Eksistensi  Lembaga  Bantuan  Hukum  Terhadap  Penanganan  Pelanggaran  Hak Kebebasan  Berpendapat  Pada  Masyarakat  Kota  Makassar  Dalam  Perspektif Syari’at Islam
The Islamic Perspective of the Role of Legal Aid Institutions in Handling Violations of the Rights to Freedom of Speech in Makassar City
Sulfi Alis 1 , Lomba Sultan 2 , Rahman Syamsuddin 3 123 Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar, Indonesia Email: Ernestosoelfie@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima* 27 Oktober 2021 Revisi I* 11 November
2021
Revisi II*
23 Januari 2022 Disetujui* 2 Maret 2022
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  upaya  advokasi  yang  telah dilakukan  oleh  LBH  Makassar  Sulawesi  Selatan  terhadap  pelanggaran hak kebebasan berpendapat di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian  empiris  dengan  menggunakan  dua  pendekatan  yakni;  Yuridis normatif  dan  Teologi  normatif  (syar’i),  Sumber  data  terdiri  dari  data primer  dan  data  sekunder,  proses  pengolahan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  yaitu  membandingkan  data primer dan data sekunder lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun  secara  sistematis,  sehingga  diperoleh  suatu  pengetahuan.  LBH Makassar  dalam  memberikan  bantuan  hukum  dapat  melalui  beberapa upaya  hukum  baik  itu  litigasi  maupun  non  litigasi.  Secara  litigasi  LBH Makassar mendampingi kliennya hingga ke persidangan dan non litigasi LBH Makassar memberikan edukasi kepada kliennya yang bertujuan agar dia mengetahui dan memahami atas kasus yang tengah dihadapinya dan melakukan  kampanye  yang  berupa  petisi-petisi  yang  menandakan  telah terjadi  kasus  pelanggaran  hak  kebebasan  berpendapat  sehingga masyarakat kota Makassar pada umumnya dapat mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran atas hak tersebut.
Kata Kunci: Eksistensi LBH, Kebebasan Berpendapat
This  study  aims  to  analyse  the  advocacy strategies  provided  by the  LBH Makassar in South Sulawesi for the violations of the rights to freedom of speech.  This  research  took  on  an  empirical  approach  and  normative juridical and normative theological perspectives to investigate the roles of legal aids in handling the violations of the rights to freedom of speech as well  as  the  challenges  that  they  have  been  facing.  The  research  divided the  data  into  two  groups  namely  primary  and  secondary  data,  and  then presented  the  research  findings  descriptively  by  comparing  the  primary and  secondary  data,  classifying  them  into  categories  that  were  listed systemically  to  create  a  theory.  The  research  findings  show  several important  discoveries regarding the  issue under  discussion.  The  findings suggest that LBH Makassar have been handling two types of cases of the violations  of  the  rights  to  freedom  of  speech.  The  first  type  is  by
Sulfi Alis, Lomba Sultan, Rahman Syamsuddin
commission of the state government while the second one is by omission of the state government. One instance of by commission cases is the state’s direct involvement in the violations of the rights to freedom of speech as in protests that are dismissed one-sidedly by the police. The Omission cases in  Makassar,  furthermore,  can  be  seen  from  a  case  where  a  protester decides  to  voice  their  opinions  but  then  receives  warnings  and  threats from reactionary mass organisations who eventually dismiss their protest forcefully.  The  state’s  involvement  here  is  thorough  neglect  by  not ordering the police to sort out the chaos. LBH Makassar can provide legal aids  through  several  litigations  and  non-litigations  strategies.  They  can provide  litigation  aid  by  accompanying  their  clients  to  trials.  They  can also  provide  non-litigation  aid  informing  their  clients  of  their  cases  and rights,  including  counselling  on  how  to  make  conduct  campaigns  in  the form  of  petitions  indicating  some  forms  of  violations  of  their  right  to freedom of speech. Legal Keyword: Existence of LBH, Freedom of Expression

## A. PENDAHULUAN
Peluang  artikulasi  hadir  yang  menjadi  alasan  demokratisasi.  Peluang  artikulasi juga  penting  karena  membuka  keran  untuk  pengakuan  pertukaran  pikiran,  percakapan yang  solid  dan  diskusi  yang  berkualitas,  dengan  jaminan  peluang  penilaian  dapat memberikan  kepastian  munculnya  pemikiran  dan  lompatan  kritis  ke  depan  untuk mendorong  bantuan  pemerintah  daerah.  Dengan  kesempatan  penilaian  ini,  daerah setempat dapat secara efektif terlibat dengan siklus dinamis. 1
Kebijaksanaan  dalam  membatasi  kesempatan  artikulasi  menyiratkan  bahwa pembatasan  semacam  itu  harus  sesedikit  mungkin  untuk  membatasi  kesempatan  itu. Hukuman  yang  tidak  seimbang  dengan  kerusakan  yang  ditimbulkan  oleh  penilaian tertentu juga tidak terlalu diperlukan (berlebihan). Hal seperti ini benar-benar dipandang sebagai pelanggaran kesempatan artikulasi. 2
Saat Indonesia menghadapi bahaya pandemi virus corona, tindakan pelanggaran kebebasan  dasar  tetap  dapat  dilakukan  oleh  penduduk,  termasuk  kota  Makassar, Sulawesi  Selatan.  Sepanjang  tahun  2020,  LBH  Makassar  mendapat  keberatan  atau permohonan  bantuan  hukum  lebih  dari  20  kasus  yang  langsung  berkaitan  dengan pelanggaran hak-hak umum dan politik. Dari 20 kasus keberatan tersebut, ada 13 kasus yang  terkait  dengan  kekejaman  oleh  alat  tersebut,  5  di  antaranya  merupakan  efek  dari pengekangan  pilihan  untuk  menawarkan  sudut  pandang  dan  artikulasi.  Selanjutnya  7 kasus  tersebut  berhubungan  dengan  peluang  penilaian  dan  artikulasi,  tanpa  adanya kekejaman  oleh  ahlinya,  sehingga  ada  12  kesempatan  penilaian  dan  artikulasi.  Kasus- kasus  ini  mencakup  beberapa  penghibur  sebagai  pelakunya,  baik  secara  langsung maupun  tersirat.  Penghibur  ini  termasuk  polisi,  organisasi,  asosiasi  lokal  (ormas), pelopor  lapangan  dan  orang-orang  biasa.  Dilihat  dari  penghibur  yang  bersangkutan, polisi  merupakan  penghibur  yang  dominan  dalam  pelanggaran  hak-hak  umum  dan
1 Hendrayana,  Gita  Widya  Laksmini  Soerjoetmodjo  dan  M.  Roychan  Madjid, Kebebasan Berekspresi  dalam  Negara  Demokrasi  Tinjauan  Kritis  terhadap  RUU  KUHP (Jakarta:  Yayasan  Tifa bekerjasama dengan LBH PERS, 2007), h. 5-6.
2 Hendrayana,  Gita  Widya  Laksmini  Soerjoetmodjo  dan  M.  Roychan  Madjid, Kebebasan Berekspresi dalam Negara Demokrasi Tinjauan Kritis terhadap RUU KUHP , h. 11.
Sulfi Alis, Lomba Sultan, Rahman Syamsuddin
politik,  sedangkan  menurut  catatan  LBH  Makassar  dilihat  dari  ajakan/keberatan  yang didapat,  polisi  langsung  dikaitkan  dengan  13  kasus,  baik  dalam  kebrutalan  dan pelanggaran kesempatan artikulasi. selanjutnya, ungkapkan. 3
Dari  ajakan  dan  aduan  yang  didapat  LBH  Makassar,  kekejaman  tidak  hanya dilakukan  oleh  pihak  kepolisian,  namun  juga  melibatkan  komponen  masyarakat setempat  yang  merupakan  oknum  dari  ormas  tertentu.  Dimana  perkumpulan  massa membubarkan  pameran  dan  berbagai  kebrutalan,  hal  ini  terjadi  dalam  beberapa kesempatan,  khususnya:  pertunjukan  mahasiswa  Papua  yang  merupakan  individu  dari Papuan Understudy Partnership (AMP) di Makassar pada September 2020, kemudian, pada  saat  itu,  pada  November.  6,  2020,  dukungan  mayoritas  mengatur  kolusi pemerintah.  menggelar  kegiatan  Kamis  di  depan  pekarangan  UMI  dan  pada  19 Desember  2020,  FRI-WP  dan  AMP  Makassar  mengadakan  kegiatan  dalam  rangka memperingati  Trikora.  Dari  pengawasan  polisi  terhadap  pembubaran  dan  demonstrasi kekejaman yang dilakukan oleh komponen-komponen daerah yang merupakan individu dari  perkumpulan  massa  tertentu,  mereka  melakukan  pembubaran  dan  kebiadaban terhadap  pameran  oleh  polisi.  Sementara  menyinggung  sistem  hak  istimewa  yang  sah, polisi  telah  mengabaikan  pengaturan  kebebasan  dasar,  khususnya  dengan  tidak melakukan  langkah  preventif  atau  melakukan  pemikiran  yang  keliru.  Untuk menegakkan hukum dengan kokoh, yayasan kepolisian terlihat gembira dan tidak serius dan  secara  umum  akan  melakukan  sesuatu  yang  salah.  perlindungan  jika  polisi  yang sebenarnya  melakukan  pelanggaran.  Tidak  ada  jaminan  bahwa  demonstrasi  kebrutalan yang  terus  menerus  dilakukan  baik  secara  langsung  atau  dengan  implikasi  oleh  polisi dan  kebiadaban  yang  dilakukan  oleh  komponen  daerah  yang  merupakan  individu  dari asosiasi massa tradisionalis dan diizinkan oleh polisi yang sebenarnya.
Kegiatan kontraproduktif polisi tidak hanya merugikan hukum a sich atau yang biasa  disebut  dengan ding  a  sich yang  artinya  untuk  dirinya  sendiri. 4 Bagaimanapun juga, hal itu juga merugikan rasa keadilan masyarakat setempat, terutama para penyintas kebiadaban.  Oleh  karena  itu,  ini  adalah  penanda  bahwa  negara  melalui  perangkatnya, khususnya  polisi,  tidak  menunjukkan  kewajiban  yang  dapat  disertifikasi  untuk pemolisian,  dan  kebebasan  dasar.  Ini  sedikit  demi  sedikit  akan  memusnahkan  sistem berbasis  suara,  regulasi  dan  kebebasan  bersama,  namun  juga  akan  menghilangkan pemerintahan mayoritas, regulasi, dan kebebasan bersama itu sendiri. 5

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  empiris.  Penelitian  empiris digunakan  untuk  mengetahui  eksistensi  dari  Lembaga  Bantuan  Hukum  dalam menangani  kasus  pelanggaran  hak  kebebasan  berpendapat,  serta  kendala-kendala  yang dialami  dalam  melakukan  penanganan  kasus  pelanggaran  hak  kebebasan  berpendapat tesebut.
3 LBH  Makassar, CATAHU  2020  YLBHI-LBH  Makassar:  Negara  Hukum  Diokupasi  (Gerakan Rakyat Benteng Terakhir Melawan Oligarki), h. 5.
4 Hukum  Online, Pengertian  An  Sich .  Dikutip  dalam  situs  https://kamushukum.web.id/arti- kata/ansich/.  (Diakses Pada Tanggal 16 September 2021).
5 LBH  Makassar, CATAHU  2020  YLBHI-LBH  Makassar:  Negara  Hukum  Diokupasi  (Gerakan Rakyat Benteng Terakhir Melawan Oligarki) , h. 7.
Sulfi Alis, Lomba Sultan, Rahman Syamsuddin
Penelitian  ini  dilakukan  di  kota  Makassar  yang  terfokus  pada  wilayah  kerja Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH Makassar) yang berkaitan dengan peran dari lembaga  bantuan  hukum  dalam  menangani  kasus  pelanggaran  hak  kebebasan berpendapat pada masyarakat  kota Makassar.  Adapun alasan memilih  lokasi penelitian ini,  karena  kasus  pelanggaran  hak  kebebasan  berpendapat  yang  semakin  marak  terjadi yang notabene dilakukan oleh aparat kepolisian itu sendiri.
Pada pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:
1. Pendekatan Yuridis Normatif, adalah pendekatan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif .
2. Pendekatan  Teologis  Normatif (Syar’i) adalah  pendekatan  dengan  melakukan upaya  memahami  agama  dengan  menggunakan  kerangka  ilmu  ketuhanan,  yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap yang paling benar bila dibandingkan dengan elemen lainnya.
Untuk  memperoleh  data  yang  terkait  dalam  membangun  penelitian,  maka dibutuhkan sumber data yaitu :
1. Data  primer,  adalah  data  yang  dihimpun  secara  langsung  melalui  wawancara dengan  beberapa  informan  dan  diolah  sendiri  oleh  lembaga  bersangkutan  untuk dimanfaatkan.  Data  primer  dapat  berbentuk  opini  subjek  secara  individu  atau kelompok,  dan  hasil  observasi  terhadap  karakteristik  benda  (fisik),  kejadian, kegiatan dan hasil suatu pengujian tertentu.
2. Data sekunder, adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan  merupakan  pengolahnya,  tetapi  dapat  dimanfaatkan  dalam  suatu  penelitian tertentu. 6
3. Bahan  hukum  tertier,  yaitu  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder;  contohnya  adalah  kamus  hukum, ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan sebagainya. 7
Dalam  melakukan  sebuah  penelitian  lapangan (Field  Research) dibutuhkan suatu  proses  penelitian  dan  pemahaman  yang  berdasarkan  pada  metodologi  yang menyelidiki  suatu  fenomena  hukum  dan  persoalan  kehidupan  manusia.  Untuk menjelaskan  tentang  metode  yang  digunakan  dalam    penelitian  lapangan,  maka digunakan dua metode dalam penelitian yaitu:
1. Wawancara Wawancara (Interview) , yaitu salah satu bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih  dan  melibatkan  seseorang  yang  ingin  memperoleh  informasi  dari seseorang  lainnya  dengan  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan,  berdasarkan tujuan tertentu.
2. Dokumentasi
6 Rosady  Ruslan, Metode  Penelitian:  Public  Relations  &  Komunikasi (Edi.  1,  Cet.  5;  Jakarta: Rajawali Pers, 2010). h. 138.
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Cet. 3; Jakarta: Universitas Indonesia (UII) Press, 1986). h. 52.
Sulfi Alis, Lomba Sultan, Rahman Syamsuddin
Dokumentasi  ini  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  yang  telah  ada seperti  dokumen-dokumen  tertulis  atau  berupa  foto  wawancara  peneliti dalam  hubungannya  dengan  data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  dan relevan.
Alat  ukur  dalam  penelitian  dinamakan  instrumen  penelitian.  Instrumen penelitian  adalah  suatu  alat  yang  mengukur  fenomena  alam  maupun  sosial  yang diamati.Peneliti sendiri sebagai instrument dalam penelitian kualitatif. Adapun alat-alat penelitian  yang  digunakan  peneliti  dalam  melakukan  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
1. Pedoman  wawancara  adalah  alat  yang  digunakan  dalam  melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku  catatan  dan  alat  tulis  berfungsi  untuk  mencatat  semua  percakapan dengan sumber data yang dianggap penting.
3. Kamera  Handphone  berfungsi  untuk  memotret  jika  peneliti  sedang melakukan pembicaraan dengan informan, dengan adanya foto dan rekaman ini maka dapat meningkatkan keabsahan akan lebih terjamin.
Proses  pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif  yaitu  membandingkan  data  primer  dan  data  sekunder  lalu  diklasifikasikan kemudian  dijabarkan  dan  disusun  secara  sistematis,  sehingga  diperoleh  suatu pengetahuan  Adapun  langkah-langkah  dalam  mengolah  data  adalah  sebagai  berikut: Pertama,  Identifikasi  data,  yaitu  melakukan  proses  klasifikasi  terhadap  data  yang langsung diperoleh dari lapangan berupa data primer dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan  berupa  data  sekunder.  Setelah  semua  data  yang  sudah  terkumpul  masih berupa  bahan  mentah,  maka  pengolahan  data  selanjutnya  dilakukan  dengan  metode editing,  yaitu  memeriksa  atau  membetulkan  data  serta  menempatkan  data  tersebut  ke dalam  kerangka  pembahasan  yang  telah  dipersiapkan  berdasarkan  rumusan  masalah agar  dapat  dipertanggungjawabkan.  Kedua,  Verifikasi  data  atau  penarikan  kesimpulan adalah langkah terakhir dari pengolahan data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada identifikasi data dan editing data.
Data  yang  diperoleh  baik  data  primer  maupun  sekunder,  penyajian  data dilakukan  dengan  menganalisanya  secara  analisis  kualitatif.  Analisis  kualitatif merupakan analisis yang bertujuan untuk mengungkap dan mengambil kebenaran pada data  yang  diperoleh  dari  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan  yang  berupa  peraturan dan buku-buku yang berhubungan erat dengan topik yang diteliti.

## C. PEMBAHASAN Pengertian Lembaga Bantuan Hukum
Pembentukan  Lembaga  Bantuan  Hukum  atau  bisa  disebut  (LBH)  adalah lambang dari salah satu standar penting yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara  Pidana  atau  yang  bisa  disebut  (KUHAP)  lebih  tepatnya  aturan accusatoir atau standar  yang  menunjukkan  bahwa  seorang  berperkara  yang  diperiksa  pada  awal  tidak dipandang  sebagai  item,  namun  dipandang  sebagai  subjek.  Aturan accusatoir telah menunjukkan  penilaian  terbuka  di  mana  setiap  orang  dapat  bergabung  atau
Sulfi Alis, Lomba Sultan, Rahman Syamsuddin
menyaksikan penilaian tersebut. Penggugat memiliki hak yang sama dengan pemeriksa umum,  sedangkan  kewenangan  yang  ditunjuk  berada  di  atas  kedua  pelaku  untuk menyelesaikan perkara pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. 8
Dalam  bahasa  Inggris,  istilah legal  guide dikenal  dengan  istilah lawful  guide atau pemerintahan yang sah. Keduanya mengandung arti penting administrasi yang sah yang  diberikan  oleh  promotor  atau  pengacara  daerah  untuk  mencari  keadilan  (setiap individu  yang  mencari  keadilan).  Selain  itu,  pedoman  yang  sah  dalam  keseluruhan strukturnya  juga  merupakan  gambaran  dari  masuknya  kesetaraan  dalam  pengaturan bahwa  semua  individu  adalah  setara  di  bawah  pengawasan  hukum  (keseimbangan  di bawah pengawasan hukum). 9
Lembaga Bantuan Hukum merupakan salah satu komponen utama dan harus ada dalam  suatu  bangsa  dalam  pandangan  peraturan (rechtstaats) yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  pemerataan.  Advokat  sebagai  master  regulasi  memiliki  komitmen  untuk memberikan  bantuan  yang  sah  kepada  individu  yang  mencari  keadilan  dalam  situasi mereka  sebagai  panggilan  terhormat (officium  nobile) .  Panduan  yang  sah  sebagai keamanan  kebebasan  bersama  diberikan  kepada  setiap  individu  tidak  peduli  apa pengalaman mereka. Akibatnya, setiap orang memiliki pilihan untuk diperlakukan sama di  bawah  pengawasan  hukum  (keseimbangan  di  bawah  pengawasan  hukum).  Hal  ini sebagaimana  tergambar  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa semua penduduk mempunyai kedudukan yang sama dalam peraturan dan pemerintahan dan wajib memelihara hukum dan pemerintahan dengan apapun. Pasal 28 huruf D ayat (1)  dan  Pasal  28  huruf  I  ayat  (1)  UUD  1945  yang  telah  diperbaiki  juga  menegaskan kembali  adanya  jaminan  dan  keamanan  kebebasan  bersama  yang  dimiliki  oleh  setiap penduduk. 10

## Landasan Dasar Bantuan Hukum
Kewajiban  pemberian  bantuan  hukum  oleh  advokat  telah  diatur  secara  tegas dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dalam Pasal 22 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma- cuma  kepada  pencari  keadilan  yang  tidak  mampu.  Peraturan  yang  bersifat  penegasan mengenai  kewajiban  sosial  advokat  untuk  memberikan  bantuan  hukum  secara  cuma- cuma kepada kaum miskin merupakan suatu hal yang patut dihargai. Hal ini mengingat bahwa  dalam  suatu  negara  berkembang  masih  banyak  terdapat  individu  atau  keluarga yang hidup miskin bahkan di bawah garis kemiskinan. 11
8 Angga  dan  Ridwan  Arifin,  Penerapan  Bantuan  Hukum  bagi  Masyarakat  Kurang  Mampu  di Indonesia, Diversi Jurnal Hukum 4, no. 2, Desember (2018): h. 219-220.
9 Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 47.
10 Urip  Putranto,  Kewajiban  Pemberian  Bantuan  Hukum  oleh  Advokat  dalam  Kedudukannya Sebagai Officium Nobile , Pleno De Jure 8 , no. 1, Juni (2019): h. 40.
11 Jandi Mukianto, Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia, h. 42.
Sulfi Alis, Lomba Sultan, Rahman Syamsuddin
Selain UU No. 18 Tahun 2003 tersebut,  masalah ini juga pernah diatur dengan instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-UM.08.10 Tahun 1994 tentang petunjuk pelaksanaan program bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang  mampu  melalui  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  yang  telah  disempurnakan dengan  instruksi  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  Nomor:  M.01-UM.08.10 Tahun  1996,  dalam  rangka  peningkatan  pemerataan  memperoleh  keadilan  dan perlindungan  hukum,  maka  penyelenggaran  dan  pemberian  bantuan  hukum  secara cuma-cuma  bagi  golongan  masyarakat  yang  kurang  mampu  yang  selama  ini  hanya melalui Pengadilan Negeri sejak tahun anggaran 1980/1981 s.d. 1993/1994 maka dalam tahun  anggaran  1994/1995  seterusnya  dirintis  juga  melalui  Lembaga  Bantuan  Hukum (LBH)  di  samping  melalui  Pengadilan  Negeri  yang  selama  ini  telah  ada,  sehingga pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu ditempuh 2 (dua) cara yaitu:
1. Pelaksanaan bantuan hukum dengan melalui Pengadilan Negeri (PN)
2. Pelaksanaan bantuan hukum dengan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 12
Berdasarkan Pasal  34  ayat  (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Fakir  miskin  dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan ketentuan Pasal 34  ayat (1) UUD 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari  fakir  miskin.  Atas  dasar  pertimbangan  tersebut,  fakir  miskin  memiliki  hak  untuk diwakili  dan  dibela  oleh  advokat  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan (legal  aid) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (legal service) . Penegasan  sebagaimana  diambil  dari  Pasal  34  ayat  (1)  UUD  1945  memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional. 13
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  merupakan payung  hukum  bagi  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  dalam  memberikan  bantuan hukum yang dapat menunjang access to justice yang adil dan merata bagi setiap orang ataupun kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 14

## Eksistensi LBH pada Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat
LBH  memberikan  panduan  yang  sah  dalam  hal  dijalankan  oleh  advokat  dan dapat  dibantu  oleh  pembicara,  paralegal  dan  mahasiswa  hukum,  dan  tidak menghilangkan  komitmen  promotor  untuk  memberikan  panduan  hukum  gratis  sesuai
12 Sahuri  Lasmadi,  Peran  Advokat  dalam  Pendampingan  Hukum, Inovatif  7 ,  no  2  Mei  (2014):  h. 62-63.
13 Andan  Adi  Setriawan,  dkk,  Implementasi  Bantuan  Hukum  pada  Masyarakat  Miskin  di  Kota Bandar Lampung (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung): h. 6.
14 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 5, Ayat 1.
pengaturan  peraturan.  Penyusunan  pedoman  yang  sah  dalam  hal  dilakukan  dengan cara: 15
1. Membantu atau berpotensi melakukan kekerasan mulai dari tingkat pemeriksaan dan dakwaan.
2. Membantu serta mempraktekkan kewenangan hukum pada siklus pendahuluan.
3. Membantu  serta  mempraktekkan  pengawasan  terhadap  Penerima  Pembinaan yang Sah di Pengadilan.
Yayasan Pemandu yang Sah memberikan bantuan sah non-penuntutan termasuk latihan seperti  pengarahan yang sah, penasihat hukum,  pemeriksaan kasus, baik  secara elektronik  maupun  non-elektronik,  eksplorasi  yang  sah,  intervensi,  pertukaran, penguatan area lokal, bantuan di luar pengadilan, dan penyusunan laporan otoritatif. 16

## Pengertian Kebebasan Berpendapat
Peluang  penilaian  dan  artikulasi  adalah  hak  individu  dan  agregat,  yang memungkinkan  individu  memiliki  kesempatan  untuk  meneruskan,  mencari, mendapatkan,  dan  berbagi  berbagai  jenis  data,  yang  dapat  membuat  dan  menawarkan sudut  pandang/pandangan  mereka  sedemikian  rupa  sehingga  mereka  yakini  tepat. Peluang artikulasi harus terlihat dalam dua cara, lebih spesifik; opsi untuk mendapatkan, mendapatkan,  dan  menyebarkan  data  dan  opsi  untuk  mengomunikasikan  pemikiran seseorang melalui media apa pun. 17
Peluang  artikulasi  adalah  salah  satu  kebebasan  esensial  yang  dimiliki  setiap penduduk dan ini adalah hak suci yang dijamin oleh negara. Provinsi Indonesia sebagai kondisi  regulasi  dan  sistem  berbasis  suara  memiliki  kedudukan  untuk  mengontrol  dan menjaga  pelaksanaan  kebebasan  bersama.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  amandemen keempat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dalam  Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kesempatan berafiliasi, berkumpul,  dan  artikulasi”.  Kemudian  pada  saat  itu  penerjemahan  pasal  tersebut diwajibkan  melalui  Peraturan  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kesempatan  Memberikan Pendapat Secara Terbuka Pasal 1 ayat (1) “kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara  lisan,  dicatat  dalam  bentuk hard  copy ,  dan  lain-lain  secara  bebas  dan  cakap sebagai sesuai dengan pengaturan peraturan yang relevan.”

## Prinsip-Prinsip Kebebasan Berpendapat
Ada  beberapa  aturan  mendasar  yang  harus  dipatuhi  dan  juga  dapat  digunakan sebagai sumber perspektif dalam menjaga hak atas kesempatan penilaian dan artikulasi. Standar-standar ini penting sebagai tolak ukur untuk mendukung kemampuan penilaian dan  artikulasi  yang  terbebas  dari  batasan  dan  selanjutnya  dapat  diandalkan.  Standar kesempatan dalam Pasal 19 ICCPR adalah:
Prinsip 1: Kebebasan Berpendapat, Berekspresi dan Informasi.
15 Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2013  tentang  Syarat  Dan  Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum , Pasal 15.
16 Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2013  Tentang  Syarat  Dan  Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pasal 16, Ayat 2.
17 Tim  ELSAM, Buku  Saku  Kebebasan  Berekspresi  di  Internet (Jakarta:  Lembaga  Studi  dan Advokasi Masyarakat, 2013), h. 17.
Sulfi Alis, Lomba Sultan, Rahman Syamsuddin
a. Setiap  orang  memiliki  hak  istimewa  untuk  menawarkan  sudut  pandang mereka tanpa merasa kesal;
b. Setiap  orang  memiliki  pilihan  untuk  kesempatan  artikulasi  yang menggabungkan kesempatan untuk mencari, mendapatkan, menyebarkan data dan  pemikiran  dalam  struktur  apapun,  tidak  terlalu  memikirkan  alam  liar, baik  secara  lisan,  direkam  sebagai hard  copy atau  di  atas  kertas,  sebagai pengerjaan, atau melalui media yang dipilih;
c. Jika  perlu,  aktivitas  kebebasan  yang  diatur  dalam  bagian  (b)  mungkin bergantung  pada  eksplisit,  tidak  diatur  dalam  peraturan  global,  termasuk keamanan ketenaran orang lain;
d. Setiap  individu  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dipengaruhi  oleh pembatasan  kesempatan  artikulasi  harus  memiliki  pilihan  untuk  menentang legitimasi  pembatasan  tersebut  tanpa  dapat  dihindari  atau  dengan menggunakan  peraturan  kebebasan  dasar  di  bawah  pengawasan  pengadilan yang otonom;
e. Dalam  penggunaan  pembatasan  kesempatan  artikulasi,  harus  memiliki keamanan  terhadap  penyalahgunaan.  Jenis  keamanan  ini  menggabungkan opsi untuk mendapatkan pengadilan gratis, sebagai bagian dari kepolisian. 18

## Landasan Dasar Kebebasan Berpendapat
Indonesia  adalah  negara  dalam  hal  regulasi,  sehingga  pedoman  peluang artikulasi ini diatur dalam standar-standar yang sah, khususnya regulasi. Dalam tatanan perkembangan  peraturan  perundang-undangan  Indonesia,  UUD  1945  memiliki kedudukan yang paling penting, UUD 1945 untuk situasi ini memberi peluang artikulasi dalam Pasal 28, Pasal 28F. 19
Terhadap apa yang diacu dalam Pasal  28F, yaitu kebebasan sosial,  negara juga jelas  memaknai  batas  kesempatan  dalam  UUD  1945  dengan  maksud  dan  tujuan menciptakan  iklim  kesempatan  artikulasi  yang  metodis  dan  loyal  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku. kerangka aturan mayoritas yang dilindungi. Rencana permainan ini tertuang dalam Pasal 28J ayat 2 UUD 1945. 20
Dalam menyampaikan pandangan, jelas ada komitmen dan kewajiban luar biasa yang  sangat  berat  untuk  dipertahankan  bagi  individu  lokal  yang  menyampaikan pandangannya, hal ini dinyatakan dalam Ikrar Sedunia tentang Kebebasan Bersama dan Politik Sampai taraf tertentu 1 Pasal 19 ayat 3 :
Kegiatan hak istimewa yang diatur dalam bagian 2 Pasal ini membuat komitmen dan  kewajiban  luar  biasa.  Oleh  karena  itu  mungkin  tergantung  pada  batasan
18 ARTICLE19, Mendefinisikan  Pencemaran  Nama  Baik:  Prinsip-Prinsip  Kebebasan  Berekspresi dan Perlindungan atas Reputasi (London: ARTICLE19, 2000), h. 4.
19 Khotbatul  Laila,  Hukum  Progresif  Sebagai  Solusi  Kebebasan  Berpendapat  dengan  Asas Kebebasan Demokrasi Pancasila, Jurnal Cakrawal Hukum 10, no. 2 Desember (2019): h. 179
20 Khotbatul  Laila,  Hukum  Progresif  Sebagai  Solusi  Kebebasan  Berpendapat  dengan  Asas Kebebasan Demokrasi Pancasila, h. 179.
Sulfi Alis, Lomba Sultan, Rahman Syamsuddin
tertentu,  namun  ini  harus  diselesaikan  sesuai  hukum  dan  pada  tingkat  yang penting untuk:
a) Menghargai hak istimewa atau kemasyhuran orang lain;
b) Menjaga keamanan publik atau permintaan publik atau kesejahteraan umum atau etika. 21
Lembaga  Bantuan  Hukum  dan  Hak  Kebebasan  Berpendapat  menurut  Syariat Islam
1. Pemberian Bantuan Hukum menurut Syari’at
a. QS. al-Nisa’/4:58;
ِ إ َِاللهَِّن ِِ  سَّنَّاَِْيَْبِْمُتْمَكَحِاَذ إَِوِاَه لْهَأِ َلَإِ  تَنَمَلأْاِاْوُّدَؤُ تِْنَأِْمُكُرُمَْيَ اًْيْ صَبِاًعْ ي َسََِناَكِاللهَِّن إِ ه بِْمُكُظ عَيِاَّم ع نَِاللهَِّن إِ لْدَعْل بِِاْوُمُكَْتَِْنَأ
Terjemahnya:
Sungguh,  Allah  menyuruhmu  menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak menerimanya,  dan  apabila  kamu  menetapkan  hukum  di  antara  manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi  pengajaran  kepadamu.  Sungguh,  Allah  maha  mendengar,  maha melihat. 22
Dalam bait ini masuk akal bahwa Allah telah memberitahu. Dengan kata diminta jelas  mengatur  pemerintahan  yang  layak  dan  memilih  individu  yang  mampu  adalah sebuah  komitmen.  Selanjutnya  dari  sini  juga  dapat  dipahami  bahwa  bagi  seorang muslim  yang  memegang  urusan  negara  mengandung  arti  bahwa  ia  telah  memegang perintah. Lebih jauh lagi, masalah negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama. 23
ِِ  بَِأِ نْبِ ءاَطَعِْنَعِ  مَكَْلْاِ نْبِ  ي لَعِْنَعَِةَمَلَسُِنْبُِداََّحَِاَنَ ثَّدَحُِناَّفَعِاَنَ ثَّدَح ِ  بَِأِْنَعِ  حَبَِر ِِ مْل عِْنَعَِل ئُسِْنَمِ َلاَقَِمَّلَسَوِ هْيَلَعُِاللهَِّلَصِ  بَِّنلاِْنَعَِةَرْ يَرُه ِ ةَماَي قلْاَِمْوَ يِ رَنَِّْن مِ ماَج ل بَِّلَجَِوَِّزَعُِاللهُِهَمَْلْاُِهَمَتْكَف Artinya:
Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami  Hammad bin Salamah dari 'Ali bin Al Hakam dari 'Atha` bin Abi Rabbah dari Abu Hurairah
21 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik , Pasal 19, Ayat 3.
22 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 113.
23 Hamka, Tafsir Al-Azhar Juzu’ 4 (Cet. I; Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983), h. 122.
Sulfi Alis, Lomba Sultan, Rahman Syamsuddin
dari  Nabi  shallallahu  'alaihi  wasallam,  beliau  bersabda:  Siapa  saja  yang  ditanya tentang  suatu  ilmu  kemudian  ia  menyembunyikannya  maka  ia  akan  dibelenggu dengan belenggu api neraka (HR. Ahmad Ibn Hanbal). 24
Hadits ini masuk akal bahwa seorang advokat tidak boleh mengabaikan kliennya dalam  mengelola  di  pengadilan.  Seorang  advokat  dibutuhkan  dalam  memberikan tanggapan dan menyampaikan keinginan kliennya. 25

## 2. Hak Kebebasan Berpendapat menurut Syari’at
Berkenaan  dengan  kesempatan  dalam  menawarkan  sudut  pandang,  sangat  erat kaitannya  dengan  pemberian  bimbingan  bersama  yang  merupakan  dasar  pendidikan Islam. 26 Dalam QS. al-Imran/3:104  disebutkan;
َِوِْلَِت ُِك ِْن ِِ م ِْنُِك ِْم ِ ٌةَّمُأِ ِ نَعِ َنْوَهْ نَ يَوِ  فْوُرْعَمْل بِِ َنْوُرُمَْيَِ َوِ  ْيَْْلْاِ َلَ إِ َنْوُعْدَي ِ رَكْنُمْلآ ج ِ َِنْوُح لْفُمْلاُِمُهَِك ئَلْوُأَو ِ
Terjemahnya:
Dan  hendaklah  di  antara  kamu  ada  segolongan  orang  yang  menyeru  kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. 27
Dalam  ajaran  islam,  sebelum  suatu  perkara  diajukan  ke  proses  peradilan  maka majelis penanya wajib mencari ahli yang sah untuk memberikan ijtihad mereka.

## D. PENUTUP

## Kesimpulan
1. LBH  Makassar  menangani  kasus  pelanggaran  hak  kebebasan  berpendapat  yang terdiri  dari  kasus  yang  sifatnya  kesengajaan  dari  negara (by  commission) dan  kasus pelanggaran yang sifatnya pembiaran oleh negara (by ommission) yang terjadi setiap tahunnya.  Kasus  yang  sifatnya  kesengajaan  dari  negara (by  commission) ini contohnya negara terlibat langsung dari terjadinya kasus pelanggaran hak kebebasan berpendapat  seperti  halnya  ketika  para  demonstran  melakukan  aksi  dengan  damai namun dibubarkan secara paksa oleh negara dalam hal ini aparat negara (kepolisian) . Kemudian  juga  telah  terjadi  di  kota  Makassar  kasus  pelanggaran  yang  sifatnya pembiaran (by ommission) misalkan ketika seorang demonstran melakukan aksi yang damai lalu kemudian mendapatkan intimidasi dari  seorang masyarakat  ataupun dari Ormas-Ormas  yang  reaksioner  yang  memaksa  untuk  membubarkan  aksi  dan  pada
24 Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Jilid II (Kairo: Mua  - sasah Qordova, t.th), h. 353.
25 Arifin  Rada,  Esensi  Keberadaan  Advokat  Menurut  Hukum  Islam, Ahkam 14,  no.  1,  Januari (2014): h. 119.
26 Abd.  Rahman,  Kebebasan  Berpendapat  dan  Informasi:  Tinjauan  Filosofis  terhadap  Pasal  22 Deklarasi Kairo, h. 86.
27 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 79.
Sulfi Alis, Lomba Sultan, Rahman Syamsuddin
saat terjadinya kasus tersebut pihak aparatur negara juga ada di tempat namun tidak ada sama sekali tindakan untuk menghentikan seorang masyarakat ataupun ormas ini. 2. LBH  Makassar  dalam  memberikan  bantuan  hukum  dapat  melalui  beberapa  upaya hukum  baik  itu  litigasi  maupun  non  litigasi.  Secara  litigasi  LBH  Makassar mendampingi  kliennya  hingga  ke  persidangan  dan  non  litigasi  LBH  Makassar memberikan  edukasi  kepada  kliennya  yang  bertujuan  agar  dia  mengetahui memahami  atas  kasus  yang  tengah  dihadapinya  dan  melakukan  kampanye  yang berupa  petisi-petisi  yang  menandakan  telah  terjadi  nya  pelanggaran  hak  kebebasan berpendapat  sehingga  masyarakat  kota  Makassar  pada  umumnya  dapat  mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran atas hak tersebut.
3. Terdapat beberapa ayat al-Qur’an mengenai pelayanan bantuan hukum yaitu firman Allah swt pada QS. al-Nisa/4:58; QS. al-Nisa/4:135; QS. al-Maidah/5:8; dan QS. al- Qashash/28:33-34.

## Saran
Penelitian  ini  diperuntukkan  untuk  seluruh  lapisan  masyarakat  terlebih  khusus masyarakat Kota Makassar agar lebih memahami haknya dan mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh ketika hak kebebasan berpendapat dan berekspresinya dilanggar.
Dan  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  bahwa  bantuan  hukum merupakan  hak  asasi  manusia  yang  wajib  dipenuhi  oleh  negara.  Sehingga,  karena bantuan hukum ini wajib untuk dipenuhi dan merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka  untuk  melaksanakannya  dibutuhkanlah  suatu  lembaga  yang  dapat  memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu, yang dalam hal ini adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Dan juga diharapkan agar penelitian ini kedepannya  dapat  menjadi  bahan  rujukan  bagi  para  peneliti  khususnya  penelitian  di bidang hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Al, Mujaid Kumkelo Et. Fiqih HAM . Malang: Strata Press, 2015.
Amrullah,  Abdul  Malik  Abdul  Karim. Tafsir  Al-Azhar  Jilid  2 .  Singapura:  Pustaka Nasional PTE LTD, 1982.
Angga dan Ridwan Arifin. Penerapan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. Diversi Jurnal Hukum 4, no. 2, Desember (2018): 218-236.
ARTICLE19. Mendefinisikan  Pencemaran  Nama  Baik:  Prinsip-Prinsip  Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan atas Reputasi . London: ARTICLE19, 2000.
As-Sa’di, Syaikh Abdurrahman bin Nasir. Tafsir al-Qur’an Surat: Adz-Dzariyat s/d an- Nas Jilid 7 . KSA: Dar ibn al-Jauzi, 1426 H.
Hamka. Tafsir Al-Azhar Juzu’ 4 . Cet. I; Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983.
Hanbal, Ahmad ibn. Musnad Ahmad ibn Hanbal, Jilid II . Kairo: Mua - sasah Qordova, t.th.
Sulfi Alis, Lomba Sultan, Rahman Syamsuddin
Hendrayana, Gita Widya Laksmini Soerjoetmodjo dan M. Roychan Madjid. Kebebasan Berekspresi  dalam  Negara  Demokrasi  Tinjauan  Kritis  terhadap  RUU  KUHP. Jakarta: Yayasan Tifa bekerjasama dengan LBH PERS, 2007.
Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012.
Kusnadi, Didi. Bantuan Hukum dalam Islam . Bandung: Pustaka Setia, 2012.
Laila, Khotbatul. Hukum Progresif Sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat dengan Asas Kebebasan  Demokrasi  Pancasila. Jurnal  Cakrawal  Hukum 10,  no.  2  Desember (2019): 177-186.
Lasmadi,  Sahuri.  Peran  Advokat  dalam  Pendampingan  Hukum. Inovatif 7,  no  2  Mei (2014): 59-75.
LBH  Makassar. CATAHU  2020  YLBHI-LBH  Makassar:  Negara  Hukum  Diokupasi Gerakan Rakyat Benteng Terakhir Melawan Oligarki ).
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2020.
Muchtar, Adinda Tenriangke. Menegakkan Hukum dan Hak Warga Negara: Pers, Buku dan Film . Cet. I; Jakarta: Freedom Institute, 2010.
Mukianto,  Jandi. Prinsip  dan  Praktik  Bantuan  Hukum  di  Indonesia .  Cet.  II;  Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
Putranto,  Urip.  Kewajiban  Pemberian  Bantuan  Hukum  oleh  Advokat  dalam Kedudukannya  Sebagai Officium  Nobile . Pleno  De  Jure 8,  no.  1,  Juni  (2019):
39-47.
Rada,  Arifin.  Esensi  Keberadaan  Advokat  Menurut  Hukum  Islam, Ahkam 14,  no.  1, Januari (2014): 115-122.
Ruslan,  Rosady. Metode  Penelitian  :  Public  Relations  &  Komunikasi .  Edi.  1,  Cet.  5; Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian  Hukum. Cet.  3;  Jakarta:  Universitas Indonesia (UII) Press, 1986.
Susanto, Muhamad Iqbal. Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. Volksgeist 2, no. 2 Desember (2019): 225-237.
Taufik,  Ade  Irawan.  Sinergisitas  Peran  dan  Tanggung  Jawab  Advokat  dan  Negara dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum  Cuma-Cuma (Synergy  of  Roles  and Responsibilities  of  Advocates  and  State  in  Giving  Legal  Aid  for  Free),  Jurnal Rechts Vinding 2, no. 1 April (2013): 47-63.
Tim  ELSAM. Buku  Saku  Kebebasan  Berekspresi  di  Internet .  Jakarta:  Lembaga  Studi dan Advokasi Masyarakat, 2013.
Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Penanganan Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat Pada Masyarakat Kota Makassar Dalam Perspektif Syari’at Islam
Sulfi Alis, Lomba Sultan, Rahman Syamsuddin
Winarta, Frans Hendra. Advokat Indonesia: Citra, Idealisme dan Keprihatinan . Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 1995.
Winarta, Frans Hendra. Bantuan Hukum di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.
YLBHI. Panduan  Bantuan  Hukum  di  Indonesia .  Cet.  I  ;  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 2009.