Penyuluhan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Nelayan dan Kelompok Nelayan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di Kota Samarinda
Solikin 1* , Dady Hendrawan 2 , Ria Trisnomurti 3 1 Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia
2 Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia
3 Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia E-mail: solikin@stih-awanglong.ac.id *1 , dady@stih-awanglong.ac.id 2 , ria@stih-awanglong.ac.id 3 Submission   2018-04-10 Review 2018-05-20 Publication 2018-06-27

## ABSTRAK
Negara Indonesia merupakan negara kepulauan maritim yang kaya akan sumber daya alam  salah  satunya  kaya  akan  jenis  ikan.  Oleh  karena  itu  banyak  sebagian  besar masyarakatnya  memiliki  mata  pencaharian  sebagai  nelayan.  Menyadari  hal  tersebut, makanya  negara  mengakomodir  segala  perlindungan  dan  kebutuhan  nelayan  dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, namun masih banyak para nelayan dan  kelompok  nelayan  nelayan  yang  tidak  mengetahui  dan  belum  memahami keberadaan  undang-undang  ini.  Oleh  karenanya  dirasa  perlu  melakukan  kegiatan pengabdian masyarakat  kepada para nelayan khususnya di Kota Samarinda. Kegiatan pengabdian  masyarakat  ini  disampaikan  melalui  penyuluhan  hukum  dengan  target sasaran  utamanya  adalah  para  nelayan  dan  kelompok  nelayan  di  Kota  Samarinda, bekerjasama  dengan  Dinas  Perikanan  Kota  Samarinda.  Tema  yang  diusung  dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah “Hak dan Kewajiban Nelayan dan Kelompok Nelayan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan  Petambak  Garam”. Kegiatan  ini dilakukan  dengan  menggunakan  metode  ceramah,  dan  diskusi  antara  peserta penyuluhan  hukum.  Hasilnya  penyuluhan  hukum  mengenai “Hak  dan  Kewajiban Nelayan dan Kelompok Nelayan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan  Petambak  Garam” telah  berjalan  dengan  baik  dan  seluruh  peserta  penyuluhan  hukum  antusias  dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini.
Kata Kunci: Nelayan, Perlindungan, Kota Samarinda

## Pendahuluan
Sektor  perikanan  menjadi  salah  satu  sector  unggulan  Kota  Samarinda.  Hal  ini  terlihat dari letak strategis Kota Samarinda yang berada di daerah pesisir degan luas perairan mencapai  1.000  km 2 dan  total  tambak  seluas  450  hektar  dimana  270  hektar  di antaranya  telah  berproduksi.  Jenis  komoditi  unggulan  terdiri  dari  komiditi  perikanan tangkap  yaitu  ikan  tuna,  cakalang,  tongkol,  dan  laying,  ikan  terbang,  dan  ikan  laying, serta  komoditi  perikanan  budidaya  yang  terdiri  dari  udang  windu  dan  ikan  bandeng. Oleh karena melihat peluang penangkapan dan pengelolaan ikan yang cukup signifikan tinggi,  maka  para  nelayan  perlu  diberikan  perlindungan  dan  pemberdayaan  sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Melihat potensi tersebut baik saat ini maupun masa depan perlu adanya penjaminan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan kelompok nelayan di Kota Samarinda.
Lebih  lanjut  dijelaskan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  mitra  dalam  hal  ini  para nelayan  dan  kelompok  nelayan  di  Kota  Samarinda,  bahwa  kurangnya  informasi  yang diketahui  terkait  hak  dan  kewajiban  para  nelayan  dan  kelompok  nelayan  di  Kota Samarinda  menjadi  permasalahan  utama,  sehingga  diperlukan  kerjasama  dengan stakeholder terkait dalam hal ini Dinas Perikanan Kota Samarinda sebagai representatif para nelayan dan kelompok nelayan di Kota Samarinda untuk memberikan pemahaman terkait  perlindungan  dan  pemberdayaan  yang  didapatkan  oleh  para  nelayan  dan kelompok  nelayan  di  Kota  Samarinda,  khususnya  masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah pesisir  yang  akhirnya  terpaksa  karena  terbiasa  menjadikan  nelayan  sebagai  mata pencaharian  masyarakat  pesisir  tersebut.  Namun,  dalam  kurangnya  informasi  tidak sepenuhnya  dapat  disalahkan  kepada  pemerintah  daerah  yang  diwakili  Dinas  terkait dalam hal ini Dinas Perikanan Kota Samarinda karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016  Tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan Petambak  Garam  merupaka  aturan  yang  baru  dalam  pengelolaan  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi Daya  Ikan,  dan  Petambak  Garam,  sehingga  memang  diperlukan  penyuluhan  hukum yang  dilakukan  oleh  akademisi  sebagai  bentuk  kegiatan  pengabdian  masyarakat. Tujuan penyuluhan hukum ini agar nelayan dan kelompok nelayan di Kota Samarinda mampu memahami dan mengetahui adanya hak dan kewajiban nelayan dan kelompok nelayan  yang  tertuang  pada  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, sehingga  setelah  mengetahui  dan  memahami  diharapkan  kesadaran  hukum  nelayan dan  kelompok  nelayan  meningkat,  bukan  hanya  itu  pelaksanaan  penyuluhan  hukum juga  diharapkan  mampu  menyerap  aspirasi  dari  masyarakat  umum  yang  bisa  saja memiliki keluarga nelayan.
Dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini,  prioritas  utama  yang  dihadapi  selama pelaksanaan penyuluhan hukum mengenai “Hak dan Kewajiban Nelayan dan Kelompok Nelayan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan  Petambak  Garam” ini  mengenai pemahaman  nelayan  dan  kelompok  nelayan  terkait  asuransi  nelayan,  pemberian subsidi, penyediaan prasarana usaha perikanan, serta kemudahan memperoleh sarana usaha  perikanan,  dan  fasilitas  bantuan  hukum  yang  termaktub  menjadi  hak  dan kewajiban  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
Selain  itu  dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  menjadikan  nelayan  dan kelompok  nelayan  sebagai  target  sasaran  dalam  kegiatan  ini  dikarenakan  masih terdapat  nelayan  dan  kelompok  nelayan  di  Kota  Samarinda  yang  tidak  mengetahui diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan  Petambak  Garam  sebagai  wujud perlindungan  hukum  terhadap  nelayan  dan  kelompok  nelayan  di  Kota  Samarinda, sehingga  dirasa  perlu  mengadakan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  berupa penyuluhan  hukum  mengenai “Hak  dan  Kewajiban  Nelayan  dan  Kelompok  Nelayan Menurut  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam” .

## Metode
Dalam  kegiatan  pengabdian  ini,  analisis  dan  pengkajian  data  mengguanakn  metode kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Informasi  dan  data  diperoleh  dengan melakukan  pengamatan  langsung  melalui  pemberian  ceramah,  dan  sesi  diskusi,  serta wawancara  dengan  target  sasaran  yang  di  selenggarakan  melalui  pelaksanaan penyuluhan  hukum  pada  masyarakat  nelayan  dan stakeholder terkait  yaitu  Dinas Perikanan  Kota  Samarinda,  dengan  tema “Hak  dan  Kewajiban  Nelayan  dan  Kelompok Nelayan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan  Petambak  Garam”. Target  sasaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah para nelayan dan para nelayan dan kelompok nelayan  nelayan  sebagai  peserta  dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini,  bekerja sama dengan Dinas Perikanan Kota Samarinda.
Metode  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ialah metode  ceramah,  dan  diskusi  interaktif  kepada  masing-masing  peserta  terkait pemahaman  peserta  terhadap “Hak  dan  Kewajiban  Nelayan  dan  Kelompok  Nelayan Menurut  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam” yang diberikan oleh pihak Tim Pengabdi dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda.

## Hasil dan Pembahasan

## Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Kelompok Nelayan
Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, lebih berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan  nelayan  dan  kelompok  nelayan  yang  termaktub  pada  penyuluhan hukum  mengenai  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan  Petambak  Garam.    Oleh  karenanya lebih  banyak  menjelaskan  pasal  perpasal  terkait  hak  dan  kewajiban  yang  didapatkan oleh nelayan dan kelompok nelayan, diantaranya:
• Perlindungan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan  Petambak  Garam adalah  segala  upaya  untuk  membantu  Nelayan, Pembudi  Daya Ikan,  dan  Petambak  Garam  dalam  menghadapi  permasalahan kesulitan  melakukan  Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
• Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan, dan Petambak Garam berdasarkan asas:
o kedaulatan;
o kemandirian;
o kebermanfaatan;
o kebersamaan;
o keterpaduan;
o keterbukaan;
o efisiensi-berkeadilan;
o keberlanjutan;
o kesejahteraan;
o kearifan lokal; dan
o kelestarian fungsi lingkungan hidup.
• Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan Petambak Garam bertujuan untuk:
a. menyediakan  prasarana  dan  sarana  yang  dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
c. meningkatkan kemampuan dan  kapasitas  Nelayan, Pembudi Daya  Ikan,  dan  Petambak  Garam;  menguatkan  kelembagaan dalam  mengelola  sumber  daya  Ikan  dan  sumber  daya kelautan  serta  dalam  menjalankan  usaha  yang  mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
e. melindungi dari risiko bencana  alam,  perubahan  iklim, serta pencemaran; dan
f. memberikan  jaminan  keamanan  dan  keselamatan  serta bantuan hukum.
• Strategi perlindungan dilakukan melalui:
a. penyediaan  prasarana  Usaha  Perikanan  dan  Usaha Pergaraman;
b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman
c. jaminan kepastian usaha;
d. jaminan  risiko  Penangkapan  Ikan,  Pembudidayaan  Ikan,  dan Pergaraman;
e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
f. pengendalian
impor Komoditas  Perikanan  dan
Komoditas Pergaraman;
g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
h. fasilitasi dan bantuan hukum.
Sejumlah  aturan  tersebut  merupakan  sebagian  besar  inti  dari  adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada nelayan dan kelompok nelayan, sekaligus menegaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan  Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan  Petambak  Garam  telah mewujudkan  perlindungan  dan  pemberdayaan  terhadap  nelayan  dan  kelompok nelayan.  Oleh  karena  itu,  mengingat  pentingnya  aturan  ini  menjadi  bahan  pertama untuk  pengantar  ceramah  penyuluhan  hukum  sebagai  bentuk  kegiatan  pengabdian masyarakat ini yang disampaikan kepada target sasaran yang hadir sebagai peserta.

## Gambar Pemateri dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

## Peran Serta Negara dalam Pemberian Perlindungan Pada Nelayan Dan Kelompok Nelayan
Dalam  menjamin  kepastian  usaha  nelayan  dan  kelompok  nelayan,  maka  diperlukan peran  serta  negara  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  pemerintah  daerah  yang  kemudian didelegasikan  kembali  ke  Dinas  Perikanan  setempat.  Hal  ini  tertuang  jelas  pada sejumlah  aturan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, diantaranya:
(1) Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan kewenangannya  bertanggung  jawab  atas  Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
(2) Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  melakukan koordinasi dalam  pelaksanaan  Perlindungan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan, dan Petambak Garam.
(3) Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan kewenangannya  menyediakan  prasarana  Usaha  Perikanan  dan Usaha Pergaraman.
(4) Pemerintah  Pusat  dan/atau  Pemerintah  Daerah  dapat bekerja sama  dengan  Pelaku  Usaha  dalam  menyediakan  dan/atau mengelola  prasarana  Usaha  Perikanan  dan Usaha Pergaraman.
Merujuk  pada  sejumlah  aturan  tersebut  secara  garis  besar  telah  tersirat bahwa  pemerintah  memiliki  peranan  penting  terhadap  pemberian perlindungan bagi para nelayan dan kelompok nelayan. Hal ini telah disampaikan pada stakeholder terkait  dalam  hal  ini  Dinas  Perikanan  Kota  Samarinda  yang memahami mandat yang telah diberikan dalam undang-undang tersebut.  Gambaran serupa  tersebut  dipaparkan  oleh  tim  pengabdian  masyarakat  kepada  para  peserta
penyuluhan hukum tersebut.
Berdasarkan pemaparan materi tersebut tanggapan dari target sasaran utama sebagai peserta  serta  ikut  hadir  pula stakeholder terkait  sebagai  bentuk  kerjasama  anatar akademisi  dengan  pegawai  Dinas  Perikanan  Kota  Samarinda  yang  ikut  mendukung serta sangat antusias dalam meningkatkan kesadaran hukum terkait hak dan kewajiban para  nelayan  dan  kelompok  nelayan  yang  termaktub  pada  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan, dan  Petambak  Garam,  yang  kemudian  dipaparkan  dalam  bentuk  penyuluhan  hukum mengenai “Hak dan Kewajiban Nelayan dan Kelompok Nelayan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam”. Harapan kedepannya agar kegiatan serupa seperti ini perlu dilakukan kembali hingga ada pendampingan hukum bagi para nelayan dan kelompok nelayan dalam memperjuangkan haknya.

## Kesimpulan
Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan melalui penyuluhan hukum mengenai “Hak dan Kewajiban Nelayan dan Kelompok Nelayan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam” kepada para nelayan dan kelompok nelayan nelayan di Kantor Dinas Perikanan  Kota  Samarinda  merupakan  wujud  kepedulian  Tim  Pengabdi  dari  LPPM STIH  Awang  Long,  Samarinda  sebagai  akademisi  yang  fokus  berorientasi  terhadap perlindungan  nelayan  sebagai  suatu  polemik  yang  harus  dibahas  bersama  dengan stakeholder terkait. Bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kota Samarinda mendukung penuh  kegiatan  penyuluhan  hukum  ini  diberikan  kepada  para  nelayan  dan  kelompok nelayan  nelayan,  sebagai  target  sasaran  dalam  pengabdian  masyarakat  ini.  Hasilnya para  nelayan  merasa  antusias  dan  mendapatkan  banyak  informasi  terkait  hak  dan kewajiban  yang  diberikan  oleh  negara  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.  Harapan  kedepannya  dengan  adanya  penyuluhan  hukum  ini  mampu meningkatkan kesadaran hukum para nelayan dan kelompok nelayan nelayan terhadap hak dan kewajiban yang didapatkan sebagai wujud perlindungan kepada para nelayan dan kelompok nelayan, dan kegiatan serupa seperti ini perlu dilakukan kembali hingga ada  pendampingan  hukum  bagi  para  nelayan  dan  kelompok  nelayan  dalam memperjuangkan haknya.

## Pengakuan
Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi  Ilmu  Hukum  Awang  Long,  Samarinda  merupakan  implementasi  dan  sinergitas lembaga  perguruan  tinggi  bersama  masyarakat.  Diharapkan  hasil  dari  kegiatan  ini mampu  memberikan  kontribusi  kepada  masyarakat  untuk  menjadi  acuan  bagi  para pihak yang berkepentingan terkait “Hak dan Kewajiban Nelayan dan Kelompok Nelayan Menurut  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam” . Ucapan terimakasih kami  sampaikan  kepada  Ketua  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Awang  Long,  Samarinda yang  telah  memfasilitasi  dan  memberikan  dukungan  pada  kegiatan  pengabdian  ini, serta stakeholder terlibat  didalamnya  baik  akademisi,  aparatur  pemerintah  daerah setempat, serta mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, dan
semua  pihak  yang  telah  banyak  membantu  dan  memberi  kontribusi  dalam  kegiatan pengabdian masyarakat ini.

## Daftar Referensi
Adam,  L.  (2015).  Telaah  Kebijakan  Perlindungan  Nelayan  dan  Pembudaya  Ikan  di Indonesia. Jurnal Kajian, 20 (2) , 145-162.
Nikijuluw,  V.  (2008). Dimensi  Sosial  Ekonomi  Perikanan  Ilegal,  Blue  Water  Crime. Jakarta: Cidesindo.
Retnowati,  E.  (2011).  Nelayan  Indonesia  dalam  Pusaran  Kemiskinan  Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Hukum). Jurnal Perspektif, 16 (3) , 149-159.
Satria,  A.  (2012). Pengkajian  Hukum  Tentang  Perlindungan  Nelayan  Tradisional  dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Sulaiman,  &.  M.  (2016). Analisis  Yuridis  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam.
Banda Aceh: Yayasan Jaringan Kuala.