PENGELOLAAN TANAH WAKAF MASJID DI KOTA MANADO
Salim Hasan Kementerian Agama Kota Manado salimhasan140@gmail.com
Ahmad Rajafi Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia ahmad.rajafi@iain-manado.ac.id
Abstract. This article will specifically examine the elements related to the management of Mosque Waqf Land, Manado City, whether it has been functioning as the act or whether the law has not been able to accommodate the problems that occur in the management of waqf land in Manado City. The result is that the management of waqf land in Manado City is classified into two things, namely effective and ineffective. But ineffective is more than  effective,  this  is  because  many  mosque  administrators  feel  that  the  process  of obtaining certificates is very procedural, so they have difficulty managing the certificate. So that, the relavancy is with the enactment of Law Number 41 year 2004 concerning Waqf, the recording of legal waqf acts is obligatory to provide legal protection and legal certainty for wakif, Nazhir and that assets that are represented.
Keywords: Management, Mosque Waqf Land, Manado City, Law Number 41 year 2004
Abstrak . Artikel  ini  secara  spesifik  akan  menelaah  tentang  unsur-unsur  yang  terkait dalam    pengelolaan  wakaf  tanah  masjid  di  Kota  Manado,  apakah  sudah  berfungsi sebagaimana  UU  tersebut  ataukah  UU  tersebut  belum  dapat  mengakomodir permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  dalam  pengelolaan  wakaf  tanah  masjid  di Kota Manado. Hasilnya  adalah,  bahwa  p engelolaan wakaf tanah masjid di Kota Manado terklasifikasi pada dua hal, yakni efektif dan tidak efektif. Namun yang tidak efektif lebih banyak  dari  yang  efektif,  hal  ini  disebabkan  karena  banyak  pengurus  masjid  merasa bahwa proses pengurusan sertifikat sangat prosedural, sehingga mereka kesulitan untuk mengurus sertifikat tersebut. Relevenasinya adalah, dengan berlakunya UU No. 41 Tahun 2004  tentang  Wakaf,  maka  pencatatan  perbuatan  hukum  wakaf  menjadi  wajib hukumnya  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum  bagi  wakif, Nazhir serta harta yang diwakafkan.
Kata Kunci: Pengelolaan, Tanah Wakaf Masjid, Kota Manado, UU No. 41 Tahun 2004
Pendahuluan Perwakafan atau
wakaf merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial  secara  bersamaan.  Mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf  adalah  untuk  mencari  keridhaan Allah  swt  dan  dikatakan  mengandung nilai  sosial  karena  mewakafkan  atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Pada  aspek  keagamaan,  wakaf bukan hanya merupakan sedekah biasa, tetapi    merupakan  sedekah  yang memiliki  nilai  lebih  daripada  sedekah- sedekah lainnya. Sedekah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang  yang  memberikan  wakaf,  karena harta  yang  diwakafkan  itu  akan  terus- menerus  mengalir  pahalanya  kepada orang  yang  memberikan  wakaf  ( wakif ) sekalipun ia telah meninggal ( shadaqah jariah ),  selama  harta  yang  diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan. Selain itu, wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun
masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.
Wakaf  merupakan  infrastruktur sosial dan keagamaan (Islam) yang telah lama  melembaga  sebagai  instrument sosial  masyarakat.  Sebelum  lahir Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang  Wakaf,  di  Indonesia  pada umumnya  wakaf  lebih  didominasi  oleh wakaf  tanah  yang  lebih  diorientasikan pada  ibadah mahdhah (pokok)  seperti untuk pembangunan masjid, mushallah, kuburan,  pondok  pesantren,  madrasah, jalan umum dan sebagainya.
Berkenaan  dengan  ibadah  wakaf tersebut,  Islam  secara  jelas  telah mengajarkan  kepada  seseorang  untuk menafkahkan  sebagian  harta  benda miliknya  kepada  orang  lain,  baik individu ataupun kolektif. Sebagaimana
1 Departemen  Agama  RI, Alqur’an  dan Tafsirnya (Jakarta:  Departemen  Agama,  2012) Juz. 4, h. 1.
2 Ibid .
dijelaskan dalam  al- Qur’an yang sekaligus  menjadi  dasar  hukum  wakaf, seperti  dalam  QS.  Ali  Imran,  ayat  92 berikut:
َّنرإَف ٍءْيَش ْنرم اوُقرفْنُ ت اَمَو َنوُّبرُتُ اَّرمِ اوُقرفْنُ ت  َّتََّح َّربِْلا اوُلاَنَ ت ْنَل :نارمع لآ{ ٌميرلَع رهرب َالله
92 } Artinya: “ Kamu  tidak  akan  memperoleh kebajikan,  sebelum  kamu  menginfakkan sebagian  harta  yang  kamu  cintai.  Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu  sungguh,  Allah  Maha  Mengetahui. ” (QS. Ali Imran: 92 ) 1
Ayat  tersebut  ditafsirkan  oleh Kementerian Agama sebagai petunjuk di mana  seseorang  tidak  akan  mencapai tingkat kebajikan di  sisi Allah, sebelum ia  dengan  ikhlas  menafkahkan  harta yang  dicintainya  di  jalan  Allah.  Setelah ayat  ini  diturunkan,  para  sahabat  Nabi berlomba-lomba  berbuat  kebaikan,  di antaranya Abu Talhah al-Ansari, seorang hartawan  dikalangan  Ansar  datang kepada  Nabi  memberikan  sebidang kebun  kurma  yang  sangat  dicintainya untuk dinafkahkan di jalan Allah. 2 dengan  adanya  pertimbangan bahwa praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya  berjalan  tertib  dan  efisien sehingga  dalam  berbagai  kasus  harta wakaf tidak dipelihara dan dikelola oleh Nazhir sebagaimana mestinya. Keadaan demikian  itu  tidak  hanya  karena kelalaian  atau  ketidakmampuan  Nazhir dalam  mengelola  dan  mengembangkan harta benda wakaf tapi karena juga sikap masyarakat  yang  kurang  peduli  atau belum  memahami  status  harta  benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk  kesejahteraan  umum  sesuai dengan  tujuan,  fungsi,  dan  peruntukan wakaf. 3
Berdasarkan  hasil  pra- research permasalahan  yang  berkaitan  dengan
3 Departemen  Agama  RI, Undang-Undang Wakaf  dan  Peraturan  Pemerintah  Tentang Pelaksanaannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007) h. 39.
pengelolaan  wakaf  tanah  khususnya masjid di Kota Manado, dibagi dalam dua klasifikasi yaitu wakaf tanah masjid yang pengelolaannya tidak efektif dan  wakaf tanah  yang  pengelolalaannya  efektif  , dipaparkan sebagai berikut :
1. Pengelolaan wakaf tanah yang tidak efektif :
a. Wakif  atau  pemilik  harta  benda wakaf  datang  kepada  imam  atau pengurus masjid untuk mewakafkan tanahnya.  Imam atau pengurus mesjid dihadapan PPAIW (kepala KUA) mendaftarkan  tanah  wakaf  yang telah  diamanahkan  wakif  atas namanya.  PPAIW  menerbitkan Ikrar  Wakaf,  surat  pengesahan Nazhir,  Akta  Ikrar  Wakaf,  Akta Pengganti  Akta  Ikrar  Wakaf. Berkas yang sudah siap diusulkan ke BPN untuk diterbitkan sertifikatnya,  namun  kendalanya sampai sampai saat ini sertifikatnya belum dapat diterbitkan.  Kasus  ini  terjadi  di Masjid Al-Qadir Kelurahan Singkil
Dua  Kecamatan  Singkil  Kota Manado
b. Ada  tanah  masjid  yang  telah bersertifikat  wakaf,  akan  tetapi sebagian lahannya
tidak diproduktifkan untuk kepentingan ekonomi  umat  ataupun  biaya operasional  masjid.  Kasus  ini terjadi  di  Masjid  Awal  Fathul Mubin Kelurahan Islam Kecamatan Tuminting Kota
Manado.
c. Ada  tanah  masjid  yang  telah bersertifikat  wakaf,  akan  tetapi dilakukan  tukar  guling  oleh pengurusnya tanpa melalui prosedur menurut Undang- undang No.41 Tahun 2004, dengan tanah  yang  lain  bukan  wakaf. Kasus  ini  terjadi  di  Masjid  Nurul
Iman    kelurahan  Singkil  Dua Kecamatan Singkil Kota Manado.
2. Pengelolaan  wakaf  tanah  yang efektif: Masjid  Al  Misbah  bersertifikat wakaf  yang  letaknya    di  Kelurahan Singkil  Satu  Kecamatan  Singkil  adalah merupakan  wakaf  tanah  masjid  yang telah bersertifikat wakaf, sekaligus juga diberdayakan  sebagai  wakaf  produktif dalam    membantu  keuangan  masjid tersebut.
Pada umumnya banyak permasalahan  yang  terjadi  berkaitan dengan pengelolaan wakaf tanah masjid di  Kota  Manado.  Walaupun  sudah  ada landasan hukumnya dalam pengelolaan wakaf  tanah  masjid  yaitu    Undang- undang Nomor  41  Tahun 2004 tentang Wakaf.  Dengan  adanya  aturan  tersebut apakah masih banyak yang tidak relevan ataupun unsur-unsur yang terkait dalam aturan  tersebut  yang  tidak  berfungsi untuk  menjalankan  tugasnya  masing- masing.
Melalui penelitian ini akan melihat unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan wakaf tanah masjid, apakah sudah  berfungsi  sebagaimana  UU tersebut  ataukah  UU  tersebut  belum dapat  mengakomodir  permasalahan- permasalahan  yang  terjadi  dalam pengelolaan wakaf tanah masjid di Kota Manado.  Untuk  itu  unsur-unsur  yang terkait  dalam  pengelolaan  tanah  wakaf seperti  Nazhir,  Kepala  Kantor  Urusan Agama  Kecamatan    dan  Badan  Wakaf Indonesia  (BWI)  yang  ada  di  Kota Manado  apakah berfungsi  sebagaimana Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang  wakaf  ataukah  ada  kendala- kendala lainnya sehingga permasalahan wakaf tanah masjid masih terjadi di Kota Manado.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  artikel  ini adalah  evaluasi,  yang  mengukur  atau menilai  pelaksanaan  program,  hasil karya,  atau  suatu  kegiatan  yang  dilihat dari  tolak  ukurnya,  atau  dengan
membandingkannya dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. 4
Sedangkan  jika  dilihat  dari  sisi jenis  datanya,  maka  penelitian  ini merupakan penelitain kualitatif, di mana data  dinyatakan  dalam  bentuk-bentuk simbolik seperti pernyataan-pernyataan tafsiran,  tanggapan-tanggapan  lisan harfiah,  nonverbal,  dan  grafik-grafik, yang diperoleh dari observasi partisipan, 5 terhadap  masalah  atau gejala yang muncul di dalam pola kerja dan  kebijakan  yang  muncul  di  dalam pengorganisasian wakaf tanah masjid di Kota Manado oleh para pengelola wakaf (nadzir, PPAIW, BWI).
Sifat penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif-analitis, maksudnya bahwa  dalam  penelitian  kualitatif  data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan  data  tersebut  berasal  dari wawancara, norma-norma hukum, catatan  lapangan,    catatan  memo  dan dokumen resmi lainnya, 6 yang ada pada nadzir PPAIW dan BWI di wilayah Kota Manado dengan tujuan untuk mendeskripsikan  secara  sistematis, faktual  dan  akurat  terhadap  suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau  faktor-faktor  tertentu, 7 yakni masalah  pengorganisasian  wakaf  tanah masjid di Kota Manado.
Adapun  data  diperoleh  dengan menggunakan teknik wawancara
mendalam, observasi terhadap program dan  implementasi  program  oleh  para pengelola  wakaf  yakni  Nadzir,  PPAIW dan  BWI  dalam  mengorganisasi  wakaf tanah  masjid  di  Kota  Manado,  serta dokumentasi di dalamnya.
Selanjutnya,  pengolahan  data melalui  proses  pengumpulan  data,
4 Lihat  Tatang  M.  Amirin, Menyusun Rencana  Penelitian ,  (Jakarta:  Rajawali  Press, 1986), Cet. I, h. 109
5 Ibid ., h. 119
reduksi  data,  display  data,  dan penarikan  kesimpulan.  Dengan  proses tersebut diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang didukung dengan data yang sesuai. Data-data tersebut berkaitan  dengan  pengelolaan  wakaf tanah implementasi penerapan Undang- undang  Nomor  41  Tahun  2004, khususnya  penerapan  wakaf  tanah masjid di Kota Manado.

## Pengelolaan  Wakaf  Tanah  Masjid  di Kota Manado
Perbuatan  hukum  wakaf  di Indonesia telah sudah dikenal semenjak zaman  sebelum  kemerdekaan  Republik Indonesia,  pada  saat  itu  orang-orang Indonesia  yang  beragama  Islam  jauh sebelum kemerdekaan telah melaksanakan perwakafan. Hal tersebut dikarenakan  pada  saat  itu  di  Indonesia sudah banyak berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan Samudra Pasai dan lain-lain.
Perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan  penyebaran  Islam.  Pada masa-masa  awal  penyiaran  Islam, kebutuhan  terhadap  masjid  untuk menjalankan aktivitas ritual dan dakwah berdampak  positif,  yakni  pemberian tanah  wakaf  untuk  mendirikan  masjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas di komunitas-komunitas
Islam di Nusantara.
Seiring  dengan  perkembangan sosial  masyarakat  Islam  dari  waktu  ke waktu  praktik  perwakafan  mengalami kemajuan setahap demi setahap. Tradisi wakaf  untuk  tempat  ibadah  tetap bertahan  dan  mulai  muncul  wakaf  lain untuk  kegiatan  pendidikan  seperti untuk pendirian pesantren dan
6 Lexi.  J.  Moloeng, Metode  Penelitian Kuantatif ,  (Bandung:  Remaja  Rosda  Karya, 2002), h. 3-4
7 Bambang  Sunggono, Metode  Penelitian Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 36
madrasah.  Dalam  periode  berikutnya,
corak pemanfaatan wakaf terus berkembang, sehingga mencakup
pelayanan  sosial  kesehatan,  seperti pendirian klinik dan panti asuhan.
Secara umum orang lebih mengenal  istilah  wakaf  hanya  untuk orang  muslim  (orang  yang  beragama Islam),  keberadaan  wakaf  di  Indonesia adalah digunakan untuk masjid,
musholla, sekolah, rumah, jariyah, tanah pertanian,  yatim  piatu.  Pemanfaatan tersebut  dilihat  dari  segi  sosial khususnya untuk
kepentingan peribadatan  memang  efektif,  tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam  kehidupan  ekonomi  masyarakat. Apabila  peruntukan  wakaf  hanya terbatas  pada  hal-hal  di  atas  tanpa diimbangi  dengan  wakaf  yang  dikelola secara  produktif,  maka  kesejahteraan sosial  ekonomi  masyarakat  yang diharapkan  dari  lembaga  wakaf,  tidak akan dapat terealisasi secara optimal.
Di masa pertumbuhan ekonomi di Indonesia  yang  cukup  memprihatinkan saat ini, sesungguhnya peranan wakaf di samping instrumen-instrumen ekonomi Islam  lainnya  seperti  zakat,  infaq, sedekah  dan  lain-lain  belum  dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat khususnya  di  bidang  ekonomi.  Dalam impelementasi wakaf tersebut di dalam masyarakat,  paling  tidak  ada  beberapa macam shigat dalam wakaf masjid: 8
1. Sebidang tanah diwakafkan menjadi  masjid,  seperti  perkataan wakif;  "Aku  jadikan  tempat  ini sebagai masjid." Dengan perkataan wakif seperti ini, menurut pendapat yang  kuat  hukumnya  secara langsung  tanah  yang  dimaksud menjadi  masjid  meskipun  tidak terdapat bangunan masjid, sehingga  hamparan  tanah  itu
8 Lebih lanjut lihat Ibnu  Hajar al-Haitami, Tuhfah  al-Muhtaj  bi  Syarh  al-Manhaj, Cet.  II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005) h. 428
diberlakukan hukum masjid, seperti haram bagi yang berhadats besar  berdiam  di  tempat  itu,  sah i’tikaf,  sunnah  shalat  tahiyyatul masjid  dan  lain-lain.  Dengan demikian  masjid  tidak  harus berbentuk fisik bangunan, meskipun  berupa  hamparan  tanah kosong,  jika  oleh  pemiliknya dijadikan  masjid  dengan  shighot sebagaimana  diatas,  maka  sah hukumnya.  Oleh  karena  seluruh hamparan tanah tersebut statusnya langsung  berubah  menjadi  masjid, maka  pemanfaatan  tanah  tersebut secara keseluruhan harus difungsikan masjid, dan tidak boleh ada bagian tanah yang difungsikan untuk  selain  masjid,  misalnya dibangun  toilet,  kantor  dan  lain- lain.
2. Wakaf tanah agar dibangun masjid. Berbeda  dengan  bagian  pertama, wakaf  model  ini,  wakif  tidak menjadikan  tanah  yang  dimaksud sebagai masjid, tetapi dimaksudkan agar  di  atas  tanah  itu  dibangun masjid.  Dengan  demikian  tanah yang diwakafkan tidak serta merta menjadi  masjid,  akan  tetapi statusnya sebagai tanah wakaf yang disyaratkan  oleh  wakif  agar dibangun  masjid.  Wakaf  model  ini memungkinkan pembangunan fisik masjid sesuai dengan model masjid yang  berlaku  saat  wakaf.  Artinya, hamparan  tanah  itu  tidak  harus seluruhnya  dibangun  fisik  masjid, dan  boleh  dibangun  beberapa fasilitas pendukung masjid menurut yang berlaku pada saat itu, seperti  kamar  mandi,  toilet, halaman dan lain-lain.
3. Wakaf  bangunan  menjadi  masjid. Artinya  tanah  dan  bangunan  yang sudah  jadi,  diwakafkan  menjadi
masjid,  baik  bangunan  tersebut model  masjid  atau  tidak.  Wakaf masjid model ini menjadikan tanah dan  bangunan  menjadi  masjid setelah shighot wakaf diucapkan.
4. Menghimpun dana untuk pembangunan masjid di atas lahan kosong  yang  bukan  berstatus masjid.  Artinya,  uang  atau  barang yang  terkumpul  dari  penyumbang digunakan  untuk  pembangunan masjid.  Wakaf  masjid  model  ini tidak  memerlukan  shighot.  Karena bangunan  yang  berdiri  dari  hasil sumbangan  itu  dengan  sendirinya berlaku  hukum  masjid  meskipun tidak  terdapat  shighot  wakaf  dari penyumbang  maupun  pengurus masjid, sebab setiap bahan material bangunan  yang  sudah  terpasang dalam  bangunan  fisik  masjid dengan sendirinya menjadi masjid. Adapun  uang  atau  barang  yang terkumpul dan dibelanjakan untuk pembangunan  sarana  penunjang masjid,  seperti  kamar  mandi  dan lain-lain,  tidak  dihukum  masjid, sebab pada saat penarikan sumbangan,
masing-masing penyumbang sudah dapat memahami  bahwa  uang  atau material yang terkumpul dari para penyumbang tidak hanya dialokasikan untuk biaya pembangunan  fisik  masjid,  tetapi juga  untuk  sarana  penunjang lainnya. Dengan demikian pengurus  pembangunan  masjid boleh  menggunakan  sebagian  dari sumbangan  yang  terkumpul  untuk pembangunan  sarana  penunjang masjid  berdasarkan  kerelaan  dari penyumbang  yang  dapat  diketahui dari kebiasaan yang berlaku dalam pembangunan masjid. Atas dasar petunjuk di atas, maka jika ada bangunan dengan model masjid, namun tidak diketahui secara pasti siapa pembangunnya,  apakah  dibangun  di
atas  tanah  tak  bertuan  ( ardl  al-mawat ) atau  tanah  milik,  dan  apakah  yang membangunnya  telah  melafadzkan shighat  wakaf  atau  tidak,  maka diberlakukan hukum-hukum masjid atas bangunan  tersebut,  baik  telah  masyhur di  kalangan  masyarakat  penyebutan masjid atau tidak.

## Grafik 1
Jumlah Tanah Wakaf di Kota Manado Tahun 2017
Sumber: Data Kementerian Agama Kota Manado Tahun 2017
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa jumlah  tanah  wakafdi  Kec.  Mapanget sebanyak  13  lokasi,  Malalayang  10 lokasi,  Sario  7  lokasi,  Wanea  12  lokasi, Tikala  21  Lokasi,  Wenang  8  lokasi, Bunaken 13 lokasi, Singkil 15 lokasi, dan Tuminting 24 lokasi. Dari data tersebut yang  terbanyak  adalah  di  Kecamatan Tuminting  dan  yang  terendah  yaitu  di Kecamatan Sario.

## Grafik 2
Status Tanah Wakaf di Kota Manado
Sumber: Data Kementerian Agama Kota Manado Tahun 2017
24 15 13 8 21 12 7 10 13 0 10 20 30 Tuminting Bunaken Tikala Sario Mapanget Bersertifikat; 33 (27%) Tidak Bersertifikat; 90
(73%) Bersertifikat Tidak
Bersertifikat
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa status tanah wakaf di Kota Manado yang sudah bersertifikat berjumlah 33 (27%) dan yang belum bersertifikat berjumlah 90  (73%).  Hal  ini  menunjukkan  masih banyak  tanah  wakaf  yang  belum bersertifikat.
Adapun  pengelolaan  wakaf  yang selama  ini  berjalan  di  Kota  Manado masih  banyak  yang  menggunakan  pola manajemen pengelolaan yang terhitung tradisional  dan  konsumtif.  Hal  tersebut dapat diketahui melalui beberapa aspek, diantaranya yaitu:
1. Kepemimpinan: Corak kepemimpinan  dalam  lembaga kenazhiran masih bersifat sentralistik-otoriter  (paternalistik) dan  tidak  ada  sistem  yang memadai.
2. Rekuitmen SDM Kenazhiran:
Banyak  nazhir  wakaf  yang  hanya didasarkan  pada  aspek  ketokohan seperti  imam,  bukan  pada  aspek profesionalisme  atau  kemampuan dalam mengelola. Sehingga banyak benda-benda  wakaf  yang  tidak terurus atau terkelola dengan baik.
3. Operasionalisasi  Pemberdayaan: Pola  yang  digunakan  lebih  kepada sistem  yang  tidak  jelas  (tidak memiliki  standar  operasional) karena lemahnya SDM, visi dan misi pemberdayaan,  dukungan political will pemerintah  yang  belum maksimal dan masih menggunakan sistem ribawi.
4. Pola  Pemanfaatan  Hasil:  Dalam menjalankan  upaya  pemanfaatan hasil  wakaf  masih  banyak  yang bersifat  konsumtif-statis  sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.
5. Sistem  Kontrol  Dan  Pertanggung Jawaban:  Sebagai  resiko  dan  pola kepemimpinan  yang  sentralistik
9 Wawancara dengan PPAIW Kota Manado tanggal 15 Agustus Tahun 2017
dan  lemahnya  operasionalisasi pemberdayaan
mengakibatkan pada lemahnya sistem kontrol, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan  usaha  maupun keuangan. 9
Pola  manajemen  pengelolaan tanah  wakaf  seperti  tersebut  di  atas sangat  kental  sekali  atau  banyak  sekali terjadi  di  daerah-daerah  dalam  Kota Manado.  Karena  masyarakat  pada umumnya, apabila melakukan perbuatan  wakaf  maka  mereka  lebih mempercayakan kepada imam setempat untuk dijadikan nazhir . Karena masyarakat umum beranggapan bahwa imam  sebagai  tokoh  agama  tersebutlah yang lebih tahu atau mumpuni dalam hal wakaf padahal belum tentu.
Sebagai  lembaga  keagamaan  yang berkecimpung  dalam  bidang  sosial, sudah  sepatutnya  wakaf  untuk  dikelola secara  produktif  dan  profesional,  baik itu wakaf bergerak ataupun wakaf tidak bergerak.  Dikatakan  sebagai  tanah wakaf  produktif  yaitu  apabila  tanah wakaf  tersebut  mampu  menghasilkan sesuatu,  dimana  dari  hasil  tanah  wakaf tersebut  dapat  digunakan  untuk memakmurkan  masjid,  menyantuni fakir  miskin  ataupun  yang  lainnya. Biasanya tanah wakaf produktif tersebut berbentuk sebuah tanah pertanian yang subur,  pertokoan,  perusahaan  dan kegiatan-kegiatan  lainnya  yang  lebih mengarah kepada bidang perekonomian.
Agar  tanah  wakaf  produktif tersebut  terus  berkembang  dan  lebih maju  maka  perlu  adanya  sebuah pengelolaan  yang  profesional  dan modern.  Sifat  profesionalisme  ini digambarkan  dalam  al-Qur'an  surat  al- Isra' ayat 84:
الًيربَس ىَدْهَأ َوُه ْنَربِ ُمَلْعَأ ْمُكُّبَرَ ف رهرتَلركاَش ىَلَع ُلَمْعَ ي ٌّلُك ْلُق :ءآرسلإا{
84
}
Artinya:  " Katakanlah,  tiap-tiap  orang berbuat  menurut  keadaannya  masing- masing maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. " (QS. al- Isra': 84)
Ayat  tersebut  mengemukakan bahwa  setiap  orang  beramal  dan berbuat  sesuai  dengan  kemampuan. Artinya seseorang harus bekerja dengan penuh ketekunan dengan mencurahkan keahliannya.  Jika  seseorang  bekerja sesuai  dengan  kemampuannya,  maka akan melahirkan hal-hal yang optimal. 10
Dalam  hal  ini  sebuah  pengelolaan dikatakan  profesional  dan  modern    itu dapat dilihat pada aspek-aspek pengelolaannya, diantaranya yaitu: 11
1. Kelembagaan.
Untuk  mengelola  benda-benda wakaf  secara  produktif,  yang  pertama- tama  harus  dilakukan  adalah  perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf yang ada.
Badan  ini  diberikan  tugas  untuk mengembangkan wakaf secara produktif sehingga wakaf dapat berfungsi  untuk  meningkatkan  taraf hidup masyarakat. Badan wakaf ini juga secara  organisatoris  harus  bersifat independen,  dimana  pemerintah  dalam hal  ini  sebagai  fasilitator,  regulator, motivator  dan  pengawasan.  Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak, sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.
2. Pengelolaan Operasional Yang  dimaksud  dengan  standar operasional  pengelolaan  wakaf  adalah batasan  atau  garis  kebijakan  dalam mengelola  wakaf  agar  menghasilkan sesuatu  yang  lebih  bermanfaat  bagi kepentingan masyarakat
banyak.
Standar keputusan operasional merupakan  tema  pokok  dalam  operasi kelembagaan nadhir yang ingin
10 Didin  Hafidudin  dan  Hendri  Tanjung, Manajemen  Syari'ah  Dalam  Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) h. 63
mengelola  secara  produktif.  Keputusan yang dimaksud di sini berkenaan dengan lima fungsi utama manajemen operasional, yaitu: 12 a. Proses,  keputusan  mengenai proses  termasuk  proses  fisik berkenaan dengan fasilitas yang akan dipakai untuk memproduksi barang atau jasa. Karena  itu,  sangat  penting untuk  menyerasikan  antara proses  fisik  dan  strategi pemberdayaan
produktif terhadap  benda-benda  wakaf dalam jangka panjang.
b. Kapasitas, keputusan mengenai kapasitas  diperlukan  untuk menghasilkan  jumlah  produk yang tepat, di tempat yang tepat dan  dalam  waktu  yang  tepat pula.
c. Sediaan,  keputusan  berkaitan dengan  sediaan  ini  mencakup apa  yang  akan  dipesan,  berapa banyak dan kapan dipesan.
d. Tenaga kerja, pengelolaan SDM merupakan  hal  yang  sangat penting  dalam  operasional lembaga kenadhiran, mengingat tidak  ada  sesuatu  yang  dapat diselesaikan  tanpa  SDM  yang mencukupi.
e. Mutu, salah satu fungsi terpenting  dari  bagian  operasi adalah bertanggung  jawab  atas mutu  barang  atau  jasa  yang dihasilkan.
3. Kehumasan
Dalam  mengelola  benda-benda wakaf, maka peran kehumasan (pemasaran) dianggap menempati posisi  penting.  Fungsi  dari  kehumasan itu sendiri dimaksudkan untuk:
a. Memperkuat image bahwa benda-benda wakaf yang dikelola oleh nazhir profesional
11 Ibid ., h. 106-113
12 Wawancara  dengan  PPAIW  Kota Manado tanggal 15 Agustus Tahun 2017
betul-betul dapat dikembangkan  dan  hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak. b. Meyakinkan kepada calon wakif yang  masih  ragu-ragu  apakah benda-benda yang ingin diwakafkan dapat dikelola secara baik atau tidak.
a. Memperkenalkan  aspek  wakaf yang  tidak  hanya  berorientasi pada  pahala oriented ,  tapi  juga memberikan bukti bahwa ajaran Islam sangat menonjolkan aspek kesejahteraan bagi umat manusia lain, khususnya kalangan yang kurang mampu.
4. Sistem Keuangan Penerapan  sistem  keuangan  yang baik  dalam  sebuah  proses  pengelolaan manajemen lembaga kenazhiran sangat terkait dengan:
a. Akuntansi, pada awalnya akuntansi  lebih  diwarnai  dan relatif  terbatas  pada  aspek pertanggung  jawaban  belaka. Namun dalam perkembangannya,  akuntansi mengalami transformasi sebagai  salah  satu  sumber informasi  dalam  pengambilan keputusan bisnis. Ini membawa konsekuensi,  misalnya  pada bentuk  kandungan  laporannya. Bila  dalam  tahapan  awal  ada penekanan  yang  lebih  pada aspek neraca, misalnya kemudian  beralih  pada  aspek laba rugi.
b. Auditing,  adalah  bahwa  pihak pelaksana  melaporkan  neraca terbuka  tugas  atau  amanah yang diberikan kepadanya, dan pihak yang memberikan
13 Kasus di Kel. Malendeng Kec. Paal Dua,
Wawancara dengan Pejabat Struktural di Kantor Kementerian  Agama  Kota  Manado  Tanggal  14 Agustus Tahun 2017
amanah mendengarkan. Jadi ini merupakan manifestasi pertanggung  jawaban  pihak tertentu  yang  diberi  tanggung jawab  kepada  pihak  yang memberi amanah.
Dalam  hal  ini  ternyata  masih banyak tanah-tanah wakaf untuk masjid yang jauh dari idelitas profesional dalam pengelolaannya.  Seperti  status  tanah yang  akan  diwakafkan  tidak  jelas, wakifnya telah meninggal, wakifnya non muslim,  Nazhirnya  sebagian  ataupun seluruhnya sudah meninggal, Nazhirnya tidak  proaktif  mengurus  wakaf.  Nazhir yang  ditunjuk  oleh  wakif  SDM-nya kurang sehingga tidak memahami tugas dan tanggungjawabnya, sehingga pengelolaannya diambil alih BTM. 13
Permasalahan lainnya yaitu kurang  aktifnya  pihak  yang  terkait dalam  pensertifikatan  wakaf  tanah misalnya  KUA  sebagai  PPAIW,  Wakif, Nazhir, BWI, dan Pemerintah sebagaimana  masalah  tukar  guling wakaf  tanah  di  Masjid  Nurul  Iman Kelurahan  Singkil  Dua.  BWI  tidak memiliki  data  Nazhir  yang  akurat  dan lengkap disebabkan  kurangnya alokasi dana baik dari DIPA Kementerian Agama Kota  Manado  maupun  dari  Pemerintah Daerah.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut BWI  bersama    Seksi  Bimas  Islam Melaksanakan  pendataan,  sosialisasi dan  pembinaan  kepada  Nazhir,  PPAIW, dan Ormas Islam. 14
Adapun  di  wilayah  Ketang  Baru, pensertifikatan  wakaf  tanah  Masjid  di wilayah  KUA  Kecamatan  mendapat bantuan dana dari DIPA Kantor wilayah Kementerian  Agama  Provinsi  Sulawesi Utara.  Pendataan  wakaf  tanah  dan sosialisasi di KUA
Kecamatan dilaksanakan sekaligus pada saat wasrik di  KUA  Kecamatan.  Namun,  karena
14 Wawancara  dengan  Pejabat  Struktural di  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Manado Tanggal 14 Agustus Tahun 2017
kurang  proaktifnya  Nazhir    dalam pengurusan pensertifikatan tanah wakaf disebabkan  SDM  Nazhir  tentang  tugas dan  fungsinya  sangat  kurang  apalagi tidak membaca dan memahami Undang- undang Nomor  41  Tahun 2004 tentang wakaf,  walhasil  hingga  saat  ini  tanah wakaf  masjid  tersebut  belum  juga bersertifikat. 15 Selain daripada itu, kepengurusan BWI Kota Manado yang sudah terbetuk selama  3  tahun,  ternyata  tidak melibatkan  staf  Bimas  Islam  untuk masuk  dalam  kepengurusan  sehinggan sulit  untuk  koordinasi  tentang  data wakaf  maupun  kegiatan  sosialisasi  dan bimbingan. Data yang diterima dari KUA Kecamatan  sebagian  besar  adalah  data yang  lama  tidak  mengalami  perubahan sehingga  ada  tanah  wakaf  yang  baru atau  tanah  wakaf  lama  belum bersertifikat wakaf akan disertifikatkan sulit mendapatkan arsipnya karena KUA tidak melampirkan arsip saat mengirim data  ke  Bimas  Islam.  Terlebih  lagi ternyata kurangnya alokasi dana dalam DIPA  baik  dari  Kantor  Kemenag  Kota Manado,  Kanwil  Agama  maupun Pemerintah  Daerah  dalam  menunjang kegiatan sosialisasi dan bimbingan. 16
Untuk  wilayah  Teling  ternyata pengorganisasian  tanah  wakaf  masjid juga  tidak  efektif.  Hal  ini  karena pengelolaan  wakaf  tanah  masjid  yaitu KUA tidak mengusulkan tentang Nazhir yang sudah tidak proaktif maupun sudah meninggal,  adanya  Nazhir  yang  tidak mau  diganti,  kurangnya  sosialisasi terhadap Nazhir, seperti di masjid Nurul Iman.
Bahkan kasus yang terbaru adalah, tidak  adanya  laporan  tentang  pernah dilakukannya  tukar  guling  tanah  wakaf yang  dilakukan  oleh  nazhir,  untuk meningkatkan  kualitas  tanah  wakaf menjadi  wakaf  produktif,  dengan
15 Wawancara dengan Imam Masjid Nurul Imam  Ketang  Baru,  Tanggal  11  Agustus  Tahun 2017
mengadakan
gedung serba guna/gedung pernikahan muslim dengan  menggarap  wakaf  uang.  Ketika dilakukan  observasi  dan  wawancara dengan pengurus BWI dijelaskan bahwa Badan  wakaf,  Pemerintah  dan  Nazhir telah melengkapi semua berkas administrasi yang berhubungan dengan tukar guling wakaf tanah. Bahkan Bimas Islam selaku sekertaris BWI (Eks oficio ) telah  mengelola  administrasi  wakaf tanah  kemudian  kerjasama  dengan ketua dan pengurus dalam pelaksanaan kegiatan  yang  meliputi  pendataan, sosialisasi dan bimbingan serta penyelesaian permasalahan di lapangan.
Atas dasar permasalahan-
permasalahan  tersebut,  maka  dapat dievaluasi bahwa:
1. Adanya program pemerintah melalui  Bimbingan  Masyarakat Islam  Kementerian  Agama  Kota Manado  melakukan  pendataan tanah  wakaf  di  KUA  Kecamatan, Sosialisasi  dan  bimbingan  bagi PPAIW  (Pejabat  Pembuat  Akta Ikrar  Tanah)  dan  Nazhir  namun tidak berjalan secara efektif.
2. Pemerintah melalui Kemenag
Proinsi telah memfasilitasi penyelesaian pensertifikatan wakaf tanah  yang  belum  bersertifikat dengan  bantuan  anggaran  dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama  Provinsi  Sulawesi  Utara, namun  masih  saja  ada  oknum nazhir yang menyelewengkan dana tersebut  untuk  kebutuhan  di  luar kebutuhan  sertifikasi  tanah  wakaf masjid.
3. Seksi Bimas Islam telah melaksanakan pendataan,
sosialisasi  dan  pembinaan  kepada Nazhir,  PPAIW,  dan  Ormas  Islam, tapi masih pada tataran seremonial. Terbukti setelah sosialisasi,
16 Wawancara  staf  pelaksana  di  Kantor Kementerian  Agama  Kota  Manado  tanggal  14 Agustus Tahun 2017
evaluasi  terhadap  mereka  tidak dilakukan  sama  sekali,  bahkan hingga  saat  ini  masih  ada  masjid yang  nazhirnya  sudah  meniggal cukup  lama  tapi  statusnya  sebagai nazhir masih aktif hingga saat ini.
4. Menjadikan  wakaf  tanah  yang punya  lahan  untuk  ditingkatkan menjadi  wakaf  produktif,  dengan cara  mengadakan  gedung  serba guna  atau  gedung  pernikahan muslim  dengan  menggarap  wakaf uang,  menggalang  masyarakat muslim  untuk  berwakaf  uang. Namun hasil dari observasi, istilah wakaf  produktif  masih  bersifat teoretis  sehingga  ada  nazhir  yang tidak mengetahui bagaimana implementasi dari wakaf produktif. Walhasil,  pengorganisasian  tanah wakaf masjid tidak berjalan dengan baik.  Sertifikat  wakafnya  ada,  tapi pengorganisasiannya tidak optimal dan masing sangat tradisional.
5. Kurang  aktifnya  BWI  dalam melaksanakan  tugasnya  karena kurangnya  dukungan  dana  baik dari DIPA Kementerian Agama Kota Manado  maupun  dari  Pemerintah Daerah,  sehingga  data  yang diterima  dari  KUA  Kecamatan sebagian  besar  tidak  mengalami perubahan,  bahkan  ada  tanah wakaf yang baru atau tanah wakaf lama  belum  bersertifikat  akan disertifikatkan  sulit  mendapatkan arsipnya karena KUA tidak melampirkan  arsip  saat  mengirim data ke Bimas Islam. Atas dasar pembacaan data di atas maka dapat dipahami bahwa pengorganisasian wakaf tanah masjid di Kota Manado melalui teori besar berupa evaluasi  yang  mengarahkan  pada kegiatan untuk
mengumpulkan informasi  tentang  perwakafan  di  Kota Manado  dan  kemudian  informasi tersebut  digunakan  untuk  menentukan alternatif  yang  tepat  ketika  mengambil
keputusan,  menghasilkan  dua  jawaban, yakni pengelolaan atau pengorganisasian  wakaf  tanah  masjid yang  berjalan  secara  efektif  dengan nomina  mikro  dan  yang  tidak  efektif dengan nomina makro.
Analisis  evaluatif  tersebut  perlu mendapatkan penanganan yang lebih di lapangan  dengan  menggunakan middle theory yang  secara  sadar  akan menempatkan  kehadirannya  dalam hubungan  erat  dengan  manusia  dan masyarakat.  Artinya,  penelitian  ini secara positif akan mampu mengembangkan pola pengelolaan wakaf  yang  lebih  maju  dan  progresif dengan  menguatkan  pembinaan  SDM yang profesional sehingga pengorganisasian  yang  pada  awalnya tidak  efektif  menjadi  efektif,  dan  yang sudah efektif menjadi percontohan bagi yang belum efektif.
Hukum  progresif  secara  selektif akan menguatkan pada ranah administrasi  berupa  sertifikasi  tanah wakaf dan selanjutnya pembinaan SDM. Pembinaan  SDM  juga  bukan  sekedar bersandar  pada  norma  hukum  yang berlaku  di  dalam  masyakarat,  tapi  juga mampu  meretas  kehendak  dan  respon masyarakat  setempat  dan  selanjutnya melahirkan  model  pengelolaan  dan pengorganisasian  wakaf  tanah  masjid yang  produktif  dan  berkemajuan, dengan petunjuk utama:
1. Wakaf  tanah  masjid  tersebut mempunyai  tujuan  besar  berupa kesejahteraan  dan  kebahagiaan manusia.
2. Pengorganisasi  wkat  tanah  masjid tersebut mampu memuat kandungan moral  kemanusiaan  yang  sangat kuat.
3. Penguatan pemahaman para pengelola  wakaf  tanah  masjid  yang sinergi antara teori wakaf yang tidak hanya  bergerak  pada  ranah  praktik melainkan juga teori.
4. Bersifat kritis dan fungsional.
Olah  pikir  yang  berkemajuan tersebut  sejalan  dengan  teori  terapan dalam penelitian ini yang secara khusus menilai  dari  jalur  kemaslahatan  ( al- mas}lah}ah )  dengan  artian  yakni menarik dan mewujudkan kemanfaatan atau  menyingkirkan  dan  menghindari kemudaratan ( jalb manfa>’ah atau daf’u mad}arrah )  dengan  jalan  memelihara agama,  jiwa,  akal  budi,  keturunan,  dan harta kekayaan, karena mengelola wakaf adalah  kewajiban  dari  menjaga  kelima unsur primer tersebut.
Mengelola  wakaf  tanah  masjid berarti telah menjaga atau memelihara; 1) agama, karena pusat kegiatan agama yang efektif adalah di masjid; 2) dan 3) jiwa  dan  keturunan,  karena  dengan pengelolaan  yang  produktif  maka masyarakat akan turut serta
mengembangkan  tanah  wakaf  agar dapat  menghidupi  dirinya  sendiri  dan keluarga  agar  selalu  dalam  keadaan sehat  dan  berumur  panjang;  4)  akal budi,  karena  dengan  pengelolaan  yang produktif dan efektif berarti turut serta mencerdaskan masyarakat dengan tidak hanya berpangku tangan tapi juga dapat berperan  aktif  dalam  pengelolaan wakaf;  5)  harta,  karena  dengan  turut serta menghidupkan tanah wakaf masjid tersebut  dalam  kerangka  produktif artinya perputaran ekonomi akan terus bergerak dan masyarakat akan menjadi sejahtera.
Adapun  pengelolaan  yang  tidak efektif  dapat  dilihat  dari  dua  petunjuk dasar  yakni  wakaf  tanah  masjid  yang tidak terorganisir dan tidak bersertifikat,  serta  tidak  terorganisir tapi  bersertifikat.  Sedangkan  yang efektif dapat dilihat dari
pengorganisasian  yang  baik  dan bersertfikat,  serta  pengorganisasian yang  baik  meskipun  tidak bersertifikat. Konsekuensi  yang  kedua  ini  diambil
17 Asaf AA Fyzee, Outline of Muhammadan
Law (Jakarta: Tintamas, 1966) h. 75
karena  multi  analisis,  baik  faktor lambatnya  birokrasi  sertifikasi  atau memang  surat  penyerahan  dari  wakif yang  bermaterai  sudah  dirasa  cukup sehingga tidak dibutuhkan lagi sertifikat tanah wakaf.

## Relevansi UU Nomor  41 Tahun 2004 dalam  Penerapan  Hukum  Wakaf Tanah Masjid di Kota Manado
Umat  Islam  harus  yakin  bahwa Allah  swt  tidak  menciptakan  manusia, seperti  juga  tidak  menciptakan  jin, kecuali  untuk  beribadat  kepada-Nya. Beribadat dalam arti mengabdi kepada- Nya  secara  keseluruhan,  baik  seluruh sikap  hidup  dan  kehidupan  manusia secara pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat  dan  sebagai  kesatuan makhluk pada umumnya.
Pelaksanaan  ibadat  dipraktekkan dan dimanifestasikan melalui pengabdian  keseluruhan  diri  manusia beserta segala apa yang dimilikinya. Satu bentuk  ibadat  melalui  pengorbanan dengan  harta  yang  kita  miliki  untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan,  dan  keagamaan  yang telah  diatur  oleh  syari'at  Islam  adalah waqaf, dalam  perundang-undangan Indonesia,  dan  seterusnya  ditulis dengan kata wakaf.
Wakaf  telah  disyari'atkan  dan telah  dipraktekkan  oleh  umat  Islam seluruh dunia sampai sekarang, termasuk  oleh  masyarakat  Islam  di negara  Indonesia.  "Menurut  Ameer  Ali, hukum  wakaf  merupakan  cabang  yang terpenting dalam syari'at Islam, sebab ia terjalin  ke  dalam  seluruh  kehidupan ibadat  dan  perekonomian  sosial  kaum muslimin" 17 .
Indonesia merupakan negara yang berfalsafah  Pancasila.  Dalam  falsafah tersebut  salah  satu  silanya  adalah “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Dalam
konstitusi  negara  Indonesia,  yaitu Undang- Undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 1 disebutkan, ”Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian  berarti  bangsa  Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan segala konsekwensinya”.
Mengenai  bagaimana  konsepsi bangsa  Indonesia  tentang  kekayaan alam  di  negaranya,  disebutkan  dalam pasal 33 ay at 3 UUD 1945, “.....bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran  rakyat”.  Dalam  UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria, UU No. 5  Tahun  1960)  yang  merupakan undang-undang  pelaksanaan  dari  basal 33  UUD 1945,  pada  bagian  Menimbang huruf a, disebutkan antara lain, “....bumi, air  dan  ruang  angkasa  sebagai  karunia Tuhan  Yang  Maha  Esa”.  Dalam  pasal  1 ayat  2  UU  tersebut  dinyatakan, “.....seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik  Indonesia  sebagai  karunia Tuhan Yang Maha Esa”.
Menurut para ahli, lembaga sosial yang  hampir  sama  dengan  wakaf  telah dikenal  di  Indonesia  sebelum  Islam datang ke negeri ini. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Daud Ali :
" Sebelum Islam datang ke tanah air kita  ini,  telah  ada  suatu  lembaga  sosial yang  kedudukannya  hampir  sama dengan  wakaf.  Untuk  menyebut  sekedar contoh  dapat  dikemukakan  tanah perman  di  Lombok  dan  tanah  pusaka (tinggi) di Minangkabau. Oleh karena itu dapat dipahami, kalau pengertian kaum muslimin  di  Indonesia  tentang  wakaf
18 Muhammad  Daud  Ali, Sistem  Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI Press, 1988) h. 94 19 Abdurrahman, Masalah  Perwakafan Tanah  Milik  dan  Kedudukan  Tanah  Wakaf  di Negara Kita (Bandung: Alumni, 1979) h. 14
selain didasarkan pada al-Qur'an, kitab- kitab  hadits  dan  kitab-kitab  fikih terutama  fikih  Islam  madzhab  Syafi'i, juga  oleh  adat.  Adat  orang  Islam Indonesia banyak yang berasal . dari atau dipengaruhi oleh ajaran Islam, termasuk di  antaranya  adat  mengenai  wakaf. Sebaliknya,  lembaga  keagamaan  yang berasal  dari  ajaran  Islam  itu  telah diwarnai  pula  oleh  adat  Indonesia terutama  oleh  prinsip  adat  kerukunan, kepatutan dan keselarasan dalam menye- lesaikan  perselisihan  yang  terjadi mengenai wakaf ”. 18
Menurut  Mr.  Koesoema  Atmadja bahwa  lembaga  wakaf  (dengan  nama: Vrome  Stichtingen -pen.)  sudah  dikenal dalam  masyarakat  Indonesia  sebelum datangnya  agama  Islam. 19 Sedangkan menurut  Ter  Haar,  "Lembaga  Hukum Wakaf  Islam  ini  telah  diterima ( gerecipereed )  di  banyak  daerah Nusantara ini. dan yang disebut dengan istilah  Belanda "Vrome  Stichting" 20 . Resepsi  wakaf  dalam  hukum  adat  tak mengherankan,  karena  sebagian  besar bangsa  Indonesia  beragama  Islam, "Inilah  salah  satu  dari  bagian  hukum adat yang berasal dari agama (godsdienstig  bestanddeel  van  het adatrecht)" 21 . Pada tahun 1960, bangsa Indonesia  telah  berhasil  membuat peraturan  dasar  pokok-pokok  agraria yang  merupakan  peraturan  dasar tentang  pengaturan  masalah  agraria atau  sumber  alam  tanah  dengan  segala isinya,  termasuk  ruang  angkasa,  yang tertuang  dalam  Undang-undang  No.  5 Tahun  1960.  Undang-undang  ini terkenal dengan Undang-undang Pokok Agraria, disingkat UUPA. Dalam undang-
20 Ter Haar Bzn, Beginselen En Stelsel Van Het  Adatrecht ,  Terjemahan  K.  Ng.  Soebekti Poesponoto,  (Jakarta:  Pradnya  Paramita,  1968) h. 136
21 Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan Koperasi dan Wakaf (Bandung: Alumni, 1977) h. 132
undang  tersebut  sudah  dicantumkan tentang  ketentuan  pokok  mengenai perwakafan tanah, yaitu dalarn pasai 49 ayat  (3),  “.....Perwakafan  tanah  milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Pada tahun 1977, telah dikeluarkan  Peraturan  Pemerintah seperti  yang  dikehendaki  oleh pasal  49 ayat  (3)  UUPA  tersebut  di  atas,  yaitu Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun 1977,  tentang  Perwakafan  Tanah Milik. Setelah  keluarnya  PP  No.  28  Tahun 1977, kemudian disusul dengan berbagai peraturan perundangan lainnya,  seperti  Peraturan  Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata  Pendaftaran  Tanah  mengenai Perwakafan Tanah Milik, dan peraturan pelaksanaan lainnya.
Tahapan terakhir dari keseluruhan proses pembentukan UU tentang wakaf adalah  tahapan  pengundangannya  ke dalam  suatu  penerbitan  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku,  yaitu  ke  dalam  Lembaran Negara.  UU  ini  disahkan  oleh  Presiden pertama  yang  dipilih  secara  langsung yakni Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal  27  Oktober  2004,  seminggu setelah Presiden dilantik oleh MPR, yaitu pada  tanggal  20  Oktober  2004.  Pada tanggal  27  itulah  UU  ini  diundangkan dan  dicatat  dalam  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  tahun  2004  Nomor 159.  Dalam  UU  ini  wakaf  diartikan sebagai “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan  sebagian  benda  milimnya, untuk  dimanfaatkan  selamnya  atau dalam  jangka  waktu  tertentu  sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan  atau  kesejahtraan  umum  menurut syari’ah.” 22
Undang-undang  ini  mengandung tiga unsur, yaitu ; Pertama , memberikan kemungkinan kaum muslimin
22 Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf  dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,
menjalankan syari’atnya dalam kegiatan ibadah  wakaf.  Artinya,  memisahkan sebagian harta miliknya untuk dikekalkan  yang  manfaatnya  untuk kepentingan  umum. Kedua ,  dimensi hukum  substansinya  diarahkan  adanya hukum  positif  mengatur  wakaf  dalam bentuk  undang-undang.  Dalam  konteks hukum  nasional,  undang-undang  ini merupakan  unifikasi  hukum  wakaf. Seluruh  kegiatan  wakaf  mulai  dari rukun,  wakif,  nazir,  harta  benda  yang diatur  undang-undang  ini  bahkan terdapat  lembaga  secara  khusus dibentuk  yaitu  Badan  Wakaf  Indonesia (BWI). Ketiga ,  dimensi  kesejahtraan ekonomi dan kesejahtraan umat seperti wakaf  uang  merupakan  terobosan berani  dari  pemerintah  dan  kejelian melihat  peluang  untuk  dijadikan sumbangsih bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beragama.  Dari  penjelasan  ini  maka jelaslah  bahwa,  undang-undang  No.  41 tahun  2004  tentang  wakaf  merupakan wujud  adanya  pembaharuan  hukum perwakafan  di  Indonesia,  menegaskan adanya  paradigma  baru  wakaf  serta sebagai instrument hukum pengembangan  dan  pengelolaan  tanah wakaf kearah produktif.
Berdasarkan  petunjuk  tersebut maka  melalui  teori  terapan  yakni al- mashlahah maka  pencatatan  atau sertifikasi  wakaf  terklasifikasi  hukum wajib,  sehingga  apabila  saat  ini  masih ada  tanah  atau  barang-barang  wakaf yang  ikrar  wakafnya  belum  dicatatkan, haruslah  segera  dicatatkan,  karena pencatatan perbuatan hukum  wakaf ini untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi wakif, nazhir dan harta yang diwakafkan. Optimalisasi  pengelolaan  wakaf tanah  masjid  di  Kota  Manado  harus didukung  oleh  program  pemerintah
Proses  Lahirnya  Undang-Undang  No.41  Tahun 2004 Tentang Wakaf , Jakarta, 2006, hlm. 247
melalui  Bimbingan  Masyarakat  Islam Kementerian  Agama  Kota  Manado dengan  melakukan  pendataan  tanah wakaf di KUA Kecamatan, sosialisasi dan bimbingan bagi PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Tanah) dan nazhir, memfasilitasi penyelesaian pensertifikatan wakaf tanah yang belum bersertifikat  dengan  bantuan  anggaran dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Bersama-sama  Seksi  Bimas  Islam melaksanakan  pendataan,  sosialisasi dan  pembinaan  kepada  nazhir,  PPAIW, dan  Ormas  Islam,  menyelesaikan pensertifikatan tanah wakaf yang masih belum  bersertifikat  wakaf,  kerja  sama dalam  melaksanakan  pendataan  tanah wakaf  di  KUA  Kecamatan  Se-kota Manado, koordinasi dengan KUA, Bimas Islam  tentang  data  tanah  wakaf  yang akan  disertifikatkan,  melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan.
Petunjuk  di  atas  memberikan arahan  bahwa  pemerintah  harus berperan  aktif  berdasarkan  UU  tentang
Wakaf dalam upaya mengoptimalisasikan pengelolaan wakaf  tanah  masjid  di  Kota  manado.
Pentingnya  regulasi  hukum  tentang wakaf tersebut yakni Pasal 4 dan pasal 5 yang menjelaskan bahwa wakaf bertujuan  memanfaatkan  harta  benda wakaf  sesuai  dengan  fungsinya;  wakaf berfungsi  mewujudkan  potensi  dan manfaat  ekonomis  harta  benda  wakaf untuk  kepentingan  ibadah  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum.
Pasal  12  mengenai  peruntukan harta  benda  wakaf  yang  menegaskan bahwa  dalam  rangka  mencapai  tujuan dan  fungsi  wakaf,  harta  benda  wakaf hanya  dapat  diperuntukkan  bagi:  1) sarana  dan  kegiatan  ibadah;  2)  sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;  3)  bantuan  kepada  fakir
23 Abdurrahman Kasdi, "Peran Pemerintah Dalam  Regulasi  Perundang-Undangan  Wakaf", Jurnal ZISWAF , Vol. 2, No. 2, Desember 2015
miskin,  anak  terlantar,  yatim  piatu, beasiswa; 4) kemajuan dan peningkatan ekonomi  umat;  dan  5)  kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan  dengan  syariat  dan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 23
Atas  dasar  lahirnya  Undang- undang  No.  41  tahun  2004  tentang Wakaf,  artinya  pemerintah  berupaya memfokuskan perhatiaannya pada penataan  administratif  wakaf  yang memberi  kepastian  hukum  bagi  wakif (pewakaf),  nadzir  (pengelola)  dan maukuf  ‘alaih (obyek  wakaf)  serta mendorong  pemanfaatan  asset  aset wakaf  yang  tidak  produktif  menjadi berdaya guna  dan berhasil guna. Selain dari  pada  itu  juga  harus  memfasilitasi penyelesaian  pensertifikatan  wakaf tanah  yang  belum  bersertifikat  dengan bantuan  anggaran  dari  DIPA  Kantor Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi Sulawesi  Utara.  Bersama-sama  Seksi Bimas  Islam  Melaksanakan  pendataan, sosialisasi  dan  pembinaan  kepada Nazhir, PPAIW, dan Ormas Islam.
Relevansi  dari  implementasi  UU tersebut tentu akan mampu menjadikan wakaf  tanah  yang  punya  lahan  untuk ditingkatkan  menjadi  wakaf  produktif, seperti mengadakan gedung serba guna atau gedung pernikahan muslim. Hal ini perlu dikelola secara profesional, untuk itu  tuntutan  nazhir  yang  mempunyai kompetensi  merupakan  suatu  yang urgen,  di  mana  dapat  memaksimalkan pengelolaan  tanah  wakaf  sehingga menjadi produktif.
Selain  daripada  itu,  berdasarkan ketentuan  UU  Wakaf,  pencatatan perbuatan  hukum  wakaf  diatur  dalam ketentuan  tentang  ikrar  wakaf,  yakni bagian ketujuh Ikrar Wakaf sebagaimana pada;
1. Pasal 17
a. Ikrar  wakaf  dilaksanakan  oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan  oleh  2  (dua)  orang saksi. b. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan  dalam  akta  ikrar wakaf oleh PPAIW.
2. Pasal  18,  dalam  hal  wakif  tidak dapat  menyatakan  ikrar  wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam  pelaksanaan  ikrar  wakaf karena  alasan  yang  dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.
3. Pasal 19, untuk dapat melaksanakan  ikrar  wakaf,  wakif atau  kuasanya  menyerahkan  surat dan/atau  bukti  kepemilikan  atas harta benda wakaf kepada PPAIW.
4. Pasal  20  Saksi,  dalam  ikrar  wakaf harus  memenuhi  persyaratan: dewasa;  beragama  Islam;  berakal sehat;  tidak  terhalang  melakukan perbuatan hukum.
5. Pasal 21
a. Ikrar  wakaf  dituangkan  dalam akta ikrar wakaf.
b. Akta  ikrar  wakaf  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  paling sedikit  memuat:  nama  dan identitas  Wakif;  nama  dan identitas  Nazhir;  data  dan keterangan  harta  benda  wakaf; peruntukan harta benda wakaf; jangka waktu wakaf Adapun  menurut  ketentuan  Pasal 6  Undang-undang  No.  41  Tahun  2004 tentang
Wakaf, wakaf dapat
dilaksanakan  apabila  telah  memenuhi unsur-unsur  tentang  wakaf,  unsur- unsur tersebut yaitu:
1. Adanya wakif
2. Adanya Nazhir
3. Adanya harta benda wakaf
4. Adanya ikrar wakaf
5. Peruntukan harta benda wakaf
6. Jangka waktu wakaf.
Unsur-unsur  tersebut  bersifat kumulatif artinya wakaf dapat dilaksanakan  apabila  semua  unsur- unsur  tersebut  terpenuhi,  kalau  tidak maka  pelaksanaan  wakaf  batal  secara hukum.  Di  kota  Manado  untuk menyelesaikan  pensertifikatan  tanah wakaf  yang  masih  belum  bersertifikat wakaf,  maka  dilakukan  kerja  sama dalam  melaksanakan  pendataan  tanah wakaf  di  KUA  Kecamatan  Se-kota Manado, Koordinasi dengan KUA, Bimas Islam  tentang  data  tanah  wakaf  yang akan  disertifikatkan,  melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan.
Peran  dari  PPAIW  sangat  penting dalam  penataan  administrasi  sertifikat wakaf setiap kecamatan yang ada di Kota Manado, tugas dan fungsi PPAIW adalah Mendata,  mencatat  wakaf,  AIW  (Akta Ikrar Wakaf), PPAIW untuk dikelola oleh Nazhir  dan  mendapat  legalitas  hukum. mendapatkan  bukti  kepemilikan  tanah dengan sertifikat, mengesahkan Nazhir.
Peran  PPAIW  adalah  untuk memperlancar  proses  hak  kepemilikan status tanah wakaf, KUA sebagai PPAIW merekomendasikan  ke  BPN  untuk pengurusan sertifikat. Proses pensertifikatan  wakaf  tanah  adalah: Wakif datang ke KUA untuk mengikrarkan  wakaf  tanah  dengan  2 orang  saksi  dan  Nazhir  yang  ditunjuk, KUA  membuat  AIW  dan  APAIW  serta pengesahan  Nazhir,  berkas  yang  sudah lengkap  di  teruskan  Ke  BPN  Kota Manado.  Proses  pensertifikatan  wakaf tanah adalah:  memasukan  data  AIW  ke BPN  Kota  Manado  bersama  Wakif  dan Nazhir.
Dalam  Pelaksanaan  perwakafan tanah,  calon/  Pihak  yang  hendak mewakafkan  tanah  harus  datang  di hadapan  Pejabat  pembuat  Akta  Ikrar Wakaf  ( PPAIW )  untuk  melaksanakan
JURNAL AQLAM  -- Journal of Islam and Plurality -- Volume 3, Nomor 2, Desember 2018
ikrar  wakaf  (Pasal  1  ayat  1  PP  No  28 Tahun 1977) Untuk  mewakafkan tanah hak milik calon wakif harus mengikrarkan  secara  lisan,  jelas  dan tegas  kepada  Nazhir  yang  telah diserahkan  di  hadapan  PPAIW  yang mewilayahi  tanah  wakaf  dan  dihadiri saksi-saksi
dan
selanjutnya menuangkannya  dalam  bentuk  tertulis menurut  bentuk  W1.  Sedangkan  bagi mereka yang tidak mampu menyatakan kehendaknya secara lisan dapat menyatakan dengan isyarat.
24 Pengikraran wakaf
berarti menjadikan  objek  wakaf  sebagai  milik Tuhan yang harus dipakai semata-mata untuk tujuan keagamaan. Isi dan bentuk Ikrar  Wakaf  ditetapkan  oleh  Menteri Agama  (Pasal  9  (3) PP  28  Tahun  1977. Bentuk  dan  isi  ikrar  wakaf  telah ditentukan  dalam  peraturan  Direktorat Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam tanggal 18 April 1978 No.Kep/D/75/78. Sedangkan  bagi  Calon  Wakif  yang tidak  dapat  datang  di  hadapan  PPAIW dapat  membuat  ikrar  wakaf  secara tertulis  dengan  persetujuan  Kandepag yang  mewilayahi  tanah  wakaf  serta diketahui saksi-saksi (Pasal 5 ayat 2 PP No. 28 Tahun 1977). Dalam pelaksanaan ikrar wakaf  tanah  ada  dua  macam  akta ikrar  wakaf pertama ,  akta  ikrar  wakaf dimana  pelaksanaan  wakaf  tanah langsung  dilakukan  oleh  pihak  pemilik hak  atas  tanah  dan  yang kedua, akta ikrar wakaf pengganti yaitu pelaksanaan wakaf  atas  tanah  dilakukan  oleh  pihak ahli  waris  dari  pemilik  tanah.  Pada penjelasan Pasal 9 PP No 28 Tahun 1977 ditegaskan
bahwa
pasal ini mengharuskan  adanya  perwakafan dilakukan  secara  tertulis  tidak  cukup hanya dengan ikrar wakaf lisan saja.
25 Tujuannya
adalah untuk memperoleh  bukti  yang  autentik  yang
24 PP  No.  28  Tahun  1977  tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 5 ayat 2
dapat  dipergunakan  untuk  berbagai persoalan seperti untuk bahan pendaftaran pada Kantor Sub Direktorat Agraria  Kabupaten/  Kotamadya  dan untuk keperluan penyelesaian sengketa di  kemudian  hari  tentang  tanah  yang telah  diwakafkan.  Bagi  keperluan kelancaran  dalam  proses  perwakafan seseorang  yang  hendak  mewakafkan tanah  harus  membawa  serta  tanda- tanda bukti pemilikan berupa sertifikat / kitir  tanah)  dan  surat-surat  lain  yang menjelaskan  tidak  adanya  halangan untuk melakukan perwakafan atas tanah milik tersebut. Untuk keperluan tersebut  maka  diperlukan  pejabat- pejabat  yang  khusus  melaksanakan pembuatan aktanya. 26
Apabila  akta  ikrar  wakaf  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas  nama  Nazhir  yang  bersangkutan, diharuskan  mengajukan  permohonan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah cq  Kepala  Sub  Direktorat  Agraria setempat  untuk  mendaftar  perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan  Pasal  10  PP  28  Tahun  1977. Permohonan harus disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 bulan sejak dibuatnya akta ikrar wakaf (Pasal 3 Permendagri No. 6 Tahun 1977.  Bupati/  Walikota  Kepala  Daerah cq.  Kepala  Sub  Direktorat  Agraria setempat, setelah menerima permohonan  tersebut  dalam  ayat  1 mencatat  perwakafan  tanah  milik  yang bersangkutan  dalam  buku  tanah  dan sertifikatnya.
Apabila tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka  pencatatan  yang  dimaksud dilakukan setelah tanah tersebut dibuat sertifikatnya, setelah dilakukan pencatatan  perwakafan    tanah  milik
25 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi  Tentang  Pandangan  Hidup  Kyai ,  (Jakarta:
LP3S, 1994) h.102
dalam  buku  tanah  dan  sertifikatnya, maka  Nazhir  yang  bersangkutan  wajib melaporkan  kepada  orang  yang  mau mendaftarkannya,  maka  Kepala  Desa tempat tanah tersebut harus mendaftarkannya kepada KUA setempat.  Pelaksanaan  Pendaftaran harus disertai 1. Surat keterangan tentang tanah atau surat  keterangan  Kepala  Desa tentang perwakafan, tanah tersebut
2. Dua  orang  yang  menyaksikan  ikrar wakaf  atau  saksi-saksi  istifadhah ( yang  mengetahui  atau  mendengar tentang perwakafan ).
Kepala  KUA  selaku  Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf harus:
1. Meneliti keadaan tanah wakaf;
2. Meneliti dan mengesahkan Nazhir
3. Meneliti saksi-saksi
4. Menerima penyaksian tanah wakaf
5. Membuat  akta  pengganti  akta  ikrar wakaf
6. Membuat  salinan  akta  pengganti akta ikrar wakaf
7. Menyampaikan akta pengganti ikrar wakaf lembar kedua kepada Bupati/ Walikotamadya  Kepala  Daerah  cq Kepala  sub  Direktorat  Agraria setempat sebagai lampiran permohonan pendaftaran
8. Mengirimkan  akta  pengganti  akta ikrar  wakaf  lembar  ke  tiga  kepada Pengadilan  Agama  yang  mewilayahi tanah wakaf
9. Menyampaikan salinan akta pengganti  akta  ikrar  wakaf  lembar pertama  kepada  wakif    atau  ahli warisnya.
Biaya administrasi dan pencatatan tanah  wakaf  untuk  penyelesaian administrasi  perwakafan  tanah  di  KUA Kecamatan  termasuk  formulir  tidak dikenakan  biaya,  kecuali  bea  materi menurut ketentuan yang berlaku. Untuk penyelesaian pendaftaran dan perwakafan  tanah  di  Kantor  Sub. Direktorat  Agraria  tidak  dikenakan biaya,  kecuali  biaya  pengukuran  dan
biaya  meterai  menurut  ketentuan  yang berlaku.  Pengaturan  khusus  akan masalah  wakaf  dalam  UUPA  dalam  hal mengenai kewajiban-kewajiban pembentuk undang-undang untuk mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama.
Dengan  dikeluarkan  Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang penunjukan  badan-badan  hukum  yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, diatur  badan-badan  hukum  yang  dapat memiliki tanah sebagai realisasi pasal 21 ayat 2 UUPA (Undang-Undang Pertanahan  dan  Agraria),  ditegaskan penentuan  mengenai  tanah  wakaf menjadi kompetensi Departemen Agraria dan Departemen Agama.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  17 sampai  dengan  Pasal  21  UU  No.  41 Tahun  2004  tentang  Wakaf,  maka Penulis berpendapat bahwa pencatatan perbuatan  hukum  wakaf  adalah  wajib, sehingga  apabila  saat  ini  masih  ada tanah  atau  barang-barang  wakaf  yang ikrar  wakafnya  belum  dicatatkan, haruslah  segera  dicatatkan.  Karena pencatatan perbuatan hokum wakaf ini untuk memberikan perlindungan hukum, dan kepastian hukum bagi wakif,
Nazhir dan harta yang diwakafkan.
Jadi ketentuan-ketentuan berkaitan  dengan  pengurusan  wakaf tanah masjid, yang masih banyak belum dilakukan  oleh  pembuatan  akta  ikrar wakaf,  karena  ada  berbagai  macam persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini sangat  dibutuhkan  dukungan  dari pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian Agama
Kota Manado untuk mengarahkan  wakif  dan  Nazhir  dalam mengurus status wakaf tanah masjid di Kota Manado.
Uraian di atas menegaskan bahwa dibentuknya Undang-undang Nomor 41 Tahun  2004  tentang  wakaf,  memiliki esensi utama yaitu:
1. Memajukan  kesejahteraan  umum. Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,
diperlukan pengembangan dan penggalian  potensi  yang  terdapat dalam  pranata  keagamaan  yang memiliki manfaat
ekonomis.
Diantara  langkah  yang  dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan  peran  wakaf  sebagai pranata  keagamaan  yang  pada awalnya  hanya  berfungsi  sebagai sarana  ibadah  dan  sosial,  menjadi pranata  yang  memiliki  kekuatan ekonomi  yang  diyakini  dapat memajukan  kesejahteraan  umum. Oleh  sebab  itu,  penggalian  potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya  sesuai  dengan prinsip syariah merupakan keniscayaan. Seperti yang dikembangkan  oleh  Masjid  Al- Misbah di mana wakaf tanah masjid dijadikan  sebagai  lahan  produktif yaitu membuat tempat-tempat usaha untuk disewakan. Hal ini memberikan  kontribusi  yang  positif terhadap  jamaah yang ada  disekitar masjid  Al-Misbah.  Dana  tersebut digunakan  untuk  pengembangan sarana  ibadah  dan  juga  digunakan untuk  dana  rutin  seperti  membayar rekening listrik.
2. Praktik  wakaf  yang  ada  sekarang  di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya  adalah  diantara  harta benda  wakaf  tidak  terpelihara dengan  baik,  terlantar,  bahkan beralih  ketangan  pihak  ketiga dengan  cara  melawan  hukum. Keterlantaran dan pengalihan benda wakaf  ketangan  pihak ketiga  terjadi karena: (1) kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola  dan  mengembangkan harta  benda  wakaf;  (2)  sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf  yang  seharusnya  dilindungi sebagai  media  untuk  mencapai
kesejahteraan  umum  sesuai  dengan tujuan,  fungsi,  dan  peruntukan wakaf.  Dengan  adanya  peran pemerintah melalui
Kantor
Kementerian  Agama  Kota  Manado pada Seksi Bimas Islam maka mulai melakukan pemetaan dan sosialisasi berkaitan  dengan  wakaf  tanah masjid  yang  ada  di  Kota  Manado. Dengan  adanya  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004  tentang Wakaf berkeyakinan bahwa pembentukan Undang-Undang tentang Wakaf merupakan keniscayaan  untuk  pembangunan hukum  nasional  yang  juga  sebagai alat  atau  media  untuk  mencapai kesejahteraan  umum.  Untuk    itu peran  dari  BWI  Kota  Manado  harus lebih  dioptimalkan,  di  mana  terus melakukan pengawasan dan bimbingan  pada  setiap  masjid  di Kota Manado.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di atas, maka dapatlah  ditarik  kesimpulan    pada penelitian ini, yakni:
1. Pengelolaan  wakaf  tanah  masjid  di Kota Manado terklasifikasi pada dua hal,  yakni  efektif  dan  tidak  efektif. Namun  yang  tidak  efektif  lebih banyak  dari  yang  efektif,  hal  ini disebabkan karena banyak pengurus masjid  merasa  bahwa  proses pengurusan sertifikat sangat prosedural, sehingga mereka kesulitan  untuk  mengurus  sertifikat tersebut.  Selain  daripada  itu,  masih banyak  pula  pengurus  masjid  yang tidak  dapat  membedakan  tugas keimaman, takmir masjid dan nazhir, hal  ini  seringkali  berimplikasi  pada tumpang  tindihnya  pengurusan wakaf  tanah  masjid.  Terakir,  masih banyak  tanah-tanah  atau  barang- barang  wakaf  yang  perbuatan hukum  wakafnya  belum  dicatatkan
karena pengaruh paradigma lama di masyarakat.
2. Relevenasinya adalah, dengan
berlakunya  UU  No.  41  Tahun  2004 tentang  Wakaf,  maka  pencatatan perbuatan  hukum  wakaf  menjadi wajib hukumnya.
Hal ini dimaksudkan  untuk  memberikan perlindungan  yang  penting  dalam Pencatatan Wakaf setelah Berlakunya  hukum,  dan  kepastian hukum bagi wakif, Nazhir dan harta yang diwakafkan, serta menghindari munculnya  sengketa  wakaf  di kemudian  hari.  Namun  Undang- undang  Wakaf  tersebut  belum  bisa dilaksanakan secara optimal, karena masih banyak masyarakat yang tidak memahami aturan-aturan dari undang-undang  tersebut.  Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Manado belum  maksimal  menjalankan  tugas dan  fungsinya  secara  optimal, terutama  memberikan  sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan  wakaf  tanah  masjid  di
Kota Manado.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Masalah  Perwakafan Tanah  Milik  dan  Kedudukan  Tanah Wakaf  di  Negara  Kita ,  Bandung: Alumni, 1979
Ali,  Muhammad  Daud., Sistem  Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf , Jakarta: UI Press, 1988
al-Haitami, Ibnu Hajar., Tuhfah al-Muhtaj bi  Syarh  al-Manhaj, Cet.  II,  Beirut:
Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005
Amirin,  Tatang  M., Menyusun  Rencana Penelitian ,  Jakarta:  Rajawali  Press,
1986), Cet. I, h. 109
Bzn, Ter Haar., Beginselen En Stelsel Van Het  Adatrecht ,  Terjemahan  K.  Ng.
Soebekti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1968
Departemen  Agama  RI, Alqur’an  dan Tafsirnya ,  Jakarta:  Departemen Agama, 2012
Departemen Agama RI, Undang-Undang Wakaf  dan  Peraturan  Pemerintah Tentang  Pelaksanaannya ,  Jakarta: Departemen Agama RI, 2007
Dhofier, Zamakhsyari., Tradisi Pesantren Studi  Tentang  Pandangan  Hidup Kyai , Jakarta: LP3S, 1994 Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf  dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat  Islam, Proses  Lahirnya Undang-Undang  No.41  Tahun  2004 Tentang Wakaf , Jakarta, 2006
Fyzee, Asaf AA., Outline of Muhammadan Law , Jakarta: Tintamas, 1966
Hafidudin, Didin., dan Tanjung, Hendri.,
Manajemen Syari'ah Dalam Praktek , Jakarta: Gema Insani Press, 2003 Kasdi, Abdurrahman., "Peran Pemerintah Dalam Regulasi Perundang-Undangan Wakaf", Jurnal  ZISWAF ,  Vol.  2,  No.  2,
Desember 2015
Moloeng,  Lexi.  J., Metode  Penelitian Kuantatif ,  Bandung:  Remaja  Rosda Karya, 2002
Rido, Ali., Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan  Koperasi  dan  Wakaf , Bandung: Alumni, 1977
Sunggono,  Bambang., Metode  Penelitian Hukum ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2001