## DARI FANATISME KE EKSTREMISME: ILUSI, KECEMASAN, DAN TINDAKAN KEKERASAN
FROM FANATICISM TO EXTREMISM: ILLUSIONS, ANXIETY, AND ACTS OF VIOLENCE
Amanah Nurish Sekolah Kajian Stratejik dan Global Program Pascasarjana - Universitas Indonesia amnurish@gmail.com

## Abstract
This  research  paper  aims  to  describe  the  result  of  the  observation  on  how  religious  radicalism  rising  in Indonesia  that  affects  either  symbolic  or  physical  violence.  We  cannot  deny  that  the  escalation  of  extremism occurs  from  religious  phenomena  through  doctrine  that  implicates  religious  attitude  such  as  fanaticism.  The question is how religious fanaticism starts to happen? In my opinion, at least there are two evident reasons that indicate  people  are  possibly  associated  with  “symptom  of  religious  fanaticism”.  The  first  layer  is  religious education  where  teachers  including preachers  play pivotal  role  in  transforming  curriculum  and  knowledge  of religion.  Secondly,  the  role  of  media  that  becomes  daily  consumption  of  information  for  society  and  applies messages of demagogy and hate speech addressed to interreligious communities. Hence, the primary idea of this paper  tries  to  expound  how  religious  attitude  of  fanaticism  of  Indonesian  society  has  tangible  impact  that possibly supports the rising of religious extremism and religious violence such as suicide bombing.
Keywords: fanaticism, extremism, and violence.

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan hasil observasi tentang bagaimana menjamurnya gerakan radikalisme di  Indonesia  yang  berujung  pada  tindakan  kekerasan,  baik  kekerasan  simbolik  maupun  kekerasan  fisik.Sulit dipungkiri  bahwameningkatnyatindakan  ekstremisme  berawal  dari  fenomena  keagamaan  yang  berkembang dalam masyarakat melalui doktrin-doktrin keagamaan yang berujung padafanatisme. Bagaimana sikap fanatisme ini  bermula?  Setidaknya  ada  dua  faktoryang  sangat  memungkinkan  individu  atau  kelompok  masyarakat terjangkit  “penyakit  fanatisme  keagamaan”.  Pertama,  melalui  pendidikan,  tempatguru  termasuk  penceramah agama  sekaligus  kurikulum  keagamaan  memainkan  peran  signifikan  di  dalamnya.  Kedua,  melalui  media masa,ketikateks-teks berbau “demagog” atau hasutan, termasuk ujaran kebencian antar umat beragama, menjadi konsumsi  sehari-hari.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  ingin  menjelaskan  bagaimana  sikap  fanatisme  keagamaan  di Indonesia memiliki dampak serius yang berujung pada meningkatnya jumlahgerakan-gerakan ekstremisme dan menyebabkan tindakan kekerasan atas nama agama, termasuk aksi bom bunuh diri.
Kata kunci: fanatisme, ekstremisme, dan kekerasan
Pendahuluan 1
Survei  terbaru  mengenai  isu  intoleransi dan  radikalisme  yang  dilakukan  oleh  Wahid Foundation  yang  melibatkan  sedikitnya  1520 responden  menghasilkan  angka  mendekati  49% masyarakat  Muslim  Indonesia  yang  rentan  dengan sikap  intoleransi–terutama  di  kalangan  generasi milenial.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa sebagian  masyarakat  kita  masih  cenderung intoleran  terhadap  kelompok-kelompok  agama
1 http://wahidfoundation.org/index.php/public ation/detail/Intoleransi-Kaum-Muda-di-Tengah- Kebangkitan-Kelas-Menengah-Muslim-di-Perkotaan
lain. 1 Pesan  penting  dari  survei  ini  yaitu menyoroti  fenomena  keagamaan  masyarakat Indonesia yang semakin hari cenderung semakin bersifat  sektarianisme  dan  hal  itu  berdampak pada  aksi  intoleransi  hingga  aksi  kekerasan  atas nama agama.
Sementara  itu,  penelitian  terbaru  Setara Institute juga menunjukkan bahwa pada institusi pendidikan  tinggi,  dalam  hal  ini  universitas  dan institusi  lain  yang  setara,  khususnya  di  kampus- kampus  negeri,  terdapat  gejala  eksklusivisme dan  fundamentalisme  keagamaan  yang  membidik
mayoritas  mahasiswa. 2 Selain  isu-isu  tersebut, belakangan  ini  kita  juga  dikagetkan  dengan fenomena  “menjadi  syariah”  di  tingkat  sekolah- sekolah khususnya para siswa perempuan beragama  Islam  yang  berada  di  bawah  usia dewasa  ( balligh )  diwajibkan  oleh  pihak  sekolah untuk  memakai  jilbab.  Peraturan  semacam  ini terjadi  di  beberapa  Sekolah  Dasar  (SD).  Hal  itu tidak  hanya  terjadi  di  dunia  pendidikan  tetapi juga  di  dunia  industri  kuliner  (makanan), keuangan  (perbankan),  hingga  merambah  industri pariwisata.  Bahkan,  hal  yang  lebih  mengherankan lagi ada “gunung dan pantai syar’i, yakni sebuah tempat wisata yang memisahka pengunjung laki- laki dan perempuan yang bukan muhrimnya.
Dua  puluh  satu  tahun  pasca  reformasi, Indonesia  yang  mayoritas  berpenduduk  kini memiliki  “wajah  baru”.  Islamisasi  semakin tumbuh  dan  berkembang  seiring  dengan  gejolak politik sektarianisme yang harus dibayar dengan berbagai  macam  konflik  kekerasan  atas  nama agama.  Suburnya  radikalisme  terutama  pada masyarakat kelas menengah urban juga semakin meningkat  dan  fenomena  ini  menyasarinstitusi pendidikan  tempat  mayoritas  anak  usia  remaja tumbuh  berkembang  untuk  mencari  jati  dirinya. Laporan  Wahid  Foundationdi  tahun  2016 terhadap  anggota  Organisasi  Rohani  Islam (Rohis)  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  di Indonesia  menunjukkan  bahwa  60%  responden bersedia  menjalankan  misi  jihad  ke  negara- negara  yang  dilanda  konflik  agama.  Temuan tersebut  menunjukkan  bagaimana  kaum  muda menjadi  kelompok  yang  rentan  menjadi  korban indoktrinasi  kekerasan  atas  nama  agama. 3 Tentunya fakta ini sangat mengkhawatirkan bagi masa depan Indonesia.
Gerakan keagamaan pascareformasi semakin  menguat  bukan  hanya  di  tingkat  mikro tetapi  juga  di  level  makro.  Artinya,  radikalisme juga  pelan-pelan  tumbuh  subur  tidak  hanya melalui  pengaruh  doktrin  keagamaan  di  dalam keluarga  (wilayah  domestik)  tetapi  juga  di tingkat  institusi,  bahkan  birokrasi  (wilayah publik).  Hasil  riset  terakhir  Kajian  Terorisme Universitas  Indonesia  tahun  2018  menyatakan bahwa  “di  lingkungan  keluarga  yang  sudah
2 https://m.detik.com/news/berita/d- 4606304/survei-setara-institute-sebut-mahasiswa- kampus-kampus-ini-fundamentalis
3 http://wahidfoundation.org/index.php/public ation/detail/Intoleransi-Kaum-Muda-di-Tengah- Kebangkitan-Kelas-Menengah-Muslim-di-Perkotaan
terpapar  radikalisme,  satu  anggota  keluarga sangat mungkin untuk melakukan transmisi nilai- nilai  yang  radikal  terhadap  anggota  keluarga lainnya.  Proses  transmisi  tersebut  tidak  hanya didominasi  oleh  soso  kepala  keluarga,  tetapi seluruh  anggota  keluarga  dapat  berperan  dan saling  mempengaruhi”  (Zuhdi,  dkk.  2018:  181). Saat  ini  yang  terjadi  adalah  masyarakat berbondong-bondong  menyuarakan  aspirasi  politik dengan bungkus ideologi agama. Perang ideologi agama  di  panggung  politik  seringkali  berujung pada  konflik  dan  kekerasan.  Kasus  Pilgub (Ahok)  dan  kasus  seorang  pemuda  yang melakukan aksi pembacokan di Gereja Gamping, Sleman – Yogyakarta pada tahun 2018 yang lalu masih segar di ingatan kita bersama. Sayangnya, aksi-aksi  yang  mengatasnamakan  agama  justru menjadi  “senjata”  dan  alasan  klise  untuk mendorong  adanya  tindakan  kriminal  dan intoleransi  yang  makin  menguat  di  tengah masyarakat.
Nampaknya,  perlahan-lahan  kita  seperti menuju  ke  arah theocracy ,  yaitu  keadaan  ketika politik  dan  unsur  agama  saling  berkaitan. Meskipun  sebagai  negara  yang  berpegang  teguh terhadap  prinsip  Pancasila  dan  Bhineka  Tungal Ika,  tetapi  keadaan  di  Indonesia  hari  ini  sangat menampakan  adanya  politk  identitas  (dalam  hal ini  agama)  yang  digunakan  sebagai  mesin penggerak  politik  yang  cukup  signifikan.  Dari hal  itu,  kelompok-kelompok  mayoritas  lebih banyak diuntungkan dari pada kelompok minoritas. Padahal,  seperti  yang  kita  ketahui,  kelompok- kelompok  minoritas  rentan  menjadi  korban diskriminasi  agama.  Menurut  Blanz  dan  Otten (1995),  kelompok  minoritas  didefinisikan  sebagai sebuah  kelompok  yang  cenderung  dilabelkan sebagai  kelompok  yang  memiliki jumlah  sedikit dan  mengalami  tekanakan  dari  kelompok lainnya.  Definisi  kelompok  minoritas  ini  tidak hanya  terbatas  oleh  jumlah  kuantitas,  tapi kelompok  minoritas  juga  bisa  berarti  sejumlah kelompok  besar  yang  tidak  memiliki  kekuatan yang  cukup  untuk  membela  kelompoknya (Nurish,  2010;  Blanz  &  Otten,  1995).  Kaum minoritas  juga  berarti  memiliki  perbedaan  etnis, agama,  dan  bahasa  dari  penduduk  mayoritas (Nurish, 2010; Budiman, 2005: 11).
Dari  berbagai  fenomena  yang  telah  kita lihat  dan  kita  rasakan  belakangan  ini,  sikap keberagamaan  individu  atau  kelompok  masyarakat sangat  berkaitan  dengan  teori  psikoanalisis Sigmund  Frued  (1856-1939).  Menurut  teori psikoanalisis  Frued,  pengalaman  membentuk
mental seseorang  ke arah  perkembangan  halusinasi dan  delusi,  termasuk  sikap  keberagamaan  yang dibarengi dengan fanatisme  yang dapat  mendorong individu  atau  kelompok  masyarakat  untuk melakukan  aksi  kekerasan  atas  nama  agama.  Di satu  agama  diharapkan  mampu  menjadi  payung perdamaian dan persatuan, tapi di sisi lain agama bisa  menjadi  sumber  konflik  berkepanjangan. Hakikat  agama  menurut  Frued  merupakan sebuah  ilusi.  Illusi  adalah  satu  keyakinan  yang kita  pegang  dan  harus  selalu  benar.  Beberapa contohnya antara lain keyakinan seseorang untuk mengubah  ideologi  bangsa  dan  negara  menjadi ideologi  khilafah,  keyakinan  akan  masuk  surga apabila  berhasil  membunuh  orang-orang  kafir, dan  masih  banyak  lagi  analogi  yang  bisa  kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.
Jika  ditarik  benang  merahnya,  menurut pandangan  saya  ada  beberapa  tahapan  mengapa individu  atau  kelompok  masyarakat  menjadi fanatik  terhadap  agama  dan  kemudian  berujung pada  aksi  atau  perilaku  yang  berpotensi  pada kekerasan  atas  nama  agama.  Fanatisme  yang dimaksud  di  sini  adalah  keadaan  ketika  seseorang atau  sebuah  kelompok  yang  menganut  sebuah paham,  agama,  kebudayaan,  atau  apapun  itu dengan  cara  yang  berlebiham  sehingga  berakibat atau  cenderung  menimbulkan  perseteruan  hingga konflik  serius. 4 Dari  sini  bisa  disimpulkan  bahwa fanatisme  agama  adalah  sebuah  kegairahan terhadap  keyakinannya  yang  bersifat  berlebihan. Faktor-faktor  yang  mendorong  individu  atau kelompok  masyarakat  menjadi  fanatis  terhadap agama  antara  lain  adalah  doktrin,  interpretasi atau  tafsir  terhadap  kitab  suci  yang  hanya dipahami  sepenggal-sepenggal,  pengaruh  sistem sosial kultural masyarakat yang digerakkan oleh pemegang  otoritas  keagamaan,  simbol-simbol keagamaan  yang  bersifat  manipulasi,  politik kekuasaan  yang  mengatasnamakan  cita-cita keagamaan,  dan  problem  sektarianisme.  Hal tersebut merupakan serangkaian akumulasi yang berpotensi  menjadi  akar  permasalahan  di  dalam “fanatisme  yang  berujung  pada  kekerasan”. Sementara  itu,  perangkat  lunak  yang  makin menyuburkan  sikap  fanatisme  melalui  beberapa elemen  yang  di  antaranya  adalah  ideologi, media,  organisasi,  pendanaan,  dan  sebagainya. Namun  demikian,  isu  fanatisme  keagamaan hingga aksi ektremisme ini tidak hanya menyangkut ideologi  tetapi  juga  ada  relasi  gender  yang  turut
4 https://www.academia.edu/4911905/Teori_ yang_Mendasari_Fanatisme
berperan  di  dalamnya.  Problem  ektremisme sebenarnya  bukanlah  masalah  baru.  Jauh  sebelum abad  pertengahan,  peristiwa  kejahatan  dan kekerasan  yang  mengatasnamakan  agama  telah terjadi.  Jika  selama  ini  ektremisme  dianggap sebagai persoalan ancaman dan keamanan dunia, tulisan  ini  ingin  mencoba  menggunakan  sudut pandang  yang  berbeda  dengan  melihat  masalah tersebut dari sudut pandang psikoanalisis.

## Agama dan Ilusi yang Fatal
Persoalan  fanatisme  memiliki  dampak yang  rentan  pada  aksi-aksi  ekstremisme  seperti bom  bunuh  diri.  Aksi  dan  tindakan  tersebut tergolong  sebagai  kejahatan extraordinary yang tidak  hanya  melibatkan  persoalan  politik keamanan, ekonomi, media, pendidikan, hukum, HAM  maupun  ideologi  agama,  tetapi  juga melibatkan  persoalan  gender  dan  persoalan psikologi  sosial.  Di  antara  teori-teori  psikologi yang  dapat  menjelaskan  masalah  ektremisme, salah satunya adalah pandangan Freud mengenai agama yang terwakili melalui kondisi ilusi yakni sebuah  cara  pikir  manusia  yang  terkontaminasi dengan realitas dan bukti yang bias. Teori mengenai agama  dan  ilusi  yang  digagas  Sigmund  Frued seperti dalam  karyanya  yang berjudul Obsessive Action  and  Religious  Practice (1907)  menjelaskan bahwa  perilaku  masyarakat  yang  beragama cenderung  seperti  tingkah  laku  pasien  neurotiknya. Begitu  juga  dalam  karya The  Future  of  an Illusion (1961),  Freud  banyak  menyinggung bahwa agama sangat memiliki kaitan yang cukup erat dengan persoalan mentalitas manusia karena agama  adalah  produk  sosial  dan  produk  sejarah yang  dapat  mendorong  ilusi.  Alam  bawah  sadar dan  kondisi  ini  dijumpai  pada  kepribadian manusia.  Kepribadian  manusia  sebagian  besar terbentuk  karena  hadirnya  pengalaman  sedangkan pengalaman membentuk mental seseorang hingga ke  arah  perkembangan  halusinasi  termasuk dalam  sikap  keberagamaan. 5 Realitas  kehidupan keberagamaan  –  dalam  hal  ini  Islam  –  di Indonesia  tidak bisa  lepas dari sejarah berkembangnya  sektarianisme  sejak  di  masa kolonial Belanda.
Sebagai  kawasan archipelago, corak Islam di Indonesia selalu mengalami pergeseran. Hal  ini  tidak  lepas  dari  karakter  masyarakat sesuai  dengan  kondisi  geografis,  misalnya,
5 https://www.researchgate.net/publication/30 7963756_Perspektif_Freud_Tentang_Agama_Dan_I mplikasinya_Dalam_Pendidikan
kenapa  gerakan  Islam  melalui  pesantren  lebih banyak diterima di pulau Jawa dari pada di pulau Sumatera.  Selain  tumbuh  secara  organik,  Islam juga berkembang secara mekanik. Sebelum masa kolonialisme,  corak  Islam  lebih  didominasi dengan  unsur-unsur  Sufistik  (Van  Bruinessen, 1994).Namun,  wajah  Islam  yang  dulu  dan  kini telah mengalami perubahan. Hari ini pelan-pelan gelombang “syariatisasi” yang sebagian diwarnai dengan  gerakan  sektarianisme  termasuk  Salafi dan  juga  Wahabi  memiliki  kontribusi  pada semakin suburnya sikap fanatisme.
Fanatisme  dalam  konteks  yang  saya maksud  di  sini  juga  merujuk  pada  paham fundamentalisme.  Menurut  Azyumardi  Azra, karakteristik  fundamentalisme  adalah  perlawanan terhadap  modernitas,  sekularisasi  dan  tata  nilai Barat, penolakan terhadap hermeneutika- pluralisme  dan  relativisme  keberagamaan,  serta penolakan  terhadap  historis  dan  sosiologis  yang membuat  mereka  mudah  terperangkap  dalam aksi  atau  tindakan  kekerasan  (A’la,  2008;  Azra, 1996).Persoalan  fundamentalisme  sangat  terkait dengan  perasaanfrustasi  kelompok-kelompok Islam terhadap kondisi modernisme(A’la, 2008). Di  beberapa  kasus  pemilihan  kepala  daerah, misalnya,  bahkan  tokoh-tokoh  politik  lokal dengan  cukup  kuat  memperjuangkan  kebijakan publik  berbasis  kepentingan  ideologi  kelompok Islam  tertentu.  Badai  politik  Indonesia  hari  ini mempertajam  kondisi  emosi  sosial,  kecurigaan, prasangka,  serta  fragmentasi  antarumat  beragama. Hal itu sungguh nyata kita lihat dan kita rasakan ketika  peristiwa  Pilpres  pada  bulan  April  2019 yang lalu.
Problem  emosi  sosial  dalam  sikap keberagamaan  yang  dapat  memperkeruh  stabilitas dan harmoni kehidupan masyarakat seperti yang saya  singgung  sebelumnya  pada  psikoanalisis Freud,  menurut  hemat  saya  sangat  tepat  untuk melihat Islamisme di Indonesia hari ini. Berbagai demonstrasi  yang  mengatasnamakan  “Aksi  Bela Islam”  di  Monas  Jakarta,  misalnya,  menurut pandangan psikoanalisis, merupakan ilusi “Islamisme”, yakni  sebuah  gerakan  ideologi  tertentu  yang menggunakan  instrumen  emosi  sosial  melalui informasi,  doktrin-doktrin,  sekaligus  hoaks sebagai “software” untuk  memasuki  pola  pikir masyarakat  yang  “rentan”.  Masyarakat  yang “rentan”  yang  dimaksud  di  sini  adalah  orang- orang  yang  mudah  termakan  berita-berita hasutan  yang  dapat  memanipulasi  keadaan sehingga dalam kondisi tertentu seorang individu atau  kelompok  masyarakat  di  bawah alam  sadar
sangat  mungkin  terpengaruh  pada  pesan-pesan yang  telah  terekam  dalam  memori  otaknya. Begitulah  cara  kerja  doktrin.  Bahkan,  fatwa- fatwa keagamaan yang disampaikan dengan cara hasutan  seperti  ini  sangatlah  rentan  menimbulkan “kekerasan” sekaligus chaos dalam masyarakat.
Barangkali  sebagian  dari  kita  juga  telah menyaksikan  dalam  kehidupan  sehari-hari  dari media massa, secara makro masyarakat Indonesia jauh lebih “agamis” dan “Islami”. Hal ini misalnya terlihat pada hampir setiap kegiatan di  ruang  publik  selalu  mengandung  unsur-unsur ritual  keagamaan  di  dalamnya.  Seiring  dengan menjamurnya ritus-ritus keagamaan yang formal, konflik  atas  nama  agama  juga  semakin  marak terjadi.  Seperti  yang  kita  ketahui  juga  bahwa secara konstitusi Indonesia tidak bukan merupakan  negara  agama.  Namun,  persoalan agama  di  Indonesia  benar-benar  menjadi  urusan publik  dan  negara.  Hal  seperti  ini  tentunya menguntungkan  agama  dengan  jumlah  pemeluk terbanyak.
Contoh  konkret  adalah  PNPS  65  yang paling  sering  digunakan  oleh  kelompok- kelompok  agama  mayoritas  untuk  menyerang kelompok  agama  minoritas.  Dalam  tiga  tahun terakhir,  menurut  catatan  Setara  Institute  pada tahun  2016,  jumlah  konflik  meningkat  dari  236 kasus  menjadi  270  kasus.Banyaknya  jumlah bangunan  tempat  ibadah  seperti  masjid-masjid dan  musholla-musholla  baru  belum  mewakili rasa  keberagamaan  yang  saling  mewujudkan cita-cita  perdamaian  serta  toleransi  kepada sesama.  Saya  melihat  semakin  banyak  jumlah bangunan  tempat-tempat  ibadah  agama  islam justru  berbanding  lurus  dengan  meningkatnya konflik-konflik  dan  penggusuran  tempat  ibadah agama  lain,  seperti  gereja,  klenteng,  dan sebagainya.  Menurut  Dewan  Masjid  Indonesia (DMI),  setidaknya  hari  ini  tercatat  ada  800.000 masjid dan musholla di Indonesia. Hal itu artinya menurut  perhitungan  rata-rata  setiap  200  orang terdapat  satu  masjid  dan  satu  musholla  dengan jarak  tempuh  setiap  500  meter. 6 Hadirnya tempat-tempat  ibadah  dan  seremoni  keagamaan baik  di  level  keluarga,  RT,  desa,  kecamatan, hingga  tingkat  lembaga  pemerintah  pusat nampaknya  berbanding  terbalik  dengan  persoalan dan  kasus-kasus  keagamaan  yang  masih  saja pelik. Kita seperti dikondisikan dalam menyuarakan
6 https://m.gomuslim.co.id/read/news/2018/1 1/12/9545/-p-dmi-terdata-ada-800-ribu-masjid-di- indonesia-p-.html
identitas-identitas  formal  keagamaan  hingga  ke panggung politik.
Politik  identitas  memang  merupakan instrumen yang turut menyumbang pada kondisi fanatisme  dan  polarisasi  terhadap  isu-isu keagamaan  di  Indonesia.  Sebagai  negara  yang mayoritas  berpenduduk  Muslim,  Islam  dipandang tidak  hanya  sebagai  agama  tetapi  juga  sebagai komunitas  ( ummat )  yang  mempunyai  pemahaman, kepentingan,  dan  tujuan-tujuan  politik  sendiri. Sebagai  kolektivitas,  Islam  juga  merupakan kesadaran, struktur, dan mampu  melakukan aksi bersama (Kuntowijoyo, 1997: 33).Dari pendapat Kuntowijoyo  tersebut  dapat  kita  simpulkan bahwa ciri salah satu Abrahamic Religion seperti Islam  memang  tidak  bersifat  individual,  tetapi bersifat komunal ( collective ).
Aksi  keagamaan  berarti  aksi  yang bersifat  kolektif  ( collective  action ).  Sebagai sistem  penggerak  ritual,  agama  juga  memiliki potensi  sebagai  mesin  penggerak  “emosi  sosial” tempat  doktrin  dan  fatwa-fatwa  yang  tidak humanis berpengaruh besar pada sikap fanatisme hingga  tidak  jarang  dari  kelompok-kelompok ekstrem  melakukan  tindakan  kekerasan  dan merugikan keberlangsungan hidup masayrakat di sekelilingnya.  Kelompok-kelompok  ekstrem  ini sangat  yakin  dan  percaya  bahwa  tindakan kekerasan yang mereka lakukan dibenarkan oleh keyakinan  agamanya  dan  mendapatkan reward atau pahala.

## Kritik terhadap Penanggulangan “Ekstremisme”
Lebih  dari  satu  dekade  yang  lalu  kita ramai-ramai  membicarakan,  mengkaji,  meneliti, dan  menyelenggarakan  forum-forum  diskusi tentang  pluralisme,  multikulturalisme,  dan  berbagai isu  terkait  di  dalamnya.  Sementara  itu,  hari  ini kita “dikondisikan” untuk kenal istilah baru yang sedang  menjadi  isu  global.  Istilah  itu  adalah “ violent extremism ” dan turunannya yang sering kita  dengar  baik  di  forum  ilmiah  maupun  di media  massa.  Delapan  belas  tahun  yang  lalu peristiwa  bom  bunuh  diri  di  WTC  pada  11 September 2001 masih menjadi ingatan bersama dan  menjadi  momen  ketika  istilah  terorisme mulai  muncul  secara  masif.  Mantan  anggota badan  intelegen  internasional,  Marc  Sageman (2016),  pernah  menyatakan  bahwa  faktor penyebab aksi terorisme adalah agama. Meski di kalangan  para  peneliti  kulit  putih,  premis tersebut  dibantah.  Sebaliknya,  para  ahli  studi terorisme  seperti  Richard  Jackson  (2009)  dan
Jeroen  Gunning  (2009)  memiliki  pendapat bahwa  baik  orang-orang  sekuler  maupun  orang- orang  yang  beragama  tidak  memiliki  perbedaan dalam  melakukan  aksi  terorisme.  Keduanya sama-sama dapat melakukan tindakan terorisme. Lalu, bagaimana istilah ekstremisme mulai tidak asing di telinga kita sehari-hari?
Dari  sudut  pandang  etimologi,  istilah violent  extremism merupakan  sebuah  kode  pada “Islamic  terrorism” ,  yakni  aksi  terorisme  yang dilakukan  oleh  orang-orang  Islam.  Kausalitas istilah  ekstremisme  dan  terorisme  secara  tidak disadari  melahirkan  keadaan  “ moral  panic ”  dan Islamphobia di  masyarakat.  Narasi  sekaligus teori-teori tentang terorisme berkembang melalui ingatan  bersama  ( collective  memory )  atas berbagai  peristiwa  bom  bunuh  diri.Walaupun demikian,  penggunaan  istilah violent  extremism sering  kita  pakai  belakangan  ini  dalam mendefinisikan  kelompok-kelompok  ideologi tertentu.  Dampak  dari  istilah  tersebut  salah satunya  adalah stereotyping yang  berujung  pada prasangka.  Di  sisi  lain  bentuk  prasangka mengakibatkan  kekerasan  verbal  dan  bermula dari  penggunaan  bahasa  yang  kurang  tepat. Meminjam  istilah  Chomsky  (1928)  bahwa  bahasa adalah  hal  penting  karena  sangat  membantu kehidupan  dan  memiliki  peran  dominan  dalam aktivitas  sosial,  kebudayaan,  sekaligus  keagamaan. Bahasa  mewakili  serta  menentukan  ketiga komponen tersebut.
Bahasa  atau  istilah  yang  mudah  dipahami berimplikasi  pada  nilai,  budaya,  dan  tindakan pada  suatu  masyarakat.  Clifford  Geertz,  mengenai “diskursus  nilai”  dari  sudut  pandang  antropologi, menjelaskan  bahwa  tindakan  masyarakat  selain dipengaruhi  oleh  simbol-simbol  kebudayaan  juga dipengaruhi  oleh  sistem  nilai  (Geertz,  2013; Handler, 2003; Geertz, 1973). Bahasa dan istilah yang memiliki nilai ( value ) menentukan manusia untuk  berkehendak.  Sebuah  tindakan  akan  terus berjalan  berdasarkan  nilai-nilai  yang  sudah dipercaya sebagai “makna” yang memiliki konteks. Analogi  ini  mendeskripsikan  sebagian  besar orang  melakukan  sesuatu  tindakan  karena meyakini  muatan  “nilai”  dan  “makna”  yang  ada di dalam bahasa. Begitu juga dalam menanggulangi persoalan “radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.” Ketiga  istilah  tersebut  menurut  saya  cenderung menimbulkan  dan  menciptakan  masalah  baru yang lebih kompleks dan sarat neo violent dalam bentuk yang berbeda.
Menurut  opini  saya,  PVE  ( Preventing Violent  Extremism )  dan  CVE  ( Counter  Violent Extremism ) belum menyentuh “nilai” dan “makna” secara  sistemik  dan  transparan  sehingga  program- program tersebut “terkesan menghambur-hamburkan” anggaran  dan  kurang  “tepat  sasaran”.  Logika “makna  dan  nilai”  atas  istilah  PVE  dan  CVE ibarat  “iklan  sabun”  di  podium-podium  seminar yang  lewat  begitu  saja.Anasir  dalam  PVE  dan CVEsendiri belum mampu menjadi jawaban atas kegelisahan  kita  menghadapi  “radikalisme”  dalam konteks  masyarakat  lokal.  Masalah  ekstremisme selalu  dipandang  sebagai  persoalan  agama  dan geopolitik.  Kita  lupa  bahwa  di  balik  itu  ada persoalan  budaya  ( culture ).  Individu  atau kelompok  yang  masuk dalam jaringan terorisme tercerabut  dari  akar  budayanya  ( uprooted culture ).
Program-program  yang  ada  dalam  PVE dan  CVE  yang  saya  lihat  lebih  banyak menekankan  pendekatan  strukturalisme  dari pada  pendekatan  fungsionalisme.  Masyarakat  di level grass  root yang  terlibat  langsung  dalam arus  radikalisme  diperlakukan  dan  dipandang sebagai  objek . Mayarakat  sipil  tidak  banyak diberi  kesempatan  serta  kepercayaan  untuk menyelesaikan  akar  permasalahan  radikalisme dan  ekstremisme  sehingga  penanganan violent extremism terkesan  “eksklusif”  yang  terkesan hanya  bisa  ditangani  oleh  kelompok-kelompok elit.  PVE  dan  CVE  dikemas  berdasarkan perspektif  politik  keamanan  dari  pada  sebagai perspektif  sosilinguistik  maupun  sosial  budaya. Mereka  yang  didefiniskan  sebagai  kelompok “radikalisme  dan  ekstremisme”  pada  umumnya memiliki  strategi  bahasa  dan  istilah-istilah  yang lebih soft dalam  aktifitas  keagamaan  mereka. Pendekatan  sosiolinguistik  yang  mereka  pakai lebih  mudah  dipahami  secara  kontekstual  baik “makna” maupun “nilainya” oleh para pengikutnya.
Menurut  opini  saya,  ada  akar  persoalan yang paling fundamental dalam menghadapi arus radikalisme  dan  ekstremisme,  yaitu  persoalan bahasa  ketika  istilah-istilah  yang  kita  gunakan bersifat  maskulin  dan  mengandung “neo- violence” . Padahal, individu atau kelompok yang masuk dalam jaringan “radikalisme dan ekstremisme” belum tentu menyadari bahwa mereka memiliki  watak  dan  tindakan  keberagamaan secara “brutal”.Pada umumnya kelompok-kelompok radikal dan ekstremis lebih suka memakai istilah “jihad”,  “syahid”,  “jannah ”,  dan  sebagainya yang  memiliki  konotasi  positif  sehingga  dalam melakukan  aksi  kekerasan  tidak  diliputi  rasa
bersalah–perasaan  yang  ada  malah  kebanggan dan paripurna dalam imajinasi mereka.
Tangan-tangan  lembaga  sponsor  dan donor  internasional  yang  perhatianterhadap  isu radikalisme,  ekstremisme,  dan  terorisme  semakin memperkuat kampanye PVE dan CVE. Lembaga-lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM), universitas, organisasi sosial keagamaan maupun instansi pemerintahan saling bekerja sama untuk mengkaji,  meneliti,  dan  mendorong  lahirnya teori-teori  baru  tentang violent  extremism . Berbagai  macam  dana  hibah,  kegiatan  riset,  dan program-program  deradikalisasi  digelontorkan dengan  nilai  yang  cukup  besar.  Puncaknya  pada tahun  2015  yang  lalu  berberapa  lembaga internasional  termasuk  PBB  (Persatuan  Bangsa- Bangsa)  dan  pemerintahan  Australia  telah menyepakati  perjanjian  bilateral  dengan  Indonesia untuk  bersama-sama  membasmi  ekstremisme dan  terorisme.  Di  antaranya  lembaga Australia Indonesia  Partnership  for  Justice (AIPJ)  yang menggelontorkan dana sebesar 40 juta dollar dan belum  lagi  bantuan  dari  lembaga  internasional lainnya  untuk  proyek  PVE  dan  CVE  di Indonesia.Namun, lagi-lagi manifestasi PVEatau CVE  lebih  merujuk  pada  perspektif  keamanan internasional  daripada  kepentingan  dan  cita-cita perdamaian  yang  relevan  dengan  nilai-nilai HAM  secara  universal.  Melalui  panggung- panggung  diskusi  yang  “fana”,  PVE  ataupun CVE  malah  menyebabkan  kerentanan  dan menjadi  “mala  petaka”  baru  yang  lebih  mahal ongkosnya.  Jika  tujuan  PVEdan  CVE  tidak diiringi  dengan  tiga  spirit  utama transparency , equity, dan equality, secara tidak sadar kita telah ikut  terjebak  dalam  politik labelling dan kategorisasi  atas  radikalisme,  ekstremisme,  dan terorisme  dengan  standar  yang  kaku.  Kadang dengan  mudahnya  kita  menjustifikasi  “radikalisme dan  ekstremisme”  yang  dialamatkan  pada  individu atau kelompok yang belum tentu menjadi bagian dari  jaringan  terorisme.  Akibatnya  konflik  sipil dan isu intoleransi keagamaan akan terus terjadi.

## Agama, Media, dan Sumber “Kecemasan”
Dulu  di  masa  sebelum  era  reformasi, agama  memiliki  jarak  yang  jauhdari  media. Ketika  itu,  rezim  Orde  Baru  memang  memiliki kontrol  yang  ketat  terhadap  kebebasan  media dalam menyuarakan isu-isu keagamaan. Namun, pascareformasi,  peran  agama  dan  media  sudah tidak  bisa  dipisahkan  satu  sama  lain.  Menurut Winston,  gerakan  dan  organisasi  keagamaan harus berjuang di satu sisibagaimana memanfaatkan
motivasi peran media,tetapi di sisi lain ketakutan kehilangan  kontrol  terhadap  efek  media  itu sendiri  (Hoover,  2002).  Kini  peran  agama  dan media  mengalami  transformasi  dan  saling berkelindan.  Agama  dan  media  mengekspos berbagai  aspek,  mulai  dari  spektrum  ritual, seremoni, tradisi, simbol, teologi, hingga urusan politik.  Menyatunya  agama  dan  media  tesebut menjadikanurusan  agama  secara  global  semakin hadir  di  ruang  publik  (Hoover,  2002).Terlebih setelah lahirnya media sosialtempat semua orang bisa  mengoperasikan  dan  dengan  sesuka  hati menyajikan maupun mengkonsumi isu-isu keagamaan  lewat  media  sosial.  Jika  Karl  Marx (1818-1883)  pernah  menyatakan  bahwa“agama itu  candu”,  kini  selain  agama,media  sosial  juga bisa  dimaknai  sebagai  sesuatu  yang  memabukkan alias candu.Tahun 2010 yang lalu,Majelis Ulama Indonesia  (MUI)  pernah  mengeluarkan  wacana yang  kontroversial  mengenai  rencanafatwa tentang facebook dan  situs  jejaring  media  sosial lainnya untuk dihukumi haram termasuk twitter . Alasan  di  balik  pelarangan  tersebut  adalah  karena penggunaannya  lebih  banyak  mengandung mudharat (hal-hal  yang  dapat  merugikan  dan tidak  mendatangkan  manfaat).  Namun,  pada tahun  2017  yang  lalu  akhirnya  fatwa  MUI kembali  hadir  untuk  merespon  dunia  virtual seperti facebook dan  media  sosial  lainnya.Salah satu  di  antaranya  adalah  fatwa  mengenai penyebaran  hoaks  termasuk  memproduksi  atau menyebarkan  informasi  yang  bertujuan  untuk membenarkan  yang  salah  untuk  menyalahkan yang benar adalah haram hukumnya. 7 Dalam hal ini,  menurut  saya  fatwa  MUI  tersebut  bersifat objektif  karena  faktanya  media-media online terutama  seringkali  menjadi  salah  satu  sumber informasi  yang  memicu  terhadap  sikap  dan tindakan intoleransi.
Sikap  intoleransi  semakin  terbuka  dan mudah ditemukan lewat jejak-jejak media online atau  jejaring  sosial,  seperti facebook,  twitter, instagram ,  dan  sebagainya.  Namun  sayangnya, agama  belum  memiliki  kaidah  yang  simultan mengenai kehidupan virtual. Meskipun di Indonesia ada Undang-Undang ITE, tetapi belum ada fikih yang  secara  eksplisit  berbicara  tentang  internet dan  bagaimana  manusia  harus  bertindak  di dalam  dunia  maya  dengan  cara  yang  sangat spesifik.  Karena  itu,  pembunuhan  karakter,
7 https://m/detik.com/news/berita/d- 3520804/mui-keluarkan-fatwa-penggunaan-medsos- apa-saja-yang-diharamkan
pelanggaran  identitas,  kekerasan,  dan  bahkan agresi  terhadap  kelompok-kelompok  agama menjadi konsumsi informasi sehari-hari. Di level ini,  kelompok-kelompok  fanatisme  keagamaan seringkali  menggunakan  media  sebagai  jargon sekaligus alat penyebaran ideologi mereka untuk menyedot follower –yang  biasanya  menyasar generasi milenial.
Selain  itu,  internet  dan  media  sosial  di kalangan kelompok-kelompok ekstremisme digunakan untuk  merekrut  individu  atau  kelompok-kelompok tertentu  serta  sebagai  alat  promosi  ideologi mereka.  Hal  tersebut  contohnya  dilakukan  oleh jaringan ISIS. Propaganda online dalam jaringan ISIS melalui media sosial sebagai alat perekrutan anggota  sangat  kuat.  Tujuan  dari  propaganda dalam  konteks  platform  digitaladalah  untuk menciptakan chaos di  dunia  siber  sehingga berakibat  pada  dunia  nyata.  Sedikitnya,  di  Asia Tenggara  ada  sekitar  3000  situs online jaringan ISIS,  bahkan  lebih  dari  70%  ada  di  Indonesia. 8 Konten-konten  di  media online yang  syarat dengan  isu  dan  informasi  keagamaan  semakin hari  semakin  diminati  serta  dipuja-puja  oleh masyarakat  yang  “haus  pengetahuan”.  Kelompok- kelompok  radikal  memanfaatkan  peluang  ini untuk  tujuan  jihad  melalui  media  sosial.  Di dalam organisasi kelompok-kelompok ekstremis, peran  dan  pengaruh  dunia  siber  sangat signifikan.  Salah  satunya  lewat  media  sosial, website jaringan-jaringan  organisasi  ideologi kelompok ekstremisme, aplikasi gameonline , dan sebagainya  (Parekh,  2018).  Hampir  dipastikan jaringan-jaringan  mereka  selain  didoktrin  untuk menguasai  operasional  senjata,  mereka  juga didoktrin untuk menguasai dunia IT-siber.
Dunia internet atau dunia online menjadi arus  informasi  yang  memiliki  peran  penting untuk  membangun  pilar-pilar  ideologi  atas konten  sekaligus  narasi  agama  dan  politik  yang mengkonstruksi  fanatisme  bahkan  fetisisme– termasuk  memuja-muja  tokoh  agama  tak  peduli apakah  konten  dakwahnya  memihak  pada kepentingan  populis  atau  humanis.  Dalam masyarakat  digital,  warganet  umumnya  tidak mementingkan  kevalidan  dan  kebenaran  informasi- informasi yang ada tetapi lebih pada ikatan sosial bersama  sesuai  dengan  selera  komunikasi  yang dibangun  (Bakardjieva,  2005) . Bagi  warganet yang  paling  penting  bukan  ikatan  komunitas, tetapi  selera  sebagai  instrumen  interaksi.Citra
8 http://time.com/4181557/jakarta-terrorist- attacks-indonesia-isis/
dan imaji seorang tokoh sangat diatur sedemikian  rupa  supaya  memenuhi  hasrat  para follower (umat online ) dalam rangka memanipulasi pengetahuan dan informasi mengenai keagamaan  sesuai  selera  pihak  “pemegang kendali” media tersebut.
Sementara  itu,  informasi  dan  pengetahuan yang  telah  diserap  dan  dikonsumsi  melalui media-media  berimplikasi  pada  cara  berpikir, pemahaman,  persepsi,  sekaligus  tindakan  di dunia  nyata  masyarakat.  Jarak  antara  dunia online dan offline mengalami  kekaburan  jika menyangkut  soal  isu  dan  ideologi  keagamaan. Contoh  yang  konkret  adalah  Pemilu.  Dalam pemilu, media sering kali meliput afiliasi agama, hubungan  dengan  para  tokoh  agama  terkemuka, dan  pandangan  umum  mengenai  isu-isu  penting bagi  kelompok  agama  tertentu  dari  para kandidat.  Setali  tiga  uang,  isu  agama  juga  laku dalam  pemilihan  umum  di  Indonesia,  baik pemilu  legislatif,  maupun  pemilu  presiden.  Di media  sosial  maupun  media mainstream, isu agama  sangat  banyak  menjadi  topik  berita  guna mempengaruhi  preferensi  dan  pilihan  politik masyarakat. Kampanye negatif ( negative campaign) melalui  media  sosial  seperti Facebook dan Twitter yang bernada SARA (Suku, Agama, Ras, dan  Antargolongan)  juga  sangat  mengemuka. Bahkan,  para  pemimpin  dan  kelompok-kelompok elit  agama  secara  terang-terangan  menjadi pendukung  melalui  media  sosial.  Harus  diakui, agama dan media memang menjadi mesin politik yang  sangat  efektif  di  era post-truth seperti sekarang ini.
Selain bersifat instan,diskursus agama di dunia  siberjuga  bersifat  tidak  mengikat  antara hubungan  “subjek”  atau  “objek”.  Prinsipnya adalah  “kebebasan”  dan  “selera”.  Agama  dalam kuasa media sudah tidak penting lagi bersandarkan  pada  “prinsip  kebenaran”.  Karena yang  paling  penting  adalah  soal “prinsip  selera” yang mampu menyedot follower-follower sebagai  jamaah  virtual.  Dalam  dimensi cyber space di  era post-truth ini,  peran  jarak  antara “benar  atau  salah”  semakin  tipis  karena informasi  yang  disampaikan,  meskipun  itu “salah”, jika disampaikan dan ditayangkan secara berulang-ulang akan  menjadi “kebenaran”.    Di  era media dan post-truth seperti sekarang ini, jumlah tayang  termasuk  jumlah follower menjadi  nilai kapital  yang  lebih  prioritas  dari  pada  “kebenaran”. Bourdie  merumuskan  teori  –  teori  kapital  ini  ke dalam  berbagai  kategori  salah  satunya  kapital agama  (Verter,  2003).  Akumulasi-akumulasi
kapital  itulah  yang  mengkonstruksi  standar “kebenaran” agama menurut media. “Benar” dan “salah”  menjadi  saling  bertabrakan  dalam  era post-truth .  Era post-truth, menurut J.A.  Llorente, merupakan  “iklim  sosial-politik  tempat  objektivitas dan  rasionalitas  membiarkan  emosi  atau  hasrat memihak  ke  keyakinan meskipun sebetulnya fakta menunjukkan  hal  yang  berbeda”  (Haryatmoko, 2017 ). Kenapa  muncul post-truth ?  Karena  media lebih  menekankan  sensasi  sehingga  hanya  berita baru,  spektakuler,  dan  sensasionallah  yang  layak disebut worth news . Kecenderungan ini menyuburkan perkembangan hoaks (Haryatmoko, 2017).
Agama  dan  media  sama-sama  memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan nyaris sulit  dipisahkan  satu  sama  lain  sebetulnya kurang  efektif  di  dalam  mengendalikan  konflik. Malah,  yang  seringkali  terjadi,  keduanya menjadi  faktor  pemicu  konflik.  Selain  sebagai mesin  komunikasi  sosial,  politik,  ekonomi,  dan budaya,  peran  agama  dan  media  sangat signifikan  terhadap  psikologi  sosial  yang  dapat menyentuh  emosi  dan  perasaan  siapapun  yang “terhanyut”  di  dalamnya.Faktor  pendidikan,  kelas sosial,  ekonomi,  gender,  dan  geografis  bisa menjadi  salah  satu  indikator  penting  untuk melacak  bagaimana  individu  atau  kelompok masyarakat  ikut  “terpapar”  oleh  arus  fanatisme dan ekstremisme. Kondisi seperti ini secara tidak langsung dan secara tidak sadar dapat menimbulkan efek “kecemasan”. Kondisi “kecemasan” ini bisa menjangkiti siapa saja dan dari golongan apa  saja,  baik  bagi  kelompok  masyarakat fanatisme  itu  sendiri  maupun  kelompok  masyarakat yang anti fanatisme.
Lalu,  kenapa  “kecemasan”  itu  bisa terjadi?Pada  dasarnya  manusia  ingin  mencari “kebenaran”.  Bagi  orang-orang  yang  terpapar radikalisme  dan  ekstremisme,  perasaan  merasa “benar”  menjadi  gejala  awal  ketika  dirasa  ada yang  menghalangi  proses  pencarian  “kebenaran”, maka  akan  muncul  perasaan  “cemas”.Tak  heran jika  mereka  (kelompok-kelompok  radikal  dan ekstremis)  selalu  ingin  menguasai  “medan” media  untuk  menjaring  pengikut  dan  merekrut anggota dalam organisasi mereka.
Cara  kerja penyebaran ideologi  kelompok- kelompok  radikal  dan  ekstremis  memanfaatkan media  sebagai  rasi  seperti  halnya  dalam  teori marketing–ketika  peran  pelaku  memiliki  target- target  tertentu  untuk  menyebarkan  ajaran  dan ideologinya.  Jika  berhasil,  yang  ada  dalam bayangan dan keyakinan mereka adalah
memperoleh reward atau  pahala.  Namun  juga sebaliknya,  apabila  tidak  berhasil,  yang  ada dalam  pikiran  serta  keyakinan  mereka  adalah perasaan bersalah. Keberhasilan dalam menyampaikan dakwah bagi kelompok ini merupakan “kepuasan” sebagai wujud “kesetiaan” terhadap keyakinannya, tetapi  juga  berpotensi  pada  tindakan  kekerasan. Keadaan  dan  kondisi  tersebut  yang  disebut  oleh Freud  sebagai  fenomena  ilusi  dalam  agama– “salah”  atau  “benar”  bukan  menjadi  ukuran tetapi  “hasrat”  dan  imajinasi  yang  menjadi gairahnya  (Dicenso,  1999;  Freud,  1961).  Selain itu, dalam kondisi “kecemasan”,seorang individu atau  kelompok  masyarakat  sangat  rentan  dan terjebak terpengaruh dalam kelompok-kelompok radikal dan ekstremisme.

## Penutup
Setelah  memaparkan  hasil  analisis,  baik secara  teoritis  maupun  suguhan  data-data  yang ada,bisa  ditarik  simpulan  bahwa  tantangan  kita hari ini bukan lagi persoalan dikotomi “timur dan barat”  seperti  dalam  teori  Samuel  Huntington (1927-2008) tentang karya maestronya mengenai “Benturan  Peradaban”.  Namun,  menurut  opini saya,ada  benang  merah  lain  yang  menjadi tantangan  kita  bersama,  yakni  “benturan  ideologi”. ”Benturan  ideologi”  yang  mendasari  kelompok- kelompok  radikal  dan  ektrimis  untuk  “merebut hati” individu atau kelompok masyarakat masuk ke  dalam  golongannya.  Melalui  bungkus  dan kedok  agama,  “benturan  ideologi”  ini  bisa menjadi  ancaman  yang  cukup  serius  dan  dapat meracuni  cara  berpikir  termasuk  cara  bertindak individu  atau  kelompok  masyarakat. Pertama , melalui pendidikan, “benturan ideologi” ini terus menerus  diajarkan  kepada  generasi-generasi muda. Kedua , melalui media, “benturan ideologi”  terus  menerus  dikampanyekan  secara berulang-ulang  sehingga  hal  tersebut  diyakini sebagai  “kebenaran”  yang  layak  dijadikan tuntunan. Sikap fanatisme itu lahir dari dua arah tersebut  yang  keduanya  memang  menjadi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari saat ini. Terlepas  dari  itu  semua,  maka  cara  ideal  untuk menghadapi tantangan “fanatisme dan ekstremisme” ini  menurut  saya  adalah  mereformasi  sistem pendidikan  termasuk  kriteria  kurikulum  dan penyedian training-training pendidikan  yang berbasis  pluralisme  dan  humanisme  dengan perspektif local wisdom . Selain pendidikan, diperlukan juga  pendampingan  terhadap  media-media  di dalam  menyajikan  berita  dan  informasi  yang mendukung  upaya  pembendungan  terhadap
persoalan  fanatisme  dan  ekstremisme.  Hal  itu diharapkan  bisa  mengurangi  pengaruh  terhadap “benturan  ideologi”.  Saya  kira,  untuk  memulai itu  diperlukan  strategi  kebijakan  publik  dan adanya  andil  semua  pihak  termasuk  elemen masyarakat  untuk  bersama  menghadapi  persoalan fanatisme  dan  berbagai  bentuk  kekerasan  yang mengatasnamakan agama.

## Daftar Pustaka
A’la,  A.  (2008). Genealogi  Radikalisme Muslim Nusantara:  Akar  dan  Karakteristik Pemikiran  dan  Gerakan  Kaum  Padri dalam Perspektif Hubungan Agama dan Politik Kekuasaan . Surabaya.
Bakardjieva,  M.  (2005). Internet  Society:  The Internet in Everyday Life . London: Sage Publication.
Dicenso, J.J. (1999). The Other Freud: Religion, Culture  and  Psychoanalysis .  London: Routledge.
Freud,  S.  (1961). The  Future  of  An  Illusion .  (J. Strachey, Ed.). New York: W.W Norton Company Inc.
Geertz,  C.  (1973). The  Interpretation  Of Cultures  Selected  Essays  By  Clifford Geertz .  New  York:  Basic  Books,  Inc., Publishers.
Geertz, C. (2013). Religion as a cultural system. In Anthropological  Approaches  to  the
Study of Religion (pp. 1–46). https://doi.org/10.4324/9781315017570
Handler,  R.  (2003).  Clifford  Geertz:  Culture, custom and ethics. American Anthropologist , 105 (4),871–872.  https://doi.org/10.1525/ aa.2003.105.4.871
Hoover, S. M. et. al. (2002). Practicing Religion In  The  Age  of  The  Media:  Explorations in  Media,  Religion,  And  Culture .  (L.  S. Hoover,  Stewart  M.  and  Clark,  Ed.). New York: Columbia University Press.
Kuntowijoyo.  (1997). Identitas  Politik  Umat Islam . Yogyakarta: MATABANGSA.
Nurish,  A.  (2010). Baha’i:  A  Narrative  of Minority  Religion  In  Indonesia  Center For Religious And Cross-Cultural Studies ( CRCS ) .
Van  Bruinessen,  M.  (1994).  The  Origin  and Development of Sufi Orders (Tarekat) in
Southeast  Asia.pdf. Studia  Islamika , 1 (1),  1–24.  https://doi.org/10.15408/sdi.
v1i1.864
Verter,  B.  (2003).  Spiritual  Capital:  Theorizing Religion  with  Bourdieu  Against  Bourdieu.
Sociological Theory , 21 , 150–174.

## Sumber Internet
https://m/detik.com/news/berita/d-3520804/mui- keluarkan-fatwa-penggunaan-medsos- apa-saja-yang-diharamkan
https://m.gomuslim.co.id/read/news/2018/11/12/ 9545/-p-dmi-terdata-ada-800-ribu- masjid-di-indonesia-p-.html
https://www.researchgate.net/publication/307963 756_Perspektif_Freud_Tentang_Agama _Dan_Implikasinya_Dalam_Pendidikan.
https://www.academia.edu/4911905/Teori_yang _Mendasari_Fanatisme
http://wahidfoundation.org/index.php/publicatio
n/detail/Intoleransi-Kaum-Muda-di-
Tengah-Kebangkitan-Kelas-Menengah- Muslim-di-Perkotaan
http://wahidfoundation.org/index.php/publicatio n/detail/Intoleransi-Kaum-Muda-di- Tengah-Kebangkitan-Kelas-Menengah- Muslim-di-Perkotaan
https://m.detik.com/news/berita/d- 4606304/survei-setara-institute-sebut- mahasiswa-kampus-kampus-ini- fundamentalis
http://time.com/4181557/jakarta-terrorist- attacks-indonesia-isis/