INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 706-717 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum T Erhadap Anak Pelaku Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Fenia S. G. Lowing 1 ✉ , Emma V.T Senewe 2 , Devy K.G Sondakh 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado Email : feniagslowing@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Perlindungan hukum terhadap anak pelaku terorisme di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia menjadi  hal  yang  kompleks  dan  sensitif.  Hal  ini  berkaitan  dengan  dua  aspek  penting  yang  harus dipertimbangkan: perlindungan hak asasi anak dan penanganan kasus terorisme sesuai dengan hukum internasional  hak  asasi  manusia.  Dalam  konteks  anak  pelaku  terorisme,  hak-hak  asasi  mereka  harus dijamin dan dihormati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai anak, mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan standar hukum internasional mengenai hak-hak anak, Hak atas pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi kembali ke masyarakat juga harus  dijamin.  Dalam  keseluruhan  proses  penanganan  anak  pelaku  terorisme,  pemerintah  harus mengutamakan prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat  dan  hak-hak  individu,  termasuk  hak-hak  anak  sebagai  korban  ataupun  pelaku  tindakan terorisme. Penerapan hukum dan tindakan penegakan hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti hak atas pengadilan yang adil, hak atas pembelaan hukum, dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi.
Kata  Kunci  : Anak  Pelaku  Terorisme,  Hak  Asasi  Manusia,  Perlindungan  Hukum,  Undang-Undang Perlindungan Anak.
Legal protection for child perpetrators of terrorism in Indonesia from the perspective of human rights is a complex and sensitive matter. This is related to two important aspects that must be considered: the protection  of  children's  rights  and  the  handling  of  terrorism  cases  in  accordance  with  international human  rights  law.  In  the  context  of  child  perpetrators  of  terrorism,  their  human  rights  must  be guaranteed and respected in accordance with applicable provisions. As children, they have the right to fair treatment, free from discrimination, and in line with international legal standards regarding children's rights.  The  right  to  education,  rehabilitation,  and  reintegration  into  society  must  also  be  ensured. Throughout the  process  of  handling  child  perpetrators  of  terrorism, the government must prioritize human rights principles to strike a balance between protecting society and the rights of individuals, including the rights of children as victims or perpetrators of terrorism. The application of the law and law enforcement actions must adhere to human rights principles, such as the right to a fair trial, the right to legal representation, and the right to be free from torture or inhumane treatment.
Keywords: Child Perpetrators of Terrorism, Human Rights, Legal Protection, Child Protection Law.

## PENDAHULUAN
Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarig/person  under  age),  orang  yang  dibawah  umur/keadaan  dibawah  umur (minderjarig  heid/inferiority)  atau  biasa  disebut  juga  anak  yang  berada  dibawah pengawasan wali (minderjarig under voordij) termasuk anak yang masih dalam kandungan dan  yang  belum  menikah.  Batasan  umur  anak  tergolong  sangat  penting  dalam  perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Cakupan  pengertian  perlindungan  dan  tujuan  perlindungan  anak  sejalan  dengan konvensi hak dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 pada Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi: “setiap anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Perl indungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya  agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan  berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  disebutkan,
“Penyelenggaraan  perlindungan  anak  berdasarkan  Pancasila  dan  berlandaskan  Undang - Undang  Dasar  1945  serta  prinsip-prinsip  Konvensi  Hak-Hak  Anak.  Dalam  perspektif Konvensi Hak Anak (Convention the Rights of The Children), anak yang berkonflik dengan hukum  dikategorikan  sebagai  anak  dalam  situasi  khusus (Children  in  Need  of  Special Protection). UNICEF menyebutkan anak dalam kelompok ini sebagai children in especially difficult  circumstances  (CDEC),  karena  kebutuhan-kebutuhannya  tidak  terpenuhi,  rentan mengalami tindak kekerasan, berada diluar  lingkungan keluarga,  membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus serta membutuhkan perlindungan dan keamanan diri.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)  mengelompokan  anak  menjadi  3  jenis  golongan  anak  yang  berhadapan  dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
Terorisme  merupakan  suatu  kejahatan  yang  luar  biasa (extra  ordinary  crime)  yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Terorisme merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Melibatkan anak-anak dalam aksi terorisme disebabkan karena anak kecil belum memiliki mekanisme pertahanan kognitif yang kuat dan cenderung lebih banyak menerima sehingga mereka lebih mudah di doktrinasi.
Anak  pelaku  terorisme  sejatinya  korban  delik,  bukan  pelaku  delik,  faktor  yang menyebabkan anak terlibat dalam radikalisme dan aksi terorisme. Yang pertama berasal dari keluarga dekat, bahkan dari keluarga inti. Ada orang tua yang mengajarkan radikalisme dan  terorisme  kepada  anak.  Faktor  lain  yang  menyebabkan  anak  terlibat  dalam  aksi terorisme adalah lingkungan, seperti teman ataupun tetangga yang mengajarkan paham radikalisme  dan  aksi  terorisme  kepada  anak.  Dan  faktor  terakhir  adalah  akar  penyebab radikalisme dan terorisme adalah kemiskinan.
Sebagai bagian dari konsistensi perlindungan anak, di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam berbagai tingkatan dan proses peradilan pidana anak, telah ditentukan  atau  ditegaskan  adanya  diversi.  Diversi  formal  dimana  korban  dan  pelaku bertemu muka secara internasional disebut “restorative justice.
Restorative  justice  adalah  sebuah  pendekatan  untuk  membuat  pemidanaan  dan pelembagaan  menjadi  sesuai  dengan  keadilan  bagi  anak.  Bagi  anak  pelaku  terorisme, selama  perbuatan  tersebut  tidak  menimbulkan  korban  kecuali  terhadap  dirinya  sendiri, maka wajib diupayakan diversi. Pentingnya perlindungan hukum anak pelaku terorisme ini karena  keterlibatan  sosok  yang  dikategorikan  sebagai  anak,  berada  dalam  jaringan terorisme cukup banyak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian  doktrinal.  Sesuai  dengan  tipe  penelitian  ini  yaitu  normatif  maka  sumber  data adalah data sekunder berupa Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum tersier, Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, studi pustaka dengan cara identifikasi isi. Data dikelola dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan  yang  ada  kemudian  diolah  dan  dianalisis  secara  yuridis  normatif. Data  dianalisis  secara  kualitatif.  Metode  kualitatif  terutama  berorientasi  pada  upaya ekplorasi, penemuan dengan menggunakan logika induktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Terorisme di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perlindungan hukum terhadap anak pada hakekatnya bersangkut-paut dengan perlindungan melalui sarana hukum untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi,  sehingga  dengan  demikian  anak  dapat  bertumbuh  dan  berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Salah satu bentuk perlindungan anak adalah  dengan  terwujudnya  kepastian  hukum  bagi  anak.  Kepastian  hukum  adalah sarana  untuk  mencegah  diskriminasi  terhadap  anak  yang  tentunya  akan  berakibat negatif terhadap anak itu sendiri.
Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya pemenuhan perlindungan anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  terorisme,  agar  hidup  anak  menjadi  lebih  baik. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 adanya kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:
a) Prinsip Non Diskriminasi
b) Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interest of The Child)
c) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (The Right to Life, Survival and Development)
d) Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (Respect for the views of the Child)
Dalam hal ini bentuk perlindungan hukumnya terdapat di dalam Undang-Undang No. 35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  Pasal  1  ayat  (2)  yang  berbunyi, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Jadi, anak pelaku tindak pidana terorisme murni harus dilindungi.
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dalam  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia  diatur  mengenai  hak-hak  anak.  Anak merupakan pelanjut generasi. Hak anak dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia diberi porsi pengaturan yang paling banyak, dan hal ini sangar wajar apabila dikaitkan pada perlunya negara dan pemerintah serta semua pihak termasuk orang tua. Hak anak untuk dilindungi sudah ada sejak dalam kandungan, serta kelahirannya.
Kepedulian  terhadap  persoalan  anak  sangat  menjadi  perhatian.  Berbagai  macam tuntutan yang meminta agar ada perhatian khusus pada anak membuahkan hasilnya dengan  memasukan  hak-hak  anak  dalam  Piagam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia. Selanjutnya upaya perlindungan anak juga direspon dalam Majelis Umum PBB  yang  kembali  mengeluarkan  pernyataan  Deklarasi  Hak  Anak  yang  ditertuang dalam beberapa asas.
Konvensi Hak Anak menjadi dokumen Hak Asasi Manusia yang spesifik mengenai hak anak. Dalam Pasal 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) disebutkan bahwa tidak  seorangpun  bisa  berada  dalam  perbudakan (slavery)  atau  perhambaan (servitude).  Dalam  Pasal  5  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  disebutkan  bahwa  tidak seorangpun  bisa  menjadi  korban  penyiksaan (turtore),  atau  kekejaman  (cruel), perbuatan tidak manusiawi dan penurunan derajat kemanusiaan.
Dalam  konteks  hukum  nasional  Indonesia,  Undang-Undang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia yang juga merujuk Statuta Roma tidak dapat mengadili anak dibawah umur 18 tahun. Sementara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kita miliki tidak ada ketentuan seperti dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. . Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak, jika seorang anak usia 12-18 tahun terlibat kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, maksimal hukuman yang dapat dijatuhkan adalah 10 tahun.
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Terorisme  Pasal  19  menentukan  bahwa  ketentuan  mengenai  penjatuhan pidana minimun khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia dibawah 18 tahun. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak ada pengaturan secara rinci atau mendetail mengenai penanganan anak yang terlibat dalam aksi kejahatan terorisme.
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Penanganan anak secara awal sebagai pelaku terorisme belum secara khusus diatur dalam Undang-Undang Terorisme, proses penanganannya selama ini mengacu pada Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yaitu dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, pemeriksaan di  pengadilan  dan  berakhir  dengan  penuntutan  oleh  kejaksaan  serta  eksekusi hukuman  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Pada  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  Pasal  5  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  harus  mendahulukan  keadilan restoratif. Implementasi dari keadilan restoratif ini merupakan tujuan dari diversi untuk memulihkan suatu permasalahan secara damai. Anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dikenakan hukuman penjara minimum khusus, tetapi pengaturan pidana penjara terdapat pada KUHP masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Anak  pelaku  terorisme  itu  sebenarnya merupakan  korban  dari  perekrutan  karena  mudah  dicuci  otaknya  dan  korban indoktrinasi konsep jihad yang kebablasan. Anak yang sedang mencari identitas diri itu, terpikat oleh janji surga untuk orang-orang yang berjihad, tetapi oleh mentornya tidak  dijelaskan  makna  jihad  yang  sebenarnya.  Mereka  tidak  mengerti  apa  yang menjadi  sasaran  jihad,  syarat-syarat  apa  yang  harus  dipenuhi,  dalam  kondisi  apa perintah jihad itu dilaksanakan. Akhirnya, korban justru mereka sendiri dan masyarakat yang tidak berdosa.
5. Instrument Hukum Internasional
Pengaturan tentang perlindungan anak termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Hak Anak yang mengikat seluruh negara anggota PBB  menunjukkan  bagaimana  hak  asasi  manusia  dilindungi  tanpa  adanya perlindungan hukum yang disepakati bersama, nasib hak asasi manusia hanya akan merupakan suatu kekuatan potensial yang sulit direalisasikan nasib hak asasi manusia hanya  akan  merupakan  suatu  kekuatan  potensial  yang  sulit  direalisasikan  dalam negara.  Hak  asasi  manusia  berlaku  bagi  semua  orang  tanpa  terkecuali.  Atas  dasar kesadaran  itulah  maka  lahirlah  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  tahun  1948. Dengan diratifikasinya DUHAM di Indonesia dan Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1990 merupakan sarana penangkal yang tepat untuk mencegah terjadinya kecenderungan pelanggaran hak asasi manusia.
B. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Terorisme di Indonesia 1. Tahapan Penyelesaian Tindak Pidana Anak terkait Terorisme
Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri.  Segala  aktivitas  yang  dilakukan  dalam  Peradilan  Pidana  Anak  seyogianya dilakukan  oleh,  penyidik  anak,  penuntut  umum  anak,  hakim  anak,  dan  lembaga pemasyarakatan anak, berdasarkan prinsip kesejahteraan anak. Peradilan pidana anak juga pada dasarnya untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat anak  dapat  kembali  ke  kehidupan  masyarakat  normal  dan  bukan  untuk  mengakhiri harapan  dan  potensi  masa  depannya.  Penjatuhan  pidana  atau  tindakan  merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam  perkara  anak  nakal,  dapat  dijatuhkan  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang  dilakukan oleh  anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah  tangga,  orang  tua/wali/orang  tua  asuhnya,  hubungan  anggota  keluarga, keadaan lingkungan, dan laporan pembimbing kemasyarakatan.
Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak hanya  dapat  dijatuhi  pidana  atau  dikenai  tindakan  berdasarkan  ketentuan  dalam undang-undang  ini.  Sedangkan  yang  belum  berusia  14  tahun  hanya  dapat  dikenai
tindakan.    Ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi  anak,  atau  keadaan  pada  waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim  untuk  menjatuhkan  pidana  atau  mengenakan  tindakan  dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
Apabila anak yang berkonflik dengan hukum yang menurut putusan pengadilan dikembalikan  kepada  orang  tua,  wali,  atau  seseorang  bukan  berarti  sepenuhnya dibawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada  di  bawah  pengawasan  dan  bimbingan  Pembimbing  Kemasyarakatan.  Dalam suatu perkara anak yang berkonflik dengan hukum, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau seseorang tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
2. Penanganan Anak Pelaku Terorisme Melalui Upaya Rehabilitasi dan Deradikalisasi Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak.
Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan pasif atau tindakan aktiv orang lain atau kelompok, baik langsung maupun tidak langsung.
Pada Pasal 55 KUHP dijelaskan bagaimana seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku  tindak  pidana,  termasuk  didalamnya  seseorang  yang  berperan  sebagai penyuruh agar orang lain berbuat tindak pidana. Konsekuensi dari penyuruh ini adalah pihak  lain  yang  dikatakan  sebagai  kaki  tangan  atau  perantara  pesuruh.  Perantara pesuruh inilah yang dinamakan manus ministra. Manus ministra adalah seseorang yang diperalat untuk melakukan suatu tindak pidana. Perantara (manus ministra) tidak boleh dijatuhi  hukuman  pidana  karena  orang  lain  yang  menjadi  dalangnya,  tidak  sengaja, tersesatkan, dan mengalami kekerasan atau pemaksaan. Pihak yang menyuruhlah yang harus dijatuhi hukuman.
Anak  pelaku  terorisme  selain  dia  sebagai  pelaku  kejahatan,  juga  merupakan korban  dari  kejahatan  yang  dia  lakukan  sendiri.  Hendaknya  anak  pelaku  terorisme mendapatkan jaminan berupa rehabilitasi medis dan sosial tanpa diikuti dengan sanksi pidana. Undang-Undang Perlindungan Anak telah merumuskan aturan yang tepat bagi anak  pelaku  terorisme.  Dalam  rangka  memenuhi  amanat  Undang-Undang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  untuk  melindungi  dan  membina  anak,  maka  seharusnya
dilakukan  rehabilitasi  dan  deradikalisasi  kepada  seluruh  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana  terorisme.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghilangkan  paham-paham  terorisme yang  telah  tertanam  dan  memodernisasi  pemikirannya  agar  dapat  menjalankan fungsinya dimasyarakat dengan baik.
a) Konsep Rehabilitasi
Rehabilitasi  sosia  diatur  dalam  UU  SPPA  Pasal  10  ayat  (2)  sebagai  salah  satu kesepakatan  dari  diversi.  Dalam  pedoman  pelaksanaan  rehabilitasi  sosial  yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Rehabilitasi sosial dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu program yang ditujukan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan kata lain anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Proses rehabilitasi terhadap anak-anak adalah kunci mutlak untuk mencegah terjadinya radikalisasi didalam penjara dan mendukung anak-anak yang telah diradikalisasi untuk berhenti dan mengintergrasikan diri kembali pada kebebasan.
b) Konsep Deradikalisasi
Deradikalisasi  dilakukan  dengan  berbagai  pendekatan  yang  dipandang  efektif untuk  dapat  menghilangkan  pemahaman  maupun  pemikiran  radikal  seperti pendekatan hukum, psikologi, agama, ekonomi, maupun sosial budaya, atas dasar itu  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  melakukan  deradikalisasi dengan fokus pada upaya perubahan kognitif atau memodernisasi pemikiran atau keyakinan seseorang.  Suatu proses deradikalisasi terhadap pelaku tindak  pidana terorisme  dapat  dilaksanakan  mulai  dari  tahapan  tersangka  hingga  tahapan terpidana, terkait dengan anak pelaku tindak pidana terorisme penerapan program deradikalisasi ini akan jauh lebih efektif apabila dilakukan sebelum anak tersebut menjadi  terpidana  dan  masuk  ke  proses  pidana  penjara.  Dengan  demikian deradikalisasi  merupakan  upaya  dalam  melakukan  perubahan  kognitif  atau memoderasi  pemikiran  atau  keyakinan  seseorang.  Deradikalisasi  bekerja  untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal melalui metode  pendekatan  yang  multidispliner  (agama,  ideologi,  psikologi,  ekonomi, sosial).
3. Upaya Pencegahan Menurut United Nation on Drugs and Crime
Upaya  untuk  mencegah  perekrutan  dan  eksploitasi  anak  oleh  kelompok  teroris  dan ekstremis kekerasan harus diintegrasikan ke dalam pembangunan yang lebih luas dan
upaya reformasi aturan hukum. Dalam situasi pasca-konflik, kesejahteraan masyarakat yang  paling  terkena  dampak  harus  diprioritaskan,  terutama  di  mana  ketidakamanan masih  meluas.  Strategi  pencegahan  yang  efektif  dan  komprehensif  harus menggabungkan  berbagai  intervensi,  untuk  meminta  pertanggungjawaban  pelaku perekrutan  dan  eksploitasi  anak  atas  kejahatan  yang  telah  mereka  lakukan,  dan meningkatkan  kerangka  perlindungan  lingkungan  untuk  anak-anak.  Program rehabilitasi dan reintegrasi harus didasarkan pada analisis situasi yang mendalam, yang mengumpulkan  kebutuhan  informasi  untuk  desain  program  yang  tepat,  untuk meningkatkan  efektivitas  dan  menanggapi  tantangan  aktual  yang  dihadapi  oleh profesional. Program rehabilitasi dan reintegrasi untuk anak-anak yang terkena dampak fenomena  Foreign  Terrorist  Fighters  (FTF).  Berbagai  komponen  rehabilitasi  dan reintegrasi program harus memperhitungkan dan disesuaikan dengan keadaan khusus anak. Anak-anak dipengaruhi oleh fenomena FTF dapat terkena spesifik risiko dan/atau memerlukan  intervensi  khusus.  Ketika  seorang  anak  bersentuhan  dengan  sistem peradilan,  semua  aktor  yang  bekerja  di  bidang  ini  harus  mempertimbangkan  dan memperlakukan anak secara utama sebagai korban perekrutan untuk tujuan eksploitasi, atau  digunakan  oleh  teroris  dan  kelompok  ekstrimis  kekerasan  dalam  fungsi  yang berbeda,  dan  memastikan  bahwa  anak  memiliki  akses  ke  proses  keadilan  dan  jika memungkinkan,  dapat  menerima  reparasi  untuk  bantuan  dan  mencapai  ganti  rugi, reintegrasi dan pemulihan. Upaya-upaya harus dilakukan untuk mencegah terjadinya viktimisasi  sekunder  terhadap  anak-anak  yang  diduga,  dituduh,  atau  diakui  sebagai pelaku  tindak  pidana  terorisme.  Untuk  mempromosikan  rehabilitasi  dan  reintegrasi anak-anak  ini  secara  efektif,  sistem  peradilan  harus  beroperasi  secara  dekat, berkoordinasi  dan  kerjasama  dengan  sistem  lain  (yaitu  sistem  perlindungan  anak, pendidikan dan kesehatan). Sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak, di seluruh proses peradilan  terkait  seorang  anak  yang  diduga  sebagai  pelaku,  prinsip-prinsip  utama berikut ini harus selalu berlaku: hak atas non-diskriminasi; kepentingan terbaik anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan hak untuk berpartisipasi dan didengar.
Roadmap menetapkan panduan tentang aspek-aspek kunci pencegahan, strategi dan  tindakan  rehabilitatif,  reintegrasi  dan  keadilan  bertujuan  untuk  mengatasi tantangan terkait perekrutan anak dan eksploitasi oleh teroris dan kelompok ekstremis kekerasan.

## SIMPULAN
Anak  pelaku  terorisme  tidak  bisa  dianggap  sebagai  pelaku  kejahatan,  melainkan korban  kejahatan,  korban  jaringan  terorisme,  korban  doktrin,  eksploitasi  pemikiran, propaganda  dari  ajakan  orang  tua  atau  orang  dewasa  disekitarnya  sehingga  harus dilindungi secara khusus. Anak seperti ini tidak boleh dipenjara, melainkan harus diedukasi, diberi  konseling,  direhabilitasi  dan  pendampingan  sosial.  Ditinjau  dari  Undang-Undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  penjatuhan  pidana  mati  dan  pidana  seumur  hidup  tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana terorisme yang masih dibawah 18 tahun atau yang masih tergolong anak-anak. Negara pun wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak pelaku tindak pidana terorisme. Adapun pengaturan hukum terhadap anak pelaku terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi nasional. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak- hak anak yang terkait dengan aksi terorisme. Dalam hal ini Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengatur tentang setiap anak berhak mendapat pengasuhan, perlindungan khusus, dan bantuan hukum. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak-hak dasar anak, antara lain hak untuk dilindungi dan untuk tidak dirampas kebebasannya. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengatur sanksi dan hukuman bagi orang yang melibatkan anak dalam melakukan aksi terorisme. Selanjutnya dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak serta penanganan anak pelaku tindak pidana terorisme mengacu pada Undang-Undang ini. Adapula pengaturan hukum Internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, yang juga mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Berdasarkan peraturan-peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai anak pelaku terorisme di Indonesia masih terlalu umum.
Sejatinya  anak  adalah  perantara (manus  ministra).  Seorang  perantara  tidak  boleh dijatuhi hukuman pidana karena orang lain yang menjadi dalangnya. Setiap anak berhak memperoleh  perlindungan  khusus.  Dan  untuk  proses  penanganan  awal  anak  sebagai pelaku tindak pidana terorisme, belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  sehingga  selama  ini  penanganannya  mengacu  pada  sistem peradilan pidana pada umumnya yaitu dimulai dari penyidikan. Dalam memenuhi amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk melindungi dan membina anak maka seharusnya rehabilitasi, deradikalisasi, dan reintegrasi diberikan kepada seluruh anak pelaku tindak pidana terorisme. Dalam hal ini untuk menghilangkan paham-paham yang tertanam dalam pikiran mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Angger Sigit P & Fuandy Primaharsya, 2015. Sistem Peradilan Pidana Anak. Pustaka Yustisia. Apriza  Megawati, Penegakan  Hukum  dan  HAM  Dalam  Menanggulangi  Terorisme  di Indonesia. Jurnal Intelejen. 17 December 2015
Arif Gosita, 1987. Perlindungan Terhadap Anak. Kademika Presindo. Jakarta
Aris Prio Agus Santoso, 2022. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pustakabarupress. Yogyakarta Budi  Suhariyanto.  2016. Sistem  Pemidanaan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Terorisme. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta Fajar Ari Sudewo, 2021. Pendekatan Restorative Justice. PT. Nasya Expanding. Tegal Kresna  Agung  Yudhianto,  2022. Hukum  Perlindungan  Anak  &  KDRT.  Pustakabarupress. Yogyakarta
Marlina  SH.  MHum,  2012. Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  Pengembangan  Konsep Diversi. Refika Aditama. Bandung
Ridho Firmansyah, 2019. Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme. Jurnal Hukum. Vol.2 No. 2. Maret
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.