SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi
P-ISSN : 2477-5789 E-ISSN : 2502-0579
SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Teuku Umar http://jurnal.utu.ac.id/jsource

## PERSEPSI  PEREMPUAN  MENGENAI  BERITA WACANA PELEGALAN POLIGAMI DI ACEH

## Putri maulina, Reni Juliani
Universitas Teuku Umar Meulaboh

## PENDAHULUAN
Aceh  adalah  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  diberikan  wewenang  untuk  mengatur pemerintahan  dalam  bentuk  otonomi  khusus.  Salah  satu  wewenang  yang  dimiliki  oleh Provinsi  Aceh  adalah menjalankan  pemerintahan  dengan  berlandaskan  pada  Syariat  Islam. Berdasarkan  otonomi  tersebut  pada  pertengahan  tahun  2019  lalu,  Pemerintah  Aceh mengeluarkan  wacana  terkait  pelegalan  poligami  melalui  Qanun  Hukum Keluarga.  Wacana tersebut menjadi topik yang menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat Aceh di berbagai media sosial dan forum-forum diskusi publik, terutama setelah surat kabar lokal di Aceh yaitu Harian Serambi Indonesia memberitakan isu tersebut dalam beberapa edisi pemberitaan.
Oleh Pemerintah Aceh, pelegalan poligami dipandang sebagai salah satu alternatif untuk dapat melindungi kalangan perempuan di Aceh dari dampak pernikahan (Sohuturon, 2019) yang merujuk  pada  fakta  kasus-kasus  pernikahan  di  Aceh  terutama  berkaitan  dengan  angka perceraian.  Dalam  hal  ini  Badan  Pusat  Statistik  Aceh(BPS)  pada  2019  telah

## Abstract
In  2019,  the  government  of  Aceh  and  the  Regional  People's Representative Assembly (DPRA) drafted a Family Law Qanun which will be ratified and applied in Aceh. One of the contents of the chapter in the Qanun is legalizing polygamy. This discourse attracted the attention of the general public after Serambi Indonesia daily published it as a headline in the 6th July 2019 edition. With regard to the pros and cons of the discourse on the legalization of polygamy in Aceh, women's voices are considered important in addressing this qanun. Given that the design of the qanun is based on providing solutions to the protection of women. The pros and cons of the discourse on the legalization of the qanun on polygamy also arise on the basis of concerns about the party system that is  still  in  force  in  this  country.  The  patriarchal  system  that  dominates culture  encourages  the  formation  of  gender  disparities  and  injustices where women are positioned as subordinates while the position of men is  to  hold more  control.  This  is  what makes  women's  voices  weak  in society.  The  purpose  of  this  research  is  to  dig  deeper  into  women's perceptions about the discourse on the legalization of polygamy in Aceh using  the  conceptual  approach  of  Perception  and  Spiral  of  Silence Theory. This research uses mixed methods by distributing questionnaires and interviews. The results showed the diversity of perceptions among women  in  responding  to  the  discourse  on  legalizing  polygamy.  The perception of  women  in  Aceh tends  to  show  a uniform  meaning  that views polygamy as something that can be done but not a solution to the problem of marriage in Aceh.

## Keywords
(Perception, Spiral of Silence, women, News, Law of Poligamy)
Correspondence Contact putrimaulina@utu.ac.id
mencatatditemukan  5.928  kasus  perceraian  (1.533  cerai  talak  dan  4.395  cerai  gugat). Sedangkan di sisi lainnya Mahkamah Syar'iyah Aceh juga memberikan data angka perceraian dan  kasus  sengketa  perceraian  pada  2019  mencapai  6.700  dan  90%  di  antaranya  telah dianggap selesai dan ditetapkan oleh pengadilan ( www.aceh.tribunnews.com , 27 Juli 2020). Beranjak  dari  dasar  tersebut,  pemerintah  merumuskan  kebijakan  dalam  rancangan  qanun keluarga untuk dapat melegalkan poligami sebagai bentuk solusi terhadap pernikahan dan perceraian.
Sejalan dengan rencana pelegalan hukum poligami di Aceh tersebut, pada dasarnya Harian Serambi  Indonesia  menjalankan  fungsi  pengawasan  media  terkait  kebijakan  yang diwacanakan  kepada  masyarakat  Aceh.  Melalui  pemberitaan,  Harian  Serambi  Indonesia sebagai  media  massa  memiliki power dalam  mendorong  opini  dan  persepsi  publik  untuk menanggapi  wacana  pelegalan  hukum  poligami  di  Aceh  sebagai  bagian  dari  peran  media dalam  mengawasi  kebijakan  publik.  Mediamassa  merupakan  alat  yang  tepat  untuk menyebarluaskan  wacana  dan  membangun  opini  publik.  Pro  dan  kontra  terkait  wacana pelegalan  poligami  di  Aceh  tersebut pun muncul sebagai  dampak  dari  pemberitaan  Harian Serambi Indonesia pada edis 6 Juli 2019 yang berjudul “Aceh Akan Legalkan Poligami” sebagai berita  utama  di  halaman  depan  pemberitaan  surat  kabar  tersebut.  Dalam  beberapa  edisi berikutnya  pun,  pemberitaan  wacana  pelegalan  poligami  di  Harian  Serambi  Indonesia memuat narasumber yang mewakili sudut pandang yang pro dan kontra. Pihak pro pelegalan hukum  poligami  adalah  dari  kalangan  pemerintah  sebagai  pihak  perumus  kebijakan, sedangkan  pihak  yang  kontra  terhadap  pelegalan  hukum  poligami  tersebut  adalah  dari kalangan aktivis perempuan.
Namun  selain  kekuatan  media  untuk  membentuk  opini  publik,  Harian  Serambi  Indonesia sebagai media massajuga dapat melibatkan perspektif dan cara pandangnya untuk menelaah realitas sosial terkait pelegalan poligami di Aceh tersebut. Harian Serambi Indonesia dapat memilih  gunamemilih  aspek-aspek  yang  dimunculkan  maupun  dihilangkan,  penentuan struktur  berita  ini  disesuaikankeinginan  media  itu  sendiri,  seperti  sudut  pandang  yang diambil  untuk  menyoroti  suatu  peristiwa,  kemudian  memilah  bagian  mana  yang  akan ditonolkan  atau  dihilangkan  dari  peristiwa  tersebut,menentukan  siapa  narasumber  yang diwawancarai untuk menjadi sumber berita, dan lain-lain.
Wacana pelegalan poligami yang ditampilkan di Harian Serambi Indonesia diasumsikan dapat memberikan  ruang  ketidakadilan  terhadap  perempuan  sebagai  pihak  minoritas.  Salah satu ruang ketidakadilan dalam pemberitaan media ialah dalam hal penentuan leksikal dan bahasa (simbol).  Meskipun  media  massa  berfungsi  sebagai  penyampai  berita  atau  informasi,  tapi harus  memerhatikan  pemilihan  kata,  istilah  atau  simbol  yang  secara  konvensional  yang mempunyai arti tertentu pada masyarakat, maka media dapat membentuk wacana di tengah- tengah masyarakat dan melanggengkan bentuk-bentuk ideologi dominan.
Wacana  poligami  di  mediamassa  memang  bukanlah  hal  asing.  Banyak  publikasi  di  media massa  yang  menyoroti  permasalahan  poligami,  terutama  yang  berkaitan  dengan  perilaku poligaminya  tokoh-tokoh  publik seperti  artis, pejabat, bahkan  kalangan  agamawan.  Seperti pada kasus poligaminya Anis Matta, AA Gym, Opick, Kiwil, Rhoma Irama dan beberapa tokoh publik lainnya yang oleh media massa diberitakan secara bombastis dan berlebihan.Sehingga dari  pemberitaan-pemberitaan  di  media  massa,  konsep  poligami  menjadi  hal  yang  lumrah ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Namun demikian, substansi pemberitaan di media massa  cenderung  menekankan  pada  praktik  dari  poligami  itu  sendiri  dan  kurang  berfokus pada bagaimana sudut pandang dari perempuan sebagai objek dari poligami.
Persepsi perempuan terkait wacana pelegalan poligami di Aceh yang diberitakan oleh Harian Serambi  Indonesia  dipandang  perlu  untuk  dikaji.  Sebagai  objek  dari  poligami,  perempuan tentu  memiliki  cara  pandang  yang  berbeda  dalam  memaknai  hukum  poligami  tersebut. Keberagaman persepsi perempuan dalam memaknai poligami kurang terpublikasikan dalam pemberitaan-pemberitaan  media,  sehingga  persepsi  atas  pelegalan  poligami  cenderung dimaknai  dalam  sudut  pandang  mayoritas  terutama  sudut  pandang  laki-laki  yang  menjadi pemangku kebijakan.
Adapun  penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk  memberikan  jawabantentang  bagaimana wacana kebijakan pelegalan poligami di Aceh yang ditampilkan di media dipersepsikan oleh kaum  perempuan  di  Aceh  Barat  sebagai  kelompok  minoritas.  Terdapat  faktor-faktor  yang dapat  mempengaruhi  persepsi  perempuan  dalam  menanggapi  wacana  poligami  tersebut, seperti keberagaman latar belakang, kondisi sosial budaya, pengalaman, pemahaman agama, atau dasar kerangka rujukan.

## KAJIAN TEORITIK

## Konsep tentang Persepsi
Individu merupakan salah satu objek dari kajian komunikasi yang memiliki persepsi. Persepsi ( perception ) merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang didapatkansuatu  individu  dalam  proses  komunikasi  dengan  meresume  informasi  dan melakukan penelaahan pesan. Menurut Rakhmat (2011: 50) persepsi merupakanmemberikan makna  pada  stimulus  inderawi  ( sensory  stimuli ).  Sedangkan  menurut  Boyd,  Walker  dan Larreche  dalam  Fadila  dan  Lestari(2013:45),  persepsi  merupakantahapan  yang  dimiliki seseorangsaat  memilih,  mengatur  dan  menginterprestasikan  informasi.Dalam  proses persepsi,  bukan  sajamengikutsertakan  sensasi, tetapi  juga  atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori  (Desiderato,  1976:129).Persepsi  dilandaskan  darifaktor  personal  dan  faktor situasional. Oleh David Krech dan Richard S. Crutchfield (1977: 235) disebut sebagai  faktor fungsional dan faktor struktural.
Menurut  Schiffman  dan  Kanuk  (2008:137)  persepsi  sebagai  tahapan  dilakukan  seseorang untuk menyeleksi, menyusun dan menelaah rangsangan dalam bentuk gambar yang memiliki makna tertentu dan masuk akal mengenai dunia. Dua orang mungkin menerima rangsangan yang  sama  dalam  kondisi  nyata  yang  serupa,  namun  bagaimana  setiap  orang  mengenal, menyeleksi, menyusun dan menelaahnya adalah proses yang sangat individual berdasarkan kebutuhan, nilai-nilai dan harapan setiap orang itu sendiri.
Menurut Toha (2004:154) terdapat dua macam persepsi yaitu :
a.) External perception , ialah persepsi yang disebabkan oleh rangsangan yang datang dari luar diri seseorang.
b.) Self  perception ,  ialah  persepsi  yang  disebabkan  olehrangsangan  yang  berasal  dari dalam diri seseorang.
Dalam  konteks  kajian  ini,  kalangan  perempuan  di  Aceh  dapat  mempersepsikan  wacana pelegalan  poligami  berdasarkan  persepsi  eksternal  dan  internal  yang  dimiliki.  Juga berdasarkan dorongan-dorongan dari pengaruh faktor situasional dan personal.

## Spiral of Silence
Dalam mengkaji opini khalayak atas suatu wacana di media, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah spiral keheningan ( spiral of silence ). Media massa dalam penekanan teori ini menjadi pihak yang menyuarakan suara mayoritas, dan khalayak dalam bagian tertentu lebih memilih untuk bersikap ‘hening’ untuk mengikuti kecenderungan opini yang diberitakan oleh media.
Opini masyarakat yang tidak tersuarakan di media dalam konteks kajian komunikasi dapat ditelaah  agar  memberikan  suara  yang  berbeda  dari  apa  yang  ditampilkan  di  media  massa. Terutama  dalam  menanggapi  wacana  pelegalan  poligami  di  Aceh,  khalayak  yang  tidak disuarakan oleh media memiliki kecenderungan opini yang ‘tersembunyikan’.
Dengan pendekatan spiral of silence , wacana pelegalan poligami dalam tataran opini khalayak dapat dikaji melalui penekanan pada karakteristik; 1) pengetahuan . Apakah isu tersebut telah menyebar  dan  diketahui  oleh  masyarakat  ataupun  belum.  Apabila  isu  tersebut  hanya diketahui oleh sebagian kecil masyarakat (bersifat elitis) maka dapat dikatakan bahwa teori spiral kesunyian tidak dapat dibuktikan; 2) kedekatan terhadap isu . Apakah suatu isu tersebut dekat  dan  erat  kaitannya  dengan  kehidupan  sehari-hari  seseorang.  Teori  spiral  kesunyian besar kemungkinan dapat dibuktikan apabila isu yang dimaksudmempunyai kaitan  dengan kehidupan  sehari-hari  seseorang.  3) prediksi  opini .  Apakah  seseorang  mampu memprediksikankecenderungan opini yang muncul di tengah masyarakat dengan tepat. Teori spiral kesunyian besar kemungkinan dapat dibuktikan ketika orang mampu memperkirakan opini dominanyang berkembang di dalam masyarakat (Eriyanto, 2012: 20).

## Hukum Tentang Poligami
Secara  etimologis,  istilah  poligami  bersumber  dari  kata apolus dalam  bahasa  Yunani  yang memiliki arti banyakdan gamos yang bermakna istri atau pasangan,yaitu memiliki lebih dari satu  pasangan  (istri  atausuami)  dalam  waktu  yang  sama  (Ahmad,  2013:  58).  Poligami didefinisikan sebagai suatu sistem pernikahan dimana seseorang dapat memiliki lebih dari satu istri/istri dalam kehidupan pernikahannya. Poligami mempunyai dua jenis, yaitu poligini dan  poliandri.  Poligini  diartikan  seorang  laki-lakimelakukan  pernikahan  dengan  lebih  dari satu  istri,  sedangkan  poliandri  kebalikan  dari  Poligini  dimana  seorang  perempuan  dapat memiliki lebih  dari satu suami.Poligami  bagi  laki-laki  dalam  Islam  hukum  dasarnya  adalah ‘mubah’ atau diperbolehkan , sedangkan diharamkan secara mutlak bagi kalangan perempuan untuk memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang sama. Hal ini merujuk pada firman Allah SWT dalam suratAn- Nisa' ayat 3:
“ Maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang  kamu  senangi:  dua,  tiga  atau  empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya . ” (QS Al- Nisa (4) : 8)
Lebih  lanjut,  ulama-ulama  memiliki  penafsiran  tentang  konsep  poligami  tersebut  (Zuhra, 2019: 29-30) :
1.) Poligami merupakan bentuk ibadah yang sifatnya mubah (boleh) dan bukan hal yang wajib. Sehingga laki-laki diperbolehkan untuk mempunyai lebih dari satu pasangan (monogami) atau lebih dari satu (poligami);
2.) Dilarangmenikah dengan lebih dari empat istri dalam waktu yang sama;
3.) Laki-laki yang melaksanakan poligami wajib berlandaskan pada keadilan dan mampu mengimplementasikan  secara  yakin  prinsip  tersebut  baik  secara  lahiriah  dan batiniah;
4.) Batasan untuk berlaku adil dalam konteks perasaan atau cinta, dianggap hal yang di luar batas kemampuan manusia sehingga mustahil dilakukan. Sehingga konteks adil dapat ditoleransi dengan tidak berlaku dzolim pada istri-istrinya;
5.) Laki-laki  yang  berpoligami  diharuskan  untuk  mampu  memberikan  nafkah  kepada istri-istrinya sebagai jaminan.
Dari  berbagai  tafsiran  tersebut,  hukum  poligami  mengerucut  pada  kesimpulan    bahwa poligami  hanyalah  sebuah  tindakan  hukum  yang  termasuk  dalam  kategori  ibadah  ibahah (boleh), yang artinya poligami bukanlah ibadah sunah apalagi wajib. Sehingga apabila seorang laki-laki yang ingin berpoligami, tapi dirinya sendiri tidak yakin atas kemampuannya untuk berlaku  adil  dan  berbuat  dzolim  maka  tindakan  poligami  ini  tidak  dianjurkan  untuk diterapkan (Al-Ghazaly, 2006: 133).
Dalam konteks hukum Indonesia, aturan dan pembatasan praktik poligami secara ketat diatur dalam kebijakan meskipun dalam hukum positifnya tidak secara jelas diatur pelarangannya. Salah satu hokum yang mengatur tentang poligami dapat dilihat dari Undang-Undang No. 1 tahun1974  pasal  3  ayat  1  yang  menjelaskan  tentang  asas  monogomi  perkawinan  nasional danpasal  3  ayat  2  tentang  persayaratan-persyaratan  yang  cukup  ketat  bagi  orang  yang akanmelakukan poligami (Darmawijaya, 2015: 27).

## METODOLOGI
Dalam kajian ini yang menjadi subjek penelitian adalah kalangan perempuan di Aceh Barat dan objek penelitian adalah persepsi perempuan terhadap wacana pelegalan poligami Aceh Barat.    Penelitian  inimenggunakan  pendekatan mix  methods ,  yaitu  dengan  melakukan pengumpulan  data  melalui  survey  sederhana  melalui  media  sosial  terhadap  kalangan perempuan di Aceh Barat untuk melihat data objektif terkait persepsi perempuan terhadap pelegalan poligami dan wawancara terhadap lima informan penelitian untuk mendapatkan informasi  yang  lebih  mendalam  terhadap  perspektif  perempuan  dalam  memaknai  wacana pelegalan  poligami  di  Aceh.Penelitian  ini  memakai  model  Miles  dan  Huberman  untuk menganalisis  data  dengan  cara  melakukan  penyusunan  data,  reduksi  data  dan  melakukan resume data sehingga didapat suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Poligami dan Subordinasi Perempuan dalam Budaya Patriarki
Patriarki sering dipakai dalam ilmu-ilmu sosial, konsep tersebut biasanya kerap ditemukan dalam  studi  Antropologi  dan  referensi  feministas.  Konsep  ini  ditelaah  sebagai  suatu pandangan dimana laki-laki lebih memiliki power daripada perempuan. Laki-laki dipandang mempunyai  lebih  banyak  keunggulan,  sebagai  contoh dalam  memutuskan  silsilah  keluarga dan  keturunan  (keturunan  patrilineal  eksklusif  dan  menggunakan  nama  belakang), wewenang  anak  sulung,  kekuasaan  yang  dimiliki  dalam  hubungan  sosial,  pelibatan  diridi dalam  masyarakat,  politik  dan  agama.  Pandangan  tersebut  menegaskan  bahwa  kodrat perempuan  sebagai  pengabdi  kepada  laki-laki.  Seperti  yang  dijelaskan  bahwa  kaum perempuan dan laki-laki mempunyai perbedaan yang signifikan dalam pengembangan sifat dan karakter. Laki-laki ditakdirkan telah mempunyai sifat dominan yang kuat, keras, butuh penghargaan,  penghormatan  dan  kewibawaan,  berani,  lugas  dan  memiliki  komitmen  yang tinggi. Sedangkan perempuan bersifat lemah, gemar dipuji, suka mempercantik diri, telaten, gemar akan keindahan,penyayang dan mencintai (Israpil, 2017: 143).
Ketika  konsep  patriarki  tersebut  diterapkan  di  dalam  masyarakat,  konsep  tersebut  akan mempengaruhi segala aspek yang ada di dalam masyarakat seperti sistem agama dan politik serta adat istiadat yang berlaku selama ini. Perilaku manusia yang terpengaruhi oleh konsep tersebut  akan  berubah  baik  dari  segi  pandangan  hidupnya  dan  bagaimana  mereka memperlakukan orang lain terutama dari segi gender. Konsep patriarki yang sudah menyebar ke seluruh masyarakat melahirkan budaya patriarki yang nantinya akan diwariskan kepada penerus dari suatu generasi.
Budaya patriarki mempunyai artian bahwa suatu budaya dimana laki-laki memiliki peranan lebih dominan. Mereka dianggap berkedudukan lebih atas dari perempuan. Dalam budaya ini, terdapat  perbedaan  yang  nyata  seperti  dari  segi  tugas  laki-laki  dan  perempuan  di  dalam kehidupan  mereka  bermasyarakat,  khususnya  di  dalam  keluarga.  Budaya  patriarki  secara telah diwariskan dari generasi ke generasiakan membuat perilaku, status dan kekuasaanyang berbeda  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  hal  ini menyebabkan terbentuknya hirarki gender. Laki-laki sebagai pemimpin atau kepala keluarga mempunyai  otoritas  antara  lain  mempunyai power dalam  faktor  ekonomi  dimana  laki-laki pencari  nafkah  di  dalam  keluarga,  dan  juga  terhadap  penggolongan  bagian  kerjadari  segi seksual di dalam keluarga. Hal ini yang membuat perempuan hanya sedikit diberi kesempatan untuk  terlibat  pada  bidang  publik  daripada  laki-laki.  Patriarki  merupakan  kata  yang digunakan  dalam  mendeskripsikan  sistem  sosial  yang  menyetuskan  bahwa  kaum  laki-laki sebagai  suatu  kelompok  pengendali  kekuasaan  atas  kaum  perempuan  (Israpil,  2017:  146). Berlandaskan atas teori menyangkut marjinalisasi perempuan dan dominasi laki-laki dapat dilihat sebagai berikut (Ambon, 2014 :51-52):
1. Berawal  dari  keluarga  telah  ditentukan  kewenangan  khusus  kepada  anak  laki- laki.Apabila kepala keluarga atau dalam artian ayah meninggal dunia, anak laki-laki diberikan kekuasaan untuk mengambil suatu keputusan dan diberikan power untuk berkuasa terhadap anggota keluarga lainnya serta warisan harta yang ada,
2. Adapandangan  dimana  perempuan  diperuntukkan  mengurus  rumah  (wilayah domestik)  daripada  mempunyai  suatu  pekerjaan  tertentu  di  luar  rumah.  Hal  ini dapat menghambat kesempatan mereka untuk berkembang lebih baik lagi.
3. Laki-laki mempunyai otoritas atas kepuasan seksualnya. Perempuan dituntut harus dapat  melakukan  layanan  seksual  terbaik  sesuai  kebutuhan  laki-lakinya,  dan perempuan tidak mempunyai hak untuk menyesuaikan dengan keinginannya.
4. Perempuan  sering  dijadikan  objek  seks  laki-laki.  Sedangkan  pada  saat  terjadi pelecehan seksual, perempuan merupakan pihak yang bersalah apabila pelecehan tersebut dilakukan oleh laki-laki kepada mereka.
5. Pergerakan  dan  pemikiran  perempuan  dibatasi  dan  dikekangdalam  sistem patriarkhi yang berlaku di masyarakat.
Kelima poin di atas merupakan bentuk-bentuk marjinalisasi perempuan dan kekuasaan laki- laki secara dominan. Marjinalisasi perempuan ini diakibatkan oleh kekuasaan tunggal laki-laki dalam masyarakat patriarkhi. Laki-laki mempunyai otoritas dan pengendali kekuasaan dalam masyarakat  serta  penentusuatu  putusan  atau  tindakan  yang  terjadi  pada  perempuan  dan seluruh masyarakat pada umumnya. Dominasi ini diterapkan pada segala aspek baik dalam keluarga sampai padalevel pemerintah. Ideologi ini menyebabkan perempuan sebagai bagian yang  terpinggirkan,  dinomorduakan  dari  makhluk  Tuhan,  dan  menjadi  objek  dalam keseluruhan sistem (Ambon, 2014 :52-53).
Di  dalam  keluarga,  masih  terdapat  perempuan  yang  tidak  dibiarkan  terlibat  dan  tidak diikutsertakan  dalam  hal  penentuan  keputusan.  Perempuan  bukannya  tidak  bisa  melawan. Hanya  saja,  mereka  tidak  diberi  kesempatan  berpikir  untuk  melawan,  suara  perempuan adalah  suara  yang  dibisukan.  Penyebabnya  karena  adanya  nilai-nilai  yang  ada  pada masyarakat yang memojokkan perempuan seperti pengaruh budaya patriarki yang telah lama dianut oleh masyarakat.
Dalam  rumah  tangga,  suami  ibarat  raja  dan  perempuan  adalah  pengabdi  raja  yang  harus memenuhi  keinginan  dan  kemauan  suami  mereka,  salah  satunya  poligami. Padahal,  dilihat dari logika sederhana poligami hanya memberikan keuntungan untuk kaum laki-laki. Tetapi, penentangan  akan  poligami  dari  perempuan  tidak  dapat  dilakukan.  Hal  ini  dikarenakan poligami tidak diharamkan oleh agama. Sedangkan tidak ada peraturan agama yang mengatur bagaimana jika seorang perempuan mempunyai keinginan poliandri atau bersuamikan lebih dari satu suami. Legalitas agama dijadikan alat yang efektif digunakan dalam membungkam suara  perempuan  agar  bersedia  untuk  dipoligami.  Pendirian  perempuan  yang  sebelumnya menentang  akan  runtuh  dihadapkan  pada  tatanan  sosial  yang  terbentuk.  Sehingga, perempuan yang awalnya menolak untuk dipoligami menjadi tidak mempunyai kuasa apapun dan menerima hal tersebut sebagai pilihannya (Farid, 2017:15-16).

## Persepsi Perempuan Mengenai Berita Wacana Pelegalan Poligami Di Aceh
Dalam sudut pandang kajian Teori Spiral of Silence , media massa sebagai bagian dalam proses komunikasi  merupakan  suatu  alat  yang  memiliki  kekuatan  dalam  membangun  opini  di tengah-tengah masyarakat. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh media massa tersebut, media massa  mempunyai  fungsi  sebagai  alat  untuk  menyebarluaskan  pandangan  publik  yang melahirkan  opini  atau  pendapat  yang  dominan.  Sementara  di  sisi  lain,  khalayak  sebagai individu dalam menanggapi suatu wacana akan bergantung pada pandangan yang dominan. Sejalan  dengan  yang  dijelaskan  oleh  Noelle-Neumann  bahwa  media  tidak  menyampaikan interpretasi  secara  luas  dan  seimbang  pada  suatu  peristiwa  yang  membuat  masyarakat mempunyai pandangan secara terbatas dan sempit terhadap realita.
Dalam konteks Spiral of Silence , setidaknya media massa mempunyai tiga karakteristik yang berperan untuk membentuk opini publik yaitu:
1) Ubikuitas:  merujuk  pada  fakta.  Media  sebagai  sumber  informasi  yang  luas  karena dapat  ditemukan  dimana  saja,  dengan  kata  lain,  ubikuitas  membentuk  suatu kepercayaan dengan menawarkan fakta. Sehingga wacana poligami akan dipandang sebagai suatu fakta ataupun kebenaran.
2) Kumulatif: efek timbal balik dalam menyusun kerangka acuan. Oleh sebab itu media menjadi mengacu pada proses media yang selalu melakukan pengulangan terhadap informasi  yang  diberitakan.  Sehingga  proses  mengulang-ulang  informasi  itu  dapat menarik  perhatian  khalayak  dan  membangun  persepsi  publik  terhadap  pelegalan poligami.
3) Konsonan:  Konsonan  berasal  ataspreferensi  media  untuk  mempertegas  atau mengkonfirmasikan  pemikiran  dan  opini  mereka  sendiri  dan  membuat  seakan pemikiran dan opini tersebut berasal dari masyarakat. Sehingga dalam konteks ini, wacana  pelegalan  poligami  yang  dibangun  oleh  media  seakan-akan  merupakan representasi dari opini masyakarat secara keseluruhan.
Media  massa  memiliki  kekuatan  dalam  membentuk  opini  masyarakat  terkait  wacana pelegalan hukum poligami di Aceh. Sejak awal wacana pelegalan hukum poligami dibahas oleh pemerintah  Aceh,  Harian  Serambi  Indonesia  memberitakan  wacana  pelegalan  hukum poligami tersebut dalam beberapa edisi pemberitaan media di halaman depan dan halaman ut ama  seperti  edisi  6  Juli  2019  berjudul  “Aceh  Akan  Legalkan  Poligami”  dan  “Aktivis Perempuan: Raqan Poligami Jangan Cederai Rasa Keadilan dan Korbankan Perempuan”, edisi 8  Juli  2019  be rjudul  “Mujahidah:  Poligami  Itu  Melindungi  Wanita”  dan  “Poligami  Masih Sebatas Wacana” dengan menampilkan beberapa narasumber baik dari kalangan pemerintah dan aktivis perempuan. Pemberitaan Serambi  Indonesia terkait wacana pelegalan poligami tersebut  menjadi  upaya  media  untuk  menggiring  wacana  publik  agar  menempatkan  isu tersebut sebagai hal yang penting untuk dibahas.
Media  memiliki  kontribusi  dalam  spiral  keheningan.  Oleh  media,  khalayak  media  menjadi korban  seperti  yang  disebut  Noelle-Neumann  dimana  media  juga  mempunyai  fungsi penghukum ( pillory function ), yaitu ketika khalayak menjadi tidak berdaya melawan media. Oleh karena itu, media lebih cenderung menyebarkan opini-opini baik secara umum ataupun tidak umum. Sehingga khalayak kerap tidak mempunyai kemampuan untuk menjelaskan asal usul dari opini yang ada di dalam benak mereka. Bingung dalam mempelajari informasi dari media  dan  yang  khalayak  pelajari  dalam  konteks  interpersonal(Littlejohn  dan  Foss,  2009: 430-431).
Maka  dalam  kajian spiral  of  silence ,  media  merepresentasikan  suara-suara  mayoritas  dan dipandang  dominan  dan  tidak  menekankan  suara  minoritas  sebagai  pihak  yang  didiamkan oleh  opini  dominan  yang  muncul  dalam  pemberitaan  media.  Sebagai  khalayak  yang  suara- suaranya  tidak  muncul  ke  permukaan  media,  dalam  konteks  kajian  ini  menjadi  bentuk ‘keheningan’  khalayak. Meskipun  di  permukaan  media  opini  pemerintah  terkait  pelegalan poligami  menjadi  mendominasi,  tidak  tertutup  kemungkinan  dalam  keheningan  khalayak terdapat opini yang berlawanan dengan apa yang terlihat. Sehingga keberagaman opini yang mungkin  muncul  pada  khalayak,  atau  malah  bertentangan  dengan  opini  dominan  di masyarakat  dapat  saja  terjadi  dalam  keheningan  tersebut  dalam  suatu  bentuk persepsi informasi .
Secara lebih lanjut, pengaruh media massaatas pembentukan opini masyarakat mempunyai sifat yang kumulatif dan tidak selalu nyata. Apa yang diberitakan media atau dituliskan oleh jurnalis berbeda dengan opini masyarakat pada umumnya sehingga memunculkan iklim opini ganda.  Dua  versi  realitas  dapat  berjalan,  yaitu  realitas  media  tentang  wacana  pelegalan poligami dan wacana masyarakat. Media memublikasikan opini masyarakat dan menyatakan kecenderunganopini yang menonjol. Sedangkan khalayak itu sendiri, akan mengungkapkan opini  masing-masing  dan  tidak  bergantung  pada  sudut  pandang  media.  Sehingga  wacana poligami tersebut akan berlanjut dalam spiral keheningan.
Dalam  sudut  pandang  realita  khalayak  media,  pesan  yang  disampaikan  oleh  media  massa menjadi  suatu  stimulus  yang  diterima  oleh  khalayak  yang  mendorong  munculnya interpretasi-interpretasi atau persepsi. Sebagai khalayak yang aktif, persepsi terhadap suatu pesan  tidak  diinterpretasikan  secara  sama.  Keberagaman  latar  belakang  yang  dimiliki  oleh khalayak media akan berpengaruh terhadap proses interpretasi atas pesan yang disampaikan oleh  media.  Begitu  pula  dalam  mempersepsikan  wacana  pelegalan  poligami  di  Aceh.  Akan dipersepsikan  secara  berbeda  oleh  khalayak  media,  tergantung  pada  atensi,  motivasi, kepentingan, atau ekspektasi terhadap wacana.
Menurut  Kotler  (1993:  219)  persepsi  merupakan  tahapan  bagaimana  seseorang  memilah, menyusun,  dan  memaknai  informasi  yang  masuksehingga  menghasilkan  suatu  gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi juga disebut sebagai suatu tahapan dalam pengelompokan dan interpretasi secara selektif. Persepsi seseorang dipengaruhi oleh beberapa  faktor yaitu faktor  personal  (fungsional)  dan  faktor  situasional  (struktural)  dari  individu  yang memberikan persepsi.
Terkait dengan wacana pelegalan poligami yang di Aceh pada 2019 lalu, maka dapat dilihat bagaimana  kalangan  perempuan  mempersepsikan  wacana  pelegalan  hukum  poligami tersebut dari sudut pandang mereka. Jika merujuk pada wacana yang ditekankan di media massa,  pada  satu  sisi  pihak  pro  pelegalan  hukum  poligami  menganggap  bahwa  poligami adalah  solusi  terhadap  pernikahan  dan  dapat  melindungi  perempuan  dari  dampak perkawinan siri. Di sisi lainnya, pihak yang kontra menganggap poligami bukan menjadi solusi karena  dengan  diberlakukan  poligami  pun  kekerasan  dan  perceraian  dalam  rumah  tangga justru tetap terjadi. Secara lebih jauh, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap
17  responden  perempuan  penelitian  di  Aceh  Barat,  menunjukkan  keberagaman  persepsi dalam  memaknai  wacana  pelegalan  poligami  tersebut.  Keberagaman  persepsi  ini  dapat dipengaruhi oleh dua faktor pembentukan persepsi di atas, yaitu personal (fungsional) dan situasional (struktural).
Dari faktor fungsional, keberagaman persepsi perempuan dalam memaknai pelegalan hukum poligami  di  Aceh  ditunjukan  dengan  penekanan  pada  latar  belakang  kebutuhan  personal, kesiapan  mental,  dan frame  of  references (kerangka  rujukan)  yang  dimiliki oleh responden penelitian.Dari  ke  17  responden  yang  diteliti,  sebagian  besar  memandang  bahwa  poligami tidak  diharamkan  dalam  segi  agama  dan  dibenarkan.  Hanya  saja  hal  ini  kembali  kepada kemampuan laki-laki dalam bersikap adil. Mereka menilai selama ini bersikap adil sangat sulit dan poligami yang sebenarnya ibadah apabila dilihat dari segi agama, namun dimanfaatkan dikarenakan nafsu belaka.
“Poligami menurut saya bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan baik oleh pria,  ataupun  diterima  oleh  wanita.  Karena  pada  dasarnya  untuk  poligami  itu dilakukan  bukan  karena  nafsu  semata,  tapi  untuk  beribadah  kepada  Allah.  Tapi sekarang kebanyakan orang berpoligami itu karna nafsu bukan karna Allah.” (AD, wawancara, 25 Agustus 2020)
Landasan agama menjadi kerangka rujukan dari sebagian besar responden dalam memaknai hukum poligami, sehingga hukum poligami pada dasarnya dipandang baik dan dapat menjadi solusi  untuk  menghindari  maksiat  dan  permasalahan  keluarga  lainnya.  Namun  di  lain  sisi, faktor personal seperti pengalaman yang pernah dialami dari setiap responden penelitian di lingkungan mereka menunjukkan bahwa  keadilan tetap harus menjadi patokan keberhasilan poligami  tersebut.  Karena  apabila  keadilan  tidak  dapat  diterapkan,  maka  akan  menjadi malapetaka  bagi  mereka.  Seperti  yang  dinyatakan  oleh  beberapa  pernyataan  responden berikut:
“Poligami pada dasarnya baik. Artinya bisa memberikan jaminan hak perempuan dengan  legalitas  perkawinan  baik  secara  agama  maupun  negara.  Namun  pada aplikasinya,  terkadang  masih  banyak  lelaki  yang  tidak  mampu  memberikan  hak tersebut  dengan  adil  dan  baik  kepada  setiap  istri.” (DM,  wawancara,  26  Agustus 2020)
“Poligami  dibolehk an  dalam  Islam.  Setiap  orang  punya  masalah  dan  kebutuhan yang  berbeda  dalam  memehuhi  hajat  masing  -masing.  Bisa  jadi  untuk  sebagian keluarga  poligami  membawa  petaka  dan  lain  halnya  untuk  sebagian  keluarga lainnya justru menjadi solusi.” (IM, wawancara, 27 Agustus 2020)
“Memang  benar  poligami  dibenarkan  dalam  agama  Islam,  untuk  menghindari perbuatan maksiat, namun ketika laki-laki melakukan poligami, tidaklah semuanya adil, dan ada beberapa sebagian bahkan tidak dipenuhi nafkah lahir maupun batin.” (MN, wawancara, 24 Agustus 2020)
Terkait  dengan  konteks  keadilan  dalam  implementasi  hukum  poligami  tersebut,  sebagian besar informan memiliki persepsi bahwa keadilan itu akan sulit diterapkan walaupun Qanun Poligami telah dilegalkan. Hal ini diperkuat dari diagram di bawah ini yang secara mayoritas menyatakan penolakan perempuan bahwa penyusunan qanun poligami bertujuan agar laki- laki dapat berbuat adil kepada perempuan.
Gambar 1. Persepsi Tujuan Pelegalan Poligami Agar Laki-Laki Memberikan Keadilan
Pada sisi lainnya, sebagian besar responden masih ragu bahwa kehadiran Qanun Pelegalan Poligami  tersebut  dapat  menjadi  solusi  perlindungan  hak-hak  perempuan  dan  anak  dalam keluarga. Hal ini dapat dilihat dalam diagaram di bawah ini.

## Gambar 2: Qanun Poligami Sebagai Solusi Perlindungan Perempuan
Sedangkan dari hasil wawancara seluruh informan didapatkan kesimpulan bahwa terdapat kemungkinan bahwa Qanun Pelegalan Poligami tersebut dapat menjadi solusi perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga namun hal ini masih sulit dibuktikan karena perlindungan  erat  kaitannya  dengan  keadilan  dan  untuk  mengukur  adil  ini  sifatnya  sangat relatif  dan  tentatif.  Qanun  ini  dianggap  akan  melindungi  hak-hak  istri  kedua  dan  anaknya namun di sisi lain melukai perasaan istri pertama.Hal ini jelas tergambarkan dari keraguan mayoritas  responden  dalammemandang  keberadaan  Qanun  Poligami  tidak  akan menyudutkan  dan  tidak  akan  merugikan  perempuan.  Sebagian  besar  mereka  menyatakan mungkin saja qanun tersebut tidak menyudutkan dan merugikan perempuan.

## Gambar 3 : Qanun Poligami Tidak Menyudutkan Perempuan
Keraguan  mereka  juga  dipengaruhi  oleh  pandangan  mereka  tentang  kesiapan  pemerintah dalam  menyusun  Qanun  Poligami  ini.  Sebagian  besar  informan  menyatakan  bahwa pemerintah belum siap dalam menyusun qanun tersebut.

## Gambar 4: Kesiapan Pemerintah Terhadap Pelegalan Qanun Poligami
Kehadiran  qanun  poligami  ini  dianggap  tidak  diperlukan  oleh  sebagian  besar  responden. Mereka beranggapan bahwa pemerintah seharusnya fokus kepada qanun-qanun lainnya yang lebih penting dikarenakan peraturan poligami sendiri telah ada dalam agama sehingga tidak perlu lagi dilegalkan secara hukum.
“Saya hanya heran, kenapa mesti ada yang namanya pelegalan poligami? Bukankah poligami itu di dalam Islam adalah legal? Dan juga masyarakat kita sudah banyak yang  melakukannya  jauh  sebelum  rencana  pelegalan  ini  ada.  Saya  menganggap bahwa usaha pelegalan ini hanya satu usaha yang akan dijadikan alasan bagi laki- laki untuk berpoligami tanpa dihantui rasa bersalah.” (DS, wawancara, 24 Agustus 2020)
“ Saya  bukan  pengikut  untuk  menyetujui  qanun  ini  berlaku  karena  pada implementasinya akan menimbulkan kekacauan atau ketidakstabilan dalam hal yang lain. ” (PK, wawancara, 28 Agustus 2020)
“ Hal  yang  sudah  diatur  jelas  oleh  agama  tidak  perlu  diatur  lagi  dalam  aturan perundang-undangan. ” (RL, wawancara, 29 Agustus 2020)
Namun  ada  sebagian  responden  yang  memberikan  pandangan  bahwa  qanun  poligami  ini penting agar dapat menyelesaikan persoalan maraknya nikah siri di Aceh.
“Tentunya  setiap  kebijakan  harus  melalui  k ajian  sebelumnya,  dan  tentunya  tidak semua orang bisa menerima kebijakan itu begitu saja, walaupun secara kaidah sudah diatur  mengenai  poligami.  Tapi  saya  cukup  mengapresiasi  Pemda  Aceh  terhadap maraknya nikah siri yang terjadi di Aceh. Semoga kebijakan ini bukan hanya sekedar formalitas  pengeluaran  anggaran  tetapi  benar-benar  dikaji  untuk  membantu penyelesaian masalah yang ada di masyarakat.” (AD, wawancara, 25 Agustus 2020)
Namun sebagian besar responden masih meragukan pelegalan poligami dapat menyelesaikan masalah dan menjadi solusi untuk mengurangi nikah siri yang marak terjadi di masyarakat. Hal  ini  tergambarkan  pada  hasil  penelitian  yang  menyatakan  bahwa  mayoritas  responden menyatakan mungkin untuk kasus tersebut dan dapat diartikan mereka memiliki keraguan hal ini dapat terjadi.

## Gambar 5: Poligami Sebagai Solusi Pernikahan Siri
Jika  dikaji  dalam  konteks  lainnya,  faktor  struktural  juga  menjadi  salah  satu  penyebab kesamaan  persepsi  yang  diberikan  oleh  sebagian  besar  responden  perempuan.  Hampir keseluruhan  responden  menyatakan  tidak  jika  suaminya  memutuskan  untuk  berpoligami. Namun apabila dinilai dari sisi ibadah, sebagian kecil mereka beranggapan harus siap namun apabila mereka sudah tidak mampu menjadi istri yang ideal bagi suami mereka.
“ Untuk saat ini saya tidak siap dipoligami tapi jika suatu saat saya punya keterbatasan dalam memerankan peran sebagai isteri maka saya akan mempersilakan suami untuk berpoligami. Semoga Allah memberi kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan tugas sebagai istri dan ibu.” (IM, wawancara, 27 Agustus 2020)
“Secara  nurani  seorang  wanita  tentu  tidak  siap,  namun  karena  syariah  membolehkan poligami,  maka  selama  itu  dijalankan  sesuai  dengan  syariat,  saya  ridha  dengan mengharapkan keridhaaan Allah . ” (DM, wawancara, 26 Agustus 2020)
Kesamaan  persepsi  perempuan  terhadap  implementasi  poligami  atas  diri  mereka  sendiri menunjukkan  apa  yang  dijelaskan  oleh  Krech  dan  Crutchfield  bahwa  individu  cenderung dalampengelompokan  stimulus  dari  kesamaan  dan  kedekatan  universal.  Kesamaan  bahwa perempuan tidak ingin dinomorduakan, tidak siap secara mental, dan pengalaman yang sama atas  rasa  ketertindasan  menjadi  motivasi  untuk  menolak  poligami  terhadap  diri  mereka sendiri.
Kotler  dalam  Twentinio  (2013:14)  menyatakan  bahwa  alasan  mengapa  perempuan mempunyai  keberagaman  sudut  pandang  dalam  memaknai  wacana  pelegalan  poligami  di Aceh sebagai objek stimulus yang serupa dikarenakan tiga tahapan persepsi antara lain:
1.) Perhatian Selektif . Perempuan memeperoleh banyak stimulus dari luar dirinya yang berhubungan dengan kasus-kasus poligami, baik di lingkungannya atau dari terpaan informasi  yang  didapatkannya  di  media  massa  sehingga  cenderung  menarik perhatiannya.  Perhatian  adalah  proses  mental  ketika  stimulus  atau  rangkaian stimulus menjadi menonjol dalam kesadaran dan ketika stimulus lainnya melemah. Terpaan informasi pelegalan poligami di media massa yang dipublikasikan berulang kali  akan  menarik  perhatian  perempuan  dan  mengkaitkan  dengan  faktor  internal yang dimilikinya dalam mempersepsi pesan atau informasi;
2.) Distorsi  Selektif .  Ketika  perempuan  memiliki  kecendrungan  menafsirkan  informasi sehingga sesuai dengan prakonsepsi yang dimilikinya. Sehingga makna poligami akan dipersepsikan dengan keyakinan awal yang dimilikinya dan yang kepentingannya.
3.) Ingatan  Selektif .Perempuanakan  lupa  pada  hal-hal  yang  telah  mereka  pelajaridan mereka temukan di lapangan terkait dengan permasalahan poligami tersebut, namun disebabkan terdapat ingatan selektif maka perempuan akan lebih mengingat hal-hal tertentu yang menurutnya menarik atau justru tidak baik tentang poligami.
Jika dikaitkan kembali dengan spiral keheningan, opini kalangan perempuan terhadap wacana pelegalan  poligami  di  Aceh  dipandang  menunjukkan  bagaimana  konsep  spiral  keheningan tersebut  diimplementasikan.  Pada  karakteristik  pengetahuan,  masyarakat  Aceh  khususnya kalangan perempuan di Aceh mengetahui secara jelas wacana yang dibincangkan oleh media dan pemerintah. Ditambah lagi dengan adanya kerangka rujukan yang dimiliki oleh informan penelitian tentang referensi poligami baik secara agama ataupun kaidah hukum. Sedangkan jika  dilihat  pada  karakteristik  kedekatan,  isu  poligami  merupakan  hal  yang  dekat  dengan keseharian khalayak terutama bagi informan penelitian yang sudah menikah. Sehingga opini perempuan yang ditemukan dari hasil penelitian, menunjukkan perhatian mereka terhadap isu poligami karena hal tersebut dapat saja menjadi pengalaman dari hidupnya sendiri. Pada karakteristik  lainnya,  khalayak  dapat  memprediksi  opini  secara  jelas  bahwa  arah  wacana pemerintah  terkait  pelegalan  poligami  sebagai  opini  mayoritas  yang  berkembang  di masyarakat. Kuasa pemerintah melalui legitimasi kebijakan dan dominasi wacana di media- media  massa  menjadi  suara  yang  mendominasi  dan  secara  tidak  langsung  mendorong khalayak sebagai pihak yang ‘asing’ untuk dapat menyuarakan pendapat mereka.

## KESIMPULAN
Persepsi kalangan perempuan di Aceh terkait pelegalan hukum poligami merupakan bagian dari suara khalayak media yang memberikan realitas berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh media pada umumnya. Ketidaksiapan perempuan terhadap implementasi poligami pada dirinya, keraguan atas keadilan dari kebijakan poligami jika diterapkan, pengalaman personal atas realita pernikahan poligami yang diketahuinya berpengaruh terhadap opini perempuan terhadap  pelegalan  poligami  di  Aceh.  Persepsi  perempuan  tersebut  dalam  konteks  spiral keheningan adalah bentuk heningnya khalayak atas realitas opini yang dibangun pemerintah tentang  kelayakan  dari  pelegalan  poligami  di  Aceh  sebagai  suatu  solusi  dari  kasus-kasus pernikahan di Aceh. Pendapat khalayak tentang pelegalan poligami ini dapat menjadi pijakan, bagaimana poligami belum sepenuhnya dapat diimplementasikan sebagai suatu qanun resmi di Aceh jika ingin menyelesaikan persoalan. Pemerintah perlu memerhatikan kembali suara dari  khalayak,  terutama  kalangan  perempuan  sebagai  pihak  yang  menjadi  objek  dari implementasi poligami untuk kajian lebih lanjut terhadap kelayakan dan ketepatan kebijakan qanun dalam mengatur permasalahan pernikahan di Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Aceh Tribun News. (2020). Perceraian Wanita Aceh . ( https://aceh.tribunnews.com/2020/07/27/perceraian-wanita-aceh.  Diakses  10
Oktober 2020 ).
Ahmad, W. S. (2013). Status Poligami Dalam Hukum Islam (Telaah atas Berbagai Kesalahan Memahami Nas dan Praktik Poligami). Jurnal Al Ahwal , 6 (1) , 57-70.
Ambon,  G.  (2014). Marjinalisasi  Perempuan  Dan  Dominasi  Laki-Laki  Terhadap  Perempuan Dalam Drama Faust I Karya Johann Wolfgang Von Goethe: Kritik Sastra Feminis . Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
Darmawijaya, E. (2015). Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif: Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia. Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 1 (1) , 27-38.
Desiderato,  D.B.  Howeison.  &  J.H.  Jackson.  (1976). Investigating  Behaviour:  Principles  of Psychology . New York: Harper & Row Publisher.
Farid,  M.  (2017). Hegemoni  Patriarki  Dalam  Poligami  Kiai  Di  Madura .  Thesis.  Universitas Airlangga.
Ghazaly, A. R. (2006). Fiqih Munakahat . Jakarta: Kencana.
Israpil.  (2017).  Budaya  Patriarki  dan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (Sejarah  dan Perkembangannya). Jurnal Pusaka, 5 (2) : 141-150.
Kotler, P. (1993). Manajemen Pemasaran, Perencanaaan, Implementasi dan Kontrol .  Jakarta: PT. Rosdakarya.
Kotler,  P.,  &  Kevin  L.  K.  (2009). Manajemen  Pemasaran .  Edisi  12.Terjemahan  Bob  Sabran. Jakarta: Erlangga.
Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). Teori Komunikasi: Theories of Human Communication . Edisi 9. Jakarta: PT. Salemba Humanika.
Rakhmat, J. (2011. Psikologi Komunikasi ). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Schiffman, L. G. & Kanuk, L. L. (2004). Cunsomer Behaviour . New Jersey: PrenticeHall.
Thoha, M. (2004). Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Zuhrah, F. (2010). Problematika Hukum Poligami Di Indonesia: Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI. Jurnal Al-Usrah. http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/download/1342/1089 (diakses