## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(1), Februari 2022, 607-613 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)

## Stagnansi Perdagangan Intra ASEAN pada Periode MEA 2015: Faktor Domestik dan Interdependensi

## Najihah Manggabarani
Program Pascasarjana Hubungan Internasional, Universitas Indonesia Correspondence email: najihah.manggabarani@ui.ac.id
Abstrak. Pada tahun  2007,  negara-negara anggota ASEAN  memutuskan untuk  mempercepat  proses  integrasi  ekonomi  regional dengan  memajukan  implementasi  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (EAC)  dari  tahun  2020  hingga  2015.  Data  statistik  dari Sekretariat ASEAN pada 2019 menunjukkan bahwa perdagangan intra-ASEAN pada periode MEA 2015 tidak meningkat secara konsisten dan cenderung stagnan di 20-24 persen. Sementara itu pada 2020, diharapkan perdagangan intra ASEAN dapat tumbuh hingga 30 persen. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mengapa ada fenomena inkonsistensi dalam peningkatan perdagangan intra-ASEAN  selama  periode  MEA  2015  dengan  mempertimbangkan  politik  domestik  dan  saling  ketergantungan  ekonomi negara-negara  ASEAN.  Metode  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  metode  kualitatif  yang  dianalisis  secara  deskriptif. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  kajian  kepustakaan,  yaitu  perolehan  data  dari  berbagai  sumber  baik  buku,  berita resmi,  artikel,  dan  dokumen  terkait  lainnya.  Studi  ini  menunjukkan  hasil  bahwa  integrasi  ekonomi  ASEAN  selain  dipengaruhi oleh faktor domestik, juga dipengaruhi oleh saling ketergantungan ekonomi negara-negara ASEAN.
Kata kunci: Integrasi ekonomi regional; Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA); perdagangan intra-ASEAN
Abstract.  In  2007,  ASEAN  member  states  decided  to  accelerate  the  process  of  regional  economic  integration  by  advancing  the implementation  of  the  ASEAN  Economic  Community  (EAC) from  2020  to  2015.  Statistics  from  the  ASEAN  Secretariat  in  2019 showed  that  intra  ASEAN  trade in  the  2015 AEC  period did not increase  consistently  and  tended  to stagnate at 20-24  percent. Meanwhile in 2020, it is expected that intra ASEAN trade can grow by up to 30 percent. This article aims to analyze why there is a phenomenon of inconsistency in the increase in intra-ASEAN trade during the 2015 AEC period  taking into account domestic politics  and  economic  interdependence  of  ASEAN  countries.  The  methods  used  in  this  writing  are  qualitative  methods  that  are analyzed  descriptively.  Data  collection  techniques  are  carried  out  through  library  studies,  namely  the  acquisition  of  data  from various  sources  both  books,  official  news,  articles,  and  other  relevant  documents.  This  study  shows  the  results  that  ASEAN economic integration in addition to being influenced by domestic factors, is also influenced by the economic interdependence of ASEAN countries.
Keywords: Regional economic integration; ASEAN Economic Community (AEC); intra-ASEAN trade

## PENDAHULUAN
Metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah metode kualitatif deskriptif yang berupaya menggambarkan  fakta  dan  karakteristik  objek  yang diteliti  secara  jelas  dan  tepat.  Teknik  pengumpulan  data dan  analisis  data  dilakukan  melalui  penelusuran  studi pustaka  ( library  research )  dari  sumber-sumber  buku, berita  dan  media  online,  serta  dokumen-dokumen  resmi yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  negara-negara ASEAN  maupun  organisasi  internasional  lainnya.  Sejak terbentuk  pada  tahun  1967,  ASEAN  sebagai  institusi regional  telah  mengalami  banyak  perkembangan  baik secara  politik  maupun  ekonomi.  Sesuai  dengan  visi ASEAN  2020  yang  meginginkan  kawasan  ke  tahapan lebih integratif agar tercipta pemerataan kesejahteraan di kawasan,  pada  tahun  2003  dalam ASEAN  Concord  II dibentuk Masyarakat ASEAN 2020 yang terdiri atas tiga pilar;  politik  (Masyarakat  Politik  ASEAN),  sosial budaya  (Masyarakat  Sosial  Budaya  ASEAN),  dan ekonomi (Masyarakat Ekonomi ASEAN) untuk mempermudah  dan  melancarkan  proses  integrasi kawasan  (Kemlu.go.id,  2015).  Pada  tahun  2007  dalam KTT  ASEAN  ke-12,  para  kepala  negara  kemudian
sepakat mempercepat pembentukan Masyarakat ASEAN termasuk  pilar  MEA  pada  tahun  2015  dan  membentuk Cetak  Biru  ( Blueprint) yang  berisikan  kebijakan- kebijakan  yang  wajib  dipatuhi  dan  dilaksanakan  oleh negara  anggota  sesuai  dengan timeline yang  telah disepakati (Kemlu, 2015).
Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  sebagai suatu  blok  ekonomi  merupakan  tahap  lanjutan  dari regionalisme  di  Asia  Tenggara  yang  berkembang  dari blok perdagangan AFTA ( ASEAN Free Trade Area) dan diarahkan  untuk  menyatukan  keanekaragaman  potensi ekonomi  ASEAN  ke  dalam  wadah  pasar  tunggal ASEAN. Tujuan MEA berdasarkan Cetak Biru  ASEAN adalah  untuk  mentransformasikan  ASEAN  menjadi sebuah  pasar  dan  basis  produksi  tunggal,  kawasan ekonomi  yang  berdaya  saing  tinggi,  kawasan  dengan pembangunan ekonomi merata, dan kawasan yang secara penuh  terintegrasi  ke  dalam  ekonomi  global  (Kemlu, 2015).  MEA  memiliki  tujuan  untuk  mewujudkan kawasan  ASEAN  yang  lebih  terintegrasi  dari  segi ekonomi.  Dengan  demikian,  diharapkan  implementasi MEA  2015  dapat  meningkatkan  interaksi  perdagangan dan  investasi  di  kawasan  seperti  yang  dikemukakan
Najihah Manggabarani, Stagnansi Perdagangan Intra ASEAN pada Periode MEA 2015: Faktor Domestik dan Interdependensi
Plummer bahwa The AEC is also said to be beneficial to the expansion of intra-ASEAN trade and improvement of the  regional  economy  through  greater  gains  from  trade and FDI (Ismail dan King, 2013) . Pada perkembangannya, proses menuju MEA masih berlanjut hingga  saat  ini  dengan  disepakatinya  kembali  MEA 2025  pada  Desember  2015.  Kemudian  muncul pertanyaan sudah  sejauh  mana  MEA  mendorong integrasi  ekonomi  di  ASEAN? .  Mengingat  akan  tujuan liberalisasi regional adalah untuk meningkatkan intensitas  dan  saling  ketergantungan  antar  negara  dalam satu kawasan. Jones & Smith (2007) menyatakan bahwa untuk  mengukur  integrasi  ekonomi  regional,  dapat dilihat  dari  pertumbuhan  perdagangan  intra-regional serta  berkurangnya  ketergantungan  terhadap  investasi asing dan pasar eksternal.
Dalam proses menuju integrasi ekonomi, beberapa pengamat  melihat  secara  pesimis  visi  ASEAN  menuju integrasi ekonomi sepenuhnya jika dibandingkan dengan tahap  integrasi  ekonomi  Uni  Eropa  seperti  yang dikemukakan  Lloyd  (2005)  bahwa  jika  dilihat  dari perdagangan  intra  ASEAN  dan  pergerakan  modal, integrasi  ekonomi  ASEAN  masih  cenderung  lemah. Dibandingkan dengan Uni Eropa, perdagangan intra Uni Eropa  mencapai  60%  sedangkan  intra  ASEAN  hanya menyentuh  angka  20%  pada  tahun  1990an  dan berdasarkan  laporan  MEA  Indonesia  (2018),  saat  ini total  perdagangan  intra  ASEAN  masih  berada  di  angka 25%  dan  diharapkan  dapat  tumbuh  menjadi  30%  di tahun  2020.  Dosch  (2017)  dalam  tulisannya  juga menambahkan  bahwa  implementasi  MEA  masih menunjukkan  proses  integrasi  yang  dangkal  di  kawasan ASEAN  karena  dari  tahun  2009  hingga  2013  terdapat 186  kasus  hambatan  non-tarif  yang  terjadi  antar  negara kawasan.  Hasil  tulisan  Dosch  (2017)  menunjukkan bahwa  terdapat mismatch antara  ambisi  politik  dan kapabilitas  ekonomi  dalam  proses  implementasi  MEA. Terlepas  dari  pandangan  pesimis  terkait  integrasi ekonomi ASEAN, penulis sependapat dengan Jones dan Smith  (2007)  bahwa  MEA  masih  merupakan  proses yang  diupayakan  menuju  integrasi  ekonomi  kawasan, bukan progress. ASEAN  memang  telah  melakukan langkah-langkah  untuk  mendukung  upaya  integrasi ekonomi kawasan, misalnya negara ASEAN-6 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Brunei  Darussalam)  telah  menghapuskan  tarif  sejak tahun  2010  dan  negara  CLMV  (Kamboja,  Laos, Myanmar,  dan  Vietnam)  telah  menurunkan  tarif  Intra ASEAN  sebanyak  0-5%  dalam  ATIGA  ( ASEAN  Trade in  Goods  Agreement )  berdasarkan  laporan  Sekretariat ASEAN  (2019).  Meskipun  sebagian  negara  anggota telah  mengurangi  dan  sebagian  telah  menghapuskan hambatan tarif, namun menghilangkan dan mengidentifikasi  hambatan  non  tarif  masih  menjadi penghambat  dalam  aktivitas  perdagangan  intra  ASEAN karena  mempengaruhi  proses  impor  dan  ekspor  antar negara  di  kawasan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  total
perdagangan  intra  ASEAN  (antar  negara  anggota ASEAN)  memasuki  periode  dan  setelah  periode  MEA 2015  tidak  menunjukkan  peningkatan  yang  konsisten (fluktuatif).
Grafik  1  menggambarkan  total  perdagangan  intra ASEAN  (garis  warna  biru)  pada  tahun  2013  ke  2014 mulai  menurun  yaitu  dari  617.751  ke  608.113.  Pada tahun  2015  (periode  MEA  2015)  terjadi  penurunan cukup  drastis  hingga  tahun  2016  yaitu  dari  608.113 menjadi  516.573.  Peningkatan  mulai  terjadi  pada  tahun 2017  dan  2018  yaitu  dari  589.174  menjadi  650.729, meskipun  tidak  terjadi  secara  pesat.  Jika  dibandingkan dengan  perdagangan  intra  ASEAN,  perdagangan  ekstra ASEAN  (garis  oranye)  memiliki  porsi  jauh  lebih  tinggi dibandingkan  perdagangan  intra  ASEAN  yaitu  1:3.  Hal yang  wajar  jika  perdagangan  ekstra  ASEAN  memiliki porsi  tinggi,  mengingat  salah  satu  tujuan  implementasi MEA  adalah  untuk  lebih  meningkatkan engagement ASEAN  dengan  ekonomi  global.  Namun  tidak  dapat dipungkiri,  negara  anggota  juga  perlu  meningkatkan hubungan  perdagangan  yang  intens  dan  positif  untuk mempercepat  proses  integrasi  ekonomi  kawasan.  Sejak dimulainya ASEAN Free Trade Are a (AFTA) pada tahun 1993,  perdagangan  intra  ASEAN  yang  diharapkan tumbuh  cepat  ternyata  berjalan  lamban  (Kementerian Perdagangan  RI,  2016).  Sekretaris  Jenderal  ASEAN mengharapkan  perdagangan  intra  ASEAN  dapat meningkat  sampai  30  persen  pada  tahun  2020,  karena berdasarkan  data  Sekretariat  ASEAN  tahun  2019, perdagangan  intra  ASEAN  mengalami  stagnansi dikisaran  20-24  persen  selama  beberapa  kurun  waktu terakhir, meskipun hambatan tarif sudah mendekati zero tariff (Sekretariat  ASEAN,  2019).  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  perdagangan  intra  ASEAN tidak meningkat secara konsisten di periode MEA 2015.
Gambar 1. Perdagangan Intra dan Ekstra ASEAN 2013-2015 Sumber: ASEAN Statistical, 2019
Penelitian  mengenai  perdagangan  intra-regional telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  sebelumnya. Kebanyakan  penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan teori dan konsep ekonomi. Diantaranya Ismail dan King yang  menulis  terkait  dampak ASEAN  Free  Trade Agreement (AFTA) terhadap perdagangan intra ASEAN tahun  1986-2010  dengan  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa perdagangan antar beberapa negara ASEAN tetap kuat  bahkan  selama  terjadi  krisis  finansial  Asia  dan krisis  global  tahun  2008.  Selanjutnya,  Ismail  &  King
Najihah Manggabarani, Stagnansi Perdagangan Intra ASEAN pada Periode MEA 2015: Faktor Domestik dan Interdependensi
(2013)  juga  menganalisis  dampak  MEA  terhadap perdagangan  intra-ASEAN  berdasarkan  level  agregat pada periode 1993-2006. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terjadi hubungan perdagangan yang cukup intens antara 5 negara di kawasan ASEAN seperti Indonesia,  Malaysia,  Filipina,  Thailand,  dan  Singapura. Selain  itu,  Lumadya  Adi  (2017)  menulis  penelitian tentang  intensitas  perdagangan  intra  ASEAN  (Thailand, Malaysia,  Indonesia)  dengan  menggunakan  teori  model gravitasi.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  3 negara  ASEAN  tersebut  perlu  melakukan  efisiensi  agar mampu  merebut  pangsa  pasar  negara  lain  di  luar ASEAN-3  dan  berusaha  untuk  melakukan  substitusi impor.  Penelitian  Okabe  dan  Urata  (2014)  juga menggunakan  teori  model  gravitasi  dalam  melihat dampak  liberalisasi  perdagangan  AFTA  terhadap perdagangan intra ASEAN. Hasil penelitiannya menunjukkan  bahwa  AFTA  meningkatkan  perdagangan intra-ASEAN. Secara keseluruhan, liberalisasi perdagangan  di  kawasan  memiliki  dampak  positif  bagi intensitas  perdagangan  antar  negara  di  kawasan,  namun berdasarkan  data  statistik  perdagangan  intra  ASEAN, selama  periode  2013-2016  menunjukkan  perkembangan yang  stagnan.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  akan meninjau  perdagangan  intra  ASEAN  dari  perspektif ekonomi  politik,  bukan  hanya  perspektif  ekonomi sebagaimana telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya.
Meningkatkan perdagangan intra-regional merupakan  bagian  dari  proses  dalam  integrasi  ekonomi kawasan.  Integrasi  ekonomi  dalam  ASEAN  merupakan bagian  dari  bentuk  ‘Regionalisme  Baru’  (Yean  &  Das, 2015).  ‘Regionalisme  Baru’  mempertimbangkan  aspek- aspek  baru,  terutama  yang  berfokus  pada  kondisi  yang terkait  dengan  globalisasi,  dan  secara  jelas  terkait dengan aspek tata kelola ekonomi (Hettne, 2005). Hettne (2005)  melihat  bahwa  organisasi  regional  memiliki kecenderungan untuk turut membentuk dan mendefinisikan  “region”  dengan  menjunjung  kerjasama antar  negara  dan  aktor-aktor  lainnya,  yang  dalam konteks  tertentu  memiliki  tujuan  untuk  mewujudkan integrasi  regional.  Adanya  perubahan  tatanan  global diyakini mampu mendorong sebuah kawasan melakukan integrasi. Hal  ini  kemudian bukan menjadi faktor utama bagi  negara-negara  melakukan  integrasi,  terutama negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Nasedurai (2003)  melihat  proses  integrasi  negara-negara  ASEAN melalui  AFTA  adalah  sebuah  proyek  regional  yang didorong  oleh  dinamika  ekonomi-politik  domestik masing-masing  negara  anggota (Nasedurai,  2003) . Saat membentuk  AFTA,  negara-negara  ASEAN  tergolong negara  berkembang  yang  sedang  mengembangkan perekonomian  nasional,  sehingga  disebut  juga  sebagai developmentalism regionalism (Nasedurai, 2003).
Bentuk  integrasi  ASEAN  telah  diyakini  memiliki orientasi dan latar belakang yang berbeda dari Uni Eropa (Nasedurai,  2003;  Hettne,  2005;  Kim,  2011;  Yean  &
Das, 2015; Dosch, 2017; Rüland, 2019). Pada dasarnya, integrasi  ekonomi  bertujuan  untuk  pembangunan kawasan  sebagaimana  Mutharika  (dalam  Das  &  Yean, 2015)  menggambarkan  integrasi  ekonomi  sebagai “the coordination  of  economic  policies  by  states  within  a specific  region  so  that  they  can  meet  the  objectives  of development”. Integrasi  ekonomi  ASEAN  dibawah kerangka MEA,  selain bertujuan menciptakan pasar dan basis produksi tunggal,  juga mengarah pada  pemerataan kesejahteraan  negara  di  kawasan  serta  integrasi  pada ekonomi  global  (Das  &  Yean  2015).  Nasedurai  dan Jayasurya  (dalam  Jayasurya,  2003)  melihat  integrasi ekonomi  di  ASEAN  tidak  disebabkan  oleh  dorongan eksternal,  namun  integrasi  ekonomi  ASEAN  lebih dilihat  sebagai  proyek  politik  yang  dilaksanakan  oleh aktor koalisi domestik posisi elit atau disebut ‘top-down integration’ (Das & Yean, 2015). Negara memiliki peran besar  menentukan  kebijakan  politik  dan  ekonomi nasional.  Kim  (2011)  kemudian  mengemukakan  teori alternatif  dalam  melihat  proses  integrasi  ASEAN,  yaitu dengan melihat pentingnya structural preferences dalam mendorong  integrasi  kawasan. Structural  preferences terdiri  atas  dua  faktor;  faktor  politik  domestik  dan  level interdependensi ekonomi. Faktor politik domestik dilihat dari  perhatian  penguasa  elit  terhadap  kedaulatan  dan keamanan rezim dalam negeri dan level interdependensi ekonomi  diukur  dari  tingkat  perdagangan  intraregional dan  investasi.  Penelitian  ini  berargumen  bahwa perdagangan  intra  ASEAN  yang  merupakan  bagian  dari integrasi  kawasan  tidak  meningkat  secara  signifikan pada  periode  MEA  2015  disebabkan  faktor  politik domestik  dan  tingkat  interdependensi  ekonomi  masing- masing  negara  anggota.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari structural  preferences masing-masing  negara  yang mendorong  keinginan  negara  melakukan  perdagangan intra kawasan.

## Pembahasan
Politik  Domestik  ASEAN:  Nasionalisme,  Tumpang Tindih Kebijakan Nasional, dan Kedaulatan Nasional
Keputusan  ASEAN  melakukan  integrasi  ekonomi tidak  hanya  disebabkan  oleh  motif  ekonomi,  tetapi  juga berdasarkan pertimbangan strategi politik yang mendorong  kesepuluh  negara  bertindak  secara  koheren dan mengelola kerentanan perekonomian masing-masing negara.  Dalam  melihat  proses  integrasi  ekonomi ASEAN,  khususnya  perkembangan  perdagangan  intra ASEAN, berbagai pendapat hanya memberikan pandangan berdasarkan analisis ekonomi tanpa menghiraukan  peran  kekuatan  politik  yang  memberi pengaruh terhadap kebijakan negara melakukan perdagangan  intra-regional.  Kemajuan  implementasi MEA  diukur  melalui  mekanisme  yang  disebut Scorecard, yang  didirikan  pada  tahun  2008 .  Scorecard MEA  adalah  alat  penilaian  mandiri  yang  memantau pencapaian  tonggak  yang  ditunjukkan  dalam  Jadwal Strategis  Cetak  Biru  Ekonomi  (ASEAN Secretariat,
Najihah Manggabarani, Stagnansi Perdagangan Intra ASEAN pada Periode MEA 2015: Faktor Domestik dan Interdependensi
2015).  Hal  ini  memungkinkan  untuk  melacak  tindakan spesifik  yang  harus  dilakukan  oleh  negara-negara anggota  ASEAN,  baik  secara  individu  maupun  kolektif, untuk  menuju  MEA  (Das,  2017).  Sekretariat  ASEAN telah menerbitkan dua Scorecard MEA, yang mencakup dua fase pertama implementasi MEA yakni pada periode 2008–2009  dan  periode  2010–2011.  Sayangnya, Scorecard berikutnya  tidak  tersedia  untuk  umum. Kemajuan dalam MEA masih dilaporkan dalam berbagai publikasi  Sekretariat  ASEAN  (ASEC)  dan  laporan  staf, tetapi  ini  tidak  lagi  dilakukan  secara  sistematis  seperti dengan  publikasi Scorecard sebelumnya,  yang  melacak tingkat  implementasi  untuk  setiap  pilar  dan  melaporkan kemajuan pada berbagai elemen dari setiap pilar (Menon & Melendez, 2015).
Gambar 2. Perdagangan, FDI,GDP, dan Perdagangan & Investasi Intra ASEAN 2010-2018 Sumber: ASEAN Secretary, 2019
Melihat  keterbatasan scorecard menimbulkan keraguan  atas  kemampuannya  memberikan  penilaian implementasi yang objektif (Menon & Mendelez, 2015). Namun  demikian,  Sekretariat  ASEAN  secara  rutin mengeluarkan laporan-laporan yang mencakup perkembangan implementasi MEA. Berdasarkan  laporan Sekretariat  ASEAN  tahun  2019,  perdagangan  intra ASEAN  mengalami  stagnansi  dikisaran  20-24  persen selama  beberapa  kurun  waktu  terakhir  (lihat  grafik  5.1), meskipun  hambatan  tarif  sudah  mendekati zero  tariff (Sekretariat  ASEAN,  2019).  Jika  dibandingkan  dengan wilayah  lain,  perkembangan  di  ASEAN  cenderung lambat  yaitu  hanya  mencapai  1-4  persen  dalam  kurun waktu  10  tahun,  sedangkan  dalam  kurun  waktu  yang sama pada  sejumlah kawasan  integrasi ekonomi  lainnya, seperti  Uni  Eropa  yang  mencapai  63  persen,  NAFTA (Amerika  Utara)  50  persen,  SADC  (Afrika  bagian Selatan)  18  persen,  dan  Mercosur  (Amerika  Selatan)  14 persen  (Sekretariat  Nasional  ASEAN-Indonesia,  2017). Hal  ini  kemudian  menimbulkan  keraguan  dalam  melihat proses integrasi ekonomi ASEAN, mengingat perdagangan  intra  ASEAN  merupakan  proses  paling dasar  dalam  sebuah  integrasi  ekonomi  kawasan.  Oleh karenanya, beberapa pengamat melihat hal ini disebabkan  karena  pembentukan  MEA  hanya  sebatas motif  politik,  bukan  sekedar  faktor  ekonomi  (Dosch,
2017).  Dengan  demikian,  hambatan  dalam  perdagangan intra  ASEAN  juga  perlu  ditinjau  dari  kondisi  politik negara anggota ASEAN.
Penilaian  positif  dari  implementasi  MEA  adalah tarif  dalam  perdagangan  intra-regional  telah  berkurang secara  substansial.  Namun,  pencapaian  ini  menambah proteksi  terhadap  proteksi  kenaikan  tarif  berdasarkan tindakan  non-tarif  (NTMs)  dan  hal  yang  mengejutkan adalah  beberapa  sektor  prioritas  yang  diidentifikasi dalam  proses  integrasi,  masuk  kategori  ‘ top  products’ yang  dipengaruhi  NTMs  (Dosch,  2017).  Fenomena  ini menunjukkan  bahwa  terlepas  dari  dibuatnya  regulasi yang  menurunkan  biaya  tarif  perdagangan,  negara- negara  anggota  masih  melakukan  manuver  politik  lain melalui  kebijakan  politik  non-tarif  yang  menghambat arus perdagangan intra-ASEAN. Manuver politik  berupa pemberlakuan  kebijakan  non-tarif  dapat  dikatakan sebagai  respon  dari  negara  anggota  dalam  menjaga pasarnya.  Misalnya,  Choiruzzad  (2015)  menyatakan bahwa  sikap  nasionalisme  atau  yang  disebut  dengan ‘ nationalist  turn’ sering  muncul  dalam  pelaksanaan MEA.  MEA  yang  mengusung  konsep  liberalisasi ekonomi  memungkinkan  adanya  pergerakan  bebas barang dan jasa antar negara di kawasan. Hal ini memicu ketakutan  negara  khususnya  negara  dengan  jumlah populasi  besar  seperti  Indonesia  yang  merasa  akan menjadi  pasar  yang  potensial  bagi  negara  lain. Kekhawatiran  semacam  ini  menjadi  alasan  terjadi stagnansi  pada  perdagangan  intra  ASEAN,  dikarenakan negara-negara anggota memiliki tendensi untuk melindungi  pasarnya  dengan  menggunakan  hambatan non-tarif  sebagai  langkah  proteksi  (Menon  &  Melendez, 2015).  Misalnya,  Indonesia  dianggap  menerapkan  NTB untuk  melindungi  industri  ponsel  pintar  dengan memberlakukan  syarat  konten  lokal  untuk  menurunkan impor  dan  memelihara  desain  lokal  dan  kapaistas industri (Das, 2016).
Sejalan  dengan  argumen  tersebut,  Intal,  Jr.  dan Chen  (2017)  juga  menyatakan  mengenai  inkonsitensi semangat  perdagangan  bebas  tersebut  dengan  mengakui meningkatnya  hambatan  non  tarif  di  ASEAN  yang didorong  oleh  alasan-alasan  non  ekonomis.  Lebih  jauh, negara  anggota  dikatakan  memiliki  kemauan  politik yang  rendah  dalam  implementasi  MEA.  Misalnya, pelaksanaan pasar bebas ASEAN sektor perbankan yang akan berlangsung pada 2020 masih menjadi kekhawatiran  sendiri  bagi  perbankan  nasional.  Hal  ini dikarenakan Singapura dianggap mempersulit memberikan  perizinan  untuk  bank  nasional  membuka cabang  di  negara  tersebut  (Deny , 2014).  Di  sisi  lain, Yean  &  Das  (2015)  memiliki  pandangan  bahwa liberalisasi  yang  dipimpin  oleh  negara  ini  dapat menyebabkan  konflik  kebijakan  karena  kebijakan domestik  di  negara  tersebut  tidak  selalu  selaras  dengan kebijakan  liberalisasi  (Yean  &  Das,  2015).  Misalnya, Filipina  dan  Malaysia.  Berdasarkan country  paper Malaysia,  sektor  jasa  telah  ditargetkan  sebagai  sumber
Najihah Manggabarani, Stagnansi Perdagangan Intra ASEAN pada Periode MEA 2015: Faktor Domestik dan Interdependensi
pertumbuhan  baru  sejak  Rencana  Industri  Induk  ketiga (IMP3; 2006-2020). Dalam praktiknya, terjadi kesenjangan komitmen pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan  liberalisasi.  Secara  sepihak  pemerintah memulai  beberapa  inisiatif  secara  progresif  terhadap Rancangan Malaysia ke-10 dan Rancangan Transformasi Ekonomi yang juga termasuk dalam sektor jasa (Yean & Das,  2015).  Liberalisasi  sektor  jasa  juga  dihalangi  oleh kehadiran  perusahaan-perusahaan  yang  terkait  dengan pemerintah (GLCs). GLCs ini mungkin "terlindung" dari liberalisasi  oleh  peraturan  domestik,  yang  dapat berfungsi  sebagai  hambatan  birokrasi  terhadap  investasi asing  (Yean  &  Das,  2015).  Akibatnya,  seperti  dalam kasus  Filipina,  komitmen  liberalisasi  dalam  MEA  dapat digagalkan  oleh  kebijakan  dalam  negeri  yang  terus melindungi  preferensi  dan  entitas  domestik  dari kekuatan  kompetitif  liberalisasi  (Yean  &  Das,  2015). Integrasi  ekonomi  yang  digerakkan  oleh  negara dianggap  melibatkan  konsultasi  yang  sangat  terbatas (atau  tidak  sama  sekali)  dengan  para  pemangku kepentingan  yang  relevan,  sehingga  mengarah  pada kurangnya  dukungan  domestik  dalam  pelaksanaan pengukuran MEA (Yean & Das, 2015).
Dalam  berbagai  dokumen  yang  dihasilkan, kerangka kerja ASEAN membangun kerjasama berbasiskan  peraturan  seperti  MEA,  namun  negara- negara  anggota  masih  menanggapi  kedaulatan  sebagai hal yang utama. Kebanyakan dari negara-negara ASEAN melihat  isu  kedaulatan  sebagai  hal  yang  sensitif.  Sejak awal pembentukan, ASEAN telah menunjukkan komitmen  terkait  isu  kedaulatan  sehingga  anggotanya tidak  menyerahkan  kedaulatannya  kepada  lembaga regional  dalam  bentuk  supranasional  (Kim,  2011). Oleh karena itu, mengamankan kedaulatan melalui kerja sama regional  dan  pembangunan  bangsa  yang  efektif  selalu menjadi  prioritas  utama  anggota  ASEAN.  Dalam praktiknya,  pilihan  ini  menempatkan  negara  anggota pada  konteks  dilematis  karena  negara-negara  anggota ASEAN harus merelakan kerjasama  yang lebih erat jika hal  tersebut  dianggap  mengancam  kedaulatan  mereka (Kim,  2011).  Dengan  kata  lain,  saat  ‘kepentingan nasional’  berbenturan  dengan  komitmen-komitmen  di dalam  Cetak  Biru  MEA,  prinsip non-interference menjadi  prinsip  yang  diutamakan  (termasuk  yang berkaitan  dengan  kebijakan  ekonomi)  (Choiruzzad, 2015).  Selain  itu,  Cetak  Biru  yang  dihasilkan  juga menawarkan  fleksibilitas  dalam  memenuhi  target  dan jadwal untuk mematuhi berbagai tindakan MEA, bahkan mekanisme  implementasi  dijabarkan  dalam  Cetak  Biru dibuat generik (Das, 2017). Hal ini menurut  Das (2017) menunjukkan  bahwa  terdapat  campuran  kepentingan dalam  MEA.  Negara-negara  memiliki  harapan  yang berbeda dari MEA. Jika bagi  Singapura MEA berfungsi untuk  memperluas  ekonomi  terbuka,  bagi  Kamboja  dan Laos  MEA  berfungsi  untuk  menarik  investasi  asing (Das, 2017). Anggota ASEAN juga memiliki kepentingan  strategis  yang  berbeda  dalam  hal  industri.
Ini  tidak  hanya  mempengaruhi  posisi  negosiasi  mereka, tetapi juga kecepatan implementasi kebijakan. Sementara negara-negara seperti Thailand dan Indonesia mempromosikan  industri  otomotif  dan  menerapkan langkah-langkah  MEA  yang  terkait  dengan  industri  itu secara  relatif  tepat  waktu,  negara-negara  seperti Myanmar  atau  Brunei  lebih  tertarik  memprioritaskan industri  berbasis  sumber  daya  (Das,  2016).  Ini melemahkan  pengembangan  pasar  terintegrasi  untuk sektor otomotif di kawasan. Seperti halnya Dosch (2017) menyebutkan  bahwa  terdapat mismatch antara  ambisi politik  dan  kemampuan  dalam  proses  implementasi integrasi  antara  lain  realitas  kesenjangan  pembangunan yang substansial, nasionalisme, dan prevalensi kepentingan pribadi.

## Interdependensi Ekonomi Negara-Negara ASEAN
Interdependensi  ekonomi  dapat  diukur  dengan melihat  perdagangan  intra  ASEAN  dan  investasi  (Kim, 2011). Menurut Kim (2011), semakin tinggi perdagangan  intra-regional,  menunjukkan  semakin  kuat keinginan politik negara-negara ASEAN untuk melakukan  integrasi.  Namun  jika  diakumulasi  dalam  10 tahun  terakhir  berdasarkan  data  Sekretariat  ASEAN, hingga  tahun  2019  perdagangan  intra  ASEAN  hanya berada  di  angka  20-24  persen  sedangkan  target  yang ingin dicapai pada tahun 2020 adalah 30 persen. Jika kita kembali melihat grafik 1.1 pada pendahuluan, tergambarkan  bahwa  perdangan  intra  ASEAN  bergerak sangat  lambat  dibandingkan  dengan  total  perdagangan ASEAN lainnya. Orientasi ekstra-regional yang berkembang  ini  tercermin  oleh  fakta  bahwa  sebagian besar  negara  anggota  secara  individu,  dan  ASEAN secara  kolektif,  semakin  aktif  dalam  negosiasi  FTA perdagangan  bilateral  dan  multilateral  dengan  negara ketiga  dan  organisasi  (Dosch,  2017).  Negara  Anggota MEA secara unilateral masih dan terus mengembangkan jejaring  ekonomi-perdagangannya  dengan  blok-blok ekonomi-perdagangan  di  luar  kerangka  ASEAN. Singapura secara bilateral terlibat kesepakatan perdagangan  bebas  dengan  Jepang,  Selandia  Baru, Kanada,  India,  Mexico,  Amerika  Serikat,  Indonesia (khusus pulau Batam dan Bintan), Australia, Uni Eropa, dan EFTA ( Europe Free Trade Association) , Sedangkan Thailand  membangun  blok  perdagangan  bebas  bilateral dengan  Australia  dan  Jepang.  Indonesia  memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Jepang (Kemendagri,  2020).  Jika  kembali  melihat  sejarah hubungan antar negara ASEAN pada periode terbentuknya  AFTA  tahun  1990an,  perdagangan  intra- ASEAN  tidak  lebih  dari  20  persen  (Jones  &  Smith, 2007). Memasuki periode MEA, persentase perdagangan intra  ASEAN  masih  diangka  24  persen,  menunjukkan peningkatan  yang  sangat  lambat.  Perdagangan  di kawasan  ASEAN  masih  didominasi  oleh  hubungan dagang  antara  negara-negara  ASEAN  dengan  negara-
Najihah Manggabarani, Stagnansi Perdagangan Intra ASEAN pada Periode MEA 2015: Faktor Domestik dan Interdependensi
negara luar ASEAN (ekstra ASEAN) seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok.
Selain besarnya porsi perdagangan ekstra ASEAN dibandingkan  intra  ASEAN  dalam  implementasi  MEA, Das  (2016)  melihat  bahwa  terdapat  perubahan  prioritas di  negara-negara  ASEAN,  dari  prioritas  menjalankan liberalisasi  MEA  menjadi  prioritas  pembangunan infrastruktur nasional. Das (2016) kemudian menambahkan bahwa dalam pengembangan infrastruktur  yang  membutuhkan  dana  besar,  sebagian negara-negara  ASEAN  memilih  membangun  hubungan baik dengan Tiongkok yang memiliki proyek pembangunan
infrastruktur bagi negara-negara berkembang  dalam  mekanisme One  Belt  One  Road (OBOR) atau juga dikenal Belt Road Initiative (BRI) dan Asian  Infrastructure  Investment  Bank (AIIB).  Terdapat tiga  proyek  infrastruktur  yang  telah  disepakati  antara Tiongkok dan Filipina, khususnya terkait proyek irigasi, penyediaan air bersih dan kereta api. Begitupula dengan Vietnam  yang  mencari  investasi  infrastruktur  yang berasal  dari  AIIB,  dengan  total  investasi  sekitar  $  50 miliar  (Anam  &  Ristyani,  2018).  Thailand  juga  mulai mengembangkan infrastruktur sektor perkeretaapian dan Indonesia  dibawah  kepemimpinan  Presiden  Joko Widodo  menunjukkan  ketertarikan  Indonesia  pada proyek  BRI  Tiongkok  yang  sejalan  dengan  kebijakan Indonesia  sebagai  negara  poros  maritime  dunia  (Anam &  Ristyani,  2018).  Berbagai  proyek  kerjasama  tersebut menunjukkan  kecenderungan  interdependensi  ekonomi ASEAN  bersifat ‘outward-looking’ karena  sebagian besar  kebutuhan  untuk  pembangunan  ekonomi  nasional sangat ditopang oleh kerjasama ekstra-ASEAN. Intensitas  hubungan  negara-negara  ASEAN  dengan Tiongkok memunculkan persepsi bahwa saat ini negara- negara  ASEAN  cenderung  fokus  membangun  negara masing-masing  dibandingkan  prioritas  memperdalam hubungan regional.

## SIMPULAN
Integrasi  ekonomi  ASEAN  hingga  saat  ini  masih terus  berproses  dengan  dilanjutkannya  kerangka  kerja MEA  2025.  Pada  praktiknya,  implementasi  MEA terkesan  lambat  dan  stagnan  jika  diukur  dengan  melihat intensitas  perdagangan  intra  ASEAN.  Hal  yang mempengaruhi  proses  integrasi  ekonomi  ASEAN  tidak hanya dilihat dari faktor ekonomi saja, namun perlu juga melihat  faktor  politik  domestik  dan  interdependensi ekonomi  negara  anggota  ASEAN.  Berdasarkan  temuan yang  didapatkan,  terlihat  bahwa  meskipun  terdapat komitmen  politik  yang  kuat  untuk  melaksanakan  MEA, namun pada praktiknya, tidak dibarengi dengan kemauan politik  negara  anggota.  Jika  melihat  politik  domestik negara-negara ASEAN, terdapat kemunculan nasionalisme, terjadi tumpang tindih kebijakan nasional, dan  mengutamakan  kepentingan  nasional  masing- masing.  Negara  anggota  ASEAN  terlihat  memperdalam integrasi ekonomi hanya untuk memperoleh kepentingan
nasionalnya,  dapat  berupa  motif  politik  maupun ekonomi.  Ditambah  lagi,  angka  perdagangan  ekstra ASEAN  selama  kurun  waktu  yang  lama  masih  jauh melampaui  perdagangan  intra  ASEAN,  sehingga  tidak salah  jika  banyak  pendapat  melihat  bahwa  ASEAN masih  jauh  dari  tingkat  integrasi  kawasan  secara  penuh. Dengan  melihat  kecenderungan  yang  memprioritaskan kerjasama  ekstra  ASEAN  terutama  dengan  Tiongkok, hal  ini  juga  membuktikan  betapa  kepentingan  nasional masing-masing  negara  anggota  masih  jauh  lebih diutamakan  dibandingkan  kepentingan  memperdalam integrasi kawasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Lumadya,  2017.  Intensitas  Perdagangan  Intra Regional dalam ASEAN-3:Indonesia, Malaysia & Thailand. Jurnal  Riset  Ekonomi  dan  Manajemen , 17. 313-322.
Anam,  Syaiful  dan  Ristyani,  2018.  Kebijakan Belt  and Road  Initiative (BRI)  Tiongkok  pada  Masa Pemerintahan Xi Jinping. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional,, 14. 217-236. ASEAN  Secretariat,  2015. Cetak  Biru  Masyarakat Ekonomi  ASEAN edisi  ke-3,  Jakarta:  Sekretariat ASEAN.
ASEAN  Secretariat,  2019. ASEAN  Statistical  Yearbook 2019 . Jakarta: Sekretariat ASEAN.
Choiruzzad,  Shofwan  Al  Banna  (2015) ASEAN  di Persimpangan Sejarah: Politik Global,
Demokrasi, dan Integrasi Ekonomi. Jakarta: Obor. Das, Sanchita Basu, 2016. Huge Challenges Await AEC 2025 ISEAS Perspective.
Das,  Sanchita  Basu.,  2017.  Mind  the  Gap:  Explaining Implementation Shortfalls in the ASEAN Economic Community. ISEAS Economics Working Paper. Deny,  Septian,  2014.  Perbankan  Nasional  Sebut Singapura Penyebab ABIF Tak Berjalan.
Liputan6 . Diakses  pada  10  Juni  2020  melalui https://www.liputan6.com/bisnis/read/2149892/pe rbankan-nasional-sebut-singapura-penyebab-abif- tak-jalan .
Dosch,  J.  2017.  The  ASEAN  Economic  Community:
Deep  Integration  or  Just  Political  Window Dressing. Trans-Regional and National Studies of Southeast Asia , 5. 25-47.
Hettne, Björn, 2005. Beyond the ‘new’ regionalism. New Political Economy, 10, 543-571.
Ismail  Normaz  W.  dan  C.  W.  K.  King  (2013).  The Effects of ASEAN Free Trade Agreement on Intra ASEAN  Trade:  1986-2010. Pertanika, 21 , 115- 124.
Intal,  Jr.  P.  S.  &  Lurong  Chen,  2017.  The  ASEAN Member States and ASEAN Economic Integration dalam ASEAN and Member States:
Transformation  and  Integration,  ASEAN@50, ERIA , 62-81.
Najihah Manggabarani, Stagnansi Perdagangan Intra ASEAN pada Periode MEA 2015: Faktor Domestik dan Interdependensi
Jayasuriya,  Kanishka,  2003.  Embedded  Mercantilism and  Open  Regionalism:  the  Crisis  of  a  Regional Political Project. Thirld World Quarterly , 24. 339- 355.
Jones,  D.,  &  Michael  L.  R.  Smith  (2007).  Making Process,  Not  Progress:  ASEAN  and  the  Evolving East Asian Regional Order. International Security , 32, 161 Kementerian  Luar  Negeri  RI,  2015.  Pembentukan Masyarakat  ASEAN  2015.  Diakses  melalui Sejarah  Dan  Latar  Pembentukan  Asean,  Portal Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia (kemlu.go.id) Kementerian  Perdagangan  RI,  2016. Laporan  Akhir: Analisis  Peningkatan  Perdagangan  Intra  ASEAN dalam  Rangka  Peningkatan  Ekspor  Indonesia .
Jakarta: Puska KPI, BPP, Kementerian
Perdagangan.
Kim, Min-Hyung, 2011. Theorizing ASEAN Integration.
Asian Perspective , 35. 407-435.
Lloyd,  Peter  J.,  2005.  What  is  a  Single  Market?  An Application  to  the  Case  of  ASEAN. ASEAN Economic Bulletin , 22, 260.
MEA  Indonesia,  2018.  Pencapaian  dan  Kemajuan Menuju  AEC  2025.  Diakses  melalui  Pencapaian dan Kemajuan menuju AEC 2025 - Ketua Dewan
MEA Indonesia (ekon.go.id)
Menon,  Jayant  &  A.  C.  Melendez,  2015.  Realizing  an ASEAN  Economic  Community:  Progress  and Remaining  Challenges. ADB  Economic  Working Papers no. 432. Nasedurai,  Helen  E.  S.,  2003. Globalization,  Domestic Politics, and Regionalism: the ASEAN Free Trade Area. London: Routledge.
Okabe, Misa & Shujiro Urat, 2014. The Impact of AFTA on  Intra  AFTA  Trade. Journal  of  ASEAN Economics, 35 . 12-31.
Rüland,  Jürgen,  2019.  From  Trade  to  Investment: ASEAN  and  AFTA  in  the  Era  of  the  New Regionalism. Pacific Affairs 92. 533-540 Sekretariat  Nasional  ASEAN-Indonesia  2017.  Integrasi Ekonomi  Jadi  Penantian  Lama  ASEAN.  Dikases pada 7 Juni 2020 melalui http://setnas- asean.id/news/read/integrasi-ekonomi-jadi- penantian-lama-asean.
Yean,  T.  S.  &  S.  B. Das.  2015.  The  ASEAN  Economic Community  and  Conflicting  Domestic  Interests: An Overview. ISEAS, 23, 189-201.