## MATRA PEMBARUAN
www.matrapembaruan.com
e -ISSN: 2549-5283 p-ISSN: 2549-5151 Matra Pembaruan 2 (1) (2018): 27-38
DOI: 10.21787/mp.2.1.2018.27-38
Keywords : Economic Potential, Economic Gap, Economic Sector, Mainstay Area
Kata Kunci: Potensi Ekonomi, Kesenjangan Ekonomi, Sektor Ekonomi, Kawasan Andalan

## *Korespondensi
Phone      : +62 81348228235 Email       : syafril.riau@gmail.com

## BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jl. Kramat Raya No 132, Jakarta Pusat 10450
P ����������� K ������ A ������ P ������� K ��������� S ������
Yusuf Asyahri 1
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Antasari Banjarmasin
Syafril 2 2 ASMI Citra Nusantara Banjarmasin
Dikirim: 14 Februari 2018; Direvisi: 7 Maret 2018; Disetujui: 30 Maret 2018
Abstact Economic  disparity  between  regions  is  a  common  aspect  in  the economic  activities  of  a  region.  This  inequality  is  basically  caused  by differences  in  natural  resource  content  and  differences  in  demographic conditions in each region. The inequality is then the reason for the birth of Regional Regulation of South Kalimantan No. 9 of 2000 on South Kalimantan Spatial  Planning.  Therefore,  this  study  is  an  economic  study  to  see  and compare  the  economic  potentials  of  the  mainstay  of  South  Kalimantan Province as well as whether or not the Regulation No. 9 of 2000 is correct. Research  Methods  are  quantitative  descriptive.  Data  collection  techniques used literature study and analytical techniques using LQ, Regional Typology, Williamson Index and Theil Entropy. The result of the analysis shows that the inappropriate area becomes the mainstay area with regional typology analysis only Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Selatan (HSS), Banjar Regency,  and  Balangan  Regency.  Because  these  areas  are  included  in Quadrant III. Economic disparities in the areas of Kandangan and Mainstay area can not be determined as a reliable area. Therefore, the division of the Mainstay Area as in the Regulation of Kalimantan Seelatan No 9 of 2000 on South Kalimantan Spatial Plan needs to be reviewed.

## Intisari
Ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi  dalam  kegiatan  ekonomi  suatu  daerah.  Ketimpangan  ini  pada dasarnya  disebabkan  oleh  adanya  perbedaan  kandungan  sumber  daya alam dan perbedaan kondisi demogr a�i yang terdapat pada masing-masing wilayah.  Ketimpangan  tersebut  yang  kemudian  menjadi  alasan  lahirnya Peraturan Daerah Kalimantan Selatan No 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kalimantan  Selatan.  Oleh  karena  itu,  Penelitian  ini merupakan kajian ekonomi untuk melihat dan membandingkan berbagai potensi  ekonomi  kawasan  andalan  Provinsi  Kalimantan  Selatan  serta tepat atau tidaknya Perda No 9 tahun 2000 tersebut. Metode Penelitian bersifaf  deskriptif  kuantitatif.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis menggunakan LQ, Tipologi Daerah, Indeks Williamson dan Entropi Theil. Hasil analisis menunjukkan Kawasan yang tidak layak menjadi kawasan andalan dengan analisis tipologi daerah hanya  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  (HSU),  Hulu  Sungai  Selatan  (HSS), Kabupaten Banjar, serta Kabupaten Balangan. Disebabkan daerah-daerah tersebut masuk dalam kuadran III. Kesenjangan ekonomi daerah-daerah Kawasan  Andalan  Kandangan  dan  sekitarnya  belum  bisa  ditentukan sebagai  kawasan  andalan.  Untuk  itu  pembagian  Kawasan  Andalan sebagaimana dalam Perda Kalimantan Seelatan No 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Selatan perlu ditinjau ulang.
© Yusuf Asyahri, Syafril
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International License.

## I. Pendahuluan
Penetapan kawasan andalan Provinsi Kalimantan Selatan dipandang sebagai kawasan prioritas pemerataan pembangunan dan dapat mendorong potensi ekonomi serta mengurangi ketimpangan regional antardaerah untuk mewujudkan pemerataan yang berkesinambungan. Pemerintah Kalimantan Selatan membentuk kawasan andalan yang dilandasakan sebagai pengembangan dan pemerataan pembangunan. Ketiga kawasan andalan tersebut adalah 1) Kawasan   Andalan   Kandangan   meliputi   wilayah Kawasan Banua Anam karena Kabupaten Balangan merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga Banua Anam terdiri dari Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tabalong dan Kabupaten Tapin. 2) Kawasan   Andalan Banjarmasin   meliputi   wilayah Banjarbakula terdiri dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut. Dan 3) Kawasan  Andalan Batulicin meliputi Wilayah Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Tanah Bumbu.
Keunggulan komparatif dalam pengembangan daerah yang kemudian menjadi Kawasan Andalan pada dasarnya untuk mengurangi kesenjangan antardaerah melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang diandalkan sebagai motor penggerak wilayah. Kawasan Andalan diharapkan menjadi pusat dan pendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan sekitarnya. Ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Permasalahan tersebut yang menjadi alasan lahirnya Perda No No 9 Tahun 2000 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Selatan. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi  demografi  yang  terdapat  pada  masing- masing wilayah  (Sjafrizal, 2008, p. 14) Penelitian ini difokuskan pada pengembangan masing-masing kawasan serta perlu atau tidaknya dilakukan revisi terhadap Perda No 9 Tahun 2000. Peninjauan kembali Perda dimaksudkan untuk mengurangi adanya kesenjangan antardaerah dengan pemerataan pembangunan, yang didasarkan pada keadaan ekonomi di setiap daerah di dalam Kawasan Andalan tersebut. Penelitian mengenai pengembangan daerah atau potensi ekonomi daerah sejatinya sudah pernah dilakukan. Di antaranya oleh Siska,et.al (2015), Sutikno dan Maryunani (2007), Syahza dan Suarman (2013), Erawati  dan Yasa (2012). Siska,et.al (2015) menganalisis entropi yang menunjukkan perkembangan ekonomi Kawasan Andalan Kandangan didominasi oleh sektor pertanian, yaitu
subsektor tanaman bahan makanan. Analisis LQ dan SSA yang dilakukannya menunjukkan tanaman padi dan jagung menjadi komoditas unggulan. Sementara sarana prasarana pendukung kegiatan agroindustri sangat kurang. Rumusan strategi dalam penelitian ini yaitu peningkatan infrastruktur atau sarana prasarana yang dapat memperlancar konektivitas antar wilayah di Kawasan Andalan Kandangan dan pemerintah sebagai aktor utama pengembangan agroindustri. Selain Siska, Penelitian Sutikno dan Maryunani (2007) menjelaskan:   bahwa dampak kebijakan Pemerintah Kabupaten Kota Malang yang mengacu pada konsep pembangunan daerah dengan melihat potensi ekonominya, sehingga memiberikan prioritas untuk dijadikan pusat pengembangan. Dengan adanya kebijakan pembangunan daerah diharapkan kegiatan ekonomi Kabupaten Malang tidak terkonsentrasikan pada satu titik pengembangan.
Hasil penelitian Syahza dan Suarman (2013) menyimpulkan, s alah satu strategi pengembangan desa tertinggal di kabupaten Bengkalis, adalah dengan pembangunan sektor pertanian berbasis agribisnis, karena sebagian besar penduduknya merupakan petani dan nelayan. Dalam upaya memacu pembangunan dari sisi aspek ekonomi dan sosial di daerah tertinggal, maka program pembangunan perdesaan harus memprioritaskan tiga aspek utama, yaitu peningkatan ekonomi rakyat (untuk mengentaskan kemiskinan), peningkatan kualitas sumberdaya manusia (untuk mengentaskan kebodohan), serta pembangunan infrastruktur.
Selain itu, hasil penelitian Yasa (2010), mengungkapkan pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung periode 2008-2010, yang berada pada zona daerah makmur relatif menurun. Sektor ekonomi potensial yang dikembangkan di daerah tersebut yaitu sektor bangunan dan jasa. Dari sektor-sektor tersebut muncul beberapa sub sektor yang potensial, yaitu sub sektor jasa swasta. Pasalnya, peluang/kesempatan kerja yang diciptakan sektor bangunan rata-rata hanya 3,01% dan sektor jasa rata-rata 5,96%, masih sangat minim bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Klungkung.
Beberapa penelitian terdahulu hanya berkaitan dengan potensi ekonomi serta pengembangan daerah. Terdapat perbedaan yang membuat penelitian ini menarik untuk dikaji. Penelitian ini tidak hanya menyinggung potensi ekonomi dengan membandingkan daerah-daerah yang ada di Kawasan Andalan Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi juga mengaitkan dengan Perda No 9 Tahun 2000 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah, yang dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi daerah-daerah Kawasan Andalan. Oleh karena itu di bagian pembahasan akan melihat kesenjangan ekonomi yang dianalisi
dari metode Tipologi Klassen (Daerah), kemudian Analisis Indeks Williamson dan Entropi Theil, serta akan menjelaskan analisis ketepatan dalam pemilihan pusat pertumbuhan dan ketepatan dalam menentukan kawasan andalan sebagaimana  Perda No 9 Tahun 2000 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Selatan.

## II. Metode
Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kawasan Andalan Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi tersebut dipilih dikarenakan kawasan tersebut merupakan kawasan yang ditetapkan dalam Perda No 9 Tahun 2000 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau data sekunder yang diambil dari instansi pemerintah yaitu BPS Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dianalisis dengan Location Quotient/LQ. Metode ini digunakan untuk mengetahui keunggulan komparatif ( comparative advantage ) yang dimiliki suatu sektor ekonomi disuatu wilayah. Apabila hasil perhitungannya menunjukkan LQ > 1, berarti merupakan sektor unggulan dan berpotensi untuk ekspor, sedangkan LQ < 1, berarti bukan sektor unggulan (Tarigan, 2006).
Teknik selanjutnya adalah dengan analisis tipologi daerah, berdasarkan teori Klassen. Klassen membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan perkapita daerah, rata-rata pendapatan perkapita daerah sebagai sumbu vertikal dan horizontal. Kemudian daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh ( high growth and high income ), daerah maju tetapi tertekan ( high income but low growth ), daerah berkembang cepat ( high growth but low income ), dan daerah relatif tertinggal ( low growth and low income ) (Sjafrizal, 2008, p. 20). Kemudian penghitungan menggunakan indeks ketimpangan Williamson untuk mengukur ketimpangan antar wilayah dalam pengembangan daerah Kawasan Andalan. Nilai berkisar antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Semakin besar nilai indeks (mendekati satu), maka ketimpangan antar daerah kawasan andalan yang terjadi semakin besar (Sjafrizal, 2008). Selanjutnya dengan indeks entropi Theil untuk memungkinkan peneliti dapat membandingkan selama waktu tertentu dan menyediakan secara rinci  dalam  sub  unit  geografis  yang  lebih  kecil. Bila nilai indeks entropi Theil mendekati nol maka dapat dikatakan distribusi pendapatan sempurna.
Sebaliknya bila nilai indeks entropi Theil semakin menjauh dari nol maka terjadi ketimpangan yang besar (Kuncoro, 2004).
III. Hasil dan Pembahasan
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu proses pengembangan wilayah. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Andalan memperlihatkan gejala transisi atau peralihan dari masyarakat ekonomi yang berbasis pertanian menuju masyarakat ekonomi dengan tingkat produktivitas tinggi dan produktif tidak hanya pada pertanian. Itu terjadi di sekitar kota sampai ke daerah pedalaman (Adisasmita, 2005). Hal tersebut tergambar dari beberapa daerah Kawasan Andalan yang mengalami pergeseran struktur ekonomi yang dihadapi. Pergeseran tersebut bisa dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ang dihasilkan di Kawasan Andalan dari tahun ke tahun.
Tabel 5 PDRB Kabupaten/Kota Dirinci Menurut Pembagian Kawasan Andalan atas Dasar Harga Konstan  Tahun 2009-2013 (dalam
Jutaan Rupiah) Tahun Kawasan Andalan Banua Anam Banjarbakula Kapet 2009 8.128.767,97 12.735.788,00 7.661.638,69 2010 8.564.375,75 13.439.401,78 8.165.893,31 2011 9.090.548,58 14.288.402,08 8.718.580,89 2012 9.603.727,40 15.175.509,56 9.279.145,32 2013 10.130.402,47 16.084.615,41 9.820.135,06 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (diolah) Tahun 2009- 2013
PDRB merupakan nilai tambah yang dasar pengukurannya bermuara dari berbagai aktivitas ekonomi suatu wilayah. Data PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dimilikinya, sehingga besaran PDRB yang diciptakan oleh masing-masing daerah tergantung sejauh mana daerah tersebut mampu memberdayakan potensi sumber daya dan faktor produksi yang dimilikinya (PDRB Kota Banjarmasin, 2011).
Tabel 5 menunjukkan PDRB terbesar adalah Kawasan Andalan Banjarbakula. Hal ini membuktikan PDRB Kawasan Banjarbakula penyumbang terbesar PDRB bagi Provinsi Kalimantan Selatan.
Tabel 6 Pertumbuhan Ekonomi Dalam Kawasan Andalan Provinsi Kalimantan Selatan (%) Tahun 2009-2013 Kawasan Andalan 2009 2010 2011 2012 2013 Kandangan dan sekitarnya 5,70 5,36 6,14 5,65 5,48 Banjarmasin dan sekitarnya 9,06 8,66 9,91 9,76 9,47 Batulicin dan seki- tarnya 5,54 6,58 6,77 6,43 5,83 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (diolah) Tahun 2009- 2013
Merujuk tabel 6 Kawasan Andalan Banjarmasin dan sekitarnya memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi berkisar 8,66%-9,91%, Kawasan Andalan Batulicin dan sekitarnya pertumbuhan ekonominya lebih baik dari Kawasan Andalan Kandangan dan sekitarnya yaitu berkisar 5,54%-6,77%, sedangkan untuk kawasan andalan Kandangan dan sekitarnya merupakan kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi terkecil yaitu berkisar 5,36%-6,14%. Dilihat pertumbuhan ekonomi tertinggi yang dicapai dari 3 (tiga) Kawasan Andalan di Provinsi Kalimantan Selatan terjadi pada 2011,  pertumbuhan ekonomi  Kawasan Banjarmasin pada tahun 2011 merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi dari Kawasan Banua Anam dan Kawasan Ekonomi Terpadu (Kapet) .
A.  Analisis Location Quotient (LQ) Location Quotient merupakan perbandingan relatif sumbangan sebuah sektor di suatu daerah terhadap sumbangan sebuah sektor di daerah referensi, sehingga dengan analisis ini dapat dilihat keunggulan komparatif daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Analisis menggunakan Location Quotient juga digunakan Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2012), di mana dalam penelitiannya ia membandingkan Kawasan Barlingmascakeb   yang terdiri dari berbagai daerah yaitu Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Dalam penelitiannya setiap kabupaten memiliki keunggulannya masing-masing, sehingga ananlisis LQ merupakan cara terbaik untuk membandingkan keunggulan daerah di kawasan andalan.
Tabel 7
Rata-Rata Location Quotient (LQ) Kawasan Andalan Tahun 2009-2013 LAPANGAN USAHA BANUA ANAM BANJAR BAKULA BATULICIN Pertanian 1,12 0,75 1,23
Pertambangan dan Penggalian 1,76 0,28 1,36 Industri Pengo- lahan 0,38 1,50 0,69 Listrik, Gas dan Air Bersih 0,44 1,80 0,36 Konstruksi 0,57 1,42 0,88 Perdag.,Hotel & Restoran 0,61 1,38 0,92 Pengangkutan & Komunikasi 0,39 1,31 1,09 Keu.,Real Estate & Jasa Perusahaan 0,74 1,61 0,30 Jasa-Jasa 1,27 1,20 0,43 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalsel (diolah) Tahun 2009-2013
Tabel 7 menunjukkan jumlah LQ Kawasan Andalan terhadap Provinsi Kalimantan Selatan. Perhitungan LQ tersebut menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian di Kawasan Banua Anam memiliki sektor potensial dan unggulan terhadap Provinsi Kalimantan Selatan. Pengolahan sektor pertambangan dan penggalian di Kawasan Banua Anam sesuai dengan daerah-daerah dalam Kawasan Banua Anam tersebut karena Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong merupakan penghasil terbesar sektor pertambangan dan penggalian sehingga LQ pada sektor ini sangat unggulan jika di bandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan.
Sektor potensial yang dapat dikembangkan di Kawasan Banua Anam selain sektor pertambangan dan penggalian adalah sektor pertanian jika dibandingkan terhadap Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini sesuai dengan daerah Kawasan Banua Anam lebih bersifat agraris dengan empat daerahnya yaitu Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki penyumbang terbesarnya pada sektor pertanian.
Sektor jasa-jasa lainnya menjadi sektor yang potensial untuk dikembangkan, dari sektor tersebut menunjukkan Kawasan Banua Anam tidak terpaku pada dua sektor tersebut baik sektor pertambangan dan penggalian maupun sektor pertanian. Perbaikan-perbaikan sektor lapangan usaha yang harus di dorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Banua Anam adalah sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih, sektor konstruksi; sektor perdagangan,.hotel dan restoran ; pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan.,real estate dan jasa perusahaan yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah masing-masing Kawasan Banua Anam karena hasil rata-rata LQ nya masih di bawah dari Provinsi
Kalimantan Selatan.
Kawasan Banjarbakula berdasarkan tabel 7 menunjukkan delapan sektor potensial yang dapat dikembangkan dalam Kawasan Banjarbakula. Sektor yang sangat potensial ini adalah pada listrik, gas dan air bersih, karena daerah-daerah dalam Kawasan Banjarbakula memiliki pertumbuhan penduduk sehingga akan meningkatkan laju pertumbuhan perumahan secara tidak langsung akan menambah aliran listrik dan air bersih.
Sektor pertambangan di Kawasan Banjarbakula bukan sektor yang potensial, karena daerah-daerah Kawasan Banjarbakula tidak memiliki potensi pertambangannya ada di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala sehingga sektor ini tidak bisa menjadi sektor yang dapat di kembangkan dalam kawasan ini, sedangkan sektor pertanian dari hasil LQ pada tabel 8 (delapan) menunjukkan daerah- daerah Kawasan Banjarbakula tidak mempunyai potensi terhadap Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin dan Banjarbaru tidak memiliki sektor pertanian yang potensial karena terjadinya pergeseran-pergeseran lahan pertanian menjadi lahan-lahan perumahan.
Kawasan Andalan Batulicin dan sekitarnya menunjukkan dari hasil perhitungan LQ tersebut terlihat jelas sektor pertambangan merupakan sektor yang unggul untuk dikembangkan di Kawasan Kapet. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki sektor pertambangan yang besar sehingga sangat mempengaruhi sektor pertambangan menjadi unggulan di Kawasan Batulicin dan sekitarnya. Di samping sektor pertambangan dan penggalian, sektor yang mempunyai potensial di Kawasan Andalan Batulicin dan sekitarnya adalah sektor pertanian karena sektor ini sesuai dengan kawasannya di kenal sebagai sektor pertanian yang di hasilkan dari komoditi kelapa sawit dan hasil perikanan lautnya.
Sektor-sektor yang harus di dorong di Kawasan Kapet ini adalah sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan, karena hasil perhitungan LQ nya masih rendah jika di bandingkan dengan kawasan andalan lainnya dan terhadap Provinsi Kalimantan Selatan. Jika di cermati dari hasil tabel 8 dapat di lihat dari rata-rata perhitungan LQ yang di dasarkan atas kawasan andalan tersebut Provinsi Kalimantan Selatan hanya memiliki dua sektor unggulan yaitu sektor pertambangan dan pertanian, di samping itu
Tabel 8 Skema Tipologi Daerah Dalam Kawasan Andalan Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009-2013 PDRB Perkapita (y) Pendapatan Per kapita < Rp 8.859.470,00 (y1 < y) Pendapatan Per kapita >Rp 8.859.470,00 (y1>y)
Laju Pertumbuhan PDRB  (r) Pertumbuhan Ekonomi >5,76 %
(r1 > r)
Pendapatan Per Kapita Rendah dan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi (Kuadran II) Kabupaten HST (Rp 4.700,56 ; 5,87%) Kota Banjarmasin (Rp 8.224,58 ; 6,73%) Kabupaten Tanah Laut (Rp 8.108,32 ; 6,04%) Kota  Banjarbaru (Rp 5.011,52 ; 6,04%) Kabupaten Tapin (Rp 6.394,95 ; 5,81%) Pendapatan Per Kapita Tinggi dan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi (Kuadran I) Kabupaten Tabalong (5,90%;14.635,77) Kabupaten Balangan (5,76%; Rp 13.853,93) Kabupaten Kotabaru (6,28 ; Rp 17.767,85) Kabupaten Tanah Bumbu (6,15% ; Rp 12.574,22) Pertumbuhan Ekonomi < 5,76 % (r1 < r) Pendapatan Per Kapita Rendah dan Pertumbuhan Ekonomi Rendah (Kuadran III) Kabupaten HSU (Rp 4.307,22 ; 5,12%) Kabupaten HSS (Rp 5.352,95 ; 5,01%). Kabupaten Barito Kuala  (Rp 7.354,59 ; 4,51%). Kabupaten Banjar (Rp 6.866,623 ; 5,65%) Pendapatan Per Kapita Tinggi dan Pertumbuhan Ekonomi Rendah (Kuadran IV)

## Sumber : Data diolah Tahun 2009-2013
Catatan : •  PDRB Per Kapita rata-rata di ambil dari angka PDRB Per Kapita Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Rp 8.859.470,00. •  Pertumbuhan ekonomi rata-rata di ambil dari angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 5,76 persen.
pergeseran sektor unggulan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan awalnya sektor pertanian menjadi sektor unggulan membuat kebijakan pemerintah daerah harus mendorong sektor tersebut dengan meningkatkan potensi-potensi kawasan andalan tersebut.
B. Analisis Tipologi Klassen (Daerah) Menurut Kuncoro (2004), Kriteria yang digunakan  untuk  mengklasifikasikan  daerah berdasarkan empat klasifikasi t ersebut adalah:
1.  Daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan.
2.  Daerah maju tapi tertekan adalah daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan.
3.  Daerah berkembang cepat adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan.
4.  Daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan.
Gambar 2. Tipologi Daerah Kawasan Andalan Provinsi Kalimantan Selatan
Keterangan : •  Kuadran I (daerah cepat maju dan cepat tumbuh) •  Kuadran II (daerah berkembang cepat)
•  Kuadran III (daerah relatif tertinggal)
•  Kuadran IV (daerah maju tapi tertekan)
Tabel 8 menunjukkan pola dan struktur daerah Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tanah Laut merupakan daerah Kawasan Andalan yang termasuk dalam kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh karena lima daerah tersebut pertumbuhan ekonomi dan pendapatan
per kapita lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini bisa dilihat Kabupaten Kotabaru pendapatan per kapita Rp 17.767.850; Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,28% > Rp 8.816.030 ; 5,58% di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Bumbu Pendapatan per kapita dan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 12.574.220 ; 6,15% > Rp 8.816.030 ; 5,58% di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tabalong dengan pendapatan per kapita dan rata-rata pertumbuhan ekonominya sebesar Rp 14.635.770; 5,90 > dari Propinsi Kalimantan Selatan, sedangkan untuk Kabupaten Balangan sebesar 5,76%; Rp 13.853.930,00.
Kota Banjarmasin, Kabupaten Tapin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah berada dalam  klasifikasi daerah berkembang cepat.  Kota Banjarmasin dasarnya memiliki pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang masuk dalam  klasifikasi  daerah  berkembang  cepat. Rentannya sektor penyangga perekonomian Kota Banjarmasin terhadap krisis moneter mengakibatkan peningkatan terhadap PDRB mengalami pertumbuhan yang lambat, disamping itu penduduk Kota Banjarmasin yang terpadat dibandingkan dengan daerah-daerah yang berada dalam Kawasan Andalan tersebut menyebabkan pendapatan per kapita Kota Banjarmasin tidak bisa melampaui rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga pemerintah Propinsi beserta pemerintah daerah dalam lingkup Kawasan Andalan Banjarmasin dan sekitarnya membentuk Kawasan dengan konsep Banjarbakula yang bertujuan mengurangi kepadatan penduduk serta kesenjangan daerah dalam kawasan tersebut. Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu  Sungai  Utara  berada  di  klasifikasi  daerah yang relatif tertinggal. Hal ini berkaitan dengan rendahnya pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang berada di Kawasan Andalan Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan ketidakmampuan ketiga daerah tersebut mendorong pertumbuhan ekonominya untuk melebihi dari Propinsi Kalimantan Selatan sehingga penetapan kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadika dua daerah tersebut menjadi kawasan andalan kurang tepat karena masuk dalam kriteria daerah relatif tertinggal.

## C. Analisis Indeks Williamson dan Entropi Theil
Proses akumulasi dan mobilisasi sumber- sumber berupa akumulasi modal, keterampilan
tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah merupakan pemicu laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya hetergonitas dan beragam karakteristik suatun wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antardaerah dan antarsektor ekonomi suatu daerah (Restiatun, 2009, p. 86).
Menuru Hatono (2008, p. 22) perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antardaerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan ( backwash effects ) mendomisasi pengaruh yang menguntungkan ( spread effects ) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekautan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukan menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah.
Ketimpangan dalam Kawasan Banua Anam yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2009-2013 mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan dengan nilai Indeks Williamson pada tahun 2009 yaitu sebesar 0,55  turun menjadi 0,51 pada tahun 2013. Tingginya nilai indeks ketimpangan dalam distribusi produk domestik
regional bruto (PDRB) per kapita dalam Kawasan Banua Anam di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan secara rata-rata tingkat PDRB per kapita dalam Kawasan Banua Anam relatif tidak merata.
Kawasan Banjarbakula menunjukkan angka indeks ketimpangan PDRB dalam kawasan tersebut di Propinsi Kalimantan Selatan selama periode 2009-2013, yaitu rata-rata sebesar 0,14. Gambar 3 menunjukkan ketimpangan Kawasan Banjarbakula mengalami peningkatan yang ditunjukkan pada tahun 2009 ketimpangan Kawasan Banjarbakula sebesar 0,10 meningkat pada tahun 2013 sebesar 0,16 tetapi untuk rata-rata Indeks Williamson angka ini lebih rendah ketimpangannya jika dibandingkan dengan Propinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 0,44. Dapat disimpulkan bahwa dalam Kawasan Banjarbakula distribusi PDRB per kapita lebih merata bila dibandingkan dengan Propinsi Kalimantyan Selatan.
Perhitungan nilai Indeks Ketimpangan Williamson 2009-2103 mengalami peningkatan meskipun masih dibawah Provinsi Kalimantan Selatan.. Peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan  sehingga  secara  rata-rata  tingkat  PDRB
Gambar 3. Grafik Indeks Williamson Kawasan Andalan, 2009-2013 Sumber: Grafik diolah Berdasarkan Perhitungan Indeks Williamson
per kapita Kawasan Banjarbakula relatif lebih merata distribusi PDRB per kapita.
Kawasan Andalan Batulicin dan sekitarnya menunjukkan nilai ketimpangan Indeks Williamson sebesar 0,16 yaitu nilainya masih dibawah dengan Provinsi Kalimantan Selatan sehingga dalam kawasan ini pemertaan distribusi PDRB per kapita lebih merata jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Secara keseluruhan jika dilihat dari nilai Indeks Williamson Kawasan Banua Anam memiliki ketimpangan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan dua Kawasan Banjarbakula dan Kawasan Kapet. Hal ini di karenakan Kawasan Andalan Kandangan dan sekitarnya hanya Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong penyumbang sektor pertambangan dan penggalian khususnya pada komoditi batubara yang dihasilkan oleh dua daerah tersebut.
Hasil analisis entropi theil periode tahun 2009- 2013 untuk Kawasan Banua Anam menunjukkan mengalami  fluktuasi,  untuk  tahun  2009  sebesar 0,12 bahkan tahun 2013 turun sebesar 0,10. Hasil
Tabel 9. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi , Location Quotient (LQ) ,Tipologi Klassen,
Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil Daerah-Daerah Yang Berada Dalam
Kawasan Andalan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009-2013 Daerah/ Kawasan PR (%) Rata-Rata Location Quotient (LQ) Sektor Lapangan Usaha TD IW IE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BA BA BA 5,67 1,12 1,76 0,38 0,44 0,57 0,61 0,39 0,74 1,27 TB 5,90 0,48 1,79 0,30 0,34 0,54 0,53 0,42 0,72 0,59 I 0,52 0,11 BG 5,76
0,83 1,69 0,07 0,50 0,57 0,36 0,70 0,33 0,40 I HSU 5,12 1,26 0,00 2,44 2,38 1,94 2,04 2,07 1,32 1,62 III HST 5,87 1,50 0,01 2,16 1,28 1,30 1,50 1,95 1,94 1,69 II HSS 5,01 1,44 0,09 1,67 1,44 1,37 1,92 1,62 1,30 1,60 III TPN 5,81 1,55 0,55 1,26 1,74 1,46 0,90 0,56 1,20 1,17 II BL 9,37 0,75 0,28 1,50 1,80 1,42 1,38 1,31 1,61 1,20 BL BL BJR 5,65 1,50 2,75 0,42 0,69 0,77 1,07 0,46 0,62 0,91 III 0,14 0,03
TL 6,04
1,73 1,39 1,32 0,16 0,29 1,09 0,16 0,54 0,75 II BL 4,51 2,03 0,00 1,53 0,19 1,28 0,71 0,13 0,54 0,81 III BJB 6,04 0,29 1,16 0,87 1,95 2,02 1,10 0,66 0,65 1,75 II BJM 6,73 0,06 0,00 1,06 1,73 1,17 0,92 2,16 1,72 1,10 II Kapet 6,23 1,23 1,36 0,69 0,36 0,88 0,92 1,09 0,30 0,43 KT KT Tanbu 6,15 0,56 1,44 1,02 1,30 1,03 0,71 1,37 1,06 0,92 I 0,16 0,01 KB 6,28 1,29 0,71 0,99 0,80 0,98 1,19 0,76 0,96 1,05 I Kalsel 5,76 1,03 1,14 0,86 0,87 0,96 0,97 0,93 0,88 0,97 0,44 0,09
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalsel (diolah) Tahun 2009-2013
Keterangan :  BA (Kawasan Banua Anam), BL (Kawasan Banjarbakula), Kapet (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu), TB(Tabalong), BG(Balangan), HSU(Hulu Sungai Utara), HST (Hulu Sungai Tengah), HSS (Hulu Sungai Selatan), TPN (Tapin), BJR( Kab.Banjar), TL (Tanah Laut), BJB (Banjarbaru), BJM (Banjarmasin), Tanbu (Tanah Bumbu), KB (Kotabaru), PE (pertumbuhan ekonomi), LQ : (1) Sektor Pertanian, (2) Pertambangan dan Penggalian, (3) Industri pengolahan, (4) Listrik, gas dan air bersih (5) Konstruksi, (6) Perdagangan, hotel dan restoran, (7) Pengangkutan dan Komunikasi, (8) Keuangan,real estate dan jasa perusahaan dan (9) Jasa-jasa, TD : (Tipologi Daerah) = Kuadran I (daerah cepat maju dan cepat tumbuh), Kuadran II (daerah berkembang cepat), Kuadran III (daerah relatif tertinggal), dan Kuadran IV (daerah maju tapi tertekan), IW (Indeks Williamson), serta IE (Indeks Entropi Theil).
tersebut menunjukkan ketimpangan terjadi dalam Kawasan Banua Anam tidak selalu serius bahkan hasil tersebut menunjukkan indeks entropi theil mendekati nol sehingga dari pemertaan di Kawasan tersebut cukup baik.
Kawasan Banjarbakula hasil dari indeks entropi theil dilihat rata-rata indeks tersebut mendekati nol dimana tahun 2009-2013 rata-rata indeks entropi theil sebesar 0,03, sehingga pemertaan yang dilihat sangat merata. Grafik 3 menunjukkan ketimpangan Kawasan Banjarbakula mengalami penurunan, dimana tahun 2009 indeks entropi theil sebesar 0,04 turun hingga 0,02 untuk 2013.
Hasil indeks entropi theil Kawasan Andalan Batulicin dan sekitarnya mengalami pemertaan yang sangat baik. Pembuktian grafik 3 menunjukkan rata-rata indeks ketimpangan entropi theil sebesar 0,007194. Meskipun dari tahun ke tahun tren ketimpangan indeks entropi theil mengalami peningkatan sehingga pemerataan tersebut sangat baik.
D. Ketepatan  Dalam  Pemilihan  Pusat Pertumbuhan  dan  Ketepatan  Dalam Menentukan Kawasan Andalan. Tabel 9 menunjukkan penentuan pusat pertumbuhan di Kawasan Andalan Kandangan dan sekitarnya membandingkan Pertumbuhan ekonomi, LQ dan Tipologi Daerah serta hasil- hasil tersebut daerah yang tepat sebagai pusat pertumbuhan di Kawasan tersebut adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penetapan itu di dasarkan karena hasil LQ Kabupaten HST ada 8(delapan) sektor potensial untuk dikembangkan dan letak yang strategis berada di tengah-tengah dengan daerah-daerah yang lainnya. Terlihat dari pertumbuhan ekonominya mencapai 5,87 persen meskipun masih di bawah dengan Kabupaten Tabalong. Perbandingan perhitungan tabel 13, Kabupaten HST di pertumbuhan ekonominya lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten HSS maupun Kabupaten HSU. Hasil Tipologi daerah masuk dalam kuadran II yaitu daerah berkembang cepat, sehingga Kabupaten HST lebih layak sebagai pusat Kawasan Andalan Kandangan dan
sekitarnya.
Penetapan Kawasan Banua Anam dengan melihat hasil-hasil pada tabel rata-rata pertumbuhan ekonominya menunjukkan sudah layak dan sesuai dengan Perda No 9 tahun 2000, tetapi jika di lihat dari Hasil LQ nya dapat disimpulkan kebijakan penetapan Kawasan Banua Anam yang kurang tepat adalah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong karena hanya memiliki satu sektor potensial atau sektor unggulan yang ada di daerah tersebut. Jika melihat hasil LQ tersebut terlihat kontribusi terbesar dua daerah tersebut hanya dihasilkan pada sektor pertambangan dan
penggalian sebagai penyumbang PDRB nya jika dibandingkan dengan Kawasan Banua Anam lainnya yang memiliki lebih dari satu sektor potensial dan unggulan untuk di kembangkan di kawasan ini.
Tipologi daerah sebagai salah satu penentuan penetapan Kawasan Banua Anam menunjukkan hanya Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong yang tepat sebagai kawasan andalan yang di tetapkan berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah No 9 tahun 2000 karena dua Kabupaten tersebut masuk dalam kuadran I yaitu daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di dalam Kawasan Banua Anam. Kabupaten Tapin dan Kabupaten HST maju dalam kuadran II yang berarti daerah berkembang cepat dengan pertumbuhan ekonominya tinggi dan pendapatan per kapitanya rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan Kabupaten HSS dan Kabupaten HSU dengan melihat Tipologi daerahnya masuk dalam kuadran III yang berarti masuk daerah yang relatif tertinggal di buktikannya pertumbuhan ekonominya juga paling rendah jika dibandingkan dengan daerah- daerah Kawasan Banua Anam lainnya dan Provinsi Kalimantan Selatan.
Penentuan kawasan andalan yang ada di daerah-daerah dalam Kawasan Andalan Kandangan dan sekitarnya jika dilihat dari hasil LQ nya menunjukkan Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah tepat menentukan daerah-daerah ini menjadi kawasan andalan karena sektor-sektor ekonominya yang di dasarkan lapangan usaha memiliki Location Quotient (LQ) nya lebih dari lima yang hasil LQ nya > 1, hanya Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong yang kurang tepat dalam penentuan kawasan andalan jika di dasarkan pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah No 9 Tahun 2000 dengan penentuan analisis LQ karena hanya sektor pertambangan dan penggalian yang hanya memiliki sektor yang potensial dan unggulan di daerah tersebut.
Penentuan pusat pertumbuhan Kawasan Andalan Banjarmasin dan sekitarnya, di mana Kota Banjarmasin sebagai pusat pertumbuhan sudah tepat dengan melihat hasil rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,73 persen lebih tinggi jika di bandingkan dengan daerah-daerah yang ada dalam Kawasan Banjarbakula maupun kawasan andalan lainnya serta perhitungan rata-rata LQ mempunyai tujuh sektor potensial dan unggulan sebagai penyumbang PDRB di Kota Banjarmasin.
Kesesuaian penetapan pusat pertumbuhan Kawasan Banjarbakula di Kota Banjarmasin dengan di tunjukkannya memiliki pelabuhan-pelabuhan nusantara yang bisa memuat barang maupun penumpang dan pelabuhan di Kota Banjarmasin
menjadi pusat pelayanan angkutan laut terbesar di kota ini maupun Provinsi Kalimantan Selatan serta mempunyai angkutan darat yang melayani ke daerah-daerah lain. Pusat grosir yang ada di pasar sudimampir maupun ujung murung membuktikan Kota Banjarmasin menjadi pusat perdagangan barang yang ditunjukkan daerah-daerah lain di luar Kota Banjarmasin berbelanja yang akan di jual kembali ke daerah-daerah asalnya.
Tipologi daerah menunjukkan Kota Banjarmasin kurang tepat karena pendapatan per kapitanya masih di bawah Provinsi Kalimantan Selatan yang di dorong pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan dibarengi dengan peningkatan PDRB nya sehingga mempengaruhi PDRB per kapita yang menjadikan Kota Banjarmasin masuk dalam kuadran II yaitu daerah yang berkembang cepat. Kurangnya kontrol pemerintah daerah dengan melihat pertumbuhan penduduk Kota Banjarmasin yang semakin padat akan mempengaruhi perhitungan PDRB per kapita.
Berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah No 9 Tahun 2000 mengenai penetapan kawasan andalan Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan hasil rata-rata LQ nya menunjukkan hanya daerah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut yang layak menjadi Kawasan Andalan Banjarbakula. Pertumbuhan ekonomi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut di atas 6 (enam) persen dan memiliki lebih dari tiga sektor yang potensial dan unggulan dengan melihat hasil LQ nya setiap daerah Kawasan Banjarbakula.
Penetapan Kawasan Banjarbakula yang di dasarkan pada Tipologi masing-masing daerah dalam Kawasan Banjarbakula kurang tepat dalam penentuan sebagai kawasan andalan. Hal ini di tunjukkan dengan Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut masuk dalam Kuadran II daerah yang berkembang cepat sehingga menjadikan daerah ini kurang tepat sebagai kawasan andalan jika di lihat dari hasil Tipologi Daerahnya, sedangkan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala masuk kuadran III daerah yang relatif tertinggal. Kesalahan sistem penentuan pusat Kabupaten Barito Kuala di Handil Bakti membuktikan daerah ini tertinggal karena pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapitanya masih di bawah dari Provinsi Kalimantan Selatan yang di buktikan juga dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala memiliki pertumbuhan ekonominya hanya 4 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain dalam Kawasan Banjarbakula.
Penentuan pusat pertumbuhan Kawasan
Andalan Batulicin dan sekitarnya dengan pusat pertumbuhannya adalah Kabupaten Tanah Bumbu dengan melihat pertumbuhan ekonominya dan hasil LQ nya sudah tepat dengan Perda Rencana Tata Ruang WilayaH No. 9 tahun 2000. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 6 persen dan sektor-sektor potensial atau unggulan di Kabupaten Tanah Bumbu yang di dasarkan perhitungan LQ memiliki 6 (enam) sektor-sektor lapangan usaha yang potensial dan dapat dikembangkan diantaranya (1) sektor pertambangan dan penggalian, (2) sektor industri pengolahan,(3) sektor listrik, gas dan air bersih, (4) sektor perdagangan, hotel dan restoran,  (5) sektor pengangkutan dan komunikasi, serta (6) sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan jika dibandingkan dengan Kabupaten Kotabaru yang hanya memiliki tiga sektor potensial dan unggulan.
Menurut Kuncoro (2015) Keterkaitan perekonomian pusat pertumbuhan di Kawasan Andalan sekitar sebagai salah satu kriteria penetapannya relevan dengan konsep spesialisasi. Adanya spesialisasi komoditas sesuai dengan sektor unggulan yang dimiliki daerah sehingga akan mempercepat pertumbuhan di daerah. Kawasan Andalan Batulicin dan sekitarnya dengan pusat pertumbuhan adalah Kabupaten Tanah Bumbu dari hasil Tipologi Daerah dengan membandingkan Pendapatan per kapita dan  laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan, maka keberadaan Tanah Bumbu sebagai pusat pertumbuhan menunjukkan ketetapatan dalam pemilihannya. Keberadaaan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah cepat maju dan cepat tumbuh menunjukkan pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonominya di atas dari Provinsi Kalimantan Selatan.
Kawasan Andalan Batulicin dan sekitarnya dengan melihat pertumbuhan ekonominya Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru penetapan kawasan andalan tersebut yang di dasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah No 9 Tahun 2000 sudah tepat karena masing-masing daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonominya di atas 6 persen jika di bandingkan dengan daerah- daerah dalam kawasan andalan lainnya yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini juga sesuai dengan dua daerah tersebut menjadi kawasan pengembangan ekonomi terpadu karena memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Perhitungan LQ menunjukkan hanya Kabupaten Tanah Bumbu yang tepat dalam penentuan kawasan andalan, karena memiliki 6 sektor yang potensial sebagai penyumbang PDRB- nya jika di bandingkan dengan Kabupaten Kotabaru yang hanya memiliki 3 sektor potensial dengan di
dasarkan pada perhitungan rata-rata LQ nya, di mana sektor-sektor potensial Kabupaten Kotabaru adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan,hotel dan restoran, dan sektor jasa- jasa. Penetuan penetapan kawasan andalan dengan menggunakan hasil Tipologi Daerah menunjukkan dua daerah tersebut masuk dalam kriteria kawasan andalan karena daerahnya cepat maju dan cepat tumbuh yang dilihat dari hasil pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapitanya lebih tinggi jika di bandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan.
Penetapan kawasan andalan dengan menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil menunjukkan daerah-daerah yang berada dalam Kawasan Banua Anam tersebut menunjukkan ketimpangan yang tinggi jika di bandingkan dengan daerah-daerah yang berada dalam kawasan andalan lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Tabel 5. 11 menunjukkan Kawasan Banua Anam memiliki ketimpangan Indeks Williamson rata-rata sebesar 0,52 dan Indeks Entropi Theil sebesar 0,11 atau lebih besar jika dibandingkan dengan ketimpangan kawasan andalan lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan, bahkan kawasan ini memiliki ketimpangan di atas Provinsi Kalsel, sehingga dapat di simpulkan dengan dua Indeks tersebut daerah-daerah yang berada dalam Kawasan Banua Anam tidak tepat sebagai kawasan andalan.
Penetapan Kawasan Banjarbakula dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) dengan melihat hasil ketimpangan regional menggunakan Indeks Williamson dan Entropi Theil menunjukkan daerah-daerah tersebut yang masuk dalam Kawasan Banjarbakula maupun Kawasan Kapet sudah sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah No 9 Tahun 2000. Perhitungan hasil rata-rata dua indeks tersebut memperlihatkan ketimpangan yang terjadi masih di bawah dari Provinsi Kalimantan Selatan Banua Anam tidak memenuhi syarat dalam penetapan kawasan andalan dengan melihat besarnya ketimpangan tersebut dibandingkan dengan Kalimantan Selatan.

## IV. Kesimpulan
Hasil rata-rata perhitungan LQ menunjukkan Kawasan Andalan  Kandangan sektor potensial adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian serta sektor jasa-jasa lainnya. Kawasan Andalan Banjarmasin dan sekitarnya sektor potensial adalah; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estate & jasa perusahaan serta jasa-jasa lainnya. Sedangkan Kawasan Batulicin dan sekitarnya sektor potensial adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; serta sektor pengangkutan dan
komunikasi. Hasil dari tipologi klassen daerah-daerah yang tepat sebagai kawasan andalan dengan mengacu pada Perda No 9 tahun 2000 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Kabupaten Tanah Bumbu, Tabalong, Balangan dan Kotabaru karena masuk dalam kategori kuadran I (daerah cepat maju dan cepat tumbuh), serta Kabupaten HST, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut dan Kab. Tapin masuk dalam kuadran II (daerah berkembang cepat). hanya Kabupaten HSU, HSS, Kabupaten Banjar serta Kabupaten Balangan yang tidak tepat sebagai kawasan andalan jika dilihat dari Perda No. 9 tahun 2000  karena masuk dalam kawasan kuadran III yaitu daerah relatif tertinggal.
Dilihat dari kesenjangan ekonomi daerah- daerah yang masuk dalam Kawasan Andalan Banjarmasin dan Kawasan Batulicin telah sesuai sebagai kawasan andalan, sedangkan daerah- daerah Kawasan Andalan Kandangan dan sekitarnya belum bisa ditentukan sebagai kawasan andalan karena indeks ketimpangannya lebih besar daripada Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga tidak tepat sebagai kawasan andalan dalam Perda No 9 tahun 2000 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk itu, Keberadaan Perda tersebut perlu ditinjau ulang, agar penetapan Kawasan Andalan tidak didasarkan pada keuntungan semata yang justru menimbulkan kesenjangan yang nyata.
Ucapan Terima Kasih Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penelitian ini, kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Antasari, Banjarmasin dan ASMI Citra Nusantara Banjarmasin.
V. Daftar Pustaka Adisasmita, R. (2005). Pembangunan Ekonomi Perkotaan . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Aswandi, H. M., & Kuncoro, M. (2015). Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999. Journal of Indonesian Economy and Business , 17 (1). https://doi.org/10.22146/jieb.6703 Erawati, N. K., & Yasa, I. N. M. (2012). Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Potensial Kabupaten Klungkung. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 1 (1). Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/ article/view/3207
Hartono, B. (2008). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah . Universitas Dipenogoro. Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/16862/1/
BUDIANTORO__HARTONO.pdf
Kuncoro, M. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah . Jakarta: Erlangga. Restiatun. (2009). Identifikasi Sektor Unggulan dan Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan , 10 (1), 77–98.
Retrieved from http://journal.umy.ac.id/index. php/esp/article/view/1279/1333
Siska, D., Hadi, S., Firdaus, M., & Said, S. (2015). Strategi Pengembangan Ekonomi Wilayah Berbasis Agroindustri di Kawasan Andalan Kandangan Kalimantan Selatan. Jurnal Bina Praja , 7 (2), 99–110. https://doi.org/10.21787/ JBP.07.2015.99-110
Sjafrizal. (2008). Ekonomi Wilayah dan Perkotaan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sutikno, & Maryunani. (2007). Analisis Daya Saing dan Potensi Daerah. Journal of Indonesian Applied Economics , 1 (1), 1–17. Retrieved from http://jiae.ub.ac.id/index.php/jiae/article/ download/160/129.
Sutrisno, A. (2012). Analisis  Ketimpangan Pendapatan dan Pengembamgangan Sektor unggulan Di Kabupaten Dalam Kawasan Barlingmascakep Tahun 207-2010. Economics Development Analysis Journal , 1 (1). https:// doi.org/10.15294/EDAJ.V1I1.465 Syahza, A., & Suarman, D. (2013). Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 14 (1), 126–139. Retrieved from http://journals.ums.ac.id/ index.php/JEP/article/viewFile/166/153