PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 115-128 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : DoI: https://doi.org/10.33751/palar.v8i4

## ASPEK HUKUM PERDATA RAHASIA BANK BERKAITAN DENGAN REFERENSI DATA NASABAH BANK KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI
(DITELITI DI BANK MUAMALAT KANTOR CABANG BENGKULU CURUP)
Lindryani Sjofjan*, Herli Antoni**, Eka Ardianto***, Dinda Aurora Charina****. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143
E-Mail: winlins@gmail.com, herli.antoni@unpak.ac.id, ekaardianto.iskandar@gmail.com Naskah diterima : 01/11/2022, revisi : 27/11/2022, disetujui :07/11/2022.

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  membahas  mengenai  aspek  hukum  perdata  rahasia  bank berkaitan dengan referensi data nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup. Pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  adanya  beberapa  nasabah  yang mengeluhkan  tentang  perusahaan  asuransi  yang  terus  menghubungi  nasabah  untuk menawarkan  produk  asuransinya. Hal  ini  menimbulkan  ketidaknyamanan  dari  nasabah karena  nasabah  merasa  bahwasanya  bank  tidak  mampu  untuk  melindungi  data  pribadi nasabahnya,  dan  telah  melakukan  hal  yang  tidak  sesuai  dengan  aspek  hukum  perdata. Dimana  data  pribadi  nasabah  merupakan  rahasia  bank  yang  harus  dilindungi  karena merupakan hak nasabah untuk dilindungi rahasianya sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang yang harus dipatuhi serta dijunjung tinggi oleh  lembaga perbankan dan tidak bisa disebarluaskan tanpa persetujuan dari nasabah sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup mereferensikan data nasabahnya kepada pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan bank yang dalam hal  ini  adalah  perusahaan  asuransi  dan  bagaimana  proses  perusahaan  asuransi menawarkan produknya ke nasabah Bank Muamalat. Serta bagaimana upaya penyelesain yang  dilakukan  Bank  Muamalat  Kantor  Cabang  Bengkulu  Curup  menghadapi  keluhan nasabahnya. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan menganalisis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan yang berasal dari Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup. Hasil dari wawancara menunjukan bahwa saat ini di Bank Muamalat ketika melakukan pembukaan rekening nasabah akan terlebih dahulu  diminta  persetujuan  apakah  data  pribadi  yang  nasabah  serahkan  boleh diinformasikan  dengan  pihak  lain  yang  bekerjasama  dengan  bank  atau  tidak.  Dan  bagi perusahaan  asuransi  yang  bekerjasama  dengan  Bank  Muamalat  harus  berkoordinasi terlebih  dahulu  kepada  Bank  Muamalat  dalam  melakukan  penawaran  produknya  ke nasabah Bank Muamalat.
kata kunci: Aspek Hukum Perdata, Rahasia Bank, Perusahaan Asuransi.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 115-128 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : DoI: https://doi.org/10.33751/palar.v8i4

## Abstract
The purpose of this research is to discuss the aspects of bank secrecy civil law relating to customer data references at Bank Muamalat Curup Bengkulu Branch Office. The main problem  in  this  study  is  that  there  are  several  customers  who  complain  that  insurance companies continue to contact customers to offer their insurance products. This creates inconvenience for customers because customers feel that banks are unable to protect their customers' personal data, and have done things that are inconsistent with aspects of civil law. Where the customer's personal data is a bank secret that must be protected because it is the customer's right to keep its secrets in accordance with what has been regulated by law which must be obeyed and upheld by banking institutions and cannot be disseminated without the approval of the Bank. own customers. This study aims to determine the process of Bank Muamalat Curup Bengkulu Branch Office referring customer data to third parties who work with banks, in this case insurance companies, and how insurance companies offer their products to Bank Muamalat customers. As well as the settlement efforts made by Bank Muamalat  Curup  Bengkulu  Branch  Office  in  handling  customer  complaints.  The  method used  is  descriptive  analysis,  by  analyzing  data  obtained  from  observations,  interviews, documents and records originating from Bank Muamalat Curup Bengkulu Branch Office. The  results  of  the  interviews  show  that  currently  at  Bank  Muamalat  when  opening  a customer's account, they are first asked for their consent whether the personal data that can be submitted by the customer can be shared with other parties who work with the bank or not. And insurance companies that cooperate with Bank Muamalat must coordinate with Bank Muamalat in advance in offering their products to Bank Muamalat customers.
keywords: Aspects of Civil Law, Bank Confidentiality, Insurance Companies .

## A. Pendahuluan
Perbankan memiliki peranan yang sangat penting  dalam mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan:
“Perbankan  Indonesia  bertujuan  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan,  pertumbuhan  ekonomi  dan  stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.
Oleh  sebab  itu  lembaga  perbankan  mempunyai  peran  yang  strategis,  karena  bank mempunyai  fungsi  menghimpun  dana  dari  masyarakat,  memberi  kemudahan  masyarakat dalam  menjalankan  aktivitas  dalam  hal  keuangan  seperti  menerima  simpanan  uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.
Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 28 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, rahasia bank  adalah: “segala
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 115-128 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : DoI: https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
sesuatu  yang  berhubungan  dengan  keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan  dan simpanannya.”
Ketentuan  mengenai  rahasia  bank  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  bagi nasabah  penyimpan  dan  simpanannya  maupun  bagi  kepentingan  bank  itu  sendiri,  sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak memercayai bank di mana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  untuk  melindungi  kepentingan nasabahnya. 1
Terkait dengan rahasia bank sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Bank Muamalat sebagai salah satu bank umum di Indonesia, yang mulai beroperasi pada 1 Mei 1992, atau 27 Syawal  1412  H.  Bank  Muamalat  saat  ini  telah  bekerja  sama  dengan  beberapa  lembaga keuangan.  Kerja  sama  tersebut  demi  meningkatkan  produk  serta  layanan  kepada  nasabah. Salah satunya kerja sama dengan pihak lembaga asuransi seperti kerja sama Bank Muamalat Indonesia  dengan  Asuransi  Jiwa  Manulife  Indonesia  sebagai  strategi  untuk  memasarkan produk-produk bancassurance . 2 Melalui kerja sama tersebut, nasabah Bank Muamalat dapat memperoleh produk asuransi jiwa yang berbasis syariah. Dimana front liners dari kantor Bank Muamalat akan membantu mereferensikan nasabah kepada financial specialist dari Manulife Indonesia, dan juga melalui telepon yang dilakukan oleh petugas Tele Sales Officer dari Bank Muamalat.
Terkait  referensi  nasabah  yang  diberikan  pihak  Bank  Muamalat  kepada  pihak asuransi ini apabila dilihat dari aspek hukum yakni sesuai dengan Pasal 1 angka 28 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengenai rahasia bank. Dari definisi tersebut, jelas kiranya bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabahnya, kecuali demi kepentingan negara atau hukum sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 UU Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Berdasarkan uraian di atas, ini menjadi hal yang cukup menarik dan layak untuk dapat diteliti lebih jauh bagaimana pandangan analisis yuridis terhadap referensi data nasabah yang diberikan Bank Muamalat ke pihak Asuransi atau pihak lain.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan hasil penelusuran pustaka yang berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan
1 Hermansyah, Op.Cit., hlm. 132 2 Bank  Muamalat, “Produk  Asuransi/Bancanssurance  Bank  Muamalat  bekerjasama  dengan  Manulife ”, dari https://www.bankmuamalat.co.id/berita/produk-asuransi-bancanssurance-bank-muamalat-bekerjasama-dengan- manulife111 diakses pada tanggal 16 Februari 2021
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 115-128 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : DoI: https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
teori yang digunakan berdasarkan literatur yang terkait dengan topik dan yang tersedia. Dalam penelitian ini kajian pustaka berfungsi sebagai suatu hal yang membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. Selain itu kajian pustaka juga merupakan sebuah pendekatan penelitian yang diwajibkan dalam sebuah penelitian yang tujuan utamanya untuk dapat mengembangkan aspek teoritis ataupun aspek manfaat praktis. Penelitian ini termasuk penelitian  deskriptif, penelitian  deskriptif berfokus pada  penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan

## C. Pembahasan
1) Analisis Terhadap Aspek Hukum Perdata Rahasia Bank Berkaitan Dengan Referensi Data Nasabah Bank
Hubungan antara bank dengan nasabah yang dilandaskan dengan suatu perjanjian atau  kontrak,  dan  kemudian  melahirkan  adanya  hubungan  kontraktual  antara  bank dengan nasabah, didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perjanjian, salah satunya adalah “perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik”. Berdasarkan prinsip tersebutlah, bank memiliki kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah bank dan simpanannya, 3 dengan maksud untuk melindungi nasabahnya. Asas kerahasiaan bank pada hakikatnya sudah dikenal sejak pertengahan abad dan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Prinsip  kerahasiaan  bank  adalah  suatu  prinsip  yang  mengharuskan  atau mewajibkan  bank  untuk  merahasiakan  segala  sesuatu  yang  ada  hubungannya  dengan nasabah  penyimpan  yang  sudah  merupakan  kelaziman  dalam  dunia  perbankan  maka (wajib)  untuk  dirahasiakan. 4 Prinsip  kerahasiaan  bank (bank  secrecy) lahir  dan berkembang  pada  mulanya  adalah  untuk  alasan  kepentingan  bisnis  bank  sendiri,  yang memerlukan  kepercayaan masyarakat  untuk menyimpan uangnya  di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari  bank  ada  jaminan  bahwa  pengetahuan  bank  tentang  simpanan  dan  keadaan keuangan  nasabah  tidak  akan  disalahgunakan.  Karena  alasan  itu,  maka  bank  harus memegang  teguh  prinsip  rahasia  bank. 5 Apabila  simpanan  nasabah  itu  dijamin kerahasiaannya, maka akan semakin menambah kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dipilihnya, sehingga akan berefek baik pula pada peningkatan jumlah nasabah pada bank yang bersangkutan.
Prinsip kerahasiaan bank merupakan kelaziman dalam industri perbankan, karena bank  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  berbeda  dengan  usaha  perdagangan.  Bank menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kepercayaan masyarakat, dengan kepercayaan itu, masyarakat akan menyimpan dananya di bank dan menggunakan jasa bank.
3 Yunus Husein, Op. Cit., hlm. 27.
4 Ibid., hlm. 51.
5 Ibid., hlm. 30.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 115-128 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : DoI: https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
Rahasia bank atau banking secrecy dikenal di negara manapun di dunia ini yang mempunyai lembaga keuangan bank. Rahasia bank tidak bedanya dengan rahasia yang harus dipegang teguh oleh para profesional seperti dokter yang wajib merahasiakan hal- hal  yang  menyangkut  penyakit  pasiennya.  Bahkan  kalau  rahasia  yang  dimaksud  tidak dipegang  teguh  dan  dibocorkan  kepada  pihak  lain,  maka  atas  tindakan  tersebut  dapat dikenakan sanksi, baik perdata maupun pidana. 6
Prinsip  kerahasiaan  pada  bank  merupakan  prinsip  yang  sangat  penting,  hal  ini disebabkan karena perkembangan dan pertumbuhan suatu bank sangat bergantung pada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, cara bank untuk tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat yang menjadi nasabahnya adalah dengan menyimpan rahasia mengenai identitas dan segala yang berkaitan dengan nasabahnya. 7
Maka  dari  yang  telah  disampaikan  di  atas  dapat  ditarik  unsur-unsur  mengenai rahasia bank, antaralain:
1. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya;
2. Hal  tersebut  “wajib”  dirahasiakan  oleh  bank,  kecuali  termasuk  ke  dalam  kategori perkecualian  berdasarkan  prosedur    dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku;
3. Pihak  yang  dilarang  membuka  rahasia  bank  adalah  bank  sendiri  dan/atau  pihak terafiliasi, yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:
a. Anggota  dewan  komisaris,  pengawas,  direksi,  atau  kuasanya,  pejabat  atau karyawan bank yang bersangkutan;
b. Anggota  pengurus,  pengawas,  pengelola,  atau  kuasanya,  pejabat  atau  karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi terbatas pada akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; dan
d. Pihak  yang  menurut  penilaian  Bank  Indonesia  turut  serta  mempengaruhi pengelolahan  bank,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  pemegang  saham  dan keluarganya,  keluarga  komisaris,  keluarga  pengawas,  keluarga  direksi  dan keluarga pengurus. 8
Mengenai  rahasia  bank  dapat  ditemukan  dalam  ketentuan  Pasal  40  ayat  (1)  UU Perbankan yang menyebutkan bahwa ketentuan rahasia bank penerapannnya dikecualikan dalam  hal  sebagaiamana  di  maksud  Pasal  41,  41A,  42,  43,Pasal  44  dan  Pasal  44A  UU Perbankan, kata “kecuali” diartikan sebagai pembatasan terhadap berlakunya rahasia bank.
6 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional , ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 35.
7 Fitriah  Faisal,  “Pengaruh  Prinsip  Kerahasiaan  Bank  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang”.    Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law , Vol 3 No, 2018,  hlm. 36.
8 Munir Fundy, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 95
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 115-128 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : DoI: https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
Mengenai  keterangan  yang  disebutkan  dalam  pasal-pasal  tadi  bank  boleh  tidak merahasiakannya (boleh mengungkapkannya).
Oleh  karena  itu,  alasan  yang  kedua  sesuai  dengan  teori  perlindungan  hukum bahwasanya  nasabah  memiliki  hak  untuk  dapat  dijaga  kepentingannya  terkait  hak  nya sebagai  seorang  nasabah.  Pelanggaran  kewajiban  rahasia  bank  dengan  membuka  data nasabah kepada pihak yang tidak berkepentingan merupakan pelanggaran terhadap hak nasabah. Hak nasabah atas kerahasiaan data pribadi merupakan hak yang dilindungi oleh hukum  atas  dasar  perjanjian  penyimpanan  dana  dengan  bank  dan  Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
Menurut Bambang Setioprodjo, secara filosofi kewajiban bank dalam memegang rahasia  keuangan  nasabah  atau  perlindungan  atas  kerahasiaan  keuangan  nasabah didasarkan kepada:
1. Hak setiap orang atau badan untuk tidak dicampuri atas masalah yang bersifat pribadi (personal privacy); 9
2. Hak yang timbul dari perikatan  antara bank  dan  nasabahnya, dalam  kaitan ini bank berfungsi sebagai kuasa dari nasabahnya dan dengan itikad baik wajib melindungi data nasabahnya; 10
3. Atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa berdasarkan fungsi utama bank dalam menghimpun  dana  dari  masyarakat,  maka  pengetahuan  bank  tentang  keadaan keuangan nasabah tidak disalahgunakan dan wajib dijaga kerahasiaannya oleh setiap bank; 11
4. Kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan; 12
5. Karakteristik kegiatan usaha bank. 13
Pelanggaran  terhadap  rahasia  bank  adalah  perbuatan  melawan  hukum. Pelanggaran rahasia bank yang diatur oleh masing-masing negara dapat dikelompokkan dalam dua kelompok. Kelompok pertama menentukan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran  perdata  ( civil  violation ).  Sedangkan  kelompok  yang  kedua  menentukan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran pidana ( criminal violation ).
Ketentuan  rahasia  bank  diperlukan  karena  perbankan  harus  melindungi nasabahnya.  Bank  yang  membocorkan  informasi  yang  dikategorikan  rahasia  bank  layak dikenakan  sanksi  berat. 14 Meskipun  begitu,  ketentuan  itu  tidaklah  bisa  kaku  serta  ketat
9 Rachmadi Usman, Op. Cit., hlm 330.
10 Ibid., 11 Ibid.,
12 Ibid.,
13 Ibid.,
14 Muhammad Djumhana ,Op. Cit., hlm. 273.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 115-128 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : DoI: https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
tanpa  pengecualian.  Ketentuan  itu  dapat  dikesampingkan  saat  kepentingan  umum (masyarakat)  tampak  bakal  dirugikan  oleh  oknum  tertentu.  Disinilah  terlihat  bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama karena kepentingan masyarakat harus dilindungi,  yaitu  perbankan  bukanlah  lembaga  yang  bisa  dijadikan  tempat  untuk penyalahgunaan kewenangan atau tempat kerjasama mereka yang melanggar hukum.
Apabila ada perjanjian antara bank dengan nasabah, maka rahasia bank bersifat kontraktual.  Sehingga  apabila  bank  memberikan  keterangan  tentang  keadaan  uang nasabahnya, bank dapat digugat oleh nasabahnya berdasarkan alasan wanprestasi (cidera janji). Sebaliknya, meskipun tidak ada  perjanjian antara bank dan  nasabah, namun bank tetap  berkewajiban  untuk  mempertahankan  rahasia  bank  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  atau  konsep  hukum  lainnya,  seperti  konsep  perbuatan  melawan hukum.  Artinya  dalam  hal  bank  memberikan  keterangan  tentang  nasabahnya  yang merugikan  nasabah,  bank  dapat  dituntut  oleh  nasabahnya  dengan  alasan  perbuatan melawan hukum. 15
Dari  segi  perdata,  pelaku  pelanggaran  dituntut  ganti  rugi  atas  alasan  perbuatan melawan hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 40. Atas pelanggarannya, pelaku pelanggaran diancam dengan ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Meskipun atas pelanggaran Pasal 40 pelaku telah dijatuhi hukuman  pidana,  namun  hal  tersebut  tidak  mengurangi  hak  bagi  pihak  korban  untuk menuntut  ganti  rugi  perdata.  Pembukaan  rahasia  bank  seseorang  selama  melanggar undang-undang  ( violation  a  statitory )  juga  melanggar  hak  nasabah  ( violation  of  a  right ) yang dapat mendatangkan kerugian kepada nasabah. 16
2) Permasalahan yang Terjadi pada Rahasia Bank Berkaitan Dengan Referensi Data Nasabah Bank kepada Perusahaan Asuransi Berserta Penyelesaiannya Bank  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  terus  berinovasi  dengan  cara menjalin  kerjasama  dengan  berbagai  pihak.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memperoleh keuntungan baik bagi bank maupun pihak yang berkerjasama dengan bank tersebut.
Salah satunya kerjasama bank dengan pihak asuransi. Dimana nasabah dapat membeli asuransi melalui jalur distribusi bank yang disebut dengan bancassurance. Bagi bank, aktivitas bancassurance ini melengkapi produk yang sudah ada dalam rangka  meningkatkan  pendapatan  non-bunga  ( fee  based  income). Selain  itu  sebagai alternatif untuk mencari sumber dana karena dana yang disetor nasabah sudah pasti melalui bank yang bersangkutan.
Perusahaan  asuransi  juga  memperoleh  keuntungan  dari  kerjasama  ini  dengan diperolehnya pendapatan premi asuransi langsung masuk rekening atas nama perusahaan bank.  Hal  ini  akan  mempercepat cash  inflow bagi  perusahaan. Kemudian  bagi  nasabah
15 Yunus Husein, Op. Cit., hlm. 61
16 Nancy  Sarapi,  “Usaha  Bank  Menjaga  Rahasia  Bank  Dalam  Rangka  Perlindungan  Terhadap  Nasabah”, Lex  Et Societatis , Vol 1 No. 4, 2013 hlm. 64
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 115-128 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : DoI: https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
bancassurance akan  memberi  keuntungan  karena  mereka  dapat  memperoleh  layanan produk, baik produk asuransi maupun bank dalam satu atap. Para nasabah mendapatkan standar layanan yang sama dari bank. Di samping itu, nasabah memperoleh kenyamanan dan kemudahan karena umumnya bank bekerjasama dengan perusahaan asuransi terpilih yang  professional  dibandingkan  dengan  jika  nasabah  harus  memilih  sendiri  perusahaan asuransinya.
Saat  ini  Bank  Muamalat  telah  bekerjasama  dengan  beberapa  perusahaan asuransi  yang  dilakukan  demi  meningkatkan  layanan  kepada  nasabah,  perusahaan asuransi yang bekerjasama tersebut diantara lain adalah:
a. Asuransi  Allianz,  yang  mulai  bekerjasama  dengan  Bank  Muamalat  sejak  tahun 2012.
b. Asuransi  Takaful,  yang  mulaibekerjasama  dengan  Bank  Muamalat  sejak  4 September 2019.
c. Asuransi  Manulife,  yang  mulai  bekerjasama  dengan  Bank  Muamalat  sejak  19 November 2014.
d. Asuransi  Sunlife,  yang  mulai  bekerjsama  dengan  Bank  Muamalat  sejak  21 September 2020.
e. Asuransi Avrist, yang mulai bekerjasama dengan Bank Muamalat sejak 26 Februari 2019.
Sesuai  dengan  yang  telah  disebutkan  di  atas  bahwa  Bank  Muamalat  telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi, tetapi dari beberapa perusahaan asuransi tersebut ada pihak asuransi seperti asuransi Manulife dan Asuransi Allianz, yang  mana  perusahaan  asuransi  tersebut  pada  saat  awal  menjalin  kerjasamanya dengan  Bank  Muamalat  pihak  dari  perusahaan  asuransi  tersebut  langsung menghubungi  nasabah  Bank  Muamalat  untuk  menawarkan  produknya  yaitu  produk asuransi jiwa.
Proses  ini  berawal  saat  setelah  menjalin  kerjasama  dengan  perusahaan Asuransi  Allianz,  yang  mana  masalah  tersebut    terjadinya  dimulainya  antara  lain dengan:
a. Pihak Bank Muamalat memberikan data informasi nasabah berupa nomor telepon kepada perusahaan Asuransi yang bekerjasama dengannya.
b. Kemudian, pihak Asuransi lewat telemarketingnya menawarkan langsung kepada nasabah  produk  asuransinya  melalui  panggilan  telepon  yang  mana  percakapan antara  telemarketing  dan  nasabah  Bank  Muamalat  langsung  direkam  saat  itu. Rekaman ini dilakukan agar dapat menjadi bukti untuk disampaikan kepada Bank Muamalat.
c. Dilanjutkan  dengan,  apabila  nasabah  yang  ditelepon  setuju  dengan  tawaran asuransinya  maka  pihak  asuransi  akan  langsung  mengirimkan  polis  atau  bukti kontrak  perjanjian  yang  tertulis  antara  kedua  pihak  dalam  asuransi  yaitu  pihak
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 115-128 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : DoI: https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
penanggung dan tertanggung, yang berisi segala hak dan kewajiban antara masing- masing pihak tersebut.
d. Setelah itu, rekaman yang berisikan persetujuan nasabah untuk asuransi tersebut dikirimkan ke Bank Muamalat agar dana nasabah yang disimpan di Bank Muamalat dapat langsung dipotong untuk pembayaran polis tersebut.
Dari yang telah disampaikan di atas bahwasanya setelah pemberian informasi oleh  Bank  Muamalat  Kantor  Cabang  Bengkulu  Curup  kepada  perusahaan  asuransi, perusahaan asuransi ini langsung melakukan penawaran tersebut tanpa adanya izin terlebih dahulu kepada karyawan Bank Muamalat ataupun nasabah Bank Muamalat. Maka hal ini tidak sesuai dengan prinsip perjanjian antara nasabah dan bank dan juga merupakan  perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Perbankan  yang mengatur  mengenai  rahasia  nasabah.  Oleh  karena  seharusnya  untuk  melakukan penawaran  produk  asuransi  tersebut  customer  service  atau  marketing  dari  Bank Muamalat lah yang harus terlebih dahulu menanyakan kepada nasabah Bank Muamalat untuk melakukan penawaran produk asuransi tersebut kepada nasabah, dan apabila nasabah telah setuju baru nasabah akan dipertemukan dengan pihak asuransi tersebut untuk membahas mengenai penawaran produk asuransi.
Hal ini juga tidak sesuai dengan model bisnis kerjasama perusahaan asuransi yang telah dikeluarkan melalui surat edaran Bank Indonesia untuk semua  bank  umum yang melakukan kegiatan  usaha Secara konvensional di  Indonesia perihal pemasaran produk asuransinya.
Inilah yang menjadi penyebab timbulnya keluhan dari beberapa nasabah Bank Muamalat yang terus menerus dihubungi oleh pihak asuransi untuk ditawarkan produk asuransi  jiwa  tersebut.  Selain  itu  diantara  nasabah  yang  dihubungi  pihak  asuransi tersebut mereka juga menyampaikan ketidaknyamanannya karena nomor teleponnya telah diberikan ke pihak ketiga tanpa persetujuan nasabah sendiri terlebih dahulu.
Rahasia  nasabah  seharusnya  tidak  boleh  disebarluaskan  kecuali  demi kepentingan  hukum  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Perbankan  Nomor  7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A.
Undang-Undang Perbankan secara limitatif (membatasi) mengatur pemberian informasi nasabah hanya dalam hal-hal sebagai berikut:
a. Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat pajak (Pasal 41);
b. Untuk  penyelesaian  piutang  bank  yang  sudah  diserahkan  kepada  badan  Urusan Piutang  dan  Lelang  Negara/Panitia  Urusan  Piutang  Negara  dapat  diberikan pengecualian  kepada  pejabat  Badan  Urusan  Piutang  dan  Lelang  Negara/Panitia urusan Piutang Negara (Pasal 41A);
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 115-128 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : DoI: https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
c. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa atau hakim (Pasal 42);
d. Dalam  perkara  perdata  antara  bank  dengan  nasabahnya  dapat  diberikan pengecualian (Pasal 43);
e. Dalam  rangka  tukar-menukar  informasi  di  antara  bank  kepada  bank  lain  dapat diberikan pengecualian (Pasal 44);
f. Atas persetujuan, permintaan kuasa dari Nasabah Penyimpan secara tertulis dapat diberikan pengecualian (Pasal 44 A Ayat (1)); dan
g. Ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia (Pasal 44A Ayat (2).
Dilihat  dari  pengecualian-pengecualian  tersebut  di  atas,  kepentingan perusahaan  asuransi  tidak  berkaitan  dengan  perintah  dalam  Undang-Undang Perbankan.  Seharusnya  pihak  bank  merahasiakan  identitas  dari  nasabahnya  karena tidak  ada kewajiban untuk membuka rahasia dari  nasabah kepada  pihak ketiga dan nomor  telepon  nasabah  menjadi  salah  satu  data  yang  tidak  diperkenankan  untuk diberikan kepada pihak ketiga oleh bank tempat nasabah menyimpan dana.
Kemudian mengenai persetujuan pemberian informasi data pribadi nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup kepada perusahaan asuransi yang akan menawarkan produknya ini adalah berisikan:
a. Nasabah  setuju  untuk  memberikan  informasi  data  nasabah  yang  diserahkannya ketika melakukan pembukaan rekening di Bank Muamalat.
b. Nasabah setuju untuk dihubungi oleh pihak ketiga dalam hal ini adalah perusahaan asuransi  untuk  ditawarkan  produknya,  baik  melalui  SMS,  panggilan  telepon ataupun media komunikasi lainnya.
c. Nasabah telah memahami tujuan maupun konsekuensi dari pemberian informasi data nasabah kepada pihak lain yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi.
d. Data pribadi nasabah yang dapat diberikan dan/atau disebarluaskan kepada pihak lain  yang  dalam  hal  ini  adalah  perusahaan  asuransi  untuk  tujuan  komersial meliputi:
1) Nama Nasabah;
2) Alamat;
3) Nomor Telepon;
4) Keterangan  lain  yang  merupakan  identitas  yang  nasabah  serahkan  kepada bank yang lazim digunakan untuk pemanfaatan produk bank.
5) Atas persetujuan pemberian informasi  data nasabah yang diberikan, dengan ini  nasabah  akan  membebaskan  bank  terhadap  tuntutan  hukum  mengenai penyebarluasan informasi data nasabah.
Dari  yang  telah  disampaikan  di  atas  maka  solusi  yang  diberikan  Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup untuk dapat mempertahankan kepercayaan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 115-128 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : DoI: https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
nasabahnya  saat  ini  adalah  dengan  melakukan  hal-hal  yang  memang  telah  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yaitu  Undang-Undang Perbankan di Indonesia, antaralain adalah:
a. Apabila  untuk  penawaran  asuransi,  maka  pihak  Bank  Muamalat  Kantor  Cabang Bengkulu  Curup  dalam  setiap  pembukaan  rekening  akan  menanyakan  terlebih dahulu  kepada  setiap  calon  nasabahnya  yang  akan  melakukan  pembukaan rekening apakah data pribadi yang diberikan nasabah kepada bank boleh dibagi atau  diinformasikan  kepada  pihak  ketiga  yang  bekerjasama  dengan  pihak  bank, misalnya pihak asuransi.
b. Pihak  asuransi  dalam  melakukan  penawaran  produknya  harus  berkoordinasi terlebih  dahulu  kepada  karyawan  Bank  Muamalat  yaitu relantionship manager Bank Muamalat, yang mana relantionship manager ini yang mengurus hubungan yang terkait dengan nasabah. Oleh karena itu pihak asuransi tidak dapat langsung menghubungi  nasabah  Bank  Muamalat  untuk  menawarkan  produk-produk asuransinya.
Kemudian apabila nasabah bersedia untuk diberikan penjelasan lebih lanjut, maka  marketing  atau customer  service Bank  Muamalat  akan  menghubungi customer service dari pihak asuransi untuk meminta menjelaskan  terkait benefit produk asuransi yang ditawarkan untuk selanjutnya ditentukan janji atau jadwal dengan  nasabah  untuk  mempresentasikan  produk  asuransi  apa  saja  yang ditawarkan  perusahaan  asuransi  yang  bekerjasama  dengan  Bank  Muamalat kepada nasabah yang bersedia tersebut.

## D. Simpulan dan saran
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya mengenai referensi data nasabah Bank Muamalat kepada perusahaan asuransi (diteliti di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup), maka dapat diambil kesimpulan Proses pemberian data  nasabah  Bank  Muamalat  Kantor  Cabang  Bengkulu  Curup  ke  perusahan  asuransi  yaitu berawal  dari  Pihak  Bank  Muamalat  pada  saat  awal  menjalin  kerjasama  memberikan  data informasi  nasabah  berupa  nomor  telepon  kepada  perusahaan  Asuransi  yang  bekerjasama dengannya. Kemudian, pihak Asuransi lewat telemarketingnya menawarkan langsung kepada nasabah produk asuransinya melalui panggilan telepon yang mana percakapan telemarketing dan  nasabah  Bank  Muamalat  langsung  direkam  saat  itu.  Rekaman  ini  dilakukan  agar  dapat menjadi bukti untuk disampaikan kepada Bank Muamalat. Selanjutnya, apabila nasabah yang ditelepon setuju dengan tawaran asuransinya maka pihak asuransi akan langsung mengirimkan polis atau bukti kontrak perjanjian yang tertulis antara kedua pihak dalam asuransi yaitu pihak penanggung  dan  tertanggung,  yang  berisi  segala  hak  dan  kewajiban  antara  masing-masing pihak  tersebut.  Setelah  itu,  rekaman  yang  berisikan  persetujuan  nasabah  untuk  asuransi tersebut dikirimkan ke Bank Muamalat agar dana nasabah yang disimpan di Bank Muamalat
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 115-128 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : DoI: https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
dapat langsung dipotong untuk pembayaran polis tersebut. Jadi, panggilan untuk penawaran tersebut  dilakukan  tanpa  adanya  izin  terlebih  dahulu  kepada  karyawan  Bank  Muamalat ataupun  nasabah  Bank  Muamalat.  Padahal  yang  seharusnya  untuk  melakukan  penawaran produk  asuransi  tersebut  biasanya  dilakukan  melalui customer  service atau  marketing  Bank Muamalat kepada nasabah, apabila nasabah setuju baru nasabah akan dipertemukan dengan pihak  asuransi  tersebut  untuk  membahas  mengenai  penawaran  asuransi  tersebut.  Aspek hukum  perdata  rahasia  bank  berkaitan  dengan  referensi  data  nasabah  pada  perusahaan asuransi,  rahasia  bank  yang  berupa  data  pribadi  nasabah  yang  diserahkan  nasabah  ketika melakukan  pembukaan rekening di suatu bank merupakan data  pribadi nasabah yang  tidak boleh  disebarluaskan  oleh  bank.  Oleh  karena  perlindungan  terhadap  data  pribadi  nasabah merupakan  hak  nasabah,  jadi  perlindungan  nasabah  bukan  hanya  perlindungan  atas    dana nasabah yang disimpannya pada bank tetapi juga seluruh informasi data pribadi nasabah yang berupa nama, nomor telepon, alamat, dan lain-lainnya harus dijaga dan dilindungi oleh bank dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan untuk mengetahui hal itu. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  yang  diubah  menajdi  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998.  Dalam  undang- undang tersebut menjelaskan tentang pengecualian rahasia bank dalam Pasal 41A, 42, 43, 44, dan 44dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa rahasia bank boleh untuk dibuka hanya demi kepentingan hukum atau atas persetujuan dari nasabah sendiri.

## E. Ucapan terimkasih
Segala  puji  dan  syukur  penulis  panjatkan  kepada  kehadirat  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  atas rahmat  dan  karunia-nya  akhirnya  peneliti  dapat  menyelesaikan  penulisan  karya  ilmiah  ini mengenai  “Aspek  Hukum  Perdata  Rahasia  Bank  Berkaitan  Dengan  Referensi  Data  Nasabah Bank  Kepada  Perusahaan  Asuransi  (Diteliti  Di  Bank  Muamalat  Kantor  Cabang  Bengkulu Curup).” Pada penyusunan ini peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dari segi  materi  maupun  keterampilan  penulis.  Oleh  karena  itu,  peneliti  ingin  mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang bersumbangsih sangat luarbiasa terutama  dorongan  dan  support  yang  besar  dari  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian masyarakat yang memebrikan suntikan dana sehingga penelitian ini bisa berjalan dengan baik, tidak  lupa  kami  sampaikan  apresiasi  dan  penghargaan  terhadap  Fakultas  hukum  dan  juga Jurnal PALAR yang bersedia menerbitkan hasil penelitian ini.

## F. Biodata Singkat Penulis
Lindryani  Sjofjan .,  lulus  S1  dan  S2  dengan  predikat  cum  laude  dari  Universitas Tarumanagara,  Meniti  karier  sebagai  seorang  akademisi  sampai  sekarang.  Dan  saat  ini memiliki aktivitas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Beberapa jabatan strategis yang pernah di emban di fakultas hukum selain aktifitas belajar mengajar juga aktif di  struktural  saat  ini  menjabat  sebagai  Wakil  Dekan  Bidang  SDM  dan  Keuangan  Fakultas
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 115-128 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : DoI: https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
Hukum Universitas Pakuan.
Herli  Antoni., lulus  pendidikan  strata  satu  tahun  2018  dan  starata  2  tahun  2020  dari universitas Pakuan Bogor, saat ini berstatus dosen tetap fakultas Hukum Universitas Pakuan, dan pada fakultas hukum universitas Pakuan mengampu mata kuliah Tindak Pidana Khusus di luar KUHP, dan menulis di berbagai jurnal nasional maupun internasional.
Eka  Ardianto  Iskandar .  Dilahirkan  di  Malang,  meraih  gelar  Sarjana  Hukum  (S.H.)  dan Magister  Hukum(M.H.)  di  Universitas  Pakuan  dan  saat  ini  sedang  menyelesaikan  Program Pascasarjana Doctoral (S3) di Universitas Jayabaya, aktif di berbagai organisasi nasional, saat ini  menjadi  Advokad  di  LKBH  Unpak  Bogor  dan  menjabat  sebagai  Sekretaris  Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 115-128 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : DoI: https://doi.org/10.33751/palar.v8i4

## DAFTAR PUSTAKA
Indonesia. Undang-Undang  tentang  Perbankan .  UU  Nomor  7  Tahun  1992.        Lembaran  Negara Tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472.
________. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.  UU  Nomor  10  Tahun  1998  Lembaran Negara  Tahun  1992  Nomor  31. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472.
________. Undang-Undang  tentang  Perasuransian, UU  Nomor  40  Tahun  2014.  Lembaran  Negara Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618.
Adolf, Huala Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 35. Agustina, Rani Sri. Rahasia Bank . Bandung: Keni Media, 2016. Ascarya. Akad & Produk Bank Syari’ah . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. Djumhana, Muhammad. Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008. Fundy, Munir. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.
Hafidhuddin, Didin, Fathurrahman Djamil, Syafi’I Antonio, Saiful Yazan. Solusi Berasuransi Lebih Indah dengan Syariah. Bandung: Salmadani Pustaka Takaful, 2009.
Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019. Husein, Yunus. Rahasia Bank dan Penegakan Hukum. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2010. Ismail. Manajemen Perbankan. Jakarta: Prena Media Group, 2016. Karim. Adiwarman A. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Kasmir. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. _______. Pemasaran Bank. Jakarta: Prena Media Group, 2010. Kusuma, Mahesa Jati. Hukum Perlindungan Nasabah Bank. Bandung: Nusa Media, 2012. Makarim, Edmon. Kompilasi Hukum Telematika, Cet II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Mas, Marwan. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2004. M.Hadjon, Philipus. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia .
Susilo, Y Sri, Sigit Triandaru, A Totok Budi Santoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain . Jakarta: Salemba Empat, 2000.
Sutedi, Andrian. Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Agustina, Rani Sri, “Bundling Product Sebagai Perjanjian Kerjasama Antara Bank dan Perusahaan Asuransi  (Bancassurance)  Dikaitkan  Dengan  Persaingan  Usaha  yang  Tidak  Sehat”. Hukum dan Keadilan, Vol 7 No. 1, Tahun 2020. Arsip PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Bengkulu Curup Tahun 2020. Bambang, Catur PS. “Pengamanan Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak guna Bangunan”.
Jurnal Cita Hukum, Vol 2 No. 3, Tahun 2014. Bank  Muamalat. “Produk  Asuransi/Bancanssurance  Bank  Muamalat  bekerjasama denganManulife ”, dari https://www.bankmuamalat.co.id/berita/produk-asuransi- bancanssurance-bank-muamalat-bekerjasama-dengan-manulife111. Diakses  pada tanggal 18 Februari 2021
Bank  Muamalat,  “Profil  Bank  Muamalat”,  dari https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank- muamalat Diakses pada tanggal 16 Maret 2021.