Elisatris Gultom, Sudaryat, Risya Ainun (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Asuransi Yang Disebabkan Oleh Pihak Ke Tiga ,(7) 10, http://Dx.Doi.Org/10.36418/Syntax-Literate.V6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate: Jurnal  Ilmiah  Indonesia p–ISSN:  2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PENGGUNA  ASURANSI  YANG DISEBABKAN OLEH PIHAK KE TIGA
Elisatris Gultom, Sudaryat, Risya Ainun Universitas Padjadjaran, Indonesia E-mail: elisatris68@gmail.com, risyaainun3@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris.  Adapun permasalahan  yang  dibahas  adalah  bagaimana  tanggung  jawab  hukum  yang diberikan oleh penanggung dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dalam perjanjian asuransi apabila terjadi resiko. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh yakni apabila ada kejadian yang melibatkan pihak ketiga yang disebabkan oleh tertanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor, maka ganti kerugian terhadap  pihak  ketiga  diberikan  oleh  penanggung.  Pihak  penanggung  akan mengganti  kerugian  yang  diderita  pihak  ketiga  atau  pihak  yang  berkepentingan dengan berdasarkan isi dari polis asuransi. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga  apabila  terjadi  resiko  adalah  dengan  tiga  cara, yaitu  musyawarah  langsung, mengundang pihak ketiga dari instansi  perusahaan asuransi, dan jalur arbitrase.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Asuransi, Piihak Ketiga.

## Abstract
This study used empirical juridical research methods. The issues discussed are how legal responsibility is given by the insurer and what legal remedies can be taken by third  parties in  insurance agreements  in case of  risk. The results and conclusions obtained are that if there is an event involving a third party caused by the insured in the  motor  vehicle  insurance  agreement,  then  compensation  for  the  third  party  is provided by the insurer. The insurer will compensate losses suffered by third parties or interested parties based on the contents of the insurance policy. Legal remedies that can be taken by third parties in the event of risk are in three ways, namely direct deliberation,  inviting  third  parties  from  insurance  company  agencies,  and arbitration channels.
Keywords : Legal Protection, Insurance, Third Party.

## Pendahuluan
Penggunaan  asuransi  dalam  kehidupan  modern  saat  ini  telah  menjadi  hal  yang sangat umum, terutama dalam hal meminimalkan risiko finansial yang mungkin terjadi pada seseorang atau perusahaan (Yushita, 2017). Namun, terkadang dalam pelaksanaan asuransi,  terdapat  keterlibatan  pihak  ketiga  yang  dapat  mempengaruhi  klaim  asuransi yang diajukan oleh pengguna (Ridho, 2020). Pihak ketiga dapat merujuk pada orang atau organisasi  yang  terlibat  dalam  peristiwa  yang  menjadi  dasar  klaim  asuransi,  seperti perusahaan  pengiriman,  kontraktor,  atau  bahkan  individu  lain  (Abd  Muhaimin,  2019). Dalam  situasi  seperti  ini,  perlindungan  hukum  terhadap  pengguna  asuransi  menjadi sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  mereka  tetap  terlindungi  dan  klaim asuransi dapat diproses dengan benar (Poernomo, 2020).
Suatu perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan antara dua pihak yang memiliki suatu kepentingan. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Sinaga, 2018). Sedangkan Asuransi di dalam pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian, disebukatkan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, perusahaan asuransi dan pemegang polis,  yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan  asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena  kerugian,  atau  bertanggung  jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin diderita tertanggung karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti (Abdullah, 2018).
Jadi  perjanjian  asuransi  merupakan  perjanjian  timbal  balik  antara  penanggung dengan tertanggung (Fazri & Kurniawan, 2021). Dimana apabila terjadi kecelakaan yang menimpa pihak tertanggung maka kerugian  yang diderita akan di  gantikan oleh  pihak penanggungkarena sebelumnya sudah diadakan perjanjian asuransi. Begitu juga dengan kejadian yang melibatkan pihak ketiga (Sulistyawati & Sudantra, 2017).  Apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh tertanggung, maka ganti kerugian yang dialami pihak ketiga akan dibayarkan oleh pihak penanggung (Zulkifli et al., 2020). Dalam Pasal 250 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  mengharuskan  adanya  kepentingan  pada  saat ditutupnya  perjanjian  pertanggungan  (Sulistyaningrum,  2017).  Namun  berbeda  halnya dalam  praktek,  pihak  ketiga  yang  berkepentingan  kadangkala  tidak  dianggap berkepentingan dan tidak mendapat ganti kerugian akibat peristiwa tak tentu yang telah terjadi (Firmansyah & Farid, 2022).
Sebagai  contoh,  terdapat  kasus  di  mana  seorang  pengguna  asuransi  mobil mengajukan  klaim  asuransi  kepada  perusahaan  asuransi  karena  mobilnya  mengalami kecelakaan  dan  membutuhkan  perbaikan.  Namun,  saat  perusahaan  asuransi  mencoba untuk  melakukan  debit  premi  dari  rekening  bank  pengguna  asuransi,  terjadi  kesalahan dalam  proses  debet  sehingga  premi  tidak  dapat  dibayarkan.  Sebagai  akibatnya,  klaim asuransi  pengguna tidak dapat  diproses oleh perusahaan asuransi (Badruzaman, 2019). Dalam situasi seperti ini, perlindungan hukum bagi pengguna asuransi yang melibatkan pihak ketiga menjadi sangat penting (Firmansyah & Farid, 2022). Sebab, dalam hal ini bank  sebagai  pihak  ketiga  juga  memiliki  kewajiban  untuk  memastikan  proses  debet
berjalan dengan baik sehingga premi asuransi dapat dibayarkan oleh pengguna asuransi (Rakhmadi, 2019). Oleh karena itu, perlu adanya analisis lebih lanjut mengenai hak-hak pengguna asuransi dalam situasi seperti ini, serta peran dan tanggung jawab bank dalam memastikan proses debet premi asuransi berjalan dengan lancar.
Dalam  penelitian  ini,  akan  dikaji  lebih  lanjut  mengenai  bagaimana  hak-hak pengguna asuransi dalam situasi seperti contoh kasus tersebut, serta tanggung jawab bank dalam proses debet premi asuransi. Selain itu, akan dibahas pula mengenai tantangan dan solusi yang dapat dilakukan dalam praktik perlindungan hukum bagi pengguna asuransi yang  melibatkan  pihak  ketiga,  sehingga  dapat  memberikan  pandangan  yang  lebih komprehensif  mengenai  masalah  yang  ada  dan  solusi  yang  dapat  diterapkan  dalam memastikan  perlindungan  hukum  yang  memadai  bagi  pengguna  asuransi  di  Indonesia. Kemudian juga tentang bagaimana implementasi regulasi dan undang-undang yang ada dalam melindungi hak-hak pengguna asuransi dalam situasi yang melibatkan pihak ketiga di  Indonesia.  Selain  itu,  akan  dibahas  pula  mengenai  tantangan  dan  masalah  yang dihadapi  dalam  praktik  perlindungan  hukum  tersebut,  serta  upaya-upaya  yang  dapat dilakukan  untuk  meningkatkan  perlindungan  hukum  bagi  pengguna  asuransi  yang melibatkan pihak ketiga di Indonesia dalam hal klaim yang diperselisihkan.
Pada akhirnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang  lebih  komprehensif  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  pengguna  asuransi yang melibatkan pihak ketiga. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai  pihak,  termasuk  pengguna  asuransi-asuransi,  dan  lembaga-lembaga  terkait lainnya.  Diharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  yang  positif  bagi pemahaman dan praktik hukum  dalam bidang asuransi.  Diharapkan  dengan membahas topik  ini,  akan  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  hak-hak  dan perlindungan hukum yang tersedia bagi pengguna asuransi dalam situasi yang melibatkan pihak  ketiga,  sehingga  dapat  memastikan  bahwa  klaim  asuransi  yang  diajukan  dapat diproses secara adil dan tepat waktu.

## Metode Penelitian
Metode  untuk  meneliti  perlindungan  hukum  terhadap  pengguna  asuransi  yang disebabkan  oleh  pihak  ketiga  melibatkan  pengumpulan  data  empiris  yang  melibatkan fakta-fakta  konkret  dalam  sistem  hukum  yang  berlaku  (Sugita  et  al.,  2020).  Dalam penelitian  ini  menggunakan  yuridis  empiris,  analisis  dilakukan  dengan  menggunakan metode deskriptif, komparatif, atau statistik, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan (Mutakin et al., 2020).
Berikut  adalah  langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam  penelitian  yakni identifikasi masalah dengan menjelaskan secara jelas masalah yang akan diteliti, yaitu perlindungan  hukum  terhadap  pengguna  asuransi  yang  mengalami  kerugian  akibat tindakan pihak ketiga.
Lalu  dilakukan  tinjauan  Pustaka,  studi  literatur  yang  relevan  untuk  memahami kerangka  hukum  yang  berlaku  dalam  perlindungan  asuransi  terhadap  tindakan  pihak ketiga.  Telusuri  undang-undang,  peraturan,  putusan  pengadilan,  dan  literatur  ilmiah
terkait.  SelaPenentuan  variabel:  Identifikasi  variabel  yang  relevan  untuk  penelitian, seperti jenis asuransi yang terlibat, jenis kerugian yang dialami pengguna asuransi, jenis tindakan pihak ketiga, dan mekanisme perlindungan hukum yang ada.
Kumpulkan data empiris yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data dapat diperoleh melalui wawancara dengan pengguna asuransi, perusahaan asuransi, dan ahli hukum terkait. Selain itu, data juga bisa dikumpulkan melalui analisis dokumen, seperti putusan pengadilan, perjanjian asuransi, dan laporan klaim.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Tanggung  jawab  hukum  yang  diberikan  oleh  penanggung  terhadap  tertanggung yang melibatkan pihak ketiga
Perjanjian asuransi terjadi sejak adanya kesepaktan antara pihak  penanggung dan pihak  tetanggung  yang  diuraikan  dalam  surat  yang  disebut  polis  asuransi.  Menurut ketentuan  Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang Perasuransian,  disebukatkan  bahwa  :  “Asuransi  adalah  perjanjian  antara  dua  pihak, perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, atau bertanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang  mungkin diderita tertanggung karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti. ”
Undang-Undang  tersebut  mengatur  tentang  kewajiban  asuransi  dalam memberikan  perlindungan  kepada  pengguna  asuransi,  termasuk  dalam  situasi  yang melibatkan  pihak  ketiga.  Di  samping  itu,  terdapat  juga  regulasi-regulasi  lainnya  yang mengatur mengenai prosedur klaim asuransi dan hak-hak pengguna asuransi dalam hal klaim asuransi yang melibatkan pihak ketiga, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 4/POJK.05/2014 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Namun,  meskipun  terdapat  berbagai  regulasi  dan  undang-undang  yang  mengatur perlindungan hukum bagi pengguna asuransi yang melibatkan pihak ketiga di Indonesia, masih terdapat banyak kasus di mana hak-hak pengguna asuransi tidak terlindungi dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian dan analisis lebih lanjut mengenai praktik perlindungan hukum bagi pengguna asuransi yang melibatkan pihak ketiga di Indonesia.
Pasal  266  KUHD  menyatakan,  “dalam  polis  harus  ditegaskan  bahwa  asuransi diadakan juga mengatur hal adanya suatu asuransi untuk kepentingan orang ketiga”. Pasal 2  Polis  Asuransi  Kendaraan  Bermotor  Indonesia  menyebutkan  bahwa:  ”Penanggung memberikan ganti rugi atas tanggung jawab hukum tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor sebagai akibat  resiko  yang  dijamin,  maksimum  sebesar  harga  pertanggungan  untuk  jaminan sebagaimana yang dicantumkan dalam polis”.
Sehingga  dengan  demikian  sejak  saat  itu  tertanggung  berkewajiban  untuk membayar premi dan penanggung menerima pengalihan resiko baik  yang diderita oleh tertanggung sendiri maupun yang diderita pihak ketiga. Pihak yang berkepentingan akan mendapatkan  ganti  rugi  sesuai  dengan  kerugian  yang  dideritanya  maksimum  sebesar harga pertanggungan sebagaimana tercamtum dalam polis.
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  asuransi  yang  dilaksanakan  PT.  Asuransi  Astra Buana  dan  PT.  Asuransi  Wahana  Tata  dengan  beberapa Rent  a  Car yang  ada  di  kota Denpasar, apabila terjadi peristiwa tak tentu seperti apa yang dicantumkan dalam polis, dengan  adanya  perjanjian  asuransi  ini,  maka tertanggung  melimpahkan  tuntutan  pihak ketiga pada penanggung, sehingga penanggung berkewajiban untuk mengurus tuntutan ganti kerugian pihak ketiga.
Namun  dalam  hal  ini,  jika  harga  kendaraan  yang  diasuransikan  tersebut  lebih besar dari harga asuransi, dan mengalami kerugian dengan melibatkan pihak ketiga, maka pihak  asuransi  akan  menggantikan  menurut  hitungan  dari  bagian  yang  diasuransikan terhadap  bagian  yang  tidak  diasuransikan.  Kerugian  ini  disebut  kerugian  sebagian  dan asuransi  ini  disebut  asuransi  di  bawah  harga.  Penanggung  akan  memberikan  ganti kerugian kepada tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang diasuransikan berdasarkan harga sebenarnya, setinggi- tingginya sebesar jumlah, setelah dikurangi  dengan  risiko  sendiri  yang  tercantum  dalam  ikhtisar  asuransi  dan  setelah dikenakan perhitungan asuransi dibawah harga.
B. Upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pihak ketiga dalam perjanjian asuransi apabila terjadi risiko
Undang-undang  asuransi  menyediakan  perlindungan  bagi  para  korban  dari kelalaian peraturan asuransi. Jika terjadi kerugian atau cedera karena kelalaian dari pihak asuransi, maka korban dapat mengajukan klaim ganti rugi atas kerugian tersebut. Namun, perlindungan  hukum  bagi  korban  dari  kelalaian  peraturan  asuransi  di  Indonesia  juga bergantung pada jenis asuransi yang dimiliki dan kesepakatan antara pihak asuransi dan nasabah.  Ada  beberapa  jenis  asuransi  di  Indonesia,  seperti  asuransi  jiwa,  asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, dan asuransi properti, dan masing-masing jenis memiliki ketentuan dan persyaratan yang berbeda.
Pada  umumnya,  nasabah  akan  membuat  perjanjian  atau  kontrak  dengan  pihak asuransi  yang  disebut  dengan  polis.  Polis  ini  berisi  informasi  tentang  jenis  asuransi, manfaat  yang  diberikan,  premi  yang  harus  dibayarkan,  dan  persyaratan  lainnya.  Jika terjadi perselisihan atau klaim atas polis tersebut, maka pihak asuransi dan nasabah dapat mengacu  pada  isi  polis  sebagai  panduan.  Jika  korban  mengalami  kerugian  akibat kelalaian  peraturan  asuransi,  maka  langkah  pertama  yang  dapat  dilakukan  adalah menghubungi pihak asuransi dan mengajukan klaim. Jika pihak asuransi menolak klaim tersebut, maka korban dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.
Namun, sebaiknya korban juga memperhatikan ketentuan dan persyaratan dalam polis, karena ada beberapa hal yang dapat membuat klaim tidak dapat diterima. Misalnya, jika terjadi kerusakan atau cedera akibat kecelakaan yang dilakukan dengan sengaja oleh korban atau jika terjadi kerusakan atau cedera akibat kegiatan yang tidak dijamin dalam polis.
Selain  itu,  di  Indonesia  juga  terdapat  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  yang bertanggung  jawab  dalam  mengawasi  dan  mengatur  sektor  jasa  keuangan,  termasuk sektor  asuransi.  OJK  juga  memiliki  peran  penting  dalam  melindungi  konsumen  dan nasabah dari praktik bisnis yang merugikan atau melanggar hukum (Samsul, 2016).
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang bertanggung jawab mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk di dalamnya sektor asuransi (Salam & Irsyad, 2020). OJK memiliki tugas utama untuk memastikan stabilitas,  keamanan,  dan  kesehatan  sistem  keuangan,  serta  melindungi  kepentingan konsumen (Suratinoyo, 2019).
OJK juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang berkaitan  dengan  sektor  jasa  keuangan,  termasuk  di  dalamnya  sektor  asuransi  (Ridho, 2020).  Dalam  melaksanakan  tugasnya,  OJK  melakukan  pengawasan  dan  pemantauan secara  terus-menerus  terhadap  kegiatan  operasional  perusahaan  asuransi  (Diba  et  al., 2020).  OJK  juga  memiliki  peran  penting  dalam  mengawasi  kepatuhan  perusahaan asuransi terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku (Abrini & Paraya, 2020).
OJK  juga  memiliki  mekanisme  pengaduan  dan  pelaporan  untuk  nasabah  atau konsumen yang merasa dirugikan oleh perusahaan asuransi (Syafitri, 2021). Nasabah atau konsumen  dapat  mengajukan  pengaduan  atau  pelaporan  melalui  OJK  jika  merasa perusahaan asuransi melanggar ketentuan atau melakukan praktik bisnis yang merugikan.
Dalam  rangka  melindungi  konsumen  dan  nasabah  dari  praktik  bisnis  yang merugikan atau melanggar hukum, OJK juga melakukan berbagai kegiatan pengawasan, seperti inspeksi, investigasi, dan pemeriksaan rutin terhadap perusahaan asuransi (Firdaus et al., 2018).
OJK juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dengan pihak  asuransi  melalui  Badan  Mediasi  dan  Arbitrase  Asuransi  Indonesia  (BMAI) (Susanto et al., 2021). BMAI bertujuan untuk memberikan solusi alternatif penyelesaian sengketa secara cepat, efektif, dan efisien bagi nasabah dan pihak asuransi. Nasabah dapat memperoleh bantuan dari Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) yang merupakan  badan  independen  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  nasabah dengan pihak asuransi. BMAI juga dapat memberikan nasihat dan bantuan dalam proses penyelesaian sengketa.
Badan  Mediasi  dan  Arbitrase  Asuransi  Indonesia  (BMAI)  adalah  lembaga independen  yang  dibentuk  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dan  asosiasi-asosiasi perusahaan asuransi di Indonesia. BMAI berfungsi sebagai mediator atau arbiter dalam menyelesaikan  sengketa  antara  nasabah  dan  perusahaan  asuransi.  BMAI  bertugas memberikan  solusi  alternatif  dalam  menyelesaikan  sengketa  dengan  cara  yang  cepat, efektif,  dan  efisien.  BMAI  memberikan  layanan  penyelesaian  sengketa  asuransi  yang adil, objektif, dan terpercaya untuk nasabah yang mengalami sengketa dengan perusahaan asuransi. BMAI memiliki tugas untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau arbitrase. Keputusan yang dihasilkan dari mediasi atau arbitrase BMAI bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.
Selain itu, dalam UU Asuransi di Indonesia juga diatur mengenai kewajiban pihak asuransi  untuk  memberikan  informasi  yang  jelas  dan  transparan  mengenai  produk asuransi yang ditawarkan kepada nasabah. Pihak asuransi juga wajib menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan dan persyaratan dalam polis asuransi yang ditandatangani oleh nasabah. Dalam situasi tertentu, seperti terjadinya bencana alam atau kecelakaan besar
yang  melibatkan  banyak  korban,  pihak  asuransi  juga  dapat  berkontribusi  dalam membantu korban dengan memberikan santunan atau bantuan finansial.
Mekanisme penyelesaian sengketa asuransi di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:
1. Negosiasi
Cara ini dilakukan dengan cara mencari solusi bersama antara nasabah dengan pihak asuransi secara musyawarah. Melalui cara ini, sengketa dapat diselesaikan dengan cara yang cepat dan efektif, dan dapat menjaga hubungan antara nasabah dengan pihak asuransi.
2. Mediasi
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Mediator akan membantu nasabah dan pihak asuransi mencapai kesepakatan yang dianggap adil dan merugikan kedua belah pihak. Mediasi juga dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa dan menghindari biaya yang lebih besar jika kasus dibawa ke pengadilan.
Selain  penyelesaian  sengketa  melalui  jalan  musyawarah,  dalam  Pasal  20  Polis asuransi juga terdapat jalan penyelesaian sengketa melalui jalur Arbitrase. Penyelesaian melalui  jalur  arbitrase  ini  dilakukan  jika  dalam  tempo  30  hari  persengketaan  antara penanggung  dan  tertanggung  tidak  dapat  diselesaikan  secara  musyawarah.  Pihak  yang berkepentingan  akan  mengajukan  persengketaan  tersebut  kepada  Dewan  Asuransi Indonesia Ketua Bidang Asuransi Kerugian yang akan membentuk  badan  arbitrase ad- hoc .  Putusan  badan  arbitrase  merupakan  putusan finaldan  mengikat kedua  belah  pihak (Pasal  6  ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  30   Tahun  1999  tentang  Arbitrase  Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)
1. Arbitrase
Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh suatu badan arbitrase atau lembaga arbitrase yang disepakati oleh kedua belah pihak. Keputusan yang dihasilkan dari proses arbitrase bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.
2. Pengadilan
Jika cara-cara di atas tidak membuahkan hasil, maka nasabah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan akan menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum yang berlaku.
Sebelum melakukan proses penyelesaian sengketa, sebaiknya nasabah memeriksa kembali  polis  asuransi  dan  mengecek  apakah  sengketa  yang  terjadi  termasuk  dalam cakupan polis asuransi yang dimiliki. Selain itu, nasabah juga harus memahami ketentuan dalam polis asuransi dan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal  ini,  nasabah  juga  dapat  meminta  bantuan  dari  ahli  hukum  atau  pengacara  yang berpengalaman dalam masalah asuransi untuk memberikan nasihat dan membantu proses penyelesaian sengketa. Para korban bisa berkonsultasi dengan pengacara atau ahli hukum yang  berpengalaman  dalam  masalah  asuransi,  agar  dapat  memperoleh  informasi  dan
nasihat  yang  lebih  tepat  mengenai  perlindungan  hukum  bagi  korban  dari  kelalaian peraturan asuransi di Indonesia.
Dalam perjanjian asuransi terdapat tiga cara penyelesaian sengketa apabila terjadi resiko.  Yang  biasanya  dilakukan  pertama  adalah  melakukan  musyawarah  antara  pihak tertanggung dan pihak penanggung tanpa dicampuri pihak lain dengan dilandasi  itikad baik  dari  kedua  belah  pihak.  Dasar  hukum  penyelesaian  sengketa  secara  musyawarah tersebut  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Buku  III,  Bab  18  Pasal 1851-Pasal  1854  tentang  perdamaian.  Namun  jika  dengan  cara  musyawarah  tidak menghasilkan  kesepakatan  di  antara  kedua  belah  pihak,  maka  jalan  selanjutnya  yang dapat diusahakan adalah mengundang pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa saja dari instansi perusahaan asuransi karena di Direktorat Asuransi Departemen Keuangan saat ini sudah ada seksi pelayanan masyarakat yang menangani keluhan masyarakat.

## Kesimpulan
Di Indonesia terdapat perlindungan hukum bagi korban dari kelalaian peraturan asuransi,  baik  melalui  undang-undang  maupun  lembaga  pengawas  dan  penyelesaian sengketa.  Namun,  sebaiknya  nasabah  dan  korban  juga  memperhatikan  ketentuan  dan persyaratan  dalam  polis  asuransi  yang  ditandatangani,  serta  berkonsultasi  dengan  ahli hukum  atau  pengacara  yang  berpengalaman  dalam  masalah  asuransi  yang  melibatkan pihak  ketiga  adalah  mengganti  kerugian  yang  diderita  pihak  ketiga  atau  pihak  yang berkepentingan  dengan  didasari  atas  isi  dari  polis  asuransi  dan  ganti  kerugian  tersebut tidak melebihi dari jumlah harga kendaraan  yang  di  asuransikan dan  dikurangi jumlah resiko sendiri.
Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dalam perjanjian asuransi apabila  terjadi  resiko  adalah  bisa  melalui  tiga  cara.  Yang  pertama  yaitu  dengan melakukan  musyawarah  langsung  antara  penanggung  dengan  tertanggung.  Selanjutnya apabila  dengan  cara  musyawarah  tidak  menemuan  jalan  keluar,  akan  diundang  pihak ketiga dari instansi perusahaan asuransi yang menangani keluhan masyarakat. Dan jalan terakhir yang dapat dilakukan apabila kedua cara tersebut tidak membuahkan hasil adalah jalur arbitrase.

## BLIBLIOGRAFI
Abd Muhaimin, A. W. (2019). Tinjauan Hukum Islam Tentang Asuransi. Mizan: Journal of Islamic Law , 3 (1), 71–98.
Abdullah, J. (2018). Akad-akad di dalam Asuransi Syariah. TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law , 1 (1), 11–23.
Abrini,  R.  P.,  &  Paraya,  E.  P.  (2020).  Fungsi  pengawasan  oleh  lembaga  otoritas  jasa keuangan  terhadap  sektor  perasuransian  ditinjau  dari  hukum  pengawasan. Jurnal Fundamental Justice , 27–38.
Badruzaman,  D.  (2019).  Perlindungan  hukum  tertanggung  dalam  pembayaran  klaim asuransi jiwa. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 3 (1), 96–118.
Diba, N. F., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  di  Indonesia. Ekspose:  Jurnal  Penelitian  Hukum  Dan Pendidikan , 18 (2), 868–876.
Fazri,  F.,  &  Kurniawan,  L.  (2021).  Aspek  Hukum  Pelaksanaan  Perjanjian  Asuransi. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi , 2 (6), 772–784.
Firdaus,  M.,  Nasution,  B.,  &  Sunarmi,  M.  E.  (2018). Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan dalam Pengawasan Perbankan untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi di PT. Bank SUMUT . Universitas Sumatera Utara.
Firmansyah, S. H., & Farid, A. M. (2022). Politik Hukum Praperadilan sebagai Lembaga Perlindungan  Hak Tersangka  Ditinjau  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Penetapan Tersangka. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan , 3 (2), 90–103.
Mutakin, I., Ridwan, T., & Hidayat, A. R. (2020). Strategi Pengembangan Usaha Berbasis Komunitas (Studi Kasus Konveksi Jack Tailor di Desa Ciperna). Jurnal Indonesia Sosial Sains , 1 (01), 50–59.
Poernomo, S. L. (2020). Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Perjanjian Telemarketing Bank. Jurnal Hukum & Pembangunan , 49 (4), 805–817.
Rakhmadi,  R.  S.  (2019).  Konsep  dan  Penerapan  Sistem  Jaminan  Pada  Lembaga Keuangan Syariah. Madani Syari’ah , 2 (2), 1–16.
Ridho,  M.  (2020).  Peran  otoritas  jasa  keuangan  dalam  melindungi  pemegang  polis asuransi  akibat  pailitnya  perusahaan  asuransi  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor  408  K/Pdt.  Sus-Pailit/2015)  Abstract. Jurnal  Hukum  Kaidah:  Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat , 19 (2), 292–328.
Salam, A.,  &  Irsyad,  S.  M.  (2020).  Peranan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Sebagai Lembaga  Muhtasib  Dalam  Industri  Keuangan  Syariah  di  Indonesia. JESI  (Jurnal
Ekonomi Syariah Indonesia) , 9 (2), 73–85.
Samsul,  I.  (2016).  Perlindungan  konsumen  jasa  keuangan  pasca  pembentukan  otoritas jasa  keuangan  (OJK). Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  Dan Kesejahteraan , 4 (2), 153–166.
Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. Binamulia Hukum , 7 (2), 107–120. https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20
Sugita, A., Hidayat, A. R., Hardiyanto, F., & Wulandari, S. I. (2020). Analisis Peranan Pengelolaan  Dana  Ziswaf  Dalam  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat  Pada  Lazisnu Kabupaten Cirebon. Jurnal Indonesia Sosial Sains , 1 (01), 9–18.
Sulistyaningrum,  H.  P.  (2017).  Prinsip  Itikad  Baik  (Pasal  251  KUHD)  dalam  Hal Terjadinya  Penolakan  Klaim  Asuransi  Kepada  Tertanggung  sebagai  Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Simbur Cahaya , 24 (1), 4312–4347.
Sulistyawati, N. P. E., & Sudantra, I. K. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Rent A Car di Kota Denpasar (Studi Kasus  pada  PT.  Asuransi  Wahana  Tata  dan  PT.  Asuransi  Astra  Buana). Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana , 5 (1), 1–5.
Suratinoyo,  K.  D.  (2019).  Wewenang  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Melaksanakan Tugas dan Pengawasan di Sektor Perbankan. LEX PRIVATUM , 7 (2).
Susanto,  M.  H.,  Muizz,  F.  N.,  &  Marwa,  M.  H.  M.  (2021).  Penerapan  alternatif penyelesaian  sengketa  wanprestasi  atas  premi  pemegang  polis  di  PT.  Asuransi Jasindo Yogyakarta. Borobudur Law Review , 3 (2), 84–98.
Syafitri,  I.  (2021).  Perlindungan  Konsumen  Industri  Asuransi  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) , 4 (2), 307–319.
Yushita,  A.  N.  (2017).  Pentingnya  Literasi  Keuangan  Bagi  Pengelolaan  Keuangan Pribadi. Nominal,  Barometer  Riset  Akuntansi  Dan  Manajemen , 6 (1). https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14330
Zulkifli,  S.,  Meidina,  L.,  Dhalimunthe,  S.  H.,  &  Ginting,  I.  C.  (2020).  Implementasi Prinsip Subrogasi pada Asuransi Kendaraan Bermotor: Studi pada PT Pan Pacific Insurance. SIGn Jurnal Hukum , 2 (1), 20–29.

## Copyright holder:
Elisatris Gultom, Sudaryat, Risya Ainun (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under:
Syntax Literate , Vol. 7, No. 10, November 2022