## PEMBERDAYAAN GUGATAN SEDERHANA PERKARA PERDATA GUNA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PERADILAN BERDASARKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN 1

## Benny Riyanto, Hapsari Tunjung Sekartaji
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro dr.bennyriyanto@yahoo.com

## Abstract
The usual legal system of civil law often require an expensive cost, a complicated and takes long time to complete a case. The demand to resolve small civil case through special legal system is increase. Gugatan sederhana (adopted from Small Claims Court) is an alternative legal system provided  in  the  district  court  to  settle  the  civil  case  that  are  more  accessible  and  effective  in maintaining legal rights for justice seekers. The empowerment of gugatan sederhana starts in the district  court  because  it  is  the  first  level  court  to  go  to  resolve  the  civil  case  faced  by  justice seekers.
Keywords : small claims court; civil case; the principle of justice

## Abstrak
Mekanisme hukum acara perdata biasa seringkali membutuhkan biaya yang mahal, waktu  yang lama  dan  rumit  untuk  menyelesaikan  sebuah  perkara.  Kebutuhan  menyelesaikan  perkara sederhana  melalui  mekanisme  khusus  semakin  mendesak.  Gugatan  sederhana  merupakan mekanisme alternatif di  pengadilan negeri  yang  disediakan dalam penyelesaian perkara perdata yang lebih mudah diakses dan efektif untuk mempertahankan hak-hak hukum bagi para pencari keadilan.  Pemberdayaan  gugatan  sederhana  dimulai  di  pengadilan  negeri  karena  pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang dituju untuk menyelesaikan perkara perdata yang dihadapi.
Kata Kunci: Gugatan Sederhana; Perkara Perdata; Asas Peradilan
1 Hasil  penelitian  ini  didanai  oleh  Dana  Selain  APBN  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro  Tahun  Anggaran 2017. Penelitian dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang Permasalahan
Munculnya  sengketa  hukum  dalam masyarakat,  disikapi  dengan  membangun suatu  mekanisme  penyelesaian  sengketa yang  sesuai  dengan  gagasan  Indonesia sebagai  negara  hukum.  Hal  ini  tercantum dalam  naskah  Undang-Undang  Dasar  1945
(UUD 1945),
mengenai
Sistem
Pemerintahan Negara yaitu: “Indonesia ialah Negara  yang  berdasarkan  atas  hukum (Rechsstaat).  Negara  Indonesia  berdasarkan atas  Hukum  (Rechsstaat),  tidak  berdasarkan kekuasaan  belaka  (Machstaat).” 2 Sebagai salah  satu  ciri  negara  hukum  diantaranya ialah perlindungan hak asasi manusia warga negaranya.
Dalam bidang hukum, jaminan terhadap perlindungan hukum tersebut telah diupayakan oleh negara dengan disediakannya  berbagai  lembaga  peradilan yang berfungsi untuk menyelesaikan berbagai  permasalahan  hukum  yang  terkait dengan potensi-potensi yang dapat mengakibatkan  kerugian  terhadap  hak  asasi warga  negara  tersebut.  Munculnya  lembaga peradilan  sebagai  salah  satu  institusi penyelesaian sengketa litigasi, telah mewabah  penggunaannya  selaras  dengan makin  derasnya  infiltrasi  hukum  modern disetiap penjuru dunia.
Jika  dilihat  dalam  konstelasi  sistem hukum modern, keberadaan lembaga peradilan  diantaranya  mengemban  tugas menyelesaikan  sengketa  untuk  menekankan rule of  law 3 . Keberadaan  lembaga peradilan dimaksudkan  sebagai  sarana  fasilitas  untuk menegakkan  wibawa  hukum  dengan  jalan memberikan  akses  keadilan  bagi  pihak- pihak  yang  bersengketa,  melalui  sistem perlawanan  dan  menggunakan  paksaan dalam  mengelola  sengketa  bagi  pihak-pihak
2 Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik , (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 106.
3 Achmad  Ali, Sosilogi  Hukum  Kajian  Empiris terhadap  Pengadilan, (Jakarta:  STIH  IBLAM, 2004)   hal. 60.
yang bersengketa. 4 Bekerjanya hukum untuk mewujudkan fungsinya sebagai sarana untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam praktek,  ternyata  tidak  sesederhana  yang dituliskan.  Dalam  satu  sisi  kadang  hukum berhasil  mereduksi  rintangan  dan  mampu menjalankan  tugasnya,  tetapi  di  sisi  lain hukum  pun  dapat  mengalami  kegagalan untuk mendistribusikan keadilan.
Kritik  yang  muncul  terhadap  peradilan bukan  hanya  gejala  yang  tumbuh  di Indonesia,  karena  di  negara-negara  industri maju  juga  telah  lebih  dahulu  merasakan gejala  ketidakefektifan  lembaga  peradilan. Di  negara-negara  maju  seperti  Amerika, Inggris,  Kanada  dan  Jepang,  krisis  yang terjadi  pada  lembaga  peradilan  menjadi pendorong
munculnya pelaksanaan
penyelesaian perkara perdata yang dilaksanakan dalam lingkup khusus terutama  terkait  kerugian  materiil  yang dialami  para  pencari  keadilan  yang  lebih jauh  dikenal  sebagai  sistem  peradilan small claim court . Penelitian ini membahas tentang pemberdayaan  gugatan  sederhana  perkara perdata  yang  secara  khusus  melihat  proses gugatan  sederhana  di  Indonesia  yang diadopsi  dari  sistem  peradilan small  claim court ,  yang  digunakan  di  dalam  lembaga peradilan  Indonesia  guna  mewujudkan penyelenggaraan peradilan berdasarkan asas sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Adanya Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA) Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Gugatan  Sederhana,  selama  ini  menjadi dasar  hukum  penyelesaian  gugatan  perdata ringan  dengan  proses  penyelesaian  cepat yang  lebih  lanjut  dikenal  dengan  gugatan sederhana.
Penulis  tertarik  membahas  bagaimana pemberdayaan gugatan sederhana penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana, yang didasari
4 Adi Sulistiyono, Pembagian Hukum Ekonomi untuk mendukung  pencapaian  visi  Indonesia  2030 , disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum  Ekonomi  Fakultas  Hukum  Universitas Sebelas  Maret;  (Surakarta:  Universitas  Sebelas Maret, 2007), hal. 51.
Mahkamah  Agung  dalam  hal  ini-perlu menekankan proses memberdayakan gugatan sederhana sebagai salah satu sarana perwujudan  asas  peradilan  sederhana,  cepat dan  biaya  ringan  untuk  dapat  diterapkan  di pengadilan negeri. Urgensi melihat pemberdayaan gugatan sederhana di pengadilan negeri terutama karena pengadilan  negeri  merupakan  pengadilan tingkat  pertama  yang  akan  dituju  oleh  para pencari  keadilan  untuk menyelesaikan perkara perdata  yang dialami.  Terlebih  lagi, adanya  tata  cara  gugatan  sederhana  ini merupakan  perkembangan  hukum  acara perdata  yang  menyediakan  jalur  khusus untuk menyelesaikan gugatan perdata ringan yang  dilihat  dari  ketentuan  nilai  objek gugatan.
2. Kerangka Teori
Teori hukum untuk menganalisis secara kritis  permasalahan  pemberdayaan  gugatan sederhana  perkara  perdata  adalah  teori kepastian  hukum.  Jan  M.  Otto  dalam teorinya  mengemukakan  mengenai  syarat terwujudnya kepastian hukum. Otto mengungkapkan  bahwa  dalam  memberikan kepastian  hukum,  negara  atau  lembaga peradilan perlu memenuhi beberapa persyaratan  yaitu: Pertama, tersedia  aturan- aturan  hukum  yang  jelas  atau  jernih, konsisten  dan  mudah  diperoleh,  yang diterbitkan  oleh  kekuasaan  negara. Kedua, instansi-instansi penguasa menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten  dan  juga  tunduk  dan  taat kepadanya. Ketiga, mayoritas  warga  pada prinsipnya menyetujui muatan isi aturan dan karena  itu  menyesuaikan  perilaku  mereka terhadap  aturan  tersebut. Keempat, hakim- hakim  yang  mandiri  dan  tidak  berpihak menerapkan  aturan-aturan  hukum  tersebut secara konsisten
sewaktu mereka
menyelesaikan sengketa hukum. Dan kelima, bahwa  putusan  peradilan  secara kongkrit dilaksanakan.
Kelima  syarat  yang  dikemukakan  Otto tersebut  menunjukkan  bahwa  kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat,  serta  diikuti  oleh  konsistensi
negara  atau  dalam  hal  ini  komitmen  aparat peradilan.  Aturan  hukum  yang  mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum  yang  lahir  dan  mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum seperti di atas disebut Otto sebagai kepastian hukum yang
sebenarnya, yaitu mensyaratkan  adanya  keharmonisan  antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum. 5
Selain  itu  teori  hukum  yang  relevan lainnya  ialah  teori  kesadaran  hukum  oleh Mertokusumo.  Dijelaskan  dalam  teori  ini bahwa  kesadaran  hukum  adalah  kesadaran tentang apa yang seyogianya dilakukan atau diperbuat,  atau  seyogianya  tidak  dilakukan atau  perbuat.  Lebih  lanjut  Mertokusumo menjelaskan bahwa kesadaran hukum terletak pada kesadaran yang ada pada setiap manusia  tentang  apa  hukum  itu  atau  apa sebenarnya  hukum  itu,  suatu  kategori tertentu  dari  hidup  kejiwaan  tentang membedakan  antara  hukum  dan  tidak hukum.  Antara  yang  seharusnya  dilakukan dan  tidak  dilakukan.  Kesadaran  hukum mengandung sikap tepo seliro atau toleransi. Ditekankan  pula  oleh  Mertokusumo bahwa seseorang harus mengingat, memperhatikan dan menghormati
kepentingan  orang  lain,  terutama  tidak merugikan  orang  lain.  Kesadaran  hukum pada  hakikatnya  bukanlah  kesadaran  akan hukum,  tetapi  kesadaran  akan  adanya  atau terjadinya  hukum.  Kesadaran  hukum  baru dipersoalkan  atau  ramai  dibicarakan  ketika kesadaran hukum itu merosot atau tidak ada, atau terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum.  Kesadaran  hukum  yang  rendah cenderung menimbulkan pelanggaran hukum.  Sedangkan  kesadaran  hukum  yang tinggi  akan  cenderung  kepada  penegakan hukum. 6
3. State of the art Penelitian sebelumnya Penyusunan  artikel  ini  mengambil beberapa  referensi  penelitian  sebelumnya
5 M.  Sulaeman  Jajuli, Kepastian  Hukum  Gadai Tanah  dalam  Islam, (Yogyakarta:  Deepublish, 2015), hlm. 52.
6 Hessel  Nogi  S.  Tangkilisan, Manajemen  Publik, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 301.
yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini. Dalam Diagnostic  Study  On  Small  Claims Court In Indonesia: Incorporation Into Civil Procedure Law In Indonesia oleh Dr. AnAn Chandrawulan S.H., LLM dan Dr. Efa Laela Fakhriah,  S.H.,  M.H 7 ,  dijelaskan  bahwa suatu  perselisihan  bisnis  membutuhkan penyelesaian  secara  cepat  dan  sederhana dengan  tujuan  agar  dapat  mengahasilkan penyelesaian  dengan  biaya  yang  relatif rendah  dan  dapat  dilaksanakan  oleh  para pihak yang bersengketa dan tanpa menimbulkan perselisihan baru.
Dikemukakan  bahwa  meski  penyelesaian tidak  dapat  diselesaiakan  secara  tuntas, namun cara terbaik menyelesaikan perselisihan bisnis ialah dengan dilakukan di luar  pengadilan  (non-litigasi).  Penyelesaian perselisihan bisnis jika dilaksanakan melalui pengadilan  (litigasi)  tidak  dianggap  efektif dan  efisien,  khususnya  perihal  perselisihan bisnis  karena  memiliki  kecenderungan tinggi  menghambat  usaha  yang  sedang berjalan.  Hal  ini  disebabkan  pengadilan dalam  proses  litigasi  meliputi  rangkaian prosedur  yang  telah  ditetapkan  perundang- undangan dan tidak boleh dilanggar. Dengan demikian  proses  litigasi  pasti  memerlukan waktu  lama  dan  menghasilkan  pihak  yang dikalahkan  dan  dimenangkan-yang  akan makin memperkeruh perselisihan.
Secara  kontradiktif  digambarkan  pula bagaimana penyelesaian perselisihan melalui  jalur  non-litigasi,  yang  didasarkan pada  kesepakatan  para  pihak,  namun hasilnya  tidak  memiliki  kekuatan  formal untuk  mengikat  para  pihak,  meski  ada kewajiban dari Undang-Undang agar kesepakatan  para  pihak  digabungkan  dalam bentuk  akta  tertulis  dan  didaftarkan  di pengadilan.  Hal  tersebut  disebabkan  karena prosedur  sistem  hukum  ( civil  law )  yang berlaku  di  Indonesia,  menyatakan  akta
7 AnAn  Chandrawulan  dan  Efa  Laela  Fakhriah, Diagnostic  Study  On  Small  Claims  Court  In Indonesia:  Incorporation  Into  Civil  Procedure  Law In Indonesia , diunduh diundug pada 10 Oktober 2017 pada http://pustaka.unpad.ac.id/wp- content/uploads/2016/06/Abstrak-Diagnostic-Study- On-Small-Claims-Court-In-Indonesia_1.pdf
kesepakatan  yang  telah  disepakati  tidak dapat  langsung  diajukan  ke  pengadilan untuk  dijadikan  keputusan  hakim  damai ( acta  van  dading) ,  namun  untuk  itu  pihak harus terus mengajukan “klaim”  ke pengadilan dengan melampirkan akta perjanjian,  dan  kemudian  pengadilan  baru dapat memutuskan berdasarkan akta kesepakatan  damai  bahwa  para  pihak  telah mencapai  kesepakatan  damai  yang  tertuang dalam  putusan  hakim  berupa  keputusan damai ( acta van dading ).
4. Permasalahan dan Gap Analysis Penelitian sebelumnya telah mengemukakan
pentingnya gugatan
sederhana  ( small  claim  court) untuk diterapkan  di  Indonesia,  khususnya  terkait sengketa  bisnis.  Sebagai  pengembangan, penulis tertarik meneliti bagaimana pemberdayaan  gugatan  sederhana  perkara perdata  guna  mewujudkan  penyelenggaraan peradilan  berdasarkan  asas  sederhana,  cepat dan biaya ringan?
Adanya  Perma  Nomor  2  Tahun  2015 tentang  Tata  Cara  Gugatan  Sederhana, menjadi  dasar  hukum  penyelesaian  gugatan perdata  ringan  dengan  proses  penyelesaian cepat.  Terbitnya  Perma  ini  merupakan perwujudan upaya Mahkamah Agung menjawab  perkembangan  dunia  dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas bagi  negara-negara  ASEAN  ( Association  of Southeast  Asian  Nations )  pada  tahun  2015 yang  diprediksi  akan  banyak  menimbulkan sengketa  perkara-perkara  niaga/bisnis  skala kecil  yang  tidak  dipungkiri  dapat  berujung ke pengadilan. Mahkamah Agung mendasari urgensi lahirnya tata cara gugatan sederhana tersebut guna mewujudkan negara demokrasi  modern  yang  mengedepankan pelayanan  terbaik  bagi  masyarakat  pencari keadilan.  Penelitian  yang  akan  dilakukan bermaksud  untuk  melihat  dari  sisi  proses bagaimana  Perma  ini  memberi  kekuatan terhadap  sistem  gugatan  sederhana  di pengadilan  negeri  untuk  menyelesaikan perkara  perdata  yang  merupakan  inisiasi Mahkamah
Agung dalam rangka perwujudan asas peradilan.

## B. Metode Penelitian
Artikel  ini  didasarkan  pada  penelitian kualitatif 8 dengan  pendekatan Socio  Legal Research .  Penggunaan  pendekatan Socio Legal  Research bertujuan  untuk  mengukur efektifitas pemberdayaan penyelesaian perkara  melalui  sistem  peradilan  gugatan sederhana  di  pengadilan  negeri.  Penelitian ini  menggunakan  pendekatan Socio  Legal Research 9 agar  dapat  melihat  hukum  tidak hanya  secara  tekstual  tetapi  juga  dari  sisi yang lain yaitu konteks atau masyarakatnya. 10
Meski demikian, pendekatan  dalam  penelitian  ini  termasuk pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah  dan  pendekatan  konsep  yang  akan digunakan  secara  terus  menerus  dan  saling terkait,  agar  dapat  diperoleh  data  yang selanjutnya  bisa  dikaji,  dianalisa  dan diinterprestasikan. Dengan pendekatan  yang digunakan  diharapkan  permasalahan  dalam penelitian  mengenai  dinamika  yang  timbul dari  sistem  peradilan  gugatan  sederhana dapat terjawab. Munculnya peraturan perihal gugatan sederhana sebagai upaya penyelesaian perkara perdata, dan kesesuaian  antara  peraturan  perundangan dengan praktek di lapangan diharapkan juga dapat terlihat.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Urgensi Keberadaan
Gugatan

## Sederhana di Indonesia
Mahkamah  Agung  sebagai  institusi puncak  peradilan  di  Indonesia  memiliki mandat  untuk  melakukan  pembaharuan  dan pembinaan secara terus menerus peradilan di Indonesia.  Hal  ini  merupakan  amanat  dari Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah  Agung.  Salah  satu  kewenangan
8 Hamid  Patilima,  Metode Penelitian  Kualitatif , (Bandung: Alfabeta, 2007), hal.5
9 Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law , Pyramont NWS, 2002, hal. 9-10.
10 Soerjono  Soekanto  dkk, Pendekatan  Sosiologi Terhadap Hukum , (Jakarta: PT Bina Aksara, , 1988), hal. 9
yang diberikan–untuk melaksanakan mandat tersebut,  adalah  dengan  mengeluarkan peraturan  internal  pengadilan  di  dalam bentuk  Peraturan  Mahkamah  Agung.  Salah satu  tantangan  terbesar  peradilan  saat  ini adalah  inefisiensi  penyelesaian  perkara perdata,  khususnya  terkait  dengan  perkara- perkara  dengan  jumlah  kecil.  Terkadang pada  perkara-perkara  dengan  nominal  kecil, biaya  dan  waktu  yang  dikeluarkan  tidaklah sesuai  dengan  jumlah  nilai  uang  yang disengketakan.  Hal  ini  telah  menimbulkan beberapa  persoalan,  yakni,  terhalangnya akses  masyarakat  untuk  menyelesaikan perkaranya  di  pengadilan,  tumbuh  suburnya lembaga-lembaga  penagih  hutang  informal ( debt collectors ) yang terkadang menyebabkan  persoalan,  dan  hambatan terhadap kemudahan menyelenggarakan aktivitas  bisnis  terutama  yang  terkategori Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Hal  ini  tidak  hanya  diidentifikasi  oleh Mahkamah Agung (MA), namun juga untuk dirasakan  oleh  pemerintah.  Oleh  karenanya, pada  Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun 2015 Buku I Agenda Pembangunan Nasional  dalam  Bidang  Hukum  disebutkan sasaran  untuk  melaksanakan  Reformasi  di sebutkan pemerinta berencana mengembangkan sebuah mekanisme
penyelesaian  perkara  perdata  yang  mudah, cepat  dan  murah  dengan  mengembangkan sengketa  acara  cepat  ( Small  Claims  Court ). Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung kemudian  membentuk  Kelompok  Kerja berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 267/KMA/SK/X/2014 tentang Pembentukan Kelompok  Kerja  Penyusunan  Rancangan Peraturan  Mahkamah  Agung  Tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
2. Pemberdayaan  Gugatan  Sederhana Untuk Menyelesaikan Perkara Perdata Mahkamah Agung memandang masyarakat perlu untuk memiliki mekanisme  alternatif  di  dalam  penyelesaian sengketa  perdata  yang  mudah  diakses  dan efektif  untuk  mempertahankan  hak-hak
hukumnya. 11 Dari  sudut  pandang  ekonomi, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan maksimal,  jika  terdapat  sistem  hukum  yang jujur dan dapat dipercaya untuk menyelesaikan  sengketa  antara  pembeli  dan penjual secara efisien.
Terdapat alasan  yang melatar belakangi kebutuhan  penyelesaian  perkara  perdata sederhana  melalui  mekanisme  khusus. Alasan itu adalah kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, murah dan  adil.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari persoalan-persoalan  yang  ada  pada  acara perdata biasa yang berlaku di Indonesia saat ini.  Mekanisme  hukum  acara  perdata  biasa seringkali  membutuhkan  biaya  yang  mahal, waktu yang  lama dan  rumit  untuk menyelesaikan  sebuah  perkara.  Penciptaan mekanisme  sengketa  cepat,  murah  dan  adil membawa  pada  latar  belakang  kedua,  yakni akses  keadilan.  Penyelesaian  mekanisme gugatan sederhana mendorong akses keadilan bagi masyarakat terhadap pengadilan  untuk  menyelesaikan  perkara hukum  perdata  yang  dihadapinya.  Kritik terhadap  pada  proses  acara  biasa  pun menginspirasi  pengadilan  bergerak  untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata, untuk menjadi lebih mudah, efisien  dan  berbiaya  murah,  khususnya untuk  perkara-perkara  dengan  nilai  kecil, melalui mekanisme gugatan sederhana.
Gugatan sederhana dalam literatur asing dikenal  luas  dengan  istilah small  claims. Istilah  tersebut  menandakan  pembedaan perkara  berdasarkan  nilai  gugatannya  yang dinilai  kecil.  Sedangkan  kelembagaan  atau mekanisme  penyelesaian  gugatan  sederhana dikenal  dengan  berbagai  istilah.  Seperti  di beberapa  negara  bagian  Amerika  Serikat menggunakan  s mall  claims  court, istilah small claims tribunal digunakan di Singapura ,  small  claims  procedure yang digunakan  di  Eropa  ( European  Small  Court Procedure ),  maupun special  summary
11 Arthur  Best,  et.al,  Peace, Wealth,  Happiness  and Small  Claim  Courts  :  A  Case  Study ,  Fordham Urban Journal, Vol.21., 1993, hal. 343
procedure yang digunakan di China. 12
Berdasarkan Black’s  Law  Dictionary, 13 small  claims  court diartikan  sebagai  suatu pengadilan  yang  bersifat  informal  (di  luar mekanisme  pengadilan  pada  umumnya) dengan  pemeriksaan  yang  cepat  untuk mengambil  keputusan  atas  tuntutan  ganti kerugian  atau  utang  piutang  yang  nilai gugatannya  kecil.  Dalam Merriam-Webster Dictionary , 14 disebukan  bahwa small  claims court adalah a  special  court  intended  to simplify  and  expedite  the  handling  of  small claims  on  debts, yang  dapat  diartikan sebagai  pengadilan  khusus  yang  bertujuan untuk  mempermudah  dan  mempercepat penanganan gugatan dengan nilai kecil. John Baldwin 15 mendefinisikan small  claims court sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal,  sederhana  dan  biaya  murah,  serta mempunyai kekuatan hukumnya. Sedangkan menurut Leslie Sherida Feraz 16 small claims court merupakan  pengadilan  yang  bersifat informal,  tidak  mahal,  cepat,  fokus  pada mediasi,  berkaitan  dengan  pembatasan terhadap gugatan dan dalam perkara perkara tertentu  misalnya  yang  berkaitan  dengan konsumen,  kerusakan  kendaraan  bermotor, utang piutang, dan bidang jasa lainnya.
Dilihat  dari  beberapa  definisi  tersebut dapat  diberi  catatan  adanya  peranan  hakim yang  dituntut  untuk  melakukan  pendekatan yang  lebih  aktif  dan  intensif  dalam mengadili  serta  memutus  perkara.  Lebih lanjut  dalam  penjelasan  lain,  Reginald  H. Smith  menjelaskan  bahwa small  claims court memberikan  kontrol  penuh  kepada
12 Yulin Fu, Small Claim And Summary Procedure In China ,  Brics  Law  Journal,  Vol.  I,  Issue  I,  2014, hal. 67.
13 Bryan  A.  Gardner,  Black’s  Law  Dictionary,  8th edition, West Publishing, 2004.
14 http://www.merriam- webster.com/dictionary/small%E2%80%93claims %20court , diakses pada
25 Agustus 2017.
15 John Baldwin, Small Claims in the County Courts in England and Wales , Oxford: Oxford University Press, 2003, hal. 20.
16 Leslie  Sherida  Ferraz, Small  Claims  Courts  and Qualified access to justice , an empirical research ,  Fundacko  Getulio  Vargas  Law  School, Rio de Janeiro, Brazil 2008, hal. 1.
hakim  dalam  proses  persidangan  yang  akan berdampak  pada  berkurangnya  kepadatan penyelesaian  perkara  dibandingkan  pada proses  penyelesaian  perkara  biasa  dengan prosedur-prosedur  yang  formal  dan  rigid. 17
Keseluruhan  definisi  yang  diberikan  tidak lepas  dari  tujuan  dibentuknya small  claims court yaitu  menyelesaikan  perkara  gugatan dengan  waktu  yang  cepat,  biaya  murah  dan menghindari proses berperkara yang kompleks dan formal.
Beberapa pertimbangan bahwa ketiadaan mekanisme alternatif penyelesaian melalui  gugatan  perdata  yang  sederhana dapat  menciptakan  beberapa  kondisi  yang berdampak  negatif.  Pertama,  ketidakadilan dikarenakan adanya hambatan yang siginifikan  bagi  kelompok  marginal  untuk mengakses pengadilan. Kedua,
berkembangnya mekanisme non-hukum dari perilaku  main  hakim  sendiri,  dimana  para pihak menggunakan mekanisme non- hukum,  dan  cenderung  berlawanan  secara hukum  untuk  menyelesaikan  persoalannya. Karena  itu  apabila  berjalan  secara  baik, penyelesaian  gugatan  perkara  perdata  dapat berguna untuk: 18
a. Penyelesaian  yang  adil  bagi  perkara perdata;
b. Mengurangi perilaku main hakim sendiri dari para pihak, untuk menyelesaikan sengketanya; dan
c. Mengindentifikasi fenomena sosial yang  terus  bermunculan,  di  pengadilan gugatan sederhana, yang dapat memberikan  inspirasi  bagi  pemerintah untuk diatur lebih lanjut.
Dengan  hadirnya  penyelesaian  gugatan sederhana,  pemerintah  dapat  menjadikan
17 Reginald  Heber  Smith, The  Elimination  of  Delay Through  Small  Claims  Courts  And  Conciliation Tribunals,  Proceedings  of  the  Academy  of Political  Science  In  The  City  Of  New  York ,  Vol. 10, No. 3, Law And Justice, 1923, hal. 218.
18 Anne Durray, Some Thoughts on Current Issues of Natural Justice and Tribunals, A Paper Presented at the 5 th Annual AIJA Tribunals Conference, 2002 dan Supreme Court of The Philipinnes, Handbook on The Rule  of  Procedure  for  Small  Claims  Court ,  USAID, 2010
perkara-perkara yang berlangsung di pengadilan  gugatan  sederhana  sebagai  cara untuk  mengindentifikasi  persoalan  maupun fenomena  sosial  yang  ada  dimasyarakat untuk  kemudian  dirumuskan  pengaturannya lebih lanjut, bila dirasakan diperlukan untuk melakukan  pengaturan.  Hal  ini  dikarenakan karena perkara yang diselesaikan di penyelesaian  gugatan  sederhana  adalah perkara  dengan  karakteristik  tertentu  yang khas,  yakni  perkara  umum  yang  terjadi sehari-hari “ ordinary
day-to-day grievances ”  dan  melibatkan  masyarakat umum  “ common  man ”. 19 Penyelesaian melalui  gugatan  sederhana  dapat  menjadi pemenuhan  pelaksanaan  asas  peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang juga sejalan  dengan  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Penyelesaian  perkara  perdata  melalui system gugatan sederhana merupakan penyederhanaan  mekanisme  dan  prosedur penyelesaian  perkara  perdata  di  pengadilan negeri. Tujuan dari penyederhanaan gugatan sederhana  ini  adalah  untuk  menyediakan jasa  dan  infrastruktur  penyelesaian  perkara perdata  di  pengadilan  yang  cepat,  efisien, efektif  dan  berbiaya  rendah  bagi  perkara perdata dengan nilai kecil.
Kehadiran penyelesaian gugatan
sederhana sangat diperlukan untuk menunjang  kegiatan  perekonomian  dan pemberian  akses  kepada  pengadilan.  Sistem gugatan  sederhana  seolah  diberi  daya melalui  “lintasan  atau  jalur”  penyelesaian sengketa  khusus  dengan  “menyederhanakan proses”  sebagai  bentuk  akses  pengadilan masuk  ke  dalam  kegiatan  perekonomian. Penyelesaian  perkara  secara  cepat  memiliki korelasi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penyelesaian perkara yang cepat dan efisien meminimalisir biaya litigasi yang diperlukan, apabila terjadi sengketa keperdataan  terkait  dengan  bisnis  yang dijalankan.  Namun  demikian,  kebutuhan
19 Eric  H.  Steele, The  Historical  Context  of  Small Claims  Courts ,  American  Bar  Foundation Research Journal, Vol. 6 No. 2, 1981, hal. 296.
akan  adanya  mekanisme  gugatan  sederhana tidak  hanya  dilihat  dari  daya  dukungnya terhadap  aspek  bisnis,  lebih  dari  itu kehadiran
penyelesaian mekanisme sederhana juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada kelompok miskin dan  marginal  untuk  dapat  mengakses penyelesaian perkara di pengadilan.
Dalam  kurun  sepuluh  tahun  terakhir, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kinerja ekonomi  yang baik.  Untuk terus  mendorong  pertumbuhan  ekonomi tersebut,  penyelesaian  gugatan  sederhana sangatlah  diperlukan.  Terkait  dengan  hal tersebut,  pemerintah  Republik  Indonesia  di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 – 2019. Untuk itu kehadiran penyelesaian  gugatan  sederhana  merupakan bagian yang penting untuk terus mendorong pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan, dengan  menyediakan  proses  pengadilan yang  cepat,  efisien  dan  berbiaya  ringan  dan handal.Saat ini untuk menyelesaikan sengketa  perdata  di  pengadilan,  masih digunakan  ketentuan  yang  bersumber  dari Het  Herziene  Indonesische  Reglement (HIR)  berdasarkan  Stb  1848  No.  16  jo  Stb 1941  No.  44  /  Reglement  Buitengewesten (RBg)  sebagai  sumber  hukum  hukum  acara perdata.
Wujud
pendayagunaan gugatan sederhana  untuk  menyelesaikan  perkara perdata  dalam  Perma  Nomor  2  Tahun  2015 maka  diatur  beberapa  batasan  mengenai pelaksanaan  gugatan  sederhana  seperti domisili  para  pihak  yang  bersengketa  harus dalam  satu  wilayah  hukum,  pelaksanaan dengan hakim tunggal dalam memeriksa dan memutus  serta  gugatan  sederhana  yang menjadi pilihan yang diberikan dan disosialisasikan  oleh  para  penegak  hukum bagi  masyarakat  pencari  keadilan  yang perkaranya  memenuhi  persyaratan  untuk menggunakan gugatan sederhana.
3. Pelaksanaan  Asas  Peradilan  melalui
Gugatan Sederhana Landasan filosofis
pokok dari pembuatan  pembuatan  gugatan  sederhana ini adalah melaksanakan asas peradilan yang cepat,  murah  dan  berbiaya  ringan.  Prinsip
ini  merupakan  pelaksanaan  dari  mandat yang  terdapat  pada  tujuan  pokok  bernegera yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Hukum memberikan ketertiban dan keadilan di  dalam  masyarakat,  yang  pada  akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi  Indonesia  sebagai  bangsa  untuk mencapai  tujuannya.  Namun  demikian, hukum  yang  dimaksud  adalah  hukum  yang berkorespodensi  dengan  rasa  keadilan  dan kebutuhan dari masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya.
Hukum  yang  demikian  hanya  dapat  tercipta dengan melaksanakan hukum secara transparan dan terbuka. Pelaksanaan hukum (peraturan
perundang-undangan) merupakan suatu syarat  untuk  memunculkan  aspek-aspek positif  dari  kemanusiaan  dan  menghambat munculnya aspek-aspek negatif dari kemanusiaan. 20 Dengan  kata  lain,  upaya mewujudkan ketertiban masyarakat merupakan  syarat  mutlak  bagi  upaya-upaya penciptaan  Indonesia  yang  damai  dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dengan adil dan ketertiban diwujudkan maka kepastian  hukum,  rasa  aman,  tenteram, ataupun  kehidupan  yang  rukun  akan  dapat terwujud.  Perbaikan  aspek  keadilan  akan memudahkan  pencapaian  kesejahteraan  dan kedamaian.
Suatu  hukum  acara  yang  baik  adalah yang  menjamin  bahwa  proses  peradilan dapat berjalan lancar, dengan kata lain, agar putusan  pengadilan  tentang  bagaimana hukumnya  dalam  perkara  yang  dihadapkan kepadanya  dapat  diperoleh  dalam  waktu sesingkat-singkatnya,  berjalan  adil,  tidak berat  sebelah,  dan  bahwa  biaya  yang diperlukan  untuk  memperoleh  putusan pengadilan  beserta  pelaksanaannya  tidak terlampau  memberatkan  pencari  keadilan. 21 Hal  tersebut  biasa  dirangkai  dalam  sebuah
20 Dalam http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akade mik_ruu_tentang_hukum_acara_perdata.pdf diunduh pada 10 Oktober 2017
21 R. Subekti, Hukum Acara Perdata, J(akarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1989), hal. 8.
asas  peradilan  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan.  Asas  tersebut  juga  tercantum  pada Pasal  2 ayat  (4) Undang-Undang Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Yang  dimaksud  dengan  sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara  dilakukan  dengan  cara  efesien  dan efektif.  Asas  sederhana  ini  merupakan  nilai harmonisasi  yang  dijumpai  di  hampir seluruh  negara  pasca  perang  dunia  kedua, yang  dikenal  dengan  “ informal  procedure and can be put in motion quickly.” 22 Makin sedikit  dan  sederhana  formalitas  yang diwajibkan  atau  diperlukan  dalam  beracara di  muka  pengadilan,  makin  baik.  Semakin banyaknya  formalitas  yang  sulit  dipahami atau semakin banyaknya peraturan-peraturan yang  tidak  jelas  memungkinkan  timbulnya berbagai penafsiran.
Hal tersebut mengakibatkan kurang terjaminnya
kepastian hukum dan menyebabkan keengganan  atau  ketakutan  untuk  beracara di muka pengadilan.
Yang  dimaksud  cepat  dalam  asas hukum  acara  menunjuk  pada  jalannya peradilan.  Pasal  14  paragraf  3  (c)  Kovenan Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan
Politik (ICCPR) mengatur perihal
persyaratan jaminan minimal dalam pelaksanaan peradilan pidana, salah satunya adalah  hak  untuk  diadili  tanpa  penundaan yang  tidak  semestinya  (right to  be  tried without  undue  delay ). 23 Tujuannya  adalah untuk  memastikan  adanya  kepastian  hukum bagi  terdakwa.  Tidak  hanya  itu,  prinsip tersebut penting untuk memastikan kepentingan keadilan secara umum. Menurut Dewan  HAM PBB dalam Komentar  Umum No.  32,  prinsip  peradilan  yang  cepat  juga berlaku  bagi  perkara  perdata.  Prinsip peradilan  yang  cepat  ini  juga  harus diterapkan,  bukan  saja  untuk  pengadilan tingkat  pertama,  namun  juga  pengadilan
22 M.  Yahya  Harahap, Beberapa  Tinjauan  mengenai Sistem  Peradilan  dan  Penyelesaian  Sengketa , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 248
23 Dimas  Prasidi,  Arsil,  dkk, Pembatasan  perkara: strategi  mendorong  peradilan  cepat,  murah, efisien dan berkualitas , (Jakarta: Leip, 2010), hal.
22.
tingkat berikutnya.
Selain  sederhana  dan  cepat,  biaya ringan  juga  masuk  dalam  asas  hukum  acara agar  bisa  dijangkau  oleh  masyarakat.  Biaya perkara  yang  tinggi  menyebabkan  pihak yang  berkepentingan  menjadi  enggan  untuk berperkara di hadapan pengadilan. Tingginya  biaya  perkara  tidak  dapat dilepaskan  dari  lamanya  proses  peradilan. Lamanya penyelesaian perkara pada umumnya  diakibatkan  proses  pemeriksaan sangat  formalistik  dan  sangat  teknis.  Ketiga hal  tersebut  sangat  berkaitan  antara  satu dengan  yang  lain  terhadap  jalannya  proses peradilan.
Sejalan dengan peradilan yang sederhana,  cepat,  dan  biaya  murah,  pada tahun 1993 Mahkamah Agung
mengeluarkan  kebijakan  berupa  SEMA Nomor  6  Tahun  1993  jo  Kep.KMA  Nomor MA/007/SK/IV/1994.  SEMA  tersebut  pada intinya  menghimbau  Pengadilan  untuk memeriksa  dan  memutus  perkara  perdata dalam  waktu  maksimal  6  (enam)  bulan. Pada  praktiknya,  proses  peradilan  yang berjalan  selama  ini  kurang  efisien,  tidak cepat dan berbiaya mahal sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berperkara  di  pengadilan.  Tidak  hanya  itu, lamanya  para  pencari  keadilan  memperoleh kepastian hukum dianggap turut mencederai nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.  Oleh  karena  itu,  asas  peradilan sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  haruslah diupayakan. Namun demikian,
pemberlakuan  asas  sederhana,  cepat,  dan biaya  ringan  dalam  pemeriksaan  dan penyelesaian  perkara  di  pengadilan  tidak boleh  mengesampingkan  ketelitian  dan kecermatan  dalam  mencari  kebenaran  dan keadilan.
4. Dasar    Penentuan  Prosedur    dan Mekanisme Penyelesaian Perkara

## Perdata Melalui Gugatan Sederhana
Prosedur  dan  mekanisme  penyelesaian perkara  sederhana  didasarkan  pada  karakter sederhana  dari  sebuah  perkara.  Untuk melihat  karakter  sederhana  dari  sebuah kasus  dapat  dilihat  dalam  2  (dua)  kriteria,
yakni,  dari  obyek  gugatan  maupun  subyek gugatan dari perkara tersebut. Kriteria untuk mengukur  kesederhanaan  pada  subyek gugatan  dapat  dilihat  dari  dua  hal,  yakni, nominal  kerugian  uang  gugatan  yang diajukan  (petitum)  dan  pembuktian.  Di banyak  negara  dunia,  kriteria  sederhana berdasarkan kerugian uang merupakan salah satu  kriteria  pokok  untuk  mendefinisikan yurisdiksi dari perkara gugatan sederhana.
Perihal  batas  nominal,  tidak  terdapat rumusan atau kriteria baku dalam penentuan batas nominal gugatan dari sebuah mekanisme penyelesaian gugatan sederhana. Pada  beberapa  negara,  yurisdiksi  nilai nominal  tuntutan  (yurisdiksi  nilai  tuntutan) didasarkan pada patokan pendapatan perkapita  di  negara  tersebut.  Namun demikian, di banyak negara tidak ditemukan suatu pola tertentu yang dapat diajukan bagi penentuan  besaran  yurisdiksi  nilai  tuntutan. Sebagai  perbandingan,  berikut  pembatasan batas nominal gugatan di beberapa negara: 24
Tabel: Penentuan Batas Nominal
Gugatan dalam Mekanisme Penyelesaian Gugatan Sederhana di beberapa Negara Negara Nilai Tuntutan (Monetary Jurisdiction) Equivalent (Rp) Singapore  $ 10.000,- atau lebih $ 10.000 s.d $ 20.000,- (jika para pihak menyetujuinya) 96 Juta > lebih dari 96 Juta >180 Juta (jika para pihak menyetujui) Philipina PHP 100.000,- 30 Juta Inggris £ 10.000 131 Juta Canada (Ontario) $ 25.000 (CAD) 270 Juta Jepang ¥ 600.000,- 64 Juta
Penentuan yurisdiksi nilai tuntutan yang berlaku  di  Indonesia,  didasarkan  pada kesepakatan  pembuat  kebijakan  dengan
24 Hasil  wawancara  dengan  Hakim  Agung:  Syamsul Ma'Arif, SH.,LLM,Ph.D tanggal 28 Agustus 2017
memperhatikan  perkembangan  ekonomi  di suatu  negara  dan  masukan  dari  pelaku masyarakat.
Selain  pada  pembatasan  yurisdiksi berdasarkan  nilai  tuntutan  obyek,  perlu diperhatikan pula pembatasan yang ditentukan  berdasarkan  pada  sederhana  atau tidaknya  proses  pembuktian  pada  jenis obyek  perkara  tertentu.  Pendekatan  ini didasarkan  pada  penilaian  bahwa  pada beberapa  jenis  obyek  perkara  tertentu pembuktian  akan  menjadi  sangat  rumit, sehingga  penyelesaian  perkara  sederhana dengan  penyederhanaan  dalam  mekanisme dan  sistem  pembuktian  tidak  akan  cukup untuk  menghasilkan  keputusan  yang  cermat dan adil.
Perihal pembatasan pada obyek gugatan,  beberapa  pengadilan  di  Indonesia juga  menerapkan  pembatasan  pada  subyek gugatan.  Hal  ini  dikarenakan  pada  beberap subyek tertentu seringkali proses penyelesaiannya  menjadi  tidak  mudah. Umumnya,  pendekatan  yang  digunakan adalah pembatasan secara kuntitatif, dimana jumlah  pengugat  dan  tergugat  dibatasi  pada jumlah  tertentu.  Pendekatan  selanjutnya adalah pendekatan kualitatif, dimana pengugat  atau  tergugat  dengan  karakter tertentu  dibatasi  untuk  memasukan  gugatan melalui  penyelesaian  gugatan  sederhana. Sebagai contoh, di Negara Bagian Kentucky Amerika  Serikat  memberikan  batasan  bagi subyek tertentu untuk dikecualikan bagi para pihak yang dapat menggunakan penyelesaian  gugatan  sederhana,  seperti, seseorang  atau  organisasi  yang  bergerak dalam  peminjaman  uang  dengan  bunga, agen  penagih  utang,  dan  orang  atau organisasi  yang  ditunjuk  untuk  melakukan tuntutan  dari  pihak  lain  (bukan  pihak  yang bersengketa secara langsung). 25

## D. Simpulan
Indonesia  perlu  memiliki  mekanisme alternatif  di  dalam  penyelesaian  sengketa perdata  yang  mudah  diakses  dan  efektif untuk mempertahankan hak-hak dari
25 ibid
masyarakat  terutama  sebagai  penunjang kegiatan  perekonomian  nasional.  Karena dari  sudut  pandang  ekonomi,  pertumbuhan ekonomi  dapat  berjalan  maksimal,  jika terdapat sistem hukum  yang jujur dan dapat dipercaya  untuk  menyelesaikan  sengketa secara  efisien.  Dorongan  kebutuhan  untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, murah dan  adil  tersebut  menjadi  dasar  pemberian daya  bagi  gugatan  sederhana  sebagai  salah satu cara menjawab kebutuhan penyelesaian perkara perdata sederhana yang membutuhkan  mekanisme  khusus.  Hal  ini tidak  terlepas  dari  persoalan-persoalan  yang ada pada acara perdata biasa yang berlaku di Indonesia saat  ini. Mekanisme hukum  acara perdata biasa seringkali membutuhkan biaya yang  mahal,  waktu  yang  lama  dan  rumit untuk menyelesaikan sebuah perkara. Penciptaan  mekanisme  sengketa  cepat, murah  dan  adil  membawa  pada  latar belakang  kedua,  yakni  akses  keadilan. Penyelesaian  mekanisme  gugatan  sederhana mendorong  akses  keadilan  bagi  masyarakat terhadap  pengadilan  untuk  menyelesaikan perkara  hukum  perdata  yang  dihadapinya, sehingga menginspirasi pengadilan bergerak untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata, untuk menjadi lebih  mudah,  efisien  dan  berbiaya  murah, khususnya  untuk  perkara-perkara  dengan nilai  kecil,  melalui  mekanisme  gugatan sederhana.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali.  2004. Sosilogi  Hukum  Kajian Empiris  terhadap  Pengadilan ,  Jakarta: STIH IBLAM.
Adi  Sulistiyono.  2007. Pembagian  Hukum Ekonomi  untuk  mendukung  pencapaian visi Indonesia 2030 , disampaikan dalam Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Hukum
Ekonomi  Fakultas  Hukum  Universitas Sebelas  Maret.  Surakarta:  Universitas Sebelas Maret.
-------------------.  2006.  Mengembangkan Paradigma  Non-Litigasi  di  Indonesia. Surakarta:  Sebelas  Maret  University Press.
Anne  Durray, The  Small  Claims  Tribunal
Subordinate Courts Republic of Singapore:  Some  Thoughts  on  Current Issues of Natural Justice and Tribunals , dalam  makalah  yang  dipresentasikan pada the  5th  Annual  AIJA  Tribunals Conference di  Melbourne  Australia, tanggal  6  June  2002,  hal.8  dalam Diagnostic  Study  On  Small  Claims Court  In  Indonesia:  Incorporation  Into Civil  Procedure  Law  In  Indonesia oleh Dr.  AnAn  Chandrawulan  S.H.,  LLM dan Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H
-------------------, Some Thoughts on Current Issues of Natural Justice and Tribunals, A  Paper  Presented  at  the  5 th Annual AIJA  Tribunals  Conference,  2002 dan Supreme  Court  of  The  Philipinnes, Handbook on The Rule of Procedure for Small Claims Court , USAID, 2010 Arthur Best, et.al, Peace, Wealth, Happiness and Small Claim Courts : A Case Study ,
Fordham Urban Journal, Vol.21., 1993
Banakar  dan  Travers  dalam  Sulistyowati Irianto, Memperkenalkan  Kajian  Sosio Legal  Dan  Implikasi  Metodologisnya , Kajian  Sosio  Legal,  Pustaka  Larasan, 2012.
Bryan A. Gardner, Black’s Law Dictionary,
8th edition, West Publishing, 2004.
Dahnial  Khaumarga. Menuju  supremasi Hukum Jurnal Law Review. Universitas Pelita Harapan . 2003.
Dimas  Prasidi,  Arsil,  dkk, Pembatasan perkara:  strategi  mendorong  peradilan cepat,  murah,  efisien  dan  berkualitas , Jakarta: Leip, 2010.
Eric  H.  Steele, The  Historical  Context  of Small  Claims  Courts ,  American  Bar Foundation  Research  Journal,  Vol.  6 No. 2, 1981
Hartono,  Sunaryati,  1976, Apakah  The  Rule of Law itu? Alumni. Bandung.
Hutchinson,  Terry.    2002, Researching  and
Writing in Law , Pyramont NWS. Irianto, Sulistyowati, 2012.
Memperkenalkan  Kajian  Sosio  Legal Dan  Implikasi  Metodologisnya ,  Kajian Sosio Legal, Pustaka Larasan.
John  Baldwin, Small  Claims  in  the  County Courts  in  England  and  Wales ,  Oxford: Oxford University Press, 2003.
Khaumarga, Dahnial.2003
Menuju
supremasi  Hukum Jurnal  Law  Review.
Universitas Pelita Harapan . Leslie  Sherida  Ferraz, Small  Claims  Courts and  Qualified  access  to  justice , an empirica  research ,  Fundacko  Getulio Vargas  Law  School,  Rio  de  Janeiro, Brazil 2008.
Lexy  J.  Moleong.  2005. Metodologi Penelitian  Kualitatif ,  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
LJ.  van  Appeldoorn.  1981, Pengantar  Ilmu Hukum  diterjemakan  oleh  Supomo , Pradnya Paramitha Jakarta.
M.  Iqbal  Hasan.  2002. Pokok-Pokok  Materi Metodologi  Penelitian dan Aplikasinya . Jakarta : Ghalia Indonesia.
M.  Yahya  Harahap,  1997. Beberapa Tinjauan  Mengenai  Sistem  Peradilan dan  Penyelesaian  Sengketa. Bandung: Citra Aditya Bakti.
-------------------, 2005. Hukum Acara Perdata , Jakarta: Sinar Grafika. -------------------, Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan
Penyelesaian  Sengketa ,  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
Mattew  B  Miles  dan  Michael  A  Huberman,
1992. Qualitative Data Analisis,
Terjemahan  Tjejep  Rohendi  Rohidi, Universitas Indonesia, Jakarta. Mochammad Dja’is dan RMJ. Koosmargono.  2008. Membaca  dan Mengerti HIR , Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
Moleong, Lexy  J.  2007, Metodologi Penelitian  Kulitatif ,  PT  Remaja  Rosda Karya. Bandung.
Patilima,  Hamid.  2007. Metode  Penelitian Kualitatif , Alfabeta, Bandung,
Peter  Mahmud  Marzuki.  2005. Penelitian Hukum .  Jakarta  :  Kencana  Prenada Media Group.
R.  Benny  Riyanto.  2010. Rekonstruksi Model  Penyelesaian  Sengketa  Perdata Melalui  Mediasi  Yang  Diintegrasikan Pada  Pengadilan ,  disampaikan  pada
Upacara  Penerimaan  Jabatan  Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas
Diponegoro.
R.  Subekti,  Hukum  Acara  Perdata,  Jakarta: Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Departemen Kehakiman, 1989.
Reginald  Heber  Smith, The  Elimination  of Delay  Through  Small  Claims  Courts And Conciliation Tribunals, Proceedings of the Academy of Political Science  In  The  City  Of  New  York ,  Vol. 10,  No.  3,  Law  And  Justice,  1923,  hal. 218.
Ronny Hanitijo Soemitro, 1983. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Setiawan, Aneka  Masalah  Hukum  dan Hukum  Acara  Perdata, Bandung:  PT. Alumni, 2008.
Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1985.
Penelitian  Hukum  Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali.
Soerjono  Soekanto.  1983. Pokok-pokok
Sosiologi Hukum , Jakarta: Rajawali. -----------------------. 1990. Metode Penelitian  hukum .  Jakarta:  CV.  Rineka Cipta. Sulistyowati Irianto, Memperkenalkan
Kajian  Sosio  Legal  Dan  Implikasi Metodologisnya ,  Pustaka  Larasan,  Bali,
2011.
Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta: Liberty. ---------------------------. 2010. Mengenal Hukum:  Suatu  Pengantar ,  Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Sumadi,  Suryabrata.  1998. Metodologi Penelitian ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Supranto,  J.  2003. Metode  Penelitian Hukum  dan  Statistik ,  Jakarta  :  Rineka Cipta.
T.O.  Ihromi,  2001. Antropologi  Hukum: Sebuah Bunga Rampai , Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
Yulin  Fu, Small  Claim  And  Summary
Procedure In China , Brics Law Journal, Vol. I, Issue I, 2014. Literatur
Henry  Cambell  Black’s,  Black’s  Law Dictionary;  Definitions  of  Terms  and Phrases  of  American  and  English
Yurisprudence  and  Modern,  Sixht
Edition, St. Paul. Minn: West Publishing, Co. 1990; Sudharmawatiningsih, Pemberdayaan Gugatan  Sederhana  Perkara  Perdata Guna  Membangun  Kesadaran  Hukum Masyarakat  Dalam  Rangka  Ketahanan Nasional, Jakarta: Perpustakaan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia  –  Uji  TASKAP  PPRA  LV, 2016; Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Pedoman  Perilaku  Hakim,  Jakarta:
Kepaniteraan  Mahkamah  Agung  RI, 2016. Laporan  Tahunan  Mahkamah  Agung  RI, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014.

## Website
http://www.merriam- webster.com/dictionary/small%E2%80 %93claims%20court , diakses pada 25 Agustus 2017; http://www.bphn.go.id/data/documents/nask ah_akademik_ruu_tentang_hukum_acar a_perdata.pdf diunduh pada 10 Oktober 2017