e-ISSN : 2621-4105

## OPTIMALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PENGATURAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
GUNA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

## Anggraeni Endah Kusumaningrum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang anggraeni@untagsmg.ac.id

## Abstrak
Penelitian    ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  peran  serta  masyarakat  terhadap  pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19 beserta dengan kendalanya. Pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan pemerintah berkaitan dengan pembatasan mobilitas  guna mencegah adanya potensi kerumunan masyarakat sebagai upaya membendung laju kenaikan angka positif virus corona atau Covid-19. Munculnya Keppres No. 9 Tahun 2020, Presiden telah mendelegasikan kewenangannya pada setiap gubernur,  walikota dan  bupati untuk  dapat  lebih  merespon  aktif  dan  menciptakan  kebijakan  yang  bermanfaat bagi daerahnya. Permasalahan dalam penelitian  ini adalah bagaimana mengoptimalkan peran serta masyarakat terhadap pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19 serta kendala yang dihadapi  dalam mengoptimalkan peran serta masyarakat terhadap pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19. Metode penelitian, menggunakan tipe penelitian yuridis empiris  dengan data sekunder sebagai data utama serta wawancara dengan informan yang akan dianalisis secara kualitatif.  Hasil Penelitian dan analisa diperoleh bahwa masyarakat sudah ikut berperan serta dalam pengaturan p embatasan  kegiatan  masyarakat  meskipun  belum  optimal,  karena  masih  ada  masyarakat  yang  melakukan kegiatan  tanpa  protokol  kesehatan,  melakukan  mobilitas  berkendara  roda  empat  dengan  penuh  penumpang, pelanggaran  terhadap  pembatasan jam  operasional  kegiatan  usaha  (berdagang),  terhadap  pelanggaran  tersebut hanya  dikenakan  sanksi  administratif  yang  belum  memberikan  efek  jera    maupun  tingkat  kesadaran  hukum masyarakat masih rendah  sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat lebih lanjut.
Kata Kunci : Covid-19; Masyarakat; Pencegahan

## OPTIMIZING COMMUNITY PARTICIPATION IN REGULATION OF COMMUNITY ACTIVITIES LIMITATIONS TO PREVENT THE SPREAD OF COVID 19

## Abstract
This study aims to examine and analyze community participation in regulating community activity restrictions in  order  to  prevent  the  spread  of  Covid-19along  with  its  obstacles.  The  government  has  set  restrictions  on community activities related to mobility restrictions to prevent potential crowds of people as an effort to stem the rate of increase in the positive number of the corona virus or Covid-19. The emergence of Presidential Decree No. 9 of 2020, the President has delegated his authority to every governor, mayor and regent to be able to respond more actively and create policies that are beneficial to their regions. The problem in this study is how to optimize community participation in regulating community activity restrictions to prevent the spread of Covid-19and the obstacles faced in optimizing community participation in regulating community activity restrictions to prevent the spread of covid 19. The research method, using the type of empirical juridical research with data secondary data as the main data as well as interviews with informants to be analyzed qualitatively. The results of the research and analysis show that the community has participated in setting restrictions on community activities even though it is not optimal, because there are still people who carry out activities without health protocols, carry out four- wheel  driving  mobility  with  full  passengers,  violate  restrictions  on  operating  hours  of  business  activities (trading). , the violation is only subject to administrative sanctions that have not provided a deterrent effect and the level of legal awareness of the community is still low so that further socialization is needed to the community. Keywords: Covid-19; Public; Prevention
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Perlindungan  kesehatan    masyarakat  Indonesia  diarahkan  guna  mencapai  derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia Indonesia.  Hal  ini  menjadi  modal  dasar  bagi  pelaksanaan  pembangunan  nasional  yang pada  hakekatnya  adalah  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya.  Sejak ditemukannya virus corona akhir tahun 2019 yang diidentifikasi sebagai zoonosis yang ditularkan  dari  hewan  kepada  manusia  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19),  hal ini menjadi permasalahan serius bagi populasi manusia di seluruh dunia.  Penyebaran Covid-19 tergolong cepat antara manusia ke manusia melalui droplet dan tidak melalui udara. 1 Gejala yang dialami berupa gangguan pernapasan akut meliputi demam, batuk dan sesak napas. Rata-rata masa inkubasi virus selama 5-6 hari dan masa inkubasi terpanjang ditemukan selama 14 hari. 2 Covid-19 telah dinyatakan oleh World  Healt  Organization (WHO)  sebagai  pandemic  dan  Indonesia  telah  menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangannya agar tidak  meningkat. Pemerintah  berupaya mengurangi kelompok rentan  dengan  mensosialisasikan  penguatan  imunitas  tubuh  baik  kelompok  maupun individu  serta  berupaya  meningkatkan  jumlah  dan  percepatan  penyembuhan  dengan pengobatan yang efektif. 3
Salah satu regulasi guna memerangi Covid-19 ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan.  Penyelenggara  karantina  kesehatan  menjadi tanggung  jawab     pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  sebagai  upaya  memberi perlindungan  terhadap  kesehatan  masyarakat  dari  penyakit  dan/atau  faktor  risiko kesehatan         masyarakat. Kekarantinaan kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit  dan  faktor  risiko  kesehatan  masyarakat  terhadap  alat  angkut, orang,  barang, dan/atau  lingkungan,  serta  respon  terhadap  kedaruratan  kesehatan  masyarakat  dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. Kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah  No  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  sebagai langkah  percepatan  penanganan  Covid-19.  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB) adalah kebijakan pemerintah guna membatasi kegiatan tertentu masyarakat dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Hal tersebut seperti pendapat dari Imas Novita Juaningsih et.al yang  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  penerapan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah preventif dari pemerintah. 4
1 Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia,  “Kumpulan  Media  COVID-19  Untuk  Media  Sosial,”  2020, https://www.kemkes.go.id/article/view/21010900003/kumpulan-media-covid-19-untuk-media-sosial.html.
2 Irwan, Buku  Epidemiologi  Penyakit  Menular ,  ed.  Imam  Syahirul  Alim  and  Eko  Taufiq,  I  Maret  2017 (Yogyakarta:  CV.  Absolute  Media,  2017),  https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/1782/irwan-buku- epidemiologi-penyakit-menular.html.
3 Sylvia Hasanah Thorik, “ Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 ”, Jurnal Adalah,   4, no. 1 (2020): 115–20 , https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15506.
4 Imas Novita Juaningsih et al., “ Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat  Indonesia, ” SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya  Syar-I 7,  no.  6  (April  17,  2020):  509–18, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363.
e-ISSN : 2621-4105
Pembatasan  kegiatan  masyarakat  melalui    PP  No  21  Tahun  2020  menimbulkan beberapa    implikasi  hukum  berupa, 5 Pertama,  terpusatnya  kewenangan  dalam pengambilan  kebijakan  terkait  tindakan  PSBB.  Pemerintah  daerah  membutuhkan persetujuan  menteri  terlebih  dahulu  untuk  melakukan  langkah  PSBB  dalam  rangka pencegahan Covid-19. Kedua, pemerintah akan sangat selektif dalam menetapkan PSBB di wilayah tertentu, terutama untuk PSBB berupa kegiatan di tempat atau fasilitas umum, karena dengan demikian pemerintah diwajibkan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Ketiga, pemerintah daerah dan pihak swasta harus tunduk pada PSBB yang  ditetapkan  menteri.  Keempat,  kepala  daerah  wajib  melaksanakan  PSBB  yang diusulkan  oleh  Ketua  Pelaksana  Gugus  Tugas  Covid-19  apabila  disetujui  menteri. Kelima,  setiap  orang  yang  tidak  mematuhi  atau  menghalanghalangi  penyelenggaraan PSBB dapat dijerat dengan sanksi pidana. DPR sebagai lembaga  yang memiliki fungsi pengawasan  dapat  berperan  dalam  mengawasi  kinerja  pemerintah  agar  hak-hak masyarakat  terkait  pemenuhan  kebutuhan  dasar  dapat  terjamin  saat  penerapan  PSBB. Demikian  pula  pengawasan  terhadap  kinerja  Polri  dalam  melaksanakan  langkah penindakan dan penertiban di masyarakat.
Pengaturan PP No 21 Tahun 2020 dilanjutkan pemerintah  dipertengahan Februari 2021  dengan  melaksanakan    kebijakan  yang    disebut    Pemberlakuan    Pembatasan Kegiatan  Masyarakat   (PPKM)  serta  mengupayakan vaksin   massal   kepada  seluruh warga  masyarakat  secara  bertahap di  seluruh  Indonesia dengan  Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona  Virus  Disease  2019  di  Wilayah  Jawa  dan  Bali. 6 Kebijakan  Pemberlakuan Pembatasan    Kegiatan    Masyarakat    (PPKM)  serta    mengupayakan  vaksin  diharapkan dapat :
a. Mengatasi penyebaran  Covid-19  yang  sampai saat  ini  masih  terus  meningkat, pada tingkat desa dan kelurahan.
b. Mengoptimalkan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  dalam  berbagai aspek kehidupan sampai   kepada   tingkat   desa/kelurahan.
c. Meningkatkan   kesadaran   masyarakat   untuk   melaksanakan   dan   menaati protokol kesehatan, social distancing .
Peraturan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  tersebut  diterbitkan  guna  mencegah adanya  peningkatan  jumlah  kasus  penyebaran  Covid-19  hingga  lintas  negara  yang berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan  dan keamanan, serta kesejahteraan  masyarakat  Indonesia.  Pembatasan  kegiatan  masyarakat  adalah pembatasan  kegiatan  tertentu  penduduk  dalam  suatu  wilayah  yang  diduga  terinfeksi Covid-19 oleh    pemerintah  daerah  dan  harus  disetujui    menteri  kesehatan,  guna membatasi  pergerakan  orang     atau  barang  dalam  satu  provinsi  atau  kabupaten/kota tertentu.
5 Prianter Jaya Hairi, “ Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Terkait Pencegahan Covid-19 ” (Jakarta Pusat, April 2020), http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XII-7-I-P3DI-April-2020-240.pdf.
6 Detik  News,  “Ini  Dasar  Hukum  PPKM  Darurat,  Yuk  Disimak!,”  Detik  News,  April  1,  2021, https://news.detik.com/berita/d-5628512/ini-dasar-hukum-ppkm-darurat-yuk-disimak.
Penanggulangan dan pencegahan penyebaran   pandemi COVID-19 yang  diinisiasi oleh      pemerintah    pada      semua      tingkatan    diperlukan  peran  serta  atau  partisipasi masyarakat,  guna  meningkatkan  spirit    kebersamaan,    semangat    gotong    royong    dan spirit  tolong  menolong  pada  warga  masyarakat, sebagaimana penelitian dari Sulsalman Moita et.al. 7 Partisipasi atau peran masyarakat dalam pencegahan Covid-19 merupakan perintah konstitusi, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 152 ayat  1 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah  dan masyarakat  bertanggung    jawab  melakukan  upaya    pencegahan,  pengendalian,  dan pemberantasan penyakit menular  serta akibat yang  ditimbulkannya. Pasal 157 ayat 1 UU No  36  tahun  2009  mengatur  bahwa  pencegahan  penularan  penyakit    menular  wajib dilakukan oleh  masyarakat termasuk penderita  penyakit menular melalui perilaku  hidup bersih dan sehat, yang kemudian dalam penjelasannya disebutkan bahwa  perilaku hidup bersih dan sehat  bagi   penderita penyakit menular dilakukan dengan  tidak melakukan tindakan  yang  dapat    memudahkan  penularan  penyakit  pada  orang    lain.  Peran  serta masyarakat dalam pencegahan wabah seperti pandemi Covid-19 juga diatur pada Pasal 6 UU  No  4  tahun  1984  tentang  wabah,  yaitu  bahwa  upaya  penanggulangan  wabah dilakukan  dengan mengikutsertakan masyarakat  secara aktif.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih fokus  mengkaji  tentang  bagaimana    peran    serta  atau  partisipasi  masyarakat      menjadi penting   karena   pemerintah memiliki  keterbatasan   anggaran,  fasilitas, dan  aktivitas pencegahan  karena  minimnya  SDM dan tenaga lapangan. Oleh karena itu melalui  peran serta  masyarakat  yang  aktif diharapkan,  maka Covid-19    dapat cepat   teratasi dan kehidupan  menjadi  normal  kembali.  Namun  bila  melihat  dilapangan  ternyata  masih dijumpai ada pelanggaran aturan protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat seperti tidak memakai masker pada waktu berkegiatan di luar rumah, tempat usaha yang tidak menyediakan  tempat  cuci  tangan,  tidak  melakukan  pengecekan  suhu  tubuh,  tidak menyediakan    cairan  pembersih  tangan,  melanggar    aturan  jaga  jarak  fisik  antar pengunjung (social  distancing ).  Apabila  hal  ini  tidak  segera  ditangani  tentunya pengendalian  dan  pencegahan  Covid-19  tidak  segera  berakhir    sehingga  perlu mengoptimalkan  peran  serta    dari  masyarakat  dalam  pencegahan  dan  pengendalian Covid-19.  Penelitian    ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  peran  serta masyarakat  terhadap  pengaturan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  guna  mencegah penyebaran Covid-19 beserta dengan kendalanya.
7 Sulsalman Moita and Syaifuddin S Kasim,  “Penyuluhan Strategi Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19,” Jurnal Abdidas 1, no. 6 (2020): 518–26, https://doi.org/10.31004/abdidas.v1i6.109.
e-ISSN : 2621-4105

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian  ini adalah:
a. Bagaimana mengoptimalkan peran serta masyarakat terhadap pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19?
b. Bagaimana  kendala    dan  solusi    dalam  mengoptimalkan  peran  serta  masyarakat terhadap  pengaturan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  guna  mencegah  penyebaran Covid-19?.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  yang  bersifat  yuridis  empiris  dengan spesifikasi  penelitian  bersifat  deskriptif  analitis  yaitu  untuk      memberikan  gambaran secara  rinci,  sistematis  dan  menyeluruh  mengenai  optimalisasi  peran  serta  masyarakat terhadap pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran Covid- 19. Data yang digunakan berupa  data sekunder sebagai data utama yang didukung data primer    secara  sekaligus  untuk  melengkapinya.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan dengan  wawancara  mendalam  yang  dilakukan  oleh  peneliti.    Teknik    wawancara digunakan untuk menggali informasi secara lengkap dari informan berkaitan dengan  apa yang  diketahui,  dialami  serta  pendapat  dan  pandangannya  terhadap  permasalahan penelitian.  Sedangkan  pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yang  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder  maupun  bahan  hukum  tersier  dengan  cara  memahami  hukum  sebagai seperangkat  peraturan  atau  norma-norma  positif  di  dalam  sistem  perundang-undangan yang  mengatur  mengenai  kehidupan  manusia. 8 Penelitian  ini  akan  dianalisis  secara kualitatif  dengan  jalan  menafsirkan  dan  mengkonstruksikan  pernyataan  yang  terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan, yang dikaitkan dengan fakta dilapangan.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
I. Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Terhadap Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Guna Mencegah Penyebaran Covid 19
Peran  menurut  Soekanto  adalah  “proses  dinamis  kedudukan  (status)”.  Apabila seseorang  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya,  dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung  pada  yang  lain  dan  sebaliknya.  Peranan  merupakan  aspek  dinamika  dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Peran serta masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan suatu permasalahan  masyarakat  tersebut.  Peran  serta  masyarakat  di  bidang  kesehatan  berarti keikutsertaan  seluruh  anggota  masyarakat  dalam  memecahkan  setiap  permasalahan kesehatan. Di dalam hal ini masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan,  dan  mengevaluasikan  program-program  kesehatan  masyarakatnya.
8 Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
e-ISSN : 2621-4105
Lembaga atas wadah yang ada dimasyarakat hanya dapat mendukung, memotivasi, dan membimbingnya. 9
Selanjutnya   Ach.    Wazir,    et    al 10 , mengartikan peran serta  sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Seseorang   akan berperan serta   apabila   ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai  proses  berbagi  dengan  orang  lain  dalam      hal      nilai,    tradisi,      perasaan, kesetiaan, kepatuhan, dan tanggungmjawab bersama. Sedangkan    menurut   Isbandi 11 , peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses   pengidentifikasian masalah   dan   potensi yang     ada     di     masyarakat,     pemilihan     dan pengambilan keputusan  tentang  alternatif  solusi untuk   menangani   masalah,   pelaksanaan   upaya mengatasi    masalah,    dan    keterlibatan    masyarakat  dalam        proses        mengevaluasi perubahan    yang terjadi.   Demikian juga   menurut   Mikkelsen 12 , bahwa  peran serta masyarakat  adalah  keterlibatan masyarakat  dalam  pembangunan  diri,  kehidupan, dan lingkungan mereka.
Berdasarkan pada   bebeberapa   konsep   atau   pengertian peran serta masyarakat di    atas,    maka  sebagai  upaya  untuk    penanggulangan  dan  pencegahan  penyebaran pandemi  Covid-19  saat  ini  peran    serta    masyarakat  sangat  dibutuhkan.    Sebab  jika masyarakat  tidak melakukan cara pencegahan yang disarankan oleh pemerintah seperti menjaga jarak fisik dan tindakan pencegahan lainnya untuk memperlambat penyebaran Covid-19, virus dapat menginfeksi banyak orang dalam hitungan beberapa bulan. Hal ini tentu akan membuat  rumah sakit  kewalahan dan menyebabkan tingkat  kematian  yang tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan upaya bersama dari seluruh masyarakat dengan terus melakukan cara pencegahan yang disarankan.
Peran serta masyarakat harus didorong melalui kesadaran yang tinggi berdasarkan prinsip kerelaan dan keswadayaan  tanpa  paksaan  dan  tekanan. Beberapa hal yang harus dilakukan masyarakat sebagai wujud ikut berperan serta dalam upaya  penanggulangan dan pencegahan penyebaran pandemi virus Covid-19 itu antara lain adalah: 13
a. Menjaga  kesehatan  dan  kebugaran  agar  stamina  tubuh  tetap  prima  dan  sistem imunitas / kekebalan tubuh meningkat.
b. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand- rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting.
9 Soekidjo Notoatmodjo, Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
10 et  al.,  ed  Ach.  Wazir  Ws., Panduan  Penguatan  Manajemen  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 1999).
11 Isbandi  Rukminto  Adi, Perencanaan  Partisipatoris  Berbasis  Aset  Komunitas  (Dari  Pemikiran  Menuju Penerapan) (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007).
12 Britha  Mikkelsen  and  Matheos  Nalle, Metode  Penelitian  Partisipatoris  Dan  Upaya  Pemberdayaan : Panduan Bagi Praktisi Lapangan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999).
13 Safrizal  et  al., Pedoman  Umum  Menghadapi  Pandemi  COVID-19  Bagi  Pemerintah  Daerah (Jakarta: Kedagrimen, 2020)
e-ISSN : 2621-4105
c. Menjaga  jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Jika anda terlalu dekat, anda dapat menghirup droplet dari orang yang mungkin menderita Covid-19.
d. Ketika batuk dan bersin, menutup hidung dan mulut  dengan tisu atau lengan atas bagian dalam (bukan dengan telapak tangan).
e. Menghindari    menyentuh  mata,  hidung  dan  mulut  (segitiga  wajah).  Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung  dan  mulut  dengan  tangan  yang  terkontaminasi,  maka  virus  dapat  dengan mudah masuk ke tubuh kita.
f. Menggunakan   masker  dengan  benar hingga  menutupi  mulut  dan  hidung  ketika sakit atau saat sedang keluar rumah.
g. Membuang    tisu  dan  masker  yang  sudah  digunakan  ke  tempat  sampah  dengan benar, lalu mencuci tangan.
h. Tetap  dirumah,   dan  menghindari  kontak  dengan  orang  lain  dan  bepergian  ke tempat umum.
i. Menghindari    bepergian  ke  luar  rumah  saat    merasa  kurang  sehat,  terutama  jika merasa  demam,  batuk  dan  sulit  bernapas.  Apabila  sakit  segera  menghubungi petugas kesehatan terdekat, dan minta bantuan mereka serta menyampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya pernah melakukan perjalanan terutama ke negara atau wilayah terjangkit, atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama dan mengikuti arahan dari petugas kesehatan setempat.
j. Menunda perjalanan ke wilayah/ negara dimana virus ini ditemukan.
k. Selalu memantau perkembangan penyakit Covid-19 dari sumber resmi dan akurat dan mengikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat.
Apabila dicermati peran serta masyarakat terhadap penanggulangan Covid-19 yang dilakukan pemerintah melalui kepatuhan menjalankan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi ternyata belum optimal. Khusus  terkait dengan kepatuhan  masyarakat terhadap pemenuhan protokol kesehatan dapat dilihat dari data yang disampaikan oleh juru bicara satgas  penanggulangan  Covid-19  yang  menyampaikan  bahwa  tingkat  kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan (prokes) dalam pemakaian masker dan menjaga jarak masih menjadi catatan penting yang harus diperhatikan seluruh pihak. Berdasarkan data satgas Covid-19 terdapat sekitar 27,03 % desa atau kelurahan yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dalam memakai masker. Kemudian tercatat sekitar 28,38 % desa atau kelurahan memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dalam menjaga jarak. 14 Beberapa tabel  di  bawah  ini  memperlihatkan  data  pelanggaran  protokol  kesehatan  yang  terjadi khususnya  di  Provinsi  Jawa  Tengah  sebagai  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang terdampak  Covid-19  berdasarkan  jenis  kelamin,  usia,  dan  pekerjaan  pelanggar  selama periode Januari 2020 sampai dengan Oktober 2021.
14 Herry  Prasetyo,  “Kepatuhan  Protokol  Kesehatan  Masih  Rendah,  Zona  Merah  Dan  Kasus  Kematian Bertambah” (Jakarta, April 30, 2021), https://insight.kontan.co.id/news/kepatuhan-protokol-kesehatan-masih-rendah- zona-merah-dan-kasus-kematian-bertambah.
e-ISSN : 2621-4105
Tabel 1. Pelanggaran Prokes Berdasarkan Jenis Kelamin Periode Januari 2020 – Oktober 2021 No Jenis Kelamin Prosentase 1 Laki- laki 78,33 % 2 Perempuan 21,67 % Sumber Data : Satgas Covid-19 Provinsi Jawa Tengah
Tabel 1 diatas memperlihatkan bahwa pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan jenis kelamin ternyata didominasi oleh laki-laki  yaitu sebanyak 78,33 % dan perempuan 21,67 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan lebih memiliki kepatuhan dan  kesadaran  dibandingkan  kaum  laki  laki  terhadap  upaya  pencegahan  dan penanggulangan Covid -19, dengan kata lain kaum laki laki cenderung banyak melakukan pelanggaran  berkaitan dengan menjalankan protokol kesehatan.
Tabel 2. Pelanggar Prokes Berdasarkan Usia Periode Januari 2020 – Oktober 2021 No Usia Prosentase 1 < = 19 Tahun 18,85 % 2 20 Tahun – 39 Tahun 50,35 % 3 >= 40 Tahun 30,8 %
Sumber Data : Satgas Covid-19Propinsi Jawa Tengah
Tabel 2 diatas memperlihatkan bahwa  pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan usia  ternyata  yang  paling  banyak  melakukan  pelanggaran  didominasi  oleh  masyarakat yang  berusia  20  tahun  sampai  dengan  39  tahun    yaitu  sebanyak  50,35  %,  pelanggar terbanyak  kedua  adalah  masyarakat  yang  berusia  lebih  dari  40  Tahun  yaitu  30,8  %, sedangkan yang paling sedikit melakukan pelanggaran adalah masyarakat yang berusia kurang dari 19 tahun, yaitu sebanyak 18,85 %. sehingga dapat disimpulkan bahwa orang -  orang  dewasalah  yang  banyak  melakukan  pelanggaran      protokol  kesehatan dibandingkan anak anak.
Tabel 3. Pelanggar Prokes Berdasarkan Jenis Pekerjaan Periode Januari 2020 – Oktober 2021 No Pekerjaan Prosentase 1 Swasta 82,34 % 2 Pelajar/Mahasiswa 17,07 % 3 PNS/TNI/Polri 0,59 %
Sumber Data : Satgas Covid-19 Provinsi Jawa Tengah
Tabel 3 diatas memperlihatkan bahwa  pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan jenis  pekerjaan  ternyata  yang  paling  banyak  melakukan  pelanggaran  didominasi  oleh
masyarakat yang bekerja di sektor swasta  yaitu sebanyak 82,34 %, pelanggar terbanyak kedua  adalah  pelajar  dan  mahasiswa  yaitu  17,07  %,  sedangkan  yang  paling  sedikit melakukan  pelanggaran  adalah  masyarakat  yang  bekerja  sebagai  PNS/TNI/Polri,  yaitu hanya  0,59  %.  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  masyarakat  yang  bekerja  di  sektor swasta cenderung tidak patuh terhadap protokol kesehatan yang dicanangkan pemerintah karena karena terbukti banyak  yang melakukan pelanggaran.
Kemudian  terkait  dengan  vaksinasi  sebagai  upaya  pencegahan  Covid-19, berdasarkan data Balitbangkes Kemenkes RI masih ada 33 % masyarakat masih belum yakin  bahkan  menolak  untuk  divaksin,  meskipun  sebenarnya  99  %    masyarakat  yang menolak  vaksin  tersebut  sudah  mengetahui  mengenai  informasi  vaksin  Covid-19. Sementara  tingkat  pendidikan  masyarakat  yang  menolak  vaksin  tersebut  menurut  juru bicara  vaksinasi  Covid-19  Kemenkes    justru  didominasi  oleh  masyarakat  yang berpendidikan D-4 dan S1 yaitu sebanyak 18,6 % 15
Berdasarkan data diatas jelaslah bahwa agar upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan  dan  penanggulangan  Covid-19  dapat  berjalan  sesuai  dengan  tujuan  yang diinginkan maka optimalisasi peran serta masyarakat mendesak untuk segera dilakukan. Optimalisasi  , 16 berasal  dari  kata  optimal  yang  berarti  terbaik,  tertinggi.  Optimalisasi banyak  juga  diartikan  sebagai  ukuran  dimana  semua  kebutuhan  dapat  dipenuhi  dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Sementara itu Winardi mengartikan  optimalisasi 17 sebagai ukuran yang menyebabkan tercapainya suatu tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Tujuan akhir dari semua keputusan seperti itu adalah meminimalkan upaya yang diperlukan atau untuk memaksimalkan manfaat yang diinginkan . Ada beberapa cara mengoptimalkan peran serta masyarakat yaitu  :
a). Melalui paksaan
Optimalisasi    peran  serta  masyarakat    dengan  paksaan  yaitu  memaksa masyarakat  untuk  konstribusi  dalam  suatu  program,  baik  melalui  perundang- undangan,  peraturan-peraturan  maupun  dengan  perintah  lisan  saja.  Cara  ini  akan lebih cepat hasilnya dan mudah. Tetapi masyarakat akan takut, merasa dipaksa dan kaget,  karna  dasarnya  bukan  kesadaran  ( awerenees ),  tetapi  ketakutan.  Akibatnya lagi masyarakat tidak akan mempunyai rasa mememiliki terhadap program.
b). Melalui persuasi dan edukasi
Optimalisasi peran serta masyarakat dengan persuasi dan edukasi yaitu suatu partisipasi  masyarakat  yang  didasari  pada  kesadaran.  Hal  ini  sepertinya  sukar ditumbuhkan dan akan membutuhkan waktu yang lama, tetapi bila tercapai maka hasilnya  akan  memiliki    dan  rasa  memelihara.  Partisipasi  dimulai  dengan penerangan, pendidikan dan sebagainya, baik secara langsung dan tidak langsung. Nilai-nilai  peran  serta  masyarakat  merupakan  suatu  pendekatan  atau  jalan  yang
15 Maya Citra Rosa, “Survei 33 Persen Masyarakat Menolak Vaksin Covid-19, Pendidikan Tinggi Terbanyak,” Kompas.com, July 18, 2021, https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/18/090000165/survei-33-persen- masyarakat-menolak-vaksin-covid-19-pendidikan-tinggi?page=all.
16 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia , 2002.
17 Winardi, Pengantar Manajemen Penjualan (PT. Citra Aditya Bakti, 1999).
e-ISSN : 2621-4105
terbaik  untuk  memecahkan  masalah-masalah  penanggulangan  dan  pencegahan Covid-19.  Terlebih    dengan  ikut  berpartisipasinya  masyarakat  dalam  program- program kesehatan, itu berarti diperolehnya sumber daya dan dana dengan mudah untuk melengkapi fasilitas kesehatan mereka sendiri. Bila partisipasi itu berhasil, bukan  hanya  salah  satu  bidang  saja  yang  dapat  dipecahkan,  tetapi  dapat menghimpun dana dan daya untuk memecahkan masalah di bidang yang lain. Peran serta  masyarakat  akan  membuat  semua  orang  ikut  belajar  bertanggung  jawab terhadap perlindungan kesehatan tubuhnya sendiri.
Apabila  masyarakat  hanya  menerima  saja  pelayanan  kesehatan  yang disediakan  oleh  pemerintah  atau  instansi  penyelenggara  kesehatan  yang  lain, masyarakat tidak merasa mempunyai tanggungjawab atas perlindungan kesehatan tubuh mereka sendiri. Penyembuhan atau pengobatan penyakit terhadapnya hanya dianggap sebagai barang pinjaman dari luar saja, sehingga mereka tidak belajar apa- apa tentang penyakit dan pemeliharaan kesehatan. Peran serta masyarakat di dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit Covid-19 adalah sesuatu  yang tumbuh dan berkembang dari bawah dengan rangsangan dan bimbingan dari atas dan bukan sesuatu  yang  dipaksa  dari  atas.  Dalam  hal  ini,  suatu  pertumbuhan  yang  alamiah bukan  pertumbuhan  yang  semu.  Peran  serta  masyarakat  akan  menjamin  suatu perkembangan  yang  langsung,  karena  dasarnya  adalah  kebutuhan  dan  kesadaran masyarakat sendiri. Melalui partisipasi setiap anggota masyarakat dirangsang untuk belajar  berorganisasi,  dan  mengambil  peran  yang  sesuai  dengan  kemampuan mereka masing-masing.
Oleh  karena  itu  optimalisasi  peran  serta    masyarakat        dalam  menghadapi pandemi Covid-19,  dapat  menjadi pilihan atau  solusi  selain  dengan  program  dan kebijakan  yang  bersumber  dari  pemerintah  dan stakeholder .    Di   dalam    peran serta    masyarakat terdapat    semangat    resiprositas,    sikap    saling percaya, tolong menolong,  kerjasama,  kesetiakawanan  sosial,  dan  solidaritas  sosial,  yang  jika diakumulasi  secara  bersama-sama  dapat  mengeliminir  bahkan        menghilangkan dampak pandemi Covid-19, terutama  yang  terdampak secara  langsung  dari baik dari aspek  kesehatan,  ekonomi, sosial, dan psikologis. Melalui optimalisasi   peran serta masyarakat  maka  spirit   kebersamaan,    semangat    gotong    royong    dan  spirit    tolong menolong  akan  senantiasa  terpatri dalam  jiwa  warga  masyarakat dimana   kebiasaan ini  telah        mendarah  daging        dalam        jiwa,        pikiran,  semangat    dan    tindakan masyarakat.
II. Kendala Dan Solusi Dalam Mengoptimalkan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pengaturan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Guna  Mencegah  Penyebaran Covid-19
Kebijakan    yang    dikeluarkan    untuk  mencegah  penyebaran  Covid-19  telah membatasi  mobilitas  masyarakat,  berdampak  pada  mata  pencaharian  mereka  dan menciptakan  lebih  banyak  beban  bagi  mereka.  Selama  pandemi,  diperlukan  rantai
e-ISSN : 2621-4105
pasokan  yang  tangguh  untuk  memastikan  bahwa  masyarakat  masih  dapat  menerima barang dan jasa yang mereka butuhkan. 18 Di salah satu sisi masyarakat menjadi korban dari dampak adanya pandemi Covid-19, di sisi lain masyarakat juga harus dapat mandiri dan berperan dalam mencegah penularan Covid-19.
Dalam  hal  mengoptimalkan  peran  serta  masyarakat  terhadap  pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah serta mengatasi penyebaran Covid-19 seringkali mengalami kendala dalam penerapannya. Oleh karena peran serta masyarakat itu dapat timbul bergantung pada adanya motivasi dalam masyarakat. 19 Motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri sendiri yang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan  dengan  tujuan  tertentu.  Motivasi  merupakan  persyaratan  masyarakat  untuk berpartisipasi. Tanpa motivasi, masyarakat sulit untuk berpartisipasi di semua program. Timbulnya motivasi harus dari masyarakat itu sendiri dan pihak luar hanya memberikan dukungan.
Selain  motivasi  tentunya  juga  diperlukan    adanya  persepsi 20 atau  cara  pandang masyarakat  terhadap pandemi Covid-19, dalam hal ini masyarakat masih banyak yang tidak  percaya  bahkan  menganggap  remeh  terhadap  adanya  pandemi  Covid-19  hal  itu dapat ditengarai dari masih adanya pelanggaran terhadap pemenuhan protokol kesehatan disetiap kegiatan yang dilakukan masyarakat  baik di sekolah, di tempat ibadah, di kantor, maupun di tempat tempat umum lainnya seperti yang  diajurkan pemerintah.
Demikian juga tentu harus didukung dengan aturan hukum yang jelas dan mampu memiliki kepekaan sosial masyarakat khususnya bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, dan  melindungi hak-hak masyarakat Indonesia. Hal ini tentu dibutuhkan adanya  keterbukaan  pemerintah    yang  meliputi  3  aspek  penting  yakni:  a.  Kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi; b. kemungkinan peran serta masyarakat dalam mengambil  keputusan  dan  c.  pengumuman  keputusan  pemerintah, 21 sebab  dengan informasi  jelas  mengenai  aturan  dan  kebijakan    pemerintah  masyarakat  akan mendapatkan  keadilan,  kepastian  maupun  kemanfaatan  terkait  penanggulangan  dan pencegahan  penyebaran  Covid-19.  Solusi  dalam  meningkatkan  peran  serta  masyarakat dalam    pembatasan  kegiatan  masyarakat  antar  alian  melalui  sosialisasi. Kegiatan sosialisasi adalah salah satu upaya yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara menyampaikan  pengetahuan,  informasi,  nilai  dan  norma  agar  dapat  dipahami  dan diterima oleh masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dapat dilakasnakan melalui media baik itu media elektronik, media massa,  media sosial, atau dengan menggunakan alat peraga seperti poster, reklame, spanduk dan baliho. Sosialisasi juga dapat dilaksanakan secara
18 Elisabeth Liu, Retno Mawarini Sukmariningsih, “Membangun Model Basis Penggunaan Teknologi Digital Bagi  UMKM  Dalam  Masa  Pandemi  Covid-19”, Jurnal  Ius  Constituendum 6,  no  1  (2021):  215, http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3191
19 Heni Prasetyowati, Roy Nusa Rahagus Edo Santya, and Rohmansyah Wahyu Nurindra’, “Motivation and Public Participation  to  Control  Population  of  Aeries  Spp.  in  Sukabumi  City,” Jurnal  Ekologi  Kesehatan 14,  no.  2 (2015): 106–15.
20 Dwi Haryoto et al., “Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Penyebaran Virus Covid-19,” JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat) 6, no. 1 (2021): 574–82, https://doi.org/10.21067/jpm.v6i1.5019.
21 Lalu  Sabardi,  “Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Menurut  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Jurnal Yustisia 3, no. 1 (2014): 67–79, https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/10120/9030.
e-ISSN : 2621-4105
langusung  melalui  pertemuan-pertemuan  terbatas,  forum,  yang  melibatkan  tokoh masyarakat,  tokoh  agama  dan  pejabat  pemerintah.  Melalui  kegiatan  sosialisasi  ini diharpakan  kesadaran  masyarakat  akan  pembatsana  kegitan  masyrakat  sebagai  upaya pencegahan penularan Covid-19 akan meningkat.

## E. PENUTUP
Optimalisasi  peran    serta  masyarakat  melalui  pengaturan  pembatasan  kegiatan masyarakat  (  PPKM  )  perlu  dilakukan  agar  penanggulangan    penyebaran      pandemi Covid-19 di Indonesia  dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Cara  mengoptimalkan peran serta  masyarakat  dapat  dilakukan  dengan  paksaan  yaitu  memaksa  masyarakat  untuk berkonstribusi  dalam  suatu  program,  baik  melalui  perundang-undangan,  peraturan- peraturan  maupun  dengan  perintah  secara  lisan.  Selain  itu  dapat  melalui  persuasi  dan edukasi guna menumbuhkan kesadaran masyarakat. Namun demikian mengoptimalkan peran  serta  masyarakat  terhadap  pengaturan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  guna mencegah  serta  mengatasi  penyebaran  Covid-19  seringkali  mengalami  kendala  dalam penerapannya,  karena    bergantung  pada  adanya  motivasi  dan  persepsi    masyarakat maupun dukungan kebijakan yang jelas dan mampu memiliki kepekaan sosial masyarakat khususnya  bagi  pemenuhan  kebutuhan  dasar  manusia,  dan    melindungi  hak-hak masyarakat  Indonesia.  Solusi  dalam  meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam pembatasan  kegiatan  masyarakat  antara  lain  melalui  sosialisasi.  Kegiatan  sosialisasi adalah  salah  satu  upaya  yang  dapat  dilaksanakan  oleh  pemerintah  dengan  cara menyampaikan  pengetahuan,  informasi,  nilai  dan  norma  agar  dapat  dipahami  dan diterima oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ach.  Wazir  Ws.,  et  al.,  ed. Panduan  Penguatan  Manajemen  Lembaga  Swadaya Masyarakat . Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 1999.
Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia , 2002. Detik News. “Ini  Dasar Hukum PPKM Darurat,  Yuk Disimak!” Detik News, April 1, 2021. https://news.detik.com/berita/d-5628512/ini-dasar-hukum-ppkm-darurat- yuk-disimak.
Direktur  Jenderal  Bina  Administrasi  Kewilayahan  Direktur  Jenderal  Politik  dan Pemerintahan  Umum  Direktur  Jenderal  Bina  Pembangunan  Daerah  Direktur Jenderal  Bina  Keuangan  Daerah  Penyusun  Safrizal,  et  al. Pedoman  Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah . Jakarta: Kedagrimen, 2020.
Dwi Ertiana dan kawan-kawan, Peningkatan peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 di Desa  Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 1, no. 2 (2020)
Dwi Nopriyanto dan kawan-kawan, Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Menurunkan  Peningkatan  Penyakit  Tidak  Menular,  Jurnal:  JPPM  (  Jurnal Pengabdian  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  )  3,  no  2  Tahun  2019, DOI: 10.30595/jppm.v3i2.4726
Haryoto,  Dwi,  Hari  Wisodo,  Sujito,  Arif  Hidayat,  and  Hestiningtyas  Yuli  Pratiwi. “Meningkatkan  Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Mencegah  Penyebaran  Virus Covid-19.” JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat) 6, no. 1
(2021):https://doi.org/10.21067/jpm.v6i1.5019.
Heni Prasetyowati, Roy Nusa Rahagus Edo Santya, and Rohmansyah Wahyu Nurindra’. “Motivation  and  Public  Participation  to  Control  Population  of  Aeries  Spp.  in Sukabumi City.” Jurnal : Ekologi Kesehatan 9, no. 2  (2015) Herry Prasetyo. “Kepatuhan Protokol Kesehatan Masih Rendah, Zona Merah Dan Kasus Kematian Bertambah.” Jakarta, April 30, 2021. https://insight.kontan.co.id/news/kepatuhan-protokol-kesehatan-masih-rendah- zona-merah-dan-kasus-kematian-bertambah.
Irwan. Buku  Epidemiologi Penyakit  Menular . Edited by  Imam Syahirul  Alim and Eko Taufiq. I Maret 2017. Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2017.
Juaningsih, Imas Novita, Yoshua Consuello, Ahmad Tarmidzi, and Dzakwan NurIrfan.
Optimalisasi  Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Penanganan  Covid-19  Terhadap Masyarakat  Indonesia.  " SALAM":  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya  Syar-I 7,  no.  6 (2020): 509–18. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.1536
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Kumpulan Media Covid-19 Untuk Media Sosial,” 2020.
Liu, Elisabeth, Retno Mawarini Sukmariningsih, “Membangun Model Basis Penggunaan Teknologi  Digital  Bagi  UMKM  Dalam  Masa  Pandemi  Covid-19”, Jurnal  Ius Constituendum 6, no 1 (2021): 215, http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3191 Mikkelsen,  Britha,  and  Matheos  Nalle. Metode  Penelitian  Partisipatoris  Dan  Upaya Pemberdayaan :  Panduan  Bagi  Praktisi  Lapangan .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 1999.
Moita, Sulsalman, and Syaifuddin S Kasim. “Penyuluhan Strategi Penguatan Partisipasi Masyarakat  Dalam  Menghadapi  Pandemi  Covid-19.”  Jurnal  : Abdidas, 1,  no.  6 (2020),
Prianter Jaya Hairi. “Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Terkait Pencegahan Covid-19.” Buletin: Info Singkat 12, no.7 (2020).
Rosa,  Maya  Citra  Rosa.  “Survei  33  Persen  Masyarakat  Menolak  Vaksin  Covid-19, Pendidikan Tinggi Terbanyak.” Kompas.com, July 18, 2021.
Rukminto  Adi,  Isbandi. Perencanaan  Partisipatoris  Berbasis  Aset  Komunitas  (Dari Pemikiran Menuju Penerapan) . Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007. Sabardi, Lalu. “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Jurnal : Yustisia 3, no. 1  (2014) Soekidjo  Notoatmodjo. Promosi  Kesehatan  Dan  Ilmu  Perilaku .  Jakarta:  Rineka  Cipta, 2007.
Soekanto,  Soerjono  and  Sri  Mamuji. Penelitian  Hukum  Normatif  “Suatu  Tinjauan Singkat.” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Thorik,  Sylvia  Hasanah.  “Efektivitas  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Di  Indonesia Dalam  Penanggulangan  Pandemi  Covid-19”,  Jurnal  Adalah  4,  no.  1  (2020):115- 120 https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15503
Winardi. Pengantar Manajemen Penjualan . PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
e-ISSN : 2621-4105