## MODEL PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 1

## Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari, Revi Inayatillah
Fakultas Hukum Univeristas Padjadjaran
Jalan Dipati Ukur No 35 Bandung sonny@unpad.ac.id

## Abstrak
Perjanjian  kawin  merupakan  perjanjian  tentang  aspek-aspek  perkawinan  yang  timbul selama perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin setelah keluarnya putusan MK No. 69/PUU- XIII/2015  dapat  dibuat  sebelum,  pada  saat  dan  selama  perkawinan  berlangsung.  Artikel  ini menganalisis  mengenai  pengaturan  mengenai  perjanjian  kawin  setelah  berlakunya  putusan  MK No69/PUU-XII/2015  dan  merumuskan  model  perjanjian  kawin  yang  dibuat  setelah  berlakunya putusan MK.
Metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  dan  spesifikasi  penelitian secara deskriptif analitis. Analisis data secara yuridis kualitatif.
Keluarnya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015  menentukan  bahwa perjanjian  kawin  dapat  dibuat  sebelum,  pada  saat  dan  selama  perkawinan  berlangsung,  dan terdapat  beberapa  format  dari  model  perjanjian  kawin  yang  dapat  menjadi  panduan  bagi  para notaris  yang  akan  membuat  akta  perjanjian  kawin  dan  terdapat  pula  surat  edaran  dari  Dirjen Dukcapil terkait Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan.
Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Kawin
1 Riset Kompetensi Dosen Universitas Padjadjaran – Hibah Internal Universitas Padjadjaran 2017

## A. Pendahuluan
Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.  Salah  satu  akibat  hukum  yang  timbul dari adanya perkawinan adalah terbentuknya harta benda perkawinan.
Ketentuan  didalam  UU  Perkawinan menyatakan  bahwa  harta  yang  diperoleh dalam  perkawinan  akan  menjadi  harta bersama.  Selanjutnya  terhadap  harta  yang diperoleh  sebelum  perkawinan  akan  tetap menjadi  harta  asal  dari  masing-masing suami  isteri  dalam  perkawinan.  Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa ada beberapa  jenis  harta  dalam  perkawinan yang  masing-masing  terpisah.  Ketentuan pemisahan harta tersebut dapat dikecualikan  dengan  dibuatnya  perjanjian kawin.
Perjanjian kawin sebagaimana ditawarkan  di  atas  merupakan  sebuah kekecualian  dari  aturan  umum  tentang perjanjian  kawin  yang  ada  dalam  UU Perkawinan (Isnaeni, 2015).Perjanjian kawin merupakan perjanjian tentang aspek- aspek  perkawinan  yang  timbul  selama perkawinan berlangsung (Li, 2014). Perkawinan
merupakan kesetiaan/kebersamaan dari individu-
individu  yang  setara.  Oleh  karena  itu
perjanjian  yang  dibuat  dalam  keluarga sebagai  suatu  perjanjian  yang  sah  (Crotyy, 1999).  Harta  perkawinan  adalah  semua harta  yang  diperoleh  oleh  pasangan  suami isteri  dalam  perkawinan,  kecuali  (Walker, 2015):
- Harta yang didapat dari hadiah
- Harta  yang  diperoleh  sebelum perkawinan
- Harta  yang  diperoleh  suami  atau isteri  setelah  dibuat  perjanjian pemisahan harta
- Harta  yang  tidak  termasuk  dalam harta yang diperjanjikan oleh para pihak suami-isteri.
Perjanjian  kawin  dibuat  pada  waktu atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan. Kedua  pihak  atas  perjanjian  bersama  dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai  pencatat perkawinan, setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.  Perjanjian  tersebut  berlaku  sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan  berlangsung  perjanjian  tersebut tidak  dapat  diubah,  kecuali  bila  dari  kedua belah  oihak  ada  perjanjian  untuk  mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
Pada  hari  kamis,  tanggal  27  Oktober 2016  telah  dikeluarkan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015  terkait pengujian materil terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat(2), dan ayat(4) Undang-
UndangNomor1Tahun 1974
tentang Perkawinan,  dimana  Mahkamah  Konstitusi dalam  putusannya  menyatakan  bahwa  pada waktu  sebelum  dilangsungkan  atau  selama dalam  ikatan  perkawinan  kedua  belah  pihak atas  persetujuan  bersama  dapat  mengajukan perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh pegawai  pencatat  perkawinan  atau  notaris setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.Perubahan  norma  tersebut  tentu saja  menimbulkan  berbagai  aspek  hukum yang  harus  disikapi  oleh  pihak-pihak  yang berkepentingan, misalnya oleh para akademisi yang harus merubah cara pandang terhadap pergeseran normatersebut.
Demikian  juga  para  notaris  yang bergelut  dalam  kegiatan  praktik  yang seringkali berhadapan dengan para pemohon pembuatan  perjanjian  kawin.  Yang  tidak kalah penting adalah pihak Catatan Sipil dan KUA  yang  bertindak  sebagai  institusi pencatat  dari  keberadaan  perjanjian  kawin yang  harus  menyiapkan  perangkat  atau mekanisme  terhadap  pembuatan  perjanjian kawin  setelah  perkawinan  berlangsung. Demikian  pula  instansi  Pengadilan  Negeri maupun  Pengadilan  Agama  yang  juga  harus menyiapkan  perangkat  dan  mekanisme terhadap  kemungkinan  adanya  gugatan- gugatan  dari  pihak  ketiga  yang  merasa dirugikan dengan dibuatnya perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pengaturan mengenai perjanjian kawin setelah berlakunya putusan MK No69/PUU-XII/2015?
2. Bagaimanakah model perjanjian kawin yang dibuat setelah berlakunya putusan MK No69/PUU-XII/2015?

## B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melaluiu pendekatan yuridis  normatif  dan  spesifikasi  penelitian secara deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui penelurusan data sekunder  dan  data  primer  sebagai  data pendukung,  dan  selanjutnya  data  sekunder dan  data  primer  di  analisis  secara  yuridis kualitatif.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pengaturan  Mengenai  Perjanjian Kawin  Setelah  Berlakunya  Putusan MK No69/PUU-XII/2015
Pembuatan perjanjian perkawinan saat ini  semakin  popular.  Lembaga  perkawinan merupakan hal yang sifatnya sangat individual,  tetapi  dewasa  ini  pasangan suami-isteri  ingin  menentukan  persyaratan ekonomi dalam perkawinannya (Atwood,Barbara  A.  and  Bix,  2012). Perjanjian  kawin  dibuat  oleh  seseorang orang-orang yang menginginkan
pemelirahaan  terhadap  harta  pribadinya, dimana  perjanjian  tersebut  dibuat  sebelum mereka  menikah  (Katz,  2003).  Perjanjian kawin  akan  berlaku  dan  mengikat  kedua pihak  apabila  dalam  proses  negosiasi  dan persyaratan  yang  dibuat  secara  adil  dan didasarkan pada kesepakatan diantara kedua pihak  (Katz,  2003).  Perjanjian  kawin  berisi perjanjian  yang  dibuat  sebelum  atau  setelah perkawinan yang berisi tentang konsekuensi pemisahan  harta  apabila  perkawinan  putus karena  perceraian  atau  karena  kematian (Cooke, Elizabeth; Clarke, 2014).
Penyimpangan  terhadap  pengaturan harta  benda  dalam  perkawinan  dapat dilakukan  dengan  membuat  perjanjian perkawinan  yang  berisi  kesepakatan  yang dibuat  oleh  calon  suami  isteri  sebelum  atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Tetapi akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan aturan yang membolehkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat selama perkawinan berlangsung.  Dalam arti  kata  bahwa perjanjian  perkawinan  dapat  dilakukan kapan  saja  oleh  suami  isteri  dalam perkawinan  seperti  yang  diatur  dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi    (Judiasih, 2017b).
Pada  dasarnya  Putusan  Mahkamah Konstitusi tersebut telah merubah norma dan tatanan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam  Pasal  29  UUP,  sehingga  substansi Pasal 29 berubah menjadi sebagai berikut:
1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1974 Nomor  1,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  sepanjang  tidak  dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan  atau  selama  dalam ikatan  perkawinan  kedua  belah pihak  atas  persetujuan  bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga
tersangkut”;
2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1974 Nomor  1,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  3019)  tidak  mempunyai kekuataan hukum mengikat
sepanjang  tidak  dimaknai  “Pada waktu,  sebelum  dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan  kedua  belah  pihak
atas  persetujuan  bersama  dapat mengajukan  perjanjian  tertulis yang  disahkan  oleh  pegawai pencatat  perkawinan  atau  notaris, setelah  mana  isinya  berlaku  juga terhadap  pihak  ketiga  sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1974 Nomor  1,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945  sepanjang  tidak  dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak  perkawinan  dilangsungkan, kecuali  ditentukan  lain  dalam Perjanjian Perkawinan”;
4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1974 Nomor  1,  Tambahan  Lembaran Negara  3019)  tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak  perkawinan  dilangsungkan,
kecuali  ditentukan  lain  dalam Perjanjian Perkawinan”;
5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1974 Nomor  1,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan
dengan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  sepanjang  tidak  dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai  harta  perkawinan  atau perjanjian  lainnya,  tidak  dapat diubah  atau  dicabut,  kecuali  bila dari  kedua  belah  pihak  ada persetujuan  untuk  mengubah  atau mencabut,  dan  perubahan  atau pencabutan  itu  tidak  merugikan pihak ketiga”;
6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1974 Nomor  1,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  3019)  tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung,
perjanjian perkawinan dapat mengenai  harta  perkawinan  atau perjanjian  lainnya,  tidak  dapat
diubah  atau  dicabut,  kecuali  bila dari  kedua  belah  pihak  ada persetujuan  untuk  mengubah  atau mencabut,  dan  perubahan  atau pencabutan  itu  tidak  merugikan pihak ketiga”.
2. Model Perjanjian Kawin Yang
Dibuat  Setelah  Berlakunya  Putusan MK No69/PUU-XII/2015
Perjanjian  kawin  yang  dibuat  setelah berlakunya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  69/PUU-XIII/2015  dapat  memuat perjanjian  kawin  terkait  dengan  harta perkawinan  maupun  dengan  perjanjian lainnya.  Perjanjian  perkawinan  menurut Pasal 29 ayat (4) putusan MK 69/2015 dapat mengenai  harta  perkawinan  atau  perjanjian lainnya,  sehingga  dengan  demikian  oleh para  pihak  dapat  bebas  menentukan  isi perjanjian  perkawinan  tersebut  diantaranya yang  perlu  diperhatikan  adalah  hal-hal sebagai berikut (Budiono, 2017):
Apabila  oleh  suami-isteri  dibuat perjanjian  perkawinan  sepanjang perkawinan  sedangkan  perjanjian tersebut  dinyatakan  berlaku  sejak saat  perkawinan  maka  telah  ada harta campur yang terbentuk.
Dalam  situasi  seperti  itu  menjadi sulit  untuk  membagi  harta  campur tersebut maka sebaiknya dianjurkan agar  sejak  saat  perkawinan  hingga
tanggal perjanjian perkawinan dibuat tetap merupakan harta campur  sedangkan  sejak  perjanjian perkawinan  terjadi  pisah  harta.  Hal tersebut  terlebih  lagi  apabila  ada benda  yang  telah  diagunkan  pada bank yang apabila dilakukan pembagian  diantara  suami-isteri dapat merugikan pihak bank.
Dibagikannya bagian dari harta campur  yang  lebih  besar  kepada  salah  satu pihak,  misalnya  isteri  mendapat  ¾  (tiga perempat)  bagian  dan  suami  ¼  (satu perempat)  bagian,  Pembagian  tersebut berarti telah terjadi pergeseran harta diantara suami  istri  yang  dapat  digolongkan  sebagai hibah,  sedangkan  hibah  diantara  suami  istri selama perkawinan dilarang undang-undang, kecuali  hadiah  atau  pemberian  benda bergerak  bertubuh  yang  harganya  tidak terlalu  tinggi  mengingat  kemampuan  si penghibah  (Pasal 1678 KUHPerd);
Menurut  doktrin  membagikan  dan memisahkan  harta  perkawinan  tidak  dapat dilakukan  atas  persetujuan  bersama  karena tidak  adanya  alasan  untuk  melakukannya berkaitan  dengan  pemilikan  bersama  yang terikat. Pemilikan bersama yang terikat baru dapat  diakhiri  karena  meninggalnya  suami atau isteri atau perceraian suami isteri.
 Tidak  dapat  diperjanjikan,  bahwa salah satu pihak akan
menanggung  hutang  yang  lebih
besar  daripada  bagiannya  dalam laba  persatuan,  yang  menurut Asser-De  Boer  ketentuan  tersebut batal  demi  hukum  (de  Boer, 2001);
 Untuk perjanjian perkawinan yang
dinyatakan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan sebaiknya  dibuat  daftar  harta mana yang telah dimiliki sebelum dibuatnya  perjanjian  perkawinan yang  ditandatangani  suami-isteri dan dilekatkan pada minuta;.
 Apabila  pencantuman  atas  benda tidak  dicantumkan  dalam  minuta maka  atas  penambahan  benda yang  ternyata  diluar  pengetahuan pihak  yang  bersangkutan  dapat dibuktikan  dengan  cara  lainnya. Apabila  dikemudian  hari  timbul perselisihan mengenai kepemilikan atas benda yang tidak dapat  dibuktikan  tersebut,  akan dianggap sebagai milik para pihak masing-masing untuk bagian yang sama  besar.  Anggapan  tersebut tidak boleh merugikan para kreditor dari pasangan tersebut;
 Ada  kemungkinan  diperjanjikan berlakunya  perjanjian  perkawinan dengan  ketentuan  bersyarat  baik dengan syarat menangguhkan atau dengan syarat membatalkan
demikian  pula  dengan  ketetapan waktu  atau  termin  (termijn). Syarat  menangguhkan  bergantung pada  peristiwa  yang  masih  akan datang  dan  yang  masih  belum tentu  akan  terjadi,  perikatan  tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya belum terjadi. Syarat batal apabila dipenuhi menghentikan perikatan dan membawa  segala  sesuatu  kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak  pernah  ada  suatu  perikata (Pasal 1253 KUHPerd). Ketetapan waktu (termin) tidak menangguhkan perikatan,
melainkan  hanya  menangguhkan pelaksanaannya dan memberi kepastian  kepada  pihak  ketiga bahwa prestasi pasti akan dilakukan  pada  waktu  yang  telah dijanjikan (Pasal 1268 KUHPerd). Misalnya,  perjanjian  perkawinan berlaku  apabila  telah  dilahirkan seorang  anak.  Menurut  Van  Den Burght  demikian  juga  Asser-De Boer,  ketentuan  demikian  daya kerjanya  terhadap  pihak  ketiga menimbulkan ketidak pastian sehingga  harus  dianggap  bahwa perjanjian  perkawinan  tersebut batal, sedangkan daya kerja internal  antara  suami  istri  dapat
berlaku sebagai perjanjian obligatoir (de Boer, 2001).
Dengan  demikian,  terhadap  pihak ketiga  dianggap  diantara  suami istri  terjadi  perkawinan  dengan harta campur.
 Perjanjian perkawinan tidak boleh menunjuk berlakunya perundang- undangan asing sebagai pilihan hukumnya.
 Tidak boleh mengurangi segala hak disandarkan pada kekuasaan suami dan kekuasaan orang tua, juga hak yang diberikan undang- undang kepada suami-isteri yang hidup terlama;
Tidak  boleh  melepaskan  hak  yang diberikan  undang-undang  kepada  mereka atas  harta  peninggalan  keluarga  sedarah mereka  dalam  garis  ke  bawah,  pun  tidak boleh mengatur harta peninggalan itu.
Hal  lain  yang  harus  diperhatikan dalam  pembuatan  perjanjian  kawin  yang dilakukan  setelah  perkawinan  berlangsung meliputi  antara  lain  hal-hal  sebagai  berikut (Judiasih, 2017a) :
1) Terhadap  perjanjian  perkawinan yang  dibuat  selama  perkawinan berlangsung, maka perjanjian
perkawinan  harus  dibu-at  oleh notaris  dan  minta  penetapan  dari pengadilan.
2) Harta bersama yang sedang
dijadikan  objek  jaminan  kredit harus dikecualikan dalam perjanjian, dengan kata lain, har-ta yang  sedang  dijadikan  objek jaminan kredit, harus tetap dibiarkan  sebagai  harta  bersama yang  tidak  dapat  beralih  atau berubah  status  menjadi  jenis  harta lain  selain  tetap  sebagai  harta bersama.  Hal  ini  dimaksudkan sebagai bentuk per-lindungan hukum  terhadap  pihak  ketiga sehingga  akan  terjamin  kepastian pem-bayaran dan pemenuhan kewajiban  dari  suami  istri  sebagai debitur.
3) Perjanjian perkawinan yang dibuat sela-ma  perkawinan  berlangsung hanya  meli-puti  harta-harta  yang diperoleh setelah perjanjian perkawinan  dibuat,  jadi  tidak meliputi  harta-harta  yang  sudah ada sebelum perjanjian perkawinan dibuat.
4) Perjanjian perkawinan yang dibuat sela-ma  perkawinan  berlangsung, berlaku  sejak  perjanjian  tersebut dibuat,  jadi  perjanjian  perkawinan tersebut tidak berlaku surut.
5) Perjanjian perkawinan yang dibuat sela-ma  perkawinan  berlangsung perlu  dibuat  model/bentuk/format perjanjian  yang  memperhatikan
norma,  etika  dan  itikad  baik, sehingga  dapat  terwujud  keadilan dan  kepastian  hukum  bagi  para pihak yang berkepentingan.
6) Harus  diperhatikan  jangka  waktu perkawinan  yang  diperbolehkan untuk membuat perjanjian kawin.
Terkait  dengan  pembuatan  perjanjian kawin  selama  perkawinan  berlangsung, Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota  Bandung  berkonsultasi  dengan  Sub Direktorat  Pencatatan  Perkawinan  dan Perceraian  Direktorat  Pencatatan  Sipil mengenai permasalahan bagaimana tindakan aparat  pencatatan  sipil  di  daerah  menyikapi perjanjian  perkawinan  yang  dilaksanakan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015, diinformasikan bahwa Direktur Jenderal  Administrasi  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri akan  mengeluarkan  Surat  Edaran  berkaitan mengenai  Prosedur,    Persyaratan  dan Tatacara  Pelaporan  Pencatatan  Perjanjian Perkawinan,  baik  sebelum  atau  pada    saat perkawinan  ( prenuptial  agreement )  atau pencatatan perjanjian perkawinan setelah/selama perkawinan berlangsung ( postnuptial  agreement ),  namun  demikian sampai  hari  ini  Surat  Edaran  dimaksud belum  ada  realisasinya.  Disdukcapil  Kota Bandung  mencatat  bahwa  pada  tahun  2016 terdapat pencatatan perkawinan WNI
sebanyak 1187 pemohon dan WNA sebanyak 13 pemohon. Dari jumlah tersebut yang memproses perjanjian kawin berjumlah 76 pemohon  (Sugiharto, 2017).
Menindaklanjuti  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor: 69/PUU-XIII/2015  tangggal  27  Oktober 2016, Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 19 Mei 2017 Nomor 472.2/5876/Dukcapil,  perihal  Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan,
menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Perjanjian  perkawinan  dapat  dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan  berlangsung  dengan  akta notaris  dan  dilaporkan  kepada  Instansi Pelaksana  atau  Unit  Pelaksana  Teknis (UPT) Instansi Pelaksana.
2. Persyaratan  dan  tata  cara  pencatatan atas  pelaporan  perjanjian  perkawinan serta  perubahan  perjanjian  perkawinan atau pencabutan perjanjian perkawinan, sebagaimana  dimaksud  pada  Lampiran I.
3. Terhadap pelaporan perjanjian perkawinan  sebagaimana  dimaksud pada  angka  1,  Pejabat  Pencatatan  Sipil pada  Instansi  Pelaksana  atau  UPT Instansi  Pelaksana  membuat  catatan pinggir pada registrasi akta dan kutipan
akta  perkawinan  sebagaimana  format pada Lampiran II A dan II B.
4. Khusus  untuk  akta  perkawinan  atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara lain, tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan dan pencabutannya  dibuat  di  Indonesia, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan  dimaksud  dibuat  dalam bentuk  surat  keterangan  sebagaimana format pada Lampiran III A dan III B. Di  dalam  Lampiran  surat  edaran tersebut,  dijelaskan  mengenai  persyaratan dan tata cara pencatatan pelaporan perjanjian  perkawinan  yang  dapat  diperinci sebagai berikut:
1. Pencatatan pelaporan perjanjian
perkawinan dilakukan dengan
memperhatikan:
a. Perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan;
b. Perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan;
c. Perjanjian  perkawinan  dibuat  di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain;
d. Perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan.
2. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan  sebagaimana  dimaksud
pada  angka  1  huruf  a  dilakukan dengan persyaratan:
a. Foto copy KTP-el;
b. Foto copy KK;
c. Akta Notaris Perjanjian Perkawinan  yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya.
d. Foto  copy  akta  notaris  perjanjian perkawinan  yang telah dilegalisir dengan menunjukan aslinya;
e. Kutipan  akta  perkawinan  suami dan isteri.
3. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan  sebagaimana  dimaksud pada  angka  1  huruf  b  dilakukan dengan persyaratan:
a. Foto copy KTP-el;
b. Foto copy KK;
c. Foto copy akta notarus perjanjian perkawinan  yang telah dilegalisir dengan menunjukan aslinya;
d. Kutipan  akta  perkawinan  suami dan isteri.
4. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan  sebagaimana  dimaksud pada  angka  1  huruf  c  dilakukan dengan persyaratan:
a. Foto copy KTP-el;
b. Foto copy KK;
c. Foto  copy  akta  notaris  perjanjian perkawinan  yang telah dilegalisir dengan menunjukan aslinya;
d. Kutipan  akta  perkawinan  atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara lain;
e. Surat  keterangan  pelaporan  akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.
5. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan  sebagaimana  dimaksud pada  angka  1  huruf  d  dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
a. Foto copy KTP-el;
b. Foto copy KK;
c. Foto  copy  akta  notaris  perjanjian perkawinan  yang telah dilegalisir dengan menunjukan aslinya;
d. Kutipan  akta  perkawinan  atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara lain;
e. Surat  keterangan  pelaporan  akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.
6. Pencatatan pelaporan perjanjian
perkawinan  sebagaimana  dimaksud
pada  angka  1  huruf  a,  b,  c  dan  d dilakukan dengan tata cara:
a. Pasangan  suami  dan/atau  isteri menyerahkan persyaratan sebagaimana  pada  angka  2,  3,  4 dan 5;
b. Pejabat  Pencatatan  Sipil  pada UPT  Instansi  Pelaksana  atau Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan atau menerbitkan  Surat  Keterangan bagi  perjanjian  perkawinan  yang dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain;
c. Kutipan  akta  perkawinan  yang telah  dibuatkan  catatan  pinggir atau  Surat  Keterangan  diberikan kepada  masing-masing  suami dan/atau Isteri.
Adapun  format  pencatatan  perjanjian  kawin  berdasarkan  surat  edaran  dari  Dirjen  Dukcapil tersebut dapat dlihat dalam contoh dibawah ini
II  A.  Format  Catatan  Pinggir  Perjanjian  Perkawinan  pada  Register  Akta  dan  Kutipan  Akta Perkawinan

## CATATAN PINGGIR PERJANJIAN PERKAWINAN

## PADA REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN
Berdasarkan  akta  perjanjian  perkawinan  Nomor…..  tanggal…..  bulan…..    tahun……  yang dibuat  di  hadapan  Notaris…….  yang  berkedudukan  di…….  telah  mengadakan  kesepakatan bersama atas perjanjian perkawinan sebagai lampiran dalam akta perkawinan.
…………………,………….. 20
Pejabat Pencatatan Sipil
_____________________ NIP.
II  B.  Format  Catatan Pinggir Perubahan/Pencabutan Perjanjian Perkawinan pada Register Akta dan Kutipan Akta Perkawinan

## CATATAN PINGGIR

## PERUBAHAN/PENCABUTAN *) PERJANJIAN PERKAWINAN PADA REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN
Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor….. tanggal….. bulan… tahun…. yang dibuat di hadapan Notaris….. yang berkedudukan di….. telah dilakukan perubahan/pencabutan*) atas akta perjanjian  perkawinan  Nomor….  tanggal…..  bulan…..  tahun…  yang  dibuat  di  ahadapan Notaris….. yang berkedudukan di….. sebagai lampiran dalam akta perkawinan.
…………………,………….. 20
Pejabat Pencatatan Sipil
_____________________
NIP.
Lampiran III: Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil
III  A.  Format  Surat  Keterangan  Pelaporan  Perjanjian  Perkawinan  Sebagai  Lampiran  Akta Perkawinan Atau Dengan Nama Lain Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain.

## KOP SURAT DINAS

## SURAT KETERANGAN PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN
Berdasarkan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara… Nomor…. tanggal……. bulan…tahun…. telah dilaporkan akta perjanjian perkawinan Nomor…. tanggal… bulan…. tahun…. yang dibuat di hadapan Notaris…. yang berkedudukan di….. sebagai lampiran dalam akta perkawinan atau dengan nama lain dan surat keterangan pelaporan perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.
…………………,………….. 20
Pejabat Pencatatan Sipil
_____________________
NIP.
III  B.  Format  Surat  Keterangan  Pencatatan  Perubahan/Pencabutan  Pelaporan  Perjanjian Perkawinan  Sebagai  Lampiran  Akta  Perkawinan  Atau  Dengan  Nama  Lain  Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain.

## KOP SURAT DINAS

## SURAT KETERANGAN PENCATATAN PERUBAHAN/PENCABUTAN PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN
Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor…. tanggal…. bulan…. tahun…. yang dibuat di hadapan  Notaris…….  yang  berkedudukan  di………  bahwa  Notaris…..  yang  berkedudukan di…..  bahwa  sesuai  akta  perkawinan  atau  dengan  nama  lain  yang  diterbitkan  oleh  Negara…. Nomor….  tanggal…  bulan….  tahun….  telah  dilakukan  perubahan/pencabutan*)  atas  akta perjanjian  perkawinan  Nomor…..  tanggal….  bulan…  tahun….  yang  dibuat  di  hadapan Notaris…. yang berkedudukan di…. sebagai lampiran dalam akta perkawinan atau dengan nama lain dan surat keterangan pelaporan perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.
…………………,………….. 20
Pejabat Pencatatan Sipil
_____________________
Nip.

## D. Simpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  analisis  dari  bab- bab  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa Pengaturan  mengenai  perjanjian  kawin setelah keluarnya putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menentukan  bahwa  perjanjian  kawin  dapat dibuat  sebelum,  pada  saat  dan  selama perkawinan  berlangsung.  Terdapat  beberapa format  dari  model  perjanjian  kawin  yang dapat  menjadi  panduan  bagi  para  notaris yang  akan  membuat  akta  perjanjian  kawin dan  terdapat  pula  surat  edaran  dari  Dirjen Dukcapil  terkait  Pencatatan  Pelaporan Perjanjian Perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Atwood,Barbara  A.  and  Bix,  B.  H.  (2012).
A  New  Uniform  Law  For  Premartial and  Marital  Agreements. Family  Law
Quarterly , 46 (3), 313.
Budiono,  H.  (2017).  Perjanjian  Perkawinan Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 dan
Permasalahannya.  In Loka  Karya
Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK  69/2015 .  Bandung:  Universitas Padjadjaran.
Cooke,  Elizabeth;  Clarke,  S.  (2014).  The
Law Commisions Report on
Matrimonial  Property,  Needs  and
Agremeents. Family  Law  Quarterly ,
48 (2), 362.
Crotyy, P. M. (1999). Family Law in United States  Changing  Perspectives .  Peter Lang Publishing.
de  Boer,  C.  A.-J.  (2001). Personen  -en
Familierecht, zestiende druk .
Amsterdam: Kluwer-Deventer.
Judiasih,  S.  D.  (2017a).  Pertaruhan  Esensi
Itikad Baik dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XIII/2015. Jurnal  Notariil ,
1 (2), 82–83.
Judiasih, S. D. (2017b). Quo Vadis  Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015  tentang  Perjanjian Kawin.  In Lokakarya  Perjanjian
Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015 .
Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas
Padjadjaran Bandung.
Katz, S. N. (2003). Family Law in America .
New York: Oxford University Press. Li,  L.  (2014).  Be  Prepared  in  Advance:  A Case For Allowing Binding Prenuptial
Agreementd in Hongkong.
International  Journal  of  Law,  Policy and The Family , 28 (3), 340.
Sugiharto.  (2017).  Pelaksanaan  Pencatatan Perjanjian  Perkawinan  Pasca  Putusan MK  Nomor  69/PUU-XIII/2015  di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan
Sipil  Kota  Bandung.  In Loka  Karya Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK  69/2015 .  Bandung:  Universitas Padjadjaran.
Walker,  L.  M.  (2015). Family  Law  and Public  Policy .  Amsterdam:  Wolters Kluwer.