## IMPLEMENTASI CUTI HAID DI INDONESIA: BERHASILKAH PENERAPANNYA?
Azkalina Diazani 1) , Amrie Firmansyah 2)*
1) 4132220047_azka@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Nergara STAN
2) amriefirmansyah@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta *Penulis Korespondensi

## Abstract
This study aims to review the negative impacts of menstrual disorders associated with the well-being of female workers. The review in this study also highlights the need  to implement menstrual leave policies as a potential solution. Although this policy provides opportunities for women to get the necessary medical care and rest, the negative stigma that is still associated with menstruation and the lack of understanding of its benefits often hinder its optimal use. This study uses a scoping review as a research method by collecting data from international and national journal articles, which are then used as the basis for elaborating on the research discussion. This study concludes that the low awareness of menstrual leave policies both in Indonesia and other countries causes many female workers to be unaware of their rights and that this condition limits their access to the necessary care and rest. In addition, this study also reveals that companies in Indonesia still have minimal understanding regarding the management of menstrual disorders. This condition shows the need to transform a more inclusive work culture that  cares  about  women's  health.  More  intensive  socialization  and  education  efforts  from  the  government  and companies are needed to change society's views on menstruation, reduce the negative stigma attached to it, and ultimately create a work environment that is more supportive of the well-being and productivity of female workers. With a focus on better understanding menstruation and the important role of menstrual leave policies, using the scoping review method, this research encourages positive changes in the world of work to realize women's rights more effectively.
Keywords: Menstruation, Menstruation leave, Menstruation stigma, Policy implementation

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengulas dampak negatif gangguan menstruasi yang dikaitkan dengan kesejahteraan pekerja perempuan. Ulasan dalam penelitian ini juga menyoroti perlunya implementasi kebijakan cuti menstruasi sebagai solusi yang potensial. Meskipun kebijakan ini memberikan peluang bagi perempuan untuk mendapatkan perawatan medis dan istirahat yang diperlukan, stigma negatif yang masih terkait dengan menstruasi dan kurangnya pemahaman  tentang  manfaatnya  seringkali  menghambat  penggunaannya  secara  optimal.  Penelitian  ini menggunakan scoping review sebagai metode penelitian dengan mengumpulkan data yang bersumber dari artikel- artikel  jurnal  internasional  maupun  nasional  yang  selanjutnya  digunakan  sebagai  dasar  elaborasi  pembahasan penelitian.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa,  rendahnya  kesadaran  tentang  kebijakan  cuti  menstruasi  baik  di Indonesia dan negara lainnya menyebabkan banyak pekerja perempuan tidak menyadari hak-hak mereka sehingga kondisi ini membatasi akses mereka terhadap perawatan dan istirahat yang diperlukan. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap  bahwa  perusahaan-perusahaan  di  Indonesia  masih  memiliki  pemahaman  yang  minim  terkait pengelolaan gangguan menstruasi. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan akan transformasi budaya kerja yang lebih inklusif dan peduli terhadap kesehatan perempuan. Upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dari pemerintah dan perusahaan sangat diperlukan untuk mengubah pandangan masyarakat tentang menstruasi, mengurangi stigma negatif  yang  melekat,  dan  akhirnya  menciptakan  lingkungan  kerja  yang  lebih  mendukung  kesejahteraan  dan produktivitas pekerja perempuan. Dengan fokus pada pemahaman yang lebih baik tentang menstruasi dan peran penting  kebijakan  cuti  menstruasi,  dengan  menggunakan  metode  scoping  review  penelitian  ini  mendorong perubahan positif dalam dunia kerja untuk mewujudkan hak-hak perempuan secara lebih efektif.
Kata Kunci: Cuti menstruasi, Implementasi kebijakan, Menstruasi, Stigma menstruasi

## PENDAHULUAN
Menstruasi  adalah  fungsi  biologis  alami  dan  penting  yang  berkontribusi  untuk reproduksi perempuan. Menstruasi dihadapi oleh para perempuan hampir dalam keseluruhan masa  hidupnya.  Walaupun  menstruasi  merupakan  sebuah  fungsi  reproduksi  normal  pada perempuan,  pengalaman  menstruasi  seseorang dapat  bervariasi,  dengan beberapa perempuan mengalami gejala yang parah dan sisanya mengalami sedikit atau bahkan tidak ada gejala sama sekali  (Barnack-Tavlaris  et  al.,  2019).  Terdapat  beberapa  kasus  dimana  menstruasi
menimbulkan pengalaman negatif dengan adanya gangguan menstruasi seperti endometriosis, dysmenorrhea, polycystic ovarian syndrome , dan masih banyak lagi. Menurut Pinkerton et al. (2010),  dalam  beberapa  kasus,  menstruasi  memperburuk  penyakit  kronis  lain  yang  sedang dialami  seperti  diabetes  dan  migrain.  Gangguan  menstruasi  apabila  dibiarkan  dan  tidak diberikan penanganan yang tepat dapat mempengaruhi kualitas hidup dan aktivitas sehari-hari termasuk akan mempengaruhi performa individu tersebut di tempat kerja (Barnack-Tavlaris et al., 2019).
Permasalahan  tersebut  menjadi  awal  perumusan  sebuah  kebijakan  untuk  menjamin perlindungan atas hak pekerja perempuan karena perbedaan fungsi reproduksi ini, salah satunya yaitu kebijakan cuti menstruasi. Cuti menstruasi memberikan cuti kepada pekerja perempuan yang sedang menstruasi jika mereka tidak dapat masuk kerja karena gejala atau penyakit yang signifikan terkait dengan menstruasi. Beberapa negara sejak lama telah menerapkan kebijakan cuti menstruasi.  Contohnya seperti  Jepang yang telah menerapkan kebijakan cuti menstruasi sejak tahun 1947 dengan tujuan untuk melindungi kemampuan perempuan untuk menghasilkan keturunan  (Barnack-Tavlaris  et  al.,  2019).  Negara-negara  lain  yang  juga  telah  menerapkan kebijakan  ini  antara  lain  Cina,  Korea  Selatan,  Taiwan,  dan  Zambia  (Barnack-Tavlaris  et  al., 2019).  Tidak  terkecuali  Indonesia  yang  telah  menetapkan  aturan  terkait  kebijakan  cuti menstruasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 81 pada undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pekerja perempuan dapat mengajukan cuti pada hari pertama dan kedua menstruasinya (Undang-Undang RI, 2003).
Kebijakan  ini  dapat  menjadi  solusi  bagi  para  pekerja  perempuan  yang  selama  ini terhambat  melakukan  pekerjaannya  secara  optimal  akibat  gangguan  menstruasi  yang dialaminya. Pekerja perempuan dapat mengambil waktu cuti untuk istirahat atau mendapatkan penanganan  medis  sehingga  ketika  kembali  dapat  melakukan  pekerjaannya  dengan  lebih produktif. Terlepas dari manfaat positif yang pekerja perempuan dapatkan melalui kebijakan ini,  terdapat  potensi  kebijakan  ini  dapat  membawa  pengalaman  negatif  terhadap  pekerja perempuan yang disebabkan oleh stigma negatif terhadap menstruasi dan objektifikasi terhadap perempuan (Barnack-Tavlaris et al., 2019; Levitt & Barnack-Tavlaris, 2020).
Barnack-Tavlaris  et  al.  (2019)  mengungkapkan  stigma  negatif  yang  datang menyebabkan  pekerja  perempuan  enggan  untuk  mengambil  cuti  menstruasi  walaupun kebijakan tersebut telah berlaku. Mulai dari pandangan bahwa kebijakan ini dianggap tidak adil bagi  laki-laki  yang  tidak  mendapatkan  cuti  serupa  membuat  kekhawatirkan  penerapan kebijakan  akan  menimbulkan  ketegangan  antara  laki-laki  dan  perempuan  di  tempat  kerja. Timbul  juga  kekhawatiran  bahwa  kebijakan  cuti  menstruasi  akan  dieksploitasi  oleh  pekerja perempuan  yang  sebenarnya  tidak  membutuhkan  kebijakan  tersebut.  Lalu,  masih  adanya anggapan bahwa pembicaraan terkait menstruasi sebagai sesuatu yang tabu dan harus menjadi sesuatu  yang  disembunyikan  menyebabkan  implementasi  kebijakan  cuti  menstruasi  jarang dibicarakan (Belliapa, 2018).
Meskipun beberapa negara dan entitas organisasi telah menerapkan kebijakan ini, data yang tersedia baik dari manfaat positif dan potensi kelamahannya masih sangat terbatas untuk diakses secara publik sehingga menimbulkan pertanyaan apakah implementasi kebijakan cuti menstruasi  sudah  sesuai  dengan  harapan.  Termasuk  di  Indonesia  sendiri  sebagai  salah  satu negara yang telah menerapkan kebijakan cuti menstruasi, apakah kebijakan ini telah disusun secara memadai? Apakah penerapan kebijakan ini berhasil memberikan manfaat  positif bagi pekerja  perempuan  di  Indonesia  dan  bagaimana  stigma  masyarakat  terhadap  kebijakan  ini? Berdasarkan ulasan-ulasan dari berbagai artikel jurnal yang membahas implikasi kebijakan cuti menstruasi yang diterapkan oleh berbagai negara lain dan berbagai entitas organisasi, penelitian ini  diharapkan  dapat  menambah  wawasan  mengenai  implementasi  yang  baik  dan  dapat mendorong  upaya  perbaikan  jika  masih  terdapat  kelemahan  dalam  penerapan  kebijakan  cuti
menstruasi  di  Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat  memberikan informasi  dan menjadi pertimbangan  tambahan  kepada  pembuat  kebijakan  dan  perusahaan-perusahaan  di  Indonesia yang akan dan sedang menerapkan kebijakan cuti menstruasi untuk menciptakan lingkungan pekerjaan yang mempertimbangkan kesehatan serta kesejahteraan pekerjanya.

## KAJIAN PUSTAKA Menstruasi
Menstruasi  adalah  proses  reproduksi  dimana  dua  pertiga  bagian  atas  endometrium (lapisan fungsional) diluruhkan dan diregenerasi  secara berulang-ulang. Proses peluruhan ini terjadi apabila tidak terjadi pembuahan pada rahim. Siklus menstruasi yang teratur adalah hasil dari manifestasi siklus fungsi ovarium (Jabbour et al., 2006). Menurut Jabbour et al. (2006), rata-rata seorang perempuan di negara berkembang akan mengalami menstruasi lebih dari 400 kali sepanjang rentang masa reproduksinya. Meskipun menstruasi menjadi bagian besar yang membentuk  kehidupan  perempuan,  dalam  prosesnya  tidak  semua  perempuan  mengalami pengalaman yang sama terhadap menstruasi. Beberapa perempuan mengalami gejala yang lebih parah dari perempuan lain. Beberapa perempuan lainnya hanya mengalami gejala yang tidak terlalu signifikan atau bahkan tidak mengalami gejala sama sekali. Pengalaman negatif terhadap menstruasi yang dialami oleh perempuan diakibatkan oleh adanya penyakit yang berhubungan dengan  menstruasi  atau  lebih  umum  dikenal  sebagai  gangguan  menstruasi.  Gangguan menstruasi  dapat  timbul  dalam  bentuk menorrhagia (kehilangan  darah  menstruasi  yang berlebihan)  dan dysmenorrhea (nyeri  haid)  yang  bedampak  pada  terganggunya  aktivitas perempuan sehari-hari termasuk ketika perempuan tersebut bekerja (Masobrink et al., 2019). Dalam beberapa kasus, penyakit kronis lain seperti migrain, diabetes, dan sindrom iritasi usus besar  dapat  diperparah  dengan  adanya  gangguan  menstruasi  (Pinkerton  et  al.,  2010). Penanganan  medis  yang  tepat  dan  sesegera  mungkin  diperlukan  agar  dapat  mengurangi kemungkinan  gangguan  menstruasi  ini  menimbulkan  komplikasi  di  masa  depan  dan mempengaruhi kemampuan reproduksi seseorang (Masobrink et al., 2019).

## Cuti menstruasi
Cuti menstruasi merupakan sebuah kebijakan yang memberikan cuti kepada perempuan apabila  mengalami  gangguan  menstruasi  yang  signifikan  dan  mengganggu  profuktivitasnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya secara baik dan optimal (Barnack-Tavlaris et al., 2019). Pendukung kebijakan ini berargumen bahwa cuti yang diberikan dapat meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan karena pekerja perempuan diberikan waktu untuk istirahat dan pulih dari gangguan menstruasi karena waktu tersebut dapat dialokasikan untuk mendapatkan penanganan  medis  dari  tenaga  kesehatan  profesional.  Beberapa  negara  telah  menerapkan kebijakan menstruasi sebagai perlindungan hak pekerja wanita di negaranya, antara lain Jepang, Cina,  Korea  Selatan,  Taiwan,  Zambia,  dan  tidak  terkecuali  Indonesia.  Datang  dari  sektor perusahaan, kebijakan cuti menstruasi juga telah diterapkan oleh Coexist (UK), Gozoop (India), Culture Machine (India), dan Victorian Women’s Trust (Australia).
Dan (1968) menyebutkan beberapa argumen yang mendukung penerapan kebijakan cuti menstruasi.  Pertama,  menstruasi  menyebabkan  penurunan  efisiensi  kerja  dan  peningkatan kerentanan terhadap masalah fisik. Kedua, perempuan yang mengalami nyeri saat menstruasi atau  kesulitan  lainnya,  seperti  pendarahan  yang  luar  biasa  berat,  tidak  boleh  diminta  untuk bekerja selama menstruasi. Ketiga, mengambil cuti selama menstruasi dapat mencegah masalah pada  masa  kehamilan  dan  persalinan,  termasuk  keguguran  dan  persalinan.  Selanjutnya, perempuan bekerja dalam kondisi yang buruk dan tidak memiliki fasilitas sanitasi.
Informasi terkait penerapan kebijakan cuti menstruasi di negara lain, utamanya di Asia, lebih  terbatas  (Levitt  &  Barnack-Tavlaris,  2020).  Korea  Selatan  memberikan  cuti  terkait menstruasi  satu  hari  setiap  bulannya  untuk  dapat  digunakan  pekerja  perempuan  pada  tahun
2001.  Selain  itu,  amandemen  yang  berkaitan  dengan  cuti  menstruasi  dimasukkan  ke  dalam Undang-Undang  Kesetaraan  Gender  dalam  Ketenagakerjaan  Taiwan  pada  tahun  2002,  yang memberikan  hak  kepada  karyawan  perempuan  untuk  meminta  cuti  menstruasi  (Chang  et  al. 2011). Di Zambia, kebijakan cuti menstruasi disebut sebagai “Hari Ibu” dimana pada hari itu pekerja  perempuan  diperbolehkan  untuk  mengambil  cuti  setiap  bulannya.  Pada  tahun  2017, Italia  mengajukan  rancangan  undang-undang  yang  mengusulkan  tambahan  kebijakan  cuti menstruasi sebanyak tiga hari kerja setiap bulan kepada pekerja perempuan yang mengalami gangguan menstruasi dengan bukti surat keterangan dari dokter. Meksiko memberikan satu hari cuti menstruasi kepada perempuan yang bekerja di pengadilan federal jika mereka mengalami gejala parah yang signifikan tetapi tidak disebutkan periode kebijakan ini berlaku untuk setiap bulan atau setiap tahun (Levitt & Barnack-Tavlaris, 2020).
Akibat  terbatasnya  data  yang  tersedia  di  publik  terkait  penerapan  kebijakan  cuti menstruasi di beberapa negara, penelitian yang membahas terkait penggunaan kebijakan cuti menstruasi  oleh  pekerja  perempuan,  pandangan  sosiokultural  terhadap  kebijakan  ini,  dan dampak  sebenarnya  dari  penerapan  kebijakan  ini  masih  belum  dapat  ditelusuri  lebih  dalam (Barnack-Tavlaris et al., 2019).

## Stigma terhadap menstruasi
Terlepas  dari  dampak  positif  yang  diberikan  oleh  cuti  menstruasi  bagi  para  pekerja perempuan,  penerapan  kebijakan  ini  masih  menjadi  sesuatu  yang  diperdebatkan  karena menimbulkan pengalaman negatif bagi pengguna kebijakan yaitu pekerja perempuan (Levitt & Barnack-Tavlaris, 2020). Permasalahan utama yang muncul adalah pengguna cuti menstruasi harus menghadapi pandangan dan keyakinan seksisme yang begitu melekat yang berujung pada timbulnya stigma terhadap menstruasi itu sendiri.
Seksisme ambivalen memandang perempuan tidak cocok berada di tempat kerja (Levitt &  Barnack-Tavlaris,  2020).  Seksisme  ambivalen  ibarat  sebuah  koin  dengan  dua  sisi  yang berbeda.  Seksisme  ambivalen  memberikan  dua  pandangan  terhadap  perempuan  dalam  saat yang  bersamaan,  yaitu  perempuan  dipandang  sebagai hostile (perempuan  itu  inferior)  dan benevolent (perempuan  itu  tak  berdaya)  (Barnack-Tavlaris  et  al.,  2019;  Levitt  &  Barnack- Tavlaris,  2020). Hostile  sexism menyoroti  sikap  dan  perilaku  negatif  yang  diberikan  kepada perempuan didasarkan pada keyakinan bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki dan harus  tunduk  pada  laki-laki.  Di  satu  sisi,  terdapat  pandangan benevolent  sexism dimana perempuan diperlakukan sebagai orang yang membutuhkan bantuan, perlindungan, dan nafkah dari laki-laki karena perempuan dianggap tidak sepenuhnya kompeten sehingga peran seorang perempuan sering kali dikerdilkan hanya sebagai ibu rumah tangga atau penghasil keturunan.
Forbes  et  al.  (2003)  menyebutkan  seksisme  ambivalen  membuat  penilaian  terhadap pekerja perempuan yang sedang menstruasi cenderung lebih negatif dibandingkan perempuan yang  dipercaya  tidak  sedang  menstruasi.  Perempuan  yang  sedang  menstruasi  mendapatkan gambaran sebagai 'monster hormonal' yang mudah tersinggung, murung, dan kurang produktif (Barnack-Tavlaris  et  al.,  2019).  Beberapa  penelitian  sebelumnya  mendukung  pernyataan  ini dengan menemukan fakta bahwa perempuan yang sedang menstruasi  mendapatkan nilai  dan evaluasi yang lebih negatif dibandingkan perempuan yang tidak menstruasi akibat asumsi ini. Salah  satunya  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Roberts  et  al.  (2002)  yang  menemukan ketika  partisipan  mengetahui  seorang  anggota  konfederasi  perempuan  sedang  menstruasi (dengan  tidak  sengaja  menjatuhkan  tampon),  mereka  menilai  anggota  tersebut  kurang kompeten dan kurang disukai dibandingkan anggota konfederasi perempuan lain yang dianggap tidak menstruasi. Kekhawatiran akan dampak negatif yang mungkin dialami dari lingkungan yang memiliki seksisme ambivalen dapat menghambat pekerja perempuan untuk menggunakan kebijakan cuti menstruasi (Barnack-Tavlaris et al., 2019).
Tidak  hanya  itu,  ekspektasi  masyarakat  yang  menganggap  peran  perempuan  hanya berkaitan dengan mengasuh anak dan mengerjakan tugas rumah tangga menambah anggapan bahwa  perempuan  tidak  kompeten  untuk  bekerja  dibandingkan  dengan  laki-laki. Ketidakhadiran perempuan di tempat kerja dengan alasan yang terkait dengan perannya sebagai seorang  perempuan  dapat  menghalangi  kemajuan  karir  mereka  karena  dianggap  sebagai keterbatasan  dan  memberikan  pandangan  bahwa  pekerja  perempuan  kurang  kompeten  dan kurang  dapat  diandalkan.  Dengan  stigma  seperti  ini,  kemungkinan  besar  pekerja  perempuan akan tidak menggunakan kebijakan cuti menstruasi demi mendapatkan keunggulan di tempat kerja (seperti promosi, pelatihan kerja, dan koneksi sosial) dan menghindari pandangan negatif (Grose  &  Grabe,  2014).  Apabila  stigma  ini  juga  terjadi  pada  proses  rekrutmen  pegawai, perusahaan  berpotensi  memberikan  kemungkinan  tawaran  kerja  yang  lebih  sedikit  terhadap pegawai perempuan dibandingkan laki-laki. Pegawai laki-laki dapat terlihat lebih produktif di mata perusahaan karena mereka tidak membutuhkan kebijakan cuti tersebut dan hal ini menjadi keuntungan yang tidak adil bagi perempuan (Barnack-Tavlaris et al., 2019).
Permasalahan  yang  juga  masih  menjadi  hambatan  yaitu  adanya  medikalisasi  dari menstruasi.  Medikalisasi  terhadap  menstruasi  memberikan  pandangan  bahwa  menstruasi merupakan suatu penyakit yang memerlukan penanganan dibandingkan mempertimbangkannya  sebagai  suatu  fungsi  biologis  normal  seorang  perempuan  (Deluca, 2017). Melalui  medikalisasi  terhadap menstruasi, kebijakan  cuti menstruasi  akan menambah stigma bahwa menstruasi membuat pekerja perempuan tidak lagi efisien dan profuktif dalam melakukan pekerjaannya. Kebijakan cuti menstruasi mendorong keyakinan masyarakat bahwa menstrusi  merupakan  sebuah  permasalahan  kesehatan  dengan  adanya  gejala  dan  risiko  yang ada.  Barnack-Tavlaris  et  al.  (2019)  dalam  penelitiannya  mengungkapkan  11%  responden menentang  kebijakan  cuti  menstruasi  karena  tidak  meyakini  menstruasi  memerlukan penanganan  intensif  karena  bukanlah  sebuah  penyakit  dan  kebijakan  cuti  menstruasi  tidak memiliki urgensi yang besar.
Stigma yang ditujukan terhadap menstruasi dapat membuat pegawai perempuan enggan dan  ragu  untuk  menggunakan  kebijakan  cuti  menstruasi  karena  khawatir  mendapatkan gangguan  dan  pandangan  negatif.  Terlebih  kebijakan  cuti  menstruasi  akan  memberikan informasi terkait status menstruasi pegawai minimal kepada atasan langsung sebagai salah satu prosedur  dalam  pengajuan  cuti  menstruasi.  Faktor  tersebut  membuat  pembahasan  terkait dengan  menstruasi  khususnya  kebijakan  cuti  menstruasi  tidak  pernah  didiskusikan  secara publik (Belliappa, 2018). Menstruasi menjadi sesuatu yang bersifat rahasia dan harus ditutupi.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan scoping  review sebagai  metode  penelitian  dengan menyelidiki secara mendalam berbagai artikel jurnal yang membahas implementasi kebijakan cuti  menstruasi.  Pengumpulan  data  dilaksanakan  dengan  mencari  artikel-artikel  jurnal internasional  maupun  nasional  dan  mengidentifikasi  kata-kata  kunci  serta  pertanyaan- pertanyaan  penelitian  yang  relevan  untuk  menjawab  fokus  penelitian.  Selanjutnya,  analisis konteks yang sesuai dengan tujuan dan lingkup penelitian yang dilakukan. Informasi yang telah didapatkan  dari  tahap  ini  digunakan  sebagai  dasar  pembahasan  dengan  didukung  literatur terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Penerapan kebijakan cuti menstruasi di luar negeri
Kebijakan  cuti  menstruasi  bukanlah  sesuatu  yang  asing  dan  baru.  Sampai  saat  ini, berbagai negara di seluruh dunia telah menerapkan kebijakan cuti menstruasi seperti Jepang, Taiwan,  Cina,  Korea  Selatan,  Indonesia,  Zambia,  dan  Meksiko.  Tidak  hanya  dari  sisi
pemerintah,  beberapa  entitas  organisasi  atau  perusahaan  telah  memilih  untuk mengimplementasikan kebijakan serupa. Coexist (Inggris), Culture Machine (India), Gozoop (India), dan Victorian Women’s Trust (Australia) merupakan segelintir dari perusahaan yang telah menerapkan kebijakan tersebut.
Jepang  menjadi  salah  satu  negara  yang  telah  menerapkan  kebijakan  cuti  menstruasi sejak masa Perang Dunia II. Penerapan kebijakan cuti menstruasi di Jepang telah berlaku sejak tahun  1947.  Kebijakannya  memungkinkan  pekerja  perempuan  untuk  mengambil  cuti  jika mereka  menghadapi  ketidaknyamanan  fisik  yang  signifikan  akibat  menstruasi  sehingga  sulit untuk bekerja dengan optimal. Namun, tidak terdapat penjelasan secara spesifik terkait jumlah hari cuti dan apakah merupakan cuti berbayar (Dan, 1968; Levitt & Barnack-Tavlaris, 2020). Pembahasan  kebijakan  cuti  menstruasi  di  Jepang  muncul  pertama  kali  sekitar  tahun  1920- 1930an  ketika  populasi  pekerja  perempuan  diisi  sebagian  besar  oleh  perempuan  yang  masih muda  dan  kondisi  lingkungan  pekerjaan  masih  jauh  dari  kata  memadai.  Kurangnya  fasilitas sanitasi yang layak dan fasilitas pendukung lain terutama untuk buruh pabrik dan pekerja sektor transportasi  memantik  pembahasan  terkait  cuti  menstruasi.  Penggunaan  kebijakan  ini sayangnya  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  pekerja  perempuan  yang  memanfaatkannya. Mereka mendapatkan perlakuan diskriminatif dari perusahaan. Beberapa perusahaan khususnya untuk  sektor  industri  bahkan  mendorong  agar  para  pekerja  perempuan  tidak  menggunakan kebijakan cuti menstruasi ini (Dan, 1968). Dampak negatif ini mendorong pemerintah Jepang untuk  mengajukan usulan penghapusan kebijakan cuti menstruasi  dari undang-undang untuk menghentikan perlakuan diskriminatif yang dialami pekerja perempuan.
Serikat pekerja perempuan yang tetap pada pandangannya bahwa perlindungan hak-hak pekerja perempuan tetap diperlukan menentang langkah ini sehingga timbul ketegangan antara serikat pekerja perempuan dan pemerintah Jepang. Meskipun banyak pekerja perempuan yang mendukung  kebijakan  ini,  penggunaannya  sangat  beragam.  Banyak  dari  mereka  jarang mengambil  cuti  karena  sejumlah  faktor,  termasuk  kurangnya  kebutuhan,  fakta  bahwa  cuti menstruasi tidak dibayar untuk pekerja non-serikat, serta dilema antara mengembangkan karier dan aspirasi menjadi ibu. Tren penggunaan cuti menstruasi dari tahun 1960-1981 menunjukkan angka  yang  semakin  menurun  dari  tahun  ke  tahun.  Hal  ini  diyakini  terjadi  karena  beberapa faktor  yaitu  sikap  perempuan  yang  semakin  ambisius  sehingga  menempatkan  karir  sebagai prioritas utama, pekerjaan yang menuntut penggunaan fisik semakin berkurang, dan semakin banyaknya cuti berbayar yang disediakan oleh tempat kerja secara umum (Dan, 1968). Untuk tingkat  penggunaan  cuti  menstruasi  di  antara  populasi  pekerja  perempuan  di  Jepang  saat  ini tidak dapat dipastikan akibat kurangnya data yang tersedia untuk umum (Barnack-Tavlaris et al., 2019).
Perspektif  lain  didapatkan  pada  penerapan  kebijakan  cuti  menstruasi  oleh  Culture Machine, sebuah perusahaan media digital dari India. Culture Machine memberikan satu hari cuti kepada pekerja perempuan setiap bulannya dan dinamakan sebagai “ First Day of Period Leave” (Belliappa,  2018).  Pemberian  kebijakan  cuti  menstruasi  menginisiasi  munculnya berbagai marketing campaign dari perusahaan lain yang bertujuan menghilangkan stigma tabu terhadap menstruasi.  Di  India sendiri, menstruasi masih dianggap sebagai sesuatu  yang tabu untuk  didiskusikan  karena  menstruasi  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  ‘kotor’.  Diskusi  yang berkaitan  dengan  menstruasi  menjadi  hal  yang  masih  dibatasi  dan  tidak  dilakukan  dalam lingkup  publik.  Melihat  stigma  tabu  yang  melekat  pada  menstruasi,  pekerja  perempuan memiliki keraguan untuk menjelaskan kondisi gangguan menstruasinya yang menjadi bagian dalam  proses  pengajuan  cuti  menstruasi.  Pekerja  perempuan  semakin  enggan  untuk menggunakan  kebijakan  ini  ketika  cuti  menstruasi  membutukan  persetujuan  dari  atasan langsung  yang  merupakan  seorang  laki-laki.  Belliappa  (2018)  menyarankan  pentingnya menghilangkan stigma yang melekat pada menstruasi. Perusahaan dapat memberikan program
pelatihan  untuk  mengedukasi  pegawainya  terkait  kesehatan  reproduksi  wanita  dan  dikemas dalam bentuk yang memberikan kenyamanan bagi seluruh pegawai. Pemberian edukasi ini akan memberi pesan implisit kepada pegawai  bahwa  perusahaan mempertingkan dengan seksama kesejahteraan  pegawainya.  Pemberian  opsi  kepada  pekerja  perempuan  untuk  bekerja  dari rumah  juga  menjadi  salah  satu  alternatif  dari  kebijakan  cuti  menstruasi.  Pekerja  perempuan tetap dapat melakukan pekerjaannya dan lebih mengurangi rasa malu yang mungkin dirasakan apabila mengajukan cuti menstruasi.
Menghilangkan  stigma  terhadap  menstruasi  juga  menjadi  hal  yang  ditekankan  dalam penelitian yang dilakukan oleh Barnack-Tavlaris et  al.  (2019). Studi kualitatif untuk  melihat persepsi masyarakat terhadap menstruasi dan kebijakan cuti menstruasi apabila akan diterapkan menunjukkan  masih  terdapat  pandangan  negatif  dari  masyarakat  terkait  hal  ini.  Penerapan kebijakan  cuti  menstruasi  yang  tidak  memikirkan  dengan  seksama  akan  stigma  menstruasi tersebut dapat memperburuk pandangan masyarakat terhadap menstruasi dan bahkan pekerja perempuan  itu  sendiri.  Persepsi  masyarakat  di  Amerika  masih  memandang  kebijakan  cuti menstruasi sebagai sesuatu yang tidak adil bagi pekerja laki-laki yang tidak mendapat kebijakan serupa. Banyak yang merasa kebijakan cuti menstruasi meremehkan kemampuan perempuan karena memberikan pandangan bahwa menstruasi membuat perempuan tidak lagi efisien dan kompeten dalam bekerja. Akan tetapi, 23% partisipan dari studi ini masih mempercayai bahwa implementasi  kebijakan  cuti  menstruasi  akan  membawa  dampak  positif  terhadap  pekerja perempuan (Levitt & Barnack-Tavlaris, 2020). Mendorong diskusi mengenai cuti menstruasi atau menstruasi secara umum menjadi langkah awal yang signifikan dan perlu ditekankan untuk mengatasi  stigma  menstruasi.  Negara  dan  perusahaan  yang  menerapkan  kebijakan  cuti menstruasi harus memeriksa secara mendalam apakah kebijakan ini meningkatkan atau justru memperburuk stigma yang telah berkembang di masyarakat. Pembahasan untuk menciptakan kebijakan cuti yang lebih inklusif terhadap seluruh pegawai menjadi perhatian khusus untuk ke depannya  demi  menciptakan  lingkungan  pekerjaan  yang  lebih  baik  dan  bermanfaat  secara umum (Barnack-Tavlaris et al., 2019).

## Gangguan menstruasi & stigma menstruasi di Indonesia
Menjaga dan memelihara kesehatan saat usia produktif memiliki peran krusial dalam mendukung  tingkat  produktivitas  yang  optimal  dan  peningkatan  kualitas  hidup  seseorang. Kementerian Kesehatan mengkategorikan kelompok usia 20-59 tahun sebagai kelompok usia produktif (Kementerian Kesehatan, n.d.). Berdasarkan data jumlah penduduk Indonesia tahun 2022, Indonesia memiliki 81,7 juta penduduk perempuan yang masuk ke dalam kategori usia produktif  dari  total  keseluruhan  jumlah  penduduk  Indonesia  sebanyak  275  juta  jiwa.  Survei yang dilakukan oleh Riset Kesehatan Dasar (2018) juga mendapatkan data bahwa 13,7% wanita Indonesia mengalami gangguan siklus menstruasi yang tidak teratur dalam satu tahun rentang waktu penelitian (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Siklus menstruasi yang tidak teratur dan tidak segera diberikan penanganan secara memadai dapat menyebabkan permasalahan seperti infertilitas serta anemia karena tubuh kekurangan banyak darah yang ditandai dengan kelelahan dan kurang konsentrasi. Hal ini akan menurunkan kualitas hidup perempuan sehingga gangguan siklus menstruasi memerlukan penanganan yang lebih serius agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari  (Zahra  et  al.,  2023).  Beberapa  faktor  perlu  dipertimbangkan  sebagai  penyebab terjadinya  gangguan  menstruasi,  salah  satunya  adalah  aktivitas  sehari-sehari  (Zahra  et  al., 2023). Martiana et al. (2019) melakukan penelitian terhadap 109 pekerja perempuan di daerah Sidoarjo  terkait  kesehatan  reproduksi  pekerja  perempuan  pada  tahun  2017.  Penelitian  ini menemukan  bahwa  60,6%  responden  mengalami  gangguan  kesehatan  reproduksi.  Bila ditelusuri lebih dalam, 71,4% pekerja perempuan yang bekerja dengan sistem shift mengalami gangguan kesehatan reproduksi. Pekerjaan dengan sistem shift , terutama yang dilakukan pada sore  dan  malam  hari,  mempengaruhi  kesehatan  reproduksi  pekerja  perempuan.  Gangguan
menstruasi menjadi fenomena umum yang dialami oleh perempuan, tidak terkecuali perempuan di Indonesia.
Selanjutnya,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tanahitumeseng  (2017)  menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami menstruasi dianggap sebagai pencemar oleh suku Naulu- Rohua  di  Provinsi  Maluku.  Pandangan  sosial  terhadap  menstruasi  tetap  tidak  berubah  sejak dulu hingga saat ini. Tabu, legenda, dan pandangan negatif yang mengelilingi menstruasi telah menyebabkan kurangnya pemahaman perempuan terkait menstruasi itu sendiri. Keterbatasan ruang  bagi  perempuan  untuk  berbicara  terbuka  mengenai  pengalaman  menstruasi  mereka mengakibatkan  perempuan  mengandalkan  mitos  yang  beredar  di  masyarakat.  Di  Indonesia sendiri, perempuan masih menggunakan istilah tertentu untuk menyampaikan bahwa mereka sedang menstruasi seperti “sedang datang bulan, halangan, atau ada palang merah”. Rasa malu, stigma terhadap menstruasi, dan informasi yang tidak akurat akhirnya menjadi penyebab utama tidak  terpenuhinya  hak-hak  perempuan  (Hadi  &  Atiqa,  2021).  Kurangnya  edukasi  terkait menstruasi menyebabkan buruh perempuan di Indonesia mengalami kesulitan dalam pengajuan cuti menstruasi karena masih banyak pegawai khususnya laki-laki yang tidak memahami secara baik  penyakit  yang  dapat  timbul  akibat  menstruasi  seperti  nyeri  parah.  Penggambaran  oleh media juga menyumbang stigma menstruasi yang berkembang di masyarakat. Menstruasi masih digambarkan  sebagai  sesuatu  yang  kotor  dan  menyebabkan  perempuan  menjadi  sosok  yang memiliki  perilaku  negatif.  Stigma  muncul  karena  masyarakat  masih  acuh  dan  masih mempertahankan  terkait  stigma  menstruasi  dari  mitos-mitos  mistis  yang  diwariskan  tradisi (Ariani, 2023).

## Penerapan kebijakan cuti menstruasi di Indonesia
Aturan  terkait  kebijakan  cuti  menstruasi  bagi  pekerja  perempuan  di  Indonesia  telah diatur oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 81 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pekerja/buruh perempuan yang dalam masa menstruasi merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha diperbolehkan untuk tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu menstruasi  tersebut. Kebijakan terkait  cuti  menstruasi  sempat  kembali  menjadi  sorotan  karena  kemunculan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja. Adanya  Perpu  Cipta  Kerja  ternyata  tidak  mengubah  ketentuan  yang  tercantum  dalam  UU Nomor  13  Tahun  2003  sehingga  acuan  yang  digunakan  dalam  menetapkan  kebijakan  cuti menstruasi masih mengacu kepada undang-undang tersebut (Andhika, 2023).
Perusahaan  di  Indonesia  sendiri  belum  banyak  yang  menerapkan  kebijakan  cuti menstruasi  bagi  pekerja  perempuannya.  Secara  umum  terdapat  tiga  sikap  perusahaan  terkait implementasi  kebijakan  cuti  menstruasi  ini.  Pertama,  terdapat  perusahaan  yang  sudah menerapkan  kebijakan  cuti  menstruasi  sesuai  dengan  undang-undang  tetapi  jumlahnya  tidak banyak.  Kedua,  perusahaan  mengganti  penerapan  kebijakan  cuti  menstruasi  dengan menawarkan alternatif lain seperti uang tunjangan cuti menstruasi. Ketiga, terdapat perusahaan yang  bahkan  tidak  memberikan  kebijakan  apapun  terkait  cuti  menstruasi.  Perusahaan  di Indonesia paling banyak memilih sikap yang ketiga dengan tidak menerapkan kebijakan apapun terkait cuti menstruasi bagi pekerja perempuan (Andhika, 2023).
Tidak sedikit pula pekerja perempuan di Indonesia yang tidak mengetahui berlakunya undang-undang  yang  mengatur  terkait  cuti  menstruasi.  Sosialisasi  dari  pemerintah  dan perusahaan masih dirasa kurang untuk mengedukasi pekerjanya terkait kebijakan yang dapat menguntungkan pekerja perempuan yang mengalami gangguan menstruasi. Tidak sedikit juga perusahaan  yang  melakukan  pelanggaran  kebijakan  cuti  menstruasi  ini.  Banyak  perusahaan yang  bahkan  menghalangi  penggunaan  hak  tersebut.  Pekerja  perempuan  juga  memiliki kekhawatiran  penggunaan  kebijakan  cuti  menstruasi  akan  mempengaruhi  target produktivitasnya  yang  dapat  berdampak  paling  buruk  menyebabkan  pekerja  perempuan
tersebut  diberhentikan  dari  pekerjaannya.  Pekerja  perempuan  juga  menekankan  perlunya pengawasan  pelaksanaan  kebijakan  cuti  menstruasi  dari  sisi  pemerintah,  dorongan  bagi pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya, serta bagi perusahaan agar tidak mempersulit pengajuan cuti menstruasi.

## PENUTUP Simpulan
Menstruasi  yang  menjadi  fungsi  biologis  normal  perempuan  dapat  memberikan pengalaman  negatif  dengan  adanya  gangguan  menstruasi  yang  dapat  mengganggu  aktivitas sehari-hari termasuk ketika perempuan tersebut melaksanakan pekerjaannya. Bila tidak segera diberikan penanganan medis yang memadai, gangguan medis ini dapat berkembang menjadi komplikasi  dan  dapat  mempengaruhi  kesehatan  reproduksi  perempuan.  Kebijakan  cuti menstruasi  memberikan  kesempatan  bagi  pekerja  perempuan  agar  dapat  mendapatkan penanganan yang tepat atau sekadar waktu istirahat agar dapat kembali pulih dan melaksanakan pekerjaan  dengan  optimal.  Walaupun  dalam  perumusan  kebijakan  cuti  menstruasi penerapannya  ditujukan  untuk  memberikan  manfaat  kepada  pekerja  perempuan,  nyatanya ketika diterapkan secara langsung di tempat kerja, kebijakan ini memberikan pandangan negatif terhadap  pekerja  perempuan  sebagai  pengguna  kebijakan.  Masih  melekatnya  stigma  negatif terhadap  kebijakan  cuti  menstruasi  dan  cuti  menstruasi  secara  umum  menghalangi  pekerja perempuan untuk menggunakan kebijakan tersebut. Pekerja perempuan menjadi enggan untuk mengambil cuti menstruasi demi menghindari dampak negatif. Menstruasi juga masih dianggap sebagai hal yang tabu dan harus dirahasiakan. Perbincangan terkait menstruasi menjadi topik yang tidak dapat dibahas secara publik. Informasi terkait kelebihan dan kekurangan penerapan kebijakan  cuti  menstruasi  menjadi  terbatas  karena  pembahasan  terkait  cuti  menstruasi  tidak banyak tersedia.
Permasalahan  ini  ternyata  dialami  oleh  berbagai  negara  dan  perusahaan  yang menerapkan  kebijakan  cuti  menstruasi  termasuk  di  Indonesia.  Masyarakat  Indonesia  yang masih  menganggap  menstruasi  sebagai  hal  yang  kotor  dan  tabu  untuk  dibicarakan  membuat pemahaman  dan  edukasi  adanya  kebijakan  cuti  menstruasi  bagi  pekerja  perempuan  tidak diketahui  oleh  banyak  pekerja  perempuan  itu  sendiri.  Perusahaan  di  Indonesia  juga  masih banyak  yang  tidak  menerapkan  kebijakan  apapun  untuk  mengatasi  permasalahan  gangguan menstruasi  yang  mungkin  dialami  oleh  pekerja  perempuannya.  Banyak  perusahaan  bahkan yang melakukan pelanggaran penerapan cuti menstruasi dengan menghalangi dan mempersulit pengajuan cuti menstruasi tersebut. Mengubah lingkungan kerja menjadi tempat yang nyaman bagi  pekerja  perempuan  agar  tetap  dapat  produktif  dan  menjadi  lingkungan  yang  inklusif ditekankan harus dilakukan pertama-tama dengan mengubah stigma yang ada di masyarakat. Meluruskan  pehamanan  masyarakat  terkait  menstruasi  dapat  meningkatkan  respon  baik  dari masyarakat  terkait  implementasi  kebijakan  ini.  Sosialisasi  dan  edukasi  yang  diberikan pemerintah  dan  perusahaan  dapat  menjadi  alat  untuk  mulai  memantik  perbincangan  terkait menstruasi dan memerangi stigma negatif yang berkembang di masyarakat.

## Keterbatasan Penelitian
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam periode waktu yang terbatas sehingga  ulasan  mendalam  atas  aspek-aspek  yang  mempengaruhi  kebijakan  cuti  menstruasi masih  belum  dilakukan.  Penelitian  sebelumnya  yang  menjadi  acuan  peneliti  juga  memiliki keterbatasan  masing-masing  baik  dalam  metodologi  atau  cakupan  dan  dapat  mempengaruhi interpretasi dalam penelitian ini.

## Saran
Penelitian  selanjutnya  dapat  mengelaborasi  penelitian  ini  dengan  melakukan wawancara atau forum group discussions dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan hasil
penelitian yang lebih komprehensif. Penelitian ini juga menyarankan kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan perlu memahami secara mendalam stigma yang berkembang di masyarakat terkait  kebijakan  cuti  menstruasi.  Selain  itu,  pemerintah  memperdalam  pemahaman  terkait persepsi masyarakat dengan membuat survei untuk mendapatkan data yang akurat dan jumlah responden yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA
Andhika  S.,  C.  (2023).  Cuti  haid:  hak  pekerja  perempuan  yang  seolah  ada  dan  tiada. https://www.dw.com/id/cuti-haid-hak-pekerja-perempuan-yang-seolah-ada-dan-tiada/a- 64443863
Ariani,  D.  A.  (2023).  Di  balik  stigma  menstruasi:  pengalaman  perempuan  Indonesia. https://bincangperempuan.com/di-balik-stigma-menstruasi-pengalaman-perempuan- indonesia/
Barnack-Tavlaris, J. L., Kristina, H., Levitt, R. B., & Reno, M. (2019). Taking leave to bleed: perceptions  and  attitudes  toward  menstrual  leave  policy. Health  Care  for  Women International, 40(12), 1355–1373. https://doi.org/10.1080/07399332.2019.1639709 . Belliappa,  J.  L.  (2018).  Menstrual  leave  debate:  opportunity  to  address  inclusivity  in  Indian organizations. The  Indian  Journal  of  Industrial  Relations,  53 (4),  604-617. https://www.jstor.org/stable/26536484?oauth_data=eyJlbWFpbCI6ImFtcmllZmlybWFu c3lhaEB1cG52ai5hYy5pZCIsImluc3RpdHV0aW9uSWRzIjpbXSwicHJvdmlkZXIiOiJn b29nbGUifQ
Chang, C., Chen, F., Chang, C., & Hsu, C. (2011). A preliminary study on menstrual health and menstrual leave in the workplace in Taiwan. Taiwan Gong Gong Wei Sheng Za Zhi , 30(5), 436-450. https://www.proquest.com/scholarly-journals/preliminary-study-on-menstrual- health-leave/docview/1020694304/se-2
Dan,  A.  (1986).  The  law  and  women’s  bodies:  The  case  of  menstruation  leave  in  Japan.
Healthcare for Women International, 7 (1-2), 1–14.
https://doi.org/10.1080/07399338609515719
Deluca, R. S. (2017). The hormone myth: How junk science, gender politics & lies about PMS keep women down. Oakland, CA: New Harbringer Publications, Inc.
Forbes, G. B., Adams-Curtis, L. E., White, K. B., & Holmgren, K. M. (2003). The role of hostile and benevolent sexism in women’s and men’s perceptions of          the menstruating woman. Psychology  of  Women  Quarterly,  27 (1),  58-63. https://doi.org/10.1111/1471- 6402.t01-2-00007
Grose,  R.  G.  &  Grabe,  S.  (2014).  Sociocultural  attitudes  surrounding  menstruation  and alternative menstrual products: the explanatory role of self-objectification . Healthcare for Women International, 35 (6), 677–94. https://doi.org/10.1080/07399332.2014.888721 Hadi,  E.  N.,  &  Atiqa,  U.  D.  (2021).  Menstrual  hygiene  management  of  junior  high  school students in rural areas of indonesia (study in Tinambung Sub-District, Poliweli Mandar, West  Sulawesi). Journal  of  International  Dental  and  Medical  Research,  14 (3),  1230- 1235. https://scholar.ui.ac.id/en/publications/menstrual-hygiene-management-of-junior- high-school-students-in-ru
Jabbour, H. N., Kelly, R. W., Fraser, H. M., & Critchley, H. O. (2006). Endocrine regulation of menstruation. Endocrine reviews, 27 (1), 17–46. https://doi.org/10.1210/er.2004-0021
Kementerian Kesehatan RI (n.d.) Kelompok usia dewasa 19-59 tahun. https://ayosehat.kemkes.go.id/kategori-usia/dewasa
Kementerian Kesehatan RI. (2019). Laporan Nasional RISKESDAS 2018. https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/3514/1/Laporan%20Riskesdas%202018 %20Nasional.pdf
Levitt, R. B. & Barnack-Tavlaris, J. L. (2020). Addressing menstruation in the workplace: the menstrual  leave  debate .  In  The  Palgrave  Handbook  of  Critical  Menstruation  Studies. https://doi.org/10.1007/978-981-15-0614-7_43
Masonbrink, A. R., Stancil, S., Reid, K. J., Goggin, K., Hunt, J. A., Mermelstein, S. J., Shafii, T.,  Lehmann,  A.  G.,  Harhara,  H.,  &  Miller,  M.  K.  (2019).  Adolescent  Reproductive Health  Care:  Views  and  Practices  of  Pediatric  Hospitalists. Hospital  pediatrics,  9 (2), 100–106. https://doi.org/10.1542/hpeds.2018-0051
Martiana, T., Rahman, F. S., Mahdang, P., Rahmawati, T., Jalaludin, J., & Jalaludin, J. (2019). The  influence  of  work  factors  on  reproductive  health  of  female  workers  in  Sidoarjo industrial  area,  Indonesia. Malaysian  Journal of  Medicine and Health Sciences , 15(4), 62-67. http://malrep.uum.edu.my/rep/Record/my.upm.eprints.76434
Pinkerton,  J.  V.,  Guico-Pabia,  C.  J.,  &  Taylor,  H.  S.  (2010).  Menstrual  cycle-related exacerbation of disease. American Journal of Obstetrics and Gynecology , 202(3), 221– 231. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2009.07.061
Roberts, T.-A., Goldenberg, J. L., Power, C., & Pyszczynski, T. (2002). “Feminine protection”: the effects of menstruation on attitudes towards women. Psychology of Women Quarterly, 26 (2), 131-139. https://doi.org/10.1111/1471-6402.00051
Tanahitumeseng,  Y.  E.  (2017).  Makna  menstruasi  bagi  perempuan  suku  naulu-dusun  rohua Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Universitas Brawijaya. http://repository.ub.ac.id/id/eprint/171294/
Undang-Undang  RI.  (2003).  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013
Zahra, M. A., Aisyiah, & Nurani, I. A. (20230. Analisis faktor yang berhubungan dengan siklus menstruasi di SMK IT Raflesia Depok. Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia,
7 (1), 7-17. https://doi.org/10.52020/jkwgi.v6i3.5469