## Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur non Litigasi
(Studi pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS))

## Mairul dan Kartika Dewi Irianto
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email : mairulmz@yahoo.co.id, tika.irianto86@gmail.com

## Abstract
The implementation of consumer dispute settlement through non-litigation channels under the Consumer Protection Act was settled at the Consumer Dispute Settlement Agency (BPK) that solved the financial services sector dispute. However, with the establishment of the Alternative Dispute Settlement Institution (LAPS) as in the form of a Financial Services Authority (OJK) specifically  dealing  with  financial  service  disputes  with  those  who  are  very  familiar  with  the activities of the financial services sector, therefore how is the existence of BPSK after the formation of LAPS. The method to be used in this research is sociological juridical, because this research uses primary data such as legal material and other regulation data collection will use interview method to BPSK, LAPS, and OJK, and supported by the use of secondary data that is literature related to this research. as supporting data. Based on the results of the discussion obtained that the implementation of dispute resolution in BPSK only handled by the party appointed by the government sometimes not necessarily control the financial service disputes. While LAPS first complaint submitted to the financial services institutions. OJK requires the agency to handle the complaint. If it does not agree then the consumer can complain to the OJK or LAPS, For that, the need for synchronization of arrangements and competence of authority as a consumer dispute resolution institution between BPSK with LAPS.
Keywords: Dispute Settlement; Financial Services

## Abstrak
Pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur non litigasi berdasarkan Undang- undang Perlindungan Konsumen diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPK) yang  menyelesaiakan  sengketa    sektor  jasa  keuangan.  Akan  tetapi  dengan  telah  dibentuknya Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS)  sebagaimana  di  bentuk  oleh  Otoritas  jasa keuangan  (OJK)  yang  khusus  menangani  sengketa  jasa  keuangan  dengan  pihak  yang  sangat paham dengan kegiatan sektor jasa keuangan, untuk itu bagaimana keberadaan BPSK setelah terbentuknya LAPS. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, karena  penelitian ini  menggunakan  data  primer  seperti  bahan  hukum  dan  peraturan  lainnya pengumpulan data akan menggunakan metode wawancara kepada BPSK, LAPS, dan OJK, serta didukung dengan penggunaan data sekunder yaitu literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.    sebagai  data  pendukung.  Berdasarkan  hasil  pembahasan  di  peroleh  bahwa  pelaksanaan penyelesaian  sengketa  di  BPSK  hanya  ditangani  oleh  pihak  yang  diangkat  oleh  pemerintah

## Volume 1 No. 2, Januari 2018
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at : http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index
terkadang  belum  tentu  menguasai  sengketa  jasa  keuangan.  Sedangkan  LAPS  pertama  kali pengaduan  disampaikan  ke  lembaga  jasa  keuangan.  OJK  mewajibkan  lembaga  tersebut menangani pengaduan tersebut. Jika tidak sepakat maka konsumen bisa mengadukan ke OJK atau LAPS, Untuk itu, perlu adanya singkronisasi pengaturan dan kompetensi kewenangan sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen antara BPSK dengan LAPS.
Kata kunci: Penyelesaian Sengketa; Jasa Keuangan

## A. PENDAHULUAN
Semua pihak berkewajiban untuk mengambil peran dalam menyadarkan pelaku  usaha  dan  konsumen  akan  hak,  kewajiban  dan  tanggung  jawabnya masing-masing. Hal ini harus dilakukan dalam rangka menjamin perlindungan konsumen dan pelaku usaha. Namun, dalam kenyataan terdapat pelaku usaha dalam  mempromosikan  dan  memasarkan  sangat  eksploitatif  dan  sering merugikan konsumen. Apabila  konsumen dirugikan oleh pelaku usaha, maka konsumen  dapat  menggunakan  haknya  untuk  mendapatkan  ganti    kerugian, dan  keadaan  barang  atau  jasa  yang  dibelinya  tidak  sebagaimana  mestinya. Untuk  itu,  konsumen  dapat  menuntut  langsung  kepada  pelaku  usaha  agar memenuhi kewajibannya untuk dapat memberi ganti rugi atas barang atau jasa yang  diperdagangkannya.  Hal  ini  apabila  antara  konsumen  dengan  pelaku usaha terdapat hubungan langsung dalam transaksi. Kenyataan dalam praktek, hubungan  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha  tidak  langsung,  dan  hanya berkaitan dengan barang dan/atau jasa, sehingga tanggung jawab pelaku usaha adalah tanggung jawab produk, sedangkan pada hubungan langsung tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kontraktual.
Salah satu masalah yang mendasar tentang sengketa konsumen, menurut Undang-undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK) khususnya pada Pasal 45 ayat (2) membagi penyelesaian sengketa konsumen 1 menjadi  dua  bagian,  yaitu, pertama ,  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan
1 Menurut Pasal 47 UUPK menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.
(non litigasi), dan kedua , penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi). Ini berarti bahwa UUPK membuka peluang yang besar agar penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui luar pengadilan (jalur non litigasi).
Terkait dengan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, Pasal 49 ayat  (1)  UUPK  menjelaskan  bahwa  penyelesaian  sengketa  konsumen dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK)  yang  dibentuk  di  setiap  Kabupaten/Kota  dibawah  pengawasan  dan kelembagaan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.
Apabila  penyelesaian  sengketa  konsumen  dilakukan  di  luar  peradilan menurut  Pasal  52  UUPK  adalah  melalui  BPSK,  dengan  cara  melalui  mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Gugatan yang sudah diajukan ke BPSK harus ditindak lanjuti  oleh  BPSK,  dan  BPSK  wajib  memberikan  putusan.  Putusan  tersebut berdasarkan Pasal 56 Ayat (2) UUPK bersifat final dan mengikat, dengan kata lain tidak dapat dilakukan banding dan kasasi. Akan tetapi dimintakan upaya hukum (keberatan) ke pengadilan Negeri. Peluang mengajukan keberatan atas putusan BPSK kepada Pengadilan Negeri adalah bentuk campur tangan lembaga peradilan  terhadap  penyelesaian  sengketa  melalui  BPSK.  Artinya  kekuatan putusan  dari  BPSK  secara  yuridis  masih  digantungkan  pada  supremasi pengadilan  sehingga  tidak  benar-benar  final.  Sementara  dalam  praktek pengajuan keberatan atas putusan BPSK di pengadilan Negeri berlaku hukum secara  perdata  umum,  sehingga  menambah  panjang  proses  penyelesaian sengketa konsumen.
Perkembangan  di  sektor  jasa  keuangan  di  Indonesia  menempatkan Otoritas  Jasa  Keuangan  (selanjutnya  disebut  OJK)  dalam  posisi  yang  sangat strategis,  khususnya  dalam  hal  pengawasan  seluruh  lembaga    jasa  keuangan. Terkait  dengan  penyelesaian  sengketa  konsumen,  dalam  Pasal  4  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (selanjutnya disebut UU OJK) dijelaskan bahwa salah satu tujuan OJK dibentuk adalah agar
keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan mampu melindungi konsumen dan masyarakat.
Untuk  mendukung  tujuan  tersebut,  OJK  telah  menerbitkan  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  di  Sektor  Jasa  Keuangan.  Selanjutnya,  pada  tanggal  21 Januari 2016 OJK telah mengumumkan Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan melalui Pengumuman Nomor Peng-1/D.07/2016. Dalam  pengumuman  tersebut  diumumkan  6  (enam)  macam  bagian  Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Keuangan.
POJK  Perlindungan  Konsumen  dan  POJK  LAPS  pada  dasarnya  telah menentukan  mekanisme  penyelesaian  pengaduan  konsumen  melalui  2  (dua) tahapan  yakni  penyelesaian  pengaduan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  jasa keuangan ( internal dispute resolution ) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan ( external dispute resolution ).
Pada Pasal 2 POJK LAPS menentukan bahwa pada dasarnya penyelesaian pengaduan wajib diselesaikan dahulu oleh lembaga jasa keuangan melalui unit pengaduan konsumen di tiap-tiap lembaga jasa keuangan. Penyelesaian melalui di  luar  pengadilan  atau  melalui  pengadilan  dapat  dilaksanakan  apabila  tidak dapat  tercapai  kesepakatan  penyelesaian  pengaduan  melalui  lembaga  jasa keuangan.  Apabila  para  pihak  memilih  penyelesaian  pengaduan  sengketa dilaksanakan di luar pengadilan, maka penyelesaian pengaduan sengketa akan diselesaikan  melalui  LAPS  yang  dimuat  dalam  Daftar  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan OJK. Pelaksanaan penyelesaian sengketa di  LAPS  menggunakan  tahapan  diantaranya,  mediasi,  ajudikasi  dan arbitrase.dan  pihak  yang  menangani  masalah  menguasai  dibidang  sengketa yang diselesaikan.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  keberadaan  BPSK  yang  mempunyai kewenangan menyelesaikan sengekta sektor jasa keuangan, akan tetapi dengan para hakim yang akan menyelesaikannya dari unsur yang ada tentu membawa persoalan tersendiri dengan dibentuknya LAPS sebagai lembaga khusus yang
menangani  sengketa  sektor  jasa  keuangan  dengan  mediator  yang  memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya. Tentu tulisan ini berangkat dari penelitian di lapangan  dan  diuraikan  dalam  tulisan  ini  yaitu,  bagaimanakah  pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur non litigasi  di BPSK dan LAPS.?

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Metode Pendekatan
Rumusan permasalahan menunjukan bahwa penelitian dilakukan dengan dua  pendekatan  utama  sekaligus,  yakni  pendekatan  yuridis  normatif  dan pendekatan yuridis  sosiologis  atau  socio  legal  research  (non-doktrinal), untuk mengevaluasi keterkaitan aspek normatif dan aspek empiris, mempelajari/meneliti  (perpaduan)  antara  yuridis  normatif  dengan  yuridis sosiologis.

## 2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis  guna  memberikan gambaran  mengenai  fakta-fakta  riil  disertai  analisis  yang  akurat  terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan yang dapat dijadikan bahan analisis atau telaah terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa secara non litigasi dengan keberadaan BPSK dan LAPS.

## C. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Jalur  Non Litigasi.
Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak- hak  konsumen,  yang  ruang  lingkupnya  mencakup  semua  hukum,  baik keperdataan,  pidana,  maupun  lingkup  administrasi  negara.  A.Z.  Nasution berpendapat sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dan pelaku usaha  (baik  dalam  hukum  publik  atau  hukum  privat)  tentang  produk  barang
tertentu  yang  dikonsumsi,  dan  atau  jasa  yang  ditawarkan  produsen/pelaku usaha. 2
Sengketa  dalam  pengertian  sehari-hari  sebagai  suatu  keadaan  dimana pihak-pihak  yang  melakukan  upaya-upaya  perniagaan  mempunyai  masalah yaitu menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak atau berlaku demikian. Maka dapat diartikan sengketa konsumen  adalah  sengketa  yang  terjadi  antara  konsumen  sebagai  pengguna barang/jasa atau pihak yang dirugikan dengan pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi yang telah melanggar hak-hak konsumen
Sengketa konsumen menurut pasal 23 UUPK dimulai pada saat pelaku usaha  yang  menolak  dan  atau  tidak  memberi  tanggapan  dan  atau  tidak memenuhi  ganti  rugi  atas  tuntutan  konsumen  sebagaimana  yang  dimasksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2) ayat (3), dan ayat (4), dapat di gugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen
UUPK  membagi  penyelesaian  sengketa  konsumen  menjadi  2  bagian, yaitu :
a. Penyelasian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan.
1) Penyelesaian  sangketa  secara  damai  oleh  para  pihak  sendiri. Sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  43  ayat  43  bagian  (2)  UUPK, tidak  menutup  kemungkinan  dilakukannya  penyelasaian  secara damai oleh para pihak yang bersengketa yaitu pelaku usaha dan konsumen,  tanpa  melalui  pengadilan  atau  badan  penyelesaian sengketa  konsumen  dan  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan undang-undang perlindungan konsumen. Dari penjelasan pasal 45 ayat  (2)  UUPK  dapat  diketahui  bahwa  UUPK  menghendaki penyelesaian secara damai, merupakan upaya hukum yang justru harus  terlebih  dahulu  diusahakan  oleh  para  pihak  bersengketa,
2 A.Z. Nasution. (1999). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Daya Widya, hlm. 80
sebelum  memilih  untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui  BPSK atau badan peradilan 3
2) Penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  yang  berwenang,  yaitu BPSK
b. Penyelasian Sengketa Konsumen melalui pengadilan
Litigasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  peradilan.  Pihak yang  bersengketa  saling  berhadapan  satu  sama  lain  untuk mempertahankan  hak-haknya.  Hasil  akhir  dari  suatu  menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah. Proses ini memiliki banyak  kekurangan  karena  litigasi  memaksa  para  pihak  pada  posisi yang  ekstrem  dan  memerlukan  pembelaan (advocacy) atas  setiap maksud  yang  dapat  mempengaruhi  keputusan.  Litigasi  mengangkat seluruh  persoalan  materi  maupun  prosedur  para  pihak  melakukan penyelidikan fakta. 4
Dengan demikian, penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha,dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan jalur nonlitigasi. Penyelesaian,  melalui  lembaga  litigasi  dianggap  kurang  efisien  baik  waktu, biaya,  maupun  tenaga,  sehingga  penyelesaian  melalui  lembaga  non  litigasi banyak  dipilih  oleh  masyarakat  dalam  menyelesaikan  sengketa  dimaksud. Meskipun demikian pengadilan juga tetap akan menjadi muara terakhir bila di tingkat  non  litigasi  tidak  menemui  kesepakatan.  Terlepas  dari  kekurangan- kekurangan  yang  terdapat  pada  proses  peradilan,  bagaimanapun  lembaga peradilan  tetap  harus  dipertahankan  sebagai  katup  penekan (pressure  valve) dalam  negara  hukum  dan  demokrasi.  Namum  kedudukannya  perlu  digeser sebagai the  last  repost, sedangkan  lembaga  alternative  yang  lain  ditempatkan sebagai the  first  resort. Pemikran  kearah  itu  lah  yang  perlu  dikembangkan. Pengadilan tidak mungkin ditutup di suatu negara hukum dan  negara hukum
3 Adi Nugroho Susanti. (2008). Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 99
4 Ibid., hlm.35-36.
demokrasi  karena  menjadi  awal  dari  terbentuknya  lembaga  alternative penyelesaian sengketa. 5
Sebagai  lembaga  yang  berwenang  menangani  dan  menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, BPSK dalam kewenangannya dapat menempuhnya dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase. UUPK tidak mendefinisikan apa itu mediasi, konsiliasi atau arbitrase di bidang perlindungan konsumen. Hal ini kemudian dijelaskan oleh Keputusan Menperindag No. 350 Tahun 2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK.
Dalam Kepment tersebut, mediasi diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  dengan  BPSK  sebagai  penasehat  dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Proses konsiliasi mirip dengan mediasi. Bedanya, dalam proses konsiliasi, BPSK hanya mempertemukan para pihak  yang  bersengketa.  Sementara  arbitrase  adalah  proses  penyelesaian sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  yang  dalam  hal  ini  para  pihak  yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK
2. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK dan LAPS.
a. Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui BPSK
Pasal  1  angka  2  UUPK  memberikan  pengertian  badan  penyelesaian sengketa konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Secara khusus, fungsi BPSK adalah sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan,  dan lembaga ini dibentuk di kabupaten/kota. 6
BPSK terdiri dari unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.  Anggota  setiap  unsur  berjumlah  sedikit-dikitnya  3  (tiga)  orang  dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan
5 Ibid. , hlm. 40-47
6 Eli Wuria Dewi. (2015). Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.
BPSK diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001. Adapun mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Surat  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor.  350/MPP/ Kep/12/2001.
Sesuai  ketentuan  Pasal  52  huruf  a  UUPK  bahwa  tugas  dan  wewenang BPSK  melaksanakan  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa  dengan  cara melalui mediasi atau arbitrasi atau konsiliasi. Tata cara penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/2002.
Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa  konsumen  kepada  BPSK,  baik  secara  tertulis  maupun  lisan  melalui sekretariat BPSK. Permohonan tersebut dapat juga diajukan oleh ahli wari atau kuasanya  apabila  konsumen  meninggal  dunia,  sakit  atau  telah  berusia  lanjut, belum  dewasa,  atau  orang  asing  (warga  negara  asing).  Permohonan  yang diajukan secara tertulis yang diterima oleh BPSK dikeluarkan bukti tanda terima kepada pemohon. Permohonan yang diajukan secara tidak tertulis dicatat oleh sekretariat  BPSK  dalam  suatu  format  yang  disediakan,  dan  dibubuhi  tanda tangan atau cap stempel oleh konsumen, atau ahli warisnya atau kuasanya dan kepada  pemohon  diberikan  bukti  tanda  terima.  Berkas  permohonan  tersebut, baik tertulis maupun tidak tertulis dicatat oleh sekretariat BPSK dan dibubuhi tanggal  dan  nomor  registrasi.  Permohonan  penyelesaian  sengketa  konsumen secara tertulis harus memuat secara benar dan lengkap mengenai:
a) Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
b) Nama dan alamat lengkap pelaku usaha;
c) Barang atau jasa yang diadukan;
d) Bukti perolehan (bon, kwitansi dan dokumen bukti lain);
e) Keterangan  tempat,  waktu  dan  tanggal  diperoleh  barang  dan  jasa tersebut;
f) Saksi yang mengetahui barang dan jasa tersebut diperoleh;
g) Foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada.
Dalam hal permohonan diterima, maka dilanjutkan dengan persidangan. Ketua  BPSK  memanggil  pelaku  usaha  secara  tertulis  disertai  dengan  copy permohonan  penyelesaian  sengketa  konsumen,  selambat-lambatnya  dalam waktu  3  (tiga)  hari  kerja  sejak  permohonan  penyelesaian  sengketa  diterima secara  benar  dan  lengkap.  Dalam  surat  panggilan  dicantumkan  secara  jelas mengenai hari, jam dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan  surat  jawaban  terhadap  penyelesaian  sengketa  konsumen  dan disampaikan  pada  hari  persidangan  pertama,  yang  dilaksanakan  selambat- lambatnya pada hari kerja ke-7 (tujuh) terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian  sengketa  konsumen  oleh  BPSK.  Majelis  bersidang  pada  hari, tanggal  dan  jam  yang  telah  ditetapkan,  dan  dalam  persidangan  majelis  wajib menjaga ketertiban jalannya persidangan.
Konsiliasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Majelis dalam menyerahkan sengketa konsumen dengan cara konsiliasi mempunyai tugas:
1. Memangggil konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan;
2. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
3. Menyediakan  forum  bagi  konsumen  dan  pelaku  usaha,  perihal peraturan perundan-undangan dibidang perlindungan konsumen;
Tata cara penyelesaia sengketa konsumen dengan cara konsiliasi adalah:
1. Majelis  menyerahkan  sepenuhnya  proses  penyelesaian  sengketa kepada  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  bersangkutan,  baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi;
2. Majelis bertindak sebagai konsiliator;
3. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan;
Mediasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Dalam persidangan dengan cara mediasi, majelis dalam menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi, mempunyai tugas:
1. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
2. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
3. Menyediakan  forum  bagi  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang bersengketa;
4. Secara  aktif  mendamaikan  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang bersengketa;
5. Secara  aktif  memberikan  saran  atau  anjuran  penyelesaian  sengketa konsumen  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang perlindungan konsumen.
Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi adalah:
1. Majelis  menyerhkan  sepenuhnya  proses  penyelesaian  sengketa konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  bersangkutan,  baik  mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi;
2. Majelis bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasihat, petunjuk,  saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa;
3. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan kekuatan;
Arbitrasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan  yang  dalam  hal  ini  para  pihak  yang  bersengketa  menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. Dalam penyelesaian sengketa konsumen  dengan  cara  arbitrasi,  para  pihak  memilih  arbitrator  dari  anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha, unsur pemerintah dan konsumen sebagai  anggota  majelis.  Arbitrator  yang  dipilih  oleh  para  pihak,  kemudian memilih  arbitrator  ke-tiga  dari  anggota  BPSK  yang  berasal  dari  unsur pemerintah  sebagai  ketua  majelis.  Di  dalam  persidangan  wajib  memberikan petunjuk kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan. Dengan izin
ketua  majelis,  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  bersangkutan  dapat mempelajari semua berkas yang  berkaitan dengan persidangan  dan membuat kutipan seperlunya.
Pada hari persindangan 1 (pertama), ketua majelis wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, dan bilamana tidak tercapai perdamaian, maka  persidangan  dimulai  dengan  membacakan  isi  gugatan  konsumen  dan surat  jawaban  pelaku  usah.  Ketua  majelis  memberikan  kesempatan  kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa untuk menjelaskan hal-hal yang persengketakan.
Pada hari persindangan 1 (pertama) sebelum pelaku usaha memberikan jawabannya,  konsumen  dapat  mencabut  gugatannya  dengan  membuat  surat pernyataan.  Dalam  hal  gugatan  dicabut  oleh  konsumen,  maka  dalam persindangan, pertama majelis wajib mengumumkan bahwa gugatan dicabut. Apabila  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  terjadi  perdamaian antara konsumen dan pelaku usaha yag bersengketa, majelis membuat putusan dalam bentuk penetapan perdamaian.
Dalam hal pelaku usaha dan konsumen tidak hadir pada hari persidangan 1  (pertama)  majelis  memberikan  kesempatan  terakhir  kepada  konsumen  dan pelaku usaha untuk hadir pada persidangan 2 (kedua) dengan membawa alat bukti  yang  diperlukan.  Persidangan  ke  2  (kedua)  diselenggarakan  selambat- lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hari persidangan 1 (pertama)  dan  diberitahukan  dengan  surat  panggilan  kepada  konsumen  dan pelaku  usaha  oleh  sekretariat  BPSK.  Bilamana  pada  persidangan  ke  2  (dua), konsumen  tidak  hadir,  maka  gugatannya  dinyatakan  gugur  demi  hukum, sebalikmya  bila  pelaku  usaha  yang  tidak  hadir,  maka  gugatan  konsumen dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran pelaku usaha.
Hasil  penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  konsiliasi  atau  mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh konsumen dan pelaku usaha.  Perjanjian  tertulis  dikuatkan  dengan  keputusan  majelis  yang  ditanda- tangani  oleh  ketua  dan  anggota  majelis.  Begitu  juga,  hasil  penyelesaian
konsumen  dengan  cara  arbitrasi  dibuat  dalam  bentuk  putusan  majelis  yang ditanda-tangani oleh ketua dan anggota majelis. Putusan majelis adalah putusan BPSK. Putusan BPSK dapat berupa:
a. Perdamaian;
b. Gugatan ditolak dan
c. Gugatan dikabulkan.
Dalam  hal  kegiatan  dikabulkan,  maka  amar  putusan  ditetapkan kewajiban  yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Kewajiban tersebut berupa pemenuhan:
1. Ganti rugi;
2. Sanksi  administratif  berupa  penetapan  ganti  rugi  paling  banyak  Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
Ketua  BPSK  memberitahukan  putusan  majelis  secara  tertulis  kepada alamat  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  bersengketa,  selambat-lambatnya  7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yang  bersengketa  wajib  menyatakan  menerima  dan  menolak  putusan  BPSK. Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan keberatan  kepada  pengadilan  negeri  selambat-lambatnya  dalam  waktu  14 (empat  belas)  hari  kerja  terhitung  sejak keputusan  BPSK  dibacakan.  Tata  cara pengajuan  keberatan  terhadap  putusan  BPSK  diatur  dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2006.  Di  sisi  lain,  pelaku  usaha  yang menyatakan  menerima    putusan  BPSK,  wajib  melaksanakan  putusan  tersebut selambat-lambatnya  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari  kerja  terhitung  sejak menyatakan  menerima  putusan  BPSK.  Pelaku  usaha  yang  menolak  putusan BPSK,  tetapi  tidak  mengajukan  keberatan,  setelah  batas  waktu  7  (tujuh)    hari dianggap  menerima  putusan  dan  wajib  melaksanakan  putusan  selambat- lambatnya  5  (lima)  hari  kerja  setelah  batas  waktu  mengajukan  keberatan dilampaui. Apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya, maka BPSK
menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Putusan  BPSK  merupakan  putusan  yang  final  dan  telah  mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Terhadap perbuatan BPSK, dimintakan penetapan eksekusi  oleh  BPSK  kepada  pengadilan  negeri  di  tempat  konsumen  yang dirugikan.  Eksekusi  atau  pelaksanaan  sudah  mengandung  arti  bahwa  pihak yang  dikalahkan  tidak  mau  menaati  putusan  itu  secara  sukarela,  sehingga putusan  harus  dipaksakan  kepadanya  dengan  bantuan  kekuatan  hukum. 7 Penetapan  eksekusi  diatur  juga  dalam  Pasal  7  Perma  Nomor  1  Tahun  2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK.
Konsumen mengajukan permohonan eksekusi atas putusan BPSK yang tidak  diajukan  keberatan  kepada  pengadilan  negeri  di  tempat  kedudukan hukum konsumen yang bersangkutan atau dalam wilayah hukum BPSK yang mengeluarkan  putusan.  Permohonan  eksekusi  atas  putusan  BPSK  yang  telah diperiksa melalui prosedur keberatan, ditetapkan oleh pengadilan negeri yang memutus perkara keberatan bersangkutan.
Pengadilan  negeri  wajib  mengeluarkan  putusan  atas  keberatan  dalam waktu  paling  lambat  21  (dua  puluh  satu)  hari  sejak  diterimanya  keberatan. Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut, para pihak dalam waktu paling lambat  14  (empat  belas)  hari  dapat  mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung. Mahkamah Agung wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.
b. Penyelesaian Sengketa melalui LAPS
Dalam interaksi antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang dinamis, ditambah dengan jumlah produk dan layanan jasa keuangan yang selalu berkembang, kemungkinan terjadinya sengketa yang tidak terhindarkan. Hal  tersebut  disebabkan  beberapa  faktor,  di  antaranya  adalah  perbedaan pemahaman antara konsumen dengan LJK mengenai suatu produk atau layanan
7 R. Subekti. (1989). Hukum Acara Perdata . Bandung: Bina Cipta, hlm. 130
jasa keuangan terkait. Sengketa juga dapat disebabkan kelalaian konsumen atau LJK  dalam  melaksanakan  kewajiban  dalam  perjanjian  terkait  produk  atau layanan dimaksud.
Penyelesaian  sengketa  harus  dilakukan  di  LJK  lebih  dahulu.  Dalam Peraturan  OJK  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  diatur bahwa  setiap  LJK  wajib  memiliki  unit  kerja  dan  atau  fungsi  serta  mekanisme pelayanan  dan  penyelesaian  pengaduan  bagi  konsumen.  Jika  penyelesaian sengketa  di  LJK  tidak  mencapai  kesepakatan,  konsumen  dapat  melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).
OJK menetapkan kebijakan bahwa setiap sektor jasa keuangan memiliki satu  LAPS.  Lembaga  ini  dibutuhkan  apabila  tidak  tercapai  kesepakatan penyelesaian sengketa antara konsumen dan LJK. Sejalan dengan karakteristik dan perkembangan di sektor jasa keuangan yang senantiasa cepat, dinamis, dan penuh inovasi, maka LAPS di sektor jasa keuangan memerlukan prosedur yang cepat,  berbiaya  murah,  dan  dengan  hasil  yang  obyektif,  relevan,  dan  adil. Penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  ini  bersifat  rahasia  sehingga  masing- masing  pihak  yang  bersengketa  lebih  nyaman  dalam  melakukan  proses penyelesaian sengketa dan tidak memerlukan waktu yang lama karena didesain dengan menghindari kelambatan prosedural dan administratif.
Selain itu, penyelesaian sengketa melalui LAPS di sektor jasa keuangan dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki keahlian sesuai dengan jenis sengketa,  sehingga  dapat  menghasilkan  putusan  yang  obyektif  dan  relevan. Dengan adanya LAPS, maka akan terwujud adanya kepastian bagi konsumen dan LJK atas sengketa yang timbul. Putusan yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa  melalui  LAPS  dapat  dijadikan  oleh  konsumen  sebagai  bahan pembelajaran mengenai hak  dan kewajibannya. Sedangkan bagi  LJK, putusan dimaksud  dapat  digunakan  untuk  menyempurnakan  dan  mengembangkan
produk  dan/atau  layanan  yang  dimiliki  dengan  menyesuaikan  pada kemampuan dan kebutuhan konsumen.
Dalam  proses  penyelesaian,  OJK  mendorong  agar  diselesaikan  antara kedua belah pihak, atau yang dikenal dengan nama Internal Dispute Resolution (IDR).  OJK  akan  memantau  proses  penyelesaiannya  dan  bila  tidak  selesai diharapkan meneruskan ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Sudah  ada  beberapa  LAPS  yang  beroperasi,  yaitu  LAPS  Perbankan  Indonesia (LAPSPI), Badan Mediasi dan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi  Perusahaan  Pembiayaan,  Pegadaian  dan  Modal  Ventura  Indonesia (BMPPVI), Badan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia dan Badan Mediasi Dana  Pensiun  (BMDP).  “Sebelumnya  beberapa  LAPS  sudah  beroperasi  sejak beberapa tahun yang lalu, bahkan sebelum OJK terbentuk. Namun setelah ada OJK ada penyesuaian sejak awal 2016”.
Pada hasil penelitian ini, peneliti menfokuskan pada beberapa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen, yakni Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi  Indonesia  (BMAI),  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), dan Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Dana Ventura  Indonesia (BMPPVI) dan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK), terkait dengan BPSK sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya.
Pendirian LAPS tidak terlepas dari kenyataan bahwa dalam penyelesaian pengaduan  Konsumen  oleh  Lembaga  Perbankan  seringkali  tidak  tercapai kesepakatan antara Konsumen dengan Lembaga Perbankan. Untuk mengatasi hal  tersebut  diperlukan  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  diluar Pengadilan yang ditangani oleh orang-orang yang memahami dunia perbankan. 8 LAPSPI,  adalah  lembaga  independen  yang  didirikan  oleh  Asosiasi  Perbankan untuk memberikan layanan penyelesaian sengketa di sektor perbankan diluar Pengadilan. Kehadiran  LAPSPI  diharapkan  dapat  memenuhi  kebutuhan masyarakat akan tersedianya layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan
untuk bidang jasa keuangan sektor Perbankan Umum/Syariah (termasuk Bank Asing dan Joint Venture ) dan Bank Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syariah,  yang  adil,  cepat,  murah  dan  efisien.  Disisi  lain  keberadaan  LAPSPI diharapkan dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, sehingga industri perbankan dapat tumbuh dengan stabil.
Pendirian  LAPSPI  tidak  terlepas  dari  kenyataan  bahwa  dalam penyelesaian pengaduan Konsumen oleh Lembaga Perbankan seringkali tidak tercapai kesepakatan antara Konsumen/nasabah dengan Lembaga Perbankan. Sementara  itu  berdasarkan  data  pengaduan  yang  masuk  ke  OJK,  jumlah sengketa  di  sektor  perbankan  merupakan  yang  terbanyak  di  antara  sektor keuangan lainnya.
Sesuai ketentuan OJK bahwa Lembaga Perbankan wajib menyelesaikan sengketa dengan konsumen/nasabahnya. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka  konsumen/nasabah  dan  Lembaga  Perbankan  dapat  melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melaui pengadilan. Penyelesaian sengketa  diluar  pengadilan  tersebut  dilakukan  melalui  LAPSPI  yang  dimuat dalam Daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK.
Pendirian  LAPSPI  didasarkan  kepada  Strategi  Nasional  Perlindungan Konsumen dan Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional; Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen;  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Sektor  Jasa  Keuangan. Sesuai  POJK No.1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di Sektor  Jasa  Keuangan,  LAPSPI  telah  dievaluasi  oleh  Tim  Penilai  OJK  pada tanggal 21 Oktober 2015 dan telah memenuhi persyaratan sebagai LAPSPI yang terdaftar  di  OJK  vide surat  OJK  No.  No.  S-7/EP.1/2015  tanggal  21  Desember 2015.
Fungsi  LAPSPI  Di  Sektor  Jasa  Perbankan Sebagai  Lembaga  Alternatif Penyelesaikamn Sengketa di Sektor Jasa Perbankan yang telah terdaftar di OJK, LAPSPI mempunyai dan menjalankan fungsi sebagai berikut:
a. Merupakan forum alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang fair dan independen;
b. Merupakan forum penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dan kelestarian hubungan jangka panjang para pihak
Lingkup  Layanan.  LAPSPI  memberikan  layanan  penyelesaian  sengketa melalui mekanisme penyelesaian di sengketa luar pengadilan (out-of-court dispute settlement), yang  meliputi  Mediasi,  Ajudikasi  dan  Arbitrase.  Penyelesaian sengketa  yang  dapat  diselesaikan  oleh  LAPSPI  harus  memenuhi  persyaratan sebagai berikut:
a. Merupakan  sengketa  perdata  yang  timbul  diantara  para  pihak dibidang atau terkait dengan perbankan
b. Terdapat kesepahaman diantara para pihak yang bersengketa bahwa sengketa akan diselesaikan melalui LAPSPI
c. Ada  permohonan  tertulis  (pendaftaran  sengketa)  dari  pihak-pihak yang bersengketa kepada LAPSPI
d. Bukan merupakan sengketa dalam ruang lingkup hukum pidana dan atau hukum administratif.
Sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa, LAPSPI menjamin dan menjunjung  tinggi  integritas,  kemandirian  dan  imparsialitas  Mediator, Ajudikator  dan  Arbiternya,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Kode  Etik Mediator/Arbiter LAPSPI. Seorang Mediator/Ajudikator/Arbiter LAPSPI tidak diperkenankan  untuk  menangani  sengketa,  apabila  yang  bersangkutan mempunyai  benturan  kepentingan  dengan kasus  yang  ditangani  atau  dengan salah satu pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya. Jika diketahui ternyata terdapat  benturan  kepentingan  antara  Mediator/Ajudikator/  Arbiter  dengan para  pihak,  maka  Mediator/Ajudikator/Arbiter  yang  bersangkutan  harus
mengundurkan diri dan diganti dengan yang lain yang tidak memiliki benturan kepentingan.
Penyelesaian  sengketa  pada  BMPPVI  menjalankan  perannya menyelesaikan  sengketa  pembiayaan  dan  pegadaian  selalu  mengedepankan upaya  mediasi  dengan  tujuan  agar  tercapai  perdammaian  antara  para  pihak yang  bersengketa,  namun  apabila  bila  tidak  tercapai  maka  atas  kesepakatan untuk  atau  dalam  menempuh  mediasi  maka  BMPPVI  akan  membantu  para pihak  menyelesaikan  sengketa  melalui  model  penyelesaian  ajudikasi  dan arbitrase dimana para ajudikator dan arbiter BMPPVI akan memeriksa sengketa yang  terjadi  dan  menetapkan  putusan  berdasarkan  fakta,  bukti  dan pertimbangan hukum yang berlaku.
Jenis  sengketa  yang  dapat  ditangani  oleh  BMPPVI  adalah  Permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan Konsumen /Pengguna jasa keuangan/ ahli warisnya antara lain meliputi:
 Gugatan atas tidak diberikannya layanan informasi dari PUJK
 Gugatan atas tidak diberikannya layanan sesuai janji PUJK atau yang telah disepakati
 Gugatan atas kerugian yang dialami konsumen akibat tidak dijalankannya proses bisnis sesuai ketentuan
Sengketa yang dapat ditangani adalah sengketa yang telah diupayakan penyelesaian  melalui  penanganan  keluhan  konsumen (Internal  Dispute Resolution) dan  tidak  sedang  dan/atau  telah  diselesaikan  melalui  lembaga Peradilan  Umum.  Prosedur  penunjukan  hingga  proses  terlaksananya  upaya penyelesaian  sengketa  di  BMPPVI  tidak  jauh  berbeda  dengan  ketentuan  di LAPSPI.  Yang  membedakannya  adalah  pada  saat  sekarang  ini  BMPPVI  baru melaksanakan  tahapan  hingga  Ajudikasi  belum  masuk  pelaksanaan  pada Arbitrase.
Pada Badan Mediasi dan Arbitrase Ausransi Indonesia 9 Peraturan BMAI tentang “Proses Penanganan Sengketa Melalui Mediasi dan atau Ajudikasi” telah ditetapkan untuk pertama kalinya pada bulan September 2006, saat BMAI mulai beroperasi. Dan seiring dengan berjalannya waktu, terhadap peraturan tersebut telah  diladakan  penyesuaian  dan  perbaikan  melalui  Keputusan  BMAI  No. 001/SK-BMAI/04.2010  tanggal  01  April  2010  tentang  Proses  Penanganan Sengketa Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi.
Dengan diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014, tanggal 16  Janjuari  2014,  tentang  LAPS  di  Sektor  Jasa  Keuangan”  oleh  OJK,  maka Peraturan BMAI tentang Proses Penanganan Sengketa Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi  harus  disesuaikan  dan  diperbaiki  lagi.  Selain  itu,  OJK  menetapkan agar Peraturan dan Prosedur Mediasi dipisahkan dari Peraturan dan Prosedur Ajudikasi.
Sejalan dengan ketentuan POJK disebut di atas, BMAI telah memperluas kegiatannya  dengan  menjadi  Lembaga  Arbitrase  dan  oleh  karena  itu  “Badan Mediasi Asuransi Indonesia” telah mengubah namanya menjadi “Badan Mediasi dan  Arbitrase  Asuransi  Indonesia”.  Namun  demikian,  meskipun  namanya diubah, singkatannya tetap dipertahankan, yaitu: BMAI. Perubahan nama dan perluasan  kegiatan  BMAI  ini  telah  disahkan  oleh  Kementerian  Hukum  dan HAM  RI  melalui  Surat  Keputusan  Nomor  AHU-52.AH.01.08  Tahun  2014, tanggal 25 Pebruari 2014. Untuk menjalankan kegiatan berarbitrase, BMAI telah mempunyai suatu perangkat peraturan yang lain yaitu “Peraturan dan Prosedur Arbitrase BMAI”.
Dengan mulai berlakunya Keputusan BMAI No. 001/SK-BMAI/11.2014 tentang  “Peraturan dan Prosedur Mediasi BMAI”, maka Keputusan BMAI No. 001/SK-BMAI/04.2010  tentang  Proses  Penanganan  Sengketa  Melalui  Mediasi dan/atau  Ajudikasi  dan  Petunjuk  Pelaksanaan  Proses  atau  Prosedur Penanganan Sengketa dinyatakan tidak berlaku lagi.
9 http://bmai.or.id dan wawancara dengan pimpinan BMAI pada tanggal 23 Agustus 2017
Cara  Pengajuan  Permohonan  Penyelesaian  Sengketa,  Tertanggung  atau Pemegang  Polis  harus  mengisi  dengan  lengkap  Formulir  Permohonan Penyelsaian  Sengketa  (FPPS)  yang  disediakan  BMAI  dan  menyampaikannya kepada BMAI, untuk digunakan sebagai dasar melakukan investigasi atas suatu Sengketa.

## a) Batas Nilai Tuntutan Ganti Rugi
Untuk  proses  Mediasi  dan  Ajudikasi,  nilai  tuntutan  ganti  rugi  atau manfaat  polis  yang  dipersengketakan  tidak  melebihi  Rp  750.000.000 (tujuh  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  per  klaim  untuk  asuransi kerugian/umum dan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per klaim untuk asuransi jiwa atau Asuransi jaminan sosial.
b) Proses Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian  sengketa  klaim  (tuntutan  ganti  rugi/  manfaat)  dilakukan oleh BMAI dalam 3 (tiga) bagian yaitu: Tahap Mediasi, Tahap Ajudikasi, serta Tahap Arbitrase. Tahap tersebut diantaranya :
Tahap I – Mediasi: Permohonan Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi yang diterima BMAI akan ditangani oleh Mediator yang akan berupaya agar  Tertanggung  atau  Pemegang  Polis  dan  Penanggung  (Perusahaan Asuransi)  dapat  mencapai  kesepakatan  untuk  menyelesaian  sengketa secara damai dan wajar bagi kedua belah pihak. Mediator akan bertindak sebagai penengah antara Tertanggung atau Pemegang  Polis (Pemohon) dan Penanggung atau Perusahaan Asuransi (Termohon).
Tahap  2  –  Ajudikasi: Bila  Sengketa  Klaim  (tuntutan  ganti  rugi  atau manfaat) tidak dapat diselesaikan melalui Mediasi (Tahap 1), maka Pihak Pemohon  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  Ketua  BMAI  agar sengketanya dapat diselesaikan melalui proses Ajudikasi. Sengketa akan diputuskan oleh Majelis Ajudikasi yang ditunjuk oleh BMAI.
Tahap 3 – Arbitrase: Atas sengketa klaim yang tidak dapat diselesaikan pada proses Mediasi atau Ajudikasi dan yang nilai sengketanya melebihi Batas  Nilai  Tuntutan  Ganti  Rugi  dilakukan  proses  Arbitrase.  Sengketa
klaim  akan  diperiksa  dan  diadili  oleh  Arbiter  Tunggal  atau  Majelis Arbitrase.  Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat para Pihak dan tidak dapat dimintakan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  BMPPVI,  BMAI  juga  memiliki  kesamaan dengan LAPSPI terhadap proses dan prosedur penyelesaian sengketa.

## D. PENUTUP
Pada  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2014 tentang Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Sektor  Jasa  Keuangan,    LAPS memiliki  sumber  daya  yang  memadai  sehingga  tidak  tergantung  kepada Lembaga  Jasa  Keuangan  tertentu.  Sedangkan  BPSK  dibentuk  berdasarkan Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  dan  mencakup  semua  sektor perlindungan  dan  penyelesaian  sengketa konsumen.  Dengan  demikian  antara BPSK dan LAPS seharusnya memiliki perbedaan dan kewenangan yang berbeda, perkembangan  lembaga  penyelesai  sengketa  tentu  harus  sesuai  dengan pembidangan  dan  kedepan  dengan  banyaknya  lembaga  penyelesai  sengketa harus  ada  satu  arah  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  kewenangan.  Dengan perkembangan  lembaga  penyelesaian  sengketa  konsumen,  UUPK  sebaiknya direvisi kembali dengan tujuan agar tidak terjadinya perbenturan kewenangan, kedepan  harus  ada  aturan  jelas  hukum  perlindungan  konsumen  terkait perkembangan zaman dan upaya yang dulakukan oleh OJK adalah solusi dalam menjawab masalah yang dihadapi saat sekarang ini, dan untuk BPSK harus ada pembatasan kewenangan terhadap penyelesaian sengketa Konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdul Halim Barkallah. (2010). Hak-Hak Konsumen . Bandung: Nusamedia. A.Z. Nasution. (1999). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Daya Widya.
Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo.  (2003). Hukum  Perlindungan  Konsumen, Bandung: PT. Chitra Aditya Bakti.
Celine Tri Siwi Kristiyanti. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani.  (2006). Hukum  tentang  Perlindungan Konsumen . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Mansyur  M  Ali.  (2007). Penegakan  Hukum  tentang  Tanggung  Gugat  Prosedusen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Genta Press.
Susanti Adi Nugroho. (2008). Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum  Acara  serta  Kendala  Implementasinya ,  Cetakan  Pertama,  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Sulasri.  (2006).  “Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dalam  UU  Perlindungan Konsumen”,  dalam  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia, Lika  Liku Perjalanan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen, disunting  oleh Arimbi.

## Jurnal Ilmiah:
Ari  Purwadi.  (2010).  “Telaah  Singkat  tentang  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen”, Jurnal  Hukum  dan  Keadilan. Fakultas  Hukum  Universitas Islam Indonesia, Vol. 3. No. 3.
Nevey Varida Ariani. (2012).  “Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan”, Jurnal Rechts Vinding , Vol.1 No. 2.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagagangan Nomor 301/MPP/Kep/10/2001  tentang  Pengangkatan,  Pemberhentian Anggota, dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan: Pengumuman Nomor Peng-1/D.07/2016 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan.