## ANALISIS KEBIJAKAN IMPOR BERAS 1 JUTA TON OLEH PEMERINTAH INDONESIA: DATA DAN ANALISIS MEDIA SOSIAL
Zahra Mahreva Basuki 1 , Rizky Juda Putra Hidayat* 2 , Puji Susilo Asih 3 , Iradhad Taqwa Sihidi 4
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang Email : rizkyjda27@gmail.com

## Abstrak
Rencana impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia menjadi isu yang sangat menarik untuk diskusikan mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara  agraris.  Berdasarkan  data  yang  ditunjukkan  oleh  BPS  pada  tahun  2017, sekitar  29,76  %  penduduk  Indonesia  berprofesi  sebagai  petani.  Artinya  ketika kegiatan  impor  beras  tetap  dilakukan,  maka  kesejahteraansebanyak  31,  68  juta orang (petani) mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait rencana pemerintah Indonesia untuk mengimpor beras sebanyak 1 juta ton, dari  perspektif  masyarakat  yang  disarkan  pada  data  serta  analisis  pada  media sosial.  Sedangkan  data  dan  analisis  sosial  media  dilihat  pada  (Twitter)  yang diperoleh  melalui  Drone  Emprit  pada  periode  13-19  Maret  2021.  Hasil  yang ditemukan  berdasarkan  data  yang  ditampilkan  oleh  Drone  Emprit  menujukkan bahwa isu atau rencana impor beras sebanyak 1 juta ton menjadi sebuah kebijakan yang mengundang banyak pro-kontra di masyarakat. Kebijakan untuk impor beras ini ditolak keras oleh mayoritas masyarakat  Twitter sebab petani akan memasuki panen  raya,  yang  mana  ketika  impor  beras  tetap  dilanjukan  maka  yang  terjadi adalah  menurunnya  harga  jual  beras  dari  petani  sehingga  berkonsekuensi  pada kerugian beruntun yang dialami petani.
Kata Kunci/: Impor Beras, Kebijakan, Drone Empirit, Petani

## Abstract
The  rice  import  plan  to  be  carried  out  by  the  Indonesian  government  is  a  very interesting issue to discuss considering that Indonesia is known as an agricultural country.  Based  on  data  shown  by  BPS  in  2017,  around  29.76%  of  Indonesia's population  works  as  farmers.  This  means  that  when  rice  import  activities  are carried  out,  the  welfare  of  31.68  million  people  (farmers)  will  experience  a decline. This study aims to analyze the Indonesian government's plan to import 1 million tonnes of rice, from the perspective of the community that is broadcast on the data and analysis on social media. Meanwhile, data and social media analysis can  be  seen  on  (Twitter)  obtained  through  Drone  Emprit  in  the  period  13-19
March  2021.  The  results  found  based  on  the  data  displayed  by  Drone  Emprit show that the issue or  plan to  import 1 million  tons of  rice is an inviting policy. many  pros  and  cons  in  society.  This  policy  for  rice  imports  was  vehemently rejected by the majority of the Twitter community because farmers will enter the harvest season, where when rice imports continue, what happens is a decrease in the selling price of rice from farmers, resulting in consecutive losses experienced by farmers.
Keywords: Rice Imports, Policies, Drone Emprit, Farmers

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  agraris  dengan  sebagian  besar  penduduknya bekerja  dalam  sektor  pertanian  (Ikhsani  et  al.,  2020).  Fakta  ini  berkorelasi langsung  pada  predikat  Indonesia  sebagai  negara  dengan  tingkat  konsumsi  beras nomor  empat  terbesar  di  dunia.  Konsumsi  beras  penduduk  Indonesia  mencapai 139  kg/kapita  setiap  tahunnya.  Dengan  laju  pertumbuhan  penduduk  yang  terus tumbuh  menyebabkan  kebutuhan  beras  akan  terus  meningkat  di  setiap  tahunnya (Somantri  et  al.,  2020)  yang  salah  satunya  dipenuhi  melalui  mekanisme  impor (Paipan & Abrar, 2020).
Sebagai  negara  agraris,  kontribusi  pertanian  sangat  signifikan.  Pertanian beras  bagi  Indonesia  adalah  salah  satu  sektor  unggulan  yang  dapat  memegang peran  penting  dalam  pemenuhan  kebutuhan  dalam  negeri,  terutama  pada kebutuhan pangan (Sa’diah & Tamami, 2020). Beras merupakan kebutuhan pokok yang  menjadi  kebutuhan  sekitar  78%  penduduk  Indonesia  untuk  memenuhi asupan  energi  setiap  hari  terutama  asupan  karbohidrat.  Beras  menjadi  kebutuhan pangan  yang  sangat  penting  bagi  masyarakat  Indonesia  karena  dalam  dengan tingkat  konsumsi  111, 58 Kilogram  (Kg) per Kapita per Tahun  (Timorria, 2019) Dengan  jumlah  penduduk  yang  semakin  bertambah  pada  setiap  tahunnya, mengakibatkan  meningkat  pula  kebutuhan  akan  persediaan  beras  untuk  asupan pangan masyarakat Indonesia (Sains et al., 2021).
Pemerintah  sampai  saat  ini  masih  bercita-cita  untuk  dapat  menjadikan Indonesia  sebagai  Lumbung  Pangan  Dunia  pada  tahun  2045.  Prioritas  pertama dalam  mewujudkan  cita-cita  tersebut  ialah  mewujudkan  swasembada  pangan, terutama  beras  (Widyawati  et  al.,  2014).  Perlu  di  ingat  bahwasanya  pada  tahun
2005  Indonesia  pernah  memasuki  peringkat  ketiga  setelah  China  dan  India sebagai  produsen  padi  terbesar  (Febryati,  2016).    Maka,  Rencana  impor  beras yang  akan  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  di  tengah  petani  yang  hendak memasuki  panen  raya  adalah  sebuah  ironi  pada  eskpektasi  tersebut  sehingga mendapat respon beragam baik pro maupun kontra di publik.
Paradoks  tersebut  terekam  karena  perencanaan  impor  beras  1  juta  ton tersebut    kemudian  tidak  dibarengi  dengan  realitas  yang  ada  (Sari,  2014)  yakni ketercukupan  stok  beras  dalam  negeri  salah  satunya  karena  telah  memasuki musim  panen.  Akibat  selanjutnya,  ketika  rencana  impor  beras    baru  sebatas wacana belum dieksekusi harga jual beras dari petani telah jatuh (Febriaty, 2016). Alhasil kesejahteraan para petani kian dipertanyakan.
Dilain sisi presiden Joko Widodo juga pernah menggaungkan terkait food eastate ,  sebuah  program  nasional  yang  dirancang  pemerintah  dengan  maksud untuk  meningkatkan  kesejahteraan  para  petani.  Cita-cita  yang  sulit  terealisasi memang mengingat dibidang pertanian salah satunya karena efek perubahan iklim membuat  produksi  beras  dalam  negeri  terus  menyusut  (Rondhi  et  al.,  2019).  Ini ditambah  bahwa  kebijakan  anti  impor  beras  lebih  bersifat  retorika  populis  untuk kepentingan  elektoral  (Davidson,  2018)  yang  tidak  dikongkritkan  seperti  yang dilakukan jokowi salah satunya karena derasnya tarik ulur kepentingan.
Ekspektasi  tersebut  kemudian  menjadi  kontraproduktif  dengan  wacana impor  beras  1  juta  ton  beras  karena  kesejahteraan  petani  akan  semakin  sulit terwujud.  Inkonsistensi  sikap  dan  rencana  kebijakan  inilah  yang  menimbulkan kegeraman  bergelombang  publik  yang  merasa  pemerintah  tidak  berpihak  pada nasib  petani  dalam  negeri  dan  akan  semakin  memperlebar  kesenjangan  sosial  di Indonesia.
Berdasakan  data  yang  disajikan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  yang dikutip  dalam  lamaan  databoks.katadata.co.id  menunjukkan  bahwasanya  pada tahun 2020 per Agustus jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 128,5 juta orang (Annur, 2020). Dari jumlah tersebut sebanyak 38,83 juta orang atau sekitar 29,76 %  bekerja  sebagai  petani.  Artinya,  rencana  kebijakan  impor  ini  punya  dampak sangat signifikan terhadap kualitas kesejahteraan petani.
Urgensi  kegiatan  impor  dapat  dilakukan  dengan  melihat  beberapa  faktor atau  alasan  salah  satunya  adalah  terakait  kapasitas  produksi  beras  dan  konsumsi beras  (Darwanto  &  Rahayu,  2017).  Ketika  jumlah  produksi  beras  dalam  negeri masih  dinilai  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan  atau  konsumsi  beras, maka seharusnya rencana impor beras tidak perlu dilakukan. Rencana impor beras yang hendak dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini tidak sejalan dengan realitas yang ada karena stok beras dalam negeri masih mencukupi.
Sebagaimana  yang  diwartakan  dalam  viva.co.id  yang  menyampaikan bahwasanya  derektur  utama  Perusahaan  Umum  Badan  Urusan  Logistik  (Bulog), yakni Budi Waseso mengungkapkan bahwa jumlah atau stok beras yang di impor pada  tahun  2017  masih  banyak.  Persediaan  beras  di  gudang  masih  mencapai angka 883.585 ton per 14 Maret 2021 (Prasetya & Yudha, 2021). Bulog berusaha menolak  kegiatan  impor  beras  dalam  waktu  dekat  sebab  persediaan  beras  hasil impor di  tahun 2017, 2018, masih cukup banyak. Yang ditakutkan adalah ketika kegiatan impor beras ini tetap dilakukan maka mutu beras yang belum dikeluarkan semakin menurun. Dengan melihat usia beras yang lebih dari dua tahun tersebut, menjadi sebuah urgensi untuk mengeluarkan beras dari gudang.
Namun  disisi  lain  ketika  pemerintah  menerapkan  kebijakan  untuk melakukan  pembatasan  impor  beras  yang  terjadi  adalah  meningkatnya  angka kemiskinan. Hal  ini disebabkan oleh adanya letak geografis  Indonesia  yang sulit untuk  melakukan  swasembada  pangan  (Kusumah,  2019).  Akan  tetapi  jika dianalisis  kembali  pada  masa  orde  baru  atau  dimasa  kepemimpinan  Soeharto Indonesia  sempat  mengalami  swasembada  pangan.  Hal  ini  sebagaimana  yang dijelaskan  oleh  (Di  et  al.,  2019)  bahwa  Indonesia  pada  tahun  1980  an  pernah menjadi  salah  satu  negara  pengekspor  beras  terbesar  setelah image nya  yang dikenal sebagai negara pengimpor beras terbesar di dunia. Dengan demikian maka seharusnya  ketika  sector  pertanian  benar-benar  dimaksimalkan  dan  dimasifkan dengan  melihat  tenaga  kerja  dibidang  pertanian  yang  menjadi  mayoritas matapencaharian  masyarakat  Indonesia,  maka  tidaklah  sulit  untuk  mencapai  titik swasembada pangan. Ketika hal demikian terjadi maka realitas akan menampilkan
kesejahteraan  petani  meningkat  kemudian  angka  kemiskinanpun  mengalami penurunan.
Artikel ini selanjutnya melakukan elaborasi secara kritis terhadap rencana Impor  beras  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  perspektif  publik.  Bagaimana respon  publik  terhadap  kebijakan  kontroversi  ini,  apakah  mendukung  atau menolak  dengan  argumentasinya  masing-masing.  Polarisasi  tersebut  dapat direkam  melalui  perbincangan  di  media  sosial  yakni  Twitter,  salah  satu  sarana bagi  public  untuk  mengantrikulasikan  pandangan  dan  sikap  politiknya  terhadap sebuh kebijakan.
Dalam  konteks  demokrasi,  Media  sosial  menjadi  ruang  proses demokratisasi  (Best  &  Meng,  2015;  Placek,  2017;  Salahudin  et  al.,  2020). Didalamnya  terjadi  proses  deliberasi  publik  (Ceron  &  Memoli,  2016)  karena menyediakan  keterlibatan  politik  dalam  isu-isu  tertentu  secara  egaliter  dan komunikatif  (Justwan  et  al.,  2018;Lee  et  al.,  2018).  Media  sosial  dapat  menjadi alat untuk memobilisasi protes terhadap kebijakan negara (Chrona & Bee, 2017). Ada  debat  publik  yang  berlangsung  dua  arah  dan  tanpa  batas  didalamnya (Wischmeyer,  2019).  Kajian  (Jha  &  Kodila-Tedika,  2020)  menunjukan  secara keseluruhan  meskipun  dengan  skala  dan  nilai  yang  beragam  ada  korelasi  kuat antara penggunaan media sosial bagi proses konsolidasi demokrasi di 125 negara
Media  sosial  merupakan  salah  satu  konten  internet  yang  paling  banyak digunakan  manusia  untuk  berinteraksi  secara  tidak  terbatas  (Loilatu  et  al.,  2021; Juditha, 2014; Amrullah et al., 2016; Purnomo et al., 2021). Media sosial adalah media  yang  isinya  diciptakan  dan  didistribusikan  melalui  interaksi  sosial menunjukkan bahwa media sosial di Indonesia dapat memobilisasi orang, namun belum mampu mendorong representasi demokratis (Galuh, 2016).
Salah  satu  media  sosial  yang  dimaksud  adalah Twitter. Salah  satu kegunaanya  memfasilitasi  publik  untuk  menyampaikan  kritik,  saran  dan  opini terhadap  sebuah  hal  (Tika  Ardillaning  Pratiwi,  Burhan  Bungin,  2015). Twitter menjadi  arena  memperbicangkan  membincangkan  isu-isu  politik  (Adinugroho  et al.,  2017)  dan  mampu  mendorong  tercipatnya political  engganment (Daniels, 2016).
Twitter merupakan sebuah media sosial yang sangat populer di Indonesia. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  jumlah  pengguna Twitter yang  mencapai  19,5  juta pengguna  dari  total  330  juta  pengguna  di  dunia.  Kata  yang  terkandung  dalam Twitter merupakan bahasa alami manusia yang merupakan bahasa dengan struktur kompleks  (Astiningrum  et  al.,  2020).  Kebiasaaan  masyarakat  mengutarakan pendapatnya  melalui  media  sosial  terutama Twitter dalam  menanggapi  kejadian atau hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya dapat menjadi salah satu acuan untuk  mengetahui  sentimen  masyarakat  terhadap  lingkungan  atau  kota  tempat tinggal masyarakat tersebut berupa kritik maupun saran (Hasfi et al., 2017).
Selanjutnya  seperti  telah  ditegaskan  di  awal,  rencana  impor  beras  yang akan  dilakukan  pemerintah  diperbicangkan  secara  intensif  oleh  publik  lewat Twitter . Netizen (publik)  menyampaikan  respon  pada  isu  tersebut  yang dikerucutkan menjadi dua sisi: mendukung dan menolak. Melalui perbincangan di Twitter dengan  rentang  waktu  13-19  Maret  2021  diperoleh  pemetaan  mengenai respon  publik.  Data  primer  yang  diambil  dari Drone  Emprit kemudian  dianalisa untuk  melihat  lebih  jauh  proses  polarisasi  pendapat  tersebut.  Penelitian  ini  akan mengelaborasi  percakapan  terkait  isu  impor  beras  saat  petani  sedang  panen  raya menggunakan  data  dari Drone  Emprit yang  menekankan  pada  percakapan warganet  di  media sosial Twitter dalam bentuk  tren dan volume percakapan, top tweet  dari  waktu  ke  waktu,  tren  berita  online,  sebagian  besar  status retweet dan gambar terkait
Artikel  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif  yang digunakan dalam  penelitian ini adalah studi literatur. Data  yang dianalisis dalam penelitian ini berupa percakapan warganet mengenai topik Sentimen Impor Beras di  Indonesia  yang  diambil  dari Drone  Emprit Universitas  Islam  Indonesia (Rahman,  2021)  dalam  membaca  percakapan  warganet  di  media  sosial,  yang mana dalam hal ini adalah Twitter selama bulan Maret 2021 telah mengonfirmasi bahwa  media  sosial  bisa  digunakan  dalam  menganalisis  opini  publik  yang kekinian  atau  sedang  berkembang  saat  ini.  Sedangkan,  proses  pelacakan  dari percakapan  para  warganet  melalui  beberapa  tahapan,  diantaranya;  Pertama, menganalisis  seluruh  klaster  dari  percakapan  warganet  berdasarkan  kata  kunci
Impor  Beras  dan  Nilai  Tukar  Petani.  Kedua, menentukan  rentang  waktu percakapan  warganet.  Ketiga, menganalisis  kata  kunci  melalui Social  Network Analysis (SNA) dan kemudian di uraikan berdasarkan top influencers, buzzer, dan followers. Keempat, memilah  percakapan  berdasarkan  jumlah  retweet,  mention, penggunaan  konten  dan  tagar  yang  digunakan.  Terakhir,  menganalisis  emosi publik yang dominan dalam percakapan tentang impor beras.
. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap fakta-fakta yang didapatkan dari beberapa  media  berita online untuk  menambah  elaborasi  dan  penjelasan  dari temuan-temuan  yang  disajikan  dalam  analisis  data Drone  Emprit. Data  analisis yang disajikan oleh Drone Emprit merupakan kumpulan tweets sejak tanggal 13 – 19  Maret  2021  hingga  mencapai  34.794 tweets. Temuan  ini  membenarkan antusiasme  warganet  dalam  berkomentar  pada  pembahasan  terkait  percakapan dengan isu tersebut.

## PEMBAHASAN
Dua  dalih  utama  yang  digunakan  pemerintah  untuk  memuluskan  rencana impor  beras  1  Juta  ton  yakni  mencukupi  ketersediaan  beras  dalam  negeri  dan melawan mafia beras.  Konteks kebutuhan tinggi  dalam negeri ini disebarluaskan melalui narasi di gambar 1
Gambar 1.
Narasi urgensi impor beras
Salah  satu  alasan  negara  melakukan  impor  adalah  untuk  mencukupi kebutuhan  dalam  negeri,  jika  dalam  konteks  ini  kita  berbicara  terkait  isu  impor beras  sebanyak  1  juta  ton,  yang  dimana  diklaim  sebagai  bentuk  upaya  untuk mencukupi  kebutuhan  yang  tinggi,  kemudian  disebut  juga  impor  ini  dilakukan juga  sebagai  bentuk  melawan mafia .  Namun  yang  kemudian  menjadi  ramai diperbincangkan  di  dalam  forum online di  media  sosial  seperti  halnya Twitter , adalah  impor  ini  dilakukan  disaat  petani  local  mendekati  mangsa  panen  raya. Disatu  sisi  kapasitas  beras  di  gudang  bulog  masih  menumpuk  belum terdistribusikan  dan  kondisi  kualitasnya  kian  menurun.  Logikanya  ketika pemerintah membuka kran impor beras disaat  petani local  mendekati panen raya dan  kemudian  ketika  beras  impor  masuk  dengan  harga  jauh  lebih  rendah dibandingan harga beras dari petani, maka rugilah petani lokal.
Lantas  kemudian  jika  pemerintah  mengatakan  impor  beras  ini  dilakukan sebagai  strategi  untuk  melawan  mafia,  maka  akan  berbanding  terbalik  dengan fakta  yang terjadi bahwasanya peluang para mafia bermain  adalah pada kegiatan impor  itu  sendiri.  Dengan  mengambil  keuntungan  disetiap  kilogramnya,  hal  ini dikarenakan  disetiap  kilogram  beras  terdapat fee yang  diperoleh,  yang  dijadikan sebagai lahan untuk mengambil keuntungan. Maka dari itulah banyak para tokoh ataupun  influencer  yang  ramai-ramai  menolak  isu  adanya  impor  beras  yang hendak dilakukan pemerintah. Jika fakta bahwa stok beras digudang bulok masih menumpuk  ditambah  dengan  musim  panen  raya  tiba,  dan  dari  keberadaan  beras dalam negeri masih cukup untuk mencukupi kebutuhan pangan, lantas untuk apa impor  dilakukan.  Kegiatan  impor  beras  ini  akan  sangat  merugikan  bagi  petani ataupun  negara  sendiri  jika  tetap  dilaksanakan.  Petani  akan  mengalami  kerugian jika  beras  impor  yang  masuk  memiliki  harga  jual  yang  lebih  rendah  dari  beras petani loka. Sedangkan negara akan sangat dirugikan jika kegiatan impor beras ini sebetulnya  tidaklah  perlu  dilakukan  sebab  persedian  beras  dalam  negeri  masih banyak dan mencukupi. Akibat yang diterima negara ketika impor tetap dilakukan adalah  devisa  negara  kian  berkurang,  sedangkan  negara  minim  melakukan kegiatan ekspor yang dapat mengahsilkan devisa negara.
Untuk  meredam  gejolak  dan  protes  publik  yang  telah  masiv  di  media sosial,  pemerintah  selanjutnya  mengatakan  hal  tersebut  masih  sebatas  wacana. Strategi  tersebut  dilakukan  pemerintah  untuk  sentimen minor publik  dengan menyatakan  kebijakan  tersebut  sembari  melihat  momentum  yang  pas  untuk mengambil  keputusan  akhir.  Pola  seperti  ini  cukup  khas  dalam  manajemen  isu kebijakan publik
Selanjutnya,  melalui Twitter respon  publik  dapat  dilacak  intensitasnya. Secara bertahap dan bergelombang, ketika isu ini telah muncul dalam isu publik, 13  Maret  isu  ini  belum  menjadi  isu  utama  yang  diperbicangkan  oleh  netizen Twitter. Isu nya yang terus menghangat setiap hari semakin direspon oleh banyak baik  di  media  sosial  maupun  media  elektronik,  topik  ini trending pada  15  maret dan  mencapai  puncaknya  pada  16  maret  2021.  Ini  tidak  terlepas  dari  pernyataan Budi  Waseso  sebagai  Kepala  Bulog  yang  secara  tegas  menolak  wacana  ini  yang diapresiasi  positif oleh publik. Gambar 2 berikut ini menunjukan tren perjalanan isu  tersebut  yang  jika  ditotal  sampai  19  maret  terakumulasi  hingga  34k Twitter , 3,8k News .
Gambar 2.
Tren dan Volume perbincangan
Sumber : diambil dari Drone Emprit
Gambar  2  juga  menunjukan,  pada  media  berita  online,  isu  akan  impor beras mulai muncul sejak tanggal 13 Maret dengan mention sebanyak 124 dan isu ini mulai naik pada tanggal 15 Maret yang mencapai 532 mention dan puncaknya ada pada tanggal 19 Maret dengan jumlah sebanyak 901 mention. Sehingga total
percakapan terkait isu impor beras sejak tanggal 13 Maret hingga 19 Maret adalah sebanyak38.651 yang terbagi dalam 2 kluster; yakni sebanyak 34.794 mention di media sosial Twitter , dan 3.857 mentiondi media berita online .
Percakapan  mengenai  isu  impor  beras  diketahui  sejak  tanggal  13  Maret 2021.  Data  yang  diperoleh  berasal  dari Drone  Emprit dalam  menganalisis percakapan menggunakan kata kunci “Impor Beras ”. Percakapan terkait isu impor beras ini rupanya mendapatkan penolakan atau kontra dari warganet. Hal ini dapat dilihat  dari  top  twit  yang  didominasi  oleh  cuitan  beberapa top  influencers diantaranya  seperti:  @fadlizon,  @susipudjiastuti,  @ridwankamil,  @na_dirs, @msaid_didu, @ustadtengkuzul, dll (gambar 3)
Semuanya  mengungkapkan  penolakan  atas  rencana  impor  ini.  Akun @fadlizon memberikan umpan cuitan berupa penolakan atas rencana impor beras karena dianggap akan merusak kehidupan petani, yang kemudian di dukung oleh warganet  dengan  akun  @0k1n9f4t1Ra7a  yang  ikut  mempertanyakan  nasib  hasil panen petani dalam negeri.
Penolakan  terhadap  isu  impor  beras  juga  disampaikan  oleh  akun @susipudjiastuti  dengan  turut  meminta  dukungan  bagi  Kabulog  untuk  tidak melakukan  impor  beras  karena  masyarakat  petani  sedang  panen.  Cuitan  ini  di dukung  oleh  akun  @ustadtengkuzul  yang  menyebutkan  sedikitnya  ada  cadangan beras di Bulog dan ada stok sebanyak 25 juta ton beras di Kementan.
Petani  Jawa  Barat  menyampaikan  aspirasi  nya  lewat zoom  meetings agar membatalkan  wacana  impor  beras. Twitter: @ridwankamil  17/Mar/2021  17:24 WIB. Cuitan ini mendapat dukungan dari akun @na_dirs yang turut berkomentar bahwa nasip petani juga perlu diperhatikan.
Negara kalah melawan mafia beras sehingga berencana untuk impor beras dengan  dalih  untuk  menghadapi  mafia  dengan  mengorbankan  petani.    Hingga memberi  penawaran  agar  petani  saja  yang  menghadapi  mafia. Twitter : @msaid_didu 18/Mar/2021 19:14 WIB.
Gambar 3 .
Perjalanan Top Twit
Sumber : diambil dari Drone Emprit
Percakapan  warganet  terkait  tema  impor  beras  ini  menjadi  viral  di  media berita  online  tanggal  19  Maret  ketika  tren  berita  di  sosial  media  sudah  turun. Media  berita  online  mengangkat  pendapat  dari  para  tokoh  terkemuka  yang  turut menyuarakan  aspirasinya.  Terlihat  mantan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  dari Kabinet  Kerja  2014-2019,  Susi  Pudjiastuti  mewarnai  berita  berhari-hari  tentang isu impor beras ini.
Media berita online yang turut mengangkat pendapat dari para tokoh yang bertukar  pendapat  ini  juga  mengikutsertakan  nama  para  tokoh  dalam headline berita  terkait  wacana  isu  impor  beras  tersebut.  Hal  ini  tentu  menjadikan perbincangan terkait impor beras semakin memanas.
Rupanya  banyak  sekali  warganet  yang  menyuarakan  aspirasinya  unutk menolak impor 1 juta ton beras oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, banyak juga yang  memberi  dukungan  kepada  petani  yang  memiliki  hasil  panen  yang melimpah.  Banyak  warganet  yang  mengutarakan  kegelisahan  dan  kekecewannya terhadap  pemerintah  akibat  pemerintah  seolah  tidak  mau  tahu  ketika  petani kesusahan  dalam  memperoleh  benih  dan  pupuk  yang  dibanderol  dengan  harga yang  cukup  mahal.  Bahkan  petani  di  daerah  Jawa  Barat  turut  menyampaikan aspirasinya  via zoom  meeting untuk  menunda  bahkan  menolak  rencana  impor
beras  ini.  Ini  artinya,  isu  penolakan  impor  1  juta  ton  beras  mendapatkan  banyak dukungan dari netizen .
Warganet  yang  mendukung  penolakan  terhadap  isu  impor  beras  ini  juga turut  mengungkapkan  kekecewaannya  kepada  pemerintah  karena  adanya  wacana ini  telah  mengakibatkan  harga  gabah  anjlok.  Warganet  terang-terangan  membela nasib petani yang disengsarakan oleh pemerintah mengingat ketika akan menanam padi  mereka  harus  membeli  bibit  dengan  harga  yang  mahal,  begitu  juga  dengan harga  pupuk.  Kemudin  ketika  masa  panen  raya  malah  pemerintah  memutuskan untuk  impor  beras.  Kekesalan  warga  ini  sampai  menimbulkan  emosi  ketika membahas  bahwa  impor  beras  ini  dilakukan  untuk  menghadapi  mafia.  Bahkan warganet  menantang  supaya  petani  saja  yang  menghadapi  mafia  beras  jika pemerintah sudah kalah menghadapi mafia beras.
Pemilik akun @PutraWadapi turut mengungkapkan kekecewaannya lewat tweet nya yang mengatakan bahwa bapak presiden selama 7 tahun lamanya diajak blusukan  ke  sawah  sehingga  menghadirkan  citra  pemimpin  yang  merakyat  dan mencintai  petani  kini  tengah  mematahkan  hati  rakyat  sebab  mengumumkan wacana impor beras yang menjadikan rakyat kebingungan.
Gambar 4 .
Tren Berita Online
Sumber : diambil dari Drone Emprit
Selanjutnya  media  sosial  ( Twitter )  dapat  merekam  narasi  dari  masing- masing  opinion  leader  yang  kemudiaan  diikuti  oleh  pendukungnya  melalui reetweet .  Semakin  tinggi reetwet yang  terjadi  menunjukan  sikap  aktor  tersebut
yang  didukung  oleh  banyak netizen. Pada  gambar  5  Susi  Pujiastuti  merupakan sosok  yang  paling  banyak  di reetwet .  Ini  menunjukan  konsistensi  Pujisusiastuti untuk  menolak  dengan  keras  rencana  impor  beras  didukung  oleh  banyak pengguna  Twitter.  Disisi  lain  jika  diperhartikan  secara  seksama most  reetwet mayoritas  berasal  dari tweet yang  kontra  dengan  kebijakan  impor  beras.  Bahkan beberapa  diantaranya  dikenal  sebagai  tokoh  oposisi  tulen  pada  pemerintahan Jokowi  seperti  Muhammad  Said  Didu,  Tengku  Zulkarnain  dan  Adhie  Masardi. Artinya secara umum dan mayoritas publik Twitter menolak rencana ini.
Gambar 5.
Most Reetwed
Sumber: diambil dari Drone Emprit
Dengan menggunakan Social Network Analysis (SNA) untuk melihat peta besar percakapan  yang terjadi.  Gambar 6 memperlihatkan hanya  asa satu cluster besar dengan narasi utama menolak impor. Warna merah sebagai tanda resistensi disuarakan  oleh  beberapa  tokoh-tokoh  publik  yang  memang  punya  pengaruh terhadap  persebaran  dan  keyakinan  publik Twitter terhadap  sebuah  isu.  Terlihat top
influencers: @susipudjiastuti, @ridwankamil, @Amal_Alghozali, @na_dirs, @Fa isalBasri, dll.
Gambar 6.
SNA Percakapan Impor Beras
Sumber : diambil dari Drone Emprit
Selanjutnya jika dilihat dari ego network yang dimiliki oleh beberapa top influencer, berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Drone  Empirt  salah  satu  tokoh sekaligus influencer yang memiliki sambutan paling banyak dapat dijumpai pada ego  network nya  adalah Mantan  Menteri  Kelautan  Indonesia  yakni  Susi
Pudjiastuti.  Namun  meskipun  memiliki  pengaruh  yang  cukup  besar  pada ego network nya nyatanya tidak semua followernya ikutan dalam kluster netizen yang menolak atau kontra terhadap isu tersebut.
Beberapa  tokoh  yang  memiliki  pengaruh  yang  cukup  besar  juga,  seperti halnya Ridwan Kamil pun, jika dilihat dari follower nya, ternyata juga tidak semua ikut  di  dalam  percakapan  yang  menunjukkan  sikap  kontra  terhadap  rencana kebijakan pemerintah tersebut. Namun ada beberapa akun juga, yang followers nya atau pengikutnya, disana menunjukkan ikut andil di dalam kluster penolakan atau kontra.  Dari  penemuan  yang  diperoleh  dari  Drone  Emprit  dapat  dilihat  akun bernama  @PutraWadapi  dan  @ustadtengkulzul  merupakan  beberapa  tokoh  yang mempunyai pengikut dan ikut aktif menyuarakan penolakan.
Gambar 7.
Ego Network Beberapa Top Influencer
Sumber : diambil dari Drone Emprit
Lebih  lanjut  dari  top  5 influencers yang  di  dalamnya  termasuk  ada  Susi Pudjiastuti  yang  menempati  posisi  pertama  yang  mendapatkan  sambutan  tinggi oleh netizen sebanyak (7.344 engagement ), kemudian disusul oleh Ridwan Kamil yang  mendapatkan  1.298 engagements pada  akun  twiternya,  Ustad  Tengkuzul yang berada pada posisi ketiga dengan 1.195 engagement, selanjutnya ada Dandy Laksono  dengan  1.173  engagements  dan  yang  terakhir  Putra  Wadapi  dengan capaian engagements sebanyak  1.154.  Dari  engagement  yang  diperoleh  oleh setiap influencer tersebut  tentunya  sesuai  dengan  reaksi  masyarakat  atau  netizen
terhadap segala aktivitas di medsosnya dan juga terkait jumlah followers di media social yang mereka miliki.
Gambar 8 .

## Top Influencer
Sumber : diambil dari Drone Emprit
Jika dikembangkan menjadi 30 akun (gambar 9) yang memiliki influence dalam  masyarakat  seperti  para  pejabat, public  figure, dan  juga  akun-akun penyedia  berita  nasional.  Dilihat  bahwa  akun  @susipudjiastuti  menjadi  akun nomor  satu  yang  mendapatkan retweet sebanyak  7,344  itu  disebabkan  karena memang  masyarakat  sudah  mengetahui  pudji  astuti  sebagai  mantan  pejabat  di Indonesia  dan  juga public  figure yang  sering  mengkritik  kebijakan-kebijakan kontroversi dari pemerintah.
Gambar 9.
Top 30 Influencers
Sumber : diambil dari Drone Emprit
Hal  menarik  yang  bisa  dilihat  dari  gambar  diatas  juga  adalah  jika  kita membandingkan  jumlah  f ollowers yang  ada  di  tiap  akunnya  sangat  beragam,
namun  jumlah followers bukan  aspek  utama  dalam  kasus  ini  karena  dapat dibuktikan  seperti  akun-akun  publik  figur  yang  memiliki  jumlah  f ollowers di bawah akun penyedia berita nasional bisa lebih banyak dalam jumlah retweet, ini dapat  disebabkan  bukan  karena  hanya  siapa  yang  berpendapat  tapi  apa  isi pendapatnya,  jika  pendapat  yang  diungkapkan  sangat  bagus  dan  cenderung mewakili suara rakyat maka tak heran jika akan mendapatkan jumlah retweet yang banyak dari masyarakat.
Gambar 10.
Analisis Emosi Disgusting
Sumber : diambil dari Drone Emprit
Bisa  kita  lihat  dari  gambar  diatas  bahwa  emosi  publik  yang  sangat dominan pada isu impor beras ini adalah disgust atau menjijikan. Mereka banyak yang menghubungkan dengan pernyataan pak @jokowi yang pernah mengatakan “benci”  terhadapat  produk  asing,  namun  realita  dilapangannya  adalah  banyak menterinya  yang  masih  suka  impor.  Inkonsistensinya  yang  terjadi  antara ungkapan dari seorang presiden dengan apa yang dilakukan oleh para menterinya lah yang sangat memancing emosi publik, emosi yang ditunjukan oleh masyarakat ini  merupakan  hal  yang  sangat  wajar  terjadi,  karena  mereka  merasa  pemerintah tidak  bisa  menyelaraskan  pandangan  menjadi  satu  dan  masyarakat  akan mengkhawatirkan bagaimana negara kedepannya.
Kedua  yang paling dominan adalah  emosi marah. Salah satu  yang sangat marah adalah sebuah akun (@Amal_Alghozali) dengan avatar berkacamata gelap dan  topi  koboi.  Marah  melihat  pejabat  yang  dapat  seenaknya  berwacana  tanpa
merasa  menyusahkan  petani  dengan  rencana  impor  saat  panen.  Dengan  narasi kerasnya itu kita bisa melihat betapa marahnya pemiliki akun tersebut, dan tentu emosi marahnya pemilik akun tersebut  sangat  mewakili  perasaan  masyrakat  luas yang juga marah namun tidak berani mengungkapkanya di sosial media.
Lalu emosi yang berada di urutan ketiga adalah surprise dan dilanjutkan ke emosi sadness, anticipation, fear, joy, trust . Dari seluruh emosi yang ada tersebut bahwa  bisa  disimpulkan  masyarakat  tidak  sepakat  akan  rencana  impor  beras  ini karena  dinilai  akan  lebih  membawa  dampak  negatifnya  disbanding  dampak positifnya,  terlebih  dampak  besarnya  akan  sangat  mengenai  para  petani  yang bercocok tanam adalah mata pencaharian mereka sehari-hari.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Drone  Emprit  dapat  ditarik  satu benang  merah,  bahwa  alasan  mengapa  isu  kebijakan  impor  beras  ini  menjadi ramai  dipercincangkan  oleh  berbagai  kalangan  masyarakat  adalah,  pertama rencana  kebijakan  impor  dinilai  akan  merugikan  petani  lokal,  jika  harga  beras impor  jauh  lebih  rendah  dari  harga  beras  petani  lokal.  Kedua,  masyarakat  atau netizen masih  menganggap  pasokan  kebutuhan  beras  di  Indonesia  masih  cukup untuk memenuhi permintaan pasar, hal ini kemudian diperkuat dengan pernyataan kepala  bulog  Indonesia  yakni  Budi  Waseso  yang  menyebutkan  bahwasanya pasokan  beras  yang  ada  digudang  bulog  masih  menumpuk  dan  belum terdistribusikan,  selain  itu  beras-beras  tersebut  ternyata  adalah  beras  hasil  impor dari tahun 2017/2018.
Dengan demikian maka umur beras tersebut sudah lebih dari 2 tahun dan pastinya  secara  mutu  dan  kualitasnya  pun  sudah  menurun.  Warganet  pun  emosi dan  kecewa  dengan  inkonsistensi  pemerintah  yang  tidak  berpihak  kepada kesejahteraan  petani  lokal.  Ketiga,  pengaruh  aktivitas  inlfuencer  pada  ego network nya  yang  memberi  dukungan  kepada  petani  yang  memiliki  hasil  panen yang  melimpah.  Aktivitas  seorang influencer akan  selalu  mendapat  banyak perhatian dan sambutan dari netizen . Entah itu sambutan yang mengarah pada pro ataupun  kontra.  Melalui ego  network yang  dimiliki  oleh  beberapa influencer
seperti  halnya  Susi  Pudjiastuti,  Ridwan  Kamil,  seakan  menjadi support  system dalam  meningkatkan  kuantitas  isu  untuk  diperbincangkan.  Inilah  mengapa kemudian  isu  adanya  kebijakan  impor  beras  langsung  mendapatkan  banyak perhatian dari berbagai kalangan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adinugroho,  I.,  Sjahputri,  S.,  Budiarto,  J.,  &  Muhamad,  R.  (2017). Technology, Emotion  and  Democracy:  Understanding  The  Dynamic  Through Analyzing  Conversation  in  Twitter . Journal  of  Government  and  Politics , 8 (1). https://doi.org/10.18196/jgp.8151
Amrullah,  A.  A.,  Tantoni,  A.,  Hamdani,  N.,  Bau,  R.  T.  R.  L.,  Ahsan,  M.  R.,  & Utami,  E.  (2016). Reviewatas  Analisis  Sentimen  Pada  Twitter  Sebagai Representasi  Opini  Publik  Terhadap  Bakal  Calon  Pemimpin.  P rosiding Seminar  Nasional  Multi  Disiplin  Ilmu  &  Call  for  Papers  Unisbank (Sendi_U) , 2 (1), 978–979.
Annur,  C.  M.  (2020).  Sektor  Pertanian  Paling  Banyak  Menyerap  Tenaga  Kerja Indonesia.  In Databoks (Issue  November,  p.  2020).  Sektor  Pertanian Paling Banyak Menyerap Tenaga Kerja Indonesia %7C Databoks
Astiningrum,  M.,  Batubulan,  K.  S.,  &  Sias,  L.  A.  (2020). Implementasi  Analisis Sentimen  Twitter  Mengenai  Opini  Masyarakat  Terhadap  RKHUP  Tahun 2019. Seminar Informatika Aplikatif Polinema (SIAP) - 2020
Best,  M.  L.,  &  Meng,  A.  (2015).  T witter  Democracy:  Policy  versus  Identity Politics  in  Three  Emerging  African  Democracies . ACM  International Conference Proceeding Series , 15 . https://doi.org/10.1145/2737856.2738017
Ceron,  A.,  &  Memoli,  V.  (2016). Flames  and  Debates:  Do  Social  Media  Affect Satisfaction  with  Democracy?  Social  Indicators  Research , 126 (1),  225– 240. https://doi.org/10.1007/s11205-015-0893-x
Chrona, S., & Bee, C. (2017). Right to Public Space and Right to Democracy: The Role of Social Media in Gezi Park. Research and Policy on Turkey , 2 (1), 49–61. https://doi.org/10.1080/23760818.2016.1272267
Daniels,  G.  (2016). South  African  Arab  Spring  or  Democracy  to  Come?  An Analysis of South African Journalists’ Engagement with Citizenry through Twitter . 107–108. DOI:10.1007/978-3-319-40949-8
Darwanto,  D.  H.,  &  Rahayu,  E.  S.  (2017). Analisis  Faktor-Faktor  Yang
Mempengaruhi  Impor  Beras  Indonesia .  Caraka  Tani:  Journal  of Sustainable Agriculture , 23 (1), 1.
https://doi.org/10.20961/carakatani.v23i1.13732
Davidson,  J.  S.  (2018). Rice  Imports  and  Electoral  Proximity:  The  Philippines and Indonesia Compared. Pacific Affairs , 91 (3), 445–470. https://doi.org/10.5509/2018923445
W.,  Aggasi,  A.,  &  Ningtiyas,  F.  W.  (2019). Po la  Komunikasi  Militer  Dalam Program  Swasembada  Pangan  di  Wilayah  Koramil  1607/-01  Sumbawa. Jurnal Tambora, 3(2), 66–74.
Febriaty,  H.  (2016). Analisis  Perkembangan  Impor  Beras  Di  Indonesia. EKONOMIKAWAN:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Dan  Studi  Pembangunan, 16(2), 134–141. https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v16i2.941
Galuh,  I. G. A. A. K. (2016). Media Sosial sebagai Strategi Gerakan Bali Tolak Reklamasi. Jurnal
Ilmu Komunikasi, 13 (1), 73–92. https://doi.org/10.24002/jik.v13i1.602
Hasfi,  N.,  Usmand,  S.,  &  Santoso,  H.  P.  (2017). Anonimitas  di  Media  Sosial: Sarana  Kebebasan  Berekspresi  atau  Patologi  Demokrasi? Jurnal  Ilmu Komunikasi, 15 (1), 28. https://doi.org/10.31315/jik.v15i1.2152
Ikhsani, I. I. I., Tasya, F. E., Sihidi, I. T., Roziqin, A., & Romadhan, A. A. (2020). Arah  Kebijakan  Sektor  Pertanian  di  Indonesia  untuk  Menghadapi  Era Revolusi  Industri  4.0. Jurnal  Administrasi  Dan  Kebijakan  Publik, 5 (2), 134–154. https://doi.org/10.25077/jakp.5.2.134-154.2020
Impor,  A.,  &  Di,  B.  (2014). Analisis  Impor  Beras  Di  Indonesia. E conomics Development Analysis Journal, 3 (2), 320–326.
https://doi.org/10.15294/edaj.v3i2.3838
Jha, C. K., & Kodila-Tedika, O. (2020). Does social media promote democracy? Some  empirical  evidence.  Journal  of  Policy  Modeling , 42 (2),  271–290. https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2019.05.010
Juditha,  C.  (2014). Opini  Publik  Terhadap  Kasus  “KPK  Lawan  Polisi”  dalam Media Sosial Twitter . Ju rnal Pekommas, 17 (2), 61–70.
Justwan, F., Baumgaertner, B., Carlisle, J. E., Clark, A. K., & Clark, M. (2018). Social  Media  Echo  Chambers  and  Satisfaction  with  Democracy  Among Democrats  and  Republicans  in  the  Aftermath  of  the  2016  US  Elections. Journal  of  Elections,  Public  Opinion  and  Parties, 28 (4),  424–442. https://doi.org/10.1080/17457289.2018.1434784
Lee, P. S. N., So, C. Y. K., Lee, F., Leung, L., & Chan, M. (2018). Social Media and  Political  Partisanship  –  a  Subaltern  Public  Sphere’s  Role  in Democracy. Telematics and Informatics, 35 (7), 1949–1957. https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.06.007
Loilatu,  M.  J.,  Irawan,  B.,  Salahudin,  S.,  &  Sihidi,  I.  T.  (2021). Analysis  of Twitter’s Function as a Media  Communication  of  Public Transportati on. Jurnal Komunikasi, 13 (1), 54. https://doi.org/10.24912/jk.v13i1.8707
Paipan, & Abrar. (2020). Determinan  Ketergantungan Impor Beras  di  Indonesia [Determinants of Rice Import Dependency in Indonesia ]. Jurnal EKP, V ol. 11, (No. 1), 53–64.
Placek,  M.  A.  (2017).  #De mocracy:  Social  Media  Use  and  Democratic Legitimacy in Central and Eastern Europe.  Democratization , 24 (4), 632– 650. https://doi.org/10.1080/13510347.2016.1202929
Prasetya,  ikri H., & Yudha, M. (2021). Bulog Tolak Rencana Impor Beras, Masih Banyak Stok . Vivanews.Com .
https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1356210-bulog-tolak-rencana-impor- beras-masih-banyak-stok
Pratama  Kusumah,  F.  (2019). Ekonomi  Politik  dalam  Kebijakan  Impor  Beras: Membaca  Arah  Kebijakan  Pemerintah  2014-2019 .  POLITIKA:  Jurnal Ilmu Politik, Vol.10, No (Ekonomi Politik),
137–162.
https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.137-162
Pratiwi,  Bungin,  B.  S.  (2015). Kebebasan  Berpendapat  Melalui  Facebook  Dan Twitter: Studi Kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektroni k. Jurnal Representamen, 1 (1). https://doi.org/10.30996/representamen.v1i01.1440
Purnomo, E. P., Loilatu, M. J., Nurmandi, A., Salahudin, Qodir, Z., Sihidi,  I. T.,
&  Lutfi,  M.  (2021). How  Public  Transportation  Use  Social  Media Platform  during  Covid-19:  Study  on  Jakarta  Public  Transportations’ Twitter Accounts? Webology , 18 (1), 1–19. https://doi.org/10.14704/WEB/V18I1/WEB18001
Rahman,  A.  (2021). Impor  Beras  Ramai-Ramai  Ditolak . Droneemprit.Id . https://pers.droneemprit.id/impor-beras-ramai-ramai-ditolak/
Rondhi, M., Khasan, A. F., Mori, Y., & Kondo, T. (2019). Assessing the Role of the  Perceived  Impact  of  Climate  Change  on  National  Adaptation  Policy:
The Case of Rice Farming in Indonesia. Land, 8 (5). https://doi.org/10.3390/land8050081
Sa’diah,  S.  A.,  &  Tamami,  N.  D.  B.  (2020). Proyeksi  Ekspor  Beras  Nasional Melalui  Gerakan Tiga  Kali Lipat Ekspor  (Gratieks) Pertanian Indonesia. Pamator Journal, 13 (2), 159–169.
https://doi.org/10.21107/pamator.v13i2.8527
Sains, J., Pangan, T., Ketersediaan, A., Dengan, B., Sistem, P., The, I., Of, V., District,  T.,  Laeya,  O.,  Regency,  T.,  &  South,  O.  (2021). A nalisis Ketersediaan  Beras  Dengan  Pendekatan  Sistem  Dinamik  di  Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan . Jurnal Sains dan Teknologi Pangan, 4(4), 2360–2378.
Salahudin,  S.,  Nurmandi,  A.,  Yogyakarta,  U.  M.,  &  Sulistyaningsih,  T.  (2020). Analysis  of  Government  Official  Twitters  during  Covid-19  Crisis  in Indonesia  Analysis  of  Government  Official  Twitters  during  Covid-19 Crisis in Indonesia. Talent Development & Excellence , 12 (1).
Somantri,  A.  S.,  Luna,  P.,  Widi,  I.,  &  Waryanto,  B.  (2020). A nalisis  Sistem Dinamik  Untuk  Evaluasi  Pencapaian  Swasembada  Beras  Melalui Program Upaya Khusus. Informatika Pertanian, 29(2), 95-110. DOI:10.21082/ip.v29n2.2020.p95-110
Timorria,  I.  F.  (2019).  P roduksi  Beras  hingga  September  Diperkirakan  Capai 26,91 Juta Ton. Ekonomi Bisnis.Com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20190812/99/1135604/produksi-beras- hingga-september-diperkirakan-capai-2691-juta-ton#:~:text=Produksi beras dalam negeri diperkirakan,juta ton pada periode ini.
Widyawati,  W.,  Syafrial,  &  Mustadjab,  M.  M.  (2014).  D ampak  Kebijakan  Tarif Impor  Beras  Terhadap  Kinerja  Ekonomi  Beras  di  Indonesia . Habitat , XXV (2), 125-134.
Wischmeyer,  T.  (2019). Making  Social  Media  an  Instrument  of  Democracy.
European Law Journal , 25 (2), 169–181. https://doi.org/10.1111/eulj.12312