PELAKSANAAN ZAKAT BADAN HUKUM: STUDI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI KOTA METRO, LAMPUNG

## Imam Mustofa
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro Jl. Ki Hajar Dewantara 15 a, Iringmulyo, Kota Metro, Lampung 34111 E-mail: imammustofa47 2@yahoo.co.id

## Abstrak
Para  ulama  kontemporer  berpendapat  bahwa  badan  hukum  wajib  dizakati. Dalam  konteks  Indonesia,  dalam  aturan  perundang-undangan  yang  mengatur masalah  zakat,  disebutkan  bahwa  muzakki  tidak  hanya  perseoragan,  akan  tetapi juga  bisa  berupa  badan  hukum.  Berdasarkan  hal  ini,  Lembaga  Keuangan  Syariah (LKS)  wajib  dikeluarkan  zakatnya  apabila  telah  memenuhi  syarat.  Di  Kota  Metro terdapat  beberapa  Lembaga  Keuangan  Syariah  yang  juga  merupakan  badan hukum.  Berdasarkan  hal  ini,  permasalahan  dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimana pelaksanaan zakat badan hukum pada LKS di Kota Metro. Tulisan ini merupakan hasil  penelitian  yang  berusaha  menelisik  dan  mengungkap  pemahaman  para pengelola  LKS  di  Kota  Metro  terhadap  kewajiban  zakat  badan  hukum.  Penelitian ini  juga  mengungkap  pelaksanaan  zakat  badan  hukum  dan  mekanisme pengelolaannya.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan (field  research) yang bersifat  kualitatif.  Populasi  penelitian  ini  adalah  Lembaga  Keuangan  Syariah  di Kota  Metro.  Teknik sampling yang  digunakan  adalah purposif  sampling. Teknik pengumpulan  data  dengan  cara  wawancara  tidak  terstruktur  dan  dokumentasi. Data  yang  terkumpul  dianalisa  dengan  metode  deskriptif-analitis.  Setelah  data dianalisa  dan  dikaji,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  tidak  semua  pengelola Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Kota Metro memahami mengenai kewajiban badan hukum. Ada pengelola yang memahami bahwa zakat badan hukum adalah zakat  yang  dikeluarkan  oleh  pengelola  terhadap  dirinya,  bukan  lembaga  yang dikelolanya.  Selain  kesimpulan  di  atas,  dapat  diketahui  pula  bahwa  Ada  tiga bentuk  pelaksanaan  zakat  badan  hukum  LKS  di  Kota  Metro. Pertama, LKS  yang tidak dizakati karena ketidaktahuan pengelolanya mengenai ketentuan dan aturan
296 I    AKADEMIKA, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015
kewajiban zakat badan hukum. Kedua, LKS yang dikeluarkan zakatnya, meskipun para  pengelolanya  belum  mengetahui  aturan  dan  ketentuan  zakat  badan  hukum. Ketiga, LKS yang dikeluarkan zakatnya karena para pengelolanya mengetahui teori dan  landasan  hukumnya.  Mengenai  mekanisme  pelaksanaan  zakat  LKS,  ada perbedaan  antara  satu  dengan  lainnya.  Perbedaan  ini  pada  tataran  perhitungan nisab, kadar, pengumpulan dan penyaluran.
Kata Kunci: Zakat, Badan Hukum, dan Lembaga Keuangan Syariah.

## Abstract
The contemporary scholars propose that corporation is liable given through   alms. In indonesia context, the regulation which regulates about alms is called that board commite of alms  is  not  only  individually,  but  also  it  can  be  corporation.  In  the  line  of  this,  Board  of islamic  financial  is  liable  removed  its  alms  if  it  has  granted  its  terms.  Metro  has  several Boards of islamic financial, it is also corporation. Based on this case, the issues of the paper is how does corporation implement alms at several Boards of islamic financial in Metro. This study  is  the  result  of  research  which  tries  to  investigate  and  reveal  insights  of  manager Boards of islamic financial in Metro toward alms obligation of corporation. The research also tries to reveal the alms implemetation of corporation and its maintenance. This research is field research which is having character of qualitative approach. The population of this study is  boards  of  islamic  financial  in  Metro.  Techique  sampling  used  is  purposive  sampling. Techique in gathering the data is used by non-structured interviewing and documentation. The  data  is  analyzed  through  descriptive  analysis  method.  After  the  data  is  analyzed  and examined,  the  conclusion  can  be  taken  is  not  all  boards  islamic  financial  in  Metro understand about obligation of corporation. There is manager who understands that alms of corporation is alms which paid by manager to their self, it is not broad that should pay it. In spite of  conclusion  above, it can  be known  that there are  three models  the implementation alms  of  corporation  in  Metro.  First,  boards  islamic  financial  which  is  not  paid  alms  yet because  the manager did  not know  the implementation about appointment and the rule  of alms  for  corporation.  Secondly,  boards  islamic  financial  has  paid  its  alms,  eventhough  its managers did not know rule and appointment for corporation. Last, boards islamic financial has  paid  its  alms  and  its  managers  knew  theori  and  its  base  of  law.  Regarding  to  the
mechanism alms for boards islamic financial, there is difference between one and else. This distinct on calculation nisab, grade, collecting and distributing
Keywords : Alms, Corporation, dan Board of Islamic financial .

## A. Pendahuluan
Zakat  adalah  rukun  Islam  yang  ketiga  setelah  syahadat  dan  shalat.  Perintah zakat  yang  terdapat  dalam  Al-Qur‟an  banyak  yang  bersamaan  dengan  perintah shalat. Menurut Wahbah Zuhaili, perintah zakat bersamaan dengan perintah shalat terdapat  pada  82  tempat. 1 Di  antara  ayat  yang  menunjukkan  perintah  zakat bersamaan dengan perintah shalat adalah surat Al-Baqarah ayat 43: 2
وَِٞقِؼقِمو صَّشىو وَغوٍَ و٘مُؼوَم رْسو وَٗ وَا وَم صَّضىو و٘مُ وَ  وَٗ وَا وَ صَّلىو و٘مَُٞقِ وَ  وَٗ
“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan ruku‟lah bersama dengan orang- orang yang ruku‟”
Sementara  perintah  shalat  dan  zakat  yang  terdapat  dalam  As-Sunnah  antara lain adalah riwayat Ibnu „Abbas:
“ ٍط صَّبوَػ مُِرْبو وَه وَ  وَٗ - َْٖػ الله ٚضس - وَُ وَٞرْفمُع ٘مُبوَ  ٚقِْوَحصَّذوَد - ْٔػ الله ٚضس - قِ ٚقِبصَّْىو  وَجٝقِذوَد  وَشوَموَزوَف - صلى الله عليه وسلم - قِاوَ صَّلى قِب  وَّ مُشمٍُرْأوَٝ وَه وَقوَف قِا وَفوَؼرْىو وَٗ قِ وَي قِ لىو وَٗ قِا وَم صَّضىو وَٗ " 3 .. “Ibnu  „Abbas  Radiallahu  „Anhuma  berkata,  Abu”  Sufyan  Radiallahu  „Anhu menyebutkan  hadis  Nabi  Muhammad  Sallallahu  „Alaihi  Wasallam  dan  berkata: „Allah memerintahkan kita untuk shalat, zakat, shilaturahim, dan kasih sayang.”
Adanya  perintah  zakat  yang  beriringan  dengan  perintah  shalat  menunjukkan bahwa zakat mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menegakkan agama Allah.  Begitu  pentingnya  shalat  dan  zakat,  maka  kekuatan  perintah  untuk melaksanakannya  sama-sama  kuat.  Maka  sangat  wajar  apabila  Abu  Bakar  pernah
1 Wahbah  Al-Zuhaili,  Al- Fiqh  Al-Islaamii  wa  Adillatuh, (Beirut:  Darul  Fikr  Al-Mu‟ashirah,  2002), III/156.
2 Ayat-ayat lain yang secara tegas menunjukkan perintah zakat bersamaan dengan perintah shalat adalah surat Al-Baqarah ayat 43, surat Al-Baqarah ayat 83, surat Al-Baqarah ayat 110, surat An-Nisaa‟ ayat 77, surat An-Nuur ayat 56, dan surat Al-Muzammil ayat 20.
3 Muhammad  bin  Ismail  Abu  Abdullah  Al-Bukhari, Shahih  Al-Bukhari,  (Digital  Library, Al- Maktabah Asy-Syamilah  Al-Isdar  As-Sani, 2005),  IV/1657,  hadis  nomor.  4278;  Imam  Muslim, Shahih  Muslim,  (Digital Library, Al- Maktabah  Asy-Syamilah  Al-Isdar  As-Sani, 2005),  III/1393,  hadis  nomor  1773;  dan  Ibnu  Hibban, Shahih Ibni Hibban, (Digital Library, Al- Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005), XXVII/142, hadis nomor 6664.
298 I    AKADEMIKA, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015
berkata  bahwa  akan  membunuh  siapa  pun  yang  membeda-bedakan  (kewajiban) shalat dan zakat. 4
Selain  itu,  keberadaan  perintah  zakat  bersamaan  dengan  perintah  shalat  juga berarti  bahwa  shalat  adalah  sebagai  bentuk  ketaatan  dan  upaya  pendekatan  diri kepada  Allah.  Berdasarkan  ayat  tersebut, ta‟wil  ruku ‟  adalah khudu‟ dengan  taat kepada Allah. 5 Sementara itu, zakat adalah sebagai manifestasi ketaan kepada Allah dan  sekaligus  sebagai  bentuk  pendekatan  diri  dan  kepedulian  kepada  sesama manusia. Petunjuk lain yang diperoleh dengan adanya kebersamaan perintah shalat dan perintah zakat adalah bahwa perintah zakat sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekkah (sebelum hijrah), hanya saja mengenai apa saja yang harus  dizakati,  nisab,  dan  kadar  berapa  zakat  yang  harus  dikeluarkan  dijelaskan ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. 6
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  zakat  tidak  hanya sebagai ibadah mahdah yang menjadi pertanda hubungan harmonis secara vertikal dengan  Allah  SWT,  tetapi  juga  sebagai  kewajiban  yang  bersifat  horizontal  sesana muslim  dan  sesama  manusia.  Artinya,  zakat  juga  merupakan  salah  satu  bentuk filantropi dalam Islam.
Kesuksesan  pengelolaan  zakat  akan  berdampak  pada  kesejahteraan  umat. Kesuksesan  pengelolan  zakat  ini  tentunya  membutuhkan  pengelola  yang profesional  dan  kesadaran  zakat  dari  para  pihak  yang  mempunyai  harta  yang mencapai  nishab.  Menurut  Al-Qaradawi,  ada  lima  hal  yang  menjadi  kunci kesuksesan pengelolaan zakat. Al-Qaradawi menjelaskan:
غَخب ً٘ٞىو ا مضىو قٞبطتى ح جْىو طٗشش , ٜٕٗ : ا مضىو ب جٝإ اذػ   غٞع٘
,
ْط بىوٗ اشٕ ظىو هوٍ٘لأو ٍِ ا مضىو زخ ٗ
, اسودلإو ِغدٗ ,
غٝص٘تىو ِغدٗ , ً علإ ب وَؼىو وٍ ن ٗ , ًؼٍ  ٞيَؼىوٗ  ٝشظْىو سٍ٘لأى غجش  طٗششىو ٓزٕٗ . 7
Berdasarkan penjelasan Al-Qaradawi di atas dapat dipahami bahwa kesuksesan implementasi  zakat  di  sekarang  ini  mensyaratkan  adanya  lima  hal,  yaitu  1) perluasan  kaidah  kewajiban  zakat,  2)  pengambilan  zakat  dari  harta  lahiriah  dan batiniah (materi dan immateri), 3) pengelolaan yang baik, 4) pembagian yang baik,
4 Wahbah Al-Zuhaili, Al- Fiqh Al-Islami. , III/158.
5 Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Galib Al-Amali Abu Ja‟far At-Tabari, Jami’ Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur’an, (Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar Al-Sani, 2005), I/574.
6 Abu  Al-Fida'  Isma‟il  bin  Umar  bin  Katsir  Al-Qursy  Al-Dimasyqi, Tafsir  Al-Quran  Al'Azim, (Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005), VIII/259.
7 Yusuf  Al-Qaradawi, Fiqh  Az-Zakah, (Digital  Library, Al- Maktabah  Asy-Syamilah  Al-Isdar  As-Sani, 2005), I/463.
dan 5) kesempurnaan mengamalkan Islam. Syarat-syarat ini berkaitan dengan teori dan implementasi.
Di antara syarat di atas yang perlu ditekankan di sini adalah perluasan kaidah zakat  dan  pengambilan  zakat  dari  harta  yang  bersifat  materi  dan  immateri. Pernyataan  ini  mempunyai  arti  yang  luas.  Artinya,  Al-Qaradawi  menghendaki pengembangan  harta  yang  harus  dizakati  dari  yang  selama  ini  dipahami  dan dilaksanakan oleh umat Islam.
Pada dasarnya tidak ada teks yang langsung menjelaskan mengenai jenis-jenis harta  yang  wajib  dizakati.  Hanya  saja  ada  perintah  dalam  As-Sunnah  untuk mengeluarkan  zakat  pada  jenis  harta  tertentu.  Wahbah  Az  Zuhaili  menjelaskan mengenai harta yang wajib dizakati:
ٜٕٗ ه َىو ٍِ  غَخ عوّ٘  ٜف ا مضىو بج :
ً ؼّلأوٗ ،س َخىوٗ عٗسضىوٗ ،اس جتىو ضٗشػٗ ،ص مشىوٗ ُد ؼَىوٗ ،د٘قْىو
ٌْغىوٗ شقبىوٗ وبلإو ٜٕٗ . 8
Berdasarkan keterangan di atas,  maka dapat diketahui bahwa secara normatif harta  yang  harus  dizakati  yaitu  emas  dan  perak,  barang  tambang  dan rikaz , perdagangan, zakat biji-bijian dan buah-buahan dan binatang ternak.
Menurut  Habib  Ahmed,  kajian  mengenai  zakat  badan  hukum  atau  lembaga tidak  ditemukan  dalam  kitab  fiqih  klasik,  dan  hanya  menjadi  perhatian  ulama kontemporer. Dalam hal ini Habib Ahmed menyatakan:
”There  are  many  new  items  of  income  and  wealth  in  contemporary  times  that determines  financial  status  of  individuals  and  institutions.  But  these  latest  items  are  not mentioned in the classical fiqh. Contemporary scholars have discussed same of these issues and  argued  that  many  assets  and  income  sources  of  today  need  to  be  brought  under  the purview of zakah.” 9
Lebih jauh Habib Ahmed menjelaskan:
“ There  are  diverse  opinions  and  views  on  the  zakat  ability  of  some  other  new items/entities.  The  new  items  of  wealth  and  income  that  have  been  discussed  by contemporary scholars include stocks and shares of companies, economic enterprises that are either  wholly or partly owned by the government, mineral resources,  including petroleum
8 Wahbah Az-Zuhaili, Al- Fiqh Al-Islami , III/182.
9 Habib  Ahmed, Role  of  Zakah  and  Awqaf  in  Poverty  Alleviation, (Jeddah:  Islamic  Develovment  Bank, 2004),  h.  35  Imam  Mustofa,  “Zakat  Lembaga  Keuangan  Syariah  sebagai  Badan  Hukum” dalam  Millah  Jurnal Studi Agama (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam UII) Vol XIII No. 2 Agustus 2014, h.164
300 I    AKADEMIKA, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015
and income from the services sector business. The latter type of business are normally labor intensive no or very little capital and inventory investments (like travel agencies, law firms and  real  estate  agents).  Another  contemporary  economic  reality  is  the  existence  of  legal entities/person or other than natural person.” 10
Berdasarkan  penulusuran  penulis,  kitab  fiqih  klasik  hanya  menyinggung masalah  kewajiban  zakat  pada  usaha  komersial  yang  bertujuan  untuk  mencari untung (profitable). Paparan tersebut tidak menjelaskan sifat usaha tersebut, apakah dimiliki  oleh  perseorangan  atau  perkongsian.  Di  antara  ulama  klasik  yang menyinggung  zakat  usaha  semacam  ini  adalah  Adz-Adzra‟i  dari  kalangan Syafi‟iyyah. Dalam hal ini ia menyatakan:
....." وَٕ وَش قِ جوَؤمُٞقِى وَققِىو وَ٘وَج ٙ وَشوَترْشو  رْ٘وَى ُّٛقِد صَّبوَؼرْىو قِتووَد وَٝ قِص ٜقِف وَٗ قِ خوَصوَ رْلأو ٚوَيوَػ قِا وَس وَجقِ تىو قِذرْلوَققِب  وَٕ وَشوَجوَ  وَٗ قِت صَّ وَغوَترْغمَُرْىو  وَشوَجرْأوَترْعو ووَرإ ووَزوَم وَٗ
قِبوَٕرْزوََرْىو  قِشقِٕ وَ  ٜقِف قِٔٞقِف مُا وَم صَّضىو  رْ وَبوَج وَٗ " 11
Zakat  badan  hukum  merupakan  bagian  dari  kajian  fikih  kontemporer  yang belum diatur bahkan belum disinggung dalam kajian fiqih klasik. Oleh karena itu regulasi mengenai mekanisme dan pengelolaan zakat lembaga atau badan hukum ini  berdasarkan  ijtihad  dan  regulasi  yang  dibuat  oleh  ulama  kontemporer  seperti Yusuf  Al-Qaradaawi.  Selain  itu,  zakat  badan  hukum  atau  perusahaan  itu dilandaskan  pada  undang-undang  zakat  yang  berlaku  pada  suatu  negara.  Di Indonesia, zakat badan hukum atau perusahaan didasarkan pada undang-undang zakat  dan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES).  Berkaitan  dengan  zakat badan hukum atau perusahaan, undang-undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang- Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 12
Kota Metro sebagai salah satu kota di Propinsi Lampung sangat padat dengan kegiatan  ekonomi.  Di  Kota  Metro  terdapat  berbagai  macam  badan  hukum  yang profitable, baik  yang  konvensional  maupun  yang  syariah.  Lembaga  badan  hukum tersebut antara lain berupa bank, pegadaian, koperasi, perusahaan barang dan jasa dan  lembaga  simpan  pinjam.  Badan    hukum  yang  bergerak  dalam  jasa  keuangan syari‟ah  antara  lain  Bank  Syariah,  Baitul  Mal  wa  Tamwil  (BMT)  dan  Koperasi
10 Ibid. ,  h.  36.  Imam  Mustofa,  “Zakat  Lembaga  Keuangan  Syariah  sebagai  Badan  Hukum” dalam  Millah Jurnal Studi Agama ... , h.164
11 Anonim, Syarh Al-Bahjah Al-Wardiyah, (Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005), II/27.
12 Imam Mustofa, “Zakat Lembaga Keuangan Syariah sebagai Badan Hukum” dalam Millah Jurnal Studi Agama (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam UII) Vol XIII No. 2 Agustus 2014, h.166
Syariah.  Berdasarkan  data,  setidaknya  ada  Lembaga  Keuangan  Konvensional  dan Lembaga Keuangan Syariah di kota Metro. Lembaga keuangan konvensional antara lain berupa Bank, Koperasi, dan Pegadaian.
Lembaga  keuangan  konvensional  yang  berupa  bank  antara  lain  Bank  Rakyat Indonesia  (BRI),  Bank  Negara  Indonesia  (BNI),  Bank  Central  Asia  (BCA),  Bank Danamon,  Bank  Mandiri,  Bank  Eka,  Bank  Lampung,  dan  pegadaian.  Sementara lembaga keuangan syariah ada yang berupa bank, BMT, koperasi, dan pegadaian. Bank  Syariah  antara  lain,  BRI  Syariah,  BNI  Syariah,  Bank  Syariah  Mandiri  (BSM), Bank  Metro  Madani.  Sedangkan  yang  berupa  BMT  antara  lain,  BMT  Fajar,  BMT Salma  Syariah,  BMT  L-Risma,  BMT  Adzkiya,  BMT  Salma  Syariah.  Lembaga keuangan  syariah  yang  berupa  koperasi  antara  lain  koperasi  At-Ta‟awun, sementara yang berupa pegadaian adalah Pegadaian Syariah.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  di  sini  penulis  berpandangan  bahwa perlu kajian mendalam mengenai pelaksanaan zakat badan hukum oleh Lembaga- lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Kota Metro yang menjalankan bisnis komersial berlandaskan  syariah.  Kajian  dalam  tulisan  ini  penting  dengan  alasan  sebagai berikut:
Pertama, zakat  badan  hukum  merupakan  kewajiban  yang  telah  diperintahkan oleh  teks-teks  dari  Al-Qur‟an  maupun  As-Sunnah  yang  yang  dikaji  dan dinterpretasikan  para  ulama  kontemporer.  Lebih  dari  itu,  kewajiban  zakat  badan hukum  juga  ditegaskan  dalam  undang-undang  No.  38  Tahun  1999  tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berdasarkan hal ini, maka perlu penjelasan  berdasarkan  riset  mengenai  pemahaman  para  pengelola  Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Kota Metro terhadap konsep zakat badan hukum.
Kedua, berdasarkan  kewajiban  zakat  badan  hukum  sebagaimana  dijelaskan  di atas,  maka  perlu  kajian  dan  penjelasan  lebih  jauh  mengenai  ketaatan  Lembaga Keuangan  Syariah  (LKS)  di  Kota  Metro  terhadap  kewajiban  zakat  badan  hukum, mengingat Lembaga Keuangan Syariah merupakan badan hukum yang aktifitasnya dilaksanakan berdasarkan asas syariah.
Ketiga, sebagai upaya sumbangan pemikiran untuk lebih menjelaskan mengenai mekanisme implementasi pelaksanaan zakat badan hukum, kriteria, prosedur, dan
302 I    AKADEMIKA, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015
syarat  pelaksanaan  zakat  badan  hukum,  khususnya  yang  bergerak  pada  bidang bisnis atau dunia usaha. Kajian zakat badan hukum merupakan kajian kontemporer yang dipahami orang-orang tertentu, maka dengan penelitian dan kajian semacam ini dapat menambah khazanah pemikiran dan memperluas pemahaman mengenai zakat lembaga atau badan hukum.
Keempat, sebagai  usaha  pengembangan  keilmuan,  khususnya  terkait  dengan fikih  kontemporer  dalam  bidang  mu‟amalah.  Fikih  sebagai  kajian  ilmu  produk manusia  akan  selalu  berkembang  seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan aktifitas  masyarakat.  Terlebih  fiqih  mu‟amalah,  ia  diharapkan  lebih  cepat berkembang dengan merespon berbagai perkembangan kemajuan zaman agar para muslim pelaku bisnis cepat menemukan solusi bagi problem hukum terkait dengan kegiatan mu‟amalah kontemporer.

## B. Zakat Badan Hukum: Perluasan Cakupan Harta Yang Wajib Dizakati
Berkaitan  dengan  zakat  badan  hukum  atau  lembaga,  memang  benar,  pada umumnya  ulama  klasik  tidak  membahasnya  secara  spesifik,  karena  mereka  tidak mewajibkan.  Imam  Al-Syaukani  misalnya,  ia  menyanggah  kewajiban  zakat perusahaan.  Alasan  mereka  antara  lain  karena  tidak  adanya  teks  yang  tegas memerintahkannya  serta  ulama  terdahulu  tidak  membahasnya.  Asy-Syaukani dalam kitab As-Sail Al-Jarrar menjelaskan:
“ ٔٞيٝ ٛزىو ٌح ٔٞيٝ ٛزىو ُشقىو لاٗ ُٗشقىو شٞخ ٌٕ ِٝزىو هٗلاو ُشقىو وٕو  ٖب غَع لاٗ ٍِضىو ُرو ٚيػ ِط  ٌى  ىأغٍ ٓزٕ
َْٞٞىو ثدو٘ذىو ٍِ ٜٕ  َّإٗ وئ غَىوٗ ٌٕس ط و ذػ ب ٗ ٌٖىو٘ و ا تخو ٚيػ  ٍٞ علاو بٕوزَىو وٕو  ٖب غَغٝ ٌى ٜتىو
لا ً علاو  َلؼب  ٍ٘لؼٍ َِٞيغَىو هوٍ٘و ُو ك ْفشػ ذ ٗ ط ٞ  لاٗ  ْع لاٗ ب تم ٍِ لا ٌيػ ٍِ اس حو  ٖٞيػ ذج٘  لاٗ وط بى ب ط ْىو هوٍ٘و ومو ٍِ لىر ُ م لاوٗ  ٖقذب لاو  ٕزخو وذٝ . 13
Asy-Syaukani juga menjelaskan dalam kitab Al - Durari Al-Madiyyah:
“ جٝذد  ضٝ ٗ  ٍْذ   َم وٞىذىو ًذؼيف  ٕ٘ذّٗ بوٗذىو لىزمٗ  ٖنى ٍ  ٖٝشنٝ ٜتىو سٗذى م ت غتغَىو ٜف  ٖب٘جٗ ًذػ  ٍ ٗ (
( عشفلاٗ ٓذبػ ٜف   ذص ٌيغَىو ٚيػ ظٞى ) ) ٚىإ  ج دلا ُ م ُإٗ  َٖى ءوشنى ب  ٕ غتعو  ى د ْٜػ   ى ذىو ٓزٕ هٗ تْٝ
ً قٍ ً ٞقىو وب هلاذتعلإو غَْىو " 14
13 Muhammad  bin‟Ali  bin  Muhammad  Asy-Syaukani, As-Sail  Al-Jarrar  Al-Mutadaffiq  ‘Ala  Hadaiq  Al- Azhar, (Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005), II/27.
14 Muhammad  bin‟Ali  bin  Muhammad  As-Syaukani,  Al-Durari  Al-Madiyyah,  Al-Kuwaitiyyah ,  (Digital Library, Al- Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005), I/213.
Selain  Asy-Syaukani,  ulama  lain  yang  tidak  menghendaki  perluasan  cakupan arti harta adalah Ibnu Hazm dan Sadiq Hasan Khan. Mereka berargumen dangan argumentasi sebagai berikut:
1 - ه٘عشىو ُإ - صلى الله عليه وسلم -
بوٗذىوٗ توس قؼىو ٍِ ٙشنمُٝ  ٍ ٗ  وغتغمُٝ  ٍ  ٍْٖ وؼجٝ ٌيف ،ا مضىو  ٖٞف بج  ٜتىو هوٍ٘لأو دذد الله ِػ خٝشص صْب لاإ ،وصلأو وزٕ ِػ دٗشخىو ص٘جٝ لاٗ ،فٞى نتىو ًوضتىو ٍِ ط ْىو اءوشب وصلأوٗ ، ٕ٘ذّٗ تلاٟوٗ ْتىأغٍ ٜف ذج٘ٝ ٌىٗ ،ٔى٘عسٗ . 2 - وزٕ ذٝؤٝ :
و٘ى   ٘ىٗ ،ء ٞشلأو ٓزٕ ٜف ا مضىو ب٘ج٘ب و٘ى٘قٝ ٌى ،س ط لأو ٚتشٗ ،س لػلأو فيتخٍ ٜف َِٞيغَىو ء ٖقف ُ
ٌْٖػ وقْى ٔب .
3 - و٘ى قف لىر فى خٝ  ٍ ٚيػ و٘لّ ٌّٖ :
ث ح  لاٗ ،ب٘مشىو بوٗد لاٗ ،ِٞفشتذَىو توٗد  لاٗ ،ْٚنغىو سٗد ٜف ا مص لا
ٕ٘ذّٗ هص َْىو . 15
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan  aktifitas  ekonomi  serta  berbagai kegiatan yang profitable, ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi, Ali As-Salus, Muhyiddin Al-Asfar melakukan ijtihad untuk pengembangan hukum Islam terkait macam-macam  harta  dan asset yang  wajib  dizakati.  Yusuf  Al-Qaradawi  misalnya, berdasarkan hasil ijtihadnya dengan melihat realitas aktifitas ekonomi modern yang semakin  variatif,  berpendapat  bahwa  harta  yang  wajib  dizakati  yaitu:  zakat binatang  ternak,  zakat  emas  dan  perak  atau  zakat  uang,  zakat  kekayaan  dagang, zakat pertanian, zakat madu, dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung, dan lainnya, zakat pencarian dan profesi serta zakat saham dan obligasi. 16 Mengenai zakat perusahaan atau lembaga profit lainnya Al-Qaradawi  menyampaikan  pendapatnya  yaitu  hal  ini  merupakan  bagian  dari perluasan makna harta yang  harus dizakati berdasarkan ijtihad ulama.  Dalam hal ini Qaradawi menyatakan:
" ، ٕ٘ذّٗ توس َػٗ غّ لٍ ٍِ اس٘مزَىو ء ٞشلأو ٜف  ٖب٘جٗ ُٗسشقٞف ا مضىو  ٖٞف بج  ٜتىو هوٍ٘لأو ٜف ُ٘ؼع٘تَىو  ٍ ٗ سٖ٘شٍ شٞغ ِنٝ ُإٗ ، يب ْذىوٗ  ٞنى َىو ضؼب ٙ س ٕ٘ وزٕٗ - ء َيؼىو ضؼب ٙ س ٕ٘  َم  ٝذٝضىو ٍِ  ٝٗد ٖىو ٙ سٗ
ء جلأو  ْ ز  ع  ه خٍ  ،ِٝشص ؼَىو : ِغد َِدشىو ذبػٗ ا خٗ اشٕص ٚب ".... 17
Ulama yang memperluas cakupan harta yang wajib dizakati dengan beberapa argumen berikut:
15 Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh Al-Zakah,. , I/397.
16 Pembahasan lebih detail mengenai ketentuan zakat  Sembilan macam harta yang wajib dizakati tersebut dibahas dalam kitab Fiqh Zakat Yusuf Qaradawi halaman  167-501. Lebih lanjut baca Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh Al-Zakah, (Beirut: Muassasah Risalah, 1973)
17 Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh Al-Zakah., I/398.
304 I    AKADEMIKA, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015
1 - ٚى ؼ  ٔى٘قى ،  ذص ٗ  ،ا مص ٗ  ، ًٍ٘يؼٍ  ًقد ه ٍ ونى بجٗ  الله ُ : ( ً٘يؼٍ قد ٌٖىوٍ٘  ٜف ِٝزىوٗ ) ( دس ؼَىو : 24 ) ،
ٚى ؼ  ٔى٘ ٗ : ( ً  ذص ٌٖىوٍ٘  ٍِ زخ ) ( ب٘تىو : 103 ) ٔى٘ ٗ - صلى الله عليه وسلم " :- ٌنىوٍ٘  ا مص وُّٗد " ه ٍٗ ه ٍ ِٞب ولف شٞغ ٍِ
.
2 - ٌٕٗ ،ط ٞقى ب ُ٘يَؼٝٗ ،ً ندلأو ُ٘ييؼٝ ِٝزىو ء ٖقفىو صّ  َم ء َْىو ٜٕٗ ، ى٘قؼٍ ه َىو ٜف ا مضىو ب٘جٗ  يػ ُ ؼٞشىوٗ  ىضتؼَىوٗ  ٝشٕ ظىو ٍِ  يٞي   ْفد وذػ  ٍ  ٍلأو ء ٖقف  ف م . ٌنذىو ُئف ،ا مضىو ب٘جٗ ٜف  يؼىو ٕ٘ ء َْىو ُ م ورإٗ
ف لاإٗ ،ا مضىو ٔٞف  بجٗ ه ٍ ٜف ء َْىو ققذ  جٞذف ، ًٍذػٗ وًد٘جٗ ٔؼٍ سٗذٝ .
3 - ا مضىو غٝشش   َند ُ - ٝ َد ٜف ً ٖعلإوٗ ، ج ذىو ٙٗزى ا عوَ٘ىوٗ ،ٌٖغفّ  ه َىو ب بسلأ شٖٞطتىوٗ  ٞمضتىو ٕٚٗ
ٔ ٘ػد ششّٗ ،ٔتىٗدٗ ً علإو ِٝد -
و٘مضتٝ ٚتد ،ٌٖغفّ  ه َىو ب بسلأ ط٘دلأوٗ ٚىٗلأو ٕ٘ ا مضىو ب جٝإ وؼج
ٔتَيم و٘يؼ ٗ ،ٔتم٘ش ٙ٘ق  ٚتد ، ىٗدٗ  ًْٝد ً علإىٗ ،وٗسشذتٝٗ وْ٘غتغٝ ٚتد ،ِٞج تذَىوٗ ءوشقفيىٗ ،وٗشٖطتٝٗ . 18
Di  Indonesia,  zakat  badan  hukum  atau  perusahaan  didasarkan  pada  undang- undang zakat dan Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berkaitan dengan zakat badan hukum atau perusahaan, undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 11 ayat (2) menyebutkan:
“Harta  yang  dikenai  zakat  adalah:  a)  emas,  perak  dan  uang;  b)  perdagangan dan perusahaan; c) hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan; d) hasil pertambangan; e) hasil peternakan; f) hasil pendapatan dan jasa; g) rikaz;” 19
Sementara  dalam  pasal  4  ayat  (2)  Undang-undang  No.  23  tahun  2011  tentang Pengelolaan Zakat disebutkan:
“Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) emas, perak, dan logam  mulia  lainnya;  b)  uang  dan  surat  berharga  lainnya;  c)  perniagaan;  d) pertanian,  perkebunan,  dan  kehutanan;  e)  peternakan  dan  perikanan:  f) pertambangan; g) perindustrian; h) pendapatan dan jasa; dan i) rikaz.” 20
Selanjutnya  pasal  3  undang-undang  ini  juga  menyebutkan  bahwa  ”Zakat  mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.” 21
Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), secara jelas menyebutkan  mengenai  zakat  badan  hukum,  pasal  675  ayat  (1)  dan  (2) menyebutkan:
Yang dimaksud dengan:
18 Ibid., I/398-399.
19 Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 11 ayat (2)
20 Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat (2)
21 Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat (3)
1. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
2. Muzaki adalah orang atau lembaga yang dimiliki oleh muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. 22
Suatu  badan  hukum  tidak  akan  lepas  dari  kontrol  dan  kekuasaan  seseorang yang  bertanggung  jawab  atas  lembaga  atau badan  hukum  tersebut.  Artinya,  akan selalu  ada  seseorang  atau  personal  yang  menjadi  represetasi  lembaga  tersebut. Berdasarkan pemikiran ini, maka kewajiban zakat untuk badan hukum atau sebuah lembaga  dapat  dimengerti  dan  dipahami,  karena  pada  dasarnya  badan  hukum adalah  subyek  hukum  sama  halnya  dengan  seseorang  yang  mempunyai ahliyatul wujub dan ahliyatul ada‟. 23

## C. Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum Yang Wajib Dizakati
Menurut  teori  tradisional,  subyek  hukum  adalah  orang  yang  merupakan subyek  dari  suatu  kewajiban  hukum  atau  suatu  hak.  Jika  hak (Berechtigung) dipahami  bukan  semata  sebagai  hak  refleks,  melainkan  wewenang  hukum  untuk mendesak  (melalui  gugatan  hukum)  dipenuhinya  gugatan  hukum,  yakni wewenang  hukum  untuk  berpartisipasi  dalam  penciptaan  keputusan  pengadilan yang  membentuk  sebuah  norma  individual  yang  memerintahkan  eksekusi  sanksi sebagai  reaksi  terhadap  tidak  dipatuhinya  suatu  kewajiban  dan  jika  seseorang mempertimbangkan  bahwa  subyek  dari  wewenang  hukum  untuk  menciptakan atau  menerapkan  norma  hukum  sama  sekali  tidak  selalu  disebut  sebagai  hukum, maka  akan  lebih  mudah  untuk  membatasi  konsep  subjek  hukum  pada  subjek kewajiban hukum dan untuk membedakan antara konsep subyek kewajiban hukum dari konsep subyek wewenang hukum. 24
Secara  garis  besar,  ada  dua  macam  subyek  hukum, pertama, Natuurlijk  person, adalah mens  person yang  disebut  orang  atau  manusia. Kedua,  recht  person, adalah yang berbentuk badan hukum yang dapat dibagi dalam: (1) Publiek Recht-person,
22 Imam  Mustofa,  “Zakat  Lembaga  Keuangan  Syariah  sebagai  Badan  Hukum” dalam  Millah  Jurnal  Studi Agama (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam UII) Vol XIII No. 2 Agustus 2014, h.167
23 Ibid
24 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni , (Bandung: Nusa Media, 2011), h. 190. dalam Imam Mustofa, “Zakat Lembaga  Keuangan  Syariah  sebagai  Badan  Hukum” dalam  Millah  Jurnal  Studi  Agama (Yogyakarta:  Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam UII) Vol XIII No. 2 Agustus 2014, h.164
306 I    AKADEMIKA, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015
yang sifatnya ada unsur kepentingan umum, seperti negara; (2) Privat Recht-person atau badan hukum privat, yang  mempunyai sifat atau adanya unsur kepentingan individual. 25
Berdasarkan  teori  di  atas,  badan  hukum  merupakan  subyek  hukum.  Subyek hukum berarti perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah berdasarkan ketentuan hukum syara‟. Perbuatan yang  dibebani hukum dalam ushul fiqh dikenal dengan istilah mukalaf . Subjek hukum terdiri dari dua macam yaitu manusia sebagai subjek hukum  dan  badan  hukum,  dalam  rukun  akad,  kedua  subjek  hukum  tersebut berkedudukan sebagai aqidain . Namun agar aqidain dapat mengadakan bisnis secara sah,  maka  harus  memenuhi  syarat  kecakapan (ahliyah) dan  kewenangan (wilayah) bertindak di hadapan hukum. 26
Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  pasal  1  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa: “Subyek  hukum  adalah  orang  perseorangan,  persekutuan,  atau badan  usaha  yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban . ” 27
Lembaga Keuangan Syariah sebagai badan hukum wajib mengeluarkan zakat. Yusuf  Al-Qaradawi  berpendapat  bahwa  badan  hukum  yang  berupa  perkongsian dalam  pengelolaan  saham  wajib  mengeluarkan  zakat  karena  ia  dianggap  seperti halnya seseorang yang juga menjadi subyek hukum. Al-Qaradawi menjelaskan:
ٞ ٟو تلا ذىو ٍِ وم ٜف لىرٗ ، ٝس بتػو  لخش  ّٖ٘نى  ٖغفّ  َٕ غَىو ت مششىو ٚيػ ا مضىو ظبش :
. ٖىوٍ٘   ٞمضتب ًضيٍ ّّٜ٘   صّ سٗذص .
ب . لىر ٜع علأو ً ظْىو َِضتٝ ُ . د . لىزب  مششيى  ٍَٞ٘ؼىو  ٞؼَجىو سوش  سٗذص .
د . ٞلخش َِٕٞ غَىو  ضس .
Lembaga  keuangan  syariah  wajib  dikeluarkan  zakatnya,  selain  karena  dasar hukum  dan  alasan-alasan  yang  telah  dijelaskan  pada  subbab  sebelumnya,  juga karena  lembaga  keuangan  syariah  pada  dasarnya  adalah  perusahaan  atau  badan
25 R.  Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum ,  (Jakarta:  PT.  Sinar  Grafik,  1993),  h.  228.  Dalam  Imam Mustofa, “Zakat  Lembaga  Keuangan  Syariah  sebagai  Badan  Hukum” dalam  Millah  Jurnal  Studi  Agama (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam UII) Vol XIII No. 2 Agustus 2014, h.164
26 Burhanudin  S, Hukum  Bisnis. ,  h.  3.  dalam  Imam  Mustofa,  “Zakat  Lembaga  Keuangan  Syariah  sebagai Badan Hukum” dalam Millah Jurnal Studi Agama (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam UII) Vol XIII No. 2 Agustus 2014, h.164
27 Ibid
hukum. Shahaddin Zaim menjelaskan mengenai kewajiban zakat perusahaan atau badan hukum:
“The position with regard to the liability of the company issuing shares, to pay Zakah in respect of its net assets, in addition to the share holders paying Zakah in respect of shares in their hands, is, however, unclear. One view is that a company is a judicial person in its own right, distinct from the person of the shareholder, and that the payment of Zakah by him in respect  of  the  shares  he  holds  as  a  store  of  value,  or  goods  for  trade,  does  not  absolve  the company of its own distinct liability to pay Zakah in respect of its own net assets. The other view  is  that  charging  Zakah  both  from  the  shareholders  in  respect  of  their  shares,  as  also from the company in respect of its net assets, may appear to amount to charging Zakah in respect of the same asset twice, within the same Zakah year, which is not permissible. This area may also need some more deliberation.” 28
Ada  beberapa  dasar  hukum  yang  menjadi  landasan  kewajiban  zakat  lembaga keuangan  syariah  sebagai  badan  hukum.  Ada  dasar  hukum  dari  Al-Qur‟an,  As- Sunnah,  Undang-Undang,  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  2  tahun  2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Landasan normatif dalam Al-Qur‟an yang dapat menjadi dasar kewajiban zakat Lembaga Keuangan Syariah antara lain Surat Al-Baqarah ayat 267:
صَّلاقِإ قِٔٝقِز قِخوَآقِب رٌْمُترْغوَى وَٗ وَُ٘مُققِفرْْمُ  مُٔرْْقٍِ  وَجٞقِبوَخرْىو و٘مَُصََّوَٞوَ   وَلا وَٗ  قِض رْسوَ رْلأو وَِقٍِ رٌْمُنوَى  وَْرْج وَشرْخوَ   صََّقٍِ وَٗ رٌْمُترْبوَغوَم  وٍَ قِت وَبقِ ٞوَط  رِْقٍِ و٘مُققِفرّْوَ  و٘مُْوٍَوَ  وَِٝقِزصَّىو  وَُّٖٝوَ   وَٝ دٌذٞقَِوَد يٌّٜقِْوَغ وَ صَّ  صَُّوَ  و٘مَُوَيرْػو وَٗ قِٔٞقِف و٘مُضقَِرْغمُ   رُْوَ .
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  nafkahkanlah  (di  jalan  Allah)  sebagian  dari  hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan  janganlah  kamu  memilih  yang  buruk-buruk  lalu  kamu  menafkahkan  daripadanya, padahal  kamu  sendiri  tidak  mau  mengambilnya  melainkan  dengan  memincingkan  mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”
Ali dan As-Saddi yang menafsirkan kata ٌتبغم  ٍ pada ayat di atas dengan emas, perak, dan buah-buahan serta tanaman yang dihasilkan dari pertanian. Sementara menurut  Mujahid ٌتبغم  ٍ adalah  harta  perdagangan. 29 Imam  Asy-Syaukani  secara
28 I.A. Imtiazi, et. all., Management of  Zakah in Modern Moslem Society, (second edition), (Karachi: The Islamic  Development    Bank,  2000),  h.    16.  Imam  Mustofa,  “Zakat  Lembaga  Keuangan  Syariah  sebagai  Badan Hukum” dalam  Millah  Jurnal  Studi  Agama (Yogyakarta:  Program  Pascasarjana  Fakultas  Ilmu  Agama  Islam Magister Studi Islam UII) Vol XIII No. 2 Agustus 2014, h.176-177
29 Ibid.
308 I    AKADEMIKA, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015
jelas menyatakan bahwa ayat ini turun sebagai perintah untuk berzakat. 30 Yusuf Al- Qaradawi juga berpendapat demikian. Kata ٌتبغم  ٍ berarti usaha. Hal ini setidaknya mencakup  dua  hal, pertama, usaha  yang  melalui  hasil  bumi  seperti  tanaman,  biji- bijian buah-buahan dan sebagainya. Kedua, usaha selain hasil bumi, seperti dagang, usaha konstruksi, dan sejenisnya. 31
Mengenai ayat ini Ar-Razi mengatakan:
“
ا مصٗ ، ضفىوٗ بٕزىو ا مصٗ ،اس جتىو ا مص ٔٞف وخذٞف ،ُ غّلإو ٔبغتنٝ ه ٍ وم ٜف ا مضىو ب٘جٗ ٚيػ هذٝ  ٟٝو شٕ
بغتنٍ ّٔأب فص٘ٝ  ٍَ لىر ُلأ ،ٌؼْىو ”.
32
Selain  ayat  di  atas,  ayat  lain  yang  dapat  dijadikan  dasar  kewajiban  zakat lembaga keuangan syariah, yaitu surat At-Taubah ayat 103:
دٌٌٞقِيوَػ دٌغٞقَِوَع مُ صَّ  وَٗ رٌْمُٖوَى دٌِوَنوَع  وَلوَ  وَص صَُّقِإ رٌْقِٖرْٞوَيوَػ قِ ووَص وَٗ  وَٖقِب رٌْقِٖٞقِ م وَضمُ  وَٗ رٌْمُٕ مُشقِ ٖوَطمُ  ً وَ وَذوَص رٌْقِٖقِىو وَ٘رٍْوَ   رِْقٍِ رْزمُخ .
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu  (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”
Pada ayat di atas ada kata هوٍ٘و yang berarti harta. Harta dalam ayat ini bersifat umum, artinya semua jenis harta. Sementara itu, ذص dalam ayat tersebut berarti zakat. Qorinah- nya  adalah  lafaz ٖب ٌٖٞمض ٗ ٌٕشٖط yang  berarti  membersihkan  dan mensucikan.  Berkaitan  dengan  “keumuman”  kata  “ هوٍ٘و ”    dalam  ayat  tersebut 33 , Ibnu Al-„Arabi sebagaimana dikutip Al-Qaradawi menyatakan:
“ ( ذص ٌٖىوٍ٘  ٍِ زمُخ )
ٔلخٝ ُ  دوس  َِف ،ٔضوشغ  ا تخوٗ ،ٔئ َع  ِٝ ب ٗ ،ٔف ْص  ا تخو ٚيػ ه ٍ وم ٜف ً ػ
وٞىذىو ٔٞيؼف ءٜش ٜف 34 ”.
Sementara  landasan  yang  berasal  dari  As-Sunnah  antara  lain  hadis  riwayat Bukhari dari Anas bin Malik yang artiya:
“Dari  Anas  bahwa  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq  Ra.  menulis  surat  kepadanya:  „Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW atas kaum muslimin. Yang diperintahkan Allah atas rasul-Nya ialah setiap 24 ekor unta ke bawah wajib mengeluarkan  kambing,  yaitu  setiap  kelipatan  lima  ekor  unta  zakatnya  seekor
30 Imam  Al-Syaukani, Fath  Al-Qadir, (Digital  Library, Al - Maktabah  Asy-Syamilah  Al-Isdar  As-Sani, 2005), I/43.
31 Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh Al-Zakah. , I/303 dan 277.
32 Abu  „Abdillah  Muhammad  bin  „Umar  bin  Al-Hasan  bin  Al-Husain  At-Taimi  Ar-Razi, Mafatih  Al- Gaib, (Digital Library, Al - Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005), III/500.
33 Imam  Mustofa,  “Zakat  Lembaga  Keuangan  Syariah  sebagai  Badan  Hukum” dalam  Millah  Jurnal  Studi Agama (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam UII) Vol XIII No. 2 Agustus 2014, h.180-181
34 Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh Az-Zakah. , I/277.
kambing. Jika mencapai 25 hingga 35 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang  umurnya  telah menginjak tahun kedua, jika  tidak  ada zakatnya  seekor anak unta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Jika mencapai 36 hingga 45  ekor  unta,  zakatnya  seekor  anak  unta  betina  yang  umurnya  telah  menginjak tahun  ketiga.  Jika  mencapai  46  hingga  60  ekor  unta,  zakatnya  seekor  anak  unta betina  yang  umurnya  telah  masuk  tahun  keempat  dan  bisa  dikawini  unta  jantan. Jika mencapai 61 hingga 75 ekor unta, zakatnya seekor unta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima. Jika mencapai 79 hingga 90 ekor unta, zakatnya dua ekor anak  unta  betina  yang  umurnya  telah  menginjak  tahun  kedua.  Jika  mencapai  91 hingga 120 ekor unta, maka setiap 40 ekor zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun ketiga dan setiap 50 ekor zakatnya seekor unta betina yang umurnya masuk tahun keempat. Bagi yang hanya memiliki 4 ekor unta, tidak wajib atasnya  zakat  kecuali  bila  pemiliknya  menginginkan.  Mengenai  zakat  kambing yang  dilepas  mencari  makan  sendiri,  jika  mencapai  40  hingga  120  ekor  kambing, zakatnya  seekor  kambing.  Jika  lebih  dari  120  hingga  200  ekor  kambing,  zakatnya dua  ekor  kambing.  Jika  lebih  dari  200  hingga  300  kambing,  zakatnya  tiga  ekor kambing.  Jika lebih dari 300 ekor kambing, maka setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing. Apabila jumlah kambing yang dilepas mencari makan sendiri kurang dari 40  ekor,  maka  tidak  wajib  atasnya  zakat  kecuali  jika  pemiliknya  menginginkan. Tidak  boleh  dikumpulkan  antara  hewan-hewan  ternak  terpisah  dan  tidak  boleh dipisahkan  antara  hewan-hewan  ternak  yang  terkumpul  karena  takut mengeluarkan  zakat.  Hewan  ternak  kumpulan  dari  dua  orang,  pada  waktu  zakat harus  kembali  dibagi  rata  antara  keduanya.  Tidak  boleh  dikeluarkan  untuk  zakat hewan  yang  tua  dan yang  cacat,  dan tidak  boleh  dikeluarkan yang  jantan  kecuali jika  pemiliknya  menghendaki.  Tentang  zakat  perak,  setiap  200  dirham  zakatnya 2,5%.  Jika  hanya  190  dirham,  tidak  wajib  atasnya  zakat  kecuali  bila  pemiliknya menghendaki. Barangsiapa yang jumlah untanya telah wajib mengeluarkan seekor unta  betina  yang  seumurnya  masuk  tahun  kelima,  padahal  ia  tidak  memilikinya dan  ia  memiliki  unta  betina  yang  umurnya  masuk  tahun  keempat,  maka  ia  boleh mengeluarkannya ditambah dua ekor kambing jika tidak keberatan, atau 20 dirham. Barangsiapa  yang  sudah  wajib  mengeluarkan  seekor  anak  unta  betina  yang umurnya masuk tahun keempat, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki unta
310 I    AKADEMIKA, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015
betina  yang  umurnya  masuk  tahun  kelima,  maka  ia  boleh  mengeluarkannya ditambah 20 dirham atau dua ekor kambing.” 35
Pada dasarnya hadis-hadis di atas berkaitan tentang zakat perkongsian (syirkah) pada  kepemilikan  binatang  ternak,  namun  hal  ini  dapat  diterapkan  pada  zakat perkongsian  kepemilikan  harta  kekayaan  lainnya,  termasuk  saham  badan  hukum atau  perusahaan.  Kepemilikan  harta  yang profitable atau  bertujuan  untuk mengembangkan  harta  dan  mencari  keuntungan  dari  modal,  wajib  dizakati sebagaimana kepemilikan binatang ternak. 36
Sementara  landasan  hukum  mengenai  kewajiban  zakat  badan  hukum  atau perusahaan  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  terdapat  dalam undang-undang  zakat  dan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES).  Undang- undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 menyebutkan:
Ayat (2), “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan  yang  dimiliki  oleh  orang  muslim  sesuai  dengan  ketentuan  agama  untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”
Ayat (3), “Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
Selanjutnya  pada  pasal  11  ayat  (2)  juga  menyebutkan:  “Harta  yang  dikenai zakat  adalah:  1)  emas,  perak  dan  uang;  2)  perdagangan  dan  perusahaan;  3)  hasil pertanian,  hasil  perkebunan  dan  hasil  perikanan;  4)  hasil  pertambangan;  5)  hasil peternakan; 6) hasil pendapatan, dan jasa; 7) rikaz;” 37
Hal  ini  juga  disebutkan  dalam  Undang-Undang  No.  23  tahun  2011  tentang Pengelolaan Zakat dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang  berhak  menerimanya  sesuai  dengan  syariat  Islam”.  Pasal  1  ayat  (5)  juga
35 Muhammad  bin  Ismail  Abu  Abdullah  Al-Bukhari, Shohih  Al-Bukhari. ,  V/435,  hadis  No.  1450;  Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Digital Library, Al - Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005), V/97, hadis No. 1570;  An-Nasa‟i, Sunan  An- Nasa’i , (Digital  Library, Al - Maktabah  Asy-Syamilah  Al-Isdar  As-Sani, 2005), V/20,  hadis  No.  2446;  At-Turmudzi, Sunan  At-Turmudzi. (Digital  Library, Al- Maktabah  Asy-Syamilah  Al- Isdar  As-Sani, 2005),  III/65,  hadis  No.  624;  Ibnu  Majah, Sunan  Ibni  Majah,  (Digital  Library, Al - Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005), V/463, hadis No. 1879; lihat juga Ahmad Bin Hanbal, Musnad Ahmad, (Digital Library, Al - Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005), I/76, hadis No. 73.
36 Imam Mustofa, Ijtihad Kontemporer menuju Fiqih Kontekstual: Jawaban Hukum  Islam atas berbagai Problem Kontekstual Umat, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h.48.
37 Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 11 ayat (2)
menyebutkan  bahwa:  “Muzaki  adalah  seorang  muslim  atau  badan  usaha  yang berkewajiban menunaikan zakat”.
Sementara  pasal  3  undang-undang  ini  juga  menyebutkan  bahwa,  “Zakat  mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan  atau  badan  usaha”. 38 Selanjutnya  dalam  pasal  4  ayat  (2)  juga menyebutkan:
“Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 1) meliputi: a) emas, perak, dan logam  mulia  lainnya;  b)  uang  dan  surat  berharga  lainnya;  c)  perniagaan;  d) pertanian,  perkebunan,  dan  kehutanan;  e)  peternakan  dan  perikanan:  f) pertambangan; g) perindustrian; h) pendapatan dan jasa; dan i) rikaz.” 39
Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), secara jelas menyebutkan  mengenai  zakat  badan  hukum,  pasal  675  ayat  (1)  dan  (2) menyebutkan:
Yang dimaksud dengan:
1. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
2. Muzakki adalah orang atau lembaga yang dimiliki oleh muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
Pasal 680 menyatakan: “Zakat diwajibkan terhadap barang-barang hasil produksi apabila telah memenuhi syarat”. Pasal 681 menyatakan: “Zakat dikenakan juga pada produk lembaga keuangan syari‟ah, baik bank maupun non-bank, yang ketentuannya disesuaikan  menurut  akad  masing-masing  produk”.  Pasal  685  menyatakan:  “Yang berkewajiban zakat adalah orang atau badan hukum”.
“Menurut pemikiran Yusuf Qaradawi, jika diambil dari pendapat yang melihat saham  sesuai  dengan  jenis  perusahaan  dagangnya,  di  mana  saham  merupakan bagian dari modal perusahaan, maka ia lebih cenderung menyamakan perusahaan- perusahaan  itu  (apa  saja  jenisnya)  layaknya  individu-individu.  Perusahaan- perusahaan  industri  atau  semi  industri  yang  dimaksudkan  adalah  perusahaan- perusahaan yang modalnya terletak dalam perlengkapan, alat-alat, gedung-gedung, dan perabot, seperti: percetakan, pabrik, hotel, kendaraan angkutan, taksi, dan lain-
38 Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat (3)
39 Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat (2)
312 I    AKADEMIKA, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015
lain zakatnya tidak diambil dari saham-sahamnya, namun diambil dari keuntungan bersihnya  sebesar  10  %.  Sedangkan  perusahaan  perdagangan,  yaitu  perusahaan yang  kebanyakan  modalnya  terletak  dalam  bentuk  barang  yang  diperjual-belikan dan  materinya  tidak  tetap,  maka  zakatnya  diambil  dari  sahamnya,  sesuai  dengan harga  yang  berlaku  di  pasar,  ditambah  dengan  keuntungannya.  Oleh  karena  itu, zakatnya  sekitar  2.5  %,  setelah  nilai  peralatan  yang  masuk  dalam  saham, dikeluarkan.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  beliau  mengenai  harta  perdagangan yaitu,  bahwa  zakatnya  wajib  atas  modal  yang  bergerak.  Perlakuan  terhadap perusahaan-perusahaan  dagang  ini  sama  dengan  perlakuan  terhadap  toko-toko dagang yang dimiliki perorangan.” 40
Yusuf  Qaradawi  berpendapat  bahwa  nishab  zakat  profesi  atau  perusahaan yang profitable adalah  senilai  dengan  85  gram  emas.  Sementara  ukuran  zakatnya adalah  2,5  %.  Sementara  Syaikh  Muhammad  bin  Shalih  Al-„Utsaimin  ketika menjawab mengenai zakat perusahaan beliau menyatakan:
“……  perusahaan-perusahaan  yang  bergerak  dalam  industri  perdagangan wajib padanya zakat perdagangan. Dan tidak wajib pada alat-alat, perangkat keras, mobil,  bangunan,  peralatan  yang  ingin  digunakan,  dan  tidak  ingin  dijual  untuk mengambil keuntungan. Atas dasar ini, maka cara menghitung zakat di akhir tahun adalah bahwa dihitung apa yang ada dalam simpanan perusahaan yang telah dibeli dan  bertujuan  untuk  dijual…semua  itu  ditambah  uang  tunai  yang  ada  di perusahaan atau yang engkau simpan di bank. Ditambah lagi dengan piutang yang ada  di  tangan  manusia  yang  engkau  harapkan  bisa  ditagih.  Kemudian  engkau keluarkan zakatnya sebanyak 2,5 %.” 41
Berkaitan  dengan  nishab  zakat  badan  hukum  sebagaimana  disebutkan  dalam pasal  685  KHES  2008,  dijelaskan  pada  pasal  berikutnya,  yaitu  pasal  686  yang menyatakan:
40 Diterjemahkan oleh Fauziyah, Ririn, Pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai Zakat Saham dan Obligasi, dalam Jurisdictie,  Jurnal  Hukum  dan  Syariah, (Malang:  Unit    penelitian,  penerbitan,  dan  pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ), Vol. 2, No. Juni 201, h.  166.  Imam  Mustofa,  “Zakat  Lembaga  Keuangan  Syariah  sebagai  Badan  Hukum” dalam  Millah  Jurnal  Studi Agama (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam UII) Vol XIII No. 2 Agustus 2014, h.187
41 Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin, Fatwa tentang Zakat Perusahaan, alih bahasa Muhammad Iqbal Ghazali, (diakses melalui laman islamhouse.com, 2009), h. 4.
1. Zakat  dihitung  dari  seluruh  penghasilan  yang  didapatkan  kemudian  dikurangi  oleh biaya kebutuhan hidup.
2. Besarnya nishab sama dengan besarnya nishab pada zakat barang yang memiliki nilai ekonomis, yaitu 85 gram emas.
Mengenai ukurannya, dinisbahkan pada zakat perdagangan, yaitu 2,5%.

## D. Pemahaman  Pengelola  Lembaga  Keuangan  Syariah  terhadap  Zakat  Badan Hukum
Zakat  badan  hukum  pada  dasarnya  adalah  zakat  yang  dikenakan  pada  suatu badan  hukum  yang  memenuhi  syarat  dan  ketentuan.  Hanya  saja  tidak  semua pengelola  badan  hukum  dalam  hal  ini  pengelola  Lembaga  Keuangan  Syariah  di Kota  Metro  memahami  hal  ini.  Ada  yang  memahami  bahwa  badan  hukum  tidak wajib zakat. Zakat hanya wajib bagi pengelola atau pekerja di suatu badan hukum.
Husni, Kepala Cabang Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Fajar mengatakan bahwa ada  beberapa  pendapat  mengenai  kewajiban  zakat  badan  hukum,  dan  Husni sebagai  Kepala  Cabang  BMT  Fajar  berpendapat  bahwa  badan  hukum  tidak  wajib zakat. Kalau zakat itu diambil dari personal yang bekerja di BMT Fajar. Karyawan di  BMT  Fajar  dikenakan  zakat,  zakat  2,5%  dari  penghasilan  yang  biasanya dibagikan kepada kaum dhu‟afa menjelang idul fitri. 42
Sementara  itu,  Fuad  Ashari,  Sekretaris  pengurus  BMT  Arsyada  Kota  Metro justru  belum  mengetahui  mengenai  adanya  kewajiban  zakat  bagi  badan  hukum, termasuk BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Fuad juga menyatakan belum mengetahui  mengenai  landasan  hukum,  kadar,  nishab,  dan  ketentuan  teknis pelaksanaan zakat badan hukum. 43
Sementara  dari  kalangan  pengelola  LKS  dari  bank  dan  koperasi  mempunyai pemahaman yang berbeda mengenai zakat badan hukum. Mereka memahami zakat badan  hukum  sebagai  kewajiban  yang  dikeluarkan  oleh  badan  hukumnya,  bukan oleh  pengelola  atau  pekerjanya  secara  perorangan.  Bank  Mu‟amalat  KCP  Metro setiap  tahun  mengeluarkan  zakat  lembaga.  Zakat  Bank  Mua‟amalat  KCP  Metro
42 Wawancara dengan A. Husni, Kepala Cabang BMT Fajar Kota Metro pada tanggal 16 Oktober 2014.
43 Wawancara  dengan  Fuad  Ashari,  Sekretaris  Pengurus  BMT  Arsyada  Kota  Metro  pada  tanggal  8 Oktober 2014.
314 I    AKADEMIKA, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015
sebagai badan hukum. Bukan hanya itu, pengurus dan karyawan Bank Mu‟amalat KCP  Metro  juga  diwajibkan  mengeluarkan  zakat,  sebagai  zakat  penghasilan mereka. 44
Suhairi,  sebagai  Ketua  Koperasi  At-Ta‟awun  STAIN  Jurai  Siwo  Metro berpendapat  hampir  senada  dengan  Muntholib.  Suhairi  memahami  bahwa  zakat badan  hukum  adalah  zakat  yang  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  badan  hukum. Koperasi  At-Ta‟awun  sebagai  badan  hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah  telah melaksanakan zakat badan hukum ini setiap tahun. 45
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  jelas  bahwa  tidak  semua  pengelola  LKS sebagai  badan  hukum  memahami  tentang  zakat  badan  hukum.  Ada  yang memahaminya  bukan  kewajiban  sebagai  badan  hukum  akan  tetapi  sebagai kewajiban pengelola sebagai perseorangan. Padahal sudah jelas, baik dari pendapat ulama  dan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  bahwa  zakat  badan hukum adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh badan hukum.
Ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi, Ali Al-Salus, Muhyiddin Al-Asfar melakukan ijtihad untuk pengembangan hukum Islam terkait macam-macam harta dan  aset  yang  wajib  dizakati.  Mengenai  zakat  perusahaan  atau  lembaga  profit lainnya Al-Qaradawi  berpendapat bahwa hal ini merupakan bagian dari perluasan makna  harta  yang  harus  dizakati  berdasarkan  ijtihad  ulama.  Yusuf  Al-Qaradawi juga  berpendapat  bahwa  badan  hukum  yang  berupa  perkongsian  dalam pengelolaan  saham  wajib  mengeluarkan  zakat  karena  ia  dianggap  seperti  halnya seseorang yang juga menjadi subyek hukum. 46

## E. Pelaksanaan Zakat Badan Hukum oleh Lembaga Keuangan Syariah

## 1. Ketaatan dalam Pelaksanaan Zakat Badan Hukum
Pelaksanaan  zakat  badan  hukum  oleh  para  pengelola  Lembaga  Keuangan Syariah di Kota Metro dapat dikatakan tidak tergantung pada pemahaman mereka terhadap  teori  tentang  zakat  badan  hukum.  Tidak  ada  jaminan  pemahaman
44 Wawancara dengan Muntholib, Kepala Cabang Bank Muamalat KCP Metro pada tanggal 13 Oktober 2014.
45 Wawancara  dengan  Suhairi,  Ketau  Koperasi  At-Ta‟awun  STAIN  Juraio  Siwo  Metro  pada  tanggal  17 Oktober 2014.
46 Yusuf  Al-Qaradawi, Fiqh  Al-Zakah, (Beirut:  Muassasah  Risalah,  1973)  dalam  Imam  Mustofa,  “Zakat Lembaga  Keuangan  Syariah  sebagai  Badan  Hukum” dalam  Millah  Jurnal  Studi  Agama (Yogyakarta:  Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam UII) Vol XIII No. 2 Agustus 2014, h.164
komprehensif mengenai teori zakat juga berbanding lurus dengan pelaksanaannya. Demikian juga ketidakpahaman dan tidak adanya pengetahuan mengenai teori dan landasan  hukum  zakat  badan  hukum  berimplikasi  pada  tidak  dilaksanakannya zakat lembaga atau badan hukum.
Mengenai pelaksanaan zakat Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro, terjadi perbedaan  antara  satu  lembaga  dengan  lembaga  lainnya.  Ada  yang  belum melaksanakan  karena  belum  mengetahui  landasan  hukum  dan  peraturan perundang-unadangan  yang  mengaturnya.  Ada  yang  tidak  mengetahui  teori  dan landasan  hukumnya,  tetapi  melaksanakan,  serta  ada  yang  mengetahui  dan melaksanakannya.
A  Husni  sebagai  Kepala  Cabang  BMT  Fajar  mempunyai  pemahaman  bahwa tidak  ada  kewajiban  zakat  badan  hukum,  maka  BMT  Fajar  tidak  melaksanakan zakat  badan  hukum.  Menurutnya,  masih  ada  perbedaan  pendapat  di  kalangan ulama  mengenai  kewajiban  zakat  hukum,  sehingga  sebagai  kepala  cabang  BMT Fajar  dia  lebih  memilih  pendapat  yang  tidak  mewajibkan.  Namun  demikian, pengelola  BMT  Fajar  diwajibkan  zakat  profesi  atau  pendapatan  yang  disalurkan setiap tahun. Kadar zakat yang dikeluarkan oleh karyawan BMT Fajar adalah 2,5% dari pendapatan. 47
Sementara itu, hal berbeda terjadi pada BMT Arsyada, meskipun para pengelola belum  mengetahui  mengenai  teori  dan  landasan  zakat  badan  hukum  secara komprehensif,  tetapi  pengelola  BMT  Arsyada  mengeluarkan  zakat  lembaga  BMT Arsyada  sebagai  Lembaga  Keuangan  Syariah.  Mereka  rutin  mengeluarkan  zakat lembaga setiap tahun. 48
Sementara di Bank Muamalat Indonesia KCP Metro, zakat badan hukum telah dilaksanakan.  Jajaran  pengurus  BMI  KCP  Metro  mengeluarkan  zakat  lembaga, karena  mereka  memang  memahami  kewajiban  zakat  badan  hukum,  baik  konsep, landasan  hukum  maupun  teknisnya.  Selain  melaksanakan  zakat  lembaga,  semua karyawan  BMI  KCP  Metro  juga  diwajibkan  zakat  penghasilan  yang  didebet  dari
47 Wawancara dengan A. Husni pada tanggal 16 Oktober 2014.
48 Wawancara dengan Fuad Ashari pada tanggal 8 Oktober 2014.
316 I    AKADEMIKA, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015
rekening  gaji  karyawan.  Bahkan,  bagi  nasabah  yang  menghendaki,  BMI  juga mendebet zakat mereka dari rekening. 49
Pengelola  Koperasi  At-Ta‟awun  STAIN  Jurai  Siwo  Metro  juga  mengeluarkan zakat lembaga. Mereka mengeluarkan zakat untuk zakat koperasi sebagai lembaga keuangan  syariah.  Pelaksanaan  zakat  di  lembaga  ini  berangkat  dari  pengetahuan dan  pemahaman  pimpinan  terhadap  kewajiban  zakat  badan  hukum  serta  adanya kesadaran untuk melaksanakan kewajiban tersebut. 50
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  pada  dasarnya pelaksanaan  zakat  badan  hukum  tidak  tergantung  pada  pengetahuan  dan pemahaman  pengelola  zakat  hukum  mengenai  teori  dan  landasan  hukumnya. Apabila  dibuat  ketegorisasi,  ada  tiga  bentuk  pelaksanaan  zakat  badan  hukum Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro. Pertama, LKS yang tidak dizakati karena ketidaktahuan  pengelolanya  mengenai  ketentuan  dan  aturan  kewajiban  zakat badan  hukum,  ini  dapat  dilihat  di  BMT  Fajar. Kedua, LKS  yang  dikeluarkan zakatnya,  meskipun  para  pengelolanya  belum  mengetahui  aturan  dan  ketentuan zakat badan hukum, baik dalam aturan fiqih maupun dalam peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Kategori  kedua  ini  adalah  yang  terjadi  di BMT Arsyada. Ketiga, LKS yang dikeluarkan zakatnya karena para pengelolanya mengetahui  teori  dan  landasan  hukumnya.  Selain  itu  mereka  juga  mempunyai kesadaran  yang  tinggi  dalam  melaksanakan  kewajiban  seorang  muslim  yang menjadi Pengelola Lembaga Keuangan Syariah. Kategori ketiga ini terjadi pada BMI KCP Metro dan Koperasi At-Ta‟awun STAIN Jurai Siwo Metro.

## 2. Mekanisme Pelaksanaan Zakat Badan Hukum di Lembaga Keuangan Syariah
Mekanisme  pelaksanaan  badan  hukum  untuk  Lembaga  Keuangan  Syariah  di Kota Metro ada perbedaan antara satu dengan lainnya. Perbedaan ini pada tataran perhitungan nisab, kadar, pengumpulan dan penyaluran.
BMT Fajar, sebagaimana dijelaskan di atas tidak mengeluarkan zakat lembaga sebagai  badan  hukum.  oleh  karena  itu  tidak  perlu  dibahas  masalah  mekanisme pelaksanaannya.  Sementara  itu  di  BMT  Arsyada,  perhitungan  pengeluaran  zakat
49 Wawancara dengan Muntholib pada tanggal 13 Oktober 2014.
50 Wawancara dengan Suhairi pada tanggal 17 Oktober 2014.
adalah 2,5 % dari laba kotor atau sebelum dibagi. Sebelum pembagian laba, setiap tahun para pengelola mengeluarkan zakat lembaga sebesar 2,5 % zakatnya. 51
Sementara aset yang berupa simpanan nasabah tidak dihitung untuk dizakati, karena  dana  tersebut  pada  dasarnya  adalah  milik  nasabah.  BMT  hanya  sebagai mediator  untuk  mengumpulkan  dana  tersebut  dan  menyalurkan  berupa  dengan akad pembiayaan kepada orang  yang  mengajukan atau membutuhkan. Selain itu, aset tersebut bersifat fluktuatif, tidak menentu, sehingga perhitungan nisabnya juga fluktuatif.  Bisa  jadi  hari  ini  mencapai  satu  nisab  dan  besok  tidak,  atau  bahkan minus. Oleh karena itu, yang dihitung untuk dizakati hanya laba saja. 52
Penyaluran  atau  pendistribusian  zakat  lembaga  oleh  BMT  Arsyada  tidak melalui  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kota  Metro,  akan  tetapi  langsung diberikan kepada para pihak yang berhak menerimanya (mustah{iq). Para pengelola mengambil inisiatif untuk menyalurkannya sendiri. 53
Sementara di BMI KCP Metro,  zakat lembaga dikeluarkan setiap tahun sebesar 2,5 % dari laba atau keuntungan atau laba. Dana zakat sebesar 2,5 % dari laba tidak dikelola atau disalurkan oleh BAZNAS Kota Metro, akan tetapi dikelola pihak BMI melalui anak perusahaannya.
Zakat  dikelola  oleh  Baitul  Maal  Muamalat  (BMM)  sebagai  anak  perusahaan BMI.  Mekanisme  pengumpulan  yang  digunakan  sudah  menggunakan  aplikasi dengan  sistem  debet,  dimana  dana  yang  didebet  akan  masuk  ke  rekening  BMM. Sementara  dalam  penyaluran  atau  penmdistribusian  zakat  ini  juga  dilaksanakan oleh  BMM.  Dana  zakat  ini  biasanya  digunakan  untuk  pemberdayaan  masyarakat berbasis masjid itu program  yang biasa muamalah lakukan dan tanpa marjin. Ada lima  masjid  yang  sudah  mendapatkan  dana  pemberdayaan  ini,  yaitu  masjid Wahdatul  Ummah,  masjid  Al-Hikmah  Kauman,  masjid  Taqwa  Bandar  jaya,  dan dua masjid di Seputih Banyak. Masing-masing masjid tersebut mendapatkan dana sebesar  50  juta.  Program  ini  bersifat  kolektif,  artinya,  dari  jika  dari  nasabah  pada masjid tersebut ada  satu saja yang  macet angsurannya, maka program tidak  akan dilanjutkan,  tetapi  jika  angsuran  efektif,  maka  akan  berlanjut  dan  bergulir  setiap
51 Wawancara dengan Fuad Ashari pada tanggal 8 Oktober 2014.
52 Ibid.
53 Ibid.
318 I    AKADEMIKA, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015
tahun  di  masjid  tersebut.  Dan  akan  menjadi  hak  milik  dan  dikelola  masjid  jika dalam jangka waktu 5 tahun tidak terjadi keacetan. 54
Dana  zakat  dari  BMI  tidak  dikelola  langsung  oleh  BMM,  karena  BMM  hanya menghimpun. Setelah dana terhimpun, kemudian  disalurkan melalui BMT untuk dikelola untuk pemberdayaan masyarakat. Bagi para jamaah masjid tersebut yang rajin memakmurkan masjid, sementara secara ekonomi mereka belum mapan, maka dibantu dengan dana pemberdayaann yang berasal dari zakat lembaga tersebut. 55 Sementara di Koperasi At-Ta‟awun STAIN Jurai Siwo Metro, kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 % dari modal dan keuntungan yang  diperoleh dalam satu tahun.  Zakat  dihimpun  dan  dan  salurkan  oleh  pihak  koperasi  dan  disalurkan langsung  kepada  para mustahiq. 56 Jadi  pengelolaan  zakat  tidak  melalui  BAZNAS Kota Metro.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  jelas  bahwa  pengelolaan  zakat  di  masing- masing  LKS  di  Kota  Metro  berbeda  antara  satu  dengan  lainnya.  Bahkan  cara penghitungan  kadar  zakat  yang  dikeluarkanpun  berbeda.  Perbandingan  dan perbedaan kadar zakat dan pengelolaan pada LKS di Kota Metro dapat tabulasikan melalui tabel berikut:
Tabel  1.  Perbandingan  kadar  dan  pengelolaan  zakat  badan  hukum  pada LKS di Kota Metro
No  Nama LKS Kadar Zakat Penghimpunan  Penyaluran 1 BMT Arsyada 2,5%  dari laba kotor Internal BMT Disalurkan  Internal BMT kepada mustahiq langsung 2 BMI KCP Metro 2,5%  dari laba Baitul Mal Muamalat (BMM) Disalurkan  melalui BMT untuk pemberdayaan
54 Wawancara dengan Muntholib pada tanggal 13 Oktober 2014.
55 Ibid.
56 Wawancara dengan Suhairi pada tanggal 17 Oktober 2014.
No  Nama LKS Kadar Zakat Penghimpunan  Penyaluran masyarakat  berbasis masjid 3 Koperasi At- Ta‟awun 2,5%  dari Modal  dan laba Internal Koperasi Disalurkan  Internal koperasi kepada mustahiq langsung
Berkaitan dengan nisab dan kadar zakat lembaga, Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa nishab zakat profesi atau perusahaan yang profitable adalah senilai dengan 85 gram emas. Sementara ukuran zakatnya adalah 2,5 %. 57 Dalam Fatwa Fatawa Al- Syabakah  Al-Islamiyyah dijelaskan  bahan  apabila  lembaga  komersial  modalnya berupa harta atau barang tidak bergerak, seperti usaha rental mobil, rental alat-alat berat,  rental  elektronik,  dan  sejenisnya,  maka  hanya  diwajibkan  zakat  atas keuntungan  yang  diperoleh.  Apabila  persekutuan  dalam  sebuah  lembaga  bisnis bergerak  pada  bidang  perdagangan,  baik  saham,  jasa  maupun  barang,  maka kewajiban sakat berlaku sebagaimana yang berlaku pada zakat perdagangan. Nisab dihitung  dari  sahamnya,  sesuai  dengan  harga  yang  berlaku  di  pasar,  ditambah dengan keuntungannya. Kadar zakatnya adalah sekitar 2,5 %. 58
Sementara  dalam  pasal  685  ayat  (2)  KHES  2008,  dijelaskan  bahwa “Besarnya nishab sama dengan besarnya nishab pada zakat barang yang memiliki nilai ekonomis, yaitu 85 gram emas. Mengenai ukurannya, dinisbahkan pada zakat perdagangan, yaitu 2,5%.”

## F. Simpulan
Berdasarkan  kajian  dan  pembahasan  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:
Pertama, tidak  semua  pengelola  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  di  Kota Metro  memahami  mengenai  kewajiban  badan  hukum.  Ada  pengelola  yang memahami  bahwa  zakat  badan  hukum  adalah  zakat  yang  dikeluarkan  oleh
57 Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh Al-Zakah... ,  I/456.
58 Anonim, Fatawa Al-Syabakah... , 118/5.
320 I    AKADEMIKA, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015
pengelola  terhadap  dirinya,  bukan  lembaga  yang  dikelolanya.  Pengelola  yang mempunyai pemahaman seperti ini umumnya pengelola LKS yang berupa BMT.
Kedua, pelaksanaan  zakat  badan  hukum  oleh  para  pengelola  Lembaga Keuangan  Syariah  di  Kota  Metro  tidak  tergantung  pada  pemahaman  mereka terhadap  teori  tentang  zakat  badan  hukum.  Pengelola  yang  tidak  memahami tentang kewajiban zakat badan hukum, namun mereka mengeluarkan zakat untuk Lembaga Keuangan Syariah yang dikelolanya. Ada tiga bentuk pelaksanaan zakat badan hukum Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro. Pertama, LKS yang tidak dizakati  karena  ketidaktahuan  pengelolanya  mengenai  ketentuan  dan  aturan kewajiban  zakat  badan  hukum,  ini  dapat  dilihat  di  BMT  Fajar. Kedua, LKS  yang dikeluarkan zakatnya, meskipun para pengelolanya belum mengetahui aturan dan ketentuan zakat badan hukum, baik  dalam  aturan fiqih maupun  dalam peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia. Ketiga, LKS  yang  dikeluarkan zakatnya  karena  para  pengelolanya  mengetahui  teori  dan  landasan  hukumnya. Mengenai  mekanisme  pelaksanaan  zakat  LKS,  ada  perbedaan  antara  satu  dengan lainnya.  Perbedaan  ini  pada  tataran  perhitungan  nisab,  kadar,  pengumpulan,  dan penyaluran.  Ada  yang  dikumpulkan  secara  manual  ada  yang  sudah  menggunaan aplikasi. Penghitungan nisab zakat juga berbeda, ada yang hanya menghitung dari laba  dan  ada  yang  menghitung  dari  laba  plus  modal.  Begitu  juga  dalam  hal penyaluran,  ada  yang  disalurkan  langsung  oleh  pengelola  LKS  ada  yang  melalui lembaga lain. Namun demikian, tidak ada satu pun LKS yang menyalurkan zakat melalui BAZNAZ.
Pihak BAZNAS harus lebih proaktif dan profesional menjalankan tugas, fungsi dan  tanggung  jawabnya  sebagai  lembaga  pengelola  zakat.  BAZNAS  seharusnya melakukan sosialisasi lebih intensif mengenai kewajiban zakat badan hukum. selain itu, perlu langkah aktif dalam rangka pengumpulan dana zakat dari para muzakki. Potensi zakat badan hukum yang cukup besar di Kota Metro belum dapat terkelola dengan baik.  Badan hukum yang  seharusnya  menjalankan kewajiban zakat masih sangat  minim  yang  mau  melaksanakannya.  Pihak  Lembaga  Keuangan  Syariah (LKS)  juga  seharusnya  proaktif  dalam  menjalankan  kewajibannya  sebagai  badan hukum yang berdasarkan syariah. Para pengelola LKS harus akif dalam menambah
pengetahuan  dan  wawasan  mengenai  operasional  dan  kewajiban  LKS,  termasuk kewajiban menjalankan zakat untuk lembaga [.]

## REFERENSI
Abu  „Abdillah  Muhammad  bin  „Umar  bin  Al-Hasan  bin  Al-Husain  At-Taimi  Ar-Razi,
Mafatih Al-Gaib, ( Digital Library, Al - Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005).
Abu  Al-Fida'  Isma‟il  bin  Umar  bin  Katsir  Al-Qursy  Al-Dimasyqi, Tafsir  Al-Quran Al'Azim, (Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005).
Anonim, Syarh Al-Bahjah Al-Wardiyah, ( Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005).
Fauziyah,  Ririn, “ Pemikiran  Yusuf  Qardhawi  mengenai  Zakat  Saham  dan  Obligas”i, dalam Jurisdictie,  Jurnal  Hukum  dan  Syariah, Malang:  Unit    penelitian,  penerbitan, dan  pengabdian  Masyarakat  (P3M)  Fakultas  Syariah  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim , Vol. 2, No. Juni 201.,
Habib  Ahmed, Role  of  Zakah  and  Awqaf  in  Poverty  Alleviation, (Jeddah:  Islamic Develovment Bank, 2004)
Hans Kelsen, Teori Hukum Murni , (Bandung: Nusa Media, 2011).
I.A.  Imtiazi, et.  all., Management  of    Zakah  in  Modern  Moslem  Society, (second  edition),
(Karachi: The Islamic Development  Bank, 2000).
Imam Al-Syaukani, Fath Al-Qadir, ( Digital Library, Al - Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As- Sani, 2005).
Imam  Mustofa, Ijtihad  Kontemporer  menuju  Fiqih  Kontekstual:  Jawaban  Hukum  Islam  atas berbagai Problem Kontekstual Umat, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
Imam Mustofa, “Zakat Lembaga Keuangan Syariah sebagai Badan Hukum” dalam Millah Jurnal Studi Agama (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam UII) Vol XIII No. 2 Agustus 2014, h.164
Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Digital Library, Al- Maktabah  Asy-Syamilah  Al-Isdar  As-Sani, 2005,  IV/1657,  hadis  nomor.  4278;  Imam Muslim, Shahih  Muslim,  Digital  Library, Al- Maktabah  Asy-Syamilah  Al-Isdar  As-Sani,
2005,  III/1393,  hadis  nomor  1773;  dan  Ibnu  Hibban, Shahih  Ibni  Hibban,  Digital Library, Al- Maktabah  Asy-Syamilah  Al-Isdar  As-Sani, 2005,  XXVII/142,  hadis  nomor 6664.
322 I    AKADEMIKA, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015
Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, Shohih Al-Bukhari. , V/435, hadis No. 1450; Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Digital Library, Al - Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005), V/97, hadis No. 1570; An-Nasa‟i, Sunan An- Nasa‟i , (Digital Library, Al - Maktabah  Asy-Syamilah  Al-Isdar  As-Sani, 2005),  V/20,  hadis  No.  2446;  At- Turmudzi, Sunan  At-Turmudzi. (Digital  Library, Al- Maktabah  Asy-Syamilah  Al-Isdar As-Sani, 2005), III/65, hadis No. 624; Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah, (Digital Library, Al - Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005), V/463, hadis No. 1879; lihat juga Ahmad  Bin  Hanbal, Musnad  Ahmad,  Digital  Library, Al - Maktabah  Asy-Syamilah  Al- Isdar As-Sani, 2005, I/76, hadis No. 73.
Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Galib Al-Amali Abu Ja‟far At-Tabari, Jami‟ Al-Bayan  fi  Tafsir  Al-Qur‟an,  (Digital  Library,  Al-Maktabah  Asy-Syamilah  Al-Isdar  Al- Sani, 2005).
Muhammad  bin‟Ali  bin  Muhammad  As-Syaukani,  Al-Durari  Al-Madiyyah,  Al- Kuwaitiyyah , (Digital Library, Al- Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005).
Muhammad bin‟Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, As-Sail Al-Jarrar Al-Mutadaffiq „Ala Hadaiq Al-Azhar, (Digital Library, Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As-Sani, 2005). R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: PT. Sinar Grafik, 1993).
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin, Fatwa tentang Zakat Perusahaan, alih bahasa Muhammad Iqbal Ghazali, diakses melalui laman islamhouse.com pada tahun 2009. Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat (3) Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 11 ayat (2) Wahbah Al-Zuhaili, Al- Fiqh Al-Islaamii wa Adillatuh, (Beirut: Darul Fikr Al-Mu‟ashirah,
2002).
Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh Az-Zakah, (Beirut: Muassasah Risalah, 1973).
Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh Az-Zakah, ( Digital Library, Al- Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As- Sani, 2005).

## Interview
A. Husni, Kepala Cabang BMT Fajar Kota Metro.
Fuad Ashari, Sekretaris Pengurus BMT Arsyada Kota Metro.
Muntholib, Kepala Cabang Bank Muamalat KCP Metro.
Suhairi, Ketua Koperasi At-Ta‟awun STAIN Juraio Siwo Metro.