## PENERAPAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN
DALAM PERKARA PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK

## IRFAN FIRDIANTO

## ABSTRAK
Pengangkatan anak merupakan hal yang telah lama lazim dilakukan oleh masyarakat di dunia. Islam membenarkan dan bahkan menganjurkan pengangkatan anak dengan tujuan-tujuan tertentu seperti  tujuan  pemeliharaan,  pemberian  bantuan, pendidikan,  dan  lain-lain  yang  sifatnya  untuk kepentingan kemaslahatan si anak. Pengangkatan anak dalam Islam hanya semata-mata peralihan tanggung  jawab  pemeliharaan  dan  pengasuhan  anak  dari  orang tua  kandung  kepada  orang  tua angkatnya.  Dalam  rangka  pelaksanaan  perlindungan  anak,  motivasi  pengangkatan  anak merupakan hal  yang perlu diperhatikan,  dan harus dipastikan  dilakukan  demi  kepentingan  anak. Dengan adanya penerapan As as Per sonalitas Keis laman pada pr oses p engangkatan anak akan  mempunyai  dampak  perlindungan  terhadap  anak  yang  dilakukan  s emata -mata  hanya demi mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak tersebut berdasarkan Hukum Islam
Kata kunci: Asas Personalitas Keislaman, Pengangkatan Anak, Perlindungan Anak.

## ABSTRACT
Child adoption is  something  that has  long been  done  by the  community in  the  world. Islam justifies, and even encourages it with certain  goals such as  nurturing, helping, educating him/her and others for the sake of his/her goodness. Such a child adoption in Islam is merely the transfer of responsibility in raising and taking care of him/her from his/her  parents to the foster parents. The results of the analyses were used to implement the protection of the adopted children and reveal the motivation of the adoption and also the interests of the adopted children. Islamic personality in the process  of such a child adoption would give impacts on the children namely for the best interest of the welfare of the children on the basis of the Islamic laws.
Keywords: Principles of Islamic Personality, Adoption, Child Protection.

## PENDAHULUAN
Mengacu  pada  ketentuan  Undang-undang Peradilan  Agama No. 7 tahun 1989 bahwa Asas Personalitas Keislaman  adalah  pola  pengaturan kewengan  Pengadilan  Agama  yang  tidak  bisa ditundukkan oleh lembaga lain diluar Pengadilan  Agama.  Kewenangan  yang  berlaku bagi orang yang berkompetensi pada perkaranya. Dengan demikian Asas Personalitas Keislaman merupakan  kekuasaan  mutlak pengadilan  yang  berhubungan  dengan  jenis perkara  tertentu  dan  khusus,  yang  melalui kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan  perkara tertentu, yaitu  golongan orang yang beragama Islam.
Asas Personalitas Keislaman  dimaksudkan adalah  hanya  untuk  melayani  penyelesaian perkara  dibidang  tertentu,  dengan  kata  lain
keislaman  seseoranglah  yang  menjadi  dasar kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan agama.  Dan  indikator  untuk  menentukan kewenangan  pengadilan agama terhadap permasalahan  yang  terjadi  dalam  kehidupan bermasyarakat yaitu,  agama yang  dianut  kedua belah  pihak  ketika  terjadinya  hukum  dan hubungan  ikatan  mereka  berdasarkan  hukum Islam. Jadi jika  salah satu dari  patokan itu  tidak terpenuhi  maka  kedua  belah  pihak  yang bersengketa  di  bidang  tersebut  tidak  berlaku Asas  Personalitas  Keislaman.  Dasar  yang menjadi  patokan  pada  Asas  Personalitas Keislaman  ini  adalah  dasar  umum  dan  saat terjadinya  hubungan  hukum.  Patokan  umum dapat  dilihat  keislaman  seseorang  misalnya hanya  dengan  menunjukan  Kartu  Tanda Penduduk, SIM, atau tanda bukti  identitas yang
lainnya  tanpa  mempertimbangkan  kualitas keislaman orang tersebut.
Dalam hubungan perkawinan, secara naluri insani, setiap pasangan suami isteri berkeinginan untuk  mempunyai anak kandung demi menyambung  keturunan  maupun  untuk  hal lainnya.  Sebagian  besar  orang  yang  sudah berkeluarga tentu menginginkan untuk mendapatkan  anak.  Selain  untuk  melanjutkan keturunan, anak  juga  dipandang  penting  untuk dapat  membantu  ekonomi  keluarga  dan  anak sebagai  jaminan  di  hari  tua. Akan  tetapi,  tidak semua  keinginan  manusia  terwujud.  Cukup banyak  perkawinan  yang  berlangsung  lama, namun buah  hati  yang  didambakan  belum  juga hadir. Hal  ini  bisa terjadi  dikarenakan salah satu atau  kedua  pasangan  suami  isteri  itu  mandul, sakit,  cacat,  ataupun  karena  faktor-faktor lainnya.  Banyak  pasangan  suami  isteri  yang belum dikaruniai anak memilih untuk mengangkat anak sebagai solusinya.
Islam membenarkan dan bahkan menganjurkan  pengangkatan  anak  dengan tujuan-tujuan tertentu seperti tujuan pemeliharaan,  pemberian  bantuan, pendidikan, dan  lain-lain  yang  sifatnya  untuk  kepentingan kemaslahatan si anak. Pengangkatan anak dalam Islam  hanya  semata-mata  peralihan  tanggung jawab  pemeliharaan  dan  pengasuhan anak  dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya.
Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses  hukum,  yaitu melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak  menyangkut  kewarisan  dan  tanggung jawab orang tua kepada anaknya.
Beberapa kasus yang telah terjadi misalnya, adanya  dugaan  kasus  pemaksaan  adopsi  anak dan  anak  korban  adopsi  tersebut  juga dimurtadkan  dari  agama  Islam  yang  terjadi  di Depok,  Jawa  Barat.  Isu  pemurtadan  di  Aceh pasca  tsunami  melalui  upaya  adopsi  anak, sungguh  meresahkan  masyarakat  Aceh,  yang
1 Lulik Djatikumoro, Huk um Pengangkatan Anak (Bandung, 2011), hlm.13-18.
mana  sejumlah  LSM  asing  ditengarai  sebagai biang  keladinya  sehingga menimbulkan  konflik yang  krusial.  Juga  yang  terjadi  pasca  gempa Yogya,  dan  kasus-kasus  lain  yang  mungkin terjadi  di  berbagai  kota  lainnya.  Hal  ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya penerapan  Asas  Personalitas  Keislaman  demi perlindungan terhadap  anak dari  upaya pemurtadan agama.

## METODE  PENELITIAN
Metode penelitian hukum empiris (sosiologis)  dipilih  dalam  penelitian  ini  agar tepat  sasaran. Dengan  melihat  penerapan  asas personalitas keislaman dalam perkara permohonan pengangkatan  anak  di  pengadilan agama  terhadap  perlindungan  anak  mendorong penulis  untuk  melakukan  penelitian  tersebut dengan dihadapkan pada implikas i penerapannya di masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam kaitannya dengan kesejahteraan dan kepentingan  hukum  anak,  dikenal  beberapa bentuk  hubungan  antara  orang  tua  atau  pihak lain  dengan sang anak, antara lain: 1
1) Perwalian
Pemahaman dalam konsep dasar perwalian  adalah  orang  atau  pihak  lain  yang diberi  hak  mewakili  kepentingan  hukum  anak tersebut atau melakukan perbuatan hukum untuk mewakili  kepentingan hukum si anak.
Perwalian dapat diberikan apabila kepentingan si anak menghendaki  dalam  hal  ini menyangkut  hubungan  hukum  dengan  pihak lain.  Perwalian  anak  adalah  kewenangan seseorang yang bukan orang tua atau orang yang sedang menjalankan  kekuasaan orang tua untuk mengurus  dan  mewakili  kepentingan  hukum seseorang yang belum dewasa. Perwalian  disini semata-mata  hanyalah  perwalian  anak  bukan perwalian perkawinan atau wali pengampu.
Perwalian  berakhir  dengan  sendirinya bilamana  sang anak elah  cukup umur atau telah menikah atau telah  dimintakan  pembatalan atau
pencabutan  perwalian  oleh  pengadilan.  Dalam hukum perdata nasional  dikatakan  dewasa atau telah  cakap  bertindak  sebagai  syarat  sahnya suatu perbuatan perdata bilamana pihak tersebut telah  berusia  lebih  dari  21  tahun  atau  apabila belum  berumur  tersebut  harus  telah  menikah atau pernah menikah.
2) Pengasuhan
Pengasuhan  anak  adalah  pemeliharaan, perawatan, dan  pendidikan  si  anak senyatanya.
Senyatanya disini
adalah dipenuhinya/diberikannya kecukupan kebutuhan-kebutuhan materiil  dan imateriilnya. Dengan  demikian  apabila  kita  memandang perwalian  itu  memiliki  titik  berat  pada  aspek hukumnya, maka  pengasuhan  itu  memiliki  titik berat  pada  aspek ekonomi,  sosial,  budaya, dan agamanya bagi kesejahteraan si anak bersangkutan.
Pengasuhan anak  tidak  dapat  dilepaskan dari  hak  kuasa  orang  tua  kandungnya  sebagai dasar  adanya  hubungan  kekeluargaan  karena pertalian  darah  (hubungan nasab),  kecuali  jika terdapat keadaa-keadaan tertentu yang menyebabkan  hak  kuasa  asuh  orang  tua kandungnya  tersebut  dicabut,  maka  anak tersebut dibawah kekuasaan wali. Hal  demikian dapat  ditemukan  dalam  kehidupan  sehari-hari meskipun dalam kenyataannya sang anak berada dalam pengasuhan orang lain, hak perwaliannya tidak  melekat  kepada  orang  lain yang mengasuhnya tersebut.
3) Pengangkatan Anak
Pengertian  pengangkatan  anak  apabila ditinjau dari  sudut  pandang  pemahaman masyarakat  pada  umumnya,  sudut  pandang hukum  adat, dan  sudut  pandang hukum  Islam, akan  memiliki  pengertian  yang  berbeda-beda yang  dalam  hal  ini  terkait  mengenai  yang berbeda-beda  yang  dalam  hal  ini  terkait mengenai  akibat-akibat  hukum  dari  adanya perbuatan hukum pengangkatan anak itu sendiri.
2 Mohammad Daud Ali. Op.Cit . hlm.226.
A. Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Perkara Permohonan

## Pengangkatan Anak
Asas personalitas keislaman  diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989  Tentang Peradilan  Agama  dalam  Pasal  2 Penjelasan  Umum  Alinea  Ketiga  dan  Pasal  49 yang  menentukan bahwa asas  tersebut terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama. Letak asas personalitas keislaman  berpatokan  pada  saat  terjadinya hubungan  hukum  artinya  patokan  menentukan keislaman  seseorang  didasarkan  pada  faktor formil tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang  bersangkutan.  Jika  seseorang  mengaku beragama  Islam,  pada  dirinya  sudah  melekat asas  personalitas  keislaman.  Faktanya  dapat ditemukan dari  KTP, sensus kependudukan dan surat  keterangan  lain.  Sedangkan  mengenai patokan  asas  personalitas  keislaman  berdasar saat  terjadinya  hubungan  hukum,  ditentukan oleh  dua  syarat  yaitu,  pertama,  pada  saat terjadinya  hubungan hukum kedua pihak  sama- sama  beragama  Islam,  dan  kedua,  hubungan hukum  yang  melandasi  keperdataan  tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam sehingga cara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam. 2 Dalam menentukan patokan asas personalitas  keislaman  yang  nantinya  pada  diri seseorang melekat  asas  personalitas  keislaman dengan  melihat  beberapa  kriteria  sebagai berikut: 3
1. Pengakuan
Yaitu  cukup dengan pengakuan secara lisan tanpa  melihat  kualitas  keislaman  seseorang atau  bukti  apakah  orang  tersebut  benar melaksanakan ajaran Islam atau tidak;
2. Identitas Dengan melihat  kartu identitas yang dimiliki seseorang  seperti  halnya  KTP,  SIM,  dan kartu  identitas  lainnya  yang  menyatakan agama Islam.
3. Amalan
3 Ibid. hlm.227.
Dengan  melihat  cara  beribadah  yang  sesuai dengan  ajaran  Islam  dan  juga  perbuatan  yang dilakukan  adalah  berdasarkan  hukum  Islam, maka  pada  dirinya  melekat  asas  personalitas keislaman.
4. Kesaksian
Dengan  melihat  beberapa  bukti  bahwa adanya indikasi  seseorang tersebut beragama Islam, dan juga  mendengar  dari  kesaksian  seseorang lain bahwa seseorang tersebut beragama Islam.

## B. Pengangkatan  Anak  Sebagai  Usaha Perlindungan Anak
Pengangkatan  anak  adalah  suatu  tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati  bersama  dan  sah  menurut  hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. 4
Dalam  rangka  pelaksanaan  perlindungan anak,  motivasi  pengangkatan  anak  merupakan hal  yang  perlu  diperhatikan,  dan  harus dipastikan  dilakukan  demi  kepentingan  anak. Pengangkatan  anak  akan  mempunyai  dampak perlindungan  anak  apabila  memenuhi  syarat- syarat sebagai berikut: 5
1. Diutamakan pengangkatan anak yatim piatu;
2. Anak yang cacat mental, fisik, sosial;
3. Orang  tua  anak  tersebut  memang  sudah benar-benar tidak mampu mengelola keluarganya;
4. Bersedia  memupuk  dan  memelihara  ikatan keluarga  antara anak dan orang tua kandung sepanjang hayat;
5. Hal-hal  lain  yang  tetap  mengembangkan manusia seutuhnya.
C. Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Perkara
Permohonan
4 Arif  Gosita, Masalah  Perlindungan  Anak (Jakarta, 1989), hlm.44.
5 Ibid. hlm.58
6 M.  Karsayuda, Pengangkatan  Anak   dari Keluarga Non-Muslim di Pengadilan Agama , dalam

## Pengangkatan  Anak  di  Pengadilan Agama Trenggalek
Menurut hukum Islam, pengangkatan anak oleh keluarga muslim terhadap anak nonmuslim tersebut tidak terdapat pendapat yang melarangnya  di  kalangan  ahli  hukum  Islam. Berbeda  halnya  dengan  anak  yang  berasal  dari keluarga  muslim  tidak  boleh  diangkat  oleh keluarga  nonmuslim,  karena  dalam  salah  satu tujuan  hukum  Islam adalah  memelihara  agama dan  adanya  kewajiban  untuk  melindungi  diri sendiri  dan  keluarga  dari  siksa  api  neraka sebagaimana disebutkan dalam  Al-Qur’an surat at-Tahrim ayat 6. 6
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  dan Penjelasan  Umum  alinea  kesatu  dan  kedua juncto Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,  penerapan  asas  personalitas  keislaman terhadap  suatu  perkara,  baik  secara  alternatif atau kumulatif didasarkan pada: 7
- Pihak-pihak berperkara beragama Islam
- Perkaranya  adalah  perkara  yang  menjadi kewenangan  pengadilan  agama,  yaitu  di bidang  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah, wakaf, zakat,  infaq,  sedekah,  dan  ekonomi syariah.
- Hubungan hukum yang melandasi dilakukan berdasarkan hukum Islam.
Salah  satu  syarat  dari  gugatan  atau permohonan ke pengadilan  adalah identitas  dari pihak-pihak.  Identitas  pemohon  yang  biasanya tertera dalam permohonan adalah nama, alamat, pekerjaan,  umur,  ataupun  agama  pemohon. Salah  satu  asas  dalam  hukum  acara  di pengadilan  agama  adalah  asas  personalitas keislaman artinya pengadilan  agama menangani perkara-perkara  tertentu  antar  orang  yang beragama Islam sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam permohonan  ke  pengadilan  agama  harus dicantumkan  agama  pemohon  sehingga  hakim pada  persidangan  yang  pertama  dapat  menilai
Suara  Uldilag  Vol.  3  No.  XI,  September  2007 (Jakarta, 2007), hlm.16.
7 M.  Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Jakarta, 1989), hlm.37- 40.
apakah  perkara  yang  diajukan  merupakan kewenangan pengadilan agama atau bukan.
Dari sisi hukum acara pemeriksaan perkara permohonan  pengangkatan  anak  yaitu  dimulai dari tahap pengajuan di pengadilan, pemeriksaan dan  putusan.  Pertimbangan  hukum  dalam mengabulkan  permohonan  pengangkatan  anak adalah  hakim dalam memeriksa, mengadili,  dan kemudian mengabulkan permohonan pengangkatan  anak  berdasarkan  pada  bukti- bukti  selama  persidangan.  Yang  tidak  kalah pentingnya adalah menanyakan agama orang tua kandung  dan  agama  calon  orang  tua  angkat. Apabila  orang tua kandung dan calon orang tua angkat  sama-sama beragama  Islam  merupakan jalan  pembuka  utama  bagi  pengadilan  untuk mengabulkan permohonan.
Dalam hal  ini  hakim selalu  berupaya untuk memeriksa  data-data  baik  pemohon  maupun termohon  terlebih  dahulu  juga  menanyakan legalitas  dan  kualitas  agama  masing-masing pihak  sehingga  penerapan  Asas  Personalitas Keislaman  dalam  hukum acara dapat  terealisasi dengan  baik  dan  benar.  Dan  yang  perlu ditekankan kualitas keislaman para pihak adalah terutama  pemohon,  karena  pemohonlah  yang nantinya  yang  akan  merawat  dan  mengasuh calon  anak  angkat  sehingga  anak  angkat  dapat jaminan  bahwa akan dirawat dan  diasuh sesuai dengan  cara  Islami.  Adapun  salah  satu  contoh pertanyaan-pertanyaan  tersebut  adalah  sebagai berikut:
1. Apakah pemohon beragama Islam?
2. Apakah  pemohon  rutin  melaksanakan sholat?
3. Apakah pemohon rutin melakukan puasa?
4. Apakah pemohon juga melakukan kegiatan keagamaan lainnya?
5. Apakah  pemohon  juga  tergabung  dalam kelompok-kelompok  keagamaan  dalam lingkungan sekitar?
6. Selama  dalam  masa  pengasuhan,  apakah pemohon  memberikan  pendidikan  agama kepada  calon  anak  angkat?  (misal, menyekolahkan  ke  madrasah diniyah  atau Taman Pendidikan Qur’an)
7. Apakah  pemohon  aktif  dalam  kegiatan sosial di lingkungan sekitar?
8. Apakah pemohon  sering  melakukan maksiat  atau  perbuatan  tercela  lainnya? (minum minuman keras, judi, dsb)
9. Apakah  pemohon  sering  berbicara  kotor, mengumpat, dan/atau  mencaci  maki,  baik dalam rumah tangga maupun di lingkungan sekitar?
10. Apakah  pemohon  pernah  melakukan tindakan  kekerasan,  baik  dalam  rumah tangga maupun di lingkungan sekitar?
Bahwa  terdapat  catatan  penting  dalam perkara  permohonan pengangkatan  anak,  yaitu semangat  dari  pemohon  terhadap  calon  anak angkat beserta keluarga anak angkat adalah niat tulus ikhlas membantu demi kesejahteraan anak angkat  di  masa  depan  yang  tidak  ada  unsur paksaan,  tidak  ada  unsur  jual  beli,  tidak  ada unsur utang  piutang,  dan/atau  tidak  ada  unsur imbalan  sehingga  hubungan  kemanusiaan  ini benar-benar pengamalan ajaran Islam.
Disamping memberikan pertanyaan- pertanyaan tersebut kepada pemohon, pertanyaan  tersebut  juga  dikonfrontir  dengan keterangan para saksi untuk meyakinkan hakim. Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas memang tidak  lazim  dipertanyakan karena agama  adalah sebuah  keyakinan  pribadi.  Akan  tetapi  justru melalui  pertanyaan-pertanyaan tersebut kita bisa mengetahui kualitas beragama  seseorang sehingga  hakim  dapat  menentukan  dalam pertimbangan apakah pemohon layak  dan  patut dijadikan  sebagai  orangtua  angkat  yang  sesuai dengan ajaran Islam.
Pandangan  hakim  dalam  penerapan  Asas Personalitas  Keislaman pada  permohonan pengangkatan anak adalah permohonan pengangkatan  anak  yang  diajukan  oleh  orang yang beragama Islam dan calon anak angkat juga beragama  Islam  maka  merupakan kewenangan pengadilan  agama. Hal  ini  berdasarkan pada: 1. Surah An-Nisa’ ayat 144:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan  meninggalkan  orang-orang mukmin...”
2. Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia Nomor:  U- 335/MUI/VI/1982  tanggal  10  Januari  1982
Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya’ban 1402 Hijriyah:
“Bahwa pengangkatan anak yang beragama  Islam  hanya  dapat  dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam.”
Uraian  di atas dapat memberikan gambaran terkait  dengan  konsekuensi hukum  atau  akibat hukum yang ditimbulkannya bahwa pada proses pengajuan  permohonan  pengangkatan  anak harus  dilakukan  oleh  orang  yang  sama-sama beragama  Islam,  baik  dari  Calon  Orang  Tua Angkat,  Calon  Anak  Angkat,  maupun  Orang Tua Kandung.

## D. Implikasi Penerapan Asas Personalitas
Keislaman dalam Perkara Permohonan Pengangkatan  Anak  di  Pengadilan Agama Trenggalek Terhadap Perlindungan Anak Pada  dasarnya  pengangkatan  anak  tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas-asas perlindungan  anak,  namun  demi  perlindungan anak  yang  mengutamakan  kesejahteraan  anak dan perlakuan adil anak, pelaksanaan pengangkatan anak masih dapat diterima asalkan dipenuhi  beberapa persyaratan.
Perlindungan terhadap  anak-anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  tersebut demi  terwujudnya  anak  Indonesia  yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Oleh karena  itu  setiap  warga  negara  yang  ingin mengadopsi  anak sebaiknya mengajukan permohonan pengangkatan anak  ke  pengadilan demi pemenuhan hak-hak anak tersebut.
Sebelum diajukannya permohonan pengangkatan  anak  di  pengadilan,  terlebih dahulu  pemohon  harus  memenuhi  persyaratan yang  telah  ditentukan  dalam  Pasal  7  Peraturan Menteri  Sosial  Nomor  110/HUK/2009.  Pada proses  pemeriksaan  jika  terdapat  kekurangan salah  satu  persyaratan  yang  telah  ditetapkan dalam  Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor 110/HUK/2009  tersebut,  sedangkan  pemohon dalam pandangan hakim telah  cukup memenuhi
persyaratan  hukum materiil dan dalam pemeriksaan, pemohon telah  nyata benar-benar berupaya  untuk  menyelamatkan  masa  depan anak  dan  melindungi  kepentingan  anak,  maka persyaratan  tersebut  akan  dikesampingkan karena  Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor 110/HUK/2009  tidak  mengikat  hakim  dalam memutuskan perkara permohonan pengangkatan anak  dan  bukan  hukum  materiil  Pengadilan Agama.  Yang  terpenting  salah  satu  syarat pengajuan  permohonan  pengangkatan  anak sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan  Anak  dalam Pasal 39 ayat (3), “ calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat ...” maka hal tersebut sesuai dengan asas  personalitas  keislaman  dan  hakim  akan memutuskan  untuk  mengabulkan  permohonan tersebut  demi  melindungi  kepentingan  anak . Terlebih  lagi  pengangkatan  anak  adalah  salah satu  ajaran  agama  Islam  dan  dirasa  lebih bermanfaat  memberikan  kebahagiaan  terhadap anak  tersebut  sehingga  syarat  formil  yang ditetapkan  dalam  Peraturan  Menteri  Sosial Nomor  110/HUK/2009  tesebut  hanya  sebagai pelengkap  saja.  Karena  pengangkatan  anak bukanlah  sesuatu  yang  mudah,  melainkan sesuatu  yang  sifatnya  jangka  panjang,  bahkan seumur hidup. Pengangkatan anak yang sifatnya kompleks  itu  menuntut  adanya  kepastian terhadap kesejahteraan sang anak sehingga harus diteliti  betul mengenai latar  belakang dari calon orang  tua  angkat,  baik  dari  segi  ekonomi, pendidikan,  bahkan  sampai  kesehatan jiwa  dan raganya.  Kepastian  dan  keyakinan  itulah  yang menjadi  hal  yang  mendasar  menyangkut nasib sang  anak  di  masa  depan  yang  diwujudkan dalam bentuk kesejahteraan yang lebih  baik.
Dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa dalam  hukum  Islam,  pengangkatan  anak diperbolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak tersebut sebagaimana  disebutkan  dalam  Q.S. Al-Ma’un ayat  2  dan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam sebagai hukum materiil Pengadilan Agama pada Pasal  171  huruf  (h)  berbunyi: “anak  angkat adalah  anak  yang  dalam  hal  pemeliharaan
untuk hidup sehari-hari,  biaya pendidikan dan sebagainya  beralih  tanggung  jawabnya  dari orang  tua  asal  kepada  orang  tua  angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.” Hal  ini mer upakan  bentuk  per lindungan  ter hadap anak  s ebagaimana  tujuan  pengangkatan anak  ter s ebut  yang  ber landaskan  I s lam. Namun  demikian,   pr os es  per mohonan  di pengadilan adalah merupakan langkah awal dar i pr os es yang panjang dan s eumur hidup anak  ter s ebut  s ehingga  hal  utama  yang har us   diper timbangkan  hakim  adalah mengenai niat c alon orang tua angkat, yaitu s ikap  batin  yang  hendak  dituju  dalam mengangkat anak tersebut.
Pengangkatan  anak  s ec ar a  f ilos ofis har us  ditafsir kan bahwa pengangkatan anak s emata-mata dis andarkan pada kepentingan anak untuk memper oleh hak-hak dasar yang menyangkut  hak  kelangs ungan  hidup ( surv ival  rights )  dalam  bentuk  per awatan ter baik,  hak perlindungan dari keterlantaran ( protection  rights )   s er ta  hak  tumbuh kembang  ( dev elopment  rights )   dalam bentuk pendidikan untuk mencapai s tandar hidup  layak  bagi  per kembangan  f is ik, mental,  mor al dan s pir itual anak ter masuk upaya pemurtadan.
Setiap  anak  mendapatkan  penyelengaraan untuk beribadah  sesuai  dengan  agamanya. Jika anak  tersebut  belum  dapat  menentukan pilihannya,  maka  agama  yang  dipeluk  anak adalah  mengikuti  agama  orangtuanya. Seorang anak  dapat  menentukan  agama  pilihannya apabila  anak  tersebut  telah  berakal  dan bertanggungjawab serta memenuhi syarat-syarat dan  tata  cara  sesuai  dengan  ketentuan  agama yang  dipilihnya  dan  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Untuk  menjamin perlindungan  anak  dalam  memeluk  agama, maka negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua, wali dan lembaga sosial berkewajiban untuk  memberikan  pembinaan,  pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi  anak. 8
8 Abintoro Prakoso, Op.Cit , hlm.61.
Dalam  beberapa  perkara  permohonan pengangkatan  anak  yang  terjadi  di  wilayah hukum Pengadilan  Agama  Trenggalek, terdapat satu perkara yang mana perkara tersebut sangat berkaitan  erat  dengan  upaya  pemurtadan seseorang terhadap dua orang anak  yatim  piatu yang beragama Islam.
Pada  mulanya  kedua  anak  tersebut  hidup bersama  bapak  dan  ibu  kandungnya.  Karena sebab  sakit  tertentu, bapaknya  meninggal  lalu tiga  bulan  berikutnya  disusul  ibunya  juga meninggal  sehingga  kedua anak  tersebut hidup terlantar di  usia  yang masih sangat muda. Sang kakak, perempuan berusia 8 tahun dan sang adik, laki-laki  berusia 5 tahun. Karena  keluarga  kecil tersebut tidak memiliki  sanak saudara di sekitar rumah  maupun  di  lingkungan  desa  tersebut, kemudian  kedua  anak  yatim  piatu  tersebut diasuh oleh tetangganya yang berprofesi sebagai Pendeta Kristen, yang mana di depan rumahnya terdapat  gereja  yang  juga  terletak  di  depan rumah  kedua  anak  yatim  piatu  tersebut.  Dan pihak  gereja  juga  membuka  pintu  agar  kedua anak  yatim  piatu  tersebut berada  dalam  asuhan gereja  dengan  jaminan  kehidupan  yang  layak dan pendidikan  yang tinggi.
Akan  tetapi,  melihat  kondisi  seperti  itu, pemerintah  desa  kedua  anak  yatim  piatu tersebut,  melalui  program  pemberdayaan  ibu, perempuan, dan  perlindungan  anak  yang  telah ada  di  program  desa,  berupaya  memfasilitasi agar  kedua  anak  yatim  piatu  tersebut mendapatkan  hak-hak  anak  sehingga  dapat tumbuh normal  layaknya  kehidupan  anak-anak lainnya  hingga  akhirnya  terdapat  seorang perempuan muda yang berniat untuk mengadopsi  kedua  anak  yatim  piatu  tersebut. Dan  kemudian  dengan  persetujuan  pemerintah desa setempat, kedua anak yatim piatu itu dapat diasuh  dan  dirawat  oleh  perempuan  muda tersebut.
Selang  tiga  tahun  kemudian,  perempuan muda tersebut ingin melegalkan status hubungan antara kedua anak yatim itu dengan mengangkat mereka  sebagai  anak  angkat.  Lalu  setelah
melalui  proses  administrasi  yang  cukup  maka diajukanlah  proses  permohonan  pengangkatan anak.  Disinilah  terdapat  hambatan  yang  mana terdapat persyaratan yang  tidak  dapat  dipenuhi sebagai calon orang tua angkat, yaitu usia calon orang tua angkat harus diatas 30 tahun dan usia perkawinan  harus  lebih dari 5  tahun, sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Sosial  Nomor 110/HUK/2009.  Calon  orang tua angkat berusia 28 tahun dan suaminya berusia 27 tahun,  sedangkan  usia  perkawinan  keduanya belum  ada  5  tahun  dan  selama  perkawinan keduanya  juga  belum  mendapatkan  keturunan. Calon  orang tua  angkat  ini  pun  juga  tergolong mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup.
Kemudian  setelah  melalui  proses  yang cukup  panjang  dengan  adiministrasi  yang berbelit,  tetap  saja  keinginan  calon  orang  tua angkat  tersebut  tidak  dapat  persetujuan  dari pemerintah  melalui  Dinas  Sosial.  Namun akhirnya  perkara  tersebut  tetap  diajukan permohonan pengangkatan  anak  di  Pengadilan Agama Trenggalek  dan  diterima untuk diperiksa.  Dan  dalam  proses  pemeriksaan  di persidangan,  hakim  kemudian  memeriksa berkas, para pihak dan para saksi untuk mencari keterangan dan fakta-fakta yang  akan  dijadikan pertimbangan.
Dalam  pertimbangan  hukumnya,  bahwa terhadap  permohonan  pemohon,  hakim  telah berupaya  memberikan  nasehat  dan  pandangan tentang  akibat  dan  tanggung  jawab  dalam melakukan  pengangkatan  anak,  baik  menurut hukum  Islam  maupun  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  karena perkara  pengangkatan  anak  tersebut  hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan mengalihkan tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, sehingga akhirnya pemohon tetap kepada pendiriannya untuk tetap ingin  mensahkan  keduduakn  anak  angkatnya secara  hukum  dan  menyatakan  setuju  serta ikhlas  menerimanya.  Apalagi  permohonannya didasari  alasan-alasan  yang  cukup, yaitu  sejak menikah hingga saat itu belum dikaruniai  anak.
Dalam  pertimbangan  hukum  berikutnya bahwa  kondisi  calon  anak  angkat  yang  sudah tidak  memiliki  orang  tua  baik  bapak  kandung ataupun ibu  kandung  dan  sudah  tidak  memiliki sanak  saudara  yang  akan  merawat  dan mengasuhnya,  namun  dengan  keberadaan pemohon  yang  memiliki  niat  mulia  tersebut akhirnya  calon  anak  angkat  mendapatkan jaminan  kesejahteraan hidupnya  di  masa depan dan  pemohon  telah  memiliki  syarat  untuk menjadi  orang  tua  angkat  sesuai  yang dikehendaki  oleh  hukum  Islam  maupun peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, maka sudah sepatutnya permohonan pengangkatan  anak  tersebut  dikabulkan  oleh hakim.
Selanjutnya  dari segi kemampuan ekonomi pemohon yang memiliki  penghasilan diatas rata- rata  dipandang  sangat  layak  untuk  memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, pemeliharaan  dan keperluan  hidup  lainnya  bagi kesejahteraan  serta  kepentingan  masa  depan anak. Dan selama ini  kondisi anak angkat sudah dalam  pengasuhan dan  pemeliharaan  pemohon selama  lebih  dari  3  (tiga)  tahun  sehingga  anak angkat  tersebut  kini  hidupnya  dalam  keadaan sehat dan sejahtera.
Dalam  pertimbangan  selanjutnya  bahwa berdasarkan  fakta,  pemohon  telah  memenuhi persyaratan  pengangkatan  anak  sesuai  dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan  Anak  jo  Peraturan  Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, kecuali syarat bagi orang tua angkat pada Pasal 13 huruf (b) dan huruf (e) yang  berbunyi bahwa “berumur paling  rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling  tinggi 55 (lima puluh  lima)  tahun”  dan  “berstatus  menikah paling  singkat  5  (lima)  tahun”.  Padahal berdasarkan  bukti  yang  ada  pemohon  belum berusia diatas 30  tahun dan  usia pernikahannya belum  mencapai  diatas  5  tahun.  Akan  tetapi hakim  berpendapat  lain  bahwa  akan  lebih madlorot  bila  anak  tersebut  diasuh  oleh  orang
lain 9 sedangkan  pemohon  adalah  orang  yang baik  dan  juga  beragama  Islam  seperti  agama yang  dianut  oleh  anak  angkat  tersebut. Dalam keadaan tersebut dikhawatirkan akan mendatangkan  madlorot  yang  lebih  besar bagi anak  tersebut,  sedangkan  kemadlorotan  harus dihapuskan, maka akan lebih  maslahah bila anak tersebut  tetap  dalam  asuhan  pemohon  yang secara nyata telah mengasuhnya dan merawatnya selama ini dengan baik, membiayai dan  menjamin  kelangsungan  hidup  dan  masa depannya.
Dalam  hal  ini  hakim  berpendapat  bahwa harus  mengedepankan  kemaslahatan  anak daripada  menerapkan  aturan  yang  tidak signifikan mempengaruhi langsung pada kemadlorotan yang ditimbulkan.  Hal  ini  sejalan dengan qaidah fiqhiyah , yaitu: “Apabila ada dua hal  yang  sama-sama  mengandung  madlorot, maka  harus dipilih  satu diantaranya  yang  lebih kecil madlorotnya” dan “Mencegah kerusakan/kemadlorotan  harus  didahulukan daripada mengambil suatu manfaat”
Bahwa  hakim  di  Pengadilan  Agama Trenggalek sebelum menjatuhkan penetapannya telah  mengemukakan  prinsip-prinsip  Hukum Islam  berkenaan  dengan  pengangkatan  anak tersebut sebagai berikut:
1. Islam  membolehkan  mengangkat  anak dengan  mengutamakan  kesejahteraan  anak, terutama anak  terlantar, sesuai  dengan  Q.S. Al-Maidah:  32  “...Dan  barangsiapa  yang memelihara  kehidupan  seorang  manusia, maka  seolah-olah  dia  telah  memelihara kehidupan manusia semuanya...”
2. Pengangkatan  anak  dalam  Islam  adalah beralihnya tanggungjawab  pemeliharaan anak,  biaya  hidup,  pendidikan,  bimbingan agama  dan  lain  sebagainya  dari  orang  tua kandung kepada orang tua angkat (vide Pasal 171 huruf h KHI) tanpa memutus hubungan
9 Disebutkan  bahwa  sebelumnya  kedua  anak tersebut  setelah  kedua  orang  tuanya  meninggal, kedua  anak  tersebut  juga  tidak  memiliki  sanak saudara di sekitar rumah maupun di lingkungan desa tersebut, kemudian kedua anak yatim piatu tersebut diasuh oleh  tetangganya yang  berprofesi  sebagai
nasab dengan orang tua kandung, sesuai Q.S. Al-Ahzab:  5 “Panggillah  mereka  dengan nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil  pada  sisi  Allah,  dan  jika  kamu  tidak mengetahui  bapak-bapak  mereka,  maka saudara-saudaramu  seagama  dan  maula- maulamu.  Dan  tidak  ada  dosa  atasmu terhadap  apa  yang  kamu  khilaf  padanya, tetapi apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah  Allah Maha  Pengampun lagi  Maha Penyayang.”
3. Anak  angkat  tetap  akan  dinasabkan  kepada orang tua  kandungnya, bukan kepada  orang tua angkatnya.
4. Pengangkatan  anak  yang  beragama  Islam hanya  dapat  dilakukan  oleh  orang  yang beragama Islam.
5. Anak  angkat dengan  orang tua angkat  tidak saling  mewarisi,  akan  tetapi  mendapatkan wasiat  wajibah  dari  orang  tua  angkat  atau sebaliknya,  sesuai  dengan  Pasal  209 Kompilasi  Hukum Islam.
Pener apan As as Per s onalitas Keis laman  pada  per kar a  per mohonan pengangkatan anak adalah demi kemas lahatan  mas yarakat  mus lim  yang s emata-mata mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak tersebut berdasarkan Hukum Islam  sehingga  anak  ter lindungi  da ri keker asan,  keter lantaran,  ketidakjelasan s tatus  hukum,  eks ploitas i  s os ial  dan ekonomi,  maupun upaya pemurtadan, serta per lakuan  bur uk  dar i  pelanggar an  harkat dan mar tabat manusia.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  penulis lakukan,  sebagai  jawaban  dari  permasalahan yang menjadi  objek penelitian  ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
Pendeta Kristen,  yang  mana  di  depan rumahnya terdapat gereja yang juga terletak di  depan rumah kedua anak yatim piatu tersebut. Dan pihak gereja juga membuka  pintu agar kedua anak yatim  piatu tersebut berada dalam asuhan gereja dengan jaminan kehidupan yang layak dan pendidikan yang tinggi.
1. Penerapan  Asas  Personalitas  Keislaman Dalam  Perkara  Permohonan  Pengangkatan Anak  yang  dilaksanakan  di  Pengadilan Agama  Trenggalek  adalah  sudah  benar dan sudah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  bahwa sebelum  dilakukan  persidangan,  terlebih dahulu  diperiksa  data-data  baik  pemohon maupun  termohon  terlebih  dahulu  juga dipertanyakan  agama  masing-masing secara langsung.  Dan  ditekankan  pula  tentang kualitas  keislaman  para  pihak  adalah terutama pemohon, karena pemohonlah yang nantinya  yang  akan  merawat dan mengasuh calon  anak  angkat  sehingga  anak  angkat dapat  jaminan  bahwa  akan  dirawat  dan diasuh  sesuai  dengan  cara  Islami.  Oleh karena itu ketika pemeriksaan di persidangan akan  dipertanyakan  bagaimana  kualitas beragama  pemohon  melalui  pertanyaan- pertanyaan  seputar  kehidupan  beragama pemohon, kemudian pertanyaan tersebut juga dikonfrontir  dengan  keterangan  para  saksi untuk  meyakinkan  hakim  agar  dapat diketahui kualitas beragama pemohon sehingga  hakim  dapat  menentukan  dalam pertimbangan  apakah  pemohon  layak  dan patut dijadikan  sebagai orangtua angkat.
2. Dalam  rangka  pelaksanaan  perlindungan anak,  kepada  pemohon  akan  dipertanyakan pula  motivasi  pengangkatan  anak  yang diajukan  dan  harus  dipastikan  dilakukan demi  kepentingan  anak  karena  pada hakekatnya  pengangkatan  anak  yang dilakukan ter s ebut adalah demi
kepentingan  kes ejahteraan  s ang  anak yang mer upakan tujuan utama dar i upaya pengangkatan anak itu s endiri
s ebagaimana  yang  telah  diamanatkan undang-undang. Dengan
adanya
Penerapan  Asas  Personalitas  Keislaman
Dalam  Perkara  Permohonan  Pengangkatan
Anak  yang  dilaksanakan  di  Pengadilan Agama Trenggalek akan mempunyai dampak perlindungan  terhadap  anak,   yaitu  s etiap anak  angkat  akan  memiliki  s ebuah per lindungan dar i kekerasan,
keter lantar an, ketidakjelas an s tatus hukum, eks ploitasi s os ial dan ekonomi, maupun upaya pemur tadan,   s erta per lakuan buruk dar i pelanggara n harkat dan  mar tabat  manus ia  kar ena  s etiap per kar a permohonan pengangkatan anak yang  dilakukan   har us  mengutamakan kepentingan  kesejahteraan  anak  tersebut berdasarkan Hukum Islam.

## REFRENSI
Ali,  Mohammad  Daud.  2002. Hukum Islam  di Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan ).  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. Djatikumoro, Lulik. 2011. Hukum Pengangkatan  Anak .  Bandung:  PT.
Citra Aditya  Bakti.
Gosita,  Arif.  1989. Masalah  Perlindungan Anak . Jakarta: Akademika Pressindo. Harahap, M.  Yahya. 1989. Kedudukan Kewenangan  dan  Acara  Peradilan Agama . Jakarta: Pustaka Kartini. Prakoso, Abintoro. 2016. Hukum Perlindungan Anak. Surabaya : LaksBang Pressindo. Karsayuda. M. 2007. “Pengangkatan Anak  dari Keluarga  Non-Muslim  di  Pengadilan Agama”  dalam  Suara Uldilag  Vol.  3 No. XI, September 2007, Jakarta.