## PENDAHULUAN
Kota  Palangka  Raya  merupakan  Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki Motto Kota Cantik  yang  pengertiannya  sebagai  kota  yang  Cantik, Aman,  Nyaman,  Terencana,  Tentram,  Indah  dan Keterbukaan. Dalam rangka  mewujudkan Kota Cantik tersebut  maka  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun
2009  tentang  pengaturan  dan  pengawasan  serta penertipan PKL (Pedagang Kaki Lima)
Tujuan
dari penelitian ini untuk menggambarkan  Kesan  semrawut  yang  ditimbulkan memang  tidak  sedap  dipandang  khususnya  di Kecamatan  Jekan  Raya  Kota  Palangka  Raya  apalagi mereka  menempati  lahan-lahan  kosong  secara  ilegal. PKL  atau  disebut  sebagai  Pedagang  Kaki  Lima  sering kali  juga  mengganggu  ketertiban,  karena  pembeli

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PENGATURAN, PENERTIBAN DAN PENGAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA
Regional Implementation Of Palangka Raya City Number 13 Of 2009 Concerning Regulation, Income And Supervision Of Five Feet Traders In Jekan Raya District Palangka Raya City
Laksminarti
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email:
laksminarti@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  Menganalisa  Dan  Mendeskripsikan  pengaturan  Para Pedagang  Kaki  Lima  Di  Kecamatan  Jekan  Raya  Kota  Palangka  Raya.  Metode  penelitian yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif,  dengan  menggunakan  teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian  ini  yaitu  aparatur  atau  pegawai  instansi  dan  pihak  -  pihak  terkait  degan implementasi kebijakan pengaturan (PKL) Pedagang Kaki Lima.
Berdasarkan hasil penelitian Analisis pengaturan pedagang kaki lima di kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya sudah cukup baik, akan tetapi respon dari masyarakat dalam memberikan informasi masih belum baik. Peneliti menunjukan bahwa pihak dinas terkait sebagai pelaksana pengaturan pedagang kaki lima telah melakukan tindakan sebagai upaya Meningkatkan  moto  Kota  Palangka  Raya  yaitu  Kota  Cantik.  Akan  tetapi  pada pelaksanaan  di  lapangan  tak  sesuai  yang  di  harapkan  masih  banyak  hambatan  karena masih banyak Pedagang Kaki Lima yang membandel.
Kata Kunci: Implementasi
Peraturan Daerah Pedagang Kaki Lima
Keywords :
Implementation Local regulations Street Vendors

## Accepted
Januari 2020

## Published
April 2020

## Abstract
This study aims to analyze and describe the arrangements of street vendors in Jekan Raya sub- district, Palangka Raya city. The research method used is a qualitative research method, using data collection techniques through observation, interviews and documentation. Sources of data in this study are apparatus or agency employees and related parties with the implementation of street vendor regulation (PKL) policy.
Based on the results of research Analysis of the arrangement of street vendors in Jekan Raya sub-district of Palangka Raya City is quite good, but the response from the public in providing information is still not good. Researchers indicate that the relevant agencies as implementing the regulation of street vendors have taken action in an effort to improve the motto of the City of Palangka Raya, namely the Beautiful City. However, the implementation in the field was not suitable as expected, there were still many obstacles because there were still many stubborn street vendors.
berkendaraan  yang  datang  biasanya  memarkirkan kendaraannya  di  badan  jalan  akibat  keterbatasan tempat seperti di jalan Rajawali, Cilik Ruwut, dan Yos Sudarso  yang  sangat  terlihat  banyak  sekali  PKL (Pedagang  Kaki  Lima).  Kondisi  ini  akan  berpotensi menimbulkan  kemacetan  lalu  lintas  dan  pemandangan yang kurang bagus. Apalagi dilihat  Kota  Palangka  Raya yang  terkenal  dengan  nama  Kota  Cantik  akan  tetapi tidak  sesuai  dengan  apa  yang  ada  dalam  keadaan  yang nyata. Keberadaan Pedagang Kaki Lima kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yaitu terwujudnya Kota Palangka Raya yang maju, rukun dan sejahtera untuk semua.
Oleh  karena  itu,  Pedagang  Kaki  Lima  ini seringkali  menjadi  target  utama  dalam  realisasi kebijakan-kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah  kota  sehingga  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL) menjadi  target  utama  pemerintah  dalam  masalah kebijakan,  seperti  penggusuran  dan  relokasi  bagi Pedagang  Kaki  Lima  yang  belum  tertib  dan  teratur. Pedagang  Kaki  Lima  adalah  sektor  yang  mampu menopang ekonomi masyarakat, Keberadaan Pedagang Kaki  Lima  (PKL)  juga  dianggap  mampu  memberi sumbangsih  kepada  daerah  itu  sendiri  secara  materil. Maka pemerintah seharusnya memikirkan kelangsungan hidup dan usaha Pedagang Kaki Lima agar dapat terus bertahan  dan  berkembang  menjadi  sektor  informal yang berekonomi makro.
Persoalan  Pedagang  Kaki  Lima  di  perkotaan khususnya  Kota  Palangka  Raya  di  Kecamatan  Jekan Raya  akan  selalu  ada,  ini  timbul  dari  adanya  suatu kondisi  pembangunan  perekonomian  dan  pendidikan yang tidak merata. Pedagang Kaki Lima ini juga timbul dari  akibat  tidak  tersedianya  lapangan  pekerjaan  bagi rakyat  kecil  yang  tidak  memiliki  kemampuan  dalam produksi. Beberapa waktu yang lalu Jalan Rajawali dan sekitarnya  selalu  diwarnai  kesemrawutan  yang disebabkan  oleh  para  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  yang menjajakan  dagangannya  masing-masing  dipinggir  jalan sehingga  menutup  sebagian  ruas  badan  jalan,
mengganggu  ketertiban  dan  mengurangi  keindahan Kota  Palangka  Raya.  Seiring  dengan  keadaan  tersebut, muncul keluhan yang beragam dari masyarakat.
Apalagi  para  Pedagang  Kaki  Lima  dadakan yang  sering  beroprasi  pada  bulan-bulan  tertentu biasanya pada saat musim buah-buahan atau pun pada saat  bulan  +ramadhan  tiba.  Hal  ini  perlu  diperhatikan oleh  aparatur  penegak  Peraturan  Daerah  tentang pengaturan  dilarangnya  para  Pedang  Kaki  Lima  (PKL) untuk berjualan di sembarang tempat. Oleh karena itu permasalahan  pengaturan  pedagang  kaki  lima  (PKL) perlu di tingkatkan sesuai dengan peraturan daerah.
Dilihat  dari  segi  tempat  yang  diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan untuk para Pedagang Kaki  Lima  (PKL)  menggelar  dagangan  disebabkan  ada jalur-jalur atau pun batas-batas yang disebut tanah milik pemerintah dimana tanah pemerintah ini hanya bisa di pergunakan  untuk  kepentingan  publik  tidak  untuk kepentingan  umum  oleh  karena  itu  perlunya  di keluarkannya  Peraturan  Daerah  (PERDA)  untuk mengatur dan menata Kota Palangka Raya agar terlihat lebih  rapi  dan  cantik  sesuai  dengan  Motto  kota, pemeritah  kota  mengeluarkan  kebijakan  tersebut tetapi,  juga  memberikan  solusi  bagi  mereka  yaitu dengan menyediakan tempat untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu di jalan Yosudarso dimana sebagian tempat merelokasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) agar tertata rapi.
Berdasarkan  hal  yang  telah  disebutkan  diatas didukung  dengan  adanya  PERDA  No.  13  tahun  2009 tentang  Pengaturan  Pedagang  Kaki  Lima.  Maka, pemerintah  Kota  Palangka  Raya  memiliki  ide  yang cukup cemerlang, ingin membuat satu tempat atau area kuliner  malam  untuk  merelokasi  Pedagang  Kaki  Lima (PKL)  di  Jalanan.  Dalam  pelaksanaannya  pemerintah berhasil merelokasi Pedagang Kaki Lima ke area taman sekaligus  pusat  kuliner  Tunggal  Sangomang  dijalan Yosudarso Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya meskipun sebelumnya terjadi penolakan dari pihak PKL dengan  alasan  takut  jika  lokasi  yang  nantinya  mereka
Laksminarti.  2020.  Implementasi Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  13  Tahun  2009  Tentang  Penganturan,  Penerbitan dan Pengawasan Pedagang Kaki lima di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
tempati  akan  sepi  pembeli,  namun  seiring  berjalannya waktu area terus dipenuhi, Kemudian masalah lain yang tak  kalah  penting  adalah  masalah  PKL  yang  masih berjualan  dipinggir  jalan  setelah  dikeluarkannya kebijakan  relokasi,  ternyata  masih  ada  beberapa  PKL yang berjualan dipinggir jalan. Ini tentu menjadi hal yang harus  diperhatikan  pemerintah  mengingat  kebijakan yang  terkait  peraturan  dalam  Peraturan  Daerah Nomor 13 Tahun 2009.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka peneliti menganggap masalah peraturan Pedagang Kaki Lima perlu untuk dikaji. Oleh karena itu, maka penulis mengangkat  judul  “Implementasi  Peraturan  Daerah Kota  Palangka  Raya  Nomor  13  Tahun  2009  Tentang Pengaturan,  Penertiban  Dan  Pengawasan  Pedagang Kaki  Lima  Di  Kecamatan  Jekan  Raya  Kota  Palangka Raya.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mendeskripsikan  dan  menganalisis  Implementasi Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  13 Tahun  2009  Tentang  Pengaturan,  Penertiban  dan Pengawasan  Pedagang  Kaki  Lima  di  Kecamatan  Jekan Raya Kota Palangka Raya
Implementasi  merupakan  salah  saru  proses dari  sebuah  kebijakan  dan  pada  prinsipnya  setiap kebijakan  publik  selalu  ditindak  lanjuti  dengan implementasi kebijakan didalam Rahayu, (Wahab, 1991: 117).  Implementasi  dianggap  sebagai  sebuah  proses utama  dan  tahap  yang  sangat  menentukan/penting dalam  proses  kebijakan.  Sedangkan  menurut  Edwards III didalam Rahayu (1980: 1) bahwa tanpa implementasi yang  efektif  keputusan  pembuat  kebijakan  tidak  akan berhasil dilaksanakan.
George C. Edward III (Rahayu Kusuma Dewi, 2016:167-168)  mengemukakan  ada  empat  faktor  atau variabel  yang  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  atau kegagalan implementasi kebijakan, antara lain :
1. Komunikasi ( communication )
2. Sumber Daya (resource)
3. Disposisi / sikap pelaksana (disposition)
4. Struktur Birokrasi ( Bureucratic Strukture)

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti adalah  metode  penelitian  kualitatif,  alasannya  adalah untuk  menyajikan  data  secara  sistematis,  faktual  dan akurat  mengenai  fakta-fakta.  Dengan  pendekatan kualitatif  bertujuan  untuk  menggali  fakta  mengenai Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Daerah  Nomor  13 Tahun 2009 tentang Pengaturan dan Pengawasan Serta Penertiban PKL.
Penelitian  ini  menggunakan  bentuk  deskriptif kualitatif  yang  memaparkan,  menafsirkan  dan menganalisis  data  yang  ada.  Penelitian  deskriptif menurut  Sutopo  (2002  :  111)  yakni  studi  kasus  yang mengarah  pada  pendeskripsian  secara  rinci  dan mendalam  mengenai  potret  kondisi  tentang  apa  yang sebenarnya  terjadi  menurut  apa  adanya  dilapangan studinya. Selain itu, penelitian ini juga ditunjang dengan studi  kepustakaan  untuk  mengetahui  relevansi pengetahuan  yang  ditemukan  dilapangan  dengan pendekatan teori yang ada.
Instrumen  atau  alat  bantu  penelitian  dalam penelitian  kualitatif  menurut  Sugiyono  (2011:305) adalah  peneliti  itu  sendiri.  Peneliti  meneliti  secara langsung menyaksikan dan mengamati kegiatan-kegiatan yang  berkaitan  dengan  penelitian  dan  pedoman wawancara,  yaitu  berupa  daftar  pertanyaan  yang diajukan  kepada  pegawai  Polisi  Pamong  Praja  atau Satpol  PP  dan  Dinas  terkait  penegakan  peraturan daerah  Kota  Palangka  Raya  khususnya  Kecamatan Jekan Raya.
Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah  selesai  pengumpulan  data  dalam  periode tertentu.  Pada  saat  wawancara,  peneliti  sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang
diwawancarai.  Apabila  jawaban  yang  diwawancarai setelah  dianalisis  terasa  belum  memuaskan,  maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel.
Miles  dan  Huberman  (Sugiyono,  2011:334) mengatakan  bahwa  aktivitas  dalam  analisis  data kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
Adapun  langkah-langkah  analisis  data  adalah sebagai berikut :
1. Reduksi data ( data reduction ).
Mereduksi  data  berarti  merangkum,  memilih  hal- hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal  yang penting, dicari tema dan polanya.
2. Penyajian data (data display).
Data  yang  telah  dirangkum  kemudian  disajikan secara  terorganisasi,  tersusun  dalam  pola hubungan sehingga akan lebih mudah dipahami dan dimengerti.  Dalam  penelitian  kualitatif  penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikas i.
Berdasarkan  data  yang  telah  diperoleh  dan  telah dan  telah  terorganisir  maka  kemudian  ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang dirumuskan  sejak  awal  serta  dilengkapi  dengan bukti-bukti  yang  kuat  yang  mendukung  hasil penelitian tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan  penelitian  ini  merupakan  isi  dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan dari hasil observasi, dukumentasi dan wawancara peneliti di lapangan.  Berdasarkan  analisis  terhadap  data  yang diperoleh,  maka  hasil  penelitian  yang  peneliti  peroleh adalah sebagai berikut:
Pada  indikator  komunikasi  ini  terdapat  tidak banyak  kesamaan  pemahaman  antara  petugas  bagian
lapangan  dalam  menangani  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL) dengan  masyarakat  baik  dari  segi  pengetahuan  peta wilayah  maupun  aturan  yang  berlaku.  Akan  tetapi masih  ada  sebagian  masyarakat  yang  kurang berkomunikasi  dan  akhirnya  membuat  masyarakat Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  tidak  peduli  dengan  aturan yang  ada.  Dalam  keadaan  yang  nyata  para  petugas ataupun aparatur penegak Peraturan Daerah (PERDA) sudah  memberikan  himbauan  sosialisasi  tentang manfaat  kebijakan  yang  ada  dalam  sosialisasi  tidak hanya  dalam  bentuk  langsung  akan  tetapi  juga  bisa secara  tidak  langsung  dalam  bentuk  secara  langsung yaitu  dengan  mendatangi  para  Pedagang  Kaki  Lima (PKL)  yang  mana  jika  terlihat  melanggar  aturan Peraturan  Daerah  (PERDA)  yang  ada  sedangkan sosialisasi  secara  tidak  langsung  yaitu  dengan memasang  plang  dimana  disitu  tertulis  jelas  PERDA NOMOR 13  TAHUN 2009 dimana  dilarang berjualan di  area  tersebut  seperti  di  jalan  Cilik  Riwut  ,Jalan Yaudarso  dan  tentu  nya  untuk  mewujudkan  visi  dan misi  Kota  Palangka  Raya  maupun  moto  kota  sebagai Kota Cantik.
Seperti  George  C  Edward  III  yang mengungkapkan  bahwa  dalam  hal  penting  proses komunikasi kebijakan (Rahayu, 2016 :156) yaitu :
a. Tranmisi,  yaitu  pihak-pihak  yang  melaksanakan keputusan  harus  dilakukan.  Keputusan  perintah harus  diteruskan  kepada  personil  yang  tepat sebelum  keputusan  dan  perintah  itu  diikuti.
Komunikasi  harus  akurat  dan  mudah  dimengerti. Tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus  disampaikan kepada  kelompok  sasaran  (target)  sehingga  akan mengurangi dari dampak implementasi tersebut.
b. Kejelasan,  jika  kebijakan  diimplementasikan sebagaimana  yang  diinginkan,  petunjuk-petunjuk pelaksanaan  tidak  hanya  harus  diterima  oleh  para pelaksana,  tetapi  komunikasi  juga  harus  jelas.
Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan akan mendorong  terjadinya  interpretasi  yang  salah,
Laksminarti.  2020.  Implementasi Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  13  Tahun  2009  Tentang  Penganturan,  Penerbitan dan Pengawasan Pedagang Kaki lima di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
bahkan  mungkin  bertentangan  dengan  makna pesan awal.
c. Konsistensi,  jika  implementasi  kebijakan  inggin berlangsung  efektif,  perintah  pelaksanaan  harus konsisten  dan  jelas.  Walaupun  perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai  unsur  kejelasan,  apabila  perintah tersebut  bertentangan,  perintah  tersebut  tidak akan  memudahkan  para  pelaksana  kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.
Pada  indikator  sumber  daya  peneliti menemukan  adanya,  kesamaan  pendapat  meskipun masih ada sebagian masyarakat yang berpendapat tidak sama, masyarakat kebanyakan tidak mau tahu dan lebih memilih  tidak  tahu  bagaimana  fasilitas  yang  telah diberikan  oleh  pihak  penegak  Peraturan  Daerah (PERDA) yang terkait dengan Padagang Kaki Lima. Jika dilihat,  apatur  penegak  Peraturan  Daerah  (PERDA) sudah memberikan sumber daya yang maksimal dilihat dari  perkembangannya  tidak  hanya  dukungan  apatur saja adapula anggaran untuk pengaturan Pedagang Kaki Lima  (PKL)  untuk  menyediakan  tempat  merelokasi mereka  memerlukan  anggaran  yang  cukup  besar, begitu pula dengan dukungan fasilitas yaitu tempat yang telah  disediakan  oleh  pemerintah  itupun  sudah dilakukan  seperti  kios-kios  di  Pasar  Kahayan  dan  di Taman  Tunggal  Sangomang  yang  berada  di  jalan Yosudarso guna untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Palangka  Raya  dan  Motto  kota  sebagai  Kota  Cantik. Karena  menurut  George  C.  Edward  III  (Rahayu, 2016:156-157)  dalam  sumberdaya  organisasi  dalam implementasi  program,  implementasi  harus  didukung dengan sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya  non  manusia.  Faktor  sumberdaya mempunyai  peran  penting  dalam  implementasi kebijakan karena memberikan kejelasan dan konsistensi  dalam  menjalankan  suatu  kebijakan  dari pelaksana  (implementor)  kebijakan.  Jika  para  personel yang mengimplementasikan kebijakan kurang bertangung  jawab  dan  kurang  mempunyai  sumber-
sumber  untuk  melakukan  pekerjaan  secara  efektif, implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.
Pada  indikator  disposisi  pelaksana  ini  peneliti menemukan adanya perilaku sebagian masyarakat yang masih kurang mengerti dengan pesan atau makna yang diterima  saat  interaksi  langsung  dengan  petugas mereka  masih  mengedepankan  kepentingan  sendiri, tapi  sebagian  masyarakat  mengerti  dan  paham  saat  di tindak  lanjuti  oleh  pihak  pelaksana  karena  mereka sadar  telah  melanggar  aturan  Peraturan  Daerah (PERDA) yang ada.
Dilihat  dari  kedisiplinan  aparatur  sendiri sudah  dilakukan  dalam  melakukan  tugas  yang  telah diberikan  oleh  atasan.  Tidak  hanya  itu  saja  petugas apatur  jujur  dalam  menjalankannya  tidak  ada  untuk keuntungan  pribadi,  karena  budaya  kerja  aparatur penegak  Peraturan  Daerah  (PERDA)  Pedagang  Kaki Lima  (PKL)  selalu  menedepankan  aturan  dan  bersifat demokratis bukan anarkis. Faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi  keberhasilan  implementasi,  disposisi (sikap)  adalah  para  sikap  implementor  untuk mengimplementasikan  kebijakan.  Menurut  George  C. Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efesien, para  implementor  tidak  hanya  harus  mengetahui  hal- hal  yang  harus  mereka  lakukan  dan  mempunyai kemampuan  untuk  mengimplementasikan  kebijakan tersebut, tetapi mereka harus mempunyai kemampuan untuk  mengimplementasikan  kebijakan  tersebut (Rahayu,  2016  :  158).  Disposisi  yang  d  jelaskan  oleh Subarsono  (2005)  dalam  Rahayu,  adalah  watak  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  implementor,  seperti kejujuran,  komitmen,  dan  sifat  demokratis.  Ketika implementor  memiliki  sifat  atau  perspektif  yang berbeda dengan pembuat kebijakan, proses implementasi  kebijakan  tidak  efektif.  Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yaitu:
1. Respon  implementor  terhadap  kebijakan,  yang akan memengaruhi
kemauanya
untuk melaksanakan kebijakan.
2. Kognisi,  yaitu  pemahaman  para  implementor terhadap kebijakan yang dilaksanakan.
3. Intensitas  disposisis  implementor,  yaitu  prefensi nilai yang dimiliki oleh setiap implementor.
Pada  indikator  struktur  birokrasi,  peneliti menemukan adanya ketidaktahuan masyarakat Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  yang  ditindak  karena  sifat mereka  yang  acuh  terhadap  birokrasi  daerah  sendiri, sedangkan dari pihak petugas terkait dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) selalu memberikan himbauan sebelum dilakukannya pada tahap akhir yaitu penindakan. Dalam hal  prosedur  operasi  pengaturan  Peraturan  Daerah (PERDA)  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  ada  beberapa tahap yang pertama sosialisasi berkomunikasi langsung dengan  para  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  memberi arahan,  masukan  dan  sekaligus  mengingatkan  bagi mereka yang berdagang di tempat yang tak seharusnya dalam tahap kedua surat teguran yaitu peringatan yang bersifat  tertulis  dan  yang  terakhir  penindakan  karena dalam tahap terakhir  ini akan di tindaklajuti oleh  yang berwenang harus melewati persidangan maupun denda.
Dalam  Rahayu,  menurut  Winarno  (2002), karakteristik  dan  kemampuan  agen  pelaksana, mencakup  struktur  birokrasi,  norma  dan  pola-pola hubungan  yang  terjadi  dalam  birokrasi  yang  akan memengaruhi  implementasi  suatu  program.  Meskipun sumber  untuk  mengimplementasikan  suatu  kebijakan sudah  cukup  dan  para  implementor  mengetahui  apa dan  bagaimana  melakukannya  serta  mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan tidak  akan  efektif  karena  terdapat  ketidakefesienan struktur  birokrasi  yang  ada.  Kebijakan  yang  begitu kompleks  menuntut  ada  kerjasama  banyak  orang. Birokrasi  sebagai  pelaksana  sebuah  kebijakan  harus dapat  mendukung  kebijakan  yang  telah  diputuskan secara  politik  dengan  jalan  melakukan  koordinasi dengan baik.
Dalam  menjalankan  kebijakan  Peraturan Daerah (PERDA) terkait  dengan Pengaturan Pedagang Kaki  Lima  (PKL)  yang  ada  mendapat  beberapa
hambatan, adapun beberapa hambatan tersebut sebagai berikut :
1. Masyarakat Kurang Berpartisipasi
Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang  pentingnya  aturan-aturan  yang  ada membuat  para  masyarakat  Pedagang  Kaki  Lima (PKL) mengelar dagangan nya disembarang tempat.
Seharusnya masyarakat jangan hanya menunggu ada penertiban  baru  bahu  jalan  akan  bersih  dari Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  seharusnya  masyarakat juga  ikut  menjaga  keindahan  kota  sesuai  dengan Motto  Kota  Palangka  Raya  yaitu  Kota  Cantik. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam upaya kemajuan kota, keindahan kota, dan menjaga kota.
2. Sikap Masyarakat
Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  peneliti dilapangan  menggambarkan  bahwa  sebagian masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada pada  lokasi  tertentu  di  Kota  Palangka  Raya khususnya di Kecamatan Jekan Raya
menggambarkan  adanya  sikap  masyarakat  yang kurang reponsif. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang diperoleh  peneliti  dilapangan  menggambarkan bahwa  sebagian  masyarakat  yang  berjual  di  pingir jalan  maupun  kios-kios  kurang  aktif  dalam komunikasi  dengan  pihak  petugas  yang  memberi arahan  ataupun  masukan  tentang  di  mana  dilarang dan  diperbolehkan  untuk  membuka  lapak  mereka. Terkadang,  saat  berjalannya  komunikasi,  sebagian masyarakat  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  tersebut cenderung menutup diri dengan tidak memberikan banyak  informasi  maupun respon yang  baik.  Hal tersebut  dikarenakan  mereka  mengaku  hanya sebagai  penyewa  tempat  berjualan  tersebut  dan bukan  asli  masyarakat  setempat  sehingga  mereka memiliki sikap yang acuh. Hal ini tentunya menjadi salah  satu  hambatan  dalam  sosialisasi  terkait pengaturan Pedagang Kaki Lima.
3. Masyarakat pendatang
Laksminarti.  2020.  Implementasi Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  13  Tahun  2009  Tentang  Penganturan,  Penerbitan dan Pengawasan Pedagang Kaki lima di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
Dari  hasil  yang  di  peroleh  bagi  sebagian masyarakat  yang  pendatang  khususnya  yang membuka usaha berjualan keliling maupun menetap lebih  memiliki  sifat  yang  cenderung  tidak  peduli dengan  peraturan  kebijakan  yang  ada  di  Kota Palangka Raya. Mereka lebih susah diberikan arahan karena  mereka  tidak  menetap  dalam  bertempat tinggal,  karena  itu  kurangnya  pengetahuan  mereka dengan  pengaturan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKl)  dan juga tempat di mana dilarangnya menjajakan barang dagangan mereka.

## KESIMPULAN
1. Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dilapangan tentang  Implementasi  Kebijakan  Pengaturan Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di  Kecamatan  Jekan Raya Kota Palangka Raya (Studi Pada PERDA Kota
Palangka  Raya  Nomor  13  Tahun  2009  Tentang Pengaturan Pedagang Kaki lima (PKL) Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pengaturan  Pedagang  Kaki  Lima  tersebut  ialah sikap  dari  masyarakat  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL) yang  acuh  dan  kurang  berpartisipasi  dalam  situasi maupun  dilingkungannya,  masyarakat  Pedagang Kaki  Lima  (PKL)  juga  merasa  tidak  mau  atau bahkan  takut  saat  berurusan  dengan  pihak  yang bersangkutan.
2. Bahwa  keberadaan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL) tidak  selalu  menjadi  masalah  apabila  ditangani dengan  tepat.  Seperti  halnya  yang  terjadi  di  Kota Palangka  Raya  khususnya  di  Kecamatan  Jekan Raya.
3. Bahwa  dalam  mengeluarkan  kebijakan  akan  ada dua kemungkinan yaitu berhasil dan tidak berhasil, seperti  halnya  yang  terjadi  dengan  kebijakan pengaturan  PKL  di  Kota  Palangka  Raya  meskipun berhasil  pengaturan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL) mampu  menjadikan  keberadaan  Pedagang  Kaki Lima (PKL) sebagai daya Tarik Kota Palangka Raya, namun  tidak  semua  berjalan  dengan  mudah,
seperti  halnya  masih  ada  Pedagang  Kaki  Lima (PKL)  yang  hingga  saat  ini  masih  berjualan  di pinggir jalan.
4. Usaha  pemeritah  Kota  Palangka  Raya  suadah  bisa di lihat dari segi keberhasilan yang dilakukan dalam usaha untuk Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) di  kota  Palangka  Raya  kususnya  di  Kecamatan Jekan  Raya  dari  segi  tempat  yang  di  sediakan seperti  di  Taman  Tungal  Sangomang  yang  berada di Jalan Yosudarso .
5. Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  tidak  hanya mengeluarkan  kebijakan  yang  ada  akan  tetapi Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  juga  memberikan solusi bagi para pedagang kaki lima (PKL). Di mana tempat yang tidak di perbolehkan akan tetapi juga menyediakan  tempat  atau  lahan  yang  di perbolehkan  untuk  mereka  membuka  lapangan usaha sendri.

## SARAN
1. Perlu  adanya  kebijakan  yang  mampu  mendukung usaha  PKL  agar  mampu  menjadi  usaha  ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.
2. Perlu adanya rutinitas yang dilakukan para penegak kebijakan  pengaturan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL) untuk  melakukan  sosialisasi  dan  lebih  banyak berkomunikasi  langsung,  berhadapan  langsung kepada  masyarakat  PKL  Kota  Palangka  Raya khusus nya di Kecamatan Jekan Raya.
3. Perlu  di  tingkatkan  dari  pihak  aparatur  terkait dengan  Pengaturan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL) terlebih  dari  pihak  petugas  Satpol  PP  yang  harus lebih  di  tekankan  dari  segi  SDM  yang  memiliki kualitas yang diharapkan.
4. Kebijakan yang ada harus sesuai prosedur tentang Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  tidak  pandang  bulu siapa  pun  yang  melangar  akan  ditindak  sesuai dengan  aturan  Peraturan  Daerah  Kota  Palangka Raya yang ada.
5. Dari  pihak  aparatur  sendri  lebih  di  tekankan kedisiplinan  dalam  menjalankan  tugas  penegakan
Peraturan  Daerah  (PERDA)  terkait  dengan Pedagang  Kaki  Lima,  terlebih  dari  sumberdaya manusia itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  Subagio  dan  sudarso.  2005. Penyusunan kebijakan dan program penataan pedagang kjaki lima di kota – kota besar di Jawa Timur. Surabaya: lutfansah
Alisjahbana.  2006. Marginalisasi  Sektor  Informal PERKOTAAN . ITS Press:
BPS Kota Palangka Raya/ BPS - Statistics of Palangka Raya Municipality: PT.  Azka  Putra  Pratama.  Dalam angka kependudukan.
BPS Kota Palangka Raya/ BPS - Statistics of Palangka Raya Municipality: PT.  Azka  Putra  Pratama.  Dalam angka luas wilayah.
Dewi  kusma,rahayu.  2016. studi  analisis  kebijakan . :Bandung: CV PUSTAKA SETIA
Dunn,  William  N.  2003. Pengantar  Analisis  Kebijakan Publik .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University
Press
Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  13
Tahun 2009.Tentang Pengaturan Dan Penertiban  Dan  Pengawasan  Pedagang  Kaki
Lima
Sugiono,2017. Metode  kuantitatif,kualitatif,  dan  R  dan D. Bandung : Alfabeta
Suharto, Edi. 2014. Analisis Kebijakan Publik. Bandung  : Alfabeta.
Tangkilisan,  Hessel  Nogi  S.  2002. Kebijakan  dan Managemen  Otonomi  Daerah.Yogyakarta  : Lukman Offset. Ubaidillah, Kamal. 2008. Artikel kebijakan penataan PKL dan implementasinya di Kota Semarang
Winarno,  Budi.  2002. Teoridan  Proses  Kebijakan  Publik.
Yogyakarta : Pressindo