INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 6794-6809 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Upaya Hukum Pengguna Jasa Atas Kegagalan Penyedia Jasa Aplikasi OVO Dalam Pengisian Saldo Top Up
Kunarso
Fakultas hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya
Email: Kunarso@ubhara.ac.id

## Abstrak
Semakin  tinggi  perkembangan    teknologi    suatu    negara    maka  semakin  tinggi  pula  pertumbuhan ekonominya,  bahkan  suatu perusahaan yang bergerak di bidang  teknologi  informasi  dan keuangan berlomba – lomba  menawarkan kemudahan  bertransaksi melalui saluran non tunai, khususnya pada uang elektronik.  yang  di terbitkan oleh  PT. Visionet   Internasional.  Perusahaan  tersebut dibawah kendali Lippo X yang merupakan  divisi bisnis digital payment  milik Group Lippo.  Sebagai  perusahaan digital  Payment  perusahaan  Lippo, aplikasi ini mengakodasi berbagai kebutuhan terkait dengan cash dan mobile – payment . Aplikasi OVO  saat ini tersedia untuk platform Adroid dan Los.  Perusahaan Lippo disamping memberikan kemudahan  bertransaksi melalui saluran non tunai, khususnya pada uang elektronik. Juga terjadi  mengalami kendala yaitu seorang pengguna OVO  setelah melakukan pengisian saldo,  saldonya  tidak  bertambah  meskipun  transaksi  bank telah berhasil transfer , notifikasi bank masuk,  setelah melakukan transaksi pembayaran  melalui aplikasi Ovo,  ternyata saldo dalam aplikasi Ovo tidak bertambah atau mencukupi   untuk bertransaksi, kemudian setelah di cek  aplikasi Ovo saldo tetap  tidak bertambah. Hal ini pihak  yang  merasa dirugikan  melakukan penyelesaian  melalui upaya hukum   interen   yang ditawarkan  dan diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 10.  dalam Undang – Undang  mengenai arbitrase dan alternatif  penyelesaian sengketa mengindikasikan bahwa sengketa bisa saja diselesaikan melalui peradilan alternatif (litigasi atau non litigasi) alternatif ini banyak diberikan terutama pada sengketa yang masuk ke dalam kasus perdata.
Kata Kunci: Upaya, Hukum, Pengguna jasa, Aplikasi, Top Up

## Abstract
The  higher  the  technological  development  of  a  country,  the  higher  its  economic  growth,  even  a company engaged in information technology and finance is competing to offer ease of transactions through non-cash channels, especially on electronic money. published by PT Visionet International. The company is under the control of Lippo X which is the digital payment business division of the Lippo Group.  As Lippo's digital payment company, this application accommodates various needs related to cash and mobile payments. The OVO app is currently available for Adroid and Los platforms. Lippo  Company  besides  providing  ease  of  transactions  through  non-cash  channels,  especially  on electronic money. There is also a problem, namely an OVO user after topping up the balance, the balance does not increase even though the bank transaction has been successfully transferred, the bank notification comes in, after making a payment transaction through the Ovo application, it turns out that the balance in the Ovo application does not increase or is sufficient for the transaction, then after checking the Ovo application the balance still does not increase.
In this case, the aggrieved party resolves through internal legal remedies offered and regulated in Law No. 30 of 1999 Article 1 paragraph 10. The law on arbitration and alternative dispute resolution indicates that disputes can be resolved through alternative justice (litigation or non-litigation) This alternative is widely given especially in disputes that fall into civil cases.
Keywords: Efforts, Legal, Service User, Application, Top Up

## PENDAHULUAN
Semakin tinggi perkembangan  teknologi  suatu  negara  maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya,  bahkan  suatu perusahaan yang bergerak di bidang  teknologi informasi  dan keuangan  berlomba – lomba  menawarkan kemudahan  bertransaksi melalui saluran  non  tunai,  khususnya  pada  uang  elektronik.    Hal  ini  sesuai  Keputusan  Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 21 /1/Kep. DG/2019 tentang penetapan skema dan biaya pemrosesan  transaksi  pembayaran  yang  difasilitasi  dengan  Quich  Resonse  Code Pembayaran  Merchant  Presented  Mode,  MDR  QRIS,  sejalan  dengan    usaha  untuk membentuk dan mendorong percepatan pertumbuhan  ekonomi transaksi OVO dengan pemindahan Qris wajib dikenalkan Merchant Discount Rate (MDR) sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia yaitu sejumlah  tarif dalam persentase  merchant  diambil  secara langsung dari setiap  dana dikenakan atas  pemrosesan transaksi OVO. Jadi pengenaan MDR hanya terdapat    Merchant  yang  bekerja    sama  dengan  OVO  dan    tidak  dibebankan  kepada konsumen.
Fenomena  teknologi  yang  sering  diagung – agungkan  atau  diandalkan      setiap kalangan    menengah      keatas  khususnya  dalam  pebisnis,  bahkan  sudah  merambah menengah kebawah mulai menggunakan transaksi  dengan sistem elektronik (Non-cash),
sehingga mendorong  munculnya  less cash society,  dimana  masyarakat  menggunakan lebih  banyak  instrument  pembayaran  non  tunai  dibandingkan    dengan    instrument pembayaran  dalam   bentuk  cash / tunai.  Perkembangan  tersebut  telah memberikan pengaruh positif  pada perkembangan teknologi pembayaran yang semakin praktis , efisien serta mudah digunakan.
Kemajuan  teknologi    merubah  gaya  hidup  masyarakat  dan  cenderung  konsumtif, akibat kemajuan teknologi dan informasi yang begitu pesat   banyak perubahan terjadi dibidang perekonomian , keamanan,  budaya,  pendidikan  dan perubahan sosial. Tingginya jumlah  uang  beredar,  maraknya  kasus    pemalsuan    uang,    serta    besarnya    biaya operasional    yang    dikeluarkan  Bank      Indonesia      tiap    tahunnya    untuk    mencetak, menyimpan,  mendistribusikan,  dan  memusnahkan  uang    menjadi  latar  belakang  Bank Indonesia selaku Bank Central Indonesia mencanangkan gerakan  penggunaan  instrument non  tunai  (Less  Cash  Society  )    Khususnya    dalam  melakukan  transaksi  atas  kegiatan ekonomi yang diberi  nama dengan  Gerakan Nasional Non Tunai.  Untuk beralih ke non – tunai dapat memperkecil tingkat peredaran uang di Indonesia.
Munculnya  E-Money  dilator belakangi  Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/12/PBI /2009 sebagai salah satu pendukung agenda Bank Indonesia untuk menciptakan  Less Cash Society di  Indonesia.    Dengan  munculnya  uang elektronik  seluruh  lapisan  masyarakat dapat  menggunakan,   namun  karena   ketidaktahuannya  masyarakat  masih  jarang dan bahkan tidak tahu  apa itu uang elektronik,  karena kurangnya sosialisasi dan  kurangnya pengetahuan masyarakat  Indonesia   menganggap uang fisik lebih mudah dan lebih efisien untuk   melakukan  transaksi sehari – hari, terlebih lagi hanya sebagian kecil pengusaha yang  memiliki  mesin  electronic  dat capture (EDC) di usahanya, bahkan  ada  pengusaha yang  sudah memiliki mesin EDC namun para pekerjanya tidak bisa mengoperasikan  alat tersebut.
Uang  elektronik    sama    dengan    uang    tunai,  hanya    saja  nilai  uang    tersebut dikonversikan ke dalam format elektronik , produk E – money pada umumnya dikategorikan atas dua kelompok yaitu card – baded product dan software product.

## 1. Card based product
Jenis  produk  ini  menggunakan kartu dengan teknologi Smart Card  (kartu pintar) . kartu  pintar  adalah  kartu  plastic,  dan      berisi  satu  atau  lebih  chip  semikonduktor tertanam. Kartu pintar biasanya memiliki tempat penyimpanan di EEPROM. Berfunsi sebagai  penyimpanan  nilai  elektronik  (saldo)  dan  juga  biasanya  tersedia mikroprosesor  untuk  melakukan  proses  data  untuk  saldo  E-  Money.  Kemajuan teknologi  baru – baru  ini  juga  telah  mengembangkan  kartu    “contactless”  pintar,
dengan  kata  lain  chip    dapat  berkomunikasi    dengan    pembaca    kartu    dengan menggunakan    identifikasi  frekuensi  radio  atau  tanpa  dimasukkan  ke  dalam  alat pembaca kartu.

## 2. Softwere – based product
Jenis produk ini berbasis server dimana nilai elektronik  terletak  pada  sebuah  server yang terhubung melalui jaringan computer/ internet. Mekanisme pemindahan dana dilakukan  melalui  suatu  jaringan  komunikasi seperti internet pada saat melakukan suatu pembayaran. Biasanya jenis produk ini digunakan oleh penerbit yang berasal dari perusahaan operator  telekomunikasi  (non – perbankan) dikarenakan mereka sudah memiliki jaringan komunikasi yang terhubung dengan alat pembaca.
Uang  eletronik  muncul  sebagai  jawaban  atas  kebutuhan  terhadap  instrumen pembayaran  mikro  yang  diharapkan  mampu  melakukan  proses    pembayaran      secara cepat dengan biaya yang relative   murah, karena  nilai uang  yang disimpan  instrument ini dapat  ditempatkan  pada  suatu  media  tertentu yang mampu  diakses  dengan cepat off- line, aman dan murah.
Tujuan      dari  uang    eletronik  atau  biasa  disebut  E-  money  adalah  sebagai  alat pembayaran    dapat  memberikan  manfaat    berupa  memberikan  kemudahan    dan kesempatan dalam malakukan transaksi  pembayaran tanpa  perlu   membawa  uang tunai. Uang  elektronik  menawarkan transaksi lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang   cash, khususnya  untuk  transaksi  yang  bernilai kecil (micro payment), sedangkan dengan  uang  elektronik    transaksi  tersebut    dapat  dilakukan  dengan  lebih  mudah  dan murah serta menjamin keamanan  dan kecepatan  transaksi , baik  bagi konsumen maupun bagi perusahaan
Keamanan dan kecepatan  transaksi  tentunya menjadi komoditi yang diperlukan dan menjadi semacam enablers yang cukup efektif  untuk terciptanya cash less society, hasil survey LCS (Less cash society) berkaitan dengan sikap , perilaku dan preferensi dunia  usaha terhadap    intrumen  pembayaran  non-  tunai  menunjukkan  bahwa    animo  dunia  usaha sangat besar dalam menerima instrument ini.
Penggunaan kartu dan / atau uang elektronik, yang  dapat  juga menampung  dana, untuk  melakukan  pembayaran,  pesatnya  penggunaan  ponsel  pintar    dikalangan masyarakat  mendorong  perusahaan    telekomunikasi  juga  ikut    ambil      bagian  dalam melahirkan uang elektronik berbasis server berupa aplikasi ponsel. Fenomena yang terjadi sekarang  ini  mengarah  perkembangan  Ilmu  Teknologi    yang  pada  akhirnya  membuat revolusi   di berbagai  sendi kehidupan diseluruh dunia, khususnya bagian  negara- negara berkembang.    Indonesia  merupakan  negara  berkembang,  entah  sampai  kapan  dijuluki
sebagai  negara berkembang  dengan pertumbuhan E- commerce terbesar didunia.  E- commerce  merupakan  aktivitas  penyebaran,  penjualan,  pembelian,  pemasaran  produk dengan memanfaatkan jaringan internet,  sehingga  mengakibatkan ,perilaku   seseorang semakin  konsumtif.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut    Aplikasi  OVO    menawarkan    bertransaksi melalui   uang  elektronik  yang  di terbitkan oleh  PT. Visionet   Internasional.  Perusahaan tersebut dibawah kendali Lippo X yang merupakan  divisi bisnis digital payment  milik Group Lippo.  Sebagai  perusahaan  digital  Payment  perusahaan  Lippo, aplikasi ini mengakodasi berbagai kebutuhan terkait dengan cash dan mobile – payment . Aplikasi OVO  saat ini tersedia untuk platform Adroid dan Los.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut    dan  memahami  faktor – faktor    yang mendorong   kepuasan  pelanggan,    pada   pilihan toko online  yang menyediakan situs aplikasi belanja online beserta kemudahan  dalam penggunaannya  menjadikan alternative bagi  konsumen,  dikarenakan  lebih  nyaman  daripada  belanja  offline  yang  biasanya dihubungkan dengan  adanya tindakan kriminal di suatu   keramaian.   Bahkan  aplikasi dengan  sistem online   juga menawarkan  dengan  cara kredit online dalam pelayanannya, karena  mendukung    kebutuhan  mobilitas  nasabah di  jaman   teknologi modern   yang tidak terikat  pada  waktu  dan  bahkan  tempat.  Jenis kridit  ini tetap  berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga  memungkinkan    nasabah  apabila adanya ketidak beresan dalam pemakaian kredit online dapat  mengajukan  pengaduan apabila produk tersebut  merugikan  mereka.
Otoritas jasa keuangan menurut Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman  adalah  tatanan dalam  perekonomian  suatu  negara  yang  memiliki peran  utama dalam menyediakan fasilitas  jasa – jasa  di  bidang  keuangan    dan  oleh  lembaga – lembaga  keuangan  dan lembaga penunjang lainnya.
Dengan adanya perkembangan   teknologi semakin meningkat   dapat merangsang transformasi  wujud  uang,  demi  menciptakan    transaksi  mudah  dijangkau  para  pihak, bahkan    perusahaan – perusahaan  yang  bergerak  di  bidang    teknologi,    informasi    dan keuangan.   Mereka  berlomba – lomba  menawarkan kemudahan   bertransaksi melalui saluran  non  tunai,  khususnya  pada  uang  elektronik.    Fenomena  teknologi  yang  sering diagung – agungkan.
atau diandalkan    setiap kalangan  menengah    keatas  khususnya  dalam  pebisnis, bahkan dijaman sekarang mau tidak mau pada kalangan menengah kebawah harus ikut menggunakan  transaksi    dengan  sistem  elektronik  (Non-cash),  sehingga  mendorong munculnya  less cash society,  dimana  masyarakat  menggunakan lebih banyak instrument
pembayaran  non  tunai dibandingkan  dengan  instrument pembayaran  dalam   bentuk cash / tunai.
Perkembangan  tersebut  telah memberikan  pengaruh positif  pada perkembangan teknologi  pembayaran  yang  semakin  praktis  ,  efisien  serta  mudah  digunakan.  Uang elektronik  pada hakikatnya merupakan uang tunai  tanpa ada fisik (cashless money), nilai uangnya  berasal  dari  nilai  uang  yang  disetor  terlebih    dahulu    kepada      penerbitnya, kemudian  disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa server (hard drive) atau  kartu  chip yang  berfungsi  sebagai  alat  pembayaran  non- tunai  kepada pedagang   yang  bukan penerbit uang elektronik yang bersangkutan.
Aplikasi  OVO    merupakan  salah  satu  platform  yang  digunakan  untuk  transaksi pembayaran, dengan metode pembayaran   elektronik  secara  digital yang didalamnya terdapat  saldo OVO cash,  sehingga  aplikasi  OVO  dinilai  dapat  memudahkan  proses pembayaran  yang  mempersingkat  waktu penggunaannya.  Dengan  pemakaian aplikasi OVO  pengguna  tidak  perlu  membawa   uang  cash  pada saat transaksi pembayaran karena    menggunakan  saldo    yang    ada    didalam    aplikasi  tersebut,  sehingga    akan terpotong   otomatis   sesuai  jumlah  yang  harus  dibayar.
Di salah satu perusahaan yaitu; PT. Visionet Internasional  telah menerapkan  sistem scan dengan menggunakan QR CODE (quick response). Apabila seseorang menggunakan aplikasi   OVO   sebagai  alat    pembayaran sejumlah  dana atau  saldo untuk melakukan transaksi,  namun pada saat proses transaksi  memungkinkan  terjadinya  kendala    yang tidak  sesuai  pada  waktu  pengisian dikarenakan adanya kegagalan atau keterlambatan masuknya  uang    ke  dalam  saldo  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  pengguna    karena dikenakan  bunga sisa tagian  sebesar 0,1% setiap harinya dari tagian yang tidak terbayarkan mulai dari tanggal jatuh tempo.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk Kegagalan Pengisian Saldo Top Up
Perkembangan  teknologi  memberikan dampak cukup baik,  agar tidak ketinggalan bentuk – bentuk  teknologi  yang  semakin  canggih,  untuk  melakukan  transaksi    guna mencukupi kebutuhan ataupun keinginan dalam memiliki  barang tertentu  kini penyedia
jasa saldo top up  hadir ditengah – tengah masyarakat untuk memberi kepuasan pelayanan pada konsumen.
Namun bentuk kepuasan  tergantung kepada  semua harapan  pelanggan    dapat terpenuhi tanpa terkecuali sedangkan  ketidak puasan  pengguna  dalam menggunakan aplikasi Ovo, ketika terjadi permasalahan tidak masuknya sejumlah dana  waktu melakukan pengisian  saldo  yang ada pada  apliksi Ovo. Bila terjadi kegagalan  dalam pengisian saldo yang berarti  terjadinya ketidakberhasilan pengguna dalam pengisian   sejumlah dana pada aplikasi Ovo, pada umumnya  saldo akan otomatis bertambah setelah transaksi dinyatakan berhasil,  namun jika masih tidak bertambah pengguna diharapkan menunggu beberapa menit  lalu membuka aplikasi Ovo jika dana berhasil terisi maka kendala yang terjadi yaitu proses keterlambatanya.
Terjadinya  kegagalan,  ketika  pengguna  melakukan  pengisian  menggunakan  bank saldo dalam rekening berhasil terdebet sesuai jumlah yang disetorkan,  namun tidak terisi pada aplikasi Ovo. Hal ini pengguna merasa dirugikan  karena kegagalan  dalam top up Ovo . beberapa faktor  penyebab terjadinya kegagalan atau ketidak berhasilnya top up Ovo disebabkan:
1. Kesalahan  sistem  :  penyebabnya  layanan  sistem  top  up  dari    perbankan    sedang melakukan  maintenance  (peningkatan  layanan)    ini  penyebabkan  terganggunya proses pengisian top up.
2. Jaringan internet pengguna tidak stabil; ketidak stabilan jaringan penyebab adanya keterlambatan pengisian saldo dalam aplikasi top up.
3. Kesalahan dalam memasukkan  kode top up dari fasilitas layanan perbankan.
4. Akun Ovo belum di upgrade.
5. Kesalahan  memasukkan nomor hp pada saat pendaftaran aplikasi Ovo . Dari sekian faktor – faktor  yang menyebabkan terjadinya ketidak berhasilan  pengisian saldo dalam aplikasi top up Ovo tersebut.
Akibat  Hukum  Atas  Keterlambatan Pengisian Saldo To Up
Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa  hukum disebabkan oleh perbuatan  hukum,  maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan  oleh adanya suatu perbuatan hukum dan / atau hubungan hukum.
Suatu akibat  hukum, maka yang diperhatikan adalah hal - hal sebagai berikut:
• Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek  hukum atau terdapat akibat tertentu  dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum
• Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan  pengemban hak dan kewajiban yang telah diatur  dengan hukum (Undang  Undang).
Wujud dari akibat hukum  menurut Soeroso, sebagai berikut:
1. Lahirnya , berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan  Hukum.
2. lahirya , berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subyek  hukum,  dimana  hak  dan  kewajiban  pihak  yang  satu  berhadapan  dengan hukum dan kewajiban pihak yang lain.
3. Dijatuhkannya sanksi apabila  dilakukannya tindakan yang melawan  hukum. Akibat hukum yang timbul dari penggunaan hak OVO ketika pengguna dirugikan saat melakukan pengisian  saldo atas sejumlah saldo yang tidak berhasil masuk pada aplikasi OVO dalam waktu 1 X24 jam atau lebih. Dalam  hal ini pengguna   melakukan pengisian saldo dengan transfer bank ke aplikasi OVO. Saat  dinyatakan  transaksi  berhasil complain ke  bank  terkait  ,  bank  tersebut  menyatakan    bahwa      saldo  dinyatakan  berhasil ditransaksikan ,  tentu pada pihak yang terlibat berikutya adalah OVO  yang mengalami kendala  dalam  proses  pengisian  saldo,  maka  pihak  OVO  harus  bertanggung  jawab menggantikan  kerugian  penggunanya  .  sesuai  pada  syarat  dan  ketentuan”  kami  hanya bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  anda  alami  secara    langsung  yang  senyatanya dibayar , yaitu yang dapat dibuktikan terjadi akibat kesalahan kami atau pelanggaran  kami atas tanggung jawab   dalam kondisi apapun, yaitu hanya jumlah yang paling rendah antara nilai transaksi yang dimaksud ( yang cacat sesuai di sistem kami) atau maksimum senilai Rp. 10.00 0.000 (sepeluh juta rupiah).”

## Badan Penyelesaian Sengketa
Undang – Undang  Perlindungan  Konsumen  pada  hakikatnya  telah  memberikan kesetaraan    kedudukan  konsumen    dengan  pelaku  usaha,  tetapi  konsep  perlindungan konsumen sebagai suatu  kebutuhan harus senantiasa  disosialisasikan untuk menciptakan hubungan konsumen  dengan pelaku usaha  dengan  prinsi keseteraan yang berkeadilan, dan  untuk  mengimbangi kegiatan pelaku  usaha yang  menjalankan prinsip ekonomi untuk mendapat keuntungan yang  semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin, yang dapat merugikan kepentingan konsumen, langsung maupun tidak langung .
Untuk  menghindari  proses  pengadilan  yang  berkepanjangan    serta  lama  dalam prosesnya   dan  sangat formal, maka  Undang – Undang Perlindungan Konsumen  (UUPK) memberikan jalan alternatif dengan menyediakan dilakukan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Bersengketa dengan pihak lain bukanlah keadaan yang menguntungkan,  banyak yang
harus    dikorbankan  termasuk  waktu  dan  biaya.  Istilah  sengketa  di  dalam  kamus  besar bahasa Indonesia ( KBBI) merupakan suatu  hal dimana ada sesuatau  yang menyebabkan perselisihan. Bisa dalam bentuk perselisihan kecil  atau pun perselisihan besar.
Contoh kasus :
Seorang  pengguna  OVO      namanya  Eni    mengalami  kendala    Saldonya  tidak bertambah  meskipun  transaksi  bank telah berhasil transfer , notifikasi bank masuk,  setelah melakukan transaksi pembayaran  melalui aplikasi Ovo,  ternyata saldo dalam aplikasi Ovo tidak mencukupi  kemudian setelah di cek  aplikasi Ovo saldo tetap  tidak bertambah.
Hal ini pihak  yang  merasa dirugikan dapat melakukan penyelesaian sengketa  melalui interen  bisa melakukan   penyelesaian  yang ditawarkan  dan diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999  Pasal  1  ayat  10.    dalam  Undang – Undang    mengenai  arbitrase  dan  alternatif penyelesaian  sengketa  mengindikasikan  bahwa  sengketa  bisa  saja  diselesaikan  melalui peradilan alternatif (litigasi atau non litigasi) alternatif ini banyak diberikan terutama pada sengketa yang masuk ke dalam kasus perdata.
Alternatif  penyelesaian  sengketa adalah lembaga penyelesaian  sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak. Seperti diketahui  proses non litigasi menyelesaiannya  berdasarkan  itikad  baik  yang  dimiliki  para  pihak  yang  bersengketa .diantaranya:
1. Konsultasi ;    merupakan salah satu metode non litigasi dimana seorang klien (pihak yang bersengketa) menandatangani dan meminta pendapatnya atas masalah yang dihadapi,  saat  ini  konsultan  memberikan  pendapatnya    sesuai    dengan  kebutuhan serta keperluan kliennya. Konsultasi ini bersifat personal.
2. Negosiasi;  cara ini tidak memerlukan ahli atau konsultan untuk menengahi sengketa yang  dihadapi, para pihak yang bersengketa bertemu untuk mencapai titik terang penyelesaian masalah. Perundingan  ini akan menghasilkan kesepakatan  bersama atas dasar yang lebih harmonis dan kreatif.
3. Mediasi ;  proses penyelesaiaan ini hampir sama dengan negosiasi yaitu sama – sama melakukan perundingan, bedanya proses mediasi menggunakan  bantuan  seorang mediator dalam  proses perundingan dari pihak – pihak  yang terkait.
4. Konsiliasi  ;  salah  satu  upaya    dalam  menyelesaikan  sengketa  atau  perselisihan kepentingan  ,  perselisihan  antar  serikat  pekerja  maupun  perselisihan    yang dikarenakan  pemutusan  hubungan  kerja    dalam  suatu  perusahaan  ,  melalui musyawarah yang dipimpin oleh satu orang / konsiliator yang imparsial. (netral)
5. Arbitrase;      cara  penyelesaian  suatu  sengketa    di  luar  peradilan  umum  yang berdasarkan  pada perjanjian   secara tertulis  oleh para pihak yang bersengketa.
Di Indonesia  terdapat  badan khusus  yang memfasilitasi proses  arbitrase yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesi (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), pada prinsipnya masing – masing lembaga  arbitrase memiliki prosedur  sendiri dalam mengatur mekanisme  beracara  yang  dikenal  istilah  “Rule  of  arbitration”  meskipun    dalam  praktek masing – masing lembaga arbitrase membuka  diri untuk menggunakan prosedur  lain yang disepakati para pihak.
Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kata sepakat mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, dan/atau  mengenai tindakan tertentu  untuk menjamin tidak akan terjadi kembali  kerugian yang diderita konsumen, dengan  diundangkannya  UUPK,  maka  masyarakat  /konsumen  yang  dirugikan    merasa terlindungi. Sengketa yang terjadi antara konsumen di satu pihak dan pelaku usaha di pihak lain.  Konsumen  sebagai  pengguna  /pemakai  barang  dan  /jasa  dan  pelaku  usaha  atau produsen sebagai penyedia barang dan jasa.
Badang Penyelesaian Sengketa  Konsumen disebutkan dalam UUPK, yang dibentuk oleh pemerintah, yang bertugas menangani  dan menyelesaikan sengketa  antara pelaku usaha dan konsumen ,tetapi  bukan bagian  dari isntitusi  kekuasaan  kehakiman. Konsep dasar   pembentukan  lembaga BPSK  ini adalah  untuk menangani penyelesaian  sengketa antara  konsumen dan pelaku usaha.
Penyelesaian sengketa konsumen  di BPSK  pada prisipnya  diserahkan  kepada  pilihan para pihak  konsumen  dan pelaku  usaha yang bersangkutan apakah akan diselesaikan melalui  konsiliasi,  mediasi  atau  arbitrase  badan  ini  juga  mempunyai  wewenang  untuk melaksanakan    penanganan  dan  penyelesaian    serta  juga    melakukan  pengawasan terhadap  pencantuan  klausul  baku,  melaporkan  pada  penyidik  umum,  menerima pengaduan baik tertulis maupun  tidak tertulis, memanggil  pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran,  memanggil  dan menghadirkan  saksi  serta menjatuhkan sanksi administrasi terhadap  pelaku usaha yang melanggar UUPK No.8 Tahun 1999.
Menurut  Kepmemperindag  No.350/MPP/Kep/12/2001  Jo  Pasal  52  UUPK  tentang Pelaksanaan tugas  dan wewenang BPSK yaitu:
a. Melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi  atau arbitrase atau konsiliasi.
b. Memberikan konsultasi perlindungan  konsumen
c. Melakukan  pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
d. Melapkorkan kepada penyidik  umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang – Undang ,
e. Melakukan penelitihan  dan pemeriksaan sengketa perlindungan  konsumen
f. Menerima  pengaduan  baik  tertulis    maupun  tidak  tertulis  dari  konsumen  tentang terjadinya pelanggaran terhadap  perlindungan konsumen.
g. Memanggil  Pelaku  Usaha  yang  diduga    telah  melakukan  pelanggaran    terhadap perlindungan  konsumen
h. Memanggil,  menghadirkan  saksi,  saksi  ahli  dan/atau  setiap  orang  yang  dianggap mengetahui  pelanggaran Undang – Undang
i. Meminta bantuan penyidik  polri  untuk menghadirkan pelaku usaha  , saksi, saksi ahli atau  setiap  orang  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf    h,  yang  tidak    bersedia memenuhi panggilan BPSK.
j. Mendapatkan ,meneliti dan /atau menilai surat , dokumen  atu alat bukti lain guna penyidikan dan /atau pemeriksaan,
k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidai adanya kerugian pihak konsumen
l. Memberitahukan    keputusan  kepada  pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
m. Menjatuhkan  sanksi administrasi kepada  pelaku usaha  yang lelanggar  ketentuan Undang – Undang.
Berdasarkan  tugas dan wewenang tersebut , maka  terdapat 2 fungsi  strategi  dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)  yaitu:
1. BPSK berfungsi  sebagai intrumen   hukum penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, yaitu melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase,
2. Melakukan pengawasan  terhadap pencantuman klausula oleh pelaku usaha, termasuk klausula  baku  yang  dikeluarka  oleh  PT.  Visionet  Internasional,  Bank – bank  milik pemerintah maupun swasta , perusahaan  pembiayaan dan lain – lain, salah satunya fungsi  trategis ini adalah untuk mencipkatan  keseimbangan antara konsumen dan produsen.
Penyelesaian konsumen/pengguna Ovo  di Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen (BPSK)  merupakan  alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan asas, cepat, sederhana dan biaya  murah dan  cara penyelesaian sengketanya  ditempuh menggunakan salah satu metode penyelesaian  sengketa,  baik secara konsiliasi, mediasi, maupun arbitrase atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersengketa.

## Tanggung Jawab OVO
Tanggung  jawab  dalam arti segala sesuatu yang telah dilakukan  yang mengakibatkan terjadinya  pelanggaran  hukum    dan  bersedia  untuk  mempertanggungjawabkannya. Sedangkan menurut  Wahyu Sasangko, tanggung  jawab hukum  adalah  kewajiban untuk
menanggung  suatu akibat menurut ketentuan  hukum yang berlaku dan disini ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab.
Menurut    hukum  Perdata  tanggung  jawab    dilihat    dari  hukum    perikatan  dapat dibedakan  menjadi  2  macam  yaitu  ,  tanggung  jawab  hukum  karena  perjanjian  atau hubungan kontraktual ( Privity of contract)  seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 dan 1317  KUHPdt.  Dan  tangung  jawab  karena  Undang – Undang.    Adapun  tanggung  jawab karena  Undang – Undang    saja  atau  tanggung  jawab    yang  lahir  sebagai    akibat  dari perbuatan  orang,    dimana  perbuatan  tersebut  dapat  bersifat  sesuai  dengan  hukum (perbuatan yang sah atau halal) atau  perbuatan yang melawan hukum .
Secara umum prinsip pertanggungjawaban hukum dapat dibagi sebagai berikut:
1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan ( liability based on fault)
Prinsip tanggung jawab berdasarkan  unsur  kesalahan adalah  prinsip yang cukup umum  berlaku  dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPdt. Khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367 prinsip  ini dipegang secara teguh .  Prinsip ini  menyatakan , seseorang dapat    dimintakan    pertanggungjawaban  secara  hukum  jika  ada    unsur  kesalahan  yang dilakukan .  Pasal1365 KUHPdt.  Mengharuskan  terpenuhinya empat unsur  pokok yaitu:
a. Adanya perbuatan  adalah mengandung pengertian berbuat (aktif) atau  tidak berbuat  (pasif)    sehingga    perbuatan    itu  bertentangan    dengan  hukum,  baik berupa   pelanggaran   terhadap   hak  orang lain,   terhadap   kewajiban  sendiri, terhadap  kesusilaan , maupun terhadap kepantasan / kepatutan.
b. Adanya  kesalahan  berupa  kesengajaan  maupun  kekurang  hati – hatian. Kesengajaan    menunjukkan    adanya    maksud  atau  niat  pelaku  usaha    untuk menimbulkan akibat  tertentu. Akibat itu dapat diketahui atau dapat  diduga akan terjadi  dan  dengan  sadar    melakukan  perbuatan  itu.  Kekurang    hati – hatian mempersoalkan masalah  kelalaian, lalai  mengambil  tindakan  yang sepatutnya sehingga timbul  akibat  yang tidak dikehendaki.
c. Adanya kerugian yang diderita dimaksud adalah  kerugian yang berbentuk  rugi, biaya, dan bunga  sebagaimana  yang diuraikan sehubungan dengan wanprestasi pada perjanjian dan kerugian sehubungan  dengan  perbuatan  melawan  hukum.
d. Adanya  hubungan  kausalitas    kesalahan    dan  kerugian  yang  dimaksud  adalah kerugian yang diderita   oleh korban   perbuatan  melawan  hukum itu adalah kerugian  yang semata – mata  timbul atau lahir karena terjadinya penyimpangan
– penyimpangan  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  undang – undang      atau pelanggaran    yang  dilakukan  tidak  sesuai  aturan  hukum    yang  dilakukan  oleh pelaku. Ini berarti harus  dibuktikan keterkaitan antara  kerugian dan kesalahan
pelaku pada perbuatan hukum.
2. Praduga untuk selalu bertanggung jawab  ( presumption of libility).
Prinsip  ini menyatakan  bahwa  tergugat  selalu dianggap  bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa  ia tidak  bersalah.  Jadi beban pembuktian ada pada tergugat, pembuktian  semacam ini dikenal  pembuktian  terbalik.  Undang  - Undang Perlindungan   Konsumen rupanya mengadopsi sistem  pembuktian ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19, 22, 23 dan 28.  Dasar  pemikiran dari  pembuktian terbalik ini  adalah  seseorang    dianggap    bersalah,    sampai  yang  bersangkutan    dapat membuktikan sebaliknya.  Hal ini tentu  bertentangan   dengan asas  praduga tak bersalah (presumption  of  innocence) yang lajim dikenal  dalam hukum.   Namun  jika ditetapkan dalam kasus  konsumen akan tampak  asas  demikian cukup relevan.
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu  bertanggung jawab ( presumption of  nanliability). Prinsip  ini merupkan  kebalikan  dari prinsip praduga  untuk selalu bertanggung jawab, dimana    tergugat  selalu  dianggap    tidak  bertanggung  jawab    sampai    dibuktikan bahwa ia bersalah.
4. Prinsip  tanggung  jawab  mutlak  ( strict  liability)    adalah    bentuk  khusus    dari  tort (perbuatan melawan  hukum),  yaitu  prinsip bertanggung jawab  dalam perbuatan melawan    hukum      yang  tidak  didasarkan    pada  kesalahan  (sebagaimana  tort umumnya), persip ini mewajibkan   pelaku usaha  langsung  bertanggungjawab  atas kerugian yang timbul karena    perbuatan melawan  hukum itu. Prinsip bertanggung jawab  mutlak (strict liability) ini tidak mempersoalkan lagi  mengenai  ada atau  tidak adanya  kesalahan  tetapi pelaku usaha  langsung  bertanggung jawab  atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat, karena  pelaku usaha yang kurang hati – hati dan karena pelaku usaha yang harus  mencegah  kerugian  itu.  Pada  tata hukum yang ada  di Indoneia  strict lability  secara implisit dapat ditemukan di dalam  KUHPdt. Pada paal 1367  yaitu:  ”Seseorang   tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan  perbuatannya  sendiri,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan perbuatan  oleh barang – barang  yang berada di bawah pengawasannya.
5. Prinsip  tanggung  jawab    dengan  pembatasan  ;  prinsip  ini  sangat    disenangi    oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi  dalam perjanjian  standar yang dibuatnya. Prinsip  tanggung jawab dengan  pembatasan   ini  sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara  sepihak oleh pelaku  usaha.
Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen seharusnya pelaku  usaha tidak boleh  secara  sepihak menentukan  klausul yang merugikan konsumen. Termasuk membatasi  maksimal  tanggungjawabnya. Jika ada  pembatasan  mutlak harus  berdasarkan
pada peraturan  perundang – undangan yang berlaku.
Adapun bentuk tanggung jawab hukum dari OVO selaku pelaku usaha penyelanggara sistem  elektronik  berdasarkan    Pasal    15  Undang – Undang  No.19  Tahun  2016  Tentang Perubahan atas Undang – Undang No.11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:
1. Setiap penyelenggara  sistem  elektronik harus  menyelenggarakan  sistem  elektronik andal dan aman serta bertanggung jawab  terhadap  beroperasinya sistem  elektronik sebagaimana  mestinya.
2. Penyelenggara  sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelengara sistem elektroniknya.
3. Ketentuan    sebagaimana    dimaksud  pada  ayat  2  tidak  berlaku  dalam  hal    dapat dibuktikan  terjadinya  keadaan  memaksa,  kesalahan,  dan  /atau  kelalaian  pihak pengguna sistem  eletronik
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka  PT.  Visonet  Internasional  atau  OVO  selaku pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk  menyediakan sistem  elektronik secara andal dan  aman  serta  bertanggung    jawab    terhadap    beroperasinya  sistem  elektronik, sebagaimana  mestinya dan juga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan  sistem elektronik tersebut.
Pada dasarnya  bentuk dari ganti rugi yang lazim  dipergunakan  ialah uang  oleh karena  menurut ahli – ahli  hukum perdata maupun yurispudensi  yang merupakan  alat yang paling praktis, yang paling sedikit  menimbulkan  selisih  dalam menyelesaikan suatu perselisihan  /  sengketa.  Selain  uang  masih  ada  bentuk – bentuk  lain  yang  diperlukan sebagai bentuk ganti rugi,  yaitu;  pemulihan ke adaan semula (in natura)  dan larangan untuk mengulangi.  Keduanya  ini kalau tidak dapat  ditepati  dapat diperkuat dengan  uang paksa, jadi , haruslah diingat bahwa uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud ganti rugi.

## SIMPULAN
Persengketaan  yang  terjadi    diantara  pihak  dapat  dilselesaikan  melalui  jalur  non litigasi dan tidak harus di pengadilan, dan  pelaku  usaha tidak boleh  secara  sepihak menentukan    klausul  yang  merugikan  konsumen.  Termasuk    membatasi    maksimal tanggungjawabnya.  Jika ada  pembatasan  mutlak harus  berdasarkan pada peraturan perundang – undangan
Bentuk  dari  ganti rugi yang lazim  dipergunakan  ialah uang  oleh karena  menurut ahli hukum   perdata   maupun yurispudensi  yang   merupakan  alat yang   paling  praktis,
yang paling sedikit  menimbulkan  selisih  dalam   menyelesaikan suatu  sengketa. Selain uang  masih  ada  bentuk – bentuk  lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi,  yaitu; pemulihan ke adaan semula (in natura).
Penyelenggara Jasa Ovo  tetap bertanggung jawab menggantikan kerugian  yang dialami Saudara Eni  atas saldonya tidak bertambah  setelah bertransksi melalui bank dan dinyatakan  berhasil transfer, notifikasi bank masuk,  melakukan transaksi pembayaran melal ui aplikasi Ovo dalam waktu 1 X24 jam atau lebih, sesuai pada syarat dan ketentuan” penyelenggara  jasa  Ovo hanya bertanggung  jawab atas kerugian yang  dialami secara langsung yang senyatanya dibayar , yaitu yang dapat dibuktikan terjadi akibat kesalahan kami atau pelanggaran  kami atas tanggung jawab   dalam kondisi apapun, yaitu hanya jumlah yang paling rendah antara nilai transaksi yang dimaksud ( yang cacat sesuai di sistem kami) atau maksimum senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)” .
DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutedi , Aspek  Hukum   Otoritas  Jasa Keuangan  , Raih Asa Sukses,Jakarta 2014 Abdul Halim Barkatullah, Hak – Hak Konsumen, Bandung,Nusa Media.2010
Johny  Ibrahim,Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normtif,  Cetakan  IV  Bayumedia Publishing, Malang 2008
M. Hadjon,Perlindungan  Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Surabaya Bina Ilmu 1987
Nazina  Tusina  Ilham,  Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan    terhadap  Pengawas  Pendaftaran Jaminan Fidusia, (2014)
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, PT.Grasindo.2000
Bahan Jurnal:
Aprilda Rosita, ”Legalitas Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik Asingwechat Pay di Indonesia”, Jurnal Ilmu Social dan Pendidikan , Vol. 3 No.3,2018
Mintarsih,Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungankan  Dengan  Undang – Undang    Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlidungan Konsumen,” Jurnal Wawasan Hukum , Vol,29 No.02
Rachmadi Usman,” Karakteristik Uang Elektronik Dala Sistem Pembayaran” Yuridika,Vol.32
No.1
Undang  Undang dan Peraturan:
Undang – undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem pembayaran  .  Peraturan  Bank  Indonesia    No.  18/40/PBI/2016  Tentang Penyelenggaraan  Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
Perturan    Bank  Indonesia  No.  19/12/PBI/2017  Tentang    Penyelenggaraan    Teknologi Finansial.
Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  No.  19/15/PADG/2017  Tentang    Tata  Cara Pendaftaran Penyampaian Informasi dan Pemantauan Penyelenggaraan  Teknologi Finansial.