## Pendahuluan
Arti pendidikan bagi anak adalah proses persiapan diri melalui proses belajar demi masa depan atau kehidupan yang lebih baik. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan perlu memiliki dasar dan misi yang terkait dengan kepentingan intelektual, emosional, dan spiritual. Konsep TLC ( how to think, how to learn and how to create ) dalam kehidupan pendidikan
harus merupakan pedoman lembaga sekolah untuk mempersiapkan anak dalam kehidupan ke depan. Bagaimana orang tua memaknai konsep tersebut ketika menyekolahkan anak- anaknya? Apakah mereka memercayakan sekolah untuk menyiapkan diri anak demi sebuah pekerjaan di masa depan? Kenyata- annya, dalam mempersiapkan diri anak, orang tua tidak dapat memercayakan pendidikan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan atau

## Populasi
Volume 19 Nomor 2 Desember 2009 Halaman 89 - 106
Harapan Orang Tua terhadap Pendidikan dan Pekerjaan Anak:

## Kajian “Masyarakat Miskin“ di Kabupaten Lombok Barat
Soewartoyo 1

## Abstract
The goal of national education programs in Indonesia is education for all. It means that education should be available for all level of communities. To achieve that goal, the government established a a.policy of 20 percent for education budget in APBN, but some regions have not yet realised this policy. The question is how poor people responded to the policy. The paper will describe how poor people made the approachment for their child education since education is related to the occupation they will have after finishing school. Data is based on the study of PPK- LIPI in Lombok Barat Regency, West Nusa Tenggara. The result shows that poor people have a high expectation towards education, but yet the education can not guarantee the occupation one will have in the future.
Keywords : education, occupation, parents, student

## Intisari
Tujuan program pendidikan nasional di Indonesia adalah pendidikan untuk semua. Ini artinya pendidikan seharusnya ditujukan untuk semua lapisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah menetapkan anggaran 20 persen pada APBN untuk bidang pendidikan, tetapi di beberapa wilayah hal ini belum terealisasi. Pertanyaannya adalah bagaimana respons masyarakat lapisan bawah terhadap kebijakan itu. Tulisan ini menggambarkan bagaimana pendekatan penduduk miskin di perdesaan terhadap pendidikan anaknya karena menurut mereka, pendidikan berhubungan erat dengan lapangan pekerjaan yang akan didapatkan setelah lulus sekolah. Data diambil dari penelitian PPK-LIPI di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Hasilnya adalah penduduk miskin mempunyai harapan yang tinggi terhadap pendidikan, tetapi pendidikan ternyata tidak menjamin pekerjaan yang akan didapatkan oleh anak-anaknya di masa depan.
Kata-kata kunci : pendidikan, lapangan pekerjaan, orang tua, murid
1 Peneliti Utama Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Jakarta dan selama lima tahun terakhir penulis melakukan penelitian permasalahan pendidikan.
sekolah. Sebaliknya, keluargalah yang menjadi titik sentral dalam pendidikan anak, sedangkan sekolah hanya membantu (J. Drost, 2006).
Pemerintah Indonesia sangat memperhati- kan persoalan pembangunan pendidikan ini dan perhatian tersebut semakin meningkat setelah pemerintah menetapkan UU Sisdiknas 2003. Khusus tentang pengembangan pendidikan, pendanaan pendidikan baik di tingkat nasional maupun daerah (20 persen dari APBN atau APBD) juga ditingkatkan. Namun pada kenyata- annya, orang tua di berbagai wilayah di Indonesia masih beranggapan bahwa sekolah merupakan tempat harapan bagi orang tua untuk membuat anak pandai, terdidik, dan terampil, sekaligus sebagai tempat untuk mempersiapkan anak masuk lapangan pekerjaan. Pendekatan yang sering dipakai untuk menghubungkan harapan orang tua terhadap kesiapan pendidikan untuk anaknya adalah teori investasi sumber daya manusia (SDM) yang diperkenalkan oleh seorang ahli ekonomi bernama Adam Smith. Teori tersebut mengatakan bahwa investasi terhadap manusia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Tirtosudarmo, 1994: 245). Menurut teori tersebut, mereka yang berpendidikan tinggi akan memiliki penghasilan lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah. Berdasarkan konsep tersebut, aspek pendidikan merupakan suatu ranah kehidupan yang terkait dengan bidang ekonomi dan pekerjaan.
Keterkaitan antara pendidikan dan masalah tenaga kerja juga sering dipersoalkan dalam isu Link and Match , yakni kaitan dan padanan antara dunia pendidikan dan pekerjaan. Masalah ini dilatarbelakangi oleh semakin terlihatnya modal pendidikan yang dimiliki tenaga kerja tidak selalu sesuai dengan bidang pekerjaan yang diker- jakan. Bahkan dalam lapangan kerja terjadi ketidaksesuaian ( missmatch ) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha. Lebih jauh dikatakan bahwa terjadi persoalan antara lapangan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh seseorang. Namun masyarakat termasuk orang tua masih tetap menaruh harapan terhadap
lembaga pendidikan untuk dapat menghasilkan anak yang terampil dan berpengetahuan yang pada akhirnya dapat memperoleh lapangan kerja yang sesuai.
Masyarakat juga masih berpandangan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan akan semakin tinggi pula jabatan dan pekerjaan yang dimiliki seseorang. Bukti ini dapat dilihat dari pola perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahwa semakin tinggi sertifikat kelulusan seorang pegawai, yang bersangkutan akan menempati/ memperoleh golongan yang semakin tinggi juga. Oleh karena itu, peluang untuk menduduki jabatan atau pekerjaan yang terkait dengan tanggung jawab maupun kewenangan lebih akan dimiliki oleh mereka yang berpendidikan.
Sejalan dengan era otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi pendidikan, kabu- paten dan kota memiliki tugas dan ke- wenangannya sendiri untuk merencanakan dan memajukan bidang pendidikan (Soewartoyo, 2002). Hak dan kewenangan bagi daerah dalam pendidikan ternyata belum cukup. Sejauh ini, sekolah memang telah bebas mengelola pendidikan. Sistem pendekatan ini disebut dengan School Based Management System , yaitu sekolah berkewenangan menyeleng- garakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat pendidikan ( stake- holder sekolah). Melalui konsep manajemen sekolah dan manajemen masyarakat inilah, orang tua siswa diharapkan turut berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pendidikan. Namun bagaimana sikap orang tua terkait dengan kesertaan mereka dalam pendidikan? Apakah mereka sudah terlibat dalam manajemen sekolah? Jika sudah, dalam hal apa mereka terlibat? Kemudian yang terpenting adalah mengapa mereka menyekolahkan anak? Tulisan berikut ini membahas beberapa hal. Pertama tentang tingkat dan jenis pendidikan anak seperti yang diharapkan oleh orang tua serta kedua bagaimana orang tua menghubungkan pendi- dikan dan pekerjaan. Dalam pembahasan ini penulis tidak membedakan penggolongan tingkat pendidikan menurut jenis sekolah umum atau sekolah agama.
Pembahasan dimulai dengan menggambar- kan sekilas tentang kondisi desa penelitian dilanjutkan dengan pembahasan tentang kebijakan pemerintah daerah untuk membangun bidang pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan tentang latar belakang kondisi sosial ekonomi orang tua terkait dengan harapan dan keinginan masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan. Ini perlu mengingat orang tua sebagai anggota masyarakat sangat banyak dipengaruhi oleh lingkungannya, terutama dalam bersikap terhadap dunia pen- didikan. Sebagai pelengkap akan dibahas pula hal-hal yang terkait dengan pandangan orang tua (kepala keluarga) terhadap sarana pen- didikan yang dianggap memberatkan ketika akan menyekolahkan anak.

## Metode Penelitian
Penelitian ini, selain menggunakan metode survei terhadap kepala rumah tangga untuk memperoleh data primer, juga memanfaatkan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Lokasi penelitian meliputi dua keca- matan di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang dipilih secara purposif. Kecamatan pertama dipilih karena desa tersebut berada di kecamatan yang padat penduduknya dan bercorak masyarakat perkotaan, tingkat pendidikan penduduk di desa tersebut adalah rata-rata, dan mata pencaharian penduduk bersifat heterogen. Sedangkan desa kedua adalah desa yang dapat dikelompokkan sebagai desa miskin dan mewakili kriteria bercorak perdesaan, tingkat pendidikan penduduknya masih di bawah rata- rata, namun mata pencaharian penduduknya cukup heterogen.
Desa yang terpilih sebagai lokasi kajian ialah Desa Gerung Utara dan Desa Jembatan Kem- bar. Desa Gerung Utara yang mewakili kriteria wilayah perkotaan termasuk wilayah Keca- matan Gerung sekaligus ibukota Kabupaten Lombok Barat. Di desa ini banyak terdapat kantor pemerintah dan fasilitas perkotaan lainnya, seperti pasar, pusat pertokoan, dan rumah sakit. Permukiman di desa ini secara administratif dibagi menjadi 4 pedukuhan yang
masing-masing dipimpin oleh kepala dukuh. Dukuh terpadat adalah Dukuh Poh Dana, sedangkan dukuh yang kurang padat adalah Montong Sari. Desa kedua adalah Jembatan Kembar yang terletak di jalan utama antara Pelabuhan Lembar dan Kota Mataram atau Gerung. Meskipun keberadaannya berbatasan dengan Kota Gerung, kehidupan masyarakatnya cenderung bersifat perdesaan. Desa ini mem- punyai 13 pedukuhan yang letaknya berbatasan dengan Kecamatan Sekotong. Kondisi topo- grafinya juga banyak perbukitan meskipun seba- gian besar bertanah datar dengan penduduk yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani.

## Hasil dan Pembahasan

## Kondisi Geografis Desa Sampel
Kondisi geografis sebuah desa berhubungan erat dengan perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya. Desa yang cende- rung terisolasi memiliki tingkat kehidupan sosial ekonomi yang kurang maju jika dibandingkan dengan desa yang memperoleh akses dengan dunia luar. Demikian juga dalam kaitannya dengan pendidikan masyarakat. Desa yang memiliki sarana transportasi memudahkan akses anak terhadap lembaga pendidikan yang tersedia.
Kedua desa yang diteliti masih mempunyai banyak penduduk yang hidup tergantung dari hasil pertanian. Mayoritas penduduknya beretnis Sasak, disusul etnis Bali dan Jawa. Agama yang mereka anut umumnya adalah agama Islam. Kedua desa penelitian terletak di lokasi yang strategis dan terbuka, yaitu di antara Kota Mataram dan pusat Pelabuhan Lembar. Secara umum kondisi wilayah seperti ini cukup mendukung iklim sosial yang inovatif. Namun kenyataannya dapat saja terjadi, seperti pandangan James C. Scott (1976), penduduk yang berbasis pertanian umumnya sulit menerima perubahan karena mereka lebih mementingkan keamanan subsistensi ( safety first ) dan enggan menghadapi risiko ( averse to risk ) dalam hal inovasi kelembagaan, misalnya
kehadiran KUD atau lembaga pendidikan di perdesaan.

## Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Lombok Barat
Berdasarkan buku saku yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (2007/2008), yang terkait dengan penyelenggaraan sekolah tingkat dasar adalah Sekolah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), termasuk SLB tingkat SD dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) beserta SLB tingkat SMP. Kemudian di luar sekolah tersebut masih ada penyelenggaraan pendidikan yang berada di lingkungan kantor Departemen Agama, seperti Madrasah dan pondok pe- santren.
Secara rinci, data jumlah sekolah pada tahun ajaran 2007/2008 di Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut. Pada tingkat TK, terdapat 4 TK negeri, 2 di antaranya berada di Kecamatan Gerung, satu di Lingsar dan satu lainnya di Kecamatan Tanjung. Terdapat pula 68 TK swasta yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Barat. Kecamatan Narmada memiliki 10 TK yang menunjukkan jumlah terbesar di antara semua kecamatan. Hanya terdapat 1 SLB negeri setingkat TK di Keca- matan Lingsar. Pada tingkat SD, terdapat 446 SD negeri yang tersebar di semua kecamatan, sedangkan SD swasta berjumlah 3 yang berada di Kecamatan Gunung Sari dan Kecamatan Batu Layar. Adapun SLB setingkat SD berjumlah 2, yakni satu berada di Kecamatan Lingsar dan lainnya berada di Kecamatan Bayan. Pada tingkat SMP, terdapat 48 SMP negeri dan 11 SMP swasta. Dari sejumlah SMP tersebut, yang terbanyak berada di Kecamatan Lingsar, yaitu 5 SMP negeri dan 1 SMP swasta, disusul di Gerung, yaitu 4 SMP negeri dan 1 SMP swasta. Selain itu, terdapat pula 2 SLB setingkat SMP.
Umumnya sekolah-sekolah di atas masih dalam kondisi dapat digunakan untuk proses belajar-mengajar. Namun beberapa ruangan kelas memerlukan perbaikan karena sebagian
besar sekolah tersebut telah lebih dari 10 tahun berdiri.
Kondisi yang menjadi tolok ukur untuk melihat perkembangan penuntasan wajib pendidikan dasar sembilan tahun adalah angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). APK adalah angka partisipasi sekolah penduduk tanpa memperhitungkan usia sekolah. Cara penghitungannya adalah jumlah penduduk yang sedang berstatus sekolah pada jenjang tertentu dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang sekolah tertentu. APM dihitung dari jumlah penduduk usia sekolah dan sedang bersekolah dibagi jumlah penduduk usia sekolah yang baik pembilang maupun pe- nyebutnya berada pada jenjang tertentu. Selain APK dan APM, angka transisi dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama sering juga digunakan untuk melihat capaian pendidikan di suatu daerah.
Data dari Dinas Pendidikan Provinsi NTB (2007) menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan SD di Kabupaten Lombok Barat, APK yang dicapai adalah 110,22 persen untuk penduduk laki-laki dan 97,04 persen untuk penduduk perempuan. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP, APK yang dicapai adalah 98,52 persen untuk laki-laki dan 86,27 persen untuk perempuan. Untuk tingkat provinsi, angka ini di bawah APK, baik laki-laki maupun perempuan pada jenjang pendidikan SD, sedangkan pada jenjang SMP hanya APK laki-laki yang lebih tinggi. Kemudian Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD dan MI adalah 97,44 persen, sedangkan pada jenjang pendidikan SMP dan MTs adalah 80,54 persen. AMP di Kabupaten Lombok Barat ini ternyata lebih baik dibandingkan dengan Provinsi NTB, yaitu untuk SD dan MI adalah 97,19 persen dan untuk SMP dan MTs adalah 69,60 persen. Penyebaran penduduk terbesar pada usia sekolah dasar 7- 12 tahun di Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut. Di Kecamatan Narmada sejumlah 10.526 jiwa, di Kecamatan Gunungsahari sejumlah 9.320 jiwa, dan di Kecamatan Sekotong sejumlah 9.125 jiwa. Jumlah penduduk
usia sekolah dasar terkecil adalah di Kecamatan Kuripan (4.113 jiwa) dan Pamenang (4.637 jiwa).
Otonomi daerah dan desentralisasi pendi- dikan telah menjadi program politik pemerintah saat ini. Pemerintah pusat tidak lagi sentralistis mengurus pendidikan, bahkan daerah kabu- paten kota menjadi tumpuan untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan bidang pendidikan di daerahnya. Masyarakat berharap kondisi pendidikan akan lebih baik, lebih otonom, dan secara ekonomi meringankan beban orang tua serta bersifat toleran dan plural. Di samping itu, juga pendidikan merupakan sarana pen- cerdasan bangsa.
Dalam hal peningkatan partisipasi pendidikan (sekolah), telah banyak program digulirkan melalui wilayah institusi sekolah di NTB. Bahkan bukan saja dari aspek kuantitas, seperti penuntasan program wajar, tetapi sudah menyentuh pada peningkatan mutu pendidikan. Beberapa program pembangunan NTB pada 2006 meliputi 1. perluasan dan peningkatan mutu TK, 2. rehabilitasi pembangunan gedung negara, 3. perluasan dan peningkatan mutu SD, 4. perluasan dan peningkatan mutu PLB, 5. peningkatan mutu pembelajaran SMP, 6. Bantuan Operasional Sekolah, 7. pengem- bangan sistem dan standar pengelolaan SMK, 8. perluasan dan peningkatan mutu SMU, 9. pengembangan pendidikan pada usia dini, 10. pendidikan nonformal, 11. penuntasan wajar pendidikan sembilan tahun, dan 12. peningkatan mutu guru. Sejumlah program pembangunan pendidikan di NTB yang dianggarkan diperkira- kan akan menelan biaya sekitar Rp547 miliar, sedangkan program pendidikan yang paling besar menyedot anggaran adalah dana Ban- tuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp339.682.409,00 di NTB.
Dalam pencapaian tingkat partisipasi pendidikan dan peningkatan mutu sekolah, pemerintah daerah kabupaten telah banyak melakukan aktivitas, seperti pembebasan biaya bagi murid tidak mampu dan peningkatan kemampuan SDM guru melalui berbagai program pelatihan. Kondisi perkembangan pendidikan di Lombok Barat saat ini cenderung
meningkat secara linier seperti data yang telah dikutip di atas.
Perkembangan angka partisipasi pendidikan menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Barat tahun 2000, misalnya di tingkat SD memiliki Angka Partisipasi Murni (APM) 87,84 dan angka ini menjadi 92 pada 2004. Kemudian untuk tingkat SLTP sederajat tahun 2000 sebesar 48,76 menjadi 52,49 tahun 2004. Sedangkan khusus di Kabupaten Lombok Barat APM SD 2006 mencapai 94,86 dan APK SMP 76,52. Kecamatan Gerung mempunyai APM untuk SD sebesar 99,44, termasuk tertinggi setelah Kecamatan Gunung Sari. APJM SD di Keca- matan Lembar adalah 93,78, relatif berada pada kondisi menengah dalam capaian tersebut (Handayani, dkk., 2006: 34). Keberhasilan pencapaian partisipasi pendidikan ini, baik untuk di sekolah swasta maupun tingkat pencapaian di sekolah negeri.
Terkait dengan usaha meningkatkan mutu sekolah, beberapa hal telah diprogramkan dengan baik terkait mutu guru. Salah satunya adalah memberikan insentif kepada guru sebagai tambahan pendapatan di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Uang yang diang- garkan daerah untuk membantu kesejahteraan guru dianggap masih kecil. Namun hal ini setidaknya sudah menunjukkan bahwa peme- rintah peduli terhadap sektor pendidikan dan bersemangat memperhatikan bidang pendi- dikan.
Anggaran yang diupayakan untuk peningkatan kesejahteraan praktisi pendidikan memang perlu dikaitkan dengan anggaran peningkatan SDM, namun bantuan sarana prasarana juga perlu diperhatikan. Hal ini mengingat bahwa masih banyak kondisi sarana prasarana sekolah sebagai sarana penunjang kegiatan sekolah yang perlu diperbaiki dan dilengkapi. Sumber anggarannya dapat saja berasal dari pemerintah daerah di tingkat atasnya atau pemerintah pusat. Hal ini tergantung tentu saja dari kebutuhan, misalkan jika sarana gedung bagi sekolah swasta yang perlu direhabilitasi, maka kondisi ini perlu diprioritaskan sebagai program anggaran kabupaten. Dilihat dari sisi program,
pemerintah kabupaten tampaknya memberikan prioritas kepada peningkatan tingkat kesejah- teraan praktisi sekolah karena tanpa ada peningkatan kesejahteraan ekonomi guru tampaknya akan sulit dicapai kualitas mengajar yang baik. Hal ini jelas akan berdampak terhadap mutu pendidikan siswa. Pertimbangan mengapa guru perlu diperhatikan diungkapkan oleh kepala Dinas Pendidikan setempat sebagai berikut.
“kemampuan mengajar dari guru-guru di Lombok Barat yang kurang memadai, apa lagi jika menengok insentif yang sebenarnya diterima dari sekolah swasta misalnya. Maka tahun 2006 ini pemerintah daerah telah memberikan insentif kepada guru baik swasta maupun tambahan untuk guru negeri. Dalam meningkatkan kualitas juga diberikan bantuan anggaran untuk melaksanakan pelatihan manajemen bagi Madrasah.”
Oleh karena itu, sebetulnya daerah ini memiliki tugas dalam pembinaan dan pember- dayaan sekolah. Artinya bahwa melalui lembaga pendidikan, pemerintah berkeinginan dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat. Hal ini karena pendidikan dalam rangka otonomi daerah adalah pendidikan yang memantapkan milik orang tua dan masyarakat.

## Capaian Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Lombok Barat
Perkembangan pembangunan manusia merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di suatu negara atau daerah. Komponen indeks pembangunan manusia (IPM) dihitung dari hasil perhitungan indeks aspek kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli (ekonomi). Tingkat pendidikan diukur, antara lain, dengan melihat angka melek huruf dan angka lama sekolah penduduk. Pada kurun waktu 2000–2004 misalnya, indeks pemba- ngunan manusia khususnya Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, telah mengalami peningkatan yang berarti. Tahun 2000 angka IPM Kabupaten Lombok Barat adalah 56,04 dan meningkat menjadi sekitar 65,64 tahun 2004. Salah satu hal yang berpengaruh menonjol dari
kondisi ini adalah faktor daya beli yang diperkirakan meningkat setiap tahun dan terjadinya peningkatan dalam hal perbaikan pendidikan walaupun masih lamban.
IPM Lombok Barat tampak mengalami peningkatan, khususnya dalam pendidikan yang tampak pada angka lama sekolah hanya 4,25 tahun pada 2000 dan meningkat menjadi 7 tahun pada 2005. Oleh karena itu, Kabupaten Lombok Barat masih terus-menerus mengembangkan dan membangun bidang pendidikan untuk mencapai kondisi wajar 9 tahun. Ada dua faktor penting yang mendongkrak peningkatan jumlah penduduk mulai terdidik di Kawasan Timur Indonesia termasuk NTB. Pertama, makin tingginya tingkat pendidikan dari setiap cohort kelompok usia yang memasuki lapangan kerja sejak tahun 1950. Kedua, adanya kebijakan pemerintah yang menjamin perluasan sistem pendidikan yang ada, terutama mengubah tingkat transisi dasar dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah.
Kualitas pembangunan manusia, terutama yang terkait dengan aspek pendidikan dan pengetahuan, bukan saja perlu diukur dengan pencapaian tingkat pendidikan formal, tetapi perlu dilihat kemampuan pengetahuan nyata manusia. Kemampuan pengetahuan sering meningkatkan wawasan dan keterampilan seseorang. Oleh karena itu, salah satu ukuran yang ditawarkan dalam indeks pembangunan manusia adalah angka melek huruf. Kecamatan yang berada di sekitar Kota Mataram tampak- nya memiliki angka melek huruf yang tinggi dibandingkan dengan kecamatan yang berada jauh dari wilayah perkotaan. Kondisi angka melek huruf di Kecamatan Labuapi, Kecamatan Pemeneng, dan Kecamatan Narmada sudah cukup baik. Sementara itu, Kecamatan Kaya- ngan dan Bayan yang lokasinya jauh dari Kota Mataram mempunyai angka melek huruf yang paling rendah. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat Tabel 2.
Era otonomi daerah merupakan peluang daerah untuk membenahi kondisi yang ada sesuai dengan keinginan masyarakat lokal, termasuk juga dalam bidang pendidikan.
Masyarakat mengharapkan adanya kondisi pendidikan yang lebih baik dan dapat meringan- kan beban orang tua dalam pembiayaan pendidikan anak. Otonomi pendidikan dan desentralisasi pendidikan juga sudah menjadi program politik pemerintah hingga saat ini. Pemerintah pusat tidak lagi sentralistis meng- urus pendidikan, bahkan daerah kabupaten kota menjadi tumpuan untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan bidang pendidikan bagi daerah.

## Pendidikan dan Kemiskinan
Latar belakang sosial ekonomi masyarakat dapat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya partisipasi pendidikan (Toyamah dan Usman, 2004). Latar belakang sosial tentu saja tidak berjalan sendiri memengaruhi pendidikan, tetapi ada beberapa faktor lain yang turut andil di dalamnya. Faktor lain dalam pencapaian pendidikan itu adalah seperti tersedianya sistem dan manajemen pendidikan yang baik serta tersedianya sarana prasarana dan kondisi geografis yang mendukung (Handayani, dkk., 2006). Namun hal yang mungkin sering kurang diperhatikan adalah faktor persepsi dan keinginan masyarakat yang merupakan faktor yang terkait erat dengan tata nilai dan karak- teristik masyarakat (Goldhorpe, et.al., 1980).
Kehidupan masyarakat di wilayah penelitian (Kecamatan Gerung dan Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat) adalah berdasarkan pada sektor pertanian. Lahan pertanian sawah
cukup luas, baik di Desa Jembatan Kembar maupun Gerung Utara, yang oleh penduduk ditanami padi dan palawija. Masyarakat petani umumnya hidup tergantung dari penggarapan lahan, namun tidak semua penduduk di daerah ini menguasai tanah yang cukup. Banyak dari penduduknya justru hidup dari memburuh tani. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendu- duk setempat diketahui bahwa banyak penduduk menggarap lahan orang lain dan upahnya dihitung secara harian sehingga jarang para buruh tani memperoleh imbalan dengan cara
Tabel 1 Perkembangan Komponen IPM di Lombok Barat Tahun Angka Melek huruf Lama Sekolah Kesehatan Harapan Hidup Kemampuan 2000 2001 2002 2003 2004 2005 67,34 70,88 73,40 76,01 78,71 81,85 4,52 5,05 5,48 5,95 6,46 7,01 58,20 58,60 59,41 60,08 60,61 61,14 595.068 598.950 623.217 648.466 674.739 702.076
Sumber: Pemkab Lombok Barat. 2005. Nota Kesepakatan, Arah Kebijakan Umum APBD
Tabel 2
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut
Kemampuan Baca Tulis dan Kecamatan Tahun 2002 Kecamatan Melek huruf Buta huruf Sekotong Lembar Gerung Labuapi Kediri Kuripan Narmada Lingsar Gunungsari Batulayar Pemeneng Tanjung Gangga Kayangan Bayan 61,69 71,57 72,46 77,33 81,25 66,32 77,61 64,71 72,89 63,16 77,94 63,27 66,95 60,61 58,30 38,31 28,43 27,54 22,67 18,75 33,68 22,39 35,29 27,11 36,84 22,06 36,73 33,05 39,39 41,70
Sumber: Pemkab Lombok Barat. 2005. Nota Kesepakatan, Arah Kebijakan Umum APBD
borongan. Namun ada juga penduduk yang hidup dari menggarap lahan pertanian dengan sistem bagi hasil serta ada juga yang menguasai tanah dari sistem sewa dan gadai.
Dilihat dari aspek ekonominya, meskipun banyak lapangan kerja di pertanian, hasilnya belum dapat dikatakan cukup untuk menjangkau kebutuhan sekunder, seperti untuk biaya pendidikan pada tingkat lanjut (atas). Masya- rakat justru mengatakan bahwa sebagian besar mereka termasuk kelompok miskin. Pernyataan ini diperkuat dengan jenis bantuan yang diterima oleh penduduk dari kedua wilayah desa sampel yang menjadi responden. Hampir 60 persen penduduk desa tersebut termasuk miskin karena memperoleh bantuan uang langsung tunai dan bantuan beras miskin. Utami Munandar (1998) menyatakan bahwa anak yang hidup dalam kondisi kemiskinan dan malanutrisi memiliki risiko perkembangan mental, intelektual, dan emosional sosial terlambat. Oleh karena itu, kondisi kemiskinan dalam keluarga tidak seharusnya diperberat dengan biaya pendidikan bagi anak-anaknya.
Penduduk yang bekerja di luar pertanian sangat dipengaruhi oleh keberadaan Pelabuhan Lembar. Jarak Gerung dan Pelabuhan Lembar adalah sekitar 15-20 km dan sangat mudah ditempuh dengan kendaraan umum. Mengingat letak geografis desa tersebut berada di antara jalan raya Pelabuhan Lembar dan Kota Mataram, sejumlah orang melakukan aktivitas buruh angkut di pelabuhan tersebut. Di samping itu, juga ada beberapa usaha pertokoan meskipun sebagian pemiliknya adalah penda-
tang dan penduduk asli bekerja sebagai buruhnya. Karena letak Kecamatan Gerung dan Jembatan Kembar tidak jauh dengan Kota Mataram, maka banyak penduduk di sini juga menjadi buruh jasa perdagangan dan perhotelan di Mataram. Sebagian penduduk juga ada yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga maupun pekerja harian di rumah beberapa orang yang dipandang berada. Penduduk yang mempekerjakan mereka umumnya adalah pekerja kantoran, baik negeri maupun swasta. Pekerjaan pembantu rumah tangga yang mereka lakukan umumnya adalah buruh mencuci pakaian, menunggu rumah, mengasuh anak majikan, dan/atau pekerjaan rumah tangga lainnya.
Selain itu, ada juga dari penduduk di dua desa tersebut yang bekerja sebagai TKI dan TKW ke luar negeri. Meskipun mereka bekerja di luar negeri, beberapa mengirimkan hasil kerjanya ke kampung halaman ( remittances ). Mereka yang berhasil dapat memperbaiki keadaan ekonomi rumah tangga yang ditinggalkan, tetapi ada juga yang belum dapat memberikan dampak ekonomi bagi daerahnya. Bahkan menurut pengamatan dan wawancara, beberapa TKW mendapat masalah keluarga ketika pulang di tanah kelahirannya, seperti suami kawin lagi. Lokasi penelitian ini bukan desa yang terbanyak mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri karena hanya sebagian penduduk Desa Gerung Utara dan Jembatan Kembar yang bekerja ke luar negeri. Desa utama yang menjadi pengirim TKI dan TKW adalah Desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung dan umumnya bekerja ke Malaysia.

## Tabel 3 Persentase Kepala Keluarga menurut Jenis Bantuan yang Diterima
Keterangan BLT Gakin Lain-lain % % % Ya 183 59,4 183 59,4 12 3,9 Tidak 125 40,8 125 40,8 296 96,1 Jumlah 308 100 308 100 308 100,0
Sumber: Data primer survei pendidikan 2007 (PPK-LIPI)
Faktor kehidupan sosial masyarakat di sini dilatarbelakangi oleh mata pencahariannya yang banyak tergantung dari lahan pertanian. Namun lahan pertanian dan juga lahan pekarangan di sekitar rumah telah menyempit karena proses pertumbuhan penduduk secara alami maupun migrasi. Proses perkembangan penduduk secara alami, misalnya, adalah peristiwa perkawinan penduduk yang memberikan keturunan. Generasi penduduk yang lebih tua akan menurunkan warisan, baik rumah maupun tanah pekarangan serta lahan sawah. Pada kenyataannya, luas lahan tersebut harus dibagi pada keturunannya sehingga tiap anak mendapat luas lahan yang tidak begitu besar. Sempitnya pemilikan lahan berakibat terhadap terbatasnya peluang kerja dan pendapatan dari pengolahan pertanian. Tekanan penduduk yang semakin besar jumlahnya tampaknya juga belum diimbangi dengan perkembangan lapangan kerja, terutama di luar sektor pertanian.
Dampak lain adalah perlunya mencari alternatif lapangan kerja lain di luar pengerjaan lahan. Hal ini bukan saja berarti sulitnya mencari mata pencaharian, tetapi juga melemahkan kemampuan kehidupan sosial ekonomi kelu- arga. Kesulitan ekonomi rumah tangga merupakan aspek yang perlu segera dicari solusinya dan karenanya, pekerjaan itu harus segera diciptakan dan dicari. Sebetulnya lahan pertanian adalah lahan pekerjaan yang paling mudah dimasuki oleh pencari kerja, tetapi sempitnya lahan menyebabkan hari kerja juga tidak maksimal. Berikut adalah ilustrasi penger- jaan lahan di desa sampel. Lahan tanah seluas 1 are misalnya, dikerjakan oleh tenaga kerja rumah tangga untuk seminggu hari kerja, tetapi dapat terselesaikan hanya dalam 3 hari sehingga hari berikutnya mereka menganggur. Kondisi ini disebabkan oleh surplus tenaga kerja yang tidak berketerampilan di perdesaan maupun dalam keluarga sendiri. Hal ini terungkap di dalam FGD maupun pengamatan langsung peneliti.
Sempitnya pengusahaan lahan dan peru- mahan di Desa Jembatan Kembar ditunjukkan pula dengan banyaknya rumah tangga yang menguasai satu kamar petak. Hal ini karena
satu rumah tangga dihuni oleh beberapa keluarga yang masih dalam keturunan orang tua yang sama. Pada kenyataannya banyak penduduk yang memiliki anak lebih dari dua, bahkan ada yang lebih dari 3. Jadi faktor sosial kekerabatan dan hidup bersama keluarga besar masih kuat di dalam kehidupan masyarakat Jembatan Kembar dan Gerung. Namun perbe- daannya adalah di Gerung, penduduknya telah memulai hidup bukan hanya pada lahan saja, tetapi sudah mempunyai pekerjaan sampingan lainnya.

## Harapan Orang Tua terhadap Pendidikan dan Pekerjaan Anak
Riwanto Tirtosudarmo (1996: 290) menge- mukakan bahwa ada perbedaan antara persepsi dan aspirasi. Aspirasi merupakan penilaian seseorang (masyarakat=orang tua) yang belum terjadi sehingga pertanyaan yang terkait dengan aspirasi adalah pertanyaan untuk menggali harapan-harapan terpendam. Pada kesempatan ini pertanyaan yang diajukan kepada orang tua terkait dengan harapan-harapan mereka terhadap pendidikan anak dan pekerjaan yang sebetulnya diharapkan. Pertanyaan ini tidak berlaku untuk anak yang sedang bersekolah, tetapi bagi mereka yang sudah tidak bersekolah lagi. Hasilnya secara umum adalah pekerjaan yang mereka lakoni sekarang tidak sesuai dengan harapan.
Anak merupakan aset keluarga dan semua anak di Indonesia merupakan aset bangsa. Mereka perlu memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Namun tidak semua anak mampu tumbuh dan berkembang melalui sarana pendidikan (Irwanto, 1998). Mereka umumnya terhambat oleh kemiskinan dan masalah dalam keluarga. Bahkan banyak anak yang meninggalkan bangku sekolah untuk bekerja menutupi kebutuhan ekonomi. Meskipun sarana dan prasarana pendidikan tersedia, pendidikan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan jika kurang direspons oleh masyarakat. Kebiasaan tidak ingin menyekolah- kan anak dapat saja terjadi pada masyarakat desa yang terisolasi. Puluhan tahun yang lalu masih banyak penduduk desa yang masih
menganggap bahwa bekerja di lahan merupakan kesempatan untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja. Namun kebiasaan itu lambat laun telah bergeser dengan menganggap bahwa pendidikan merupakan tumpuan kehidupan anak di masa depan.
Seperti telah disebutkan terlebih dulu, teori investasi sumber daya manusia menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pendidikan (tingkat dan bidang) dengan kemajuan ekonomi di suatu negara atau daerah. Masalah ekonomi erat terkait dengan persoalan pekerjaan. Investasi pendidikan pada praktiknya memerlukan biaya besar dan waktu yang panjang. Sudah sewajarnya ketika masyarakat mengharapkan hasil yang maksimal juga untuk pendidikan anaknya. Oleh karena itu, untuk membahas harapan pendidikan anak dan juga harapan pekerjaan, perlu dibicarakan juga masalah ketersediaan sarana pendidikan dan latar belakang masyarakat secara umum.
Menurut banyak peserta diskusi kelompok, kondisi pendidikan di dua desa ini sedang berjalan menuju perkembangan. Masyarakat mulai menyadari pentingnya pendidikan dalam kehidupan masyarakat, seperti dinyatakan oleh seorang tokoh masyarakat setempat bahwa pendidikan akan mempermudah seseorang memperoleh pekerjaan. Tampaknya pendapat itu didukung oleh beberapa orang yang mengikuti diskusi. Pendidikan dianggap oleh sebagian orang tua akan dapat memperbaiki nasib anak-anaknya sehingga tidak seperti orang tuanya yang masih bodoh. Pandangan masya- rakat setempat tersebut tentu saja akan menjadi stimulan atau pendorong untuk memahami pentingnya pendidikan. Pendidikan juga dianggap sebagai hal penting untuk anak- anaknya meraih masa depan dan hal yang baik bagi lingkungannya. Pemahaman positif terhadap pendidikan tentu saja menjadi pendorong masyarakat untuk berpartisipasi menyekolahkan anak. Kondisi ini memang dapat dibuktikan dengan semakin besarnya angka partisipasi murni pendidikan di Kabupaten Lombok Barat.
Telah terjadi pergeseran pandangan masya- rakat di daerah penelitian apabila dibandingkan dengan keadaan 10 tahun lalu. Seorang mantan kepala dusun menyatakan bahwa sekolah memerlukan biaya yang besar, padahal orang tua memiliki tanah yang cukup luas untuk digarap sehingga sebaiknya anak dipekerjakan di lahan pertanian tersebut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa anak merupakan sumber daya tenaga kerja yang bernilai dalam keluarga untuk mengerjakan tanah. Budaya pertanian agaknya menyebabkan pola berpikir masyarakat menjadi sederhana dan hanya memikirkan bekerja untuk hari ini saja. Melakukan investasi atau berpikir jauh ke depan belum tersirat dalam benak mereka waktu itu. Namun Daniel Suryadarma, dkk. (2006) telah menyatakan bahwa pada keluarga muslim, faktor tingkat kesejahteraan rumah tanggalah yang berpengaruh terhadap bidang pendidikan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga tidak menye- kolahkan anaknya yang berusia 6-18 tahun karena biaya pendidikan dianggap mahal dan tidak terjangkau bagi mereka. Sebanyak 62,7 persen dari 59 kepala keluarga yang memiliki anak usia tersebut tidak menyekolahkan anaknya lagi. Namun muncul juga jawaban lainnya yang menyatakan bahwa kemampuan anaknya untuk belajar telah berkurang dan mereka mengi- nginkan anaknya cepat bekerja. Gambaran ter- sebut memperlihatkan bahwa biaya pendidikan masih dianggap terlalu mahal. Oleh karena itu, kebijakan untuk meringankan biaya atau menghapus sama sekali biaya pendidikan untuk sekolah dasar merupakan kebijakan yang semestinya dilakukan. Kebijakan ini dimak- sudkan untuk lebih mendorong peningkatan partisipasi sekolah. Di lain pihak, sarana pendidikan sekarang yang sudah banyak tersedia relatif tidak jauh dengan permukiman warga. Sarana pendidikan saat ini sudah lebih baik daripada 10 tahun lalu yang masih terbatas.
Pendidikan tampak berkembang dalam 10 tahun terakhir, khususnya di tingkat dasar (SD, SLTP, MI, dan Mts) karena adanya program
bantuan pendidikan dari pemerintah. Bahkan bantuan tersebut bukan saja kepada sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta, termasuk pondok pesantren.
Di dalam suatu harapan terkandung juga sebuah cita-cita atau kehendak yang ingin dicapai oleh seseorang. Jika ditanya, umumnya orang tua (50 persen) berharap dapat menyekolahkan anaknya hingga sarjana. Sebagian responden (16,3 persen) juga menaruh minat pada sekolah menengah kejuruan. Gambaran ini tentu saja mengindi- kasikan bahwa tidak semua orang di daerah ingin menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan tinggi. Dari sini tampak bahwa masyarakat juga tidak bermimpi terlalu jauh, tetapi mengukur harapannya dengan kemam- puan mereka. Yang menarik adalah hampir tidak ada yang berharap hanya akan menyekolahkan anaknya sampai tingkat SMP saja. Ini memper- kuat anggapan bahwa Sekolah Menengah Atas merupakan jenjang pendidikan minimal yang harus ditempuh anaknya jika ingin memasuki lapangan kerja.
Tabel 5 menunjukkan bahwa anggota keluarga yang sudah tidak bersekolah pada saat dilakukan pencacahan memiliki banyak kemung- kinan kegiatan atau sedang tidak mempunyai kegiatan. Ada yang baru saja lulus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah, ada juga yang belum memperoleh pekerjaan, tetapi sebagian dari mereka sudah bekerja.
Tabel 5 menunjukkan jenjang pendidikan yang telah ditinggalkan dan pernah dijalani oleh anak usia 6 sampai 21 tahun di desa penelitian. Tabel menunjukkan bahwa pada umumnya mereka menamatkan pendidikan di jenjang sekolah dasar. Kondisi pendidikan yang pernah ditempuh oleh mereka yang sudah tidak bersekolah menunjukkan presentase yang semakin menurun. Ini artinya semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tidak diikuti oleh sebagian besar anak-anak di daerah penelitian. Partisipasi pendidikan di tahun-tahun sebelumnya masih belum terlihat, setidaknya hal ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Jika dibandingkan antara harapan orang tua dan kenyataan yang ada, tampak ada perbandingan terbalik. Harapan orang tua agar anaknya mencapai pendidikan sarjana adalah 49,9 persen, tetapi ternyata tidak ada sama sekali yang mencapai tingkat sarjana. Justru 50 persen anak yang sudah tidak melanjutkan pendidikan adalah mereka yang hanya mengenyam pendidikan tingkat sekolah dasar.
Kemudian orang tua yang berharap menyekolahkan anaknya pada tingkat pendidikan umum di sekolah menengah adalah 16 persen, tetapi kenyataannya hanya dijalani oleh sekitar 5 persen atau sepertiganya dari yang diharapkan orang tua. Jumlah responden yang sama mengharapkan anaknya bersekolah di sekolah umum dan sekolah kejuruan walaupun per- sentase untuk sekolah kejuruan sedikit lebih besar. Kemungkinan ini disebabkan oleh keinginan mereka yang bersekolah di sekolah kejuruan untuk langsung masuk ke pasar kerja dan tidak ingin melanjutkan sekolahnya lagi.
Harapan Pendidikan Berdasarkan Perbedaan Suku Bangsa dan Kemiskinan
Isu kemiskinan menjadi penting untuk dikemukakan karena kemiskinan akan menunjukkan ketidakberdayaan masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Kemiskinan akan berpengaruh terhadap buruknya tingkat kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan akan
Tabel 4 Distribusi Responden menurut Harapan Jenjang Pendidikan Anak Pendidikan Nominal % Pendidikan menengah pertama 4 0,6 Pendidikan Menengah Umum 113 16,3 Pendidikan menengah kejuruan 113 16,3 Diploma/akademi 117 16,9 Sarjana atau lebih 345 49,9 Total 692 100 Sumber: Data primer survei pendidikan 2007 (PPK-LIPI)
juga berpengaruh terhadap ketidakberhasilan suatu program maupun kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan aspek yang harus diperhatikan dan dientaskan sehingga dicapai masyarakat yang sejahtera sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara.
Kemiskinan mungkin berpengaruh terhadap persepsi dan sikap masyarakat terhadap harapan pendidikan. Semakin sebuah desa dikategorikan miskin, diperkirakan tidak ada keinginan orang tua untuk menyekolahkan anak. Hal ini karena anak dapat saja dianggap sebagai faktor produksi penyangga kehidupan ekonomi. Desa miskin diindikasikan dengan jumlah penerima bantuan BLT yang relatif banyak. Semakin besar penduduk yang menerima BLT, maka desa tersebut adalah kelompok desa miskin. Pertanyaan yang terkait dengan harapan orang tua terhadap pendidikan adalah adakah perbedaan harapan antara mereka yang menerima bantuan dan yang tidak.
Akan ditanyakan pula kaitan antara suku bangsa dengan harapan pendidikan karena pendidikan kemungkinan ditafsirkan secara berbeda antarsuku bangsa. Seperti telah diketahui bahwa pendidikan teramat penting untuk kehidupan masa depan, tetapi suku bangsa lain mungkin mempunyai pandangan yang berbeda terhadap pentingnya pendidikan. Mereka dapat saja beranggapan bahwa pendidikan justru menjadi beban keluarga. Oleh
karena itu, dimensi kemiskinan dan etnisitas yang digunakan untuk melihat perbedaan harapan orang tua terhadap pendidikan akan memberikan gambaran menarik. Teknik analisisnya memanfaatkan teknik tabel silang seperti di bawah ini.
Dari Tabel 6 tampak bahwa tidak terlihat jelas adanya perbedaan antara etnis dengan harapan pendidikan. Demikian juga bagi mereka keluarga yang memperoleh bantuan dalam program kemiskinan di Indonesia. Umumnya responden menginginkan anak-anaknya dapat mencapai jenjang pendidikan sarjana (43,6 persen untuk keluarga yang memperoleh bantuan dan 60,3 persen yang tidak). Gambaran ini memper- lihatkan bahwa masyarakat yang secara ekonomi lebih baik menunjukkan harapan yang lebih besar untuk anaknya menjadi sarjana dibandingkan dengan mereka yang termasuk keluarga penerima bantuan. Namun masyarakat penerima bantuan juga menunjukkan presentase terbesar dalam hal harapan anaknya menjadi sarjana. Untuk jenjang pendidikan menengah, masyarakat yang memperoleh bantuan lebih besar memilih ke sekolah umum (22 persen) dibandingkan dengan 7,9 persen mereka yang tidak memperoleh bantuan. Untuk tingkat akademi, tampaknya presentase mereka yang tidak memperoleh bantuan lebih rendah (14,9 persen) dibandingkan dengan masyarakat yang tidak menerima BLT (20,2 persen). Jika diamati lebih jauh, jumlah masyarakat/orang tua yang menerima BLT terbagi merata hampir di setiap jenjang pendidikan yang artinya mereka mengharapkan anaknya bersekolah. Bagi masyarakat yang tidak menerima (tidak miskin) cenderung semakin tinggi harapannya. Dengan kata lain, semakin masyarakat berkategori mampu dalam ekonomi, semakin tinggi harapan orang tua terhadap pendidikan anak. Tampak adanya hubungan positif antara kemampuan ekonomi orang tua dan harapan pendidikan.
Hampir semua orang Suku Jawa menaruh harapan anaknya dapat berpendidikan sarjana walaupun mereka termasuk kategori penerima BLT. Sementara itu, sama-sama menerima BLT, persentase penduduk Suku Sasak lebih rendah,
Tabel 5 Distribusi Responden menurut
Tingkat Pendidikan yang Pernah Ditempuh Anggota Rumah Tangga Usia 6 ke Atas Pendidikan yang Pernah Ditempuh Nominal % SD 322 50,2 SMP 93 14,5 SMA umum 146 5,0 SMA kejuruan 32 4,2 Mts 5 0,8 MA 12 1,9 Lainnya 4 0.7 Total 641 100 Sumber: Data primer survei pendidikan 2007 (PPK-LIPI)
yaitu 33 persen. Namun persebaran harapan pendidikan mereka cukup merata. Suku Bali yang menjadi penerima BLT mempunyai kecenderungan yang sama dengan Suku Jawa tentang harapan pendidikan ini.
Gambaran masyarakat yang tidak menerima BLT tampaknya menunjukkan pola yang sama pada ketiga etnis tersebut. Harapan terbesar masyarakat Suku Sasak terletak pada tingkat sarjana (51,5 persen), sedangkan Suku Jawa dan Bali cenderung memiliki harapan terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Dalam tabel Suku Bali memiliki harapan terbesar pada tingkat sarjana yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi orang tua. Mereka yang berasal dari Suku Jawa umumnya adalah perantau sehingga mempunyai banyak pengalaman. Sebagai kaum migran, mereka mempunyai pendidikan dan pengetahuan yang lebih baik serta umumnya mempunyai tingkat ekonomi yang lebih tinggi daripada penduduk asli.
Apabila dilihat dari mereka yang menerima BLT dan tidak menerima, terdapat sedikit perbedaan. Semakin tidak miskin suatu masya- rakat semakin tinggi harapan pendidikan yang ingin ditamatkan anak-anaknya. Namun bagi masyarakat miskin, polanya hampir sama
dengan masyarakat yang tidak miskin walaupun polanya berfluktuasi. Kemungkinannya adalah harapan mereka ini ditekankan pada jenjang pendidikan yang lebih cepat menjanjikan pe- kerjaan.
Pendidikan pada sekolah tertentu mempu- nyai keterkaitan erat terhadap kompetensi yang akan diajarkan kepada anak didik. Kompetensi tersebut diharapkan akan menjadi dasar bagi anak atau masyarakat untuk memilih lapangan kerja yang sesuai nantinya dengan keahliannya. Tabel 5 memperlihatkan harapan orang tua untuk menyekolahkan anak ternyata masih terbanyak pada jurusan sosial dan belum mengarah pada jurusan yang sifatnya ilmu alam dan eksakta. Bahkan jurusan sastra banyak diminati oleh masyarakat Lombok Barat, khususnya Gerung (13 persen), sedangkan harapan terhadap bidang sosial adalah 58 persen. Mereka yang menginginkan anaknya dapat bersekolah di jurusan eksakta hanya 26 persen. Gambaran di atas kemungkinannya disebabkan oleh pendapat masyarakat yang belum melihat pentingnya ilmu eksakta dalam pekerjaan. Pada kenyataan hidup sehari-hari yang ada di lingkungannya, beberapa tokoh elite di desa (seperti tokoh pemerintahan keca-

## Tabel 6
Distribusi Responden menurut Pendidikan Anak yang Diharapkan serta Masyarakat Penerima dan Bukan Penerima BLT Keterangan Pendidikan Menengah Pertama Menengah Umum Menegah Kejuruan Diploma/ Akademi Sarjana Total % % % % % % Penerima BLT Sasak 4 1,1 94 26,1 78 21,7 64 17,8 120 33,3 360 100 Bali 2 3,2 0 60 96,8 62 100 Jawa 7 100 7 100 Total 4 0.9 94 21,9 80 18,6 64 14,9 187 43,6 429 100 Bukan Penerima BLT Sasak 13 6,7 31 16,0 50 25,8 100 51,5 194 100 Bali 3 5,9 1 2.0 47 92,2 51 100 Jawa 4 17,6 3 17,6 11 64,7 17 100 Total 19 7,3 32 12,2 53 20,2 158 60,3 262 100 Sumber: Data primer survei pendidikan 2007 PPK-LIPI
matan, pendidikan, dan agama) umumnya bera- sal dari latar belakang pendidikan sosial, seperti latar belakang pendidikan agama dan kepen- didikan. Barangkali dengan melihat kenyataan itu, masyarakat menuangkannya dalam harapan pendidikan untuk anaknya kelak.
Tabel 7 menunjukkan bahwa hampir 60 persen orang tua berkehendak mengubah nasibnya melalui pendidikan anak-anaknya. Ini kembali meyakinkan kita bahwa masyarakat menganggap pendidikan sebagai kunci penting dalam kehidupan, bahkan pendidikan anak dapat memberikan kontribusi besar terhadap kehi- dupan keluarga. Keadaan ini sangat terkait dengan anggapan bahwa pendidikan erat sekali dengan kemudahan terhadap pekerjaan. Mereka beranggapan bahwa jika anak-anaknya telah lulus dari tingkat pendidikan seperti yang diharapkan, maka mereka akan mudah mencari pekerjaan (25,3 persen). Namun hal ini tam- paknya hanya sekadar harapan karena pada kenyataannya anak sudah tidak sekolah lagi dan ada yang bekerja, bahkan sebagai pekerja keluarga.
Masyarakat umum berasumsi bahwa pen- didikan sangat berhubungan dengan pekerjaan. Seseorang yang ingin bekerja sebagai dokter harus sekolah dan belajar di bidang kedokteran. Mereka yang tidak mempersiapkan diri menjadi mahasiswa kedokteran tidak akan mungkin menjadi seorang dokter. Demikian halnya
mereka yang ingin menjadi pengusaha harus tahu dan mengerti cara-cara berusaha dan mengatur (manajemen) sumber daya yang dimiliki untuk pengembangan usaha.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka wajar jika untuk mempersiapkan anak-anak nantinya, masyarakat perlu menyekolahkan mereka secara tepat agar pekerjaan juga diperoleh sesuai dengan harapan. Sekolah atau tempat pendidikan yang cocok diyakini akan membe- rikan harapan pekerjaan bagi anak karena tanpa pendidikan dianggap kurang menaikkan atau dapat mengubah nasib kehidupannya. Uraian tersebut tampaknya selaras dengan Todaro (1983) yang mengungkapkan bahwa keinginan seseorang terhadap pendidikan sebetulnya terkait erat dengan kebutuhan pekerjaan.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Wardiman Djojonegoro, telah menyadari adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Pernyataannya yang sering diingat adalah link and match yang kemudian dirancang menjadi program prioritas kebijakan departemennya waktu itu (Tirtosu- darmo, 1994: 3). Tidak berlebihan pula jika ma- syarakat sendiri selalu menghubungkan pencapaian pendidikan dengan pekerjaan yang harus diraih oleh anak-anaknya. Kenyataan ini tampak pada hasil survei menjawab pertanyaan tentang harapan pekerjaan orang tua di wilayah penelitian.

## Tabel 7
Distribusi Persentase Responden menurut Jenjang Pendidikan yang Diharapkan dan Bidang yang Diinginkan Jenjang Pendidikan Eksakta Sosial Sastra Menengah atas Umum 13,8 18,8 14,9 Menengah kejuruan 8,2 17,0 31,0 Diploma 17,9 15,8 18,4 Sarjana 60,2 48,5 35,6 Total 100 100 100 N 198 400 87
Sumber: Data primer survei pendidikan 2007 (PPK-LIPI)
Jika diamati, secara umum tidak tampak perbedaan yang berarti terkait pola harapan orang tua terhadap pekerjaan anak antara keluarga yang memperoleh bantuan BLT dan keluarga yang tidak. Gambaran yang kelihatan mencolok dengan persentase terbesar bagi penerima BLT atau “masyarakat miskin” adalah mereka mengharapkan anaknya ingin menjadi guru (32,6 persen) dan yang menginginkan anaknya menjadi PNS 29,6 persen. Gambaran itu sedikit berbeda dengan masyarakat yang tidak memperoleh BLT. Persentase harapan terbesar terhadap lapangan kerja adalah justru menjadi PNS (37,8 persen), sedangkan yang menginginkan anaknya menjadi guru 25,2 persen. Secara umum tampaknya kedua jenis pekerjaan ini menjadi harapan yang populer bagi sebagaian besar responden. Jabatan yang banyak diminati lain adalah menjadi anggota ABRI atau Polri dengan persentase hamppir 13 persen bagi masyarakat miskin dan 14,5 persen bagi yang tidak memperoleh BLT.
Apabila kita melihat berdasarkan suku bangsa, maka masyarakat miskin Suku Sasak memiliki harapan besar agar anaknya menjadi anggota PNS, yaitu sebanyak 25 persen. Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat Suku Jawa dan Bali. Sementara itu, jenis pekerjaan sebagai anggota ABRI dan guru juga tampaknya masih menjadi lapangan kerja harapan Suku
Sasak, Bali, dan Jawa. Khusus harapan untuk menjadi guru, di dalamnya adalah guru di sekolah agama karena masyarakat Sasak masih mengidolakan profesi guru agama ini. Hal ini disebabkan oleh kultur masyarakat Sasak yang sebagian besar adalah muslim sehingga mereka sangat menghargai profesi itu. Akan tetapi, guru tampaknya bukan menjadi idola bagi masyarakat Jawa yang ada di Gerung dan Jembatan Kembar, khususnya pada masyarakat yang memperoleh BLT.
Dalam masyarakat yang tidak memperoleh bantuan, terlihat bahwa harapan masyarakat Sasak untuk menjadi PNS adalah yang terbesar (33,5 persen), disusul dengan menjadi guru (29,9 persen) dan dokter (12,4 persen). Masyarakat Bali yang berkeinginan menjadi PNS adalah 62,7 persen, guru sebesar 13,7, dan anggota ABRI 19,6 , sedangkan yang berharap anaknya menjadi dokter hanya 1 persen. Bagi masyarakat Suku Jawa yang ada di Lombok Barat ini, harapan terbesar mereka adalah menjadi wiraswastawan (29,4 persen), yang ingin menjadi ABRI 17,6 persen, menjadi dokter 23,5 persen, dan menjadi PNS hampir 12 persen.
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa jabatan sebagai anggota PNS, ABRI dan Polri, dokter, serta guru masih menjadi harapan terbesar masyarakat di desa penelitian. Jika dinyatakan secara umum, kesimpulannya adalah sebenarnya masyarakat umum, baik dari Suku Jawa, Sasak maupun Bali, masih berharap besar agar anaknya dapat menjadi pegawai negeri apapun jenis pekerjaannya. Hanya sedikit pergeseran bagi orang Jawa yang ada di perantauan karena tampaknya bekerja sebagai wiraswastalah yang menjadi idola. Namun harapan ini belum sepenuhnya menjadi kenyataan karena dasar pendidikan yang ada belum memadai di samping adanya banyak kendala, seperti keterbatasan kesempatan kerja di beberapa daerah.
Tabel 8
Distribusi Responden menurut Alasan Menyekolahkan Anak
Alasan Nominal % Biaya pendidikan terjangkau 34 4,9 Sarana prasarana tersedia 8 1,2 Lulus mudah kerja 175 25,3 Kemampuan anak cukup 53 7,7 Anak masih perlu sekolah 9 1,3 Nasib lebih baik dari orang tua 412 59,5 Lainnya 1 0,1 Total 692 100
Sumber: Data primer survei pendidikan 2007 (PPK-LIPI)

## Simpulan
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah banyak merespons tuntutan peningkatan mutu dan pemerataan kesempatan pendidikan melalui berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan tersebut adalah meningkatkan jumlah penda- naan untuk bidang pendidikan, yang pada gilirannya juga untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan guru. Namun hal itu juga belum dirasa mencukupi karena pemerintah kabupaten setempat belum banyak menyentuh masalah pendidikan yang berada di bawah urusan pendidikan Departemen Agama.
Pengembangan pendidikan bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah, melainkan juga ditentukan oleh peran serta masyarakat (orang tua). Dalam hal ini, kondisi sosial ekonomi orang tua dan masyarakat merupakan aspek yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kesertaan pendidikan di sekolah. Umumnya partisipasi sekolah lebih baik pada masyarakat maju dan lebih sejahtera. Namun tampaknya hal tersebut tidak berlaku di Desa Gerung dan Jembatan Kembar sebagai daerah yang terletak di dua pusat kegiatan ekonomi di Pulau Lombok (Pelabuhan Lembar dan Kota Mataram). Hal ini disebabkan oleh tingkat ekonomi masyarakat yang masih tergolong miskin/rendah. Rendahnya pere-
konomian tersebut juga banyak disebabkan oleh perkembangan kehidupan industri di luar pertanian yang masih lambat meskipun kedua desa tersebut sangat strategis letaknya. Gambaran perkembangan tingkat sosial ekonomi masyarakat relatif jalan merambat, namun harapan masyarakat terhadap keinginan untuk pendidikan terjadi peningkatan.
Motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak juga sebagai aspek yang menarik terhadap pengembangan pendidikan karena motivasi dapat dilihat juga dari tingkat harapan seseorang. Salah satu indikasi bagaimana orang tua di suatu tempat melihat pendidikan anak adalah ada tidaknya motivasi orang tua menyekolahkan anak. Tampaknya keinginan atau harapan orang tua untuk menyekolahkan anak, baik masyarakat miskin maupun yang tidak miskin, memang cukup besar. Namun ada perbedaan pola harapan karena masyarakat mampu memiliki harapan yang semakin tinggi pada jenjang pendidikan untuk anaknya. Sementara itu, pola jenjang pendidikan yang diharapkan menun- jukkan adanya fluktuasi pada masyarakat miskin.
Pendidikan umumnya terkait dengan pekerjaan dan pola ini juga berlaku pada penelitian ini. Harapan orang tua menyekolahkan anak pada dasarnya adalah untuk menyiapkan mereka dalam dunia kerja. Namun harapan itu

## Tabel 9

## Distribusi Responden menurut Pekerjaan yang Diharapkan dan Etnis Orang Tua
Petani Pedagang Pengusaha Abri/Polri Guru Dokter Insinyur Hukum Swasta PNS Total N % N % N %
N % N % N % N % N % N % N % N % Ya Sasak 1 .3 11 3.1 21 5,8 46 12,8 129 35,8 42 11,7 1 0,3 1 0,3 19 95,3 89 24,7 360 100 Bali 0 1 1,6 0 9 15,5 11 17,7 6 9,7 1 1,6 0 0 34 62 Jawa 0 0 1 14,3 2 28,6 0 0 0 0 0 4 57,1 7 Total 1 0,2 12 2,8 22 5,1 57 13,3 140 32,6 48 11,2 2 0,5 1 0,2 19 4,4 127 29,6 429 Tidak Sasak 4 2,1 4 2,1 25 12,9 58 29,9 24 12,4 3 1,5 4 2,1 7 3,6 65 33,5 194 Bali 0 0 10 19,6 7 13,7 1 2,0 0 0 1 2.0 32 62,7 51 Jawa 1 5,9 0 3 17,6 1 5,9 4 23,5 1 5,9 0 5 29,4 2 11,8 17 Total 5 1,9 4 1,4 38 14,5 66 25,2 29 11,1 4 1,5 4 1,5 13 5,0 99 37,8 262
Catatan: pernyataan pekerjaan didasarkan kepada jawaban nyata responden Sumber: Data primer survei pendidikan 2007 PPK-LIPI
tinggal harapan karena kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Pada umumnya mereka berharap pada pendidikan dan lapangan pekerjaan yang tinggi, mereka berharap anaknya menjadi pegawai negeri. Yang dimaksud pegawai negeri adalah guru dan anggota ABRI/ Polri. Jenis pekerjaan ini menjadi idola mayoritas orang tua, bahkan jika dilihat dari latar belakang kelompok suku bangsa (etnis Sasak, Bali dan Jawa) menunjukan tren yang sama. Khusus masyarakat Sasak, profesi guru termasuk guru di sekolah keagamaan adalah profesi yang populer.
Masyarakat adalah kumpulan manusia yang rasional. Terkait dengan keinginan dan harapan masyarakat terhadap pendidikan, beberapa usaha untuk menanggulangi ketidakberdayaan ekonomi, mereka tempuh, termasuk mencari bantuan untuk biaya pendidikan. Bagi sebagian besar masyarakat yang termasuk kelompok miskin, bantuan yang mereka harapkan adalah bentuk beasiswa atau bentuk lain. Gambaran di atas menunjukkan bahwa harapan masyarakat cukup tinggi untuk menyekolahkan anak dan jika harapan itu menjadi kenyataan, partisipasi pendidikan di Lombok Barat akan semakin tinggi pula. Kondisi ini dapat terjadi jika mereka mempunyai latar belakang ekonomi yang cukup memadai. Hal ini juga akan dapat mengubah nasib orang tuanya yang umumnya hanya berlatar belakang pendidikan sekolah dasar atau tidak pernah sekolah.

## Daftar Pustaka
Drost, J. 2006. Dari KBK Sampai MBS, Esai- esai Pendidikan . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Goldhorpe, J. Lewellyn, et.al. 1980. Social Mobility and Class Stucture in Modern Britai n. Oxford:Clarendon Press.
Handayani, Titik, dkk. 2006. Partisipasi Pendidikan Dalam Perspektif Demografi, Ekonomi dan Sosial Budaya . Jakarta: Pusat
Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Irwanto. 1998. “Perkiraan Pengaruh Krisis Moneter Dan Bencana Alam Kekeringan Terhadap Anak Dan Remaja Yang Membu- tuhkan Perlindungan Khusus”, dalam Prihatin Lahir Batin: Dampak Krisis Moneter dan Bencana El Nino Terhadap masyarakat, Keluarga, Ibu dan Anak di Indonesia dan Pilihan Intervensi . Jakarta: PPK-LIPI bekerja sama dengan UNICEF.
Munandar, Utami. 1998. “Dampak jangka panjang dari kekurangan dalam Perawatan Anak bagi Perkembangan Sumber Daya Manusia”, dalam Prihatin Lahir Batin: Dampak Krisis Moneter dan Bencana El Nino Terhadap Masyarakat, Keluarga, Ibu dan Anak di Indonesia dan Pilihan Intervensi .
Jakarta: PPK-LIPI bekerja sama dengan UNICEF.
Scott, James C. 1976. The moral Economy of the Peasent: Rebellion and Subsistence in South East Asia . New Haven: Yale University Press.
Soewartoyo (ed.). 2002. Desentralisasi Pendidikan Dalam Perspektif Daerah. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI, CV Marinalon.
Suryadarma, Daniel; Suryahadi, Asep; Sumarto,
Sudarno; Rogers, F. Halsey. 2006. “Improving Students Performance in Public Primary Schools in Developing Countries: Evidence from Indonesia”, Educations Economics , 14(4): 401-429.
Tirtosudarmo, Riwanto (ed.). 1994. Dinamika Pendidikan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Perkotaan Indonesia . Jakarta: PPT-LIPI bekerja sama dengan PT Gramedia Widia- sarana Indonesia (Grasindo).
———. (ed.). 1996. Dinamika Sosial Pemuda di Perkotaan . Jakarta: PPT-LIPI bekerja sama dengan PT Pustaka Sinar Harapan.
Todaro, Michael P. 1983. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Bagian I) .
Diterjemahkan oleh Aminudin dan Mursid.
Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
Toyamah, Nina dan Usman, Syaikhu. 2004.
Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasi Terhadap Pengelolaan Pendidikan Dasar . Jakarta: Lembaga Pene- litian SMERU.