## PELAKSANAAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN AGAM
Oleh: Lisna Sulinar Sari   

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanan DAK Fisik jenjang Pendidikan Dasar (Dikdas)  di  Kabupaten  Agam.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Responden adalah  Kepala  Bidang  SD  dan  SMP,  serta  pengelola  DAK  Fisik  Bidang  SD  dan  SMP.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  diskusi  kelompok  terpumpun  (DKT)  dan menggunakan  data  sekunder.  Analisis  data  menggunakan  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukan,  bahwa  pelaksanaan  peningkatan  prasarana  pendidikan  dilakukan  secara  swakelola dan pengadaan peningkatan sarana pendidikan dilakukan secara lelang atau  melalui e-katalog. Pelaksanaan  peningkatan  prasarana  pendidikan  dapat  dilakukan  semuanya  (100%)  baik  itu  di  SD maupun  di  SMP.  Sedangkan  untuk  pengadaan  peningkatan  sarana  pendidikan  tidak  semuanya dapat dilaksanakan, khususnya di SD. Untuk pengadaan koleksi perpustakaan Bidang SD harus mengembalikan  dana  sebanyak  Rp2,6  Miliar,  karena  tidak  dapat  melaksanakan  pengadaan koleksi  perpustakaan  yang  disebabkan  tidak  adanya  penyedia  yang  lulus  seleksi  sebagai pemenang  lelang.  Untuk  pengadaan  peralatan  dan  media  pendidikan  di  SMP  dapat  dilaksanakan, karena semua barang yang dibutuhkan dalam pengadaan peralatan dan media pendidikan ada di dalam e-katalog sehingga mempermudah pengelola DAK dalam pengadaan peningkatan sarana pendidikan. Selain itu, proses pengadaan melalui e-katalog lebih cepat dan aman.
Kata Kunci:  DAK Fisik Bidang Pendidikan, Pendidikan Dasar, Peningkatan Prasarana.

## ABSTRACT
The aim of this study was to find out the implementation of the Physical Special Allocation Fund (DAK)  in  the  Basic  Education  level  in  Agam  Regency.  This  study  uses  a  qualitative  approach. Respondents were Head  of Elementary and  junior SecondarySchool Division, as well as managers of  Physical  DAK  in  Elementary  and  Middle  School.  Data  collection  were  carried  out  using clustered  group  discussions  (DKT)  and  secondary  data.  Analysis  data  used  qualitative  descriptive technique.  The  results  of  the  study  show  that  the  implementation  of  education  infrastructure improvement  is  carried  out  in  a  self-managed  manner  and  the  procurement  of  educational facilities  is  carried  out  by  auction  or  by  e-catalog.  All  of  the  education  infrastructure improvements can  be  carried  out (100%)  both  in  elementary  and  junior high  schools. Whereas not all  can  be  implemented  to  improve  education  facilities,  especially  in  elementary  schools.  To procure library collections in the Elementary School, Elementary School Division in the regency must refund as much as IDR 2.6 billion, because it cannot carry out the procurement of library collections due to the absence  of providers  who  pass the selection for auction.  Procurement of educational equipment and media can be implemented in Junior Secondary School, because all goods needed in the procurement of equipment and educational media are in the e-catalog, making it easier for DAK managers to procure an increase in educational facilities. In addition, the e - catalog procurement process is faster and safer.
Keywords:  Physical  DAK  for  Education,  Elementary  Education,  Improving  Infrastructure.
 Peneliti  Pusat  Penelitian  Kebijakan  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Puslitjakdikbud),  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Email: lisnapuslit@gmail.com

## A. Pendahuluan
Kabupaten  Agam  merupakan  salah  satu Kabupaten  yang  terdapat  di  Propinsi Sumatera  Barat,  yang  Ibukotanya  adalah Lubuk  Basung.  Jumlah  Penduduk  Kabupaten Agam  pada  tahun  sebanyak  484.288  jiwa yang terdiri dari 238.326 penduduk laki-laki dan  245.962  penduduk  perempuan.  Jumlah penduduk Kabupaten Agam usia 5 – 19 tahun adalah  139.669  jiwa.  Angka  Partisipasi  Kasar (APK)  Pendidikan  Dasar  (Dikdas)  di Kabupaten  Kasar,  yaitu  SD  memiliki  APK 100,28 dan SMP APKnya 95,08. Sedangkan APM  Dikdas  di  Kabupaten  Agam  adalah  SD memiliki  APM  87,38  dan  SMP  APMnya 71,15.  Angka  putus  sekolah  di  SD  cukup rendah, yaitu 0,11 dan angka putus sekolah di SMP lebih besar dari SD, yakni 0,35. Jumlah sekolah dan kelas berdasarkan kondisi dapat dilihat  pada  Tabel  1.1  berikut  ini.  (Badan Pusat Statistik, 2018)
Tabel 1.1.
Jumlah Sekolah SD, SMP, dan Ruang Kelas
yang dimiliki Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Agam pada Tahun 2017. Komponen SD SMP Jml Sekolah 448 62 Kelas Baik 853 220 Kelas rusak  ringan 2.000 382 Kelas rusak berat 166 119 Jumlah Kelas seluruhnya 3.019 721 Sumber: Disdik Kab.Agam (Badan Pusat Statistik, 2018)
Pada Tabel 1.1, menunjukan bahwa Kabupaten Agam memiliki jumlah SD lebih banyak  (98,62%)  dari  jumlah  SMP.  Begitu pula dengan jumlah kelas di SD lebih banyak (76,12%)  dari  jumlah  kelas  di  SMP.  Dan kondisi  ruang  kelas  yang  terbanyak  juga terdapat  di  SD  dengan  kondisi  ruang  kelas rusak  ringan.  Pada  dasarnya  masih  banyak SD  dan  SMP  di  Kabupaten  Agam  yang membutuhkan  bantuan  untuk  memperbaiki ruang  kelas  rusak  baik  itu  rusak  ringan maupun rusak berat.
Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor  19  tahun  2005  Tentang  Standar Nasional  Pendidikan  (SNP),  Pasal  42,  Ayat (1) dan (2), mengatakan bahwa,
“Setiap  satuan  pendidikan  wajib  memiliki sarana  yang  meliputi  perabot,  peralatan pendidikan,  media  pendidikan,  buku  dan sumber  belajar  lainnya,  bahan  habis  pakai, serta  perlengkapan  lain  yang  diperlukan untuk  menunjang proses pembelajaran  yang teratur  dan  berkelanjutan.  Setiap  satuan pendidikan  wajib  memiliki  prasarana  yang meliputi lahan, ruang kelas,  ruang pimpinan satuan  pendidikan,  ruang  pendidik,  ruang  tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium,  ruang  bengkel  kerja,  ruang  unit produksi,  ruang  kantin,  instalasi  daya  dan jasa,  tempat  berolahraga,  tempat  beribadah, tempat  bermain,  tempat  berkreasi,  dan ruang/tempat  lain  yang  diperlukan  untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan ”.
Pada  Pasal  47,  Ayat  (1),  (2),  dan  (3) menyatakan bahwa,
“Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  42  sampai  dengan  Pasal  46  menjadi tanggung  jawab  satuan  pendidikan  yang bersangkutan.  Pemeliharaan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  secara berkala  dan  berkesinambungan  dengan memperhatikan  masa  pakai.  Pengaturan tentang  masa  pakai  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  ditetapkan  dengan  Peraturan Menteri”.
Untuk memenuhi sarana dan prasarana yang  terdapat  dalam  standar  sarana  dan prasarana  seperti  yang  diuraikan  di  atas, belum  semua  sekolah  di  Kabupaten  Agam dapat  memenuhinya,  apalagi  sekolah  yang berada  di  daerah  terpencil.  Jika  hanya mengandalkan  bantuan  operasional  sekolah (BOS),  sekolah  tidak  akan  dapat  memenuhi standar sarana dan prasarana, karena jumlah dana  BOS  yang  diberikan  disesuaikan dengan  jumlah  siswa  yang  terdapat  dalam satu sekolah. Sekolah yang memiliki jumlah siswa banyak,  maka  akan  memperoleh  dana BOS  besar  dan  bagi  sekolah  yang  memiliki jumlah  siswa  sedikit,  maka  dana  BOS  yang diperoleh  juga  sedikit.  Padahal  biaya operasional  untuk  proses  pembelajaran  untuk jumlah siswa  banyak dan sedikit sama.  Dan pemanfaatan dana BOS seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Republik  Indonesia  Nomor 26  Tahun 2017,
Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  8  Tahun 2017  Tentang  Petunjuk  Teknis  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS),  Lampiran  Bab V,  Penggunanaan  Dana  Sub  B.  Komponen Pembiayaan  BOS  pada  SD/SDLB  dan SMP/SMPLB,  ketentuan  penggunaan  BOS pada SD dan SMP, yaitu: (i) pengembangan perpustakaan;  (ii)  penerimaan  peserta  didik baru;  (iii)  kegiatan  pembelajaran  dan ekstrakurikuler; (iv) kegiatan evaluasi pembelajaran;  (v)  pengelolaan  sekolah;  (vi) pengembangan  profesi  guru  dan  tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen  sekolah;  (vii)  langganan  daya dan  jasa;  (viii)  pemeliharaan  dan  perawatan sarana dan prasarana sekolah; (ix) pembayaran honor; (x) pembelian/perawatan alat multimedia pembelajaran; dan (xi) biaya lainnya.  Untuk  SD  dam  SMP,  dana  BOS yang bisa digunakan untuk memenuhi Pasal 42, Ayat (1) dan (2) PP SNP adalah point (i), (vi),  dan  (ix).  Sedangkan  untuk  memenuhi Pasal 47, Ayat (1) dan (2), yaitu point (vii). Namun,  pada  kenyataannya  masih  banyak sekolah  yang  belum  bisa  mencukupi kebutuhan  sarana  dan  prasarana  pendidikan sesuai rasio siswa.
Oleh  sebab  itu,  pemerintah  berupaya memberikan  bantuan  kepada  sekolah  untuk membantu memenuhi pengadaan sarana dan
prasarana  pendidikan  di  sekolah-sekolah yang  sangat  membutuhkan  berupa  Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  Fisik  Bidang pendidikan.  DAK  Fisik  merupakan  dana perimbangan  dari  pusat  yang  ditranfers  ke daerah untuk membantu urusan wajib daerah dalam  mendanai  kegiatan  pendidikan  dasar dan  menengah  terkait  layanan  publik  dalam mencapai standar pelayanan minimal (SPM) dan SNP sesuai dengan prioritas nasional.
Berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor  123  Tahun  2016,  Tentang  Petunjuk Teknis  Dana  Alokasi  Khusus,  Pasal 2,  Ayat (1), (2), dan (3), menjelaskan bahwa, “DAK Fisik ada tiga jenis, yaitu DAK Fisik Regular, DAK  Fisik  Penugasan,  dan  DAK  Fisik Afirmasi.  DAK  Fisik  Reguler  meliputi bidang:  pendidikan,  kesehatan,  perumahan dan  pemukiman,  pertanian,  kelautan  dan perikanan, sentra industri kecil dan menengah,  serta  pariwisata.  DAK  Fisik Penugasan  mencakup  bidang:  pendidikan sekolah  menengah  kejuruan,  kesehatan rumah  sakit  rujukan/pratama,  air  minum, sanitasi,  jalan,  pasar,  irigasi,  dan  energy  skala kecil.  Sedangkan  DAK  Fisik  Afirmasi meliputi bidang: perumahan dan pemikiman, transportasi,  dan  kesehatan”.  (Republik Indonesia,  2016)  Bantuan  untuk  pendidikan terdapat  dalam  DAK  Fisik  regular  dan Penugasan  pada  tahun  2017.  Tujuan
pemberian  bantuan  DAK  Fisik  Reguler adalah  untuk  membantu  mendanai  kegiatan penyedian  pelayanan  dasar  dengan  target pemenuhan  SPM  dengan  ketersediaan  sarana dan  prasarana.  Sedangkan  DAK  Fisik Penugasan  khusus  pendidikan  diberikan untuk  mendukung  pencapaian  prioritas pendidikan  nasional,  yaitu  meningkatkan pendidikan SMK yang bermutu dan lulusannya dapat bersaing dalam dunia kerja internasional.
Sasaran  DAK  Fisik  tahun  2017 ditujukan  kepada  satuan  pendidikan  SD, SMP,  SMA,  dan  SMK.  DAK  Fisik  Bidang Pendidikan  bertujuan  untuk  membantu:  (i) menyediakan ruang belajar/ruang penunjang lainnya yang nyaman dan aman untuk proses pembelajaran;  (ii)  memenuhi  kebutuhan jumlah ruang kelas sesuai standar sarana dan prasarana  pendidikan;  (iii)  menyediakan prasarana  penunjang  mutu  pembelajaran berupa  laboratorium  IPA  untuk  SMP  dan SMA;  (iv)  menyediakan  sarana  penunjang mutu pembelajaran berupa koleksi perpustakaan  untuk  SD,  penyediaan  alat pendidikan dan/atau media pendidikan untuk SMP dan SMA; dan (v) menyediakan sarana dan  prasarana  kegiatan  praktik  kompetensi kerja  dan praktik realiasasi produk teaching factory untuk SMK.
Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan jenjang pendidikan dasar (Dikdas) dikelola oleh Disdik
Kabupaten/Kota  di  Bidang  SD  dan  SMP. Sedangkan  DAK  Fisik  jenjang  pendidikan menengah  (Dikmen)  dikelola  oleh  Disdik Propinsi Bidang SMA dan SMK. Oleh sebab itu, peneliti ingin melakukan kajian Pelaksanaan  DAK  Fisik  Bidang  Pendidikan di Kabupaten Agam.
Rumusan  permasalahan  yang  dapat disimpulkan dari uraian di atas, yaitu:
1. Bagaimana  pelaksanaan  DAK  Fisik
Bidang Pendidikan di Kabupaten Agam?
2. Kendala  apa  saja  yang  dihadapi  dalam
Pelaksanaan DAK Fisik Bidang
Pendidikan di Disdik Kabupaten Agam? Sedangkan tujuan dari kajian ini, yaitu:
1. Mengetahui  pelaksanaan  DAK  Fisik Bidang Pendidikan di Kabupaten Agam.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang
Pendidikan di Disdik Kabupaten Agam.
Lingkup  kajian  ini  adalah  Pengelola  DAK Fisik  Bidang  Pendidikan  di  Kabupaten  Agam Bidang  SD  dan  SMP.  Manfaat  dari  hasil penelitian  ini  untuk  memberikan  saran kebijakan bagi pengelola DAK Fisik Bidang Pendidikan  di  Kabupaten  Agam  agar  lebih baik lagi.
B. Kajian Pustaka
1. Pengertian Pelaksanaan
Menurut Kamus Besar Indonesia pelaksanaan, yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan  (rancangan,  keputusan,  dan sebagainya). Pelaksanaan menurut Sastropoetro  (1982),  yaitu  suatu  usaha atau  kegiatan  tertentu  yang  dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Wiestra, dkk (dalam Adisasmita, Rahardjo, 2011)
mengemukakan bahwa, pelaksanaan merupakan  usaha-usaha  yang  dilakukan untuk  melaksanakan  semua  rencana  dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan  dengan  melengkapi  segala kebutuhan  alat-alat  yang  diperlukan,  siapa yang  akan  melaksanakan,  dimana  tempat pelaksanaannyaa, dan kapan waktu dimulainya.  Berdasarkan  uraian  tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa, pelaksanaan  adalah  suatu  proses,  cara, perbuatan,  usaha  atau  kegiatan  tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program atau kebijaksanaan yang  telah  dirumuskan  dan  ditetapkan dengan  melengkapi  segala  kebutuhan  alat- alat  yang  diperlukan,  siapa  yang  akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, dan kapan waktu
dimulainya.
Menurut  Abdullah,  Syukur  (1987),
faktor-faktor yang mempengaruhi
berhasilnya suatu pelaksanaan adalah:
a. Komunikasi, merupakan suatu program  yang  dapat  dilaksanakan dengan  baik  apabila  jelas  bagi  para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian  informasi,  kejelasan informasi  dan  konsistensi  informasi yang disampaikan.
b. Resources  (sumber  daya),  dalam  hal ini  meliputi  empat  komponen,  yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan
atau
kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab  dan  fasilitas  yang  dibutuhkan dalam pelaksanaan.
c. Disposisi,  sikap  dan  komitmen  dari pada  pelaksanaan  terhadap  program khususnya  dari  mereka  yang  menjadi implementasi program khususnya dari mereka  yang  menjadi  implementer program
d. Struktur birokrasi, yaitu SOP (Standar
Operating Procedures) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai  hasil  yang  memuaskan, karena  penyelesaian  masalah-  masalah akan  memerlukan  penangan  dan penyelesaian  khusus  tanpa  pola  yang baku.
Selain  itu,  dalam  proses  implementasi  ada tiga unsur yang penting dan mutlak, yaitu:
a.  Adanya  program  kebijakan  yang dilaksanakan;  b.  Kelompok  masyarakat yang  menjadi  sasaran  dan  manfaat  dari program  perubahan  dan  peningkatan;  c. Unsur  pelaksana  baik  organisasi  maupun perorangan  yang  bertanggungjawab  dalam
pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

## 2. DAK
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  25 Tahun  2017  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  25  Tahun  2017 Tentang  Petunjuk  Operasional  Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidkan, Pasal  1,  Ayat  (1),  menyatakan  bahwa, “DAK  Fisik  Bidang  Pendidikan,  yaitu dana  yang  bersumber  dari  pendapatan APBN  yang  dialokasikan  kepada  Daerah tertentu dengan tujuan mendanai kebutuhan  sarana  dan/atau  prasarana bidang  pendidikan  yang  merupakan urusan  daerah”.  Jadi  pengelolaan  DAK Fisik  Bidang  Pendidikan,  yaitu  suatu tindakan  yang  dimulai  dari  proses penyusunan data, merencanakan, melaksanakan,  melakukan  pengawasan, dan penilaian pada semua hal  yang terlibat dalam  pelaksanaan  DAK  Fisik  Bidang Pendidikan  dalam  pencapaian  tujuan DAK Fisik Bidang Pendidikan.
Pemerintah  Kabupaten/Kota  bertugas dan  bertanggungjawab:  a.  mengusulkan rincian  dan  lokasi  serta  target  output kegiatan  DAK  Fisik  Bidang  Pendidikan
SD  dan  SMP  berdasarkan  rencana kegiatan  DAK  fisik  yang  disusun  Dinas Pendidikan;  b.  menyalurkan  dana  ke sekolah  penerima  DAK  Fisik  Bidang Pendidikan  SD  dan  SMP  untuk  kegiatan peningkatan prasarana pendidikan, kecuali  pemerintah  kabupaten/kota  di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan  c.  bertanggung  jawab  terhadap pelaksanaan  program  DAK  Fisik  Bidang Pendidikan  SD  dan  SMP  di  tingkat kabupaten/kota.
Sedangkan  Disdik  Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggungjawab: a. melakukan  perencanaan  alokasi  dan jumlah  sekolah  penerima  DAK  Fisik Bidang  Pendidikan  SD  dan  SMP  tahun anggaran  berkenaan;  b.  membentuk  tim teknis,  yang  bertugas:  1).  menentukan tingkat kerusakan ruang/ bangunan dengan melibatkan unsur teknis yang ada di  daerah  tersebut;  dan  2).  menyusun rencana kegiatan sekolah bersama P2S. c. menandatangani surat perjanjian pemberian  bantuan  kegiatan  peningkatan prasarana pendidikan DAK Bidang Pendidikan  SD dan  SMP tahun anggaran berkenaan dengan kepala sekolah penerima
DAK, kecuali untuk kabupaten/kota  di  Provinsi  Papua  dan
Papua  Barat;  d.  menyelenggarakan
bimbingan teknis pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan kepada kepala  sekolah  dan  komite  sekolah,  agar memahami  secara  teknis  mekanisme  dan tata kelola pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan, kecuali  Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota yang  berada  di  Provinsi  Papua  dan Provinsi  Papua  Barat;  e.  melaksanakan pengadaan  sarana  pendidikan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;  f.  melaksanakan  monitoring dan  evaluasi;  g.  melaksanakan  penilaian kinerja  terhadap  pelaksanaan  DAK  Fisik Bidang  Pendidikan  SD  dan  SMP  di kabupaten/kota; dan h. melaporkan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan SD dan  SMP  tahun  anggaran  berkenaan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  melalui  Direktur  Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dewan  Pendidikan  provinsi/kabupaten/ kota  bertugas  dan  bertangungjawab:  a. memberikan pertimbangan dan dukungan dalam  pelaksanaan  DAK  Fisik  Bidang Pendidikan di tingkat provinsi/kabupaten/ kota;  dan  b.  melakukan  pengawasan dalam rangka transparansi dan
akuntabilitas  pelaksanaan DAK Fisik
Bidang  Pendidikan  di  tingkat  provinsi/ kabupaten/kota.
Ketentuan  Umum  Pelaporan,  yaitu:  a. Pelaporan  dilakukan  secara  berjenjang, mulai dari laporan panitia tingkat sekolah, kepala  sekolah,  provinsi/kabupaten/kota, dan pusat, memuat: 1). kemajuan pelaksanaan  kegiatan  sesuai  indikator kinerja;  dan  2).  realisasi  fisik  dan keuangan  serta  masalah  dan  kendala pelaksanaan anggaran. b. Kualitas pelaporan: 1). untuk mewujudkan transparasi  dan  akuntabilitas  laporan disampaikan tepat waktu dan akurat serta disusun dengan  mengikuti petunjuk  yang berlaku;  2).  laporan  harus  baik,  benar, jujur  dan  dapat  dipertanggungjawabkan; 3). ketaatan dan ketepatan waktu pengiriman  laporan  merupakan  indikator keseriusan dalam melaksanakan pembangunan  pendidikan;  dan  4).  kualitas laporan  akan  dijadikan  salah  satu  indikator reward dan punishment bagi  setiap Kabupaten/Kota.  c.  Kepatuhan  provinsi/ kabupaten/kota dalam penyampaian laporan akan dijadikan sebagai salah satu indeks  teknis  penetapan  alokasi  DAK tahun berikutnya.
DAK  Fisik  Reguler  Bidang  Pendidikan SD  untuk  peningkatan  prasarana
pendidikan  meliputi:  rehabilitasi  ruang belajar,  ruang  guru,  dan/atau  jamban dengan  tingkat  kerusakan  sedang  atau berat, baik berikut  perabotnya  atau tanpa perabotnya; dan/atau pembangunan ruang kelas  baru  (RKB)  berikut  perabotnya. Sedangkan  peningkatan  sarana  pendidikan berupa  pengadaan  koleksi  perpustakaan (buku  pengayaan,  buku  referensi,  dan buku panduan pendidik).
DAK Fisik Bidang Pendidikan peningkatan  prasarana  pendidikan  untuk SMP mencakup: rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang lainnya dengan tingkat  kerusakan  minimal  sedang,  baik beserta  perabot  atau  tanpa  perabotnya; pembangunan  RKB  beserta  perabotnya; dan/atau  pembangunan  laboratorium  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya.  Sedangkan  untuk  peningkatan sarana  pendidikan  berupa  pengadaan peralatan  pendidikan  dan/atau  media pendidikan.  Untuk  peralatan  pendidikan terdiri dari pengadaan peralatan: Matematika,  Laboratorium  IPA  (Kimia dan  Biologi),  Laboratorium  komputer, IPS, PJOK, dan Seni Budaya. Sedangkan media  pendidikan  terdiri  dari  pengadaan proyektor  dan  komputer  pembelajaran  di kelas.
Laporan  pertanggungjawaban  bersifat berjenjang mulai dari Panitia
Pembangunan  Sekolah  (P2S)  ke  Kepala Sekolah,  Kepala  Sekolah  ke  Pengelola DAK di  Disdik  Provinsi/Kabupaten/Kota dan  seterusnya.  Laporan  yang  harus  dibuat oleh  P2S  mencakup  laporan  mingguan, bulanan,  dan  akhir  disertai  dengan  bukti fisik,  administrasi,  dan  keuangan  yang dilaporkan kepada Kepala Sekolah. Sedangkan  laporan  Kepala  Sekolah  ke Pengelola  DAK  di  Disdik  Kabupaten/ Kota terdiri dari: a. laporan pertanggung - jawaban  mingguan  yang  meliputi:  1). informasi  volume,  satuan,  dan  bobot pekerjaan; 2). prestasi pekerjaan mingguan; 3). jumlah dana yang digunakan;  dan  4).  foto-foto  kemajuan pelaksanaan  kegiatan  mencakup  tampak depan, tampak belakang, tampak samping dan tampak dalam yang diambil dari titik tetap/titik  yang  sama;  b.  laporan  bulanan yang  meliputi:  1).  informasi  volume, satuan,  dan  bobot  pekerjaan;  2).  prestasi pekerjaan  bulanan;  3).  jumlah  dana  yang digunakan;  dan  4).  foto-foto  kemajuan pelaksanaan  kegiatan  mencakup  tampak depan, tampak belakang, tampak samping dan tampak dalam yang diambil dari titik tetap/titik yang sama;  c. laporan akhir
meliputi: 1). dokumen penyelesaian fisik; 2).  dokumen  penggunaan  dana;  dan  3). foto-foto  pelaksanaan  kegiatan  (0%,  40%, 70%,  dan  100%)  yang  diambil  dari  titik tetap/titik yang sama.
Sejak  tahun  2017  Pemerintah  Daerah tidak  diharuskan  untuk  mengalokasikan dana  pendamping  sebesar  10%  dari  dana APBD. Bahkan sejak tahun 2017
Pengelola  DAK  Fisik  diperbolehkan mengambil 5% bantuan DAK Fisik untuk pelaksanaan
manajemen, yang memanfaatannya untuk: a. desain perencanaan; b. biaya tender; c. honorarium  fasilitator  kegiatan  DAK  Fisik yang  dilakukan  secara  swakelola;  d. penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;  e.  penyelenggaraan  rapat koordinasi; dan f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka
perencanaan, pengendalian, dan
pengawasan .

## C. Metode Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif. Pendekatan  kualitatif  digunakan  untuk menggali data dan informasi terkait pengelolaan  DAK  Fisik  di  Disdik  Kabupaten Agam.  Teknik  pengumpulan  data  dan
informasi  dilaksanakan  dengan  Diskusi Kelompok  Terpumpun  (DKT).  Data  yang digunakan  adalah  data  DAK  Fisik  Bidang Pendidikan tahun 2017 pada Bidang SD dan SMP.  Nara  sumber  adalah  pengelola  DAK Fisik  Bidang  Pendidikan  Disdik  Kabupaten Agam  Bidang  SD  dan  SMP.  DKT  dan wawancara dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih dalam
pelaksanaan  DAK  Fisik  Bidang  Pendidikan dan  kendala  yang  dihadapi  oleh  pengelola DAK  Fisik  Bidang  Pendidikan  di  Disdik Kabupaten Agam Bidang SD dan SMP.
Teknik pengumpulan data dan informasi menggunakan panduan DKT yang diperuntukkan  bagi  pengelola  DAK  Fisik Bidang  SD  dan  SMP  untuk  menggali  data dan  informasi  tentang  pelaksanaan  dan kendala  yang  dihadapi  dari  pengelola  DAK Fisik Bidang Pendidikan di Disdik Kabupaten  Agam  Bidang  SD  dan  SMP. Pengolahan  dan  analisis  data  menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

## D. Hasil dan Pembahasan
APBD Kabupaten Agam tidak
mengalokasikan  dana  pendamping  DAK sejak dihapuskan oleh Pusat. APBD Kabupaten Agam difokuskan untuk membantu  pemeliharaan  prasarana. Pada
Bidang SD ada program pengecatan sekolah yang dilaksanakan minimal dua tahun sekali. Selain  itu  ada  program  prioritas  bersih-bersih sekolah  yang  bekerjasama  dengan  Bidang SMP,  yaitu  perbaikkan  WC  sekolah. Sehingga untuk rehabilitasi dan pembangunan  RKB  dan  pengadaan  sarana pendidikan difokuskan dari APBN.
Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan  di  Kabupaten  Agam  terpisah antara SD dan SMP dan pengelolanya adalah Kasi  Sarana  dan  Prasarana  pada  masing- masing  bidang.  Pengelolaan  DAK  Fisik Bidang Pendidikan yang akan dibahas terdiri dari  aspek  perencanaan,  aspek  pelaksanaan, aspek pengawasan/monev, dan aspek pelaporan.
1. Pelaksanaan DAK Fisik Bidang
Pendidikan di Disdik Kabupaten Agam.
a. Perencanaan
Salah  satu  tugas  dari  Disdik  Kabupaten dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan, yaitu melakukan
perencanaan alokasi dan jumlah sekolah  penerima  DAK  Fisik  Bidang Pendidikan  SD  dan  SMP  tahun anggaran berkenaan. Dalam melaksanakan  tugas  tersebut,  pengelola DAK  Fisik  Bidang  SD  dan  SMP mengusulkan data sekolah yang masuk
dari hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dari
tingkat  nagari  (desa)  dan  kecamatan.
Data yang masuk kemudian diverifikasi  dengan  melihat  Dapodik dan  mendatangi  langsung  ke  sekolah bersama  dengan  fasilitator  untuk menilai  tingkat  kerusakan  ruang  belajar yang  akan  direhab  dan  melihat  lahan yang akan dibangun. Selain itu, Disdik Bidang SD dan SMP juga meminta data langsung ke sekolah, kemudian membandingkan  berapa  data  sekolah yang  dari  musrenbang,  kalau  masih kurang ditambah dari data Disdik yang meminta langsung ke sekolah.
Kemudian  data  tersebut  direkap  oleh Disdik  dan  Bappeda  dan  menjadi usulan  data  sekolah  yang  akan  diajukan ke  pusat  untuk  mendapatkan  bantuan DAK  Fisik  Bidang  Pendidikan  yang dimasukan  dalam  usulan  rencana kegiatan (URK).
Tugas selanjutnya dari Disdik Kabupaten,  yaitu  membentuk  tim teknis  terdiri  dari  fasilitator/konsultan yang  bertugas:  menentukan  tingkat kerusakan  ruang/bangunan  dengan melibatkan  unsur  teknis  di daerah
tersebut dan menyusun rencana kegiatan sekolah bersama P2S.
Rehabilitasi  ruang  belajar  rusak sedang jika kerusakan sebagian komponen  non  struktural,  dan  atau komponen  struktural  seperti  struktur atap,  lantai,  dan  sejenisnya,  dengan tingkat kerusakan lebih dari 30%-45%. Rusak  berat  jika  kerusakan  pada sebagian  besar  komponen  bangunan, baik  struktural  maupun  nonstruktural yang  apabila  setelah  diperbaiki  masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya, dengan tingkat kerusakan  lebih  besar  dari  45%-65%, jika  kerusakan  lebih  dari  65%  maka dapat dilakukan pembangunan kembali.
Sedangkan  untuk  pembangunan  RKB diberikan kepada sekolah yang mempunyai potensi berkembang (dalam  tiga  tahun terakhir  jumlah  siswa stabil  atau  meningkat),  memiliki jumlah  rombongan  belajar  melebihi jumlah  ruang  kelas  yang  ada,  dan memiliki  lahan  yang  luasnya  minimal 72m2  (8m  x  9m)  dengan  ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi  lapangan  upacara  atau lapangan  olah raga. Jika  tidak  memiliki
lahan,  maka pembangunan  RKB dibangun di lantai 2.
Untuk  membantu  sekolah  dalam pelaksanaan pembangunan DAK Fisik Disdik Kabupaten Agam menyediakan fasilitator/konsultan  untuk  SD  dan SMP  penerima  peningkatan  prasarana pendidikan,  seperti  rehabilitasi  ruang belajar,  pembangunan  RKB,  dan laboratorium  IPA.  Fasilitator  ini  tidak hanya  membantu  dalam  perencanaan saja,  tetapi  hingga  pembangunan  atau rehab  selesai.  Fasilitator  membantu membuatkan  denah  ruang  yang  akan direhab  atau  dibangun,  membantu membuat  RAB,  memilihkan  bahan bangunan  sesuai  dengan  spesifikasi yang  ada  di  juknis  DAK,  melakukan pengawasan dalam pembangunan, dan membantu  dalam  pembuatan  laporan pertanggung jawaban. Pengelola DAK Fisik di Disdik Kabupaten Agam yang membayar  honor  fasilitator  tersebut yang diambil 5% dari dana  manajemen.
Disdik  Kabupaten  Agam  melakukan satu  kali  revisi  URK,  karena  usulan data  sekolah  penerima  DAK  Fisik Bidang  Pendidikan  tidak  disetujui semuanya,  sehingga  Disdik  harus merubah data SD penerima DAK Fisik
disesuaikan  dengan  bantuan  DAK  yang diterima  dari  pusat.  Revisi  URK tersebut  harus  disetujui  oleh  Bupati setempat.
b. Pelaksanaan
Tugas  Disdik  Kabupaten  selanjutnya yaitu  menandatangani  surat  perjanjian pemberian bantuan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan DAK  Bidang  SD  dan  SMP  tahun anggaran  berkenaan  dengan  kepala sekolah  penerima  DAK.  Selain  itu, Disdik harus menyelenggarakan bimbingan teknis
(Bimtek) pelaksanaan  peningkatan  prasarana pendidikan kepada kepala sekolah dan komite  sekolah,  agar  memahami  secara teknis  mekanisme  dan  tata  kelola pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan.
Pelaksanaan  DAK  Fisik  terdiri  dari  dua macam,  yaitu  peningkatan  prasarana pendidikan  yang  dilakukan  secara swakelola dan pengadaan peningkatan sarana  pendidikan  yang  dilakukan melalui  pembelian  di  e-katalog  atau dengan e-tender/lelang. Sebelum pelaksanaan pembangunan DAK Fisik dilakukan,  Disdik  Kabupaten  Agam
melakukan  Bimtek  kepada  kepala sekolah  dan  komite  sekolah.  Bimtek berupa  sosialisasi  agar  kepala  sekolah dan  komite  sekolah  memahami  secara teknis  mekanisme  dan  tata  kelola pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan berupa rehabilitasi ruang belajar dan pembangunan  RKB  atau  laboratorium
IPA.
SD  dan  SMP  penerima  bantuan  DAK Fisik,
sebelum melaksanakan
pembangunan  DAK  Fisik  dimulai, pihak sekolah harus membentuk Panitia  Pembangunan  Sekolah  (P2S) yang  terdiri  dari  guru  dan  komite sekolah.  Sebagai  Ketua,  Sekretaris,  dan Bendahara dipilih dari guru di sekolah bersangkutan, sedangkan yang menjadi anggotanya  adalah  komite  sekolah yang  ditunjuk  ikut  serta  dalam  P2S. Pembiayaan  pelaksanaan  pembentukan P2S  dan  persiapan  lainnya  sebelum DAK  Fisik  dimulai  berasal  dari  SD atau  SMP  penerima  bantuan  DAK Fisik, bukan dari bantuan DAK Fisik.
Setelah  sekolah  penerima  bantuan DAK  Fisik  Bidang  Pendidikan  berupa peningkatan  prasarana  pendidikan, maka  Disdik  melakukan  penanda-
tanganan MoU surat perjanjian pemberian bantuan DAK Fisik dengan Kepala SD dan SMP yang mendapatkan  bantuan  DAK  Fisik  di Kabupaten Agam. P2S dapat melaksanakan  pembangunan  DAK Fisik ketika pencairan DAK  Fisik tahap
1 cair.
Pencairan DAK Fisik Bidang Pendidikan di Kabupaten Agam dilaksanakan  dalam  tiga  tahap  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan PMK  Nomor  112/PMK.7/2017  yang merupakan  perubahan  dari  Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 50/PMK.7/2017.  Pada  tahun  2017 terjadi  dua  kali  perubahan  Peraturan menteri  Keuangan  yang  berdampak pada  perubahan  Peraturan  Meteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  tentang Petunjuk  Teknis  DAK  Fisik  Bidang Pendidikan.
Kabupaten Agam untuk menu peningkatan prasarana pendidikan Bidang  SD  mendapatkan  alokasi  67 ruang belajar yang akan direhab dan 2 pembangunan  RKB.  Sedangkan untuk menu pengadaan koleksi perpustakaan Kabupaten Agam Bidang SD mendapatkan  alokasi  sebanyak  57
paket  buku.  Koleksi  perpustakaan  yang ada dalam juknis DAK terdiri dari 840 judul  buku  pengayaan,  10  judul  buku referensi, dan  10 judul buku pedoman pendidikan.  Jumlah  buku  dan  judul mana  saja  yang  akan  dipilih  untuk dilelangkan  ditentukan  oleh  Disdik Kabupaten Agam Bidang SD.
Sedangkan Bidang SMP, mendapatkan menu peningkatan prasarana pendidikan, yaitu 77 rehabilitasi ruang belajar
dan 5 pembangunan
Laboratorium  IPA.  Sedangkan  untuk menu  peningkatan  sarana  pendidikan Bidang  SMP  mendapatkan  81  peralatan dan media pendidikan.
Untuk  pelaksanaan  rehabilitasi  ruang belajar/kelas  dan  pembangunan  RKB di  Bidang  SD  dapat  terlaksana  100%. Sedangkan  untuk  pengadaan  sarana pendidikan  yang  melakukan  bukan Disdik  Kabupaten  Agam,  tetapi  ada Pokja tersendiri yang mengurusi
masalah lelang dan pengadaan. Disdik memberikan  judul,  jumlah,  jenis,  dan spesifikasi buku yang akan dilelangkan. Koleksi perpustakaan
terdiri  dari  buku  pengayaan,  buku referensi, dan buku pedoman pendidik
yang  dipilih  oleh  Disdik  untuk dilelangkan.
Disdik  Kabupaten  Agam  Bidang  SD harus  mengembalikan  bantuan  DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk peningkatan sarana pendidikan sebesar Rp2,6 Miliar, karena pengadaan koleksi  perpustakaan  dari  DAK  Fisik tidak  dapat  dilaksanakan,  sehingga menjadi  beban  daerah  yang  masuk dalam APBD Perubahan.
Sedangkan  pelaksanaan  pembangunan laboratorium  IPA  dan  rehabilitasi ruang belajar di Bidang SMP semuanya terlaksana  dengan  baik  dan  mencapai 100%.  Begitu  pula  untuk  pengadaan sarana  pendidikan  berupa  peralatan  dan media pembelajaran dapat dilaksanakan 100%. Pengadaan sarana pendidikan  dapat  terlaksana  100%, karena semua barang yang dibutuhkan ada di e-katalog, sehingga  Pokja yang mengurusi lelang dan pengadaan dapat langsung  memesan  melalui  e-katalog. Pengadaan melalui e-katalog membutuhkan waktu yang tidak lama, yaitu  satu  minggu  dan  pengadaan melalui  e-katalog  lebih  aman  dan mudah  dibandingkan  melalui  cara lainnya.
c. Pengawasan
Pengelola  DAK  Fisik  di  Disdik
Kabupaten Agam melakukan pengawasan  kepada  SD  dan  SMP penerima bantuan peningkatan prasarana  pendidikan  berupa  rehab ruang  belajar/kelas  dan  pembangunan RKB  atau  laboratorium  minimal  satu kali.  Pengawasan  dilakukan  untuk mengetahui  progress  pembangunan dan  rehab  serta  pemanfaatan  bantuan DAK  Fisik.  Selain  pengawasan  yang dilakukan secara langsung, pengawasan  juga  dilakukan  melalui permintaan  kepada  kepala  sekolah untuk  mengirimkan  foto  dari  berbagai sisi  melalui WhastApp (WA)  setiap minggunya.
Sedangkan pengawasan mengenai pengadaan sarana pendidikan dilakukan  melalui  panitia  penerima hasil  pekerjaan  (PPHP).  Sebelum, peralatan dan/atau media pembelajaran diterima  pihak  sekolah  PPHP  yang melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai  judul,  jumlah,  jenis,  dan spesifikasi  peralatan  dan/atau  media pendidikan  yang  akan  diterima  SMP penerima bantuan  DAK  Fisik
peningkatan  sarana  pendidikan.  Jika ditemui  ketidak  sesuaian  dengan pemesanan maka PPHP akan
menginformasikan kembali ke penyedia.
Sedangkan  untuk  pengadaan  sarana pendidikan bidang SD tidak dilakukan pengawasan  karena  tidak  terlaksananya pengadaan koleksi perpustakaan.
d. Pelaporan
Pelaporan  dilakukan  secara  berjenjang, mulai  dari  laporan  P2S,  Kepala Sekolah, Provinsi/kabupaten/Kota, dan Pusat.  P2S  SD  dan  SMP  penerima bantuan peningkatan prasarana
pendidikan membuat laporan pertanggungjawaban  kepada  kepala sekolah  dan  Pengelola  DAK  Fisik  di Disdik  Kabupaten  Agam  Bidang  SD dan  SMP  setiap  minggu,  bulan,  dan akhir  pelaksanaan  sesuai  dengan  juknis DAK.  P2S  SD  dan  SMP  membuat laporan  pertanggungjawaban  disertai dengan  bukti  fisik,  administrasi,  dan keuangan.
Laporan  mingguan  yang  dibuat  oleh P2S  SD  dan  SMP,  meliputi:  1). informasi  volume,  satuan,  dan  bobot pekerjaan;  2).  prestasi  pekerjaan
mingguan;  3).  jumlah  dana  yang digunakan; dan 4). foto-foto kemajuan pelaksanaan kegiatan mencakup tampak  depan,  tampak  belakang, tampak  samping  dan  tampak  dalam yang diambil dari titik tetap/titik yang sama.  Sedangkan  laporan  bulanan meliputi: 1). informasi volume, satuan, dan  bobot  pekerjaan;  2).  prestasi pekerjaan  bulanan;  3).  jumlah  dana yang  digunakan;  dan  4).  foto-foto kemajuan pelaksanaan kegiatan mencakup  tampak  depan,  tampak belakang, tampak samping dan tampak dalam yang diambil dari titik tetap/titik yang  sama;  c.  Dan  laporan  akhir mencakup:  1).  dokumen  penyelesaian fisik;  2).  dokumen  penggunaan  dana; dan 3). foto-foto pelaksanaan kegiatan (0%,   40%,   70%,   dan   100%)   yang diambil dari titik tetap/titik yang sama.
Kepala  sekolah  harus  menyampaikan laporan  bulanan  dan  laporan  akhir berdasarkan  laporan  dari  P2S  kepada Gubernur  dan  Bupati.  Laporan  yang dibuat  kepala  sekolah,  meliputi:  a. Laporan  bulan  yang  berisi  kemajuan pekerjaan  meliputi  laporan  fisik  dan laporan  keuangan;  b.  Laporan  akhir meliputi   laporan   fisik   dan   laporan
keuangan  yang  disertai  dengan  uraian masalah yang dihadapi dan solusi yang dilakukan  bila  terjadi  masalah,  serta melampirkan foto kemajuan pelaksanaan  kegiatan  mulai  dari  0%, 40%, 70%, dan 100%.
Pengelola  DAK  Fisik  di  Disdik Kabupaten Agam bidang SD dan SMP juga  membuat  laporan  kepada  Bappeda dan  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan,  yaitu  untuk  SD  ke Direktorat  Pembinaan  SD  dan  untuk SMP  ke  Direktorat  Pembinaan  SMP melalui  aplikasi  SIMDAK.  Laporan tersebut  berisi  usulan  dan  realiasasinya, progress  pembangunan,  dan  kendala yang dihadapi. Laporan tersebut berasal dari laporan P2S yang masuk ke Disdik Kabupaten Agam.
2. Kendala  Pelaksanaan  DAK  Fisik  Bidang Pendidikan di Disdik Kabupaten Agam.
Untuk  pelaksanaan  pembangunan  dan rehabilitasi di SD dan SMP tidak ditemui kendala.  Begitu  pula  dalam  pengadaan peralatan  dan  media  pendidikan  di  SMP juga  tidak  ditemui  kendala.  Sedangkan, kendala dalam pengadaan sarana pendidikan  di  SD,  yaitu  tidak  adanya penyedia yang  memenuhi kriteria yang
telah ditentukan oleh Pokja bidang lelang dan  pengadaan,  sehingga  pelaksanaan pengadaan  koleksi  perpustakaan  tidak dapat dilaksanakan karena untuk melakukan  lelang  kembali  waktu  yang tersedia tidak mencukupi.
Tidak  adanya  penyedia  yang  memenuhi persyaratan, karena penyedia tidak msecara keseluruhan, padahal itu sebagai salah satu syarat untuk menjadi penyedia. Sebagai  contoh,  penyedia  tidak  mengisi kolom  “berapa  lama  mereka  menjadi penyedia”. Pada hal itu menjadi salah satu syarat  untuk  dipilih  menjadi  penyedia pengadaan koleksi perpustakaan.
Selain  itu,  Pokja  yang  mengurusi  lelang dan  Pengadaan  akan  melakukan  proses lelang kembali tetapi waktu yang tersedia tidak mencukupi, karena ada batas waktu pelaporan  URK  dan  data  kontrak,  yaitu  31 Agustus  2017.  Sedangkan  pada  tanggal  21 Agustus  2017  proses  lelang  baru  mau tayang,  jika  dilihat  dari  urutan  jadwal lelang  seperti,  pengumuman  lelang  hingga pengumuman pemenang lelang membutuhkan  tahapan  waktu  yang  tidak sebentar  minimal  28  hari,  sedang  waktu yang ada hanya tersisa 10 hari. Itulah yang menyebabkan pengadaan koleksi perpustakaan  tidak  dapat  terlaksana  dan
itu menjadi tanggung jawab daerah pada APBD Perubahan.

## E. Simpulan dan Rekomendasi

## 1. Simpulan
Pelaksanaan  rehabilitasi  ruang  belajar dan  pembangunan  RKB  di  SD  dapat dilaksanakan  semuanya  (100%).  Dan Pelaksanaan  rehabilitasi  ruang  kelas dan  pembangunan  laboratorium  IPA, serta  pengadakan  peralatan  dan  media pendidikan di SMP dapat dilaksanakan semuanya  (100%).  Rehabilitasi  dan pembangunan DAK Fisik dapat dilaksanakan  dengan  baik  dan  lancer berkat  pelaksanaan  yang  dilakukan secara swakelola.
Sedangkan  untuk  pengadaan  koleksi perpustakaan  di  SD  tidak  dapat dilaksanakan  karena  tidak  ada  penyedia yang memenuhi kriteria yang ditentukan  oleh  Pokja  lelang  dan pengadaan  sebagai  penyedia  pemenang lelang. Pengadaan peralatan dan media pembelajaran  di  Bidang  SMP  dapat dilaksanakan semuanya (100%), karena  barangnya  ada  semua  di  e- katalog dan itu mempermudah pengelola  DAK  dalam  pengadaan sarana  pendidikan,  karena  lebih  cepat dan aman.

## 2. Rekomendasi
Waktu  pelaksanaan  lelang  hendaknya batas  akhirnya  hingga  bulan  Oktober, karena  ada  lembaga  lain  yang  terkait dalam pelaksanaan lelang.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  Rahardjo,  2011.  Pembiayaan Pembangunan  Daerah.  Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. Hlm.24.
Abdullah,  Syukur,  1987.  Kumpulan  Makalah
“Study  Implementasi  Latar  Belakang Konsep  Pendekatan  dan  Relevansinya Dalam Pembangunan”.
Ujung
Pandang: Persadi. Hlm.41. Badan  Pusat Statistik, 2018. Kabupaten Agam  Dalam  Angka  2018.  Lubuk Basung,
Badan Pusat
Statistik
Kabupaten   Agam, https://agamkab . bps.go.id/publication/2018/08/16/61f2 34670dec4ca6f38c0024/kabupaten- agam-dalam-angka-2018.html, diakses 20 Februari 2018.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  Pengertian Pelaksanaan, https://kbbi.web.id/pelaksanaan diakses 25 Februari 2019.
Republik Indonesia, 2005. Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  19
Tahun  2005,  Tentang  Standar  Nasional Pendidikan. Jakarta: Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Republik Indonesia, 2016. Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor
123   Tahun  2016,   Tentang  Petunjuk
Teknis  Dana  Alokasi  Khusus  Fisik. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Republik  Indonesia,  2017.  Peraturan  Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan  Republik Indonesia  Nomor  26  Tahun  2017 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis  Bantuan  Operasional  Sekolah. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Satropoetro,  Santoso,  1982.  Pelaksanaan Latihan,  Jakarta:  Gramedia,  1982,  Hlm. 183.