## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## YURISDIKSI PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN TERORISME

## I Komang Sanju Bayu Mustika
Universitas Pendidikan Ganesha Email : sanjubayu@gmail.com

## Abstrak
Dalam dinamika pencegahan dan pemberantasan kejahatan terorisme, masyarakat internasional terutama kalangan negara-negara anggota PBB hingga kini masih mengalami kesulitan dalam menangin kasus-kasus mengenai  terorisme.  Kejahatan  terorisme  dapat  digolongkan  sebagai  kejahatan  transnasional  maupun sebagai kejahatan internasional. Kendati terkualifikasi kejahatan internasional, penegakan hukumnya tetap merupakan yurisdiksi nasional. Sesuai dengan asas komplementer, apabila negara tidak mau, atau enggan, atau tidak mampu melaksanakan yurisdiksi maka akan diambil alih menjadi yurisdiksi internasional, dalam hal ini akan menjadi yurisdiksi PPI.
Kata kunci: terorisme, jurisdiksi

## Abstract
In the dynamics of preventing and eradicating terrorism crimes, the  international community, especially among  UN  member  countries,  is  still  experiencing  difficulties  in  winning  cases  regarding  terrorism. Terrorism crimes can be classified as transnational crimes or as international crimes. Although qualified as  an  international  crime,  law  enforcement  remains  a  national  jurisdiction.  In  accordance  with  the complementary principle, if the state is unwilling, or reluctant, or unable to exercise jurisdiction, it will be taken over to become an international jurisdiction, in this case it will become the jurisdiction of the PPI.

## Keywords: terrorism, jurisdiction

## PENDAHULUAN
Hukum  pidana  internasional  itu  menunjukkan  pada  sekumpulan  kaidah-kaidah  dan  asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional (Parhiana, 2006:31). Namun, sebenarnya pengertian  hukum  pidana  internasional  tidaklah  sesederhana  itu.  Ruang  lingkup  dari  hukum  pidana internasional  sangatlah  luas  dan  bahkan  memiliki  6  (enam)  pengertian  sebagaimana  Romli Atmasasmita  (2006:21)  menyebutkan  hukum  pidana  internasional  mencakup  aspek-aspek  sebagai berikut :
1. Hukum pidana internasional dalam ati ruang lingkup teritorial pidana nasional (internastional criminal law in the meaning of the territorial scope of municipal criminal law);
2. Hukum  pidana  internasional  dalam  arti  kewenangan  internasional  yang  terdapat  di  dalam

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
hukum  pidana  internasional  (international  criminal  law  in  the  meaning  of  internationally priscribel municipal criminal law);
3. Hukum pidana internasional dalam arti kewenangan internasional yang terdapat dalam hukum pidana  nasional  (international  criminal  law  in  the  meaning  of  internationally  authorised municipal criminal law);
4. Hukum pidana internasional dalam arti ketentuan hukum pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat bangsa yang beradab (internasional criminal law in the meaning of municipal criminal law common to civillised nations);
5. Hukum pidana internasional dalam arti kerja sama internasional dalam mekanisme administrasi peradilan  pidana  nasional  (internasional  criminal  law  in  the  meaning  of  international  co- operation in the administration of municipal criminal justice);
6. Hukum pidana internasional dalam arti materiil (international criminal in the material sense of the wordf).
Hukum pidana internasional berada di atas hukum pidana nasional. Hukum pidana internasional mempunyai  kedudukan  lebih  tinggi  dibandingkan  hukum  pidana  nasioanal  manakala  dalam  proses peradilan  terhadap  para  pelaku  kejahatan  internasional  terjadi  praktek  impunitas  dengan  maksud melindungi  para  pelaku  kejahatan  internasional  sehingga  hukum  pidana  internasional  dapat menerpakan yuridiksinya berdasarkan Statuta Roma yang sudah disepakati sebagai aturan hukum yang mengikat  bagi  negara-negara  peserta  maupun  yang  bukan  peserta  selama  ada  persetujuan  khusus dengan hukum pidana internasional.
Menurut  Bassioni  (Atmasasmita,  2000:27)  hukum  pidana  internasional  yang  merupakan kolaborasi dari hukum internasional dengan hukum pidana, telah banyak membentuk kaidah-kaidah hukum pidana nasional. Perjanjian internasional sangatlah penting bagi perkembangan hukum nasional khususnya  hukum  pidana  nasional,  karena  dari  perjanjian  internasional  sebagai  salah  satu  sumber hukum internasional dapat memberikan perkembangan pada hukum pidana nasional melalui konvensi- konvensi  yang  diselenggarakan  baik  oleh  negara-negara  ataupun  melalui  organisasi  Perserikatan Bangsa-Bangsa.  Terkait  berlakunya  hukum  internasional  dalam  hukum  nasional  menurut  paham monisme, hukum internasional dapat berlaku dan merupakan bagian dari hukum nasional, khususnya bagi perjanjian-perjanjian yang merupakan self-executing treaty.
Istilah  terorisme  merupakan  sebuah  konsep  yang  memiliki  konotasi  sensitif  karena  terorisme mengakibatkan timbulnya korban sipil yang tidak bersalah. Korban kekerasan umumnya dipilih secara acak (target representatif atau simbolik) dari populasi target, dan bertindak sebagai pembawa pesan. Proses  komunikasi  berdasarkan  ancaman  dan  kekerasan  antara  teroris  (organisasi),  korban  (dalam bahaya)  dan  target  utama  digunakan  untuk  memanipulasi  target  utama  (audiens),  mengubahnya menjadi target utama teror, target penuntutan, atau target perhatian, tergantung pada apakah itu sedang dikejar,  intimidasi,  paksaan,  atau  propaganda.  Fenomena  terorisme  global  berawal  dari  abad  ke-20 dimana terorisme telah menjadi bagian dan ciri pergerakan politik dari kelompok ekstrem kanan dan kiri , dalam spektrum ideologi-politik suatu negara. Terorisme lahir sejak ribuan tahun silam dan telah menjadi legenda dunia. Teror digunakan oleh suatu kelompok untuk melawan rezim yang lahir sejak adanya kekuasaan atau wewenang dalam peradaban manusia.
Saat  ini  teroris  di  seluruh  dunia  beroperasi  atau  melakukan  aksinya  dalam  hubungan  secara internasional  berdasarkan  kebangsaan,  agama,  rasa  atau  ideologi-  politik.  Pada  umumnya  mereka dibiayai, dilatih dan dikendalikan dari agen di luar negara dan mereka saling terkait dengan jaringan teroris negara lainnya. Dalam perkembangannya, terorisme modern yang terjadi pasca Perang Dunia II  dilakukan  oleh  ratusan  organisasi  dengan  berbagai  macam  motif,  tujuan  dan  sasaran  baik  yang disponsori maupun tanpa sponsor dari negara berdaulat manapun. Menurut Undang-Undang Terorisme

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Inggris (UK Terrorism Act 2000) ,Terorisme‟ berarti penggunaan atau ancaman dari suatu tindakan dimana tindakan – tindakan tersebut termasuk ke dalam ayat (2) yaitu: (a) melibatkan kekerasan yang serius  terhadap  seseorang;(b)  melibatkan  kerusakan  yang  serius;  (c)  membahayakan  jiwa  manusia selain orang yang melakukan tindakan tersebut; (d) menimbulkan akibat-akibat yang serius terhadap kesehatan  atau  keselamatan  umum  atau  sebagian  umum;  (e)  dirancang  dengan  serius  untuk mengganggu sistem elektronik.
Usaha-usaha untuk merumuskan definisi tentang terorisme yang dapat diterima oleh semua pihak masih terus dilakukan oleh masyarakat internasional, baik secara perorangan atau melalui organisasi- organisasi  internasional  global  maupun  regional.  Disamping  adanya  peraturan-peraturan  hukum nasional negara- negara yang membentukperaturan hukum nasional anti terorisme diantaranya:
1. India (Prevention Of Terrorism Ordinance on October 16, 2001;
2. Prancis ( October 31, 2001);
3. Inggris (Terrorism Act, 2000), Canada (Anti Terrorism Act, on
4. October 15, 2001) dan
5. Indonesia  (Perpu  Nomor  1  dan  2  Tahun  2002  yang  telah  di  ganti  denganUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme.
Masyarakat  internasional  (negara-negara)  menempuh  usaha  parsial  dalam  menentukan  suatu kejahatan  yang  tergolong  terorisme  dengan  membuat  konvensi-konvensi  internasional  yag subsatnsinya  berkaitan  dengan  terorisme  maupun  menngaitkan  konvensi-konvensi  yang  mengatur kejahatan  tertentu  sebagai  wujud  dari  terorisme.  Beberapa  konvensi  yang  substansinya  berkaitan dnegan terorisme diantaranya (I Wayan Parthiana ; 2003; hal 74):
1. International  Convention  for  the  Suppression  of  Terrorist  Bombing  (UN  Geberal  Assembly Resolution, 1997/ Konvensi New York, 15 Desember 1997);
2. International  Convention  for  the  Suppression  of  the  Financing  of  Terrosim  (Konvensi  New York, 9 Desember 1999).
Berdasarkan latar belakang ini maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apa yang menjadi alasan kejahatan terorisme tergolong kedalam kejahatan kemanusiaan?
2. Bagaimana Yurisdiksi terhadap kejahatan Terorisme ?

## PEMBAHASAN
Pengadilan  Internasional  tentang  Kejahatan  Teroris  Internasional  (International  Tribunal  on Crimes of International Terrorist) berakar pada Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Terorisme (Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism) yang diselenggarakan oleh Liga Bangsa- Bangsa (League of Nations) pada tanggal 1-16 November 1937, di Geneva (Muh. Khamdan, 2016). Akan  tetapi  berbeda  dengan  sebagaimana  proyek  pencegahan  lainnya,  ancaman  terorisme  selalu berhasil bertahan sesuai dengan perkembangan dunia global (Debora Sanur Lindawaty, 2016).
Didalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terdapat empat yurisdiksi, yaitu : a.  Yurisdiksi  Material  :  Mahkamah  pidana  internasional  berwenang  untuk  mengadili  kejahatan- kejahatan yang diatur didalam Statuta Roma 1998 yaitu dalam Pasal 6 samapai dengan Pasal 8 antara lain, genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi, dan kejahatan perang (Parthiana, 2015 : 361). Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Myanmar kejahatan yang terjadi yaitu kejahatan genosida. b. Yurisdiksi  Personal  :  Dalam Pasal  25 Mahkamah Pidana  Internasional  hanya mengadili  individu tanpa memandang status sosial dari individu tersebut, apakah seorang pejabat Negara atau sebagainya (Susanti, 2014 : 18). Berkaitan dengan kasus di Myanmar yang bertanggung jawab adalah individu. c. Yurisdiksi Teritorial : Mahkamah Pidana Internasional dapat mengadili kasus- kasus yang terjadi di Negara peserta dimana menjadi atau terjadinya kejahatan. Hal ini diatur dalam pasal 12 Statuta Roma

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## 1998 (Effendi, 2014 : 245).
d. Yurisdiksi Temporal : Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Statuta Roma 1998, bahwa Mahkamah Pidana  Internasional  hanya  berwenang  untuk  mengadili  kejahatan-kejahatan  yang  terjadi  setelah berlakunya Mahkamah Pidana Internasional yakni pada 1 Juli 2002 (Widyawati, 2014 : 152). Berkaitan dengan  kasus  yang  terjadi  di  Myanmar  bahwa  kejahatan  tersebut  sudah  terjadi  setelah  Mahkamah Pidana Internasional resmi berlaku.
Pada  tahun  1944  majelis  umum  PBB  mencetuskan  sebuah  deklarasi  tentang  upaya  melawan terorisme internasional dan memberikan definisi bahwa terorisme adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan  atau  diperhitungkan  untuk  memprovokasi  timbulnya  suat  keadaan  yang  menakutkan masyarakat umum atau sekelompok orang atau orang-orang tertententu, untuk maksud tujuan politik. Definisi seperti itu mendapat reaksi kurang setuju dari beberapa negara terutama dari kelompok negara islam yang tergabung dal OIC (Organization Of Islamic Cooperation) yang mana mereka keberatan dengan pencantuman kalimat “untuk tujuan politik” karena akan berimplikasi pada gerakan-gerakan kemerdekaan  dan  penentangan  terhadap  penduduk  negara  asing.  Perbedaan  dalam  memberikan definisi terhadap terorisme disebabkan masing-masing pihak berkepentingan dalam menerjemahkan penggunaan  istilah  terorisme  dalam  sudut  pandangnya.  Disamping  juga  karena  banyaknya  elemen terkait.
Tidak mudahnya merumuskan definisi terorisme, tampak dari usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membentuk AdHoc Committe on Terrorism tahun 1972 yang bersidang selama tujuh tahun  tanpa  menghasilkan  rumusan  definisi.  (Indriyanto  Seno  Adji;  2001;  hal  35).  Sementara  US Central  Intelligence  Agency  (CIA)  memberikan  definisi  bahwa  terorisme  internasional  adalah terorisme  yang  dilakukan  dengan  dukungan  pemerintah  atau  organisasi  asing  atau  diarahkan  untuk melawan  negara,  lembaga  atau  pemerintah  asing.  (I  Wayan  Parthiana.  2003  Loc.  Cit).  Terorisme sebagai  kejahatan  telah  berkembang  menjadi  lintas  negara.  Kejahatan  yang  terjadi  di  dalam  suatu negara  tidak  lagi  hanya  dipandang  sebagai  yurisdiksi  satu  negara  tetapi  bisa  diklaim  termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara.
Berkenaan  dengan  keberatan-keberatan  tersebut,  Ben  Saul  berpendapat  bahwa  sesungguhnya keberatan-keberatan  itu  tidak  perlu  terjadi  karena  kejahatan  perang  dalam  konflik  bersenjata antarnegara  ataupun  intern-negara  sudah  diatur  dalam  hukum  humaniter  internasional.  Artinya, kejahtan-kejahatan  itu  telah  termasuk  kejahatan  perang  atau  kejahatan  kemanusiaan.  Jadi,  deklarasi semacam  itu  sebenarnya  dapat  dimaknai  sebagai  aturan  yang  mengkriminalisasi  apa  yang  sudah kriminal. Sementara itu, M. cherif Bassiouni menekankan bahwa kebencian adalah salah satu unsur yang  penting  dalam  pengertian  terorisme.  Seperti  pada  contohnya  kebencian  Nazi  Jermna  terhadap etnis Yahudi, kebencian suku Hutu terhadap suku Tutsi pada perang saudara di Rwanda sekitar tahun 1993-1994.  Namun  dalam  kenyataannya,  sering  terjadi  kebencian  itu  tidak  sepenuhnya  langsung ditujukan  kepada  sasaran  yang  dibenci,  tetapi  pada  orang-orang  lain  yang  sama  sekali  tidak  tahu- menahu  akan  hal  ihwal  mereka  benci  terhadap  kelompok  tertentu.  Salah  satu  contohnya  pada periwtiwa  Bom  Bali,  rasa  benci  teroris  terhadap  amerika,israel  menjadikan  masyarakat  Bali  ikut menjadi sasaran atau korban.
Menurut  A.C.  Manullang  ,  latar  belakang  atau  motif  dari  tindakan-tindakan  terorisme  secara nasional  dapat  bersumber  pada  beberapa  faktor  yaitu  :  1)  ekstrimisme  keagamaan,  2)  nasionalisme kesukuan  yang  mengarah  pada  separatisme  dan  3)  kelompok  kepentingan  tertentu  yang  ingin menimbulkan  kekacauan.  Selain  dari  ketiga  faktor  tersebut  diatas,  “fundamentalisme  agama”  juga dapat  menjadi  motif  dari  kelompok  teroris.  Pengertian  fundamentalis  adalah  suatu  pandangan  yang ditegakkan atas keyakinan baik yang bersifat agama , politik, ataupun budaya yang dianut oleh pendiri yang menanamkan ajaran-ajarannya di masa lalu dalam sejarah.
mutlak  dan  oleh  karena  itu  kebenaran  tersebut  harus  diberlakukan.  Fundamentalisme  merupakan

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
bahaya yang paling besar untuk era modern saat ini, karena dapat menumbuhsebarkan persoalan yang akarnya tertanam pada problema ekonomi dan politik disaat solusi terhadap problema manapun tidak bisa dilakukan dengan bertolak dari komunitas secara sepihak atau parsial dan menopangkan diri pada keyakinan-keyakinan yang statis.
Dalam  perkembangannya,  terorisme  mengalami  berbagai  bentuk  kegiatan  antara  lain  : pembajakan pesawat udara, penyerangan atau penyanderaan terhadap orang, atau orang tertentu yang mempunyai  kekebalan  diplomatik  yang  dilindungi  menurut  hukum  internasional  seperti  aparat kedutaan dan personel PBB. Perkembangan paling mutakhir pada permulaan abad ke-21 ini ditandai dengan munculnya dua kelompok besar terorisme internasional, kepopuleran mereka ini bisa terjadi karena  kekejaman  yang  dilakukannya  diluar  batas  kemanusiaan,  seperti  :  membunuh,  menyiksa, memperkosa wanita, memenggal kepala dan memutilasi dengan dipertontonkan melalui video kepada masyarakat internasional. Kedua kelompok tersebut mempunyai tujuan yang sama yakni sama-sama ingin mendirikan khilafah islam berbasis jihad, dua kelompok yang dimaksud tadi adalah Al-Qaeda dan  ISIS.  Menurut  Romli  Atmasasmita  dalam  perkembangannya  kemudian  dapat  menimbulkan konflik  yurisdiksi  yang  dapat  mengganggu  hubungan  internasional  antara  negara-negara  yang berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus  tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas teritorial. (Romli Atmasasmita ; 2004; hal.77 )
Al-Qaeda dirikan sekitar tahun 1988 oleh Osama Bin Laden. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa tujuan Al-Qaeda adalah untuk mengembalikan kejayaan islam melalui penegakan Daulah Islam dan Khilafah  Islamiyah  berbasiskan jihad. Penyebab dari semua kondisi  itu  tidak lain  adalah kaum Yahudi  dan  kaum  Nasrani  Protestan  Anglo-Saxon.  Beberapa  tindakan  kejahatan  Al-Qaeda  yang dilakukan dengan pengeboman baik bom bunuh diri maupun bom picu jarak jauh atau dengan pesawat, seperti sebagai berikut :
a. Tragedi 11 September Serangan ini adalah serangan yang terkoordinasi dengan menggunakan 4 pesawat terbang. 2 pesawat menabrakan diri ke gedung WTC, 1 pesawat diarahkan ke Kementrian Pertahanan Amerika (Pentagon) dan satu lagi ke pusat Pemerintahan AS di Washington DC.
b. Bom Bali 1 Bom Bali terdiri dari 3 ledakan, yakni 2 di Paddys Pub dan Sari Club kuta, dan satu lagi di dekat kantor konsulat Amerika di Denpasar.
c. Bom bunuh diri di Yaman 2012 Kelompok  militan  Al-Qaeda  Yaman  yang  berbasis  di  Semenanjung  Arab  mengklaim bertanggung  jawab  atas  aksi  bom  bunuh  diri  yang  dilakukan  di  tengah  sebuah  batalion militer yang sedang melakukan latihan untuk perayaan 22 tahun penyatuan Yaman Utara dengan Yaman Selatan.
Sedangkan  untuk  ISIS  atau  singakat  dari  Islamic  State  Of  Irac  and  Sham  (Suriah)  atau  negara islam irak dan suriah. ISIS merupakan suatu gerakan radikal yang memiliki tujuan untuk mendirikan negara  islam  serta  melindungi  kaum  muslimin  dengan  berlandaskan  ideologi  jihad.  Di  samping melakukan pembantaian dengan bengis, ISIS juga menghancurkan beberapa situs warisan budaya Irak. Kementrian  Sejarah  dan  Benda-benda  Kuno  Irak  menyatakan  bahwa  ISIS  telah  menghancurkan peninggalan sejarah di kota kuno Nimrud di bagian utara Utara. Alasan ISIS menghahancurkan situs ini  karena  patung  dan  benda-benda  yang  ada  di  situ  merupakan  simbul  bidah  yang  merupakan penyimpangan terhadap ajaran islam garis keras. Kejahatan  yang dilakukan ISIS merupakan musuh umat manusia secara keseluruhan dengan melihat beberapa alasan diantaranya :
a.  Penduduk  sipil  yang  tidak  berdisa  dijadikan  sasaran  serangan  dan  direncanakan  direncanakan sebelumnya dengan sangat sadar
b. Kejahatan ini dilakukan dengan mengatasnamakan Tuhan dan menganggap tindakan yang dilakukan

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
itu adalah sebuah misi suci c. Kejahatan  yang dilakukan jauh lebih buruk dari kejahatan pembajakan di laut, karena memenuhi segala perwujudan kejahatan manusia
d.  Kejahatan  yang  dilakukan  memenuhi  unsur  kejahatan  kemanusiaan  yakni  “secara  meluas”  atau “sistematis” yang ditujukan kepadap penuduk sipil
Berdasarkan semua alasan itu, Kai Ambos dengan tidak memandang bahwa kejahatan dilakukan ISIS merupakan jurisdiksi material dari PPI tanpa perlu mengaitkan dengan kejahatan perang. Dengan demikian para pakar hukum pidana internasional  sepakat, bahwa kejahatan terorisme  yang berskala luas terutama ISIS merupakan yurisdiksi internasional, dalam hal ini yurisdiksi dan pengadilan Pidana Internasional (PPI/ICC)
Hukum  Internasional  modern  ternyata  mengakui  individu  sebagai  subjek  hukum  internasional. Dalam  definisi  itu  ternyata  secara  tidak  langsung  tersirat  macam-macam  kategori  subjek  hukum internasional  yakni  :  negara(state);  lembaga/organisasi  internasional;  individu  dan  kesatuan  bukan negara. Khusus individu yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional adalah individu yang hak atau kewajibannya menjadi perhatian masyarakat internasional. Melihat dari kejahatan dan kekejaman  dua  kelompok  teroris  internasional  Al-Qaeda  dan  ISIS  maka  kedua  kelompok  tersebut sudah memenuhi unsur sebagai subjek hukum intsrnasional sehingga dapat dipertanggung jawabkan di depan Pengadilan Pidana Internasional.
Ditinjau dari segi karakteristik kejahatanannya, kejahatan terorisme dapat digolongkan kedalam kejahatan  transnasional  maupun  sebagai  kejahatan  internasional.  Apabila  kejahatan  terorisme berkarakter  transnasional,  maka  penegakan  hukumnya  melalui  yurisdiksi  nasional.  Karakteristik transnasional  dari kejahatan terorisme itu ditunjukkan dengan fenomena  bahwa kejahatan terjadi  di suatu negara tetapi dikendalikan ata difasilitasi dari negara lain sebagau tempat kedudukan organisasi induk,  biasanya  korbannya  dalam  skala  kecil.  Di  sisi  lain,  kejahatan  terorisme  bisa  terkualifikasi sebagai  kejahatan  internasional  apabila  kejahatan  tersebut  meliputi  pelanggaran  HAM  berat  dan dilakukan dengan jangkauan yang luas atau sistematis serta menimbulkan korban dengan skala yang besar.  Kendati  demikian,  penegakan  hukumnya  tetap  merupakan  yurisdiksi  nasional.  Sesuai  asas Komplementer,  apabila  negara  tidak  mau,  atau  enggan  atau  tidak  mampu  melaksanakan  yurisdiksi nasionalnya  maka  akan  diambil  yurisdiksi  internasional,  dan  menjadi  yurisdiksi  PPI.  Dalam  statuta Roma pasal 5 tidak menentukan atau menjelaskan adanya kewenangan PPI untuk mengadili kejahatan terorisme. Pasal tersebut menegaskan bahwa PPI hanya berwenang mengadili kejahatan : a. Genosida (crime of genoside)
b. Kejahatan terhadap kemanusiaan (crime againts humanity)
c. Kejahatan perang (war crime)
d. Kejahatan agresi (crime of agression)
Pada masa itu memang ada usulan untuk mencantumkan kejahatan  terorisme sebagai kejahatan atas kemanusiaan dalam Statuta Roma. Namun usulan itu ditolak oleh beberapa negara dengan empat alasan :
a. Kejahatan itu belum ada definisinya secara jelas b. Pencantumannya akan dapat mempolitisasi pengadilan
c.  Beberapa  kejahatan  terorisme  tidak  begitu  serius  sehingga  belum  layak  menjadi  kewenangan pengadilan internasional
d. Secara umum dapat dikatakanbahwa penuntutan dan peghukuman oleh pengadilan nasional dirasa cukup efisien dibandingkan oleh pengadilan internasional.
Menurut Antonio Cassese, walaupun kejahatan terorisme tidak tercantum dalam pasal 5 Statuta Roma sebagai  Yurisdiksi  materiel  dari PPI, tetapi  sesungguhnya PPI  Dapat  memperluas pengertian kejahatan kemanusiaan yang tercantum dalam pasal 7 sehingga kejahatan terorisme termasuk kedalam

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
pengertian  kejahatan  kemanusiaan.  Perluasan  itu  dapat  dibenarkan  karena  dalam  hukum  pidana internasional mengenal sumber kebiasaan untuk menjamin rasa keadilan internasional. Statuta Roma adalah alat yang efektif untuk menangani kejahatan terorisme, ditambahkan bahwa kejahatan terorisme tidak  harus  terjadi  hanya  dalam  keadaan  perang  tetapi  bisa  juga  dalam  masa  damai.  Melihat permasalahan  yang  serius  seperti  ini,  maka  diperlukan  adanya  tindakan  internasional  dengan membangun Yurisdiksi internasional untuk menanggulangi dan mencegahnya.
Khusus untuk kejahatan yang dilakukan oleh ISIS, ini menggunakan Yurisdiksi khusus yang mana pembentukan pengadilan yang mengadili berdasarkan hukum islam dianggap tepat. Ini bertujuan untuk agar  masyarakat  internasional  dan  anggota-anggota  ISIS  menjadi  lebih  jelas  bahwa  kekejaman  dan kebrutalan  ISIS  yang  selama  ini  diperbuat  adalah  bertentangan  dengan  hukum  islam  yng sesungguhnya, atau hukum islam yang diyakini kebenarannya oleh mayoritas umat muslim di dunia. Untuk  pembentukan  pengadilan  campuran  semacam  itu,  sergey  sayapin  menawarkan  gagasannya sebagai beriktut :
1.  Pembentukannya  dapat  didasarkan  pada  perjanjian  antara  negara-negara  yang  berkepentingan  di Timur Tengah dan/atau diluar Timur Tengah ; atau dengan didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan 2. Tidak Kurang dari 50 persen dari hakim, jaksa, penasihat hukum berasal dari kalangan cendikiawan dan praktisi muslim yang memahami hukum pidana islam 3. Bahasa resmi dalam pelaksanaan proses peradilan digunakan bahasa muslim Arab  yang suci dan bahasa paling dominan di Timur Tengah
4.  Tempat  kedudukan  pengadilan  idealnya  di  Timur  Tengah  dengan  alasan  praktis  yakni  berkaitan dengan keberadaan korban, saksi dan alat bukti (kebanyakan berada di regional ini) dan sebagai simbol penegakan hukum Islam dimulai tidak jauh dari tempat lahirnya peradaban Islam.
Dalam situasi seperti ini PPI (ICC) Dan pengadilan nasional Suriah dan Irak dalam situasi seperti ini tidak memungkinkan untun dalat mengadili kejahatan terorisme yang dilakukan oleh pentola ISIS sehingga  ada  gagasan  untun  memebentuk  pengadilan  Pidana  Internasional  Khusus  dan  pengadulan Pidana Campuran. Namun berkaitan dengan ini, masih ada yang mengganjal dari gagasan S. Sayapin tentang hukum pidana Islam sebagai hukum materiel pengadilan campuran, mengingat bahwa selama ini  dipahami  oleh  umum  bahwa  antara  aliran  Sunny  dan  Syiah  di  sana  sini  ada  perbedaan  persepsi keagamaan.  Tetapi  kalau  hukum  materielnya  itu  memang  bisa  dirumuskan  secara  tunggal  dan komprehensif, itulah hal terbaik dan teradil untuk menangani kejahatan terorisme oleh ISIS.

## KESIMPULAN
Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang bersifat internasional. Lebih lanjut dari perspektif  hukum  pidana  internasional  tindak  pidana  terorisme  termasuk  dalam  lingkup  pidana transnasional sebagai objek kajian hukum pidana internasional.
Sejauh  ini  masih  terdapat  perdebatan  mengenai  keberadaan  pidana  trasnasional  sebagai  objek kajian  Hukum  Pidana  Internasional  mengingat  kejahatan  yang  dikategorikan  sebagai  pidana trasnasional  benar-benar  hanyalah  berupa  kejahatan  domestik  atau  kejahatan  nasional  biasa  namun memiliki kriteria-kriteria khusus.
Kreteria  khusus  dari  tindak  kejahatan  terorisme  antara  lain;  adanya  penggunaan  atau  ancaman kekerasan  fisik  untuk  tujuan-tujuan  politik,  baik  untuk  kepentingan  atau  untuk  melawan  kekuasaan yang ada, adanya tindakan-tindakan meneror dengan maksud untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi  suatu  kelompok  sasaran  sehingga  mengakibatkan  adanya  korban  secara  langsung maupun korban lebih besar, adanya kesengajaan yang diarahkan pada penciptaan iklim ketakutan pada umumnya, dan  adanya irancangan untuk  mempengaruhi, dalam berbagai  cara  yang diinginkan oleh pelaku.
Pidana  transnasional  dalam  konvensi,  bertujuan  tidak  lebih  dari  pengaturan  mengenai  bentuk kerjasama  dalam  memberantas  kejahatan  nasional  yang  melewati  lintas  batas  negara.  Kerja  sama

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
ditujukan agar pelaku kejahatan yang melewati lintas batas negara tersebut dapat dijerat oleh hukum, melalui perjanjian ekstradisi antar negara-negara di dunia terkait tindak pidana terorisme.
Hampir  semua  akademisi  dan  praktisi  hukum  pidana  internasional  berpendapat  bahwa  PPI memiliki  yurisdiksi  terhadap  kejahatan  terorisme.  Pandangan  ini  diambil  dengan  melakukan  tafsir secea luas terhadap ketentuan pasal 5 dan ketentuan pasal 7 statuta Roma. Secara expressis verbis pasal 5  memang  tidak  menyebut  dengan  tegas  PPI  mempunyai  yurisdiksi  terhadap  kejahatan  terorisme, namun  kejahatan  terorisme  dengan  pengeboman  yang  menimbulkan  korban  penduduk  sipil  dam jumlah  besar  dan  direncanakan  dengan  sangat  sadar,  telah  memenuhi  unsur  pokok  kejahatan kemanusiaan yang tertuang dalam pasa 7.
Khusus berkenaan dengan kejahatan terorisme ISIS di Suriah dan Irak, ISIS tidak saja melakukan kejahatan  kemanusiaan  dnegan  melanggar  pasal  7,  tetapi  juga  melakukan  kejahatan  genosida (melanggar  pasal  6)  dan  melakukan  kejahatan  perang  (melanggar  pasal  8).  Kejahatan  genosida ditunjukan dengan kebenciannya pada etnis  yahudi  yang beragama kristen dengan menangkapi  dan mengeksekusi secara massal kaum laki-lakinya; membunuh, memperkosa serta menjadikan budak seks kaum wanitanya. Kejahatan perang dilakukan dengan membunuh, menyiksa, melukai orang-orang dan merusak  benda-benda  hak  milik  dan  benda-benda  budaya  yang  bukan  merupakan  sasaran  militer, dilakukan secara serampangan pada saat melakukan penyerangan. Orang-orang dan benda-benda itu dilindungi status hukumnya oleh konvensi jenewa 12 Agustus 1949 dan konvensi Deen Haag 14 Mei 1954 Tentang perlindungan Benda Budaya Pada Waktu Sengketa Bersenjata.
Untuk menghindari terjadinya impunitas khususnya terhadap pentolan-pentolan ISIS di Suriah dan Irak, ada gagasan dari para cendikiawan untuk membentukan pengadilan yang mengadili berdasarkan hukum islam dianggap tepat. Ini bertujuan untuk agar masyarakat internasional dan anggota-anggota ISIS  menjadi  lebih  jelas  bahwa  kekejaman  dan  kebrutalan  ISIS  yang  selama  ini  diperbuat  adalah bertentangan dengan hukum islam yng sesungguhnya, atau hukum islam yang diyakini kebenarannya oleh mayoritas umat muslim di dunia.

## SARAN
Kejahatan  terorisme  yang  mengancam  keselamatan  semua  umat  manusia  haruslah  ditangani dengan serius, seperti yang sudah dijelaskan bahwa memang harus ada yuriskdiksi khusus untuk kasus- kasus  tertentu  supaya  kasus  yang  ditanganin  dapat  diselesaikan  dengan  efisien  dan  akurat.  Seperti kasus  terorisme  ISIS  yang  sudah  enjadi  ancaman  Global  sehingga  harus  dibuatkan  yurisdiksi  dan pengadilan khusus untuk menangani kejahatan internasional tersebut.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## DAFTAR PUSTAKA
Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Indonesia's Role in Combating Terrorism in Southeast Asia. Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang , 7 (1). Komariah, M. (2017). KAJIAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSFEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 5 (1), 97-112.
Rivanie,  S.  S.  (2020).  Pengadilan  Internasional  dalam  Memberantas  Tindak  Pidana  Terorisme:
Tantangan Hukum dan Politik. Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum , 2 (3), 15-27. wahyu. (2019). The Effect Of International Law To Nasional Criminal Law. Belom Bahadat, Jurnal Hukum Agama Hindu , 1-20.
Putra, K. A., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh  Myanmar  Kepada  Etnis  Rohingnya  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Pidana Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 1 (1), 66-76.
Diantha,  I  Made  Pasek.  2018.  Hukum  Pidana  Internasional  Dalam  Dinamika  Pengadilan  Pidana Internasional. Jakarta, Prenadamedia Group. Cetakan ke-2.

## Artikel dalam Jurnal
Mangku, Dewa GS. 2013. Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: dalam Prespektif Asean. Media Komunikasi FIS Vol 12 No: 2
Sari Adnyani, Ni Ketut, Desak Laksmi Brata, Ketut Sudiatmaka. Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XII/2015. Jurnal  Komunitas  Yustitia  Universitas Pendidikan Ganesha Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018.. Volume 27, Nomor 3 (hal. 390)
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten  Buleleng  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor:  B/346/2016/Reskrim). Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Astuti,  N.  K.  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Implementasi  Hak  Pistole  Terhadap Narapidana  Kurungan  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Singaraja. Jurnal  Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
CDM,  I. G. A. D. L.,  Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak  Pidana  Pembunuhan  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Dalam  Perkara  NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 48-58.
Cristiana, N. K. M. Y., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di  Kabupaten Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87.
Dwiyanti,  K.  B.  R.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  SH,  M.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M.  (2019).  Sanksi  Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  Dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  (Studi Putusan  Penyalahgunaan  Narkotika  Golongan  I  Oleh  Anggota  Tni  Atas  Nama  Pratu  Ari  Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Hati, A. D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati  (Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Parwati, N. P. E., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di  Tempat  Oleh  Densus  88  Terhadap  Tersangka  Terorisme  Dikaitkan  Dengan  HAM. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 191-200.
Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar  Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010. Jurnal  Komunitas Yustisia , 3 (1), 13-24.
Prawiradana, I. B. A., Yuliartini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap  Tindak  Pidana  Narkotika  Di  Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 1 (3),  250- 259.
Purwanto,  K.  A.  T.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Implementasi  Perlindungan  Hukum Terhadap  Narapidana  Sebagai  Saksi  Dan  Korban  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II-B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 113-123.
Putra, A. S., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida  Narkotika  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (1).
Putra, I. P. S. W., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 69-78.
Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan  Diplomatik  Dalam  Perspektif  Konvensi  Wina  1961  (Studi  Kasus  Ledakan  Bom  Pada Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  (KBRI)  Yang  Dilakukan  Oleh  Arab  Saudi  Di  Yaman). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1), 22-33.
Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 71-80.
Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 170-178.
Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1).
Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 219-227.
Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 542-559.
Nasip, N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemsyarakatan  Terkait  Hak  Narapidana  Mendapatkan  Remisi  Di Lembaga Pemasyasrakatan Kelas II B Singaraja. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 560-574.
Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek  Dalam  Perkara  No.  604/PDT.  G/2016/PN.  SGR  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
1B. Ganesha Law Review , 2 (2), 144-154.
Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Menyebabkan  Hilangnya  Nyawa  Orang  Lain  Di  Kota Singaraja. Ganesha Law Review , 2 (2), 121-131.
Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah  Adat  Setra  Karang  Rupit  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  1B. Ganesha  Law Review , 2 (2), 155-166.
Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak  Cipta  Terkait  Peredaran  CD  Musik  Bajakan  Di  Wilayah  Kabupaten  Buleleng. Ganesha  Law Review , 2 (2), 109-120. .