INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 12224-12233 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Hukum Tindakan Perawat Tanpa Izin Praktik Berdasarkan Undang – Undang Nomor
38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
Sabari Yanto 1 ✉ , Suhendro 2 , Yetti 3
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning
Email: sabariyanto83@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam  perkembangannya,  pelayanan  kesehatan  mengalami  banyak  kemajuan  yang  pesat,  bahkan dalam realitasnya perawat memiliki keinginan untuk memberikan pelayanan secara mandiri. Dalam praktiknya, perawat harus kompeten, patuh pada ketentuan undang-undang dan harus patuh pada kode  etik  keperawatan.  Adanya  peraturan  mengenai  penyelenggaraan  praktik  keperawatan, diharapkan  dapat  menjadi  pedoman  bagi  perawat  dalam  menjalankan  tugas  profesinya.  Namun, kenyataannya  dalam  penerapan  aturan  tersebut  tidak  sepenuhnya  dapat  sesuai  dengan  harapan, masih  dijumpai  adanya  penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  perawat  baik  sengaja  maupun  tidak sengaja.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pertanggungjawaban  perawat  tanpa  izin praktik  berdasarkan  Undang-Undang  Keperawatan  No.  38  Tahun  2014  dan  akibat  hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini bahwa masih terdapat di lapangan dimana perawat melakukan praktik tanpa surat izin praktik.
Kata Kunci: Perawat, Tanggung Jawab Hukum,  Sanksi.

## Abstract
In its development, health services have experienced many rapid advances, even in reality nurses have the desire to provide services independently. In practice, nurses must be competent, comply with  statutory  provisions  and  must  comply  with  the  nursing  code  of  ethics.  The  existence  of regulations regarding the implementation of nursing practice is expected to be a guideline for nurses in carrying out their professional duties. However, in reality the application of these rules is not fully in accordance with expectations, there are still irregularities committed by nurses either intentionally or unintentionally. The purpose of this study was to determine the responsibilities of nurses without a license to practice based on Nursing Law no. 38 of 2014 and its legal consequences. This study uses a  normative  legal  research  method  using  a  statutory  approach  and  a  conceptual approach.  The results of this study are that there are still in the field where nurses practice without a license to practice.
Keywords: Nurses, Legal Responsibilities, Sanctions.

## PENDAHULUAN
Pada dasarnya pelayanan kesehatan sebagai bagian penting dari tenaga kesehatan harus  dapat  menjamin  pengaruh  tenaga  Kesehatan  (Harif  Fadhillah  et  al.,  2019).  Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat oleh profesi tenaga kesehatan masih banyak hal atau masalah yang dijumpai seperti kasus-kasus yang merugikan pasien ataupun keluarga, hal yang berhubungan dengan kesehatan banyak dibahas oleh kalangan akademisi maupun masyarakat awam yang  bersifat kesalahan atau kelalain tenaga khususnya oleh  perawat. Didalam  melakasakan  tugas  perlu  kehati-hatian,  karena  kalau  tidak  hal  ini  mempunyai dampak yang sangat  merugikan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi perawat. Masyarakat akan menilai setiap perlakuan perawat terhadap pasiennya. Perawat sebagai  profesi  luhur  dituntut  memiliki  ilmu  dan  mengamalkan  keilmuannya  yang  di laksanakan  dalam  pelayanan  kesehatan.  Masyarakat  awam  menganggap  bahwa  profesi perawat seperti halnya dokter, karena dalam pandangan masyarakat awam segala penyakit yang dialami upaya kesehatan untuk kesembuhan yang dilakukan akan melalui perawat, padahal dalam dunia medis memiliki keilmuan dan keahlian yang berbeda misalnya ahli gigi, ahli syaraf dalam kenyataan masyarakat menilai perawat memilki semua keahlian. Perawat sebagai salah satu unsur dimasyarakat dan pemerintahan amat dibutuhkan perannya untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan selama ini peran yang dikenal sebagai seorang perawat menjadi harapan masyarakat bila berhadapan dengan masalah kesehatan perawat memberikan  solusi  untuk  menyelesaikan  masalah  kesehatannya  peran  seorang  peran seorang perawat ini amat mulia dan di hargai sangat tinggi di mata masyarakat. Biasanya
masyarakat hanya mengetahui petugas yang melayani mereka untuk pengobatan mereka panggil  dengan  sebutan  dokter  padahal  seperi  yang  kita  ketahui  tidak  hanya  yang berprofesi dokter yang melakukan dan memberikan pengobatan. Pola pikir yang ada dalam masyarakat saat ini merupakan pandangan yang salah, karena dalam praktiknya perawat memiliki  tanggung  jawab  dan  kode  etik  yang  berbeda  dengan  dokter  sesuai  dengan keahlian di  bidang ilmunya. Dalam  pelayanan kesehatan  perawatan dan dokter memiliki tanggung jawab dan tugas berbeda sehingga ada aturan yang mengatur tentang kode etik tenaga kesehatan. Setiap profesi tenaga kesehatan tidak akan tercampuri dengan keahlian yang lainnya karena sudah ada ikatan aturan yang mengatur profesi tenaga kesehatan.
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus diberikan dan dijamin oleh pemerintah kepada seluruh warganya. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan” (Muhammad Ikhsan & Sabda Wahab, 2021). Penyelenggaran upaya pembangunan pemerataan kesehatan dan sumber dayanya merupakan bagian tanggung jawab pemerintah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan dan agar semua penduduk mampu hidup sehat sehingga dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan dilakukan secara terpadu serta berkesinambungan untuk mencapai hasil yang diinginkan, pemerintah dikatakan berhasil apabila  peningkatan  mutu  pelayanan  kesehatan  sudah  tercapai.  Kesalahan  yang  banyak dilakukan  tenaga  kesehatan  dan  masyarakat  sudah  menjadi  kebiasaan  yang  sering dilakukan,  permasalahan  untuk  masyarakat  tidak  bisa  membedakan  antara  perawat  dan dokter,  kemudian  tidak  mengetahui  perawat  yang  memiliki  izin  praktik,  masyarakat melakukan  upaya  kesehatan  dengan  alasan  jangkauan  dekat  dengan  tenaga  medis, kesalahan  tenaga  medis  melakukan  pelayanan  kesehatan  tidak  sesuai  dengan  bidang keahlihannya, dalam praktiknya tenaga kesehatan sudah memiliki fungsi dan tugas yang berbeda agar tidak terjadi kesalahan dalam pelayanan kesehatan.
Izin  praktik  perawat  sebagai  syarat  kelengkapan  untuk  melakukan  pelayanan kesehatan terhadap pasiennya, dengan adanya surat izin praktik perawat tidak diragukan lagi kualitas untuk melakukan pelayanan kesehatan, selain meningkatkan mutu pelayanan kesehatan  izin  praktik  juga  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pasiennya,  pemerintah mewajibkan setiap tenaga Perawat yang melakukan praktik harus ada izin praktek, tenaga Perawat yang  tidak memiliki izin praktik tetapi tetap melakukan praktik  dan  tidak sesuai dengan bidang keilmuannyaakan merugikan pasiennya bila terjadi kesalahan dan kelalaian, masyarakat harus merubah pikir menilai tenaga  yang selama ini masih menjadi kepercayaan
guna mendapatkan pelayanan kesehatan. Penulis tertarik untuk membahas penelitian ilmiah ini guna membantu membahas dan menyelesaikan isu hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat  tentang  tenaga  kesehatan.  Peraturan-peraturan  yang  ada  dalam  Undang – Undang nomor 38 tahun 2014 tetang Keperawatan dan undang-undang nomor 36 tahun 2014 yang mengatur tentang tenaga kesehatan terutama dalam pasal yang menjelaskan tentang tenaga kesehatan yang harus memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik untuk memberikan pelayanan kesehatan.
Profesi  tenaga  kesehatan  perawat  memiliki  kode  etik  dalam  menjalankan keprofesiannya,  pelanggaran  yang  terjadi  diatur  tegas  dalam  undang-undang  tenaga Kesehatan  dan  undang-undang  Keperawatan  selanjutnya  tenaga  kesehatan  berwenang melanggar aturan tersebut atas pelimpahan wewenang dari tenaga medis kepada tenaga kesehatan perawat akan tetapi dalam aturan pasal tersebut tidak mengatur secara lengkap tentang  aturan  pelimpahan  kewenangan  dan  sanksi  sehingga  terjadi  kekaburan  hukum. Kemudian penulis tertarik menulis Tanggung Jawab Hukum Perawat Tanpa Surat Izin Praktik Berdasarkan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai  kekuatan- kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal  (Jonaedi Effendi & Johnny  Ibrahim,  2018).  Pada  dasarnya,  globalisasi  menciptakan  berbagai  tantangan  dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan (Erwin Muslimin et al., 2022).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan
yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat  serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Asuhan  keperawatan  merupakan  bagian  penting  dalam  membangun  kesehatan. Seorang  perawat  adalah  salah  satu  pekerja  di  industri  kesehatan.  Perawat  merupakan tenaga  kesehatan  yang    selalu  bersinggungan  langsung  dengan  pasien  dan  tenaga kesehatan  lainnya  dalam  kehidupan  sehari-hari  (R.  H.  Riasari,  2021).  Dalam  melakukan pelayanan kesehatan perawat sebagai pelaksana atau penyelenggara Praktik Keperawatan, pemberi  ASKEP  (Asuhan  Keperawatan),  penyuluh  dan  konselor  pasien,  Pelayanan Keperawatan oleh Perawat berdasarkan keilmuan dan kompetensi dibidang keperawatan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Klien, perkembangan ilmu pengeta huan, dan Pelayanan kesehatan tersebut termasuk Pelayanan Keperawatan yang dilakukan secara bertanggung jawab, bermutu, dan aman oleh Perawat yang telah mendapatkan STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIPP (Surat Izin Praktik Perawat). Praktik keperawatan sebagai wujud nyata  dari  layanan  Asuhan  Keperawatan  dilaksanakan  secara  mandiri  dan  juga  dapat dilakukan berdasarkan pelimpahan wewenang, penugasan dalam keadaan darurat, ataupun kolaborasi  antar  lintas  profesi  dalam  lingkup  kesehatan.  Untuk  menjamin  pelindungan terhadap pasien atau masyarakat sebagai penerima Pelayanan Asuhan Keperawatan dan untuk  menjamin  pelindungan  terhadap  Perawat  sebagai  pelaksana  dalam  pemberian layanan  asuhan  keperawatan,  diperlukan  regulasi  sebagai  paying  hukum  mengenai keperawatan  secara  komprehensif  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Selain  sebagai kebutuhan perlindungan dan kepastian hukum bagi perawat, peraturan ini juga ditujukan sebagai pemenuhan kebutuhan Perawat dalam lingkup dunia, sehingga sistem keperawa tan Indonesia dapat dikenal oleh Negara luar dan kondisi ini sekaligus dapat mengangkat citra dan harkat martabat bangsa Indonesia di bidang kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, maka dibentuk undang-undang tentang keperawatan untuk memberikan kepastian hukum dan pelindungan hukum serta untuk menata dan melengkapi berbagai perangkat hukum yang  mengatur  penyelenggaraan  Praktik  Keperawatan  yng  bermutu,  dan  aman  sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada Undang-Undang ini dibahas juga pengaturan mengenai jenis perawat, pendidikan tinggi keperawatan, STR, SIP, SIPP (izin praktik),  sampai  dengan  registrasi  ulang,  hak  kewajiban  bagi  perawat  dan  klien, kelembagaan  terkait  dengan  perawat  PPNI  (organisasi  profesi,  kolegium,  dan  konsil), pengembangan, Pembinaan, dan pengawasan bagi anggota perawat, serta sanksi-sanksi
jika melanggar.
Efektivitas  hukum    sangat  dipengaruhi  oleh    mentalitas  atau  kepribadian  penegak penegak hukum (Mohd. Yusuf DM et al., 2023). Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang  harus  selalu  diperhatikan  yaitu  unsur  keadilan,  unsur  kepastian  hukum  dan  unsur kemanfaatan. Jika dalam menegakan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja maka unsur lain harus dikorbankan. Demikian pula kalau diperhatikan unsur keadilan maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan hukum juga harus dikorbankan dan begitu selanjutnya. Itulah yang disebut dengan antimony yaitu sesuatu yang bertentangan namun tidak dapat diperhatikan  satu  sama  lainnya.  Dalam  menegakan  hukum  harus  ada  kompromi  antara ketiga unsur tersebut. Meski dalam prakteknya tidak selalu mudah menjalankan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut.  Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempu nyai posisi pertama dan paling utama dari pada kepastian dan kemanfaatan. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.  Standar Praktik Keperawatan dan keilmuannya kepada pasien yang pada dasarnya diatur berdasarkan kompetensi perawat, sehingga  dapat  terwujud  kepastian  hukum  didalam  pelayanan  keperawatan,  dan  dapat meningkatkan  derajat  kesehatan  Secara  yuridis,  undang-undang  keperawatan  adalah adanya amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 ayat (1), serta UU No. 36 tahun 2009 pasal 63 ayat (1), (2), (3), dan (4).
PERIZINAN  Bagian  Kesatu  STRP  Pasal  4  (1)  Perawat  wajib  memiliki  STRP  dalam melakukan Praktik Keperawatan. (2) Untuk memperoleh STRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perawat harus memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan persyaratan lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  (3)  STRP  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun. (4) STRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 5 STRP yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 (1) Perawat Warga  Negara  Asing  untuk  dapat  melakukan  Praktik  Keperawatan  wajib  memiliki  STR Sementara Perawat. (2) Untuk memperoleh STR Sementara Perawat sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1),  Perawat  Warga  Negara  Asing  harus  memiliki  sertifikat  kompetensi  atau sertifikat  profesi  dan  persyaratan  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. (3) STR Sementara Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya. Bagian Kedua SIPP Pasal 7 (1) Perawat untuk dapat melakukan Praktik Keperawatan wajib memiliki SIPP. (2) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perawat yang telah memiliki STRP. (3) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (4) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (5) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang STRP masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
Pasal 8 (1) Perawat hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPP. (2) Permohonan SIPP kedua harus dilakukan dengan menunjukkan SIPP pertama yang masih berlaku. Pasal 9  (1)  Untuk  memperoleh  SIPP  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7,  Perawat  harus mengajukan  permohonan  kepada  Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota  dengan melampirkan: a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi; b. fotokopi STRP yang masih berlaku dan dilegalisasi asli; c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik; d. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Perawat berpraktik; e. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 3 (tiga) lembar; f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat atau pejabat yang ditunjuk; dan g. rekomendasi dari Organisasi Profesi. (2) Dalam hal SIPP dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan. Pasal 10 SIPP dinyatakan tidak berlaku dalam hal: a. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPP; b. masa berlaku STRP telah habis dan tidak diperpanjang; c. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin; atau d. Perawat yang bersangkutan meninggal dunia.
Pasal 11 Perawat Warga Negara Asing mengajukan permohonan memperoleh SIPP setelah: a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g kecuali huruf b; dan b. memiliki STR Sementara Perawat. Pasal 12 SIPP bagi Perawat Warga Negara Asing berlaku sepanjang STR Sementara Perawat masih berlaku. Pasal 13 (1) Perawat dan Perawat Warga Negara Asing yang akan memperpanjang SIPP harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (2) SIPP bagi Perawat Warga Negara Asing berlaku selama 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1  (satu)  kali  untuk  1  (satu)  tahun  berikutnya.  Pasal  14  (1)  Pimpinan  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan Perawat yang tidak memiliki SIPP. (2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  wajib  melaporkan  Perawat  yang  bekerja  dan  berhenti  bekerja  di Fasilitas  Pelayanan  Kesehatannya  pada  tiap  triwulan  kepada  kepala  dinas  kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.
Secara teknis perawat perlu mengamalkan keilmuannya secara otonom dan mandiri sehingga  ada  kejelasan  atas  kewenangan  dan  batas  tangung  jawab  dalam  pelayanan kesehatan,  untuk  output  pelayanan  yang  optimal  dalam  melayani  masyarakat.    Dalam KUHPerdata  Rumah  sakit  dan  tenaga  kesehatan  termasuk  perawat  didalamnya  dalam memberikan  pelayanan  kesehatan  terhadap  pasien  disamping  mempunyai  resiko  atas tuntutan  secara  pidana  maka  aspek  hukum  lainnya  yang  harus  diperhatikan  dengan seksama  adalah  tuntutan  secara  perdata.  Tuntutan  ini  atau  gugatan  secara  perdata  ini diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Sebagaimana lazim hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya menurut ketentuan KUHPerdata adalah lahir karena suatu persetujuan  atau  karena  undang-undang.  Kalau  antara  pera  wat  dengan  pasien  dalam pelayanan  kesehatan  tersebut  dilakukan  atas  dasar  adanya  suatu  perjanjian,  termasuk pilihan  penyelesaian  bila  ada  sengketa  diantara  mereka.  Bila  ada  salah  satu  pihak  yang dianggap  melanggar  perjanjian,  melakukan  tapi  tidak  sesuai  dengan  kesepakatan, melakukan apa yang dilarang atau sama sekali tidak melakukan. Maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat melayangkan gugatan diPengadilan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Namun dalam hal-hal yang khusus terutama bila pasien dalam keadaan gawat  darurat  maka  person  in  charge  yang  muncul  dan  membantu  menangani  adalah tenaga kesehatan terutama perawat. Penanganan tersebut tidak menga kibatkan tuntutan bila  pasien  kembali  normal.  Namun  bila  penanganan  terhadap  pasien  tersebut mengakibatkan kondisi yang semakin parah bahkan meninggal dunia, bila tidak mendapat penjelasan yang baik dan diterima baik oleh pihak pasien maupun keluarganya dan tidak ada  perjanjian  atau  in  form  consent  sebelumnya  maka  hal  ini  akan  membawa  tuntutan secara perdata. Dengan kata lain walau tidak ada perjanjian sebe lumnya tapi karena ada salah  satu  pihak  yang  marasa  dilanggar  haknya.  Dan  pelanggaran  tersebut  di  anggap merugikan maka dia biasanya akan melakukan gugatan  secara  perdata  didasarkan  pada Pasal 1365 atau 1366 KUHPerdata. Disini munculnya hubungan hukum yaitu perjanjian yang lahir  karena  undang-undang  sebagaimana  yang  dimaksud  Pasal  1233  KUH  Perdata. Perlindungan  Praktik  Keperawatan  Dalam  Mewujudkan  Kepastian  Hukum  Dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan  Pasien.  Secara  pidana, Seorang perawat  dapat  diminta pertanggungjawaban hukum pidana apabila terpenuhinya unsur-unsur, antara lain: suatu perbuatan  yan  bersifat  melawan  hukum,  mampu  bertanggung  jawab,  adanya  kesalahan (schuld) berupa kesengajaan (dolus) seperti yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP, 340 KUHP atau karena kealpaan (culpa) yang dimana terdapat pada Pasal 359 KUHP dan 360 KUHP.  Kemudian  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  Tentang  Tenaga
Kesehatan ditegaskan mengenai denda terhadap nakes. Terkhusus dalam Pasal 85 ayat (1) ditegaskan  bahwa  Setiap  Tenaga  Kesehatan  yarlg  dengan  sengaja  menjalankan  praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (I) dipidana dengan pidana denda  paling  banyak  Rp  100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah).  Dalam  Pasal  86  ayat  (1) ditegaskan bahwa Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik tarrpa memiliki izin sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  46  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  denda  paling banyak Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah).

## SIMPULAN
Bagi perawat telah dibentuk dan diterbitkannya Undang-undang Nomor. 38 Tahun 2014  tentang  Keperawatan  Adapun  tujuan  peraturan  tersebut  disamping  sebagai perlindungan  hokum  bagi  profesi  Perawat,  juga  memberikan  tujuan  yangbaik  untuk memberikan  perlindungan  bagi  pasien  dalam  rangka  memberikan  dan  mendapatkan pelayanan  asuhan  yang  bermutu  dan  berkelanjutan  guna  memenuhi  kebutuhan  dasar manusia.  Perawat  harus  dapat  menjalankan  praktik  asuhan  keperawatan  dengan  lebih tanggung jawab agar terpenuhi hak dan kewajiban pasien yang akan berdampak juga bagi perawat  untuk  terpenuhi  hak  dan  kewajiban  perawat  dalam  mengelola  pasien  dalam pelayanan keperawatan diseluruh tempat pelayanan kesehatan. Apabila dalam praktiknya terjadi permasalahan yang dapat menimbulkan terjadinya sengketa dapat diselesaikan baik secara perdata, pidana maupun administratif yang sesuai dengan prosedur hukum yang ada dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah. diselesaikan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Erwin Muslimin, Deden Heri, & Mohamad Erihadiana. (2022). Kesiapan Merespon terhadap Aspek Negatif dan Positif Dampak Globalisasi Dalam Pendidikan Islam. Jurnal Dirosah Islamiyah, 4(1), 60.
Harif  Fadhillah,  Endang  Wahyati,  &  Budi  Sarwo.  (2019).  Pengaturan  Tentang  Tenaga Kesehatan  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  Azas  Kepastian  Hukum. SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, 5(1), 147.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Mohd. Yusuf DM, Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, & Geofani Milthree Saragih.  (2023).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Efetivitas  Penegakan  Hukum
Dalam PergaulanMasyarakat. Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 5(2), 1936.
Muhammad Ikhsan, & Sabda Wahab. (2021). KEPASTIAN HUKUM TENAGA KEFARMASIAN
DALAM MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KEFARMASIAN. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, 1(2), 107.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.
R. H. Riasari. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT PADA RUMAH SAKIT BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  38  TAHUN  2014  TENTANG KEPERAWATAN. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(10), 947.