E-ISSN 2621–086X

## Indonesian Journal of Applied Statistics
Vol. 5, No. 2, pp. 149-159, November 2022 https://jurnal.uns.ac.id/ijas/article/view/61224 https://doi.org/10.13057/ijas.v5i2.61224 Copyright   Author 2022

## Pengelompokan Dan Perbandingan Pembangunan Sosial Provinsi Di Indonesia

## Anne Indiarti Banjar Nahor*
Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
* Corresponding author: anne.nahor@bps.go.id
Abstract. Social development still not become priority in policy formulation in Indonesia. The reality of development without  social  aspects  will  not  be  able  to  be  enjoyed  evenly  by  the community.  This  study examines social development in Indonesia by grouping social development issues and comparing social development  achievements  in  2016-2017  to  find  out  which  areas  should  be  a  priority.  Eleven  social development  indicators  used  to  present  social  development  in  Indonesia.  Biplot  analysis  as  an  initial indication of regional grouping based on social development indicators, and cluster analysis to facilitate interpretation  of  grouping  results.  The  percentage  of  diversity  data  that  can  be  worked  on  by  biplot analysis  are  65  percent  for  2016  and  61,3  percent  for  2017.  The  results  of  biplot  analysis  produce character  variables  from  each  province  based  on  the  quadrant.  It  can  be  seen  that  in  quadrant  II  the members of the Province of Bangka Belitung Islands, East Java, Central Java, North Sulawesi, West Nusa Tenggara, Central Sulawesi are characterized by high scores on health dimension variables, literacy rates and the percentage of households with adequate access. Based on the cluster analysis produce the group of provinces according to three levels of social development namely low, medium, high. Papua Province is the only province that does not change and still exists at a low level of social development.
Keywords: social development, biplot analysis, cluster analysis

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  merupakan  suatu  usaha  untuk  mewujudkan  kehidupan  masyarakat  yang adil dan makmur yang tidak hanya dapat dilihat dari sisi ekonomi akan tetapi juga dari sisi non ekonomi  (sosial).  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya,  konsep  pembangunan  di  negara berkembang  masih  berpusat  hanya  pada  sisi  ekonomi.  Pembangunan  yang  terlalu  berfokuskan pada  sisi  ekonomi  justru  tidak  jarang  meningkatkan  kesenjangan  diantara  masyarakat  [4]. Midgley  melihat  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  dampak  peningkatan  pembangunan ekonomi,  yang  tidak  diikuti  pemerataan  hanyalah  merupakan  suatu  proses pembangunan  yang terdistorsi.  Oleh  karena  itu,  menurut  Midgley  konsep  pembangunan  sosial  perlu  dijalankan bersama-sama  dengan  konsep  pembangunan  ekonomi,  sehingga  efek  keberhasilan  dari pembangunan  dapat  dirasakan  secara  merata  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  (ketimpangan pembangunan dapat dihindari).
Hal  ini  dibuktikan  pada  pembangunan  di  Indonesia  yang  masih  terdapat  ketimpangan antar daerahnya yang dapat dideteksi melalui adanya kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  antar  daerah.  IPM  sendiri  digunakan  untuk  mengetahui  kualitas  hidup  masyarakat. Menurut BPS, IPM Indonesia tahun 2017 mencapai 70,81. Angka ini meningkat sebesar 0,63 poin
dibanding IPM tahun 2016 yang hanya mencapai angka 70,18. Namun ternyata, peningkatan ini tidak diiringi oleh peningkatan kualitas hidup yang merata di setiap daerah. Terdapat sebanyak 8 provinsi yang memiliki IPM di atas angka nasional dan 26 provinsi yang memiliki IPM dibawah angka  nasional.  Pada  tahun  2017,  IPM  di  Provinsi  DKI  Jakarta  tertinggi  dengan  angka  80,06, sedangkan  Provinsi  Papua  adalah  provinsi  dengan  IPM  terendah  yang  hanya  mencapai  angka 59,09. Perbedaan sebesar 20,97 antara IPM tertinggi dan terendah, hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antar provinsi di Indonesia masih cukup tinggi.
Belum meratanya pembangunan di Indonesia, menandkan bahwa konsep pembangunan di  Indonesia  yang  hanya  mengutamakan  pembangunan  ekonomi.  Oleh  karena  itu  konsep pembangunan di Indonesia haruslah berubah. Konsep pembangunan sosial harus mulai dilakukan bersamaan  dengan  konsep  pembangunan  ekonomi  agar  peningkatan  dan  pemerataan  kondisi kesejahteraan rakyat dapat terjadi.
Melati [6]  melakukan penelitian dengan melihat pembangunan sosial berdasarkan lima dimensi  yaitu    pendidikan,  kesehatan,  perumahan,  ketenagakerjaan  dan  jaminan  sosial. Berdasarkan analisis faktor yang dilakukan dihasilkan empat faktor utama yang mencerminkan karakteristik pembangunan sosial di Indonesia. Dari keempat faktor yang terbentuk terdapat satu faktor  penting  yang  berpengaruh  yaitu  faktor  kehidupan  masyarakat  yang  terdiri  dari  rls,  ahh, kelahiran  yang  ditolong  tenaga  medis,  rumah  tangga  dengan  air  minum  bersih  dan  memiliki jamban  dengan  tangki  septik.  Sedangkan  dari  analisis  gerombol  dihasilkan  empat  kelompok provinsi dengan karakteristik pembangunan sosial yang berbeda.
Selain  itu,  Soebono  [7]  menganalisis  pembangunan  pembangunan  manusia  dan penentuan prioritas pembangunan sosial di Jawa Timur. Metode yang digunakan pada penelitian ini  salah  satunya  adalah  analisis  gerombol.  Indikator  pembangunan  sosial  (manusia)  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  ekonomi,    kesehatan,  pendidikan,  ketenagakerjaan, kemiskinan,  perumahan,  lingkungan,    pemberdayaan  jender,  kependudukan,  dan  sosial  capital. Hasil  penelitian  diantaranya  menunjukkan  telah  terjadi  kemunduran  pembangunan  manusia  di Jawa Timur pada periode tahun 1996-1999 dan kondisi pembangunnanya masih cukup rendah.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  gambaran  umum pembangunan  sosial  di  Indonesia,  mengelompokkan  provinsi  di  Indonesia  berdasarkan karakteristik  indikator  pembangunan  sosial,  mengetahui perubahan  pengelompokan  provinsi  di Indonesia berdasarkan perbadingan hasil pengelompokan selama tahun 2016 dan 2017.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Metode Pengumpulan Data.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder  yang  berasal  dari beberapa sumber yaitu Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2016 dan Tahun 2017, Publikasi  Statistik  Kesejahteraan  Rakyat  Tahun  2016  dan  Tahun  2017,  Publikasi  Statistik Indonesia,  Tabel  dinamis BPS.  Adapun    data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  Angka Melek Huruf (AMH), persentase penduduk 15 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMP (SMP), persentase perempuan 15-49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan alat KB (KB), persentase penduduk balita yang mendapat imunisasi lengkap (IMN), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran  Terbuka  (TPT)), persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (SAN), persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak (AIR), presentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (JAM), presentase rumah tangga yang menerima kredit usaha (KRE).

## 2.2 Metode Analisis
Pada penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Beberapa alat  analisis  deskriptif  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  boxplot,  analisis  biplot  dan analisis gerombol dengan memanfaatkan software R studio , software Quantum GIS 2.18. 7, dan Microsoft Excel 2010.

## Analisis Biplot
Analisis  biplot  adalah  suatu  teknik  analisis  multivariat  yang  menggunakan  baris  dan kolom dalam suatu grafik, dengan mereduksi ruang berdimensi banyak menjadi gambar di ruang berdimensi  dua.  Dua  dimensi  yang  dipakai  pada  biplot  adalah  dua  dimensi  pertama  yang dihasilkan  dari  analisis  komponen  utama.  Keakuratan  dari  biplot  dalam  menerangkan  tingkat keragaman dari matriks data asal dinyatakan dalam rumus sebagai berikut
𝜌 2 = (𝜆 1 + 𝜆 2 ) ∑ 𝜆 𝑘 𝑟 𝑘=1 (1)
dengan 𝜆 𝑘 = nilai eigen terbesar ke k (k=1,2,...,r). Apabila 𝜌 2 mendekati nilai satu, maka biplot memberikan penyajian yang semakin baik [5].

## Analisis Gerombol
Analisis gerombol  adalah  sekelompok  teknik  multivariat  yang  tujuan  utamanya  adalah untuk  mengelompokkan  objek  berdasarkan  variabel  yang  mereka  miliki  [3].  Pada  analisis gerombol perlu ditentukan jarak kedekatan/ukuran kemiripan ( similarity ) antar objek.  Semakin dekat jarak antar objek maka semakin homogen. Terdapat beberapa cara untuk mengukur jarak antar dua objek, namun yang paling biasa dipakai adalah jarak euclidean. Jarak euclidean dapat dipakai  jika  data  tidak  saling  berkolerasi  dan  memiliki  satuan  yang  sama.  Jarak  euclidean dinyatakan dalam rumus sebagai berikut
𝐷(𝑖, 𝑘) = √(𝑋 1𝑖 − 𝑋 1𝑘 ) 2 + (𝑋 2𝑖 − 𝑋 2𝑘 ) 2 + ⋯ + (𝑋 𝑝𝑖 − 𝑋 𝑝𝑘 ) 2 (2)
Keterangan:
𝐷 (𝑖, 𝑘) = Jarak data ke 𝑖 dan 𝑘 𝑋 𝑝𝑖 = Data ke 𝑖 pada variabel ke 𝑝 𝑋 𝑝𝑗 = Data ke 𝑘 pada variabel ke 𝑝
Penelitian ini digunakan metode nonhirarki k-means karena jumlah kelompok yang ingin dibentuk sudah diketahui.
Proses pengelompokan dalam k-means terdiri dari 3 tahap sebagai berikut:
1. Mempartisi observasi ke dalam k gerombol awal
2. Lanjutkan  dengan  memasukkan  observasi-observasi  ke  dalam  gerombol  yang  memiliki centroid  terdekat  (biasanya  dihitung  dari  jarak  euclidnya).  Hitung  kembali  centroid  untuk masingmasing  gerombol  yang  menerima  anggota/observasi  baru  dan  kehilangan anggota/observasi.
3. Ulangi tahap ke 2 sampai diperoleh gerombol yang tidak berubah-ubah lagi (stabil).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Kondisi Pembangunan Sosial Di Indonesia
Gambaran  umum  pembangunan  sosial  di  Indonesia  dapat  diketahui  melalui  boxplot variabel indikator pembangunan sosial yang disajikan pada Gambar 1.
(a)
(b)
Gambar 1. Boxplot pembangunan sosial (a) Tahun 2016; (b) Tahun 2017
Dapat dilihat bahwa selama kurun waktu tahun 2016-2017 beberapa variabel mengalami keheterogenan  dan  kehomogenan  yang  dilihat  dari  panjang  boxplot.  Dimana  semakin  panjang boxplot  maka  tingkat  keragamannya  semakin  tinggi.  Variabel  yang  mengalami  keheterogenan yang tinggi adalah pada variabel yang berasal dari dimensi kesehatan dan dimensi perumahan. Dari  boxplot  juga  dapat  diketahui  perubahan  tingkat  keragaman  yang  dialami  oleh  beberapa variabel. Secara keseluruhan semua variabel cenderung mengalami perubahan tingkat keragaman. Variabel  jaminan  kesehatan  memiliki  perubahan  keragaman  yang  paling  mencolok.  Hal  ini diduga  karena  adanya  usaha-usaha  pemerintah  selama  beberapa  tahun  terakhir  ini,  untuk mengintegrasikan  seluruh  jaminan  kesehatan  menjadi  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Kartu Indonesia  Sehat  (JKN-KIS)  [1].  Perubahan  tingkat  keragaman  pada  beberapa  variabel mengindikasikan  bahwa  pembangunan  sosial  selama  periode  2016-2017  telah  mengalami perubahan yang dapat dijadikan indikasi awal bahwa pengelompokan provinsi pada tahun 2016 dan 2017 akan menghasilkan pengelompokan yang berbeda.

## Pengelompokan Pembangunan Sosial Provinsi di Indonesia
Analisis  biplot  pada  penelitian  ini  digunakan  sebagai  indikasi  awal  pengelompokan provinsi  menurut  pembangunan  sosial.  Untuk  mengetahui  kelompok  awal  dilihat  berdasarkan posisi provinsi yang saling berdekatan. Dua provinsi yang berdekatan dapat dikatakan memiliki karakteristik  pembangunan  sosial  yang  sama  [5].  Berdasarkan  Gambar  2  dapat  dilihat  bahwa pengelompokan  terbagi  menjadi  4  kelompok  berdasarkan  kuadran.  Provinsi-provinsi  yang terletak pada setiap kuadran memiliki variabel penciri yang ditunjukkan oleh vektor yang terletak searah dengan provinsi-provinsi tersebut. Variabel penciri menunjukkan bahwa provinsi tersebut memiliki nilai yang tinggi untuk variabel yang dicirikan.
Kuadran  II  merupakan  kuadran  dengan  provinsi  yang  memiliki variabel  penciri  paling banyak dibandingkan provinsi–provinsi di kuadran lain baik pada tahun 2016 maupun 2017. Pada tahun  2016  kuadran  II  beranggotakan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  (9),  Jawa  Tengah (13),  Jawa  Timur  (15),  Nusa  Tenggara  Barat  (18),  Sulawesi  Utara  (25),  Gorontalo  (29)  yang dicirikan  oleh  variabel  persentase  perempuan  15-49  tahun  berstatus  kawin  yang  sedang menggunakan alat KB, AMH, persentase penduduk balita yang mendapat imunisasi lengkap, dan persentase  rumah  tangga  yang  memiliki  akses terhadap sanitasi  layak.  Selanjutnya  pada  tahun 2017  pengelompokan  mengalami  perubahan  dimana  pada  kuadaran  II  Provinsi  Gorontalo  (29) tidak  lagi  menjadi  anggota  di  kuadran  ini.  Di  sisi  lain  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  (28),  DI Yogyakarta (14), Bali (17), Kalimantan Timur (23) menjadi anggota baru pada kuadran II. Selain itu pada tahun 2017 provinsi-provinsi di kuadran II memiliki satu tambahan variabel penciri yaitu persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak.
Sebaliknya  kuadaran  IV  merupakan  kuadran  dengan  provinsi  yang  memiliki  variabel penciri paling sedikit diantara provinsi –provinsi di kuadran lain baik pada tahun 2016 maupun
2017.  Pada  tahun  2016  kuadran  IV  beranggotakan  Provinsi  Aceh  (1),  Sumatera  Utara  (2), Sumatera Barat (3), Nusa Tenggara Timur (19), Sulawesi Barat (30), Maluku (31), Maluku Utara (32), Papua Barat (33), Papua (34) yang dicirikan oleh variabel TPT, TPAK. Selanjutnya pada tahun 2017 pengelompokan tidak mengalami perubahan, akan tetapi provinsi-provinsi di kuadran IV pada tahun 2017 tidak memiliki satupun variabel penciri yang menunjukkan bahwa pada tahun 2017 provinsi-provinsi di kuadran IV memiliki nilai yang rendah untuk semua variabel. Secara ringkas hasil pengelompokan disajikan pada Tabel 1.
(a)
(b)
Gambar 2. Biplot pembangunan sosial (a)Tahun 2016; (b)Tahun 2017
Tabel 1. Hasil Pengelompokan Analisis Biplot Kuadran Tahun 2016 Tahun 2017 1 5,7,8, 12,16,20,22,21,26 4,5,7, 8,12,16,20, 21,22,26 2 9,13,15,18,25,29 9,13,14, 15,17,18,23, 25,28 3 4,6,10,11,14,17,23,24,27,28,33 6,10,11,24,27,29,33 4 1,2,3,19,30,31,32,34 1,2,3,19,30,31,32,34
Terakhir dari Gambar 2 dapat diketahui bahwa keragaman data yang mampu dijelaskan oleh  biplot  pembangunan  sosial  tahun  2016  adalah  sebesar  61,3  persen,  dimana  dimensi  1 menjelaskan  keragaman  sebesar  38,93  persen  dan  dimensi  2  sebesar  26,07  persen.  Sedangkan untuk biplot pembangunan sosial tahun 2017 dapat menjelaskan keragaman sebesar 65 persen, dengan dimensi 1 menjelaskan keragaman sebesar 36 persen dan dimensi 2 sebesar 25,29 persen.
Selanjutnya untuk tujuan pengelompokan provinsi berdasarkan indikator sosial dilakukan analisis gerombol. Banyaknya jumlah gerombol yang ingin dibentuk pada penelitian ini adalah sebanyak tiga gerombol, karena peneliti ingin mengelompokkan provinsi-provinsi menjadi tiga kategori  yaitu  provinsi  dengan  pembangunan  sosial  rendah,  sedang,  tinggi.  Dari  hasil  analisis gerombol pada tahun 2016, terbentuk 3 gerombol yang masing-masing beranggotakan 1 provinsi, 18  provinsi,  15  provinsi.  Sementara  itu  untuk  tahun  2017  terbetuk  tiga  gerombol  juga  yang masing-masing beranggotakan 13 provinsi, 14 provinsi, 7 provinsi.  Setelah gerombol terbentuk, dari  Tabel  2  dapat  diketahui  rata-rata  masing-masing  variabel  pada  tiap  kelompok  yang  dapat digunakan  untuk  pemberian  nama  tiap  kelompok.  Untuk  mendukung  pemberian  nama  pada gerombol  ditampilkan  juga  biplot  dengan  hasil  pengelompokan  yang  didapat  dari  metode  non hirarki k-means sebagai berikut.
Berdasarkan Tabel 2 dan Gambar 3a dapat diketahui karakteristik untuk ketiga gerombol yang telah terbentuk untuk pembangunan sosial tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1) Gerombol 1 beranggotakan provinsi yang memiliki nilai rata-rata yang tinggi pada indikator TPAK,  TPT.  Namun  untuk  indikator  lain,  gerombol  1  secara  umum  memiliki  rata-rata terendah jika dibandingkan dengan kelompok lain. Berdasarkan biplot dapat dilihat bahwa gerombol 1 tidak memiliki satupun indikator penciri. Oleh karena itu gerombol 1 diberi nama gerombol pembangunan sosial rendah.
2) Gerombol  2  beranggotakan  provinsi  yang  memiliki  nilai  rata-rata  tertinggi  paling  banyak yaitu  sebanyak  lima  indikator.  Selain  itu  gerombol  ini  adalah  gerombol  dengan  nilai indikator terendah paling sedikit yaitu hanya pada indikator TPAK dan TPT. Berdasarkan biplot  juga  dapat  dilihat  bahwa  gerombol  ini  adalah  gerombol  dengan  indikator  penciri terbanyak  yaitu  sebanyak  enam  indikator.  Keenam  indikator  tersebut  adalah  AMH, persentase  perempuan  15-49  tahun  berstatus  kawin  yang  sedang  menggunakan  alat  KB, persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap, persentase rumah tangga dengan tempat pembuangan akhirnya dilengkapi tangki septik, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih dan persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Oleh karena itu gerombol 2 diberi nama gerombol pembangunan sosial tinggi.
3) Gerombol  3  beranggotakan  provinsi  yang  memiliki  nilai  rata-rata  indikator  tertinggi  yaitu pada  indikator  AMH,  persentase  perempuan  15-49  tahun  berstatus  kawin  yang  sedang menggunakan/memakai alat KB, dan persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha kredit. Berdasarkan biplot dapat dilihat bahwa gerombol 3 memiliki indikator penciri yaitu sebanyak empat indikator. Keempat indikator tersebut adalah persentase penduduk 15 tahun ke  atas  yang  berpendidikan  minimal  SMP,  TPAK,  TPT,  persentase  rumah  tangga  yang menerima  kredit  usaha.  Oleh  karena  itu  gerombol  ini  dinamakan  gerombol  pembangunan sosial sedang.
Tabel 2.  Nilai Rata-Rata Untuk Setiap Variabel Pada Gerombol Yang Terbentuk
Variabel 2016 2017 1 2 3 1 2 3 Angka Melek Huruf 71,02  95,91  96,95  97,37  95,32  93,88 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Berpendidikan Minimal SMP 66,69  67,56  65,11  73,91  70,62  70,10 Persentase Perempuan 15-49 Tahun Berstatus Kawin Yang Sedang Menggunakan Alat KB 23,56  55,26  60,01  51,03  56,54  60,49 Persentase  Balita  Yang  Mendapat  Imunisasi Lengkap 40,46  62,03  56,96  37,78  53,00  41,19 TPAK 78,77  67,95  69,76  69,18  70,35  73,53 TPT 97,03  94,42  95,44  94,27  95,44  96,30 Persentase  Rumah  Tangga  Yang  Memiliki Akses Sanitasi Layak 31,43  74,92  57,83  63,09  76,23  49,75 Persentase  Rumah  Tangga  Yang  Memiliki Akses Air Minum Layak 52,69  76,01  61,12  67,80  78,73  59,15 Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan 17,17  23,54  19,92  46,89  51,56  33,40 Persentase  Rumah  Tangga  Yang  Menerima Kredit Usaha 7,83 10,29  12,55  24,14  25,92  23,20
Setelah  pemberian  nama  gerombol  tahun  2016  selanjutnya  pemberian  nama  gerombol juga dilakukan pada hasil pengelompokan pembangunan sosial tahun 2017. Berdasarkan Tabel 2 dan Gambar  3b  dapat  diketahui  karakteristik  pada  ketiga  gerombol  yang  telah  terbentuk  untuk pembangunan sosial tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1) Gerombol  1  beranggotakan  provinsi  yang  memiliki  nilai  rata-rata  yang  tinggi  hanya  pada indikator persentase penduduk 15 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMP dan AMH. Berdasarkan biplot juga dapat dilihat bahwa gerombol 1 memiliki tiga indikator penciri yaitu TPAK, tingkat TPT, persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha. Oleh karena itu gerombol ini diberi nama gerombol pembangunan sosial sedang.
(a) (b)
Gambar 3. Biplot pembangunan sosial dengan pengelompokan.
(a)Tahun 2016; (b)Tahun 2017
2) Gerombol 2 beranggotakan provinsi yang memiliki nilai rata-rata indikator tertinggi paling banyak yaitu sebanyak lima indikator. Berdasarkan biplot dapat dilihat bahwa gerombol 2 juga merupakan kelompok dengan indikator penciri paling banyak yaitu sebanyak sembilan indikator. Oleh karena itu gerombol ini diberi nama gerombol pembangunan sosial tinggi.
3) Gerombol  3  beranggotakan  provinsi  yang  memiliki  nilai  rata-rata  tertinggi  yaitu  pada indikator persentase perempuan 15-49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan alat KB,  TPAK  dan  TPT.  Namun  untuk  keenam  indikator  lainnya  secara  umum  gerombol  3 memiliki  nilai  yang  paling  rendah  jika  dibandingkan  dengan  dua  gerombol  lainnya. Berdasarkan  biplot  juga  dapat  dilihat  bahwa  gerombol  3  tidak  memiliki  variabel  penciri kecuali  untuk  provinsi  Sumatera  Selatan  (6)  terletak  searah  dengan  indikator  persentase penduduk 15 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMP.  Oleh karena itu gerombol ini diberi nama gerombol pembangunan sosial rendah.
Secara ringkas, pemberian nama tiap gerombol berdasarkan karakteristik pembangunan sosial yang dimiliki disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Nama Tiap Gerombol Gerombol Tingkat Pembangunan Sosial 2016 2017 1 Rendah Sedang 2 Tinggi Tinggi 3 Sedang Rendah

## Perbandingan Pengelompokan Pembangunan Sosial.
Setelah  dilakukan  analisis  gerombol,  hasil  pengelompokan  ditampilkan  dalam  bentuk peta  tematik.  Berdasarkan  Gambar  4a  terlihat  bahwa  area  berwarna  biru  tua  dan  biru  muda mendominasi keseluruhan peta dan tersebar di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Hal ini
menunjukkan bahwa pola kemajuan pembangunan sosial tahun 2016 di Indonesia tidak terpusat di wilayah tertentu saja. Namun disisi lain untuk area yang berwarna putih hanya terdapat di satu pulau  saja  yaitu  Papua.  Hal  ini  mencerminkan  bahwa  pada  tahun  2016  ketertinggalan pembangunan sosial hanya terjadi di Provinsi Papua. Selanjutnya untuk tahun 2017, dari Gambar 4b  dapat  dilihat  bahwa  warna  biru  tua  dan  biru  muda  menjadi  bertambah  sempit  cakupannya. Sedangkan untuk warna putih cakupannya menjadi semakin luas. Pada tahun 2017 warna putih terdapat di pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Hasil ini menunjukkan bahwa provinsi yang berada pada tingkat pembangunan sosial rendah menjadi lebih banyak di tahun 2017.
Selanjutnya  peta  pembangunan  sosial  dibandingkan  yang  berguna  untuk  mengetahui provinsi  mana  saja  yang  mengalami  perubahan  dan  tidak  mengalami  perubahan  pada  tingkat pembangunan  sosialnya.  Pada  Tabel  5  yang  menjelaskan  perubahan  kelompok  tingkat pembangunan sosial yang dialami tiap provinsi dari tahun 2016 hingga 2017. Berdasarkan Tabel 5  tidak  ada  satupun  provinsi  yang  mengalami  peningkatan  pembangunan  sosial.  Disisi  lain beberapa  provinsi  mengalami  penurunan  tingkat  pembangunan  sosial  yaitu  Provinsi  Sumatera Utara, Riau, Banten, Maluku, Papua Barat dari tingkat pembangunan sosial tinggi ke sedang. Jika dilihat berdasarkan pusat gerombol pada Tabel 4.
Tabel 4. Nilai Rata-Rata Untuk Setiap Indikator Pada Gerombol Yang Terbentuk
Indikator 2016 2017 1 2 3 1 2 3 Angka Melek Huruf 71,02  95,91  96,95  97,37  95,32  93,88 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Berpendidikan Minimal SMP 66,69  67,56  65,11  73,91  70,62  70,10 Persentase Perempuan 15-49 Tahun Berstatus Kawin Yang Sedang Menggunakan Alat KB 23,56  55,26  60,01  51,03  56,54  60,49 Persentase  Balita  Yang  Mendapat  Imunisasi Lengkap 40,46  62,03  56,96  37,78  53,00  41,19 TPAK 78,77  67,95  69,76  69,18  70,35  73,53 TPT 97,03  94,42  95,44  94,27  95,44  96,30 Persentase  Rumah  Tangga  yang  memiliki akses sanitasi layak 31,43  74,92  57,83  63,09  76,23  49,75 Persentase  Rumah  Tangga  Yang  memiliki akses air minum layak 52,69  76,01  61,12  67,80  78,73  59,15 Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan 17,17  23,54  19,92  46,89  51,56  33,40 Persentase  Rumah  Tangga  Yang  Menerima Kredit Usaha 7,83 10,29  12,55  24,14  25,92  23,20
Kelompok ini cenderung mengalami penurunan pada variabel persentase perempuan 15- 49  tahun  berstatus  kawin  yang  sedang  menggunakan  KB,  persentase  balita  yang  mendapat imunisasi lengkap, TPT, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak, persentase rumah  tangga  yang  memiliki  akses terhadap air  minum  layak.   Di  sisi  lain  Provinsi Sumatera  Selatan,  Bengkulu,  Lampung,  Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Tengah,  Kalimantan Selatan mengalami penurunan tingkat pembangunan sosial dari sedang ke rendah. Kelompok ini cenderung mengalami penurunan pada variabel AMH, persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak. Penurunan tingkat pembangunan sosial ini tentu harus menjadi evaluasi pemerintah daerah tiap provinsi. Evaluasi dapat dimulai dengan
menjadikan  variabel-variabel  yang  mengalami  penurunan  (dari  setiap  kelompok  provinsi  yang mengalami  penurunan  tingkat  pembangunan  sosial)  sebagai  prioritas  dalam  perencanaan kebijakan  pembangunan.  Hal  ini  harus  dilakukan  agar  variabel-variabel  yang  mengalami penurunan dapat meningkat dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat di setiap provinsinya.
Sementara  di  beberapa  provinsi  terjadi  penurunan  tingkat  pembangunan  sosial,  akan tetapi beberapa provinsi tidak mengalami perubahan tingkatan. Provinsi yang tidak mengalami perubahan tingkat pembangunan sosial, akan menunjukkan prestasi jika dia tetap berada di tingkat yang tinggi, sebaliknya jika tetap berada di tingkat yang rendah hal ini menjadi suatu masalah. Provinsi yang tidak mengalami perubahan tingkat pembangunan sosial pada tingkat yang tinggi adalah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung,  Kepulauan  Riau,  DKI  Jakarta,  Jawa  Tengah,  DI Yogyakarta,  Jawa  Timur,  Bali,  Nusa  Tenggara  Barat,  Kalimantan  Timur,  Kalimantan  Utara, Sulawesi  Utara,  Sulawesi  Selatan,  Sulawesi  Tenggara.  Provinsi-provinsi  ini  telah  berhasil mempertahankan tingkat pembangunan sosialnya pada tingkat yang tinggi selama kurun waktu dua  tahun  terakhir  (tahun  2016-2017).  Provinsi-provinsi  di  kelompok  ini  perlu  dipertahankan pencapaiannya.  Selain  itu  kebijakan  pembangunan  yang  digunakan  pada  kelompok  ini  dapat dijadikan  contoh  untuk  pemerintahan  provinsi  lain  sehingga  provinsi  yang  lain  dapat meningkatkan tingkat pembangunan sosialnya.
(a)

## (b)
Gambar 4. Peta tematik hasil pengelompokan analisis gerombol (a)Tahun 2016; (b)Tahun 2017
Selanjutnya  Provinsi  Aceh,  Sumatera  Barat,  Jambi,  Nusa  Tenggara  Timur,  Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara tetap bertahan di tingkat pembangunan sosial
sedang. Walaupun tidak mengalami penurunan, akan tetapi pembangunan sosial di kelompok ini tetap harus dievaluasi agar capaiannya lebih meningkat lagi ke tingkatan yang lebih tinggi.
Tabel 5. Perubahan Kelompok Provinsi Menurut Tingkat Pembangunan Sosial Dari Tahun
2016 Hingga 2017 Perubahan Kelompok Provinsi Tinggi-Tinggi Kep.  Bangka  Belitung,  Kep.  Riau,  DKI  Jakarta,  Jawa  Tengah,  DI Yogyakarta,  Jawa  Timur,  Bali,  Nusa  Tenggara  Barat,  Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Tinggi-Sedang Sumatera Utara, Riau, Banten, Maluku, Papua Barat Sedang-Sedang Aceh,  Sumatera  Barat,  Jambi,  Nusa  Tenggara  Timur,  Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara Sedang-Rendah Sumatera  Selatan, Bengkulu, Lampung,  Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Rendah-Rendah Papua

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dihasilkan sekaligus menjawab tujuan dari penelitian ini yaitu:
1. Secara umum pembangunan sosial di Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2017 masih mengalami  ketimpangan  terutama  pada  variabel  dimensi  kesehatan  yaitu  persentase  balita yang  menerima  imunisasi  lengkap,  persentase  wanita  15-49  tahun  berstatus  kawin  yang menggunakan alat KB dan variabel dimensi perumahan layak yaitu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak, serta variabel jaminan kesehatan.
2. Pengelompokan  pembangunan  sosial  provinsi  di  Indonesia  berdasarkan  indikator pembangunan  sosial  menghasilkan  tiga  kelompok.  Kelompok-kelompok  tersebut  diberi nama berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Pada tahun 2016, kelompok dengan tingkat pembangunan sosial rendah beranggotakan 1 provinsi, tingkat pembangunan sosial sedang 15 beranggotakan provinsi, tingkat pembangunan sosial tinggi beranggotakan 18 provinsi. Sedangkan  pada  tahun  2017,  kelompok  dengan  tingkat  pembangunan  sosial  rendah  7 berangotakan  provinsi,  tingkat  pembangunan  sosial  sedang  beranggotakan  13  provinsi, tingkat pembangunan sosial tinggi 14 beranggotakan provinsi.
3. Berdasarkan  perbandingan  hasil  pengelompokan  antara  tahun  2016  dan  tahun  2017  dapat dikatakan  bahwa  terdapat  perubahan  hasil  pengelompokan  tingkat  pembangunan  sosial selama  kurun  waktu  tersebut  berdasarkan  perubahan  karakteristik  yang  terjadi.  Selain  itu Provinsi  Papua  menjadi  satu-satunya  provinsi  yang  tidak  mengalami  perubahan  tingkat pembangunan sosial pada tingkat rendah.

## 5. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: Pemerintah Republik Indonesia dan daerah diharapkan dalam menyusun kebijakan pembangunan dapat memperhatikan lebih lagi aspek sosial dan menjadikan bidang kesehatan, perumahaan serta jaminan kesehatan sebagai prioritas. Untuk bidang kesehatan dapat dilakukan melalui program program yang dapat meningkatkan persentase wanita yang menggunakan alat KB dan persentase balita  yang  mendapat  imunisasi  lengkap.  Sedangkan  untuk  bidang  perumahan  menggencarkan peningkatan dan pemerataan pembangunan perumahan layak. Terakhir untuk jaminan kesehatan mengadakan  sosialisasi  agar  masyarakat  mau  ikut  serta  mendaftarkan  dirinya  menjadi  peserta
jaminan kesehatan yang telah disediakan pemerintah, agar jaminan kesehatan masyarakat antar provinsinya  merata.Untuk  Pemerintah  Provinsi  Papua  dan  Pusat  diharapkan  untuk  dapat berkoordinasi  dalam  penyusunan  kebijakan  pembangunan  sosial  dan  menjadikan  peningkatan kondisi  kesehatan  ibu  dan  anak,  pendidikan,  perumahan  layak,  keikutsertaan  penduduk  dalam jaminan  kesehatan  yang  tersedia  dan  pemberian  kredit  usaha  untuk  masyarakat  Papua  sebagai prioritas  sehingga  tingkat  pembangunan  sosial  Provinsi  Papua  dapat  meningkat  yang  akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019: Buku I Agenda Pembangunan Nasional, Jakarta: Bappenas, 2014.
[2] Badan Pusat Statistik: Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi, 2010-2017 (Metode Baru):https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/06/16/1211/indekspembangunan-manusia- menurut-provinsi-2010-2017-metode-baru-.html, 2010.
[3] Hair, J.F., Black, W. C., Babin, B. J., and Anderson, R. E: Multivariate Data Analysis 7 th ed: New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2010.
[4] Midgley.  J,  Social  Development:  The  Developmental  Prespective  In  Social  Welfare, London: Sage Publication, 1995.
[5] Matjik. A.A, and Sumertajaya. I. M, Sidik Peubah Ganda, Bogor: IPB Press, 2011.
[6] Melati.  P.  S,  Pembangunan  Sosial  Provinsi  Di  Indonesia  Tahun  2012  Dan Pengelompokannnya, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, 2014
[7] Soebeno. A, Analisis Pembangunan Manusia Dan Penentuan Prioritas Pembangunan Sosial Di Jawa Timur, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2005