## ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DAN SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA
Amalia Syauket 1 , Fransiska Novita Eleanora 2
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jl. Perjuangan No.81, RT.003/RW.002, Kota Bekasi, Jawa Barat 17143 Email : amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id 1 , fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id 2
Abstrak. Asas  Praduga  Tidak  Bersalah  yaitu  setiap  orang  dalam  proses  dari  suatu perkara pidana tidak dapat dinyatakan bersalah yang menganggap bahwa seseorang yang menjalani  suatu  proses  dari  pemidanaan  tetap  tidak  dinyatakan  bersalah  sehingga  harus dihormati  akan  hak-haknya  sebagai  warga  negara  sebagaimana  atau  selayaknya  orang yang tidak bersalah sebelum ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht),  yang  menyatakan  bersalah.  Dan  dalam  menyatakan  seseorang  bersalah  atau sebagai  terdakwa  harus  adanya  minimal  2  (dua)  alat  bukti  yang  didapatkan  ditambah dengan adanya keyakinan hakim yang  menjadikan dasar dari suatu pertimbangan dalam memutuskan  adanya  perkara.  Pelaksanaan  dalam  penerapan  adanya  alat  bukti dikarenakan  sesuai  dengan  adanya  sistem  pembuktian  yang  dianut  di  Indonesia  yaitu yang  didasarkan  pada  undang-undang  secara  negatif  ( negatief  wettelijk  bewijstheorie ) sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  184  ayat  1  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  yang  terdiri  dari  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan keterangan  terdakwa.  Metode  yang  digunakan  yaitu  yuridis  normatif  dengan  menelaah teori-teori,  konsep-konsep,  serta  asas  hukum  dan  juga  peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
Kata Kunci : asas praduga tidak bersalah, sistem hukum, pembuktian
Abstract.  The  principle  of  the  presumption  of  innocence  is  that  every  person  in  the process  of  a  criminal  case  cannot  be  found  guilty  who  considers  that  a  person  who undergoes a process of punishment is still not found guilty so that his rights as citizens must be respected as or as an innocent person before there is a decision from a court that has  permanent  legal  force  (inkracht),  which  declares  guilt.  And  in  declaring  a  person guilty or as a defendant there must be at least 2 (two) pieces of evidence obtained plus the judge's  conviction  which  is  the  basis  of  a  consideration  in  deciding  the  existence  of  a case. Implementation in the application of evidence because it is in  accordance with the evidence  system  adopted  in  Indonesia,  which  is  based  on  the  law  negatively  (negative wettelijk bewijstheorie) in accordance with the provisions of Article 184 paragraph 1 of the  Criminal  Procedure  Code  (KUHAP)  which  consists  of:  witness  testimony,  expert testimony,  letters,  instructions  and  statements  of  the  accused.  The  method  used  is normative juridical by examining theories, concepts, and legal principles as well as laws and regulations relating to the problem to be studied.
Keywords: presumption of innocence, legal system, proof
PENDAHULUAN Penghormatan akan perlindungan  dan  juga  pemenuhan  serta penegakan  dari  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  menjadi  tanggungjawab  dari Negara  dalam  hal  ini  Pemerintah  sesuai
dengan  ketentuan  Pasal  28i  ayat  4  dan penghormatan serta perlindungan tersebut juga diberikan kepada seseorang yang melakukan suatu
perbuatan  yang  telah  dilanggar  dan merugikan  atau  orang  lain  atau  biasa
disebut dengan tindak pidana juga harus diberikan perlindungan akan hak-
haknya 1 dan  dianggap  tidak  bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan  seseorang  telah  bersalah, dan  mempunyai  kesempatan  untuk membela  diri  serta  menolak  akan kejamnya  penyiksaan,  tidak  manusiawi dan juga melecehkan akan martabat dari kemanusiaan.
Asas  praduga  tidak  bersalah atau  dalam  bahasa  Inggris  dikenal dengan presumption of innocence merupakan  istilah  yang  tidak  asing dalam  dunia  hukum.  Penerapan  dalam asas praduga tidak bersalah di Indonesia tercermin  dalam  Kitab  Undang-Undang
Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dan juga dari Undang-Undang 2 Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan  Umum  KUHAP butir  ketiga huruf c  menerangkan  bahwa  setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut,  dan  atau  dihadapkan  di  muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Sementara  itu,  dalam  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Pasal  8 ayat  1  Undang-Undang  Kekuasaan Kehakiman 3 yang  menerangkan  bahwa setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap, ditahan,  dituntut,  atau  dihadapkan  di depan  pengadilan  wajib  dianggap  tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya  dan  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap 4 .
1
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita- kanwil/berita-utama/urgensi-penghormatan-dan- perlindungan-ham-oleh-notaris Urgensi
Penghormatan  dan  Perlindungan  HAM  oleh  Notaris diakses 15 September 2022
2 Rusli  Muhammad.  2007. Hukum  Acara  Pidana Kontemporer. Citra Aditya Bakti, Jakarta. hlm. 11 3 Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman
4 https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-praduga- tak-    bersalah-lt6260c079c8d6d?page=2  diakses  18 September 2022
Sejalan  dengan  ketentuan  tersebut adanya  penerapan  konsep  rule  of  law yaitu  supremasi  hukum,  persamaan  di mata hukum dan proses hukum adil dan tidak  memihak  bagi  siapapun  serta bersikap  adil 5 ,  dimana  hal  tersebut menandakan  atau  menunjukkan  akan hak  asasi  manusia  yang  dimana  dalam peradilan dan penyelenggaraanya sangat penting  termasuk  juga  dalam  sistem peradilan pidana di Indonesia. Terkait  dengan  penyelenggaraan dalam peradilan tersebut dalam mewujudkan  hak-hak  asasi  adalah  asas praduga tak bersalah yang mengamanatkan bahwa tidak seorangpun  dapat  dianggap  bersalah kecuali berdasarkan putusan dari pengadilan yang telah telah memperoleh kekuatan hukum tetap 6
Asas  praduga  yang  mengisyaratkan bahwa  seseorang  tidak  dapat  dituduh atau  disangkakan  jika  tidak  terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan yang  dapat  dipidana  dan  dianggap melanggar  atau  melakukan  perbuatan hukum, dan asas praduga juga bertujuan untuk melindungi tersangka atau terdakwa dari tindakan sewenang- wenang  dari  aparat  penegak  hukum, artinya  seseorang  harus  tetap  dihormati dan dihargai akan hak-haknya.
Pelanggaran  terhadap  adanya  asas praduga tidak  bersalah  Pelanggaran  dari adanya  asas  praduga  tidak  bersalah dapat menyebabkan timbulnya akan hak dari  tersangka  untuk  mendapatkan adanya ganti kerugian atau juga pemulihan dari nama baik ( rehabilitasi ). Menentukan  seseorang  bersalah  dan dapat  dipidananya  harus  adanya  alat bukti  disamping  barang  bukti,  disebut sebagai barang bukti yang sesuai dengan ketentuan  dalam  Pasal  39  KUHAP
5 Ramelan.  2006. Hukum  Acara  Pidana  :  Teori  dan Implementasi, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hlm. 35
6 Remaja  I  Nyoman  Gede.  2018. Penerapan  Asas Praduga  Bersalah  Tak  Bersalah  Bagian  dari Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Yang  Harus Dijamin  Oleh Negara .  Kertha  Widya  Jurnal  Fakultas Hukum UNIPAS, 6 (1) hlm. 9
terdapatnya  2  (dua)  jenis  barang  bukti yaitu  benda  berwujud  dan  benda  yang tidak berwujud 7 .
Sistem  hukum  pembuktian  di dalam  perkara  pidana  adalah  sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara  negatif  yang  sesuai  dengan ketentuan  dalam  Pasal  183  KUHAP yakni  dengan  sekurang-kurangnya  dua alat  bukti  yang  sah  hakim  memperoleh keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana benar-benar  telah  terjadi  yang  sesuai dengan  tujuan  dari  hukum  acara  pidana itu sendiri mencari kebenaran materiil. Kebenaran materiil yaitu kebenaran yang  hakiki  dan  lengkap  dari  suatu perkara  pidana  melalui  penerapan  dari ketentuan  hukum  acara  pidana  secara tepat dan jujur sehingga dapat menyakinkan  hakim  dalam  memutus suatu  perkara,  orang  yang  disangkakan telah  melakukan  suatu  tindak  pidana terang  benderang  dan  kepadanya  dapat diberikan  hukuman  atau  sanksi  sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, dengan  adanya  alat  bukti  dan  barang bukti yang didapatkan pada penyelidikan dan tahap penyidikan maka pelaku yang disangkakan 8
dan dituduhkan  telah    melakukan  tindak pidana  dapat  dipidana  dan  dijatuhi hukuman yang setimpal perbuatannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang didasarkan kepada penelitian  untuk  meneliti  dan  mengkaji tentang adanya hukum dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan  hukum  sebagai  norma,  aturan, asas  hukum,  prinsip  hukum,  doktrin
7 Latifah  Marfuatul.  2013. Penghapusan  Tahapan Penyelidikan  Dalam  RUU  Tentang  Hukum  Acara Pidana .  NEGARA  HUKUM  :  Membangun  Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 4 (1). hlm. 107
8 Hamzah, Andi. 2013. Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16
hukum,  teori  hukum  dan  kepustakaan lainnya  untuk  menjawab  permasalahan hukum yang diteliti, sehingga penelitian hukum normatif didasarkan kepada studi dokumen,  yang  menggunakan  sumber dari bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan,
juga
keputusan/ketetapan  dari  pengadilan, kontrak/  perjanjian/  akad,  asas  dan  juga prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat dari para ahli hukum 9

## HASIL DAN PEMBAHASAN Asas Praduga Tidak Bersalah
Merupakan  suatu  asas  yang dianut  proses  perkara  pidana  dimana seseorang  yang  diduga  melakukan tindak  pidana  tidak  dapat  atau  belum dapat  disebut  sebagai  pelaku  sebelum adanya bukti permulaan yang cukup atau adanya  putusan  dari  pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan  seseorang  telah  melakukan tindak pidana 10 .
Penerapan  dari  asas  praduga  tidak bersalah ini juga
merupakan perlindungan  akan  hak-hak  dari  pelaku sebelum  adanya  vonis  hakim  yang menyatakan  seseorang  telah  terbukti melakukan  perbuatan  yang  merugikan orang lain dan melanggar hak orang lain, dan  untuk  dapat  membuktikan  bahwa seseorang itu telah bersalah dan terbukti melakukan  tindak  pidana  harus  adanya alat  bukti  dan  barang  bukti  yang merupakan  tugas  dari  penyidik  untuk melaksanakannya.  Tersangka/terdakwa dalam proses penegakan hukum, dihadapkan dengan negara atau
penguasa, maka secara umum,
kedudukan  si  terdakwa  tidak  mungkin disamakan dengan penyidik dan  penuntut  umum  dalam  proses perkara pidana.
9 Soekanto  Soerjono,  2006. Pengantar  Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta. hlm. 28
10 Rustamaji  Muhammad.  2017. Pembaruan  Hukum Acara  Pidana  Melalui  Telaah  Sisi  Kemanusiaan Aparat  Penegak  Hukum ,  Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum, 19 (1). hlm. 5
Hukum  pidana  sebagai  hukum yang  bersifat  publik,  dan  mengatur kepentingan umum, sehingga berhubungan dengan negara yang melindungi kepentingan umum, sedangkan  sebagai  hukum  perdata  yang merupakan hukum privat pada umumnya  mengatur  akan  kepentingan pribadi,  dan  lebih  diserahkan  kepada pihak-pihak yang memang berkepentingan dalam menuntut kepentingannya yang dilanggar 11 Perlindungan akan tersangka merupakan  bagian  dari  hak  asasi manusia sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999 yang ditandai 12 oleh adanya 2 (dua) ciri, yaitu pertama adanya  keseimbangan antara  hak  dan  kewajiban,  serta kedua , serta adanya keseimbangan antara kepentingan  perseorangan  dan  juga kepentingan  dari  masyarakat.  Sehingga meliputi juga dari hak asasi perseorangan  dan  hak  asasi  masyarakat, dan hak serta kewajiban yang merupakan suatu yang melekat dan juga menyatu  pada  diri  hukum.  Hak  serta kewajiban daari individu selalu berkonotasi  dengan  hak  dan  kewajiban dari  individu  dan  juga  anggota  dari masyarakat lainnya.
HAM  yang  pada  merupakan  dua wajah, yaitu HAM dalam arti Hak Asasi Manusia dan HAM dalam arti Hak Asasi
Masyarakat.  Inilah  yang  merupakan  2 (dua)  aspek  yang  merupakan  dari karakteristik dan sekaligus juga identitas dari hukum, yaitu adanya aspek kemanusiaan  dan  juga  aspek  dari kemasyarakatan 13 .
Alat Bukti
11 Butarbutar, E.N. 2011. Asas Praduga Tidak Bersalah :  Penerapan  dan  Pengaturannya  Dalam  Hukum Acara Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, 11 (3), hlm. 472
12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
13 Rahayu,  S.  2015. Hak  Tertuduh  Dalam  Peradilan Pidana  Berdasarkan  Adversary  System ,  INOVATIF, 8 (1), hlm. 37-38
Alat  bukti  dalam  proses  perkara pidana  dan  juga  perdata  memegang peran  yang  sangat  penting  dalam pembuktian  dan  dapat  menentukan apakah seseorang telah terbukti melakukan  tindak  pidana.  Fungsi  dari adanya  alat  bukti  yaitu  segala  sesuatu yang  ada  kaitan  atau  hubungannya dengan  suatu  perbuatan,  dimana  dengan adanya  alat-alat  bukti  tersebut,  juga dapat  di  gunakan  sebagai  bahan  dari suatu  pembuktian  sehingga  berguna  dan bermanfaat  untuk  dapat  menimbulkan adanya  keyakinan  dari  hakim  akan  atas kebenarannya dan adanya perbuatan dari terdakwa  dalam  suatu  tindak  pidana yang terjadi 14 . Pasal  184  Ayat  (1)  KUHAP menjelaskan mengenai alat bukti yaitu a. keterangan  saksi ,  salah  satu  alat  bukti dalam perkara suatu pidana yang berupa keterangan  dari  saksi  mengenai  suatu peristiwa  pidana  yang  ia  dengar  sendiri, ia lihat  sendiri  dan ia alami  sendiri,  dan dengan menyebut alasan dan pengetahuannya  itu.  Selain  itu  juga  ada macam-macam  saksi  seperti  saksi  yang memberatkan,  meringankan,  mahkota dan  juga  saksi  alibi  yaitu  saksi  yang menyatakan  bahwa  terdakwa  tidak berada  di  tempat  kejadian  ketika peristiwa  yang  terjadi,  dan  tumbulnya kata  saksi  yang  alibi  berasal  dari Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 65/PUU-VIII/2010  tentang  Pengujian Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana b. keterangan  ahli, pasal  1  butir  28 KUHAP diterangkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan  yang  diberikan  oleh  seorang yang  memiliki  keahlian  khusus  tentang hal  yang  diperlukan  untuk  membuat terang  suatu  perkara  pidana  guna kepentingan  pemeriksaan  ( di  sidang pengadilan ).
14 M.  Taufik  M.  dan  Suhasril,  2004. Hukum  Acara Dalam  Teori dan  Praktek, Ghalia  Indonesia,  Jakarta, hlm. 48
c. surat ,  yang  dimaksud  dengan  alat bukti  surat  ialah  surat  yang  dibuat  atas kekuatan  dari  sumpah  jabatan  atau dikuatkan dengan adanya sumpah d. petunjuk, perbuatan,  kejadian  atau keadaan  yang  karena  persesuaiannya baik  antara  yang  satu  dengan  yang  lain, maupun  dengan  tindak  pidana  itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu  tindak  pidana.  Petunjuk  dimaksud hanya dapat diperoleh dari: 1. keterangan saksi 2. surat
3. keterangan terdakwa
e. keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa  nyatakan di  sidang  pengadilan mengenai  perbuatan  yang  di  lakukan terdakwa  atau  ia  ketahui  sendiri  atau bahkan yang di alami sendiri 15 .
Keterangan  dari  terdakwa  yang diberikan di luar dari sidang maka dapat juga  digunakan  untuk  membantu  akan menemukan bukti di sidang, asalkan dari keterangan  itu  didukung  oleh  adanya suatu alat  bukti  yang  sah  dan  sepanjang mengenai  hal  yang  didakwakan  kepada terdakwa.
Kalau  dibandingkan  ketentuan  dari hukum  acara  pidana  yang  diatur  dalam HIR terdapat akan perbedaan istilah dan urutannya,  Pasal  295  HIR  yang  diakui sebagai alat bukti yang sah, yakni :
a) kesaksian-kesaksian
b) keterangan tertulis
c) pengakuan
d) petunjuk-petunjuk 16 Sistem Hukum Pembuktian Pembuktian  dilaksanakan  untuk dapat mengetahui sejauh mana keterkaitan antara pelaku dengan
kejadian  dalam  suatu  peristiwa  hukum yag  dialami  serta  hubungannya  dengan alat  bukti  dan  juga  barang  bukti,  tanpa
15 Sasangka,  Hari  dan  Rosita,  Lily.  2003. Hukum Pembuktian  Dalam  Perkara  Pidana ,  Mandar  Maju, Bandung, hlm. 27
16 Latif    Dedi  H.  2016. Peran  Alat  Bukti  Petunjuk Dalam  Tindak Pidana  Umum Menurut KUHAP .  Lex Administratum, IV (3). hlm. 206-209
adanya  pembuktian  maka  tidak  dapat dilakukan  tuntutan  atau  penjatuhan hukuman  atau  sanksi  kepada  pelaku. Tujuan  dari  pembuktian  sendiri  adalah untuk  menilai  fakta-fakta  yang  ada  dan memberikan  kepastian  kepada  para pihak dengan menila dan melaksanakan, menyaksikan  dan  menyakinkan  suatu alat bukti 17 .
Sistem  pembuktian  yang  dianut KUHAP yaitu  sistem negatief  wettelijke yaitu  sistem  menurut  undang-undang dalam pasal 183, yang berbunyi :
”hakim  tidak  boleh  menjatuhkan pidana  kepada  seorang  kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua  alat  bukti  yang  sah,  ia memperoleh keyakinan bahwa tindak  pidana  benar-benar  terjadi dan terdakwa yang bersalah
melakukannya 18 Pengaturan dari syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya  ada  dua  alat  bukti yang  sah  yang  ditetapkan  oleh  undang- undang  dan  disertai  oleh  keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukan  tindak  pidana.  Makna  dari kata-kata  sekurang-kurangnya  dari  dua alat  bukti  yang  sah  dan  memberikan limit  dari  bukti  yang  juga  minimum yang  harus  digunakan  untuk  dapat membuktikan adanya suatu tindak pidana. 19
Penerapan  dari  sistem  pembuktian dengan  menerapkan  dua  alat  bukti  dan keyakinan  hakim  maka  jika  belum terpenuhinya  ketentuan  tersebut  maka belum  dapat  dijatuhi  hukuman  dan dimana keyakinan hakim bersumber dari dua  alat  bukti  yang  ada.  Selama  sistem pembuktian  tersebut  belum  terpenuhi maka tidak dapat dikatakan pelaku telah
17 Fuadi,  Munir.  2006. Teori  Hukum  Pembuktian (Pidana  dan  Perdata) .  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, hlm. 18
18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
19
http://www.pn-
lhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/2017041715085 3209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Group_n ame:tabLampiran, diakses 25 Oktober 2022
melakukan  tindak  pidana  dan  tetap dianggap  sebagai  seseorang  yang  tidak bersalah  serta  tetap  mendapatka  akan hak-haknya sesuai dengan hak asasinya.
Asas  praduga  tidak  bersalah  baru dapat diterapkan apabila sudah terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP,  dan  hal  ini  hakim  selalu menilai dan harus juga memperhatikan
a. persesuaian  antara  keterangan  antara saksi yang satu dengan lainnya
b. persesuaian  antara  keterangan  dari saksi dengan alat bukti lainnya
c. alasan yang mungkin dapat dipergunakan  oleh  saksi  untuk  dapat memberikan  suatu  keterangan  yang berlaku.
d. cara  hidup  dan  juga  kesusilaan  dari saksi  serta  segala  sesuatu  yang  pada umumnya  dapat  juga  mempengaruhi akan keterangan yang dipercaya. Kesesuaian dan hubungan antara alat  bukti  yan  satu  dengan  lainnya  yang menjadikan terdakwa terbukti melakukan  pidana  dan  juga  terdapatnya kesalahan  dalam  diri  pelaku  untuk menjadikannya  sebagai  pelaku  atau tersangka.  Kesalahan  yang  dimaksud yaitu  adanya  beberapa  unsur-unsur  dari kesalahan itu : a. adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, kemampuan bertanggungjawab seseorang sehat  jasmani  dan  rohani  dan mengetahui dan meyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang merugikan orang lain b. adanya  hubungan  sikap  atau batin dari pelaku dengan kelakuannya yaitu dolus/culpa perbuatan  yang  dilakukannya berupa kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan dengan  didasarkan  pembuktian yang ada c. tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan 20 penghapusan  kesalahan  adanya alasan pembena dan pemaaf
Penerapan dari sistem pembuktian dan juga  adanya  asas  kesalahan  sehinga pelaku dapat disebut sebagai pelaku atau tersangka sehingga padanya dapat diberikan pidana setimpal dengan perbuatan  yang  dilakukannya,  dengan berdasarkan sistem pembuktian dan juga adanya  kesalahan  dan  adanya  barang bukti.

## SIMPULAN DAN SARAN
Asas Praduga tidak bersalah merupakan  ketentuan  yang  menganggap sesorang  yang  menjalani  suatu  proses dari  pemidanaan  tetap  tidak  bersalah sehingga  harus  dihormati  akan  hak- haknya  sebagai  warganegara  sampai adanya  putusan  dari  pengadilan  yang menpunyai  hukum  tetap  ( inkracht ),  dan untuk  menyatakan  kesalahan  seseorang yaitu  denggan  menggunakan  sistem pembuktian  dua  alat  bukti  disertai dengan  keyakinan  hakim  serta  adanya kesalahan tersangka.
Penerapan  asas  praduga  tidak bersalah  merupakan  perlindungan  akan hak  asasi  dari  seseorang  yang  belum dinyatakan atau divonis sebagai tersangka, sehingga perlu tetap
menghargai  dan  menghormati  sebagai warganegara

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Fuadi,  Munir.  2006. Teori  Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata) . Citra Aditya Bakti, Bandung Hamzah, Andi. 2013. Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta Makarao  Taufik  M  dan  Suhasril, 2004. Hukum  Acara  Dalam  Teori  dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta
20 Kadir  Abdul.  2018. Relevansi  Alat  Bukti  Elektronik Dalam  Hukum  Acara  Pidana  Indonsesia ,  Jurnal
Hukum Replik, 6 (2), hlm. 156-158
Rusli  Muhammad.  2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Citra Aditya Bakti, Jakarta
Ramelan.  2006. Hukum  Acara Pidana  :  Teori  dan  Implementasi,
Sumber Ilmu Jaya, Jakarta Sasangka,  Hari  dan  Rosita,  Lily. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana , Mandar Maju, Bandung Soekanto Soerjono, 2006. Pengantar  Penelitian  Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta Jurnal Butarbutar, E.N. 2011. Asas Praduga  Tidak  Bersalah  :  Penerapan dan  Pengaturannya  Dalam  Hukum Acara Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, 11 (3) Kadir  Abdul.  2018. Relevansi  Alat Bukti  Elektronik  Dalam  Hukum  Acara Pidana Indonsesia , Jurnal Hukum Replik, 6 (2) Latif    Dedi  H.  2016. Peran  Alat Bukti  Petunjuk  Dalam  Tindak  Pidana Umum Menurut KUHAP. Lex Administratum, IV (3) Latifah Marfuatul. 2013. Penghapusan  Tahapan  Penyelidikan Dalam  RUU  Tentang  Hukum  Acara Pidana . NEGARA HUKUM :
Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan dan Kesejahteraan, 4 (1) Rahayu,  S.  2015. Hak  Tertuduh Dalam  Peradilan  Pidana  Berdasarkan
Adversary System , INOVATIF, 8 (1) Remaja  I  Nyoman  Gede.  2018. Penerapan  Asas  Praduga  Bersalah  Tak Bersalah Bagian dari Perlindungan Hak Asasi  Manusia  Yang  Harus  Dijamin Oleh  Negara .  Kertha  Widya  Jurnal
Fakultas Hukum UNIPAS, 6 (1)
Rustamaji Muhammad. 2017. Pembaruan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat  Penegak  Hukum ,  Kanun  Jurnal Ilmu Hukum, 19 (1)

## Peraturan Perundangan
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981  tentang Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Website
https://jabar.kemenkumham.go.id/b erita-kanwil/berita-utama/urgensi-
penghormatan-dan-perlindungan-ham- oleh-notaris  Urgensi  Penghormatan  dan
Perlindungan HAM oleh Notaris diakses
15 September 2022
https://www.hukumonline.com/beri ta/a/asas-praduga-tak- bersalah-
lt6260c079c8d6d?page=2  diakses  18 September 2022 http://www.pnlhoksukon.go.id/cont ent/artikel/page/2/201704171508532093 34910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_
Group_name:tabLampiran,  diakses  25
Oktober 2022