http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya Jayapangus Press ISSN 2615-0913 (E) Vol. 4 No. 1 (2021)

## Penerapan Pasal 3 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Ende
Ernesta Arita Ari Fakultas Hukum Universitas Flores ernestaari@gmail.com
Keywords: Abstract Application of article 3 number
11 Government
Regulation Number 53 of 2010; Civil servant discipline Civil  servants  as  state  servants  and  public  servants  are required  to  be  loyal  and  obedient  to  Pancasila,  the  1945 Constitution,  the  State  and  the  Government.  Therefore,  every civil  servant  must have the ability, quality and high  discipline.
The ability referred to is not only the ability in the field of skill, but must be supported by the total level of self-quality, because the quality of a Civil Servant is determined by knowledge, skills, and  mental  attitude  (Attitude).  With  that,  it  is  necessary  to increase  the  utilization  of  the  state  apparatus,  especially  those related  to  quality,  service  efficiency  and  protection  to  the community  as  well  as  professional  skills  in  supporting  the implementation  of  their  duties.  To  achieve  this  goal,  the government  has  issued  a  Regulation  on  Discipline,  namely Government  Regulation  Number  53  of  2010  concerning  Civil Servant  Discipline.  In  the  regulation  of  Article  3  point  11 regulates  the  compulsory  work  attendance  by  complying  with the working hours of Civil Servants. However, in practice there are  still  civil  servants  in  the  local  government  of  Ende  who violate this obligation. Kata Kunci: Abstrak Penerapan pasal 3 angka 11 Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 ; Disiplin pegawai negeri sipil Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dituntut harus setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang dasar  1945  ,  Negara  dan  Pemerintah.  Oleh  karena  itu  setiap Pegawai  Negeri  harus  memiliki  kemampuan,  kualitas  serta disiplin  yang  tinggi.  Kemampuan  dimaksud  tidak  hanya kemampuan  dalam  bidang  keterampilannya  saja,  akan  tetapi harus  didukung  dengan  tingkat  kualitas  diri  secara  total, karena kualitas seorang Pegawai Negeri Sipil ditentukan oleh pengetahuan  ( Knowledge), keterampilan  ( Skill) ,  dan  sikap mental ( Attitude) . Dengan itu perlu peningkatan pendayagunaan  aparatur  negara  terutama  yang  berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat  serta  kemampuan  professional  dalam  menunjang pelaksanaan tugasnya. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah
telah mengeluarkan Peraturan tentang Disiplin yaitu Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai Negeri  Sipil.  Dalam  peraturan  Pasal  3  angka  11  mengatur tentang  Wajib  masuk  kerja  dengan  menaati  ketentuan  jam kerja  Pegawai  Negeri  Sipil.  Akan  tetapi  dalam  prakteknya masih  ada  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Pemda  Ende  yang melanggar kewajiban tersebut.

## Pendahuluan
Indonesia  sebagai  Negara  hukum  telah  menempatkan  landasan  yuridis  bagi warga negaranya dalam mrmperoleh pekerjaan yang layak, sebagaimana tertulis dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 , yang berbunyi “Tiap-tiap warga Negara berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Isi  pasal tersebut negara menyadari akan arti penting dan mendasarnya masalah pekerjaan bagi keberlangsungan  hidup  manusia.  Untuk  menjaga  keberlangsungan  hidupnya  maka manusia  perlu  bekerja  untuk  menghasilkan sesuatu  imbalan  berupa  materi,  dan  salah satu dari pekerjaan itu adalah dengan cara mengabdi pada negara dan menjadi
Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  abdi  negara  dan  abdi  masyarakat  yang  dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila , Undang-Undang Dasar 1945., Negara dan  Pemerintah  dalam  menyelenggarakan  tugas  pemerintah  dan  pembangunan Pegawai  Negeri  Sipil  wajib  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  dalam  kerangka negara kesatuan Republik Indonesia agar tugas kenegaraan dan jabatan yang diemban Pegawai  Negeri  Sipil  dapat  berjalan  dengan  lancar,  dan  dapat  menunjang  kelancaran pembangunan  nasional.  Oleh  karena  itu  setiap  pegawai  negeri  harus  memiliki kemampuan , kualitas,serta disiplin  yang  tinggi  Hal  tersebut  tidak  hanya  kemampuan dalam  bidang  keterampilannya  saja,  akan  tetapi  harus  didukung  dengan  tingkat kualitas  diri  secara  total,  karena  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  itu  ditentukan  oleh pengetahuan (knoweledge), keterampilan (Skill ) dan sikap mental ( Attitude) .
Tuntutan ini sangat penting mengingat bahwa pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya baik secara materil, maupun spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah utntuk dapat mewujudkan  tujuan  kemasyarakatan  yaitu  kesejahteraan  dan  keadilan  dalam masyarakat  . Pembangunan  secara  materil  dalam  hubungannya  dengan  sumber  daya
manusia,  berarti  pembangunan  unsur-unsur  diluar  kejiwaan  manusia  seperti pembangunan  ekonomi,  teknologi,  dan  sarana-sarana  fisik  kehidupan,  sedangkan pembangunan  spiritual  berarti  pembangunan  unsur-unsur  kejiwaan  manusia  seperti pembangunan moral dan pembangunan pendidikan.
Sebagaimana  aparatur  negara  terus  ditingkatkan  terutama  yang  berkaitan dengan  kualitas,  efisiensi  pelayanan  dan  pengayoman  kepada  masyarakat  serta kemampuan  professional  dalam  menunjang  pelaksanaan  tugasnya  Undang-Undang Pokok Kepegawaian yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 telah dirubah melalui Undang-  Undang  Nomor  43  tahun  1999  Tentang  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagaimana telah  dirubah  lagi  dengan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014,  tentang  Aparatur Sipil  Negara  (ASN) dan  diatur  lebih  lanjut  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  menjadi  suatu  landasan  hukum untuk dapat dijadikan dasar guna mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar serta menjadi pedoman dalam Pembinaan Pegawai Negeri Sipil menuju kepada pelayanan administrasi yang sempurna.
Dalam  pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  tahun  2010  tentang Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  mendefenisikan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah Kesanggupan  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk  menaati  kewajiban  dan  mennghindari larangan  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
Selanjutnya dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  menegaskan  bahwa  kewajiban  Pegawai  Negeri  Sipil antara lain :
1. Mengucapkan Sumpah? Janji PNS
2. Mengucapkan Sumpah?Janji Jabatan
3. Setia  dan  taat  sepenuhnya  kepada  Pancasila,  Undang-Undang  dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Negara  Kesatuan  republic  Indonesia  dan Pemerintah.
4. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan  tugas  kedinasan  yang  dipercayakan  kepada  PNS  dengan  penuh pengabdian , Kesadaran dan tanggung jawab.
6. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat PNS.
7. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri , seseorang dan/ atau golongan.
8. Memegang  rahasia  jabatan  yang  menurut  sifatnya  atau  menurut  perintah  harus dirahasiakan.
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.
10. Melaporkan  dengan  segerah  kepada  atasannya  apabila  mengetahui  ada  hal  yang dapat  membahayakan atau merugikan Negara atau pemerintah terutama  di  bidang keamanan, keuangan dan materil.
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
12. Mencapai sesame kerja pegawai yang ditetapkan.
13. Mengutamakan  dan  memelihara  barang-barang  milik  Negara  dengan  sebaik- baiknya.
14. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier dan 17. Menaati pereturan kedinasan yang ditetaokan oleh pejabat yang berwenang.
Sementara  dalam  penjelasan  umum  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun 2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  telah  memuat  kewajiban,  larangan,  dan hukuman  disiplin  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  Pegawai  negeri  Sipil  yang  telah terbukti  melakukan  pelanggaran.  Penjatuhan  hukuman  disiplin  dimaksudkan  untuk membina  Pegawai  negeri  Sipil  (PNS)  yang  telah  melakukan  pelanggaran  agar  yang bersangkutan  mempunyai  sikap  menyesal  dan  berusaha  untuk  tidak  mengulangi  dan memperbaiki dirinya pada masa yang akan datang.  Namun dalam kenyataannya masih ditemukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemda Ende yang melanggar kewajibannya sesuai pasal 3 angka 11 yakni tidak masuk kerja dan tidak mentaati jam kerja dengan jumlah hari kerja berdasarkan akumulasi selama 1 tahun telah mencapai 45 hari kerja namun belum ditindak atau diberi hukuman disiplin.
Berdasarkan  amanat  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang Disiplin  Pegawai  negeri  Sipil,  maka  seharusnya  PNS  yang  bersangkutan  diberikan hukuman  berat  berupa  pemberhentian  tidak  dengan  hormat.  Namun  hal  ini  belum dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah  Ende  maupun  oleh  Badan  Kepegawaian Kabupaten Ende. Hal ini menjadi menarik bagi penulis untuk membahas masalah ini.

## Metode
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Peneltian
a. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris,  yaitu  suatu  penelitian tentang  Penerapan  Pasal  3  Angka  11  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende
b. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  peneltian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  sosiologis,  yakni  suatu  pendekatan  yang  digunakan  untuk  mengetahui bagaimana  hukum  diterapkan.  Jenis  pendekatan  penelitian  ini  juga  dapat mengungkapkan  permasalahan-permasalahan  yang  ada  di  dibalik  pelaksanaan penegakan  hukum  yakni  mengetahui  bagaimana  Penerapan  Pasal  3  Angka  11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.
2. Tekni Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian iniyaitu menggunakan wawancara, pengamatan dan data kepustakaan
3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan hasil akhir atas permasalahan yang diteliti, maka data yang diperoleh melalui penelitian ini ini dioalh dan dianalisis secara kualitatif tanpa menggunakan angka-angka

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil
Logemann  dengan  menggunakan  kriteria  yang  bersifat  materil  untuk mencermati  hubungan  antara  Pegawai  negeri  dengan  memberikan  pengertian  “ pegawai  negeri  adalah  setiap  pejabat  yang  mempunyai  hubungan  dinas  dengan Negara”.  (Muchsan  ,  1982,  hal  12).  Pegawai  Negeri  Sipil  menurut  kamus  Umum Bahasa Indonesia “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah, jadi Pegawai Negeri  Sipil  adalah  orang  yang  bekerja  pada  Pemerintah  atau  Negara (W.J.S.Poerwardarminta, 1986, hal 702)
Menurut  Pasal  1  angka  (1)  dan  Pasal  3  ayat  (1)Undang-Undang  Nomor  43 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut :
“Pasal  (1) angka 1 menyebutkan Pegawai  Negeri  adalah setiap warga Negara Republik  Indonesia  yang  telah  memenuhi  syarat  yang  ditentukan  ,  diangkat oleh  pejabat  yang  berwenang  dan  diserahi  tugas  dalam  suatu  jabatan  negeri, atau  diserahi  tugas  Negara  dalam  suatu  jabatan  negeri,  atau  diserahi  tugas Negara  lainnya  dan  digaji  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku”
“Pasal 3 ayat (1) menyebutkan Pegawai negeri berkedudukan sebagai Aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional,  jujur,  ,adil  dan  merata  dalam  penyelenggaraan  tugas  Negara, pemerintah dan pembangunan”
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam  pasal  1 angka 3  menyebutkan bahwa pegawai  negeri Sipil  yang selanjutnya di singkat  PNS  adalah warga Negara  Indonesia yang memenuhi  syarat  tertentu  diangkat sebagai pegawai ASN secar tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Kedudukan, Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri Sipil .

## a. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil
Kedudukan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pada pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa  :  Pegawai  Negeri  sebagai  unsur  Aparatur  Negara  yang  bertugas  untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  professional,  jujur,  adil,  dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan, dan pembangunan.
Rumusan  kedudukan  Pegawai  Negeri  di  dasarkan  pada  Pokok-Pokok  pikiran bahwa pemerintah tdk hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan. Pemerintah juga  harus  mampu  melaksanakan  fungsi  pembangunan  atau  dengan  kata  lain, pemerintah bukan hanya menyelenggrarakan tertib pemerintahan ,tetapi juga harus mampu  menggerakan  dan  memperlancar  pembangunan  untuk  kepentingan  rakyat banyak (Sri Hartini,dkk,2008, ha l36).
Pegawai negeri Sipil mempunyai kesetiaan, ketaatan penuh terhadap pancasila, UUD  1945,  Negara  dan  pemerintah,  pada  akhirnya  dapat  memusatkan  segala perhatian  dan  pikiran  serta  mengerahkan  segala  daya  upaya  dan  tenaganya  untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil  guna.  Hal  tersebut  juga  berlaku  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  di  kantor pemerintahan,  dalam  melaksanakan  tigas  pokok  dan  fungsinya  sebagai  unsur aparatur  negara,  abdi  negara  dan  abdi  masyarakat  yang  dituntut  untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, serta memilliki ketaatan dan kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah.

## b. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil.
Kewajiban  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  segala  sesuatu  yang  wajib  dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Sastra Djatmika membagi kewajiban Pegawai Negeri dalam tiga golongan yaitu :
1) Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan
2) Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam  jabatan,  melainkan  dengan  kedudukannya  sebagai  pegawai  negeri pada umumnya.
3) Kewajiban  lain-lain  (Djatmika  Sastra  dan  marsono,  1995  hal  40) Selanjutnya  Sastra  Djatmika  menjelaskan  lebih  lanjut  bahwa  Pegawai negeri  Sipil  untuk  menjungjung  tinggi  kedudukannya  diperlukan  elemen penunjang kewajiban meliputi Kesetiaan, Ketaatan, pengabdian, kesadaran, tanggung  jawab,  jujur,  tertib,  bersemangar,  dengan  memegang  rahasia Negara dan melaksanakan tugas kedinasan.
Menurut  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  kewajiban Pegawai Negeri Sipil :
1) Mengucapkan Sumpah/ janji PNS
2) Mengucapkan sumpah / janji jabatan.
3) Setia  dan  taat  sepenuhnya  kepada  Pancasila  UUD  Negara  Republik Indonesia 1945 , Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
4) Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Melaksanakan  tugas  kedinasan  yang  dipercayakan  kepada  PNS  dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
6) Menjungjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat PNS.
7) Mengutamakan  kepentingan  Negara  dari  pada  kepentingan  sendiri, seseorang atau golongan.
8) Memegang  rahasia  jabatan  yang  menurut  sifatnya  atau  menurut  perintah harus dirahasiakan.
9) Bekerja  dengan  jujur,  tertib,  cermat  dan  bersemangat  untuk  kepentingan negara.
10) Melaporkan dengan segerah kepada atasannya  apabila mengetahui  ada hal yang  dapat  membahayakan  atau  merugikan  Negara  atau  pemerintah terutama di bidang keamanan,keuangan dan materil.
11) Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja.
12) Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.
13) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik- baiknya.
14) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat
15) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.
16) Memberikan kesempatan kepada bawahanuntuk mengembangkan karier.
17) Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

## c. Hak Pegawai Negeri Sipil
Dalam  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara (ASN) pasal 21 menyebutkan PNS berhak memperoleh :
1) Gaji, tunjangan dan fasilitas.
2) Cuti
3) Jaminan pension dan Jaminan hari tua.
4) Perlindungan dan
5) Pengembangan Kompetensi.

## 3. Penerapan Pasal  3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 di Pemda Ende.
Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  sebagai  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  wajib  mengarahkan  segala  daya  dan upaya  dalam  dirinya  kepada  tujuan  negara  yang  tertuang  di  dalam  Undang-Undang
Dasar 1945 sebagai konstitusi NKRI yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Agar dapat mencapai tujuan yang digariskan  dalam  Undang-Undang  Dasar  tersebut  maka  diperlukan  prinsip-prinsip pemerintahan yang baik ( Good Governance ).
Prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  baik  (good  governance)  dimaksud  untuk membentuk  karakteristik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  handal,  professional,  dan bermoral,  karena  PNS  merupakan  unsur  aparatur  negara  ,  abdi  negara  dan  abdi masyarakat  sehingga  wajib  memiliki  sifat  setia  kepada  ideology  negara  yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS)  yang  handal,  professional  dan  bermoral  mutlak  diperlukan  suatu  peraturan disiplin  PNS  yang  menjadi  pedoman  dalam  penegakan  disiplin,  sehingga  dapat menjamin  terpeliharanya  tata  tertib  dan  kelancaran  pelaksanaan  tugas  serta  dapat mendorong PNS  untuk lebih  produktif berdasarkan system karier dan system  prestasi kerja.  Sistem  prestasi  kerja  adalah  system  kepegawaian  di  mana  pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan atau untuk kenaikan pangkat didasarkan atas kecakapan  dan  prestasi  kerja  yang  dicapai  oleh  pegawai  yang  bersangkutan. Kecakapan  dibuktikan  dengan  lulus  dalam  ujian  dinas  dan  prestasi  dibuktikan  secara nyata dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari.
Penerapan  system  karier  dan  system  prEstasi  dalam  pelaksanaan penyelenggaraan  pemerintahan  mengandung  makna  adanya  punishment  bagi  yang tidak  berprestasi  dan  apresiasi  bagi  yang  berprestasi.  Hal  ini  bertujuan  agar  segala kinerja  PNS  selalu  mendapat  pengawsan  baik  oleh  atasan  langsung  maupun  oleh lembaga pengawas yang dibentuk khusus untuk mengawasi kinerja PNS seperti Badan Kepegawaian  Daerah  (BKD)  yang  berfungsi  untuk  mengawasi  ,  menilai,  mengkaji penempatan personil pada jabatan tertentu , serta sebagai lembaga pembinaan PNS di propinsi dan Kabupaten/kota.
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  terus  ditingkatkan  terutama  yang  berkaitan dengan  kualitas,  efisiensi,  pelayanan  dan  pengayoman  pada  masyarakat  serta kemampuan  professional  dan  kesejahteraan  aparat  dalam  menunjang  pelaksanaan tugasnya. Peraturan yang menyangkut pembinaan karakteristik dan kesejahteraan PNS
telah  mengalami  pembaharuan,  dari  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang Pokok-Pokok  Kepegawaian,  dirubah  melalui  Undang-Undang  No.43  Tahun  1999 tentang  Pegawai  Negeri  Sipil.  Dan  lebih  lanjut  diatur  melalui  Peraturan  Pemerintah Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  ,  sebagai  peraturan pelaksananya  ,  kemudian  dirubah  dengan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  namun  dalam  undang-  undang  ini  masih mempertahankan peraturan pelaksana lama yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2010  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  menjadi  landasan  hukum  untuk menjamin, mengatur, menyusun aparatur negara yang baik dan benar.
Disiplin  mempunyai  kekuatan yang dapat  mengantar individu  , kelompok dan bahkan  bangsa  untuk  meraih  berbagai  hal  yang  mereka  inginkan  .  Disiplin  menjadi langkah  teknis  dan  praktis  untuk  meraih  harapan  dan  cita-cita.  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS)  sebagai  unsur  utama  sunber  daya  manusia  dari  aparatur  negara  mempunyai peranan  dalam  menentukan  keberhasilan  penyelenggraan  pemerintahan  dan pembangunan. PNS yang mampu mentaati disiplin kerja adalah PNS yang mempunyai kompetensi  sikap  disiplin  yang  tinggi,  dan  akan  menunjukan  kinerja  yang  baik  serta sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral dan  bermental  baik,  professional,  sadar  akan  tanggung  jawabnya  sebagai  pelayan public serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Disiplin  harus  dimiliki  oleh  aparatur  negara  sebab  menyangkut  pemberian pelayanan  kepada  publik.  Namun  ironisnya,  kualitas  etos  kerja  dan  disiplin  kerja aparatur  secara  umum  masih  tergolong  rendah,  sehingga  perwujudan  pemerintahan yang  bersih  dan  berwibawa  harus  diawali  dengan  penegakan  disiplin  nasional  di lingkungan  aparatur  negara  khususnya  PNS.  Masih  kurangnya  kesadaran  PNS  dalam mematuhi  peraturan  kedisiplinan  pegawai  menjadi  penghambat  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  nasional  karena  PNS  seharusnya  menjadi  panutan bagi masyarakat secara keseluruhan.
Dalam upaya penegakan kedisiplinan PNS tersebut pemerintah Indonesia telah membuat  suatu  kebijakan  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 tahun 2010 Tentang Disiplin pegawai negeri Sipil . PNS sebagi aparat pemerintah dan abdi  masyarakat  diharapkan  selalu  siap  sedia  menjalankan  tugas  yang  telah  menjadi tanggung jawabnya dengan baik, namun realitasnya sering terjadi dalam suatu instansi,
para  pegawainya  melakukan  pelanggaran  yang  menimbulkan  ketidakefektifan  kinerja pegawai yang bersangkutan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Ende sebagai unsur penyelenggara pemerintahan  daerah  menyadari  sepenuhnya  akan  salah  satu  kewajiban  Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sering dilanggar kewajiban sebagimana diatur dalam pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni “ Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja”. Namun belum dijatuhi hukuman  disiplin  oleh  pejabat  yang  berwenang  karena  belum  ada  suatu  system  yang mengatur prosedur penanganannya.Seperti yang ditemukan di Pemda Ende, masih ada Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  melanggar  kewajiban  disiplin  masuk  kerja  dan menaati  ketentuan  jam  kerja  sebagimana  amanat  pasal  3  angka  11  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  tahun  2010  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  yang berbunyi : “ Setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati jam kerja”. Namun masih ada pegawai  ASN  yang  sering  terlambat,  bahkan  sering  tidak  masuk  kantor  dan  sering meninggalkan  tugas  kedinasan  dengan  tujuan  bukan  karena  kepentingan  kedinasan, sehingga sering menjadi sorotan public dengan ungkapan bahwa Aparatur Sipil Negara tidak  memiliki  kedisiplinan.  Terhadap  pelanggaran  kewajiban  tersebut  pemerintah daerah  harus  mengambil  langkah  dengan  melakukan  panggilan  dan  memberikan peringatan berupa teguran lisan, maupun teguran tertulis.

## 4.  Faktor-faktor penghambat penerapan pasal 3 angka 11 peraturan pemerintah
Nomor 53 tahun 2010 di P.emda Ende
a. Faktor Interen.
1) Faktor Yuridis
Kerangka  hokum  yang  dibangun  dalam  peraturan  pemerintah  Nomor  53 tahun  2010  tentang  Peraturan  Disiplin  Pegawai  negeri  Sipil  telahmenetapkan kewajiban, larangan, dan sanksi/hukuman bagi PNS yang melanggar kewajiban dan  larangan  bagi  PNS,  namun  untuk  kewenangan  menjatuhkan  hukuman masih  sangat  terbatas,  yakni  untuk  di  pemerintah  kabupaten  /kota  ,  terbatas pada  gubernur  selaku  wakil  pemerintah  (Pasal  19),  Pejabat  pembina Kepegawaian  Daerah  kabupaten  /  kota  (pasal  20  ayat  (2)  ,  pejabat  srtuktural eselon  II  (Pasal  20  ayat  (3),  Pejabat  Struktural  eselon  III  (Pasal  20  ayat  (40  ,
Pejabat Struktural eselon IV dan pejabat yang setara (Pasal 20 ayat (5). Pejabat Struktural eselon V (pasal 20 ayat(6).
2) Faktor pangkat dan golongan ruang.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  struktur  organisasi  kepemerintahan  di  setiap kabupaten/kota  memiliki  keunikan  dan  ciri  yang  berbeda-beda  .  misalnya  ada kabupaten/kota  yang  membentuk  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD)  da nada  yang  tidak.Ketidakseragaman  struktur  pemerintahan  ini  mengakibatkan penempatan pejanyapun pasti bervariasi. Di tambah lagi dengan politik hokum birokrasi  berbasis  kinerja  di  mana  yang  berprestasi  di  beri  reword  dan  yang tidak  berprestasi  di  beri  punishment,  maka  sudah  pasti  bahwa  tidak  menutup kemungkinan  dalam  suatu  instansi  yang  akan  menjadi  pemimpin/kepala memiliki  memiliki  golongan  ruang  yang  lebih  rendah  dari  bawahan..  Jika terjadi  demikian  ,  maka  yang  jelas  pimpinan/kepala  sebagai  atasan  langsung tidak  mungkin  dapat  menjatuhkan  hukuman  bagi  bawahannya  yang  memiliki pangkat  /golongan  ruang  yang  lebih  tinggi  dari  kepala/pimpinannya.  Hal demikian menurut Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pasal 22 yang berbunyi “ Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.”. Dengan demikian maka atasan langsung yang memiliki golongan ruang yang lebih rendah tidak dapat menghukum bawahannya yang melakukan pelanggaran Disiplin.
3) Kurangnya  sosialisasi  peraturan  pemerintah  Nomor  53  tahun  2010  tentang peraturan Disiplin pegawai negeri Sipil.
Terjadinya  pelanggaran  terhadap  kewajiban  masuk  kerja  dan  menaati ketentuan  jam  kerja  bagi  PNS  di  kabupaten  Ende  juga  disebabkan  karena ketidaktahuan  akan  adanya  aturan  kedisiplinan  itu  sendiri,  Para  oemimpin seharusnya dapat mengadakan pertemuan rutin di mana, pemimpin dapat selalu memberikan  motivasi  kepada  para  pegawainya  agar  mereka  memiliki kedisiplinan dan semangat  kerja yang tinggi.  Hal serupa juga  dapat dilakukan oleh  sesame  rekan  kerja  atau  nahkan  petugas  motivator  khusus  yang  sengaja didatangkan untuk memberikan pelatihan motivasi kepada para pegawai.
b. Faktor Eksteren
1) Kesadaran hukum PNS tentang disiplin masih rendah
Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “Penegakan
Hukum (Lawenforcement)  merupakan  bagian  dari  penerapan  hokum  yang  semestinya dapat berjalan selaras dengan kesadaran hokum masyarakat.. kesadaran hokum masyarakat  sangat  dipenngaruhi  oleh  rasa  keadilan  masyarakat.  Penegakan hukum  pada  dasarnya  harus  memperhatikan  aspek-aspek  yang  mempengaruhi upaya  penegakan  hokum  tersebut  ,  yaitu  meliputi  Materi  hukum,  (Peraturan Perundang-undangan),  Aparat  Penegak  Hukum  (Hakim,  Jaksa,  Polisi  dan lembaga  pemasyarakatan),  sarana  prasarana  hukum  serta  budaya  hukum. Budaya hukum di dalamnya meliputi cita hukum masyarakat, kesadaran hukum masyarakat,  dan  etika  profesi  para  aparat  penegak  hukum.  Penegak  hokum tidak  saja  mencakup  law  enforcement,  akan  tetapi  mencakup  pula  peace maintenance” (Satjipto Rahardjo, 1983 hal.120)
Pendapat  di  atas  menunjukan  bahwa  berhasil  tidaknya  upaya  penegakan hokum  sangat  tergantung  pada  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  terkena aturan  hukum.  Dalam  peraturan  pemerintah  Nomor  53  tahun  2010  Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil mewajibkan seluruh PNS di seluruh Indonesia agar  mentaatinya.  Hal  ini  semua  jelas  dalam  Peraturan  pemerintah  Nomor  53 tahun 2010 tentang peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 1 angka 2,3 dan 4 yang berbunyi :
Pasal 1
a) Pegawai  negeri  sipil  yang  selanjutnya  disingkat  PNS  adalah  PNS  Pusat  dan PNS Daerah.
b) Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan aytau perbuatan PNS  yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
c) Hukuman  disiplin  adalah  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  PNS  karena melanggar peraturan disiplin.
Salah satu penyebab adanya pelanggaran terhadap disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja oleh PNS disebabkan karena kesadaran PNS yang bersangkutan  tentang  profesinya  sebagai  abdi  Negara  dan  abdi  masyarakat
sangat  rendah.  Seharusnya  sebagai  PNS  yang  bersangkutan  harus  mendahului kepentingan negara dan masyarakat dari pada kepentingan pribadinya.
2) Ketidaktahuan PNS tentang adanya Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Banyak  individu  PNS  di  pemerintahan  Kabuupaten  Ende  yang  belum mengetaui tentang adanya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ada sebagian yang sudah mengetahui tetapi  tidak  memahami  secara  baik  isi  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 tahun  2010  tentang  Peraturan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  Hal  ini disebabkan  kurangnya  sosialisasi  oleh  Badan  Kepegawaian  daerah  sebagai lembaga yang menangani Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di daerah.
3) Sikap mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan negara.
Salah  satu  kewajiban  PNS  yang  tertuang  dalam  pasal  3  angka  7  adalah  ‘ mengutamakan  kepentingan  negara  dari  pada  kepentingan  sendiri,  seseorang dan  /  atau  golongan”.  Salah  satu  pemicu  terjadintya  pelanggaran  kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja adalah karena PNS lebih memilih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan negara.
Setelah  mengetahui  bentuk  pelanggaran  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  terjadinya  pelanggaran  terhadap  disiplin  masuk  kerja  dan menaati  ketentuan  jam  kerja  sebagimana  dimaksud  dalam  pasal  3  angka  11  , maka sudah menjadi suatu keharusan untuk diberikan sanksi hukuman disiplin, terlebih  jika  pelanggaran  yang  dilakukan  PNS  tersebut  merupakan  jenis pelanggaran  disiplin  berat.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menegakan  citra  PNS sebagai  aparatur  negara,  abdi  negara  dan  abdi  masyarakat  yang  handal  dan professional.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  maka  penulis  menyimpulkan mengenai  proses  penerapan  Pasal  3  angka  11  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Disiplin Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Ende sebagai berikut:
1. Penegakan  disiplin  terhadap  kewajiban  masuk  kerja  dan  menaati  ketentuan  jam kerja  bagi  PNS  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  53  Tahun  2010 Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  ,  namun masih  ada  PNS  di  Pemda  Ende
yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut., di mana apabila di kaji dengan  jumlah  akumulasi  pelanggaran  dengan  sanksi  hukum  yang  tercantum dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  Tentang  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil. Maka PNS yang melanggar harus dikenakan hukuman disiplin.
2. Tidak  dapat  diterapkannya  penegakan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di lingkup Pemda Ende karena factor Interen dan factor Eksteren.
Faktor  Interen  yaitu  :  factor  yang  berasal  dari  sisi  penegakan  hokum  itu sendiri seperti  kerangka  hokum  yang  dibangun  dalam  peraturan  pemerintah  Nomor  53 Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  negeri  Sipil  belum  secara  tegas  menentuka pejabat  yang  berwenang  untuk  memberikan  sanksi/hukuman  bagi  PNS  yang elanggar  disiplin,  pangkat  dan  golongan  ruang  jabatan  yang  berweang  dan kurangnya sosialisasi peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil .
Faktor  Eksteren  yaitu  :  factor  yang  berasal  dari  subyek  hokum  dalam  peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai Negeri  Sipil,  adalah kesadaran  hukum  PNS  tentang  disiplin  masih rendah  akibat  banyak  PNS  yang belum  mengetahui  akan  adanya  Peraturan  Disiplin  yang  mengikat,  Ketidaktauan PNS  tentang  adanya  Peraturan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  sebagi  wujud lambannya mengikuti  perkembangan  kekinian  baik  secara  global  maupun  secara institusi.  Dan  sikap  mengutamakan  kepentingan  pribadi  dari  pada  kepentingan negara.

## Daftar Pustaka
Djatmika,Sastra  dan  Marsono.  (1995). Hukum  Kepegawaian  di  Indonesia ,  Jakarta, Djambatan.
Miftah  Thoha.  (1999). Manajemen  Kepegawaian  Sipil  di  Indonesia ,  Jakarta, Kencana Press
Muchsan. (1982). Hukum Kepegawaian , Raja Bina Aksara, Jakarta.
Satjipto  Rahardjo.  (2006). Sisi-sisi  lain  dari  Hukum  di  Indonesia ,  Cetakan  kedua, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
Sri hartini, dkk. (2008). Hukum kepegawaian di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta. Poerwardaminta. (1986). Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta.
Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara No.55 tahun1974 tambahan lembaran Negara No.3041)
Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Perubahan  UU  No  8  tahun  1974 tentang Pokok-Pokok  kepegawaian (Lembaran  Negara  No.769  tahun  1999, Tambahan Lembaran Negara 3890)
Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil .