The  Influence  Of  Understanding,  Service  Quality  And  Tax  Socialization  On  E-SPT Reporting By Individual Taxpayers At The Jakarta Pratama Tax Service Office Pasar Rebo
Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Pelaporan E-SPT  Oleh  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta Pasar Rebo
Silvia Swasti 1* , Judith T. Gallena Sinaga 2
Universitas Advent Indonesia 1.2 2032049@unai.edu, judith.sinaga@unai.edu 2
* Corresponding Author

## ABSTRACT
The  aim  of  research  is  to  evaluate  the  extent  to  Understanding,  Service  Quality  and  Tax Socialization influence E-SPT Reporting by Individual Taxpayers at the Jakarta Pratama Tax Service Office. The research method used is quantitative with primary data collection. The data analysis tool applied is SPSS version 25. The results conclude that Tax Understanding, Tax Service Quality, and Tax Socialization significantly influence E-SPT reporting by individual taxpayers at the Jakarta Primary Tax Service Office, Pasar Rebo. These findings have the implication that efforts to improve E-SPT reporting can be increased effectively by increasing taxpayers' understanding of taxes, improving the quality of tax services, and increasing the effectiveness of tax socialization.
Keywords: Tax Service Quality, Tax Understanding, E-SPT Reporting and Tax Socialization

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  menilai  sejauh  mana  Pemahaman,  Kualitas  Pelayanan,  dan  Sosialisasi  Pajak mempengaruhi  Pelaporan  E-SPT  oleh  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Jakarta. Metode penelitian yang diterapkan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data primer. Alat analisis data yang diterapkan adalah SPSS versi 25. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sosialisasi Pajak secara signifikan mempengaruhi pelaporan E-SPT oleh wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Temuan ini memiliki implikasi bahwa upaya  meningkatkan  pelaporan  E-SPT  dapat  ditingkatkan  secara  efektif  dengan  meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap pajak, peningkatan kualitas layanan pajak, dan peningkatan efektivitas sosialisasi pajak.
Kata Kunci: Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Pajak, Pelaporan E-SPT dan Sosialisasi Pajak

## 1. Pendahuluan
Pelaporan Surat Pemberitahuan adalah salah satu sarana dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menilai pertanggung jawaban seseorang terhadap pembayaran pajak sepanjangan tahun yang sudah berjalan. Selain daripada itu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) juga dapat digunakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai bentuk pengawasan kepatuhan seorang wajib pajak dalam bentuk SPT badan maupun orang pribadi. SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan dalam  (Julina,  2020)  menjabarkan  bahwa  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  adalah  pelaporan seseorang  dalam  pembayaran  barang  kena  maupun  tidak  kena  pajak.  (Hassan,  2010)  dalam bukunya melampirkan beberapa alasan kurangnya masyarakat melaporkan pembayaran pajak mereka,  ataupun  melakukan  pembayaran  pajak  adalah  dikarenakan  beberapa  faktor,  yaitu kurangnya edukasi pajak yang berakibat kurang pahamnya masyarakat terhadap pajak (Diana et al., 2010).
Pemahaman  pajak  ialah  hal  mendasar  yang  dimiliki  seorang  wajib  pajak,  (Zahrani  & Mildawati,  2019)  menjelaskan  bahwa  pemahaman  pajak  sesuatu  yang  dapat  diterima,
dipelajari,  dan  dimengerti  seseorang  mengenai  perpajakan.  Pemahaman  pajak  bisa  juga diartikan sebagai cara wajib pajak dalam  memahami pajak itu sendiri beserta dengan seluruh peraturan yang harus ditaati sehubungan dengan hal tersebut. Pemahaman pajak juga sebagai bentuk pengetahuan mengapa seorang wajib pajak harus membayarkan pajak, karena paham apa saja kegunaannya.
Pajak  menjadi  kontribusi  yang  harus  dipenuhi  oleh  masyarakat  kepada  pemerintah sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  yang  diperuntukkan  untuk  mendukung  beragam program dan kebijakan negara. Keterampilan memahami pajak meliputi pemahaman terhadap berbagai  jenis  pajak,  pola  tarif,  tanggung  jawab  perpajakan,  kendala  hukum  yang  berkaitan dengan  pajak,  dan  konsekuensi  serta  implikasi  yang  dapat  mempengaruhi  ekonomi  dan masyarakat secara umum (Raharjo et al., 2020).
Menurut konsep yang dikemukakan oleh Kotler yang disebutkan oleh (Erwansyahi & Barusman,  2023)  diungkapkan  bahwa  aspek  kualitas  pelayanan  mencerminkan  upaya pemerintah  dalam  menyederhanakan  sistem  perpajakan,  perlu  juga  diperhatikan  kualitas layanan perpajakan untuk memastikan bahwa tiap wajib pajak mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari petugas perpajakan.
Penyuluhan  perpajakan  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  mengenai berbagai aspek perpajakan, terutama kepada Wajib Pajak, sehingga mereka memahami segala hal  terkait  dengan  peraturan  dan  prosedur  perpajakan  sesuai  dengan  metode-metode  yang sesuai  (Safitri  &  Silalahi,  2020).  Dengan  adanya  penyuluhan  yang  efektif  dan  komprehensif, dapat meningkatkan pemahaman bagi Wajib Pajak. Ketika Wajib Pajak menerima pengetahuan secara lebih mendalam, secara bertahap, kesadaran mereka akan hak dan kewajiban perpajakan akan semakin meningkat (Mardiasmo, 2019). Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha keras untuk menyediakan informasi melalui kegiatan penyuluhan atau penyadaran, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019).
Kualitas pelayanan pajak makan mempermudah seorang wajib pajak dalam memahami apa itu pajak bila adanya sosialisasi pajak. Maka sosialisasi pajak adalah cara mengenalkan pajak kepada masyarakat agar dapat mengerti tujuan dan pentingnya pajak itu sendiri (Akbar, 2019). Wajib pajak juga ikut menilai kinerja pelayanan pajak berdasarkan bagaimana petugas pajak dalam memberikan suatu pelayanan (Zahrani & Mildawati, 2019).
Dilansir  pada  (Finance.Detik.com,  2023)  bahwa  banyak  masyarakat  yang  ramai  tidak ingin untuk lapor SPT dikarenakan ada kasus Mario Dandy. Rafael Trisambodo dikarenakan tidak taat dalam pembayaran pajak. Kasus ini memicu masyarakat menyampaikan pendapatnya yang enggan untuk membayar pajak, ataupun melaporkan SPT karena pihak yang berwenang untuk pajak  sendiri  tidak  mentaati  aturan  dasar  pembayaran  pajak  di  negara.  (Santia,  2023) Menguraikan  bahwa  pihak  yang  bersangkutan  tidak  melakukan  pelaporan  Harta  Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan benar. Hal ini langsung menarik isu tidak baik terhadap masyarakat  yang  sudah  banyak  juga  menyampaikan  pendapat  mereka  yang  enggan  untuk melakukan kewajiban mereka sebagai seorang wajib pajak. Pada tahun 2015, rasio kepatuhan mencapai  60%,  dengan  10,97  juta  dari  total  18,16  juta  wajib  pajak.  Meskipun  terjadi peningkatan 1% pada tahun 2016, menjadi 61%, tahun 2017 mencatat kenaikan yang lebih besar menjadi 73%, terutama karena adanya program pengampunan pajak. Namun, pada tahun 2018, rasio kembali turun menjadi 71%, dan meskipun mengalami kenaikan lagi pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 73% dan 78% secara berturut-turut (CNBC, 2021).
Penelitian terdahulu juga menemukan adanya gap dalam penelitian yang membahas pelaporan SPT. (Satria, 2021) menemukan bahwa adanya pengaruh signifikan pemahaman pajak terhadap  kepatuhan  pelaporan  SPT.  Mirip  penelitian  (Khoirunnisa,  2020)  yang  menjelaskan bahwa pemahaman pajak dan kualitas pajak berpengaruh secara positif terhadap pelaporan Surat  Pemberitahuan  (SPT).  Namun  beda  (Fitriana,  2022)  yang  menemukan  bahwa  secara simultan tingkat pemahaman pajak, sosialisasi pajak tidak berpengaruh sepenuhnya terhadap
pelaporan  Surat  Pemberitahuan  (SPT).  Atau  dapat  dikatakan  bahwa  ada  faktor  lainnya  yang mempengaruhi pelaporan tersebut. Maka dari latar belakang itu, peneliti memilih menyusun penelitian  dengan  judul “Pengaruh  Pemahaman,  Kualitas  Pelayanan  dan  Sosialisasi  Pajak terhadap Pelaporan E-SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo”

## 2. Tinjauan Pustaka E-SPT
E-SPT  merupakan  proses  pengiriman  Surat  Pemberitahuan  Pajak  (SPT)  dalam  format  digital kepada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  secara  elektronik  atau  melalui  perangkat  komputer (Khoirunnisa,  2020).  Sementara  itu,  Menurut  definisi  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak,  e-SPT diartikan  sebagai  proses  pengiriman  Surat  Pemberitahuan  Pajak  bersama  dengan  semua lampirannya dalam bentuk digital. Pelaporan ini dapat dilakukan secara elektronik atau dengan menggunakan  komputer  sebagai  alat  bantu,  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku untuk wajib pajak (Sabil et al., 2018).

## Pemahaman Pajak
Keterampilan  di  mana  seorang  individu  yang  menjadi  wajib  pajak  memahami  dan memiliki  kemampuan  untuk  menerapkan  konsep  perpajakan  dalam  melaksanakan  aktivitas perpajakan  (Khoirunnisa,  2020).  pengetahuan  mengenai  perpajakan  menjadi  faktor  penting dalam  hal  ini  (Wulandari,  2020).  Besar  kecilnya  tingkat  pemahaman  masyarakat  terhadap perpajakan mempengaruhi pelaporan SPT wajib pajak (Dewi, 2019).

## Kualitas Pelayanan Pajak
Dalam Evaluasi kesuksesan penyelenggaraan layanan didasarkan pada tingkat kepuasan pelayanan. Penilaian kepuasan pelayanan tercapai ketika penerima layanan menerima kualitas pelayanan  sesuai  dengan  harapan  mereka  (Zahrani  &  Mildawati,  2019).  Kualitas  pelayanan merupakan Memberikan pelayanan kepada wajib pajak dengan menunjukkan sikap positif yang sesuai dengan harapan dan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan (Sovita & Hayati, 2019). Menurut (Sovita & Hayati, 2019) Mutu pelayanan mencakup kapabilitas suatu entitas yang menyajikan keuntungan kepada pihak lain, umumnya dalam bentuk yang tidak berwujud, dengan tujuan memenuhi harapan serta kebutuhan yang dimiliki oleh pihak tersebut.

## Sosialisasi Pajak
Dalam sosialisasi pajak, NPWP memiliki peran signifikan. Sosialisasi pajak adalah proses di  mana  individu  memahami  dan  melaksanakan  tindakan  sosial  terkait  perpajakan  dalam masyarakat (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berperan dalam memberi  informasi  pajak  pada  wajib  pajak  melalui  kegiatan  sosialisasi,  meningkatkan pemahaman terhadap peraturan pajak yang berlaku (Rika & Pranaditya, 2019). Salah satu aspek penting dalam perpajakan adalah kepemilikan NPWP, yaitu identifikasi resmi yang diberikan kepada  individu  atau  badan  usaha  dengan  kewajiban  membayar  pajak  di  Indonesia.  NPWP memudahkan  proses  perhitungan,  pelaporan,  dan  pembayaran  pajak,  serta  memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan pengembalian pajak (IKPI, 2022). Kepemilikan NPWP wajib bagi setiap  individu  atau  badan  usaha  yang  memiliki  penghasilan,  dan  hal  ini  berpengaruh  pada besaran  pajak  yang  dibayar  sesuai  aturan  pajak.  Aturan  terkait  NPWP  tertuju  di  aturan  DJP Nomor PER-12/PJ/2021 dan mengatur pemanfaatan NPWP (DJP, 2021). Penyuluhan perpajakan merupakan upaya memberikan pemahaman dan arahan kepada wajib pajak dengan tujuan agar mereka  memiliki  pengetahuan  menyeluruh  mengenai  aspek-aspek  perpajakan  (Akbar,  2019) dan (Fitriana, 2022).

## Kerangka Pemikiran
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  maksud  untuk  menilai  dan  mengkaji  konsekuensi atau pengaruh Pemahaman, Kualitas Layanan, dan Sosialisasi Pajak terhadap Proses Pelaporan E-SPT dilakukan oleh Wajib Pajak Perorangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diilustrasikan kerangka pemikiran dan hipotesis melalui diagram yang tergambar di bawah ini.

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Hipotesa: Ha 1 : Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaporan E-SPT Ha 2 : Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaporan E-SPT Ha 3 : Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaporan E-SPT Ha 4 : Pemahaman, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaporan E-SPT

## 3. Metode Penelitian Jenis dan Sumber Data
Parafrase kalimat berikut agar lolos uji turnitin dan tidak sama dengan yang di internet (Priadana & Sunarsi, 2021). Informasi diperoleh melalui penggunaan kuesioner bagi wajib pajak. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner, dan analisis data melibatkan uji validitas, reliabilitas, serta uji regresi berganda terhadap nilai atau skor yang diperoleh dari partisipan.
Penelitian ini mencakup keseluruhan Wajib Pajak Individu terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak  Pratama  sebagai  populasi.  Untuk  memperoleh  sampel,  digunakan  metode  Purposive Sampling, yang merujuk pada pemilihan dengan tujuan tertentu guna mendapatkan data yang relevan  untuk  penelitian.  Berdasarkan  kriteria  pemilihan  sampel  tersebut,  penelitian  ini menggunakan sebanyak 100 responden. Alasan penggunaan 100 responden ini merujuk pada penjelasan  Jogiyanto  dalam  (Fitriana,  2022)  yang  menyatakan  bahwa  sampel  yang  baik seharusnya  minimal  lebih  dari  30  responden;  jumlah  100  responden  dianggap  sudah  cukup representatif  terhadap  populasi  yang  diteliti;  dan  Pertimbangan  lain  yang  mempengaruhi pengambilan  jumlah  sampel  ini  adalah  memperhatikan  faktor  waktu  relatif  cepat  dan  biaya relatif lebih murah.
Dalam mengukur variabel independen, memanfaatkan kuesioner dengan skala Likert terhadap partisipan yang nantinya diidentifikasi sebagai data utama. Skala Likert ini terdiri dari lima pilihan jawaban yang dinilai mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju (Febrian & Ristiliana,  2019).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pengukuran  respons  dengan  kategori sebagai berikut: Skor 1 = Sangat tidak setuju, 2 = Tidak setuju, 3 = Kurang setuju, 4 =  Setuju, 5 = Sangat setuju.. Fokus dari penelitian ini mencakup dua variabel, yakni Kesadaran Wajib Pajak dan  Pengetahuan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  dengan  maksud  untuk  menilai  pengaruhnya terhadap tingkat ketaatan masyarakat dalam membayar pajak.
4. Hasil Dan Pembahasan
A. Hasil Penelitian
Statistik Deskriptif
Tabel 1. Statistik Deskriptif N Min. Max. Mean Std. Deviation Pemahaman Pajak (X1) 80 42 70 53,43 5,02 Kualitas Pelayanan Pajak (X2) 80 25 50 37,60 4,75 Sosialisasi Pajak (X3) 80 27 45 34,66 3,62 Pelaporan E-SPT (Y) 80 45 75 59,11 5,14 Valid N (listwise) 80
Diamati bahwa penelitian ini melibatkan total 80 sampel data (N) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan memenuhi kriteria dalam penelitian, variabel Pelaporan E-SPT yang memiliki  minimum  nilai  =  45  dan  nilai  maksimum  =  75.  rata-rata  hasil  jawaban  responden sebesar 59,11 dan standar deviasi bernilai positif dengan nilai 5,14. Nilai minimum pemahaman pajak sebesar 42 dan nilai maksimum = 70. dengan rata-rata hasil jawaban responden = 53,43 dan standar deviasi bernilai positif dengan nilai 5,023. Nilai minimum kualitas pelayanan pajak = 25 dan nilai maksimum = 50. dengan rata-rata hasil jawaban responden sebesar 37,60 dan standar deviasi bernilai positif dengan nilai 4,754. Nilai minimum sosialisasi pajak = 27 dan nilai maksimum sebesar 45. dengan rata-rata hasil jawaban responden = 53,43 dan standar deviasi bernilai positif dengan nilai 3,621.

## 1. Uji Normalitas
Tabel 2. One-Sample K-S Test Unstandardized Residual N 80 Normal Parameters a,b Mean 0,0000000 Std. Deviation 4,00282656 Most Extreme Differences Absolute 0,094 Positive 0,044 Negative -0,094 Test Statistic 0,094 Asymp. Sig. (2-tailed) ,076 c
Apabila Asymp. Sig. (2 tailed) > 0,05 dapat dianggap normal. Dari tabel yang disajikan, dapat  dicatat  bahwa  hasil  Asymp.  Sig.  (2  tailed)  0,076  >  0,05,  mengindikasikan  kalau    data memiliki distribusi normal.

## 2. Uji Normal Probability Plot
Tabel 3. Normal P-P Plot
Melihat tabel di atas, kita dapat mengamati penyebaran cenderung berada di sekitar sumbu garis diagonal. Kesimpulannya, jika penyebaran tidak secara signifikan melampaui garis diagonal,  ini  menandakan  grafik  menunjukkan  pola  distribusi  yang  normal,  sehingga  model regresi memenuhi asumsi normalitas.

## 3. Uji Multikolinearitas
Tabel 4. Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF Pemahaman Pajak 0,853 1,172 Kualitas Pelayanan Pajak 0,815 1,227 Sosialisasi Pajak 0,774 1,292 a. Dependent Variable: Pelaporan E-SPT
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, dikatakan normal jika nilai toleransinya > 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10. Dari hasil penelitian, disimpulkan nilai toleransi untuk pemahaman pajak = 0,853 > 0,1, dengan nilai VIF = 1,172 < 10. kualitas pelayanan pajak, nilai toleransinya adalah 0,815 > 0,1, dengan nilai VIF sebesar 1,227 < 10. Sementara nilai toleransi sosialisasi  pajak  adalah  0,774  >  0,1,  dengan  nilai  VIF  sebesar  1,292  <  10.  Dengan  demikian, disimpulkan  kalau  data  digunakan  dalam  penelitian  tidak  menunjukkan  masalah  uji multikolinearitas.

## 4. Uji Koefisien Determinasi
Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate ,628 a 0,394 0,370 4,08100
a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dapat ditarik kesimpulan dari tabel tersebut kalau nilai R diperoleh = 0,628. Ini mengindikasikan kalau variabel independen memberikan pengaruh sebesar 0,628 (62,8%) terhadap pelaporan E- SPT.  Sebaliknya,  sekitar  37,2%  (1-0,628)  sisanya  dipengaruhi  faktor-faktor  yang  tidak dimasukkan pada penelitian ini.
5. Uji T-parsial Tabel 6. Uji T
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 18,304 5,864 3,121 0,003 Pemahaman Pajak 0,316 0,099 0,309 3,194 0,002 Kualitas Pelayanan Pajak  0,214 0,107 0,198 2,004 0,049 Sosialisasi Pajak 0,458 0,144 0,322 3,175 0,002 a. Dependent Variable: Pelaporan E-SPT
Dari hasil uji T-parsial dianggap tidak mengalami hambatan apabila nilai signifikansi < 0,05. Data yang tercantum di atas, bisa disimpulkan bahwa nilai signifikansi pemahaman pajak =  0,002 < 0,05, menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan E-SPT. Signifikansi nilai untuk kualitas pelayanan pajak adalah 0,049 < 0,05, yang menandakan adanya pengaruh terhadap  pelaporan  E-SPT.  Sedangkan  nilai  signifikansi  sosialisasi  pajak  =  0,002  <  0,05, mengindikasikan berpengaruh signifikan terhadap pelaporan E-SPT.

## 6. Uji F-simultan
Tabel 7. Uji F Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 824,200 3 274,733 16,495 ,000 b Residual 1265,787 76 16,655 Total 2089,988 79
Disimpulkan bahwa nilai F yang diperoleh adalah sebesar 16,495. Nilai F tabel untuk taraf  signifikansi  A=5%,  df1=(k-1)=(3-1)=2,  dan  df2=(n-k)=(80-2)=78,  adalah  3,11.  Sebagai hasilnya, dapat diambil kesimpulan bahwa nilai F hitung > F tabel (16,495 > 3,11). Selain itu, dengan memperhatikan nilai probabilitas data sebesar 0,000 < 0,05, dapat dijelaskan bahwa pemahaman pajak, kualitas pelayanan, dan sosialisasi pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaporan E-SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

## B. Pembahasan Pemahaman Pajak bagi Pelaporan E-SPT
Koefisien  dari  variabel  pemahaman  pajak  mencapai  0,316,  dengan  standard  error sebesar  0,099.  Nilai  t  sebanyak  3,194  dan  nilai  signifikansi  mencapai  0,002  kurang  dari  0,05 menandakan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaporan E-SPT. maka disimpulkan kalau Ha1 diterima, menunjukkan semakin tinggi tingkat pemahaman pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, makin dapat mereka untuk melaporkan E-SPT. Temuan ini juga mendapatkan  dukungan  dari  hasil  (Sabil  et  al.,  2018)    menyatakan  kalau  adanya  pengaruh signifikan dari pemahaman pajak terhadap pelaporan E-SPT.

## Kualitas Pelayanan Pajak bagi Pelaporan E-SPT
Koefisien  didapati  0,214  dengan  standard  error  sebesar  0,107.  Nilai  t  =  2,004;  nilai signifikansi  0,049  dan  kurang  dari  0,05  menunjukkan  kualitas  pelayanan  pajak  berpengaruh terhadap pelaporan E-SPT. maka disimpulkan kalau Ha2 diterima, Dengan kata lain, peningkatan kualitas  layanan  pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta  Pasar  Rebo  akan meningkatkan kemungkinan wajib pajak untuk melaporkan E-SPT. dan didukung dari penelitian (Safitri & Silalahi, 2020) yang mengatakan kalau kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan E-SPT.

## Sosialisasi Pajak bagi Pelaporan E-SPT
Variabel ini memiliki koefisien sebesar 0,458 dengan standard error sebesar 0,144. Nilai t sebesar 3,175; nilai signifikansi 0,002 yang < 0,05 menunjukkan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap pelaporan E-SPT. maka disimpulkan kalau Ha3 diterima, Ini menggambarkan bahwa semakin  efektif  sosialisasi  pajak  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak,  semakin  besar kemungkinan  wajib  pajak  untuk melaksanakan  pelaporan  E-SPT.  ini  didukung  dari  penelitian (Fitriana,  2022)    yang  mengatakan  kalau  sosialisasi  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap pelaporan E-SPT.

## Pemahaman, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pajak bagi pelaporan E-SPT
Hasil uji di tabel 7, ditemukan nilai F hitung sebesar 16,492. derajat kebebasan model (df Regression) sejumlah 3 dan derajat kebebasan residu (df Residual) sejumlah 76. Nilai rata- rata  kuadrat  untuk  regresi  (Mean  Square  Regression)  adalah  269,939,  sementara  rata-rata kuadrat untuk residu (Mean Square Residual) adalah 16,655. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemahaman, kualitas pelayanan, dan sosialisasi pajak secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan E-SPT oleh wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo.
Nilai  signifikansi  atau  probabilitas  data  (Sig.)  adalah  0,000,  yang  kurang  dari  tingkat signifikansi  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  (0,05).  Ini  menunjukan  model  regresi  secara keseluruhan  signifikan,  Dan  ketiga  variabel  independen  secara  kolektif  memberikan  dampak yang  signifikan  pada  variabel  dependen,  yakni  pelaporan  E-SPT.  dapat  disimpulkan  bahwa pemahaman  pajak,  kualitas  pelayanan  pajak,  dan  sosialisasi  pajak  secara  bersama-sama memiliki hubungan yang kuat dan signifikan terhadap tingkat pelaporan E-SPT oleh wajib pajak orang pribadi. temuan ini memberikan indikasi bahwa pemahaman pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sosialisasi pajak memiliki peran penting dalam mendorong wajib pajak orang pribadi untuk  kemudahan  dalam  pelaporan  E-SPT.  Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  sudah dilakukan (Khoirunnisa, 2020) yang mengatakan kalau pemahaman pajak, kualitas pelayanan pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan E-SPT.

## 5. Penutup Kesimpulan
Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa  pemahaman  pajak,  kualitas  pelayanan  pajak,  dan  sosialisasi  pajak  secara  signifikan memengaruhi  pelaporan  E-SPT  oleh  wajib  pajak  orang  pribadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Jakarta  Pasar  Rebo.  Temuan  ini  memberikan  implikasi  bahwa  upaya  untuk meningkatkan  pelaporan  E-SPT  dapat  lebih  efektif  jika  dilakukan  dengan  meningkatkan pemahaman  wajib  pajak  terhadap  pajak,  meningkatkan  kualitas  layanan  pajak,  dan meningkatkan efektivitas sosialisasi pajak. Oleh karena itu, disarankan agar pihak terkait dapat fokus pada pengembangan strategi yang mendukung peningkatan variabel independen tersebut secara holistik, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelaporan E-SPT.
Bagi  peneliti  berikutnya  disarankan  menambahkan  variabel  lain  yang  bisa mempengaruhi pelaporan E-SPT seperti sanksi pajak, tarif pajak, atau menambahkan variabel moderasi.  Selain  itu,  penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan  kantor  pelayanan  pajak  di daerah lain yang memiliki sampel lebih banyak dan juga dapat menambah periode penelitian.

## Daftar Pustaka
Akbar, O. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman) . https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/14013/SKRIPSI OKKY.pdf?sequence=1&isAllowed=y
CNBC, I. (2021). Ternyata Cuma Segini Orang RI Patuhi Pajak, Kamu Termasuk? CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20211105080424-4-289174/ternyata-cuma- segini-orang-ri-patuhi-pajak-kamu-termasuk
Dewi, M. I. A. P. ; J. S. S. (2019). Pengaruh Independensi , Kompetensi dan Pengalaman Kerja Auditor Terhadap Kualitas audit. Universitas Indraprasta PGRI , 11 (1), 37–45. Diana, Anastasia, & Setiawati, L. (2010). Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis (Andi (ed.).
DJP. (2021). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021 . Direktur Jenderal Pajak. https://www.pajakku.com/tax-guide/12508/PER_DIRJEN_PJK/PER-12/PJ/2021
Erwansyahi, F. F., & Barusman, M. Y. S. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap
Kepuasaan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandar Lampung Satu. Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis , 6 (1), 370–376. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB/article/download/19507/6409
Febrian,  W.  D.,  &  Ristiliana,  R.  (2019).  Pengaruh  Pengetahuan  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Eklektik : Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan , 2 (1), 181. https://doi.org/10.24014/ekl.v2i1.7563
Finance.Detik.com.  (2023). Ramai  Ogah  Lapor  SPT  Pajak  Buntut  Kasus  Mario  Dandy,  Ada Sanksinya  Lho .  Finance.Detik.Com.  https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d- 6588502/ramai-ogah-lapor-spt-pajak-buntut-kasus-mario-dandy-ada-sanksinya-lho
Fitriana,  R.  (2022).  Pengaruh  Pelaporan  Pajak  Secara  Online  (E-Filling),  Tingkat  Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Spt Tahunan (Studi Di KPP Pratama Madiun). Universitas Muhammadiyah Ponorogo . http://eprints.umpo.ac.id/8685/
Hassan,  S.  S.  (2010). Tax  Audit  Techniques  in  Cash  Based  Economies:  A  Practical  Guide (2nd Editio). Commonwealth Secretariat.
IKPI. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia . Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). https://ikpi.or.id/penggunaan-npwp-ada-aturannya-loh-lihat-di-sini/
Julina, V. (2020). Pelaporan Spt Masa Ppn Atas Transaksi Penyerahan Obat Oleh Rumah Sakit Xxx Jawa Tengah. Diploma Thesis, Unika Soegijapranata Semarang . Julina, Vina
Khoirunnisa,  N.  (2020). Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Pemahaman  Perpajakan,  dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi  Kasus  pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kota  Tangerang . http://repository.matanauniversity.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/572 Mardiasmo. (2019). Perpajakan, Edisi Terbaru . Andi Offset.
Priadana,  H.  M.  S.,  &  Sunarsi,  D.  (2021). Metode  Penelitian  Kuantitatif .  Pascal  Books. https://lemlit.unpas.ac.id/wp-content/uploads/2022/02/Metode-Penelitian- Kuantitatif.pdf
Raharjo, N. K., Majidah, & Kurnia. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif
Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Non  Karyawan  di  KPP  Pratama  Cibinong  Periode  2020). E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 9 (7), 671–686. https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/61326/35573
Rika,  D.,  &  Pranaditya,  A.  (2019).  Pengaruh  Sosialisasi,  Sanksi  dan  Pemahaman  Prosedur Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi , 5 (5), 1–19. Sabil,  Pujiwidodo,  D.,  &  Lestiningsih,  A.  S.  (2018).  Pengaruh  E-Spt  Pajak  Penghasilan  dan Pemahaman  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  SIKAP  (Sistem  Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan) , 2 (2), 122–135.
Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan  Sebagai  Pemoderasi. Jurnal  Akuntansi  Dan  Pajak , 20 (2),  145–153. https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688
Santia, T. (2023). Ironis! Rafael Alun Trisambodo, Eks Pejabat Pajak Justru Tak Taat Bayar Pajak . Www.Liputan6.Com. https://www.liputan6.com/bisnis/read/5230160/ironis-rafael-alun- trisambodo-eks-pejabat-pajak-justru-tak-taat-bayar-pajak
Satria, B. (2021). Pengaruh Kebijakan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Di kpp Pratama Palembang Ilir Timur. Doctoral Dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya . http://eprints.polsri.ac.id/8300/
Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi , 8 (1), 1–14. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14 Silalahi, V. D. T. P., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman peraturan  Perpajakan  dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) , 6 (3), 273–282.
https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2353
Sovita,  I.,  &  Hayati,  A.  R.  (2019).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  dan  Sanksi  Perpajakan  Yang Diberikan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Kasus  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas ,
21 (2). https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JEBD/article/view/37
Wulandari, R. (2020). Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak  dengan  Preferensi  Risiko  sebagai  Variabel  Moderasi. Journal  of  Business  and Banking , 10 (1), 169–179. https://journal.perbanas.ac.id/index.php/jbb/article/view/2298 Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 8 (4).
http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398