Medina-Te, Jurnal Studi Islam Volume 14, Nomor 1, Juni 2016

## Legalitas Kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin III

## Habiburrahman
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang E-mail: habiburrahman_uin@radenfatah.ac.id

## Abstract
Sultanate of Palembang Darussalam is one of Sultanate in the Nusantara archipelago. The first Sultan of Palembang Darussalam, Susuhunan Abdurrahman was appointed as Sultan on March 3, 1666. In 1821 the Sultanate of Palembang are frozen by the Netherlands, and was resurrected again on March 3, 2003 by the Assembly of the Majelis Adat of Sultanate of Palembang Darussalam with its designation of Raden Sjafei Prabu Diradja,  as a Sultan of  Palembang  Darussalam  with  the  title  of  Sultan  Mahmud  Badarudin  III.  Legality  of power of Sultan Mahmud Power Badarudin III, referring to the basic characteristics of the legality of power in the Malay Islamic Sultanate system, base on very important factor as follows:  first,  direct  descendant  of  former  sultans  of  Palembang  Darussalam  Sultanate. Second,  supported  by  the Ulama .  Third,  has  an  artifact  that  became  a  symbol  of  the sovereignty  of  the  Sultanate  of  palembang  darussalam  belonging  to  former  sultans. Regarding  the  form  of  the  implementation  of  the  legality  of  the  power  of  the  Sultan Mahmud  Badaruddin  III,  that  can  be  seen  from  the  existence  of  activities,  such  as;  the preparation of Dictionaries Baso Palembang, designation guguk-guguk inside and outside of Palembang, Attend different events and seminars related to the Sultanate of Palembang Darussalam,  and  maintaining  continuity,  customs,  art  and  culture  of  the  nation  of Indonesia  including  environmental  sustainability,  particularly  in  the  city  of  Palembang Darussalam.
Key  Word: Legality  of  Power,  Sultanate  of  Palembang  Darussaalam,  Sultan  Mahmud Badaruddin III

## Abstrak
Kesultanan  Palembang  Darussalam adalah  salah  satu  kesultanan di  Nusantara  Nusantara. Sultan pertama Palembang Darussalam, Susuhunan Abdurrahman ditunjuk sebagai Sultan pada  tanggal  3  Maret,  1666.  Pada  tahun  1821  Kesultanan  Palembang  dibekukan  oleh Belanda,  dan  dibangkitkan  lagi  pada  tanggal  3  Maret  2003  oleh  Majelis  Majelis  Adat Kesultanan  Palembang  Darussalam  dengan  peruntukannya  Raden  Sjafei  Prabu  Diradja, sebagai  Sultan  Palembang  Darussalam  dengan  gelar  Sultan  Mahmud  Badarudin  III. Legalitas  kekuasaan  Sultan  Mahmud  Badarudin  Daya  III,  mengacu  pada  karakteristik dasar  legalitas  kekuasaan  dalam  sistem  Kesultanan  Melayu  Islam,  mendasarkan  pada faktor  yang  sangat  penting  sebagai  berikut:  pertama,  keturunan  langsung  dari  mantan sultan  dari  Kesultanan  Palembang  Darussalam.  Kedua,  didukung  oleh  Ulama.  Ketiga, memiliki  sebuah  artefak  yang  menjadi  simbol  kedaulatan  Kesultanan  Darussalam palembang milik mantan sultan. Mengenai bentuk pelaksanaan legalitas kekuasaan Sultan Mahmud  Badaruddin  III,  yang  dapat  dilihat  dari  adanya  kegiatan,  seperti;  penyusunan
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Kamus  Baso  Palembang,  penunjukan  Guguk-Guguk  dalam  dan  di  luar  Palembang, Menghadiri  acara  yang  berbeda  dan  seminar  terkait  dengan  Kesultanan  Palembang Darussalam,  dan  mempertahankan  kontinuitas,  adat  istiadat,  seni  dan  budaya  bangsa Indonesia termasuk kelestarian lingkungan, khususnya di kota Palembang Darussalam.
Kata  kunci :  Legalitas  Power,  Kesultanan  Palembang  Darussaalam,  Sultan  Mahmud Badaruddin III
Sejarah kerajaan Palembang atau Kesultanan Palembang terjadi dalam abad ke-17 M dan ke-18  M  sampai  dengan  awal  abad  ke-19  M.  Tempatnya  adalah  di  kota  Palembang  dan sekitarnya,  baik  disebelah  sungai  Musi  maupun  di  hulu  dan  anak-anaknya,  yang  dikenal dengan  Batanghari  Sembilan.  Kota  Palembang  semula  termasuk  wilayah  kerajaan  Budha Sriwijaya  yang  berkuasa  dari  tahun  683  M  sampai  kira-kira  tahun  1371  M.  Catatan mengenai  waktu  berakhirnya  Kerajaan  Sriwijaya  bermacam-macam,  yang  pasti  setelah runtuhnya kerajaan ini mengalami kekosongan kekuasaan, dan menjadi taklukan kerajaan Majapahit pada pertengahan abad ke-15 sampai tahun 1527 M (Harun, 1995: 45).
Setelah  runtuhnya  kerajaan  Majapahit  Palembang  menjadi  daerah  pelindung (protektorat)  dari  kerajaan  Demak-Pajang  dan  Mataram  di  Jawa.  Semula  hubungan  ini berjalan baik dan teratur, namun Perkembangan keadaan membawa perubahan, khususnya semasa kerajaan Mataram.
Pangeran  Sedo  Ing  Rajek  sebagai  penguasa  Mataram  di  Palembang  mengalami hal yang sama, dimana beliau pada tahun 1668 mengirim utusan ke Mataram, tetapi ditolak oleh  Amangkurat  I.    Dengan  adanya  hal  ini  maka  beliau  melepaskan  ïkatan  dengan mataram.  Maka  menjadilah  Palembang  berdiri  sendiri  sebagai  Kesultanan  Palembang Darussalam (Harun, 1995: 153).
Prestasi  politik  pada  masa  pemerintahan  Sultan  Susuhunan  Abdurrahman  yang paling  menentukan  bagi  perkembangan  Kesultanan  Palembang  Darussalam,  adalah kebijaksanaannya  untuk  melepaskan  diri  dari  ikatan  perlindungan  (protektorat)  Mataram pada  tahun  1675  tanpa  menimbulkan  penindasan  dan  peperangan  (Syukri,  2015:  21) Hubungannya  dengan  Mataram  tetap  terpelihara  dengan  baik.  Yang  mendapat  tantangan berat adalah politik dalam menghadapi imperialisme dan kolonialisme Eropa (Belanda dan Inggris)  dengan  kelebihan  teknologi  alat  perangnya  dan  kelicikan  politiknya,  sehingga banyak  mendatangkan  kerugian  kepada  pihak  Kesultanan,  dan  akhirnya  mengakibatkan hilangnya  eksistensi  kesultanan  itu  sendiri.  Politik  imperialis  dan  kolonialis  ini  yang dikenal dengan  dengan taktik tipu muslihatnya devide et impera .
Palembang  pada    abad  ke-18,  yaitu  pada  masa  Sultan  Susuhunan  Mahmud Badaruddin.  Ia  menjalankan  pemerintahan  secara  bijaksana.  Perdagangan  berkembang pesat  dan  timah  telah  memperkaya  kerajaan.  Di  Kesultanan  Palembang  hak  pemakaian tanah diserahkan kepada marga dengan menghormati batas-batas antara marga yang telah ditetapkan.
Habiburrahman
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Keputusan  Hukum  dalam  Kesultanan  Palembang  terletak  ditangan  raja  atau pembesar-pembesar kerajaan. Jika terjadi perselisihan diantara marga, raja dapat bertindak sebagai penengah, demikian juga dalam perselisihan masalah tanah. Raja berhak menerima jasa-jasa dari penduduknya. Selain pajak, pendapatan lain Kesultanan adalah  yakni suatu perdagangan  monopoli  primitif  yang  tidak  berdasarkan  pengertian  melayu.  Dalam  sistem ini  raja  atau  pembesar  pembesar  kerajaan  tertinggi  membeli  barang  dengan  harga  yang murah  dari  harga  pasar.  Keuntungan  dari  hasil  jual  beli  inilah  yang  dipergunakan  oleh Sultan untuk membangun kembali keratin (Syukri, 2015: 21).
Wilayah  Kesultanan  Palembang  Darussalam  kira-kira  meliputi  wilayah keresidenan Palembang dulu pada waktu pemerintahan Belanda ditambah dengan Rejang- Amput  Petulai  (lebong)  dan  Belalu,  disebelah  selatan  dari  Danau  Ranau.  Pusat pemerintahan  Kesultanan  berada  di  kota  Palembang  dimana  pemerintahan  dikendalikan oleh putra mahkota, yang juga penasehat Sultan langsung, wakil dan pengganti.
Perekonomian Kesultanan Palembang, sesuai dengan letaknya, sangat dipengaruhi oleh perdagangan luar dan dalam negeri. Perdagangan diadakan dengan pulau Jawa, Riau, Malaka, Negri Siam dan Negri Cina. Disamping itu, datang pula dari pulau-pulau lainnya perahu-perahu  yang  membawa  dan  mengambil  barang  dagangan.  Komoditi  yang terpenting adalah hasil pertambangan timah.
Politik  yang  dijalankan  di  kesultanan  selama  berdirinya  +/-  50  tahun, membuktikan  telah  berhasilnya  menciptakan  pemerintahan  yang  stabil,  dimana ketentraman dan keamanan penduduk dan perdagangan terpelihara dengan baik. Demikian juga hubungan  dengan negara-negara tetangga  umumnya  terjalin dengan  baik, hanya  ada satu  kali  perang  saja  sewaktu  pra-Kesultanan  pada  tahun  1596  dengan  Banten  yang berlatar  belakang  pertikaian  ekonomi  untuk  memperebutkan  pangkalan  perdagangan  di selat Malaka (Harun, 1995: 47).
Dalam Kurun waktu pemerintahan  Sri Paduka Susuhunan Abdurrahman sampai dengan  Sri  Paduka  Susuhunan  Ratu  Mahmud  Badarudin,  telah  terjadi  beberapakali pergantian  pemerintahan  dan  terjadi  beberapa  peristiwa  yang  tercatat  dalam  sejarah Kesultanan Palembang Darussalam. Peristiwa ini sering diputar balikkan oleh orang yang memusihi  keluarga  Kesultanan  Palembang  Darussalam.  Berikut  ini  adalah  nama  nama Sultan  dan  Susuhunan  Kesultanan  Palembang  Darussalam  :  1)  Susuhunan  Abdurrahman Khalifatul  Mukminin  Sayidul  Iman,  Kiai  Mas Endi,  Pangeran  Ario  Kesumo  Abdurrohim (3  maret  1666)  (Pendiri  Kesultanan  Palembang  Darussalam  3  maret  1666/  Pelopor Otonomi  Daerah);  2)  Sultan  Muhammad  Mansyur  Jayo  Ing  Lago,  Bin  Susuhunan Abdurraman Khalifatul Mukminin Sayidul Iman (1706), (Diangkat secara adat); 3) Sultan Anom  Alimuddin  Bin  Sultan  Muhammad  Mansyur  Jayo  Ing  Lago  (1714),  (Diangkat secara  adat, tidak  memerintah,  berpindah  dari  dusun kedusun  karena  digangu);  4)  Sultan Agung  Komaruddin  Sri Teruno  Bin  Susuhunan    Abdurrahman  (1714),  (Sultan pengganti sementara,  karena  SMB  I  sedang  keluar  Negeri  Palembang  Darussalam);  5)  Sultan Mahmud  Badaruddin  Jayo  Wikramo  (SMB  I)  Bin  Sultan  Muhammad  Mansyur  Jayo  Ing Lago (- 1724 ). ( Diangkat secara adat); 6) Susuhunan Ahmad Najamuddin Adi Kusumo Bin Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (1758). (Diangkat secara adat); 7) Sultan
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Muhammad  Bahauddin  Bin  Susuhunan  Ahmad  Najamuddin  Adi  Kusumo  (1776). (Diangkat  secara  adat);  8)  Susuhunan  Ratu  Mahmud  Badaruddin    (SMB  II)  Bin  Sultan Muhammad  Bahauddin  (  1803  ).  (Diangkat  secara  adat,  diasingkan  oleh  Belanda  tahun 1821 ke Ternate, wafat di Ternate); 9) Susuhunan Husin Diauddin Bin Sultan Muhammad Bahauddin (1816). (Diangkat Inggris/ Belanda, Karena SMB II Melawan Penjajah Inggris dan    Belanda);  10)  Sultan  Ahmad  Najamuddin  Pangeran  Ratu  Bin  Susuhunan  Ratu Mahmud  Badaruddin  (1819).  (Diangkat  secara  adat,  tidak  memerintah  karena  SMB  II belum wafat dan ikut bersama  SMB II diasingkan ke Ternate dan wafat di Ternate); 11) Sultan  Ahmad  Najamuddin  Prabu  Anom  Bin  Susuhunan  Husin  Diauddin  (1821). (Diangkat  oleh  Belanda  menjadi  Sultan  Palembang  di  Betawi  sebelum  menyerang Kesultanan  Palembang  Darussalam  atau  Menyerang  Sultan  Mahmud  Badarruddin  II). Selama  Lebih  kurang  200  (dua  ratus)    tahun  sejak  SMB  II  menjadi  Sultan  Palembang Darussalam  (1803  –  1821)  di  Negeri  Palembang  Darussalam  dikuasai  oleh  Belanda  dan zuriat  darah  putih/  kaki  tangan  belanda.  Dan,    pada  tanggal  3  Maret  2003  dibangkitkan kembali  Kesultanan  Palembang  Darussalam  oleh  Majelis  Musyawarah  Adat  Kesultanan Palembang  Darussalam  dengan  dikukuhkan  Sultan  Palembang  Darussalam  (Darusslam, 2005:  2);  dan  12)  Sultan  Mahmud  Badaruddin  III  Prabu  Diradja  (  SMB  III  )  Raden Muhammad  Sjafei  Prabu  Diradja  bin  Raden  Haji  Abdul  Hamid  (Prabu  Diradja  IV).  (3 Maret 2003). Zuriat kelima Susuhunan Ratu Mahmud Badaruddin (SMB II).
Semenjak Sri Paduka Susuhunan Ratu Mahmud Badaruddin (SMB II) diasingkan dari  Negeri  Palembang  Darussalam,  telah  terjadi  perpecahan  para  zuriat/  kerabat Kesultanan  Palembang  Darussalam.  Hal  tersebut  sengaja  dilakukan  oleh  Belanda  atau orang  yang  berkerjasama  dengan  belanda    (kaki  tangan  Belanda)  yang  mengaku  sebagai zuriat  Sultan  Palembang  Darussalam  dengan  cara  membuat  Silsilah  palsu,  mengadu domba,  menyimpangkan  sejarah,  menghilangkan  fakta-fakta  dan  data  keberadaan  Sultan Palembang Darussalam atau Kesultanan Palembang Darussalam (Darusslam, 2005: 2).
Maka pada tahun 2003 (setelah 182 tahun), timbulnya keinginan para ulama dan anak  Negeri  Palembang   Darussalam  yang  berasal  dari  berbagai  daerah  serta para zuriat/ kerabat  Kesultanan  Palembang  Darussalam  untuk  membangkitkan  kembali  Kesultanan Palembang  Darussalam  dan  melaksanakan  amanah-amanah  serta  harapan    Sultan-sultan Palembang  Darussalam  yang  terdahulu,  menjadikan  Negeri  Palembang  Darussalam  ini adalah negeri tempat keselamatan yang diridhoi Allah SWT di dunia dan di akherat.
Pengukuhan  Sultan  Palembang  Darussalam  dilakukan melalui  Musyawarah  para tokoh, Ulama, Sesepuh, berserta para zuriat dari Sultan Palembang Darussalam (antara lain dari  zuriat  Pangeran  Prabu  Diratdjah  Haji  Abdullah  bin  Sultan  Mahmud  Badarudin  II, Pangeran  Rabu  Diwongso  Muhammad  Zen  bin  Susuhunan  Ratu  Mahmud  Badaruddin) yang  umum  nya  mereka  tidak  dipengaruhi  oleh  kepentingan  pribadi  dan  mereka  telah mendapat  Petunjuk  dari  Allah,SWT,  dengan  melalui  proses    dan  menghasilkan  suatu keputusan.
Pada  Tanggal  3  Maret  2003  bertempat  Di  Masjid  Lawang  Kidul    Palembang Darusslam  dikukuhkan  Raden  Muhammad  Sjafei  Prabu  Diratdjah  bin  Haji  Abdul  Hamid Prabu Diratdjah V  Menjadi Sultan Palembang Darussalam dengan gelar Sultan Mahmud
Habiburrahman
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Badaruddin  III  Prabu  Diratdjah.  Tulisan  ini  bermaksud  untuk  menganalisis  Legalitas Kekuasaan  Sultan Mahmud Badaruddin III dan Pelaksanaan Legaliatas Kekuasaan  Sultan Mahmud Badaruddin III.

## Konsepsi Kekuasaan Dalam Masyarakat
Adanya  kekekuasaan cenderung tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai,  atau  dengan  kata  lain,  antara  fihak  yang  memiliki  kemampuan  untuk melancarkan pengaruh dan fihak lain yang menerima pengaruh ini, dengan rela atau karena terpaksa. Apabila kekuasaan itu dijelmakan pada diri seseorang, maka biasanya orang itu dinamakan  pemimpin  dan  mereka  yang  menerima  pengaruhnya  adalah  pengikut- pengikutnya.  Bedanya  kekuasaan  dengan  wewenang (authority  atau  legalized  power  ) ialah  bahwa  setiap  kemampuan  untuk  mempengaruhi  fihak  lain  dapat  dinamakan kekuasaan,  sedangkan  wewenang  adalah  kekuasaan  yang  ada  pada  seseorang  atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Karena memerlukan pengakuan dari masyarakat itu, maka didalam suatu masyarakat yang sudah kompleks susunanya dan sudah mengenal pembagaian kerja yang terinci, wewenang itu  biasanya  terbatas  mengenai hal-hal  yang  diliputinya,  waktunya  dan  cara mengunakan kekuasaan itu (Soekanto, 1986: 242).
Pengertian wewenang timbul pada waktu masyarakat mulai mengatur pembagian kekuasaan  dan  menentukan  pengunaannya  akan  tetapi  tidak  ada  satu  masyarakatpun didalam  sejarah manusia,  yang  berhasil  dengan  sadar  mengatur  setiap  macam  kekuasaan yang  ada  didalam  masyarakat  itu  menjadi  wewenang.  Kecuali  itu  tidak  mungkin  setiap macam kekuasaan yang ada, dirangkum dalam suatu peraturan dan sebenarnya hal itu juga tidak akan menguntukan bagi masyarakat, andaikata  hal itu terjadi. Apabila  setiap macam kekuasaan  menjelma  menjadi  wewenang,  maka  susunan  kekuatan  masyarakat  akan menjadi  kaku,  sehingga  tidak  dapat  mengikuti  perubahan-perubahan  yang  senantiasa terjadi dalam masyarakat(Soekanto, 1986: 224).
Dalam  setiap  hubungan  antar  manusia  maupun  antar  kelompok  sosial,  selalu tersimpul pengertian-pengertian kekuasaan dan wewenang. Untuk sementara pembahasan akan  dibatasi  pada  kekuasaan,  yang  diartikan  sebagai  suatu  kemampuan  untuk mempengaruhi fihak lain menurut kehendak yag ada pada pemegang kekuasaan tersebut.
Misalnya  pada  negara-negara  yang  berentuk  kerajaan,  sering  terlihat  kenyataan bahwa  seorang  Perdana  Menteri  mempunyai  kekuasaan  yang lebih  besar  dari  raja  dalam menjalankan  kedaulatan negara  yang  bersangkutan.  Gejala lain  yang tampak  juga adalah bahwa perasaan yang tidak puas yang kadang-kadang timbul dari rakyat banyak (yaitu dari mereka yang diperintah) mempunyai pengaruh terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan  oleh the  ruling  class .  Akan  tetapi,  golongan  yang  berkuasa  tadi  tak  ada mungkin bertahan, terus apabila tidak didukung oleh masyarakat. Oleh karena itu golongan tersebut  senantiasa  berusaha  untuk  membenarkan  kekuasaannya  terhadap  masyarakat, dengan  maksud  agar  kekuasaannya  dapat  diterima  oleh  masyarakat  sebagai  kekuasaan yang  legal  dan  baik  untuk  masyarakat  yang  bersangkutan.  Ada  beberapa  cara  mengapa seseorang  atau  sekelompok  orang  memiliki  kekuasaan,  yaitu;  1)  Legitimate  berarti
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
penangkatan, jadi legitimate power adalah perolehan kekuasaan melalui pengangkatan; 2) Coersive  Power.  Perolehan  kekuasaan  melalui  kekerasan,  bahkan  mungkin  bersifat perebutan  atau  perampasan  bersenjata  yang  sudah  tentu  diluar  jalur  konstitusional  atau biasa  disebut  dengan  kudeta;  3)  Expert  Power.  Perolehan  kekuasaan  melalui  keahlian seseorang, maksudnya pihak yang mengambil kekuasaan memang memiliki keahlian untuk memangku  jabatan  tersebut;  4)  Reward  Power.  Perolehan  kekuasaan  melalui  suatu pemberian atau karena karena berbagai pemberian. Sebagai contoh bagaimana orang-orang kaya  dapat  memerintah  orang-orang  miskin  untuk  bekerja  dengan  patuh.  Orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut hanya karena mengharapkan dan butuh sejumlah uang pembayaran (gaji); 5) Reverent Power. Perolehan kekuasaan melalui daya tarik seseorang. Walaupun  daya  tarik  tidak menjadi  faktor  utama  mengapa seseorang  ditentukan menjadi kepala  kemudian   menguasai  keadaan,  namun  daya  tarik  seperti  postur  tubuh,  wajah, penampilan  dan  pakaian  yang  parlente  dalam  mementukan  dalam  mengambil  perhatian orang lain, dalam usaha menjadi kepala; 6) Information Power. Kekuasaan yang dipeorleh karena  seseorang  yang  begitu  banyak  memiliki  keterangan  sehingga  orang  lain membutuhkan  dirinya  untuk  bertanya,  untuk  itu  yang  bersangkutan  membatasi keterangannnya  agar  terus  menerus  dibutuhkan;  dan  7)  Connetion  Power.  Mereka  yang mempunyai hubungan yang luas dan banyak akan memperoleh kekuasaan yang besar pula, baik  dilapangan  politik  maupun  perekonomian.  Yang  biasa  disebut  dengan  relasi,  Atau kekuasaan  seseorang  memiliki  hubungan  keterkaitan  dengan  seseorang  yang  memang sedang  berkuasa,  hal  ini  biasanya  disebut  dengan  hubunga  kekerabatan  atau kekekeluargaan (Budi, 2007: 26).
Sebagaimana halnya dengan kekuasaan, maka wewenang juga dapat dijumpai di mana-mana,  walaupun  tidak  selamanya  kekuasaan  dan  wewenang  berada  di  satu  tangan. Dengan  wewenang  dimaksudkan,  suatu hak  yang telah  ditetapkan  dalam  suatu  tata tertib sosial  untuk  menetapkan  kebijaksanaan,  menentukan  keputusan-keputusan  mengenai masalah-masalah  yang  penting  dan  untuk  menyelesaikan  pertentangan-pertentangan. Dengan  lain  perkataan,  seseorang  yang  mempunyai  wewenang  bertindak  sebagai  orang yang  memimpin  atau  membimbing  orang  banyak.  Apabila  orang  berbicara  tentang wewenang,  maka  yang  dimaksudkannya  adalah  hak  yang  dimiliki  seseorang  atau sekelompok  orang.  Tekanannya  adalah  hak  dan  bukan  pada  kekuasaan  (Soekanto,  1986: 257). Dipandang dari sudut masyarakat, maka kekuasan saja tanpa wewenang, merupakan kekuatanyang tidak sah. Suatu kekuasaan harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari  masyarakat  agar  menjadi  suatu  wewenang.  Wewenang  yang  terdapat  dimana-mana hanya  mengalami  perubahan  dalam  bentuknya;  menurut  kenyataannya  wewenang  tadi tetap  ada.  Perkembangan  suatu  wewenang  terletak  pada  arah  serta  tujuannya  untuk sebanyak mungkin memenuhi bentuk yang diidam-idamkan oleh masyarakat.
Wewenang  kharismatis  tradisional  dan  rasional  (legal)  Wewenang  kharismatis merupakan  wewenang  yang  didasarkan  pada  kharisma,  yaitu  suatu  kemampuan  khusus (wahyu,  pulung)  yang  ada  pada  diri  seseorang.  Kemampuan  khusus  tadi  melekat  pada orang  tersebut  karena  anugrah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  (Surbakti,  2007:  86). Wewenang  rasional  atau  legal  adalah  wewenang  yang  disandarkan  pada  sistem  hukum yang  berlaku  pada  masyarakat.  Sistem  hukum  disini  difahamkan  sebagai  kaidah-kaidah yang  telah  diakui  serta  ditaati  oleh  masyarakat,  dan  bahkan  yang  terlah  diperkuat  oleh
Habiburrahman
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
negara.  Pada  wewenang  yang  didasarkan  pada  sistem  hukum  tersebut  harus  dilihat  juga apakah sistem hukumnya bersandar pada tradisi, agama atau yang lain-lain faktor.
Wewenang  resmi  dan  tidak  resmi.  Wewenang  resmi  dapat  dijumpai  pada kelompok-kelompok  besar  yang  memerlukan  aturan-aturan  tata  tertib  yang  tetap  dan bersifat  tegas.  Didalam  kelompok-kelompok  tadi,  karena  banyaknya  anggota,  biasanya ditentukan dengan tegas hak-hak serta kewajiban-kewajiban para anggotanya, kedudukan serta  peranannya,  siapa-siapa  yang  menetapkan  kebijaksanaan-kebijaksanaan  dan  siapa pelaksana-pelaksananya, dan seterusnya (Surbakti, 2007: 263).
Wewenang pribadi dan teritorial. Wewenang pribadi timbul karena faktor ikatan darah, atau mungkin juga karena faktor ikatan tempat tinggal, atau gabungan kedua faktor tersebut. Pada wewenang teritorial, maka wilayah tempat tinggal memegang peranan yang sangat penting.
Wewenang  terbatas  dan  menyeluruh.  Apabila  dibicarakan  tentang  wewenang terbatas,  maka  maksudnya  adalah  wewenag  terbatas  tidak  mencakup  semua  sektor  atau bidang kehidupan, akan tetapi hanya terbatas pada salah satu sektor atau bidang saja.

## Legalitas Kekuasaan
Legalitas  adalah  suatu  jaminan  dasar  bagi  kebebasan  individu  dengan  memberi  batas aktivitas  apa  yang  dilarang  secara  tepat  dan  jelas.  Asas  ini  juga  melindungi  dari penyalahgunaan  wewenang,  menjamin  keamanan  individu  dengan  informasi  yang  boleh dan  dilarang.  Atau    bisa  juga  diartikan  bahwa Legalitas adalah  salah  satu  kemungkinan kriteria bagi keabsahan wewenang.
Sedangkan  Kekuasaan  Menurut  Russel    adalah  konsep  dasar  dalam  ilmu  sosial. Kekuasaan  penting  dalam  kehidupan  organisasi,  dan  bahwa  kekuasaan  dalam  organisasi terikat  dengan  status  seseorang.  yang  merupakan  unsur  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  suatu  masyarakat.  Penilaian  baik  atau  buruk  senantiasa  harus  diukur  dengan kegunaannya  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  sudah  ditentukan  atau  disadari  oleh masyarakat  lebih  dahulu.  Kerena  kekuasaan  sendiri  mempunyai  sifat  yang  netral,  maka orang   harus  melihat    pada  penggunaan  kekuasaan  itu  untuk  menilai  baik  atau  buruknya bagi  keperluan  masyarakat.  Kekuasaan  senantiasa  ada  di  dalam    setiap  masyarakat  baik yang masih sederhana, maupun yang sudah besar atau kompleks susunannya. Akan tetapi walaupun selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat; justru karena pembangian yang tidak merata tadi timbul makna pokok dari kekuasaan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi fihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan.
Legalitas  Kekuasaan    dapat  diartikan  keabsahan  wewenang  yang  merupakan unsur  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  suatu  masyarakat.  Penilaian  baik  atau  buruk senantiasa  harus  diukur  dengan  kegunaannya  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat lebih dahulu.
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate

## Sistem Kesultanan Dalam Ketata Negaraan Islam Melayu
Melayu merupakan negeri yang pernah  dipengaruhi oleh Hindu-Buddha zaman Melayu- Islam  merupakan  faktor  utama  berlakunya  berbagai-bagai  perubahan  dalam  institusi kesultanan di Tanah Melayu. Walaupun kedatangan Islam telah mengubah nilai-nilai hidup masyarakat  Melayu,  sebahagian  besar  nilai-nilai  tradisional  masih  terus  menguasai pemikiran dan corak kehidupan mereka.
Konsep politik  berhubung dengan Dewa-Raja yang telah tertanam dengan kuat dalam kepercayaan  dan mental tradisi tidak mudah  untuk  dikikis  dengan  cepat. Malah di  atas  landasan  kepercayaan  kerohanian  yang  diwarisi  turun  temurun  itu  berterusan  di zaman  Islam.  Cuma  disuaikan  dengan  doktrin  kepimpinan dalam  Islam.  Raja  Islam  yang memerintah  tidak  lagi  dikaitkan  hubungan batiniah nya dengan  para  dewa  tetapi dihubungkaitkan pula dengan Allah dan Rasulullah serta tokoh para awliya’ dan anbiya’. Oleh itu lahirlah pula berbagai -bagai konsep dan isti lah baru yang datang dari ajaran Islam dan dikaitkan pula dengan konsep perajaan di Alam Melayu. Buktinya dengan  kedatangan agama Islam, status raja-raja Melayu diturunkan dan kini hanya menjadi bayangan Tuhan didunia.
Raja  dianggap  sebagai  ganti  atau  wakil  tuhan  di  dunia  ini.  Dalam  ungkapan bahasa  Arab  ia  disebut  dengan  berbagai-bagai  istilah  seperti zallulLah  fi  al-‘alam, zallulLah fi al-ard dan khalifah al-mu’minin. Risalat Hukum Kanun Melaka.
Dalam sistem politik Melayu Islam raja juga adalah sumber dan pusat kuasa. Raja adalah  penyusun  adat  istiadat,  pemilik  kerajaan  dan  berdiri  teguh  mempertahankan kedaulatan  negara  Islam  dalam  sebuah  masyarakat  yang  bahagia  serta  mengamalkan undang-undang  syariah  Islam.  Legalitas    raja  adalah  restu  dari  pada kewengan yang dimiliki oleh raja tersebut. Kewenanganya tersebut  disalurkan untuk mengerakan sumber- sumber  kekuasaan  yang  dia  miliki.  manusia  serta  tenaga-tenaga  pemerintahan  dan pengesahanya.  Contohnya  di  zaman  kerajaan  Melaka,  pribadi  dan  tubuh  raja  itulah yang  di daulat . Kerajaan  Melaka  itu  sendiri  terbentuk  hanya  selepas  adanya  raja  yang memerintah.  Kedudukan  raja  sungguh  tinggi  dan  istimewa  dalam  sistem  kerajaannya. Titah  perintahnya  adalah  undang-undang,  gerak-gerinya  boleh  jadi  arahan  untuk bertindak,  malah  perbuatan  dan  tabiatnya  tidak  boleh  ditegur.  Sekiranya  ada  undang- undang yang diamalkan dalam kerajaannya, raja boleh mengatasi undang-undang tersebut. Raja  yang  memerintah  itu  sendiri  sebenarnya  undang-undang.  Oleh  itu raja  dan  kerajaan adalah  sinonim,  sebab  dari  segi  ideal  raja  dipercayai  seperti  pohon  yang  rimbun,  tempat rakyat tumpang berteduh. Anggapan rakyat terhadap raja yang sedang berkerajaan begitu tinggi. Sehingga Sejarah Melayu menegaskan:
“ “...rakyat itu umpama akar, yang raja itu umpama pohon, jikalau  tiada  akar  nescaya  pohon  tiada  akan  dapat berdiri, demikian lagi raja itu dengan segala rakyatnya.”
Sistem  Kesultanan  telah  diakui  sebagai  satu  institusi  pemerintahan  yang besar  sumbangannya  kepada  perkembangan  Islam  di  Nusantara.  Sebagai  pemegang
Habiburrahman
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
kuasa tertinggi negeri dan pemegang panji Islam, raja-raja bertanggungj awab secara langsung menentukan hala  sesebuah kerajaan.  Sepanjang sejarah kesultanan Islam telah terbukti telah membantu mengembangkan dakwah Islam di Nusantara. Contohnya ialah seperti al- Malik al-Zahir (1326-1346) di Pasai, Sultan Muzafar Syah (1530-1594) di Patani, Sultan Saiful Rijal (1578-1589) di Brunei, Sultan Iskandar Muda (1607-1636) di Aceh, Sultan Muhammad  Jiwa  di  Kedah  (1710-1760),  Sultan Azimuddin (1735-1748) di Sulu selatan Filipina,  Sultan  Iskandar  Zulqarnain  (1756-1780)  di  Perak,  Sultan  Muhammad  II  (1837- 1886)di  Kelantan  dan  Sultan  Zainal  Abidin  III  (1888-1918)  di  Terengganu  (Abdullah, 2005: 1).
Kesemua mereka didapati telah berusaha menghayati, menjiwai, mengamalkan  dan  seterusnya  menyebarkan  agama  Islam  di  Nusantara.  Mereka  juga telah  memainkan  peranan  utama  dalam  menegakkan  dasar-dasar  Islam  dalam  sistem bernegara.
Kesultanan Samudera Pasai, juga dikenal dengan Samudera, Pasai, atau Samudera Darussalam, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar Kota Lhokseumawe, Aceh Utara sekarang.
Di  zaman  kesultanan  Pasai  telah  terdapat  usaha  melantik  beberapa  orang  Islam asing untuk menyandang jawatan  Mufti,  Syeikhul  Islam  dan  Qadi.  Raja  Pasai,  al-Malik al-Salih (1267-1297) telah melantik ulama dari luar yaitu Sayyid Ali al-Makarani sebagai Syeikh al-Islam. Pelantikan ini selaras dengan kehendak baginda yang ingin melaksanakan syariah Islam di Pasai. Cucu baginda al-Malik al-Zahir (1326-1346) telah melantik dua ulama  asing  yaitu  Taj  al-Din  al-Isfahani  sebagai  mufti  dan  Amir  Said  al-Syirazi  selaku Qadi. Baginda sendiri seorang yang luas pengetahuan agamanya.
Kesultanan  Aceh  ialah  satu-satunya  kesultanan    Melayu  yang  banyak  mencatat hubungan  dengan    Uthmaniyah.  Pertalian  ini  berlaku  sejak  zaman  Sultan  Ala’uddin Ri’ayat  Shah  al-Qahar  (1571).  Kesultanan  Uthmaniyah  yang  menjadi  lambang kemegahan  dan  tunggak  kekuasaan  Islam  pada  masa  itu  telah  menjadi  sumber  kekuatan inspirasi  yang  meniupkan  semangat  perjuangan  di  kalangan  kesultanan  kesultanan  Melayu menentang penjajah barat. Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam terbukti aktif dalam usaha menegakkan syariah dan menjalankan dasar pemerintahan Islam. Sebuah badan dipanggil Balai  Gadeng  yang  dianggotai  seramai  22  orang  ulama  telah  didirikan  untuk  menasihati baginda  dalam  urusan  pemerintahan.  Baginda  bukan  sahaja  berjaya  membawa  ciri-ciri seorang pemimpin Islam, bahkan juga membentuk institusi-institusi yang menjadi landasan ke  arah  keberkesanan  suasana  pemerintahan  Islam.  Baginda  telah  berjaya  memupuk semangat  bermesyuarat  dalam  sistem  pemerintahan  sebagaimana  yang  dianjurkan  oleh syariat  Islam.  Baginda  bukan  sahaja  berjaya  membawa  ciri-ciri  seorang  pemimpin Islam, bahkan  juga  membentuk  institusi-institusi  yang  menjadi  landasan  ke  arah  keberkesanan suasana pemerintahan Islam (Ahmad, 1972: 93).
Peranan  Kesultanan Melayu  sangat penting dalam penyebaran  Aagama Islam  dan mempertahankan  cara  hidup  Islam  di  Melayu  Nusantara.  Raja-raja  Melayu  mempunyai peranan  yang  sangat  besar  yaitu  sebagai  Ketua agama  Islam  bagi negeri masing-masing.
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Fakta sejarah membuktikan apabila raja sesebuah negeri memeluk agama Islam, rakyatnya akan  mengikuti  jejak  langkah  raja  tersebut  memeluk  agama  Islam.  Raja-raja  juga  didapati telah  menggunakan  peluang  memerintah  untuk  melaksanakan  tuntutan  yang  sepatutnya baginda lakukan mengikut hukum syarak. Mereka telah membantu mendaulatkan syariah Islam di beberapa buah negeri di Alam Melayu Nusantara. Raja-raja boleh memerintahkan agar diadakan berbagai-bagai peraturan yang berkaitan dengan agama.

## Legalitas Kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin III
Kekuasaan  Kesultanan  Palembang  Darussalam  merupakan  salah  satu  bentuk  ciri pemerintahan  Kesultanan  Islam  melayu  dengan  ciri  mendasar  adalah  di  angkatnya  para raja/sultan di tanah melayu  berdasarkan syariat Islam.  Dalam sistem politik Melayu Islam raja  juga adalah  sumber  dan pusat  kekuasaan.  Raja adalah penyusun adat  istiadat,  pemilik kerajaan  dan  berdiri  teguh  mempertahankan  kedaulatan  negara  Islam  dalam  sebuah masyarakat yang bahagia serta mengamalkan undang-undang syariah Islam. Legalitas  raja adalah restu dari pada kewengan yang dimiliki oleh raja tersebut. Kewenanganya tersebut disalurkan untuk mengerakan sumber-sumber kekuasaan yang dia miliki.
Dalam kaitanya penelitian ini dapat dilihat bahwa legalitas kekuasaan raja dalam sistem  islam  melayu  itu harus  sesuai dengan tuntunan  syariat islam.  legalitas  keksuasaan Sultan Mahmud Badaruddin III hal tersebut dapat  dilihat dari adanya pengakuan dari para ulama palembang.
Kemudian  untuk    menjadi  Sultan/Raja  dalam  sitem  melayu  juga  harus  mampu menjaga  adat  dan  istiadat  dari  para  Sultan-sultan  palembang  terdahulu  dan  yang  paling penting  Sultan  Palembang  harus  memiliki  kaitan  silsilah  langsung  dengan  Sultan-sultan palembang sebelumnya.
Mengenai pengakuan  Ulama    Palaembang  Darussalam  berkenaan  dengan Legalitas    Kekuasaan  Sultan  Mahmud  Badaruddin    III  melalui  sebuah  proses  panjang. Pada tanggal 17 februari 2003 dan 19 februari 2003, bertempat di Musholla Al- Mujtahidin tempat yang begitu sederhana melahirkan gagasan yang besar, yang merupakan cikal bakal tebentuknya penelusuran, pencarian Zuriat  Keturunan Kesultanan Palembang Darussalam sehingga menjadi Sultan Mahmud Baruddin III.
Kemudian  dibuka  forum  diskusi    Besar  kedua  di  tempat  yang  sama  Diskusi  ini dilaksanakan  digedung  Auditorium  IAIN  Raden  Fatah  Palembang  pada  tanggal  22 Dzulhijjah  1423  H/    24  februari  20013M.  Tapi, pada  forum  diskusi  yang  kedua  ini  tidak melibatkan masyarakat luas, hanya dihadirin oleh orang-orang tertentu. Pada diskusi kedua ditetapkan  untuk  kembali  menghidupkan  kembali  Kesultanan  Palembang  Darussalam. yang  telah  vakum  selama  182  tahun  dengan  pertimbangan-pertimbangan  yang  telah menjadi latar belakang berdirinya lagi Kesultanan Palembang Darussalam (Martini, 2008: 116). Kesempatan ini dicapai dengan jalan voting atau mencari suara terbanyak.
Pada  waktu  dan  tempat  yang  sama  Prof.  Dr.  Jalalluddin  dan  Prof.  Dr.  Wardini (alm)  yang  saat  itu  menjadi  ketua  dan  wakil  ketua  dalam  pelaksanaan  diskusi  langsung
Habiburrahman
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
membentuk majelis Adat Kesultanan Palembang Darussalam. Semua anggota diskusi yang setuju dihidupkannya kembali Kesultanan Palembang Darussalam terdaftar dalam anggota Majelis Adat ini. Anggota Majelis Adat Kesultanan Palembang Darussalam ini terdiri dari kalangan masyarakat umum yang memiliki darah Palembang asli, dari kalangan ulama dan dari  kalangan  orang-orang  yang  peduli  dengan  kebudayaan  Palembang.  Majelis  Adat Kesultanan  Palambang  Darussalam ini  juga  yang nantinya  berhak  menentukan  seseorang itu layak dan berhak atau tidaknya menjadi Sultan. Tim Tujuh tersebut notabone nya yang masih  Independent  yang  tidak  ter  pengaruh  Oleh  pihak  manapun.  Tim  7  Majelis  Adat Kesultanan Palembang Darussalam terdiri; 1) Ustadz Ahmad Umar Tyoyib ( Alm); 2) Ir. Shulhan    Malik  Tadjuddin  (  Beliau  adalah    Anak  Dari  KIAI  Malik  Tadjuddin);  3)  Ustd Kgs. Mustofa Azhari; 4) Ustad Abdullah Ahmad ( Dari Jebus Bangka ); 5) Kgs. Ali Akbar Mutatqien; 6) Drs. Abdul Hakim Husin; dan 7) Syafaruddin, A.Md.
Kemudian, dipilih tujuh orang dari anggota Majelis Adat Kesultanan Palembang darussalam  (terkenal  dengan  sebutan  “Tim  7”)  yang  mendapat  tugas  dan  bertanggung jawab  untuk  merumuskan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  seorang  Sultan  serta menyiapkan dan melaksanakan prosesi pengangkatan Sultan, itu sebenarnya tujuh sempat merasa  sempat  merasa  kesulitan  untuk  merumuskan  syarat-syarat  hak  menjadi  seorang Sultan  di  Kesultanana  Palembang  Darussalam  yang  akan  segera  dieksiskan  kembali  ini. Karena, Kesultan Palembang darussalam sejak awal berdiri  3 Maret  1666 M tidak pernah secara pasti membakukan syarat-syarat seorang Sultan.
Kesultanan  Palembang  Darussalam  tidak  pernah  terlepas  dari  pengaruh  budaya Jawa  dan  Melayu  yang  menganggap  Raja/Sultan  sebagai  bayangan  Allah  dimuka  bumi. Konsep  Raja/Sultan  sebagai  bayangan  Allah  dimuka  bumi  dalam  kitab Sulalatus  Salatin (Sejarah  Melayu),  bahwa  dalam  menjalankan  tugas  dan  kepemimpinan  seorang  Sultan harus mengikuti Hukum Allah dan Rosul. penempatan Raja/Sultan sebagai bayangan Allah dimaksudkan untuk memperkokoh keabsahan sebagai Raja/ Sultan (Abdullah, 2005: 55).
Pada  Hari  Jum’at  tanggal  26  Dzulhijjah  1423  tahun  Hijriyah    atau  tanggal  28 Februari 2003 masehi bertepat di sekretariat Dewan Pengurus Harian Majelis Musyawarah Adat Palembang Darussalam telah mengadakan Musyawarah adat  Khusus dalam rangka penentuan  sebagai  SULTAN  PALEMBANG  DARUSSALAM  Dengan  4 (  empat ) nama orang  calon  Sultan  Palembang  Darusslam,  1).  Djohan  Hanafiah  (alm)  2).  R.A  Rahman Zent. 3). R.M. Mansyur Yan, 4). Sjafei Prabu Diratdja.
Membuat  Pedoman  atau  Persyaratan-persyaratan    untuk  menjadi  Sultan Palembang Darusslam sebagai berikut; 1) Beragama Islam, termasuk Seluruh keluarganya; 2)  Memiliki  garis  keturunan  salah  satu  penguasa/Sultan  Palembang  Darussalam  atau memiliki Zuriat yang jelas. Paling diutamakan jika dia punya garis keturunan SMB II yang diangap  jelas  sebagai  Sultan  terakhir  Kesultanan  Palembang  Darussalam  yang  memiliki legalitas  yang  syah;  3)  Mempunyai  bukti  “amanah”  (berupa  benda-benda  pusaka peninggalan sultan-sultan dari Kesultanan Palembang Darussalam yang merupakan simbol kekuasaan  dan  legalitas  seorang  Sultan);  4)  Dikenal  oleh  masyarakat  Palembang  dan Kesultanan  lain,  terutama  Kesultanan  se-Nusantara;  5)  Dapat  mendorong  semangat kesatuan  dan  persatuan  masyarakat  Palembang  Darussalam;  6)  Peduli  terhadap
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
peninggalan  Kesultana  Palembang  Darussalam;  7)  Tidak  terlibat  baik  langsung  maupun tidak  langsung  terhadap  pengerusakan  atau  penjualan  aset-aset  peninggalan  Kesultan Palembang  Darussalam.  Bertani  berkorban  untuk  kemajuan  dan  kebanggaan  zuriat;  8) Bertempat  tinggal  di  Palembang  dan  menggenal  Negeri  Palembang;  9)  Berpendidikan yang tinggi, minimal SMA; 10) Berpengalaman dalam berorganisasi.
Semua  syarat  yang  dirumuskan  dan  ditetapkan  oleh tim  7 disetujui  oleh  seluruh anggota  Majelis  Adat  Kesultanan  Palembang  Darussalam.  Syarat-syarat  ini  ditentukan hanya  untuk  menghindari  kesimpangsiuran  dalam  penetapan  seorang  Sultan  Palembang Darussalam.
Mengacuh  pada  sebelas  Kreteria  yang  telah  disusun,  maka  pada  tanggal  25 Februari  2003  disepakati  dalam  musyawarah  Majelis  Adat  Kesultanan  Palembang Darussalam  untuk  menobatkan/mengangkat  Raden  Muhammad  Syafei  Prabu  Diraja sebagai  Sultan  Palembang  Darussalam  dengan  gelar Sultan  Mahmud  Badaruddin  III. Raden  Muhammad  Syafei  Prabu  Diraja  dinilai  telah  memenuhi  semua  syarat-syarat seorang  Sultan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Majelis  Adat  Kesultanan  Palembang Darussalam.  Dengan  pengakuan  Oleh  Masyarakat  Adat  Palembang  yang  anggotanya banyak terdiri dari para Ulama.
Penobatan  R.M.S.  Prabu  Diraja  sebagai  sultan  Palembang  dengan  gelar  Sultan Mahmud  Badarrudin  III,  menjadi  awal  kebangkitan  Kesultanan  Palembnag  Darussalam yang sudah dihapuskan Belanda sejak tahun 182 tahun yang lalu. Secara tidak disengaja, ternyata tanggal penobatan SMB III sebagai Sultan besamaan dengan hari jadi Kesultanan Palembang  Darussalam.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  melihat  naskah  kuno  yang  dimiliki Kemas  Andi  Syarifuddin  yang  berisikan  surat  izin  dari  kerajaan  Turki  Usmani  untuk pemakaian  kata  Sultan  dan  Darussalam  di  wilayah  Kesultanan  Palembang.  Pada  naskah tersebut tertulis tanggal 3 Maret 1666M Pengangkatan Sultan Abdurrahman dan Penobatan SMB III resmi dinobatkan sebagai Sultan pada tanggal 3 Maret 2003M. Tanpa di sengaja pada tanggal yang sama dan bulan yang sama.
Pada tanggal  3  Maret  2003  bertempat dimasjid  Lawang  Kidul  dan  diketuai  oleh Kepala  Badan  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Provinsi  Sumatera  Selatan,  Kesultanan Palembang Darussalam resmi dihidupkan kembali. Raden Muhammad Syafei Prabu Diraja dinobatkan  sebagai  Sultan  Palembang  Darussalam  dengan  gelar Sultan  Mahmud Badaruddin III oleh Majelis Adat Kesultanan Palembang Darusssalam.
Pengangkatan/penobatan  R.M.S  Prabu  Diraja  sebagai  Sultan  Palembang Darussalam,  menurut  Ustdaz  Ahmad  Umar  Thoyib  (  alm)  telah  syah  berdasarkan penelusuran  zuriatnya  yang  masih  keturunan  langsung  SMB  II  dan  atas  kepemilikan beberapa  benda  pusaka  peninggalan SMB  II.  Selain  itu,  R.M.S.  Prabu  Diraja  adalah pendiri  dan  ketua  Yayasan  Kesultanan  Palembang  Darussalam  serta  dikenal  oleh Kesultanan se-Nusantara (Martini, 2008: 127).
Habiburrahman
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
dapun  mengenai    tugas  Sultan  yang  bertugas  melestarikan    adat-  istiadat kresultanan  palembang    di  buktikan  dengan  adannya  benda-benda  atau  peningalan  dari Sultan sultan palembang terdahulu dalam perpustakkan pribadi SMB III.
Bukti-bukti  kepemilikan  benda  benda  pusaka  dari  SMB  II  oleh  Drs.  Raden Muhammad Sjafei Prabu Diraja, S.H (SMB III, antara lain; 1) Al-Qur’an Al-Qur’an yang ditulis  tangan,  Sri  paduka  Susuhunan  Ratu  Mahmud  Badaruddin  atau  Sultan  Mahmud Badaruddin II  berlapiskan emas; 2) Stempel (cap) Sultan Mahmud Badaruddin II. Stempel peninggalan  Susuhunan  Ratu  Mahmud  Badaruddin  bertarih  1234  H.  Stempel  ini  juga merupakan pembuktian otentik sebagai pewaris dari zuriat Sultan Mahmud Badaruddin II dan  membantu  kelancaran  pengukuhan  pengangkatan  Sultan  Mahmud  Badaruddi  II sebagai Pahlawan Nasional; 3) Jubah Sultan Mahmud Badaruddin II yang  pernah dipakai oleh Sultan Mahmud Badaruddin II Raden Hasan Pangeran Ratu juga disimpan oleh Drs. Raden Muhammad Sjafei Prabu Diraja, S.H.
Berdasarkan  dari  Penelusuran  Artefak    serta  peninggal  sejarah    benda-benda terdahulu    yang  dimilik  Sultan  Mahmud  Badaruddin  III.  sama  halnya  dengan  konsep pemerintahan  Kesultanan  Islam  Melayu,  seorang  Sultan/  Raja  harus  lah  membuktikan peninggalan  benda-  benda  Pusaka  bersejarah    milik  Sultan/Raja  nya  terdahulu  yang merupakan Legalitas penguat Keabsahan diakuinya sebagai Sultan atau raja.
Untuk  memperkuat  tardisi  kekuasaan  Sultan  /  Raja  dalam  Sistem  Islam  melayu faktor  keterkaitan  keturunan  langsung  dari  raja  atau  Sultan  sebelumnya  merupakan  hal yang sangat penting, bentuk penjagaan silsislah Sultan- sultan palembang sudah dilakukan dari  awal  berdirinya  Kesultanan  Palembang  itu  sendiri.  Drs.  Raden  Muhammad  Sjafei Prabu  Diraja,  S.H  atau  lebih  dikenal  dengan  Sultan  Mahmud  Badaruddin  III  merupakan garis  keturunan    ke  lima  dari  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II.  Yang  di  sahkan  atau  di nisbatkan Oleh Demang Bakrie Pada tahun 18 Agustus  1931.
Legalitas  kekuasaan  SMB  III  sebagai  Sultan  Palembang  Darussalam  dan penobatan mendapat tantangan pada  tahun 2006. Tanggal 19 November 2006, Himpunan Zuriat  Kesultanan  Palembang  Darussalam  se-Nusantara  yang  didirikan  tahun  2004,  oleh R.Mahmud  Badaruddin  menobatkan  satu  Sultan  baru  R.  Mahmud  Badaruddin  terpilih sebagai  Sultan  dengan  gelar Sultan  Iskandar  Mahmud  Badaruddin dan  penobatan dilaksanakan dihalaman dalam Benteng Kuto Besak Palembang.
Penobatan  terhadap  Sultan  Iskandar  Mahmud  Badaruddin  diakui  oleh  Djohan Hanafiah  merupakan  amanat  dari  Himpuanan  Zuriat  Kesultanan  Palembang  Darussalam se-Nusantara,  khususnya  zuriat  Sultan  Ahmad  Najamuddin  III  dan  IV.  Menurut  Djohan, penobatan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin murni organisasi sosial kebudayaan yang bertujuan  untuk  menyelamatkan  warisan  Kesultanan  Palembang  Darussalam,  seperti: makam-makam, pakaian dan adat istiadat Kesultanan Palembang Darussalam. Sultan pada zaman  sekarang  berbeda  dengan  Sultan  zaman  dahulu  yang  memiliki  legitimasi,  rakyat, undang-undang  dan  sistem  pemerintahan.  Sultan  disini  hanya  berfungsi  sebagai  wadah orang yang ingin melestarikan kebudayaan. Organisasi ini juga seperti organisasi lainnya, ada pergantian setiap lima tahun sekali (Martini, 2008: 137).
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Peristiwa  diakhir  tahun  2006  tersebut,  telah  membawa  Kesultanan  Palembang Darussalam  pada  masalah  dualisme  kepemimpinan.  Padahal  sampai  saat  ini,  Kesultanan Palembang Darussalam masih belum mempunyai simbol legitimasi yang juga tidak kalah pentingnya,  yaitu  keraton.  Pada  masa  Kesultanan  dahulu,  keraton  merupakan  pusat pemerintahan  Sultan  dan  menjadi  simbol  kebesaran  dari  sebuah  negara  yang  berdaulat. Saat ini Sultan Mahmud Badaruddin III sedang mengusahakan agar Benteng Kuto Besak dapat dikembalikan pemerintah daerah pada Kesultanan Palembang Darussalam. Benteng Kuto Besak merupakan keraton dan merupakan pertahanan terakhir yang masih tersisa dan pernah dimiliki oleh Kesultanan Palembang Darussalam.
Dualisme kepemimpinan yang terjadi di Kesultanan Palembang Darussalam saat ini, bukan yang pertama kali. Catatan sejarah memperlihatkan pada masa kejayaan dahulu, rakyat  Kesultanan  Palembang  Darussalam  sudah  beberapa  kali  mengalami  peristiwa dualisme  kepemimpinan.  Hal  itu  terjadi,  karena  adanya  campur  tangan  bangsa  Kolonial dalam  kehidupan  ekonomi,  politik  dan  pemerintahan  Kesultanan  Palembang  Darussalam. Hingga  akhirnya,  Belanda  memutuskan  untuk  menghapuskan/menghilangkan  keberadaan Kesultanan  Palembang  Darussalam.  Kemudian, menghancurkan hampir  semua  bangunan peninggalan  Kesultanan  yang  merupakan  bukti  kemegahan  dan  kejayaannya.  Berbeda dengan  dualisme  kepemimpinan  zaman  dahulu,  di  era  globalisasi  ini  dualisme kepemimpinan  sering  dihubung-hubungkan  dengan  kehidupan  politik  dan  pemerintahan pada masa  sekarang.  Untuk itu  perlu  diperjelas  tentang  silsilah zuriat  kedua  Sultan  yang saat  ini  sama-sama  menjadi  penguasa  Kesultan  Palembang  Darussalam  (Martini,  2008: 165).
Tabel  di  bawah  ini  diharapkan  dapat  membantu  dalam  memberikan  penjelasan Legalistas  kekuasaan  Sultan  Mahmud  Badaruddin  III  dan  Sultan  Iskandar  Mahmud Badaruddin.
Sultan Mahmud Badaruddin III Sultan Iskandar Mahmud Badruddin Garis geneologis Keturunan  kelima  Sultan  Mahmud Badaruddin  II  dengan  Ratu  Ulu  (Istri kedua). Keturunan delapan Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago, tapi neneknya merupakan  istri  kedua  dari kakeknya yang bernama Raden Muhammad Tjek Syech.
Habiburrahman
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Pengakuan Oleh Ulama Alm. K.H. Ali Umar Thoyib Alm. Ustadz Ahmad Umar Thoyib Ustadz. Abdullah Ahmad Ustadz. Nurdin Mansyur Ustadz. Kgs. Mustofah Azhari Mengangkat    sendiri  Mufti atas  nama  Sohibul  Faroji Azmatkan, dari luar Palembang Peninggalan- peninggalan yang telah dimiliki  secara turun –temurun 1.  Tongkat  SMB  II,  Yang  Biasa Dipakai Saat Berperang. 2.  Stempel  Kesultanan  Palembang Darussalam. 3.  Istambul  (Kalung  Yang  Berisikan
Al-Qur’an Kecil), Terbuat Dari Tembaga.
4. Baju Kebesaran SMB II.
5. Naskah-Naskah Kuno Yang Ditulis SMB II. 6.  Naskah-Naskah  Zuriat  Kesultanan Palembang Darussalam 1.  Keris-Keris  Peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. 2.  Baju  Adat  Kesultanan Palembang Darussalam. 3. Alat-Alat Perang
4. Al-Qur’an peninggalan SMB I 5.  Stempel  Kesultanan  miliki Nata Agama Muhammad Akil 6. Naskah-Naskah kuno tentang  sejarah  Kesultanan Palembang Darussalam. Tanggal penobatan sebagai  Sultan Palembang Darussalam Tanggal  3  Maret  2003,  di  Masjid Lawang  Kidul  Palembang.  Oleh Majelis Kesultanan Palembang Darussalam. Tanggal  19  November  2006, dihalaman  Dalam  Benteng Kuto  Besak  Palembang.  Oleh Himpunan  Zuriat  Kesultana Palembang Darussalam. Masa Jabatan Seumur  hidup  dan  turun-menurun, berdasarkan aturan yang sebenarnya. Dipilih  kembali  setelah  lima tahun sekali dan murni
berbentuk  organisasi  sosial budaya Palembang.
Sumber: Eka Martini 2008 dan data tambahan dari penulis tahun 2016.
Dari  penjelasan  yang  ada  ditabel  dapat  dilihat  dengan  jelas  bahwa  Sultan Mahmud  Badaruddin  III  adalah  Sultan  yang  berkuasa  di  Kesultanan  Palembang Darussalam saat ini. Karena Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin hanya merupakan gelar biasa  yang  diberikan  sebagai  penghormatan  pada  ketua  umum  sebuah  organisasi  yang bergerak  dibidang  kebudayaan.  Seorang  Sultan  yang  benar-benar  mendapatkan  legalitas tidak  mungkin  dipilih  melalui  musyawarah  anggota  organisasi  dan  hanya  diberikan kekuasaan  selama  lima  tahun.  Sebelum  dan  bersifat  turun-menurun  (berdasarkan geneologis). Dan yang terpenting adalah, adanya  pengakuan dari Ulama.
Sistem  Kesultanan  telah  diakui  sebagai  satu  institusi  pemerintahan  yang besar  sumbangannya  kepada  perkembangan  Islam  di  Nusantara.  Sebagai  pemegang kuasa tertinggi negeri dan pemegang panji Islam, raja-raja bertanggungj awab secara langsung menentukan  hal  sesebuah  kerajaan.  Sepanjang  sejarah  kesultanan  Islam  telah  terbukti telah membantu mengembangkan dakwah Islam di Nusantara.
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Konsep  legalitas  kekuasaan  dalam  masyarakat  dalam  sebuah  komunitas  adat tertentu dalam hal ini, model legalitas di Kesultanan Palembang Darusslam. Hukum adat yang    berlaku  di  masyarakat,  diamana  sebuah  sistem  dalam  Kesultanan    Islam  melayu untuk memenuhi  unsur  legalitas kekuasan nya,  harus   memenuhi  3  faktor      yaitu  adanya pengakuan  ulama  terhadap  kekuasaan  Sultan  tersebut,    secara  geneologis,  merupakan keturunan  dari  Sultan-sulatan  terdahulu  dan  mempunyai  benda-benda  yang  dianggap sebagai  simbol  -simbol  kekuasaan  para  sultan  terdahulu,  seperti:  (stempel  kerjaaan, bendera kerajaan, tongkat sultan).

## Pelaksanaan Legalitas Kekuasaan SMB III
Setelah  menerima  legalitas  kekuasaan  kita  dapat  melihat  bentuk  Pelaksanaan  Legalitas Kekuasaan  Sultan  Mahmud  Badaruddin  III,  yaitu  dapat  dilihat  dari  adanya  pelaksanaan kegiatan  berupa;  1)  Pembuatan  gambar  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II  di  mata  uang Republik Indonesia. Pengusulan diajukan kepada pemerintah Republik Indonesia (Mentri Keuangan  Republik  Indonesia  dengan  surat  No.  SP/032/XI/2001/YKPD  Pusat  tanggal  6 November 2001 / 19 Sya’ban 1422) terkait tentang saran dan pendapat dalam pembuatan gambar di mata uang Republik Indonesia. Permintaan tersebut kemudian dibalas dari Bank Indonesia  Direktorat  Pengedaran  Uang  dengan  suat  No.  04/132/DPU  tanggal  8  Januari 2002 tentang pembuatan gambar di mata uang Republik Indonesia supaya gambar Sultan Mahmud  Badaruddin  II  (Pahlawan  Kemerdekaan  Nasional  dari  Palembang,  Sumatera Selatan) dimasukkan kedalam pembuatan uang Republik Indonesia. Hal tersebut disetujui oleh pemerintah, sehingga gambar Sultan Mahmud Badaruddin II dijadikan gambar utama di bagian muka dan gambar rumah Limas Palembang pada bagian belakang uang Republik Indonesia yang bernilai Rp. 10,000 (sepuluh ribu rupiah); dan 2) Menyusun Kamus Baso Palembang  dan  mengadakan  perlombaan  di  depan  Monpera  /  depan  Masjid  Agung Palembang.
Berdasarkan  Surat  Ketua  Panitia  Festival  Keraton  Nusantara  VI  tahun  2008, No.556-1/150/FKN/VII/08  tanggal 25  Agustus  2008 tentang  Tehnical  Meeting  dan  Surat Bupati  Gowa    Nomor  430/070/  Pariwisata  tanggal  26  Agustus  2008  tentang  undangan untuk mengikuti Festival Keraton Nusantara VI tahun 2008 di Gowa, mereka mengundang Kesultannan  Palembang  Darussalam  Sultan  Mahmud  Badaruddin  III  Prabu  Diradja  yang sebelumnya  telah mengikuti  acara-acara di  bawah  koordinasi  Festival  Keraton  Nusantara di Kutai dan Jogjakarta. Namun, karena terjadi kesalahfahaman, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  Prov. Sumatera Selatan yang menjabat pada waktu itu, RH. Rahman Zent, mengajak  Radhin  Haji  Iskandar  Harun  dan  rombongan  ke  Gowa  (Sulawesi  Selatan). Disana  mereka  membuat  tempat  sendiri,  karena  panitia  tahu  bahwa  Sultan  Palembang Darussalam (Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja) tidak dapat hadir.
Pada kegiatan Hari Ulang Tahun Kesultanan Palembang Darussalam ke 341 dan kebangkitan  KPD  ke  5,  hari  senin  3  Maret  2008,  bertempat  di  Musium  Sultan  Mahmud Badaruddin  II  Palembang,  Walikota  Palembang,  Ir.  H.  Santana  Putra  diberi  gelar kohormatan Pangeran Adipati Eddy Santana Putra dan wakilnya Romi Herton diberi gelar Pangeran Adi Romi Herton.
Habiburrahman
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Pada hari Jum’at, 9 Mei 2008 pukul 08.00, SMB II Prabu Diradja bersama Ratu Agung  Dewi  Muslihat,    Pangeran  Puspo  Kesumo  Zainal  Abidin,  Pangeran  Wirobumi Muhammad Rasyid berangkat ke Jogjakarta untuk menghadiri pernikahan putri dari Sultan Hamengkubuwono X.
Pada hari Senin tanggal 24 November 2008, SMB III Prabu Diradja bersama Ratu Agung  Dewi  Muslihat,  Pangeran  Adipati  Abdulrahman,  Pangeran  Puspo  Kesumo  Zainal Abidin,  Pangeran  Abdurrahman  Panji,  Pangeran  Suryo  Kesumo  Abul  Gofar,  Pangeran Penoto  Laksono  Mir  Senin  berangkat  ke  Bali  untuk  menghadiri  acara  South  East  Asia Culture  Royal  Heritage  Festival  dan  Expo  di  Art  Centre  Denpasar  Bali.  Acara  tersebut diselenggarakan  selama  5  hari,  dimulai  dari  tanggal  25  November  sampai  30  November 2008.
Kemudian beliau beserta rombongan juga berangkat ke Jakarta untuk memenuhi undangan Presiden Republik Indonesia, Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan  kembali  ke Denpasar  Bali  menggunaka  pesawat  Garuda  pada  tanggal  30  November  2008  untuk menghadiri malam penutupan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, beliau berkesempatan dengan  Gubernur  Bali,  Made  Mangku  Pastika.  Dan  pada hari  Senin tanggal  1  Desember 2008, beliau  kembali ke Palembang.

## Pengukuhan guguk-guguk di dalam dan di luar Palembang Darussalam
Guguk-guguk  yang  di  kukuhkan,  antara  lain  Guguk  Raden  Jemanten  (13  Januari  2007), Depatem  Darat  (21  Januari  2007),  Ogan  Permata  Indah  (24  Februari  2007),  Sungai  Aur (24  Februari  2007),  Sungai  Tawar  (28  Februari  2007),  Depati  Ogan  Komering  Ulu  (23 April 2007), Kebangkan (14 April 2007), Muaro Merang Desa Kepayang (23 April 2007), Silaberanti Jaya Palembang (28 April 2007), Karang Agung Tua Musi Banyuasin (19 Mei 2007), Tapak Ning 10 Ilir (17 Juni 2007).
Setelah pengukuhan Guguk Ladang Jaring di pusat kota Palembang, Jln. Slamet Riyadi dan Guguk Baiturrahman (di Rumah Susun 24 Ilir Jalan Radial Palembang), maka dengan  di  hadiri  unsur  muspika  dan  tokoh-tokoh  masyarakat  termasuk  Pangeran Abdurrahman  Panji,  Pangeran  Suryo  Kesumo  Abul  Gofar,  Pangeran  Wirakromo  Abdul Habib,  serta  beberapa  perangkat  Kesultanan  Palembang  Darussalam,  pada  hari  Ahad (Minggu) 29 Maret 2009, bertempat di Desa Mangsang Bayung Lincir, Musi Banyu Asin, Negeri  Palembang  Darussalam,  dikukuhkan  guguk  Marga  Lalang  Desa  Mangsang Palembang Darussalam. Acara pengukuhan tersebut dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-quran  dan  dilanjutin  dengan  pembacaan  Syair  Sultan  Palembang  Darussalam, pembacaan  piagam  oleh  Pangeran  Puspo  Kesumo  Zainal  Abidin  dengan  pengurus harian guguk adalah Tetuo  Temengung  Burhanuddin,  juru  tulis /  sekretaris adalah  Tumenggung Pian  dan  Tolok  Bendahara  adalah  Tumenggung  Eko  dan  sebagai  Laskar  Adat  adalah Senopati Usman.
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate

## Menghadiri  berbagai  kegiatan  dan  seminar  terkait  dengan  Kesultanan  Palembang Darussalam
Salah  satu  kegiatan  yang  dilakukan    lainnya  adalah  menghadiri  Seminar  Nasional Peradaban  Basemah,  Seminar  Pendahuluan  Kerajaan  Sriwijaya,  di  Pagar  Alam,  28 Februari  2009  yang  dimana  para  peserta  ditempatkan  di  Villa  (Tempat  tinggal  diisi  oleh Radhin Iskandar Harun).
Pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2009, pukul 09.00 (Sultan Mahmud Badaruddin III  Prabu  Diradja,  Pangeran  Puspo  Zainal  Abidin,  Pangeran  Tata  Laksono  Mir  Senen, Pangeran  Muhammad  Mustopa,  Pangeran  Mandi  Api,  Pangeran  Roni  Proda,  Audensi dengan  Kapolda  Sumsel  Irjen  Pol.  Drs.  Sisno  Adiwinoto  didampingi  oleh  Irwasda  Polda Sumsel,  Kombespol  Drs.  Djauhari  Sulaiman,  Karo  Binamitra,  Dir.  Intelkam,  Kabid Humas.
Karena  telah  menyalahgunakan  nama  Kesultanan  Palembang  Darussalam,  maka dengan  maklumat  Sultan  Palembang  Darussalam,  No.  KPD  :  Maklumat/  01/  VI/  2009 tentang  kegiatan  Panglima  Laksa  Adat  Guguk  Kesultanan  Palembang  Darussalam,  pada hari  Rabu,  17  Juni  2009,  bertempat  di  Negeri  Palembang  Darussalam,  berdasarkan  visi, misi dan tato kramo serta martabat kesultanan Palembang Darussalam.
Memperhatikan  kegiatan  Muhammad  Rasyid  yang  bergelar  Pangeran  Wirobumi Muhammad  Rasyid  yang  ditugaskan  sebagai  Panglima  Laskar  Adat  KPD,  Tetuo  Guguk Cinde  Walang  Kesultanan  Palembang  Darussalam  dan  Tetuo  Guguk  Candi  Walang dilarang menggunakan nama KPD yang bertentangan dengan aturan prinsip yang dilanggar (Muhammad  Rasyid  A.  Karim)  kerana  diduga  telah  menguasai  tanah  ungkonan  wakaf untuk perkuburan keluarga Pangeran Marta Kesumo bin Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama di lokasi Candi Walang Palembang (dibuat  menjadi sertifikat hak milik Murni Lestari / 2009)
Pada hari Ahad (minggu), 2 Agustus 2009, bertempat di lokasi Taman Purbakala Karang  Anyar  Palembang,  telah  dibentuk  Guguk  Karang  Anyar  Palembang  Darussalam (Jln.  Pangeran  Sido  Ing  Kenayan,  Karang  Anyar  /  dengan  Tetuo  Guguk  adalah  Abdul Aziz,  juru  tulis  Temenggung  Pian,  Tolok  Bendahara  adalah  Tumenggung  Efendi  Warto, Senopati M. Tamin NA, Pembaca Maklumat guguk adalah Pangeran Puspo Zainal Abidin dan dilanjutkan dengan sumpah dan janji guguk Karang Anyar.
Sultan  Mahmud  Badaruddin  III  Prabu  Diradja,  Sultan  Palembang  Darussalam, diundang  ke  Forum  Komunikasi  dan  Informasi  Keraton  se-Nusantara  No.  23  /  FIKKN  / VII/  2009  tanggal  23  Juni  2009  tentang  Partisipasi  Silaturahmi  Nasional  untuk  hadir  ke Istana  Negara    pada  hari  Jum’at  tanggal  7  Agustus  2009.  Namun  Sultan  Mahmud Badaruddin  III  Prabu  Diradja  tidak  dapat  menghadiri  acara  tersebut,  padahal  tempatnya telah dipersiapkan oleh YM. Raja Samu Samu Benny Ahmad Samu Samu untuk menerima penghargaan dari Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden Republik Indonesia) dank arena sebagai ketua FSKN wilayah sumsel yang terikat dengan aturan yang harus dipenuhi
Habiburrahman
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
oleh anggota FSKN untuk tidak menghadiri acara tersebut. Acara tersebut banyak dihadiri oleh Ketua Adat dari wilayah Maluku.
Menghadiri  Pengukuhan  Ketua  FSKN  wilayah  Riau  di  Kesultanan  Siak, berangkat jalan darat bersama dengan pangeran ratu Fuwaz Diradja (SMB IV) dan bertemu Alidin / Malak di Pekan Baru dan naik kapal menuju kepulauan Siak.
Pada  hari  minggu  tanggal  22  Agustus  2010,  setelah  sholat  Dzuhur,  Sultan Mahmud  Badaruddin  III  Prabu  Diradja  di  Jln.  Sultan  Muhammad  Mansyur  No.0776, Kelurahan 32 Ilir Palembang, telah menerima kunjungan rombongan dari Kedah, Malaysia dalam  rangka  penelitian  dan  silaturahmi  Kesultanan  Kedah  Malaysia  dengan  Kesultanan Palembang  Darussalam  yang  membawa  Alidin  Malaka  (yang  ikut  menerima  rombongan antara  lain  Pangeran  Ratu  Fawaz  Diradja  (SMB  V),  Pangeran  Adipati  Abdulrahman, Pangeran  Suryo  Kesumo  Abdul  Gofar  dan  Pangeran  Ari  Panji);  1)  Menyatukan  dan merupakan tempat, wadah bermusyawarah anak Negri Palembang Darussalam dimana pun berada;  2)  Memelihara  kelestarian  adat  istiadat,  seni  budaya  bangsa  Indonesia  termasuk kelestarian  lingkungan  hidup,  khususnya  di  Negeri  Palembang  Darussalam;  3) Melestarikan  tempat,  benda  dan  pemugaran  terhadap  peninggalan  sejarah,  makam, ungkonan  dan  lain-lain  yang  berhubungan  dengan  Kesultanan  Palembang  Darussalam dimanapun  berada;  4)  Memberikan  surat  keterangan  tentang  silsilah  /  asal  usul  zuriat, kerabat  raja-raja  atau  sultan-sultan  dari  zuriat  Kesultanan  Palembang  Darussalam  serta memberikan  gelar  kehormatan  /  penghargaan;  5)  Bersama  pemerintah  meningkatkan kesejahteraan,  memelihara  kesehatan  serta  mencerdaskan  zuriat,  kerabat  dan  masyarakat umum, mendirikan museum, perpustakaan, menerbitkan buku-buku, majalah-majalah dan lain-lain yang berguna bagi anak Negeri Palembang Darussalam; 6) Memberikan bantuan, penyuluhan,  pelayanan  pada  zuriat,  kerabat  dan  anak  Negeri  Palembang  Darussalam;  7) Memberikan  saran  dan  pendapat  pada  pemerintah    Republik  Indonesia  dalam  rangka melaksanakan  Pembangunan,  memelihara  keamanan,  ketertiban  dan  perdamaian khususnya  di  Negeri  Palembang  Darussalam;  8)  Menghadiri  Undangan  ramah  Tamah Presiden  RI  Susilo  Bambang  Yudoyono  di  Istana    Negara;  9)  Menghadiri  Acara  budaya International di jakarta bersama Presiden Joko Widodo, yang meberi apresiasi pada sejarah dan kebudayaan Sumatera Selatan Khususnya Kesultanan Palembang Darussalam; dan 10) Memberikan gelar  Zuriyat  gelar  adat  dan  Sejarah  bagi  tokoh  yang  berprestasi  yang  telah melindungi  sejarah,  budaya  dan  adat  istiadat  Kesultanan  Palembang  Darusslam,  Kepada Muhammad Ali Rustam Presiden Dunia Melayu (DMDI) dan Dubes Malaysia Dr. Herman Prayitno.

## Kesimpulan
Bagian  akhir  dari  tulisan  ini  dapat  diambil  simpulan  sebagai  berikut.  Kesultanan Palembang Darussalam merupakan salah satu Kesultanan yang berada di Nusantara yang saat  ini  hampir  dilupakan  orang,  dan  bahkan  sangat  sedikit  sekali  dibuat  dalam  tulisan- tulisan  sejarah nasional. Untuk mengingatkan kembali keberadaan Kesultanan Palembang Darussalam di nusantara yang hampir dilupakan orang. Kesultanan Palembang Darussalam mulai  dari  Susuhunan  Abdurrahman  sebagai  Sultan  Palembang  Darussalam  pada tanggal 3  Maret  1666,    dan  dibangkitkan  kembali  pada  tanggal  3  Maret  2003  dengan
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
dikukuhkannya  Raden  Sjafei  Prabu  Diradja  oleh  Majelis  Adat  Kesultanan  Palembang Darussalam Sultan yang,  anggotanya banyak terdiri dari Para Ulama.
Legalitas  Kekuasaan  Kesultanan  Palembang  Darussalam  tidak  terlepas  dari beberapa faktor  yang sangat penting sebagai berikut: faktor pertama haruslah merupakan keturunan  langsung  dari  Zuriat  Keturunan  Raja-raja/Kesultanan  Palembang  Darusslam terdahulu.  Faktor kedua, adanya dukungan  para Ulama yang menginginkan kembalinya sistem Kesultanan Palembang Darussalam. Faktor yang ketiga,  seorang Sultan Palembang Darussalam  Harus  memiliki  benda-  benda  bersejarah  yang  menjadi  simbol  kedaulatan kesultanan palembang darussalam  milik Sultan-sultan palembang  terdahulu, yang terjaga dengan baik. Ketiga faktor tersebut merupakan ciri dasar legalitas kekuasaan dalam sistem kesultanan Islam melayu.
Habiburrahman
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate

## Daftar Pustaka
Ahmad, Zakaria. (1972). Sekitar Kerajaan Atjeh, Medan: Menora Budiarjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik Jakarta: Pustaka Gramedia Utama, Haji Abdullah, Auni. (2005). Tradisi Pemerintahan Islam & Kolonialisme Dalam Sejarah Alam Melayu, Kuala Lumpur. Hardiman,  Budi.  (2007). Seni  Berkuasa  dalam  Filsafat  Politik  (diktat) STF  Driyarkara, Jakarta. Harun, Yahya. (1995). Kerajaan Islam Nusantara Adab XVI & XVII, Yogyakarta; Kurnia Kalam Sejahtera.
Hashim,  Yusoff  Mohammad.  (2007). Daulat  Dalam  Tradisi  Budaya  dan  Politik Kesultanan Melayu Abad ke 15.
Martini,  Eka.  Tesis.  (2008). Kesultanan  Palembang  Darussalam  :  studi  kasus pengangkatan  Sultan  Mahmud  Badaruddin  III .  Yogyakarta:  Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
Rahim,  Husni.  (1998). Sistem  Otoritas  dan  Administrasi  Islam,  Studi  Tentang  Pejabat
Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang , Jakarta: Logos.
Sham, Abu Hassan. ( 1969). Undang-undang Melayu Lama . Thesis, University of Malaya. Syukri, Ahmad. (2015). Peran Religio Politik Sayyid Palembang Di Semenanjung Melayu Abad 18 dan 19 M , Yogyakarta : Idea Press. Surbakti, Ramlan. (2007). Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo. Soekanto,  Soerjono.  (1986). Sosiologi  Suatu  Pengantar,  Edisi  Baru  Kedua, Jakarta: Rajawali. Yayasan  Kesultanan  Palembang  Darussalam.  (2006). Selayang  Pandang  Kebangkitan Kesultanan Palembang Drussalam, Palembang: Yayasan Kesultanan. _____________ , Kesultanan Palembang. (2014). Palembang: Yayasan Kesultanan. https://id.m. wikipedia.org/wiki/ asasLegalitas Wawancara : wawancara Ustadz Kgs. Mustofa Azhari 20 Agustus 2016 wawancara Sultan SMB III Prabu Diradjah  16 Agustus 2016 Wawancara  Raden  Muhammad    Rasid    24  Agustus  2016  di  Kediaman  SMB  III  Prabu Diradjah
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate