekerasan (de-eskalasi), intervensi preventif sebagai bentuk
pembangunan  kembali  hubungan  damai  dan  komunikasi  antara  pihak  yang berkonflik menjadi jalan untuk menghindari terulangnya kekerasan.

## 1. Fase Potensi Konflik
Fase  pertama  adalah  fase  potensi  konflik  yang  pada  fase  ini  peneliti  akan menjelaskan faktor struktural dan penyebab konflik atau asal-usul dari konflik yang terjadi.  Peneliti  menganggap  bahwa  masalah  ini  jika  dilihat  secara  awam  akan menyalahkan pihak warga yang dianggap sebagai penduduk liar ditambah dengan kondisi ekonomi mereka yang rendah serta menitik beratkan pada pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau atas izin penguasa tanah. Tetapi hal tersebut jika diteliti lebih  dalam  memiliki  permasalahan  yang  jauh  lebih  kompleks  dan  diperlukan pemahaman. Dengan begitu, kronologi, fakta, dan isu terdeskripsikan serta persepsi terhadap  warga  Pancoran  Buntu  II  maupun  PT  Pertamina  menjadi  jelas  sehingga tercipta  manajemen  konflik  yang  akan  dilakukan.  Adapun  beberapa  alasan  yang mengakibatkan peneliti memiliki pandangan seperti itu.
Pertama adalah baik dari pihak warga, ahli waris, BPN, maupun pemerintah tidak  tahu  tanah  tersebut  akan  digunakan  atau  dibangun  untuk  apa.  Kedua,  dari penjabaran  kronologi  hukum  terkait  gugatan  serta  pemenangan  terdapat kejanggalan yang akan dijelaskan lebih lanjut. Ketiga, warga tidak merasa dilibatkan langsung  dalam  sosialisasi  apapun  yang  dilakukan  oleh  PT  Pertamina.  Adapun sosialisasi  yang  diselenggarakan  pemerintah  tetapi  tidak  didatangi  oleh  warga dikarenakan warga menganggap sosialisasi tersebut adalah salah satu tahap dalam penggusuran. Keempat, PT Pertamina sendiri adalah salah satu perusahaan BUMN yang  sangat  besar  tetapi  mengapa  menggunakan  cara  anarkis  yang  terkesan memaksakan  tanah  tersebut  untuk  dipulihkan  asetnya.  Jika  memang  untuk kepentingan negara maka alasan apa yang menjadikan penggusuran paksa menjadi langkah yang diambil. Kelima, waktu antara putusan dengan pemulihan aset yang dilakukan  memiliki  rentang  waktu  yang  sangat  lama  menjadikan  tanda  tanya. Keenam, adanya penguasaan fisik oleh warga atas izin Sanjoto dengan itikad baik yang  jauh  sebelum  PT  Pertamina  melalui  PT  PTC  melakukan  Peninjauan Kembali pada tahun 1987. Ketujuh, adalah jumlah tanah yang terbatas dengan nilai ekonomi dan sosial setiap daerah yang berbeda-beda sehingga membuat warga akan kesulitan untuk menyambung kehidupannya yang lama di tempat yang baru yang tidak ada informasi lebih lanjut akan hal tersebut.
Begitu  banyak  alasan  yang  muncul  tersebut  hanya  dapat  diperoleh  melalui wawancara  langsung  dengan  pihak  terlibat  bukan  hanya  melalui  media  berita  di internet  saja.  Sumber-sumber  konflik  kemudian  dibagi  oleh  peneliti  menjadi  dua sumber, yaitu internal dan eksternal. Internal yang berasal dari pihak yang terlibat langsung,  yaitu  PT  Pertamina  dan  warga  Pancoran  Buntu  II.  Sedangkan  eksternal bersumber dari luar pihak PT Pertamina maupun warga Pancoran Buntu II.
Dalam penggambarannya maka peneliti meringkasnya dalam bentuk diagram 1 seperti berikut:
Diagram 1. Fase Potensi Konflik

## Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)
Dalam latar belakang sudah dijelaskan terkait dengan kronologi singkat sampai dengan putusan eksekusi. Penetapan eksekusi oleh Rivaldi, Ketua Umum LMID dan Pendamping  Warga  Pancoran  Buntu  II  yang  diwawancarai  pada  28  April  2023, eksekusi  ini  diartikan  final  tidak  dapat  digugat  ataupun  diajukan  banding  atau gugatan  apa  pun.  Kemudian  Adapun  Peninjaunan  Kembali  (PK)  oleh  Pertamina kemudian  dikabulkan  yang  hasilnya  bersifat declaratoir (hanya  menerangkan  atau menetapkan sebuah atau suatu keadaan saja sehingga tidak memiliki sifat perlunya dieksekusi)  yang  dalam  amar  putusannya  tersebut  tidak  mengandung  amar condemnatoir  ( putusan  yang  bersubstansi  amar  yang  menghukum  salah  satu  pihak yang  terlibat  perkara/berperkara  dan  tidak  terpisah  dari  amar  deklaratif)  dan  MA tidak memerintahkan adanya pengosongan atau pembongkaran lahan tetapi dengan hasil tersebut PT Pertamina mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas objek tanah. Hasil tersebut dianggap janggal dan menjadikannya sebagai salah satu alasan pemicu  konflik  kelompok  dengan  warga  yang  berlangsung  hingga  kini.  Rivaldi kemudian menambahkan penjelasannya sebagai berikut:
“Pemenangan dan hasil ini dianggap samir baik itu oleh kami (LMID dan LBH Jakarta) serta empat ahli hukum, yaitu T. Boestomi, S.H. selaku Hakim Agung (Purn), M. Yahya Harapah sebagai ahli hukum, Mochamad Iman, S.H. sebagai Hakim Agung Pengawas Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta atas Memorandum No. 126/Hwsd.PT.JKT/II/93, dan Komisi Ombudsman Nasional terkait No. 0707/KON-Lapor-0983/IX/2000-MW perihal Memohon Pembatalan Putusan PK, MA. RI No. 585.PK/Pdt/1992 dan No. 585.PK/Pdt/1992. Dalam hal ini kami menduga ada mafia hukum dan dalam  hal  ini  pula  eksekusi  penggusuran  tersebut  dilakukan  atas  dasar  pemulihan  aset.”  (Hasil wawancara, 28 April 2023)
Masih dengan alasan pemulihan  aset tersebut,  PT Pertamina melalui PT PTC melakukan  sosialisasi  pintu  ke  pintu  bukan  dengan  bentuk  musyawarah  kepada warga  yang  disertai  dengan  intimidasi.  Mami  Santi,  warga  Pancoran  Buntu  II, menjelaskan  sosialisasi  tersebut  dilakukan  tanpa  bukti  dan  surat,  sehingga  warga pun  berani  bertanya  validitasnya.  Kemudian  Pak  Lilik,  warga  Pancoran  Buntu  II, menambahkan sosialisasi yang dilakukan pada Juli 2020 lalu, pula dengan mengajak orang-orang yang berpengaruh serta oknum, baik itu dari ormas dan preman. Banyak dari  beberapa  warga  yang  memang  ketakutan  dengan  intimidasi  akhirnya memutuskan untuk pergi dan membongkar sendiri rumahnya. Adapun pemanfaatan tanah  tersebut  oleh  PT  Pertamina  belum  jelas  sehingga  membuat  warga  juga kebingungan  dengan  maksud  dan  tujuan  dari  pemulihan  aset  tersebut.  Bahkan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak Kelurahan Pancoran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Selatan, dan BPN Jakarta Selatan memiliki  jawaban  yang  sama,  yaitu  mereka  pula  tidak  tahu  tanah tersebut akan  dibangun  apa  oleh  PT  Pertamina.  Menanggapi  hal  tersebut,  Kelurahan Pancoran, berpendapat sebagai berikut:
“Yang terjadi pada Juli 2020 adalah pemulihan aset dengan bentuk sosialisasi. Kelurahan sendiri posisinya  adalah  memonitor  saja  mengetahui  apa  yang  menjadi  atensi  dan  sebagainya. Kesepakatan kemudian muncul, yaitu uang pindah yang akan diterima” (Hasil wawancara, 9 Juni 2023)
Tetapi,  ada  sekitar  70  kepala  keluarga  (dari  +  450  kepala  keluarga)  menolak pindah dengan alasan bahwa warga Pancoran Buntu II merasa mereka memiliki hak untuk  tinggal  di  tanah  itu  dan  memiliki  memori  yang  tidak  bisa  diganti  karena mereka  tumbuh  besar  sejak  tahun  1980-an  hingga  kini  di  atas  tanah  itu.  Adapun alasan  lain  terkait  dengan  uang  pengganti  adalah  tidak  sepadan  untuk  jangka panjang.  Mami  Santi  merasa  bahwa  warga  yang  nantinya  pindah  akan  kesulitan dalam  bersaing  baik  itu  dari  secara  sosial  maupun  ekonomi  maka  dari  itu  uang pengganti tidak menjamin kehidupan warga Pancoran Buntu II. Adapun kemudian warga pula merasa bahwa sulitnya mendapatkan tanah menjadi polemik tersendiri. Pemerintah  Kota  Jakarta  Selatan  dalam  wawancara  pada  20  Juni  2023  lalu, mengatakan  bahwa  memang  di  Jakarta  sendiri  ketersediaan  tanah  sudah  menipis. Tanah sudah memiliki porsi masing-masing untuk kegunaannya, jadi walaupun ada tanah yang tersedia tidak bisa sembarang dipakai.
Berbicara perihal kepemilikan, Kelurahan Pancoran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,  Pemerintah  Kota  Jakarta  Selatan,  dan  BPN  Jakarta  Selatan  setuju  akan kepemilikan tanah oleh PT Pertamina berdasarkan 25 sertifikat HGB PT Pertamina yang dikeluarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 585 PK/PDT/1992 dan  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  586  PK/PDT/1992.  Sedangkan,  pihak  ahli waris,  warga  Pancoran  Buntu  II  bersama  dengan  LBH  Jakarta,  dan  LMID bersinggungan dengan pernyataan tersebut dan menjadikan putusan eksekusi yang memang sudah final menjadi bukti kepemilikan ahli waris dan sahnya warga yang tinggal  di  atas  tanah  tersebut.  Adapula  warga  Pancoran  Buntu  II  menang  secara
penguasaan fisik yang memang sejak tahun 1980, Sanjoto sendiri yang menempatkan warga  di  tanah  tersebut  bersamaan  dengan  dikeluarkannya  ketetapan  PN  Jakarta Selatan.

## 2. Fase Pertumbuhan Konflik
Dalam  fase  ini,  yaitu  fase  pertumbuhan  konflik  kelompok-kelompok  lebih terdefinisi  adapun  hubungan  dari  kelompok-kelompok  tersebut  di  politisir  dan dimobilisasi.  Kelompok-kelompok  yang  terdefinisi tersebut  dalam  kasus  Pancoran Buntu II oleh Rivaldi dibagi menjadi dua, yaitu kelompok tergusur dan penggusur. Kemudian ditambahkan oleh Jihan, Pengacara Publik LBH Jakarta, satu kelompok yang  tidak  memberikan  tanggapan  apa  pun,  yaitu  kelompok  abu-abu.  Kelompok tergusur tersebut tergabung atas dasar empati terhadap untuk memperjuangkan hak dasar warga Pancoran Buntu II. Peneliti kemudian meringkas kelompok-kelompok tersebut yang digambarkan sebagai berikut:
Diagram 2. Fase Pertumbuhan Konflik

## Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)
LMID aktif membantu saat mendapat informasi  mengenai kerancuan hukum dengan melakukan pendampingan terhadap warga. Adapun informasi tersebut juga sampai  ke  LBH  Jakarta  dan  segera  dilakukan  sosialisasi  hukum  kepada  warga Pancoran  Buntu  II  sebagai  bentuk  edukasi.  Sebelum  kelompok-kelompok  ini terbentuk  sebenarnya  sudah  ada  beberapa  tindak  penggusuran  paksa  oleh  PT Pertamina  dengan  oknum  bawaan  serta  keributan  antara  yang  melibatkan  warga. Pada Desember 2020, kuasa PT Pertamina, yaitu PT PTC mendatangkan alat  berat untuk  meratakan  bangunan  warga  yang  telah  berpindah  dan  menerima  uang pengganti  serta  pada  15  Januari  2021  didatangkan  eskavator  yang  kemudian dihadang oleh warga sehingga terjadi dorong mendorong yang kemudian ditengahi saat Kapolsek Pancoran datang dan pihak penggusur pergi. Dengan dikeluarkannya
Nota Dinas No. 1565/-073.6 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kelompok tergusur menganggap bawah Pemerintah provinsi DKI Jakarta bukan bertindak dengan posisi netral tetapi berpihak kepada kelompok penggusur. Dalam diagram sebelum yang disajikan oleh peneliti, kelompok digambarkan secara garis besar tetapi kemudian peneliti  membagi  proses  terdefinisinya  kelompok  menjadi  dua,  yaitu  sebelum eskalasi pertama dan setelah eskalasi pertama. Dalam penggambarannya dirangkum oleh peneliti sebagai berikut:
Diagram 3. Pembagian Terdefinisinya Kelompok

## Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)
Secara  kesimpulan  pihak  penggusur  terdiri  dari  PT  Pertamina,  PT  PTC, Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta,  Pemerintah  Kota  Jakarta  Selatan,  Kelurahan Pancoran,  dan  BPN.  Kelompok  tergusur  terdiri  dari  warga  Pancoran  Buntu  II bersama  solidaritas,  LMID,  dan  LBH  Jakarta.  Kelompok  abu-abu  adalah Ombudsman, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan ahli waris. Pada 14 Juli 2020, pengacara pihak ahli waris, Edi Danggur melakukan kesepakatan bersama pihak PT Pertamina  terkait  tanah  tersebut.  Pihak  ahli  waris  menganggap  tindakan  yang dilakukan  PT  Pertamina  menyalahi  aturan  dan  pada  kala  itu,  PT  Pertamina menerima  dan  membuat  kesepakatan  sebagai  penyelesaian  yang  oleh  Pak  Lilik dijabarkan  dengan  poin-poin,  yaitu:  1)  Terbukanya  akan  komunikasi  antara  ahli waris dengan PT. Pertamina; 2) Kedua belah pihak telah menyepakati agar saling ber- konfirmasi  data  atas  keabsahan  secara legal  standing masing-masing  pihak  terkait objek; dan 3) Penyepakatan tidak adanya tindakan apa pun dari pihak PT Pertamina tanpa  persetujuan  dari  Ahli  Waris  Sanjoto.Tetapi,  Lilik  kemudian  menambahkan bahwa:
“Prosesnya itu baru banget perjanjian itu dibuat sorenya mereka datang membawa alat berat dan eksekusi rumah nomor berapa saya lupa. Mahasiswa dan solidaritas langsung maju menghadang. Kita  dulu  tidak  bisa  menuntut  karena  saat  itu  kita  ada  pengacara  komersil  yang  harus  dibayar sedangkan kami tidak bisa membayar dan belum dengan LBH.” (Hasil wawancara, 8 Mei 2023)
Kelompok  penggusur  sebelum  eskalasi  terbentuk  karena  adanya  mobilisasi dengan bayaran tertentu agar membantu ‘sosialisasi’ dan intimidasi . Jadi, memang sudah ada tindakan yang dianggap oleh peneliti dari awal kasus melanggar baik itu secara  hukum  maupun  kesepakatan.  Dengan  alasan-alasan  tersebutlah  mulai terbentuk kelompok yang memiliki polarisasi yang tinggi antar kelompok. Adapun insiden-insiden sudah terjadi seperti penggusuran paksa yang dihalangi oleh warga yang  masih  dapat  dihindari.  Pada  Februari  tahun  2021,  LBH  Jakarta  mulai  aktif mendatangi warga sekaligus membantu jalannya posko banjir pada 24 Februari 2021 dan  edukasi  hukum  kepada  warga  yang  buta  hukum.  Maksud  ini  adalah  untuk membuka pemikiran kritis warga agar tidak mudah untuk diintimidasi dan ditipu serta melek hukum secara keseluruhan.
Pengacara  Publik,  Jihan  Fauziah  dalam  wawancaranya  menerangkan  sebagai berikut:
“LBH  Jakarta  sendiri  itu  melakukan  pendampingan  hukum  struktural  jadi  kita  kerjasama  bagi peran dengan masyarakat tersebut dan memberdayakan masyarakat hak-hak mereka apa saja yang dilanggar. Kita juga menge dukasi mereka.” (Hasil wawancara 25 Mei 2023)
Pendampingan  terus  dilakukan  oleh  LMID,  LBH  Jakarta,  serta  solidaritas terhadap warga Pancoran Buntu II. Setelah eskalasi pertama menurun, PT Pertamina kemudian  melakukan  permohonan  penertiban  lahan  kepada  Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta yang kemudian disetujui dengan dikeluarkannya Nota Dinas No. 1565/- 073.6.  menjadikan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  terlibat  dalam  konflik  ini  dan berkonflik  dengan  warga  Pancoran  Buntu  II  dan  tergolong  ke  dalam  kelompok penggusur.  Adapun  dari  pihak  tergusur  melakukan  laporan-laporan  kepada Ombudsman, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan terkait dengan pelanggaran HAM  serta  penggusuran  paksa  yang  menimpa  warga.  Ungkap  Jihan  kemudian sebagai berikut:
“Adapula kita coba diskusi dengan Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Ombudsman yang di mana mereka tidak bisa memberikan kepastian kepada kami maupun warga.” (Hasil wawnacara 25 Mei 2023)
Kemudian  kelurahan  pula  dianggap  memihak  kelompok  penggusur  karena warga Pancoran Buntu II merasa disulitkan dalam pembuatan KTP. Oleh Pak  Lilik diungkapkan  memang  banyak  warga  yang  belum  memiliki  KTP  serta  BPJS dikarenakan kurangnya edukasi serta sulitnya akses bagi penduduk dengan ekonomi rendah.  Pembuatan  KTP  dimaksudkan  untuk  memilih  ketua  RT  yang  kosong jabatannya  serta  BPJS  dalam  rangka  mengobati  warga  Pancoran  Buntu  II  akibat eskalasi pertama serta urusan kesehatan lainnya. Pembuatan tersebut dijelaskan oleh Rivaldi sebagai berikut:
“…ternyata  ada  284  warga  yang  tidak  memiliki  KTP  dan BPJS  disini  dibutuhkan social  reform yang kami advokasi pembuatan KTP dan BPJS agar mereka terjamin kehidupan sosial, ekonomi,
dsb.  Jadi  memang  meminimalisir  perubahan  (perubahan  dalam  sosial  dan  ekonomi)  nantinya.”
(Hasil wawancara 28 April 2023)
Dengan  begitu,  LBH  Jakarta,  LMID,  serta  warga  Pancoran  Buntu  II  dapat mengelompokkan pihak-pihak yang dianggap berseberangan dan pasif atas tindakan yang  mereka  tunjukan  terhadap  permohonan  yang  sudah  dilayangkan  pihak tergusur. Adapun perubahan haluan pihak ahli waris yang sebelumnya aktif menjadi pasif  sehingga  digolongkan  menjadi  kelompok  abu-abu.  Pihak  tergusur  pula menyatakan  kepasifan  dari  pihak  ahli  waris  dan  pula  di  tunjukan  dengan diabaikannya  permintaan  wawancara  peneliti  dengan  pihak  terkait.  Pada  fase pertumbuhan  konflik  ini,  para  pihak  saling  melakukan  tugasnya  dengan mempengaruhi,  bekerja  sama,  bertentangan,  dan  netral  (pasif)  tergantung  tujuan yang ingin dicapai masing-masing pihak tersebut.

## 3. Fase Pemicu dan Eskalasi Konflik
Fase selanjutnya adalah fase pemicu dan eskalasi konflik. Di mana pada fase ini ditandai dengan kekerasan masal yang memutuskan ikatan antarelit dan fokus pada kekerasan  serta  hilangnya  kepercayaan  satu  dengan  lainnya.  Saat  diwawancarai masing-masing  dari  pihak  warga  maupun  LBH  Jakarta  enggan  untuk  bertemu dengan pihak PT Pertamina dengan alasan ketidak-transparanan dan kejujuran pihak penggusur  tersebut  untuk  menegosiasi  nasib  warga.  Ini  pula dikarenakan eskalasi akibat penggusuran paksa serta kekerasan yang diterima oleh warga dan solidaritas atas  tindakan  PT  PTC  dengan  oknum  bayarannya.  Dilansir  dari  kronologis  yang dipublikasikan  oleh  BEM  UI  dalam  media  sosialnya ( twitter.com/BEMUI_Official) pada 24 Februari 2021 terjadi penggusuran paksa posko banjir yang didirikan warga oleh PT PTC, oknum Ormas Pemuda Pancasila, dan oknum Brimob. Sebanyak dua puluh  hingga  tiga  puluh  orang  datang  dengan  menggunakan  pita  kuning  yang bergerak  mendorong  warga  untuk  mundur  dengan  menghancurkan  posko  banjir. Kemudian  pada  pukul  13.00  WIB,  oknum-oknum  tersebut  masuk  ke  pemukiman warga dan hendak merobohkan rumah warga. Terjadi aksi lempar batu oleh oknum sehingga memaksa warga Pancoran Buntu II untuk membalas. Disinilah kemudian warga  bersama-sama  dengan  solidaritas  melawan  pihak  penggusur  dan  terjadi bentrok. Lilik kemudian menyebutkan terkait kejadian ini:
“Terkait  kekerasan  itu  juga  terjadi  sebanyak  dua  kali  tanggal  24  Februari  2021  dan  17  Maret 2021. Kami diserang oleh mereka dan oknumnya. Ini dikarenakan ya itu, penggusuran paksa atas nama pemulihan aset.” (Hasil wawancara, 8 Mei 2023)
Pada  fase  ini,  terjadi  konflik  langsung  di  mana  kelompok  tergusur  dengan kelompok penggusur melakukan baku hantam. Pihak ahli waris dalam hal ini tidak ikut campur. Dalam wawancara peneliti baik itu dengan warga maupun LBH ketika ditanyai dengan ahli waris, mereka menjawab bahwa ahli waris memang berkonflik langsung dengan PT Pertamina dan PT PTC tetapi hanya aktif pada di awal. Mereka melakukan  upaya  hukum  di  awal  saja  tetapi  lama  kelamaan  tidak  ada  lagi  upaya yang dilakukan. Mereka menganggap ahli waris seperti menyerahkan keseluruhan perjuangan dengan warga Pancoran Buntu II dan solidaritas saja. Tanggapan terkait
ini juga belum diberikan oleh ahli waris baik kepada peneliti maupun pihak tergusur. Sehingga  dalam  diagramnya,  peneliti  menghilangkan  ahli  waris  dalam  kronologi lebih  lanjut.  Konflik  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  konflik  tingkat  menengah berdasarkan  pengkategorian  konflik  oleh  Rusdiana  (2015)  dikarenakan  konflik  ini menggunakan cara cepat dalam mengalahkan pihak lawan, yaitu dengan kekerasan yang  sudah  diatur  dalam  sebuah  bentuk  strategi.  Kemudian  pemberian  pengaruh terhadap  pihak  lain  untuk  membantu  menjalankan  strategi  tersebut.Untuk mempermudah  penjelasan,  peneliti  kemudian  menggambarkan  eskalasi  pertama pada diagram 4:
Diagram 4. Fase Pemicu dan Eskalasi Konflik I

## Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)
Adapun  pada  saat  terjadinya  bentrok  dirasakan  pembiaran  oleh  pemerintah setempat, peneliti kemudian bertanya bagaimana dengan intervensi pemerintah atas bentrok yang dijawab oleh Lilik sebagai berikut:
“Kita malah menuntut mereka untuk membantu gitu karena menurut kami tidak ada. Kami seperti dibiarkan  saja  begitu  bahkan  polisi  saat  ada tempur  malah  memblokade  jalan  menjaga  jalan  dari kedua sisi.” (Hasil wawancara,8 Mei 2023)
Asumsi ini didasarkan pada komentar pihak pemerintah, baik itu Pemerintah Kota  Jakarta  Selatan  maupun  Kelurahan  Pancoran  yang  telah  peneliti  rangkum. Andy  sebagai  Subkoordinator  Urusan  Pelayanan  Hukum  Pemerintah  Kota  Jakarta Selatan mengatakan sebagai berikut:
“Ya, ini sebuah konflik dikarenakan ada yang menyalahi hak yang bukan seharusnya ya, penduduk main tinggal aja di tanah yang sudah menjadi milik PT Pertamina. Jika bicara kronologinya kami paham  secara  kronologi  hukum  dan  sudah  kami  kaji  ada  datanya  pula  mulai  dari  putusan  dan sertifikat PT Pertamina. Terjadinya bentrok itu sebenarnya juga cara terakhir jadi mau gimana lagi itu terjadi.” (Hasil wawancara, 20 Juni 2023)
Bentuk tindakan yang kemudian dilakukan dalam menyikapi tindak kekerasan ini adalah di mana warga dengan LMID, LBH Jakarta, serta solidaritas melakukan laporan  serta  upaya  permohonan  bantuan  kepada  Komnas  Perempuan,  Komnas HAM,  dan  Ombudsman  tetapi  dalam  hasilnya  nihil,  yaitu  tidak  ada  tanggapan. Diluar  dari  persengketaan  tanah,  kekerasan  dan  penggusuran  paksa  atau pemindahan  paksa  yang  terjadi  tersebut  dikatakan  sebagai  sebuah  pelanggaran HAM menurut resolusi Komisi HAM PBB No. 77 Tahun 1993 dan menurut UU No. 29 Tahun 2000. Dalam fase ini, terdapat bentuk intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga  yang  di  mana  dalam  konteksnya  adalah  pemerintah  dalam  bantuan  de- eskalasi  permasalahan,  baik  itu  persengketaannya  maupun  konflik  sosialnya.  Ini sudah diatur dalam peraturan yang dapat peneliti rangkum sebagai berikut: 1). UU No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dalam:  Pembagian  Urusan Pemerintah bidang Pertanahan; Pasal 12 ayat (1) dan (2); Pasal 25 ayat (1); dan Pasal 36  ayat  (1)  huruf  c;  2).  Pergub  DKI  No.  143  Tahun  2015  tentang  Rencana Penanggulangan  Bencana;  3).  UU  No.  7  Tahun  2012  tentang  Penanganan  Konflik Sosial dalam Pasal 36 ayat (1); 4). Permensos No. 26 Tahun 2017 tentang  Pedoman Pelaksanaan  Penanganan  Konflik  Sosial  di  Bidang  Sosial  dalam  Pasal  29;  dan 5) Program prioritas dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.
Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait bentuk intervensi pemerintah dalam hal ini adalah dilakukannya sebuah upaya sosialisasi yang mempertemukan pihak  tergusur  dengan  pihak  penggusur  dan  pemerintah  menjadi  mediator. Pemerintah,  baik  itu  provinsi  maupun  kota  menjawab  bahwa  sifat  mereka  adalah pasif,  yaitu  dengan  menunggu  laporan  atau  permintaan  Adapun  kemudian dijelaskan pula bentuk-bentuk tindakan terkait intervensi.
Pak  Mindo Sebagai  Subkoordinator  Urusan  Bantuan  Hukum  II  Pemrov  DKI Jakarta yang diwawancara pada 13 Juni 2023, menerangkan bahwa akan memproses masalah  jika  ada  permohonan,  yaitu  sebagai  mediator  yang  didasarkan  pada  PRP No. 51/1960  juncto Pergub 207/2016. Kemudian oleh Andy Sebagai Subkoordinator Urusan Pelayanan Hukum Pemkot Jakarta Selatan yang diwawancara pada 20 Juni 2023, juga hal serupa, yaitu:
“Kami hanya menunggu perintah dari gubernur juga untuk diterbitkan (perintah penggusuran). Jadi  dalam  mediasi  nanti  pula  apapun  kesepakatannya tentu  dituruti  dan  nanti  penyelesaiannya sendiri  juga  hanya  pihak  terlibat  yang  dapat  menyelesaikan.  Pokoknya  untuk  selanjutnya  itu urusan  Pertamina  penyelesaiannya karena  BUMN  sudah  bukan  ranah  kami  lah  gitu.” (Hasil wawancara,20 Juni 2023)
Pak Isno Sebagai Lurah Pancoran kemudian menjelaskan terkait dengan fokus bantuan  yang  diberikan  adalah  dalam  pemenuhan  hak  dasar  warga,  termasuk masalah dampak administrasi kependudukan dan lain sebagainya.
“ Intervensi kami adalah dalam bentuk fasilitas dan akomodasi. Intervensi yang kita lakukan adalah memberikan caretaker karena memang RT pada saat bentrok itu mengundurkan diri. Dan kita pun juga  melakukan  mediasi  dan  berupaya  menjamin  pelayanan  warga  secara  optimal.” (Hasil wawancara,9 Juni 2023)
BPN mengungkapkan bahwa mereka pula menjadi mediator serta memberikan saran  kepada  pihak  berkonflik  terkait  tanah.  Salah  satu  sarannya  adalah  PT Pertamina  untuk  menyewakan  rumah-rumah  di  tanah  tersebut  kepada  warga sehingga  PT  Pertamina  mendapatkan  tanahnya  dan  warga  tetap  tinggal  di  tanah tersebut.  Adapun  sosialisasi  yang  dilakukan  Pemprov  DKI  tetapi  tidak  berjalan sesuai rencana yang di mana warga Pancoran Buntu II sendiri enggan datang.
Alasan tersebut dijelaskan oleh Pak Lilik sebagai berikut:
“Sosialisasi ada tapi gini , kami luruskan, jadi PT Pertamina melalui PT PTC menggunakan Pergub 207/2016 yang salah satu syarat dalam pelaksanaannya adalah sosialisasi, penertiban, dan eksekusi. Dengan  begitu  kami  tidak  mau  ikut  sosialisasi.  Dengan  begitu  kita  berkontak  dengan  TGUPP (bawaan  Pak  Anies)  bertanya  tentang  sosialisasi  ini  dan  dijawab  bahwa  sosialisasi  ini  bukan perintah  Gubernur  tetapi  dari  Walikota.  Kami  datang  tapi  untuk  berdemo.  Adapula  mereka menerima  permohonan  penertiban  Pertamina  dengan  Nota  Dinas  No.  1565/- 073.6.” (Hasil wawancara,8 Mei 2023)
Meluruskan  tentang  syarat  pelaksanaannya,  peneliti  kemudian  menjabarkan secara singkat tahapan tersebut yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 207 Tahun 2016 dalam Bab IV Pasal 8 hingga 13. Adapun kemudian terkait dikeluarkannya nota dinas tersebut yang menjadikan warga Pancoran Buntu II  bersama  solidaritas  (LMID  dan  LBH  Jakarta)  bertentangan  langsung  dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menimbulkan eskalasi kedua, yaitu demo di Balai  Kota  pada  10  Februari  2023  lalu.  Eskalasi  kedua  ini  sebenarnya  belum mendapatkan kejelasan hingga sekarang sehingga de-eskalasi terjadi seiring waktu berjalan  dan  bisa  saja  ke  depan  akan  terjadi  eskalasi  kembali.  Hal  ini  kemudian menjadi  tuntutan  warga  serta  solidaritas  kepada  pemerintah  untuk  memberikan kepastian agar warga tidak merasa bingung akan nasib mereka selanjutnya.
Baik  dari  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta,  Pemerintah  Kota  Jakarta  Selatan, dan Kelurahan Pancoran menyatakan bahwa konflik ini masih berlanjut dikarenakan tidak adanya kepastian atau disposisi dari Gubernur (PJ Gubernur) untuk penertiban atau tindakan selanjutnya. Oleh Pak Andy dalam wawancaranya dikatakan bahwa:
“Belum ada disposisi dari gubernur juga untuk penertibannya jadi kami juga tidak bi sa bergerak untuk ‘menggusur’  ya  tapi  kalau  dikembalikan  lagi  ya  itu  menempati  tanah  yang  bukan haknya (alasan mengapa konflik terus berlanjut).” (Hasil wawancara,20 Juni 2023) Demo  tersebut  menuntut  permohonan  perlindungan  hukum  serta  desakan kepada pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak menggusur paksa warga Pancoran Buntu II yang sudah tinggal sejak lama di tanah tersebut. Tuntutan tersebut terkait pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 207 Tahun 2016 dan pemberian perlindungan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada warga Pancoran Buntu II dan mencegah terulanganya penggusuran paksa sepihak serta tindakan kekerasan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa semua permintaan kedua belah pihak diterima tetapi bisa saja ditolak atau disetujui itu tergantung dari kajian yang dilakukan nantinya oleh mereka. Untuk permohonan penggusuran sendiri memang
belum dilaksanakan karena belum ada perintah lebih lanjut tetapi disampaikan pula rekomendasi  dari  hasil  kajian  sementara  adalah  layak  (untuk  digusur).  Kemudian terkait  dengan  pencabutan  Pergub  Provinsi  DKI  Jakarta  207/206  sendiri  dalam harmonisasinya  dikatakan  baik  itu  oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  maupun Pemerintah Kota Jakarta Selatan bahwa harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian  Dalam  Negeri.  Dalam  hal  ini  Rivaldi  mengatakan  bahwa  Gubernur memiliki  hak  eksekutif  sendiri  untuk  mencabut  tanpa  harus  ada  proses  yang berlarut-larut  hingga  kini.    Adapun  mekanisme  ini  juga  dijelaskan  dalam  tulisan kajian  oleh  Tim  UJDIH  BPK  Perwakilan  Provinsi  Jawa  Barat.  Gambaran  fase  dan eskalasi konflik II seperti pada diagram 4:
Diagram 4. Fase Pemicu dan Eskalasi Konflik II

## Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)
Ringkasnya, pada fase pemicu dan eskalasi konflik ini ditandai dengan adanya intensitas  yang  meningkat  terkait  konflik  sehingga  menimbulkan  kekerasan  yang meredupkan tingkat kepercayaan satu dengan lainnya dan sulitnya untuk dilakukan kompromi. Dalam kasusnya, penggusuran paksa yang terjadi menimbulkan bentrok antara warga bersama solidaritas dengan PT Pertamina dan bawaannya. Kemudian pemerintah turun untuk membantu penyelesaian tetapi bantuan tersebut dianggap menyalahi aturan dan memihak sehingga konflik berlanjut dengan tindakan demo kepada pemerintah. Penyelesaian tersebut pula perlu ada pencerminan atas beberapa asas  seperti  kemanusiaan,  HAM,  kekeluargaan,  keadilan,  kesetaraan  gender, ketertiban  dan  kepastian  hukum,  dan  tanggung  jawab  negara.  Dengan  begitu, penyelesaian konflik akan berjalan sesuai tujuan.

## 4. Fase Pasca Konflik
Fase  terakhir  adalah  fase  pasca  konflik  yang  diartikan  oleh  Rothchild  dan Sriram (Wirawan, 2016) sebagai fase di mana terjadi de-eskalasi kekerasan. Adapun tindakan  preventif  oleh  intevener  dalam  pembangunan  kembali  hubungan  damai dan  komunikasi  antara  pihak  terlibat.  Pembangunan  tersebut  terkait  dengan rekonstruksi  baik  itu  secara  sosial,  politik,  ekonomi,  dan  budaya.  Dalam  Undang- Undang  No.  7  Tahun  2012  tentang  Penanganan  Konflik  Sosial  Pasal  36  ayat  (1) pemerintah  wajib  memberikan  upaya  pemulihan  pascakonflik  secara  terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur yang mencangkup rekonsiliasi , rehabilitasi , dan rekonstruksi.  Dampak  yang  ditimbulkan  dari  adanya  penggusuran  paksa  dengan kekerasan tersebut secara langsung dirasakan oleh para perempuan dan anak-anak sebagai warga Pancoran Buntu II, baik itu secara psikis dan psikologis. Anak-anak yang menyaksikan langsung kejadian tersebut memiliki trauma tersendiri.
Salah satu contohnya diceritakan oleh Pak Lilik yang menimpa salah satu anak warga  Pancoran  Buntu  II  yang  jika  ia  melihat  polisi  menjadi  takut  dan  langsung berkata  kasar.  Adapun  kemudian  dampak  yang  dirasakan  ibu  rumah  tangga  di Pancoran  Buntu  II  yang  harus  mengurus  pekerjaan  rumah  dua  kali  lebih  banyak dikarenakan  harus  turut  bekerja  demi  menopang  ekonomi  keluarga.  Jika  ke depannya benar akan digusur maka dampak akan lebih besar lagi dan menjalar ke segala aspek kehidupan warga Pancoran Buntu II. Persaingan di era kini sangatlah berat  apalagi  untuk  masyarakat  dengan  ekonomi  ke  bawah  dan  dengan dipindahkannya warga yang sudah memiliki pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan di tanah sebelumnya, maka akan kesulitan untuk kembali beradaptasi dan bersaing dengan  lingkungan  yang  baru.  Penggusuran  tanpa  melibatkan  warga  dalam musyawarah  mufakat  ini  akan  memiliki  dampak  negatif  jangka  panjang  baik  itu untuk  masyarakat,  lingkungan,  maupun  pemerintah  nantinya  yang  dapat menyebabkan kualitas penduduk menurun.
Terkait dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi warga Pancoran Buntu II  nantinya,  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta    memiliki  komitmen  untuk memfasilitasi dengan langkah persuasif untuk menyediakan rumah susun berbayar ataupun  saran  lainnya.  Kemudian  dari  Kelurahan  Pancoran  akan  berusaha  dalam mengembalikan hak dasar dari warga Pancoran Buntu II yang dijelaskan Pak Isno bahwa memang akan ada perubahan terkait dengan aspek tersebut. Dengan begitu bantuan dilakukan dalam pemenuhan hak dasar sebagai berikut:
“Kami  mengakomodasi  dan  memfasilitasi  hak  dasar  warga,  dari  kesehatan,  pendidikan, administrasi dan lainnya. Kami tidak melepas mereka begitu saja. Adapun bantuan sosial untuk menunjang keberlanjutan kepada mereka. Jika ada peluang-peluang kami akan informasikan ya kepada mereka.” (Hasil wawancara, 9 Juni 2023)
Adapun  kemudian  temuan  peneliti  melalui  wawancara  dengan  Pemerintah Kota  Jakarta Selatan dan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta terkait  dengan bantuan pasca-konflik  yang  terkesan  tidak  pasti  dan  dilempar.  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta mengatakan bahwa penawaran fasilitas bukan berada pada ranah Pemerintah
Provinsi  DKI  Jakarta  melainkan  ranah  pemerintah  kota  setempat,  kelurahan setempat,  dan  kecamatan  setempat.  Pemerintah  Kota  Jakarta  dalam  hal  ini menyatakan  bahwa  bantuan  yang  akan  diberikan  tersebut  ditentukan  oleh Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  atau  pemerintah  pusat.  Dari  pihak  Pertamina melalui data sekunder yang peneliti dapatkan dalam rangka bantuan menunjang hak hidup  warga  Pancoran  Buntu  II  adalah  dengan  memberikan  uang  pengganti  dan menyediakan rumah susun. Tetapi informasi lebih lanjut terkait rumah susun, baik itu biaya, lokasi, dan seperti apanya tidak dapat diperoleh oleh peneliti baik itu dari sumber  sekunder  maupun  primer.  Hal  ini  dikarenakan  sumber  sekunder    tidak menerima informasi lebih lanjut dan pihak Pertamina sebagai sumber primer enggan untuk memberikan informasi.
Dalam  kondisinya  sendiri,  bukan  berarti  sudah  tidak  ada  kekerasan  ataupun demo  warga  Pancoran  Buntu  II  merasa  aman.  Tetapi,  dengan  kondisi  demikian membuat  warga  Pancoran  Buntu  II  lebih  bersiap  siaga  bersama  solidaritas  untuk menghadapi hal-hal mendadak yang tidak diinginkan. Pengkajian terkait hukum dan permohonan bantuan terus dilakukan oleh warga dan solidaritas. Lilik menuturkan bahwa:
“Alhamdulillahnya  sampai  saat  ini  tidak  ada  yang  berani  datang  lagi  kesini  untuk  melakukan intimidasi  dan  lainnya  (pihak  penggusur).  Tapi  kami  tetap  siaga  dan  kami  juga  mulai  terbuka tentang ilmu-ilmu yang diberikan LBH, LMID, dan solidaritas lainnya terkait hukum dan tindakan yang tepat.” (Hasil wawancara, 8 Mei 2023)
Warga Pancoran Buntu II yang masih merasa diambang keadilan ini kemudian menyuarakan harapan kepada pihak pemerintah maupun PT Pertamina. Perwakilan warga, Pak Lilik kemudian menyampaikan bahwa warga ingin dimanusiakan dan berharap adanya kepastian hukum dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara  adil  dan  transparan.  Disampaikan  pula  warga  merasa  kelelahan  dengan konflik  yang  tak  kunjung  selesai  dan  dampaknya  terhadap  ekonomi,  sosial,  dan Pendidikan warga. Peneliti sendiri juga memiliki anggapan bahwa kasus ini masih memiliki  potensi  yang  besar  akan  munculnya  eskalasi  ketiga.  Walaupun  memang oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  sendiri  sudah  melakukan  mediasi  dan sosialisasi  sebagai  bentuk  manajemen  konflik  yang  dilakukannya.  Anggapan tersebut  didasarkan  hasil  olah  data  yang  dilakukan  peneliti  dari  penggabungan wawancara  dan  dokumen,  yaitu  tanggapan  warga  dengan  solidaritas  yang  tidak puas  atas  hasil  kajian  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  di  mana  dianggap  belum rampung dikarenakan adanya kejanggalan dalam dikabulkannya PK setelah adanya putusan eksekusi atas tanah milik Sanjoto. Serta pasifnya tindakan pemerintah dalam perlindungan atas kekerasan yang dialami oleh warga.
Adapun  kemudian  dokumen  pengkajian  telah  peneliti  peroleh  yang  di  mana setelah adanya putusan tetap tersebut, PT Pertamina melakukan PK yang pada titik ini tidak dikaji lebih lanjut. Awal mula yang sudah lampau tersebut harus diangkat kembali dalam kajian dan dilakukan diskusi secara terbuka terkait putusannya kelak oleh pemerintah bukan hanya  sekedar kajian bahwa PT Pertamina memiliki HGB.
Jika  seperti  itu  maka  pihak  ahli  waris  pun  juga  memiliki  sertifikat  dengan  dasar Ketetapan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  No.  136/JS/1980/GL.  Kepastian  lokasi pemindahan  warga  pun  juga  tidak  jelas.  Tidak  adanya  informasi  lebih  lanjut  dari pihak PT Pertamina maupun PT PTC menimbulkan pertanyaan ke manakah warga tersebut akan dipindahkan dan apakah benar kehidupan mereka akan terus berjalan di  tempat  yang  baru.  Tanpa  adanya  diskusi  lebih  lanjut  dengan  warga  maka pertanyaan  tersebut  tidak  akan  terjawab  karena  pihak  penggusur  tidak  bisa menempatkan diri sebagai pihak tergusur yang hak kehidupannya terancam. Peneliti sendiri tidak dapat menggali informasi langsung dari PT Pertamina maupun PT PTC dikarenakan  pihak  tersebut  enggan  untuk  diwawancara  yang  disampaikan  oleh Lurah Pancoran kepada peneliti secara langsung.
Dampak  positif  dari  dibatalkannya  penggusuran  paksa  dan  diberikannya kepastian hukum adalah pertama, menjadikan pemerintah berkomitmen betul pro kepada rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan UU No. 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah.  Kedua,  warga  Pancoran  Buntu  II  dapat dengan  tenang  melanjutkan  kehidupannya  tanpa  terenggutnya  hak  dasar  mereka. Ketiga,  keributan  tidak  akan  terjadi  kembali  yang  berdampak  pada  lingkungan sekitar.  Keempat,  meminimalisir  perubahan  sosial,  budaya,  dan  ekonomi  warga Pancoran  Buntu  II  sehingga  persaingan  akan  aspek  tersebut  menjadi  lebih  ringan. Kelima,  menumbuhkan  kembali  tingkat  kepercayaan  warga  Pancoran  Buntu  II, LMID,  LBH  Jakarta,  dan  solidaritas  kepada  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dan Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Jika penggusuran paksa dilakukan dan kepastian hukum untuk warga tidak diberikan maka terdapat pula dampaknya. Pertama, PT Pertamina akan mendapatkan tanah dan meningkatkan kepercayaan PT Pertamina kepada  pemerintah.  Kedua,  memungkinkan  tanah  Pancoran  Buntu  II  untuk direvitalisasi oleh pihak penggusur untuk apapun tujuan mereka. Ketiga, pemerintah dianggap tegas menjalankan tugas dalam penertiban bangunan maupun penduduk liat  dimata  awam  yang  tidak  mengerti  kasus  Pancoran  Buntu  II.  Berdasarkan pendapat peneliti, peneliti menganggap bahwa dengan dihentikannya penggusuran paksa dan pemberian kepastian hukum serta perlindungan kepada warga Pancoran Buntu  II  maka  lebih  berdampak  positif  baik  itu  bagi  kehidupan  warga  Pancoran Buntu  II  serta  citra  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dan  Pemerintah  Kota  Jakarta Selatan. Peneliti juga berpendapat bahwa degan tidak dimilikinya tanah ini oleh PT Pertamina  tidak  adakan  merugikan  pihak  tersebut  yang  memang  sudah  menjadi korporat besar. Sehingga kesejahteraan rakyat serta hak dasar warga akan terwujud.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  jika  dikaji  dengan  Undang-Undang  No.  7 Tahun  2012  tentang  Konflik  Sosial,  tindakan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta maupun Pemerintah Kota Jakarta Selatan belum mencerminkan Pasal 2 dalam UU tersebut,  khususnya  dalam  aspek  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Belum  adil dikarenakan  dalam  wawancaranya,  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dan Pemerintah Jakarta Selatan langsung menilai bahwa warga Pancoran Buntu II salah
dan menyatakan tanah tersebut adalah milik PT Pertamina yang dimana pernyataan ini  dianggap  oleh  Jihan  Fauziah  adalah  kewenangan  berlebihan  dalam  menilai kepemilikan tanah yang menjadi ranah ATR/BPN. Selanjutnya, belum memberikan kepastian  hukum  atas  permohonan  perlindungan  yang  diajukan  oleh  warga  serta tindak lanjut jadi atau tidaknya penertiban tanah tersebut sehingga hal ini dengan paksa menempatkan warga di posisi waspada. Penanganan yang belum terlaksana ini menjadikan tahap pemulihan pascakonflik yang harus sesuai dengan UU No. 7 Tahun  2012  tidak  dapat  dilakukan  karena  konfliknya  sendiripun  belum  kunjung selesai.

## Kesimpulan
Secara kesimpulan, dalam fase potensi konflik, tipe konflik yang terjadi adalah tertutup dimana banyak yang belum mengetahui persoalan yang terjadi atau dengan kata lain konflik ini perlu diangkat ke permukaan agar dapat ditangani. Persoalan hanya diketahui oleh pihak berkonflik saja, yaitu ahli waris, PT Pertamina, dan PT PTC. Peneliti kemudian mengungkapkan serta membagi latar belakang atau potensi konflik  ini  menjadi  dua,  internal  dan  eksternal.  Internal  terdiri  dari  hasil  putusan yang  janggal,  adanya  tindakan  melanggar  HAM,  terancamnya  warga  Pancoran Buntu II akan tempat tinggal, Sertifikat HBG PT Pertamina yang dalam batas tenggat waktu,  dampak  negatif  yang  akan  dirasakan  oleh  warga  Pancoran  Buntu  II,  dan penguasaan  fisik  oleh  warga.  Kemudian  adapun  faktor  eskternalnya  adalah persetujuan  dari  pihak  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta,  Pemerintah  Kota  Jakarta Selatan, Kelurahan Pancoran, dan BPN Jakarta Selatan atas tanah PT Pertamina, sikap pasif pemerintah dalam penindak lajutan kasus Pancoran Buntu II, pertentangan dari pihak  LMID,  LBH  Jakarta  serta  solidaritas  terhadap  sikap  pemerintah  serta  PT Pertamina, serta adanya keputusan yang dianggap belum inkrah atas tanah Pancoran Buntu II.
Selanjutnya, dalam fase pertumbuhan konflik, tipe konflik ini adalah terbuka dikarenakan isu sudah mulai muncul kepermukaan dan menarik simpati solidaritas, yaitu  LMID,  LBH  Jakarta,  serta  mahasiswa.  Warga  Pancoran  Buntu  II  sudah mengenali  kejanggalan  hukum  yang  terjadi  serta  pelanggaran-pelanggaran  HAM yang  menimpa  mereka.  Adapun  kemudian  warga  juga  sudah  teredukasi  secara hukum  dan  sudah  mulai  berpikir  kritis  atas  bantuan  solidaritas.  Kelompok  pun sudah  terdefinisi  dimana  pihak  PT  Pertamina  dengan  PT  PTC  dan  oknum bawaannya  termobilisasi  sehingga  dianggap  sebagai  pihak  penggusur  oleh  warga dan solidaritas. Dengan mulai aktifnya warga bersama solidaritas permohonan dan perlindungan  hukum  mulai  diajukan  kepada  instansi-instansi  serta  pemerintah. Berdasarkan  hasil  yang  didapatkan  oleh  warga  dan  solidaritas,  muncul  kelompok abu-abu  yang  dianggap  pasif  dengan  tidak  memberikan  tanggapan  serta bergabungnya  pihak  pemerintah  bersama  dengan  pihak  penggusur  dikarenakan tanggapan  yang  diasumsikan  memihak  pihak  penggusur.  Kemudian  mulai
berubahnya haluan ahli waris dari yang sebelumnya adalah pihak tergusur menjadi abu-abu.
Pada  fase  pemicu  dan  eskalasi  konflik,  kekerasan  serta  tindakan  koersif menjadi  fokus  utama  dan  menimbulkan  kepercayaan  antar  pihak  hilang.  Wujud tindakan  tersebut  dalam  kasus  Pancoran  Buntu  II  adalah  terjadi  bentrok  pada  24 Februari  2021  dan  pada  17  Maret  2021.  Serta  dilakukannya  demo  dan  tuntutan kepada  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  oleh  warga  Pancoran  Buntu  II  bersama dengan  solidaritas  di  Balai  Kota  pada  10  Februari  2023  lalu.  Tindakan  intervensi sebagai  bentuk  manajemen  konflik  oleh  pihak  ketiga,  yaitu  Pemerintah  Daerah terlihat  nihil  dan  pasif  sehingga  dianggap  tidak  mencerminkan  tindakan  yang diharapkan warga maupun solidaritas sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2012.
Dalam  fase  pasca  konflik,  proses  manajemen  konflik  harus  terus  dilakukan agar terciptanya de-eskalasi konflik dan membangun kembali hubungan dama serta komunikasi  pihak  terlibat.  Adapun  kemudian  tindakan  tersebut  dinyatakan  oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Selatan, serta Keluarahan Pancoran dengan memberikan fasilitas untuk menunjang hak dasar warga Pancoran Buntu II. Tindakan sesuai denga kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 serta mencerminkan asas-asas yang tertuang dalam UU tersebut. Namun  dalam  pencerminannya  belum  terwujud  dikaranakan  tahap  ini  belum dilakukan  dengan  adanya  konfik  yang  terus  berjalan  tanpa  adanya  keadilan  dan kepastian hukum yang seharusnya diberikan oleh pemerintah daerah kepada warga Pancoran  Buntu  II.  Dengan  begitu,  penelitian  ini  telah  mengugkapkan  kronologis terkait kasus Pancoran Buntu II melalui teori fase konflik serta manajemen konflik yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  ditinjau  melalui  Ilmu Pemerintahan.

## Referensi
Aji,  S.  (2021).  Perbedaan  Sifat  Putusan  Deklarator,  Konstitutif,  dan  Kondemnator.
Diambil
dari hukumonline.com website: https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sifat-putusan-deklarator-- konstitutif--dan-kondemnator-lt58ed9048160ee#_ftnref10. Diakses pada Selasa, 4 Oktober 2022 Pukul 09.00 WIB.
Bintari,  A.,  &  Muara,  T.  (2018).  Manajemen  konflik  penyelesaian  kasus  reklamasi pulau g pantai utara jakarta. Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 4 (1), 119-144.
BEM UI. (2021). KRONOLOGIS PENGGUSURAN WARGA PANCORAN. Diambil dari twitter.com website: https://twitter.com/BEMUI_Official/status/1371825875327488000.  Diakses  pada 14 Juli 2023 Pukul 14.53 WIB.
Budi, V. (2022). Kepadatan Penduduk di Provinsi DKI Jakarta menurut Wilayah (Juni 2022). Diambil dari
databoks.katadata.co.id website:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/09/jakarta-pusat-jadi- wilayah-terpadat-di-ibu-kota-per-juni- 2022#:~:text=Berdasarkan%20data%20Direktorat%20Jenderal%20Kependuduk an,penduduk%20di%20Provinsi%20DKI%20Jakarta.  Diakses  pada  Senin,  13 Februari 2023 Pukul 20.34 WIB.
Kusworo.  (2019). Manajemen  Konflik  &  Perubahan  dalam  Organisasi. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
Rusdiana. (2015). Manajemen Konflik. Bandung: CV Pustaka Setia. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Susan, N. (2009). Pengantar Sosiologi Konflik: Edisi Revisi . Jakarta: Kencana.
Sutedi, A. (2007). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
Tim  UJDIH  BPK  Perwakilan  Provinsi  Jawa  Barat.  (2016). Mekanisme  Pencabutan  / Pembatalan  Peraturan  Daerah,  Peraturan  Kepala  Daerah,  dan  Keputusan  Kepala Daerah yang Bermasalah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia . November , 1 – 17. Wirawan. (2016). Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian (4th ed.). Jakarta: Salemba Humanika.