Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 (221-242) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Pelaksanaan Hak Pendataan Sebagai Dasar Penilaian Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bone
Fajar
Institut Agama Islam Negeri Bone e-mail: fajarphilosophy@gmail.com

## Abstrak
Salah  satu  dari  permasalahan  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten  Bone adalah  soal  pendataan  untuk  akses  terhadap  kesejahteraan  sosial. Pemerintah  Kabupaten  Bone  saat  ini  hanya  memiliki  data  penyandang disabilitas menurut jenis kelamin dan tempat tinggal serta umur, dan belum memiliki  data  terpadu  menurut  jenis,  kebutuhan  dan  hambatan  masing- masing  penyandang  disabilitas  sesuai  amanat  Perda  No.5/2017  tentang Perlidungan  dan  Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas.  Penelitian  ini difokuskan  pada  2  permasalahan,  yakni:  Pertama,  bagaimana  upaya pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  hak  pendataan  penyandang disabilitas  sebagai  dasar  penilaian  pemenuhan  hak  disabilitas  atas program kesejahteraan sosial di Kabupaten Bone; Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat tersedianya data terpadu berkenaan dengan hambatan  sosial  dan  kebetuhan  masing-masing  penyandang  disabilitas  di Kabupaten  Bone.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode kualitatif.  Penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bone selaku  pelaksana  urusan  pemerintahan  bidang  kesejahteraan  sosial  belum melaksanakan  pendataan  penyandang  disabilitas  secara  terpadu,  sehingga dalam  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  bagi  penyandang  disabilitas tidak didasarkan pada penilaian sesuai jenis dan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Perda No.5/2017. Tidak tersedianya  data  terpadu  penyandang  disabilitas,  tidak  serta  merta sepenuhnya  permasalahan  ada  pada  pemerintah  Kabupaten  Bone.  Ada beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  sulitnya  pelaksanaan  hak pendataan  penyandang  disabilitas,  di  antaranya  faktor  regulasi  dan kebijakan  yang  belum  inklusif,  faktor  keterbatasan  anggaran,  faktor keterbatasan  SDM,  serta  faktor  wilayah  dan  kesadaran  keluarga penyandang disabilitas.

## Kata Kunci :
Penyandang Disabilitas, Hak Pendataan, Kesejahteraan Sosial

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  merupakan  suatu bentuk  upaya  bersama,  lebih  khusus  lagi pemerintah,  untuk  membangun  kesejahte- raan  bersama  dan  meningkatkan  taraf  hi- dup seluruh warga negara, tanpa terkecuali bagi  penyandang  disabilitas  berdasarkan keadilan  sosial  dan  pemerataan  distribusi sumber  daya.  Untuk  mencapai  kondisi tersebut,  pembangunan  di  berbagai  sektor dan  bidang  kehidupan  harus  akomodatif terhadap seluruh lapisan masyarakat. Salah satu  bentuk  upaya  tersebut  adalah  mewu- judkan  pemerataan  pembangunan,  yaitu upaya sistematis dan terencana yang terdiri dari berbagai intervensi  sosial dan pelaya- nan sosial untuk pemenuhan atas kebutuh- an  dasar  yang  lebih  baik,  serta  penye- lesaian  masalah  sosial,  dan  kelembagaan sosial  yang  lebih  memadai.  Kelompok sosial  yang  menjadi  saasaran  upaya  pem- bangunan  ini  salah  satunya  yaitu  para penyandang  disabilitas  (Muzaqi,  Pratama, & Widodo, 2020).
Penyandang  disabilitas  adalah  setiap  indi- vidu  karena  sebab  tertentu  berada  dalam kondisi  keterbatasan  fisik,  kesadaran, emosi,  dan/atau  sensorik  dalam  tempo yang  cukup  lama,  dimana  dalam  melaka- sanakan  peran  sosial  dengan  lingkungan- nya  berbeda  dengan  masyarakat  pada umumnya sehingga membutuhkan penyes- uain  dan  akomodasi  khusus  berdasarkan kesetaraan  hak  sebagai  bagian  dari  warga negara (Chasanah & Caesar, 2020).
Selain  data  tersebut,  sebelumnya  data Survei  Penduduk  Antar  Sensus  (SUPAS)
tahun 2015, memperlihatkan jumlah disabilitas  sebesar  9%  atau  21.107.575 jiwa  dari  total  jumlah  penduduk  246.636. 175 jiwa. Sedang data Survei Sosial Ekon- omi  Nasional ( SUSENAS)  2018,  menun- jukkan  kenaikkan  yang  signifikan,  yaitu naik  sebesar  12%  atau  30.385.772  jiwa dari  keseluruhan  jumlah  penduduk  264. 226.891 jiwa (Salim & Yulianto, 2021).
Demikian  jumlah  penyandang  disabilitas di Kabupaten Bone juga tidak kalah tinggi, merujuk pada data SIGA Kabupaten Bone 2018,  total  jumlah  penyandang  disabilitas sebesar  4.198  jiwa  yang  tersebar  di  setiap kecamatan,  disabilitas  laki-laki  berjumlah 2.309  jiwa,  sementara  disabilitas  perem- puan  berjumlah  1.889  jiwa  (SIGABONE, 2021).  Sayangnya  data  tersebut  masih umum,  belum  menampilkan  data  holistik penyandang  disabilitas  berdasarkan  jenis, kebutuhan,  dan  hambatan  sosial  masing- masing  penyandang  disabilitas.  Padahal adanya  data  holistik  berkenaan  dengan kebutuhan  dan  hambatan  masing-masing penyandang disabilitas sangat urgen untuk mendukung  keberhasilan  suatu  program sosial. Karena dengan adanya data holistik tersebut,  implementasi  suatu  kebijakan  di bidang  kesejahteraan  sosial  diharapkan dapat menyentu seluruh dimensi ‘kedisabi- litasan’  para  penyandang  disabilitas. Dalam  hal  ini,  suatu  kebijakan  di  bidang pembangunan kesejahteraan sosial dilaksa- nakan  berdasarkan  kebutuhan  dan  ham- batan  masing-masing  individu  maupun kelompok  penyandang  disabilitas  yang berbasis pada data holistik atau terpadu.
Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 (221-242) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Akibat  sistem  pendataan  yang  belum maksimal  tersebut,  banyak  implementasi kebijakan  dan  program  sosial  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  yang  belum terlaksana  dengan  optimal  bahkan  belum menjangkau  seluruh  lapisan  dan  ragam penyandang  disabilitas.  Selain  itu,  prog- ram  kesejahteraan  sosial  yang  dicanang- kan  pemerintah  seringkali  tidak  tepat sasaran dikarenakan buruknya sistem pen- dataan.  Pemerintah  seringkali  abai  terha- dap  hak-hak  penyandang  disabilitas  atas akses  terhadap  perlindungan  sosial.  Hing- ga  saat  ini,  penyandang  disabilitas  tetap dikelasduakan  dalam  pembangunan,  bah- kan  dalam  kehidupan  sehari-hari  sering kita  jumpai  praktik  alienasi  dan  subor- dinasi sosial  penyandang disabilitas, seba- gai  akibat  sistem  sosial  dan  kebijakan pemerintah yang juga sering bias terhadap mereka.  Dalam  arti  kebijakan  pemerintah belum  secara  komprehensif  menangani aspek disabilitas yang sebenarnya menjadi harapan  dan  aspirasi  penyandang  disa- bilitas.  Aspek  disabilitas  sebagaimana  ter- sebut  di  atas adalah terbukanya ruang dan akses  terhadap  segala  sisi  sosial,  yaitu akses  penyandang  disabilitas  terhadap ekonomi, kebijakan sosial, pendidikan dan fasilitas umum.
Adanya  beragam  problem  sebagaimana diuraikan  di  atas,  menjadi  dasar  argume- ntatif  pentingnya  pendataan  disabilitas secara  holistik  dan  terpadu.  Mengingat pendataan  tersebut  adalah  amanat  pera- turan  peraturan  perundang-undangan  se- perti  diatur  dan  dimuat  dalam  Peraturan Daerah  Kabupaten  Bone  Nomor  5  Tahun 2017  tentang  Perlidungan  dan  Pemenuhan
Hak  Penyandang  Disabilitas  (selanjutnya disingkat Perda No.5/2017). Perda tersebut mengatur  tentang  hak-hak  disabilitas, termasuk  hak  pendataan  penyandang disabilitas yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (2)  haruf  (m),  dengan  tujuan  agar penyelenggaraan hak-hak disabilitas dalam konteks kese-jahteraan sosial dilaksanakan berdasarkan  hasil  evaluasi  dan  penilaian kebutuhan masing-masing disabilitas. Dengan  demikian,  SKPD  yang  betugas menyeleng-garakan program kesejahteraan sosial  diwajibkan  melaksanakan  penilaian atas  setiap  jenis  hambatan  dan  bentuk kebutuhan penyandang disabilitas. Namun, harus  diakui  bahwa  hak  pendataan  seba- gaimana  dimaksud  dalam  perda  tersebut masih  sangat  samar  karena  tidak  memuat secara jelas bagaimana bentuk dan metode pelaksanaan  hak  pendataan  tersebut.  Jadi opsi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bone  adalah  mengatur lebih  lanjut  secara  rinci  hak  pendataan tersebut melalui Peraturan Bupati.
Diperlukan  kerjasama  antara  pemerintah daerah  maupun  organisasi  gerakan  penya- ndang disabilitas yang ada di dearah untuk menyelesaikan  problem  penyediaan  data holistik penyandang disabilitas, yakni turut serta  bersama-sama  melaksanakan  hak pendataan  disabilitas  dalam  rangka  untuk mewujudkan tersedianya data holistik ber- kaitan  dengan  jenis,  kebutuhan,  dan  ham- batan  sosial  masing-masing  penyandang disabilitas. Semua pihak harus paham bah- wa  pelaksanaan  kesejahteraan  sosial  bagi penyandang  disabilitas  merupakan  upaya bersama  untuk  menciptakan  lingkungan sosial  yang  berkeadilan  dan  berkeadaban
Pelaksanaan Hak Pendataan... | 224
baik  di  tingkat  keluarga  maupun  masya- rakat.  Upaya  pembangunan  berbasis  kese- jaheteraan  sosial  diperlukan  untuk  meng- angkat martabat semua lapisan masyarakat pada umumnya dan penyandang disabilitas pada  khususnya.  Diketahui,  dari  waktu  ke waktu  tidak  sedikit  kaum  penderita  cacat yang  belum  berdaya  keluar  dari  jebakan keterbelakangan akibat kebijakan dan pra- ktik  pembangunan  yang  terus  mendis- kriminasi dan tidak sensitif terhadap peny- andang disabilitas.
Untuk itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk  memastikan  tersedianya  data  holis- tik  penyandang  disabilitas  agar  hak-hak mereka  atas  perlidungan  sosial  betul-betul dijamin oleh negara pada semua kebetuhan dan  hambatan  sosial  yang  mereka  alami. Komitmen  pemerintah  mengupayakan  ke- sejahteraan sosial bagi penyandang disabi- litas  sejalan  dengan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2009  tentang  Kesejah- teraan  Sosial  (selanjutya  disebut  UU No.11/2009).  Dalam  hal  ini,  pelaksanaan kesejahteraan  sosial  diperutukkan  untuk pemajuan kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat,  pencegahan  dan  penanganan permasalahan  sosial,  mendorong  minat dan  kesadaran  sosial  pelaku  ekonomi untuk berpartisipasi dalam bidang kesejah- teraan  sosial  secara  institusional  dan  ber- kelanjutan,  disamping  terus  mendorong perbaikan  kualitas  pendataan  dan  mana- jemen  pelaksanaan  kesejahteraan  sosial terhadap  kelompok  rentan  seperti  penyan- dang disabilitas.
Berdasarkan  pada  beberapa  problem sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  penelitian
ini  akan  fokus  pada: Pertama, upaya pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan hak pendataan penyandang disabilitas seb- agai  dasar  penilaian  pemenuhan  hak disabilitas  atas  program  kesejahteraan sosial  di  Kabupaten  Bone; Kedua, mengi- dentifikasi faktor-faktor yang menghambat tersedianya data terpadu berkenaan dengan hambatan  sosial  dan  kebetuhan  masing- masing penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

## TINJAUAN PUSTAKA
Dari hasil penelusuran kepustakaan ditemukan  beberapa  riset  terdahulu  yang juga  mengangkat  tema  tentang  permasa- lahan  pendataan  dan  kesejahteraan  sosial penyandang  disabilitas,  yaitu:  penelitian Aprillian  Windy  Anggara  dengan  judul Sistem  Informasi  Pendataan  Alat  Bantu Bagi  Penyandang  Disabilitas  pada  Dinas Sosial  Aceh .  Penelitian  ini  konsen  pada permasalahan  pendataan  dan  pengolahan data  penyandang  disabilitas  yang  masih menggunakan  aplikasi Miscrosoft  word dan Excel dilakukan  pada  Dinas  Sosial Aceh  yang  mengakibatkan  proses  pem- buatan  laporan  menjadi  terlambat  karena harus membuka banyak folder dan file-file untuk  mengumpulkan  data-data  sesuai dengan  bentuk  laporan  yang  diinginkan pimpinan.  Sehingga  penelitian  ini  dituju- kan  untuk  mengetahui  dan  merancang Sistem  informasi  pendataan  pemberian alat  bantu  bagi  penyandang  disabilitas pada  Dinas  Sosial  Aceh  dengan  meng- gunakan  bahasa  pemprograman  berbasis web.  Riset  ini  menunjukan  bahwa  penda- taan  dan  pengolahan  data  bantuan  alat
Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 (221-242) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
disabilitas  dengan  menggunakan  sistem berbasis  online  lebih  mudah  dilakukan karena didukung dengan pelaporan khusus bagi  bantuan  alat  disabilitas  dan  aplikasi dibangun  dengan  menggunakan  bahasa pemrograman  berbasis  web  seperti,  PHP, HTML,  CSS, Java  Script dan MySQL sebagai databasenya (Anggara, 2020).
Penelitian  Nur  Chasanah  dan  Leo  Aditya Caesar,  dengan  judul: Sistem  Informasi Pendataan Disabilitas pada Yayasan Pilar Purbalingga. Kajian  tersebut  berkesi- mpulan bahwa akurasi dan ketepatan hasil pendataan disabilitas berbasis sistem infor- masi  pendataan  disabilitas  keberadaannya sangat  penting  dalam  meminimalisir  per- bedaan  dan  beragamnya  data  orang  ber- kebutuhan  khusus  seperti  yang  ada  saat ini,  serta  bisa  dipergunakan  untuk  akses disabilitas  atas  pekerjaan  (Chasanah  & Caesar, 2020).
Selanjutnya penelitian Ajie Hanif Muzaqi, dkk,  dengan  judul: Strategi  Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabi- litas  Netra  Melalui  Kebijakan  Ingklusif. Studi ini ditujukan untuk  mengidentifikasi langkah  strategis  pemajuan  kesejahteraan sosial  penyandang  tunanetra  melalui  kebi- jakan berbasis inklusi yang dilakukan oleh Unit  Pelaksana  Teknis  Rehabilitasi  Sosial Cacat Netra (UPT RSCN) di Kota Malang sebagai langkah untuk menentukan format kebijakan  atas  usaha  yang  dilaksanakan Pemerintah  di  Jawa  Timur  (Muzaqi, Pratama, & Widodo, 2020).
Terdapat  pula  kajian  dari  Ariel  Pandita Dhairyya  dan  Erna  Herawati,  dengan
judul: Program Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi  pada  Kelompok  Penyandang Disabilitas  Fisik  di  Kota  Bandung. Pene- litian ini mengenai kegiatan pemberdayaan ekonomi  dan  sosial  di  Kelompok  Berani Binangkit  (KBB)  di  Kota  Bandung  yang mayoritas  anggotanya  adalah  penyandang disabilitas  fisik.  Penelitian  ini  menunjuk- kan hasil kegiatan pemberdayaan ekonomi belum  memberikan  dampak  yang  signi- fikan  pada  ekonomi  rumah  tangga  para anggota. Namun, pemberdayaan sosial jus- tru  sangat  berdampak  positif  pada  kehi- dupan  sosial  para  anggota.  Ikatan  emo- sional,  komunikasi  yang  unik  antar  ang- gota, berdampak pada terbentuknya keper- cayaan  diri  para  anggota.  Hal  itu  men- dorong  mereka  memiliki  pemikiran  yang terbuka  dalam  menyikapi  kondisi  fisiknya dan  merespon  stigma  negatif  mengenai penyandang disabilitas fisik di masyarakat. Para  anggota  pun  mampu  membangun identitas  sosial  yang  lebih  kuat  di  masya- rakat  yaitu  sebagai  penyandang  disabilitas yang berdaya, dan mereka merasa sebagai orang  ‘normal’  (Dhairyya  &  Herawati, 2019).
Berdasarkan  penelusuran  pustaka  di  atas, maka  kajian  tentang  pelaksanaan  hak pendataan  sebagai  dasar  penilaian  pe- menuhan  hak  penyandang  disabilitas  atas kesejahteraan  sosial  di  Kabupaten  Bone layak  dilanjutkan  karena  kajian  yang secara  spesifik  mengangkat  tema  tentang kesejahteraan  sosial,  khususnya  tentang pelaksanaan  hak  pendataan  sebagai  dasar pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas dalam  konteks  kesejahteraan  sosial  seba- gaimana  dimuat  dalam  Perda  No.  5/2017
di  Kabupaten  Bone  belum  pernah  dilaku- kan.

## TINJAUAN TEORETIS

## Konsep Kesejahteraan Sosial
UU  No.11/2009  tentang  Kesejahteraan Sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai  kondisi  terpenuhinya  kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara untuk menjalani kehidupan yang bermarta- bat  dan  berkembang  sehingga  dapat  men- jalankan  fungsi  kewargaannya  (Salamah, 2012).  Menurut  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (PBB), kesejahteraan sosial adalah tindakan  terorganisir  yang  ditujuakan mengawal  person  dan  masyarakat  dalam pemenuhan  kebutuhan  dasar  mereka  dan pemajuan  kesejahteraan  sesuai  dengan kepentingan  keluarga  dan  masyarakat. Dalam  arti  menunjuk  pada  aktivitas  yang dilakukan  oleh  lembaga  baik  pemerintah maupun  swasta  dengan  tujuan  untuk mencegah,  mengatasi  atau  berkontribusi dalam memecahkan problem sosial, meningkatkan  kelayakan  hidup  individu dan masyarakat (Husna, 2014).
Kesejahteraan  sosial  di  negara  maju  dise- but  jaminan  sosial,  seperti  bantuan  sosial dan  asuransi  sosial,  yang  diselenggarakan oleh  negara,  terutama  bagi  masyarakat yang  kurang  beruntung  ( disadvantaged groups ). Sedang di Indonesia, kesejahtera- an sosial seringkali dipahami sebagai tuju- an atau syarat hidup sejahtera, yaitu terpe- nuhinya kebutuhan dasar manusia (Husna, 2014).
Pelaksanaan  program  kesejahteraan  sosial adalah  upaya  sistematis,  terpadu,  dan
berkesinambungan  yang  dilakukan  oleh pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  ma- syarakat  melalui  layanan  sosial  untuk memenuhi  kebutuhan  mendasar  setiap warga  negara,  meliputi  rehabilitasi  sosial, jaminan  sosial,  pemberdayaan  sosial,  dan perlindungan sosial.
UU  No.11/2009  menjelaskan  beberapa hal: Pertama, rehabilitasi  sosial  adalah proses  refungsionalisasi  dan  pengembang- an  agar  seseorang  dapat  menjalankan fungsi  sosialnya  secara  memadai  dalam kehidupan bermasyarakat; Kedua, pember- dayaan  sosial  adalah  segala  upaya  yang ditujukan  untuk  memberdayakan  warga masyarakat  yang  memiliki  masalah  sosial untuk  memenuhi  kebutuhan  dasarnya; Ketiga, perlindungan  sosial  adalah  segala upaya yang ditujukan untuk mencegah dan mengelola  risiko  krisis  dan  kerentanan sosial; Keempat, jaminan  sosial  adalah sistem yang dilembagakan untuk menjam- in  bahwa  semua  orang  dapat  memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kehidupan yang layak.

## Penyandang Disabilitas
Pada  Pasal  1  ayat  (1)  dalam  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang  Disabilitas  (selanjutnya  dise- but  UU  No.  8/2016)  menyebutkan  bahwa yang  dimaksud  dengan  penyandang  disa- bilitas  adalah  setiap  orang  yang  menga- lami  ketidakmampuan  fisik,  intelektual, mental,  dan/atau  sensorik  dalam  jangka waktu lama, yang dalam bertindak dengan lingkungan  dapat  mengalami  hambatan dan kesulitan untuk berkegiatan penuh dan maksimal  dengan  warga  negara  lain  atas
Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 (221-242) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
dasar  persamaan  hak.  Sedangkan  menurut John C. Maxwelli seperti dikutip Purnom- osidi,  penyandang  disabilitas  adalah  sese- orang  yang  menderita  suatu  kelainan  dan/ atau dapat mengganggu dalam berinteraksi (Purwowibowo & Hendijanto, 2019).
Sementara  itu,  Organisasi  Kesehatan Dunia  (WHO  atau World  Health  Organ- ization )  mendefinisikan  disabilitas  dalam tiga  kategori,  yaitu:  1) Impairment ,  yaitu keadaan  upnormal  atau  ketiadaan  struktur atau  fungsi  psikis,  atau  anatomis;  2) Disability yaitu kondisi tidak mampu atau kekurangan  yang  disebabkan impairment dalam  melaksanakan  peran  dengan  cara sebagaimana  manusia  pada  umumnya;  3) Handicap ,  yaitu  kondisi  kekurang-berun- tungan  individu  disebabkan impairment, disability yang menghambat dirinya untuk beraktivitas  secara  normal  (dari  sisi  usia, jenis  kelamin,  sebab  kultural)  terhadap individu  yang  bersangkutan  (Purwowi- bowo & Hendijanto, 2019).
Ragam  penyandang  disabilitas  menurut UU No. 8/2016, meliputi; Pertama , penya- ndang  disabilitas  fisik  yaitu  terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu  atau  kaku,  paraplegi,  celebral  palsy (CP),  akibat  stroke,  akibat  kusta,  dan orang kecil; Kedua , penyandang disabilitas intelektual yaitu terganggunya fungsi pikir karena  tingkat  kecerdasan  di  bawah  rata- rata,  antara  lain  lambat  belajar,  disabilitas grahita  dan down  syndrome ; Ketiga , penyandang disabilitas  mental  yaitu terga- nggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara  lain:  a.  Psikososial  di  antaranya skizofrenia,  bipolar,  depresi,  anxietas,  dan
gangguan  kepribadian;  dan  b.  Disabilitas perkembangan  yang  berpengaruh  pada kemampuan  interaksi  sosial  di  antaranya autis dan hiperaktif; Keempat , penyandang disabilitas  sensorik  yaitu  terganggunya salah satu  fungsi  dari panca indera,  antara lain  disabilitas  netra,  disabilitas  rungu, dan/atau  disabilitas  wicara  (Salsabila, Krisnani, & Apsari, 2018).

## METODE PENELITIAN
Riset  ini  merupakan  jenis  penelitian kualitatif,  ialah  suatu  pendekatan  untuk melaksanakan  penelitian  yang  ditujukan pada  gejala-gejala  alamiah.  Implementasi kajian  tersebut  bersifat fundamental,  natu- ralistik  atau  natural.  Dengan  kata  lain, penelitian  seperti  ini  sering  disebut  pene- litian  naturalistik,  penelitian  lapangan, atau  penelitian  observasional.  Seingga riset  semacam  ini  dapat  digolongkan  seb- agai  penelitian  deskriptif  (Ali,  2011). Metode  kualitatif  adalah  suatu  proses penelitian  yang  bertujuan  untuk  mem- peroleh  data  deskriptif  yaitu  hasil  tutur, tulisan,  dan  tingkah  laku  individu  atau kelompok  yang  dapat  diamati  dari  subjek itu  sendiri.  Untuk  memahami  sikap,  pera- saan dan perilaku individu atau kelompok, penting  dilakukan  wawancara  dan  obser- vasi terbuka (Azhar, 1999). Dengan Objek kajian  adalah  Hak  Pendataan  Penyandang Disabilitas  sebagai  dasar  penilaian  peme- nuhan hak kesejahteraan sosial bagi peny- andang disabilitas di Kabuaten Bone.
Pelaksanaan Hak Pendataan... | 228

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Hak Pendataan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone
Kesejahteraan sosial dapat dimaknai seba- gai  pelayanan  sosial  dengan  tujuan  peme- nuhan kebutuhan dasar setiap warga nega- ra, yang meliputi rehabilitasi sosial, jamin- an sosial, pemberdayaan sosial, dan perlin- dungan  sosial.  Pasal  1  dan  2  UU No.11/2009  menyebutkan  bahwa  kesejah- teraan sosial merupakan pemenuhan kebu- tuhan material, spiritual, dan sosial penya- ndang  disabilitas  sehingga  mampu  men- jalani  hidup  seperti  kelompok  masyarakat lainnya, serta berdaya untuk mengembang- kan  dirinya  sendiri  hingga  dapat  meme- nuhi  tugas,  peran,  dan  fungsi  sosialnya dengan baik di masyarakat.
Di  dalam  UU  No.  8/2016  ditemukan  95 ketentuan yang mengatur perihal tugas dan fungsi  pemerintah  daerah,  termasuk  di dalamnya ketentuan tentang hak pendataan penyandang  disabilitas  pada  pasal  5  huruf (r).  Oleh  karena  itu,  perlu  untuk  diatur lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Daerah (Perda) agar kemudian dapat dilaksanakan, khususnya  untuk  masuk  dalam  perenca- naan  dan  penganggaran  daerah.  Pemetaan Perda  dalam  bagian  ini  akan  menunjukan sejauhmana  pembentukan  Perda  tentang penyandang disabilitas sudah dilakukan di wilayah-wilayah Indonesia.
Dalam  konteks  Kabupaten  Bone,  pada tataran  yuridis  formal,  Pemerintah  Kabu- paten  Bone  mengambil  langkah  awal  unt- uk  pemenuhan  hak  asasi  penyandang
disabilitas  dengan  mengesahkan  Perda No.5/2017. Perda tersebut mengatur tentang  hak-hak  disabilitas,  juga  hak pendataan  penyandang  disabilitas  yang termuat  dalam  Pasal  5  ayat  (2)  huruf  (m), dengan  tujuan  agar  penyelenggaraan  hak- hak  disabilitas  dalam  segala  aspek  dan dalam  konteks  kesejahteraan  sosial  dilak- sanakan  berdasarkan  hasil  evaluasi  dan penilaian  kebutuhan  masing-masing  disa- bilitas.  Selajutnya  Pasal  42  dinyatakan bahwa  pemenuhan  kesejahteraan  sosial seperti  (rehablitasi  sosial;  pasal  44,  jam- inan sosial; pasal 46, pemberdayaan sosial; pasal  48,  dan  perlindungan  sosial;  pasal 49)  ditegaskan  sebagai  bagian  dari  hak azasi  penyandang  disabilitas  yang  wajib dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Bone bersama-sama dengan masyarakat.
Apabila dicermati, isu kesejahteraan sosial penyandang  disabilitas  seperti  rehabilitasi sosial,  dan  pemberdayaan  sosial  (kecuali jaminan sosial) sudah menjadi bagian dari perencanaan program, kegiatan, dan peng- anggaran  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bone (selanjutnya  disingkat  Dinsos  Bone), termasuk  di  dalamnya  soal  pendataan penyandang  disabilitas.  Program  dan kegiatan tersebut yaitu:
Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 (221-242) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Tabel 1.
Program Kesejahteraan Sosial Dinsos
Bone bagi Pennyadang disabilitas Program Kesejahteraan Sosial Kegiatan Kesejahteraan Sosial Program Pengelolaan Data  Terpadu Kesejahteraan Sosial Pendataan/ pemutakhiran data terpadu  PMKS  & PSKS. Program Pelayanan  dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pengembangan kebijakan akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan dan lansia; Pelatihan life skill dan praktik belajar bagi anak cacat; Pembentukan 1 unit Pusat Informasi Penyandang Cacat dan Trauma Center; Program Pemberdayaan Penyandang Cacat dan Trauma Pendataan Penyandang cacat dan penyakit kejiwaan; Pembentukan 1 unit sarana dan prasarana perawatan penyandang cacat dan trauma;
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma;
Pendayagunaan penyandang cacat dan eks trauma;
Peningkatan keterampilan para
pendidik dan pelatih penyandang cacat dan eks trauma.

## Sumber: Dokumen Renstra Dinsos Bone
2018-2023.
Hanya  saja  kemampuan  anggaran  Dinsos Bone  masih  sangat  terbatas,  sehingga  isu pendataan  penyandang  disabilitas  disatu sisi  sudah  masuk  pada  dokumen  Rencana Strategis  (Renstra)  2018-2023  Dinsos Bone,  tetapi  belum  menjadi  program  dan perencanaan  prioritas  seperti  program pengelolaan  Data  Terpadu  Kesejahteraan Sosial  (DTKS)  seperti  yang  dikelola  oleh pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah saat  ini. Hal  itu tergambar baik  pada hasil wawancara  dan  dokumen  Renstra  Dinsos Bone sebagaimana dijelaskan sebelumnya, di  mana  anggaran  kegiatan  pendataan penyandang  disabilitas  hanya  ada  pada anggaran  tahun  2020  dan  tahun  2022, dengan  masing-masing anggaran  Rp 50.000.000,00 tahun 2020 dan Rp 80.000. 000,00  tahun  2022.  Artinya  program  pen- dataan  penyandang  disabilitas  pada  tahun anggaran  2019,  2021,  dan  2023  tidak dimuat  dalam  rencana  program,  kegiatan, dan  anggaran  Dinsos  Bone.  Anggaran tersebut  tentu  tidak  rasional,  karena  tidak berbanding  lurus  dengan  kondisi  medan Kabupaten  Bone  yang  tidak  hanya  luas tetapi  juga  sulit  dijangkau  oleh  Pendam- ping  Resos,  juga  soal  konfleksitas  jenis, hambatan,  dan  kebutuhan  penyandang disabilitas  (Renstra  Dinsos  Bone  Tahun 2018-2023).  Berikut  program  kesejahtera- an  sosial  Dinsos  Bone  bagi  penyandang
disabilitas  yang  terlaksana  dan  belum terlaksana:
Tabel 2. Program Kesejahteraan Sosial Dinsos Bone Bagi Penyandang Disabilitas Program   Terla ksana Belum Terlak sana Jenis Bantun/K egiatan Bantuan Sosial √ Bantuan sembako; Bantuan uang tunai tiap ramadan; Bantuan kursi roda dan; Alat bantu dengar Rehabilita si Sosial √ Bimbingan mental sekali sebulan Pemberda yaan Sosial
√
Jaminan Sosial √
Sumber: Hasil wawancara Kabid Resos

## Dinsos Bone, 2020
Adanya  jaminan  sosial  berupa  bantuan sosial  yang melembaga dan berkelanjutan, khususnya  terhadap  penyandang  disabili- tas  yang mengalami  kemiskinan, keterlan- taran  karena  kehilangan  orang  tua,  dan karena  usia  lanjut,  merupakan  salah  satu amanah  Perda  No.  5/2017.  Bahwa  Dinsos
Bone  selaku  SKPD  pelaksana  urusan pemerintahan  bidang  sosial,  diamanahi tugas  memfasilitasi  dan  mengupayakan adanya  jaminan  sosial  dalam  bentuk skema  yang  melambaga  yang  menjamin kebutuhan  dasar  setiap  penyandang  disa- bilitas secara wajar dan bermartabat (pasal 46  ayat  (7)).  Selain  itu,  jaminan  sosial sebagaimana  dimaksud  di  atas  juga  mesti diberikan  dalam  bentuk  bantuan  langsung dan berkelanjutan (pasal 47).
Lain lagi soal tumpang tindih data penyan- dang  disabilitas,  kehadiran  Perda  No. 5/2017  di  satu  sisi  menjadi  angin  segar bagi  penyandang  disibilitas  di  Kabupaten Bone,  namun  pada  sisi  yang  lain  Perda tersebut  hanya  sekedar  kumpulan  norma yang  enak  dibaca  karena  penuh  dengan harapan-harapan,  namun  sampai  saat  ini belum ada pelaksanaan untuk tidak meng- atakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone abai terhadap kewajiban mewujudkan per- lindungan  terhadap  hak-hak  penyandang disabilitas,  khususnya  pelaksanaan  hak pendataan  penyandang  disabilitas.  Mengi- ngat  jumlah  penyandang  disibilitas  di Kabupaten Bone cukup signifikan.
Dari  total  801.775  jiwa  penduduk  Kabu- paten  Bone  tahun  2019,  diperkirahkan kurang  lebih  4.198  jiwa  (menurut  data Dinsos  Bone)  atau  bahkan  mengacu  pada data  Kementerian  Sosial  kurang  lebih 6000 jiwa di antaranya adalah penyandang disabilitas.  Adanya  perbedaan  data  antara Dinsos  Bone  dan  Kemensos  RI  menun- jukan  tumpang  tindih  data  berkait  jumlah penyandang  disabilitas.  Artinya  pemerin- tah  belum  memiliki  data  valid  terkait jumlah  disabilitas.  Hal  tersebut  menjadi
Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 (221-242) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
gambaran  jelas  bahwa  pemerintah  Kabu- paten  Bone  bukan  hanya  tidak  memiliki data  valid  terkait  jumlah,  namun  juga belum  memiliki  data  terpadu  terkait  jenis, hambatan  dan  kebutuhan  masing-masing individu  penyandang  disabilitas  di  Kabu- paten  Bone.  Juga  perlu  dipahami,  data penyandang  disabilitas  4.198  jiwa  di  atas, itu merupakan data hasil kordinasi  Dinsos Bone  dengan  Pemerintah  Desa  dan  Keca- matan  setempat,  oleh  karena  itu  data tersebut  bukan  merupakan  data  yang bersumber  dari  hasil  pendataan  yang dilakukan  Dinsos  Bone,  karena  pada dasarnya pendataan tersebut belum pernah dilaksanakan Dinsos Bone.
Walaupun  di  satu  sisi  adanya  data penyandang  disabilitas  belum  menggam- barkan  secara  terpadu  terkait  jenis,  ham- batan,  dan  kebutuhan  masing-masing  pe- nyandang  disabilitas  di  Kabupaten  Bone, pada  sisi  yang  lain  data  tersebut  menjadi informasi awal terkait keberadaan penyan- dang  disabilitas  di  Kabupaten  Bone, bahwa  keberadaan  penyandang  disabilitas tersebar pada 27 Kecamatan di Kabupaten Bone.  Itu  artinya sudah tersedia data  awal untuk tidak mengatakan data mentah untuk melaksanakan  pendataan  terpadu,  dengan cara  melakukan  assesmen,  verifikasi,  lalu validasi  data  disabilitas  berdasarkan  jenis disabilitas,  hambatan,  dan  kebutuhan  ma- sing-masing  penyandang  disabilitas  yang ada di Kabupaten Bone.
Mengingat  pelaksanaan  hak  pendataan  itu merupakan  amanah  Perda  No.  5/2017, pendataan  terpadu  itu  juga  sangat  urgen karena  banyaknya  jumlah  penyandang
disabilitas  di  Kabupaten  Bone.  Adanya data  terpadu  disabilitas  tersebut  nantinya manjadi prasyarat dalam perlindungan dan pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabili- tas  secara  menyeluruh  dan  multi  sektor, termasuk  pemenuhan  hak  penyandang disabilitas pada sektor kesejahteraan sosial di bawah naungan Dinsos Bone.
Pada  dasarnya  secara  yuridis  pemerintah daerah  khususnya  Dinsos  Bone  sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang  kesejahteraan  sosial,  dapat  meng- gunakan  Permensos  No.  5/2019  tentang Pengelolaan  Data  Terpadu  Kesejahteraan Sosial sebagai  dasar  yuridis  dalam melak- sanakan  pendataan  penyandang  disabilitas secara  mandiri  maupun  bersama-sama dengan BPS Kabupaten Bone dalam rang- ka  untuk  melakukan  assesmen,  verifikasi dan  validasi  data  penyandang  disabilitas yang  masuk  dalam  kategori  kelompok masyarakat  Pemerlu  Pelayanan  Kesejah- teraan  Sosial  (PPKS).  Jika  penyandang disabilitas  dikaitkan  dengan  PPKS,  maka yang termasuk didalamnya adalah penyan- dang  disabilitas  kategori  keluarga  miskin, terlantar  dan  cacat  total.  Oleh  karenanya, saat  ini  pengelolaan  DTKS  di  Kabupaten Bone hanya memuat keluarga penyandang dalam  kategori  Penyandang  Masalah  Ke- sejahteraan  Sosial  (PMKS),  dan  bukan merupakan  data  yang  menampilkan  profil individu  penyandang  disabilitas  secara menyeluruh.
Sedangkan  Perda  No.  5/2017  yang menganut  paradigma  Hak  Azasi  Manusia (HAM),  disebutkan  bahwa  salah  satu  dari sekian  kewajiban  pemerintah  Kabupaten
Bone  adalah  pemenuhan  hak  pendataan penyandang  disabilitas  (pasal  5),  penye- lenggaraan  pendataan  dipandang  sebagai bagian  dari  HAM.  Di  mana  pendataan tersebut  manjadi  dasar  penilaian  dan evaluasi  pelaksanaan  kesejahteraan  sosial penyandang  disabilitas  oleh  setiap  SKPD di  bawah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bone.  Maka  pendataan  yang  dimaksud dalam  Perda  tersebut  bukan  hanya keluarga  penyandang  disabilitas  dalam ketegori  PPKS  atau  PMKS  sebagaimana dimuat  pada  DTKS,  melainkan  keseluru- han  individu  penyandang  disabilitas  di Kabupaten  Bone.  Dalam  hal  ini,  penga- turan  dalam  Perda  tersebut  memberikan kewajiban  kepada  setiap  SKPD  di  bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, khu- susnya  Dinsos  Bone,  untuk  mewujudkan perlindungan  sosial  dan  pemenuhan  hak- hak  penyandang  disabilitas  dengan  mem- perhatikan  ragam  jenis  disabilitas  dan kebutuhan  masing-masing  penyandang  di- sabilitas.
Jadi  pelaksaanan  pendataan  penyandang disabilitas  di  Kabupaten  Bone  dapat didasarkan  dengan  Permensos  No.  5/2019 dan  Perda  No.  5/2017.  Pendataan  dengan dasar  hukum  pertama  ditujukan  untuk pemenuhan  kesejahteraan  sosial  keluarga penyandang  disabilitas  dalam  ketegori PPKS juga PMKS, sedangkan pelaksanaan pendataan  dengan  dengan  dasar  hukum kedua  ditujukan  pada  seluruh  individu penyandang  disabilitas  dengan  tujuan  un- tuk  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak penyandang  disabilitas  secara  holistik sesuai prinsip-prinsip HAM.
Untuk melaksanakan hak pendataan peny- andang  disabilitas  secara  menyeluruh  se- bagaimana  dimaksud  di  atas,  diperlukan pengaturan  turunan  berupa  Peraturan Bupati.  Karena  Perda  No.5/2017  hanya menegaskan pendataan sebagai bagian dari hak  asasi  penyandang  disabilitas,  namun tidak diatur secara rinci bagaimana bentuk pendataan  tersebut  dilaksanakan.  Maka dapat dipastikan bahwa pendataan penyan- dang  disabilitas  secara  menyeluruh  ber- basis  jenis,  kebutuhan,  dan  hambatan belum  pernah  dilaksanakan  baik  oleh Dinsos  Bone  maupuan  SKPD  yang  lain. Jadi data yang tersedia di Kabupaten Bone hanya  berupa  data  keluarga  penyandang disabilitas  yang  masuk  dalam  kategori PPKS  yang  dimuat  di  DTKS  baik  yang dikelola  Dinsos  Bone  maupun  yang dikelola Kemensos RI.
Mengacu  pada  Perda  No.5/2017,  pada dasarnya pendataan penyandang disabilitas tidak  hanya  merupakan  kewajiban  Dinsos Bone selaku leading sector penyelenggara kesejahteraan  sosial,  akan  tetapi  semua SKPD  yang  berkait  langsung  dengan penyelenggaraan  perlindungan  dan  peme- nuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas mesti  ambil  bagian  dalam  melakukan pendataan  dan  bersama-sama  mengak- selerasi  verifikasi  serta  validasi  data penyandang  disabilitas  secara  terpadu  dan menyeluruh.  Karena  dari  sisi  regulasi, Perda No.5/2017 dinyatakan dengan tegas, bahwa  setiap  SKPD  dalam  menyeleng- garakan  program  perlindungan  dan  peme- nuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas diwajibkan  melaksanakan  penilaian  atas
Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 (221-242) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
setiap  jenis,  hambatan,  dan  kebutuhan penyandang disabilitas (pasal 7).
Namun  sebagaimana  dijelaskan  di  atas, bahwa hak pendataan sebagaimana dimak- sud  dalam  perda  tersebut,  masih  sangat samar  karena  tidak  memuat  secara  jelas bagaimana  bentuk  dan  metode  pelaksana- an  hak  pendataan  tersebut,  termasuk  mo- del  evaluasi  dan  penilainnya  juga  belum diatur  secara  rinci  dalam  Perda  tersebut. Jadi  opsi  yang  dapat  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bone adalah  mengatur  lebih  lanjut  secara  rinci hak  pendataan  tersebut  melalui  Peraturan Bupati.  Yaitu  dengan  memuat  model pendataan,  assesmen  lapangan,  verifikasi, dan  validasi  data  secara  terpadu  dan berbasis  pada  jenis,  kebutuhan,  dan hambatan  masing-masing  penyandang  di- sabilitas. Yaitu suatu data yang menampil- kan  profil  individu  penyandang  disabilitas secara menyeluruh dan holistik.
Lain  halnya  dengan  pelaksanaan  program kesejahteraan  sosial  Kementerian  Sosial RI  di  Kabupaten  Bone,  selain  mengacu pada  DTKS  untuk  penyandang  disabilitas kategori  PPKS,  Kemensos  juga  mengacu pada  data  hasil  assesmen  lapangan  dan verifikasi  yang  sudah  divalidasi  oleh petugas lapangan Pendamping Rehabilitasi Sosial  (Resos)  yang  di  tempatkan  di Kabupaten  Bone.  Sebagaimana  dijelaskan pada  pembahasan  sebelumnya,  dari  total 4.198  jiwa  (menurut  data  Dinsos  Bone) atau  6.000  jiwa  (menurut  data  Kemensos) penyandang  disabilitas  di  Kabupaten Bone,  430  jiwa  di  antaranya  sudah memiliki  data  yang  valid  sebagaimana
diungkapkan  Rais  selaku  Pendamping Resos  penyandang  disabilitas.  Validasi data  tersebut  didasarkan  pada  hasil assesmen  lapangan  dan  varifikasi  data berdasarkan  jenis,  kebutuhan,  dan  hamba- tan  masing-masing  penyandang  disabilitas sesuai keadaan fakta lapangan.
Program  kesejahteran  sosial  Kemensos baik  yang  sedang  berlangsung  dan  yang akan  dilaksanakan,  seperti  Program  PKH, juga  program  rehabilitasi  sosial  berupa asistensi  berbasis  residensial,  komunitas, dan  keluarga  di  Kecamatan  Patimpeng sudah  berjalan  sesuai  dengan  jenis  dan kebutuhan  masing-masing  penyandang disabilitas,  walaupun  masih  terbilang belum  maksimal.  Dikatakan  belum  mak- simal,  karena  hanya  sebagian  kecil  peny- andang  disabilitas  yang  sudah  memiliki akses  terhadap  program  kesejahteraan sosial  yang  dicanangkan  oleh  Kemensos. Dengan  kata  lain,  masih  lebih  banyak penyandang  disabilitas  yang  belum  ter- sentuh  program  kesejahteraan  sosial  baik yang  telah  dilaksanakan  Kemensos  mau- pun yang telah dilaksanakan Dinsos Bone. Selain  karena  keterbatasan  anggaran,  juga karena  keterbatasan  data  serta  tidak  ada- nya keseriusan dari pemerintah Kabupaten Bone dalam mengupayakan akses penyan- dang disabilitas terhadap program kesejah- teraan  sosial  berbasis  jenis  dan  kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas.

## Hambatan Pelaksanaan Pendataan Penyandang Disabilitas
Tidak  tersedianya  data  terpadu  penyanda- ng  disabilitas,  tidak  serta  merta  sepenuh- nya  permasalahan  ada  pada  pemerintah
Kabupaten  Bone.  Ada  faktor  lain  yang menjadi  penyebab  sulitnya  mewujudkan pelaksanaan  hak  pendataan  penyandang disabilitas.

## Hambatan dari Aspek Regulasi dan Kebijakan
Ada  perbedaan  paradigma  antara  Permen- sos  tentang  DTKS  dan  Perda  No.5/2017, yang pertama menganut paradigma kesejehteraan  sosial,  sedang  yang  kedua menganut  paradigma  HAM.  Fokus  pen- dataan  yang  di  maksud  pada  DTKS  (fakir miskin,  anak  terlantar,  penyandang  cacat total),  sedang  Perda  No.5/2017  adalah keseluruhan  penyandang  disabilitas  di Kabupaten  Bone.  Perlu dipahami,  bahwa paradigma  antara  Permensos  dan  Perda No.5/2017  berbeda,  yang  pertama  menga- nut paradigma kesejahteraan sosial, sedang yang  kedua  berbasis  pada  paradig-ma HAM.  Jadi  implikasi  dan  tujuannya berbeda, Permensos fokus pada data PPKS seperti  fakir  miskin,  anak  terlantar,  dan penyandang  disabilitas  yang  mengalami cacat  total,  sedangkan  Perda  No.5/2017 ditujukan  pada  data  keseluruhan  individu penyandang  disabilitas  di  Kabupaten Bone.
Dengan  demikian  dari  sisi  kebijakan, DTKS bukanlah data keseluruhan penyan- dang  disabilitas,  melainkan  hanya  penge- lolaan  DTKS  hanya  memuat  PPKS,  KPM PKH,  dan  PSKS,  jadi  penyandang  disa- bilitas yang mungkin dimuat dalam DTKS adalah  yang  masuk  dalam  ketegori  kelu- arga  fakir  miskin,  anak  dengan  peny- andang  disabilitas  terlantar,  tidak  mampu, dan  cacat  berat.  Oleh  karena  itu  harapan
penyandang disabilitas di Kabupaten Bone dan mungkin  di  seluruh  Indonesia saat  ini adalah  upaya  pemerintah  untuk  segera menyiapkan data disabilitas secara menye- luruh.  Dengan  harapan  sensus  disabilitas dapat dilakukan di tahun-tahun mendatang di seluruh wilayah Indonesia. Dengan beg- itu,  Pemerintah  Indonesia  akan  memiliki data  nasional  penyandang  disabilitas  dan sistem  informasi  disabilitas  sebagai  hasil dari analisis atas data nasional penyandang disabilitas.
Selain  itu,  adanya  aturan  terkait  hak  pen- dataan dan dan evaluasi penilaian pemenu- han hak-hak penyandang disabilitas belum dapat  dilaksanakan,  selain  maksud  dari pendataan  itu  masih  umum,  juga  karena tidak  adanya  aturan  turunan  dari  perda tersebut  untuk  melaksanakan  hak  penda- taan  sebagaimana  dimaksud  dalam  perda tersebut.  Oleh  karena  itu,  Dinsos  Bone selaku  leading  sektor  pelaksana  urusan pemerintahn  bidang  sosial,  seharusnya segera  mengusulkan  kepada  Bupati  dan lembaga  terkait  untuk  segera  menerbit Peraturan Bupati tentang teknik pelaksana- an  hak  pendataan  penyandang  disabilitas, juga  perlu  menerbitkan  Peraturan  Bupati tentang  teknis  pelaksanaan  evaluasi  dan penilaian  berbasis  jenis  dan  kebutuhan sebagai dasar pemenuhan hak-hak penyan- dang  disabilitas  oleh  setiap  SKPD  di Kabupate Bone.
Pada  poin  ini  ditemukan  beberapa  faktor penghambat  pelaksanaan  pendataan  disa- bilitas,  yaitu:  1)  Kebijakan  pengelolaan DTKS  hanya  memuat  secara  umum  data PPKS,  KPM  PKH,  dan  PSKS;  2)  Adanya
Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 (221-242) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
perbedaan  paradigma  antara  Permensos No.5/2019  dan  Perda  No.  5/2017  terkait pendataan  disabilitas  sehingga  Dinsos Bone  masih  fokus  pada  pengelolaan DTKS  yang  hanya  memuat  keluarga penyandang  disabilitas  kategori  miskin dan  cacat  total;  3)  Hak  pendataan  dan evaluasi  disabilitas  belum  diatur  secara rinci  dalam  Perda  No.5/2017  sehingga dalam  pelaksanaannya  membutuhkan  atu- ran  turunan  berupa  Peraturan  Bupati;  4) Belum  tersedia  Perturan  Bupati  yang menjadi  acuan  teknis  pelaksanaan  penda- taan  maupun  penilaian  setiap  jenis, kebutuhan,  dan  hambatan  penyandang disabilitas;  5)  Isu  disabilitas  belum dipahami sebagai isu multi sektor sehingga pendataan  disabilitas  hanya  dibebankan pada  Dinsos  Bone  sebagai  pelaksana urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial.

## Hambatan dari Aspek Anggaran dan Program
Dari  sisi  program  dan  kegiatan  tampak terlihat  Dinsos  Bone  sudah  relative  ako- modatif  terhadap  penyandang  disabilitas. Hanya  saja  penganggaran  kegiatan  penda- taan  penyandang  disabilitas  masih  sangat terbatas,  anggaran  kegiatan  pendataan  pe- nyandang disabilitas hanya ada pada tahun anggaran 2020 dan 2022. Pada tahun 2020 ditargetkan  1  kegiatan  pendataan  dengan anggaran  hanya  sebesar  Rp.  50.000.000 ,00,  demikian  tahun  2022  juga  ditargekan 1  kegiatan  pendataan  dengan  anggaran sebesar  Rp.  80.000.000,00.  Walaupun anggaran  pendataan  tersebut  ada  pada tahun  anggaran  2020  dan  2022,  faktanya kegiatan  pendataan  tersebut  belum  dilak-
sanakan  oleh  Dinsos  Bone.  Akan  tetapi problem  kecilnya  penganggaran  tersebut adalah  hal  yang  beralasan  bagi  Dinsos Bone,  karena  anggaran  kegiatan  Dinsos Bone  juga  fokus  pada  program  pendataan dan  pengelolaan  DTKS,  yakni  pendataan PMKS  dan  Keluarga  Penerima  Manfaat Program  Keluarga  Harapan  (KPM-PKH), juga  pendataan  Potensi  Sumber  Kesejah- teraan  Sosial  (PSKS)  pada  27  kecamatan di Kabupaten Bone.
Oleh  karena  itu,  sesuai  dengan  paradigma Perda  No.  5/2017  yang  menganut  para- digma  HAM,  semestinya  isu  tentang disabilitas  sudah  menjadi  isu  multi  sektor dan  tidak  hanya  menjadi  isu  sektoral dengan leading sektor Dinsos  Bone.  Agar kedapannya pendataan penyandang disabi- litas  dapat  dilaksanakan  di  Kabupaten Bone  dengan  melibatkan  seluruh  SKPD terkait, seperti: Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Dukcapil, dan bahkan BPS Kabupa- ten  Bone.  Sehingga  isu  pendataan  disa- bilitas dapat dilaksanakan tidak hanya dari sisi  jenis  kelamin  dan  wilayah  akan  tetapi dilaksanakan  secara  terpadu  (menyeluruh) sesuai  jenis,  hambatan,  dan  kebutuhan masing-masing  penyandang  disabilitas dengan  melibatkan  semua  SKPD  terkait yang ada di Kabupaten Bone.
Jadi  isu  disabilitas  di  Kabupaten  Bone, tidak  hanya  dilihat  permasalahan  sosial semata  dengan  meletakkan  disabilitas sebagai  PMKS,  melainkan  isu  kesejah- teraan  sosial  mesti  dilihat  sebagai  bagian dari  HAM  yang  tidak  hanya  harus dilindungi  tetapi  juga  harus  dipenuhi  oleh pemerintah  daerah  secara  menyeluruh.  Di
samping  itu  penguatan  perlindungan  dan pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabi- litas  tidak  hanya  berhenti  pada  program kesejahteraan sosial, tetapi harus diperluas pada  isu-isu  sektoral  yang  lain,  seperti pendidikan,  kesehatan,  ekonomi  dan  tidak kalah penting adalah isu aksesibilitas fisik dan non fisik.
Pada  poin  ini  ditemukan  beberapa  faktor penghambat  pelaksanaan  hak  pendataan penyandang  disabilitas,  yakni  1)  Saat  ini Dinsos  Bone juga fokus  pada pengelolaan DTKS,  sehingga  anggaran  Dinsos  Bone terkait pendataan lebih diprioritaskan pada pendataan  PPKS,  KPM-PKH,  dan  PSKS; 2)  Isu  disabilitas  masih  dipahami  sebagai isu  sektoral  (sosial  semata)  sehingga pendataan  hanya  hanya  dibebankan  pada Dinsos  Bone  selaku  SKPD  pelaksana urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial;  3)  Isu  pendataan  disabilitas  belum menjadi  prioritas  walaupun  sudah  masuk pada  rencana  strategis  Dinsos  Bone  tahun 2018-2023; 4) Ketersediaan anggaran pen- dataan  disabilitas  tidak  berbanding  lurus dengan  banyaknya  ragam  jenis,  kebu- tuhan,  hambatan  penyandang  disabilitas yang  tersebar  di  27  kecamatan  di Kabuapaten  Bone;  dan,  5)  Pelaksanaan pendataan belum dilakukan dengan peren- canaan  yang  sistematis  dan  meyeluruh sehingga pendataan hanya berjalan seperlunya saja.
Jika  aspek  SDM  dikaitkan  dengan  penye- lenggaraan  kesejahteraan  sosial,  maka tentu  yang  dimaksud  di  dalamnya  adalah Potensi  dan  Sumber  Kesejahteraan  Sosial (PSKS)  yang  ada  di  Kabupaten  Bone.
Dalam  Permensos  No.  5/2019  tentang DTKS Pasal 1 ayat (9), disebutkan bahwa: “PSKS  yaitu  individu,  keluarga,  kelom- pok,  dan/atau  masyarakat  yang  dapat berperan  serta  untuk  menjaga,  mencip- takan,  mendukung,  dan  memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.”
Dalam konteks Kabupaten Bone, Akhiruddin  selaku  Kordinator  TKSK Kabupaten  menjelaskan  bahwa  ada  bebe- rapa  PSKS  yang  berkedudukan  baik  pada tingkat  kabupaten,  kecamatan,  maupun tingkat  desa.  Pada  tingkat  kabupaten  ada Pendamping  Resos  Disabilitas,  pada  ting- kat  kecamatan  ada  pendamping  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  dan  Tenaga Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  (TKSK), sedangkan  pada  tingkat  desa  ada  Pekerja Sosial  Masyarakat  (PSM),  termasuk  di dalamnya  Organisasi  Karang  Taruna  yang ada di setiap desa dan Organisasi Penyan- dang  Disabilitas  sebagai  pendukung  pe- nyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  yang berkedudukan di Kabupaten Bone.
Tabel 3. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Bone (PSKS) PSKS Penempatan /Kedudukan Tugas & Fungsi Pendampi ng  Resos Kemensos Kabupaten Assesmen, verifikasi, dan validasi data disabilitas Kab. Bone. Pendampi ng PKH Kecamatan Pendampinga n, fasilitasi,
Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 (221-242) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Kemensos RI dan pengawasan penyelegaraa n bantuan sosial dan pemberdayaa n sosial. TKSK Kecamatan Kordinasi, fasilitasi, mediasi, dan pendataan PMKS. PSM Desa Kordinasi dan mengkordinir masalah- masalah sosial yang ada di desa. Organisas i Pemuda Karang Taruna Desa Sarana perkumpulan, penyelenggar a usaha kesejahteraan sosial pemuda desa, penddikan dan pelatihan, advokasi PMKS, dll. PPDI Bone Kabupaten Wadah perkumpulan, penguatan pemenuhan hak-hak dan advokasi permaslahan dan kepentingan penyandang disabilitas Kab. Bone

## Sumber: Hasil wawancara dengan
Akhiruddin,2022.
Dari  sisi  SDA  sebagaimana  terlihat  pada tabel  di  atas,  di  Kabupaten  Bone  ada beberapa  PSKS  yang  betugas  dan  mugkin dapat  diberdayakan  dalam  mengakselerasi kesejahteraan Sosial, khususnya pendataan dan  validasi  data  penyandang  disabilitas. Hanya  saja  penting  diketahui  bahwa,  tiga dari  lima  PSKS  di  atas  bukanlah  tenaga pendamping  disabilitas  yang  bertugas  di bawah  naungan  dan  bertanggungjawab pada Dinsos  Bone secara langsung, dalam hal  ini  sumber  anggaran  kegiatan  ketiga pendamping  tersebut  berasal  dari  Kemen- terian  Sosial  dan  Dinas  Sosial  Provinsi. Contoh,  Pendamping  Resos  Disabilitas seperti Rais, walaupun memiliki hubungan koordinatif  dengan  Dinsos  Bone  karena ditugaskan  di  Kabupaten  Bone,  namun secara  intruksional  bekerja  dan  bertang- gungjawab  sebagai  Resos  Disabilitas  di bawah  Kementerian  Sosial  RI.  Demikian Akhiruddin,  sebagai  Koordinator  TKSK Kabupaten  Bone,  anggaran  kegiatanya berasal  dari  Dinsos  Provinsi  Sulawesi Selatan,  artinya  TKSK  yang  ada  disetiap kecamatan  di  Kabupaten  Bone  hanya berhubungan  secara  koordinatif  dengan Dinsos Bone dan bertanggungjawab secara langsung dengan Dinsos Provinsi Sulawesi Selatan.
Pada  poin  ini  juga  ditemukan  beberapa faktor  dan  permasalahan  yang  mengham- bat  pelaksanaan  pendataan  penyandang disabilitas,  yaitu:  1)  Dinsos  Bone  keku- rangan  SDM  yang  mumpuni  dalam  isu disabilitas  sehingga  hal  itu  berdampak
pada  pengabaian  terhadap  penyandang disabilitas  dalam  perencanaan  program dan kegiatan Dinsos Bone; 2) Hanya Pen- damping  Resos  Kemensos  yang  memiliki konsen  pada  penyelenggaraan  assesmen, verifikasi  dan  validasi  data  penyandang disabilitas  berbasis  jenis,  hambatan,  dan kebutuhan;  3)  Adanya  PSKS  tidak  serta dapat  melaksanakan  pendataan  secara  ter- padu  karena  keterbatasaan  kapasitas  pe- ngetahuan  dan  konfleksnya  ragam  jenis, kebutuhan  dan  hambatan  penyandang disabilitas  di  Kabupaten  Bone;  4)  Kebe- radaan pendamping TKSK dan PKH seca- ra  umum  melaksanakan  tugas  pendam- pingan  terhadap  PMKS  dan  KPM-PKH sehingga  mendapatkan  TKSK  dan  PKH adalah  keluarga  penyandang  disabilitas yang  masuk  kategori  PMKS  dan  KPM- PKH.

## Hambatan dari Aspek Kondisi Wilayah dan Budaya
Salah  satu  dari  beragamnya  hambatan pendataan  penyandang  disabilitas  adalah faktor  wilayah  dan  budaya.  Dalam  data kondisi  geografi  wilayah  Kabupaten  Bone sebagaimana dijelaskan awal pembahasan, selain  sangat  luas  dari  sisi  wilayah, penduduk  Kabupaten  Bone  juga  tersebar di  wilayah  dengan  medan  pegunangan, pedalaman, dan pesisir.
Demikian  dari  sisi  topografi,  Kabupaten Bone  memiliki  wilayah  pedalaman,  pegu- nungan  dan  pesisir.  Wilayah  bagian  barat Kabupaten  Bone  pada  umumnya  merupa- kan  wilayah  pedalaman  dan  pegunungan, sedangkan  wilayah  bagian  timur  pada umumnya  merupakan  wilayah  pesisir.
Berdasarkan  elevasi  (ketinggian  dari permukaan laut), dapat dilihat bahwa pada umumnya wilayah Kabupaten Bone berada  pada  ketinggian  0–500  meter  di atas  permukaan  laut.  Kondisi  tersebut menjadi  salah  satu  hambatan  tersendiri yang  tidak  hanya  menyulitkan  petugas Pendamping  Resos  Kemensos  dalam  me- laksakan  pendataaan  penyandang  disabi- litas,  tetapi  juga  kondisi  medan  dan  jalan yang  kurang  aksesibel  membuat  kondisi psikologis  Pendamping  Resos  merasa enggan  turun  ke  lapangan.  Luasnya wilayah  Kabupaten  Bone  dan  banyaknya jumlah  dan  ragam  jenis  disabilitas  yang tersebar  di 27 kecamatan tidak berbanding lurus  dengan  ketersediaan  SDM  yang bertugas melaksanakan pendataan berbasis jenis,  hambatan,  dan  kebutuhan  masing penyandang disabilitas.
Problem  lainnya,  pendataan  disabilitas dilapangan  kerap  mendapatkan  penolakan dari  kelurga  disabilitas  itu  sendiri  karena merasa malu memiliki anak dengan penya- ndang  disabilitas.  Penyandang  disabilitas masih  diperlakukan  tidak  sebagaimana manusia  pada  umumnya,  mereka  menga- lami eksklusi tidak hanya dari masyarakat, akan  tetapi  juga  dari  keluarga  disabilitas sendiri.  Ada  banyak  penyandang  disabi- litas yang tidak teridentifikasi keberadaan- nya,  sehingga  menghambat  proses  pen- dataan, juga proses asesmen, verifikasi dan validasi  data  sebagaimana  fakta  lapangan sesuai jenis dan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas.
Dapat dipahami bahwa problem pendataan disabilitas  tidak  hanya  dari  sisi  regulasi
Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 (221-242) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
dan  angggaran  melaikan  juga  pada  faktor wilayah  dan  budaya  eksklusi,  yaitu  1) Luas  dan  kondisi  medan  wilayah  Kabu- paten  Bone  tidak  muda  diakses  oleh  Pen- damping Resos; 2) Adanya adanya praktik eksklusi  dan  kekeliruan  keluarga  penyan- dang  disabilitas  dalam  memahami  anak penyandang  disabilitas  sehingga  kerap menutup-nutupi  keberadaan  anaknya  saat dilakukan pendataan; 3) Edukasi dan pem- binaan  pada  keluarga  penyandang  disab- ilitas belum menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten  Bone  sehingga  penyandang disabilitas  pada  level  domestik  (rumah tangga)  mengalami  alienasi  dan  eksklusi secara sosial.
Demikian  tampak  pada  tabel  di  atas, walaupun pelaksanaan kesejahteraan sosial oleh Dinsos Bone sudah menyentuh aspek rehabilitasi  sosial  dan  pemberdayaan  sos- ial, tetapi masih sangat terbatas dan belum maksimal.  Disamping  itu,  jaminan  sosial terhadap penyandang disabilitas belum ter- laksana  dengan  baik  karena  tidak  berjalan kontinu,  hanya  berupa  bantuan  sosial seperti  bantuan  kursi  roda,  bantuan  tunai dan  sembako  yang  dilaksanakan  hanya saat  dalam  bulan  ramadhan  dan  waktu- waktu tertentu. Artinya pelaksanaan bentuk  bantuan  langsung  tersebut  belum merupakan  skema  jaminan  sosial  yang melembaga dan berkelanjutan,  melainkan berjalan dalam bentuk belas kasih semata.

## Langkah Strategis Pelaksanaan Pendataan
Berangkat  dari  berbagai  problem  pendata- an disabilitas di atas, peneliti mengusulkan bebarapa  langkah  strategis  yang  dapat
ditempuh  oleh  Pemerintah  Kabupaten Bone  selaku  pemangku  kebijakan  dalam mewujudkan  pelaksanaan  pendataan  ter- padu, yaitu: Pertama , pelaksanaan pendat- aan  penyandang  disabilitas  dapat  dilaks- anakan  secara  terpadu  dengan  mangacu pada  Perda  No.  5/2017,  dengan  mema- ndang  pendataan  terpadu  tersebut  sebagai rangkaian  dan  tahapan  penyelenggaraan perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak disabilitas  sebagai  bagian  dari  penegakan hak asasi  penyandang disabilitas di  Kabu- paten Bone.
Kedua ,  isu  penyandang  disabilitas  tidak hanya  dipadang  sebagai  isu  sektoral  yang hanya  tersentral  di  Dinsos  Bone,  melain- kan  harus  dipandang  sebagai  isu  multi sektor  dengan  melibatkan  semua  SKPD seperti  Dinas  Kesehatan,  Dinas  Pendidi- kan,  Dinas  Dukcapil,  Bappeda,  dan  BPS Kabuten  Bone  dalam  melakukan  pendata- an,  verifikasi,  dan  validasi  data  dalam rangka  mewujudkan  data  terpadu  penyan- dang disabilitas di  Kabupaten Bone. Sehi- ngga  data  terpadu  penyandang  disabilitas tersebut  nantinya  menjadi  dasar  peren- canaan  dan  pelaksanaan  kebijakan  perlin- dungan  dan  pemenuhan  hak-hak  penyan- dang  disabilitas  dalam  setiap  aspek  dan sendi  kehidupan,  seperti;  akses  pendidi- kan,  akses  kesehatan,  akses  politik,  akses pekerjaan,  dan  akses  layanan  umum  dan bangunan fisik ruang publik.
Ketiga, langkah  yang  dapat  ditempuh misalnya  setiap  SKPD  menjadikan  hak pendataan  penyandang  disabilitas  menjadi salah  satu  isu  strategis  dalam  setiap perencanaan program, kegiatan dan peren-
canaan  anggaran.  Dengan  berdasar  pada pasal 5 dan pasal 7 Perda No. 5/2017.
Keempat ,  melaksanakan  pelatihan  peng- embangan  kapasitas  SDM  terhadap  PSKS yang  di  Kabupaten  Bone,  seperti:  PKH, TKSK, PSM, Karang Taruna, dan Organi- sasi  PPDI  Bone  terkait  wacana,  regulasi, dan  teknis  pendataan  terpadu  penyandang disabilitas di Kabupaten Bone. Selanjutnya PSKS  dilibatkan  dalam  pelaksanaan  pen- dataan,  verifikasi,  dan  validasi  data  peny- andang disabilitas.
Kelima, karena  keterbatasan  anggaran, maka  penyelenggaran  pendataan  terpadu penyandang  disabilitas  dapat  dilakukan secara  bertahap  dan,  dengan  menempuh pendataan  4  tahap:  tahapan  pertama pendataan terpadu dilakukan di kecamatan -kecamaatan  terdekat  dari  pusat  pemeri- ntahan  kabupaten  Bone,  seperti  (kecama- tan:  Tanete  Riattang,  Tanete  Riattang Barat,  Tenete  Rittang  Timur,  dan  Bareb- be); tahapan kedua difokuskan pada keca- matan-kecamatan bagian Utara Kabupaten Bone,  Tahapan  ketiga  difokuskan  pada kecamatan-kecamatan  di  bagian  selatan Kabupaten  Bone,  tahapan  keempat  difo- kuskan  pada  kecamatan  terjauh  di  Kabu- paten  Bone,  seperti  Kecamatan  Kahu, Kecamatan  Patimpeng,  dan  Kecamatan Bontocani.
Keenam , mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi  Penyandang  Disabilitas  (SIPD) yang memuat nama, alamat, agama, pendi- dikan,  serta  jenis,  hambatan,  dan  kebu- tuhan  masing-masing  penyandang  disab- ilitas. Selanjutnya data yang dimuat dalam
SIPD  tersebut  menjadi  dasar  evaluasi  dan penilaian  setiap  SKPD  dalam  menyusun dokumen  Rencana  Strategis  (Renstra) berupa  program,  kegiatan,  dan  pengang- garan, dan pelakasanaan kebijakan inklusif bagi  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten Bone.

## KESIMPULAN
Dari  aspek  kesejahteraan  sosial,  pemerin- tah  pusat  dan  daerah  telah  melaksanakan dan  sedang  mengembangkan  kebijakan tentang  DTKS  sebagaimana  diatur  dalam Permensos  No.  3/2021  tentang  Perubahan atas  Permensos  No.  5/2019.  DTKS  secara umum  memuat  data  PPKS,  KPM-PKH, juga  data  PSKS.  Jika  kebijakan  DTKS dikaitkan  dengan  data  penyandang  disa- bilitas, maka dari total 4.198 jiwa penyan- dang  disabilitas  di  Kabupaten  Bone,  yang mungkin  dimuat  dalam  DTKS  adalah keluarga  atau  individu  penyandang  disa- bilitas  dengan  kategori  PPKS  dan  PMKS seperti  fakir  miskin  dan  anak  terlantar. Jadi  pada  dasarnya  DTKS  bukanlah  data yang memuat keseluruhan individu penya- ndang  disabilitas  melainkan  lebih  kepada data  keluarga.  Sehingga  dapat  dipastikan, Pemerintah  Kabupaten  Bone,  khususnya Dinsos Bone belum memiliki data terpadu yang  memuat  keseluruhan  penyandang disabilitas  berdasarkan  jenis  dan  kebutuh- an  masing-masing.  Walaupun  penyeleng- garaan  pendataan  terpadu  merupakan salah-satu dari sekian hak-hak penyandang disabilitas  yang  harus  dipenuhi  oleh Pemerintah  Kabupaten  Bone  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  5  dan  Pasal  7  Perda No.5/2019, namun pendataan sebagaimana
Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 (221-242) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
dimaksud belum pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone. Selain karena  pengaturan  tentang  hak  pendataan tersebut  belum  diatur  secara  rinci  dalam Perda  tersebut,  juga  belum  tersedianya aturan  turunan  berupa  Peraturan  Bupati yang  mengatur  secara  rinci  teknis  dan model pendataan tersebut. Sehingga pelak- sanaan  kesejahteraan  sosial  bagi  penyan- dang  disabilitas  belum  didasarkan  pada hasil  penilain  secara  menyeluruh  sesuai jenis dan kebutuhan masing-masing, demi- kian  penyelenggaran  perlindungan  sosial juga  belum  merupakan  skema  pemberian bantuan  sosial  tunai  yang  melembaga  dan kontinu,  tetapi  lebih  kepada  kegiatan pemberian  bantuan  sosial  dalam  bentuk karitas  (belas  kasih)  semata  karena  hanya dilakukan  pada  momen  atau  waktu  ter- tentu.
Tidak  tersedianya  data  terpadu  penyan- dang  disabilitas,  tidak  serta  merta  sepe- nuhnya permasalahan ada pada pemerintah Kabupaten  Bone.  Ada  beberapa  faktor yang  menjadi  penyebab  sulitnya  pelak- sanaan  hak  pendataan  penyandang  disabi- litas,  di  antaranya  faktor  regulasi  dan kebijakan  yang  belum  inklusif,  faktor keterbatasan anggaran, faktor keterbatasan SDM,  serta  faktor  wilayah  dan  kesadaran keluarga penyandang disabilitas.

## Saran Kebijakan dan Pendekatan
Berdasar  pada  ragam  usulan  langkah strategis  pendataan  di  atas,  peneliti  kemu- dian menyederhanakan usulan tersebut ke- dalam  dua  konsep  dan  pendekatan,  oleh peneliti,  disebut  dengan  istilah ‘model pendataan sektoral’ dan ‘model pendataan
multi  sektor, dua  model  pendataan  ini nantinya  dapat  diaplikasikan  oleh  peme- rintah  pusat  dan  daerah  dalam  melak- sanakan pendataan penyandang disabilitas, yaitu: Pertama , pendataan sektoral konsen pada isu kesejahteraan sosial dalam kaitan- nya  dengan  disabilitas,  dengan leading sector SKPD  yang  membidangi  urusan pemerintahan  bidang  sosial  (dalam  hal  ini Dinsos  Bone)  sebagaimana  kebijakan pengelolaan  DTKS  yang  telah  dijalankan dan  sedang  dikembangkan  saat  ini  oleh pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah  (Kemensos  RI,  Dinsos  Provinsi, dan  Dinsos  Kabupaten/Kota);  dengan memfokuskan pendataan terhadap penyan- dang disabilitas dalam kategori PPKS  dan PMKS;  (dasar  hukum:  UU-KS  No. 11/2009,  Permensos  No.  5/2019,  Permen- sos No. 3/2021, Perda No.5/2017).
Kedua, pendataan  multi  sektor  adalah suatu  model  pendataan  terpadu  yang berbasis pada paradigma HAM  yang ditu- jukan  sebagai  dasar  pelaksanaan  perlin- dungan  dan  pemenuhan  hak  penyandang disabilitas  dalam  segala  aspek  dan  sendi kehidupan berdasarkan persamaan hak dan penghormatan  terhadap  harkat  dan  mar- tabat  setiap  manusia  tanpa  terkecuali penyandang disabilitas, dengan melibatkan semua  SKPD  terkait.  Dikatakan  multi sektor  karena  pendataan  tersebut  tidak hanya  dibebankan  pada  Dinsos  Bone sebagai  pelaksana  urusan  pemerintahan bidang  kesejahteraan  sosial,  melainkan dibebankan  pada  seluruh  SKPD  yang berkait  dengan  isu  perlindungan  dan pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabi- litas,  seperti  Dinas  Pendidikan,  Dinas
Dukcapil, Dinas PU, Bappeda, dan bahkan BPS  Kabupaten  Bone.  Maka  diperlukan koordinasi  intentensif  antara  Dinsos  Bone dengan  berbagai  SKPD  yang  lain  dalam perencanaan  program  dan  penyusunan anggaran,  juga  menjadikan  isu  pendataan penyandang  disabilitas  sebagai  isu  stra- tegis yang dimuat dalam dokumen Renstra setiap SKPD. Selanjutnya, hasil pendataan tersebut nantinya menjadi dasar bagi setiap SKPD dalam pelaksanaan kebijakan peril- dungan  dan  pemenuhan  hak-hak  penyan- dang  disabilitas  secara  menyeluruh  di Kabupaten  Bone  (dasar  hukum:  CRPD, UU No. 19/2011 Ratifikasi CRPD, UU-PD No.8/2016, Perda No.5/2017).
***

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  M.  (2011). Memahami  Riset  Perilaku dan  Sosial. Bandung:  CV  Pustaka Cendekia Utama.
Anggara,  A.  W.  (2020).  Sistem  Informasi
Pendataan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial  Aceh. Jurnal  Indonesia : Manajemen Informatika Dan
Komunikasi, Vol. 1, No. 2 , 55–62.
Azhar,  S.  (1999). Metode  Penelitian  . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Chasanah,  N.,  &  Caesar,  L.  A.  (2020).
Sistem Informasi Pendataan Disabilitas  pada  Yayasan  Pilar Purbalingga. Journal of Innovation Information Technology and Application  (JINITA),  Vol.  2,  No. 01 , 37–46.
Husna,  N.  (2014).  Ilmu  Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Jurnal
Al-Bayan, Vol. 20, No. 29 , 45-57.
Muzaqi,  A.  H.,  Pratama,  M.  R.,  &
Widodo, S. (2020). Strategi Peningkatan  Kesejahteraan  Sosial Penyandang Disabilitas Netra Melalui Kebijakan Ingklusif.
Journal  Publicuho,  Vol.  3,  No.  3 ,
381-393.
Purwowibowo,  &  Hendijanto,  K.  (2019).
Perkembangan Konsep Kesejahteraan  Sosial  dan  Pekerja Sosial  Profesional  di  Era  Global. Humanitas, Vol. 1, No. 2 , 1-13.
Salamah,  U.  (2012). Pengantar  Ilmu Kesejahteraan  Sosial. Bandung: Insan Akademika.
Salim,  I.,  &  Yulianto,  M.  J.  (2021). Memantau  Pemenuhan  Hak-Hak Disabilitas. Jakarta: Bappenas,
KSP & JPODI. Salsabila,  N.,  Krisnani,  H.,  &  Apsari,  N. C. (2018). Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja dengan Disabilitas Sensorik. Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 1,No. 3 , 190-203.

## Website
SIGABONE.  (2021,  Oktober  8). Jumlah Penyandang  Disabilitas  Menurut Jenis  Kelamin  dan  Kecamatan  di Kabupaten  Bone .  Retrieved  from https://siga.dpppabone.com/: https://siga.dpppabone.com/cetak/v iew/data-104- jumlah_penyandang_disabilitas_m enurut_jenis_kelamin_dan_kecama tan_di_kabupaten_bone.html