## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/ Volume 05, Nomor 02, November 2023

## Diskursus Pemolisian Berbasis HAM Sebagai Alternative Access To
Justice Dalam Hukum Yang Bias Gender
Anindya Yustika Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jalan Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 65113 nindyustika@gmail.com

## Abstract
Indonesian Constitution places social justice as the goals, including gender justice. However, data from  the  National  Commission  on  Violence  Against  Women  states  between  2012-2021  were 49,762 reports sexual violence cases, which is believed because police officers still stigmatize victims  resulting  biased  judicial  process.  Through  Law  Number  2  of  2002  and  National  Police Chief Regulation Number 8 of 2009, the police are expected to enforce human rights to ensure security in society. This article initiates efforts to access justice in gender injustice cases through police  discretion  to  achieve  substantive  justice.  This  research  uses  normative  legal  research methods with conceptual approach. It can be concluded that law enforcement through discretion can be carried out with understanding of the human rights principles and gender equality in favor of the victim.
Keywords : Discretion; Justice; Gender Bias; Law.

## Abstrak
Konstitusi  Indonesia  meletakkan  perwujudan  keadilan  sosial  sebagai  tujuan  Negara,  tak terkecuali keadilan gender. Namun data dari Komnas Perempuan menyatakan antara 2012-2021 terdapat  49.762  laporan  kasus  kekerasan  seksual  yang  disinyalir  karena  masih  banyak  polisi yang memberi stigma terhadap korban sehingga proses peradilan menjadi bias. Padahal melalui UU Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 polisi diharapkan menjadi penegak HAM  dalam  menjamin  rasa  aman  di  masyarakat.  Artikel  ini  menggagas  upaya  pengaksesan menuju  keadilan  pada  kasus  ketidakadilan  gender melalui  diskresi  oleh polisi  untuk  mencapai keadilan  substantif.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan konsep. Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum melalui diskresi dapat  dilakukan  secara  efektif  dengan  pemahaman  prinsip  HAM  dan  kesetaraan  gender sehingga hasilnya dapat berpihak pada korban.
Kata Kunci : Diskresi; Keadilan; Bias Gender; Hukum.

## A. Pendahuluan
Isu  kesetaraan  merupakan  salah  satu  prioritas  tujuan  negara  Republik  Indonesia  dalam mewujudkan keadilan sosial yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Dalam  alinea tersebut  terdapat  rumusan  dasar-dasar  negara  yang  berfungsi  sebagai  identitas nasional.  Sifat  setara  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  menjadi  upaya  penting  dalam mewujudkan  jati  diri  bersama  sebagai  suatu  negara  kesatuan.  Mengingat  Indonesia  miliki berbagai  macam  keberagaman  dalam  masyarakatnya  sehingga  menjadi  negara  yang
multikultural.  Keberagaman  tersebut  terlihat  pada  banyaknya  suku  bangsa  yang  tersebar  di berbagai  penjuru  wilayah  Indonesia  dengan tradisi  dan  kearifan  masing-masing yang memiliki cara  pandang  berbeda-beda  pula  dalam  setiap  aspek  kehidupannya.  Hal  tersebut  membuat beberapa penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat mengalami hambatan. Beberapa cara pandang  yang  berdasar  pada  budaya  secara  turun-menurun  memunculkan  kebiasaan  lintas generasi yang berpengaruh buruk pada zaman sekarang, khususnya yang menyinggung ranah kesetaraan hak dan kewajiban setiap orang.
Berbicara  masalah  kesetaraan  dalam  arti  luas,  maka  tidak  lepas  dari  istilah  kesetaraan gender.  Kata  gender  memiliki  arti  berbeda  dari  jenis  kelamin  atau  seks.  Menurut  Rianingsih Djohani,  gender  adalah  “pembagian  peran,  kedudukan  dalam  tugas  antara  laki-laki  dan perempuan  yang  ditetapkan  oleh  masyarakat  berdasarkan  sifat  perempuan  dan  laki-laki  yang dianggap pantas menurut norma-norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat” (Djohani  et  al.,  1996).  Dalam  arti  luas,  gender  didefinisikan  sebagai  suatu  konsep  untuk mengidentifikasikan  jenis  kelamin  manusia  secara  non-biologis  (Umar,  2010).  Konsep  ini memandang manusia dari sudut pandang sosial-budaya, sedangkan jenis kelamin memandang manusia dari anatomi biologinya (Djohani et al., 1996, p. 35).
Masyarakat Indonesia dari beberapa latar belakang budaya masih memandang perbedaan gender sebagai stratifikasi dalam kodrat manusia. Gender digambarkan seperti perintah Tuhan yang tidak dapat diubah mengenai sifat jenis kelamin tertentu yang membelenggu satu kelompok gender  sehingga  mereka  berada  di  bawah  yang  lain.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  budaya patriarki yang masih dilestarikan di beberapa kelompok masyarakat. Bahkan, budaya ini meluas tanpa batas yang jelas hingga mengakar pada sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Budaya patriarki yang mengakar hingga mencakup  segala sendi  kehidupan membentuk suatu sistem  struktural  di  mana  kaum  perempuan  ditempatkan  pada  hierarki  terbawah.  Adanya ketimpangan akses menjadikan sistem ini sebuah hambatan struktural (Sakina & Siti A., 2017). Pada  jangka  panjang,  sistem  patriarki  ini  menimbulkan  ketidakadilan  gender  yang  tercermin dalam berbagai bentuk, yaitu  marginalisasi atau peminggiran pada segala aspek, subordinasi atau penempatan perempuan di bawah laki-laki, pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, menjadikan perempuan sebagai subjek kejahatan, dan membebani dengan sistem kerja ganda (Fakih, 2008). Permasalahan ketidakadilan gender ini bertolak belakang dari prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan menyebabkan berbagai ketimpangan hak maupun kesempatan pada perempuan sehingga kaum perempuan mengalami diskriminasi di setiap sendi-sendi kehidupan.
Berdasarkan data dari Catatan tahunan Komnas Perempuan (Catahu) periode 2012-2021, laporan  kasus  kekerasan  seksual  mencapai  angka  49.762  laporan  (Komisi  Nasional  Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022). Sementara di periode tahun 2022, data dari Komnas Perempuan  menghimpun  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  berbasis  gender  sebanyak
3.014 kasus di mana jumlah ini terdiri atas 860 kasus dalam koridor publik ataupun komunitas dan  899  kasus  dalam  koridor  personal.  Dalam  hal  ini,  Theresia  Sri  Endras  Iswarini mengungkapkan  bahwa  masih  banyak  aparat  penegak  hukum  (APH)  yang  memberi  stigma terhadap  korban  kekerasan  seksual  sehingga  proses  peradilan  menjadi  bias,  terutama  pada polisi  (Suadnyana,  2023).  Faktanya,  tindakan  yang  seperti  ini  akan  mempengaruhi  keputusan pengadilan.
Jika sudah seperti itu, maka konsep keadilan dalam hukum tidak bisa terjadi karena tidak berpihak  pada perempuan. Hukum yang condong kepada kaum laki-laki atau bias tidak dapat menguntungkan kaum perempuan yang semakin terpinggirkan dalam dunia yang dikuasai oleh laki-laki. Perempuan cenderung diposisikan sebagai subordinat pada dunia domestik dan dibatasi haknya untuk masuk ke  dunia publik,  walaupun kedua  gender tersebut memiliki potensi sama sehingga  seharusnya  mempunyai  hak  yang  sama  pula  (Harahap,  2003).  Hukum  yang  bias gender terlihat netral karena sudah ternormalisasikan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar. Namun  hal  tersebut  menjadi  beban  yang  lebih  mengingat  konstruksi  masyarakat  yang  masih memegang teguh budaya patriarki (Subandi, 2020).
Lembaga-lembaga tersebut dalam penanganan kasus KTP masih belum berfungsi secara maksimal dalam menyiapkan aparatnya untuk mempermudah akses menuju keadilan (Abdullah, Dzuhayatin, & Pitaloka, 2001). Akibat sistem sosial yang mengikat perempuan di ranah privat dan domestik,  perempuan  menjadi  tidak  memiliki  wajah  yang  jelas  dalam  dunia  peradilan.  Kaum perempuan bersifat invincible dalam praktik hukum akibat teori-teori hukum dan peradilan yang tidak mendefinisikan keberadaan perempuan (Hermawati, 2007). Sudah menjadi wewenang bagi aparat  penegak  hukum  dalam  memastikan  keadilan  ditegakkan  di  masyarakat.  Penegakan keadilan substantif memerlukan keberanian dari aparat tersebut untuk membuat terobosan agar keadilan  gender  dapat  terwujudkan.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  metode  hukum progresif yang lebih mengedepankan tujuan dan konteks daripada teks-teks semata. Penegakan hukum  untuk  kasus  KTP  tidak  bisa  hanya  mengandalkan  unsur  formalistik  dalam  hukum  di Indonesia (Raharjo, 1995).
Maka dari itu, tulisan ini akan mengkaji bagaimana upaya mencapai keadilan yang tepat sasaran  namun  tidak  menyalahi  kode  etik  dalam  penanganan  kasus  kekerasan  terhadap perempuan  secara  litigatif  dengan  metode  diskresi  aparat  sistem  peradilan  pidana  sehingga hasilnya berpihak pada korban. Untuk itu, Penulis akan menjawab beberapa pertanyaan dalam tulisan  ini,  yakni:  1)  Bagaimana  penegakan  hukum  dengan  metode  diskresi  berdasarkan paradigma hukum progresif di Indonesia?; dan, 2) Bagaimana pemolisian berbasis HAM sebagai strategi untuk memberikan akses menuju keadilan bagi korban-korban kekerasan seksual? Hal demikian bertujuan untuk memberikan alternatif penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan secara litigatif untuk mencapai keadilan dan keberpihakan pada korban.

## B. Pembahasan

## 1. Penegakan Hukum dengan Diskresi dalam Paradigma Hukum Progresif
Pada  beberapa  kasus  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  (KTP),  perempuan  masih dianggap  sebagai condisio  sine  quanon yang  juga  berarti  perempuanlah  dalang  dari  tindak pidana  tersebut  sebagai  bentuk  kriminalisasi  terhadap  korban.  Perempuan  jarang  dianggap sebagai korban dalam KTP yang tentunya merugikannya. Pada kebanyakan kasus, perempuan malah dipandang sebagai stimulan atau perangsang yang turut andil dengan berbagai stigma. Stigma  tersebut  menjadi  akar  permasalahan  lemahnya  akses  keadilan  bagi  korban  dan penindakan kasus KTP.
Tidak  jarang  ketika  korban  melaporkan  kasus  KTP  akan  mendapat  pertanyaan  maupun pernyataan yang menghakimi korban. Hal tersebut yang menyebabkan banyak perempuan yang menjadi korban enggan melapor kepada kepolisian atau pihak yang berwajib. Padahal hak-hak perempuan  dilindungi  oleh  undang-undang,  sementara  polisi  sebagai  aparat  penegak  hukum memiliki  kewajiban  untuk  menangani  permasalahan  setiap  orang  yang berkaitan  dengan  rasa tidak  aman  (Subandi,  2020).  Kewajiban  tersebut  tercantum  pada  UU  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009  tentang  Implementasi  Hak  Asasi  Manusia  dalam  tugas  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia. Dalam regulasi tersebut polisi diatur untuk bertindak dengan mengedepankan prinsip HAM  internasional,  termasuk  pengadopsian  konvensi  yang  melarang  diskriminasi  terhadap perempuan ( Convention on Elimination of all kind of Discrimination Against Women ).
Namun, beberapa aparat kepolisian terkadang ragu-ragu dalam menuntaskan kasus yang belum dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Akses keadilan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan belum memiliki regulasi yang jelas dalam hukum Indonesia karena hukum yang  masih  bias  laki-laki.  Hal  ini  juga  menjadi  faktor  pendorong  lemahnya  penindakan  kasus tersebut di mana aparat enggan untuk mengambil risiko untuk menegakan keadilan substantif. Pasalnya, aparat yang berlaku menyeleweng dari kode etik dapat dikenai sanksi pula. Selain itu, aparat masih tidak memahami pentingnya kasus kekerasan terhadap perempuan ini. Meskipun kasus tersebut adalah  kasus  privat  antara  satu keluarga,  jika terjadi  bentuk-bentuk  kekerasan terhadap perempuan maupun korban merasakannya maka hal tersebut termasuk tindakan yang memerlukan ketegasan aparat penegak hukum. Jalur hukum yang dianggap ideal dalam mencari keadilan menjadi pendorong utama ketimpangan pada kasus-kasus yang sangat membutuhkan jalur hukum dalam penyelesaiannya karena beberapa aparat tidak ingin terlibat.
Sebuah  penelitian  terhadap  aparat  hukum  yang  menangani  KTP  dengan  hukum  atau secara  litigatif  (Abdullah  et  al.,  2001)  memperlihatkan  bias  gender  dalam  tiga  aspek  litigatif. Pertama, teks hukum yang bias dalam menempatkan perempuan sebagai korban dan laki-laki
sebagai  pelaku  tindakan  yang  merugikan  korban.  Kedua,  prosedur  hukum  yang  bias  dalam menempuh  dan  keseluruhan  proses  litigasi.  Ketiga,  sikap  penegak  hukum  yang  belum sepenuhnya berpihak pada perempuan. Jalur litigasi dalam penyelesaian KTP erat berhubungan dengan  Sistem  Peradilan  Pidana  (SPP)  yang  merupakan  suatu  sarana  penanggulangan kejahatan yang berupa sistem. Istilah ini erat kaitannya dengan law enforcement system yang mencerminkan bahwa dalam sistem peradilan pidana  tersebut mencakup kumpulan-kumpulan lembaga  yang  saling  berhubungan,  seperti  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  dan  lembaga pemasyarakatan (Subandi, 2020). Keempat lembaga tersebut merupakan lembaga yang terlibat dalam upaya litigasi, namun aparat kepolisianlah yang menjadi garda terdepan.
Penegakan  hukum  yang  selama  ini  dilestarikan  di  Indonesia  merupakan  terapan  dari konsep  prosedural  yang  kaku  demi mencapai  kemenangan dalam  peradilan.  Indonesia masih sangat  sarat  dengan  prosedur  ( heavily  proceduralized )  dalam  proses  pengadilannya  dengan mengutamakan  prosedur  di  atas  segalanya  yang  mengesampingkan  penanganan  substansi. Dalam hal ini, aparat pengadilan sulit untuk berbelok atau mencoba mencari metode yang baru dari prosedur yang sudah ditetapkan atau dinormalisasikan. Dengan begitu, pengadilan dengan sifat  ini  masih  sering  terjadi trials  without  truth .  Pada  dasarnya,  hukum  Indonesia  dihadapkan pada dua sisi mata uang dalam menciptakan keadilan, yakni pengadilan yang menekankan pada prosedur dan substansi.
Aliran hukum progresif pada dasarnya merupakan keberanian mengubah secara cepat dan melakukan  pembalikan  yang  fundamental  dalam  teori  serta  praksis  hukum  (Subandi,  2020). Hukum  progresif  juga  dipakai  dalam  melakukan  berbagai  macam  terobosan  yang  tidak  bisa dilakukan  dengan  menafsirkan  hukum secara formalistik  saja.  Terobosan  terhadap  penafsiran pasal-pasal yang membelenggu terciptanya keadilan substantif sejajar dengan upaya mencapai tujuan Nasional. Hal tersebut berkaitan erat dengan tercegahnya ketimpangan hukum penyebab berbagai macam diskriminasi yang hanya menguntungkan kaum yang berkuasa saja (Suharman, 1997).
Penegakan  hukum  dengan  cara  ini  lebih  bersifat bottom  up dengan  fokus  pada  hukum sebagai  alat  bagi  manusia  untuk  mencari  keadilan.  Jika  kesetaraan  di  mata  hukum  tidak terwujudkan  maka  keberpihakan  itu  satu-satunya  jalan  keluar.  Manusia  menciptakan  hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan. Dengan berpedoman pada hakikat hukum itu sendiri, hukum tersebut dikendalikan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Penggunaan hukum progresif dimaknai penting dalam mewujudkan kepentingan rakyat serta masyarakat marginal dengan mengutamakan nalar, nurani, dan nilai moral keadilan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa hukum selalu berada pada status “ law in  the  making ”  yang  berarti  hukum  yang  selalu  berproses  untuk  menjadi  (Rahardjo,  2005).
Penegakan hukum secara progresif bersifat fleksibel yang sangat tergantung pada subjektivitas
aparat  dalam menilai  situasi  sehingga dapat  menentukan pendekatan  seperti  apa  yang  cocok dengan  kasus  tersebut,  baik  dilakukan  secara  tekstual  maupun  diabaikan.  Hal  tersebut  yang disebut sebagai diskresi dalam konteks penerapan hukum progresif. Makna diskresi dapat dilihat sebagai  “kemerdekaan  dan/atau  kewenangan  dalam  membuat  keputusan  untuk  mengambil tindakan  yang  dianggap  tepat  atau  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi    yang  dihadapi  secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan (Indarti,  2000).  Diskresi  juga  merupakan  suatu  kebebasan  dalam  mengambil  keputusan  pada setiap  situasi  yang  dihadapi  menurut  pendapatnya  sendiri  (Susanto,  2004).  Dengan  kata  lain, diskresi adalah suatu upaya yang dapat digunakan oleh penegak hukum supaya dapat bertindak secara subjektif yang mengedepankan naluri maupun nurani.
Menurut Pasal 1 ayat 9 UU Nomor 30 Tahun 2014, “Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintahan  untuk  mengatasi persoalan  konkret  yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  hal  peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau  adanya  stagnasi  pemerintahan.”  Dari  pasal  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  diskresi bertujuan  sebagai  sarana  dalam  memperlancar  penyelenggaraan  pemerintah,  mengisi kekosongan  hukum,  berperan  penting  dalam  mewujudkan  kepastian  hukum,  dan  mengatasi hambatan  dalam  praktik  pemerintahan  yang  dapat  memengaruhi  kepentingan  rakyat.  Namun dalam  penggunaannya,  diskresi  harus  melalui  pengawasan  dan  memenuhi  alat  ukur  tertentu supaya tidak terjadi penyimpangan. Alat ukur tersebut terdiri atas UU Nomor 30 Tahun 2014 yang berisi  pengaturan  perizinan  kepada  atasan  untuk  melakukan  diskresi  dan  asas-asas  umum pemerintahan yang baik (AAUPB).
Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapat bahwa hukum progresif lebih ditujukan pada aspek penegakan hukum oleh aparat yang berwenang, terutama polisi dan hakim. Hukum yang cacat secara materiil, termasuk yang bias gender, hanya bisa mencapai keadilan jika penegakan hukumnya yang tepat. Namun, jika aparat penegak hukum sendiri masih ragu-ragu dengan dalih harus sesuai prosedur maka keadilan substantif tidak akan pernah terjadi. Dilema ini terkadang ditemukan  pada  aparat  kepolisian  yang  notabenenya  merupakan  garda  terdepan  dalam penuntasan kasus. Penegakan hukum dengan menerapkan hukum progresif dapat dilaksanakan dengan  diskresi  kepolisian  yang  menjadi  salah  satu  sarana  dalam  mempercepat  proses pengaksesan keadilan ( access to justice ). Hal tersebut disebabkan diskresi yang dilakukan oleh aparat  secara  tepat  dapat  mencegah  penjatuhan  hukuman  yang  tidak  berpihak  pada  pencari keadilan  yang  pada  kasus  hukum  yang  bias  laki-laki  adalah  perempuan  oleh  hakim.  Dengan kewenangan diskresi, polisi sangat mungkin melakukan affirmative action sebatas kapasitasnya.
Affirmative  action atau positif  discrimintation merupakan  suatu  kebijakan  dalam  mendukung kelompok yang terpinggirkan dan terdiskriminasi melalui kesempatan khusus.
Hal  ini  diatur  dalam  UU  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.  Peraturan  tersebut  secara  jelas  mengangkat  kewenangan  pihak  kepolisian  dalam bertindak untuk menegakan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian melalui diskresi. Aparat  kepolisian  berhak  bertindak  yang  ditujukan  kepada  kepentingan  umum  sebagai  upaya penegakan hukum di bidang yudisial. Upaya penegakan hukum dengan diskresi oleh kepolisian merupakan  garda  terdepan  dalam  pengaksesan  keadilan  untuk  kelompok  masyarakat  yang terpinggirkan oleh hukum. Aparat kepolisian sebagai perangkat aparat Sistem Peradilan Pidana memiliki  kewenangan  secara  langsung  dalam  melayani  korban.  Oleh  karena  itu,  pada  kasus pidana yang meminggirkan gender tertentu, terutama perempuan, aparat kepolisian menjadi jalur pertama dan utama akses menuju keadilan.
Dalam  penerapan  diskresi  aparat  kepolisian  khususnya  pada  proses  penyelidikan  dan penyidikan  harus  memenuhi  beberapa  persyaratan,  yakni  tidak  bertentangan  dengan  hukum yang berlaku, sejalan dengan kewajiban hukum yang mewajibkan tindakan tersebut dilakukan, relevan  di  lingkungan  tersebut,  dan  melewati  pertimbangan  layak  dengan  keadaan  memaksa (Suparman,  2020).  Dalam  undang-undang  tersebut  pasal  18  ayat  (1)  juga  dijelaskan  bahwa adanya  penanggungjawaban  pada  setiap  tindakan  yang  diambil  oleh  aparat  kepolisian  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Penanggungjawaban  yang  diatur  dalam  undang-undang tersebut diaplikasikan pada kode etik kepolisian. Kode etik tersebut berisi pengaturan mengenai jangkauan  tindakan  yang  bisa  dilakukan  oleh  polisi  dan  mana  yang  dilarang.  Hal  tersebut bertujuan  sebagai  alat  ukur  agar  tindakan  aparat  kepolisian  bisa  dipertanggungjawabkan sehingga dapat mencegah terjadinya sebuah penyimpangan ( police deviation ).
Kode etik tersebut merupakan alasan utama aparat kepolisian ragu-ragu dalam melakukan diskresi.  Aparat  sering  kali  memaknai  hal  tersebut  sebagai  peringatan  agar  menjalankan kewenangannya sesuai prosedur yang berlaku. Padahal kode etik tersebut ditetapkan sebagai tolak ukur agar pelaksanaan kewenangan aparat tidak sampai jatuh pada sebuah penyimpangan. Terutama saat diberikannya diskresi sebagai hak untuk bertindak secara bebas demi tercapainya keadilan yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Kode etik tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam diskresi dan bukan sebuah ancaman untuk melaksanakan tugas sesuai prosedur.

## 2. Pemolisian Berbasis HAM Menggunakan Metode Diskresi
Tolak ukur tindakan aparat kepolisian tidak hanya berasal dari kode etik tersebut saja. Hal tersebut berkenaan dengan beberapa poin dalam kode etik kepolisian yang masih belum dapat menyesuaikan  pada  keadaan  yang  membutuhkan  tercapainya  keadilan  substantif  (Widodo, 2006). Kode etik ini hanya berisi batasan-batasan dan prosedur yang dapat dilaksanakan oleh aparat,  bukan  metodenya.  Oleh  karena  itu,  ada  suatu  metode  yang  sah  dan  tidak  termasuk sebuah  penyelewengan.  Metode  tersebut  disebut  sebagai  “pemolisian  berbasis  HAM  ( human
rights base policing )” yang masih berada dalam lingkup hukum progresif (Subandi, 2020). Hal ini dapat  memberikan  pedoman  aparat  kepolisian  untuk  bertindak  dalam  memberikan  akses keadilan terhadap korban.
Pemolisian  berbasis  HAM  meliputi  kegiatan  pemolisian  yang  terdiri  dari  pelayanan  dan perlindungan  yang  berdasarkan  prinsip-prinsip  dan  standar  hak  asasi  manusia  yang  berlaku universal (Harimurti, 2021). Hal ini berarti pemolisian dengan metode ini sesuai dengan tugasnya sebagai penegak hukum. Pelaksanaan penegakan hukum yang berdasar pada HAM merupakan salah  satu  upaya  memitigasi  tindakan  kekerasan  terhadap  perempuan.  Dalam  upayanya, pemolisian berdasar HAM ini diperlukan karena merupakan konsep yang menitikberatkan pada hakikat dari pemolisian yang menghidupkan hukum yang “mati”. Konsep HAM dalam metode ini didasarkan pada konsep HAM internasional di mana negara sebagai duty bearer terhadap negara sebagai rights  holder (Indarti,  2000) . Oleh  sebab  itu, kehadiran  polisi  merupakan  representasi negara dan kewajiban utama negara dalam perlindungan HAM diserahkan kepada polisi.
Rumusan pemolisian berbasis HAM yang dapat menjadi tolak ukur pelaksanaan diskresi oleh polisi dapat melalui pendekatan PANEL. Pendekatan tersebut merupakan suatu istilah yang diperkenalkan oleh Komnas HAM Denmark. Pendekatan PANEL dapat dirinci sebagai berikut.
a.  Partisipasi  ( Participation  and  Empowerment ).  Pemolisian  berbasis  HAM  mengedepankan partisipasi dari masyarakat sehingga aparat melakukan penegakan hukum progresif berjalan secara tepat. Bahkan di negara-negara dimana hukuman mati tidak dilegalkan, penggunaan upaya  paksaan  oleh  polisi  hingga  tingkatan  mematikan  ( lethal  force )  dapat  diterima  jika sudah terpenuhi persyaratan tertentu.
b.  Akuntabilitas ( Accountability ). Secara umum, tugas polisi terdiri dari melayani dan melindungi yang  harus  dilaksanakan  dalam  koridor  hukum.  Hukum  dalam  prinsip  akuntabilitas  ini merupakan suatu keharusan dalam konteks negara yang berdasarkan hukum ( rule of law ).
Hal ini mengartikan bahwa hukum tidak hanya dijadikan sebagai tujuan dalam penegakan hukum, namun juga sebagai koridor atau jalan yang harus ditempuh oleh polisi. Jika polisi yang melaksanakan tugas tidak berdasar pada hukum, maka sama saja seperti pelanggar hukum.
c.  Nondiskriminasi ( Nondiscrimination and Equality ). Prinsip nondiskriminasi ini terdiri dari dua konsep, yaitu nondiskriminasi dan persamaan.
d.  Laras ( Linkage to Human Rights Standards and Principles ). Dalam pemolisian berbasis HAM harus  selaras  dengan  tujuan  akhir  dan  tujuan  pembangunan  yang  merupakan  HAM  itu sendiri.  Polri  harus  sadar  dalam  menerapkan  HAM  dari  setiap  program  dalam  rangka memenuhi fungsi dan peranannya yang berdasar pada undang-undang.
Penegakan hukum dengan pemolisian berbasis HAM selaras dengan penerapan diskresi oleh polisi. Hal tersebut dikarenakan pemolisian berbasis HAM memiliki tujuan dari penerapan
metode tersebut agar korban kekerasan terhadap perempuan yang disebabkan oleh hukum yang bias dapat mencapai keadilan substantif. Kebebasan dalam diskresi dapat disesuaikan dengan hak asasi manusia yang merupakan komponen utama dalam pemolisian berbasis HAM. Pada dasarnya kedua metode tersebut merupakan penerapan dari hukum progresif dalam kehidupan sebagai  antitesis  dari  hukum  positivistik  yang  banyak  berkembang  di  era  modern  sehingga manusia dijadikan alat bagi hukum, bukan sebaliknya (Prasetyo, 2023). Kedua metode tersebut dapat memberikan keadilan substantif yang berpihak pada korban, terutama perempuan dalam konteks hukum yang bias gender, yang dapat disesuaikan terhadap situasi dan kondisi.
Dalam  kaitannya dengan upaya diskresi, pembahasannya tidak hanya mencakup  aparat kepolisian  saja.  Namun  memang  aparat  kepolisian  merupakan  bagian  yang  terdepan  dalam menjangkau  korban  dari  Sistem  Peradilan  Pidana  (SPP)  yang  terdiri  dari  aparat  kepolisian, kejaksaan,  kehakiman,  dan  lembaga-lembaga masyarakat (Yulikhsan, 2016). Oleh  karena  itu, akses menuju keadilan harus dipelopori oleh aparat kepolisian. Ketika di garda terdepan telah secara tepat membuka akses menuju keadilan yang berpihak pada korban, maka proses-proses selanjutnya  pun  mengikuti.  Namun,  tidak  bisa  pula  dianggap  mudah  jika  sudah  berhadapan dengan lembaga  kehakiman  (Arief,  2022).  Hakim  merupakan  penentu terjadinya  keadilan  dan aparat  utama  dalam  SPP  sehingga  upaya  diskresi  oleh  hakim  secara  tepat  dapat  menjadi keadilan yang tepat sasaran.
Diskresi  dapat  mengambil  metode  dan  pendekatan  dari  pemolisian  berbasis  HAM. Walaupun ada beberapa kewenangan aparat kepolisian yang tidak bisa dilepaskan dari prinsip- prinsip HAM semenjak diratifikasikannya HAM Internasional dalam hukum-hukum di Indonesia, prinsip-prinsip  dasar  HAM tetap menjadi  acuan dalam  akses  menuju  keadilan  yang tepat.  Hal tersebut dikarenakan kewenangan aparat untuk melakukan tindakan bebas harus sesuai dengan hati  nurani  aparat  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  (Suparman,  2020).  Tolak  ukur  tersebut adalah prinsip-prinsip HAM yang disesuaikan dengan affirmative action . Pada kuasa kehakiman pun  diskresi  menggunakan  HAM  juga  dapat  dilaksanakan  dengan  sah  dan  tidak  termasuk pelanggaran.
Pada  dasarnya,  hukum  di  Indonesia  tidak  mengatur  indikator  mengenai  diskresi  bagi pejabat secara jelas. Diskresi ini hanya berupa kewenangan yang tidak terikat sehingga secara fleksibel dapat digunakan pada keadaan mendesak. Hal tersebut memberi arti bahwa penegakan hukum dengan diskresi ini sangat bebas tanpa adanya jangkauan. Namun, prinsip-prinsip HAM telah dijadikan dasar dan nilai-nilai yang hidup pada tujuan penegakan hukum di Indonesia.
Metode tersebut tidak dapat berhasil mengantarkan korban pada keadilan jika aparat SPP tidak  memahami  prinsip-prinsip  HAM  maupun  kesetaraan  gender.  Hukum  di  Indonesia  yang masih bias terhadap laki-laki sekilas terlihat netral, namun sebaliknya. Pandangan yang masih mengedepankan patriarki tidak dapat membedakan mana yang benar-benar keadilan dari sudut
pandang  perempuan.  Bahkan,  perempuan  pun  ada  yang  mengabaikannya  karena  konstruksi masyarakat  yang  menormalisasikan  ketidakadilan  gender  itu  sendiri.  Dengan  begitu,  upaya peningkatan melek hukum dan paham kesetaraan gender perlu menjadi fokus dalam mengatasi ketidakadilan gender dalam hukum yang bias.
Aparat SPP perlu memiliki kesadaran akan pentingnya permasalahan ketidakadilan gender ini dahulu sebelum terjun ke lapangan untuk menangani kasus yang memarjinalkan perempuan. Ketidakadilan gender ini tidak ada dalam buku pedoman maupun kode etik apa pun dalam proses penegakan hukum ini dikarenakan hukum di Indonesia yang bersifat phallocentrist . Kesadaran akan kesetaraan manusia perlu diperhatikan dengan baik pada konteks penegakan hukum yang adil. Padahal dalam pendekatan PANEL pada pemolisian berbasis HAM dan prinsip HAM secara umum,  ada  istilah  kesetaraan  dan  tanpa  diskriminasi.  Ketika  berbicara  kedua  prinsip  tersebut maka konstruksi gender juga harus setara dan tidak ada diskriminasi. Penegakan hukum dengan prinsip-prinsip  tersebut  memberikan  peluang  bagi  aparat  untuk  mengedepankan  kaum  yang termarjinalkan  terlebih  dahulu  untuk  menciptakan  kesetaraan  di  mata  hukum.  Pada penerapannya, aparat SPP mencoba untuk keluar dari prosedur kaku dan dapat menyebabkan diskriminasi pada perempuan sehingga aparat tersebut dapat melihat dari sudut pandang korban.
Dapat diketahui dari sini bahwa pemahaman aparat mengenai kesetaraan gender dengan segala implikasinya juga berarti pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar HAM. Dengan begitu, dalam  melaksanakan  kewajibannya  aparat  sewajarnya  telah  mengetahui  terlebih  dahulu mengenai  prinsip-prinsip  HAM  (Andini,  2018).  Penegakan  hukum  secara  progresif  tidak  bisa dilakukan jika terus tunduk terhadap hukum-hukum yang kaku tanpa melihat realita yang terjadi di lapangan. Penegakan hukum seperti itu hanya bersifat invidualis dan tidak bisa disebut sebagai penegakan hukum. Hal tersebut berkenaan dengan hukum yang juga diwujudkan sebagai alat bagi  manusia  sehingga  dalam  prinsip  hukum  juga  ada  prinsip  HAM,  yaitu  memanusiakan manusia.
Konsep dari Satjipto Rahardjo pada hukum progresif dapat diterapkan dalam diskresi yang berbasis  HAM  ini.  Dalam  upaya  membedakan rule  breaking atau rule  avoidance untuk menerobos  demi  mewujudkan  keadilan  substantif,  dan  penyalahgunaan  kekuasaan  maka komponen  HAM  merupakan  hal  yang  terpenting.  Konteks  ini  juga  menekankan  pada  teori feminisme  yang  membahas  mengenai  kemungkinan  adanya  perlakuan  khusus.  Hal  ini dikarenakan  ranah  pembahasan  ini  sudah  mengarah  pada  memanusiakan  manusia  dengan perangkat hak-hak asasinya sebagai hak fundamental yang tidak boleh diambil maupun dibatasi, termasuk kaum perempuan.
Pemahaman mengenai gender yang adil dan tidak diskriminatif terhadap perempuan akan sulit  diterima  jika  pemahaman  mengenai  HAM  secara  umum  belum  terjadi.  Dapat  dikatakan bahwa pintu masuk untuk memahami gender terletak pada pemahaman terhadap HAM. Tingkat
yang lebih tinggi dari kesadaran terhadap HAM adalah kesadaran akan hak-hak perempuan yang dapat  diukur  dari  tingkat  pemahaman  dan  kesadaran.  Hal  ini  juga  didukung  dengan  tingkat sensitivitas terhadap HAM dan gender ( gender sensitivity ).
Ketika aparat SPP mempunyai sensitivitas terhadap HAM, khususnya tehadap perempuan yang  erat  kaitannya  dengan  ketidakadilan  gender,  maka  diskresi  ini  akan  menjadi  penerobos ketidakberpihakan hukum ( rule breaker ) terhadap ketidakadilan gender. Hal ini dapat dilakukan melalui diskresi karena hukum yang “mati” ( black letter law ) sesungguhnya hanya hitam di atas putih  saja  (Friedman,  2019).  Hukum-hukum  tersebut  dapat  dihidupkan  dengan  upaya-upaya progresif yang tidak kaku. Dalam hal ini, aparat SPP  merupakan hukum yang hidup itu sendiri sehingga  keputusan  mereka  yang  menjadi  penentu  keberlangsungan  akses  menuju  keadilan. Keputusan tersebut diambil dari penilaiannya sendiri tanpa harus mengikuti perintah atasan.

## C. Simpulan
Hukum  di  Indonesia  yang  masih  bias  terhadap  laki-laki  berkaitan  erat  dengan  budaya patriarki  yang  dilestarikan  di  kehidupan  masyarakat  hingga  meluas  pada  sendi-sendi  hukum. Dalam  mengupayakan  kesetaraan  gender,  pembahasan  mengenai  hukum  menjadi  dasar terciptanya  rasa  keadilan  melalui  jalur  litigatif  namun  masih  dibalas  dengan  bentuk-bentuk kriminalisasi dan diskriminasi lainnya. Permasalahan tersebut terjadi karena hukum di Indonesia yang  tidak  hanya  bias  laki-laki  namun  juga  penegakan  hukumnya  yang  masih  kaku  dan menekankan  pada  prosedur  yang  rumit.  Oleh  karena  itu,  aliran  hukum  progresif  merupakan alternatif yang tepat dalam mewadahi akses menuju keadilan bagi pencari keadilan substantif, terutama  pada  kasus  ketidakadilan  gender  yang  disebabkan  oleh  hukum  yang  bias  laki-laki. Pelaksanaan diskresi yang sesuai dengan hukum progresif dilakukan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dengan mengedepankan paham kesetaraan gender. Hal ini ditujukan untuk menghasilkan tindakan yang tidak hanya bebas, namun juga tepat sasaran terhadap kebutuhan korban. Prinsip-prinsip  HAM  dapat  menjadi tolak  ukur dan  batasan agar kewenangan  diskresi tidak  sampai  pada  penyalahgunaan  kekuasaan.  Namun,  sebelum  penerapannya  di  lapangan perlu  dipahami  dahulu  prinsip-prinsip  HAM  dan  kesetaraan  gender  tersebut  agar  hasil  yang diberikan  bersifat  adil.  Dapat  dikatakan  bahwa  pintu  masuk  untuk  memahami  gender  terletak pada  pemahaman  terhadap  HAM  sehingga  pemahaman  terhadap  HAM  ini  merupakan  kunci utama dalam terwujudnya diskresi yang berkualitas.

## Daftar Pustaka

## Buku
Arief,  M.  I.  (2022). Benang  Merah  Penyalahgunaan  Kewenangan  dan  Diskresi  Antara  Hukum Administrasi dan Hukum Pidana (Korupsi) . MCL Publisher.
Djohani, R., Maellono, I., Da Gamez, P., Suardhika, P., Suryadi, S., & Sumantri, A. (Eds.). (1996). Berbuat  Bersama  Berperan  Setara:  Acuan  Penerapan  Participatory  Rural  Appraisal . Bandung: Studio Driya Media.
Indarti, E. (2000). Diskresi Polisi . Semarang: BP Undip.
Fakih, M. (2008). Analisis Gender dan Transformasi Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Friedman, L. M. (2019). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial . Bandung: Nusa Media.
Harimurti,  A.  (2021). Refleksi,  Diskresi,  dan  Narasi:  Sejarah  Perjumpaan  dengan  Psikologi . Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
Prasetyo, D. (2023). Diskresi Kepolisian pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme . Raja Grafindo Persada.
Raharjo,  Y.  (1995). Gender  dan  Pembangunan .  Jakarta:  Puslitbang  Kependudukan  dan Ketenagakerjaan LIPI.
Subandi, I. (2020). Penegakan Hukum Progresif untuk Mengatasi Ketidakadilan Gender . Depok: Pustaka Milenia.
Suharman,  S.  (1997). Kekerasan  Terhadap  Perempuan,  Refleksi  Sebuah  Ketimpangan Kekuasaan  Rejim  Kehidupan  Yang  Kelaki-lakian .  Yogyakarta:  Perkumpulan  Keluarga Berencana Indonesia.
Susanto,  A.  F.  (2004). Wajah  Peradilan  Kita:  Konstruksi  sosial  Tentang  Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana . Bandung: Refika Aditama.
Umar, N. (2010). Argumen Kesetaraan Jender : Perspektif Al-Qur’an . Jakarta: Paramadina.
Widodo,  I.  G.  (2006). Aspek  Yuridis  Pornografi/Aksi :  Memahami  Wewenang  Diskresi  dalam Penyidikan Tindak Pidana Pornografi/Aksi . Airlangga University Press.
Yulikhsan, E. (2016). Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN) . Yogyakarta: Deepublish.

## Jurnal
Abdullah, I.,  Dzuhayatin, S. R.,  & Pitaloka, D. (2001). Bias Gender  dalam Penanganan  Kasus Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Secara  Litigatif. Populasi , 12 (2),  45–75. https://doi.org/10.22146/jp.12285
Harahap, Z. (2003). Menggugat Hukum yang Bias Gender. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 10 (22), 90–101. https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss22.art8
Hermawati, T. (2007). Budaya Jawa dan kesetaraan gender. Jurnal Komunikasi Massa , 1 (1), 18– 24.
Rahardjo,  S.  (2005).  Hukum  Progresif:  Hukum  yang  Membebaskan. Jurnal  Hukum  Progresif ,
1 (1), 1–24.
Sakina, A. I., & Siti A., D. H. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. Share: Social Work Journal , 7 (1), 71–80. https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820
Suparman,  R.  (2020).  Pelaksanaan  Diskresi  Aparatur  Sipil  Negara dalam  Rangka  Penegakan Hukum. Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 6 (1), 1–28.

## Skripsi/Tesis/Disertasi
Andini,  N.  (2018). Pelaksanaan  Diskresi  Kepolisian  Dalam  Menyelesaikan  Tindak  Pidana Pencurian  Kelapa  Sawit  (Studi  Kasus  di  Kecamatan  Kuala  dan  di  Kecamatan  Darul Makmur) . UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

## Website
Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan.  (2022).  Peluncuran  Catahu  Komnas Perempuan 2022. Retrieved from Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan website: https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu- komnas-perempuan-2022
Suadnyana,  I.  W.  S.  (2023).  Aparat  Penegak  Hukum  Kerap  Berstigma  Buruk  pada  Korban Kekerasan  Seksual.  Retrieved  from  detikbali  website: https://www.detik.com/bali/hukum- dan-kriminal/d-6556189/aparat-penegak-hukum-kerap-berstigma-buruk-pada-korban- kekerasan-seksual