## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 3 No 3 – Desember 2022 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.3.3.5771.365-371

## PENGATURAN TENTANG WARISAN DENGAN AKTA HIBAH WASIAT BERDASARKAN SISTEM HUKUM WARIS DI INDONESIA
I Nyoman Oky Krisnanda, I Nyoman Putu Budiartha, I.B. Gede Agustya Mahaputra Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Nyomanoky8@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, agustyamahaputra@gmail.com

## ABSTRAK
hukum waris adat “memiliki penerapan yang berbeda tergantung pada adat, budaya dan sistem kekeluargaan pada masyarakat tersebut. Sistem  masyarakat Indonesia ada penarikan garis keturunan. Terdapat tiga  macam sistem kekeluargaan,  yaitu:  Sistem  Patrilineal  Sistem  ini  menarik  garis  keturunan  pada  garis  ayah  (laki-laki).  Daerah yang menerapkannya” antara lain masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, dan Bali. Selain sistem  waris  yang  ditarik  dari  garis  keturunan,  masyarakat  juga  dapat  mengangkat  ahli  waris  diluar  garis keturunan.  Ini  dapat  dilakukan  dengan  membuat  wasiat.  Pelaksanaan  isi  akta  hibah  wasiat  kadang  menjadi masalah  terutama  dibuat  pada  masyarakat  “pribumi  yang  menerapkan  hukum  adat.  Tujuan  penelitian  untuk mengetahui proses pembuatan hibah wasiat dan pelaksanaan wasiat berdasarkan KUH Pedata, mengetahui akibat hukum  pelaksanaan  hibah  wasiat  yang  dibuat  dengan  akta  hibah  wasiat  oleh  golongan  pribumi  yang  sistem pewarisannya menggunakan hukum adat. Tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan dan konseptual.  Hasil  penelitian  menunjukkan  Pelaksanaan  wasiat  dapat  dilaksanakan  melalui  notaris  dengan dibuatnya Surat Keterangan Hak Mewaris oleh notaris setelah adanya pengecekan mengenai ada atau tidaknya wasiat terakhir pada daftar pusat wasiat. Untuk wasiat berupa hak atas tanah, Surat Ketaran Hak Mewaris tersebut didaftarkan pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional untuk dilaksanakan perubahan data dalam sertipikat tanah yang dimaksud dalam wasiat.  Akta hibah wasiat yang dibuat oleh orang pribumi (masyarakat Bali)  yang  menerapkan  hukum waris adat tidak  menjadi  batal, karena akta hibah wasiat” merupakan bagian hukum perdata barat dan pembuatannya tunduk pada KUHP perdata atau karena yang membuat wasiat adalah orang yang tunduk terhadap hukum adat.
Kata Kunci : Pengaturan, Warisan, Akta Hibah Wasiat, Sistem Hukum Waris

## ABSTRACT
Customary inheritance law “has different applications depending on the customs, culture and family system of the community. In Indonesian society, there is a lineage drawing. There are three kinds of family systems, namely: Patrilineal System This system draws lineage on the father's line (male). Areas that apply it” include people in Tanah  Gayo,  Alas, Batak,  Ambon,  Irian  Jaya,  and  Bali.  In  addition  to  the  inheritance  system  drawn  from  the lineage,  the  community  can  also  appoint  heirs  outside  the  lineage.  This  can  be  done  by  making  a  will.  The implementation of the contents of the will grant deed is sometimes a problem, especially for “indigenous people who apply customary law. The purpose of this research is to find out the process of making testaments and the implementation of wills based on the Civil Code, to find out the legal consequences of implementing testaments made  with  testament  grants  by  indigenous  groups  whose  inheritance  system  uses  customary  law.  The  type  of normative legal research with a legal and conceptual approach. The results showed that the implementation of the will can be carried out through a notary by making a Certificate of Inheritance by a notary after checking whether or not the last will is on the list of will centers. For a will in the form of land rights, the Inheritance Rights Certificate  is  registered  at  the  Office  of the  Ministry  of  Agrarian  Affairs  and  Spatial  Planning/National  Land Agency to carry out changes to the data in the land certificate referred to in.
Keywords: Arrangement, Inheritance, Will Grant Deed, Inheritance Law System

## I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Pasal 28D ayat 1 UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, “perlindungan, dan kepastian hukum
yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum.  Kepastian  hukum  tersebut  salah  satunya merupakan pengakuan sebagai ahli  waris dan kepastian terhadap hak waris yang diterima  oleh ahli waris. Beragamnya agama, suku adat, dan budaya masyarakat di Indonesia membuat negara kita masih menganut sistem plurarisme hukum. Hal tersebut sangat berpengaruh pada acuan hukum waris yang diterapkan masyarakat. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang  ditinggalkan  seseorang  yang  meninggal  serta  akibatnya  bagi  para  ahli  waris (Perangin,  2011) Pada pasal 2 Kitab UU Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHP perdata) menyatakan bahwa anak yang  ada  dalam  kandungan  seorang  perempuan,  dianggap  sebagai  telah  dilahirkan,  bilamana  juga kepentingan si anak menghendakinya.” Karena itu hak yang melekat pada manusia telah melekat saat mereka ada di dalam kandungan, termasuk pula terkait hak mewaris. Selain sistem waris yang ditarik dari garis keturunan, masyarakat juga dapat mengangkat ahli waris diluar garis keturunan, dengan kata lain  mengangkat  ahli  waris  yang  tidak  memiliki  hubungan  darah  atau  kekeluargaan.  Hal  ini  dapat dilakukan  “dengan  cara  membuat  wasiat.  Wasiat  dapat  manjadi  solusi  bagi  masyarakat  dengan keinginan khusus untuk memberikan hartanya semasa hidupnya pada sesorang ataupun pihak tertentu” yang diinginkan untuk memiliki harta tersebut.
Dasar  hukum  dalam  Pembuatan  Bukti  Sebagai  Ahli  Waris  seperti  tercantum  dalam  Surat Departemen  Dalam  Negeri  Direktorat  Jendral  Agaria  Direktorat  Pendaftaran  Tanah  (Kadaster), Tanggal  20  Desember  1969,  Nomor  Dpt/12/63/12/69  Tentang  Surat  Keterangan  Warisan  Dan Pembuktian Kewarganegaraan. (Adjie, 2008)
Dalam Kamus Besar Bahasa  Indonesia  wasiat berarti pesan terakhir yang disampaikan  “oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya).(https://kbbi.web.id/wasiat). Pengertian  wasiat  juga  disebutkan  pada  pasal  875  KUHP perdata  ialah  suatu  akta  yang  memuat  pernyataan  seorang  tentang  apa  yang  dikehendakinya  akan” terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Pada pasal 830 KUHP perdata disebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.
hukum waris adat “memiliki penerapan yang berbeda-beda tergantung pada adat, budaya dan sistem kekeluargaan pada masyarakat tersebut. Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia ada pada  sistem  penarikan  garis  keturunan.  Terdapat  tiga  macam  sistem  kekeluargaan,  yaitu:  Sistem Patrilineal  Sistem  ini  menarik  garis  keturunan  pada  garis  ayah  (laki-laki).  Daerah  yang menerapkannya” antara  lain masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak,  Ambon, Irian Jaya,  dan Bali; Sistem  Matrilineal  Sistem  ini  menarik  garis  keturunan  pada  garis  ibu  (perempuan).  Daerah  yang “menerapkannya antara lain masyarakat di Minangkabau; dan Sistem Bilateral atau parental Sistem ini  menarik  garis  keturunan  pada  garis  ayah  dan  ibu.  Daerah  yang  menerapkannya  antara  lain masyarakat  di  Jawa,  Madura,  Sumatera  Timur,  Riau,  Aceh,  Sumatera  Selatan,  seluruh  Kalimantan, seluruh  Sulawesi,  Ternate,  dan  Lombok. (Prodjodikoro,  2005) Sistem-sistem  kekerabatan  tersebut tentunya  dapat  menentukan  pula  sistem  pewarisan”  bagi  masyarakat.  Seperti  pada  masyarakat  Bali yang menerapkan sistem perkawinan dimana wanita mengikuti purusa (laki-laki) dan begitu pula juga dengan pewarisan yang tersentral pada ahli waris laki-laki.
Adanya problematika dalam sosial khususnya dalam keluarga, membuat wasiat dapat menjadi “solusi  bagi  pembuat  wasiat  untuk  menyerahkan  hal  yang  dimilikinya  pada  saat  hidup  kepada seseorang  yang  ditunjuk  untuk  itu  pada  umumnya  objek  yang  diatur  ke  dalam  wasiat  adalah  harta kekayaan  baik  berupa  benda  bergerak  maupun  tidak  bergerak.  Dengan  adanya  wasiat  tentunya menimbulkan perubahan terkait pembagian” harta peninggalan pewaris dan juga dapat memunculkan adanya  ahli  waris  baru  yang  diangkat.  Terlebih  lagi  apabila  wasiat  tersebut  dibuat  ke  dalam  akta notariil  oleh  masyarakat  dengan  sistem  pewarisan  “hukum  adat  atau  hukum  islam,  yang  tentunya memungkinkan terjadinya keraguan terkait siapa” saja yang berhak menjadi ahli waris dan pembagian harta warisnya.
Dari  latar  belakang  masalah  tersebut  diatas  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  “sebagai berikut:  Bagaimana proses pembuatan hibah wasiat dan pelaksanaan wasiat berdasarkan KUH Perdata? dan 2) Bagaimana akibat hukum pelaksanaan hibah wasiat yang dibuat dengan akta hibah wasiat oleh golongan pribumi yang” sistem pewarisannya menggunakan hukum adat?

## II. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan  adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan  “perundangan dan konseptual. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan  hukum tersier. (Putra, 2020) Teknik pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan teknik studi kepustakaan. Analisis” dilakukan dengan menggunakan sistem deduktif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Tatacara  Pembuatan  Hibah  Wasiat  Dan  Pelaksanaan  Wasiat  Menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata
Pengertian  hibah  wasiat  yang diatur dalam pasal 957 KUHP perdata adalah  suatu penetapan  “wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang- barangnya  dari  suatu  jenis  tertentu  seperti  misalnya  segala  barang-barangnya  bergerak  atau  tidak bergerak,  atau  memberikan  hak  pakai  hasil  atas  seluruh  atau  sebagian  harta  peninggalannya.  Hibah wasiat  ini  dituangkan  kedalam  surat  wasiat  atau  testament  yang  menurut  pasal  875  KUHP  perdata adalah  suatu  akata  yang  memuat  pernyataan  seorang  tentang  apa  yang  dikehendakinya”  akan  terjadi setelah dia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.
(Anshary, 2013). Terlepas dari perbedaan pendapat para  ulama  tentang  hal  ini, maka hukum positif  Indonesia  dalam  muatan  Pasal  195  ayat  (3)  menyatakan  bahwa  :”  wasiat  kepada  ahli  waris berlaku  bila  disetujui  oleh  semua  ahli  waris’.  Dengan  ketentuan  Pasal  195  ayat  (3)  tersebut  maka dapatlah ditarik suatu garis hukum, bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah memperbolehkan berwasiat kepada ahli waris apabila mendapat persetujuan dari para ahli waris yang lain
Dalam  menjalankan  jabatannya,  seorang  notaris  berkewajiban  untuk  membuat  daftar  akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta  wasiat  atau  daftar  nihil  yang  berkenaan  dengan  wasiat  ke  daftar  pusat  wasiat  departemen  yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Dalam UU Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 pada Pasal 1 ayat 1 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya. Selanjutnya Pasal 15 ayat 1  UU Nomor 30 tahun 2004, notaris  berwenang  membuat  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan  yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan  akta, semuanya itu  sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh UU Di dalam buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia wasiat diatur dalam buku II Hukum Kewarisan Bab V.Jika pewaris  sakit  dan  tidak  bisa  bicara  berhubung  dengan  sakitnya,ia  dapat  memberi  keterangan  secara tertulis.  Notaris  lalu  membaca  tulisan  itu,dan  menanyakan  kepada  pewaris  apakah  betul  demikian kehendaknya, jika pewaris itu mengangguk maka keterangan itu dianggap betul. ( Ali Fandi, 1997 ). Mengacu  pada  pasal  830  KUHP  perdata  yang  menyatakan  bahwa  pewarisan  hanya berlangsung  “karena  kematian,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  terjadinya  pewarisan dipersyaratkan  ada  orang  yang  meninggal  dunia (Elmiyah,  2005). Dengan  adanya  orang  yang meninggal sebagai pewaris maka tentunya ada ahli waris yang akan menerima segala hal yang dimiliki oleh pewaris” baik hal tersebut berupa harga maupun kewajiban atau utang yang diteruskan oleh ahli waris yang ditinggalkan.
Jika dikaitkan dengan pasal 957 KUHP perdata, isi surat wasiat dibagi menjadi 2 yaitu :
1) Pengangkatan ahli waris ( erfstelling)
Dalam pengangkatan ahli waris ini hanya disebutkan bagian hak yang didapat oleh ahli waris yang diangkat itu. Contoh: A mewasiatkan ½ (setengah) dari harta bendanya kepada X
2) Pemberian dengan wasiat ( legaat)
Ahli waris  yang “diangkat dalam surat wasiat memiliki  kedudukan sama dengan ahli  waris menurut UU dalam hal utang dan piutang pewaris. Jadi apabila si pewaris meninggalkan utang, maka ahli waris” yang diangkat tersebut turut bertanggung jawab membayar utang tersebut (Perangin, 2014). Dalam pembuatan“wasiat diangkat seorang pelaksana wasiat sebagai mana yang dinyatakan pasal1005 KUHPerdata yaitu  seorang  pewaris  boleh  mengangkat  seorang  atau  lebih  pelaksana  surat  wasiatnya, baik dalam  suatu  wasiat, maupun dalam  suatu akta dibawah” tangan, maupun pula dalam  suatu  akta notaris khusus.
Pada  pelaksanaan  tugasnya,  pelaksana  wasiat  bertindak  atas  nama  para  ahli  waris.  Di  dalam “wasiat  biasanya  disebutkan  oleh  pewaris,  bahwa  kepada  pelaksana  wasiat  diberikan  semua
kewenangan  yang  diberikan  oleh  UU  kepada  pelaksana  wasiat  agar”  dapat  melaksanakan  tugasnya dengan baik. Adapun tugas pelaksana wasiat antara lain:
1) Menguasai harta peninggalan pewaris baik bergerak maupun yang tidak bergerak sebagaimana diatur dalam Pasal 1007 KUHP perdata bahwa “Kepada seorang pelaksana wasiat oleh si yang mewariskan  dapat  diberikan  penguasaan  atas  segala  benda  peninggalan,  atau  atas  sebagai tertentu kepadanya”;
2) Membuat daftar budel/inventarisasi harta peninggalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1010 KUHP perdata bahwa “mereka diwajibkan membuat suatu pendaftaran dari benda-benda yang termasuk  harta  peninggalan,  dengan  dihadiri  oleh  sekalian  ahli  waris  yang  berada  dalam wilayah Indonesia atau setalah para waris itu dipanggil secara sah”;
3) Dalam  hal  terdapat  ahli  waris  yang  dibawah  umur  atau  ditaruh  dibawah  pengampuan  (yang tidak  mempunyai  wali  atau  pengampu)  atau  jika  ada  ahli  waris  yang  tidak  hadir,  maka pelaksana wasiat wajib mengusahakan penyegelan atas harta peninggalan sebagaimana diatur dalam Pasal 1009 KUHP perdata;
4) Menagih  piutang  harta  peninggalan  kepada  debitur  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1013 KUHP perdata;
5) Mengusahakan  agar  kehendak  terakhir  pewaris  dilaksanakan,  dan  jika  terjadi  “perselisihan mengajukan  tuntutan  ke  pengadilan  untuk  mempertahankan  berlakunya  surat  wasiat” sebagaimana diatur dalam Pasal 1011 KUHP perdata;
Membayar atau menyerahkan hibah wasiat kepada yang berhak dan  apabila tidak ada uang tunai  untuk  membayar,  maka  pelaksana  wasiat  berwenang  untuk  menjual  harta  peninggalan  sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1012 KUHP perdata.
Dalam hal pewaris sudah meninggal, maka pelaksana wasiat membawa salinan akta/ surat wasiat “untuk dapat dibagikan kepada ahli waris.  Notaris/ ahli waris mengecek ada /atau tidaknya wasiat yang dibuat  almarhum  ketika  masih  hidup  di  Daftar  Pusat  Wasiat  melalui  pengaksesan  website http://www.ahu.go.id. Setelah ada surat balasan permohonan dari Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang isinya almarhum ternnyata semasa hidupnya telah membuat wasiat, maka  notaris  akan  membuat  Surat  Keterangan  Hak  Mewaris.  Untuk  obyek  wasiat  berupa  hak  atas tanah”  maka  salinan  surat  tersebut  didaftarkan  pada  kantor  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  / Badan Pertanahan Nasional sesuai letak “obyek tanah yang dilaksanakan berdasarkan pasal 112 Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997” tentang Pendaftaran Tanah yaitu:
(1)  Dalam hal pewarisan disertai dengan hibah wasiat, maka:
a. jika hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dihibahkan sudah tertentu, maka  pendaftaran  peralihan  haknya  dilakukan  atas  permohonan  penerima  hibah  dengan melampirkan:
1) sertipikat hak atas tanah atau  “Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau apabila hak atas tanah yang dihibahkan belum terdaftar, bukti pemilikan” tanah atas nam  apemberi  hibah  sebagaimana  dimaksud  Pasal  24  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997;
2) surat  kematian  pemberi  “hibah  wasiat  dari  Kepala  Desa/Lurah  tempat  tinggal  pemberi hibah wasiat tersebut waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas” kesehatan, atau intansi lain yang berwenang;
3) a) Putusan Pengadilan atau “Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan mengenai  pembagian  harta  waris  yang  memuat  penunjukan  hak  atas  tanah  atau  Hak Milik Atas Satuan” Rumah Susun yang bersangkutan sebagai telah dihibah wasiatkan kepada pemohon, atau
b) Akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat  atas  nama  pemberi  hibah  wasiat  sebagai  pelaksanaan  dari  wasiat  yang dikuasakan pelaksanaannya kepada Pelaksana Wasiat tersebut, atau
c) akta pembagian waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat  (2)  yang  memuat  penunjukan  hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah Susun yang bersangkutan sebagai telah dihibah wasiatkan kepada pemohon;
4) surat kuasa tertulis dari penerima hibah apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hibah;
5) bukti identitas penerima hibah;
6) bukti pelunasan “pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal” bea tersebut terutang;
7) bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud.
Menurut  ketentuan  Pasal  992  BW KUHP  perdata  (Kitab  UU  Hukum  Perdata )  – Buku  II “tentang Barang–Bab XIII Surat Wasiat – Bagian 9 Pencabutan dan Gugurnya Wasiat . Suatu wasiat, baik seluruhnya  maupun  sebagian,  tidak  boleh  dicabut,  kecuali  dengan  wasiat  yang  lebih  kemudian,  atau dengan  suatu  akta  Notaris  yang  khusus,  yang  mengandung  pernyataan  pewaris  tentang  pencabutan seluruhnya atau sebagian wasiat yang dulu, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 934. Menurut Pasal 994 KUHPerdata  Surat  wasiat  kemudian,  yang  tidak  mencabut  wasiat  terdahulu  secara  tegas,  hanya membatalkan  penetapan-penetapan  surat  wasiat”  yang  terdahulu  itu  sejauh  tidak  dapat  disesuaikan dengan penetapan-penetapan yang baru, atau bertentangan dengan itu.

## 2. Akibat  Hukum  Wasiat  Yang  Dibuat  Dengan  Akta  Hibah  Wasiat  Yang  Dibuat  Oleh  Masyarakat Golongan Pribumi Yang Menganut Hukum Waris Adat
Dalam  hukum  waris  perdata  mengatur  pula  pembagian  warisan  kepada  ahli  waris  karena  sedarah (intentato), ahli waris “testamentair serta diatur pula ahli waris yang merupakan anak angkat, dan anak diluar kawin yang disahkan.  Ahli waris dapat menyatakan menolak warisan sebagaimana  Pasal 1057 KUHP perdata  yang  menyatakan  bahwa  penolakan  suatu  warisan  harus  dilakukan  dengan  tegas  dan harus  terjadi  dengan  cara  memberikan  pernyataan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  yang  dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. Dengan adanya penolakan tersebut, seseorang dengan ini tidak lagi mamiliki hak sebagai ahli waris dan memiliki harta waris” termasuk utang pewaris baik seluruhnya maupun sebagian.
Untuk  Orang  Indonesia  Asli,  pada  pokoknya  berlaku  hukum  adatnya  sesuai  dengan  “sifat kekeluargaan seperti di Bali yang menganut sifat kebapakan.  Konsekuensinya adalah hukum keluarga di Bali masih memperlihatkan berbagai ciri, yang sukar diselaraskan dengan sifat kebapakan itu sendiri, sebagai dapat ditarik kesimpulan dari buku-buku bacaan yang berkembang. Namun, terdapat suatu suku bangsa  yang  tata  susunannya  masih  bersifat  kebapak-ibuan  (vaderrechtelijk)  yang  belum  pernah” dibentangkan.  Suku  bangsa  itu  ialah  orang  bali  age  dari  desa  Teganan  Pagringsingan. (Korn,  2013) Dengan  demikian  jelas  diketahui  orang-orang  Bali  tidak  tunduk  kepada  KUHP  perdata  dalam  buku warisannya,  “sehingga  wasiat  yang  dilakukan  lewat  notaris  tidak  termasuk  lingkungan  pengaturan hukum  yang  mengatur  kewarisan  orang  Bali.  hukum  kewarisan  adat  masyarakat  Hindu  di  Bali  yang mengalami perkembangan dengan adanya ahli waris pengganti, yang menurut ketentuan Pasal 187 kitab Manawa Dharmasastra, dapat disimpulkan adanya sistem pergantian. Dengan adanya sistem pergantian maka memungkinkan untuk ahli waris bukanlah berasal dari keturunan pewaris. Dalam hukum dikenal asas penundukan hukum yang boleh di lakukan siapanpun kepada hukum apapun yang tentunya dalam batas-batas  yang  tidak  bertentangan  dengan”  kepentingan  umum  dan  dimungkinkan  oleh  hukum. (Artadi,  2003) .  Keputusan  dalam  melakukan  hibah  wasiat  bagi  masyarakat  Bali  tentunya  dipenuhi “dengan  pertimbangan  apalagi  dalam  hal  wasiat  tersebut  diberikan  kepada  orang  lain  yang  bukan merupakan bagian dari keluarga. Mengingat harta waris dalam hukum adat Bali bukan saja harta yang berwujud melain ada harta yang tidak berwujud yaitu kewajiban dan ayah-ayahan. Selain pemberian harta, dalam wasiat juga ada penunjukan ahli waris. Penunjukan ahli waris yang baru tersebut membuat kekhawatiran  apakah  ahli  waris  dalam  wasiat  turut  pula  dan  mampu  mengemban  tanggung  jawab terhadap kewajiban-kewajiban” seperti ahli waris dalam garis keluarga. Adapun kewajiban-kewajiban itu antara lain:
1) Memelihara dan merawat pewaris ketika secara fisik tidak mampu bekerja;
2) Menguburkan jenazah pewaris atau menyelenggarakan pengabenan (upacara pembakaran jenazah) bagi  pewaris  dan  menyemayamkan  arwahnya  di merajan/sanggah (tempat  persembahyangan keluarga);
3) Menyembah arwah leluhur yang bersemayam di merajan/sanggah ;
4) Melaksanakan kewajiban-kewajiban ( ayahan ) terhadap banjar dan desa pakraman (Sukerti, 2004). Karena  itu  masyarakat“dengan  hukum  adat  Bali  yang  memiliki  kehendak  untuk  memberikan hartanya kepada anak-anaknya yang baik yang dapat maupun tidak dapat mewaris menurut hukum waris adat bali (anak perempuan atau laki-laki yang kawin meninggalkan” keluarga purusanya) atau orang lain maka dapat dilakukan dengan pemberian yang bersifat sementara, yaitu:
1) Pengupa  jiwa adalah  pemberian  harta  warisan  yang  bersfiat  sementara  kepada  ahli  waris dengan  tujuan  biaya  hidup  rumah  tangga  sampai  menunggu  pembagian  harta  warisan  yang bersifat tetap;
2) pedum pamong atau pedum raksa adalah pembagian  harta  kekayaan yang bersifat sementara antara para hali waris sampai diadakan pembagian waris secara tetap.
Dikatakan  bersifat  sementara  karena  harta  ini  akan  diperhitungkan  lagi  apabila  pewaris  telah “meninggal  dunia.  Dikatakan  bersifat  sementara  karena  pemberian  ini  dapat  dilakukan  tanpa meninggalnya  pewaris  terlebih  dahulu.  Apabila  seseorang  ingin  membagikan  hartanya  secara  tetap maka dapat dilakukan dengan jiwa dana . Jiwa dana adalah pembagian lepas dari pewaris kepada ahli waris dan pemberian ini bersifat tetap. Hal ini umumnya diberikan kepada anak perempuan pada waktu perkawinan sebagai bekal yang menjadi harta bawaan dalam perkawinan.  Pemberian jiwa dana” dapat diberikan kepada orang lain sepanjang tidak merugikan ahli waris.
Pada pokoknya masyarakat yang menganut hukum adat di Bali tidak mengenal hibah “wasiat apalagi wasiat dengan penunjukan ahli waris dan sulit didekatkan dengan aspek-aspek kehidupan adat. Hukum adat tidak terdapat ketentuan khusus tentang cara melakukan hibah wasiat. Keinginan terakhir seseorang meninggal biasannya disampaikan secara lisan pada saat dlam kondisi ia sakit maupun dalam kondisi  sadar  dengan”  pertimbangan-pertimbangan  yang  telah  dilakukan.  Pesan  ini  disampaikan  dan disaksikan oleh keluargannya.
Tetapi hibah wasiat ini sebagai hukum barat sangat memungkinkan dilakukan oleh masyarakat adat bali, seperti pada contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Denpasar “nomor 834/Pdt.G/2016/PN Dps. Dalam kasus ini almarhum semasa hidupnya membuat wasiat di notaris yang isinya memberikan sebidang  tanah  kepada  anak  perempuannya  yang  telah  menikah  meninggalkan  purusa.  Saudara  laki- laki lainnya dengan dasar bahwa mereka adalah ahli waris, yang berhak secara hukum waris adat bali sebagai  ahli  waris  berdasarkan  PASUARA  1900.  Sehingga  dalam  kasus  tersebut  menjadi  obyek gugatan  untuk  dapat  dibatalkan.  Namun  putusan  hakim  menyatakan  akta  hibah  wasiat  itu  tetap  sah, sehingga  pelaksanaan  terhadap  isi  wasiat  yaitu  pembagian  atas  tanah  tersebut  menjadi  milik  anak perempuannya walaupun telah” meninggalkan purusa, yang mana tidak lagi melaksanakan swadarma dalam masyarakat adat.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
a. Simpulan
Berdasarkan KUHP perdata, hibah merupakan perjanjian yang berisikan pemberian suatu barang secara cuma-cuma  kepada  seseorang  yang  menerimanya  dan  tidak  dapat  ditarik  “kembali  serta  hibah dilaksanakan saat pemberi hibah masih hidup. Sedangkan hibah wasiat berisikan penunjukan seseorang untuk  menjadi  ahli  waris  serta  pemberian  suatu  barang  atau  hak  kepada  seseorang  yang  ditunjuk tersebut dan dapat dilaksanakan apabila pemberi wasiat telah meninggal. Dengan adanya wasiat maka dapat dilihat bahwa terdapat 2 jenis ahli waris yaitu ahli waris berdasarkan UU ( ab intenstato) dan ahli waris  yang ditunjuk dengan wasiat (testamentair) . Pembuatan  hibah dan  hibah  wasiat dituangkan ke dalam  akta  notaris.  Pelaksanaan  wasiat  dapat  dilaksanakan  melalui  notaris  dengan  dibuatnya  Surat Keterangan Hak Mewaris oleh notaris setelah adanya pengecekan mengenai ada atau tidaknya wasiat terakhir  pada  daftar  pusat  wasiat.  Untuk  wasiat  berupa  hak  atas  tanah,  Surat”  Ketaran  Hak  Mewaris tersebut didaftarkan pada  Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional untuk dilaksanakan perubahan data dalam sertipikat tanah yang dimaksud dalam wasiat;
Akta  hibah  wasiat  yang  dibuat  oleh  orang  pribumi  khususnya  dalam  pembahasan  ini  adalah masyarakat Bali yang menerapkan hukum waris adat tidak menjadi batal hanya karena akta hibah wasiat tersebut merupakan bagian dari hukum perdata barat dan pembuatannya tunduk pada KUHP perdata atau  karena  yang  membuat  “wasiat  adalah  orang  yang  tunduk  terhadap  hukum  adat.  Adanya  asas penundukan  hukum  secara  sukarela  terhadap  hukum  Eropa  yaitu  KUHp  perdata  yang  diatur  dalam Indische Staatsregeling Pasal 131 ayat 4, sangat memungkinkan masyarakat adat Bali membuat wasiat yang  dicantumkan  dalam  akta  notaris  dan  hal  tersebut  dapat  dilaksanakan”  tentunya  dengan  hukum pewarisan yang diatur dalam KUHP perdata.
b. Saran
Dalam bab ini penulis ingin memberikan saran agar kiranya sebelum membuat hibah wasiat, masyarakat dengan hukum waris adat dapat mencari informasi terlebih dahulu mengenai pelaksanaan  akta hibah wasiat tersebut nantinya termasuk pembagian-pembagian hak yang diatur dalam KUHP perdata. Karena
akta hibah wasiat dapat menjadi solusi bagi seseorang yang ingin menuangkan keinginannya terutama keinginannnya membagi atau menyerahkan harta yang dimilikinya kepada ahli warisnya baik ahli waris yang ditunjuk dalam wasiat atau ahli waris di dalam keluarga. Terlebih apabila terjadi konflik keluarga yang  menyebabkan  ketidakinginan  seseorang  untuk  teralihkannya  harta  orang  tersebut  ke  salah  satu atau lebih keluarganya saat ia meningeal nanti. Sebagai contoh adanya anak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak bakti kepada orang tuanya sehingga timbul ketidaksetujuan dari orang tuanya terhadap kepemilikan harta warisnya oleh anak tersebut nanti.

## DAFTAR BACAAN
Adjie, H. (2008). Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (dalam bentuk akta keterangan ahli waris) . Mandar Maju. Anshary, M. (2013). Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik . Pustaka Pelajar. Artadi, I. K. (2003). Hukum Adat Bali dengan Aneka . BP. Elmiyah, S. A. S. dan N. (2005). Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan Menurut Undang- Undang) . Kencana.
Korn, V. E. (2013). Bentuk-bentuk sentana menurut hukum kolonial . Udayana University press. Perangin, E. (2011). Hukum Waris . PT Rajagrafindo Persada. Perangin, E. (2014). Hukum Waris . Raja Grafindo Persada. Prodjodikoro, W. (2005). Hukum Warisan Di Indonesia . Vorkink van Hoeve. Putra, I. M. A. M. (2020). Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi Pada Sistem Mobile Banking . Denpasar.
Sukerti, N. N. (2004). Hak Mewaris Perempuan dalam Hukum Adat Bali, Udayana University press, .