JURNAL PENJAMINAN MUTU Volume 7 Nomor 1  2021 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU ISSN : 2407-912X (Cetak) INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI ISSN : 2548-3110 (Online) DENPASAR http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM

## KASUS ‘BAIQ NURIL’ SEBAGAI REFLEKSI PEMBELAJARAN GUNA MENINGKATKAN MUTU ETIKA PROFESI KEPENDIDIKAN
Oleh

## I Dewa Gede Darma Permana
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dewadarma75@gmail.com
diterima 30 Desember 2020, direvisi 21 Januari 2021, diterbitkan 28 Pebruari 2021

## Abstract
The  'Baiq  Nuril'  case  is  a  case  involving  a  former  honorary  teacher  at SMAN 7 Mataram, West Nusa Tenggara (NTB), named Baiq Nuril Maknun with his  superior,  Mr.  Muslim,  who  is  the  principal  of  SMAN  7  Mataram.  In  this regard, this study is interested in examining the case to find out the reflection of its learning in order to improve the quality of educational professional ethics. In this  study,  several  problems  were  also  formulated,  namely  related  to  the complete  chronology  of  the  'Baiq  Nuril'  case,  regarding  the  ethics  of  the educational profession related to the 'Baiq Nuril' case, along with the reflection of  learning  from  the  case  as  an  increase  in  the  quality  of  educational professional  ethics.  This  study  uses  a  case  study  research  type,  with  data collection  methods  using  library  research  techniques  and  using  data  analysis from  Miles  and  Huberman.  The  results  of  this  study  indicate  that  there  are several  educational  professional  ethics  that  were  violated  in  the  'Baiq  Nuril' case,  especially  those  concerning  the  personal  competence  of  education personnel. Through this research, it is hoped that it can provide a reflection of learning so that similar cases do not happen again in the future, and are useful in improving the ethics of the educational profession
Keywords: Baiq Nuril, Reflection, Educational Professional Ethics.

## I. PENDAHULUAN
Peran pendidikan dalam suatu bangsa sangatlah  besar  dan  vital.  Pendidikan merupakan  kunci  masa  depan  suatu  bangsa kedepannya.  Keberhasilan  atau  kegagalan pembangunan suatu bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilan pendidikannya. Pendidikanlah  yang  menjadi  faktor  utama
dalam  pembangunan  suatu  bangsa,  sehingga memajukan mutu pendidikan adalah hal yang sangat perlu dilakukan pertama kali, sebelum nantinya benar-benar mempersiapkan pembangunan  bangsa.  Pendapat  ini  selaras dengan  pandangan  oleh  beberapa  ahli pendidikan seperti Don Adam dalam bukunya Education  in  National  Development  (1971),
serta Arnold  Anderson dan Mary J  Bowman dalam  bukunya  Education  and  Economic Development (1965) (Nahdi, 2018: 121) yang memandang keberhasilan pembangunan suatu bangsa  sangat  ditentukan  oleh  keberhasilan pendidikan,  karena  pendidikan  dipandang sebagai  faktor  utama  dalam  pembangunan suatu bangsa.
Dalam  memajukan  suatu  pendidikan, ada  beberapa  faktor  pendidikan  yang  perlu diperhatikan agar proses pendidikan berlangsung  dengan  baik,  sehingga  tujuan dari  pendidikan  tersebut  dapat  tercapai. Beberapa  faktor  pendidikan  tersebut  antara lain  Faktor  Tujuan,  Faktor  Pendidik,  Faktor Peserta  didik,  Faktor  Isi  atau  Materi,  Faktor Metode  Pendidikan,  dan  terakhir  ada  Faktor Situasi Lingkungan. Semua faktor pendidikan tersebut penting dan diperlukan dalam proses pembelajaran,  serta  saling  mempengaruhi antara satu dan lainnya. Walaupun demikian, kemampuan  dan  kualitas  Faktor  Pendidik masih  menjadi  faktor  dominan  dalam pelaksanaan pendidikan (Marbun, 2018 : 93). Untuk  itulah  memperhatikan  mutu  Tenaga Kependidikan  sebagai  salah  satu  Faktor Pendidik  sangat  perlu  dilakukan.  Tenaga Kependidikan  disini  harus  menjadi  tauladan, orang  yang  digugu  dan  ditiru,  agar  peserta didik  menerima  pengetahuan  yang  dapat mengembangkan  potensinya  baik  dari  segi kecerdasan  (kognitif),  sikap  atau  karakter (afektif), maupun ketrampilan (Psikomotorik).
Memandang berbagai fenomena mengenai  tenaga  kependidikan  di  Indonesia, beberapa  kalangan  masyarakat  Indonesia seakan terus-menerus mempertanyakan kualitas  atau  mutu  tenaga  kependidikan  di Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  karena banyaknya  kasus  yang  bertentangan  dengan nilai moral dan etika dalam dunia pendidikan yang  melibatkan  dan  dilakukan  oleh  tenaga kependidikan  itu  sendiri.  Hal  ini  seakan menjadi refleksi yang kurang baik bagi mutu pendidik di Indonesia.
Salah  satu  kasus  tentang  tenaga kependidikan  yang  cukup  menarik  perhatian publik  adalah  melibatkan seorang mantan guru  honorer  di  SMAN  7  Mataram,  Nusa
Tenggara  Barat  (NTB), Baiq  Nuril  Maknun, yang  dinyatakan  bersalah  menyebarkan rekaman  bermuatan  anti  kesusilaan  dan dihukum enam bulan penjara serta denda Rp. 500  juta  dalam  putusan  kasasi Mahkamah Agung (MA)  pada  Tahun  2018  yang  lalu (CNN  Indonesia,  2019).  Padahal  dirinya sebenarnya  diduga  korban  dari  pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan atasanya yaitu  Pak  Muslim  yang  berstatus  sebagai Kepala  Sekolah  SMAN  7  Mataram  saat  itu. Pelecehan itupun direkam oleh Baiq Nuril dan tak  sengaja  disebar  oleh  rekannya  Iman Mudawin  ke  Dinas  Pemuda  dan  Olahraga (DISPORA) Mataram, lewat rekaman tersebut  Pak  Muslim  pun  di  mutasi  dari jabatannya.  Pak  Muslim  yang  merasa  tidak terima  pun  justru  melaporkan  balik  saudara Baiq  ke  polisi  atas  dasar  Pasal  27  Ayat  (1) Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (ITE).  Kasus  ini  pun  terus berbuntut  panjang,  hingga  berlanjut  ke  meja persidangan.  Pada  awalnya,  Pengadilan Negeri  Mataram  memutuskan  Baiq  tidak bersalah, namun lewat banding hingga kasasi Jaksa Penuntut Umum ke Mahkamah Agung. Akhirnya  pada  tanggal  26  September  2018 lalu,  Mahkamah  Agung  memutuskan  guru honorer  tersebut  bersalah.  Walaupun  pada akhirnya  Baiq  Nuril  bisa  dibebaskan  usai Presiden Joko Widodo mendatangani Keputusan  Presiden  yang  berisi  amnesti pembebasan dirinya dari hukuman (Kompas.com, 2019).
Kasus ‘Baiq Nuril’ memang terbilang  sudah  selesai,  akan  tetapi  jaminan untuk kasus seperti ini tidak akan terulang lagi tidak  bisa  dipastikan.  Kasus-kasus  yang melibatkan tenaga kependidikan ini tentu saja berhubungan  dan  berkaitan  dengan  materi kode  etik  dalam  profesi  pendidikan  sebagai pedoman  guru  atau  pendidik  dalam  hal bertindak  di  dunia  pendidikan.  Dengan mencari  kronologi  lengkap  kasus  ‘Baiq Nuril’,  kemudian  diimbangi  dengan  bahan ajar Etika Profesi Pendidikan yang berkaitan dengan  kasus  ‘Baiq  Nuril’,  penulis,  tertarik mengkaji lebih jauh mengenai kasus tersebut dengan  judul  “Kasus  ‘Baiq  Nuril’  sebagai Refleksi  Pembelajaran  guna  Meningkatkan
Mutu
Etika Profesi
Kependidikan”. Diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat bermanfaat  sebagai  refleksi  para  tenaga kependidikan guna meningkatkan mutu etika profesinya,  serta  yang  lebih  penting  bisa menjadi  pembelajaran  agar  kasus  yang sama tidak terulang lagi untuk kesekian kalinya.

## II. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang dimana penelitian mengkaji kasus dari  ‘Baiq  Nuril’.  Penelitian  studi  kasus sendiri  (dalam  Wahyuningsih,  2013:  3), adalah  penelitian  yang  dimana  peneliti menggali suatu fenomena atau kasus tertentu yang terjadi dalam suatu waktu dan kegiatan (program,  event,  proses,  institusi sosial,  atau kelompok  sosial),  serta  mengumpulkan  data informasi  secara  terperinci  dan  mendalam dengan  prosedur  pengumpulan  data  dalam selang  waktu  tertentu.  Data-data  tersebut sendiri  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan dengan metode pengumpulan studi kepustakaan atau literatur. Studi kepustakaan merupakan  penelitian      yang      bertujuan untuk  mencari  dasar  pijakan  atau  pondasi untuk  memperoleh  dan      membangun landasan    teori,      kerangka  berpikir  dan menentukan  dugaan    sementara  (Darmadi, 2011).  Peneliti      mengumpulkan,  membaca dan  menganalisis  berbagai  sumber  yang berkaitan dengan kasus ‘Baiq Nuril’ dan Etika Profesi Kependidikan. Sumber yang dikumpulkan berupa buku, artikel, jurnal, dan sumber lainnya.
Setelah literature ini diperoleh, literature  itupun  dianalisis  dengan  teknik analisis  data  Interaktif  Miles  dan  Huberman yang  dalam  menganalisis  data  kualitatif terdiri  dari  tiga  prosedur  kegiatan,  yaitu mereduksi data atau memilah data-data yang telah  dikumpulkan  sesuai  dengan  topik bahasan,  menyajikan  data  yang  telah  dipilah terutama yang membantu menjelaskan keterkaitan  antara  kasus  ‘Baiq  Nuril’  dan Etika  Profesi  Kependidikan,  dan  pada prosedur terakhir, di tariklah suatu kesimpulan  atau  memverifikasi  data  yang
telah  ditelaah  sesuai  dengan  keterkaitan tersebut.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kronologi Lengkap Kasus ‘Baiq Nuril’
Kasus ‘Baiq Nuril’ menurut beberapa media  cetak  dan  elektronik  seperti  CNN Indonesia    yang  memberikan  info  lengkap mengenai kronologi lengkap kasus ini dengan judulKronologi  Kasus  Baiq  Nuril,  Bermula Dari  Percakapan  Teleponper  tanggal  18 November  2018  mengungkapkan,  kasus  ini dimulai  pada  Tahun  2012  lalu,  dimana  pada saat itu Baiq Nuril Maknun nama lengkapnya, masih  menjadi  seorang  Guru  Honorer  di SMAN  7  Mataram.  Dia  sering  ditelepon atasannya  yaitu  Pak  Muslim  yang  notabene Kepala Sekolah di Instansi tersebut. Perbincangan  lewat  telepon  antara  Pak Muslim dan Baiq Nuril lebih mengarah pada perbincangan  curhat  Pak  Muslim  terkait pengalaman  seksualnya  bersama  dengan wanita yang bukan istrinya dan hanya sedikit waktu  membicarakan mengenai  pekerjaan di sekolah  tersebut.  Berawal  dari  kesan  curhat, Pak  Muslim  malah  sering  menelepon  Baiq, nada bicara Pak Muslim pun malah mengarah ke nada-nada pelecehan, bahkan saat lembur, Pak  Muslim  juga  sering  memanggil  Baiq Nuril  ke kantornya untuk  mendiskusikan hal yang  sama  (CNN  Indonesia,  2018).    Akibat hal  ini,  Baiq  Nuril  pun  mulai  terganggu  dan merasa dirinya telah dilecehkan secara verbal, terlebih  lagi  gara-gara  hal  ini,  orang-orang disekitarnya  malah  menganggap  dirinya memiliki  hubungan yang gelap dengan Sang Kepala sekolah itu.
Tidak  tahan  dengan  segala  tekanan pikiran  dan  kata-kata  Pak  Muslim  tersebut, tanpa  melewatkan  kesempatan,  Baiq  Nuril akhirnya  mampu  merekam  perbincangannya dengan  Pak  Muslim  yang  berisi  unsur pelecehan tersebut secara diam-diam, tepatnya  sekitarbulan  Agustus  Tahun  2012, pada pukul setengah 5 sore. Rekaman ini, niat awal Baiq Nuril hanyalah dijadikannya bukti kuat  bahwa  dirinya  tak  memiliki  hubungan gelap  dengan  atasannya  itu,  dan  tidak  ada niatan  sama  sekali  untuk  melaporkan perbincangan  tersebut  kepada  pihak  yang
berwenang  karena  takut  akan  posisinya. Tetapi  sialnya,  dua  tahun  setelahnya  pada Desember Tahun 2014, teman-teman kerjanya  terutama  Imam  Mudawin,  yang  ia ajak berdiskusi soal hal ini malah melaporkan rekaman  ini  kepada  pihak  yang  berwenang yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Mataram. Dengan adanya laporan ini pun karir Baiq Nuril pun berakhir di SMAN 7 Mataram, dan disusul Pak Muslim selaku Kepala Sekolah yang dimutasi. Merasa tidak  terima  aibnya  didengar  oleh  banyak orang, Pak Muslim pun marah besar meminta rekaman  itu  dihapus  dan  balik  melaporkan Baiq Nuril ke polisi atas dasar Pasal 27 Ayat (1)  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (ITE).
Kemudian  lanjut,  menurut  harian Kompas.com yang terbit tanggal 9 Juli 2019 dengan  judul  Perjalanan  Panjang  Baiq  Nuril Mencari Keadilan, pelaporan ke pihak Polres Mataram dilakukan oleh Pak Muslim kepada Baiq  Nuril  pada  tanggal  17  Maret  2015  atas dugaan  pelanggaran  UU  ITE.  Akibat pelaporan  itu  Baiq  Nuril  harus  diperiksa  di dan  akhirnya  resmi  ditahan  pada  27  Maret 2017. Hal ini pun memaksa suami Nuril pun berhenti bekerja pada salah satu rumah makan di  Gili  Trawangan,  dan  memilih  mengurus ketiga  anak  kecilnya.  Mirisnya,  Baiq  Nuril yang  pada  mulanya  sebagai  korban  justru ditahan, sementara Pak  Muslim yang diduga melakukan  pelecehan  seksual  secara  verbal justru beberapa bulan setelahnya naik pangkat menjadi  kepala bidang di  salah satu  dinas di Pemerintahan Kota Mataram. Dengan kondisi anaknya  yang  masih  kecil,  dan  alasan kemanusiaan, Baiq Nuril pun lewattim kuasa hukumnya  mengajukan  surat  penangguhan penahanan  agar  dapat  merawat  anak- anaknya.Untuk membantunya menjalani masa  penangguhan  beberapa  pihak  kurang lebih  28  nama  membantuBaiq  Nuril  sebagai jaminan  penangguhan  penahanannya.  Pihak- pihak tersebut diantaranya ada, Kepala Dinas Perdagangan,  Kepala  Dinas  Sosial,Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak,  Ketua  Komisi  V  DPRD Provinsi NTB dan beberapa lembaga beserta
pihak  lainnya  yang  merasa  ada  tidak  yang tidak adil terhadap kasus Baiq Nuril tersebut.
Hasil  sidang  pertama  Kasus  ‘Baiq Nuril’  dalam  persidangan  di  Pengadilan Negeri Mataram sebenarnya telah memvonis bebas Baiq Nuril karena tidak ada bukti jelas bahwa Nuril melanggar  Pasal 27 Ayat 1 UU ITE.  Namun  kasus  tidak  selesai  sampai disana,  Jaksa  penuntut  umum  mengajukan kasasi  ke  Mahkamah  Agung  Pada  26 September 2018. Dari sinilah keputusan yang kurang baik diterima Baiq Nuril, Mahkamah Agung  malah  memutus  Nuril  bersalah  dan dijatuhi hukuman penjara 6 bulan serta denda Rp 500 juta, karena telah terbukti melakukan tindak  tindakan  pidana  lewat  bukti  rekaman perbincangan  perbuatan  asusila  Kepala Sekolahnya.  Surat  panggilan  untuk  Nuril akhirnya  dikeluarkan  pada  tanggal  16 November  2018,  dan  berdasarkan  surat tersebut,  Nuril  harus  menghadap  ke  Jaksa Penuntut  Umum  pada  tanggal  21  November 2018 (Kompas.com, 2019).
Keputusan Mahkamah Agung kepada Baiq Nuril memunculkan berbagai penolakan dari berbagai pihak baik itu masyarakat biasa, tokoh  publik,  aktivis  sampai  artis  sekalipun. Dukungan kepada Nuril pun mulai berdatangan,  petisi  dalam  jaringan  pun  yang dikeluarkan  oleh  Koalisi  Masyarakat  Sipil Save Ibu di laman change.org yang mendesak Presiden  Joko  Widodo  agar  memberikan amnesti  kepada  Baiq  Nuril.  Solidaritas  dari Mataram tempat tinggal Nuril juga berdatangan. Ratusan simpatisan yang menamai  dirinya  ‘Solidaritas  untuk  Nuril’ pada  hari  Minggu,  18  November  2018  pun menggelar aksi tolak eksekusi terhadap Nuril, di Jalan Udayana Mataram. Sambil menangis, Nuril  pun  turut  hadir  di  tengah  aksi  masa tersebut.  Terakhir  dukungan  juga  mengalir dari  Institute  for  Criminal  Justice  Reform (ICJR).Isi  Keputusan  Kasasi  yang  memiliki nomor 574K/Pid.Sus/2018 menyatakan dengan jelas bahwa Baiq Nuril telah terbukti bersalah  melakukan  pelanggaran  tindak pidana.  Hal  ini  akhirnya  menuai  kritik kemudian menjadi bahan diskusi dari Institute for  Criminal  Justice  Reform  (ICJR).  ICJR menyatakan  bahwa  hakim  di  dalam  kasus
‘Baiq  Nuril’  semestinya  berpedoman  pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3  tahun  2017  yang  berisi  tentang  Pedoman Mengadili  Perempuan  Berhadapan  dengan Hukum.  Pasal  3  huruf  b  sebagai  bagian  dari Perma  tersebut  telah  jelas  berisi  hakim  yang mengidentifikasi  situasi  suatu  perlakuan, tidak  setara  yang  diterima  Baiq  Nuril  yang berhadapan  dengan  hukum.  ICJR  juga menyatakan  dengan  baha  hal  yang  ada  di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, semestinya  digunakan  untuk  penyebaran dalam sistem elektronik tanpa harus dikaitkan dengan pasal kesusilaan dalam KUHP. Pasal tersebut  harus  jelas  menyatakan  bahwa perbuatan  yang  dilarang  adalah  penyebaran konten  bermuatan  pelanggaran  asusila  yang ‘diniatkan’  untuk  disebarkan  kepada  publik, bukan tindakan yang tidak diniatkan, apalagi tidak  disengaja  seperti  yang  dilakukan  Baiq Nuril (Kompas.com, 2019).
Untuk  mencari  keadilan  atas  putusan hukum  yang  mengikatnya,  Baiq  Nuril  pun balik  melaporkan  mantan  atasannya  Pak Muslim  ke  polisi.  Menurut  berita  dari  CNN Indonesia  yang  terbit  tanggal  20  November 2018  dengan  headline  Baiq  Nuril  Laporkan Eks  Atasannya:  Saya  Mencari  Keadilan mengungkapkan  pada  bagian  awalnya,  Baiq Nuril melaporkan  atasannya  ke  Polda  Nusa Tenggara  Barat  (NTB),  Senin  (19/11)  lalu terkait dugaan pelecehan seksual verbal yang dia alami , sesuai dengan yang ada dalam Pasal 294 ayat 2 butir 1 KUHP.
Laporan terhadap Pak Muslim mantan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram daripihak Baiq  Nuril  teregistrasi  memiliki  nomor: LP/334/XI/2018/NTB/SPKT, pada tanggal 19 November  2018.  Laporan  ini  juga  sebagai sarana  penuntut  keadilan  terhadap  apa  yang telah  diterimanya  dan  mengajak  seluruh perempuan  agar  tidak  takut  melaporkan kepada  pihak  yang  berwajib  jika  menerima perlakuan  yang  sama,  agar  tidak  ada  lagi kasus  yang  sama  dikemudian  hari  (CNN Indonesia, 2018). Walaupun telah melengkapi berkas pelaporan disertai dengan menghadirkan sejumlah ahli untuk memperkuat  laporannya,  seperti  ahli  bahasa, ahli hukum, serta pihak Komnas Perempuan.
Keluarga  Baiq  Nuril  harus  menanggung kecewa karena pihak kepolisian menghentikan  pemeriksaan  laporan  Baiq Nuril Maknun terhadap eks Kepsek SMAN 7 Mataram  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan laporan  pihak  kuasa  hukum  Baiq  Nurik dianggap tak memiliki cukup bukti dan tidak mampu  menghadirkan  saksi  yang  memadai (detik.com,  2018).  Laporan  Baiq  Nuril Maknun  atas  tindakan  dugaan  pelecehan seksual  secara verbal  oleh mantan atasannya atau mantan kepala SMA 7 Mataram, Muslim ke  Polda  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB) akhirnya  resmi  dihentikan  pada  tanggal  28 Januari  2019.Pihak  Kepolisian  Polda  Nusa Tenggara  Barat  (NTB)  berdalih  merasa kesulitan  mencari  unsur  perbuatan  cabul seperti  yang  dilaporkan  Nuril  dan  kuasa hukumnya,  pelapor  juga  tak  memiliki  saksi yang kuat dalam pelaporannya.
Tidak  menyerah  sampai  disana, perjuangan  pihak  Baiq  Nuril  pun  diarahkan dengan mengajukan peninjauan kembali pada tanggal  3  Januari  2019  kepada  Mahkamah Agung  (MA)  atas  keputusan  MA  yang  telah membuat  Baiq  Nuril bersalah. Namun  Pihak Baiq  Nuril  harus  menanggung  rasa  kecewa untuk  kedua  kalinya,  setelah  tanggal  4  Juli 2019,  Mahkamah  Agung  (MA)  menolak ajuan  Peninjauan  Kembali  tersebut.  MA menilai,  karena  Nuril  sudah  dapat  merekam percakapan  mesum  Kepala  SMAN  7 Mataram,  Haji  Muslim,  yang  membuat keluarga besar Haji Muslim malu, Baiq pantas menerima  ganjaran  hukuman    kurungan  dan denda(Kompas.com,  2019).  Lebih  lanjut dalam  artikel  nasional  yang  diterbitkan  oleh media Kompas.com dengan judul  Ini Alasan MA  Tolak  PK  Sehingga  Baiq  Nuril  Tetap Terancam Penjara 6 Bulanpada tanggal 5 Juli 2019, majelis hakim sebagai petugas di sidang Kasus Baiq Nuril, yang diketuai oleh Suhadi mengatakan,hukuman  dalam  vonis  yang diberikan  kepada  Baiq  Nuril  tersebut  sudah tepat dan sesuai dengan pelanggaran Pasal 27 Ayat  1  dan  Pasal  45  ayat  1  Undang- Undangnomor  11  Tahun  2008  tentang  ITE, dan  hasil  rekaman  itu  disimpan  oleh terdakwa.  Kemudian  lebih  lanjut,  barang bukti  berupa  hasil  rekaman  yang  tersimpan
lalu  diserahkan  kepada  saudara  Imam Mudawin,  lalu  tanpa  terduga  saksi  Imam Mudawi sebagai rekan Baiq Nuril memindahkan  ke  laptopnya,  dan  akhirnya tanpa baiq Nuril dugadisebarkan begitu saja, ungkapnya.  Hal  ini  berarti  terdakwa  pihak Baiq Nurilah yang telah menyerahkan ponsel miliknya  kepada  orang  lain,  sehingga  dapat didistribusikan  dan  diakses  yang  memuat konten pembicaraan bermuatan tindak kesusilaan,  hal  ini  tidak  dapat  dibenarkan. Maka dari itu, lanjutnya, atas alasan tersebut permohonan  PK  kuasa  hukum  Baiq  Nuril ditolak (Ristianto, 2019). Setelah mengalami dua  penolakan,  harapan  satu-satunya  bagi Baiq Nuril agar bebas hanya lewat pemberian amnesti dari pihak Presiden Joko Widodo.
Senin,  15  Juli  2019,  pihak Baiq Nuril akhirnya  menyambangi  Kantor  Staf Presiden  (KSP),  Jakarta,  dengan  tujuan menyerahkan surat permohonan Amnesti kepada  Presiden  Joko Widodo (Jokowi).
Dalam  hal  ini  Baiq  Nuril  didampingi oleh tim kuasa hukumnya dan anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  Rieke  Diah Pitaloka.  Akhirnya  pengajuan  amnesti  pun terkabul.  Penekenan  oleh  Presiden  Jokowi terhadap  Keputusan  Presiden    amnesti menjadi  ujung  cerita  kasus  ‘Baiq  Nuril’. Lewat  amnesti  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Darurat  Nomor  11  Tahun  1954, semua akibat hukum pidana pun dihapuskan. Presiden  Joko  Widodo pun  memastikan Keppres Amnesti untuk  Baiq  Nuril  sudah benar-benar  diteken,  dan  Baiq  Nuril  sudah bisa  dinyatakan  bebas.  Dengan Amnesti ini, kasus  Baiq  Nuril  pun  berakhir  dengan  baik (detik.com, 2019).
2. Etika Profesi Kependidikan yang Berkaitan dengan Kasus ‘Baiq Nuril’
Membahas tentang etika, etika berhubungan  dengan  cara  pandang  individu maupun  kelompok  dalam  memandang  dan memberikan penilaian terhadap suatu perilaku,  apakah  perilaku  tersebut  dalam kategori salah atau benar, buruk atau baik. Hal ini  sesuai  dengan  pandangan  F.  Magnis- Suseno, yang menyatakan bahwa etika adalah sesuatu ajaran atau teoritis yang
terimplementasikan  lewat  moral  tentang usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya  pikirnya  untuk  memecahkan  masalah bagaimana dia harus hidup, dan dari sana mau menjadi pribadi yang baik (Haris, 2010: 35). Sementara profesi diartikan sebagai pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan  atau  menuntut  suatu  keahlian khusus , menggunakan  teknik-teknik  ilmiah, serta  pengabdian  atau  dedikasi  yang  tinggi. Kemampuan atau keahlian ini didapatkan dari lembaga  pendidikan  yang  memang  khusus untuk  membentuk  dan  memberikan  hal tersebut,  sehingga  dalam  hal  ini  dilengkapi dengan kurikulum yang dapat dipertanggung- jawabkan Rusman (2011:16). Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa, kata profesi senantiasa merujuk pada suatu pekerjaan atau kewajiban yang menuntut keahlian, tanggung jawab,  dan  pengabdian  yang  penuh  dedikasi terhadap bidang tugas yang telah ditetapkannya. Sehingga dalam ini pula, tidak sembarang  orang  bisa  menyandang  gelar profesi.
Jadi,  dari  dua  pengertian  tersebut, etika  profesi  merupakan  suatu  ajaran  yang memberitahukan  tentang  baik  atau  buruknya suatu pikiran, sikap,  perbuatan, serta kewajiban  yang  diterima  oleh  masyarakat umum  tentang  sebuah  profesi  yang  ada. Gunawan (2019: 8 dalam Perdani dkk, 2019: 3)  mengemukakan  bahwa  standar  kategori dalam  etika  adalah  cinta  kepada  sesama manusia,  tidak  egois,  dan  tidak  apatis  yang hanya cinta pada diri sendiri. Sehingga dalam hal ini, Etika profesi adalah salah satu standar moral agar dikatakan profesional yaitu dapat mengambil  keputusan  yang  tidak  subjektif terhadap  sebuah  masalah,  penuh  dengan tanggung  jawab  dan  memiliki  keahlian  serta kemampuan.
Etika  profesi  dikatakan  efektif  jika dilandasi  oleh  nilai  dan  cita-cita  yang  ada dilingkungan profesi dan merupakan penerapan  standar  moral  individu  yang menjalani  profesi  tersebut.  Etika  profesi sekaligus menjadi tolak ukur perilaku anggota profesi dan upaya pencegahan perilaku tidak etis  yang  dilakukan  oleh  anggota  profesi. Dalam etika profesi  ini,  dikenal  juga adanya
yang  namanya  kode  etik  profesi.  Kode  etik profesi  sendiri  diartikan  sebagai  aturan  yang ditulis  atau  sistem  norma  yang  secara  tegas, jelas,  dan  terperinci  tentang  norma-norma yang  perlu  diperhatikan  oleh  individu  di dalam  sebuah  profesi  untuk  melaksanakan tugas profesinya sesuai dengan yang dimandatkan  dan  berdasar  aturan  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Kode  etik  profesi dibuat oleh organisasi profesi, yang bertujuan untuk  mengangkat  citra  positif  profesi, meningkatkan  kesejahteraan  para  anggota profesi,  mengembangkan  dan  meningkatkan mutu  pengabdian  anggota  profesi,  serta mengembangkan  dan  meningkatkan  mutu keorganisasian  pada  suatu  profesi  (Perdani dkk, 2019: 5-6).
Kasus ‘Baiq Nuril’ berlangsung dalam lingkup dunia pendidikan, terutama mengenai profesi kependidikan. Sehingga dalam menelaah  kasus  ini,  perlu  kaca  mata  guru beserta kode etik keguruan untuk memandangnya.  Guru  menurut  Suhardana (2010  dalam  Astawa,  2018:  97)  merupakan seseorang      yang      patut      dimuliakan      atau pembimbing      spiritual.  Namun  sebelum dihormati dan dimuliakan, guru harus mampu menerapkan kode etik profesinya.
Kode  etik  profesi  guru  sendiri merupakan  kumpulan  nilai  serta  norma profesi  yang  disusun  dengan  baik  dan sistematis dalam sebuah sistem (Perdani dkk, 2019:  6).  Kode  etik  profesi  guru  dapat berfungsi  sebagai  landasan  moral  dan pedoman tingkah laku guru dalam menjalankan  tugas  sebagai  guru  baik  dalam sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat,  sebagai  sarana  kontrol  sosial bagi  masyarakat  yang  berprofesi  sebagai guru,  serta  mencegah  campur  tangan  pihak diluar  dalam  organisasi  profesi  guru  tentang hubungan  etika  dalam  keanggotaan  profesi, sanksi pelanggaran kode etik profesi guru bisa berupa  sanksi  moral  atau  teguran  dan  sanksi yang  lebih  keras  yaitu  dikeluarkan  dari organisasi (Karuru dan Tangkeallo, 2017: 22).
Kode etik guru dalam dunia pendidikan  sangat  penting  sebagai  sarana pembentuk  sikap  professional  seorang  guru yang  menyandang  profesionalisme.  Hal  ini
dikarenakan  guru  akan  dapat  mengatur hubungannya  dengan  baik  bersama  kepala sekolah, bersama sesama guru, bersama anak didiknya,  bersama  lingkungannya  seperti orang  tua  siswa  jika  mempunyai  etika  yang mulia dan baik pula (Wandi dan Nurhafizah, 2019:  34).  Jadi  dapat  diketahui  bahwa  kode etik  guru  yang  mampu  dijunjung  tinggi  oleh seorang pendidik secara  tidak langsung guru tersebut akan memiliki nilai-nilai profesionalisme sehingga kedepannya mampu  menanamkan  perilaku  dan  karakter yang baik kepada peserta didik.
Lebih  lanjut,  etika  seorang  guru  juga menyatakan  bahwa  pekerjaan  seorang  guru tidak hanya mentransfer ilmunya kepada anak didik,  namun  berkaitan  juga  dalam  kegiatan merubah  perilaku  yang  berkaitan  dengan moral,  norma  dan  penghormatan,  sehingga guru  dalam  hal  ini  juga  dituntut  untuk memiliki kemampuan dasar, yang diperlukan sebagai pendidik, pembimbing, dan pengajar (Sutarsih, 2013). Untuk itu, memandang dan menemukan  solusi  terkait  kasus  pelecehan yang  melibatkan  guru,  salah  satunya  kasus ‘Baiq Nuril’ dalam hal ini, sangat diperlukan kode  etik  guru  sebagai  pedoman  sekaligus pelindung  guru  itu  sendiri.  Kode  etik  guru dalam  hal  ini  dibentuk  berdasarkan  prinsip- prinsip  yang  sama  dengan  kode  etik  jabatan yang  lain,  yaitu  tanda-tandanya  atau  simbol yang berupa kata-kata tulisan atau benda yang disepakati  untuk  maksud  tertentu,  misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi.
Kode etik juga dapat berarti kumpulan peraturan  yang  sistematis  karena  disusun secara  teratur  dalam  norma  atau  asas  yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat  maupun  di  tempat  kerja.  Dalam kode  etik  profesi  inilah  memiliki  tugas sebagai  nilai  yang dijadikan  pedoman  dalam bersikap,  bertingkah  laku  dan  berbuat  oleh tenaga  pendidik  dalam  melaksanakan  tugas dan  kewajibannya  di  kehidupan  sehari-hari sesuai  jabatan  yang  diampunya.  Indonesia juga  memiliki  kode  etik  guru,  yang  khusus dipergunakan  oleh  guru  Indonesia  dalam melaksanakan tugasnya.
Kode etik guru ini berhasil dirumuskan  sebagai  hasil  kongres  Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke XIII pada tanggal 21-25 November 1973 di Jakarta. Isi rumusan  Kode  Etik  Guru  Indonesia  tersebut (Karuru dan Tangkeallo, 2017: 21-23) kurang lebih berbunyi sebagai berikut:
1) Guru berbakti serta memberikan bimbingan  kepada  peserta  didik  untuk dibentuk  menjadi  manusia  berjiwa Pancasila.
2) Guru berlaku jujur secara profesional.
3) Guru senantiasa berupaya untukmengetahui  seluk-beluk  peserta didik  sebagai  bahan  dasar  dalam melakukan bimbingan meupun pembinaan.
4) Guru  menciptakan  suasana  belajar  di sekolah  yang  ia  ampu  dengan  sebaik- baiknya  serta  berusaha  menunjang keberhasilan PBM(proses belajar mengajar).
5) Guru  memiliki  hubungan  baik  baik dengan orang tua murid, dan masyarakat sekitarnya untuk
melakukan pembinaan serta bertanggung jawab bersama-sama.
6) Guru  secara  pribadi  maupun  bersama- sama dengan segala pihak
mengembangkan  dan  meningkatkan martabat dan mutu profesi keguruan.
7) Guru  memelihara  hubungan  antar sesama  profesi  keguruan  dengan  bekal semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan dalam lingkup nasional.
8) Guru  bersama-sama  menjaga  dan meningkatkan mutu organisasi Persatuan Guru Republik Indonesiasebagai suatu kewajiban, perjuangan, dan pengabdian yang mesti dilakukan.
9) Guru  berupaya  menjalankan  kebijakan pemerintah yang telah diberikan kepadanya  dalam  bidang  pendidikan maupun pembangunan pendidikan Indonesia.
Kode etik tersebutlah yang digunakan sebagai  pedoman  tenaga  pendidik    terutama guru  dalam  menjalankan  profesinya.  Kode
etik  tersebut  juga  menjadi  cermin  4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru antar lain:
1) Kompetensi  profesional  yang  identik dengan kode etik guru point 2,6,7,8.
2) Kedua,  kompetensi  pedagogik    yang identik  dengan  kode  etik  guru  point 1,3,4.
3) Ketiga  kompetensi  personal    identik dengan kode etik guru point 3,5,7,9.
4) Kemudian  terakhir  kompetensi  sosial yang  identik  dengan  kode  etik  guru point 5, 6, 7.
Kode etik guru Indonesia juga  secara tegas  menyatakan  guru  adalah  insan  yang layak  ditiru  dan  digugu  khususnya  oleh peserta didik, yang dalam melaksanakan tugas berpegang  teguh  pada  prinsip  Ing  Ngarso Sung Tulodo (di depan memberikan panutan), Ing  Madyo  Mangun  Karso  (di  tengah memberikan  semangat),  serta  Tut  Wuri Handayani (di belakang memberikan dorongan)  yang  dipergunakan  dalam  usaha mewujudkan  prinsip-prinsip  tersebut  guru Indonesia  ketika  menjalankan  tugas-tugas profesional  sesuai  dengan  perkembangan ilmu dan teknologi.
Lebih  lanjut,  secara  lebih  khusus, kasus  ‘Baiq  Nuril’  juga  melibatkan  Kepala Sekolah  terutama  dari  segi  kepribadiannya. Sehingga dalam hal ini, penting dan juga perlu mengetahui seluk-beluk kompetensi kepribadian Kepala Sekolah. Kepala Sekolah sendiri, dapat diartikan sebagai pemimpin sekolah  atau  lembaga  tempat  menerima dan  memberi  pelajaran  (Basri,  2014:  40 dalam Ananda, 2018: 72).
Kepala  sekolah  adalah  guru  yang mempunyai  kemampuan  dan  kemauan untuk menjadi pemimpin dan mengarahkan  setiap  segala  sumber  daya yang  ada  pada  suatu  sekolah  baik  guru, pegawai, maupun siswa, sehingga segala sumber daya tersebut dapat didayagunakan secara optimaldalam mencapai  tujuan  bersama  yang  sudah disepakati. Sehingga dalam hal ini, Kepala Sekolah  (dalam  Nurmawati  dan  Mandra, 2018:  185)  adalah  sebuah  aspek  atau
komponen    yang  penting    dalam  ranah pengelolaan  dan        penyelenggaraan pendidikan untuk penjaminan mutu pendidikan melalui  pengawasan dalam bidang  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  juga evaluasi  dalam  pendidikan  di  sekolah.  Jadi lahirnya  generasi  penerus  bangsa  yang mampu  dan  berkompeten  sangat  ditentukan oleh  mutu  pendidikan  yang  baik  dan berkualitas.  Kemudian  dalam  menjalankan tugasnya, perlu didasarkan pada hakikat etika profesi  pendidikan  yang  sudah  dijelaskan sebelumnya  dan  menjalankan  kompetensi yang menjadi dasar dari profesinya.
Berbicara  mengenai  beberapa  hal tentang Kepala Sekolah, yang memiliki kaitan dengan etika profesi pendidikan. Dalam etika profesi  pendidikan,    Kepala  Sekolah  juga memiliki  syarat-syarat  kompetensi,  sama halnya  dengan  seorang  guru.  Hal  ini dikarenakan seperti pandangan Danim (2009: 13),  Kepala  sekolah  dalam  menjalankan tugasnya,  tidak    hanya  bertugas  mengelola sekolah secara stagnan atau statis, melainkan dalam hal ini, mesti bisa sebagai pemicu dan penggerak              segala        potensi              yang berhubungan  langsung  atau  tidak  langsung bagi kepentingan proses pembelajaran siswa. Jika  dalam  hal  ini        kepala  sekolah  gagal menciptakan  kondisi  pembelajaran  yang efektif dan efisien, secara langsung atau tidak langsung  akan  berdampak  pada  mutu  etika profesi  kependidikan  dan  prestasi  peserta didik  di  masa  yang  akan  datang.  Hal  ini dikarenakan Kepala Sekolah adalah pemimpin sekolah, sehingga menjadi panutan bagi  segala  aspek  di  sekolah  agar  diberikan bimbingan  dan  pembinaan    dengan  harapan dan upaya mewujudkan proses pembelajaran   yang   efektif.
Kemudian mengenai Kepala
Sekolah  juga  secara  yuridis,  terdapat Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional
Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah (Ananda, 2018: 75), ditentukan beberapa  kompetensi  yang  harus  melekat pada  diri  seorang  kepala  sekolah.  Dari beberapa kompetensi tersebut, kompetensi kepribadian merupakan
kompetensi  yang  perlu  dibahas  secara lebih  khusus,  karena  dalam  hal  ini  erat kaitannya dengan kasus ‘Baiq Nuril’.
Kompetensi  kepribadian  sendiri merupakan  kemampuan  kepala  sekolah yang  berkaitan  dengan  karakter  kepala sekolah  itu  sendiri.  Kemampuan  ini (dalam Ananda, 2018: 75-76) dipaparkan sebagai berikut:
1) Pertama,  Kepala  sekolah  mesti memiliki akhlak yang mulia, sehingga  bisa  menjadi  teladan  bagi komunitas di sekolah atau madrasah.
2) Kedua, Kepala Sekolah sudah sepantasnya berintegritas dan memiliki
kepribadian yang mencerminkan  seorang  pemimpin. Hal  ini  dapat  ditunjukkan  dengan konsisten  dan  berkomitmen  dalam berpikir,  bersikap,  berucap,  dan berbuat  untuk  tugas  pokok  dan fungsi yang telah ia dapatkan, serta memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan  diri  sebagai  Kepala Sekolah.
3) Ketiga,  Kepala  Sekolah  mampu bersikap terbuka dalam
melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsi,  seperti  terbuka  atas  saran dan  kritik  yang  disampaikan  oleh atas,  teman  sejawat,  bawahan,  dan pihak  lain  atas  pelaksanaan  suatu tugas pokok dan fungsi.
4) Keempat,  Kepala  Sekolah  juga mampu  mengendalikan  diri  dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan  sebagai  Kepala  Sekolah dengan selalu bersikap teliti, cermat,  hati-hati  dan  tidak  tergesa- gesa  dalam  melaksanakan  suatu tugas pokok dan fungsi.
5) Kemudian  yang  terakhir,  orang  yang menjabat  sebagai  Kepala  Sekolah karena  memang  memiliki  bakat  dan minat  untuk  menduduki  jabatan sebagai pemimpin pendidikan, sehingga  dalam  hal  ini  harus berusaha  menjadi  pemimpin  yang tidak mudah putus asa dan senatiasa semangat menjalankan tugasnya.
3. Pembelajaran  dari  Kasus  ‘Baiq  Nuril’ sebagai Peningkatan Mutu Etika Profesi Kependidikan
Dari  kronologis  kasus,  kemudian disambung dengan pembahasan etika profesi pendidikan  yang  berkaitan  dengan  kasus ‘Baiq  Nuril’.  Dapat  diketahui  bahwa  ada beberapa  nilai  dan  kode  etik  profesi kependidikan  yang  yang  dilanggar  dalam kasus  tersebut.    Untuk  itulah  dalam pembahasan  ini,  permasalahan  tersebut  akan dibahas  lebih  dalam  lagi.  Yang  pertama tentang kode etik profesi secara umum. Kode etik profesi yang sudah jelas berperan sebagai sistem norma yang mengatur individu dalam sebuah  profesi,  agar  individu  tersebut  dapat melaksanakan  tugasnya  dengan  baik  dan semestinya. Dalam kasus ‘Baiq Nuril’, tujuan kode  etik  profesi  seperti  mengangkat  citra positif,  mutu,  dan  kesejahteraan  profesi beserta organisasi profesinya sudah dilanggar dalam  kasus  ini.  Kasus  ini  seakan  sudah merusak  citra  positif  dan  mutu  profesi, terutama profesi keguruan secara khususnya.
Kedua tentang kode etik profesi guru. Kode etik guru yang pada umumnya berfungsi sebagai landasan moral dan tingkah laku guru dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagaimana mestinya  serta  membentuk  sikap  profesional individu  dalam  profesi  keguruan  juga  sudah diacuhkan  dalam  kasus  ini.  Dapat  dilihat bahwa  dari  kasus  ini,  nilai  moral  yang  baik tidak  diimplementasikan  dan  dicontohkan oleh  tenaga  kependidikan  terkait.  Bisa  di ambil contoh, perbuatan yang dilakukan oleh Pak  Muslim,  Kepala  Sekolah  SMAN  7 Mataram dengan mengucapkan atau melakukan  pelecehan  seksual  secara  verbal kepada salah satu anggotanya yaitu Baiq Nuril merupakan  contoh  yang  kurang  baik  untuk dihormati dan ditiru oleh orang lain, terutama kepada para peserta didik yang bersekolah di SMAN 7 Mataram.
Undang-Undang  No.  14  Tahun  2005 tentang  Guru  dan  Dosen  dan  Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  13  tahun  2007  tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, sudah jelas menyatakan bahwa kompetensi- kompetensi  yang  harus  dimiliki  oleh  guru
professional  termasuk  Kepala  Sekolah  salah satunya  adalah  kompetensi  kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kompetensi yang berhubungan dengan kepribadian seorang pendidik yang bermoralitas  dan  berakhlak  mulia,  serta menjadi tauladan dan panutan bagi anak-anak didik yang diajarnya. Hal ini dapat dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2017, kompetensi kepribadian meliputi lima komponen pokok, antara lain:
1) Pertama, bertindak sesuai norma agama,  hukum,  sosial  dan  kebudayaan nasional Indonesia.
2) Kedua,  menampilkan  diri  sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
3) Ketiga,  tampil  sebagai  pribadi  yang seimbang, dewasa, arif, dan berwibawa dalam setiap tindakan kepada keluarganya  baik  di  rumah  maupun  di sekolah.
4) Keempat,  menunjukkan  etos  kerja, tanggung  jawab  yang  tinggi,  rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
5) Kemudian  yang  terakhir  atau  kelima, menjunjung  tinggi  kode  etik  profesi guru.
Perilaku  Pak  Muslim  terhadap  Baiq Nuril sudah mencerminkan hilangnya teladan dan  pedoman  moral  yang  dimiliki  oleh seorang  guru.  Percakapan  sebagai  sarana untuk  melakukan  pelecehan  seksual  secara verbal  adalah  bukti  bahwa  teladan  moral sebagai implementasi kompetensi kepribadian  telah  dinodai.  Apalagi  dirinya disini  yang  sudah  berprofesi  sebagai  kepala satuan  pendidikan,  semestinya  bisa  menjadi panutan  bagi  anggota-anggotanya  dengan berperilaku yang lebih baik.
Pelanggaran-pelanggaran moral dalam kasus ‘Baiq Nuril’ harus bisa dijadikan refleksi  pembelajaran  oleh  para  tenaga kependidikan  sehingga  kedepannya  bisa dicegah dan diantisipasi agar tidak  terjadi lagi kasus yang mirip untuk kesekian kalinya. Dari
segi profesi keguruan dan kode etik keguruan, pengawasan  dan  pelatihan  terhadap  guru mesti  ditingkatkan  terutama  dari  segi karakter, yang selama ini terlalu fokus dalam kompetensi  profesional  dan  pedagogik. Sehingga dalam hal ini, guru akan senantiasa berusaha  menaati  kode  etik  keguruan  yang sudah  ditetapkan  oleh  organisasi  profesi keguruan  sebagai  bentuk  penerapan  etika dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Dengan latihan  dan  pembelajaran  karakter  tersebut, guru harus digembleng untuk  memiliki etika yang baik dalam menghadapi sebuah masalah serta  mahir  dalam  membuat  keputusan  yang objektif,  tidak  hanya  pandai  dalam  ilmu secara kognetif saja.
Guru dalam hal ini adalah contoh bagi siswanya. Apa yang dilakukan oleh guru bisa saja  menjadi  repleksi  untuk  dicontoh  oleh siswanya baik itu hal yang bermoral maupun yang melanggar etika. Jadi etika profesi guru harus diterapkan pada kehidupan guru dikelas maupun  dimasyarakat.  Guru  yang  dikatakan baik  yaitu  guru  yang  professional  dan menjunjung  tinggi  etika  profesi  guru.  Guru profesional harus mempunyai kecakapan baik dalam  bidang  akademik  maupun  sosial  yang mumpuni.  Disamping  juga,  pendidik  baik kepala sekolah maupun guru, harus mempunyai  jiwa  yang  tulus  tanpa  pamrih dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya  yang mulia kepada anak didiknya.
Guru
harus mendahulukan kepentingan bersama, mengabdi untuk masyarakar  di  atas  kepentingan  pribadinya. Dari  sini  menaati  kode  etik  keguruan  yang sudah  ditetapkan  oleh  organisasi  profesi keguruan yaitu PGRI, adalah suatu kewajiban dan sebagai bentuk penerapan ilmu etika dan moral  dalam  kehidupan  baik  di  sekolah,  di rumah, maupun di masayarakat. Guru sebagai orang  yang  digugu  dan  ditiru  dalam  hal  ini dapat menilai  suatu  perilaku,  apakah perbuatan  tersebut  baik  atau  tidak  sesuai dengan norma serta moral yang berlaku dalam masyarakat.   Dari  sana,  ketika  sesuatu diarahkan  ke  hal  yang  baik,  akan  tercipta suatu hubungan yang baik antara guru, murid, dan  masyarakat  sekitar . Demi  terwujudnya hal  ini,  perlu  juga  peran  seluruh  komponen
pendidikan seperti pemerintah, warga sekolah,  masyarakat,  dan  lain-lain  agar bersedia  saling  bahu-membahu  mengawasi dan  memperbaiki  etika  profesi  keguruan, sehingga kasus yang sama tidak terulang lagi serta  mutu  etika  profesi  kependidikan  bisa ditingkatkan.
Selain penguatan karakter dan implementasi etika keguruan lewat pelatihan. Melalui  refleksi  dari  kasus  ‘Baiq  Nuril’, pendidik atau guru disini perlu diarahkan dan ditekankan  untuk  melaksanakan  kegiatan pengembangan  profesi  yang  merupakan kegiatan guru dalam rangka pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk  meningkatkan,  baik  bagi  prosesi pembelajaran  dan  profesionalisme  tenaga kependidikan lainnya. Jenis kegiatan- kegiatan  yang  bisa  dilakukan  oleh  pendidik atau  guru  untuk  pengembangan  profesinya dalam  hal  ini  dipaparkan  lebih  jelas  sebagai berikut:
1) Mengadakan  penelitian  di  bidang pendidikan  sebagai  bukti  seorang akademisi.
2) Menemukan teknologi sebagai pendorong dunia pendidikan.
3) Membuat alat pelajaran atau peraga atau bimbingan.
4) Menciptakan karya tulis.
5) Mengikuti pengembangan kurikulum.
Lebih lanjut, kegiatan pengembangan profesi ini, juga merupakan bagian dari pada pelatihan  bagi  pendidik  atau  guru.  Pelatihan dan  pengembangan  ini  merupakan  sesuatu yang sangat penting. Hal ini mengingat pada dasarnya  kegiatan  seperti  itu,  merupakan suatu  bagian  yang  integral  dari  suatu manajemen dalam bidang ketenaga kerjaan di sekolah  dan  merupakan  suatu  cara  untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan  guru  sehingga  dari  sana diharapkan  para  guru  memiliki  keunggulan kompetitif,  sehingga  dapat  melaksanakan tugas  dan  kewajiban  dengan  sebaik-baiknya (Sutriyanti, 2017: 108-109).
Kemudian  jika  mengkhusus  untuk Kepala Sekolah, sesuai pendapat dari Sedana (2018:  183)  terkait  kemampuan  tenaga
pendidik  sebagai  agen  perubahan  di  era  4.0, juga  menyinggung  sedikit  saran  dan  peran kepala sekolah sebagai aspek di sekolah yang membangun kepribadian atas dasar mentalitas kerjasama  sebagai  sebuah  tim  yang  kokoh. Mengambil  kutipan  dari  Arifin  (2007), Sedana  mengatakan  bahwa  Kepala  Sekolah perlu  diwajibkan untuk:
1) Sebagai aspek yang berperan sebagai perancang (designer) kebijakan  strategis  terhadap    aplikasi keenam konsep  tersebut.
2) Sebagai  aspek  yang  wajib  berfikir integral  dalam  mencermati  tantangan pendidikan  ke  depan (visioner).
3) Sebagai aspek yang mampu membangkitkan learning
organization.
4) Sebagai  aspek  yang  berkewajiban mendorong  dan  memotivasi  setiap guru  untuk  mampu  mengembangkan potensi profesinya  secara  maksimal.
5) Sebagai  orang  yang  wajib  memiliki sifat  terbuka, baik  pada    kritik    dan saran      yang  membangun,  transparan dan          bertanggung-jawab          dalam pengelolaan  sumber  daya  manusia  di sekolah.
Dengan  saran  tersebut,  diharapkan antar tenaga kependidikan dapat bekerja sama secara lebih produktif dan mampu meningkatkan kemampuan kerjanya. Sehingga, jika sudah melaksanakan ini, sikap atau kebiasaan buruk guru atau kepala sekolah yang  melanggar  kode  etik  profesinya  bisa ditekan  dan  diarahkan  untuk  kegiatan  yang positif. Dari sana juga, secara tidak langsung mutu  etika  profesi  kependidikan  bisa ditingkatkan dengan maksimal.

## IV. SIMPULAN
Pendidikan  merupakan  kunci  dari pembangunan suatu bangsa kedepan, sementara tenaga pendidik dalam pendidikan itu sendiri bertugas membentuk kunci tersebut dengan  cara  memberikan  para  peserta  didik bimbingan  dan  pengajaran.  Sehingga  dalam hal  ini  kasus  yang  melibatkan  tenaga kependidikan  seperti  ‘Baiq  Nuril’  jangan
sampai  terulang  lagi  di  masa  yang  akan datang. Kasus ‘Baiq Nuril’ merupakan kasus yang terjadi akibat kurangnya kepedulian dan kepatuhan  tenaga  kependidikan  akan  etika profesi  kependidikan  atau  kode  etik  profesi keguruan. Sehingga tindakan-tindakan di luar tanggung-jawab  kerjanya  sebagai  seorang profesional,  yang  sifatnya  melanggar  nilai moral,  dan  tidak  patut  dilakukan  seperti dugaan  pelecehan  seksual  walaupun  secara verbal dapat terjadi. Untuk itulah, kasus ‘Baiq Nuril’ yang telah terjadi ini, mesti  dijadikan suatu  refleksi  pembelajaran  bagi  tenaga kependidikan.  Pembelajaran  ini  penting, sebagai  pedoman  dan  acuan    dalam memastikan,  serta  menekankan  guru  atau tenaga  pendidik  lain  agar  memahami  dan menaati secara sungguh-sungguh etika profesi  kependidikan  yang  sudah  ditetapkan, baik  oleh  tenaga  pendidik  itu  sendiri, pemerintah,  maupun  masyarakat.  Lewat kasus ‘Baiq Nuril’ pula, bisa menjadi refleksi untuk  melahirkan  pembelajaran  kepada pendidik atau guru dengan cara memberikan pelatihan baru kepada para Guru yang khusus untuk  membentuk  karakter  yang  baik, disamping  dengan  mengarahkan  guru  agar melaksanakan kegiatan positif seperti melaksanakan kegiatan pengembangan profesi  keguruan.  Kemudian  untuk  Kepala Sekolah  lebih  ditekankan  lagi  kewajibannya sebagai aspek panutan warga sekolah. Dengan begitu,  hal  ini  dirasa  bisa  mencegah  kasus yang  sama  agar  tidak  terulang  lagi,  dan terutama  sebagai  sarana  meningkatkan  mutu etika profesi kependidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ananda,  Rusydi.  (2018). Profesi  Pendidikan dan  Tenaga  Kependidikan .  Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
Astawa, I. N. (2018). Pola Pendidikan dalam Perspektif  Pendidikan  Hindu. Satya Vidya: Jurnal Studi Agama, 1 (1), 97.
CNN  Indonesia,  (2019). Kronologi  Kasus Baiq Nuril, Bermula Dari Percakapan Telepon .  [Online].  Available  at: https://www.cnnindonesia.com/nasio nal/20181114133306-12-
346485/kronologi-kasus-baiq-nuril- bermula-dari-percakapan-telepon [Diakses:  27 April 2020].
Danim,  Sudarwan.  (2009). Manajemen  dan Kepemimpinan Transformasional Kepala  Sekolah. Jakarta:  Rineka Cipta. Darmadi,  H.  (2011). Metode  Penelitian Pendidikan . Bandung: Alfabeta. Detik.com,  (2018). Kecewanya  Baiq  Nuril karena  Polisi  Setop  Kasus  Kepsek Cabul. [Online]. Available at:
https://news.detik.com/berita/d- 4390073/kecewanya-baiq-nuril- karena-polisi-setop-kasus-kepsek- cabul [Diakses:  27 April 2020]. Detik.com,  2019. Ujung  Cerita  Kasus  Baiq Nuril. [Online]. Available at:
https://news.detik.com/berita/d- 4644551/ujung-cerita-kasus-baiq- nuril [Diakses:  27 April 2020].
Haris,  Abd.  2010. Etika  Hamka.  Kontruksi Etik Berbasis Rasional-Religius. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
Karuru  Perdy  dan  Tangkeallo,  Daud  Kuddi.
(2017). Profesi Kependidikan. Toraja: UKI Toraja Press.
Kompas.com,  (2019). Perjalanan  Panjang
Baiq Nuril Mencari Keadilan . [Online].  Available  at: https: // regional.  kompas.com / read  /  2019  / 07  /  09  /  07524561  /  perjalanan- panjang-baiq-nuril-mencari-keadilan? page=all [Diakses:  27 April 2020]. Marbun,  Stefanus  M.  (2018). Psikologi
Pendidikan. Ponorogo: Uwais
Inspirasi Indonesia.
Nahdi,  Khirjan.  (2018). Pendidikan  dan Modernisasi  Peradaban  (Paradigma Kritis Kompleksitas Variabel Pendidikan Menuju Karakter Bangsa). Yogyakarta: CAKRAWALA.
Nurmawati,  N.  K.  Y.  dan  Mandra,  I.  W. (2018).  Peranan  Kepala  Sekolah dalam  Meningkatkan  Mutu  dan Kompetensi  Guru  Agama  Hindu  di Sekolah  Dasar. Jurnal  Penjaminan Mutu, 4 (2), 185. Perdani, Widaya Caterine dkk.  (2019). Etika Profesi Pendidikan Generasi Milenial 4.0. Malang: UB Press.
Rusman. (2011). Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru . Jakarta. Rajawali Press. Sedana, I. M. (2019). Guru dalam Peningkatan  Profesionalisme  Agen Perubahan  dan  Revolusi  Industri  4.0.
Jurnal Penjaminan Mutu, 5 (2), 183. Sutarsih, Cicih. (2013). Etika Profesi. Jakarta: Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam Kementerian Agama RI.
Sutriyanti,  N.  K.  (2017).  Implementing  The
2013 Curriculum On Hindu Classes In The Elementary School in Denpasar. Vidya Samhita: Jurnal Penelitian Agama, 3 (1), 108-109. Wahyuningsih,  Sri. 2013. Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori
Pendekatan  Psikologi  Komunikasi, dan  Contoh  Penelitiannya). Madura: UTM Press.
Wandi,  Z.  N.  dan  Nurhafizah.  (2019).  Etika Profesi  Guru  Pendidikan  Anak  Usia Dini. Jurnal  Pendidikan  Anak  Usia Dini, 2 (2), 34.