## PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR KONKUREN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

## Hari Sutra Disemadi, Danial Gomes
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam e-mail : hari@uib.ac.id

## ABSTRAK
Perspektif  hukum  kepailitan,  jika  debitur  jatuh  pailit  dan  hartanya  tidak  lebih  banyak daripada  utangnya  maka  kreditur  konkurenlah  yang  paling  dirugikan  bahkan  terancam  tidak memperoleh pelunasan utang sama sekali dari debitur. Untuk itu sarana kepailitan tidak boleh sampai digunakan untuk itikad yang tidak baik yang dimanfaatkan debitur maupun salah satu kreditur.  Dalam  Pasal  2  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  menegaskan  syarat kepailitan hanya terdiri  dari dua kreditur atau lebih  dan  minimal satu utang  yang telah jatuh tempo sangatlah riskan dan berpotensi diggunakan untuk kepetingan debitur maupun kreditur yang  melenceng  dari  hakikat  kepailitan  itu  sendiri  dan  dapat  merugikan  pihak-pihak  lain. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum yang bersifat normatif, dimana menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier. Hasil penelitian ini  menunjukan, banyaknya aturan  dari  undang-undang  kepailitan  saat    ini  yang  bertolak  belakang  dengan  norma  dan prinsip  kepailitan tentu bisa  menjadi cela bagi pihak-pihak  yang ingin  memanfaatkan sarana kepailitan  dengan  maksud  tidak  baik.  Apabila  hal  ini  sampai  terjadi  maka  sangat  berpotensi kreditur  konkurenlah  yang  paling  besar  menerima  imbasnya.  Maka  dari  itu,  dengan membahas  dan  menggali  hakikat  kepailitan  dari  asas dan  prinsip-prinsipnya  yang  kemudian dibandingan  dengan  undang-undang  positif  yang  berlaku  akan  mengingatkan  kita  pada hakikat  sejati  dari  kepailitan  itu  sendiri,  sehingga  diharapkan  dapat  mengetahui  bagaimana bentuk  perlindungan  hukum  yang  semestinya  didapat  oleh  kreditur  konkuren  yang  sering menjadi pihak paling dirugikan dari sebuah kasus kepailitan.
Kata Kunci: Kepailitan, Perlindungan, Kreditur Konkuren.

## ABSTRACT
From the bankruptcy law perspective, if the debtor goes bankrupt and his assets are not more  than  the  debt,  then  the  concurrent  creditor  will  be  the  most  disadvantaged  and  even threatened not to get any debt repayment at all from the debtor. For this reason, bankruptcy facilities  should  not  be  used  for  bad  faith  which  is  exploited  by  a  debtor  or  one  of  the creditors.  Article  2  paragraph  1  of  Law  Number  37  of  2004  confirms  that  the  bankruptcy requirements only consist of two or more creditors and at least one overdue debt is very risky and  has  the  potential  to  be  used for  the  interests  of  debtors  and  creditors  who  deviate  from the nature of the bankruptcy itself and can harm other parties. This research was conducted with a normative legal method, which uses  primary, secondary, and tertiary legal materials. The  results  of  this  research  show  that  the  number  of  rules  of  the  bankruptcy  law  currently contradicting the norms and principles of bankruptcy can certainly be a reproach for parties who wish to take advantage of bankruptcy facilities with bad intentions. If this happens, it is highly potential that the concurrent creditors will receive the greatest impact. Therefore, by discussing  and  exploring  the  nature  of  bankruptcy  from  its  principles  and  principles  which are  then  compared  with  the  applicable  positive  laws, it  will  remind  us  of  the  true  nature  of bankruptcy  itself,  so  it  is  hoped  that  we  can  know  what  forms  of  legal  protection should  be obtained  by  creditors.  concurrents  who  are  often  the  most  disadvantaged  party  of  a bankruptcy case.
Keywords: Bankruptcy, Protection, Concurrent Creditors.

## PENDAHULUAN
Di  iIndonesia  perkembangan  ekonomi  semulanya  berputar  dengan  sangat  baik,  ditambah  dengan pembangunan  bersinambungan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Ini  membuktikan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  makro  dan  mikro  yang  lebih  maju  sejalan  dengan  perkembangan  perusahaan kecil  dan  perusahaan  besar  dii  dalam  perekonomian  Indonesia  (Kale  &  Dharmakusuma,  2015).  Hal tersebut menjadikan mobilitas sumber daya manusia dan usaha menjadi tinggi, terjadi transaksi modal dan  kekayaan  yang semakin  maju di  dalam dunia perekonomian. Namun,  krisis  moneter  yang terjadi pada  tahun  1998  menyebabkan  banyak  perusahaan  tidak  mampu  memenuhi  kewajibannya membayaran  utang.  Dunia  usaha  terkena  imbas  yang  paling  besar  dari  krisis  tersebut  sehingga menyebabkan  banyak  perusahaan  yang  bangkrut  atau  jatuh  pailit.  Pailit  merupakan  suatu  keadaan dimana  debitur  tidak  mampu  untuk  melakukan  pembayaran-pembayaran  terhadap  utang-utang  dari pada,  yang  lazimnya  disebabkan  karena  kesulitan  ekonomi  dan  kondisi  keuangna  debitur  mengalami kemunduran  ( financial  distress) (Kale  &  Dharmakusuma,  2015) . Sedangkan  kepailitan  merupakan “keputusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada atau yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator  dibawah  pengawasan  hakim  pengawas”  (Sjahdeini,  2009).  Harta  kekayaan  debitur  tersebut nantinya  akan  menjadi  jaminan  bersama    untuk  para  kreditur  yang  mana  hasilnya  akan  dibagikan secara  proposional  antara  kreditur,  kecuali  jika  antara  kreditur  tersebut  ada  yang  menurut  undang- undang harus di dahulukan (Muljadi, 2005).
Prinsip  kepailitan  merupakan  perwujudan  dari  Pasal  1131  dan  1132  KUHPerdata,    dimana kebendaan  hak  milik  Debitur  menjadi  agunan  bersama  bagi  semua  Kreditur  dari  hasil  pelelangan maupun penjualannya yang dibagi sesuai dengan jenis kreditur dengan asas keseimbangan (Pratama & Landra,  2019).  Pasal  1131  KUHPerdata  menganut  prinsip  “ paritas  creditorium” yang  menyatakan segala  kebendaan  si  berutang,  baik  yang  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  baik  yang  sudah  ada maupun  yang  baru  akan  ada  dikemudian  hari,  menjadi  tanggungan  untuk  segala  perikatan perseorangan. Sedangkan dalam Pasal 1132 KUHPerdata menganut prinsip “ pari passu prorate parte” yang  meyatakan  bahwa  “kebendaan  tersebut  menjadi  jaminan  bersama-sama  bagi  semua  orang  yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya yaitu,  menurut  besar  kecilnya  piutang  masing-masing  kecuali  apabila  diantara  piutang  ada  alasan- alasan yang sah untuk didahulukan” (Shubhan, 2008).
Kartini  Muljadi  rumusan  dalam  Pasal  1131  KUHPerdata  menunjukkan  bahwa  “setiap  tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan  membawa akibat terhadap harta  kekayaannya,  baik  yang  bersifat  menambah  jumlah  harta  kekayaannya,  maupun  yang  nantinya akan  mengurangi  jumlah  harta  kekayaannya”  (Muljadi,  2005).  Demikian  harta  kekayaan  seseorang akan  selalu  berada  dalam  keadaan  dinamis  dan  selalu  berubah-ubah  dari  waktu  ke  waktu.  Setiap perjanjian  dibuat  maupun  perikatan  yang  terjadi  dapat  mengakibatkan  harta  kekayaan  seseorang bertambah  atau  berkurang  (Muljadi,  2005). Jika  ternyata  dalam  hubungan  hukum  harta  kekayaan tersebut, seseorang memiliki lebih dari suatau kewajiban yang harus dipenuhi terhadap lebih dari satu orang  yang berhak atas pemenuhan kewajiban. Maka prinsip “ pari passu prorate parte” menentukan bahwa  setiap  pihak  atau  kreditur  yang  berhak  atas  pemenuhan  perikatan,  haruslah  mendapatkan pemenuhan  perikatan  dari  harta  kekayaan  pihak  yang  berkewajiban  tersebut  secara:  “1) Pari  passu, yang  memiliki makna secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan; dan 2) Pro  prata ,  yang  memiliki  makna  proporsional  yang  dihitung  berdasarkan  pada  besarnya  piutang masing-masing  dibandingkan  terhadap  piutang  merekan  secara  keseluruhan,  terhadap  seluruh  harta kekayaan debitur tersebut” (Shubhan, 2008).
Berhubungan dengan kepailitan sendiri, Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayarn Utang (UU Kepailitan). Dimasyarakat umum , terminologi  kepailitan  sering  dipahami  secara tidak  tepat. Sebagian  dari  mereka  menganggap kepailitan  sebagai  vonis  yang  berbau  tindakan  kriminal  serta  merupakan  suatu  cacat  hukum  atas subjek  hukum.  Sedangkan  secara  hakikatnya  “kepailitan  merupakan  suatu  jalan  keluar  yang  bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut  sudah  tidak  mempunyai  kemampuan  lagi  untuk  membayar  utang-utang  tersebut  kepada  para krediturnya” (Shubhan, 2008).
Permasalahan  yang  timbul  dalam  kepailitan  di  Indonesia  saat  ini  adalah  terkait  hak  kreditur konkuren  dimana  debitur  mengalami  kepailitan.  Kreditur  konkuren  adalah  kreditur  yang  tidak memegang  jaminan  kebendaan  dan  tidak  diutaman  oleh  paraturan  perundang-undangan  sehingga ketika debitur mengalami kepailitan maka pihak kreditur lah yang dirugikan (Kale & Dharmakusuma, 2015).  Penelitian  sebelumnya  yang  mengkaji  perlindungan  kreditur  telah  dilakukan  oleh  Yulia  Risa pada tahun 2017 yang mengkaji “perlindungan hukum terhadap kreditur atas wanprestasi debitur pada perjanjian  kredit  dengan  jaminan  hak  tanggungan”  (Risa,  2017),  dan  Lambang  Siswandi  pada  tahun 2019  yang  menkaji  “kreditur  dan  debitur  dengan  hak  perlindungan  hukum  dalam  perjanjian  kredit tanpa  agunan”  (Siswandi,  2019).  Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  maka  fokus  kajian  pada penelitian  ini  adalah  perlindungan  hukum  kreditur  konkuren  terhadap  pelunasan  utang  debitur berdasarkan perspektif hukum kepailitan di Indonesia.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  rumusan  permasalahaan  dalam  penelitian  ini mempertanyakan bagaimana perlindungan hukum kreditur konkuren terhadap pelunasan utang debitur dalam perspektif hukum kepailitan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  digunakan  adalah  jenis  metode  penelitian  “hukum  normatif”,  dimana pendekatan yang digunakan adalah “statute approach” atau “pendekatan perundang-undangan”. Data yang  di  gunakan  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  yaitu  “bahan  hukum primer, sekunder, dan juga tersier”. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah dengan melaah teori- teori, konsep, dan asas-asas hukum serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan  relevan  dengan  permasalahan  ini.  Adapun  penggunaan  perundang-undangan  ini  dimaksud  untuk mengetahui rasio  legis dan  dasar  dari ontologis lahirnya  perundangan-undangan  tersebut.  Hal  ini berguna  untuk  menangkap  dan  memahami  kandungan  filosofi  yang  ada  di  belakang  undang-undang tersebut.  Kemudian  ditambah  dengan  bahan  hukum  sekunder  berupa  pendapat  hukum,  doktrin,  dan juga  teori-teori  yang  diproleh  dari  literature-literaur  hukum.  Hal  tersebut  dimaksudkan  dapat memberikan penjelasan serta memantu  memahami  dan menganaisis bahan hukum primer. Dan untuk mempermudah dan membantu pembaca untuk lebih mengerti penulis juga mencantumkan bahan huku tersier yang diproleh dari kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum dalam Kepailitan
Keberadaan  Hukum  di  tengah-tengah  masyarakat  bermaksud  sebagai  suatu  sarana  untuk menciptakan  ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat,  sehingga  hubungan  antar  sesame  masyarakat yang  satu  dengan  lainya  dapat  sama-sama  dijaga  kepentingannya  (Slamet,  2016).  Hukum  juga berperan  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  yang  kepentingannya  terganggu. Persengketaan  yang  terjadi  di  masyarakat  harus  diselesaikan  menurut  hukum  yang  berlaku,  hal tersebut  bermaksud  agar  tecapainya  keadilan  (Girsang, Sudirman,  Jaya  &  Halim,  2020).  Hal  ini  juga diharapakan  dapat  mencegah  prilaku  main  hakim  sendiri.  Peran  hukum  sebagai  perlindungan kepentingan  manusia  lah  yang  menciptakan  tatanan  masyarakat  yang  tertib,  dan  diharapkan terwujudnya  kehidupan  yang  seimbang.  Hubungan  antara  subjek  hukum  dan  objek  hukum  yang dilidungi  oleh  hukum  yang berlaku  menimbulkan  hak  dan  kewajiban (Walidani & Adjie, 2018). Hak dan  kewajiban  yang  timbul  karena  hukum  dapat  diartian  sebagai  suatu  pemberian    jaminan  ataupun kepastian sehingga terbentuk rasa aman antara sesama masyarakat (Ahyani, 2014).
Perlindungann  hukum  di  Indonesia  sendiri  mengacu  pada  Pancasila  yang  merupakan  dasar ideology  dan  falsafah  bangsa  ini.perlindungan  hukum  yang  diberikan    kepada  masyarakat  bersumber pada  konsep  pengakuan  harkat  dan  martabat,  serta  pengakuan  terhadapa  hak  asasi  manusia  yang dimiliki  sybjek  hukum  bedasarka  ketentuan  hukum  (Slamet,  2016).  Hal  ini  dinyatakan  secara  tegas dalam  “UUD  NRI  1945  Pasal  28  D  ayat  1  yaitu  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama dihadapan hukum”.
Philipus M. Hadjon  menyatakan bahwa bentuk perlidungan  hukum  dapat dibagi  menjadi 2 yaitu: 1) Perlindungan hukum yang preventif. “ Perlindungan hukum preventif bermaksud perlindungan yang memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  dapat  mengajukan  keberatan  ( inspraak) atas pendapatnya  seblm  keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  yang  definitiF”;  2)  Perlindungan  hukum yang  represif. “ Perlindungan  hukum  ini  bertujuan  untuk  menyelesaikan  apabila  terjadi  sengketa.  Di Indonesia  sendiri  terdapat  berbagai  badan  yang  secara  parsial  menangani  perlindungan  hukum  bagi rakyat  yang  di  kelompokan  menjadi  tiga  yaitu  pengadilan  dalam  lingkup  peradilan  umum,  instasi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi, dan badan-badan khusus yang berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa” (Hadjon, 1987).
Hukum  berfungsi  sebagai  pelindungan  kepentingan  masyarakat  apabila  hukum  ditegakan  dengan benar dan professional, untuk dari pada itu penegakan hukum harus memperhatikan empat unsur yaitu “Kepastian  hukum  (R echtssicherkeit) ,  Kemanfaatan  hukum (Zeweckmassigkei) ,  Keadilan  Hukum (Gerechtigkeit) ,  dan  Jaminan  Hukum (Doelmatigkeit) ”.  Perlindungan  hukum  akan  terasa  nyata  jika para  perangkatnya  melaksanakan  dengan  baik  serta  memenuhi,  menepati  aturan-aturan  yang  sudah dibakukan  sehingga  tidak  terjadi  penyimpangan  aturan  hukum  yang  dilakukan  secara  sistematis (Wignjosoebroto,  2010).  Kodifikasi  hukum  dilakukan  demi  terwujudnya  kepastian  hukum  dan keadilan  hukum.  Maka,  perlindungan  hukum  merupakan  segala  upaya  dan  juga  bentuk  pengayoman terhadap  harkat  maupun  martabat  manusia  dan  juga  hak  asasi  manusia  yang  bertujuan  dapat memberikan kenyamanan, ketentraman, dan juga keseimbangan di tengah-tengah manusia.
Kemudian, istilah pailit dapat kita dijumpai dalam perbedaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin, dan Inggris, Penyebutannya sedikit berbeda-beda di berbagai Negara tetapi tetap memiliki makna yang sama seperti di Belanda keadaaan orang yang macet atau berhenti membayar disebut dengan Faillete, berbeda  dengan  di  Perancis  hal  tersebut  digunakan  istilah le  Failli, sedangkan  di  Ingrris  disebut dengan  istilah To  Fail dan  dalam  bahsa  latin  disebut  dengan Fallire (Kartono,  1974) . Kepailitan bermakna eksekusi massal yang ditetapkan melalui keputusan hakim, yang berlaku dengan serta merta melakukan penyitaan umum atas segala kekayaan debitur yang dinyatakan pailit. Di dalam tata bahasa
Indonesia,  kepailitan  bermakna  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  pailit,  dan  dalam  “Undang-Undang No  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (UU Kepailitan)”  arti  kepailitan  terdapat  dalam  Pasal  1  ayat  1  yaitu  “Kepailitan  adalah  sita  umum  atas semua  kekayaan  debitur  pailit  yang  pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  kurator  dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.
Putusan pailit mempunyai dampak yang sangat luas terhadap harta kekayaan debitur pailit, dimana debitur  pailit  kehilangan  segala  hak  terhadap  hartanya  yang  termasuk  kedalam  harta  pailit  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  21  UU  Kepailitan  yaitu  “kepailitan  mempunyai  akibat  hokum  terutama terhadap  harta  benda  debitur  yaitu:  1)  Seluruh  harta  kekayaan  debitur  pailit  berada  dalam  keadaan penyitaan umum yang bersifat konservatif; 2) Terjadi penangguhan eksekusi; 3) Perkara di pengadilan ditangguhkan  atau  diambil  alih  curator;  3)  Harta  kekayaan  debitur  pailit  berada  dalam  pengurusan curator  untuk  kepentingan  semua  debitur;  dan  4)  Membawa  akibat  kepailitan  terhadap  perikatan- perikatan yang telah dibuat oleh curator”.
Walapun  putusan  pailit  oleh  pengadilan  tidak  akan  mengakibatkan  debitur  tersebut  kehilangan kecakapan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum,  namun  debitur  kehilangan  kekuasaan  dan kewenangannya  untuk  mengurus  harta  kekayaannya. Debitur  pailit  kehilangan  segala  hak  perdatanya unutk  menguasai  dan  mengurus  harta  kekayaan  yang  telah  ditetapkan  sebagai  boedel  pailit.UU kepailitan  tidak  memberikan  batas  mengenai  siapa  saja  yang  bias  termasuk  kedalam  baik  kreditur konkuren,  separatis,  dan  juga  preferen.  UU  kepailitan  tetap  menjamin  kreditur-kreditur  pemegang gadai  yaitu  kreditur  seperatis  sepeti  yang  tertera  dalam  “Pasal  55  ayat  1  UU  Kepailitan”  yang  tetap memperhatikan  dan  menyatakan  dapat  mengeksekusi  haknya  seolah-olah  tiak  terjadi  kepailitan  yang dimana  berarti  haknya  didahulukan  dari  kreditur  lainya.Seperti  adanya  penuundaan  kewajiban pembayaran  utang  dalam  kepailitan  juga  bertujuan  untuk  menghindari  perebutan  harta  debitur,  utuk menghindari  adanya  kreditur  pemegang  hak  jaminan    kebendaan  mengeksekusi  harta  debitur  tanpa mempedulikan kreditur lainnya hal tersebut, tentu jika hal itu terjadi pasti akan sangat bredampak luas bagi  kreditur  konkuren,  dan  juga  unutk  menghindari  kecurangan-kecurangan  yang  dilakukann  oleh salah satu kreditur dalam menagih utangnya.
Dalam  hukum  kepailitan  secara  tegas  telah  memerintahkan  kepada  Pengadilan  Negri  ataupun instansi lainya, termasuk dan tidak  terbatas untuk membayarkkan  hasil dari penjualan barang-barang harta kekayaan debitur untuk melunasi pajak yang tertunggak terlebih dahulu  tagihan pajak termasuk bea, dan biaya kantor lelang yang merupakan kreditur istimewa yang diutamakan oleh undang-undang yaitu  kreditur  preferen,  hal  ini  termuat  dalam  Pasal  1137  KUHPerdata.  Dalam  pelaksaaanya  kurator memegang  tanggung  jawab  penuh  dalam  melaksanakannya.  Kemudian  upah  buruh  juga  merupakan kreditur  preferen  hal  tersebut  disebutkan  dalam  “Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan”  yakni  dalam  Pasal  95 ayat  4  terkait  hak  upah  buruh  yang  belum  dibayarkan,  upah buruh  dimasukan  ke  dalam  kreditur  preferen  bertujuan  unutk  melindungi  keperntingan  buruh  itu sendiri dari adanya ketidakpastian hukum akan pembayran gajinya.
Selain  kedua  kreditur  tersebut  terdapat  juga  kreditur  konkuren  yaitur  kreditur  yang  bersaing, kreditur  konkuren  adalah  kreditur  yang  tidak  termasuk  dalam  kreditur  separatis  dan  juga  juga  tidak termasuk  dalam  kreditur  preferen.pembayaran  terhadap  kreidtur  konkuren  juga  dibayarkan  dari  sisa harta  debitur  yang  telah  dibayarkan    ke  kreditur  preferen  dan  juga  kreditur  separatis  (Kale  & Dharmakusuma,  2015).  Walaupun  bukan  termasuk  kreditur  yang  diistimewakan  dan  juga  tidak memegang  hak  gadai  namun  kepastian  akan  pelunasan  utang  terhadap  kreditur  konkuren  mestinya harus  tetap  dijamin  dengan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  pasti  dan  tidak  memiliki  makna  yang ambigu.

## Prinsip-Prinsip Hukum dalam Kepailitan
Prinsip  hukum  adalaah  “ ratio  legis” dari  norma  hukum,  seperti  apa  yang  dikatakan  Satjipto Raharho  bahwa  “asas  hukum  merupakan  jantungnya  peraturan  hukum  dan  ia  merupakan  landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu  pada  akhirnya  akan  dikembalikan  kepada  asas-asas  tersebut”  (Rahardjo,  2012).  Asas  hukum merupakan  dasar  yang  kekuatannya  tidak  akan  habis  dengan  melahirkan  suatu  peraturan, tetapi  akan selalu  ada  dan  nantinya  akan  melahirkan  peraturan  –  peraturan  baru  selanjutnya.  Asas  hukum  itulah yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang. Asas hukum itu juga merupakan  jiwa dan jantung  hukum  yang  membuat  hukum  mempunyai  landasan  sosilogis  dan  filosofis  yang  kuat.  Asas hukum  atau  prinsip  hukum  perlu  diartikan  sebagai  dasar  pembentuk  aturan  hukum  dan  juga  sebagai dasar  dalam  memecahkan  persoalan  hukum  yang  timbul  jika  aturan  hukum  yang  berlaku  tidak  lagi relevan.  Asas  atau  prinsip  hukum  adalah  satu  hal  terpenting  untuk  mengkaji  ilmu  hukum.  Sudikno Mertokusumo  mangatakan  bahwa  asas  atau  prinsip  hukum  bukanlah  peraturan  konkret,  melainkan merupakan  pikirian  dasar  yang  umum  sifatnya  atau  merupakan  latar  beakang  dari  aturan  yang konkret.tetapi  dalam  prakteknya  banyak  asas  hukum  yang  di  wujudkan  dalam  peraturan  konkret seperti  asas “nullum  delictum  nulla  poena  sine  praevia  lege  poenali” yang  terkandung  di  dalam Pasal  1  KUHP.  Berbeda  dengan  hukum  positif  yang  dapat  diterapkan  secara  langsung  pada  pristiwa, asas hukum diterapkan secara tidak langsung. Perlu menggali sifat-sifat serta kaedah yang terkandung di dalam hukum konkret tersebut untuk menemukan asas hukum (Mertokusumo, 1986).
Didalam  kepailitan  di  Indonesia  asas  hukum  atau  prinsip  hukum  dapat  dijadikan  hakim  sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara. Hal tersebut diyatakan secara tegas dalam Pasal 8 ayat (6) UU Kepailitan  yang  berbunyi  “putusan  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  wajib  memuat pula: a) Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak  tertulis    yang  dijadikan  dasar  untuk  mengadili;  dan  b)  Pertimbangan  hukum  dan  pendapat  hakim yang  berbeda  dari  hakim  angota  atau  ketua  majelis”.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  walupu  asas hukum bukan merupakan hukum konkret tetapi aasa hukum mempunyai kekuatan dan dapat dijadikan pertimbabngan  hakim  dalam  pengambilan  keputusan,  kemudian    terminologi  kepailitan  sering  yang dipahami  secara  tidak  tepat  oleh  kalangan  umum.  Sebagian  dari  mereka  menganggap  kepailitan sebagai  vonis  yang berbau tindakan  kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum. Kepailitan  secara  apriori  dianggap  sebagai  kegagalan  yang  disebabkan  karna  kesalahan  dari  debitor dalam  menjalankan  usahanya  sehingga  menyebabkan  utang  yang  tidak  mampu  dibayar.  Dalam  pasal Sedangkan  secara  hakikatnya  kepailitan  merupakan  suatu  jalan  keluar  yang  bersifat  komersial  untuk keluar dari persoalan utang piutang  yang  menghimpit  seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya.
Berhubungan dengan kepailitan sendiri, Indonesia mempunyai “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayarn  Utang  (UU  Kepailitan)”  sebagai pembaruan  dari  “Undang  Undang  Nomor  4  Tahun  1998  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengannti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  tentang Kepailitan  Menajdi  Undang-Undang”,  dimana  yang  awalnya  menggunankan  “ Failissement verordening (Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348)” yang merupakan produk hukum dari Belanda  yang  sudah  diterapkan  di  Indonesia  sejak  zaman  Kolonial  (Sjahdeini,  2009).  Dalam menyelesaikan perkara-perkara kepailitan ada bebera prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, berikut ini  beberapa  prinsip-prinsip  di  dalam  kepailitan  yang  dimana  hal  tersebut  digunakan  sebagai  dasar yaitu:
Paritas Creditorium. Prinsip “ Paritas Creditorium” (kesetaraan kedudukan para kreditor) adalah prinsip  yang  menyatakan  bahwa  kreditor  mempunyai  hak  yang  sama  terhadap  semua  harta  kekayaan debitur.  Dan  apabila  kreditur  tidak  bisa  atau  tidak  mau  membayar  utangnya  tersebut,  maka  harta kekayaan  tersebut  akan  menjadi  sasaran  kreditur.  Harta  yang  dimaksud  prinsip  ini  adalah  semua kekayaan  debitur  yang  berupa  barang  bergerak  maupun  barang  tidak  bergerak  adapaun  harta  yang sekarang ada dan barang-barang yang dikemudian hari akan dimiliki oleh debitur akan terikat dengan penyelesaian  kewajiban  debitur  (Shubhan,  2008).  Namun  jika  debitur  tersebut  hanya  memiliki  satu kreditur  saja  maka  kreditur  dapat  menyelesaikan  perkaranya  dengan  cara  menggugat  debitur  tersebut secara  perdata  di  pengadilan  negri. Prinsip Paritas  Creditorium memiliki  filosofi  bahwa  merupakan suatu  ketidakadilan  jika  sorang  debitur  masih  memiliki  harta  kekayaan  sementara  utang  debitur terhadapa  kreditur-krediturnya  tidak  dibayarkan.  Namun  prinsip Paritas  Creditorium memiliki ketidakadilan karena menyamaratakan kedudukan setiap kreditur.
Prinsip  Pari  Passu  Prorata  Parte. Prinsip  “ Pari  pasu  prorate  parte” adalah  pelengkap  dari prinsip  “ Paritas  Creditorium” dimana  jika  Prinsip Paritas  Creditorium hanya  menyatakan  bahwa setiap  kreditur  memiliki  hak  yang  sama  atas  kekayaan  debitur,  maka  dalam  prinsip Pari  passu prorarta  parte menyatakan  bahwa  harta  kekayaan  debitur  tersebut  merupakan  jaminan  bersama dimana  hasilnya  nanti  harus  dibagi  secara proporsional antara  masing-masing  debitur.  Prinsip  ini menekankan  pada  pembagian  harta  debitur  secara  lebih  berkeadilan  sesuai  dengan  cara  proporsinya (Shubhan,  2008).  Prisip  ini  mucul  dikarenakan  jika  harta  debitur  pailit  lebih  kecil  dari  jumlah  utang- utangnya,  tentu  akan  tidak  dapat  dikatakan  adil  jika  kreditur  yang  memiliki  piutang  yang  besar akan mendapatkan  bagian  yang  sama  dengan  kreditur  yang  memiliki  piutang  yang  kecil.  Tetapi  jika  harta kekayaan  debitur  pailit  lebih  besar  dari  jumlah  seluruh  utangnya  maka  prinsip  ini  menjadi  kurang relevan.
Prinsip  Structured  Creditors. Prinsip  “ Structured  Creditors” adalah  prinsip  yang menggolongkan berbagai macam debitor sesuai dengan tingkatannya. Dalam kepailitan kreditur dibagi menjadi  tiga  macam  yaitu  (Shubhan,  2008):  1)  Kreditur  separatis;  2)  Kreditur  preferen;  dan  3) Kreditur  Konkuren. Pembagian  kreditur  menjadi  tiga  terseut  sedikit  berbeda  dengan  pembagian kreditur  dalam  hukum  perdata  umum.  Kalau  dalam  hukum  perdata  umum  kreditur  hanya  dibagi menjadi  dua  saja  yaitu  kreditur  konkuren  dan  kreditur  preferen,  diamana  kreditur  preferen  disini meliputi  kreditur  yang  memegang  jaminan  dan  kreditur  yang  disitimewakan  oleh  undang-undang (Shubhan,  2008).  Prinsip  inisendiri    mucul  dikarenakan  prinsip Paritas  Creditorium yang  sudah disandingkan dengan prinsip pari passu prorarta parte masih dirasa tidak bisa memberi keadilan.
Prinsip  Utang. Konsep  utang  dalam  kepilitan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat menentukan.  Karena  jika  tidak  ada  utang  maka  tidak  akan  ada  kasus-kasus  kepailitan.tanpa  adanya utang  maka kepailitan tidak aka nada, karena kepailitan  merupakan tempat mencairkan  harta ataupun aset debitur dengan tujuan untuk membayar utang-utang debitur terhadap kreditur (Shubhan, 2008). Di Indonesia sendiri konsep utang dalam kepailitan didapat dari konsep utang hukum kepailitan Belanda yang diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordansi, bahwa utang adalah suatu bentuk kewajiban untuk memnuhi prestasi dalam suatu perikatan, jadi dengan konsep ini jika ada seseorang yang karena perbuatannya  atau  tidak  melakukan  sesutau  mengakibatkan  bahwa  ia  mempunyai  kewajiban membayar ganti rugi maka pada saat itu juga dirinya memiliki utang.
Prinsip  Debt  Collection. Prinsip  “ Debt  Collection” adalah  konsep  pembalasan  dari  kreditur terhadap debitur pailit dengan menagih klaimnya terhadap harta debitur ataupun diri debitur itu sendiri (Shubhan,  2008).  Pada  jaman  dahulu  prinsip  ini  identic  dengan  perbudakan  dan  pemotongan  bagian dari tubuh debitur.namun dalam hukumn kepailitan modern prinsip “ debt collection” ini sendiri lebih
mengarah  ke  dalam  bentuk  likuidasi  aset  debitur  (Shubhan,  2008).  Permohonan  pailit  ataupun  sita jaminan merupakan prosedur yang tidak lazim, dapat dikatakan tidak lazim dikarenakan upaya hukum tersebut  disediakan  bermaksud  sebagai  sarana  tekanan  untuk  memaksa  debitur  memenuhi kewajibannya. Debt  ccollection juga  prinsip  yang  menegaskan  bahwa  debitur  harus  membayar utangnya  sesegera  mungki  untuk  menghindari  etikad  tidak  baik  dri  debitur  dengan  cara menyembunyikan  segenap  hartanya  yang  merupakan  jaminan  umum  bagi  para  kreditur  (Triantini  & Laksana, 2020).
Prinsip  Debt  Pooling. Prinsip  “ debt  pooling” ini  adalah  prinsip  yang  mengatur  bagaimana seharusnya  harta-harta  kekayaan  debitur  harus  dibagi  di  antara  krediturnya  dalam  kepailitan.  hal tersebut nantinya akan di laksanakan oleh  kurator yang berpegang pada  “prinsip paritas creditorium dan pari  passu  prorarta  parte serta structured  creditors  principle serta  prinsip-prinsip  lainya” (Shubhan,  2008).  Namun  seiring  berkembangnya  prinsip debt  pooling mengalami  perluasan  konsep dimana  yang  awalnya  sekedar  melakukan  distribusi  aset  pailit  saja,  sekarang  prinsip  ini  mencakup pula pengaturan dalam sistem kepailitan terutama  berkaitan dengan bagaimana harta kekayaan debitor dibagi antara kreditur-krediturnya (Shubhan, 2008).
Prinsip Debt Forgiveness. Prinsip “ debt forgiveness” mengandung makna bahwa kepailitan tidak hanya  identic  sebagai  pranata  untuk  penistaan  terhadap  tekanan  debitor  saja,  namun  dapat  juga digunakan  sebaliknya  dimana  kepailitan  juga  dapat  menjadi  pranata  yang  dapat  meringankan  beban seorang  debitur  dan  tanggung  jawab  debitor  dikarenakan  mengalami  kesulitan  keuangan  yang membuat  debitur  tidak  mampu  melakukan  pembayaran  utangnya  terhadap  krediur  (Shubhan,  2008). Implementasi  dari  prinsip  ini  adalah  adanya  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU).  Hal ini ada dikarenakan tidak ada suatu usaha yang lepas dari resiko, semua usaha memiliki potensi untuk rugi (Shubhan, 2008).
Prinsip  Universal  dan  Prinsip  Teritorial. Prinsip  universal  bermaksud  bahwa  putusan  pailit  dari suatu pengadilan di suatu Negara maka putusan tersebut akan berlaku di dalam negri dan juga berlaku di  luar  negri.  Pada  kebanyakan  sisitem  hukum  yang  dianut  banyak  Negara  tidak  memperbolehkan pengadilan negaranya untuk mengeksekusi putusan pengadilan asing, hal tersebut berlaku baik di civil law maupun common  law. hal  ini  tentu  membuat  prinsip  universal  semerta-merta  langsung  berlaku  di Negara asing. hal ini  membuat keputusan pailit di suatu Negara tidak  otomatis dapat dilaksanakan di Negara  lain,  namun  juga  terdapat    semangat  antar  Negara  untuk  membuka  pintunya  di  dari  “Prinsip Teritoria” (Shubhan, 2008). Dari semangat untuk saling membuka pintu antar Negara tersebutlah yang mendiring  untuk  adanya  prinsip  universal  yang  membuat  keputusan  pailit  tidak  ada  lagi  penghalang, seperti  di  belanda  sendiri  telah  mengambil  langkah  untuk  membuat  kesepakatanuntuk  saling mengakuin  keputusan  pailit  dengan  Negara  Belgia.  Namun    tentu  saja  jika  terjadi  benturan  anatara prisip  territorial  dan  prinsip  universal  maka  tetap  saja  prinsip  territorial  lah  yang  dipake  (Shubhan, 2008).
Prinsip  Commercial  Exit  From  Financial  Distress .  Kebangkrutan  merupakan  keadaan perusahaan  yang  mengalami  deteriorasi  adapatasi  perusahaan  dengan  lingkungannya  yang  bahkan sampai  membawa  dampak  pada  rendahnyab  kinerja  untuk  jangka  waktu  tertentudan  berkelanjutan yang  pada  akhirnya  membuat  perusahaan  itu  sendiri  kehilangan  sumber  daya  dan  dana  yang dimilikinya  (Shubhan,  2008).  Sehingga  kepailitan  diangap  bisa  menjadi  jalann  keluar  yang  bersifat komersial  untuk  perusahaan-perusahaan  yang  mengalami  persoalan  utang  piutang  yang  menghimpit debitur, yang dimana debitur tersebut tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membayar utang-utang kepada  para  krediturnya  dikarenakan  kondisi  keuangan  yang  mengalami  kesulitan.  Namun  sangat disayangkan  system  pailit  di  indoneia  tidak  menganut  prinsip  ini,  sehingga  para  pengacara  ataupun
advokat  tidak  dapat  menerapkan  sarana  kepailitan  sebagai  solusi  ataupun  jalan  keluar  dari  masalah ekonomi  yang  mmebelit  debitur,  malah  sebaliknya  sering  terjadi  penyimpangan  dalam  sarana kepailitan  yang  diharapkan  dapat  diperoleh  oleh  debitur pailit  maupun  kreditur-kreditur  yang  terlibat (Shubhan, 2008).

## Perlindungan Kreditur Konkuren di Indonesia Perspektif Hukum Kepailitan
Disebutkan sebelumnya bahwa Indonesia mempunyai “Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang”  atau  “UU  Kepailitan”,  tentu  saja  hal  ini bermaksud  untuk  memberikan  perlindungan  dan  keadilan  yang  berimbang  untuk    para  pihak    dalam menyelesaikan  masalah  yang  membelitnya.  Namun  implementasinya  malah  tidak  mudah  dan  tidak seperti  yang  dibayangkan.  UU  Kepailitan  yang  tidak  dapat  menjamin  kepastian  hukum  yang  tidak rasional  dan  tidak  dapat  diprediksi  tentu  bukan  menjadi  hukum  yang  baik.  Hal  ini  dikarenakan terdapat banyak undang-undang yang substansinya bertentangan dengan hakikat  hukum  kepailitan itu sendiri.  Ditambah  lagi  hukum  kepailitan  di  Indonesia  tidak  membedakan  secara  subtantif  antara kepailitan orang ( natuurlijke person) dan kepailitan atas subjek hukum badan hukum ( rechtspersoon ), hal  ini  tentu  kurang  tepat  karena  jika  kita  kaji  lebih  dalma  banyak  norma-norma  yang  sebenranya hanya  dapat di berlakukan dalam kepailitan orang dan tidak tepat jika diberlakukan kepada kepailitan perseroan terbatas dan begitu juga sebaliknya.
Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan menegaskan syarat kepailitan yaitu “debitor mempunyai dua kreditur atau lebih dan debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih”.  Dalam  Pasal  1  angka  6  UU  Kepailitana  menjabarkan  bahwa  utang  yang  dimaksud  dalam undang-undang  ini  adalah  “kewajiban  yang  dinyatakan  atau  dapat  dinyatakan  dalam  jumlah  uang dalam  mata  uang  Indonesia  maupun  mata  uang  asing,secara  langsung  maupun  yang  akan  timbul  di kemudian  hari  atau  kontijen,timbul  karena  perjanjian  atau  undang-undang  dan  wajib  dipenuhi  oleh debitor dan bila tidak dipenuhi  memberi hak kepada kreditur untuk  mendapatkan pemenuhannya dari harta  kekayaan  debitur”,  Jerry  Holf  berpendapat  bahwa  definisi  utang  adalah  utang  dalam  arti  luas yang merujuk pada KUH Perdata pasal 1233. Dan selain konsep utang tersebut, utang yang dijadikan dasar  mkepailitan  haruslah  memenuhi  unsur-unsur  sebagai  berikut:  1)  Utang  telah  jatuh  tempo;  2) Utang dapat ditagih; dan 3) Utang tidak dibayar lunas (Holf, 2000).
Point  pertema  di  atas,  menyiratkan  maksud  bahwa  utang  yang  telah  jatuh  tempo  adalah  ketika waktu  yang  telah  disepakati  dan  diperjanjikan  namun  utang  tersebut  belum  dibayarkan  dan  dapat ditagih. Sedangakan  yang dimaksud point dua yaitu utang dapat ditagih  bisa ketika utang telah jatuh tempo  dan  utang  juga  ditagih  meskipun  sebelum  jatuh  tempo  dengan  menggunkan  “ acceleration caluse dan acceleration  provision ”,  “ acceleration  caluse” memberikan  kreditor  hak  untuk  menagih utangnya  dan  mempercepat  jangka  waktu  jatuh  tempo  jika  kreditur  tersebut  merasa  dirinya  tidak aman.  Sedangakan  dalam  point  ketiga,  utang  yang  tidak  dibayar  lunas  bermaksud  untuk  memastikan bahwa  utang  yang  meskipun  sudah  dibayarkan  akan  tetapi  belu  melunasi  kewajiban  maka  utang tersebut dapat dijadikan dasar pengajuan kepailitan (Juniarta & Sukihana, 2019).
Utang sangatlah penting dalam kepailitan dan konsep utang juga cukup menentukan, dikarenakan jika tidak ada utang maka tidak akan mungkin adanya perkara kepailitan. meskipun di Indonesia sudah menggunakan  konsep  utang  secara  luas,  namun  tidak  diatur  mengenai  pembatasan  jumlah  nominal uang,  menurut  M.  Hadi  Shubhan  hal  tersebut  adalah  kekurangan  dan  kelemahan  dalam  aturan kepailitan di Indonesia dikarenakan jika tidak dibatasi jumlah minimum nominal utang sebagai syarat pengajuan  kepailitan  akan  membuat  penyimpangan  hakikat  kepailitan  dan  berpotensi  merugikan
kreditur yang memiliki jumlah utang yang jauh lebih besar, tentu hal ini tidak sesui dengan hakikatnya upaya hukum kepailitan yang seharusnya untuk kepentingan seluruh kreditur (Shubhan, 2008).
Syarat  dari  kepailitan  tidak  memperhitungkan  apakah debitor  tersebut  memiliki  kemampuan  atau tidak  mampu  dalam  membayar  seluruh  utang  dalam  tentu  saja  sangat  riskan,  dan  bisa  saja  dijadikan sebagai  cara  debitur  untuk  melapaskan  diri  dari  kewajibannya  untuk  membayar  utang. Insolvesi  test harusnya dabat menjadi solusi agar  sarana kepailitan digunakan sesuai dengan hakikatnya.  Insolvensi adalah  ketidak  sanggupan  unutuk  memenuhi  kewajiban  finansial  saat  jatuh  waktu  seperti  layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban  dibandingkan  dengan asetnya dalam  waktu tertentu.seperti  di Amerika  Seerikat    pengaturan  tentang  insolvensi  test  dianggap  sanagt  penting,  hal  ini  lah  yang nantinya  memnentukan  seuatu  perusahaan  solven  atau  tidak  dan  dapat  digugat  dalam  kepailitan  atau tidak.  Di  Indonesia  sendiri  UU  Kepailitan  tidak  mengatur  keaadan  insolven  ataupun  insolvensi  test menjadi syarat diputuskan pailit tetapi hanya mengacu dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan. Hal ini lah yang  membuat  banyak  perusahaan  di  Indonesia  dinyatakan  pailit  oleh  hakim,  padahal  secara kenyataannya perusahaan tersebut masih tergolong perushaan yang solven dan sehat. Tentu jika hal ini terjadi  kreditur  konkuren  terancam  tidak  dapat  pelunasan  penuh  terhadap  utangnya,  dan  hal  itu dikarenakan saran kepailitan gagal menjalankan fungsi dan hakikat sejati dari kepailitan itu sendiri
Dalam  PKPU  yang  dimana  menjadi  sebagai  solusi  terakhir  agar  tidak  terjadinya  kasus  kepailitan tentu menajadi harapan  bagi kreditur konkuren yang tentu kebanyakan tidak ingin debitor jatuh pailit, apalagi  debitor  yang  memiliki  utang  lebih  besar  dibanding  harta  bendanya.  Pelunasan  utang  kepada kreditur  konkuren  dalam  kasus  tersebut  akan  menjadi  semu.  Namun  dalam  Pasal  281  ayat  1  UU Kepailitan  menyatakan bahwa kreditur separatis berhak ikut serta dalam  voting tanpa kehilangan  hak agunannya.  Tentu  hal  ini  dirasan  tidak  adil  dikarenakan  jika  PKPU  tersebut  gagal  dan  kasus  tersbut masuk dalam perkara kepailitan, kreditur separatis dapat mencairkan agunnayna terlebih dahulu. Maka tentu  saja  hasil  dari  PKPU  tidak  berpengaruh  apapaun  kepada  kreditur  separatis,  tentu  hal  tersebut berbeda  bagi  kreditur  konkuren  yang  akan  menjadi  pihak  yang  paling  dirugikan  jika  debitor  benar- benar  jatuh  pailit.  Kemudian  juga  masalah  honor  kurator  yang  didasarkan  pada  presentase  total  aset debitur  ataupun  juga  dari  total  jumah  utang.  Hal  ini  tentu  menjadi  sangat  berpotensi  untuk  adanya permainan  oknum-oknum  yang  memiliki  kepentingan.  Dimana  jika  kita  melihat  negara-negara  lain maka  kebanyakan  honor  kurator  akan  dihitung  perjam  yang  tarifnya  di  sesuaikan  dengan  standar internasional tarif honorarium lawyer (Lestari, & Kurniawan, 2020).

## PENUTUP Kesimpulan
Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren ada atau eksistensi jika “Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang”  benar-benar  bisa  menjadi  patokan  dan  pedoman  dan  menjamin  bahwa  debitur- debitur  yang  dinyatakan  pailit  adalah  debitur  yang  memang  benar  sedang  mengalami  kesulitan kuangan.  Dan  juga  undang-undang  ini  bisa  memastikan  bahwa  pranata  kepailitan  tidak  dijadikan sebagai  tempat  debitur  untuk  melepaskan  dirinya  dari  kewajiban  membayar  utang.  Hal-hal  tersebut yang  tentu  akan  melindungi  kreditur-kreditu  konkuren  dari  kerugian  dari  pailitnya  debitur  maupun kreditur lainyan yang menggunakan kepailitan hanya untuk kepentinagn diri sediri dan memiliki itikad tidak baik.

## Rekomendasi
UU Kepailitan tidak secara eksplisit dan tegas dalam mengatur dan menjelaskan pasal-pasal yang menjamin perlindungan hukum terhadap kreditur maupun debitur. Banyaknya pasal-pasal yang memili
makna ambigu dan rentan disalahgunakan  tentu menjadi alsan bahwa undang-undang kepailitan sudah saatnya  untuk  direvisi  atau  dengan  ketentuan  yang  baru  guna  memberi  kepastian  hukum  terhadap semua  pihak  dan  tidak  lagi    menajdi  sarana  pihak-pihak  yang  menggunakan  sarana  kepailitan  untuk keuntungan  pribadi  yang  rentu  saja  sangat  merugikan  kreditur  konkuren  jika  hal  tersebut  terjadi. Syarat kepailitan yang tidak ada menjamin bahwa kepailitan digunakan untuk solusi dari permasalahan krsisis ekonomi yang dialami debitur tentu harus menjadi perhatian tersendiri. Menambahkan nominal utang dan insolvensi tes di awal kepailitan bisa menjadi solusi terkait permasalahan tersebut. Dengan adanya  insolvensi  tes  akan  membuat  kasus  kepailitan  benar-benar  ditujan  untuk  debitur  yang  sedang dalam  keadaan  insolvensi.  Adanya  nominal  utang  akan  sangat  membantu  kreditur-kreditur  dengan jumlah piutang yang besar dari tuntuntan kepailitan dari kreditur yang hanya memiliki sedikit piutang.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih ditujukan kepada Universitas Internasional Batam.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahyani,  S.  (2014).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Melalui  Perjanjian  Jaminan  Fidusia. Jurnal Wawasan Yuridika , 24 (1), 308-319.
Girsang,  J.,  Sudirman,  L.,  Jaya,  F.,  &  Halim,  D.  (2020).  Pertanggungjawaban  Hukum  Perusahaan Asuransi  Terhadap  Penolakan  Klaim  Atas  Kehilangan  Kendaraan  Bermotor. Justitia:  Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora , 7 (4), 819-829.
Hadjon,  P.M.  (1987). Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Di  Indonesia .  Surabaya:  PT.  Bina  Ilmu Surabaya.
Holf, J. (2000). Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, Jakarta: PT. Tata Nusa.
Juniarta,  I.  D.  A.  D.,  &  Sukihana,  I.  A.  (2019).  Kewenangan  Pengadilan  Niaga  Indonesia  Dalam Eksekusi  Aset  Debitor  Pailit  Yang  Berada  Di  Luar  Negeri. Kertha  Semaya:  Journal  Ilmu Hukum , 7 (8), 1-13.
Kale,  G.  I.,  &  Dharmakusuma,  A.  G.  A.  (2015).  Syarat  Kepailitan  Sebagai  Bentuk  Perlindungan Hukum Debitor Dalam  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 1-12.
Kartono. (1974). Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran . Jakarta: Pradya Pramita.
Lestari, P. P. I., & Kurniawan, I. G. A. (2020).  Perluasan Pengaturan Pengurusan Perseroan Terbatas Dalam  Pembaharuan  Hukum  Perseroan  Terbatas. Kertha  Semaya:  Journal  Ilmu  Hukum , 8 (10), 1495-1503.
Mertokusumo, S. (1986). Mengenal Hukum . Bandung: Alumni.
Muljadi,  K.  (2005). Kreditor  Preferens  dan  Kreditor  Separatis  dalam  Kepailitan. Jakarta:  Pusat Pengkajian Hukum.
Pratama, I.P.Y.P., & Landra, P.T.C. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Penyusutan Nilai  Objek  Jaminan  Hak  Tanggungan  Dalam  Perjanjian  Utang  Piutang. Kertha  Semaya: Journal Ilmu Hukum , 7(6).
Rahardjo, S. (2012). Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Risa,  Y.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditur  Atas  Wanprestasi  Debitur  Pada  Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. Normative Jurnal Ilmiah Hukum , 5 (2), 78-93.
Shubhan,  M.H.  (2008). Hukum  Kepailitan:  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  Di  Peradilan. Jakarta: Prenada Media.
Siswandi, L. (2019). Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan. Jurnal Ilmu Hukum , 15 (1).
Sjahdeini,  S.R.  (2009). Hukum  Kepailitan  Memahami  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 Tentang Kepailitan , Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Slamet,  S.  R.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Dan  Kedudukan  Kreditor  Separatis  Dalam  Hal  Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor. In Forum Ilmiah , 13, 52-59.
Triantini,  N.  N.  D.,  &  Laksana,  I.  G.  N.  D.  (2020).  Tanggung  Jawab  Dewan  Komisaris  Terkait Kepailitan Perseroan Terbatas. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 8 (6), 954-966.
Walidani, L., & Adjie, H. (2018). Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859K/PDT/2011). Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) , 8 (2), 117-130.
Wignjosoebroto, H.S. (2010). Dasar-Dasar Sosiologi Hukum . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.