## PARADIGMA HUKUM RESPONSIF
(Suatu kajian tentang Makamah Konstitusi sebagai Lembaga Penegak Hukum)

## Henni Muchtar
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Email: henni.muchtar@yahoo.co.id

## Abstract
It is really ironic that an institution of law enforcer like constitutional court whose objectives  are  to  to  defend  the  rights,  create  substantive  justice  and  prosperity  for  the society, is apparently extending its authority—including constitutional complain toward the static Supreme Court’s decision—which causes concern among the society. People are  worried  about  the  lack  of  control  of  the  extension  on  authority,  indicating  it  will become  the  highest  institution  with  no  check  and  balances  as  well  as  the  fear  of increasing  debates  and  problems  among  the  society.  This  article  suggests  that constitutional  court  can  explain  the  consideration  of  extending  the  authority  to  the public, in order to counter the public’s anxiousness that the institution is becoming the highest authority without check and balances.
Key words: extension  of  authority,  constitutional  court,  constitutional  complain, society rights, Supreme Court

## Pendahuluan
Dalam  ketentuan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  yang telah diamandemen sebanyak 4 kali sejak tahun 1999  sampai  tahun  2002  oleh  Majelis  Per- musyawaratan Rakyat (MPR), muncul beberapa lembaga  Negara  baru  termasuk  di  bidang kekuasaan  kehakiman  (yudisial).  Ketentuan tersebut  tercantum  dalam  Bab  IX  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  khususnya  pasal  24 ayat  (2)  yang  berbunyi  “kekuasaan  kehakiman dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer, lingkungan  peradilan  tata  usaha  Negara,  dan oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi”  (Pahlevi, 2003: 155).
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  maka selain  Mahkamah  Agung,  ada  satu  lembaga baru  di  bidang  kehakiman,  yaitu  Mahkamah Konstitusi.  Interprestasi  yang  ada  adalah per- tama ,  bahwa  kedudukan  Mahkamah  Konstitusi sejajar  dengan  kedudukan  Mahkamah  Agung sekarang ini karena pernyataan pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tersebut menyatakan bahwa “…dan oleh  sebuah  mahkamah  Konstitusi”.  Ini  berarti
selain Mahkamah Agung terdapat pula lembaga lain  yang  bernama  Mahkamah  Konstitusi. Kedua , kedudukan Mahkamah Konstitusi seolah-olah  lebih  tinggi  karena  ia  memakai nama  konstitusi  serta  memiliki  kewenangan yang  lebih  tinggi  seperti  dalam  hal judicial review ,  sementara  Mahkamah  Agung  hanya judicial review atas peraturan di bawah undang- undang.  Selain  itu  kewenangan  Mahkamah Konstitusi juga mencakup wilayah politik yaitu memutuskan permasalahan pemberhentian Presiden  dan  Wakil  Pressiden,  pembubaran partai  politik,  dan  perselisihan  hasil  pemilihan umum (ibid: 156).
Dari  kewenangan  yang  ada  di  dalam UUD  1945,  Mahkamah  Konstitusi  sudah  me- miliki  kewenangan  yang  lebih  tinggi,  apalagi dengan  adanya  perencanaan  perluasan  wewe- nang  Mahkamah  Konstitusi  untuk  melak- sanakan Konstitusional Komplain.
Memang  yang  menjadi  tujuan  dari  MK untuk  memperluas  kewenangan  adalah  untuk mengatasi persoalan yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Seperti yang telah disampai- kan  oleh  Mahfud  MD.  Tujuan  ini  sangat  baik dalam menjawab permasalah yang terjadi dalam kehidupan  sosial.  Namun  di  balik  tujuan  baik
ini,  juga  menimbulkan  persoalan  yang  sama bagi masyarakat yang sama, yaitu menimbulkan persolalan  bagi  masyarakat  tentang  posisi Mahkamah  Konstitusi  berindikasi  menjadi sebuah  lembaga  yang  lebih  tinggi  dari Mahkamah Agung.
UUD  memang  bukan  Undang-Undang biasa.  Apabila  ia  hanya  berkualitas  Undang- Undang  biasa,  tentulah  tidak  mungkin  menjadi dasar dan landasan ribuan perundang-undangan yang  ada  di  negeri  ini.  Untuk  mampu  menjadi dasar  dari  sekalian  perundang-undangan  ter- sebut,  UUD  harus  menggunakan  bahasa  yang lain dari pada bahawa undang-undang biasa. Ia harus menggunakan bahasa asas yang tidak lain adalah  bahasa  moral  (Rahardjo,  2010:  164). UUD  tidak  hanya  menjadi  landasan  tatanan hukum,  melainkan  juga  kehidupan  sosial, politik,  ekonomi  kultural,  dan  lain-lain.  UUD adalah  urusan  yang  jauh  lebih  serius  dari  pada hanya urusan hukum. UUD adalah landasan dan menyangkut  kehidupan  manusia.  Konstitusi mengatur kehidupan bangsa, bukan pelanggaran lalu  lintas,  pencurian,  kontrak  dan  lain-lain menu undang-undang biasa. Maka, para Hakim Mahkamah  Konstitusi  itu  adalah  orang-orang hebat  karena  hanya  merekalah  yang  benar- benar  memahami  konstitusi  kita.  Mereka  boleh diberi  julukan  generasi  kedua founding fathers Indonesia (ibid: 165).
Adanya  perencanaan  perluasan  kewe- nangan  Mahkamah  Konstitusi  untuk  menguji kembali putusan Mahkamah Agung yang sudah melalui  upaya  hukum  biasa  dan  upaya  hukum luar  biasa,  termasuk  Peninjauan  Kembali  (PK) menimbulkan  perdebatan  yang  panjang.  Pada dasarnya  Mahkamah  Agung  adalah  salah  satu lembaga  yudikatif  yang  independen  dan  mem- punyai kekuatan hukum yang tetap, begitu juga dengan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai posisi yang sama dengan Mahkamah Agung.
Peninjauan  Kembali  (PK)  adalah  upaya hukum luar biasa oleh Mahkamah Agung  yang juga  memiliki  tujuan  yang  sama  dengan Mahkamah Konstitusi yaitu untuk menciptakan keadilan  dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat, karena  alasan  PK  ini  adalah  apabila  putusan didasarkan  pada  suatu  kebohongan  atau  tipu muslihat  pihak  lawan  yang  diketahui  setelah perkara  di  putus  atau  didasarkan  pada  bukti- bukti  yang  kemudian  oleh  Hakim  dinyatakan palsu,  apabila  setelah  perkara  diputus  ditemu- kan  surat-surat  bukti  yang  bersifat  menentukan yang  pada  waktu  perkara  diperiksa  tidak  dapat
ditemukan,  apabila  telah  dikabulkan  satu  hal yang  tidak  dituntut  atau  lebih  dari  pada  yang dituntut,  apabila  mengenai  sesuatu  bagian  dari tuntutan  belum  diputus  tanpa  dipertimbangkan sebab-sebabnya,  apabila  antara  pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dassar  yang  sama  oleh  pengadilan  yang  sama atau  sama  tingkatannnya  telah  diberikan putusan  yang  bertentangan  satu  dengan  yang lain,  dan  apabila  dalam  suatu  putusan  terdapat suatu  kekhilafan  Hakim  atau  suatu  kekeliruan yang nyata (Mertokusumo, 2006: 244-5).
Memang,  akan  menjadi  sebuah  dilema dan  perdebatan  panjang  bagi  masyarakat,  bah- kan  dapat  mempengaruhi  sosial  masyarakat dengan  situasi  ambivalen  yang  dihadapi Mahkamah  Konstitusi  dalam  proses  penegakan hukum  di  Indonesia.  Pada  satu  sisi  Mahkamah Konstitusi  memperhatikan  keadilan,  kese- jahteraan,  melindungi  hak-hak  masyarakat Indonesia  dalam  proses  penegakan  hukum,  di sisi  lain  menjadi  problem  yang  besar  bagi masyarakat  yang  sama  dengan  kedudukan Mahkamah  Konstitusi  berindikasi  menjadi lembaga yang lebih tinggi.
Perluasan  kewenangan  Mahkamah  Kon- stitusi  ini  bertujuan  untuk  mewujudkan  per- ubahan sosial, menciptakan keadilan substantif, dan  menciptakan  kesehteraan  masyarakat. Usaha  Mahkamah  Konstitusi  untuk  mewujud- kan  semua  itu,  dengan  cara  menambah  kewe- nangannya  berupa  penerapan  konstitusional complain.
Perubahan  konstitusi  biasanya  mem- punyai  pengaruh  terhadap  pola  hubungan kekuasaan di antara organ kekuasaan, termasuk kekuasaan  kehakiman.  Secara  umum,  suatu konstitusi  memuat  prinsip  yang  menolak  pe- musatan  kekuasaan  (ibid:  49).  Hal  ini  merupa- kan salah satu instrument penting dari reformasi konstitusi  adalah  terletak  pada  lembaga  ke- kuasaan  kehakiman.  Perubahan  ini  sesungguh- nya  mempunyai  pengaruh  dan  berkaitan  erat dengan sistem kekuasaan kehakiman.
Misalnya  perubahan  konstitusi  pada amandemen ke-3 memunculkan sebuah lembaga yang berwenang menyelesaikan masa- lah  yang  menyangkut  dengan  konstitusi (Mahkamah  Konstitusi).  Kemunculan  Mahka- mah  Konstiitusi  sebagai  sebuah  lembaga  ke- kuasaan  kehakiman  akan  berpengaruh  terhadap pola  hubungan  kekuasaan  antara  organ  ke- kuasaan terutama Mahkamah Agung.
Mahkamah Konstitusi merupakan
Paradigma Hukum Responsif ...
lembaga baru yang diperkenalkan oleh perubahan  ketiga  UUD  1945.  Sebagai  ide, format  kelembagaan  mahkamah  ini  dipelopori oleh  Hans  Kelsen  yang  untuk  pertamakalinya berhasil  mengadopsikannya  ke  dalam  rumusan Konstitusi  Austria  pada  tahun  1919-1920. Setelah  itu  ide  Mahkamah  ini  diadopsikan  di Italia  dalam  konstitusi  tahun  1947,  baru kemudian  di  Jerman  dan  diikuti  oleh  Negara- negara  lain.  Namun,  meskipun  dapat  dikatakan masih baru, dalam sidang BPUPKI tahun 1945, Muhammad  Yamin  sudah  pernah  melontarkan ide untuk mengadopsikannya ke dalam rumusan UUD  1945.  Akan  tetapi,  ide  ini  ditentang  oleh Soepomo  karena  dikatakanya  tidak  sesuai dengan  sistem  berpikir  UUD  1945,  yang memang  ketika  itu  didesain  atas  dasar  prinsip “supremasi  parlemen”  dengan  menetapkan MPR  sebagai  instansi  tertinggi,  sehingga  tidak cocok dengan asumsi dasar Mahkamah Konstitusi  yang  mengadakan  hubungan  antar lembaga  yang  bersifat  “ checks  and  balances ” (Asshiddiqie, 2005: 22).
Permasalahan  dalam  hal  ini  adalah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak  hukum  berada  pada  situasi  yang ambivalen,  sebagai  lembaga  yang  bertujuan untuk  menciptakan  keadilan  substansi  dan kesejahteraan  bagi  masyarakat,  namun  dalam mewujudkan  tujuan  tersebut  timbul  indikasi oleh  masyarakat  yang  sama  bahwa  MK  bisa berada  pada  puncak  yang  lebih  tinggi  melalui perluasan  wewenang.  Kekhawatiran  tersebut dapat  menciptakan  hukum  progresif  yang kebablasan  sehingga  Mahkamah  Konstitusi berada pada puncak kekuasaan tertinggi.
Moh.  Mahfud  MD  menjelaskan  bahwa dengan  adanya  Mahkamah  Konstitusi  yang berwenang  memeriksa  dan  memutuskan  lima hal  tersebut,  maka  dapat  dicatat  bahwa  kini terdapat  dua  kekuasaan  kehakiman,  yaitu Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi (Mahfud MD, 2006: 137).
Di  satu  sisi  Mahkamah  Konstitusi merupakan  lembaga  hukum  yang  memiliki posisi  yang  sama  dengan  Mahkamah  Agung, tetapi  pada  sisi  lain  Mahkamah  Konstitusi diberi  keluasan  wewenang  untuk  menguji kembali  dua  putusan  Mahkamah  Agung  yang sudah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap. Ini  akan  menimbulkan  dampak  yang  besar terhadap masyarakat Indonesia.
Dibuktikan  dengan  adanya  perencanaan penambahan wewenang bagi Mahkamah
Konstitusi  untuk  memutuskan  kembali  putusan Peninjauan  Kembali  (PK)  yang  dilakukan  oleh Mahkamah  Agung  terhadap  dua  putusan  MA pada  perkara  yang  sama.  Misalnya  sengketa tanah antara masyarakat di suatu daerah dengan badan  hukum/pemerintah,  di  satu  sisi  badan hukum  menyelesaikan  persoalan  tanah  ini melalui Peradilan Tata Usaha Negara sampai ke Mahkamah Agung dan dimenangkan oleh pihak badan  hukum  tersebut,  namun  di  sisi  lain masyarakat  menyelesaikan  persoalan  ini  me- lalui  Peradilan  Negeri  (perdata)  sampai  ke Mahkamah  Agung  juga,  yang  kemudian  di- menangkan  oleh  pihak  masyarakat.  Dalam perkara  ini  ada  dua  buah  putusan  MA  pada perkara  yang  sama  dan  mempunyai  kekuatan hukum  tetap  (inilah  yang  disebut  dengan Konstitusional Komplain/pengaduan konstitusi) (Mahfud, 2010).
Memang,  akan  lebih  parah  lagi  apabila terdapat  dua  putusan  Mahkamah  Agung  pada perkara  yang  sama,  tetapi  tidak  ada  jalan  yang ditempuh  untuk  penyelesaiannya,  putusan  di- biarkan  begitu  saja.  Dalam  menyikapi  perma- salahan  ini  dibutuhkan  suatu  pemikiran  yang mampu untuk menyelesaikannya agar kepastian hukum dapat diwujudkan secara jelas dan tepat.
Peninjauan  Kembali  (PK)  adalah  suatu upaya hukum yang di pakai untuk memperoleh penarikan  kembali  atau  perubahan  terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi (Soedirjo, 1986: 11).
Dalam  sistem  tata  cara  peradilan  di Negara  kita  suatu  kasus  yang  berakhir  dengan putusan  yang  memperoleh  kekuatan  hukum tetap, tidak dapat dibuka lagi. Dengan demikian ada  kepastian  hukum.  Suatu  proses tidak  boleh berlangsung  tidak  berhingga,  baik  proses  itu mengenai  perkara  pidana  maupun  perkara perdata. Ne  bis  in  idem ,  istilah  latin  sangat terkenal  dan  berarti  “tidak  dua  kali  dalam  hal yang  sama”.  Bagi  suatu  perkara  yang  materi atau  pokok  persoalannya  sudah  dipecahkan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak  terbuka  jalan  untuk  mengulangi  proses- nya.  Ini  demi  tegaknya  kepastian  hukum  dan putusan  hakim.  Memang  harus  diakui,  tidak setiap  problema  apalagi  yang  pelik  dapat  di- pecahkan  dengan  memuaskan,  namun  dalam setiap proses, apakan proses itu bersifat perdata atau  pidana  maupun  bersifat  ketatausahaan Negara  harus  diambil  putusan  secara  definitive yang  menutup  pintu  bagi  berlangsung  terusnya atau yang menutup jalan bagi terbukanya proses
itu (ibid).
Kecuali  memang  dimungkinkan,  apabila terjadi  ketidakadilan.  Mempertahankan  suatu putusan  yang  tidak  adil  bukan  merupakan syarat  bagi  hukum  dan  juga  tidak  merupakan tuntutan  kepastian  hukum.  Suatu  upaya  atau sarana  untuk  memperbaiki  kekhilafan  harus dimungkinkan,  tetapi  harus  disertai  dengan syarat-syarat  ketat,  bukan  sebaliknya,  dengan akibat  bahwa  putusan  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  itu,  menjadi  longgar ikatannya  atau  menjadi  tidak  karuan  keduduk- annya.  Untuk  menempatkan  putusan  tetap  itu kembali pada posisinya yang benar, yaitu mem- berikan keadilan, maka perlu ada upaya hukum luarbiasa  atau  istimewa.  Keistimewaannya  ter- letak  bahwa  ia  merupakan  sarana  untuk  mem- batalkan  putusan  hakim  terhadap  putusan  biasa seperti verzet (perlawanan), banding atau kasasi tidak  bisa  ditempuh.  Penggunaannya  diatur dalam  batas-batas  dan  dengan  syarat-syarat tersendiri. Sarana istimewa itu ialah Peninjauan Kembali (ibid).
Istilah  Peninjauan  Kembali  terdapat  di dalam  Undang-Undang  nomor  48  tahun  2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 24 ayat (1) terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  pihak- pihak  yang  bersangkutan  dapat  mengajukan peninjauan  kembali  kepada  Mahkamah  Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. (2) terhadap putusan  peninjauan  kembali  tidak  dapat dilakukan  Peninjauan  Kembali.  Jadi,  putusan PK  adalah  putusan  final  pada  tinggat  peradilan tertinggi  (MA)  yang  mempunyai  kekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah agar terciptanya kepastian hukum.
Berdasarkan permasalahan tersebut, Mahkamah  Konstitusi  diperluas  kewenangan- nya  untuk  menyelesaikan/memutuskan  kembali putusan  Mahkamah  Agung  yang  sudah  mem- punyai kekuatan hukum tetap. Dari keadaan ini, dapat  menimbulkan  peluang  bagi  Mahkamah Konstitusi  menjadi  lembaga  peradilan  yang berada pada tingkat lebih tinggi dari Mahkamah Agung. Sebagai dua kekuasaan kehakiman yang memiliki  posisi  yang  sama,  akan  menjadi masalah  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat apabila  Mahkamah  Konstitusi  malaksanakan indikasi  yang  dapat  mengubah  pandangan masyarakat  terhadap  posisi  MK  menjadi lembaga yang paling tinggi.
Bahwa  dalam  konteks  hukum  sebagai
alat perubah sosial, hukum harus berorientasi ke depan.  Ketika  orde  reformasi  bergulir  dan hukum  dicanangkan  sebagai  “panglima” civil society maka  menjadi  tuntutan  bagi  hukum untuk  “peka”  dan  bahkan  “visioner”  dalam melihat  perubahan  yang  akan  terjadi  di  dalam masyarakat,  jika  meminjam  istilah  Nonet  dan Selznick  maka  tipe  hukum  haruslah  bersifat responsif.  Hukum  harus  mampu  kemudian menjadi  instrument  efektif  bagi  terciptanya tujuan civil society (Kusuma, 2009: 103-4).
Oleh  sebab  itu,  Mahkamah  Konstitusi sebagai  sebuah  lembaga  hukum  yang  memiliki kewenangan,  dalam  melaksanakan  penegakan hukum dihadapkan kepada situasi yang ambivalen ,  disatu  pihak  Mahkamah  Konstitusi memiliki  kewenangan  yang  diperluas  untuk memutus  kembali  putusan  Mahkamah  Agung demi  menciptakan  penegakan  hukum  progresif yang  bersifat  responsive,  adil,  serta  mencipta- kan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  yang  dalam penegakan  hukum  terjadi  pelanggaran terhadap hak-hak  mereka,  dan  dipihak  lain  Mahkamah Konstitusi  adalah  lembaga  yang  memiliki kedudukan  yang  sama  dengan  Mahkamah Agung,  sehingga  dalam  kewenangan  Mahka- mah Konstitusi untuk menguji kembali putusan Mahkamah  Agung  mengindikasikan  seolah- olah  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  posisi yang lebih tinggi dari Mahkamah Agung.
Dari  persoalan  tersebut,  di  satu  sisi Mahkamah Konstitusi melaksanakan penegakan hukum  progresif  yang  bertujuan  menciptakan penegakan hukum yang responsif, menciptakan keadilan  substantif,  menciptakan  kesejahteraan bagi masyarakat, namun disisi lain dapat mem- buat  kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  lebih tinggi  dari  Mahkamah  Agung  dan  dapat  me- micu  terjadinya  permasalahan  pada  masyarakat yang sama.

## Pembahasan
Konstitusi  yang  tertulis  dimiliki  oleh hampir  sebagian  besar  Negara  modern  dan konstitusi  ada  di  seluruh  Negara  yang demokratis.  Kosntitusi  menjadi  dasar  Negara karena  itu  konstitusi  memuat  visi  dan  tujuan bernegara  serta  juga  mengemukakan  prinsip dan aturan dasar yang mengatur tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Pengaturan  berbagai  prinsip  yang  sangat mendasar  di  dalam  suatu  konstitusi  seyogianya bersifat durabel karena  dapat  menjangkau kebutuhan  masa  datang  yang  jauh  di  depan
Paradigma Hukum Responsif ...
serta  juga  harus  senantiasa  kontekstual  dan kompatibel  dengan  kebutuhan  dan  dinamika perkembangan  yang  terjadi  di  dalam  Negara dimaksud.  Pada  titik  inilah,  perubahan  atau reformasi  suatu  konstitusi  menjadi  suatu kebutuhan  dan  hal  yang  tidak  dapat  dielakkan (Jurnal Legislasi Indonesia ‘Indonesian Journal of  Legislation’  Sepuluh  Tahun  Reformasi Konstitusi, 2010, 7: 44).
Undang-Undang  Dasar  merupakan  karya agung seluh bangsa dan rakyat Indonesia. UUD 1945, persiapannya telah dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdeka- an  Indonesia.  Bahkan  sebelumnya  sejak  zaman penjajahan  Belanda,  melalui  pergerakan-per- gerakan  nasional  telah  dimulai  ’persiapannya’. UUD  1945  ditetapkan  pada  18  Agustus  1945 oleh  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia menjadi  Undang-Undang  Dasar  bagi  Negara Indonesia,  yang  sehari  sebelumnya  telah  di- proklamirkan  kemerdekaannya  (Simorangkir, 1984:  207).  Dalam  UUD  1945  inilah  diatur tentang  keberadaan  Mahkamah  Konstitusi. Mahkamah konstitusi adalah salah satu lembaga kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  dalam menyelenggarakan  peradilan  dengan  tujuan untuk menciptakan penegakan hukum, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Posisi  Mahkamah  Konstitusi  dalam  ke- kuasaan  kehakiman  di  Indonesia  memiliki kedudukan  yang  sejajar  dengan  Mahkamah Agung, seperti yang di jelaskan dalam pasal 24 ayat  (2)  UUD  1945  :  “Kekuasaan  kehakiman dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer, lingkungan  peradilan  tata  usaha  Negara  dan oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi”  (UUD  RI tahun 1945, 2010: 38-9).
Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dije- laskan dalam pasal 24C ayat (1) dan (2), yaitu: ayat  (1)  Mahkamah  Konstitusi  berwenang  me- ngadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusannya  bersifat  final  untuk  menguji undang-undang tehadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh Undang-Undang  Dasar,  memutus  pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil  pemilihan  umum.  Ayat  (2)  Mahkamah Konstitusi  wajib  memberikan  putusan  atas pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengenai dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau
Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar (ibid).  Pada  UUD  tahun  1945  sebelum  aman- demen  di  kemukakan  “kekuasaan  kehakiman dilakukan  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  lain- lain  badan  kehakiman  menurut  Undang- Undang”.  Namun  setelah  terjadi  perubahan UUD  tahun  1945,  Mahkamah  Konstitusi muncul  sebagai  salah  satu  dari  lembaga kekuasaan  kehakiman.  Kedua  lembaga  ini berada  pada  posisi  yang  sama  dan  setingkat. Tetapi  dalam  melaksakan  tugas  dan  kewe- nangan terdapat perbedaan.
Perbedaan  yang  terdapat  pada  “objek” dari  wewenang  dan  tugas  masing-masing lembaga memang wajib dan harus, tentu apabila dua lembaga yang sejajar memiliki kewenangan dan  tugas  yang  sama  akan  menjadi  ‘ke- mubaziran’  lebih  baik  satu  lembaga  saja. Namun,  perbedaan  wewenang  dan  tugas  dua lembaga ini juga dapat menimbulkan persoalan baru.  Misalnya  Mahkamah  Konstitusi  yang menangani  masalah  yang  terkait  dengan konstitusi  yang  merupakan  dasar  dari  sebuah Negara,  yang  menjadi  corong  dari  seluruh peraturan perundang-undangan yang ada dalam Negara.  Akan  menjadi  sebuah  kekhawatiran bagi  masyarakat  Indonesia  dengan  posisi Mahkamah  Konstitusi  yang  disebabkan  oleh tugas  yang  menjadi  kewenangannya  akan membuat Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga tertinggi.
Dengan  kedudukan  yang  sejajar  antara Mahkamah  Konstitusi  dengan  Mahkamah Agung,  maka  dalam  melaksanakan  wewenang masing-masing  lembaga,  tidak  bisa  saling membatalkan  putusan.  Dengan  adanya  per- luasan  wewenang  Mahkamah  Konstitusi,  yaitu konstitusional  complain/pengaduan  konstitusi yang  dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Konstitusi terhadap  dua  buah  putusan  final  Mahkamah Agung  yang  berbeda  pada  kasus  yang  sama, dapat  membuat  indikasi  bahwa  Mahkamah Konstitusi  memiliki  posisi  yang  lebih  tinggi dari Mahkamah Agung.
Bagaimana  cara  penegakan  hukum,  ke- adilan  dan  kesejahteraan  masyarakat  akan  bisa dicapai  secara  substansi  oleh  lembaga  penegak hukum terutama Mahkamah Konstitusi, sedang- kan  dalam  wilayah  wewenang  yang  dimiliki masing-masing  lembaga  yang  memiliki  posisi sama  bisa  membatalkan  putusan  pada  lembaga yang memiliki posisi yang sama pula, sehingga diperlukan kajian sosiologi hukum untuk : 1. Mengungkapkan idiologi dan falsafah yang
Vol. XI No.2 Th. 2012
mempengaruhi  perencanaan  dan  pemben- tukan  hukum  tertulis,  misalnya  pemben- tukan suatu kodifikasi tertentu.
2. Dapatnya  diidentifikasikan  unsur-unsur kebudayaan  manakah  yang  mempengaruhi isi atau substansi hukum tertulis, misalnya isi  atau  substansi  suatu  peraturan  peme- rintah.
3. Lembaga-lembaga  sosial  manakah  yang sangat mempengaruhi pembentukan hukum,  misalnya  lembaga-lembaga  non hukum  manakah  yang  mempengaruhi pembentukan  atau  penyusunan  suatu keputusan  penguasa  (Purbacaraka  dan Soekanto, 1983: 36).
Pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  di Indonesia  pada  dasarnya  tidak    terlepas  dari pengalaman  masa  lalu  yang  menyelenggarakan kekuasaan  secara  otoriter,  tertutup  dan  tidak menghormati  Hak  Asasi  Manusia  (HAM). Gagasan  pembentukan  Mahkamah  Konstitusi tidak  lain  merupakan  dorongan  dalam  penye- lenggaraan  kekuasaan  dan ketatanegaraan  yang lebih baik. Paling tidak ada 4 hal yang melatar- belakangi  dan  menjadi  pijakan  dalam  pemben- tukan  Mahkamah  Konstitusi  yaitu:  (1)  Sebagai implikasi  dari  paham  konstitusionalisme,  (2) Mekanisme check dan balances , (3) Penyeleng- garaan  Negara  yang  bersih,  dan  (4)  Perlin- dungan  terhadap  hak  asasi  manusia  (Hadjar, 2003: 2-3).
Bila  dirunut  dari  awal  bahwa  niat  dasar pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  adalah tidak  terlepas  dari  keinginan  masyarakat Indonesia  untuk  mencapai  penegakan hukum yang responsif, menciptakan keadilan substantif dan kesejahteraan , dengan menggunakan sistem  yang  saling  control  antara  lembaga hukum, termasuk Mahkamah Konstitusi.
Menurut  Nonet  dan  Selznick,  fungsi paradikmatik  hukum  responsif  adalah  fungsi regulasi  bukan  ajudikasi.  Regulasi  adalah proses  mengelaborasi  dan  mengoreksi  ke- bijakan-kebijakan  yang  dibutuhkan  untuk  me- realisasikan  tujuan  hukum.  Jadi  regulasi  di- pahami  sebagai  mekanisme  untuk  mengkla- rifikasi  kepentingan  publik.  Ia  juga  melibatkan kegiatan  menguji  strategi  alternatif  untuk mengimplementasikan  mandat  dan  merekon- struksi mandat-mandat tersebut dengan bantuan hal yang telah dipelajari. Fungsi ini tidak dapat diidentikan  dengan  pekerjaan  “badan-badan pembuat  peraturan”  seperti  yang  telah  kita kenal (Nonet dan Selznick, 2003: 88).
Mahkamah  Konstitusi  muncul  menjadi salah  satu  lembaga  kekuasaan  kehakiman  di Indonesia  setelah  adanya  reformasi  konstitusi, yaitu  setelah  amandemen  UUD  tahun  1945. Jika  dimuat  dari  materi  hasil  perubahan  UUD tahun  1945  tersebut,  terdapat  beberapa  sub- stansi  utama  yang  menjadi  orientasi,  antara penegasan  dan  penguatan  prinsip  Negara hukum.  Hal  ini  ditandai  dengan  penegasan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum pada pasal I ayat (3). Penegasan dan penguatan prinsip  Negara  hukum  ini  tentu  diikuti  dengan perubahan  ketentuan-ketentuan  agar  Indonesia memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat sebagai  Negara  hukum.  Hal  ini  diwujudkan dengan  dianutnya  prinsip  supremasi  konstitusi (pasal  I  ayat  (2)),  jaminan  kekuasaan  keha- kiman  yang  merdeka  dengan  pengaturan  yang lebih  lengkap  disertai  dengan  mekanisme pengawasan  oleh  Komisi  Yudisial,  dan  adanya jaminan  terhadap  perlindungan  dan  peng- hormatan  HAM  (dalam  Mahfud  MD,  Majalah Konstitusi  7  Tahun  Membumikan  Konstitusi (Reformasi  Konstitusi  Tidak  Hanya  Pemben- tukan Lembaga Nengara), 2010: 40).
Kemudian,  muatan  substansi  lain  adalah mengenai  hak  asasi  manusia  dan  hak  kon- stitusional warga Negara yang harus dihormati, dilindungi,  dan  dimajukan.  Penghormatan,  per- lindungan,  dan  pemajuan  HAM  merupakan tanggung  jawab  Negara,  dalam  hal  ini  peme- rintah.  Sebab  menurut  konstitusi,  negaralah yang  punya  kewajiban  melindungi  warganya. Oleh karena itu, tujuan penyelenggaraan Negara dan  pemerintah  pada  hakikatnya  adalah  untuk menghormati,  melindungi,  dan  memajukan HAM.
Dalam  penegakkan  hukum  tidak  cukup hanya  sesuai  dengan  prosedur,  tetap  harus memperhatikan  keadilan  yang  tercipta  dari penegakan  hukum  tersebut.  Jika  hanya  sesuai dengan  prosedur,  maka  Negara  Indonesia  yang pada  sila  ke-2  pancasila  menegaskan  “kema- nusiaan  yang  adil  dan  beradab”  itu  hanya semboyan  yang  tidak  pernah  terwujud  dan dapat  menimbulkan  kerusakan  dalam  suatu Negara  hukum.  Selain  mencapai  penegakan hukum  yang  responsif,  niat  dan  tujuan  pem- bentukan  MK  seperti  yang  tercantum  di  dalam UUD  1945  juga  didasarkan  untuk  mencapai keadilan yang substantif bagi masyarakat.
Pencarian hukum responsif telah menjadi kegiatan  teori  hukum  modern  yang  terus- menerus dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh
Paradigma Hukum Responsif ...
Jerome  Frank  tujuan  utama  menganut  realism hukum  ( legal  realism )  adalah  untuk  membuat hukum  menjadi  lebih  responsif  terhadap kebutuhan  sosial.  Untuk  mencapai  tujuan  ini mereka  mendorong  perluasan  bidang-bidang yang  memiliki  keterkaitan  secara  hukum  agar pola  pikir  atau  nalar  hukum  dapat  mencakup pengetahuan  di  dalam  konteks  sosial  dan memiliki  pengaruh  terhadap  tindakan  resmi para  aparat  hukum  (Nonet  dan  Selznick,  Op Cit:  59).  Teori  Pound  mengenai  kepentingan- kepentingan  sosial  merupakan  sebuah  usaha yang  lebih  eksplisit  untuk  mengembangkan suatu model hukum responsif. Dalam perspektif ini,  hukum  yang  baik  seharusnya  memberikan suatu  yang  lebih  daripada  sekedar  prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga  adil,  ia  seharusnya  mampu  mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya  keadilan  substantive  (ibid: 60). Menurut  teori  etis  ( etische  theorie ),  hukum hanya  semata-mata  bertujuan  mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukan oleh Filosof  Yunani,  Aristoteles  dalam  karyanya “ ethica  Nicomached ”  dan  “ Rheotorika ”  yang mengatakan  :  bahwa  hukum  mempunyai  tugas yang  suci,  yaitu  memberi  kepada  setiap  orang yang ia berhak menerimanya (Utrecht, 1957:20; Bahri dkk, 2004: 18)).
Keadilan  itu  diberikan  kepada  siapa  saja yang  berhak  menerimanya.  Apabila  ada  hak- hak  masyarakat  yang  terlanggar  oleh  kepen- tingan  badan  hukum  atau  pemerintah,  dalam permasalahan  ini  Mahkamah  Konstitusi  mem- perluas  kewenangannya,  agar  substansi  dari keadilan itu akan tercapai dengan baik terhadap masyarakat yang memiliki hak tersebut.
Rusaklah  Negara  hukum  dan  celakalah bangsa,  bila  Negara  hukum  sudah  di  reduksi menjadi  Negara  “undang-undang”  dan  lebih celaka  lagi  manakala  ia  kian  merosot  menjadi “negara  prosedur”.  Apabila  Negara  hukum  itu sudah  dibaca  oleh  pelaku  dan  penegak  hukum sebagai  negara  undang-undang  dan  Negara prosedur,  maka  negeri  ini  sedang  mengalami kemerosotan  serius.  Negara  hukum  Indonesia telah  kehilangan  grandeur,  keagungan  dan kebesarannya,  karena  telah  merosot  menjadi “Negara  hukum  kacangan”  (Rahardjo,  2006: 121).
Substansi  keadilan  yang  hendak  di- wujudkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  melalui perluasan kewenangan ini merupakan salah satu cara  untuk  menjawab  persoalan  yang  sering
terjadi dalam kehidupan masyarakat yang hidup berdasarkan hukum. Persoalan itu sering terjadi dan  itu  tidak  dapat  dielakkan  oleh  siapa    saja, yang  perlu  dilakukan  adalah  usaha  untuk mengatasi  masalah  tersebut.  Dalam  proses pengentasan masalah inilah Mahkamah Konstitusi melakukan sebuah “ijtihad” sehingga menimbulkan  ide  konstitusional  complain/ pengaduan konstitusi.
Hukum  sebagai  alat  untuk  mengubah masyarakat,  dalam  arti  bahwa  hukum  mungkin dipergunakan  sebagai  suatu  alat  oleh Agent  of change . Agent  of  change atau  pelopor  peru- bahan  adalah  seseorang  atau  kelompok  orang yang  mendapatkan  kepercayaan  dari  masya- rakat  sebagai  pemimpin  satu  atau  lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah  sistem  sosial  dan  di  dalam melaksanakan  hal  itu  langsung  tersangkut dalam  tekanan-tekanan  untuk  mengadakan perubahan,  bahkan  mungkin  menyebabkan perubahan-perubahan  pada  lembaga-lembaga kemasyarakatan  lainnya.  Suatu  perubahan sosial  yang  dikehendaki  atau  direncanakan, selalu  berada  di  bawah  pengendalian  serta pengawasan pelopor perubahan tersebut (Soekanto, 2006: 122).
Mahkamah  Konstitusi  sebagai  salah  satu lembaga agent  of  change ,    dalam  menjalankan kewenangannya  melakukan Ijtihad dalam menentukan  putusannya.  Salah  satu  bentuk Ijtihad -nya  adalah  dengan  cara  memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu adanya wacana penerapan konstitusional complain  yang  dilaksanakan  oleh  Mahkamah Konstitusi  untuk  menguji  kembali  putusan Mahkamah Agung.
Perubahan  sosial  yang  dikehendaki  oleh Mahkamah  Konstitusi  dalam  bentuk  perluasan kewenangannya  berada  di  bawah  kendali  serta pengawasan  Mahkamah  Konstitusi  yang  men- jadi  pelopor  dari  perubahan  tersebut.  Sebagai konsekuensi  atas  perubahan  hukum  sejak kemerdekaan,  maka  secara  jelas  nampak  peru- bahan-perubahan  sosial  yang  membawa  pula perubahan  hukum  dalam  mengakomodir  peru- bahan  dan  pelbagai  gejala  yang  timbul.  Kalau secara  teoritis  kita  melihat  terminologi  sosio- logi,  ditemukan  dua  istilah  mengenai  perubah- an, yaitu;
1. Social  Change,  yaitu  suatu  perubahan wajar, alamiah yang terjadi dalam masyarakat, tanpa perencanaan.
Vol. XI No.2 Th. 2012
2. Social Development, yaitu perubahan yang direncanakan  dan  di  arahkan  untuk merubah  masyarakat  kearah  tertentu,  atau dikenal dengan pembangunan social (Dirdjosisworo, 1996: 92).
Perubahan  sosial  yang  terdiri  dari perubahan  sosial  dalam  hubungan  sosial  dan atau  hubungan  hukum  adalah  suatu  proses terjadinya  perbedaan  dalam  struktur dan fungsi dari  suatu  sistem  sosial.  Pembentukan  ke- menterian,  pembentukan  opstib,  pembentukan Bappeda,  pembentukan  dewan  pembangunan desa,  pengesahan  Undang-Undang  perkawinan, perumusan  GBHN,  penemuan  proses  industri baru, penyelenggaraan penataran, pembentukan lembaga-lembaga  pendidikan,  adanya  kreasi seni,  pengembangan  pengobatan  tradisional, tuna  wisma,  tuna  susila,  migrasi,  revolusi nasional, pemberontakan, ini semua merupakan perubahan sosial (Tampubolon, 1986: 117).
Revisi  terhadap  bentuk  dan  penggunaan hukum  akan  menyingkap  perubahan-perubahan pada  pengaturan  dasar  masyarakat  dan  pada konsep-konsep  yang  dipunyai  manusia  tentang dirinya  sendiri.  Pada  saat  yang  sama,  apapun yang  bisa  kita  pelajari  tentang  perubahan- perubahan ini akan membantu kita menafsirkan ulang  transformasi  tatanan  hukum  (Unger, 2007: 253).
UUD  1945  mempunyai  pesonanya  sen- diri,  khususnya  apabila  kita  selalu  berusaha untuk  meresapkan  serta  merenungkan  pikiran- pikiran  yang  dituanghkan  disitu.  Berbagai  hal dalam  naskah  tersebut  ternyata  mampu  men- jangkau  puluhan  tahun  kemudian  dan  kita sering  dibuat  kagum  oleh  pemikiran  para pengarang UUD yang berpuluh tahun kemudian memperlihatkan  relevansinya  dengan  keadaan yang  dihadapi  bangsa  dan  Negara  kita (Rahardjo, 2010: 18).
Pembentukan Mahkamah Konstitusi, setelah amandemen ke-3 UUD 1945 merupakan suatu  usaha  yang  dilakukan  oleh  pengarang UUD  supaya  mampu  menjangkau  masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Hukum dituntut  untuk  berkembang  agar  persoalan- persoalan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat  dapat  terselesaikan  melalui  sarana yang  diluangkan  oleh  UUD  dengan  pemben- tukan  sebuah  lembaga  kehakiman  yang  disebut dengan Mahkamah Konstitusi.
Masalah-masalah hukum khususnya pada suatu  bangsa  yang  bertekad  untuk  membangun tata  hukum  yang  sama  sekali  baru,  tidak  bisa
dikaji  secara  terpisah  dari  konteks  sosialnya. Bahkan  bisa  dikatakan,  perubahan-perubahan yang  berlangsung  dalam  masyarakat  akan memberikan bebannya sendiri terhadap hukum, sehingga  hukum  dituntut  untuk  mengembang- kan kepekaannya menghadapi keadaan tersebut (ibid).
Pengembangan kepekaan hukum tersebut dilakukan  oleh  sebuah  lembaga  kehakiman yaitu  Mahkamah  Kosntitusi  dengan  cara memperluas kewenangannya untuk menghadapi perubahan-perubahan  yang  berlangsung  dalam kehidupan  masyarakat.  Upaya  Mahkamah Konstitusi  untuk  mencapai  keadilan  yang substantif dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan  suatu  hal  yang  positif,  namun maksud  ini  juga  ada  kaitannya  dengan persoalan  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat yang ada.
Untuk mencapai sebuah tujuan yang baik yang  hendak  dicapai  oleh  kedua  lembaga  yaitu Mahkamah  Konstitusi  dan  Mahkamah  Agung, dibutuhkan  kajian  secara  mendasar  tentang resiko  yang  akan  diambil  dan  dijalankan, termasuk  dalam  perluasan  wewenang.  Tujuan baik yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi yang  terdapat  dalam  sebuah  keputusan  tentang perluasan wewenang juga harus memperhatikan kondisi masyarakat, agar maksud sesuai dengan kondisi  yang  terjadi  di  lapangan,  maka  tujuan akan  dapat  diperoleh  dengan  baik  dan memuaskan.
Pada  awal  abad  ini  muncul  tuntutan adanya teori hukum lain yang mendeskripsikan apa  yang  nyatanya  dilakukan  orang  dan  apa yang  seharusnya  dilakukan,  sebagai  suatu fenomena  alam  fisik.  Melalui  observasi kehidupan  sosial  yang  nyata  seseorang  dapat menentukan suatu sistem aturan yang mengambarkan perbuatan nyata manusia sebagai  fenomena  dari  hukum.  Aturan-aturan ini  sejenis  dengan laws  of  nature dalam  arti ilmu  alam  menggambarkan  obyeknya.  Sosio- logi  hukum  dibutuhkan  untuk  menyelidiki hukum  dalam  arti  aturan  yang  nyata,  bukan aturan  keharusan  atau  aturan  tertulis.  Teori  ini juga  disebut  sebagai  ilmu  hukum  realistis ( realistic  jurisprudence )  (Asshiddiqie  dan Safa’at, 2006: 145).
Pembahasan ini dilihat dari segi sosiologi hukum  meso,  yaitu  memahami  perilaku lembaga-lembaga  hukum  dalam  konteks  ter- sebut  kehadiran  lembaga  merupakan  opera- sionalisasi  dari  ide-ide,  rumusan-rumusan,  dan
Paradigma Hukum Responsif ...
konsep-konsep  hukum  yang  abstrak  tersebut. Sosiologi  humum  meso  ini  menyoroti  tentang kelembagaan  hukum/interaksi  antar  lembaga. Melalui  lembaga  hukum  dan  bekerjanya lembaga  itu,  hal-hal  abstrak  dapat  diwujudkan. Bagaimana  cara  lembaga  hukum  itu  mem- pertahankan diri.
Dalam menata masyarakat sesuai dengan tujuan  yang  dikehendaki  konstitusi  ( droit constitutional )  tersebut  maka  penggunaan hukum  sebagai  instrument  kebijakan  mem- punyai arti penting pada kehidupan sosial yang sekaligus  melindungi  kepentingan  rakyat. Membangun masyarakat yang adil dan makmur merupakan  hak-hak  dasar  yang  melekat  pada setiap  warga  Negara,  sebagai  hak  yang  harus diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang ( the protection  of  fundamental  rights )  (Jurnal Konstitusi, 7: 1). Untuk mencapai tujuan seperti itulah  Mahkamah  Konstitusi  mengembangkan sayapnya dengan memperluas kewenangannnya melalui konstitusional complain/gugatan konstitusi.
Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  dalam  kata pengantar  buku  yang  berjudul  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No. 24  tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi, bahwa  Perwujudan  perlindungan  hukum  dan jaminan  hak-hak  koknstitusi  yang  mengikuti dinamika kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat pada  reformasi  nasional  tahun  1998.  Melalui amandemen  UUD  1945  terdapat  organ  Negara yang  sebelumnya  ada  dihapuskan  dari  ketentu- an  UUD,  misalnya  Dewan  Pertimbangan Agung  (DPA)  yang  sebelumnya  diatur  dalam pasal  16  bab  VI  ditiadakan  dari  naskah  UUD 1945.  Di  samping  itu,  ada  pula  organ  Negara yang  sebelumnya  tidak  ada  justru  diadakan menurut  ketentuan  yang  baru  seperti  Dewan Perwakilan  daerah  (DPD),  Mahkamah  Kon- stitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) (ibid). Pada  dasarnya  tujuan  Mahkamah  Konstitusi dalam melaksanakan penegakan hukum dengan cara  memperluas  kewenangannya  adalah  untuk mencapai  keadilan  substansi  dan  kesejahteraan bagi masyarakat.
Lemahnya  penegakan  hukum  di  Indo- nesia  menimbulkan  sebuah  pertanyaan  kritis, pada  bagian  komponen  sistem  manakah  yang lemah  dalam  penegakan  hukum  Indonesia? Apakah  komponen  struktur  hukum,  substansi hukum,  atau  kultur  hukum?  Ataukah  memang ketiga  komponen  sistem  hukum  itu  mengalami
problem  yang  cukup  serius?  Kita  mulai  dari struktur  yang  pertama  yaitu  komponen  struktur hukum.  Komponen  struktur  adalah  “perangkat keras”  hukum  agar  dapat  bekerja  di  dalam masyarakat,  hak  ini  meliputi  institusi-institusi hukum  seperti  kepolisian,  kejaksaaan,  penga- dilan,  lembaga  pemasyarakatan,  advokat,  pani- tera, notaris, lembaga arbitrase dan sebagainya, maupun  bentuk  dan  ukuran  dari  lembaga legislasi,  serta  undang-undang  dasar  yang sifatnya tertulis (Kusuma, Op Cit: 105-106).
Tentang citra lembaga kehakiman saat ini juga  tidak  jauh  berbeda  dari  institusi  hukum lainnya.  Poling  yang  dilakukan  oleh  harian umum  Media  Indonesia  pada  tahun  2000 dengan  total  responden  1155  orang  juga membuktikan  bahwa  institusi  Kehakiman, dalam  hal ini  Mahkamah  Agung,  secara  umum adalah buruk. Pertanyaan yang diajukan adalah, bagaimana  penilaian  anda  terhadap  citra Mahkamah  Agung.  Jawaban  dari  responden adalah  sebagai  berikut,  8  orang  menjawab sangat  baik  (0,69 %),  35 orang  menjawab baik (3,03  %),  480  orang  menjawab  buruk  (41,  56 %),  dan  632  orang  menjawab  sangat  buruk (54,72%)  (http://geocities.com.hukumindonesia ). Secara umum poling ini membuktikan bahwa citra Mahkamah Agung Indonesia adalah buruk (ibid).
Pada  satu  sisi,  melihat  kondisi  lembaga kehakiman  yang  buruk,  yang  dapat  mencipta- kan  ketidakadilan  dan  merampas  hak-hak  dari masyarakat,  Mahkamah  Konstitusi  sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang memiliki kedudukan  yang  sama  dengan  Mahkamah Agung  ber- ijtihad dengan  cara  memperluas kewenangan yang dimilikinya. Dalam pada itu, cukup  banyak  surat  pengaduan  dari  warga perorangan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.  Beberapa  diantaranya  mempersoal- kan  perlakuan  aparat  pemerintah  (termasuk aparat  pemda)  yang  dipandang  bertentangan dengan  UUD  1945.  Surat-surat  dimaksud dijawab  bahwasanya  penanganan  pengaduan perorangan berada di luar kewenangan Mahkamah  Konstitusi.  Namun  pada  saat  yang sama,  muncul  pertanyaan,  apakah  keluh  kesah ( personal grievance ) yang diajukan para warga perorangan  itu  tidak  termasuk  pengaduan konstitusional,  yang  lazim  dikenal  dengan penamaan constitutional complaint ?  (Marzuki dkk, 2004: 28-9)
Pasal  93  ayat  (1)  butir  42 Grundgesetz Bundersrepublik  Deutschland (amandemen  ke
Vol. XI No.2 Th. 2012
19,  29  Januari  1969)  memberi  kewenangan konstitusional  kepada  mahkamah  Konstitusi Federal  Jerman  ( Bundesverfassungsgericht ) guna  menangani  dan  mengadili  kasus  penga- duan  konstitusional  oleh  perorangan,  dengan alasan  bahwa  hak-hak  asasinya  selaku  warga atau  salah  satu  hak  asasi  dari  padanya, sebagaimana dimaktub pada pasal-pasal tertentu dalam  konstitusi  ( Grundgeset ),  telah  dilanggar pejabat  pemerintah.  Pasal  konstitusi  dimaksud secara  tegas  menyatakan  bahwa Bundesver- fassungsgericht berwenang  menangani  dan mengadili  (ibid:  29).  Pasal  66 Constitution  of The  State  of  Bavaria (1946)  juga  memberikan kewenangan constitutional complaint kepada Mahkamah Konstitusi Bavaria.
Pengaduan  konstitusi  diajukan  warga perorangan,  namun  dapat  pula  diajukan  oleh sekelompok  warga  yang  mengalami  kasus pelanggaran  konstitusi  serupa.  Pengaduan konstitusional  berpaut  dengan  aspek  konsti- tusionalitas permasalahan. Tanpa fundamentum petendi yang  mempersoalkan  konstitusionalitas maka  tidak  akan  ada  pengaduan  konstitusional itu. Rujukannya adalah konstitusi (ibid).
Bila  dipandang  dari aspek  keadilan  yang diciptakan  bagi  masyarakat,  perluasan  kewe- nangan  ini  menjadi  alat  untuk  tujuan  keadilan tersebut. Keadaan ini merupakan suatu hal yang positif,  yang  membela  kepentingan  masyarakat banyak  dari  kesewenangan  lembaga  pemerin- tah. Perluasan kewenangan ini sungguh menjadi penemuan  yang  sangat  luar  biasa  oleh Mahkamah  Konstitusi  yang  semata-mata  untuk menciptakan keadilan substanntif bagi masyarakat Indonesia.
Keadilan    substantif  tidak  akan  tercipta begitu  saja  jika  tidak  ada  tekad,  keinginan, kemauan,  usaha  serta  penerapannnya  di  dalam lingkungan peradilan  di Indonesia. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kehakiman telah mempunyai cita yang mendalam  untuk  mewujudkan  keadilan  sub- stantif  bagi  masyarakat.  Cita  ini  diwujudkan dengan  memperluas  kewenangan  Mahkamah Konstitusi  melalui  konstitusional  komplain, agar  keluhan  masyarakat  tentang  hak  mereka yang dilanggar bisa terjawab dan diselesaikan. Legal  standing pengadu  ( complainant )  adalah perlakuan  pelanggaran  hak  asasi  konstitusional pengadu  yang  dilakukan  oleh  badan  atau pejabat pemerintah. Hak asasi konstitusionalnya dirugikan  oleh  musabab  pelanggaran  konstitusi yang  dilakukan  oleh  badan  atau  pejabat
pemerintah dimaksud (ibid). Disini berlaku pula maxim point d’etre, point d’action , yang artinya tanpa  kepentingan  maka  tidak  ada  suatu tindakan.  Seseorang  mengajukan  pengaduan konstitusional karena yang bersangkutan memiliki kepentingan bahwa hak asasi kontitusionalnya  dilanggar  oleh  badan  atau pejabat pemerintah. Zonder belang, het is geen rechtsingang (ibid).
Pasal  68  ayat  (1) The  Constitutional Court  Act  of  Korea menegasakan  bahwa ‘any person who claims that his basic rights which is guarantee by the constitution has been violated by an exercise or non-exercise of governmental right power may file a constitutional complaint, except  the  judgements  of  the  ordinary  courts, with  the  constitutional  court  :  provided,  that  if any relief process is provided by other laws, no one may file a constitutional complaint without having exhausted all such processes (ibid). Pasal 68 ayat (2) The constitutional court act of korea menegaskan  bahwa if  the  motion  made under  article  41  (1)  for  adjudication  on constitutionality  of  statutes  rejected,  the  party may  file  a  constitutional  complaint  with  the constitutional court (ibid).
Membicarakan  hal  pengaduan  konsti- tusional  di  negeri  ini  seakan  menyentak  kita dari  suatu  mimpi  cita  hukum  konstitusi. Menggagaskan  perubahan  konstitusi  ke  depan memungkinkan  kiranya  pengaduan  konstitu- sional  menjadi  salah  satu  tambahan  kewe- nangan  Mahkamah  Konstitusi.  Menggagas suatu ius constituendum dalam makna  the  law as  what  ought  to  be memang  harus  dimulai dengan mimpi-mimpi. Bermimpi itu bukan saja indah,  tetapi  perlu,  karena  jika  kita  tidak  bisa membangun  mimpi-mimpi  lagi  maka  tidak  ada lagi yang tinggal untuk diperjuangkan (ibid). Perluasan  kewenangan  konstitusional  komplain bagi  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  putusan Mahkamah  Agung  yang  mempunyai  kekuatan hukum tetap juga mengkhawatirkan akan terjadi masalah yang  mendalam dan panjang. Masalah yang  akan  timbul  tidak  sederhana.  Ini  me- nyangkut  tentang  kedudukan  atau  posisi  dari Mahkamah  Konstitusi  dan  Mahkamah  Agung yang  mempunyai  kedudukan  sama  di  ling- kungan peradilan.
Pada dasarnya upaya hukum baik uapaya hukum  biasa  dan  upaya  hukum  luar  biasa adalah  sarana  yang  ditempuh  oleh  masyarakat ketika hak-hak mereka terlanggar. Namun, yang menjadi  persolan  bagi  masyarakat  adalah
Paradigma Hukum Responsif ...
apakah  hak-hak  masyarakat  itu  terpenuhi dengan  adanya  upaya-upaya  hukum  yang disediakan  oleh  lembaga  peradilan  terutama Mahkamah Agung? Pertanyaan ini hanya dapat terjawab  dengan  melihat  kondisi  peradilan (MA) di lapangan.
Kondisi  yang  ambivalen  juga  muncul bagi  masyarakat  yang  sama  tentang  perluasan wewenang Mahkamah Konstitusi. Persoalan ini tentu  tidak  dapat  diselesaikan  begiu  saja  tetapi memerlukan  analisis  yang  kuat  dan  mendalah tentang  langkah-langkah  yang  akan  diambil dalam penyelesaiannya.
Memang, dalam berbicara tentang lembaga yang mempunyai kedudukan sama dan memiliki  kewenangan  yang  berbeda  harus memperhatikan kewenagan dari masing-masing lembaga,  agar  kekhawatiran  tentang  persoalan yang akan timbul pada masing-masing lembaga dapat diatasi dengan keputusan yang bijak pula.

## Simpulan dan Saran
Perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi,  telah  menggambarkan  masyarakat tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi yang memperjuangkan  kepentingan  rakyat  dengan menciptakan  keadilan  substantif  bagi  masya- rakat.  Dengan  demikian  Mahkamah  Konstitusi sebagai  lembaga  Negara  tunggal  pengawal  dan penafsir  konstitusi  telah  memberikan  solusi untuk  menjawab  permasalahan  yang  berkaitan dengan  pelanggaran  hak-hak  masyarakat  yang dilakukan oleh badan hukum/ pemerintah.
Mahkamah  konstitusi  dalam  perluasan kewenangan  ini  terlihat  jelas  untuk  membela kepentingan masyarakat. Agar masyarakat  me- rasa  terlindungi  dari  ketidak  adilan.  Putusan Mahkamah  Agung  yang  menjadi  objek  dari perluasan  wewenang  Mahkamah  Konstitusi mengindikasikan  tentang  kinerja  dari  Mahka- mah  Agung  yang  mengalami  kemerosotan dalam  mengembangkan  tugasnya  sebagai  se- buah lembaga kehakiman.
Perluasan  kewenangan  Mahkamah  Kon- stitusi  ini  juga  dapat  menimbulkan  persoalan yang  sangat  mendalam  bagi    masyarakat  yang sama  tentag  kedudukan  Mahkamah  Konstitusi. Dalam  menyelesaikan  sebuah  masalah  yang timbul,  juga  mendatangkan  masalah  lain  yang tak jauh lebih pelik dari persoalan yang diatasi. Di  satu  sisi  Mahkamah  Konstitusi  dengan  per- luasan  kewenangannya  tidak  ada  yang  meng- awasi,  sehingga  kekhawatiran  masyarakat tentang  indikasi  posisi  Mahkamah  Konstitusi
menjadi lembaga tertinggi makin kuat.
Mahkamah  Konstitusi  sebagai  salah  satu lembaga  kekuasaan  kehakiman  yang  mempu- nyai  kedudukan  yang  sama  dengan  Mahkamah Agung,  dalam  menentukan  kebijakan  dan keputusan  yang  akan  diambil  dalam  rangka untuk  memperluas  kewenangan  harus  memper- timbangkan  dua  sisi,  baik  sisi  keadilan  bagi masyarakat  maupun  sisi  kedudukan  yang dimilikinya  agar  tidak  terjadi  permasalahan pada masyarakat yang sama.
Mencari  solusi,  dimana  perdebatan  dari solusi  itu  lebih  minim,  bagaiana  mengatasi persoalan ketika terdapat dua putusan Mahkamah  Agung  yang  berbeda  pada  perkara yang  sama.  Dalam  melaksanakan  tugasnya mahkamah  Agung  seharusnya  dapat  memper- hatikan  resiko-resiko  negatif  dari  semua tindakan yang dilakukannya.
Mahkamah  Konstitusi  dalam  melak- sanakan keinginannya untuk memperluas kewenangan  berbentuk  konstitusional  kom- plain,  harus  dapat  memberikan  penjelasan tentang  pertimbangan  yang  diambil  untuk perluasan kewenangan tersebut kepada masyarakat,  agar  indikasi  terhadap  Mahkamah Konstitusi  akan  menjadi lembaga  tertinggi  bisa diatasi.

## Daftar Rujukan
Asshiddiqie, Jimly.2005 . Format Kelembagaan Negara  dan  Pergeseran  Kekuasaan Dalam UUD 1945, Yogyakarta : FH UII Press.
Bahri,  T.  Saiful  dkk.  2004. Hukum  Dan
Kebijakan Publik . Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Dirdjosisworo, Sudjono. 1996. Sosiologi Hukum  Studi  Tentang  Perubahan Hukum  dan  Sosial .  Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada
H.  Salim.2010. Perkembangan  Teori  Dalam Ilmu Hukum . Jakarta : Rajawali Pers.
Hadjar ,  A.  Fickar,  dkk.  2003. Pokok-Pokok Pikiran  dan  Rancangan  Undang- Undang Mahkamah Kostitusi . Jakarta : KRHN dan Kemitraan.
Jurnal  Legislasi  Indonesia. 2010. ‘Indonesian Journal of Legislation’ Sepuluh Tahun Reformasi Konstitusi . (Jakarta : Direktorat Jenderal Peraturan Per-
Vol. XI No.2 Th. 2012
Undang-Undangan  Kementrian  Hukum dan HAM RI).
Jurnal  Konstitusi,  Jakarta  2010.  Sekretariat
Jenderal  Dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi Kusuma, Mahmud. 2009. Menyelami Semangat Hukum Progresif. Yogyakarta : AntonyLib-Indonesia, Mahfud  MD,  Moh.2006. Membangun  Politik Hukum Menegakan Konstitusi. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia,
Majalah  Konstitusi  7  Tahun  Membumikan Konstitusi. 2010 .  Reformasi  Konstitusi Tidak  Hanya  Pembentukan  Lembaga Negara ” , Edisi Agustus
Marzuki,  HM  Laica  dkk.  2004. Menjaga
Denyut Konstitusi. Refleksi Satu
Tahun  Mahkamah  Konstitusi. Jakarta  :
Konstitusi Press,
Mertokusumo,  Sudikno.  2006. Hukum  Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta : Liberty
Yogyakarta
Pahlevi,  Indra.2003. Mahkamah  Konstitusi  : Lembaga  Negara  Baru  Pengawal Kontitusi . Jakarta. CV. Agarino Abadi Rahardjo,  Satjipto.2006. Membedah  Hukum Progresif Jakarta  :  PT  Kompas  Media Nusantara ___________2010. Sosiologi Hukum . Yogyakarta : Genta Publishing, _______.2010. Penegakan  Hukum  Progresif , Jakarta. PT Kompas Media Nusantara. Safa’at,  Jimly  Asshiddiqie  dan  M.  Ali.  2006.
Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum . Jakarta : Konstitusi Press
Selznick,  Philippe  Nonet  dan  Philip.2003.
Hukum  Responsif  Pilihan  di  Masa Transisi .  Jakarta  :  Perkumpulan  Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)
Simorangkir,  J.C.T.  1984. Penetapan  UUD dilihat  dari  segi  ilmu  hukum  tata neggara Indonesia . Jakarta : PT Gunung Agung.
Soedirjo.1986. Peninjauan  Kembali  Dalam Perkara  Pidana  (Arti  dan  Makna). Jakarta : Akademika Pressindo
Soekanto,  Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjon. 1983. Menelusuri  Sosiologi  Hukum Negara. Jakarta : CV. Rajawali
Soekanto, Soerjono. 2006. Pokok-pokok sosiologi  Hukum. Jakarta.  PT.  Raja Grafindo Persada.
Tampubolon,  Usman  P.  1986. Pembangunan Hukum  Dalam  Perspektif  Politik Hukum Nasional . Jakarta : CV Rajawali Unger,  Roberto  M.  2007. Teori  Hukum Kritis. Bandung . Nusamedia.
Sekretariat  Jendral  dan  Kepaniteraan  MKRI, 2010. UUD RI tahun 1945 . Jakarta :