E-ISSN: 2716-375X, P-ISSN: 2716-3768
DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1 Received: 10 Desember 2022, Revised: 22 Januari 2023, Publish: 11 Februari 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah dengan Pengawasan  dan Pengendalian Sebagai Variabel Mediasi pada Pemerintah Daerah  Provinsi Nusa Tenggara Timur
Arifin 1 ,  M.E.Perseveranda 2 ,  Simon  Sia  Niha 3 ,  Heny  Manafe 4 ,  Rere  Paulina  Bibiana 5 , Stanis Man 6
1 Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, arifin1muhtar2@gmail.com 2 Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia
3 Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia
4 Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia
5 Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia
6 Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia
Corresponding Author: arifin1muhtar2@gmail.com
Abstract: This  study  aims  to  find  out:  1)  An  overview  of  the  level  of  asset  inventory,  legal audit, asset valuation, asset monitoring and control, and optimization of asset management in the  Provincial  Government  of  East  Nusa  Tenggara.  2)  the  significance  of  the  influence  of asset  inventory,  legal  audit,  and  asset  valuation,  on  asset  monitoring  and  control.  3)  the significance  of  the  influence  of  asset  inventory,  legal  audit,  asset  valuation,  and  asset monitoring  and  control  on  the  optimization  of  asset  management.  4)  the  significance  of  the influence  of  asset  monitoring  and  control  in  mediating  the  effect  of  asset  inventory,  legal audit,  and  asset  valuation  on  optimizing  asset  management  in  the  Regional  Government  of East Nusa Tenggara Province. The collected data  were analyzed using descriptive statistics and  inferential  statistics  by  applying  Smart  PLS.  The  results  of  the  descriptive  statistical analysis show that asset inventory is in the good enough category, a legal audit is in a good category, asset valuation is in the good enough category, asset monitoring and control is in the  good  enough  category,  optimization  of  asset  management  is  in  a  good  category.  The results of the inferential statistical analysis show that asset inventory has a significant effect on asset supervision and control legal audit has a significant effect on asset supervision and control, asset valuation asset supervision and control, and Asset Monitoring and Control can Mediate the Effect of Asset Inventory, Legal Audit and Asset Valuation on Optimizing Asset Utilization.
Keyword: Asset Inventory, Legal Audit, Asset Valuation, Asset Control, Optimization of Asset Management.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui:  1)  Gambaran  mengenai  tingkat inventarisasi  aset,  legal  audit,  penilaian  aset,  pengawasan  dan  pengendalian  aset,  dan optimalisasi pengelolaan aset pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2) signifikansi pengaruhinventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, terhadap pengawasan dan pengendalian aset.  3)  signifikansi  pengaruh  inventarisasi  aset,  legal  audit,  penilaian  aset  dan  pengawasan dan  pengendalian  aset  terhadap  optimalisasi  pengelolaan  aset.  4)  signifikansi pengaruhpengawasan  dan  pengendalian  aset  dalam  memediasi  pengaruh  inventarisasi  aset, legal  audit,  penilaian  aset  tehadap  optimalisasi  pengelolaan  aset  pada  Pemerintah  Daerah Provinsi  Nusa    Tenggara  Timur.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  menggunakan  statistik deskriptif    dan  statistik  inferensial  dengan  menerapkan  Smart  PLS.  Hasil  Analisis  statistik Deskriptif  menunjukkan  bahwainventarisasi  aset    berada  dalam  kategori  cukup  baik,  legal audit berada dalam kategori baik, penilaian aset  dalam kategori cukup baik, pengawasan dan pengendalian aset  kategori cukup baik, optimalisasi pengelolaan aset berada dalam kategori baik.  Hasil    analisis  statistik  Inferensial  menunjukkan  bahwa  inventarisasi  aset  berpengaruh signifikan  terhadap  pengawasan  dan  pengendalian  asetlegal  audit  berpengaruh  signifikan terhadappengawasan  dan  pengendalian  aset,  penilaian  aset  pengawasan  dan  pengendalian aset,    Pengawasan  dan  Pengendalian  Aset    dapat  Memediasi  Pengaruh  Inventarisasi  Aset, Legal Audit  dan Penilaian Aset  terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset.
Kata  Kunci: Inventarisasi  Aset,  Legal  Audit,  Penilaian  Aset,  Pengendalian  Aset, Optimalisasi Pengelolaan Aset .

## PENDAHULUAN
Desentralisasi  fiskal  di  Indonesia  telah  dilaksanakan  lebih  dari  satu  dekade  dengan memberikan  keleluasaan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  menentukan  kebijakan  fiskalnya terutama dalam pengalokasian sumber-sumber pendapatan potensial dan penggunaan belanja produktif yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat (Christia & Ispriyarso, 2019).  Sumber-sumber  pendapatan  dan  belanja  daerah  yang  digunakan  dengan  baik akannampak  dalam  pengelolaan  keuangannya.  Salah  satu  bentuk  pencapaian  pengelolaan keuangan  daerah  adalah  pemanfaatan  kekayaan  atau  aset  milik  daerah  untuk  peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam mencapai visi dan misi daerah.
Pemanfaatan  aset  milik  daerah  dapat  dilakukan  melalui  kebijakan  manajemen  aset daerah  untuk  mencapai  pengelolaan  yang  optimal  (Hartati  et  al.,  2019).  Manajemen  aset dapat  mendorong  pemulihan  ekonomi  daerah  maupun  nasional  karena  mampu  berperan sebagai  alat  kebijakan  fiskal  daerah  apabila  pengelolaannya  mencapai  titik  optimal  oleh pemerintah daerah. Peran aset daerah yang besar dalam mendorong pemulihan ekonomi dapat menciptakan  keseimbangan  fiskal  daerah  melalui  pemanfaatanya  untuk  menggali  potensi ekonomi lokal yang dapat mengurangi tingkat ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat melalui dana transfer (Fanggidae & Manafe, 2019).
Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan  bahwa  aset  tetap  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai  dan/atau  dimiliki oleh  pemerintah  sebagai  akibat  dari  peristiwa  masa  lalu  dan  dari  mana  manfaat  ekonomi dan/atau  sosial  di  masa  depan  diharapkan  dapat  diperoleh,  baik  oleh  pemerintah  maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan  untuk  penyediaan  jasa  bagi  masyrakat  umum  dan  sumber-sumber  daya  yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar, aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang  serta  persediaan,  adapun  aset  non  lancar  diklasifikasikan  menjadi  investasi  jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.
Peraturaan  pemerintah  tersebut  menunjukan  bahwa  Pemerintah  Daerah  dan  Pusat berusaha  untuk  melakukan  optimalisasi  aset  melalui  mekanisme  manajemen  yang  sesuai dengan  regulasi-regulasi  yang  telah  ditetapkan  untuk  mendukung  tujuan.  Regulasi-regulasi dimaksud adalah Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang  Milik  Daerah  sebagai  turunan  dari  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  6  tahun  2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara Daerah. Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah,  telah  membawa  perubahan  paradigam  baru dalam    manajemen  barang  milik  daerah  yang  efektif,  efisien  dan  ekonomis  yang  untuk mencapai pengelolaan aset daerah yang optimal.
Manajemen  aset  daerah  adalah  upaya  untuk  memandu  pengelolaan  kekayaan  yang mencakup  proses  perencanaan  kebutuhan  aset,  mendapatkan,  inventarisasi,  legal  audit, menilai,  mengoperasikan,  memelihara,  membaharukan  atau  menghapuskan,  hingga mengalihkan  aset  secara  efektif  dan  efisien.  Dengan  adanya  manajeman  aset  diharapkan dapat  mendorong  tercapainya  optimalisasi  aset  tetap  tanah  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pemerintah daerah (Purba, 2019).
Namun,  sistem  manajemen  aset  dinilai  belum  memberikan  dampak  kemajuan  bagi peningkatan  pelayanan  di  lingkungan  kerja  pemerintah  daerah  masing-masing  dan manajemen  aset  selama  ini  masih  kurang  diperhatikan  dalam  birokrasi  pemerintah  daerah (Wicaksana  et  al.,  2021).  Untuk  melakukan  optimalisasi  aset  harus  dilakukan  inventarisasi, penilaian  serta  pengkajian  terhadap  potensi  aset  yang  ada  dengan  menghimpun  semua  jenis aset,  baik  aset  bergerak  maupun  aset  tidak  bergerak.  Inventarisasi  dilakukan  untuk mengetahui  asal  usul  serta  informasi  yang  berkaitan  dengan  aset  mencakup  luas,  volume, spesifikasi, jenis, merk,  dan harga perolehan dari aset (Asman et al., 2016).
Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami permasalahan tentang manajemen aset daerah. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi adalah  perawatan aset daerah  dan  invetarisasi  aset  berdasarkan  opini  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  Tahun    2021  permasalahan  yang  terjadi  adalah  pada  aspek  tanah, penatausahaan aset tetap, Kesalahan Penganggaran dan Pengakuan Belanja, dan aset tetap.
Lebih lengkap diuraikan pada tabel dibawah ini:

## Tabel 1. Opini BPK provinsi NTT
Aspek Permasalahan Tanah Pengakuan  Penyertaan  Modal  Berupa  Tanah  Pemerintah Provinsi  NTT  pada  PT.  Semen  Kupang  belum  ditetapkan melalui Peraturan Daerah; Penatausahaan Aset Tetap Penatausahaan  Aset  Tetap  pada  beberapa  OPD  masih  belum tertib, antara lain: Pengamanan Aset Tetap Tanah belum memadai dimana terdapat pembangunan  jalan  senilai  Rp7,3M  pada  tanah  hibah masyarakat yang belum dilengkapi dengan Nota Hibah; Pemanfaatan BMD belum sesuai ketentuan; dan Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang belum jelas kelanjutannya. Kesalahan  Penganggaran  dan Pengakuan Belanja Kesalahan Penganggaran dan Pengakuan Belanja Provinsi Nusa Tenggara  Timur  Tahun  Anggaran  2019  Tidak  Sesuai  Standar Akuntansi  Pemerintahan,  berupa  ketidaksesuaian  atas  Belanja Barang yang dianggarkan ke Belanja Modal dan sebaliknya. Aset Tetap Belum  semua  Aset  Tetap  tercatat  dalam  daftar  Aset  Tetap  dan belum memiliki harga perolehan yang dianggap wajar. Pencatatan Aset Tetap belum sesuai kelompok dan belum terinci per unit. Keberadaan dan kondisi Aset Tetap masih diragukan.
Kesulitan menentukan umur manfaat.
Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa, Pelaksanaan manajemen aset tetap pada Pemerintah  Provinsi  NTT  masih  jauh  dari  regulasi  yang  ditetapkan.  Pada  prinsipnya  aset tetap  harus  dicatat  per  unit,  mengingat  setiap  unit  memiliki  keunikan,  karakteristik  dan kondisi  yang  berbeda  satu  sama  lain  meskipun  diperoleh  pada  saat  yang  sama.  Keberadaan bukti  perolehan  sangat  penting  untuk  mencatat  aset  tetap  pada  satuan  kerja pemerintah.Sementara  itu,  masih  banyak  dijumpai  dropping  barang  dari  unit  kerja  atasan yang  tidak  dilengkapi  dengan  dokumen  tersebut,  sehingga  menyulitkan  pencatatan  dan pengakuan  nilai  aset  tetap.  Pada  satuan  kerja  yang  melakukan  pencatatan  aset  tersebut biasanya  diberi  nilai  Rp1,00/unit  yang  secara  otomatis  tidak  dapat  dilakukan  penyusutan meskipun barang tersebut dalam kondisi baik dan dioperasionalkan. Daftar Aset Tetap pada satuan kerja  yang seharusnya mencerminkan keberadaan dan kondisi  aset pada satuan kerja menjadi informasi yang sering diragukan, karena banyak yang tidak diperbaharui kondisinya. Selain  itu,  ada  aset  tetap  yang  telah  berpindah  ke  satuan  kerja  lain  tetapi  masih  tercatat  di satuan  kerja  yang  lama.  Untuk  perpindahan  aset  tetap  antar  satuan  kerja  tidak  segera ditindaklanjuti  dengan  dokumen  penetapan  status  penggunaan  aset  kepada  satuan  kerja tujuan.
Permasalahan  terkait  mengenai  aset  dan  optimalisasi  pengelolaan  aset  pada Pemerintah Provinsi NTT di atas, terlihat bahwa Pemerintah belum secara baik melaksanakan manajemen aset daerah melalui inventaris aset, legal audit, penilaian aset, pengendalian dan pengawasan  aset  yang  telah  ditetapkan  melalui  regulasi  pemerintah  melalui  Lembaga Administrasi  Negara  tahun  2007,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah, dan Permendagri No. 19 Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah.  Manajemen  aset  daerah yang  tidak  dilaksanakan  sesuai  dengan  regulasi  akan  berdampak  terhadap  optimalisasi  dan keefektifan pengelolaan aset daerah.
Berdasarkan  permasalahan  empiris  pada  Pemerintah  Provinsi  NTT  dan  hasil-hasil penelitian  sebelumnya,  maka  penelitian  ini  akan  menguji  pengaruh  antara  manajemen  aset, melalui  variabel  Inventarisasi  aset,  Legal  audit,  Penilaian  aset  dan  Pengawasan  dan pengendalian aset terhadap Optimalisasi pengelolaan aset daerah pada Organisasi Pemerintah Daerah  (OPD)  di  lingkup  Pemerintah  Provinsi  NTT  yang  sejalan  dengan  penelitian sebelumnya.  Penelitian  ini  kemudian  menempatkan  variabel  Pengawasan  dan  pengendalian aset  sebagai  variabel  mediasi.  Penggunaan  variabel  mediasi  dilakukan  berdasarkan  gap teoritis  pada penelitian sebelumnya,  yaitu Wicaksana et  al.  (2021)  yang  menunjukan bahwa variabel  pengawasan  dan  pengendalian  tidak  berpengaruh  secara  langsung  maupun  tidak langsung terhadap optimalisasi aset apabila dimediasi oleh variabel lain. Penelitian ini sejalan dengan  Asman  et  al.  (2016).  Meskipun  penelitian  lain  menunjukan  pengaruh  langsung (Hartati et al., 2019; Nursalim, 2018; R. Widyanti, 2018).
Penggunaan  variabel  mediasi  dalam  penelitian  ini  juga  mengisi  gap  empiris  yang terjadi  pada  Pemerintah  Provinsi  NTT,  yaitu  berdasarkan  opini  BPK  yang  menunjukan adanya kelemahan dalam pegawasan dan pengendalian internal manajemen aset daerah.

## METODE
Penelitan  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif,  dilakukan  pada  Pemerintah Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  pada  semua  Dinas,  Badan  dan  Kantor  berjumlah  38  OPD. Penelitian  dilakukan  selama  delapan  bulan  Februari  hingga  september  2022,  dimana  dalam penelitian  meliputi  kegiatan  rencana    persiapan    penelitian    yang  dilakukan    pada    bulan pertama,  kemudian diteruskan pada pelaksanaan penelitian dan pelaporan.
Variabel  bebas  penelitian  ini  yaitu  variabel  yang  dapat  mengalami  perubahan  dalam hal  ini  bisa  berupa  kenaikan  atau  penurunan  (variabel  X).  Variabel  Independen  dalam
penelitian  ini  adalah  inventarisasi  aset  (X1),  legal  audit  (X2),  penilaian  Aset  (X3) pengawasan dan pengendalian aset (X4), sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang tidak dapat  mengalami  perubahan  walaupun  dalam  kurun  waktu  tertentu  (variabel  Y).  Variabel dependen dalam penelitian ini adalah optimalisasi pengelolaan aset (Y).
Populasi  dalam  penelitian  ini  semua  aparatur  sipil  negara  yang  terlibat  dan  atau melaksanakan  Penatausahaan  Pengguna  Barang/Pengurus  Barang  pada  38  OPD  di  lingkup Pemerintah Provinsi NTT. OPD di lingkup Pemerintah Provinsi NTT melakukan pengelolaan barang/aset miliki daerah. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data  dikumpulkan  dengan  menyebarkan  kuesioner/angket,  data  hasil  penelitian  diolah dengan  analisis  statistik  deskriptif,  statistik  inferensial  dengan  menggunakan  teknik  analisis SEM ( Structural Equation Modeling ) dengan PLS (Partial Least Square), yang dioperasikan melalui  program  Smart  PLS  versi  3.0  yang  mencakup  komponen  Inner  Model  dan  autor model. Sedangkan pengujian hipotesis dilakukan uji t.
Berdasarkan  masalah  yang  dihadapi dan  landasan  dasar  teori  yang  ada  dan untuk  memudahkan  kegiatan  penelitian maka  penelitian  ini  mengembangkan kerangka  konsep  dan  kerangka  pemikiran seperti berikut ini.
Gambar 1. Krangka pemikiran

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah Provinsi NTT beribukota di Kupang dengan letak Geografis Terletak pada 80-120  LS  dan  1180–  1250  BT;  wilayah  daratan  seluas  47.350  Km2  dengan  garis  pantai sepanjang  5.700  Km2;  Batas  Wilayah  Utara  berbatasan  dengan  Laut  Flores,  Timur berbatasan  dengan  Republik  Demokratik  Timor  Leste  dan  Kepulauan,  Barat  berbatasan dengan  Kab.  Rote  Ndao  dan  Laut  Sawu,  dan  Selatan  berbatasan  dengan  Samudera  Hindia; Jumlah penduduk 4.448.873 orang (NTT dalam angka Tahun 2008); Wilayah NTT memiliki jalan  sepanjang  17.069,60  km,  terdiri  dari  jalan  negara/pusat  sepanjang  2.464,32  km,  jalan Provinsi 1.738,81 km, dan sisanya sepanjang 12.866,81 menjadi wewenang kabupaten.
Hasil  penelitian  menunjukan  responden  dengan  karakteristik  usia  dan  jenis  kelamin, proporsi  responden  berdasarkan  jenis  kelamin  didominasi  oleh  pria  sebanyak  99  (55,62%), dan  perempuan  sebanyak  79  (44,38%).  Responden  berdaarkan  usia  usia  dari  25-30  tahun sebanyak 7 orang atau 3.93%, usia 31-35 tahun sebanyak 44 orang atau 24.72%, usia 36-40 tahun  sebanyak  78  atau  sebesar  43.82%,  usia  41-45  tahun  sebanyak  46  orang  atau  25.84% dan usia lebih dari 46-50 tahun sebanyak 3 orang atau 1.69%. Responden dengan pendidikan terakhir pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 2 orang atau 1.12%, Sarjana (S1) sebanyak 172 orang atau 96.63%, magister (S2) sebanyak 4 orang atau 2.25% dan tidak ada responden
dengan tingkat pendidikan  ariab (S3). Data responden menunjukan bahwa dalam penelitian ini dominan dengan responden dengan tingkat  pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 172 orang atau  96.63%.  Responden  berdasarkan  lama  bekerja  responden  yang  dominan  berada  pada rentan 11-20 tahun bekerja dengan persentase 44.94%.
Hasil pengolahan data untuk masing-masing variabel secara deskriptif diperoleh hasil bahwa optimalisasi asest, inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian  di  lingkup  pemerintahan  provinsi  NTT  berada  pada  kategori  baik,  valid  dan reliabel.
Dalam  penelitian  ini  terdapat  5  variabel  yang  akan  dideskripsikan  yaitu  3  variabel bebas  yaitu: inventarisasi aset (X1), legal audit (X2), penilaian aset (X3) 1 variabel mediasi yakni  pengwasan  dan  pengendalian  aset  (Z)  dan  1  variabel  terikat  yaitu  optimalisasi pengendalian aset (Y). Tanggapan responden terhadap setiap variabel dan indikatornya dapat dilihat pada table-tabel dibawah ini.
Tabel. 2 Tanggapan Responden Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset
Indikator ∑ Xˉps-p  Ps-p/5×100 Ps-p Kategori Efisiensi 704 3.95 0,79 79 Baik Efisiensi 661 3.71 0,74 74 Baik Rata – Rata 76,5 Baik
Berdasarkan  tanggapan  responden,  diketahui  bahwa  rata-rata  skor  yang  dicapai  oleh variabel optimalisasi pemanfaatan aset adalah 76,5 %. Indikator dengan skor tertinggi adalah Efisiensi  dengan skor 79 % dan berada pada kategori Baik.  Indikator dengan nilai  terendah adalah efektivitas dengan kategori Baik.
Tabel 3. Tanggapan Responden Terhadap Inventarisasi Aset
Hasil persepsi responden terhadap variabel Inventarisasi Aset mendapat skor rata-rata sebesar  73,66  %.  Indikator  dengan  skor  tertinggi  adalah  Pencatatan  yaitu  76    dan  indikator dengan skor terendah adalah Pelaporan sebesar  71.
Tabel 4.Tanggapan Responden Terhadap Legal Audit Aset
Indikator ∑ Xˉps-p Ps-p/5×100 Ps-p/5×100 Kategori Pengamanan fisik 612 3,44 0,68 68 Baik Penagamanan administrasi 646 3,63 0,72 73 Baik Rata – Rata 70,5 Baik
Skor rata-rata tanggapan  responden terhadap variabel  Legal  Audit  Aset  sebesar 70,5 %. Indikator dengan skor tertinggi adalah pengamanan administrasi sebesar 73 %an indicator dengan skor terendah adalah pengamanan fisik 68 %.
Tabel 5. Tanggapan Responden Terhadap Penilaian Aset Indikator ∑ Xˉps-p Ps-p/5×100 Ps-p/5×100 Kategori Nilai ekonomis 625 3,51 0,70 70 Baik Estimasi nilai suatu aset 597 3,35 0,67 67 Cukup Baik Rata – Rata 68,5 Baik
Tanggapan  responden  terhadap  Penilaian  aset  mendapat  skor  rata-rata  68,5  %. Indiktor Nilai ekonomis mendapat skor tertinggi 70.  Indikator dengan nilai terendah adalah Estimasi nilai suat aset dengan skor 67  berada pada kategori cukup baik.
Tabel 6. Tanggapan Responden  Terhadap Pengawasan dan Pengendalian Indikator ∑ Xˉps-p Ps-p/5×100 Ps-p/5×100 Kategori Hasil sesuai rencana 679 3,81 0,76 76 Baik Hasil yang dikehendaki 663 3,72 0,74 74 Baik Hasil  sesuai  ketentuan dan kebijakan 651 3,65 0,73 73 Baik Indikator ∑ Xˉps-p Ps-p/5×100 Ps-p/5×100 Kategori Pendataan 661 3,71 0,74 74 Baik Pencatatan 673 3,78 0,76 76 Baik Pelaporan 636 3,57 0,71 71 Baik Rata – Rata 73,66 Baik
Pelaksanaan berjalan
sesuai rencana dan tujuan 658 3,69 0,74 74 Baik Rata – Rata 74,25 Baik
Berdasarkan hasil analisis persepsi responden pada Tabel 4.10, maka dapat dijelaskan bahwa  Tanggapan  responden  terhadap  Pengawasan  dan  Pengendalian  Aset  mendapat  skor rata-rata  74,25  %.  Skor  tertinggi  adalah  indikator  Hasil  sesuai  rencana  sebesar  76  %. Sebaliknya  indikator  dengan  skor  terendah  adalah  Hasil  sesuai  ketentuan  dan  kebijakan, dengan skor 73 %  berada pada kategori Baik.
Hasil  analisis  statistik  inferensial  dengan  menggunakan  SEM Partial  Least  Square (PLS). Dalam analisis dengan menggunakan SEM Partial Least Square akan melali  dua (2) kali evaluasi,  yaitu pertama Evaluasi outer model  yaitu melakukan evaluasi  terhadap model pengukuran outer (model bagian luar)  untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Ukuran ini  terdiri  dari  Validitas  Konvergen,  Validitas  Diskriminan, Composite  Reliability  dan Cronbach’s Alpha.
Validitas  konvergen  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  antara  setiap  indicator dengan variable latennya valid atau tidak. Validitas konvergen dari model reflektif  indikator dinilai  berdasarkan  korelasi  antar  skor  item  ( component  score )  dengan  skor  variable  laten atau  ( construct  score ).    Validitas  konvergen  dari  model  indikator  reflektif  dapat  dilihat  dari nilai  loading  factor  untuk  setiap  indikator  konstruk,  dimana  korelasi  antara  item score/indikator dengan skor konstruknya dianggap valid jika memiliki nilai korelasi (loading factor)  di  atas  0,70  untuk  penelitian  yang  bersifat  confirmatory  (Nunnally,  1978).  Namun untuk  penelitian  yang bersifat  exploratory nilai  loading   ariab atau korelasi  antara 0,6  – 0,7 dapat  diterima  (Hair  dkk:  1978).  Untuk  penelitian  tahap  awal  dari  pengembangan  skala pengukuran,  dimana  instrument  baru  yang  belum  teruji  nilai  loading  0,5  dianggap  cukup memadai  (Fornell  dan  Larcker,  1981).  Dalam  penelitian  ini  digunakan  batas  loading  factor sebesar 0,60 ke atas.

## Gambar 2. hasil pengujian author model
Pengujian  inner  model  atau  model  pengukuran  bagian  dalam  adalah  untuk  melihat hubungan  antara  variabel,  nilai  koefisien  parameter,  dan  R-square  dari  model  penelitian. Model  ini  akan  dievaluasi  dengan  melihat  R-square  untuk  konstruk  dependen,  uji  t,  serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.
Dalam penelitian ini model hubungan  yang dianalisis adalah hubungan yang bersifat reflektif dan  gambar berikut merupakan hasil pengujian Model Struktural  dengan hubungan
reflektif. Model Struktural dievaluasi dengan melihat R-square untuk konstruk dependen, uji t, serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.
R-square sering disebut juga dengan koefisien determinan,  yaitu mengukur kebaikan suai  (goodness  of  fit)  dari  persamaan  regresi  yakni  memberikan  proporsi  atau  persentasi variasi  total  dalam  vaiabel  terikat  yang  dijelaskan  oleh  variable  bebas.  Nilai  R2  terletak antara 0 – 1 dan kecocokan model dikatakan lebih baik kalua R2 semakin mendekati 1.
Adapun nilai R2 dapat dilihat pada table berikut:
R Square R Square Adjusted Optimalisasi Pemanfaatan Aset (Y) 0.343 0.327 Pengawasan dan Pengendalian Aset (Z) 0.571 0.564
Berdasarkan  Tabel  diatas,  dapat  dijelaskan  bahwa:    (1)  Koefisien  Determinasi  (R2) optimalisasi  pemanfaatan  aset  dan    indikator-indikatornya  adalah  0.32  menjelaskan  bahwa variasi  naik-turunnya  optimalisasi  pemanfaatan  asetdipengaruhi  oleh  variasi  naik-turunnya variabel inventarisasi aset dan indikator-indikatornya, variabel Legal audit asetdan indikator- indikatornya, dan pengawasan penilaian aset dengan indikator-indikatornya dan Pengawasan pengendalian  aset.Atau  dapat  dijelaskan  bahwa  Koefisien  tersebut  mempunyai  makna besarnya  pengaruh  keempat  variabel  laten  exogenous  bersama  indikator-indikatornya terhadap  variabel  laten  endogenous  optimalisasi  pemanfaatan  aset  dengan  indikator- indikatornya sebesar 0,32 atau sebesar 32 % sedangkan sisanya 68 % dijelaskan oleh variabel lain; (2) 2. Koefisien  Determinasi  (R2)  Pengawasan  dan  pengendalian  aset  beserta indikator-indikatornya  sebesar  0,56  menjelaskan  bahwa  variasi  naik-turunnya  Pengawasan dan  pengendalian  asetdisebabkan  oleh  variasi  naik-turunnya  variabel  Inventarisasi  aset dengan  indikator-indikatornya,  variabel  Legal  audit  aset  dan  indikator-indikatornya  dan Penilaian  aset  dengan  indiator-indikatornya  Koefisien  tersebut  mempunyai  makna  besarnya pengaruh keempat variabel laten exogenous bersama indikator-indikatornya terhadap variabel laten  endogenous  (Optimalisasi  pemanfaatan  aset)  dengan  indikator-indikatornya  sebesar 0,56 atau sebesar 56 % sedangkan sisanya  sebesar 44 % dijelaskan oleh variabel lain.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2 diperoleh nilai koefisien yang signifikan yaitu Nilai  probabilitas  sebesar  0,002.Lebih  kecil  dari  nilai  alfa  0,05.  Dengan  demikian  hipotesis dua  yang menyatakan  Inventarisasi  Aset  (X1) berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi pemanfaatan aset (Y) terbukti kebenarannya atau diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa Pemerintah  Daerah  Provinsi  NTT  telah  melakukan  inventarisasi  aset  tetap  secara  rinci  dan dilengkapi dengan identitas setiap aset serta inventarisasi dilakukan secara periodik 5 (lima) tahun sekali dan melakukan perubahan data apabila terjadi perubahan. Sehingga semakin baik pelaksanaan inventarisasi aset maka maka pemanfaatannya juga akan semakin optimal.
Temuan  penelitian  ini  didukung  oleh  teori  Siregar  (2018:  518)  yang  mengatakan bahwa  tahapan  manajemen  aset  daerah  yaitu  mulai  inventarisasi  aset,  yang  terdiri  atas  dua aspek,  yaitu inventarisasi  fisik  dan  yuridis/legal.Aspek fisik  terdiri atas bentuk,  luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain.
1. Legal  Audit  Aset  (X2)  berpengaruh  signifikan  terhadap  Optimalisasi  Pemanfaatan  Aset (Y)
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  3  terlihat  nilai  koefisien  yang  tidak signifikan karena nilai probabilitas sebesar 0,482.Lebih besar dari nilai alfa 0,05. Dengan demikian  hipotesis  tiga  yang  menyatakan  Legal  audit  aset  (X2)  berpengaruh  signifikan terhadap Optimalisasi pemanfaatan aset (Y) tidak terbukti kebenarannya atau ditolak.
Legal Audit aset sangat penting diperhatikan oleh perusahaan, karena dengan aset yang  legal,  akan  memiliki  status  kepemilikan  yang  jelas  dan  secara  langsung  akan memberikan  kepastian  hukum  atas  aset  tersebut.  Hal  ini  sangat  diperlukan  untuk menghindari  sengketa  dan  penyerobotan  dari  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab dan  ingin  menguasai  aset  milik  pemda.  Temuan  penelitian  ini  didukung  oleh  hasil penelitian dari Jamaludin (2017)  yang mengatakan bahwa Manajemem aset melalui legal
audit  tidak  berpengaruh  terhadap  optimalisasi  pemanfaatan  aset.  Sebaliknya  tidak didukung  oleh  temuan  penelitian  Antoh  (2017)  yang  mengatakan  bahwa  legal  audit  aset mempunyai pengaruh posistif terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap.
2. Penilaian Aset (X3) berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset (Y) Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  4  terlihat  nilai  koefisien  yang  tidak signifikan karena nilai  probabilitas sebesar 0,825 lebih besar dari nilai  alfa 0,05. Dengan demikian  hipotesis  empat  yang  menyatakan  penilaian  aset  (X3)  berpengaruh  signifikan terhadap Optimalisasi pemanfaatan aset (Y) tidak terbukti kebenarannya atau ditolak.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan penilaian terhadap barang milik daerah berupa aset tetap milik Pemda belum dialksanakan secara maksimal dan tidak melaporkan  aset  yang  tidak  digunakan  kepada  Pemerintah  Provinsi  menyebabkan  aset tanah  menjadi  tidak  optimal.  Sehingga  Pemerintah  harus  lebih  meningkatkan  penilaian terhadap aset Pemda agar penggunannya  lebih optimal.
3. Pengawasan  dan  Pengendalian  Aset  (Z)  berpengaruh  Signifikan  terhadap  Optimalisasi Pemanfaatan Aset (Y)
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  5  terlihat  nilai  koefisien  yang  signifikan karena  nilai  probabilitas  sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  nilai  alfa  0,05.  Dengan  demikian hipotesis  lima  yang  menyatakan  pengawasan  dan  pengendalian  aset  (Z)  berpengaruh signifikan  terhadap  Optimalisasi  pemanfaatan  aset(Y)  terbukti  kebenarannya.  Dengan demikian  hipotesis  5  diterima.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pengasawan  dan pengendalian aset sudah dilaksanakan dengan cukup baik sehingga dapat mengoptimalkan penggunaannya secara fisik aset maupun optimal secara ekonomi. Hasil ini sejalan dengan penelitian  yang  dilakuka  oleh  Sriastiti  (2020),  Jusmin  &  Nursalim  (2018).dan  Asman  et al., 2016), yang mengatakan bahwa pengawasan dan pengendalian aset tidak berpengaruh terhadap mengoptimalkan pengelolaan aset tetap.
4. Inventarisasi  Aset  (X1)  berpengaruh  Signifikan  terhadap  Pengawasan  dan  Pengendalian Aset (Z)
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis6  terlihat  nilai  koefisien  yang  signifikan karena  nilai  probabilitas  sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  nilai  alfa  0,05.  Dengan  demikian hipotesis enam yang menyatakan inventarisasi aset (X11) berpengaruh signifikan terhadap pengawsan dan pengendalian aset (Z) terbukti kebenarannya. Dengan demikian hipotesis 6 diterima.
Hasil  pengujian  terdahulu  menunjukan  bahwa  invetarisasi  aset  dan  pengamanan dan  pemeliharaan  aset  berpengaruh  positif  tetapi  pemanfaatan  aset  tidak  memediasi hubungan positif antara invetarisasi aset optimalisasi pengelolaan aset.
5. Legal  Audit  Aset  (X2)  berpengaruh  Signifikan  terhadap  Pengawasan  dan  Pengendalian Aset (Z)
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  7  terlihat  nilai  koefisien  yang  signifikan karena  nilai  probabilitas  sebesar  0,009  lebih  kecil  dari  nilai  alfa  0,05.  Dengan  demikian hipotesis  tujuh  yang  menyatakan  legal  audit  (X2)  berpengaruh  signifikan  terhadap pengawsan dan pengendalian aset (Z) terbukti kebenarannya. Dengan demikian hipotesis 7 diterima.
Pengawasan  yang  ketat  perlu  dilakukan  sejak  tahap  perencanaan  sampai  pada tahap  penghapusan  aset.  Dalam  hal  ini  peran  serta  masyarakat  dan  DPRD  serta  auditor internal  sangat  penting.  Keterlibatan  auditor  internal  dalam  proses pengawasan sangat penting  untuk  menilai  konsistensi  antara  praktek  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah dengan standar yang berlaku.
6. Penilaian Aset (X3) berpengaruh Signifikan terhadap Pengawasan dan pengendalian Aset Pemerintah Provinsi NTT (Z)
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  8  terlihat  nilai  koefisien  yang  tidak signifikan karena nilai  probabilitas sebesar 0,336 lebih besar dari nilai  alfa 0,05. Dengan
demikian  hipotesis  8  yang  menyatakan  penilaian  aset  (X3)  berpengaruh  signifikan terhadap pengawasan dan pengendalian aset ditolak.
Pengawasan  merupakan  usaha  untuk  mengetahui  dan  menilai  kenyataan  yang sebenarnya  mengenai  pelaksanaan  tugas,  apakah  dilakukan  sesuai  peraturan  perundang- undangan.  Pengendalian  merupakan  usaha  atau  kegiatan  untuk  menjamin  dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa Inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset,  serta  Pengendalian  dan  pengawasan  berpengaruh  positif  terhadap  optimalisasi pengelolaan aset tetap di Pemerintah Kota Palembang (Hartati et al., 2019)

## KESIMPULAN
Adapun  kesimpulan  dari  penelitian  ini  dijelaskan  bahwa  inventarisasi  aset berpengaruh  signifikan  terhadap  optimalisasi  pemanfaatan  aset  tetap,  Legal  audit  aset berpengaruh  signifikan  terhadap  Pengawasan  dan  pengendalian  aset,  Pengawasan  dan pengendalian  aset  berpengaruh  signifikan  terhadap  optimalisasi  pemanfaatan  aset  tetap, Pengawasan dan pengendalian dapat memediasi sempurna pengaruh Inventarisasi Aset, legal audit, dan penilaian aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset.
Sedangkan pada sebagian variabel menunjukan tidak berpengaruh dianatranya: Legal Audit  tidak    berpengaruh  signifikan  terhadap  optimalisasi  pemanfaatan  aset  tetap,  Penilaian Aset  tidak    berpengaruh  signifikan  terhadap  optimalisasi  pemanfaatan  aset  tetap,  Penilaian aset  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  Pengawasan  dan  pengendalian,  artinya  semakin baik  Penilaian  aset  tidak  akan  mampu  meningkatkan  Optimalisasi  Penerimaan  pemakaian kekayaan daerah.

## REFERENSI
Asman,  A.,  Akram,  H.  dan,  &  MT,  A.  (2016).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Optimalisasi  Pengelolaan Aset  Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.
Assets , 6 (1), 23–38.
Christia,  A.  M.,  &  Ispriyarso,  B.  (2019).  DESENTRALISASI  FISKAL  DAN  OTONOMI DAERAH
Di INDONESIA. Law Reform , 15 (1), 149. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360
Fanggidae,  H.  C.,  &  Manafe,  M.  W.  N.  (2019).  Evaluasi  Anggaran  Belanja  Sebagai  Alat Pengendalian Kebijakan Pembangunan Pada Pemerintah Daerah Expenditures Budget Evaluation:  Control  Tools  for  Development  Policy  on  Local  Government. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 4 (2), 45–52.
Hartati,  S.,  Martini,  R.,  &  Winarko,  H.  (2019).  Manajemen  Aset  Bagi  Optimalisasi Pengelolaan  Aset  Tetap  (Kajian  pada  Pemerintah  Kota  Palembang). Jurnal  Riset Terapan Akuntansi , Vol 3 (1), Hal 40-51.
https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/issue/view/318
Hair  et  al.,  (1998),  Multivariate  Data  Analysis,  Fifth  Edition,  Prentice  Hall,  Upper  Saddle River : New Jersey.
Jusmin.(2013). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Tingkat Optimalitas Aset Tetap (Tanah Dan  Bangunan)  Pemerintah  Kota  Baubau.  Jurnal  Magister  Ekonomi  Pembangunan Universitas Gadjah Mada.
Nunnally, Bernstein, I.H. 1994. Psychometric Theory, Edisi ke 3. New York : McGraw Hill. Nursalim,  J.  (2018).  Pengaruh  Manajemen  Aset  Terhadap  Tingkat  Optimalitas  Aset  Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Kabupaten Sorong. EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi
Dan Pembelajarannya , 6 (2), 139.
https://doi.org/10.25273/equilibrium.v6i2.2933
Purba, R. (2019). Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan aset
Daerah. Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik , 9 (2), 152–164.
Wicaksana, A., Harmono, H., & Yuniarti, S. (2021). Pengaruh inventarisasi aset, penggunaan aset,  pengamanan  dan  pemeliharaan  aset  terhadap  optimalisasi  aset  tetap  tanah  pada pemerintah Kabupaten Malang. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 6 (1), 1–14. https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i1.5514