L L E E G G I I T T I I M M A A S S I I P P E E R R A A N N F F O O R R U U M M K K O O O O R R D D I I N N A A S S I I P P E E N N C C E E G G A A H H A A N N T T E E R R O O R R I I S S M M E E ( ( F F K K P P T T ) ) D D A A L L A A M M P P E E N N C C E E G G A A H H A A N N T T E E R R O O R R I I S S M M E E D D A A N N K K E E B B I I J J A A K K A A N N P P E E N N G G A A T T U U R R A A N N N N Y Y A A O O l l e e h h : : D D r r . . R R e e t t n n o o M M a a w w a a r r i i n n i i S S u u k k m m a a r r i i n n i i n n g g s s i i h h . . , , S S H H . . , , M M H H u u m m A A b b s s t t r r a a k k
Pembentukan  FKPT  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh BNPT  dalam  mencegah  terorisme  di  seluruh  Wilayah  Indonesia  dengan  tujuan untuk  menghimpun  dukungan  masyarakat  dan  pemerintah  daerah  dalam  upaya pencegahan terorisme dengan berbasiskan penerapan nilai-nilai kearifan lokal dari masing-masing  daerah.  Peran  FKPT  dituntut  untuk  bisa  mengatasi  kekacauan dalam upaya  melunakkan  hati nurani dari  masing masing agar tidak   lagi  merasa perbuatannya  benar  dalam  kehidupan  yang  nantinya  akan  menyesatkan  diri sendiri.
Persoalan  terorisme  telah  menjadi  persoalan  yang  sangat  kompleks, sehingga  upaya  pencegahannya  juga  tidak  sederhana.  Faktor  kesenjangan  social ekonomi yang tajam di Indonesia saat ini merupakan salah satu factor yang dapat menyebabkan  tumbuh  kembangnya  kegiatan  teror  di  Indonesia  kurangnya penyelesaian  konflik  social  secara  tuntas  oleh  pemerintah  yang  juga  perlu mendapat  perhatian.  Upaya  yang  dilakukan  adalah  pendekatan  ekonomi  , mengaktifkan  kegiatan  positif  dari  para  pemuda  dan  yang  lebih  penting  adalah membuka  forum  dialog  dan  membuka  komunikasi  dengan  siapapun,  serta memberikan  pemahaman  keagamaan  yang  benar  pada  anak  usia  dini  (PAUD), karena  sejak  itulah  pembentukan  mental  terbentuk.    Serta  tidak  bisa  ditawar bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasakan pada Pancasila.
Kata Kunci : Peran FKPT, pencegahan dan kebijakan pengaturannya.

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  ancaman  terhadap  negara  adalah  Terorisme,  bahkan  sekarang ini  ancaman  terorisme  merupakan  ancaman  tidak  hanya  terhadap  negara  tetapi ancaman  terhadap  jiwa  seseorang  karena  sudah  tidak  jelas  lagi  yang  menjadi sasaran  dari  teroris.  Sembilan  September  Tahun  2001,  kita  dihebohkan  oleh masalah terorisme  karena  memakan korban  yang  jumlahnya cukup  banyak. Pada tingkat global  maupun di Nusantara ancamanan terorisme selalu ada, pada tahun 2002 di nusantara kita semua dikejutkan dengan peristiwa bom Bali dan kemudian disusul dengan serentetan bom-bom berikutnya dan  hal itu sangat meresahkan.
Perubahan sasaran aksi terorisme di Indonesia sudah mulai ada pergeseran termasuk  pola  aksi  terorisme,  jaringan  rekruitmen  dan  modus  operandi  bahkan pelaku  terorisme  juga  sudah  mengalami  pergeseran  karena  sudah  menjamah segelinter generasi muda  tambatan bangsa yang tidak berdosa menjadi terjerumus dengan iming iming yang kadang tidak masuk akal sehat karena harus memusuhi Negara,  mengapa  generasi  muda  karena  generasi  muda    adalah  kelompok masyarakat yang sedang mencari identitas diri secara psikologis, emosinya belum stabil, memiliki semangat tinggi suka coba-coba dan Ingin dikenal dan diakui.
Mindset teroris  bahwa  pemerintah  dan  pemerintahan,  masyarakat  dan komunitasnya, disebut “T hoghut ”, Indonesia harus diubah dengan cara kekerasan sebagai  bentuk  rasa  cinta  tanah  air,  dan  ingin  menyelematkan  Indonesia  dari kerusakan sebagai bentuk kesetiakawanan sosial, sungguh tidak benar pandangan seperti ini, maka kita semua harus mengubah mindset dari teroris dan mengadakan perlawanan  terhadap  kelompok-kelompok  yang  berpandangan  keliru  terhadap Negara. Fakta umur pelaku Bom Bunuh diri adalah 18-31 Tahun bahkan di Jawa Tengah  pernah  terjadi  Perampokan  Toko  Mas,  Perampokan  Bank  dan  aksi-aksi terror  di  Solo  pada  Agustus  Tahun  2012  (penembakan  dan  granat),    yang pelakunya  disinyalir  adalah  kelompok-kelompok  teroris.  Sebetulnya  serangan serangan  brutal  itu  telah  digunakan  secara  irasional  oleh  pelaku  terror  untuk merusak  tatanan  masyarakat  yang  sebenarnya  tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan masalah masalah internal kita  dan tidak patut di jadikan sasaran tembak.
Indonesia adalah negara  yang berdasarkan Pancasila, bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Indonesia dibangun di atas konsep nation state dengan demokrasi  sebagai  pilihan  mekanisme  peralihan  kekuasaan.  Konsekuensinya adalah,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (untuk  selanjutnya  disebut  NKRI) berada pada posisi netral, payung besar bagi seluruh agama serta harus menjamin kebebasan  beragama  namun pemahaman  masyarakat  terhadap  posisi  dan keberadaan  agama  dalam  wadah  NKRI  ini    beragam:    menerima,  menolak  dan akomodatif  hal  ini  dipengaruhi  oleh  tingkat  pemahaman,  rujukan  ideologi, political  interest ,  pengaruh  ideologi  lain,  kesenjangan  ekonomi,  serta  penilaian terhadap persoalan yang dihadapi.
Yang  belum  disadari  selama  ini  oleh  para  teroris  adalah  bahwa  tindakan terror  yang  di  pakai  para  teroris  lambat  laun  juga  akan  menghancurkan  dirinya teroris itu sendiri.  Sehingga dari uraian diatas sangatlah dapat di pahami mindset dan  kepribadian  yang  sangat  kacau  dari  kelompok-kelompok  teroris  tersebut  , untuk  itu  di  tuntut  peran  Forum  Komunikasi  Pencegahan  Terorisme  atau selanjutnya  disebut  FKPT    dalam    upaya  pencegahan  timbulnya  teroris  dengan cara soft  approach, melakukan  pendekatan  terhadap  kelompok-kelompok  yang sebelumnya sudah ditengarahi akan menjadi embrio dari teroris.

## B. PERUMUSAN MASALAH
Bagaimana  peran  FKPT  dalam  Pencegahan  Terorisme  dan  kebijakan pengaturannya ?

## C. PEMBAHASAN
Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  yang  disebutkan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum,  maka konsekwensi  dari  Negara  hukum  adalah  segala  sesuatu  bidang  kehidupan  ini akan diatur dengan hukum. Hukum dilihat dalam perspektif hukum negara, yang dimaknai hukum yang dibuat oleh lembaga Negara, tentu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berbicara hukum didalamnya termasuk Peraturan Perundang-undangan sedangkan  pencegahan  dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia  dimaknai  sebagai menahan agar sesuatu tidak terjadi. 1 Selanjutnya terorisme menurut UU No. 15 Tahun 2003 adalah “ setiap orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja menggunakan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  menimbulkan  suasana  teror atau  rasa  takut  terhadap  orang  secara  meluas  atau  menimbulkan  korban  yang bersifat massal, atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan  hidup  atau  fasilitas  public  atau  fasilitas  internasional. 2 Sehingga pencegahan  terorisme  dapat  diartikan  sebagai  tindakan  yang  paling  efektif dengan  kebijakan  kebijakan  dan  berbagai  program  strategi  untuk  mencegah terjadinya aksi-aksi terorisme di Indonesia seperti yang telah didefinisikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa aksi terorisme yang diprediksi akan dilakukan, bisa dicegah baik saat ini maupun di masa yang akan datang  melalui  langkah-langkah  :  pengawasan,  kontra  Propaganda  dan kewaspadaan 3 .
Aksi  terorisme  sebetulnya  sudah  ada  sejak  beberapa  abad  yang  lampau yang menyeruak sejak tragedi 11 September 2001, menghentak dunia karena aksi- aksinya yang berani, menakutkan, bagaimana tidak, sekelompok teroris membajak pesawat  komersial  yang  sedang  terbang  di  wilayah  udara  Amerika,  emngambil alih  kendalinya  dan  kemudian  menabrakkannya  ke  gedung  menara  World  Trade Centre  (WTC)  di  New  York,  dan  gedung  Pentagon  (pusat  pertahanan  Amerika Serikat) di Washington DC yang menewaskan dan melukai ribuan korban.
Di  Indonesia,  aksi  terorisme  telah  terjadi  sejak  pemerintah  Orde  Baru. Sejatinya  bibit-bibit  terorisme  telah  lama  ada  semenjak  Indonesia  merdeka. Namun  Tragedi  11  September  2001  dan  serangan  Amerika  dan  sekutunya  ke Afganistan,  berhasil  memicu  produksi  dan  reproduksi  kelompok  dan  jaringan terorisme  di  Indonesia.  Dari  peristiwa  itulah  muncul    bibit  dan  aksi-aksi
1 Kamus  Besar Bahasa Indonesia
2 Definisi terorisme menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2003
3 Kebijakan, Strategi dan Program Nasional Pencegahan Terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tahun 2010-2014
pengeboman  yang tidak  hanya  menyasar obyek-obyek  vital,  namun  juga  fasilitas umum,  tempat-tempat  beribadah    dan  merambat  terhadap  aparat  keamanan.Dari rangkaian aksi-aksi pengeboman tersebut diperlukan  bantuan dari  berbagai pihak tidak hanya aparat keamanan bahkan sampai pada pelibatan masyarakat.
Pencegahan terorisme di Indonesia salah satu upayanya adalah pemerintah membuat  kebijakan.  Salah  satu  kebijakan  yang  dibuat  adalah  dengan mengeluarkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  1 Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Pemberlakuan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002    Tentang  Pemberlakuan  bagi pelaku  bom  Bali  tanggal  12  Oktober  2002.  Kebijakan  Pemerintah  yang  berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk selanjutnya disebut Perpu dan  juga  Peraturan  Pemerintah  merupakan  kebijakan  yang  sangat  strategis  untuk memerangi  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  para  teroris  dengan  tetap mengedepankan aspek hukum dan memperhatikan hak asasi manusia dengan tetap memperlakukan para pelaku secara tidak dikriminatif.
Dilihat  dari  kebijakan  pembrantasan  tindak  pidana terorisme    yang  diatur dengan  Perpu  mestinya  kurang  tepat  karena  dilihat  dari  segi  substansinya  bahwa Perpu  No.  1 Tahun  2002  yang  mengatur  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme salah  satu  materi  muatannya  adalah  mengatur  mengenai  siapa  yang  dikatakan teroris  dan  dari  kategori  tindak  pidana  tersebut  baru  bisa  menentukan  sanksi hukumnya  yang  akan  dijatuhkan.  Idealnya  materi  itu  diatur  dengan  Undang- Undang yang secara teknik pembentukannya dibuat oleh legislator atau dalam hal ini adalah DPR dan sebagai produknya adalah Undang-Undang.
Dalam  perjalanannya  Perpu  No.1  Tahun  2002  itu  dijadikan  Undang- Undang, apabila Perpu akan menjadi Undang-Undang hanya ada satu tahapan saja dalam  pembentukannya  yaitu  opsi  setuju  atau  tidak,  kalau  setuju  maka  Perpu akan  menjadi  Undang-Undang  tanpa  ada  pembahasan  seperti  ketika  Undang- Undang  yang  berasal  dari  usul  inisiatif  DPR  .  Selanjutnya  walaupun  Perpu  No.1 Tahun  2002  sudah  menjadi  Undang-Undang  yaitu  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2003  tetapi  pembentukannya  berawal  dari  pengesahan  Perpu  sehingga
pembentukannya  juga  tidak  melibatkan  masyarakat  karena  Perpu  menurut  Pasal 22  ayat  (1)  UUD  Negara  RI  1945  adalah  hak  Prerogratif  Presiden 4 .  Hal  ini  juga menimbulkan persoalan tersendiri terhadap materi muatannya.
Kebijakan  Pemerintah  yang  dikeluarkan  melalui  Perpu  secara  normative tidak  ada  yang  salah  hanya  saja  kebetulan  persoalan  yang  diaturnya  adalah menyoal  tentang  teroris  sehingga  dalam  memberikan  definisi  konsep  tentang siapa  yang  dimaksud  teroris  harus  jelas  dan  tidak  mengandung  multitafsir. Definisi  teroris  walaupun  sudah  di  atur  kedalam  Undang-Undang  tetapi  masih dianggap debattable .  Oleh  Undang  Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang Pembrantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  menyebutkan  bahwa  teroris  adalah Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  menggunakan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  menimbulkan  situasi  teror  atau  rasa  takut  terhadap  orang    secara meluas atau menimbulkan korban yang  bersifat massal,  dengan cara merampas harta    benda    orang    lain,  atau  mengakibatkan    kerusakan    atau  kehancuran terhadap  obyek-oyek  vital  strategis  atau  lingkungan  hidup  atau  fasilitas    publik atau  fasilitas  internasional.  Karena sudah  menjadi Undang-Undang  maka wajib untuk dilaksanakan.
Pada  Tahun  2010  Pemerintah  membentuk  badan  yang  kedepan  dapat diharapkan  membuat  kebijakan-kebijakan  strategis  dan  menjadi  koordinator dalam  bidang  pencegahan  terorisme  yang  disebut  BNPT  (Badan  Nasional Penanggulangan  Terorisme)  untuk  selanjutnya  disebut  BNPT.  BNPT  dibentuk berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  46  Tahun  2010  Tentang  Pembentukan Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  yang  kemudian  Undang- Undang  tersebut  sudah  dirubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  Kemudian  BNPT menindaklanjuti  dengan  membentuk  Forum  Koordinasi  Pencegahan  Terorisme (FKPT) untuk selanjutnya disebut FKPT yang keberadaannya ada di daerah, saat ini    kurang  lebih  sudah  dibentuk  20  (duapuluh)  FKPT  se  Indonesia  yang
4 Pasal  22 ayat  (1)  UUD  Negara  RI  1945 menyebutkan  :  dalam hal  kegentingan  yang memaksa, Presiden berhak menetapkan pertaturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang
pembentukannya  berdasarkan  Keputusan  Kepala  BNPT.  Sebagai  wilayah  kerja dari  FKPT  adalah  di  bawah  kerja  Deputi  I  BNPT  yaitu  bidang  pencegahan, bidang  perlindungan  dan  bidang  deradikalisasi.  Bidang  ini  mempunyai  tugas merumuskan,  mengkoordinasikan,  dan  melaksanakan  kebijakan,  strategi,  dan program  nasional  penanggulangan  terorisme  di  bidang  pencegahan  terorisme  di Indonesia.
Pembentukan  FKPT  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh BNPT  dalam  mencegah  terorisme  di  seluruh  Wilayah  Indonesia  dengan  tujuan untuk  menghimpun  dukungan  masyarakat  dan  pemerintah  daerah  dalam  upaya pencegahan terorisme dengan berbasiskan penerapan nilai-nilai kearifan lokal dari masing-masing  daerah.  Peran  FKPT  dituntut  untuk  bisa  mengatasi  kekacauan dalam upaya  melunakkan  hati nurani dari  masing  masing agar tidak   lagi  merasa perbuatannya  benar  dalam  kehidupan  yang  nantinya  akan  menyesatkan  diri sendiri.
Seperti  FKPT  Provinsi  Jawa  Tengah  misalnya,  sudah  ada  sejak  tanggal 12 Oktober 2012 yang mempunyai Visi menjadi forum yang mampu mendorong terwujudnya  Provinsi  Jawa  Tengah  bebas  dari  terorisme  dengan  pendekatan kearifan  lokal  sedangkan  Misinya  adalah  meningkatkan  kesadaran  dan kewaspadaan masyarakat tentang nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa melalui  pendidikan  formal  dan  non  formal  dalam  rangka  mengantisipasi tumbuhkembangnya  paham-paham  radikal,  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat melalui  berbagai  program  pemberdayaan  masyarakat,  meningkatkan  partisipasi pemuda,  perempuan,  tokoh  agama,  tokoh  adat,  tokoh  masyarakat  dan  media massa  dalam  rangka  penguatan  ketahanan  daerah  maupun  ketahanan  nasional, menyelenggarakan  pengkajian  dan  penelitian  mengenai  gejala  dan  potensi terjadinya radikalisme maupun terorisme
Terorisme  merupakan  kejahatan  yang  tergolong  luar  biasa  ( extra ordinary crime) yang juga disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan ( crime against  humanity) . 5 Sejalan  dengan  Penjelasan  Perpu  No.  1  Tahun  2002  yang
5 Ewit Soetriadi, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dengan Hukum Pidana, Tesis, Semarang : UNDIP, 2008,  hlm . 35
menegaskan  bahwa  terorisme  merupakan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan peradaban,  serta  merupakan  salah  satu  ancaman  serius  terhadap  kedaulatan Negara.  Selain  itu  juga  merupakan  kejahatan  Internasional  yang  dapat menimbulkan  bahaya  bagi  keamanan,  serta  sangat  merugikan  masyarakat  karena ketidaknyamanan  dalam  kehidupan  dan  juga  terhadap  kesejahteraan  masyarakat untuk  itu  pola  pemberantasannya  juga  harus  dilakukan  secara  berencana  dan berkesinambungan  dalam  rangka  untuk  melindungi  dan  menjunjung  tinggi  hak asasi manusia dan tidak diskriminatif.
Menurut  kebijakan  strategi  dan  program  nasional  pencegahan  terorisme BNPT  Tahun  2010-2014,  bahwa  pencegahan  terorisme  merupakan  tindakan efektif  melalui  kebijakan  dan  berbagai  program  strategi  untuk  mencegah terjadinya  aksi-aksi  terorisme  yang  akan  diprediksi  bisa  dicegah  baik  saat  ini maupun  di  masa  yang  akan  datang  yang  mencakup  pengawasan,  kontra propaganda dan kewaspadaan.
1. Pengawasan
Pengawasan  meliputi  tindakan  penjagaan  dari  berbagai  aspek  dari mulai  rencana,gerakan  atau  aksi-aksi  yang  dilakukan  sampai  kepada perangkat  yang  digunakan  oleh  teroris  dalam  mengeksekusi  yang dianggap  menjadi  musuhnya.  Bahkan  ada  kecenderungan  aliran  dana yang masuk dari luar negeri patut di waspadai peruntukkannya.
2. Kontra-Propaganda
Kontra-Propaganda. Dalam melakukan kontra-propaganda,
propagandis  memberikan  kebenaran  ide  dan  gagasan  yang  sudah melenceng,  memberikan  fakta-fakta  empirik  beserta  dampak  negatif dari aksi-aksi terorisme misalnya korban ratusan atau ribuan jiwa yang tidak  berdosa,  banyaknya  korban  yang  luka-luka  dan  masyarakat umum  yang  hidup  tanpa  rasa  aman  di  tengah-tengah  masyarakatnya sendiri.  Kontra-propaganda  terorisme  harus  dilakukan  secara  terus menerus  agar  tertanam  kuat  dibenak  masyarakat  bahwa  melakukan pengeboman/  terorisme  itu  tidak  dibenarkan  oleh  agama,  dan  bahwa
sistem  negara  Indonesia  sudah  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  dan negara.
3. Kewaspadaan
Suatu  tindakan  kesiapsiagaan  dengan  melalui  penelitian  yang mendalam  terhadap  aksi  aksi  terror  yang  akan  dilakukan  di  Indonesia serta  pemetaan  pada  jaringan-jaringan  terorisme  dari  hasil  pemetaan tersebut  digunakan  untuk  memperkuat  peran civil  society dengan pemerintah dalam melakukan pencegahan terorisme.
Pelaksanaan  pencegahan  terorisme  merupakan  tanggungjawab  semua pihak,  apalagi  fakta  di  lapangan  terorisme  di  Indonesia  dilakukan  oleh sekelompok  kecil  yang  mengatasnamakan  agama  dalam  melakukan terornya.  Hal  ini  jelas  harus  diluruskan  oleh  semua  pihak  terutama  para tokoh  agama  ,  dan  juga  pesantren  sebagai  tempat  pendidikan  Islam  di Indonesia dimana Kyai sebagai tokoh sentralnya harus juga terlibat secara aktif  dan  bersama-sama  seluruh  komponen  bangsa  ini  untuk  melakukan pencegahan. Di  antara  cara  pencegahan  yang  selaras  dengan  fungsi  dan peran  kyai  di  masyarakat  serta  lingkungannya  ialah  meluruskan pemahaman  akan  “jihad”  dalam  Islam  yang  sering  dijadikan  dasar  untuk memobilisasi “santri” untuk melakukan teror atas nama agama.
Untuk  itu  perlu  sebuah  jalinan  Komunikasi  Aktif  antar  pengasuh pondok  pesantren  agar  ada  kesamaan  pandangan  terhadap  pemahaman “jihad”  dan  pemahaman  yang  sama  akan  posisi  negara,  pemerintah  dan nasionalisme kebangsaan.
Beberapa Faktor Pendorong yang dapat menyebabkan Tumbuh Kembangnya Radikalisme dan Terorisme.
Beberapa  faktor  yang  dapat  mendorong  munculnya  radikalisme  dan terorisme diantaranya adalah :
a.  Keterpurukan  ekonomi,  pengangguran,  dan  keterjepitan  ekonomi  biasanya mudah  mengubah  pola  pikir  seseorang  untuk  mengubah  apa  saja  yang semestinya salah menurut ajaran agama apapun akan menjadi benar. Ditambah dengan  doktrin  doktrin  yang  keliru  tentang  agama  dan  Negara.  Kegagalan Negara  dijadikan  alasan  untuk  menjustifikasi  pembenaran  untuk  berbuat  apa saja  bahkan  mengubah  dasar  Negara  termasuk  menjadi  agenda  mereka  yang mempunyai pandangan keliru terhadap Negara kita. ini
b.  Pendidikan.  Walaupun  Pendidikan  bukan  secara  langsung  menjadi  factor pendorong  gerakan  terorisme  tetapi  gagalnya  pendidikan  dalam  mengajarkan nilai-nilai toleransi terhadap umat beragama dan pemahaman tentang indahnya keberagaman  yang  dapat  menambah  khasanah  pengetahuan  dan  pendidikan bukan sebaliknya bahwa keberagaman dijadikan alat sebagai percekcokan antar agama yang akan berdampak berbahaya bagi munculnya semangat radikal. Tak jarang  pada  tataran  realitas  orang-orang  yang  mempunyai  pendidikan  tinggi justru terlibat pada aksi-aksi terorisme.
c.  Faktor  Politik.  Sejatinya,  bukan  semata-mata  menjadi  pendorong  tumbuhnya radikalisme dan terorisme tetapi  yang dibutuhkan masyarakat adalah  stabilitas politik yang diimbangi dengan keadilan pertumbuhan ekonomi karena stabilitas politik yang diimbangi pemerataan perekonomian yang berkeadilan akan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Negara. Karena ketidakstabilan  Negara  dapat  menumbuhkan  benih-benih  ketidakpercayaan rakyat  terhadap  Negara  dan  akan  berpotensi  terhadap  gerakan  yang  antipati terhadap pemerintah.
d.  Konflik Sosial. Terjadinya konflik sosial di masyarakat yang tidak atau belum diselesaikan  secara  tuntas oleh  pemerintah  juga  akan  berpotensi  pada  gerakan gerakan anti pemerintah. Sangat berbahaya apabila kelompok yang  berkonflik ini nantinya akan memusuhi pemerintah karena mengganggap pemerintah tidak bisa  menyelesaikan    secara  tuntas.  memang  resiko  selalu  ada  dalam  setiap kebijakan  yang  diambil,  tentunya  menjadi  pilihan  yang  tidak  bisa  dihindari, daripada  membiarkan  kelompok-kelompok  yang  berkonflik  akhirnya  dapat
dimanfaatkan  oleh  orang  atau  kelompok  yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk menghasut demi kepentingan tertentu saja.
Dari  beberapa  faktor  yang  dapat  mendorong  berkembangnya  radikalisme dan terorisme, FKPT sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab  dalam  mencegah  tumbuh  kembangnya  aksi-aksi  terorisme  di  daerah mempunyai  tugas  untuk  dalam  setiap  kegiatannya  (seperti  kegiatan  yang berhubungan  dengan  kebangsaan  dan  kebhinekaan)  melibatkan  masyarakat umum, terutama yang dianggap sebagai kelompok yang rawan seperti misalnya remaja,para  pimpinan  pondok  pesantren  dan  aktivis  agama  lainnya.  Kegiatan yang lebih konkrit adalah seminar, workshop, pelatihan.
Dalam keanggotaan FKPT terdapat beberapa unsur yang dianggap mampu memberikan pemahaman terhadap kelompok-kelompok sesat yang dipropagandakan para kaum teroris  yaitu dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan  akademisi.  Secara  umum  peran  akademisi  mempunyai  tanggung  jawab untuk  mencerdaskan  segenap  komponen  anak  bangsa  melalui  kegiatan- kegiatan  ilmiah.  Karena  dengan  ilmu  dan  kemampuan  yang  dimilikinya  para akademisi  diharapkan  dapat  mendidik  dan  mengarahkan  para  anak  bangsa untuk  saling  menghormati  dan  menghargai  sesamanya  termasuk  menerima keberagaman yang di Negara kita sudah diwujudkan dalam Bhinneka Tunggal Ika  .  Pendidikan  dapat  dimulai  sejak  usia  dini  (PAUD)  tidak  selalu  harus  di bangku Sekolah Dasar (SD) atau bahkan  Kuliah di Perguruan Tinggi. Justru di usia dini inilah mindset anak terbentuk, kalau di berikan pendidikan yang salah akan sangat berbahaya.Seperti memberikan pemahaman keagamaan yang tidak sesuai  dengan  kaidah  kaidah  agama  yang  benar.  Seharusnya  pemberian pemahaman  keagamaan  kepada  anak  usia  dini  ya  harus  mudah  dipahami  dan sesuai dengan kaidah agama yang benar dan jangan menyesatkan apalagi hidup di Negara yang berdasarkan Pancasila..

## D. PENUTUP
Persoalan  terorisme  telah  menjadi  persoalan  yang  sangat  kompleks, sehingga  upaya  pencegahannya  juga  tidak  sederhana.  Faktor  kesenjangan  social
ekonomi yang tajam di Indonesia saat ini merupakan salah satu factor yang dapat menyebabkan  tumbuh  kembangnya  kegiatan  teror  di  Indonesia.  Peran  FKPT menjadi  sangat  sentral  tidak  hanya  melihat  persoalan  terorisme  hanya  sebelah mata  dari  sisi  agama  misalnya  atau  pendidikan  bahkan  social  budaya  dijadikan salah  satu  factor  bertumbuh  nya  kegiatan  terror  padahal  ada  yang  lebih  khusus yaitu  kurangnya  penyelesaian  konflik  social  secara  tuntas  oleh  pemerintah  yang juga  perlu  mendapat  perhatian.  Solusi  alternative  yang  ditawarkan  antara  lain pendekatan  ekonomi  ,  mengaktifkan  kegiatan  positif  dari  para  pemuda  dan  yang lebih  penting  adalah  membuka  forum  dialog  dan  membuka  komunikasi  dengan siapapun karena selama ini ada saluran yang tersumbat untuk mengkomunikasikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahid  et.al., Kejahatan  Teroris:  Perspektif  Agama,  Hak  Asasi  Manusia, dan Hukum , Bandung, PT. Refika Aditama, 2004
Ewit Soetriadi, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dengan Hukum Pidana , Semarang, UNDIP, 2008
Petrus Reinhard Golose, Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh  Akar  Rumput ,  Jakarta,,  Yayasan  Pengembangan  Kajian Ilmu Kepolisian, 2009
Rencana Strategis Deputi-I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  Tahun  2010- 2014
Visi dan Misi FKPT Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang  Nomor.  15  Tahun  2003  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Pemberlakuan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2002