## IDENTIFIKASI PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

## Indetification Impelentation of Regioanl Coorporation

## Imam Radianto Anwar Setia Putra
Pusat Penelitian Dan Pengembangan Pemerintahan Umum Dan Kependudukan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jln. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat, Tlp. 021 310 1953 E-mail : imamradianto@gmail.com, Tlp. 0813 61959 598 Dikirim: 23 Maret 2014; direvisi: 3 April 2014; disetujui: 12 Mei 2014

## Abstrak
Kajian tentang identifikasi kerja sama daerah ini bertujuan melihat kemampuan kelembagaan pemerintah daerah  yang  meliputi  pemahaman,  kelembagaan  dan  tatalaksana  dalam  pelaksanaan  kerja  sama  daerah. kerja  sama  daerah  merupakan  upaya  untuk  pengelolaan  potensi  daerah  guna  mencapai  kesejahteraan masyarakat, selama ini daerah dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki belum dapat terkelola  secara  maksimal  jika  dilakukan  secara  sendiri  oleh  pemerintah  daerah,  kapasitas  pemerintah daerah,  bentukan  organisasi  yang  ada,  kemampuan  manajemen  dan  kebijakan  menjadi  dimensi  yang sangat  penting  guna  penciptaan  kerja  sama  daerah.  Penguatan  peran  perangkat  daerah  yang  mengelolan kerja sama daerah menjadi upaya memecahkan permasalahan. Kata kunci: Kerja sama, kelembagaan, pemerintah daerah

## Abstract
Studies  on  the  identification  of  cooperation  is  aimed  at  looking  at  the  ability  of  local  government institutions which include the understanding, institutional and management of the implementation of the regional cooperation. regional cooperation is an attempt to manage the potential to achieve the welfare of the  community,  this  time  in  the  area  and  the  potential  of  utilizing  the  existing  resources  can  not  be managed  to  maximum  effect  if  it  is  done  by  the  local  government,  local  government  capacity,  notching existing  organizations,  and  policy  management  capabilities  become  a  very  important  dimension  to  the creation  of  regional  cooperation.  Strengthening  the  role  of  regional  cooperation  mengelolan  be  an attempt to solve the problem Keywords: cooperation, institutional, local governments

## PENDAHULUAN
Menggali  dan  memanfaatkan  sumber  daya  dan potensi  yang  dimiliki  daerah  menjadi  bagian  yang penting  dalam  upaya  memberikan  kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan kemampuan  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  dan potensi  daerah  khususnya  dalam  meningkatkan pemberian  pelayanan  kepada  masyarkat  sehingga terjadi  nantinya  diharapkan  terjadi  peningkatan  taraf hidupnya.  Pemanfaatan  sumber  daya  dan  potensi daerah  yang  dimiliki  digunakan  untuk  dapat mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan  keterbatasan  kemampuan  serta  dukungan pendanaan,  pemanfaatan  sumber  daya,  dan  potensi daerah  menjadi  salah  satu  strategi  dalam  pemberian pelayanan  kepada  masyarakat.  Dalam  hal  tersebut sangat dibutuhkan sekali mekanisme pengelolaan lain yang dapat dilaksanakan dan diakomodir juga melalui Undang-undang  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  yang  dimana  daerah  dapat  melakukan  kerja sama.
Selain  itu  juga,  kerja  sama  daerah  menjadi peluang bagi daerah dengan kemampuan penganggaran  yang  kecil,  melalui  kerja  sama  daerah dapat  memaksimalkan berbagai potensi  yang dimiliki untuk  peningkatan  kesejahteraan  masyarakatnya.
Kerja sama daerah tersebut tidak hanya terbatas antara sesama  pemerintah  daerah  saja,  tetapi  juga  dapat mengikutsertakan  peran  swasta  atau  para  pemangku kepentingan lainya untuk berpartisipasi di dalamnya.
Sesuai  dengan  Undang  Undang  No.  32  tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Pasal  195 termakatub tentang akan kebutuhan kerja sama dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui efektifitas  dan  efisienasi  pelayanan  publik  dimana bunyi  Pasal  195  ayat  1  adalah: “ Dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  daerah  dapat mengadakan  kerja  sama  dengan  daerah  lain  yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan  publik,  sinergi  dan  saling  menguntungkan. Selanjutnya  ditetapkan  Peraturan  Pemerintah  No.  50 Tahun  2007  tentang  Tata  Cara  Kerja  Sama  Daerah sebagai arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kerja sama  daerah  sehingga  memberikan  dampak  dalam peningkatan  pembangunan  di  daerah,  yang  pada akhirnya berkolerasi terhadap pemenuhan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan  kepada  masyarakat  dan  penyediaan infrastruktur.”
Selain  itu,  manfaat  dari  penyelenggaraan  kerja sama  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  daerah terjadinya  sinergitas  dalam  pembangunan  di  suatu kawasan/wilayah  sehingga  dapat  saling  memberikan
keuntungan bagi daerah-daerah yang melakukan kerja sama,  serta  menekan  kebutuhan  akan  pembiayaan pembangunan  di  daerah.  Kerja  sama  antara  daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan secara efektif dan efisien dimana efektifitas tersebut memperhatikan potensi daerah dan kemampuan  yang  dimiliki  daerah  sehingga  dapat membantu  dan  mendorong  pembangunan.  Tentunya kerja  sama  daerah  merupakan  kegiatan  yang dilakukan  oleh  pihak-pihak  tertentu  dalam  mencari keuntungan  dan  manfaatnya  sehingga  besar  sekali kemungkinan  menghadapi  kendala,  tantangan,  dan permasalahan terkait kerja sama daerah tersebut.
Saat  ini  permasalahan  yang  timbul  dalam pelaksanaan  kerja  sama  daerah  adalah  belum sinerginya pelaksanaan  kerja  sama daerah dalam  satu provinsi dan juga lemahnya peran pemerintah provinsi dalam  mendukung  pelaksanaan  kerja  sama  daerah pada  wilayahnya.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh (Cahyani, K.,2009) inkonsitensi kebijakan antardaerah yang  saling  bersingungan  dalam  mengatur  hal  yang sama  ditambah  dengan  adanya  keterbatasan  hukum bagi  pemerintah  provinsi  dalam  menjembatani kebijakan  yang  dibuat  daerah  dalam  rangka pelaksanan otonomi daerah.  Sinkronisasi pelaksanaan kerja  sama  daerah  dalam  satu  wilayah  provinsi menjadi  dimensi  pembentuk  permasalahan  dalam pelaksanaan  kerja  sama  daerah  tersebut.  Selain  itu ditambah  lemahnya  peranan  provinsi  yang  unit pelaksanan dan sebagai unit pembina penyelenggaraan kerja  sama  daerah  dalam  menyinergikan  pelaksanaan kerja sama daerah tersebut.
Daerah  yang  saling  berbatasan  tentunya  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu akan melihat  pemenuhan  kepentingan  masyarakatnya terlebih  dahulu.  Ketika  itu  sudah  bersinggungan dengan daerah lain maka diharapkan mekanisme kerja sama daerah dapat menjadi penengahnya, tetapi hal itu tidak  dapat  terwujud  disebabkan  kebijakan  pada  tiap daerah  akan  selalu  berbeda  dalam  penyelenggaraan pembangunan.  Sehingga  dengan  demikian  kebijakan kerja sama daerah tersebut belum dijadikan salah satu upaya dalam menyinergikan pelaksanaan pembangunan khususnya pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Selain tidak adanya titik temu pada pelaksanaan pembangunan  antar  daerah,  kerja  sama  daerah  juga terhalang  dengan  kebijakan  pada  masing-masing pemerintah daerah yang memiliki target penyelenggaraan pemerintah daerah. Mekanisme kerja sama  daerah  juga  kurang  termanfaatkan  oleh  sesama pemerintah  daerah  dalam  mewujudkan  pembangunan daerah  yang  mengupayakan  sinergitas  dalam  suatu wilayah.
Pembentukan  kelambagaan  kerja  sama  daerah menjadi  titik  krusial  dalam  pelaksanaan  disertai  juga mekanisme  kerja  yang  tersistematis.  Seperti  model kerja  sama  antardaerah  pada  Sekretaris  Bersama (Sekber)  Kartamantul  yang  dinilai  fleksibel  dan menghilangkan  batasan  struktural  tapi  terdapat  sisi
minusnya  tidak  adanya  mekanisme  kerja  yang  dapat digunakan  untuk  mengukur  kinerja  Sekretaris Bersama Kartamantul. Penguatan kelembagaan lainnya  dengan  membentuk  perusahaan  (Pratikno, dkk., 2004). Pembentukan lembaga lainnya yang pada akhirnya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah  yang  secara bersama-sama dalam pelaksanaan kerja sama daerah mendapatkan tantangan regulasi Kelembagaan  kerja  sama  daerah  yang  dibangun melalui  sekertariat  bersama  juga  terdapat  kendala dalam  mengukur  kinerja  pelaksanaan  kerja  sama daerah  dimaksud.  Tantangnya  pemerintah  daerah melalui  secretariat  bersama  dalam  mengelola  kerja sama  daerah  tersebut  tidak  dilihat  menjadi  suatu kinerja  penyelenggaraan  pemerintah.  Kinerja  tersebut tidak  terpapar  sebagai  ukuran  kinerja  pemerintah daerah  tersediri.  Untuk  itu,  kelembagaan  dan  tata laksana  kerja  sama  daerah  menjadi  petunjuk  dalam melakukan  analisis  pelaksanaan  kerja  sama  daerah tersebut.
Guna  pemenuhan  kebutuhan  pelaksanaan  kerja sama  daerah  tersebut  timbulah  berbagai  macam  dan pola/bentuk  organisasi  yang  mendukung  penyeleng- garaan kerja sama daerah. kelambagaan yang dimiliki daerah  untuk  mendukung  pelaksanaan  kerja  sama daerah membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan. Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan  kerja  sama  daerah  dibatasi  dalam  arena administrasi  serta  batas-batas  fungsional  yang  ada. Maka  dari  itu  ditekankan  kepada  kemampuan pemerintahan  daerah,  dalam  melakukan  kerja  sama dapat  saling  menguntukan  dan  bisa  menghasilkan sinergitas  dalam  pembangunan  di  daerah.  Selain  itu juga  di  lapangan  keterbatasan  dan  kemampuan personil  yang  mendukung  penyelenggaraan  kerja sama  daerah  menjadi  kebutuhan  yang  sangat mendesak  sehingga  diharapkan  dapat  dipenuhi  untuk segera dipenuhi.
“Lebih  jauh  diterangkan  bupati,  kerja  sama antar daerah diperlukan dengan pertimbangan, semakin majemuknya masalah keperluan  dasar  masyarakat  yang  dipicu dengan  pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi dan  penyebaran  yang  tidak  merata.  Semakin terbatasnya  potensi  sumber  daya  alam  dan pengelolaan  yang  tidak  ramah  lingkungan, selain itu juga keterbatasan kemampuan dana daerah  sehingga  memerlukan  dana  dari sumber  lainnya  baik  dari  pemerintah  pusat maupun  swasta.  Menggali  potensi  unggulan daerah  yang  belum  dikelola  secara  optimal yang  dikarenakan  keterbatasan  sumber  daya manusia (SDM) ( Riau Post, 29/05/2013)”
Tantangan  penyelenggaraan  pemerinah  daerah yang  juga  menjadi  permasalahan  dalam  mewujudkan kerja  sama  daerah  nampak  jelas,  kerja  sama  daerah dibutuhkan  guna  memenuhi  kebutuhan  masyarakat khususnya  pelayanan  dasar  yang  didorong  dari pertumbuhan  dan  pergerakan  penduduk  pada  satu wilayah sehingga dirasakan keterbatasan potensi alam
serta  pengelolaan  yang  dapat  dikatakan  asal-asalan tanpa  menmpertimbangkan  lingkungan  pada  wilayah sendiri ataupun wilayah yang berdampingan. Kemampuan  pendanaan  daerah  dan  sumber  daya manusia  menjadi  tantangan  pembangunan  daerah sehingga  pentingnya  kerja  sama  daerah.  Dalam menggali dan menemukan potensi unggul daerah yang dapat  dimanfaatkan  dengan  mekanisme  kerja  sama daerah.
Selain  itu  keterbatasan  dana  daerah  dalam pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  tersebut  dapat dieliminir  melalui  praktik  kerja  sama  daerah diharapakan dalam menyelesaikan permasalah pembangunan  daerah  sehingga  setiap  daerah  yang melakukan  kerja  sama  dapat  meneriman  manfaatnya yang  begitu  sangat  besar  dalam  mendorong pembangunan daerah. Oleh sebab itu kajian ini sangat penting  meningat  kerja  sama  daerah  satu  mekanisme dalam  mendukung  dan  mewujudkan  pembangunan daerah.  Selain  keterbatasan  pendanaan,  kelembagaan kerja  sama  daerah  yang  perlu  ditingkatkan  kapasitas dan  kemampuanya  dan  ditambah  peran  pemerintah daerah  dalam  menyinergikan  pembangunan  pada wilayah  sendiri  menjadikan  betapa  strategisnya mekanisme  kerja  sama  daerah  dalam  mendukung pembangunan.  Kerja  sama  antarpemerintah  daerah ( Inter  Governmental  Cooperation ),  Patterson  (2008) didefinisikan  sebagai  “ an  arrangement  between  tow or  more  governments  for  accomplishing  common goals,  providing  a  service  or  solving  a  mutual problem ”. Makna dari susunan kalimat tersebut adalah pengaturan  antara  satu  pemerintah  atau  lebih  untuk mencapai  tujuan  bersama,  memberikan  layanan  atau memecahkan  masalah  bersama.”  Pengertian  diatas menyiratkan kepada tujuan yang ingin didapat dengan melakukan kerja sama sebagai alat dalam memberikan pelayanan  dan  pemecahan  permasalahan  lainnya dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Kajian  ini berupaya untuk menjawab pertanyaan yaitu bagaimana pelaksanaan kerja sama daerah?
Kajian  ini  berupaya  untuk  mengambarkan pelaksanaan  kerja  sama  daerah  yang  telah  dilakukan oleh setiap pemerintah daerah baik sesama pemerintah atau  pun  dengan  para  pemangku  kepentingan pembangunan  daerah.  Dengan  ruang  lingkup  pada pelaksanaan kerja sama daerah dengan menitikberatkan  pada  peran  pemerintah  daerah  dan dukungan kelembaganan yang dibentuk guna pelaksanaan  kerja  sama  daerah.  lokasi  kajian ditetapkan secara proposive sampling dengan memilih wilayah provinsi Kalimantan Timur lokus kajian.
Pelaksanaan  kerja  sama  antardaerah  yang diidentifikasi  dari  jumlah  pelaku  kerja  sama  asal pelaku  dan  orientasi  kerja  sama  daerah  yang ditekankan. Menurut Feiock (2004), meliputi persetujuan  antara  dua  atau  lebih  pemerintahan daerah;  koalisi  antarpemerintah  daerah  dalam  upaya untuk memperoleh bantuan atau hibah dari pemerintah pusat;  kerja  sama  pemerintah  dan  swasta  ( public private  partnership) dan  otoritas  metropolitan
( metropolitan  authority) .  Feiock  membagi  membagi ke  dalam  dua  sifat  pelaksanaan  kerja  sama  di  daerah dengan maksud mendapatkan bantuan yang disediakan.
Kerja  sama  senantiasa  menempatkan  pihak- pihak yang berinteraksi itu pada posisi yang seimbang, serasi,  dan  selaras  (Pamudji,  1985).  Menjelaskan kesamaan  posisi  dalam  penyelenggaraan  kerja  sama daerah,  memiliki  kedudukan  dan  kepentingan  yang sama sehingga dapat  keterpaduan dan semangat  yang sama  dalam  mendukung  pelaksanaan  kerja  sama dalam usaha peningkatan kesejahteraan di daerah.
Beberapa  faktor  yang  mempengaruhinya  yaitu dalam  Young,  Oran,  R,  (1992):  1)  transparansi;  2) kekokohan  dan  keluasan;  3)  perubahaan  aturan;  4) kapasitas  pemerintahan;  5)  distribusi  kekuasaan;  6) tingkat  ketergantungan  antar  anggota  (pemerintah daerah); dan 7) ide intelektual. Ketujuh faktor tesebut membangun  kerja  sama  untuk  menjadi  lebih  efisien, selain  itu  juga  membutukan  kelembangaan  dan  tata laksana  dalam  pengelolaan  kerja  sama  daerah. Kebutuhan akan kerja sama di daerah menjadi sangat penting meningat keterbatasan serta sumber daya yang dimiliki yang berbeda di setiap daerah.
Dalam regulasi yang ditetapkan dengan menggunakan  Peraturan  Pemerintah  No.  50  Tahun 2007  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Kerja  Sama Daerah  menyatakan,  yang  dimaksud  dengan  kerja sama  daerah  adalah  kesepakatan  antara  gubernur  dan gubernur,  atau  gubernur  dan  bupati/wali  kota,  atau antara bupati/wali kota dan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.  Terdapat  minimal  dua  aktor  publik  yang menjadi  pengerak  dalam  pelaksanaan  kerja  sama  di daerah dengan berupaya untuk saling mengikat untuk dapat  mengelola  dan  mendatangkan  kemanfaatan dengan  mengunakan  sumber  daya  dan  potensi  yang dimiliki  oleh  aktor-aktor  publik  di  daerah  yang memiliki  tanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan pemenuhan  pelayanan  pubilik  dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Peraturan  Pemerintah  No.  50  Tahun  2007, pelaksanaan  kerja  sama  daerah  yang  menjadi  objek kerja sama daerah meliputi seluruh urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah otonom  dan  dapat  berupa  penyediaan  publik. Selanjutnya  kerja  sama  daerah  tersebut  dituangkan dalam  bentuk  perjanjian  kerja  sama  (PKS)  daerah. Selanjutnya  yang  menjadi  aktor  dalam  pelaksanaan perjanjian  kerja  sama  dapat  dilakukan  oleh  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dengan  persetujuan DPRD  juga  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  dari  SKPD  tersebut.  Kerja  sama  daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan,  dalam  penyusunan  rancangan  perjanjian kerja  sama  paling  sedikit  memuat,  antara  lain:  1) subjek  kerja  sama  ;  2)  objek  kerja  sama;  3)  ruang lingkup;  4)  hak  dan  kewajiban  para  pihak;  5)  jangka
waktu  kerja  sama;  6)  pengakhiran  kerja  sama;  7) keadaan memaksa; dan 8) penyelesaiaan perselisian
Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 22 tahun 2009 dan 23 tahun 2009, pelaksanaan kerja sama daerah juga didukung dengan  membentuk badan  kerja  sama  daerah  yang  ditetapkan  oleh keputusan  kepala  daerah  dalam  mendukung  kerja sama  dengan  daerah  lain  dilakukan  secara  terus- menerus  atau  diperlukan  waktu  paling  singkat  lima tahun,  badan  kerja  sama  daerah  melakukan  tugas seperti membantu melakukan pengelolaan, monitoring,  dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  kerja sama  daerah  dan  juga  memberikan  masukan,  saran dan menyusun laporan kepada kepala daerah.
Selanjutnya  dalam  mempersiapkan  kerja  sama daerah  dibentuk  Tim  Koordinasi  Kerja  Sama  Daerah (TKKSD) kepala daerah dapat membentuknya dengan peraturan  kepala  daerah.  TKKSD  dimaksud  untuk mempersiapkan  dan  melakukan  pembinaan  terhadap setiap pelaksanaan kerja sama daerah. Tugas TKKSD terdiri dari pejabat struktural di lingkungan pemerintah  daerah  serta  mengakomodasi  tim  pakar guna mendukung dan memperhatikan pra pembentukan  kerja  sama  daerah  hingga  pembinaan dan  pengawasan  pelaksanaan  kerja  sama  daerah dimaksud.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  pengkajian mengunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  metode eksporatif  dengan  menitikberatkan  pada  pemetaan profil  kerja  sama  di  daerah  dengan  memperhatikan tiga  dimensi  yang  akan  diukur  dalam  pelaksanaan pengkajian  ini.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  menggunkan  tiga  cara,  yaitu  1)  wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang  menjadi responden  yaitu para pejabat pemeritah daerah dan pelaksana pada unit kerja sama daerah, dan anggota  DPRD;  2)  kelompok  diskusi  terfokus  (FGD) dengan  para  pelaku  kerja  sama  daerah;  dan  3)  studi literatur  menganalisis  berbagi  dokumen  yang  terkait dengan  pelaksanaan  kerja  sama  daerah.  Sifat  data yang diambil yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Menurut  Bogdan  dan  Taylor  dalam  Moleong  (2002), metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang akan  menghasilkan  data  kualitatif  berupa  kata-kata, tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  suatu  proses yang  diamati.  Menggali  informasi  pelaksanaan  kerja sama daerah dari informan terdiridari birokrat, politisi, dan  para  pemangku  kepentingan  pelaksanaan  kerja sama daerah.
Data  yang  dihasilkan  dari  pengunakan  teknik pencarian  data  tersebut  terdiri  dari  data  primer  dan data sekunder untuk itu digunakan teknik analisis data deskritif. Sedangkan Miles (1992) menyatakan bahwa, data  kualitatif  merupakan  sumber  dari  deskripsi  yang luas dan berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan tentang  proses-proses  yang  terjadi  dalam  lingkup sektoral.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemahaman dalam Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
Pemerintah  daerah  harus  menyadari  nilai kemanfaatan  dari  sebuah  kerja  sama  yang  dilakukan. Permasalahan  pemahaman  terhadap  potensi  dan sumber daya yang dimiliki daerah dalam pelaksanaan kerja  sama  daerah  merupakan  titik  awal  dan  vital untuk  mendalami  pelaksanaanya.  Kerja  sama  daerah tersebut  memberikan  nilai  positif  dalam  mendukung kegiatan pembangunan daerah dengan memperhatikan tingkat  keterbatasan  sumber  daya  pengelolaan  yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah itu sendiri Richard  Rose  sebagaimana  dikutip  Budi Winarno  (2007)  juga  menyarankan  bahwa  kebijakan hendaknya  dipahami  sebagai  serangkaian  kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.  Pengelolaan  kerja  sama  daerah  merupakan sebuah  kebijakan  dengan  melibatkan  peran  unit  kerja dan  pimpinan  daerah  untuk  dapat  memahami  kerja sama  daerah  merupakan  serangkaian  kegaitan  yang memerlukan  dukungan  penuh,  sehingga  tujuan  dari kerja sama daerah tesebut dapat tercapai.
Menggali  pemahaman  kerja  sama  daerah tersebut  dimulai  mencari  dan  mengali  potensi  dan sumber  daya  yang  menjadi  proritas  untuk  dijadikan objek  kerja  sama.  Dengan  demikian  pemerintah daerah  harus  benar-benar  mengetahui  mengapa potensi  dan  sumber  daya  itu  dipilih  menjadi  objek kerja  sama.  Selanjutnya,  dengan  memanfaatkan informasi  potensi  dan  sumber  daya  daerah  yang dimiliki  dapat  dipilih  menjadi  objek  kerja  sama daerah.  Tidak  berhenti  disitu  saja  pemahaman  kerja sama  daerah  juga  harus  dikuasai  terkait  dengan pemanfaatan  dari  kerja  sama  tersebut  sehingga  kerja sama  yang  dilakukan  memang  suatu  kebutuhan  dari pemerintah daerah untuk mendukung dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui pemenuhan  pelayanan  publik  dan  penyediaan infrastruktur daerah.
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sesuai dengan  Undang  Undang  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah.  Membuka  peluang  pada pemeritah daerah untuk melakukan kreasi dan inovasi dalam meningkatkan dan menyejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu dibuka peluang dalam melakukan  kerja  sama  daerah  dalam  mendukung  dan mempercepat  kesejahteraan  masyarakat.  Kemampuan daerah dalam melihat dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki menjadi salah satu hal yang sangat vital dalam mendukung penyelenggaraan kerja sama  daerah.  pemerintah  daerah  sendiri  harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam menggali potensi daerah dan menggali sektor-sektor yang dapat memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat sehingga dapat berupaya untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya tersebut.
Permasalahan  yang  terjadi  dilapangan  dalam memahami  pelaksanaan  kerja  sama  daerah  melalui pengolahan  potensi  dan  kemampuan  daerah  yang sangat  memiliki  varian  yang  tinggi.  Tingginya  varian tersebut  dilandaskan  berdasarkan  kepada  letak  yang berbada  dan  potensi  serta  sumber  daya  alam  yang berbeda pula. Indonesia yang pulau-pulaunya dipisahkan oleh laut dan perairan memiliki keunggulan sekaligus keterbatasan kemampuan untuk dapat mengelolanya dan memanfaatkannya.
Tantangan selanjutnya dalam melihat pemahaman  pelaksanaan  kerja  sama  daerah  dengan sangat  terbatasnya  kemampuan  dan  kehandalan pemerintah  daerah  sangat  terasa  dalam  menggali  dan mengelola  potensi  dan  sumber  daya  yang  dimiliki, maka untuk itu ruang kerja sama daerah dibuka untuk memfasilitasi  sekaligus  memberikan  kesempatan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi dan  sumber  daya yang  dimiliki.  Setidaknya pemerintah  daerah,  mempu  memetakan  potensi  dan sumber daya yang dapat dimanafaatkan pengelolaanya bersama  dan  menjadikan  sebagai  objek  kerja  sama, sehingga  keterbatasan  kemampuan  daerah  dalam pengelolaan sumber tersebut dapat terpenuhi. Pemetaan  potensi  dan  sumber  daya  yang  dijadikan objek  kerja  sama  tersebut  dilakukan  dengan  menilai seberapa  besar  kemanfaatanya  bagi  peningkatan kesejahtaraan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik.
Pemahaman  kerja  sama  daerah  menyentuh  pada potensi  dan  sumber  daya  yang  paling  memiliki  nilai ekonomi  yang  tinggi.  Potensi  unggul  yang  dianggap menjadi  sangat  paling  bernilai  dalam  memenuhi kebutuhan kesejahteraan dan pelayanan kepada publik yang  dimiliki  pemerintah  daerah  dengan  didukung dengan sumber daya manusia yang memumpuni serta pengorganisasi  yang  baik  setidaknya  menjadi  nilai untuk  menetapkan  bahwa  potensi  yang  dimiliki pemerintah  daerah  tersebut  dapat  diapresiasi  pada kerja sama daerah baik itu yang hasilnya akan masuk pada  pendapatan  asli  daerah  atau  pun  yang  menjadi dukungan  terhadap  penyeleng-garaan  pelayanan publik  dan  peningkatan  kulitas  sumber  daya  manusia di daerah.
Selain  itu,  kerja  sama  daerah  juga  memerlukan tenaga  yang  besar  dari  pemerintah  daerah  yang menyelenggarakannya.  Tenaga  yang  dimaksud  mulai dari pengetahuan perencanaan kerja sama daerah yang merupakan  langkah  penting  dalam  mencari  dan menentukan  seberapa  besar  nilai  manfaat  dibanding- kan dengan tenaga  yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah  dan  untuk  hal  tersebut  setidakan  perencanaan harus  disiapkan  terlebih  dahulu.  Regulasi  dari  sektor lain  memerlukan  singkronisasi  sehingga  dapat  saling mendukung  dalam  pelaksanaan  kerja  sama  daerah. selain  dari  regulasi  dirasa  dibutuhkan  bantuan pendanaan dari pemerinta dalam mendukung pelaksana  kegiatan  kerja  sama  daerah  tersebut. dirasakan  dibutuhkan  bantuan  tersebut  untuk  dapat
memfasilitasi  peningkatan  kemampuan  aparatur  yang melaksanakan fungsi teknis dari kerja sama daerah.
Selama  ini  pemerintah  daerah  sudah  memiliki tujuan  dalam  pelaksanaan  kerja  sama  daerah,  tetapi sayangnya  tujuan  tersebut  tidak  tergambar  secara nyata  dalam  menuntun  penyelenggaraan  kerja  sama daerah.  Hanya  membaca  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dengan  menindaklanjuti  dan seharusnya diikuti dari tujuan, atau serangkaian tujuan dari  yang  ingin  dicapai  dalam  kerja  sama  daerah teresebut.  Setidaknya  pemerintah  daerah  memiliki perencanaan  yang  matang,  sektor  atau  sumber  daya apa saja yang dimiliki daerah yang dapat dikerja sama kan  oleh  pihak  lain,  sehingga  pengidentifikasian  dan pemetaan  pelaksanaan  kerja  sama  disetiap  tahun anggaran  dapat  terumuskan.  Dengan  demikian  butuh manajemen  perencanaan  kerja  sama  daerah  yang disusun  baik  untuk  dapat  dipedomani  dalam melaksanakan kerja sama daerah.
Kerja sama daerah dimulai dari tahap persiapan, yang dimaksudkan disini pemerintah daerah melakukan pemetaan secara mendalam terkait dengan potensi,  sektor,  dan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh daerah  yang  akan  dijadikan  objek  kerja  sama. Pemetaan  tersebut  dijadikan  alat  ukur  dalam memahami secara mendalam sampai nilai kemanfaatan yang akan didapat oleh para pihak kerja sama  dan  pemerintah  daerah.  Untuk  itu  penggalian terhadap objek yang dikerja sama kan menjadi sangat penting,  dibutuhkan  kreatifitas  dari  pihak  pemerintah daerah  dalam  menggali  objek-objek  kerja  sama daerah.
Pemerintah  daerah  dalam  menetapkan  dan menggali  potensi  dan  sumber  daya  yang  dimiliki daerah terlihat belum dilandasi dasar yang matang dan tepat.  Selama  ini  pemilihan  atau  pengalian  sektor belum  dilihat  sebagai  suatu  upaya  yang  sangat memiliki pengaruh sangat besar dalam mencapai nilai keberhasilan  dan  nilai  manfaat  dalam  pada  setiap pelaksanaan  kerja  sama  daerah.  penggalian  potensi tersebut menjadi batu pijakan awal dalam menetapakan potensi dan sumber daya daerah menjadi objek dari kerja sama tesebut.
Penetapan potensi atau sumber daya daerah yang menjadi  objek  kerja  sama  daerah  terlihat  masih diambil  berdasarkan  pertimbangan  struktural  dan disesuaikan  dengan  urusan  pemerintah  daerah  yang diselenggarakan.  Untuk  beberapa  kerja  sama  yang bersifat  pelayanan  kepada  masyarakat,  pemerintah daerah  memiliki  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  mememiliki  peran  melaksanakan  kegiatan  di sektor  masing-masing jadi dengan  mudah pemerintah daerah  yang  berperan  sebagai  eksekutif  di  daerah menetapkan  SKPD  terkait  yang  memiliki  peran  yang sama sesuai dengan objek kerja sama.
Pada  tahap  awal  dalam  inisiasi  kerja  sama tersebut  setidaknya  ada  yang  memberikan  dukungan terhadap penguatan dan sekaligus menilai kemanfaatan  penyelenggaraan  kerja  sama  tersebut. unit  kerja  yang  membidangi  kerja  sama  daerah
tersebut  bagi  sub  bagian  kerja  sama  atau  pun  bagian kerja  sama  daerah  dapat  melakukan  inisiasi  awal dalam  mendukung  pelaksanaan  kerja  sama  sehingga keuntungan  bagi  pemerintah  daerah  tersebut  sudah dapat dinilai dan nampak dari awal sebelum perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani.
Terlihat ada peran lainnya yang harus dimainkan di  awal  pada  tahap  inisiasi  kerja  sama  daerah.  Unit kerja  yang  memilik  peran  persiapan  tersebut  perlu memperhatikan  tahapan  inisiasi  ini,  banyak  yang didapat  dari  tahap  persiapan  sehingga  memberikan manfaat  yang  berkelanjutan  dalam  pelaksanaan  kerja sama  daerah.  Vitalnya  persiapan  pelaksanaan  kerja sama daerah menentukan kemanfaatan dari kerja sama tersebut  bagi  pemerintah  daerah  sendiri,  kemanfaatan tersebut  bisa  jadi  untung  yang  diperloleh  dari  kerja sama daerah tersebut atau kerugian yang di dapat bagi pemerintah  daerah  itu  sendiri.  Dengan  demikian menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan  dengan  sunguh-sunguh  dari  berbagai aspek  sehingga  kerja  sama  yang  dilaksanakan  dapat menghasilkan  keuntungan  disemua  pihak  yang melaksanakan kerja sama daerah.
Pelaksanaan  kerja  sama  daerah,  membutuhkan perencanaan  yang  matang  dalam  melakukan  kerja sama  daerah,  kekuatan  pemerintah  daerah  dalam melakukan  kerja  sama  tersebut  terdapat  pada klausul/pasal  yang  banyak  memberikan  kemanfaatan bagi  pemerintah  daerah  itu  sendiri.  Sementara  ini pemerintah  daerah  konsetrasi  pada  pelakasaan  kerja sama daerah. terkadang pemerintah daerah “terkecoh” dalam penyusunan perjanjian kerja sama daerah yang dibuatnya bersama dengan pihak-pihak yang melakukan kerja sama daerah, nilai manfaat dari kerja sama  tersebut  menjadi  sangat  minim  sekali  dalam memenuhi kebutuhan dan peningkatan pada pemasukan  asli  daerah.  Pemerintah  daerah  tidak begitu  mendalami  dan  mengetahui  secara  terperinci tentang  tiap  klausul/pasal  per  pasal  dalam  perjanjian kerja sama daerah.
Pada manajemen perencanaan tentunya menghasilkan rencana strategis dan rencana oprasional  pelaksanaan  kerja  sama  daerah.  Dimana perencanaan  strategi  kerja  sama  daerah  yang dimaksudkan  disini  menentukan  arah  dan  tujuan  dari kerja sama daerah yang akan dilakukan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan kerja sama daerah sebagai  salah  satu  tujuan  untuk  peningkatan  kerja sama  daerah.  Selanjutnya  rencana  oprasional  kerja sama  daerah  merupakan  rencana  detail  yang  akan menjabarkan  rencana  strategis  sehingga  dapat direalisaiskan  ke  dalam  pelaksanaan  kerja  sama sehari-hari  yang  akan  dilakukan  oleh  unit  yang memiliki  peran  kerja  sama  daerah  dan  SKPD  yang menjadi pelaksananya.
Kekuatan  internal  pemerintah  daerah  juga menjadi  penentu  terhadap  keberhasilan  kerja  sama daerah.  Permasalahan  sumber  daya  manusia  memang sangat pelik. Mulai dari mutasi/rotasi pegawai sampai kepada  kompetensi  SDM  yang  dimiliki  oleh
pemerintah daerah baik mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan  dan  tahapan  akhir  kerja  sama  daerah. Tidak  dipungkiri  masalah  SDM  dan  kemampuanya menjadi  salah  satu  faktor  dalam  penyusunan  klausal dalam perjanjian kerja sama daerah.
Meminimalisir  kesalahan  dalam  rancangan perjanjian  kerja  sama  daerah  setidaknya  dalam penyusunannya perlu diperkuat dengan analisi hukum kerja  sama  daerah,  sehingga  pemerintah  daerah  tidak merasa  “kecolongan”  pada  saat  pelaksanaan  kerja sama  daerah  tersebut  berlangsung.  Sehingga  pada awalnya  analisis  terhadap  kerja  sama  yang  akan dilakukan  sangat  dibutuhkan  dalam  menjaga  posisi dan  kekuatan  pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan kerja sama tersebut.
Dukungan  perencanaan  juga  didapat  dari kesiapan  SKPD  yang  akan  melaksanakan  serta peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pada perencanaan  juga  memperhatikan  dukungan  eksternal dari  penyelenggaran  kerja  sama  daerah  yang merupakan  unit  kerja  pemerintah  daerah.  Artinya pelaksanaan  kerja  sama  daerah  dipengaruhi  terhadap peraturan perundnag-undnagna sektoral yang mengatur  juga  pelaksanaan  kegiatan  kerja  sama  pada wilayah  kerja  sektoral  tertentu,  sehingga  sinergitas menjadi  penting  dalam  menjaga  dan  melaksanakan kerja  sama  daerah  tersebut.  Kerja  sama  daerah  pada sektor  transimigrasi  misalnya  ada  ketentuan  tertentu dalam penyelenggaraan kerja sama tersebut. Dukungan  dari  pihak  yang  berkerja  sama  daerah pengirim  dan  daerah  penerima  tenaga  transmigrasi memiliki  ketentuan  yang  membutuhkan  kesepakatan dan  perencanaan  yang  baik  dalam  mengelola  kerja sama  transmigrasi  tersebut,  mulai  dari  pengiriman transmigrasi, penematan transmigrasi samapai dengan pengelolaan transmigrasi di daerah transmigrannya.
Pelaksanaan  kerja  sama  daerah  tidak  lepas  juga dalam  penyusunan  perjanjian  kerja  sama  daerah,  dari perjanjian  kerja  sama  tersebut  ditetapkan  tugas  dan peran  masing-masing  pihak  dalam  melakukan  kerja sama  daerah.  Perjanjiaan  tersebut  menentukan  posisi para  pihak  yang  melakukan  kerja  sama  daerah. Pemerintah  daerah  mempersiapkan  perjanjian  kerja sama tersebut secara komprehensif dengan memperhatikan  secara  detai  tiap  klusul  pasal  yang terdapat  di  perjanjian  kerja  sama  daerah  tersebut sehingga  pemerintah  daerah  tidak  merasa  di  rugikan atau  terkecoh  dengan  perjanjian  kerja  sama  tersebut. Selama  ini  masih  banyak  pemerintah  daerah  dari pengalaman yang didapat dari hasil pengumpulan data lapangan,  pemerintah  daerah  masih  belum  maksimal membuat  perjanjian  kerja  sama  daerah  tersebut. Sehingga  mendatangkan  kemanfaatan  yang  kurang maksimal dalam perlaksanaan kerja sama daerah.
Pada pemerintah daerah dengan dimana kemampuan  SDM  yang  sangat  terbatas  baik kompetensi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya  merupakan  suatau  kebutuhan  yang  sangat mendesak  pada  pelaksanaan  kerja  sama  daerah. Membangun  sebuah  komitmen  dan  kompetensi  yang
dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  kerja  sama  daerah menjadikan  suatu  hal  yang  dibutuhkan  pada  saat  ini. Kemampuan  SDM  tersebut  juga  sampai  dapat memaparkan nilai kemanfaatan dari pelaksanaan kerja sama daerah yang dilaksanakan.
Selain  itu  juga  sumber  daya  manusia  menjadi kunci  dalam  penyusunan  dan  penetapan  konsepsi kerja sama daerah yang dilakukan selama ini, koreksi mendalam terkait dengan bentuk naskah kesepahaman dan perjanjian kerja sama saat ini masih belum secara detail  dirumuskan  sehingga  menghasilkan  dampak yang  negatif  bagi  sebelah  pihak.  Nota  kesepahaman perjanjian  kerja  sama  harus  benar-benar  meng- akomodir kebutuhan kerja sama dan meningkat pihak- pihak yang melakukan kerja sama. Mengingat selama ini  terjadi  kekosongan  dalam  menjaga  komitmen bersama  setiap  tahap  pelaksanaan  kerja  sama,  ada beberapa  kesepakatan  perjanjian  kerja  sama  yang tidak  memiliki  sangki  bagi  pihak-pihak  yang melakukan  wan-prsetasi  pada  tahapan  pelaksanaan kerja sama tersebut.
Penyusunan  perjanjian  kerja  sama  daerah tersebut  dibutuhkan  analisi  hukum  perjanjian  kerja sama daerah. Analisi hukum tersebut dapat memperkuat posisi pemerintah daerah dalam pelaksanaan  kerja  sama  daerah.  Analisis  hukum  ini setidaknya  dipersiapkan  terlebih  dahulu  sebelum penyusunan  perjanjian  kerja  sama,  dengan  demikian perjanjian  kerja  sama  tersebut  memperhatikan  jenis dan sifat pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang terkait di dalamanya.
Analisis  hukum  perjanjian  kerja  sama  daerah pada  struktur  yang  ada  di  unit  kerja  daerah  masih terpisah  dan  dimasukkan  ke  dalam  bagian  atau  sub bagian  hukum  dan  perundang-undangan  yang diselenggarakan  di  bawah  sekretaris  daerah.  Analisis hukum diperlukan dalam penyususnan perjanjian kerja sama,  untuk  itu  harus  dipahami  secara  mendalam terkait dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama daerah mulai  dari  awal  hingga  tahapan  akhir  kegiatan  kerja sama.  Sehingga  tidak  ada  yang  merasa  saling merugikan  atau  keberatan  yang  terjadi  dalam penyelenggaraan kegiatan kerja sama daerah tersebut.
Perjanjian  kerja  sama  dengan  analisis  hukum yang  kuat  menjadi  prioritas  awal  dalam  mengawali persiapan  kerja  sama  daerah.  Kedua  materi  tersebut menjadi  satu  kesatuan  yang  utuh  dalam  pelaksanaan dan menjadi hal yang penting serta menentukan posisi pemerintah daerah sebagai pelaksana atau pihak kerja sama dan juga sebagai pemilik sebagaian modal pada kerja  sama  daerah  yang  diselenggarakan.  Perjanjian kerja sama  memuat ketentuan  yang sudah diatur oleh peratuan perundang-undangan, Penekanan pada perjanjian  kerja  sama daerah  dukungan regulasi  kerja sama  daerah  yang  juga  akan  membawa  pelaksanaan kerja  sama  tersebut  pembagian  keuntungan  bersama dari  pihak-pihak  yang  melakukan  kerja  sama  daerah. Diharapkan  dengan  melakukan  analisis  hukum  pada
penyusunan  kerja  sama  daerah  terjadi  penguatan kapasitas pemerintah daerah.
Peningkatan  kapasitas  tersebut  dimulai  dari SDM  yang  dimiliki  dan  disiapkan  guna  pelaksanaan kerja sama daerah. Sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun  2009  tentang  Pedoman  Peningkatan  Kapasitas Pelaksanaan  Kerja  Sama  Daerah.  Pada  pasal  2, peningkatan  kapasitas  pelaksanaan  kerja  sama terbagai  kepada  7  kegiatan  yang  dilakukan  untuk meningkatkan  kapasitas dalam penyelenggaraan kerja sama  daerah.  Ketujuh  kegiatan  tersebut  akan  banyak sekali  permasalahan  yang  dihadapi  baik  di  tingkat pemerintah dan pemerintah daerah masalah pendanaan atau  fasilitator  dalam  mendukung  pelaksanaan peningkatan  kegiatan  tersebut.  pemasalahan  tersebut juga  dirasakan  oleh  pemerintah  daerah  yaitu minimnya  peningkatan  kapasitas  yang  didapat  oleh pemerintah  daerah,  selama  ini  kuantitas  pelaksanaan peningkatan kapasitas tersebut dalam menjaga kualitas SDM pemerintah daerah.

## Kelembagaan Kerja Sama Daerah
Selain  sistem  dan  prosedur,  pelembagaan  kerja sama daerah juga  tekait dengan  kedudukan  unit kerja yang  menyelenggarakan  kerja  sama  tersebut.  Seperti yang telah diuraikan pada paragraf di atas, kedudukan unit  penyelenggaran  peran  kerja  sama  daerah  yang ukuran unit kerjanya diukur dengan beban kerja yang dimiliki  juga  sebagai  koordinator  dalam  penyeleng- garaan  seluruh  peran  kerja  sama  daerah  yang terangkup  pada  kebijakan  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  menjadi  acauan  dalam  menyeleng- garakan kerja sama daerah. Budaya dalam pelaksanaan kerja sama daerah menjadi satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Sistem dan prosedur yang ada terciptalah  nilai/norma-norma  yang  akan  menjadi suatu  budaya  dalam  unit  kerja.  budaya  tersebut setidaknya  mendukung  pelembaganan  kerja  sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Robert.  A.  (2003),  menyatakan  lembaga merupakan  seperangkat  hubungan-hubungan  norma, keyakinan  dan  nilai-nilai  yang  nyata  yang  terpusat pada  kebutuhan  sosial  dan  serangkaian  yang  penting dan berulang. Tentunya dalam mendukung pelaksanaan  kerja  sama  daerah  ini  unit  kerja  yang memiliki  nilai  yang  membentuk  aturan  main,  norma membentuk  budaya  karakteristik  lembaga  dalam pelaksanaan kerja sama daerah. Kelembagaan tersebut memberikan  dampak  tentunya  yang  mempengarhuhi bentuk  dan  mekanisme  kerja  dari  unit  organisai pelaksana kerja sama daerah tersebut.
Kelembagaan  yang  melihat  bentuk  dan  ukuran unit  kerja  yang  mendukung  sekalingus  juga menyelenggarakan  kerja  sama  daerah  dapat  diukur melalui  beban  tugas  yang  di  hadapi  pada  setiap daerah, beban tersebut ditinjau dari jumlah kerja sama yang  dilakukan  dan  juga  pemanfaatan  kerja  sama tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat  yang  digambarkan  melalui  urusan  wajib dan  urusan  pilihan  daerah.  Selain  itu  dibutuhkan
regulasi  daerah  yang  kuat  demi  mendukung terselenggaranya  kerja  sama  daerah,  sistem  dan prosedur  harus  dibuat  dan  ditaati  oleh  seluruh pemangku  kepentingan  pemerintah  daerah  dalam menuntun dan melaksanakan kerja sama daerah.
Penyelenggaraan pemerintah daerah yang terkait dengan  koordinasi  pelaksanaan  kegiatan  terdapat sedikit  hambatan.  Hambatan  dimaksud  melihat  posisi serta  tingkatan  dari  unit  kerja  yang  melaksanakan kegiatan. Koordinasi yang bersifat vertikal diperlukan kebesaran  jiwa  pada  setiap  pelaksananya  untuk  dapat menjalankan kegiatan tersebut dan membuat pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi berhasil, selain itu, koordinasi ditingkat horizontal, antara pemerintah provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota  diperlukan skema  dan  alur  kooridinasi  yang  ditata  dan  dijadikan sebuah  norma  sehingga  dapat  secara  kontinyu  dan berkesinambungan terlaksana. Untuk dapat menghilangkan gejala tersebut, dibutuhkan koordinasi dan  komunikasi  yang  intens  dan  partisipatif  ditiap jajaran  pemerintah  daerah  yang  menyelenggarakan kerja sama daerah.
Mendukung pelaksanaanya unit kerja dikonstruksikan  suatu  struktur  organisasi  dengan ukuran yang tepat dan ditambahkan kewenangan yang harus  didapat  dalam  mendukung  pelaksanaan  kerja sama  daerah.  Sehingga  dalam  berkoordinasi  pun  bisa berjalan  baik  sekalipun  unit  kerja  tersebut  memiliki tinggkatan  yang  rendah  dalam  struktur  birokrasi pemerintah. Kewenangan diperlukan sehingga mampu melaksanakan kerja sama daerah dengan baik.
Pemberian kewenagan tersebut setidaknya meberikan  peran  yang  cukup  berarti  bagi  unit  kerja penyelenggaran  peran  kerja  sama  daerah  untuk  dapat lebih intens lagi dalam mendukung pelaksanaan kerja sama  daerah  sehingga  diharapkan  dapat  mendeteksi lebih  dini  terhadap  permasalahan  kerja  sama  daerah yang  akan  terjadi  dan  juga  membantu  penyelesaian perselisian  kerja  sama  yang  merupakan  peran  yang tidak  dapat  dipisahkan.  Dengan  kewenangan  yang dimiliki dalam menjalankan kerja sama daerah dengan didukung  oleh  regulasi  setidanya  banyak  yang  dapat dilakukan yang masuk ke dalam perencaan kerja sama daerah yang menjadi tugas para pengelola kerja sama daerah.  Program  dan  kegiatan  yang  dijalankan tentunya  mendukung  dan  mendorong  keberhasilan pelaksanan  kerja  sama  daerah,  kewenangan  yang dimainkan  oleh  bagian  kerja  sama  daerah  memiliki arti  penting.  Kewenangan  yang  di  dapat  mulai  dari tahap  persiapan,  inventarisasi  objek  kerja  sama daerah,  persiapan,  pelaksanaan,  dan  tahap  akhir  kerja sama daerah. Dari sana dapat disusun kegiatan.
Penyelenggaraan  kerja  sama  daerah  yang menjadi  sebuah  alat  dalam  mendukung  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  dalam  mengelola  potensi dan  sumber  daya  daerah  dengan  minimnya  sumber daya pendanaan, kerja sama daerah menjadi perangkat yang sangat efektif untuk itu dubutuhkan kemampuan dan  kreatifitas  penyelenggaran  pemerintah  daerah dalam memanfaatkannya. Tantangan dalam
pelaksanaan  kerja  sama  daerah  ini  juga  dihadapkan pada perjanjian kerja sama yang tidak ditindaklanjuti. Untuk  itu,  peran  unit  kerja  yang  menyelenggarakan kerja  sama  daerah  dalam  mencari  akar  permasalahan yang  menghambat  tidak  lanjut  kerja  sama  daerah tersebut sampai menemukan solusi yang terbaik.
Beberapa perjanjian kerja sama daerah atau yang lazim disebut Momerandum of Understanding (MoU) dengan  jangka  waktu  tertentu  belum  mendapatkan perhatian  sepenuhnya  untuk  ditindaklanjuti,  sehingga apa  keguanaan  yang  didapat  dari  tindakan  yang dilakukan  tersebut.  Penguasaan  terhadap  pemilihan sektor  yang  menjadi  objek  kerja  sama  daerah  sampai kapasitas dan dukungan unit kerja yang terkait dalam menyelenggarakan  kerja  sama  daerah  tersebut. Tahapan  persiapan  dilakukan  oleh  unit  kerja  yang menyelenggarakan peran kerja sama daerah, di daerah masuk kepada bagian dan atau sub bagaian kerja sama yang  terdapat  di  sekretariat  daerah.  selanjutnya  tahap pelakasaan  dilaksanakan  oleh  unit  kerja  atau  SKPD yang terkatit dengan objek kerja sama daerah tersebut.
Budaya pelaksanaan kerja sama daerah dibangun didasarkan  pada  kebutuhan  dalam  mendukung keberhasilan  kerja  sama  daerah  dalam  mendukung pembangunan  daerah.  Setiap  pelaksana  kerja  sama daerah  harus  benar-benar  mengetahui  kenapa  unit kerja sama daerah dibentuk yang selanjutnya menjadi kriteria  kebutuhan  pembentukan  organisasi  tersebut. Kriteria  tesebut  harus  dipahami  oleh  seluruh  jajaran SDM pengelola kerja sama daerah baik dari pimpinan hingga sampai kepada staf teknis. Pada pelaksanaanya budaya tersebut dapat dibentuk dari regulasi yang ada dan  aturan  main  dalam  pengelolaan  kerja  sama daerah.
Budaya  tersebut  dibangun  melalui  lingkungan eksternal dan lingkungan internal, baik yang diadopsi dari  peraturan  yang  lebih  tinggi,  pengalaman  kerja sama  yang  terlah  ada,  dan  pemberian  bimbingan teknis  yang  dilakukan.  Pada  lingkungan  internalnya nilai-nilai  yang  sudah  dimiliki  yang  dibawa  masing- masing  individu  dan  juga  norma  yang  tidak  tertulis dalam pelaksanaan kerja sama daerah. Dengan adanya peraturan daerah tersebut pemerintah daerah memiliki kekuatan  dalam  penyelenggaraan  kerja  sama  daerah. Perda kerja sama sebagai regulasi kebijakan di daerah memainkan peran penting dalam mendukung kewenanga  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah dalam  menjaga  konsistensi  pelaksanaan  kerja  sama daerah.
Intensitas  keterlibatan  pemerintah  semakin bermakna,  tidak  hanya  sekedar  dalam  forum  diskusi tetapi  memiliki  peran  sentral  dan  penting  dalam pengelolaan  kerja  sama  daerah  tersebut.  Untuk  itu pengetahuan  dan  wawasan  yang  harus  dimiliki  oleh SDM  pelaksana  dan  teknis  kerja  sama  daerah  harus memiliki kemampuan yang memadai dalam menyelesaikan  perselisiahan  kerja  sama  daerah. Penyelesaian perselisihan tersebut dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi kerja sama daerah, selanjutnya  diadakan  forum  yang  melibatkan  semua
para  pemangku  kepentingan  dalam  perjanjian  kerja sama  tersebut  untuk  bermusyawarah  dan  bermufakat dalam  mencari  penyelesaian  perselisihan  kerja  sama daerah tersebut, baik yang merupakan jenis pelayanan atau  pun  metode  kerja  sama  lainnya  yang  dilakukan bersama.

## Tatalaksana Kerja Sama Daerah
Ketatalaksanaan didasarkan pada tahapan pelaksaan  kerja  sama  daerah  yang  dilakukan,  SDM pelaksana  baik  di  bagian  kerja  sama  atau  pelaksana pada  tingkat  SKPD  sebagai  sektor  yang  memilikin peran  untuk  melaksanakan  tugas  tersebut.  sehingga diharpakan  terjadinya  kerja  yang  efektif  dalam penyelenggaran  kerja  sama  daerah  tersebut  dimana, sasaran  yang  hendak  dicapai  dari  pendayagunaan ketatalaksanaan adalah menyederhanakan dan menertibkan  sistem  tata  kelola,  prosedur  dan mekanisme kerja aparatur pemerintahan (Sedarmayanti,  2009).  Ketatalaksanaan  menjadi sangat penting dalam menjamin konsistensi pelaksanaan kerja sama daerah.
Pelaksanaan  kerja  sama  daerah  yang  banyak dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  memiliki  bidang kerja  sama  yang  hampir  semuanya  menjadi  bidang pembagian  urusan  pemerintahan.  Bentuk  pengaturan/ perjanjian  yang  banyak  dilakukan  oleh  pemerintah daerah dalam pelaksanaan kerja sama daerah terdapat tiga bentuk besar yang menjadi temuan dari studi ini, yaitu:  1) Joint  Services :  yaitu  pengaturan  kerja  sama dalam  memberikan  pelayanan  publik,  seperti  pusat pelayanan  satu  atap  yang  dimiliki  bersama,  dimana setiap pihak mengirim aparatnya untuk bekerja dalam pusat  pelayanan  tersebut;  2) Contract  Services :  yaitu pengaturan  kerja  sama  dimana  pihak  yang  satu mengontrak  pihak  yang  lain  untuk  memberikan pelayanan  tertentu,  misalnya  pelayanan  air  minum, persampahan,  dsb.  Jenis  pengaturan  ini  lebih  mudah dibuat  dan  dihentikan,  atau  ditransfer  ke  pihak  yang lain;  3)  Pengaturan  lainnya:  pengaturan  kerja  sama lain  dapat  dilakukan  selama  dapat  menekan  biaya, misalnya  membuat  pusat  pendidikan  dan  pelatihan (diklat),  fasilitas  pergudangan,  dsb.  Dengan  memiliki wilayah  cakupan  minimal  2  sampai  dengan  5  daerah yang  saling  berbatasan.  Pada  pelaksanaan  kerja  sama daerah,  kegiatan  kerja  sama  tersebut  menjadi perhatian  dalam  menjaga  konsistensi  pelaksanaanya untuk  itu  dilakukan  evaluasi  sehingga  mengetahuan permasalahan  dan  dukungan  apa  yang  dibutuhkan pada pelaksanaan kerja sama daerah.
Selain itu, pengelolaan kerja sama daerah. dilihat dari  kemanfaatan  kerja  sama  dalam  memenuhi  dan mendukung  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Diharapkan pengelolaan kerja sama tersebut dilakukan secara tepat sehingga dapat menghasilkan nilai tambah bagi  pemerintah  daerah  yang  merupakan  tujuan  dari kerja  sama  tersebut.  dalam  meninjau  pelaksaan  kerja sama  daerah  saati  ini  setidaknya  dapat  melihat banyaknya jenis kerja sama yang dilakukan baik yang berbentuk pada penyediaan infrasturktur fisik dan non
fisik  sampai  dengan  peningkatan  pelayanan  kepada masyarakat  dalam  memenuhi  dan  memperbaiki  taraf hidupnya. pengelolaan kerja sama daerah dimulai dari rankaian  identifikasi  aspek  yang  paling  memiliki tingkat sensitifitas yang tinggi dalam penyelenggaraan kerja sama daerah tersebut, sehingga dihasilkan aspek- aspek  yang  paling  krusial  untuk  dapat  dijadikan  alat ukur.
Terkadang pemerintah daerah memper- timbangkan  beberapa  hal  dalam  pelaksanaan  kerja sama  daerah  tersebut  hingga  pada  akhirnya  ada beberapa kerja  sama  yang  sudah ditandatangani  tidak dilaksanakan  hingga  waktu  pelaksanaan  kerja  sama daerah  habis.  Pelaksanaan  kerja  sama  daerah  yang seperti  ini  merupakan  pelaksanaan  yang  memiliki kontrol  terhadap  kegiatan  yang  sangat  minim, sehingga  pelaksanaan  menjadi  lepas  dan  tidak menghasilkan  apa-apa  walapun  sumber  daya  dan potensi daerah belum di pergunakan. Ketatalaksanaan dalam menilai pelaksanaan kerja sama daerah menjadi titik  yang  krusial  untuk  menilai  dan  menjaga keberlangsungan  pelaksanaan  kerja  sama  daerah tersebut.  dengan  melihat  berbagai  dimensi  dalam tahapan  pelaksanaan  persiapan,  penyusunan  dan pelaksanaan kerja sama derah tersebut.
Peranan  pengkoordinasian  persiapan  kerja  sama daerah  menjadi  norma  yang  harus  dilaksanakan dengan terlebih dahulu memperhatikan kepasitian unit yang melaksanakan atau SKPD yang akan melaksanakan  perjanjian  kerja  sama  daerah  untuk meminimalisir  terjadinya  perjanjian  kerja  sama  yang tidak ditindaklanjuti. Selain itu juga palaksanaan kerja sama tersebut harus dilaporkan secara kontinyu setiap bulannya kepada TKAD, laporan tersebut menjadi alat bagi  Tim  untuk  menentukan  dan  mengevaluasi pelaksanaan kerja sama daerah.
Kemampuan  dan  kewenangan  unit  pengelola kerja  sama  daerah  masih  sangat  minim  dilibatkan dalam  inisiai  awal  kerja  sama  dan  pelaksanaan  kerja sama. Sehingga dibutuhkan dukungan dalam merumusan  ketatalaksanaan  yang  menjadi  petunjuk lagi dalam pelaksanaan.  Diharapkan  keberlangsungan kerja sama daerah dapat terjaga dengan baik dan dapat memberikan manfaat dan keutungan bagi pihak-pihak yang melakukan kerja sama tersebut.

## SIMPULAN
Dalam  melakukan  analisis  dari  data  dan informasi  yang  didapat  pada  kajian  indentifikasi pelaksanaan  kerja  sama  daerah,  maka  dirumuskan simpulan kajian sebagai berikut: Pertama , kerja sama daerah  belum  termanfaatkan  dengan  baik  guna mendukung  penyelenggaraan  pelayanan kepada masyarakat.  Kapasitas  pemerintah  daerah  yang  ada menjadi sasaran dalam rangka mendukung pelaksanaan  kerja  sama  daerah. Kedua ,  kreatifitas daerah  dalam  memanfaatkan  mekanisme  kerja  sama daerah  dalam  mendukung  pelaksanaan  pembangunan
masih  belum  tampak,  sehingga  perlu  regulasi  dalam pemetaan kerja sama daerah dalam satuan wilayah.
Ketiga ,  kerja  sama  daerah  masih  mendapatkan hambatan  pada  kemampuan  unit  kerja  yang menjalankan  peran  dalam  pengelolaan  kerja  sama daerah, hambatan yang teridentifikasi adalah distribusi kewenangan  yang  diberikan  dan  kapasitas  para pelaksana  teknisnya. Keempat ,  kemampuan  SDM dalam  melaksanakan  kerja  sama  daerah  menjadi modal  utama  dalam  mendukung  keberhasilan, kedepannya  dibutuhkan  jabatan  yang  memiliki kompetensi  yang  handal  dalam  pengelolaan  kerja sama tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  Robert,  2003. Social  work  and  empowerment . New York: Palgav Mac Millan Cahyani,  Kartika.  2009. Model  Kerja  Sama  Antar Daerah  Dalam  Rangka  Mendukung  Otonomi daerah  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta .  Jurnal
Riset Daerah Vol. VII No. 2. Feiock,  R.C.  (2004),  ‘Introduction:  Regionalism  and Institutional  Collective  Action’  in  R.C.  Feiock (ed.), Metropolitan Governance: Conflict,
Competition,  and  Cooperation ,  hal.  3-16, Georgetown University Press, Washington, D.C. Lexy J. Meleong. 2002. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Miles,  Matthew  &  Micheal.  A,  Humberman.  1992. Analisi  Data  Kualitatif (terjemahan).  Depok Universitas Indonesia Press. MPA,  Pamudji.  1985. Perbandingan  Pemerintahan . PT. Bina Aksara, Jakarta. Oran  R.  Young,  1992. Arctic  Politics:  Conflict  And Cooperation  In  The  Circumpolar  North . National Academy Press Washington, D.C Prtikno, dkk. 2004. Penguatan Kapasitas Kelembagaan  Kerja  sama  Kartamantul ,  Final Report  Sekber  Kartamantul-GIZ  Urban  Quality Yogyakarta. Patterson,  D.A.  2008. Intergovermental  Cooperation . Albany,  NY.  New  York  State  Department  of State Division of Local Governmental Services. Sedarmayanti. Reformasi Administrasi Publik,
Reformasi  Birokrasi,  dan  Kepemimpinan  Masa Depan  (Mewujudkan  Pelayanan  Prima  dan Kepemerintahan  yang  Baik) .  Bandung:  PT. Refika Aditaman, 2009. Winarno,  Budi.  2007. Kebijakan  Publik  Teori  dan Proses. Jakarta: PT BUKU KITA