Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## TINJAUAN YURIDIS KONSEPSI HAK LANGGEH DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL HUKUM ADAT ACEH
Nila Trisna 1
Ilka Sandela 2 Adam Sani 3
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
1 nilatrisna@utu.ac.id
2 ilkasandela@utu.ac.id
3 adam@utu.ac.id

## Abstract
Recognition of the traditional rights of the community, such as the implementation of  traditional  and  cultural  life  which  differs  from  one  region  to  another,  is  the glue of the Unitary State of the Republic of Indonesia. One of them is the customs and culture that exist in society in Aceh, namely Langgeh Rights. Langgeh rights are former rights, namely the right of one person is more important than others, to get the opportunity to buy the neighbor's land at the same price. Langgeh rights can  be  given  to  the  closest  person  to  the  seller,  namely,  relatives  of  the  seller, other  members  of  customary  law,  or  neighbors  whose  land  is  directly  sold  with the land to be sold. Langgeh rights aim to prevent the land from being purchased by  foreigners  from  outside  the  customary  law  community.  In  practice,  the settlement of disputes over the rights of langgeh (syuf'ah) in Aceh almost entirely cannot  be  resolved  through  the  Syari'ah  Court,  but  will  be  resolved  in  the gampong customary court, this is because the Acehnese are a society that upholds the  Shari'ah  who  expect  peace.  They  do  not  expect  mutual  hostility,  so  the outcome of the customary justice process is peace.
Key Word : The Concept, Langgeh Rights,Traditional Law

## 1.  PENDAHULUAN
Didalam  Pasal  18B  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  menyatakan  bahwa  :  “Negara mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat khusus  atau  bersifat  istimewa  yang  diatur  dengan  undang-undang”.  Ketentuan ini merupakan pengakuan negara atau pemerintah pusat terhadap satuan-satuan pemerintah  yang  bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewa.  Di  samping  itu  juga pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak- hak tradisionalnya yang memang sudah ada sejak lama dan masih hidup hingga saat sekarang ini dalam kehidupan masyarakat setempat.
Dalam  menelah  sistem  hukum  adat  adalah  bahwa  sistem  hukum  adalah sistem  hukum  yang  sama  sekali  berbeda  dengan  hukum  barat  beserta  segala konsep  ikutannya,  termasuk  konsep  mengenai  eksitensi  negara.  Jika  sistem
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
hukum  negara  (dan  konsep  negara  hukum)  berdasar  penuh  pada  keberadaan negara  dengan  akar  kesejarahan  pada  masa  yunani  kuno,  maka  sistem  hukum adat  berdiri  di  atas  akar  kesejahteraan  masyarakat  adat  itu  sendiri  yang  sudah ada jauh sebelum konsep hukum negara dan negara hukum di transplantasikan oleh  bangsa  eropa  melalui  kolonisme  di  negara-negara  timur  dan  selatan, termasuk di wilayah nusantara. 1
Pengakuan  hak-hak  tradisional  masyarakat  seperti  penyelenggaraan kehidupan  adat  dan  budaya  yang  berbeda  antara  satu  daerah  dengan  daerah lainnya,  merupakan  suatu  keaneka-ragaman  bangsa  Indonesia  yang  jarang dimiliki  oleh  bangsa-bangsa  lain  di  dunia,  merupakan  perekat  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Salah  satu  di  antaranya  adalah  adat  dan  budaya  yang  ada dalam  masyarakat  di  Aceh,  yang  tentunya  berbeda  dengan  adat  dan  budaya daerah lainnya di Indonesia. Oleh karena itu khususnya di Provinsi Aceh (sesuai amanah  Pasal  18B  UUD  NRI  1945),  maka  negara  mengakui  dan  menghormati penyelenggaraan  kehidupan  adat  dan  budaya  di  Aceh  dengan  suatu  undang- undang, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  (Undang-Undang  Keistimewaan Aceh).
Pengakuan  penyelenggaraan  kehidupan  adat  dan  budaya  sebagaimana dimaksud di atas, disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Keistimewaan Aceh, yang  bahwa:  “Daerah  dapat  menetapkan  berbagai  kebijakan  dalam  upaya pemberdayaan,  pelestarian,  dan  pengembangan  adat  serta  lembaga  adat  di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam”. Selanjutnya dipertegas lagi  dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Keistimewaan  Aceh  yang  bahwa:  “Daerah dapat  membentuk  lembaga  adat  dan  mengakui  lembaga  adat  yang  sudah  ada sesuai  dengan  kedudukannya  masing-masing  di  Propinsi,  Kabupaten/Kota, Kecamatan, Pemukiman, dan Kelurahan/Desa atau Gampong”.
Pelaksanaan  syari‟at  islam  di  Aceh  bukan  hanya  menyangkut  tauhid  saja, tetapi  juga  menyangkut  dimensi  sosial  lainnya.  di  dalam  Peraturan  Daerah Nomor  5  Tahun  2000  telah  merinci  dalam  dimensi  aqidah,  ibadah,  mu‟amalah dan  akhlak.  Pelaksanaan  bidang  muamalah,  pemerinah  daerah  mengatur, menertibkan dan mengawasi pelaksanaan segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah  dalam  kehidupan  masyarakat  dalam  syari‟at  islam.  Di  dalam  hak langgeh terdapat sebahagian muamalah. Hubungan hak langgeh dengan Qanun sangat erat yakni hak langgeh sebagian adat Aceh yang didasari dan diatur oleh Qanun. 2
Proses  berjalannya  hak  langgeh  yakni  diiringi  oleh  Qanun.  9Pemerintah Aceh  telah  mengesahkan  peraturan  daerah  propinsi  daerah  istimewa  aceh Nomor 5 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari‟at islam. Perda ini disahkan dan
1 Andi  Co  Agus,  ”Eksitensi  Masyarakat  Adat  Dalam  Kerangka  Negara  Hukum  Di Indonesia”, dalam Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi, Vol. 4 Edisi 1 Maret 2017, hlm 10
2 Carissa Vialyta Lubis,2021, Akibat Hukum Pelanggaran Terhadap Hak Langgeh Dalam Proses  Jual  Beli  Tanah  Di  Desa  Paya  Bujok  Tunong  Kecamatan  Langsa  Baro ,Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,hlm 67.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
diundangkan  di  Banda  Aceh  pada  tanggal  25  juli  2002/  22  Rabiul  Awal  1421 dalam  lembar  daerah  propinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  4.  Perda  ini merupakan  implementasi  dari  UU  No.44  Tahun  1999  tentang  penyelenggaraan keistimewaan  propinsi  daerah  istimewah  daerah  Aceh,  perda  ini  berfungsi mempunyai tujuan dan fungsi sebagai berikut:
1.  Untuk mengisi wadah keistimewaan propinsi daerah keistimewaan aceh dibidang agama, dengan menerapkan syariat islam.
2. Keberadaan agama lain diluar agama islam tetap diakui di daerah ini, dan pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing.
3.  Ketentuan-ketentuan  yang  termaksud  dalam  peraturan  daerah  ini, berfungsi  sebagai  pedoman  dasar  dalam  menerapkan  pokok-pokok syariat islam di daerah. 3
Pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang Pemerintahan  Aceh  (Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh)  dengan  prinsip otonomi yang seluas-luasnya, telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Aceh untuk menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh berdasarkan adat dan budaya  masyarakatnya.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  16  ayat  (2)  Undang- Undang  Pemerintahan  Aceh,  yang  bahkan  sudah  menjadi  bagian  dari  urusan wajib  dan  merupakan  kewenangan  Pemerintahan  Aceh  sebagai  pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:
a. penyelenggaraan  kehidupan  beragama  dalam  bentuk  pelaksanaan Syari’at  Islam  bagi  pemeluknya  di  Aceh  dengan  tetap  menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
c. penyelenggaraan  pendidikan  yang  berkualitas  serta  menambah  materi muatan lokal sesuai dengan Syari’at Islam;
d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
e. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa undang-undang telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Aceh untuk menggali dan
mengimplementasikan  tata  bermasyarakat  yang  sesuai  dengan  nilai  luhur kehidupan  masyarakat  di  Provinsi  Aceh  berdasarkan  adat  dan  budaya masyarakatnya.  Sehingga  Pemerintah  Aceh  berwenang  untuk  menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan hukum  adat  serta  lembaga  adat  di  wilayahnya  yang  dijiwai  dan  sesuai  dengan Syariat Islam.
3 Mardani,2018, Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia ,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 245
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Adapun dasar hukum pelaksanaan hukum adat di Aceh adalah Qanun Aceh Nomor  9  Tahun  2009  Tentang  Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan  Adat  Istiadat serta  Qanun  Aceh  Nomor  10  tahun  2009  Tentang  Lembaga  Adat.  Peraturan tersebut  menjadi  wadah  atau  tempat  untuk  menjalankan  hukum  adat  yang berlaku di Aceh.
Nilai  nilai  tradisional  yang  masih  di  praktekkan  dalam  kehidupan  adat istiadat  masyarakat  Aceh  adalah Hak  Langgeh.  Hak  Langgeh adalah  hak terdahulu,  yaitu  hak  seseorang  lebih  utama  dari  yang  lain,  untuk  mendapatkan kesempatan membeli tanah tetangganya dengan harga yang sama. Hak Langgeh dapat  diberikan  kepada  orang  orang  terdekat  dengan  penjual  yaitu,  sanak saudara si penjual, anggota masyarakat hukum adat lainnya, atau tetangga yang tanahnya  berbatasan  langsung  dengan  tanah  yang  hendak  dijual. Hak  Langgeh dimaksudkan untuk mencegah agar tanah tersebut tidak dibeli oleh orang asing dari luar masyarakat hukum adat.
Berdasarkan uraian didalam pendahuluan diatas, maka terdapat 2 rumusan masalah, yaitu :
1) Bagaimanakah konsepsi hak langgeh dalam masyarakat tradisional hukum adat Aceh?
2) Bagaimanakah  konsekwensi  hukum  jika  terjadi  pelanggaran  terhadap hak langgeh dalam masyarakat tradisional hukum adat Aceh?

## 2.  METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis  normatif .  Penelitian  ini menekankan  pada  norma-norma  hukum  dan  konsep  hukum  serta  peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini  juga  dikaitkan  dengan  kenyataan  yang  ada  dalam  praktek  yang  menyangkut Hak Langgeh. Sumber data dalam penelitian yuridis normatif  berupa peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  atau  buku-buku  serta  karya  ilmiah  yang relevan  dengan  masalah  yang  dibahas  dan  dimaksudkan  untuk  memberi  dasar teoritis  serta  menemukan  konsep-konsep  yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersebut berupa : Bahan hukum primer, seperti  UUD 1945, Undang-Undang Keistimewaan Aceh, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh No. 9 Tahun 2009 dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2009 serta Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku ilmiah, hasil penelitian,  dan  jurnal.Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  hukum  yang memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan sekunder,  seperti  kamus  dan  lain-lain.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  secara  peskriptif,  yaitu  dengan  menggabungkan  konsep-konsep  atau wawasan  dari  semua  analisis  sebelumnya  untuk  menentukan  tindakan  mana yang harus diambil dalam menghadapi permasalahan yang diteliti.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1  Konsepsi Hak Langgeh Dalam Masyarakat Tradisional Hukum Adat Aceh Provinsi  Aceh  merupakan  salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang  masih menjunjung  tinggi  hukum  adat  dan  kebudayaannya.  Keseluruhan  hukum  adat yang  berlaku  di  Aceh  bersumber  dari  agama  Islam.  Aturan  adat  dan  lembaga pelaksanaan aturan adat dan lembaga pelaksanaan aturan adat yang ada di Aceh di atur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Lembaga Adat.  Peraturan  tersebut  yang  menjadi  wadah  sebagai  tempat  untuk menjalankan hukum adat yang berlaku di Aceh. 4
Membahas tentang apa yang disebut dalam istilah aceh yaitu hak langgeh maka  serupa  dengan  apa  yang  diatur  dalam  hukum  islam  dengan  Syuf’ah. Syuf’ah  adalah  hal  yang  sudah  dikenal  oleh  orang-orang  arab  pada  zaman jahiliyah.  Dahulu  seseorang  jika  hendak  menjual  rumah  atau  kebunnya,  maka tetangga, kawan syarikat atau kawannya datang mensyuf‟ahnya, dijadikannya ia sebagai orang yang lebih berhak membeli bagian itu. Dari sinilah disebut syuf‟ah, dan  orang  yang  meminta  syuf‟ah  disebut  syafii.  Ada  yang  mengatakan,  bahwa dinamakan  syuf‟ah  karena  pemiliknya  menggabung  sesuatu  yang  dijual  kepada miliknya, sehingga menjadi sepasang setelah sebelumnya terpisah. 5
Dalam  Qanun  Nomor  10  Tahun  2002  tepatnya  Pasal  49  yaitu  Tentang peradilan  syariat  Islam  tersebut  adalah  meyebutkan  bahwa  :  Hak  Langgeh termasuk dalam bagian muamalah (Syuf’ah) . Hak Langgeh sangat erat kaitannya dengan  transaksi  tanah.  Hak  Langgeh  merupakan  persyaratan  yang  harus dilaksanakan sebelum seseorang / badan hukum melaksanakan proses transaksi jual  beli  tanah  selain  persyaratan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah. Hak    Langgeh    (Syuf’ah) tersebut telah hidup dan berkembang dalam hukum adat masyarakat Aceh”. 6
Wadah  untuk  proses  pelaksanaan    Hak  Langgeh    telah  di  atur  melalui adanya  lembaga  adat  yang  berlaku  di  Aceh,  juga  hak  langgeh (Syuf’ah)merupakan  Hukum  Islam  (syariat)  yang  harus  dijalankan  di  aceh  yang kini telah melaksanakan dan akan melaksanakan secara kaffah syariat Islamnya. Karena  Hak  Langgeh  merupakan  bagian  muamalah  dan  Hak  Langgeh  sebagai hukum adat yang bersumber dari hukum islam yang berdasarkan syariat. 7 Dalam pelaksanaan  bidang  muamalah  pemerintah  daerah  mengatur,  menertibkan  dan mengawasi  pelaksanaan  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  muamalah didalam masyarakat menurut ketentuan Syariat Islam. 8
4 Aulia Rahman, “ Kajian Yuridis Hak Langgeh ( Syuf’ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh Di Kota Langsa,Vol. 3 Tahun 2015 Di Dalam Jurnal Premise law.
5 Ibid , hlm 5
6 Aulia  Rahman,  Kajian  Yuridis Hak  Langgeh  (Syuf’ah) Dalam  Adat  Masyarakat  Aceh  Di Kota Langsa, PREMISE Law Journal, Vol. 3 (2015), hlm. 3.
7 Ibid, halaman 3
8 Pasal  10  Peraturan  Daerah  Provinsi  aceh  Nomor  5  tahun  2000  Tentang  Pelaksanaan Syariat Islam.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Hukum islam telah berlaku di indonesia sejak dahulu, baik secara normatif maupun  secara  yuridis.  Berlaku  secara  normatif  yaitu  bagian  yang  mempunyai sanksi moral apabila dilanggar, yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, seperti hukum-h,ukum tentang shalat, haji, puasa, zakat. Hampir semua hukum yang  mengatur  hubungan  manusia  dengan  tuhan  secara  langsung  bersifat normatif.
Syuf‟ah  yaitu  hak  memiliki  sesuatu  secara  paksa  ditetapkan  untuk  syarik terdahulu atas syarik yang baru disebabkan adanya syirkah dengan penggantian (i‟wadh) yang dimilikinya, di syari‟atkan untuk mencegah kemudharatan. Syaf‟i yaitu orang yang akan mengambil atau menerima Syuf‟ah. 9 Disini terlihat bahwa konsepsi  hukum  adat  Hak  langgeh  diatur  melaui  lembaga  adat  yang  berlaku  di Aceh, adalah hak langgeh yaitu hukum islam (syari‟at) yang selalu diiringi di Aceh karena  hak  langgeh  adalah  bahagian  muamalah.  Dalam  hal  ini  dapat  kita  ambil suatu  kesimpulan  bahwa  Hak  Langgeh  juga  hukum  adat  yang  bersumber  dari hukum islam yang didalamnya terdapat syari’at.
Eksistensi  Hak  Langgeh  semakin  menguat  dengan  keluarnya  Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 K/Sip./1973 Tanggal 31 Maret 1977, Hak Langgeh adalah hak dalam hukum adat yang memberikan prioritas/hak  didahulukan  dari orang    lain    untuk    membeli    tanah,  hak    mana  diberikan  kepada  tiga  unsur masyarakat yaitu sanak saudara, sesama anggota masyarakat dan pemilik tanah tetangga.
Makna  daripada  syari’at  adalah  mencakup  semua  aturan  yang  ada  dalam islam,  termasuk  aqidah,  hukum  dan  akhlak.  Jadi  syari‟at  ialah  islam  itu  sendiri. Sementara islam secara istilah terminologi, syariat adalah semua yang ditetapkan Allah  Swt  atas  hambanya  berupa  agama  dari  berbagai  aturan.  Juga  bisa didefinisikan  sebagai  hukum-hukum  yang  ditetapkan  oleh  Allah  Swt  untuk hamba-hambanya,  baik  melalui  Al-Qur‟an  ataupun  dengan  As-sunnah  Nabi muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, pengakuan. Secara terminologi, syariat adalah ketundukan seseorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul khususnya Muhammad Saw guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum/aturan Allah Swt yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, menuju ke bahagiaan dunia dan akhirat. 10

## 3.2  Konsekuensi Hukum Jika Terjadi Pelanggaran Terhadap Hak Langgeh Dalam Masyarakat Tradisional Hukum Adat Aceh
Dalam lingkungan hukum adat Aceh, apabila peralihan hak tidak dilakukan menurut  tata  urutan  penawaran  berdasarkan  hak  terdahulu  maka  pihak  yang dirugikan  dapat  menggugat  pembatalan  keabsahan  jual  beli  tersebut  kepada Peradilan Gampong dan Mukim dan atau Pengadilan. Hak menuntut keabsahan
9 Hendi Suhendi, 2018, Fiqh Muamalah , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 161
10 Aulia Rahman , Loc.cit
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
jual  beli  karena  melanggar  hak  terdahulu  disebut Hak  Langgeh (hak menyanggah)”. 11
Adapun pelanggaran  yang  sering terjadi  pada  Hak  langgeh  adalah dimana pihak-pihak  yang  terkait  berhak  menggugat  pemilik  tanah,  hal  ini  dikarenakan tidak  memenuhi  atau  dilaksanakan  hak  langgeh.  Apabila  tanah  tersebut  dijual kepada  orang  lain  dengan  tidak  berdasarkan  ketentuan    hak  langgeh  maka konsekuensi dari  jual beli itu adalah batal demi hukum.   Maka salah satu  pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan ke peradilan adat.
Dalam  kehidupan  masyarakat  secara  sosiologis  peradilan  adat  di  Aceh masih  terus  hidup  dan  berkembang  dan  telah  memberikan  kontribusi  nyata dalam pembangunan bangsa dari masa ke masa, struktur lembaga peradilan adat juga  masih  terus  hidup  dan  dipertahankan  meskipun  pada  masa  orde  baru lembaga  tersebut  belum  mendapat  pengakuan  secara  formal,  kondisi masyarakat  Aceh  yang  terus  mempraktekkan  prosesi  peradilan  adat  sejak  lama memungkinkan  sistem  peradilan  adat  tersebut  terus  dipertahankan  dan dikembangkan  di  masa  yang  akan  datang . Oleh  sebab  itu  istilah  peradilan  adat sekarang  menjadi  lebih  dikenal  untuk  mereka  yang  meneliti  adat  dan  sebagian kecil masyarakat umum sekarang juga sudah mulai menyebut istilah tersebut 12
Secara  legal  formal  Penyelesaian  sengketa hak  langgeh merupakan kewenangan mengadili dalam lingkup Mahkamah Syari‟ah. Biasanya masyarakat menyelesaikan  ke  Mahkamah  Syari‟ah  dikarenakan  Peradilan  Gampong  tidak mempunyai putusan kuat. Jika kasus tidak selesai-selesai di Peradilan Gampong maka bisa dilanjutkan dan diselesaikan di Mahkamah Syari‟ah. Di dalam Pasal 49 Qanun  Nomor  10  Tahun  2002  tentang  peradilan  syariat  islam  yaitu  Mahkamah Syari‟ah  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan perkara yang ada tapi pada tingkat pertama. Dimana Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan syari’at islam terdapat kewenangan dalam bidang Muamalah yang mengatur tentang Syuf‟ah ( hak langgeh.
Wadah  untuk  proses  pelaksanaan hak  langgeh  (syuf’ah) telah  di  atur melalui  adanya  lembaga  adat  yang  berlaku  di  Aceh,  juga hak  langgeh  (syuf’ah) merupakan  hukum  Islam  (syari’at)  yang  harus  di  jalankan  di  Aceh  yang  hingga kini telah melaksanakan dan akan melaksanakan secara kaffah syari’at Islamnya. Karena hak langgeh (syuf’ah) merupakan bahagian mu’amalah dan hak langgeh (syuf’ah) sebagai  hukum  adat  yang  bersumber  dari  hukum  Islam  yang berdasarkan syari’at. 13
Dalam prakteknya, Penyelesaian sengketa terhadap hak langgeh ( syuf’ah ) di Aceh hampir keseluruhannya tidak diselesaikan melalui Mahkamah Syari’ah, akan  tetapi  diselesaikan  dalam  peradilan  adat  gampong  tersebut,  hal  itu
11 Ilyas  Ismail, Konsepsi  Hak  Garap  Atas  Tanah, Citapustaka  Media  Perintis,  Bandung, 2011, hlm. 107.
12 Leena Avonius, dkk, Adat dalam dinamika politik Aceh, 2010, Banda Aceh, ICAIOS, halaman 34
13 Aulia Rahman, Op.Cit ., hlm  8.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dikarenakan  masyarakat  Aceh  merupakan  masyarakat  yang  menjunjung  tinggi Syari’at  yang  mengharapkan  perdamaian.  Mereka  tidak  mengharapkan  saling bermusuhan,  maka  hasil  dari  proses  peradilan  adat  bersifat  perdamaian.  Jadi mayoritas  Masyarakat  Aceh  tidak  menyelesaikan  sengketa Hak  Langgeh ke Mahkamah  Syar’iah , hal  ini  dilatar  belakangi  oleh  adanya  anggapan  bahwa menyelesaikan kasus sengketa Hak Langgeh ke jalur formal (pengadilan), maka mereka  akan  mengeluarkan  uang  lebih  banyak  lagi  dari  yang  mereka persengketakan, serta proses penyelesaikan sengketa membutuhkan waktu yang sangat panjang dan berbelit-belit. 14
Penyelesaian sengketa di dalam peradilan adat tidak menyebut peradilan adat  tetapi  langsung  menyebut  nama  institusi  pemerintahan  seperti  gampong dan mukim.  Sehingga  peradilan  adat  dilaksankan  secara adat di  Gampong  dan penyelesaian  secara  adat  di  Mukim. 15 Sehingga  peradilan  adat  dilaksanakan secara  adat  di  Gampong  dan  penyelesaian  secara  adat  di  Mukim.Proses penyelesaian  sengketa  adat  di  gampong  akan  dilakukan  oleh  perangkat  adat yang terdiri dari tokoh-tokoh adat adat sebagai berikut:
a. Keuchik.
b. imeum meunasah.
c. tuha peut.
d. sekretaris gampong; dan ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong  atau  nama  lain  yang  bersangkutan,  sesuai  dengan kebutuhan 16 .
Sedangkan  penyelesaian  secara  adat  di  mukim  dilaksanakan  oleh  tokoh- tokoh adat yang terdiri atas:
a. imeum mukim
b. imeum chik.
c. tuha peut.
d. sekretaris mukim; dan
e.  ulama,  cendekiawan  dan  tokoh  adat  lainnya  di  mukim  yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan. 17
Dalam pelaksanaan dilapangan para penyelenggara peradilan adat dalam kehidupan  adat  masyarakat  Aceh,  sebagaimana  disebut  di  atas  tidak  ditunjuk atau  diangkat  “secara  resmi”,  akan  tetapi  karena  jabatannya  sebagai  Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peuet, dan Ulee Jurong maka mereka secara otomatis menjadi  para  penyelenggara  peradilan  adat.  Eksistensi  mereka  “secara  resmi” menjadi  penyelenggara  peradilan  adat  justru  diakui  dan  dipercayai  oleh
14 Ibid ,  hlm  9.
15 Mulyadi  Nurdin,  2018, Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Peradilan  Adat  Aceh , ,LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume III (2018), hlm.188
16 Qanun  Aceh  Nomor  9  Tahun  2008  Tentang  Pembinaan  Kehidupan  Adat  Dan  Adat Istiadat, pasal 14.
17 Ibid , hlm 9
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
masyarakat setempat. 18

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan uraian tersebut , maka dengan tidak adanya kasus sengketa tentang hak  langgeh  (syuf’ah) yang  masuk  ke  Mahkamah  Syar’iah  atau      harga yang  sama. Hak  Langgeh dapat  diberikan  kepada  orang  orang  terdekat  dengan penjual yaitu, sanak saudara si penjual, anggota masyarakat hukum adat lainnya, atau  tetangga  yang  tanahnya  berbatasan  langsung  dengan  tanah  yang  hendak dijual. Hak  Langgeh dimaksudkan  untuk  mencegah  agar  tanah  tersebut  tidak dibeli  oleh  orang  asing dari  luar  masyarakat  hukum  adat.  konsepsi  hukum  adat Hak langgeh diatur melaui lembaga adat yang berlaku di Aceh, hak langgeh yaitu hukum  islam  (syari’at)  yang  selalu  diiringi  di  Aceh  karena  hak  langgeh  adalah bahagian muamalah. Dalam hal ini dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa Hak Langgeh  juga  hukum  adat  yang  bersumber  dari  hukum  islam  yang  didalamnya terdapat syariat.
Dalam  prakteknya,  jika jika  terjadi  pelanggaran  terhadap hak  langgeh dalam Masyarakat Tradisional Hukum Adat Ace h Penyelesaian sengketa terhadap hak langgeh ( syuf’ah ) di Aceh hampir keseluruhannya tidak diselesaikan melalui Mahkamah  Syari’ah ,  akan  tetapi  diselesaikan  dalam  peradilan  adat  gampong tersebut,  hal  itu  dikarenakan  masyarakat  Aceh  merupakan  masyarakat  yang menjunjung  tinggi  Syari’at  yang  mengharapkan  perdamaian.  Mereka  tidak mengharapkan saling bermusuhan, maka hasil dari proses peradilan adat bersifat perdamaian. Jadi mayoritas Masyarakat Aceh tidak menyelesaikan sengketa Hak Langgeh ke Mahkamah Syar’iah , hal ini dilatar belakangi oleh adanya anggapan bahwa menyelesaikan kasus sengketa Hak Langgeh ke jalur formal (pengadilan), maka  mereka  akan  mengeluarkan  uang  lebih  banyak  lagi  dari  yang  mereka persengketakan, serta proses penyelesaikan sengketa membutuhkan waktu yang sangat panjang dan berbelit-belit.

## 5. REFERENSI

## Buku:
Mardani,2018,  Hukum  Islam  Dalam  Hukum  Positif  Indonesia,Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Leena Avonius, dkk, 2010, Adat dalam dinamika politik Aceh , Banda Aceh, ICAIOS
Jurnal:
Andi Co Agus, 2017, Eksitensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia , Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi, Vol. 4 Edisi 1 Maret 2 Aulia  Rahman,  2015, Kajian  Yuridis  Hak  Langgeh  (Syuf’ah)  Dalam  Adat Masyarakat Aceh Di Kota Langsa , PREMISE Law Journal, Vol. 3
18 Mulyadi Nurdin, Loc.cit 188.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Carissa  Vialyta  Lubis,2021, Akibat  Hukum  Pelanggaran  Terhadap  Hak  Langgeh Dalam  Proses  Jual  Beli  Tanah  Di  Desa  Paya  Bujok  Tunong  Kecamatan Langsa Baro ,Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Hendi Suhendi, 2018, Fiqh Muamalah , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Ilyas Ismail, 2011, Konsepsi Hak Garap Atas Tanah, Citapustaka Media Perintis, Bandung.
Mulyadi  Nurdin,  2018, Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Peradilan  Adat  Aceh , LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume III

## Peraturan Perundang-undangan:
Peraturan  Daerah  Provinsi  aceh  Nomor  5  tahun  2000  Tentang  Pelaksanaan Syariat Islam.
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.
Qanun  Nomor  10  Tahun  2002  tentang  peradilan  syariat  islam  yaitu  Mahkamah Syari’ah