## EFFECT OF REGIONAL OWN  REVENUE, GENERAL ALLOCATION OF FUND AND SPECIAL ALLOCATION OF FUND FOR CAPITAL
EXPENDITURE BUDGET ALLOCATION.
(Case Study Realization Reports on The Central Java Province Regional Expenditure and Revenue Budget  the year 2010-2013)
Saifudin dan Septiana Sari saifudin@usm.ac.id , septiana1149@gmail.com Universitas Semarang (USM)

## ABSTRACT
The  purpose  of    first    regional  autonomy  for  increase  service  public  and economy every regional. The purpose of research for is to determine whether there is the of the Region Own Revenue, General Allocation Fund and Special Allocation of Fund for Capital Expenditure Budget Allocation.
The Population of research this  is all government District and City in Central Java  of twenty  nine  District  and  Six  City.  The  research    used  secondary  data of  Actual Income and Expenditure budget realization report of Government province Central Java the years of 2010-2013. The way to analyze the data by using multiple linier regression analysis.
Based  on  the  result  of  this  research  concluded  that  partially  Regional  Own Revenue and General Allocation Fund has of the effect on Budget Capital Expenditure. While  the  Special  Allocation  Fund    does  not  effect  on  Budget  Capital  Expenditure. Simultaneously,  The  Regional  Own  Revenue,  General  Allocation  Fund  and  Special Allocation Fund effect on Budget Capital Expenditure.
Keywords : Regional Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure, and Regional Autonomy.

## PENDAHULUAN
Masa  sentralisasi  pemerintahan  telah  berakhir  diganti  dengan  otonomi  daerah. Berdasarkan  UU  No.  32  tahun  2004,  setiap  daerah  diberi  kewenangan  yang  luas  untuk mengurus  rumah  tangganya  sendiri  dengan  sedikit  mungkin  adanya  campur  tangan  dari pemerintah  pusat.  UU  No.  32  tahun  2004  menjelaskan  pula  bahwa  pemberian  otonomi luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat. Dengan  kata  lain,  tujuan  dari  otonomi  daerah  adalah  untuk  menciptakan  kemandirian daerah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  dan  pelayanan  publik,  pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah (Arwati dan Hadiati, 2013).
Anggaran  daerah  merupakan  rencana  keuangan  yang  dijadikan  pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada  tahun  anggaran  yang  harus  dianggarakan  dalam  APBD  (Kawedar,  2008). Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik  akan  berpengaruh  terhadap  kemajuan  suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif atau  memenuhi  kriteria value  for  money serta  transparansi,  akuntanbilitas  dan  keadilan akan  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik
tidak  hanya  sumber  daya  manusia  yang  handal,  namun  didukung  dengan  kemampuan keuangan daerah yang memadai.
Laporan  keuangan  merupakan  laporan  yang  terstruktur  mengenai  posisi keuangan  dan  transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas  pelaporan.  Tujuan umum  laporan  keuangan  adalah  menyajikan  informasi  mengenai  posisi  keuangan, realisasi  anggaran,  arus  kas  dan  kinerja  keuangan  suatu  entitas  pelaporan  yang bermanfaat  bagi  para  pengguna  dalam  membuat  dan  mengevaluasi  keputusan  mengenai alokasi sumber daya (Kawedar, 2008).
Setiap  daerah  memiliki  tingkat  kemandirian  daerah  dan  kemampuan  keuangan yang  tidak  sama  dalam  mendanai  kegiatan-kegiatannya.  Hal  ini  dapat  menimbulkan ketimpangan  fiskal  antara  satu  daerah  dengan  daerah  lainya.  Untuk  mengatasi ketimpangan fiskal, pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  pelaksanaan  desentralisasi  (Mentayani,  2013). Penciptaan terhadap kemandirian daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah yang harus  berupaya  meningkatkan  mutu  pelayanan  publik  dan  perbaikan  dalam  berbagai sektor  yang  berpotensi  untuk  dikembangkan  menjadi  sumber  pendapatan  asli  daerah. Karena  setiap  daerah  mempunyai  kemampuan  keuangan  yang  tidak  sama  dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal inilah yang menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah yang lain. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini pemerintah mengalokasikan  dana  yang  bersumber  dari  APBD  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
Perubahan  alokasi  belanja  ditujukan  untuk  pembangunan  berbagai  fasilitas modal.  Pemerintah  perlu  memfasilitasi  berbagai  aktivitas  peningkatan  perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian  berbagai  fasilitas  kemudahan  dilakukan  untuk  meningkatkan  daya  tarik investasi.  Pembangunan  infrastruktur  industri  mempunyai  dampak  yang  nyata  terhadap kenaikan  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Dengan  kata  lain,  pembangunan  berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah (Adi, 2006).
Permasalahan  yang  dihadapi  pemerintah  daerah  dalam  organisai  sektor  publik mengenai  pengalokasian  anggaran.  Pengalokasian  anggaran  merupakan  jumlah  alokasi dana yang digunakan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas,  pemerintah  daerah  harus  dapat  mengalokasikan  penerimaan  yang  diperoleh untuk  belanja  daerah  yang  bersifat  produktif.  Pemerintah  memiliki  anggaran  relative terbatas  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Pemerintah  telah meningkatkan  anggaran  belanja  modal  dan  pembangunan  infrastruktur,  tetapi  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur masih dinilai belum  mencukupi.  Pemerintah  lebih  banyak  mengalokasikan  belanjanya  pada  sector- sektor  yang  kurang  diperlukan  dibandingkan  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik (Nuarisa, 2013).
Belanja  modal  pada  umumnya  dialokasikan  untuk  perolehan  aset  tetap  yang dapat  digunakan  sebagai  sarana  pembangunan  daerah.  Dengan  berkembang  pesatnya pembangunan  diharapkan  terjadi  peningkatan  kemandirian  daerah  dalam  membiayai kegiatannya  terutama  dalam  hal  keuangan.  Untuk  dapat  mengetahui  terjadinya peningkatan  kemandirian  daerah,  pendapatan  asli  daerah  bisa  dijadikan  sebagai  tolak ukurnya karena pendapatan asli daerah sendiri merupakan komponen yang penting yang mencerminkan  bagaimana  sebuah  daerah  dapat  mendanai  sendiri  kegiatannya  melalui komponen  pendapatan  yang  murni  dihasilkan  melalui  daerah  tersebut.  Berangkat  dari fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam.

## TINJAUAN PUSTAKA Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah adalah  pendapatan  yang  diperoleh  Daerah  yang  dipungut  berdasarkan  Peraturan  Daerah sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Pendapatan  Asli  Daerah  bertujuan memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  mendanai  pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.
Pendapatan  Daerah  adalah  hak  dan  kewajiban  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintah  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk  didalamnya  segala  bentuk kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  daerah  tersebut  (PP  RI  No.  58 Tahun 2005).

## Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari  pemerintah  daerah  dalam  memanfaatkan  PAD-nya.  Dana  Alokasi  Umum  “ Block Grant” yang  berarti  penggunaannya  diserahkan  kepada  daerah  sesuai  dengan  prioritas dan  kebutuhan  daerah  untuk  peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka pelaksanaan  otonomi  daerah.  Dana  Alokasi  Umum  terdiri  dari  Dana  Alokasi  Umum untuk  Daerah  propinsi  dan  Dana  Alokasi  Umum  untuk  daerah  Kabupaten/Kota.  Jadi Dana  Alokasi  Umum  dialokasikan  untuk  daerah  propinsi  dan  untuk  daerah kabupaten/kota  ditetapkan  sesuai  dengan  imbangan  kewenangan  antara  propinsi  dan Kabupaten/Kota.  Ketimpangan  ekonomi  antara  satu  provinsi  dengan  provinsi  lain  tidak dapat  dihindari  dengan  adanya  desentralisasi  fiskal.  Disebabkan  oleh  minimnya  sumber pajak dan Sumber Daya Alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Untuk menanggulangi  ketimpangan  tersebut,  pemerintah  pusat  berinisiatif  untuk  memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah.bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain  itu  untuk  mengurangi  ketimpangan  dalam  kebutuhan  pembiayaan  dan  penugasan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi  Umum  minimal  sebesar  26%  dari  penerimaan  Dalam  Negeri.  Dana  Alokasi Umum akan  memberikan kepastian bagi daerah dalam  memperoleh sumber pembiayaan untuk  membiayai  kebutuhan  pengeluaran  yang  menjadi  tanggung  jawab  masing-masing daerah (Wenas dkk, 2014).

## Dana Alokasi Khusus
Dana  alokasi  khusus  (DAK)  dialokasikan  dari  APBN  kepada  daerah  tertentu dalam  rangka  pendanaan  pelaksanaan  desentralisasi  untuk  mendanai  kegiatan  khusus yang  ditentukan  pemerintah  atas  dasar  prioritas  nasional,  dan  juga  untuk  mendanai kegiatan  khusus  yang  diusulkan  daerah  tertentu.  Penyusunan  kegiatan  khusus  yang ditentukan  oleh  pemerintah  tersebut  dikoordinasi  dengan  gubernur,  sedangkan penyusunan  kegiatan  khusus  dilakukan  setelah  dikoordinasikan  oleh  daerah  yang bersangkutan.  Berdasarkan  Undang-undang  No.  33  tahun  2004  Besaran  Dana  Alokasi Khusus  ditetapkan  setiap  tahun  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara,  Dana Alokasi  Khusus  dialokasikan  kepada  Daerah  tertentu  untuk  mendanai  kegiatan  khusus yang  merupakan  urusan  Daerah.  Daerah  penerima  Dana  Alokasi  Khusus  wajib menyediakan  Dana  Pendamping  sekurang-kurangnya  10%  (sepuluh  persen)  dari  alokasi Dana Alokasi Khusus.

## Belanja Modal
Menurut  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP),  belanja  modal  adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset  tetap/inventaris  yang  memberikan  manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi, termasuk  di  dalamnya  adalah  pengeluaran  untuk  biaya  pemeliharaan  yang  sifatnya mempertahankan  atau  menambah  masa  manfaat,  serta  meningkatkan  kapasitas  dan kualitas  aset.  Dalam  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP),  belanja  modal  terdiri  dari beberapa jenis belanja modal , diantaranya adalah :
1. Belanja  Modal  Tanah  adalah  pengeluuaran/biaya  yang  digunakan,  dan  untuk pengadaan  /  pembelian  /  pembebasan,  penyelesaian,  balik  nama  dan  sewa  tanah, pengosongan,  pengurugan,  perataan,  pematangan  tanah,  pembuatan  sertifikat,  dan pengeluaran  lainnya  sehubungan  dengan  perolehan  hak  atas  tanah  dan  sampai  tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal  Peralatan  dan  Mesin  adalah pengeluaran/biaya  yang  digunakan  untuk pengadaan  /  penambahan  /  penggantian,  dan  peningkatan  kapasitas  peralatan  dan mesin,  serta  inventaris  kantor  yang  memberikan  manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja  Modal  Gedung  dan  Bangunan  adalah  pengeluaran/biaya  yang  digunakan untuk  pengadaan  /  penambahan  /  penggantian  dan  termasuk  pengeluaran  untuk perencanaan  pengawasan  dan  pengelolaan  pembangunan  gedung  dan  bangunan  yang menambah  kapasitas  sampai  gedung  dan  bangunan  dimaksud  dalam  kondisi  siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk  pengadaan  /  penambahan  /  penggantian  /  peningkatan  pembangunan  / pembuatan  serta  perawatan,  dan  termasuk  pengeluaran  untuk  perencanaan, pengawasan  dan  pengelolaan  jalan  irigasi  dan  jaringan  yang  menambah  kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja  modal  fisik  lainnya  adalah  pengeluaran  /  biaya  yang  digunkan  untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan  terhadap  fisik  lainnya  yang  tidak  dapat  dikategorikan  ke  dalam  kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan.  Termasuk  dalam  belanja  ini  adalah  belanja  modal  kontrak  sewa  beli, pembelian  barang-barang  kesenian,  barang  purbakala  dan  barang  untuk  museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.
6. Belanja  modal  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  aset  tetap  pemerintah  daerah  yaitu peralatan, bangunan, insfrastruktur dan harta tetap lainnya.

## Hubungan Logis Antar Variabel Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal
Otonomi daerah mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang sangat besar dalam keuangan daerah. Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah dapat meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dan  dapat  mendorong  kinerja  ekonomi daerah.  Dengan  potensi  masing-masing  daerah  dalam  mengelola  penerimaan  daerah diharapkan  dapat  membiayai  segala  urusan  pemerintahannya,  dan  tidak  mengandalkan transferan dana dari pemerintahan pusat.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wandira  (2013)  mengungkapkan  bahwa pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  terhadap  pengalokasian  anggaran  belanja  modal. Peningkatan  investasi  modal  (belanja  modal)  diharapkan  mampu  meningkatkan  tingkat partisipasi  (kontribusi  publik)  terhadap  pembangunan  yang  tercermin  dari  adanya
peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

## Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
Dana alokasi umum merupakan sejumlah dana dari APBN yang diberikan untuk daerah  setiap  tahunnya  yang  digunakan  sebagai  dana  pembangunan.  Keterkaitan  sangat erat  antara  transfer  dari  pemerintah  pusat  dengan  belanja  modal.  Kenaikan  pendapatan asli  daerah  akan  berpengaruh  pada  jumlah  dana  alokasi  umum  yang  ditransfer  oleh pemerintah pusat. karena dengan banyaknya potensi dari daerah itu sendiri, dana alokasi umum yang ditransfer dari pemerintah semakin sedikit membuat daerah tersebut mandiri dan siap menghadapi otonomi daerah.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nuarisa  (2013)  mengungkapkan  bahwa  dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat  bahwa  perilaku  belanja  daerah  khususnya  belanja  modal  akan  sangat  dipengaruhi sumber  penerimaan  ini.  berdasarkan  uraian  diatas  maka  dapat  dirumuskan  hipotesis sebagai berikut :
H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal

## Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal
Dana  alokasi  khusus  merupakan  alokasi  dari  APBN  kepada  daerah  dengan tujuan  mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan  pemerintah  daerah. Pemanfaatan  DAK  diarahkan  pada  kegiatan  investasi  pembangunan,  pengadaan, peningkatan,  dan  perbaikan  sarana  dan  prasarana  fisik  dengan  umur  ekonomis  yang panjang,  termasuk  pengadaan  sarana  fisik  penunjang.  Dengan  adanya  pengalokasian DAK  diharapkan  dapat  mempengaruhi  pengalokasian  anggaran  belanja  modal,  karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nugraeini  (2011)  menemukan  bahwa dana  alokasi  khusus  (DAK)  berpengaruh  terhadap  belanja  modal,  sama  halnya  dengan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nuarisa  (2013).  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi  anggaran  pengeluaran  daerah  melalui  belanja  modal.  Berdasarkan  penemuan empiris diatas maka menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

## H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal
Kerangka Pemikiran
(H1) (H2) () (H3) Pendapatan Asli Daerah (X 1 )
Belanja Modal
(Y)
Dana Alokasi Umum
(X 2 )
Dana Alokasi Khusus (X 3 )

## METODE PENELITIAN Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel terkait dalam penelitian ini yaitu Belanja Modal dan Variabel Bebas ( Independent Variabels) adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

## Objek Penelitian dan Unit Sampel
Objek pada penelitian ini yaitu Propinsi Jawa Tengah dengan Unit Sampel yang digunakan yaitu Laporan Realisasi APBD tahun 2010-2013.

## Populasi dan Penentuan Sampel
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Propinsi  Jawa  Tengah  yang  terdiri  dari  29  kabupaten  dan  6  kota. Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  35  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di Propinsi  Jawa  Tengah  pada  tahun  2010-2013.  Teknik sampling yang  digunakan  adalah metode  sensus.  Metode  sensus  adalah  metode  dengan  mengambil  sampel  seluruh kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah. Penelitian ini mengambil data pada tahun 2010- 2013  dengan  jumlah  sampel  sebanyak  35  daerah.  Maka  jumlah  sampel  penelitian keseluruhan menjadi 4x35 = 140 data.

## Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data dalam penelitian ini adalah  Data  Laporan  Realisasi  APBD  tahun  20010-2013  Kabupaten/Kota  di  Jawa Tengah,  yang  dapat  diperoleh  dari  situs  Dirjen  Perimbangan  Keuangan  Pemerintah Daerah  melalui www.djpk.depkeu.go.id dimana data  mengenai  jumlah  realisasi Anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

## Metode Pengumpulan Data
Metode  dokumentasi  adalah  ditujukan  untuk  memperoleh  data  langsung  dari tempat  penelitian,  meliputi  buku-buku  yang  relevan,  peraturan-peraturan,  laporan kegiatan dan data yang relevan dengan penelitian.

## Metode Analisis
Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Anggaran Belanja Modal. Untuk dapat melakukan  analisis  regresi  berganda  perlu  pengujian  asumsi  klasik  sebagai  persyaratan dalam  analisis  agar  datanya  dapat  bermakna  dan  bermanfaat.  Adapun  uji  asumsi  klasik yang digunakan adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi.  Analisis  Regresi  Linier  Berganda  digunakan  untuk  mengetahui  hubungan secara  linear  antara  variabel  independen  dengan  variabel  dependen.  Untuk  pengujian hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pengujian  secara  parsial  (Uji  t),  pengujian secara simultan (Uji F) dan Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) untuk mengetahui prosentase sumbangan  pengaruh  variabel  independen  secara  serentak  terhadap  variabel  dependen (Y).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Obyek Penelitian
Propinsi  Jawa  Tengah  merupakan  salah  satu  propinsi  di  Indonesia  yang letaknya  dibagian  tengah  pulau jawa.  Propinsi Jawa Tengah berbatasan  dengan  propinsi Jawa Barat di sebelah Jawa Barat, Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah  Selatan,  Jawa  Timur  di  sebelah  Timur,  dan  laut  Jawa  di  sebelah  utara.  Luas wilayahnya 32.548 km 2 atau sekitar 25,04 % dari luas Pulau Jawa. Populasi dalam Penelitian ini yaitu pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Propinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Dalam penelitian ini jumlah (n)  sebanyak  140  data,  data  diperoleh  dari  Laporan  Realisasi  APBD  tahun  2010-2013 yang terdapat dalam Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2010-2013. Pemilihan Sampel pada penelitian ini didasarkan pada metode sensus.

## Analisis Data
Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Pendapatan Asli Daerah 140 10.305 925.919 125.433,81 108.062,051 Dana Alokasi Umum 140 238.069 1.197.315 653.957,84 202.458,529 Dana Alokasi Khusus 140 14.993 118.962 60.743,82 21.322,815 Belanja Modal 140 25.479 591.011 156.361,08 85.837,027 Valid N (listwise) 140
Tabel  diatas  menggambarkan  deskripsi  variabel-variabel  secara  statistik  dalam penelitian  ini.  Minimum  adalah  nilai  terkecil  dari  nilai  suatu  rangkaian  pengamatan, maksimum adalah nilai terbesar dari suatu rangkaian pengamatan, mean (rata-rata) adalah hasil  penjumlahan  nilai  seluruh  data  dibagi  dengan  banyaknya  data,  sementara  standar deviasi  adalah  akar  dari  jumlah  kuadrat  dari  selisih  nilai  data  dengan  rata-rata  dibagi dengan banyaknya data.

## Uji Asumsi Klasik
Setelah  dilakukan  Uji  Normalitas  dapat  disimpulkan  data  penelitian berdistribusi  normal  sedangkan  setelah  dilakukan  uji  pelanggaran  asumsi  klasim  yang terdiri  dari  Uji  Multikolinearitas,  Uji  Heterokedastisitas  dan  Uji  Autokorelasi  dapat disimpulkan tidak terjadi pelanggaran asumsi klasik.
.

## Uji Regresi Linear Berganda
Hasil  analisis  regresi  adalah  berupa  koefisien  untuk  masing-masing  variabel independen.  Koefisien  diperoleh  dengan  cara  memprediksi  nilai  variabel  dependen dengan suatu persamaan. Berikut ini adalah hasil perhitungan regresi :
Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -12055.595  16036.785 -.752 .454 Pendapatan Asli Daerah .352 .114 .247 3.088 .002 Dana Alokasi Umum .187 .037 .554 5.021 .000 Dana Alokasi Khusus -.036 .320 -.011 -.113 .910
a. Dependent Variable: Belanja Modal
Atas  dasar  hasil  analisis  menggunakan  metode  analisis  regresi  linear  berganda dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% diperoleh persamaan berikut : Y = -12055,595 + 0,352PAD + 0,187DAU -,036DAK + e
Koefisien  PAD  dan  DAU  bernilai  positif  hal  ini  berarti  bahwa  Belanja  Modal akan  mengalami  peningkatan,  sedangkan  Koefisien  DAK  bernilai  negatif  hal  ini  berarti bahwa Belanja Modal akan mengalami penurunan.
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  determinasi  menunjukkan  seberapa  besar  variabel  bebas  dapat menjelaskan variabel dependen yang dinyatakan dalam persen (%). Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary Model  R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .701 a .492 .480 47.369,950
a.  Predictors:  (Constant),  Dana  Alokasi  Khusus,  Pendapatan  Asli  Daerah, Dana Alokasi Umum
Berdasarkan  hasil  pengujian  nilai  koefisien  determinasi  yang  ditunjukkan  dengan adjusted  R  square adalah  sebesar  0,480.  Hal  ini  dapat  diartkan  bahwa  variabel Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus dapat menjelaskan variabel belanja modal sebesar 48% sedangkan sisanya 52% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

## Uji Simultan (Uji F)
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  Pendapatan  Asli  Daerah, Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Alokasi  khusus  secara  bersama-sama  berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil pengujian dapat dilihat dari tabel berikut ini :
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square  F Sig. 1 Regression 2.758E11 3 9.192E10 40.964 .000 a Residual 2.850E11 127 2.244E9
Total 5.607E11 130
a. Predictors:  (Constant),  Dana  Alokasi  Khusus,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi Umum
b. Dependent Variable: Belanja Modal
Hasil pengujian model regresi diperoleh nilai F tabel sebesar 40,964  dan nilai signifikansi  sebesar  0,000  <  ɑ  =  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  bersama- sama  variabel  pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi  umum,  dan  dana  alokasi  khusus secara  simultan  berpengaruh  terhadap  belanja  modal.  Dengan  demikian  model  regresi layak digunakan.
Uji  t  pada  dasarnya  digunakan  untuk  menguji  pengaruh  satu  variabel independen  secara  parsial  dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Berikut  ini adalah hasil uji t yang disajikan :
Hasil Uji t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) - 12055.59 5 16036.78 5 -.752 .454 Pendapatan Asli Daerah .352 .114 .247 3.088 .002 Dana Alokasi Umum  .187 .037 .554 5.021 .000 Dana Alokasi Khusus  -.036 .320 -.011 -.113 .910
a. Dependent Variable: Belanja Modal

## 1. Pengujian Hipotesis (H1)
Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan signifikansi 0,002 < 0,05 dan nilai t hitung 3,088  > dengan t tabel 1,9782. Dengan demikian t hitung berada pada daerah H 0 ditolak dan H 1 diterima maka angka tersebut menunjukkan nilai yang signifikan yang artinya terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.

## 2. Pengujian Hipotesis (H2)
Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa secara parsial dana alokasi  umum  berpengaruh  terhadap  belanja  modal.  Hal  ini  dibuktikan  dengan signifikansi  0,000  <  0,05  dan  nilai  t hitung 5,021 >  dengan  t tabel 1,9782.  Dengan  demikian t hitung berada  pada  daerah  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima  maka  angka  tersebut  menunjukkan nilai yang signifikan yang artinya terdapat pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal.

## 3. Pengujian Hipotesis (H3)
Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa secara parsial dana alokasi  khusus  tidak  berpengaruh  terhadap  belanja  modal.  Hal  ini  dibuktikan  dengan signifikansi  0,910  >  0,05  dan  nilai  t hitung -,113  <  dengan  t tabel 1,9782.    Dengan  demikian t hitung berada  pada  daerah  H 0 diterima  dan  H 1 ditolak  maka  angka  tersebut  menunjukkan
nilai  yang  tidak  signifikan  yang  artinya  tidak  terdapat  pengaruh  dana  alokasi  khusus terhadap belanja modal.

## Pembahasan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal
Pengujian  hipotesis  1  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  apakah pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  terhadap  belanja  modal.  Hasil  penelitian menunjukkan  nilai  t  sebesar  3,088  dan  nilai  koefisien  sebesar  0,352  dengan  tingkat signifikansi  sebesar  0,002  berada  lebih  rendah  pada  ɑ  =  0,05.  Hal  ini  dapat  diartikan bahwa  semakin  tinggi  PAD  maka  pengeluaran  pemerintah  atas  belanja  modal  pun  akan semakin  tinggi.  Sejalan  dengan  PP  No.  58  tahun  2005  tentang  pengelolaan  keuangan daerah yang menyatakan bahwa PAD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika  pemerintah  daerah  akan  mengalokasikan  belanja  modal  maka  harus  benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang  diterima.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nuarisa  (2013)  semakin  tinggi pendapatan  asli  daerah  maka  pengeluaran  pemerintah  atas  belanja  modalpun  akan semakin  tinggi  dan  apabila  pemerintah  daerah  memiliki  pendapatan  asli  daerah  yang rendah maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal juga rendah. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah mempengaruhi belanja modal. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dapat meningkatkan belanja modal.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  Wandira  (2013)  dan  Nuarisa (2013)  yang  menunjukkan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  terhadap  belanja modal.

## Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
Pengujian  hipotesis  2  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  apakah  dana alokasi  umum  berpengaruh  terhadap  belanja  modal.  Hasil  penelitian  menunjukkan  t sebesar 5,021 dan nilai koefisien sebesar 0,187 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 berada  lebih  rendah  pada  ɑ  =  0,05.  Dapat  disimpulkan  bahwa  dana  alokasi  umum mempengaruhi  belanja  modal.  Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  terdapat  hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah yaitu dana alokasi umum, dengan alokasi pengeluaran daerah melalui alokasi belanja modal juga meningkat. Semakin tinggi dana alokasi  umum  maka  alokasi  belanja  modal  juga  meningkat.  Hal  ini  disebabkan  karena daerah  yang  memiliki  pendapatan  dana  alokasi  umum  yang  besar  maka  alokasi  untuk anggaran belanja modal akan meningkat.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  Wandira  (2013)  dan  Nuarisa (2013)  yang  menunjukkan  bahwa  dana  alokasi  umum  berpengaruh  terhadap  belanja modal.

## Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal
Pengujian  hipotesis  3  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  apakah  dana alokasi  khusus  berpengaruh  terhadap  belanja  modal.  Hasil  penelitian  menunjukkan  t sebesar -,113 dan nilai koefisien sebesar -,036 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,910 berada  lebih  tinggi  pada  ɑ  =  0,05.  Dapat  disimpulkan  bahwa  dana  alokasi  khusus  tidak mempengaruhi belanja modal. Hal ini disebabkan karena nilai dana alokasi khusus yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan  daerah.  Kegiatan  khusus  yang  dimaksud  adalah  sesuai  dengan  fungsi  yang ditetapkan oleh APBN, misalnya untuk layanan kepentingan publik, pendidikan dan lain- lain.
Dana  Alokasi  Khusus  tidak  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal  dikarenakan pada  tahun  terakhir  yaitu  2013  Dana  Alokasi  Khusus  cenderung  mengalami  penurunan, dapat dilihat pada tabulasi data. Hasil penelitian ini konsisten dengan peneliti sebelumnya oleh  Darmayasa  &  Suandi  (2014)  yang  menyatakan    DAK  tidak  berpengaruh  terhadap alokasi  belanja  modal.  DAK  bukan  merupakan  faktor  penentu  pengalokasian  belanja modal  pada  pemerintah  provinsi  untuk  tahun  amatan  2011-2013.  Ferdian  (2013)  DAK termasuk di dalamnya 40% dari dana reboisasi. kewenangan dalam pengalokasian DAK relatif terbatas karena dana tersebut pada dasarnya dikaitkan dengan pembiayaan kegiatan tertentu termasuk kegiatan reboisasi.
Alasan  utama  yang  menyebabkan  DAK  tidak  berpengaruh  terhadap  belanja modal adalah kecilnya DAK yang diterima oleh pemerintah provinsi di Indonesia, yaitu hanya sebesar 1% terhadap total APBD. Jumlah belanja modal yang bersumber dari DAK hanya sebesar 7% sehingga dapat disimpulkan walaupun DAK merupakan special grant , untuk  pembangunan  infrastruktur  namun  karena  prosentasenya  kecil  bukan  merupakan faktor penentu alokasi belanja modal untuk tahun pengamatan 2011-2013 (Darmayasa & Suandi, 2014).

## PENUTUP Simpulan
Penelitian  ini  menguji  pengaruh  pendapatan  asli  daerah  (PAD),  dana  alokasi umum  (DAU),  dana  alokasi  khusus  (DAK)  dan  Belanja  Modal  pada  kabupaten/kota  di Propinsi Jawa Tengah dari tahun 2010-2013.
Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari peneliti ini :
1. Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
2. Terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
3. Tidak  Terdapat  pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  terhadap  Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

## Saran
1. Pemerintah  daerah  diharapkan  untuk  lebih  mengembangkan  sektor-sektor  ekonomi daerah  agar  dapat  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  agar  lebih  mandiri  dalam mendanai seluruh aktivitas pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
2. Pemerintah  harus  dapat  mengoptimalkan  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  agar tidak terjadi ketimpangan fiskal.
3. Peningkatan  pemerintah  daerah  dalam  belanja  modal  diharapkan  mampu meningkatkan  kualitas  layanan  publik  dan  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan kontribusi  publik  terhadap  pembangunan  yang  timbul  dari  adanya  peningkatan pendapatan asli daerah.

## Keterbatasan Penelitian
Peneliti ini diperoleh hasil Adjusted R square sebesar 0,48 dengan tiga variabel independen.  Dengan  nilai  Adjusted  R  square  sebesar  0,48  kurang  baik  model  regresi dengan data yang ada. Sehingga untuk peneliti selanjutnya agar bisa meningkatkan nilai Adjusted  R  squarenya  lebih  mendekati  angka  1,  dengan  menambahkan  variabel  lain seperti Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah.

## Agenda Penelitian Yang Akan Datang
1. Pada  penelitian  yang  akan  datang  diharapkan  untuk  memperbanyak  sensus  yang digunakan agar hasilnya lebih representative terhadap populasi yang dipilih.
2. Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  yang  akan  datang  diharapkan  lebih bervariasi  dengan  menambahkan  variabel  independen  lain  seperti  kebijakan pemerintah dan indeks pembangunan manusia.
3. Dapat  menambahkan  objek  penelitian  seperti  wilayah  Jawa  Barat  ataupun  Jawa Timur.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, P. H. 2006. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, Belanja Pembangunan dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi  Pada  Kabupaten  dan  Kota  se-Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang .
BPS. 2009-2013. Jawa Tengah Dalam Angka.
Darmayasa,  I.  N.,  &  Suandi,  I.  K.  2014.  Faktor  Penentu  Alokasi  Belanja  Modal  dalam APBD pada Pemerintah Provinsi. SNA 17 Mataram, Lombok , 24-27. Ferdian,  Y.  2013.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan,  dan  Lain-lain Pendapatan  Yang  Sah  Terhadap  Belanja  Daerah. Artikel  Universitas  Negeri Padang . Kawedar, W. d. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Semarang: Undip.
Mentayani,  I.,  &  Rusmanto.  2013.  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  Terhadap  Belanja  Modal  Pada  Kota  dan Kabupaten di Pulau Kalimantan. Jurnal InFestasi . 9(2). Nuarisa, S. A. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi  Khusus terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal. Accounting Analysis Journal . 2(1) ISSN 2252-6765.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Wandira, A. G. 2013. Pengaruh Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap pengalokasian Belanja Modal. Accounting Analysis Journal. 2(1) ISSN 2252-6765.
Wenas,  C.  L.,  Kumenaung,  A.,  &  Rompas,  W.  2014.  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum (DAU),  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja  Daerah pemerintah Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 14 (1).