Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                   DOI: 10.36526/js.v7i2.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## CROSS-BORDER COMPETITION FRAMEWORK: IMPLEMENTATION OF THE EXTRATERRITORIALITY PRINCIPLE IN THE APPLICATION OF
COMPETITION LAW IN INDONESIA UNDER LAW NUMBER 5 OF 1999
CROSS-BORDER COMPETITION FRAMEWORK: IMPLEMENTASI PRINSIP EKSTRATERITORIALITAS PADA PENERAPAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DI BAWAH UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
Gaung Aidaferti Zelina CH 1*
Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
gaungaidaferti@gmail.com
(*) Corresponding Author gaungaidaferti@gmail.com
How  to  Cite:  Zelina  CH,  Gaung  Aidaferti.  (2023).  Cross-Border  Competition  Framework:  Implementasi  Prinsip Ekstrateritorialitas Pada Penerapan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Di Bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.. Santhet, 2(2), x-x.                                                                   doi : 10.36526/js.v3i2. Abstract Received    : 30-03-2023 Revised      : 06-04-2023 Accepted    : 30-05-2023 Keywords: Prinsip Ekstrateritorialitas, Persaingan Usaha, Cross-Border In  the  context  of  the  application  of  business  competition  law  in  Indonesia,  Law Number 5 Year 1999 has a scope that applies in the territory of Indonesia. This law regulates the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition in  the  country  to  protect  consumers,  promote  fair  competition,  and  encourage economic efficiency. This research uses the normative juridical method to analyze legal norms and principles. The approaches used include the statutory approach, comparative law approach, and case approach. The analysis shows that Law No. 5/1999 on Competition Law does not regulate extraterritorial jurisdiction for foreign companies. Supreme Court Regulation Number 03 of 2005 and KPPU Regulation Number 2 of 2023 also do not contain extraterritoriality clauses in competition law. This lack of legal certainty will affect the implementation of the decision, even though there is a legally binding decision declaring violations by foreign companies. KPPU cannot execute without a strong legal basis. Indonesian court decisions are only valid  in  the  Indonesian  jurisdiction.  To  carry  out  competition  law  enforcement efficiently and effectively, bilateral or multilateral cooperation with other countries is required.

## PENDAHULUAN
Semenjak  berlakunya  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, masih banyak permasalahan persaingan antar pelaku usaha  yang  perlu  mendapat  kajian  lebih  mendalam.  Salah  satunya  yaitu  mengenai  berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bagi pelaku usaha yang berada di luar negeri. Kegiatan ekonomi dan perdagangan pada saat ini merupakan kegiatan transnasional yang bahkan bersifat global dengan tujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan  dunia  dengan  membuka  pasar  barang,  jasa,  serta  modal  yang didapatkan dari sumber luar negeri (Kennedy, 2001). Keterbukaan sebuah pasar dalam suatu negara akan  menyebabkan  berkurangnya  hambatan  perdagangan  dan  akan  meningkatkan  persaingan antara produksi yang ada di dalam negeri dengan masuknya barang dan jasa yang berasal dari luar negeri.(Yoseva, 2009)
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                   DOI: 10.36526/js.v7i2.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 2008 silam, Indonesia telah membuka pasar bagi investor asing untuk berbagai barang dan jasa, yang juga termasuk industri ritel (Silalahi, 2008). Telah  masuknya  investor,  barang,  serta  jasa  yang  berasal  dari  luar  negeri,  selain  membawa keuntungan juga dapat memerikan dampak negatif bagi persaingan usaha di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan persiapan yang cukup matang untuk dapat terus bersaing dalam pasar yang telah berkembang ini. Salah satu faktor penting dan utama adalah adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi acuan serta dapat menjamin perlakuan yang sama dan adil bagi seluruh pelaku usaha. Suatu peraturan perundang-undangan sebuah negara pada dasarnya hanya dapat berlaku bagi  perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan  di  dalam  wilayah  negara  yang  bersangkutan.  Asas teritorial, menjadi permasalahan dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang bersifat transnasional dan global, yang mana pelaku usahanya berasal dari berbagai negara.
Hukum Persaingan Usaha di Indonesia memuat dua pasal yang berkaitan dengan usaha yang dilaksanakan di dalam negeri maupun yang datang ke luar negeri. Yang pertama, yaitu Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengertian pelaku usaha adalah setiap perserorangan atau badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  usaha  dalam wilayah  hukum  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  baik  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  oleh  perjanjian, melakukan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi. Yang kedua, Pasal 16 Undang-Undang No. 5  Tahun  1999  yang menyatakan bahwa  pelaku  usaha  di  Indonesia  dilarang membuat  perjanjian dengan pihak lain di luar negeri. Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menunjukkan bahwa Undang-Undang Persaingan  Usaha  hanya  dapat berlaku  untuk wilayah  Indonesia yang terbatas. Kondisi  hukum  persaingan  usaha  sudah  memerlukan  pembaharuan  untuk  dapat  mengakomodir kebutuhan ekonomi yang dinamis.
Ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 menunjukkan bahwa Undang-Undang Persaingan Usaha hanya  terbatas  berlaku  untuk  wilayah  Indonesia  saja  dan  memerlukan  pembaharuan.  Ketentuan hukum  persaingan  usaha  di  berbagai  negara  telah  mengatur  pemberlakuan  Hukum  Persaingan Usaha secara ekstateritorial. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, penulis  merumuskan  masalah  yang  akan  dikaji  lebih  lanjut  dalam  penelitian  ini,  yaitu  apakah ketentuan Hukum Persaingan Usaha Indonesia berlaku untuk pelaku usaha asing yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia?

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis norma dan prinsip hukum.  Pendekatan  yang  digunakan  meliputi  pendekatan  undang-undang,  pendekatan  hukum perbandingan,  dan  pendekatan  kasus.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  normatif  ini mengedepankan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk antara lain  UUD  1945,  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  dan  Peraturan  KPPU  Nomor  2  Tahun  2023  tentang  Tata  Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain bahan hukum tersebut, penelitian ini memanfaatkan data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang diterbitkan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Memahami Kewenangan Suatu Negara (Yurisdiksi)
Yurisdiksi  secara  umum  didefinisikan  sebagai  kekuasaan  negara.  Kekuasaan  ini merupakan sarana atau tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk menentukan undang-undang negaranya  dan  menegakkan  peraturan  tersebut.  Yurisdiksi  juga  dapat  mencakup  pengakuan terhadap orang, properti, perilaku, atau kombinasi dari ketiganya. Yurisdiksi suatu negara terbatas pada wilayah nasionalnya. Sedangkan teritorialitas merupakan dasar yurisdiksi suatu negara dan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                   DOI: 10.36526/js.v7i2.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
merupakan  dasar  dari  kedaulatan  suatu  negara.  Negara  memiliki  kedaulatan  hukum  yang  tidak terbatas dalam setiap hal yang terjadi di wilayahnya, selain dengan pengecualian tertentu seperti perjanjian diplomatik atau pemberlakuan hukum internasional.(Zerk, 2010) Masalah yurisdiksi erat kaitannya dengan masalah penegakan hukum di setiap negara dan berhubungan langsung dengan kedaulatan suatu negara. Yurisdiksi negara berarti kekuasaan atau kewenangan suatu negara untuk menyatakan dan menegakkan hukum yang dibuat oleh negara atau bangsa  itu  sendiri.  Lebih  khusus,  yurisdiksi  adalah  kewenangan  negara  untuk  membuat  dan menerapkan  serta  menegakkan  hukum  nasionalnya  dalam  batas-batas  wilayahnya.  Selain  itu, negara juga memiliki kewenangan untuk membuat dan melaksanakan berlakunya hukum nasional di  luar  batas  wilayahnya,  atau  lebih  dikenal  dengan  yurisdiksi  negara  berdasarkan  hukum internasional.(Widagdo et al., 2019)
Yurisdiksi  ekstrateritorial  mengatur  tentang  kemampuan  hukum  suatu  negara  untuk menjalankan  kedaulatan  atau  kewenangannya  di  luar  wilayahnya  sepanjang  menyangkut wilayahnya  (Ristaniemi,  2013).  Pada  tingkat  implementasi,  penerapan  prinsip  yurisdiksi ekstrateritorial kerap menemui beberapa kendala, terutama ketika berhadapan dengan yurisdiksi di negara lain. Asas ekstrateritorial tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan karena suatu negara tidak dapat  menjalankan  kekuasaannya  di  wilayah  negara  lain,  meskipun  memiliki  yurisdiksi  atas kepentingan hukum tertentu di sana.
Penerapan yurisdiksi persaingan usaha Republik Indonesia terhadap pelaku usaha yang berkedudukan  di  negara  lain  tidak  diatur  secara  tegas  dalam  sistem  hukum  Indonesia.  Namun demikian,  dalam  masyarakat  internasional,  terdapat  prinsip  ekstrateritorialitas  dalam  hukum persaingan usaha. Selain itu, hukum persaingan usaha utamanya melibatkan penegasan langsung yurisdiksi ekstrateritorial atas pelaku usaha serta perilaku asing.

## Pengertian Prinsip Ekstrateritorialitas dalam Hukum Persaingan Usaha
Dalam  hukum  persaingan  usaha,  penggunaan  dan  pembentukan  akuntabilitas  secara umum dapat berlaku secara ekstrateritorial. Misalnya, pelaku usaha dapat dikenai ketentuan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh badan usaha sebagai pelaku usaha, pelaku usaha lain sebagai badan ekonomi meskipun salah satu badan usaha tersebut berkedudukan di luar wilayah negara. Yurisdiksi ekstrateritorial adalah suatu keadaan di mana negara melalui kewenangannya memiliki kekuasaan  penuh  atas  wilayahnya.  Namun,  terdapat  pengecualian  di  mana  suatu  negara  dapat menjalankan yurisdiksinya di negara lain dengan beberapa batasan.
Amerika  Serikat  memperkenalkan  yurisdiksi  ekstrateritorial  dalam  hukum  persaingan usaha.  Sebelum  tahun  1940-an,  negara-negara  di  dunia  masih  menerapkan  “strict  jurisdiction”. Hingga tahun 1945, ada perkembangan awal ‘doctrinal effect' modern di yurisdiksi persaingan usaha Amerika  Serikat.  Perkembangan  ini  ditandai  dengan kasus  Amerika  Serikat vs  Aluminium  Co.  of America ('Alcoa') (Alford, 1992). Di Alcoa, Second Circuit menangani dugaan kartel anti-persaingan yang melibatkan beberapa perusahaan asing dari Kanada, Swiss, Jerman, dan Inggris.
Pemerintah AS menuduh bahwa perusahaan independen Kanada yang didirikan oleh Alcoa mengambil  alih  properti  asingnya.  Alcoa  dianggap  ikut  serta  dalam kartel  asing yang  bermaksud menetapkan kuota impor aluminium ke Amerika Serikat. Mengenai batasan yang biasanya dipatuhi negara dalam menjalankan kekuasaannya, Hakim AS berpendapat bahwa negara mana pun dapat mengenakan kewajiban, bahkan pada orang yang tidak berada di dalam wilayahnya, untuk perilaku di  luar  perbatasannya  yang  memiliki  konsekuensi  di  dalam  wilayahnya  dan  berbatasan  dengan negara lain. Yang mana kemudian, kewajiban ini biasanya akan diakui oleh negara lain.
Oleh  karena  itu,  Amerika  Serikat  menerapkan  "effects  doctrine"  untuk  melegitimasi yurisdiksi ekstrateritorialnya. Doktrin ini mengatur ketentuan, “any anti-competitive actor in the United States of America could be charged with competition law in the United States of America law, if it is proven to have a monopoly or unfair business competition in its jurisdiction, whether by chance or planned”  (Mitchell,  2001).  Pengaturan  hukum  persaingan  usaha  pada  dasarnya  merupakan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                   DOI: 10.36526/js.v7i2.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
kewajiban  yang  dipikul  oleh  yurisdiksi  pemerintah  pusat,  termasuk  yurisdiksi  legislatif,  eksekutif, yudikatif  yang  secara  konseptual  dapat  diterapkan  secara  ekstrateritorial.  Namun dalam  konteks implementasinya,  perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  apakah  berpotensi  melanggar  otonomi negara lain atau tidak.
Pada prinsip yurisdiksi teritorial berlaku hukum negara tuan rumah untuk setiap orang yang berada di wilayah negara yang bersangkutan. Misalnya, pelaku usaha yang ikut serta dalam kegiatan usaha di Indonesia harus mematuhi peraturan persaingan usaha di Indonesia (Widagdo et al., 2019). Prinsip ini juga berlaku bagi pemegang saham asing di perusahaan-perusahaan di Indonesia karena saham yang dikuasai berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Doktrin ini merupakan bentuk pengakuan terhadap perusahaan induk karena perusahaan induk dan anak perusahaannya memiliki entitas ekonomi yang terkoordinasi dan terhubung.
Salah  satu  doktrin  yang  mendasari  isu  ini  adalah  Doktrin  ‘Single  Economic  Entity’ (selanjutnya, “SEE”). Doktrin SEE muncul dalam hukum persaingan usaha di Uni Eropa dalam kasus Christiani  dan  Nielsen  (Moisejevas  &  Urbonas,  2017).  Pada  awalnya,  tanggung  jawab  atas pelanggaran  hanya  wajib  dilakukan  oleh  perusahaan  yang  secara  langsung  terlibat  dalam pelanggaran  tersebut.  Namun  dalam  perkembangannya,  perusahaan  induk  dapat  dimintai pertanggungjawaban  atas  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anak  usahanya.  Analogi  yang digunakan  dalam  doktrin  ini  adalah  sistem  peradilan  pidana,  dimana  orang  tua  dapat  dimintai pertanggungjawaban  atas  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  anaknya.  Demikian  pula  dalam hubungan antara induk perusahaan (holding company) dengan anak usahanya.
Doktrin  ini  dapat  membuat  hukum  persaingan  usaha  diterapkan  secara  ekstrateritorial (Odudu  &  Bailey,  2014).  Pelaku  usaha  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  tindakan  yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dalam satu unit ekonomi, meskipun pelaku usaha beroperasi di luar yurisdiksi hukum persaingan usaha negara tersebut. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha dapat menjadikan negara ekstrateritorial menjalankan yurisdiksinya di wilayah negara lain dengan batasan tertentu  (Emmenegger,  2016).  Secara  ekonomi, SEE  berdampak  positif  bagi  pelaku  usaha  yang saling terkait, yaitu menentukan kebijakan atau pengelolaan/manajemen yang sama untuk setiap pelaku  usaha  yang  terkait  dengan  dan/atau  anak  usaha  mereka.  Dengan  harapan  terciptanya efisiensi  dalam  menjalankan  usaha.  Namun  sebaliknya,  SEE  dapat  berdampak  pada  anak usahanya, yaitu tidak mendapatkan kebebasan untuk menentukan arah dan kebijakan perusahaan. Badan usaha ekonomi tunggal tersebut dinyatakan melanggar hukum persaingan dan dunia usaha, padahal  badan  usaha  tersebut  berbeda  secara  hukum,  yaitu  masing-masing  memiliki  badan hukumnya sendiri.
SEE pertama kali diterapkan di Uni Eropa dalam kasus dyestuff pada tahun 1972 dan terus berkembang dalam persaingan usaha khususnya di Uni Eropa. Suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai satu kesatuan ekonomi dilihat dari kepemilikan saham yang dimiliki harus melebihi 50% dan menjadi saham mayoritas. Namun, jika suatu perusahaan memiliki saham di bawah 50% tetapi dapat mengendalikan  anak  perusahaan,  maka  anak  usaha  tersebut  tidak  memiliki  kebebasan  untuk menjalankan perusahaan; yang dapat dianggap sebagai SEE.

## Prinsip Ekstrateritorial di Indonesia
Dilihat dari status perdata badan hukum, Sudargo Gautama menyatakan bahwa ada teori yang  dapat  menentukan  dan  mempunyai  lingkungan  kuasa  berlaku  secara  universal  dan  tidak terbatas pada territorial suatu negara tertentu (Gautama, 1992). Untuk menentukan status perdata suatu Badan Hukum, ada empat teori yang berlaku, yaitu Teori Inkorporasi, Teori Statutair, Teori Manajemen Efektif dan Teori Kontrol.(Gautama, 1992)
Teori Inkorporasi adalah teori yang berprinsip bahwa badan hukum tunduk pada hukum dimana  didirikan,  yakni  negara  yang  hukumnya  telah  digunakan  pada  waktu  pendiriannya. Sedangkan menurut Teori Statutair, hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat dimana menurut Statuta  badan  hukum  tersebut  mempunyai  kedudukan.  Teori  Manajemen  Efektif  merupakan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                   DOI: 10.36526/js.v7i2.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
penentuan  status  badan  hukum  berdasarkan  tempat  manajemen  yang  paling  efektif  dari  badan hukum  tersebut.  Menurut Teori  Kontrol,  status  badan  hukum  adalah  berdasarkan hukum  negara yang melakukan kontrol terhadap badan hukum tersebut.
Dapat dikatakan dalam menentukan penerapan prinsip ekstrateritorialitas, untuk memutus kasus  pelaku  usaha  yang  bertempat  tinggal  dan didirikan di  negara  lain  yang  tidak  berdasarkan hukum  Indonesia  dapat  dilakukan dengan  Teori Manajemen Efektif  dengan  menentukan dimana status suatu badan hukum ditentukan berdasarkan tempat manajemen yang paling efektif dari badan hukum tersebut.

## Prinsip Ekstrateritorial di Uni Eropa
Walaupun  beberapa  penelitian  tentang  yurisdiksi  ekstrateritorial  di  Indonesia  telah dilakukan, namun hanya sedikit penelitian yang melihat bagaimana penerapannya di negara lain. Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis membahas salah satu kasus di Uni Eropa (UE). Pengadilan Uni Eropa dalam kasus Wood Pulp I,8, menyatakan bahwa:
“It should be observed that an infringement of Article 101, such as the conclusion of an agreement which has had the effect of restricting competition within the common market, consists of conduct made up of two elements, the formation of the agreement, decision or concerted practise and the implementation thereof. If the applicability of prohibitions laid down  under  competition  law  were  made  to  depend  on  the  place  where  the  agreement, decision,  or  concerted  practise  was  formed,  the  result  would  obviously  be  to  give undertakings an easy means of evading those prohibitions. The decisive factor is, therefore, the place where it is implemented. The producers, in this case, implemented their pricing agreement within the common market. It is immaterial in that respect whether or not they had recourse to subsidiaries, agents, sub-agents, or branches within the community to make their  contacts  with  purchasers  within  the  community.  Accordingly,  the  community's jurisdiction  to  apply  its  competition  rules  to  such  conduct  is  covered  by  the  territoriality principle as universally recognised in public international law.”
Namun demikian, “Komisi Eropa menyatakan dalam Effect on Trade Guidelines bahwa baik Pasal 101 maupun Pasal 102” berlaku untuk perjanjian atau praktik terlepas dari di mana perjanjian itu berada atau di mana perjanjian itu dibuat, asalkan perjanjian atau praktik diterapkan di dalam UE, atau menghasilkan dampak di dalam UE.
Pasal di atas menjadi dasar pembentukan yurisdiksi, dan disebut sebagai doktrin “qualified effects”. Doktrin  efek  yang  memenuhi  syarat telah  disahkan oleh  Pengadilan  Umum UE sebagai dasar alternatif untuk menetapkan yurisdiksi terhadap doktrin “implementasi”, setidaknya mengenai kasus berdasarkan Pasal 102 TFEU dan Peraturan Penggabungan UE.
Dapat diperhatikan bahwa yurisdiksi dapat dibentuk di bawah doktrin “efek yang memenuhi syarat” berdasarkan efek ekonomi yang dihasilkan dalam wilayah tertentu; “implementasi” perjanjian di dalam wilayah itu tidak diperlukan (Zelger, 2020). Doktrin efek berarti “bahwa perjanjian, praktik bersama, atau keputusan asosiasi perusahaan yang dibuat di luar negeri oleh perusahaan asing yang memiliki efek di negara bagian tertentu dibawa di bawah yurisdiksinya”. Misalnya, dalam kasus Alcoa, Pengadilan Banding Sirkuit Kedua menyatakan bahwa aturan persaingan dapat diterapkan pada perusahaan asing jika tindakan dari perusahaan ini memiliki dampak langsung, substansial, dan dapat diperkirakan secara wajar pada perdagangan. Doktrin efek yang memenuhi syarat dapat diartikan lebih  ekspansif  untuk menetapkan yurisdiksi  daripada doktrin  implementasi.  Pengadilan Umum telah menyatakan bahwa efek yang memenuhi syarat mengacu pada kriteria efek segera, substansial dan dapat diperkirakan. Dengan demikian, doktrin efek yang memenuhi syarat dapat menjadi jalan alternatif untuk mencari yurisdiksi di Negara ketiga.
Pengujian  dan  penilaian tentang  apakah kriteria dipenuhi  tentang  negara  ketiga  (tempat produk  dijual) kemungkinan  besar sangat  spesifik  berdasarkan  fakta.  Misalnya, fakta  bahwa  dua
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                   DOI: 10.36526/js.v7i2.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
perusahaan  memiliki  kontak  dengan  pembeli  produk  jadi  di  negara  ketiga,  termasuk  negosiasi mengenai harga Komponen X atau bahwa produk jadi dijual ke seluruh dunia. Perusahaan tidak menyadari terhadap apakah produk jadi dijual di negara ketiga dan dapat menilai implementasi atau efek yang memenuhi syarat tetapi mungkin juga tidak menentukan.
Analisa Kasus
Bagian  ini  akan  membahas  keputusan  KPPU  mengenai  bisnis  lintas  negara  yang berdampak  pada  lingkungan  ekonomi  Indonesia.  Meskipun  Undang-Undang  Persaingan  Usaha Indonesia (UU No. 5 Tahun 1999) tidak mengatur tentang prinsip ekstrateritorialitas, Indonesia telah memutus  kasus  pelaku  usaha  yang  bertempat  tinggal  dan  didirikan  di  negara  lain  yang  tidak berdasarkan  hukum  Indonesia.  Prinsip  ekstrateritorialitas  diterapkan  dalam  3  (tiga)  kasus, yaitu:(Toha, 2015) Kasus Temasek dalam Putusan No. 07/KPPU-L/2007, kasus Very Large Crude Carrier  (VLCC)  dalam  Putusan  No.  07/  KPPU-L/2004,  dan  kasus  Toray  dalam  Putusan  No. 09/KPPU/Kep.3/I/2016.
Putusan  pertama  adalah  kasus  Temasek.  KPPU  mengeluarkan  putusan  pertama  untuk badan  usaha  asing  atas  Perkara  Nomor:  07/KPPU-L/2007  yang  diajukan  kepada  kedua  pelaku usaha tersebut melalui surat tertanggal 26 April 2007. Tim Pemeriksa KPPU menemukan indikasi kuat melanggar Pasal 27 huruf (a) UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Temasek. KPPU juga menemukan dugaan pelanggaran Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Telkomsel dengan penjabaran temuan sebagai berikut:
“a)  Temasek  Holding  (Private)  Limited,  melalui  Singapore  Telecommunication  Ltd,
Singapore  Technologies  Telemedia  Pte.Ltd.,  Communication  Ltd.,  Singapore  Telecom Mobile Pte. Ltd. dan Indonesia Communication Limited memiliki 35% saham di Telkomsel dan 40,77% di Indosat; b) Telkomsel dan Indosat secara bersama-sama menguasai 89% pangsa  pasar  atau  sekurang-kurangnya  lebih  dari  50%  pangsa  pasar  pasar  jasa telekomunikasi selular di seluruh Indonesia; c) Berdasarkan data ekonomi terlihat bahwa kinerja Indosat tidak sebaik kinerja operator lain; d) Kepemilikan silang yang dimiliki oleh Grup Usaha Temasek terhadap Telkomsel dan Indosat telah menyebabkan berkurangnya persaingan antara Telkomsel yang memiliki pangsa pasar terbesar dengan Indosat yang memiliki pangsa pasar terbesar kedua di pasar layanan telekomunikasi seluler di seluruh wilayah  Indonesia;  e)  Memerintahkan  kepada  Temasek  Holdings,  Pte.  Ltd.,  bersama dengan  Singapore  Technologies  Telemedia  Pte.  Ltd.,  STT  Communications  Ltd.,  Asia Mobile  Holding  Company  Pte.  Ltd.,  Asia  Mobile  Holdings  Pte.  Ltd.,  Indonesia Communication Limited, Indonesia  Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications  Ltd.,  dan  Singapore  Telecom  Mobile  Pte.  Ltd.  untuk menghentikan tindakan kepemilikan saham Telkomsel dan Indosat. Hal itu dilakukan dengan melepaskan seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu perusahaan, yaitu Telkomsel atau Indosat, dalam  jangka  waktu  paling  lama  2  (dua)  tahun  terhitung  sejak  tanggal  keputusan  ini mempunyai kekuatan hukum tetap.”
Dalam putusannya, KPPU menginstruksikan para pihak untuk memutuskan perseroan yang akan dilepas kepemilikan sahamnya dan melepaskan hak suara serta hak untuk mengangkat direksi dan  komisaris  di  salah  satu  perseroan  yang  akan  dilepas  yaitu  Telkomsel  atau  Indosat,  sampai dengan  sahamnya  dilepas.  KPPU  juga  menghukum  mereka  masing-masing  “membayar  denda sebesar Rp.  25.000.000.000,00 (dua  puluh lima miliar rupiah) yang wajib  disetor  ke  Kas Negara sebagai pembayaran penghasilan denda atas pelanggaran di bidang persaingan usaha”. Selain itu, KPP memerintahkan Telkomsel untuk menghentikan praktik pengenaan tarif tinggi dan menurunkan tarif layanan seluler paling sedikit 15% dari tarif yang berlaku.(Sirait, 2008) Selain  itu,  hukum Indonesia melarang  pendirian beberapa perusahaan dengan  kegiatan usaha  yang  sama  dalam  pasar  bersangkutan  yang  sama  jika  hal  itu  mengakibatkan terciptanya
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                   DOI: 10.36526/js.v7i2.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
“posisi  dominan”  dan  “penguasa  pasar”  (Nakagawa  Masanao,  2006).  Dalam  kasus  Temasek, pendirian  beberapa  perusahaan  dengan  kegiatan  usaha  yang  relatif  sama  berdampak  pada munculnya  posisi  dominan  Dalam  kasus  Temasek,  proses  penggabungan  perusahaan  telah melanggar Pasal 27 karena pangsa pasar yang terbentuk mengakibatkan integrasi horizontal yang menimbulkan penguasaan pasar.
Pada tahap kasasi, grup Temasek berpendapat bahwa pemerintah Indonesia (diwakili oleh KPPU) tidak berwenang memeriksa karena perusahaan yang termasuk dalam grup Temasek tidak didirikan  berdasarkan  hukum  Indonesia.  Selain  itu,  perusahaan-perusahaan  tersebut  tidak beroperasi  secara  langsung  di  Indonesia.  KPPU  menolak  permohonan  kelompok  Temasek  dan menyatakan bahwa kelompok Temasek merupakan badan usaha yang memenuhi unsur Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999. Perlu dicatat bahwa Pasal 1 menganut asas SEE. Anak perusahaan tidak memiliki independensi untuk menentukan arah kebijakan perusahaan dalam hubungan induk- anak perusahaan. Konsekuensinya adalah pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan perusahaan lain dalam suatu entitas ekonomi.
Kasus  kedua  adalah  Perusahaan  Pertamina  Very  Large  Crude  Carriers  (VLCC)  yang merupakan kasus terkenal di Indonesia dalam proses divestasi dua kapal tanker. Kasus ini bermula pada  November  2002  ketika  Pertamina  memesan  dua  kapal  tanker  VLCC  dari  Hyundai  Heavy Industries di Ulsan, Korea Selatan, seharga USD65 juta per unit. Namun demikian, di kemudian hari, terjadi kesulitan keuangan. Pertamina kemudian menjual dua kapal tanker itu seharga USD184 juta pada  April  2004.  Setelah  diselidiki  oleh  KPPU,  penunjukan  konsultan  dalam  penjualan  itu  tidak dilakukan  melalui  tender.  Komisi  juga  menilai  harga  jual  lebih  rendah  dan  potensi  kerugian pendapatan negara mencapai Rp180-504 miliar. Pada 3 Maret 2005, KPPU menyatakan Pertamina telah  melanggar Undang-Undang Nomor  5 Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Dalam  kasus  VLCC,  Mahkamah  Agung  (MA)  mengabulkan  permohonan  kasasi  KPPU terkait divestasi (penjualan) dua kapal tanker massive crude carrier (VLCC) milik Pertamina. Anggota majelis hakim kasasi menyatakan kasus tersebut telah diputus pada 29 November. Majelis kasasi menolak keberatan Pertamina yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Akibat putusan tersebut,  putusan di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  ditolak.  Dengan demikian,  putusan kasasi sama dengan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Pemerintah Indonesia memutus kasus tersebut karena tender dilakukan di Indonesia dan dianggap berdampak pada Indonesia hingga 54 juta USD. Dalam proses divestasi dua Pertamina Very Large Crude Carriers (VLCC) milik PT Pertamina Indonesia, perusahaan asing tersebut terbukti secara hukum melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha. Dalam hal ini, PT Pertamina, Tbk. dan Goldman  Sachs,  Pte.  telah  menetapkan  Frontline,  Ltd.  sebagai  pemenang  tender.  Selain  itu, terdapat  pelanggaran  Pasal  19  huruf  (d)  tentang  praktik  diskriminatif  yang  dilakukan  secara bersama-sama  oleh  PT  Pertamina,  Tbk.,  Goldman  Sachs,  Pte.,  Frontline,  Ltd.,  dan  PT  Equinox Shipping Company kepada Essar Shipping, Ltd. dan Grup Holding Kapal Luar Negeri.
Terhadap Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004 tanggal 3 Maret 2005, PT Pertamina Tbk., Goldman Sachs Pte., Frontline Ltd., dan PT Equinox Shipping Company mengajukan upaya hukum keberatan  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Berdasarkan  pengajuan  upaya  hukum  keberatan tersebut, maka pada tanggal 25 Mei 2005, Majelis Hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  No.4/KPPU/2005  PN.JKT.PST  mengabulkan  permohonan  kasasi  tersebut.  Kemudian, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, KPPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Pada tanggal 29 November 2005, Majelis Hakim melalui Putusan Mahkamah Agung RI No.  04K/KPPU/2005  mengabulkan  permohonan  kasasi  KPPU  tersebut.  Dengan  dikeluarkannya Putusan  Mahkamah  Agung  tersebut,  dalam  putusan  tersebut  terlihat  bahwa  Indonesia  telah menerapkan prinsip ekstrateritorialitas dalam memutus beberapa kasus bisnis terhadap perusahaan asing di Indonesia
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                   DOI: 10.36526/js.v7i2.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Kasus terakhir yang akan dibahas dalam artikel ini adalah kasus Toray. KPUU memutus kasus Toray yang melibatkan perusahaan asing dengan Keputusan No. 17/KPPU M/2015 tentang pengambilalihan saham perusahaan Wongjjin. Dalam putusan tersebut, KPPU menjatuhkan sanksi kepada Toray Advanced Materials Korea Inc. (TAK) yang juga merupakan badan hukum asing yang tidak  berkedudukan  dan  berkedudukan  di  Indonesia.  Dalam  putusan  tersebut,  terlapor  diduga melanggar  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  Pasal  29  jo.  Peraturan  Pemerintah Nomor  57 Tahun 2010 Pasal 6.
Dalam  menjatuhkan  pidana,  KPPU  mensyaratkan  pihak  terlapor  memiliki  kewajiban sebagai  berikut:  a)  Menyatakan  Terlapor  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 29 jo. Peraturan Pemerintah Nomor  57  Tahun  2010,  Pasal  6;  b)  Menghukum  Terlapor  membayar  denda  sebesar  Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang harus disetor langsung atau melalui sebagian kelompok usaha Terlapor yang berkedudukan di Indonesia, ke Kas Negara sebagai pembayaran denda atas pelanggaran  di  bidang  persaingan  usaha;  c)  Memerintahkan  Terlapor  untuk  membayar  denda, melaporkan, dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda kepada KPPU.
Dari kasus-kasus di atas diketahui bahwa Pasal-pasal Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tidak secara tegas mengatur hubungan antara induk perusahaan atau pemegang saham utama yang berbentuk badan usaha asing dengan perusahaan yang mempunyai kegiatan langsung di Indonesia. Pasal  1  ayat  (5),  misalnya,  mengatur  jangkauan penerapan  wilayah kekuasaan.  Undang-undang tersebut hanya berlaku bagi pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha di wilayah  negara  Republik  Indonesia.  Frasa  yang  menyebutkan  bahwa  “yang  didirikan  dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia” menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  menganut  asas  teritorial  subjektif  sedangkan  frasa “melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia" menunjukkan prinsip teritorial objektif.
Namun demikian, menurut ketentuan Pasal 1, ruang lingkup pelaku usaha diatur secara akumulatif,  yaitu  terbatas  pada  badan  usaha  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan kegiatan usaha  di wilayah  negara Republik  Indonesia.  Tidak  adanya  pengaturan  dalam  Undang- Undang No.5 Tahun 1999 yang secara tegas mengatur pelaksanaan asas ekstrateritorial dapat terus menimbulkan ketidakpastian dalam penanganan masalah yang melibatkan pelaku usaha yang tidak didirikan  dan  berkedudukan  di  Indonesia  karena  kepastian  hukum  menuntut  penegakan  aturan sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  (Maarif,  2010).  Oleh  karena  itu,  perlu  mengakomodasi regulasi  dengan  doktrin  ekstrateritorial  untuk  menjerat  tindakan  yang  dilakukan  di  luar  wilayah Indonesia  tetapi  berdampak  anti  persaingan  di  pasar  Indonesia  dan  mempengaruhi  pencapaian tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia. Penyempurnaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sangat  penting  untuk  mengatur  secara  tegas  ruang  lingkup  perusahaan  induk  pelaku  usaha  di Indonesia,  terutama  rancangan  amandemen Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  melalui  definisi pelaku.
Wacana Revisi dan Kerjasama Negara Putusan  KPPU  atas  kasus-kasus  tersebut,  sebagaimana  disebutkan  sebelumnya,  telah menimbulkan tantangan dan tanggapan publik untuk mendorong perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun  1999. Naskah  Akademik Rancangan Revisi  Undang-Undang tersebut  menyatakan  bahwa pemerintah  Indonesia  harus  meninjau  aturan  persaingan  usaha  di  Indonesia,  khususnya  pada masalah implementasi. Isu penting terkait implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam hal ini adalah definisi pelaku usaha di luar yurisdiksi Indonesia.
Dalam draf amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tampak bahwa pengertian usaha telah diperluas. Alasan perubahan definisi pelaku usaha adalah Indonesia telah memasuki masyarakat pasar bebas. Cakupan pasar dan praktik ekonomi harus melibatkan masyarakat regional dan  internasional.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  instrumen  regulasi  yang  dapat  mengakomodir
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                   DOI: 10.36526/js.v7i2.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
kebutuhan  tersebut.  Rancangan  perubahan  undang-undang  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara khusus memuat pengaturan tentang pelaku usaha yang didirikan dan berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam pelaksanaannya  melakukan  praktek-praktek  anti  persaingan  berdampak  terhadap  perekonomian Indonesia.
Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya berlaku bagi pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Frasa yang  berbunyi  “didirikan  dan  berkedudukan  dalam  wilayah  hukum  Negara  Republik  Indonesia” menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menganut asas kewilayahan subjektif,  sedangkan  frasa  “melakukan  usaha  dalam  wilayah  hukum  negara  Republik  Indonesia" menunjukkan prinsip teritorial objektif. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal ini, ruang lingkup pelaku usaha diatur secara kumulatif, membatasi badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
Pendapat  KPPU  tercermin  dalam  beberapa  perkara  terkait  persaingan  usaha  yang diputuskan oleh KPPU. Sejak berdirinya KPPU pada tahun 2000, terhitung telah ada tujuh putusan yang dijatuhkan oleh KPPU terhadap badan usaha asing yang tidak didirikan, tidak berkedudukan di Indonesia, dan tidak memiliki kantor cabang atau perwakilan di Indonesia (Iskandar, 2011). KPPU menerapkan doktrin tersebut dengan bercermin pada pengalaman dalam pembenaran Uni Eropa. Komisi Eropa menerapkan prinsip ini dalam Europemballage and Continental Can Commission pada kasus  tahun  1973,  yang  kemudian  diperkuat  oleh  Mahkamah  Agung  Eropa  (European  Court  of Justice)  dan  menjadi  yurisprudensi  kasus  persaingan  usaha  berikutnya.  Menurut  sistem  hukum Indonesia, perlu dicatat bahwa tidak wajib tunduk kepada presiden sebagai negara common law di Uni Eropa tetapi tunduk pada peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang dibentuk oleh badan legislatif.
Putusan pengadilan Indonesia hanya sah dan berlaku di wilayah hukum Indonesia. Oleh karena itu, proses penegakan hukum persaingan usaha dan pelaksanaannya memerlukan dukungan dalam bentuk perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara lain. Dengan adanya kesepakatan dengan negara lain diharapkan penyitaan aset yang dilaporkan akan lebih nyaman.
Saat ini KPPU harus mencari daftar harta kekayaan yang dilaporkan yang berdomisili di luar negeri. Dengan kesepakatan internasional tersebut, penyitaan aset yang dilaporkan dapat dilakukan secara efisien, mengingat proses audit memiliki batas waktu. Hal tersebut juga dapat dipersatukan dalam implementasi keputusan yang dapat ditegakkan secara aktif dan lebih efisien.
Saat ini KPPU telah bekerjasama dengan beberapa negara ASEAN dan otoritas persaingan usaha lainnya, seperti Japan Free Trade Commission (JFTC) dan Korean Free Trade Commission (KFTC). Namun, kerjasama ini hanya dalam lingkup notifikasi, pertukaran informasi, dan pelatihan. Belum ada kerjasama dalam penanganan perkara dan pelaksanaan putusan.

## PENUTUP
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang  Hukum Persaingan tidak mengatur yurisdiksi ekstrateritorial bagi perusahaan asing. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2005 (Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Terhadap  Putusan  KPPU)  dan  Peraturan  KPPU  Nomor  2  Tahun  2023  (Tentang  Tata  Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), tidak ditemukan secara tegas klausul ekstrateritorialitas dalam hukum persaingan usaha. Kurangnya kepastian pada dasar hukum  terkait  cakupan  subjek  hukum  dalam  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  ini  tentu  akan mempengaruhi  pelaksanaan  putusannya  meskipun  telah  ada  putusan  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap  yang  menyatakan  pelaku  usaha  asing  terbukti  melakukan  pelanggaran.  aturan persaingan  usaha.  Tanpa  dasar  hukum  yang  kuat,  KPPU  tidak  dapat  melakukan  eksekusi berdasarkan mekanisme hukum. Putusan pengadilan Indonesia hanya sah dan berlaku di wilayah
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                   DOI: 10.36526/js.v7i2.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
hukum Indonesia. Proses penegakan hukum persaingan usaha dan pelaksanaannya memerlukan dukungan kerjasama bilateral atau multilateral dengan negara lain agar dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Alford,  R.  P.  (1992).  The  Extraterritorial  Application  of  Antitrust  Laws:  The  United  States  and European Community Approaches. Va. J. Int’l L., 33, 1.
Emmenegger, S. (2016). Extraterritorial economic sanctions and their foundation in international law. Ariz. J. Int’l & Comp. L., 33, 631.
Gautama, S. (1992). Hukum Perdata Internasional. Jilid II Bagian, 4. Iskandar,  V.  (2011).  Akuisisi  Saham  oleh  Perusahaan  Terafiliasi  dalam  Perspektif  Hukum Persaingan Usaha. Jurnal Persaingan Usaha, Edisi, 5, 1–30.
Kennedy,  K.  C.  (2001).  Symposium:  Global  Trade  Issues  in  the  New  Millenium,  Foreign  Direct Investment and Competition Policy at The World Trade Organization. GEO. WASH. INT’L L. REV., 33, 585.
Maarif,  S.  (2010).  Merger  Dalam  Perspektif  Hukum  Persaingan  Usaha.  Jakarta:  PT.  Penebar Swadaya.
Mitchell, A. D. (2001). Broadening the Vision of Trade Liberalisation; International Competition Law and the WTO. World Competition, 24(3).
Moisejevas, R., & Urbonas, D. (2017). Problems Related to Determining of a Single Economic Entity under Competition Law. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS), 2017, 10. Nakagawa Masanao. (2006). Challenges of Indonesian Competition Law and Some Suggestions for Improvement--From the Japanese Experiences. 関東学院法学 = Kanto Gakuin law review/
関東学院法学編集委員会 編 , 15(3 ・ 4), 3–29.
Odudu, O., & Bailey, D. (2014). The single economic entity doctrine in EU competition law. Common Market Law Review, 51(6).
Ristaniemi, M. (2013). What Extraterritorial Application of Competition Law Means for MNCs. Int’l. In-House Counsel J., 7, 1.
Silalahi, M. U. (2008). Persaingan di Industri Ritel Ditinjau dari Aspek Hukum Persaingan Usaha.
Jurnal Hukum Bisnis, 27(1), 5–13.
Sirait, N. N. (2008). Indonesia’s Experience with Its Competition Law and Challenges Ahead. ASLI Inaugural Conference, 471.
Toha, K. (2015). Extraterritorial Applicability of Indonesia Business Competition Law as an Efforts Dealing ASEAN Single Market. Jurnal Dinamika Hukum, 15(1), 19–25.
Widagdo, S., Suryokumoro, H., Widhiyanti, H. N., Puspitawati, D., Audrey, P., Kusumaningrum, A., Kurniaty, R.,  Ardhiansyah,  A., Ula,  H.,  &  Madjid, Y.  R.  (2019).  Hukum  Internasional  dalam Dinamika Hubungan Internasional. Universitas Brawijaya Press.
Yoseva,  D.  (2009).  Peranan  pesaing  asing  dalam  persaingan  pada  pasar  industri  manufaktur domestik. Jurnal Persaingan Usaha, 1, 39–60.
Zelger, B. (2020). EU Competition law and extraterritorial jurisdiction–a critical analysis of the ECJ’s judgement in Intel. European Competition Journal, 16(2–3), 613–627.
Zerk, J. A. (2010). Extraterritorial jurisdiction: lessons for the business and human rights sphere from six regulatory areas.