## S U R Y A    A B D I M A S
Vol. 6  No. 4 (2022) pp. 671 - 678
Available online at: http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/abdimas/index p-ISSN: 2580-3492 e-ISSN: 2581-0162

## Pendampingan Pembuatan Dokumen Legalitas Usaha pada UMKM Sukilah Snack
Mrabawani  Insan  Rendra,  Lilik  Rahmawati,  Heni  Roudlotus  Sholihah,  Muhammad Rizky Saputra, Nova Arviani, Ahmad Izzulhaq, Milda Ayu Kusuma
Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No.2, Glendeng, Kalirejo Kab. Bojonegoro 62119 Jawa Timur, Indonesia | m.insanrendra@gmail.com | DOI : https://doi.org/10.37729/abdimas.v6i4.2263 |

## Abstrak
Dokumen Legalitas Usaha sangat penting bagi pelaku usaha, pada khususnya menjadi dokumen wajib untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Namun hingga saat ini, pelaku usaha masih ada yang belum  paham  dan  mengetahui  pentinganya  dokumen  legalitas  tersebut.  Tujuan  pengabdian  ini  untuk mendampingi dan memahamkan pentingnya legalitas pada UMKM Sukilah Snack. Metode Pelaksanaan yang  digunakan  dalam  pengabdian  ini  yaitu  pengumpulan  berkas  syarat  pendaftaran  NIB  dan PIRT, Pemahaman Alur Pendafataran dan Pendampingan Pendaftaran NIB dan PIRT. Hasil dari pengabdian ini, terbitnya NIB pada UMKM Sukilah Snack dengan 2 Kode KBLI yaitu Kode KBLI 10710 (industri produk roti dan kue) dan Kode KBLI 47242 (perdagangan eceran roti, kue kering serta kue basah dan sejenisnya).  Untuk  pendampingan  PIRT  juga  menerbitkan  2  jenis  makanan  ringan  diantaranya digunakan untuk jenis makanan kue kering goreng, produk makanannya adalah keciput dan untuk jenis makanan crepes, produk makanannya yaitu gapit gulung dan gapit ketan.
Kata Kunci : UMKM, Legalitas usaha, PIRT, NIB
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-NonCommercial  4.0 International License

## 1. Pendahuluan
Usaha  mikro  kecil  menengah  (UMKM)  sangat  berperan  penting  dalam perekonomian Indonesia, hal tersebut ditunjukkan bahwa mampu menyerap 97 persen tenaga kerja nasional serta berkontribusi sebesar 60 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)  nasional.  Adanya  pandemi  Covid-19  dalam  beberapa  tahun  terakhir  turut berdampak pada sektor UMKM. Dampak tersebut diantaranya penjualan, modal, bahan baku,  serta  kesulitan  dalam distribusi  produk.  Selain  itu,  kurangnya  pemahaman  dari kebijakan  pemerintah  terkait  dengan  layanan  digital  dan  penyederhanaan  proses administrasi UMKM (Ekawarti et al., 2021; Kurniawan et al., 2022) . Pentingnya pemahaman akan dokumen legalitas tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah pasca Covid-19 dengan memanfaatkan penyerderhanaan sistem administrasi dalam  berusaha  atau  Sistem  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik (OSS) (Pramesti et al., 2022) . Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah menargertkan 2,5 Juta Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga akhir tahun, namun hingga saat ini jumlah yang terdaftar  pada  sistem  OSS  berjumlah  1,5  Juta.  Tujuan  dilaksanakan  program  tersebut memudahkan UMKM dalam mengembangkan usaha pasca Covid-19 (Gultom, 2021) .
Mrabawani Insan Rendra, Lilik Rahmawati, Heni Roudlotus Sholihah, Muhammad Rizky Saputra, Nova Arviani, Ahmad Izzulhaq, Milda Ayu Kusuma
Berdasarkan data statistik di provinsi Jawa Timur, pada tahun 2022 terdapat 45,6% pelaku usaha mikro yang belum memiliki Legalitas Usaha, sedangkan jika ditinjau dari UMKM yang sudah mendapatkan binaan dari pemerintah berjumlah 31%. Hal tersebut perlu adanya peran pemerintah provinsi dan daerah dalam pendampingan pengurusan legalitas usaha. Kabupaten Bojonegoro berkontribusi sebesar 42,16% pada sektor UMKM di  Jawa  Timur.  Pelaku  usaha  di  kabupaten  Bojonegoro  mulai  tahun  2016  hingga  2021 mengalami peningkatan yang cukup stabil,  hal tersebut ditunjukkan dari peningkatan jumlah UMKM pada tahun 2016 berjumlah 77.264 meningkat menjadi 80.637 pada tahun 2021. Namun masih ada pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya secara legal pada  sistem  OSS.  Fenomena  tersebut  terjadi  dikarenakan  kurang  pahamnya  UMKM terhadap  sistem  administrasi  pengurusan  dokumen  legalitas  usaha.  Perlu  adaya pendampingan  terkait  dengan  pembuatan  dokumen  legalitas  usaha (Anggraeni,  2021; Kurniawan et al., 2022; Yuwita et al., 2021 ). Selain itu pemahaman terkait dengan dokumen legalitas  usaha  oleh  pelaku  usaha  sangat  penting  mengingat  dokumen  tersebut merupakan syarat dalam berusaha (Diana et al., 2022) . Berdasarkan pengabdian terdahulu yang sudah pernah dilakukan ada tiga tahapan. Langkah pertaman yaitu pengumpulan berkas pendaftaran NIB dan PIRT pada UMKM (Diana et al., 2022; Kholifah R. et al., 2021; Pramesti  et  al.,  2022) .  Kedua,  memberikan  pemahaman  kepada  UMKM  terhadap pentingnya dokumen legalitas (Anggraeni, 2021; Ekawarti  et al., 2021; Purnawan  et al., 2020) .  Ketiga,  pendampingan  pembuatan  NIB  dan  PIRT (Nugrahenti  et  al.,  2021; Setyawan et al., 2022; Yuwita et al., 2021) . Kajian serupa dilakukan oleh ( Kurniawan, K. D., et al., 2021) tentang upaya peningkatan omset dari UMKM melalui digital marketing dan legalitas usaha.
UMKM  Sukilah  Snack  memulai  usaha  pada  tahun  2015,  dengan  produk  7 makanan  ringan.  Adapun  makanan  ringan  tersebut  diantaranya  gapit  gulung,  gapit ketan, keripik pisang, keciput, kripik usus, pertolo dan kembang goyang (kue matahari). Selama  menjalankan  usaha  tersebut,  UMKM  Sukilah  Snack  belum  pernah  membuat dokumen  legalitas.  Hal  tersebut  akan  berdampak  pada  pengembangan  UMKM  yang belum  mempunyai  dokumen  legalitas.  Faktor  yang  menyebabkan  UMKM  belum membuat dokumen legalitas yaitu kurangnya pemahaman dalam pengurusan dokumen legalitas  usaha (Armiani  et  al.,  2022) .  Pentingnya  pendampingan  dalam  membuat dokumen  legalitas  menjadi  salah  satu  faktor  utama  dalam  pengembangan  UMKM Sukilah  Snack.  Pendampingan  pengurusan  dan  pemahaman  yang  terkait  dengan dokumen legalitas pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, dilaksanakan di UMKM Sukilah Snack. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membantu UMKM Sukilah Snack dalam pembuatan dokumen legalitas usaha diantaranya NIB dan PIR-T (Produk Industri Rumah Tangga).

## 2. Metode
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dilakukan  di  UMKM  Sukilah  Snack desa  Cangaan  kabupaten  Bojonegoro.  Metode  yang  digunakan  pada  pelaksanaan pengabdian  masyarakat  ini  ada  tiga  tahapan,  diantaranya  pengumpulan  berkas, pemahaman  alur  pendaftaran  dan  pendampingan  pembuatan  NIB  dan  PIRT.  Tahap pertama yang dilakukan adalah Pengumpulan berkas pendaftaran NIB dan PIRT pada UMKM  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  informasi  tentang  jenis  produk  dan  bahan produksi  yang  digunakan.  Tahapan  tersebut  merupakan  pengumpulan  syarat  dalam pendaftaran NIB dan PIRT.
Tahap  yang  kedua,  memberikan  pemahaman  kepada  UMKM  terhadap  pentingnya dokumen legalitas usaha yang harus dimilik oleh pelaku usaha. Selain itu, tahapan ini juga memberikan pemahan terkait dengan alur pendaftaran NIB dan PIRT.  Pentingnya pemahaman  dalam  tahapan  ini  yaitu,  terkait  dengan  kode  KBLI  pada  NIB  serta  alur pendaftaran pada PIRT. Tahap yang terakhir yaitu pendampingan pembuatan NIB dan PIRT.  Tahapan  yang  terakhir  dilakukan  dengan  tujuan  sumberdaya  UMKM  Sukilah Snack  kurang  memahami  teknologi  dalam  pendaftaran  secara  online.  Perlu  adanya pendampingan saat pendaftaran NIB dan PIRT. Adapun tahapan pengabdian masyarakat ini dijelaskan pada Gambar 1 .
Gambar 1 . Metode Pelaksanaan Pendampingan Pendaftaran Legalitas Usaha

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Pengumpulan Berkas Pendaftaran NIB dan PIRT
Izin  usaha  merupakan  suatu  bentuk  dokumen  resmi  dari  instansi  berwenang, yang  menyatakan  sah/dibolehkannya  suatu  usaha  tertentu.  Sebelum  melakukan pendaftaran  izin  legalitas  NIB  dan  PIRT  yang  harus  dilakukan  adalah  proses pengumpulan berkas. Untuk pendaftaran izin ini dilakukan secara online melalui website OSS  (Online  Single  Submission).  OSS  adalah  suatu  sistem  perizinan  berbasis  teknologi informasi  yang  mengintegrasikan  perizinan  didaerah  dan  pusat  dalam  rangka mempermudah  kegiatan  usaha  didalam  negeri.  OSS  memiliki  berbagai  manfaat  yaitu untuk mempermudah pengurusan perizinan usaha untuk melakukan izin usaha maupun operasional dalam mekanisme pemenuhan persyaratan, menyediakan fasilitas terhadap pelaku usaha agar dapat terhubung dengan pihak yang terlibat untuk memperoleh izin secara  aman,  cepat  dan  waktu  nyata,  serta  menyediakan  fasilitas  yang  tepat  kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan.
Dalam pembuatan NIB yang harus disiapkan adalah berkas Nomor Pokok Wajib Pajak  (NPWP),  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  alamat  email  yang  aktif  dan  nomor handphone  sebagai  persyaratan  pedaftaran  NIB  melaui  OSS.  Untuk  pendaftaran pembuatan P-IRT yang harus dipersiapkan yaitu berkas foto copy identitas pemilik usaha (KTP), foto 3x4, surat keterangan usaha dari pemerintah desa atau kelurahan setempat, surat rekomendasi usaha dari Dinas Perdagangan setempat, label yang akan digunakan pada produk UMKM, sampel produk makanan yang digunakan untuk pengujian LAB serta  surat  penyataan  bahwa  bersedia  untuk  mengikuti  pelatihan.   Untuk  pendaftaran NIB, persyaratan tersebut harus dalam bentuk softfile yang kemudian digunakan untuk pendaftaran online pada OSS. Sedangkan untuk pendaftaran P-IRT persyaratan dalam bentuk  softfile  dan  hardfile  yang  kemudian  untuk  pendaftaran  di  Dinas  Kesehatan setempat.  Adapun  pengumpulan  persayaratan  pendaftaran  dokumen  legalitas  usaha dapat dilihat pada Gambar 2 .
Gambar 2 . Pengumpulan Berkas Pendaftaran Dokumen Legalitas Usaha

## 3.2. Pemahaman Alur Pendaftaran NIB dan PIRT
Untuk  melakukan  pendaftaran  legalitas  usaha  yaitu  NIB  dan  PIRT  dilakukan pendaftaran secara online melalui OSS. Jika dokumen yang diperlukan sudah lengkap, tahapan selanjutnya adalah melakukan pendaftaran hak akses usaha mikro dan kecil di OSS,  sebelumnya  membuka  halaman  website  OSS  untuk  melakukan  pendaftaran  dan registrasi.  Registrasi  dilakukan  dengan  memasukkan  NIK,  nomor  handphone  serta alamat email. Setelah dilakukan registrasi, pendaftar akan mendapatkan email dari OSS untuk  melakukan  aktivasi.  Setelah  dilakukan  aktivasi,  maka  pendaftar  mendapatkan email konfirmasi yang berisi tentang username dan password.
Username  dan  password  digunakan  untuk  login  sehingga  pendaftar  bisa meneruskan  melakukan  pendaftaran  atau  perubahan  data.  Langkah  berikutnya pendaftar  dapat  memilih  untuk  mengajukan  permohonan  pembuatan  NIB,  kemudian mengisi  kelengkapan  data  pribadi  dan  data  usaha  serta  bisa  memakai  beberapa  kode KBLI  sesuai  usaha  yang  dijalankan.  Untuk  mempermudah  pelaku  usaha  menentukan kategori bidang usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat  Statistik  (BPS)  menyusun  Klasifikasi  Baku  Lapangan  Usaha  Indonesia  (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/ bisnis.
Kode KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas atau kegiatan ekonomi Indonesia yang  menghasilkan  produk/  output,  baik  berupa  barang  maupun  jasa,  berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan kesragaman konsep, definisi dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.  Kode KBLI yang digunakan untuk UMKM Sukilah Snack adalah 10710 (industri produk roti dan kue) dan 47242  (perdagangan  eceran  roti, kue  kering  serta kue  basah dan  sejenisnya).  Data yang  dilaporkan  harus  valid,  sehingga  diperlukan  kecermatan  saat  pengisian,  namun proses pendaftaran NIB ini mudah dipahami dan tidak rumit. NIB ini digunakan untuk melakukan pengurusan dokumen selanjutnya yaitu P-IRT.
Dalam  pendaftaran  P-IRT  yang  harus  dilakukan  sebelumnya  yaitu  membuka website OSS lalu memilih opsi PB-UMKU setelah itu pilih pemohon baru, pilih opsi warna hijau,  proses  perizinan  berusaha  UMKU,  pilih  ajukan  perizinan  berusaha  UMKU, kemudian memilih jenis perizinan yang akan diajukan. SPP IRT dapat ditemukan pada kolom pencarian yang disediakan. Mengisi form yang disediakan sesuai data yang valid, mengisi  kolom  data  produk,  kolom  label  produk  dan  kolom  konfirmasi  penyataan pribadi. Setelah berhasil klik sinkronkan data lalu kirim data. Apabila pendaftaran dan formulir lengkap, maka pada bagian kolom status OSS akan tertulis “terkirim OSS”, yang artinya nomer PIRT sudah terbit. Pada halaman awal OSS, lalu cetak perizinan berusaha UMKU.  Setelah  P-IRT  terbit  kemudian  mengisi  formulir  di  Dinas  Kesehatan  untuk
permohonan  Sertifikat  Produksi  Pangan  Industri  Rumah  Tangga  (SPP-IRT)  dan membawa  dokumen  permohonan  hardfile  yang  telah  disiapkan  sebelumnya  serta membawa sampel produk untuk diuji kelayakan produk UMKM. Adapun pengumpulan data pendaftaran PIRT dengan Dinas Kesehatan dapat dilihat pada Gambar 3 .
Gambar 3. Pengumpulan Dokumen Permohoman P-IRT

## 3.3. Pendampingan pembuatan NIB dan P-IRT
Setelah  melakukan  pengumpulan  dokumen  dan  pemahaman  alur  pendaftaran kini UMKM Sukilah Snack sudah memiliki bukti legalitas usaha yaitu NIB dan P-IRT. Legalitas ini digunakan sebagai bukti bahwa usaha yang dijalankan benar-benar legal dan diakui oleh hukum. Selain itu legalitas usaha juga sebagai sarana pengembangan usaha ke level internasional, sehingga jangkauan pemasaran semakin luas serta sebagai sarana promosi dan meningkatkan kredibilitas usaha.
NIB memiliki fungsi utama sebagai tanda pengenal bagi pelaku usaha, baik itu perseorangan maupun non perseorangan. Sehingga dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat  mengajukan  Izin  Usaha  Dan  Izin  Komersial  atau  Operasional.  NIB  memiliki manfaat  untuk  mendapatkan  kemudahan  legalitas  perusahaan  serta  mendapatkan kemudahan  memperoleh  dokumen  lainnya  seperti  P-IRT,  SIUP,  rencana  penggunaan tenaga  asing  dan  notifikasi  kelayakan  untuk  mendapatkan  fasilitas  fiskal.  NIB  ini merupakan salah satu syarat untuk melanjutkan pendaftaran tahap selanjutnya yaitu P- IRT. Setelah NIB terbit sudah bisa langsung digunakan untuk mendaftar P-IRT. Dokumen legalitas usaha sukilah yang berhasil didaftarkan pada pendampingan ini yaitu satu NIB dengan  dua  jenis  kode  KBLI,  sedangkan  dokumen  P-IRT  yang  terdaftar  yaitu  dua dokumen dengan jenis makanan kue kering goreng dan jenis makanan crepes. Adapun dokumen legalitas usaha yang hasil pengabdian masyrakat pada UMKM Sukilah Snack dapat dilihat pada Tabel 1 .
Mrabawani Insan Rendra, Lilik Rahmawati, Heni Roudlotus Sholihah, Muhammad Rizky Saputra, Nova Arviani, Ahmad Izzulhaq, Milda Ayu Kusuma

## Tabel 1 . Dokumen Legalitas Usaha UMKM Sukilah Snack
Nomor  P-IRT adalah  nomor  Pangan  Produksi  IRTP  yang  menjadi  bagian  tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada Label Pangan Produksi IRTP. Jika P-IRT sudah terbit nomor izin yang tercetak sudah bisa digunakan dalam pengemasan produk untuk penjualan dalam jangkauan yang lebih luas. Nomor izin yang didapatkan hanya  bersifat  sementara  selama  3  bulan  terhitung  dari  tanggal  pendaftaran.  Tetapi nomor  P-IRT  ini  bisa  menjadi  paten  jika  pemilik  UMKM  Sukilah  Snack  mengikuti pelatihan  sesuai  perintah  dan  arahan  dari  Dinas  Kesehatan.  Hasil  pendampingan dokumen  legalitas  ini  kemudian  diserahkan  kepada  UMKM  Sukilah  Snack.  Adapun penyerahan dokumen Legalitas Usaha dapat dilihat pada Gambar 4 .
Gambar 4 . Penyerahan Dokumen Legalitas NIB dan PIRT Kepada UMKM Sukilah Snack
Ketercapain pada kegiatan pendampingan ini yaitu UMKM Sukilah Snack telah memiliki  legalitas  yang  secara  legal  diakui  oleh  pemerintah  dengan  bukti  dokumen legalitas  NIB  dan  PIRT.  Harapan  dari  kegiatan  ini,  untuk  menunjang  pengembangan usaha UMKM Sukilah Snack. Dari dokumen legalitas usaha ini, kemudian dilanjutkan dengan mendaftarkan legalitas yang lain seperti merk dagang sertifikat halal. Selain itu, nomor pada dokumen legalitas tersebut juga bisa ditampilkan pada kemasan produk dari UMKM  Sukilah  Snack.  Adanya  dokumen  tersebut  juga  memudahkan  pelaku  usaha dalam melakukan pinjaman terhadap perbankan.
No Dokumen Legalitas Nomor dokumen Keterangan 1.  Nomor Induk Berusaha (NIB) 1406220054791  Kode KBLI : 1. 10710 (industri produk roti dan kue) 2. 47242  (perdagangan  eceran  roti,  kue kering serta kue basah dan sejenisnya) 2. Produk  Industri Rumah  Tangga (P-IRT) 5053522020094- 27 Nomor  ini  digunakan  untuk  jenis makanan  kue  kering  goreng,  produk makanannya yaitu  keciput 2053522010094- 27 Nomor  ini  digunakan  untuk  jenis makanan  crepes,  produk  makanannya yaitu : gapit gulung dan gapit ketan

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan kegiatan pendampingan dapat disimpulkan bahwa UMKM Sukilah Snack telah memiliki bukti legalitas usaha yaitu NIB dan P-IRT. Dokumen legalitas usaha tersebut  sangat  penting  sebagai  bukti  legalitas  usaha.  NIB dimaksudkan  sebagai  bukti identitas atau tanda pengenal usaha, sedangkan P-IRT berkaitan erat dengan pemasaran, dimana  produk  yang  telah  terdaftar  P-IRT  berarti  telah  mendapatkan  izin  dari  Dinas Kesehatan melalui tahap-tahap seleksi dan uji labolatorium mengenai keamanan produk sehingga aman untuk dikonsumsi.  Perkembangan UMKM salah satu faktornya adalah dokumen  legalitas  usaha,  dalam  pengabdian  ini  menjadi  Langkah  awal  untuk melanjutkan pendaftaran legalitas yang lainnya yaitu Merk Dagang dan Sertifikat Halal.

## Acknowledgement
Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bojonegoro yang telah memberikan ijin dan memfasilitasi pengabdian masyarakat ini, kemudian Ibu Dwi Indah Lestari sebagai pemilik UMKM Sukilah yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pendampingan pembuatan legalitas usaha serta terimakasih kepada Mahasiswa KKN-T Kelompok 18 Universitas Bojonegoro khususnya divisi Legalitas Usaha.

## Daftar Pustaka
Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1(1), 77–83.
Armiani, Nursansiwi, D. A., Wardah, S., Prathama, B. D., Kartini, E., & Fauzi, A. K. (2022). Legalitas  Usaha  dan  Digitalisasi  Menjadi  Faktor  Keberlanjutan  UMKM  pada Masa New Normal. Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa (JPMF), 1(2), 145–154. Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk  Berusaha  (  NIB  )  Untuk  Kesadaran  Legalitas  Usaha  Bagi  UMKM Kelurahan  Dukuh  Sutorejo.  Jurnal  Penyuluhan  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat (JPPM), 01(02), 81–88.
Ekawarti, Y., Agustin, T., & Widarti, W. (2021). Interpretasi Sistem Digitalisasi Legalitas Dan  Administrasi  UMKM.  Jurnal  Sains  Sosio  Humaniora,  5(2),  852–859. https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.15794
Gultom, A. W. (2021). Peningkatan Pemahaman Pengurusan Legalitas Usaha Bagi Umkm Dimasa Pandemi Covid-19. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 5(4), 1769–1779.
Kholifah  R,  E.,  Widagdo,  S.,  &  Maulana,  A.  (2021).  Pendampingan  Peroleh  Legalitas Usaha Mikro Di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Jurnal Pengabdian  Masyarakat  IPTEKS,  7(1),  88–94.  https://doi.org/10.32528/ jpmi.v7i1.5266
Kurniawan, W. O., Wibowo, T. S., Arianto, B., Waryanto, B. D., & Firdausia, Y. K. (2022). Sosialisasi Legalitas dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku UMKM. Ekobis Abdimas,
3, 89–98.
Mrabawani Insan Rendra, Lilik Rahmawati, Heni Roudlotus Sholihah, Muhammad Rizky Saputra, Nova Arviani, Ahmad Izzulhaq, Milda Ayu Kusuma
Kurniawan, K. D., Haryanti, A. D., & Nur, T. (2021). Peningkatan Usaha Jual Bibit Bunga di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Legalitas Usaha dan Digital Marketing. Surya Abdimas, 5(4), 387-397. https://doi.org/10.37729/ abdimas.v5i4.1337
Nugrahenti,  M.  C.,  Prawira  W.,  R.  Y.,  &  Maulida,  H.  (2021).  Pemahaman  dan Pendampingan  Permohonan  Izin  Usaha  Mikro  dan  Kecil  Bagi  Pelaku  Usaha Mikro  Kecamatan  Secang,  Kabupaten  Magelang.  Jurnal  Education  and Development,  9(4),  375–379.  https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/ view/3190
Pramesti,  T.  A.,  Azizah,  R.  T.,  Nurbayzura,  W.,  Permana,  K.  A.,  Dean,  N.,  Aqila,  P., Sulistyowati, I., Ahbab, T., Setyorini, A., Pandu, G., Febriani, S., & Putra, C. A. (2022).  Pendampingan  Legalitas  UMKM  NIB  Melalui  Sistem  Online  Single Submission (OSS) Di Kelurahan Sananwetan , Sananwetan , Kota Blitar. ETDC Indonesia Jurnal Abdimas Patikala, 1(2), 385–392.
Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020). Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha  Mikro  Kecil  (IUMK)  di  Kota  Semarang  melalui  Sistem  Online  Single Submission  (OSS).  Indonesian  Journal  of  Community  Services,  2(1),  1. https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10
Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi  Melalui  Sistem  Online  Single  Submission  di  Kecamatan  Suruh Semarang Jawa Tengah. Prapanca Jurnal Abdimas, 2(1), 1–9.
Yuwita,  N.,  Sri Astutik,  Siti  Badriyatul, &  Sri  Rahayu.  (2021).  Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission Di Desa  Lemahbang  Kecamatan  Sukorejo.  Khidmatuna:  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat, 2(1), 41–48. https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.322