## ANALISIS PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DAN KETENTUAN TRIPs AGREEMENT TERHADAP PERJANJIAN LISENSI PATEN
Ujang Suratno Universitas Wiralodra, Indramayu Email : faujura_1804@yahoo.com

## ABSTRACT
The  arrangement  of  patent  license  agreements  regulated  in  Law  Number  13  of  2016 c oncerning  Patents  is  the  result  of  the  ratification  of  the  TRIPs  Agreement  as  an Agreement  on  Aspects  of  Intellectual  Property  Related  to  Trade  Policy  or  the  Trade Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights.  However,  problems  arise  when  the provisions of the patent license agreement regulated in Law No. 13 of 2016 concerning Patents  and  TRIPs  Agreement  have  many  interpretations  and  harm  one  party  in  their implementation. Therefore the author intends to conduct an analysis of the differences in patent license agreement arrangements in Law No. 13 of 2016 and TRIPs Agreement and the impact resulting from the different arrangements in Law No. 13 of 2016 concerning Patents with TRIPs Agreement related to patent licensing agreements.
This  study  is  a  legal  research  using  a  normative  juridical  approach  and  descriptive analytical  research  specifications.  The  data  used  in  this  study  are  secondary  data consisting  of  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials.  Data  obtained  through library  studies  and  field  research  in  the  form  of  legislation,  books,  journals,  and electronic media.
The results of this study are divided into two, namely First, the factor in the differences in patent licensing arrangements in the Patent and Trips Agreement Law is the consequence of  ratification  which  requires  that  international  agreements  be  accommodated  by following Indonesia's national interests and not violating the laws and regulations above. Second,  the  existence  of  two  different  arrangements  relating  to  patent  licensing agreements  causes  many  interpretations  in  practice  to  lead  to  patent  licensing agreements  that  contain  monopolistic  practices  towards  license  recipients,  so  that agreements become null and void because they do not fulfil objective legal requirements, namely halal causality.
Keywords: Ratification, Patent License Agreement

## I. PENDAHULUAN
Kemajuan  suatu  negara  sangat  dipengaruhi  oleh  kemampuan  menguasai  dan memanfaatkan  ilmu  pengetahuan  serta  teknologi  ,  dengan  adanya  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  akan  sangat  berarti  dalam  rangka  upaya  meningkatkan  taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia serta memberikan kemaslahatan bagi
pg. 199
masyarakat,  bagi  bangsa  dan  negara khususnya  dalam  mendukung terciptanya suatu produk - produk dan jasa yang mampu bersaing di dunia industri.
Berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  ini  terbukti  merupakan  alat  yang mujarab  untuk  akan  memudahkan  dan  mengefisiensikan  umat  manusia  dalam menyelesaikan  persoalan  dan  penemuan  teknologi  khusunya  bagi  para  produsen  untuk memasarkan produk - produknya ke luar negeri maupun di domestik, karena kemajuan di bidang  teknologi  yang  menghasilkan  suatu  penemuan  baru  akan  dikatakan  berhasil  jika manfaatnya sudh dirasakan oleh manusia.
Salah  satu  contoh  di  Indonesia  adalah  bermanfaat  dalam  hal  pertumbuhan  ekonomi yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  adanya  perkembangan  dari  produk  -  produk  baru  yang merupakan  suatu  inovasi  yang  baru  dari  adanya  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.  Walaupun  pada  kenyataannya,  ,  bagi  negara  -  negara  berkembang  seperti Indonesia  dalam  upaya  agar  pembangunan  berhasil  ,  tidak  harus  menemukan  atau menciptakan  suatu  penemuan  sendiri,  tetapi  akan  lebih  efisien  bila  mengambil  suatu penemuan yang sudah ditemukan dan mengembangkannnya kembali di Indonesia 1
Berkaitan  dengan  Indonesia  yang  masih  menggunakan  penemuan  pihak  lain dibandingkan  harus  menemukan  suatu  invensi  baru  dari  awal,  maka  rezim  kekayaan intelektual  yang  pertama  kali  akan  digunakan  adalah  suatu  lisensi  yang  berawal  dari adanya suatu Perjanjian dari kedua belah pihak yang disebut dengan pemberi lisensi dan penerima  lisensi,  yang  selanjutnya  terdapat  hak  dan  kewajiban  dari  para  pihak  dalam perjanjian  pemberiaan  izin  tersebut  menjadi  jelas,  khususnya  hal  yang  sering  terjadi permasalahan  adalah  dalam  pemenuhan  hak  penerima  lisensi  terhadap  pengembangan dari  hasil  penemuan  yang  sudah  mendapatkan  lisensi  tersebut  jelas  akan  berupa perlindungan  yang  sejalan  juga  dengan  rezim  Kekayaan  Intelektual  dan  salah  satu  cara yang  dapat  dilakukan  untuk  melindungi  rezim  kekayaan  intelektual  tersebut  ,  agar  tidak dapat dengan mudah digunakan oleh pihak lain dan diambil hak ekonomi serta hak moral oleh pihak lain 2 .
1 Imas Rosidawati Wr, Perjanjian Lisensi Paten Dan Know - How Transfer Sebagai Bentuk Investasi , Jurnal, 2011, hlm. 2.
2 Hari S Sungkari, Perjanjian Lisensi Program Komputer Bebas (Free Software) Dihubungkan Dengan Hak Pengguna,, Universitas Padjadjaran  Program Pascasarjana, 2001, hlm.2.
Adanya  izin  yang  dimuat  dalam  suatu  perjanjian  lisensi,  jelas  akan  menimbulkan suatu  hak  dan  kewajiban  diantara  pemegang  lisensi  dan  penerima  lisensi  yang  salah satunya  adalah  pemberi  lisensi  diwajibkan  untuk  memberikan  segala  macam  informasi yang  berhubungan  dengan  Hak  Milik  Intelektual  yang  dilisensikan  kepada  penerima lisensi.  Dalam  hal  ini  pun  izin  yang  dimuat  dalam  perjanjian  lisensi  tersebut  haruslah seimbang hak dan kewajibannya antara pemberi lisensi dan penerima lisensi.
Perlu  diketahui  bahwa  lebih  dari  itu  dalam  rezim  Kekayaan  Intelektual  yang menyangkut  dengan  lisensi  khususnya  paten  diatur  dalam  Undang  -  Undang  Nomor  13 Tahun 2016 tentang Paten yang merupakan hasil ratifikasi dari TRIPs Agreement sebagai Persetujuan tentang Aspek-aspek HKI yang Terkait Dengan Kebijakan Perdagangan atau Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights . Konsekuensi dari adanya ratifikasi tersebut mengartikan bahwa segala sesuatu kegiatan perjanjian lisensi paten tidak semata - mata hanya mengacu pada pengaturan dalam Undang  - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten saja sebagai hukum nasional yang berlaku di Indonesia, melainkan terikat juga  dengan  ketentuan  dalam TRIPs  Agreement khususnya  dalam  Section  5  Patents  dan Section  8  yang  menjelaskan  mengenai Control  Of  Anti-Competitive  Practices  In Contractual Licences.
Namun,  permasalahan  menjadi  muncul  ketika  adanya  ketentuan  -  ketentuan  yang berbeda  dari  Undang  -  Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten  dan  Ketentuan TRIPs Agreement mengenai perjanjian lisensi khususnya paten, dimana Indonesia sebagai negara yang meratifikasi TRIPs Agreement menjadi memiliki banyak penafsiran terhadap pengaturan perjanjian lisensi paten dalam praktiknya, Maka dari itu penulis berniat untuk melakukan analisis terhadap ketentuan perjanjian lisensi paten yang diatur dalam  Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 dan Ketentuan Section 5 Patens dan Section 8 Control Of  Anti-Competitive  Practices  In  Contractual  Licences TRIPs  Agreement,  dengan terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Mengapa terdapat perbedaan pengaturan antara Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dengan Ketentuan TRIPs WTO terhadap Perjanjian Lisensi Paten ?
2. Bagaimana keabsahan dari perjanjian liseni paten di Indonesia sebagai dampak dari perbedaan pengaturan perjanjian lisensi paten ?

## II. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan Yuridis  Normatif ,  yaitu  penelitian dengan  pendekatan  yang  lebih  ditekankan  pada  data-data  sekunder  berupa  bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar dalam (ilmu) penelitian yang digolongkan sebagai  data sekunder. 3 Spesifikasi  penelitian  ini  adalah deskriptif  analitis ,  yaitu  penelitian  yang  bertujuan menggambarkan  mengenai  fakta-fakta  disertai  analisis  yang  akurat  mengenai  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  baik  nasional  maupun  internasional  dihubungkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pembangunan hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang  manusia,  keadaan  dan  gejala  -  gejalan  lainnya,  dengan  tujuan  mempertegas hipotesa  -  hipoesa  supaya  dapat  membantu  dalam  memperkuat  teori  -  teori  lama,  atau dalam kerangka menyusun teori baru. 4
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian kepustakaan dan Penelitian di lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, perjanjian internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder yakni terdiri dari doktrin-doktrin, pendapat para ahli yang dapat terlihat dalam buku-buku hukum dan makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum, hasil penelitian hukum, RUU dan lain-lain yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Di samping itu dikaji pula    bahan    hukum    tersier,    yakni      berupa      pendapat-pendapat      atau      opini masyarakat yang ada di dalam majalah-majalah dan surat kabar, kamus, ensiklospedi, yang dapat  memberikan  petujuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  maupun sekunder.
3 Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985, hlm 24
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984, hlm 10.
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif , Op.Cit, hlm.25.
pg. 202
Teknis Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis normatif ,  yakni  pemaparan  dan  penggambaran  peraturan  perundang-undangan  yang berkitan dengan pembentukan hukum yang dianalsis berdasarkan teori-teori hukum.

## III. PEMBAHASAN
3.1. Faktor  Penyebab  Perbedaan  Pengaturan  Antara  Undang  -  Undang  Nomor  13 Tahun  2016  Tentang  Paten  dengan  Ketentuan  TRIPS  WTO  Terhadap Perjanjian Lisensi Paten
Perjanjian  Lisensi  merupakan  suatu  bentuk  pengembangan  usaha  yang melibatkan  pemberian  izin  atau  hak  untuk  memanfaatkan,  menggunakan  ataupun melaksanakan  hak  kekayaan  intelektual  milik  pemberi  lisensi  yang  meliputi  lisensi hak  cipta,  paten,  merek,  desain  industri,  rahasia  dagang,  desain  tata  letak  sirkuit terpadu  dan  perlindungan  varietas  tanaman.  Pemberi  lisensi  sebagai  pemilik  atau pemegang  hak  kekayaan  intelektual  memberikan  izin  atau  hak  kepada  pihak  lain untuk  membuat,  memproduksi,  menjual,  memasarkan,  mendistribusikan  produk berupa barang dan atau jasa yang dihasilkan dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual  yang  dilisensikan  tersebut.  Dalam  bentuknya  yang  paling  sederhana, lisensi  diberikan  dalam  bentuk  hak  untuk  menjual  produk  barang  dan  atau  jasa dengan mempergunakan Kekayaan Intelektual yang dilindungi.
Perjanjian  ini  dapat  memberikan  perlindungan  para  pihak  yang  berjanji  dalam kerangka  hukum  kontrak  sehingga  dapat  mengakomodir  kepentingan  para  pihak dalam  suatu  kontrak.  Kontrak  sebagai  basis  dari  transaksi  bisnis  semakin  penting ketika  suatu  pihak  akan  menjalin  transaksi  bisnis  dengan  pihak  lain  yang  belum dikenal  dan  baik  berada  di  dalam  dan  luar  negeri.  Pengaturan  di  bidang  perjanjian lisensi  telah  diatur  secara  tertulis  dalam  ketentuan  undang-undang  hak  kekayaan intelektual.  Perjanjian  lisensi  adalah  salah  satu  media  yang  digunakan  oleh  para pelaku usaha bidang Hak Kekayaan Intelektual untuk mengembangkan usaha mereka . Biasanya bentuk perjanjian lisensi tersebut adalah perjanjian baku yang telah dibentuk oleh pihak pemberi lisensi.
Di  Indonesia  sendiri  bentuk  perjanjian  lisensi  yang  sering  digunakan  adalah lisensi  paten  yang  merupakan  salah  satu  solusi  peningkatan  kemampuan  teknologi, karena  teknologi  dari  luar  dapat  beralih  ke  dalam  negeri,  sehingga  kemampuan dalam  menciptakan  teknologi  sekaligus  mengembangkannya  dapat  dilakukan. Namun  demikian,  teknologi  tidak  dapat  dikuasai  secara  serta  merta  karena merupakan  suatu  proses  yang  berlangsung  terus  menerus,  berkesinambungan,  dan memerlukan  kesiapan  penerima  teknologi  terhadap  teknologi  yang  akan  dialihkan, semakin  siap  menyerap  jenis  teknologi  yang  dialihkan  akan  semakin  mengurangi ketergantungan dari pemilik teknologi. 5
Adapun  dalam  hal  ini  tentunya  terhadap  perjanjian  lisensi  sendiri,  dibutuhkan suatu  pengaturan  yang  dibuat  untuk  menjadi  batasan  juga  sejauh  mana  para  pihak yang  terlibat  dalam  perjanjian  lisensi  tersebut  dan  dapat  melaksanakan  kegiatan perjanjian lisensi sesuai dengan  hak dan kewajiban yang tidak bertentangan dengan undang - undang atau pengaturan baku dari pembuatan perjanjian lisensi . Indonesia sendiri  pada  dasarnya  telah  memiliki  Undang  -  Undang  Nomor  13  Tahun  2016 mengenai Paten yang mengatur mengenai perjanjian lisensi paten, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten bahwa :
“ Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun noneksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.”
Sejalan  dengan  hal  tersebut  dalam TRIPs  Agreement diatur  juga  mengenai pembolehan  pembuatan  kontrak  lisensi  yang  diatur  dalam Article  28  Paragraph  2 yang menjelaskan bahwa :
“Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession, the patent and to conclude licensing contracts”
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten bukanlah satu  - satunya yang  menjadi  dasar  pengaturan  terhadap  perjanjian  lisensi  paten  di  Indonesia, mengingat kembali lagi pada dasar dibentuknya Undang - Undang Nomor 13 Tahun
5 Gunawan Widjadja, Seri Hukum Bisnis Lisensi ,Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.108.
pg. 204
2016  tentang  Paten  berawal  dari  ratifikasi  Ketentuan TRIPs  Agreement yang mengatur  mengani  ketentuan  dasar  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual,  sehingga  dapat memberikan  konsekuensi  terhadap  Indonesia  bahwa  dalam  membuat  undang  - undang  sebagai  bentuk  ratifikasi  tersebut  tidak  boleh  keluar  dari  batasan  yang diberikan  oleh TRIPs  Agreement sendiri  sebagai  salah  satu  ketentuan  Internasional yang sudah Indonesia ikuti dan tanda tangani dalam bentuk persetujuan, adapun jika memiliki  perbedaan terhadap  pengaturan dalam  perjanjian  lisensi  paten  yang  sesuai dengan  keadaan masyarakat  dan  hukum di  Indonesia  maka  ketentuan  tersebut tetap tidak boleh melanggar atau diluar jangkauan dari ketentuan TRIPs yang semula dan hal ini dapat disebut sebagai harmonisasi.
Harmonisasi hukum di Indonesia merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi  perbedaan  atau  ketegangan  antara  prinsip-prinsip  Kekayaan  Intelektual yang  termuat  dalam TRIPs  Agreement dengan  prinsip-prinsip  Kekayaan  Intelektual Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila,  UUD  1945,  dan  realitas  sosial  bangsa Indonesia 6 .  Kegiatan  harmonisasi  ini  tidak  berarti  semua  ketentuan  dalam  dua  atau lebih  sistem  hukum  yang  berbeda  diadopsi  secara  keseluruhan  sehingga menghasilkan  ketentuan  hukum  sama,  sehingga  diwajarkan  jika  dalam  harmonisasi tersebut terdapat perbedaan pengaturan. Maka dari itu, di Indonesia penerapan TRIPs dalam  suatu  undang  -  undang  menggunakan  suatu  strategi  pembangunan  hukum yang  diarahkan  pada  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  mampu mengharmonisasikan prinsip-prinsip yang bertentangan tersebut.
Harmonisasi terhadap TRIPs Agreement sudah juga diatur dalam Article 8 TRIPs Agreement yang menjelaskan bahwa :
“ Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures  necessary  to  protect  public  health  and  nutrition,  and  to  promote  the public  interest  in  sectors  of  vital  importance  to  their  socio-economic  and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this Agreement”
6 Tri Setiady, 2014, “Harmonisasi Prinsip - Prinsip TRIPs Agreement Dalam Hak Kekayaan Intelektual Dengan Kepentingan Nasional”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No.4., diakses pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017
pg. 205
Adanya  ketentuan  tersebut  mengartikan  bahwa  Indonesia  sebagai  negara  yang ikut  serta  menandatangani  persetujuan  tentang  Aspek-aspek  HKI  yang  Terkait Dengan Kebijakan Perdagangan atau Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), dapat merumuskan atau mengubah hukum dan peraturan mereka,  serta  mengadopsi  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  sektor-sektor penting untuk pembangunan sosial-ekonomi dan teknologi mereka, asalkan tindakan tersebut konsisten dengan ketentuan Perjanjian, dalam hal ini terhadap pembentukan hukum kekayaan intelektual nasional di Indonesia akan tetap mendahulukan orientasi kepentingan  Kekayaan  Intelektual  nasional 7 ,  namun  ketentuan TRIPs  Agreement tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai ketentuan dasar.
Prinsip-prinsip  implementasi TRIPs  Agreement juga  dapat  dilihat  pada  Prinsip Standar  Umum  dalam TRIPs  Agreement yang  hanya  memuat  ketentuan-ketentuan minimum  yang  wajib  diikuti  oleh  negara  anggotanya.  Pengaturan  perlindungan hukum  domestik  anggota  peserta,  minimal  harus  sama  dengan TRIPs    Agreement dan  boleh  lebih  luas  tetapi  tidak  boleh  lebih  rendah. TRIPs  Agreement hanya mengatur  ketentuan  standard  yang  minimum 8 .  sehingga  pesertanya  dapat menerapkan  pengaturan  internalnya  minimal  harus  sama  dengan  yang  telah ditentukan dalam TRIPs Agreement . Apabila pengaturan perlindungan dalam TRIPs Agreement dianggap  kurang  memadai  maka  dapat  dibuat  pengaturan  internal  yang lebih luas atau lebih baik. Tujuan Prinsip ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada  anggota  peserta  yang  merupakan  negara  berkembang (developing  country) atau  negara  tertinggal  (least  developed  country)  untuk  memilih  (legislative  choice) dan  menyesuaikan  pembuatan  perundang-undangan  HKI  dengan  kondisi  kebutuhan negaranya masing-masing.
Sehingga  dalam  hal  harmonisasi  sendiri  meskipun  perkembangan  hukum internasional tidak mungkin  dibendung  dan  mempengaruhi  hukum  nasional,  namun demikian prinsip hukum modern yang terkait dengan kedaulatan, imunitas negara,
7 Erutku, Can and Richelle, Yves, “Optimal Licensing Contracts and the Value of a Patent.”
Journal of Economics & Management Strategy , Vol. 16, No. 2, pp. 407-436, Summer 2007. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=986022 or http://dx.doi.org/10.1111/j.1530-9134.2007.00144.x
8 M.Zulfa Aulia, M.Zulfa Aulia, 2017, “Politik Hukum Pembentukan UU Paten di Indonesia : Industrialisasi, Liberalisasi dan Harmonisasi” , Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volume 22 No.2. hlm. 3. diakses pada hari Sabtu 8 April 2017, pukul 16.34.
pg. 206
kewajiban  negara  untuk  melindungi  warga  negaranya,  dan  menjaga  keutuhan wilayah,  dan  seluruh  insfrastruktur  pembangunan  hukum  nasional,  sehingga  hukum yang  dibangun  akan  menjadi  instrumen  yang  bermanfaat  dan  maslahat  sesuai  pilar utama yaitu hukum yang mengabdi pada kepentingan bangsa dan negara secara utuh. Artinya  dalam  merespon TRIPs  Agreement dan  konvensi  Kekayaan  Intelektual lainnya, Indonesia harus meletakan kepentingan nasional di atas kepentingan apapun dan  berani  menghadapi  tekanan-tekanan  asing  yang  dapat  merugikan  bangsa  dan negara.
Sesuai dengan yang diatur dalam Article 8 TRIPs Agreement dan prinsip umum pemberlakuan Article  8  TRIPs  Agreement bagi  negara  yang  menandatangani, pengaturan  di  Indonesia  mengenai  lisensi  paten  yang  tercantum  dalam  Undang  - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ini tentunya mengikuti apa yang terjadi dalam kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia, hal ini  jelas akan memiliki dampak adanya perbedaan  yang tercantum antara pengaturan perjanjian lisensi dalam TRIPs Agreement dan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Kebolehan adanya perbedaan dalam pengaplikasian TRIPs Areement ke dalam suatu pengaturan di negara yang menandatanganinya pun membuat negara Indonesia memiliki  penafsiran  sendiri  terhadap  apa  yang  telah  diatur  di  dalam TRIPs Agreement ini sebegai ketentuan aspek - aspek Kekayaan Intelektual.
Contohnya dapat kita lihat antara lain dalam ketentuan mengenai hasil akhir dari adanya  perjanjian  lisensi  paten  yang  berhubungan  dengan  adanya  anti  kompetitif yang di Indonesia sendiri disebut dengan pembatasan praktik bisnis.
TRIPs  Agreement dalam  hal  anti  kompetitif  terhadap  kontrak  lisensi  diatur  di dalam section  8 mengenai Control  Of  Anti-Competitive  Practices  In  Contractual Licences, yang  menjelaskan  dalam  paragraph  1  bahwa  dalam  terhadap  perjanjan lisensi tersebut para pihak sudah setuju bahwa dengan adanya perjanjian lisensi maka akan  adanya  penghambatan  terhadap  kompetitif  dan  menimbulkan  dampak  buruk terhadap  perdagangan.  Sedangkan  di  Indonesia  sendiri  hal  tersebut  tampak  sulit untuk dipergunakan karena akan bertentangan dengan undang - undang yang lainnya yaitu  Undang  -  Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  yang  melarang  adanya  penghambatan  terhadap
pg. 207
salah  satu  pihak  atau  bisa  disebut  juga  sebagai  persaingan  usaha  tidak  sehat,  maka dari  itu  di  Indonesia  sebagai  suatu  pengaturan  anti  kompetitif  dalam    perjanjian lisensi  dijelaskan  dalam  pasal  78  Undang  -  Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang Paten bahwa :
“  Perjanjian  Lisensi  dilarang  memuat  ketentuan  yang  dapat  merugikan kepentingan  nasional  Indonesia  atau  memuat  pembatasan  yang  menghambat kemampuan  bangsa  Indonesia  dalam  melakukan  pengalihan,  penguasaan,  dan pengembangan teknologi “.
Dari  contoh  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  dalam  ketentuan TRIPs  Agreement dan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten memang memiliki perbedaan dalam  hal  pengaturan  perjanjian  lisensi  khususnya  terhadap  pengaturan  anti kompetitif yang timbul dari adanya perjanjian lisensi paten tersebut.
Maka  dari  itu,  Penyesuaian  atau  harmonisasi  antara TRIPs  Agreement dengan Undang  -  Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten  akan  bergantung  pada keadaan  sosial  dan ekonomi  dari  Negara Indonesia  sehingga  menjadikan  timbulnya suatu perbedaan.

## 3.2. Keabsahan Perjanjian Lisensi Paten di Indonesia sebagai Dampak dari Perbedaan Pengaturan Perjanjian Lisensi Paten
Adanya  harmonisasi  yang  dilakukan  Indonesia  terhadap  Ketentuan TRIPs Agreement sebagai  ketentuan  dasar  dalam  pengaturan  kekayaan  intelektual menjadikan terdapat perbedaan pengaturan kekayaan intelektual yang terdapat dalam Ketentuan TRIPs  Agreement dan  pengaturan  Kekayaan  Intelektual  di  Indonesia mengenai perjanjian lisensi khususnya perjanjian lisensi paten, hal ini tentunya akan memiliki  dampak  tersendiriterhadap  kegiatan  perjanjian  lisensi  paten  di  Indonesia. Seperti yang telah di contohkan sebelumnya salah satu dampak  yang paling terlihat dari  adanya  perbedaan  pengaturan  ini  adalah  dalam  hal  ketentuan  anti  kompetitif yang  mengatur  mengenai  akibat  dari  adanya  perjanjian  lisensi  terhadap pengembangan teknologi dan perdagangan dalam bisnis.
pg. 208
TRIPs  Agreement yang  menganut  prinsip  individualise  menjadikan  pengaturan perjanjian lisensi akan lebih melakukan perlindungan terhadap salah satu pihak saja terutama  terhadap  pemberi  lisensi,  dan  hal  tersebut  di  Indonesia  pada  dasarnya tidaklah  dapat  digunakan  karena  adanya  prinsip  kesetaraan  dalam  pembuatan perjanjian sehingga dalam perjanjian lisensi yang dibuat haruslah terdapat kesetaraan antara  kedua  belah  pihak  dalam  pembuatan  perjanjian  lisensi,  tidak  ada  salah  satu pihak yang lebih tinggi kedudukannya 9 .
Namun  pada  kenyataannya  adanya  perbedaan  pengaturan  tersebut  menjadikan para  pihak  dalam  pembuatan  perjanjian  lisensi  paten  di  Indonesia  memiliki penafsiran masing  - masing,  sehingga perbedaan tersebut tidak akan mempengaruhi dalam  pembuatan  perjanjian  lisensi  paten.  Adapun  dampak  yang  paling  dirasakan dalam  kasus  ini  adalah  sering  kali  kerugian  dirasakan  oleh  pihak  penerima  lisensi yang melakukan pengembangan terhadap inovasi yang berasal dari perjanjian lisnesi paten  tersebut.  Pihak  penerima  lisensi  dianggap  memiliki  kedudukan  lebih  rendah dibandingkan dengan pemberi lisensi sehingga dalam hal ini pihak penerima lisensi sering  kali  mendapatkan  hambatan  terhadap  pengembangan  teknologi  yang  pada akhirnya menjadi penghambatan terhadap kemajuan dari pihak penerma lisensi paten tersebut.
Kepemilikan hak eksklusif terhadap paten yang diberikan kepada pemberi lisensi seringkali  menjadikan  pihak  pemberi  lisensi  membuat  klausula  perjanjian  lisensi paten  yang  ditentukan  secara  sepihak  dalam  bentuk  perjanjian  baku  (perjanjian standar) 10 ,  padahal  kesetaraan  para  pihak  merupakan  prisip  dasar  dalam  melakukan suatu perjanjian, adapun dalam hal ini kejadian dalam praktiknya tersebut merupakan bentuk dampak dari banyaknya penafsiran tersebut.
Di sisi lain dalam TRIPs Agreement dijelaskan dalam Section 8 Article 40 Paragraph 1 bahwa :
9 Tri Setiady, Op.Cit (Note 4)
10 Elisabeth Dina Irawati, Aspek Hukum Perjanjian Lisensi Paten Terkait Dengan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2006,hlm.iii.
pg. 209
“  Members  agree  that  some  licensing  practices  or  conditions  pertaining  to intellectual property rights which restrain competition may have adverse effects on trade and may impede the transfer and dissemination of technology. “
Dalam  hal  ini  mengartikan  bahwa  para  pihak  atau  negara  yang  meratifikasi  TRIPs menyetujui bahwa dalam hal perjanjian lisensi akan mengakibatkan dampak adanya penghambatan  terhadap  kompetisi  atau  berdampak  buruk  pada  perdagangan  dalam bisnis.
Hal tersebut tentunya tidak dapat dilakukan di Indonesia, walaupun di Indonesia sendiri terhadap perjanjian lisensi terdapat pengecualian untuk dilakukan monopoli 11 . Hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam  pengaturan  perjanjian  lisensi  paten  yang  terdapat dalam pasal 78 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten bahwa :
“  Perjanjian  Lisensi  dilarang  memuat  ketentuan  yang  dapat  merugikan kepentingan  nasional  Indonesia  atau  memuat  pembatasan  yang  menghambat kemampuan  bangsa  Indonesia  dalam  melakukan  pengalihan,  penguasaan,  dan pengembangan teknologi “ .
Maka  dari  itu  dalam  hal  dampak  yang  dirasakan  dari  adanya  perbedaan  tersebut, maraknya  pihak  pemberi  lisensi  yang  sengaja  menggunakan  klausul  yang  hanya menguntungkan  salah  satu  pihak  saja  dan  pihak  lain  diperdulikan  dapat  dikatakan sudah  mulai  menganut  prinsip  individualisme  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip kekayaan intelektual di Indonesia, misalnya dalam penggunaan klausul Grant - Back dalam perjanjian lisensi paten yang mewajibkan pihak penerima lisensi memberikan segala informasi dan dalam kenyataannya tidak hanya informasi namun beserta hak yang seharusnya dimiliki oleh pihak penerima lisensi juga dalam hal pengembangan.
Di Indonesia sendiri , ketentuan - ketentuan umum mengenai suatu perjanjian diatur  di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Buku III, pasal 1233 sampai pasal 1864 termasuk didalamnya dapat mengatur mengenai perjanjian lisensi paten.
11 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Salinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia , Jakarta , hlm. 14.
Dasar  aturan  Perjanjian  Lisensi  Paten  yang  tetap  mengikuti  aturan  dalam perjanjian  yang  diatur  di  Buku  III  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Perdata,  hal tersebut memberikan arti bahwa dalam membuat suatu perjanjian lisensi paten tidak bisa  dilakukan  dengan  kehendak  sendiri,  khususnya  terhadap  pemberi  lisensi  yang memang  pihak  yang  membuat  perjanjian  lisensi  paten  tersebut. P erjanjian  lisensi paten  yang  termasuk  dalam  perjanjian  tidak  bernama  ini    berkewajiban    untuk tunduk  terhadap  ketentuan  yang  berlaku  dalam  Buku  III  Kitab  Undang  -  Undang Hukum  Perdata 12 ,  dan  Perjanjian  lisensi  paten  tetaplah  harus  memenuhi  syarat sahnya  perjanjian  yang  diatur  di  dalam  pasal  1320  Kitab  Undang  -  Undang  Hukum Perdata, yaitu
1. Adanya Kesepakatan dari para pihak
2. Cakap Hukum
3. Adanya Objek tertentu
4. Adanya kausa atau sebab yang halal
Pada kenyataannya penerapan klausul Grant Back tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam 1320 Kitab Undang  - Undang Hukum Perdata tepatnya terletak pada syarat kausa yang halal yaitu dalam penerapan klausul Grant- Back yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak penerima lisensi.
Sebab  atau  causa  halal  yang  dimaksudkan  dalam  perjanjian  ini  adalah  isi  dan tujuan  perjanjian  itu  sendiri.  Suatu  perjanjian  harus  mengandung  isi  perjanjian mengenai  tujuan  yang  dibenarkan  oleh  undang-undang,  kesusilaan,  dan  ketertiban umum.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  maka  dari  itu  keberadaan  klausul Grant  Back dalam  perjanjian  lisensi  paten  yang  menimbulkan  suatu  kerugian  terhadap  pihak penerima  lisensi  berupa  penghambatan  kemajuan  teknologi,  dapat  dikatakan perjanjian lisensi paten tersebut dibuat dengan kausa yang tidak halal .
Hal  ini  dijelaskan  pula  dalam  Pasal  1335  junto  pasal  1337  Kitab  Undang  - Undang  Hukum  Perdata  dijelaskan  bahwa  ada  beberapa  larangan  dalam  pembuatan suatu  perjanjian  yang  akan  berakibat  terhadap  perjanjian  tersebut  dianggap  tidak legal  salah  satuya  adalah  perjanjian  yang  dibuat  dengan  kausa  yang  terlarang  atau tidak legal , contohnya adalah perjanjian yang di dalamnya berisikan klausul  yang
12 Insan Budi Mulia, Lisensi Paten , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1996, hlm.1.
pg. 211
berjanji  tidak  akan  menyaingi  dan  perjanjian  dengan  syarat  wajib. 13 Jika dihubungkan  dengan  perjanjian  lisensi  paten  yang  mengandung  klausul  Grant-back maka perjanjian tersebut sama seperti perjanjian yang berisikan mengenai janji tidak menyaingi dan dengan klausul yang mensyaratkan wajib untuk memberikan kembali pengembangan yang telah dilakukian oleh penerima lisensi. Sehingga pada akhirnya penerima lisensi menjadi mengalami kerugian.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  ,penjelasan  lain  dikemukakan  oleh  Komisi Pengawasan  Persaingan  Usaha  Republik  Indonesia,  bahwa  klausul grant-back ini apabila terdapat penerapannya dalam perjanjian lisensi Kekayaan  Intelektual , maka dapat dipandang seagai klausul yang jelas akan menimbulkan suatu penguasaan dan kerugian dari pihak penerima lisensi 14 .
Dalam  hal  ini  dengan  adanya  klausul  yang  membuat  suatu  ketetapan  tersebut dapat  dimungkinkan  bahwa  akan  adanya  suatu  perluasan  monopoli  hak  yang  akan dilakukan  oleh  pemberi  lisensi  diluar  dari  hak  ekonomi  dan  hak  moral  yang  akan ditermanya  dari  paten  yang  ia  miliki  dan  jelas  akan  menghalangi  penerima  lisensi untuk  memperoleh  kemajuan  dan  penguasaan  teknologi  dan  mengandung  unsur ketidakadilan  karena  melegitimasi  pemberi  lissensi  untuk  selalu  memiliki  hak  atas suatu karya intelektual atau produk tidak dihasilkannya sendiri.
Dari  hasil  penelitian  terhadap  perjanjian  timbal  balik  yang  dilakukan  seperti perjanjian  lisensi  paten  ini  ,  pada  kenyataannya  para  kreditur  atau  dalam  hal  ini adalah  pemberi  lisensi  akan  lebih  banyak  meminta  feedback  terhadap  debitur  atau penerima  lisensi,  sehingga  unsur  perjanjian  yang  awalnya  adalah  suatu  verbintenis atau  sukarela  menjadi  adanya  suatu  kekuasaan  di  dalamnya,  sehingga  dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut adalah sepihak.
Dalam  hal  ini  artinya  penggunaan  Klausul Grant  Back pada  perjanjian  lisensi paten  merupakan  suatu  larangan  pasti  yang  diatur  di  dalam  undang  –  undang  paten sendiri.  Terhadap  klausul Grant  Back pun  bukanlah  merupakan  salahsatu  yang termasuk pada klausul yang memang wajib dicantumkan sebagaimana yang
13 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) , Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 74.
14 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Salinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia , Jakarta , hlm. 14.
dilakukan oleh pemberi lisensi yang dengan sengaja dan seperti hal yang wajib untuk mencantumkan  klausul Grant  Back tersebut.  Jika  memang  perjajian  lisensi  tersebut tidak  memenuhi  syarat  -  syarat  sah  tersebut  akan  ada  konsekuensi  yang  terjadi dengan perjanjian lisensi tersebut yaitu perjanjian lisensi tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif yaitu kausa yang halal.

## IV. PENUTUP

## 4.1. SIMPULAN
Dari uraian berikut dapatlah dikemukakan bahwa beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :
1. Faktor  utama  penyebab  terjadinya  perbedaan  pengaturan  dalam  perjanjian  lisensi dalam TRIPs Agreement dan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah  karena  adanya  harmonisasi  pengaturan  yang  dilakukan  Indonesia. Konsekuensi  dari  ratifikasi  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  menjadikan  pengaturan dalam  Undang  -  Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten  tetap  tidak  boleh mengabaikan  ketentuan  dari TRIPs  Agreement namun  tetap  harus  mengutamakan kepentingan  nasional  di  Inndonesia,  maka  dari  itu  timbullah  perbedaan  pengaturan dalam kekayaan intelektual khususnya dalam pengaturan perjanjian lisensi paten.
2. Dampak  dari  adanya  perbedaan  pengaturan  mengenai  perjanjian  lisensi  paten  di Indonesia adalah anti kompetitif dalam perjanjian lisensi khususnya paten. Perjanjian lisensi  paten  ini  biasanya  akan  menggunakan  klausul  yang  hanya  menguntungkan pihak  pemberi  lisensi  saja  dan  menghambat  pengembangan  dari  pihak  penerima lisensi,  contohnya  dalam  penggunaan  klausul  Grant  Back  dalam  perjanjian  lisensi paten.  Penggunaan  Klausul Grant  Back pada  perjanjian  lisensi  paten  merupakan suatu larangan pasti yang diatur di dalam undang  – undang paten sendiri. Maka dari itu,  perjajian  lisensi  tersebut  tidak  memenuhi  syarat  -  syarat  sah  perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dengan konsekuensi yang terjadi yaitu  perjanjian  lisensi  tersebut  menjadi  batal  demi  hukum  karena  tidak  memenuhi syarat sah objektif yaitu kausa yang halal.
pg. 213

## 4.2. SARAN
1. Harmonisasi  peraturan  perundang  -  undangan  dari  suatu  perjanjian  internasional dibutuhkan  koordinasi  yang  baik  antar  lembaga  negara  terkait  dengan  pemerintah dalam  proses  harmonisasinya.  Dalam  hal  ini  disarankan  Departemen  Hukum  dan HAM sebagai wakil Pemerintah dan DPR-RI selaku pembuat naskah akademik untuk dapat melakukan koordinasi yang baik sehingga tidak terjadinya disharmonisasi atau perbedaan  yang  justru  membawa  dapak  buruh  terhadap  perkembangan  kekayaan intelektual di Indonesia.
2. Pemerintah  disarankan  untuk  dapat  melakukan  pengawasan  terhadap  perjanjian  - perjanjian  lisensi  yang  pengaturannya  merupakan  harmonisasi  dari  Perjanjian internasional,  mengingat  dalam  harmonisasi  suatu  perjanjian  internasional  menjadi peraturan  nasional  di  Indonesia  memiliki  pertimbangan  arah  pengaturan  yang memang harus dikehendaki oleh masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Artikel
Elisabeth  Dina  Irawati,  2006, Aspek  Hukum  Perjanjian  Lisensi  Paten  Terkait  Dengan Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat ,  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
Erutku, Can and Richelle, Yves, Optimal Licensing Contracts and the Value of a Patent. Journal  of  Economics  &  Management  Strategy,  Vol.  16,  No.  2,  pp.  407-436, Summer  2007.  Available  at  SSRN:  https://ssrn.com/abstract=986022  or http://dx.doi.org/10.1111/j.1530-9134.2007.00144.x
Gunawan  Widjadja,  2001, Seri  Hukum  Bisnis  Lisensi ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Hari  S  Sungkari,  2001, Perjanjian  Lisensi  Program  Komputer  Bebas  (Free  Software) Dihubungkan  Dengan  Hak  Pengguna ,  Universitas  Padjadjaran,  Program Pascasarjana, Bandung.
Imas  Rosidawati  Wr, Perjanjian  Lisensi  Paten  Dan  Know  -  How  Transfer  Sebagai Bentuk Investasi , Jurnal, 2011.
Insan Budi Mulia, 1996, Lisensi Paten , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Republik  Indonesia, Salinan  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia , Jakarta.
Munir  Fuady,  1999, Hukum  Kontrak  (Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis) ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung.
M.Zulfa  Aulia,  2017,  “Politik  Hukum  Pembentukan  UU  Paten  di  Indonesia  : Industrialisasi, Liberalisasi dan Harmonisasi” , Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volume 22 No.2.
Tri  Setiady,  2014,  “Harmonisasi  Prinsip  -  Prinsip  TRIPs  Agreement  Dalam  Hak Kekayaan  Intelektual  Dengan  Kepentingan  Nasional”, Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu Hukum Volume 8 No.4.

## Perundang - Undangan
Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
TRIPs Agreement
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten