## Jurnal De Facto
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
ANALISIS HUKUM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

## LEGAL ANALYSIS OF PROCUREMENT OF SOIL FOR DEVELOPMENT FOR PUBLIC INTEREST IN PENAJAM PASER UTARA DISTRICT
Susilo Handoyo, Sigit Sugiarto Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur
Email: susilo@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Masyarakat  Kelurahan  Gersik  menyatakan  bahwa  pihak  perusahaan  PT.  TKA  tidak pernah  melakukan  pembayaran  ganti  rugi  kepada  masyarakat  untuk  lokasi  tanah  yang masuk  pada  arel  HGU  nya,  sementara  penguasaan  fisik  dilapangan  masyarakat  masih menggarap  areal  tersebut  untuk  berkebun,  dan  pihak  perusahaan  PT.  TKA  juga  tidak melakukan kegiatan perkebunan diatas areal yang di kuasai oleh masyaraat tersebut. Tahapan  pengadaan  tanah  bagi  kepentingan  umum  jalan  akses  pendekat  pulau  balang sudah  sampai  kepada  tahapan  pelaksanaan.  Di  areal  rencana  lokasi  pembangunan  yang tidak bersengketa yaitu di sisi Kelurahan Pantai Lango telah dilakukan pembayaran ganti rugi  kepada  masyarakat  selaku  pihak  yang  berhak,  sementara  di  sisi  Kelurahan  Gersik belum. Padahal pada Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 telah diatur bahwa  penitipan  ganti  kerugian  dapat  dilakukan  terhadap  objek  pengadaan  tanah  yang akan  diberikan  ganti  rugi  masih  dipersengketakan  kepemilikannya.  Penelitian  yang dilakukan  dalam  membahas  masalah  tersebut  diatas  menggunakan  metode  penelitian yuridis  empiris.  Metode  yuridis  empiris  dikenal  juga  dengan  penelitian  sosiolegal  yaitu penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan peraturan perundang- undangan  (normatif)  yang  dilanjutkan  dengan  observasi  yang  mendalam  serta penyebarluasan  kuisioner  untuk  mendapatkan  data  faktor  non  hukum  yang  terkait  dan berpengaruh  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  diteliti.  Pelaksanaan pengadaan  tanah  jalan  akses  pendekat  pulau  balang  dimulai  dari  tahapan  perencanaan, tahapan persiapan dan saat ini pengadaan tanah jalan akses pendekat pulau balang sampai pada  tahapan  pelaksanaan.  Hasil  inventarisasi  dan  identifikasi  objek  pengadaan  tanah jalan akses pendekat pulau balang disisi Kelurahan Gersik terdapat sengketa kepemilikan antara masyarakat setempat dengan perusahaan PT. Triteknik Kalimantan Abadi (TKA).
Kata Kunci
: Pengadaan tanah, Kepentingan Umum, Pembangunan Jalan

## Abstract
The  Gersik  Kelurahan  community  stated  that  the  company  PT.  TKA  has  never  made compensation  payments  to  the  community  for  the  location  of  the  land  included  in  the HGU area, while physical control in the field is still working on the area for gardening, and  the  company  PT.  Foreign  workers  also  do  not  conduct  plantations  on  the  area controlled  by  the  community.  The  stages  of  land  acquisition  for  the  public  use  of  the access  road  approaching  the  Balang  island  have  reached  the  implementation  stage.  In the area of the planned development location that is not in dispute that is on the side of the  Lango  Beach  Village  compensation  payments  have  been  made  to  the  community  as
the  party  entitled,  while  on  the  Gersik  Village  side  it  has  not  been  done.  Whereas  in Article 42 paragraph (2) of Law Number 2 of 2012 it has been regulated that safekeeping of compensation can be carried out on the object of land acquisition which will be given compensation  for  ownership.  Research  conducted  in  discussing  the  problem  above  uses empirical  juridical  research  methods.  The  empirical  juridical  method  is  also  known  as sociolegal  research,  namely  research  that  begins  with  normative  research  or  review  of statutory  regulations,  followed  by  in-depth  observation  and  dissemination  of questionnaires to obtain data on non-legal factors that are related and influence the laws and  regulations  studied  .  The  land  acquisition  approach  for  the  Balang  island  access road starts from the planning stage, the preparatory stage and currently the procurement of the land access approach for the Balang island approaching the implementation stage. The results of the inventory and identification of the land acquisition object access road approaching  the  island  of  Balang  on  the  side  of  Gersik  Village  there  is  a  ownership dispute  between  the  local  community  and  the  company  PT.  Triteknik  Kalimantan  Abadi (TKA).
Keywords: Land Procurement, Public Interest, Road Development

## I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Tanah  mempunyai  peranan  penting  dalam  hidup  dan  kehidupan masyarakat  diantaranya  sebagai  prasarana  dalam  bidang  perindustrian, perumahan,  dan  jalan.  Selain  itu,  tanah  merupakan  tempat  pemukiman  dari sebagian  besar  umat  manusia.  Tanah  dapat  dinilai  sebagai  benda  tetap yang  dapat  digunakan  sebagai  tabungan  masa  depan,  karenanya  tanah merupakan  faktor  pendukung  utama  kehidupan  dan  kesejahteraan  masyarakat. Fungsi  tanah  tidak  hanya  terbatas  pada  sarana  produksi,  sosial,  politik,  budaya, tetapi juga menyangkut nilai dan bermakna religius. 1 Dengan demikian,  semakin tumbuh  kembangnya  masyarakat  sosial,  politik,  dan  budaya,  maka  semakin sempit pula tanah untuk berpijak.
Masalah  tanah  merupakan  masalah  yang  menyangkut  hak  rakyat  yang paling dasar. Tanah di samping mempunyai nilai  ekonomis juga berfungsi sosial, oleh  karena  itulah  kepentingan  pribadi  atas  tanah  tersebut  dikorbankan  guna kepentingan  umum.  Ini  dilakukan  dengan  pelepasan  hak  atas  tanah  dengan mendapat  ganti  rugi  yang  tidak  berupa  uang  semata  akan  tetapi  juga  berbentuk tanah atau fasilitas lain. 2
1 Aslan Noor,  2006, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia, Bandung, Mandar Maju, hlm. 8
2 Soedharyo  Soimin,  1993, Status Hak dan Pengadaan Tanah ,  Jakarta,  Sinar  Grafika, hlm. 82

## Jurnal De Facto
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Dari  beberapa kegiatan pengadaan tanah  yang dilakukan  oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dikelompokkan diantaranya:
1. Pengadaan  Tanah  Untuk  Area  Pelabuhan  dan  Fasilitas  Pendukung  Natural Science  Tekno  Park  (NSTP)  dengan  rencana  lokasi  sebagian  besar  berada  di areal bakau/ mangrove.
2. Pengadaan  Tanah  Jln.  Akses  Pendekat  Pulau  Balang,  Pengadaan  tanah  jalan lingkar  perkantoran-coastal  road,  Pengadaan  Tanah  Jalan  Manunggal,  dan Pengadaan  Tanah    Jln.  Riko  Akses  Pulau  Balang-Gresik-Jenebora-Pantai Lango  yang  terdapat  sengketa  kepemilikan  hak  atas  tanah  namun  tidak dilakukan  upaya  penitipan  ganti  rugi  di  pengadilan  negeri,  sedangkan  lokasi pembangunan telah dilakukan pelaksanaan pembangunan fisik.
3. Pengadaan Tanah Bendungan Sepaku dan Area Genangan Sepaku Semoi yang sudah  adanya  penetapan  lokasi  oleh  Bupati  namun  tidak  ada  kelanjutan tahapan pengadaan tanah oleh pemerintah sementara masyarakat selaku pihak yang berhak dilarang untuk melakukan peralihan hak ke pihak lain.
4. Pengadaan  Tanah  Kawasan  Perkantoran  Terpadu  setelah  dilaksanakan konsultasi  publik  ternyata  terdapat  pihak  yang  berhak  menolak  atau  tidak setuju  terhadap  rencana  pembangunan  pada  lokasi  tersebut,  akan  tetapi  tidak ada  tim  kajian  keberatan  dari  pemerintah  untuk  mengkaji  keberatan  dari masyarakat  selaku  pihak  yang  berhak  sehingga  tahapan  persiapan  pengadaan tanah berlarut-larut.
5. Lokasi pembangunan jalan coastal road, pembangunan perumahan korpri dan pelebaran trase jalan provinsi yang masih berada diatas tanah masyarakat dan belum  dilakukan  proses  ganti  rugi  oleh  Pemerintah.  Sehingga  pemerintah dapat dianggap telah merampas hak masyarakat tanpa memberikan  ganti rugi atas tanah terhadap pelaksanaan pembangunan.
Permasalahan  sengketa  kepemilikan  atau  penguasaan  lahan  juga merupakan  faktor  penghambat  dalam  rangka  kelancaran  pelaksanaan  kegiatan pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Hal ini terjadi pada kegiatan pengadaan tanah bagi kepentingan umum jalan akses pendekat pulau balang yang merupakan rencana  akses  lanjutan  antara  tol  samarinda-balikpapan-jembatan  pulau  balang- penajam  yang  berlokasi  di  Kelurahan  Pantai  Lango  dan  Kelurahan  Gersik, Kecamatan  Penajam.  Sengketa  penguasaan  tanah  yang  terjadi  antara  masyarakat yang  berada  di  Kelurahan  Gersik  dengan  Perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit yaitu  PT.  Triteknik  Kalimantan  Abadi  (TKA).  Panjang  objek  rencana pembangunan  jalan  yang  bersengketa  lebih  kurang  8  kilo  meter  dengan  lebar badan jalan 50 meter.
Dasar penguasaan tanah PT. TKA adalah sertifikat hak guna usaha (HGU) tahun  1991  dengan  luas  14.000  ha  sedangkan  dasar  penguasaan  masyarakat  di Kelurahan  Gersik  berupa  surat  pernyataan  penguasaan  tanah  atau  surat  garapan dengan tahun penerbitan  bervariasi, ada  yang sebelum  dikeluarkannya HGU dan sebagian  besar  setelah  HGU  ada.  Masyarakat  Kelurahan  Gersik  menyatakan bahwa pihak perusahaan PT. TKA tidak pernah melakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat untuk lokasi tanah yang masuk pada arel HGU nya, sementara penguasaan  fisik  dilapangan  masyarakat  masih  menggarap  areal  tersebut  untuk berkebun,  dan  pihak  perusahaan  PT.  TKA  juga  tidak  melakukan  kegiatan
perkebunan diatas areal yang di kuasai oleh masyaraat tersebut.
Tahapan  pengadaan  tanah  bagi  kepentingan  umum  jalan  akses  pendekat pulau  balang  sudah  sampai  kepada  tahapan  pelaksanaan.  Di  areal  rencana  lokasi pembangunan  yang tidak  bersengketa  yaitu di  sisi  Kelurahan Pantai  Lango telah dilakukan  pembayaran  ganti  rugi  kepada  masyarakat  selaku  pihak  yang  berhak, sementara  di  sisi  Kelurahan  Gersik  belum.  Padahal  pada  Pasal  42  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  telah  diatur  bahwa  penitipan  ganti kerugian  dapat  dilakukan  terhadap  objek  pengadaan  tanah  yang  akan  diberikan ganti rugi masih dipersengketakan kepemilikannya.
Bertitik  tolak  dari  latar  belakang  tersebut  di  atas,  penulis  tertarik  untuk mengkaji  permasalahan  ini  lebih  lanjut  dan  terdorong  untuk  memilih  judul “Analisis  Hukum  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum Di  Kabupaten Penajam Paser Utara  (Studi Kasus Pengadaan Tanah  Jalan Akses Pendekat Pulau Balang)”.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  penyusun merumuskan permasalahan untuk  dikaji  lebih rinci.  Adapun  permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah  pelaksanaan  pengadaan  tanah  jalan  akses  pendekat  pulau balang?
2. Apa  sajakah  yang  menjadi  hambatan  dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah jalan akses pendekat pulau balang?
3. Metode Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  dalam  membahas  masalah  tersebut  diatas menggunakan  metode penelitian  yuridis  empiris.  Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal  yaitu penelitian  yang diawali dengan penelitian normatif  atau  penelaahan  peraturan  perundang-undangan  (normatif)  yang dilanjutkan  dengan  observasi  yang  mendalam  serta  penyebarluasan  kuisioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif analitis  yaitu  penelitian  yang  bertujuan untuk  memberikan  gambaran  secara  rinci,  sistematis  dan  menyeluruh  mengenai segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  masalah  pemecahan  permasalahan, dengan  menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dikaitkan dengan  teori-teori  hukum  dan  praktek  pelaksanaan  hukum  positif  yang menyangkut  permasalahan  diatas  dengan  memperhatikan  peraturan  perundang- undangan  yang    mengatur  tentang  pengadaan  tanah  bagi  pembagunan  untuk kepentingan  umum.  Penelitian  ini  bukan  untuk  menguji  hipotesa  atau teori  akan tetapi dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga penelitian  ini  juga  berupaya  memaparkan  serta  menggambarkan  pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

## 4. Tinjauan Pustaka

## a. Pengertian Pengadaan Tanah
Secara  garis  besar  dikenal  ada  2  (dua)  jenis  pengadaan  tanah,  pertama pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  pemerintah  yang  terdiri  dari  kepentingan umum,  sedangkan  yang  kedua  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  swasta  yang meliputi kepentingan komersial dan  bukan komersial atau bukan sosial. Menurut Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  yang  dimaksud  dengan pengadaan tanah adalah kegiatan  menyediakan tanah dengan cara  memberi ganti kerugian  yang  layak  dan  adil  kepada  pihak  yang  berhak.  Ganti  kerugian sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  1  angka  10  adalah  penggantian  yang  layak dan  adil  kepada  pihak  yang  berhak  dalam  proses  pengadaan  tanah.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  pengadaan  tanah  merupakan  setiap  kegiatan  untuk mendapatkan  tanah  dengan  cara  memberi  ganti  rugi  (ganti  untung)  kepada  yang melepaskan  hak  atau  menyerahkan  tanah,  bangunan,  tanaman  dan  benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
b. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Kepentingan  umum  menurut  Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2012  adalah  kepentingan  bangsa,  negara  dan  masyarakat  yang  harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kata kepentingan umum  juga tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan  bangsa  dan  negara  serta  kepentingan  bersama  dari  rakyat,  hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.
Secara  sederhana  dapat  diartikan  bahwa  kepentingan  umum  dapat  saja dikatakan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan luas. Untuk mengenali konsep kepentingan umum, diperlukan pendekatan dengan menggunakan kriteria-kriteria pokok. 3
Kriteria  kepentingan  umum  yang  pertama  dan  utama  adalah  tidak  untuk mencari keuntungan. Kriteria pertama ini adalah karakter dasar pelayanan publik  yang  harus  dilakukan  negara,  dan  ini  sejalan  dengan  konsep kepentingan  umum.  Kriteria  yang  kedua,  pengadaan  tanah  itu dilaksanakan  oleh  pemerintah  atas  nama  negara,  termasuk  lembaga- lembaga  publik  yang  dimungkinkan  untuk  melaksanakan  pembangunan untuk  kepentingan  umum,  dan/  atau  bersama  swasta.  Swasta dimungkinkan  melaksanakan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum sepanjang  dalam  batas  waktu  tertentu  asetnya  menjadi  milik  pemerintah. Kriteria  ketiga,  hasil  pemabngunan  yan  dipergunakan  untuk  kepentingan umum  dalam  tenggat  waktu  tertentu  menjadi  atau  akan  dimiliki  oleh pemerintah.
Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012  menyatakan  bahwa tanah untuk kepentingan umum digunakan  untuk pembangunan:
3 Gunanegara,  2016, Hukum  Administrasi  Negara,  Jual  Beli  Dan  Pembebasan  Tanah, Jakarta, Tatanusa, hlm. 88
a.   Pertahanan dan keamanan nasional
b.   Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
c.   Waduk,  bendungan,  bendung,  irigasi,  saluran  air  minum,  saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
d.   Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
e.   Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
f.   Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
g.   Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
h.   Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
i.   Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
j.   Fasilitas keselamatan umum;
k.   Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
l.   Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
m.  Cagar alam dan cagar budaya;
n.   Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
o.  Penataan  permukiman  kumuh  perkotaan  dan/atau  konsolidasi  tanah,  serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
p.  Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
q.   Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
r.   Pasar umum dan lapangan parkir umum.
Kepentingan  umum  juga  harus  bersifat  saling  menguntungkan  (simbiosis mutualisme)  baik  itu  antara  masyarakat  dengan  masyarakat,  masyarakat  dengan pemerintah  daerah  setempat,  pemerintah  daerah  satu  dengan  pemerintah  daerah lainnya  termasuk  pemerintah  daerah  provinsi  dan  pemerintah  daerah  dengan pemerintah pusat/ kepentingan nasional.
Oleh  sebab  itu,  maka  dapat  disimpulkan  yang  dimaksud  kepentingan umum  adalah  kepentingan  tersebut  harus  memenuhi  peruntukannya  dan  harus dirasakan manfaatnya dalam arti luas dan dapat dirasakan secara keseluruhan oleh masyarakat secara keseluruhan atau secara langsung.
c. Hak Atas Tanah Dalam Hukum Tanah Nasional
Dalam  rangka  penggunaan  tanahnya  setiap  pemegang  hak  tidak  hanya mengindahkan  kepentingan  pribadinya  akan  tetapi  juga  wajib  memperhatikan kepentingan bersama atau fungsi sosial  dari tanah yang bersangkutan, maksudnya bukan  hanya  hak  milik  saja  tetapi  semua  hak  atas  tanah  yang  dimaksud  dalam pasal 16 UUPA.
Dalam  Hukum  Tanah  Nasional  ada  bermacam-macam  hak  penguasaan atas tanah sebagai berikut: 4
1. Hak Bangsa Indonesia (Pasal 1 UUPA)
2. Hak Menguasai dari Negara (Pasal 2)
3. Hak  Ulayat  masyarakat  hukum  adat  sepanjang  dalam  kenyataanya  masih ada (Pasal 3)
4 Mohammad  Machfudh  Zarqoni,  2015, Hak  Atas  Tanah  Perolehan,  Asal  dan Turunannya,  Serta  Kaitannya  Dengan  Jaminan  Kepastian  Hukum  (Legal  Guarantee)  Maupun Perlindungan Hak Kepemilikannya (Property Right) , Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 35
4. Hak-hak individual, yaitu:
4.1. Hak-hak atas tanah (Pasal 4) adalah sebagai berikut:
4.1.1. Primer, meliputi Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, yang  diberikan  oleh  Negara,  dan  Hak  Pakai  yang  diberikan  oleh Negara (Pasal 6).
4.1.2. Sekunder,  meliputi  Hak  Guna  Bangunan  dan  Hak  Pakai,  yang diberikan  oleh  pemilik  tanah,  Hak  Gadai,  Hak  Usaha  Bagi  Hasil, Hak Menumpang, Hak Sewa dan lain-lainnya (Pasal 37, 41 dan 53).
4.2. Wakaf (Pasal 49 UUPA dan Undang-Undang 41/2004.
4.3. Hak jaminan atas tanah: Hak Tanggungan (Pasal 23 , 33, 39, 51 UUPA dan Undang-undang 4/1996).
Dalam hukum tanah nasional, jenis-jenis hak atas tanah diatur dalam UUPA yaitu: 1). Hak Milik (HM)
Hak  Milik  adalah  hak  turun  temurun,  terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat dipunyai  oleh  orang  atas tanah  dengan  mengingat  ketentuan  dalam  Pasal  6.  Hak Milik  bukan  hanya  sekedar  berisikan  kewenangan  untuk  memakai  suatu  bidang tanah  tertentu,  yang  dihaki,  tetapi  juga  mengandung  hubungan  psikologis- emosional antara pemegang hak dengan tanah yang bersangkutan. Hak Milik pada dasarnya  diperuntukkan  khusus  bagi  Warga  Negara  Indonesia  saja  yang berkewarganegaraan  tunggal,  baik  untuk  tanah  yang  diusahakan  maupun  untuk keperluan membangun sesuatu diatasnya. 5
2 ) Hak Guna Usaha (HGU)
Menurut  Pasal  28  ayat  (1)  UUPA,  Hak  Guna  Usaha  adalah  hak  untuk mengusahakan tanah  yang langsung dikuasai oleh Negara untuk usaha pertanian, yakni  perkebunan,  perikanan  dan  peternakan  selama  jangka  waktu  tertentu  yaitu 25  tahun  dan  35  tahun  dapat  diperpanjang  jangka  waktunya  25  tahun  dan  jika tanahnya  masih  diperlukan  dapat  diperbaharui  haknya  yaitu  dengan  diberikan kembali selama 35 tahun. Sedangkan untuk perusahaan dalam rangka penanaman modal dapat diberikan sekaligus 95 tahun (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 40  Tahun  1996),  HGU  dapat  diberikan  kepada  Warga  Negara  Indonesia  dan Badan Hukum Indonesia.
3) Hak Guna Bangunan (HGB)
Hak  Guna  Bangunan  adalah  hak  yang  memberikan  wewenang  untuk mendirikan bangunan diatas tanah kepunyaan pihak  lain (tanah Negara atau Hak Milik) selama jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang jangka waktunya 20 tahun  dan  jika  masih  diperlukan  dapat  diperbaharui  hak  tersebut.  Untuk perusahaan  dalam  rangka  penanaman  modal  dapat  diberikan  sekaligus  80  tahun (Pasal  28  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996)  HGB  hanya  dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.
4). Hak Pakai (HP)
Hak  Pakai  adalah  hak  yang  memberikan  wewenang  untuk  menggunakan tanah kepunyaan pihak  lain (tanah Negara atau Hak Milik) selama  jangka waktu tertentu yaitu 25 tahun dan dapat diperpanjang jangka waktunya 20 tahun dan jika
masih  diperlukan  dapat  diperbaharui  hak  tersebut.  Untuk  perusahaan  dalam rangka penanaman modal dapat diberikan sekaligus 70 tahun (Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996).
d. Sistem Penguasaaan/ Pemilikan tanah
Realitas penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia sangat beragam dan plural.  Ada sebagian penguasaan dan pemilikan tanah  yang sudah sesuai dengan UUPA,  dengan  kata  lain  sudah  bersertifikat  hak  tanah.  Namun  ada  realitas  lain, dan  masih  banyak  jumlahnya,  yaitu  penguasaan  dan  pemilikan  diatas  tanah negara,  namun  penguasaan  dan  pemanfaatannya  dilakukan  dengan  iktikad  baik yang  belum  bersertifikat,  namun  secara  legal  tanahnya  adalah  milik  yang bersangkutan dengan alas hak berupa surat garapan, surat pernyataan penguasaan maupun  segel  tanah.  Tanah  yang  semacam  ini,  secara  umum  penguasaan  dan pemanfaatannya ada di atas tanah negara atau diatas tanah milik adat.
Pemberian ganti kerugian, demi keadilan, tidak hanya diberikan atas tanah yang  sudah  bersertifikat  saja,  tetapi  juga  diberikan  atas  tanah  yang  belum bersertifikat.  Pemberian  ganti  kerugian  diberikan  tidak  hanya  diberikan  kepada pemilikan  tanah,  tetapi  diberikan  juga  pada  penguasaan  tnaah  tanpa  hak.  Yang membedakan adalah besaran ganti kerugiannya.

## II.  Pembahasan
A. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Akses Pendekat Pulau Balang
Jalan  akses  jembatan  pulau  balang  merupakan  akses  penghubung  antara tol  samarinda-balikpapan-jembatan  pulau  balang  dan  penajam.  Perencanaan pembangunan  fisik  diprakarsai  oleh  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur melalui  Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi  Kaltim.  Untuk  tapak  bangunan  atau pengadaan  tanahnya  diserahkan  kepada  pemerintah  kabupaten  dan  kota  yang wilayahnya dilalui akses jalan tersebut.
Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  mendapatkan  bagian  dari  akses  jalan tersebut  mulai  dari  pulau  balang,  lanjut  ke  sisi  penajam  yang  berada  pada Kelurahan  Pantai  Lango,  Kelurahan  Gersik,  kemudian  nyeberang  sungai  riko, kemudian  masuk wilayah Kelurahan Gunung Seteleng dan berakhir di Kelurahan Nenang  Kecamatan  Penajam.  Lokasi  pada  Pulau  Balang,  wilayah  administrasi masih  terbagi  menjadi  dua  wilayah  administrasi  yaitu  sebagian  masuk  wilayah administrasi  Kota  Balikpapan  dan  sebagian  lagi  masuk  wilayah  administrasi Kabupaten  Penajam  Paser  Utara,  sehingga  proses  pengadaan  tanahnya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
1.  Tahap  Perencanaan  Pengadaan  Tanah  Jalan  Akses  Pendekat  Pulau Balang
Pemerintah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  melalui  Dinas  Pekerjaan Umum  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  selaku  instansi  yang  memerlukan  tanah menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah  untuk tahap pertama pada sisi Kelurahan Pantai  Lango dan  Kelurahan Gersik  dengan panjang akses  jalan  lebih kurang 12.000 meter dengan lebar jalan 50 meter sehingga  luas kebutuhan untuk tahap  ini  lebih  kurang  600.000  meter  persegi  atau  60  Hektar.  Dokumen
perencanaan  yang  ditandatangani  tertanggal  22  Juni  2015  diserahkan  kepada Bupati  Penajam  Paser  Utara  untuk  dapat  membentuk  Tim  Persiapan  Pengadaan Tanah.  Sebelumnya  Gubernur  Kalimantan  Timur  telah  mengeluarkan  Keputusan Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor  :  596.2/K.41/2013  tanggal  17  Januari  2013 tentang  pendelegasian  wewenang  pelaksanaan  persiapan  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum kepada Bupati / Walikota di Kalimantan Timur.  Setelah  berlakunya Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015   Tentang Perubahan  Keempat  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  Tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum pendelegasian  kewenangan  dari  Gubernur  ke  Bupati  /  Walikota  di  Kalimantan Timur dilakukan berdasarkan kegiatan pengadaan tanah yang diajukan.

## 2. Tahap Persiapan Pengadaan Tanah Jalan Akses Pendekat Pulau Balang
Pada  tanggal  22  September  2015  telah  ditetapkan  Keputusan  Bupati Penajam  Paser  Utara  Nomor:  522.105/141/2016  tentang  Pembentukan  Tim Persiapan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk  kepentingan  umum  yaitu pembangunan  jalan  akses  pendekat  pulau  balang  yang  terletak  di  Kecamatan Penajam  Kabupaten Penajam Paser Utara  yang di  Ketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Tim  persiapan  pengadaan  tanah  jalan  akses  pendekat  pulau  balang melaksanakan tugasnya sebagai berikut:
1) Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan
Pemberitahuan  rencana  pembangunan  dilakukan  oleh  Tim  Persiapan melalui  surat  tertulis  dan  sosialisasi  tatap  muka  langsung  kepada  masyarakat  di Kelurahan Pantai Lango dan Kelurahan Gersik.
2) Melakukan pendataan awal lokasi rencana pengadaan
Pendataan awal lokasi rencana pengadaan meliputi kegiatan pengumpulan data  awal  Pihak  yang  Berhak  dan  Objek  Pengadaan  Tanah  bersama  aparat kelurahan.  Hasil  pendataan  awal  pihak  yang  berhak  terhadap  rencana pembangunan di Kelurahan Pantai Lango berjumlah 35 bidang tanah dengan alas hak bervariasi berupa surat pernyataan penguasaan tanah negara hingga sertifikat hak  milik.  Sementara  hasil  pendataan  awal  di  sisi  Kelurahan  Gersik,  ditemukan bahwa  fakta  dilapangan  tanah  yang  terkena  rencana  lokasi  pembangunan berjumlah  42  bidang  tanah  yang  dikuasai  oleh  masyarakat  baik  itu  berupa pemukiman  maupun  perkebunan  dengan  alas  hak  berupa  surat  pernyataan penguasaan tanah. Sementara diareal tersebut juga telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha  (HGU)  Nomor  11  atas  nama  PT.  Tri  Teknik  Kalimantan  Abadi  (TKA) yang  diterbitkan  pada  tahun  1998  dengan  masa  berlaku  selama  35  tahun.  Hasil pendataan  awal  tetap  dituangkan  dalam  bentuk  daftar  sementara  lokasi  rencana pembangunan yang ditandatangani Ketua Tim Persiapan.
3) Melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan
Konsultasi  Publik  rencana  pembangunan  dilakukan  untuk  mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak sesuai dengan daftar sementara. Pada pertemuan konsultasi publik  yang  dilaksanakan  sebanyak  2  (dua)  kali  dengan  lokasi  yang  berbeda, pihak  dari  PT.  TKA  tidak  pernah  hadir.  Hasil  kesepakatan  atas  lokasi  rencana
pembangunan  bersama  dengan  masyarakat  selaku  pihak  yang  berhak  dituangkan dalam  berita  acara  kesepakatan.  Setelah  pihak  PT.  TKA  dihubungi  oleh  Tim Persiapan,  mereka  pada  prinsipnya  mendukung  penuh  terhadap  rencana pembagunan  pemerintah.  Akan  tetapi  hal  tersebut  tidaklah  menjadi  jalan  keluar terhadap penguasaan tanah terhadap rencana pembangunan  baik oleh  masyarakat maupun oleh PT. TKA.
4) Menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan
Penetapan  Lokasi  Pembangunan  dilakukan  oleh  Bupati  Penajam  Paser Utara berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan Tim Persiapan dengan Pihak yang  Berhak.  Hasilnya  berupa  Keputusan  Bupati  Penajam  Paser  Utara    Nomor: 593.33/  140/  2016  tanggal  2  Maret  2016  tentang  Penetapan  Lokasi  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  Yaitu  Jalan  Akses  Pendekat  Pulau Balang di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.
5) Mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan
Pengumuman  atas  penetapan  lokasi  rencana  pembangunan  jalan  akses pendekat pulau balang dilaksanakan dengan cara:
(a) Ditempelkan di Kantor Kelurahan Pantai Lango, Kantor Kelurahan Gersik, Kantor Camat Penajam dan di lokasi pembangunan;
(b) Diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik. Selanjutnya  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara selaku  instansi  yang  memerlukan  tanah  mengirim  surat  permohonan  tahapan pelaksanaan pengadaan tanah  bagi pembangunan  untuk kepentingan  umum  yaitu jalan  akses  pendekat  pulau  balang  di  Kecamatan  Penajam  Kabupaten  Penajam Paser Utara ke Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kaltim di Samarinda.
3. Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Akses Pendekat Pulau Balang Permohonan  pelaksanaan  pengadaan  tanah  jalan  akses  pendekat  Pulau Balang  diajukan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara selaku instansi yang memerlukan tanah ke Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kaltim  di  Samarinda.  Setelah  dilakukan  pemaparan  mengenai  rencana pembangunan  jalan  akses  pendekat  pulau  balang  di  hadapan  pejabat  yang membidangi urusan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, maka kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kaltim untuk mendelegasikan kewenangan pelaksanaan  pengadaan  tanah  ke  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Penajam Paser Utara.
Setelah  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara menerima Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kaltim tentang pendelegasian  pelaksanaan  pengadaan  tanah  jalan  akses  pendekat  pulau  balang maka  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  membentuk pelaksana  pengadaan  tanah  jalan  akses  pendekat  pulau  balang.  Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah jalan akses pendekat pulau balang sebagai berikut:
a)  Inventarisasi  dan  identifikasi  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan pemanfaatan tanah
Pelaksanaan  inventarisasi  dan  indentifikasi  yang  dilakukan  menghasilkan berupa peta bidang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, hasil peta bidang tanah  atas nama  masyarakat  yang terkena rencana pembangunan.  Pada  sisi  Kelurahan  Gersik  terdapat  42  (empat  puluh  dua)  peta
bidang masyarakat dibuatkan keterangan bahwa pada lokasi yang sama telah terbit sertifikat  HGU  Nomor  11  atas  nama    PT.  TKA.  Hal  tersebut  menimbulkan polemik  dimasyarakat,  Kelurahan  Gersik,  karena  masyarakat  Kelurahan  Gersik merasa tidak pernah diberikan ganti rugi oleh pihak PT. TKA sehingga areal HGU yang dimiliki PT. TKA sejatinya adalah milik masyarakat.
Hasil  inventarisasi  dan  identifikasi  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan, dan  pemanfaatan  tanah  tersebut  diumumkan  di  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  selaku  instansi  yang  memerlukan  tanah,  Kantor Camat Penajam, Kantor Lurah Pantai Lango, dan Kantor Lurah Gersik selama 14 (empat  belas)  hari  kerja.  Dari  hasil  pengumuman  dibuatkan  berita  acara  hasil pengumuman  yang  menerangkan  bahwa  selama  kurun  waktu  dilakukan pengumuman tidak pernah ada pihak-pihak lain yang mengajukan keberatan baik tertulis  maupun  secara  lisan  terhadap  pengumuman  hasil  indentifikasi  dan inventarisasi  pengadaan  tanah  tersebut,  termasuk  dari  pihak  PT.  TKA.  Berita acara  hasil  pengumuman  ditandatangani  oleh  Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, Camat Penajam, Lurah Pantai Lango, dan Lurah Gersik.
b) Penilaian Ganti Kerugian
Penilaian  ganti  kerugian  pengadaan  tanah  jalan  akses  pendekat  pulau balang  menggunakan  jasa  penilai  publik  KJPP  Iwan  Bachron  &  Rekan.  Hasil penilaian  menjadi  dasar  bagi  pelaksana  pengadaan  tanah  untuk  muyawarah penetapan  bentuk  dan  besaran  ganti  kerugian.  Hasil  penilaian  pada  objek  yang menjadi  sengketa  kepemilikan  ke  atas  nama  masyarakat  sesuai  dengan  peta bidang yang dikeluarkan.

## c) Musyawarah penetapan Ganti Kerugian
Pelaksana  Pengadaan  Tanah  Jalan  Akses  Pendekat  Pulau  Balang melakukan  musyawarah  dengan  pihak  yang  berhak  untuk  menetapkan  bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian. Hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada Pihak yang Berhak/kuasanya yang dimuat dalam berita acara kesepakatan. Dalam  hal  ini,  pihak  yang  berhak  setuju  atas  hasil  penilaian  ganti  kerugian  dan bersedia diberikan ganti kerugian dalam bentuk uang.
d) Pemberian Ganti Kerugian
Pelaksana  pengadaan  tanah  membuat  penetapan  mengenai  bentuk  ganti kerugian  berdasarkan  berita  acara  kesepakatan.  Pembayaran  ganti  kerugian  telah dibayarkan  pada  tahun  anggaran  2016  kepada  pihak  yang  berhak  yang  tanahnya berada  di  Kelurahan      Pantai  Lango.  Sementara  sampai  dengan  dilaksanakannya penelitian  ini,  pihak  yang  berhak  yang  berada  di  Kelurahan  Gersik  belum dilakukan  pemberian  ganti  kerugian  dikarenakan  masih  adanya  sengketa kepemilikan tanah yang terkena rencana pembangunan.

## B. Upaya Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Akses Pendekat Pulau Balang Terhadap  Objek  Pengadaan  Tanah  Yang  Akan  Diberikan  Ganti  Rugi Masih Dipersengketakan Kepemilikannya
Pengadaan  Tanah  Jalan  Akses  Pendekat  Pulau  Balang  terdapat  sengketa kepemilikan/  penguasaan  objek  tanah  yang  terkena  rencana  pembagunan sepanjang  lebih  kurang  8.000  meter.  Upaya  Pelaksana  Pengadaan  dalam menyikapi  permasalahan  Sengketa  yang    terjadi  antara  masyarakat  Kelurahan Gersik dengan jumlah pemilik 37 orang dengan PT. TKA adalah sebagai berikut:
1. Mekanisme Penanganan Sengketa Melalui Pengaduan
Dalam  hal  pengaduan  ini,  Bapak  Dalle  Roy  Bastian 6 selaku  masyarakat yang  terkena  rencana  pembangunan  jalan  akses  pendekat  pulau  balang menerangkan bahwa Masyarakat Kelurahan Gersik telah melakukan beberapa kali laporan  yang  difasilitasi  oleh  pihak  Kantor  Lurah  Gersik  baik  itu  ditujukan  ke BPN maupun ke Pemerintah Daerah perihal tanah yang dikuasai oleh Masyarakat Kelurahan  Gersik  secara  turun  temurun  digunakan  baik  itu  digunakan  sebagai pemukiman  maupun  sabagai  ladang  mata  pencaharian  berupa  perkebunan, ternyata  masuk kedalam areal HGU PT. TKA. Perihal tersebut pernah dilakukan mediasi  di  tingkat  Kelurahan  antara  masyarakat  Kelurahan  Gersik  bersama dengan  pihak  manajemen  PT.TKA.  Pada  prinsipnya  PT.  TKA  tidak  akan melakukan kegiatan perusahaan di atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat.
Hal  senada  juga  disampaikan  oleh  Bapak  Edy  Sud 7 staf  PPSDA  pada Kantor  Lurah  Gersik,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  juga telah  berupaya  malalui  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  melaporkan  adanya lahan  terlantar  di  areal  HGU  PT.  TKA  ke  Kanwil  BPN  Provinsi  Kaltim  di Samarinda  akan  tetapi  belum  juga  ada  tindakan  nyata  dari  pihak  BPN  selaku pejabat  yang  berwenang  dalam  urusan  sertifikat  tanah.  Sehingga  masalah  ini berlarut-larut  sampai  pada  saat  tanah  diareal  tersebut  terkena  rencana pembangunan  jalan  akses  pendekat  pulau  balang.  Secara  administrasi  tanah tersebut  dikuasai  oleh  perusahaan  PT.  TKA  tetapi  secara  fakta  lapangan masyarakat menggarap tanah tersebut secara turun temurun.
Pelaksana  pengadaan  tanah  jalan  akses  pendekat  pulau  balang  melalui pengaduan  ini  mencoba  mendalami permasalahan yang terjadi  antara masyarakat Kelurahan Gersik dengan PT. TKA. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam mencari  solusi  terbaik  terhadap  permasalahan  pemberian  ganti  rugi  tanah  yang terkena rencana pembangunan.
2. Mekanisme Penanganan Sengketa Melalui Musyawarah
Langkah-langkah  pendekatan  terhadap  para  pihak  yang  bersengketa sering berhasil di dalam usaha penyelesaian sengketa (dengan jalan musyawarah). Musyawarah  ini  apabila  dilakukan,  harus  pula  memperhatikan  tata  cara  formal seperti  surat  pemanggilan,  berita  acara  atau  notulen  rapat,  akta  atau  pernyataan perdamaian yang berguna sebagai bukti bagi para pihak maupun pihak ketiga.
Pelaksana  pengadaan  tanah  jalan  akses  pendekat  pulau  balang  dalam upaya  penanganan  sengketa  kepemilikan  tanah  yang  terkena  rencana pembangunan  melakukan  musyawarah  antara  masyarakat  Kelurahan  Gersik
6 Wawancara dengan Dalle Roy Bastian, tanggal 24 Juli 2017 di Kantor Lurah Gersik.
7 Wawancara dengan Edy Sud, tanggal 24 Juli 2017 di Kantor Lurah Gersik.
dengan  Pihak  Manajemn  PT.  TKA.  Pada  rapat  musyawarah  tersebut,  pihak  PT. TKA tidak ada yang hadir, sehingga musyawarah dilakukan pelaksana pengadaan tanah  jalan  akses  pendekat  pulau  balang  dengan  Masyarakat  Kelurahan  Gersik. Pelaksana  pengadaan  tanah  jalan  akses  pendekat  pulau  balang  menawarkan kepada  Masyarakat  Kelurahan  Gersik  mengenai  pemberian  ganti  kerugian terhadap  tanah  yang  terkena  rencana  pembangunan  akan  diberikan  kepada  PT. TKA  yang  selanjutnya  PT.  TKA  memberikan  ganti  kerugian  tersebut  kepada masyarakat.  Hal  tersebut  tentu  harus  mendapatkan  persetujuan  terlebih  dahulu dari  manajemen  atau  pemilik  perusahaan,  karena  hal  tersebut  tetap  berpengaruh terhadap rekening keuangan perusahaan.
Tanggapan dari Masyarakat Kelurahan Gersik atas solusi yang ditawarkan oleh Pelaksana pengadaan tanah jalan akses pendekat pulau balang yaitu menolak. Masyarakat Kelurahan Gersik menilai jika ganti kerugian atas tanah yang terkena rencana  pembangunan  dibayarkan  melalui  rekening  perusahaan  PT.  TKA  maka perjuangan  masyarakat  Kelurahan  Gersik  selama  ini  akan  sia-sia  karena  telah mengakui  areal  HGU  PT.  TKA  yang  masuk  sampai  ke  tanah  masyarakat.  Jadi Masyarakat Kelurahan Gersik tetap menuntut pemberian ganti kerugian  langsung diberikan kepada masing-masing rekening pemilik tanah.
Upaya  yang  ditawarkan  Pelaksana  pengadaan  tanah  jalan  akses  pendekat pulau balang dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, musyawarah yang dilakukan  dalam  rangka  memperoleh  penyelesaian  sengketa  alternatif  atau Alternative  Dispute Resolution (ADR)  untuk  menghasilkan  kesepakatan/ konsensus antara Masyarakat Kelurahan Gersik dan Pihak Perusahaan PT. TKA, sehingga tidak diperlukan lagi penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.
3. Mekanisme Penanganan Sengketa Melalui Pengajuan Penitipan Ganti

## Kerugian di Pengadilan Negeri
Setelah  penangan  sengketa  melalui  musyawarah  tidak  menemukan kesepakatan  mengenai  kepada  siapa  seharusnya  pemberian  ganti  rugi  tehadap tanah  yang  terkena  rencana  pembangunan  jalan  akses  pendekat  pulau  balang, maka  Pelaksana  pengadaan  tanah  jalan  akses  pendekat  pulau  balang  berupaya sebagaimana telah tertuang pada Pasal 42 ayat (2) Huruf b bahwa ganti kerugian dititipkan  di  pengadilan  negeri  setempat  terhadap  objek  pengadaan  tanah  yang akan diberikan ganti kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya.
Ketua Pelaksana pengadaan tanah jalan akses pendekat pulau balang telah mengeluarkan  surat  keterangan  mengenai  alasan  penitipan  ganti  kerugian. Selanjutnya  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  selaku instansi  yang  memerlukan  tanah  mengajukan  surat  permohonan  penitipan  ganti kerugian  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  Tanah  Grogot  pada  bulan  Desember 2016.  Pada  bulan  Maret  2017  Pengadilan  Negeri  Tanah  Grogot  membalas  surat permohonan  tersebut  berikut  dokumen-dokumen  yang  harus  dilengkapi  dan besaran biaya yang harus dibayarkan. Berdasarkan keterangan Kabid Bina Marga Dinas  Pekerjaan  Umum  Bapak  Edy  Hasmoro,  ST,  MT 8 diperjelas  oleh  Bapak
8 Wawancara  dengan  Edy  Hasmoro,  ST,  MT,  tanggal  27  Juli  2017  di  Kantor  Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pitono,  SH,  MH 9 selaku  Kasubbag  Bantuan  Hukum  pada  Bagian  Hukum Sekretariat  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara,  penitipan  ganti  kerugian  terhadap pemberian  ganti  rugi  tanah  yang  terkena  rencana  pembangunan  jalan  akses pendekat  pulau  balang  belum  bisa  dilakukan.  Hal  tersebut  dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara maupun Pemerintah Provinsi Kaltim tidak menganggarkan kegiatan belanja untuk pengadaan tanah jalan akses pendekat  pulau  balang  ditahun  anggaran  2017.  Salah  satu  syarat  dilakukannya penitipan  ganti  kerugian  di  pengadilan  negeri  adalah  tersedianya  anggaran  ganti rugi untuk dilakukan penitipan.
Sampai  dilakukannya  penelitian  ini,  pembayaran  ganti  rugi  kegiatan pengadaan tanah jalan akses pendekat pulau balang di wilayah Kelurahan Gersik masih  belum terlaksana  sehingga tahapan pengadaan tanah  menjadi  mandek atau stagnant .  Sementara  masa  berlaku  surat  keputusan  penetapan  lokasi  untuk pembangunan jalan akses pendekat pulau balang terus berjalan.
Undang-undang pengadaan tanah telah mengatur tahapan pengadaan tanah sedemikian  rupa  sampai  dengan  detail  waktu  penyelenggaraanya  akan  tetapi pelaksana undang-undang pengadaan tanah berdalih waktu yang ditetapkan adalah ketika  tidak  ditemukannya  permasalahan-permasalahan  baik  itu  bersifat  teknis maupun  non  teknis.  Kekurangan  anggaran  atau  dalam  pengimplementasian undang-undang  pengadaan  tanah  ditengah  kondisi  anggaran  yang  syarat  akan rasionalisasi dikarenakan anggaran pendapatan daerah maupun nasional menurun drastis  sehingga  pelaksanaan  pengadaan  tanah  juga  pasti  akan  terkendala.  Hal tersebut  mengindikasikan  bahwa  undang-undang  pengadaan  tanah  tidak  berlaku efektif dalam penyelenggaraannya di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Hambatan Pengadaan tanah jalan akses pendekat pulau balang ditinjau dari aspek yuridis.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi Kepentingan Umum ini juga mengakomodir kepentingan pembangunan sekaligus melindungi  hak-hak  masyarakat  akan  tanah  mereka.  Dengan  peraturan  baru  ini, pemerintah  tidak  bisa  mencabut  hak  tanah  warga  secara  sewenang-wenang, namun  sebaliknya  warga  juga  tidak  bisa  memikirkan  kepentingan  sendiri.  Jika tanah warga dibutuhkan oleh negara untuk kepentingan umum, maka warga wajib menyerahkannya. Tentu saja dalam prosesnya pemerintah tidak  boleh sewenang- wenang.  Masyarakat  dilibatkan  dari  mulai  perencanaan,  penetapan,  hingga pelepasan  hak.  Bahkan  jika  masih  ada  yang  keberatan,  warga  juga  bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Undang-undang  Pengadaan  Tanah  ini  pada  akhirnya  akan  memberikan kepastian  dan  keadilan  bagi  semua  pihak.  Jika  ada  rencana  proyek,  pemerintah akan mengumumkan kepada masyarakat, pemilik lahan akan diajak bicara. Warga bisa  menyatakan  tidak  setuju,  lalu  dibicarakan.  Harganya  ditentukan  melalui appraisal yang independent . Undang-undang ini dapat memperjelas implementasi
9 Wawancara dengan Pitono, SH, MH, tanggal 31 Juli 2017 di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
pembangunan  infrastruktur  umum  ,  sehingga  tidak  ada  lagi  alasan  tidak  mampu untuk  membebaskan  tanah.  Selain  itu,  warga  juga  dilibatkan  dalam  penetapan ganti kerugian. Penetapan dilakukan  melalui  proses  musyawarah  yang dilakukan paling  lama  30  hari  sejak  penyampaian  hasil  penilaian.  Kemudian,  warga  juga bisa  memilih  bentuk  ganti  rugi  tanah,  tidak  hanya  berupa  uang  tapi  bisa  juga berupa  tanah  pengganti,  permukiman  kembali,  kepemilikan  saham,  atau kombinasi lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
Prosedur  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  apabila  dikaitkan dengan  undang-undang  pencabutan  hak  atas  tanah  (HAT)  yang  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan  Benda-Benda  Yang  Ada  Di  Atasnya  terdapat  pertentangan.  Dalam  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2012  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1961, yakni  pada  pihak  yang  melakukan  pencabutan  hak  atas  tanah.  Dalam  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  1961,  pencabutan  hak  atas  tanah  merupakan  langkah terakhir setelah jalur secara musyawarah gagal ditempuh, Presiden dalam keadaan memaksa  setelah  mendengar  Menteri  Agraria,  Menteri  Kehakiman,  dan  Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di  atasnya.  Sedangkan  justru  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012, kewenangan  Presiden  tersebut  nampaknya  sudah  dilewati,  dan  kewenangan  atas pencabutan  hak atas tanah ada pada Gubernur setempat, walau  memang putusan tersebut  dapat  diajukan  gugatan  melalui  Pengadilan  Tata  usaha  Negara  (PTUN) bagi pihak yang berkeberatan.
Pertentangan  juga terjadi terhadap pemberian ganti kerugian  bagi  mereka yang  berhak  atas  tanahnya.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012,  bagi mereka  yang  berkeberatan  atas  hasil  musyawarah  maupun  putusan  Pengadilan Negeri/  Mahkamah  Agung,  ganti  kerugian  dititipkan  di  Pengadilan  Negeri setempat.  Sedangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1961,  pemberian ganti  kerugian  bagi  mereka  yang  dicabut  hak  atas  tanahnya  sedapat  mungkin diberikan  dimuka  dengan  disaksikan  oleh  saksi.  Hal  ini  untuk  mencegah  hal-hal yang  tidak  diinginkan.  Adanya  kelemahan  terhadap  undang-undang  ini,  dimana Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak membedakan antara pengadaan tanah dan pencabutan hak atas tanah, akibatnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 seakan  tidak  berfungsi  lagi,  padahal  undang-undang  tersebut  tidak  dicabut  oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. Lainnya undang-undang ini menggunakan pengadilan sebagai tempat legitimasi pemaksaan dalam pengadaan tanah
Undang-undang ini tidak hanya melindungi tanah warga, tetapi juga tanah adat.  Undang-undang  tidak  mengenal  istilah  pemegang  hak,  tetapi  yang  berhak atas tanah, termasuk tanah adat. Dalam penjelasan Pasal 40 disebutkan, pemberian ganti rugi harus diserahkan langsung kepada pihak yang berhak atas ganti rugi.
Menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  pihak  yang diberikan  gati  rugi  yaitu  pihak  yang  melepaskan  hak  atas  tanahnya  karena digunakan  untuk  kegiatan  pembangunan,  hanya  dibatasi  pada  orang  atau  badan hukum  yang  mempunyai  hubungan  hukum  yang  konkrit  dengan  tanah  haknya. Batasan  ini  dinilai  kurang  memberikan  perlindungan  kepada  warga  masyarakat bukan  pemegang  hak  atas  tanah,  tetapi  menggunakan  tanah  tersebut  seperti
penyewa,  penggarap,  pihak  yang  menguasai  dan  menempati  tanah  serta  pemilik bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
Sebagai  peraturan  yang  mengatur  tentang  pengadaan  tanah  bagi kepentingan umum, kaidah dan perintah yang termaktub didalamnya wajib untuk dilaksanakan.  Sehingga  pelaksana  pengadaan  tanah  tidak  diperkenankan melenceng atau keluar dari koridor peraturan  yang telah ditetapkan. Hal tersebut menjadikan  hambatan  dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah  jalan  akses  pendekat pulau  balang,  khususnya  dalam  hal  pemberian  ganti  kerugian.  Pelaksana pengadaan  tanah  hanya  diberikan  satu  pilihan  dalam  pemberian  ganti  kerugian yaitu  kepada  PT.  TKA  selaku  pemegang  sertifikat  hak  guna  usaha.  Tidak  ada celah  bagi  pelaksana  pengadaan  tanah  memberikan  ganti  kerugian  kepada Masyarakat Kelurahan Gersik selaku pihak yang menguasai dan menempati tanah sebelum adanya putusan pengadilan  negeri  yang  menganjurkan untuk pemberian ganti kerugian diberikan kepada Masyarakat Kelurahan Gersik.
Musyawarah  seharusnya  dijadikan  sarana  untuk  mempertemukan perbedaan kepentingan dan keinginan dari pihak yang memerlukan tanah dengan pihak yang tanahnya diperlukan untuk kepentingan umum sehingga menghasilkan sebuah  kesepakatan  (konsensus).  Oleh  karena  itu  musyawarah  dalam  pengertian sebagai  kegiatan  yang  mengandung  proses  saling  mendengar,  saling  memberi, menerima pendapat, serta keinginan atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak  yang  mempunyai  tanah,  bangunan,  tanaman  dan  benda-benda  lain  yang berkaitan  dengan  tanah,  dengan  pihak  yang  memerlukan  tanah,  dilaksanakan dengan sukarela dan menjauhkan kondisi psikologis yang menghalangi terjadinya proses tersebut.

## A. Hambatan pengadaan tanah jalan akses pendekat pulau balang ditinjau dari aspek sosiologis
Secara  sosiologis  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  memerlukan ketersediaan  tanah.  Tanah  yang  diperlukan  untuk  kepentingan  umum  tersebut pada  umumnya  sudah  dikuasai  oleh  orang  perorangan,  badan  hukum  atau  oleh masyarakat  hukum  adat.  Sehingga  untuk  memenuhi  itu  diperlukan  landasan hukum  yang  dapat  digunakan  Pemerintah  untuk  memperoleh  tanah  bagi kepentingan  umum.  Namun  hambatan  utama  dari  kegiatan  tersebut  adalah, masalah  pembebasan  tanah.  Undang-undang  pengadaan  tanah  dinilai  belum efektif  ketika  dilaksanakan  dilapangan  sehingga  pihak  yang  memerlukan  tanah mengalami hambatan dalam perolehan tanahnya.
Pelaksanaan pengadaan tanah jalan akses pendekat pulau balang terhambat dengan  adanya  kepentingan  masyarakat  banyak  yaitu  Masyarakat  Kelurahan Gersik yang menguasai dan menempati lahan yang terkena rencana pembangunan namun terbentur dengan hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu hak guna usaha untuk  perkebunan  PT.  TKA.  Masyarakat  Kelurahan  Gersik  yang  telah  lama tinggal dan  menggarap tanah di areal tersebut  merasa  hak asasi sebagai  manusia terampas  dengan  keberadaan  perusahaan  perkebunan,  hanya  karena  masyarakat tidak  punya  atau  tidak  mampu  dalam  pengurusan  surat-surat  penguasaan  tanah pada  tahun-tahun  sebelumnya.  Hal  tersebut  menjadikan  pelaksana  pengadaan tanah jalan akses pendekat pulau balang belum dapat memberikan ganti kerugian di areal rencana pembangunan sisi Kelurahan Gersik.

## B. Hambatan pengadaan tanah jalan akses pendekat pulau balang ditinjau dari aspek filosofis
Pelaksana  pengadaan  tanah  jalan  akses  pendekat  pulau  balang  dalam menentukan  pihak  yang  berhak  menerima  ganti  kerugian  terhadap  rencana pembagunan  jalan  akses  pendekat  pulau  balang  pada  sisi  Kelurahan  Gersik mengingat    adanya  kepentingan  masyarakat  banyak  yaitu  Masyarakat  Kelurahan Gersik yang menguasai dan menempati lahan yang terkena rencana pembangunan. Sebagaimana  diatur  pada  Pasal  28  J  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945:  “dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya, setiap  orang  wajib  tunduk  kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang- undang  dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain  untuk memenuhi tuntutan yang adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat  demokratis”.  Pada  pasal  1  angka  2 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  menyatakan  bahwa  masyarakat  berhak mendapatkan  ganti  kerugian  yang  layak  dan  adil  kepada  pihak  yang  berhak.
Kepentingan  masyarakat  dan  kepentingan  perseorangan  haruslah  saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok: kemakmuran, keadilan  dan  kebahagiaan  bagi  rakyat  seluruhnya  dengan  berpedoman  pada prinsip kemanusiaan demokratis serta keadilan.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan  mengenai jawaban dari permasalahan yang penulis kaji sebagai berikut:
1 . Pelaksanaan  pengadaan  tanah  jalan  akses  pendekat  pulau  balang  dimulai  dari tahapan  perencanaan,  tahapan  persiapan  dan  saat  ini  pengadaan  tanah  jalan akses  pendekat  pulau  balang  sampai  pada  tahapan  pelaksanaan.  Hasil inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah jalan akses pendekat pulau balang  disisi  Kelurahan  Gersik  terdapat  sengketa  kepemilikan  antara masyarakat  setempat  dengan  perusahaan  PT.  Triteknik  Kalimantan  Abadi (TKA).  Upaya  pelaksana  pengadaan  tanah  jalan  akses  pendekat  pulau  balang terhadap  objek  pengadaan  tanah  yang  akan  diberikan  ganti  rugi  masih dipersengketakan kepemilikannya adalah sebagai berikut:
a. Mekanisme Penanganan Sengketa Melalui Pengaduan.
b. Mekanisme Penanganan Sengketa Melalui Musyawarah.
c. Mekanisme  Penanganan  Sengketa  Melalui  Pengajuan  Penitipan  Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri.
2. Hambatan  dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah  Jalan  akses  pendekat  pulau balang
a. Aspek yuridis
Undang-undang pengadaan tanah yang berlaku mengatur bahwa pihak yang diberikan ganti rugi yaitu pihak yang melepaskan hak atas tanahnya karena
digunakan  untuk  kegiatan  pembangunan,  hanya  dibatasi  pada  orang  atau badan  hukum  yang  mempunyai  hubungan  hukum  yang  konkrit  dengan tanah  haknya  serta  adanya  pertentangan  undang-undang  pengadaan  tanah dengan  undang-undang  pencabutan  hak  atas  tanah  mengenai  piha  yag melakukan pencabutan hak  atas tanah.
b. Aspek sosiologis Masyarakat Kelurahan Gersik yang telah lama tinggal dan menggarap tanah di  areal  tersebut  merasa  hak  asasi  sebagai  manusia  terampas  dengan keberadaan  perusahaan  perkebunan  yang  memiliki  sertifikat  HGU  di  atas tanah  masyarakat  yang  tidak  pernah  diberi  ganti  rugi  oleh  pihak perusahaan.
c. Aspek filosofis Kepentingan  masyarakat  dan  kepentingan  perseorangan  haruslah  saling mengimbangi,  hingga  pada  akhirnya  akan  tercapailah  tujuan  pokok  yaitu kemakmuran,  keadilan  dan  kebahagiaan  bagi  rakyat  seluruhnya  dengan berpedoman pada prinsip kemanusiaan, demokratis serta keadilan.
B. Saran
Berkaitan  dengan  hasil  penelitian  dan  rumusan  kesimpulan  penelitian,  maka  ada beberapa saran penting yang perlu dilakukan antara lain:
1.  Pelaksanaan  pengadaan  tanah  bagi  kepentingan  umum  menyangkut  berbagai kepentingan  baik rakyat, masyarakat maupun swasta  sehingga harus  mendapat perhatian serius dalam pelaksanaannya, termasuk dalam hal penganggaran dan ketersediaan  keuangan.  Hal  tersebut  agar tidak  terjadi  stagnasi  dalam  tahapan pengadaan tanah.
2.  Perlu  adanya  tindaklanjut  yang  cepat,  tegas  dan  konkrit  dari  instansi  yang terkait  (BPN  maupun  Pemerintah  Daerah)  mengenai  penyelesaian  kasus tumpang  tindih  kepemilikan  tanah  masyarakat  dengan  sertifikat  HGU perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku-Buku A’an Efendi (et.al.), 2016, Teori Hukum , Jakarta: Sinar Grafika
Aslan  Noor,  2006, Konsep  Hak  Milik  Atas  Tanah  Bagi  Bangsa  Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia, Bandung: Mandar Maju.
Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana , ctk Ketiga, Bandung:
Citra Aditya.
Gunanegara,  2016, Hukum  Administrasi  Negara,  Jual  Beli  Dan  Pembebasan Tanah, Jakarta: Tatanusa.
Irawan Soerodjo, 2003, Kapastian Hukum Hak Atas Tanah, Surabaya: Arkola.
Jum Anggriani, 2012, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Kansil. C.S.T, 1983, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Lexi  Moleong,  2005, Metodologi penelitian kualitatif ,  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Maria  S.W.  Sumardjono,  2007, Kebijakan  Pertanahan  Antara  Regulasi  Dan Implementasi, Jakarta: Kompas.
Mohammad  Machfudh  Zarqoni,  2015, Hak  Atas  Tanah  Perolehan,  Asal,  Dan Turunannya  Serta  Kaitannya  Dengan  Jaminan  Kepastian  Hukum  (Legal Guarantee)  Maupun  Perlindungan  HakKepemilikannya  (Property  Right), Jakarta: Prestasi Pustaka.
Mudakir  Iskandarsyah,  2010, Pembebasan  Tanah  Untuk  Pembangunan Kepentingan Umum, Jakarta: Jala Permata Aksara.
Nurnaningsih  Amriani,  2011, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata di Pengadilan , Jakarta: Rajawali Pers.
Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi , Jakarta: Rajawali Press.
Soedharyo Soimin,  1993, Status Hak dan Pengadaan Tanah ,  Jakarta:  Sinar Grafika.
Soerjono  Soekanto,  1985, Efektivitas  Hukum  dan  Peranan  Saksi ,  Bandung: Remaja Karya.
______________, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
______________ ,  2015, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pers.
Soleman B Taneko, 1993, Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat , Jakarta: Rajawali Press.
Takdir  Rahmadi,  2010, Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan Mufakat, Jakarta: Rajawali Pers.

## B. Peraturan-Peraturan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Pokok-Pokok  Ketentuan  Dasar Agraria.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan Tanah bagi Pembanguan untuk Kepentingan Umum.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Presiden  Nomor  40  Tahun  2014    Tentang  Perubahan  atas  Peraturan Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2014      Tentang  Perubahan  Kedua  atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Peraturan  Presiden  Nomor  30  Tahun  2015      Tentang  Perubahan  Ketiga  atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Peraturan  Presiden  Nomor  148  Tahun  2015      Tentang  Perubahan  Keempat  atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  72  Tahun  2012  Tentang  Biaya Operasional  dan  Biaya  Pendukung  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  yang  bersumber  dari Anggaran Belanja Pendapatan Daerah.
Peraturan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor: 13/PMK.02/2013 tentang Biaya  Operasional  Dan  Biaya  Pendukung  Penyelenggaraan  Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  Yang  Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  2012  Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  6  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  2012  Tentang  Petunjuk  Teknis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Gubernur  Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis  Pelaksanaan  Persiapan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.