2622-9633 (Online)
Open Access at: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi DOI: https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2806

## Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
Dewi Mustika Sari Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dewimustikasari1885@gmail.com

## ABSTRAK
Pemungutan  suara  Pilkada  2020  akan  diselenggarakan  satu  minggu  lagi, sayangnya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi momok  dalam  pelanggaran  pemilihan.  Berdasarkan  data  yang  dihimpun Bawaslu hingga 16 November 2020 terdapat 1.038 pelanggaran netralitas ASN yang  terdiri  dari  934  merupakan  temuan  Bawaslu  sedangkan  104  laporan masyarakat.  Dari  data  tersebut  KASN  telah  mengeluarkan  rekomendasi  938 kasus,  5  kasus  telah  diproses,  dan 95 kasus  dinyatakan  bukan  pelanggaran. Pengawasan  Netralitas  pegawai  ASN  menjadi  salah  satu  hal  yang  harus dikuatkan  dalam  mengatasi  permasalahan  netralitas  ASN  agar  reformasi birokrasi di pemerintahan berjalan dengan cepat.
Kata  Kunci:  Aparatur  Sipil  Negara,  Netralitas,  dan  Pemilihan  Kepala Daerah

## I. Pendahuluan
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah lembaga non struktural yang mandiri  yang  dibentuk  berdasarkan  Pasal  27  UU  No.  5  tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara, Sesuai Pasal 30 UU tersebut, KASN berfungsi  sebagai pengawas  pelaksanaan  nilai  dasar,  kode  etik  dan  kode  perilaku  ASN,  serta penerapan  sistem  merit  dalam  kebijakan  dan  manajemen  ASN  pada instansi Pemerintah. Adapun tugas KASN, menurut Pasal 31 UU ASN,  adalah menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden.
Pegawai ASN berada dalam posisi yang dilematis dan terombang ambing oleh kepentingan politik. Di satu sisi, mereka adalah pegawai yang diangkat, ditempatkan,  dipindahkan    dan  diberhentikan  oleh  Pejabat  Pembina Kepegawaian (PPK) yang berstatus pejabat politik. Kondisi seperti ini membuat karier mereka sering dikaitkan dengan kepentingan politik PPK. Di sisi lain, ASN juga  harus  tetap  bersikap  netral  untuk  menjaga  profesionalitasnya  dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publiknya. ASN adalah pelaksana  kebijakan  dan  pemegang  kekuasaan  dan  kewenangan  dalam
pengelolaan  anggaran  dan  sumber  daya  di  dalam  birokrasi.  Hal  ini mengakibatkan pegawai ASN dapat dijadikan sebagai alat bagi pejabat politik untuk  dapat  tetap  mempertahankan/mendapatkan  kewenangan  dan kekuasaannya (Saputra, 2020).
Netralitas ASN saat ini menjadi isu yang banyak mendapat sorotan. Hal ini  disebabkan  oleh  banyaknya  pelanggaran  pegawai  ASN  terhadap  asas netralitas. Pelanggaran ini terjadi, terutama menjelang, pada saat, dan setelah pelaksanaan Pilkada yang berlangsung pada tahun 2015, 2017 dan 2018. Isu Netralitas ASN menjadi hal yang akan terus berlanjut ke depan dan strategis, karena adanya penyelenggaraan pemilu anggota legistlatif dan presiden/wakil presiden tahun 2019, serta pilkada serentak gelombang keempat tahun 2020 dan gelombang kelima tahun 2024. Sementara itu, pegawai ASN dituntut untuk bersikap netral dapat menjalankan tugasnya secara profesional  oleh sebab itu penegakan netralitas ASN menjadi begitu penting (Saputra, 2020).
Gambar 1. Jumlah ASN Pelanggaran Netralitas ASN Per Provinsi Tahun 2019 Sumber: Komisi Aparatur Sipil Negara, (Data Per Desember 2019)
Gambar 1 menunjukkan bahwa data ASN pelanggaran netralitas tertinggi terjadi di Sulawesi Selatan (301 ASN), sedangkan DKI Jakarta mendai provinsi dengan jumlah pelanggaran ASN terendah (1 ASN). Terkait dengan tingginya kasus  pelanggaran  netralitas  oleh  pegawai  ASN,  ada  kebutuhan  mendesak untuk  meninjau  kembali  sistem  pengawasan  yang  berlaku.  Netralitas merupakan  salah  satu  asas  yang  penting  dalam  penyelenggaraan  tugas pelayanan  publik,  tugas  pemerintahan  dan  tugas  pembangunan.  Setiap
301
231
54 41 40 40 30 29 25 25 21 20 19 17 16 13 11 9 8 7 7 5 4 4 3 2 2 1
Su law es i Se lat an
Su law es i T en gg ar a Jaw a B ar at M al uk u Ut ar a Ri au Lamp u n g Jaw a Tea n gah Sul aw e si Bar at Jam b i Su mat er a Se lat an Kal iman tan Se lat an N TT Su mat er a U tar a Su law es i Ut ar a Su mate ra B ar at N TB Kal iman tan T imu r Jaw a Ti mu r Kal iman tan T en gah G o ro n tal o Kal iman tan B ar at M al u ku B al i P ap u a
B an ten
Su law es i T en gah Kal iman tan Ut ar a D KI Jak ar ta
pegawai ASN harus bersikap netral untuk dapat menjalankan tugasnya secara professional.  Untuk  menegakkan  netralitas  ASN,  pemerintah  telah mengeluarkan  sejumlah  peraturan  perundang-undangan.  Namun  demikian, tingkat pelanggaran terhadap azas netralitas di kalangan pegawai ASN masih tinggi,  terutama  menjelang  pelaksanaan  Pilkada  serentak.    Sementara  itu, ketidaknetralan  pegawai  ASN  dapat  menyebabkan  terjadinya  keberpihakan atau  ketidakadilan  dalam  pembuatan  kebijakan  dan  penyelenggaraan pelayanan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara luas.
Salah satu aspek yang sangat penting dalam penegakan netralitas ASN ini  adalah  aspek  Pengawasan.  Sistem  pengawasan  ASN  yang  efektif  sangat dibutuhkan  untuk  memastikan  pegawai  ASN  dalam  melaksanakan  tugasnya mematuhi  peraturan-perundang-undangan  yang  terkait  netralitas  ASN,  guna menciptakan  birokrasi  yang  profesional  dan  akuntabel.  Adapun  tugas  KASN, menurut Pasal 31 UU ASN,  adalah menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden.
Dalam menjalankan tugasnya menjaga netralitas ASN, KASN menerima laporan terhadap pelanggaran netralitas ASN, melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN, dan melakukan  upaya  pencegahan  pelanggaran  terhadap  netralitas  ASN. Berdasarkan kewenangan tersebut. KASN sejak tahun 2015 sudah membangun sistem  pengawasan,  khususnya  pengawasan  yang  bersifat  represif.  Sistem pengawasan  yang  bersifat  represif  adalah  dengan  menerima  dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, lembaga pemerintah, ASN, LSM dan  berbagai  pihak  untuk  kasus  pelanggaran  terhadap  netralitas  ASN. Pengaduan  ini,  selanjutnya  dapat  dilakukan  penyelidikan  (investigasi)  untuk mendapatkan  bukti  yang  lebih  lengkap  untuk  memberikan  rekomendasi. Sampai dengan Desember 2018 jumlah aduan yang masuk ke KASN mencapai 491 aduan. Data menunjukkan kasus pelanggaran cenderung meningkat. KASN juga telah melakukan kerjasama dengan Bawaslu. Kerjasama dengan Bawaslu dan KASN dilakukan baik dalam melakukan sosialisasi, maupun menyampaikan data  hasil  temuan  yang  telah  dilakukan  oleh  Bawaslu  yang  kemudian ditindaklanjuti oleh KASN yang terkait pelanggaran netralitas pegawai ASN.

## II. Tinjauan Pustaka

## 1. Teori Partisipasi Pemilih
Partisipasi  politik  merupakan  suatu  masalah  yang  penting  dan  banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara- negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik hanya memfokuskan diri pada partai  politik  sebagai  pelaku  utama,  akan  tetapi  dengan  berkembangnya demokrasi, banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin berpartisipasi dalam bidang politik khususnya dalam hal pengambilan keputusan-keputusan mengenai kebijakan umum. Secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. McClosky (1972) berpendapat bahwa partisipasi politik adalah  kegiatan-  kegiatan  sukarela  dari  warga  masyarakat  melalui  mana mereka  mengambil  bagian  dalam  proses  pemilihan  penguasa,  dan  secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.
Di  Negara-negara  demokrasi  umumnya  dianggap  bahwa  lebih  banyak partisipasi  masyarakat,  lebih  baik.  Dalam  alam  pikiran  ini,  tingginya  tingkat partisipasi  menunjukkan  bahwa  warga  mengikuti  dan  memahami  masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu, tingginya tingkat partisipasi  juga  menunjukkan  bahwa  rezim  yang  sedang  berkuasa  memiliki keabsahan yang tinggi. Dan sebaliknya, rendahnya partisipasi politik di suatu Negara dianggap kurang baik karena menunjukkan rendahnya perhatian warga terhadap  masalah  politik,  selain  itu  rendahnya  partisipasi  politik  juga menunjukkan lemahnya legitimasi dari rezim yang sedang berkuasa.

## 2. Pilkada Demokratis
Pilkada  merupakan  salah  satu  kegiatan  politik  yang  merupakan implementasi hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin untuk masa 5 tahun  mendatang.Melalui  Pilkada  terjadi  pergantian  pemegang  kekuasaan secara  teratur,  damai  dan  berkualitas.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  6 Tahun  2005  Tentang  Pemilihan,  Pengesahan,  Pengangkatan  dan Pemberhentian  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah,  Pemilihan  kepala daerah adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah propinsi dan/atau Kabupaten/Kota  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945  untuk  memilih  kepala
daerah dan wakil kepala daerah. Pilkada juga merupakan terobosan baru dalam sistem politik Indonesia, khususnya untuk level pemerintahan lokal. Sebelum Pilkada,  kepala  daerah  dipilih  melaui  sebuah  proses  politik  yang  tidak  dapat disebut  Pemilu, karena  tidak melibatkan  rakyat  pemilih.  Menurut  Zuhro,  dkk (2009:48)  mengatakan  bahwa  Pilkada  merupakan  momentum  untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal sebagai wujud implementasi demokrasi yang partisipatif. Pilkada merupakan pemilihan yang diselenggarakan di daerah otonom  yang  merupakan  perintah  dari  perubahan  UU  No.  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Menururt Irtanto (2008:159) yang dimaksud Pilkada adalah suatu proses politik untuk memilih kepala daerah secara langsung. Terselenggaranya Pilkada merupakan amanat pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  Berdasarkan landasan hukum  di  atas,  Pilkada merupakan kegiatan pemilihan umum yang bertujuan memilih kepala daerah dan  wakil  kepala  daerah  untuk  daerah  otonom  tertentu,  yang  diharapkan mampu  mewujudkan  sistem  politik  yang  lebih  stabil  dan  berkualitas,  karena terjadi proses pendewasaan pemilih, partai politik, penyelenggara dan media massa.
Lebih lanjut  Sanit  (1985:  157)  mengatakan  proses  pelaksanaan  Pemilu berpengaruh langsung kepada pembentukan budaya politik, sebab tingkah laku para  kontestan  dan  penyelenggara  Pemilu  langsung  dihayati  oleh  anggota masyarakat  yang  mengetahuinya,  baik  pengetahuan  yang  diperoleh  melalui pengamatan,  maupun  melalui  informasi.  Selanjutnya  sistem  ini  mengatur beberapa  hal  berikut  ini  yaitu  jurus  pencalonan  kandidat,  jurus  pencoblosan suara,  besar/bobot  daerah  pemilihan,  lingkup  daerah  pemilihan  dan  jurus pengambilan keputusan
3. Pilkada Sebagai Resolusi Konflik
Resolusi  konflik menurut  Harjana  terdiri  dari  5  (lima)  bentuk.  Pertama, bersaing  dan  bertanding,  menguasai,  dan  memaksa.  Cara  ini  merupakan pendekatan terhadap konflik yang berciri menang-kalah. Kedua, kerjasama dan menghadapi.  Dalam  hal  ini,  pihak  yang  terlibat  konflik  bekerja  sama  dan mencari pemecahan konflik yang memuaskan kepentingan kedua belah pihak. Cara  ini  merupakan  pendekatan  menang-menang.  Ketiga,  kompromi  dan
berunding.  Cara  ini  merupakan  pendekatan  terhadap  konflik  di  mana  pihak- pihak  yang  berkonflik  tidak  ada  yang  menang/kalah.  Keempat,  menghindari atau  menarik.  Dalam  pendekatan  kalah-kalah  ini,  kedua  belah  pihak  tidak memperjuangkan  kepentingan  masing-masing  bahkan  mereka  tidak  menarik perhatian  pada  perkara  yang  dikonflikkan.  Kelima,  menyesuaikan, memperlunak,  dan  menurut.  Bentuk  pengelolaan  konflik  ini  merupakan pendekatan kalah menang (Hardjono, 1994: 49).
Tingkat keberhasilan sebuah resolusi konflik dikaitkan dengan efektivitas resolusi konflik. Efektivitas resolusi konflik secara umum lebih dilihat dalam 3 (tiga) tingkatan. Pertama, efektivitas yang tinggi yaitu upaya resolusi berhasil mentransformasikan  konflik  politik  menjadi  konsensus  (Fatah,  2002:  47). Kedua,  efektivitas  semu.  Resolusi  konflik  hanya  berhasil  menekan  bentuk konflik  politik  dari  permukaan  atas  ke  bawah  permukaan.  Ketiga,  efektivitas yang  rendah,  yaitu  resolusi konflik  yang  tidak  berhasil  meresolusikan  konflik menjadi konsensus, baik secara substansial maupun semu. Bentuk dari konflik ini biasanya dimatikan secara koersif / represif (Fatah, 2002: 56-57)

## 4. Netralitas
Netralitas  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  adalah keadaan  dan  sikap  netral,  dalam  arti  tidak  memihak,  atau  bebas.  Menurut Mokhsen,  Dwiputrianti,  &  Muhammad  (2018)  netralitas  ASN  mengandung makna impartiality yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil,  objektif,  dan  tidak  memihak.  Sementara  itu  Marbun  dalam  Sri  Hartini (2009) menyampaikan bahwa netralitas adalah bebasnya Pegawai Negeri Sipil dari  pengaruh  kepentingan  partai  politik  tertentu  atau  tidak  memihak  untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik.
Apabila  dikaitkan  dengan  penyelenggaraan  Pilkada,  netralitas  dapat didefenisikan  sebagai  perilaku  tidak  memihak,  atau  tidak  terlibat  yang ditunjukan  birokrasi  pemerintahan  dalam  masa  kampanye  kandidat  kepala daerah di ajang pemilukada baik secara diam-diam maupun terang-terangan (La Ode, 2013). Menurut La Ode (2013), ada dua indikator utama dari netralitas politik, yaitu:
a. Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa  kampanye  atau  menjadi  peserta  kampanye  baik  dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
b. Tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau  tindakan    yang  menguntungkan  salah  satu  pasangan  calon, tidak  mengadakan  kegiatan  yang  mengarah  kepada  keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada  masa  kampanye  meliputi  pertemuan,  ajakan,  himbauan,  seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak  membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah  satu  calon  pasangan  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  pada masa kampanye.

## III. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memperoleh data dari sumber data  primer.  Penulis  memilih  lokasi  penelitian  di  yaitu  Instansi  ASN  Provinsi Lampung.  Sifat  penelitian  dalam  ini  deskriptif  analisis  bertujuan  untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau  daerah  tertentu,  mengenai  sifat-sifat;  karakteristik-karakteristik  atau faktor-faktor  tertentu.  Penelitian kualitatif yang menghasilkan  data  deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yaang dapat diamati untuk diarahkan pada latar dan individu secara holistik/utuh. Penelitian ini  menggunakan  perpaduan  pendekatan  perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach) .
Kegiatan pengumpulan data lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan masukan bagi perbaikan sistem pengawasan netralitas ASN. Pengumpulan data melalui website pada Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2019-2020.

## IV. Pembahasan
1. Regulasi Netralitas ASN Pilkada 2020
a. Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil Negara (ASN)
Pasal  2  huruf  f,  menyatakan  bahwa  salah  satu  asas  penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah “Netralitas”. Asas Netralitas ini berarti bahwa  setiap  pegawai  ASN  tidak  berpihak  dari  segala  bentuk  pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Selanjutnya, Pasal
87 ayat 4 huruf c, menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Selain  itu  Aparatur  Sipil  Negara  yang  akan  mencalonkan  diri  menjadi kepala daerah harus melakukan pengunduran diri secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat 3, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  41/PUU-XIII/2014  Tanggal  6  Juli  2015,  “PNS  yang mencalonkan  diri  atau  dicalonkan  menjadi  Gubernur/Wakil  Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri  secara  tertulis  sebagai  PNS  sejak  ditetapkan  sebagai  calon  peserta pemilihan  Gubernur/Wakil  Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati,  Walikota/Wakil Walikota”  PNS  yang  tidak  melaksanakan  ketentuan  tersebut  dijatuhi  sanksi hukuman disiplin.
b. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  Menjadi  Undang- Undang.
Hibauan netralitas tidak hanya ditujukan pada ASN, hal ini juga dihimbau pada  pasangan  calon untuk  tidak  melibatkan  ASN  dalam  kampanye,  sebagai mana diatur dalam Pasal 70 ayat 1 huruf b; Pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur  Sipil  Negara,  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan Anggota  Tentara  Nasional  Indonesia.  Selanjutnya,  Pasal  71  ayat  1;  Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala  Desa  atau  sebutan  lain/Lurah  dilarang  membuat  keputusan  dan/atau tindakan  yang  menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu  pasangan  calon. Berdasarkan  undang-undang  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  baik  pihak ASN  maupun  pasangan  calon  kepala  daerah  dihimbau  untuk  tetep  menjaga netralitas.

## c. PP Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
Pasal 11 huruf c menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS  wajib  menghindari  konflik  kepentingan  pribadi,  kelompok  ataupun golongan.  Maka  PNS  dilarang  melakukan  perbuatan  yang  mengarah  pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam  politik  praktis/berafiliasi  dengan  partai  politik,  semisal:  PNS  dilarang
melakukan  pendekatan  terhadap  partai  politik  terkait  rencana  pengusulan dirinya  ataupun  orang  lain  sebagai  bakal  calon  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala Daerah.
d. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  53  Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Pasal 4; angka 12, memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  atau  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dengan  cara:  a.  ikut  serta  sebagai  pelaksana kampanye; b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain dan atau; d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara

## 2. Pelanggaran Regulasi Netralitas Pilkada 2020
Kementerian  Dalam  Negeri  ( Kemendagri )  menegur  67  kepala  daerah dan  memberi  waktu  tiga  hari  untuk  menindaklanjuti  rekomendasi  Komisi Aparatur  Sipil  Negara  (KASN)  terkait  pelanggaran  netralitas  ASN  dalam Pilkada  2020 .  Kepala  Daerah  yang  tidak  menindaklanjuti  rekomendasi tersebut,  akan  dikenai  sanksi,  mulai  dari  sanksi  moral  hingga  hukuman disiplin.
Ada  pun  kepala  pemerintahan  provinsi,  kabupaten  dan  kota  yang mendapat  teguran  soal  netralitas ASN adalah  Gubernur  Jambi,  Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Lampung, Gubernur Nusa Tenggara  Barat,  Gubernur  Sulawesi  Barat,  Guberur  Sulawesi  Selatan, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Sulawesi Utara,  Bupati  Asahan,  Bupati  Asmat,  Wlikota  Bandung,  Bupati  Banggai, Bupati Banjar,  Bupati  Boven Digul,  Bupati Bulukumba,  Bupati Buton Utara, Bupati Cianjur, Bupati Dompu, Bupati Gowa, Bupati Halmahera Timur, Bupati Indragiri Hulu, Bupati Jember, Bupati Kepulauan Meranti', Bupati Kepulauan Selayar,  Bupati  Konawe,  Bupati  Konawe  Utara,  Bupati  Kuantan  Singingi, Bupati  Limapuluh,  Bupati  Lingga,  Bupati  Lombok  Utara,  Bupati  Majene, Bupati Mamberamo Raya, Bupati Maros, Bupati Merauke, Bupati Mojokerto, Bupati Muaro Jambi, Bupati Muna, Bupati Muna Barat, Bupati Nias Selatan, Bupati Pandeglang,  Bupati Pangkajene  dan  Kepulauan,  Bupati  Pasangkayu, Bupati  Pelalawan,  Bupati  Pesisir  Barat,  Bupati  Sidoarjo,  Bupati  Sijunjung, Bupati  Simalungun,  Bupati  Solok,  Bupati  Sukabumi,  Bupati  Sumba  Timur,
Bupati  Supiori,  Bupati  Tana  Toraja,  Bupati  Tasikmalaya,  Bupati  Tojo  Una- una,  Bupati  Toli-toli,  Bupati  Wakatobi,  Walikota  Batam,  Walikota  Binjai, Walikota  Bontang,  Walikota  Makassar,  Walikota  Mataram',  Walikota Pariaman, Walikota Samarinda, Walikota Solok, dan Walikota Surabaya.
Pemungutan suara Pilkada 2020 akan diselenggarakan satu minggu lagi, sayangnya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi momok  dalam  pelanggaran  pemilihan.  Berdasarkan  data  yang  dihimpun Bawaslu hingga 16 November 2020 terdapat 1.038 pelanggaran netralitas ASN yang  terdiri  dari  934  merupakan  temuan  Bawaslu  sedangkan  104  laporan masyarakat.  Dari  data  tersebut  KASN  telah  mengeluarkan  rekomendasi  938 kasus, 5 kasus telah diproses, dan 95 kasus dinyatakan bukan pelanggaran.
Adapun  bentuk-bentuk  pelanggaran  netralitas  ASN,  diantaranya memengaruhi  warga  dengan  politik  uang  untuk  memilih  paslon  tertentu, melarang/menghalangi  pemasangan  alat  peraga  kampanye  paslon  tertentu. Lalu  ada  pula  penggunaan  fasilitas  dan  anggaran  negara,  memengaruhi perangkat  desa  untuk  berpihak  kepada  paslon  tertentu,  menyalahgunakan kewenangan  dalam  merencanakan  program  dan  distribusi  bantuan  sosial. Selain  itu  ada  pelanggaran  dengan  cara  terlibat  dalam  kampanye,  terlibat sebagai  tim  kampanye  atau  tim  sukses  paslon,  membuat  kebijakan  dalam bentuk Surat Keputusan, dan menggerakkan struktur birokrasi/memengaruhi/ mengintimidasi para pegawai bawahan di jajaran.
Pelanggaran  netralitas  juga  pernah  terjadi  di  beberapa  provinsi  pada Pilkada  2018,  salah  satunya  dilaksanakan  di  Provinsi  Jawa  Barat  dengan pelanggaran netralitas yang terjadi tertinggi ke-empat di Indonesia. Menurut data dari KASN per Juni 2018 terdapat 51 ASN yang terlibat. Sebaran wilayah pelanggaran Netralitas ASN di Jawa Barat dalam rentang waktu Januari – Juni 2018  sebagai  berikut:  Kota  Bandung  34.1%,  Kab.  Majalengka  20.5%,  Kab. Bandung  Barat  13.6%,  dan  Kota  Cirebon  6.8%,  sebanyak  25%  pelanggaran netralitas lainnya tersebar di wilayah lain. Jika dikelompokan berdasarkan jenis pelanggaran dalam kasus di Jawa Barat sebagai berikut: foto bersama paslon 47.7%,  menghadiri  deklarasi  calon  27.3%  dan  kampanye/sosialisasi  melalui media  sosial  9.1%  ASN.  Sisanya  sebesar  15.9%  adalah  jenis  pelanggaran lainnya (Mokhsen, Dwiputrianti, & Muhammad, 2018).

## 3. Kelemahan Regulasi Netralitas Pilkada 2020
Patronasi  politik  menghambat  penerapan  asas  netralitas  ASN.  Sistem politik yang berlaku menelan biaya yang sangat tinggi. Hal ini mengakibatkan para  calon  kepala  daerah/pejabat  politik  harus  memiliki  modal  yang  cukup banyak untuk dapat memenangkan pemilu. Pejabat politik khususnya kepala daerah  yang  terpilih  memiliki  kewenangan  dan  kekuasaan  dalam  mengelola sumberdaya  ASN.  Hal  ini  sangat  memungkinkan  bagi  mereka  menggunakan kekuasaan  tersebut  dengan  memobilisasi  dukungan  pegawai  ASN  yang mempunyai  kewenangan  atas  anggaran  dan  asset  negara/daerah.  Hal  ini menyulitkan pegawai ASN untuk bersikap netral.
Kendala di tingkat mikro dalam menegakkan asas netralitas antara lain adalah sebagai berikut:
a. Mindset  pegawai  ASN  yang  cenderung  berpihak  pada  atasan  yang diwariskan  oleh  birokrasi  politik  pada  era  pemerintahan  orde  baru. Banyak  ASN  tidak  memahami  prinsip-prinsip  netralitas  dan  tidak menyadari  bahwa  apa  yang  mereka  lakukan  melanggar  ketentuan yang berlaku.
b. Kesadaran pegawai ASN yang masih rendah akan pentingnya bersikap netral dalam menyelenggarakan pemerintahanan, pembangunan, dan pelayanan publik serta menganggap keberpihakan merupakan sesuatu yang lumrah.
c. Sikap sebagian pegawai ASN yang lebih mengutamakan cara mudah dalam mencapai karier yang lebih tinggi dengan menunjukkan loyalitas kepada atasan dari pada menunjukkan profesionalitas dan kinerja.
d. Keengganan  masyarakat  dalam  melaporkan  pelanggaran  netralitas ASN  karena  ketidaktahuan  ataupun  factor  budaya  yang  membuat pengawasan  masyarakat  tidak  berfungsi  secara  efektif.  masyarakat Indonesia  yang  enggan  untuk  melaporkan  kasus  pelanggaran netralitas  yang  ada  di  lingkungan  terdekatnya  bisa  dikatakan  juga sebagai permasalahan tersendiri dalam sistem pengawasan netralitas ASN.  Temuan  berupa  keengganan  masyarakat  dalam  melaporkan kasus  pelanggaran  yang  ada  ini  disebebkan  oleh  beberapa  faktor, yaitu:
1) Kultur  masyarakat  Indonesia  yang  “merasa  tidak  enak”  kepada sesama rekan kerja/tetangga/kerabat, dianggapnya jika
melaporkan  pelanggaran  netralitas  yang  terjadi  di  lingkungan terdekatnya  akan  merusak  hubungan  yang  selama  ini  terjalin, ataupun  alasan  emosional  lainnya.  Banyak  kasus  pelanggaran netralitas ASN tidak terungkap karena kultur ini.
2) Pelanggaran  netralitas  ASN  dianggap  sebagai  hal  lumrah.  Masih banyak  masyarakat  Indonesia  yang  menganggap  kasus pelanggaran netralitas yang terjadi di lingkungan sekitarnya sebagai hal  biasa  dan  tidak  perlu  dibesar  besarkan  termasuk  tidak  perlu dilaporkan kepada lembaga terkait.
3) Sistem  pengawasan  terhadap  pelanggaran  netralitas  ASN  yang belum  optimal  yang  disebabkan  terbatasnya  kemampuan  KASN yang  tidak  mempunyai  perwakilan  di  daerah  dan  hanya  didukung oleh pegawai dan anggaran dalam jumlah yang terbatas.
4) Rekomendasi  KASN  diabaikan  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian (PPK).  Akibatnya  pemberian  sanksi  kepada  ASN  yang  melakukan pelanggaran menjadi tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera.

## V. Kesimpulan
Pemungutan suara Pilkada 2020 akan diselenggarakan satu minggu lagi, sayangnya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi momok  dalam  pelanggaran  pemilihan.  Berdasarkan  data  yang  dihimpun Bawaslu hingga 16 November 2020 terdapat 1.038 pelanggaran netralitas ASN yang  terdiri  dari  934  merupakan  temuan  Bawaslu  sedangkan  104  laporan masyarakat.  Dari  data  tersebut  KASN  telah  mengeluarkan  rekomendasi  938 kasus, 5 kasus telah diproses, dan 95 kasus dinyatakan bukan pelanggaran.
Adapun  bentuk-bentuk  pelanggaran  netralitas  ASN,  diantaranya memengaruhi  warga  dengan  politik  uang  untuk  memilih  paslon  tertentu, melarang/menghalangi  pemasangan  alat  peraga  kampanye  paslon  tertentu. Lalu  ada  pula  penggunaan  fasilitas  dan  anggaran  negara,  memengaruhi perangkat  desa  untuk  berpihak  kepada  paslon  tertentu,  menyalahgunakan kewenangan  dalam  merencanakan  program  dan  distribusi  bantuan  sosial. Selain  itu  ada  pelanggaran  dengan  cara  terlibat  dalam  kampanye,  terlibat sebagai  tim  kampanye  atau  tim  sukses  paslon,  membuat  kebijakan  dalam bentuk Surat Keputusan, dan menggerakkan struktur birokrasi/memengaruhi/ mengintimidasi para pegawai bawahan di jajaran.
Pengawasan Netralitas pegawai ASN menjadi salah satu hal yang harus dikuatkan  dalam  mengatasi  permasalahan  netralitas  ASN  agar  reformasi birokrasi di pemerintahan berjalan dengan cepat. Banyaknya pelanggaran yang terjadi  3  tahun  terakhir  ini  menjadi evidence bahwa  perlunya  pengawasan Netralitas ASN yang efektif, kolaboratif, dan komprehensif. Berdasarkan hasil kajian  yang  telah  dilaksanakan,  rekomendasi  yang  bisa  diberikan  adalah meningkatkan pemahaman pegawai terhadap asas netralitas ASN, membangun kolaborasi yang efektif dengan instansi lain yang terkait, Kementerian PANRB, Kementerian  Dalam  Negeri,  BKN,  dan  Bawaslu,  dan  pemberian  sanksi  yang lebih berat kepada pegawai yang melanggar.

## DAFTAR PUSTAKA
Hardjono, A. M. (1994). Konflik di Tempat Kerja . Kanisius: Yogyakarta
Irtanto.  (2008). Dinamika  Politik  Lokal  Era  Otonomi  Daerah .  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
La  Ode,  A.,  (2015).  Development  Of  Learning  Devices  Of  Cybernetic Cooperative  In  Discussing  The  Simplex  Method  In  Mathematics Education Students Of FKIP UHO. International Journal of Education and Research,3(2): 189-198
McClosky, Herbert. (1972). Political Participation . International Encyclopedia of the Social Science. New York : The Macmillan Company
Mokhsen, N., Dwiputrianti, S., & Muhammad, S. (2018 ). Pengawasan Netralitas Aparatur  Sipil  Negara  Edisi  Pertama .  Jakarta:  Komisi  Aparatur  Sipil Negara
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  53  Tahun  2010  Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2005  tentang  Pemilihan,  Pengesahan, Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
Sanit, A. (1985). Perwakilan Politik Indonesia , Yogyakarta: CV. Rajawali.
Saputra,  A.  D.  (2020).  Pencegahan  dan  Penindakan  Pelanggaran  Netralitas Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  oleh  Bawaslu  Kota  Palopo  Pada  Pemilu 2019. Public Administration Journal
Sri  Hartini.  2009.  Penegakan  Hukum  Netralitas  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS). Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9, No. 3
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Zuhro, Siti R, dkk.2009.Demokrasi Lokal perubahaan dan kesinambungan Nilai- nilai BudayaPolitik Lokal Di Jawa Timur, Sumbar,S ulssel dan Bali.