## PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)
https://journal.yp3a.org/index.php/PaKMas ISSN Media Elektronik 2808 – 0920 Vol. 2 No. 2 (November 2022) 398-403 Doi: 10.54259/pakmas.v2i2.1243

## Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Pasaman Barat
Irwan Irwan 1 , Enceria Damanik 2 , Yenni Melia 3 , Elvawati Elvawati 4 , Latifah Izzatul Jannah 5 , Gebi Cahyani Lubis 6 1,4 Program Magister Studi Humanitas, Fakultas Fascasarjana, Universitas PGRI Sumatera Barat
2 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Provinsi Sumatera Barat
3,5,6 Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Humaniora, Universitas PGRI Sumatera Barat
Email: 1 irwan7001@gmail.com, 2 enceria@yahoo.com, 3 yeni.melia@yahoo.com, 4 elvawatie@yahoo.com,
5 latifahizzatu18@gmail.com, 6 cahyanigebi25@gmail.com

## Abstract
Socialization  of  Child  Friendly  Regency/City  Development  (KLA)  is  one  form  of  government  program activities  in  fulfilling  children's  rights.  The  socialization  was  carried  out  in  the  West  Pasaman  Region, initiated  by  the  Office  of  Women's  Empowerment,  Child  Protection,  Population  Control  and  Family Planning (DP3AP2KB) of West Sumatra Province. This activity aims to socialize Child Friendly Schools as one of the prerequisites for achieving Child Friendly Districts. This socialization method uses interactive lectures and discussions with DPRD members as well as all high school and vocational school principals in West Pasaman Regency and related local government organizations. The presentation shows that the socialization participants are very enthusiastic in asking questions and actively conducting discussions. Participants  were  given  explanations  regarding  24  indicators,  namely;  KLA  local  regulations, institutionalized  KLA,  community  involvement  (business  and  media),  birth  certificates,  child-friendly information, child participation, consultation institutions for parents or families, alternative supervision institutions,  child-friendly  infrastructure,  health  facilities,  prevalence  of  nutrition,  PMBA,  child-friendly health facilities, drinking water and sanitation, non-smoking areas, PAUD-HI, normal 12 years old, SRA, PKA, victims of violence and exploitation, victims of pornography and emergency situations, persons with disabilities  and  children  with  disabilities,  stigma.  The  conclusion  of  this  paper  is  that  to  achieve  KLA, commitment from various related parties is needed .
Keywords: Development, Regency/City, Socialization, Strengthening

## Abstrak
Penyelenggaraan Sosialisasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah salah satu bentuk kegiatan  program  pemerintah  dalam  pemenuhan  hak  anak.  Sosialisasi  yang  dilakukan  ialah  di  Daerah Pasaman  Barat,  diprakarsai  oleh    Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak,  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (DP3AP2KB)  Provinsi  Sumatera  Barat.  Kegiatan  ini  bertujuan mensosialisasikan Sekolah Ramah Anak sebagai salah satu prasyaratan untuk mencapai Kabupaten Layak Anak. Metode  sosialisasi ini menggunakan ceramah interaktif dan diskusi bersama anggota DPRD  serta seluruh Kepala sekolah SMA dan SMK di Kabupaten Pasaman Barat serta Organisasi Pemerintah Daerah terkait. Dalam Penyajian menunjukkan bahwa peserta sosialisasi sangat antusias dalam bertanya dan aktif melakukan diskusi. Peserta diberi penjelasan terkait 24 indikator yaitu; Peraturan daerah KLA, terlembaga KLA, keterlibatan masyarakat (dunia usaha dan media), akta kelahiran,  informasi layak anak, partisipasi anak, perkawinan anak, lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga, lembaga pengasuhan alternatif, infrastruktur  ramah  anak,  persalinan  di  fasilitas  kesehatan,  prevalensi  gizi,  PMBA,  fasilitas  kesehatan dengan pelayanan ramah anak, air minum dan sanitasi, kawasan tanpa rokok, PAUD-HI, wajar 12 tahun, SRA, PKA, korban kekerasan dan eksploitasi, korban fornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas dan  ABH  terorisme,  stigma.  Adapaun  kesimpulan  tulisan  ini  bahwa  untuk  mencapai  KLA,  diperlukan komitmen dari berbagai pihak terkait.
Kata Kunci: Pembangunan, Kabupaten/Kota, Sosialisasi, Penguatan
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 2 (2022) 398 – 403
A . PENDAHULUAN
Kabupaten  Kota  Layak  Anak  (KLA)  adalah Kabupaten/kota yang memiliki suatu cara pengembangan mendasar pada hak anak berdasarkan  konsisten  kelembagaan  pemerintah, masyarakat  dan  dunia  usaha  yang  direncanakan secara  bersama    dan  berkesinambungan    dalam kebijakan, program serta kegiatan untuk penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak (Rosalin et al. 2020). Kabupaten/Kota Layak Anak  menjadi  instrumen  kebijakan  bagi  negara untuk  melakukan  evaluasi  dan  inovasi  kebijakan nasional  perlindungan  anak  yang  mengatur  dua aspek  (Pemenuhan  Hak  dan  Perlindungan  Khusus Anak) sesuai dengan Pasal 21 UU/35/2014 Tentang Perubahan Atas UU/23/2002 Tentang Perlindungan Anak (Kurniawan 2015).
Kesadaran  tentang  pentingnya    pemenuhan  hak anak dan perlindungan anak telah muncul di benak para pemangku kepentingan di seluruh dunia sejak abad  lalu.  Kesadaran  itu    kemudian  membuat negara-negara anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa  (PBB)  untuk  kemudian  merumuskan sebuah  kesepakatan  internasional,  berupa  aturan universal,  yang  dapat  menjadi  pedoman  dalam pemenuhan  hak  anak  dan  perlindungan  anak. Kepakatan  ini  disebut dengan  Konvensi  Hak  anak (KHA)  yang  disahkan  oleh  Majelis  Umum  PBB pada  20  November  1989.  Hari  pengesahan Konvensi Hak Anak itu kemudian dikenal sebagai Hari  Anak  Sedunia.    Pada  tahun  berikutnya, Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang  ikut menandatangani Konvensi Hak Anak. Pada awaktu itu,    Presiden  Republik  Indonesia,  Suharto, mengesahkan  Konvensi  Hak  Anak  sebagai  aturan hukum  positif  dan  meratifikasinya  melalui Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990 (Patilima 2017).
Penetapan  konvensi  ini  ,  Indonesia  bertanggung jawab  untuk  memenuhi    seluruh  hak  anak  sesuai yang  dicantumkan  pada  KHA,  yaitu  melindungi seluruh  anak  serta  mendengarkan  pendapat  dan pandangan anak tentang segala sesuatu (Swadesi et al.  2020).    Pertumbuhan  jumlah  anak  saat  ini mencapai  29,50%  dari  seluruh  anak  di  Indonesia atau sekitar 79.709.147 jiwa (BPS 2020), sehingga sangat  jelas  anak  adalah  sebagai  aset  besar  untuk pembangunan  suatu  bangsa  . Peningkatan  kualitas tumbuh  kembang  anak  menjadi  sangat  penting dengan memenuhi hak anak serta mengayomi anak dari  berbagai  tindakan  kekerasan  dan  perlakuan buruk terhadap anak.
Pengembangan  KLA  merupakan  satu  pendekatan strategis  sebagai  wujud  keseriusan  pemerintah Republik Indonesia dalam pemenuhan hak anak dan
perlindungan  anak  (Anisa  2019).  Timbulnya berbagai  macam  tindakan  kekerasan  terhadap  anak baik  itu  kekerasan  fisik,  mental  maupun  non  fisik terhadap anak masih menjadi  persoalan yang serius. Berbagai  macam  masalah  tersebut  terjadi  tidak terlepas dari minimnya sinergi antara berbagai pihak yang  terkait.  Padahal    untuk  mengatasi  persoalan masalah anak tersebut tidak bisa dilakukan oleh satu kelembagaan  saja,  tentu  perlunya  koordinasi    dan kerjasama  dari  semua  pihak.  Pihak  yang  terlibat tidak  hanya  antara  lembaga  pusat  atau  lembaga daerah,  akan  tetapi  sangat  memerlukan  peran kontribusi  masyarakat,  dunia  bisnis,  keluarga,  dan anak  itu  sendiri.  Pengembangan  KLA  merupakan jawaban  untuk  terbentuknya  kolaborasi  yang dilakukan  dengan  pihak  terkait  yaitu  dengan memenuhi elemen KLA yang terdiri dari Kelembagaan  ditambah  lima  klaster.  Urusan pengembangan  KLA  dikoordinir  oleh  Kementrian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak pada  Tingkat  Nasional  dan  Pada  Dinas  yang membidangi Perlindungan
Perempuan dan Perlindungan  anak  pada  Tingkat  Provonsi  dan Kabupaten/Kota.
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan Anak,  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana  DP3AP2KB  Provinsi  Sumatera  Barat adalah  yang  bertanggung  jawab  mengsukseskan Pengembangan  KLA.  Salah  satu  upaya  yang dilakukan  ialah  dengan  mensosialisasikan  Sekolah Ramah  anak  pada  9  Kabupaten  Kota    pada  tahun 2022  .  Salah  satunya  ialah  di  Kabupaten  Pasaman Barat.
Sosialisasi KLA secara khusus SRA  di Kabupaten Pasaman  Barat  adalah  salah  satu  upaya  dalam memperkuat kolaborasi kelembagaan Dinas pemberdayaan  perempuan,  perlindungan  anak, Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana (DP3AP2KB)  dengan  Anggota  DPRD,  Kepala
Sekolah agar pemenuhan Hak anak bisa dilaksanakan  secara  optimal.    Sosialisasi  ini bertujuan  untuk  memberi  tahu  kepada  OPD  terkait mengenai  indikator  dari  Kabupaten/Kota  Layak Anak, sehingga nantinya dapat disampaikan kepada instansi daerah di Nagari yang ada di Pasaman Barat.

## B. PELAKSAAAN DAN METODE
Metode  yang  digunakan  yaitu  metode  ceramah melalui  sosialisasi  formal  dan  diskusi  interaktif. Pada  kegiatan  penyelenggara  kegiatan  ini  para peserta  yang  mengikuti  yaitu  Anggota  DPRD  dari Pasaman  dalam  rangka  evaluasi  hasil  Monitoring Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang narasumbernya  dari  dinas  DP3AP2KB  Provinsi Sumatera  Barat  dan  akademisi.  Kegiatan  ini dilakukan  pada  hari  Kamis  Tanggal  29  September
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 2 (2022) 398 – 403
2022 acara dimulai dari jam 10.00 sampai Selesai. Kegiatan  ini  dilakukan  di  Aula  DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah peserta 12 orang.  Pada  sosialisasi  ini  pemateri  menjelaskan bahan materi pengembangan KLA.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pasaman Barat sebagai Kabupaten Layak Anak
Kabupaten  Layak  Anak  adalah  Kabupaten  yang memiliki  sistem  pembangunan    berdasarkan  hak anak  melalui  pengintegrasian  komitmen  dan sumberdaya  pemerintah,  masyarakat,  dunia  usaha, atau  lembaga  lainnya  yang  terencana  secara menyeluruh dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk  menjamin  pemenuhan  hak  anak  dan perlindungan  anak  (Swadesi  et  al.  2020).  Ada  5 (lima)  peringkat  capaian  Kabupaten  /Kota  Layak Anak;  yaitu  Pratama,  Madya,  Nindya,  Utama  dan KLA.    Berdasarkan  dari  data  Kementrian  PPPA (2022) bahwa Kabupaten Pasaman Barat telah dua kali  berturut-turut  mendapat  penghargaan  sebagai kabupaten Layak Anak kategori madya.  Diketahui bahwa  penghargaan  didapat  pada  tahun  2021  dan 2022 (Pasbar 2022). Ini merupakan suatu prestasi, namun    Kabupaten  Pasaman  masih  perlu  bekerja keras  lagi  untuk  mencapai  peringkat  Paripurna KLA (DPPPA 2021).
Pasaman  Barat  merupakan  salah  satu  Kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Barat. Daerah ini dibentuk dari
hasil pemekaran
Kabupaten Pasaman berdasarkan UU No. 38 Tahun 2003  tanggal  18  Desember  2003,  dengan ibu  kota kabupaten di Simpang Ampek. Kabupaten Pasaman  Barat  merupakan  salah  satu  dari  3  (tiga)
Kabupaten  Pemekaran  di  Provinsi  Sumatra  Barat, berdasarkan  Undang-undang  Nomor  38  Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya,  Solok  Selatan  dan  Pasaman  Barat. Kabupaten  Pasaman  Barat  dengan  luas  wilayah 3.864,02 km²,  jumlah  penduduk  436.298  jiwa (2021),  dengan  administrasi  pemerintahan  yang meliputi  11  (sebelas)  kecamatan  dan  19 nagari (Pasbar  2022) .  Dalam  melaksanakan  program Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Pasaman Barat akan terus melakukan kegiatan sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Kabupaten Pasaman Barat akan selalu  melahirkan  daerah  yang  sesuai  dengan rancangan  kabupaten  yang  layak  anak  dengan melihat  dari  segi  pemenuhan  hak  anak  agar  dapat hidup  dan  tumbuh  dengan  sebagaimananya, mendapatkan  perlindungan  sedari  dini  dari  segala bentuk  kekerasan  yang  ada  sehingga  dapat mewujudkan  cita-cita  bangsa  dengan  melahirkan generasi penerus yang berkualitas (Saputra 2018)
Berdasarkan  program  yang  telah  di  cetuskan  oleh pemerintah  pusat  tentang  kabupaten  layak  anak, pemerintah daerah pasaman barat telah melakukan perkembangan  pada  nagari/kecamatan  layak  anak
yang  akan  dituju  dengan  berbagai  upaya  dalam mencanangkan  kabupaten  layak  anak,  baik  dalam masyarakat,  pemerintah  daerah  dan  pemerintah pusat  atau  yang  disebut  provinsi.  Pengembangan Kabupaten  Layak  Anak  di  pasaman  barat  guna menciptakan daerah yang ramah anak pada saat yang mencekam  pada  saat  ini.  Kekerasan  dan  kasus kriminal  lebih  tinggi  dan  mudah  terjadi  di  daerah kabupaten  daripada  perkotaan.  Maraknya  kasus- kasus ilegal yang menimpa anak-anak daerah tentu sangat  memprihatinkan  bagi  pemerintah  dan masyarakat (DPPPA 2019).
Pada  umumnya  anak-anak  yang  berada  di  daerah kabupaten cenderung dengan cepat mengambil dan mencoba  hal-hal  negatif  dari  perkembangan  dunia yang diluncurkan. Anak-anak mudah tertarik untuk melakukan  hal  tersebut  karena  pada  daerah kabupaten, sosialisasi mengenai dampak negatifnya perkembangan  zaman  pada  saat  ini  sangat  minim, hal  ini  dapat  terlihat  dari  banyaknya  anak-anak  di daerah  kabupaten  yang  masih  tinggi  angka  tindak kekerasan  dan  tindak  kriminal  seperti  tingginya angka  putus  sekolah  anak,  tingginya  kasus pencurian, tingginya kasus penggunaan obat obatan terlarang  dan  kenakalan  remaja.  Maka  dari  itu pemerintah  kabupaten  pasaman  berupaya  untuk menciptakan kabupaten yang layak anak untuk anak- anak yang masih dalam arus perlindungan (Swadesi et al. 2020)
Dengan adanya kebijakan kabupaten pasaman barat layak  anak  maka  perlunya  pencanangan  tindakan yang akan dijalankan pada masa sekarang dan masa yang  akan  datang.  Tidak  hanya  itu,  dalam melaksanakan  kebijakan  maka  harus  terdapat Peraturan  Daerah  yang  mengeluarkan  kebijakan tersebut  agar  dapat  disosialisasikan  kepada  OPD terkait  yang  harus  menjalankan  kebijakan  yang sama.  Pembentukan  Perda  ini  adalah  suatu  bentuk komitmen  yang  berperan  sebagai  upaya  dalam menjalin kebersamaan untuk menciptakan pemenuhan  hak  anak  yang  terhubung  dengan komitmen hukum (DPPPA 2021)

## Indikator KLA
Indikator  Kabupaten  Layak  anak  pada  umumnya terdiri  dari  24  indikator  yang  secara  keseluruhan indikator  saling  berkaitan  satu  dengan  lainnya (Kemenrian PPPA RI 2022). Indikator adalah salah satu  tolak  ukur  yang  digunakan  dalam  proses mencapai  tujuan  (Fuady  2013).  Indikator  KLA adalah  suatu  hal  yang  terdiri  dari  kebijakan pemerintah  yang  dituangkan  menjadi  point-point untuk mencapai tujuan pada pergerakan kabupaten/kota layak anak. Berdasarkan kementrian PPPA  menetapkan  adanya  24  indikator  yang  telah diklasifikasikan menjadi 5 macam sebagai penilaian dalam  pelaksanaan  Kabupaten/kota  layak  sebagai titik acuan dalam pemberian penghargaan. Pengklasifikasian indikator terdiri dari :
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 2 (2022) 398 – 403
1. Kelompok  Kelembagaan  pada  kelompok,  ini terdapat 3 indikator
2. Kelompok hak sipil dan kebebasan memiliki 3 indikator
3. Kelompok lingkungan dan pengasuhan alternatif  terdapat 5 indikator
4. Kelompok  kesehatan  dasar  dan  kesejahteraan terdiri 6 indikator
5. Kelompok  pendidikan,  pemanfaatan  waktu luang,  dan  kegiatan  budaya  juga  memiliki  3 indikator
6. Kelompok  perlindungan  khusus  terdiri  4 indikator.
Dibawah  ini  berikut  gambar  macam-macam indikator:
Gambar 1. Indikator Kabupaten/kota Layak Anak (Kemenrian PPPA RI 2022)
Berdasarkan  dengan  gambar  diatas  Kabupaten Pasaman  Barat  mempunyai  indikator untuk  nagari yang ramah anak terdiri dari:
1. Persentase  kader  di  daerah  yang  memiliki kedudukan  aktif  dalam  pemenuhan  hak  anak (contoh.Kader  posyandu,  kader  PAUD,  Kader Bina Keluarga Balita, Pekerja Sosial Masyarakat,  Kader  pendamping  ibu  hamil, Pusat  informasi  Kespro-Remaja,Gugus  tugas, Remaja  masjid,  kelompok  kesenian,  Sekolah Sepak Bola, Kelompok olahraga, dll)
2. Jumlah  peraturan/  Kesepakatan  tertulis  di wilayah yang berpihak kepada pemenuhan hak anak  contoh  :  Keputusan  Jorong  tentang  jam belajar  masyarakat,  keputusan  jorong  tentang kawasan bebas rokok.
3. Persentase  swadaya  murni  masyarakat  yang dialokasikan  untuk  pemenuhan  hak  anak  di wilayah, contoh: sumbangan masyarakat untuk PMT balita, Infaq TPA dll(PPPA 2021).
Untuk  menciptakan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak, maka  ada  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan, yaitu:
1. Kemitraan,  pemerintah  kab/kota  memerlukan adanya kerjasama demi mewujudkan kabupaten/kota  layak  anak  yang  nyaman,
tentram  dan  aman  dengan  menjalin  kerjasama antar  pemerintah  daerah  yang  berada  dalam lingkungan  sekitar  baik  lembaga  maupun  non lembaga.
2. Meningkatkan anggaran dan memperkuat kebijakan, karena dua hal ini saling berkaitan dan pada dasarnya kendala utama guna mewujudkan kabupaten/kota layak anak yakni kurang kuatnya kebijakan dan minimnya anggaran untuk anak.
3. Peran,  semua  pihak  yang  terlibat  memiliki peranan  masing-masing    untuk  menciptakan Kabupaten/kota  Layak  Anak,  mulai  dari pemerintah eksekutif, legislatif, swasta, lembaga non-pemerintah, hingga masyarakat sipil.
4. Sosialisasi, pada hal ini menjadi cara yang tepat untuk  menyampaikan  dan  menginformasikan kepada OPD yang terkait agar dapat menciptakan  kabupaten/kota  layak  anak  yang sesuai dengan yang direncanakan.
5. Komitmen,  hal  ini  sangat  penting  pada  konsep kabupaten/kota  layak  anak  karena  hal  ini  tidak hanya  untuk  dirancang  dan  disosialisasikan namun  untuk  diterapkan  dalam  jangka  waktu yang panjang dengan tujuan yang sesungguhnya.
Menerapkan  Kabupaten/Kota  Layak  adalah  salah satu  bentuk  kebijakan  dari  pemerintah  yang  harus diterapkan,  karena  pada  saat  ini  anak-anak  sangat membutuhkan perlindungan dan bimbingan baik itu
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 2 (2022) 398 – 403
secara abstrak maupun konkrit. Mengingat dengan banyaknya  kasus  tindak  kekerasan  kepada  anak yang  dapat  merusak  mental  maupun  fisik  anak, karena  atas  nama  anak  pada  saat  ini  tidak  hanya milik  keluarga  saja  namun  telah  menjadi  milik Negara dan masyarakat sehingga semua pihak harus ambil  alih  untuk  pemberantasan  kasus  ini  dengan menegakan perlindungan anak dan memenuhi hal- hak anak.

## Permasalahan Anak Berdasarkan Indikator Kabupaten Layak Anak
Anak adalah individu terkecil yang memiliki peran penting di dalam masyarakat. Anak selaku individu mempunyai hak yang mendasar yang telah melekat pada  anak  sama  hal  nya  seperti  orang  yang  telah tumbuh  dewasa.  Berdasarkan  pada  Peraturan Menteri  pada  Perlindungan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Nomor  12  pada  Tahun  2011 terkait  dengan  24  indikator  pada  Kabupaten/Kota Layak Anak yang dibagi menjadi  dari 5 kelompok (klaster)  hak  anak  yang  wajib  dipenuhi  oleh keluarga, masyarakat, dan sekolah yaitu:
1. Hak anak dalam menyuarakan pendapat didepan umum dan khalayak ramai
2. Hak anak untuk memperoleh  pengasuhan yang layak
3. Hak anak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan
4. Hak  anak  memperoleh  kebebasan  dalam bersosialisasi dan mencari jati diri
5. Dan hak anak untuk mendapatkan perlindungan baik secara keluarga maupun hukum.
Akan tetapi indikator yang dicanangkan seringkali berjalan  tidak  sesuai  dengan  yang  semestinya. Berdasarkan  pengamatan  dan  wawancara  penulis terkait  indikator  hak  anak  dalam  menyuarakan pendapat  dan  waktu  luang  belum  terpenuhi sebagaimana mestinya. Hak anak dalam menyuarakan pendapat seringkali tidak didengarkan  oleh  orang  tua  maupun  lingkungan sekitar,  karena  anak  masih  dianggap  belum memiliki kapasitas yang cukup dalam menyuarakan pendapat  yang  ingin  disampaikan.  Anak  belum bebas  menyuarakan  apa  yang  diinginkan  dalam menjalani proses kehidupan, sehingga banyak kasus yang terjadi pada anak karena yang dilakukan tidak sesuai  dengan  keinginan  yang  disuarakan.  Dalam penetapan  kebijak  pembangunan  pun,  perwakilan anak dalam musyawarah pembangunan pun belum sepenuhnya  dilaksanakan.  Maka  begitu  banyak keijakan  pembangunan  yang  belum  merespon kebutuhan anak. Cukup banyak anak-anak memilih untuk menyuarakan pendapatnya pada oknum yang tidak  bertanggungjawab  yang  pada  akhirnya  bisa memicu perilaku negatif.
Hak  anak pada waktu luang pun tidak didapatkan sebagaimana  mestinya.  Kabupaten  Pasaman  Barat
belum  memiliki  wadah  atau  kegiatan  yang  secara cepat bisa diakses anak ketika memiliki waktu luang. Misalnya  minimnya  taman  bacaan  atau  ruang bermain  .  Dalam  pemanfaatan  waktu  luang  ada kalanya  anak-anak  melakukan  pekerjaan  orang dewasa  telah  diperkenankan  untuk  melakukan  hal itu.  Seperti  daerah  Pasaman  Barat  yang  dominan masyarakat bekerja sebagai petani kelapa sawit tentu masing-masing  keluarga  memilikinya.  Anak-anak dituntut  harus  bisa  mengerjakan  pekerjaan  di perkebunan  dengan  tujuan  melatih  anak  agar  pada umur yang lanjut bisa mengelola perkebunan dengan sendirinya.
Ada  juga  alasan  lain  membantu  orang  tua  dalam bekerja  tentunya  dengan  ada  imbalan  upah  kepada anak, sehingga anak dengan senang menerima uang melebihi  kebutuhannya.  Hal  ini  bisa  memicu  anak malas  belajar  atau    meneruskan  pendidikan.  Anak terlena akan pekerjaan yang telah ia laksanakan dan mendapatkan  upah,  sehingga  dengan  anak  telah dapat  mencari  nafkah  sendiri,  maka  ia  dengan mudah  untuk  melakukan  apa  yang  ia  inginkan. Seperti anak yang dewasa tidak sesuai umurnya, hal inilah  yang  memunculkan  terjadinya  kasus  negatif pada anak di suatu daerah.
Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas
Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  anak, Pengendalian  Penduduk  dan  KB  merespon  secara baik Pengembangan Kabupaten Layak Anak dengan upaya  melaksanakan  semua    indikator  KLA  secara bertahap.    Tantangan  yang  dihadapi  ialah keberagaman latar belakang  sosial masyarakat yang sering menimbulkan perbedaan penerimaan terhadap  kebijakan  pemerintah..  Perlu  dilakukan lebih  banyak  diskusi  atau  dialog  sosial  untuk menyamakan  persepsi  sebelum  memperkenalkan kebijakan  pemerintah  terkait  pemenuhan  hak  anak dan  perlindungan  anak.  Dengan  koordinasi  yang optimal  oleh  berbagai  pihak,    permasalahan  anak bisa diatasi secara bersama. Keberhasilan pembangunan anak pada satu tempat bisa dijadikan contoh  penyelesaian  pada  daerah  lain.  Peran  anak yang selama ini dijadikan objek pembangunan sudah seharusnya diubah menjadi pelaku pembangunan.

## D. PENUTUP
Kabupaten/Kota  Layak  Anak  (KLA)    adalah  suatu program  kebijakan  pemerintah  daerah  dengan pemerintah  pusat  dengan  sasaran  terciptanya kabupaten/Kota  yang  Layak  Anak  dan  mampu memberikan kesejahteraan pada anak pada pemenuhan  hak  anak  dan  perlindungan  atas  anak. Capaian peringkat KLA pada suatu Kabupaten/Kota ditentukan  dengan  akumulasi  capaian  24  indikator ditetapkan oleh Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021.
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 2 (2022) 398 – 403
Kabupaten  Pasaman  barat  telah  memperoleh Peringkat Madya . Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berupaya
untuk mensosialisasikan pemahaman  indikator  KLA  kepada  seluruh  pihak terkait dalam mencapai dan meningkatkan peringkat  KLAnya.  Pemahaman  akan  indikator KLA  sangat  penting  agar  bisa  diimplementasikan secara benar. Melaksanakan indikator KLA berarti membantu  menyelesaikan    persoalan  anak  yang pada akhirnya menciptakan  Kabupaten/Kota yang ramah  anak.  Diperlukan  sosialisasi  kepada  semua pihak  terkait  dan  koordinasi  yang    berkelanjutan untuk mencapai KLA yang paripurna.

## E. DAFTAR PUSTAKA
(Kemenrian  PPPA  RI).  2022.  “Peraturan  Menteri Negara  Pemberdayaan  Perempuan  Dan Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Indikator Layak Anak.”
Anisa,  Nurul.  2019.  “Evaluasi  Pelaksanaan  Kota Layak  Anak  Dalam  Penyedian  Infrasuktur (Sarana Dan Prasarana) Ranah Anak Di Kota Padang.” Ilmu Administrasi Publik 2:69–74.
BPS. 2020. “Data Sensus Penduduk BPS.”
DPPPA.  2019.  “KLA  Kota  Layak  Anak.” DP3AP2KB Sumatera Barat .

## DPPPA.  2021.  “Sumbar  Raih  Peanugrahab
Kab/Kota  Layak  Anak  (KLA)  Tahun  2021
Dengan  Berbagai  Tingkatan.” DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat .
Fuady,  Wachid.  2013.  “Kajian  Teori  Dan Implementasi  Pembangunan  Terhadap  Tolok Ukur Keberhasilan Pembangunan.” Journal of Chemical Information and Modeling
53(9):1689–99.
Kurniawan,  Teguh.  2015.  “Peran  Pralemen  Dalam Perlindungan Anak.” Pengabdian Masyarakat 6:37–45.
Pasbar.  2022.  “Pasbar  Bertekat  Menjadi  Kabupate Layak Anak.” Jurnal Andalas .
Patilima,  Hamid.  2017.  “Kabupaten  Kota  Layak Anak.” Kriminologi Indonesia 13:39–43.
Rosalin,  Lenny  et  al.  2020.  “Bahan  Avokasi Kebijakan KLA.” Pp. 1–8 in Kabupaten Kota Layak Anak . Jakarta: Deouti Bidang Kembang Anak  Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Saputra,  Romi.  2018.  “Upaya  Mewujudkan  Kota Layak  Anak  Di  Medan  (Sumatera  Barat).”
Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak 6:189–
93.
Swadesi, Utari et al. 2020. “Implementasi Kebijakan Kota  Layak  Anak.” Administrasi  Negara 16:77–81.