https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 4, Issue 1, Juli 2022
Penerbit Ketua Redaksi Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2022. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 4, Issue 1, Juli 2022

## DAFTAR ISI
ARTIKEL RISET Demianus Korwa Wewenang  Kankain  Karkara  Byak  dalam Menyelesaikan Delik Adat 1-10 Jane Shirley Wambrauw Implementasi E-Court dalam Proses Beracara di Pengadilan  Kampung-Kampung  di  Distrik Supiori Papua 11-20 Kalvin Koyomi Rumbewas Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) 21-29 TINJAUAN LITERATUR Johanes O. Amboki Peranan  Pemerintah  Daerah  dalam  Melakukan Pengawasan Tenaga Kerja Asing 30-39 Felani Ahmad Cerdas, Ali Abdurahman & Indra Perwira Harmonisasi  dalam  Proses  Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia 40-53 RESENSI BUKU Tegar Danton Suhada Editors:  Nestor  M.  Davidson  &  Geeta  Tewari, Law  and  The  New  Urban  Agenda,  2021  ISBN: 978-103-22363-7-7 54-56
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa  batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .
DOI: 10.46924/jihk.v4i1.163
SAMPUL BUKU
Judul Buku : Law and The New Urban Agenda Editor : Nestor M. Davidson & Geeta Tewari Tahun Terbit : 2021 Halaman : 226 Penerbit : Routledge ISBN : 978-103-22363-7-7 Peninjau Buku : Tegar Danton Suhada Afiliasi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email : tegardanton@gmail.com

## Book Review
Nestor M. Davidson adalah Direktur Fakultas Fordham Urban Law Center. Profesor Davidson telah menerbitkan berbagai karya di bidang hukum perencanaan wilayah dan perkotaan, hukum pemerintah, hukum properti, dan kebijakan hukum tentang perumahan yang terjangkau. Profesor Davidson berpraktik di biro hukum Latham and Watkins dan menjabat sebagai Wakil Penasihat Umum  di  Departemen  Perumahan  dan  Pengembangan  Perkotaan  Amerika  Serikat.  Selain  itu, Geeta  Tewari  adalah  Direktur  Pusat  Hukum  Perkotaan  Fordham.  Tewari  telah  berpraktek  di Departemen Hukum Kota New York dan Kantor Kejaksaan Agung Washington D.C., dan juga memegang  gelar Master  of  Fine  Arts  in  Writing dari  Columbia  University.  Karya  sastranya  telah muncul di majalah Granta, New England Review , dan publikasi lainnya. Dia adalah anggota Komite Pemajuan Status Wanita New York Women's Bar Association dan memimpin gerakan Women in Urban Law Leadership Initiative dari Pusat Hukum Perkotaan.
The  New  Urban  Agenda (NUA),  yang  diadopsi  pada  tahun  2016  saat  Konferensi  Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (Habitat
Copyright © PPPM STIH Biak-Papua | 55
III) di Quito, Ekuador, mewakili pemahaman bersama  secara global tentang hubungan penting antara  urbanisasi  dan  masa  depan  yang  berkelanjutan. 1 Inti  dari  visi  baru  ini  yakni  mengatasi segudang persoalan hukum dan peluang yang harus dihadapi dunia untuk memenuhi janji agenda tersebut. Sebagai tanggapan yang melengkapi dan memperluas volume editor sebelumnya tentang hukum perencanaan wilayah dan perkotaan, dalam seri ini akan menawarkan evaluasi konstruktif dan kritis terhadap dimensi hukum  perencanaan wilayah dan kota. Seperti yang dijelaskan oleh penulis pada volume ini, mulai dari bencana alam dan  yang menyebabkan migrasi perkotaan di wilayah Honshu dan Tacloban, hingga tata kelola kolaboratif yang inovatif di Barcelona dan Turin, hingga  aksesibilitas  ruang  publik  untuk  pekerja  tak  resmi  di  New  Delhi  dan  Accra,  dan  skala kekuatan  di  antara  wilayah  metropolitan  Brasil,  ada  urgensi  mendalam  untuk  penelitian  yang mendalam dalam memahami bagaimana hukum dapat dimanfaatkan untuk memajukan misi global NUA  tentang  urbanisme  berkelanjutan.  Dengan  demikian  menciptakan  dialog  provokatif  dan akademis  tentang  efek  hukum  dari  perencanaan  NUA,  yang  akan  menarik  bagi  akademisi  dan peneliti yang tertarik dengan studi wilayah perkotaan.
Buku ini menggunakan bahasa pengantar Bahasa Inggris yang terdiri dari dua bagian dimana bagian pertama mencakup 6 bab dan bagian kedua juga mencakup 6 bab. Buku ini diawali dengan pendahuluan mengenai latar belakang penulisan buku oleh Nestor M. Davidson and Geeta Tewari dan kata pengantar oleh Robert Lewis-Lettington and Anne Klen-Amin. Selanjutanya di bagian pertama bertajuk “ The New Urban Agenda in the institutions and structures of urban law ” yang membahas perencanaan penataan kota dalam kelembagaan dan struktur hukum perencanaan wilayah dan kota. Di bagian pertama terdiri dari 6 bab. Di bab pertama membahas tentang Perencanaan penataan kota,  kebijakan nasional  yang  efektif,  dan perundang- undangan  “ The New  Urban  Agenda,  effective national policies, and legislation ” yang dikarang oleh Maria Mousmouti. Bab kedua membahas tentang pendanaan dalam perencanaan penataan kota “ Financing the New Urban Agenda ” yang dikarang oleh Matthew D. Glasser. Di Bab tiga, Lilian Regina Gabriel Moreira Pires memfokuskan pembahasan terhadap perencanaan penataan kota, tantangan metropolitan, dan otonomi kota dalam hal ini yang terjadi di negara Brasil “ The New Urban Agenda, metropolitan challenges, and municipal autonomy in Brazil. ” Di bab empat, dalam persepktif multi-stakeholder , Christian Iaione and Elena De Nictolis mengkaji Peran hukum dalam kaitannya dengan perencanaan penataan kota dan perencanaan penataan kota khususnya di wilayah Eropa “ The role of law in relation to the New Urban Agenda and the European Urban Agenda – a  multi-stakeholder  perspective .”  Di  bab  lima,  Francisco  Velasco  and  Carmen  Navarro memberikan  contoh  mengenai  perencanaan  penataan  kota  dan  partisipasi  warga  lokal  yang dilakukan di Spanyol “ The New Urban Agenda and local citizen participation: the Spanish example.” Pada bab akhir bagian pertama, Beatriz Botero Arcila mengakhiri pembahasan dengan mengulas secara khusus tentang Kota, data, dan perencanaan penataan kota “ Cities, data, and the New Urban Agenda .” Di bagin ke dua buku ini, mengambil tajuk bentuk perkotaan dan inklusi hubungan hukum dan perencanaan penataan kota “ Urban form and inclusion at the nexus of law and the New Urban Agenda. ” Bagin ini diawali dengan ulasan dari Anne Klen-Amin and Rashid Abubakar tentang Hak Asasi Manusia dalam perencanaan penataan kota sebagai upaya dalam mewujudkan kota yang inklusif “ Human rights in the New Urban Agenda: towards inclusive urban planning .” Di bab delapan, Marta Lora - Tamayo  Vallvé  merumuskan  pemikiran  dasar  tentang  Apakah  perencanaan  pengembangan insfratuktur  wilayah  perkotaan  memberikan  kerangka  hukum  yang  stabil  terkait  hak  milik  dan
1 Johan Silas, “New Urban Agenda And The Island Based Settlements Development,” Journal of Architecture & Environment 15, no. 2 (2016): 101 – 8, https://iptek.its.ac.id/index.php/joae/article/view/2148/2341.
Copyright © PPPM STIH Biak-Papua | 56
hukum penggunaan lahan “ Does the New Urban Agenda provide a stable legal framework for property rights and land use law? ” Di bab Sembilan, Marius Pieterse mengulas persoalan yang terjadi di afrika selatan tentang i nternalisasi hukum hak atas perumahan yang layak di Afrika Selatan “ Shifting paradigms from between the lines? Legal internalizations of the right to adequate housing in South Africa .” Di bab 10, Marlese Von  Broembsen  menguraikan  gagasannya  terkait  inklusi  sosial  dan  kebijakan  perencanaan penataan kota menanggapi persoalan pedagang kaki lima dan ruang publik “ Social inclusion and the New Urban Agenda: street vendors and public space. ” Di bab sebelas, Chien -Yu Liu mengkaji kebijakan perencanaan  tempat  tinggal  pascabencana  untuk  perencanaan  penataan  kota “ Lessons  from  post- disaster  shelter  policy  for  the  New  Urban  Agenda. ”  Di  bab  akhir  bagian  dua,  Andrés  Boix -Palop mengakhiri bahasan dengan diskusi terkait persoalan regulasi mobilitas perkotaan dan kebijakan perencanaan penataan kota “ The challenges of urban mobility regulation and the New Urban Agenda. ” Secara garis besar, edisi buku ini memberikan terobosan tentang peran penting hukum, dan reformasi hukum dalam mewujudkan janji dalam kebijakan perencanaan penataan kota. Buku ini memberikan informasi berbagai tantangan yang dihadapi suatu kota dan para pemangku kebijakan saat berusaha untuk melibatkan partisipasi warga yang lebih kuat, melindungi hak asasi manusia, berkembang  secara  berkelanjutan  untuk  memenuhi  tuntutan  migrasi  perkotaan,  dan  kesiapan menghadapi  perubahan  iklim  dan  ancaman  lain  terhadap  kesehatan  dan  keamanan  masyarakat. Keterlibatan berbagai penulis dari berbagai daerah yang mereka wakili adalah keunggulan dari edisi buku  ini  dan  menjadikannya  pijakan  awal  yang  sangat  diperlukan  dalam  mempertimbangkan dimensi hukum guna melaksanaakan kebijakan perencanaan penataan kota yang kondusif.
Hukum  dan  Kebijakan  Perencanaan  Perkotaan  menggarisbawahi nilai  hukum  perencanaan wilayah dan perkotaan sebagai disiplin ilmu dalam mendukung pembangunan kota inklusif yang sehat bagi semua. 2 Buku ini terbit di waktu yang tepat yang menyoroti banyak tantangan kompleks yang ditimbulkan oleh pertumbuhan perkotaan bagi sistem hukum di seluruh dunia dan buku ini begitu tepat dengan menghadirkan kelompok cendekiawan eklektik atas keterlibatan mereka dalam kebijakan perencanaan penataan kota.

## REFERENCES
Mandelker, Daniel R. “The Role of Law In The Planning Process: Law And Contemporary Problems,” 1965.
Silas, Johan. “New Urban Agenda And The Island Based Settlements Development.” Journal of Architecture & Environment 15, no. 2 (2016): 101 – 8. https://iptek.its.ac.id/index.php/joae/article/view/2148/2341.
2 Daniel R. Mandelker, “The Role of Law In The Planning Process: Law And Contemporary Problems,” 1965.