## Al-Risalah
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum
Penanggung Jawab
Muhammad Hasbi Umar

## Penyunting Ahli
A. Husein Ritonga (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)
M. Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Mohd Roslan bin Mohd Nor (University of Malaya, Malaysia) Jhoni Najwan (Universitas Jambi) Bahrul Ulum (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) Subhan (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) Erdianto Effendi (Universitas Riau)

## Penyunting Pelaksana
Sayuti (Ketua) Zulqarnain (Anggota) M. Zaki (Anggota)
Editor Bahasa Inggris : Agus Salim Editor Bahasa Arab : Hermanto Harun
Tata Usaha
Choiriyah Siti Asnaniyah
M. Fathurrahman
Alamat Redaksi :
Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Jambi-Muarabulian KM. 16 Simp. Sungaiduren, Muarojambi-Jambi
Telp/Fax. (0741) 582021, e-mail: jurnal.alrisalah@gmail.com
Al-Risalah adalah jurnal ilmu syariah dan hukum (JISH) yang terbit dua kali setahun. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sejak 2001. Kehad- iran JISH ini diharapkan sebagai ruang pemikiran kritis dan terbuka bagi semua kalangan (akademisi, intelektual, aktivis, dan mahasiswa) yang konsen terhadap perkembangan ilmu syariah dan ilmu hukum.

## Volume 13, No. 1, Juni 2013                                           ISSN: 1412-436X
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH
ii

## DAFTAR ISI

## Amhar Rasyid
Hermeneutika dan Teks Ushul Fiqh 1

## M. Zaki
Formulasi Standar Maslahah dalam Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Al- Ghazali dalam Kitab al-Mustashfa ) 27

## Noor Naemah Abdul Rahman, dkk.
Relevansi Teori al-Maslahah Menurut Al-Syatibi dalam Menangani Isu Peroba- tan Masa Kini
47

## Al Husni
Eksistensi Risalah al-Qadha Umar Bin Khattab dan Relevansinya dengan Peradi- lan Agama di Indonesia pada Era Reformasi 65

## Rahmi Hidayati
Dinamika Hukum Islam dalam Kon fi gurasi Politik Hukum di Indonesia   90

## M. Lohot Hasibuan
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama  111

## Ruslan Abdul Gani
Status Anak Luar Nikah dalam Hukum Waris (Studi Komparatif antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam)  133

## Indah Mahniasari
Kon fi gurasi Politik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 153

## Erdianto Effendi
Keberadaan Pengadilan Tipikor di Pekanbaru dalam Perspektif Tujuan Hukum Acara Pidana  169

## Khaeron Sirin
Hukuman Mati dalam Wacana Demokrasi (Perdebatan antara Hukum Islam dan HAM di Indonesia)
187
187

## HUKUMAN MATI DALAM WACANA DEMOKRASI (PERDEBATAN ANTARA HUKUM ISLAM

## DAN HAM DI INDONESIA)

## Khaeron Sirin
Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah Institut PTIQ Jakarta Jl. Batan I No. 63 Lebak Bulus Pasar Jum’at Cilandak, 12440, Jakarta Selatan
Abstract: Are nominally, the implementation of the death penalty in Indonesia has been justi fi ed. There are a couple of articles in the Criminal Justice Act (Crimi- nal Code), which contains the threat of the death penalty. Outside the Criminal Code, carrying at least a lot of legislation that has a death penalty, for example: the Narcotics Act, the Anti-Corruption Act, the Anti-terrorism Act, and the Court of Human Rights Act. This shows that the death penalty in Indonesia increas- ingly exist in a system of laws and regulations in Indonesia. However, with the rise of the idea of   humanism or universal human values   that erupted after the second world war, the existence of the death penalty be illogical again in today's modern life. In other words, according to human rights defenders, the dynamics of criminal law in the world today has shifted from retaliation theory to the theory of rehabilitation, in which the theory is clinic treatment. In response to the debate and even con fl ict, should be objecti fi cation of the death penalty in the context of democracy in Indonesia, where the execution should break away from the in fl uence or other interests, whether it is religion (Islam) or human rights. The death penalty should be placed in a broader perspective and cross-interest, so that when the death penalty was applied or not applied, then it does not mean defeat or repress one of interest.
Keywords : death penalty, Islamic law, human rights.
Abstrak: Secara yuridis formal, pelaksaan hukuman mati di Indonesia te- lah dibenarkan. Ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pi- dana (KUHP) yang memuat ancaman hukuman mati. Di luar KUHP, tercatat
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 188
setidaknya banyak peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman hu- kuman mati, misalnya: Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Anti Ko- rupsi, Undang-Undang Anti terorisme, dan Undang-Undang Pengadilan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia semakin eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, seiring dengan maraknya gagasan humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal yang merebak seusai perang dunia kedua, adanya hukuman mati menjadi tidak logis lagi dalam kehidu- pan saat ini. Dengan kata lain, menurut para pembela HAM, dinamisasi hukum pidana di dunia saat ini telah bergeser dari teori pembalasan ke teori rehabilitasi, di mana teori tersebut bersifat clinic treatment. Menyikapi adanya perdebatan bahkan pertentangan, perlu dilakukan obyektivikasi hukuman mati dalam konteks demokrasi di Indonesia, dimana pelaksanaan hukuman mati harus melepaskan diri dari pengaruh atau kepentingan lainnya, baik itu agama (Islam) ataupun HAM. Hukuman mati mesti ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas dan lintas kepentingan,  sehingga ketika hukuman mati itu diterapkan atau tidak diterapkan, maka hal itu tidak berarti mengalahkan atau menindas salah satu kepentingan.
Kata Kunci: hukuman mati, hukum Islam, HAM.

## Pendahuluan
Meski sudah menjadi. wacana klasik, pro dan kontra seputar penerapan hu- kuman mati 1 tetap menjadi perdebatan serius di kalangan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. 2 Di tengah kecenderungan global akan moratorium hu- kuman mati, praktek tersebut justeru masih lazim diterapkan di Indonesia. 3 Bah- kan, dalam kurun sebelas Tahun terakhir (tepatnya pasca reformasi, 1998-2009), Indonesia tercatat telah mengeksekusi mati setidaknya 20 orang. Angka ini
1  Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis hukuman yang diputuskan oleh pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat (maksimal) yartg diberiian kepada seseorang akibat perbuatannya. Lihat Andi Hamzah dan A. Simanglipu, Pidana Mati di Indonesia di Masa lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang , Cet. Ke-2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 2.
2  Perdebatan seputar perlu tidaknya hukuman mati di Indonesia bisa ditemukan lewat pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Biasanya perdebatan ini mengemuka secara sporadis di setiap peringatan hari Anti Huku- man Mati di bulan Oktober dan peringatan HAM Sedunia di bulan Desember.
3  Badan Pekerja Kontras, "Praktik Hukuman Mati di Indonesia", diakses dari http 7 / www.kontras.org/ hmati/ data /Working %20Papjg, Hukmnan Mati di Indo- nesia.pdf, akses 30 Desember 2008.
189
jauh lebih besar ketimbang periode 1945-2003 yang hanya mengeksekusi mati 15 orang. 4 Wajar saja, jika Indonesia, menurut catatan Amnesty International, kini menjadi salah satu negara yang paling banyak menjatuhkan hukuman mati dibanding negara lain di dunia.
Secara yuridis formal, penerapan hukuman mati di Indonesia memang dibe- narkan. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ancaman hukuman mati. Di luar KUHP, tercatat setidaknya ada 6 (enam) peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman hukuman mati, semisal Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Anti terorisme, dan Undang-Undang Pengadilan HAM, Rancangan Undang-Undang Intelijen dan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia se- makin eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih dari itu, eksekusi hukuman mati di Indonesia menunjukkan kecenderungan mening- kat pada Tahun-Tahun terakhir.
Namun, seiring dengan maraknya gagasan humanisme atau nilai-nilai ke- manusiaan universal yang merebak seusai perang dunia kedua, adanya huku- man mati menjadi tidak logis lagi dalam kehidupan modern saat ini. Dengan kata lain, menurut para pembela HAM, dinamisasi hukum pidana di dunia saat ini telah bergeser dari teori pembalasan ke teori rehabilitasi, di mana teori terse- but bersifat clinic treatment .
Pada akhirnya, muncullah perdebatan di kalangan masyarakat seputar perlu tidaknya penerapan hukuman mati di Indonesia saat ini. Alih-alih men- emukan titik temu atau kesepahaman, perdebatan seputar hukuman mati, justru kian meruncing. Mereka kian kukuh dengan argumennya masing-masing, bah- kan cenderung ekstrem, baik yang mendukung atau menolak hukuman mati.
Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penulis berasumsisumsi bahwa ada hal yang menarik untuk dikaji, yaitu sejauh mana demokrasi di In- donesia mampu mengakomodasi dua ini kepentingan yang saling berlawanan untuk kemudian mampu mehiirkan keputusan demokratis yang bisa diterima oleh warga negara dan masyarakat secara umum.
4  William Schabas, makalah disampaikan dalam seminar internasional, Discussion an Death Penalty Contemporary Challenges, Delegation of European Commis- sion and Departemen of Philosofy Faculty of Humanities University of Indonesia, di Hotel Mandarin Jakarta, 14 Desember 2004. Tulisan ini kemudian dikutip oleh Komnas HAM dalam websitenya wwwicomnasham. gojil, akses 4 Januari 2009.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 190

## Hukuman Mati dalam Perspektif HAM vs Hukum Islam
Salah satu alasan yang menjadikan hukuman mati sebagai polemik dalam wa- cana hukum dan HAM di dunia modern saat ini adalah anggapan bahwa huku- man mati itu tidak manusiawi. 5 Di saat yang bersamaan, gagasan untuk mem- pertahankan hukuman mati ternyata kian eksis dengan didukung fakta-fakta, di mana kejahatan semakin kompleks dan meresahkan masyarakat.

## 1. Perspektif HAM
Munculnya gugatan terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia secara leb- ih rinci didasarkan atas pemikiran sebagai berikut: Pertama , hukuman mati saat ini tidak mampu memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat modern kerena menyerahkan keputusan hidup-mati seseorang ke tangan hakim yang tidak lu- put dari kesalahan. Kedua , hukuman mati tidak selalu efektif sebagai salah satu upaya pencegahan atau membuat orang jera untuk melakukan kejahatan. Ke- tiga , atas dasar pertimbangan kemanusiaan, hukuman mati melanggar nilai-nilai HAM yang menutup kesempatan seorang terpidana untuk memperbaiki diri. Dari sini, para aktivis HAM menilai hukuman mati merupakan bentuk pening- galan masa lalu yang harus ditinggalkan. Meski bukan tindakan yang menen- tang lingkup hidup secara langsung, namun penerapan hukuman mati sesung- guhnya merupakan bentuk tindak pembunuhan yang telah direncanakan atas nama hukum (negara). 6
Dari perspektif ini, penerapan hukuman mati dapat digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusia, sebagaimana dinyatakan da- lam Pasal 3 Deklarasi I Universitas Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu". Jaminan ini dipertegas dengan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 717 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Interna- tional (Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) dan dikuatkan dengan Protokol Opsional Kedua atas Perjanjian Internasional mengenai hak-hak Sipil
5  Berbagai keritik yang tajam diarahkan  terhadap penjatuhan hukuman mati, bah- kan muncul gerakan abolisionis yang menentang hukuman mati. Lihat Khaeron Sirin, “Liku-liku Hukuman mati di Indonesia”, Republika, tanggal 28 Agustus 2006.
6  Barda Nawawi Arief, Kebijakan Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, (Semarang: CV Ananta, 1994), hlm.18.
dan Politik Tahun 1989 tentang penghapusan Hukuman Mati. Jadi, hukuman mati pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan (HAM) dan harus dihilangkan atau dihapus.
Hukuman mati mungkin akan membuat kejahatan si pelaku terbalaskan, setidaknya bagi keluarga korban, dan akan membuat orang lain takut melaku- kan kejahatan serupa, namun hal itu jelas tidak akan dapat memperbaiki diri si pelaku, karena kesempatan hidup sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, tanpa di- hukum mati pun, seorang pelaku kejahatan dapat merasakan pembalasan atas tindakannya dengan bentuk hukuman lain, misalnya dihukum seumur hidup atau penjara. Dari sinilah, hukuman mati dinilai sudah untuk efektif lagi seba- gai sebuah bentuk pemidanaan yang menjarakan, karena sistem pemindanaan modern terus mengarah ke upaya merehabilitasi terpidana ( treatment ).

## 2. Perspektif Hukum Islam
Dalam hukum Islam, hukuman mati merupakan bentuk hukuman maksimal yang memiliki dasar hukum yang kuat. 7 Ini menunjukkan bahwa hokum Is- lam masih mempertahankan hukuman mati untuk tindak kejahatan tertentu, di mana esensi penerapannya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan. 8
Dalam hal ini, hukuman mati bisa ditemukan dalam tiga bentuk pemi- danaan, yaitu qishash, had (hudud) dan ta'zir. Dalam masalah qishash, anca- man hukuman mati ditujukan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja atau direncanakan, di mana pelaku pembunuhan yang disengaja juga harus menang- gung balasan hukum yang sepadan yang ia perbuat. Dalam masalah hudud, an- caman hukuman mati diajukan bagi pelaku zina muhshan, hirabah, al-baghyu, dan riddah. Sedangkan dalam masalah ta'zir, ancaman hukuman mati dituju- kan bagi perilaku kejahatan di luar qishash dan hudud yang oleh negara (pen- guasa) dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat.
Hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, semisal
7  Lihat misalnya Al-Baqarah (2):179
8  Lihat Abd al-Wahab al-Khalaf, ‘Ilm Ushul al-Fiqh, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1992), hlm.198. Lihat pula Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Kairo: Maktabah Muhaimar, 1957), hlm. 351.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 192
narkoba, terorisme dan korupsi, termasuk kategori hukuman ta'zir yang disebut dengan al-qatlu al-misil, yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh al-Qur’an dan al-Sunnah, tapi diserahkan kepada penguasa atau negara, haik pelaksan- aan ataupun tatacara eksekusinya. Hukuman (mati) tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.
Adanya ancaman hukuman hukuman mati dalam Islam, menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya bukanlah sarana utama untuk mengatur, men- ertibkan, atau melindungi masyarakat, tetapi lebih merupakan jalan hukum tera- khir, seperti halnya amputasi dalam kedokteran yang sebenarnya bukan obat utama, tetapi sebuah pengecualian sebagai sarana pengobatan terakhir. Dengan demikian, ada kriteria-kriteria tertentu yang diatur dalam hukum Islam yang memungkinkan suatu tindak kejahatan tersebut dapat dijatuhi hukuman mati. 9

## Pergulatan Hukuman Mati dalam Aksi
Munculnya perdebatan tentang hukuman mati sebagaimana telah dijelaskan pada akhirnya melahirkan setidaknya dua kelompok besar, yaitu kelompok yang ingin menghapus hukuman mati dan kelompok yang mendukung pen- erapan  hukuman  mati.  Bagi  kalangan yang menolak (menghapus), hukuman mati merupakan bentuk pembunuhan yang dilegalkan oleh negara dan hal ini melanggar hak asasi manusia, karena hak hidup adalah hak dasar yang tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun ( non-derogable rights ) oleh individu. Sedan- gkan kelompok yang mendukung, hukuman mati adalah satu bentuk hukuman yang masih dibutuhkan untuk rnembuat efek cegah dan mengurangi kejahatan- kejahatan yang tergolong besar atau luar biasa di tengah masyarakat.

## 1. Gerakan Menghapus Hukuman Mati
Lembaga HAM internasional secara tegas menyatakan hukuman mati berten- tangan dengan prinsip yang diatur di dalam Kovenan Intemasional Hak-hak Sipil dan Politik ( International Covenant on Civil and Political Rights , ICCPR). Para aktivis HAM dan beberapa organisasi kemanusiaan intemasional menuntut penghapusan hukuman mati, karena dinilai melanggar hak hidup terpidana,
9  Muhammad Zafrullah Khan, Islam and Human Rights, (Islamabad: Islam Interna- tional Publications Ltd, 1988), hlm.74.
193
menutup kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan bersosialisasi kembali ke masyarakat.
Beberapa aktivis HAM menilai bahwa hukuman mati merupakan hukuman klasik yang sudah ketinggalan zaman ( out of date ) atau bentuk peninggalan masa lalu (a vestig of our savage past) yang harus dihindari. Sifat penghukuman yang keras dan represif tidak mampu memberikan solusi bagi permasalahan pidana modern dan sudah tidak relevan lagi dengan konteks modernitas yang menjun- jung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Secara umum, beberapa instrumen internasional yang melarang adanya hu- kuman mati di dunia adalah: 10
a.  Universal Declaration of Human Rights, Tahun 1948, Pasal 3.
b.  Kovenan Intemasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), Tahun 1966, Pasal
6.
c.  Second Optional Protocol of ICCPR aiming of The Abolition of Protocol Nu. 6 European Convention for the Protection Human Right and Fundamental Freedom, 1950 (berlaku mulai I Maret 1985).
d.  The Rome Statute of International Criminal Court, 17 Juli 1998.
Perjuangan para pembela HAM untuk menghapus hukuman mati lebih di- dasarkan pada doktrin kemanusiaan, yaitu cinta kasih kepada sesama. Dalam hal ini, hukuman mati justru akan memunculkan lingkaran kekerasan, di mana setiap orang akan berada pada situasi ingin balas dendam, terluka dan rasa trauma. Dalam perspektif HAM, jika kekerasan dibalas dengan kekerasan, maka hasilnya adalah kejahatan terus menerus. Berbeda jika, kekerasan dibalas saling memaafkan dan upaya cinta kasih. Jika konstitusi negara telah mengakui bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi atas alasan apapun, maka penghapusan penerapan hukuman mati adalah sebuah kewajiban konstitusional.

## 2. Gerakan Mendukung Hukuman Mati
Selama ini, banyak tuduhan terhadap konsep hukuman mati, utamanya yang diatur dalam hukum Islam, yang seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang
10 Konvenan ini merupakan derivasi dari DUHAM bahwa hak untuk hidup ter- masuk dalam non derogable rights atau hak yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hingga 2 November 2003, tercatat 151 negara telah meratifika- si.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 194
kejam, tidak manusiawi dan sadis. 11 Kesan mengerikan di balik hukuman mati tersebut adalah kesan populer yang menyelimuti penerapan hukum pidana (Is- lam) di masyarakat modern ini. Kesan ataupun kritik tersebut, yang awalnya dilancarkan oleh Barat, bukan semata karena mereka tidak suka terhadap kon- sep hukuman fi sik, tetapi lebih disebabkan perasaan moral mereka yang belum terbangun seutuhnya. Adanya kritik tersebut juga dikarenakan tidak disadarin- ya alasan keagamaan (spriritual) dari adanya hukuman tersebut, yaitu bahwa hukuman bukanlah dijatuhkan secara kejam oleh seseorang kepada orang lain, tetapi semata-mata derni melaksanakan ketentuan-ketenhuan yang tercantum dalam doktrin hukum agama (Islam) yang terlingkup dalam maqashid al-syariah . Dalam hal ini, hukum Islam sangat memperhatikan nilai-nilai dasar kema- nusiaan di dunia yang terlingkup pada lima hal, yaitu agama ( al-din ), jiwa ( al- nafs ), harta ( al-mal ), akal ( al-aql ), dan keturunan ( al-nasb ). Perlindungan hak-hak ini sama sekali bukan karunia penguasa atau karunia masyarakat, tetapi mer- upakan karunia Allah Swt. Demi memelihara kelima hak dasar kemanusiaan tersebut, hukum Islam secara konsekuen mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu hukuman pokok, sekaligus hukuman maksimal.
Dari sinilah, para pendukung hukuman mati, yang sebagian besar terdiri dari masyarakat Islam, mendukung penerapan hukuman mati sebagai huku- man maksimal di Indonesia. Selain didasarkan doktrin keagamaan, hukuman mati juga didasarkan alasan untuk melindungi masyarakat umum dan mencip- takan ketentraman dan kemaslahatan yang lebih luas secara lebih efektif.

## Perspektif Demokrasi
Indonesia   termasuk   salah   satu   negara   yang   masih mempertahankan hukuman   mati   dalam   sistem   hukum positifnya, bahkan mencantumkan- nya dalam banyak undang-undang, hanya saja sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, negara Indonesia memberlakukan hukuman mati secara khusus, hati-hati, dan selektif. Penerapan hukuman mati ini secara fi loso fi s di- akui dan diakomodasi oleh konsep negara hukum Pancasila, meski nantinya bisa saja hukuman mati bersifat esepsional ataupun pidana bersyarat. 12
11  Muhammad Iqbal Siddiqi, Tha Penal Law of Islam, (Lahore: Kazi Publication, 1985), hlm. 30.
12 Artinya, dalam jangka waktu tertentu seseorang yang dijatuhi pidana mati, mis- alnya, dievaluasi selama beberapa tahun, terserah lima atau sepuluh tahun. Ka-
Dalam hal ini, penetapan hukuman mati dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia pada dasarnya telah melalui pembahasan di lembaga legislatif, yang notabene adalah para wakil rakyat, sebagai representasi dari seluruh rakyat In- donesia. Jika hukuman mati tetap dipertahankan, maka itulah pilihan bangsa Indonesia yang harus dihormati dan dipatuhi. Jika hukuman mati itu tidak dis- etujui lagi, maka rakyatlah yang harus menghapusnya, bukan para ahli, apalagi pihak (negara) asing.
Menurut van Bemmelen, mengutip pendapat JJ. Rousseau, pada dasarnya hukum secara menyeluruh bersandar pada suatu perjanjian masyarakat yang di dalamnya dinyatakan kehendak bersama. Jika terdapat tingkah laku yang menurut kehendak bersama tersebut harus dipidana, maka hal itu sejak awal harus diuraikan atau ditulis dalam undang-undang. Penguraian yang rinci di- maksudkan untuk menghindari pelanggaran kebebasan individu, sebab dalam perjanjian masyarakat, setiap orang hanya bersedia melepaskan sebagian kecil kebebasannya ke dalam wadah bersama itu. Begitu pula dengan hukuman mati. Sekiranya hukuman mati tersebut masih layak diberlakukan dan diterima oleh kehendak bersama, maka hukuman tersebut harus dituangkan dalam bentuk hukum tertulis (undang-undang).
Hal itu berarti bahwa ketentuan hukuman mati dalam undang-undang di negara Indonesia pada dasarnya telah sesuai dengan teori perjanjian masyarakat ataupun konsitusi. Maka, sangat relevan mengaitkan ketentuan Pasal 28A dan Pasal 281 ayat (1) UUD 1945 dengan Pasal 28J UUD 1945. Dalam hal ini, Pasal 28J UUD 1945 menentukan:
1.  Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.  Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk ke- pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan mak- sud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertirnbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan keterriban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 13
Dengan demikian, ketentuan Pasal 28A dan Pasal 281 ayat (1) UUD 1945 tersebut keberlakuannya dibatasi oleh ketentuan Pasal 28J UUD 1945. Karena
lau dia menunjukkan perilaku yang baik dan positif, bisa diubah menjadi pidana seumur hidup.
13 Lihat Pasal 28 UUD 1945 pasca-amandemen.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 196
itu, untuk melindungi kepentingan hukum nasional yang lebih besar, seharus- nya dalam memahami ketentuan pidana atau hukuman mati di Indonesia tidak hanya membaca ketentuan Pasal 28A dan pasal 281 UUD 1945, tetapi harus pula memperhatikan dan mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 28J  UUD 1945.
Dengan demikian, perdebatan hukuman mati dalam konteks demokrasi hendaknya lebih ditempatkan sebagai komuditas politik hukum ketimbang per- soalan “ideologis-ideologis” tertentu (Islam). Munculnya dukungan kuat dari kalangan masyarakat terhadap eksistensi penerapan hukuman mati di Indone- sia harus ditempatkan dalam konteks demokrasi, bukan dalam kerangka per- juangan ideologis. Artinya, hukuman mati yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hasil dari proses-proses politik hukum dan demokrasi modern.

## Masa Depan Hukuman Mati
Dalam konteks politik hukum dan demokrasi, hukum Islam merupakan salah satu pilar penting, selain hukum Barat dan hukum Adat, dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia. Karenanya, wajar dan sah jika hukum Islam ikut andil dan memperjuangkan hukuman mati untuk tetap eksis di Indonesia. Di sisi lain, para aktivis HAM yang mengusung nilai-nilai humanisme juga berke- pentingan untuk menghilangngkan hukuman mati dari ketentuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia demi melindungi hak hidup warga negara secara mutlak. 14
Sebagai hukum publik, hukum pidana di Indonesia seharusnya lebih berori- entasi kepada perlindungan masyarakat banyak dan pihak korban, meski tidak harus mengabaikan nasib atau hak-hak pelaku kejahatan itu sendiri. Dalam hal ini, adanya ancaman hukuman mati dimaksudkan untuk memberi efek psikolo- gis dan shock therapy bagi masyarakat. 15
Adanya ketentuan hak hidup dalam konsritusi kita dapat dibatasi dan bah-
14 Secara kasat mata, gagasan dan perjuangan untuk menghapus hukuman mati di Indonesia bisa dilihat dari arah perjuangan yang selama ini dilakukan oleh Kom- mnas HAM dan kontras (komisi untuk orang hilang dan korbang kekerasan) dan lembaga Imparsial (Lembaga yang bergelut di bidang perjuangan HAM).
15 Hal ini disebabkan hukuman badan yang di berlakukan selama ini seringka- li masih belum efektif untuk member efek psikologis dan Shock Therapy bagi masyarakat, khususnya pelakutindakpidanaKorupsi.http://nasional.kompas. com/read/xml/2008/11/28110000584/Indonesia.masih.butuh.hukuman mati. akses 4 Januari 2009.
kan dihilangkan pelaksanaannya dengan syarat: a). Sesuai dengan undang-un- dang; b). Sesuai dengan pertimbangan moral; c). Sesuai dengan nilai agama; dan d). Sesuai dengan keamanan dan ketertiban umum. Jadi, hukuman mati tetap diperlukan karena tindakan dari pelaku sendiri yang tidak lagi memperhatikan aspek kehidupan yang berperikemanusiaan (Sila kedua dari Pancasila) dan ke- hidupan yang penuh dengan berkeadilan sosial (Sila kelima dari Pancasila).
Ke depan, pemberlakuan hukuman mati hendaknya tidak diperbanding- kan atau dihadapkan ( vis a vis ) dengan nilai HAM pelaku tindak pidana itu, tetapi harus dilihat dari kepentingan masyarakat banyak. Artinya, adanya huku- man mati di Indonesia harus dimaknai bahwa kita, sebagai sebuah komunitas bangsa, memang telah sepakat untuk memberikan hukuman tersebut.

## Penutup
Kajian analisis terhadap hukuman mati di Indonesia tentunya tidak bisa dipi- sahkan dengan konteks demokrasi di Indonesia. Keterkaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini, rnengkaji penerapan hukuman mati akan berujung pada produk yang berupa peraturan perundang-undangan yang nota bene merupakan konsekuensi logis dari kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
Menyikapi adanya perdebatan bahkan pertentangan, kita perlu melakukan obyektivikasi hukuman mati dalam konteks demokrasi di Indonesia. Artinya, perlu dilakukan kajian secara mendalam tentang eksistensi hukuman mati den- gan melepaskan diri dari pengaruh atau kepentingan yang meliputinya, baik itu agama (Islam) ataupun HAM. Dalam hal ini, hukuman mati mesti ditompat- kan dalam perspektif yang lebih luas dan lintas kepentingan, sehingga ketika hukuman mati itu diterapkan atau tidak diterapkan, maka hal itu tidak berarti mengalahkan atau menindas salah satu kepentingan. Kajian hukuman mati ini tentunya dilakukan dengan menggunakan bingkai demokrasi dan demokrati- sasi yang diharapkan bisa melahirkan analisis dan gagasan yang tidak lepas dari nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

## Bibliogra fi
Abd al-Wahab al-Khalaf, ‘Ilm Ushul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1992. Andi Hamzah dan A. Simanglipu, Pidana Mati di Indonesia di Masa lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang , Cet. Ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985. Barda Nawawi Arief, Kebijakan Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH
Penjara, Semarang: CV Ananta, 1994. Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Kairo: Maktabah Muhaimar, 1957. Muhammad Iqbal Siddiqi, Tha Penal Law of Islam, Lahore: Kazi Publication, 1985.
Muhammad Zafrullah Khan, Islam and Human Rights, Islamabad: Islam Interna- tional Publications Ltd, 1988.

## Website/Media
Badan Pekerja Kontras, "Praktik Hukuman Mati di Indonesia", diakses dari http 7 / www.kontras.org/ hmati/ data /Working %20Papjg, Hukmnan Mati di Indonesia.pdf.
Http://nasional.kompas.com/read/xml/2008/11/28110000584/Indonesia. masih.butuh.hukuman mati.
Khaeron Sirin, “Liku-liku Hukuman mati di Indonesia”, Republika, tanggal 28 Agustus 2006.
William Schabas, makalah disampaikan dalam seminar internasional, Discussion an Death Penalty Contemporary Challenges, Delegation of European Com- mission and Departemen of Philosofy Faculty of Humanities University of Indonesia, di Hotel Mandarin Jakarta, 14 Desember 2004. Tulisan ini ke- mudian dikutip oleh Komnas HAM dalam websitenya wwwicomnasham. Gojil.

## PEDOMAN PENULISAN

## BENTUK NASKAH
Jurnal Al-Risalah menerima naskah/tulisan, baik dalam bentuk artikel hasil pe- nelitian ( research papers ), artikel ulasan ( review ), dan resensi buku ( book review ), baik dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris

## CARA PENGIRIMAN NASKAH
Tulisan dialamatkan kepada Redaksi Jurnal Al-Risalah Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sungai Duren, Muaro Jambi-Jambi, Telp. (0741) 582021, email: jurnal.alrisalah@gmail. com. Penulis harus menyerahkan 2 (dua) eksamplar naskah/tulisan dalam ben- tuk hard copy ( print out ) dan soft copy dalam CD/ fl ash disk, atau melalui email ke redaksi jurnal Al-Risalah.

## FORMAT NASKAH
Al-Risalah adalah jurnal ilmiah yang terbit dua kali setahun. Al-Risalah siap menerima sumbangan tulisan dari para penulis, dengan ketentuan sebagai beri- kut:
1.  Tulisan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan di dalam buku atau ma- jalah lainnya. Topik tulisan sesuai dengan lingkup kajian jurnal, yakni kajian ilmu syariah dan ilmu hukum.
2.  Jumlah halaman antara 20-25 halaman, ukuran kertas A4 spasi ganda. (Mar- gin kiri 4, atas 4, kanan 3, dan bawah 3).
3.  Tulisan yang masuk dilengkapi biodata penulis, meliputi: nama, asal pergu- ruan tinggi/instansi, dan kuali fi kasi keilmuan penulis.
4.  Tulisan yang telah diserahkan menjadi hak redaksi, dan redaksi berhak mer- ubah tulisan tanpa mengurangi makna tulisan.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH

## SISTEMATIKA NASKAH

## Judul Naskah
Judul ditulis dengan huruf ka fi tal diletakkan di tengah margin. Judul tulisan diikuti pula dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggeris  antara 50-100 kata dan kata kunci ( keywords ) sebanyak 2-5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan ditulis dalam satu paragraf.

## Pendahuluan
Dalam pendahuluan harus berisikan latar belakang masalah yang diangkat, be- serta rumusan masalah. Jika perlu, dapat dimuat secara ringkas metode peneli- tian yang digunakan.

## Pembahasan dan Hasil Penelitian
Berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah, analisis, serta penjelasan tentang hasil penemuan selama penelitian. Namun, tidak perlu dicantumkan kalimat “PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN”.

## Penutup
Berisikan kesimpulan, ditambah saran-saran jika diperlukan.

## SUMBER KUTIPAN
Kutipan menggunakan cara Ibid, Op. Cit, dan Loc. Cit. Semua tulisan mengguna- kan referensi model footnote , dengan ketentuan sebagai berikut:
1.  Ayat al-Qur’an, contoh: An-Nisaa’ (4): 42.
2.  Buku, contoh: Muhammad Hasbi, Nalar Fiqih Kontemporer , cet. ke-2, (Jambi: Syariah Press, 2008), hlm. 8.
3.  Apabila penyusun/penulis lebih dari dua orang, cukup nama penyusun pertama saja yang ditulis dan nama-nama lain diganti “dkk” (dan kawan- kawan), contoh: Hasan Ibrahim Hasan, dkk., an-Nuzum al-Islamiyyah , edisi ke-1, (Kairo: Lajnah at-Ta’lif wa at-Tarjamah wa an-Nasyr, 1953), hlm. 54.
4.  Penyusun/penulis bertindak sebagai editor atau penghimpun tulisan, con- toh: M. Nazori Madjid (ed.), Agama & Budaya Lokal: Revitalisasi Adat & Budaya
di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), hlm. 42.
5.  Penyusun/penulis sebagai suatu perhimpunan, lembaga, panitia atau tim, contoh: Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, (Jambi:
Syariah Press, 2010), hlm.1.
6.  Nama penulis tidak ada, contoh: Panduan Amaliyah Ramadhan, (Jambi: Sul- than Thaha Press, 2009), hlm. 9.
7.  Buku terjemahan, contoh: Ahmad Haris, Islam Inovatif: Eksposisi Bid’ah dalam Teori dan Praktek, alih bahasa Bahrul Ulum dan Mohamad Rapik, (Jambi: Sul- than Thaha Press, 2007 ), hlm. 51.
8.  Buku saduran, contoh: Vollmar, Hukum Benda, disadur oleh Chidir Ali,
(Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 234.
9. Kamus, c ontoh: Kamus Umum Bahasa Indonesia, W. J. S. Poerwadarminta, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 12. 10. A rtikel dalam jurnal, majalah atau surat kabar, c ontoh: H. Tjaswadi, “Sekali Lagi tentang Amandemen UUD 1945,” Kedaulatan Rakyat, No. 227, Th. LVII (Selasa, 21 Mei 2002), h1m. 8.
11.  Artikel dalam media massa, contoh: M. Luqman Hakiem, “Tasawuf dan Proses Demokratisasi”, KOMPAS , 30 Maret 2001, hlm. 4.
12. A rtikel dalam buku atau ensiklopedi, c ontoh: Syamsul Anwar, “Teori Kon- formitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali,” dalam M. Amin Abdullah, dkk., (ed.), Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi, (Yog- yakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), h1m. 275.
13. Hasil penelitian yang tidak diterbitkan, c ontoh: Illy Yanti dan Ra fi dah, ”Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam UU NO.3/2006 (KHI) dan Implemen- tasinya dalam Sistem Ekonomi Nasional”, Hasil Penelitian Kompetitif IAIN STS Jambi, (2009), hlm. 10.
14. M akalah tidak diterbitkan, c ontoh: Rahmadi, “Kaedah-Kaedah Falakiyah”, Makalah Disampaikan pada Lokakarya Hisab Rukyat, Diselenggarakan oleh Kanwil Depag Provinsi Jambi, Jambi, 26 Desember 2009, hlm. 5.
15. S umber yang masih berbentuk manuskrip, c ontoh: Undang-Undang Palem- bang, Berg Col. No. 146, Perpustakaan Universitas Leiden, Vol. No.3.
16. D okumen berbentuk surat-menyurat, contoh: Staatsblaad van Nederlandsch Indie, 1937, No. 116.
17.  Dokumen dalam bentuk arsip-arsip perkantoran lainnya, contoh: Pengadi- lan Agama Kota Jambi, Daftar Jumlah Kasus Perceraian 2011 , 22 April 2012.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH
18. P eraturan perundang-undang atau peraturan lainnya belum disebutkan dalam tulisan, c ontoh: Undang-Undang  RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).
19.  Nomor dan nama peraturan perundang-undang atau peraturan lainnya su- dah disebutkan dalam tulisan, c ontoh: Pasal 2 ayat (1).
20.  Pidato, contoh: Pidato Menteri Agama, Disampaikan dalam Acara Brie fi ng Dengan Jajaran Kanwil Depag Provinsi Jambi dan IAIN, Tanggal 1 Februari 1988.
21.  Wawancara, contoh: Wawancara Dengan Abdullah, Ketua RT. 03 Kel. Sim- pang IV Sipin Kec. Telanaipura-Jambi, 5 Maret 2009.
22. Website t anpa penulis, contoh: ”Remarks before the American Muslim
Council,” http://usinfo. state.gov/usa/islam/s050799.htm, akses 7 Mei 2009.
23.  Website dengan pencantuman penulis, contoh: Noam Chomsky, “Market Democracy in a Neoliberal Order: Doctrines and Reality,” http://www. zmag.org/chomsky/ index.cfm, akses 10 Januari 2003.

## CONTOH PENULISAN BIBLIOGRAFI
Akh. Minhaji, Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Is- lamic Studies , Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2009.
Andi Rustam, Ahmad Bakaruddin R. dan Syaiful, “Voting Behavior Pemilih Pe- mula pada Pemilu 2004 di Kota Padang” dalam Ahmad Bakaruddin R, dkk.,
(ed), Teori dan Metode Penelitian Ilmu Politik , Padang: Laboratorium Ilmu Po- litik Unand, t.t.
Anik Ghufron , Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif , Makalah Dipresentasi- kan pada Kuliah Metodologi Penelitian di Program Doktor UIN Yogyakarta di Jambi, tanggal 25-26 Januari  2010.
Djawahir Hejzziey, Pedoman Penelitian Skripsi, Jakarta: ttp, 2007. John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993. Program Pascasarajana UIN Yogyakarta, Buku Pedoman Penuisan Disertasi , Cet. 2,
Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Sayuti, “ Relevansi antara Maal Administratif dan Upaya Penciptaan Good Gover- nance”, Jurnal Ilmiah Al-Risalah , Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, Volume 12, Nomor 1, Juni 2012.
Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Pedoman Penulisan Skripsi , Ja- karta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.