## PENYELESAIAN SENGKETA PENGELOLAAN MAKAM SUNAN MURIA

## Jagi Riatmo, Sukirno
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: jagi@gmail.com

## Abstract
Horizontal conflict often occurs in people who have different interests. What often happens is a dispute over land ownership rights. But there are also conflicts in the form of tomb management disputes.  As  happened  in  the  Tomb  of  Sunan  Muria  which  is  located  in  Colo  Village,  Dawe District,  Kudus  Regency.  This  study  discusses  how  to  settle  cases  before  entering  the  judicial domain  and  after  decisions  from  a  number  of  levels  of  justice  and  whether  the  decision  is  in accordance with applicable regulations to the extent to which the local government acts on the case.  This  study  uses  a  descriptive  qualitative  research  method  with  a  sociological  juridical approach. Data collection is done by collecting data sources both primary and secondary data, which  are  adjusted  to  the  research.  The  absence  of  enforcement  of  regulations  on  Cultural Heritage Objects. In each case, the court has not fully considered social factors and historical factors, it is seen that in terms of management of the object of the family dispute the caretaker is not involved at all.
Keywords : Dispute Resolution, Management, Tomb of Sunan Muria

## Abstrak
Konflik  horizontal  sering  terjadi  pada  masyarakat  yang  mempunyai  kepentingan  berbeda-beda. Yang sering terjadi ialah sengketa perselisihan kepemilikan hak atas tanah. Namun terdapat pula konflik  yang  berupa  sengketa  pengelolaan  makam.  Seperti  yang  terjadi  pada  Makam  Sunan Muria yang terletak di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.  Penelitian ini membahas bagaimana  penyelesaian  kasus  sebelum  masuk  pada  ranah  peradilan  maupun  setelah  adanya putusan  dari  sejumlah  tingkat  peradilan.serta  apakah  putusan  tersebut  telah  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku  hingga  sejauh  mana  PEMDA  setempat  bertindak  atas  kasus  tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan dilakukan pendekatan yuridis  sosiologis. Pengumpulan data   dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer  dan  sekunder,  yang  disesuaikan  dengan  penelitian.  Belum  adanya  penegakan  terhadap peraturan tentang Benda Cagar Budaya. Dalam setiap putusanya, pengadilan belum sepenuhnya mempertimbangkan  faktor  sosial  dan  faktor  historis,  hal  tersebut  terlihat  bahwa  dalam  hal pengelolaan atas objek sengketa pihak keluarga juru kunci sama sekali tidak dilibatkan.
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Pengelolaan, Makam Sunan Muria

## A. Pendahuluan
Tanah  adalah  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  kepada  umat manusia  di  muka  bumi. Tanah  merupakan  faktor  penting  dan  merupakan  fondasi  utama  dari  semua  kegiatan  yang dilakukan  bagi  kelangsungan  hidup  manusia.  Tanah  bukan  saja  berfungsi  sebagai  tempat berdiam,  mendirikan  bangunan  diatasnya  berupa  rumah,  sarana  sekolah,  sarana  tempat ibadah  dan  tempat  berusaha,  tetapi  juga  merupakan  sumber  kekuasaan  dan  jaminan  hidup suatu  bangsa.Tanah  merupakan  kebutuhan  hidup  manusia  yang  sangat  mendasar.  Saat meninggal  dunia  juga  masih  memerlukan  tanah  untuk  penguburannya.  Begitu  pentingnya tanah  sehingga  setiap  orang  berusaha  untuk  menguasai  dan  memilikinya.  Dengan  begitu besarnya fungsi tanah bagi kehidupan manusia sering terjadi konflik antar individu.
Di  Negara  Indonesia  fungsi  tanah  semakin  meningkat  dan  mempunyai  nilai ekonomis  yang  sangat  tinggi,  dari  sekian  banyak  bidang  yang  menyangkut  tanah,  bidang ekonomi  tampak  mendominasi  aktifitas  manusia,  dimana  pertumbuhan  penduduk  serta pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat. Sering kali karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan  manusia,  tanah  menjadi  objek  yang  rawan  terhadap  perselisihan  atau  sengketa antar  manusia.  Hal  ini  terjadi  karena  kebutuhan  manusia  akan  tanah  semakin  meningkat, namun persediaan tanah relatif tetap. Sengketa tanah dalam masyarakat setiap tahun semakin meningkat  dan  terjadi  hampir  di  seluruh  daerah  di  Indonesia,  baik  perkotaan  maupun  di perdesaan. Dalam ranah hukum, dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua orang  atau  lebih  dimana  keduanya  saling  mempermasalahkan  suatu  objek  tertentu.  Hal  ini terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
Konflik  dilatarbelakangi  oleh  perberdaan  ciri-ciri  yang  dibawa  individu  dalam  suatu interaksi.  Perbedaan-perbedaan  tersebut  diantaranya  adalah  menyangkut  ciri  fisik, kepandaian,  pengetahuan,  adat  istiadat,  keyakinan,  dan  lain  sebagainya,  dengan  dibawa sertanya  ciri-ciri  individual  dalam  interaksi  sosial,  konflik  merupakan  situasi  yang  wajar dalam  setiap  masyarakat.  Konflik  hanya  akan  hilang  bersamaan  dengan  hilangnya masyarakat  itu  sendiri.  Konflik  bertentangan  dengan  integrasi,  sebaliknya  integrasi  yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.
Konflik  horizontal  sering  terjadi  pada  masyarakat  yang  mempunyai  kepentingan berbeda-beda.  Yang  sering  terjadi  ialah  sengketa  perselisihan  kepemilikan  hak  atas  tanah. Namun terdapat pula konflik yang berupa sengketa pengelolaan makam. Seperti yang terjadi pada Makam Sunan Muria yang terletak di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
Konflik  tersebut  dilatar  belakangi  perselisihan  antara  pihak  juru  kunci  yang  sah  dan mendapat hak pengelolaan atas makam Sunan Muria dengan pihak Tim Reformasi 17 yang berupaya mengelola makam tersebut. Bahkan kedua pihak tersebut masih terdapat hubungan darah.
Sengketa tersebut terjadi pada akhir tahun 90an tepatnya tahun 1998 hingga awal tahun 2000an.  Pihak  keluarga  Kartodirono  selaku  juru  kunci  yang  sah  mendapatkan  protes  dari pihak  Tim  Reformasi  atas  posisi  juru  kunci  tersebut.  Mereka  menghendaki  juru  kunci tersebut untuk diganti. Sengketa pun terjadi berlarut-larut, hingga dilakukan mediasi. Namun upaya  mediasi  tidak  menyelesaikan  masalah  karena  salah  satu  pihak  mengingkari kesepakatan  mediasi  tersebut.Pihak  Keluarga  Kartodironomerasa  tidak  mendapatkan haknya,  maka  mereka  mencoba  menempuh  jalur  hukum.  Keluarga  Kartodirono  (keluarga Juru Kunci yang sah) tetap berupaya menjalani semua proses hukum yang dapat dilakukan. Karena  pada dasarnya keluarga Kartodirono lah yang berhak mendapatkan hak pengelolaan atas makam tersebut.
Sengketa  tersebut  telah  menjalani  proses  hukum  dari  mulai  pada  tahap  Pengadilan Negeri  Kudus, Pengadilan Tinggi Semarang hingga Makamah Agung. Pada tahap Gugatan di  tingakat  pertama  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  Kudus  dimenangkan  oleh  pihak yang  berhak  atau  pihak  Keluarga  Kartodirono.  Namun  pada  tahap  banding  yang dilaksanakan  di  Pengadilan  Tinggi  Semarang  selanjutnya  dimenangkan  oleh  pihak  yang berupaya  mengelola  atau  pihak  Tim  Reformasi.  Setelah  itu  upaya  Kasasi  dilakukan  oleh pihak keluarga Kartodirono namun ditolak oleh Makamah Agung.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh  dari  studi  kepustakaan,  sehingga  nantinya  diperoleh  data  yang  akurat  sedangkan terhadap  permasalahan-  nya  dilakukan  pendekatan  yuridis  sosiologis.(Soetandyo Wignyosubroto, 2002)
Pendekatan  yuridis  sosiologis,  yaitu  di  dalam  menghadapi  permasalahan  yang  dibahas bedasarkan  peraturan-peraturan  yang  berlaku  kemudian  dihubungkan  dengan  kenyataan- kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.
Penulis mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber  data  baik  data  primer  dan  sekunder,  yang  disesuaikan  dengan  penelitian.  Teknik
pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah  wawancara.(Amirudin, 2002)
Wawancara  adalah  situasi  peran  antara  pribadi  bertatap  muka,  ketka  seseorang  yakni pewawancara  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  yang  dirancang  untuk  memperoleh jawaban  yang  relevan  dengan  masalah  penelitian  kepada  responden.(Soekanto,  1986) Wawancara  langsung  dalam  pengumpulan  faktasosial  sebagai  bahan  kajian  ilmu  hukum empiris,  dilakuakn  dengan  cara  tanya  jawab  secara  langsung  dimana  semua  pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat penulis. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dengan baik.(Bahder JOhan Nasotion, 2010)
Teknik  dokumentasi  adalah  teknik  pengumpulan  data  yang  berwujud  sumber  data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip,  dokumen  pribadi,  dan  foto  terkait  dengan  permasalahan  penelitian.(Sudarto,  2002) Dilakukan  untuk  memperoleh  dan  memahami  konsep  dan  teori  serta  ketentuan  tentang perlindungan hukum terhadap pengelolaan Makam Sunan Muria.
Suatu  penelitian  pasti  membutuhkan  data  yang  lengkap  dalam  hal  dimaksudkan agardata  yang  terkumpul  benar-benar  memiliki  nilai  validitas  dan  reabilitasyang  cukup tinggi.Di  dalam  penelitian,  lazimnya  dikenal  paling  sedikit  tiga  jenis  teknik  pengumpulan data,yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atauinterview(Soekanto,  1986).Mengingat  jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  berupa  jenis  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  bahan  pustaka,  maka  teknik pengumpulan data yang tepat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, berupa pendapat ahli, tulisan dan buku-buku ilmiah dan bahan kepustakaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini.
Studi Dokumen berfungsi untuk mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain.  Dalam  penulisan  ini  khususnya  untuk  menggali  asas-asas  hukum  dan  kaidah-kaidah hukum,  khususnya  di  bidang  sengketa  pengelolaan,  penulis  selain  banyak  mengkaji  dari beberapa  buku-buku,  tulisan,  juga  menganalisa  terhadap  putusan-putusan  Pengadilan  atas sengketa-sengketa  pengelolaan  khususnya  berkaitan  dengan  pengelolaan  Makam  Sunan Muria.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Duduk Permasalahan dan Proses penyelesaian sengketa sebelum diajukan ke Pengadilan.
Pada  sekitaran  bulan  Juli  1998  team  “REFORMASI  17”  atau  tim  17  beserta  masa menduduki  dengan  paksa  Kawasan  Makam  Suanan  Muria.  Gerakan  tersebut  diketuai Garno Sunarno. Mereka menuntut 1 ;
a) Menyerahkan Pengelolaan Makam Sunan Muria Kepada Pemerintah desa Colo.
b) Mempertanggungjawab-kan segala kegiatan dan tindakan dalam pengelolaan Makam yang selama ini dilakukan dengan tanpa melibatkan Pemerintah Desa Colo.
Mereka  beranggapan  bahwa  pengurusan  makam  selama  ini  salah  dan  ingin menggantikan posisi pengelola.

## 2. Mediasi
Upaya  penyelesaian  yang  pertama  diadakan  tanggal  24  Juli  1998.  Pihak  mediator ditengahi oleh mantan Kepala Desa Colo dan Kyai Desa Colo. Pertemuan tersebut hanya dihadiri  oleh  Tim  17.  Dalam  pertemuan  tersebut,  Tim17menghendaki  penggantian pengurusan oleh juru kunci.
Proses  mediasi  yang  kedua  diadakan  pada  tanggal  26  Juli  1998  dengan  mediator yang  sama.Masing-masing  perwakilan  kedua  pihak  bertemu.  Pada  pertemuan  tersebut, mediator  memberikan  saran  berupa  pembentukan  yayasan  oleh  Tim  17.  Tim  17 menghendaki  membuat  yayasan  yang  dibawahnya  terdiri  dari  pengurusan  keluarga  Juru Kunci. Pihak Juru Kunci keberatan atas tuntutan tersebut karena yayasan dibuat oleh tim 17.  Sedangkan  keluarga  Juru  kunci  menginginkan  yayasan  dibentuk  sendiri  oleh Keluarga Juru Kunci.
Upaya  ketiga  dimediasi  oleh  Asisten  Tata  Praja,  Humas  PEMDA,  Kabag  Hukum PEMDA,  Wakil  Camat  Dawe  dan  Kepala  Desa  Colo.  Pertemuan  tersebut  dihadiri  oleh kedua  belah  pihak.  Dari  Keluarga  Juru  Kunci  meminta  agar  pengelolaan  atas  makam dikembalikan.  Tim  17  pun  tidak  setuju  bahkan  akan  mempensiunkan  Juru  Kunci  dan tidak mengikutsertakan Keluarga Juru Kunci dalam pengurusan Yayasan.
Pada 15 November 1998 Bupati kudus meminta sosok pemilik Pabrik Rokok Sukun bapak Rindho Wartono (almarhum) untuk dimintai bantuannya mendamaikan para pihak yang  bersengketa  dalam  perebutan  pengelolaan  Makam  Sunan  Muria  antara  Keluarga Juru Kunci R. Kartodirono dengan Team 17 2 . Penyelesaian perkara tersebut diadakan di
1 Porposal Tuntutan Tim Reformasi tgl 23 Juli 1998 oleh tim 17
2 Penjelasan oleh sekretaris Alm  bapak Rindho Wartono (Direktur PR Sukun Grup selaku mediator)
rumah bapak Rindho Wartono di Gebog Kudus. Pada pertemuan pertama tersebut kedua belah  pihak  telah  saling  menerima  dan  mengakui  serta  menghormati  bahwa  R. Kartodirono  adalah  Juru  Kunci  Makam  Sunan  Muria,  oleh  karena  itu  dibentuklah  tim kecil untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Setelah itu pertemuan dijadwalkan kembali tanggal 20 November 1998.
Pada  20  November  1998  diadakan  pertemuan  kedua.  Bapak  Rindho  Wartono diwakili  oleh  sekretarisnya  untuk  melanjutkan  proses  mediasi  yang  diadakan  di  Desa Colo.  Kedua  belah  pihak  hadir  dalam  pertemuan  tersebut,  namun  belum  tercapai kesepakatan.
Pada  23  November  1998  diadakan  pertemuan  lagi  antar  kedua  belah  pihak  yang bersengketa  bertempat  di  Villa  Sukun  Desa  Colo  dengan  ditengahi  sekretaris  Bapak Rindho  Wartono  bernama  Alwi  Tohir  dan  Lukman  (almarhum).  Pihak  keluarga  Juru Kunci Makam dihadiri oleh mbah R. Kartodirono dengan tiga putranya, sedangkan team 17 dihadiri oleh seluruh anggotanya yang berjumlah 17 orang. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati :
a) Juru  Kunci  Makam  Sunan  Muria  dikembalikan  lagi  kepada  mbah  R.  Kartodirono, hanya  tentang  penyerahan  kunci  makam,  namun  salah  satu  pihak  tim  17  tidak menghendaki  penyerahan  kunci  makam  pada  rumah  R.Katodirono.  Pihak  keluarga Juru kunci pun tidak mempermasalahkan tempat penyerahan kunci makam.
b) Penyerahan kunci makam disepakati akan dilakukan pada tanggal 5 Desember 1998, akan  tetapi  hal  tersebut  tidak  dilakukan.  Hingga  tanggal  7  Desember  1998  Tim  17 mengirim  surat  pada  pihak  mediator  bahwa  pihaknya  belum  paham  tentang penyerahan kunci makam dan tidak menyanggupi kesepakatan tersebut.
Pada  5  November  1998,  pihak  tim  17  membentuk  yayasan  Masjid/Makam  Sunan Muria  yang  semakin  memperkeruh  proses  mediasi.  Pembentukan  yayasan 3 tersebut disetujui  oleh  Bupati  Kudus  yang  notabene  ikut  memediasi  para  pihak.  Dengan pengingkaran  kesepakatan  oleh  tim  17  tersebut,  pihak  mediator mengundurkan  diri  dari penyelesaian sengketa dan membuat laporan kepada Bupati Kudus.
Jajaran  Pemda,  Polres,  Kodim  Kudus  bersama  ulama  dan  tokoh  masyarakat  pun pernah memediasi kedua belah pihak. Mereka hendak menindaklanjuti hasil musyawarah tertanggal  15  November  1998  yang  disebutkan  bawah  tim  17  akan  segera  menyerahkan kunci  makam  kepada  pihak  Juru  Kunci  dan  menginginkan  dibentuknya  Yayasan  yang
3 Akta Yayasan Masjid dan Makam Sunan Muria No. 30 tanggal 19 Agustus 1998.
terdiri  dari  unsur  Keluarga  Juru  Kunci,  tim  17,  dan  Pemerintah  Daerah.  Namun  tim  17 mengklaim bahwa tidak diperlukan pergantian pengurusan yayasan yang sudah dianggap baik dan mempersilahkan pihak keluarga juru kunci jika tidak terima dengan hal tersebut.
2. Putusan Pengadilan belum sepenuhnya menerapkan Undang-undang yang berlaku.
a) Putusan Pengadilan Negeri
Proses  pengadilan  kasus  sengketa  pengelolaan  Makam  Sunan  Muria  telah ditempuh setidaknya dengan 4 kali persidangan diantaranya pada Pengadilan Negeri Kudus,  Pengadilan  Tinggi  Semarang,  dan  Mahkamah  Agung  RI.  Pada  Mahkamah Agung  sendiri  terdapat  2  kali  putusan  diantaranya  putusan  tingkat  Kasasi  dan Putusan Peninjauan Kembali.
Pada  proses  pengadilan  pertama  yaitu  pada  Pengadilan  Negeri  Kudus,  yang bertindak  sebagai  Penguggat  ialah  pihak  Keluarga  Juru  Kunci.  Mereka  merasa haknya  telah  direnggut  oleh  tim  17  secara  melawan  hukum.  Dalam  gugatanya, mereka  menuntut  agar  pengelolaan  atas  Makam  Sunan  Muria  dikembalikan.  Hal tersebut  didasari  karena  pada  dasarnya  pengelolaan  Makam  selama  ini  diwarisi secara  turun-temurun  dalam  garis  keturunan.  Objek  warisannya  berupa  komplek Makam dan Masjid yang telah dijelaskan sebelumnya.
Penguasaan  Makam  oleh  tim  17  dinilai  melanggar  hukum.  Terlihat  bahwa  ada upaya semacam reformasi oleh sekelompok orang. Upaya tersebut dilakukan dengan cara berdemo dan merebut dengan paksa kunci Makam. Cara pendudukan tersebutlah yang  dituntut  oleh  keluarga  Juru  Kunci  secara  pidana  dan  perdata  karena  terdapat unsur ancaman dan paksaan.
Dalam sejarah pengelolaan nya, telah terdapat setidaknya 9 Juru Kunci Makam yang  kesemuanya  diangkat  secara  sah  dan  memiliki  hubungan  darah.  Permasalahan timbul  tentang  tata  cara  pengangkatan  Juru  Kunci.  Pihak  tim  17  mengklaim  bahwa Juru Kunci ditunjuk oleh seorang kepala desa. Sedangkan oleh keluarga Juru Kunci berpendapat  bahwa  penunjukan juru  kunci  dilakukan  dengan  sistem  pewarisan.  Hal tersebut menjadi masalah yang besar karena menyangkut sejarah dan kebiasaan adat setempat. Namum dalam pertimbangannya, Pengadilan Negeri tidak memepersalahkan tentang siapa yang berhak menunjuk atau  mengangkat juru kunci
karena  Tim  17  juga  mengakui  bahwa  R.  Kartodirono  ialah  juru  kunci  makam  ke-9 yang sah.
Pendirian Yayasan oleh tim 17 juga dipermasalahkan dalam gugatan. Hal tersebut  dikarenakan  pengatasnamaan  sepihak  atas  Makam  Sunan  Muria  dengan tidak  melalui  pertimbangan  dan  pengikutsertaan  Juru  Kunci  Makam  yang  sah. Terlebih  lagi  keikutsertaan  Bupati  dalam  pengurusan  Yayasan.  Seharusnya  sebagai kepala  daerah  dituntut  untuk  bertindak  sebagai  penengah  bukan  memihak.  Karena menurut  Undang-undang  no.  22  tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah  (sekarang diubah dengan Undang-undang no. 9 tahun 2015) pada saat itu dalam pasal 48 huruh a dan b ;Kepala Daerah dilarang :
a) turut  serta  dalam  swasta-perusahaan,  baik  milik  swasta  maupun  milik  Negara Daerah, atau dalam yayasan bidang apapun juga;
b) membuat  keputusan  yang  secara  khusus  memberikan  keuntungan  bagi  dirinya, anggota  keluarganya,  kroninya,  golongan  tertentu,  atau  kelompok  yang  secara nyata  merugikan  kepentingan  umum  atau  mendiskriminasikan  warga  dan golongan masyarakat lain;
Namun  Pengadilan  Negeri  bukan  pada  kapasitasnya  untuk  memutus permasalahan  tersebut.  Penulis  juga  menyayangkan  ikut  campurnya  kepala  daerah maupun  Pemda  setempat  dalam  salah  satu  pihak.  Karena  pada  dasarnya  kepala daerah maupun pemerintah berkedudukan sebagai pihak yang bijaksana.
b) Putusan Pengadilan Tinggi
Selanjutnya  pada  tingkat  banding  pada  Pengadilan  Tinggi  Semarang  yang menjadi pemohon ialah pihak tim 17. Terdapat perkembangan baru mengenai status Makam  dan  Masjid  Sunan  Muria.  Melalui  Surat  Menteri  Pendidikan  Nasional  RI tertanggal 29 November 1999 No. 299/M/1999 bahwa Komplek Makam dan Masjid Sunan  Muria  ditetapkan  sebagai  Benda  Cagar  Budaya.  Hal  tersebut  menjadi  dasar hukum  yang  kuat  untuk  pihak  tim  17  memenangkan  tingkat  banding.  Sebaliknya pada  pihak  Keluarga  Juru  Kunci  Makam  merasa  penetapan  tersebut  memberatkan karena pada dasarnya mereka tidak kuat secara dasar hukum dibanding tim 17 yang telah mempunyai badan hukum yayasan.
Dengan ditetapkannya status Benda Cagar Budaya, otomatis Makam dan Masjid Sunan  Muria  menjadi  domain  negara.  Negara  dalam  hal  ini  dapat  melimpahkan wewenang  nya  pada  Pemerintah  Daerah  masing-masing  daerah.  Posisi  daerah  di Indonesia sangat krusial karena memiliki posisi yang tunggal dan clear , yaitu sebagai
local-self  govern-men t,  atau  yang  sering  dikenal  dengan  daerah  otonom  dan menggunakan asas penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi.
Pihak  yang  berewenang  menunjuk  pengelola  Benda  Cagar  Budaya  ialah pemerintah  daerah.  Maka  dari  itu  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  mengetahui secara  rinci  sejarah  pengelolaan  benda  cagar  budaya  tersebut.  Pemda  juga  dituntut untuk  netral  jika  terjadi  sengketa.  Namun  hal  tersebut  tidak  terjadi  pada  kasus sengketa pengelolaan Makam Sunan Muria karena kepala daerah dan Pemdanya turut serta pada salah satu pihak.
Pasal  4  Peraturan  Pemerintah  No.  10  tahun  1993  tentang  Pelaksanaan  Undang- undang  No.  2  tahun  1992  tentang  Benda  Cagar  Budaya  (sekarang  diganti  dengan Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya) dikatakan bahwa ;
1) Setiap orang dapat memiliki atau menguasai benda cagar budaya tertentu dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya.
2) Benda  cagar  budaya  tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1)  terdiri  atas benda cagar budaya yang:
a) diperoleh dari keluarga secara turun temurun atau warisan; atau
b) jumlah  untuk  setiap  jenisnya  cukup  banyak  dan  sebagian  telah  dimiliki  oleh Negara.
Menurut  pasal  tersebut  jelas  bahwa  benda  cagar  budaya  dapat  dikelola  secara pribadi  sepanjang  tetap  memperhatikan  fungsi  sosialnya.  Pemerintah  daerah seharusnya mudah saja menunjuk Juru Kunci makam sebelumnya  sebagai pengelola Benda  Cagar  Budaya.  Jika  perlu  PEMDA  setempat  juga  mengarahkan  Juru  Kunci untuk segera membentuk yayasan agar dapat mengelola objek Benda Cagar Budaya dengan  pertanggungjawaban  secara  hukum.  Namun  hal  tersebut  tidak  dilakukan Pemda  dan  membuat  suasana  beberapa masyarakat  desa  Colo terbelah  menjadi  dua kubu yang bertentangan.
c) Putusan Mahkamah Agung
Pada  tingkat  Kasasi  pihak  Keluarga  Juru  Kunci  mempermasalahkan  penetapan status Benda Cagar Budaya atas Komplek Makam dan Masjid Sunan Muria. Dalam permohonan kasasinya mereka beranggapan bahwa tanah kawasan makam berstatus tanah  adat.  Awal  mula  dasar  penetapan  status  benda  cagar  budaya  ialah  Surat Keterangan  Kepala  Desa  Colo  tanggal  21  Juli  1999  No.  156/18/VII/99  yang menyatakan  bahwa  tanah  Makam  dan  Masjid  Sunan  Muria  merupakan  bekas  hak Gouverment  Ground .  Penetapan  tersebut  memicu  polemik  karena  pada  tingkat
Gugatan posisi Kepala Desa tersebut sebagai turut tergugat dimana ia berpihak pada tim 17.
Upaya terakhir ditempuh pihak Keluarga Juru Kunci lewat Peninjauan Kembali atas  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  no.  2805K/PDT/2001.  Dalam  permohonannya, pemohon  merasa  hakim  pada tingkat  Kasasi  melakukan  kekhilafan  atau  kekeliriuan yang  nyata.  Dimana  mereka  merasa  bahwa  yang  berwenang  menentukan  status kepemilikan tanah Badan Pertanahan Nasional bukan Menteri Pendidikan.
Mengenai  penetapan  status  Benda  Cagar  Budaya,  penulis  setuju  bahwa  jika penetapan  tersebut  bertujuan  untuk  melestarikan  dan  melindungi  Makam  Sunan Muria  itu  sendiri.  Namun  yang  menjadi  permasalahan  ialah  mengenai  pengelola Objek sengketa tersebut.
Makhkamah  Agung  dalam  pertimbangan  hukumnya  menggunakan  Undang- undang No. 2 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (UUCB) mengenai penetapan status benda cagar budaya, namun tidak diterapkan pula materi dalam UUCB untuk dasar  pertimbangan  tentang  pengelolaan.  Hal  itulah  yang  mendasari  penulis  bahwa putusan MA belum sepenuhnya menerapkan UUCB sebagai dasar hukum.
D. Simpulan
1. Proses  penyelesaian  sengketa  sebelum  diajukan  ke  pengadilan  adalah  melalui  proses mediasi. Upaya mediasi telah diupayakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi atas pengelolaan Makam Sunan Muria. Menurut data yang diperoleh, setidaknya telah ada  lima  kali  upaya  mediasi.  Dari  kelima  upaya  mediasi  tersebut  tidak  memberikan solusi  yang  maksimal.  Pada  mediasi  keempat  sempat  ada  kesepakatan  antar  kedua belah  pihak.  Mediasi  tersebut  dimediatori  oleh  salah  satu  tokoh  masyarakat  yang dimintai  oleh  pihak  berwenang.  Namun  salah  satu  pihak  mengingkari  kesepakatan tersebut  dengan  alasan  bahwa  mereka  tidak  paham  dengan  kesepakatan  yang disepakatinya.  Keadaan  semakin  sulit  karena  ada  keberpihakan  Kepala  Daerah maupun  Pemda  pada  salah  satu  pihak.Putusan  pengadilan  sesuai  data  yang  diperoleh dan  dianalisa  menunjukan  belum  adanya  kesesuaian  dengan  perundang-undangan yang  berlaku.  Sesuai  peraturan  yang  berlaku,  kasus  diproses  pada  Pengadilan  Negeri Kudus.  Pada  proses  tersebut  pihak Juru Kunci  kembali  mendapatkan  haknya.  Sekitar tahun 1999, Makam dan Masjid Sunan Muria ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya. Kasus  meningkat  ke  tingkat  banding.  Dalam  putusan  banding,  Pengadilan  Tinggi Semarang menggugurkan putusan tingkat PN dan menyerahkan pengelolaan pada tim
17  (yayasan).  Selanjutnya  dalam  upaya  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali  yang dilakukan pihak Juru Kunci, ditolak oleh MA.
2. Pokok  dari  permasalahan  tersebut  ialah  tentang  siapa  yang  berhak  mengelola  dan status  objek  sengketa.  Menurut  penelitian,  Makam  Sunan  Muria  selama  ini  dikelola oleh Juru Kunci dan punggowo-punggowo. Pengelolaan tersebut diterima dengan cara penunjukan  maupun  pemberian  secara  turun-temurun  (sistem  waris).Mengenai  status Benda  Cagar  Budaya,  undang-undang  telah  mengisyaratkan  bahwa  Benda  Cagar Budaya  dapat  dikelola  maupun  dikuasai  oleh  seseorang  sepanjang  memperhatikan fungsi  sosial  dan  tidak  melanggar  norma  hukum,  dalam  hal  ini  ialah  seorang  Juru Kunci.  Namun  dalam  prateknya  hal  tersebut  tidak  dipertimbangkan  oleh  Hakim tingkat PT. Maka dari itu penulis dalam hal ini berkesimpulan bahwa putusan tingkat PT belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin. (2002). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
Bahder JOhan Nasotion. (2010). Metode Penelitian Ilmu Hukum . Jakarta: Remaja Rosdakarya.
Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Pres.
Soetandyo Wignyosubroto. (2002). Hukum,Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya . Jakarta.
Sudarto. (2002). Metode Penelitian Filsafat . Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
Penjelasan oleh sekretaris Alm  bapak Rindho Wartono (Direktur PR Sukun Grup selaku mediator)
Porposal Tuntutan Tim Reformasi tgl 23 Juli 1998 oleh tim 17