## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 DOI : 10.56444/sh http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sh

## Quo Vadis Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Pidana Formil
Samsul Arifin a,1 , Ahmad Yulianto Ihsan b,2 . a Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia b Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia 1 samsularifin@um-surabaya.ac.id ; 2 ahmadyuliantoihsan@um-surabaya.ac.id *email  korespodensi: samsularifin@um-surabaya.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  budaya  dan  iptek  yang  selama  ini terjadi,  telah  mendorong  terhadap  semakin kompleksnya  kehidupan  manusia  dalam  bermasyarakat  dan  bernegara,  hal  ini  pula  yang menciptakan munculnya perilaku-perilaku baru. Perilaku yang dimikian jika ditinjau dari segi hukum  tentunya  perlu  adanya  kategorisasi  sehingga  perlilaku-perilaku  baru  tersebut  dapat dikategorikan sesuai dengan norma. Mana perilaku yang sesuai, dan mana perilaku yang tidak sesuai  dengan  norma  dan  menimbulkan  permasalahan  di  bidang  hukum,  serta  merugikan masyarakat. 1
Selain karena semakin maraknya tindak pidana, kondisi tersebut semakin diperparah akibat dari merosotnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan aparah penegak hukum, kualitas institusional atau struktur hukum, kualitas substansi hukum, serta kualitas sarana dan prasarana.
1 Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan , 5th edn (jakarta: Sinar Grafika, 2018).

## I N F O R M A S I A R T I K E L

## A B STR A C T

## Sejarah Artikel
Diserahkan 2023-04-17
Diterima 2023-04-28 Dipublikasikan 2023-05-10 The emergence of the term whistleblower and justice collaborator in law enforcement processes in Indonesia provides a new atmosphere, where  someone  who  knows  or  is  involved  in  the  occurrence  of  a crime can assist law enforcement officials in uncovering true facts, for which reason the law rewards them. in the form of leniency in sentencing  to  the  witnesses  of  the  cooperating  perpetrators. Departing  from  these  facts,  the  questions  in  this  research  are  (1)
Institutions authorized to make someone involved in a crime a justice collaborator,  (2)  obtaining  status  as  a  justice  collaborator.  The method used in this research  is  normative legal research  with the statute  approach,  case  approach,  and  conceptual  approach.  The purpose of this research  is  to find  out  which  institutions/agencies can  make  a  person  a  justice  collaborator  in  uncovering  the occurrence of a crime.
This is an open-access article under the CC – BY 4.0 license.
Keywords:
Justice Collaborator; Witness; Institution;

## D
Sehingga  perlu  adanya  peningkatan  kualitas  penegak  hukum  yang  didalamnya  mencakup keseluruhan faktor/kondisi/kausa yang mempengaruhinya. 2
Berbagai bentuk kejahatan selalu muncul dengan modus operandi yang semakin berkembang, sementara  perkembangan  sistem  peradilan  pidana  tidak  sejalan  dengan  perkembangan kejahatan tersebut, sehingga perlu adanya pembaharuan dalam menata sistem peradilan pidana, agar mampu mengantisipasi modus-modus kejahatan baru yang terjadi. Disatu sisi, yang harus kita pahami adalah, bahwa keberhasilan suatu proses peradilan pidana memiliki keitan dengan dengan berhasil atau tidaknya mengungkap alat bukti yang dibuktikan dalam proses peradilan, khususnya yang berkaitan dengan saksi
Salah satu fakta yang menarik untuk dikaji ialah terkait dengan lahirnya istilah Wistle Blower dan Justice Collaborator . Dua istilah tersebut sebenarnya bukan hal baru dalam dunia hukum, akan tetapi di indonesia tergolong baru  kaitannya dengan referensi hukum pidana,  hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi  Pelapor  Tindak  Pidana (wislte  blower) dan  Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama (justice collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (SEMA 4/2011). meski dua hal tersebut tergolong  baru,  keduanya  semakin  mendapat  tempat  dalam  dunia  penegakan  hukum  di indonesia,  mengingat  keberadaannya  telah  memberikan  nuansa  baru  dalam  sistem  peradilan pidana di Indonesia. 3
Penggunaan kedua istilah tersebut, sesuai dengan SEMA 4/2011 hanya berlaku terhadap tindak pidana  tertentu,  penggunaan  istilah  “tindak  pidana  tertentu”  dalam  SEMA  4/2011  tersebut memiliki interpretasi yang menimbulkan multi tafsir.  Disebutkan dalam butir 1 (satu), bahwa Wistle Blower dan Justice Collaborator dapat diterapkan pada;
“tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana Korupsi, Terorisme, Narkotika,  TPPU,  Perdagangan  Orang,  maupun  tindak  pidana  lain  yang  bersifat teroganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat”.
Kasus pembunuhan yang dilakukan terhadap Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat (Brigadir J), yang dalam kasus tersebut didakwakan kepada Bharada Richard Eliezer (Bharada E), Ferdy Sambo, Dkk. Selain karena pengaruh dan posisinya yang memberikan dampak serius terhadap praktik  penegakan  hukum  di  indonesia,  satu  poin  penting  dalam  proses  penegakan  hukum terhadap kasus tersebut, ialah terkait dengan pengakuan dan permohonan perlindungan hukum Bharada  E kepada  Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK).  Hal tersebut juga dibenarkan oleh Deolipa Yumara dan M. Burhanuddin selaku tim kuasa hukum Bharada E. 4
Dari fakta tersebut, maka tujuan dari penelitian ini ialah terkait dengan; Pertama , Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang yang terlibat dalam terjadinya suatu tindak pidana tertentu dapa menjadi justice collaborator , Kedua , proses perolehan ststus sebagai justice collaborator. Metode yang digunakan dalam penelitian ialah penelitian hukum normative dengan pendekatan Statute Approach, Case Approach, dan Conceptual Approach .
2 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  Dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan Kejahatan , 4th edn (jakarta: KENCANA Prenada Media Group, 2014).
3 Rusli Muhammad, ‘Pengaturan Dan Urgensi Wistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana’, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 22.2 (2015), 203–22
<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/5117/4524>.
4 Eka  Yudha  Saputra,  ‘Ingin  Jadi  Justice  Collaborator,  Bharada  E  Minta  Perlindungan  Hukum  Ke  LPSK’, Tempo.Co , 2022 <https://nasional.tempo.co/read/1620454/ingin-jadi-justice-collaborator-bharada-e-minta- perlindungan-hukum-ke-lpsk> [accessed 18 October 2022].

## D
Sejatinya, posisi dari saksi pelaku yang bekerjasama tidak serta-merta mendapat keistimewaan dalam proses penegakan hukum. Asumsi ini dibangun atas dasar Ratio-legis bahwa saksi yang juga  pelaku  tindak  pidana  seharusnya  sudah  membuat  terang  semua  hal  yang  diketahuinya terhadap satu tindak pidana yang dilakukan pada saat pemeriksaan terdakwa, sehingga mereka tidak perlu mendapat perlakuan khusus dan dapat diperlakukan sama didepan hukum. Disatu sisi, justice collaborator memberikan pengaruh terhadap penerapan bidang hukum yang lainnya, berdampak terhadap pembaharuan norma hukum, tak terkecuali terhadap hukum acara pidana, serta  badan  yang  dianggap  berwenang  untuk  menetapkan  siapa-siapa  berhak  menjadi justice collaborator . 5

## 2. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang mencoba menjelaskan secara sistematis peraturan terkait. Pendekatan yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach . Dalam metode ini, penulis mencoba mengidentifikasi masalah  hukum,  melakukan  penalaran,  menganalisis,  dan  memberikan  solusi  atas  masalah tersebut.  Dalam  metode  ini,  hukum  dianggap  sebagai  instrumen  untuk  menegakkan  keadilan dalam  bentuk  kode  etik,  dengan  fungsi  utamanya  adalah  untuk  mengatur  perilaku  manusia (instrumen negara atau kebijakan yang berkaitan dengan keadilan, dengan aturan perilaku untuk mengatur perilaku manusia). Hukum adalah gejala normatif, otonom, dan terpisah dari gejala sosial. 6

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Kedudukan Justice Colaborator dalam Sistem Hukum Pidana Formil
Dalam pengungkapan suatu perkara pidana, saksi memiliki peran yang begitu penting, dan tidak sedikit dalam perkara pidana saksi menjadi penentu untuk mengungkap dan menjadikan terang suatu  kasus,  baik  itu  dimulai  dari  tingkat  penyelidikan,  penyidikan,  hingga  pemeriksaan  di pengadilan. Jika melihat pasal 184 KUHAP yang didalamnya menyebutkan terkait dengan alat bukti  yang  sah,  Keterangan  Saksi  dianggap  sebagai  bukti  yang  kuat  dan  relevan  untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta yang terjadi dalam suatu kasus pidana.
Namun  demikian,  keterangan  saksi  harus  memenuhi  persyaratan-persyaratan  tertentu  yang ditetapkan  dalam  KUHAP,  seperti  memiliki  kapasitas  untuk  menjadi  saksi,  memberikan keterangan yang jujur dan akurat, dan tidak memiliki kepentingan dalam perkara yang sedang disidangkan. Selain itu, keterangan saksi juga harus didukung oleh alat bukti lain yang sah dan dapat dipercaya untuk memperkuat keabsahan bukti tersebut.
Masuknya ide “Negara Hukum” (rechtsstaat) menjadi penanda awal bagaimana sistem hukum di indonesia itu bekerja, mengikat, dan memaksa masyarakatnya untuk patuh. Disatu sisi, konsep rechtsstaat juga telah memberikan pengaruh besar terhadap perumusan suatu konsep negara yang mencirikan bangsa indonesia itu sendiri. Tidak terlepas dari ide dasar rechtsstaat , ide dasar Indonesia sebagai negara hukum tetap mengindahkan adanya hal-hal yang bersifat fundamental, antara lain; 7
5 Mohammad Tang, ‘Kajian Yuridis Implikasi Justice Collaborator Terhadap Perkara Pidana’, Tadulako Master Law Journal , 5.1 (2021), 27–38 <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TMLJ/article/view/14863>.
6 Ahmad  Zuhdi  Muhdlor,  ‘Perkembangan  Metodologi  Penelitian  Hukum’, Jurnal  Hukum  Dan  Peradilan ,  1.2 (2012), 196 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>.
7 Asrini Yuli Wahyuni Kurniawan Tri Wibowo, Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia , 1st edn (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021).

## D
a. Asas  legalitas,  bahwa  segala  tindakan  harus  didasarkan  pada  peraturan  perundang- undangan.
b. Pembagian kekuasaan, bahwa kekuasaan suatu negara tidak boleh bertumpu pada satu kekuasaan.
c. Hak-hak  dasar,  sarana  pertama  sebagai  sasaran  perlindungan  hukum  masyarakat, sekaligus menjadi pembatas kekuasaan dalam membentuk undang-undang.
d. Tersedianya Lembaga peradilan yang bebas, sehingga mampu menguji kebenaran setiap tindakan, khususnya yang dilakukan oleh pemerintah.
Proses hukum terhadap perbuatan yang dimulai dari penyelidikan, dilakukan guna menentukan apakah dalam perbuatan tersebut terjadi tindak pidana, sehingga bisa menentukan untuk dapat atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan.  Sebelum  munculnya  istilah “justice  collaborator” untuk mengungkap dan menjadikan terang suatu tindak pidana, hal dimulai sejak diratifikasinya United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC), ke dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption (Konvensi PBB Anti-Korupsi, 2003). Pasal 37 konvensi tersebut pada pokoknya menyebutkan, bahwa pelaku tindak pidana yang mau bekerjasama dalam melakukan penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana dapat diberikan pengurangan hukuman.
Hal  yang  sama  juga  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2009 Tentang  Pengesahan United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime , 2000 . Diatur dalam pasa 26, yang  pada  pokoknya  menyebutkan  pemberian  penghargaan  terhadap  pelaku  kejahatan terorganisasi, manakala dapat memberikan informasi ataupun bantuan sehingga mempermudah proses  penyelidikan  dan  pembuktian,  berupa  pengurangan  hukuman  dan  kekebalan  atas penuntutan  terhadapnya.  Dua  konvensi  tersebut menjadi  pintul  awal masuknya  istilah justice collaborator dalam sistem hukum di Indonesia. 8
Berbeda  dengan  Saksi  Mahkota (kroon  getuide) ,  pelaku  tindak  pidana  harus  berangkat  dari inisiatifnya  sendiri,  yang  dengan  sadar  mengakui  telah  melakukan  tindak  pidana,  dan  ingin membantu  aparat  penegak  hukum,  Sehingga  dengan  melihat  peran  dan  tujuan  untuk mengungkap tindak pidana tersebut, aparat penegak hukum bekerjasama dengan pelaku untuk mengungkap kejadian perkara. Tentu hal ini menimbulkan perbedaan prinsip, karena sejatinya pelaku  tindak  pidana  dapat  menjadi justice  collaborator manakala  telah  berstatus  sebagai tersangka (ditemukannya 2 alat bukti yang sah). Sehingga justice collaborator memiliki peran tersendiri, yakni mengungkap pelaku lain yang diduga terlibat dalam tindak pidana yang sama. 9
Berbeda  dengan  Saksi  Mahkota (kroon  getuide) ,  pelaku  tindak  pidana  harus  berangkat  dari inisiatifnya  sendiri,  yang  dengan  sadar  mengakui  telah  melakukan  tindak  pidana,  dan  ingin membantu  aparat  penegak  hukum,  Sehingga  dengan  melihat  peran  dan  tujuan  untuk mengungkap tindak pidana tersebut, aparat penegak hukum bekerjasama dengan pelaku untuk mengungkap kejadian perkara. Tentu hal ini menimbulkan perbedaan prinsip, karena sejatinya pelaku  tindak  pidana  dapat  menjadi justice  collaborator manakala  telah  berstatus  sebagai tersangka (ditemukannya 2 alat bukti yang sah). Sehingga justice collaborator memiliki peran tersendiri, yakni mengungkap pelaku lain yang diduga terlibat dalam tindak pidana yang sama.

## 3.2 Perolehan Status Justice Collaborator
8 Rahman Amin, ‘Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice  Collaborator  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  920K/Pid.Sus/2013)’, Jurnal  Bina  Mulai Hukum , 1.2 (2017), 165–76.
9 Ahmad Yunus, ‘Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator’, Jurnal Simbur Cahaya , 24.2 (2017), 4756–71.

## D

## a. Tindak Pidana Tertentu
Negara memiliki peran yang sangat penting, khususnya terkait dengan pengambilan keputusan terhadap  warganya  yang  melakukan  pelanggaran  hukum.  Sejarah  telah  membuktikan  bahwa negara telah mengambil alih konflik yang terjadi antara orang yang melakukan perbuatan pidana dengan orang yang terlanggar haknya (korban kejahatan). dengan begitu, dapat dipahami bahwa setiap orang yang menjadi korban tindak pidana secara otomatis menjadi konflik antara pelaku tindak pidana dengan negara, hal ini pula yang pada akhirnya menjadikan hukum pidana sebagai hukum publik.
Negara kemudian menjadi satu-satunya yang menjadi korban dari suatu kejahatan, meski dalam kenyataan  orang  secara  individu  atau  kolektif  menderita  dan  dirugikan  karena  kejahatan. Tindakan  penangkapan,  penyidikan,  penahanan,  dan  penuntutan  terhadap  tersangka  yang dilakukan  oleh  polisi  dan  jaksa,  dilaksanakan  demi  kepentingan  penegakan  hukum  dan perlindungan terhadap kepentingan korban. 10
Pada  intinya,  penentuan  klasifikasi  terhadap  tindak  pidana  tertentu  lebih  kepada  sifat pengaturannya yang diatur secara khusus diluar KUHP, baik ketentuan hukum pidana materiil maupun  formilnya.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Pompe  yang  menyatakan  bahwa “hukum pidana khusus memiliki tujuan dan fungsi tersendiri”. Salah satu  karakteristiknya ialah  adanya keterkaitan  khusus  dengan  ketentuan  hukum  administrasi  negara,  terutama  terkait  dengan penyalahgunaan kewenangan. 11
Sementara jika merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakukan  Bagi  Pelapor  Tindak  Pidana (whistleblower) dan  Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama (justice collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. pendefinisian terhadap “tindak pidana tertentu” disebutkan dalam angka 1 yang berbunyi.
“Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan  masyarakat  sehingga  meruntuhkan  lembaga  serta  nilai-nilai  demokrasi,  etika  dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum”
Melihat rumusan yang disebutkan diatas, maka dapat kita ketahui bahwa setidaknya terdapat dua poin penting sehingga kejahatan yang dimaksud dapat menjadikan pelakunya sebagai justice collaborator . Pertama , ialah sifatnya yang terorganisir, terkonsep, dan sudah ada rencana untuk melakukan kejahatan. Kedua , yakni berfokus pada akibatnya yang menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat umum.

## b. Adanya Pengakuan
Pengakuan yang dimaksud harus berdasar pada kesadaran dari pelaku bahwa dirinya dengan sengaja  dan  penuh  kesadaran  telah  melakukan  suatu  perbuatan  yang  oleh  undang-undang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.
Adanya  pengakuan (confessions  evidence) yang  diberikan  oleh  terdakwa  dapatlah  disamakan dengan keterangan terdakwa dalam konteks hukum pembuktian. Mark Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman mengemukakan pendapatnya bahwa pengakuan itu pula tidak akan bernilai apa- apa  jika  tidak  disertakan  dengan  bukti-bukti  yang  pada  intinya  dapat  memperkuat
10 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana , II (Bandung: Nusa Media, 2017).
11 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , 6th edn (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

## D
keterangan/pengakuan  yang  disampaikan  oleh  terdakwa.  Pengakuan  yang  dimaksud  harus memuat tentang perbuatan yang terdakwa lakukan, atau yang ia ketahui sendiri, atau yang ia alami sendiri. 12 Pengakuan/keterangan terdakwa akan mengandung nilai pembuktian yang sah manakala;
1. Pengakuan/keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan
2. Pengakuan/Keterangan yang diberikan ialah terkait dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, semua hal yang ia ketahui, dan segala kejadian yang dialaminya sendiri
3. Pengakuan/keterangan  itu  hanya  dapat  digunakan  terhadap  dirinya  sendiri.  Artinya, apakah  pengakuan  itu  memberatkan  atau  meringankannya  terdakwa  di  sidang pengadilan,  itu  hanya  berlaku  terhadap  dirinya  sendiri,  dan  pengakuan/keterangan tersebut tidak bisa dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan terdakwa lain dalam perkara yang sama, maupun yang sedang diperiksa
4. Pengakuan/keterangan yang dimaksud tidak bisa dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa dirinya telah melakukan suatu kejahatan, akan tetapi juga harus disertai dengan alat bukti yang lain.
Jika merujuk kepada contoh kasus yang diangkat dalam tulisan ini, maka sejatinya secara eksplisit unsur “adanya pengakuan” ini sudah terpenuhi, karena dengan secara sadar Bharada E mengakui bahwa  dirinya  juga  ikut  melakukan  penembakan  terhadap  Brigadir  J  atas  dasar  perintah atasannya, yakni Ferdy Sambo. 13

## c. Bukan Sebagai Pelaku Utama
Untuk  dapat  mengidentifikasi  pelaku  utama  dalam  suatu  tindak  pidana  harus  tetap  merujuk kepada fakta hukum yang diungkap di persidangan, dan hal tersebut harus diperkuat oleh alat bukti yang dapat meyakinkan hakim akan kebenaran yang disajikan. Benar atau tidaknya upaya untuk mengidentifikasi mana yang pelaku utama dan mana yang menjadi pembantuan kejahatan juga dapat dilihat dari dua unsur penting terjadinya tindak pidana yakni mens rea dan actus reus .
Kiranya penting untuk mengidentifikasi peranan dari tiap-tiap pelaku, bahwa sejatinya seseorang yang  bukan  pelaku  utama  (pelaku  pembantu)  tidak  mewujudkan  suatu  tindak  pidana,  hanya mengambil sebagian dari begitu banyak syarat terpenuhinya unsur-unsur suatu tindak pidana tertentu.
Wujud/bentuk tindakan apa yang dilakukan oleh pelaku pembantu tidaklah memenuhi syarat akan terjadinya suatu tindak pidan aitu selesai, sehingga dapat dipahami bahwa berperan atau tidaknya pelaku pembantu tersebut dalam terjadinya suatu tindak pidana memberikan pengaruh yang besar, khususnya terkait dengan gagal atau tidaknya kejahatan itu dilakukan manakala tidak ada perbuatan/tindakan dari pelaku pembantu. 14

## d. Atas Dasar Kehendak Pribadi dan Bersifat Kooperatif
Pelaku  tindak  pidana  itu  menyadari  bahwa  yang  dilakukannya  adalah  perbuatan  yang  salah dimata hukum, kehendaknya untuk membantu mengungkap suatu kejahatan harus berangkat atas inisiatif pribadinya.
12 Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian , I (jakarta: Erlangga, 2012).
13 Teguh  Firmansyah,  ‘Bharada  E  Akui  Eksekusi  Brigadir  J,  Tapi  Atas  Perintah  Sambo’, REPUBLIKA.Co.Id , 2022,  p.  1  <https://www.republika.co.id/berita/rjxy3y377/bharada-e-akui-eksekusi-brigadir-j-tapi-atas-perintah- sambo> [accessed 11 November 2022].
14 Alfitra, Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana , III (jakarta: Raih Asa Sukses, 2018).

## D
Hal  terpenting  yang  mendapat  perhatian  khusus  oleh  undang-undang  ialah  kehendaknya tersebut,  sehingga justice  collaborator perlu  mendapat  perlakuan  khusus,  hal  tersebut  diatur dalam Pasal 10A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi;
1. Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
2. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pemisahan  tempat  penahanan  atau  tempat  menjalani  pidana  antara  Saksi  Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
b. pemisahan  pemberkasan  antara  berkas  Saksi  Pelaku  dengan  berkas  tersangka  dan terdakwa  dalam  proses  penyidikan,  dan  penuntutan  atas  tindak  pidana  yang diungkapkannya; dan/atau
c. memberikan  kesaksian  di  depan  persidangan  tanpa  berhadapan  langsung  dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
3. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. keringanan penjatuhan pidana; atau
b. pembebasan  bersyarat,  remisi  tambahan,  dan  hak  narapidana  lain  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  bagi  Saksi  Pelaku  yang  berstatus narapidana.
Hal  ini  menjadi  penanda,  terkait  dengan  sifat  dari  terdakwa  yang  memilih  untuk  bersikap kooperatif  yang  oleh  undang-undang  diberikan  perhatian  khusus,  sehingga  dimungkinkan adanya keringanan tuntutan.

## e. Terdapat Klasifikasi Pelaku
Hal ini menjadi tugas dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), bawah JPU harus menyebutkan dalam dakwaannya peranan orang-orang dalam tindak pidana tersebut, sehingga akan lebih terang dan memudahkan hakim untuk mengetahui siapa-siapa yang lebih berperan akan terjadinya tidak pidana tersebut. Terpenting ialah mengetahui keterlibatan tiap-tiap pelaku dalam tindak pidana tersebut,  apakah  hanya  berperan  sebagai  pembantu  pelaku,  atau  sebagai  pelaku  utama  akan terjadinya tidak pidana. 15

## 3.3 Kewenangan Penunjukan Justice Collaborator
Fakta yang selama ini terjadi dalam proses penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana salah satunya ialah kesulitan dalam mengungkap fakta hukum yang terjadi, sehingga mampu membuat terang  akan  terjadinya  suatu  tindak  pidana.  Ketidakmauan  seseorang  yang  mengalami  atau mengetahui terjadinya suatu peristiwa pidana untuk menjadi saksi salah satunya ialah karena ketiadaan  jaminan  perlindungan  hukum  yang  memadai,  karena  tidak  menutup  kemungkinan seorang  saksi  akan  mendapat  intimidasi,  kriminalisasi,  dan  bahkan  tuntutan  hukum,  dimana keseluruhan itu terjadi akibat dari kesaksian atau pelaporan yang diberikannya.
Kondisi tersebut telah membangun stigma dalam masyarakat akan terjadinya ketidaksesuaian antara kesaksian yang mereka berikan dengan konsekuensi yang akan mereka hadapi, tentu hal tersebut  terjadi  akibat  dari  ketidakmampuan  penegakan  hukum  tadi  dalam  memberikan
15 Adi Syahputra Sirait, ‘Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana’, Jurnal El-Qanuny : Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial , 5.2 (2019), 241–56
<https://doi.org/https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2148>.

## D
perlindungan khususnya kepada korban, saksi, saksi pelaku, maupun pelapor. Hal tersebut juga berakibat pada kandasnya proses hukum di tengah jalan, karena ketiadaan akurasi keterangan dan  penjelasan  dari  korban,  saksi,  saksi  pelaku,  maupun  pelapor.  Sehingga  dianggap  kurang membantu  aparat  penegak  hukum  untuk  membuat  terang  fakta  hukum  yang  seharusnya terungkap dalam proses peradilan. 16
Ketentuan  terkait  dengan  siapa  ataupun  Lembaga  mana  yang  diberikan  kewenangan  untuk menentukan seseorang pelaku kejahatan dapat menjadi justice collaborator dapat dilihat dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Koban. dalam SEMA tersebut disebutkan dalam angka 7 disebutkan bahwa Dengan tetap  mengindahkan  nilai-nilai  di  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  maka Mahkamah  Agung  meminta  kepada  Para  Hakim,  manakala  menemukan  terkait  dengan keberadaan orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor maupun Saksi Pelaku tindak pidana yang Bekerjasama dapat diberikan perlakuan khusus, salah satunya dengan memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.
Pertama, Hal terpenting ialah adanya legitimasi dari Jaksa Penuntut Umum, yang dimasukkan dalam  tuntutannya,  bahwa  terdakwa  yang  bersangkutan  telah  memberikan  keterangan  dan bukti-bukti  yang  sangat  signifikan  sehingga  penyidik  dan/atau  penuntut  umum  dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif,  mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar, dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.
Kedua , kaitannya dengan teknis pelaksanaan ada peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana disebutkan dalam pasal 10A ayat (4) Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 yang berbunyi;
“Untuk  memperoleh  penghargaan  b erupa  keringanan  penjatuhan  pidana  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  a,  LPSK  memberikan  rekomendasi  secara  tertulis  kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim”
Dari  isi  pasal  tersebut,  maka  dapat  kita  pahami  bersama  bahwa  kewenangan  tertinggi  untuk dapat menentukan seseorang pelaku tindak pidana itu dapat menjadi justice collaborator atau tidak  itu  mutlak  kewenangan  hakim.  hal  terpenting  ialah  kecermatan  hakim  dalam memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK yang dimuat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

## 4. KESIMPULAN
Dari  uraian  yang  sudah  disebutkan  diatas,  maka  dapat  kita  ketahui  beberapa  hal  penting kaitannya dengan kewenangan penunjukan justice collaborator , antara lain;
a. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap  Pelapor  Tindak  Pidana (whistleblower) dan  Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama (justice  collaborator) di  dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Tertentu.  dan  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  dapat  diketahui  bahwa  yang  berwenangan mengangkat status pelaku tindak pidana sebagai justice collaborator hanya majelis hakim yang menangani perkara yang dimaksud.
16 Zhulfiana  Pratiwi  Hafid,  ‘Justice  Collaborator  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014 Perlindungan Saksi Dan Korban’, Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam , 6.1 (2019), 39–58 <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9457>.

## D
b. Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  hanya  memiliki  kewenangan  untuk memberikan rekomendasi kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk mengangkat pelaku yang dimaksud  menjadi justice  collaborator karena  dengan  segala  yang  diketahuinya  telah diterangkan pada saat penyidikan, sehingga membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi,  oleh  karenanya  pula  terdakwa  diberikan  keringanan  hukum,  dan  perlakuan khusus.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi Syahputra Sirait, ‘Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana’, Jurnal El- Qanuny : Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial , 5.2 (2019), 241 – 56 <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2148>
Ahmad  Yunus,  ‘Penetapan  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Sebagai  Justice  Collaborator’, Jurnal SImbur Cahaya , 24.2 (2017), 4756 – 71
Ahmad  Zuhdi  Muhdlor,  ‘Perkembangan  Metodologi  Penelitian  Hukum’, Jurnal  Hukum  Dan Peradilan , 1.2 (2012), 196 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>
Alfitra, Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana , III (jakarta: Raih Asa Sukses, 2018)
Arief,  Barda  Nawawi, Masalah  Penegakan  Hukum  Dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan Kejahatan , 4th edn (jakarta: KENCANA Prenada Media Group, 2014)
Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan , 5th edn (jakarta: Sinar Grafika, 2018)
Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian , I (jakarta: Erlangga, 2012)
Eka Yudha Saputra, ‘Ingin Jadi Justice Collaborator, Bharada E Minta Perlindungan Hukum Ke LPSK’, Tempo.Co ,  2022  <https://nasional.tempo.co/read/1620454/ingin-jadi-justice- collaborator-bharada-e-minta-perlindungan-hukum-ke-lpsk>  [accessed  18  October 2022]
Kurniawan Tri Wibowo, Asrini Yuli Wahyuni, Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia , 1st edn (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021)
Mohammad  Tang,  ‘Kajian  Yuridis  Implikasi  Justice  Collaborator  Terhadap  Perkara  Pidana’,
Tadulako Master Law Journal , 5.1 (2021), 27 – 38
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TMLJ/article/view/14863>
Rahman  Amin,  ‘Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menetapkan  Terdakwa  Tindak  Pidana Narkotika  Sebagai  Justice  Collaborator  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor: 920K/Pid.Sus/2013)’, Jurnal Bina Mulai Hukum , 1.2 (2017), 165 – 76
Rusli Muhammad, ‘Pengaturan D an Urgensi Wistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan  Pidana’, Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM ,  22.2  (2015),  203 – 22 <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/5117/4524>
Teguh  Firmansyah,  ‘Bharada  E  Akui  Eksekusi  Brigadir  J,  Tapi  Atas  Perintah  Sambo’, REPUBLIKA.Co.Id , 2022, p. 1 <https://www.republika.co.id/berita/rjxy3y377/bharada- e-akui-eksekusi-brigadir-j-tapi-atas-perintah-sambo> [accessed 11 November 2022]
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , 6th edn (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015)

## D
——— , Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana , II (Bandung: Nusa Media, 2017)
Zhulfiana  Pratiwi  Hafid,  ‘Justice  Collaborator  Ditinjau  Dari  Undang -Undang  Nomor  31  Tahun 2014 Perlindungan Saksi Dan Korban’, Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga
Islam , 6.1 (2019), 39 – 58 <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-
qadau.v6i1.9457>