Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi  Islam
I M A N E N S I Volume 1
Nomor 1 Halaman 1-74 Malang, September 2013 ISSN 2339-1847

## MANAJEMEN LIKUIDITAS DALAM KERANGKA KERJA DUAL BANKING SYSTEM

## Yenny Kornitasari
Asfi Manzilati
Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang Email: yenny_kornitasari@yahoo.com
Abstrak. Manajemen Likuiditas dalam Kerangka Kerja dual banking sys- tem. Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang sangat kompleks dalam kegiatan operasional suatu bank. Pemicu utama kebangkrutan bank, baik bank yang besar maupun bank yang kecil, bukanlah karena kegagalan pada pembi- ayaan yang menyebabkan kerugian, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank untuk melakukan pengelolaan likuiditas.  Artikel ini membahas mana- jemen likuiditas pada Dual Banking System. Ditemukan bahwa pengelolaan likuiditas dengan menggunakan SBIS maupun melalui transaksi PUAS belum mampu menjawab problem riil yang dihadapi perbankan syariah dalam men- galokasikan idle money yang diakibatkan oleh adanya overliquid.
Abstract. Liquidity Manegement in the Framework of Dual Banking Sys- tem. Liquidity management is a problem that is very complex in the operational activities of bank.  One of the main triggers in bank bankcruptcy, both in small and large banks, is not because of loss caused by funding, but because of the bank failure to manage liquidity.  This article discusses liquidity management in dual banking system.  It is found that both SBIS and PUAS can not become the solution to the real problem that was faced by shariah banking in allocating idle money caused by overliquidity.
Kata kunci: Likuiditas, Dual Banking, SBIS, PUAS.
Bank adalah lembaga keuan- gan yang berfungsi untuk meng- himpun dan menyalurkan dana baik dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyara- kat dalam bentuk pembiayaan/ kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkat- kan taraf hidup masyarakat. Jadi disini dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga ke- giatan yaitu: menghimpun dana, menyalurkannya dana dan mem- berikan jasa bank lainnya. Jika dikaitkan dengan perkembangan perbankan nasion- al Indonesia saat ini sejak diber- lakukannya Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang peruba- han atas Undang-undang No 7 Tahun 1992, perbankan nasional Indonesia telah berkembang den- gan menggunakan kerangka dual banking system yang mana selain
terdapat perbankan konvensional yang telah lama berkembang, juga tumbuh secara berdampingan sistem perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Is- lam. Fenomena perkembangan perbankan syariah ini merupakan sebuah fenomena yang sangat me- narik, karena hal ini terjadi justru disaat kondisi perekonomian na- sional berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Hal tersebut dapat dilihat pada saat pereko- nomian dunia mengalami krisis tahun 2008 perbankan syariah mulai hadir memberikan solusi alternatif kepada dunia perbank- an. Dengan metode sistematis, perbankan syariah memiliki daya tarik sendiri yaitu dengan tidak adanya sistem bunga yang meru- pakan beban tetap yang harus di- tanggung nasabah yang biasa ada diperbankan konvensional.
26 Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI, Vol. 1, No. 1, September 2013, Hlm. 25-30
Perkembangan perbankan syariah beberapa tahun ini yang hasilnya cukup menggembirakan, yang dapat dilihat pada perkembangan dana pihak ketiga yang mem- percayakan investasinya pada bank syariah dan pembiayaan yang diberikan oleh per- bankan syariah (PYD). Seperti yang terlihat pada tabel berikut:
Tabel tersebut menggambarkan pen- ingkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank sya- riah dari tahun ke tahun berbanding den- gan Pembiayaan Yang Diberikan (PYD) yang hampir berjalan seiring. Walaupun hal ini dapat dikatakan bahwa kelebihan likuiditas dari bank syariah dapat tersalurkan dengan baik, namun tidak menutup kemungkinan kelebihan likuiditas yang tidak produktif ini terjadi di masa datang. Kelebihan likuiditas ini berarti terdapat dana yang idle . Dana idle yang dimaksud disini adalah dana “ti- dak terpakai” atau tidak digunakan untuk keperluan tertentu yang mendesak. Jika bank syariah tidak dapat mengelolanya den- gan segera maka bank akan mengeluarkan cost yang tentu akan merugikan bank itu sendiri. Selain itu, Bank Indonesia melihat bank tersebut tidak produktif dalam penge- lolaan dana, secara otomatis membuat bank tersebut dapat berpredikat buruk dari Bank Indonesia.
Ketidakseimbangan antara penyerapan dana pihak ketiga dan penyaluran pembiay- aan jelas bukan masalah yang ringan bagi perbankan syariah. Karena perbankan sya- riah menganut sistem bagi hasil, maka hal itu merupakan salah satu beban yang di- tangggung pihak bank yang juga otomatis akhirnya menjadi beban pihak deposan juga. Artinya imbal hasil yang diperoleh deposan bank syariah cenderung mengecil. Ketidak- seimbangan ini merupakan permasalahan likuiditas yang serius yang dihadapi bank syariah, jika tidak segera diatasi dapat men- gakibatkan kegagalan bank tersebut.
Jika salah satu permasalahan risiko likuiditas tersebut melanda sebuah bank, maka ada beberapa instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh bank konvensional salah satunya adalah Pasar Uang Antarbank yang
kita kenal dengan istilah PUAB. Sama hal- nya dengan bank konvensional, menurut Antonio (2001: 188) bank syariahpun juga memerlukan instrumen moneter yang ber- dasarkan syariat Islam dalam menjalankan kegiatan perbankan sehingga dapat men- jalankam fungsingya secara penuh, tidak saja dalam menfasilitasi perdagangan jangka pendek tetapi juga berperan dalam investasi jangka panjang. Untuk mengatasi kesulitan dalam pendanaan jangka pendek tersebut, bank syariah dapat mengupayakan melalui Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) dengan menggunakan sertifi - kat Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA). Selain melalui mekanisme transaksi PUAS dalam pengelolaan likuiditasnya, per- bankan syariah juga dapat menggunakan salah satu instrument lain yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor: 6/7/PBI/2004 ten- tang SBIS (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) instrumen ini pada prinsipnya merupakan bukti penitipan dana wadiah yang berjangka pendek dengan menggunakan prinsip wa- diah dengan tingkat imbalan berupa bonus. Perbedaan yang mendasar pada penggunaan SBIS maupun melalui transaski PUAS pada perbankan syariah  ini adalah ketika peng- gunaan  SBIS ini lebih kepada pengelolaan dana cadangan bank syariah yang kelebi- han dana ( overlikuid) , sementara PUAS pada prinsipnya merupakan transaksi antar bank untuk pengelolaan likuiditas baik itu kelebi- han maupun kekurangan dana. Pada penerapannya, fenomena per- bankan syariah saat ini dalam memanfaat- kan  media fasilitas untuk pengelolan likui- ditas lebih memilih pada fasilitas SBIS (Sert- ifikat Bank Indonesia Syariah) yang duluya bernama  SBIS  (Sertifikat  Wadi’ah  Bank  In - donesia) yang disediakan oleh Bank Indone- sia dari pada melalui mekanisme yang lain- nya seperti transaksi pada pasar uang. Hal ini sebenarnya sedikit perlu dikritisi lagi ke- tika sebagian besar dana perbakan syariah dititipkan pada SBIS. SBIS pada prinsipnya dana yang dititipkan di SBIS ini mengendap di Bank Indonesia dan tidak digunakan un-

## Tabel 1. Komposisi DPK dan PYD Perbankan Syariah
Kornitasari, Manzilati, Manajemen Likuiditas dalam Kerangka Kerja ... 27 tuk melakukan perputaraan pada sektor rill. Sehingga dapat dikatakan bahwa SBIS dapat menyebabkan kelesuan sektor riil karena dana yang seharusnya dapat digunakan un- tuk pembiayaan, justru diam di SBIS yang tidak menyentuh sektor riil sama sekali. Sementara itu pengelolaan likuiditas perbankan syariah melalui mekanisme PUAS dengan  menggunakan  instrument  sertifikat IMA, juga perlu dikritisi lagi. Hal ini karena penggunaan akad Mudharabah pada sertifi - kat IMA yang digunakan pada transaksi ini pada prinsinya merupakan bagi hasil keun- tungan  yang berasal dari perputaraan dana pada sektor riil yang digunakan. Secara logi- ka, transaksi yang berjalan pada pasar uang ini jangka waktunya sangat pendek yaitu dalam hitungan hari dan dana tersebut be- lum tentu dapat disalurkan untuk usaha- usaha produktif. Dimana logika selanjutnya adalah dana tersebut tidak dapat memberi- kan bagi hasil apapun kepada bank pena- nam dana/penerbit sertifikat IMA.
METODE Dalam penelitian ini metode yang digu- nakan adalah pendekatan kualitatif. Pene- litian kualitatif dipilih karena ingin men- gungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang masih sangat sedikit dik- etahui serta mencoba merinci realitas yang kompleks, yang sulit diungkap oleh metode kuantitatif. Selain itu penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian yang berupaya untuk memaha- mi lebih mendalam sebuah fenomena ten- tang sesuatu yang berkaitan dengan subyek penelitian yang tercermin dalam perilaku, persepsi, motivasi maupun tindakan (Mo- leong, 2009:6). Data penelitian diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan ob- servasi. Dengan pendekatan fenomenologi, dilakukan studi kasus pada Bank Syariah Cabang Malang, Indonesia . Berdasarkan pada pendekatan kualita- tif yang digunakan dalam penelitian ini, data yang diperoleh sangat bergantung pada in- formasi yang diberikan oleh para informan. Oleh karena itu, informan yang dipilih untuk proses pengambilan data penelitian ini per- tama , pegawai bank syariah dimana infor- man ini memiliki pengalaman dan pengeta- huan yang cukup tentang pratik pengelolaan likuiditas yang ada diperbankan syariah, se- lain itu juga posisi jabatan struktural infor- man berkaitan dengan masalah pengelolaan likuiditas sehingga mampu mengungkapkan
bagaimana perbankan syariah melakukan pengelolaan likuiditas setiap harinya.
Kedua , para ahli ekonomi syariah yang diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus berfungsi sebagai uji validasi data baik dari praktisi maupun akademisi yang sedikit atau banyak mengetahui tentang pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Terakhir, dibutuhkan informan pendukung (yang juga berfungsi sebagai uji validitas data) antara lain pihak Bank Indonesia yang mengetahui dan mengatur tentang perbank- an secara umum.

## PEMBAHASAN
Berlakukannya Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- undang No 7 Tahun 1992, menunjukkan bahwa perbankan nasional Indonesia telah berkembang menjadi dual banking system . Dual banking system yaitu sistem perbankan konvensional dan syariah yang berkembang dalam suatu negara dimana penerapannya harus berlandaskan karakteristik dari mas- ing-masing system. Perbankan konvensional yang telah lama berkembang, tumbuh ber- dampingan dengan sistem perbankan sya- riah (www.bi.go.id). Pengembangan sistem perbankan syariah dengan kerangka dual banking system ini dirancang melalui Arsi- tektur Perbankan Indonesia (API). Kehadiran bank syariah sebagai alternatif bagi umat Is- lam, yang selama ini menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga (riba). Diberlakukannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 mengaki- batkan lembaga-lembaga keuangan syariah berkembang cukup pesat belakangan ini, se- hingga Bank Indonesia selaku otoritas mon- eter memantau dan mengendalikan perkem- bangan lembaga keuangan baru ini. Untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan pen- gendalian itu maka otoritas moneter juga harus membangun seperangkat kebijakan dan instrumen moneter yang sesuai den- gan prinsip-prinsip syariah. Sebagian nega- ra muslim melakukan konversi mekanisme moneter dan perbankan yang ada ke dalam sistem Islami, seperti Iran dan Pakistan, dan sebagian negara muslim lainnya, seperti In- donesia, mengakomodasikan perkembangan tersebut melalui “ dual banking system” . Strategi ini dilakukan berdasarkan pengalaman sewaktu krisis, bahwa ternyata bank dengan prinsip syariah dapat bertahan ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku
28 Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI, Vol. 1, No. 1, September 2013, Hlm. 25-30
bunga yang tinggi. Hal ini didukung karak- teristik kegiatan usaha bank syariah yang melarang bunga bank (riba) dan melarang transaksi keuangan yang bersifat spekula- tif. Keberadaan dua sistem perbankan yang berkembang secara paralel dan mempunyai hubungan keuangan terbatas satu sama lain diharapkan dapat menciptakan diversi- fikasi risiko, yang pada gilirannya akan men - gurangi systemic risk pada saat terjadi krisis keuangan.
Pengelolaan likuiditas merupakan ma- salah yang sangat kompleks dalam kegiatan operasional suatu bank. Pemicu utama ke- bangkrutan bank, baik bank yang besar mau- pun bank yang kecil, bukanlah karena kega- galan pada pembiayaan yang menyebabkan kerugian, melainkan lebih kepada ketidak- mampuan bank untuk melakukan pengelo- laan likuiditas. Dalam terminologi keuangan dan perbankan banyak pengertian mengenai likuiditas.  Antonio  (2009:178),  mendefinisi - kan secara luas mengenai likuiditas seb- agai suatu kemampuan untuk memenuhi dana (cash flow) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bis- nis sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi permintaan na- sabah terhadap pinjaman, dan memberikan fleksibilitas  dalam  meraih  kesempatan  in - vestasi yang menarik dan menguntungkan.
Dengan  kata  lain  menurut  definisi tersebut, suatu bank dikatakan likuid apa- bila dapat memenuhi kewajiban jangka pendek berupa  penarikan uang dari pen- itip dana maupun dari para peminjam/ debitur. Secara praktis, likuiditas bank di- kaitkan dengan jumlah dana pihak ketiga (DPK) pada waktu tertentu. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melalui Bank Indone- sia menetapkan batas kewajiban minimum setiap bank untuk memelihara likuiditasnya utamanya kewajiban kepada pihak ketiga. Tujuan dari manajemen pengelolaan likuidi- tas disini adalah untuk menjaga posisi likui- ditas bank agar dapat memenuhi ketentuan bank sentral, mengelola alat-alat likuid agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan cash flow , termasuk kebutuhan yang tidak diperkirakan, misalnya penarikan tiba-tiba terhadap sejumlah giro atau deposito yang belum jatuh tempo, selain itu juga bank ha- rus memperkecil adanya idle funds (dana mengnganggur) karena akan menjadi beban bank kalau terlalu banyak idle funds . Pasar uang merupakan salah satu sumber likuiditas bank. Menurut Fabossi
(1999:6) pengertian dari pasar uang adalah tempat aset-aset keuangan diperdagan- gakan. Pasar uang merupakan tempat per- temuan dan melakukan transaksi antara pencari dana (emiten) dengan penanam dana modal (investor) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Menurut PBI No.7/28/PBI/2005 ten- tang perubahan atas PBI No.2/8/PBI/2000, PUAS adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip mudharabah, yaitu perjanjian antara penanam dana dan penge- lola untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan yang  akan dibagi- kan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Pada hakikatnya, transaksi dalam PUAS adalah penjualan bukti kepemilikan, bukan jual-beli sertifikat atas bukti kepemi - likan.  Sertifikat    itu  pada  dasarnya  hanya mewakili harta yang dimiliki, namun karena bank syariah hanya berada pada sekuritas tahap pertama, maka bank syariah tidak akan mengalami percepatan kuantitas mo- neter ( monetary enchanment ) di atas kuanti- tas di sektor riil.
Mudharabah , menurut Chapra (2000:188) adalah sebuah bentuk kemitraan dimana salah satu mitra yang disebut sha- hibul maal atau rabhul maal atau penyedia dana bagi pihak lain yang bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur). Pihak lain tersebut disebut mudharib yaitu yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk men- jalankan ventura, perdagangan, industri, atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba. Mekanisme PUAS berdasarkan prin- sip syariah di Indonesia dijalankan sesuai dengan skema mudharabah (Karim, 2004) yaitu skema yang berlaku antara dua pihak secara langsung, yakni shahibul maal ( se- bagai surplus unit) berhubungan langsung mudharib (sebagai deficit unit) . Dalam kasus ini, yang terjadi adalah investasi langsung ( direct financing) antara shahibul maal den- gan mudharib . Dalam direct financing sep- erti ini, peran bank sebagai lembaga peran- tara (intermediary) tidak ada. Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu sifat hubungan antara shahibul maal dengan mudharib adalah hubungan person- al serta dilandasi saling percaya (amanah). Shahibul maal hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal den- gan baik karakternya dan profesionalitas. Menurut Karim (2004:198), model mudhara- bah klasik seperti itu tidak efisien dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan
Kornitasari, Manzilati, Manajemen Likuiditas dalam Kerangka Kerja ... 29 oleh bank. Untuk mengantisipasi hal ini, para ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema mudharabah yang melibat- kan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini di- perankan oleh bank syariah sebagai lemba- ga perantara yang mempertemukan shahibul maal dengan mudharib . Jadi, terjadi evolusi dari konsep direct financing menjadi indirect financing . Penting untuk diperhatikan bahwa transaksi PUAS lebih bersifat pembiayaan talangan, oleh karenanya keberhasilan PUAS tetap bergantung pada skema indirect fund- ing .   Berdasarkan Peraturan Bank Indone- sia PBI No. 2/8/PBI/2000,  salah satu pi- ranti yang digunakan dalam transaksi PUAS adalah Sertifikat Investasi Mudharabah an - tar Bank Syariah (IMA) yang menggunaan prisip bagi hasil. Sertifikat ini digunakan se - bagai sarana investasi bagi bank yang kele- bihan dana agar  mendapatkan keuntungan, dan di lain pihak untuk mendapatkan dana jangka pendek bagi bank syariah yang men- galami kekurangan dana. Sertifikat IMA ini diterbitkan oleh bank penerbit yang di atur dalam peraturan Bank Indonesia. Bank yang mengalami kekurangan likuiditas dapat menerbitkan  Sertifikat  IMA  yang  disetujui oleh Bank Indonesia yang selanjutnya dis- erahkan kepada pihak kedua sebagai bank penanam dana. Dalam PUAS instrumen ini akan menjadi instrumen yang diperjualbe- likan pada tahap pertama ( first level scuriti - zation ), instrumen ini bisa menjadi instru- men derivatif apabila disekuritisasi kembali ( second level securitization ), dan tidak  boleh diperjualbelikan lagi seperti yang telah dis- epakati para ulama.
Berdasarkan peraturan Bank Indone- sia nomor: 6/7/PBI/2004 , SBIS  (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) merupakan buk- ti penitipan dana wadiah. Penitipan Dana Wadiah adalah penitipan dana berjangka pendek dengan menggunakan prinsip wa- diah yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi bank syariah. Wadiah adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya un- tuk menjaga dana tersebut. Yang bertang- gung jawab atas dana titipan tersebut ada- lah Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat memberikan bonus atas Penitipan Dana Wa- diah yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Indonesia . Pada prinsipnya bonus ini berbeda dengan return yang diberikan atas SBI pada bank konvensional. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan likuiditas pada perbankan sya-
riah terdapat tiga pilihan yang dapat digu- nakan yaitu Sertifikat Wadiah Bank Indone - sia (SBIS), Pasar Uang Antar Bank (PUAS) dan Fasilitas Jangka Pendek Bank Indone- sia. Dari ketiga pilihan tersebut, perbankan syariah cenderung memilih menggunakan SBIS dan transaksi PUAS. Sedangkan fasili- tas jangka pendek Bank Indonesia hanya di- gunakan sebagai alternative terakhir. Fasili- tas jangka pendek Bank Indonesia tidak me- narik karena penggunaan fasilitas ini akan mempengaruhi penilaian kinerja perbankan syariah oleh Bank Indonesia. Perbankan syariah mengutamakan penggunaan fasilitas SBIS dilatarbelakangi oleh, (a) kesulitan perbankan syariah untuk menyalurkan pembiayaan ke masyarakat dengan tepat karena terkait dengan moral hazard masyarakat pada penggunaan pem- biayaan yang disalurkan (b) kondisi antar bank yang mengalami overlikuid sehingga tidak ada bank yang membutuhkan dana li- kuiditas, dan (c) sebagai bentuk minimalisir resiko terhadap investasi dana bank dan ha- rapan untuk mendapatkan tingkat “bonus” yang lebih pasti. Kenyataanya ketika penge- lolaan likuiditas pada perbakan syariah di- lakukan melalui SBIS masih menimbulkan suatu permasalahan tersendiri yaitu per- tama, selama ini perbankan syariah masih mempermasalahkan tingkat bonus yang di- berikan oleh Bank Indonesia atas dana yang dititipkan pada SBIS yang berbeda dengan return yang diberikan atas SBI oleh per- bankan konvensional. Kedua jika mayoritas perbankan syariah melakukan penempatan dana pada SBIS akan menyebabkan kelesu- an pada sector riil, karena pada prinsipnya dana yang dititipkan di Bank Indonesia (BI) hanya “diam” dan tidak tersalurkan ke sec- tor riil. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dimana setiap perputaran dana harus diiringi dengan pergerakan sec- tor riil.
SIMPULAN Pengelolaan likuiditas melalui trans- aksi  PUAS  dengan  menggunakan  sertifikat IMA tetap digunakan meskipun menjadi pi- lihan kedua. Hal ini disebabkan prosedur yang rumit dalam mekanisme penggelolaan likuiditas melalui transaksi PUAS. Meskipun demikian  transaksi  PUAS  dengan  sertifikat IMA (Investasi Mudharabah Antarbank) le- bih sering digunakan untuk mengatasi ke- butuhan jangka pendek pada perbankan syariah. Padahal semestinya untuk melaku- kan pembiayaan, sesuai dengan akad Mud-
30 Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI, Vol. 1, No. 1, September 2013, Hlm. 25-30
harabah yang digunakan pada transaksi PUAS tersebut. Selain itu, fasilitas jangka waktu overnight juga digunakan pada meka- nisme jual beli sertifikat IMA, sehingga per - lu ditinjau ulang lagi karena secara logika dana tersebut belum dapat disalurkan pada usaha-usaha produktif dalam waktu sema- lam. Sementara akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad Mudharabah yang secara prinsip keuntungan akan diperoleh dari hasil investasi sektor riil.
Sebenarnya pengelolaan likuiditas den- gan menggunakan SBIS maupun melalui transaksi PUAS belum mampu menjawab problem riil yang dihadapi perbankan syariah dalam mengalokasikan idle money yang dia- kibatkan oleh adanya overlikuid. Hal ini ter- jadi karena pembiayaan oleh perbankan sya- riah belum sepenuhnya sesuai dengan prin- sip-prinsip syariah. Kondisi ini disebabkan perbankan syariah Indonesia masih dalam proses transisi dari sistem konvensional ke sistem syariah, sehingga dual banking sys- tem sering rancu dalam penggunaannya.

## DAFTAR RUJUKAN
Antonio, M. S. 1999. Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, Jakarta:
Tazkia Institute dan Bank Indonesia.
Antonio, M. S. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Pratik. Jakarta. Gema Insani Press.
Arifin,  Z.  2000. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Alvabet Azwar K.A. 2003. Bank Islam – Analisa Fiqih dan Keuangan, Jakarta: The Interna- tional Institute of Islamic Thought.
Bank Indonesia. 2000. Peraturan Bank In- donesia Nomor 2/8/PBI/2000 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.
Chapra, M. U. Sistem Moneter Islam . Jakar- ta. Gema Insani Press. Nasir, M. 2009. Do the Treasury Activities Fuction Well ini Shari’ah-Compliant Fi- nancial Market? : Internasional Busi- ness Research, Vol. 2, (No.3). www.cc- senet.org/journal.html.   Diakses pada 14 November 2010
Moelong, L. J. 2009. Metode Penelitian Kuali- tatif. Cetakan ke dua puluh tujuh. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 November 1998 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Ta- hun 1992 Tentang Perbankan.