## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 132-144

## Kajian Hukum Pengembangan Usaha Sektor Agribisnis dengan Sistem Syariah pada Era Globalisasi
Anggita Fahrani 1* , Rizka Syafriana 2
1 2 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
*Corresponding Author: fahranianggita55@gmail.com
Histori Artikel Abstrak Masuk: 31 Des 2023 Review: 24 Feb 2024 Diterima: 29 Feb 2024 Terbit: 29 Feb 2024 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  kajian mendalam  terkait  dengan  bagaimana  hukum pengembangan usaha di sektor agribisnis melalui sistem syariah.  Agribisnis  adalah  kegiatan  yang  menghasilkan produk yang berguna bagi masyarakat, terutama untuk memerangi  kemiskinan  dan  ketidaksamaan,  karena banyaknya  tantangan  dan  masalah  lingkungan  hidup yang  dihadapi  dunia  saat  ini,  pertanian  akan  menjadi bisnis yang lebih baik karena proses produksinya relatif rendah  polusi.  Setiap  aspek  kehidupan  manusia  telah diatur  oleh  Islam,  seperti  halnya  agribisnis  yang merupakan bagian dari kehidupan manusia. Permasalahannya  terletak  pada  rendahnya  daya  saing produk  yang  dihasilkannya,  baik  untuk  kebutuhan domestik  maupun  untuk  ekspor,  untuk  memenuhi kebutuhan  domestik  dan  mengantisipasi  perubahan lingkungan  strategis  internasional  Metode  dalam penelitian  ini  menggunakan  hukum  normatif,  artinya menggunakan sumber data sekunder (bahan kepustakaan), dengan pendekatan perundang-undangan lalu  menggunakan  analisis  kualitatif.    Hasil  penelitian bahwa transformasi ekonomi yang sedang berlangsung masih  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  bercorak agribisnis  dan  Indonesia  harus  memiliki  komoditas andalan  dengan  daya  saing  tinggi,  seperti  agribisnis, untuk menghadapi persaingan ekonomi global, sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  Agribisnis  yang  dikelola secara  syariah  sangat  potensial  karena  luasnya  lahan pertanian dan partisipasi pelaku usaha yang mayoritas beragama Islam.
Kata Kunci: Kajian Hukum; Agribisnis; Syariah Article’s History Abstract Received: 31 Des 2023 Reviewed: 24 Feb 2024 Accepted: 29 Feb 2024 Published: 29 Feb 2024 This  research  aims  to  conduct  an  in-depth  study regarding  the  law  on  business  development  in  the agribusiness  sector  through  the  sharia  system.
Agribusiness  is  an  activity  that  produces  products  that are  useful  for  society,  especially  to  combat  poverty  and inequality,  because  of  the  many  environmental

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 132-144
challenges  and  problems  facing  the  world  today, agriculture  will  be  a  better  business  because  the production  process  is  relatively  low  in  pollution.  Every aspect of human life has been regulated by Islam, such as agribusiness which is part of human life. The problem lies in  the  low  competitiveness  of  the  products  it  produces, both for domestic needs and for export, to meet domestic needs  and  anticipate  changes  in  the  international strategic environment. The method in this research uses normative law,  meaning  it  uses  secondary  data  sources (library materials), with a statutory approach. invitation then uses qualitative analysis. The research results show that  the  ongoing  economic  transformation  still  makes Indonesia  an  agribusiness-style  country  and  Indonesia must have reliable commodities with high competitiveness,  such  as  agribusiness,  to  face  global economic competition, so it can be concluded that sharia- managed agribusiness has great potential because of the large  area  of  agricultural  land  and  participation  of business actors who are predominantly Muslim.
Keywords: Legal Studies; Agribusiness; Sharia All articles are published online in http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/

## Pendahuluan
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun  1945. Tujuan pembangunan tersebut diaktualisasikan  dalam suatu arah kebijakan pembangunan  nasional,  yang  dalam  arah  kebijakan  bidang  ekonominya menegaskan  mengembangkan  sistem  ekonomi  kerakyatan  yang  bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan  pertumbuhan  ekonomi,  nilai-nilai  keadilan,  kepentingan sosial,  kualitas  hidup,  pembangunan  berwawasan  lingkungan  dan  ber kelanjutan  sehingga  terjamin  ke  sempatan  yang  sama  dalam  berusaha  dan bekerja,  perlindungan  hak-hak  konsumen  serta  perlakuan  yang  adil  bagi seluruh  masyarakat.  Berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi tersebut mendorong munculnya penemuan-penemuan baru atas barang dan jasa (Fauzi & Koto, 2022).
Sebagai  negara  agraris  dan  maritim,  Indonesia  memiliki  keunggulan komparatif. Indonesia, yang merupakan salah satu subsistem agribisnis, telah berkembang  kegiatan  ekonomi  yang  memanfaatkan  keunggulan  komparatif tersebut.  Meskipun  Indonesia  adalah  produsen  terbesar  beberapa  komoditi pertanian  di  dunia,  tetapi  negara  itu  tidak  memiliki  kemampuan  untuk

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 132-144
bersaing  di  pasar  global.  Pengalaman  masa  lalu  menunjukkan  bahwa keunggulan  komparatif  hanya  dapat  dimanfaatkan  jika  pembangunan pertanian  tidak  disertai  dengan  pengembangan  industri  hulu  dan  hilir pertanian,  serta  jasa  pendukung  secara  bersamaan.  Selain  itu,  tingkat pendapatan masyarakat tetap rendah karena nilai tambah yang kita peroleh dari pemanfaatan keunggulan komparatif tersebut relatif kecil.
Agribisnis  merupakan  bagian  dari  ekonomi  yang  memasarkan,  memproses, dan  mendistribusikan  produk  pertanian  kepada  konsumen  akhir.  Ini  juga menghasilkan dan mengirimkan input bagi pengusaha pertanian. Departemen Pertanian  AS  telah  mencatat  950  bidang  kerja  (mata  pencaharian)  dalam 1.900  industri  agribisnis.  Industri-industri  ini  mempekerjakan  satu  dari antara  lima  orang  (20%)  angkatan  kerja  di  Amerika  Serikat,  dan  lebih  dari 50% di Indonesia (Downey & Erickson, 1992).
Perekonomian  negara  dipengaruhi  oleh  perkembangan  ekonomi  global, termasuk  proses praproduksi,  budidaya,  panen,  pascapanen,  distribusi,  dan perdagangan,  pendekatan  pembangunan  ekonomi  dalam  rangka mendayagunakan keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing perlu diubah dari pembangunan pertanian menjadi pembangunan sistem agribisnis di mana pertanian, industri hulu pertanian, industri hilir pertanian, serta jasa- jasa pendukung dikembangkan secara harmonis dan simultan. Pembangunan sistem agribisnis tersebut perlu ditempatkan bukan saja sebagai pendekatan bagi pembangunan, tetapi lebih dari itu, pembangunan sistem agribisnis perlu dijadikan penggerak utama ( grand strategy ) pembangunan Indonesia secara keseluruhan ( agribusiness led development ) (Firdaus, 2015).
Sektor  pertanian  harus  mampu  meningkatkan  daya  saing  produk  yang dihasilkannya, baik untuk kebutuhan domestik maupun untuk ekspor, untuk memenuhi  kebutuhan  domestik  dan  mengantisipasi  perubahan  lingkungan strategis  internasional.  Fakta  bahwa  pertanian  Indonesia  didominasi  oleh usaha  kecil,  yang  dilakukan  oleh  berjuta-juta  pelaku  utama  dalam  bidang pertanian,  perikanan,  dan  kehutanan,  menimbulkan  tantangan  bagi pembangunan  pertanian  dalam  menghadapi  era  globalisasi.  Usaha  kecil  ini beroperasi  di  wilayah  yang  sempit,  memiliki  modal  kecil,  dan  memiliki produktifitas  yang  rendah.  Kondisi  ini  tidak  menguntungkan  persaingan  di pasar  global.  Akibatnya,  upaya  pemberdayaan  khusus  melalui  penyuluhan pertanian diperlukan, yang dapat membantu dan memfasilitasi pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka (Putri, 2016). mengingat  pertanian  kontemporer  bergantung  pada  teknologi  baru  untuk meningkatkan  efisiensi  operasi,  sektor  masukan  telah  berkembang  dengan

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 132-144
sangat cepat selama lima belas tahun terakhir. Pengusaha tani membeli lebih dari  70%  dari  masukan  mereka,  dan  operasinya  cenderung  menjadi  lebih besar  dan  padat  modal. Dalam  hal  membantu  usaha  tani,  industri  masukan usaha  tani pasti  akan  semakin  memperkuat  posisinya  (Downey  &  Erickson, 1992).
Pemerintah  telah  mendorong  sektor  agribisnis  dalam  upaya  mengatasi penurunan  perekonomian  akhir-akhir  ini.  Salah  satu  cara  untuk  mengatasi kendala  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  perekonomian  negara  yang sedang terpuruk ini adalah melalui sektor agribisnis. Pengembangan sektor agribisnis  diharapkan  dapat  mendorong  berbagai  kebijakan,  termasuk industri,  perdagangan,  dan  investasi,  untuk  meningkatkan  daya  saing  di seluruh  dunia  dengan  memberikan  kesempatan  kerja  yang  sama  kepada semua orang dan di seluruh wilayah melalui keungulan kompetitif di kalangan masyarakat biasa dan masyarakat wirausaha. Sektor pertanian masih sangat penting  di  Indonesia,  dan  untuk  meningkatkan  nilai  tambah  komoditi pertanian,  agroindustri  dan  agribisnis  menjadi  penting.  Ini  karena  posisi agroindustri sangat penting untuk keberhasilan agribisnis saat ini dan di masa mendatang (Zaini, 2013).
Pemikiran  tentang  hukum  dalam  pembangunan  berkelanjutan  selalu berkembang  seiring  dengan  proses  pembangunan.  Namun,  pembangunan hukum itu sendiri termasuk pembentukan hukum untuk mengubah cara lama untuk  menjadi  baru  sehingga  sesuai  dengan  tuntutan  perkembangan. Hubungan  hukum  antara  pengusaha  dan  petani  berubah  karena  tuntutan pembangunan  untuk  menyejahterakan  petani  kecil  dan  pertumbuhan cakupan  pertanian  menjadi  bidang  yang  lebih  luas  (agribisnis).  Sektor agribisnis  di  negara  berkembang  sangat  membutuhkan  perlindungan pemerintah.  Sektor  privat  seperti  agribisnis  sangat  membutuhkan  bantuan pemerintah karena sektor ini tidak akan berfungsi tanpa bantuan pemerintah. Hukum  agribisnis  yang  dituangkan  dalam  perjanjian  yang  mendasari pelaksanaan  usaha  agribisnis  memberikan  perlindungan  pemerintah terhadap pengembangan usaha agribisnis. Isi perjanjian yang semula hanya berkaitan  dengan  subsistem  pertanian  kemudian  berkembang  lebih  luas menjadi isi perjanjian yang berkaitan dengan agribisnis.  Pembangunan saat ini,  subsistem  pertanian  tidak  lagi  dilihat,  dinilai,  dikelola,  dan  dibangun dengan cara yang sama seperti pada masa lalu. Agribisnis saat ini mencakup kegiatan ekonomi yang menghasilkan uang yang menghasilkan produk olahan dari hasil pertanian utama.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 132-144
Karena perkembangan ini, hukum agribisnis akan mencakup elemen-elemen yang  berkaitan  dengan  pertanian,  seperti  perjanjian  yang  berkaitan  dengan perdagangan sarana produksi pertanian primer (upstream agribusiness), yaitu perdagangan  bibit  atau  benih  selain  usaha  tani (on-farm  agribusiness ),  dan perjanjian  agribisnis  lainnya.  Oleh  karena  itu,  hukum  agribisnis  mengatur usaha pertanian dari peternakan hingga pemasaran produk. Saat ini, agribinis adalah  cara  pandang  baru  dalam pertanian  yang  berarti  aktivitas  pertanian selain  aktivitas  di  dalam  pertanian.  Oleh  karena  itu,  pertanian  bukan  lagi sekadar bercocok tanam dan berkebun semata; sekarang juga memiliki sarana untuk  memproduksi,  memproses,  dan  memasarkan  produknya,  serta melibatkan  lembaga  pendukung  seperti  perbankan,  penelitian,  dan pengembangan.
Agribisnis  akan  terus  memainkan  peran  penting  sebagai  bagian  dari  sistem keseluruhan,  meskipun  perekonomian  Indonesia  mungkin  pada  akhirnya akan menjadi lebih industri daripada pertanian. Ini didasarkan pada beberapa asumsi:  Pertama,  Indonesia  tetap  bercorak  agribisnis  terlepas  dari transformasi ekonomi yang terjadi saat ini. Kedua, negara ini membutuhkan komoditas andalan dengan daya saing tinggi yang bersifat sumber daya dasar, yaitu  agribisnis.  Ketiga,  agribisnis  menghasilkan  produk  yang  berguna  bagi masyarakat secara strategis, terutama untuk mengatasi kemiskinan. Keempat, karena  banyaknya  tantangan  dan  masalah  lingkungan  hidup  yang  dihadapi dunia saat ini, pertanian akan menjadi bisnis yang lebih baik karena proses produksinya  relatif  rendah  polusi.  Sektor  pertanian  masih  sangat  penting. Untuk meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian, posisi agroindustri dan agribisnis sangat penting, karena keberhasilan agribisnis sangat bergantung pada posisi agroindustri saat ini dan di masa depan (Zaini, 2013, p. 114). Di satu  sisi  terjadi  permasalahan  karena  kurangnya  daya  saing,  maka  dari  itu diperlukan pengembangan.
Jika  Indonesia  dapat  memperbaiki  sistem  agribisnisnya  di  masa  depan,  itu akan sama dengan membangun sebagian besar negara lain. Oleh karena itu, pemerintah  harus  memberikan  perhatian  khusus  pada  sistem  agribisnis (Nurani,  2007).  Kajian  ilmiah  yang  terkait    dengan    penelitian    ini    telah dilakukan  oleh  beberapa  peneliti, Maman (2014) dengan judul Memahami Agribisnis Syariah berdasarkan sistem Agribisnis yang menyimpulkan bahwa Sistem  Agribisnis  tidak  terkait  dengan  idiologi  ataupun  keyakinan,  system Agribisnis  memberikan  keterbukaan  untuk  mengadopsi,  mengembangkan dan  bekerjasama  dengan  berbagai  pihak.  Sedangkan  dalam  penelitian  Zulfi Diane  Zaini  (2013)  mengenai  Kajian  Hukum  Pembiayaan  dengan  Sistem Syariah dalam Sektor Agribisnis di Indonesia, menyimpulkan bahwa Lembaga

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 132-144
Perbankan  Syariah  cukup  prospektif  untuk  dijadikan  salah  satu  alternatif penguatan  modal  di  sektor  pertanian,  terutama  untuk  mengembankan komoditas unggulan pertanian.

## Metode
Metode  yuridis  normatif  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Konsep  ini menganggap  hukum  identik  dengan  peraturan  tertulis  yang  dibuat  dan ditetapkan  oleh  lembaga  atau  pejabat  yang  berwenang.  Hukum  dipandang sebagai suatu sistem peraturan yang independen, tertutup, dan terlepas dari realitas  masyarakat.  Peraturan  lain  tidak  dianggap  sebagai  hukum.  Fokus penelitian  ini  adalah  peraturan  perundang-undangan  positif  Indonesia, artinya  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan.  Penelitian  ini menggunakan  sumber  data  sekunder,  mengumpulkan  data  yang  terkait dengan masalah yang diteliti dan kemudian menguraikan data tersebut untuk menentukan  masalah,  solusi,  dan  solusi  secara  kualitatif.  Penelitian  ini menggunakan jenis data sekunder, atau penelitian kepustakaan (Lubis, 2019).

## Hasil dan Pembahasan
Kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan negara-negara di seluruh dunia berubah karena globalisasi. sesuatu yang terkait dengan dunia internasional atau jagad raya secara keseluruhan, seperti masalah, kejadian, kegiatan, atau bahkan  sikap.  Globalisasi  adalah  setiap  pergeseran  menuju  kemajuan pengetahuan, gaya hidup, dan teknologi baru (Nurhaidah & Musa, 2017).
Bisnis  agribisnis  berkembang  dari  hanya  mengelola  pertanian  menjadi mengelola  bisnis  perdagangan  dan  pertanian.  Hukum  tidak  menjelaskan secara eksplisit agribisnis, tetapi berbagai ketentuan mengaturnya. Di Black's Law Dictionary, istilah agribisnis disebutkan :
"Agribusiness  is  pursuid  of  agriculture  as  an  occupation  or  profit-making enterprise,  including  labor,  land-use  planning,  and  financing the  cost  of  land, equipment, and other necessary expenses."
Agribisnis  adalah  kegiatan  pertanian  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan keuntungan  dari  usaha,  tenaga  kerja,  rencana  penggunaan  tanah,  biaya penggunaan tanah, sarana, dan kebutuhan lain yang penting. Oleh karena itu, agribisnis  adalah  konsep  yang  lengkap,  mulai  dari  proses  produksi, pengolahan hasil, pemasaran, dan aktivitas lain yang terkait dengan pertanian. Perlindungan  hukum  bagi  investor  dalam  pembiayaan  syariah  sektor agribisnis  jika  terjadi  prestasi  seorang  debitur  dapat  dianggap  tidak melaksanakan perikatan (Badrulzaman, 2005):
1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 132-144

## 2. Debitur terlambat memenuhi perikatan
3. Debtitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.
Wanprestasi dapat dikenakan pada seseorang jika mereka melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di atas. Kreditur dapat meminta ganti kerugian, biaya (biaya yang telah dikeluarkan), kerugian, dan bunga kepada debitur sebagai akibat dari tidak dipenuhinya perikatan yang telah disepakati. Undang-undang menetapkan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (ingebrekestelling).
Pasal  1243  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disingkat dengan KUH Perdata) menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian baru mulai diwajibkan jika debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjian, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu  yang  harus  diberikan  atau  dibuatnya  dalam  tenggang  waktu  telah diabaikan.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maksud  dari  berada  dalam keadaan lalai adalah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang tanggal selambat-lambatnya debitur harus melakukan tindakan. Jika tanggal tersebut terlewati,  debitur  dapat  dianggap  telah  melakukan  wanprestasi  atau  ingkar janji.
Selanjutnya, Pasal 1238 KUH Perdata mengatur cara pemberitahuan keadaan debitur  dikatakan  lalai,  yang  menyatakan  bahwa  berutang  (debitur)  adalah lalai apabila ia telah dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis itu,  atau  jika  ini  menetapkan  bahwa  si  berutang  akan  dianggap  lalai  dalam jangka  waktu  tertentu.  Pernyataan  lalai  diperlukan  jika  seseorang  meminta ganti  rugi  atau  meminta  pemutusan  perikatan  dengan  membuktikan  ingkar janji. Menurut ketentuan hukum perdata, jika kreditur menuntut pemenuhan perikatan,  maka  lembaga  pernyataan  lalai  diperlukan  karena  hak  untuk mendapatkan  pemenuhan  tersebut  sudah  ada  dalam  perikatan  itu  sendiri. Sementara hak untuk meminta ganti rugi atau pemutusan bergantung pada telah dilakukannya wanprestasi debitur.
Sebagai  sektor  nonmigas  yang  menggerakkan  perekonomian  Indonesia, pertanian  dapat  membantu  pertumbuhan  ekonomi.  Indonesia  akan  meniru negara-negara di Asia  Timur dengan meningkatkan ekspor nonmigas untuk meningkatkan  ekonomi.  Akibatnya,  Indonesia  perlu  meningkatkan  daya saingnya  di  pasar  global.  Selain  itu,  untuk  memenuhi  tuntutan  tersebut, diperlukan  beberapa  komponen  pendukung  utama.  Salah  satunya  adalah bahwa sistem ekonomi Indonesia saat ini mengadopsi sistem perekonomian terbuka.  Produk  pertanian  dalam  negeri,  baik  yang  dibuat  untuk  konsumsi domestik maupun ekspor, dipengaruhi oleh kondisi global dan pasar domestik

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 132-144
sebagai  konsekuensi  dari  sistem  ini.  Agribisnis  didefinisikan  sebagai  suatu kesatuan kegiatan usaha yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas  dan  meliputi  salah  satu  atau  keseluruhan  dari  mata  rantai  produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran. Kegiatan usaha ini didukung dan didukung oleh  kegiatan  pertanian  dan  cakupan  agribisnis  yang  luas,  sehingga penanganannya seringkali sangat rumit (Nurani, 2007).
Praktik pengadilan, apabila kreditur menuntut pemenuhan prestasi, lembaga pernyataan  lalai  diperlukan  lagi.  Ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa debitur tidak merugikan kreditur. Misalnya, jika debitur digugat di Pengadilan karena melakukan wanprestasi, lembaga tersebut dapat memberi tahu debitur bahwa  debitur  sebelumnya  belum  diberitahu  tentang  wanprestasi.  Apabila debitur  tidak  memenuhi  kewajibannya  (wanprestasi)  atau  jika  pernyataan lalai telah disampaikan tetapi tidak ditanggapinya, hak-hak kreditur meliputi :
1. Hak menuntut pemenuhan perikatan (nakomen)
2. Hak  menuntut  pemutusan  perikatan  atau  apabila  perikatan  tersebut bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (outbinding)
3. Hak menuntut ganti rugi (schade vergoeding)
4. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.
Debitur  yang  melakukan  wanprestasi  selanjutnya,  Pasal  1246  KUH  Perdata menetapkan  bahwa  biaya,  rugi,  dan  bunga  yang  oleh  si  berpiutang  boleh dituntut  akan  penggantinya,  terdiri  dari  rugi  yang  telah  dideritanya  dan untung yang seharusnya dapat dinikmatinya, terlepas dari pengecualian dan perubahan.  Biaya  yang  telah  dikeluarkan,  kerugian,  dan  bunga  adalah komponen  ganti  rugi,  berdasarkan  penjelasan  ketentuan  tersebut  di  atas.
Adapun jenis kerugian tersebut, dapat dijelaskan :
a) Rugi  (schade)  :  apabila  Undang-Undang  mengatur  menyebut  rugi,  maka yang dimaksud adalah : kerugian nyata (fietelijknadee) yang dapat diduga atau  diperkirakan  pada  saat  peritakan  tersebut  diadakan,  yang  timbul sebagai  akibat  ingkar  janji.  Jumlahnya  ditentukan  dengan  suatu perbandingan diantara keadaan kekayaan seaindainya tidak terjadi ingkar janji.
b) Hubungan  sebab  akibat  (Kausal),  pada  umumnya  debitur  hanya memberikan  ganti  rugi  jika  kerugian  tersebut  mempunyai  hubungan langsung  dengan  ingkar  janji/wanprestasi,  dengan  perkataan  lain  antara ingkar janji dengan kerugian harus ada hubungan sebab akibat. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1248 KUH Perdata, sebagai berikut :
Bahkan  jika  hal  tidak  dipenuhinya  perikatan  itu  disebabkan  karena  tipu

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 132-144
daya  debitur,  penggantian  biaya,  rugi  dan  hubungan  sekedar  mengenai kerugian  yang  diderita  oleh  kreditur  dan  keuntungan  yang  terhilang baginya,  hanyalah  terdiri  atas  apa  yang  merupakan  akibat  langsung  dari tidak  dipenuhinya  perikatan.  Dari  ketentuan  tersebut  di  atas,  apabila kerugian sebagaimana disebutkan merupakan akibat langsung dari ingkar janji,  maka  dapat  penjelasannya  mengacu  pada  teori  adequate  dari  Von Kreis. (Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, 2005, p. 24) yang mengatakan bahwa ukuran untuk menentukan sebab dalam pengertian hukum adalah apabila  suatu  peristiwa  secara  langsung  dapat  diharapkan  menimbulkan akibat  tertentu  menurut  pengalaman  manusia  yang  normal.  Selanjutnya dinyatakan bahwa suatu peristiwa adalah konsekuensi langsung dari suatu peristiwa  lainnya  apabila  menurut  pengalaman  manusia  yang  normal peristiwa tersebut dapat diharapkan menimbulkan akibat tertentu.
Munusia harus belajar dari berbagai sumber untuk subsistem agribisnis yang bersifat  teknis  dalam  manajemen  modern,  seperti  budidaya,  teknik  panen, pengemasan,  pengolahan  pascapanen,  dan  pemasaran.  Dengan  cara  yang sama,  untuk  perencanaan,  membaca  peluang  pasar,  dan  menghitung kebutuhan produk, dengan dipelajari harus secara cermat. Ini dilakukan agar penawaran produk dan kebutuhan pasar tercapai dalam keseimbangan.

## Sektor Agribisnis dengan Sistem Syariah
Sebagai  sebuah  agama,  Islam  tidak  hanya  mengatur  perilaku  ritual peribadatan  tetapi  juga  kemasyarakatan  seperti  perkawinan,  politik  dan ekonomi  (Syafriana,  2016).  Sedangkan  kata  "syariah"  sering  digunakan bersamaan dengan kata "Islam", sehingga menjadi "syariah Islam." Al-Islam, yang  berarti  Islam,  berasal  dari  kata-kata inqiyad ,  yang  berarti  tunduk,  dan istislam  li  Allah, yang  berarti  menyerahkan  diri  kepada  Allah.  Selanjutnya, istilah  tersebut  digunakan  untuk  menunjuk  agama  yang  disyariahkan  Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw. Dalam konteks ini, Allah menyatakan kata Islam dalam firman-Nya:
“Hari  ini  Aku  telah  menyempurnakan  untuk  kalian  agama  kalian, mencukupkan nikmatKu atas kalian, dan meridhai Islam sebagai agama bagi kalian” (QS al -Maidah [5]: 3).
Oleh  karena  itu,  agribisnis  syariah  mengacu  pada  syariah  Islam  dan  akidah Islam  sebagai  cara  untuk  mengatur  dan  merencanakan  pembangunan pertanian. Agribisnis syariah memiliki sikap yang sangat terbuka dan inklusif. Salah satu tujuan diturunkannya Syariah  Islam adalah menjadi rahmat buat seluruh ummat manusia, sebagaimana dalam Alquran yang artinya:

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 132-144
Artinya:  Dan  tiadalah  kami  mengutus  kamu,  melainkan  untuk  (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS. Al-Ambiya:107).
Melakukan agribisnis yang didasarkan pada syariah agama Islam yang telah dicontohkan oleh Rasululah atau hadits Rasululah akan menghasilkan rahmat bagi  orang-orang  yang  terlibat  di  dalamnya.  Selama  masa  kenabian  dan kerasulan, Rasululah bekerja dalam bisnis atau berdagang. Dia bahkan bekerja dalam  agribisnis  peternakan,  dalam  subsistem  tatalaksana  yang  mencakup budidaya ternak kecil (Mappa & Rumallang, 2022).
Agribisnis  syariah  harus  segera  memasukkan  kesadaran  ketuhanan,  selain menerima  teori  netral.  Para  ilmuan  muslim  harus  segera  mengembalikan kesadaran ketuhanan yang hilang saat positivisme mencoba menghilangkan aspek spiritual dari fenomena alam dan sosial.
Karena  itu,  bagi  para  ilmuan  muslim,  realitas  empiris  adalah  proses  untuk mengetahui keberadaan Allah, menghargai kebesaran-Nya, dan menekankan pentingnya  menerapkan  hukum-hukum  Allah  dalam  berbagai  aspek kehidupan, seperti budidaya pertanian. Mereka juga melihat realitas empiris sebagai  objek  sains  yang  dapat  menghasilkan  kesimpulan  dan  teori  ilmiah yang objektif.
Pendekatan  syariah  terhadap  berbagai  sub  sistem  agribisnis  memberikan kritikisme  berbasis  spiritual  yang  sangat  tajam  serta  alternatif  untuk pembangunan pertanian. Berikut ini adalah pilihan alternatif (Maman, 2014):
1. Agribisnis  syariah  setuju  bahwa  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok warga  negara,  negara  harus  memberikan  subsidi  untuk  pengadaan saprotan.
2. Untuk  mendapatkan  dana  yang  diperlukan  untuk  memberikan  subsidi kepada sektor pertanian, konsep kepemilikan dapat berasal dari aset yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum.
3. Konsep  syariah  memungkinkan  setiap  sub  sistem  agribisnis  yang  tidak terkait  dengan  ideologi  atau  keyakinan  untuk  mengadopsi, mengembangkan,  dan  bekerja  sama  dengan  berbagai  kelompok,  baik muslim maupun non-muslim.
4. Dalam  mengadopsi  teori-teori  yang  netral,  agribisnis  syariah  akan menginternalisasikan  kesadaran  ketuhanan,  sehingga  sebuah  teori  yag terintegrasi  dan  kemampuan  teknologi  tidak  kehilangan  hubungannya dengan kesadaran akan eksistensi Tuhan.
Islam  tidak  membatasi  berapa  banyak  tanah  yang  dapat  dimiliki  oleh seseorang;  sebaliknya,  dia  diharuskan untuk  mengelola  tanah  dengan  biaya

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 132-144
sendiri,  dan  dilarang  untuk  menyewa  atau  melakukan  tindakan  yang menyerupai penyewaan tanah. Dengan demikian, tidak akan ada penumpukan kekuatan di tangan seseorang yang membentuk tuan tanah. Dengan kata lain, Islam  bukan  hanya  membatasi  jumlah  aset  yang  dapat  dimiliki  seseorang, tetapi  juga  menetapkan  beberapa  batasan  untuknya.  Oleh  karena  itu, interpretasi  kepemilikan  dalam  kapitalisme  dan  sosialisme  dikoreksi  oleh Islam.
Menurut perspektif Islam, keberhasilan ekonomi suatu komunitas (atau warga negara)  tidak  tergantung  pada  pertumbuhan  dan  ketersediaan  stok  yang sebanding  dengan  jumlah  penduduk,  tetapi  terpenuhinya  kebutuhan  setiap orang.  Yang  penting  bukan  terpenuhinya  kebutuhan  komunitas,  tetapi terpenuhinya  kebutuhan  setiap  orang.  Sebuah  negara  tidak  dapat  dianggap berhasil jika stok makanannya aman, tetapi rakyatnya kelaparan.
Pandangan  kapitalis  mengutamakan  pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  juga menyebabkan  kesenjangan.  Sebaliknya,  pandangan  sosialis  mengutamakan pemerataan,  tetapi  tidak  mencapai  pertumbuhan  ekonomi.  Akibatnya, bertolak  dari  ajaran  Islam  yang  memancar  dari  akidah  Islam,  para  ilmuan muslim  harus  berhasil  mencapai  pertumbuhan  dan  keseimbangan  melalui penggunaan berbagai pendekatan yang bersifat individual (Maman, 2014).
Wanprestasi  terjadi  dalam  pengembangan  usaha  agribisnis  ini,  maka  pihak yang  berhutang  harus  membayar  bunga  sebagai  kompensasi  atas  kelalaian mereka.  Selanjutnya,  Pasal  1249  Hukum  Perdata  menyatakan  bahwa  pihak yang tidak mematuhi perjanjian harus membayar sejumlah uang tertentu. Jika dalam  suatu  perikatan  ditentukan  bahwa  pihak  yang  tidak  mematuhi perjanjian  harus  membayar  sejumlah  uang  tertentu,  maka  pihak  lain  tidak boleh diberikan lebih atau kurang dari jumlah yang telah ditentukan. Selain itu, besarnya ganti rugi harus ditentukan berdasarkan kerugian yang benar- benar terjadi atau dapat diduga sedemikian rupa sehingga keadaan kekayaan pihak  berhutang  harus  sama  seperti  jika  pihak  berhutang  memenuhi kewajibannya, apabila tidak ada ketentuan yang mengaturnya dan para pihak juga tidak menentukan apapun (Zaini, 2013). Jika jumlah kerugian melebihi batas yang dapat diduga, debitur tidak boleh bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

## Kesimpulan
Pengembangan usaha dalam sektor agribisnis dengan sistem syariah pada era globalisasi agribisnis syariah  mengacu pada syariah Islam dan akidah Islam sebagai  cara  untuk  mengatur  dan  merencanakan  pembangunan  pertanian. Kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan negara-negara di seluruh dunia

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 132-144
berubah karena era globalisasi yang mana  agribisnis syariah memiliki sikap yang sangat terbuka dan inklusif. Harus dipelajari dari berbagai sumber untuk subsistem agribisnis yang bersifat teknis dalam manajemen modern, seperti budidaya,  teknik  panen,  pengemasan,  pengolahan  pascapanen,  dan pemasaran.  Dengan  cara  yang  sama,  untuk  perencanaan,  membaca  peluang pasar, dan menghitung kebutuhan produk, harus belajar dengan cermat. Ini dilakukan  agar  penawaran  produk  dan  kebutuhan  pasar  tercapai  dalam keseimbangan.
Agribisnis  syariah  harus  segera  memasukkan  kesadaran  ketuhanan,  selain menerima  teori  netral.  Para  ilmuwan  muslim  harus  segera  mengembalikan kesadaran ketuhanan yang hilang saat positivisme mencoba menghilangkan aspek spiritual dari fenomena alam dan sosial. Agribisnis yang dikelola secara syariah  sangat  potensial  karena  luasnya  lahan  pertanian  dan  partisipasi pelaku  usaha  yang  mayoritas  beragama  Islam.  Karena  bisnis  syariah memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat, pelaku usaha agribisnis akan merasa lebih aman untuk menjalankan atau melakukan bisnis tersebut.

## Referensi
Agustinah, S. W., & Indriyani, D. (t.thn.). Dampak Globalisasi terhadap prilaku belajar Siswa di SMK Negeri 1 Cianjur. Unnes Journal , 4.
Andie. (2021, 12 10). Diambil kembali dari https://faperta.uniska-bjm.ac.id/: https://faperta.uniska-bjm.ac.id/ini-dia-pengertian-agribisnis- prospek-bisnis-contohnya/ Badrulzaman,  M.  D.  (2005). Aneka  Hukum  Bisnis (Vol.  2).  Bandung:  Mandar Maju.
Badrulzaman,  M.  D.  (1983). KUH  Perdata  Buku  III  Hukum  Perikatan  dan Penjelasan. Bandung: Ikatan Alumni. Downey,  W.  D.,  &  Erickson,  S.  p.  (1992). Manajemen  Agribisnis. Jakarta: Erlangga.
Fauzi, A & Koto, S. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait  dengan  Produk  Cacat. Journal  of  Education,  Humaniora  and Social Sciences (JEHSS) , 4 (3). Firdaus, M. (2015). Manajemen Agribisnis. Jakarta: Bumi Aksara. Junaedi,  D.,  Huda,  N.,  Wiliasih,  R.,  &  Irianto,  S.  G.  (t.thn.).  Studi  Komparasi Kinerja  Pengembangan  Usaha  Agribisnis  Pedesaan  Syariah  dan Konvensional di Jawa Tengah. Jurnal Agro Ekonomi, 30 (2), 197. Lubis,  M.  T.  (2019,  Januari  -  Juni).  Pelaksanaan  Sita  Jaminan  Sebagai  Objek Sengketa  yang  berada  di  tangan  Pihak  Ketiga  Dalam  Penanganan Perkara Perdata. De Lega Lata, 4 (1), 45. Maman,  U.  (2014).  Memahami  Agribisnis  Syariah  Berdasarkan  Pendekatan Sistem Agribisnis. Jurnal Agribisnis , 66.
Mappa,  N.,  &  Rumallang,  A.  (2022). Agribisnis  Syariah. Kabupaten  Pasaman Barat: CV Azka Pustaka.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 132-144
Nurani,  N.  (2007).  Daya  Saing  Agribisnis  :  Aspek  Hukum  dan  Strategi Pengembangan. Nuansa Cendikia , 31-34.
Nurhaidah,  &  Musa,  M.  I.  (2017).  Dampak  Pengaruh  Globalisasi  bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. Jurnal Pendidikan Dasar dan Humaniora ,
2.
Putri, R. (2016). Pembangunan Pertanian di Era Globalisasi. Jurnal Andalas , 1.
Syafriana,  R.  (2016,  Maret).  Fidusia  Dalam  Lingkup  Hukum  Jaminan  dilihat dari Sudut Pandangan Islam. Jurnal Edutech, 2 (1), 75.
Zaini, Z. D. (2013). Kajian Hukum Pembiayaan dengan Sistem Syariah dalam Sektor Agribisnis di Indonesia. Pranata Hukum, 8 (2), 4.