## Pandangan UNCRC Pada Fenomena Anak Jalanan di Kota Mataram
Khairur Rizki 1 , Kurnia Zulhandayani Rizki, YA. Wahyuddin, Ismah Rustam Universitas Mataram

## Abstract
The phenomenon of street children exists in all cities in Indonesia, as well as in the city of Mataram. In this study, authors examine the fulfillment and protection of the human rights of street children in the city of Mataram. The point of view used in this research is using the concept of the International Regime to see the fulfillment and protection of children's rights through the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). The research method uses a qualitative approach and the source of the data obtained is secondary data from literature study by collecting reading sources that are related to the issue. The result of this research is the phenomenon of street children occurs due to economic, educational, social and cultural factors. In addition, the lack of knowledge of laws and regulations also affects the exploitation of children. Other findings also indicate that there are forms of exploitation by certain elements of street children in Mataram. The impact of child exploitation can be in the form of psychological pressure and physical violence that children receive.
Keywords : Street Children, Exploitation, Convention on the Rights of the Child, Mataram City

## Abstrak
Fenomena anak jalanan ada di seluruh kota di Indonesia, seperti halnya fenomena anak jalanan di Kota Mataram. Dalam penelitian ini penulis mengkaji pemenuhan dan perlindungan hak asasi terhadap anak jalanan di Kota Mataram. Sudut pandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Rezim Internasional untuk melihat pemenuhan dan perlindungan hak anak melalui pandangan Konvensi PBB tentang Hak Anak atau United Nations Convention On the Rights of the Child (UNCRC). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif serta sumber data yang diperoleh yakni data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan sumber bacaan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah fenomena anak jalanan terjadi karena faktor ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Selain itu, minimnya pengetahuan tentang hukum dan peraturan juga mempengaruhi adanya eksploitasi terhadap anak. Hasil temuan lain juga menunjukkan adanya bentuk eksploitasi oleh oknum – oknum tertentu terhadap anak jalanan di Mataram. Dampak dari eksploitasi anak dapat berupa tekanan psikis dan kekerasan fisik yang diterima anak-anak.
Kata Kunci : Anak Jalanan, Eksploitasi, Konvensi Hak Anak, Kota Mataram
1 krizki@unram.ac.id

## Pendahuluan
Tulisan ini membahas tentang pandangan United Nation Covention on the Rights of The Child (UNCRC) terhadap fenomena anak jalanan yang kebanyakan menjadi pengemis di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Tidak saja di kota Mataram, fenomena anak jalanan dapat ditemui di berbagai tempat terutama di kota – kota besar. Secara khusus UNRCR adalah sebuah konvensi Hak Asasi Manusia (HAM) internasional yang membahas mengenai segala macam hak anak dan telah menjadi rezim internasional yang kemudian negara-negara di dunia meratifikasi dan mematuhi semua hal yang disebut dalam konvensi tersebut. Salah satu hak anak yang dijelaskan dalam konvensi tersebut terdapat dalam fenomena anak jalanan. Istilah anak jalanan pertama kali diperkenalkan di Brazil. Anak jalanan dikenal dengan istilah Menios De Ruas yang digunakan untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang hidup di jalan dan tidak memiliki keluarga (Herlina, 2014). Fenomena anak jalanan juga dapat ditemukan di Indonesia. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, anak jalanan diartikan sebagai  seorang anak dengan umur di bawah 18 tahun yang menghabiskan waktunya sekitar 8-24 jam di jalanan dengan cara mengemis, mengamen, dan menjadi gelandangan untuk mendapatkan uang guna mempertahankan hidupnya. Sedangkan UNICEF menjelaskan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang bekerja di jalanan kota tanpa menyadari berapa lama waktu yang mereka habiskan dan tidak memahami mengapa mereka bisa berada di sana. Mereka juga kerap kali menjadi korban ekploitasi ekonomi dan dipaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan umur mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup (Rochatun, 2011). Selain karena tuntutan ekonomi, tidak dapat dipungkiri bahwa hadirnya anak jalanan disebabkan oleh adanya sekelompok oknum yang dengan sengaja mengeksploitasi (Lismaida, & Jempa, I. K, 2018). Fenomena ini terus mengalami peningkatan.
Selain alasan kemiskinan, faktor – faktor kehadiran anak jalanan dan pengemis anak adalah (Herlina, 2014):
1. Dorongan orang tua dengan alasan untuk membantu kebutuhan ekonomi
2. Mengalami tindakan kekerasan di rumah
3. Putus sekolah
4. Biaya tempat tinggal yang mahal sehingga memilih tinggal di jalan
5. Eksploitasi
Sedangkan menurut Dinas Sosial kota Mataram, penyebab meningkatnya jumlah pengemis anak dan anak jalanan di kota Mataram bukan hanya karena kemiskinan. Faktor lain yang menyebabkan hal ini adalah kebiasaan masyarakat yang sering merasa iba untuk memberikan uang kepada anak jalanan dan pengemis anak (Farida, 2021).  Dinas Sosial kota Mataram juga menyebutkan bahwa di tahun 2020 terdapat 3135 anak jalanan. Sedangkan di tahun 2021 jumlahnya meningkat menjadi 6019. Bahkan beberapa ada yang berhadapan dengan hukum (Noor, 2022).
Menurut pandangan Hak Asasi Manusia (HAM), fenomena anak jalanan dan pengemis anak adalah bentuk kegagalan dari pemenuhan dan perlindungan hak asasi anak. Hak asasi anak merupakan hal dasar yang dibutuhkan anak untuk berkembang, bebas dan hidup bermartabat, termasuk hak atas taraf hidup yang layak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, pendidikan, permainan yang menyenangkan, kesehatan dan pengasuhan. Hak-hak anak harus bertindak sebagai jaring pengaman - yaitu, anak-anak selalu menerima setidaknya standar minimum perawatan dan perlakuan. Anak – anak memiliki hak khusus jika dibandingkan dengan orang dewasa karena anak – anak membutuhkan perlindungan khusus karena lebih rentan dan sedang mengalami proses pendewasaan (Children’s Rights Alliance for England, 2017) . Children’s Rights Alliance for England juga menambahkan anak-anak memiliki kebutuhan berkembang khusus. Mereka juga dianggap memiliki “power” yang lebih lemah. Dalam hak asasi anak, termasuk juga mengenai hak atas perawatan kesehatan, pendidikan, kehidupan keluarga, bermain dan rekreasi, standar hidup yang layak, dan perlindungan dari penyalahgunaan dan bahaya. Hak-hak anak termasuk kebutuhan perkembangan dan sesuai usia mereka, yang berubah dari waktu ke waktu seiring dengan pertumbuhan anak (Children’s Rights Alliance, n.d.). Terdapat empat prinsip umum mengenai hak anak (diadopsi dari pasal-pasal utama UNCRC), yaitu:
1. Non-diskriminasi, dimana semua anak memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensinya dalam segala situasi dan setiap saat. (Pasal 2)
2. Kepentingan terbaik anak harus menjadi "pertimbangan utama" dalam semua tindakan dan keputusan yang menyangkut anak, dan harus digunakan untuk menyelesaikan konflik antara hak-hak yang berbeda. (Pasal 3)
3. Hak untuk bertahan hidup dan berkembang dimana sangat penting untuk memastikan akses ke layanan dasar dan kesetaraan kesempatan bagi anak-anak untuk mencapai perkembangan penuh mereka. (Pasal 6)
4. The view of the child, dimana suara anak harus didengar dan dihormati dalam segala hal yang menyangkut hak-haknya. (Pasal 12)
Jika berkaca dari fenomena anak jalanan dapat dilihat bahwa banyak hak asasi anak yang hilang. Dalam hal ini semua pihak seperti keluarga, masyarakat, negara, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran yang sangat krusial dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak agar mereka tidak mengalami kekerasan maupun eksploitasi yang dilakukan oleh keluarga atau oknum-oknum tertentu. Pada kenyataannya, keluarga, negara, badan-badan perlindungan anak, dan LSM belum mampu melindungi semua anak agar terbebas dari segala macam bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Masih banyak ditemukan pelanggaran hak anak, salah satunya adalah anak jalanan yang bertahan hidup dengan cara meminta-minta atau dipaksa menjadi pengemis.  Idealnya semua kebutuhan dan hak anak harus terpenuhi. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tua dan keluarga sehingga anak-anak tersebut harus menjalani hidup yang memaksa mereka untuk bekerja demi mencari uang sebagai anak jalanan, hingga mereka dieksploitasi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab demi mencapai keuntungan tertentu. Bahkan di Kota Mataram terdapat orang tua yang dengan sengaja mengeksploitasi anaknya menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan hidup (Humas Balai Anak Paramita Mataram, 2021). Berkembangnya anak jalanan merupakan suatu masalah sosial yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, karena selama berada di jalanan mereka akan rentan dengan situasi buruk, perlakuan kasar, eksploitasi seperti kekerasan fisik, terlibat tindak kriminal, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya. Situasi ini tentu akan memberikan dampak buruk terhadap perkembangan anak baik secara mental, fisik  maupun sosial (Lestari, 2015).
Perlindungan dan pemenuhan hak anak telah menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini ditandai dengan hadirnya Kovensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hak Anak (UNCRC) sebagai turunan dari berbagai macam perjanjian dan rezim internasional HAM sebelumnya. Konvensi PBB tentang Hak Anak (UNCRC) adalah perjanjian hak asasi manusia internasional utama yang menetapkan hak-hak khusus anak-anak. UNCRC diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Konvensi ini adalah perjanjian hak asasi manusia yang paling cepat diratifikasi dalam sejarah (196 negara telah menjadi Negara Pihak Konvensi pada Juni 2021). Pasal-pasal UNCRC sangat luas dan mencakup sejumlah bidang termasuk kesehatan, perumahan, jaminan sosial, pendidikan, rekreasi dan bermain, perlindungan dan kesejahteraan anak, peradilan pidana, perlindungan internasional serta akses ke informasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Konvensi ini memiliki 54 pasal yang menjelaskan secara komprehensif tentang hak anak (Convention on the Rights of the Child, UN Document A/RES/44/25, 1989).
Penelitian ini menggunakan pendekatan rezim internasional. Rezim internasional didefinisikan sebagai  alternatif  perjanjian dan kerjasama internasional antar negara yang mengutamakan interaksi internasional. Rezim internasional dapat melayani kepentingan bersama negara-negara ini. Negara- negara ini diakui dan diikuti oleh Negara-negara Anggota. Oleh karena itu, rezim internasional diciptakan untuk memfasilitasi proses pengembangan kebijakan yang disiapkan untuk kepentingan organisasi antar pemerintah dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai karena itu dapat dikatakan rezim internasional adalah bentuk perilaku yang terinstitusi. Stephen D. Kranser mendefinisikan rezim internasional pertama kali dalam studinya dan menyebutkan bahwa rezim internasional merupakan seperangkat norma-norma, peraturan-peraturan dan prosedur pembuatan keputusan baik yang eksplisit maupun implisit dimana semua harapan para aktor berkumpul dalam Hubungan Internasional. Rezim Internasional dianggap mampu mempengaruhi perilaku sebuah negara. Sedangkan Haggard dan Simmons menjelaskan rezim merupakan contoh dari perilaku kerjasama dan upaya untuk memfasilitasi kerjasama, namun kerjasama dapat terjadi tanpa adanya rezim terlebih
dahulu. Menurut Haggard dan Simmons rezim hadir justru menjadi alternatif terhadap berbagai norma atau kesepakatan yang tidak dapat memberikan pengaruh.
Rezim internasional biasanya hadir dari organisasi, kerjamasama, kesepakatan, atau perjanjian internasional dimana terdapat beberapa komponen utama. Komponen dalam rezim internasional adalah prinsip, norma, peraturan, dan pembuatan kebijakan atau keputusan. Komponen tersebut dapat menjelaskan fungsi dan peran dari rezim internasional. Beberapa peran dan fungsi rezim internasional adalah sebagai koordinator perilaku negara terhadap isu–isu tertentu, memastikan agar setiap negara memperoleh hasil maksimal dalam isu tertentu, dan mengingatkan kembali aktor–aktor dalam hubungan Internasional terhadap prinsip, norma, dan aturan yang telah disepakati. Peran inilah yang akan digunakan penulis untuk menganalisis pandangan Konvensi Hak Anak terhadap fenomena anak jalanan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Indonesia telah meratifikasi konvensi ini pada tahun 1996. Dengan meratifikasi konvensi ini, maka Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi dalam memenuhi dan melindungi hak anak. Komitmen tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1996 dan telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak (Piri, 2013). Selain itu pemerintah Indonesia juga membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berperan menjadi lembaga koordinasi dan advokasi perlindungan hak anak di Indonesia. Berdasarkan penejelasan tersebut, penulis ingin melihat bagaimana refleksi hak anak dalam UNCRC terhadap fenomena anak jalanan dan pengemis anak–anak di kota Mataram. Refleksi tersebut menarik untuk dikaji mengingat Indonesia telah meratifikasi dan mengadopsi UNCRC serta telah ada beberapa upaya oleh pemerintah kota Mataram dalam merespon fenomena tersebut.

## Metode Penelitian
Secara metodologi, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif sendiri adalah bentuk metodologi yang menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari sebuah fenomena atau
kejadian. Penjelasan utama akan menggunakan narasi. Selain itu dalam metodologi ini, point of view penulis menjadi bagian penting sebagai instrument penelitian utama penelitian. Nantinya penelitian ini akan mendeskripsikan fenomena anak jalanan dan pengalaman hak anak yang dialami oleh mereka sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbentuk Phenomenological research atau deskripsi kualitatif. Meski demikian penulis menekankan bahwa penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi literatur secara keseluruhan. Studi pustaka dilakukan menggunakan beberapa buku, jurnal, dan publikasi ilmiah lainnya yang membahas topik serupa dengan penelitian ini. Pengumpulan, sortir, dan telaah dokumen dilakukan pada setiap dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian ini, dapat penulis peroleh dari publikasi pemerintah dan publikasi lainnya. Pemilihan metode ini disadari karena UNCRC sendiri merupakan sebuah Rezim Internasional yang untuk sebagian orang (terutama anak jalanan) sifatnya sangat abstrak dan utopis sehingga membatasi penulis untuk melakukan observasi secara langsung. Sedangkan model penelitian ini adalah deduktif karena penulis menggunakan teori yang sudah berkembang sebagai perangkat analisis atau pemandu penulis dalam mengkaji fenomena.

## Hasil dan Pembahasan
1.1. Pelanggaran Hak Anak Di Kota Mataram Dalam Perspektif United
Nation Convention On The Right Of The Children (UNCRC)
Pada tahun 1990 melalui keputusan presiden 1990 Indonesia secara resmi meratifikasi konvensi hak anak (KHA). Pengesahan hak anak ini menjadi titik kulminasi atas hak anak untuk mendapatkan jaminan internasional maupun nasional yang komperehensif. Sebagai konsekuensi terhadap diratifikasinya konvensi hak anak ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan secara penuh ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini dalam hal memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap anak. Agar anak-anak mendapatkan hak-hak sebagai mestinya dan terhindar dari segala bentuk kekerasan maupun segala hal yang merugikan anak-anak. Dalam rangka mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam konvensi hak anak tersebut, Indonesia mengesahkan UU no 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak yang dalam prosesnya menjadi payung hukum perlindungan anak di Indonesia. Sebelumnya dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) telah menjelaskan tentang bagaimana kewajiban mulai dari orang tua, keluarga dan masyarakat tentang bagaiamana melindungi hak-hak anak (Sakharina, 2018). Namun diperlukan suatu instrument hukum sehingga dapat memberikan perlindungan pada anak secara maksimal yaitu UU no.23 tahun 2002 yang secara rinci menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab orangtua, keluarga dan masyarakat dipahami sebagai sebuah proses yang berkelanjutan atau dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak anak-anak dan terhindar dari segala bentuk tindakan yang merugikan anak-anak itu sendiri guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, ekonomi, mental dan sosial dan mampu menjadi generasi penerus bangsa kedepannya.
Dalam rangka menjamin terlaksananya pemenuhan hak anak sudah seharusnya terlaksana dengan baik dengan melibatkan semua elemen bangsa baik dari masyarakat sampai dengan pemerintah baik pusat maupun daerah bahu membahu dalam melaksanakannya. Dalam perkembangannya untuk menjamin terlaksananya secara baik pemenuhan anak, berbagai daerah di Indonesia sudah mengadopsi ketentuan dalam UU no 23 tahun 2002 kedalam peraturan gubernur (PERGUB), seperti provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjamin terlaksananya penyelenggaraan perlindungan anak Pemprov NTB mengeluarkan peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 67 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem perlindungan anak. Dalam peraturan gubernur NTB terebut perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak terkait dengan hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, serta pemafaatan waktu luang akan kegiatan seni budaya dan perlindungan khusus (Subhan, 2017).
Dalam perkembangannya konvensi hak anak (KHA) yang diratifikasi oleh Indonesia ke dalam UU 23 Tahun 2002 baik juga di adopsi kedalam peraturan daerah masih belum terlaksana secara baik umunya di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya perilaku atau kegiatan penyimpangan yang merugikan anak dan masih belum terpenuhinya hak-hak anak secara baik dan maksimal,
diantara  perilaku penyimpangan yang merugikan anak yaitu  masih banyak anak yang dieksploitasi sebagai pekerja baik sebagai pengamen, pengemis, maupun di didunia industri. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2017 terdapat 1,2 juta pekerja anak di Indonesia. Angka tersebut meningkat 0,4 juta atau sekitar 1,6 juta pada tahun 2019. Angka ini menunjukkan masih tingginya eksploitasi anak menjadi pekerja belum lagi bicara tentang hak-hak anak lainnya seperti hak pendidikan, ekonomi, sosial dan sebagainya, yang belum maksimal terlaksana. Di berbagai daerah di Indonesia umunya memiliki tinggkat pelanggaraan hak anak yang berbeda-beda, salah satunya di Provinsi NTB masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak anak, seperti dalam ulasan kali ini yang berfokus pada tindak-tindak eksploitasi terhadap anak-anak di Kota Mataram.
Kota Mataram merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah sekitar 61,30 km2 dan jumlah penduduk sekitar 441.561 jiwa, dari aspek pembangunan dan ekonominya kota Mataram mengalami banyak kemajuan dapat dilihat dari perkembangan pembangunan infrastruktur dan tata kota yang sudah cukup baik, masyarakatnya pun hidup berdampingan dengan harmonis di tengah perbedaan yang ada, akses masyarakat dibidang pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik juga sudah cukup baik. Akan tetapi, meskipun infrastruktur dan akses untuk public service-nya sudah terbilang bagus ternyata masih banyak bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di kota tersebut. Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang nampak dengan sangat jelas adalah pelanggaran terhadap hak-hak anak, salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak tersebut ialah tindak eksploitasi yang dilakukan terhadap anak-anak dengan cara memperkerjakan anak-anak sebagai pengemis, pengamen, dan tak jarang diperkerjakan sebagai penjual di jalanan contohnya di sekitar lampu merah. Pekerjaan-pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang berat karena dilakukan dengan waktu yang tidak sebentar dimana setidaknya membutuhkan waktu sehari penuh bahkan tak jarang berlanjut sampai malam harinya. Secara tidak langsung hal tersebut membatasi hak anak-anak untuk menempuh pendidikan, mendapatkan hidup yang aman dan nyaman, dari segi kekuatan fisik pun anak-anak tidak dianjurkan untuk berada diluar rumah atau di bawah terik matahari terlalu lama karena dianggap masih rentan. Kondisi ini
semakin parah karena anak – anak tersebut tidak menyadari bahwa hak mereka telah dilanggar. Pada penjelasan di bagian sebelumnya, fenomena anak jalanan di Kota Mataram terjadi dalam berbagai bentuk. Mengingat Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak maka Indonesia sebagai sebuah negara wajib menjamin pelindungan hak mereka. Selain situasi di jalanan, hak anak juga harus memperhatikan kondisi tempat tinggal dan orang tua mereka. Hal ini membutuhkan pendataan karena pemenuhan hak untuk anak jalanan yang memiliki orang tua dan yang terpisah dengan orang tua berbeda.
Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut tentunya tidak terjadi begitu saja. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi hal tersebut ialah faktor ekonomi, ketidakmampuan orang tua secara ekonomi untuk membiayai kebutuhan anaknya kemudian mendorong anak-anak ikut bekerja dengan memanfaatkan segala cara tak terkecuali bekerja sebagai penjual di jalanan, pengamen, bahkan pengemis untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau bahkan kebutuhan keluarganya. Tak jarang juga orang tua menggunakan anaknya sebagai ‘alat’ untuk mendapat simpati dari orang lain contohnya dengan membawa serta anaknya untuk ikut menjadi pengemis dan berjualan di jalanan.
Berada diluar rumah dengan waktu yang terbilang lama serta kurangnya perhatian, kasih sayang, serta pendidikan akan sangat berdampak pada sang anak. Selain berdampak buruk bagi kesehatan fisiknya, pekerjaan-pekerjaan seperti itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan anak mulai dari tingkah laku hingga sifat anak tersebut dikarenakan potensi anak-anak mendapatkan berbagai bentuk pengaruh buruk dari lingkungan di luar rumah sangat besar. Bisa saja anak-anak tersebut akan terlibat dalam berbagai masalah serta tak menutup kemungkinan akan mendorong anak-anak melakukan tindak kriminal dan pelanggaran lainnya.
Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention on the Right of the Child (UNCRC) atau yang biasa dikenal juga dengan Konvensi Hak Anak (KHA) sejak lama, tetapi nyatanya Indonesia masih belum bisa mengimplementasikan Konvensi tersebut dengan baik dapat dilihat dari contoh kasus eksploitasi terhadap anak yang masih sering dijumpai di berbagai daerah di seluruh Indonesia salah satu contohnya adalah di kota Mataram tersebut. Merujuk pada pasal 31 ayat 1 yang
menyatakan “Negara-negara pihak mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk terlibat dalam kegiatan bermain dan rekreasi yang sesuai dengan usia anak dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.” Dan pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa “Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan apapun yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau fisik, mental, spiritual, perkembangan moral atau sosial.” Dimana keadaannya sangat berbanding terbalik dengan yang terjadi di Indonesia yang mengakibatkan anak-anak kehilangan hak-haknya seperti yang dinyatakan dalam pasal 31 ayat 1 dan pasal 32 ayat 1 sebelumnya, meskipun tidak semua daerah mempunyai tingkat eksploitasi anak yang tinggi tetapi hal tersebut masih sering dijumpai contohnya anak-anak di Kota Mataram yang bekerja sebagai pengemis, pengamen, serta penjual di jalanan.
Latar belakang ekonomi keluarga juga ikut menjadi faktor yang mendorong anak-anak harus bekerja dan putus sekolah atau bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali, jika merujuk pada Konvensi Hak Anak (KHA) pasal 28 ayat 1 (a) yang menyatakan “Negara harus menjadikan pendidikan dasar wajib dan tersedia gratis bagi semua orang.” Tampaknya, di kota Mataram sendiri mayoritas sekolah dasarnya masih memungut biaya untuk pembayaran masuk sekolah, yang mana hal tersebut tidak sejalan dengan pasal tersebut dan menunjukkan sekali lagi bahwa Indonesia ternyata masih belum bisa mengimplementasikan Konvensi tersebut dengan baik dan secara merata, meskipun Indonesia juga memiliki program bantuan lain kepada anak-anak yang kurang mampu untuk menempuh pendidikan seperti program Kartu Indonesia Pintar (KIP) tetapi tetap saja program tersebut juga masih belum terbagi secara merata dan “salah sasaran” sehingga membuat anak- anak yang kurang mampu harus mengurungkan niatnya untuk bersekolah dan terpaksa untuk bekerja sebagai gantinya guna memenuhi kebutuhannya sendiri atau bahkan kebutuhan keluarganya.
Salah satu alasan munculnya fenomena anak jalanan adalah adanya praktik memperkerjakan anak di bawah umur. Dalam kasus tersebut telah terjadi eksploitasi anak sebagai pekerja oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mencapai
keuntungan tertentu.  Menempatkan anak di bawah umur di lingkungan berbahaya dengan berbagai dampak negatif dan tekanan yang mereka hadapi, merupakan suatu bentuk tindak pidana terhadap pelanggaran hak anak.  Anak dijadikan alat untuk mendapatkan uang secara praktis. Adanya eksploitasi anak sebagai pengemis didorong oleh banyak faktor. Berikut ini beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya eksploitasi anak menjadi pengemis di Kota Mataram:
a. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi yang dimaksud disini adalah tidak adanya pekerjaan tetap yang dimiliki oleh pelaku eksploitasi baik itu keluarga atau pihak lain. Selain tidak memiliki pekerjaan tetap, kemiskinan juga menjadi salah satu faktor pendorong besarnya kemungkinan terjadi eksploitasi anak. Karena tidak adanya pekerjaaan tetap dan dilanda kemiskinan, maka tidak ada keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga pelaku memerintah anak-anak tersebut untuk bekerja sebagai pengemis demi mendapatkan uang dengan cara yang praktis dan tidak perlu membutuhkan tenaga yang besar.
Tingkat kemiskinan di Kota Mataram berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram menyatakan bahwa Selama Maret 2019 dan Maret 2020, Garis Kemiskinan mengalami kenaikan, yaitu dari Rp480.304 per kapita per bulan pada Maret 2019 menjadi Rp499.959 per kapita perbulan pada Maret  2020 Kemudian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan dari 0,45 pada Maret 2019 menjadi 0,56 pada Maret 2020. Ini berarti kesenjangan diantara penduduk miskin semakin meningkat (Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2020). Untuk mengukur tingkat kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, yang berarti kemiskinan dilihat dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar akan makanan.
Adanya peningkatan penduduk miskin di Kota Mataram tidak terlepas dari pengaruh Pandemi Covid-19. Peningkatan penduduk miskin di Kota Mataram disebabkan oleh melemahnya sektor ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid- 19. Pemenuhan kebutuhan hidup menjadi semakin sulit di tengah pandemi. Hal tersebut menjadi salah satu alasan kuat yang mendorong meningkatnya eksploitasi anak sebagai pengemis. Mayoritas eksploitasi anak terjadi karena adanya kesulitan
ekonomi yang mendorong pelaku eksploitasi untuk melakukan segala hal demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Anak-anak yang dieksploitasi dipaksa untuk bekerja dengan alasan untuk tetap bertahan hidup dengan resiko kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan dan hidup yang layak sebagaimana anak pada umumnya. Hal ini juga telah disebutkan dalam UNCRC pasal 24 dimana semua anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak, makan yang cukup serta akses terhadap pendidikan.
b. Faktor Pendidikan
Rendahnya pendidikan orang tua juga menyebabkan adanya eksploitasi anak sebagai pengemis. Sebagian besar orang tua memiliki pemahaman bahwa bersekolah hanya membuang waktu dan tidak memberikan mereka keuntungan nyata yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Orang tua yang memiliki pandangan bahwa sekolah hanya membuang waktu akan terus menekan anak- anaknya untuk bekerja demi mencari rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak memperhatikan bahwa anak yang terus dipaksa bekerja akan kehilangan masa depan dan tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam bangku pendidikan.
Di kota Mataram masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak mengenyam bangku pendidikan yang berujung pada kesusahan untuk mencari pekerjaan, karena di zaman ini untuk mendapatkan pekerjaan diperlukan beberapa dokumen dan ijazah. Selain itu ketimpangan sosial di kota Mataram dapat lihat secara nyata antara masyarakat kelas atas dan bawah. Adanya persaingan dalam dunia kerja menyebabkan masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi akan kalah dalam persaingan tersebut. Akibatnya mereka akan mencari jalan lain untuk mendapatkan pekerjaan dan uang baik dengan mengorbankan diri sendiri ataupun orang lain.
c. Minimnya Literasi Hukum
Eksploitasi anak seringkali dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak memahami hukum atau peraturan yang berkaitan dengan hak anak dan tindak pidana terkait eksploitasi anak. Ada banyak hukum yang mengatur hak anak dan pelanggaran-pelanggaran terhadap anak, mulai dari undang-undang perlindungan anak hingga Konvensi Hak Anak. Akan tetapi pelaku eksploitasi cenderung tidak
peduli akan hal peraturan-peraturan tersebut karena beranggapan bahwa untuk apa peduli terhadap peraturan yang ada sedangkan pemerintah tidak memedulikan mereka yang mengalami masalah kemiskinan. Kurangnya sosialisasi akan peraturan yang ada menambah minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum tentang perlindungan anak. Pelaku juga cenderung mengabaikan hukum yang ada, karena menaati hukum yang ada tidak membuat mereka mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
d. Faktor Sosial Budaya
Di masyarakat luas memperkerjakan anak sejak usia dini dianggap sebagai suatu hal lumrah yang dilakukan untuk mengenalkan anak tersebut tentang rasa disiplin dan bekerja keras. Memperkerjakan anak sejak usia dini dianggap mampu menumbuhkan sikap pekerja keras dalam diri sang anak. Hal tersebut sering dilakukan dan mengabaikan dampak buruk apa yang diterima oleh anak yang menjadi korban eksploitasi sebagai pekerja di usia dini. Anak seringkali menjadi investasi bagi keluarga terutama dalam aspek ekonomi. Orang tua Beranggapan bahwa memiliki banyak anak berarti memiliki masa depan dan rezeki yang lebih baik. Karena hal tersebut mereka memanfaatkan anaknya untuk mendapatkan rezeki dengan berbagai cara selagi hal tersebut mampu memenuhi kebutuhan hidup.

## 1.2. Bentuk Eksploitasi Anak Di Kota Mataram
Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan bahwa orang tua bertanggung jawab atas kesejahteraan anak secara rohani, jasmani dan sosial. Dimana dalam pasal 2 dijelaskan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan dalam keluarganya (Dewan Perwakilan Rakyat, 1979). Namun pada kenyataanya, dengan adanya eksploitasi yang ada menunjukkan bahwa anak tidak mendapatkan hak sebagai mestinya. Eksploitasi anak adalah bentuk tindakan yang memeras atau memperalat anak-anak untuk kepentingan pribadi dimana pelaku memiliki kuasa atas anak tersebut sehingga anak-anak yang menjadi korban tidak punya pilihan untuk melakukan apa yang dikehendaki pelaku (Tumengkol, 2016).  Jika melihat Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, terdapat beberapa bentuk-bentuk eksploitasi yang dilakukan.
Adapun eksploitasi tersebut yaitu, pertama, eksploitasi fisik. Eksploitasi jenis ini yaitu bentuk penyalahgunaan fisik anak untuk melakukan pekerjaan berat diluar batas kemampuannya sebagai anak-anak. Anak-anak diperlakukan seperti orang dewasa dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Adapun pekerjaan- pekerjaan yang diperintah lebih ke pekerjaan seperti berjualan, memulung atau mengemis. Sebenarnya, pekerjaan tersebut adalah hal yang normal namun jika dilakukan oleh orang dewasa tetapi jika anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak melakukan pekerjaan tersebut rasanya kurang tepat. Terlebih, dalam melakukan pekerjaannya, anak-anak ini cenderung mendapat paksaan dan tekanan fisik seperti pukulan ketika tidak menjalani pekerjaannya dengan baik atau tidak mendapatkan uang yang diinginkan pelaku.  Kedua, eksploitasi sosial yaitu suatu bentuk tekanan yang diberikan oleh pelaku kepada anak-anak yang menyebabkan korban mengalami hambatan dalam perkembangan emosionalnya. Eksploitasi jenis ini biasanya lebih kepada bentuk tekanan verbal yang lebih menyerang kepada mental si anak. Bentuk tekanan yang diberikan seperti kata-kata mengancam, penghinaan, dan mengatakan kata-kata tidak baik sehingga anak merasa tertekan. Eksploitasi ini mungkin tidak separah bentuk eksploitasi lainnya tetapi eksploitasi ini lebih menekan mental si anak yang mana sulit sekali untuk terdeteksi oleh orang lain sehingga korban sulit untuk dibantu. Pelaku sulit untuk diadili karena tidak ada bukti fisik yang dihasilkan dan korban juga sulit untuk speak up karena tidak mempunyai kendali atas dirinya karena pelaku yang bersifat manipulatif yang membuat korban tidak berdaya. Perlu adanya sosialiasi dari pemerintah terutama kepada orang tua untuk bisa menjaga tutur kata dihadapan anak-anak. Karena isu mengenai kesehatan mental agaknya sedikit tabu dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Ketiga, eksploitasi seksual yaitu suatu bentuk eksploitasi yang menjerumus kepada kegiatan seksual yang dilakukan anak secara paksa. Ekploitasi ini berarti menggunakan anak untuk bekerja dan melakukan aktivitas untuk keuntungan pihak lain yang dapat merugikan kesehatan anak. UNICEF menjelaskan bahwa eksploitasi seksual ini adalah bentuk
penyalahgunaan secara aktual karena kondisi anak yang rentan, tidak punya kuasa, manipulasi kepercayaan untuk tujuan seksual (Yuniarti, 2017).
Dalam kasus eksploitasi ini atau lebih sering disebut sebagai prostitusi anak banyak sekali terjadi karena era yang sudah berubah, dalam eksploitasi ini anak dipaksa untuk melakukan kegiatan seksual yang dimana sebenarnya hal ini bukan dilakukan oleh anak-anak. Namun dalam praktiknya, terdapat orang ketiga yang menerima upah seperti uang, benda, tempat tinggal dan hal-hal lain. Lagi-lagi, anak yang menjadi korban keegosian pelaku baik itu individu ataupun orang tua sendiri karena anak-anak tidak mempunyai kemampuan untuk melawan. Dalam kasus eksploitasi ini korban lebih banyak merupakan anak perempuan. Dari ketiga bentuk- bentuk eksploitasi anak-anak tersebut adalah tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan oleh orang dewasa kepada anak-anak yang semestinya mendapatkan hak- haknya sebagai anak. Adapun alasan-alasan yang sering dikemukakan adalah tentang ekonomi yang membuat anak-anak terpaksa dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pribadi. Tetapi, dengan adanya alsan-alasan yang diberikan tidak membenarkan eksploitasi ini karena sangat merugikan anak-anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019).
Kasus mengenai eksploitasi anak ini masih saja terjadi tak terkecuali dilingkungan sekitar kita sendiri. Di Mataram saja terjadi beberapa kasus tentang eksploitasi anak ini dan bahkan seringkali kita ada dalam suatu kejadian namun tidak sadar bahwa hal tersebut termasuk ke dalam bentuk eksploitasi anak. Untuk itu berikut adalah penjelasan mengenai bentuk-bentuk eksploitasi anak di Kota Mataram. Bentuk eksploitasi yang terjadi lebih banyak kepada eksploitasi fisik karena beberapa alasan seperti perekonomian yang juga masih menjadi masalah serius di Mataram. Adapun penjelasan mengenai bentuk-bentuk eksploitasi anak sebagai berikut:
a. Membawa anak balita untuk mengemis
Selain masalah eksploitasi anak, masalah pengangguran di kota mataram juga tidak kalah banyak. Menurut badan pusat statistik Nusa Tenggara Barat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kota Mataram menjadi yang tertinggi diantara kabupaten lainnya yaitu sekitar 6,49% pada 2018, 5,28% pada 2019, dan naik
110 | RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual
menjadi 6,83% pada 2020 (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021). Menjadi kota terbanyak dengan angka pengangguran tak heran menjadikan banyak masyarakat mau melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan menjadi pengemis.
Kegiatan mengemis yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk berusaha mendapatkan empati dari banyak orang dengan meminta-meminta uang. Dari beberapa kejadian yang dihadapi langsung oleh penulis, banyak dari pengemis membawa anak balita sebagai salah satu cara untuk mendapatkan uang. Pelaku terutama ibu-ibu membawa anak-anaknya diberbagai tempat keramaian biasanya disekitaran lampu merah. Ibu-ibu tersebut meminta-minta kepada pengendara sambil menggendong anaknya sehingga pengendara merasa kasihan dan memberi uang. Bisa dibilang anak-anak ini digunakan oleh ibunya sebagai objek agar pengendara merasa kasihan, karena jika ibu-ibu ini melakukan aksinya sendirian akan sulit mendapatkan simpati dari pengendara karena masih sehat jasmani dan akan sulit untuk medapatkan uang karena kondisinya tersebut. Sehingga, anak- anaknya digunakan sebagai objek untuk mendapatkan rasa kasihan dari pengendara.
Hal ini tentu saja merupakan bentuk eksploitasi anak dari segi fisik dan sosial. Anak-anak yang umumnya berusaha balita ini tidak dianjurkan berada dibawah terik matahari yang begitu menyengat terutama di siang hari karena akan menyebabkan dehidrasi. Dari segi fisik tentu anak-anak ini belum sanggup untuk berada diluar rumah terlalu lama. Sedangkan dari segi sosial tentu juga akan berpengaruh, anak-anak ini jika sudah mencapai usia anak-anak dari 6-10 tahun berhak mendapatkan pendidikan. Tetapi karena ikut orang tua untuk menjadi pengemis dan masalah ekonomi juga banyak anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan juga usia anak balita tersebut sangat perlu berinteraksi dengan teman-teman sebaya, jika anak-anak tersebut diajak oleh orang tuanya untuk mengemis maka akan mengurangi waktunya untuk bersosialisasi dengan teman- temen dilinkungan tempat tinggalnya. Kemudian, jika hal ini mendapat ejekan dari lingkungan sekitar bahwa ibu dan dirinya adalah pengemis tentu akan berdampak pada mentalnya. Oleh karenanya, melakukan kegiatan mengemis ketika orang tua masih sanggup secara fisik tetapi karena alasan kemudahan mendapatkan uang
perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah karena akan mempengaruhi segala aspek, termasuk tumbuh kembang si anak.
b. Meminta anak berjualan di sekitar lampu merah
Bekerja merupakan hal yang biasanya dilakukan oleh orang yang dewasa berusia produktif dari 21-65 tahun. Tetapi fakta yang terjadi banyak sekali anak- anak yang dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masalah ekonomi masih menjadi masalah serius diberbagai daerah di Indonesia, kurangnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan banyak dari masyarakat Indonesia kesulitan mendapatkan pekerjaaan karena keterbatasan itu. Sehingga banyak dari keluarga di Indonesia kesulitan untuk menghidupi keluarganya dengan layak. Untuk mengatasi masalah ini banyak dari orang tua yang mau tidak mau, memaksa anak-anaknya untuk ikut bekerja. Banyak anak-anak yang terpaksa berjualan di beberapa tempat tetapi sering kali banyak dijumpai di beberapa lampu merah. Dari beberapa pengalaman langsung, anak-anak ini berjualan beberapa barang seperti makanan, minuman dan tisu. Hal ini tentunya merupakan salah satu bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Dimana anak-anak harusnya mengenyam pendidikan tetapi terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
c. Anak-anak berjualan souvenir di sekitar pantai
Selain Bali, pulau Lombok juga merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan kekayaan alam yang indah. Tentunya banyak sekali wisatawan lokal maupun internasional yang berkunjung ke pantai-pantai yang ada. Hal ini dimanfaatkan oleh warga setempat untuk berjualan berbagai souvenir khas Lombok di tempat wisata. Namun, banyak dari penjual souvenir ini adalah anak-anak. Seperti beberapa penjelasan sebelumnya, anak-anak harusnya belajar dan bermain sesuai dengan usianya bukan malah bekerja. Dan juga dari beberapa kejadian, anak- anak yang berjualan disekitaran pantai ini sedikit “memaksa” wisatawan untuk membeli dagangan mereka sehingga banyak wisatawan yang merasa kurang nyaman atas sikap anak-anak ini. Ini menjadi salah satu dampak dari adanya eksploitasi anak baik dari segi fisik dan sosial.
Dari segi fisik tentu saja usia mereka tidak seharusnya bekerja. Dan jika dilihat dari segi sosial, jika dilakukan secara terus menerus sifat memaksa ini tidak
baik dan malah diwajarkan padahal sebagai penjual kita tidak berhak memaksa konsumen untuk membeli apa yang kita jual. Hal ini tidak lepas dari pengaruh ekonomi dimana anak-anak memaksa wisatawan membeli untuk mendapatkan target penjualan minimal dalam satu hari. Oleh karenanya, dari berbagai bentuk- bentuk eksploitasi anak ini selalu melibatkan peran orang tua sebagai pihak yang berperan. Orang tua harus bisa memenuhi kebutuhan anak sehingga mereka tidak harus mencarinya sendiri karena usia-usia mereka adalah untuk menimba ilmu disekolah. Pemerintah juga berperan untuk mengatasi masalah ini yaitu rutin mengadakan pengecekan terkait anak-anak yang berjualan dan memberikan sanksi yang tegas kepada orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anak-anak mereka.

## 1.3. Eksploitasi Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM dan Dampaknya Terhadap Kota Mataram
Eksploitasi anak di kota Mataram tidak hanya memberikan dampak terhadap tumbuh kembang anak itu sendiri, tetapi memberikan dampak buruk terhadap masyarakat di Kota Mataram. Berikut ini beberapa dampak eksploitasi anak terhadap masyarakat di Kota Mataram:
a. Menimbulkan Keresahan Pada Pengguna Jalan
Salah satu tempat favorit anak jalan untuk meminta-minta adalah trotoar yang sering digunakan  sebagai tempat berdagang oleh pedagang kaki lima. Mereka biasanya meminta-minta kepada para pembeli dan juga pedagang yang berada dilokasi. Hal tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman dan keresahan bagi para pengguna jalan dan para pedagang serta pembeli karena tidak hanya satu anak yang meminta-minta, di mana sekelompok anak terkadang datang bergerombolan untuk meminta-minta. Seringkali hal tersebut terjadi, sehingga mereka kerap kali mendapatkan teguran dari masyarakat setempat.
b. Mengganggu Ketertiban Lalu Lintas
Anak jalanan seringkali mencari rezeki di Traffic Light. Tempat tersebut menjadi salah satu tempat favorit para anak jalanan untuk mencari rezeki. Tak jarang hal tersebut sangat mengganggu pengguna lalu lintas, dan mengganggu
kelancaran lalu lintas. Ketika lampu traffic light berwarna merah anak-anak tersebut tak jarang berkumpul untuk meminta-minta kepada para pengguna jalanan. Beberapa anak yang bersikap agresif dengan menyentuh pengguna jalan menambah rasa tidak nyaman para pengendara. Selain itu, saat lampu rambu lalu lintas menunjukkan warna hijau, anak-anak tersebut tetap berada di tengah jalanan, dimana hal tersebut dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan dapat mengancam keselamatan pengendara dan anak tersebut.
c. Memunculkan Rasa Ketergantungan
Para anak jalanan beranggapan bahwa meminta-minta adalah cara yang paling mudah untuk mendapatkan uang. Mereka akan terus melakukan hal tersebut karena tidak memerlukan tenaga yang besar, dan hanya perlu menyiapkan gelas plastik untuk menyimpan uang yang mereka dapatkan dari meminta-minta. Mereka beranggapan bahwa meminta-minta lebih baik daripada melakukan pekerjaan berat seperti menjadi buruh bangunan, buruh tani, pedagang dan lain sebagainya. Anggapan itulah yang membuat mereka amat sangat bergantung pada sedekah atau pemberian dari masyarakat tanpa mau melakukan upaya lain untuk memperoleh pekerjaan dan rezeki yang lebih baik dengan tidak meminta-minta. Dari sini dapat dilihat jika hak anak tidak terpenuhi sesuai dengan UNCRC maka akan meberikan dampak terhadap masyarakat luas.

## 1.4. Dampak Eksploitasi Anak Jalanan
a. Dampak fisik
Anak yang menjadi korban eksploitasi seringkali menerima kekerasan fisik. Perlakuan kasar yang mereka terima dari pelaku eksploitasi biasanya dilatarbelakangi oleh anak-anak yang menolak untuk bekerja, penghasilan yang didapatkan tidak sesuai dengan ekspetasi atau target. Kekerasan fisik yang mereka terima biasanya berupa pukulan, tamparan, cubitan, tendangan dan lain-lain. Selain kekerasan dari pelaku eksploitasi, anak jalanan di Kota Mataram juga mengalami batuk-batuk, panas demam dan beberapa penyakit lainnya karena terlalu lama berada di alam terbuka dengan cuaca tak menentu serta polusi. Gizi buruk juga tak
terhindarkan, karena anak-anak yang dieksploitasi kurang mendapat perhatian terkait makanan yang mereka konsumsi.
b. Dampak psikis
Dampak psikis adalah dampak yang cenderung tidak terlihat. Anak jalanan seringkali mendapatkan intimidasi dari orang-orang dewasa seperti Satpol PP, preman hingga orang tua. Intimidasi dari orang tua menjadi hal fatal yang dapat mengganggu psikis anak. Adanya target pendapatan membuat anak semakin merasa tertekan.
c. Dampak sosial
Kehidupan jalanan yang tidak baik cenderung membuat perilaku anak jalanan di Kota Mataram cenderung menjadi agresif dan kasar. Tindakan agresif seperti menarik baju dan memaksa untuk diberikan uang seringkali dilakukan oleh anak-anak tersebut. Perilaku tersebut sekiranya dipengaruhi oleh tekanan yang mereka dapatkan dari oknum-oknum pelaku eksploitasi. Selain itu pergaulan bebas tak dapat dihindari. Beberapa anak jalanan kedapatan minum-minuman keras, merokok hingga menggunakan obat terlarang. Banyak hal bisa terjadi pada anak jalanan, karena memang lingkungan anak jalanan tidak akan sesuai dengan umur mereka, dan kurangnya perhatian dari orang tua juga menjadi alasan mereka melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan.

## Kesimpulan
Sebagai negara yang sudah meratifikasi United Nation Convention on the Right of the Child (UNCRC) atau yang biasa dikenal juga dengan Konvensi Hak Anak (KHA) sejak lama yang dalam perkembangannya diadopsi kedalam aturan-aturan dalam pemerintah daerah, pelanggaran terhadap hak-hak anak di Indonesia masih banyak terjadi, ada banyak persoalan yang melatarbelakanginya seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) lebih tepatnya dikota Mataram. Masih banyak terjadi perilaku yang merugikan hak-hak anak itu sendiri yakni ekspolitasi anak menjadi pengemis seperti dijalan-jalan, pantai dan tempat umum lainnya, perilaku eksploitasi ini akan sangat berdampak baik pada anak itu sendiri seperti dampak fisik, psikis, dan sosial maupun kepada masyarakat umum dengan menimbulkan
keresahan bagi pengguna jalan, hal ini tentu telah melanggar ketentuan-ketentuan Konvensi Hak Anak (KHA) itu sendiri, seperti yang terdapat pada pasal 31 Ayat 1, pasal 32 Ayat 1, Pasal 28 Ayat 1 dan sebagainya. Eksploitasi anak masih marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih akan permasalahan ini, agar kasus eksploitasi anak bisa mereda dan anak-anak bisa merasakan kehidupan mereka sebagai mana kehidupan seorang anak pada usianya.

## Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik Kota  Mataram. (2020). Kemiskinan . Retrieved from https://mataramkota.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html.
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2021). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2018- 2020 . Mataram: ntb.bps.go.id. Retrieved from https://ntb.bps.go.id/indicator/6/415/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt- provinsi-ntb-menurut-kabupaten-kota.html Children’s Rights Alliance for England. (2017). Using children’s rights in homelessness policy.
Children’s Rights Alliance. (n.d.). What are Children’s Rights?
Https://Www.Childrensrights.Ie/.  Retrieved January 25, 2022, from https://www.childrensrights.ie/childrens-rights-ireland/childrens-rights- ireland#:~:text=Children’s rights include the right,protected from abuse and harm.&text=Non-discrimination means that all,situations and at all times. Convention on the Rights of the Child, UN document A/RES/44/25, 29 United Nations 38 (1989). https://www.unicef.org/child-rights- convention/convention-text Dewan Perwakilan Rakyat. (1979). Undang-Undang Republik Indonesia Tentang
Kesejahteraan Anak . Jakarta: dpr.go.id. Retrieved from https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/652.pdf
Farida, B. (2021). Anak Jalanan Makin Menjamur, Dinsos Kota Mataram Atur Strategi. Lombok Post.
116 | RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual
https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/06/03/2021/anak-jalanan- makin-menjamur-dinsos-kota-mataram-atur-strategi/ Herlina, A. (2014). Kehidupan anak jalanan di Indonesia : faktor penyebab, tatanan hidup dan kerentanan berperilaku menyimpang . Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI) Sekretariat, 5, 145–155. Humas Balai Anak Paramita Mataran. (2021). Kemensos Tuntaskan Permasalahan Sosial Anak Jalanan Melalui ATENSI . Kemensos.go.id. https://kemensos.go.id/kemensos-tuntaskan-permasalahan-sosial-anak- jalanan-melalui-atensi
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2019. Indonesia dan Hak Asasi Manusia . Retrieved From https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan- hak-asasi-manusia.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). Buku Panduan Terminilogi Perlindungan Anak dari Eksploitasi. Jakarta: kemenpppa.go.id. Retrieved from https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/f3ae0-buku-terminologi- 2019.pdf
Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2020 . Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak. Retrieved from https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia- setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak Lestari, Raissa. 2015. Implementasi konvensi Internasional tentang hak anak di indonesia (studi kasus: pelanggaran terhadap hak anak di Provinsi kepulauan Riau 2010-2015) . Skripsi. Jurusan Ilmu hubungan internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan politik. Universitas Riau.
Lismaida, & Jempa, I. K. (2017). TINDAK PIDANA MELAKUKAN
EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI SEBAGAI PENGEMIS ( Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh ). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana , 1(1), 73–84.
Noor, H. H. S. (2022). Miris, 74 dari 6.019 Anak Terlantar di Kota Mataram Harus Berhadapan dengan Hukum. Https://Indobalinews.Pikiran-Rakyat.Com/. https://indobalinews.pikiran-rakyat.com/bali-nusra/pr-883377414/miris-74- dari-6019-anak-terlantar-di-kota-mataram-harus-berhadapan-dengan- hukum
PemprovNTB. (2020). Peraturan gubernur tentang penyelnggaraan sistem perlindungan anak . Diakses 5 Oktober  2021. Dari https://jdih.ntbprov.go.id/subyek/penyelenggaraan-sistem-perlindungan- anak
Piri., M.T. 2013. “Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak
(Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).” Lex Administratum 1(2): 25–41.
Rochatun, Isti. 2011. Ekpoitasi Anak Menjadi Pengemis Dikawasan Simpang Lima Semarang . Skripsi,  Hukum Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. Universitas Negeri Semarang.
Rochatun,  I. 2011. Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan
Simpang Lima Semarang. Jurnal Hukum Kewarganegaraan . Hal. 11-14.
Sakharina, Lin, SM Noor. And Marcel Hendreapati. 2018. Konvensi Hak Anak sebagai Instrumen Penanganan Anak-Anak Korban Kekerasan dan eksploitasi. Jurnal Ilmu Hukum The Juris 53(9):1689-99.
Subhan, M. 2017. “Eksploitasi Anak Jalanan Di Pantai Amahami Kota Bima.”
Journal of Chemical Information and Modelling 53(9): 21–25. http://www.elsevier.com/locate/scp.
Tumengkol, M. R. (2016). Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin di Kelurahan
Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sanghie. Jurnal Holistik , 2. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/974- ID-eksploitasi-anak-pada-keluarga-miskin-di-kelurahan-tona-i-kecamatan- tahuna-timur.pdf
Tumengkol, M. R. (2016). Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sanghie. Jurnal Holistik , 2. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/974-
ID-eksploitasi-anak-pada-keluarga-miskin-di-kelurahan-tona-i-kecamatan- tahuna-timur.pdf
United Nation ls Human Rights. (2021). Konvensi Hak Anak. Diakses pada 6 Oktober 2021. dari https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
Yuniarti, N. (2013). Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen Dan Pengemis Di Terminal Tidar Oleh Keluarga. KOMUNITAS: International Journal of
Indonesian Society and Culture , 4(2), 210–217. https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2416
Yuniarti, Ninik. 2017. Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen dan Pengemis Di Terminal  Tidar Oleh Keluarga. Jurnal Komunitas , 4 (2), 210-2017.