Pengelolaan pariwisata tidak hanya tentang kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pelestarian lingkungan,  daya  tarik  dan  ciri  khas tersendiri suatu objek wisata, serta kelompok  sosial  maupun  komunitas  yang bersangkutan  dengan  objek  wisata  namun bisa  saja  pengelolaan  suatu  objek  wisata juga  terdapat  aktifitas  lain  yang  dapat mendukung  dalam  sektor  ekonomi  suatu daerah.  Pengelolaan  suatu  objek  wisata bukan  hanya  seputar  pengembangan  serta pemanfaatan  daya  Tarik  wisata  itu  sendiri melainkan bagaimana dalam pengelolaannya pemerintah maupun masyarakat selaku pelaksana mampu menjaga  kelestarian  alam,  kemajemukan budaya, adat istiadat serta agama.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2009 tentang kepariwisataan mengamanatkan  bahwa  salah  satu  tujuan kegiatan  kepariwisataan  adalah  upaya melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya  dengan  berlandaskan  pada
prinsipprinsip memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat dan menjamin  keterpaduan  antarsektor,  antar daerah,  antar  pusat  dan  daerah  yang merupakan satu kesatuan sistematik dalam  rangka  otonomi  daerah  serta keterpaduan antar pemangku kepentingan. Salah satu prinsip Unndang-undang Nomor  10  Tahun  2009  ini  juga  adalah memberikan  manfaat  untuk  kesejahteraan rakyat, keadilan,
kesetaraan,
proposionalitas
dengan tujuan
meningkatkan kebutuhan ekonomi, menentaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran serta meningkatkan kebudayaan dan kelestarian lingkungan.
Kementrian kebudayaan dan Pariwisata  melakukan  inovasi  terbaru dengan  menggagas  tata  kelola  daerah tujuan  wisata  berlabel  DMO  ( Destination Management  Organization )  yang  mana dikenal  sebagai  pengelolaan  destinasi

## Tata Kelola Pariwisata Sungai Gelombang Berbasis Masyarakat di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
ISKANDAR 1 ; ARHIPEN YAPENTRA 2 ; RISMAN 3
1,2,3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau (STIER) Jln. HR. Subrantas 57 Panam Pekanbaru 28293 Telp. (0761) 63237 E-mail : iskandar@lecturer.stieriau-akbar.ac.id
Abstract : The tourism sector is one of the potentials which is currently being developed as a source  of  income.  Community-based  tourism  management  is  placing  the  community  as  the main actor by empowering the community in various tourism activities so that the maximum utilization  of  tourism  is  intended  for  the  community.  However,  the  process  of  community- based  tourism  management  in  Sipungguk  Village,  Salo  District,  faces  various  obstacles, including problems with inadequate resources and facilities and infrastructure. The purpose of this  research  is  to  describe  community-based  tourism  governance  in  Salo  District,  Kampar Regency, especially in Sipungguk Village. This research is a type of qualitative research with a  qualitative  descriptive  type.  The  number  of  informants  in  this  study  was  6  people.  The selection of informants was made based on their relationship to the research problem and their presence in the research location. The results of this study indicate that the tourism objects in Sipungguk  Village  are  managed  directly  by  the  community  with  the  aim  of  making Sipungguk  Village  an  independent  tourism  village.  However,  in  its  management,  the community finds constraints on resources in developing tourist objects as well as accessibility to  tourist  objects.  The  community  hopes  that  the  management  of  community-based  tourist objects can improve the quality of human resources and improve the economic welfare of the local community.
Keywords: Governance, Community Based Tourism
Tata Kelola Pariwisata Sungai Gelombang Berbasis Masyarakat di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar (Iskandar; Arhipen Yapentra; Risman)
204
pariwisata  yang  terstruktur  dan  sinergis dengan  memanfaatkan  jejaring  informasi dan teknologi yang tersistem secara terpadu dengan peran serta masyarakat, palaku/kelompok,  industri,  akademisi  serta pemerintah. Hal ini bertujuan untuk melihat kualitas  pengelolaan  pariwisata,  volume pengunjung,  lama  tinggal  serta  besaran pengeluaran wisatawan tidak lupa bagaimana manfaatnya terhadap masyarakat lokal.
Belakangan  ini  telah  muncul  model pembangunan yang sesuai dengan pengembangan  pariwisata  yang  berbasis kepada  masyarakat,  model  pembangunan ini  tidak lain  dapat  berfungsi  sebagai  suatu usaha  pemerintah  dalam  pendayagunaan masyarakat dimana masyarakat diikutsertakan dalam pengelolaan pariwisata yang berbasis masyarakat. Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat adalah  menempatkan  masyarakat  sebagai pelaku utama dengan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan sehingga pemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan untuk masyarakat.
Kabupaten  Kampar  sebagai  salah satu  kabupaten  di  Provinsi  Riau  memiliki banyak  potensi  alam  dan  budaya.  Di  Desa Sipungguk  sendiri  terdapat  objek  wisata yang  menarik  yaitu  Sungai  Gelombang. Objek  wisata  yang  berada  di  Desa Sipungguk  Kecamatan  Salo  ini  sendiri merupakan  objek  wisata  yang  dikelola sendiri oleh masyarakat setempat.
Dalam pegelolaan objek wisata yang ada  di  Desa  Sipungguk  ini  masih  menemui beberapa kendala yang mengahambat dalam  proses  pengelolaannya.  Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan beberapa permasalahan dalam proses pengelolaan objek wisata yang ada di Desa Sipungguk.
Pertama ,  permasalahan  anggaran pengembangan, adanya keterbatasan anggaran  menyebabkan  pihak  pengelola dalam  mengembangkan  program  kesulitan. Dengan terbatasnya anggaran yang pengelola  pariwisata  untuk  porsi  bidang
pembinaan  dan  pengembangan  pelaku pariwisata menyebabkan program- program  yang  dilakukan  hanya  bersifat insidental  dan  tidak  dilakukan  secara rutin.
Kedua , permasalahan lahan dimana  lahan  yang  digunakan  sebagai objek  wisata  merupakan  lahan  milik warga  sehingga  dibutuhkan  negosiasi antara pemerintah desa dan pihak pengelola dengan masyarakat bersangkutan untuk menghindari kesalahpahaman,
Ketiga ,  permasalahan  aksesbilitas dimana  dalam  suatu  kegiatan  pengelolaan pariwisata sangat penting peran transportasi,  restorasi  dan  akomodasi. Karena  dalam  kegiatan  wisata  cepat  atau lambat  sangat  memengaruhi  dampak terhadap perekonomian masyarakat.
Dibutuhkan  pembangunan  secara berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata  berbasis  masyarakat,  sebab besar  harapan  peningkatan  perekonomian masyarakat  dari  pengelolaan  pariwisata serta  mampu  menjadikan  masyarakat mandiri terberdayakan. Serta dalam pengelolaannya diharapkan kerjasama antar  pihak  pengelola  dan  masyarakat sebagaimana pariwisata berbasis masyarakat  dapat  memberikan  kepuasan terhadap  pengunjung  sehingga  penting bagi  pengelola  untuk  tetap  menjaga keseimbangan  lingkungan  dan  kearifan budaya lokal.
Pengelolaan  berbasis  masyarakat dalam  pengembangan  objek  wisata  di Desa  Sipungguk  ini,  tak  akan  berhasil tanpa  adanya  perhatian  dari  multipihak untuk membantu keberhasilan pengelolaan  dalam  mencapai  tujuan  yang telah  ditentukan.  Dengan  adanya  objek wisata  ini  diharapkan  dapat  membantu pemerintah setempat dalam memberdayakan masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang mandiri. Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  yang ingin  saya  kaji  dalam  penelitian  ini  yaitu bagaimana tata kelola dari kepariwisataan yang  berbasis  masyarakat  di  Kecamatan
Tata Kelola Pariwisata Sungai Gelombang Berbasis Masyarakat di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar (Iskandar; Arhipen Yapentra; Risman)
Salo  Kabupaten  Kampar,  ini  menjadi menarik untuk melakukan penelitian.
Berdasarkan uraian dari latar belakang  masalah  yang  telah  dikemukakan maka  dalam  penelitian  ini  mengemukakan rumusan  masalah,  Bagaimana  tata  kelola kepariwisataan  berbasis  masyarakat  di Kecamatan  Salo  Kabupaten  Kampar  ? Berdasarkan  dari  rumusan  masalah  yang dikemukakan  adapun  tujuan  dari  penelitian ini  yakni,  Untuk  mengetahui  tata  kelola kepariwisataan  berbasis  masyarakat  di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  konsep manajemen,  Kementrian  kebudayaan  dan Pariwisata  melakukan  inovasi terbaru dengan  menggagas  tata  kelola  daerah tujuan  wisata  berlabel  DMO  ( Destination Management  Organization )  yang  mana dikenal  sebagai  pengelolaan destinasi pariwisata  yang  terstruktur  dan  sinergis dengan  memanfaatkan  jejaring  informasi dan teknologi yang tersistem secara terpadu dengan peran serta masyarakat, palaku/kelompok, industry, akademisi serta pemerintah. Hal ini bertujuan untuk melihat kualitas  pengelolaan  pariwisata,  volume pengunjung,  lama  tinggal  serta  besaran pengeluaran wisatawan tidak lupa bagaimana manfaatnya
terhadap masyarakat lokal. (http://penerbit.lipi.go.id/data/naskah14527
67785.pdf publikasi 21 Maret 2021)
Konsep pengelolaan DMO ini sendiri  diartikan  sebagai  tata  kelola destinasi  pariwisata  yang  terstruktur  dan sinergis, yang mencangkup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi serta  pengendalian  organisasi  destinasi secara inovatif dan sistemik.
Pengelolaan  merupakan  terjemahan dari  kata  “ management”, yang  telah terserap  ke  dalam  Bahasa  Indonesia  yang dikenal  dengan  manajemen.  Manajemen berasal  dari  kata to  manage yang  artinya mengatur, yang mana pengaturan dilakukan melalui  suatu  proses  untuk  mewujudkan tujuan  yang  ingin  dicapai  melalui  fungsi- fungsinya  yaitu  perencanaan  ( planning ), pengorganisasian ( organizing ), pelaksanaan
( actuating ), dan pengendalian
( controlling ).
Berdasarkan dengan apa yang telah dikemukakan  oleh  para  ahli,  maka  yang dimaksud  dengan  pengelolaan  dalam penelitian  ini  adalah  serangkain  proses yang  sistematis  meliputi  perencanaan, pelaksanaan (pengorganisasian dan pengarahan),    dan  pengawasan  atau pengendalian  terhadap  kegiatan  yang dilakukan  pengelola  dalam  mengelola objek wisata yang berbasis masyarakat.
Pengelolaan dibutuhkan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi organisasi  dengan  menggunakan  metode yang  tepat.  Oleh  karena  itu  manajemen dibutuhkan  oleh  manusia  karena  memang sangat perlu untuk kehidupan manusia itu sendiri,  agar  hidup  manusia  menjadi teratur,  maka  manajemen  membicarakan hal  yang  menyangkut  (Effendi,  2014:7)  : Untuk mencapai tujuan baik tujuan secara pribadi  maupun  tujuan  organisasi  Kalau dilakukan  oleh  orang  banyak,  manajemen dibutuhkan  untuk  menjaga  keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan;  Untuk  mencapai  efesiensi (hubungan  antara  masukan  dan  keluaran yang  bertujuan  untuk  meminimalisasi sumber-sumber  biaya)  dan  efektifitas (pencapaian tujuan yang sangat berguna).
Berdasarkan  uraian  di  atas  bahwa tujuan  pengelolaan  tidak  akan  terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, saarana  dan  prasarana  secara  efektif  dan efesien agar tercapaianya tujuan organisasi.
Pendekatan proses manajemen yang menekankan fungsi-fungsi manajemen,  yaitu  fungsi  yang  dikerjakan manajer  sebagai  cara  yang  sistematik  dan terorganisasi  untuk  mencapai  tujuan organisasi. Dalam pendekatan ini, manajemen  dipandang  sebagai  sutau proses  dari  sejumlah  fungsi  yang  saling berhubungan ( interrelad functional ). Pendekatan proses diesebut juga pendekatan fungsional karena menjelaskan  secara  rinci  fungsi  dari manajemen  (Silalahi,  2011:40).  Berikut
Tata Kelola Pariwisata Sungai Gelombang Berbasis Masyarakat di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar (Iskandar; Arhipen Yapentra; Risman)
206
beberapa  fungsi  dari  pengelolaan,  antara lain  :  Perencanaan,  Manajer  melaksanakan fungsi  pelaksanaan  untuk  menentukan tujuan, menetapkan startegi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana untuk
mengintegrasikan  dan  mengoordinasikan kegiatan-kegiatan; Pelaksanaan, Fungsi pelaksanan dalam pengelolaan
didefinisikan  oleh  Westra  (Adisasmita, 2011:24) sebagai usaha-usaha yang dilakukan  dalam  melaksanakan  semua rencana  dan  kebijaksanaan  yang  telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa  yang akan melaksanakan, dimana  tempat  pelaksanaannya  dan  kapan waktunya. Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah  untuk  menjalankan  kegiatan  yang telah  direncanakan  sebelumnya  untuk mencapai tujuan  yang  ditetapkan.  Kegiatan pelaksanaan  dalam  penelitian  ini  terdiri atas  pengorganisasian  dan  pengarahan; Pengorganisasian,  Hasibuan  (2015:127) pengorganisasian  adalah  proses  penentuan, pengelompokkan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk pencapaian tujuan, menempatkan  orang  pada  setiap  aktivitas, menyediakan sumber daya yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relatif didelegasikan  kepada  setiap  individu  yang akan melakkukan aktivitas-aktivitas tersebut;
Pengawasan, Sugianto
(Adisasmita,
2011:25)
pengawasan merupakan  usaha  atau  kegiatan  untuk mengetahui  dan  menilai  fakta-fakta  yang sebenarnya  dan  seharusnya  dalam  hal  ini pengawasan dilakukan untuk membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana yang telah ditentukan.
Pengelolaan pariwisata terdapat beberapa  sektor  yang  ikut  andil  serta terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan pariwisata, diantaranya Pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator,  swasta  yang  dungsinya  selaku investor  serta  masyrakat  berfungsi  sebagai pelaksana  dari  kegiatan  yang  berkaitan dengan  pengelolaan  pariwisata  (Sunaryo,
2013:217). Berdasarkan penjelasan tersebut peran masyarakat dalam pengelolaan  pariwisata  sangatlah  besar dan  perlu  diseimbangkan  dengan  peran pemerintah  maupun  swasta.  Menurut Slameto dalam (Iskandar, 2017:27) perkembangan  intelektual  sangat  penting dalam pemecahan suatu masalah ( problem solving )
Lebih  lanjut  dikemukakan  oleh Sunaryo (Sunaryo,2013:138) bahwa dalam pegelolaan pariwisata yang berbasis  pada  pemberdayaan  masyarakat menjadi isu model pengembangan kepariwisataan  saat  ini.  Yang  lebih dikenal dengan konsep Konstruksi pariwisata berbasis masyarakat ( community  based  tourism) ini  pada prinsipnya  merupakan  salah  satu  gagasan yang penting dan kritis dalam perkembangan teori pembangunan kepariwisataan konvensional ( growth oriented model) yang seringkali mendapatkan banyak kritik telah mengabaikan  hak  dan  meminggirkan masyarakat lokal dari kegiatan
kepariwisataan di suatu destinasi.
Dengan demikian, Undang-
Undang  telah  mengamanatkan  bahwa pengembangan pariwisata Indonesia harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat  setempat  (lokal).  Terbitnya Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009 memberikan perubahan penting dalam hal pendekatan pembangunan pariwisata menjadi berbasis masyarakat. Sesuai  pendapat  Murphy,  Hudson dan Timothy (Sunaryo 2013:139)
pariwisata berbasis masyarakat atau community  based  tourism merupakan pemahaman yang berkaitan dengan kepastian  manfaat  yang  diperoleh  oleh masyarakat dan adanya upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal serta kelompok lain yang memiliki ketertarikan atau minat kepada kepariwisataan setempat,  dan  tata  kelola  kepariwisataan yang  memberi  ruang  kontrol  yang  lebih
Tata Kelola Pariwisata Sungai Gelombang Berbasis Masyarakat di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar (Iskandar; Arhipen Yapentra; Risman)
besar  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat setempat.
Pariwisata  berbasis  masyarakat  atau community  based  tourism berkaitan  erat dengan  adanya  kepastian  partisipasi  aktif dari masyarakat setempat dalam pembangunan  kepariwisataan  yang  ada. Partisipasi  masyarakat  dalam  pariwisata terdiri  dari  atas  dua  perspektif,  yaitu pasrtisipasi masyarakat dalam proses pengambilan  keputusan  dan  partisipasi yang berkaitan dengan distribusi keuntungan  yang  diterima  oleh  masyarakat dari pembangunan pariwisata.

## METODE
Dari  judul  penelitian  ini  yakni
Pengelolaan kepariwisataan
Sungai Gelombang
Berbasis Masyarakat di
Kecamaatan  Salo  Kabupaten  Kampar,  maka penulis memberikan fokus pada penelitian ini proses pengelolaan yang dilakukan masyarakat  dalam  mengembangkan  objek wisata  berbasis  masyarakat  yang  ada  di
Kecamatan Salo Kabupaten Kampar  dengan melihat fungsi-fungsi manajemen diantaranya perencanaan sebagaimana diketahui  merupakan  langkah  awal  dalam menentukan kegiatan dalam proses pencapaian  tujuan,  pelaksanaan  merupakan realisasi  dari  perencanaan  itu  sendiri  dimana pada tahap ini terdapat fungsi pengorganisasian dan pengarahan. Sedangkan pada tahap pengawasan dilakukan untuk menghidari penyimpangan yang mungkin  terjadi  dalam  proses  pengelolaan. Setelah mengetahui ketiga fungsi manajemen tersebut  makan  akan  diketahui  seberapa mandiri  masyarakat  Kecamatan  Salo  dalam mengelola  objek  wisata  yang  ada  pada daerah mereka.
Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung  selama  dua  bulan  yaitu  pada bulan  Januari  sampai  Februari  2021.  Serta penelitian ini dilaksanakan di Desa Sipungguk  Kecamatan  Salo  Kabupaten Kampar.  Penentuan  lokasi  penelitian  ini merupakan pertimbangan bahwa objek wisata  Sungai  Gelombang  yang  ada  di  Desa Sipungguk merupakan kepariwisataan
berbasis  masyarakat  serta  memiliki  potensi sebagai wisata lokal.
Dalam  suatu  penelitian  haruslah menggunakan  teknik  pemilihan  informan yang  tepat  agar  dalam  pengumpulan  data lebih  akurat  (Sugiyono,  2012:370).  Dalam penelitian  ini  peneliti  memilih  teknik accidental sampling / convenience digunakan dengan mempertimbangkan aksesibilitas  peneliti  dengan  informan dalam hal ini pemilihan informan dilakukan berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian serta keberadaannya  di  lokasi  penelitian.  Teknik pemilihan  informan  diatas  dipilih  peneliti agar data yang diperoleh lebih representatif terhadap permasalahan yang terkait penelitian  ini.  Adapun  informan  yang dipilih  dalam  penelitian  ini,  yakni  :  1). Ketua  Dusun,  2)  Ketua  RT,  3)  Ketua Pemuda,  4)  Pedagang,  5)  Masyarakat  desa Sipungguk, 6) Pengunjung.

## HASIL
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian tentang  pengelolaan  pariwisata  Sungai Gelombang  berbasis  masyarakat  di  Desa Sipungguk  Kecamatan  Salo  Kabupaten Kampar,  maka  peneliti  menemukan  hal sebagai berikut :
Perencanaan Berdasarkan prinsip
penyelenggaraan kepariwisataan dalam Undang-Undang  No.  10  Tahun  2009 tentang  kepariwisataan  mengandung  poin memberikan
manfaat
terhadap kesejahteraan,  kesetaraan  dan  keadilan terhadap masyarakat serta mampu memberdayakan masyarakat.
Dalam pengembangan pariwisata keterlibatan masyarakat  meliputi  proses  perencanaan dan  pengembangan  berbagai  aktivitas  yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat  serta  mampu  membangun perekonomian masyarakat yang mandiri. Dalam  pengelolaan  pariwisata  berbasis masyarakat  di  Desa  Sipungguk  dapat dikatakan  cukup  baik  dilihat  dari  antusias masyarakat terhadap adanya pengembangan pariwisata  serta  dengan  melibatkan  diri
Tata Kelola Pariwisata Sungai Gelombang Berbasis Masyarakat di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar (Iskandar; Arhipen Yapentra; Risman)
208
dalam proses perencanaan dimana masyarakat  ikut  terlibat  dalam  menjaga kebersihan  lingkungan  objek  wisata  yang ada.
Pengorganisasian Pengorganisasian  merupakan  proses penentuan  kerja  dan  pengaturan  aktivitas yang akan dilakukan dalam kegiatan pencapaian  tujuan  dengan  menempatkan individu tertentu pada tugas-tugas operasional serta memanfaatkan sumber daya manusia  dengan  memberikan  tanggung jawab  kerja  yang  diberikan  secara  relatif dalam melakukan aktivitas dalam pencapaian tujuan (Hasibuan 2015:127)
Dalam  pengelolaan  objek  wisata sungai  gelombang  di  Desa  Sipungguk masyarakat berpartisipasi sesuai perencanaan dimana  masing-masing  individu  melakukan tugas  sesuai  tanggung  jawab  yang  diberikan kepadanya.  Tidak  hanya  memberikan  tugas kepada masyarakat, dalam proses pengelolaan  masyarakat  ikut  andil  dalam memberikan  sumbangan  pikiran,  materi, tenaga  dan  keahlian  dalam  mengelola  objek wisata  meliputi  tugas  juru  parkir  dan guide selain  itu  masyarakat  turut  dalam  proses pengembagangan dan perawatan objek wisata.
Kehadiran kelompok organisasi sangatlah  penting  karena  meliputi  tanggung jawab  pengelola  dalam  melaksanakan  tugas pokok  operasional  dengan  memanfaatkan sumber  daya  manusia  yang  ada.  Hal  ini belum  sesuai  dengan  teorinya  Murphy (Sunaryo  2013:139)  yang  menjabarkan pariwisata  berbasis  masyarakat  sebagai wujud  tata  kelola  kepariwisataan  yang memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat lokal  untuk  terlibat  aktif  dalam  pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan yang ada. Namun  dalam  pengelolaan  pariwisata  di Desa  Sipungguk  masih  kurang  dalam memanfaatkan  sumber  daya  manusia  yang ada  seperti  pada  hasil  penelitian  adanya pemilik pondok untuk berjualan yang berasal dari daerah lain, bukan masyarakat setempat. Pelaksanaan
Dalam penelitian ini proses pelaksanaan meliputi proses
pengorganisasian  dan  pengarahan.  Telah di jelaskan  sebelumnya  bagaimana  proses pengorganisasian yang terjadi dalam pengeolaan objek wisata  sungai gelombang di  Desa  Sipungguk.  Pengarahan  sendiri dilakukan  dengan  mengingatkan  petugas bagaimana  dalam  melakukan  tugas-tugas operasionalnya.
Masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan  objek  wisata  turut  dalam kegiatan  pengembangan  objek  wisata, menjaga lingkungan serta ikut berpartisipasi dalam mempromosikan objek wisata  yang  ada  di  Desa  Sipungguk  serta mendukung kegiatan kepariwisataan dengan  adanya  usaha-usaha  yang  terkait dengan  pariwisata.  Dengan  pariwisata berbasis  masyarakat  membuat  masyarakat terlibat  langsung  dalam  proses  pengelolaan sehingga  masyarakat  dapat  merasakan langsung dampak dari kegiatan kepariwisataan. Hal ini sesuai dengan  yang disampaikan  Murphy  (Sunaryo  2013:139) pariwisata  berbasis  masyarakat  merupakan pemahaman yang berkaitan dengan kepastian  manfaat  yang  diperoleh  oleh masyarakat  lokal  dari  adanya  kegiatan kepariwisataan.
Pengendalian
Dalam proses Pengendalian, masyarakat  secara  langsung  terlibat  dalam mengawasi  jalannya  proses  pengelolaan, memberikan masukan untuk kegiatan pengembangan objek wisata baik itu dalam peningkatan sarana dan prasarana.
Namun  dalam  proses  pengelolaan kepariwisataan berbasis masyarakat di Desa Sipungguk  masih  kurang  dalam  hal infrastrktur  mulai  dari  lahan  parkir  hingga aksesbilitas  yang  kurang  kondusif.  Dalam Undang-Undang  No.  10  Tahun  2009 tentang  Kepariwisataan,  dalam  Bab  III pasal 5 menjamin keterpaduan antar sektor, merupakan  suatu  kesatuan  sistemik  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah.  Berdasarkan potongan ayat dari Undang-Undang tersebut,  dalam  pengelolaan  objek  wisata sungai  gelombang  berbasis  masyarakat  di Desa  Sipungguk  belum  ada  keterpaduan antar pemerintah daerah dalam hal
Tata Kelola Pariwisata Sungai Gelombang Berbasis Masyarakat di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar (Iskandar; Arhipen Yapentra; Risman)
pembangunan  aksesbilitas  menuju  objek wisata.

## PEMBAHASAN
Pariwisata
Indonesia memiliki peranan  yang  sangat  penting  dalam  rangka membantu  pemasukan  negara.  Pariwisata sebagai suatu sektor ekonomi  yang memiliki dampak berjenjang ( Multiplier effect ) mampu menghidupkan  berbagai  sektor  ekonomi lainnya,  seperti  transportasi,  perhotelan, kuliner, budaya dan lain sebagainya, selanjutnya  pariwisata  mampu  menarik tenaga  kerja  yang  banyak.  Artinya,  potensi pertumbuhan  ekonomi  akan  semakin  besar melalui pengelolaan pariwisata yang baik.
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dari tata  kelola  pariwisata  sungai  gelombang berbasis  masyarakat  di  Kecamatan  Salo Kabupaten Kampar  maka peneliti dapat tarik kesimpulan  yakni:  Perencanaan  program kerja  dalam  pengelolaan  berdasarkan  visi meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan  kemandirian  masyarakat  desa wisata dengan tujuan meningkatkan pendapatan  masyarakat  melalui  berbagai kegiatan  ekonomi  yang  berkaitan  dengan kepariwisataan  dalam  hal  ini  akan  dicapai melalui
pemberdayaan masyarakat, mengurangi  pengangguran  yang  ada  di  Desa Sipungguk.
Pengorganisasian kepariwisataan
berbasis  masyarakat  di  Desa  Sipungguk sepenuhnya  diberikan  kepada  masyarakat dalam pengelolaannya dengan tujuan masyarakat  dapat  terberdayakan  dan  dapat meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  Desa Sipungguk khususnya, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat dengan langsung merasakan  dampak  dari  adanya  pengelolaan objek wisata sungai gelombang.
Pelaksanaan dalam
proses pengelolaan objek wisata berbasis masyarakat di Desa  Sipungguk mendapatkan tanggapan  posistif  dari  masyarakat,  dengan meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dengan melakukan  gotong  royong  serta  mengajak masyarakat  membangun  usah-usaha  terkait kepaiwisataan yang dapat membantu meningkatkan taraf perekonomian
masyarakat Desa Sipungguk.
Pengendalian dalam proses pengelolaan objek wisata berbasis masyarakat  di  Desa  Sipungguk  ini  pihak pengelola  masih  perlu  memperhatikan kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas- fasilitas yang dibutuhkan dalam mendukung perkembangan pariwisata misalnya lahan parkir yang belum memadai serta aksesbilitas menuju objek wisata yang belum diperbaiki.

## SIMPULAN
Objek  wisata  di  Desa  Sipungguk dikelola  langsung  oleh  masyarakat  dengan tujuan menjadikan Desa Sipungguk sebagai desa  wisata  yang  mandiri.  Namun  dalam pengelolaannya,  masyarakat  menemukan kendala sumber daya dalam mengembangkan objek wisata serta aksesibilitas terhadap objek wisata. Masyarakat  berharap  pengelolaan  objek wisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia  dan  meningkatkan  kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

## DAFTAR RUJUKAN
Adisasmita,  Rahardjo.  2011. Manajemen
Pemerintahan Daerah . Yogyakarta. Graha Ilmu Agus  Syarip  Hidayat,  2015. Persiapan Sektor
Pariwisata Indonesia Dalam  Menghadapi  MAsyarakat
Ekonomi  ASEAN  2015 .  Penerbit LIPI Perss. Jakarta
Effendi,  Usman.  2014. Asas  Manajemen . Jakarta. Rajagrafindo Persada
Hasibuan.  SP,  Malayu.  2015. Manajemen Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta. PT. Alexmedia Kaputindi
Iskandar,  I.  2017. Analisis  Kemampuan Problem  Solving  Pelajar  (Kasus Pada Pelajar
Pendidikan
Menengah  di  yayasan  Al-Huda
Tata Kelola Pariwisata Sungai Gelombang Berbasis Masyarakat di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar (Iskandar; Arhipen Yapentra; Risman)

## 210
Pekanbaru). Eko  dan  Bisnis:  Riau Economic and Business Review, 8(4), 27-31.
Silalahi, Ulber. 2011. Asas-Asas Manajemen . Bandung. Refika Aditama
Sugiyono.
2013. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung. Alfabeta Sunaryo, Bambang. 2013 . Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di  Indonesia .  Yogyakarta:  Gava Medi
Terry,  George  R  dan  Rue,  Lesley  W.  2018. Dasar-dasar  Manajemen .  Jakarta. Bumi Aksara
Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Bab III pasal 5