## AQUASAINS

## [REVIEW]
KONSERVASI SUMBERDAYA PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT, IMPLEMENTASI NILAI LUHUR BUDAYA INDONESIA DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
Qadar Hasani
Ringkasan Laut Indonesia merupakan sa- lah satu pusat keanekaragaman hayati ter- tinggi di dunia, sementara itu terumbu ka- rang Indonesia merupakan pusat dari se- gitiga terumbu karang dunia. Namun, me- ningkatnya jumlah penduduk serta faktor- faktor ekonomi lain, menyebabkan tekanan terhadap sumberdaya alam laut dan ekosis- temnya semakin meningkat pula yang ber- pengaruh pada menurunnya produktivitas dan keanekaragaman sumberdaya hayati ter- sebut. Sehubungan dengan hal itu, upa- ya pengelolaan lingkungan dan konserva- si sumberdaya pesisir dan laut merupakan langkah yang penting dan strategis. Depa- retemen Kelautan dan Perikanan mengkla- im bahwa Luas Kawasan Konservasi Laut Indonesia pada awal Tahun 2005 memiliki luas ± 7.227.757,26 Ha atau 7,2 Km 2 pa- da 75 kawasan konservasi. Lalu bagaimana posisi dan peran serta masyarakat di seki- tar kawasan tersebut, apakah masyarakat menjadi penghalang bagi keberlanjutan ka- wasan konservasi? atau apakah mungkin, masyarakat justru dapat diharapkan me- miliki peran aktif dalam pelestarian dan pengelolaan kawasan konservasi?. Berbagai contoh pengelolaan sumberdaya laut ber- basis masyarakat berdasarkan hukum adat (kearifan lokal) di berbagai daerah di Indo- nesia yang secara tidak disadari justru me- nerapkan kaidah-kaidah konservasi mung-
Dosen Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung
kin merupakan gambaran bahwa konserva- si laut berbasis masyarakat ( comunity ba- sed management ) atau kolaborasi dengan pemerintah ( co-management ) merupakan se- suatu yang sangat mungkin dikembangkan.
Keywords Konservasi, pengelolaan, berbasis masyarakat

## PENDAHULUAN
Perairan laut Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman tertinggi di du- nia, bahkan dapat dikatakan sebagai “glo- bal marine biodiversity” Roberts et al, 2002 dalam [1]. Sementara, terumbu karang In- donesia merupakan pusat dari segitiga ter- umbu karang dunia atau Center of coral triangle [2] karena memiliki keanekaragam- an hayati tertinggi di dunia (megabiodiver- sity). Setidaknya sekitar 71% seluruh genus karang yang ada di dunia dapat ditemukan di Indonesia Veron, 2000, dalam [1]. Selain itu, sekitar 51 % terumbu karang di Asia Tenggara, dan 18 % terumbu karang di du- nia berada di wilayah perairan Indonesia [3]. Walaupun kepulauan Indonesia hanya mewakili 1,3% luas daratan dunia, tetapi memiliki 25 % spesies ikan dunia (2000 je- nis), 17% spesies burung, 16% reptil, 12% mamalia (25 jenis), 10% tumbuhan (833 je- nis), sejumlah invertebtara (seperti; molu-
sca 2500 jenis, crustecea 214 jenis, echino- dermata 759 jenis, dan penyu 6 jenis), ser- ta berbagai fungi dan mikroorganisme la- innya (Gautam, et al, 2000 dalam [1]). Sisi lain yang menarik dari kawasan pesisir dan laut Indonesia adalah secara sosio-ekonomi dan kultural hampir 60% dari penduduk di Indonesia berada di kawasan pesisir, ham- pir 3 juta nelayan dan 2 juta petani nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Selain itu aktivitas ekonomi di kawas- an pesisir ( fisheries, tourism, mining and energy, transportation and marine indus- tries ) memberikan kontribusi sebesar 20 % dari GDP ( Gross Domestik Product ) de- ngan produksi perikanan terbesar nomor 6 di dunia (5,1 juta ton, FAO, 2002, dalam [1]). [3] bahkan memperkirakan, dari indus- tri pesisir dan laut, seperti pabrik minyak dan gas, transportasi, perikanan dan pa- riwisata, laut Indonesia memberikan sum- bangan sebesar 25 % dari Pendapatan Do- mestik Bruto (PDB) negara, dan 15 % dari lapangan pekerjaan di Indonesia.
Meningkatnya jumlah penduduk serta faktor- faktor ekonomi lain, menyebabkan tekanan terhadap sumberdaya alam laut dan eko- sistemnya semakin meningkat pula. Keru- sakan sumberdaya akibat eksploitasi yang tidak ramah lingkungan antara lain dido- rong oleh tekanan pertumbuhan dan ke- miskinan penduduk yang mata pencaha- riannya cenderung kurang memperhatikan kelestarian lingkungan di kawasan pesisir, seperti pemanfaatan yang berlebihan (ter- masuk overfishing ), perusakan lingkungan (pencemaran), penggunaan bahan kimia ber- acun (potasium sianida), illegal fishing dan sebagainya. Sehubungan dengan hal terse- but, maka upaya pengelolaan lingkungan dan konservasi merupakan langkah yang pen- ting dan strategis.
Konservasi sumberdaya pesisir dan laut me- rupakan bagian penting dari keberlanjutan sumberdaya perikanan ( fisheries sustaina- bility ) dan keberlanjutan ekonomi ( econo- mic sustainability ) masyarakat nelayan [1]. Salah satu bentuk upayanya adalah perlin- dungan sumberdaya alam yang dapat dila- kukan melalui konservasi dengan cara me- nyisihkan lokasi-lokasi yang memiliki po-
tensi keanekaragaman jenis biota laut, ge- jala alam dan keunikan, serta ekosistemnya menjadi Kawasan Konservasi Laut (KKL) yang pada dasarnya merupakan gerbang ter- akhir perlindungan dan pemanfaatan ber- kelanjutan sumberdaya kelautan dan eko- sistemnya. Melalui cara tersebut diharapk- an upaya perlindungan secara lestari terha- dap sistem penyangga kehidupan, penga- wetan sumber plasma nutfah dan ekosis- temnya serta pemanfaatan sumberdaya alam laut secara berkelanjutan dapat terwujud [2].
Terminologi dan Kondisi Konservasi di In- donesia
Sehubungan dengan konservasi laut dan/atau konservasi sumberdaya perikanan, bebera- pa pengertian tertuang dalam beberapa pro- duk hukum yang mengatur pengelolaan sum- berdaya laut dan perikanan di Indonesia, antara lain yaitu: Undang-undang no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang meng- artikan bahwa Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya per- lindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ser- ta ekosistemnya untuk menjamin kebera- daan, ketersediaan, dan kesinambungan Sum- ber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatk- an kualitas nilai dan keanekaragamannya. Pengertian konservasi sebagai “upaya me- lindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya” juga tertulis dalam UU No- mor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pa- sal 1 Angka 8; Peraturan Pemerintah No.60/2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan pa- da Pasal 1 ayat (3). [2], selanjutnya juga memperkenalkan istilah Kawasan Konse- rvasi Laut (KKL) sebagai terjemahan res- mi dari Marine Protected Area (MPA).
Dengan mengadopsi definisi dari IUCN, KKL dibagi ke dalam beberapa kategori yang dapat disetarakan dengan jenis KKL di In- donesia, definisi kategori tersebut adalah sebagai berikut :KKL adalah wilayah per- airan laut termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup tumbuhan dan hew- an di dalamnya, serta/atau termasuk buk-
ti peninggalan sejarah dan sosial budaya di bawahnya, yang dilindungi secara hu- kum atau cara lain yang efektif baik de- ngan melindungi seluruh atau sebagian wi- layah tersebut . Di daerah tersebut diatur zona-zona untuk mengatur kegiatan yang dapat dan tidak dapat dilakukan, misalnya pelarangan kegiatan seperti penambangan minyak dan gas bumi, perlindungan ikan, biota laut dan ekologinya untuk menjamin perlidungan yang lebih baik terlepas dari bagaimana kondisi eksisting kawasan kon- servasi laut di Indonesia, namun di lihat dari luasannya, Pemerintah Indonesia da- lam hal Kementerian Kelautan dan Peri- kanan) tampaknya menyadari bahwa beta- pa pentingnya keberadaan kawasan konse- rvasi laut bagi pemanfaatan dan pengelola- an ekosistem laut yang berkelanjutan, seti- daknya hal ini dapat tercermin dari upaya- upaya yang dilakukan dalam membentuk dan mengelola kawasan konservasi laut di indonesia. Dalam hal ini [2] merilis bahwa Kawasan Konservasi Laut Indonesia pada awal Tahun 2005 memiliki luas ± 7.227.757,26 Ha atau sebesar 7,2 Km 2 , terdiri dari 75 ka- wasan konservasi. Hal tersebut berdasark- an pengelolaan dari PHKA dan DKP yang terbagi atas 8 tipe kawasan. Luasan masing- masing kawasan dapat dilihat pada tabel 1. berikut:
Selanjutnya, pada tahun 2010 Kementeri- an Kelautan dan Perikanan menargetkan untuk mengembangkan kawasan konservasi laut seluas 10 juta Ha dan pada tahun 2020 target luas KKL yang ingin dicapai ada- lah 20 juta Ha. Luasan kawasan konserva- si di atas adalah kawasan konservasi yang dibentuk, dan di bawah pengelolaan pe- merintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tanpa merinci kondi- si dan kualitas ekologis kawasan konserva- si tersebut. Dalam hal ini mungkin timbul beberapa pertanyaan antara lain: bagaima- na kondisi pengelolaan kawasan konservasi tersebut? Lalu bagaimana posisi dan peran serta masyarakat di sekitar kawasan terse- but, apakah masyarakat menjadi pengha- lang atas adanya kawasan konservasi? atau justru masyarakat dapat sebagai ujung tom- bak dan memiliki peran aktif dalam peles-
tarian dan pengelolaan kawasan konservasi tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas sa- ngat mungkin muncul mengingat seringkali terjadi konflik kepentingan dalam pengelo- laan sumberdaya alam di Indonesia. Bebe- rapa konflik tentang permasalahan penge- lolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, antara masyarakat dengan para pemilik mo- dal maupun dengan pemerintah (pusat ma- upun daerah) telah banyak dipublikasikan dalam berbagai makalah antara lain: Ka- sus antara orang Amungme dan Komoro dengan P.T. Freeport Mc Moran Indonesia [4];[5]; Masyarakat adat Marga Belimbing di Lampung Barat dengan Pemerintah [6]; serta konflik antara pengusaha tambak dan Masyarakat adat Cerekang dan Sungai La- kawali, di Kabupaten Luwu Timur Sulawe- si Selatan [7]. Selanjutnya pertanyaan lain yang timbul adalah apakah mungkin peli- batan masyarakat dalam pengelolaan ka- wasan konservasi (laut) dapat dilaksanak- an dan berhasil di Indonesia?.
Pengelolaan Konservasi Berbasis Masyara- kat dan Ko-Manajemen di Indonesia
Pengelolaan kawasan konservasi berbasis ma- syarakat pada dasarnya merupakan bagian dari pengelolaan sumberdaya berbasis ma- syarakat atau Community-Based Manage- ment (CBM), yang menurut Carter (1996) dalam [8] didefinisikan sebagai suatu stra- tegi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, di mana pusat pe- ngambilan keputusan mengenai pemanfa- atan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah terletak/berada di tangan or- ganisasi - organisasi yang ada dalam ma- syarakat di daerah tersebut. Pada sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan ke- sempatan dan tanggung jawab dalam me- lakukan pengelolaan terhadap sumberda- ya yang dimilikinya, di mana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tu- juan dan aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kese- jahteraannya.
Tabel 1 Luas Kawasan Konservasi Laut Indonesia
No Tipe Kawasan Jumlah Kawasan Luas (Ha) A INISIASI DEPTAN/DEPHUT 1. Taman Nasional Laut (TNL) 7 4.045.049,00 2. Taman Wisata Alam Laut (TWAL) 18 767.610,15 3. Cagar Alam Laut (CAL) 9 216.555,45 4. Suaka Margasatwa Laut (SML) 6 71.310,00 B INISIASI DKP DAN PEMDA 1. Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) 12 1.439.169,53 2. Calon Kaw. Konservasi Laut Daerah (CKKLD) 11 685.524,00 3. Daerah Perlindungan Laut (DPL)/Daerah Perlindungan Mangrove (DPM) 2 2.085,90 4. Suaka Perikanan (SP) 10 453,23 Total 75 7.227.757,26 Sumber:[2]
Jadi, pengelolaan berbasis masyarakat ada- lah suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam di mana masyarakat lokal terlibat se- cara aktif dalam proses pengelolaan sum- berdaya alam yang terkandung di dalam- nya. Pengelolaan di sini meliputi berbagai dimensi seperti perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Selain pe- ngelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat (CBRM), pelibatan masyara- kat dalam pengelolaan sumberdaya laut di Indonesia juga dapat berjalan dengan kon- sep Ko-Manajemen, merupakan derivasi da- ri pengelolaan berbasis masyarakat (CBRM) dan pengelolaan sumberdaya oleh pemerin- tah.
Ko-manajemen merupakan pembagian atau pendistribusian tanggung jawab dan wewe- nang antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya per- ikanan/laut. Sehingga dalam hal ini, peme- rintah maupun masyarakat bertanggung ja- wab bersama dalam melakukan seluruh pe- ngelolaan sumberdaya tersebut. Untuk men- jawab pertanyaan apakah mungkin penge- lolaan kawasan konservasi berbasis masya- rakat dapat berhasil di Indonesia?, sebe- lum menjawab pertanyaan tersebut ada ba- iknya kita cermati beberapa contoh pelak- sanaan CBM dan Ko-Manajemen di Indo- nesia yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai berikut:
Tabel 2 Penurunan frekwensi pengeboman ikan di sekitar tiga kawasan suaka perikanan hasil ke- sepakatan awig-awig di Lombok Timur
Tahun Frekwensi pengeboman Teluk Ekas Teluk Sawere Teluk Jukung 1998 30 – 40 30 – 40 30 – 40 1999 20 – 25 20 – 30 30 – 40 2000 15 – 20 20 – 30 30 – 40 2001 0 – 0,8 0 0 – 6 2002 0 0 0 – 6 Sumber:[10]
– Pengelolaan konservasi laut melalui Ke- sepakatan Awig-awig di Lombok Timur [9][[10] Salah satu contoh Ko-manajemen yang telah dijalankan di Indonesia adalah re- vitalisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya laut di Lom- bok Timur melalui implementasi tradi- si awig-awig yang merupakan program dari COREMAP II, dan dianggap salah satu yang berhasil oleh [10]. Tradisi awig-awig pada dasarnya sudah ada sejak lama dan merupakan pening- galan nenek moyang masyarakat Lom- bok Timur, namun Proses revitalisasi hak tradisional dalam pengelolaan sum- berdaya kelautan dan perikanan di ka- bupaten Lombok Timur mulai di lakuk- an pada tahun 1994, dipicu oleh terja- dinya konflik anatara nelayan tradisio- nal dengan nelayan modern yang meng- gunakan alat tangkap mini purse seine.
Konflik tersebut memuncak pada bul- an Maret 1993 karena kapal purse se- ine baru yang lebih besar ukurannya memasuki daerah penangkapan nelay- an tradisional, sehingga nelayan tradi- sional menggelar demonstrasi dan me- rusak Balai Desa Tanjung Luar. Karena masalah ini belum diselesaikan dengan tuntas, maka pada tahun 1994 nelayan tradisional dari desa Tanjung Luar me- lakukan demonstrasi ke DPRD Kabu- paten Lombok Timur. Dalam masalah ini Dinas Perikanan kabupaten Lombok Timur ditugaskan untuk dapat menye- lesaikan masah tersebut. Melalui proses dialog antara nelayan tra- disional dan nelayan mini purse Seine yang difasiliatsi Dinas Perikanan Kabu- paten Lombok Timur, akhirnya dipe- roleh kesepakatan bahwa petikaian ini agar diselesaikan melalui pembuatan awig- awig. dalam bentuk hukum adat yang memuat larangan-larangan bagi nelay- an mini purse seine untuk beroperasi pada Jalur I beserta sanksi-sanksinya, selanjutnya ketentuan tersebut dituangk- an dalam bentuk tertulis dan merupak- an Peraturan Desa (Perdes) yang dite- tapkan pada tanggal 14 Nopember 1994. Penerapan tradisi awig-awig masih ber- jalan dengan baik sampai saat ini, bahk- an tradisi ini dimanfaatan oleh peme- rintah kabupaten Lombok Timur untuk membentuk suaka perikanan dengan po- la partisipasi masyarakat. Dinas Kela- utan dan Perikanan sebagai pemegang mandat pengelolaan wilayah laut hing- ga 4 mil laut, mendelegasikan sebagi- an kewenangannya dalam pembentuk- an kawasan suaka perikanan kepada ke- lompok masyarakat melalui Komite Pe- ngelola Perikanan Laut (KPPL) pada kawasan tertentu. Dengan pendelegasi- an kewenangann ini, KPPL dan masya- rakat menentukan sendiri lokasi yang akan dijadikan kawasan suaka perikan- an dan menjalin kerjasama dalam per- encanaan dan pengelolaan kawasan su- aka perikanan. Melalui partisipasi ma- syarakat tersebut di atas, pada tahun 2001 di Kabupaten Lombok Timur ter-
bentuk tiga kawasan suaka perikanan, yaitu: (1) Suaka perikanan Sapak Ko- kok di Teluk Ekas; (2) Suaka perikanan Gili Rango di Teluk Serewe; dan (3) Su- aka perikanan Gusoh Sandak di Teluk Jukung. Kawasan suaka perikanan Sapak Kokok dan Gusoh Sundak meliputi ekosistem mangrove dan padang lamun. Setiap ka- wasan suaka perikanan dibagi menjadi zona inti dan zona penyangga. Baik di dalam zona inti maupun zona penya- ngaga, semua kegiatan eksploitasi dila- rang. Di zona inti juga dilarang kegiat- an non-eksploitatif serperti bersampan dan budidaya. kegiatan tersebut diper- bolehkan hanya di zona penyangga. Pe- netapan ketiga lokasi tersebut sebagai kawasan suaka perikanan dan penetap- an aturan-aturan pengelolaannya dibu- at dalam bentuk kesepakatan masyara- kat (awig-awig) di semua kawasan. Ka- rena itu, dokumen rencana pengelolaan kawasan suaka perikanan disahkan se- cara tertulis yang ditandatangani oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dari se- mua desa yang terlibat. Sementara itu, KPPL bertanggung jawab atas pelak- sanaan kegiatan pengelolaannya. Implementasi tradisi awig-awig dalam pengelolaan suaka perikanan di Kabu- paten Lombok Timur dinilai merupak- an salah satu yang berhasil di Indone- sia, berdasarkan hasil evaluasi, melalui data-seri yang berurutan antara tahu- in 1998-2002 dengan adanya kesepakat- an tersebut frekwensi pengeboman ikan di sekitar kawasan suaka perikanan me- nurun sangat signifikan, seperti ditam- pilkan dalam tabel berikut. Selain tampak dari penurunan frekwen- si pengeboman ikan seperti ditampilk- an pada tabel 2, [10] menyatakan bah- wa keberhasilan program tersebut da- pat dilihat dari beberapa indikator la- in, seperti tidak adanya laporan pelang- garan kesepakat awig-awig kawasan su- aka perikanan, semakin meningkatnya jumlah dan ukuran hasil tangkapan (ke- piting bakau) di sekitar kawasan suaka Gili Rango, dan meningkatnya produk-
si kerja serta pendapatan masyarakat, walaupun pemerintah juga menyadari bahwa peningkatan ini belum tentu me- rupakan dampak langsung dari pemben- tukan suaka perikanan tersebut.
– Restorasi Terumbu karang berbasis ma- syarakat untuk keberlanjutan pariwisa- ta di Desa Pemuteran Bali [11]. Desa Pemuteran, yang terletak 115 kilo meter dari pusat Kota Denpasar, meru- pakan daerah kritis, kering, minim cu- rah hujan, berpenduduk kurang lebih 7.650 jiwa (1.700 KK), 80 persen se- bagai nelayan, lainnya sebagai buruh bangunan dan sopir angkutan. Lahan daratan hanya berproduksi setahun se- kali berupa palawija. Kondisi daratan yang kurang menguntungkan, mendo- rong masyarakat Pemuteran memanfa- atkan potensi lautnya secara maksimal, bahkan dengan tindakan yang kurang bersahabat, seperti penggunaan potasi- um untuk mendapatkan ikan hias atau pun ikan konsumsi. Akibatnya terum- bu karang sebagai tempat hidup dan berkembang biak keragaman hayati la- ut menjadi hancur. Kehancuran poten- si bawah air pesisir Pemuteran, makin parah dengan munculnya el-nino yang mengakibatkan kenaikan suhu air laut dan memutihnya terumbu karang. Aki- bat tindakan kurang bersahabat terse- but, pendapatan nelayan pun jauh dari taraf memadai. Melalui Yayasan Karang Lestari (YKL) masyarakat desa Pemuteran melaksa- nakan program restorasi terumbu ka- rang menggunakan teknologi bio-rock dengan luasan wilayah restorasi terbe- sar di dunia. Pelaku bisnis hotel, dive shop (toko peralatan menyelam), ma- syarakat nelayan, kalangan ahli dan pe- giat lingkungan bersatu untuk melin- dungi dan memulihkan terumbu karang. Pada akhirnya memulihkan sumber da- ya pesisir dan memicu pertumbuhan bis- nis kepariwisataan serta perekonomian masyarakat. Keberhasilan pilot project restorasi terumbu karang dengan tek- nologi bio-rock di Pemuteran ini diten- tukan oleh tingkat partisipatif semua
elemen masyarakat baik sebagai pela- ku bisnis, masyarakat nelayan maupun pihak pemerintah. Keberhasilan terse- but dapat dilihat dari makin berkem- bangnya industri ikutan pariwisata ba- hari seperti souvenir shop, penyewaan alat selam, alat wisata di darat seperti penyewaan sepeda gunung, kendaraan untuk tur ke objek wisata sekitar de- sa sampai berkembangnya wisata spi- ritual. Di samping itu, desa Pemuter- an telah memiliki kelompok penjaga la- ut (pecalang) yang mengamankan wi- layah pesisir Pemuteran. Kelompok re- ef garderner yang melakukan pemeli- haraan terumbu karang, menyusul da- lam waktu dekat peresmian unit tra- vel, dan unit pengembangan spiritual centre. Keseluruhan unit tersebut ber- ada dibawah Badan Pengelola Pengem- bangan Desa Pemuteran (Single Desti- nation develompment and Management). Keberhasilan pengembangan pariwisa- ta kerakyatan di Pemuteran ini juga da- pat dilihat dari sejumlah penghargaan yang terima seperti: dari Skal, ASEAN- TA, PATA maupun Kalpataru dari pe- merintah Indonesia.
– Tradisi Sasi di Pulau Saparua [11][10] Salah satu contoh pengelolaan sumbe- rdaya laut dengan mengedepankan kai- dah konservasi berbasis masyarakat ada- lah tradisi Sasi alam laut yang sepenuh- nya diatur melalui peraturan Sasi dila- kukan oleh sebagian masyarakat pesisir di Propinsi Maluku. Di perdesaan Pulau Saparua, Maluku, pemanfaatan sumberdaya laut pesisir dan hutan umumnya dikelola dengan sistem yang disebut sasi, yang merupakan sua- tu sistem atau kelembagaan yang meng- atur masyarakat desa untuk tidak me- nangkap ikan di daerah tertentu dan waktu tertentu. Tujuan adanya larang- an ini supaya ikan dapat berkembang biak, tumbuh mencapai ukuran terten- tu, tetap tersedia hingga dapat ditang- kap dan dikonsumsi pada waktu yang lama dan agar sumberdaya ikan tetap lestari dan tetap dapat dimanfaatkan di kemudan hari oleh generasi yang ak-
Gambar 1 Salah satu bentuk papan peringatan dalam rangka restorasi terumbu karang untuk ekowisata di Desa Pemuteran, Bali.
an datang. Pelaksanaan sasi dilakukan dengan cara menutup musim dan dae- rah penangkapan ikan. Untuk itu, ma- syarakat desa tidak diizinkan menang- kap ikan selama periode waktu terten- tu di kawasan perairan tertentu. Perio- de penutupan pengankapan ika ini di- kenal dengan nama tutup sasi. Semen- tara itu, periode musim pengkapan ik- an ini dikenal dengan nama buka sa- si. Pelaksanaan sasi juga mengatur ten- tang pelarangan penggunaan alat tang- kap yang merusak lingkungan. Pemim- pin dan masyarakat desa bersama-sama menentukan jenis alat tangkap ikan yang boleh digunakan. Penggunaan dinamit, bom, dan racun untuk menangkap ikan dilarang. Hal ini disebabkan masyara- kat desa benar-benar telah memahami bahwa pengakapan ikan dengan cara ini dapat merusak lingkungan dan membu- nuh semua jenis dan ukuran ikan. Se- lain itu, penggunaan bom dan dinamit juga sangat berbahaya bagi keselamat- an jiwa nelayan.
Sistem Sasi di Kabupaten Maluku Te- ngah ini pada dasarnya dibentuk ber- dasarkan kesepakatan adat dan disam- paikan secara alamiah dari generasi ke generasi. Sistem Sasi ini kemudian di- legitimasi oleh institusi formal, dalam hal ini pemerintah melalui institusi de- sa yang membawahi praktek-praktek Sa- si tersebut.
– Hak Ulayat Laut di Endokisi Kabupa- ten Jayapura [9] Endokisi adalah sebuah desa pantai yang berada di Teluk Tanah Merah, wilayah Kecamatan Demta, Kabupaten Jayapu- ra. Kepemimpinan di Desa Endokisi ber- tumpu pada “tiga tungku” yaitu peme- rintah, pemimpin tradisional dan gere- ja yang menyatu dalam dewan adat dan dibentuk tahun 1986. Tugas Dewan Adat adalah menyelesaikan permasalahan yang ada kaitannya dengan masalah adat. Per- ubahan teknologi dalam kegiatan pe- nangkapan ikan sangat berpengaruh ter- hadap pelaksanaan hak ulayat laut. Hal tersebut disebabkan oleh kekhawatiran masyarakat terhadap kelangsungan sum- berdaya di wilayah pemilik hak ulayat laut terutama terhadap tingkat eksplo- itasi sero dan jaring yang dianggap le- bih tinggi. Permohonan dan pemberi- an izin tidak dilakukan dalam bentuk tertulis dan tidak didasarkan pada per- hitungan materi. Namun demikian, pe- milik alat tangkap akan menyerahkan sebagian uang dari hasil penjualan ik- an kepada Dewan Adat. Sanksi oleh Dewan Adat hanya diberik- an kepada para nelayan yang mengope- rasikan jaring atau sero apung atau alat tangkap lain yang dianggap memiliki tingkat eksploitasi yang tinggi di wila- yah lain tanpa izin. Di Desa Endokisi dikenal empat tingkatan sanksi, yaitu
(1) teguran, (2) tobu (disuruh menca- ri kelapa), (3) disuruh menangkap babi, dan (4) Hukuman mati. Hukuman mati sejak masuknya Injil tidak diberlakuk- an lagi. Pengaturan jumlah alat tang- kap yang boleh dioperasikan di perair- an laut Desa Endokisi diberikan oleh Dewan Adat dapat menjamin kelestari- an sumberdaya ikan di sekitar wilayah perairannya yang merupakan salah satu tujuan pengelolaan sumberdaya ikan. Selain beberapa contoh di atas, berba- gai contoh kearifan lokal lain dalam pe- ngelolaan konservasi berbasis masyara- kat telah banyak dipublikasikan anta- ra lain: Pengelolaan Sumberdaya Laut berbasis masyarakat di desa Blongko, Talise dan Bentenan Tumbak di Sula- wesi Utara [12]; [11];[10], Keputusan De- sa Gili Indah, Nusatenggara Barat [12], Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut (DPL) di Pulau Sebesi Lampung Selat- an [13]; Pengembangan ekowisata ber- basis masyarakat di Kelurahan Serang- an Bali [14]; dan Tradisi hukum adat laot/Panglima laot di Nanggroe Aceh Darussalam [15];[16];[17];[18], bahkan ber- dasarkan data yang di sampaikan [19], tingkat keberhasilan pengelolaan kon- servasi oleh sistem tradisional masya- rakat Aceh di Pulau Weh, memberikan hasil tutupan karang yang lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ter- umbu karang di cagar alam laut yang dikelola pemerintah (lihat gambar 2).

## PENUTUP
Beberapa kasus di atas hanyalah sebagi- an kecil dari berbagai contoh pengelolaan dan/atau konservasi sumberdaya alam/laut berbasis masyarakat (CBM) dan/atau ko- manajemen antara pemerintah dan masya- rakat yang berlangsung dengan mengede- pankan kearifan lokal dan menerapkan kaidah- kaidah pelestarian/konservasi yang telah ber- langsung turun-temurun di Indonesia dan merupakan implementasi nilai luhur buda- ya Indonesia dalam pengelolaan sumberda- ya alamnya. Bahkan [20], menyatakan bah-
Gambar 2 Grafik yang menunjukkan bahwa kon- servasi terumbu karang berbasis masyarakat mem- berikan hasil Tutupan karang keras yang lebih tinggi dibandingkan cagar alam laut dan kondi- si open access, data diiukur melalui 8 kali pengu- langan dengan transek garis sepanjang 10 m dari 0,5 hingga 2 m pada 15 titik di Pulau Weh dan di Pantai Aceh di awal tahun 2005. (Gambar diadopsi dari [19]).
wa pelaksanaan CBM dan Ko-manajemen di Indonesia merupakan salah satu sistem pengelolaan berbasis masyarakat yang pa- ling lama bertahan di Asia Tenggara. Ke- sepakatan - kesepakatan lokal dan bentuk- bentuk pengelolaan dan pemanfaatan sum- berdaya laut berdasarkan hukum adat se- perti dikemukakan pada setiap bentuk pe- ngelolaan di atas juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki nilai-nilai konservatif terhadap keberadaan sumberdaya alam di sekitarnya.
Meningkatnya pemahaman terhadap nilai- nilai sosial ekonomi budaya masyarakat ber- kaitan dengan pola kehidupannya, mendo- rong keterlibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi ter- masuk pemanfaatan potensi sumberdaya alam hayati laut dan ekosistemnya ( communtiy based conservation and biodiversity mana- gement ). Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dalam pembangunan dan penge- lolaan kawasan konservasi. Kesadaran ma- syarakat tradisional untuk memanfatkan se- cara lestari sudah banyak dilakukan teru- tama oleh masyarakat adat/lokal. Walau- pun mereka belum mengentahui termino- logi konservasi tetapi upaya ke arah kon- servasi itu tanpa disadari telah mereka la- kukan, mereka telah menyadari bahwa alam ini nantinya tidak hanya untuk kita saat ini tapi juga untuk anak cucu mereka di masa yang akan datang [21].
Berbagai pola dan pelaksanaan pengelola- an sumberdaya laut berbasis masyarakat atau hukum adat merupakan modal ber- harga bagi pemerintah dalam mengembangk- an berbagai kawasan konservasi di Indo- nesia. Walaupun, pengelolaan yang mur- ni berbasis masyarakat tersebut memiliki beberapa kelemahan, namun pengelolaan oleh pemerintah juga tidak lepas dari ber- bagai kelamahan pula (lihat [11]). Dalam hal ini berarti pula, baik pengelolaan/konservasi oleh masyarakat maupun oleh pemerintah juga memiliki kelebihan masing-masing. Oleh karena itu perpaduan atau kolaborasi pe- ngelolaan secara bersama antara pemerin- tah dan masyarakat ( co-management ) mung- kin merupakan pilihan yang lebih baik da- lam rangka meningkatkan keberhasilan pe- ngelolaan kawasan konservasi laut di Indo- nesia.

## PUSTAKA
1. Sutono, D., 2005. Kebijakan pengelolaan ka- wasan konservasi laut untuk mendukung pro- duksi perikanan yang lestari. Prosiding, Semi- nar Nasional Membangun Kabupaten Teluk Bintuni Berbasis Sumberdaya Alam Hak Cip- ta pada Universitas Trisakti, TNC (The Na- ture Conservancy) dan Universitas Negeri Pa- pua: 23-37.
2. Departemen Kelautan dan Perikanan RI, 2006. Pembelajaran dari Program Pengelolaan Sum- berdaya Alam Laut Berbasis Masyarakat (Vol 2).Kerjasama: COREMAP II dan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Ke- cil DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PER- IKANAN. PT. BINA MARINA NUSANTA- RA. Jakarta.
3. Burke, L., Selig, E., dan Spalding,M. 2002. Re- efs at Risk in Southeast Asia. World Resources Institute.
4. Moniaga, S. 2002.Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hi- dup di Indonesia. Artikel utama dalam WA- CANA HAM, Media Pemajuan Hak Asasi Ma- nusia, No. 10/Tahun II/12 Juni 2002, Jakarta.
5. Wospakrik, F.A. 2008. Kontribusi MRP da- lam pengelolaan sumberdaya alam dan Hak- hak masyarakat adat Papua.
6. Emilia. 2008. Masyarakat adat Marga Belim- bing di Enclave Pengekahan Kabupaten Lam- pung Barat. Warta Tenure, no. 2008. Working Group on Forest and Tenure. Jakarta.
7. Gunawan, H, 2005. Implementasi Desentrali- sasi Salah, Masyarakat Adat Menuai Masalah. Governance Brief no 8 tahun 2005. Center for
International Forestry Research. Bogor. 12 ht- tp//balikamilagi.blogspot.com, 2009. Konserva- si terumbu karang untuk keberlanjutan wisata bahari. Pengalaman Desa Pemuteran, Bali. [23 Juli 2011]
8. Wahyudin, Y. 2004. Comunity Based Mana- gement (CBM): Pengelolaan Berbasis Masya- rakat. Makalah, disampaikan pada Pelatihan Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Bogor.
9. Kusumastanto,T., K.A.Azis, M. Boer, Purba- yanto, A., Kurnia, R., Yulianto, G., Eidman E., Wahyudin, Y., Vitner Y., dan Solihin, A., 2004. Kebijakan pengelolaan sumberdaya per- ikanan di Indonesia. PKSPL IPB. Bogor.
10. Departemen Kelautan dan Perikanan RI, 2006. Strategi Utama Jejaring kawasan konservasi laut. Kerjasama: Departeman Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Kelautan, Pe- sisir dan Pulau-pulau Kecil Program Rehabi- litasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Tahap II (COREMAP II). Jakarta.
11. Nikijuluw, V.P.H., 2002. Rezim pengelolaan sumberdaya perikanan. PT. Pustaka Cidesin- do. Jakarta.
12. Manullang, S. 1999. Kesepakatan Konservasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Kon- servasi (Discussion Paper), Kerjasama Depar- temen Kehutanan dan Perkebunan RI dan Na- tural Resources Management Program. Jakar- ta.
13. Wiryawan, B., dan Dermawan,A., 2006. Pan- duan pengembangan kawasan konservasi laut daerah (marine management area/MMA) di wilayah COREMAP II- Indonesia Bagian Ba- rat. Kerjasama Coremap II – KP3K. Departe- men Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
14. Amiani, N.D., 2008. Pengembangan Ekowisa- ta yang berbasis masyarakat menuju pariwisa- ta berkelanjutan di Kelurahan Serangan, Bali. Jurnal Kepariwisataan Indonesia: III (2)
15. Nya’pha, M.H.,2001. Panglima Laot; peranan- nya dalam lembaga adat laot. Makalah Du- ek pakat panglima laot se-Aceh, 19-20 Maret 2001. Sabang. http://www.id.acehinstitute.org
[15 Januari 2012]
16. Wardah, E., Dampak keberadaan lembaga hu- kom adat laot dalam kehidupan nelayan Aceh, Kaitannya terhadap tingkat pendapatan nela- yan; studi kasus pada masyarakat nelayan di Kabupaten Aceh Barat. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
17. ADR Aceh Barat. 2006. ETESP Fisheries ACTI- VITY DESIGN REPORT 2006 on COMMU- NITY EMPOWERMENT IN ACEH BARAT. BRR Aceh-Nias & ADB. Banda Aceh.
18. Tripa, S. 2009. Peran dan Fungsi kelembagaan adat Panglima Laot dalam pengelolaan sum- berdaya kelautan dan perikanan. www.id.aceh- institute.org.
19. Wilkinson, C., Souter, D., dan Golberg, J. 2006. Status terumbu karang di negara-negara yang terkena dampak tsunami 2004. Alihbahasa oleh Yayasan Terangi Indonesia. Auatralian Insti-
tute of Marine Science. Townsville, Queens- land.
20. Pomeroy, R.S., 1995. Community-based and co-management institutions for sustainable co- astal fisheries in Shoutheast Asia. Journal of Ocean and Coastal Management. XXVII (3): 143-162.
21. Nitibaskara, TB.U., 2005. Kebijakan Pengelo- laan Kawasan Konservasi. Prosiding, Seminar Nasional Membangun Kabupaten Teluk Bin- tuni Berbasis Sumberdaya Alam Hak Cipta pada Universitas Trisakti, TNC (The Nature Conservancy) dan Universitas Negeri Papua: 3-22.6.