September 2019

## PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN PT. PERTIWI LESTARI DENGAN MASYARAKAT MARGAKAYA, TELUKJAMBE BARAT,

## KARAWANG MELALUI RESETTLEMENT
Ismail Hasan, Tjahjo Arianto, Aristiono Nugroho Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: Overlapping case of land tenure and land ownership between the farming community on the  Veterans  Legion  of  the  Republic  of  Indonesia  (LVRI)  and  PT.  Pertiwi  Lestari  located  in Margakaya  Village,  Telukjambe  Barat  Sub-District,  Karawang  District.  PT.  Pertiwi  Lestari  has  Hak Guna Bangunan No. 5/  Margamulya with  area  328.2  ha  located  on  the  settlement land  of Cijambe, Margakaya  village.  LVRI  community  takes  legal  action  by  submitting  a  lawsuit  to  the  PTUN.  The lawsuit at the stage of the Judicial Review in the Supreme Court could not accept the lawsuit of the LVRI  community.  Conflict  resolution  through  the  judiciary  is  not  fully  acceptable  to  the  parties  to the  conflict,  so  the  parties  conduct  peace  deliberations  with  one  solution  to  the  conflict,  namely resettlement of 50 LVRI community families who do not have a place to live due to the land case that occurred. This research was conducted with a qualitative method with a descriptive approach. The results  of  this  study  indicate  that  with  this  resettlement,  as  many  as  50  LVRI  community  families obtain certainty of tenure, ownership, use and utilization of land in a new place. the compatibility of characteristics  between  the  residents  of  Margakaya  Village,  the  majority  of  which  are  farmers  and farm laborers with resettled communities, making the resettlement community not having difficulty in adapting. A positive response from the community to settlements through resettlement makes the legal certainty of ownership of the land which the resettlement participant feels directly.
Keywords: Land Case, Conflict Solution, Resettlement
Intisari: Kasus  tumpang  tindih  penguasaan  dan  pemilikan  tanah  antara  masyarakat  penggarap Legiun  Veteran  Republik  Indonesia  (LVRI)  dengan  PT.  Pertiwi  Lestari  yang  terletak  di  Desa Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang seluas 328,2 Ha ternyata di lapangan berada  di  tanah  permukiman  Kampung  Cijambe  Desa  Margakaya.  Masyarakat  LVRI  kemudian menempuh  jalur  hukum  dengan  mengajukan  gugatan  ke  PTUN.  Gugatan  tersebut  pada  tahap Peninjauan  Kembali  ditolak  oleh  Mahkamah  Agung.  Para  pihak  melakukan  musyawarah perdamaian  dengan  salah  satu  solusi  konflik  yaitu  me- resettlement 50  KK  masyarakat  LVRI  yang tidak memiliki tempat tinggal akibat kasus pertanahan yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dengan resettlement ini,  sebanyak  50  KK  masyarakat LVRI mendapatkan  kepastian  penguasaan,  pemilikan, penggunaan,  serta  pemanfaatan  tanah  di  tempat  yang  baru.  Kesesuaian  karakteristik  antara penduduk  Desa  Margakaya  yang  mayoritas  petani  dan  buruh  tani  dengan  masyarakat  yang  di- resettlement , menjadikan masyarakat yang di- resettlement tidak kesulitan untuk beradaptasi. Respons positif  masyarakat  terhadap  penyelesaian  melalui resettlement membuat  kepastian  hukum kepemilikan atas tanah dengan yang dirasakan langsung oleh peserta resettlement . Kata Kunci: Kasus Pertanahan, Solusi Konflik, Resettlement

## A. Pendahuluan
Konflik  pertanahan  adalah  perselisihan  pertanahan  antara  orang  perseorangan, kelompok,  golongan,  organisasi,  badan  hukum,  atau  lembaga  yang  mempunyai

## 64 Ismail Hasan, Tjahjo Arianto, Aristiono Nugroho
kecenderungan  atau  sudah  berdampak  luas.  Konflik  pertanahan  biasa  muncul dikarenakan masalah kebutuhan manusia terhadap tanah sebagai sumber kehidupan yang langka (Wirawan 2014, 59). Salah satu contoh terjadinya konflik pertanahan digambarkan sebagai  akibat  dari  dampak  kegiatan  industri  yang  berkaitan  dengan  hubungan  sosial yang  aktivitasnya  terjalin  langsung  dengan  para stakeholder :  masyarakat,  pemerintah, pihak  pengusaha  industri,  serta  instansi-instansi  lain  termasuk  lembaga  swadaya masyarakat dan lembaga keagamaan (Sarjita 2005, 17-19).
Konflik  pertanahan  dapat  menimbulkan  dampak  ekonomi,  sosial  dan  lingkungan. Dari segi ekonomi, banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang berkonflik apabila  penyelesaian  konflik  tidak  segera  dilakukan.  Dampak  sosial  dan  lingkungan, konflik  akan  menyebabkan  renggangnya  hubungan  sosial  di  antara  para stakeholder , produktivitas kerja/usaha menurun, serta  penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  peruntukannya  (Limbong  2012,  7).  Hal  tersebut semakin  ditegaskan  oleh  Sumardjono  (2009,  117)  yang  menyatakan  pemanfaatan  tanah sebagai  bagian  dari  sumber  daya  agraria  harus  didasari  pada  tiga  pilar  utama,  yakni menghormati  dan  melindungi  hak  asasi  manusia,  keberlanjutan  dari  aset  produktif masyarakat, dan penegakan asas-asas pemerintahan yang bersih.
Terhadap  konflik  pertanahan  yang  terjadi,  penyelesaian  konflik  pertanahan  yang efektif  dan  efisien  mutlak  diperlukan.  Menurut  Sarjita  (2005,  9)  penyelesaian  konflik pertanahan  dapat  dilakukan  melalui  jalur  nonperadilan/nonlitigasi  dan  jalur peradilan/litigasi.  Jalur  nonperadilan  dapat  dilakukan  melalui  musyawarah,  konsiliasi, mediasi,  dan  arbitrase.  Jalur  nonperadilan  dapat  juga  dilakukan  apabila  penyelesaian konflik  melalui  peradilan  belum  sepenuhnya  dapat  diterima  oleh  para  pihak  yang berkonflik.
Konflik  pertanahan  yang  melibatkan  perusahaan  dalam  penelitian  ini  adalah tumpang  tindih  penguasaan  dan  pemilikan  tanah antara  masyarakat  dengan  PT. Pertiwi Lestari  yang  terletak  di  Desa  Margakaya  Kecamatan  Telukjambe  Barat  Kabupaten Karawang (Dapat dilihat pada Gambar 1). PT. Pertiwi Lestari memiliki bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 5/Desa Margamulya dengan luas tanah 328,2 Hektar yang ternyata di lapangan berada di tanah permukiman masyarakat kampung Cijambe, Desa Margakaya.
Gambar 1. Peta Kasus Pertanahan HGB No. 5 PT.Pertiwi Lestari Dengan LVRI.

## Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Tahun 2019
PT.  Pertiwi  Lestari  memperoleh  HGB  No.  5  yang  diterbitkan  pada  tahun  1998 melalui  pemberian  hak  berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Wilayah  Provinsi Jawa  Barat  pada  tahun  1997.  HGB  tersebut  berasal  dari  Tanah  Negara  bekas  Hak  Guna Usaha (HGU) Nomor 1/Desa Margakarya yang dilepaskan pada tahun 1997.
Masyarakat  dalam  konflik  pertanahan  ini  adalah  masyarakat  penggarap  Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Bidang tanah yang dimiliki oleh LVRI dalam laporan Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (2018)  semula merupakan  Tanah  Negara  bekas  Tanah  Partikelir 1 Tegalwaroe  Landen sebagian Eigendom Verponding No. 53 atas nama NV. Maatschappij Tot Exploitate Van Tegalwaroe Landen. Tanah Partikelir  tersebut  terletak  di  Desa  Margakaya  yang  saat  ini  menjadi  Desa  Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
1 Tanah Partikelir adalah tanah hak eigendom yang mempunyai sifat dan corak istimewa. Tanah Partikelir  umumnya  terdapat  2  (dua)  macam  yaitu  tanah  kongsi  dan  tanah  usaha.    Tanah  kongsi adalah  bagian  tanah  partikelir  yang  dikuasai  langsung  oleh  tuan  tanah,  sedangkan  tanah  usaha adalah  tanah  yang  dipunyai  oleh  rakyat.  Berlakunya  Undang-Undang  No.  1  tahun  1958  tentang Penghapusan  Tanah-Tanah  Partikelir,  hak-hak  pemilik  beserta  hak-hak  pertuanannya  atas  semua tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanah bekas tanah partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara (Harsono 2008, 95-98).

## 66 Ismail Hasan, Tjahjo Arianto, Aristiono Nugroho
Masyarakat penggarap LVRI memiliki tanah melalui redistribusi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. LR/19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974  serta  Penjelasan  Tanah  berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupati  Karawang  Cq.  Panitia Landreform  Kabupaten  Karawang  No.  2/02/PLP/VIII-52/74  jo.  Surat  Keterangan Pendaftaran Tanah dari Sub Direktorat Agraria Kabupaten Karawang September 1974 No. 59/1974  seluas  145,741  Hektar.  Namun,  80  Hektar  diantaranya  tumpang  tindih  terhadap HGB No. 5 atas nama PT. Pertiwi Lestari yang diterbitkan pada tahun 1998 (Dapat Dilihat Pada Gambar 1).
HGU yang menjadi asal HGB atas nama PT. Pertiwi Lestari diterbitkan pada tahun 1974 atas nama Tanjung Krisik Makmur (PT. TKM). Di sisi lain, masyarakat tidak pernah merasa  melepaskan  atau  menerima  ganti  rugi  terhadap  tanahnya  sebagai  HGU, sedangkan  menurut  Kementerian Agraria  dan Tata Ruang  /BPN  tanah  tersebut  memang merupakan Tanah Negara. Pada tahun 1997 HGU tersebut dilepaskan dan menjadi HGB pada tahun 1998 atas nama PT. Pertiwi Lestari.
Konflik  berawal  ketika  pada  tahun  2013  perusahaan  menurunkan  alat  berat  untuk melakukan pembangunan di lokasi HGB dan pada lokasi yang dikuasai oleh masyarakat. Sikap agresif  perusahaan  untuk  mengeluarkan  masyarakat mendapat  perlawanan  secara langsung  oleh  petani  penggarap  terhadap  pembangunan,  masyarakat  tetap  menguasai dan  menggarap  tanah  objek  konflik.  LVRI  mulai  menyusun  upaya-upaya  penyelesaian konflik tanah melalui aksi demonstrasi, dengan tujuan untuk mendesak pemerintah pusat agar  segera  membantu  menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  (Septiani  2017,  47-49). Masyarakat  LVRI  kemudian  menempuh  jalur  hukum  dengan  mengajukan  gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  Karawang terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara  berupa  Sertipikat  HGB No.  5/Desa  Margamulya  yang  terdaftar atas  nama PT. Pertiwi Lestari ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pada tahun 2016, ± 50 Kepala Keluarga (KK) Masyarakat LVRI sudah tidak memiliki rumah dan mata pencaharian karena PT Pertiwi Lestari telah menduduki dan menguasai seluruh  tanah  HGB  tersebut . Masyarakat  LVRI  kemudian  pergi  ke  Jakarta  meminta audiensi  kepada  Komisi  II  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  untuk menyelesaikan  konflik  pertanahan  yang  terjadi  dan  memanggil  pihak  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk mencabut Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Pertiwi  Lestari.  Komisi  II  DPR  RI  dan  Kementerian  ATR/  BPN  serta  Pemda  Kabupaten Karawang  menetapkan status  quo terhadap  tanah  HGB  PT.  Pertiwi  Lestari.  Perusahaan dilarang  melanjutkan  kegiatan  pembangunan  hingga  konflik  pertanahan  dengan masyarakat selesai.
Penyelesaian Kasus Pertanahan Pt. Pertiwi Lestari Dengan Masyarakat Margakaya... 67
Penyelesaian  konflik  pertanahan  dihadapkan  pada  berbagai  kepentingan  yang sama-sama penting. Mencari keseimbangan atau win-win solution atas konflik yang sudah terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai  akar  konflik,  faktor  pendukung  dan  faktor  pencetusnya,  sehingga  dapat dirumuskan  strategi  dan  solusi  baik  dalam  jangka  pendek,  menengah  maupun  panjang (Mulyani 2014, 349).
Konflik  pertanahan  yang  terjadi  berlarut-larut  antara  masyarakat  dengan perusahaan  pada  akhirnya  berada  dipuncak  kejenuhan.  Pada  tahun  2018  Masyarakat LVRI  melakukan  musyawarah  perdamaian  dengan  PT.  Pertiwi  Lestari  yang  di  fasilitasi oleh  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/  BPN  Pusat  dan  dihadiri  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Karawang.  Selanjutnya  Para  Pihak  mengadakan  Perjanjian Perdamaian  untuk  menyelesaikan  konflik  pertanahan  yang  salah  satu  isinya  tertuang tanah  relokasi  untuk  50  KK  masyarakat  LVRI  yang  tidak  memiliki  tempat  tinggal. Terminologi  yang  digunakan  dalam  perjanjian  perdamaian  ini  adalah  relokasi. Terminologi  tersebut  oleh  peneliti  dimaknai  sebagai resettlement (pemukiman  kembali) karena  relokasi  tersebut  bertujuan  memukimkan  kembali  50  KK  masyarakat  LVRI  yang semula  bermukim  di  sebagian  tanah  HGB  No.5/  Desa  Margamulya,  ke  tanah  relokasi. Sementara  itu  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karawang  menyelesaikan  masalah  ini dengan  format  konsolidasi  tanah.  Fakta  di  lokasi  memperlihatkan  bahwa  musyawarah perdamaian  antara  PT.  Pertiwi  Lestari  dan  Masyarakat  LVRI  melahirkan  solusi  berupa resettlement.
Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  proses  penyelesaian  konflik  pertanahan antara  masyarakat  dengan  PT.  Pertiwi  Lestari  melalui  program resettlement sebagai  hasil resolusi  konflik,  kesesuaian  karakteristik  desa  lokasi resettlement dengan  karakteristik masyarakat  yang  ditempatkan  di  lokasi resettlement tersebut,  dan  respons  masyarakat tentang  penyelesaian  konflik  melalui resettlement .  Kajian  menggunakan  pendekatan deskriptif  yang  menggambarkan  tahapan  penyelesaian  kasus  pertanahan.  Data  yang digunakan adalah  jenis  data  primer  dalm  bentuk  wawancara  langusng dan  observasi  ke lapangan. Sementara data Sekunder yang diperoleh terkait dokumen-dokumen, peta dan beberapa daya lain yang relevan.
Ada  beberapa  kajian  terkait  konflik  pertanahan  antara  masyarakat  penggarap dengan  perusahaan  swasta  serta  penyelesaian  konflik  melalui resettlement .  Diantaranya Ahmath  Indra  Fernando  Manurung  (2013)  dalam  penelitiannya  menggambarkan permasalahan  dan  upaya  penyelesaian  konflik  pertanahan  yang  terjadi  antara  PT. Sumbersari  Petung  dengan  masyarakat  penggarap  di  Kecamatan  Ngancar  yang  timbul setelah Putusan Mahkamah Agung (MA) No.753/K/Pid.Sus/2010. Pada penelitian Ahmath

## 68 Ismail Hasan, Tjahjo Arianto, Aristiono Nugroho
Indra Fernando Manurung, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan secara teoretis banyak di lakukan dengan cara litigasi yang akan menjamin kepastian hukum, akan tetapi penyelesaian  sengketa  dan  konflik  pertanahan  secara  nonlitigasi menjadi  bagian penting dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
Lisda  Septiani  (2017)  dalam  penelitian  menjelaskan  tenang  analisis  konflik  tanah antara  petani  Karawang  dengan  PT.  Pertiwi  Lestari.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan bahwa  persepsi  petani  tentang  penyebab  konflik  terjadi  karena  masalah  legalitas penguasaan  tanah.  Terdapat  perbedaan  penelitian  ini  dengan  dua  peneliti  sebelumnya, Ahmath Indra Fernando Manurung hanya menjelaskan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan  secara  nonlitigasi  menjadi  bagian  penting  dalam  penyelesaian  sengketa  dan konflik  pertanahan,  sementara  Lisda  Septiani  hanya  menganalisis  penyebab  konflik dengan  kronologi  konflik  yang  terjadi  dan  hubungan  keterlibatan  petani  dalam  konflik manifest  di  Desa  Wanajaya.  Kajian  penulis  berbeda  dengan  kajian  sebelumnya,  penulis meihat  secara  menyeluruh  proses-proses  dan  konflik  serta  penyelesaiannya  sampai dikelurkannya  keputusan  MA  tahun  2015  dan  penyelesaian  mediasinya  yang  berujung pada resettlemnet .
B. Resettlement sebagai Instrumen
1. Instrumen Penyelesaian Konflik
a. Kronologi Konflik
Sebelum lebih juah menjeaskan persoalannya, penulis mencoba membuat kronologi konflik  pertanahannya  singkat  untuk  membuat  gambaran  persoalan  secara  lebih clear . Penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.
Tabel 1. Kronologi Konflik Pertanahan antara Masyarakat dengan PT. Pertiwi Lestari di
Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang No.  Tahun Peristiwa 1. 1974 • Terbit  HGU  No.1  Desa  Margakarya  Kecamatan  Telukjambe  atas  nama  PT. Tanjung Krisik Makmur (PT. TKM).
• Redistribusi tanah kepada masyarakat LVRI (tanpa adanya peta redistribusi tanah).
2. 1990- 1996
• Surat  Keputusan  Gubernur  KDH  Tk.  I  Jawa  Barat  No.  593/SK.638- Pem.Um/1990  tentang  Pemberian  Ijin  Lokasi  dan  Pembebasan  Tanah
Kawasan Industri PT. Pertiwi Lestari (PT. PL).
• Salah  satu  bidang  tanah  yang  dibebaskan  berasal  dari  tanah  dengan  status HGU No.1 Desa Margakarya (sisa) atas nama PT. TKM.
3. 1997 HGU  No.1  Desa  Margakarya  dilepaskan  oleh  PT.  TKM  kepada  Negara  untuk kepentingan PT. PL.
4. 1998 Terbit HGB No.5  Desa  Margamulya  (asal  HGU  No.1  Desa  Margakarya),  HGB tersebut terbit  atas nama PT.Pertiwi Lestari.
Bersambung...
No.  Tahun Peristiwa 5. 2012 PT.  Pertiwi  Lestari  melakukan  pemasangan  plang  yang  bertuliskan  tanah tersebut milik PT.Pertiwi Lestari. 6. 2013
• PT.Pertiwi Lestari mulai melakukan pembangunan.
• Masyarakat  petani  dan  LVRI  melakukan  perlawanan  secara  langsung terhadap pembangunan, yaitu dengan tetap menguasai dan menggarap tanah objek konflik.
• Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LVRI Provinsi Jawa Barat menggugat Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karawang  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara (PTUN) Bandung terkait penerbitan Sertipikat HGB No.5 Desa Margamulya. Putusan  PTUN  mengabulkan  gugatan  penggugat  dan  membatalkan  Surat Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karawang  berupa sertipikat HGB No. 5 Desa Margamulya.
7. 2014
• PT. Pertiwi Lestari menawarkan ganti rugi terhadap masyarakat petani tetapi masyarakat menolak sehingga terjadi kriminalisasi terhadap petani.
• Kepala  Kantor  Pertanahan  kabupaten  Karawang  mengajukan  upaya  hukum banding terhadap gugatan LVRI ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT
TUN)  Jakarta.  Permohonan  banding  diterima  dan  membatalkan  Putusan
PTUN Bandung.
8. 2015 • DPD  LVRI  Provinsi  Jawa  Barat  mengajukan  upaya  hukum  Kasasi  ke Mahkamah  Agung  (MA).  Permohonan  kasasi  diterima  dan  membatalkan Putusan PT TUN Jakarta melalui Putusan MA No. 120 K/TUN/2015.
• PT.  Pertiwi  Lestari  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karawang mengajukan  upaya  hukum  Peninjauan  Kembali (PK)  Terhadap  Putusan  MA No.  120  K/TUN/2015.  Upaya  hukum  PK  menghasilkan  Putusan  Peninjauan Kembali  MA  yang  intinya  mengabulkan  permohonan  Peninjauan  Kembali dan menolak gugatan DPD LVRI.
9. 2016
• PT. Pertiwi Lestari menguasai tanah HGBNo 5.
• Masyarakat sudah tidak memiliki rumah dan mata pencaharian.
• Putusan MA No. 120 K/TUN/2015 tidak menyelesaikan konflik.
• Masyarakat  LVRI  mengadukan  konflik  ke  Komisi  II  Dewan  Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
10. 2017 • Komisi  II  DPR  RI  dan  Kementerian  ATR/  BPN  menetapkan status  quo 2
terhadap tanah konflik.
11. 2018
• Musyawarah  perdamaian  antara  masyarakat  (perwakilan  LVRI)  dengan  PT. Pertiwi Lestari.
• Resettlement.
Sumber: Konflik Pertanahan - Rapat Komisi 2 DPR RI tahun 2016 & 2017, Putusan PTUN Bandung  tahun  2013,  Putusan  PT  TUN  Jakarta  tahun  2014,  Putusan  MA  tahun 2015.

## b. Mediasi Pra- Resettlement
Penyelesaian  konflik  di  Kementerian  ATR/BPN  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Ka.BPN  No.  11  Tahun  2016  tentang  Penyelesaian  Kasus
2 Status quo (pembekuan) adalah keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita).

## 70 Ismail Hasan, Tjahjo Arianto, Aristiono Nugroho
Pertanahan yang  dapat dilakukan dengan  dua  cara, yakni  atas  inisiatif  dari  kementerian dan pengaduan dari masyarakat.
Penyelesaian  kasus  pertanahan  antara  masyarakat  dengan  PT.  Pertiwi  Lestari dilaksanakan dengan melakukan mediasi baik dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang.  Menurut  keterangan  Bapak  Wagita  Selaku Kepala  Seksi  Penanganan  Masalah  dan  Pengendalian  Pertanahan  menyatakan  bahwa penyelesaian kasus pertanahan melalui putusan pengadilan tidak selamanya menjadikan permasalahan tersebut selesai. Proses-proses penyelesaian masalah harus bisa memahami karakteristik  para  pihak  yang  sedang  berperkara,  mencari  kesepakatan  bersama  dengan mengesampingkan  perkara.  Dalam  ilmu  hukum  terdapat  perdamaian  atau  musyawarah mufakat  yang  merupakan  instrumen  untuk  mengakhiri  permasalahan  (komunikasi dengan kepala Seksi Sengketa Konflik Kantah Karawang, 18 Juni 2019).
Lokasi  HGB  Nomor  5/  Desa  Margamulya  terletak  didalam  Zona  Industri  dalam Rencana Pola Ruang Tahun 2011-2031 Kabupaten Karawang (Dapat Dilihat Pada Gambar 2). Dengan mengacu kepada Rencana Pola Ruang Kabupaten Karawang tersebut, Kantor Pertanahan  menyampaikan  kepada  masyarakat  dan  perusahaan  secara  persuasif  untuk mendorong  para  pihak  yang  menjurus  kepada  menemukan  titik  temu  dan  perdamaian. Kesesuaian  dengan  tata  ruang  merupakan  hal  penting  dalam  mematuhi  kaidah-kaidah aturan Pemerintah Daerah dan aturan Kementerian ATR/BPN yang akan diterapkan.
Gambar 2. Peta Kesuaian Lokasi Kasus Pertanahan Terhadap RTRW Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031.
Penyelesaian Kasus Pertanahan Pt. Pertiwi Lestari Dengan Masyarakat Margakaya... 71
Kementerian  ATR/BPN  dalam  melaksanakan  mediasi  bukan  hanya  di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Karawang,  tapi  juga  di  laksanakan  oleh  Kantor  Wilayah Kementerian  ATR/BPN  Provinsi  Jawa  Barat  dan  berakhir  di  Kementerian  ATR/BPN. Selesainya  mediasi  tersebut  kemudian  ditandatanganinya  nota  kesepakatan  oleh perwakilan PT. Pertiwi Lestari dan Perwakilan DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
Penyelesaian  konflik  dengan  tidak  berpihak  menjadikan  para  pihak  berada  dalam posisi  yang  sama-sama  mencari  kesepakatan.  Dengan  mengesampingkan  pokok  perkara menjadikan  para  pihak  fokus  mengedepankan  penyelesaian  masalah  secara win-win solution .  Hal-hal  tersebut  merupakan  kunci  keberhasilan  dalam  menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dengan PT. Pertiwi Lestari.
Dengan  ditandatanganinya  perjanjian  perdamaian  tersebut  para  pihak  menyadari bahwa  sengketa  diantara  keduanya  telah  berakhir,  sehingga  PT.  Pertiwi  Lestari  dapat melakukan  pembangunan  atau  kegiatan apapun  di atas  tanah  Sertipikat  HGB  No.  /Desa Margamulya tanpa ada gangguan dalam bentuk apapun dari masyarakat LVRI. Sertipikat HGB  No.  5/Desa  Margamulya  kemudian  dikeluarkan  dari  status  tanah  terindikasi terlantar dalam data base Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

## c. Konsolidasi Tanah untuk Resettlement
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karawang  tidak  hanya  berhenti  sampai  proses mediasi  untuk  menyelesaikan  kasus  pertanahan  ini.  Terhadap resettlement di  atas  tanah pengganti,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karawang  menyelesaikan  masalah  ini  dengan format  Konsolidasi  Tanah.  Konsolidasi  Tanah  dilaksanakan  untuk  mengapresiasi masyarakat  LVRI  yang  akan  dimukimkan  kembali  di  lokasi  tanah  pengganti.  Bertujuan untuk  menata  kembali  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai rencana tata ruang dan tersedianya tanah untuk kepentingan umum disertai kepastian hukum hak atas tanah dan ruang berupa sertipikat hasil Konsolidasi Tanah.
Penyelesaian  masalah  dengan resettlement ini  tidak  memberatkan  kepada perusahaan  untuk  mencari  objek  tanah  yang  yang  akan  digantikan  untuk  masyarakat, tanah penganti ini sesuai dengan kemampuan dan tidak ada tekanan dari pihak manapun. Masyarakat dipersilahkan mencari tanah pengganti tersebut dengan memperhatikan tata ruang  untuk  kemudian  dibayarkan  oleh  perusahaan  dan  dilepaskan  oleh  perusahaan tanah  tersebut  menjadi  Tanah  Negara  untuk  kemudian  di  Konsolidasi  Tanah  untuk resettlement . Kementerian ATR/BPN hanya memfasilitasi sesuai aturan yang ada dan tidak terlibat  dalam  pemilihan  lokasi  tanah  pengganti.  Dengan  ketentuan  tidak  berbenturan dengan aturan-aturan yang berlaku di Kabupaten Karawang.

## 72 Ismail Hasan, Tjahjo Arianto, Aristiono Nugroho
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman  dan  Peraturan  Ka.BPN  Nomor  4  Tahun  1991  Tentang  Konsolidasi  Tanah, merupakan  penataan  kembali  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan tanah  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  wilayah  dalam  usaha  penyediaan  tanah  untuk kepentingan  pembangunan  perumahan  dan  permukiman  guna  meningkatkan  kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan partisipasi masyarakat. Penataan penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  tersebut  terwujud  pada penyelesaian  kasus  pertanahan  melalui resettlement ini,  partisipasi  masyarakat  terjadi dengan sumbangan tanah untuk pembangunan jalan dan fasilitas umum.
Waskito  (2015,  208)  menjelaskan  secara  umum  Konsolidasi  Tanah  adalah  untuk mencapai  kepastian  hak  atas  tanah  dan  pemanfaatan  tanah  secara  optimal  melalui perbaikan  penguasaan  tanah  atau  efisiensi  dan  produktivitas  penggunaan  tanah  untuk mendukung  pembangunan  di  perkotaan  maupun  di  perdesaan.  Penjabaran  dari  tujuan umum tersebut adalah tujuan khusus, yang meliputi:
1) Terwujudnya  tatanan  penguasaan,  pemilikan,  dan  penggunaan  tanah  yang  tertib dan teratur disertai kepastian hukum.
2) Terwujudnya peningatan daya-guna dan hasil guna pemanfaatan  tanah.
3) Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pertanahan
4) Terwujudnya lingkungan yang tertata dalam menunjang pembangunan wilayah.
5) Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Dalam  Petunjuk  Teknis  Konsolidasi  Tanah  Tahun  2018,  tahapan  konsolidasi  tanah dalam rangka relokasi resettlement , pada dasarnya sama seperti tahapan konsolidasi tanah yang berlaku, namun beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:
1) Pembentukan Lembaga Penyelenggara
Lembaga  penyelenggara  tetap  dibentuk  dengan  anggota  lembaga  penyelenggara disesuaikan  dengan  kebutuhan.  Tim  penyelenggara  dibentuk  dan  ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.
2) Pemilihan Lokasi
Pemilihan lokasi untuk relokasi resettlement dipilih oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan  kesesuaian  Rencana  Pola  Ruang  Tahun  2011-2031  Kabupaten Karawang.  Sebelum  penyelenggaraann  konsolidasi  tanah  dalam  rangka  relokasi oleh  Pemerintah  daerah,  lokasi  relokasi  harus  ditetapkan  status  penguasaan tanahnya menjadi penguasaan oleh peserta. Lokasi tanah yang berasal dari tanah ex- konflik  dilakukan  pelepasan  hak  terlebih  dahulu  dari  pemegang  hak  sesuai ketentuan yang berlaku dan selanjutnya diberikan hak penguasaannya kepada calon peserta dalam rangka relokasi resettlement .

## 3) Penyusunan Sketch Block Plan
Konsolidasi  tanah  dalam  rangka  relokasi,  penyusunan sketch  block  plan tidak dilakukan,  tetapi  data  pendukung  dalam  bentuk  peta  atau  citra  dengan  mengacu kepada  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  yang  berlaku  terkait  relokasi  tetap dikumpulkan.
4) Bimbingan Masyarakat dan Penjajakan Kesepakatan
Bimbingan  masyarakat  dan  penjajakan  kesepakatan  tidak  dilaksanakan  karena relokasi  akibat  konflik  sudah  menjadi  kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Karawang.  Pada  tahap  bimbingan  penjajakan  kesepakatan  diganti  dengan pengumpulan  data  fisik  dan  data  yuridis  calon  peserta  sebagai  dasar  identifikasi subyek  dan  obyek  konsolidasi  tanah  menggunakan  data  yang  dikumpulkan  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang  atau  Tim  Koordinasi.  Kemudian diusulkan  lokasi  kegiatan  konsolidasi  tanah  kepada  Kepala Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jawa  Barat  untuk  kemudian  ditindaklanjuti  dengan Penunjukan Lokasi Kegiatan Sertipikat Konsolidasi Tanah.
5) Penetapan Lokasi
Lokasi program konsolidasi tanah harus ditetapkan sebagai lokasi konsolidasi tanah, agar  terdapat  kepastian  lokasi  konsolidasi  tanah,  serta  kesesuaian  peruntukannya dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten/Kota  setempat.  Penetapan  lokasi konsolidasi  tanah  juga  memberikan  kepastian  bagi  masyarakat  yang  untuk mengikuti  kegiatan  konsolidasi  tanah.  Penetapan  lokasi  konsolidasi  tanah  juga sekaligus  menentukan  batas  wilayah  persil  atau  bidang  yang  mengikuti  kegiatan konsolidasi tanah.
Surat  Keputusan  Bupati  Kabupaten  Karawang  tentang  Penetapan  Lokasi Konsolidasi Tanah dalam rangka relokasi melampirkan data subyek dan luas bidang tanah yang akan diterima. Dalam Konsolidasi Tanah skala kecil, untuk luasan non- pertanian  kurang  dari  1  (satu)  hektar  dan  luasan  tanah  dari  25  (dua  puluh  lima) hektar ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.
6) Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis
Seluruh kegiatan pengumpulan data fisik dan yuridis dilakukan pada lokasi relokasi sesuai ketentuan dalam Penetapan Lokasi. Dari pengumpulan data fisik dan yuridis tersebut,  luas  bidang  tanah  di  lokasi resettlement lebih  kecil  dibandingkan  dengan luas  tanah  mereka  di  lokasi konflik  sebelumnya.  Permasalahan  luas  tersebut  dapat diterima  oleh  masyarakat  yang  di-resettelement  dengan  semua  bidang  tanah  yang tertata dan menghadap ke jalan.
7) Penyusunan Desain Konsolidasi Tanah

## 74 Ismail Hasan, Tjahjo Arianto, Aristiono Nugroho
Dalam  penyusunan  desain  Konsolidasi  Tanah  musyawarah  desain  tidak dilaksanakan pada konsolidasi tanah dalam rangka relokasi. Pola penentuan posisi bidang tanah peserta ditentukan oleh tim koordinasi atau Pemerintah Daerah.
8) Pelepasan Hak Atas Tanah
Pelepasan hak atas tanah dituangkan dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah, yang memuat  klausul  bahwa  status  tanahnya  menjadi  tanah  yang  langsung  dikuasai Negara  dan  akan  diberikan  kembali  hak  atas  tanah  kepada  peserta  dan  penerima prasarana, sarana. Surat bukti kepemilikan dan penguasaan tanah dinyatakan tidak berlaku  lagi  dan  ditindaklanjuti  secara  administrasi  pertanahan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9) Penegasan Tanah Sebagai Obyek Konsolidasi Tanah
Setelah  dilakukan  pelepasan  hak  atas  tanah,  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Karawang  mengajukan  usulan  penegasan  tanah  obyek  Konsolidasi  Tanah  kepada Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jawa  Barat  untuk diterbitkan  sebagaimana  Keputusan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3 Tahun  2003  tentang  Pelimpahan  Kewenangan  Pemberian  Keputusan  Penegasan Tanah  sebagai  Obyek  Konsolidasi  Tanah.  Usulan  penegasan  obyek  Konsolidasi Tanah  melampirkan  berkas-berkas  sebagai  dasar  penerbitan  Surat  Keputusan Penegasan Tanah Obyek Konsolidasi Tanah yaitu:
a) Surat Keputusan Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah
b) Peta Rincikan Lokasi Konsolidasi Tanah
c) Peta RTRW/RDTR
d) Daftar Subyek dan Obyek Konsolidasi Tanah
e) Berita Acara Kesepakatan Hasil Desain Konsolidasi Tanah
f) Daftar Subyek dan Obyek Hasil Desain Konsolidasi Tanah
g) Daftar Surat Pernyataan Persetujuan Desain Konsolidasi Tanah
h) Daftar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
i) Pernyataan Penerimaan Pelepasan Hak Atas Tanah
j) Peta Desain Konsolidasi Tanah
k) Lain-lain yang diperlukan.
10) Pemindahan Desain Konsolidasi Tanah Ke Lapangan
Kegiatan  pemindahan  desain  konsolidasi  tanah  ke  lapangan  menghasilkan  Berita Acara  Pemindahan  Desain  Konsolidasi  Tanah  ke  Lapangan  yang  ditandatangani oleh  tim  pelaksana  dan  peserta,  serta  Gambar  Ukur  bidang-bidang  tanah  hasil pemindahan desain konsolidasi tanah ke lapang yanga ditandatangani oleh peserta dan diketahui oleh kepala desa untuk memenuhi azas persetujuan batas. Kemudian
Gambar  Ukur  akan  digunakan  sebagai  dasar  pembuatan  Peta  Bidang  Tanah  dan pembuatan  Peta  Pendaftaran  Tanah  untuk  menjadi  lampiran  Surat  Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.
11) Penerbitan  Surat  Keputusan  Pemberian  Hak  Atas  Tanah  dan  Sertipikat  Hak  Atas Tanah
Penerbitan  Surat  Keputusan  Pemberian  Hak  Atas  Tanah  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Karawang  setelah  diperoleh  Surat  Penegasan  Tanah  Obyek Konsolidasi Tanah dan lampiran sebagai berikut:
a) Surat Keputusan Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah
b) Peta Rincikan Lokasi Konsolidasi Tanah
c) Peta RTRW/RDTR
d) Daftar Subyek dan Obyek Konsolidasi Tanah
e) Berita Acara Kesepakatan Hasil Desain Konsolidasi Tanah
f) Daftar Subyek dan Obyek Hasil Desain Konsolidasi Tanah
g) Daftar Surat Pernyataan Persetujuan Desain Konsolidasi Tanah
h) Daftar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
i) Pernyataan Penerimaan Pelepasan Hak Atas Tanah
j) Peta Desain Konsolidasi Tanah
k) Peta Pendaftaran Tanah
l) Lain-lain yang diperlukan.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Pemberian  Hak  tersebut,  selanjutnya  dilakukan pendaftaran  hak  atas  tanahnya  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karawang    dengan melakukan  pencatatan  dalam  Buku  Tanah  dan  diberikan  tanda  bukti  hak  berupa  tanda bukti hak atas tanah menurut ketentuan yang berlaku atas nama masing-masing peserta, termasuk prasarana atas nama Pemerintah Daerah.
Konsolidasi  Tanah  dilaksanakan  untuk  menghindari  adanya  perkembangan pembangunan  wilayah  yang  tidak  beraturan  yang  dapat  menimbulkan  daerah-daerah kumuh ( slum area ) di tanah pengganti milik masyarakat LVRI. Dengan beberapa tahapan yang berbeda pada tahap awal pelaksanaan Konsolidasi Tanah untuk relokasi resettlement, tidak  memperlambat  penyelesaian  konsolidasi  tanah.  Perbedaan  tersebut  justru mempercepat  penyelesaian  kegiatan  konsolidasi  tanah.  Tidak  seperti  konsolidasi  pada umumnya  yang  lama  pada  tahapan  awal  pelaksanaan  kegiatan  konsolidasi  tanah, terutama dalam persetujuan Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan.
Resettlement tepat  digunakan  sebagai  instrumen  penyelesaian  konflik  dengan memindahan  tempat  tinggal  penduduk  dari  kawasan  yang  dapat  merugikan  kehidupan masyarakat yang di- resettlement ke lokasi yang potensial dan dekat pada jaringan ekonomi
76 Ismail Hasan, Tjahjo Arianto, Aristiono Nugroho
yang  memungkinkan  cepatnya  berkembang  lebih  lanjut  untuk  memenuhi  kebutuhan manusia  seutuhnya  (Team  Proyek Resettlement Desa  Dit.Jen  Pembangunan  Desa Departemen  Dalam  Negeri  1979,1).  Penerapan  konsolidasi  tanah  pada  kegiatan  tersebut dapat  mempertegas  batas  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah masyarakat  sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Melalui pendaftaran tanah yang memberi  kepastian  hukum  hak  atas  tanah.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031,  memperlihatkan  bahwa  lokasi  tanah  pengganti  berada  pada  area  Pertanian Tanaman  Pangan  (Lihat  Lampiran  6).  Namun  demikian  karena  kegiatan resettlement berskala  kecil  dan  tidak  mengganggu  sistem  irigasi,  maka  kegiatan  ini  dapat  dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Daerah tersebut. Dengan demikian, dapat mewujudkan kualitas  lingkungan  hidup  masyarakat  yang  lebih  baik  untuk  meningkatkan  daya  guna dan  hasil  guna  pemanfaatan  tanah. Tahapan  Konsolidasi  Tanah  untuk  r esettlement dapat dilihat pada Gambar 3 Bagan Alir Tahapan Konsolidasi Tanah Untuk Resettlement .
Gambar 3 Bagan Alir Tahapan Konsolidasi Tanah Untuk Resettlement .
Sumber:  Sumber: Hasil Pengolahan data sekunder peneliti, Mei 2019
Penerbitan SK Pemberian HAT Pembentukan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Lokasi
Penyusunan Sketch Block Plan, Bimbingan
Masyarakat & Penjajakan Kesepakatan Penetapan Lokasi Pemindahan desain ke lapang Penegasan Tanah Sebagai Obyek KT Pelepasan HAT Penyusunan Desain KT Pengumpulan Data Fis &Yur Pengajuan Usulan Kegiatan KT Sertifiikat HAT

## 2. Kesesuaian Karakteristik Masyarakat
Analisis  Lokasi resettlement dilakukan  di  Desa  Margakaya  dan  masyarakat  LVRI sebelum  di-resettlement  memang  merupakan  warga  Desa  Margakaya.  Namun  lokasi tempat tinggal mereka dahulu masuk kepada Kawasan Industri Terpadu HGB No. 5/Desa Margamulya  (Dapat  Dilihat  Pada  Gambar  2),  sehingga masyarakat LVRI  di  resettlement ke luar kawasan industri. Resettlement memindahkan 50 KK masyarakat LVRI dari hutan yang jauh dengan pusat kota menjadi dekat dari pusat kota.
Masyarakat  asli  daerah  resettlement  menyambut  dengan  baik  peserta  resettlement yang  juga  merupakan  masyarakat  Desa  Margakaya.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  Bapak Tarya  pada  wawancara  tanggal  18  Juni  2019  selaku  Sekertaris  Desa  Margakaya  yang menjelaskan  bahwa  Pemerintah  Desa  Margakaya  dan  masyarakat  sekitar  bersama-sama meningkatkan  aspek  keagamaan  dan  pendidikan  masyarakat  yang  di-resettlement menjadi  lebih  maju  dan  lebih  nyaman.  Masyarakat  tertarik  melihat  hasil  resettlement melalui  konsolidasi  tanah  yang  menyerupai  penataan  bidang  tanah  seperti  perumahan yang memiliki akses jalan yang baik. Masyarakat sekitar juga membantu masyarakat yang di resettlement dalam membangun musholla yang terdapat pada lokasi resettlement baik dengan uang, semen maupun tenaga.
Perubahan  pola  hidup  dan  gaya  hidup  bagi  masyarakat  yang  di    yang  semula nomaden  atau  berpindah-pindah  sekarang  sudah  dapat  menetap.  Dahulu  ketika masyarakat masih di dalam hutan kehidupan mereka tidak layak, namun di tempat yang baru masyarakat yang di resettlement dapat membantu memanen hasil pertanian bersama masyarakat sekitar lokasi resettlement. Namun masyarakat hasil resettlement mengalami kesulitan untuk membuang sampah rumah tangga. Jalan dari lokasi resettlement menuju jalan desa belum bisa untuk dilalui mobil, hanya sebatas kendaraan roda dua. Pihak Desa bersama  masyarakat  di  sektiar  lokasi  resettlement  memperhatikan  keluhan  masyarakat yang di-resettlement dan akan dicarikan solusi bersama.
Mata  pencaharian  penduduk  Desa  Margakaya  sebesar  37%  merupakan  petani  dan 42,50% merupakan buruh tani (Lihat Tabel.2). Petani dan buruh tani tersebut menggarap tanah  pertanian  dengan  pola  tanam  monokultur,  tumpangsari,  dan  campursari  gilir. Penanaman tanaman panen atas air tersedia dan memadai untuk tanah pertanian di Desa Margakaya. Masyarakat yang di resettlement memiliki mata pencaharian yang sama yaitu petani  dan  buruh  tani,  namun  mereka  hanya  menjadi  buruh  tani  tanaman  keras  di pegunungan  yang  berpindah-pindah  dari  satu  tempat  ke  tempat  yang  lain.  Kehidupan masyarakat  sebelum  di-resettlement  sangat  bergantung  kepada  alam  karena  masyarakat bermukim di tanah HGB No.5/ Desa Margamulya yang banyak terdapat tanaman keras.

## 78 Ismail Hasan, Tjahjo Arianto, Aristiono Nugroho
Tabel 2. Jenis Mata Pencaharian di Desa Margakaya No. Jenis Mata Pencaharian Persentase (%) 1 Petani 37,00 2 Buruh Tani 42,50 3 Montir 0,45 4 Bidan Swasta dan Perawat 0,25 5 ASN, TNI, POLRI 1,95 6 Karyawan Perusahaan Swasta 17,85
Sumber: Hasil pengolahan data sekunder oleh peneliti
Potensi Desa Margakaya, Mei 2019
Setelah  resettlement,  mereka  dapat  menjadi  buruh  tani  yang  membantu  warga setempat  mengelola  sawahnya.  Hal  ini  akan  memfasilitasi  masyarakat  yang  di- resettlement dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kondisi ini pula yang mempermudah  masyarakat  yang  di-resettlement  untuk  beradaptasi  di  lingkungan  yang baru. Fenomena ini sesuai dengan karakteristik kehidupan masyarakat di pedesaan yang dikemukakan Roucek dan Warren (1963) dalam Leibo (1995, 7) yang menyatakan bahwa, hubungan  sesama  anggota  masyarakat  yang  memiliki  sifat  homogen  dalam  hal  mata pencaharian  serta  bersama-sama  dalam  melakukan  kegiatan  pertanian  ataupun  mencari nafkah  guna  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  rumah  tangga  akan  memudahkan  mereka untuk menyesuaikan dengan lingkungan sosial di desa yang lebih intim dan awet.

## 3. Respon Masyarakat
Masyarakat  LVRI  sangat  menyukai  hasil  penyelesaian  melalui  resettlement.  Sudah sekian  lama  masyarakat  menantikan  memiliki  Sertipikat  Hak  Milik  dan  rumah  tinggal yang layak. Dengan memiliki Sertipikat, masyarakat dapat mewariskan tanahnya kepada anak  cucu  mereka.  Masyarakat  sangat  bahagia  karena  perjalanan  mereka  pada  akhirnya bisa  mereka  wariskan  kepada  anak  cucu  mereka.  Masyarakat  yang  di-resettlement memiliki  perlindungan  hukum  dan  jaminan  kepastian  hukum  yang  menurut  Boedi Harsono  (1960,  50)  dalam  Guntur  (2007,  44)  menghendaki  kepastian  tentang  Pertama, Kepastian  tentang jenis  hak atas  tanah yang diperlukan.  Kedua, kepastian  subyek  untuk melindungi  perbuatan-perbuatan  hukum  mengenai  tanah  yang  dilakukan  oleh  subyek hak atas tanah. Ketiga, kepastian obyek hak atas tanahnya terkait letak tanahnya dan batas bidang tanahnya untuk menghindari sengeketa di bidang pertanahan. Keempat, kepastian hukum  terkait  hak  dan  kewajiban  subyek  yang  menguasai  obyek  hak  atas  tanah.
Penyelesaian Kasus Pertanahan Pt. Pertiwi Lestari Dengan Masyarakat Margakaya... 79
Kepastian  hukum  tersebut  menurut  Bapak  Yus  Yusni  selaku  masyarakat  yang  di- resettlement  pada  wawancara  tanggal  16  Juni  2019  menjelaskan  dapat  menjamin masyarakat  yang  di-resettlement  sebagai  subyek  hak  atas  tanah  terhadap  bidang-bidang tanah  yang  mereka  dapatkan  dan  tidak  kembali  menjadi  masyarakat  nomaden  atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya.
Dengan  hak  kepemilikan  yang  diterima  oleh  masyarakat  yang  di-resettlement, masing-masing  masyarakat  tersebut  menjadi  pemilik  terpenuh  dan  terkuat  dalam perlindungan serta jaminan kepemilikannya oleh Negara. Sodiq selaku tokoh masyarakat pada wawancara tanggal 16 Juni 2019 untuk masyarakat resettlement menyatakan bahwa resettlement  ini  merupakan  harapan  mereka,  pola  gaya  hidup  yang  lebih  baik  serta terpenting adah dapat mewariskan tanah yang masing-masing peserta miliki kepada anak cucu  mereka.  Bapak  Lili  Muniri  pada  wawancara  tanggal  11  April  2019  menerangkan kesenangan  masyarakat  adalah  ketika  masyarakat  di  pindahkan  tanpa  beban  dan masyarakat  merasakan  langsung  penataan  bidang  tanah  yang  memiliki  akses  jalan mobilisasi  untuk  kendaraan  sampai  kerumahnya  walau  rumah  yang  dibangun  adalah rumah sederhana.
Respon  positif  yang  diberikan  masyarakat  di  sekitar  lokasi  resettlement  sangat bermanfaat  untuk  memudahkan  adaptasi  sosial  dan  fisikal  yang  dilakukan  oleh masyarakat  yang  di-resettlement.  Menurut  Samar  dalam  M obaideen  (2014,  88)  “Social adaptation:  it  is  the  case  in  which  the  individual  is  able  to  adapt  with  his  environment, from  part  of  values,  customs,  traditions  and  social  relations”,  berdasarkan  pengertian tersebut menjelaskan bahwa adaptasi sosial merupakan kondisi di mana individu mampu beradaptasi dengan  lingkungannya,  nilai-nilai  adat  istiadat,  tradisi  dan  hubungan  sosial. kondisi  adaptasi  tersebut  semakin  diperjelas  dengan  batasan  pengertian  yang  oleh Soerjono Soekanto dalam Winata (2014, 13), yakni:
a. Proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan.
b. Penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan ketegangan.
c. Proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah.
d. Mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan.
e. Memanfaatkan  sumber-sumber  yang  terbatas  untuk  kepentingan      lingkungan  dan sistem.
Adaptasi  sosial  tersebut  diperlukan  oleh  masyarakat  yang  di-resettlement  untuk mempermudah mereka menyesuaikan dengan keadaan lingkungan di lokasi resettlement dan  memanfaatkan  sumber  daya  alam  yang  terbatas  untuk  keberlanjutan  kehidupan mereka.  Nenek  Iyeh    yang  merupakan  salah  satu  peserta  resettlement  pada  wawancara tanggal  16  Juni  2019    yang  semula  nomaden,  dan  bekerja  sebagai  buruh  tani  atas  hasil

## 80 Ismail Hasan, Tjahjo Arianto, Aristiono Nugroho
kebun/hutan,  sekarang  dapat  membantu  memanen  sawah  disekitar  lokasi  resettlement. Hal tersebut menurut Bapak Tarya pada wawancara tanggal 18 Juni 2019 selaku Sekertaris Desa  Margakaya  meningkatkan  silaturahmi  dan  jiwa  saling  tolong  menolong  bagi masyarakat  di  sekitar  resettlement.  Selain  itu  aspek  keagamaan  dan  pendidikan masyarakat di sekitar resettlement menjadi lebih maju dan lebih nyaman.
Fenomena  ini  sesuai  dengan  pendapat  Max  Weber  (1864-1920)  dalam  Danariyanto (2010)  bahwa  kelakuan  yang  diarahkan  secara  rasional  tercapainya  suatu  tujuan,  dapat dikatakan sebagai kesesuaian antara cara dan tujuan. Tujuan yang ingin dicapai biasanya berupa situasi dan kondisi harmoni, sehingga cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tidak  boleh  bertentangan  dengan  sifat  harmoni.  Kemudahan  adaptasi  sosial  masyarakat yang  di-resettlement  dapat  terhindar  dari  masalah-masalah  baru  yang  timbul  terkait peningkatan kualitas hidup dalam keberlanjutan kehidupan mereka di lokasi resettlement.
Dalam konteks kepemilikan tanah, masyarakat yang di-resettlement memberi respon positif  atas  penempatan  mereka,  karena  kemudian  mereka  memiliki  kepastian  hukum kepemilikan  atas  tanah.  Mereka  juga  merasakan  langsung  penataan  penguasaan, pemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah  dengan  bidang  tanah  yang  menghadap ke jalan (Dapat Dilihat Pada Gambar 4).
Gambar 4. PetaPradesain Site Plan Kegiatan Konsolidasi tanah.

## C. Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  peneliti  mengambil  kesimpulan sebagai berikut:
a. Resettlement digunakan  sebagai  instrument  penyelesaian  konflik  antara  masyarakat dengan  PT.  Pertiwi  Lestari  karena  konsolidasi  tanah  yang  diterapkan  dalam resettlement dapat  memastikan  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  serta pemanfaatan tanah di tempat yang baru.
b. Terdapat  kesesuaian  karakteristik  antara  penduduk  Desa  Margakaya  yang mayoritas  petani dan  buruh  tani dengan  masyarakat yang  di- resettlement ,  sehingga masyarakat yang di- resettlement tidak kesulitan untuk beradaptasi.
c. Masyarakat  yang  di- resettlement memberi  respon  positif  atas  penempatan  mereka, karena  kemudian  mereka  memiliki  kepastian  hukum  kepemilikan  atas  tanah. Mereka  juga  merasakan  langsung  penataan  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan, serta pemanfaatan tanah dengan bidang tanah yang menghadap ke jalan.

## 2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas  maka  penulis  dapat  memberikan  saran  sebagai berikut:
a. Keberhasilan resettlement sebagai  instrumen  penyelesaian  konflik  dapat  dijadikan rujukan atau alternatif solusi bagi permasalahan yang identik di lokasi lain.
b. Kegiatan resettlement harus memperhatikan kesesuaian karakteristik sosial dan fisik, baik dari lokasi awal maupun lokasi baru.
c. Kegiatan  konsolidasi  tanah  yang  diterapkan  dalam resettlement ini,  perlu    disertai dengan  upaya  “mengedukasi”  den gan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yang ada  pada  Kantor  Pertanahan,  agar  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  dapat  lebih berdaya-guna serta meningkatkan daya adaptasi masyarakat yang di- resettlement di lokasi baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Amriani,  N,  2012, Mediasi  alternatif  penyelesaian  sengketa  perdata  di  pengadilan ,  PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Badan Pusat Stastistik Kabupaten Karawang 2018, Kabupaten Karawang  dalam Angka 2018 , CV. Daun Kreatif, Karawang.
Badan Pusat Stastistik Kabupaten Karawang 2018, Kecamatan Telukjambe Barat Dalam Angka 2018 , CV. Daun Kreatif, Karawang.
Danariyanto,  G,  2010,  ‘Teori  perilaku  sosial  atau  tindakan  sosial  Max  Weber  (teori
sosiologi klasik)’ dilihat pada Kamis, 28 Juni 2019 https://seratsosial.wordpress.com.
Denzin, NK & Lincoln, YS, Handbook qualitative research , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Direktorat  Jendral  Penataan  Agraria  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/  BPN  2018,
Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah, Jakarta.
Direktorat Jendral Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri 1979, Permukiman Baru (Resettlement) Desa Propinsi Nusa Tenggara Timur , Team Proyek Resettlement Desa Fakultas Teknik Universtitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Echols,  JM  &  Shadily,  H,  1996, Kamus  inggris-indonesia ,  PT  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta.
Guntur, IGN &  Soeradji, 2007, Materi pokok pendaftaran tanah pertama kali, Tim STPN,
Yogyakarta.
Harahap,  Y,  2016, Hukum  acara  perdata  gugatan,  persidangan,  penyitaan,  pembuktian,  dan putusan pengadilan , Sinar Grafika, Jakarta.
Harsono, B, 2008, Hukum agraria indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya , Djambatan, Jakarta.
Haryanti, R 2018, ’Konflik Pertanahan Tertinggi Melibatkan Perusahaan’, dilihat pada 17
Februari 2019. https://properti.kompas.com.
Hidayat,  A  2017,  ’Penjelasan  Teknik Purposive  Sampling Lengkap  Detail’, Metodologi Penelitian , dilihat pada 17 Februari 2019. https://www.statistikian.com .
Haryanto,  S,  2016, Spektrum  teori  sosial  dari  klasik  hingga  postmodern .  Ar  Ruzz  Media, Yogyakarta.
Hendricks,  W,  2008, Bagaimana  mengelola  konflik  petunjuk  praktis  untuk  manajemen  konflik yang efektif , PT Bumi Aksara, Jakarta.
KBBI.web.id/analisis, dilihat pada 25 Maret 2019.
Kementerian Agraria  dan Tata Ruang/BPN 2018, Kementerian ATR/BPN Berhasil Selesaikan Kasus Tanah Teluk Jambe: 2018 , dilihat pada 17 Februari 2019, https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/kementerian-atrbpn-berhasil- selesaikan-kasus-tanah-teluk-jambe-76796.
Penyelesaian Kasus Pertanahan Pt. Pertiwi Lestari Dengan Masyarakat Margakaya... 83
Leibo, J, 1995, Sosiologi pedesaan , Andi Offset, Yogyakarta.
Limbong, B, 2012, Konflik pertanahan , CV. Rafi Maju Mandiri, Jakarta.
Manurung  AIF  2013,  ‘Konflik  Pertanahan  Antara  PT.  Sumbersari  Petung  Dengan
Masyarakat  Penggarap  di  Kecamatan  Ngancar  Kabupaten  Kediri  Provinsi  Jawa Timur’,  Skripsi  pada  Konsentrasi  Manajemen  Pe rtanahan,  Sekolah  Tinggi Pertanahan Nasional.
Mardalis, 2003, Metode penelitian suatu pendekatan proposal , PT Bumi Aksara, Jakarta.
Mobaideen, M 2014, ’Obstacles of Psychological and Social Adaptation fo r Students with Hearing Loss in the Higher Studying Stage in the Amman Governorate ’, International Journal of  Humanities  and  Social  Science  Vol.4,  dilihat  pada  24  Juli  2019, www.ijhssnet.com.
Moleong, LJ, 2012, Metodologi penelitian kualitatif , PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
Mulyani,  L,  2014,  ‘Kritik  Atas  Penanganan  Konflik  Agraria  Di  Indonesia’, Bhumi No.39, hal. 349.
Murad,  R,  2007, Menyingkap  tabir  masalah  pertanahan  rangkaian  tulisan  dan  materi  ceramah , CV Mandar Maju, Bandung.
Muryanti, Nugroho, DD & Rokhiman, 2013, Teori konflik & konflik agraria di pedesaan , Kreasi Wacana, Bantul.
Sarjita,  2005, Teknik  &  strategi  penyelesaian  sengketa  pertanahan ,  Tugujogja  Pustaka, Yogyakarta.
Septiani  L  2017,  ‘Analisis  Konflik  Lahan  Antara  Petani  Karawang  Dengan  PT. Pertiwi Lestari  (Kasus  pada  Petani  Desa  Wanajaya,  Kecamatan  Telukjambe  Barat,
Kabupaten  Karawang,  Provinsi  Karawang)’,  Skripsi  pada  Fakultas  Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
Sugiyono, 2008, Memahami penelitian kualitatif , CV. Alfabeta, Bandung.
Sugiyono, 2015, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d , CV. Alfabeta, Bandung.
Sumardjono,  MSW, Ismail,  N  &  Isharyanto.  2008, Mediasi  sengketa  tanah  potensi  penerapan alternatif  penyelesaian  sengketa  (ADR)  di  bidang  pertanahan .  Jakarta:  PT  Kompas Media Nusantara.
Sumardjono, MSW, 2009, Tanah dalam perspektif hak ekonomi  sosial dan  budaya , PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
Susan, N, 2009, Sosiologi konflik & isu-isu konflik kontemporer , Kencana, Jakarta.
Suyahmo  2007,  ‘Filsafat  Dialektika  Hegel: Relevansinya  Dengan  Pembukaan  Undang- Undang Dasar 1945’, Humaniora Volume 19, hal. 143-150.
Syarief,  E,  2012, Menuntaskan  sengketa  tanah  melalui  pengadilan  khusus  pertanahan ,  KPG, Jakarta.
Swing,  WL  2017, 'Practical  Considerations  for  effective  resettlement' , PMR 54  hal.  4,  dilihat pada 17 Februari 2019, http://www.fmreview.org.
84 Ismail Hasan, Tjahjo Arianto, Aristiono Nugroho
Waskito & Arnowo, H, 2015, Cara praktis memahami bidang agraria(pertanahan) , Media Adjie Internasional, Jakarta.
Wikidpr.org  rangkuman  konflik  pertanahan  rapat  komisi  2  dengan  serikat  tani telukjambe, 2017, dilihat pada 17 Februari 2019.
Wikidpr.org Veteran Butuh Bantuan Praktisi Hukum - Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 2 dengan KemenATR/BPN, Kemenkopolhukam, BPN Jawa Barat dan Karawang, Bupati Karawang, Dandim, Kapolres Karawang, DPRD  Karawang,  LVRI  Jawa  Barat,  PT  Pertiwi  Lestari  dan  Kades  Margakaya tentang Sengketa Lahan, 2016, dilihat pada 17 Februari 2019.
Winata,  A  2014,  ‘Adaptasi  sosial  mahasiswa  rantau  dalam  mencapai  prestasi  akademik’
Skripsi  pada  FakultasIlmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Bengkulu, dilihat pada 24 Juli 2019, repository.unib.ac.id.
Wirawan, IB, 2014, Teori-teori sosial dalam tiga paradigma (fakta sosial, definisi sosial, & perilaku sosial) , Kencana, Jakarta.
Zulfikar, A, 2017 , ‘Upaya Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan’, Lex Specialis Issue 21 hal. 74-85.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1958  tentang  Penghapusan  Tanah
Tanah Partikelir.
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  2  Tahun  2013  tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Kabupaten karawang Tahun 2011-2031.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  BPN  RI  Nomor  11  Tahun  2016  tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/  Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 PK/TUN/2015 tanggal 16 Februari 2016. Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/TUN/2015 tanggal 23 April 2015.
Putusan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  Jakarta  Nomor  216/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 17 November 2014.
Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Bandung  Nomor  143/G/2013/PTUN-BDG.
Tanggal 24 April 2014.