## KEDUDUKAN KAWIN PAKSA DALAM KAJIAN ISLAM DAN HAM
oleh; Muzakki
Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan Mayjen Haryono No. 139 Malang
Abstrak
Dari  aspek  hukum  Islam  maupun  hak asasi  manusia,  pemilihan  pasangan bagi  yang  hendak  menikah  atau  melangsungkan  perkawinan  diakuinya    sebagai hak.    Sedangkan  perberdaanya,  kalau  dalam  hukum  Islam,  setiap  pemilihan pasangan oleh lelaki maupun perempuan, ada rambu-rambu yang menentukannya, sedangkan dalam kajian HAM, tidak ada batasan. Artinya diserahkan secara bebas pada  masing-masing  calon.  Dalam  kajian  Islam,  masih  ada  perbedaan  dalam menentukan  siapa  yang  paling  berhak  dalam  memilih  calon,  sedangkan  dalam kajian  HAM,  tidak  ditentukan,  atau  siapapun  dan  tanpa  paksaaan  dan  alas  an apapun, setiap calon berhak menentukan siapa calon pasangan hidupnya.
Kata kunci: hak asasi  manusia, kawin, Islam

## Abstract
From the aspect of Islamic law and human rights, the selection of partners for  those  who  want  to  get  married  or  hold  a  marriage  is  recognized  as  a  right. Whereas the regulation, if in Islamic law, every pair selection by men or women, there  are  signs  that  determine  it,  while  in  human  rights  studies,  there  are  no restrictions.  This  means  that  they  are  left  freely  to  each  candidate.  In  Islamic studies, there are still differences in determining who is most entitled to choose a candidate, whereas in a human rights study, it is not determined, or whoever and without  any  compulsion  and  reasons,  each  candidate  has  the  right  to  determine who his potential life partner is.
Keywords: human rights, marriage, Islam

## PENDAHULUAN
Dalam  Islam,  lembaga  keluarga  merupakan  lembaga  suci  untuk  menjadi jembatan  mewujudkan  tujuan  hidup  manusia.  Lembaga  perkawinan  dapat menentukan  keberadaan  suatu  keluarga.  Bermula  dari  perkawinan  inilah, kelangsungan  hidup  keluarga  dibentuk  dan  ditentukan  masa  depannya.  Kondisi keluarga  ini  juga  tergantung  kepada  unsur-unsur  di  dalamnya  yang  terdiri  dari suami, isteri, anak, dan lainnya, yang masing-masing bisa saling  mempengaruhi. Kalau  suami  bisa  menunjukkan  peran  yang  baik  dan  begitu  pula  isterinya,
maka  kehidupan  keluarga  akan  terbentuk  dengan  sebaik-baiknya  pula.  Keluarga yang baik akan menentukan potret kehidupan secara umum di tengah masyarakat. Keluarga yang buruk, akan mempengaruhi pula kehidupan di masyarakat.
Keluarga yang dapat terbina dengan baik akan dapat memberikan kontribusi moral-spiritual  bagi  kelangsungan  hidup  bermasyarakat  dan  bernegara.  Sebab unsur-unsur  atau  pelaku-pelaku  dalam  lembaga  keluarga  itu  baik  langsung
maupun tidak langsung adalah pelaku-pelaku atau subjek-subjek sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, dan agama di tengah kehidupan masyarakat.
Kalau  dalam  kehidupan  keluarganya,    gagal  dibentuk    kepribadian  yang memiliki  integritas  moral  tinggi,    maka  sulit  diharapkan  mereka  itu  dapat memberikan  sumbangan  positip  bagi  kehidupan  bermasyarakat.  Kehidupan bermasyarakat  ditentukan  oleh  peran  anggota  keluarga  dalam  membangun keluarganya.
Setiap  pelaku  dalam  keluarga  memunyai  harapan  besar  seperti tertebentuknya  kehidupan  yang  damai  lahir  dan  batin.  Harapan  ini  tidak  mudah diwujudkan  oleh  masing-masing  keluarga  atau  lembaga  perkawinan,  kecuali pelaku-pelaku dalam perkawinan mampu menempatkan tugas, fungsi, kewajiban, dan hak-hak mereka secara benar, arif, adil, dan bijaksana.
Keinginan  mewujudkan  keluarga  bahagia  dan  saling  menyayangi ( mawaddah  wa-rahmah ),  yang  merupakan  keinginan  setiap  orang  yang berkeluarga,  diantaranya  ditentukan  oleh  ketepatan  dan  kebenaran  dalam menentukan pasangan atau pendamping hidup.
Pemilihan  pasangan  yang  benar-benar  didasarkan  oleh  syarat,  rukun,  dan prinsip-prinsip    yang  dibenarkan  dalam  hukum  perkawinan,  akan  berpengaruh besar  terhadap  keberlanjutan  lembaga  perkawinan.  Di  masyarakat,  tidak  sedikit ditemukan  kasus-kasus  yang  berbentuk  rusaknya    atau  hancurnya  kehidupan keluarga,  yang  berarti  terancamnya  eksistensi  lembaga  perkawinan  yang  dilatar belakangi oleh kesalahan dalam menentukan pasangan hidup.
Sebagai  akibat  dari  kesalahan  tersebut,  kondisi  kehidupan  berkeluarga secara  normal  gagal  diwujudkan,  sebaliknya  yang  terwujud  dan  berkembang justru  kehidupan  keluarga  yang  diwarnai  oleh  ketidaknormalan,  padahal  hidup berkeluarga  secara  normal  dalam  perkawinan  merupakan  hak  dan  kebutuhan setiap manusia.
Pendapat  tersebut  menunjukkan    strategisnya  posisi  keluarga  bagi kehidupan  masyarakat.  Apa  yang  terjadi    dalam  keluarga  dapat  berpengaruh terhadap  kehidupan  masyarakat.  Melihat  potret  kehidupan  masyarakat  haruslah bercermin pada potret kehidupan keluarga. Jika kehidupan masyarakat dan bangsa ini  baik,  maka  hal  itu  mengindikasikan  bahwa  kondisi  kehidupan  keluarga  itu terpelihara dengan baik.
Sebelum memiliki keluarga yang baik, harus ada proses yang suci, prosedur yang  benar  atau  proses  yang  mengikuti  garis  hukum  yang  dibenarkan  menurut ajaran  Islam.  Melalui    proses  yang  suci  ini  diharapkan  dapat menjadi jalan  yang ikut  mengantarkan    terhadap  terbentuknya  keluarga  yang  ideal,  yang  masing- masing  pelaku  dalam  keluarga  bisa  menjaga  kerukunan    dan  hak-hak  asasinya sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi.
Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa  hubungan berpasangan antar jenis kelamin  yang  berbeda  yang  dilanjutkan  dalam  perkawinan  yang  sah    adalah kegiatan  normal.  Hal  itu  artinya,  manusia  tidak  mungkin  bisa  hidup  dan melangsungkan  kehidupannya  tanpa  adanya  pihak  lain  yang  menjadi pasangannya.  Harus  ada  upaya  yang  dilakukan  untuk  mencari  dan  menentukan siapa yang dipilih menjadi pasangan hidupnya.
Hidup  berpasang-pasangan  itu  juga  menjadi  suatu  naluri  manusia  sendiri, yang  pada  dasarnya  membutuhkan    bantuan,  kepuasan  dan  hal-hal  lain  yang terkait  dengan  keberadaan  atau  kehadiran  orang  lain.  Tanpa  adanya  pasangan yang  membantu  dan  menemaninya,  hidup  manusia  akan  merasakan  kehampaan. Manusia  akan  merasakan  siksaan  secara  psikologis  dan  lainnya  jika  tidak mendpatkan pasangan yang tepat.
Cara  manusia  untuk  hidup  sendiri  tanpa  harus  menikah  dewasa  ini  banyak terjadi  di  negara-negara  yang  menganut  gaya  hidup  serba  sekuler.  Misalnya  dari pihak  wanita  karier  merasa  dan  berasumsi  kalau  perkawinan  itu  adalah  suatu tindakan  yang  menyulitkan  diri  sendiri  dan  banyak  menanggung  beban.  Mereka menganggap,  bahwa  tanpa  harus  menikah,  kebahagiaan  dan  kesenangan  hidup bisa  dicapainya.  Akibat  anggapan  dan  pola  hidup  seperti  itu,  mereka  tidak memilih  untuk  menikah,  melainkan  hidup  membujang,  tanpa  terikat  dalam perkawinan.  Menurutnya,  kebutuhan  biologis,  seperti  kepentingan  seksual  dapat dipenuhi tanpa harus melalui perkawinan
Salah  satu  tuntutan  hidup  yang  harus  dilalui  manusia  adalah  perkawinan. Perkawinan    merupakan  gambaran  perilaku  makhluk  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha Esa,  agar  kehidupan  di  alam  semesta    dapat  berkembang  sesuai  dengan  garis norma yang berlaku. Perkawinan merupakan garis kehidupan yang akan dan terus dipertahankan oleh manusia, karena dari perkawinan itu perkembangan kehidupan budaya  dan  harkat  manusia  bisa  dijaga  dan  dipertahankan.  Melalui  perkawinan, kelangsungan  hidup  bangsa  bukan  hanya  bisa  dilanjutkan,  namun  juga  bisa dipertahankan.
Pada  hakikatnya,  perkawinan  itu  menjadi  wujud  jalinan  cinta  kasih  antar masing-masing  pasangan  dengan  jalan  yang  dibenarkan  oleh  ajaran  agama.  Jadi tidak  sekedar  bisa  mewujudkan  dan  melampiaskan  cinta  kasih,  tetapi  ada bimbingan agama atau ajaran Islam yang mengaturnya, di samping hukum negara yang menentukannya.
Pertalian    melalui  nikah  adalah  pertalian  (hubungan)  yang  sekuat-kuatnya dalam  hidup  dan  kehidupan  manusia,  bukan  saja  untuk  kepentingan  suami  dan isteri,  tetapi  juga  untuk  keturunan  dan  kepentingan  keluarga  lainnya  yang sebelumnya adalah orang asing. Betapa tidak? Dari  sebab   mulia dan baik seperti perkawinan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dan  tumbuhnya  sikap  saling menyayangi  dan  saling  membantu,  maka  akan  berpindahlah  kebaikan  dan kemuliaan  itu  kepada  semua  keluarga  dari  kedua  belah  pihak,  sehingga  mereka bisa menjadi satu keluarga yang utuh dan harmonis dalam budaya  saling tolong- menolong  antara  satu  dengan  lainnya  (Sulaiman  Rasyid,  1976:  355).  Sedangkan keterlibatan  pihak-pihak  lain  dalam  perkawinan  itu  mengisyaratkan  bahwa persoalan  hukum  keluarga  yang  diawali  dari  perkawinan  merupakan  persoalan yang  mendasar,  sehingga  wajar  kalau  seseorang  (anak)  yang  hendak  melang- sungkan perkawinan harus ada dukungan, izin, restu,  atau peran-peran pihak lain. Pokok-pokok  pengaturan  hidup  dan  kehidupan  keluarga  muslim  dengan jelas  tercantum  dalam  Al-Qur‟an.  Menurut  perhitungan  Abdul  Wahhab  Khallaf, yang  disebut  oleh  Said  Ramadhan  dalam  bukunya Islamic  Law ,  dari  228  ayat hukum  yang  mengatur  soal  kemasyarakatan  ummat  Islam,  tujuh  puluh  (70)  di antaranya  adalah  ayat-ayat  hukum  yang  berkenaan  dengan  keluarga.  Hal  ini
berarti,  ia  merupakan  tiga  puluh  persen  (30%)  dari  seluruh  ayat-ayat  hukum mengenai  mu‟amalah.  Banyaknya  ayat  hukum  yang  mengatur  soal    keluarga, termasuk    perkawinan    di    dalamnya,  mengandung  makna  bahwa  keluarga, khususnya  perkawinan  sangat  penting  menurut  ajaran  Islam  (Muhammad  Daud Ali, 1997: 2).
Sedangkan  gejala  mengenai  kegagalan  melangsungkan  perkawinan    antara lain  disebabkan  perbedaan  calon  pasangan  yang  hendak  melangsungkan perkawinan dan pihak-pihak keluarga seperti orang tua, yang menilai kalau kedua calon  mempelai  tidak  sebanding,  tidak  sederajat  atau  tidak  sejajar  dengan  status sosial,  budaya,  aliran  dan  lain  sebagainya,  atau  salah  satu  pihak  sebelumnya dalam  kondisi  terpaksa  akibat  dipaksa  oleh  keluarga  atau  orang  tuanya,  yang kemudian terkenal disebut “kawin paksa” atau „pemaksaan perkawinan”..
Dampak  lebih  fatal  akibat  pemaksaan  perkawinan  adalah  bukan  hanya terjadi  saat  kedua  calon  sudah  bersiap-siap  atau  berkeinginan  melangsungkan perkawinan, tetapi  fenomena  lain adalah ketika  jalinan  berkeluarga  sudah  terjadi atau  kedua  belah  pihak  sudah  berstatus  suami-isteri,  yang  kemudian  diajukan pembatalan perkawinan atau gugatan cerai..
Begitu  pula  adanya  alasan  yang  digunakan  di  kalangan  orang  tua,  bahwa tidak  sedikit  pilihan  anak-anaknya  terhadap  pasangan  hidupnya  (calon  suami- isteri) tidak kafa’ah atau pilihannya hanya didasarkan perasaan senang atau saling mencintai, namun tidak didasarkan alasan kesederajatan menurut penilaian orang tua.
Fenomena  atau  gejala-gejala  seperti  itu  jelas  akibatnya  dapat  merugikan salah  satu  atau  kedua  belah  pihak.  Hal  ini  kemudian  dirasa  dan  dinilai  sebagai bentuk ketidak-adilan dalam perkawinan, yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak  asasi  manusia,  sebab      dengan  pemahaman  demikian  itu  telah mengakibatkan  salah  satu  pihak  atau  keduanya  kehilangan  hak-hak  asasinya berupa kebutuhan hidup berkeluarga atau menjalankan perkawinan.
Persoalan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  dihadapi  oleh masyarakat  dari  hari  ke  hari  makin  banyak  dan  beragam.  Perkembangan kehidupan  masyarakat    tidak  lepas  dari  perkembangan  problem-problem  yang dihadapinya.  Problem  sosial  datang  silih  berganti  dan  memerlukan  penyelesaian baik  yang  membutuhkan  pegangan  atau  pijakan  norma  agama  maupun  norma yuridis. Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia  itu adalah pelanggaran hak  asasi  dalam  perkawinan,    misalnya  menggunakan  alasan-alasan  status  sosial untuk  menunda,  menolak,  membatalkan  dan  bahkan  merusak  lembaga perkawinan.

## PEMBAHASAN
Dalam  kajian  hukum  Islam,  tetap  tidak  bisa  dilepas  dari  hokum  positip, karena  dalam  hukum  positip  sudah  menegaskan,  kalau  perkawinan  menjadi  sah menurut agamanya masing-masing. Artinya hal ini  dapatl dipahami, bahwa salah satu prinsip perkawinan yang terumus di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  adalah  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia,  khususnya    calon  suami  atau  isteri  yang  bermaksud  melangsungkan hidup  berkeluarga  (menjalankan  perkawinan).  Prinsip  ini  terumus  dalam  salah satu  ketentuan  hukum  di  dalam  pasal  6  ayat  (1)  bab  II  mengenai  Syarat-syarat
Perkawinan  dalam  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pasal ini  dipertegas  dalam  penjelasannya,  bahwa  oleh  karena  perkawinan  mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua  belah  pihak  yang  melangsungkan  perkawinan  tersebut,  tanpa  ada  paksaan dari  pihak  manapun.  Selain  itu,  pentingnya  prinsip  tersebut  juga  sejalan    prinsip adanya  tujuan  perkawinan,  bahwa  tujuan  perkawinan  ialah  membentuk  keluarga yang  bahagia  dan  kekal.  Untuk  itu  suami  isteri  perlu  saling  membantu  dan melengkapi  agar  masing-masing  dapat  mengembangkan  kepribadiannya, membantu  dan  mencapai  kesejahteraan  materiil  dan  spiritual.  Kalau  perkawinan itu  didasarkan  oleh  adanya  pemaksaan,  maka    hal  itu  berarti  telah  terjadi pelanggaran  hak  asasi  manusia  dalam  perkawinan.  Jadi  pemaksaan  yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak perempuannya untuk menikah atau calon suaminya  didasarkan  paksaaan  dari  orang  tuanya,  maka  dapat  dikategorikan sebagai  bentuk    pengambilan  keputusan  yang  tidak  sejalan  dengan  prinsip pembuatan peraturan perundang-undanfan  di bidang perkawinan.
Secara umum, pembahasan mengenai kajian hak asasi manusia, khususnya dalam  lingkungan    keluarga,  merupakan  suatu  pembahasan  yang  berhubungan dengan  hak  yang  mendasar  dan  suci.    Hak  asasi  manusia  di  bidang  perkawinan menjadi hak yang ikut menentukan sejumlah hak-hak asasi manusia di dunia ini.
Dalam  Deklarasi  Universal  tentang  Hak  Asasi  Manusia  atau  UDHR
( Universal  Declaration  of  Human  Rights) pasal  16  ayat  (2)  dipertegas,  bahwa pernikahan  dianggap  terjadi  hanya  dengan  persetujuan  yang  bebas  sepenuhnya dari  kedua  belah  pihak  calon  mempelai.  Sedangkan  dalam  ayat  (3)  disebutkan, bahwa  keluarga  adalah  unit  kelompok  masyarakat  yang  alami  dan  asasi  serta berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara.
Dalam Cairo  Declaration juga  ditegaskan  bahwa  “setiap  keluarga  adalah pondasi  dari  masyarakat  dan  pernikahan  adalah  basis  untuk  pembentukannya. laki-laki  dan  wanita    mempunyai  hak  untuk  menikah  dan  tidak  ada  pembatasan yang didasarkan karena perbedaan ras, warna kulit, atau kebangsaan untuk menik- mati  hak  ini.  Sedangkan  ayat  b  menjelaskan,  bahwa  masyarakat  dan  pemerintah harus  melenyapkan  semua  hambatan  untuk  menikah  dan  harus  memberi  fasilitas kemudahan  prosedur  pernikahan  mereka.  Mereka  harus  dijamin  perlindungan berkeluarga dan kesejahteraannya.”
Perlindungan hukum tentang hak memilih jodoh dan membangun keluarga (perkawinan)  telah  diatur  secara  umum  dalam  Bab  XA  tentang  Hak  Asasi Manusia  pasal  28B  Undang-undang  Dasar  1945  yang  menyebutkan,  bahwa “ setiap  orang  berhak  untuk  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan melalui perkawinan yang sah”.
Ketentuan  dalam  konstitusi  tersebut  telah  menunjukkan  bahwa  terdapat hak  yang  dilindungi  oleh  negara  bagi  seseorang  yang  berkeinginan  membentuk atau  membangun  hidup  berkeluarga  atau  menjalankan  perkawinan.  Dengan  kata lain  perkawinan  adalah  bagian  dari  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  wajib dihormati.  Seseorang  yang  dikaruniai  hak  inilah  yang  menentukan  untuk menggunakan  atau  melaksanakan  haknya.  Kalau  memang  seseorang  dimaksud
tidak  menggunakan  haknya  atau  belum  memanfaatkan  haknya  untuk  kehidupan berkeluiarga, maka pihak lain tidak boleh melakukan pemaksaan.
Perkawinan  itu  menyangkut  persoalan  pribadi  yang  mendasar,  sehingga wajar  kalau  konstitusi  sampai    mengaturnya.  Sebab  seringkali  terdengar  kasus terjadi  di  tengah  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  hak  asasi manusia  (HAM)  di  bidang  perkawinan  ini,  terutama  tindakan  berbentuk pemaksaan perkawinan.  Kasus-kasus yang seringkali terjadi di tengah masyarakat dalam  bentuk  pemaksaan    perkawinan  sebagaimana  berikut;  a)    tindakan pemaksaan  perkawinan  terhadap  anak  di  bawah  umur  karena  adanya  beberapa alasan  seperti  takut  kelak  anaknya  kesulitan  menemukan jodoh  yang  tepat,  takut anaknya  jadi  perawan  tua,  takut  kalau  kelak  anaknya  akan  terjerumus  dalam perbuatan  yang  melanggar  norma  agama  dan  sosial  seperti  terjerumus  dalam perzinaan,  dan  takut  kelak  anaknya  memilih  jodoh    yang  tidak  sesuai  dengan kehendak  orang  tua  atau  sesuai  dengan  tingkat  dan  martabat    orang  tuanya,  b) pemaksaan  perkawinan  karena  orang  tua  sudah  tidak  punya  biaya  untuk menghidupi  dan  menyekolahkan  anak  gadisnya,  sedangkan  di  sisi  lain  orang  tua merasa sudah  menemukan jodoh yang tepat untuk anaknya  yang dianggap kelak secara ekonomi cukup mampu untuk menghidupi anak gadisnya.
Praktik-praktik  seperti  itu  dapat  dikategorikan  sebagai  pelanggaran terhadap  hak  asasi  manusia  di  bidang  perkawinan.  Tindakan  pemaksaan merupakan  salah  satu  jenis  perbuatan  yang  mengakibatkan  orang  lain  menjalani suatu  kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan  kehendaknya,  bertentangan  dengan keinginanannya atau hanya terpaksa  mengikuti keiginan  yang bukan merupakan keinginannya sendiri.
Dalam  penjelasan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan, bahwa manusia itu dianugerahi oleh Tuhan    Yang  Maha  Esa  akal  budi  dan  nurani  yang  memberikan  kepadanya kemampuan  untuk  membedakan  yang  baik  dan  yang  buruk  yang  akan membimbing  dan  mengarahkan  sikap  dan  perilaku  dalam  menjalani kehidupannya.  Dengan  akal  budi  dan  nuraninya  itu,  maka  manusia  memiliki kebebasan  untuk  menentukan  atau  memutuskan  sendiri  perilaku  atau perbuatannya.  Di  samping  itu,  untuk  mengimbangi  kebebasan  tersebut  manusia memiliki  kemampuan  untuk  bertanggungjawab  atas  semua  tindakan  yang dilakukannya.
Dalam  Penjelasan  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tersebut menunjukkan hal mendasar  tentang hak asasi manusia, bahwa manusia itu punya hak kebebasan atau kemerdekaan untuk menentukan atau memutuskan sendiri apa yang  dianggapnya  benar.  Perilaku  atau  perbuatan  yang  dipilihnya  merupakan bagian dari hak asasinya  yang orang lain tidak boleh memaksakan kehendaknya. Kalaupun orang lain  menilai ada hal yang lebih baik, maka hal itu sifatnya hanya memberikan pertimbangan. Segala keputusan atas perbuatan itu adalah di tangan pihak yang punyak hak untuk menjalaninya, dan bukan orang lain.
Kebebesan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati  sebagai anugerah Tuhan Yang  Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari  martabat    kemanusiaan.  Oleh  karena  itu,  negara,  pemerintah,  atau
organisasi  apapun  mengemban  kewajiban  untuk  mengakui  dan  melindungi  hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia  harus  selalu  menjadi  titik  tolak  dan  tujuan  dalam  penyelenggaraan kehidupan  bermasyaraka,  berbangsa,  dan  bernegara  (Penjelasan  Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)..
Disebutkan  di  dalam  bagian  Kedua    tentang  “Hak  Berkeluarga  dan Melanjutkan  Keturunan”  dalam  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak  Asasi  Manusia      pasal  10,  bahwa  “setiap  orang  berhak  membentuk  suatu keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah”  (ayat  1). Sedangkan  dalam  ayat  (2)  dipertegas,  bahwa  perkawinan  yang  sah  hanya  dapat berlangsung  atas  kehendak  bebas  calon  suami  dan  calon  istri  yang  bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Ketentuan  hukum  tersebut  sudah  jelas  menunjukkan  pada  dua  aspek, pertama,  bahwa  setiap  orang  dijamin  oleh  hukum  untuk  membentuk  hidup berkeluarga    atau  menjalankan  perkawinan  yang  sah.  Jaminan  ini  diberikan sebagai  bentuk  penghormatan  atas  hak  asasi  manusia  yang  berkeinginan  untuk menikah,  kedua,    hak  untuk  menikah    adalah  hak  dari  masing-masing  calom pasangan  yang  hendak    atau  berkeinginan  untuk  menikah.  Keinginan  ini  disebut oleh hukum sebagai kehendak bebas, yang berarti kehendak yang tidak didahului, diikuti,  dan  atas  dasar  pemaksaan    dari  pihak  lain.  Calon  yang  hendak  dinikahi merupakan  hasil  pilihannya  sendiri  atau  pilihan  orang  lain  (keluarga/orang  tua) yang mendapatkan persetujuan secara  bebas, tanpa paksaan. Jadi motif paksaan, keterpaksaan atau dipaksa menjalankan perkawinan  adalah bentuk tindakan yang bertentangan  dengan  ketentuan  ini.    Misalnya  perkawinan  yang  dijalani  oleh masing-masing  calon  sebenarnya  tidak  diinginkan  sama  sekali  sekali  oleh  calon dimaksud (baik dari calon lelaki maupun calon perempuan).
Disebutkan  di  dalam  Penjelasan  pasal  10  Undang-undang  Nomor  39
Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  bahwa  “ayat  (1)  dimaksud  dengan “perkawinan  yang  sah”  adalah  perkawinan  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan    peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  “ayat  (2)  yang  dimaksud dengan “kehendak bebas” adalah kehendak  yang lahir  dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun  dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon istri
Dalam  penjelasan  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tersebut  sudah jelas  menunjukkan  bahwa  salah    unsur  utama  atas  hak  di  bidang  perkawinan adalah  adanya  kehendak  bebas,  artinya  kemauan  atau  keinginan  untuk  menikah benar-benar  merupakan  wujud  kehendak  yang  suci  dan  tulus,  yang  tidak merupakan  kehendak  yang  terpaksa,  ditentukan  jodohnya  dengan  paksa  dan  atas dasar tekanan dari siapapun. Kehendak yang dijalankan oleh calon suami atau istri merupakan  kehendak  yang    murni  dari  yang  bersangkutan.  Kalaupun  ada kehendak  dari  pihak  pihak  lain,  maka  kehendak  itu  bukanlah    dilakukan  dengan tindakan  pemaksaan    yang  mengakibatkan  orang  lain  terpaksa  menjalankannya. Membuat  orang  lain  terpaksa  menjalani  perkawinan  merupakan  tindakan  yang benar-benar  tidak memartabatkan  harga  diri  manusia,  karena  tindakan  itu  berarti mencabut atau membatasi kebebasan/kemerdekaan orang lain.
Kemerdekaan  dan  kebebasan  orang  lain  merupakan  salah  satu  hak mendasar dalam kehidupan manusia di dunia. Kalau kemerdekaan dan kebebesan ini dirampas, maka hal itu berarti terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Tindakan  pemaksaan  tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk  penghilangan kemerdekaan dan kebebesan.
Pihak  yang  tetap  melakukan  tindakan  pemaksaan  perkawinan  sama  saja dengan melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Dijelaskan di dalam pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau  sekelompok  orang  termasuk  aparat  negara  baik  disengaja  maupun  tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan  hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia, seseorang atau kelompok orang yang  dijamin  oleh  Undang-undang  ini,  dan  tidak  mendapatkan,  atau dikhawatirkan  tidak  akan  memperoleh  penyelesaian  hukum  yang  adil  dan  benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Dalam  ketentuan  tersebut  sudah  jelas  diatur  atau  ditunjukkan  beberapa unsur  pelanggaran  atas  hak    asasi  manusia  (HAM)  yang  sangat  penting,  yaitu membatasi,  mengurangi,  atau  menghalangi.  Dikaitkan  dengan  unsur  ini,  maka dapat  ditegaskan  bahwa  pemaksaan  perkawinan    merupakan  bentuk  pelanggaran terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM).  Karena  di  dalam  pemaksaan  perkawinan terkandung  unsur    mengurangi,  membatasi,  atau  menghalangi.  Kemerdekaan seseorang  untuk  menentukan  pilihan  yang    tepat  atau  yang  menurutnya  sesuai dengan  hati  nuraninya    menjadi  terhalangi  dan  bahkan  gagal  akibat  adanya paksaan dari pihak lain untuk menjalankan perkawinan.
Paksaan    dari  pihak  lain  yang  dikategorikan  pelanggaran  hak  asasi manusia  (HAM)  ini  merupakan  bentuk  pengurangan  atau  tindakan  menghalangi yang  menjadikan  orang  lain  terpaksa  menjalani  perkawinan  yang  tidak  sesuai dengan  kehendaknya.  Meskipun  dalam  kapasitas  sebagai  orang  tua,  tetapi  hak untuk membentuk kehidupan berkeluarga atau menjalankan perkawinan adalah di tangan  masing-masing  calon  pasangan  (calon  suami  atau  calon  isteri).  Kedua pihak inilah yang bertanggungjawab terhadap perkawian yang dijalankannya.
Jika  orang  tua  atau  keluarga  tetap  memaksakan  kehendaknya  untuk mengawinkan anaknya, sedangkan anaknya tidak mau dipaksa atau menolak hasil pilihan orang tuanya ini, maka posisi hak anak tetap dilindungi oleh hukum. Anak punya hak untuk menolak pemaksaan perkawinan.
Kalau    persoalan  pemaksaan  perkawinan  itu  dikembalikan  pada  hukum masing-masing  agama  dari  pihak  yang  hendak  kawin  atau  dikawinkan,  maka prinsip  yang  berlaku  di  dalam  ajaran  Islam  juga  prinsip  penghormatan  atau perlindungan terhadap kebebasan manusia.  Penghormatan terhadap kebebasan ini menunjukkan  bahwa  tidak  boleh  ada  dan  terjadi  pemaksaan  dalam  perkawinan. Kalau dalam beragama saja dilarang adanya tindakan pemaksaan (seperti larangan memaksa  seseorang  masuk  Islam),  tentu saja  di  dalam masalah  perkawinan  juga demikian, yakni tidak boleh ada  tindakan pemaksaan perkawinan.
Dengan  kata  lain,  prinsip  yang  berlaku  di  dalam  Undang-undang  Nomor 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  juga  ada  kesamaan  dengan  prinsip yang berlaku di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
yaitu prinsip kesukarelaan dalam menjalankan perkawinan, yakni tidak boleh ada tindakan  pemaksaan  dalam  perkawinan.  Masing-masing  calon  suami  atau  calon isteri bersedia menerima pasangan hidupnya tidak atas dasar kehendak  orang lain yang dipaksakan yang bertentangan dengan kehendaknya.
Prinsip  yang  berlaku  di  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  “kehendak  bebas”  atau  kesukarelaan  dalam  perkawinan  haruslah dihormati  oleh  keluarga  atau  anggota  masyarakat.  Bagaimanapun  keadaannya, seseorang  yang  hidupnya  terpaksa,  apalagi  berkaitan  dengan  persoalan  pribadi yang  mendasar  (perkawinan),  adalah  hidup  dalam  penderitaan,  khususnya  secara psikologis (kejiwaan).  Meskipun barangkali seorang anak menerima paksaan dari orang  tua  atau  keluarganya  untuk  menikah,  tetapi  namanya  saja  keterpaksaan, tentulah  yang  dijalaninya  banyak  pula  yang  bersifat  terpaksa.  Ada  suasana tertekan  atau  kurang  bahagia  dari  pihak  yang  menerima  paksaan  perkawinan, karena apa yang dijalani adalah bertolak bekalang dengan kehendak murninya.
Perasaan  tertindas  secara  psikologis  tersebut  mengakibatkan  kehidupan seseorang  kehilangan  konsentrasi  untuk  menjalankan  kegiatan-kegiatan  lainnya yang  lebih baik. Dirinya merasa tidak ada keharusan untuk menjalankan kegiatan yang lebih baik, karena sudah menjadi pribadi yang tidak bebas atau berada dalam kekuasaan  orang  lain  yang  berbeda  dengan  keinginan  sejati  di  dalam  dirinya. Keinginannya  untuk  maju  atau  berbuat  lebih  baik  kurang  didukung  oleh  kondisi kejiwaan  yang  prima  dan  kuat  Misalnya  bagaimana  bisa  membangun  kehidupan berkeluarga  yang  damai,  sejahtera,  dan  bahagia,  kalau  ada  diantara  sa;ah  satu pasangan hidup sedang mengalami penderitaan kejiwaaan.
Hal  itu  juga  bertentangan  dengan  makna  perkawinan  seperti  yang  dicita- citakan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan itu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1).
Dalam makna  perkawinan  tersebut  sudah  jelas,  bahwa  perkawinan  bukan hanya  menyangkut  persoalan  lahir  (fisik)  tetapi  juga  masalah  batin.  Antara keduanya  harus  terjadi  penyatuan.  Kalau  batin  calon  suami  atau  isteri  menolak menjalankan perkawinan karena merasa belum cocok dengan calonnya, maka hal ini harus dijadikan pertimbangan untuk tidak melakukan pemaksaan perkawinan.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  dapat  dipahami,  bahwa    perkawinan dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) sudah diatur mulai dari Deklarasi Hak Asasi Manusia, Undang-undang Dasar 1945 hingga di dalam  pasal 10  Undang- undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  yang  kemudian ditegaskan di dalam Penjelasan pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “ayat (1) dimaksud dengan  “perkawinan yang sah”  adalah  perkawinan  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan    peraturan perundang-undangan.
Ketentuan  dalam  ayat  (1)  tersebut  diperkuat  dalam  “ayat  (2)  yang dimaksud  dengan  “kehendak  bebas”  adalah  kehendak  yang  lahir    dari  niat  yang suci  tanpa  paksaan,  penipuan,  atau  tekanan  apapun    dan  dari  siapapun  terhadap calon suami dan atau calon istri
Selain  itu,  dalam  penjelasan  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999 tersebut  sudah  jelas  menunjukkan  bahwa  salah    unsur  utama  atas  hak  di  bidang perkawinan adalah adanya kehendak bebas, artinya kemauan atau keinginan untuk menikah benar-benar merupakan wujud kehendak yang suci dan tulus, yang tidak merupakan  kehendak  yang  terpaksa,  ditentukan  jodohnya  dengan  paksa  dan  atas dasar tekanan dari siapapun. Kehendak yang dijalankan oleh calon suami atau istri merupakan kehendak yang  murni dari yang bersangkutan.
Dalam  aspek  persamaan,  dari  aspek  hukum  Islam  maupun  hak  asasi manusia,  pemilihan  pasangan  bagi  yang  hendak  menikah  atau  melangsungkan perkawinan  diakuinya    sebagai  hak.    Sedangkan  perberdaanya,  kalau  dalam hukum  Islam,  setiap  pemilihan  pasangan  oleh  lelaki  maupun  perempuan,  ada rambu-rambu  yang  menentukannya,  sedangkan  dalam  kajian  HAM,  tidak  ada batasan.  Artinya  diserahkan  secara  bebas  pada  masing-masing  calon.  Dalam kajian  Islam,  masih  ada  perbedaan  dalam  menentukan  siapa  yang  paling  berhak dalam  memilih  calon,  sedangkan  dalam  kajian  HAM,  tidak  ditentukan,  atau siapapun dan tanpa paksaaan dan alas an apapun, setiap calon berhak menentukan siapa calon pasangan hidupnya.
Setiap manusia punya hak untuk dilindungi kepentingan pribadi, keluarga, dan  kehormatannya.  Sedangkan  nikah  atau  membangun  hidup  berkeluarga merupakan  hak  pribadi  yang  berkaitan  dengan  martabat  dan  kehormatan.  Pada aspek  ini  menunjukkan  bahwa  secara  hukum  Islam  maupun  kajian  HAM, perkawinan  merupakan  hak  asasi  yang  harus  dihormati  dan  dilindungi  oleh siapapun, termasuk negara maupun orang tua (keluarga).
Di  dalam  konstitusi  (Undang-undang  Dasar  1945)  yang  sudah diamandemen  (setelah  amandemen  ketiga  Undang-undang  dasar  1945)  juga disebutkan  dalam  pasal  28-H  bahwa  “setiap  orang  berhak  atas  perlindungan pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  yang  di  bawah  kekua- saannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
Prinsip  yang terkandung dalam konstitusi tersebut adalah prinsip egaliter, artinya  setiap  warga  negara  tanpa  kecuali  diberi  perlindungan  oleh  negara  baik yang  berkaitan  dengan  kepentingan  individual,  keluarga,  kehormatan,  ekonomi dan  hak-hak  asasi  lainnya.  Manusia  yang  hidup  di  Indonesia  mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, seperti hak asasi untuk membentuk keluarga yang ideal yang sesuai dengan keinginan-keinginannya.
Hak  warga  negara  untuk  dilindungi  dalam  membentuk  keluarga  itu  dapat diartikan  sebagai  hak  untuk  diperhatikan  dan  dijembatani  kepentingan- kepentingannya  dalam  hidup  berkeluarga,  termasuk  perlindungan  dari kemungkinan  adanya  pihak-pihak  tertentu  yang  bermaksud  menghalang-halangi terwujudnya kehidupan berkeluarga dengan alasan yang bertolak-belakang dengan kepentingan  menjunjung  tinggi  harkat  kemanusiaan,  seperti  persamaan, persaudaraan,  dan  kemanusiaan.  Perkawinan  yang  dilaksanakan  haruslah berdasarkan keinginan dan pilihannya, bukan atas dasar keterpaksaan pihak-pihak lain.
Perlindungan  secara  umum  itu  kemudian  dipertegas  secara  khusus  yang berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia  dalam  bidang  perkawinan  yang  disebutkan
dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28B Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan, bahwa “ setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.
Pasal tersebut menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia di bidang perkawinan.  Misalnya  kalimat  “setiap  orang  berhak”  merupakan  kalimat  yang menunjuk  eksistensi  tentang  hak  asasi  manusia  yang  diakui  secara  egaliter (ksederajatan), tidak membedakan atau mendiskriminasikan kedudukan seseorang atas  nama  gender.  Setiap  orang  berhak  menentukan  saat  atau  kapan  harus membentuk keluarga (perkawinan) dan menentukan pilihan (pasangan hidupnya).
Dengan  kata  lain,  posisi  hak  asasi  manusia  dalam  perkawinan  adalah sangat  fundamental,  karena  dapat  menentukan  kebahagiaan,  kesejahteraan  dan kelangsungan hidupnya baik fisik maupun non-fisik. Kalimat “setiap orang berhak membentuk  keluarga  melalui  perkawinan  yang  sah”  merupakan  bukti  adanya perlindungan hukum bagi setiap orang untuk mengimplementasikan haknya dalam menjalankan  perkawinan  yang  sesuai  dengan  pertimbangan-pertimbangan  yang benar. Untuk mewujudkan atau mencapai perkawinan yang sah ini, ada ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  menggariskannya.  Ketentuan peraturan  perundang-undangn    itu  diantaranya  adalah  Undang-undang  Nomor  1 tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  aturan  lain  yang  bersifat  melengkapi  atau menjelaskannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini telah menguraikan dan melaksanakan apa yang ditunjukkan  oleh Undang-undang Dasar 1945..

## PENUTUP
Kawin paksa dalam kajian HAM, adalah sudah diatur mulai dari Deklarasi Hak  Asasi  Manusia,  Undang-undang  Dasar  1945  hingga  di  dalam    pasal  10 Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  yang kemudian  ditegaskan  di  dalam  Penjelasan  pasal  10  Undang-undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  bahwa  “ayat  (1)  dimaksud  dengan “perkawinan  yang  sah”  adalah  perkawinan  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan    peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  “ayat  (2)  yang  dimaksud dengan “kehendak bebas” adalah kehendak  yang lahir  dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun  dan dari siapapun terhadap calon suami dan  atau  calon  istri    Dalam  penjelasan  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999 tersebut  sudah  jelas  menunjukkan  bahwa  salah    unsur  utama  atas  hak  di  bidang perkawinan adalah adanya kehendak bebas, artinya kemauan atau keinginan untuk menikah benar-benar merupakan wujud kehendak yang suci dan tulus, yang tidak merupakan  kehendak  yang  terpaksa,  ditentukan  jodohnya  dengan  paksa  dan  atas dasar tekanan dari siapapun. Kehendak yang dijalankan oleh calon suami atau istri merupakan kehendak yang  murni dari yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Kompilasi Hukum Islam Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  1995, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Pustaka raja Grafindo. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.