## PERCERAIAN DALAM KELUARGA MUSLIM DI JAWA BARAT

## Ramdani Wahyu Sururie, Harry Yuniardi
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung Jl. AH. Nasution Nomor 105 Cibiru Bandung Email: ramdani.wahyu@uinsgd.ac.id, yuniardi_harry@uinsgd.ac.id

## Abstrak
Kajian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  penyebab  tingginya  angka  perceraian dalam keluarga muslim di Jawa Barat berdasarkan putusan Pengadilan Agama dan merumuskan  strategi  pencegahan  meningkatnya  angka  perceraian  tersebut. Penelitian  untuk  kajian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analisis  dengan  teknik wawancara,  studi  dokumen  terhadap  putusan  Pengadilan  Agama  dan  studi kepustakaan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penyebab  perceraian  paling tinggi  dalam  keluarga  mulism  di  Jawa  Barat  disebabkan  karena  faktor  ekonomi, tidak  ada  keharmonisan  dan  tidak  ada  tanggungjawab.  Strategi  pencegahan terhadap  meningkatnya  angka  perceraian  di  Jawa  Barat  perlu  dilakukan  secara sistemik  dari  hulu  ke  hilir  yaitu  mulai  dari  pendidikan  keluarga,  menjelang perkawinan dan saat terjadi konflik antara suami dan isteri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyebab tingginya angka perceraian dalam keluarga muslim di Jawa  Barat  disebabkan  karena  kurangnya  komitmen  dan  pengetahuan  tentang esensi  perkawinan  sehingga  membuat  ikatan  perkawinan  suami  isteri  dalam keluarga  muslim  menjadi  rapuh.  Strategi  pencegahan  meningkatnya  angka perceraian dilakukan secara sistemik melibatkan berbagai elemen yaitu pemerintah, institusi masyarakat dan Pengadilan Agama.
Kata Kunci: perceraian, Pengadilan Agama, pendidikan, pra-nikah, mediasi

## Abstract
This study aims to describe the causes of high divorce rates in Muslim families in West Java based on the decisions of the Religious Courts, and this study also aims to  formulate  a  strategy  to  prevent  the  increase  in  divorce  rates.  This  study  uses descriptive  analysis  method  with  interview  techniques,  study  documents  on  the decisions  of  the  Religious  Courts  and  literature  studies.  The  results  of  this  study indicate that the highest cause of divorce in the mulism family in West Java is due to  economic  factors,  there  is  no  harmony  and  no  responsibility.  Prevention strategies  for  increasing  divorce  rates  in  West  Java  need  to  be  done  systemically from  top  to  bottom,  starting  from  family  education  before  marriage  and  during conflicts between husband and wife. Thus, it can be concluded that the cause of the high divorce rate in Muslim families in West Java is due to a lack of commitment and  knowledge  of  the  essence  of  marriage,  which  makes  the  marital  bond  in  a Muslim  family  fragile.  The  strategy  to  prevent  increasing  divorce  rates  is  done systemically  involving  various  elements,  namely  the  government,  community institutions, and the Religious Courts.
Keywords: divorce,  Religious Courts, education, pre-marriage, mediation

## A. Pendahuluan
Al-Quran sebagai sumber hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan perkawinan  ialah  untuk  membentuk keluarga  yang sakinah,  mawaddah dan rah ̣ mah (Q.S.  30:  21).  Tiga  kata  kunci dari  ayat  tersebut  yakni sakinah, mawaddah dan rah ̣ mah dijelaskan  oleh ahli  tafsir  bahwa sakīnah adalah  rasa tentram  dan  tenang  di  dalam  rumah tangga  suami  isteri. Mawaddah ialah rasa  sayang  di  dalam  keluarga  yang melahirkan tanggungjawab diantara anggota  keluarga  satu  sama  lain. Sedangkan rahmah merupakan  kelan- jutan  dari sakinah dan mawaddah yaitu lahirnya keturunan yang sholeh, generasi unggul  yang  siap  menjalankan  hukum- hukum Allah. 1
Demikian pula dinyatakan dalam Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1 Tahun  1974  Pasal  1  bahwa  tujuan perkawinan  ialah  membentuk  keluarga (rumah  tangga) yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan  pasal  1  ini  merupakan  esensi dan  hakikat  perkawinan  yang  sejati bahwa  perkawinan  hendaklah  dibangun dengan  bahagia  seraya  berkomitmen untuk  selama-lamanya  mempertahankan ikatan  perkawinan  atas  landasan  ruh agama.
Landasan normatif dan yuridis di atas  merupakan road  map (peta  jalan) yang  mesti  dilalui  oleh  suami  isteri  di dalam  meraih  tujuan  perkawinan  yang mereka lakukan. Peta jalan ini hakikatnya  merupakan  visi  berkeluarga bagi pasangan suami isteri yang beragama  Islam  bahwa  perkawinan hendaklah  dibangun  dengan  pondasi yang  kokoh  dengan  landasan sakīnah, mawaddah dan rah ̣ mah yang  akan
melahirkan kekekalan dalam per- kawinan.
Namun demikian, komitmen membangun  kekekalan  ikatan  perkawi- nan  tidak  mudah  dilaksanakan  oleh
setiap  pasangan  suami  isteri  dalam keluarga  muslim.  Tantangan  memper- tahankan  ikatan  perkawinan  yang  suci acapkali  gagal  di  tengah  jalan  karena beragam  ancaman  yang  merongrong ikatan  suci  perkawinan  mereka.  Ketika pasangan suami isteri menghadapi ancaman  seperti  ini,  ikatan  perkawinan menjadi  rapuh  dan  berakhir  dengan perceraian. Rapuhnya ikatan perkawinan dalam  keluarga  muslim  yang  ditandai dengan  melonjaknya  angka  perceraian, khususnya di Jawa Barat sangat memprihatinkan. Apabila dicermati angka-angka  perceraian  yang  dikom- pilasi  dalam  Laporan  Tahunan  di Pengadilan  Tinggi  Agama  Bandung maka  dapat  ditemukan  bahwa  angka perceraian  dalam  kelurga  muslim  di Jawa  Barat  sepanjang  lima  tahun terakhir  yaitu  2012  s.d.  2016    terus meningkat.
Pada  tahun  2012  putusnya  per-
kawinan karena perceraian dalam
keluarga  muslim  di  Jawa  Barat  tercatat sebanyak  16.676  (Cerai  Talak)  dan 40.246  (Cerai  Gugat),  pada  tahun  2013 sebanyak  17.809  (Cerai  Talak),  42.137
(Cerai Gugat), pada tahun 2014 sebanyak    18.219  (Cerai  Talak),  47.629 (Cerai Gugat), pada tahun 2015 sebanyak  19.485  (Cerai  Talak),  50.808 (Cerai  Gugat),  dan  pada  tahun  2016
sebanyak  20.626  (Cerai  Talak)  serta 54.375  (Cerai  Gugat). 2 Jumlah  angka perceraian  tersebut  dapat  dibandingkan dengan  peristiwa  pernikahan  sepanjang tahun  2012-2016.  Menurut  data  dari Bimas  Islam  bahwa  sepanjang  tahun 2012-2016 peristiwa pernikahan khusus- nya  di  Jawa  Barat  menurun.  Pada  tahun 2012  persitiwa  pernikahan  sebanyak 490.956,  pada  tahun  2013  persitiwa pernikahan  sebanyak  490.177,  pada tahun 2014 persitiwa pernikahan sebanyak  451.802,  pada  tahun  2015 persitiwa  pernikahan  sebanyak  441.813
dan pada tahun 2016 persitiwa pernikahan sebanyak 386.242. 3 Berdasarkan data di atas, menarik dicermati bahwa sepanjang lima tahun  telah  terjadi  peningkatan  angka perceraian,  khususnya  perceraian  yang diajukan  oleh  pihak  isteri  melalui  cerai gugat.  Peningkatan  perceraian  setiap tahun  rata-rata  mencapai  15%.  Laju perceraian  ini  diprediksi  untuk  lima tahun  ke  depan  masih  akan  tetap meningkat  dengan  perserntase  yang kurang  lebih  sama.  Sementara  itu, peristiwa  pernikahan  di  Jawa  Barat sepanjang  tahun  2012-2016  mengalami penurunan.    Penurunan  setiap  tahun peristiwa pernikahan ini sebanyak 20.000  peristiwa  pernikahan  sehingga dapat  dikatakan  bahwa  jumlah  angka perceraian  pada  tahun  yang  sama  lebih banyak  dengan  peristiwa  pernikahan yang  terjadi  dalam  keluarga  muslim Jawa Barat.
Dengan  demikian,  studi  ini akan  memfokuskan  pokok  masalahnya dengan  pertanyaan  apa  faktor  penyebab utama  perceraian  pasangan  suami  isteri dalam  keluarga  muslim  di  Jawa  Barat dan  bagaimana  strategi  mengurangi peningkatan  perceraian  dalam  keluarga muslim di Jawa Barat.

## B. Faktor
Penyebab Rapuhnya Ikatan Perkawinan dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat 1. Profil Perceraian dalam Keluarga Muslim Jawa Barat
Menurut  Permendagri  Nomor  56
Tahun  2015  bahwa  Provisi  Jawa  Barat terdiri  atas  18  wilayah  kabupaten  dan  9 kota.    Jumlah  penduduknya  sebanyak 47.38 juta jiwa pada tahun 2016. Jumlah penduduk sebanyak itu telah menjadikan Provinnsi  Jawa  Barat  sebagai  provinsi terbesar  di  Indonesia.  Dilihat  dari  segi kelamin jumlah pria sebanyak 24,01 juta jiwa  dan  perempuan  sebanyak  23,37 juta,  sehingga  angka  sex  ratio  di  Jawa Barat  sebesar  102,75  yang  artinya terdapat  102  penduduk  laki-laki  dalam setiap  100  penduduk  perempuan.  Dari jumlah  penduduk  tersebut,  sebanyak 72% berada dikawasan perkotaan. Sedangkan  penduduk  yang  beragama Islam di Jawa Barat sebanyak 40.907.538 atau setara dengan  85% dari total jumlah penduduk. 4
Profil  perceraian  dalam  keluarga muslim  diawali  dengan  melihat  jumlah perceraian  terlebih  dahulu  yang  terjadi sepanjang  5  tahun  terakhir  (2012-2016). Jumlah  pasangan  suami  isteri  dalam keluarga  muslim  di  Jawa  Barat  yang bercerai meningkat sepanjang lima tahun terakhir.  Dalam  tabel  1  di  bawah  ini dijelaskan  jumlah  angka  perceraian dalam keluarga muslim di Jawa Barat. Tabel 1
Rekapitulasi Jumlah Perceraian 2012-2016 Se Jawa Barat
No Tahun Cerai Gugat Cerai Talak Jumlah % Rasio Peningkatan 1 2012 40.246 16.676 56.922 2 2013 42.137 17.809 59.946 19% 3.024 3 2014 47.629 18.219 65.848 11% 5.900 4 2015 50.808 19.485 70.293 15,6% 4.445 5 2016 54.375 20.626 75.002 16% 4.708
Sumber : Diolah dari stadok Badilag Tahun 2012-2016
Data dalam tabel di atas menjelas- kan  bahwa  dalam  keluarga  muslim  di Jawa  Barat  jumlah  perceraian  rata-rata
meningkat  sebanyak  5000  perceraian atau  setara  dengan  15%  per  tahun. Peningkatan  ini  terjadi  secara  variatif,
namun satu hal  yang pasti pada masing- masing  tahun  ada  gelombang  pening- katan  sekitar  15%.  Di  sisi  lain,  jumlah perceraian  di  Jawa  Barat  tersebut  dapat disandingkan  dengan  data  peristiwa pernikahan  yang  terjadi  selama  lima
tahun  terakhir.  Hal  ini  dimaksudkan untuk  dapat  difahami  bahwa  jumlah pasangan  suami  isteri  yang  bercerai  dan menikah  seperti  apa.  Dalam  tabel  2 dijelaskan  antara  jumlah  perceraian  dan peristiwa pernikahan.
Tabel 2 Jumlah Perceraian dan Perbandingannya dengan Peristiwa Pernikahan di Jawa Barat Tahun Cerai Talak Cerai Gugat Total Cerai Nikah Persentase Perceraian dg Nikah Peningkata n Angka Perceraian Persentase Peningkatan Cerai 2012 16.676 40.246 56.922 490.956 12% 2013 17.809 42.137 59.946 490.177 12% 3.024 19% 2014 18219 47629 65.848 451.802 15% 5.900 11% 2015 19.485 50.808 70.293 441.813 16% 4.445 15,6% 2016 20.626 54.375 75.001 386.242 19% 4.708 16%
Sumber : Diolah dari stadok Badilag Tahun 2012-2016
Berdasarkan  tabel  2  ini,  rerata pasangan  yang  bercerai  sebanyak  15% sepanjang  lima  tahun  terakhir.  Pening- katan  terbesar  jumlah  pasangan  yang bercerai terjadi  pada  tahun  2016 berjumlah  sebanyak  19%.  Artinya,  dari setiap  peristiwa  pernikahan  pada  tahun 2016  dan  juga  tahun-tahun  sebelumnya terdapat  pasangan  yang  bercerai  16 orang  dari  setiap  100  peristiwa  per- nikahan.  Jelaslah  bahwa  jumlah  ini sangat signifikan perbandingannya antara  yang  menikah  dan  bercerai.  Data perceraian pada tahun 2016 ini misalnya bisa  dijelaskan  dengan  menghitung
perjam,  yaitu  untuk  provinsi  Jawa  Barat setiap 1  jam terjadi perceraian sebanyak 3  pasangan  suami  isteri,  perhari  208 kasus  perceraian  dan  perbulan  sebanyak 6.250  kasus perceraian.
Profil  perceraian  dalam  keluarga muslim  di  Jawa  Barat  dapat  dilihat  dari segi  usia,  pekerjaan  dan  pendidikan. Dilihat  dari  segi  usia,  profil  perceraian berdasarkan data dari aplikasi Sikabayan PTA  Bandung  selama  tahun  2015,  2016 dan  2017    didominasi  oleh  pasangan yang berusia antara 30-40 tahun. Hal ini sebagaimana dapat  dilihat  dalam tabel  3 sebagai berikut:
Tabel 3

## Profil Perceraian dalam Keluarga Muslim Berdasarkan Umur
Tahun Umur Jumlah Tahun Umur Jumlah Tahun Umur Jumlah 2015 <20 1 2016 <20 905 2017
<20 2973 21-30 68 21-30 14695 21-30 31264 31-40 111 31-40 17666 31-40 34127 41-50 101 41-50 10972 41-50 19162 51-60 23 51-60 4448 51-60 6973 >60 - >60 - >60 -
Sumber : Diolah dari Statitistik PA Se Jawa Barat pada PTA Bandung
Tingkat perceraian dalam keluarga muslim  di  Jawa  Barat  didominasi  oleh pasangan  yang  berumur  31-40  tahun, disusul  oleh  kelompok  umur  21-30
tahun,  kemudian  kelompok  umur  41-50 tahun dan terakhir kelompok umur 51-60 tahun.  Pada  kelompok  pasangan  yang berumur  31-40  dan  21-30  merupakan
kelompok  umur  yang  masih  memiliki anak-anak  yang  memerlukan  penga- suhan.  Apabila  mereka  bercerai,  maka pengasuhan dilakukan oleh salah kaluarga  salah  satu  pihak,  baik  keluarga isteri maupun suami. Pengasuhan dilakukan  secara  tunggal  yang  lazim disebut  sebagai single  parent .  Dalam keadaan  seperti  itu,  orang  tua  mesti sunggguh-sungguh melakukan pola asuh kepada anaknya.
Apabila  orang  tua  tidak  mampu lagi  memberikan  pengasuhan  karena berbagai desakan ekonomi pasca perceraian  dan  terganggunya  psikologi dan  mental  maka  mudah  diduga  anak- anak  akan  terlantar.  Akibatnya,  bisa memicu  kenakalan  anak-anak  akibat single  parent yang  kurang  bertanggung- jawab.  Masa  depan  bangsa  ditentukan oleh seberapa tangguh pasangan keluarga  muslim  dalam  keadaan single
parent mempersiapkan  generasi  unggul ditengah  arus  globalisasi  yang  kian deras.  Dari  sinilah  perlu  disadari  bahwa akibat perceraian dalam keadaan memiliki anak-anak dalam masa pengasuhan  akan  menggagu  tumbuh kembang  anak  sebagai  tunas  bangsa kelak.  Sama  halnya  dengan  di  Jawa Barat,  di  Padang  Sumatera  Barat  umur para  pihak  yang  mengajukan  perceraian ada  pada  kisaran  umur  21-40  tahun  dan menurun pada usia-usia selain pada usia tersebut. 5
Profil  perceraian  dalam  keluarga muslim  di  Jawa  Barat  berdasarkan tingkat  pendidikan  didominasi  oleh pasangan  suami  isteri  yang  berpen- didikan  sekolah  tingkat  dasar,  yaitu mulai  SD  sampai  dengan  SMP.  Dalam tabel  4  dijelaskan  profil  perceraian keluarga muslim dari segi pendidikan.

## Tabel 4

## Profil Perceraian dalam Keluarga Muslim Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun Tingkat Pendidikan Jumlah Tahun Tingkat Pendidian Jumlah Tahun Tingkat Pendidikan Jumlah 2015
SD 2016 SD 20446
2017 SD 27462 SMP SMP 11384 SMP 21112 SMA 8261 SMA 57585 SMA 35850 D1 D1 1555 D1 649 D3 D3 1971 D3 2737 S1 S1 9773 S1 6830 S2 S2 1971 S2 571 S3 S3 - S3 -
Sumber : Diolah dari Statitistik PA Se Jawa Barat pada PTA Bandung
Jumlah  paling  banyak  pasangan suami  isteri  yang  bercerai  dalam keluarga  muslim  di  Jawa  Barat  terjadi pada  pasangan  dengan  tingkat  pendi- dikan  Sekolah  Dasar  dan  SMP.  Pada jenjang  ini,  pasangan  suami  isteri  yang bercerai  nampak  lebih  rentan  dibanding dengan  tingkat  pendidikan  di  atasnya. Asumsi bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi intensitas perceraian untuk Jawa Barat benar terbukti. Karena pada jenjang pendidikan di atasnya, jum- lah  angka  perceraian  semakin  menurun.
Mengenai  tingginya  perceraian  yang dipengaruhi  jenjang  pendidikan  pernah diteliti  oleh  Nunung  Rodhiyah  dengan judul  “Perceraian  Pasangan  Muslim Berpendidikan  Tinggi  (Studi  Kasus  di Kota Bandar Lampung)”. Hasil studinya menyebutkan  bahwa  kesadaran  gender kaum wanita muslim telah menimbulkan fenomena  baru  di  era  modern  saat  ini dimana  cerai  gugat  diajukan  oleh  isteri dengan  tingkat  pendidikan  tinggi   yang terus meningkat. 6
2. Faktor Penyebab Perceraian
Melonjaknya  angka  perceraian dalam  keluarga  muslim  di  Jawa  Barat dilatarbelakangi  oleh  berbagai  sebab. Guna  mengetahui  penyebab  perceraian, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa laporan tahunan disertai dengan melacak beberapa putusan pengadilan  agama  sepanjang  2012-2016 sebagaimana dijelaskan dalam tabel 5. Tabel 5 Penyebab Perceraian dalam Keluarga Muslim Tahun Faktor Penyebab Perceraian Ekonomi Tidak Ada Keharmonisan Tidak Ada Tanggungjawab 2012 26.073 14.878 8.761 2013 25.192 12.391 8.446 2014 28.864 16.878 12.744 2015 27.203 15.677 13.303 2016 29.145 22.177 13.626 Sumber : Diolah dari data Faktor Penyebab Perceraian di PTA Bandung (Jawa Barat) Berdasarkan  tabel  5  di  atas, faktor ekonomi yang mendorong pasangan suami isteri mengajukan perceraian dalam keluarga muslim meru- pakan  faktor  dominan.  Secara  empiris, pihak  yang  dirugikan  secara  ekonomi akibat  perceraian  ialah  wanita.  Bera- khirnya  perkawinan  akan  membawa beberapa dampak sosial, misalnya mempersempit  jaringan  sosial  yang berdampak  pada  kurangnya  dukungan sosial,  menyebabkan  pengalaman  hidup negatif dan penderitaan psikologis,  serta menyebabkan  kesulitan  ekonomi  bagi perempuan. 7
Faktor  pertama  penyebab  perce- raian  ialah  faktor  ekonomi.  Menurut seorang  informan,  perceraian  di  Kabu- paten  Sumedang  Jawa  Barat  disebabkan oleh  persoalan  ekonomi  dan  tempat tingggal.  Suami  isteri  di  wilayah  ini demikian  rentan  terhadap  perceraian. Rata-rata  isteri  menuntut  kehidupan yang  lebih  layak.  Membandingkan dengan kemajuan tetangga  dan keluarga lainnya semakin mendorong isteri untuk cepat  memperoleh  banyak  harta.  Hal  ini berbeda  sekali  dengan  pasangan  suami isteri  di  luar  Jawa.  Menurut  informan saat  bertugas  di  luar  Jawa,  di  wilayah Batu  Sibau  Kalimantan  Barat  misalnya, para  isteri  lebih  banyak  “nerima”
keadaan ekonomi rumah tangga
sehingga  mereka  mampu  bertahan.
Keadaan  ini  berbeda  dengan  kondisi para isteri di Kabupaten Sumedang yang menuntut hidup lebih cepat layak. 8
Di  Pengadilan  Agama  Ciamis, cerai  gugat  diajukan  oleh  isteri  karena tidak puas dengan keterbatasan ekonomi yang  dimiliki  suami.  Daya  tarik  dunia yang  menyilaukan  telah  menyeret  para isteri  untuk  mengguat  suami  karena tidak mampu memberikan nafkah kepada  keluarga.  Kondisi  perekonomian keluarga  yang  lemah  membuat  para isteri tidak tahan berada dalam himpitan beban keuangan. Perceraian adalah jalan yang ditempuhnya. Para suami khususnya di Kabupaten Ciamis menjadi “pesakitan” karena tidak mampu membuat isteri “senang”. 9
Di Pengadilan Agama, perceraian dengan  alasan  ekonomi  terjadi  dalam beberapa  bentuk,    yaitu  suami  tidak bekerja  sehingga  tidak  dapat  menafkahi isteri  dan  anaknya,  suami  bekerja  akan tetapi  mempunyai  penghasilan  kecil yang  tidak  seimbang  dengan  kebutuhan yang  diperlukan  isteri  dan  anaknya, suami  bekerja  akan  tetapi  tidak  mau memberi  nafkah  isteri  dan  anaknya, suami  bekerja  dan  mempunyai  peng- hasilan  tinggi  tetapi  nafkah  yang
diberikan  kecil  dan  tidak  memenuhi kebutuhan  isteri  dan  anaknya,  suami isteri  sama-sama  bekerja  akan  tetapi penghasilan  keduanya  tidak  mencukupi menuhi  kebutuhan  sehari-hari,  isteri banyak menuntut nafkah yang lebih akan tetapi  suami  tidak  mampu  memenuhi permitaan  isteri,  hidup  di  lingkungan orang  kaya  yang  berbeda  profesi,  isteri terpengaruh  gaya  hidup  teman-temanya atau  tetangganya  yang  hidup  serba kemewahan.
Di  Pengadilan  Agama  Cimahi, ada  seorang  suami  sebagai  pengusaha namun  tidak  menafkahi  isteri  secara layak, Kemudian sang isteri mengajukan gugatan  ke  Pengadilan  Agama  Cimahi dengan tuntutan pemenuhan nafkah yang layak.  Setelah  adu  bukti  oleh  masing- masing  kuasa  hukumnya,  majelis  hakim menyimpulkan bahwa sang suami mampu  menafkahi  isterinya  lebih  layak lagi.  Oleh  karena  itu  majelis  hakim mengabulkan  gugatan  nafkah  yang diajukan isteri dan suami harus membayar  nafah  yang  dilalaikannya yang selama ini diberikan alakadarnya. 10
Penelitian  ini  belum  berhasil mengungkap  beberapa  putusan  Penga- dilan Agama mengenai alasan perceraian dengan  sebab  ekonomi  yang  digugat oleh  pihak  isteri  kepada  suami  dilihat dari  segi  nomimal  yang  diberikan penggugat/  suami.  Secara  hukum  kewa- jiban  memberi  nafkah  yang  mesti  bisa dituntut  kepada  suami  bukanlah  nafkah yang  memenuhi  rasa  kepuasan  isteri, tetapi  atas  dasar  kemampuan  suami. Apabila  alasan  perceraian  dengan  sebab ekonomi  yang  didasari  atas  ketidak- puasan  isteri  atas  keadaan  ekonomi, kemudian  mereka  bercerai,  maka  mesti berhati-hati dengan tindakan yang tergesa-gesa ini. Disebutkan dalam hadis sahih  dari  Jabir  bin  Abdillah  RA bahwasanya  Nabi  Muhammad  SAW bersabda:
“ Sesungguhnya,  singgasana  iblis berada  di  atas  laut.  Dia  mengutus  para
pasukannya.  Setan  yang  paling  dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka, ada yang melapor, ‘Saya telah melakukan godaan ini.’  Iblis  berkomentar,  ‘Kamu  belum melakukan  apa-apa.’  Datang  yang  lain melaporkan,  Saya menggoda seseorang, sehingga  ketika  saya  meninggalkannya, dia  telah  bepisah  (talak)  dengan istrinya.’  Kemudian,  iblis  mengajaknya untuk  duduk  di  dekatnya  dan  berkata, ‘Sebaik-baik setan adalah kamu.’ ” (HR. Muslim, No. 2813)
Para  isteri  juga  perlu  bersabar dan  tidak  tergesa-gesa  untuk  memu- tuskan  bercerai  karena  sebab  ekonomi. Kesabaran  yang  dimaksud  di  sini  ialah dengan  memandang  penghasilan  suami secara  proporsional.  Apabila  suami sudah  bekerja  namun  hasilnya  tidak memuaskan atau tidak mencukupi, maka secara  hukum  si  suami  telah  melak- sanakan kewajibannya. Tidak ada alasan bagi  isteri  untuk  menggugat  cerai  atas sebab  ekonomi  di  mana  suami  masih memberi  nafkah  namun  tidak  cukup. Berbeda  dengan  suami  yang  tidak memberi  nafkah  sama  sekali,  dia  telah melanggar  taklik  thalak  dan  inilah  yang menjadi  alasan  isteri  menggugat  suami karena melanggar taklik talak.
Sebuah  hadits  mengatakan,  dari Tsauban  RA  bahwa  Nabi  Muhammad SAW  bersabda  :    “ Wanita  mana  pun yang meminta suaminya untuk menceraikannya, tanpa ada alasan yang dibenarkan,  maka  dia  diharamkan mencium  bau  surga .”  (HR.  Ahmad  dan Ibnu  Majah;  dinilai  sahih  oleh  Syu’aib al-Arnauth).
Hadis  ini  tidak  berarti  bahwa suami yang tidak memberi nafkah bebas dari  tanggung-jawab  menafkahi.  Bagi para  istri  yang  tidak  mendapat  hak nafkah  dari  suami,  maka  seorang  isteri berhak  menuntut  suami  untuk  menu- naikan  kewajibannya.  Namun  bagi suami  yang  telah  menjalankan  kewaji- bannya  memberi  nafkah  dan  isteri
merasa  kekurangan  atas  pendapatan suami  maka  berkompromilah  dengan mencari jalan bersama, misalnya menen- tukan  skala  prioritas  kebutuhan  primer dan mengakhirkan kebutuhan sekunder.
Dengan demikian, problem ekonomi  yang  belum  demikian  rumit dapat  diantisipasi  oleh  masing-masing pasangan  dengan  menggunakan  skala prioritas.  Tidak  semua  keinginan  bisa terpenuhi  dengan  gaji  suami.  Bisa mendahulukan  yang  paling  penting, kemudian yang penting. Kebutuhan yang sekiranya  bisa  ditahan,  maka  tahanlah sampai dirasakan mampu untuk dimiliki.
Kedua,  faktor  penyebab  percera- ian  dalam  keluarga  muslim  di  Jawa Barat  ialah  tidak  ada  keharmonisan. Secara  teoritis,  keharmonisan  dalam hukum  perkawinan  Islam  disetarakan dengan  sakinah,  yaitu  keluarga  yang dibangun  dengan  perkawinan  yang  sah, terpenhi kebutuhan spriritual dan meterial  secara  seimbang,  diliputi  kasih sayang  antar  anggota-anggota  keluarga- nya  satu  sama  lain  dan  mampu  meng- implementasikan kandungan ajaran Islam. 11 Sebaliknya,  lawan  dari  kata keluarga harmonis adalah keluarga tidak harmonis.  Inilah  yang  sering  dijumpai dalam putusan pengadilan agama sebagai  sebab  suami  isteri  mengajukan perceraian  karena  tidak  harmonisnya hubungan  suami  isteri  pada  khususnya, kebutuhan  spiritual  dan  materialnya tidak  terpenuhi,  tidak  ada  kasih  sayang dan kurang mengamalkan ajaran agama.
Dalam  praktiknya  di  pengadilan agama,  perceraian  dengan  sebab  tidak ada  keharmonisan  ditunjukkan  dalam beberapa bentuk. Mulai dari yang sepele sampai  dengan  yang  berat,  yaitu  hadir- nya  pihak  ketiga,  perbedaan  prinsip, kurang komunikasi, bosan dengan pasangan, sibuk dengan pekerjaan, tidak terbuka  dan  sebagainya.  Bentuk-bentuk ketidakharmonisan  itu  dapat  juga  bisa berujung pada tindakan kekerasan
kepada  salah  satu  pasangan  sehingga hubungan  suami  isteri  sudah  tidak mampu lagi dipertahankan.
Misalnya dalam putusan Nomor : 138/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.  Putusan  ini berbicara  mengenai ketidak harmonisan pasangan  suami  isteri  yang  dipicu  oleh perbedaan pendapat diantara mereka dan terus  menerus  berselisih  bahkan  akibat perselisihan itu suami tidak memberinya nafkah,  tidak  mengayomi  dan  melin- dungi keluarga dan sering pergi meninggalkan  rumah  tanpa  alasan  yang jelas apabila sedang marah-marah.
Demikian  pula  putusan  Penga- dilan  Agama  Karawang  nomor  0554/ Pdt.G.2015/ PA.Krw  tentang cerai gugat. Perceraian didasari alasan rumah- tangga  penggugat  dan  tergugat  tidak harmonis  disebabkan  tergugat  bersikap kasar. Dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi  Nomor  2139/Pdt.G/2016/PA.Bks ketidakharmonisan  dilatarbalakngi  kare- na perselingkuhan dan kurangnya pemberian  nafkah  suami  kepada  isteri.
Perkara  cerai  gugat  Nomor  :  3293/-
Pdt.G/2012/PA.Mjl  ketidakharmonisan dilatarbelakangi oleh suami malas bekerja  sehingga  kebutuhan  ekonomi  di dalam  rumah  tangga  tidak  mencukupi. Di  Pengadilan  Agama  Bandung  perkara Nomor  1730/Pdt.G/2016/PA.Badg.  ten- tang  cerai  talak  menyebutan  bahwa ketidakharmonisan dilatarbelakangani oleh  isteri  yang  sering  membangkang (Bersikap  kasar)  terhadap  Pemohon sehingga  Termohon  sudah  tidak  bisa menghargai dan menghormati Pemohon.
Beberapa  putusan  pengadilan agama  di  atas  mengenai  ketidak- harmonisan pasangan suami isteri dalam perkawinan yang berujung pada perceraian  dilatarbelakangi  oleh  sikap dan  perilaku  salah  satu  pihak,  yaitu nusyuz,  perselingkuan,  kekerasan  dan perbedaan  prinsip  serta  kekurangan pemberian  nafkah.  Masalah-masalah  ini rata-rata hampir terjadi di setiap
pengadilan  agama  di  wilayah  Jawa Barat. Ketidakharmonisan sesungguhnya merupakan  rukun  dalam  menjalankan kehidupan  rumah  tangga,  yang  disebut di  dalam  al-Quran  dengan  kata sakinah . Apabila  dalam  kehidupan  keluarga hubungan suami dan isteri tidak harmonis  yang  dilatarbelakangi  oleh beberapa  sebab  maka  perkawinan  akan mudah goncang.
Konsep keharmonisan dalam keluarga  bukan  ranah  ilmu  hukum. Bahkan Undang-Undang Republik Indo- nesia  Nomor  52  tahun  2009  Tentang Perkembangan  kependudukan  dan  Pem- bangunan  Keluarga  tidak  mengatur pengertian  keluarga  harmonis.  Kehar- monisan  dalam  keluarga  merupakan aspek  psikologis  setiap  insan.  Keluarga harmonis  ialah  kondisi  keluarga  yang seimbang  dan  serasi  dalam  hal  komuni- kasi,  terpenuhi  kebutuhan  material  dan spriritual  di  antara  anggota-anggot kelulargnya.  Keserasian  dan  keseimba- ngan  dalam  segenap  aspek  di  dalam keluarga merupakan pondasi bagi kokohnya perkawinan.
Keluarga  harmonis  mesti  diba- ngun  atas  dasar  hubungan  fisik  dan mental yang kokoh. 12 Adanya keseimba- ngan  fisik  dan  mental  atau  keseim- bangan  kebutuhan  material  dan  spiritual dalam  keluarga  hanya  bisa  diwujudkan dengan  adanya  kemauan  dan  keinginan dari suami isteri khususnya dan anggota- nggota  keluarga  yang  ada  dalam  rumah tangga  itu.  Apabila  hanya  salah  satu pihak yang bersedia mewujudkan keserasian  dan  keseimbangan  tersebut maka  mewujudkan  keluarga  harmonis hanya  utopia  belaka.  Beberapa  kasus perceraian di pengadilan agama menjadi contoh  bahwa  bangunan  keharmonisan ambruk  karena  salah  satu  pihak  tidak nampak komitmen dan keserasian dengan  pasangannya  dalam  membangun keluarga harmonis.
Faktor  penyebab  ketiga  percerai- an dalam keluarga muslim di Jawa Barat
ialah tidak adanya tanggungjawab. Tidak ada  tanggungjawab  merupakan  bagian dari  perbuatan nusyūz baik  dilakukan oleh  suami  maupun  isteri.  Namun demikian, tidak ada tanggungjawab lebih didominasi suami daripada isteri dibeberapa  tempat,  tak  terkecuali  di Jawa Barat. 13 Nusyūz atau pembangkangan  yang  terjadi  kepada suami dan isteri merupakan pembangkangan  salah  satu  pihak  dalam melanggar  atau  tidak  melaksanakan kewajiban  mereka  masing-masing  seba- gaimana mestinya. 14 Akibatnya melahir- kan  sikap  tidak  tanggungjawab  kepada masing-masing pasangan.
Tidak  ada  tanggungjawab  adalah perbuatan  yang  membiarkan  pasangan dan  anggota  lainnya  dalam  keadaan tidak  dipelihara.  Dalam  praktiknya  di pengadilan agama, tidak ada tanggungjawab    disebabkan  salah  satu pihak  terutama  suami  meninggalkan isteri  tanpa  alasan  yang  jelas,  tidak memberi  nafkah  kepada  isteri  seperti pada  putusan  Pengadilan  Agama  Bogor Nomor  446/Pdt.G/2011/  PA.Bgr,  dan putusan Pengadilan Agama Garut
Nomor  64/Pdt.G/2015/PA.Grt  tentang ketiadaan  tanggungjawab  suami  di dalam memberi nafkah.
Dalam  berumah  tangga,  suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban.  Kewajiban  suami  terhadap isterinya  antara  lain  menggauli  dengan cara  yang  baik,  memberi  nafkah,  dan lain-lain.  Pada  banyak  kasus,  ketiadaan tanggungjawab  terjadi  karena  laki-laki tidak bertanggungjawab memberi nafkah, meskipun perbuatan tidak tanggungjawab  bisa  saja  muncul  dari isteri  karena  melalaikan  kewajiban  di dalam rumah tangga. Ketika suami tidak bertanggungjawab  dengan  cara  tidak memberi  nafkah,  maka  isteri  akan mengajukan  gugat  cerai  ke  pengadilan agama  sebagaimana  disebutkan  dalam KHI  pasal  116  poin  (b)  bahwa  “salah satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain
selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”
Uraian-uraian  di  atas  mengenai faktor  penyebab  perceraian  yang  terjadi dalam  keluarga    muslim  di  Jawa  Barat, yang  terdokumentasikan  dalam  putusan pengadilan  agama,  jika  dikaji  secara sosiologis maka akan melahirkan deskripsi  perceraian  yang  menarik, terutama dipandang dari tiga pendekatan yang  digunakan,  seperti  teori  struktural fungsionalis  dengan  pendekatan  konsep struktur,  fungsi,  disfungsi  dan  ekui- libirum.  Kemudian  perceraian  dalam prespektif teori interaksionimse simbolik dengan  pendekatan  simbol,  interaksi, makna  dan  definisi  serta  perspektif konflik  yang  menggunakan  konsep kekuasaan,  persaingan,  eksploitasi  dan pertentangan.
Melalui  pendekatan  fungsional. tentang  penyebab  perceraian  di  atas menegaskan temuan riset lainnya bahwa dalam relasi  suami isteri  yang suaminya menganggur sangat rentan dengan perceraian.  Hal  ini  didukung  dengan data-data  di  pengadilan  agama  di  Jawa Barat bahwa penyebab ekonomi menjadi penyebab utama perceraian. Tiga penye- bab  perceraian  sebagaimana  dikemuka- kan  di  atas  bermuara  pada  satu  pasal dalam  KHI  Pasal  116  Huruf  f,  yaitu perselisihan  yang  terus  menerus  antara suami isteri. Pengaturan alasan percerai- an dalam pasal 116 ini  secara fungsional menyuburkan  pasangan  suami  isteri mengajukan perceraian. Hal ini ditunjukkan  dengan  melonjaknya  angka perceraian  di  pengadilan  agama  di  Jawa Barat dengan dengan tiga sebab dia atas yang  bermuara  pada  salah  satu  alasan dalam  Pasal  116  KHI  Huruf  f  yaitu terjadi perselisihan yang terus menerus.
Dalam pendekatan konflik, perceraian  merupakan  kontentasi  kuasa suami  dan  isteri  atas  salah  satu  pihak,
dimana terjadi pergeseran keseimbangan kekuasaan.  Jika  dahulu  suami  mengen- dalikan ekonomi, maka perempuan tidak memiliki banyak alternatif untuk
mengarungi  perkawinan  yang  gagal. Namun dewasa ini, pergeseran kuasa itu dimiliki  oleh  perempuan  yang  ditunjuk- kan  dengan  tingginya  gugat  cerai  ke pengadilan  agama  yang  diajukan  oleh isteri  karena  kuasa  laki-laki  atas  ekono- mi  sangat  lemah.  Sedangkan  menurut pendekatan  interaksionisme  simbolik, perceraian  memiliki  makna  simbolik sebagai  tindakan  rasional.  Rasionalisasi inilah  yang  menjadi  dasar  suami  isetri melauukan perceraian. 15
C. Strategi  Mencegah  Peningkatan Perceraian dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat Melonjaknya  jumlah  perceraian di  Jawa  Barat  menunjukkan  kerapuhan ikatan perkawinan dalam keluarga muslim. Efek jangka pendek dan jangka panjangnya  akan  menimpa  anak-anak pasangan  suami  isteri  yang  bercerai. Studi  ini  kemudian  mencari  berbagai langkah  dan  upaya  agar  lonjakan  angka perceraian  relatif  konstans  dan  bisa menurun.  Beberapa  langkah  yang  bisa ditempuh adalah:
1. Pendidikan dalam keluarga
Pendidikan  di  dalam  keluarga yang  terkait  dengan  penyiapan  generasi yang  siap  menjadi  calon  ayah  dan  ibu perlu dirancang sejak dini. Anak-anak di dalam  keluarga  bukan  hanya  dilatih  dan diajarkan  serta  disiapkan  untuk  mengu- asai  ilmu  pengetahuan  tertentu  melain- kan  juga  dilatih  dan  disiapkan  menjadi calon ayah/suami dan ibu/isteri.
Berdasarkan  studi  dari  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI) mengenai  persiapan  seseorang  menjadi calon  ayah  dan  iibu  ditemukan  data bahwa  sebanyak  25%  calon  ayah  yang belajar bagaimana mendidik anak. Sebanyak  20%  dari  calon  ayah  yang
mencari  informasi  bagaimana  menyiap- kan  diri  menjadi  calon  ayah  sebelum perkawinan dan sebanyak 30% calon ibu saat  akan  menikah  mencari  informasi bagaimana  mendidik  anak  secara  ber- sama-sama. 16 Berdasarkan  studi  ini, nampaknya  penting  sekali  apabila  para orang tua di dalam keluarga mendorong, melatih  dan  mengajarkan  bagaimana menyiapkan  diri  menjadi  seroang  calon ayah dan ibu kelak.
Langkah  pertama  adalah  inter- nalisasi nilai-nilai agama dalam keluarga.  Peran  orang  tua  menyiapkan pendidikan  agama  bagi  anak-anaknya sangat  amat  penting.  Di  dalam  agama diajarkan  mengenai  banyak  hal  tentang menghadapi  kehidupan  yang  tidak  bisa dipecahkan  menggunakan  nalar  saat mereka  kelak  dewasa  dan  berumah tangga.  Mengatasi  kecewa,  kemarahan dan  bersikap  sabar  dan  ikhlas  diajarkan di  dalam  agama.  Bagaimana  anak diajarkan  dengan  penjelasan  agama mengenai  makna  kecewa,  marah,  sabar dan ikhlas.
Di  dalam  al-Quran  surat  al- Tahrim  ayat  6  dijelaskan  bahwa  Allah memerintahkan  supaya  setiap  insan menjaga  dirinya  dan  keluarganya  dari ancaman  api  neraka.  Secara  logika, perintah  ini  datangnya  dari  yang  Maha Tahu  tentang  segala  urusan  sehingga bagi setiap  yang beriman perintah untuk menjaga  diri  dan  keluarga  dari  api neraka  dalam  segenap  dimensinya  akan dilakuka  dengan  cara  menjalankan perintah-Nya  dan  menjauhi  larangan- Nya.
Intinya,  pendidikan  agama  yang diajarkan  di  dalam  keluarga  akan menjadi  benteng  yang  mampu  mengen- dalikan  seseorang  untuk  bertindak  lebih hati-hati  karena  setiap  perbuatan  yang dilakukan tanpa perhitungan akan melahirkan dosa, setidaknya dosa tersebut  akan  menjerumuskannya  ke neraka.
Langkah  kedua  ialah  melatih anak menyelesaikan masalahnya sendiri. Sebagaimana orang dewasa, kelak anak- anak  akan  menghadapi  masalah  dengan tantangan  yang  berbeda  dengan  orang tuanya.  Latih  sejak  dini  oleh  orang  tua untuk  memandirikan anak dengan bebas menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalnya  untuk  makan  sendiri,  memilih baju  sendiri  dan  membereskan  tempat tidurnya sendiri. Melatihkan anak menyelesaikan masalahnya sendiri secara  tidak  langsung  mereka  sudah secara otomatis apabila kelak menghadapi masalahnya dalam perkawi- nan akan diselesaikannya secara mandiri dengan pasangannya.
Langkah  ketiga  ialah  latihan kepemimpinan.  Anak-anak  merupakan kader dan generasi penerus orang tuanya kelak. Mereka perlu disiapkan sejak dini dalam  keluarga  menjadi  pemimpin, khususnya  bagi  dirinya  dan  bagi manusia pada umumnya. Melatih kepemimpinan  dengan  cara  menyusun rencana,  baik  dalam  studi  maupun  cita- cita,    menyusun  skala  prioritas  dengan menetapkan  jadwal  yang  tersusun  rapi sebagai  acuan  di  dalam  merealilsasikan rencananya,  belajar  kompromi  dan toleransi  dengan  cara  siap  mendengar gagasan  dan  masukan  orang  lain  dan menjaga kesehatan agar mereka menjadi manusia  yang  tangguh.  Dengan  matih mereka  menjadi  pemimpin,  secara  tidak langsung anak-anak kelak akan bertanggungjawa  mengenai  posisi  diri- nya, apakah dia sebagai suami atau isteri dalam  perkawinan  karena  mereka  sejak dini dalam keluarga sudah diajarkan me- ngenai kepemimpinan.
Langkah  keempat  ialah  melatih anak  menyelesaikan  urusan  rumah tangga.  Berbagi  peran  dalam  menye- lesaikan tugas-tugas rumah tangga  perlu dilatihkan  sebagai  bekal  kelak  mereka menjadi  ayah  dan  ibu.  Caranya  ajarkan kepada  mereka  mengenai  manfaat  dari kegiatan  menyelesaikan  tugas  rumah
tangga,  mulai  cara  manata  kamar,  buku pelajaran, baju  kotor, menyapu ruangan, menyapu  halaman,  menyimpan  sepatu dan sebagainya.
Menyiapkan  anak-anak  menjadi calon  ayah  dan  calon  ibu  dalam pendidikan keluarga merupakann bentuk penyadaran  sejak  dini  bahwa  mereka kelak akan menjadi ayah dan ibu. Ketika mereka  dewasa  dan  berumah  tangga, para  orang  tua  sudah  yakin  bahwa apabila  mereka  menghadapi  problem  di dalam  perkawinannya  maka  mereka akan  mampu  mengatasi  masalahnya sendiri  karena  mereka  telah  diajarkan melalui  pendidikan  agama  dan  dilatih mengahadpi  masalah  secara  mandiri. Pendidikan  perkawinan  tidak  diajarkan pada  banyak  sekolah,  melainkan  perlu dilatihkan  kepada  anak-anak  melalui pendidikan keluarga persiapannya.
2. Pendidikan Pra Nikah
Mengapa  pendidikan  pra  nikah penting?  Menurut  Olson  dan  Defrain pendidikan  pra  nikah  penting  karena banyak  kasus  perceraian  dimana  suami dan  isteri  tidak  siap  menghadapi berbagai masalah persoalan yang muncul  dalam  perkawinan  mereka. 17
Dalam sumber yang sama juga disebutkan  bahwa  sebanyak  96,8% responden  dari  berbagai  latar  belakang agama  mengatakan  penting  dilakuan pendidikan  pra  nikah  bagi  mereka  yang akan melangsungkan pernikahannya.
Bentuk pendidikan pra nikah dapat dilakukan  dalam  berbagai  cara  yaitu dalam bentuk pendidikan/ kursus/ pelati- han dan terintegrasi dalam berbagai kuri- kulum  yang  ada  di  sekolah  dan perguruan  tinggi.  Dalam  bentuk  yang pertama,  model  kegiatan  bisa  dilakukan dengan cara seminar, workshop, konsultasi  pernikahan,  bimbel  perni- kahan  dan  kursus  singkat.  Sedangkan pada  bentuk  yang  kedua  yaitu  yang terintegrasi dengan kurikulum disisipkan dalam  matapelajara  PAI  (Pendidikan
Agama  Islam)  dan  setiap  sekolah  dan perguruan  tinggi  bisa  diajarkan  secara khusus  pelajaran  Ilmu  Perkawinan  yang didalamnya  mencakup  hukum  perka- winan dan psikologi perkawinan.
Pendidikan  pra  nikah  bisa  pula dijadikan  sebagai  salah  satu  syarat melangsungkan  pencatatan  pernikahan di  Kantor  Urusan  Agama.  Pelak- sanannya perlu dilakukan secara sungguh-sunggguh  dan  bukan  mengejar formalitas memperoleh sertifikat pendidikan  pra  nikah.  Setidaknya  bisa dilakukan selama 16 jam dalam waktu 2 hari.
Bahan  ajar  yang  diberikan  dalam pendidikan  pra  nikah  disajikan  secara mendalam  namun  mudah  dicerna,  mulai dari  hukum-hukum  pernikahan,  mana- jemen  keuangan  keluarga,  psikologi keluarga,  teknik  menyelesaikan  konflik dalam  keluargam  bahkan  sebagaimana dikatakan  Carrol  dan  Doherti  bahwa pendidikan  pranikah  berisi  informasi pengetahuan  dan  pelatihan  ketrampilan dasar  terkait  dengan  aspek-aspek  yang diharapkan  dapat  memperkuat  relasi pasangan  agar  mampu  mempertahankan hidup pernikahan mereka. 18
Berdasarkan  paparan  di  atas, pendidikan pra nikah diperlukan sebagai salah  satu  bentuk  pencegahan  dini menghadapi problem perkawinan. Pendidikan  pra  nikah  sebagai  upaya penyelematan pernikahan, karena menyelamatkan  pernikahan  tidak  hanya dilakukan  setelah  pernikahan  itu  sedang berlangsung. 3. Teknik Menyelesaikan Konflik Suami Isteri Mencegah  terjadinya  perceraian dalam  keluarga  muslim  di  Jawa  Barat dilakukan  dengan  membekali  pengeta- huan kepada suami isteri teknik menyeesaikan  konflik  perkawinan.  Ada banyak cara yang bisa dilakukan, namun sudahkah  pasangan  suami  isteri  dalam
keluarga  mulism  khususnya  di  Jawa Barat mengetahui dan memahaminya.
Di  dalam  al-Qur’an  secara  khusus dijelaskan  mengenai  metode  menyele- saikan konflik dan bisa digunakan untuk membantu  menyelsaikan  konflik  antara suami isteri dalam perkawinan, yaitu :
1. Berperilaku lembut.
Dalam menghadapi  konflik  perkawinan, salah  satu  pihak  atau  kedua-duanya hendaklah menahan amarahnya agar masalah  bisa  diselesaikan  dengan hati  yang  tenang.  Dalam  al-Quran surat  al-Imran  ayat  159  disebutkan bahwa “hendaklah berperilaku lemah lembut karena apabila berlaku kasar maka mereka akan lari dari sekelilingmu;
2. Memberi  nasihat.  Cara  menghadapi konflik dalam perkawinan dilakukan dengan  memberi  nasihat  kepada salah  satu  pihak.  Jelas  sekali dinyatakan dalam  surat  al-Nisa ayat 34-35,  Allah  Ta’ala  Berfirman: “ Wanita-wanita yang kamu
khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka ....” 3. Saling  memaafkan.  Konflik  yang terjadi  diantara  suami  istri  ada kalanya demikian rumit dan adakalanya sederhana. Konflik berat dan ringan bisa diselesaikan dengan cara  memberi  maaf  kepada  salah satu  pihak.  Hal  ini  memang  berat, namun pahalanya bagi  mereka  yang memaafkan  amatlah  besar.  Allah berfirman  di  dalam  al-Quran  surat al-Baqarah ayat 26 bahwa
“perkataan  yang  baik  dan  memberi maaf  lebih  baik  dari  sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan  (perasaan  si  pene- rima). Secara psikologis menurut
Cahyadi  Takariawan 19 ada  5  model penyelesaian  konflik  antara  suami  istri yaitu model menghindari konflik berlanjut  dimana  suami  dan  atau  isteri mengalihkan  pembicaraan  saat  tema
pembicaraan  mengarah  ke  konflik. Model  mengalah  yaitu  suami  dan  atau isteri merelakan dirinya untuk mengalah kepada yang lain tanpa harus menyelesaikan penyelesaian. Model diskusi, yaitu suami dan istri mendiskusikan  masalah  yang  mereka hadapi  secara  sungguh-sungguh  dalam waktu  dan  kondisi  yang  tepat,  model kompetensi  yaitu menyelesaikan konflik yang  dihadapi  oleh  suami  dan  isteri kepada  seseorang  yang  ahli  dalam bidangnya  dan  model  melupakan  yaitu suami  dan  istri  bersepakat  untuk melupakan  konflik  yang  sedang  mereka hadapi.
4. Pembenahan  Pemeriksaan  Perce- raian di Pengadilan Agama Pengadilan  Agama  di  Jawa  Barat sebagai  benteng  terakhir  yang  mewakili negara  merupakan  institusi  pemutus penyelesaian sengketa perkawinan. Sudah tak berbilang kasus-kasus perkawinan yang diselesaikan di pengadilan  agama  berakhir  dengan perceraian.  Ada  yang  menuduh  bahwa pengadilan  agama  terlalu  memudahkan perceraian  sehingga  setiap  permohonan perceraian  ke  pengadilan  agama  99,9% akan  dikabulkan.  Namun  benarkah bahwa  pengadilan  agama  seperti  itu  ? Menurut  penulis  amat  tergesa-gesa  dan gegabah  kalau  melonjaknya  angka perceraian di Jawa Barat dialamatkan ke pengadilan  agama  saja,  sebab  persoalan konflik perkawinan sebagaimana dipaparkan  di  atas  perlu  diselesaikan secara seistemik dari hulu ke hilir. Tidak dipandang  parsial  dengan  menempatkan pengadilan  agama  yang  berposisi  dihilir sebagai  institusi  yang  menyelesaikan konflik perkawinan ini dipandang mempermudah perceraian. Pengadilan agama perlu
melakukan  berbagai  langkah  pembe- nahan  yang  bertujuan  agar  penyelesaian perceraian  berakhir  dengan win-win solution dimana  para  pihak  yang berperkara dapat menahan dan mencabut
perkaranya  karena  perdamaian  lebih utama  dilakukan.  Oleh  karena  itu beberrapa  langkah  yang  bisa  dilakukan pengadilan agama mengatasi meningkatnya angka perceraian dilakukan sebagai berikut: 1. Pemberian reward bagi  hakim  yang berhasil  memediasi.  Banyak  kasus konflik  perkawinan  yang  dimediasi berakhir  dengan  kegagalan.  Guna membangkitkan  kegigihan  hakim memediasi,  hendaklah  para  hakim yang  berhasil  memediasi  sengketa perkawinan  diberi reward yang pantas,  misalnya  kalau  dalam  1 tahun berhasil memediasi 25 sengketa  perkawinan  maka  akan diberi  kemudahan    memperoleh promosi dan mutasi;
2. Keberanian  hakim  menolak  permo- honan  cerai.  Cerai  gugat  dan  cerai thalak, secara hukum boleh dilakukan  oleh  pasangan  suami isteri. Bahkan dalam fiqh munakahat para ulama telah
membagi  hukum  perceraian,  yaitu perceraian  yang  wajib,  haram, sunnah, mubah dan makruh. Namun dalam  praktiknya,  ada  beberapa perkara  yang  sumir,  seperti  saksi hanya  mendengar  suami  dan  isteri berselisih,  pemohon  hanya  menga- jukan 1 saksi, pesekongkolah perceraian  yang  diajukan  ke  pe- ngadilan diputus dengan
dikabulkan,  padahal  jika  kasus serupa  diajukan  ke  Pengadilan Tinggi  Agama,  banyak  juga  yang ditolak  permohonan  bandingnya dengan  alasan  alat  bukti  yang diajukan pemohon tidak kuat karena saksi  baru  pada  taraf  mendengar misalnya.
Oleh karena itu, ketajaman  indera  ke  enam  yang mesti  dimiliki  para  wakil  Tuhan  di muka  bumi  ini  mesti  tearasah dengan baik sehingga dalam perkara-perkara  yang  tidak  cukup
pembuktian, masalahnya terlalu sederhana  dan  tidak  rumit  yang memunkingkan  tingkat  perselisihan mereka belum membahayakan maka permohonan seperti itu dapat ditolak. Adakalanya, alasan gugatan itu sepele, misalnya karena tergugat tidak  mau  lagi  datang  ke  tempat mertua  penggugat  ditambah  lagi bahwa tergugat jarang membereskan rumah  menjadi  sebab  terjadinya perselisihan. Dalam kasus ini, hakim  sering  terbawa  arus  pada kebenaran  formil  sehingga  atas alasan  itu  saja  perkawinan  dapat berakhir dengan perceraian. 20
3. Pembenahan  dalam  pemeriksaan putusan verstek . Perkara yang diputus di pengadilan agama mayoritas  diputus  tanpa  kehadiran tergugat.  Jika  perkara  yang  diputus mengenai sengketa perkawinan sebagai  perkara  yang  mayoritas yang  menjadi  kewenangan  absolut pengadilan  maka  mudah  diduga kalau proses mediasi tidak akan bisa dilakukan.  Putusan  verstek  legal secara  hukum.  Namun  dalam  kasus perceraian terdapat kelemahan dian- taraya  ketika  tergugat  tidak  hadir dalam persidangan hakim tidak akan bisa mengupayakan perdamaian sebagaimana  diamanatkan  dalam undang-undang,  hakim  juga  hanya memeriksa alat bukti dari pemohon/penggugat, termasuk memberikan hak jawab bagi
tergugat  tidak  ada.  Oleh  karena  itu, guna  meraih  hak-hak  keadilan  bagi kedua  belah  pihak  maka  diperlukan pemanggilan  dengan  dua  lembar panggilan  yaitu  kepada  kantor  desa dan prinsipalnya. Selain itu mewajibkan pihak-pihak yang
bersengketa  hadir  di  persidangan sekalipun  menurut  hukum  acaranya tidak  diatur,  namun  guna  meraih keadilan  bagi  kedua  belah  pihak
tidak  ada  salahnya  jika  para  pihak keduanya hadir.
4. Menyelenggarakan  program  ketaha- nan  keluarga.  Program  ini  meru- pakan  program  eksekutif  bukan program Pengadilan Agama. Namun pemerintah  daerah  dan  pemerintah pusat  dapat  memberikan  penghar- gaan  ketahanan  keluarga  kepada bupati, camat dan kepada desa yang rendah tingkat perceraiannya.
Menyiapkan  sebuah  ketahanan keluarga dari ancaman perceraian membutuhkan road  map (peta  jalan) yang  jelas.  Eksekutif  dalam  hal  ini institusi-institusi negara, lembaga
yudikatif,  lembaga  formal  pendidikan dan lembaga non formal seperti keluarga dan lingkungan masyarakat bahu membahu  menyiapkan  calon-calon  ayah dan ibu dalam program mereka. Penguatan  ketahanan  keluarga  perlu dirancang dengan jangka panjang. Dengan  bersinerginya  semua  institusi itu,  maka  tidak  ada  lagi  kambing  hitam yang  perlu  disalahkan  atas  tingginya angka perceraian.

## D. Penutup
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:
1. Faktor-faktor  penyebab  tingginya angka  perceraian  dalam  keluarga muslim di Jawa Barat  karena faktor ekonomi,  tidak  ada  keharmonisan dan tidak ada tanggungjawab. Faktor-faktor  ini  menjadi  pemicu perceraian karena pengetahuan mereka  mengenai  ilmu  perkawinan sangat minim sehingga ketika pasangan  suami  isteri  menghadapi gangguan ekonomi mmisalnya dalam  keluarga  segera  menyele- saikan dengan perceraian;
2. Strategi mencegah peningkatan jumlah  perceraian  dalam  keluarga muslim  di  Jawa  Barat  dilakukan secara  sistemik  dari  hulu  ke  hilir yaitu  dengan  melibatkan  sejumlah institusi  negara  dan  masyarakat. Strategi  pencegahan  ini  dilakukan dalam  jangka  panjang  dengan road map yang jelas.
Catatan Akhir:
1 Abū  Abdillah  Muḥammad  bin  Aḥmad al-Anṣarī  al-Qurt ̣ ubī. al–  Jāmi’  li    Aḥkām  al- Qurān (Kairo  :  Dār  al-Katib  al-Arabī,  1967), XVI: 16-17.
2 Diolah  dari  stadok  (statistik  dan dokumentasi) Badilag Tahun 2012-2016.
3 Diolah dari data statitik pernikahan pada Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam.
4 Badan  Pusat  Statistik, Provinsi  Jawa Barat  dalam  Angka  2017 (Bandung:  Filindo, 2017), hlm, 234
5 Nurhasanah  dan  Rozalinda,  “Persepsi Perempuan  terhadap  Perceraian:  Studi  Analisis Terhadap  Meningkatnya  Angka  Gugatan  Cerai di  Pengadilan  Agama  Padang”  dalam Kafa’ah:
Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol. 4 No. 2 Tahun 2014, Padang, hlm. 184
6 Pasca  Sarjana  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakata, “Tingkat  Perceraian  Pasangan Muslim Berpendidikan Tinggi Makin
Meningkat”, dalam www.pps.uin-suka.ac.id, diakses 3 April 2018.
7 Asniar  Khumas , “Model  Penjelasan Intensi  Cerai  Perempuan  Muslim  di  Sulawesi Selatan.” Jurnal  Psikologi Vol.  42,  No.  3, Desember 2015, hlm. 190.
8 Mukhlish  Budiman  dan  Amri  (Hakim
Pengadilan Agama Sumedang),
Hasil Wawancarra: Sumedang, 19 September 2017.
9 Ahmad  Sanusi  (Hakim  Pengadilan Agama  Ciamis),  Hasil  Wawancara,  Ciamis,  5 September 2017.
10 Admin, “Kejar  Nafkah  Sampai Pengadilan”,  dalam www.hukumonline.com, diakses 8 Oktober 2017
11 Sonhaji, Pedoman  Rumah  Tangga Bahagia ,  (Jawa  Timur:  BP-4  Prop.  Jawa  Timur, 1988), hlm. 3
12 Bungaran Antonius  Simanjuntak, (editor), Harmonius Family : Upaya Membangun Keluarga  Harmonis (Jakarta:  Yayasan  Pustaka Obor Indonesia, 2013). hlm 27
13 Norzulaili  Mohid  Ghazali  dan  Wan Abdul  Fattah  Wan  Ismail, Nusyuz,  Shiqaq  dan
Ahkam  Menurut  Al-Quran,  Sunah  dan  Undang- undang  Keluarga  Islam (Malaysia:  Kolej Universiti  Islam    Malaysia  (KUIM),2007),  hlm. xi.
14 Hasanuddin, Perkawinan  dalam Perspektif  Al-Quran,  (Nikah,  Talak,  Cerai, Rujuk) . (Jakarta:  Nusantara Damai Press, 2011), hlm. 29.
14 Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat  ( Khulu’ ) Di  Indonesia;  Analisis  Kritis Terhadap  Penyebab  dan  Alternatif  Solusi Mengatasinya.”  Dalam Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2014, hlm. 199.
15 Suhadi,  “Pernikahan  Dini,  Perceraian, dan  Pernikahan  Ulang:  Sebuah  Telaah  dalam Perspektif  Sosiologi”, Jurnal  Komunitas ,  Vol.  4 No. 2, 2012, hlm.171-172 16 Yudha  Manggala  P  Putra,  Hanya  25 Persen  Calon  Ayah  Belajar  Mendidik  Anak, dalam  www.republika.co.id,  diakses  5  April 2018.
17
Olson , D.H. & Defrain, J.
(2006). Marriage  &  the  family:  intimacy, diversity  and  streght. (5 rd edition).  Mountain View,  CA:  Mayfield,  sebagaimana  dikutif  oleh Widya Risnawati dalam www.untar.ac.id,
diakses 6 April 2018 18 J.S. Caroll dan W.J.E
Doherty.”Evaluating  the  Effectivenenss  of Premarital  Education:  A  Review of  Outcome
Family Relation”, Journal, 52. 105-118. Diunduh dari www.untar.ac.id/fp/perlukah-pendidikan- pranikah/, pada tanggal 6 April 2018
19 Cahyadi  Takariawan, Wonderful Couple ,  (Solo:  P.T  Era  Adicitra  Intermedia, 2015), hlm. 15
20 Dwi Reiza Menianti, (Petugas Posbakum  Pengadilan  Agama  Bandung),  Hasil Wawancara, Bandung, 20 September 2017

## DAFTAR PUSTAKA
Admin,  “Kejar  Nafkah  Sampai  ke Pengadilan”,  dalam  www.hukum- online.com,  diakses  8  Oktober 2017
Badan  Pusat  Statistik. Provinsi  Jawa Barat dalam Angka 2017 . Bandung: Filindo, 2017.
Budiman,  Mukhlish  dan  Amri  (Hakim Pengadilan  Agama  Sumedang).
Hasil  Wawancara:  Sumedang.  19 September 2017.
Carool,  J.S.  dan    W.J.E  Doherty.
“Evaluating  the  Effectivenenss  of Premarital Education: A Review of Outcome Family Relation”. Journal, 52. 105-118.
Ghazali,  Norzulaili  Mohid,  dan  Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Nusyuz, Shiqaq  dan  Ahkam  Menurut  Al- Quran, Sunah dan Undang- undang Keluarga Islam. Malaysia: Kolej  Universiti  Islam    Malaysia (KUIM), 2007. Hasanuddin. Perkawinan dalam Perspektif Al-Quran, (Nikah, Talak,  Cerai,  Rujuk). Jakarta:
Nusantara Damai Press, 2011.
Khumas,  Asniar.    “Model  Penjelasan Intensi  Cerai  Perempuan  Muslim di  Sulawesi  Selatan”. Jurnal
Psikologi Volume  42,  NO.  3, Desember 2015. Menianti, Dwi Reiza. (Petugas Posbakum Pengadilan Agama Bandung), Hasil Wawancara, Bandung, 20 September 2017) Nurhasanah,  dan  Rozalinda.  “Persepsi Perempuan  terhadap  Perceraian: Studi Analisis terhadap Meningkatnya  Angka  Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang” Kafa’ah:  Jurnal  Ilmiah Kajian Gender Vol. 4 No. 2, 2014. Olson,  D.H.  &  Defrain,  J. Marriage  & the  family:  intimacy,  diversity  and streght . 5 rd edition. Mountain View, CA: Mayfield Pasca  Sarjana  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakata.  “Tingkat  Perceraian
Pasangan  Muslim  Berpendidikan Tinggi  Makin  Meningkat”,  dalam www.pps.uin-suka.ac.id,  diakses  3 April 2018. Putra,  Yudha  Manggala  P,  “Hanya  25 Persen Calon Ayah Belajar
Mendidik Anak”, dalam www.republika.co.id,  diakses  5 April 2018.
al-Qurṭubī,  Abū  Abdillah  Muḥammad bin  Aḥmad  al  Anṣarī  al-. Al- Jami‘u  li    Aḥkam  al-Qur’an.
Kairo:  Dār  al  Kutub  al-Arabī, 1966.
Rais,  Isnawati. “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di  Indonesia;
Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan  Alternatif  Solusi  Mengatasi- nya” Al-‘Adalah Vol.  XII,  No.  1
Juni 2014.
Sanusi,  Ahmad  (Hakim  Pengadilan Agama Ciamis), Hasil Wawancara,  Ciamis,  5  September 2017. Suhadi.“Pernikahan  Dini,  Perceraian, dan  Pernikahan  Ulang:  Sebuah Telaah dalam Perspektif Sosiologi”. Jurnal Komunitas . Vol. 4, no. 2 2012. Simanjuntak, Bungaran Antonius, (editor). Harmonius Family : Upaya Membangun Keluarga Harmonis. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013. Sonhaji. Pedoman Rumah Tangga
Bahagia .  Jawa  Timur:  BP-4  Prop.
Jawa Timur, 1988. Takariawan, Cahyadi. Wonderful Couple .  Solo:  P.T  Era  Adicitra Intermedia, 2015.