## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index

## REFORMASI HUKUM PERDATA DALAM KAITAN DENGAN KEMUDAHAN BERUSAHA DAN HUBUNGAN TRANSNASIONAL

## Siti Mardiyati
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia Email: yatimalian69029@gmail.com
* Corresponding Author: yatimalian69029@gmail.com
Info Artikel Abstrak Diterima, 29/03/2023 Seseorang dengan profesi kurator merupakan seseorang yang mengurus perkara kepailitan,  kepailitan  sendiri  memiliki  sejarah  yang  panjang  di  Indonesia  yang dimana  sudah  ada  sejak  pada  zaman  penjajahan  belanda  yang  pada  saat  itu diatur  pada  Wetboek  Van  Koophandel  dan  Reglement  op  deRechtsvoordering (RV).  Dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  kurator  yang  mengurus  perkara kepailitan  tentu  saja  banyak  sekali  tantangan  dan  juga  hal-hal  yang  membuat pekerjaan  seorang  kurator  dapat  terhambat,  mulai  dari  seorang  Debitur  Pailit yang  tidak  kooperatif  dan  tidak  terima  jika  dirinya  di  pailitkan,  adanya  terror yang  diberikan  terus  menerus  oleh  debitur  pailit  dan  juga  adanya  tantangan kurator dalam menjaga harta pailit agar tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang  tidak  bertanggung  jawab  selama  berjalannya  proses  kepailitan.  Oleh karena  itu  pada  penulisan  kali  ini  atrikel  ini  akan  memuat  tentang  penelitian mengenai  tantangan  apa  saja  yang  biasanya  harus  dilalui  seorang  kurator  dan bagaimana  cara  seorang  kurator  dapat  mempertahankan  harta  pailit  agar  tidak disalahgunakan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  serta bagaimana  jika  kurator  berada  pada  situasi  debitur  yang  tidak  terima  dirinya dipailitkan  dan  mulai  menggugat  serta  meneror  kurator  yang  mengurus  harta pailit dari seorang debitur. Adapun metode yang digunakan pada penulisan kali ini adalah normatif-empiris yang dimana penulis akan memadupadankan aturan yang ada dengan keadaan dan fakta  yang ada. Adapun  hasil dari penelitian ini adalah  seorang  kurator  memiliki  kewenangan  penuh  dalam  mengurus  dan melakukan pemberesan terhadap harta pailit.
Direvisi, 27/04/2023
Dipublikasi, 28/04/2023
Kata Kunci: Kepailitan; Kurator Abstract (10 pt)
Keywords: Bankruptcy; Curator A person with the curator profession is someone who takes care of bankruptcy cases,  bankruptcy  itself  has  a  long  history  in  Indonesia  and  has  existed  since the  Dutch  colonial  era  which  at  that  time  was  regulated  in  Wetboek  Van Koophandel  and  Reglement  op  deRechtsvoordering  (RV).  In  carrying  out  his duties  as  a  curator  who  takes  care  of  bankruptcy  cases,  of  course,  there  are many challenges and also things that can hinder the work of a curator, starting from a Bankrupt Debtor who is uncooperative and does not accept when he is bankrupt,  there  is  constant  terror  given  by  bankrupt  debtors  and  also  the challenges of the curator in safeguarding bankruptcy assets so that they are not misused  by  irresponsible  parties  during  the  bankruptcy  process.  Therefore,  at this  time  of  writing,  this  article  will  contain  research  on  what  challenges  a curator  usually  has  to  go  through  and  how  a  curator  can  maintain  bankrupt assets  so  that  they  are  not  misused  by  irresponsible  parties,  and  what  if  the curator is in a situation debtors who do not accept that they are bankrupt and start suing and terrorizing the curator who manages the bankruptcy assets of a debtor.  The  method  used  in  writing  this  time  is  normative-empirical  in  which the author will mix and match existing rules with existing conditions and facts. The results of this study are that a curator has full authority in managing and
carrying out settlements of bankruptcy assets.

## PENDAHULUAN
Sejarah kepailitan tidak  pernah lepas dari adanya warisan belanda sebagai  pihak  yang telah  menjajah  dan  mengatur  tatanan  hukum  di  Indonesia  selama  kurang  lebih  3,5  abad lamanya. Dahulu adanya kepailitan telah di atur dalam Wetboek Van Koophandel atau biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Reglement op deRechtsvoordering (RV)4 yang kemudia pada saat berjalannya aturan kepailitan pada masa itu  dengan  menggunkan  KUHD  dan  juga  RV  dianggap  memiliki  banyak  sekali  kekurangan dalam  cara  pengimplementasiannya  yaitu  banyaknya  biaya  yang  harus  dikeluarkan, kurangnya  peran  dari  kreditur5  dalam  proses  kepalilitan  dan  juga  memakan  waktu  yang sangat lama dalam proses pemberesannya 1 .
Oleh karena itu adanya aturan kepailitan dalam KUHD dan juga RV digantikan dengan FailistmentVerordenning  yang  berlaku  berdasarkan  Staatblaads  No.  276  Tahun  1905  dan Staatsblaad No. 348 Tahun 19066 seiring berjalannya waktu adanya FailistmentVerordenning ditinggalkan karena adanya krisis moneter pada tahun 1998 yang mengakibatkan banyaknya perusahaan  nasional  dan  multinasional  yang  pada  akhirnya  dipailitkan  pada  masa  itu  yang mengakibatkan  hancurnya  stabilitas  moneter  yang  ada  di  Indonesia.  Dengan  adanya  krisis moneter  yang  terjadi  pada  masa  itu  akhirnya  Presiden  Soeharto  mengelurkanPerppu  No.  1 Tahun  1998  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Kepailitan  FailistmentVerordenning yang pada akhirnya Perppu No. 1 Tahun 1998 tersebut disahkan sebagai Undang-Undang No. 4  Tahun  1998  Tentang  Kepailitan  yang  pada  akhirnya  membawa  perubahan  besar  terhadap suatu penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia yang dimana munculnya pengadilan niaga yang secara waktu lebih singkat dan efisien dalam menyelesaikan perkara kepailitan dan juga mengatur tentang adanya Kurator swasata yang dapat menyelesiakan atau membereskan harta pailit pada suatu perkara kepailitan.
Dalam  menjalankan  tugasnya  seorang  Kurator  swasta  ini  memiliki  kewenangan sepenuhnya  terhadap  harta  pailit  yang  dimiliki  oleh  debitur  pailit  yang  dimana  pada  hal  ini debitur  pailit  telah  berada  di  bawah  pengammpuan  kurator  karena  ia  sudah  dianggap  tidak cakap  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  yang  berkaitan  dengan  usahanya  dan  juga  harta pailitnya.  Terdapat  perbandingan  penelitian  yang  pertama  yaitu  Terjadinya  fidusia  ulang karena tidak berhati-hatinya kreditor pemegang jaminan barang yang telah difidusiakan dapat mengakibatkan  serifikat  jaminan  fidusia  yang  dimiliki  oleh  kreditor  kedua  tidak  memiliki dampak hukum  yang bermanfaat karena terdapat sertifikat jaminan fidusia atas kreditor lain yang  telah  terlebih  dahulu  mendaftarkan  benda  yang  dijadikan  jamian  tersebut.  Hal  ini memberikan dampak bagi  kreditor pemegang jaminan barang  yang telah  difidusiakan untuk menjadi  kreditor  preferen  atau  hak  mendahuluinya  berdasarkan  sertifikat  jaminan  fidusia menjadi tidak bermakna apa-apa.
Debitor  yang beritikad tidak baik,  akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain  dengan  berbagai  cara.  Dengan  adanya  kurator  merupakan  suatu  upaya  yang  diberikan oleh  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban
1 Bagus Wicaksono, „ Sejarah Hukum Kepailitan Indonesia : Warisan Kolonial Dan Krismon‟, 2016 [accessed 11 November 2022].
Pembayaran Utang untuk melindungi kepentingan para Kreditor dari perbuatan curang yang dilakukan  oleh  Debitor.  Kurator  adalah  profesional  yang  diangkat  oleh  Pengadilan  Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.
Terhitung  sejak  tanggal  putusan  pernyataan  pailit  ditetapkan  maka  kurator  berwenang melaksanakan  tugas  pengurusan  dan  atau  pemberesan  atas  harta  pailit,  meskipun  terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. 2 Namun dalam bertugas seringkali banyak hambatan yang ditemui di lapangan, yaitu saat seorang debitur dinyatakan pailit maka hartanya  harus  berada  dalam  suatu  sita  umum.  Namun,  walaupun  telah  diputus  pailit  oleh pengadilan,  banyak  debitur  yang  tidak  kooperatif  dengan  keberadaan  kurator  untuk pengurusan harta perusahaannya.
Pengertian Kepailitan di Indonesia diatur dalam UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU KPKPU),  Pasal  1  angka  (1)  yakni  sita  umum  atas  semua  kekayaan  Debitor  Pailit  yang pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  Kurator  di  bawah  pengawasan  Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Kurator yang merupakan seseorang yang diangkat oleh pengadilan untuk menjalankan dalam  mengurus  dan  membereskan  harta  pailit  dari  debitur,  haruslah  menjalankan  tugasnya sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Ketika  menjalankan  tugasnya, kurator  juga  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  kesalahan  maupun  kelalaiannya  yang mengakibatkan  kerugian  terhadap  harta  pailit  ketika  menjalankan  tugas  pengurusan  atau pemberesan  harta  pailit  bersangkutan,  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  Pasal  72  UU KPKPU.
Begitu  banyak  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  dibebankan  kepada  kurator menyebabkan tidak sedikit pula hambatan yang dihadapi oleh kurator, seperti tindakan non- kooperatif  maupun  tindakan-tindakan  lain  yang  bersifat  psikologis  yang  dilakukan  oleh debitur pailit maupun kreditur pailit. 3
Pandangan  dari  kalangan  praktisi  hukum  kepailitan  yang  juga  merangkap  sebagai Kurator,  mengemukakan  salah  satu  tujuan  hukum  kepailitan  adalah  untuk  melindungi kepentingan  kreditor  untuk  memperoleh  hak  mereka  sehubungan  dengan  berlakunya  asas jaminan,  bahwa  semua  harta  kekayaan  debitor  baik  yang  bergerak  maupun  yang  tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor dan juga melindungi kepentingan debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.
1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap profesi kurator dalam perkara kepailitan ?
2. Bagaimanakah tugas dan kewenangan kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  dipergunakan  dalam  usaha menganalisis  bahan  hukum  dengan  mengacu  kepada  norma-norma  hukum  yang  dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
2 Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan , Bayu Media, Malang, Malang, 2004, hal.84
3 Aditya  Pratama  dan  Parulian  Paidi  Aritonang,  2014,  “Tanggung  Jawab  dan  Perlindungan  Hukum  Terhadap Independensi Kurator Terkait Ancaman Pidana Memasukan Keterangan Palsu Dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus PT. Kymco Lippo Motor Indonesia)” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 2

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan
Terhitung  sejak  tanggal  putusan  pernyataan  pailit,  debitor  pailit  kehilangan  haknya untuk  mengurusi  dan  mengelola  harta  milik  yang  termasuk  boedel  kepailitan.  Urusan  ini harus  diserahkan  kepada  Kurator;  kuratorlah  yang  melakukan  pengurusan  dan  pemberesan harta  kepailitan  tersebut. 4 Dalam  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal  1 angka 5 menyatakan Kurator adalah Balai  Harta  Peninggalan  atau  orang  perseorangan  yang  diangkat  oleh  Pengadilan  untuk mengurus  dan  membereskan  harta  Debitor  Pailit  di  bawah  pengawasan  Hakim  Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.
Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-UndangNo 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (UUK) yang menyebutkan bahwa “Tugas kurator adalah melakukanpengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”. Menurut Jerry Hoft, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditur yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka. 5
Tugas  kurator  tidak  hanya  sekedar  mengumpulkan  harta  pailit  dan  kemudian membagikan  kepada  para  kreditur,  tetapi  kurator  juga  diharapkan  sebisa  mungkin  bisa meningkatkan  nilai  jual  harta  pailit  tersebut. 6 Berdasarkan  UUKPKPU  yang  merupakan tugas,  wewenang  dan  tanggung  jawab  dari  kurator  yang  paling  primer  antara  lain  sebagai berikut:
1. Kurator memiliki wewenang bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 Ayat 3);
2. Tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 69 Ayat 1);
3. Diperbolehkan  melalukan  pinjaman  dari  pihak  ketiga  dengan  syarat  dan  tujuan  untuk meningkatkan nilai harta pailit (Pasal 69 Ayat 2);
4. Melalui  persetujuan  hakim  pengawas  kurator  memiliki  wewenang  untuk  membebani harta pailit dengan Hak Tanggungan, Gadai dan Hak Agunan lainnya (Pasal 69 Ayat 3);
5. Kewenangan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  36  merupakan  perjanjian  timbal  balik  kecuali terdapat  sebuah  perjanjian  yang  memberi  hak  debitur  dalam  melakukan  sendiri perbuatannya;
6. Kewenangan  untuk  menjual  agunan  dari  kreditur  separatis  setelah  2  (dua)  bulan insolvensi  (Pasal  59  Ayat  1)  atau  kurator  menjual  barang  bergerak  dalam keaadanstay/diam (Pasal 56 Ayat 3);
7. Kurator  berwenang  melanjutkan  usaha  debitur  yang  dinyatakan  pailit  (atas  persetujuan hakim  pengawas  atau  panitia  kreditur)  walaupun  terhadap  putusan  pernyataan  pailit tersebut diajukan kasasi maupun peninjauan kembali (Pasal 104);
Syarat  Permohonan  Pailit Pengertian  kepailitan  dijabarkan  dalam  UUK  adalah  sita umum  atas  semua  kekayaan  Debitor  Pailit  yang  pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan oleh  Kurator  di  bawah  pengawasan  Hakim  Pengawas  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang ini.
4 Rachmadi  Usman, Dimensi  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia, PT.Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta,  2004, hal.75-76.
5 Jerry Hoft, Hukum Kepailitan Di Indonesia (Indonesian Bankrupcty Law), Diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tata Nusa, Jakarta, 2000, hal.66.
6 Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia , Bogor, hlm. 66
Mengacu kepada pengertian di atas, secara sederhana dapat dikatakan kepailitan adalah sita  umum  terhadap  semua  hak  kebendaan  debitor.  Ada  pun  proses  penyitaan  terhadap  hak kebendaan  debitor  dilakukan  dengan  cara  mengajukan  permohonan  pailit.  Hal  ini  diatur dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UUK:  Debitor  yang  mempunyai  dua  atau  lebih  Kreditor  dan  tidak membayar lunas sedikitnya satu utang  yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

## Tugas dan Kewenangan Kurator
Jika demikian halnya, apa saja  yang harus dilakukan oleh Kurator dalam menjalankan putusan  pengadilan  terkait  dengan  pailitnya  seseorang?  Dalam  hal  ini  menarik  mengikuti berbagai  pendapat  yang  dikemukakan,  baik  dari  kalangan  teoritisi  hukum  maupun  praktisi hukum  kepailitan,  antara  lain  dikemukakan,  Undang-Undang  Kepailitan  memberikan  tugas dan  kewenangan  kepada  Kurator  untuk  melakukan  kepengurusan  dan  pemberesan  harta pailit.  Dalam  mengemban  tugas  dan  kewenangan  tersebut  Kurator  dinyatakan  mempunyai keahlian tertentu dan terutama dan tentunya dasar-dasar kewenangan yang dimilikinya yaitu ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan. 7

## Kurator Swasta Dalam Perkara Kepailitan
Kurator  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1998  tentang  Kepailitan  dapat diartikan sebagai:
1. Balai Harta Peninggalan atau
2. Kurator lainnya yang dimanaseoang kurator harus memenuhi syarat yang ditetapkan yaitu perorangan  atau  persekutuan  perdata  yang  dibutuhkan  dalam  rangka  mengurus  dan  atau membereskan  harta  pailit,  dan  telah  terdaftar  pada  Departemen  Kehakiman  Sehingga dalam hal ini pihak yang dapat menjadi kurator adalah suatu lembaga ataupun perorangan yang  keberadannya  diakui  oleh  departemen  kehakiman  yang  telah  melalui  beberapa kualifikasi khusus yang dimana seorang kurator harus memiliki kemampuan atau keahlian khusus yang dibutuhkan untuk mengurus serta menyelesaikan suatu perkara kepailitan.

## Sanksi Pidana Berkaitan Dengan Kepailitan
Kurator  bertanggungjawab  terhadap  kesalahan  atau  kelalaiannya  dalam  melaksanakan tugas  Pengurusan  dan/atau  pemberesan  yang  menyebabkan  kerugian  terhadap  harta  pailit. Istilah kesalahan atau kelalaian disini hendaklah diberi pengertian yang jelas dan luas. Sebab, bila tidak, tentu akan menimbulkan permasalahan bagi kurator dalam menjalankan tugasnya, dalam  arti  ia  tidak  akan  dapat  mengambil  tindakan  yang  cepat  karena  dibayangi  adanya kesalahan  atau  kelalaian.  Untuk  itu  diperlukan  standar  penilaian  yang  dikeluarkan  oleh sebuah asosiasi.  Selain itu perlu ditekankan bahwa hendaknya tanggung jawab kurator baru dapat  timbul  jika  dalam  kesalahan  baik  berupa  kesengajaan  ataupun  kelalaian  itu  terdapat unsur kesengajaan atau adanya kecerobohan yang dilakukan tanpa pertimbangan yang jelas. 8
7 Marijan E Pane, “ Sekilas Tentang Tugas dan Wewenang Kurator ”, dalam Emmy Yuhassarie (Ed), Op.Cit. hlm. 163
8 Sunarmi, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Softmedia, 2010) hlm. 142
Meski  dalam  UU  Kepailitan  ada  mencantumkan  mengenai  sanksi  pidana,  namun dengan  tidak  diaturnya  aspek-aspek  hukum  pidana  didalamnya  berakibat  tidak  berlaku  asas lexspecialisderogatelegi generalis dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Sehingga dalam menanggulangi  tindak  pidana  terhadap  para  pelaku  kepailitan,  diberlakukanlah  ketentuan- ketentuan umum dalam KUHP. Hal tersebut juga untuk menjaga kekurangan yang ada dalam UU  Kepailitan.  Atas  dasar  hal  tersebut,  maka  ketentuan  Pasal  234  ayat  (2)  UU  Kepailitan sepanjang frasa dijatuhi sanksi pidana merupakan ketentuan yang tidak memiliki makna.

## Pengurus Koperasi
Kurator  dalam  menyelesaikan  pengurusan  koperasi  mengalami  beberapa  hambatan. Hambatan tersebut berupa:
1. Pengurus  Koperasi Masih Menguasai Harta Koperasi Ketika koperasi telah diputus Pailit terkadang  pengurus  masih  menguasai  harta  koperasi.  Sesuai  dengan  Pasal  91  Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  kurator  berwenang  mengamankan  harta  kekayaan  debitor  pailit  dan  melakukan inventarisasi harta pailit.
Untuk  menghindari  debitor  melakukan  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  maka  dengan alasan  untuk  mengamankan  harta  pailit,  kurator  dapat  meminta  penyegelan  harta  pailit kepada  hakim  pengawas  berdasarkan  Pasal  99  ayat  (1)  Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Pengurus  Tidak  Bertanggung  Jawab  Apabila  pengurus  tidak  bertanggung  jawab  untuk mengganti kerugian, maka bagi penuntut umum berhak untuk melakukan tuntutan pidana. Kerugian  yang  ditanggung  pengurus  tidak  dibebankan  kepada  semua  anggota  pengurus untuk  menanggungnya  melainkan  hanya  kepada  mereka  yang  melakukan  kelalaian  atau kesengajaan  sehingga  terjadi  kerugian  terhadap  koperasi  tersebut.  Bila  kelalaian  itu melibatkan  beberapa  orang  pengurus,  maka  mereka  menanggung  kerugian  secara bersama-sama atau tanggung renteng. Seorang pengurus dapat  bebas dari tanggungannya apabila  dapat  membuktikan  bahwa  kerugian  koperasi  tersebut  tidak  disebabkan  karena kelalaiannya  dan  telah  berusaha  dengan  segera  dan  secukupnya  untuk  mencegah  akibat dari kelalaian itu.

## Jumlah Harta
Apabila  koperasi  berada  dalam  keadaan  merugi  dan  tidak  dapat  membayar utangutangnya.Penyelesaian  piutang  koperasi  yang  diputus  pailit  adalah  segera  berakhir dengan  melakukan  Likuidasi.  Likuidasi  Koperasi  dapat  membantu  merestrukturisasi  utang- utang koperasi yang belum terbayarkan dan juga menghentikan kewajiban koperasi terhadap Negara  (pembayaran  pajak).  Hal  ini  mengakibatkan  koperasi  tetap  bertanggung  jawab terhadap sisa utang dalam perkara kepailitan.

## KESIMPULAN
1. Kurator  adalah  profesional  yang  diangkat  oleh  Pengadilan  Niaga  untuk  melakukan pengurusan  dan  pemberesan.  Profesi  Kurator  digunakan  untuk  kepentingan  dunia  usaha dalam menyelesaikan masala hutang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif maka profesi  Kurator  sangat  dibutuhkan  sebagai  pihak  yang  berwenang  untuk  melakukan
pengurusan  dan  pemberesan  terhadap  harta.  Meskipun  tugas  dan  kewenangan  yang diberikan  oleh  Undang-undang  sudah  cukup  luas,  namun  dalam  praktiknya  seorang curator  seringkali  menghadapi  permasalahan  dan  hambatan-hambatan  dalam  proses pelaksanaan  putusan  pailit,  dimana  debitur  pailit  tersebut  tidak  tunduk  pada  putusan Pengadilan.
2. Tugas pokok dan kewenangan curator diatur dalam Pasal 69 danPasal 16 UU Kepailitan.

## DAFTAR PUSTAKA
Freisy  maria  kukus,  (2017),  perlindungan  hukum  terhadap  profesi  kurator  dalam  perkara kepailitan, lexprivatum, 3 , (2),  146-153.
Ida  ayu  sukihana,  (2018),  perlindungan  hukum  terhadap  kurator  dalam  melaksanakan  tugas pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit, jurnal  universitas  udayana, 2 , (1), 1- 14.
Sentosa  sembiring,  (2017),  eksistensi  kurator  dalam  pranata  hukum  kepalitan, jurnal adhaper, 3 , (1),  91-110.
Quantri  h.  Ondang,  (2017),  tugas  dan  tanggung  jawab  kurator  dalam  pengurusan  dan pemberesan harta pailit menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004, lexetsocietatis, 5 , (7), 31-37.
Moh kurniawan, (2018), tugas  dan  fungsi  balai harta peninggalan semarang sebagai  kurator kepailitan  berdasarkan  undang-undang  nomor  37  tahun  2004  tentang  kepailitan  dan penundaan kewajiban pembayaran utang, jurnal daulat hukum,1 , (1), 65-76.
Amanda  raissa,  (2020),  kelemahan  kurator  dalam  pemberesan  harta  pailit, jurnal  hukum magnus opus, 3, (2), 213-222.
Sriti  hesti  astiti,  (2017),  pertanggungjawaban  pidana  kurator  berdasarkan  prinsip independensi menurut hukum kepailitan, jurnal hukum dan peradilan,5 , (2), 277-298. Pujiyono,  (2019),  hambatan  kurator  dalam  menyelesaikan  piutang  koperasi  yang  diputus pailit, jurnal pasca sarjana hukum, 7 , (2), 243-250.
Moh.  Amir  hamzah,  2017,  pembaharuan  hukum  perdata  peradilan  tingkat  banding, jurnal hukum acara perdata, 2 , (1), 15-36.
Sonyendah retnaningsih, (2018), perlindungan hukum terhadap debitor pailit individu dalam penyelesaian perkara kepailitan di indonesia, jurnal hukum acara perdata, 3 , (1), 1-16. Ria  shinta  dewi,  (2021),  the  bankruptc  legal  politics  in  indonesian  based  on  justice  value, jurnal pembaharuan hukum, 8, (2), 142-156.
Didi  sukardi,  (2021),  the  legal  responsibility  of  debtor  to  payment  curators  in  bankruptcy situation, jurnal pembaharuan hukum, 8, (2), 142-156.