El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2019 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai (Studi Kasus di
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)
Mohd. Kalam
Azmil Umur Nur Shadrina

## Fakultas syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email:moh.kalam@yahoo.com Azmiliano_rox@yahoo.com nurshadrina767@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini membahas faktor meningkatnya angka cerai gugat (studi kasus di Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh).  Kondisi  saat  ini  banyak  kita  temukan bahwa mayoritas yang mengajukan permohonan adalah istri untuk menggugat suaminya,  ini  bisa  menjadi  faktor  utama terjadinya  perceraian. Pada  tahun 2017 penyebab tertinggi dalam katagori gugat cerai yaitu perkara akibat tidak ada  keharmonisan  yang  berjumlah  156  atau  59,09%.  Pada  tahun  2018 penyebab  tertinggi  dalam  katagori  gugat  cerai  yaitu  sama  dengan  katagori perkara  pada  tahun  2017  hanya  saja  mengalami  peningkatan  pada  perkara akibat tidak ada keharmonisan berjumlah 183 atau 65,12%. Artikel ini akan membahas  faktor  yang  mempengaruhi  meningkatnya  cerai  gugat  di Mahkamah  syar’iyah  Banda  Aceh,  dan  bagaimana  akibat  hukum  terhadap faktor-faktor  yang  memperngaruhi  meningkatnya  gugat  cerai  di  Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Untuk menjawab persoalan tersebut, maka data-data yang dikumpulkan yang penulis gunakan yaitu kepustakaan (library research). Metode analisis data yang digunakan menggunakan analisis deskriptif yaitu teknik  analisi  data  di  mana  penulis  menjabarkan  data  yang  diperoleh  dari hasil  penelitian  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  terhadap  data primer  dan  data  sekunder,  menggunakan  fakta-fakta  sebenarnya  kemudian disusun, dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari masalah yang ada. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan perceraian dalam bentuk talak maupun gugat akan mendatangkan akibat hukum terhadap pasangan suami istri yang bercerai,  anak,  dan  juga  harta.  Walaupun  akibat  hukum  antara  keduanya dalam bagian tertentu tidak sama. Analisis putusan dapat disimpulkan bahwa perkara gugat cerai di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh ada dalam kategori tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, tergugat ditahan di Lembaga Permasyarakatan, mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Kata Kunci: Gugat Cerai, Akibat Hukum

## Pendahuluan
Kehidupan perkawinan merupakan kehidupan yang berpijak pada rasa cinta dan  kasih  sayang,  dan  masing-masing  suami  istri  memainkan  peran  pentingnya untuk saling mengasihi. Sebesar mana keserasian, keharmonisan, khangantan, dan saling memahami di antara suami istri, sebesar itulah kehidupan perkawinan menjadi kehidupan yang bahagia, indah dan nikmat. Di antaranya tumbuh keluarga bahagia dan sempurna yang merasakan ketenangan, ketentraman, dan kehidupan yang baik, yang dirasakan suami istri. 1
Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa, pernikahan merupakan akad  yang  sangat  kuat  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan ibadah, seta bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. 2
Sebagaimana  dalam  pasal  No.  1  tahun  1974  dijelaskan  bahwa  tujuan perkawinan  adalah  membentuk  kelurga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan  dalam  KHI  (Kompilasi  Hukum  Islam)  disebut dengan ikatan yang kuat.
Apabila  cinta  dan  kasih  sayang  di  hati  seorang  suami  istri  atau  keduanya kering, maka itu akan menimbulkan sikap acuh, perpecahan, sengketa, konflik dan permusuhan,  suami  lalai  terhadap  hak  istrinya  atau  istrinya  lalai  terhadap    hak suaminya,  lalu  keduanya  berusaha  membenahi  namun  gagal,  kerabatnya  juga berusaha dan tidak berhasil, maka perceraian pada saat itu terkadang seperti menjadi terapi yang menjamin kesembuhan. 3
Menurut  Undang-Undang  Perkawinan  di  Indonesia  menganut  prinsip mempersukar  terjadinya  perceraian.  Selain  dimuatnya  aturan  bahwa  perceraian hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan,  setelah  pengadilan  yang bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  suami  istri  yang  akan bercerai  tersebut,  dan  dimuat  pula  ketentuan  bahwa  perceraian  hanya  dapat dilakukan  apabila  ada  alasan  atau  faktor-faktor  yang  membenarkan  untuk dilakukannya perceraian dan perceraian harus berdasarkan alasan yang terbatas. 4
Seharusnya dalam menjalin pernikahan suami istri mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga, sama-sama bisa memberikan hak dan kewajiban sesuai yang telah ditetapkan, mampu memberikan hak lahir dan batin seutuhnya. Kedua hal ini merupakn  kunci  dari  keutuhan  rumah  tangga,  menjaga  kehormatan  rumah  tangga juga merupakan faktor terpenting yang harus dijaga dan menjadi ketahanan rumah
1 Syaikh  Hasan  ayyub, Panduan  Keluarga  Muslim ,  (Jakrata:  Cendikia,  2005),  hal.
245.
2 Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015), hal. 2
3 Syaikh Hasan ayyub, Panduan Keluarga Muslim ...,  hal 245.
4 Yulia Risa, Tinjauan Yuridis terhadap Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II kota Solok 2017, (volume 4 Nomor 2, Juni 2018).
tangga,  saling  mempercayai  pasangan  masing-masing  adalah  hal  tepat  untuk diterapkan pasangan.
Apabila dalam rumah tangga ini terdapat permasalan hendaknya kedua belah pihak  menyelesaikannya  dengan  cara  mereka,  atau  didampingi  orang  tua  masing- masing  maupun  keluarga  dari  kedua  belah  pihak,  memberikan  masukan,  nasehat untuk kedua belah pihak agar keutuhan rumah tangga tetap bisa dijaga.
Namun,  kondisi  saat  ini  banyak  kita  temukan  bahwa  kasus  di  Mahkamah Syar’iyah  atau  Pengadilan  Agama  merupakan  perceraian,  dan  lebih  khusus  yaitu gugat cerai dimana yang mengajukan adalah pihak istri, ada beberapa faktor yang mempengaruhi  mengapa  istri  mengajukan  permohonan  gugat  cerai  ke  Mahkamah Syar’iyah  atau  Pengadilan  Agama.  Faktor  tersebut  bisa  karena  suami  tidak menafkahi  istri,  suami  dalam  masa  tahanan  di  Lembaga  Permasyarakatan,  suami melakukan  KDRT,  suami  tidak  ada  kabar  bahkan  tidak  pulang  kerumah  hingga bertahun  tahun,  suami  tidak  menjalankan  hak  dan  kewajibannya  sebagai  kepala rumah tangga, adanya pihak ketiga, maupun lainnya.
Pada saat mengajukan permohonan di Mahkamah Syar’iyah usia perkawinan mereka ada yang masih terbilang muda dan ada pula yang terbilang lama, ada yang telah  lama  menjalin  hubungan  perkawinan  hampir  20  tahun  atau  baru  memulai hubungan perkawinan. Bukan hanya dari usia perkawinan, faktor usia mereka juga mempengaruhi meningkatnya angka cerai gugat di kalangan masyarakat, bisa usia mereka masih tergolong muda atau sudah berumur, dari persoalan cerai gugat yang diajukan  oleh  istri  hampir  rata-rata  istri  tidak  tahan  dengan  kelakuan  suami  yang tidak menjalankan hak dan kewajiban suami istri, lebih sering terhadap nafkah batin.
Putusan  hakim  menjadi  salah  satu  pertimbangan  untuk  mengabulkan permohonan  cerai  gugat,  dengan  melihat  alasan-alasan  perceraian  yang  konkrit, sebab akibat permohan cerai gugat.  Hakim akan mempertimbangkan apakah suatu permohonan tersebut dapat dikabulkan atau bahkan tidak dikabulkan.
Berdasarkan data Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh kaus gugat cerai pada tahun  2017  permohonan  untuk  mengajukan  gugat  cerai  perkara  yang  masuk berjumlah 264 perkara, dari bermacam jenis katagori, seperti poligami tidak sehat perkara yang masuk yaitu 1 (0,37%), krisis akhlak 1 (0,37%), cemburu 0 (0,00%), kawin  paksa  (0,00%),  ekonomi  59  (22,34%),  tak  bertanggung  jawab  25  (9,46%), kawin  dibawah  umur  0  (0,00%),  penganiayaan  19  (7,19%),  dihukum  3  (1,13%), cacat biologis 0 (0,00%), politis 0 (0,00%), gangguan pihak ketiga 0 (0,00%), tidak ada keharmonisan 156 (59,09%).
Pada tahun 2017 penyebab tertinggi dalam katagori gugat cerai yaitu perkara akibat  tidak  ada  keharmonisan  yang  berjumlah  156  atau  59,09%,  disusul  dengan perkara akibat ekonomi yang berjumlah 59 atau 22,34%. 5
Pada tahun 2018 permohonan untuk mengajukan gugat cerai jumlah perkara yang  masuk  yaitu  281  perkara.  Dari  bermacam  jenis  katagori  yaitu,  poligami  tak
5 Dokumen SK Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas 1-A.
sehat 3 (1,06%), krisis akhlak 0 (0%), cemburu 0 (0%), kawin paksa 0 (0%), ekonomi 55  (19,57%),  tak  bertanggung  jawab  34  (12,09%),  kawin  dibawah  umur  0  (0%), penganiayaan 3 (1,06%), dihukum 3 (1,06%), cacat biologis 0 (0%), politis 0 (0%), gangguan pihak ketiga 0 (0%), tidak ada keharmonisan 183 (65,12%). 6
Pada tahun 2018 penyebab tertinggi dalam katagori gugat cerai yaitu sama dengan katagori perkara pada tahun 2017 hanya saja mengalami peningkatan pada perkara  akibat  tidak  ada  keharmonisan  berjumlah  183  atau  65,12%  kemudian penyebab  perkara  akibat  ekonomi  mengalami  penurunan  yaitu  berjumlah  55  atau 19,57%.
Dari penjelasan jumlah perkara gugat cerai yang masuk sejak tahun 2017 dan 2018 yang mengalami kenaikan ini bukanlah yang kita harapkan, apalagi jika  suatu perkara ini tidak di dasari dengan kekuatan yang tepat, pertimbangan hakim  yang kuat  untuk  mengabulkan  atau  tidak  dikabulkan  suatu  dalil  dalil  perceraian, bagaimana  jika  dilihat  dari  hukum  Islam,  faktor-faktor  yang  sering  terjadi  dalam gugat  cerai  maka  penulis  ingin  mendalami  penelitian  dengan  judul  “faktor meningkatnya  angka  cerai  gugat  meningkat  (studi  kasus  di  Mahkamah  Syar’iyah Banda Aceh)” .

## Pengertian Cerai Gugat
Cerai gugat yaitu perceraian yang dilakukan oleh istri untuk suami, cerai ini dilakukan  dengan  cara  mengajukan  permohonan  perceraian  kepada  Pengadilan Agama. 7
Ali hasballah menyebutkan kata al-furqah secara etimologi berasal dari kata faraqa, berarti  berpisah.  Namun  oleh  fuqaha  apabila  dikaitkan  dengan  persoalan suami  istri  adalah  putusnya  hubugan  perkawinan  antara  keduanya.  Hal  ini  senada dikemukakan oleh Wahbah Zuhayli, bahwa al-furqah adalah berakhirnya hubungan perkawinan, atau berakhirnya akad nikah karena sebab. Namun ulama madhab tidak menggunakan  istilah al-furqah akan  tetapi  menggunakan  talak  dan fasakh sedangkan al-furqah dimunculkan oleh ulama kontenporer. 8
Perceraian  bisa  terjadi  akibat  talak  yang  berasal  dari  pihak  suami,  akibat khulu’ atas  iniatif  istri,  dan  akibat  fasakh  atas  inisatif  pihak  ketiga  seperti syiqaq,nusyuz,li’an,ila’ ,  dan zihar. Dengan  demikian  perceraian  lebih  umum  dari talak, karena bisa terjadi akibat beberapa faktor. 9
Hukum  Islam  mewajibkan  suami  untuk  menunaikan  hak-hak  istri  dan memelihara  istri  dengan  sebaik-baiknya,  tidak  boleh  menganiaya  istrinya  dan
6 Ibid.
7 Agustin  Hanapi,  Edi  Darmawijaya,  Husni  A.  Djalil, Hukum  Keluarga, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), hal 82.
8 Agustin  Hanapi, Konsep  Perceraian  Dalam  Islam, (Fakultas  Syari’ah  dan Hukum UIN  Ar-Raniry, Banda Aceh, Juni 2018), hal 196.
9 Ibid.
menimbulkan  kemadharatan  terhadapnya.  Suami  dilarang  menyengsarakan kehidupan  istri  dan  menyia-nyiakan  haknya.  Firman  Allah  surat  Al-Baqarah  231 menyatakan:
ِسُْتُ َلاَو  ٍفوُرْعَِبِ َّنُهوُحِِّرَسْوَأ  ٍفوُرْعَِبِ َّنُهوُكِسْمَأَف َّنُهَلَجَأ َنْغَلَ بَ ف َءآَسِِّنلا ُمُتْقَّلَط اَذِإَو اوُدَتْعَ تِِّل اًراَرِض َّنُهوُك
ْدَقَ ف َكِلَذ ْلَعْفَ ي نَمَو َسْفَ ن َمَلَظ
مُكْيَلَع َلَزنَأآَمَو ْمُكْيَلَع ِالله َتَمْعِن اوُرُكْذاَو اًوُزُه ِالله ِتَيَاَء اوُذِخَّتَ ت َلاَو ُه ُُُميِلَع ٍءْيَش ِِّلُكِب َالله َّنَأ اوُمَلْعاَو َالله اوُقَّ تاَو ِهِب مُكُظِعَي ِةَمْكِْلْاَو ِباَتِكْلا َنِِّم
Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka  dengan  cara  yang  ma'ruf  (pula).  Janganlah  kamu  rujuki  mereka untuk  memberi  kemudharatan, karena  dengan  demikian  kamu  menganiaya mereka.  Barangsiapa  berbuat  demikian,  maka  sungguh  ia  telah  berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan,  dan  ingatlah  nikmat  Allah  kepadamu  yaitu  Al-Kitab  dan  Al- Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan- Nya itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 10
Pisahnya  suami  istri  akibat  fasakh  berbeda  dengan  yang  diakibatkan  oleh talak. Sebab tak ada talak ba’in dan talak raj’i. Talak raji tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika. Sedangkan taak ba’in mengakhirinya seketika itu juga.
Adpun fasakh, baik karena hal-hal yang datang belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat  yang  tidak  terpenuhi,  maka  ia  mengakhiriikatan  perikahan  seketika itu. 11
Selain  itu,  pisahnya  suami  istri  yang  diakibatkan  talak  dapat  mengurangi bilangan talak itu sendiri. Jikq suami menalak istrinya dengan talak raj’i kemudian kembali pada masa iddahnya, atau akad lagi setelah habis mas iddahnya dengan akad baru, maka perbuatan terhitung satu talak, yang berarti ia masih ada kesempatan dua kali talak lagi. 12
Sedangkan pisah suami istri karena fasakh, hal ini tidak berarti mengurangi bilangan  talak,  meskipun  terjadinya  fasakh  karena  khiyar  balig,  kemudian  kedua suami  istri  tersebut  menikah  dengan  akd  baru  lagi,  maka  suami  tetap  mempuyai kesempatan tiga kali talak. 13
10 Abdul  Rahman  Ghozali, Fiqh  Munakahat, (Jakarta:  Kencana,  September 2012), hal 245
11 Ibid,  hal 272.
12 Ibid, hal 273
13 Ibid.
Khulu’ mennurut syara’ adalah  sebagaimana  yang  dikemukakan  Asy- Syarbini  dan  Al-Khathib  adalah  “pemisahan  antara  suami  istri  sengan  pengganti yang dimaksud (iwadh) yang kembali ke arah suami dengan lafal talak atau khulu’. 14 Khulu’ menurut Mazhab Maliki yaitu talak dengan gantian atau tebusan, baik tebusan itu daripada pihak istri atau orang lain, atau pun talak dengan menggunakan lafaz  khulu’.  Khulu’  menurut  Mazhab  Maliki  ada  dua  jenis:  1.  Khulu’  biasanya dengan gantian atau tebusan. 2. Talak dengan lafaz khulu’ walaupun tanpa tebusan apapun seperti suami berkata “Aku khulu’ kamu” atau “kamu adalah orang yang di khulu’”. Dengan kata lain perempuan (istri) atau orang lain membayar harta kepada suami dengan syarat ia menceraikannya, atau talak dengan syarat perempuan (istri) menggugurkan haknya kepada suami maka terjadi satu talak yang bain. Oleh karena itu,  khulu’  menurut  Mazhab  Maliki  merangkumi  perceraian  dengan  bayaran  atau tebusan, dan perceraian tanpa tebusan. 15
Cerai gugat atau sering disebut dengan khulu’ artinya talak yang diucapkan oleh  suami  dengan  pembayaran  dari  pihak  istri  kepada  suami. khulu’ merupakan perceraian  yang  dikehendaki  oleh istri,  tetapi  pengucapannya  merupakan  hak  dari suami, istri hanya mengembaikan mahar yang telah diterima dari suaminya, minimal setengah dari jumlah seluruhnya. 16
Perceraian  dengan  cara  ini  diperbolehkan  dalam  agama  dengan  disertai beberapa  hukum  perbedaan  dengan  talak  biasa.  Firman  Allah  SWT.  dalam  Al- Qur’an surat Al-Baqarah ayat 229:
َأ  ٍفوُرْعَِبِ ُُُكاَسْمِإَف ِنَتََّرَم ُقَلاَّطلا
نَأ َّلآِإ اًئْ يَش َّنُهوُمُتْ يَ تاَء اَِّمِ اوُذُخَْتَ نَأ ْمُكَل ُّلَِيَ َلاَو ٍناَسْحِِبِ ُحيِرْسَت ْو َّلاَأ ْمُتَفِخ ْنِإَف ِالله َدوُدُح اَميِقُي َّلاَأ آَفاََيَ ُدوُدُح َكْلِت ِهِب ْتَدَتْ فا اَميِف اَمِهْيَلَع َحاَنُج َلاَف ِالله َدْوُدُح اَمْيِقُي َلاَف ِالله
ْوُأَف ِالله َدوُدُح َّدَعَ تَ ي نَمَو اَهوُدَتْعَ ت
َنوُمِلاَّظلا ُمُه َكِئَلا
Artinya: Talak  (yang  dapat  dirujuk)  dua  kali.  Setelah  itu  boleh  rujuk  lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada  mereka,  kecuali  kalau  keduanya  kahwatir  tidak  akan  dapat menjalankan  hukum-hukum  Allah.  Jika  kamu  khawatir  bahwa  keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri utuk menbus dirinya.  Itulah  hukum-hukum  Allah,  maka  janganlah  kamu  melanggarnya.
14 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat (Jakarta: Sinar Grafika Offset, November 2009) hal 297.
15 Maulizawati, Persyaratan  Hak  ‘Iwadh  Khulu’  (Analisa  Terhadap  Mazhab Maliki), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, (Vol. 1 No. 1, 2018), hal 22.
16 H.  Juhaya  S.  Pradja, Perkawinan  Perceraian  Keluarga  Muslim, (Bandung:  CV PUSAKA SETIA, April 2013) hal. 255.
Barangsiapa  yang  melanggar  hukum-hukum  Allah  mereka  itulah  orang- orang yang zalim. (QS. [2]:229)
Khulu’  mutlak  adanya  pengembalian  mahar  dari  istri  kepada  suaminya, sedangkan  gugat    cerai  tidak  demikian.  Dalam  persidangan  di  pengadilan  agama, gugat  cerai  yang  dilakukan  istri  terhadap  suaminya  tidak  memperbincangkan masalah khulu’, meskipun perceraian telah diputuskan dan ditetapkan, harta bersama akan diberikan dengan undang-undang yang berlaku. Hal itu terjadi karena istri yang menggugat  cerai  suami,  tidak  berarti  sebagai  istri  yang  nusyuz.  Demikian  pula dengan istri yang menggugat cerai suami, tidak berarti melalui jalan khulu’. 17
Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan khulu’ ini ialah untuk mengimbangi hak  talak  yang  ada  pada  suami.  Dengan  demikian khulu’ adalah  perceraian  yang terjadi atas inisiatif isteri, yang untuk terlaksananya, ia harus menebus dirinya dari suaminya dengan cara mengembalikan mahar, atau harta yang telah diterimanya dari suaminya. Hal ini dilakukan apabila semua terapi sudah diupayakan dan semua jalan telah ditempuh, tetapi tidak berhasil.

## Akibat Hukum
Perceraian  dalam  bentuk  talak  maupun  gugat  akan  mendatangkan  akibat hukum terhadap pasangan suami istri yang bercerai, anak, dan juga harta. Walaupun akibat  hukum  antara  keduanya  dalam  bagian  tertentu  tidak  sama.  Adapun  akibat hukum dari cerai gugat sebagai berikut:
1. Akibat hukum cerai gugat terhadap suami isteri
a. Putusnya perkawinan dengan ba’in sughra;
b. Tidak bisa rujuk.
c. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar uang mut’ah;
d. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar nafkah ‘iddah . 18

## 2. Akibat hukum cerai gugat terhadap anak
Pada dasarnya perceraian orang tua tidak mengurangi kewajiban orang tua kepada anak-anak mereka. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan kewajiban ibu dan bapak terhadap anaknya sebagai berikut:
a. Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memeliharadanmendidik anakanaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak;  bilamana  ada
17 Ibid, hal 256.
18 Isnawti  Rais, Tingginya  Angka  Cerai  Gugat  (Khulu’)    di  Indonesia  Analisis Kritis  Terhadap  Penyebab  dan  Alternatif  Solusi  Mengatasinya, Fakultas  Syari’ah  dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak,  Pengadilan  memberikan keputusannya.
b. Bapak  yang  bertanggungjawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan  pen didikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi  kewajibannya,  maka  pengadilan  dapat  menentukan  ia  ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. 19

## 3. Akibat hukum gugat cerai terhadap harta bersama
Pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, berarti sesuai dengan agama dan lainnya, terdapat dala pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. 20
Adapun perceraian dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan  dapat  putus  karena;  kematian,  perceraian,  dan  atas  keputusan pengadilan. 21
Menurut  pasal  116  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menyebutkan  bahwa alasan-alasan perceraian adalah sebagai berikut:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah  satu  pihak  melakkan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
f. Anatara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami melanggar taklik talak;
h. Peralihan  agama  atau  murtad  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidakrukunan dalam rumah tangga. 22
19 Ibid.
20 Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, September 2015) hal 84.
21 Ibid, hal 84.
22 Ibid, hal 34.
Menurut  pasal  132  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menyebutkan  bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh istri pada Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:
1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang  daerah  hukumnya  mewilayahi  tempat  tinggal  penggugat  kecuali  istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat. 23

## Sejarah Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
Masa  zaman  kesultanan  Aceh,  peradilan  Islam  telah  lahir  di  Aceh  sejak zaman jayanya kerajaan Aceh. Pada masa itu peradilan dipegang oleh Qadhi Malikul ‘Adil yang berkedudukan di ibu kota kerajaan, Kutaraja. Qadhi malikul ‘adil ini kira- kira  dapat  disamakan  dengan  Mahkamah  Agung,  sebagai  Pengadilan  Tertinggi. Masa  zaman  Hindia  Belanda,  peradilan  agama  merupakan  bagian  dari  pengadilan adat,  dimana  untuk  tingkat  Uleebalang  ada  pengadilan  yang  diketuai  oleh Uleebalang  yang  bersangkutan.  Sedangkan  untuk  tingkat afdeeling atau onderafdeeling ada  pengadilan  yang  bernama Musapat yang  dikepalai  oleh Controleur , dimana Uleebalang serta pejabat-pejabat tertentu menjadi anggotanya. Masa  zaman  pendudukan  jepang,  keadaan  Peradilan  Agama  di  Indonesia tidak  banyak  berubah.  Khusus  untuk  wilayah  Aceh,  Jepang  mengeluarkan  suatu Undang-Undang  yang  bernama Atjeh  Syu  Rei (Undang-Undang  daerah  Aceh) Nomor 12 tanggal Syowa Ni Gatu 15 (15 Februari 1944) mengenai Syukyo Hooin (Mahkamah Agama).
Masa  awal  kemerdekaan  Republik  Indonesia,  status  Pengadilan  Agama  di Aceh tidak menentu karena tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Adapun mengenai  kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah    Aceh  pada  saat  itu,  awalnya berdasarkan kepada Surat Kepala Jawatan Agama Provinsi Sumatera yang ditujukan kepada Jabatan Agama Daerah Aceh di Kutaraja Nomor 896/3/djaps yang intinya kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  adalah  nikah,  thalaq,  rujuk,  nafkah, pembagian pusaka (kewarisan), Harta wakaf, hibah, shadaqah, baitul mal, dan lain- lainya.
Mahkamah Syar’iyah baru memperoleh landasan hukum yang kuat setelah ditetapkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  tahun  1957  tentang  Pembentukan Pengadilan  Agama  di  Provinsi  Aceh.  Kemudian  peraturan  ini  diubah  dengan  PP Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura, dikarenakan  daerah-daerah tersebut menuntut hal yang sama.
23 Ibid, hal 37
Perlu diketahui pula bahwa sejak lahirnya PP Nomor 45 Tahun 1957, di Aceh hanya  tinggal  6  Pengadilan  Agama  yang  dikukuhkan  dengan  penetapan  Menteri Agama  RI  Nomor  58  Tahun  1957  sebagai  pelaksanaan  dari  PP  Nomor  45  Tahun 1957. 24
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai  yang  diajukan  Istri  sebagai  penggugat.  Berikut  merupakan  pertimbangan Hakim.

## Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dengan  Register  No. 280/Pdt.G/2017/MS.Bna
Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasihati  Penggugat dengan  menyarankan  agar  Penggugat  berdamai  kembali  dengan  Tergugat,  namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 Rbg. jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Agama telah terpenuhi dalam perkara ini;
Menimbang,  bahwa  dalil-dalil  yang  mendasari  gugatan  Penggugat  pada pokonya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan  damai  hanya  sampai degan akhir tahun 2015, setelah itu sampai dengan sekarang ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan  nafkah  lahir  batin  kepada  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menikah dengan  wanita  lain  tanpa  seizin  Penggugat  dan  puncak  dari  perselisihan  dan pertengkaran  tersebut  terjaadi  pada  tahun  2016  dimana  antara  Penggugat  dengan Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal  dan  tidak  perna  lagi  menjalin  hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat,  bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahkan Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Januari  2005,  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Pidie  Kabupaten Pidie;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang kandung;
- Bahwa sejak awal tahun 2015 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa  penyebab  utama  dari  perselisihan  tersebut  karena  Tergugat  sejak  awal tahun 2016 tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan Tergugat juga telah menikah dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal  dan  tidak  menjalin  lagi  hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
24 Website  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  http://ms-bandaaceh.go.id/,  jum’at,
14 Agustus 2020.
Menimbang,  bahwa  perkara  ini  adalah  “cerai  gugat”  termasuk  bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya dibebankan kepada Penggugat.
Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini: 25
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persedingan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Pengugat
4. Memerintahkan  Panitera  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  untuk mengirimkan  salinan  putusan  ini  setelah  berkekuatan  hukum  tetap  masing- masing  kepada  Pegawai  Pencatat  Akta  Nikah  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Pidie  Kabupaten  Pidie  untuk  dicatat  dalam  daftar  yang  telah disediakan itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491. 000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 26

## Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dengan  Register  No. 285/Pdt.G/2017/MS.Bna
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tida pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap kepersidangan,  meskipun  kepadanya  telah  dipanggil  dengan  sah  dan  patut  dan ketidak kehadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum.
Menimbang,  bahwa  Gugatan  Penggugat  pada  pokoknya  memohon  kepada Majelis  Hakim  agar  menyatakan  jatuh  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  terhadap Penggugat,  dengan  mengemukakan  alasan  atau  dalil-dalil  sebagaimana  tercantum dalam gugatan Penggugat;
Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim  tidak  dapat  mendengar  jawaban  Tergugat,  karena  Tergugat  tidak  pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;
Menimbang, bahwa sekalipun hak jawab Tergugat telah gugur dan Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil Gugatan Penggugat, akan tetapi kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;
Menimbang  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  yang  diajukan  Penggugat dihubungkan  dengan  surat  gugatan  Penggugat,  maka  Majelis  Hakim  menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:
25 Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Nomor  280/Pdt.G/2017/MS.Bna.
26 ibid
- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang  menikah  pada  tahun 2009 dn tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa  selama  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  dikaruniai  seorang anak;
- Bahwa  pada  awal  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat  harmonnis  dan damai, namun kemudian sejak akhir tahun 2012 dan selama ini Tergugat telah ditahan di Lembaga Permasyarakatan Lhoknga akibat pencurian;
- Bahwa  pihak  keluarga  Penggugat  telah  berusaha  mendamaikan  kepada Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. 27
Maka hakim mengadili perkara ini yaitu:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sugrha Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan seorang anak perempuan berumur 8 tahun, diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandug untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara karena miskin; 28

## Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dengan  Register  No.
124/Pdt.G/2018/MS.Bna
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidnagan,  sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula  mewakilkan  kepada  orang  lain  selaku  kuasanya  untuk  datang  menghadap kepersidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah an patut dan tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;
Menimbang,  bahwa  Gugatan  Penggugat  pada  pokoknya  memohon  kepada Majelis  Hakim  agar  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  terhadap Penggugat,  dengan  mengemukakan  alasan  atau  dalil-dalil  sebagaimana  tercantum dalam gugatan Penggugat;
Menimbang,  bahwa  meskipun  hak  untuk  memberikan  jawaban  Tergugat telah  dianggap  gugur  dan  Tergugat  dianggap  mengakui  seluruh  dalil  Gugatan Penggugat, akan tetapi kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk mmbuktikan dalil- dalil gugatanya; 29
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
27 Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Nomor 285/Pdt.G/2017/MS.bna.
28 Ibid
29 Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, nomor 124/Pdt.G/2018/MS.Bna
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Penggugat dibebankan untk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); 30 Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dengan Register
No.349/Pdt.G/2018/MS.Bna.
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula  mewakilkan  kepada  orang  lain  selaku  kuasanya  untuk  datang  menghadap kepersidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil 2 kali dengan sah dan patut dan tketidak  hadirannya  itu  tidak  disebabkan  karena  adanya  alasan  yang  sah  menurut hukum;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  yang  diajkan  Penggugat dihubungkan dengan surat Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari selasa tanggal 12 Oktober 2004, tercatat di Kantor Urusan Agama
- Bahwa selama perkawinan Peggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang selama ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa  pada  awal  perkawinan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat harmonis  dan  rukun  namun  sejak  tahun  2005  terjadi  keributan  disebabkan Tergugat egois dan tidak menghargai Penggugat bahkan sejak keluar dari penjara tahun  2013  Tergugat  tidak  pernah  lagi  pulang  dan  kumpul  bersama  Penggugat yang hingga kini sudah 5 tahun tanpa memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa  pihak  keluarga  Penggugat  sudah  pernah  menasihati  dan  mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berasil;
Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  tersebut  juga  telah  memenuhi  ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 9 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis  Hakim  menilai  bahwa  Penggugat  telah  dapat  membuktikan  dalil-dalil guagtannya, oleh karenaya gugata Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat; 31
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipangil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
30 Ibid.
31 Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Nomor 349/Pdt.G/2018/MS.Bna
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 719.000;
(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); 32
Dari hasil pembahasan diatas dapat, penyebab faktor gugat cerai tidak hanya karena  satu  sebab,  berdasarkan  analisis  putusan  pertama  dengan  register  nomor 280/Pdt.G/2017/MS.Bna menyatakan bahwa gugat cerai antara suami dan istri yaitu sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  terjadi  faktor penyebabnya  suami  tidak  memberikan  nafkah  lahir  batin,  dan  suami  berselingkuh dengan wanita lain.
Hasil analisis putusan kedua dengan register nomor. 285/Pdt.G/2017/Ms.Bna menyatakan  bahwa  gugat  cerai  yang  di  ajukan  istri  disebabkan  suami  berada  di Lembaga  Permasyarakatan    karena  kasus  pencurian  dan  menggunakan  narkotika, sehingga  suami  tidak  mampu  menafkahi  istri  dan  anak  baik  secara  lahir  maupun batin.
Hasil  analisis  putusan  ketiga  register  Nomor  124/Pdt.G/2018/MS.Bna menyatakan bahwa cerai gugat yang di ajukan istri disebabkan karena antara suami istri  ini  selalu  mengalami  pertengkaran  dan  faktor  utamanya  adalah  suami melakukak  kekerasa  dalam  rumah  tangga  (KDRT),  tidak  diberi  nafkah  lahir  dan batin, dan suami telah menikah lagi dengan wanita lagi.
Hasil analisis
putusan keempat dengan
register Nomor 349/Pdt.G/2018/MS.Bna  menyatakan  cerai  gugat  yang  dilakukan  istri  ini dikarenakan  tidak  ada  keharmonisan,  selalu  mengalami  pertengkaran  di  antara keduanya, adanya cara pandang yang berbeda termasuk dengan cara mendidik anak, suami tidak menghargai pendapat istri dan suami juga tidak pernah pulang kerumah kurang lebih 5 (lima) tahun sudah pisah rumah antara keduanya.
Jadi  dari  beberapa  analisis  putusan  yang  telah  dijelaskan  di  atas  penulis merumuskan ada beberapa penyebab istri menceraikan suaminya yaitu suami tidak memberi  nafkah  lahir  batin,  suami  berada  di  Lembaga  Permasyarakatan,  suami melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT),  tidak  ada  keharmonisan  di antara suami istri tersebut.

## Kesimpulan
1. Pada  tahun  2017  penyebab  tertinggi  dalam  katagori  gugat  cerai  yaitu  perkara akibat tidak ada keharmonisan yang berjumlah 156 atau 59,09%. Pada tahun 2018 penyebab tertinggi dalam katagori gugat cerai yaitu sama dengan katagori perkara pada tahun 2017 hanya saja mengalami peningkatan pada perkara akibat tidak ada keharmonisan berjumlah 183 atau 65,12%.
2. Perceraian bisa terjadi akibat talak yang berasal dari pihak suami, akibat khulu’ atas  iniatif  istri,  dan  akibat  fasakh  atas  inisatif  pihak  ketiga  seperti
32 Ibid.
syiqaq,nusyuz,li’an,ila’ ,  dan zihar. Pisahnya  suami  istri  akibat  fasakh  berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Perceraian dalam bentuk talak maupun gugat akan mendatangkan akibat hukum terhadap pasangan suami istri yang bercerai, anak,  dan  juga  harta.  Walaupun  akibat  hukum  antara  keduanya  dalam  bagian tertentu tidak sama.
3. Analisis  putusan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  perkara  gugat  cerai  di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh ada dalam kategori tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, tergugat ditahan di Lembaga Permasyarakatan, mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

## Daftar Pustaka
Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam,  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas,.  2009. Fiqh Munakahat . Jakarta: Sinar Grafika Offset.
Agustin  Hanapi,  Edi  Darmawijaya,  Husni  A.  Djalil.  n.d. Hukum  Keluarga. Banda
Aceh:  Fakultas  Syariah  dan  Ekonomi  Islam  Universitas  Islam  Negeri  Ar-
Raniry.
ayyub, Syaikh Hasan. 2005. Panduan Keluarga Muslim. Jakrata: Cendikia. n.d. Dokumen SK Mahkamah Syar’i yah Banda Aceh Kelas 1-A.
Ghozali, Abdul Rahman. 2012. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana. Hanapi,  Agustin.  2018. Konsep  Perceraian  Dalam  Islam,  . Banda  Aceh:  Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar -Raniry.
2015. Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia.
Maulizawati.  2018.  "Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  UIN  Ar -Raniry." Persyaratan Hak ‘Iwadh Khulu’ (Analisa Terhadap Mazhab Maliki).
Pradja,  H.  Juhaya  S.  2013. Perkawinan  Perceraian  Keluarga  Muslim. Bandung:  CV
PUSAKA SETIA.
Rais,  Isnawati.  2014.  "Tingginya  Angka  Cerai  Gugat  (Khulu’)  di  Indonesia  Analisis Kritis  Terhadap  Penyebab  dan  Alternatif  Solusi  Mengatasinya,  Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta." Isnawati Rais.
Risa,  Yulia.  2018.  "volume  4  Nomor  2."
Tinjauan  Yuridis  terhadap  Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II kota Solok 2017. Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Nomor 280/Pdt.G/2017/MS.Bna. Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Nomor 285/Pdt.G/2017/MS.bna. Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, nomor 124/Pdt.G/2018/MS.Bna Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Nomor 349/Pdt.G/2018/MS.Bna.
Website  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  http://ms-bandaaceh.go.id/, jum’at, 14 Agustus 2020.