Pandemi Covid 19 dan Perubahan Pola Pembayaran dalam Industri Pariwisata di Kabupaten Banyumas Berbasis
Cashless Management System
Muhammad Yamin, Ratna Ningtyas, I Putu Arya Aditia Utama Universitas Jenderal Soedirman
Email : muhammad.yamin@unsoed.ac.id , ratna.ningtyas.mhs@unsoed.ac.id , i.utama@mhs.unsoed.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perubahan  pola  pembayaran  dalam  industri  pariwisata  di kabupaten Banyumas berbasis cashless management system pada saat pandemi Covid-19. Pariwisata adalah salah satu sektor yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Dalam menyikapi pandemi Covid-19, pariwisata Indonesia dengan cepat melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi, termasuk dalam pola transaksi.  Kabupaten Banyumas menjadi salah satu daerah yang terkenal akan potensi industri pariwisatanya sehingga  penulis  akan  menganalisis  lebih  lanjut  mengenai  upaya  industri  pariwisata  Banyumas  dalam menghadapi  perubahan  pola  transaksi  yang  terjadi  saat  pandemi  Covid-19.  Penelitian  ini  menggunakan konsep  cashless  management  system  dalam  menganalisis  upaya  industri  pariwisata  Banyumas  dalam menyikapi  perubahan  pola  transaksi  yang  terjadi.  Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan. Penelitian  menunjukkan  bahwa  industri  pariwisata  Banyumas  menyikapi  perubahan  pola  transaksi  dengan menerapkan cashless management system untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wsiatawan yang ingin berwisata di daerah Banyumas. Selain itu, penerapan cashless management system juga dilakukan untuk mewadahi  masyarakat  yang  ingin  melakukan  transaksi  non-tunai  dan  secara  tidak  langsung  penerapan cashless management system akan membentuk iklim keuangan yang transparan dan akuntabel.
Kata Kunci: Banyumas, Covid-19, Non-Tunai, Pariwisata

## ABSTRACT
This study aims to determine changes in payment patterns in the tourism industry in the Banyumas district based on a cashless management system during the Covid-19 pandemic. Tourism is one of the sectors affected by the Covid-19 pandemic. In response to the Covid-19 pandemic, Indonesian tourism has quickly adapted to the various changes that have occurred, including in transaction patterns. Banyumas Regency is one of the areas that is well-known for its tourism industry potential, so the author will further analyze the efforts of the Banyumas tourism industry in dealing with changes in transaction patterns that occurred during the Covid-19 pandemic.  This  study  uses  the  concept  of  a  cashless  management  system  in  analyzing  the  efforts  of  the Banyumas tourism industry in responding to changes in transaction patterns that occur. The method used in this  paper  is  qualitative  with  a  case  study  approach.  The  data  collection  technique  used  the  library  study method. Research shows that the Banyumas tourism industry responds to changes in transaction patterns by implementing a cashless management system to create a sense of security and comfort for tourists who want to travel in the Banyumas area. In addition, implementing a cashless management system is also carried out to  accommodate  people  who  wish  to  make  non-cash  transactions,  and  indirectly,  applying  a  cashless management system will form a transparent and accountable financial climate.
Keyword: Banyumas, Cashless, Covid-19, Tourism

## PENDAHULUAN
Kegiatan lintas negara dalam era globalisasi telah menjadi hal yang mudah untuk dilakukan.
Salah satu kegiatan lintas batas yang dapat ditemui adalah kegiatan pariwisata. Setelah era Perang  Dingin,  berbagai  motivasi  dan  sifat  dari  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  wisatawan akan  mengarah  pada  adanya  jenis  pariwisata  yang  berbeda,  menurut World  Tourism Organization (UNWTO), jenis kegiatan pariwisata dapat dibagi menjadi beberapa segmen utama  seperti Sun  &  Beach  Tourism ;  ekowisata;  dan  sebagainya  yang  dimana  masing- masing ketegori dibagi lagi menjadi subkategori  seperti wisata religi, wisata pengalaman, dan  sebagainya.  Menurut  UNWTO,  ada  tiga  bentuk  dasar  pariwisata,  yaitu:  pariwisata domestik; pariwisata inbound; dan wisata outbond. Bentuk ini dapat digabungkan dengan berbagai  cara  untuk  mendapatkan  bentuk  tambahan  pariwisata  berikut  ini:  pariwisata internal; pariwisata nasional; dan pariwisata internasional (UNWTO, n.d).
Pariwisata kemudian berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan ekonomi bagi negara dalam industri ekonomi global dimana menurut WTO, pariwisata merupakan industri terbesar di dunia yang mengalami pertumbuhan, terhitung lebih dari sepertiga dari nilai total perdagangan  jasa  di  seluruh  dunia.  Namun,  semenjak  pandemi  COVID-19  yang  mulai muncul pada Desember 2019, pariwisata menjadi salah satu industri yang mengalami paling banyak  kerugian  karena  aktivitas cross-border baik  dalam  skala  internasional  maupun nasional yang dibatasi dalam skala besar. Dalam sepuluh tahun terakhir sebelum pandemi ini  terjadi  industri  pariwisata  global  menghasilkan  1,5  triliun  dolar  (UNWTO,  2020a), sementara itu disisi lain industri pariwisata global memiliki tidak kurang 50 Juta lapangan kerja  (BBC.com,  2020)  yang  mampu  memberikan  kesejahteraan  bagi  jutaan  keluarga  di seluruh  dunia.  Pertumbuhan  industri  pariwisata  pun  telah  mencapai  peningkatan  4%  dari tahun  sebelumnya  (UNWTO,  2020a)  dan  mampu  menyumbang  sekitar  6,4  persen  bagi ekonomi dunia.
Pandemi COVID-19 telah menjadi krisis kesehatan dan ekonomi yang berdampak buruk  bagi  negara-negara  berkembang  termasuk  Indonesia  dan  negara-negara  yang bergantung  pada  sektor  pariwisatanya.  Covid-19  merupakan  jenis  penyakit  yang  sangat menular dan memiliki masa inkubasi yang cukup lama. Pada awalnya virus ini teridentifikasi pada  dua  puluh  tujuh  kasus  yang  teridentifikasi  dan  dilaporkan  pada  31  Desember  2019. Penyebaran yang begitu masif telah membuat 60 juta penduduk kota Wuhan dan beberapa
kota  lainnya  di  China  memberlakukan  karantina  wilayah  atau Lockdown pada  tanggal  23 Januari  2020,  hal  ini  bahkan  belum  pernah  diberlakukan  pada  epidemi  virus  sebelumnya yaitu SARS (Hong, et al., 2020). Fenomena tersebut membuat pemerintah berbagai negara berusaha untuk melindungi populasi mereka melalui upaya berupa lockdown, karantina, dan pembatasan besar pada mobilitas nasional maupun internasional yang telah diterapkan.
Dari  sekian  banyak  sektor  ekonomi  yang  diakumulasikan  sebagai  perhitungan ekonomi  global,  sektor  pariwisata  merupakan  salah  satu  industri  yang  sangat  terdampak akibat  pendemi  Covid-19  ini.  Sejak  awal  pandemi  Covid-19  terjadi,  penurunan  yang signifikan  terhadap  seluruh  kegiatan  pariwisata  secara  global  (Folinas  &  Metaxas,  2020). Penyebaran virus  secara  khusus  memusatkan perhatian pada sifat  pariwisata internasional yang  mengglobal  dan  bagaimana  sektor  ini  dapat  terpengaruh  oleh  penyebaran  virus. Pertumbuhan  pariwisata  internasional  telah  menjadi  salah  satu  kekuatan  yang  paling signifikan yang mendorong ekonomi dunia sejak tahun 1950-an. Namun, berdasarkan data dari UNWTO  Tourism  Dashboard ,  jumlah  mobilisasi  kunjungan  wisatawan  mancanegara turun  hingga  74%  pada  tahun  2020  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya.  Sedangkan pada  tahun  2021,  jumlah  wisatawan  mancanegara  semakin  menurun  hingga  85% dibandingkan  dengan  tahun  2019  sebelum  terjadinya  pandemic  COVID-19  (UNWTO, 2021).  Hal  tersebut  dikarenakan  oleh  meningkatnya  kekhawatiran  atas  varian  virus  Delta telah  menyebabkan  beberapa  negara  menerapkan  kembali  tindakan  pembatasan  atau lockdown .  Berkurangnya  perjalanan  pariwisata  internasional  memiliki  perkiraan  kerugian 1,3 triliun dolar AS dalam pendapatan ekspor yang dimana lebih dari 11 kali lipat kerugian yang tercatat selama krisis ekonomi global 2009. Krisis telah menempatkan antara 100 dan 120 juta pekerjaan pariwisata langsung dalam risiko, banyak dari mereka yang berasal dari usaha kecil dan menengah (UNWTO, 2021).
Di Indonesia sendiri semenjak kasus pertama COVID-19 pada Maret 2020 dan terus berkembang hinga sekarang, terhitung dalam kuartal pertama tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia  hanya  berkisar  2,97%,  kemudian  pada  kuartal  kedua  pertumbuhan  ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu berkisar pada -5,32% (Badan Pusat Statistik,  2020).  Sedangkan  dalam  sektor  pariwisatanya  secara  khusus,  penurunan  yang terjadi  juga  terasa  sangat  dalam,  hal  tersebut  diakibatkan  dari  berhentinya  kegiatan kepariwisataan  dan  segala  sektor  pendukungnya  seperti  halnya  penerbangan,  penutupan tempat wisata, berhentinya operasional hotel dan penginapan, dan lain sebagainya (Awirya, 2020).  Penurunan  pendapatan  dari  sektor  pariwisata  Indonesia  lebih  dari  29%  dibanding
tahun  sebelumnya  dan  menghilangkan  ribuan  lapangan  pekerjaan  di  sektor  pariwisata. Sektor  pendukung  pariwisata  yaitu  restoran,  hotel,  dan  retailer  juga  terkena  imbas  dari pandemi Covid-19. Keuntungan hotel mengalami penurunan hingga 40% yang berdampak pada operasional hotel dan mengancam kelangsungan usahanya (Purba, Fathiah, & Steven, 2021). Hal tersebut disebabkan oleh Indonesia yang telah membuat kebijakan pembatasan perjalanan ke dan dari negara-negara yang berada di zona merah penularan selama pandemi COVID-19  untuk  memutus  mata  rantai  penularan  COVID-19,  langkah  ini  mengikuti kebijakan yang telah diterapkan oleh beberapa negara. Kebijakan pembatasan ini berdampak pada  jadwal  penerbangan,  beberapa  maskapai  tidak  membatalkan  penerbangannya  dan beberapa maskapai terpaksa tetap melakukan penerbangan meskipun sebagian besar kursi pesawatnya tidak terisi untuk pemenuhan hak pelanggan (Purba, Fathiah, & Steven, 2021).
Pada tahun 2021, sektor pariwisata dunia maupun Indonesia mulai secara perlahan untuk  dipulihkan  meskipun  tetap  memberlakukan  pembatasan  perjalanan  yang  ketat termasuk  regulasi swab  test wajib,  karantina  dan  dalam  beberapa  kasus  penutupan perbatasan sepenuhnya, semuanya membebani dimulainya kembali perjalanan internasional. Pada  saat  yang  sama,  peluncuran  vaksin  COVID-19  secara  bertahap  diharapkan  dapat membantu  memulihkan  kepercayaan  konsumen,  berkontribusi  pada  pelonggaran pembatasan perjalanan dan secara perlahan menormalkan perjalanan pariwisata (UNWTO, 2021). Maka dari itu, Indonesia telah memiliki langkah awal dalam mengurangi kerugian disektor  pariwisata  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang memberikan beberapa stimulus dan beberapa petunjuk teknis mengenai protokol kesehatan melalui implementasi Cleanliness, Healthy,  Safety,  and  Environment  Friendly di  dunia  pariwisata  Indonesia  guna meningkatkan kesiapan daerah dan industri pariwisata di daerah dalam menerapkan protokol kesehatan (DW, 2020).
Cleanliness, Healthy, Safety, and Environment Friendly (CHSE) sendiri merupakan gagasan yang diintegrasikan oleh Kemenparekfraf Indonesia yang bertujuan untuk pelaku industri  pariwisata  harus  meningkatkan  protokol  kesehatan  dan  kebersihan  di  lokasi usahanya, demi memenuhi tuntutan konsumen usai pandemi berakhir. Protokol kesehatan yang  berpedoman  pada  CHSE  ini  mengacu  pada  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020  dan  juga  Panduan  WHO  (Organisasi  Kesehatan  PBB)  serta WTTC (Forum dunia untuk industri pariwisata) sebagai upaya pencegahan dan penanganan
COVID-19  yang  berfokus  pada  tempat  umum  seperti  fasilitas  wisata.  Implementasi  dari prinsip CHSE yang digagas berdasarkan Keputusan Kementrian Kesehatan tersebut dapat berupa melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala pada seluruh area wisata, menyediakan  fasilitas  cuci  tangan  pakai  sabun  yang  memadai  dan  mudah  diakses  oleh pengunjung, mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung, mengoptimalkan  implementasi social  distancing, penggunaan  masker,  dan  salah  satunya adalah implementasi pembayaran non-tunai (KEMENKES, 2020).
Dapat  diketahui  bahwa  sejak  tahun  2020  mobilisasi  gerak  ke  dari  luar  ke  dalam negeri maupun mobilisasi dalam negeri telah dibatasi sehingga membuat pencapaian dalam sektor  ekonomi  semakin  menurun.  Pada  tahun  2020,  Indonesia  memiliki  upaya  untuk memulihkan  pendapatan  ekonomi  negara  melalui  sektor  ekonomi  yang  dijelaskan  oleh Wishnutama Kusubandio selaku Menteri Pariwisata Indonesia yang menyatakan bahwa saat ini  Kementerian  yang  dipimpinnya  telah  melakukan  Langkah  konkrit  awal  penyelamatan industri pariwisata Indonesia dengan berkoordinasi dengan beberapa pihak lainnya seperti memberikan  insentif  melalui  diskon  tiket  pesawat  antara  30%  sampai  40%  untuk  10 destinasi  dalam  negeri  dari  Maret  hingga  Mei  2020,  yaitu  Batam,  Denpasar,  Yogyakarta, Labuan  Bajo,  Lombok,  Malang,  Manado,  Silangit,  Tanjung  Pinang,  dan  Tanjung  Pandan (BBC, 2020). Selain itu, pemerintah Indonesia juga berupaya untuk melakukan kerjasama dengan  sektor  lainnya  yang  berkaitan  dengan  pariwisata  seperti  jaringan  hotel  untuk dialihfungsikan  menjadi  tempat  tinggal  para  tenaga  medis  dan  gugus  tugas  di  berbagai daerah sehingga kegiatan ekonominya tetap berlangsung (Mutiah, 2020).
Cara  pemulihan  ekonomi  negara  melalui  sektor  pariwisatanya  dapat  diupayakan dengan  mengadaptasi  konsep Sustainable  Tourisim atau  Pariwisata  Berkelanjutan  yang diagendakan oleh UNWTO. Sustainable Tourism memiliki arti sebagai kegiatan pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat setempat. Panduan UNWTO  juga  menganjurkan  negara-negara  saat  ini  untuk  fokus  kepada  pasar  turis  lokal hingga nantinya destinasi wisata siap sepenuhnya dibuka untuk pasar yang lebih besar yakni wisata mancanegara (DW, 2020). Selain mengintegrasikan konsep sustainable tourism dan memberdayakan  kegiatan  pariwisata  dalam  negeri,  di  era New  Normal ini  memberikan kesempatan  banyak  negara  untuk  melakukan  integrasi  penggunaan  teknologi  secara langsung di industry pariswisata. Hal tersebut berkaitan dengan perkembangan globalisasi yang menjadikan teknologi sebagai salah satu sektor utama yang paling mudah dimanfaatkan
untuk  mendapatkan  banyak  keuntungan  secara  lebih  mudah.  Dengan  adanya  pandemi Covid-19,  semakin  jelas  bahwa  aspek  digitalisasi  mutlak  sangat  penting  untuk  diadaptasi dalam sektor pariwisata, dan bukan hanya suatu fase sementara yang akan berangsur hilang seiring datangnya new normal. Strategi penggunaan teknologi dalam sektor pariwisata akan diintegrasikan melalui konsep E-Tourism 4.0. E-Tourism mengacu pada sebuah fenomena di  mana  adopsi  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  oleh  wisatawan  dan  bisnis memiliki  kemampuan  untuk  mengubah  proses  dan  rantai  nilai  dalam  industri  pariwisata (Buhalis  &  Jun,  2011)  dan  erat  kaitannya  dengan  dengan  internet,  kesiapan  infrastuktur, responsivitas  sumber  daya  manusia  dan  kolaborasi  paripurna  dengan  stakeholder  lain merupakan kunci utama.
Salah  satu  upaya  signifikan  yang  bisa  dilakukan  sebagai  bentuk  implementasi sustainable  tourism  di  Indonesia  adalah  dengan  menerapkan  protokol  CHSE  di  berbagai wilayah  lokal  untuk  membangkitkan  industri  pariwisata  domestik.  Kabupaten  Banyumas merupkan  salah  satu  wilyah  di  Indonesia  yang  memiliki  potensi  pariwisata  yang  besar. Artikel  ini  menganalisis  bagaimana  implementasi  penerapan  protokol  CHSE  dalam pariwisata melalui perubahan sistem  pembayaran tunai menjadi  sistem pembayaran tanpa tunai  atau  cashless  sebagai  bentuk  upaya  reformasi  dan  peningkatan  sektor  industri pariwisata di Indonesia pada era new normal pandemi COVID-19.

## KERANGKA ANALISIS

## Konsep Cashless Management System
Cashless  management  system adalah  sebuah  konsep  yang  muncul  ketika  maraknya fenomena cashless society. Untuk memahami konsep cashless management system, penting halnya  untuk  mengetahui  penjelasan  dari  masing-masing  konsep  penyusunnya.  Pertama, cashless sendiri  merujuk  pada  sebuah  istilah  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  sebuah proses  transaksi  yang  berbentuk  non  tunai  (Marlin  et  al,  2020).  Dengan  banyaknya masyarakat  yang  menggunakan  transaksi  non-tunai  dalam  kehidupan  sehari-hari  maka fenomena cashless society semakin massif. Sementara itu, Ernie Trisnawati dan Kurniawan Saefullah  (2008)  dalam  bukunya  menjelaskan  manajemen  sebagai  sebuah  proses perencanaan,  pengorganisasian,  dan  penggunaan  suatu  sistem  untuk  mencapai  sebuah tujuan.    Adanya  konsep  manajemen  digunakan  untuk  menjelaskan  sebuah  peristiwa  yang menggambarkan proses yang secara structural dan sistematis dalam menyelesaikan sebuah persoalan  dan  mencapai  target-target  tertentu.  Selanjutnya,  konsep  dasar  system  merujuk
pada suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berinteraksi dan terkait untuk membentuk keseluruhan yang kompleks (Susanto, 2004). Melalui penjelasan tersebut, cashless management system dapat dijelaskan sebagai sebuah sebuah perencanaan dan pengorganisasian yang berbasis proses transaksi non tunai dan secara keseluruhan saling terkait untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud adalah sesuai dengan peran  penggunaan cashless  management  system di  balik  peran  utamanya  sebagai  sarana transaksi, misalnya perannya dalam industri pariwisata, kesehatan, maupun sosial.
Sebagai  sebuah  proses  transaksi  non  tunai, cashless  management  system juga seringkali  dikaitkan  dengan digital  payment. Banyak  ahli  yang  juga  menyebutkan  bahwa cashless  management  system adalah  nama  lain  dari digital  payment. Misalnya  melalui Tarantang  (2019)  yang  menjelaskan digital  payment sebagai  sebuah  system  yang  di dalamnya  terdapat  sarana  instruksi  pembayaran,  seperti  kontrak,  peraturan,  teknisi,  dan fasilitasi lainnya untuk membantu kelancaran transaksi pembeli dan penjual. Lebih lanjut, transaksi  yang  yang  dimaksud  adalah  perpindahan  uang  yang  disimpan,  diproses,  dan diterima dalam bentuk informasi digital dan system yang dibangun menggunakan telepon pintar dengan basis internet, di mana uang yang berpindah tersebut tidak melibatkan bentuk fisik  dari  uang  atau  kita  kenal  dengan  istilah  non  tunai  (Lubis,  2019)  (Saragih,  2019). Meskipun di sisi lain, terdapat juga pemahaman bahwa cashless management system adalah wadahnya dan digital payment adalah alatnya karena digital payment merujuk pada alat-alat transaksi  non-tunai, seperti internet  banking,  mobile banking,  sms banking, maupun uang elektronik. Oleh karena itu, konsep cashless management system maupun digital payment adalah dua konsep yang sebenarnya sama dan saling berkaitan karena menyangkut mengenai proses transaksi non tunai yang secara sistematis, terorganisasi, dan structural berorientasi pada tujuan tertentu.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif diamana  penelitian  ini  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  yang  dialami  oleh  subjek penelitian  dengan  menggunakan  pendekatan  studi  kasus,  dalam  hal  ini  adalah  pola pembayaran  dalam  industry  pariwisata  di  kabupaten  Banyumas  dalam  menuju cashless management  system. Untuk  menganalisa  data  dan  sumber  data  dalam  penelitian,  penulis menggunakan metode pengumpulan studi kepustakaan sehingga data yang diperoleh adalah data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan artikel daring yang berbasis ruang lingkup
penelitian. Sementara itu, penulis menggunakan Teknik analisis data dengan model analisis penelitian  kualitatif  oleh  Miles  dan  Huberman  dimana  akan  terdapat  tiga  tahapan,  yaitu pertama  adalah  reduksi  data  dimana  penulis  akan  melakukan  pengolahan  data  yang didapatkan  untuk  lebih  difokuskan  dan  dipertajam  sesuai  dengan  kebutuhan  penelitian khususnya yang berkaitan dengan perubahan pola pembayaran dengan cashless management system di  Kabupaten  Banyumas.  Kedua,  setelah  data  direduksi,  penulis  akan  melakukan penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif dalam memperkuat argumen. Ketiga, penulis akan  menarik  kesimpulan  sehingga  mendapatkan  data  yang  dapat  dikorelasikan  dengan kerangka konseptual yang digunakan.

## PEMBAHASAN

## Cashles Management System di Industri Pariwisata Indonesia
Internet  dan  digitalisasi  menjadi  jembatan  yang  menghubungkan  kebuntuan  akibat kemampatan pergerakan semua sektor termasuk pariwisata nasional. Pada masa pandemi, seolah digitalisasi menjadi “pelarian” semata dari dimensi offline dan merupakan hal baru dalam industri pariwisata yang mungkin luput dari kajian maupun perencanaan yang sudah ada. Wishnutama melansir bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang sebagian besar masyarakatnya memiliki kebiasaan menggunakan platform online di masa pandemi ini dapat menjadi kesempatan bagi para penyelenggara pariwisata untuk menggali potensi era digital. “Suka  tidak  suka,  mau  tidak  mau,  era  digitalisasi  ini  makin  terakselerasi  dengan  cepat, terlebih dengan kondisi ini semua dipaksa untuk memahami digital lebih cepat," (Safriana, 2020).
Rintisan peta E-Tourism 4.0 sejatinya telah mulai cukup intensif digelorakan pada era Kementerian Pariwisata dibawah kepemimpinan Arief Yahya era jilid 1 Presiden Joko Widodo. Rencananya cukup familiar dan menarik, dengan mengusung strategi besar yang meliputi Strategic Theme: Wonderful Indonesia Digital Tourism 4.0; Strategic Imperatives for  Transforming  Tourism  HR  to  Win  Global  Competition  in  Industry  4.0;  5  Technology Enabler;  9  Key  Initiatives  for  Discipline  Executions; dan Pentahelix  Collaboration Approach .  Kolaborasi  seluruh  strategi  tersebut  diharapkan  mampu  mendorong pengembangan  E-tourism  4.0  Indonesia  sehingga  menjadi  kian  berkembang  dan  dikenal dunia (Safriana, 2020).
Mengintegrasikan  agenda  digitalisasi  dalam  sektor  pariwisata  merupakan  sebuah inovasi yang bagus, namun di Era New Normal dimana mobilisasi langsung dan aktivitas
lintas negara yang mulai dilakukan kembali secara restriktif membuat kedisiplinan menjadi kunci  bagi  dunia pariwisata untuk  menghadapi  era New Normal pada pandemi Covid-19.
Kedisiplinan  harus  dimiliki  oleh  wisatawan  maupun  para  pelaku  industri  pariwisata  agar semua protokol kesehatan dipatuhi, sehingga keselamatan dan keamanan semua orang dapat terjaga. Selain menjaga keselamatan dan keamanan bersama, kedisiplinan diri sendiri bisa menghindari  resiko  terburuk  yang  mungkin  terjadi,  yaitu  Gelombang  Kedua  Covid-19. Karena  ketika  destinasi  wisata  sudah  dibuka,  baik  wisatawan  mancanegara  maupun wisatawan nusantara semuanya tetap memiliki resiko (Widodo, 2020).
Seperti  anjuran  dari  Kementrian  Kesehatan  tentang  protocol  CHSE  yang implementasinya di  sektor pariwisata bisa dilakukan melalui penerapan pembayaran non- tunai, Indonesia semakin mengembangkan metode tersebut sebagai upaya untuk mengurangi persebaran virus COVID-19 melalui uang tunai. Jasa pembayaran non-tunai yang dilakukan bank  maupun  lembaga  selain  bank  baik  proses  pengiriman  dana,  penyelenggara  kliring, maupun  sistem  penyelesaian  akhir  (settlement)  sudah  tersedia  dan  dapat  berlangsung  di Indonesia.  Transaksi  pembayaran  nontunai  dengan  nilai  besar  diselenggarakan  Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS (Real Time Gross Settlement) dan sistem kliring.
Perkembangan pembayaran non-tunai merupakan konsep yang biasa digunakan oleh komunitas  non-tunai  atau cashless  society yang  merupakan  komunitas  masyarakat  yang dalam  bertransaksi,  tidak  lagi  menggunakan  uang  fisik,  melainkan  melalui  perpindahan informasi  finansial  secara  digital  (uang  digital)  (Bintarto,  2018).  Secara  umum  telah berkembang  sebagai  inovasi  yang  bertujuan  untuk  mengalihkan  proses  pembayaran  tunai yang dinilai sebagai metode tradisional yang sudah tidak lagi efisien. Perkembangan metode pembayaran non-tunai ini dipengaruhi oleh adanya fasilitas infrastruktur teknologi informasi yang  memberikan  fondasi  pada  sistem  pembayaran  non-tunai  yang  menekankan  proses transaksi  ekonomi  di  mana  semua  jenis  transaksinya  dapat  dilacak  dengan  tujuan  untuk menjaga  kesehatan  ekonomi  negara  di  mana  pertumbuhan  inklusif  dapat  diintegrasikan (Passah & Kumar, 2019).
Penggunaan metode transaksi pembayaran non-tunai semakin marak digunakan oleh pemerintah negara, salah satunya  Indonesia, untuk membangun birokrasi  yang transparan dan akuntabel juga untuk menghindari praktik korupsi (Kurniati & Nugroho, 2019). Selain digunakan dalam birokrasi pemerintahan negara, metode pembayaran non-tunai juga sering ditemui  pada  sektor-sektor  fasilitas  publik  seperti  pusat  perbelanjaan  hingga  pariwisata. Metode transaksi tanpa uang tunai yang terlibat dalam pembelian barang dan jasa di sektor
pariwisata  sangat  penting  untuk  keberhasilan  sektor  pariwisata  di  era  pandemic.  Metode transaksi  non-tunai  yang  paling  umum  dalam  e-tourism  adalah  kartu  debit  dan  kredit, E- wallet, internet banking, unified payment interface (UPI) (Husain, Varshney, Bhatnagar, & Satsangi, 2019).
Pembayaran  non-tunai  atau cashless sebenarnya  telah  mengalami  perkembangan yang pesat  di  Indonesia. Hal  tersebut  terjadi karena semakin banyak pusat-pusat  kegiatan ekonomi  yang  menyediakan  fasilitas  pembayaran  secara  non-tunai.  Alat  pembayaran  non tunai yang berkembang saat ini dapat berupa di antaranya adalah kartu kredit, kartu debet, ATM yang secara umum sudah dikenal oleh masyarakat luas. Sejalan dengan perkembangan tuntutan  masyarakat  akan  kemudahan  dalam  bertransasksi,  kini  dunia  perbankan  telah memberikan  solusi  dengan  inovasi-inovasi  baru  pada  masyarakat  dalam  bertransaksi. Perkembangan  jumlah  penggunaan  transaksi  pembayaran  non  tunai  semakin  bertambah, dapat  dilihat  dari  perkembangan  jumlah  volume  Alat  Pembayaran  Menggunakan  Kartu (APMK) yang beredar di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dengan masifnya  penggunaan  transaksi  non-tunai  maka  industri  pariwisata  di  Indonesia  telah bertransformasi untuk menerapkan cashless management system dalam mengoperasionalkan industrinya. Alasan dari penerapan cashless management system tidak semerta-merta untuk mewadahi  masyarakat  yang  sudah  banyak  bertransisi  ke  system  pembayaran  non  tunai, tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas dan manajemen dari pengelolaan keuangan di industri pariwisata tersebut. Oleh karena itu, penerapan cashless management system pada industri  pariwisata  Indonesia  merupakan  bentuk  progresifitas  dalam  menjawab perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat.

## Cashless Management System di Industri Pariwisata Kabupaten Banyumas
Kegiatan  pariwisata  yang  dilakukan  secara  langsung  harus  memberikan  gagasan  bahwa kegiatan tersebut aman untuk dilakukan di era New Normal dengan berbagai regulasi yang ketat  sehingga  terhindar  dari  transmisi  penyebaran  virus  COVID-19  saat  melakukan kegiatan pariwisata. Memberdayakan kembali sektor pariwisata daerah merupakan prinsip penting untuk memulihkan sektor ekonomi negara. Kabupaten Banyumas adalah salah satu daerah  di  Indonesia  yang  mengembangkan  potensi  industri  wisatanya.  Melihat  kondisi geografisnya,  Kabupaten  Banyumas  memiliki  keanekaragaman  di  dalam  industri  wisata alam,  selain  itu  juga  terdapat  fasilitas  wisata  budaya  dan  wisata  religi  (Hermawati  &
Milawaty,  2016).  Fasilitas  wisata  di  Kabupaten  Banyumas  cocok  dikunjungi  bersama keluarga maupun perorangan, contohnya seperti Lokawisata Baturraden dan Telaga Sunyi sebagai fasilitas wisata alam serta Museum Wayang Sendhang Mas sebagai fasilitas wisata budaya.  Tentunya  pertumbuhan  potensi  industri  pariwisata  di  Kabupaten  Banyumas mendongkrak  sektor  perekonomian  lainnya  sehingga  perkembangan  jumlah  hotel  dan hunian  di  Kabupaten  Banyumas  juga  meningkat.  Persebaran  virus  COVID-19  yang memasuki Indonesia pada bulan Maret memberikan efek domino ke suluruh wilayah negara, termasuk Kabupaten Banyumas yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Pada awal terjadinya pandemi COVID-19, persebaran virus cukup pesat di Kabupaten Banyumas sendiri sampai menciptakan  banyak  klaster  dari  klaster  pasar  hingga  klaster  perkantoran  seperti  yang dikatakan oleh Bupati Banyumas pada bulan Mei tahun 2020 (Antara News, 2020). Sejak bulan Maret 2020 hingga Agustus 2021, sebanyak 1.859 orang dinyatakan meninggal dunia karena  Covid-19  (Marhaeningsih,  2021).  Untuk  menanggapi  hal  tersebut,  Kabupaten Banyumas telah mengintegrasikan kegiatan PSBB dan PPKM sesuai dengan peraturan pusat dengan harapan mengurangi angka dan menekan penyebaran virus COVID-19 (Sumarwoto, 2021).
Pemerintah  Kabupaten  Banyumas  tentunya  tidak  ingin  sektor  pariwisatanya  terus terpuruk. Maka dari itu, perlu mengembangkan sebuah cara sebagai upaya recovery sektor pariwisata yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Kabupaten Banyumas dalam upaya memulihkan  perekonomiannya  melalui  sektor  pariwisata  telah  meluncurkan  pola pembayaran non-tunai (cashless) di setiap objek wisata dan industri pariwisata Banyumas melalui  aplikasi  QRIS  ( Quick  Response  Code  Indonesia  Standard) ,  sebuah  aplikasi pemindai  barcode  milik  Bank  Indonesia  yang  deterapkan  oleh  Ir.  Ahmad  Husein  selaku Bupati Banyumas Bersama dengan Bank Indonesia (BI) wilayah Banyumas dan sekitarnya (Yandip  Prov.  Jateng,  2020).  Upaya  mengintegrasikan  sistem  pembayaran  non-tunai  di setiap objek wisata di Kabupaten Banyumas mulai diterapkan berdasarkan perhatian bahwa perputaran uang tunai yang beredar bisa jadi menjadi media tersebarnya virus COVID-19 menjadi  lebih  luas.  Kepala  Kantor  Perwakilan  Bank  Indonesia  Purwokerto  pun  telah menyatakan bahwa aplikasi QRIS ini diluncurkan sebagai bagian dari program digitalisasi aplikasi, dan saat ini penetrasi telepon selular di Indonesia telah menempati peringkat kedua di ASEAN setelah Singapura, sehingga tidak mengherankan Financial Technology ( fintech ) menjadi suatu terobosan sekaligus gaya hidup baru dalam masyarakat modern. Terlebih di
Banyumas  saat  ini  telah  tersedia  32  ribu merchant atau  pelaku  usaha  yang  menggunakan QRIS (Yandip Prov. Jateng, 2020).
Penerapan  metode  pembayaran  non-tunai  di  sektor  pariwisata  Banyumas  ini memiliki  urgensi  berupa  pencegahan  transmisi  dan  persebaran  virus  COVID-19  melalui media uang tunai di era pandemic sesuai dengan anjuran dari Kementrian Kesehatan dalam implementasi protokol kesehatan. Selain itu, Kabupaten Banyumas tentunya tentunya tidak ingin  terus  mengalami  keterpurukan  dan  kerugian  baik  bagi  neraca  pendapatan  daerah, maupun bagi pergerakan ekonomi masyarakat di  Kabupaten Banyumas yang juga banyak ditopang oleh indutri pariwisata dan segala sektor penunjangnya, maka dari itu, terobosan kebijakan  melalui  pola  pembayaran  non-tunai  atau cashless  management  system serta memasarkan  keunggulan  pariwisata  Banyumas  melalui  platform e-tourism menjadi  suatu keniscayaan ditengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Kebijakan pembayaran non- tunai  di  sektor  pariwisata  juga  akan  memberikan  peluang  kepada  Kabupaten  Banyumas sebagai  salah  satu  upaya  menggerakan  kembali  perekonomian  di  sektor  pariwisata  dan membangkitkan  industri  pariwisata  dan  sektor-sektor  pendukung  dan  penunjangnya, sekaligus  berupaya  memutus  mata  rantai  penyebaran  Covid-19  dengan  membatasi penggunaan transaksi tunai.
Integrasi  pembayaran  non-tunai  pada  sektor  pariwisata  di  Kabupaten  Banyumas memang telah semakin dikembangkan dan diintergasikan. Namun, itu bukan berarti bahwa Kabupaten  Banyumas  tidak  menemui  berbagai  kendala  dalam  implementasi  metode pembayaran  non-tunai  khususnya  di  sektor  pariwisata.  Rata-rata  masyarakat  Kabupaten Banyumas  tergolong  dalam  kategori  masyarakat  menengah  ke  bawah.  Hal  tersebut mempengaruhi  literasi  keuangan  mereka,  di  mana  akan  berpengaruh  pada  jumlah masyarakat  yang  menggunakan  layanan  pembayaran  non-tunai  melalui m-banking atau platform lainnya  menjadi  tidak  banyak.  Kendala  yang  paling  sering  ditemui  adalah mengingat bahwa Kabupaten Banyumas merupakan daerah yang memiliki wilayah terpencil sehingga kendala sering ditemui pada sinyal yang tidak stabil di berbagai daerah sehingga akses ke m-banking atau platform pembayaran non-tunai lainnya mudah terhambat (Suara Purwokerto,  2020).  Hal  tersebut  dapat  dianalisis  sebagai  salah  satu  alasan  masyarakat Kabupaten Banyumas lebih nyaman untuk menggunakan metode pembayaran tunai.
Adanya  inovasi  tersebut  membuat  orang-orang  akan  lebih  dengan  mudah  untuk melakukan kegiatan pariwisata dan pastinya lebih terlindung dari paparan virus COVID-19
yang  bisa  disalurkan  melalui  uang  tunai  ditambah  dengan  penerapan  protokol  kesehatan yang ketat dan restriktif di tempat wisata. Langkah tersebut merupakan salah satu langkah yang  bagus  untuk  mulai  memulihkan  perekonomian  Indonesia  melalui  sektor  pariwisata daerah.  Dengan  demikian,  adanya cashless  management  system yang  diterapkan  melalui penggunaan transaksi non-tunai di industri pariwisata kabupaten Banyumas menjadi salah satu jawaban untuk mengembangkan pariwisata di tengah pandemic COVID-19. Penerapan cashless management system di tengah pandemic COVID-19 tidak hanya dilatarbelakangi oleh  banyaknya  masyarakat  yang  menggunakan  transaksi  non-tunai,  tetapi  juga dilatarbelakangi  oleh  alasan  keamanan  dan  kenyamanan  dari  masyarakat.  Hal  ini  karena pada saat pandemic COVID-19, virus dapat menular melalui media apapun, termasuk pada media uang sehingga dengan adanya transaksi non-tunai maka akan memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk tetap melakukan wisata tanpa ada rasa takut tertular virus Covid- 19 melalui sarana uang. Selain alasan keamanan untuk memutus rantai penyebaran Covid- 19,  penerapan cashless  management  system di  industri  pariwisata  Banyumas  juga  akan mendukung  perkembangan  wisata  menuju tourism 4.0  sehingga  penerapan cashless management system di industri pariwsata Banyumas membantu untuk mengikuti berbagai perubahan yang terjadi.

## KESIMPULAN
Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan kerugian pada berbagai sektor, salah satunya pada sektor pariwisata. Keberadaan pandemi Covid-19 telah menciptakan perubahan perilaku dari masyarakat, termasuk cara masyarakat dalam melakukan transaksi. Hal ini dilakukan karena transaksi dengan menggunakan uang memiliki potensi besar untuk meningkatkan penularan terhadap virus Covid-19. Dalam menyikapi persoalan ini, muncullah sebuah fenomena yang dikenal dengan cashless society dimana masyarakat tidak lagi menggunakan transaksi tunai, tetapi beralih dengan menggunakan transaksi non-tunai. Perubahan pola perilaku transaksi yang terjadi di masyarakat disikapi dengan baik oleh industri pariwsata di Indonesia, salah satunya  di  daerah  Banyumas.  Industri  pariwsata  di  daerah  Banyumas  mulai  menerapkan cashless  management  system dimana  pihak  pariwisata  mewadahi  masyarakat  yang  ingin melakukan  transaksi  non-tunai.  Alasan  utama  pihak  pariwisata  Banyumas  menerapkan cashless  management  system adalah  untuk  memberikan  keamanan  dan  kenyamanan  bagi para  wisatawan  karena  langkah  ini  mampu  memutus  rantai  penyebaran  virus  Covid-19. Selain itu, penerapan cashless management system juga merupakan bentuk langkah progresif
dari  pariwisata  Banyumas  dalam  menyambut tourism  4.0 sehingga  terciptanya  system pariwisata yang transparan dan akuntabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Antara News. (2020, Mei 20). Bupati berharap tidak ada lonjakan COVID-19 di Banyumas usai Lebaran . Retrieved Oktober 4, 2021, from Antara News: https://www.antaranews.com/berita/2165394/bupati-berharap-tidak-ada-lonjakan- covid-19-di-banyumas-usai-lebaran
Awirya,  A.  A.  (2020). DAMPAK  PENURUNAN  KEGIATAN  PARIWISATA  TERHADAP KETENAGAKERJAAN  DI  INDONESIA. Retrieved  from  Research  Gate: https://www.researchgate.net/publication/340117775_DAMPAK_PENURUNAN_ KEGIATAN_PARIWISATA_TERHADAP_KETENAGAKERJAAN_DI_INDON ESIA
Badan  Pusat  Statistik.  (2020,  Mei  5). Ekonomi  Indonesia  Triwulan  I  2020  Tumbuh  2,97 Persen . Retrieved from Badan Pusat Statistik:
https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan- i-2020-tumbuh-2-97-persen.html
Bintarto,  E.  A.  (2018). Fintech  dan  Cashless  Society  :  Sebuah  Revolusi  Pendongkrak Ekonomi Kerakyatan. Surabaya: Universitas Airlangga.
Buhalis, D., & Jun, S. H. (2011). E-Tourism. Contemporary Tourism Reviews , 1-30.
DW. (2020). Bagaimana Sektor Pariwisata Indonesia Bertahan di Tengah Pandemi Corona. Retrieved  from  DW:  https://www.dw.com/id/bagaimana-pariwisata-indonesia- bertahan-di-tengah-pandemi/a-54818132
Folinas, S., & Metaxas, T. (2020). Tourism: The Great Patient of Coronavirus COVID-2019. Munich Personal RePEc Archive , 1-14.
Hong, Y., Cai, G., Mo, Z., Gao, W., Xu, L., Jiang, Y., et al. (2020). The Impact of COVID- 19  on  Tourist  Satisfaction  with  B&B  in  Zhejiang,  China:  An  Importance– Performance Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health,, 17 (10), 1-19.
Husain,  A.,  Varshney,  T.,  Bhatnagar,  S.,  &  Satsangi,  A.  K.  (2019).  E-SATISFACTION TOWARDS  CASHLESS  TRANSACTIONS:  RE-TESTS  MODEL  FOR  E- TOURISM. International Journal of Advance and Innovative Research, 6 (2), 1-11.
KEMENKES. (2020, Juni 19). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/382/2020  -  Regulasi .  Retrieved  Agustus  31,  2021,  from Covid19.go.id: https://covid19.go.id/p/regulasi/keputusan-menteri-kesehatan- nomor-hk0107menkes3822020
Kurniati, P. N., & Nugroho, B. Y. (2019). Urgensi Pelaksanaan Sistem Cashless Government dalam Membangun Birokrasi yang Transparan dan Akuntabel. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 9 (2), 136-150.
Marhaeningsih,  I.  (2021,  September  5). Angka  Kasus  Covid-19  di  Banyumas  Terus
Menurun . Retrieved Oktober 4, 2021, from RRI:
https://rri.co.id/daerah/1177555/angka-kasus-covid-19-di-banyumas-terus-menurun Passah,  D.  R.,  &  Kumar,  A.  (2019).  Cashless  Economy  and  Digitalization  of  Tourism  & Hospitality  Practices  in  India. Proceedings  of  10th  International  Conference  on Digital Strategies for Organizational Success , 453-464.
Purba,  J.  H.,  Fathiah,  R.,  &  Steven.  (2021,  Maret).  THE  IMPACT  OF  COVID-19 PANDEMIC  ON  THE  TOURISM  SECTOR  IN  INDONESIA. Jurnal  Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis, 3 (1), 389 - 401.
Safriana, L. (2020, Juni 30). New Normal, Peta e-Tourism 4.0 dan Kemandirian Bangsa . Retrieved from Opini Katadata.co.id: https://katadata.co.id/redaksi/indepth/5ef9ce654ac50/new-normal-peta-e-tourism-
40-dan-kemandirian-bangsa
Suara Purwokerto. (2020, Oktober 5). Wabup Resmikan Pembayaran Non Tunai Pelayanan Uji  Kendaraan  Bermotor .  Retrieved  Agustus  31,  2021,  from  Suara  Purwokerto: https://www.suarapurwokerto.com/banyumas/4092/wabup-resmikan-pembayaran- non-tunai-pelayanan-uji-kendaraan-bermotor
Sumarwoto.  (2021,  Juli  9). Berharap  dari  pelaksanaan  PPKM  Darurat  di  Banyumas . Retrieved from Antara News: https://www.antaranews.com/berita/2258530/berharap-dari-pelaksanaan-ppkm- darurat-di-banyumas
UNWTO.  (2021,  Januari  28). 2020:  WORST  YEAR  IN  TOURISM  HISTORY  WITH  1 BILLION  FEWER  INTERNATIONAL  ARRIVALS. Retrieved  from  Barometer UNWTO: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021- 01/210128-barometer-en.pdf?GaI1QTYG.Ky9LDZ2tlDKc.iRZkinJeuH
UNWTO. (2021, Juni 2). TOURIST NUMBERS DOWN 83% BUT CONFIDENCE SLOWLY RISING. Retrieved  from  Barometer  |  UNWTO:  https://webunwto.s3.eu-west- 1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-06/210602-unwto-barometer- en.pdf?rNy0Q9kCLL.4MgS3dLIc8vpDxNCUt7LY
UNWTO.  (n.d). UNWTO  Tourism  Defnitions. Retrieved  April  17,  2021,  from  UNWTO: https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284420858
Widodo, W. S. (2020, Juni 3). Disiplin, Kunci Dunia Pariwisata Hadapi Era New Normal .
Retrieved from detikTravel:
https://travel.detik.com/travel-news/d-
5038445/disiplin-kunci-dunia-pariwisata-hadapi-era-new-normal
Yandip Prov. Jateng. (2020, September 11). Berwisata dan Belanja Nontunai dengan QRIS . Retrieved from Portal Berita Pemerintah
Jawa Tengah:
https://jatengprov.go.id/beritadaerah/berwisata-dan-belanja-nontunai-dengan-qris/
Marlina, L., Mundzir,  A., &  Pratama, H.  (2020).  Cashless dan Cardless  Sebagai  Perilaku Transaksi di Era Digital. Co-Management Journal, 3(2), 533-542.
Sule, E., & Saefullah, K. (2010). Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana.
Tarantang, J., Awaaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. Jurnal Al-Qardh, 1(1).
Saragih, S. (2019). Technology Acceptance of Digital Payment System pada Pelaku UMKM di Kota Batam. Computer Based Information System Journal, 7(2), 82-90.
Lubis,  N.  (2019).  Pengaruh  Sistem  Pembayaran  Non-Tunai  pada  Era  Digital  terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia.
Susanto, A. (2004). Sistem Informasi Manajemen. Bandung: Linggar Jaya.