ISSN: 2087-8117
Vol. 11, No. 1, Juni 2019

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi Abdul Mujib Abdul Mughits Fakhri Husein
Widyarini
Afif Muhammad
Zusiana Elly Triantini
A.Hashfi Luthfi Redaktur Ahli Syamsul Anwar
Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa
Syafaul Mudawam

## Tata Usaha/Distributor
Trisnawati
Wardatul Fitri
Diterbitkan oleh: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Alamat Redaksi
Jurusan Muamalat Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’ merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Jurnal Hukum Bisnis Islam
ISSN: 2087-8117 Vol. 11, No. 2, Desember 2019

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi Abdul Mujib
Abdul Mughits Fakhri Husein Widyarini
Zusiana Elly Triantini Afif Muhammad
A.Hashfi Luthfi Wardatul Fitri
Redaktur Ahli Syamsul Anwar Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa
Syafaul Mudawam
Tata Usaha/Distributor
Trisnawati
Diterbitkan oleh: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Redaksi Jurusan Muamalat Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin-suka. ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’ merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Daftar Isi

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi
Minimarket Alfamart dan Indomaret di Indonesia
Evi Damayanti 221-244 Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah Saefuddin 245-266 Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi pada LAZ ‘Baitul Mal MJK’ di Yogyakarta Widyarini & Wahyu Yuliana 267-287
Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terhadap Baitul Tamwil
Ramadhani Alfin Habbibie 289-313 Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BMT Asyiffa Kec. Sekampung Lampung Timur yang Dilikuidasi Ayu Franita Putri 315-330
Bank Wakaf Mikro Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Analisis UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro)
Nur Mifchan Solichin 331-353 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam Perspektif Hukum Bisnis Syari’ah Qurotul Aini 355-384 Al Hajat Al Ammah (Kebutuhan Publik)
dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Aulia Rahman Pasaribu 385-402 Optimalisasi Dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali
Sifaul Amin
403-422
Optimalisasi Sukuk Dana Haji Indonesia sebagai Instrumen Pembiayaan Infrastruktur (Analisis Tugas, Fungsi dan Wewenang BPKH dalam UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji)
Abdul Rahman Ashidiq
423-435
Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian
Maria Ulfa KN 437-452 Instrumen Investasi dalam Perusahaan Asuransi Syariah Uswatun Hasanah 453-479
Nur Mifchan Solichin: Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019

## Bank Wakaf Mikro Sebagai
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Analisis UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro)

## Nur Mifchan Solichin
Magister Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta E-Mail:nmshalihin@gmail.com

## Abstrak
Tahun  2017,  Pemerintah  meluncurkan  program Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  Bank  Wakaf  Mikro. Berdasar  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang Lembaga  Keuangan  Mikro,  setiap  Lembaga  Keuangan Mikro  wajib  memiliki  badan  hukum  yang  harus  dipilih, yaitu  antara  badan  hukum  Koperasi  atau  badan  hukum Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan tersebut berarti secara yuridis LKM yang berbadan hukum Koperasi dengan sendirinya  akan  berada  di  bawah  pengaturan  2  macam perundang-undangan  secara  bersamaan,  yaitu:  Undang Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian  dan Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga Keuangan  Mikro.  Dualisme  pengaturan  bagi  LKMS  akan menyulitkan LKMS  menentukan aturan hukum mana yang harus  dipatuhi.  Sehingga  timbul  pertanyaan  bagaimana posisi  LKMS  Bank  Wakaf  Mikro  atas  adanya  dualisme peraturan  tersebut.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian studi  pustaka  (library  research)  terhadap  berbagai dokumen  dan  literatur  hukum  yang  terkait,  data  diolah dan  dilakukan  analisis  secara  kualititaif.  Setelah  dilakukan analisis  lebih  lanjut,  badan  hukum  Bank  Wakaf  Mikro adalah badan hukum koperasi. Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM, POJK Nomor 12 Tahun 2014 dan POJK  Nomor  62  tahun  2015  tentang  Kelembagaan.  Berarti seperti memaksakan Bank Wakaf Mikro untuk menjalankan usahanya  layaknya  lembaga  perbankan  mikro.  Padahal terdapat beberapa perbedaan kontradiktif antara peraturan
332 Nur Mifchan Solichin: Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
hukum perkoperasian dengan peraturan LKM, diantaranya pengaturan  mengenai:  syarat  pendirian,  ijin  usaha,  syarat pemodalan,  lingkup  kegiatan  usaha,  kewajiban  membuat laporan, pengawasan, pengumuman laporan keuangan, dan ancaman sanksi.
Kata kunci: Koperasi, Lembaga Kauangan Mikro Syariah, Bank Wakaf Mikro

## Pendahuluan
Hukum merupakan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Keberadannya tidak lepas dari berbagai peristiwa atau kenyataan sosial, saling berhubungan satu sama lain. Satjipto Rahardjo 1 mengemukakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Seiring dengan perkembangan hukum untuk mengakomodasi kepentingan negara, masyarakat juga menginginkan fungsi hukum yang dapat menjamin kepastian dan kegunaan dalam hubungan mereka satu sama lain. Dengan demikian maka nilai dasar dari hukum adalah keadilan, kegunaan dan kepastian. 2
Salah satu persoalan yang saat ini sedang dihadapi masyarakat menyangkut keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum adalah persoalan di bidang hukum lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan mikro (LKM), khususnya LKM syariah yang berbadan hukum Koperasi. Persoalan hukum tentang LKM syariah di Indonesia sebenarnya telah lama berlangsung akan tetapi sampai saat ini belum dapat teratasi secara memadahi. Problem hukum LKM syariah seperti itu memang merupakan problem umum perihal lembaga keuangan mikro ( micro finance MFi ) yang banyak dijumpai juga di negara-negara lain dengan cara penyelesaiannya yang beraneka pula.
Lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 adalah sebuah langkah kemajuan bagi keberadaan LKM. Namun, ternyata lahirnya Undang Undang ini telah berimplikasi pada terjadinya
1 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1966), hlm. 18 2 Barda Nawawi Arief, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 20013), hlm. 54
Nur Mifchan Solichin: Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
pengaturan secara ganda bagi Koperasi. Sebab Koperasi menjadi berada di bawah pengaturan oleh Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Berlakunya dualisme hukum bagi LKM Syariah itu menuntut adanya keharmonisan antara kedua macam peraturan hukum, agar LKM Syariah dapat mematuhi kedua-duanya tanpa dihadapkan masalah inkonsistensi yang menyebabkan adanya ketidak-pastian hukum.
Berdasarkan hal itu maka setelah lahirnya undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM, maka bagaimanakah keharmonian peraturan hukum yang mengatur tentang LKM Syariah? Apa kelemahaman hukum yang terdapat di dalam kedua macam peraturan perundangan tersebut, dan bagaimanakah posisi LKMS Bank Wakaf Mikro dalam peraturan perundangan tersebut? Tulisan ini bermaksud hendak menyajikan hasil penelitian terkait dengan problem dualisme hukum yang terjadi dalam pengaturan LKMS dan bagaimana posisi LKMS Bank Wakaf Mikro dalam peraturan tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian doktriner atau penelitian dogmatis untuk mencari solusi sikronisasi hukum. Melalui studi pustaka ( library  research ) terhadap berbagai dokumen dan literatur hukum yang terkait, data diolah dan dilakukan analisis secara kualititaif. 3

## Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) merupakan lembaga yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan dalam konsepsi LKMS menurut UU LKM dan peraturan ojk dapat memberikan akses permodalan dengan variasi akad syariah bagi nasabahnya. Pesantren sebagai pusat pengembangan ilmu dan pembinaan umat sangat cocok dipadukan dengan LKMS untuk pengembangan ekonomi masyarakat miskin.
Di Indonesia Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam Pasal 1 disebutkan yang dimaksud dengan LKM adalah
3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hu-kum, (Jakarta: UI-Pres, 1986), hlm. 51.
334 Nur Mifchan Solichin: Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata- mata mencari keuntungan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4). Dalam ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya dalam ayat (4) menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prisip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Micro Finance Institution (MFI) merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. 4
Keuangan mikro sendiri adalah kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Secara internasional istilah pembiayaan mikro atau microfinance sendiri mengacu pada jasa keuangan yang diberikan kepada pengusaha kecil atau bisnis kecil, yang biasanya tidak mempunyai akses perbankan terkait tingginya biaya transaksi yang dikenakan oleh institusi perbankan. 5
Selain menjalankan aktivitas secara konvensional, LKM juga bisa beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Khusus untuk LKMS, kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pembiayaan, bukan simpanan. Dalam Pasal 1 ayat (4), UU LKM Pembiayaan
4 Atut Frida Agustin, “ Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten Jombang”, Jurnal Ekonomi Pembangunan , IX
(Desember, 2011), hlm. 227.
5 I Gde Kajeng Baskara, “Lembaga  Keuangan  Mikro  Di  Indonesia”, Buletin Studi Islam , XVII (Agustus, 2013), hlm. 115.
Nur Mifchan Solichin: Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
disini diartikan sebagai penyedia dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan menurut prinsi syariah.
Pengertian LKMS yaitu lembaga yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan alam usaha skala mikro kepada anggota masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata- mata mencari keuntungan yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip syariah. Untuk bisa menjalankan kegiatan usaha, LKMS harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
LKMS  didefinisikan  sebagai  lembaga  keuangan  yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh masyarakat, berbeda dengan lembaga kuangan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. 6
Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan lembaga keuangan syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan ciri-ciri yang menonjol, yaitu pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, tidak mengenal konsep time-value of money , serta konsep uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan. 7
Kegiatan LKMS berdasarkan pada prinsip syariah pada dasarnya wajib dilakukan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan wajib membentuk dewan pengawas syariah, yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKMS agar sesuai dengan prinsip syariah.
Undang-Undang yang terdiri dari 42 pasal ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan lingkup LKM, konsep
6 Ninik Sri Rahayu, “Kontribusi  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah Dalam  Pemberdayaan  Perempuan”,  Jurnal  Inovasi  Kewirausahaan , II
(September, 2015) hlm. 165.
7 Dian Pratomo, dkk, “strategi lembaga keuangan mikro syariah dalam mengembangan usaha mikro”, Jurnal MPI , IV (Februari, 2009) hlm. 5.
336 Nur Mifchan Solichin: Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Simpanan  dan  Pinjaman/Pembiayaan  dalam  definisi  LKM,  asas dan tujuan. Undang-Undang ini juga mengatur kelembagaan, baik yang mengenai pendirian, bentuk badan hukum, permodalan, maupun kepemilikan.
Selain itu, Undang-Undang ini mengatur juga mengenai kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha, serta cakupan wilayah usaha suatu LKM yang berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota sesuai dengan perizinannya ( multi-ticensing ). Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. 8
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Ketua Dewan Komisionernya Wimboh Santoso telah memberi ijin kepada 20 Bank Wakaf Mikro (BWM). Hal itu dilakukan sebagai upaya regulator dalam mendorong pengembangan pembiayaan UMKM dan usaha ultra mikro melalui lembaga keuangan mikro syariah di berbagai Pesantren yang tersebar di Cirebon, Bandung, Ciamis, Serang, Lebak, Purwokerto, Cilacap, Kudus, Klaten, Yogyakarta, Surabaya, Jombang dan Kediri. Harapan kepada 20 BWM. 9 yang merupakan pilot  project tersebut adalah kemiskinan dan ketimpangan yang ada di masyarakat dapat tereduksi dengan adanya BWM tersebut yang mendukung pengembangan ekonomi syariah dengan menyediakan akses permodalan bagi masyarakat menengah ke bawah yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal. Khususnya di lingkungan pondok pesantren
8 Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, pasal 1
9 Pemerintah Jokowi-JK menargetkan membuka 40 BWM untuk seluruh Indonesia. Lihat http://ekonomibisnis.suarasurabaya.net/ news/2018/200481-OJK-Targetkan-40-Bank-Wakaf-di-Indonesia,-Dato-Sri- Tahir-Sudah-Jadi-Donatur diakses 5-Desember-2018.
Nur Mifchan Solichin: Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 28 ribu pondok pesantren di berbagai penjuru Tanah Air.
Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM dan POJK Nomor 12 Tahun 2014, POJK Nomor 62 tentang Kelembagaan, terdapat dua alternatif bentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi. Berdasarkan karakteristik program dan memudahkan pemenuhan persyaratan maka dipilih badan hukum untuk program di LKMS ini adalah Koperasi, dengan sistem LKM yang menggukanan prinsip syariah untuk selanjutnya disebut Koperasi LKMS Pesantren.
Dalam pelaksanaannya Bank Wakaf Mikro tidak sepenuhnya menjalankan kegiatan LKMS secara penuh seperti versi UU No. 1 tahun 2013, tetapi terdapat pembatasan di antaranya tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat langung baik dalam bentuk tabungan atau simpanan kecuali simpanan pokok dan simpanan wajib yang bersumber dari anggota pendiri.
Keberadaan LKM pada prinsipnya sebagai lembaga keuangan yang menyediakan jasa simpanan dan pembiayaan skala mikro kepada masyarakat dan berperan sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, bank wakaf mikro bukan merupakan institusi perbankan. lembaga ini adalah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang merupakan bagian dari industri keuangan non bank (IKNB). Sulit untuk mendekatkan lembaga perbankan untuk menjalankan fungsi inklusi keuangan. Pasalnya, perbankan memiliki aturan yang ketat sehingga pendekatan IKNB lebih cocok untuk fungsi tersebut.
Badan hukum BWM juga mempertegas lembaga keuangan ini bukan merupakan perbankan. Badan hukum dari bank wakaf mikro adalah koperasi. Namun izin usaha bank wakaf mikro adalah lembaga keuangan mikro syariah sehingga pengawasannya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 10
Dengan berbadan usaha koperasi dan berizin usaha LKMS, bank wakaf mikro memiliki ketentuan tersendiri. Bank wakaf
10 Lihat:  https://www.cnbcindonesia.com/syariah/ 20180406100953- 29-9911/bank-wakaf-mikro-bukan-bank-justru-lembaga-non-bank  di  akses  5 Desember 2018
338 Nur Mifchan Solichin: Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
mikro tidak bisa menjalankan fungsi bank sebagai penerima simpanan, tapi bisa menyalurkan pembiayaan. Ketentuan lain dari bank wakaf mikro adalah berbasis kelompok, imbal hasil rendah atau hanya 3% per tahun dan tanpa agunan. 11
Badan Wakaf Indonesia menilai Bank Wakaf Mikro yang didirikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukan termasuk lembaga wakaf. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) tersebut dinilai lebih cocok disebut sebagai Bank Infak Mikro. Ketua Divisi Pembinaan dan Pemberdayaan Nazhir Badan Wakaf Indonesia (BWI) Hendri Tanjung menjelaskan bahwa pemberi wakaf atau wakif, menurut Hendri, harus lah seorang muslim. Sementara, donatur dari Bank Wakaf Mikro yang ada saat ini boleh berasal dari umat muslim maupun non-muslim. 12
Badan wakaf merupakan pengelola dan penyalur dari dana wakaf. Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harga benda miliknya, untuk keperluan ibadah atau untuk kesejahteraan umum sesuai Syariah. Penyerahan ini bisa berlaku selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya. Sedangkan, BWM adalah lembaga keuangan mikro syariah yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil. Dana yang digunakan adalah murni dana donasi. OJK akan bekerja sama dengan pesantren atau sekolah Islam untuk mendirikan BWM guna menyalurkan pembiayaan di  pesantren. 13
Pesantren  sebagai  lembaga  yang  sangat  potensial  di masyarakat  untuk  menjadi  lembaga pemberdayaan, selain menjadi lembaga pendidikan umat Islam dalam peningkatan usaha masyarakat baik secara individu maupun secera kelompok. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai sumber daya yang optimum, sehingga menunjukkan bahwa kehadiran pesantren benar-benar memberikan berkah terhadap masyarakat sekitar.
11 Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahmad Soekro Tramono saat pada saat Pelatihan dan Gathering Media Massa, 4-7 April 2018 di Purwokerto
12 Lihat  https://www.liputan6.com/bisnis/read/3431132/bedanya-bank- wakaf-mikro-dengan-badan-wakaf-versi-ojk di akses 5 Desember 2018
13 Ibid,
Nur Mifchan Solichin: Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019

## Mekanisme Pembiayaan Melalui Lembaga Keuangan
Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro
Dalam melaksanakan pembiayaan, LKMS mendapatkan modal yang berasal dari Lembaga Amil Zakat Nasional Bina Sejahtera Masyarakat (LAZNAS BSM) Umat. Sebagai bagian kepedulian bagaimana menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Cara penanggulangan kemiskinan yang ideal adalah dengan memberdayakan usaha-usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren melalui LKM Syariah dengan menerima donasi para donatur dengan tujuan khusus peruntukannya, kemudian mengelola dana tersebut untuk melaksanakan program dengan pemanfaatan dana untuk infrastruktur awal dan penyedia tenaga ahli untuk fasilitas pendamping.
Sasaran program masyarakat mikro sekitar pondok pesantren adalah masyarakat mikro yang potensial produktif yang memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja, bagian masyarakat miskin yang amanah dan dapat dididik, dan memenuhi indeks  kelayakan anggota. Untuk area cakupan wilayahnya adalah kurang lebih 5 KM dari kantor bank wakaf mikro.
Dalam proses pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada nasabah, bank wakaf mikro menggunakan akad qard , akad Murabahah (jual beli barang jadi bayar tangguh), akad Mudharabah (bagi hasil tanpa sharing dana nasabah) dan akad qardh (pinjam kebajikan). Tidak semua orang dapat memperoleh pembiayaan pada bank wakaf mikro, namun penerima pembiayaan terbatas pada nasabah yang memiliki usaha kecil yang kurang mampu secara ekonomi, kurang memiliki pengetahuan tentang bisnis namun ingin mengembangkan usahanya. 14
Sasaran lingkungan pondok pesantren yaitu santri, alumni, keluarga santri dan keluarga pengasuh yang masih bertempat tinggal disekitar pondok pesantren (mukim), dengan maksimal pembiayaan untuk sasaran ini adalah 30% dari total portofolio pembiayaan LKMS. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yaitu fotocopy KTP dan KK, foto berwarna 3x4 1 lembar, berusia minimal 18 tahun-maksimal 60 tahun, dan memiliki usaha atau berencana memulai usaha.
14 Hasil Wawancara, Zaki, Pengurus, di Stand LKMS BWM Mandiri, 11 Oktober 2018
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Besarnya pembiayaan qardh yang dikabulkan oleh LKMS yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah). Kebutuhan yang dikabulkan untuk diberikan  pembiayaan qardh adalah untuk kepentingan produktif, namun tidak menutup kemungkinan untuk kebutusan konsumtif dengan catatan digunakan untuk menunjang usaha dari nasabah lebih maju lagi. Kegiatan usaha yang dapat dipertimbangkan untuk memperoleh pinjaman yaitu: berdagang secara kecil-kecilan. Misalnya, berjualan nasi, makanan dan minuman, barang-barang dari rumah ke rumah, bumbu-bumbu keperluan dapur dan lain-lain. Memasarkan hasil bumi, misalnya berjualan buah-buahan, sayuran, dll.
Setelah pembiayaan dikabulkan, maka LKMS akan melakukan pendampingan kepada nasabah. Pendampingan dilakukan setiap minggu ketika Halaqah Mingguan dilakukan. Pendampingan yang dilakukan mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga disertai pendidikan agama. Konsultasi pengembangan usaha dilakukan oleh jasa layanan profesional yang dilakukan untuk nasabah yang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir tentang pengembangan usaha. Pendampingan usaha yang dilakukan menjelaskan mengenai tugas dan proses analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari pertumbuhan usaha.
Jangka waktu pembayaran kembali pinjaman di LKMS ini diangsur pada setiap pertemuan kelompok, 50 kali angsuran dengan dibayarkan setiap minggu pada saat beserta biaya administrasi yang telah dibebankan kepada anggota. 15

## Analisis Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro
Menurut undang-undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan
15 Siti Saadah, “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Almuna Berkah Mandiri Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018
Nur Mifchan Solichin: Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. 16
Sedangkan yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah Lembaga Keuangan Mikro yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna mengawasi operasional yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). 17
Pada dasarnya, peran lembaga keuangan mikro sama dengan peran yang dimiliki oleh lembaga keuangan pada umumnya yaitu: pengalihan asset ( asset transmutation ) menggalihkan asset dari unit surplus ke unit defisit, transaksi ( transaction ) memberikan kemudahan transaksi barang dan jasa, likuiditas ( liquidity ) menawarkan produk dana dengan berbagai alternatif tingkat likuidasi, efisiensi ( efficiency ). 18
Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, setiap LKM yang menjalankan usahanya wajib memiliki badan hukum yang harus dipilih, yaitu antara badan hukum Koperasi atau badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan ketentuan tersebut berarti secara yuridis LKM yang berbadan hukum Koperasi dengan sendirinya akan berada di bawah pengaturan 2 macam perundang-undangan secara bersamaan, yaitu: (1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta peraturan pelaksanaannya dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro beserta peraturan pelaksanaannya. LKM Syariah atau badan usaha Koperasi yang khusus menjalankan usaha keuangan, terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Sim-pan Pinjam (USP), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Koperasi secara umum diatur di dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. KSP dan USP diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi. Sedangkan
16 Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Bab I pasal 1.
17 Ibid., Bab IV pasal 12. 18 Y. Sri Susilo, dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2000), h. 8
342 Nur Mifchan Solichin: Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Koperasi/ Unit Jasa Keuangan Syariah diatur dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 16 /Per/M. KUKM/ IX/2015. 19
Ketentuan hukum dari Pasal 5 ayat (1) tersebut telah menyebabkan terjadinya pengaturan ganda bagi LKM Syariah. Dualisme pengaturan hukum itu berimplikasi pada terjadinya tumpang-tindih kewenangan antar instansi yang mengatur, inkonsistensi, dan kontradiksi-kontradiksi dalam pengaturan, pengawasan dan pembinaan terhadap LKM Syariah. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengatur secara umum untuk semua jenis LKM, baik skala kecil maupun skala besar, mengatur secara ketat disertai dengan berbagai bentuk ancaman sanksi. Model pengaturan yang diterapkan adalah dengan menggunakan pengaturan yang berasas kehati-hatian perbankan. LKM Syariah diatur oleh Undang undang ini dengan pengaturan dan pengawasan yang dikendalikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang diberlakukan kepada semua LKM.
Cara pengaturan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 itu sangat bertolak-belakang dengan cara pengaturan dalam peraturan perundangan perkoperasian yang berprinsip memberikan otonomi, kemandirian, dan kelonggaran bagi LKM Syariah. Hal itu telah menimbulkan persoalan hukum baru bagi LKM Syariah. Adanya tumpang-tindih tentang pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM Syariah dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada kedua macam peraturan perundangan. Menurut Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, 20 pembinaan terhadap Koperasi dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi.
Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, kegiatan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap LKM (termasuk Koperasi) adalah di bawah wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun bunyi Pasal 28 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut:
19 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelak- sanaan Kegiatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
20 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
Nur Mifchan Solichin: Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
“Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.” Berdasarkan kedua aturan tersebut timbul pertanyaan siapakah yang berwenang untuk melakukan pengautran dan pembinaan terhadap LKMS BWM? Apakah kementerian Koperasi ataukah Otoritas Jasa keuangan?
Dualisme peraturan perundangan yang berlaku bagi LKM Syariah juga menimbulkan inkonsistensi pengaturan. Menurut peraturan perundangan perkoperasian, LKM Syariah menjalankan usaha dengan prinsip kemandirian. Pengertian kemandirian Koperasi yaitu dapat berdiri sendiri dan tidak tergantung pada pihak lain, percaya pada kemampuan sendiri, otonom, swadaya, mengelola sendiri, serta berani mempertanggung- jawabkan perbuatannya sendiri. Berdasarkan prinsip koperasi itu Pemerintah bertugas memperkuat dan ikut menjaga terpeliharanya prinsip kemandirian Koperasi. Hal ini diperjelas oleh Undang Undang Perkoperasian bahwa untuk melaksanakan peranannya dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan Koperasi. Sesuai dengan prinsip kemandirian, pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa mencampuri urusan internal organisasi Koperasi.
Prinsip kemandirian Koperasi itu telah memberikan otonomi kepada Koperasi, sehingga kegiatan pengaturan dan pengawasan di dalam LKM Syariah merupakan urusan internal organisasi yang diatur dan diawasi sendiri melalui organ Pengurus dan Pengawas Koperasi sendiri. Sedangkan cara pengaturan, pengawasan dan pembinaan LKM menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, semua LKM diperlakukan secara sama, tanpa membedakan skala usaha kecil dan besar, Semua LKM diatur dan diawasi oleh OJK secara bijak layaknya lembaga keuangan bank. Cara pengaturan yang demikian tidak selaras dengan pengaturan dalam peraturan perundangan perkoperasian, yang nersifat mendidik, meemberdayakan dan memberikan kelonggaran. Cara pengaturan yang bijak akan sangat membatasi ruang gerak dan pertumbuhan LKM, terutama LKM Syariah yang lazim dimulai dari skala kecil atau yang melalui tahap perintisan kegiatan kewirausahaan mikro.
Dualisme pengaturan bagi LKM Syariah akan menyulitkan LKM Syariah  menentukan aturan hukum mana yang harus
344 Nur Mifchan Solichin: Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
dipatuhi. Padahal terdapat beberapa perbedaan kontradiktif antara pengaturan dari peraturan hukum perkoperasian dengan peraturan LKM, diantaranya pengaturan mengenai: (1) syarat pendirian, (2) ijin usaha, (3) syarat pemodalan, (4) lingkup kegiatan usaha, (5) kewajiban membuat laporan, (6) pengawasan, (7) pengumuman laporan keuangan, dan (8) ancaman sanksi. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro telah membuat pengaturan tentang kelembagaan dan tata kelola LKM secara umum. Pengaturan terhadap LKM yang berbadan hukum Koperasi seperti yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuanagn Mikro tersebut berarti memaksakan semua LKM Syariah wajib menjalankan usahanya layaknya lembaga perbankan (mikro) yang bersifat bijak. Mengapa diatur secara demikian, dan jika itu berlaku juga untuk LKM Syariah kecil maka bagaimanakah masa depan nasib Koperasi kecil yang tersebar seantero wilayah Indonesia? Apakah pengaturan yang demikian mengandung nilai keadilan, kemanfaatan dan keefektifan hukum?
Berkenaan dengan cara pendirian badan hukum Koperasi sudah terdapat aturannya secara jelas di dalam peraturan perundangan perkoperasian, yaitu dengan cara pembuatan Akta Pendirian Koperasi yang disahkan oleh Pemerintah. Jika Akta Pendirian itu sudah disahkan, maka dengan sendirinya akta itu berlaku sebagai  ijin usaha, sehingga koperasi tidak perlu lagi mengajukan ijin usaha. Akan tetapi di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro hal itu diatur secara berbeda karena LKM Kopersi harus mengajukan ijin usahanya ke Otoritas Jasa Keuangan. Perbedaan-perbedaan pengaturan dari kedua Undang Undang tersebut merupakan pengaturan yang bersifat tumpang-tindih ( ovelapp ) yang menyebabkan ketidak-pastian hukum bagi LKM Syariah.
Tumpang tindih kewenangan terjadi antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Padahal antara kedua instansi menggunakan cara pengaturan, pengawasan dan pembinaan yang sangat berbeda dan bertolak-belakang. Dualisme pengaturan juga mengakibatkan inkonsistensi dalam mengatur terhadap LKM Syariah, sebab di satu sisi LKM Syariah dikembangkan dengan prinsip kemandirian yang bersifat mengatur diri dan mengawasi
Nur Mifchan Solichin: Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
diri, di sisi lain diberikan regulasi secara berlawanan, yaitu dengan pengaturan berasas kehati-hatian dan diawasi oleh OJK dengan disertai ancaman sanksi-sanksi. Inkonsistensi pengaturan itu berimplikasi pada ketidak-selarasan dan kontradiksi norma- norma antara regulasi dalam perkoperasian dengan regulasi dalam LKM. Kontradiksi norma-norma itu ditemukan pada; Pertama, adanya larangan untuk menjalankan usaha bagi semua LKM, baik skala kecil atau besar, jika tanpa mendapat ijin dan terpenuhinya persyaratan dari OJK, adalah sebuah ketentuan yang berlawanan dengan sistem kewirausahaan dan kemandirian usaha masyarakat mikro dalam kegiatan Koperasi. Sebab kegiatan Koperasi dapat dimulai dari bentuk kelompok usaha yang sederhana sejak sebelum berbadan hukum (pra koperasi). Kedua, regulasi dalam LKM yang berlaku bagi semua LKM tanpa pembedaan skala kecil dan besar, yang mewajibkan persyaratan pemodalan minimal adalah suatu bentuk pemaksaan kepada LKM Syariah kecil  untuk harus  memulai  usahanya  dari skala modal tertentu. Pemaksaan (kewajiban) yang demikian tidak selaras dengan tujuan Pemerintah untuk menumbuh kembangkan kewirausahaan masyarakat mikro yang dibina dari skala kecil sesuai dengan kapasitas dan kemampuan modal lembaga mikro yang bersangkutan. Ketiga, regulasi dalam LKM yang diberlakukan kepada semua LKM tanpa pembedaan skala kecil dan besar yang semuanya diatur secara bijak adalah suatu bentuk pemaksaan kepada LKM Syariah kecil untuk wajib berpola kerja formal profesional layaknya usaha perbankan. Pengaturan yang demikian bertentangan dengan regulasi dalam perkoperasian yang memperkuat kemandirian LKM Syariah dan memberi kelonggaran serta kemudahan. Keempat, ketentuan ancaman sanksi-sanksi admnitratif dan pidana yang diberlakukan untuk semua LKM Syariah, adalah sangat bertolak-belakang dengan norma-norma tentang pembinaan, pemberdayaan, perlindungan dan pengayoman terhadap Koperasi, terutama bagi LKM Syariah kecil. Kelima, regulasi dalam perkoperasian yang memberikan otonomi dan kemandirian bagi semua LKM Syariah, skala kecil maupun besar, tanpa pembatasan kemandirian dan otonomi sampai batas-batas skala tertentu, akan menumbuhkan suatu LKM Syariah yang berkapasitas bank tetapi berada di luar pengaturan dan pengawasan OJK. Hal ini bertentangan dengan tujuan dari regulasi LKM.
346 Nur Mifchan Solichin: Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Jika Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ini bertujuan hendak mengatur secara komprehensif, memberikan kepastian hukum, dan memenuhi kebutuhan layanan jasa keuangan mikro, maka substansi hukum yang terkandung dalam undang undang itu secara normatif maupun praktis masih belum sinkron dan dengan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundangan perkoperasian, serta belum harmonis dengan kebutuhan atau kondisi riil masyarakat mikro. Padahal berdasarkan pengalaman sebelumnya sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumantoro Martowijoyo, penggunaan kerangka hukum  yang demikian bukanlah  suatu  cara pengaturan yang efektif dalam memberdayakan LKM dan tidak sesuai dengan karakteristik LKM yang mandiri dan otonom, 21 apalagi bagi LKM yang berskala  kecil atau masih tahap perintisan. Keadaan  lembaga-lembaga keuangan mikro pada kenyataannya  lebih cocok dengan hukum yang bersifat  mendidik, membina, dan melindungi  seperti model pengaturan yang diterapkan dalam hukum perkoperasian. Di sinilah letak permasalah hukum yang mengatur tentang LKM Syariah, sehingga diperlukan adanya  kerangka pengaturan dan pendekatan  yang lebih komprehensif sebelum menyusun  langkah singkronisasi peraturan perundang-undangannya. Terjadinya kesalahan  dalam pendekatan dan pengaturan akan memicu terjadinya  disharmoni  dan  konflik-konflik dalam masyarakat, bahkan peraturan perundangan itu berpotensi untuk tidak dapat berlaku efektif karena tidak dipatuhi oleh warga masyarakat.
Lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro tidak terlepas dari latar belakang pembuatannya. Sebelum keluarnya Undang-Undang ini, dengan berlakunya Pasal 16 dan Pasal 46 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Perbankan, setiap lembaga keuangan, termasuk LKM untuk melakukan penghimpunan dana simpanan masyarakat (PDSM). Syarat untuk dapat melakukan PDSM bagi lembaga keuangan harus memiliki uandang undang tersendiri
21 Sumantoro  Martowijoyo, Dampak  Pember-  lakuan  Sistem  Bank Perkreditan  Rakyat  Terha-  dap  Kinerja  Lembaga  Pedesaan . Disertasi. S3 Ilmu Ekonomi, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2001), hlm. 455
Nur Mifchan Solichin: Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
yang mengaturnya. Ketentuan Pasal 16 itu hanya bersifat melarang LKM melakukan PDSM. Namun, setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang bertujuan melagalisasi LKM untuk melakukan PDSM, maka dengan undang undang itu ruang gerak LKM justru semakin menjadi terbatas. Undang-undang tidak membiarkan lagi adanya LKM informal, sebab setiap LKM wajib memiliki ijin usaha dari OJK dan harus berbadan hukum.
Setiap LKM bahkan dilarang melakukan kegiatan usaha jika LKM itu tidak memiliki ijin dari OJK. Jadi bukan hanya kegiatan usahanya yang dibatasi, bahkan keberadaan atau status kelembagaan LKM itu yang wajib formal. Jadi kalau Pasal 16 pada prinsipnya hanya melarang LKM melakukan PDSM, tetapi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 bahkan melarang adanya semua jenis LKM yang informal. Negara hendak mengatur seluruh kegiatan usaha LKM yang pada umumnya sederhana dan informal itu dengan pengaturan dan pengawasan secara bijak layaknya lembaga kuangan formal perbankan. Kerangkan hukum yang diterapkan dalam pengaturan LKM tersebut mencerminkan betapa pendekatan legisme hukum nampak dominan menguasasi alam berpikir para penyelenggara negara.
Faktor-faktor yang menyebabkan ketidak-harmonisan pengaturan hukum LKM Syariah tersebut antara lain: Pertama, adanya perbedaan dua kepentingan yang kontras, yaitu antara kepentingan untuk penumbuhan dan melindungi kewirausahaan koperasi dengan kepentingan untuk pengaturan dan pengawasan yang ketat lembaga kuangan. Kedua, adanya perbedaan asas/ prinsip antara sistem perkoperasian yang mandiri atau otonom, dengan penerapan prinsip kehati-hatian ( bijakial  principles ) yang bersifat mengatur dan memaksa. Antara kedua prinsip bersifat saling bertolak-belakang, sehingga pemaksaan untuk menggunakan salah satu prinsip akan mengorbankan prinsip lainnya. Ketiga, adanya pluralitas LKM yang beranekaragam tidaklah cocok dengan model pengaturan yang berbasis bentuk kelembagaan. Persoalan utamanya terletak pada kemampuan yang berbeda-beda dari berbagai macam LKM dalam menjalankan fungsi usaha keuangannya. Keempat , adanya kesulitan menemukan titik-temu, kesepakatan, dan koordinasi antar instansi sehingga sikap dan kebijakan antara keduanya inkonsistensi dan bertolak
348 Nur Mifchan Solichin: Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
belakang. Kelima, cara pembentukan peraturan perundang- undangan tentang LKM kurang menerapkan principles of legality, serta asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, hukum positif yang telah terwujud dalam bentuk undang-undang namun tidak sesuai dengan hukum rakyat berkemungkin tidak akan dipilih warga masyarakat sebagai petunjuk perilakunya. 22 Demikianlah apa yang tengah terjadi dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 yang mengatur tentang pengelolaan dana masyarakat mikro, yang mengandung substansi hukum yang berbeda dengan kebutuhan dan aspirasi sebagian rakyat yang terwujud dalam bentuk praktek pelaksanaan atau kelaziman lembaga keuangan mikro.

## Penutup
Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah berbadan hukum koperasi. Berdasar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 secara yuridis Bank Wakaf Mikro bawah pengaturan 2 macam perundang-undangan secara bersamaan, yaitu: (1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta peraturan pelaksanaannya dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro beserta peraturan pelaksanaannya. Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, kegiatan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap LKM (termasuk Koperasi) adalah di bawah wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun bunyi Pasal 28 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut: “Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.”
Cara pengaturan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 itu sangat bertolak-belakang dengan cara pengaturan dalam peraturan perundangan perkoperasian yang berprinsip memberikan otonomi, kemandirian, dan kelonggaran bagi LKM Syariah. Prinsip kemandirian Koperasi itu telah memberikan otonomi kepada Koperasi, sehingga kegiatan pengaturan dan pengawasan di dalam LKM Syariah merupakan urusan internal organisasi yang diatur dan diawasi sendiri melalui organ Pengurus dan Pengawas Koperasi sendiri. Sedangkan cara pengaturan,
22 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dalam Mas yarakat Perkembangan dan Masalah , Cet ke-2, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), hlm 21
Nur Mifchan Solichin: Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
pengawasan dan pembinaan LKM menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, semua LKM diperlakukan secara sama, tanpa membedakan skala usaha kecil dan besar, Semua LKM diatur dan diawasi oleh OJK secara bijak layaknya lembaga keuangan bank. Cara pengaturan yang demikian tidak selaras dengan pengaturan dalam peraturan perundangan perkoperasian, yang nersifat mendidik, meemberdayakan dan memberikan kelonggaran. Cara pengaturan yang bijak akan sangat membatasi ruang gerak dan pertumbuhan LKM, terutama LKM Syariah yang lazim dimulai dari skala kecil atau yang melalui tahap perintisan kegiatan kewirausahaan mikro.
Menurut peraturan perundangan perkoperasian, LKM Syariah menjalankan usaha dengan prinsip kemandirian. Pengertian kemandirian Koperasi yaitu dapat berdiri sendiri dan tidak tergantung pada pihak lain, percaya pada kemampuan sendiri, otonom, swadaya, mengelola sendiri, serta berani mempertanggung-jawabkan perbuatannya sendiri. Sedangkan cara pengaturan, pengawasan dan pembinaan LKM menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Semua LKM diatur dan diawasi oleh OJK secara bijak layaknya lembaga keuangan bank, semua LKM diperlakukan secara sama, tanpa membedakan skala usaha kecil dan besar.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019

## Daftar Pustaka
Agustin, Atut Frida, Peran  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM) Terhadap  Kinerja  Ekonomi  Kabupaten  Jombang,  Jurnal Ekonomi Pembangunan , IX Desember, 2011.
Ali, Mohamad Daud, 1988, Sistem  Ekonomi  Islam  Zakat  dan Wakaf , Jakarta: UI Press
Ali, Mohamad Daud, 1995. Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Baskara, I Gde Kajen, Lembaga  Keuangan  Mikro  di  Indonesia Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Universitas Udayana, Vol. 18, No. 2, Agustus 2013
Faujiah, Ani, Bank  Wakaf  Mikro  dan  Pengaruhnya  terhadap Inklusi  Keuangan  Pelaku  Usaha  Kecil  dan  Mikro  (UKM) , Surabaya: Proceedings:  Annual  Conference  for  Muslim Scholars (AnCoMS) , 373-382 tanggal 21 - 22 April 2018.
Fyzee , A.A. A. Outlines of Muhammad Law. Delphy: Oxforrd University Press.
http://ekonomibisnis.suarasurabaya.net/news/2018/200481- OJK-Targetkan-40-Bank-Wakaf-di-Indonesia,-Dato-Sri- Tahir-Sudah-Jadi-Donatur diakses 5-Desember-2018.
https://www.cnbcindonesia.com/syariah/ 20180406100953-29- 9911/bank-wakaf-mikro-bukan-bank-justru-lembaga-non- bank di akses 5 Desember 2018
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/ 20180327213212-78- 286378/bank-wakaf-mikro-ojk-dinilai-tak-penuhi-syarat- lembaga-wakaf
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3431132/bedanya-bank- wakaf-mikro-dengan-badan-wakaf-versi-ojk  di akses 5 Desember 2018
https://www.republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/03/27/ p68z1h291-bank-wakaf-mikro-dan-political-will- pemerintah
Nur Mifchan Solichin: Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Kasdi, Abdurrahman, Pemberdayaan  Wakaf  Produktif  untuk Keadilan  Sosial  dan  Kesejahteraan  Umat  (Optimalisasi Potensi Wakaf Produktif di Indonesia , Jurnal Asy- Syir‘ah,
Vol. 44, No. II, 2010, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Su- nan Kalijaga.
M.I. Zulkarnaen, Peran  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah Terhadap  Pemenuhan  Kebutuhan  Permodalan  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah Jurnal Syarikah, Universitas Djuanda, Vol. 4, No. 1, Juni 2018.
Maadi, Alan Suud, Instrumen  Bank  Wakaf  Mikro:  Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Pesantren , Surabaya: Proceedings: Annual  Conference  for  Muslim  Scholars  (AnCoMS) , 449- 454 tanggal 21 - 22 April 2018.
Martowijoyo, Sumantoro, Dampak  Pemberlakuan  Sistem  Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Kinerja Lembaga Pedesaan . Disertasi. S3 Ilmu Ekonomi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2001.
Marzuki, P.M. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Naimah, Kedudukan  Hukum  Wakaf  Tunai  Dalam  Telaah  Fiqh Muamalah  Serta  Implementasinya  Dalam  Hukum  Positif Di Indonesia dalam Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol
15, No. 1 Juni, 2015, Banjarmasin, Syariah.
Nasution, M.E. Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer, dalam buku Wakaf  Tunai  Inovasi  Finansial  Islam , ed. Mustafa Edwin Nasution, Ph.D dan Dr. Uswatun Hasanah (2006), cet. II. Jakarta: PSTTI-UI.
Nawawi Arief, Barda, 2013. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No- mor: 16 /Per/M.KUKM/ IX/2015 Tentang Pelak- sanaan Kegiatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
352 Nur Mifchan Solichin: Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 TAHUN
1977 Tentang PerwakafanTanah Milik
POJK No. 12/2014 stdd No 61/2015 Tentang Perizinan dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
POJK No. 13/2014 stdd No 62/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
POJK No. 14/2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga
Pratomo, Dian, dkk, strategi lembaga keuangan mikro syariah dalam  mengembangan  usaha  mikro,  Jurnal  MPI , IV Februari, 2009.
Qahaf, Mundzir, 2007, Al-Waqfu  al-Islami  Tathowwuruhu
Idarotuhu,  wa  Tanmiatuhu  (terj) Abdurrahman Kasdi (Manajemen Wakaf Produktif), Jakarta: Penerbit Khalifa
Rahardjo, Satjipto, 1996, Ilmu  Hukum, Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Rahayu, Ninik Sri, Kontribusi  Lembaga  Keuangan  Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Perempuan\, Jurnal Inovasi Kewirausahaan, II (September, 2015)
Saadah, Siti, Pelaksanaan  Akad  Pembiayaan  Qardh  Dalam Lembaga  Keuangan  Mikro  Syari’ah  Almuna  Berkah Mandiri Daerah Istimewa Yogyakarta , Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018
Saadati, Nila, 2014, Pengelolaan Wakaf Tunai dalam mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren, Tesis, Yogyakarta: UIN Kalijaga.
Soekanto, Soerjono. 1986 Pengantar Penelitian Hu-kum. Jakarta: UI-Pres
Tramono, Ahmad Soekro, Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat pada saat Pelatihan dan Gathering Media Massa, 4-7 April 2018 di Purwokerto
Nur Mifchan Solichin: Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019

## Udang-Udang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf
Umar, M. C. 1995. Islam dan Tantangan Islam (Islamic and the Economis  Challenge) diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan
Mikro.
Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
Usman, S. 1994. Hukum Perwakafan di Indonesia . Serang: Darul Ulum Press.
Wignjosoebroto, Soetandyo, 2008. Hukum  dalam  Masyarakat Perkembangan  dan  Masalah , Cet ke-2, Malang: Bayu Media Publishing
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Az Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam

## Submission
Naskah yang dikirim ke redaksi Az Zarqa’ akan dipertimbangkan untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.
1. Judul berkaitan dengan kajian hukum bisnis Islam.
2. Nama penulis naskah (tanpa gelar akademik, disertai dengan instansi/perguruan tinggi, alamat yang bisa dihubungi, alamat email untuk korespondensi)
3. Abstrak yang terdiri dari hanya satu paragraph, satu  spasi antara 100-150 dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci ( key words )
5. Naskah  bersifat ilmiah dan dapat menggunakan bahasa Indonesia, Arab, Inggris atau asing lainnya.
6. Mencantumkan referensi lengkap dengan model footnote (catatan kaki) dan disertai daftar pustaka.
7. Diketik spasi ganda (2 spasi) program MS Word dengan panjang naskah 15- 30 halaman kwarto.
8. Menyertakan naskah asli (print out) satu buah dengan disertai soft file naskah diserahkan langsung ke kantor redaksi atau dikirimkan  via  email: azzarqa.uinsuka@gmail.com
Contoh model catatan kaki:
1 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah , (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 15. 2 Ibid., hlm. 19. 3 Syamsul Anwar, Hukum …, hlm. 21-29.
Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

## Daftar Pustaka
Kamali,  Mohammad Hashim, Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options , Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2000.
Edwards, Paul, The Encyclopedia of Philosophy , Vol. III, New  York:  Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.
Muhammad, Muhammad ‘Abd al-Jawad, Buhus fi al-Syari’ah al-Islamiyyah wa al- Qanun , Iskandariyah: Munsya’ah al-Ma’arif, 1977.
merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam.