56│ Moh. Faizal SYIRKAH PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH

## SYIRKAH PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARI’AH
Moh. Faizal
Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) IGM Palembang Email: izal@stebisigm.ac.id

## ABSTRAK
Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  Prinsip    bagi    hasil    merupakan alternatif  operasional  yang  dapat  diterapkan  dalam kegiatan perbankan untuk  menghindari  riba  dengan  berbagi  dalam  untung  dan  rugi  yang berdasarkan syariah Islam.  Dalam  prinsip   bagi  hasil   didasari   prinsip at-ta’awun,  yaitu  saling  membantu  dan  saling  bekerja  sama  di  antara anggota  masyarakat  untuk  kebaikan  dan  prinsip  menghindari  al-iktinaz, yaitu  menahan  uang  (dana)  dan  membiarkannya  menganggur  yang  tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat  bagi  masyarakat  umum.  Bank Syari’ah dalam mengambil keuntungan mengembangkan prinsip bagi hasil.
Salah  satu  di  antaranya  adalah  menggunakan  prinsip  syirkah.  Syirkah adalah  akad  kerja  sama  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha tertentu  di  mana  masing-masing  pihak  memberikan  kontribusi  (amal  dan expertise)  dengan  kesepakatan  bahwa  keuntungan  dan  resiko  akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktik perbankan syari’ah,  prinsip  syirkah  ini  telah  menjadi  primadona,  dalam  hal pembiayaan.
Syirkah mempunyai lima karakter, Syirkah al-inan adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan  dengan  ketentuan  keuntungan  dibagi  di  antara  para anggota  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama,  sedangkan  modal  masing- masing  harus  sama,  Syirkah  a’maal  adalah  bentuk  kerjasama  antara  dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi  keuntungan  dari  pekerjaan  itu,  Syirkah  wujuh  adalah  persekutuan dua orang atau lebih dengan modal harta dari pihak luar untuk mengelola modal bersama-sama tersebut  dengan membagi  keuntungan  sesuai dengan kesepakatan,  syirkah  ini  berdasarkan  kepercayaan  yang  bersifat kredibilitas,  Syirkah  Mudharabah,  dimana  persekutuan  dua  orang  atau lebih satu berkontribusi lewat amal dan yang lain lewat modal, dan Syirkah mufawadha  adalah  gabungan  dari  beberapa  macam  syirkah  (Syirkah  inan syirkah abdan syirkah wujuh).
Kata Kunci : Syirkah, Bank Syariah
ISLAMIC BANKING Volume 2 Nomor 2 Februari 2017 │57

## Dasar Pemikiran
Syari’ah    Islam    yang    dibawa    oleh    rasul    terakhir,  mempunyai    keunikan tersendiri.    Syari’ah    ini    bukan    saja    menyeluruh    atau  komprehensif  tetapi  juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan  ada  syari’ah  lain  yang datang    untuk    menyempurnakannya.    Syari’ah    Islam  merangkum    seluruh    aspek kehidupan,  baik   ritual  (ibadah)  maupun  sosial ( muamalah )  dan  dapat  diterapkan dalam  setiap  waktu  dan  tempat  sampai  hari akhir nanti (Antonio, 2001, hlm. 4).
Kebangkitan  kembali  nilai-nilai  fundamental  telah  melahirkan  Islamisasi  sektor finansial  dengan  fokus  bank  bebas  bunga  ( Free  interest  banking )  atau secara  luas dikenal  dengan  Bank  Islam  ( Islamic  Banking ) (Muhammad, 2005, hlm. 73). Secara umum  pengertian    Bank    Islam    ( Islamic    Banking )    adalah  bank  yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari’ah Islam (Farouk, www.omperi.wiki.com diakses 8/8/08).
Dalam perekonomian suatu negara salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai    strategis    adalah    lembaga    keuangan    bank.    Lembaga    tersebut  dimaksudkan sebagai    perantara    antara    pihak-pihak    yang    mempunyai    kelebihan  dana    dengan pihak-pihak    yang    kekurangan    dana.    Lembaga    keuangan    bank  bergerak    dalam berbagai    jasa    yang    diberikan    bank  melayani    kebutuhan    pembiayaan    serta melancarkan    mekanisme  sistem  pembayaran  bagi  semua  faktor  perekonomian (Djumhana, 1993, hlm.1).
Ide  dasar  adanya  bank  syari’ah  ini  adalah  upaya  untuk  menangkal  sistem ribawi yang  ada  pada  bank-bank  konvensional  sebagaimana  disaksikan  dewasa  ini.  Sebab dalam perspektif Islam terhadap persoalan ini sudah jelas, yaitu Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan riba . Sebagaimana firman Allah :
                                                                                                       
                                                                                            
                        
Artinya:  “ Hai  orang-orang  yang  beriman,  bertakwalah  kepada  Allah  dan tinggalkan  sisa  riba  (yang  belum  dipungut)  jika  kamu  orang-orang  yang
58│ Moh. Faizal SYIRKAH PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH
beriman.  Maka  jika  kamu  tidak  mengerjakan  (meninggalkan  sisa  riba),  maka ketahuilah,  bahwa  Allah  dan  Rasul-Nya  akan  memerangimu.  Dan  jika  kamu bertaubat  (dari  pengambilan  riba),  maka  bagimu  pokok  hartamu;  kamu  tidak menganiaya  dan  tidak  (pula)  dianiaya .”  (http://www.alquran-digital.com  versi 2,1 Agustus 2004). (Q. al-Baqarah/2: 278-279).
Syirkah dinyatakan bahwa akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha  tertentu  di  mana  masing-masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana  (atau amal/expertise )  dengan  kesepakatan  bahwa  keuntungan  dan  resiko  akan  ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Antonio, 2001, hlm. 92).

## Bank Syariah
Undang-undang  Perbankan  Indonesia,  yakni  Undang-undang  No  7 Tahun 1992 tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  No.  10    Tahun 1998 , telah  memberikan  pengakuan  terhadap  keberadaan  prinsip  syari’ah  dalam dunia  perbankan    Indonesia    dengan    membedakan    bank    berdasarkan    kegiatan usahanya  menjadi    dua,    yaitu    bank    yang    melaksanakan    kegiatan    usaha    secara konvensional  dan    bank    yang    melaksanakan    kegiatan    usaha    berdasarkan    prinsip syari’ah. Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal 1 ayat (13)  Undang-undang Perbankan memberikan    batasan  pengertian    prinsip    syari’ah  sebagai    aturan    perjanjian berdasarkan  hukum   Islam antara  Bank  dan  pihak  lain  untuk  penyimpanan  dana dan/atau  pembiayaan kegiatan  usaha,  atau  kegiatan  lainnya  yang  dinyatakan  sesuai dengan    syari’ah,  antara    lain,    pembiayaan    berdasarkan    prinsip    bagi    hasil ( Mudharabah ),  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  penyertaan  modal  ( musyarakah ), prinsip  jual  beli  barang    dengan    memperoleh    keuntungan    ( murabahah ),    atau pembiayaan  barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ( ijarah ), atau dengan  adanya  pilihan    pemindahan    kepemilikan    atas    barang    yang    disewa    dari pihak  bank  oleh pihak lain ( ijarah wa iqtina ).
Fungsi    Bank    Syari’ah    secara    garis    besar    tidak    berbeda    dengan    bank konvensional,  yakni  sebagai  lembaga  intermediasi  ( intermediary  institution )  yang mengerahkan  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkan  kembali  dana-dana  tersebut kepada    masyarakat    yang    membutuhkannya    dalam    bentuk    fasilitas    pembiayaan
ISLAMIC BANKING Volume 2 Nomor 2 Februari 2017 │59
(Syahdeni, 1999, hlm.1).Perbedaan  pokoknya  terletak  dalam  jenis  keuntungan  yang diambil  bank  dari transaksi-transaksi  yang  dilakukannya.  Bank  Syari’ah melakukan kegiatan usahanya  tidak  berdasarkan  bunga  ( interest  fee ),  tetapi  berdasarkan  pada prinsip syari’ah  yaitu  prinsip  pembagian  keuntungan  dan  kerugian  ( profit  and  loss sharing atau PLS ) (Syahdeni, 1999, hlm.1).
Secara  operasional  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  perbankan  syariah  tidak  jauh berbeda  dengan  bank  konvesional  hanya  saja  secara  prinsip  jauh  berbeda.  Pengertian bank  syariah  merujuk  pada  pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 6/24/PBI/2005 sehingga bank syari’ah dalam judul ini memiliki pengertian bank umum yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syari’ah.  Dalam  artian  Bank syariah  merupakan  lembaga  intermediasi  dan  penyedia  jasa  keuangan  yang  bekerja berdasarkan  etika  dan  system  nilai  islam,  khususnya  yang  bebas  dari  bunga (riba) , bebas  dari  kegiatan  spekulatif  seperti  perjudian (maisir) ,  bebas  dari  hal-hal  yang  tidak jelas  dan  meragukan (gharar) ,  berprinsip  keadilan,  dan  hanya  membiayai  kegiatan usaha yang halal.

## Syirkah
Al- musyarakah atau syirkah adalah  akad  kerja  sama  antara  dua  pihak  atau  lebih untuk  suatu  usaha  tertentu  di  mana  masing-masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana (atau  amal/ expertise )  dengan  kesepakatan  bahwa  keuntungan  dan  resiko  akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan   (Antonio, 1999, hlm. 90).
Kata syirkah dalam  bahasa  Arab  berasal  dari  kata syarika ( fi’il  mâdhi ), yasyraku ( fi’il  mudhâri’ ), syarikan/syirkatan/syarikatan ( mashdar /kata  dasar);  artinya  menjadi sekutu  atau  serikat  (Kamus  Al-Munawwir,  hlm.  765).  Kata  dasarnya  boleh  dibaca syirkah , boleh juga dibaca syarikah . Akan tetapi, menurut Al-Jaziri dalam Al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib  al-Arba’ah ,  3/58,  dibaca syirkah lebih fasih ( afshah ).  Menurut  arti  asli bahasa  Arab  (makna etimologis), syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya (An-Nabhani,  1990:  146).  Adapun  menurut  makna  syariat, syirkah adalah  suatu  akad antara  dua  pihak  atau  lebih,  yang  bersepakat  untuk  melakukan  suatu  usaha  dengan tujuan memperoleh keuntungan (An-Nabhani, 1990: 146)
60│ Moh. Faizal SYIRKAH PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH
Syirkah terdiri dari dua jenis, yaitu syirkah al-milk dan syirkah al-‘uqud . Syirkah al- milk adalah  kepemilikan  bersama  dan  keberadaannya  muncul  apabila  dua  atau  lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan, syirkah ini tercipta karena warisan dan/atau wasiat. Sedangkan syirkah al ‘uqud adalah syirkah yang  dianggap  kemitraan  yang  sesungguhnya  karena  para  pihak  yang  bersangkutan secara  sukarela  berkeinginan  untuk  membuat  suatu  perjanjian, syirkah ini  tercipta dengan  cara  kesepakatan,  tiap  orang  dari  mereka  memberikan  modal  dan  sepakat berbagi untung dan rugi (Usanti, 2008, hlm.14).
Muhammad Syafe’i Antonio Syirkah al-‘uqud terdiri dari empat akad yaitu syirkah al-inan, syirkah mufawaghah, syirkah a’maal, syirkah wujuh dan syirkah Mudharabah (Antonio,  1999,  hlm.  92).  Menurut  An-Nabhani,  berdasarkan  kajian  beliau  terhadap berbagai  hukum syirkah dan  dalil-dalilnya,  terdapat  lima  macam syirkah dalam  Islam: yaitu: (1) syirkah inân ; (2) syirkah abdan ; (3) syirkah mudhârabah ; (4) syirkah wujûh; dan (5) syirkah mufâwadhah (An-Nabhani, 1990: 148). An-Nabhani berpendapat bahwa semua  itu  adalah syirkah yang  dibenarkan  syariah  Islam,  sepanjang  memenuhi  syarat- syaratnya.  Pandangan  ini  sejalan  dengan  pandangan  ulama  Hanafiyah  dan  Zaidiyah. Menurut  ulama  Hanabilah,  yang  sah  hanya  empat  macam,  yaitu: syirkah inân,  abdan, mudhârabah, dan wujûh. Menurut ulama Malikiyah, yang sah hanya tiga macam, yaitu: syirkah inân , abdan ,  dan mudhârabah .  Menurut  ulama  Syafi’iyah,  Zahiriyah,  dan Imamiyah, yang sah hanya syirkah inân dan mudhârabah (Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu , 4/795

## Syirkah al-inan
Adalah  persekutuan  dua  orang  atau  lebih  untuk  memasukkan  bagian  tertentu  dari modal  yang  akan  diperdagangkan  dengan  ketentuan  keuntungan  dibagi  di  antara  para anggota  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama,  sedangkan  modal  masing-masing  harus sama  (Usanti,  2008,  hlm.14).  Dalam Syirkah ini  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang masing-masing  memberi  konstribusi  kerja (‘amal) dan  modal (mâl). Syirkah ini hukumnya  boleh  berdasarkan  dalil  as-Sunnah  dan  Ijma  Sahabat  (An-Nabhani,  1990: 148). Contoh syirkah inân : A dan B insinyur teknik sipil. A dan B sepakat menjalankan bisnis  properti  dengan  membangun  dan  menjual  belikan  rumah.  Masing-masing
ISLAMIC BANKING Volume 2 Nomor 2 Februari 2017 │61 memberikan  konstribusi  modal  sebesar  Rp  500  juta  dan  keduanya  sama-sama  bekerja dalam syirkah tersebut.
Dalam syirkah ini,  disyaratkan  modalnya  harus  berupa  uang  ( nuqûd );  sedangkan barang (‘urûdh ),  misalnya  rumah  atau  mobil,  tidak  boleh  dijadikan  modal syirkah , kecuali jika barang itu dihitung nilainya ( qîmah al-‘urûdh ) pada saat akad. Keuntungan didasarkan  pada  kesepakatan,  sedangkan  kerugian  ditanggung  oleh  masing-masing mitra usaha ( syarîk ) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%,  maka  masing-masing  menanggung  kerugian  sebesar  50%.  Diriwayatkan  oleh Abdur  Razaq  dalam  kitab  Al-Jâmi’,  bahwa  Ali  bin  Abi  Thalib  ra.  pernah  berkata, "Kerugian  didasarkan  atas  besarnya  modal,  sedangkan  keuntungan  didasarkan  atas kesepakatan mereka ( pihak-pihak yang bersyirkah )." (An-Nabhani, 1990: 151).

## Syirkah mufawadha
Syirkah mufâwadhah adalah syirkah antara  dua  pihak  atau  lebih  yang menggabungkan  semua  jenis syirkah di  atas  ( syirkah  inân,  ‘abdan,  mudhârabah,  dan wujûh) (An-Nabhani,  1990:  156;  Al-Khayyath,  1982:  25). Syirkah mufâwadhah dalam pengertian ini, menurut An-Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis syirkah yang sah ketika  berdiri  sendiri,  maka  sah  pula  ketika  digabungkan  dengan  jenis syirkah lainnya (An-Nabhani,  1990:  156).  Keuntungan  yang  diperoleh  dibagi  sesuai  dengan kesepakatan,  sedangkan  kerugian  ditanggung  sesuai  dengan  jenis syirkah -nya;  yaitu ditanggung  oleh  para  pemodal  sesuai  porsi  modal (jika  berupa  syirkah  inân ),  atau ditanggung  pemodal  saja (jika  berupa  syirkah  mudhârabah ),  atau  ditanggung  mitra- mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki ( jika berupa syirkah wujûh). Contoh: A adalah pemodal, berkonstribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik  sipil,  yang  sebelumnya  sepakat,  bahwa  masing-masing  berkonstribusi  kerja. Kemudian  B  dan  C  juga  sepakat  untuk  berkonstribusi  modal,  untuk  membeli  barang secara  kredit  atas  dasar  kepercayaan  pedagang  kepada  B  dan  C.  Dalam  hal  ini,  pada awalnya yang ada adalah syirkah ‘abdan , yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing ber- syirkah dengan  memberikan  konstribusi  kerja  saja.  Lalu,  ketika  A  memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud syirkah mudhârabah. Di  sini  A  sebagai  pemodal,  sedangkan  B  dan  C  sebagai  pengelola.  Ketika  B  dan  C
62│ Moh. Faizal SYIRKAH PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH
sepakat  bahwa  masing-masing  memberikan  konstribusi  modal,  di  samping  konstribusi kerja, berarti terwujud syirkah inân di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara  kredit  atas  dasar  kepercayaan  pedagang  kepada  keduanya,  berarti  terwujud syirkah wujûh  antara  B  dan  C.  Dengan  demikian,  bentuk syirkah seperti  ini  telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada, yang disebut syirkah mufâwadhah.

## Syirkah ‘Abdan atau A’maal /
Adalah  bentuk  kerjasama  antara  dua  orang  yang  seprofesi  untuk  menerima pekerjaan  secara  bersama-sama  dan  berbagi  keuntungan  dari  pekerjaan  itu  (Usanti, 2008, hlm.15). Dalam Syirkah ‘abdan antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya  memberikan  konstribusi  kerja  ( ‘amal ),  tanpa  konstribusi  modal  ( mâl). Konstribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun  kerja  fisik (seperti  pekerjaan  tukang  kayu,  tukang  batu,  sopir,  pemburu, nelayan,  dan  sebagainya )  (An-Nabhani,  1990:  150). Syirkah ini  disebut  juga syirkah ‘amal (Al-Jaziri, 1996: 67; Al-Khayyath, 1982: 35).
Contohnya:  A  dan  B.  keduanya  adalah  nelayan,  bersepakat  melaut  bersama  untuk mencari  ikan.  Mereka  sepakat  pula,  jika  memperoleh  ikan  dan  dijual,  hasilnya  akan dibagi  dengan  ketentuan:  A  mendapatkan  sebesar  60%  dan  B  sebesar  40%.  Dalam syirkah ini  tidak  disyaratkan  kesamaan  profesi  atau  keahlian,  tetapi  boleh  berbeda profesi.  Jadi,  boleh  saja syirkah ‘abdan terdiri  dari  beberapa  tukang  kayu  dan  tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal. (An-Nabhani,  1990:  150);  tidak  boleh  berupa  pekerjaan  haram,  misalnya,  beberapa pemburu  sepakat  berburu  babi  hutan  ( celeng) .  Keuntungan  yang  diperoleh  dibagi berdasarkan  kesepakatan;  nisbahnya  boleh  sama  dan  boleh  juga  tidak  sama  di  antara mitra-mitra usaha (syarîk ) Syirkah ‘abdan hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah (An-Nabhani,  1990:  151).  Ibnu  Mas’ud  ra.  pernah  berkata,  "Aku  pernah  berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa’ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada  Perang  Badar.  Sa’ad  membawa  dua  orang  tawanan,  sementara  aku  dan  Ammar tidak membawa apa pun." (HR. Abu Dawud )
ISLAMIC BANKING Volume 2 Nomor 2 Februari 2017 │63

## Syirkah wujuh
Adalah persekutuan dua orang atau lebih dengan modal harta dari pihak luar untuk mengelola  modal  bersama-sama  tersebut  dengan  membagi  keuntungan  sesuai  dengan kesepakatan, syirkah ini  berdasarkan  kepercayaan  yang  bersifat  kredibilitas  (Usanti, 2008, hlm.15). Syirkah wujûh disebut juga syirkah ‘ala adz-dzimam (Al-Khayyath, Asy- Syarîkât fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah , 2/49). Disebut syirkah wujûh karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (wujûh ) seseorang di tengah masyarakat.
Syirkah wujûh adalah syirkah antara  dua  pihak  ( misal  A  dan  B )  yang  sama-sama memberikan  konstribusi  kerja  (‘amal),  dengan  pihak  ketiga  ( misalnya  C )  yang memberikan  konstribusi  modal  ( mâl). Dalam  hal  ini,  pihak  A  dan  B  adalah  tokoh masyarakat. Syirkah semacam  ini  hakikatnya  termasuk  dalam syirkah mudhârabah sehingga  berlaku  ketentuan-ketentuan syirkah mudhârabah padanya  (An-Nabhani, 1990:  154).  Bentuk  kedua syirkah wujûh  adalah syirkah antara  dua  pihak  atau  lebih yang ber- syirkah dalam barang  yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang  kepada  keduanya,  tanpa  konstribusi  modal  dari  masing-masing  pihak  (An- Nabhani,  1990:  154).  Misal:  A  dan  B  adalah  tokoh  yang  dipercaya  pedagang.  Lalu  A dan B ber- syirkah wujûh, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang ( misalnya C )  secara  kredit.  A  dan  B  bersepakat,  masing-masing  memiliki  50%  dari  barang  yang dibeli.  Lalu  keduanya  menjual  barang  tersebut  dan  keuntungannya  dibagi  dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C ( pedagang ).
Dalam syirkah wujûh kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan  berdasarkan  kesepakatan. Syirkah wujûh  kedua  ini  hakikatnya  termasuk  dalam syirkah ‘abdan (An-Nabhani,  1990:  154).  Hukum  kedua bentuk syirkah di  atas adalah boleh,  karena  bentuk  pertama  sebenarnya  termasuk syirkah  mudhârabah ,  sedangkan bentuk kedua termasuk syirkah ‘ abdan. Syirkah mudhârabah dan syirkah ‘ abdan sendiri telah  jelas  kebolehannya  dalam  syariat  Islam  (An-Nabhani,  1990:  154).  Namun demikian, An-Nabhani  mengingatkan bahwa ketokohan (wujûh)  yang dimaksud dalam syirkah wujûh  adalah  kepercayaan  finansial  ( tsiqah  mâliyah ),  bukan  semata-semata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh
64│ Moh. Faizal SYIRKAH PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH
( katakanlah seorang menteri atau pedagang besar ), yang dikenal tidak jujur, atau suka menyalahi janji dalam urusan keuangan. Sebaliknya, sah syirkah wujûh yang dilakukan oleh  seorang  biasa-biasa  saja,  tetapi  oleh  para  pedagang  dia  dianggap  memiliki kepercayaan  finansial  ( tsiqah  mâliyah )  yang  tinggi,  misalnya  dikenal  jujur  dan  tepat janji dalam urusan keuangan (An-Nabhani, 1990: 155-156).

## Syirkah Mudharabah
Mudharabah pada  dasarnya  termasuk  dalam syirkah karena  memenuhi  rukun dan  syarat  sebuah  akad musyarakah (Antonio,  1999,  hlm.  92). Syirkah merupakan bentuk  kerjasama  sedangkan  pembagian  hasil  dalam syirkah itu  mengacu  kepada Mudharabah .  Mari  kita  lihat,  hasil  keuntungan  dari musyarakah juga  diatur,  seperti halnya  pada Mudharabah ,  sesuai  dengan  prinsip  pembagian  keuntungan  dan  kerugian ( profit and loss sharing principle atau PLS ) atau yang istilahnya digunakan oleh UU No 10  tahun  1998  adalah  prinsip  bagi  hasil.  Keuntungan  dibagi  menurut  propersi  yang ditentukan  sebelumnya.  Kedua  pihak  memikul  resiko  kerugian  finansial. Musyarakah bank mempunyai hak suara. Dalam musyarakah , bank adalah mitra usaha. Maka, dalam kedudukanya  sebagai  mitra  usaha,  bank  mempunyai  hak  yang  sama  dengan  sesama mitra  usaha  dalam  perjanjian musyarakah ,  antara  lain:  turut  mengelola  usaha  yang  di biayai.Sedangkan  Al- Mudharabah adalah  akad  kerjasama  antara  dua  pihak  di  mana pihak  pertama  ( shahibul  maal) menyediakan  seluruh  modal,  sedangkan  pihak  lain ( mudharib )  menjadi  pengelola,  di  mana  keuntungan  usaha  dibagi  dalam  bentuk prosentase ( nisbah ) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal  selama  kerugian  itu  bukan  akibat  kelalaian  si  pengelola,  apabila  kerugian  itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 1999, hlm. 95).
Menurut  Abdur  Rahman  I.  Doi, Mudharabah dalam  terminologi  hukum  adalah suatu kontrak  di mana suatu kekayaan ( property ) atau persediaan ( stock ) tertentu  ( Ras Al-mal ) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya  ( Rab Al-mal ) kepada pihak lain untuk  membentuk  kemitraan  ( joint  partnership )  yang  di  antara  kedua  pihak  dalam kemitraan  itu  akan  berbagi  keuntungan.  Pihak  yang  lain  berhak  untuk  memperoleh keuntungan  karena  kerjanya  mengelola  kekayaan  itu.  Orang  ini  disebut mudharib
ISLAMIC BANKING Volume 2 Nomor 2 Februari 2017 │65
(Syahdeni,  1999,  hlm.29). Mudharabah berasal  dari  akronim Ad-dhorbu  fil  Ardhi , bepergian  untuk  berdagang  (Abd.  Shomad,  2001,  hlm.  364).  Praktik Mudharabah dilakukan  oleh  sebagian  sahabat  Nabi,  sedangkan  sahabat  yang  lain  tidak membantahnya.  Wacana fiqh seputar Mudharabah hanyalah  pandangan  pribadi  hasil ijtihad para  ahli  hukum  Islam  karena  nash  tidak  mengulas  (Abd.  Shomad,  2001,  hlm. 365).
Secara umum, landasan syariah al-Mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha (Antonio, 1999, hlm. 95). Hal ini nampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:
1. Al-Qur an
                                                                                                              
                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                               
                                                             
Artinya: “Sesungguhnya  Tuhanmu  mengetahui  bahwasanya  kamu  berdiri (sembahyang)  kurang  dari  dua  pertiga  malam,  atau  seperdua  malam  atau sepertiganya  dan  (demikian  pula)  segolongan  dari  orang-orang  yang  bersama kamu.  Dan  Allah  menetapkan  ukuran  malam  dan  siang.  Allah  mengetahui bahwa  kamu  sekali-kali  tidak  dapat  menentukan  batas-batas  waktu-waktu  itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu)  dari  Al  Quran.  Dia  mengetahui  bahwa  akan  ada  di  antara  kamu orang-orang  yang sakit  dan orang-orang yang berjalan di  muka bumi mencari sebagian  karunia  Allah;  dan  orang-orang  yang  lain  lagi  berperang  di  jalan Allah,  maka  bacalah  apa  yang  mudah  (bagimu)  dari  Al  Quran  dan  dirikanlah sembahyang,  tunaikanlah  zakat  dan  berikanlah  pinjaman  kepada  Allah pinjaman  yang  baik.  Dan  kebaikan  apa  saja  yang  kamu  perbuat  untuk  dirimu niscaya  kamu  memperoleh  (balasan)nya  di  sisi  Allah  sebagai  balasan  yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah;  sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha  Penyayang.
66│ Moh. Faizal SYIRKAH PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH
(http://www.alquran-digital.com  versi  2,1  Agustus  2004).  (Q.  al-Muzammil/73: 20).
                                                                                                               
          
Artinya :  Apabila  telah  ditunaikan  shalat,  maka  bertebaranlah  kamu  di  muka bumi;  dan  carilah  karunia  Allah  dan  ingatlah  Allah  banyak-banyak  supaya kamu  beruntung .  (http://www.alquran-digital.com  versi  2,1  Agustus  2004).  (Q. al-Jumu’ah/62: 10).
                                                                                   
                                                                                                                 
Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari  Tuhanmu.  Maka  apabila  kamu  telah  bertolak  dari  'Arafat,  berdzikirlah kepada  Allah  di  Masy'arilharam.  Dan  berdzikirlah  (dengan  menyebut)  Allah sebagaimana  yang  ditunjukkan-Nya  kepadamu;  dan  sesungguhnya  kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat (http://www.alquran- digital.com versi 2,1 Agustus 2004). (Q. al-Baqarah/2: 198).
Yang menjadi wajhud-dilalah atau argumen dari Q.S. Al-Muzammil: 20 adalah adanya  kata yadhribun yang  sama  dengan  akar  kata Mudharabah ,  di  mana  berarti melakukan  suatu  perjalanan  usaha  (Antonio,  1999,  hlm.  135).    Adapun  Q.S.  Al- Jumu’ah: 10, dan Q.S.  Al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum  muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha (Antonio, 1999, hlm. 136).
2. Al-Hadits
Artinya:  “Diriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas  bahwa  Sayyidina  Abbas  Bin  Abdul Muthalib  jika  memberikan  dana  ke  mitra  usahanya  secara  Mudharabah  ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang  berbahaya,  atau  membeli  ternak.  Jika  menyalahi  aturan  tersebut,  yang bersangkutan  bertanggung  jawab  atas  dana  tersebut.  Disampaikanlah  syarat tersebut pada Rasulullah SAW dan beliau membolehkannya.” (H.R. Thabrani).
Sebagaimana  akad  lain  dalam  hukum  Islam, Mudharabah atau qirad memiliki rukun  dan  syarat.  Agar  akad  itu  sah  maka  harus  memenuhi  rukun  dan  syarat  tersebut (Abd. Shomad, 2004, hlm.367). Menurut mahzab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi  syarat  tidak  dipenuhi  maka  rukun  menjadi  tidak  lengkap  sehingga  akad  tersebut menjadi fasid (rusak).  Syarat  bukanlah  rukun  sehingga  tidak  boleh  dicampur  adukkan (Karim, 2006, hlm.47).
Menurut Adiwarman A. Karim (2006, hlm.205), rukun Mudharabah ada 4 (empat), yaitu:
1. Pelaku, pemilik modal ( shahibul maal ) dan pengelola usaha (mudharib).
2. Objek Mudharabah (modal dan kerja).
3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-kabul).
4. Nisbah keuntungan.
Sedangkan syarat syarat Mudharabah , ialah:
1. Modal berbentuk tunai, tidak boleh dalam bentuk barang karena barang tidak dapat dipastikan  taksiran  harganya  dan  mengakibatkan  ketidakpastian (gharar )  besarnya modal Mudharabah (Karim, 2006, hlm.206).
2. Modal  tidak  boleh  dalam  bentuk  hutang,  karena  berarti  tanpa  setoran  modal shahibul maal tidak memberikan kontribusi apapun padahal mudharib telah bekerja (Karim, 2006, hlm.206).
68│ Moh. Faizal SYIRKAH PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH
3. Modal  harus  diketahui  dengan  jelas  jumlah  dan  jenisnya  agar  dapat  dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan (Abd. Shomad, 2004, hlm.367).
4. Keuntungan  yang  menjadi  bagian  pekerja  dan  pemilik  modal  harus  jelas prosentasenya (Abd. Shomad, 2004, hlm.367).
5. Mudharabah bersifat  mutlak,  pemilik  modal  tidak  mengikat  si  pelaksana  ( pekerja ) untuk berdagang di negeri tertentu, komoditi tertentu, waktu tertentu, dengan orang tertentu dan syarat-syarat lain (Abd. Shomad, 2004, hlm.367).
Pengelola dana (mudharib) memegang empat jabatan fungsionaris, yaitu:
1. Mudharib ,  yaitu  yang  melakukan  perjalanan  dan  pengelolaan  usaha (dharb )  dan dharb ini merupakan saham penyertaan dari padanya.
2. Wakil,  jika  debitur  berusaha  atas  nama  perkongisian  yang  dibiayai  penyandang dana, terutama dalam Mudharabah al Muqayaddah (Mudharabah terbatas ).
3. Partner penyerta ( syarik ), pengelola dana berhak menyertai penyandang dana dalam keuntungan usaha.
4. Pemegang  amanah,  sebagai  pemegang  amanah  terhadap  dana Mudharabah dari penyandang dana, di mana dituntut untuk menjaganya dan mengusahakannya dalam investasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama mengembalikannya jika usaha telah selesai (Abd. Shomad, 2004, hlm.367).
Dalam Mudharabah mudharib menguasai seluruh modal agar dapat dikelola secara efektif,  dan  mengelola  modal  sesuai  dengan  keinginannya. Shahibul  maal tidak  dapat menentukan bagaimana modal itu harus dikelola, karena akan membuat pengelola usaha tidak dapat menguasai modal secara mutlak, dan tidak mampu mengelola modal (Abd. Shomad, 2004, hlm.368).
Pada  prinsipnya  dalam Mudharabah, shahibul  maal tidak  menetapkan  syarat- syarat  tertentu  kepada mudharib .  Namun  demikian,  apabila  dipandang  perlu, shahibul maal boleh menetapkan batasan-batasan guna menyelamatkan modalnya dari kerugian. Apabila mudharib melanggar  batasan-batasan  ini,  maka mudharib harus  bertanggung jawab apabila terjadi kerugian (Karim, 2006, hlm.212).
Mudharabah dibedakan  dalam Mudharabah muthlaqah  dan Mudharabah muqayyadah. Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibulmaal dan
ISLAMIC BANKING Volume 2 Nomor 2 Februari 2017 │69 mudharib yang cakupannya sangat  luas dan tidak dibatasi  oleh spesifikasi  jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan Mudharabah muqayyadah (restricted Mudharabah /  specified  Mudharabah ) mudharib dibatasi  dengan  batasan  jenis  usaha,  waktu  dan tempat usaha (Karim, 2006, hlm.212).
Akad Mudharabah tidak  harus  terjadi  antara  sesama  muslim,  diperbolehkan  pula dengan non muslim (Karim, 2006, hlm.212). Dalam al- Mudharabah , para pihak selain berbagi  dalam  untung  juga  berbagi  dalam  rugi.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi  logis dari  akad Mudharabah yang  tergolong  dalam  akad  kemitraan.  Pembagian  kerugian tidak  didasarkan  pada  nisbah,  tetapi  berdasarkan  porsi  modal  masing-masing  pihak. Sehingga  dalam  hal  ini,  kerugian (finansial) 100%  ditanggung  oleh shahibul  maal , sedangkan mudharib menanggung  kerugian  berupa  hilangnya  kerja,  usaha  dan  waktu yang  telah  ia  curahkan  untuk  menjalankan  usaha  tersebut.  Hal  ini  didasari  karena adanya  perbedaan  kemampuan  untuk  menanggung  kerugian  antara  para  pihak  (Karim, 2006, hlm.207).

## Cara Menyelesaikan Kerugian
Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:
1. Diambil dahulu dari keuntungan, karena keuntungan adalah pelindung modal.
2. Jika  kerugian  melebihi  keuntungan  baru  diambilkan  dari  pokok  modal  (Karim, 2006, hlm.207).
Akan  tetapi  hal  ini  tidak  berlaku  apabila  kerugian  terjadi  karena  kelalaian  atau kecurangan mudharib dalam  mengelola  usahanya,  maka mudharib harus  bertanggung jawab  atas  kerugian  itu  sebesar  bagian  kelalaiannya  sebagai  sanksi  dan  tanggung jawabnya.  Hal  ini  karena mudharib telah  menimbulkan  kerugian  akibat  kelalaian  dan perilaku  zalim  terhadap  harta  orang  lain  yang  telah  dipercayakan  kepadanya  (Karim, 2006, hlm.209).
Para  fuqaha  berpendapat  bahwa  pada  prinsipnya  dalam  akad Mudharabah tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan. Shahibul maal tidak dapat meminta  jaminan  dari  pihak mudharib untuk  memastikan  kembalinya  modal  yang diberikan  atau  modal  beserta  keuntungannya.  Hal  ini  karena Mudharabah bukan bersifat  hutang  melainkan  bersifat  kerjasama  dengan  modal  kepercayaan  antara
70│ Moh. Faizal SYIRKAH PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH
shahibul maal dan mudharib untuk berbagi hasil (Syahdeni, 1999, hlm.34).
Rukun Syarat Syirkah
Secara umum rukun syirkah atau musyarakah ada 3 yaitu :
a. Dua orang yang berakad( al-Aqaidain )
b. Siqat akad
c. Obyek akad yakni harta dan pekerjaan. (Al- Fikri, 1983, hlm 225).
Sedangkan syarat sahnya syirkah menurut ulama Hanafiyah meliputi syarat umum dan syarat khusus. Syarat-syarat umum syirkah adalah:
a. Dapat dipandang sebagai perwakilan.
b. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan.
c. Laba  merupakan  bagian  umum  dari  jumlah  diambil  dari  hasil  laba  harta perserikatan bahakan dari harta lain. (Wahbah az- Zuhaili, 1989, 804-805 ). Persyaratan  khusus  pada syirkah  amwal, baik  pada syirkah  inan maupun syirkah mufawadhah adalah sebagai berikut:
a. modal  harus  ada  dan  jelas,  tidak  boleh  barang  utang  atau  harta  yang  tidak  ada  di tempat, baik ketika akad maupun disaat jual beli.
b. Modal harus bernilai dan berharga secara mutlak, seperti uang oleh karena itu, tidak sah  modal syirkah dengan  barang-barang,  baik  yang  bergerak  maupun  tetap.
(Wahbah az- Zuhaili, 1989, 804-805).
Beberapa  ulama  berbeda  pendapat  tentang  apakah  modal  yang  diberikan  masing- masing pihak harus disatukan. Ulama Hanafi, Maliki  dan hambali  berpendirian bahwa modal  tersebut  tidak  harus  disatukan  karena  transaksi syirkah itu  dinilai  sah  melalui akadnya bukan hartanya, dan obyek syirkah itu adalah kerja. Selain itu menurut, mereka akad syirkah mengandung  makna  perwakilan  dalam  bertindak  hukum  dan  akad perwakilan dibolehkan modal masing-masing pihak tidak disatukan.
Selain itu menurut ulama mazhab Syafi’I berpendapat bahwa dalam syirkah amwal modal masing-masing pihak harus disatukan sebelum akad dilaksanakan, sehingga tidak bisa  dibedakan  modal  kedua  belah  pihak,  karena syirkah menurut  mereka  berarti pencampuran  dua  harta.  Menurut  Ibnu  Rusyd  cara  terbaik  untuk  menyelesaikan perbedaan  tersebut  adalah  kedua  harta  ( modal )  itu  lebih  baik  dan  lebih  sempurna disatukan, karena semua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap harta
ISLAMIC BANKING Volume 2 Nomor 2 Februari 2017 │71 itu, sehingga unsure-unsur keraguan dan kecurigaan masing-masing pihak tidak muncul. (Wahbah az- Zuhaili, 1989, 811-813).
Prinsip Bagi Hasil Syirkah Berdasarkan Hukum Islam
Aktivitas  keuangan  dan  perbankan  dapat  dipandang  sebagai  wahana  bagi masyarakat  modern  untuk  paling  tidak  membawa  mereka  kepada  pelaksanaan  dua ajaran Al-Qur’an yaitu:
1. Prinsip At  Ta’awun ,  yaitu  saling  membantu  dan  saling  bekerja  sama  di  antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an:
                                                                                                                         
                                                                                                            
                                                                                                           
                                                                                      
Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  melanggar  syi'ar- syi'ar  Allah,  dan  jangan  melanggar  kehormatan  bulan-bulan  haram,  jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id,  dan jangan  (pula)  mengganggu  orang-orang  yang  mengunjungi  Baitullah  sedang mereka  mencari  kurnia  dan  keredhaan  dari  Tuhannyadan  apabila  kamu  telah menyelesaikan  ibadah  haji,  maka  bolehlah  berburu.  Dan  janganlah  sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari  Masjidilharam,  mendorongmu  berbuat  aniaya  (kepada  mereka).  Dan tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  Dan bertakwalah  kamu  kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah  amat  berat  siksa- Nya .”(http://www.alquran-digital.com  versi  2,1  Agustus  2004).    (Q.  al- Ma’idah/5: 2).
2. Prinsip  menghindari  Al  Iktinaz,  yaitu  menahan  uang  (dana)  dan  membiarkannya menganggur yang tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur’an:
72│ Moh. Faizal SYIRKAH PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH
                                                                                                    
                                                                   
Artinya:  “ Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (http://www.alquran-digital.com  versi  2,1  Agustus  2004).    (Q.  an- Nisaa’/4: 29).
Secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal.  Menurut  Muhammad  Budi  Setiawan  ((2007,  www.  cakwawan.  wordpress.  com diakses  8/8/08),  prinsip-prinsip  Islam  dalam  muamalah  yang  harus  diperhatikan  oleh pelaku investasi syariah ( pihak terkait ) adalah:
1. Tidak  mencari  rizki  pada  hal  yang  haram,  baik  dari  segi  zatnya  maupun  cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi
3. Keadilan pendistribusian kemakmuran.
4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha.
5. Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian/spekulasi) , dan gharar (ketidakjelasan/samar-samar).
Prinsip  bagi  hasil  ( Profit  and  Lost  Sharing  Principle )  dalam  pelaksanaannya merupakan  bentuk  dari  perjanjian  kerjasama  antara  pemodal  ( investor )  dan  pengelola modal  ( enterpreneur )  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  ekonomi,  di  mana  di  antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila  usaha  mengalami  kerugian  akan  ditanggung  bersama  sesuai  porsi  masing-masing (Muchtasib, www.zanikhan.multiply.com. Diakses 22/04/09).
Menurut  Humayon  A.  Dar  dan  John  R. Presley  (2000,  hlm  24):  “Profit  and  Loss Sharing  is  a  contractual  arrangement  between  two  or  more  transacting  parties,  which allows  them  to  pool  their  resources  to  invest  in  a  project  to  share  in  profit  and  loss.” ( Bagi  hasil  adalah  perjanjian  kontraktual  antara  dua  pihak  atau  lebih,  yang memperbolehkan mereka untuk menempatkan sumber daya mereka untuk diinvestasikan dalam sebuah proyek untuk berbagi dalam keuntungan dan kerugian ).
ISLAMIC BANKING Volume 2 Nomor 2 Februari 2017 │73
Di  dalam  aturan  syariah  yang  berkaitan  dengan  pembagian  hasil  usaha  harus ditentukan  terlebih  dahulu  pada  awal  terjadinya  kontrak  (akad).  Besarnya  penentuan porsi  bagi  hasil  antara  kedua  belah  pihak  ditentukan  sesuai  kesepakatan  bersama,  dan harus  terjadi  dengan  adanya  kerelaan  ( An-Taradhin )  di  masing-masing  pihak  tanpa adanya unsur paksaan (Muchtasib, www.zanikhan.multiply.com. Diakses 22/04/09).
Secara umum dalam prinsip bagi hasil ada empat akad utama yaitu al- musyarakah , al- Mudharabah , al-muzara’ah dan al-musaqqah Walaupun  demikian,  yang  banyak dipakai adalah al- musyarakah dan al- Mudharabah (Antonio, 1999, hlm. 90).

## Larangan Riba Menurut Hukum Islam
Para ulama telah merumuskan suatu kaidah dalam syariat, yang disebut dengan dua hukum  asal,  yakni  hukum  asal  ibadat  dan  hukum  asal  muamalat.  Hukum  asal  ibadat menyatakan  bahwa  segala  sesuatunya  dilarang  dikerjakan,  kecuali  yang  ada petunjuknya  dalam  Al-Qur’an  atau  sunnah.  Karena  itu,  masalah-masalah  ibadat  sudah diatur rinci tata caranya, sehingga tidak diperbolehkan lagi melakukan penambahan atau perubahan  ( bid’ah ).  Sedangkan  hukum  asal  muamalat  menyatakan  bahwa  segala sesuatunya  diperbolehkan,  kecuali  ada  larangan  dalam  Al-Qur’an  atau  sunnah.  (A. Karim, 2006, hlm. 9).
Dalam  bidang  muamalah,  hal-hal  yang  rinci,  detail  dan  teknis  tidak  diatur,  tetapi diserahkan pada manusia melalui proses ijtihad. Hal  ini berdasarkan sabda Rasulullah, “antum  a’lamu  bi  umuuri  dunyakum”. Yang  artinya  kalian  lebih  mengetahui  urusan dunia kalian (A. Karim, 2006, hlm. 9).
Aspek  perbankan  termasuk  dalam  hukum  ekonomi  Islam  atau  Muamalah madaniyah,  hukum  yang  mengatur  hubungan  manusia  dalam  bidang  kekayaan,  harta dan  tasharruf:  jual  beli  ( al-buyu’ ),  sewa-menyewa  ( al-ijarah ),  hutang-piutang ( mudayanah ),  gadai  ( rahn ), suf’ah , sharaf , salam,  hawalah, perwalian,  tanggungan, kafalah ,  jaminan,  borg  (diaman),  ( Mudharabah ),  pinjam-meminjam  barang, wadi’ah , luqathah, ghasab,  qismah,  syarika,  kitabah , serta seperangkat  kontrak  yang lain  (Abd. Shomad, 2005, hlm.101).
Pengidentifikasian  terhadap  transaksi  yang  dilarang (baca:  haram )  menjadi  perlu untuk dilakukan ketika melakukan pengkajian berkaitan dengan hukum asal muamalat.
74│ Moh. Faizal SYIRKAH PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH
Hal  ini  karena  berdasarkan  pengertian  hukum  asal  muamalah  tersebut  di  atas,  semua transaksi diperbolehkan kecuali yang diharamkan (A.Karim, 2006, hlm. 29).
Menurut  Adiwarman  A.  Karim  (2006,  hlm.  30),  faktor-faktor  yang  menjadi penyebab dilarangnya sebuah transaksi adalah sebagai berikut:
1. Haram zatnya (haram li-dzatihi).
Suatu transaksi dilarang karena obyeknya (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan juga  dilarang,  walaupun  akadnya  sah.  Obyek  tersebut  misalnya  minuman  keras, bangkai, babi, dan darah.
2. Haram selain zatnya (haram li ghairihi).
Suatu transaksi dilarang apabila melanggar prinsip, yaitu:
i.  Prinsip An Taradin Minkum
Setiap  transaksi  dalam  Islam  harus  didasarkan  pada  prinsip  kerelaan  antara  kedua belah  pihak  (sama-sama  ridha).  Mereka  harus  mempunyai  informasi  yang  sama (complete information ) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada  suatu  yang unknown  to  one  party (keadaan  di  mana  salah  satu  pihak  tidak mengetahui  informasi  yang  diketahui  pihak  lain)  baik  dalam  hal  kuantitas,  kualitas, harga maupun waktu penyerahan. Hal ini agar para pihak kemudian tidak merasa tertipu sehingga memunculkan perasaan tidak rela. Unknown to one party ini dalam bahasa fiqh disebut tadlis (penipuan).
ii. Prinsip La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun
Prinsip  kedua  yang  tidak  boleh  dilanggar  adalah  prinsip La  Tazhlimuna  wa  la Tuzhlamun, yakni  jangan  menzalimi  dan  jangan  dizalimi.  Praktik-praktik  yang melanggar prinsip ini di antaranya adalah taghrir/gharar (uncertain to both parties baik dalam kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu penyerahan), Ikhtikar ( rekayasa pasar dalam  supply  untuk  mengambil  keuntungan  di  atas  normal  dengan  cara  mengurangi supply agar  produk yang dijualnya naik), Ba’i  Najasy (rekayasa pasar  dalam demand dengan menciptakan permintaan palsu sehingga harga jual produk akan naik sehingga diperoleh keuntungan) , Riba ( terdapat 3 macam riba yaitu Riba Fadl, Riba Nasiah dan Riba  Jahiliyah ),  Maysir/judi  ( suatu  permainan  yang  menempatkan  salah  satu  pihak harus  menanggung  beban  pihak  yang  lain  akibat  permainan  tersebut)  dan  Risywah (memberikan  sesuatu  kepada  pihak  lain  untuk  mendapatkan  sesuatu  yang  bukan haknya ).
ISLAMIC BANKING Volume 2 Nomor 2 Februari 2017 │75
3. Tidak sah (tidak lengkap) akadnya.
Suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori haram li dzatihi maupun haram li ghairihi ,  belum  tentu  serta  merta  menjadi  halal.  Masih  ada  kemungkinan  transaksi tersebut  menjadi  haram  bila  akad  atas  transaksi  tersebut  tidak  sah  atau  tidak  lengkap. Suatu  transaksi  dapat  dikatakan  tidak  sah  dan/atau  tidak  lengkap  akadnya,  bila  terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor berikut ini:
i.  Rukun dan syarat tidak terpenuhi.
Rukun  adalah  sesuatu  yang  wajib  ada  dalam  transaksi.  Pada  umumnya,  rukun dalam  muamalah  iqtishadiyah/muamalah  madaniyah (muamalah  dalam  bidang ekonomi) ada 3 yaitu pelaku, obyek dan ijab-kabul. Apabila rukun terpenuhi maka akad menjadi  sah.  Akad  menjadi  batal  apabila  rukun  tidak  terpenuhi  dan/atau  terdapat kesalahan/kekeliruan obyek, paksaan (ikrah ) atau penipuan (tadlis). Selain rukun, faktor yang  harus  ada  supaya  akad  menjadi  sah  adalah  syarat.  Syarat  adalah  sesuatu  yang keberadaannya  melengkapi  rukun (sufficient  condition). Syarat  bukanlah  rukun,  jadi tidak  boleh  dicampuradukkan.  Di  pihak  lain,  keberadaan  syarat  tidak  boleh menghalalkan  yang  haram,  mengharamkan  yang  halal,  menggugurkan  rukun, bertentangan dengan rukun atau mencegah berlakunya rukun. Menurut mahzab Hanafi, bila rukun sudah dipenuhi tapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid (rusak).
ii. Terjadi Ta’alluq.
Ta’alluq terjadi  bila  kita  dihadapkan  pada  dua  akad  yang  saling  berkaitan,  maka berlakunya  akad  pertama  tergantung  pada  akad  kedua.  Dalam  hal  ini  syarat  mencegah berlakunya rukun (bai al-‘inah).
iii. Terjadi two in one.
Two  in  one adalah  kondisi  di  mana  suatu  transaksi  diwadahi  oleh  dua  akad sekaligus  sehingga  terjadi  ketidakpastian (gharar) mengenai  akad  mana  yang  harus digunakan.  Contoh,  pak  Fery  mau  menjual  sepeda  motor  Yamaha  kepada  pak  Manaf dengan  harga  motor  sepuluh  juta  rupiah  secara  kontan  akan  tetapi  paka  Manaf  juga ditawari  membayar  dengan  cara  boleh  membayar  secara  menyicil  atau  mengangsur selama  satu  tahun  akan  tetapi  harganya  menjadi  tiga  belas  juta  rupiah,  dalam  hal  ini terjadi  dua  akad  yang  menjadi  ketidak  jelasan  akad  yang  mana  akan  digunaka.  Dalam
76│ Moh. Faizal SYIRKAH PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH
terminologi fiqh kejadian ini disebut dengan shafqatain fi al-shafqah . Two in one terjadi bila faktor obyek sama, pelaku sama dan jangka waktu sama terpenuhi.
Pengidentifikasian di atas menempatkan riba sebagai transaksi haram selain zatnya karena  riba  melanggar  prinsip la  tazhlimuna  wa  la  tuzhlamun (jangan  menzalimi  dan jangan dizalimi) (A. Karim, 2006, hlm. 32).

## Penutup
Syirkah adalah  akad  kerja  sama  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha tertentu  di  mana  masing-masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana  ( atau amal/expertise )  dengan  kesepakatan  bahwa  keuntungan  dan  resiko  akan  ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, Syirkah terdiri dari dua jenis, yaitu syirkah al-milk dan syirkah  al-‘uqud . Syirkah  al-milk .  Sedangkan Syirkah  al-‘uqud terdiri  dari  empat akad  yaitu syirkah  al-inan,  syirkah  mufawaghah,  syirkah  a’maal,  syirkah  wujuh dan syirkah Mudharabah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku, Makalah dan Internet
Al-Qur’an  al-Karim.
Abd. Shomad, 2004, ”Membincang Riba dan Akad di Bank Syari’ah”, Juridika , Vol.19 No.1, Januari-Februari 2004, Yogyakarta.
Abdul  Manan,  2007. Beberapa  Masalah  Hukum  dalam  Praktek  Ekonomi  Syariah , Jakarta.
Abdullah, Taufik(eds.), Ilmu Sejarah dan Historiografi , Jakarta: Gramedia, 1985
Ahmad,  Khursid, Economic  Development  in  an  Islamic  Framework,  in  Islamic Perspective, London: The Islamic Foundation, 1979
Ali, Muhammad Daud, Sistem ekonomi Islam: Zakat dan Pajak, Jakarta: UI Press, 1988 Ali, Zainuddin, M.A, Hukum Gadai Syariah , Jakarta:Sinar Grafika, 2008
Anshori,  Abdul  Ghofur, Gadai  Syariah  di  Indonesia;  Konsep  Implementasi  dan Institusionalisasi , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006
Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik , Gema Insani,
Jakarta.
Beekum, Rafik Issa, Etika Bisnis Islami (terj.) , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Damanhuri, Didin S., Mencari Paradigma Ekonomi Indonesia, Bandung: Alumni, 1987
Dimyati,  Ahmad, Teori  Keuangan  Islam;  Rekontruksi  Metodologis  terhadap  Teori Keuangan al-Ghazali , Yogyakarta: UII Press, 2008
Dahlan,  Asy-Syekh  Al-Akbar  Muhammad  Daud,  Bunga  Bank  Halal  dan  Haram, http://www.alidrisiyyah.com/mambo/index.php?option=com, diakses 22 /04/09.
Djumhana, Mohammad. 1993, Hukum Perbankan di Indonesia , Citra Aditya, Jakarta.
Farouk,  Peri  Umar,  2008, Sejarah  Perkembangan  Hukum  Perbankan  Syariah  di Indonesia , http://omperi.wikidot.com/sejarah-hukum-perbankan-syariah-di- indonesia.
Fuady, Munir, 2002, Hukum Perkreditan Kontemporer , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Kahf,  Monzer, Deskripsi  Ekonomi  Islam ,  penerjemah  rifyal  Ka’bah,  Jakarta:  Minaret,
1987
Kartajaya  Hermawan,  dan  Sula,  Muhammad  Syakir, Syariah  Marketing, Bandung: Mizan Media Utama, 2006
Karim,  Adiwarman  A.  2006, Bank  Islam:  Analis  Fiqih  dan  Keuangan ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Muhammad, Kebijakan  Fiskal  dan  Moneter  dalam  Ekonomi  Islami ,  Jakarta:  Salemba
78│ Moh. Faizal SYIRKAH PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH
Empat, 2002
Muhammad, Qutb Ibrahim, Bagaimana Rosulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan dan Sistem Administrasi (terj.) , Jakarta: GP Press, 2007
Muhammad,  2005, Bank  Syari’ah  Problem  dan  Prospek  Perkembangan  di  Indonesia , Graha Ilmu, Yogyakarta.
Muchtasib,  Ach.  Bakhrul,  Konsep  Bagi  Hasil  dalam  Perbankan  Syariah, http://zanikhan.multiply.com/journal/item/435/ diakses 22/04/09.
Nasution,  Meyviany,  2003, Tinjauan  Hukum  terhadap  Perjanjian  Bagi  Hasil Pembiayaan Investasi pada Bank Umum Syariah , UGM, Yogyakarta.
Presley , Humayon  A.  Dar  dan  John  R.  2000, Lack  of  Profit  Loss  Sharing  in  Islamic Banking: Management and Control Imbalances , Economic Research Paper No. 00/24, Loughborough University.
Qardhawi, Yusuf, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1997 Raharjo, Dawam, “Pengertian Ekonomi Islam”, Republika tanggal 1 Mei 1993.
Rahman, Afzalur, 1995, Doktrin Ekonomi Islam, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta. Rizal,  Sofyan,  2007, Kontrak  Mudharabah:  Permasalahan  dan  Alternatif  Solusi ,  UIN Jakarta.
Saeed,  Abdullah, Bank  Islam  dan  Bunga;  Studi  Kritis  dan  Interpretasi  Kontemporer tentang Riba dan Bunga , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
Saepudin,  A.  M., Ekonomi  dan  Masyarakat  dalam  Perspektif  Islam, Jakarta:  Rajawali Press, 1987
Saeed, Abdullah, 1996, Islamic Banking and Interest a Study of The Prohibition of Riba and Contempory Intrepretation , E.J BRIIL-NEWYORK-KOLN.
Setiawan,  Muhammad  Budi,  2008, Pengantar  Manajemen  Investasi  (Manajemen Investasi Syariah bag. 1), http://cakwawan.wordpress.com/2007/11/24/ manajemen-investasi-syariah bagian-1/diakses 8/8/08.
Shopiaan,  Ainur  R.    (ed.), Etika  Ekonomim  Politik:  Elemen-elemen  Strategis Pembangunan Masyarakat Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1987
Siddiqi,  Muhammad  Nejatullah, Muslim  Economic  Thingking:  A  Survey  of Contemporary Literature, Leicester: Islamic Foundation, 1981
Singaribun, Masri dan Effendi, Sofyan, Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES, 1983
S.  M,  Makhalul  Ilmi, Teori  dan  Praktek  Lembaga  Mikro  Keuangan  Syariah , Yogyakarta: UII Press, 2002
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif , Rajawali Pers,
Jakarta.
Sudarsono,  Heri, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah;  Deskripsi  dan  Ilustrasi,
Yogyakarta: UII Press, 2003
ISLAMIC BANKING Volume 2 Nomor 2 Februari 2017 │79
Sulaiman, Abdul Hamid Ahmad Abu, The Teory of the Economics of Islam: The Economic or Tauhid and Brotherhood, Philosophy Concept and Suggestion for Policies in a Modern Context
Sumitro,  Warkum,  2004, Asas-asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga-lembaga  Terkait , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sutarno, 2005, Aspek Hukum Perkreditan pada Bank , Alfabeta, Bandung.
Syahdeni, Sutan Remi, 1999, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia , Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
Sjahdeini,  Sutan  Remy, Perbankan  Syariah  dan  Kedudukannya  dalam  Hukum Perbankan Indonesia , Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007
Usanti,  Trisadini  Prasastinah,  2004, Penanganan  Pembiayaan  Bermasalah  di  Bank Syariah,Juridika , Vol. 19 No.1, Januari-Pebruari, Jakarta. www.al-quran-digital-com/ed.Agustus 2004. www.al-hadis-kutubuttis’ah-digital-com

## Undang-undang, Peraturan dan Fatwa
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Burgerlijk Wetboek (BW).
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga (interest / fa idah ).