Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 145-150| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH ADAT DI DESA SERANGAN DENPASAR SELATAN
I Putu Elvin Mahendra, I Made Suwitra, I Ketut Sukadana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Kedudukan Desa Adat sebagai persekutuan hukum adat mempunyai wewenang dan kewajiban untuk menguasai, mengatur dan mengurus semua tanah milik Desa Adat yang berada dalam lingkungan wilayah Desa Adat tersebut sebagai hak ulayat. Negara mengakui otonomi asli desa adat tersebut, namun pemerintah belum menerbitkan surat penunjukkan desa adat yang berbadan hukum bisa memiliki hak atas tanah. Hal ini yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum apabila ingin melakukan usaha sewa menyewa tanah adat. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  bagaimana  kewenangan  Bendesa  Adat  dalam  melakukan  sewa menyewa tanah adat, dan bagaimana penerapan sanksi bagi pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, dengan mengkaji prosedur  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  melakukan  perjanjian  sewa  menyewa  tanah  adat serta  menggunakan  pendekatan  masalah  secara  sosiologis  hukum  sosial  yang  berkaitan  dengan  norma-norma hukum baik dalam peraturan  perundang-undangan  maupun dalam awig-awig . Dalam PERDA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali mengatur mengenai tugas dan wewenang prajuru Desa Adat dalam memelihara perekonomian desa, sehingga berwewenang melakukan perbuatan hukum (perjanjian) khususnya perjanjian sewa menyewa  tanah adat asalkan  telah  memenuhi persyaratan suatu perjanjian  yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan penerapan sanksi bagi pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah  adat  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan Paruman desa  dimana  sanksinya  tersebut  dapat  diselesaikan berdasarkan hukum positif di Indonesia, yaitu melalui proses peradilan. Oleh karena itu, Bandesa Adat memiliki peran yang sangat penting dalam urusan sewa menyewa tanah adat.
Kata Kunci: Perjanjian Sewa Menyewa; Tanah Adat

## Abstract
The position of the Customary Village as a customary legal alliance has the authority and obligation to control, regulate and manage all the land belonging to the Customary Village within the Customary Village's territory as a customary right. The state recognizes the original autonomy of the customary village, but the government has not yet issued a letter designating customary villages which has legal status to have land rights. This causes legal uncertainty  if  a  lease  business  for  customary  land  is  needed  to  conduct. Based  on  this  background,  this  study aimed to reveal how the authority of the Bendesa Adat in leasing customary land, and how to apply sanctions for parties who default on the lease agreement for customary land. The method used in this study was an empirical method, by reviewing the statutory procedures that apply in making lease agreements for customary land and using a sociological problem approach to social law relating to legal norms both in legislation and in awig-awig. In PERDA Number 4 of 2019 concerning Customary Villages in Bali, it regulates the duties and authority of the Customary  Villagers  in  maintaining  the  economy  of  the  village,  so  they  have  the  authority  to  carry  out  legal actions (agreements), especially customary land lease agreements provided that they meet the requirements of an agreement stipulated in article 1320 of the Indonesian Criminal Code Civil. Whereas the application of sanctions for parties who default in the lease agreement for customary land is carried out based on the agreement of the village Paruman where the sanctions can be resolved based on positive law in Indonesia, namely through the judicial process. Therefore, Bandesa Adat has a very important role in the matter of renting traditional land.
Keywords : Lease Agreement; Customary Land

## I. PENDAHULUAN
Tanah  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  kehidupan,  masyarakat  dan  komunitas  adat  (Besse Sugiswati, 2012; Kristiyanto, 2017). Orang-orang dan komunitas hukum umum dan kehidupan mereka mempunyai ketergantungan yang tinggi pada tanah, karena tanah adalah pijakan, tempat untuk mencari
nafkah dan juga tempat di mana tempat peristirahatan terakhir setelah meninggal. Dalam ajaran Hindu dikatakan bahwa tanah adalah ibu pertiwi, oleh karena itu tanah dapat diartikan sebagai ibu dari semua makhluk hidup di alam semesta. Sebagai persekutuan hukum adat, desa adat didasarkan pada kesatuan teritorial yang berwenang dan berkewajiban menguasai tanah-tanah di desa adat di area desa adat (Zain & Siddiq, 2015). Tanah itu berwujud tanah desa, tanah laba pura, tanah ayahan desa, tanah karang desa, dimana keberadaannya desa adat yang mengikatnya (Sudantra, 2018).
Hak  sewa  yaitu  hak  seseorang  untuk  menggunakan,  mengolah,  dan  menikmati  hasil  dari kepemilikan orang lain dengan membayar sewa (Kartadimadja & Tenges, 2020; Saputri, 2015). Properti yang  bisa  disewa  meliputi  tanah  (sawah,  kebun,  sawah,  kolam)  yang  membuat  penyewa  bisa mendapatkan  keuntungan. Hak  sewa  tanah  dapat  berlaku  dengan  pembayaran  sewa  dibayar dimuka, atau  bahkan  pembayaran  sewa  balik  dengan  hasil  tanah  secara  bertahap  diperoleh  (Dahen,  2006). Mengenai hak sewa, Pasal 44 UUPA menyatakan: Seseorang atau badan hukum memiliki hak untuk menyewakan tanah jika ia memiliki hak untuk menggunakan tanah yang dimiliki oleh orang lain untuk tujuan konstruksi dengan membayar uang sewa kepada pemilik. Pembayaran sewa dapat dilakukan satu kali atau pada waktu tertentu dan bahkan sebelum atau sesudah tanah digunakan jika interpretasi pasal 44  dan  pasal  45  UUPA  menyatakan  bahwa  negara  tidak  menyewakan  tanah,  karena  negara  bukan pemilik tanah, maka berdasarkan pasal 2 ayat 4 UUPA tentang masyarakat hukum adat (Desa Adat) yang  disahkan  oleh  negara  sebagai  pelaksana  (pengelola)  atau  ini  berarti  bahwa  Desa  Adat  tidak memiliki  hak  untuk  menyewa  tanah  karena  Desa  Adat  bukan  pemilik  tanah  (untuk  sementara penunjukan  Desa  Adat  sebagai  suatu  yang  sah)  entitas  yang  memiliki  hak  untuk  memiliki  properti) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 tentang penunjukan badan hukum. Batas badan hukum,  menurut  Subekti,  adalah  badan  atau  asosiasi  yang  dapat  memiliki  hak  dan  bertindak  seperti seorang  manusia,  dan  memiliki  kekayaannya  sendiri,  dapat  dituntut  atau  dituntut  (Subekti,  1982). Dalam hubungan ini, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa badan hukum adalah suatu badan yang, selain  sebagai  individu,  juga  dianggap  mampu  bertindak  dalam  hukum  dan  juga  memiliki  hak, kewajiban dan hubungan hukum dengan orang atau badan lain (Ali, 1998).
Pemahaman  desa  adat  sekilas  sudah  masuk  kategori  badan  hukum  dan  juga  lembaga  sosial keagaman. Jika berhubungan dengan pengklasifikasian badan hukum, desa adat masuk kategori badan hukum publik, melingkupi warga desa dan wilayah yang nyata (Pribadiono, 2016). Dilihat dari tujuan sosial keagamana adalah tujuannya yang bisa dimohonkan menjadi badan hukum.
Syarat  yang  ditentukan  sebagai  badan  hukum  sudah  dipenuhi  bahkan  lebih  oleh  desa  adat (Rosyada, Warassih,  &  Herawati,  2018).  Adanya  kelebihan  dan  kekhususan  yang  dimiliki  desa  adat membuatnya sangatlah tidak mungkin untuk bubar. Negara mengakui otonomi asli desa adat, namun pemerintah belum menerbitkan surat penunjukan desa adat yang berbadan hukum bisa memiliki hak atas tanah. Hal ini yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum apabila ingin melakukan usaha sewa menyewa tanah adat.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  diuraikan  di  atas,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan mengungkap bagaimana kewenangan Bendesa Adat dalam melakukan sewa menyewa tanah adat, dan bagaimana penerapan sanksi bagi pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah adat.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  pendekatan  hukum  dengan  aspek  empiris.  Pendekatan masalah  dilakukan  secara  sosiologis  hukum  sosial,  yaitu  meliputi  aturan  perundang-undangan  yang berlaku dengan pendekatan di masyarakat. Aspek hukum empiris ini bertujuan untuk mengungkapkan fenomena  hukum  dalam  kehidupan  nyata  dalam  masyarakat.  Data  yang  sudah  dikumpulkan  dengan metode observasi dan wawancara. Kemudian data dianalisis dengan memilah-milah data yang dianggap penting  dan  dapat  memberikan  gambaran  serta  menginterpretasikan  data-data  yang  telah  terkumpul sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kewenangan Bendesa Adat dalam Melakukan Sewa Menyewa Tanah Adat
Prajuru Desa Adat Serangan diatur dalam Awig-awig Desa Pakraman Serangan Kecamatan Denpasar Selatan  Kota  Denpasar  pada Palet  3 tentang Prajuru  Pawos  10  Pepalihan  Prajuru Desa  seperti  di bawah ini:
Palet 3 indik Prajuru Pepalihan Prajuru Desa Pawos 10 Desa Pakraman serangan kaenterang/kapidabd antuk:
1. Paruman Desa
2. Sabha Desa (wali sowang-sowang banjar)
3. Kertha desa (prajuru lepas/panglingsir)
4. Prajuru luwire: ha. Bendesa na. Patajuh (parahyangan, pawongan lan palemahan) ca. Penyarikan ra. Patengen ka. Kasinoman
da. Pangremba (para kelihan banjar)
5. Sajeroning  tetimbang  ngenterang  desa  kadegang  sabha  desa,  maka  miwah  matutang  utawi muputang  wicara kadegang  kertha  desa,  sane  mawiwit  prajuru lepas  muah  panglingsir  desa, adiri maka panua saha angga muah panyarikan kaangkep antuk penyarikan desa
6. Rikala pengrestiti ring Kahyangan Desa, Bendesa miingsinggihang pamangku kahyangan tiga.
7. Munggwing  pepalihan,  ngadegang,  swadarma  muah  swadikara  saha  wusan  madeg  prajuru banjar,  sekaa  teruna  (maka  anak  anaking  banjar)  kapakusara  ring  banjar  pakraman,  utawi sekaa sowang-sowang manut pararem.
Pawos 11
Pangadegan, swadarma lan swadikara prajuru, sabha saha kertha desa:
1. Bendesa Pakraman Serangan: ha. Kaadegang malarapan pamilihan:
(1) Saking krama pangarep/muwed.
(2) Calon  kasyagayang  antuk sabha  Desa  (Saking  prajuru  lami  utawi  anyar):  sane pawikan ring sastra agama, undagi plutuk desa, kalpa tatwa (adat,  agama lan budaya Bali) saha tetap jumenek ring Desa Pakraman Serangan.
(3) Pikolih  suara  makehan  sinanggeh  Jero  Gede  Bendesa  sane  nglantur  masitkayang pangwantu
(4) Panumaya  ngayah  selami  3  warsa  sjawaning  parindik  tiyos  tur  kangkat  malih  5  warsa salanturnyane.
(5) Matur upasaksi ring pura Kahyangan Tiga lan Paibon. na. Tetegenan/swadarma prajuru
2. Prade nglaksanayang swadarma, Bendesa kapialang kengin kawalinin antuk Panyarikannyane.
3. Ngwentenang utsaha, nincapang pamargin Tri Hia kArana, pamatut wicara lan siyosan punika, sanistane ngawarsa apisan bilih-bilih langungan ring ajeng paruman desa. ca. Olih-olih Prajuru
(1) Cihna yasa swadarma riwusannyane
(2) Leluputan urunan (naur prabeya muah mamata matu)
4. Pangupeti/persen dana sane ngranjing ka desa utawi apah tigaan saking kekercen rikala wenten panauran ring kahyangan tiga.
ra. Wusan dados prajuru
(1) Sangkaning pinunas ngraga menawi sungkan-sungkanan magingsir genah ka dura desa
(2) Sangkaning panemaya
(3) Sangkanig kawusang, saantukan tan prasida ngesehin solah maprewerti
Berbicara tentang wewenang, Desa Adat sebagai komunitas hukum adat, yang membentuk unit teritorial,  memiliki  wewenang  dan  tugas  untuk  mengendalikan  semua  tanah  milik  desa  Pakraman  di dalam wilayah desa Desa Adat sebagai hak biasa, mengatur dan mengelola baik dalam bentuk tanah desa, tanah laba pura desa, tanah ayahan desa, desa desa karang.
Tanah-tanah tersebut merupakan tanah yang terikat pada Desa Adat. Tanah- tanah adat terikat pada Desa Adat karena tanah Desa Adat memiliki karakter umum, yaitu sebagai berikut (Perda Provinsi Bali, 2019).
1. Masyarakat  dan  anggota-anggotanya  dapat  menggunakan  tanah  sebagai  dasar  bagi kehidupannya.
2. Orang  bukan  warga  masyarakat  hukum  adat  tidak  dapat  menggunakan  hak  itu,  kecuali mendapatkan ijin dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
3. Orang lain yang menggunakan hak itu harus membayar sesuatu kepada masyarakat hukum adat.
4. Masyarakat hukum adat bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang terjadi di atas tanah tersebut.
5. Masyarakat hukum adat tidak boleh mengasingkan atau memindahtangankan kepada siapapun untuk selama-lamanya.
6. Masyarakat hukum adat dapat mencampuri terhadap penggunaan tanah yang telah digarap oleh anggotanya, agar dimanfaatkan secara wajar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Berdasarkan sifat umum dari hukum adat, jelas ditetapkan orang yang bukan anggota masyarakat adat tidak dapat menggunakan hak atas tanah kecuali mereka mendapatkan izin dari komunitas common law,  dan  orang  lain  yang  menggunakan  hukum  membayar  sesuatu  kepada  komunitas  hukum  adat. Struktur desa Pakraman dalam organisasinya memiliki kepala desa adat bernama Bendesa Adat atau ada juga  nama  desa Kelihan  Adat.  Untuk  desa  Pakraman  di  Denpasar,  mereka  semua  menggunakan istilah  Bendesa.  Diperkirakan  bahwa  istilah  Bendesa  berasal  dari  dua  kata  Bali,  yaitu  Banda,  yang berarti tali, dan Desa, yang juga berarti penduduk desa atau penduduk desa. Sebagai Bendesa, kepala desa Adat dipandang sebagai simbol persatuan persatuan semua warga desa yang diharapkan mampu menyatukan perasaan keluarga warga desa, baik dalam keadaan bahagia atau sedih (Surpha, 2004).
Petajuh membantu bendesa dalam bertugas. Petajuh disebut dengan prajuru yang bertugas (Perda Provinsi Bali, 2019):
1. Melaksanakan awig-awig Desa Adat;
2. Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan di Desa Adat sesuai dengan sastra agama  dan tradisi masing-masing;
3. Mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa adat;
4. Mewakili Desa Adat dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan paruman desa;
5. Mengurus dan mengatur pengelolaan harta kekayaan Desa Adat
6. Membina kerukunan umat beragama dalam wilayah Desa Adat.

## 2. Penerapan Sanksi bagi Pihak yang Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Adat
Desa Adat merupakan sebuah organisasi masyarakat hukum adat di Bali (kesatuan masyarakat hukum adat di Bali). Kepengurusannya dipimpin oleh prajuru desa pakraman , dalam hal ini diwakilkan oleh kepala  desa  yang  disebut  dengan Bendesa Adat.  Segala  bentuk  pertanggungjawaban  mengenai permasalahan yang menyangkut wilayah, harta kekayaan dan warga desa pakraman diserahkan kepada Bendesa Adat sebagai pemimpin Desa Adat. Oleh karena itu, Desa Adat merupakan sebuah lembaga atau  organisasi  yang  dapat  melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum  berkaitan  dengan  kegiatan  yang dilakukan Desa Adat dalam rangka memelihara perekonomian desa maupun di bidang lainnya.
Desa  Adat  sering  dikatakan  sebagai  subjek  hukum  (badan  hukum)  (Mulyanto,  2018; Ratmaningrum, Wairocana, & Sumerthayasa, 2016). Dikatakan sebagai subjek hukum, karena subjek hukum itu sendiri terdiri atas manusia (orang) dan badan hukum. Oleh karena itu, Desa Adat merupakan sebuah  lembaga  tradisional  (organisasi).  Dengan  demikian  Desa  Adat  dapat  disebut  sebagai  badan hukum.  Apabila  dilihat  karakteristiknya,  Desa  Adat  mempunyai  ciri-ciri  yang  sama  dengan  badan hukum,  yaitu  merupakan  suatu  perkumpulan  atau  persekutuan,  sama-sama  mempunyai  struktur (pengorganisasian) yang jelas (adanya prajuru dan pengurus Desa Adat), mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai kekayaan sendiri (kekayaan yang dimaksud adalah tanah-tanah adat milik Desa Adat seperti tanah pekarangan desa, tanah ayahan desa, tanah druwe desa dan tanah pelaba pura ). Dengan demikian  Desa  Adat  dapat  dikatakan  sebagai  bagian  dari  subjek  hukum  yaitu  badan  hukum  yang diwakilkan oleh Bendesa Adat sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga (organisasi).
Desa  Adat  dapat  melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum  yang  berkaitan  dengan  Desa  Adat apalagi untuk menunjang perekonomian desa demi keberlangsungan dari Desa Adat seperti melakukan perjanjian  jual  beli,  sewa  menyewa,  utang  piutang,  dan  yang  lainnya.  Dalam  melakukan  perbuatan
hukum  (perjanjian)  khususnya  perjanjian  sewa  menyewa  tanah  adat,  desa pakraman dalam  hal  ini diwakili oleh Bendesa Adat harus memenuhi persyaratan dari sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
Salah  satu jenis perjanjian adalah  perjanjian  sewa  menyewa  yang  dilakukan  antara pengusaha dengan Desa Adat dalam hal ini diwakilkan oleh Bendesa Adat sebagai pemimpin atau prajuru Desa Adat karena mengingat salah satu tugas Bendesa Adat dapat dilihat pada Pasal 31 huruf (g) Peraturan Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Desa  Adat  adalah  mewakili  desa  adat  dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan paruman desa adat. Dan dari perjanjian sewa menyewa yang dilakukan antara pihak pengusaha dengan Desa Adat, mengakibatkan adanya hubungan hukum karena segala bentuk perjanjian adalah sah dan mengikat bagi mereka yang mengadakan perjanjian tersebut (Pasal 1338).
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Made Sedana sebagai Bendesa Adat Desa Serangan pada hari  Senin  tanggal  12  Agustus  2019,  dia  mengatakan  bahwa  mengenai  sanksi  yang  dapat  diberikan kepada  yang  melanggar  perjanjian  khususnya  perjanjian  sewa  menyewa  tanah  adat  Bendesa,  hal  ini dapat dilakukan sesuai kesepakan paruman desa. Segala keputusan yang akan diambil harus diketahui dan  disepakati  oleh paruman desa  yakni  Desa  Serangan.  Namun  mengenai  penerapan  sanksi  yang diberikan  biasanya  dapat  diselesaikan  berdasarkan  hukum  positif  di  Indonesia,  yaitu  melalui  proses peradilan. Alasan diselesaikan berdasarkan hukum positif adalah karena menurut beliau paruman desa yakni  Desa  Serangan  telah  memiliki  kesepakatan  dalam  menyelesaikan  setiap  permasalahan  dan perkara adat. Karena segala hal yang terjadi yang ada hubungannya dengan masalah adat, paruman desa memiliki tanggung jawab yang penuh dalam mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Selanjutnya hasil kesepakatan tersebut dapat dicatatkan pada perarem desa yakni Desa Serangan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu: pertama. kewenangan Bendesa Adat dalam melakukan sewa menyewa tanah adat yang merupakan pimpinan Desa Adat, dapat melakukan perbuatan hukum. Berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan Desa Adat dalam rangka memelihara perekonomian desa, sehingga berwenang melakukan perbuatan hukum (perjanjian) khususnya perjanjian sewa menyewa tanah adat asalkan telah memenuhi persyaratan  sahnya  suatu  perjanjian  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata.  Kedua,  penerapan sanksi bagi pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah adat diberikan kepada pihak yang melanggar perjanjian tersebut berdasarkan kesepakatan paruman desa. Sanksinya juga dapat diselesaikan berdasarkan hukum positif di Indonesia yaitu melalui proses peradilan.

## 2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu disampaikan, yaitu: pertama, mekanisme  penyewaan  tanah  Desa  Adat  perlu  diatur  dalam perarem desa  untuk  dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari, dan kedua, penyelesaian sengketa penyewaan tanah adat diupayakan dengan jalan mediasi, untuk dapat mempersingkat proses atau untuk mempercepat penyelesaiannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, C. (1998). Badan Hukum (2nd ed.). Bandung: Alumni.
Besse  Sugiswati.  (2012).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Eksistensi  Masyarakat  Adat  di  Indonesia.
Perspektif , XVII (1), 31–43.  Retrieved from  https://media.neliti.com/media/publications/156594- ID-none.pdf
Dahen,  L.  D.  (2006).  Analisis  Yuridis  terhadap  Hak-Hak  atas  Tanah  yang  Berada  di  atas  Hak Pengelolaan Pelabuhan. Jurnal Ilmu Hukum , 3 (1), 119–141. https://doi.org/10.1007/978-1-4020- 5066-4_5
Kartadimadja, T. S., & Tenges, J. E. (2020). Analisis Keabsahan Kepemilikan Tanah Oleh Orang Asing di Indonesia (Studi Kasus Nomor : 9/Pt.G/2018/PN.SKB). Jurnal PALAR (Pakuan Law Review) , 06 (01), 28–52. Retrieved from https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
Kristiyanto, E. N. (2017). Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah. Rechts Vinding , 6 (2), 159–177. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/156594-ID-none.pdf
Mulyanto. (2018). Penguatan Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dari Perspectif Kajian Yuridis. Jurnal of Indonesian Adat Law (JIAL) , 2 (3), 74–104.
Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/340443009_PENGUATAN_MASYARAKAT_HUKU M_ADAT_DALAM_UNDANG- UNDANG_NOMOR_6_TAHUN_2014_TENTANG_DESA_DARI_PERSPEKTIF_KAJIAN_ YURIDIS_Mulyanto Perda Provinsi Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali . , (2019).
Pribadiono, A. (2016). Lembaga Desa Adat dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014: Antara Kemandirian  dan  Subordinasi  Pengaturan. Lex  Jurnalica , 13 (1),  10–22. Retrieved  from https://media.neliti.com/media/publications/145649-ID-lembaga-desa-adat-dalam- pembangunan-desa.pdf
Ratmaningrum, J. W., Wairocana, I., & Sumerthayasa, P. G. A. (2016). The Authority of Village Credit Union as the Subject of Liability Rights. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan , 1 (1), 188– 195. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/242134-none-88586b71.pdf Rosyada,  A.,  Warassih,  E.,  &  Herawati,  R.  (2018).  Perlindungan  Konstitusional  terhadap  Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 20 (1),
1–22. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.10021
Saputri,  A.  D.  (2015).  Perjanjian  Nominee  dalam  Kepemilikan  Tanah  Bagi  Negara  Asing  yang Berkedudukan di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 12/PDT/2014/PT.DPS).
Jurnal Repetorium , II (2), 96–104. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/213115-perjanjian-nominee-dalam-kepemilikan- tan.pdf
Subekti. (1982). Aneka Perjanjian . Bandung: Alumni.
Sudantra, I. K. (2018). Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19 .2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman. Jurnal Magister Hukum Udayana , 7 (4), 546– 564. https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04. p01 Surpha, I. W. (2004). Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali . Denpasar: Pustaka Bali Post.
Zain, M. A., & Siddiq, A. (2015). Pengakuan atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA)  Pasca  Dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa. Jurnal Penelitian  Hukum , 2 (2),  63–76.  Retrieved  from  file:///D:/RENCANA  USULAN  RISET  (SUR) NELWAN 2019/122554-ID-pengakuan-atas-kedudukan-dan-keberadaan.pdf