## PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATAN KUTAWARINGIN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DIKABUPATEN BANDUNG
Rikki Maulana Yusup Email: rikkiumbandung@gmail.com
Administrasi Publik Univ. Muhammadiyah Bandung
Bambang Agus Diana Email : bambangad@ut.ac.id
Administrasi Negara Universitas Terbuka
Abstrak  :  Diberlakukannya  sistem  desentralisasi  di  Indonesia  pada  saat  ini  telah berpengaruh  terhadap  seluruh  tatanan  pemerintahan  Indonesia  dari  pusat  hingga  daerah. diberlakukannya  sistem  desentralisasi  tentunya  mempunyai  tujuan  untuk  mewujudkan pemerintahan  yang  baik  ( Good  Governance. Sebagai  salah  satu  upaya  untuk menyelenggarkan  pemerintahan  daerah  yang  efektif  khususnya  terhadap  kecamatan, Pemerintah  Pusat  telah  menetapkan  suatu  keputusan  tentang  penyelenggaraan  pelayanan terhadap  masyarakat  melalui  kecamatan  yaitu  Permendagri  No  04  Tahun  2010  tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN).  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan penyelenggaraan pelayanan publik di  kecamatan  dari  tahap  permohonan  sampai  ke  tahap  terbitnya  dokumen  di  suatu  tempat yaitu  kecamatan.  Program  PATEN  merupakan  proyek  jangka  panjang  yang  dicanangkan oleh  pemerintah  untuk  kemajuan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  Indonesia khususnya  di  Kecamatan.  Tujuan  tentunya  untuk  mengetahui  bentuk  pengembangan  yang dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  dalam  upaya  meningkatkan  kapasitas kecamatan  dalam  pelaksanaan  Program  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.
Kata Kunci : pengembangan, administrasi terpadu, pemerintahan
Abstract : The implementation of the decentralization system in Indonesia at this time has influenced  the  entire  order  of  Indonesian  government  from  central  to  regional.  the implementation  of  decentralization  system  of  course  has  a  purpose  to  realize  good governance (Good Governance) As one effort to hold effective local government especially to sub-district, Central Government has set a decision about the implementation of service to society through district Permendagri No. 04 Year 2010 about Guidance Implementation of  District  Integrated  Administration  (PATEN)  Integrated  Service  Administration Kecamatan  (PATEN)  is  the  implementation  of  public  services  in  the  sub-district  from  the stage of application to the publication of documents in a sub-district PATEN Program is a long-term  project  launched  by  the  government  for  the  progress  of  public  service  in Indonesia  especially  in  the  subdistrict.The  purpose  to  know  the  form  of  development undertaken by the Bandung Regency Government in an effort to improve the capacity of the kecamatan  in  the  implementation  of  the  Administration  Service  Program  Integrated  Sub- District (PATEN) in Kutawaringin Sub-district, Bandung.
Keywords: development, integrated administration, government

## PENDAHULUAN
Diberlakukannya sistem
desentralisasi  di  Indonesia  pada  saat  ini telah berpengaruh terhadap seluruh tatanan pemerintahan Indonesia dari pusat hingga  daerah.  diberlakukannya  sistem desentralisasi tentunya mempunyai tujuan untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang baik  ( Good  Governance ).  Sebagai  wujud desentralisasi  tersebut  pemerintah  pusat menerapkan suatu kebijakan yang dinamakan Otonomi Daerah yang mempunyai pengertian bahwa pemerintah pusat  memberikan  kewenangan  terhadap setiap  daerah  untuk  mengurus  urusan rumah  tangganya  sendiri  yang  tertuang
dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Diberlakukannya Otonomi Daerah di  Indonesia  tentunya  telah  berdampak terhadap  seluruh  tatanan  pemerintahan yang  ada  di  Indonesia.  Salah  satunya adalah  instansi kecamatan  sehingga dalam  menghadapi  Otonomi  Daerah setiap  instansi  kecamatan  di  seluruh Indonesia harus meningkatkan kapasitasnya. Kini, kecamatan merupakan Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) yang telah diberikan kewenangan delegatif  maupun  atributif  oleh  Bupati/ Walikota, dimana hal ini telah dinyatakan dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang
terdapat pada Pasal 226 yang menyatakan bahwa  ― camat  mendapatkan  pelimpahan sebagian  kewenangan  bupati/walikota untuk  melaksanakan  sebagian  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan daerah  kabupaten/kota ‖.  Dengan  adanya pelimpahan kewenangan tersebut tentunya  setiap  kecamatan  mempunyai kewenangan  dan  tanggung  jawab  dalam melaksanakan  roda  pemerintahan  di wilayahnya  masing-masing.  Namun  luas atau  terbatasnya  pelimpahan  kewenangan tersebut  tetap  tergantung  pada  keinginan politis  dari  bupati/walikota  di  setiap daerahnya masing-masing.
Sebagai  salah  satu  upaya  untuk menyelenggarkan  pemerintahan  daerah yang efektif khususnya terhadap kecamatan, Pemerintah Pusat telah
menetapkan  suatu  keputusan  tentang penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat  melalui  kecamatan  yaitu Permendagri  No  04  Tahun  2010  tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)  merupakan  penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan  sampai  ke  tahap  terbitnya dokumen di suatu tempat yaitu kecamatan.  Program  PATEN  merupakan proyek jangka panjang  yang dicanangkan oleh pemerintah untuk kemajuan penyelenggaraan  pelayanan  publik  di Indonesia khususnya di Kecamatan.
Berikut  ini  adalah  tabel  mengenai perbedaan antara pelayanan konvensional dengan PATEN.

## Tabel 1. Perbedaan antara pelayanan konvensional dengan PATEN
Aspek Pelayanan Konvensional PATEN Fisik Terdiri dari beberapa meja yang saling terpisah Loket/  meja  yang  difungsikan  khusus  untuk pelayanan.  Loket/  meja  ini  terdiri  dari  dua bagian  yang  berhubungan  langsung  yaitu penerimaan  berkas  dan  penyerahan  dokumen hasil
Proses 1. Warga membawa berkas persyaratan dan menemui secara  langsung  pejabat  yang berkepentingan,  yaitu  Kepala Seksi, Sekcam dan Camat 2. Bila  pejabat  yang  perlu  ditemui tidak hadir, warga harus kembali lagi pada lain hari; 3. Bila tidak tahu proses pengurusannya,  warga  harus bertanya kesana kemari, sehingga memperlambat penyelesaian pelayanan 1. Warga  cukup  menyerahkan  berkas persyaratan melalui loket/ meja pelayanan,  menunggu  di  ruang  tunggu dan menerima hasil dokumen 2. Ada pendelegasian kewenangan,
sehingga  ketidakhadiran  pejabat  yang berkaitan  langsung  dapat  dilimpahkan kepada petugas yang ditunjuk. 3. Alur prosesnya ditampilkan secara jelas dan transparan Sumber Daya manusia Tidak  ada  pembagian  tugas  dalam memberikan pelayanan, sehingga berpotensi  terjadinya  tumpang  tindih tugas  antar  pegawai  dan  cenderung tidak efisien 1. Ada  petugas  khusus  yang  melayani warga 2. Setiap  pegawai  memiliki  peran  yang jelas dalam melayani warga 3. Meningkatkan  kinerja  pegawai  yang ada Database tidak  ada  sistem  database  mengenai pelayanan Dilengkapi  dengan  database  pelayanan  yang dikelola dan diperbaharui terus menerus Partisipasi warga 1. Tidak ada partisipasi warga 2. Warga  hanya  menerima  proses pelayanan publik apa adanya 1. Warga  dapat  mengakses  informasi pelayanan,  sehingga  lebih  mudah memberikan  masukan  untuk  perbaikan pelayanan 2. Warga dapat menyampaikan pengaduan bila pelayanan yang diterimanya tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan
Ketersediaan Informasi 1. Tidak  ada  informasi  mengenai persyaratan,  biaya  dan  waktu; sehingga warga cenderung mengeluarkan biaya lebih besar  dengan  harapan  cepat selesai 2. Informasi biasanya disampaikan  secara  langsung oleh pegawai kecamatan kepada  warga  yang  sedang mengurus pelayanan 3. Camat  sulit  mengontrol  biaya pelayanan yang diterima pegawainya 4. Dapat  menjebak  camat  dengan tuduhan ―kutipan liar‖
1. Tersedia  informasi  mengenai  jenis pelayanan,  waktu,  biaya  dan  prosedur untuk memperoleh pelayanan 2. Ada sosialisasi mengenai penyelenggaraan pelayanan publik 3. Penerimaan  biaya  pelayanan  dapat dipantau secara langsung, karena pembayaran  dicatat  secara  transparan dan akuntabel.
4. Memberikan  kepastian  kepada  camat dalam menjalankan pelayanan public
Sumber: Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2010
Berdasarkan informasi yang
diperoleh  bahwa  pelaksanaan  program PATEN belum sepenuhnya dapat dilaksanakan di setiap daerah di Indonesia, ini dikarenakan masih terkendala  oleh  kurangnya  kesiapan  dari setiap  daerah.  Namun  berdasarkan  data yang  dikeluarkan  oleh  Ombudsman Republik  Indonesia  sebagai  Lembaga Negara  Pengawas  Pelayanan  Publik melalui websitenya
http://www.ombudsman.go.id  Kabupaten
Bandung  telah  berhasil  menerapkan program  PATEN  di  31  kecamatan  di Kabupaten  Bandung  sejak  tahun  2011
lalu, sehingga Kabupaten Bandung dijadikan  percontohan  nasional  dalam pelaksanaan program PATEN.
Dalam memenuhi persyaratan substantifnya sejak tahun 2001
sebenarnya  Kabupaten  Bandung  telah menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2001 tentang pelimpahan sebagian Kewenangan  Bupati  kepada  Camat,  yang telah  direvisi  sebanyak  dua  kali  yaitu Keputusan  Bupati  Bandung  Nomor  8 tahun  2004  tentang  Pelimpahan  sebagian Wewenang  Bupati  kepada  Camat  di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung, lalu di evaluasi dan
disempurnakan kembali melalui Peraturan Bupati  Bandung  Nomor  60  Tahun  2011 tentang  pelimpahan  Sebagian  Urusan Pemerintahan  Bupati  kepada  Camat  dan Perbup  inilah  yang  menjadi  persyaratan substantif  dari  pelaksanaan  program PATEN di Kabupaten Bandung.
Mengenai pelimpahan
kewenangan yang diberikan Bupati terhadap Camat bahwa seluruh Kecamatan di Kabupaten Bandung termasuk Kecamatan Kutawaringin diberikan  11  bidang  perizinan  dan  42
bidang non perizinan
yang membedakannya  adalah  bahwa  dalam  11 bidang perizinan, kecamatan dapat menerbitkan dokumen karena memproses suatu  perizinan  yang  berskala  kecil, sedangkan dalam 42 bidang non
perizinan,  kecamatan  hanya  diberikan kewenangan untuk memberikan
rekomendasi saja karena hal itu merupakan bentuk perizinan yang berskala besar.Mengenai persyaratan administratif  terutama  dalam  hal  standar pelayanan  bahwa  semua  kecamatan  di Kabupaten Bandung salah satunya Kecamatan  Kutawaringin  menerapkan standar  pelayanan  yang  mengacu  kepada
UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,  maksud  dari  mengacu  kepada undang-undang  tersebut  adalah  sebagai pedoman  dasar  untuk  terciptanya  sistem penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang layak  sesuai  dengan  asas-asas  umum pemerintahan  yang  baik.  Sedangkan mengenai uraian tugas personil kecamatan di Kabupaten Bandung bahwa uraian tugas personil kecamatan mengacu kepada Peraturan Bupati Bandung Nomor 7  Tahun  2008  tentang  rincian  tugas, fungsi  dan  tata  kerja  Kecamatan  dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung. Adapun maksud dan tujuan lain dari  pemenuhan  persyaratan  administratif PATEN ini tentunya untuk meningkatkan kapasitas struktur organisasi  yang efektif, efisien, rasional, dan proporsional.
Namun  berdasarkan  apa  yang didapatkan  melalui  hasil  observasi  awal bahwa dalam pelaksanaan program PATEN  di  Kecamatan  Kutawaringin Kabupaten  Bandung  masih  banyak  yang harus  dibenahi  diantaranya  Perbup  60 Tahun  2011  yang  selama  ini  dijadikan penguat Kecamatan mempunyai kelemahan  yang  dimana  tidak  dijelaskan secara spesifik mengenai bentuk perizinan
apa  saja  yang  dilimpahkan  dari  Bupati terhadap  Camat  sehingga  dari  banyaknya jumlah  perizinan  maupun  non  perizinan yang  telah  dilimpahkan  dari  Bupati terhadap  Camat  tersebut  mengundang tanda  tanya  dari  berbagai  pihak  karena tidak  sesuai  dengan  Surat  Keputusan Camat  kutawaringin  Nomor  138/Kep.06-
Kec/2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan  (PATEN)  yang  menyebutkan bahwa bentuk perizinan ataupun rekomendasi  yang  dapat  dilakukan  oleh kecamatan  yaitu  11  bidang  perizinan  dan 42 bidang non perizinan yang dilimpahkan  secara  langsung  dari  Bupati terhadap Camat.
Selain  itu  berdasarkan  informasi yang  peneliti  dapatkan  dari  Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung menyebutkan bahwa pembuatan dokumen perizinan  di  Kecamatan  Kutawaringin Kabupaten  Bandung  belum  seluruhnya terlaksana, karena dari 11 bidang perizinan  dan  42  bidang  non  perizinan yang  telah  di  sosialisasikan  Kecamatan
Kutawaringin  hanya  dapat  melaksanakan 2  dari  11  bidang  perizinan  saja  yaitu penerbitan  izin  gangguan  (HO)  skala kecamatan  dan  penerbitan  IMB  untuk perusahaan dan perumahan di bawah 250 m 2 ,  sedangkan  dari  42  bidang  non perizinan  hanya  jenis  perizinan  KTP, Kartu  Keluarga,  serta  Surat  Keterangan Tidak  Mampu  (SKTM).  Ini  semua disebabkan karena belum adanya petunjuk  pelaksana  maupun  petunjuk teknis  yang  jelas  yang  diberikan  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bandung terhadap seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung salah satunya Kecamatan Kutawaringin, sehingga dampaknya pihak kecamatan  tidak  mempunyai  pedoman dalam  melaksanakan  itu  semua  padahal semua  bentuk  perizinan  tersebut  sudah disosialisasikan.  Berikut  ini  adalah  tabel mengenai  jenis  perizinan  yang  dapat diberikan berdasarkan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan di  Kecamatan  Kutawaringin  Kabupaten Bandung terhadap masyarakat.

## Tabel 2.jenis perijinan dan peraturan
Jenis Perizinan Peraturan Ijin Mendirikan Bangunan Keputusan Bupati Bandung Nomor 601/ Kep.266- Dispertasih/2010 Tentang Harga Dasar Bangunan Untuk Perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan HO/ Ijin gangguan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan KTP dan Kartu Keluarga Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
Sumber: Kantor Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.

## Tujuan
Tulisan  ini    mempunyai  tujuan untuk  mengetahui  bentuk  pengembangan yang  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten Bandung  dalam  upaya  meningkatkan kapasitas  kecamatan  dalam  pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan  (PATEN)  di  Kecamatan Kutawaringin  Kabupaten  Bandung,  serta menganalisa  bentuk  pengembangan  yang telah  dilakukan  tersebut  sehingga  dapat menjadi  suatu  pedoman  atau  suatu  acuan bagi setiap kecamatan di daerah lain yang belum  dapat  melaksanakan  program PATEN.

## KAJIAN PUSTAKA
Dalam beberapa literatur
pembangunan,  konsep Capacity  Building sebenarnya  masih  menyisakan  sedikit perdebatan dalam pendefinisian. Sebagian ilmuwan  memaknai capacity  building sebagai capacity development atau capacity  strengthening ,  mengisyaratkan suatu prakarsa pada kemampuan kemampuan  yang  sudah  ada  ( existing capacity ).
Menurut  Richard  Beckhard  dalam Sutarto  (1993:416)  menyatakan  bahwa pengembangan organisasi adalah
― Organization  development  is  an  effort (1)  planned,  (2)  organization  wide,  and (3) managed from the top, to (4) increase organization  effectiveness  and  healt throught  (5)  planned  interventions  in  the organization’s processes, using
behavioral-science knowledge”
(pengembangan  organisasi  adalah  suatu usaha (1) berencana (2) meliputi organisasi  keseluruhan,  dan  (3)  diurus dari  atas,  untuk  (4)  meningkatkan efektivitas  dan  kesehatan  organisasi melalui  (5)  pendekatan  berencana  dalam proses  organisasi,  dengan  memakai  ilmu perilaku).
Rumusan Beckhart memberikan  pandangan  baru  terhadap pengembangan organisasi.Beckhart menggambarkan pengembangan organisasi sebagai suatu usaha perubahan
organisasi secara keseluruhan. Karenanya memberikan pula pandangan lain terhadap  sasaran  dan  strategi  perubahan organisasi  sebagai  suatu  sistema  dan bersifat sistematis.Selanjutnya berdasarkan  Peraturan  Presiden  No.  59 Tahun  2012  tentang  Kerangka  Nasional Pengembangan  Kapasitas  Pemerintahan Daerah  menjelaskan  bahwa  program pengembangan kapasitas adalah satu atau lebih kegiatan guna meningkatkan kapasitas  pemerintahan  daerah  yang disusun  berdasarkan pedoman yang ditetapkan  dalam  kerangka  nasional pengembangan  kapasitas  pemerintahan daerah.
Selanjutnya  berdasarkan  dalam Pasal  4 Peraturan Presiden No. 59 Tahun
2012 tentang Kerangka
Nasional Pengembangan  Kapasitas  Pemerintahan Daerah  tersebut  menerangkan  bahwa ruang  lingkup  pengembangan  kapasitas pemerintahan daerah melingkupi:
a. Pengembangan kapasitas kebijakan
b. Pengembangan kapasitas kelembagaan
c.  Pengembangan  kapasitas  sumber daya manusia

## Tujuan  Pengembangan Organisasi
Selanjutnya kita perlu mengetahui tujuan  dari  pengembangan  organisasi. Menurut Edwin B. Filippo dalam Moekijat (1995:10)
tujuan dari pengembangan organisasi adalah:
1. Mengambil  keputusan  berdasarkan kemampuan  alih-alih  berdasarkan otoritas,
2. Secara kreatif memecahkan pertentangan  melalui  konfrontasi yang telah direncanakanuntuk menggantikan situasi menang kalah dengan situasi menang-menang
3. Mengurangi  persaingan  gangguan fungsi  dan  memaksimumkan  kerja sama,
4. Meningkatkan keterlibatan dan rasa ―ikut  memiliki‖  tujuan  organisasi untuk seluruh tenaga kerja,
5. Meningkatkan  tingkat  kepercayaan dan bantuan antar pribadi
6. Menciptakan  suatu  suasana  yang didalamnya pertumbuhan, pengembangan,  dan  pembaharuan manusia
merupakan bagian
alamiah  dari  operasi  perusahaan sehari-hari,  dan  mengembangkan suatu  sistem  komunikasi  yang ditandai  oleh  kesalingterbukaan dan keterus terangan dalam
memecahkan masalah-masalah organisasi.
Selain itu menurut Felix A. Nigro dan  Liod  G  dalam  Moekijat  (1995:10) menerangkan  bahwa  ― The  objective  of OD,  in  the  broadest  sense,  is  to  creat  an organizational capacity to solve problems on an ongoing basis ‖ (tujuan
pengembangan
organisasi adalah
menciptakan kemampuan organisasi
untuk memecahkan masalah-masalah secara terus menerus).
Tekanan  pada  aspek  ―orang- orang‖  dalam  organisasi  ini  tidak  berati bahwa para praktisi pengembangan organisasi  tidak  berusaha  mengadakan perubahan  dalam  sturktur  organisasi, kebijaksanaan,  atau  praktik.  Akan  tetapi program  pengembangan  organisasi  yang khusus  ditujukan  untuk  mengubah  sikap, nilai,  dan  kepercayaan  pegawai-pegawai agar  dapat  mengenal  dan  melaksanakan perubahan-perubahan organisasi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas organisasi Pemerintahan Daerah.
Terdapat  banyak  faktor  yang mempengaruhi  penyelenggaraan  maupun kesuksesan program pengembangan kapasitas  dalam  pemerintahan  daerah. namun  secara  khusus  dapat  disampaikan bahwa  dalam  konteks  otonomi  daerah, faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi  pembangunan  kapasitas meliputi  5  (lima)  hal  pokok  yaitu, komitmen bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan,  dan  pengakuan  tentang kekuatan  dan  kelemahan  yang  dimiliki
(Soeprapto 2003:18).
Pertama, komitmen bersama.
Collective commitments dari seluruh aktor yang  terlibat  dalam  sebuah  organisasi (termasuk  pemerintahan  daerah)  sangat menentukan  sejauh  mana  pembangunan kapasitas  akan  dilaksanakan  ataupun disukseskan.  Komitmen  bersama  ini merupakan  modal  dasar  yang  harus  terus menerus ditumbuhkembangkan dan dipelihara  secara  baik  oleh  karena  faktor ini  akan  menjadi  dasar  dari  seluruh rancangan  kegiatan  yang  akan  dilakukan oleh  sebuah  organisasi.  Tanpa  adanya komitmen  baik  dari  pimpinan  tingkat atas,  menengah  maupun  bawah  dan  juga staf  yang  dimiliki  sangatlah  mustahil mengharapkan  program  pembangunan kapasitas bisa berhasil dengan baik.
Kedua, kepemimpinan.  Faktor conducive  leadership merupakan  salah satu  hal  yang  paling  mendasar  dalam mempengaruhi  inisiasi  dan  kesuksesan program pembangunan kapasitas personal dalam  kelembagaan  sebuah  organisasi. Dalam  konteks  lingkungan  organisasi publik (sebagaimana Pemerintahan Daerah),  harus  terus  menerus  didorong sebuah  mekanisme  kepemimpinan  yang
dinamis  sebagaimana  yang  dilakukan oleh  sektor  swasta.  Hal  ini  karena tantangan  ke  depan  yang  semakin  berat dan  juga  realitas  keterbatasan  sumber daya yang dimiliki sektor publik.
Kepemimpinan kondusif yang memberikan  kesempatan  luas  pada  setiap elemen organisasi dalam
menyelenggarakan pengembangan kapasitas  merupakan  sebuah  modal  dasar dalam  menentukan  efektivitas  kapaitas kelembagaan  menuju  realisasi  tujuan organisasi yang diinginkan.
Ketiga , reformasi peraturan. Kontekstualitas politik pemerintahan daerah di Indoneisa serta budaya pegawai pemerintah daerah yang selalu berlindung pada  peraturan  yang  ada  serta  lain-lain faktor legal, formal, procedural merupakan  hambatan  yang  paling  serius dalam kesuksesan dalam program pembangunan  kapasitas.  Oleh  karena itulah,  sebagai  sebuah  bagian  dari implementasi program yang sangat dipengaruhi  oleh  faktor  kepemimpinan maka  reformasi  maka  merupakan  salah satu  cara  yang  perlu  dilakukan  dalam rangka  menyukseskan  program  kapasitas ini.
Keempat, reformasi kelembagaan. Reformasi peraturan di atas tentunya  merupakan  salah  satu  bagian penting  dari  reformasi  kelembagaan  ini. Reformasi  kelembagaan  pada  intinya menunjuk  kepada  pengembangan  iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program kapasitas personal  dan  kelembagaan  menuju  pada realisasi  tujuan  yang  ingin  dicapai. Reformasi kelembagaan menunjuk kepada dua aspek penting yaitu structural dan  kultural.  Kedua  aspek  ini  harus dikelola  sedemikian  rupa  dan  menjadi aspek  yang  penting  dan  kondusif  dalam menopang program pembangunan kapasitas  dalam  pemerintahan  daerah  di Indonesia.
Kelima, pengakuan  kekuatan  dan kelemahan  yang  dimiliki  oleh  karena pembangunan  kapasitas  harus  diawali pada  identifikasi  kapasitas  yang  dimiliki maka  harus  ada  pengakuan  dari  personal dan  lembaga  tentang  kelemahan  dan kekuatan  yang  dimiliki  dari  kapasitas yang tersedia ( existing capacities ).
Pengakuan  ini  penting  karena  kejujuran tentang kemampuan yang dimiliki merupakan  sebagai  syarat  yang  harus
dimiliki  dalam  rangka  menyukseskan program pengembangan kapasitas

## Konsep Pengembangan Organisasi
Menurut  Siagian  dalam  bukunya Organisasi  Kepemimpinan  dan  Perilaku Administrasi (1997:225) menyatakan bahwa  pengembangan  organisasi  adalah serangkaian konsep, alat dan teknik untuk melakukan  perencanaan  jangka  panjang dengan  sorotan  pada  hubungan  antar kelompok  kerja  dan  individu  yang dikaitkan  dengan  perubahan-perubahan yang  bersifat  structural,  sehingga  Siagian mengemukakan  6  variabel  yang  harus dijalankan dalam pengembangan organisasi, diantaranya:
1. Asal usul organisasi
2. Legitimasi Organisasi
3. Kesehatan Organisasi
4. Pertumbuhan Organisasi
5. Kepribadian Organisasi
6. Citra organisasi

## PEMBAHASAN
Pengembangan  Kapasitas  Kecamatan Kutawaringin Kabupaten  Bandung
Pengembangan  kapasitas  terhadap
Kecamatan  Kutawaringin  yang  telah dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk pelaksanaan program PATEN diantaranya telah terpenuhi diantaranya adalah persyaratan  substantif,  administratif,  dan teknis.  Dari  ketiga  persyaratan  tersebut sudah dipenuhi namun dalam
perjalanannya  masih  banyak  yang  harus dibenahi.  Adapun  hal  lain  yang  terus dibenahi dan dikembangkan dalam pengembangan  kapasitasnya  berdasarkan 6  variabel  yang  diutarakan  oleh  Siaggian diantaranya adalah Asal dan usul Organisasi
Dalam hal ini asal usul dibentuknya instansi kecamatan di semua wilayah  di  Indonesia  adalah  untuk menjadi  penghubung  antara  pemerintah dengan  masyarakat,  sehingga  instansi kecamatan  diharapkan  dapat  menjadi ujung  tombak  dalam  penyelenggaraan pemerintahan yang good governance

## Legitimisasi Organisasi
Dalam  hal  legitimasi  tentunya berkaitan  dengan  aturan-aturan  hukum yang berlaku, dalam pelaksanaan program PATEN  telah  dipayungi  oleh  Peraturan Bupati  No.  60  Tahun  2011  tentang pelimpahan  kewenangan  dari  Bupati
terhadap Camat. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut kecamatan mempunyai kewenangan  untuk  menjalankan  serta memutuskan  suatu  perijinan  terhadap masyrakat  khususnya  dalam  penerbitan IMB dan HO

## Kesehatan Organisasi
Dalam hal ini Kecamatan Kutawaringin  tidak  perlu  diragukan  lagi keberadaannya, hal ini dikarenakan instansi tersebut merupakan instansi yang dibentuk atau bergerak di bidang pemerintahan  yang  tidak  mungkin  tutup, berbeda  dengan  instansi  swasta  yang sewaktu waktu dapat tutup apabila tujuan organisasi swasta tersebut tidak tercapai

## Pertumbuhan Organisasi
Adanya program PATEN tentunya membuat  Kecamatan  Kutawaringin  terus dituntut  untuk  tumbuh  dan  berkembang sehingga  dapat  memberikan  pelayanan yang  baik  terhadap  masyarakat.  Namun ini  tidaklah  mudah  mengingat  sudah melekatnya  kebiasaan  dan  budaya  dari dulu hingga sekarang membuat Kecamatan  Kutawaringin  masih  selalu bergantung  terhadap    pemerintah  di
atasnya yaitu Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung
Kepribadian Organisasi
Disadari atau tidak setiap organisasi  memiliki  kepribadian  yang khas.  Artinya,  setiap  organisasi  tentunya memiliki  fungsi  dan  tujuan  masing- masing. Dalam penyelenggaraan program PATEN  telah  memberikan  suntikan terhadap  Kecamatan  Kutawaringin  untuk dapat  lebih  maju  dan  berkembang sehingga  baik  Camat  beserta  aparaturnya memiliki cara pandang terhadap kemajuan  ilmu  pengetahuan  maupun teknologi dan tidak monoton yang dimana sebelum  adanya  program  PATEN  ini kecamatan hanya bisa memberikan rekomendasi  saja  terhadap  masyarakat untuk membuat suatu perizinan
Citra Organisasi
Dalam mengembangkan citra organisasi  yang  baik  tentunya  kecamatan harus dapat memfasilitasi segala keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat karena pada hakikatnya kecamatan merupakan  organisasi  pemerintahan  yang mempunyai tujuan untuk menjadi
pengayom  dalam  suatu  daerah  atau wilayahnya.
Berkaitan  dengan  citra  organisasi bahwa selama ini kecamatan Kutawaringin  dianggap  kurang  baik  oleh masyarakat  karena  kegiatannya  yang selalu  merugikan  masyarakat  seperti aparatur  yang  arogan,  pelayanan  yang kurang baik, dan biaya yang sangat besar. Namun  dengan  diimplementasikannya program  PATEN  ini  telah  merubah  citra Kecamatan  Kutawaringin  menjadi  lebih baik  secara  terbuka  serta  transparan khususnya  dalam  pemberian  perijinan terhadap  masyaakat  meskipun  masih banyak  yang  harus  dibenahi  dari  segala sektor.
Selanjutnya  untuk    dapat  melihat sejauh  mana  penyelenggaraan  program kapasitas  pengembangan  organisasi  di Kab.  Bandung,  dan  salah  satunya  adalah di Kecamatan Kotawaringin adalah terkait dengan  Pelayanan  administrasi  Terpadu (PATEN).  Jika  melihat  dari  kondisi  yang ada pada Kantor kecamatan Kutawaringin Kab. Bandung, Pelayanan terpadu tersebut  masih  belum  berjalan  secara maksimal,  karena  ada  beberapa  layanan yang belum dapat terlaksana dengan baik,
walaupun hal-hal tersebut telah disosialisasikan  secara  bertahap  kepada masyarakat melalui kantor desa diwilayah kecamatan  Kutawaringin,  Kab.  Bandung. misalnya  karena  sarana  yang  telah direncanakan  belum  siap,    serta  Sumber daya  Manusianya  kurang  memadai  maka layanan yang seharus dilaksanakan sesuai rencana  menjadi  terhambat.  yang  sudah berjalan  dalam  pelayanan  terpadu  adalah masalah  perizinan,  baik  perizinan  usaha, rumah  tinggal,  serta  perizinan  sosial lainnya  yang  diperlukan  dimasyarakat. dari keseluruhan jumlah pelayanan terpadu  yang  dipersiapkan  ada  11  bidang perizinan  dan  42  (empat  puluh  dua)  Non perizinan  namun  hanya  beberapa  bidang saja    yang  dapat  atau  suadah  bisa dijalankan,  hal  tersebut  terkait  dengan masalah  dari  aparatur  Kecamatan  itu sendiri  dimana  tingkat  pengetahuan  dan wawasan,  serta  tingkat  pendidikan  yang berbeda-beda, selain itu kurangnya pengembangan    pendidikan  dan  latihan para  paratur  kecamatan  Kota  waringin Kabupaten  Bandung,  dalam  mendalami masalah-masalah  perizinan,  yang  pada akhirnya kemampuan mereka pun menjadi  terbatas  dalam  memahami  setiap
proses dan administrasi berbagai perizinan  diwilayah  tersebut.  selain  itu adalah  kurang  adanya  koordinasi  dan pengawasan  antara  pihak  Kecamatan dengan  SKPD  lainnya  sehingga  dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang  muncul  di  lingkungan  masyarakat seakan-akan  saling  lempar  tanggung jawab  antara  pihak  Kecamatan  dengan SKPD  lainnya  di  lingkungan  Kabupaten Bandung,  dan  hingga  saat  ini  belum  ada upaya  untuk  mengatasi  hal-hal  tersebut karena  pada  dasarnya  baik  Kecamatan maupun SKPD yang ada lebih memainkan  peran  dan  fungsinya  masing- masing,  sehingga  ketika  terjadi  suatu permasalahan  akan  saling  menyalahkan dan  keadaan  seperti  ini  sepertinya  akan tetap  terus  dibiarkan  selama  belum  ada keputusan  atau  peraturan  mengenai  siapa yang mempunyai kewenangan dan tanggung  jawab  dalam  setiap  perizinan yang  dikeluarkan  atau  diterbitkan  oleh pihak  kecamatan.Oleh  karena  itu  faktor- faktor  tersebut  menjadi  penghambat  bagi Kecamatan
Kotawaringan
dalam menerapkan Pelayanan administrasi Terpadu (PATEN), sehingga
permasalahan  tersebut    perlu  segera  di
tuntaskan  agar  layanan  PATEN  dapat terselenggara dengan baik. dengan meningkatkan  kualitas  Sumber  daya manusia  yang  dimiliki  pada  Kecamatan Kotawaringin, mengingat program PATEN    tersebut  merupakan  program Jangka  Panjang  yang  mesti  dijalankan oleh aparatur Kecamatan Kotawaringin.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  Program  PATEN  di Kabupaten Bandung khususnya di
Kecamatan  Kutawaringin  telah  berjalan, namun kenyataan di lapangan menyebutkan  bahwa  dari  11  bidang perizinan  dan  42  bidang  perizinan  yang telah  dilimpahkan  dari  Bupati  terhadap Camat  hanya  2  bidang  perizinan  saja yang baru dapat berjalan yaitu penerbitan IMB untuk perusahaan dan perumahan di bawah  250  m 2 dan  penerbitan  izin gangguan (HO) skala kecamatan, sedangkan  untuk  bidang  non  perizinan hanya  memfasilitasi  pembuatan  kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK)  dan  Surat  Keterangan  Tidak Mampu  (SKTM).  Ini  semua  terjadi karena  belum  ada  petunjuk  teknis  dan petunjuk  pelaksana  yang  jelas  dari  setiap
bidang perizinan dan kurangnya wawasan serta keterampilan dari aparatur yang ada.
Meskipun  upaya  pengembangan untuk  meningkatkan  kapasitas  kecamatan telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten Bandung baik itu dari pengembangan tingkat sistem, organisasi, dan sumber daya manusia namun  penulis merasakan bahwa itu semua belum cukup mengingat  upaya  pengembangan  yang telah dilakukan selama ini belum mencakup  secara  keseluruhan,  sehingga pelaksanaan  program  PATEN  yang  telah dilakukan selama ini masih perlu diperbaiki
Program  PATEN  adalah  program jangka  panjang  Pemerintah.  oleh  karena itu langkah upaya pengembangan kapasitas Kecamatan Kutawaringin dalam pelaksanaan program PATEN di Kabupaten  Bandung  belum  terlaksana secara  menyeluruh,  dikarenakan  tidak dilakukan  secara  kontinuitas  dan  hanya terfokus  kepada  aspek  administratif berupa  standar  pelayanan  dan  uraian tugas  personil  kecamatan  serta  aspek teknis  berupa  sarana  prasarana  dan pelaksana teknis.

## Daftar Pustaka
Moekijat.1995. Pengembangan Organisasi .  –Cetakan  keempat  - Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Sutarto. 1993. Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press.
Soeprapto, H. R. Riyadi, 2003. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance (The Capacity Building  For  Local  Government Toward Good Governance). Fakultas Ilmu administrasi Universitas Brawijaya Malang. Siagian, Sondang P.2004. Teori
Pengembangan
Organisasi. Jakarta: Bumiaksara

## Dokumen.
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Peraturan  Pemerintah  No.59  Tahun  2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan  Kapasitas  Pemerintahan Daerah Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Peraturan  Menteri  PAN  dan  RB  Nomor PER/20/M.PAN/04/2006
tentang pedoman  penyusunan  standar  pelayanan publik
Peraturan  Daerah  Nomor  17  Tahun  2007 tentang  Urusan  Pemerintah  Kabupaten Bandung
Peraturan  Daerah  Nomor  22  Tahun  2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan  dan  Kelurahan  di  Wilayah Kabupaten Bandung. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 tahun 2008  tentang  Rincian  Tugas,  Fungsi  dan Tata  Kerja  Kecamatan  dan  Kelurahan  di Wilayah Kabupaten Bandung