## Ekonomis: Journal of Economics and Business
Volume 7, No 2 (2023), September, 1397-1402 Online ISSN: 2597-8829, DOI: 10.33087/ekonomis.v7i2.1087
Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, dan PDRB terhadap Belanja Daerah Provinsi Jambi
Yois Nelsari Malau*, Adelia Br Ginting, Alviona Paskah Riani Br Sitepu, Bernike Etimanta Br Munthe, Niarita Bukit
Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia *Correspondence: yoisnelsarimalau@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui dampak  PAD,  DP, IPM, JP, dan PDRB terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jambi 2017-2021. Populasi dan sampel berjumlah 55 data observasi dengan 11 Kabupaten/Kota dengan 5  tahun observasi  sebagai  sampel,  teknik  sampling  jenuh  merupakan teknik  yang digunakan dalam    penelitian ini.  Serta data  yang  terdapat  pada  penelitian  ini  menggunakan data  sekunder  yang  diperoleh dari  Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2017-2021. Pengujian pada hipotesis penelitian ini diterapkan uji F dan uji t. Hasilnya menunjukkan PAD dan DP secara parsial memiliki pengaruh pada belanja daerah, serta IPM dan PDRB secara keseluruhan tidak mempengaruhi besar JP tidak berpengaruh tetapi signifikan. Sedangkan secara simultan PAD, DP, IPM, JP dan PDRB berpengaruh pada belanja daerah.
Kata Kunci :  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan,  Indeks  Pembangunan  Manusia,  Jumlah  Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, dan Belanja Daerah.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  was  conducted  to  find  out  the  impact  of  PAD,  DP,  IPM,  JP,  and  GRDP  on Regional Expenditure in Jambi Province 2017-2021. The population and sample totaled 55 observational data from 11 districts/cities  with 5 years of observation as a sample, saturated  sampling technique is the technique used in this  study. As  well as the data contained in this study using secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics for Jambi Province 2017-2021. Tests on the research hypothesis were applied to the F test and T test. The results show that PAD and DP partially have an influence on regional spending, as well as HDI and GRDP as a whole does not affect the size of JP but is not significant. Meanwhile, simultaneously PAD, DP, HDI, JP and GRDP have an effect on regional spending.
Keywords:  Regional  Original  Income,  Balancing  Fund,  Human  Development  Index,  Total  Population,  Gross Regional Domestic Product, and Regional Expenditures.

## PENDAHULUAN
Pengendalian  pendaaan  daerah  yang  diatur  oleh  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).  Berdasarkan  Permendagri  No.  13  Tahun  2006,  seluruh  kewajiban  daerah  digolongkan sebagai  Belanja  Daerah  dan  dicatat  sebagai  pengurangan  terhadap  nilai  laba  bersih  untuk  tahun anggaran  yang  berlaku.  Jumlah  dana  yang  dibutuhkan  untuk  belanja  daerah  meningkat  setiap tahunnya  berbanding  lurus  dengan  kebutuhan  pemerintah  dan  masyarakat.  Setiap  tahun,  APBD digunakan  untuk  menyusun  rancangan  belanja  daerah.  Fungsi  belanja  daerah  terhadap  APBD  yaitu untuk mendukung kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah. Dengan belanja daerah ini, tujuan  dan  komitmen  pemerintah  pusat  terhadap  pemerintah  daerah  dalam  memberikan  kewenangan demi  menangani  sendiri  keperluan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  daerah.  Menurut Kainde  (2013)  besaran  belanja  daerah  tergantung  dari  besarnya  pemasukan  daerah  yang berkepentingan.  Tentunya  pemerintah  daerah  yang  mendapat  anggaran  belanja  pemerintah  daerah yang  mendapat  anggaran  belanja  mesti  sanggup  menopang  perluasan  belanja  daerah  guna mensejahterakan warganya.
Pemerintah  daerah  diberikan  keleluasaan  dalam  mengatur  dan  menggunakan  sumber pendapatan  daerahnya  sesuai  dengan  tujuan  masyarakat  daerah  menjadi  faktor  dari  perwujudan otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal.  Adanya  kebijakan  fiskal  antar  daerah  sebagai  akibat  dari kebijakan  kedaulatan  daerah  menyebabkan  pemerintah  pusat  memberi  bantuan  berupa  dana perimbangan. Pemerintah daerah memiliki kendali penuh atas penggunaan dana perimbangan, namun
karena  kewenangan  tersebut,  mereka  harus  mampu  melakukannya  secara  efektif  dan  efisien  guna memaksimalkan layanan umum. Dalam rangka memperluas aset daerah dan memaksimalkan layanan umum,  pemerintah  daerah  harus  menyisihkan  banyak  dana  berupa  perkiraan  belanja  modal  dalam anggaran penghasilan dan belanja daerah.
Laporan  perekonomian  Provinsi  Jambi  Maret  2021,  pandemik  Covid-19  berdampak  secara signifikan terhadap perekonomian global, tak terkecuali Provinsi Jambi. Perkembangan perekonomian Provinsi  Jambi  melambat  pada  triwulan  I  dan  III  taun  2020.  Meskipun  menunjukkan  tanda-tanda perbaikan  pada  triwulan  III,  namun  secara  keseluruhan  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Jambi  tahun 2020  diperkirakan  lebih  lambat  dibanding  tahun  2019.  Hal  ini  dirasakan  sebagai  akibat  logis  dari menurunnya  kinerja  semua  sektor  usaha,  kecuali  informasi  dan  komunikasi,  akibat  terbatasnya mobilitas masyarakat, aktivitas  komersial dan produksi, serta meningkatnya  kerja dan belanja secara online  yang  disebabkan  oleh  Pandemi  Covid-19.  Triwulan  IV  tahun  2020  mengalami  kontraksi sebesar  0,99%  pada  pertumbuhan  ekomoni  Provinsi  Jambi,  menurun  dari  kontraksi  triwulan  III sebesar  0,85%  dan  penurunan  dari  pertumbuhan  triwulan  IV  sebesar  3,41%. Pada  Tahun  2019 Pendapatan daerah pemerintah Provinsi Jambi tercatat sebesar 4,58 triliun rupiah atau naik 3,69% dari tahun sebelumnya. Dana tersebut sebesar 2,89 triliun rupiah dari dana perimbangan, dari Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  sebanyak  1,65  triliun  rupiah  dan  27,35  miliar  rupiah  berasal  dari  pendapatan lainnya yang berlaku. Pendapatan daerah yang berasal dari PAD tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Pendapatan daerah lebih tinggi karena adanya peningkatan pada dana perimbangan, yaitu naik  sebesar  4,11%.  Dari  ketiga  sumber  pendapatan  daerah  pada  tahun  2020,  persentasi  sumber pemasukan  daerah  pemerintah  Provinsi  Jambi  sebagaian  besar  bersumber  dari  dana  perimbangan yaitu 64,25%. Sedangkan dari PAD menyumbang sebesar 35,48%. (Sumber: https://jambi.bps.go.id ) Pertumbuhan Ekonomi serta pengaruh PDRB, PAD, Jumlah Penduduk, IPM terhadap Belanja Daerah pada tahun 2013 - 2015 di Sumatera Utara menjadi topik penelitian Sanusi dan Yusuf (2018), dengan menggunakan pendekatan regresi panel. Dalam penelusurannya, terlihat bahwa belanja daerah di  Sumatera  Utara  tidak  signifikan  dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  ekonomi,  IPM,  atau  PAD. Sementara  itu,  belanja  daerah  Sumatera  Utara  dipengaruhi  secara  positif  dan  siginifikan  oleh  PDRB dan jumlah penduduk. Dalam penelitian Rahmawati dan Fajar (2017)  menyebutkan bahwa PAD dan Dana  Perimbangan  mempengaruhi  Belanja  Daerah.  Dimana  PAD  dan  Dana  Perimbangan  masih bergantung pada pemerintah pusat.

## METODE
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahu  seberapa  besar  pengaruh  PAD,  DP,  IPM,  JP  dan PDRB terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini dilakukan pada Provinsi Jambi, yang datanya diambil dari  website  https://jambi.bps.go.id/  dimulai  dari  bulan  Mei  2022  sampai  dengan  2023. Teknik Dokumentasi  merupakan  teknik  untuk  pengumpulan  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini. Populasi yang diterapkan pada penelitian ini yaitu Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi periode 2017- 2021.  Provinsi  Jambi  memiliki  11  kabupaten/Kota,  dengan  mamakai  teknik  sampling  jenuh,  dimana semua  populasi  diaplikasikan  menjadi  sampel,  dengan  11  sampel  dan  durasi  penelitian  selama  5 tahun, sehingga penelitian ini memiliki 55 observasi. Model Penelitian adalah sebagai berikut : Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + b 5 X 5 + e Keterangan: Y = Belanja Daerah; a = Konstanta; b = Koefisien Regresi; X 1 = PAD; X 2 = DP; X 3 = IPM; X 4 = Jumlah penduduk; X 5 = PDRB; e = error

## HASIL

## Tabel 1
One - Sample Komogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 55 Normal Parameters ,b Mean n 0E-7 Std. Deviation 91792198.29237989 Most Extreme Differences Absolute .124 Positive .124 Negative -.060 Kolmogrov-Smirnov Z .919 Asymp. Sig. (2 tailed) .367

## Sumber: data olahan
Tabel 1 menjelaskan bahwa nilai Asymp. Sig. (2tailed) yang dihasilkan bernilai 0,375  0,05, dengan  data  yang  sudah  terdistribusi  dengan  normal.  Tabel  2  menjelaskan  nilai  tolerance  melebihi 0,01  dan  nilai  VIF  dibawah  10,  sehinggga  bisa  diartikan  tidak  terjadi  multikolinieritas.  Tabel  3 menjelaskan  nilai  Asymp.  Sig.  (2  tailed)  sebesar  0,339    0,05,  sehingga  dapat  diambil  kesimpulan model  regresi  tidak  didapati  gejala  autokorelasi.  Sedangkan  Tabel  4  hasil  uji  Park  memperlihatkan bahwa seluruh variabel sig  0,05 Sehingga dinyatakan Heteroskedastisitas tak terjadi.

## Tabel 2 Uji Multikolonieritas
Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) PAD .222 4.513 DP .301 3.327 IPM .293 3.408 JP .885 1.130 PDRB .397 2.519 Sumber: data olahan Tabel 3 Runs Test Unstadardized Reidual l Test Value a -17064918.17412 Cases, Test Value 27 Cases = Test Value 28 Total Cases 55 Number of Runs 32 Z .956 Asymp. Sig. (2 tailed) .339 Sumber: data olahan Tabel 4 Uji Park Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 28.118 12.217 2.301 .026 PAD 3.584E-010 .000 .015 .051 .959 DP -4.943E-009 .000 -.330 -1.337 .188 IPM .144 .155 .233 .932 .356 JP -3.867E-008 .000 -.002 -.017 .987 PDRB 1.137E-006 .000 .344 1.598 .116
Sumber: data olahan
Tabel 5 Analisis regresi linear berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -408652355.527 529597303.247 -.772 .444 PAD .931 .304 .314 3.065 .004 DP 1.433 .160 .786 8.940 .000 IPM 5765724.070 6718660.070 .076 .858 .395 JP -207.282 100.232 -.106 -2.068 .044 PDRB -29.688 30.850 -.074 -.962 .341
Sumber: data olahan
Berdasarkan Tabel 5, maka persamaan model penelitian ini adalah: BD = -408652355.527 + 0,931PAD + 1,433DP + 5765724.070IPM -207.282JP - 29.688PDRB Penjelasan dari model adalah tersebut sebagai berikut:
1. Konstanta  -408652355.527,  berarti  variabel  bebas  yaitu  PAD,  DP,  IPM,  JP,  dan  PDRB mempunyai nilai yang stabil sehingga BD turun 408652355.527;
2. Koefisien  PAD  0.931,  diartikan  jika  setiap  kenaikan  satu  satuan  DP,  sehingga  BD  naik  0.931 satuan.
3. Koefisien DP 1.433, diartikan pada tiap kenaikan satu satuan IPM, maka BD naik 1.433 satuan.
4. Koefisien  IPM  5765724.070,  diartikan  jika  tiap  kenaikan  satu  satuan  IPM,  maka  BD  naik 5765724.070 satuan.
5. Koefisien  JP  -207.282,  diartikan  jika  tiap  kenaikan  satu  satuan  JP,  Maka  BD  turun  207.282 satuan.
6. Koefisien PDRB -29.688, diartikan jika tiap kenaikan satu satuan PDRB, sehingga nilai BD turun 29.688 satuan.
Tabel  5  juga  menjelaskan  bahwa  t tabel 2.00958  dengan  sig.  0,05.  Maka  berikut  merupakan hasil dari pengujian secara parsial:
1. Hasil analisis uji t variabel PAD t hitung sebesar 3.065 dan sig = 0.004 yang mencukupi kriteria nilai signifikan    0.05.  Nilai  t hitung t tabel (  3.065    2.009),  dapat  diartikan  terjadi  pengaruh  dan signifikan pada belanja daerah.
2. Hasil analisis uji t variabel DP, t hitung sebesar 8.940 dan sig = 0.000 dimana kriteria nilai signifikan terpenuhi  0.05. Nilai t hitung t tabel (8.940  2.009), dapat diartikan terjadi pengaruh dan signifikan pada belanja daerah.
3. Hasil analisis uji t variabel IPM, t hitung sebesar 0.858 dengan sig = 0.395 dimana kriteria signifikan tidak  terpenuhi.  Nilai  t hitung t tabel (  0.858    0.009),  artinya  tidak  terjadi  pengaruh  signifikan terhadap belanja daerah.
4. Hasil analisis uji t variabel JP, t hitung sebesar -2.068 dengan sig = 0.044 dimana kriteria signifikan terpenuhi    0.05.  Nilai  -t hitung -t tabel (-2.068    2.009),  dapat  diartikan  tidak  mempengaruhi  dan signifikan pada belanja daerah.
5. Hasil Analisis uji t variabel PDRB, Nilai t hitung sebesar -0.962 dengan sig = 0.341 dimana kriteria signifikan  tidak  terpenuhi.  Nilai  -t hitung -t tabel (-0.962    -2.009),  bisa  diartikan  tidak  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.
Tabel 6

## Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .941 a .886 .875 98128305.711
Sumber: data olahan
Tabel  6  menjelaskan  Adjusted  R  Square  bernilai  0,875  atau  87,5%  dari  variabel  belanja daerah  yang  dijabarkan  oleh  variabel  PAD,  DP,  IPM,  JP,  dan  PDRB,  dan  0,125  atau  12,5%  tidak dianalisis  pada  penelitian  ini.  Sedangkan  Tabel  7  menjelaskan  F hitung =  76.396,  sig  =  0.000,  dengan F tabel  = 2.40,  sig  =  0,05;  karena  nilai  F hitung F tabel (76.3962.40)  dan  nilai  sig.  0.000    0.05  secara simultan dinyatakan ada dampak serta signifikan belanja daerah di Provinsi Jambi.
Tabel 7

## Hasil Uji F
Model Sum of Square Df Mean Square F Sig 1  Regression 3546889761365850600.000 5  709377952273170050.000 76.396 .000 b Residual 454993614036767870.000 49 9285583959934038.000 Total 4001883375402618400.000 54
Sumber: data olahan
Pengaruh Terhadap Pendapatan asli Daerah Pada Belanja Daerah
Berdasarkan dari analisis  yang  sudah dilakukan bahwa PAD berdampak dan signifikan pada belanja  daerah  Provinsi  Jambi  Tahun  2017-2021.  Hal  ini  sependapat  dengan  Januarti  dkk  (2022) bahwa belanja daerah  suatu pemerintah daerah akan  selalu meningkat  jika PAD juga demikian. Jika belanja  daerah  meningkat  seiring  dengan  penambahan  pendapatan  asli  daerah,  sehingga  bisa dikatakan  jika  daerah  tersebut  mahir  dalam  mengelola  sumber  dayanya.  Hal  ini  juga  sependapat dengan  penelitian  Devita  dkk  (2014)  bahwa  tingkat  produksi  masyarakat  akan  mempengaruhi  PAD pada  daerah  yang  mempunyai  kesediaan  sumber  daya  alam  yang  banyak  dan  didukung  oleh  sarana prasarana yang mampu melaksanakan tugas dengan baik.

## Pengaruh Dana Perimbangan Pada Belanja Daerah
Berdasarkan  dari  penelitian  ini  dinyatakan  DP  mempunyai  pengaruh  secara  signifikan  pada Belanja  Daerah  Provinsi  Jambi  2017-2021.Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian  Rahmawati  dan  Fajar (2017)  yang  menjelaskan  bahwa  dana  perimbangan  berfungsi  sebagai  bantuan  atau  bisa  disebut anggaran  yang  berasal  dari  hibah  pemerintah  pusat  dengan  maksud  sebagai  penutup  kesenjangan anggran dalam mendanai keperluan dan penyelenggaraan daerah terhadap urusan pemerintah daerah. Hal  ini  juga  sependapat  dengan  penelitian  Ferdiansyah  dkk  (2018) pemerintah  daerah  dengan  Dana Perimbangan  yang  besar  menghabiskan  lebih  banyak  uang  untuk  urusan  daerah.  Karena  masih memanfaatkan  anggaran  perimbangan  dari  pemerintah  pusat  mengenai  subsidi  dalam  membiayai penyelenggaraan pemerintah, belanja daerah akan meningkat jika dana perimbangan bertambah.

## Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Belanja Daerah
Hasil  Uji  yang  sudah  dilakukan  bisa  diketahui  jika  IPM  tidak  mempunyai  pengaruh  pada belanja  daerah  Provinsi  Jambi  tahun  2017-2021.  Hal  ini  bertolak  dengan  penelitian  Utomo  (2019) dikatakan  bahwa  IPM  digunakan  sebagai  tolak  ukur  kemajuan  ekonomi  suatu  daerah  sehingga mempengaruhi  keputusan  pemerintah  daerah  tentang  bagaimana  mengalokasikan  anggaran  modal mereka.  Jika  IPM  naik,  maka  belanja  daerah  akan  mengikuti.  Sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa belanja  daerah  di  provinsi  jambi  tidak  menjadi  indikator  keberhasilan  pembangunan  suatu  daerah. Artinya  teori  tersebut  tidak  terjadi.  Hal  tersebut  juga  bertolak  dengan  penelitian  Sari  dan  Yusniar (2019)  yang  menyatakan  bahwa  IPM  dapat  memberikan  kewenangan  pendanaan  dan  fleksibelitas belanja daerah sebagai syarat untuk mencapai kemandirian daerah dan kemampuan fiskal, serta untuk mendorong  pembangunan  daerah  yang  dapat  bermanfaat  bagi  masyarakat  lokal.  Dalam  kajian  ini, pemerintah  daerah  memiliki  kemampuan  untuk  mengelola  pembangunan  daerah  sesuai  dengan proporsi daerahnya masing-masing melalui penyusunan anggaran sebagaimana diamanatkan UU No. 32 Tahun 2004.

## Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah
Hasil  dari  penelitian  dapat  diketahui  jika  JP  tidak  mempunyai  pengaruh  terhadap  belanja daerah Provinsi Jambi tahun 2017 – 2021.Hal ini bertolak dengan riset Liando dan Hermanto (2017) menyatakan bahwa ketika jumlah penduduk bertambah, pengeluaran pemerintah kabupaten/kota juga meningkat  sehingga  meningkatkan  permintaan  infrastruktur  publik  dari  pemerintah  daerah.  Namun, menurut  studi  ini,  belanja  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan  pemerintah  daerah,  seperti  pengadaan fasilitas umum, tidak dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Tetapi hasil uji ini selaras dengan penelitian Noeryanti  dkk  (2019)  yang  berpendapat  bahwa  anggaran  belanja  daerah  yang  dikeluarkan  tidak berubah  akibat  pertumbuhan  penduduk  karena  penduduk  dipandang  sebagai  bentuk  modal pembangunan,  mempengaruhi  banyaknya  tenaga  kerja  sebagai  produsen  dan  konsumen  agar menghasilkan barang dan jasa untuk meningkatkan pemasukan dana daerah.

## Pengaruh PDRB Terhadap Belanja Daerah
Penelitian  yang  sudah  dilakukan  didapatkan  bahwa  PDRB  tidak  mempengaruhi  Belanja Daerah  di  Provinsi  Jambi  tahun  2017  –  2021.  Hasil  uji  ini  bertolak  belakang  dengan  penelitian Nasution  (2019)  yang  mengatakan  bahwa  potensi  sumber  pendapatan  suatu  daerah  meningkat sebanding  dengan  PDRBnya.  Selain  itu,  akan  digunakan  untuk  membayar  program-program pembangunan  daerah  ketika  pendapatan  daerah  meningkat.  Pengeluaran  daerah  akan  meningkat seiring dengan PDRB. Modal besar cenderung mengiringi PDRB yang besar. Pengalokasian  sumber pendapatan untuk alokasi belanja didapatkan dari pertumbuhan ekonomi yang kurang signifikan yang
mana  hal  ini  dapat  menyebabkan  PDRB  ditolak.  Hasil  Uji  ini  juga  bertolak  belakang  dengan penelitian  Jatmiko  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  pembangunan  ekonomi  diartikan  sebagai peningkatan  produktivitas  penduduk  dan  pendapatan  perkapita,  yang  mendorong  peningkatan kesejahteraan  yang  dapat  dilihat  dalam  penyediaan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  dalam meningkatkan  perekonomian.  Tetapi  dalam  penelitian  ini  dinyatakan  PDRB  terus  mengalami peningkatan  tetapi  untuk  anggaran  belanja  daerah  mengalami  penurunan  dikarenakan  pengalokasian dana anggaran belanja daerahnya yang tidak tepat sasaran.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  secara  parsial  PAD,  DP  berpengaruh  secara signifikan  di  Provinsi  Jambi,  hal  ini  dikarenakan  PAD  pada  daerah  yang  mempunyai  kesediaan sumber  daya  alam  yang  banyak  dan  didukung  oleh  sarana  dan  prasarana,  dan  Pemerintah  daerah dengan Dana Perimbangan yang besar menghabiskan lebih banyak uang untuk urusan daerah. Namun IPM,  PDRB,  tidak  memiliki  pengaruh  dan  tidak  signifikan,  tetapi  JP  tidak  berpengaruh  tetapi signifikan  pada  Belanja  Daerah  Provisi  Jambi.  Hal  ini  dikarenakan  pemerintah  daerah  mengelola pembangunan  sesuai  dengan  proporsi  daerahnya  masing-masing  melalui  penyusunan  anggaran. Selanjutnya secara simultan PAD, DP, IPM, JP dan PDRB memiliki pengaruh di Provinsi Jambi

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik, 2022. Pengertian IPM
Devita,  Andri  dkk.  2014,  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Jumlah Penduduk  terhadap  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi, Tesis, Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Irfan  Ferdiansyah,  Dwi  Risma  Deviyanti,  Salmah  Pattisahusiwa.  2018.  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  dan  Dana  Perimbangan  terhadap Belanja Daerah. Inovasi , 14(1)
Januarti, R., Wulandari, S., Prasasti, S., Yanto, F.,  Anwar, S. 2022. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Bagi  Hasil,  Jumlah  Penduduk  Terhadap  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Cafetaria , 3 (1), 1-13
Kainde, C. 2013. Analisis Varians Dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung.
Jurnal EMBA , 1(3)
Liando,  Ivoni  Ike.,  Hermanto,  Suwardi  Bambang.,  2017,  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , 6(6)
Noeryanti,  N.,  Setyawan,  Y.,    Hadinagara,  H.  2019.  Memprediksi  Kemiskinan  di  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Menggunakan  Metode  Analisis  Rantai  Markov. Jurnal  Teknologi , 12 (1), 45–53.
Nasution,  Ulfah  Nur  Atikah,  2019,  Pengaruh  Produk  Domestik  Regional  Bruto,  Jumlah  Penduduk, Pajak  Daerah,  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SiLPA)  Terhadap  Belanja  Daerah  pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Utara  Periode  2012-2016, Skripsi ,  Fakultas  Ekonomi dan Bisnis, USU
Rahmawati,  Masayu.,  Fajar,  Catur  Martian.,  2017,  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung, Jurnal Kajian Akuntansi , 1(1), 63-76 Sanusi,  Anwar.,  Yusuf,  Mohammad.,  2018,  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Produk  Domestik Regional  Bruto,  Jumlah  Penduduk,  Indeks  Pembangunan  Manusia,  Pertumbuhan  Ekonomi Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara Tahun 2013-2015 Pendekatan Panel Regression. Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik (JEpa) , 3(1), 50-56
Sari, Emilda., Yusniar, Retty., 2019, Analisis Determinan  Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali Tahun 2010-2017, Jurnal REP: Riset Ekonomi Pembangunan , 4(2)
Utomo,  Bayu  Dwi  2019.  Analisis  Pengaruh  Ketimpangan,  Jumlah  Penduduk  Miskin,  Investasi  dan IPM terhadap Belanja Daerah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 13-14.