Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 23 -32 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK
Mutiara Nurhaliza*, Jamiatur Robekha**.

## PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450
Email : mutiaraliza08@gmail.com, jamiaturrobekha20@gmail.com Naskah diterima : 27/04/2022, revisi : 28/05/2022, disetujui 27/08/2022

## Abstract
Child sexual exploitation still occurs in Indonesia. Weak legal protection for children and the absence of socialization about sexual education is one of the contributing factors. Child protection is non-discriminatory protection, non-exploitation behavior, cannot be a form of children's rights and must be fulfilled, respected and protected by families, communities, governments and even the state. Exploitation of children is  a form of real violation of children's rights,  which  will have a negative  impact  on  the  child,  both  physically  and  mentally.  Efforts  to  exploit  children  such  as sexually employing children are very inhumane because they will interfere with the child's growth and development. Children should have freedom, enjoy their world, protected their rights without carelessness. The results of this study indicate that the occurrence of child sexual exploitation is influenced by various social factors such as poverty and the economy. Protection of child sexual exploitation has been regulated in the formulation of laws and international conventions that have been ratified by Indonesia. Various efforts have been made to overcome the problem of child sexual exploitation, but the government's efforts have not been maximized as expected. Indeed, it cannot be denied that until now, very few or it can be said that cases of trafficking in persons, especially child trafficking, have reached the courts, this is not due to the scarcity of laws and regulations but the process of finding evidence that is experiencing difficulties, because In general, this kind of activity is carried out by the organization neatly. Another difficulty relates to the categorization of trafficking in women and children as a crime against morality in the Criminal Code .
Keywords:exploitation, children as sex workers, child protection

## Abstrak
Eksploitasi  seksual  anak  masih  terjadi  di  Indonesia.  Lemahnya  perlindungan  hukum terhadap anak dan tidak adanya sosialisasi tentang pendidikan seksual menjadi salah satu faktor penyebabnya.  Perlindungan  anak  merupakan  perlindungan  non  diskriminasi,  perilaku  non eksploitasi, tidak dapat  merupakan salah satu bentuk hak anak dan harus dipenuhi, dihargai dan dilindungi  oleh  keluarga,  masyarakat,  pemerintah  bahkan  negara.  Adanya  eksploitasi  anak merupakan  salah  satu  bentuk  pelanggaran  hak  anak  yang  nyata,  akan  berdampak  buruk  bagi
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 23 -32 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
anak itu sendiri baik secara fisik maupun mental. Upaya eksploitasi anak seperti mempekerjakan anak secara seksual sangat tidak manusiawi karena akan mengganggu tumbuh kembang anak. Seharusnya  anak-anak  memiliki  kebebasan,  menikmati  dunia  mereka,  dilindungi  hak  mereka tanpa kecerobohan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya eksploitasi seksual anak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti kemiskinan dan ekonomi. Perlindungan eksploitasi seksual anak telah diatur dalam rumusan undang-undang dan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah eksploitasi seksual  anak  namun  upaya  pemerintah  belum  maksimal  seperti  yang  diharapkan. Memang tidaklah dapat disangkal bahwa sampai dengan saat ini, sangatlah sedikit atau dapat dikatakan tidak pernah kasus-kasus perdagangan orangnya khususnya perdagangan anak yang sampai ke pengadilan, hal ini bukan karena kelangkaan peraturan perundang- undangannya tetapi proses pencarian barang bukti lah yang mengalami kesulitan, karena pada umumnya kegiatan semacam ini  dilakukan  oleh  organisasi  secara  rapi.  Kesulitan  lain  adalah  yang  berkaitan  dengan pengkategorisasian  perdagangan  perempuan  dan  anak  sebagai  suatu  kejahatan  terhadap kesusilaan dalam KUHP.
kata kunci: eksploitasi, anak sebagai pekerja seks, perlindungan anak.

## A. Pendahuluan

## Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak
Pada masa milenial  sekarang ini, anak-anak  rentan untuk  melakukan kejahatan. Dengan kurangnya  rasa  peduli  dan  pengawasan  dari  orang  tua  serta  masyarakat  terhadap keberlangsungan hidup anak dapat menjadi penyebab seorang anak terlibat dalam suatu tindak kejahatan.  Pengaruh  lingkungan  bermain  yang  buruk,  kurangnya  wawasan  anak  terhadap  hal yang  benar  atau  salah,  dan  adanya  ketimpangan  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat  juga  dapat menjadi alasan mengapa seorang anak melakukan kejahatan. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah menyampaikan temuan KPAI tentang anak korban eksploitasi  dan  pekerja  anak  selama  Januari  hingga  April  2021. 1 Menurutnya  pada  2020  saja tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi mencapai 149 kasus. Rinciannya, 28 kasus  perdagangan,  29  kasus  prostitusi  anak,  eksploitasi  seksual  komersial  anak  (ESKA)  23 kasus, 54 korban pekerja anak, korban adopsi ilegal 11 kasus, dan anak terlibat dalam TPPO 4 kasus. Sejak Januari sampai April 2021 angka TPPO dan eksploitasi melalui prostitusi pada anak belum menunjukkan penurunan.
Dari  35  kasus  yang  dimonitor  KPAI,  83  persen  merupakan  kasus  prostitusi,  11  persen eksploitasi ekonomi dan perdagangan anak. Selain karena alasan-alasan yang telah disebutkan diatas,  hal  ini  juga  dapat  disebabkan  akibat  krisis  pengasuhan  keluarga,  semakin  tingginya penyalahgunaan teknologi berbasis elektronik sehingga anak rentan dimobilisasi, di manfaatkan, dan  di  eksploitasi  secara  seksual.  Alasan  lainnya  adalah  karena  proses  peradilan  dan  putusan pidana anak berbeda dengan proses peradilan umum.
1 https://www.liputan6.com/health/read/4550619/kpai-kasus-eksploitasi-anak-hingga-2021-belum-menunjukkan-penurunan
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 23 -32 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
Proses  pidana  anak  wajib  diselesaikan  di  luar  pengadilan  terlebih  dahulu  dengan  cara diversi. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka perkara dapat diselesaikan di dalam pengadilan dengan tata cara yang telah diatur pada Undang-Undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak). Proses  peradilan  ini  sesuai  dengan  asas-asas  yang  ada  dalam  Pasal  2  Undang-undang  No.  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  antara  lain,  1.Perlindungan;2.Keadilan;3. Kepentingan  terbaik  bagi  anak;4.  Pembinaan  dan  pembimbingan  anak;  dan  5.Penghindaran pembalasan.  Masalah  perdagangan  orang  dan  atau  dikenal  dengan  istilah  human  trafficking akhir-akhir  ini  muncul  menjadi  suatu  masalah  yang  banyak  diperdebatkan  baik  dari  tingkat regional  maupun  global  dan  diakibatkan  sebagai  bentuk  perbudakan  masa  kini,  sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di  permukaan dan menjadi  perhatian tidak saja pemerintah  Indonesia, namun  juga telah  menjadi  masalah  transnasional.Tuntutan  pemenuhan  kebutuhan  hidup  sering  menjadi penyebab dikorbankannya seorang anak. Keluarga seakan-akan dibutakan dengan realitas yang ada bahwa sebenarnya anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat  dan  martabat  sebagai  manusia  seutuhnya.  Anak  yang  selayaknya  harus  mendapat perlindungan dari keluarga, diharuskan untuk membantu menopang kehidupan keluarga. Bahkan di antara mereka ada yang harus meninggalkan bangku sekolah dan yang lebih parah lagi mereka sering  dijadikan  objek  eksploitasi  dengan  alasan  dikirim  ke  luar  negeri  maupun  antar  daerah untuk bekerja dengan pendapatan yang tinggi. Eksploitasi dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara-cara  kekerasan,  ancaman,  penipuan  atau  tekanan-tekanan  hutang-piutang  yang  akhirnya memicu  suatu  tindak  kejahatan  perdagangan  manusia  (Trafficking  in  Person).  Akar permasalahan perdagangan orang amatlah kompleks, namun yang mencolok adalah kemiskinan, pengangguran dan perekonomian yang gagal.
Jika dikaji lebih jauh, masalah perdagangan orang bersifat multidimensional karena bisa merupakan masalah keimigrasian, ketenagakerjaan dan juga Hak Azasi Manusia. Perdagangan orang atau anak yang diakibatkan oleh krisis multidimensi, membawa dampak terjadinya tindak pidana,  khususnya  pada  keluarga  yang  merupakan  salah  satu  bagian  terkecil  dari  masyarakat. Luasnya dampak  yang telah muncul tidak saja berpengaruh terhadap sekelompok masyarakat, melainkan setiap individu pun tidak luput dari dampak ini, termasuk bagi para perangkat hukum bahkan  lebih  dari  itu,  tindak  pidana  perdagangan  anak  (trafficking  children)  telah  menjadi masalah  utama  dari  negara,  karena  individu  yang  terkena  dampak  adalah  anak  yang  adalah tumpuan harapan bangsa. Perdagangan (Trafficking) anak sebenarnya disebabkan oleh banyak faktor  yang  terdiri  dari  bermacam-macam  kondisi  serta  persoalan  yang  berbeda-beda.  Namun yang  menjadi  pemicu  terjadinya  perdagangan  anak  di  Indonesia  adalah  faktor-faktor  sebagai berikut : 2 1. Kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan tidak bisa dihindari dengan kemampuan yang ada padanya.  Kemiskinan  dapat  diartikan  secara  luas  seperti  kemiskinan  moral,  kemiskinan  ilmu pengetahuan atau kemiskinan materil.
Dalam  kaitannya  dengan  terjadinya  perdagangan  anak  maka  faktor  kemiskinan  disini dalam artian rendahnya daya beli terhadap pangan sehingga mengakibatkan rendahnya gizi dan
2 Sumarah, Friskila., Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Orang di Minahasa, Thesis, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 2010.hlm 36-40
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 23 -32 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
kesehatan,  dan  kesehatan  mengakibatkan  rendahnya  intelegensi,  pendidikan  ketrampilan  yang mengakibatkan  rendahnya  produktivitas  kerja.  Rendahnya  produktivitas  kerja  mengakibatkan rendahnya pendapatan dengan demikian menjadi suatu lingkaran kemiskinan, bagaikan lingkaran setan dan hal ini akan berlangsung terus menerus dan turun temurun. 2. Pendidikan. Orang yang berpendidikan cukup tidaklah mudah untuk ditipu dan diperalat. Separuh dari anak remaja tidak masuk sekolah, hal ini sangatlah memberikan peluang untuk menjadi korban perdagangan. Selain itu  dalam  kehidupan  keluarga  selama  ini  banyak  yang  menganggap  bahwa  pendidikan  itu hanyalah untuk kaum pria saja, bahwa anak perempuan adalah warga kelas dua yang tidak perlu untuk  memperoleh  pendidikan  yang  cukup.  Padahal  pendidikan  adalah  sangat  penting  untuk menambah  wawasan  dan  melati  daya  berpikir  untuk  dapat  mempertahankan  dan  melanjutkan hidup.3. Kurangnya akses informasi. Banyaknya orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di  Indonesia  maupun  di  luar  negeri,  tidak  mengetahui  adanya  bahaya  trafficking  dan  tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang sewenang-wenang kan atau yang mirip perbudakan. 4. Perkawinan dan Perceraian di usia muda Survei  penduduk  pada  tahun  1995  menunjukan  bahwa  angka  perceraian  perempuan  yang menikah pada usia 11-14 tahun, 9,5 % adalah lebih besar daripada angka perceraian perempuan yang menikah pada usia 15-19 tahun yang hanya 4,9 %. Anak perempuan yang sudah diceraikan oleh  suaminya,  dalam  prakteknya  tidak  lagi  kembali  menjadi  tanggungan  orang-tuanya  tetapi mereka cenderung untuk memberanikan diri untuk pergi ke kota-kota besar untuk mendapatkan kesempatan  kerja  dalam  mempertahankan  hidupnya.  Hal  inilah  yakni  hal  mempertahankan kelangsungan  hidup  yang  menyebabkan  banyak  diantara  mereka  yang  terbujuk  terperangkap dalam perdagangan perempuan dan anak. 5.
Tawaran  materi  yang  menggiurkan.  Keinginan  keluarga  untuk  memiliki  materi  dalam waktu yang singkat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan, memicu terjadinya migrasi ke kota- kota  besar,  padahal  mereka  inilah  yang  rentan  terhadap  perbuatan  trafficking.  6.  Kekerasan. Kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  banyak  yang  tidak  diketahui  karena  hal  tersebut menurut anggapan masyarakat adalah urusan atau masalah keluarga, sehingga orang luar tidak perlu  untuk  mengetahui  dan  mencampurinya.  Akibat  tindakan  kekerasan  tersebut  yang  antara lain  juga  terjadi  kekerasan  seksual  menyebabkan  banyak  anak-anak  yang  akhirnya  menjadi pelacur atau di lacurkan.18 7. Lapangan kerja yang terbatas. Faktor keterbatasan lapangan kerja telah  menciptakan  kemiskinan  yang  semakin  meluas  dalam  kehidupan  masyarakat,  apalagi dengan  terjadinya  krisis  moneter  yang  melanda  Indonesia  pada  tahun  1998,  mengakibatkan masyarakat semakin menderita.
Kondisi  demikianlah  yang  mendorong  anak-anak  untuk  membantu  orang-tuanya  dalam mencari nafkah untuk menunjang perekonomian keluarga, yang pada akhirnya membuat anak- anak tersebut terjebak dalam bujukan-bujukan atau janji-janji dari para calo pencari tenaga kerja untuk  mempekerjakan  mereka  dengan  gaji  yang  memadai.8.  Ketergantungan.  Indonesia  pada negara  Asing  Faktor  ini  yaitu  faktor  ketergantungan  pada  negara  asing  atau  lembaga internasional  pemberi  hutang  menyebabkan  Indonesia  harus  memaksakan  diri  untuk menyesuaikan kebijakan ekonominya agar lebih berorientasi dan terintegrasi dengan pasar dan perekonomian global. Kebijakan tersebut merupakan syarat yang ditentukan oleh pihak pemberi hutang,  dalam  hal  ini  International  Monetary  Fund  (IMF)  dan  Bank  Dunia  (World  Bank). Pemerintah lebih sering tidak peduli pada nasib pekerja migran yang mengalami dehumanisasi
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 23 -32 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
di dalam negeri sendiri, perkembangan industri dan pembangunan yang tidak berimbang antara desa dan kota, telah menarik angkatan kerja di desa desa untuk berurbanisasi ke kota-kota. Para kaum laki-laki meninggalkan beban pekerjaan di desa kepada kaum perempuan dan anak-anak untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga.
Kerusuhan. Kerusuhan banyak memakan korban  terutama perempuan dan anak, mereka diperkosa, di bunuh dan di jual. Ketika perempuan dan anak mengungsi ke tempat lain, maka disinilah para mucikari akan bereaksi, calo-calo mencari mangsanya. Perempuan dan anak akan terpengaruh  akan  janji-janji,  iming-iming  dan  pada  akhirnya  keselamatan  terabaikan  dan masuklah  perempuan  dan  anak  dalam  perangkap  perdagangan.  10.  Bencana  alam.  Akibat bencana alam, banyak anak-anak akan diadopsi karena banyak dari mereka kehilangan keluarga. Mucikari, calo-calo akan berpura-pura menjadi pengadopsi anak-anak, menjadi dewa penolong bagi anak yang kehilangan keluarganya dan pada akhirnya anak-anak ini sebagai korban bencana alam akan terpengaruh untuk terlanjur mempercayai para mucikari dan calo-calo tersebut yang sebenarnya  tujuan  utama  mereka  adalah  untuk  menjual  anak-anak  tersebut  atau  menjadikan mereka  sebagai  pelacur.  11.  Lemahnya  penegakan  hukum  bagi  Trafficker  Masyarakat  sering mengartikan  KUHP  sebagai  kasih  uang  habis  perkara,  hal  ini  menyebabkan  masyarakat  tidak puas  akan  tindakan  para  penegak  hukum  yang  kadang-kadang  dan  hampir  selalu  hanya memidana para trafficker dengan hukuman yang sangat ringan. Lemahnya penegakan hukum di negara kita disebabkan moral yang tidak baik dari para penegak hukum, manusia tidak pernah puas dengan apa yang ada padanya. Perdagangan perempuan dan anak terjadi karena penegakan hukum bagi para trafficker terlalu ringan padahal itu adalah suatu perbuatan yang melanggar hak asasi  manusia.  Berdasarkan  uraian  Latar  Belakang  diatas,  maka  dapat  didapatkan  beberapa identifikasi masalah, yaitu Bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan anak? Dan Bagaimana penerapan undang-undang yang mengatur terhadap pemidanaan?

## B. Metode Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan  data  sekunder  melalui  studi  pustaka.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif.

## C. Pembahasan
Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuanpelacuran  dan  eksploitasi  seksual  (termasuk paedophili),  buruh  migrant  legal  maupun  illegal,  adopsi  anak,  pengantin  pesanan,  pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya. 3
3 Soetandyo Wignyasoebroto. 1997, Perempuan Dalam Wacana Trafficking, Yogyakarta. PKBI
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 23 -32 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
Human Trafficking perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku Trafficking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan, perekrutan, pengangkutan antar daerah dan negara, pemindahtanganan,  pemberangkatan,  penerimaan,  penampungan  sementara.  Dengan  cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan,  misalnya  ketika  seseorang  tidak  memiliki  pilihan  lain,  terisolasi,  ketergantungan obat,  jebakan  hutang,  dan  lain-lain  memberikan  atau  menerima  pembayaran  atau  keuntungan perempuan  dan  anak  digunakan  untuk  tujuan  pelacuran  dan  eksploitasi  seksual  (termasuk Paedophilia),  buruh  migran  legal  maupun  ilegal,  adopsi  anak,  penganten  pesanan,  pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, dan bentuk eksploitasi lainnya.
Perdagangan  orang  atau  Human  Trafficking  merupakan  masalah  serius  yang  harus mendapat  perhatian  yang  lebih  dari  para  aparat  penegak  hukumnya,  mengingat  semakin maraknya  kasus  perdagangan  orang  ini  dengan  berbagai  modus  operandi,  kebanyakan  dari mereka  yang  menjadi  korban  perdagangan  orang  ini  adalah  perempuan  dan  anak-anak  serta kalangan  menengah  kebawah  yang  dimana  faktor  ekonomi  menjadi  peranan  penting  dalam terjadinya  tindak  kejahatan  ini.  Perdagangan  orang  (trafficking)  di  Indonesia  mencakup perdagangan lelaki, perempuan dan anak. Di Indonesia hal ini bukanlah sesuatu yang baru, Sejak penjajahan  Kolonial  Belanda  di  Indonesia  permasalahan  ini  sudah  menjadi  pusat  perhatian. Berdasarkan  pasal  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah  :  Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau posisi  rentan,penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang tereksploitasi. Bagi mereka yang melakukan perdagangan orang ini dapat dipidana berdasarkan Pasal  2  ayat  (1)  “Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan  mengeksploitasi orang  tersebut  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  3  (tiga)  tahun.  Sanksi  pidana    terhadap  mucikari  anak  dibawah  umur  ialah  Ancaman pidana  eksploitasi  anak  dibawah  umur,  diatur  dalam  Pasal  88  Undang-undang  tentang Perlindungan Anak  Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
Peraturan dan Undang-undang yang secara khusus yang terkait dengan penanganan perkara anak, yaitu : Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya  Undang  Undang  RI  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak;  Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 23 -32 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi Undang-Undang;- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi  dan  Penanganan  Anak  yang  Belum  Berumur  12  (Dua  Belas)  Tahun;  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana  Anak;  Peraturan  Jaksa  Agung  No.  06/A/J.A/04/2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi.  Peranan  Hukum  Pidana  sangatlah  berperan  dalam  pemberantasan  perdagangan perempuan dan anak (trafficking women and children).
Perilaku  memperdagangkan  perempuan  dan  anak  telah  dilarang  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Pasal 297 yang berbunyi sebagai berikut: Memperdagangkan  perempuan  dan  memperniagakan  laki-laki  yang  belum  dewasa  dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun. 4
Soesilo  mengatakan  bahwa  pada  dasarnya  perdagangan  perempuan  dan  anak  sebagai kegiatan  untuk  memasok  kebutuhan  industri  seks  belaka.  Namun  apabila  dikaitkan  dengan kondisi  masa kini, harus dibuka kemungkinan bahwa perdagangan perempuan  dan  anak tidak hanya  ditujukan  untuk  eksploitasi  seksual.  Pasal  297  KUHP  memang  tidak  membatasi  tujuan perdagangan perempuan dan anak laki-laki, sehingga dapat saja dikenakan pada siapapun yang melakukannya, terlepas dari tujuannya. Dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP ini, perdagangan  perempuan  dan  anak  sangatlah  dilarang  dan  semestinya  aparat  penegak  hukum menindak  para  pelaku  perdagangan  orang.  Memang  tidaklah  dapat  disangkal  bahwa  sampai dengan  saat  ini,  sangatlah  sedikit  atau  dapat  dikatakan  tidak  pernah  kasus-kasus  perdagangan orangnya  khususnya  perdagangan  anak  yang  sampai  ke  pengadilan,  hal  ini  bukan  karena kelangkaan  peraturan  perundang-undangannya  tetapi  proses  pencarian  barang  bukti  lah  yang mengalami  kesulitan,  karena  pada  umumnya  kegiatan  semacam  ini  dilakukan  oleh  organisasi secara  rapi.  Kesulitan  lain  adalah  yang  berkaitan  dengan  pengkategorisasian  perdagangan perempuan dan anak sebagai suatu kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP. 5 Jika menyimak pasal-pasal  yang ada di atas, ternyata bahwa pembentuk undang-undang sudah mengantisipasi sampai  dengan  klasifikasi  perbuatan  yang  dapat  mengakibatkan  pelaku  tindak  pidana perdagangan  orang  dapat  dipidana  dengan  pidana  yang  berat  yaitu  ditambah  dengan  1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana sudah disebutkan dalam Pasal 2, pasal 3, pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 bila perbuatan yang dilakukan mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu  atau  hilangnya  fungsi  reproduksinya  (Pasal  7)  serta  perbuatan  yang  dilakukan  oleh penyelenggara  negara  yang  menyalahgunakan  kekuasaannya  sehingga  terjadi  tindak  pidana perdagangan  orang  (Pasal  8). 6 Selain  pemidanaan  yang  berat  sebagaimana  dalam  Pasal  7  dan Pasal 8, para pembentuk undang-undang yang mengatur tentang pengenaan pidana yang sama dengan ancaman pidana  bagi  pelaku  yang melakukan tindak pidana perdagangan orang untuk orang  yang  klasifikasi  perbuatannya  adalah  membantu,  mencoba  melakukan  tindak  pidana perdagangan orang, dan orang yang merencanakan atau bermufakat jahat. Dalam tindak pidana
4 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, 1996, hlm. 217.
5 Sumarah, Friskila. Op-Cit Hal 50
6 Syafaat, Rachmad dkk., Dagang Manusia, Lapper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003. hal 102
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 23 -32 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
biasa, klasifikasi pembantuan dan percobaan, serta merencanakan dan bermufakat jahat, ancaman pidananya tidaklah seberat seperti klasifikasi tindak pidana selesai. 7
Tidak sedikit dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan orang ini, di satu sisi dampak psikologis, namun disisi lain adalah mencari keuntungan sosial ekonomi bagi para korban  tersebut  pertama,  akibat  sering  kali  anak  gadis  dan  perempuan  di  tempatkan  dalam lingkungan  domestik  karena  banyaknya  permintaan  akan  pekerja  domestik  yang  mampu dikerjakan para kaum hawa dan kurang berpendidikan.karena sebagian besar kerja di lakukan di dalam rumah maka pekerja itu kurang atau tidak dapat diawasi. kedua, adalah keuntungan sosial, ekonomi,  sekalipun  tindakan  itu  adalah  pekerjaan  yang  kotor,  namun  bila  dikaitkan  dengan keuntungan  dari  sisi  ekonomi,  maka  tidak  hanya  para  korban  yang  merasa  memperoleh keuntungan material dari pekerjaan tersebut.

## D. Simpulan dan Saran
Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 3 yang menyebutkan setiap  anak  dalam  proses  pidana  berhak  :a.  Diperlakukan  secara  manusiawi  dengan memperhatikan  kebutuhan  sesuai  dengan  umurnya;b.  Dipisahkan  dari  orang  dewasa;c. Memperoleh  bantuan  hukum  dan  bantuan  lain  secara  efektif;d.  Melakukan  kegiatan rekreasional;e.  Bebas  dari  penyiksaan,  penghukuman  atau  perlakuan  lain  yang  kejam,  tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur  hidup.  Perdagangan  Anak  (Trafficking  children)  di  Indonesia  saat  sekarang  sangatlah memerlukan perhatian yang khusus dari pemerintah, karena anak-anak adalah penerus generasi yang akan datang dan di tangan merekalah diletakkan harapan bangsa.
Begitu banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan trafficking children yaitu: kemiskinan,  kurangnya  tingkat  pendidikan,  kurangnya  akses  informasi,  perkawinan  dan perceraian di usia dini, tawaran materi yang menggiurkan, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, lapangan kerja yang terbatas, ketergantungan Indonesia pada negara asing, kerusuhan, bencana alam dan lemahnya penegakan hukum bagi trafficker. Kesemua factor ini ditunjang lagi oleh ulah dari beberapa aparat pemerintah yang rendah moralnya dengan melakukan perbuatan melindungi  perbuatan  perdagangan  anak  (trafficking  children)  dengan  bertindak  sebagai pelindung  dari  sindikat/organisasi  trafficking  children  ini.  Pertanggungjawaban  pelaku  tindak pidana  perdagangan  anak  sudah  diatur  dengan  jelas  dalam  UU  No.  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  khusus  Pasal  2  sampai  dengan  Pasal  12; khususnya  di  daerah  SULUT  ada  PERDA  No.  1  Tahun  2004  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Pada Perempuan Dan Anak, dan KUHP dalam pasal-pasalnya seperti Pasal 297, Pasal 263, Pasal 296, Pasal 324, Pasal 325, Pasal 328, pasal 329, Pasal 330 dan Pasal 378.
Tidak sedikit dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan orang ini, di satu sisi dampak psikologis, namun disisi lain adalah mencari keuntungan sosial ekonomi bagi para korban  tersebut  pertama,  akibat  sering  kali  anak  gadis  dan  perempuan  di  tempatkan  dalam lingkungan  domestik  karena  banyaknya  permintaan  akan  pekerja  domestik  yang  mampu
7 Hatta, Mohammad., Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek, Liberty, Yogyakarta, 2012. hal 92
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 23 -32 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
dikerjakan para kaum hawa dan kurang berpendidikan.karena sebagian besar kerja di lakukan di dalam rumah maka pekerja itu kurang atau tidak dapat diawasi. kedua, adalah keuntungan sosial, ekonomi,  sekalipun  tindakan  itu  adalah  pekerjaan  yang  kotor,  namun  bila  dikaitkan  dengan keuntungan  dari  sisi  ekonomi,  maka  tidak  hanya  para  korban  yang  merasa  memperoleh keuntungan material dari pekerjaan tersebut.

## E. Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada Orang tua dan sahabat. atas seluruh bantuan serta masukan yang diberikan dalam proses penulisan jurnal ini. Terima kasih juga kepada Tuhan YME, orang tua, adik-adik, dan sahabat-sahabat penulis yang terus memberi dukungan kepada penulis sepanjang pembuatan jurnal ini.

## F. Biodata Singkat Penulis
Nama mutiara Nurhaliza  Tempat dan tanggal lahir Jakarta 8 Februari 200 Alamat  jl persahabatan II no 63 rt 11/04 warungsila Jagakarsa Jakarta selatan.
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 23 -32 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4

## Daftar Pustaka
Farhan, (2010), Aspek Hukum Perdagangan Orang, Sinar Grafika, Jakarta.
Hatta, Mohammad. (2012) Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek, Liberty, Yogyakarta.
Syafaat, Rachmad dkk. (2003), Dagang Manusia, Lapper Pustaka Utama, Yogyakarta
R.Soesilo, (1996), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor.
Soetandyo Wignyasoebroto. (1997), Perempuan Dalam Wacana Trafficking, Yogyakarta. PKBI
Sumarah,  Friskila  (2010)  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perdagangan  Orang  di  Minahasa, Thesis, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta
Saraswati, Rika, (2009), Hukum Perlindungan Anak,PT. Citra Aditya,Bandung.
Buku Asas-Asas Hukum Pidana Dr. Lukman Hakim, S.H.,M.H.
Indonesia. Kitab undang-undang hukum perdata
Indonesia. Kitab undang-undang hukum pidana.
Indonesia .Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Indonesia. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang.
https://www.liputan6.com/health/read/4550619/kpai-kasus-eksploitasi-anak-hingga-2021- belum-menunjukkan-penurunan.
https://media.neliti.com/media/publications/3215-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-perlindungan- anak-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak.pdf
http://eprints.umm.ac.id/37847/3/jiptummpp-gdl-diahtriwah-48544-3-babii.pdf