SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 05 Issue II, May 2024; 383-399 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.v5i2.48663 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Kedudukan  Tenaga  Kerja  Wanita  yang  Terikat  Perkawinan:  Kajian Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam
The  Position  of  Female  Workers  Bound  by  Marriage:  A  Study  of  Civil Law and Islamic Civil Law
Rezki Amaliah 1* , Retno Wulan 2 , Hardiyanti Alimuddin 3
12 Universitas Sulawesi Barat, Indonesia.
3 STAI DDI Majene, Indonesia. E-mail: 1 rezkiamaliah53@gmail.com, 2 retnowln95@gmail.com, 3 hardiyantianti68@gmail.com *Corresponding Author
[Submitted: 07 Juli 2023] [Reviewed: 07 Juli 2023] [Accepted: 08 Desember 2023] [Published: 19 Januari 2024]

## How to Cite:
Amaliah, Rezki, Retno Wulan, and Hardiyanti Alimuddin. 2024. “The Position of Female Workers Bound by Marriage: A Study of Ci vil Law  and  Islamic  Civil  Law”.  Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  5  (2),  383 -99. https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.48663.

## Abstrak
Wanita ketika telah terikat sebuah perkawinan kadang kalah memiliki hambatan-hambatan dalam melaksanakan pekerjaan. Oleh sebab itu, Tenaga kerja wanita memerlukan perlindungan hukum. Pokok  masalah  yang  diangkat  adalah  bagaimana  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Perdata  Islam mengatur  hak  dan  kewajiban  tenaga  kerja  wanita  yang  telah  menikah,  serta  bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan  tenaga  kerja  wanita  yang  terikat  pernikahan  dalam  perspektif  hukum  perdata  dan hukum  perdata  Islam.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan pendekatan perbandingan hukum. Penelitian ini mengkaji berbagai sumber hukum primer seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan fatwa ulama, serta sumber sekunder seperti buku- buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk memahami  bagaimana  kedua  sistem  hukum  mengatur  hak-hak  tenaga  kerja  wanita  yang  telah menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum perdata maupun hukum perdata Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja wanita yang telah menikah, meskipun terdapat perbedaan dalam implementasi dan penekanan. Hukum perdata menekankan pada hak- hak normatif seperti cuti hamil, cuti melahirkan, dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja akibat status pernikahan. Sementara itu, hukum perdata  Islam menekankan pada prinsip- prinsip keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban antara suami dan istri, dengan penekanan pada  perlindungan  terhadap  hak-hak  wanita  dalam  lingkup  keluarga  dan  pekerjaan.  Kebaruan penelitian  ini  terletak  pada  pendekatan  komparatif  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi kesamaan  dan  perbedaan  dalam  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja  wanita  yang  terikat pernikahan  di  bawah  dua  sistem  hukum  yang  berbeda.  Penelitian  ini  juga  memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita yang menikah, dengan mengintegrasikan aspek-aspek positif dari kedua sistem hukum.
Kata Kunci: Tenaga Kerja Wanita; Perkawinan; Hukum Perdata; Hukum Perdata Islam.
Abstract
Kedudukan Tenaga Kerja Wanita yang Terikat Perkawinan: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam Rezki Amaliah, et. al.
Women when they have been tied to a marriage sometimes lose having obstacles in carrying out their work. Therefore, the female workforce needs legal protection. The main issues raised are how the Civil Law and Islamic Civil Law regulate the rights and obligations of married female workers, as  well  as  how  legal  protection  is  provided  to  them.  This  study  aims  to  analyze  the  position  of female workers who are bound by marriage in the perspective of civil law and Islamic civil law. The research  method  used  is  normative  juridical  with  a  comparative  legal  approach.  This  study examines various primary legal sources such as laws, government regulations, and ulama fatwas, as well as secondary sources such as books, scientific journals, and legal articles. The data collected were analyzed qualitatively to understand how the two legal systems govern the rights of married women workers. The results show that both civil law and Islamic civil law provide protection for the rights of married women workers, although there are differences in implementation and emphasis. Civil  law  emphasizes  normative  rights  such  as  maternity  leave,  maternity  leave,  and  protection against termination of employment due to marital status. Meanwhile, Islamic civil law emphasizes the principles of justice and the balance of rights and obligations between husband and wife, with an emphasis on the protection of women's rights in the scope of family and work. The novelty of this  study  lies  in  the  comparative  approach  used  to  identify  similarities  and  differences  in  legal protections for female workers bound by marriage under two different legal systems. The study also provides recommendations for policymakers to improve legal protections for married female workers, by integrating the positive aspects of both legal systems.
Keywords: Female workforce; Marriage; Civil law; Islamic Civil Law.

## Pendahuluan
Dewasa ini fenomena wanita bekerja sudah sangat tidak asing di dengar.  Fenomena ini disebabkan  oleh  beberapa  faktor  diantaranya  dari  segi  perekonomian  yang  tujuannya  hanya untuk  mendapatkan  uang  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya. 4 Secara  moralitas  lelaki  lah yang  seharusnya  aktif  dalam  dunia  pekerjaan  dan  wanita  bertugas  mengurus  rumah  tangga. Namun  fakta  yang  terjadi  saat  ini  wanita  juga  aktif  dalam  mencari  pekerjaan  disebabkan rendahnya  pendapatan  suami  dan  meningkatnya  standar  kebutuhan  hidup.  Dari  beberapa banyaknya  pekerjaan  yang  di  geluti  para  wanita  ini  seperti  dalam  bidang  Perindustrian  dan asisten  rumah  tangga  tidak  banyak  mengeluarkan  modal  dan  hanya  mengandalkan  skill  dasar keseharian  para  wanita  ini.  Profesi  lainnya  seperti  pegawai  kantor,  guru,  pejabat  dan  lain-lain memerlukan modal, skill dan kecerdasan. 5
Agama  Islam  Memperbolehkan  wanita  untuk  bekerja  selama  tidak  menyampingkan kewajibannya dalam berkeluarga dengan maksud wanita tidak boleh menghalalkan segala cara dengan alasan apapun untuk bekerja. Wanita tetap harus memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya karena itu wanita wajib memprioritaskan urusan keluarga dahulu daripada bekerja,
4 Wantini dan Kurniati, “Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Wanita Bekerja ” , journal STIA Alma Ata 3, no.1 (2013): h. 64.
5 Tri  Kuntari Devira,” Peranan Tenaga Kerja Wanita Sebagai Buruh Di Industri Kacang Intip terhadap pendapatan rumah tangga di Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi ”, Journal On Social Economics 3, no.2 (2011): h. 3.
Kedudukan Tenaga Kerja Wanita yang Terikat Perkawinan: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam Rezki Amaliah, et. al.
dikarenakan hukum wanita bekerja adalah mubah. Salah satu perbedaan manusia diciptakan ada yang  laki-laki  dan  sebagainya  wanita  titik  diberi  kewajiban  dan  hak  dengan  porsinya  masing- masing.  maka  dari  itu  wanita  juga  berhak  atas  harta  yang  didapat,  mahar,  atau  gaji  yang diperolehnya. 6 Dalam  Pandangan  dunia  dan  filsafat  barat,  wanita  lebih  tertindas  dan  lebih terampas dibandingkan pria, baik secara keagamaan maupun tidak. Dalam budaya barat wanita dianggap terbelakang, kotor dan lemah dan sumber kesengsaraan selama masa yang panjang. di masa kini, meskipun iklan-iklan dan dalih menghormati wanita dan mengakui hak-haknya, masih ada  pemikiran  kuno  dalam  budaya  barat  sekarang  ini.  Secara  ringkas,  sudut  pandang  utama dalam filsafat dan ideologi barat sebagai berikut: wanita adalah makhluk parasit. Semua anugrah ilahi diciptakan untuk pria. wanita diciptakan untuk pria dan bukan sebaliknya. Di sini tidak ada hubungan  timbal  balik.  wanita  adalah  makhluk  yang  terbelakang  dan  kotor.  Pria  memiliki martabat sedangkan wanita tidak. Wanita sumber kejahatan dan dosa serta kebencian. wanita tidak akan masuk surga. 1
Ideologi  dan  pandangan  dunia  Islam  mengenai  wanita  dan  hak-hak  asasi  manusianya dipandang sebagai sebuah revolusi besar dan agung di dunia. Dengan menyatakan pandangan dunia  ini,  Islam  menghindari  semua  gagasan  yang  menghinakan  dan  wawasan  yang  keliru  ini. Sebagai gantinya, Islam menghadirkan kepada umat sebuah model baru dalam hubungan sosial dengan wanita. Gereja memperkenalkan wanita sebagai makhluk rendahan, penjilat pria yang diciptakan dari tulang  rusuknya,  sedangkan pria adalah  makhluk  unggulan.  Islam  secara  tegas mendeklarasikan  bahwa  pria  dan  wanita  adalah  sama  dalam  penciptaan  dan  sama-sama diciptakan  dari  “satu  jiwa”. Hal  ini  perlu  diingat  bahwa  ketidaksamaan  dan  ketidakseragaman dalam  bidang  pekerjaan  dan  fungsi-fungsi  antara  laki-laki  dan  wanita  itu  tidak  berarti mencerminkan adanya superioritas yang disebabkan oleh jenis kelamin. Hal itu hanyalah sebagai pembagian  kerja  di  antara  mereka  berdasarkan  tabiat  dan  kemampuan  masing-masing.  Itu semua  dimaksudkan  sebagai  upaya  mengaktualisasikan  potensi  peradaban  masyarakat, menyumbangkan  kemampuan  kreatifnya  dalam  bidangnya  masing-masing,  baik  yang  bersifat material maupun spiritual. 7
6 A. Fauzi Nurdin, Wanita Dalam Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan, (Jakarta: Gramedia 2009), h. 31.
1 Khamaeni, Risalah Hak Asasi Wanita, (Cet. I; Jakarta: Al-Huda, 2004), h. 21-22.
7 Pradja S Juhaya, Hikmah Seputar Ibadah, Mualamat, Jalan Dan Manusia, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2000), h. 7.
Kedudukan Tenaga Kerja Wanita yang Terikat Perkawinan: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam Rezki Amaliah, et. al.
Pada  dasarnya  konsep  hubungan  suami  istri  yang  ideal  menurut  Islam  adalah  konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran  dalam  hubungan  suami  istri  tidak  begitu  saja  mudah  diterapkan  dalam kenyataan  hidup  sehari-hari.  Buktinya  sering  dijumpai  banyak  berbagai  hambatan  untuk mewujudkan nilai yang ideal tadi. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan – keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda, oleh karena itu wajar pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyandang posisi sebagai pemimpin. Laki-laki memiliki kelebihan kekayaan dan  kemampuan berburu,  sehingga  memungkinkan  bagi  kaum  laki-laki untuk  mencari  nafkah. Sementara  kau  wanita  dalam  kondisi  yang  sebaliknya. 8 Al- Qur’an  sebagai  sumber  yang  paling otoritatif dalam  Islam, memberikan uraian yang panjang lebar, bahkan salah satunya merujuk langsung  kepada  wanita  (An- nisa’).  Banyak  ditemukan  bahwa  wanita  menjadi  sebab  banyak diturunkannya  ayat,  baik  dalam  kapasitas  peringatan  ataupun  dalam  kapasitas  memberikan kejelasan. Pada awal turun wahyu, “ Islam dikenal sebagai berita besar ( an- naba’ alazhim ) yang menggemparkan seluruh penduduk Makkah. Wahyu ini menentang dan menggoyahkan prinsip keyakinan  yang  ada,  sistematika  berpikir,  model  berperilaku,  dan  struktur  sosial  yang  sudah terbangun mapan. Islam hadir untuk mengajarkan persaudaraan yang egaliter ( al- mu’akhah wa al- musawȃh ) hal ini sebagaimana tujuan (cita-cita) disyariatkan hukum. 9
Hukum Islam dapat menempati peran strategis serta mampu tampil secara proaktif dalam mengatasi berbagai problematika masa kini khususnya persoalan yang sedang penulis teliti ini yaitu  persoalan  wanita  karir  dalam  teks  keagamaan  Islam.  Penelitian  ini  di  laksanakan  guna menganalisis bagaimana seharusnya tenaga kerja wanita dapat dilindungi secara optimal dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dalam sistem hukum, baik hukum Islam dan hukum positif,  terdapat  kebutuhan  mendesak  untuk  memastikan  hak-hak  tenaga  kerja  wanita  dalam lingkungan  kerja,  baik  yang  telah  bersuami  maupun  yang  belum.  Urgensi  penelitian  ini  juga menyoroti realitas keadaan yang terjadi mengenai penjaminan hak-hak dan perlindungan tenaga kerja  perempuan,  untuk  memahami  aspek  yang  mungkin  perlu  dievaluasi  guna  menciptakan suatu regulasi hukum yang mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja perempuan.
8 Ratna Batara Munti , Wanita Sebagai Kepala Rumah Tangga , (Jakarta: Solidaritas Wanita, 1999), h. 56-58.
9 Faqihuddin Abdul Kodir, Bergerak  Menuju Keadilan, Pembelaan Nabi Terhadap Kaum Wanita , (Jakarta Selatan: Rahima, 2006), h. 1.
Kedudukan Tenaga Kerja Wanita yang Terikat Perkawinan: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam Rezki Amaliah, et. al.

## Literatur Review
Studi  sebelumnya  telah  mengungkapkan  berbagai  perspektif  kedudukan  tenaga  kerja wanita  diantaranya  Jurnal  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muhammad  Hasan  Sebyar  yang berjudul  “peran  wanita  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  keluarga  perspektif maqashid syariah ” , 15 Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syafi'i Rahman, Siti Aisyah, Moh Shofiyul Huda  MF,  Rubini,  dan  Rahma  Pramudya  Nawang  Sari.  Dalam  Jurnal  ini  membahas  tentang Terjadinya perubahan pola fikir wanita yang turut berpartisipasi dalam dunia kerja memberikan dampak negatif dan positif, yaitu mengakibatkan kurangnya perhatian wanita terhadap urusan rumah tangga, akan tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarga.  Seseorang  yang  bekerja  akan  memperoleh  pendapatan  yang  menjadikan  dirinya mandiri  ( hifdz  nafs ),  bermanfaat  serta  dapat  bersedekah  kepada  orang  lain  sebagaimana dianjurkan  oleh  agamanya  ( hifdz  ad-din ).  Peran  perempuan  begitu  vital  dalam  kesejahteraan keluarga sehingga pengkajian mengenai perlindungan hukum tenaga kerja wanita penting untuk terus  di  komprehensifkan.  Penelitian  ini  sebagai  pelengkap  dari  penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas topik mengenai tenaga kerja wanita. Selain itu, Perspektif pada penelitian ini akan mengurucut kepada perspektif hukum Islam dengan konsep Hukum perdata Islam, kemudian di komparasikan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  metode  library research yang mengambil dari buku jurnal dan buku-buku lainnya atau yang kita kenal dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan. Sedangkan menurut Sugiyono memaparkan bahwa metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat postpositive, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data dan bersifat induktif atau  kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  daripada  generalisasi. Sumber  data  dari  penelitian  ini  terdapat  dua  macam,  yaitu  Data  Primer  adalah  data  yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam
15 Muhammad  hasan  sebyar,  “peran  wanita  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  keluarga  perspektif  maqashid syariah”, STAIN Mandailing Natal: Jurnal Hukum Islam 21, no. 2 (2021): h. 186-187
Kedudukan Tenaga Kerja Wanita yang Terikat Perkawinan: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam Rezki Amaliah, et. al.
bentuk  dokumen  tidak  resmi  yang  kemudian  diolah  oleh  peneliti.  Yang  digunakan  dalam penulisan skripsi ini yaitu Al- Qur’an dan Hadist yang dijadikan sebagai rujukan awal dalam skripsi ini. Data sekunder yaitu diantaranya mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.

## Hasil dan Pembahasan
1. Konsep Hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW)
Dimasa  ini  partisipasi  bekerja  tidak  memandang  golongan  ataupun  gender  demi kelangsungan pembangunan. Tidak  terkecuali para wanita yang menjadi tenaga kerja wanita baik yang bekerja di dalam maupun luar Negeri. saat ini pekerjaan perempuan sudah diakui di kalangan  masyarakat.  Tujuan  para  wanita  bekerja  tidak  lain  adalah  adanya  harapan  untuk peningkatan  perekonomian  keluarga  serta  mendapatkan  kebahagiaan.  Aasumsi  masyarakat menyatakan bahwa salah satu tanda kebahagiaan adalah baiknya ekonomi keluarganya. 17
Terpenuhinya  ekonomi  dalam  keluarga  dengan  cara  aktivitas  bekerja  yang  dapat dilakukan oleh suami, istri, ataupun kerabat yang tinggal dalam rumah tersebut. upaya-upaya tersebut  telah  disebutkan  sebagai  penghargaan  atas  perjuangan  dalam  mempertahankan kelangsungan  hidup  atau  amanah  yang  harus  dijaga.  Dalam  Islam,  wanita  memang  tidak dilarang  untuk  bekerja,  hanya  saja  dianjurkan  untuk  keadaan  yang  darurat.  Ketika  keadaan darurat ini wanita dibutuhkan tenaganya untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga. Ketika suami  tak  mampu  memenuhi  nafkah  keluarganya,  berarti  yang  berperan  penting  dalam keluarga yakni seorang wanita atau istri dalam urusan hal perekonomian. 18 Kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi dalam perekonomian, yaitu:
a. Memelihara Jiwa yakni seperti kebutuhan makan, minum, berpakaian dan tempat tinggal.
b. Memelihara Agama seperti zakat, infak dan pengeluaran untuk budaya.
c. Memelihara Akal, dibutuhkannya sekolah dan belajar.
d. Memelihara kehormatan, yakni untuk anggaran pernikahan anak-anak.
17 Anwarul Sholihin, Analisis  Kesejehteraan Keluarga Buruh Perempuan Perspektif BKKBN Dan Maqashid  Syariah , (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2017), h. 71.
18 Jamaluddin  Rabain, Pandangan  Islam  terhadap  Wanita  Bekerja ,  (UIN  SUSKA:  Jurnal  Perempuan,  Agama,  Dan Gender 2002), h. 90.
Kedudukan Tenaga Kerja Wanita yang Terikat Perkawinan: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam Rezki Amaliah, et. al.
e. Memelihara Harta, seperti halnya membuat tabungan untuk masa tua, atau sebagian dari harta yang dimiliki untuk di tabung.
Dengan adanya kebutuhan-kebutuhan seperti itu keterlibatan wanita juga  dibutuhkan untuk peningkatan pendapatan keluarga, menurut konsep ini para wanita lebih mengutamakan untuk  membantu  kebutuhan  primer.  Sebab  perekonomian  rumah  tangga  seorang  muslim mempunyai prinsip  untuk  mendahulukan  kebutuhan primer  dibanding  lainnya.  Dalam hal  ini para  wanita  dominan  untuk  menjadikan  pengaturan  pengeluaran  keluarganya  dengan  cara tidak  untuk  berfoya-foya,  berlebihan,  dan  boros  supaya  dapat  mengalokasikan  penghasilan merekan untuk zakat, infaq dan sedekah. Wanita dalam Islam diperbolehkannya bekerja selama tidak mengesampingkan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Hal ini disebutkan dalam Qs an- Nisa/4 : 32 :
Terjemahnya :
”Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari kebahagiaan yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang  mereka  usahakan,  dan  mohonlah  kepada  Allah  sebagian  dari  karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. 19
Ayat  diatas  menjelaskan  bahwa  pembagian hasil  dan usaha  antara  kaum  laki-laki  dan perempuan sudah mempunyai porsi masing-masing. al- Qur’an menegaskan bahwa laki -laki dan perempuan  sama  dalam  memperoleh  hak  bekerja  yang  layak,  sehingga  mereka  juga mendapatkan upah atau gaji sesuai pekerjaan mereka. al- Qur’an juga menjadi rujukan prinsip dasar umat Islam yang menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki dan wanita sudah sangat adil. Dimana satu sama lain tidak memiliki keunggulan, sehingga status dalam kedudukannya adalah sama.  Dengan  kata  lain  suami  istri  mempunyai  hak  dan  kewajiban  masing-masing.  Wanita bekerja di luar rumah harus mengetahui problematika tentang kemudaratan dan kemaslahatan dalam bekerja. Jika bekerjanya mereka ini lebih memunculkan kemanfaatan yang positif maka diperbolehkannya  untuk  bekerja  diluar  rumah.  Tetapi  sebaliknya  jika  wanita  ini  bekerja  dan lebih banyak dalam sisi negatif sebaliknya mereka untuk tinggal dirumah. 20
a. Peran wanita dilihat dari sisi positif atau manfaatnya.
19 Kementrian Agama Republik Indonesia, al- Qur’an dan terjemahnya , (Semarang: CV. Asy Syifa, 2000), h. 83.
20 Amri Murzali, Antropologi dan Kebijakan Publik , (Jakarta: Kencana 2012), h. 12.
Kedudukan Tenaga Kerja Wanita yang Terikat Perkawinan: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam Rezki Amaliah, et. al.
Perbandingan  perekonomian  yang  ditimbulkan  wanita  dalam  bekerja  guna  membantu pendapatan  keluarga,  jika  pendapatan  yang  mereka  hasilkan  dapat  membantu  besar  dalam pertumbuhan  ekonomi  keluarganya  maka  wanita  yang  bekerja  itu  menjadikan  bekerjanya bermanfaat  bagi  keluarganya.  tetapi  ketika  bekerjanya  tidak  menjadikan  apa-apa  dalam keluarganya berarti itu tidak bermanfaat.
1) Terhadap kondisi ekonomi keluarga
Kebutuhan ekonomi dalam keluarga disebut dengan kebutuhan yang wajib. Kebahagiaan manusia  bisa  diukur  dari  sisi  kondisi  perekonomian  yang  baik.  Dengan  adanya  peran  wanita bekerja  ini  tentu  saja  mendapatkan  imbalan  atas  pekerjaan  yang  telah  diselesaikan  yang kemudian akan mendapatkan upah atau gaji yang untuk digunakan menambah atau mencukupi kebutuhan  sehari-hari.  Sehingga  dalam  konteks  pembicaraan  keluarga  yang  modern,  seorang istri  tidak  lagi  dianggap  sebagai  makhluk  yang  semata-mata  bergantung  pada  penghasilan suaminya, melainkan meningkatkan penghasilan keluarga untuk pemenuhan kebutuhan keluarga yang semakin lama semakin bervariasi.
Dengan  peran  serta  wanita  bekerja  untuk  meningkatkan  perekonomian  keluarganya tentu  saja  penghasilan  yang  diterima  akan  bermanfaat  untuk  menambah  atau  meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan keluarganya. Walaupun dengan upah/gaji  yang  terbilang  rendah,  mereka  menyatakan  upah  tersebut  dipandang  sudah  cukup untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga.
2) Meningkatnya sumber daya wanita
Pada  zaman  ini  tingkat  kemajuan  teknologi  juga  menuntut  sumber  daya  manusia  agar lebih  berpotensi  dalam  menggunakan  teknologi.  Bukan  hanya  laki-laki,  tetapi  wanita  juga  di tuntut untuk menyeimbangi dalam menggunakan teknologi yang sudah berkembang. 21
3) Sebagai pengisi waktu luang
Pada zaman saat ini hampir peralatan rumah tangga di gantikan dengan teknologi yang mutakhir,  khususnya  di  perkotaan.  Sehingga  wanita  dalam  mengurus  urusan  rumahnya  lebih ringan,  ditambah  dengan  dibantu  anak  ataupun  kerabatnya  yang  aktif  dalam  membantu menyelesaikan  pekerjaan  di  rumah.  Tentu  saja  tugas  mereka  semakin  berkurang  sehingga mempunyai waktu yang luang yang menimbulkan kebosanan dan banyak menganggur di rumah.
21 Muhammad Albar , Wanita Karir Dalam Timbangan , (Jakarta: Pustaka Azam 2000), h. 19
Kedudukan Tenaga Kerja Wanita yang Terikat Perkawinan: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam Rezki Amaliah, et. al.
Maka untuk mengisi kebosanan dan waktu yang terbuang mereka berinisiatif untuk bekerja  di luar  rumah  ataupun  di  dalam  rumah  yang  dapat  dijadikan  sebagai  alat  untuk  pengembangan bakat yang ada dalam diri mereka agar dapat membantu pendapatan keluarganya.
b. Peran wanita bekerja ditinjau dari sisi negatifnya.
Sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa  Islam  melarang  wanita  untuk  bekerja  jika  dalam bekerja menimbulkan sisi negatif dan berdampak buruk dalam perekonomian keluarganya serta menurunkan  produktifitas  dan  menambah  pengangguran.  Maka  wanita  bekerja  dalam  Islam harus memenuhi sesuai aturan atau prinsip yang telah disebutkan dalam Islam.
a) Terhadap peraturan rumah tangga
Tugas di dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab seorang wanita atau istri. Jika waktu dihabiskan  untuk bekerja  ia  berarti tidak mengurus  rumah,  anak  dan  suaminya.  Hal  ini membuat rendahnya moral seorang wanita, sebab tugas utama seorang istri adalah melakukan kewajiban rumah tangganya.
b) Interaksi di dalam Keluarga
Komunikasi  adalah  sarana  interaksi  keluarga  untuk  mengutarakan  dan  mendiskusikan kebutuhan,  keinginan,  keluhan,  atau  persoalan  yang  dihadapi  keluarganya.  semakin  tinggi frekuensi komunikasi dalam keluarga maka kesempatan untuk saling mendukung dalam anggota keluarga satu sama lain semakin tinggi pula. Permasalahannya, ketika wanita bekerja maka waktu komunikasi dengan keluarganya semakin terbatas. 22
Jika  hal  ini  terjadi berturut-turut dalam  waktu  yang  lama,  maka  akan berdampak  pada kedekatan  anak,  suami, dan  keluarganya.  Seorang  wanita diperbolehkan bekerja  kalu  jika  ada dalam  rumah  tangganya  mengizinkan  untuk  bekerja.  Sehingga  dalam  bekerja  bisa  memenuhi syarat bekerja dalam Islam. Dengan adanya tersebut maka wanita bekerja tidak menimbulkan mudharat bagi dirinya, suaminya, anaknya dan keluarganya. Islam memberikan apresiasi tinggi terhadap aktifitas wanita yang bekerja. Apresiasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada laki-laki saja  tetapi  juga  kepada  wanita,  oleh karena itu ada prinsip-prinsip bekerja dalam ajaran Islam.
2. Tenaga Kerja Wanita Terikat Perkawinan dalam Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam
22 Nurmazali, Penerapan Kaidah Maqashid Syariah , (Lampung: IAIN Radeng Lampung 2014), h. 79.
Kedudukan Tenaga Kerja Wanita yang Terikat Perkawinan: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam Rezki Amaliah, et. al.
Hukum  Islam  mengatur  semua  hal,  bahkan  hal  keci  sekalipun,  apalagi  soal  harkat  dan martabat  perempuan,  dalam  Islam  perempuan  sangat  dimuliakan.  Sebelum  datangnya  Islam, perempuan  diperlakukan  semena-mena.  Pada  masa  jahiliyah,  bayi  perempuan  dikubur  hidup- hidup karena dipandang bahwa perempuan hanya akan menyusahkan. Sebagaimana allah swt berfirman dalam Qs at-Takwir/81 : 8-9 :
Terjemahnya:
“Apabila bayi -bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh.” 23
Hukum  Islam  menjelaskan  bahwa  Kewajiban  utama  seorang  istri  adalah  tetap  tinggal dirumah suaminya, hal ini berlandaskan dalam Qs al-Ahzab/33 : 33 :
Terjemahnya:
“  Dan hendaklah  kamu tetap  di rumahmu  dan  janganlah  kamu berhias  dan  bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih- bersihnya. “ 24
Ulama  tafsir  berbeda  pendapat  memahami  Kata Qarna awal  dari  berdasarkan  cara membacanya ada yang membaca iqrarna, qurrt’ain qirna dan waqar yang berarti wibawa dan hormat, berarti perintah ayat dipahami untuk berada di rumah karena itu akan mendatangkan wibawa dan kehormatan buat kamu.
Al-Qurtubi menuliskan makna ayat di atas merupakan perintah untuk menetap di rumah. Walaupun  redaksi  ayat  ditujukan  kepada  istri  Nabi,  selain  dari  mereka  juga  tercakup  dalam perintah  ini.  Agama  penuh  dengan  tuntunan  agar  perempuan – perempuan  tinggal  di  rumah mereka dan tidak keluar kecuali karena darurat. Pendapat yang sama dikemukakan oleh ibnu al- ‘Arabi, pendapat ini juga dikemukakan oleh ibnu Kasir, Pandangan yang berbeda diberikan oleh Sayyid Qutub dan Quraish Shihab dalam tafsir Fi Zilalil Qur’an, Sayyid Qutub menyatakan ayat tersebut  memberi  isyarat  bahwa  rumah  tangga  adalah  tugas  pokok  istri,  sedangkan  selain  itu tempat ia tidak menetap artinya tidak tugas pokoknya.
Quraish  Shihab  cenderung  mendukung  pendapat  Sayyid  Qutub  dengan  memberikan argumen  tambahan  yang  dikutip  cendikiawan  Mesir  lainnya,  Muhammad  Qutub,  menyatakan bahwa perempuan pada awal zaman  Islam ada yang bekerja, ketika kondisi menuntut mereka
23 Kementrian Agama Republik Indonesia, al- Qur’an dan Terjemahanya , (Semarang: CV. Asy Syifa, 2000), h. 101.
24 Kementrian Agama Republik Indonesia, al- Qur’an dan Terjemahanya , (Bandung: Penerbit Al-Jabal, 2010), h. 28.
Kedudukan Tenaga Kerja Wanita yang Terikat Perkawinan: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam Rezki Amaliah, et. al.
untuk  bekerja. 25 Masalahnya  bukan  terletak  pada  ada  atau  tidak  adanya  hak  mereka  untuk bekerja,  melainkan  disebabkan  hukum  Islam  tidak  cenderung  mendorong  perempuan  keluar rumah, kecuali untuk pekerjaan- pekerjaan yang sangat perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan khusus perempuan. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau suaminya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya. 26 Menganalisis ayat dan pendapat di atas dapat dipahami ada tiga pendapat tentang boleh istri keluar rumah untuk bekerja. Pertama tidak membolehkan kecuali karena darurat hukumnya haram,  kedua  dibolehkan  tetapi  mengutamakan  tugas  di  rumah  tangga  hukumnya  makhruh, ketiga  boleh  tetapi  lebih  utama  tinggal  di  rumah,  hukumnya  sunnah.  Berikut  penjelasannya. Sebelum memutuskan untuk bekerja di luar rumah, ada baiknya melihat pada beberapa faktor syar’i yang mendorong seorang muslimah untuk bekerja di luar rumah anta ra lain: pertama suami kesulitan  memberi nafkah untuk  istri dan  keluarganya.  Syariat  memberi  pilihan bagi  istri  yang suaminya tidak mampu memberi nafkah antara mengajukan fasakh atau tetap bertahan sebagai istri,  Kedua  suami  dengan  pendapatan  terbatas  sementara  istri  punya  kemampuan  untuk membantu suami. Akhirnya kondisi ini mendorong istri bekerja untuk mendapatkan materi yang bisa meningkatkan taraf hidup pribadi dan keluarga atas kerelaan hatinya. Ketiga istri memiliki utang  yang  harus  dilunasi  sehingga  istri  terdorong  bekerja  demi  mendapatkan  uang  untuk menutup utang tersebut.
Kedudukan suami dengan istri dalam rumah tangga tidak persis sama, sangat ditentukan oleh kemampuan (sumber daya manusianya). Bisa saja terjadi  perlimbahan sebagian fungsi di antara keduanya, manakala hal itu baik dan menunjang dinamika mereka di rumah tangga, untuk membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Seperti perempuan ikut membantu pencari nafkah keluarga. Hukum asal istri mencari nafkah di luar rumah tangganya adalah ibahah (boleh), karena masalah ini tidak ada nash secara jelas yang mengaturnya. Tidak ada larangan dan juga tidak ada suruhan. Hal ini berdasarkan kaedah fikih; “Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya”.
Dr.Yusuf  al-Qardhawi  dalam  bukunya  Fikih  Wanita  berpendapat  bahwa wanita  bekerja dibolehkan  karena  tidak  ada  nash  syara’  yang  shahih  periwayatanya  dan  sharih  (jelas)
25 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah , (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 23.
26 M. Quraish Shihab, Wawasan al- Qur’an , (Bandung: Mizan, 1996), h. 19
Kedudukan Tenaga Kerja Wanita yang Terikat Perkawinan: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam Rezki Amaliah, et. al.
petunjuknya.  Namun  demikian,  ada  syarat  -  syarat  yang  harus  terpenuhi  jika  wanita  bekerja, yaitu:
a. Hendaklah  pekerjaannya  itu  sendiri  disyariatkan,  artinya  pekerjaan  itu  tidak  haram  dan tidak mendatangkan sesuatu yang haram.
b. Memenuhi  adab  wanita  Muslimah  ketika  keluar  rumah,  dalam  berpakaian,  berjalan, berbicara dan melakukan gerak-gerik.
c. Janganlah  pekerjaan  atau  tugasnya  itu  mengabaikan  kewajiban-kewajiban  utamanya terhadap suami dan anak-anaknya. 27
Jika  suami  berkewajiban  menjadi  pemimpin  dalam  rumah  tangga  dan  berkewajiban memberi nafkah, tidak tertutup kemungkinan jika wanita aktif diluar bidangnya, misalnya saja bekerja mencari penghasilan tambahan menopang penghasilan suami atau bahkan memegang kendali dalam mencari sumber penghidupan. Dapat saja terjadi, suami terkena depresi mental akibat  kegagalan  beruntun,  yang  biasanya  menyebabkan  dia  merasa  frustasi.  Dalam  kondisi seperti ini wanita harus secepatnya memegang kendali, agar tidak berakibat lebih buruk lagi bagi kehidupan rumah tangganya. 28
Di  sisi  lain,  kepemimpinan  perempuan  tidak  hanya  terbatas  dalam  kehidupan  rumah tangga,  tetapi  juga  dalam  masyarakat.  Kepemimpinannya  tidak  hanya  terbatas  dalam  upaya mempengaruhi lelaki agar mengakui hak-haknya yang sah, tetapi juga harus mencakup sesama jenisnya agar dapat bangkit bekerja sama meraih dan memelihara harkat dan martabat mereka. 29 Hal ini menegaskan bahwa wanita pun berhak menjadi pemimpin bagi laki-laki atau perempuan. Artinya perempuan memiliki kebebasan dalam memilih lapangan pekerjaan.
Perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan  atau  selama  mereka  membutuhkan  pekerjaan  tersebut,  serta  pekerjaan  tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. 30 Dalam lapangan kerja yang cocok dengan kodratnya, wanita juga dituntut untuk aktif bekerja. Banyak lapangan pekerjaan yang cocok dengan wanita, hanya saja harus selalu ingat dengan kodrat kewanitaan yang melekat
27 Yusuf al Qardhawi, Fiqih wanita , (Bandung: Jabal, 2007), h. 132-134.
28 Rahmat Hakim, Hukum perkawinan , (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 98.
29 M. Qurais Shihab, Membumikan al- Qur’an , (Bandung: Mizan 1994), h. 37.
30 M. Qurais Shihab, Membumikan al- Qur’an , (Bandung: Mizan 1994), h. 215.
Kedudukan Tenaga Kerja Wanita yang Terikat Perkawinan: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam Rezki Amaliah, et. al.
pada  dirinya.  Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  dalam  Islam  tidak  ada  halangan  bagi  seorang wanita untuk berkarier selama dalam kariernya selalu memperhatikan nilai etis, akhlak karimah dan tidak melupakan kodrat kewanitaannya baik kodrat fisik maupun psikis. 31
Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa wanita harus mendapatkan izin dari walinya, yaitu Ayah atau suaminya, keluar bersama mahramnya, tidak bercampur baur dengan kaum laki laki,  atau  melakukan  khalwat  dengan  laki-laki  yang  bukan  mahramnya. 32 Penulis  simpulkan bahwa pendapat ini mengharamkan perempuan bekerja kecuali mendapat izin dari walinya dan harus ada mahramnya. Sedangkan menurut Syaikh Ali Al-Qadhi dalam bukunya rumah tanggaku karirku, kesibukan perempuan sangat berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian dengan pengaruh yang buruk, dimana dengan kesibukannya mereka berdesak-desakan dengan laki-laki dilapangan pekerjaan. Dan hal ini salah satu yang menyebabkan banyaknya pengangguran laki- laki.  Sebagaimana  yang  terjadi  di  negara  kita,  yaitu  sejak  perempuan  terjun  di  profesi-profesi pegawai  negri,  maka  banyak  sekali  pemilik  ijazah  sekolah  lanjutan  dan  ijazah  sarjana  yang menganggur yang memenuhi kafe-kafe dan mengetuk pintu-pintu departemen untuk mencari pekerjaan. 33
Saat ini dikenal ada tiga tipe wanita yang dikenal disektor public yaitu wanita bekerja atau pekerja  wanita,  tenaga  kerja  wanita,  dan  wanita  karir  yang  mengembangkan  bakat  dan potensinya. Ketiga tipe wanita tersebut sibuk bekerja menghabiskan waktunya dengan pekerjaan walaupun tujuan dan caranya kadangkala berbeda. Wanita bekerja atau wanita pekerja orientasi kerjanya untuk mendapatkan imbalan atau upah kadangkala tidak, tenaga kerja wanita adalah wanita  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  di  dalam  maupun  di  luar  hubungan  kerja  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Sedangkan  wanita  karir  orientasi  kerjanya  demi mendapatkan  perbaikan  dalam  bidang  kerja  walaupun  kadangkala  tidak  dibarengi  dengan penambahan penghasilan yang terpenting ada kenaikan jabatan.
Wanita  berpendidikan  maupun  tidak,  semuanya  berperan  serta  dalam  angkatan  kerja nasional. Mereka berfikir dan bersikap lain dari wanita yang memandang dirinya hanya sekedar alat yang diciptakan untuk melayani yang diyakininya sebagai takdir Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, wanita karir yang sedang sibuk demi kemajuan karirnya kadangkala waktunya lebih banyak
31 Zakiyah Darajat, Islam dan Peranan Wanita , (Jakarta: Bulan Bintang 1984), h. 22-23.
32 Syaikh Muhammad Mutawali as- Sya’rawi, Fiqih Perempuan Muslimah , (Jakarta: Amzah, 2005), h. 141.
33 Syaikh Ali al-Qadhi, Rumah Tangga Karirku, (Jakarta: Mustaqim, 1984), h 123.
Kedudukan Tenaga Kerja Wanita yang Terikat Perkawinan: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam Rezki Amaliah, et. al.
mereka  habiskan  di  luar  rumah  daripada  di  dalam  rumah,  apalagi  jika  bekerjanya  itu mendapatkan hasil demi memenuhi kebutuhan belanja hidup keluarganya.
Apabila  ada  wanita  yang  menjadi  wanita  karier,  seperti  seniman,  artis,  pengusaha, pegawai  dan  pemeran  dalam  berbagai  kegiatan  lainnya,  maka  sebaiknya  mempertimbangkan tugas  pokok  yang  harus  diemban,  yaitu  sebagai  ibu  rumah  tangga,  tanpa  mengecilkan  arti kegiatan  yang  dilakukan  di  luar  rumah  tangga.  Kegiatan  apa  pun  di  luar  rumah  tangga  boleh dilakukan, asal jangan melupakan kodratnya sebagai wanita, sebab tugas ibu dan istri tidak dapat digantikan  oleh  pembantu,  terutama  menyangkut  dengan  masalah  pendidikan  dan  perhatian terhadap anak. 34

## Kesimpulan
Wanita  sebagai  Tenaga Kerja  Wanita  (TKW)  baik  sudah berkeluarga  atau  belum  dalam Islam diperbolehkan asal sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip Islam. yaitu dengan atas izin kepala  rumah  tangga  atau  suami,  dan  hasil  pekerjaannya  membawa  kemaslahatan  bagi keluarganya.  karena  wanita  bekerja  jika  dalam  sebuah  rumah  tangga  pendapatan  atau kebutuhan mereka tidak terpenuhi maka akan dalam kesulitan. Dalam hal ini wanita bekerja juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah swt., untuk menutupi kebutuhan keluarganya. Tugas wanita dalam perekonomian keluarganya adalah  mengatur  anggaran  biaya  kebutuhan  hidup  rumah  tangganya  dengan  hemat  dan ekonomis  serta  menambah  penghasilan  suami  ataupun  keluarganya  untuk  mencukupi pemenuhan  kebutuhan  hidup  dan  sisanya  bisa  digunakan  untuk  keperluan  lainnya  seperti keperluan mendesak, menabung, ataupun untuk sedekah dan zakat. Hukum istri mencari nafkah bervariasi,  hukum  asal  istri  mencari  nafkah  di  luar  rumah  tangganya  adalah  ibahah  (boleh), karena masalah ini tidak ada nash secara jelas yang mengaturnya. Tidak ada larangan dan juga tidak  ada  suruhan.  Hukum  berubah  menjadi  sunnah  Istri  bekerja  mencari  nafkah  merupakan solusi  membantu  suami  mengatasi  ketidak  mampuan  memenuhi  kebutuhan  keluarga. merupakan  faktor  utama  untuk  memperoleh  penghasilan  dan  unsur  penting  untuk memakmurkan anggota keluarga.
34 Ali Hasan, Masail Fiqiyyah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 194.
Kedudukan Tenaga Kerja Wanita yang Terikat Perkawinan: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam Rezki Amaliah, et. al.

## Daftar Pustaka
Al-Nawawi, Abus Zakariyya Yahya bin Syaraf. Raudhah al-Thâlibîn. Surabaya: Gramedia, Juz. VI, 2013.
Albar, Muhammad, Wanita Karir Dalam Timbangan Jakarta: Pustaka Azam, 2000.
Al Qaradhawi, Yusuf. Fiqih Maqashid Syari’ah Jakarta: Al kautsar, 2007.
Al Qardhawi Yusuf, Fiqih wanita, Bandung: Jabal, 2007.
Ali al-Qadhi Syaikh, Rumah Tangga Karirku, Jakarta: Mustaqim, 1984.
Asmuni MTh.  Studi  Pemikiran  Al-Maqashid  upaya  Menemukan  Fondasi  Ijtihad  Akademik  yang Dinamis, al-Mawarid: Jurnal hukum Islam 14, no. 4 (2005).
Asy- Sya’rawi Syaikh Muhammad Mutawali, Suami Istri Berkarakter Surgawi, Jakarta: Pustaka Al - Kautsar, 2007.
As- Sya’rawi Syaikh Muhammad Mutawali, Fiqih Perempuan Muslimah, Jakarta: Amzah, 2005. Asy-Syatibi, Al-muwafaqat Fi Ushul Asy- Syari‟a,t Jilid II, Mesir: Darul Hadits, 2006.
Az – Zuhaili Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami, IAIN Kediri: Dar al-Fikri, 2001.
Auda, Jasser. Maqashid Syari’ah Untuk Pemula. Bandung: Pariplus, 2009.
Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al -Syatibi. Jakarta: Grafindo, 1998.
Basiron, Bushrah Basiron. Wanita Cemerlang. Johor Bahru: Universiti teknologi. Malaysia, 2006. Boserup, Ester. Peranan Wanita dalam Perkembangan Ekonomi. Jakarta: Yayasan Obor 1984. Dessler Gary, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT.Indeks, 2006.
Darajat Zakiyah, Islam dan Peranan Wanita, Jakarta: Bulan Bintang 1984.
Darwis Mohammad, Maqashid al-Syariah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum   Islam,
Yogyakarta: CV Menara Intan, 2012.
Devira, Tri Kuntari. Peranan Tenaga Kerja Wanita Sebagai Buruh Di Industri Kacang Intip terhadap pendapatan rumah tangga di Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, Journal On Social Economics 3, No.2 (2011).
Djazuli,  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Dalam  Menyelesaikan  Masalah-Masalah  yang  Praktis, Jakarta: Kencana, 2006.
Fauzia. Aktivitas Wanita dalam Ekonomi dan Domestik, Jurnal PWS 5, no.25 (2012)
Hadjam M. Noor Rochman, Dampak Psikologis Wanita Bekerja, Surabaya: Terbit Bintang, 2010. Hadits Shahih Al-Bukhari No.139 - Kitab Fara’idl
Hadits Shahih Al-Bukhari No. 1 - Arba’in An -Nawawi
Hadits Ahmad, Abu Abdullah al- Qadha’I No. 221 - kitab Musnad Ahmad
Hadits Al-Baihaqi No. 194 - Kitab Sunan al-Baihaqi
Kedudukan Tenaga Kerja Wanita yang Terikat Perkawinan: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam Rezki Amaliah, et. al.
Haris,  Abdul.  Memburu  Ringgit  Membagi  Kemiskinan :  Fakta  Dibalik  Migrasi  Orang  Sasak  Ke Malaysia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
Hisyam,  Muhammad  Ridho.  Peran  Anggota  Keluarga  Berketahanan  Dalam  Perspektif  Quran, Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu KeIslaman 9, no. 20 (2019).
Hakim Rahmat, Hukum perkawinan, Bandung: Pustaka Setia, 2000. Hasan Ali, Masail Fiqiyyah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003. Istibsyaroh. Hak - Hak Wanita Muslimah. Jakarta: Ahmad 2004.
Juhaya,  Pradja  S.  Hikmah  Seputar  Ibadah, Mualamat,  Jalan  Dan  Manusia.  Bandung:  PT.  Rosda Karya, 2000.
Kementrian Agama Republik Indonesia, al- Qur’an dan Terjemahanya. Semarang: CV. Asy Syifa,
2000.
Khamaeni. Risalah Hak Asasi Wanita. Jakarta: Al-Huda. 2004.
Kodir,  Faqihuddin  Abdul.  Menuju  Keadilan,  Pembelaan  Nabi  Terhadap  Kaum  Wanita.  Jakarta Selatan: Rahima, 2006.
Madnasir. Etika Bisnis Islam. Lampung: Permata Printing Solusion, 2012.
Mahfudz, M.A Sahal. Nuansa Fiqh Sosial. Yogyakarta: Lkis, 2011.
Megawangi Ratna, Feminisme Menindas Peran Ibu Rumah Tangga, Majalah Ulumul Qur’an 5, no. 5 dan 6 (1994).
Marzali, Amri. Antropologi Dan Kebijakan Publik. Jakarta: Kencana, 2012
MF, Moh Shofiyul Huda. Prinsip- Prinsip Umum Syari’ah Dalam Perspektif Muhammad Sa’îd Al - Asymâwî  Dan  Implementasinya  Dalam  Instinbâth  Hukum,  Ulumuddin:  Jurnal  Ilmu-ilmu KeIslaman 10, no. 1 (2020).
MF,  Moh  Shofiyul  Huda.  Resistansi  Terhadap  Fikih  Patriarki:  Studi  Bahth  al- Masa’il  Forum Musyawarah  Pondok  Pesantren  Putri  Se-Jawa  Timur  phd,  UIN  Sunan  Ampel  Surabaya, 2020.
Muhammad Ibrahim Al-jamal, Fiqih Muslimah, Jakarta: Pustaka Amani, 1999. Mukijat, Latihan dan Pengembangan SDM, Bandung: CV Mandar Maju, 1991.
Munandar, SC Utami. Wanita Karir Tantangan dan Peluang Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
Munti, Ratna Batara Munti. Wanita Sebagai Kepala Rumah Tangga. Jakarta: Solidaritas Wanita, 1999.
Nurdin,  A  Fauzi.  Wanita  Dalam  Islam  dan  Transformasi  Sosial  Keagamaan.  Jakarta:  Gramedia, 2009.
Nurkholis Nurkholis, Istifianah Istifianah, and A. Syafi’i Rahman, Peran Penyuluh Agama Dalam Program  Desa  Binaan  Keluarga  Sakinah  Di  Desa  Dlingo,  Nuansa  Akademik:  Jurnal Pembangunan Masyarakat 5, no. 1 (2020).
Kedudukan Tenaga Kerja Wanita yang Terikat Perkawinan: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam Rezki Amaliah, et. al.
Nurmazali, Penerapan Kaidah Maqashid Syariah. Lampung: IAIN Radeng Lampung, 2014. Ollenburger & hellen. sosiologi wanita bekerja. jakarta: rineka cipta, 2011.
Prabuningra,  Ray  Sitoresmin.  Sosok  Wanita  Muslimah  Pandangan  Seorang  Artis.  Yogyakarta: Teras, 2010.
Rahma  Pramudya Nawang  Sari  & Anton  Anton. Wanita  Karier Perspektif  Islam,  Sangaji,  Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum 4, no. 1 (2020).
Risnawati.  Peran  Ganda  Istri  yang  Bekerja  Dalam  Membantu  Ekonomi  Keluarga  Buruh Perkebunan  Kelapa  Sawit  Pada  PT.  Bumi Mas  Agro  di  Kecamatan  Sandaran  Kabupaten Kutai Timur, eJournal Sosiatri Sosiologi 4, no. 3 (2016).
Rokamah Ridho, Al- Qawa’id Al -fiqhiyah, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010.
Rabain, Jamaluddin, Pandangan Islam Terhadap Wanita Bekerja, UIN SUSKA: Jurnal
Perempuan, Agama Dan Gender, 2002.
Rusydi. Filsafat Ekonomi Islam. Yogyakarta: UIN SUKA, 2008.
Saad, Muhammad. Maqashidu al-Syariah al-Islamiyah. Riyadh: Daar al-Hijrah, 1998.
Santoso,  Fattah  Setiawan.  Lingkungan  Keluarga  Sebagai  Awal  Pengembangan  Kewirausahaan Islam, Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat 5, no.1 (2020).
Sembodo,  Cipto.  Dari  Khilafah  Ke  Nation-States,  Transformasi  Hukum  Islam  Era  Modern, Ulumuddin Jurnal Ilmu-ilmu KeIslaman 6, no. 2 (2016).
Shaleh K Wantjik, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Jakarta: Fokus Media, 2013.
Suratmaputra, Ahmad Munif Suratmaputra. Fisafat Hukum Islam al-Ghazali; Maslahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
Suroto. Strategi Pembangunan Dna Prencanaan Kesempatan Kerja. Yogyakarta: Lkis, 2011. Surwandono, Pemikiran politik Islam. Yogyakarta: LPPI UMY, 2001.
Sholihin, Anwarul, Analisis Kesejahteraan Keluarga Buruh Perempuan Perspektif   BKKBN Dan Maqashid syariah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.
Wantini  &  Kurniati,  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Motivasi  Wanita  Bekerja,  journal  STIA Alma Ata 3, No.1 (2013).