## IMPLIKASI SISTEM MULTIPARTAI TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL INDONESIA
Amanda Dea Lestari 1
1 Universitas Adiwangsa Jambi amandadealestari@gmail.com

## ABSTRAK
Indonesia  menganut  sistem  pemerintahan  presidensial  yang  diterapkan dalam  konstruksi  politik  multipartai.  Realitanya  kombinasi  sistem pemerintahan dan kepartaian yang dianut Indonesia saat ini menimbulkan berbagai  konflik  yang  berimplikasi  pada  kurang  terbangunnya  sistem pemerintahan  presidensil  yang  kuat,  stabil,  dan  efektif.  Tujuan  penelitian ini  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  implikasi  penerapan  sistem multipartai  terhadap  sistem  presidensial  di  Indonesia  serta  menganalisis dan mengkritisi sistem kepartaian seperti apa yang ideal diterapkan untuk negara Republik Indonesia.  Penelitian ini menggunakan  penelitian  yuridis normatif  dengan  lima  pendekatan,  yaitu  pendekatan  perundang- undangan,  pendekatan  konseptual,  pendekatan  kasus,  pendekatan sejarah,  dan  pendekatan  perbandingan.  Hasil  akhir  menunjukan  bahwa perpaduan  sistem  multipartai  terhadap  sistem  pemerintahan  presidensial di  Indonesia  realitanya  menyebabkan  instabilitas  di  tubuh  pemerintahan. Seperti sulitnya mengontrol proses demokrasi, hadirnya koalisi yang tidak sehat  di  kabinet  dan  parlemen,  serta  konflik  yang  terus  terjadi  antara lembaga kepresidenan dan lembaga perwakilan. Untuk menjaga stabilitas pemerintahan  tersebut  maka  sistem  kepartaian  yang  ideal  diterapkan  di Indonesia adalah sistem multipartai sederhana.  Jumlah partai politik yang terlalu  banyak  merupakan  salah  satu  faktor  penyumbang  tidak  efektifnya sistem pemerintah di Indonesia. Maka ada tiga desain institusi politik yang perlu  dirancang  dan  di  tata  kembali. Pertama ,  desain  sistem  pemilu  yag dirancang  untuk  mendorong  penyederhanaan  jumlah  partai  politik  di parlemen. Kedua ,  desain  institusi  parlemen  yang  diarahkan  untuk menyederhanakan  polarisasi  kekuatan  politik  di  parlemen,  seperti pengurangan  jumlah  fraksi  dan  efektivitas  koalisi  agar  proses-proses politik  di  parlemen  menjadi  lebih  sederhana  dalam  kerangka checks  and balances .  Dan  terakhir,  desain  institusi  kepresidenan  yang  diarahkan untuk memperkuat posisi presiden di hadapan parlemen, agar kekuasaan parlemen  tidak  di  atas  presiden,  tetapi  juga  menghindari  terlalu  kuatnya posisi presiden.
Kata Kunci : Implikasi;  Sistem  Multipartai;  Sistem  Pemerintahan Presidensial.

## PENDAHULUAN
Membangun  sistem  politik  yang  demokratis  sekaligus  pemerintahan yang  stabil  merupakan  permasalahan  sentral  yang  dihadapi  oleh  setiap negara  demokrasi.  Sistem  politik  yang  demokratis  rnerupakan  suatu keniscayaan  yang  sulit  dielakkan.  Sementara  itu,  pemerintahan  yang  stabil juga  sangat  penting,  sebagai  fondasi  bagi  munculnya  pemerintahan  yang efektif dan kapabel (governability). 1
Dalam  sejarah  perjalanan  pemerintahan  Indonesia,  hubungan  sistem pemerintahan  dan  sistem  kepartaian  sering  terjadi  pola  kombinasi  atau perpaduan  yang  berbeda-beda.  Konstitusi  telah  menegaskan  melalui  ciri- cirinya,  bahwa  Indonesia  menganut  sistem  pemerintahan  presidensial  yang diterapkan  dalam  konstruksi  politik  multipartai.  Sistem  multipartai merupakan  sebuah  konteks  politik  yang  sulit  dihindari  karena  Indonesia merupakan  negara  yang  memiliki  tingkat  kemajemukan  masyarakat  yang sangat tinggi dan tingkat pluralitas sosial yang kompleks. Selain itu sejarah dan  sosio-kultural  masyarakat,  merupakan  faktor  pendukung  bagi terbentuknya sistem multipartai. 2
Kebebasan  politik  pasca  reformasi  dan  amandemen  UUD  1945 menghasilkan  suatu  kombinasi  yang  tidak  lazim  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia,  yakni  kombinasi  sistem  pemerintahan presidensial  dengan  sistem  multipartai.  Idealnya,  untuk  menjaga  stabilitas pemerintahan  dalam  struktur  politik  presidensial,  partai  presiden  haruslah partai mayoritas, yaitu partai yang didukung suara mayoritas di parlemen. Kekuatan  mayoritas  ini  diperlukan  dalam  parlemen,  untuk  menjamin stabilitas pemerintahan presiden terpilih agar presiden mudah mendapatkan dukungan  secara  politik  dari  parlemen  guna  melancarkan  kebijakan  politik yang dibuat presiden. Namun, suara mayoritas ini sulit diperoleh oleh partai presiden  dalam  situasi  multipartai,  kecuali  mengandalkan  koalisi  partai politik  di  parlemen  dan  kabinet  agar  dapat  meraih  suara  mayoritas  untuk menjamin stabilitas pemerintahan. 3
Realitanya  kombinasi  sistem  pemerintahan  dan  kepartaian  yang  dianut Indonesia  saat  ini  menimbulkan  berbagai  konflik  yang  berimplikasi  pada kurang terbangunnya sistem pemerintahan presidensil yang kuat, stabil, dan efektif.  Pertama,  minimnya  dukungan  mayoritas  terhadap  presiden  di parlemen  yang  menghasilkan  koalisi  tidak  sehat  di  tubuh  pemerintahan.
1 Yusril  Ihza  Mahendra, Dinamika  Tata  Negara  Indonesia:  Kompilasi  Aktual  Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, Gema Insani Press, Jakarta, 1966, hlm. 177.
2 Retno  Saraswati,  “Desain  Sistem  Pemerintahan  Presidensial  yang  Efektif”, Jurnal  MMH Jilid 41  No. 1 , Januari 2012, hlm. 140.
3 Retno Saraswati, Op. Cit., hlm. 138.
Banyaknya partai  politik yang mengikuti pemilu membuat sangat sulit bagi satu  partai  untuk  memenangkan  pemilu  secara  mayoritas  di  parlemen.  Ini berujung  pada  minoritasnya  dukungan  presiden  di  legislatif,  sekalipun partainya  adalah  partai  pemenang  pemilu,  sehingga  yang  terjadi  presiden meminta  dukungan  mayoritas  di  legislatif  melalui  koalisi  yang  melibatkan beberapa partai dan dapat mempengaruhi kabinet presiden.
Dalam  pengambilan  keputusan,  presiden  harus  mempertimbangkan kepentingan-kepentingan  partai  koalisi  yang  ada,  sehingga  hal  ini  justru mempersulit dan mempengaruhi subjektivitas presiden dalam pengambilan keputusan. Keadaan ini secara tidak langsung membuat kedudukan Presiden yang  kuat  dalam  konstitusi  menjadi  lebih  lemah  dalam  sistem  multipartai ini. 4
Subjektivitas  presiden  dalam  pengambilan  keputusan  sangat  tidak sejalan  dengan  teori  kedaulatan  rakyat  dan  demokrasi.  Dalam  konsep demokrasi,  kekuasaan  negara  yang  diperoleh  dari  rakyat  harus  digunakan untuk  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat.  Demokrasi  memerlukan keterbukaan  pemerintah  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan,  bukan malah  terjebak  pada  kepentingan-kepentingan  koalisi  partai  yang  berbeda- beda. 5
Contohnya praktek ketatanegaraan selama pemerintahan SBY-Boediono merupakan  fakta  bahwa  sistem  presidensil  yang  diikuti  dengan  sistem multipartai ternyata menjadi persoalan serius bagi presiden yang berkuasa. Seperti  kasus  penggunaan  hak  angket  oleh  DPR  dalam  kasus  Bank  Century yang  dalam  hasil  voting  dimenangkan  oleh  opsi  yang  menyatakan  bahwa dalam  kasus  bail  out  terhadap  Bank  Century  terjadi  pelanggaran  hukum, hasil voting ini dianggap kekalahan dari partai politik pendukung pemerintah dan  dianggap  sejumlah  partai  politik  pendukung  pemerintah  melakukan pengkhianatan terhadap kontrak politik yang telah disepakati.
Dalam implementasi sistem  pemerintahan presidensial yang dipadukan dengan  sistem  multipartai,  tentu  koalisi  adalah  suatu  hal  yang  harus dilakukan  dan  tidak  bisa  ditawar  lagi.  Pada  dasarnya  koalisi  adalah  untuk membentuk pemerintahan yang lebih kuat (strong), mandiri (autonomous), dan  tahan  lama  (durable)  di  dalam  menjalankan  pemerintahan.  Namun dengan  banyaknya  partai  politik  dalam  suatu  koalisi  akan  mempengaruhi kabinet presiden.
4 Moh.  Mahfud  MD, Hukum  Tak  Kunjung  Tegak ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2007,  hlm. 239.
5 Bahder  Johan  Nasution, Negara  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, Mandar  Maju,  Bandung, 2018, hlm 55-60.
Koalisi  akan  memperkuat  pemerintahan  apabila  memiliki  satu  visi  dan misi.  Sebaliknya,  koalisi  dapat  juga  menjadi  ancaman  bagi  pemerintah dengan beralih menjadi oposisi jika kepentingan partai tersebut tidak sejalan dengan Presiden. Inilah persoalan rumit yang dihadapi oleh presiden dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga berakibat pada lamban dan lemahnya sikap  presiden  dalam  menentukan  kebijakan.  Presiden  harus  memikirkan kepentingan-kepentingan partai koalisi yang terdiri dari banyak partai yang memiliki  perbedaan  kepentingan.  Sehingga  hal  ini  tidak  efektif  dalam menjalankan  sistem  pemerintahan  dan  bahkan  membatasi  sistem presidensial.  Hasilnya  adalah  hubungan  eksekutif  dan  legislatif  yang  terus menerus tegang dan berkonflik yang berujung pada kebuntuan (deadlock).
Kedua,  adanya  pembagian  jabatan  politik  dalam  jajaran  kabinet.  Dalam konteks ini Presiden harus menempatkan perwakilan anggota partai koalisi dalam susunan kabinet. Apabila tidak ditempatkan, tentu partai politik akan keluar  dari  koalisi  sehingga  kedudukan  presiden  semakin  melemah.  Koalisi yang  terjadi  tentunya  tidak  terlepas  dari  kepentingan-kepentingan  partai politik yang ada. Susunan kabinet yang mestinya harus diisi dengan Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  dapat  diandalkan  dalam  menjalankan  tugas presiden namun yang terjadi justru anggota kabinet yang memiliki SDM yang tidak memadai, hal ini terjadi akibat perhitungan politik yang menempatkan beberapa  anggota  partai  politik  koalisi  untuk  dimasukkan  dalam  jajaran kabinet.
Ketiga,  adanya  intervensi  dan  kepentingan  politik.  Penerapan presidensialisme  dalam  konteks  multipartai  pragmatis  cenderung memunculkan intervensi politik terhadap presiden dan sebaliknya presiden cenderung  mengakomodasi  kepentingan  partai  politik  dalam  menyusun kabinet.  Pembentukan  kabinet  yang  semula  merupakan  hak  prerogatif presiden, dalam sistem presidensial kompromis ini presiden ikut melibatkan peran  partai  politik.  Implikasi  dari  pola  intervensi  dan  akomodasi  ini menyebabkan model koalisi  pendukung pemerintah yang terbangun adalah koalisi yang rapuh. Kerapuhan ikatan koalisi disebabkan partai politik pada umumnya  tidak  memiliki  kedekatan  secara  ideologis,  dan  komposisi  partai politik yang berkoalisi cenderung berubah-ubah.
Prinsip  dasar  presidensialisme  mengenai  pengangkatan  dan pemberhentian  anggota  kabinet  merupakan  hak  prerogatif  presiden mengingat  kedudukan  presiden  merupakan  sentral  dalam  kekuasaan eksekutif.  Dalam  keadaan  ini,  hak  prerogatif  presiden  akan  direduksi. Reduksi  kekuasaan  presiden  akan  semakin  kuat  apabila  koalisi  yang terbangun tidak memiliki kedekatan secara ideologis atau bersifat pragmatis.
Selain itu, dalam presidensialisme, koalisi antar partai juga cenderung lebih sulit dibangun dibandingkan dalam parlementerisme. 6
Mengingat  kekuatan  partai  mayoritas  tidak  tersedia  dan  kemungkinan terjadinya jalan buntu hubungan antara legislatif dan eksekutif, yang sampai sekarang belum ada mekanisme penyelesaiannya. Presiden akan cenderung bertumpu  pada  cara  pembagian  jatah  kabinet  serta  jabatan-jabatan  politik lainnya sebagai kompensasi untuk partai politik yang memberi dukungan di parlemen.  Penelitian  ini  melihat  apa  implikasi  dari  penerapan  sistem multipartai  terhadap  sistem  pemerintahan  presidensial  di  Indonesia  dan sistem  kepartaian  bagaimana  yang  ideal  diterapkan  untuk  negara  Republik Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  yuridis normatif  yang  menitikberatkan  pada  telaah  atau  kajian  hukum  positif, dengan  lima  pendekatan,  yaitu  pendekatan  perundang-undangan, pendekatan  konseptual,  pendekatan  kasus,  pendekatan  sejarah,  dan pendekatan perbandingan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implikasi  Sistem  Multipartai  Terhadap  Sistem  Pemerintahan Presidensial di Indonesia
1. Pemilu
Partai politik dalam pemilihan umum di pemerintahan presidensil lebih bersifat sebagai  penopang atau pendukung bagi program calon presiden  yang  didukungnya.  Dengan  demikian  partai  politik cenderung  sebagai  kendaraan  politik  untuk  memperoleh  kedudukan atau jabatan politik, karena popularitas calon presiden menjadi faktor terpenting  dalam  model  pemilihan  umum  ini  dibandingkan  dengan program partai politik. 7
Kelemahan    yang    banyak    dijumpai    dalam    partai    politik    di Indonesia  yakni kurangnya kemampuan untuk membangun kapasitas dan  integritas  kelembagaan.  Paling  tidak  ada  empat  hal  yang menyebabkan hal tersebut, yaitu:
1. Proses  rekrutmen  anggota  partai  maupun  pimpinan  partai, khususnya  di  tingkat  bawah  tidak  diatur  secara  utuh  dan
6 Saldi  Isra, Pergeseran  Fungsi  Legislasi:  Menguatnya  Model  Legislasi  Parlementer  dalam Sistem Presidensial di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 44.
7 Syamsuddin Haris, “Modal dan Popularitas Capres”, Kompas , Opini,  20 Agustus 2008, hlm. 9.
sistematis.  Juga  tidak  ada  aturan  yang  komprehensif  yang mengatur  seorang  anggota  baru  untuk  bisa  duduk  di  dalam jajaran fungsionaris dan struktur partai;
2. Mekanisme  komunikasi  antara  kader  partai  dan  anggota parlemen dengan konstituennya atau rakyat untuk memahami aspirasi yang berkembang di masyarakatnya tidak cukup diatur dan tidak dilakukan; 3. Proses pengkaderan partai secara berjenjang untuk memahami ideologi  dan  program  strategis  partai  serta  peningkatan kemampuan  kepemimpinan  dilakukan  tidak  serius  dan konsisten; dan 4. Kemampuan  untuk  mengelola  dan  mengorganisir  dana  yang berasal  dari  kalangan  internal  partai  secara  sistematis  dan komprehensif  tidak  dilakukan  secara  sistematis,  tidak transparan, dan akuntabilitasnya rendah. 8
Hal  tersebut  di  atas  menunjukkan  bahwa  partai  politik  di Indonesia  mempunyai  sifat  sebagai  partai  dengan  disiplin  lemah. Undang  Undang    Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang  Partai  Politik menekankan  kedaulatan  partai  politik  berada  di  tangan  anggota berdasarkan  dengan  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga (AD/ART).  Ketentuan  dalam  AD/ART  hampir  semua  partai  politik  di Indonesia  memberikan  kekuasaan  yang  besar  kepada  ketua  umum partai  politik  atau  Dewan  Pengurus  Pusat  (DPP)  untuk  mengambil keputusan  tanpa  disertai  dengan  kesempatan  bagi  anggota  untuk menyatakan setuju atau menolak keputusan tersebut. Sehingga partai politik  sering  menjadi  alat  untuk  transaksi  politik  demi  kepentingan politik  praktis,  tidak  terkecuali  dalam  hal  dukung  mendukung kebijakan pemerintah.
Persyaratan pendirian partai politik relatif mudah mengakibatkan konflik yang terjadi dalam tubuh internal partai politik berujung pada keluarnya salah satu pihak yang berkonflik dari partai politik itu dan mendirikan partai politik baru. Konflik dalam tubuh partai politik itu sendiri  lebih  banyak  disebabkan  karena  adanya  kepentingan  elite yang  tidak  tertampung  dalam  kebijakan  strategis  partai  dan  tidak dikarenakan adanya agregasi ideologi atau visi dan misi.
2. Hubungan Partai Politik dan Fraksi di DPR Dalam pemilihan umum multipartai maka fragmentasi fraksi juga semakin  banyak.  Peran  penting  fraksi  di  DPR  juga  semakin  terlihat dengan  mekanisme  pengambilan  keputusan  berdasarkan  ketentuan
8 Bambang  Widjojanto, Partai  Politik,  Konstitusi,  dan  Pemilu ,  dalam  Soewoto Mulyosudarmo, Pembaharuan  Ketatanegaraan Melalui  Perubahan Konstitusi ,  Asosiasi pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-TRANS, Bandung, 2004, hlm. 302-303.
Pasal  207  Tatib  DPR  yang  menyatakan  bahwa  keputusan  DPR berdasarkan mufakat dan suara terbanyak.
Fragmentasi  kepentingan  partai  politik  yang  luas  kemudian ditambah dengan karakteristik partai politik yang lemah ( weak party ) serta  koalisi  partai  politik  pendukung  pemerintah  yang  tidak permanen,  menyulitkan  presiden  dalam  menjalankan  kekuasaan eksekutif  dikarenakan  tidak  adanya  kepastian  dukungan  akan kebijakan yang diambil oleh presiden.
3. Pembentukan Kabinet Koalisi
Dalam  sistem  pemerintahan  presidensil,  pembentukan  kabinet sepenuhnya  menjadi  hak  dan  tanggungjawab  presiden  dengan  tanpa mempertimbangkan  keikutsertaan  partai  politik,  baik  partai politiknya presiden maupun partai politik yang mendukung presiden, hal ini dikarenakan kedudukan presiden sama sekali terpisah dengan parlemen  dan  presiden  menduduki  jabatan  kepresidenan  bukan mandat dari parlemen akan tetapi mandat dari rakyat secara langsung sehingga memiliki legitimasi yang kuat.
Akan  tetapi  dengan  pemilihan  umum  multipartai  dimana  tidak ada partai politik yang menguasai suara dalam  parlemen, kondisi ini akan semakin sulit apabila Presiden terpilih berasal dari partai politik kecil  yang  mempunyai  suara  minoritas  di  parlemen.  Kondisi  ini memaksa  Presiden  terpilih  untuk  melakukan  koalisi  untuk mendapatkan dukungan terhadap pemerintahan. Hal ini menimbulkan permasalahan sendiri karena koalisi dalam pemerintahan  presidensil berbeda dengan koalisi dalam pemerintahan parlementer. Perbedaan koalisi ini yaitu:
Dalam sistem pemerintahan parlementer partai-partai menentukan atau memilih anggota kabinet dan perdana menteri, partai-partai  ini  tetap  bertanggungjawab  atas  dukungannya terhadap pemerintah, sedangkan dalam pemerintahan presidensil kabinet dipilih sendiri oleh Presiden sehingga partai politik tidak memiliki berkomitmen untuk mendukung pemerintahan. Dalam  sistem  pemerintahan  parlementer  ada  jaminan  partai politik anggota koalisi akan mendukung kebijakan pemerintahan, sedangkan  dalam  pemerintahan  presidensil  tidak  ada  jaminan partai  politik  akan  mendukung  kebijakan  pemerintah  meskipun partai politik tersebut ikut dilibatkan dalam kabinet. Partai  politik  anggota  koalisi  dalam  pemerintahan  parlementer lebih sulit untuk melepaskan diri, karena harus dipertimbangkan kemungkinan  percepatan  pemilihan  umum,  sedangkan  koalisi dalam  pemerintahan  presidensil  partai  anggota  koalisi  lebih mudah untuk melepaskan diri. 9
9 Scott  Mainwaring,  “Presidentialism,  Multiparty  System,  and  Democracy:  The  Difficult Equation”, Working Paper , September 1990.

## 4. Pertanggungjawaban Kabinet
Sistem pemerintahan presidensil tidak mengenal pertanggungjawaban  kabinet sebagaimana  halnya  dalam  sistem parlementer  dimana  kabinet  bertanggungjawab  secara  kolektif kepada  parlemen.  Dalam  sistem  parlementer,  parlemen  dapat meminta  pertanggungjawaban  pemerintah  dan  dapat  memaksa menteri  suatu  urusan  atau  kabinet  secara  keseluruhan  untuk mengundurkan diri.
Dalam  sistem  pemerintahan  presidensil  di  Indonesia  dengan sistem kepartaian multipartai, pembentukan kabinet yang terdiri dari unsur-unsur partai politik yang mendukung presiden dalam pemilihan presiden,  koalisi  yang  bersifat  tidak  permanen,  serta  disiplin  partai yang  lemah,  maka  presiden  dihadapkan  pada  dua  pilihan  yang  sulit dalam membentuk pemerintahan.
Kabinet  yang  dibentuk  presiden  jika  tidak  melibatkan  partai politik  yang  telah  mendukungnya  dalam  pemilihan  presiden,  maka hampir  dipastikan  presiden  akan  kesulitan  dalam  menjalankan kebijakannya  di  hadapan  DPR,  akan  tetapi  apabila  presiden melibatkan partai politik pendukungnya dalam kabinet pemerintahannya,  presiden  tidak  mendapat  jaminan  akan  tetap didukung  partai  politik  tersebut  sampai  habis  masa  jabatannya, dikarenakan sifat koalisi yang tidak permanen.
Kondisi  di  atas  menyulitkan  presiden  dalam  menjalankan kebijakannya  di  hadapan  DPR,  meskipun  pengajuan  RUU  maupun kebijakan  yang  penting  lainnya  dilakukan  oleh  menteri,  akan  tetapi pertanggungjawaban  sepenuhnya  berada  di  tangan  presiden.  Koalisi tidak  permanen  yang  terbentuk  dalam  pemerintahan  presidensil  di Indonesia  menjadi  tidak  efektif  karena  presiden  tidak  mampu mengontrol  sepenuhnya  menteri-menteri  yang  berasal  dari  partai politik  lain.  Keberadaan  menteri-menteri  dari  partai  politik  peserta koalisi  ini  ternyata  tidak  berbanding  lurus  dengan  dukungan  partai politik tersebut di legislatif.
5. Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Hak  prerogatif  mempunyai  arti  hak  yang  melekat  dalam  fungsi kepala  negara  sebagai  konsekuensi  logis  dari  sifatnya  yang  “ can  do wrong”. Kepala negara adalah sebagai simbol representasi negara dan sebagai  simbol  pengikat  dan  pemersatu  dalam  negara.  Hak  ini merupakan  hak  khusus  atau  hak  istimewa  yang  tidak  dimiliki  oleh fungsi  jabatan  kenegaraan  lain.  Hak  ini  dikeluarkan  kepala  negara berupa  putusan  atas  nama  negara  yang  bersifat  final,  mengikat,  dan memiliki kekuatan hukum tetap, yang  merupakan hak tertinggi yang tersedia dan disediakan oleh konstitusi bagi kepala negara.
Dalam  perubahan  UUD  1945  hak  prerogatif  presiden  untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 14  yang  selengkapnya  berbunyi: “(1)  Presiden  memberi  grasi  dan
rehabilitasi  dengan  memperhatikan  pertimbangan  Mahkamah  Agung. (2)  Presiden  memberi  amnesti  dan  abolisi  dengan  memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”
Alasan  perlunya  memperhatikan  pertimbangan  dari  DPR  dalam pemberian  amnesti  dan  abolisi  didasarkan  pada: Pertama, amnesti dan abolisi lebih bersifat politik. Kedua, amnesti dan abolisi biasanya diberikan kepada pihak yang bersifat massal. 10
Menurut  Bagir  Manan,  ketentuan  ini  kurang  tepat,  karena kekuasaan  presiden  untuk  memberikan  amnesti  dan  abolisi merupakan  kekuasaan  atau  hak  presiden  dalam  bidang  yudikatif, sedangkan  DPR  merupakan  lembaga  politik.  Dalam  bidang  yudikatif pertimbangan yang diperlukan presiden adalah pertimbangan hukum, bukan pertimbangan politik. 11
Hak Presiden selaku kepala negara lainnya diatur dalam Pasal 13 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Dalam hal mengangkat duta,  Presiden memperhatikan  pertimbangan  Dewan  Perwakilan Rakyat.  (2)  Presiden  menerima  penempatan  duta  negara  lain  dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Alasan  diperlukannya  pertimbangan  dari  DPR  dalam  hal pengangkatan  duta  adalah  untuk  menjaga  obyektivitas  terhadap kemampuan dan kecakapan seseorang pada jabatan tersebut. Hal ini dilandasi praktek penunjukkan duta selama terkesan sebagai jabatan yang  diberikan  kepad a  orang  tertentu  yang  dianggap  “berjasa”  pada pemerintah, ataupun sebagai “pembuangan” bagi orang yang dianggap bersalah kepada pemerintah. 12
Hak  kepala  negara  lainnya  adalah  hak  untuk  memberikan  gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. Berdasarkan Pasal 15 UUD 1945 dalam memberikan penghargaan tersebut haruslah berdasarkan UU  agar  terjaga  obyektivitasnya.  Semua  kekuasaan  dan  hak  tersebut di atas merupakan hak istimewa yang dipunyai kepala negara, dalam hal  ini  Presiden.  Akan  tetapi  ternyata  dalam  menggunakan  hak  ini presiden tidak dapat digunakan atas kehendak sendiri, melainkan ada mekanisme checks and balances dengan lembaga tinggi negara lainnya.
Berkaitan  dengan  hubungan  presiden  dengan  DPR  dalam  sistem multipartai,  maka  penggunaan  hak  ini  semakin  sulit  dilakukan  oleh presiden.  Pembatasan  yang  dilakukan  konstitusi  dalam  penggunaan hak  ini  merupakan  reduksi  atas  hak  kepala  negara  selaku  simbol tertinggi dalam suatu negara.
Sebagai contoh dalam hal pengangkatan duta besar, dalam Pasal 13 ayat (1) UUD 1945 mensyaratkan Presiden untuk memperhatikan pertimbangan  DPR.  Dalam  prakteknya  calon  duta  besar  yang  akan
10 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2007, hlm. 189.
11 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan , FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 165.
12 Ni’matul Huda, Op. Cit. hlm. 188.
diangkat  oleh  Presiden  diajukan  ke  DPR  dan  kemudian  DPR melakukan fit  and  proper  test .  Hal  ini  merupakan  dapat  memberi kesan  bahwa  DPR  yang  melakukan  seleksi  mengenai  layak  tidaknya calon duta usulan presiden ini.
Praktek ini dapat dipersamakan dengan “dalam mengangkat duta, Presiden  harus  mendapat  persetujuan  DPR”.  Oleh  karena  itu  dalam sistem presidensil dengan multipartai ini, dalam penggunaan  haknya presiden mengalami kesulitan, karena harus mendapatkan dukungan dari mayoritas fraksi di DPR.
6. Konflik antara Presiden dengan DPR Dalam sistem pemerintahan presidensil berdasarkan asas separate of power seringkali terjadi konflik antara Presiden dengan parlemen. Mekanisme checks and balances dimana parlemen mempunyai fungsi pengawasan  terhadap  kebijakan pemerintah  sebagaimana  diatur dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 25 huruf c. Kemudian  untuk  menjalankan  fungsinya  tersebut  DPR  memiliki hak  yang  diatur  dalam  Pasal  26  antara  lain  yakni  hak  interpelasi. Dengan  hak  ini  DPR  mempunyai  wewenang  untuk  bertanya  kepada pemerintah  berkaitan  dengan  kebijakan  pemerintah  maupun  yang berhubungan dengan kepentingan umum. 13
Setelah  pemilihan  umum  1999  yang  demokratis,  konflik  antara Presiden  dengan  DPR  ini  juga  terjadi.  Sejarah  mencatat  dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid terjadi konflik antara Pemerintah dan  DPR.  Mulai  dari  pemberhentian  beberapa  menteri  Kabinet Persatuan  dari  Partai  Golkar  dan  PDIP,  pengangkatan  Ketua Mahkamah Agung, Pengangkatan Kapolri sampai issue puncak dugaan keterlibatan Presiden dalam kasus Bulloggate dan Bruneigate.

## B. Sistem  Kepartaian  Yang  Ideal  Diterapkan  Untuk  Negara  Republik Indonesia
Sistem  kepartaian  yang  ideal  diterapkan  untuk  negara  republik Indonesia adalah sistem multipartai sederhana.  Penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dilihat dari perspektif sejarah pernah dilakukan pada era Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959 dengan dikeluarkannya Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  yang  diikuti  dengan  pembekuan  dan pembubaran  partai  politik.  Dengan  Nasakomisasi  dimana  kehidupan seluruh  ideologi  dari  elemen  masyarakat  disatukan,  maka  pada  era Demokrasi Terpimpin tidak ada sistem kepartaian.
Kemudian  di  era  Orde  Baru  penyederhanaan  sistem  kepartaian dilakukan  secara  sistematis  dengan  adanya  intervensi  terhadap  proses internal  partai  politik  yang  menghasilkan  kepemimpinan  partai  politik
13 Soewoto Mulyosudarmo, Op. Cit , hlm. 112.
yang  sepaham  dengan  penguasa, 14 kemudian  dilanjutkan  dengan tercapainya  konsensus  nasional  yang  dituangkan  dalam  TAP  MPRS  No. XX/MPRS/1966.  Hasil  konsensus  tersebut  antara  lain  mengenai penyederhanaan  partai  politik  dan  keikutsertaan  ABRI  (sekarang  TNI dan Polri) dalam keanggotaan MPR dan DPR.
Penyederhanaan  sistem  kepartaian  yang  pernah  dilakukan  di Indonesia  tersebut  di  atas  merupakan  penyederhanaan  melalui  media kekuasaan  yang  bersifat  memaksa,  dan  tentu  saja  hal  ini  merupakan bentuk  otoritarianisme  yang  tidak  demokratis.  Hak  untuk  berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu prinsip dalam materi konstitusi, sehingga kekuasaan (negara) tidak dapat melarangnya kecuali melanggar dua hal yakni: perkumpulan tersebut secara dilakukan secara ilegal  dan  ilegalitas  tersebut  dapat  menimbulkan  kekacauan  dan  kedua perkumpulan  tersebut  legal  akan  tetapi  diadakan  dengan  maksud mengacaukan ketentraman atau membahayakan masyarakat umum. 15
Pembatasan  atau  penyederhanaan  sistem  kepartaian  secara konstitusional  dan  alami  dapat  dilakukan  dengan  melalui  UU  tentang Pemilihan  Umum.  pembatasan  dan  penyederhanaan  sistem  kepartaian melalui pengaturan mengenai pemilihan umum dapat dilakukan dengan empat hal yakni:
1. Pemberlakuan Electoral Threshold Dengan  pemberlakuan electoral  threshold ini  dapat  dilakukan dengan  dua  hal  sekaligus,  yakni  pembatasan  berdasarkan  perolehan kursi  DPR  maupun  berdasarkan  perolehan  suara.  Partai  politik  yang tidak  mampu  mencapai  perolehan  kursi  minimal  maupun  suara minimal  yang  disyaratkan,  maka  partai  politik  tersebut  tidak diperkenankan  menjadi  peserta  pemilihan  umum  berikutnya  kecuali menggabungkan  diri  dengan  partai  lainnya  sehingga  terpenuhi batasan  perolehan  kursi  dan  perolehan  suara  sebagaimana  yang dipersyaratkan.
Pemberlakuan electoral  threshold sebagai  pembatasan  dan penyederhanaan  sistem  kepartaian  ini  hanya  akan  efektif  apabila terpenuhinya  dua  hal,  yakni: Pertama, pendirian  atau  pembentukan partai  politik  tidak  mudah. Kedua, sistem  pemilihan  umum menggunakan sistem pemilihan distrik. Pengalaman telah membuktikan bahwa pembatasan partai politik melalui  mekanisme electoral  threshold ini  tidak  efektif  karena  partai politik yang tidak menembus batasan electoral threshold dapat dengan mudah  berganti  nama  partai  politik  untuk  kemudian  ikut  serta  lagi dalam  pemilihan  umum  berikutnya,  begitu  juga  dengan  sistem pemilihan  yang  dipakai,  selama  sistem  pemilihan  yang  digunakan
14 Harold Crouch, Militer dan Politik di Indonesia , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm. 283.
15 A.V.  Dicey, Introduction  to  the  Study  of  the  Law  of  the  Constitution:  Pengantar  Studi Hukum Konstitusi , Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 330-331.
adalah  sistem  proporsional,  secara  alamiah  sistem  ini  akan melahirkan  banyak  partai  dengan  harapan  mampu  memperoleh paling tidak satu atau dua kursi di DPR.
Persyaratan  pengajuan  calon  pasangan  Presiden  dan  Wakil Presiden  berdasarkan  persentase  perolehan  kursi  di  DPR  dan perolehan suara nasional dengan angka persentase yang tinggi (15%- 25%)  mengakibatkan  partai  politik  yang  memperoleh  suara  kecil menjadi  sangat  penting  kedudukannya  karena  untuk  mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diperlukan koalisi untuk dapat memenuhi angka persyaratan pencalonan. 16
Dengan koalisi  semacam  ini,  maka  tidak  akan  menyederhanakan jumlah partai politik dan tidak akan menguatkan sistem pemerintahan presidensil. 17
2. Perubahan Sistem Pemilihan
Penyederhanaan  sistem  kepartaian  yang  paling  alami,  tanpa paksaan,  dan  tanpa  menimbulkan  ekses  yang  besar  adalah  dengan merubah  sistem  pemilihan  dari  sistem  proporsional  menjadi  sistem distrik.  Dengan  sistem  distrik  secara  alami  partai  politik  hanya  akan menyisakan dua sampai empat partai besar.
Akan  tetapi  sistem  pemilihan  distrik  mempunyai  kelemahan mendasar  mengenai  representasi  keterwakilan  rakyat  dalam  DPR yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  dominasi  mayoritas  kelompok tertentu kepada kelompok minoritas.
Hal  yang  demikian  akan  sangat  terasa  dalam  masyarakat Indonesia  yang  pluralistik  dan  terdiri  dari  beragam  identitas kelompok  suku,  budaya,  agama,  rasa  dan  lain-lain.  Sistem  pemilihan proporsional  dianggap  lebih  memenuhi  bagi  pembentukan  gradasi keterwakilan politik yang lebih terjamin. 18
3. Memperketat Parpol yang Ikut Pemilihan Umum
Persyaratan untuk bisa ikut pemilu bagi partai-partai baru harus diperberat.  Banyak  sedikitnya  partai  politik  yang  ikut  pemilu  akan berimplikasi  terhadap  tingkat  efisiensi  anggaran,  waktu  maupun beban  psikologis  para  pelaksana  maupun  pemilih.  Semakin  banyak tentu  dari  segi  biaya,  waktu,  dan  beban  psikologis  baik  panitia maupun  pemilih  akan  semakin  tinggi.  Implikasi  lebih  lanjut  akan mempengaruhi tingkat ke-LUBER-an dan ke-JURDIL-an semua pihak.
Oleh  karena  itu  persyaratan  untuk  bisa  ikut  menjadi  peserta pemilu  harus  diperketat.  Kalau  selama  ini  persyaratamya  hanya menyangkut  masalah  adminitrasi  semata,  maka  ke  depan  harus ditingkatkan, misalnya usia parpol yang bersangkutan harus lebih dari
16 Eep  Saefullah  Fatah ,  “ Inkonsistensi  Perampingan  Partai” ,  Kompas ,  Opini,  18  November 2008.
17 Mohammad  Fajrul  Falaakh , “Menimbang  Politik  Angka  Pilpres” ,  Kompas ,  Opini,  14 November, 2008.
18 Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia , Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 35.
5  tahun,  telah  memiliki  atau  mampu  menjalankan  peran  politik (komunikasi, rekrutmen, partisipasi, dan sosialisasi) khususnya dalam melakukan  mengagregasi  kepentingan  masyarakat  (menyerap  dan menyalurkan  aspirasi)  dan  sebagainya.  Sehingga  ketika  mereka dipercaya oleh rakyat tidak gagap dan gugup.
4. Memperketat Partai Politik yang Lolos ke Parlemen
Memperketat partai politik yang lolos ke parlemen dapat melalui kebijakan  PT,  memperkecil  jumlah  kursi  setiap  daerah  pemilihan, pembentukan  fraksi,  dan  sebagainya.  Yang  perlu  dicatat  ialah  yang diperketat  hanyalah  masuknya  parpol  sementara  politisinya  bisa masuk  lewat  partai  politik  peserta  pemilu.  Sehingga  kalau  partainya tidak  lolos  ke  parlemen,  namun  politisi  yang  bersangkutan  memiliki jumlah suara terbanyak bisa lolos dan bergabung dengan partai yang 1olos.
Secara riil perlu desain penyederhanaan jumlah partai di lembaga parlemen yakni dengan menerapkan parliamentary threshold sebesar 5% secara konsisten. Diharapkan dengan angka tersebut nantinya di lembaga parlemen hanya ada sekitar 5 sampai 6 partai saja atau dapat dikatakan dengan istilah multipartai sederhana. Dengan berkurangnya  jumlah  partai  dalam  lembaga  parlemen  berarti  juga jumlah fraksi yang ada dalam parlemen menjadi berkurang.
Dengan demikian proses-proses politik di parlemen menjadi lebih sederhana  dan  efisien  dalam  kerangka checks  and  balances yang proporsional.Jika  jumlah  partai  dalam  lembaga  parlemen  sedikit berarti juga konfigurasi koalisi partai pendukung pemerintah semakin sedikit  namun  semakin  kuat  dan  kokoh.  Selain  itu  untuk menyederhanakan  jumlah  partai  juga  bisa  dilakukan  dengan menerapkan  sistem  campuran  antara  sistem  distrik  dan  sistem proporsional dalam sistem pemilunya.

## KESIMPULAN
A. Perpaduan  sistem  multipartai  terhadap  sistem  pemerintahan presidensial  di  Indonesia  realitanya  menyebabkan  instabilitas  di  tubuh pemerintahan.  Seperti  sulitnya  mengontrol  proses  demokrasi,  hadirnya koalisi yang tidak sehat di kabinet dan parlemen, serta konflik yang terus terjadi  antara  lembaga  kepresidenan  dan  lembaga  perwakilan  yang berimplikasi  pada  kurang  terbangunnya  sistem  pemerintahan presidensil  yang  kuat,  stabil  dan  efektif.  Hal  ini  dapat  mengancam ideologi pancasila dan terus terjadinya transaksi politik dan KKN  yang tidak pernah putus.
B. Sistem  kepartaian  yang  ideal  diterapkan  di  Indonesia  adalah  sistem multipartai  sederhana.  Jumlah  partai  politik  yang  terlalu  banyak merupakan  salah  satu  faktor  penyumbang  tidak  efektifnya  sistem pemerintah  di  Indonesia.  Jumlah  partai  yang  terlalu  banyak  akan
menimbulkan  dilema  bagi  demokrasi,  karena  banyaknya  partai  politik peserta pemilu akan berakibat sulitnya tercapai kekuatan mayoritas. Di sisi  lain,  ketiadaan  partai  politik  yang  mampu  menguasai  mayoritas  di parlemen  merupakan  kendala  bagi  terciptarya  stabilitas  pemerintahan dan  politik.  Penyederhanaan  parpol  dapat  dilakukan  lewat  dua  cara yakni  memperketat  parpol  yang  mau  ikut  pemilu,  dan  kedua memperketat parpol yang 1olos ke parlemen.
Ada  tiga  desain  institusi  politik  yang  perlu  dirancang  dan  di  tata kembali untuk memperkuat sistem presidensial, antara lain:
1. Desain  pemilu,  dirancang  untuk  mendorong  penyederhanaan  jumlah partai  politik  di  parlemen  sekaligus  mendukung  penguatan  sistem pemerintahan  presidensial.  Penyederhanaan  jumlah  partai  politik dapat  ditempuh  melalui  beberapa  agenda  rekayasa  institusional ( institutional  engineering ),  antara  lain:  menerapkan  sistem  pemilu distrik  ( plurality/majority system )  atau  sistem  campuran  ( mixed member proportional ), memperkecil besaran daerah pemilihan ( distric magnitude ),  menerapkan  ambang  batas  kursi  di  parlemen
( parliamentary  threshold )  secara  konsisten,  dan  menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Menyederhanakan jumlah  partai  di  lembaga  parlemen  dengan  menerapkan parliamentary  threshold sebesar  5%  secara  konsisten.  Diharapkan dengan  angka  tersebut  nantinya  di  lembaga  parlemen  hanya  ada sekitar  5  sampai  6  partai  saja  atau  dapat  dikatakan  dengan  istilah multipartai  sederhana.  Dengan  berkurangnya  jumlah  partai  dalam lembaga  parlemen  berarti  juga  jumlah  fraksi  yang  ada  dalam parlemen menjadi berkurang. Dengan demikian proses-proses politik di  parlemen  menjadi  lebih  sederhana  dan  efisien  dalam  kerangka checks and balances yang proporsional.
2. Desain  institusi  parlemen,  rancangan  kelembagaan  parlemen diarahkan  untuk  menyederhanakan  polarisasi  kekuatan  politik  di parlemen,  seperti  pengurangan  jumlah  fraksi    melalui  pengetatan persyaratan  ambang  batas  pembentukan  fraksi,  regulasi  koalisis parlemen  ke  dua  politik  (pendukung  dan  oposisi),  serta  penguatan dan  kewenangan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  untuk mengimbangi DPR agar fungsi checks and balances tidak hanya terjadi antara Presiden dan DPR, tetapi juga antara DPR dan DPD.
3. Desain  institusi  kepresidenan  juga  diarahkan  untuk  memperkuat posisi presiden di hadapan parlemen, agar kekuasaan parlemen tidak di  atas  presiden,  tetapi  juga  menghindari  terlalu  kuatnya  posisi
presiden. rekayasa institusional yang dilakukan antara lain: penataan ulang sistem legislasi, kejelasan kewenangan wakil presiden dan relasi antara  presiden  dan  wakil  presiden,  dan  aturan  larangan  rangkap jabatan bagi anggota kabinet.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia , Jakarta: Rajawali, 1985.
A.V.  Dicey, Introduction  to  the  Study  of  the  Law  of  the  Constitution, Terjemahan  Pengantar  Studi  Hukum Konstitusi ,  Bandung:  Nusamedia, 2007.
Bahder  Johan  Nasutio, Negara  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Bandung:
Mandar Maju, 2018.
Harold  Crouch, Militer  dan  Politik  di  Indonesia ,  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan, 1999.
Moh.  Mahfud  MD, Hukum  Tak  Kunjung  Tegak ,  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2007.
Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
Saldi  Isra, Dinamika  Ketatanegaraan  Masa  Transisi  2002-2005, Padang: Andalas University Press, 2006.
-------.  2010. Pergeseran  Fungsi  Legislasi:  Menguatnya  Model  Legislasi Parlementer  dalam  Sistem  Presidensial  di  Indonesia. Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Scott  Mainwaring  dan  Matthew  Soberg  Shugart  (Ed), Presidentialism  and Democracy in  Latin  America, Melbourne:  Cambridge  University  Press, 1997.
Soewoto  Mulyosudarmo, Pembaharuan  Ketatanegaraan Melalui  Perubahan Konstitusi , Bandung: In-TRANS, 2004.
Syamsuddin  Haris, Gagasan  Amandemen  UUD  1945  Suatu  Rekomendasi . Jakarta: KHN, 2008.
Yusril  Ihza  Mahendra, Dinamika  Tata  Negara  Indonesia:  Kompilasi  Aktual Masalah  Konstitusi  Dewan  Perwakilan  dan  Sistem  Kepartaian, Jakarta:
Gema Insani Press, Jakarta, 1966.

## Jurnal
Retno  Saraswati, “Desain  Sistem  Pemerintahan  Presidensial  yang  Efektif”. Jurnal MMH , Jilid 41  No. 1 , Januari, 2012.

## Laporan
Eep  Saefullah  Fatah . “Inkonsistensi  Perampingan  Partai.” Kompas ,  Opini,  18 November 2008. Mohammad  Fajrul  Falaakh . “Menimbang  Politik  Angka  Pilpres.” Kompas , Opini, 14 November, 2008.