## BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Received: April 30, 2020; Reviewed: August 19, 2020; Accepted: October 14, 2020.
To cite this article: Wicaksono, DA, Yurista, AP, Sari, ACF, 2020, ‘Kompatibilitas Pengaturan Pendaftaran Tanah Terhadap Kompleksitas Keadaan Hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan, vol. 6, no. 2, hlm. 172-187.
Copyright: © 2020 Dian Agung Wicaksono, Ananda Prima Yurista, Almonika Cindy Fatika Sari
All articles published in Jurnal Bhumi are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

## KOMPATIBILITAS PENGATURAN PENDAFTARAN TANAH TERHADAP KOMPLEKSITAS KEADAAN HUKUM TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN

## (COMPATIBILITY REGULATIONS OF LAND REGISTRATION TOWARDS COMPLEXITY OF LEGAL STATUS OF THE LAND OF KASULTANAN AND
KADIPATEN)
Dian Agung Wicaksono 1 , Ananda Prima Yurista 2 , Almonika Cindy Fatika Sari 3
1 Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2 Departemen Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
3 Program Studi Magister Ilmu Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Koresponden e-mail: dianagung@ugm.ac.id
Abstract: After the enactment of Law Number 13 of 2012 concerning Privileges of Special Region of Yogyakarta (Yogyakarta Act), there is an institutional strengthening of Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat and Kadi- paten  Pakualaman, one of which is in the form of privileges in the f ield of land. The Kasultanan and the Kadipaten in the Yogyakarta Act are declared as legal entities that are the subject of ownership rights to the land of the Kasultanan and Kadipaten with orders to register the ownership rights in the land agency and registra- tion is carried out in accordance with statutory provisions. This research will focus on examining the compat- ibility of land registration provisions in registering ownership rights over the land of the Kasultanan and Kadipaten, with research questions: (1) How is the legal status of the land of the Kasultanan and Kadipaten? (2) How is the compatibility of land registration provisions in registering the land of the Kasultanan and Kadipaten? The research used juridical normative and explored the regulations and literature related to the specialty of Yogyakarta land and law of land in Indonesia. The results show the mapping of the legal status of the land of the Kasultanan and Kadipaten, accompanied by an analysis of the weakness compatibility of land registration provisions in carrying out the registration of the land of the Kasultanan and Kadipaten.
Keywords : land registration, legal status, land of Kasultanan, land of Kadipaten
Intisari: Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY), terdapat penguatan kelembagaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman, salah satunya berupa urusan keistimewaan di bidang pertanahan. Kasultanan dan Kadipaten dalam UUK DIY dinyatakan sebagai badan hukum yang merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten  dengan  perintah untuk mendaftarkan hak milik tersebut pada lembaga pertanahan dan pendaftaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penulisan ini hanya akan berfokus untuk meneliti kompatibilitas pengaturan pendaftaran tanah dalam melakukan pendaftaran hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana keadaan hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten saat ini? (2) Bagaimana kompatibilitas pengaturan pendaftaran tanah dalam melakukan pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten? Penelitian ini menggunakan metode
Dian AW, Ananda PY, Almonika CFS, ‘ Kompatibilitas Pengaturan Pendaftaran ...’ 172-187 yuridis normatif dengan menggali data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka yang terkait dengan keistimewaan pertanahan Yogyakarta dan hukum pertanahan di Indonesia. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa pemetaan keadaan hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, disertai analisis lemahnya kompatibilitas pengaturan pendaftaran tanah dalam melakukan pendaftaran tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.
Kata Kunci : pendaftaran tanah, keadaan hukum, tanah kasultanan, tanah kadipaten

## A. Pendahuluan
Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Isti- mewa Yogyakarta (UUK DIY), terdapat penguatan kelembagaan  Kasultanan Ngayogyakarta Hadi- ningrat dan Kadipaten Pakualaman. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya urusan keistimewaan yang melekat pada Provinsi DIY, yaitu: (a) tata cara pengisian jabatan,  kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;  (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (c) kebu- dayaan; (d) pertanahan; dan (e) tata ruang ( vide Pasal 7 ayat (2) UUK DIY).
Secara khusus dalam penyelenggaraan kewe- nangan pertanahan, Kasultanan  dan Kadipaten dalam UUK DIY dinyatakan sebagai badan hukum yang merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, berupa tanah keprabon dan tanah bukan kepra- bon  yang  terdapat  di seluruh  kabupaten/kota dalam wilayah DIY ( vide Pasal 31 ayat (1)-(4) UUK DIY). UUK DIY juga mengatur bahwa hak milik atas  tanah  Kasultanan  dan  tanah  Kadipaten didaftarkan pada lembaga pertanahan dan pen- daftaran dilakukan sesuai dengan ketentuan pera- turan perundang-undangan  ( vide Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUK DIY). Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang ditujukan untuk  sebesar-besarnya pengembangan  kebu- dayaan, kepentingan  sosial, dan  kesejahteraan masyarakat ( vide Pasal 32 ayat (5) UUK DIY). Ketentuan mengenai  pendaftaran hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten pada lembaga  pertanahan  menimbulkan  beberapa diskursus dalam konteks hukum pertanahan, seti- daknya,  antara  lain:  Apakah perlu  diterbitkan sertipikat atas pendaftaran hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten? Siapakah yang
menanggung biaya dan beban perpajakan yang ditimbulkan atas terbitnya hak milik atas tanah Kasultanan  dan  tanah  Kadipaten?  Bagaimana kompatibilitas  pengaturan  pendaftaran  tanah dalam  melakukan  pendaftaran  hak  milik  atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten? Penu- lisan  ini  hanya  akan  berfokus  pada  diskursus ketiga, yaitu meneliti kompatibilitas pengaturan pendaftaran tanah dalam melakukan pendaftaran hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadi- paten, dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana keadaan hukum tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten pada hari ini? (2) Bagaimana kompatibilitas  pengaturan  pendaftaran  tanah dalam melakukan pendaftaran tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten?
Penulisan ini  merupakan penulisan  yuridis normatif  (Soekanto  dan  Mamudji  1994,  13), dengan menggunakan bahan pustaka, yang terdiri dari 2 (dua) bahan hukum yaitu: (1) bahan hu- kum primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah,  ketentuan atau  peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan; dan (2) bahan hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer berupa literatur, artikel jurnal, dan juga hasil penulisan yang relevan (Soekanto 1986, 132). Pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap buku, artikel, hasil penulisan, dan peraturan perundang-undangan yang rele- van. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuali- tatif untuk menjawab  rumusan masalah dalam penulisan ini.
Penulisan ini bertujuan dan memiliki urgensi untuk memotret kompleksitas keadaan hukum Tanah  Kasultanan  dan  Tanah  Kadipaten  dan menganalisis kompatibilitas pengaturan pendaf- taran tanah dalam melakukan pendaftaran Tanah Kasultanan  dan Tanah Kadipaten. Urgensi  lain
174 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
dari  penulisan  ini  dikarenakan  sejauh  pene- lusuran penulis belum  terdapat penulisan  lain yang membahas mengenai hal ini. Walaupun ada Penulisan yang terkait dengan pertanahan dalam konteks keistimewaan  DIY, penulisan tersebut tidak secara spesifik membahas  kompatibilitas pengaturan pendaftaran tanah dalam melakukan pendaftaran  Tanah Kasultanan dan Tanah  Ka- dipaten.
Pertama, buku yang ditulis oleh Ahmad Nashih Luthfi, et al ., yang berjudul “Keistimewaan Yog- yakarta: yang Diingat dan yang Dilupakan”. Dalam buku ini tempus yang  dipakai adalah  sebelum berlakunya UUK DIY karena memang buku ini diterbitkan  pada tahun  2009,  sehingga praktis memiliki substansi yang berbeda dengan penulisan ini. Namun demikian, buku tersebut juga mem- berikan gambaran mengenai wacana keistime- waan Yogyakarta,  khususnya kaitannya dengan pandangan-pandangan yang muncul dari Kadi- paten Pakualaman (Luthfi, et al . 2009, 249-260). Kedua,  studi Vani  Wirawan  (2019),  secara umum hanya memotret mengenai bidang Tanah Kasultanan  dan  Tanah  Kadipaten  yang  telah dilakukan penatausahaan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogya- karta  (Wirawan  2019,  165). Dengan  demikian, studi yang dilakukan oleh Wirawan tersebut juga relatif berbeda  dengan studi ini yang berfokus pada  pendaftaran tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.
Ketiga,  studi Sugiarto  (2016) berfokus pada pemetaan kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Ka- sultanan dan Tanah Kadipaten dan menganalisis arah otonomi pertanahan pasca berlakunya UU KDIY.  Tentu  fokus  tersebut  berbeda  dengan kajian ini yang berfokus pada pendaftaran tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.
Keempat, studi Sri Kus Antoro (2015) berfokus pada kritik  terhadap substansi  UUK  DIY  dan implementasi dari UUK DIY dalam bidang perta- nahan (Antoro 2015, 23-28), sehingga bila ditelaah lebih detail,  studi yang  dilakukan oleh  Antoro tersebut  tidak  didasarkan  pada  analisis  yang mendalam karena berusaha mengkritik banyak
hal substansi dan implementasi dari UUK DIY, tanpa  mendudukkan  UUK  DIY  sebagai  satu kesatuan sistem pertanahan dengan UUPA dalam konteks keistimewaan DIY.
Kelima, buku yang ditulis Munsyarief (2015) memberikan potret yang relatif relevan sebagai pijakan untuk didalami lebih lanjut dalam penu- lisan ini.  Misalnya, Munsyarief  (2013, 8) meru- muskan  bagan menuju  kepastian  hukum  atas tanah Kasultanan dan Pakualaman, merupakan gagasan awal yang senada dengan pemikiran pe- nulis.  Namun  demikian,  Munsyarief  tidak menganalisis  mengenai  kompatibilitas  penga- turan pendaftaran tanah dalam melakukan pen- daftaran tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, sehingga hal ini merupakan pembeda signifikan antara kajian tersebut dengan penulisan ini.
Keenam, studi yang dilakukan oleh Wicaksono et.al. (2019)  yang berfokus pada analisis untuk memberikan  kejelasan  status  badan  hukum Kasultanan dan Kadipaten sebagai Subyek Hak Milik atas  Tanah Kasultanan  dan Tanah  Kadi- paten adalah badan hukum khusus. Berdasarkan pijakan  analisis dalam  artikel tersebut penulis memiliki  argumentasi  yuridis  yang  berbeda dengan kritik yang dilontarkan oleh Antoro yang mendudukkan Kasultanan dan Kadipaten sebagai Badan Hukum Warisan Budaya (Antoro 2015, 23). Berdasarkan analisis dalam artikel tersebut pula penulis memperdalam lingkup kajian pada aspek yang terkait dengan status badan hukum Kasul- tanan dan Kadipaten sebagai Subyek Hak Milik atas  Tanah Kasultanan  dan Tanah  Kadipaten, yaitu pada kajian mengenai pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
Berdasarkan  penelusuran  terhadap  kajian terdahulu di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa studi ini relatif baru. Pun, terdapat kajian sebe- lumnya,  maka  kajian tersebut  tidak ada  yang secara spesif ik  membahas  mengenai  kompa- tibilitas  pengaturan  pendaftaran tanah  dalam melakukan pendaftaran  tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.  Penelitian ini  menggunakan metode  penelitian  yuridis  normatif,  dengan menggunakan bahan pustaka, yang terdiri dari 2 (dua)  bahan  hukum  yaitu:  (1)  bahan  hukum
Dian AW, Ananda PY, Almonika CFS, ‘ Kompatibilitas Pengaturan Pendaftaran ...’ 172-187
primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan;  dan  (2)  bahan  hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer berupa  literatur, artikel  jurnal, dan  juga  hasil penelitian yang relevan (Soekanto dan Mamudji 1994, 13, Soekanto 1986, 132). Pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap buku, artikel, hasil penelitian, dan peraturan perundang- undangan yang relevan.
Analisis data dilakukan secara deskriptif ku- alitatif untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Untuk menjawab rumusan masalah kedua, penulis melakukan analisis kompatibilitas hukum  untuk  mengetahui  apakah  peraturan perundang-undangan yang berlaku masih dapat mengakomodasi  perkembangan  realitas  di lapangan. Analisis kompatibilitas yang dilakukan dalam penelitian ini berpijak dari adagium hukum het rehink achten de feiten aan , dimana hukum selalu  tertinggal  mengikuti  perkembangan zaman.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  analisis kompatibilitas hukum diperlukan untuk menge- tahui  apakah  hukum  positif  yang  mengatur mengenai pendaftaran tanah masih dapat atau tidak  mengakomodasi  kompleksitas  tanah Kasultanan  dan tanah  Kadipaten pasca  berla- kunya UUK DIY.

## B. Keadaan Hukum Tanah  Kasultanan dan Tanah  Kadipaten
Sejak  permulaan  abad  kesembilan  belas, hukum tanah yang berlaku di Kerajaan Yogya- karta menentukan bahwa hak milik atas seluruh luas tanah di wilayah kerajaan adalah mutlak di tangan raja dan rakyat hanya diberi hak anggaduh atau  meminjam  tanah  dari  raja  secara  turun- temurun. Kemudian, pada tahun 1918 Kasultanan dan Kadipaten menerbitkan Rijksblad Kasultanan Tahun 1918 Nomor 16 dan Rijksblad Paku Alaman Tahun 1918 Nomor 18, yang dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan (Suyitno  2018, 3):  “ Sakabehe bumi kang  ora  ana  tanda  yektine  kadarbe  ing  liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane kraton  ingsung  Ngayogakarta .”  Atas dasar per-
nyataan  domein  itu,  Kasultanan  dan  Paku Alaman  memberikan  hak  pakai/wewenang anggaduh kepada desa-desa.
Pada tahun 1925, Kasultanan dan Kadipaten menerbitkan Rijksblad Kasultanan Tahun 1925 Nomor 23 dan Rijksblad Paku Alaman Tahun 1925 Nomor 25 yang memberikan hak andarbe di atas tanah-tanah  yang secara  nyata ditempati  oleh penduduk.  Pada  tahun  1950,  diterbitkan  UU Nomor  3  Tahun  1950  tentang  Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (UU 3/1950). UU a quo mengatur bahwa urusan agraria (salah satu- nya  adalah  tanah)  merupakan  urusan  rumah tangga Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta ( vide Pasal 2 UU 3/1950).
Mendasarkan pada UU tersebut, Pemerintah Daerah  Istimewa Yogyakarta  mengundangkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Perda DIY 5/1954). Perda DIY 5/1954 mengatur bahwa hak atas tanah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dengan Perda a quo , sedangkan  hak atas tanah (hak andarbe ) 1 yang terletak di dalam Kota Besar (Kota-Pradja) Yog- yakarta untuk sementara masih berlaku peraturan seperti  termuat  dalam Rijksblad Kesultanan Tahun 1925 Nomor 23 dan Rijksblad Paku Alaman Tahun 1925 Nomor 25 ( vide Pasal 2 jo . Penjelasan Pasal 3 Perda DIY 5/1954). Perda a quo juga mem- berikan hak milik perseorangan turun-temurun (dahulu bernama hak anganggo turun-temurun) atas sebidang tanah kepada Warga Negara Indo- nesia, yang selanjutnya disebut dengan hak milik ( vide Penjelasan  Pasal  4  Perda  DIY  5/1954). Sementara Kelurahan diberi hak untuk mengurus dan mengatur administrasi pertanahan di Kelu- rahan ( vide Pasal 3 Perda DIY 5/1954).
Pada tahun 1960 Pemerintah mengundangkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA) dan  Peraturan
1 Dalam perkembangannya, hak milik perseorangan turun-temurun dan hak andarbe sebagaimana diatur dalam Perda 5/1954, menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  69 Tahun  1984 sudah dapat  dikonversi menjadi hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUPA yang pelaksanaannya  didasarkan  pada  Peraturan  Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1962.

## 176
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
Menteri Agraria  Nomor 2  Tahun 1960  tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (PMA 2/1960). Akan tetapi, khusus di DIY belum diberlakukan UUPA secara penuh  ( vide Pasal 1 PMA 2/1960). UUPA baru diberlakukan untuk hak-hak atas tanah yang mendasarkan pada hukum  barat, yaitu seperti hak eigendom ,  hak erfpacht , hak postal dan hak gebruiks yang harus dikonversi menjadi hak-hak atas tanah sebagai- mana diatur dalam  UUPA dalam waktu enam bulan sejak diberlakukan UUPA ( vide Pasal 2 PMA 2/1960).
Sementara  untuk  hak-hak atas tanah yang mendasarkan  pada  hukum  adat  baru  dapat terintegrasi  dalam  yurisdiksi  UUPA  setelah diterbitkannya Keputusan  Presiden Nomor  33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UU Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi Daerah Isti- mewa Yogyakarta (Keppres 33/1984) jo . Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya UU Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi Daerah Istimewa Yogya- karta (Perda DIY 3/1984).
Walaupun dalam Perda  DIY 3/1984  menya- takan  mencabut  keberlakuan  ( vide Penjelasan Pasal 3  Perda DIY  3/1984): (1) Rijksblad Kasul- tanan tahun 1918 Nomor  16 dan Rijksblad Paku Alaman  tahun  1918  Nomor  18;  (2) Rijksblad Kasultanan tahun 1925 Nomor 23 dan Rijksblad Paku Alaman tahun 1925 Nomor 25; (3) Perda 5/ 1954, dan peraturan lainnya sebagaimana tercan- tum dalam Penjelasan Pasal 3 Perda DIY 3/1984, namun bila merujuk pada Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3), penjelasan sebu- ah pasal tidak dapat berisi norma ( vide Lampiran II Angka 177 UUP3), sehingga dalam membaca Perda DIY 3/1984 yang menyatakan bahwa pera- turan-peraturan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 3 Perda DIY 3/1984 dinyatakan tidak berlaku tidak dapat serta merta diikuti.
Pada tahun 2012, Pemerintah mengundang- kan  UU Nomor 13  Tahun  2012 tentang  Keisti- mewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kehadiran UU  KDIY  telah  memberikan  kejelasan  dan ketegasan terhadap status hukum Tanah Kasul-
tanan dan Tanah Kadipaten di wilayah DIY. Dalam Pasal 32 ayat (2) UUK DIY menyebutkan bahwa Kasultanan sebagai  badan  hukum  merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas “tanah Kasultanan”. Selanjutnya Pasal 32 ayat (3) UUK DIY  menyebutkan  bahwa  Kadipaten  sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mem- punyai hak milik atas  “tanah Kadipaten”. Lebih lanjut Tanah Kasultanan dan Tanah  Kadipaten diatur lebih rinci dalam Peraturan Daerah  Isti- mewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Perdais DIY 1/2017). Menurut Perdais tersebut  yang dimaksud  dengan Tanah  Kasul- tanan adalah tanah hak milik Kasultanan  yang meliputi  Tanah  Keprabon  dan  Tanah  Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY ( vide Pasal 1 angka 1 Perdais DIY 1/2017). Sementara  Tanah Kadipaten adalah tanah hak milik Kadipaten yang meliputi  Tanah  Keprabon  dan  Tanah  Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY ( vide Pasal 1 angka 2 Perdais DIY 1/2017).
Tanah  Keprabon  merupakan  tanah  yang digunakan Kasultanan maupun Kadipaten untuk bangunan  istana  dan  kelengkapannya,  seperti misalnya Keraton, Pura Pakualaman, alun-alun lor, alun-alun kidul, dan sebagainya ( vide Pasal 7 ayat (1) Perdais DIY 1/2017). Tanah Keprabon baik yang merupakan Tanah  Kasultanan dan Tanah Kadipaten sudah  disebutkan secara  def initif dalam Perdais DIY 1/2017 yaitu pada Pasal 7 ayat (2) dan (3). Tanah Dede Keprabon terdiri dari: (a) tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak anggaduh ; (b) tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan telah memiliki Serat Kekancingan; (c) tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan belum memiliki Serat Kekancingan; dan (d) tanah yang belum digunakan ( vide Pasal 8 Perdais DIY 1/2017).
UUK  DIY  memang  memberikan  kejelasan hukum  terhadap Tanah Kasultanan dan  Tanah Kadipaten dan sekaligus memperkenalkan status hukum “baru” kepada Kasultanan dan Kadipaten
Dian AW, Ananda PY, Almonika CFS, ‘ Kompatibilitas Pengaturan Pendaftaran ...’ 172-187
yang disebut sebagai badan hukum. Begitu juga dengan kehadiran Perdais DIY 1/2017 memberi- kan pengaturan yang lebih terperinci dan jelas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang merupa- kan amanat dari UUK DIY. Meskipun demikian, kejelasan ini dalam implementasinya tidak sejelas dan tidak sebenderang kata-kata yang terangkai dalam  sejumlah Pasal  UUK DIY  dan Perdais a quo .
Pertama, status “badan hukum” yang disemat- kan kepada Kasultanan  dan Kadipaten sebagai subjek hak yang mempunyai hak milik atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten oleh UUK DIY menimbulkan kebingungan dalam jajaran peme- rintahan, ini badan hukum  publik atau swasta atau jenis lain? Jenis badan hukum ini sangat me- nentukan arah kebijakan pertanahan khususnya dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan  Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, serta pendaf- taran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Jawabannya pun tidak serta merta dapat ditemu- kan dalam UUK DIY. UUK DIY hanya disebutkan bahwa: yang dimaksud dengan “badan hukum” adalah badan hukum khusus bagi Kasultanan dan Kadipaten, yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang ini ( vide Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UUK DIY). Penjelasan ini pun menimbulkan pertanya- an  serius,  jenis  apa  lagi  ini  ‘badan  hukum khusus’?.  Dalam  Naskah  Akademik  UUK  DIY (Lay, et  al .  2008,  53) disebutkan  bahwa  Kasul- tanan dan Kadipaten berbentuk Badan Hukum Kebudayaan yang memiliki hak milik atas tanah dan aset lainnya. Tidak dijelaskan juga ini badan hukum apa, terlebih bila menggunakan pende- katan konvensional yang membagi secara diko- tomis antara  badan  hukum  publik dan  badan hukum privat.
Antoro (2015) menyebut Kasultanan dan Kadi- paten sebagai Badan  Hukum Warisan  Budaya (BHWB).  Istilah  BHWB  dipilih Antoro  untuk membedakan  kedudukan  hukum  dan  subyek hukum Kasultanan dan Kadipaten yang dilahir- kan oleh Perjanjian Giyanti 1755 dan Perjanjian PA I-Rafless  1813, yaitu sebagai Badan  Hukum Swapraja dan status ini sudah diakhiri oleh HB
IX dan PA VIII baik secara hukum maupun politik pada 5 September 1945 (Antoro 2015, 15). Antoro menggunakan BHWB karena merujuk pada Pasal 1 huruf 5 dan 6 serta Pasal 32 ayat (1) UUK DIY. Dalam hal ini, Antoro mendudukkan Kasultanan dan Kadipaten atau BHWB sebagai badan hukum swasta, karena jika BHWB dikategorikan sebagai badan hukum publik, maka asetnya (termasuk tanah) menjadi aset negara (Antoro 2015, 23).
Penulis  dalam  hal  ini  berbeda  pendapat dengan Antoro. Merujuk pada penelitian sebe- lumnya  terkait makna  “khusus” dalam  “badan hukum khusus” yang disematkan kepada Kasul- tanan dan Kadipaten oleh UUK DIY, yaitu (Wicak- sono, Yurista, dan Sari 2019, 321-326):
[...]  selain  Warga  Negara  Indonesia  (WNI), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok-pokok Agraria (UUPA) juga  menetapkan  badan-badan hukum  dapat mempunyai hak milik atas tanah ( vide Pasal 21 UUPA). Pengaturan tersebut, lebih lanjut diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah (PP 38/1963).  Menurut  PP  38/1963,  badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, antara lain: (a) Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara); (b) Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Perta- nian  yang  didirikan  berdasar  atas  Undang- Undang Nomor 79 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 Nomor 139); (c) Badan-badan keaga- maan, yang ditunjuk  oleh Menteri  Pertanian/ Agraria, setelah mendengar Menteri Agama; (d) Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial ( vide Pasal 1 PP 38/1963). PP 38/1963  juga  memandatkan  bahwa  Menteri Pertanian/Agraria berwenang untuk meminta kepada badan-badan hukum, agar supaya menga- lihkan tanah-tanah milik yang dipunyainya pada waktu mulai berlakunya PP 38/1963 kepada pihak lain  yang  dapat  mempunyai  hak  milik  atau memintanya  untuk  diubah menjadi  hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai jika berlangsungnya  pemilikan  itu  bertentangan dengan ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 sebagaimana diatur dalam PP 38/1963 ( vide Pasal 6 PP 38/1963). Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi  titik tekan adalah bahwa terdapat badan-badan hukum
178 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
yang  ditunjuk oleh  Pemerintah  untuk  dapat mempunyai hak milik.
Kasultanan dan Kadipaten tidak dapat dikuali- f ikasikan  sebagai  salah  satu  badan  hukum menurut PP No. 38 Tahun 1963. Namun, hal ini tidak serta merta mengartikan bahwa Kasultanan dan Kadipaten tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah menurut Pasal 21 ayat (2) UUPA. Diper- lukan  pemahaman ilmu perundang-undangan yang lebih jernih untuk memaknai ketentuan yang tertuang dalam Pasal  21 ayat (2) UUPA. Pema- haman Pertama, Pemerintah berwenang menen- tukan  badan  hukum  yang  ditetapkan  dapat mempunyai hak milik atas tanah ( vide Penjelasan Umum.
Nomor  II angka 5 alinea kedua UUPA). Peme- rintah memiliki keleluasaan untuk menentukan entitas  mana  yang  ditetapkan  sebagai  badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Keleluasaan yang diberikan oleh UUPA tidak bersifat einmaligh melainkan dauerhaftig , yang berarti norma dalam Pasal 21 ayat (2) UUPA berlaku terus menerus sampai norma tersebut dibatalkan. Dengan demikian, keluarnya PP 38/ 1963 tidak dapat menghentikan keberlakuan Pasal 21 ayat (2) UUPA yang membuat Pemerintah tidak lagi bisa menetapkan entitas lain sebagai badan hukum yang mempunyai hak milik atas tanah. Pemahaman  Kedua,  jenis  entitas  yang  dapat ditetapkan sebagai badan hukum yang mempunyai hak milik atas tanah tidak enumeratif. Berbekal pemahaman pada uraian sebelumnya, maka dapat ditarik pemahaman bahwa jenis entitas yang dapat ditetapkan sebagai badan hukum yang mempunyai hak milik  atas tanah  tidak disebutkan  secara definitif dan terbatas hanya pada entitas yang ada dalam UUPA, seperti badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan sebagai- mana ditunjuk dalam Pasal 49 UUPA sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Pemahaman ini sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata mengelom- pokkan badan hukum menjadi: (a) perseroan per- data sejati; dan  (b) perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum. Mohammad Fajrul Falaakh dalam keterangan ahli pada pengujian UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang  Pendidikan Tinggi  (UU Dikti) terhadap UUD NRI  Tahun 1945,  dalam perkara  Nomor 33/PUU-XI/2013,  menyatakan bahwa  Pasal  1653  KUHPerdata  mengenalkan empat jenis zedelijke lichaamen : (a) badan hukum yang didirikan oleh negara, (b) diakui oleh negara,
(c) diperkenankan oleh negara, dan (d) badan hukum yang didirikan untuk maksud atau tujuan tertentu ( vide Putusan MK Nomor 33/PUU-XI/ 2013).
Berdasarkan hal tersebut, Kasultanan dan Kadi- paten dapat dikualifikasikan merupakan badan hukum yang masuk dalam kriteria huruf b, yakni badan hukum yang diakui oleh negara ( vide Pasal 1653 KUHPerdata huruf b). Perlu dipahami juga bahwa Kasultanan dan Kadipaten sudah ada sebe- lum  Republik  Indonesia  merdeka,  sehingga berlaku prinsip rekognisi terhadap keberadaan Kasultanan dan Kadipaten. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XI/ 2013 misalnya, MK mengakui konstitusionalitas Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTNbh) sebagai  jenis  badan  hukum  khusus  yang dikenalkan oleh UU Dikti. PTNbh  merupakan contoh nyata badan hukum yang tidak dapat serta merta dikualifikasikan sebagai  badan  hukum publik atau privat, karena secara bersamaan fungsi publik dan privat melekat dan menjadi penciri badan  hukum  khusus  yang  bernama  PTNbh. Mendasar  pada  pemahaman  tersebut,  maka Kasultanan dan Kadipaten dapat dilepaskan dari batasan-batasan badan hukum publik atau badan hukum privat. Karena Kasultanan dan Kadipaten merupakan badan hukum khusus yang dikenalkan oleh UU KDIY, dengan karakteristik mempunyai hak  milik  atas  Tanah  Kasultanan dan  Tanah Kadipaten. Pada dasarnya, perpaduan antara aspek publik dan privat yang melekat secara inheren dalam Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten juga sejalan dengan konsep dalam hukum adat. [...]
Penulis tidak sependapat dengan Antoro (2015) yang mendudukkan Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan  hukum  swasta,  karena ini  akan menghilangkan aspek publik dari Tanah Kasul- tanan. Dengan  mendudukkan Kasultanan  dan Kadipaten  sebagai badan  hukum khusus  yang dikenalkan oleh UUK DIY, bukan badan hukum publik ataupun privat, karena aspek publik dan privat melekat secara inheren pada Kasultanan dan Kadipaten, maka pemangku kebijakan dapat menentukan arah kebijakan pertanahan di DIY dengan tepat dan jelas.
Kedua,  Perdais  DIY  1/2017  memang  sudah mendefinisikan dan  merincikan Tanah  Kasul- tanan  dan  Tanah  Kadipaten,  yaitu:  (a) Pasal  1
Dian AW, Ananda PY, Almonika CFS, ‘ Kompatibilitas Pengaturan Pendaftaran ...’ 172-187
angka 1 dan 2 Perdais DIY 1/2017 berisi definisi Tanah  Kasultanan  dan  Tanah  Kadipaten;  (b) Pasal  7  berisi  tempat-tempat  mana  saja  yang dikategorikan sebagai  Tanah Keprabon  Kasul- tanan atau Kadipaten; dan (c) Pasal 8 berisi empat jenis  tanah yang  dikategorikan sebagai  Tanah Dede Keprabon milik Kasultanan dan Kadipaten. Namun demikian, dalam tataran implementasi untuk menginventarisasi hingga melakukan pen- daftaran tanah terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten tidaklah mudah, terutama Ta- nah Dede Keprabon yang sangat erat dengan kon- flik atau sengketa. Pembahasan dalam penulisan ini secara spesifik akan membahas mengenai peme- taan  keadaan  hukum  terhadap  Tanah  Dede Keprabon yang hanya disebutkan jenis-jenisnya dalam Perdais DIY 1/2017, namun belum dirinci secara mendetail mengenai letak dan batas-batasnya.
Penulis menemukan beberapa permasalahan terkait  penatausahaan  Tanah  Kasultanan  dan Tanah  Kadipaten. 2 Menurut  pengakuan  dari Panitikismo Kasultanan, terdapat bagian tanah yang  bersertipikat  Hak  Milik perseorangan  di kompleks Tamansari. 3 Sepintas,  bisa dikatakan dengan  cepat bahwa  SHM tersebut menyalahi aturan, karena Tamansari termasuk dalam Tanah Keprabon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h Perdais DIY 1/2017. Namun, menurut hukum  tidak dengan  mudah dinilai  demikian. Kerancuan Pertama, karena dalam Pasal 7 ayat (2)  huruf h  Perdais  DIY  1/2017  hanya  menye- butkan “Tamansari” dan tidak disebutkan sampai sejauh mana  tanah  di  Tamansari  yang  masuk kategori  Tanah  Keprabon,  apakah  sebatas bangunan  Tamansari atau  sampai mana?  Baik dalam Perdais DIY 1/2017 maupun dalam pera- turan pelaksanaannya, misalnya Pergub DIY 33/
2017, tidak memberikan pengaturan  mengenai letak dan batas-batas yang definitif terkait luasan Tanah Keprabon. Perlu dokumen lain, contohnya sertipikat tanah, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud Tamansari  sebagai Tanah  Keprabon Kasultanan itu berapa luasnya, batas-batasnya di mana saja, serta dilengkapi dengan  pengakuan dari masyarakat setempat bahwa itu adalah Tanah Kasultanan.
Kerancuan  Kedua,  Tanah  Dede  Keprabon sebagaimana  diatur  dalam  Perdais DIY  1/2017 memang sudah disebutkan secara definitif, yaitu sebanyak  empat  jenis.  Namun, keempat  jenis tanah tersebut tidak mudah untuk diinventarisasi dan diidentifikasi di lapangan. Tanah desa yang masuk kategori sebagai Tanah Dede  Keprabon lebih  mudah untuk diinventarisasi, karena  ke- beradaannya berdasarkan pada peta persil desa atau  kelurahan dan data pendukungnya  ( vide Pasal 8 ayat (1) Perdais DIY 1/2017). Kemudian, tanah-tanah Dede Keprabon yang lain bisa dibuk- tikan  dengan  keberadaan  Serat  Kekancingan. Namun,  bagaimana dengan  tanah yang bukan tanah desa atau tidak ada Serat Kekancingan-nya? Apa yang dijadikan dasar Kasultanan dan Kadi- paten untuk mengklaim bahwa tanah-tanah yang sudah digunakan oleh masyarakat atau institusi dan  tidak  ada  Serat  Kekancingannya  sebagai Tanah  Dede Keprabon?  Pengaturan ini  cukup kontroversial. Jika menggunakan bunyi hukum yang linier dan positif apa adanya, maka ‘komer- sialisasi’ besar-besaran terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten tidak terelakkan (Ahnaf dan Salim 2017, 48).
Kerancuan  Ketiga,  secara  faktual  bermun- culan sertipikat hak atas tanah atas Tanah Dede Keprabon, padahal hak milik atas Tanah Kasul- tanan dan Tanah Kadipaten belum didaftarkan, sehingga hak atas tanah itu diberikan di atas: (a) Berita acara pelepasan hak;  (b) Tanah Negara, bekas tanah Kas Desa Letter C; (c) Konversi Let- ter C; (d) Tanah Negara bekas tanah hak milik adat Letter C; dan (e) Asal Hak Adat: Letter C (Kanwil BPN DIY 2018, 11). Hal ini menimbulkan ketidakpastian  akan  status  hukum  dan  kebe- radaan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.
2 Istilah penatausahaan merujuk pada Pasal 4 huruf a angka 1 dan Pasal 9 Perdais DIY 1/2017. Menurut Pasal 9 ayat  (2),  penatausahaan  Tanah  Kasultanan  dan  Tanah Kadipaten meliputi: (a) inventarisasi; (b) identif ikasi; (c) verifikasi; (d) pemetaan; dan (e) pendaftaran.
3 Penulis tidak dapat memperoleh salinan Sertipikat Hak  Milik  perseorangan  tersebut,  sehingga  tidak  dapat ditunjukkan dalam artikel ini. Informasi ini diperoleh penu- lis dari keterangan Panitikismo Kasultanan pada sebuah wawancara Penulisan pada tahun 2019.
Gambar 1. Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Sumber: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY 2018.
Fakta di  lapangan,  temuan sertipikat yang keliru atau boleh dikatakan cacat hukum admi- nistrasi seperti Gambar  1 di atas relatif banyak. Sejauh ini, penulis belum mengetahui secara jelas apa yang menjadi dasar hukum penerbitan ser- tipikat yang cacat hukum administrasi tersebut? Sebelum UUK DIY diundangkan, secara sosiolo- gis sudah ada pengakuan terhadap Tanah Kasul- tanan dan Tanah Kadipaten melalui Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 570.34-2493 tanggal 21 Oktober 2003. Surat tersebut memberi- kan payung hukum dan mengisi kekosongan hu- kum bagi masyarakat yang akan memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Surat ter- sebut juga menjadi dasar BPN Kantor Wilayah DIY menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
Fakta lapangan yang telah dipaparkan di atas, penulis memetakan keadaan hukum Tanah Dede Ke- prabon Kasultanan atau Kadipaten, sebagai berikut:
Tabel 1 Pemetaan Keadaan Hukum Tanah Dede Keprabon Kasultanan atau Kadipaten
Pertama,  Tanah Desa sangat dimungkinkan sudah  terbit  Sertipikat  Hak  Pakai  (SHP)  atau Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten, namun SHP/SHGB  tersebut  tertulis  “di  atas  Tanah Negara” seperti contoh sertipikat pada Gambar 1.
Kedua,  Tanah  Dede  Keprabon  yang  sudah digunakan dan ada Serat Kekancingan. Tanah ini sangat dimungkinkan  sudah bersertipikat  Hak Milik perseorangan,  SHP/SHGB  di atas  Tanah Negara yang seharusnya di atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Sertipikat Hak Milik per- seorangan ini sungguh menyalahi aturan, karena sudah jelas orang tersebut memiliki Serat Kekan- cingan. Serat Kekancingan merupakan  bentuk persetujuan  tertulis dari  Kasultanan dan Kadi- paten sebagai dasar pihak lain untuk melakukan pendaftaran atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ( vide Pasal 14 Perdais DIY 1/2017). Jenis pertama dan  jenis kedua  sedikit mudah  untuk diidentifikasi sebagai Tanah Kasultanan atau Ta- nah Kadipaten. Karena untuk menentukan tanah desa  yang merupakan  Tanah Dede  Keprabon, petunjuknya yaitu asal-usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten dengan hak Anggaduh . Sementara jenis kedua dengan adanya Serat  Kekancingan itu membuktikan bahwa tanah yang bersertipikat tersebut adalah Tanah  Kasultanan atau  Tanah Kadipaten.
Selanjutnya jenis  ketiga, Tanah Dede  Kepra- bon yang sudah digunakan, tetapi belum ada Serat Kekancingan. Tanah ini sangat mungkin sudah ada yang bersertipikat Hak Milik perseorangan atau SHP/SHGB di atas Tanah Negara yang seha- rusnya  tertulis  di  atas  Tanah  Kasultanan  dan Tanah Kadipaten. Jenis ketiga ini lebih sulit untuk mengidentifikasi apakah  ini Tanah Kasultanan ataupun Tanah Kadipaten. Karena tidak ada Serat Kekancingan,  sehingga  sulit  untuk  mencari petunjuk lain. Sedangkan untuk jenis keempat, karena tanah belum digunakan dan belum terbit sertipikat,  untuk  dapat dimanfaatkan  harus didahului dengan mengurus Serat Kekancingan
Jenis Tanah Dede Keprabon
Wujud Tanah Dede Keprabon Keberadaan Sertipikat Alas Hak Pertama Tanah Desa a. Terbit Sertipikat 1. Hak Pakai di atas Tanah Negara 2. Hak Guna Bangunan di atas Tanah Negara
b. Belum Terbit Sertipikat --- Kedua Tanah digunakan & ada Serat Kekancingan a. Terbit Sertipikat 1. Hak Milik 2. Hak Pakai di atas Tanah Negara
3. Hak Guna Bangunan di atas Tanah Negara
b. Belum Terbit Sertipikat --- Ketiga Tanah digunakan, namun belum ada Serat Kekancingan a. Terbit Sertipikat 1. Hak Milik 2. Hak Pakai di atas Tanah Negara
3. Hak Guna Bangunan
di atas Tanah Negara b. Belum Terbit Sertipikat --- Keempat Tanah belum digunakan Belum Terbit Sertipikat ---
Dian AW, Ananda PY, Almonika CFS, ‘ Kompatibilitas Pengaturan Pendaftaran ...’ 172-187
kepada Kasultanan atau Kadipaten.
Persoalan pertanahan di DIY memperlihatkan bahwa  betapa tidak  sederhana dan  mudahnya mengimplementasikan keistimewaan yang ber- kaitan dengan  pertanahan. Pemetaan keadaan hukum terhadap Tanah Dede Keprabon di atas membantu  pihak  Kasultanan  dan  Kadipaten selaku pemilik  tanah untuk  menginventarisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Sedang- kan, bagi  Pemerintah Daerah  ( cq . Dinas Perta- nahan dan Tata Ruang) sebagai fasilitator penge- lolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten seharusnya menjadi petunjuk dalam melakukan penatausahaan Tanah Kasul- tanan dan Tanah Kadipaten. Pada sisi yang lain, dengan mengacu pada pemetaan keadaan hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten tersebut, BPN Kantor Wilayah DIY bersama Kantor Perta- nahan Kabupaten/Kota dalam wilayah DIY selaku pelaksana pendaftaran tanah dapat lebih cermat dalam melakukan pendaftaran tanah  terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

## C. Kompatibilitas  Pengaturan Pendaftaran Tanah terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah  Kadipaten
Setelah mengetahui  pemetaan keadaan hu- kum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di atas, dapat dilihat bahwa kompleksitas keadaan hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten berpotensi menimbulkan permasalahan lanjutan, yaitu terkait kompatibilitas hukum pertanahan Indonesia,  khususnya  pengaturan  mengenai pendaftaran tanah, dalam mengakomodasi kom- pleksitas keadaan hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Dalam hukum positif Indone- sia pada level nasional, pengaturan mengenai pen- daftaran tanah diatur dalam UUPA, yang kemu- dian  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pen- daftaran Tanah (PP  24/1997). Menjadi  penting untuk melakukan analisis kompatibilitas hukum pengaturan pendaftaran tanah pada level nasional dengan keadaan hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:
Tabel 2 Analisis Kompatibilitas Pengaturan Pendaftaran Tanah pada Level Nasional untuk
Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten No. Pengaturan Pendaftaran Tanah dalam UUPA jo . PP 24/1997 Analisis Kompatibilitas 1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ( vide Pasal 19 ayat (1) UUPA). Sejalan dengan semangat UUK DIY yang mengatur bahwa hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten didaftarkan pada lembaga pertanahan dan pendaftaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ( vide Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUK DIY).
2. Obyek pendaftaran tanah, meliputi ( vide Pasal 9 ayat (1) PP 24/1997):
a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
b. tanah hak pengelolaan;
c. tanah wakaf;
d. hak milik atas satuan rumah susun;
e. hak tanggungan; dan
f. tanah Negara.
Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dimungkinkan untuk dilakukan pendaftaran tanah karena menurut UUK DIY, Kasultanan dan Kadipaten merupakan badan hukum yang merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, berupa tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY ( vide Pasal 31 ayat (1)-(4) UUK DIY).
3. Pendaftaran tanah, meliputi ( vide Pasal 19 ayat (2) UUPA):
a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang
 Pengaturan “pendaftaran tanah untuk pertama kali” ini relatif relevan untuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, meliputi keseluruhan jenis Tanah Dede Keprabon dengan syarat belum pernah diterbitkan sertipikat sebelumnya.
 Namun demikian, rincian kegiatan dalam
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020 No. Pengaturan Pendaftaran Tanah dalam UUPA jo . PP 24/1997 Analisis Kompatibilitas 1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Sejalan dengan semangat UUK DIY yang c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Kegiatan pendaftaran tanah ( vide Pasal 11-12 ayat (1) dan (2) PP 24/1997):
a. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi ( vide Pasal 14 ayat (1) dan (2) PP 24/1997):
1) pengumpulan dan pengolahan data fisik,
meliputi:
a) pembuatan peta dasar pendaftaran;
b) penetapan batas bidang-bidang tanah;
c) pengukuran dan pemetaan bidang- bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
d) pembuatan daftar tanah; dan
e) pembuatan surat ukur
2) pembuktian hak dan pembukuannya, meliputi ( vide Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (1), (2), (3) PP 24/1997):
a) pembuktian hak baru;
b) pembuktian hak lama; dan
c) pembukuan hak.
3) penerbitan sertipikat;
4) penyajian data fisik dan data yuridis;
5) penyimpanan daftar umum dan dokumen.
b. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, meliputi ( vide Pasal 37, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 PP 24/1997):
1) pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, terdiri atas:
a) pemindahan hak;
b) pemindahan hak dengan lelang;
c) peralihan hak karena pewarisan;
d) peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi;
e) pembebanan hak;
f) penolakan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak; dan
g) lain-lain.
2) pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya, terdiri atas ( vide Pasal 47, Pasal 48, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56 PP 24/1997):
a) perpanjangan jangka waktu hak atas tanah;
b) pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah;
c) pembagian hak bersama;
d) hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun;
e) peralihan dan hapusnya hak
 Namun demikian, rincian kegiatan dalam “pendaftaran tanah untuk pertama kali” ada yang tidak relevan untuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, yaitu tahapan pengumpulan dan pengolahan data fisik.
 Bagaimana dengan Tanah Dede Keprabon yang sudah terlanjur terbit sertipikat dengan variasi hak sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1?
Dian AW, Ananda PY, Almonika CFS, ‘ Kompatibilitas Pengaturan Pendaftaran ...’ 172-187
e) peralihan dan hapusnya hak tanggungan; f) perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan
pengadilan; dan
g) perubahan nama. No. Pengaturan Pendaftaran Tanah dalam UUPA jo . PP 24/1997 Analisis Kompatibilitas 1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Sejalan dengan semangat UUK DIY yang 4. Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Pengukuran dan pemetaan serta kegiatan pengukuran dan pemetaan, meliputi ( vide Pasal 14 ayat (1) dan (2) PP 24/1997):
a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
d. pembuatan daftar tanah; dan
e. pembuatan surat ukur.
 Data fisik dan data yuridis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten diperoleh dari hasil inventarisasi dokumen berupa:
a. data persil;
b. buku Legger A, Legger B, Legger C, sertipikat model E, dan sertipikat model
D;
c. lokasi;
d. luas tanah; dan
e. data pengguna atau pengelola tanah; yang kemudian diidentifikasi dan diverifikasi kecocokannya dengan kondisi nyata ( vide Pasal 10 Perdais DIY 1/2017).  Kemudian hasil verifikasi tersebut yang menjadi dasar dari pemetaan bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Dalam
Pasal 14 ayat (1) dan (2) PP 24/1997 pengumpulan dan pengolahan data dilakukan tanpa dilakukannya inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi yang sangat urgen dilakukan dalam konteks pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
 Dengan demikian pengaturan PP 24/1997 tidak kompatibel terhadap kebutuhan dalam penyelenggaraan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. 5. Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertipikatnya dan daftar-daftar lainnya ( vide Pasal 55 ayat (1) PP 24/1997).
Berdasarkan pemetaan keadaan hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di atas, ditemukan SHP atau SHGB di atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, yang dituliskan sebagai SHGB atau SHP di atas tanah negara. Untuk mengoreksi hal tersebut dibutuhkan perubahan/penyesuaian data bidang tanah. Namun perubahan pada data mengenai bidang tanah dalam Pasal 55 ayat (1) PP 24/1997 hanya diatur dalam konteks ketika ada putusan Pengadilan yang inkracht .
6. Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan ( vide Pasal 19 ayat (5) PP 24/1997).
Penyesuaian atas SHP atau SHGB di atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, yang dituliskan sebagai SHGB atau SHP di atas tanah negara, juga tidak dimungkinkan berdasarkan pengaturan dalam Pasal 19 ayat (5) PP 24/1997 karena penyesuaian yang dimaksud hanya terbatas pada penyesuaian pada peta pendaftaran setelah disepakati batas-batas bidang tanah atau diperoleh kepastian dari putusan Pengadilan.
Sumber: Diolah Penulis 2020.

## 184
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
Berdasarkan tabel di atas, penulis berpendapat bahwa  pengaturan  pendaftaran  tanah  dalam UUPA jo . PP 24/1997 tidak kompatibel untuk dite- rapkan dalam pendaftaran tanah terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan bebe- rapa alasan. Alasan Pertama, kegiatan pendaftaran tanah dalam PP 24/1997 diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yakni kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama  kali dan  kegiatan pemeliharaan  data pendaftaran tanah ( vide Pasal 12 ayat (1) dan (2) PP 24/1997). Dalam konteks kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, tahapan pengumpulan dan pengolahan data fisik tidak relevan jika dite- rapkan dalam proses pendaftaran tanah  untuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Hal ini didasarkan  pada  argumentasi  bahwa  peman- faatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten didasarkan  pada  Serat  Kekancingan  sebagai bentuk izin pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Dengan demikian apabila akan diselenggarakan  pendaftaran  tanah  terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, maka keberadaan Serat Kekancingan harus dipastikan atau terklarifikasi terlebih dahulu untuk mem- buktikan status tanah tersebut sebagai Tanah Ka- sultanan dan Tanah Kadipaten.
Bahkan bagi pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang sudah dilakukan tanpa Serat Kekancingan, maka diwajibkan mengurus Serat Kekancingan terlebih dahulu. Serat Kekan- cingan adalah surat keputusan tentang izin pe- manfaatan hak atas tanah dari Kasultanan atau Kadipaten kepada masyarakat/institusi yang dibe- rikan dalam  jangka waktu  tertentu  dan  dapat diperpanjang/diperbarui ( vide Pasal  1 angka  3 Pergub DIY 49/2018). Berdasarkan hal tersebut, maka Serat Kekancingan merupakan dokumen yang  menetapkan  bahwa pemanfaat diberikan izin untuk  melakukan  kegiatan  pemanfaatan Tanah  Kasultanan atau  Tanah Kadipaten.  Jika masyarakat/instansi tidak memiliki Serat Kekan- cingan, maka mereka tidak berhak untuk meman- faatkan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Secara sederhana, Serat Kekancingan adalah doku- men izin yang melahirkan hak kepada penerima izin untuk memanfaatkan Tanah Kasultanan dan
Tanah Kadipaten, berupa alas kewenangan untuk melakukan pengurusan hak atas tanah di atas tanah hak milik Kasultanan atau Kadipaten.
Selain itu, dalam PP 24/1997 juga dijelaskan bahwa  data  yuridis  merupakan  keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang  haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya ( vide Pasal 1 angka 7 PP 24/1997). Dengan demikian, Serat Kekancingan merupakan data yuridis. Oleh karena itu, tahapan pengum- pulan dan  pengolahan data  fisik yang  diatur dalam PP 24/1997 tidak memadai dalam pendaf- taran tanah Kasultanan dan Tanah  Kadipaten, sehingga tahapan tersebut harus disertai dengan pengolahan  data yuridis  berupa  Serat  Kekan- cingan maupun dokumen lain.
Alasan Kedua, terdapat Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang sudah diterbitkan sertipi- katnya. Namun dalam beberapa kasus, sertipikat hak atas tanah tersebut diterbitkan dengan tidak tepat, misalnya  diterbitkan SHGB  atau SHP di atas tanah negara padahal secara faktual bidang tanah tersebut merupakan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten. Apabila telah terbitnya sertipikat itu  berdasarkan  PP  24/1997  dikategorisasikan dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah,  hal  ini tidak  relevan (khususnya dalam konteks pendaftaran peralihan dan pembebanan hak)  karena peralihan  dan pembebanan  tidak dapat dilakukan terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
Secara umum yang dimaksud dengan “pera- lihan” adalah beralihnya atau berpindahnya hak kepemilikan sebidang tanah atau beberapa bidang tanah dari pemilik semula kepada pemilik yang baru karena sesuatu atau perbuatan hukum ter- tentu, yaitu perbuatan hukum pemindahan hak, yang  bertujuan untuk  memindahkan hak  atas tanah kepada pihak lain untuk selama-lamanya (dalam  hal  ini  subyek  hukumnya  memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah) (Sihom- bing 2005, 56). Dalam PP 24/1997 peralihan yang dimaksud adalah dalam konteks penggabungan atau peleburan perseroan dan koperasi ( vide Pasal 43 ayat (1) dan (2) PP 24/1997). Padahal dalam
Dian AW, Ananda PY, Almonika CFS, ‘ Kompatibilitas Pengaturan Pendaftaran ...’ 172-187
Pasal 1 angka 6 dan 7 Pergub DIY 49/2018 hanya dikenal 2  (dua) jenis  peralihan dalam  peman- faatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, yaitu: (a) Lintiran , adalah perubahan nama dalam Serat  Kekancingan dari  nama  pewaris  diubah menjadi nama ahli waris; dan (b) Liyeran , adalah perubahan nama dalam Serat Kekancingan dari nama pemanfaat lama diubah kepada pemanfaat baru.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  konsep “peralihan” yang dimaksudkan dalam  konteks Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten adalah adanya perubahan nama pewaris ke ahli waris dan pemanfaat  lama kepada pemanfaat baru, yang tidak berkaitan dengan penggabungan dan pele- buran perseroan atau koperasi.
Kemudian, dalam Pasal 44 ayat (1) PP 24/1997 yang  dimaksud  dengan  pembebanan  adalah pembebanan hak  tanggungan, sedangkan  hak tanggungan tidak dapat dibebankan di atas hak milik Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten. Hal  ini dikarenakan  apabila Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten dapat dibebani dengan hak tanggungan,  berarti  pada  saat  debitur  gagal melunasi  hutang,  maka  terbuka  peluang  bagi Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten untuk dilelang dan berkurang luasannya.
Alasan Ketiga, secara faktual ditemukan bebe- rapa SHP atau SHGB di tanah negara walaupun dalam  realitanya  Hak  Pakai  atau  Hak  Guna Bangunan itu terletak di atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten. Dengan adanya kenyataan tersebut, maka diperlukan mekanisme penyesu- aian  atas sertipikat  tersebut untuk  mengubah yang  mulanya adalah  SHGB atau  SHP  di  atas tanah  negara menjadi SHGB atau  SHP di  atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten. Namun dalam PP 24/1997, “penyesuaian” yang dimaksud- kan perihal penyesuaian pada saat telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas- batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepasti- annya  berdasarkan  putusan  Pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap  ( vide Pasal 19 ayat (5) PP 24/1997). Dengan demikian, mekanisme penyesuaian yang dimaksudkan tidak sesuai dengan konteks  penyesuaian yang dibu- tuhkan terhadap SHP atau SHGB yang telah ter-
bit. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pendaftaran tanah dalam PP 24/1997 tidak kompatibel untuk diterapkan dalam pendaf- taran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
Dalam  konteks ini,  mekanisme yang  cocok untuk digunakan dalam penyesuaian SHP atau SHGB yang telah terbit adalah pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif yang diterbitkan tanpa permohonan yang telah diatur dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak  Atas  Tanah  Negara dan  Hak Pengelolaan (PM ATR/BPN 9/1999). Pembatalan hak atas tanah dapat meliputi pembatalan kepu- tusan pemberian hak, sertipikat hak atas tanah, dan  keputusan  pemberian  hak  dalam  rangka pengaturan penguasaan tanah ( vide Pasal 104 ayat (1) PM ATR/BPN 9/1999). Pembatalan hak atas tanah  yang  diterbitkan  karena  terdapat  cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya atau  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh  kekuatan hukum ( vide Pasal 104 ayat (2) PM ATR/BPN 9/1999).  Pengaturan dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 123 PM ATR/ BPN 9/1999 mengenai pembatalan hak atas tanah karena  cacat hukum  administratif dapat  digu- nakan  untuk  melakukan  pendaftaran  tanah terhadap Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten dengan keadaan hukum telah terbit sebelumnya SHGB atau SHP di atas tanah negara, yang sebe- narnya tanah tersebut merupakan Tanah Kasul- tanan atau Tanah Kadipaten.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, keadaan hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan oleh penulis menunjukkan kompleksitas yang berva- riatif untuk Tanah Dede Keprabon. Pilihan untuk fokus  pada Tanah  Dede Keprabon  didasarkan pada pemikiran bahwa hanya Tanah Dede Kepra- bon yang dapat dimanfaatkan oleh  masyarakat atau institusi menurut Perdais DIY 1/2017. Ada-
186 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
pun jenis-jenis Tanah Dede Keprabon, meliputi: (a) tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak anggaduh ; (b) tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan telah memiliki Serat Kekancingan; (c) tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan belum memiliki Serat Kekancingan; dan (d) tanah yang belum digunakan. Setidaknya terda- pat 2 (dua) alternatif opsi untuk masing-masing jenis Tanah Dede Keprabon tersebut, yaitu sudah terbit sertipikat atau belum terbit sertipikat.
Kedua, pengaturan pendaftaran tanah dalam melakukan pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah  Kadipaten relatif  dapat dikatakan  tidak kompatibel. Baik untuk bidang tanah Tanah Dede Keprabon yang belum terbit sertipikat maupun yang telah  terbit sertipikat. Bagi bidang  tanah yang belum terbit sertipikat, pengaturan pendaf- taran tanah  di level nasional belum  mengako- modasi keberadaan  Serat Kekancingan sebagai dokumen fundamental  alas  untuk  melakukan pelekatan hak atas tanah di atas hak milik Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Adapun untuk bidang tanah yang telah terbit sertipikat, penga- turan pendaftaran tanah di level nasional sejatinya memberi  peluang  untuk  melakukan  koreksi terhadap sertipikat yang telah terbit, khususnya yang SHP/SHGB di atas tanah negara yang seha- rusnya tanah tersebut adalah Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten. Namun demikian, diper- lukan political will dari pihak BPN untuk mener- bitkan rekomendasi pembatalan hak atas tanah karena  cacat hukum  administratif  yang  diter- bitkan tanpa permohonan sebagai bentuk koreksi internal dan ketaatan terhadap UU KDIY bahwa SHP/SHGB yang telah terbit seharusnya di atas tanah hak milik Kasultanan dan Kadipaten.

## Daftar  Pustaka
Ahnaf MI and Salim H 2017, Krisis Keistimewaan: Kekerasan terhadap Minoritas di Yogyakarta, CRCS UGM, Yogyakarta.
Antoro, KS 2014, ‘Legitimasi Identitas Adat dalam Dinamika Politik Agraria (Studi Kasus Lem- baga Swapraja di Yogyakarta)’, Bhumi, Jurnal
Agraria dan Pertanahan, no. 39, 427-441.
____ 2015,  ‘Analisis Kritis Substansi dan Imple- mentasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta  dalam  Bidang  Pertanahan’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan , vol.
1, no. 1.
Graff, HJ de,  Pigeaud, THGTH 2019, Kerajaan Islam pertama di Jawa: Tinjauan sejarah poli- tik abad XV dan XVI , edisi V, Mata Bangsa, Yogyakarta.
Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta 2018,  ‘Pengu- atan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah  Kadipaten  sesuai  Keistimewaan Yogyakarta’, Makalah , dipresentasikan pada Diskusi Kelompok Terarah “Penguatan dan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten  dalam Konteks  Keistimewaan, Yogyakarta, 15 September 2018.
Lay, C, Pratikno, Dwipayana, AAGNA, et al . 2008, ‘Keistimewaan Yogyakarta: Naskah Akade- mik dan Rancangan Undang-Undang Keisti- mewaan Yogyakarta’, Monograph, on Politics and Government , vol. 2, no. 1.
Luthfi, AN, Salim,  MN, Tohari, M, Winda  DA, Tristiawan, DC. 2009, Keistimewaan Yogya- karta:  yang  Diingat  dan  yang  Dilupakan , STPN Press, Yogyakarta.
Munsyarief 2013, Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah:  Kasultanan  dan  Pakualaman  di Daerah Istimewa Yogyakarta , Penerbit Om- bak, Yogyakarta.
Sihombing,  IE  2005, Segi-Segi  Hukum  Tanah Nasional  dalam  Pengadaan  Tanah  untuk Pembangunan , Universitas Trisakti, Jakarta. Soekanto, S 1986, Pengantar Penulisan  Hukum , UI Press, Jakarta. Soekanto, S, Mamudji, S 1994, Penulisan Hukum Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Raja Grafindo Persada,  Jakarta.
Sugiarto 2016, ‘Quo Vadis Otonomi Pertanahan di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta’, Kertha Patrika , vol. 38, no. 1.
Suyitno 2018, ‘Tanah Kasultanan (SG) dan Tanah Kadipaten  (PAG)  Pasca  Undang-Undang
Dian AW, Ananda PY, Almonika CFS, ‘ Kompatibilitas Pengaturan Pendaftaran ...’ 172-187
Nomor  13  tahun  2012’, Makalah, Diskusi Kelompok Terarah “Penguatan Penatausa- haan  Tanah  Kasultanan  dan  Kadipaten dalam Konteks Keistimewaan”, Yogyakarta, 15 September 2018.
Wicaksono,  DA,  Yurista,  AP,  Sari,  ACF  2019, ‘Mendudukkan Kasultanan dan  Kadipaten sebagai Subyek Hak Milik atas Tanah Kasul- tanan dan Tanah Kadipaten dalam Keisti- mewaan Yogyakarta’, Jurnal RechtsVinding , vol. 8, no. 3.
Wirawan, V 2019, ‘Kajian Tertib Administrasi Per- tanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadi- paten Setelah Berlakunya Perdais Yogyakarta’,
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum , vol. 6 no. 2.
Undang-Undang Nomor 3  Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-un- dangan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang  Pelaksanaan Ketentuan  Undang- Undang Pokok Agraria.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepa- la  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yog- yakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta  Nomor  3 Tahun  1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang- Undang Nomor  5 Tahun  1960 di  Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan  Daerah  Istimewa  Daerah  Istimewa Yogyakarta  Nomor  1 Tahun  2017  tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasul- tanan dan Tanah Kadipaten.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33  Tahun  2017  tentang Tata  Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasul- tanan dan Tanah Kadipaten.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor  49  Tahun  2018  tentang  Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.