## Politik islam indonesia
(memahami nomokrasi islam dalam dinamika Politik kebhinnekaan indonesia)
Hilman Haroen P.

## Pendahuluan a.
Penelusuran  terhadap  sejarah  perpolitikan  di  Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara serta dapat digunakan untuk mengungkap  perjalanan  perubahan  sistem  politik  umat  Islam di  Indonesia.  Berpikir  secara  dialektis  akan  terlihat  perjalanan sejarah  sebagai  sesuatu  yang  mapan  dan  mendapat  reaksi  hingga pada  akhirnya  melahirkan  sintesa  baru.  Pendekatan  ini  tentu dapat  digunakan  untuk  mengamati  perjalanan  sejarah  Islam  dan politik di Indonesia sebagai umat mayoritas yang memeluk agama Islam. Keberadaan umat Islam di negara ini sering menjadi bahan pembicaraan  dan  peranannya  pun  mengalami  pasang  surut 1 . Berbagai  pembicaraan  tentang  Islam  dalam  konteks  politik  di Indonesia  juga  mengindikasikan  bahwa  politik  Islam  tidak  dapat dipisahkan dengan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.Seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2017 yang diterbitkan pemerintah baru-baru pada dasarnya dapat  menjadi  senjata  pemerintah  dalam  menyentil,  menggebuk ataupun  memberangus  Organisasi  Kemasyarakat  (Ormas)  yang bermasalah. Utamanya yang anti atau bertentangan dengan Ideologi Negara  Pancasila.
1 Deliar Noer, “Islam dan Politik: Mayoritas dalam Minoritas” dalam Prisma, No.5 Thn. XVII, 1988, hlm.3.
MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam

## Hilman Haroen P.
Sebagai  penjaga  pilar-pilar  kesatuan  dan  keutuhan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)serta  ideology  negara, memang seharusnya pemerintah memiliki senjata itu. Pemerintah tidak boleh kalah dan menyerah, dari kemungkinan adanya sebagian rakyat  bangsa  ini  yang  “nakal”  yang  menyebarkan  bibit-bibit perpecahan negara, karena menyempal dari ideology negara.
Diterbitkannya PP No. 2 Th 2017 itu nampaknya pemerintah melihat  adanya  indikasi  dan  kecenderungan  itu.Indikasi  dan kecenderungan  itu  seperti  misalnya  tampaknya  terlihat  pada HTI  (Hisbut  Tahrir  Indonesia).  Hizbut  Tahrir  Indonesia  yang sering  disingkat  HTIadalah  salah  satu  kelompok  gerakan  Islam sebagaimana  Salafy,  Ihwanul  Muslimin,  Jamaah  Tabligh,  dan beberapa kelompok Islam lainnya, yang pada dasarnya merupakan implementasi gagasan pembaruan Islam. Gerakan semacam ini pada tahapan  tertentu  mengambil  bentuk  organisasinya  sendiri  hingga terbentuk kelompok kelompok yang saling terpisah berdasarkan ciri masing masing.
Hizbut  Tahrir  adalah  kependekan  dari  nama  aslinya  Hizb at Tahrir al Islami (Partai Pembebasan Islam) yang didirikan di Al Quds pada tahun 1952 oleh Taqiyudin an Nabhani (Hafidzul Quran, Qadhi/hakim Palestina lulusan Al Azhar). Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan  kembali  umat  Islam  dari  kemerosotan  yang amat  parah,  membebaskan  umat  dari  ide-ide,  sistem  perundang- undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari  cengkeraman  dominasi  dan  pengaruh  negara-negara  kafir. Hizbut  Tahrir  bermaksud  juga  membangun  kembali  Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah SWT dapat diberlakukan kembali.
Tujuan untuk membangunDaulah Khilafah Islamiyahdi muka bumi  dengan  system  kekhalifahan  (khilafah)  yang  tunggal,  yang dicanangkan  HTI  inilah  agaknya  yang  dikawatirkan  pemerintah dapat  mengganggu  keutuhan  NKRI  serta  merorong  ideology negara  Pancasila.  Padahal  satu  hal  yang  harus  difahami--  siapun umat dan khususnya pemikir Islam/ intelektual Islam dari zaman
361

## Politik Islam Indonesia
dahulu,  hingga  di  zaman  modern  sekarang  ini--  bahwa  dengan dibuat serta diundangkannya Piagam Madinah ( Madinah Charter) oleh  Rasulullah  Muhammad  SAW  pada  tahun  622  M  sebagai konstitusi  masyarakat atau Negara (Madinah) yang dibangunnya, sesungguhnya  Rasulullah  sendiri  tidak  bermaksud—juga menganjurkan-- untuk mendirikan Negara Agama (Daulah Khilafah Islamiyah).Atau negara yang berfaham teokrasi.
Teokrasi  dalam  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia dinyatakan “cara memerintah negara yang didasarkan kepercayaan bahwa  Tuhan  langsung  memerintah  negara,  hukun  negara  yang berlaku  adalah  hukum  Tuhan,  pemerintahan  yang  dipegang  oleh ulama  atau  organisasi  keagamaan” 2 .  Tetapi  Rasulullah  sebaliknya justru membangun  negara yang bersifat demokratis yang menganut sistem  nomokrasi  Islam 3 .  Atau  suatu  masyarakat  (negara)  yang dijiwai oleh prinsif dan dasar-dasar nilai serta hukum Islam.
Sayangnya, konsep nomokrasi, belum masuk dalam cerapan Bahasa Indonesia. Konsep nomokrasi Islam, terdapat dalam buku “ Teori  Hukum  Konstitusi ”  karya Dr  King  Faisal  Sulaiman  SH, LLM 4 yang  menjelaskan  nomokrasi  Islam  atau suatu  masyarakat (negara)  yang  dijiwai  oleh  prinsif  dan  dasar-dasar  nilai  serta hukum Islam bahwa “Hukum Islam (nomokrasi Islam) merupakan perintah-perintah  suci  dari  Allah  SWT  yang  mengatur  seluruh aspek kehidupan setiap muslim 5 dan meliputi materi-materi hukum secara murni serta materi-materi spiritual keagamaan dengan tetap
2 Tim  Penyusun  Kamus  ,  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa “ Kamus Besar Bahasa Indonesia ” (Depdikbud & Balai Pustaka, Cet Keempat., 1993) h. 932.
3 Dr King Faisal Sulaiman SH, LLM. Teori Hukum Konstitusi (Yogyakarta., Nusamedia., 2016)
4 Dr King Faisal Sulaiman SH, LLM. Teori Hukum Konstitusi (Yogyakarta., Nusamedia., 2016)
5 Joseph  Schacht  sebagaimana  dikutip  oleh  Surhani  Hermawan,  Hukum Islam dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliyyah; Studi Historis Tentang Karakter Egaliter  Hukum  Islam, makalah  sayembara  pada  Annual  Conference  Kajian  Islam 2006, Penyelenggaraan Kementrian Agama RI. Jakarta. Hal 1. Diakses penulis pada http://forum.swaramuslim.net/members/profile_view_ind.php,  tertanggal  25 Januari 2016.
MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam
Hilman Haroen P.
mengacu  pada  Al  Quran  dan  Al  Hadist  atau  Ass  Sunnah  Nabi Muhammad SAW”

## Pembahasan
B.

## sejaran dan Perujuangan Politik islam indonesia
1.
Berdasar  sumber  ajaran  Islam  al-Qur’an  dan  sunnah,  setiap muslim meyakini kedua sumber ajaran tersebut memberikan skema kehidupan  ( the  scheme  of  life )  yang    jelas.  Skema  kehidupan  ini bermakna  bahwa  masyarakat    yangharus  dibangun  setiap  muslim adalah  masyarakat  yang  tunduk  pada  kehendak  Ilahi,  sehingga klasifikasinya  nilai  baik  dan  buruk  harus  dijadikan  kriteria  atau landasan  etis  dan  moral  bagi  pengembangan  seluruh  dimensi kehidupan. 2 Karenanya  pembumian  nilai-nilai  Islami  merupakan tuntutan  umat Islam.
H.A.R.  Gibb  dalam Wither  Islam, menyatakan  bahwa  Islam bukan  hanya a  system  of  theology, lebih  dari  itu  Islam  merupakan a  complete  civilization .  Dengan  nada  yang  konfirmatif  Nasir mengatakan  bahwa  Islam  tidak  dapat  dipisahkan  dari  seluruh dimensi  kehidupan. 3 Islam  tidak  memisahkan  persoalan-persoalan rohani  dengan  persoalanpersoalan  dunia,  melainkan  mencakup kedua segi ini.Hukum Islam (syariat) mengatur keduanya, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Menyadari akan hal ini, umat Islam memerlukan kekuasaan politik sebagai instrumen yang vital bagi pelaksanaan nilai-nilai Islami.
Dalam  kitabnya al-Siyasah  al-Syar’iyyah, Ibnu  Taimiyah mengungkapkan  bahwa  nilai  (organisasi  politik)  bagi  kehidupan kolektif  manusia  merupakan  keperluan  agama  yang  terpenting. Tanpa  tumpangannya,  agama  tidak  akan  tegak  dengan  kokoh. 4
Muhammad Asad berpendapat bahwa suatu negara dapat menjadi benar-benar  Islami  hanyalah  dengan  keharusan  pelaksanaan  yang sadar  dari  ajaran  Islam  terhadap  kehidupan  bangsa,  dan  dengan jalan  menyatukan  ajaran  itu  ke  dalam  undang-undang  negara. Suatu  negara  dapat  dikatakan  sebagai  negara  Islam  apabila  ajaran
363

## Politik Islam Indonesia
Islam  tentang  sosio-politik  dilaksanakan  dalam  kehidupan  rakyat berdasarkan konstitusi. 5
Untuk  mewujudkan  cita  cita  itu  memerlukan  perjuangan dan perjalanan yang panjang. Ini telah dilakukan oleh umat Islam Indonesia.  Sebab  disadari    perjuangan  melawan  segala  bentuk kezaliman  merupakan  suatu  hal  yang  harus  dilaksanakan  umat Islam. Prinsip ini diyakini benar  umat Islam Indonesia sehingga jika tidak dilaksanakan atau tidak tercapai maka mustahil pelaksanaan ajaran Islam secara benar dan baik akan dapat diterapkan dengan baik di Indonesia. Oleh karena itu sangat wajar sekali bila dikatakan umat Islam Indonesia dikenal sebagai penantang-penantang gigih terhadap segala bentuk imperialisme.
Para  pemimpin  umat  Islam  yang  tergabung  dalam  berbagai partai politik membangun semangat kebangsaan yang tetap dilandasi benang merah Islam. Warna perjuangan dalam membentuk suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, tentu tidak harus terhenti setelah bebasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Sebagai suatu bangsa yang majemuk—bukan hanya dalam bentuk perbedaan suku dan adat namun yang lebih serius adalah pada dataran perbedaan keyakinan  dan  agama—tentu  menimbulkan  berbagai  perbedaan kehendak dalam mewarnai bangsa dan negara ini. Akibatnya yang tidak  dapat  dihindarkan  tentu  munculnya  berbagai  pergumulan antara sesama anak bangsa yang dilatarbelakangi perbedaan agama.
Bagi umat Islam Inonesia, negara yang ingin dibentuk tentu berdasarkan  ajaran  Islam,  dengan  jalan  menyatukan  ajaran  itu  ke dalam konstitusi negara. Inilah tema sentral yang diperjuangkan oleh para pemimpin Islam di Indonesia yang pertama ketika menjelang proklamasi dan yang kedua pada masa kemerdekaan.
Berakhirnya  masa  penjajahan  dengan  diproklamirkannya kemerdekaan  Republik  Indonesia  pada  tanggal  17  Agustus  1945, menuntut para pemimpin bangsa bekerja keras untuk menata dan memberikan  wajah  baru  bagi  Republik  ini.  Isu  yang  paling  asasi ialah menetapkan Dasar Negara. Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk  Indonesia  melalui  para  pemimpin  berupaya  konsisten

## Hilman Haroen P.
terhadap identitas mereka dengan memperjuangkan agar nilai-nilai Islam termaktub dalam konstitusi negara.
Berawal dari perjuangan gigih dalam panitia sembilan yang diketuai  oleh  Soekarno  dengan  melahirkan  “Piagam  Jakarta” yang  ditandatangani  pada  tanggal22  Juni  1945.  Isu  ini  mencapai klimaksnya  dalam  perdebatan  di  Majelis  Konstituante  hasil pemilu I tahun 1955. Inilah yang tentunya dapat dianggap sebagai diskripsi  fakta  sejarah  bangsa  Indonesia  khusunya  umat  Islam, yang  membentuk  trend  politik  Islam  yang  terus  berkembang dalam  perjalanan  sejarah  perpolitikan  bangsa  Indonesia  sampai dewasa  ini.
Persoalan  sekaligus  pertanyaannya  paling  mendasar  adalah apakah  perjuangan  politik  Islam  Indonesia,  untuk  menegakkan agama Islam di satu sisi dan menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga politik serta kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia secara etis dan moral  berlandaskan  nilai-nilai  ajaran  Islam  harus  disertai  dengan membentuk negara Islam (Daulah Islamiyah) atau Indonesia harus menjadi negara teokrasi Islam?

## Realitas multikulturis kebhinnekaan indonesia 2.
Disamping  akar  nasionalisme  Indonesia  yang  membentuk NKRI dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasarnya sejak awal justru didasarkan pada tekad yang menekankan cita-cita bersama di samping pengakuan sekaligus penghargaan pada perbedaan sebagai pengikat  kebangsaan.  Di  Indonesia,  kesadadaran  semacam  itu sangat jelas terlihat. Bhinneka Tunggal Ika (“berbeda-beda namun tetap satu jua”) adalah prinsip yang mencoba menekankan cita-cita yang sama dan kemajemukan sebagai perekat kebangsaan. Dalam prinsipnya,  etika  ini  meneguhkan  pentingnya  komitmen  negara untuk memberi ruang bagi kemajemukan pada satu pihak dan pada pihak lain pada tercapainya cita-cita akan kemakmuran dan keadilan sebagai wujud dari tujuan nasionalisme Indonesia.

## Politik Islam Indonesia
Pada tempat inilah, penafsiran pada nasionalisme Indonesia semestinya memperhatikan dua elemen dasar itu secara sekaligus. Ikatan  kebangsaan  yang  semata-mata  didasarkan  pada  nilai-nilai kemakmuran  (yang  bersifat  material  itu)  dan  keadilan  (yang bersifat  spiritual  itu)  tidak  akan  mampu  menjawab  persoalan tentang bagaimana kemajemukan itu hendak dikelola dalam proses pencapaian  tujuan  bersama  yang  mulia  itu.  Pencapaian  tujuan bersama jelas merupakan sebuah proses yang tidak saja kompleks secara ekonomi dan politik tetapi juga sebuah proses yang panjang dan berkelanjutan secara sosial dan budaya.
Bangsa  semajemuk  Indonesia  jelas  memerlukan  lebih dari  itu.  Nasionalisme  Indonesia  yang  hanya  mendasarkan  pada elemen pertama. Yakni pengikatan diri pada cita-cita bersama akan kemakmuran dan keadilan, senantiasa akan terancam karena mudah dirongrong  oleh  persepsi  tentang  kegagalan  kolektif  kita  dalam pencapaian tujuan bersama itu.
Di samping itu, nasionalisme yang melulu dibangun pada janji sebuah kehidupan bersama yang lebih baik itu, mudah lapuk karena kemajemukan  itu  sendiri  menawarkan  ketegangan  yang  inheren. Terlebih  di  dalam  marakanya  politik  aliran  dan  politik  sectarian, termasuk maraknya trend politik Islam. Maka dalam gagasan pokok semacam  inilah,  penafsiran  atas  akar  nasionalisme  Indonesia  itu selayaknya  juga  memberi  dasar  bagi  sebuah  kesadaran  kolektif untuk mengembangkan dan membangun sebuah pendekatan yang memungkinkan  keragaman  etnik  dan  kultural  itu  justru  menjadi kekuatan bangsa ini untuk melanjutkan pencapaian cita-citanya.
Dengan kesadaran akan multikulturalisme berikut penjelasan yang melatarbelakanginya sebagai ajaran tentang ‘common culture’ jelas akan memberi ruang bagi pencapaian dua kebutuhan sekaligus. Yakni, terpeliharanya kemajemukan dan integrasi sosial di tingkat masyarakat dan persatuan yang berkelanjutan di tingkat bangsa guna pencapaian cita-cita bersama sebagai sebuah nation. Tujuan utama kesadaran  pentingkan  multikulturalisme    adalah  menyemaikan nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  dasar  yang  diperlukan  masyarakat
MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam

## Hilman Haroen P.
dan bangsa Indonesia yang mejemuk ini dalam habitat sosial yang sedang berubah di tengah-tengah pergumulan kehidupan kolektif di tingkat lokal, regional, nasional, dan global.
Harus  diakui  bahwa  pemahaman  masyarakat  tentang multikulturalisme ternyata masih  sebatas  di permukaan. Padahal kekayaan  multikulturalitas  kebangsaan  harus  dihayati  dan direnungkan  secara  lebih  ke  dalam,  sehingga,  “roh”  perbedaan itu  dapat  ditangkap  dan  kemudian  dikelola  untuk  menghasilkan perekat-perekat  yang  dapat  menyatusaudarakan  antara  yang  satu dengan  yang  lain.  Jika  tidak,  perbedaan,  keanekaragaman  dalam kebersamaan tetap dirasakan asing bagi diri sendiri dan kelompok.
Di situ, paradigma multikulturalisme pun tidak sanggup dibuka ruang  dialog  di  dalamnya.  Suatu  tuntutan  mutlak  dari  paradigma multukulturalisme  adalah  terbangunnya  dialog  antara  unsur yang  berbeda.  Artinya,  paradigma  multikulturalisme  hakikatnya meniscayakan  bahwa  segala  unsur  dalam  keanekaragaman  harus bersifat  inklusif-membuka  diri  dan  berdialog.  Menyitir  Masdar Hilmy  dalam  sebuah  esainya,  masyarakat  harus  membiarkan elemen-elemen sosial budaya saling berdialog, bahkan “bertikai” di tingkat epistemologis dalam diskursus yang fluid and melting , dan tidak represif. Masyarakat dituntut selalu meningkatkan “kecerdasan emosional” agar mereka memiliki sensivitas, sensibilitas, apresiasi, simpati  dan  empati  terhadap  kelompok  lain.  Jika  hal  itu  tidak diperhatikan secara serius, bukan tidak mungkin akan muncul suatu sikap baru dari kekuasaan baru yang mencoba menyekap pluralisme- multikulturisme  sesuai  dengan  keinginan  subyektif  kekuasaan represif Orde Baru.
Dan seperti ditegaskan di muka bahwa dengandiundangkannya Piagam Madinah ( Madinah Charter) oleh Rasulullah Muhammad SAW pada tahun 622 M sebagai konstitusi  masyarakat atau Negara (Madinah)  yang  dibangunnya,  sesungguhnya  Rasulullah  sendiri tidak bermaksud—juga menganjurkan-- untuk mendirikan Negara Agama  atau  negara  yang  berfaham  teokrasi.  Tetapi  Rasulullah sebaliknya  justru  membangun    negara  yang  menganut  sistem
367

## Politik Islam Indonesia
nomokrasi Islam. Atau suatu masyarakat (negara) yang demokratis yang dijiwai oleh prinsif dan dasar-dasar nilai serta hukum Islam.
Dengan diundangkannyaPiagam Madinah ( Madinah Charter) itu  Rasulullah  Muhammad  SAW,  jelas  sangat  menyadari  dan mehahami adanya watakpluralisme-multikulturisme dalam realitas Negara Madinah yang dibangunnya.
Piagam    yang  dibuat  atas  persetujuan  bersama  antara  Nabi Muhammad  SAW  dengan  wakil-wakil  penduduk  kota  Madinah tak lama setelah beliau hijrah dari Mekkah ke Yastrib. Nama kota Madinah sebelumnya, pada tahun 622 M.Para ahli menyebut Piagam Madinah  tersebut  dengan  berbagai  macam  istilah  yang  berlainan satu sama lain. 6 Para pihak yang mengikatkan diri atau terikat dalam Piagam Madinah yang berisi perjanjian masyarakat Madinah ( social contract ) tahun 622 M ini ada tiga belas kelompok komunitas yang secara eksplisit disebut dalam teks Piagam.
Ketiga  belas  komunitas  itu  adalah  (i)  kaum  Mukminin dan  Muslimin  Muhajirin  dari  suku  Quraisy  Mekkah,  (ii)  Kaum Mukminin dan Muslimin dari Yatsrib, (iii) Kaum Yahudi dari Banu ‘Awf, (iv) Kaum Yahudi dari Banu Sa’idah, (v) Kaum Yahudi dari Banu al-Hars, (vi) Banu Jusyam, (vii) Kaum Yahudi dari Banu Al- Najjar, (viii) Kaum Yahudi dari Banu ‘Amr ibn ‘Awf, (ix) Banu al- Nabit, (x) Banu al-‘Aws, (xi) Kaum Yahudi dari Banu Sa’labah, (xii) Suku Jafnah dari Banu Sa’labah dan (xiii) Banu Syuthaybah 7 . kemiripan nomokrasi islam dan Pancasila
3.
Ada  hal  yang  menarik  terkait  konsep  negara  hukum  Islam (Nomokrasi  Islam).  Salah  satu  unsur  kemiripan  antara  konsep
6 Banyak  sarjana  yang  menggambarkan  Piagam  Madinah  itu  sebagai Konstitusi seperti dipahami dewasa ini. Beberapa diantaranya lihat Ahmad Sukardja, Piagam  Madinah  dan  Undang-Undang  Dasar  1945:  Kajian  Perbandingan  tentang Dasar  Hidup  Bersama  dalam  Masyarakat  Majemuk ,  (Jakarta:  UI-Press,  1995); Dahlan  Thaib  dkk., Teori  Konstitusi  dan  Hukum  Konstitusi ,  cet.  kelima,  (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,  2005). Lihat juga Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsio-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, cet. kedua , (Jakarta: Kencana, 2004). Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Kebhinekaan , Op,cit.,hal 10. Hh
7 Jimly Asshiddiqie, Ibid,.

## Hilman Haroen P.
nomokrasi  Islam  dengan  konsep  negara  hukum  Pancasila  adalah pada  tataran  dimana  kedua  konsep  negara  hukum  ini  sama-sama menempatkan  nilai-nilai  yang  sudah  terumuskan  sebagai  nilai standar atau ukuran nilai.
Konsep  nomokrasi  Islam  mendasarkan  pada  nilai-nilai  yan terkandung pada Al Qur’an dan Ass Sunnah. Sementara itu, konsep negara  hukum  Pancasila,  menjadikan  nilai-nilai  yang  terkandung dalam Pancasila sebagai standar atau ukuran nilai sehingga kedua konsep ini memilik unsur similaritas yang berpadu pada pengakuan adanya nilai standar yang sudah terumuskan dalam naskah tertulis. Di samping itu, kedua konsep ini, menempatkan manusia, Tuhan, Agama  dan  negara  dalam  hubungan  yang  tidak  dapat  dipisahkan satu sama lain 8 .
Konsep  nomokrasi  Islam  mendasarkan  pada  nilai-nilai  yan terkandung  pada  Al  Qur’an  dan  Ass  Sunnah.  Nomokrasi  Islam memberikan  kekebasan  kepada  individu  dengan  didasarkan  pada sya’riah  yang  belaku  yakni  dengam  memandang  aspek  “ hablum minallah” dan  aspek  “ hablum  minannas”. Penyelenggara  negara nomokrasi  Islam  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  yang  terdapat pada  Al  Quran  dan  Al-Hadits.  Setidaknya  terdapat  sembilan prinsip  penyelenggaraan  negara  nomokrasi  Islam,  yakni  (1) Prinsip  kekuasaan  sebagai  amanah,  (2)  Prinsip  musyawarah,  (3) Prinsip  keadilan,  (4)  Prinsip  persamaan,  (5)  Prinsip  pengakuan dan  perlindungan  HAM,  (6)  Prinsip  peradilan  bebas,  (7) Prinsip  perdamaian,  (8)  Prinsip  kesejahteraan  dan  (9)  Prinsip ketaatan  rakyat.
Perbedaan  utama  konsep  nomokrasi  Islam  dengan  konsep teokrasi adalah dalam nomokrasi Islam para penguasa sebenarnya orang  biasa  yang  bukan  merupakan  lembaga  kekuasaan  rohani, dengan suatu ciri yang menonjol adalah sifatnya yang egaliter yang berarti adanya kesamaan hak antar warga negara baik penduduk biasa maupun dalam agama, serta baik penduduk beragama Islam maupun
8 Muhammad Tahrir Azhary, Op.cit., hlm. 84-88, dalam Arief Hidayat, Negara Hukum Pancasila,..........Op,Cit., hlm.59.
369

## Politik Islam Indonesia
yang tidak beragama Islam 9 .Konsep nomokrasi Islam itu menurut Sulaiman,  nota  bene  dilandasi  dengan  diundangkannyaPiagam Madinah  ( Madinah  Charter ) 10 oleh  Rasulullah  Muhammad  SAW pada tahun 622 M.
Dengan  konsep  nomokrasi  Islam  dalam  perjuangan  politik Islam Indonesia, dengan sendirinya akan terbangun dialog antara unsur  yang  berbeda.  Artinya,  paradigma  nomokrasi  Islampada hakikatnya  perjuangan  politik  Islam  Indonesia  meniscayakan bahwa segala unsur dalam keanekaragaman harus bersifat inklusif- membuka  diri  dan  berdialog.  Sehingga  terinternalisasinya,  nilai- nilai ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diperjuangkan  secara  terbuka,  legal  dan  ideal  dalam  mekanisme parlemen  maupun  dalam  kehidupan  social  politik  dan  budaya keindonesiaan, demgan tetap mempertimbangkan berbagai unsur dan aspek kebhinnekaan yang menjadi kekayaan Indonesia, tanpa harus bertentangan dengan ideology Pancasila dan UUD 1845 serta tidak  perlu  merongrong  keutuhan  dan  kewibawaan  NKRI,  yang telah menjadi harga mati.
9 Muhammad  Tahrir  Azhary, Negara  Hukum:  Suatu  Studi  Tentang  Prinsip- Prinsipnya  Dilihat  Dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  Pada  Periode  Negara Madinah dan Pada Masa Kini, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 83.
Op.cit., hlm. 84-88,  dalam  Arief  Hidayat, Negara  Hukum  Pancasila,.......... Op,Cit., hlm.59 10 Ibid. ,hal. 10.
Hilman Haroen P.

## daftaR Pustaka
Abdurrahman Wahid, Pergolakan Pemikiran Islam, Jakarta: LP3ES, 1980
Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia , Jakarta: Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi RI, 2006 .
Ahmad,  Zainal  Abidin, Piagam  Nabi  Muhammad  Saw : Konstitusi Negara Tertulis Yang Pertama , Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
Azhari,  Muhammad  Tahir, Negara  Hukum;  Suatu  Studi  Tentang Prinsip-prinsipnya  Dilihat  dari  Segi  HukumIslam, implementasinya pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini ,
Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
Azhari,  M.  Tahir  M.  Daud  Ali,  dan  Habibah  Daud, Islam  Untuk Disipli Ilmu Hukum Sosial dan Politik , Jakarta: Bulan Bintang,
1988.
Arinanto,  Satya,  makalah  “Negara  Hukum  Dalam  Persfektif Pancasila”,  dalam Proceeding  Kongres  Pancasila  Pancasila dalam  Pelbagai  Perspektif, Jakarta:  Sekretaris  Jendral  dan
Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
Ahmad  Syafi’i  Ma’arif, Islam  dan  Masalah  Kenegaraan, Jakarta: LP3ES, 1985,
Amin  Rais, Cakrawala  Islam;  Antara  Cita  dan  Fakta, Bandung: Mizan, 1987
A.  Wahib  dalam  Awad  Bahason, Massa  Islam  Dalam  Kehidupan
Bernegara dan Berbangsa, dalam Prisma, No. Ekstra, 1984 Aswab Mahasin, “Marhaban”, dalam Prisma, No. Ekstra, 1984
Basah,  Syahran, Eksistensi  dan  Tolak  Ukur  Badan  Peradilan Administrasi di Indonesia , Bandung: Alumni, 1985.
Deliar Noer, “Islam dan Politik: Mayoritas dalam Minoritas” dalam Prisma, No.5 Thn. XVII, 1988,
371

## Politik Islam Indonesia
Effendi  Lotulung,  Paulus  “Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dalam Kaitannya  dengan  Rechtsstaat  Republik  Indonesia ” dalam Majalah  Hukum  dan  Pembangunan, No.6  Tahun  XXI, Desember, 1991.
El-Awa,  Mohammad  S., Sistem  Politik  Dalam  Pemerintahan  Islam,
Surabaya:Bina Ilmu, 1999.
Fachry  Ali  dan  Bachtiar  Efendi, Merambah  Jalan  Baru  Islam: Rekonstruksi  Pemikiran  Islam  Indonesia  Masa  Orde  Baru, Bandung: Mizan, 1986
Gauhar,  Altar Tantangan  Islam ,  terjemahan  Anas  Wahyuddin, Bandung: Pustaka Salman, 1983.
Husaini,  S.  Ahmedaqar, Sistem  Pembinaan  Masyarakat  Islam , Bandung: Pustaka Salman ITB, 1993.
Ismail,  Nurhasan, “Perkembangan  Hukum  Pertanahan  Indonesia, Suatu  Pendekatan  Ekonomi  Politik,” Disertasi  doktor  di UGM, 2006.
Ibnu  Taimiyah, al-Siyasash  al-Syar’iyyah, Kairo:  Dar  al-Kutub  al- ’Arabi,  1952,  hlm.  174.  Lihat  juga  Ibnu  Taimiyah, Majmu’ Fatawa Syaykh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyah, Jilid XXVIII, disunting  oleh  Muhammad  Abdurrahman  Ibnu  Qasim, Riyadh: Matabi’ al-Riyadh, 1963
Manan, Bagir, Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996 .
Mahfud  MD,  Moh. Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan Konstitusi ,  Rajawali  Press,  Jakarta:  PT.  Radja  Grafindo Persada, 2010.
Nasir Tamara, “Sejarah Politik Islam Orde Baru”, dalam Prisma, No. 5 Thn. XVII, 1988
Nurcholish Madjid, Islam Komedernan dan Keindonesiaan, Bandung: Mizan, 1987, hlm. 171– 208.
MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam

## Hilman Haroen P.
Nurcholish  Madjid,  dalam  Basri  Ananda, Sekitar  Usaha Membangkitkan Etos Intelektulisme Islam di Indonesia, Jakarta: Pelita, 1985 Rahardjo,  Satjipto, Sisi-sisi  Lain  dari  Hukum  di  Indonesia ,  Jakarta: Penerbit buku Kompas, 2003
______, Membedah  Hukum  Progresif ,  Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas, 2006.
Sudjito, Perkembangan Ilmu Hukum dan Positivistik Menuju Holistik dan Implikasinya terhadap Hukum Agraria Nasional , Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UGM, tanggal 28 Maret 2007.
______,  Negara  Hukum  dalam  Perspektif  Pancasila,  dalam ProcedingKongres Pancasila Dalam Pelbagai Perspektif, UGM kerjasama  dengan  Sekretaris  Jenderal  dan  Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Yogayakarta, 30 Mei-1 Juni 2009.
Qaradhawy, Yusuf, Fiqih Negara , Jakarta: Robbani Press, 1997.
Wahjono,  Padmo, Indonesia  Negara  Hukum  Berdasarkan  Atas
Hukum , Jakarta: Ghlia Indonesia, 1993.