## HUKUM EKONOMI BERKEADILAN SUBSTANTIF MENCIPTAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

## Afrinald Rizhan
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia afrinaldrizhan@gmail.com

## Abstrak
Keadaan perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh hukum yang ada di negara tersebut. Hal ini  menjadi  suatu  hal  yang  saling  terkait  dan  tidak  dapat  di  pisahkan  satu  sama  lain.  Mengingat pertumbuhan  ekonomi  tersebut  membutuhkan  suatu  batasan-batasan  dalam  pergerakkannya.  Agar perekonomian  itu  dapat  merata  untuk  kesejahteraan  masyarakat  atau  bangsa,  maka  diharapkan peraturan-peraturan  yang  di  buat  oleh  Pejabat  yang  berwenang  mampu  melahirkan  peraturan- peraturan  yang  bersikap  adil.  Di  sinilah  kita  membutuhkan  suatu  ilmu  hukum  ekonomi  guna mewujudkan  visi bangsa  Indonesia  yang termaktub  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945, yaitu “Memajukan  Kesejahteraan Umum”. Misinya  adalah  tugas  yang  diemban  untuk  menciptakan kehidupan yang ideal baik dalam arti spiritual maupun fisik materil.
Kata Kunci: hukum, negara, perekonomian berkelanjutan, keadilan substantive.

## Abstrack
The state of a country's economy is strongly influenced by the laws of that country. This becomes an interrelated matter and can not be separated from each other. Given that economic growth requires a limit in the movement. In order for the economy to be equitable for the welfare of the community or the nation, it is expected that the regulations made by the Authorized Officials capable of giving birth to rules that are fair. This is where we need a science of economic law in order to realize the vision of the Indonesian nation embodied in the preamble of the 1945 Constitution, namely "Promoting Public Welfare".  Its  mission  is  the  task  that  is  carried  out  to  create  an  ideal  life  both  in  the  spiritual  and physical sense of the material . Keywords: law, state, sustainable economy, substantive justice.

## PENDAHULUAN
Dalam  pergaulan  dan  interaksi  suatu  masyarakat  sosial  membutuhkan  suatu peraturan-peraturan  yang  harus  di  taati  mengingat  norma-norma  yang  berlaku  dalam masyarakat telah melekat sejak lingkungan sosial masyarakat itu terbentuk. Jadi, tidak hanya terangkum dalam norma hukum, tetapi juga terikat pada norma agama, norma kesusilaan, dan norma  kesopanan.  Hukum  merupakan  sesuatu  yang  berkenaan  dengan  manusia.  Manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Tanpa pergaulan hidup  (masyarakat)  tidak  akan  ada  hukum  ( ibi  societas  ibi  ius  zoon  politicon ).  Hukum berfungsi  mengatur  hubungan  pergaulan  antarmanusia.  Namun,  tidak  semua  perbuatan manusia  itu  memperoleh  pengaturannya.  Hanya  perbuatan  atau  tingkah  laku  yang diklasifikasikan  sebagai  perbuatan  hukum  saja  yang  menjadi  perhatiannya  (Rasjidi  dan Rasjidi, 2007: 10).
Dalam  konsepnya  yang  paling  klasik  (dalam  pemikiran  maupun  dalam  praktik) hukum  per  definisi  adalah  seperangkat  norma  moral-sosial.  Apa  yang  disebut  “hukum”  itu adalah  realitas  yang  eksis  di  alam sollen dengan  posisinya  yang a  priori di  hadapan  segala bentuk  perilaku  manusia  di  alam  pengalaman.  Hukum  adalah  realitas  kodrati,  bagian  dari keniscayaan alami yang tertanamkan dengan kekuatannya yang universal di dalam setiap idea dan  budi  nurani  manusia,  tanpa  dapat  di  elakkan  oleh  manusia  itu  sendiri.  Hukum  menurut logikanya  yang  normatif  seperti  ini  lalu  senantiasa,  dan  niscaya  pula,  harus  dipandang sebagai  sesuatu  realitas  kodrati  yang  internal,  sudah  tertanam  di  dalam  sanubari  yang merupakan bagian integral eksistensi manusia, dan yang karena itu pula niscaya sudah eksis sebelum perilaku hukum manusia diwujudkan di alam pengalaman yang nyata. Dalam posisi yang logis-normatif seperti itu hukum adalah pengarah atau pengontrol atau pula tolok guna menilai benar salahnya setiap bentuk perilaku manusia (Wignjosoebroto, 2002: 180 ) .
Menurut  Plato,  hukum  adalah  sistem  aturan-aturan  positif  yang  terorganisir  atau terformulasi, mengikat pada keseluruhan individu dalam Negara (Bakir, 2007: 175). Hakikat hukum  adalah  keadilan.  Hukum  berfungsi  melayani  kebutuhan  keadilan  dalam  masyarakat. Hukum  menunjuk  pada  suatu  aturan  hidup  yang  sesuai  dengan  cita-cita  tentang  hidup
bersama,  yakni  keadilan.  Isi  kaidah  hukum,  harusnya  adil.  Tanpa  keadilan,  hukum  hanya merupakan kekerasan yang diformalkan (Tanya, Simajuntak, dan Hage, 2010: 219)
Hukum  sebagai  kategori  moral  serupa  dengan  keadilan,  pernyataan  yang  ditujukan untuk  pengelompokan  sosial  tersebut  sepenuhnya  benar,  yang  sepenuhnya  mencapai tujuannya dengan memuaskan semua. Rindu akan keadilan, yang dianggap secara psikologis, adalah  kerinduan  abadi  manusia  akan  kebahagiaan,  yang  tidak  bisa  ditemukannya  sebagai seorang  individu  dan  karenanya  mencarinya  dalam  masyarakat.  Kebahagiaan  sosial dinamakan keadilan (Kelsen, 2009: 48).
Hukum  ekonomi  adalah  suatu  hubungan  sebab  akibat  atau  pertalian  peristiwa ekonomi  yang  saling  berhubungan  satu  dengan  yang  lain  dalam  kehidupan  ekonomi  sehari- hari  dalam  masyarakat.  Sementara  itu,  keadilan  substantif  (keadilan  substansial)  adalah keadilan  yang  diberikan  sesuai  dengan  aturan-aturan  hukum  substantis,  tanpa  melihat kesalahan-kesalahan  prosedural  yang  tidak  berpengaruh  pada  hak-hak  substantif Penggugat/Pemohon.  Ini  berarti  bahwa  apa  yang  secara  formal-prosedural  benar  bisa  saja disalahkan  secara  materiil  dan  substansinya  melanggar  keadilan.  Demikian  sebaliknya,  apa yang  secara  formal  salah  bisa  saja  dibenarkan.  Jika  secara  materiil  dan  substansinya  sudah cukup  adil  (hakim  dapat  menoleransi  pelanggaran  prosedural  asalkan  tidak  melanggar substansi  keadilan).  Dengan  kata  lain,  keadilan  substantif  bukan  berarti  hakim  harus  selalu mengabaikan  bunyi  undang-undang.  Melainkan,  dengan  keadilan  substantif  berarti  hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural.
Keadaan  perekonomian  suatu  negara  sangat  dipengaruhi  oleh  hukum  yang  ada  di negara tersebut. Hal ini menjadi suatu hal yang saling terkait dan tidak dapat di pisahkan satu sama  lain.  Mengingat  pertumbuhan  ekonomi  tersebut  membutuhkan  suatu  batasan-batasan dalam pergerakkannya. Agar perekonomian itu dapat merata untuk kesejahteraan masyarakat atau bangsa, maka diharapkan peraturan-peraturan yang di buat oleh Pejabat yang berwenang mampu  melahirkan  peraturan-peraturan  yang  bersikap  adil.  Di  sinilah  kita  membutuhkan suatu  ilmu  hukum  ekonomi guna mewujudkan visi bangsa  Indonesia yang termaktub dalam pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945,  yaitu “Memajukan  Kesejahteraan Umum”. Misinya adalah tugas yang diemban untuk menciptakan kehidupan yang ideal baik dalam arti spiritual maupun fisik materiel (Arto, 2001: 11).
Hanya  saja  saat  ini  kondisi  perekonomian  negara  Indonesia  terkesan  amburadul, karena  terjadi  tumpang  tindih  kekayaan  materi  tiap-tiap  masyarakat  yang  mana  setiap tahunnya  angka  pengangguran  semakin  meningkat  dan  angka  kemiskinan  semakin  tinggi. Akan tetapi, yang kaya masih saja tetap kaya dan berjaya. Hal ini tidak hanya membuktikan bahwa  perekonomian  negara  Indonesia  sudah  gagal,  tetapi  juga  hukum  di  Indonesia  juga telah gagal.
Selain  moral  dan  etika  yang  sudah  tidak  lagi  sesuai  dengan  norma-norma  yang berlaku,  keadaan  alam  yang  subur  makmur  pun  turut  mengalami  perubahan  yang  sangat riskan. Mengingat maraknya pembukaan lahan dengan membakar hutan demi pembangunan, serta  pengaruh  globalisasi  yang  menciptakan  global  worming  di  Bumi  ini.  Disinilah  kita membutuhkan suatu kebijakan atau aturan demi pembangunan yang lebih baik di masa yang akan datang.
Dari  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  penulis  memberi  judul  pada penelitian  ini  yaitu: “ Hukum  Ekonomi  Berkeadilan  Substantif  Menciptakan  Pembangunan Berkelanjutan  ( Sustainable  Development) ”.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut: Bagaimanakah hukum ekonomi  berkeadilan  substantif  menciptakan  pembangunan  berkelanjutan  ( sustainable development )

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian/  pendekatan  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  penelitian  hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas  hukum  yang  bertitik  tolak  dari  bidang-bidang  tata  hukum  tertentu,  dengan  cara mengadakan  identifikasi  terlebih  dahulu  terhadap  kaidah-kaidah  hukum  yang  telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.
Sebagai  pendukung,  penelitian  ini  juga  menggunakan  pendakatan  empiris  yaitu mendapatkan  informasi  yang  akurat  dengan  cara  mengadakan  identifikasi  hukum  dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.
Dalam  konsep  normatif,  hukum  adalah  norma,  baik  yang  diidentikkan  dengan keadilan  yang  harus  diwujudkan  ( ius  constituendum )  ataupun  norma  yang  telah  terwujud sebagai  perintah yang  eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas ( ius  constitutum )
untuk  menjamin  kepastiannya,  dan  juga  berupa  norma-norma  yang  merupakan  produk  dari seorang  hakim  ( judgements )  pada  waktu  hakim  memutuskan  suatu  perkara  dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## HUKUM EKONOMI
Hukum  mempunyai  tugas  untuk  menjamin  adanya  kepastian  hukum  dalam masyarakat.  Oleh  karena  itu  setiap  masyarakat  berhak  untuk  mendapat  pembelaan  di  depan sehingga  dapat  diartikan  bahwa  hukum  adalah  peraturanm  atau  ketentuan-ketentuan  tertulis maupun tidak tertulis  yang mengatur kehidupamn masyarakat  dan menyediakan sanksi bagi yang melanggar peraturan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang.
Hukum  memiliki  makna  yang  begitu  luas  jika  dilihat  dari  berbagai  sudut  yang berlainan dan titik beratnya. Berikut  ini adalah pandangan mengenai  pengertian hukum  dari para ahli sarjana hukum (dalam Antoni, 2010):
1.) Menurut Van Kan
Hukum  merupakan  keseluruhan  peraturan  hidup  yang  bersifat  memaksa  untuk  melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.
2.) Menurut Utrecht
Hukum  merupakan  himpunan  peraturan  (baik  berupa  perintah  maupun  larangan)  yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.

## 3.) Menurut Wiryono Kusumo
Hukum  adalah  merupakan  keseluruhan  peraturan  baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis yang  mengatur  tata  tertib  di  dalam  masyarakat  dan  terhadap  pelanggarnya  umumnya dikenakan  sanksi.  Dari  beberapa  pendapat  diatas  dapat  Saya  simpulkan  bahwa  hukum memiliki  makna  yang  luas  meliputi  semua  peraturan  atau  ketentuan  tertulis  maupun  tidak tertulis  yang  mengatur  kehidupan  masyarakat  dan  menyediakan  sanksi  terhadap pelanggarnya.
Ilmu  ekonomi  berasal  dari  bahasa  Yunani, oikos dan nomos. Oikos  yang  artinya rumah  tangga  dan  Nomos  yang  berarti  aturan.  Jadi  ilmu  ekonomi  merupakan  ilmu  yang
mempelajari  bagaimana  manusia  mengelola  sumber  daya  yang  terbatas  untuk  memenuhi sumber  daya  yang  terbatas.  Hukum  ekonomi  adalah  suatu  hubungan  sebab  akibat  atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.
Hukum ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu (dalam Didit, 2010):
a.) Hukum ekonomi pembangunan, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum  mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi (misal hukum perusahaan dan hukum penanaman modal), dan
b.) Hukum ekonomi sosial, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian  hasil  pembangunan  ekonomi  secara  adil  dan  merata,  sesuai  dengan  hak  asasi manusia (misal, hukum perburuhan dan hukum perumahan).

## KEADILAN SUBSTANTIF
Keadilan  secara  umum  diartikan  sebagai  perbuatan  atau  perlakuan  yang  adil. Sementara adil adalah tidak berat  sebelah, tidak  memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan  menurut  kajian  filsafat  adalah  apabila  dipenuhi  dua  prinsip,  yaitu  :  pertama,  tidak merugikan  seseorang  dan  kedua,  perlakuan  kepada  tiap-tiap  manusia  apa  yang  menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.
Keadilan merupakan tujuan hukum yang utama karena hanya dengan keadilan tatanan kehidupan  masyarakat  bisa  terpelihara.  Supremasi  hukum  adalah  upaya  untuk  memberikan jaminan  terciptanya  keadilan.  Keadilan  harus  diposisikan  secara  netral,  artinya  setiap  orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum ( equality before the law ).
Keadilan  subtantif  merupakan  keadilan  yang  lebih  memandang  kepada  unsur kemanusiaan  di  mana  manusia  itu  bermukim,  sedangkan  Supermasi  Hukum  adalah  adanya upaya memberikan jaminan keadilan secara netral, tidak memandang kelas, tingkatan ataupun golongan  dalam  masyarakat.  Dua  pilar  ini  merupakan  sesuatu  yang  penting  di  dalam membangun masyarakat Madani. Sebab, masyrakat madani adalah masyarakat di mana suatu negara  antara  pemerintah  dan  rakyat  dapat  hidup  secara  berdampingan,  bekerjasama  demi terciptannya  kepastian  hukum,  keadilan  yang  nyata  serta  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban.

## PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)
Pembangunan  berkelanjutan  masih  berada  pada  tataran  konsep.  Neuman  dan Sarantakos  (dalam  Indarti,  2000),  menyebutkan  bahwa  konsep  merupakan  blok-blok  dasar yang  menyusun  suatu  teori.  Selanjutnya  dikatakannya,  konsep  mengandung  asumsi  secara built-in yakni  pernyataan  mengenai  sifat  (dan  ciri-ciri)  berbagai  hal  yang  tidak  atau  belum diobservasi  maupun  di  test.  Apabila  Pembangunan  Berkelanjutan  mengandung  asumsi- asumsi berbagai hal menyangkut environmental awareness sebagaimana disebut di atas.
Prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  konsep  Pembangunan  Berkelanjutan dikemukakan secara lebih rinci dalam Deklarasi dan Perjanjian Internasional yang dihasilkan melalui Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan ( United Nations Conference on  Environment  and  Development )  di  Rio  de  Janiero  pada  tahun  1992.  Dari  berbagai dokumen yang dihasilkan pada Konferensi itu, secara formal terdapat 5 (lima) prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan yaitu (Santosa, 1996):
1. Prinsip keadilan antar generasi ( intergenerational equity );
2. Prinsip keadilan dalam satu generasi ( intragenerational equity );
3. Prinsip pencegahan dini ( precautionary );
4. Prinsip perlindungan keragaman hayati ( conservation of biological diversity ); dan
5. Prinsip internalisasi beaya lingkungan.
Di  bawah  ini  diuraikan  secara  garis  besar  isi  dari  prinsip-prinsip  tersebut  (Samekto, 2008):
a. Prinsip Keadilan Antar Generasi
Prinsip  ini  mengandung  makna  bahwa  setiap  generasi  umat  manusia  di  dunia  memiliki hak  untuk  menerima  dan  menempati  bumi  bukan  dalam  kondisi  yang  buruk  akibat perbuatan generasi sebelumnya.
b. Prinsip Keadilan Dalam Satu Generasi
Prinsip  keadilan  dalam  satu  generasi  ( intragenerational  equity )  merupakan  prinsip  yang berbicara  tentang  keadilan  di  dalam  sebuah  generasi  umat  manusia,  dimana  beban  dari permasalahan lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi.
c. Prinsip Pencegahan Dini
Prinsip  pencegahan  dini  ( precautionary  principle )  mengandung  suatu  pengertian  bahwa apabila terdapat ancaman yang berarti, atau adanya ancaman kerusakan lingkungan yang tidak  dapat  dipulihkan,  ketiadaan  temuan  atau  pembuktian  ilmiah  yang  konklusif  dan
pasti,  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk  menunda  upaya-upaya  untuk  mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.
d. Prinsip Perlindungan Keragaman Hayati
Perlindungan  keragaman  hayati  merupakan  prasyarat  dari  berhasil-tidaknya  pelaksanaan prinsip  keadilan  antar  generasi  ( intergenerational equity  principle ).  Perlindungan keragaman  hayati  juga  terkait  dengan  masalah  pencegahan,  sebab  mencegah  kepunahan jenis dari keragaman hayati diperlukan demi pencegahan dini.
e. Internalisasi Beaya Lingkungan
Kerusakan  lingkungan  dapat  dilihat  sebagai external  cost dari  suatu  kegiatan  ekonomi yang  diderita  oleh  pihak  yang  tidak  terlibat  dalam  kegiatan  ekonomi  tersebut.  Jadi kerusakan  lingkungan  merupakan external  cost yang  harus  ditanggung  oleh  pelaku kegiatan ekonomi. Oleh  karena itu, beaya kerusakan lingkungan harus diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber alam tersebut.
Perkembangan  perekonomian  suatu  negara  yang  saat  ini  dirasa  telah  memberikan hasil yang memilukan, yang mana angka pengangguran dan angka kemiskinan tiap tahunnya dirasa  semakin  meningkat.  Tingkat  kejahatan  pun  juga  terpengaruhi  oleh  keadaan  yang demikian.  Mengingat  maraknya  perbuatan  Korupsi  Kolusi  Nepotisme  (KKN)  dan  juga Global Worming yang telah merusak keadaan alam negeri ini. Pembukaan lahan dengan cara membakar  membuat  alam  terus  dipengaruhi  oleh  polusi  udara,  serta  mengganggu pertumbuhan flora dan fauna.
Sesuai  dengan  prinsip  utama  dari  pembangunan  berkelanjutan  yang  telah  di konferensikan  oleh  PBB  maka  faktor  lingkungan  secara  tidak  langsung  memberikan  imbas kepada  perekonomian.  Karena  alam  adalah  tempat  dimana  masyarakat  berdomisili.  Maka sudah selayaknya alam dan seisinya dapat dijaga kelestariannya untuk diwarisi kepada anak cucu kita nanti. Dari Sumber Daya Alam itulah salah satu sumber perkonomian negara, dan untuk  menjaga agar alam  atau lingkungan itu tidak tercemar maka kita  membutuhkan suatu peraturan  yang  tegas.  Disinilah  peran  serta  keadilan  yang  bersifat  substantif  di  butuhkan. Karena  pada  hakikatnya  keadilan  subtantif  merupakan  keadilan  yang  lebih  memandang kepada  unsur  kemanusiaan  di  mana  manusia  itu  bermukim.  Dengan  begitu,  maka  sudah semestinya kita menetapkan hukum ekonomi yang menerapkan keadilan substantif agar dapat
menciptakan  pembangunan  yang  berkelanjutan,  efeknya  adalah  membentuk  negara  yang sejahtera ( welfare state ).

## KESIMPULAN
Keadaan  hukum  di  suatu  negara  akan  mempengaruhi  perkembangan  atau pertumbuhan perekonomian negara tersebut. Bagaimana suatu peraturan atau kebijakan yang dibuat  oleh  Pemerintah  negara  mampu  memberikan  suatu  batasan-batasan  terhadap  laju perekonomian.  Tumpang  tindih  yang  terjadi  saat  ini  yang  melahirkan  golongan  amat  kaya dan  golongan  sangat  miskin  membuktikan  kepada  kita  bahwa  hukum  belum  mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Terlebih keadaan lingkungan yang juga mempengaruhi laju  perekonomian.  Karena  dari  sumber  daya  alam  lah  salah  satu  hasil  pendapatan  suatu negara.
Ada  beberapa  hal  yang  dapat  kita  lakukan  untuk  memperbaiki  kegagalan perekonomian  tersebut  salah  satunya  adalah  menerapkan  hukum  ekonomi  yang  berkeadilan substantif,  yakni  keseimbangan  dan  pembagian  proposional  antara  hak  dan  kewajiban  yang didasarkan pada pemahaman dan perasaan keadilan di mana masyarakat itu bermukim.
Jadi  solusi  yang  terbaik  adalah,  Pemerintah  dapat  membuat  kebijakan  mengenai hukum  ekonomi  yang  menerapkan  keadilan  yang  substantif  agar  dapat  menciptakan pembangunan berkelanjutan, yang efeknya adalah mampu membentuk negara yang sejahtera ( welfare state ).

## DAFTAR PUSTAKA
Arto, Mukti. (2001). Mencari Keadilan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Antoni,  Benny.  (2010). Pengertian  Hukum  dan  Hukum  Ekonomi .  Di  unduh  dari http://bennyantoni.blogspot.com/2010/02/resume-bab-1-pengertian-hukum-dan- hukum.html  tanggal 20 Januari 2019
Bakir, Herman. (2007). Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan . Bandung: Refika Aditama
Didit.  (2010). Pengertian  Hukum  dan  Hukum  Ekonomi .  Diunduh  dari  http://20208376- didit.blogspot.com/2010/03/pengertian-hukum-dan-hukum-ekonomi.html  tanggal  25 Januari 2019
Kelsen, Hans. (2009). Pengantar Teori Hukum . Bandung: Nusamedia.
Tanya, L Bernard, N Simajuntak, dan Markus Y. Hage. (2010) Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi . Yoryakarta: Genta Publishing.
Rasjidi,  Lili  dan  Ira  Thania  Rasjidi.  (2007). Dasar-dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Samekto,  Adji.  (2008). Kapitalisme,  Modernisasi,  dan  Kerusakan  Lingkungan. Yogyakarta: Genta Press.
Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). Hukum Paradigma dan Dinamika Masalahnya . Jakarta: ELSAM HUMA
Santosa,  Achmad.  (1996). Aktualisasi  Prinsip-Prinsip  Pembangunan  Berkelanjutan  yang Berwawasan Lingkungan Dalam Sistem dan Praktek Hukum Nasional . Jurnal Hukum Lingkungan. Tahun III.
Indarti,  Erlyn.  (2000). Paradigma:  Jati  Diri  Cendekia .  Makalah  disampaikan  pada  Diskusi Ilmiah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1 Desember 2000.