## PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  KREDITOR DALAM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA APABILA DEBITOR WANPRESTASI
Oleh : Suphia, SH., M.H

## Abstract
Fiduciary registration is the most important stages in the fiduciary is a fiduciary because the birth date on record according to the fiduciary Fiduciary Book List. The position of the creditors as a fiduciary are in a weak position when a loan has been disbursed to the debtor as  a fiduciary giver. Creditors require certainty and legal protection for unpaid credit guarantee has  been received by  the debtor. Legal  protection is very necessary when the debtor does  not fulfill its  obligations (default) to  repay  the  loan in accordance with the agreed time.
Keywords : Legal Protection, Creditors, Fiduciary, Breach of Contract.

## A. PENDAHULUAN Latar Belakang
Dengan  semakin  berkembangnya kegiatan  ekonomi,  maka  semakin  terasa pula  perlunya  sumber-sumber  dana  untuk membiayai  kegiatan  usaha.  Hubungan antara  pertumbuhan  kegiatan  ekonomi ataupun  pertumbuhan  kegiatan  usaha  erat kaitannya dengan sektor pembiayaan. Salah satu  sumber  pendanaan  yang  diperlukan untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam  dunia usaha  diperoleh  melalui  kegiatan  pinjam meminjam.  Kegiatan  pinjam  meminjam atau pemberian kredit berkaitan erat dengan dengan  adanya    jaminan.  Pengertian jaminan  dalam  hal  ini  adalah  jaminan khusus, bukan jaminan umum sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1131  KUH  Perdata. Salah  satu hak  jaminan  yang  banyak digunakan  dewasa  ini  adalah  Jaminan Fidusia.
Pengaturan mengenai Jaminan Fidusia  sebelum adanya  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan Fidusia  (UUJF)  masih  didasarkan  pada Yurisprudensi. Bentuk  jaminan  secara fidusia sebelum  berlakunya Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia ini digunakan secara luas oleh  masyarakat  dalam  transaksi  pinjam meminjam  karena  proses  pembebanannya dianggap  sederhana,  mudah  dan  cepat, tetapi  belum  dapat  menjamin  adanya kepastian  hukum.  Jaminan  fidusia  sendiri sebagaimana  yang  dipaparkan  para  ahli
adalah perluasan akibat banyak kekurangannya  lembaga  gadai  ( pand ) dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan di masyarakat. 1
Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan  tahapan  terpenting  dalam jaminan  fidusia  karena  lahirnya  jaminan fidusia adalah  sesuai  dengan  tanggal dicatatnya  jaminan  fidusia  dalam  Buku Daftar Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia yang  merupakan  salinan  Buku  Daftar Fidusia. Didalam sertifikat jaminan fidusia tersebut  dicantumkan  irah-irah  “Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa”  yang  mempunyai  kekuatan eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dilakukan eksekusi  terhadap  benda  jaminan  apabila debitor wanprestasi.
Kedudukan kreditor sebagai penerima fidusia berada dalam posisi yang lemah  pada  saat  kredit  telah  dikucurkan kepada  debitor  sebagai  pemberi  fidusia. Kreditor  memerlukan  kepastian  dan perlindungan  hukum  untuk  menjamin terbayarnya kredit yang telah diterima oleh debitor.  Perlindungan  hukum  tersebut sangat diperlukan ketika pihak debitor tidak
1 Salim  HS, Perkembangan  Hukum  Jaminan  Di Indonesia ,    PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,
2004, hal.57.
memenuhi  kewajibannya (wanprestasi) dalam  mengembalikan  pinjaman  sesuai dengan  waktu  yang  telah  diperjanjikan. Wanprestasi  atau breach  of  contract diartikan  sebagai  “Apabila  si  berutang (debitor)  tidak  melakukan  apa  yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan  wanprestasi,  artinya  debitor alpa  atau  lalai  atau  ingkar  janji  atau melanggar  perjanjian,  bila  ia  melakukan atau  berbuat  sesuatu  yang  tidak  boleh dilakukannya”. 2 Wanprestasi  dianggap
sebagai suatu kegagalan dalam
melaksanakan  janji  yang  telah  disepakati disebabkan karena debitor tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum.
Dalam praktek  pemberian  kredit dengan  jaminan  fidusia seharusnya mengacu pada UUJF, namun dalam praktek dalam  masyarakat,  masih  saja  terjadi pelanggaran  bagi  kreditor.  Sering  terjadi perjanjian  utang-piutang  atau  perjanjian jual  beli  dengan  angsuran  yang mencantumkan  pembebanan  fidusia  hanya dilakukan dengan akta dibawah tangan dan tidak  didaftarkan  pada  Kantor  Pendaftaran Fidusia. 3

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  yang  telah disebutkan  dalam  latar  belakang  diatas,
2 Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta,
1984, hal.1
3 Tan  Kamelo ,  Hukum  Jaminan  Fidusia  Suatu Kebutuhan yang Didambakan , Alumni, Bandung, 2006, hal.213
permasalahan    yang akan  dibahas  dalam penelitian  ini  dapat  dirumuskan  sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  perlindungan  hukum bagi kreditor dalam kaitannya dengan pendaftaran  jaminan  fidusia  ketika debitor wanprestasi ?
2. Apakah akibat  hukum bagi  pihak penerima  fidusia  apabila  jaminan fidusia tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia?

## B. PEMBAHASAN
I. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi Kreditor Dalam Pendaftaran

## Jaminan  Fidusia Apabila  Debitor Wanprestasi
Philipus  M.  Hadjon  mengemukakan bahwa  Perlindungan  hukum  merupakan perlindungan  harkat  dan  martabat  dan pengakuan  terhadap  hak  asasi  manusia yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum  dalam negara  hukum  dengan  berdasarkan  pada ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  negara tersebut  guna  mencegah  terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan  tertulis,  sehingga  sifatnya  lebih mengikat  dan  akan  mengakibatkan  adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak
yang  melanggarnya. 4 Perlindungan  hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 5
1. Perlindungan  hukum  yang preventif yang  bertujuan  untuk  mencegah terjadinya permasalahan atau
sengketa.
2. Perlindungan  hukum  yang represif yang  bertujuan  untuk  menyelesaikan permasalahan  atau  sengketa  yang timbul.
Perlindungan  hukum  yang  preventif bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya sengketa,  yang  mengarahkan  tindakan pemerintah  bersikap  hati-hati  dalam pengambilan keputusan bedasarkan diskresi. Perlindungan yang  represif bertujuan  untuk  menyelesaikan  terjadinya sengketa,  termasuk  penanganannya  di lembaga peradilan.
Pada asasnya dalam hukum perikatan, setiap debitor mempunyai kewajiban untuk memenuhi  prestasi  kepada  kreditor.  Oleh karena  itu  debitor  mempunyai  kewajiban untuk  membayar  utang-utangnya  kepada kreditor. Kewajiban debitor untuk melunasi hutang  tersebut  dinamakan Schuld .
Disamping  itu  debitor  juga  mempunyai kewajiban  lain  yang  dinamakan Haftung ,
yaitu bahwa debitor mempunyai kewajiban untuk  membiarkan  harta  kekayaannya diambil  oleh  kreditor  sebanyak  utang debitor,  untuk  melunasi  utangnya  apabila
4 Philipus  M.  Hadjon,  “ perlindungan  hukum  Bagi Rakyat  Indonesia”, PT.  Bina  Ilmu,  Surabaya 1987, hal. 205 .
5 Ibid , hal. 117
debitor  tidak  memenuhi  kewajibannya dalam  membayar  utang  tersebut. 6 Jaminan kebendaan merupakan salah satu perlindungan  hukum  bagi  kreditor    dalam suatu perjanjian kredit apabila debitor tidak melunasi  hutangnya  sesuai  dengan  yang diperjanjikanan.  Kegunaan  benda-benda jaminan tersebut antara lain: 7
1. Untuk memberikan hak dan kekuasaan  kepada  bank  untuk mendapatkan  pelunasan  dengan barang-barang jaminan tersebut bilamana  nasabah  cidera  janji,  yaitu tidak  membayar  kembali  hutangnya pada  waktu  yang  telah  ditetapkan perjanjian.
2. Memberikan dorongan kepada debitor agar :
a. Betul-betul menjalankan
usaha/proyeknya  yang  dibiayai dengan  kredit  bank,  karena  kalau hal tersebut diabaikannya resikonya  adalah  hak  miliknya yang dijaminkannya akan hilang;
b. Betul-betul  memenuhi ketentuan- ketentuan  yang  tercantum  dalam perjanjian kredit.
Perjanjian jaminan kebendaan dilakukan  dengan  cara  memisahkan  suatu bagian  dari  kekayaan  seseorang  yang bertujuan  untuk  menjaminkan  dan
6 Mariam Darus Badulzaman, dkk, Op. Cit . hal. 8
7 Ivida  Dewi  Amrih  Suci  dan  Herowati  Poesoko, Hak  Kreditor  Separatis  dalam  Mengeksekusi Benda  Jaminan  Debitor  Pailit, LaksBang,
Yogyakarta, 2011, hal.21
menyediakan  bagi  pemenuhan  kewajiban seorang debitor. Menjaminkan suatu benda atau  barang  berarti  melepaskan  sebagian kekuasaan  atas  benda  tersebut  dalam rangka  untuk  menjamin  utangnya  kepada kreditor.  Apabila  debitor  tidak  dapat memenuhi  kewajiban-kewajibannya atau melakukan wanprestasi, maka kreditor akan tetap  terjamin  dalam  pengembalian piutangnya  dengan  adanya  hak  untuk menguasai benda jaminan dan menetapkan benda  tersebut  sebagai  suatu  pembayaran atas hutang debitor.

## Debitor  Wanprestasi  dan  Aspek Hukumnya
Suatu  perikatan  yang  dilahirkan  dari perjanjian  yang  dilakukan  antara  kreditor dan  debitor  akan  memuat  isi  mengenai sesuatu  yang  diperjanjikan  antara  kreditur dan  debitur  tersebut.  Isi  mengenai  sesuatu yang diperjanjikan atau sesuatu yang wajib harus  dipenuhi  dalam  setiap  perikatan disebut  dengan  prestasi.  Bentuk-bentuk prestasi yang diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata  yang  menjelaskan  bahwa  :  “Tiap- tiap  perikatan  adalah  untuk  memberikan sesuatu,  untuk  berbuat  sesuatu  atau  untuk tidak berbuat sesuatu.”
Perjanjian  yang  dilakukan  antara kreditur  dan  debitur  memiliki  risiko diantaranya  adalah  wanprestasi  yang dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  dalam perjanjian  tersebut,  dalam  hal  ini  debitur
sebagai  pihak  yang  memiliki  kewajiban untuk  memenuhi  prestasi  atau  pihak  yang berhutang  kepada  kreditur.  Sementara  itu, kata wanprestasi sendiri berasal dari bahasa Belanda  yang  artinya  prestasi  buruk  atau suatu perbuatan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan  kewajiban, bukan  karena suatu keadaan yang memaksa, sebagaimana yang  ditentukan  dalam  perjanjian  yang dibuat antara kreditor dengan debitor.
Wanprestasi  merupakan  kelalaian, kealpaan,  cidra  janji,  tidak  menepati kewajibannya dalam perjanjian. 8 Wanprestasi  atau breach  of  contract dianggap  sebagai  suatu  kegagalan  dalam melaksanakan  janji  yang  telah  disepakati disebabkan karena debitor tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat  diterima  oleh  hukum. Ketentuan mengenai  wanprestasi  diatur  dalam  Pasal 1238  KUH Perdata , yaitu  :  “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan  akta  sejenis  itu  atau  dengan berdasarkan  kekuatan  dari  perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”
Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan  oleh seorang  debitor  dapat dibedakan atas empat macam, yaitu : 9
8 Subekti  dan  Tjitrosudibio, Kamus  Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hal. 110.
9 Riduan  Syahrani, Seluk  Beluk  dan  Asas  Asas Hukum Perdata , Cet.VI, Alumni, Bandung, 2000,
Hal. 228.
1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi, artinya  debitur  sama  sekali  tidak memenuhi perikatan atau dengan kata lain  debitur  tidak  melaksanakan  isi perjanjian sebagaima mestinya.
2. Tidak  tunai  memenuhi  prestasi  atau prestasi  dipenuhi  sebagian,  artinya bahwa  debitur  telah  memenuhi prestasi  tetapi  hanya  sebagian  saja, sedangkan  sebagian  yang  lain  belum dibayarkan atau belum dilaksanakan.
3. Terlambat memenuhi prestasi, bahwa debitur tidak memenuhi prestasi pada waktu  yang  telah  ditentukan  dalam perjanjian, walapun debitur memenuhi prestasi secara keseluruhan.
4. Keliru  memenuhi  prestasi,  artinya bahwa  debitur  memenuhi  prestasi dengan  barang  atau  obyek  perjanjian yang  salah  atau  dengan  kata  lain prestasi  yang  dibayarkan  bukanlah yang  ditentukan  dalam  perjanjian ataupun  bukan  pula  yang  diinginkan oleh kreditur.
Perbuatan  wanprestasi  atau  tidak dipenuhinya prestasi dalam suatu perjanjian akan menimbulkan  akibat hukum terhadap debitor. Kreditor dapat menuntut ganti rugi dan  pembatalan  perjanjian. Akibat  hukum yang ditimbulkan  mengharuskan  debitor membayar  ganti  rugi  kepada  kreditor. Secara  khusus mengenai  ganti  rugi  telah dijelaskan dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yaitu : “Penggantian biaya, rugi dan bunga
karena  tidak  dipenuhinya  suatu  perikatan, barulah  mulai  diwajibkan,  apabila  debitur setelah  dinyatakan  lalai  memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu  yang  harus  diberikan  atau dibuatnya,  hanya  dapat  diberikan  atau dibuat  dalam  tenggang  waktu  yang  telah dilampaukannya.”
Lembaga jaminan fidusia dikonstruksikan  oleh  pembentuk  undang- undang  untuk  menjamin  pelunasan  suatu tagihan.  Perlindungan  hukum  diperlukan bagi  pihak  kreditor  untuk  menjamin pengembalian kredit yang telah dikucurkan kepada pihak debitor. Pihak kreditor berada posisi  yang  lemah  dihadapkan  dengan pihak  debitor  apabila  kredit  telah dikucurkan.  Bentuk  perlindungan  hukum yang bagi  pihak  kreditor  dalam  jaminan fidusia  apabila  debitor  wanprestasi  yang dibahas dalam penelitian ini adalah prinsip- prinsip  umum  dalam  jaminan  fidusia, bentuk  akta  jaminan fidusia,  pendaftaran jaminan  fidusia,  dan  kekuatan  hukum sertifikat jaminan fidusia.

## Bentuk Akta Jaminan Fidusia
Jaminan  Fidusia  sebagai  salah  satu lembaga  jaminan  kebendaan  dilahirkan dengan  didahului  oleh  perjanjian  kredit sebagai  perjanjian  pokoknya. Konstruksi demikian  menunjukkan  bahwa  perjanjian jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian accessoir yang  dianut  oleh  UUJF.  Pasal  4 UUJF menyatakan bahwa “Jaminan Fidusia
merupakan  perjanjian  ikutan  dari  suatu perjanjian  pokok  bukan  kewajiban  bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Dengan  demikian,  proses  pembuatan jaminan  fidusia  harus  dilakukan  mulai tahap  perjanjian  kredit,  pembuatan  akta jaminan  fidusia  oleh  notaris  dan pendaftaran  jaminan  fidusia  pada  kantor pendaftaran  fidusia.  Tahapan-tahapan jaminan  fidusia  memiliki  arti  penting  dan memberi karakter tersendiri, sehingga tidak terpenuhinya  tahapan-tahapan  tersebut membawa  konsekuensi  yuridis  dengan segala akibat hukumnya.
Keberadaan  suatu  akta  berfungsi secara  formil  ( formalitatis  causa )  untuk sempurnanya  suatu  perbuatan  hukum  dan sebagai  alat  bukti  ( probationis  causa ). 10
Adanya  akta  merupakan  syarat  formil untuk  adanya  suatu  perbuatan  hukum tertentu.  Menurut  bentuknya,  akta  dapat dibagi  menjadi  akta  otentik  dan  akta dibawah  tangan. Menurut  Sudikno Mertokusumo, 11 suatu  akta  otentik  adalah akta  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang  diberi wewenang  untuk  itu  oleh  penguasa, menurut  ketentuan-ketentuan  yang  telah ditetapkan,  baik  dengan  maupun  tanpa bantuan  dari  yang  berkepentingan,  yang mencatat  apa  yang  dimintakan  untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan.  Sedangkan  akta  dibawah
10 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1985, hal.126- 127.
11 Ibid , hal. 124-125
tangan  adalah  akta  yang  sengaja  dibuat untuk  pembuktian  oleh  para  pihak  tanpa bantuan dari seorang pejabat. Akta dibawah tangan semata-mata dibuat untuk kepentingan para pihak.
Perjanjian  pembebanan  jaminan fidusia  ditentukan  dengan  bentuk  akta otentik  sebagaimana  dinyatakan  dalam Pasal  5  ayat  (1)  UUJF, bahwa “Pembebanan  benda  dengan  jaminan fidusia  dibuat  dengan  akta  notaris  dalam bahasa  Indonesia  dan  merupakan akta jaminan  fidusia”.  Berdasarkan  ketentuan tersebut, pembebanan jaminan fidusia harus memenuhi syarat-syarat :
a. Bentuk akta harus akta notaris;
b. Menggunakan  bahasa  Indonesia; dan
c. Judul  akta  “AKTA  JAMINAN FIDUSIA”.
Pengertian  akta  notaris  berdasarkan Pasal  1  ayat  (7)  UU  No.  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh  atau  di  hadapan  Notaris  menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dengan demikian bentuk akta  jaminan  fidusia  adalah  akta  otentik yang  dibuat  dihadapan  notaris  menurut bentuk dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, bukan merupakan legalisasi  akta  maupun waarmerking akta oleh notaris. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata,  Suatu  akta  disebut  sebagai  akta
otentik  adalah apabila  memenuhi  unsur- unsur sebagai berikut:
1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang;
2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum; dan
3. Pejabat umum itu harus berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.
Penegasan  pembebanan  jaminan fidusia  dalam  bentuk  akta  notaris  dalam Pasal  5  ayat  (1)  UUJF  tersebut  harus dipahami  sebagai  norma  yang  bersifat memaksa  ( dwingendrecht ),  artinya  apabila pembebanan  jaminan  fidusia  dilakukan tidak  dalam  bentuk  akta  notaris  maka perjanjian  jaminan  fidusia  tersebut dianggap  tidak  pernah  ada.  Hal  tersebut sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UUJF yang menyatakan bahwa jika pembuatan jaminan fidusia  tidak  menyesuaikan  dengan ketentuan  undang-undang  ini,  maka perjanjian  jaminan  fidusia  tersebut  bukan merupakan  hak  agunan  atas  kebendaan sebagaimana  dimaksud  dalam  UUJF. Demikian pula jika dikaitkan dengan proses pendaftaran  jaminan  fidusia  pada  kantor pendaftaran fidusia, permohonan pendafaran jaminan fidusia harus dilengkapi  dengan  salinan  akta  notaris tentang pembebanan jaminan fidusia. 12
Ketentuan mengenai keharusan pembebanan  jaminan  fidusia  dengan  akta
12 Pasal  2  ayat  (1)  huruf  a PP  No.  86  tahun  2000 Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
notaris  ini  berbeda  dengan  pelaksanaan pembebanan  jaminan  fidusia  sebelum berlakunya  UUJF.  Sebelum  berlakunya UUJF  pembebanan  jaminan  fidusia  dapat dibuat  dengan  akta  notaris  atau  akta dibawah  tangan.  Keharusan  pembebanan jaminan  fidusia  dengan  akta  notaris  dapat ditinjau  dari  tiga  hal, 13 pertama ,  akta notaris  adalah  akta  otentik  sehingga memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna, kedua ,  obyek  jaminan  fidusia  pada umumnya  adalah  benda  bergerak, ketiga, undang-undang  melarang  adanya  fidusia ulang.
Nilai  pembuktian  dari  akta otentik menurut pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg, dan Pasal  1870 KUH  Perdata,  adalah merupakan  bukti  yang  sempurna.  Pejabat pembuat akta terikat pada syarat-syarat dan ketentuan  dalam  undang-undang,  hal  itu cukup merupakan jaminan dapat dipercayainya pejabat tersebut, sehingga isi dari akta otentik itu cukup dibuktikan oleh akta  itu  sendiri. Kekuatan  pembuktian suatu akta otentik dapat dibedakan sebagai berikut  : 14 Kekuatan lahir ,  kekuatan pembuktian  lahir  suatu  akta  otentik menganut  asas acta  publica  probant  sese ipsa yang  berarti  bahwa  suatu  akta  yang secara  lahir  tampak  sebagai  akta  otentik serta  memenuhi  syarat-syarat  yang ditentukan, maka akta itu berlaku dan dapat dianggap sebagai akta otentik sampai dapat
13 Tan Kamelo, Op. Cit.,  hal.131
14 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit. hal. 128-129
dibuktikan  sebaliknya. Kekuatan  formil , kekuatan  pembuktian  formil  akta  otentik dalam arti bahwa akta otentik membuktikan kebenaran  dari  apa  yang  dilihat,  didengar dan  dilakukan  pejabat. Kekuatan  materil , kekuatan  pembuktian  materil  suatu  akta otentik  apabila  pejabat  mendengar keterangan pihak yang bersangkutan, maka hal itu berarti  dipastikan bahwa pihak yang bersangkutan  menerangkan  demikian, terlepas  daripada  isi  keterangan  tersebut. Dengan  demikian, akta jaminan  fidusia yang  dibuat  dengan  akta  notaris  memiliki kekuatan  dan  kepastian  hukum  yang  lebih besar  dibandingkan  dengan  akta  dibawah tangan.  Bagi  pihak  kreditor,  pembebanan jaminan  fidusia  dengan  akta  notaris tentunya  sangat  menguntungkan  karena akta  notaris  memiliki  kekuatan  dan kepastian  hukum  yang  lebih  besar  untuk menjamin  pengembalian  kredit  yang  telah dikucurkan.

## Pendaftaran Jaminan Fidusia
Pendaftaran jaminan fidusia
merupakan momentum yang sangat penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan  hukum bagi  kreditor. Hak jaminan fidusia belum lahir pada saat akta jaminan  fidusia  dibuat  oleh  notaris,  tetapi lahirnya  jaminan  fidusia  adalah  pada  saat jaminan  fidusia  tersebut  dicatat  dalam Buku  Daftar  Fidusia  pada  saat  yang  sama dengan    jaminan  fidusia  didaftarkan  pada Kantor  Pendaftaran  Fidusia.  Tujuan pendaftaran  jaminan  fidusia    selain  untuk
melahirkan  hak  kebendaan  juga  untuk memperoleh  kepastian  hukum  bagi  para pihak  dan  pihak  ketiga.  Namun  demikian, undang-undang  tidak  memberikan  batas waktu kapan pendaftaran tersebut dilakukan.
Prosedur pendaftaran jaminan fidusia diatur  dalam  Pasal  11  sampai  Pasal  18 UUJF dan PP No. 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia. Pendafataran  jaminan  fidusia  dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia yang untuk pertamakalinya didirikan di Jakarta dengan wilayah  kerja  mencakup  seluruh  wilayah Negara  Republik  Indonesia.  Untuk selanjutnya  Kantor  Pendaftaran  Fidusia telah  dibentuk  di  setiap  ibukota  propinsi diseluruh  wilayah  Indonesia berdasarkan Keppres  No.  139  Tahun  2000  Tentang Pembentukan  Kantor  Pendaftaran  Fidusia di  setiap  Ibukota  Propinsi  di  Wilayah Negara Republik Indonesia.
Pelaksanaan  pendaftaran  jaminan fidusia dilakukan dengan cara mengajukan permohonan  pendaftaran  jaminan fidusia oleh  pihak  penerima  fidusia,  kuasa  atau wakilnya  kepada  Kantor  Pendaftaran Fidusia  (KPF)  yang  berada  dibawah lingkup  tugas  Kementerian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia. Permohonan
pendaftaran fidusia diajukan secara tertulis dengan melampirkan pernyataan
pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat: 15
a. Identitas  pihak  pemberi  dan penerima fidusia;
b. Tanggal,  nomor  akta  jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan  notaris  yang  membuat akta jaminan fidusia;
c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
d. Uraian  mengenai  benda  yang menjadi obyek jaminan fidusia;
e. Nilai penjaminan;
f. Nilai  benda  yang  menjadi  obyek jaminan fidusia.
Dalam  hal kapan waktu  pendaftaran jaminan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF)  yang berada dibawah lingkup tugas Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia, tidak  ada  ketentuan  yang mengatur  hal  ini,  baik  didalam  UUJF maupun  dalam  peraturan  pelaksanaannya. Berbeda dengan halnya dengan pendaftaran jaminan  fidusia,  didalam  pemberian  hak tanggungan  diatur  secara  tegas  didalam Pasal 13 UUHT bahwa selambat-lambatnya tujuh  hari  kerja  setelah  penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), PPAT  wajib  mengirimkan  APHT  yang bersangkutan  dan  warkah  lain  yang diperlukan  kepada  Kantor  Pertanahan. Tanggal buku tanah hak tanggungan adalah hari  ketujuh  setelah  penerimaan  secara lengkap  surat-surat  yang  diperlukan  bagi
pendaftarannya,  apabila  hari  ketujuh  itu jatuh  pada    hari  libur  maka  buku  tanah yang  bersangkutan  diberi  bertanggal  hari kerja  berikutnya.  Ketentuan  ini  wajib dilaksanakan oleh PPAT karena jabatannya,  apabila  dilanggar  maka  sanksi atas  pelanggarannya  ditetapkan  dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan PPAT.
Tidak diaturnya  ketentuan  jangka waktu  pendaftaran  jaminan  fidusia,  hal  ini merupakan  celah  hukum  yang  dapat dimanfaatkan oleh kreditor untuk menunda-nunda pendaftaran jaminan fidusia  dengan  alasan  efisiensi,  karena pendaftaran  jaminan  fidusia  dikenakan biaya.  Pihak  kreditor  akan  melakukan penilaian  terhadap  debitor,  apabila  debitor cukup  lancar  dalam  membayar  angsuran kreditnya  setiap  bulan  sesuai  dengan perjanjian,  maka  kreditor  merasa  tidak perlu  melakukan  pendaftaran  jaminan fidusia.  Tetapi  sebaliknya  apabila  kreditor menilai  bahwa  debitor  mulai  kesulitan dalam membayar angsuran kreditnya, maka kreditor akan segera melakukan pendaftaran  jaminan  fidusia  untuk mengamankan kredit yang sudah dikucurkan.
Selanjutnya ketentuan  Pasal  13  ayat (3)  UUJF  menyatakan  bahwa  Kantor Pendaftaran  Fidusia  mencatat  Jaminan Fidusia  dalam  Buku  Daftar  Fidusia  pada tanggal  yang  sama  dengan  tanggal penerimaan  pendaftaran.  Demikian  pula
Pasal 14 ayat (1) UUJF menyatakan bahwa Sertifikat  Jaminan  Fidusia  diterbitkan  dan diserahkan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran fidusia. Berdasarkan ketentuan diatas  dapat  dilihat  bahwa  proses pencatatan  jaminan  fidusia  didalam  Buku Daftar  Fidusia  serta  penerbitan  dan penyerahan  Sertifikat  Jaminan  Fidusia dilakukan pada hari dan tanggal yang sama dengan  tanggal  penerimaan  pendaftaran jaminan fidusia.
Ketentuan  mengenai pendaftaran jaminan  fidusia  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  11  sampai  dengan  Pasal  18  UUJF dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum  kepada  pihak  penerima  fidusia. Oleh  karena  itu,  undang-undang  ini meletakkan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia  kepada  pihak  penerima  fidusia. Apabila  pihak  penerima  fidusia  tidak melakukan  pendaftaran  jaminan  fidusia, maka ia tidak dapat menikmati keuntungan- keuntungan  yang  hendak  diberikan  oleh undang-undang ini.
Diterbitkannya  Sertifikat  Jaminan Fidusia  dan  diserahkan kepada  penerima fidusia  pada  tanggal  yang  sama  dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran  jaminan  fidusia,  secara  teknis administratif dan yuridis memiliki beberapa kelemahan  dalam  pelaksanaannya. Secara teknis administratif, pekerjaan penerimaan, pencatatan  dan  penerbitan  Sertifikat Jaminan  Fidusia  memerlukan  waktu  dan
ketelitian agar terhindar dari kesalahan baik dalam pengetikan maupun dalam pemberkasan.  Hal  ini  dapat  terjadi  seiring dengan  jumlah pendaftaran jaminan fidusia yang semakin meningkat sedangkan kantor pendaftaran  fidusia  hanya  ada  satu  di  tiap propinsi.
Secara  yuridis pengumuman jaminan fidusia dimaksudkan agar pihak ketiga atau masyarakat  dapat  mengetahui  tentang adanya  pembebanan  jaminan  terhadap suatu  objek  tertentu. Apabila  Sertifikat Jaminan  Fidusia  diterbitkan  pada  tanggal yang  sama  dengan  tanggal  permohonan pendaftaran,  maka  pihak  ketiga  yang berkepentingan  terhadap  benda  obyek jaminan  tidak  memiliki  waktu  untuk menyatakan keberatan terhadap pembebanan jaminan tersebut. Oleh karena itu  diperlukan  rentang  waktu  antara penerimaan  pendaftaran  dan  pengumuman dengan  diterbitkannya  sertifikat  Jaminan Fidusia.

## Kekuatan  Hukum Sertifikat  Jaminan Fidusia
Sebagai  kelanjutan  dari  pendaftaran jaminan  fidusia,  Kantor  Pendaftaran Fidusia  menerbitkan  dan  menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia dan akta jaminan  fidusia  merupakan  satu  kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan bukan akta yang  masing-masing  berdiri  sendiri.  Akta jaminan  fidusia  merupakan  dasar  untuk
dilakukannnya pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hak dan kewajiban  para  pihak  tertuang  di  dalam akta jaminan fidusia.
Sebagai salah satu perwujudan untuk menjamin  kepastian  hukum  serta  untuk memberikan  perlindungan  hukum  bagi pihak  yang  berkepentingan,  sebagaimana disebutkan didalam konsideran menimbang pada  pembukaan  UUJF,  adalah  dengan adanya  kewajiban  pendaftaran  jaminan fidusia.  Selain  itu  pendaftaran  jaminan fidusia  juga  sebagai  perwujudan  asas publisitas.  Oleh  karena  itu,  pendaftaran jaminan  fidusia  merupakan  syarat  mutlak untuk lahirnya jaminan fidusia tersebut dan mengikatnya  jaminan  fidusia  terhadap pihak ketiga.
Pada  tahap  pembebanan  jaminan fidusia dengan akta notaris, jaminan fidusia masih  belum  lahir,  sampai  didaftarkannya jaminan fidusia kepada  kantor pendaftaran fidusia. Kepastian mengenai saat didaftarkannya  jaminan  fidusia  merupakan momentum  yang  penting  bagi  kreditor, karena pada saat itu merupakan perwujudan kepastian  hukum  sebagaimana  disebutkan dalam  konsideran  menimbang  pada pembukaan  UUJF  diatas.  Saat  pendaftaran jaminan  fidusia  juga  merupakan  saat lahirnya  hak-hak  kebendaan  atas  jaminan fidusia,  antara  lain  hak  untuk  didahulukan atau kedudukan yang diutamakan  terhadap kreditor-kreditor  lain.  Apabila  atas  benda yang sama  menjadi obyek jaminan fidusia
yang  lebih  dari  satu  perjanjian  fidusia, maka  hak  yang  didahulukan  diberikan kepada pihak yang lebih dahulu melakukan pendaftaran.
Pemberian tingkatan-tingkatan jaminan fidusia yang dikaitkan dengan saat pendaftarannya,  merupakan  konsekuensi logis  dari  sifat  hak  kebendaan  yang menyatakan  bahwa  hak  kebendaan  yang lahir  lebih  dahulu  mempunyai  kedudukan yang  lebih  tinggi  daripada  yang  lahir kemudian.  Dengan  demikian,  pendaftaran jaminan fidusia mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Untuk  membuktikan  saat  lahirnya jaminan  fidusia  dan  mengikatnya jaminan fidusia kepada pihak ketiga.
2. Untuk menciptakan alat bukti adanya hak kebendaan bahwa benda tersebut telah dibebani jaminan fidusia.
3. Memberikan  kedudukan  yang  lebih tinggi apabila lebih dahulu didaftarkan.
4. Untuk menciptakan kepastian hukum bagi  kreditor  apabila  debitor  cidera janji,  maka  kreditor  mendapatkan hak preferen.
5. Untuk  menciptakan  perlindungan hukum  bagi  kreditor  terhadap gangguan pihak ketiga.
Upaya  untuk  dapat  melaksanakan
atau  merealisir  suatu  hak  secara  paksa diperlukan  suatu  putusan  pengadilan  atau akta  otentik  yang  menetapkan  hak  itu.
Suatu  putusan  dimaksudkan  tidak  hanya
untuk  menyelesaikan  suatu  persoalan  atau sengketa dan  menetapkan  hak  atau hukumnya saja, melainkan juga pelaksanaan  hak  tersebut  secara  paksa (eksekusi). Kekuatan mengikat dari putusan saja belum cukup dan tidak berarti apabila putusan  tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan. Oleh  karena  putusan  itu  telah  menetapkan dengan tegas mengenai hak dan hukumnya, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial,  yaitu  kekuatan  untuk dilaksanakannya  apa  yang  ditetapkan dalam  putusan  itu  secara  paksa  oleh  alat- alat Negara. 16
Terhadap Sertifikat Jaminan  Fidusia sebagaimana  dinyatakan dalam Pasal  14 ayat  (1) UUJF, dicantumkan  kata-kata "Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa". Sertifikat  Jaminan Fidusia  mempunyai  kekuatan  eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap. Berdasarkan  Penjelasan  Pasal  15  ayat  (2) UUJF  dinyatakan  bahwa  dalam  ketentuan ini,  yang  dimaksud  dengan  "kekuatan eksekutorial"  adalah  langsung  dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat  final  serta  mengikat  para  pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.
Salah  satu  ciri  dari  jaminan  fidusia adalah  kemudahan  dalam  pelaksanaan eksekusinya  apabila  debitor  pemberi fidusia  cidera  janji.  Hal  ini  disebutkan didalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJF.
16 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit . hal.181-182
Tata  cara pelaksanaan  eksekusi  terhadap benda  jaminan  fidusia  diatur  dalam  Pasal 29 UUJF. Apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya  sebagaimana  yang  telah diperjanjikan,  maka  kreditor  mempunyai pilihan  eksekusi  terhadap  benda  jaminan, yaitu  :  eksekusi  berdasarkan titel eksekutorial, parate  executie melalui pelelangan  umum  dan  penjualan  dibawah tangan.  Pengambilan  pembayaran  piutang dari  penjualan  benda  jaminan  fidusia dilakukan dengan ketentuan :
a. Apabila hasil penjualan melebihi nilai penjaminan,  Penerima  Fidusia wajib mengembalikan  kelebihan  tersebut kepada Pemberi Fidusia.
b. Apabila  hasil  penjualan  tidak mencukupi  untuk  pelunasan  utang, maka debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.
Berdasarkan  pemaparan  tentang bentuk-bentuk  perlindungan  hukum  yang diberikan  oleh  undang-undang  bagi  pihak kreditor penerima fidusia, Secara keseluruhan  beberapa  hal  yang  dapat menunjukkan  adanya  perlindungan  hukum terhadap tersebut menurut UUJF antara lain sebagai berikut:
a. Adanya  kewajiban  pembuatan  akta jaminan fidusia dengan akta otentik;
b. Adanya lembaga pendaftaran jaminan  fidusia,  yang  tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia;
c. Adanya  larangan bagi pemberi fidusia  untuk  memfidusiakan ulang obyek jaminan fidusia (Pasal 17);
d. Adanya ketentuan  bahwa  Pemberi Fidusia  tidak diperbolehkan  untuk mengalihkan,  menggadaikan  atau menyewakan (Pasal 23 angka 2);
e. Adanya  ketentuan mewajibkan debitor pemberi  fidusia untuk menyerahkan benda jaminan, apabila kreditur hendak melaksanakan eksekusi  atas obyek jaminan fidusia;
f. Adanya  ketentuan  pidana  dalam

## Undang-undang Jamina Fidusia

## II. Akibat  Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan
Apabila  dilihat  berdasarkan  daya kerjanya suatu aturan hukum, hukum dapat dibedakan  menjadi  hukum  yang bersifat memaksa  ( dwingend  recht )  dan  hukum yang  bersifat  mengatur  ( aanvullend recht ). 17 Kata  “memaksa”  dalam  hal  ini dimaksudkan  bahwa  pembuat  undang- undang  tidak  memberikan  keleluasaan kepada  para  pihak  untuk  menerapkan  atau tidak  menerapkan  aturan  itu.  Dengan perkataan  lain,  aturan  itu  tidak  boleh disimpangi  oleh  mereka  yang  melakukan hubungan hukum.
Ciri-ciri  suatu  ketentuan  hukum bersifat  memaksa,  menurut  Peter  Mahmud
17 L.J.  van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 182
Marzuki 18 adalah  :  pertama,  biasanya dalam  undang-undang  digunakan  kata “wajib”,  kedua,  apabila  ketentuan- ketentuan  dalam  hukum  privat  itu menyangkut  kepentingan  umum  atau ketertiban umum. Sebagai konsekuensi dari digunakannya kata “wajib” maka seharusnya  terdapat  juga  ketentuan mengenai  sanksi  apabila  kewajiban  itu dilanggar.  Eksistensi  sanksi  disini  menjadi penting  apabila  dikaitkan  dengan  sifat memaksa dari ketentuan tersebut.
Sebagaimana  telah  diuraikan  diatas bahwa  sebenarnya  jaminan  fidusia merupakan  salah  satu  sarana perlindungan hukum bagi  pihak bank  sebagai kreditor, yakni  sebagai  suatu  kepastian  bahwa debitor akan melunasi pinjaman kreditnya. Lembaga fidusia  sebagai  bagian jaminan kebendaan  ini  dikonstruksikan  oleh pembentuk undang-undang untuk menjamin  kemudahan  pelunasan  suatu piutang.  Pada  prinsipnya  pendaftaran dilakukan  untuk  melindungi  kepentingan dan  hak  dari  pihak-pihak  yang  melakukan perbuatan  hukum,  terhadap  kemungkinan pelanggaran  hak  mereka  yang  dilakukan oleh pihak ketiga.
Tujuan  pendaftaran jaminan  fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada  para  pihak  yang  berkepentingan, memberikan  hak  yang  didahulukan ( preferen )  kepada  penerima  fidusia
18 Ibid. hal. 240
terhadap  kreditor  lain 19 dan  untuk memenuhi  asas  publisitas. 20 Ketentuan mengenai  pendaftaran  jaminan  fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UUJF dimaksudkan untuk memberi  perlindungan  hukum  kepada pihak  penerima  fidusia.  Oleh  karena  itu, undang-undang  ini  meletakkan  kewajiban pendaftaran  jaminan  fidusia  kepada  pihak penerima  fidusia.  Apabila  pihak  penerima fidusia  tidak  melakukan  pendaftaran jaminan  fidusia,  maka  ia  tidak  dapat menikmati  keuntungan-keuntungan  yang hendak diberikan oleh undang-undang.
Kewajiban  pendaftaran jaminan fidusia    dinyatakan  didalam  Pasal  11  ayat (1)  UUJF  :  “Benda  yang  dibebani  dengan jaminan  fidusia  wajib  didaftarkan”. Didalam  ayat  (2)  dinyatakan  “Dalam  hal benda  yang  dibebani  dengan  jaminan fidusia  berada  diluar  wilayah  Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku”.  Pendaftaran  jaminan  fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)  UUJF  merupakan  suatu  norma hukum yang  bersifat  memaksa  ( dwingend  recht ) artinya ketentuan  tersebut harus  dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan, bukan norma yang bersifat mengatur ( aanvullend recht ).
19 Penjelasan Umum UUJF angka 3
Tahap  pendaftaran  jaminan  fidusia merupakan momentum yang sangat penting dan  krusial  dalam  memberikan  kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditor. Hak jaminan fidusia belum lahir pada saat akta jaminan  fidusia  dibuat  oleh  notaris,  tetapi lahirnya  jaminan  fidusia  adalah  pada  saat jaminan  fidusia  tersebut  dicatat  dalam Buku  Daftar  Fidusia  pada  saat  yang  sama dengan    jaminan  fidusia  didaftarkan  pada Kantor  Pendaftaran  Fidusia.  Tujuan pendaftaran  jaminan  fidusia    selain  untuk memperoleh  kepastian  hukum  bagi  para pihak  dan  pihak  ketiga  juga  untuk melahirkan hak kebendaan.
Ketentuan Pasal  37  ayat  (2) memberikan  batasan  waktu  selama  enam puluh  hari  yang  dihitung  sejak  berdirinya Kantor  Pendaftaran  Fidusia,  semua perjanjian jaminan fidusia harus menyesuaikan  dengan  ketentuan-ketentuan yang  terdapat  dalam  undang-undang  ini.
Sedangkan  dalam  ayat  (3)  secara  tegas dinyatakan  bahwa  apabila  dalam  jangka waktu  enam  puluh  hari  sejak  berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penyesuaian,
maka
konsekuensinya perjanjian jaminan tersebut bukan merupakan jaminan fidusia sebagaimana  diatur  dalam  UUJF. Dalam Penjelasan  ayat  (3)  dinyatakan  bahwa “Berdasarkan  ketentuan  ayat  ini,  maka perjanjian  Jaminan  Fidusia  yang  tidak didaftar  tidak  mempunyai  hak  yang didahulukan  (preferen)  baik  di  dalam
maupun  di  luar  kepailitan  dan  atau likuidasi”.
Dengan  demikian akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia tidak memperoleh hak- hak dan keuntungan-keuntungan sebagaimana  diatur  di  dalam  undang- undang jaminan  fidusia.  Hak-hak  tersebut antara lain :
1. Hak Jaminan Kebendaan Perjanjian  jaminan  fidusia  yang  tidak didaftarkan  tidak  melahirkan  hak kebendaan.  Hak  yang  lahir  dari perjanjian  tersebut  merupakan  hak perorangan  yang  bersumber  dari perjanjian  obligatoir.  Hak  kebendaan pada  jaminan  fidusia  lahir  pada  saat jaminan  fidusia  dicatat  pada  Buku Daftar  Fidusia  pada  saat  yang  sama dengan  saat  didaftarkannya  jaminan fidusia tersebut pada Kantor
Pendaftaran  Fidusia.    Hak  perorangan yang  bersumber  dari  perjanjian obligatoir  tidak  berubah  menjadi  hak kebendaan,  selama  perjanjian  tersebut belum didaftarakan, sehingga sifat-sifat yang melekat dalam hak tersebut adalah sifat-sifat  sebagaimana  yang  terdapat dalam  hak  perorangan,  yaitu  bersifat relatif  dalam  arti  hak  tersebut  hanya dapat  dipertahankan  terhadap  orang tertentu  saja. Oleh  karena  perjanjian jaminan  tersebut  tidak  melahirkan  hak kebendaan, maka prinsip-prinsip hukum  jaminan  kebendaan  tidak
melekat pada perjanjian jaminan fidusia yang  tidak  didaftarkan,  antara  lain bersifat mutlak, droit de suite, droit de preferent, spesialitas dan publisitas.
2. Hak Untuk  Memperoleh  Pembayaran Lebih Dahulu ( preferen )
Hak  mendahulu  sebagaimana  diatur dalam Pasal 27 UUJF yang menyatakan bahwa pihak penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.  Hak  yang  didahulukan  adalah hak  yang  dimiliki  penerima  fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek  jaminan  fidusia.  Kreditor pemegang  sertifikat  jaminan  fidusia memiliki  hak  didahulukan  dalam mengambil pelunasan piutangnya karena  kedudukannya  sebagai  kreditor preferen. Hak  yang  didahulukan  dari kreditor  preferen  sebagai  pemegang sertifikat  jaminan  Fidusia  tidak  hapus karena  adanya  kepailitan  dan  atau likuidasi  Pemberi  Fidusia.  Kreditor preferen  tetap  memiliki  hak-hak  dan hak  tersebut  tidak  berubah  meskipun terjadi  kepailitan  atau  likuidasi.  Hak kreditor preferen tidak dapat dikalahkan oleh  kreditor  lain  dalam  mengambil pelunasan piutangnya. Perjanjian jaminan  fidusia  yang  tidak  didaftarkan tidak  melahirkan  hak  preferen,  dalam arti  bahwa  kedudukan  kreditor  hanya sebatas sebagai kreditor konkuren.
3. Hak  Eksekutorial Terhadap  Benda
Jaminan Apabila Debitor Wanprestasi Pada  tanggal yang  sama  dengan pendaftaran  jaminan  fidusia,  Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Sertifikat  Jaminan  Fidusia yang didalamnya  dicantumkan  irah-irah
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sertifikat Jaminan  Fidusia  mempunyai  kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap.  Apabila  suatu saat  debitor  cidera  janji,  berdasarkan sertifikat  tersebut,  maka  penerima fidusia  mempunyai hak untuk menjual benda  yang  menjadi  objek  jaminan fidusia  atas  kekuasaannya  sendiri. Karena  sertifikat  jaminan  fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama  dengan  putusan  pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap,  maka kreditor  pemegang sertifikat  jaminan  fidusia  tidak  perlu mengajukan  gugatan  ke  pengadilan apabila  debitor  cidera  janji. Akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, tidak  memiliki  hak  eksekutorial, sehingga  apabila  debitor  cedera  janji, maka  untuk  menuntut  pengembalian piutangnya  kepada  debitor,  kreditor harus  melakukan  gugatan  kepada pengadilan negeri.
4. Ketentuan Pidana Dalam UUJF
Ketentuan pidana  yang  terdapat  dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UUJF. Ketentuan pidana  sebagaimana  dalam  pasal tersebut berlaku  apabila  tahapan- tahapan  jaminan  fidusia  mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur  dalam  undang-undang, termasuk bahwa akta jaminan fidusia didaftarkan ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia. Pihak penerima  fidusia  telah  menerima sertipikat jaminan fidusia yang menjadi bukti  bahwa  akta  jaminan  fidusia tersebut  sudah  didaftarkan. Terhadap perjanjian  jaminan  fidusia  tidak didaftarkan, maka apabila didalam pelaksanaan  perjanjian  tersebut terjadi perbuatan-perbuatan pidana oleh pemberi fidusia atau debitor sebagaimana  diancam  dalam Pasal  35 UUJF  berupa  perbuatan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan  atau  dengan  cara apapun  memberikan  keterangan  secara menyesatkan, serta  Pasal  36  UUJF dalam  hal  perbuatan mengalihkan, menggadaikan,  atau  menyewakan Benda  yang  menjadi  objek  Jaminan Fidusia  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima  Fidusia, maka perbuatan- perbuatan tersebut tidak dapat diancam dengan  Pasal  35  dan  Pasal  36  UUJF, tetapi hanya  dapat diancam  dengan ketentuan  pidana umum sebagaimana
diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## C. PENUTUP
Berdasarkan  pemaparan  dalam  bab pembahasan  diatas,  sebagai  hasil  dari kajian  dan  analisis  dalam  penelitian  tesis ini,  maka  penulis  memberikan  kesimpulan sebagai berikut :
1. Pada  prinsipnya  pendaftaran  jaminan fidusia  bertujuan  untuk  menjamin kepastian  hukum  dan  memberikan perlindungan  hukum  bagi  pihak kreditor  untuk  menjamin  pelunasan hutang  debitor.  Bentuk  perlindungan hukum  tersebut  diwujudkan  dengan adanya ketentuan bahwa akta jaminan fidusia  dibuat  harus  dalam  bentuk akta notaris dan kewajiban
pendaftaran jaminan fidusia serta hak eksekutorial  dalam  bentuk  Sertifikat Jaminan Fidusia yang dapat dipergunakan  oleh  Kreditor  apabila debitor wanprestasi. Namun demikian masih  terdapat  beberapa  kekosongan hukum  yang  belum  diatur  dalam undang-undang jaminan fidusia antara  lain  jangka  waktu  pendaftaran jaminan fidusia.
2. Tahap  pendaftaran  jaminan  fidusia merupakan  momentum  yang  sangat penting dan krusial dalam
memberikan kepastian dan perlindungan  hukum  bagi  kreditor. Ketentuan
pendaftaran jaminan
fidusia  merupakan  suatu  kewajiban (perintah), artinya  ketentuan  tersebut harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang  telah  ditetapkan. Jaminan Fidusia  yang  tidak  didaftarkan mempunyai akibat hukum diantaranya tidak  mempunyai  hak yang didahulukan (preferen) dan tidak mempunyai  hak  eksekutiral  apabila debitor wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Prajitno,
Hukum Fidusia- Problematika  Yuridis  Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 1999 , Bayumedia, Malang, 2011,
Apeldoorn  L.J.  Van., Pengantar  Ilmu Hukum ,  Pradnya  Paramita,  Jakarta, 2004
Bambang  Sunggono, Metode  Penelitian Hukum ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta 2002,
Gunawan  widjaja  &  Ahmad  Yani, Jaminan Fidusia , Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000,
Herlien  Budiono, Asas  Keseimbangan bagi  Hukum  Perjanjian  Indonesia , Citra Aditya Bakti, 2006.
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia ,  Prenada  Media,  Jakarta,
2005,
Herowati  Poesoko, Parate  Executie Obyek  Hak  Tanggungan ,  Laksbang, Yogyakarta, 2008,
Iswi  Hariyani, Hapus  Buku  &  Hapus Tagih  Kredit  Macet  Debitor  UMKM di Bank BUMN , Bina Ilmu, Surabaya,
2008,
Ivida  Dewi  Amrih  Suci  dan  Herowati Poesoko, Hak  Kreditor  Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit,
LaksBang, Yogyakarta, 2011
J.  Satrio, Hukum  Jaminan,  Hak  Jaminan Kebendaan,  Hak  Tanggungan-Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung,1997,
----------- Hukum  Jaminan,  Hak-Hak Jaminan  Kebendaan ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 1996,
----------- Hukum  Perikatan,  Perikatan Pada  Umumnya ,  PT.  Alumni, Bandung, 1999
Johny  Ibrahim, Teori  &  Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia, Malang, 2011
Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, , Seri  Hukum  Kebendaan,  Kebendaan Pada  Umumnya ,  Prenada  Media, Bogor, 2003,
Mariam  Darus  Badrulzaman  dkk , Kompilasi  Hukum  Perikatan ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,
Moch. Isnaeni, Hipotek Pesawat Udara di Indonesia ,  CV.  Dharma  Muda, Surabaya, 1996,
Muhamad  Djumhana, Hukum  Perbankan di  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2006,
Munir  Fuady, Hukum  Perkreditan Kontemporer ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1996,
Nieuwenhus  JH., Pokok-Pokok  Hukum Perikatan , Diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985,
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian
Hukum ,  Prenada  Media,  Jakarta,
2006,
--------- Pengantar  Ilmu  Hukum , Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2009,
Philipus  M.  Hadjon,  “ Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”, PT. Bina Ilmu, Surabaya 1987,
Riduan  Syahrani, Seluk  Beluk  dan  Asas Asas  Hukum  Perdata ,  Cet.VI, Alumni, Bandung, 2000
Salim  HS, Perkembangan  Hukum Jaminan  Di  Indonesia ,    PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,
Sri  Soedewi  Maschoen  Sofwan, Hukum Jaminan  Di  Indonesia,  Pokok-pokok Hukum  Jaminan  dan  Jaminan Perorangan ,Yogyakarta:  Liberti,
1980,
Subekti, Hukum  Perjanjian ,  Intermasa, Jakarta, 1984
Subekti dan Tjitrosudibio, Kamus Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta, 2008,
Sutarno,
Aspek-Aspek Hukum Perkreditan  pada  Bank ,  Alfabeta, Bandung, 2009,
Tan  Kamelo ,  Hukum  Jaminan  Fidusia Suatu  Kebutuhan  yang  Didambakan , Alumni, Bandung, 2006,
Yahya  Harahap, Beberapa  Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum, Buku Kesatu , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,

## PERUNDANG-UNDANGAN :
Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  1998 Tentang  Perubahan  atas  UU  No.  7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-Undang  Nomor 4  Tahun  1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta  Benda-benda  yang  Berkaitan dengan Tanah
Undang-Undang  Nomor 40  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris

## BIODATA PENULIS
Suphia, S.H., M.H. adalah Dekan Fakultas
Hukum  Universitas Islam  Jember.
Memperoleh  gelar  Sarjana  Hukum  pada Fakultas Hukum  Universitas  Jember (UNEJ) dan Gelar Magister Hukum (M.H.) diperoleh dari Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum  Hukum Universitas Merdeka Malang tahun 2014.