## TRANSFORMASI LAYANANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KONSEP WELFARE STATE

## (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan)

## Hanif Hardianto
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Banten.
Correspondent email : hanifh@ecampus.ut.ac.id
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: : : : 15 November 2022 18 Desember 2022
25 Desember 2022 26 Desember 2022

## Abstract
The transformation of public services in the field of population administration began to be felt after  the  all-internet  or  online  era  began  to  bloom  in  Indonesia.  This  causes  public  service providers to be asked to make changes in the concept of serving the community by following the  changing  times.  The  research  method  used  is  qualitative  research  or  sociological juridical.  The  primary  data  source  is  interviews  with  the  South  Tangerang  City  Population and  Civil  Registry  Service,  while  the  secondary  data  source  is  various legal  book  materials and statutory regulations. The results of the research can be found that the transformation of Indonesian  population  administration  services has begun to  lead to  realizing  the concept  of welfarestate  for  the  community,  with  the  change  in  population  administration  services  that previously used offline or the community was required to be physically present to take care of population  administration,  now  with  the  all-internet  era  the  organizers  population administration implements services with an online system in order to reach the public so that services  are  more  effective,  efficient  and  excellent.  The  originality  of  this  research  is  that people  in  today's  era  who  are  completely  connected  to  the  internet  have  resulted  in  the implementation of public services also having to follow it. The positive side of public services by  being  connected  to  the  internet  can  make  it  easier  for  people  to  access  population administration matters without coming physically in person. However, public services cannot fully  use  online  services,  population  administration  public  services  also  require  offline services in order to fulfill services for people who do not understand technology.
Keywords: Transformation; Service; Administration; Population; Welfarestate.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 197-210 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembang  zaman,  banyak  negara  didunia  pasca  perang  dunia menggunakan  konsep welfare  state (negara  kesejahteraan)  sebagai  konsep  untuk membangun  negaranya  karena  kegagalan  pada  konsep nachwaterstaat (negara  penjaga malam)  sehingga  banyak  negara  pada  pasca  perang  dunia  kedua  beralih  konsep  untuk membangun negaranya kembali. Konsep ajaran welfare state merupakan bentuk konkret peralihan  prinsip staatsonthouding yang  membatasi  peran  negara  dan  pemerintah  untuk mencampuri  urusan  ekonomi  dan  sosial  masyarakat  menjadi staatsbemoeienis yang menghendaki  negara  dan  pemerintah  untuk  terlibat  aktif  dalam  kehidupan  ekonomi  dan sosial masyarakat. 1
Demikian  juga  sebagai  negara  paripurna  dimana  Pancasila  adalah  dasar  statis yang  mempersatukan  sekaligus  bintang  penuntun  yang  dinamis,  yang  mengarahkan bangsa  dalam  mencapai  tujuan.  Pentingnya  konsepsi  pemikiran  tentang  tujuan  dan  cita- cita  ideal  suatu  negara  sebagai  realitas  sekaligus  moralitas  dan  haluan  kebangsaaan Pancasila  memiliki  landasan  ontologis,  epistimologis  dan  aksiologis  yang  kuat.  Setiap sila memiliki justifikasi historis, rasionalitas, dan aktualitas yang jika dipahami, dihayati, dipercayai dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian agung peradaban bangsa.
Negara  Indonesia  pada  awal  kemerdekaan  langsung  mendeklarasikan  sebagai negara  yang  memakai  konsep welfarestate hal  ini  merupakan  cita-cita  dari  para  pendiri bangsa Indonesia yang menginginkan untuk memulihkan dan membangun Indonesia pada pasca  penjajahan  dari  negara  asing  selama  beratus-ratus  tahun  oleh  karena  setelah Indonesia merdeka kemudian menggunakan konsep welfarestate dengan teori kedaulatan rakyat dimana cara pemecahan masalah menggunakan kehendak umum. Kehendak umum itu  hanyalah  khayalan  saja  yang  bersifat  abstrak,  jadi  kedaulatan  itu  adalah  kehendak yang  umum  itu 2 .  Demikian  dengan  konsepsi  negara welfare  state atau  negara kesejahteraan  yang  menjadi  bagian  dari  tujuan  negara  Indonesia  didalam  Pembukaan alinea  ke  4  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang berbunyi  “...untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia dan untuk  memajukan kesejahteraan umum...” ketentuan itulah  yang menjadi kewajiban  dari  negara  atau  pemerintah  untuk  ikut  serta  didalam  pembangunan  ekonomi dan sosial masyarakat guna mencapai tujuan negara.
Sebagai  konsekuensi  dari  negara  hukum,  wajib  adanya  jaminan  dari  pemerintah untuk melindungi warga negaranya dari segala ancaman baik  yang dilakukan oleh asing maupun  ancaman  dari  kebijakan  penguasa  atau  pejabat  pemerintah  oleh  karena  hal tersebut  kedudukan  warga  negara  adalah  mempunyai  hak  dan  mempunyai  kewajiban,
1 H. R Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). Hlm. 1-2
2 Soehino, Ilmu Negara (Yogyakarta: Liberty, 1998). Hlm. 38
keduanya  saling  terkait  serta  wajib  untuk  dipenuhi  dan  dilindungi  oleh  pemerintah  pun demikian juga dengan kebijakan yang wajib mempunyai legalitas. Adanya asas legalitas dalam  setiap  kebijakan  diharapkan  segala  tindakan  pejabat  pemerintah  sudah  dapat diprediksi. 3
Jimly  Asshiddiqie  berpendapat  bahwa  dalam  negara  hukum  segala  tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan  perundang-undangan  tertulis  tersebut  harus  ada  dan  berlaku  lebih  dulu  atau mendahului  tindakan  atau  perbuatan  administrasi  yang  dilakukan.  Oleh  karena  setiap tindakan  pemerintah  wajib  didasarkan  atas rules atau  peraturan  yang  berlaku  agar  tidak menimbulkan  kerugian  kepada  masyarakat.  Muin  Fahmal  mengemukakan  bahwa  asas umum  pemerintahan  yang  baik  sesungguhnya  adalah  rambu-rambu  bagi  para penyelenggara  negara  dalam  menjalankan  tugasnya.  Rambu-rambu  tersebut  diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya. 4
Besarnya  perhatian  atas  isu  negara  kesejahteraan,  mengingat  bahwa  negara kesejahteraan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam  memajukan  kesejahteraan  rakyat.  Keyakinan  ini  diperkuat  oleh  munculnya kenyataan empiris mengenai kegagalan pasar dan kegagalan negara dalam meningkatkan kesejahteraan  rakyat.  Menurut  Myles  dan  Quadagno  pada  dekade  tahun  1970-an  studi kontemporer  tentang  negara  kesejahteraan  modern  mendapatkan  banyak  perhatian,  baik dari  kalangan  sejarawan,  ilmuwan  politik  dan  ilmuwan  sosial  lainnya.  Membangun negara kesejahteraan, menjadi obsesi banyak negara baru terutama di Asia yang merdeka setelah  perang  dunia  II.  Beberapa  negara  seperti  Korea  Selatan,  Taiwan  dan  Singapura cukup  berhasil  membangun  dengan  konsep welfarestate -nya.  Demikian  pula  yang seharusnya  dilakukan  oleh  negara  Indonesia  yang  telah  mengkonsepsikan  negara kesejahteraan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5
Berkaitan  dengan  negara  hukum  kesejahteraan  tidak  akan  pernah  lepas  dengan pelayanan  dasar  seperti  pelayanan  publik  karena  kewajiban  negara  sebagaimana diamanatkan  dalam  konstitusi  UUD  NRI  1945  untuk  melayani  setiap  warga  negara  dan penduduk  untuk  memenuhi  hak  dan  kebutuhan  dasar.  Penyelanggara  pelayanan  publik diatur  didalam  UU  No  25  Tahun  2009  tentang  pelayanan  publik  bahwa  penyelenggara pelayanan  publik  adalah  setiap  institusi  penyelenggara  pemerintahan  daerah,  korporasi dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik.
3 Abdul Rokhim, “Kewenangan Pemerintah Dalam Konteks Negara Kesejahteraan,” Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika Hukum 1, no. 136 (2013). Hlm. 6
4 Solechan,  “Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  Dalam  Pelayanan  Publik,” Administrative  Law  & Governance Journal 2, no. 3 (2019). Hlm. 543-544
5 Oman Sukmana, “Konsep Dan Disain Negara Kesejahteraan,” Jurnal Sospol 2, no. 1 (2016). Hlm. 103
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 197-210 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Inovasi pada pelayanan publik dan pelaksanaan e-government di Indonesia diatur melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan  Informatika,  bahwa  instruksi  tersebut  bertujuan  untuk  memudahkan  pelayanan  oleh pemerintah  dengan  menggunakan  teknologi  telematika  yang  pada  akhirnya  dapat mendukung  pelaksanaan good  governance.  E-government merupakan  terobosan  baru dalam  rangka  peningkatan  layanan  publik  yang  berbasis  pada  pemanfaatan  teknologi informasi  dan  komunikasi  sehingga  layanan  publik  menjadi  lebih transparan,  akuntabel, efektif dan efisien. 6
Dahulu  sebelum  era  serba  internet  atau  online,  pelayanan  administsrasi kependudukan  oleh  dinas  kependudukan  di  masing-masing  daerah  yang  cenderung lambat.  Bila  hal  semacam  ini  tidak  segera  ditindak  lanjuti  maka  dapat  membahayakan hak  atas  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  dan  banyak  terjadi  tindakan  pelanggaran hukum  dalam  pelayanan  publik. 7 Keterlambatan  pelayanan  administrasi  kependudukan dapat  menyebabkan  pelayanan  kepada  masyarakat  akan  terkendala  sehingga  citra penyelenggara pelayan publik akan tercoreng.
Perubahan  pelayanan  administrasi  kependudukan  sangat  diperlukan  di  negara Indonesia, seperti yang telah diketahui dengan semakin maraknya era internet atau online sehingga  hampir  tiap  warga  negara  Indonesia  telah  memegang  telepon  genggam  untuk mengakses internet. Oleh karena hal tersebut, pelayanan administrasi kependudukan juga memerlukan  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik  agar  mencapai  sasaran  seluruh masyarakat  dengan  efektif,  efisien  serta  prima  sehingga  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat.  Oleh  karena  hal  tersebut  penulis  akan  meneliti  mengenai  transformasi layanan  administrasi  kependudukan  Indonesia  dalam  mewujudkan  konsep welfarestate (studi pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Tangerang Selatan).

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu suatu  penelitian  yang  meneliti  peraturan  hukum  tertulis  yang  kemudian  di  buktikan dengan  digabungkan  dengan  realitas  dalam  masyarakat.  Menurut  Ashofa 8 ada  beberapa hal  yang  harus  menjadi  perhatian  dalam  metode  yuridis  empiris. Pertama, bahwa  apa yang  ingin  diperoleh  dan  dikaji  oleh  sebuah  penelitian  kualitatif  adalah  pemikiran, makna,  cara  pandang  mansia  mengenai  gejala-gejala  yang  menjadi  fokus  penelitian. Kedua ,  gejala  dapat  ditangkap  oleh  panca  indera,  sedangkan  gagasan  hanya  ditangkap
6 Tui,  Fenti  Prihatini,  Risman  Ilato  dkk,  Inovasi  Pelayanan  Publik  Melalui  E-Government  Di  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota  Gorontalo,  Publik:  Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, Vol IX No.2, hlm. 255-256
7 Edi As’adi, “Problema Penegakan Hukum Pelayanan Publik Oleh  Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Berbasis Partisipasi Masyarakat,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 1 (2016). Hlm. 71
8 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). Hlm. 57
dengan  cara  memahami  gagasan  bersangkutan. Ketiga ,  makna  yang  ingin  dikaji  oleh penelitian  kualitatif  dilihat  sebagai  sebuah  sistem,  demikian  pola-pola  tindakan merupakan perwujudan dari sistem dari makna tersebut.
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama , Sumber data primer  adalah  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  dan  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kedua, sumber data sekunder diperoleh peneliti melalui wawancara terhadap informan dari pihak Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Tangerang  Selatan.  Pencatatan  sumber  data  utama  melalui wawancara  merupakan  hasil  usaha  gabungan  dari  kegiatan  melihat,  mendengar  dan bertanya  yang  dilakukan  secara  sadar,  terarah,  dan  senantiasa  bertujuan  memperoleh imformasi yang diperlukan.
Penelitian  dilakukan  di  kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  yang berlokasi  di  Jl.  Raya  Serpong  No.  KM.  16,  Cilenggang,  Kec.  Serpong  Utara,  Kota Tangerang  Selatan,  Banten.  Pada  tanggal  11  Oktober  2022.  Pemilihan  lokasi  ini  atas dasar  bahwa  Kota  Tangerang  Selatan  merupakan  salah  satu  kota  dengan  kepadatan penduduk yang tinggi serta senantiasa bertambah dari tahun ke tahun.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perkembangan Paradigma Pelayanan Publik Dalam Aspek Hukum

## Administrasi Negara
Indonesia  ialah  negara  hukum,  konsep  tersebut  telah  termaktub  di  dalam konstitusi,  sehingga  dalam  segala  pelaksanaannya  harus  mendasarkan  pada  hukum agar  membatasi  penguasa  tidak  sewenang-wenang  dalam  mengambil  kebijakan. Menurut  Harahap 9 negara  hukum  menghendaki  atas  segala  tindakan  atau  perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum  tertulis  maupun  berdasarkan  hukum  tidak  tertulis.  Keabsahan  negara memerintah  ada  yang  mengatakan  bahwa  karena  negara  merupakan  lembaga  yang netral,  tidak  berpihak,  berdiri  di  atas  semua  golongan  masyarakat,  dan  mengabdi pada kepentingan umum.
Pelayanan  publik  dalam  hukum  administrasi  nehara  dikonsepkan  sebagai sebuah “konstrkusi” yang Batasan definitifnya terikat pada dimensi ruang dan waktu tatkala  subjek-subjek  berinteraksi  secara  komunikatif  untuk  menghasilkan  produk pemikiran  yang  sama.  Artinya,  hukum  dalam  konteks  hukum  administrasi  negara dalam  kaitannya  dengan  standar  pelayanan  publik  tidak  akan  dipahami  sebagai
9 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). Hlm. 1
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 197-210 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
entitatas normatif yang objektif semata. Kontruksi hukum administrasi negara dalam kaitannya  dengan  standar  pelayanan  publik  dipahami  sebagai  produk  politik  yang karakternya  anatara  lain  ditentukan  oleh  dinamika  social  yang  berkaitan  dengan hukum  administrasi  negara  dan  lebih  khusus  lagi  berkenaan  dengan  hukum administrasi negara yang mengatur pelayanan publik. Suatu ius constituendum yang memungkinkan  terealisasinya  standar  pelayanan  publik,  dalam  kerangka penyelenggaraan  hukum  administrasi  negara  yang  mengatur  pelayanan  publik  yang responsif dan partisipatif dan yang secara khusus lebih sesuai dengan konsdisi yang berkembang  dalam  masyarakat  daerah  yang  mempunyai  karakteristik  berbeda  satu dengan yang lainnya. 10
Lawrence  M  Friedman  bahwa  hukum  dapat  dilihat  dari  tiga  segi  yaitu struktur,  substansi  dan  kultur  hukum.  Pembentukan  hukum  pada  umumnya  untuk menciptakan  kebaikan,  menjamin  keadilan  dan  ketertiban  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Kebaikan  yang  diinginkan  dalam  hukum  pelayanan  publik  adalah Good  Governance dan Clean  Government. Good  Governance  disini  mengandung dua  pemahaman  yaitu:  pertama,  nilai  yang  menjunjung  tinggi  kehendak  atau keinginan  rakyat  untuk  mencapai  tujuan  nasional,  kemandirian  dan  kesejahteraan. Kedua,  aspek  fungsional  dari  penyelenggaraan  pemerintahan  mencapai  tujuan nasional  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  sejahtera  dan  adil.  Sedangkan Clean Government diartikan sebagai pemerintahan yang bersih, baik bersih anasir korupsi, kolusi  dan  nepotisme  (KKN)  maupun  permasalahan  lain  terkait  penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
Pada  saat  ini  terdapat  paradigma  baru  yaitu The  New  Public  Service  (NPS). Menempatkan  warga  tidak  hanya  sebagai customer tetapi  sekaligus  masyarakat dipandang  sebagai citizens yang  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  pelayanan public  yang  berkualitas  dari  negara  (birokrasi  public).  Dalam  konsep  ini  birokrasi public dituntut untuk merubah dirinya dari government menjadi governance sehingga administrasi public akan tampil lebih powerfull dalam menjelaskan masalah-masalah kontemporer yang terjadi di dalam bahasan public. Dalam konsep ini birokrasi public tidak  hanya  menyangkut  unsur  pemerintah  saja  tetapi  semua  permasalahan  yang berhubungan dengan public affairs dan public interest. 11
Secara tegas NPS menyodorkan doktrin baru dalam pelayanan public yaitu ;
1)  Serve  Citizen  no  customer,  2) Seek  the  public  interst,  3)  Value  citizenship  over entrepeneurship,  4)  Think  strategically  act  democratically,  5)  recognize  that accountability is not simple, 6) Serve rather than steer, dan 7) value people not just
10 Susanto, Sri Nur Hari, Merekontruksi Sistem Hukum Administrasi Menuju Hukum Yang Melayani, Masalah- Masalah Hukum, Vol 44 No 2, hlm. 228
11 Nuriyanto, Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep Welfare State ?, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014. Hlm. 434
productivity .  Dalam  paradigma  yang  terakhir  ini  menunjukkan  perlunya  penciptaan kualitas pelayanan public dan partisipasi masyarakat menjadi sesuatu  yang dominan untuk  mencapai  cita-cita  sebagai  negara  kesejahteraan.  Secara  substansial  harus dibangun  pemahaman  untuk  mewujudkan  pelayanan  public  yang  sesuai  dengan koridor  tata  Kelola  pemerintahan  yang  baik (good  governance). Pemahaman demikian secara tematik merupakan alasan fundamental dari kehendak public untuk Menyusun perangkat hukum dalam rangka membangun pelayan-pelayan public yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas  dengan  paradigma  baru (the  new  paradigma) berubahnya  birokrasi menjadi pelayan masyarakat. 12
2. Transformasi  Layanan  Administrasi  Kependudukan  Dalam  Mewujudkan Konsep Welfare State
Istilah  “negara  hukum”  di  Indonesia  telah  tercantum  didalam  konstitusi Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  selanjutnya disingkat  UUD  NRI  Tahun  1945  Pasal  1  ayat  (3).  Secara  historis  istilah  negara hukum  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945  tersebut  bersumber  pada  rumusan  dalam penjelasan  UUD  Tahun  1945  yang  tidak  merujuk  pada  negara  hukum  yang berkonsep rechstaat ataupun rule of law. Kedua konsep tersebut sangat berbeda jauh dengan kultur atau budaya bangsa Indonesia yang mempunyai ciri yang khas dengan negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila.
Paradigma  bernegara  itu  dirumuskan  dengan  memadukan  secara  paripurna lima prinsip bernegara yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan keadilan  sosial  kedalam  suatu  konsep  Pancasila.  Kelima  prinsip  Pancasila  itu mengandung  nilai  universal  tetapi  juga  memiliki  basis  partikularitas  pada  tradisi bangsa  Indonesia.  Dimensi  universalitas  dan  partikulturalitas  itu  menyebabkan adanya  ketegangan  konseptual  dalam  Pancasila  yang  menunjukkan  bahwa  para pendiri  negara  Indonesia  hendak  mendirikan  negara  berciri  modern,  tetapi  tetap berbasis  pada  tradisi  bangsa  Indonesia.  demikian  pula  halnya,  para  pendiri  negara mengadopsi  konsep  negara  hukum  dari  konsep rechstaat pada  tradisi  hukum  Eropa Kontinental,  tetapi  berupaya  untuk  memberi  muatan  substantif  yang  berbasis  pada tradisi  bangsa  Indonesia  sehingga  pada  akhirnya  dapat  dihasilkan  suatu  konsep negara hukum Indonesia. 13
Konsepsi negara hukum yang diusung oleh negara Indonesia mempunyai ciri khas di banding dengan konsep negara hukum yang di anut oleh negara lain. Konsep
12 Ibid, hlm. 434-435
13 Aidul  F  Azhari,  “Negara  Hukum  Indonesia:  Dekolonisasi  Dan  Rekonstruksi  Tradisi,” Jurnal  Hukum  IUS QUIA IUSTUM 19, no. 4 (2012): 491.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 197-210 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
negara hukum di Indonesia mendasarkan pada Pancasila. Menurut Soemardi 14 negara modern  adalah  personifikasi  dari  tata  hukum  artinya  negara  dengan  segala aktifitasnya  senantiasa  didasarkan  pada  hukum.  Negara  dalam  konteks  ini  lazim disebut  sebagai  negara  hukum.  Dalam  perkembangannya  di  dunia,  negara  hukum dibagi  menjadi  dua  yaitu  negara  hukum  materiil  dan  negara  hukum  formal.  Negara hukum materiil biasa dikenal dengan istilah Welfare State atau negara kesejahteraan.
Pada  hakekatnya  negara  kesejahteraan  merupakan  salah  satu  indikator  yang perlu untuk diterapkan dalam setiap penyelenggaraan negara. Hal ini dilakukan agar masyarakat  mendapatkan  jaminan  dari  rasa  aman,  ketenteraman  dan  kesejahteraan agar  tidak  jatuh  ke  dalam  kesengsaraan.  Salah  satu  karakteristik  konsep  negara kesejahteraan  adalah  kewajiban  pemerintah  untuk  mengupayakan  kesejahteraan umum. Ketentuan  alinea ke  empat Pembukaan UUD NRI  Tahun 1945 bahwa salah satu fungsi pemerintah negara Indonesia adalah untuk mencapai tujuan negara yaitu “melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan sosial”. Berdasarkan ketentuan diatas telah mengamanatkan bahwa negara Indonesia  menganut  konsep welfarestate yang  mempunyai  tujuan  untuk mensejahterakan warganya.
Demi  mewujudkan  tujuan  negara  yaitu  mensejahterakan  rakyatnya  maka organ  pemerintah  dalam  hal  ini  aparatur  pelayan  publik  diharapkan  dapat memberikan  pelayanan  prima  kepada  masyarakat,  maka  pemerintah  membentuk organisasi penyelenggara. Adapun  yang dimaksud dengan organisasi penyelenggara ini  adalah  institusi  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  berupa  korporasi  atau  lembaga independen  yang  dibentuk  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  untuk melayani masyarakat.
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  diatas,  organisasi  penyelenggaraan pelayanan  publik  dimaksud  pada  tanggal  Pasal  8  UU  No  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik, meliputi :
a. Pelaksanaan pelayanan;
b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
c. Pengelolaan informasi;
d. Pengawasan internal;
e. Penyuluhan kepada masyarakat; dan
f. Pelayanan konsultasi.
14 Soemardi, Teori  Hukum  Dan  Negara:  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif  Sebagai  Ilmu  HUkum  Deskriptif Empirik (Bandung: Bee Media Indonesia, 2010). Hlm. 125
Pasal  15  UU  No  25  tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik.  Penyelenggara berkewajiban :
a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
c. Menempatkan pelaksana yang kompeten;
d. Menyediakan  sarana,  prasarana,  dan/atau  fasilitas  pelayanan  public  yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
h. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
i. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
j. Bertangung  jawab  dalam  pengelolaan  organisasi  penyelenggara  pelayanan public;
k. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan
l. Memenuhi  panggilan  atau  mewakili  organisasi  untuk  hadir  atau melaksanakan  perintah  suatu  tindakan  hukum  atas  permintaan  jabatan  yang berwenang  dari  lembaga  negara  atau  instansi  pemerintah  yang  berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pelayanan  publik  pada  administrasi  kependudukan  tersebut  selaras  dengan ketentuan yang terdapat pada UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan,  bagian  menimbang  huruf  b. berbunyi “ dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi  kependudukan  yang profesional,  memenuhi standar  teknologi  informasi,  dinamis,  tertib,  dan  tidak  diskriminatif  dalam pencapaian  standar  pelayanan  minimal  menuju  pelayanan  prima  yang  menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa  ketentuan  dalam  UU  No  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan”.
Terlihat  sangat  jelas  bahwa  cita-cita  dalam  pelayanan  administrasi kependukan  setelah  adanya  UU  No  24  Tahun  2013  tentang  Administrasi Kependudukan  untuk  memberikan  pelayanan  prima  yang  menyentuh  sampai  ke masyarakat.  Pelaksanaan  layanan  administrasi  kependudukan  terus  dilaksanakan pengembangan  serta  perubahan  yang  sebelumnya  masyarakat  mengurus  segala
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 197-210 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
administrasi  kependudukan  wajib  datang  secara  fisik  ke  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  setempat.  Namun,  pelayanan  administrasi  kependudukan  sejak  era serba online sudah merajalela sehingga layanan administrasi kependudukan juga ikut trend pelayanan  tersebut  secara  online.  Pasal  2  UU  No  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan  berbunyi  “Setiap  Penduduk  mempunyai  hak  untuk memperoleh: a. dokumen kependudukan; b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; c. perlindungan atas data pribadi; d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; e. informasi mengenai data hasil pendafataran penduduk dan  pencatatan  sipil  atas  dirinya  dan/keluarganya”.  Pada  pasal  ini  terlihat  bahwa setiap  penduduk  mempunyai  hak  untuk  memperoleh  pelayanan  yang  sama  dalam pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil,  oleh  karena  hal  tersebut  dengan  seiring perubahan  zaman  maka  menuntut  pelayanan  administrasi  kependudukan  juga  harus mengikutinya.
Tuntutan  masyarakat  mengenai  layanan  administrasi  kependudukan merupakan  bagian  dari  perubahan  zaman  yang  tidak  bisa  terpisahkan  agar good governance tercapai. Berdasarkan keterangan narasumber Tuti Suryaningsih., S.Sos. Kepala Seksi Identitas Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang  Selatan  memberikan  keterangan  bahwa  “layanan  administrasi kependudukan  di  Disdukcapil  Kota  Tangerang  Selatan  telah  mengalami  perubahan yang  sangat  siginifikan  dimana  dulunya  semua  layanan  administrasi  menggunakan offline atau masyarakat harus datang ke Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, namun sejak  tahun  2009  mulai  mengalami  perubahan  dengan  mentransformasikan  layanan secara  online  namun  mulai  proses  tidak  langsung  secara  online”.  Berdasarkan keterangan  narasumner  bahwa  layanan  administrasi  kependudukan  di  Disdukcapil Kota  Tangerang  Selatan  telah  mengalami  transformasi  dari  sebelumnya  masyarakat wajib  datang  namun  sejak  tahun  2009  telah  melaksanakan  perubahan  pelayanan administrasi  kepada  masyarakat  secara  online.  Sehingga  apabila  dikaitkan  dengan pelayanan publik maka Disdukcapil sudah mulai mengarah ke hal tersebut.
Pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  mengenai  administrasi kependudukan  berdasarkan  keterangan  dari  narasumber  bahwa  “pelayanan administrasi  kependudukan  sudah  menyasar  jemput  bola  ke  masyarakat  sebagai contohnya setiap kelurahan sudah terdapat pegawai administrasi yang mengurusi soal kependudukan  dan  Disdukcapil  juga  membuka  layanan  di  beberapa  tempat keramaian seperti di Mall”. Sudah dapat dilihat dengan jelas bahwa pelayanan yang dilakukan  oleh  Disdukcapil  sudah  melaksanakan  transformasi  mengarah  ke pelayanan yang prima kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan.
Apabila  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  Disdukcapil  kepada  masyarakat mengenai  konsep pelayanan secara online hingga jemput  bola ke masyarakat  sudah
bisa  dikatakan  pelayanan  yang  dilakukan  secara  prima.  Bahkan  pelayanan  yang diberikan  tidak  hanya  itu  saja,  masih  terdapat  pelayanan  yang  diberikan  di Disdukcapil  Kota  Tangerang  Selatan  yaitu  pelayanan  antar  dokumen  yang sebelumnya  masyarakat  mengurusnya  melalui  online  kemudian  akan  diantar  oleh ojek online. Apabila merujuk pada UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 yang berbunyi “penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan :  Kepentingan umum;  kepastian  hukum;  kesamaan  hak;  keseimbangan  hak  dan  kewajiban; keprofesionalan;  partisipatif;  persamaan  perlakuan/tidak  diskriminatif;  keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan  kecepatan,  kemudahan  dan  keterjangkauan.  Pelayanan  publik  merupakan pemenuhan kegiatan dan kebutuhan masyarakat  oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Pada  hakikatnya  negara  dalam  hal  ini  bukan  pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah  kebutuhan  individual  akan  tetapi  kebutuhan  yang  sebenarnya  diharapkan oleh  masyarakat. 15 Demikian  juga  pada  Pasal  36  ayat  (1)  UU  No  25  tahun  2009 tentang  pelayanan  publik  berbunyi  “penyelenggara  berkewajiban  menyediakan sarana  pengaduan  dan  menugaskan  pelaksana  yang  kompeten  dalam  pengelolaan pengaduan”. Ayat (2) berbunyi “penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang  berasal  dari  penerima  pelayanan,  rekomendasi  ombudsman,  DPR,  DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu.
Kemudian  mengenai  mekanisme  komplain  penyelesaian  pengaduan  apabila pengaduan yang telah disampaikan masyarakat kepada penyelenggara pelayan publik tidak  mendapat  respon  maka  berdasarkan  Pasal  40  ayat  (1)  berbunyi  “Masyarakat berhak  mengadukan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  kepada  penyelenggara, ombudsman,  dan/atau  DPR,  DPRD  Provinsi,  DPRD  Kabupaten/Kota.  Ayat  (3) berbunyi  “pengaduan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  91)  dilakukan  terhadap:  a) penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan; b) pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
Adapun hasil temuan peneliti pada penelitian yang dilakukan di Disdukcapil Kota  Tangerang  Selatan  pada  tanggal  11  Oktober  Tahun  2022  berdasarkan keterangan  Ibu  Tuti  Suryaningsih.,  S.Sos.  Kepala  Seksi  Identitas  Penduduk  bahwa “layanan  pengaduan  di  lingkungan  Disdukcapil  Kota  Tangerang  Selatan  sudah sangat  banyak,  masyarakat  Kota  Tangerang  Selatan  dapat  memberikan  pertanyaan, keluhan bahkan kritikan melalui berbagai macam media sosial Disdukcapil seperti di Facebook,  Twitter,  Whatssapp,  Youtube,  Instagram  dan  Telegram.  Di  unit
15 Didik  Fakthur  Rohman,  Imam  Hanafi,  Implementasi  Kebiajakan  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5 hlm. 969
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 197-210 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Disdukcapil  Kota  Tangerang  Selatan  terdapat  yang  mengelola  layanan  pengaduan tersebut dan akan dijawab oleh admin dengan cepat”. Berdasarkan amanat UU No 25 tahun  2009  tentang  pelayanan  publik,  Pasal  36  ayat  (1)  diatas.  Bahwa  setiap  badan layanan publik wajib memiliki akses mengenai layanan pengaduan. Direktur Jenderal Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kementerian  Dalam  Negeri  Zudan  Arif Fakrulloh  mengungkapkan  ada  tiga  hambatan  yang  dihadapi  oleh  Pelayanan Disdukcapil yaitu.
1. Masih terdapat mental calo dikalangan pegawai disdukcapil.
2. Lambatnya pencetakan E-KTP dan konsolidasi database.
3. Kurangnya sosialisasi dan keterbukaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengenai prosedur layanan. 16
Berkaitan  dengan  transformasi  layanan  administrasi  kependudukan  tidak semata-mata  layanan  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  layanan  publik  berubah secara  online  semua,  namun  juga  harus  memperhatikan  para  orang  tua  yang  tidak paham penggunaan online. Oleh karena hal tersebut, di satu sisi transformasi layanan administrasi  kependudukan merupakan keperluan  yang memang harus dilaksanakan oleh  penyelenggara  layanan  publik  untuk  mempermudah  masyarakat  mengurus administrasi  kependudukannya.  Namun  sisi  lain,  transformasi  layanan  administrasi kependudukan  harus  dibarengi  pendampingan  secara  intens  bagi  masyarakat  yang tidak  paham  teknologi  atau  layanan  online.  Sehingga  tranformasi  layanan administrasi kependudukan bisa memberikan kebermanafaatan sesuai dengan konsep “ welfarestate ” yaitu negara hadir untuk masyarakat tetap tercapai.

## D. KESIMPULAN
Paradigma  pelayanan  publik  di  Indonesia  berkembang  sangat  pesat. Perkembangan  layanan  publik  yang  dijalankan  di  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun mempunyai  tujuan  untuk  melayani  masyarakat,  sehingga  perubahan  paradigma  dalam melayani masyarakat terus berkembang. Paradigma melayani masyarakat ini merupakan amanat  dari  tujuan  negara  Indonesia  untuk  mensejahterakan  masyarakatnya “welfarestate” (negara  kesejahteraan).  Perkembangan  paradigma  tersebut  menyebabkan masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai customer saja melainkan juga sebagai citizens yang  mempunyai  hak  yang  wajib  dipenuhi  oleh  negara  untuk  mendapatkan  pelayanan publik  yang  baik.  Transformasi  layanan  administrasi  kependudukan  di  Kota  Tangerang Selatan  dapat  dikatakan  sudah  baik  dengan  berbagai  macam  layanan  administrasi  yang diberikan  kepada  masyarakat.  Hal  ini  dapat  diketahui  dengan  beberapa  transformasi
16 Sukarno,  Bilal,  Natasha  Feralika  dkk,  “Kegagapan  Implementasi E-Government Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bekasi  di  Era  Pandemi”,  Jurnal  Identitas  Administrasi  Publik  Vol  1  No  2  2021 hlm. 9
layanan  yang  telah  dilakukan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Tangerang  Selatan  mulai  tahun  2009  dengan  mengintegrasikan  sistem  pelayanan menggunakan sistem online hingga sekarang.
Transformasi  layanan  tersebut  tidak  hanya  terhadap  sistem  layanan  yang  sudah online  namun  pelayanan  kepada  masyarakat  juga  telah  dilakukan  dengan  menempatkan pegawainya  di  setiap  kantor  kelurahan  dan  kecamatan  di  Kota  Tangerang  Selatan  serta menempatkan  sentra  layanan  di  beberapa  titik  ramai  di  Kota  Tangerang  Selatan.  Dapat dipahami  bahwa  transformasi  layanan  administrasi  kependudukan  yang  dilaksanakan oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Tangerang  Selatan  telah  berjalan dengan bermacam layanan yang diberikan kepada masyarakat. Namun terdapat beberapa hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  upaya  untuk  melayani  masyarakat  yaitu pertama, masyarakat  di  Kota  Tangerang  Selatan  tidak  hanya  terdiri  dari  masyarakat  yang  paham akan  teknologi  maka  transformasi  layanan  administrasi  kependudukan  selain menggunakan  pelayanan  online  maka  juga  perlu  diperhatikan  untuk  masyarakat  yang belum  paham  teknologi  sehingga  transformasi  tersebut  dapat  dirasakan, kedua transformasi  layanan  administrasi  kependudukan  merupakan  bagian  dari  perubahan zaman yang membawa dampak segala aspek pelayanan kepada masyarakat menggunakan sistem  online,  sehingga  dapat  menjadi  perhatian  oleh  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota  Tangerang  Selatan  mengenai  sistem  keamanan  yang  perlu ditingkatkan  karena  dampak  negatif  dari  pelayanan  publik  yang  serba  online  adalah kejahatan cyber dengan mencuri data kependudukan untuk disalahgunakan.

## DAFTAR PUSTAKA
As’adi,  Edi.  “Problema  Penegakan  Hukum  Pelayanan  Publik  Oleh  Lembaga  Ombudsman Republik  Indonesia  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat.” Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu Hukum 10, no. 1 (2016).
Ashofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
Azhari, Aidul F. “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 19, no. 4 (2012): 491.
Hanafi,  Imam,  Didik  Fakthur  Rohman,  Implementasi  Kebiajakan  Pelayanan  Administrasi Kependudukan  Terpadu  (Studi  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5
Nuriyanto, Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep Welfare State ?, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Harahap,  Zairin. Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2013.
Lexy, Moleong. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 197-210 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Oman Sukmana. “Konsep Dan Disain Negara Kesejahteraan.” Jurnal Sospol 2, no. 1 (2016). Ridwan, H. R. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
Soehino. Ilmu Negara . Yogyakarta: Liberty, 1998.
Soemardi. Teori  Hukum  Dan  Negara:  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif  Sebagai  Ilmu Hukum Deskriptif Empirik . Bandung: Bee Media Indonesia, 2010.
Solechan.  “Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  Dalam  Pelayanan  Publik.” Administrative Law & Governance Journal 2, no. 3 (2019).
Sukarno, Bilal, Natasha Feralika dkk, “Kegagapan Implementasi E-Government Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi di Era Pandemi”, Jurnal Identitas Administrasi Publik Vol 1 No 2, (2021).
Susanto,  Sri  Nur  Hari,  Merekontruksi  Sistem  Hukum  Administrasi  Menuju  Hukum  Yang Melayani, Masalah-Masalah Hukum, Vol 44 No 2, (2015).
Tui,  Fenti  Prihatini,  Risman  Ilato  dkk,  Inovasi  Pelayanan  Publik  Melalui  E-Government  Di Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota  Gorontalo,  Publik:  Jurnal  Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, Vol IX No.2, (2022).