## Al-Ulum
Volume 19 Number 1  June  2019.p. 195-214 https://doi.org/10.30603/au.v19i1.841
Imam Malik's Views on Theory of Problem in Islamic Law: An Explorative Study

## Rizal Darwis
IAIN Sultan Amai Gorontalo

## Abstract
This  article  examines  the  thoughts  of  Imam  Malik  on  the masalahat problems  in Islamic  law.  In  using al-mashlahat  al-mursalah ,  Imam  Malik  genuienly  provided three  limitations  or  conditions,  namely:  the  existence  of  a  match  between  the concerns  that  are  considered  with maqashid al-shari'ah ;  the mashlahat relates  to matters  which  are ma'qulat (rational)  which  according to syara are based on the maintenance  of  the mashlahat ;  and  the  results  of al-mashlahat  al-mursalah are returned  to  the  maintenance  of  the dzharuriy (primary)  case  according  to syara and  negate  the  narrowness  in  religion.  The  laws  contained  in  Islamic  law  are oriented towards maintaining the benefit of the mukallaf and rejecting obedience, in order to realize a harmonious life that brings peace and happiness to humans.

## Studi Eksploratif Pandangan Imam Malik Tentang Teori Masalahat dalam Hukum Islam

## Abstrak
Artikel ini mengupas pemikiran Imam Malik teori masalahat dalam hukum Islam. Dalam  mempergunakan al-mashlahat  al-mursalah ,  Imam  Malik  memberikan  tiga batasan  atau  persyaratan,  yaitu:  adanya  kesesuaian  antara mashlahat yang diperhatikan  dengan maqashid  al-syari’ah;  mashlahat tersebut  berkaitan  dengan perkara-perkara yang ma’qulat (rasional) yang menurut syara didasarkan kepada pemeliharaan  terhadap mashlahat; dan  hasil  dari al-mashlahat  al-mursalah dikembalikan  kepada  pemeliharaan  terhadap  perkara  yang dzharuriy (primer) menurut  syara  dan  meniadakan  kesempitan  dalam  agama.  Hukum-hukum  yang tertuang  dalam  syariat  Islam  berorientasi  memelihara  kemashlahatan  para mukallaf dan menolak kemafsadatan, demi terwujudnya kehidupan yang harmonis yang membawa pada kedamaian dan kebahagiaan bagi manusia.
Kata  Kunci:  Imam  Malik ,  Maqashid  al-Syar’iyah,  Mashlahat,  Hukum  Islam

## Author correspondence
Email: rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id
Available online at http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/index

## A. Pendahuluan
Hukum  Islam  diyakini  oleh  umat  Islam  sebagai  hukum  yang  bersumber pada wahyu Tuhan (devine low) . Keyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber  hukum  dalam  Islam  adalah  Alquran  dan  Sunnah.  Allah  dan  Rasul-Nya lazim  disebut al-syar'i  (law  giver) .  Namun  demikian,  diketahui  bersama  bahwa jumlah  ayat-ayat  Alqurandan  Sunnah  Rasulullah  terbatas,  sementara  problem hukum  terus  bertambah  seiring  dengan  perkembangan  yang  terjadi  dalam kehidupan  umat  manusia.  Untuk  itulah,  upaya  untuk  menggali  dan  menemukan jawaban  hukum  ( istimbath al-hukm )  harus  terus  dilakukan  oleh  para  ahli  hukum Islam.
Upaya  untuk  menimba  pesan-pesan  yang  terkandung  dalam  Alquran  dan Sunnah  Rasulullah  saw.  dalam  ilmu ushul  al-fiqh dapat  dilakukan  melalui  tiga pedekatan,  yaitu  pendekatan  kebahasaan,  pendekatan maqashid  al-syari’ah dan pendekatan  lewat  penyelesaian  beberapa  dalil  yang  bertentangan.Pendekatan yang  disebut  pertama  merupakan  suatu  upaya  untuk  memahami  hukum  melalui bunyi  bahasa  yang  ada  di  dalam  Alquran  dan  Sunnah  Rasulullah  saw.  Namun, sebagaimana  disinggung    di  muka,  pendekatan  ini  memiliki  kelemahan  yakni bahwa  ayat-ayat  dan  hadis-hadis  hukum  secara  kuatitatif  sangat  terbatas jumlahnya  sehingga  tidak  mampu  memberikan  jawaban  atas  persoalan  yang belum disebut secara eksplisit dalam nash .
Salah  satu  metode  yang  dikembangkan  ulama ushul  fiqh dalam  meng- istimbath- kan  hukum  dari nash adalah  mashlahat,  yaitu  segala  sesuatu  yang mendatangkan  manfaat  yang  mencakup  segala  daya  upaya  dalam  pencapaian sesuatu  yang  dipandang  positif,  atau  sebaliknya,  yaitu  sesuatu  segala  daya  upaya untuk  menolak  dan  menghindari  sesuatu  yang  dipandang  negatif. 1 Pengertian  ini seperti  ini  dipahami  karena  kemashlahatan  menjadi  tumpuan  manusia  dalam segala aspek kehidupannya, baik dalam kehidupan keduniaan maupun  kehidupan keagamaan.
Maqashid  al-syari'ah adalah  salah  satu  konsep  yang  penting  dalam pengkajian  hukum  Islam.  Para  ahli  fikih  menjadikan  konsep maqashid al-syari'ah
1 Said  Aqil  Husin  al-Munawwar, Dimensi-Dimensi  Kehidupan  dalam  Perspektif  Islam (Malang: Pascasarjana UNISMA, 2001) , h. 30.
sebagai  sesuatu  yang  wajib  dipahami  oleh  seorang mujtahid yang  melakukan istimbath hukum. Teori maqashid al-syari'ah pada intinya adalah mewujudkan atau menarik mashlahat (manfaat)  sekaligus  menghindarkan  atau  menolak mafsadat .
Maqashid al-syariah ini adalah tujuan daripada adanya penetapan hukum.
Menurut  Al-Kafrawi,  bahwa  konsep maslahah atau maqashid  al-syari’ah tumbuh  berkembang  sejalan  dengan  berkembangnya  hukum  Islam  yang aplikatifnya  sejak  periode  awal  Islam. 2 Maqashid  al-syari’ah pada  awalnya merupakan  bagian  dari ushul  fiqh , maka  juga membutuhkan  proses  yang  sangat panjang  untuk  menjadi  sebuah  ilmu  yang  berdiri  sendiri. 3 Maqashid  as-syari’ah bisa menjadi ilmu yang berdiri sendiri dikarenakan, yaitu:
1. Maqashid  as-syari’ah posisinya  berada  dibalik nash-nash  A lquran,  hadis  Nabi saw. dan fatwa sahabat.
2. Qiyas masih  menjadi  bahan  perdebatan  sejak  lama,  dikarenakan  didasarkan pada illat yang  sesuai  sebagai  dasar  hukum  maupun  sebagai  penetapan illat hukum, dan pasti akan membahas maqashid al-syari’ah itu sendiri.
3. Maqashid al-syariah keberadaannya adalah petunjuk hikmah ditetapkan suatu hukum dalam permasalahan fiqh . 4
Shidiq  menerangkan  bahwa  secara  sederhana  mengartikan mashlahat itu sebagai  sesuatu  yang  baik  dan  dapat  diterima  oleh  akal  sehat.  Artinya  diterima oleh  akal  dimana  akal  itu  dapat  mengetahui  dan  memahami  motif  di  balik penetapan suatu hukum, yaitu mengandung sebuah  kemashlahatan  dan  kebaikan untuk  umat  manusia,  baik  hal  tersebut  telah  dijelaskan  sendiri  alasannya  oleh Allah swt. atau dengan jalan rasionalisasi. 5
Para  ulama ushul bersepakat  bahwa mashlahat merupakan  muara  akhir dari deretan panjang proses pewahyuan dan pembentukan syariat ( tasyri ) bahkan interrelasi  dengan  kemashlahatan  umat  manusia  atau  dikenal  dalam  terminologi ushul  fiqh ( Islamic  jurisprudence )  dengan  sebutan maqashid  asy-syari`ah ,  yakni
2 As’ad Abdul Ghani al-Sayyid al-Kafrawi, Al-Istidlal indal Ushulliyyin (Mesir: Dar al-Salam, 2002), h. 503.
3 Al-Asyqar, Al-Wadih fi Ushul Fiqh (Mesir: Dar as-Salam, 1998), h. 7.
4 Imam Yahya, “Eksekusi Hukum Mati: Tinjauan Maqāsid al-Shari’ah dan Keadilan , ” Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam , Vol. 23 No. 1, April 2013, h. 94-95.
5 Ghofar  Shidiq,  “Teori Maqashid  Al-Syari’ah dalam  Hukum  Islam,” Sultan  Agung ,Vol  XLIV  No.  118 Juni-Agustus 2009, h. 117.
tujuan  disyariatkannya  ajaran  Islam  dalam  rangka  terimplementasikannya kemashlahatan hamba, baik dunia maupun akhirat. 6
Hukum Islam datang sebagai sebuah ajaran yang bersumber dari wahyu Allah  swt.  dan  dijadikan  pedoman  bagi  umat  manusia  dalam  menjalani aktifitasnya  di  dunia.  Ketentuan-ketentuan  dalam  hukum  Islam  ditetapkan Allah  swt.  demi  kemashlahatan  umat,  bagi  manusia  menjadi  beban  hukum ( taklif ),  baik  itu  terkait  bentuk  kewajiban,  perintah,  larangan,  ketentuan  halal, haram dan sebagaianya. 7
Hukum  Islam  harus  mampu  menjawab  persoalan  yang  muncul  di masyarakat,  memberikan  kepuasan  kepada  kebutuhan  manusia.  Hukum  Islam wajib  terlibat  langsung  dalam  pemecahan  problematika  manusia  dewasa  ini. Artinya,  konsepsi  hukum  Islam  lebih  dekat  dan  membumi  pada  diri  manusia. Apalagi  kehidupan  manusia  mengalami  perubahan  dari  waktu  ke  waktu, sehingga  hukum  Islam  mengalami  interpretasi  sesuai  konteksnya  dalam kehidupan  manusia  yang  senantiasa  dinamis,  fleksibel  dan  universal  demi mencapai kemaslatan umat manusia. 8
Mashlahat sebagai  salah  satu  metode  atau  upaya  untuk  menggali  dan menemukan  jawaban  hukum  ( istimbath  al-hukm )  banyak  diperbincangkan  oleh para mujtahid, seperti Imam Malik, Imam al-Gazali, Najm al-Din al-Thufi, al-Syatibi dan  lain  sebagainya.  Pembahasan  tentang mashlahat  mursalah tidak  luput  dari perdebatan  dan  perbedaan  dari  para  ahli  fikih.  Hal  ini  dikarenakan  karena kepentingan umat Islam di dunia yang terus berkembang. Selain itu perdebatannya seputar esensi pemaknaan dan bentuk dari mashlahat itu sendiri. 9 Olehnya karena itu  dalam  artikel  ini  akan  dibahas  pandangan  Imam  Malik  mengenai  teori mashlahat dalam hukum Islam.
6 Abi  Yasid, Nalar  dan  Wahyu:  Interrelasi  dalam  Proses  Pembentukan  Syari’at (Jakarta:  Penerbit Erlangga, 2007), h. 130.
7 Rahmatunnair, “Responsibilitas Hukum Islam di Tengah Perubahan Sosial,” Makalah , disampaikan pada kajian Rutin FKI Ulul Albab STAIN Watampone tanggal 16 Mei 2009.
8 Rizal  Darwis,  “Pemikiran  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah  terhadap  Paradigma  Perubahan  Hukum,” Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 5, No. 1, 2017, h. 68-69.
9 Abdullah al-Kamali, Maqashid al-Syari’ah fi Dau’ Fiqh al-Muuwazanat (Cet. I; Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 2000), h. 38-39.

## B. Mengenal Kehidupan Imam Malik
Nama lengkap Imam Malik ialah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu  Amir  ibn  al-Harits.  Beliau  adalah  keturunan  bangsa  Arab,  Dusun  ZuAshbah, sebuah  dusun  di  Kota  Himyar,  jajahan  negeri  Yaman.  Ibunya  bernama  Siti  al- ‘Aliyah binti Syuraik ibn Abd Rahman ibn Syuraik al-Azdiyah. 10 adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur.
Imam  Malik  adalah  seorang  yang  berkepribadian  mulia,  memiliki  pikiran yang  cerdas,  pemberani  dan  teguh  dalam  mempertahankan  kebenaran  yang diyakininya.  Beliau  seorang  yang  mempunyai  sopan  santun  dan  lemah  lembut, suka menengok orang sakit, mengasihani orang miskin dan suka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa  pemerintahan  Khalifah  Sulaiman  ibn  Abd  Malik  dari  Bani  Umayyah  VII,  di mana  masyarakatnya  terdiri  dari  golongan  sahabat  Anshar  dan  Muhajirin  yang memiliki  kepandaian  ahli  hukum  Islam,  sehingga  ia  banyak  memperoleh pengetahuan  ilmu  Alquran  dan  ilmu  hadis. 11 Adapun  guru  yang  pertama  dan bergaul lama dengan Imam Malik adalah Abd Rahman ibn Hurmuz, salah seorang ulama Madinah. Selanjutnya beliau belajar fiqh kepada Rabi‘ah al-Rayi (w. 136 H), seorang  ulama  besar  di  Madinah.  Guru-guru  beliau  yang  lain  seperti  Imam  Nafi’ Maula  ibn  Umar  (w.  117  H),  seorang  ulama  hadis;  juga  belajar  kepada  Imam  ibn Syihab al-Zuhry. 12
Di antara karya-karya Imam Malik adalah kitab al-Muwaththa , yang ditulis tahun  144  H.  atas  anjuran  Khalifah  Ja’far  al-Mansyur.  Menurut  hasil  penelitian yang  dilakukan  Abu  Bakar  al-Abhary, atsar Rasulullah  saw.,  sahabat  dan tabi’in yang tercantum dalam kitab tersebut sebanyak 1.720 buah. 13 Kitab al-Muwaththa mengandung  dua  aspek,  yaitu  aspek  hadisdan  aspek fiqh .  Adanya  aspek  hadis karena  mengandung  hadis-hadis  yang  berasal  dari  Rasulullah  saw.  atau  dari Sahabat dan Tabi’in. Adanya aspek fiqh karena kitab tersebut disusun berdasarkan
10 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab (Cet. I; Jakarta: Logos, 1997), h. 102- 103.
11 Ibid ., h. 103.
12 Ibid ., h. 104. 13 Ibid ., h. 117.
sistematika dengan bab-bab pembahasan seperti layaknya kitab fiqh , yaitu ada bab kitab thaharah , kitab shalat, kitab zakat dan seterusnya. 14
Selain kitab al-Muwaththa , Imam Malik juga menulis kitab al-Mudawwamah al-Kubra yang  merupakan  risalah  yang  memuat  tidak  kurang  dari  1.036  masalah dan  fatwa  Imam  Malik  yang  dikumpulkan  oleh  Asad  ibn  al-Furat  al-Naisaburiy yang  berasal  dari  Tunis.  Asad  ini  pernah  menjadi  murid  Imam  Malik  dan  pernah mendengar al-Muwaththa dari Imam Malik, sehingga dia menulisnya ketika di Irak.
Di Irak, Asad bertemu dengan dua orang murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, dan banyak mendengar tentang masalah-masalah fiqh menurut aliran Irak.  Kemudian  Asad  pergi  ke  Mesir  dan  di  sana  bertemu  dengan  murid  Imam Malik,  yaitu  Ibn  al-Qasim,  sehingga  masalah-masalah fiqh yang  diperoleh  dari murid-murid  Imam  Abu  Hanifah  di  Irak  ditanyakan  kepada  murid-murid  Imam Malik  di  Mesir,  terutama  Ibn  al-Qasim.  Adapun  jawaban-jawaban  Ibn  al-Qasim itulah yang kemudian menjadi kitab al-Mudawwamah tersebut. 15
Di  antara  sahabat  Imam  Malik  yang  berjasa  mengembangkan  mazhabnya antara lain: Usman ibn al-Hakam, al-Juzaimi, Abd Rahman ibn Khalid ibn Yazid ibn Yahya,  Abd  Rahman  ibn  al-Qasim,  Asyhab  ibn  Abd  Aziz,  Ibn  Abd  al-Hakam,  Haris ibn Miskin dan orang-orang yang semasa dengan mereka. Oleh karena jasa mereka itu,  mazhab  Maliki  dapat  tersiar  dan  berkembang  serta  dikenal  oleh  kaum muslimin  seluruh  dunia,  terutama  di  Maroko,  Algers,  Tunisia,  Tripoli,  Lybia  dan Mesir, juga masih tersiar di Irak, Palestina, Hijaz dan di sekitar Jazirah Arab. 16

## C. Pandangan Imam Malik mengenai Teori Mashlahat
Ketika berbicara terkait pandangan Imam Malik tentunya perlu mencermati bagaimana lingkup kehidupan sosialnya. Beliau tumbuh dari sebuah keluarga yang ayahnya berprofesi sebagai pembuat panah, dan juga mempelajari ilmu-ilmu hadis. Berawal  dari  kehidupan  keluarganya,  maka  kemudian  Imam  Malik  menghafal Alquran,  hadis-hadis  Rasulullah  saw  dan  mempelajari  ilmu  fikih.  Dalam kehidupannya, Imam Malik tidak pernah keluar dari Kota Madinah kecuali jika dia
14 Ibid ., h. 118.
15 Ibid ., h. 119. 16 Ibid ., h. 120.
menunaikan ibadah haji. Di Kota Madinah inilah yang mendukung perkembangan keilmuannya.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  Madinah  adalah  kota  yang  ditinggali oleh Rasulullah saw. selama beberapa tahun. Selain itu, yang mendukung keilmuan Imam Malik karena permasalahan yang dihadapi masyarakat Madinah sederhana dan  dapat  diselesaikan  dengan  hadis. 17 Di  sinilah  eksistensi  Imam  Malik  yang didukung oleh lingkungannya sebagai ahlu al-hadits.
Imam Malik yang hidup kurang lebih pada abad II sampai pertengahan abad IV hijriyah, tepatnya pada masa tabi’ dan tabi’ tabi’in. 18 Masa itu merupakan masa kejayaan  Islam,  di  mana  daerah  Islam  semakin  luas  berkembang.  Juga perkembangan  pemikiran  Islam  dengan  kegiatan  ijtihad  berkembang  di  daerah Irak,  Hijaz,  dan  Suriah. 19 Juga  berkembang  pemikiran  hukum  di  kalangan  jumhur dengan istilah ahlul hadis dan ahlul ra’yi . Imam Malik merupakan salah satu tokoh ahlul  hadis dikarenakan  hidup  di  Kota  Hijaz  yang  menjadi  pusat  hadis. 20 Imam Malik  adalah  seorang  mujtahid  dan  ahli  ibadah,  karena  ketekunan  dan kecerdasannya, maka beliau tumbuh sebagai seorang ulama terkemuka, terutama dalam  bidang  hadis  dan fiqh .  Dalam  menetapkan  hukum  dan  ketika  memberikan fatwa, beliau sangat berhati-hati.
Dengan  kehati-hatian  itu,  metode istidlal 21 yang  digunakan  Imam  Malik dalam  menetapkan  hukum  Islam  adalah  berpegang  teguh  kepada:  1)  Alquran,  2) Sunnah, 3) Ijma Ahl al-Madinah , 4) Fatwa Sahabat, 5) Khabar Ahad dan Qiyas , 6) al- Istihsan , 7) al-Mashlahat al-Mursalah , 8) Sadd al-Zara‘i , 9) Istishhab , dan 10) Syar‘u Man Qablana Syar‘un Lana . 22
Sebagaimana  halnya  metode  ijtihad  lainnya, al-mashlahat  al-mursalah 23 juga  merupakan  metode  penetapan  hukum  yang  kasusnya  tidak  diatur  secara
17 Dedi Ismatullah, Sejarah Sosial Hukum Islam , (Bandung: Pustaka Setia, 2011),  h. 335-337.
18 Huzaenah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab (Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2011),  h. 14-56.
19 Ibid ., h. 34-35
20 Dedi Ismatullah, op.cit., h. 334-335.
21 Istidlal menurut  bahasa  mencari  dalil.  Menurut  istilah, Istidlal adalah  menegakkan  dalil  untuk sesuatu hukum, baik dalil tersebut berupa nash atau pun lainnya. Lihat Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Cet. I; Semarang: PT. PustakaRizki Putra, 1997),  h. 214.
22 Huzaemah Tahido Yanggo, op. cit ., h. 105-112.
23 Dalam  ilmu ushul  fiqh , al-mashlahat  al-mursalah adalah  beberapa  sifat  yang  sejalan  dengan  tindakan  dan tujuan  syara,  tetapi  tidak  ada  dalil  tertentu  dari  syara  yang  membenarkan  dan  menggugurkan,  dan  dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemashlahatan dan tertolak kerusakan dari manusia. Lihat Wahbah al-Zuhaily, Ushul al-Fiqh al-Islam (Bairut: Dar al-Fikr al-Muassar, 1986), h. 757.
eksplisit dalam Alquran dan hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek mashlahat secara  langsung.  Istilah  yang  sering  digunakan  dalam  kaitan dengan  metode  ini  adalah istishlah .  Penggunaan  berbagai  macam  metode  dalam mengistimbatkan hukum adalah sebuah keniscayaan dikarenakan Alquran sebagai sumber ajaran Islam masih dikaji dalam sebuah pergumulan akademik.
Hukum Islam pada intinya adalah bersifat konstan, tidak terpengaruh oleh ruang  dan  waktu.  Namun  yang  selalu  berubah  adalah  pemikiran  umat  Islam  itu sendiri,  perubahan  itu  sesuai  dengan  kondisi  sosio  historis,  mobilitas  sosial,  dan perkembangan  kemajuan  zaman.  Di  sinilah  posisi  hukum  Islam  untuk  terbuka lebar  menerima  interpretasi,  sejauh  interprerasi  tersebut  tidak  bertentangan dengan  maksud,  tujuan,  dan  hakikat  daripada  agama  (syara).  Hasil  interpretasi inlah  yang  menjadi  pemahaman  fikih  para  imam  mazhab  dalam  Islam.  Hukum Islam mencakup syara’ dan juga hukum fikih, oleh karenanya pengertian fikihb dan syara’ terkandung di dalamnya. 24
Sehubungan  dengan  metode  ini,  dalam  ilmu ushul  al-fiqh dikenal  ada  tiga macam mashlahat ,  yaitu mashlahat mu’tabarat , mashlahat mulgat dan mashlahat mursalah . Mashlahat yang  pertama  adalah mashlahat yang  diungkapkan  secara langsung, baik dalam Alquran maupun dalam hadis. Mashlahat yang kedua adalah yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber hukum Islam  tersebut.  Sedangkan mashlahat yang  ketiga  adalah mashlahat yang  tidak ditetapkan  oleh  kedua  sumber  tersebut  dan  tidak  pula  bertentangan  dengan keduanya. 25
Mashlahat  mulgat contohnya:  syara’  menentukan  bahwa  orang  yang melakukan hubungan seksual di siang  hari bulan  Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin (HR. Bukhari dan Muslim). Al-Laits ibn Sa’ad (94-175 H/ahli fiqh Maliki  di  Spanyol)  menetapkan  hukuman  puasa  dua  bulan  berturut- turut  bagi  seseorang  (penguasa  Spanyol)  yang  melakukan  hubungan  seksual dengan  isterinya  di  siang  hari  Ramadan.  Para  ulama  memandang  hukum  itu
24 Rizal  Darwis,  “Hukum  Islam  dalam  Multikulturalis  Pluralitas    di  Indonesia,” Zawiyah:  Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 3, No. 1, Juli 2017, h. 120.
25 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 141.
bertentangan dengan hadis Rasulullah saw. karena bentuk-bentuk hukuman harus diterapkan  secara  berurut.  Apabila  tidak  mampu  memerdekakan  budak,  baru dikenakan  hukuman  puasa  berturut-turut.  Oleh  sebab  itu,  para  ulama ushul  al- fiqh memandang  mendahulukan  hukuman  puasa  dua  bulan  berturut-turut  dari memerdekakan  budak  merupakan  kemashlahatan  yang  bertentangan  dengan kehendak  syara. 26 Pada  dasarnya  mayoritas  ahli ushul  al-fiqh menerima  metode mashlahat  mursalah ,  sekali  pun  dalam  penerapan  dan  penempatan  syaratnya mereka berbeda pendapat.
Ulama  Hanafiyah  mengatakan  bahwa  untuk  menjadikan mashlahat mursalah sebagai dalil disyaratkan mashlahat tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya  ada  ayat,  hadis  atau  ijma  yang  menunjukkan  bahwa  sifat  yang  dianggap sebagai  ke- mashlahat -an  itu  merupakan illat (motivasi  hukum)  dalam  penetapan suatu hukum atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum. 27
Misalnya  Rasulullah  saw.  melarang  pedagang  menghambat  para  petani  di perbatasan  kota  dengan  maksud  untuk  membeli  barang  mereka,  sebelum  para petani  itu  memasuki  pasar  (HR.  al-Bukhari  dan  Abu  Dawud).  Larangan  ini dimaksudkan  untuk  menghindari  “kemudaratan  bagi  petani”  dengan  terjadinya penipuan  harga  oleh  para  pedagang  yang  membeli  barang  mereka  di  batas  kota. Sifat  yang  membuat  larangan  ini  adalah  adanya  “kemudaratan”  dan  aspek kemudaratan  ini  berpengaruh  kepada  hukum  jual  beli  seperti  yang  dilakukan pedagang itu. 28
Menghilangkan  kemudaratan bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara  yang  wajib  dilakukan.  Menolak  kemudaratan  itu  termasuk  konsep al- mashlahat al-mursalah . Dengan demikian ulama Hanafiyah menerima al-mashlahat al-mursalah sebagai  dalil  dalam  menetapkan  hukum  dengan  syarat  sifat kemashlahatan  itu  terdapat  dalam nash atau ijma’ dan  jenis  kemashlahatan  itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma’ .
26 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), h. 119.
27 Ibn Amir al-Haj, al-Taqrirwa al-Tahbir (Mesir: al-Matba’ah al-Amiriyah, 1316 H), h. 150.
28 Nasrun Haroen, op. cit., h. 121.
Imam al-Syathibi sebagaimana dikutip oleh Shidiq juga menjelaskan bahwa kandungan maqashid al-syari'ah adalah sesungguhnya syariat itu ditetapkan tidak lain  untuk  kemashlahatan  manusia  di  dunia  dan  di  akhirat.  Syariat  dibuat  dalam rangak  mewujudkan  suatu  kebahagiaan  bagi  individu  dan  jamaah,  memelihara aturan  serta  menyemarakkan  dunia  dengan  segenap  sarana  yang  akan menyampaikannya  kepada  tahapan-tahapan  kesempurnaan,  kebaikan,  budaya, dan  peradaban  yang  tinggi  dan  mulia,  dimana  hal  ini  sesuai  dengan  misi  Islam sebagai agama rahmatan lil alamin , agama rahmat bagi segenap alam. 29
Penerapan konsep al-mashlahat al-mursalah di kalangan Hanafiyah terlihat secara  luas  dalam  metode istihsan (pemalingan  hukum  dari  kehendak  qiyas  atau kaidah umum kepada hukum lain disebabkan beberapa indikasi). Indikasi-indikasi yang  dijadikan  pemalingan  hukum  tersebut  pada  umumnya  adalah al-mashlahat al-mursalah . 30 Mazhab Maliki  telah menampakkan teori al-mashlahat al-mursalah dalam  gambaran  yang  lebih  umum.  Mereka  menjadikan istihsan sebagai  cabang dari al-mashlahat al-mursalah yang dikhususkan untuk keadaan yang berlawanan dengan  aturan qiyas ,  di  mana  menerapkan  mashlahat  yang  berlawanan  dengan qiyas dapat  menjauhkan  kesulitan  yang  ditimbulkan  oleh qiyas .  Ketika  ide mashlahat dalam  mazhab  Hanafi  dianggap  sebagai  cabang  dari istihsan dengan pembagian  mereka  yang  bermacam-macam  terhadap  istihsan  dan  menganggap istihsan darurat sebagai cabang dari istihsan yang berlawanan dengan aturan qiyas karena mereka memelihara kemashlahatan dan menolak kesempitan. 31
Ulama  Malikiyah  dan  Hanabilah  menerima al-mashlahat  al-mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dan untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa persyaratan sebagai berikut:
1. Mashlahat tersebut bersifat reasonable ( ma’qul ) dan relevan ( munasib ) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
2. Mashlahat tersebut  harus  sesuai  dengan  maksud  disyariatkan  hukum ( maqashid al-syari’ah ) dan tidak bertentangan dengan dalil syara yang qathiy.
29 Ghofar Shidiq, op, cit., h. 121.
30 NasrunHaroen, op. cit., h. 121.
31 Mushthafa  Ahmad  al-Zarqa, al-Istislah  wa  al-Mashalih  fi  al-Syari’ah  al-Islamiyah  wa  Ushul  Fiqh , terj. Ade Dedi Rohayana dengan judul Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh (Cet.I; Jakarta: Riora Cipta, 2000), h. 65-66.
3. Mashlahat tersebut  harus  bertujuan  memelihara  sesuatu  yang darury dan menghilangkan  kesulitan  ( raf’u  al-haraj )  dengan  cara  menghilangkan masyaqqat dan mudharat . 32
Al-Zuhaliy  mengemukakan  sebagaimana  dikutip  Taufiqur  Rohman  bahwa Imam  Malik  mengemukakan  prinsip-prinsip  yang  bersifat  universal  dalam menggunakan maslahah mursalah , yaitu:
1. Pemberlakukan  adanya  dugaan  yang  kuat  dalam  sebuah  hukum, artinyamenegakkan  kuat  kepada  sesuatu  hal  dapat  dijadikan  sebagai  sesuatu sesuai  realitasnya,  misalnya  berkumpulnya  lawan  jenis  yang  bukan mahramnya.  Hal  ini  mengandung  unsur  kecuriagaan  yang  kuat  untuk melakukan  zina,  sehingga  dilarang  berkumpul.  Adanya  kecurigaan  tersebut mengandung  sebuah  hukum  tersendiri.  Inilah  disebut maslahah universal menurut Imam Malik.
2. Maslahah umum wajib didahulukan daripada kemashlahatan secara pribadi.
3. Menolak  bahaya  yang  paling  berat  di  antara  dua  bahaya  adalah  absah, misalnya perintah berjihad, meskipun madharat kehilangan nyawa seseorang,
namun  perintah  ini  untuk  mencegah  bahaya  musuh  yang  menyerang  untuk menjaga agama dan negara, sebab eksistensi menjaga agama dan negara jauh lebih besar bila dibandingkan dengan eksistensi nyawa seseorang
4. Kewajiban  memelihara  jiwa,  seperti  penegakan  hukum  dan  peradilan, membunuh orang lain dan sebagainya. 33
Martha  mengemukakan  bahwa  pencetus  teori al-mashlahat  al-mursalah adalah Imam Malik dengan mengajukan tiga syarat yang melekat pada kualifikasi kepentingan teori al-mashlahat al-mursalah , yaitu: Pertama , bahwa persoalan yang dipertimbangkan  haruslah  sesuatu  yang  menyinggung  persoalan-persoalan transaksi  sehingga  termasuk  didalamnya  bisa  ditafsirkan  atas  landasan  akal.
32 FathurrahmanJamil, op. cit ., h. 142. Bandingkan Harun Nasroen, op. cit ., h. 122-123. Bandingkan pula Abu Ishaq al-Syathibi, al-I’tizam , Jilid II (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1332 H), h. 307-315.
33 Taufiqur  Rohman,  “Kontroversi  Pemikiran  antara  Imam  Malik  dengan  Imam  Syafi’i  tentang Maslahah Mursalah sebagai Sumber Hukum,” International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din , Vol. 19 No. 1 (2017), h. 79.
Kedua ,  persoalan  tersebut  harus  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  semangat syariah  dan  harus  tidak  bertentangan  dengan  salah  satu  sumbernya. Ketiga , kepentingan  tersebut  harus  bersifat  duniawi  (esensial  dan  mendesak),  bukan tahsini (ingin  kesempurnaan),  tipe dharury meliputi  pemeliharaan  agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta. 34
Hasbi  ash-Shiddieqy  menegaskan  bahwa al-mashlahat  al-mursalah dapat dipergunakan sebagai dalil hukum kalau al-mashlahat al-mursalah itu merupakan mashlahat haqiqiyah yang diakui dan dipandang mashlahat oleh ahl hal wa al-aqdi bahwa  hukum  yang  dihasilkan  itu  betul-betul  mendatangkan  manfaat  bagi  umat manusia  dan  benar-benar  menolak  ke- mudharat -an  dari  manusia.  Lebih  lanjut dijelaskan  bahwa  menggunakan mashlahat sebagai  sumber  hukum  pada hakekatnya  tidak  dipertentangkan  oleh  para  ahli  hukum  Islam,  keempat  mazhab memakainya.  Hanya  ada  dua  golongan,  yaitu  Malikiyah  dan  Hanbaliyah menjadikannya  sebagai  dalil  yang  berdiri  sendiri  dengan  istilah al-mashlahat  al- mursalah dan istishlah . 35
Mashlahat itu tidak boleh bertentangan dengan nash qathiy yang sanadnya qathiy dan dalalah -nya pun qathiy . Adapun jika hukum itu ditetapkan dengan nash dzanniy  sanad -nya  atau dalalah -nya,  sedang mashlahat ditetapkan  dengan  cara yang qathiy ,  maka  dengan  sendirinya  menjadi lahdha mashlahat yang  ditetapkan syara.  Maka mashlahat yang  semacam  ini  dapat  mengkhususkan nash yang  tidak qathiy dan dapat pula menolak khabar ahad , karena dalil qathiy senantiasa dapat mengalahkan dalil dzanniy . 36
Jadi  Imam  Malik  sebagai  sang  pencetus  metode al-mashlahat  al-mursalah mengungkapkan, tiap mashlahat sebenarnya merupakan takhshish (pengkhususan)  terhadap  keumuman nash yang dzanniy .  Imam  Malik  juga mengungkapkan bahwa mashlahat itu harus sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum  dan  diarahkan  pada  upaya  menghilangkan  kesulitan.  Herawati
34 Aroma Elmiana Martha, “Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Hukum Fak. Hukum UII , No. 8. Vol. 4, 1997, h. 88.
35 Hasbi ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 340-341.
36 Ibid ., h. 346.
menyebutkan  bahwa mashlahat  mursalat yang  diungkapkan  oleh  Imam  Malik adalah  sebuah  kemashlahatan  yang  pembatalannya  tidak  ada  dari nash dan  juga nash tidak  disebutkan  secara  jelas,  namun mashlahat  mursalah tidak  boleh bertentangan dengan nash sebagai sumber pokok hukum itu sendiri. 37 Mashlahat mursalah menurut  Imam  Malik  adalah  suatu  kemashlahatan  yang  sesuai  dengan prinsip-prinsip  syara,  tujuan  syara  dan  dalil-dalil  syara,  yaitu  berfungsi  untuk menghilangkan  kesempitan,  baik  yang  bersifat dharuriyah (primer)  maupun hujjiyah (sekunder). 38
Imam  al-Ghazali  menjelaskan maslahah adalah  memelihara  tujuan - tujuan syariat yang meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) melindungi agama ( hifzh al-din ); 2) melindungi jiwa ( hifzh al-nafs ); 3) melindungi akal ( hifzh al-aql ); 4) melindungi kelestarian   manusia  ( hifzh  al-nasl );  dan  5)  melindungi  harta  benda  ( hifzh  al- mal ). 39
Kelima  tujuan  adanya  syariat  di  atas  adalah  jaminan  agama  agar  manusia memperoleh keselatan dan kebahagiaan di dunia dan di akherat. Tentunya dalam menyelesaikan sebuah kasus hukum yang dihadapi masyarakat muslim oleh Imam Malik,  maka  pertama-tama  mencarinya  dalam  Alquran,  dan  apabila  tidak memperoleh  jawaban  dalamAlquran,  dilanjutkan  dengan  mencari  hadis-hadis Rasulullah  saw.  Jika  tidak  mendapatkan  pada  kedua  sumber  pokok  ajaran  Islam tersebut, maka beliau melakukan ijtihad dengan menggali hukum secara qiyas dan mashlahat mursalah .
Imam  Malik  menggunakan qiyas apabila  ditemukan  ada  persamaan illat dalam kasus yang dihadapi dan ada dasarnya dalam Alquran dan hadis Rasulullah saw.  Sedangkan maslahah  mursalah dilakukan  apabila  persoalan  hukum  yang dihadapi tidak ada penjelasannya dalam Alquran dan hadis Rasulullah saw. Selain itu juga Imam Malik menggunakan metode maslahah - mursalah dalam men- takhsis
37 Hj. Andi Herawati, “Mashlahat menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (StudiPerbandingan),” Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 14 No. 1 (2014), h. 46.
38 Abu Ishak al-Syatibi, Al-I’tisham, Jilid II (Baerut: Dar al-Ma’rifah, 1975), h. 3.9
39 Al-Ghazali, Al-Mustasfa , Juz I (Bairut: Dar al-Ihya’ al Turas al-‘Araby, 1997), h. 217.
ayat-ayat  Alquran  yang  bersifat  umum  dalam  menjelaskan  suatu  kasus-kasus tertentu. 40
Imam Malik sangat kuat kecenderungannya dalam menggunakan mashlahat mursalah .  Hal  ini  merupakan  ciri  khas  pemikiran  Imam  Malik  merupakan pengaruh  kuat  dari  pemikiran  Umar  bin  Khattab.  Mashlahat  mursalah  adalah metode  yang  mendapat  pengakuan  dari  semua  mazhab  sesudahnya  meskipun dengan  sebutan  yang  berbeda.  Selain  itu  juga,  Imam  Malik  sangat  populer  dalam penggunaan  hadis  Rasulullah  saw,  dengan  tetap  pula  penggunaan  rasio  dalam menetapkan sebuah hukum. 41
Imam  al-Syathibi  salah  seorang  pengikut  Imam  Malik,  menjelaskan  bahwa keberadaan  dan  kualitas al-mashlahat  al-mursalah itu  bersifat qathiy ,  sekalipun dalam  penerapannya  bisa  bersifat dzanniy (relatif). 42 Misalnya,  Rasulullah  saw. bersabda  dalam  masalah  meningkatnya  harga  barang  di  pasar.  Beliau  sebagai pihak penguasa ketika itu tidak berhak ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan  ikut  campur  (dalam  masalah  tersebut)  adalah  zalim,  sebagaimana sabdanya:
Diceritakan  dari  Affan  dari  Hammad  bin  Salamah  berkata,  kami  diberitakan dari Qatadah dan Tsabit dan Humaid dari Anas bin Malik berkata bahwa telah melonjak  harga  di  (pasar)  Madinah  pada  masa  Rasulullah  saw.  Masyarakat ketika  itu  berkata  kepada  Rasulullah  saw.:  “Ya  Rasulullah,  harga  telah  naik, maka  tentukanlah  harga  itu  bagi  kami.”  Rasulullah  saw.  menjawab: “Sesungguhnya  Allah-lah  yang  menentukan    harga  itu,  Dia  yang  menguasai, melapangkan  dan  memberi  rezki;  saya  tidak  berharap  ketika  menemui  Allah (berbuat  zalim),  dan  tidak  seorang  pun  di  antara  kalian  yang  bisa  menuntut saya  membuat  kezaliman  dalam  masalah  jiwa  dan  harta  (HR.  Ahmad  bin Hanbal). 43
40 Abdul  Wahab  Khallaf, Sejarah  Pembentukan  dan  Perkembangan  Hukum  Islam (Jakarta:  Rajawali Press, 2003), h. 110.
41 Danu Aris Setiyanto, “Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial),” Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 1, Nomor 2, 2016, h. 110.
42 Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah , Jilid II (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1973), h. 8-12.
43 Imam Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal , Kitab Baqy Musnad al-Mukassirin, Bab Baqy al-Musnad al-Sabiq, No. Hadis: 13545 dalam CD. Room Program Hadis Digital Mausu’ah al-Hadis al- Syarif .
Ulama  Malikiyah  mengatakan  bahwa  hadis  tersebut  berlaku  apabila komoditi  sedikit,  sedangkan  permintaan  meningkat,  sehingga  kenaikan  harga adalah  wajar.  Akan  tetapi,  apabila  kenaikan  harga  barang  itu  bukan  karena sedikitnya  komoditi,  tetapi  ulah  para  pedagang  sendiri,  maka  Ulama  Malikiyah membolehkan pihak pemerintah campur tangan dalam menetapkan harga dengan pertimbangan untuk kemashlahatan para konsumen. 44
Contoh  lain  bahwa  Imam  Malik  telah  memberikan  beberapa  ketetapan hukum (fatwa) yang didasarkan kepada al-mashlahat al-mursalah , antara lain:
1. Penguasa  muslim  boleh  memungut  pajak  tambahan  dari  warganya  yang  kaya pada masa darurat.
2. Seorang  khalifah  atau  penguasa  tidak  boleh  menyatakan  diri  sebagai  orang yang  paling  berjasa,  jika  tidak  akan  timbul  perselisihan  yang  tak  dapat dielakkan.
3. Imam Malik, demikian pula Imam Hanbal, telah melarang menjual buah anggur kecuali  yang  diizinkan  menurut  hukum  kepada  pedagang  arak  karena diperkirakan  dia  (pedagang  itu)  mungkin  akan  mengolah  anggur  tersebut menjadi minuman memabukkan yang diharamkan.
4. Penjualan  senjata  pada  masa  kekacauan  dilarang  karena  ia  mungkin  akan memperparah kekacauan itu. 45
5. Imam  Malik  membolehkan  menyita  kekayaan  orang  kaya  dengan pertimbangan  kemashlahatan. 46 Dalam  konteks  Indonesia,  hal  ini  apabila kekayaan itu tidak jelas dari mana asal didapatkannya, misalnya para koruptor, sehingga menjadi kenicsayaan yang wajib bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyitaan terhadap harta koruptor. 47
Mashlahat merupakan muara akhir dari deretan panjang proses pewahyuan dan  pembentukan  syariat  ( tasyri )  dalam  Islam.  Setiap  teks  wahyu  mempunyai
44 Abu Ishaq al-Syathibi, op.cit ., h. 12.
45 Abdur Rahman I.Doi, Shari’ah The Islamic Law ,terj. Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, Shari’ah Kodifikasi Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: PT. RinekaCipta, 1993), h. 128.
46 Muhammad  Khalid  Mas’ud. Islamic  Legal  Philosoply:  A  Study  of  Abu  Ishaq  al-Shatibi’s  Life  and Thought (Islamabad Pakistan: Islamic Research Istitute, 1977), h. 162.
47 Hj. Andi Herawati, op.cit ., h. 53.
keterkaitan  (relasi),  bahkan  interrelasi  dengan  ke- mashlahat -an  umat  manusia atau  dikenal  dalam  terminologi ushul  al-fiqh ( islamic  jurisprudence )  dengan sebutan maqashid  al-syari’ah ,  yaitu  tujuan  disyariatkannya  ajaran  Islam  dalam rangka  terimplementasikannya  ke- mashlahat -an  hamba,  baik  dunia  maupun akherat. 48
Imam Malik dalam hal ini memandang mashlahat mursalah sebagai sebuah dalil  hukum  yang  berdiri  sendiri  dalam  menetapkan  sebuah  hukum. Mashlahat mursalah bukan hanya dipakai dalam dharuriyat saja, akan tetapi dapat digunakan dalam kondisi hajiyat .
Konsep    atau  cara  berijtihad  sudah  ada  pada  masa  Nabi  walaupun  masih dalam  bentuk  yang  sempit,  sehingga  pada  masa  sahabat,  ijtihad  sudah  menjadi sebuah  konsep  tersendiri  dalam  menentukan  hukum  ( istinbat  al-hukm ),  bahkan ijtihad sudah mempunyai metodologi yang jelas walaupun tidak secara konseptual, yaitu metode qiyas dan metode mashlahat .
Konsep  penalaran  pemikiran  ini  bermula  dikembangkan  dalam  aliran pemikiran  hukum  (mazhab)  Maliky,  tetapi  menurut  Ali  Yafi  bahwa  pada hakekatnya  konsep  ini  telah  digunakan  oleh  angkatan  pertama ahl  al-ijtihad di kalangan sahabat dan tabi’in, kemudian diambil alih juga oleh Imam al-Gazali dari aliran Syafi’iyah dengan beberapa penyempurnaan. 49
Imam Syatibi dalam  kitabnya al-Muwafaqat dan al-I’ti¡am serta fuqaha ahl ushul lainnya telah menjelaskan bahwa hukum syara terbagi dua, yaitu (1) perkara yang berkaitan dengan masalah akherat yang disebut ibadah, dan (2) perkara yang berkaitan  dengan urusan  dunia,  yaitu  selain perkara ibadah seperti perkara  adat, muamalat  dan  sebagainya.  Dalam  urusan  ibadah  tidak  ada  ruang  untuk  mengkaji illat dan  mashlahatnya,  karena  bersifat ta’abudi .  Adapun  urusan  kedua  yang berkaitan dengan masalah muamalat mempunyai illat kemashlahatan manusia dan diikat  dengan  nilai-nilai  kemashlahatan  dalam  kehidupan  ini,  sebagaimana ditunjukkan  oleh nash-nash syariat.  Imam  Malik  telah  memperluas  kajiannya
48 Abu Yazid, op.cit. , h. 130.
49 Ali  Yafi, Konsep-Konsep  Istihsan,  Istishlah  dan  Mashlahat  al-Ammah dalam  Budhy  Munawar Rahman  (ed), Kontekstualisasi  Doktrin  Islam  dalam  Sejarah (Cet.  I;  Jakarta:  YayasanParamadina, 1994), h. 365.
terhadap illat-illat dan  nilai-nilai   mashlahat   itu  pada  bagian  ini  (urusan muamalat),  sehingga  untuk  urusan  muamalat  ini  beliau  membuat  kaidah  (teori) mashlahat  mursalah dan istihsan .  Imam  Malik  berkata: Istihsan merupakan sembilan persepuluhnya ilmu. 50
Mashlahat sebagai hujjah dalam menetapkan hukum dibagi ada tiga macam, antara lain:
1. Mashlahat dharuriyyah, yaitu mashlahat yang terdiri dari lima hal yang wajib dipelihara,  seperti  memelihara  agama,  memelihara  jiwa,  memelihara  akal, memiliki keturunan dan memiliki harta.
2. Eksistensi  kemashlahatan  ini  sangat  dibutuhkan  oleh  manusia  dalam kehidupannya.  Artinya  kehidupan  seorang  manusia  tidak  memiliki  arti  apa- apa apabila satu dari prinsip yang kelima hal tersebut tidak ada.
3. Mashlahat hajiyyah, yaitu  kemashlahatan  yang  tingkat  kebutuhan  hidup manusia  kepadanya  tidak  berada  pada  tingkat dharûriyyah. Bentuk kemashlahatannya  tidak  secara  langsung  bagi  pemenuhan  kebutuhan  hidup manusia.
4. Mashlahat tahsîniyyah atau  mashlahat  yang  kebutuhan  hidup  manusia kepadanya  tidak  sampai  tingkat dharûriyyah ,  juga  tidak  sampai  pada  tingkat hâjiyyah, tetapi  kebutuhan  tersebut  perlu  dipenuhi  dalam  rangka  memberi kesempurnaan  dan  keindahan  hidup  manusia.  Mashlahat  dalam  bentuk tahsiniyyah ini juga berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia. 51
Landasan  pemikiran  yang  membentuk  konsep  ini  adalah  kenyataan  yang mudah  ditangkap  bahwa syariat Islam dalam berbagai pengaturan dan hukumnya mengarah  terwujudnya mashlahat (apa  yang  menjadi  kepentingan  dan  apa  yang dibutuhkan  manusia  dalam  hidupnya  di  permukaan  bumi).  Upaya  mewujudkan mashlahat dan  mencegah mafsadah (hal-hal  yang  merusak)  adalah  sesuatu  yang sangat  nyata  dibutuhkan  setiap  orang  dan  sudah  jelas  dalam  syariat  yang diturunkan Allah swt. kepada semua Rasul-Nya.
50 Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqat ., op. cit ., h. 308.
51 Hamzah K., “Revitalisasi Teori Mashlahat Mulghah al-Tuhfi dan Relevansinya dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia,” Ahkam, Vol. XV, No. 1 Januari 2015, h. 31

## D. Kesimpulan
Imam  Malik  adalah  seorang  mujtahid  dan  ahli  ibadah,  karena  ketekunan dan  kecerdasannya,  maka  beliau  tumbuh  sebagai  seorang  ulama  terkemuka, terutama  dalam  bidang  hadisdan fiqh .  Dalam  menetapkan  hukum  dan  ketika memberikan fatwa, beliau sangat berhati-hati. Imam Malik sebagai sang pencetus metode al-mashlahat  al-mursalah mengungkapkan,  tiap mashlahat sebenarnya merupakan takhshish (pengkhususan)  terhadap  keumuman nash yang dzanniy . Imam Malik juga mengungkapkan bahwa mashlahat itu harus sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan.
Ulama  Malikiyah  memberikan  tiga  batasan  atau  persyaratan  dalam mempergunakan al-mashlahat al-mursalah , yaitu:
1. Adanya  kesesuaian  antara mashlahat yang  diperhatikan  dengan maqashid al- syari’ah ,  di  mana mashlahat tersebut  tidak  bertentangan  dengan  dasar  dan dalil syara meskipun hanya satu.
2. Mashlahat tersebut  berkaitan  dengan  perkara-perkara  yang ma’qulat
(rasional)  yang  menurut  syara  didasarkan  kepada  pemeliharaan  terhadap mashlahat ,  sehingga  tidak  ada  tempat  (kajian)  untuk mashlahat dalam masalah ta’abbud dan perkara-perkara syara yang sepertinya.
3. Hasil  dari al-mashlahat  al-mursalah dikembalikan  kepada  pemeliharaan terhadap  perkara  yang dzharuriy (primer)  menurut  syara  dan  meniadakan kesempitan  dalam  agama.  Oleh  karena  itu al-mashlahat  al-mursalah masuk dalam kaidah: tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Asyqar. Al-Wadih fi Ushul Fiqh. Mesir: Dar as-Salam, 1998.
Darwis,  Rizal.  “Hukum  Islam  dalam  Multikulturalis  Pluralitas    di  Indonesia,” Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 3, No. 1, Juli 2017.
________.  “Pemikiran  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah  terhadap  Paradigma  Perubahan Hukum,” Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 5, No. 1, 2017.
Djamil,  Fathurrahman. Filsafat  Hukum  Islam .  Cet.  I;  Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu,
1997.
Doi, Abdur Rahman I. Shari’ah: The Islamic Law , terj. Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, Shari’ah  Kodifikasi  Hukum  Islam. Cet.  I;  Jakarta:  PT.  RinekaCipta, 1993.
Al-Ghazali. Al-Mustasfa , Juz I. Bairut: Dar al-Ihya’ al Turas al-‘Araby, 1997.
Al-Haj, Ibn Amir. Al-Taqrirwa al-Tahbir . Mesir: al-Matba’ah al-Amiriyah, 1316 H.
Hamzah  K.,  “Revitalisasi  Teori Mashlahat Mulghah  al-Tuhfi  dan  Relevansinya dalam  Pembentukan  Perundang-Undangan  di  Indonesia,” Ahkam, Vol.  XV, No. 1 Januari 2015.
Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh 1. Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997.
Herawati,  Hj.  Andi.  “Mashlahat  menurut  Imam  Malik  dan  Imam  Al-Ghazali  (Studi Perbandingan),” Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 14 No. 1 (2014).
Ibn  Hanbal,  Imam  Ahmad. Musnad  Ahmad  ibn  Hanbal ,  Kitab  Baqy  Musnad  al- Mukassirin,  Bab  Baqy  al-Musnad  al-Sabiq,  No.  Hadis:  13545  dalam  CD. Room Program Hadis Digital Mausu’ah al-Hadis al-Syarif .
Ismatullah, Dedi. Sejarah Sosial Hukum Islam . Bandung: Pustaka Setia, 2011.
Al-Kafrawi, As’ad Abdul Ghani al-Sayyid. Al-Istidlal indal Ushulliyyin. Mesir: Dar al- Salam, 2002.
Al-Kamali,  Abdullah. Maqashid  al-Syari’ah  fi  Dau’  Fiqh  al-Muuwazanat. Cet.  I; Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 2000.
Al-Khallaf,  Abdul  Wahab. Sejarah  Pembentukan  dan  Perkembangan  Hukum  Islam.
Jakarta: Rajawali Press, 2003.
Martha,  Aroma  Elmiana.  “Euthanasia  dalam  Perspektif  Hukum  Islam,” Jurnal Hukum Fak. Hukum UII , No. 8. Vol. 4, 1997.
Mas’ud,  Muhammad  Khalid. Islamic  Legal  Philosoply:  A  Study  of  Abu  Ishaq  al- Shatibi’s  Life  and  Thought. Islamabad  Pakistan:  Islamic  Research  Istitute, 1977.
Al-Munawwar, Said Aqil Husin. Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam . Malang: Pascasarjana UNISMA, 2001.
Rohman, Taufiqur. “Kontroversi Pemikiran antara Imam Malik dengan Imam Syafi’i tentang Maslahah Mursalah sebagai Sumber Hukum,” International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din , Vol. 19 No. 1, 2017.
Setiyanto, Danu Aris. “Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas (Pendekatan Sejarah  Sosial),” Ahkam:  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan  Hukum, Vol.  1,  Nomor  2,
2016.
Shiddieqy,  Muhammad  Hasbi. Pengantar  Hukum  Islam .  Cet.  I;  Semarang:  PT. PustakaRizki Putra, 1997.
______. Filsafat Hukum Islam . Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam,” Sultan Agung ,Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009.
Al-Syathibi, Abu Ishaq. Al-I’tizam , Jilid II.Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1332 H.
______. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah , Jilid II. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1973.
Yafi,  Ali. Konsep-Konsep Istihsan, Istishlah dan Mashlahat al-Ammah dalam  Budhy Munawar Rahman (ed), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah . Cet. I; Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994.
Yanggo, Huzaemah Tahido. Pengantar Perbandingan Mazhab . Cet. I; Jakarta: Logos, 1997.
Yahya, Imam . “ Eksekusi Hukum Mati: Tinjauan Maqāsid  al-Shari’ah dan Keadilan , ” Jurnal Al-Ahkam : Jurnal Pemikiran Hukum Islam , Vol. 23 , No. 1, April 2013 . Yazid,  Abu. Nalar  dan  Wahyu:  Interrelasi  dalam  Proses  Pembentukan  Syari’at. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
Al-Zarqa,  Mushthafa  Ahmad. Al-Istislah  wa  al-Mashalih  fi  al-Syari’ah  al-Islamiyah wa  Ushul  Fiqh ,  terj.  Ade  Dedi  Rohayana  dengan  judul Hukum  Islam  dan Perubahan  Sosial:  Studi  Komperatif  Delapan  Mazhab  Fiqh .  Cet.I;  Jakarta: Riora Cipta, 2000.
Al-Zuhaily, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islam . Bairut: Dar al-Fikr al-Muassar, 1986.