UPAYA BANK SUMUT a DALAM a MENCEGAH a DAN a MEMBERANTAS KEJAHATAN PENCUCIAN a UANG a MENURUT UU a NOMOR a 8/2010 DAN POJK NOMOR 23/POJK.01/2019
Oleh:
Merry Roseline Pasaribu 1)
Kartina Pakpahan 2)
Dewi Ervina Suryani 3) Universitas Prima Indonesia 1,2,3)
E-mail: merryroselinepasaribu@unprimdn.ac.id 1) kartinapakpahan@unprimdn.ac.id 2
dewiervinasuryani@unprimdn.ac.id 3)

## ABSTRACT
This  study  aims  at  assessing  funds  to  explain  the  concept  of  prevention  and  eradication  of money  laundering  crimes  as  regulated  in  Law  Number  8  of  2010  and  POJKa  Number 23/POJK.01/2019; assess and describe the efforts of Bank North Sumatra in preventing and eradicating the crime of money laundering as referred to in Law Number 8a Year 2010 and POJK  Number  23/POJK.01/2019;  and  assessing  and  describing  the  challenges  faced  by Bank Sumut in combating money laundering, as well as the efforts made to overcome these challenges.  This  study  uses  a  descriptive  analytical  methodology  by  describing,  assessing relevant  provisions,  and  examining  the  facts  of  existing  banking  policies  to  avoid  and anticipate  money  laundering  practices  systematically.  This  is  qualitative  research. Prevention  of  money  laundering  crimes  as  regulated  in  Law  Number  8a  of  2010  is  the establishment  of  a  Financial  Transaction  Analysis  and  Reporting  Center  (PPATK),  by delegating reports from PPATK to investigators as law enforcers who are authorized to carry out further investigations. Prevention of the crime of money laundering is regulated in POJK Number  23/POJK.01/2019  Regarding  Amendments  to  Financial  Services  Authority Regulation  Number  12/POJK.01/2017  concerning  the  Implementation  of  Anti-Money Laundering  Programs  and  Prevention  of  Terrorism  Financing  in  the  Financial  Services Sector for Financial Services Providers (PJK). Efforts to prevent and eradicate criminal acts in  the  form  of  money  laundering  at  Bank  Sumut  are  to  apply  the  principle  of  knowing  the customer  both  CDD  and  EDD,  continue  to  implement  the  precautionary  principle  in  the implementation  of  operational  activities,  and  instill  the  principle  of  trust  in  both customers and  prospective  customers  and  also  by  submitting  appropriate  reports.  time,  providing information  needed  by  PPATK,  as  well  as  ensuring  that  internal  audit  is  in  the  process  of monitoring/supervising banking operational activities and if necessary can take steps in the form of delaying financial transactions if the investigation is in progress. The obstacles faced by  BankaSumut  in  preventing  and  eradicating  money  laundering  crimes  are  internal  and external,  namely  the  lack  of  socialization  and/or  training  provided  to  employees  regarding the crime of money laundering, as well as the lack of responsibility/awareness of employees regarding the submission of financial transaction reports.
Keywords: Prevention, Eradication, Money Laundering, Bank of North Sumatra.
UPAYA BANK SUMUT a DALAM a MENCEGAH a DAN a MEMBERANTAS KEJAHATAN PENCUCIAN a UANG a MENURUT UU a NOMOR a 8/2010 DAN POJK NOMOR 23/POJK.01/2019 Merry Roseline Pasaribu 1) , Kartina Pakpahan 2) , Dewi Ervina Suryani 3)

## ABSTRAK
Studi  ini  bertujuan  untuk  menilai a dan a menjelaskan  konsep a pencegahan a dan pemberantasan a tindak a pidana  pencucian a uang  sebagaimana  diatur  dalam  Undang  - Undang a Nomor a 8  Tahun a 2010  dan a POJK a Nomor a 23/POJK.01/2019;  menilai  dan mendeskripsikan  upaya  Bank a Sumut  dalam  mencegah  dan  memberantas  kejahatan  tindak pidana a pencucian  uang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor 8 a Tahun a 2010 a dan  POJK  Nomor  23/POJK.01/2019;  dan  menilai  dan  mendeskripsikan tantangan  yang  dihadapi  Bank  Sumut  dalam  memerangi  pencucian  uang,  serta  upaya  yang dilakukan  untuk  mengatasi  tantangan  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metodologi deskriptif  analitis  dengan  cara  mendeskripsikan,  menilai  ketentuan  yang  relevan,  dan memeriksa  fakta  kebijakan  perbankan  yang  ada  untuk  menghindari  dan a mengantisipasi praktik a pencucian uang a secara a sistematis.
Jenis a penelitian  ini  adalah  penelitian a kualitatif. Pencegahan  atas  kejahatan  pencucian uang  yang  diatur  dalam  Undang-Undang        Nomor a 8 a Tahun a 2010  yakni  dengan dibentuknya a Pusat  Pelaporan a dan a Analisis a Transaksi  Keuangan  (PPATK),  dengan cara  pelimpahan  laporan  dari  PPATK  ke  penyidik  selaku  penegak  hukum  yang berwenang  melakukan  penyidikan  lebih  lanjut.  Pencegahan  tindak  pidana  Pencucian Uang diatur dalam POJK Nomor a 23/POJK.01/2019 Tentang a Perubahan a Atas a Peraturan Otoritas a Jasa a Keuangan a Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program a Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme  Di a Sektor  Jasa  Keuangan  Penyedia a Jasa a Keuangan    (PJK). Upaya mencegah dan memberantas tindak pidana berupa pencucian uang pada Bank Sumut adalah  dengan  menerapkan  prinsip  mengenal  Nasabah  baik  CDD  maupun  EDD,  tetap mengimplementasikan  prinsip  kehati-hatian  dalam  pelaksanaan  kegiatan  operasional,  serta menanamkan  prinsip  kepercayaan  baik  kepada  nasabah  maupun  calon  nasabah  dan  juga dengan menyampaikan laporan tepat waktu, memberikan a informasi yang a dibutuhkan a oleh a PPATK,  serta  memastikan a bahwa a internal  audit  dalam  melakukan proses pemantauan/supervisi atas kegiatan operasional perbankan dan bila diperlukan dapat mengambil  langkah  berupa  penundaan  transaksi  keuangan  apabila  sedang  dalam proses a penyidikan a berlangsung. Rintangan yang dihadapi Bank a Sumut dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang adalah dari intern maupun ekstern, yakni kurangnya sosialisasi  dan/atau  pelatihan  yang  diberikan  kepada  pegawai  tentang  tindak  pidana pencucian  uang,  serta  kurangnya  tanggungjawab/kesadaran  dari  pegawai  perihal penyampaian laporan transaksi keuangan.
Kata Kunci : Mencegah, Memberantas, Pencucian Uang, Bank Sumut

## 1. PENDAHULUAN
Inovasi  di  bidang  pengetahuan  dan teknologi  sangat  mempengaruhi  ukuran keberadaan suatu negara. (Sutantio, 1994). Hal  ini  ditandai  dengan  pesatnya perkembangan teknologi yang juga mempengaruhi  sektor  ekonomi,  tak terkecuali  lembaga  keuangan  perbankan. Perbankan dituntut untuk selalu melahirkan  produk  –  produk  inovatif tujuannya semata-mata untuk peningkatan layanan  dan  tingkat  kepuasan  nasabah. Layanan  berupa  fasilitas wire  transfer menjadi  tren  pada  saat    transaksi  bisnis
dapat  dilakukan  dengan  mitra,  tanpa mempersoalkan  jarak,  lokasi  ,  waktu bahkan  untuk  saat  ini  transaksi  bisnis dapat dilakukan tanpa tatap muka.
Kemudahan  serta  kecanggihan teknologi  yang  ditawarkan  oleh  lembaga keuangan  perbankan,  ternyata  tidak sepenuhnya  membawa  dampak  yang positif  namun  dapat  juga  berdampak negatif  dan  diantaranya  adalah  kejahatan pencucian uang yang berkembang dinamis dengan  kompleksitas  yang  tinggi  bahkan melampaui batas-batas yuridiksi.
Upaya dalam menyamarkan sejumlah harta yang merupakan hasil dari
aksi  kejahatan  dikemas  sedemikian  rupa sehingga  terlihat  selayaknya  datang  dari kegiatan  sah,  disebut  sebagai  pencucian uang (money  laundering) ,  hal  ini  selaras dengan pengertian yang tertulis pada Pasal 2  Undang  -  Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam  menjalankan  aksinya,  para pelaku kejahatan pencucian uang umumnya  menggunakan  3  (tiga)  cara sebagaimana  penjelasan  di  bawah  ini yakni: 1. Placement , upaya dari pelaku kejahatan untuk menempatkan uang/dana hasil kejahatan ke lembaga keuangan. 2. Layering ,  pemisahan  harta  kekayaan yang bertujuan untuk menyamarkan/menghilangkan  jejak sumber  dana  hasil  kejahatan  dengan cara memindahkan dana hasil pencucian uang ke beberapa rekening- rekning,  atau  dengan  cara  membeli asset/property  di  berbagai  tempat atau
lokasi  tertentu  yang  harganyanya diatas  harga  pasaran (mark  up)
dengan  tujuan  agar  perbuatan  pidana tersebut  sulit  untuk  dibuktikan.
(Hermawan, 2002) 3. Integration , penggabungan atau penggunaan uang/dana hasil kejahatan  pencucian  uang  untuk dijadikan kegiatan a bisnis a yang a halal a atau a kembali  ke  dalam  kegiatan a ekonomi yang a sah.  Tahapan  terakhir  ini membuat  pelaku  kejahatan  pencucian uang dapat bebas memanfaatkan harta kekayaan  sehingga  penegak  hukum menjadi kesulitan dalam mengidentifikasikan  dan  menelusuri aliran  dana  hasil  kejahatan  pencucian uang. Lembaga keuangan dalam hal ini Bank  merupakan  tujuan  pertama  bagi pelaku kejahatan pencucian uang  dalam melancarkan  aksinya.  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  sebagai  lembaga
pemerintah  untuk  melaksanakan  fungsi pengawasan  terpusat  di  seluruh  sektor jasa keuangan, dengan ini juga membuat aturan mengenai tindak pidana pencucian  uang  seperti  tercantum  pada POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan a Otoritas a Jasa a Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan a Program a Anti a Pencucian Uang a dan a Pencegahan a Pendanaan Terorisme Di Sektor a Jasa a Keuangan.
Bank Sumut selaku Bank Daerah yang  berlokasi  di  wilayah  Sumatera Utara, yang  salah  satu  fungsinya  adalah menjalankan transaksi keuangan sehingga  bisa  saja  menjadi  sasaran singgahnya transaksi - transaksi keuangan yang dikategorikan mencurigakan  yang  apabila  ditelusuri lebih dalam dapat teridentifikasi sebagai sebuah a tindak pidana a pencucian a uang. Oleh  sebab  itu,  Bank a Sumut diwajibkan untuk mencegah dan memberantas a tindak a pidana a pencucian uang a dan  diharapkan  untuk a jeli  dalam menganalisa transaksi keuangan nasabah. Atas dasar hal inilah maka Penulis meneliti mengenai : 1. Bagaimana  Bank  Sumut  dapat mencegah a dan a memberantas a tindak  pidana  pencucian  uang menurut a Undang-Undang a Nomor 8  Tahun a 2010  dan a POJK a Nomor 23/POJK.01/2019? 2. Tindakan  apa  yang  telah  dilakukan Bank a Sumut sesuai dengan Undang- Undang a Nomor a 8 a Tahun a 2010 dan POJK a Nomor a 23/POJK.01/2019  untuk a mencegah a dan a memberantas tindak pidana pencucian uang?
3. Tantangan  apa  yang  dihadapi  Bank Sumut  dalam  mencegah  dan memberantas tindak pidana pencucian  uang,  dan a upaya  yang diambil untuk mengatasi a tantangan tersebut?
UPAYA BANK SUMUT a DALAM a MENCEGAH a DAN a MEMBERANTAS KEJAHATAN PENCUCIAN a UANG a MENURUT UU a NOMOR a 8/2010 DAN POJK NOMOR 23/POJK.01/2019 Merry Roseline Pasaribu 1) , Kartina Pakpahan 2) , Dewi Ervina Suryani 3)
Berdasarkan permasalahan sebagaimana  dijelaskan  diatas a maka
tujuan a yang a hendak a dicapai a dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk a menilai a dan a menjelaskan konsep a pencegahan a dan
pemberantasan a tindak a pidana pencucian a uang sebagaimana diatur  dalam  Undang  -  Undang a Nomor a 8  Tahun a 2010  dan a POJK a Nomor a 23/POJK.01/2019. 2. Untuk menilai dan mendeskripsikan upaya Bank a Sumut dalam mencegah dan memberantas kejahatan tindak pidana a pencucian uang  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 a Tahun a 2010 a dan  POJK  Nomor 23/POJK.01/2019. 3. Untuk menilai dan mendeskripsikan tantangan  yang  dihadapi  Bank Sumut dalam memerangi pencucian uang,  serta  upaya  yang  dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Untuk menerangkan mengenai gejala spesifik  atau  proses  tertentu  yang  telah terjadi  digunakanlah  teori,  yang  pada hakekatnya teori tersebut harus diuji/dibenturkan  kepada  fakta-fakta  di lapangan  yang  dapat  menunjukkan ketidakbenarannya. (Wuisman, 1996) Kejahatan yang melibatkan pencucian  uang  yakni  dengan  cara melegalkan uang/dana dari hasil kejahatan  yang  diubah  menjadi  uang halal, serta dipergunakan dalam lalu lintas perekonomian,  yang  tentu  saja  tidak dapat dipungkiri umumnya dalam jumlah besar dapat berdampak kepada likuiditas dan  reputasi  Bank,  keuangan  nasional bahkan global. (Yenti Garnasih, 2005) Berkaitan  dengan  hal  diatas  maka Penulis  menggunakan  teori  penegakan hukum ( law enforcement ). Dalam prakteknya,  teori  ini  digunakan  untuk menegakkan  standar  atau  aturan  hukum yang sah sekaligus kaidah luhur yang ada di dalamnya. (Campbell, 1999) Aturan hukum yang ada di negara
– negara beradab juga tercantum dalam Undang  –  Undang  Dasar  1945  atau dikenal dengan istilah the Basic Principles of Independence of Judiciary ) juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan  penegakan  hukum,  dengan tujuan  semata  –  mata  agar  penegak hukum  terhindar  dari  praktik-praktik negatif  akibat  pengaruh  lingkungan yang sangat kompleks tersebut. (Muladi, 2002)
3. METODE PELAKSANAAN
Penelitian ini menggunakan metodologi  deskriptif  analitis  dengan cara mendeskripsikan, menilai ketentuan yang relevan, dan memeriksa fakta  kebijakan  perbankan  yang  ada untuk menghindari dan a mengantisipasi praktik a pencucian uang a secara a sistematis. Jenis a penelitian  ini  adalah penelitian a kualitatif melalui a uraian- uraian a yang  menjabarkan a semua  data penelitian  dengan  metode  penelitian normatif  yang  merupakan  prosedur penelitian  ilmiah  untuk  menemukan kebenaran berdasarkan logika a keilmuan a hukum  dari a sisi a normatifnya. (Ibrahim, 2007) Ilmu a hukum yang subjek
kajiannya  adalah a hukum a itu  sendiri, diciptakan  sesuai  dengan  disiplin  ilmu dan  ilmu  hukum  normatif.  Ini  disebut logika  ilmiah.  Teknik  penelitian  yang berbentuk hukum normatif ini didukung oleh  data  lapangan  berupa  temuan wawancara  dan  berdasarkan  pada  data sekunder.  Hal  ini  semakin  menegaskan langkah  penelitian  ke  arah  spekulatif  - teoritis dan analisis normatif - kualitatif Sumber  data  primer  yang  didapat  dari lapangan dengan cara teknik wawancara  yang  dilakukan  kepada pejabat/pegawai Bank Sumut dan untuk data sekunder didapat dari peraturan/perundang-undangan  yang dibuat oleh intansi pemerintah maupun peraturan  internal  dari  Bank    dan dokumen-dokumen  lainnya  yang  dapat memberikan informasi, berisikan kajian maupun seminar-seminar dan jurnal/artikel  yang  ada  kaitannya
dengan penelitian ini. (Mertokusumo, 1988)

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Istilah  pencucian  uang  atau  dalam
Bahasa  Inggris  disebut  dengan money laundering muncul  pada  saat  mafia
Amerika  Serikat  di  tahun  1920-an mengambil  alih  usaha  Laundromats (mesin  pencuci  otomatis)  yang  asal muasal  danya  dari  pemerasan,  perjudian, prostitusi, penjualan minuman beralkohol tanpa  izin,  dan  perdagangan  narkoba. Kebutuhan  untuk  memerangi  pengedar narkoba  dibatasi  dengan  aturan  dan regulasi  sehingga  mereka  tidak  dapat mengambil  keuntungan  secara  ilegal  dari perdagangan  narkoba  illegal,  keadaan seperti  ini    telah  menjadi  kekhawatiran serius bagi banyak negara.
Pada  tahun  1989  dan  1990  muncul organisasi  dengan  nama  The  Financial Action  Task  Force  on Money  laundering (FATF)  yang  terdiri  dari  banyak  negara dengan  sebutan  anggota  Grup  7, termasuk  di  dalamnya  negara  Indonesia sepakat untuk  memotivasi Negara-negara lain untuk menyusun sebuah aturan/kebijakan pemerintah yang memuat  tentang  pencegahan  atas  aliran uang  hasil  perdagangan  narkotik  yang ditempatkan  pada  bank  atau  pada lembaga  keuangan  non  bank.  Dari konferensi  FATF  yang  dilakukan  pada April 1990, didapati ada sekitar 15 negara yang merupakan pusat keuangan, menyarankan agar negara mengembangkan  undang-undang  dan peraturan  untuk  mengatur  pencucian uang  sesuai  dengan  Konvensi  Narkoba PBB . Guna penyesuaian standar internasional dan juga untuk kepentingan nasional,  maka  diundangkannya  Undang-
Undang  No  15  Tahun a 2002 a tentang a Tindak a Pidana Pencucian a Uang (UUTPPU), a yang kemudian a diubah a dengan Undang Undang a Nomor  25  Tahun a 2003 a dan selanjutnya a diubah a dengan a Undang  - Undang a Nomor a 8  Tahun a 2010 a tentang Pencegahan a dan a Pemberantasan a Tindak  Pidana a Pencucian a Uang.  Atas
dasar Undang – Undang inilah dibentuklah  suatu  Lembaga  yang  dikenal dengan  nama  Pusat  Pelaporan  dan Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK), yang  dalam  pelaksanaannya  mempunyai fungsi sebagai berikut  :
1. melakukan a pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; 2. melakukan  pengelolaan a data  dan informasi  terkait  tindak  pidana pencucian uang; dan
3. melakukan  pengawasan a terhadap a kepatuhan a pihak pelapor;
4. menganalisis  laporan  atau a informasi terkait a transaksi  keuangan a yang berindikasi a kejahatan a pencucian aa uang dan/atau tindak pidana lain;
5. melakukan pemblokiran atas perintah Aparatur  Penegak  Hukum  seperti Penyidik,  Hakim  dan  Penuntut Umum.
Undang  -  Undang a Nomor a 8 a Tahun 2010 a secara khusus pada Pasal a 41 dijelaskan  bahwa  adanya  kewenangan yang  diberikan  kepada  Pusat  Pelaporan dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK) dalam hal:
1. meminta a data a dan a informasi a baik  dari  instansi  -  instansi a pemerintah  dan/atau a lembaga swasta;
2. menetapkan a pedoman a identifikasi  Transaksi  Keuangan Mencurigakan;
3. melakukan koordinasi tentang upaya  pencegahan a tindak a pidana Pencucian a Uang a dengan a instansi terkait;
4. merekomendasi a kepada a pemerinta h  perihal  upaya  pencegahan  tindak pidana pencucian uang;
5. mewakili a pemerintah a Republik Indonesia a dalam a organisasi  dan acara  kegiatan  yang  bersifat internasional a sepanjang  mengenai pencegahan  dan  pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
6. menyelenggarakan a program pendidikan a dan a juga a pelatihan kepada  pihak  –  pihak  tertentu  yang berkaitan dengan anti pencucian
UPAYA BANK SUMUT a DALAM a MENCEGAH a DAN a MEMBERANTAS KEJAHATAN PENCUCIAN a UANG a MENURUT UU a NOMOR a 8/2010 DAN POJK NOMOR 23/POJK.01/2019 Merry Roseline Pasaribu 1) , Kartina Pakpahan 2) , Dewi Ervina Suryani 3)
uang; dan,
7. menyelenggarakan
a sosialisasi pencegahan a serta a pemberantasan tindak a pidana a pencucian uang.
Untuk lembaga keuangan khususnya  perbankan  maka  Otoritas  Jasa Keuangan pada POJK Nomor 23/POJK.01/2019 menegaskan dalam Pasal  2  butir  (1)  yakni  kewajiban  untuk melaksanakan  identifikasi,  penilaian  dan pemahaman  mengenai  risiko  kejahatan pencucian  uang  dan/atau  tindak  pidana yang berkaitan dengan pendanaan terorisme,  yang  erat  hubungannya  dengan nasabah,  negara  atau  area  geografis,  jasa, transaksi,  produk  atau  jaringan  distribusi (delivery channels).
Materi  yang  diatur  dalam  POJK tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Pasal  17,  mewajibkan  Penyedia  Jasa Keuangan dalam hal ini adalah Bank untuk melakukan Customer  Due  Dilligence antara lain : a. bank  diharapkan  menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan  risiko  ketika  menerima nasabah,  mengkategorikan  mereka sesuai  dengan  potensi  pencucian uang atau pendanaan terorisme;
b. bank  harus  menanyakan  secara detail  mengenai  segala  suatu  yang akan  membantunya  memahami profil nasabah;
c. bank  harus  mengidentifikasi  dan mengkategorikan  calon  nasabah atau  nasabah  ke  dalam  kelompok- kelompok tersendiri sebelum mencari  informasi  dan  dokumen pendukunya.; d. bank  diharapkan  untuk  memeriksa kebenaran  dokumen  pendukung dan,  jika  perlu,  memverifikasinya melalui wawancara. Sebelum memulai  hubungan  bisnis  dengan nasabah  baru,  bank  melakasanakan verifikasi terhadap calon nasabah; e. bank harus menilai semua transaksi yang  tidak  sesuai  dengan  profil nasabah dan melakukan pemantauan  terus  menerus  untuk melihat  apakah  transaksi  nasabah dan profil nasabah konsisten;
f. untuk  transaksi  yang  tidak  lazim dengan  profil  nasabah,  maka  bank mempunyai wewenang untuk menanyakan detail mengenai riwayat transaksi.
Selain  kewajiban  untuk  melakukan identifikasi  sebagaimana  dijelaskan  diatas dalam Pasal 62 dijelaskan bahwa Penyedia Jasa Keuangan (PJK) harus membuat action plan yang  diserahkan  pada  OJK  terkait tentang penerapan program APU dan PPT, penyesuaian  Pasal  11  atas  prosedur penerapan  APU  dan  PPT,  pelaporan  atas kegiatan  pengkinian  data  sebagaimana tertuang  dalam  Pasal  44,  dan  pelaporan atas  telah  terealisasinya  pengkinian  data sebagaimana disebut diatas. Pasal 65 POJK Nomor 23/POJK.01/2019 a Tentang a Perubahan Atas Peraturan a Otoritas a Jasa a Keuangan a Nomo r  12/POJK.01/2017 a Tentang a Penerapan Program a Anti a Pencucian a Uang a dan Pencegahan a Pendanaan a Terorisme a Di Sektor a Jasa a Keuangan  Penyedia a Jasa Keuangan    (PJK),  menjelaskan  adanya sanksi berupa denda yang akan dijatuhkan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) apabila ditemukan  adanya  keterlambatan  dalam pelaporan  data  sebagaimana  tertuang dalam  Pasal  62  dan  Pasal  63  dengan rincian denda sebagai berikut :
1. paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)  atau  sebesar  Rp100.000,00 (seratus  ribu  rupiah)  per  hari keterlambatan  per  laporan  bagi  PJK berupa  bank  umum,  bank  umum syariah, perusahaan efek, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, DPLK, perusahaan pembiayaan  infrastruktur,  LPEI,  dan manajer investasi; atau 2. paling banyak sebesar Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah) atau  sebesar  Rp50.000,00  (lima puluh  ribu  rupiah)  per  hari keterlambatan  per  laporan  bagi  PJK berupa  BPR,  BPRS,  perusahaan pembiayaan,  perusahaan  pialang asuransi,  perusahaan  pergadaian, dan PMV. Bank Sumut wajib mengaplikasikan
prinsip  kehati-hatian  atau  yang sering  dikenal  dengan  istilah Prudential banking agar  tidak  menjadi  tempat transaksi money laundering dan mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Langkah- langkah  yang  digunakan  untuk  mencegah meliputi:
1. Selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  yang  mengatur  setiap penyedia jasa keuangan wajib menetapkan adanya satuan kerja yang bertugas untuk melakukan Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang.  Maka  Bank  Sumut mengeluarkan peraturan Direksi dengan    Nomor  002/Dir/UKK  APU- PPT/PBS/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan  Anti  Pencucian  Uang  dan Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  di Lingkungan  Bank  Sumut  yang  isinya memuat antara lain perihal : a. kewajiban dan prosedur penerapan program anti pencucian  uang  dan  pencegahan pendanaan  terorisme  (Program APU dan PPT); b. pengawasan  aktif  direksi  dan dewan komisaris;
c. pengorganisasian pelaksanaan atas  penerapan  Anti  Pencucian Uang guna Pencegahan Pendanaan Terorisme  yang    dilaksanakan  di semua unit kerja Bank yang secara langsung  berhubungan  dengan nasabah,  yaitu  seluruh  unit  kerja operasional.
d. pembentukan Unit Kerja Khusus;
e. kebijakan  dan  prosedur  yang berkaitan  dengan  pengelolaan risiko  Pencucian  Uang  dan/atau Pendanaan Terorisme yang diukur berdasarkan penilaian risiko.
f. Kebijakan  untuk  mengenal  calon nasabah/nasabah  dengan  cara CDD dan dapat diperdalam apabila dalam  kegiatannya  berhadapan dengan  calon  nasabah/nasabah yang termasuk dalam PEP sehingga  perlu  dilakukan  EDD, termasuk  di  dalamnya  kebijakan CDD yang sederhana ;
g. tata  cara  mengidentifikasi  dan memverifikasi  calon  nasabah  dan
nasabah  yang    tergolong  berisiko tinggi;
h. prosedur  pelaksanaan  CDD  oleh pihak ketiga
i. penolakan  atas  transaksi  dan penutupan hubungan usaha
j. penyediaan  jasa  cross  border correspondent banking ;
k. penatausahaan  dokumen  dan pelaporan
l. sistem pengendalian intern yang efektif; m. sistem informasi dan manajemen; n. sumber  daya  manusia  dan pelatihan;
o. profil  Nasabah  berdasarkan  data CIF atau Single CIF. 2. Penerapan  ketentuan  Surat  Edaran Direksi Bank Sumut Nomor 045/Dir/UKKAPU-PPT/SE/2020 Tanggal 09 Juni 2020 Tentang Prosedur Customer Due Diligence (CDD) Terhadap  Calon  Nasabah  dan Walk  In Customer  (WIC) dan  Surat  Edaran Direksi Nomor 101/Dir/DSO- BB/SE/2021 Tentang Prosedur Enhanced  Due  Diligence  (EDD) Calon Nasabah/Nasabah Politically  Exposed Person  (PEP) /Nasabah  berisiko  tinggi/ Beneficial  Owner dan  Area  Berisiko Tinggi  serta Walk  in  Customer Tanggal 07 Desember 2021 pada saat  :
a. Melaksanakan  hubungan  usaha pada  calon  nasabah  seperti  pada saat pembukaan rekening tabungan nasabah dilakukan wawancara perihal alasan pembukaan  rekening.  Apabila pembukaan  rekening  tabungan adalah  untuk  penampungan  gaji maka identitas pekerjaan nasabah juga  harus  sinkron dengan  tujuan awal  pembukaan  rekening  serta meyakini  bahwa  calon  nasabah adalah  akurat  sesuai  dengan pernyataan yaitu dengan melakukan  verifikasi  terhadap identitas  calon  nasabah  sebelum mendapat  persetujuan  Bank  atas hubungan  bisnis  yang  akan dilakukan dengan calon nasabah;
UPAYA BANK SUMUT a DALAM a MENCEGAH a DAN a MEMBERANTAS KEJAHATAN PENCUCIAN a UANG a MENURUT UU a NOMOR a 8/2010 DAN POJK NOMOR 23/POJK.01/2019 Merry Roseline Pasaribu 1) , Kartina Pakpahan 2) , Dewi Ervina Suryani 3)
b. Melakukan  hubungan  usaha  pada Walk In Customer (WIC). Peraturan  mengenai  penerimaan nasabah, identifikasi dan verifikasi serta  penolakan  terhadap  calon nasabah  juga  berlaku  pada  pihak yang  tidak/belum punya rekening Bank  Sumut  (walk  in  customer), yang melakukan transaksi finansial sebesar Rp. 100.000.000,-  atau  lebih  dalam mata  uang  asing  yang  nilainya setara perusahaan transaksi. Dalam  hal  layanan  pengiriman uang (lokal atau internasional atau pengiriman  uang),  RTGS  ke  bank lain dan transfer keluar; c. Melakukan Enhanced Due Diligence terhadap  nasabah  yang tergolong  Nasabah  yang  berisiko tinggi  atau  yang  dikenal  dengan istilah  PEP,  yang  melakukan transaksi  keuangan  tidak  sesuai dengan profil. 3. Pelaksanaan  pelaporan  atas  Transaksi Keuangan  Mencurigakan  diatur  dalam Surat Edaran Direksi Nomor 016/Dir/UKK APU-PPT/SE/2022 Tanggal  25  Maret  2022  Tentang Transaksi  Keuangan  Mencurigakan (TKM)  dan  untuk  pedoman  ketentuan mengenai  Transaksi  Keuangan  Tunai diatur  dalam  Surat  Direksi  Nomor 057/Dir/UKK APU-PPT/SE/2017 Tanggal 13 September 2017 dan Surat Edaran  Direksi a Nomor a 015/Dir/UKK APU-PPT/SE/2015 Tanggal 16 Februari 2015 a tentang Laporan Transaksi Keuangan a dari dan a ke
Luar a Negeri  (LTKL),  dengan  tata  cara sebagai berikut : a. Dikategorikan  sebagai    transaksi keuangan  yang a mencurigakan (suspicious  transactions) apabila memenuhi  syarat  antara  lain  : transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi  dari  nasabah  yang bersangkutan, transaksi keuangan  oleh  nasabah  yang patut diduga
dilakukan a dengan a tujuan a untuk menghindari a pelaporan transaksi yang bersangkutan a yang wajib dilakukan  oleh  Penyedia  Jasa Keuangan a sesuai dengan ketentuan Undang-undang; transaksi keuangan yang dilakukan  atau  batal a dilakukan dengan menggunakan a harta kekayaan yang diduga a berasal dari hasil  tindak  pidana.  Pelaporan dilakukan  oleh  unit  kantor operasional  kepada  Unit  Kerja Khusus APU-PPT. UKK APU d-PPT kemudian  melakukan  verifikasi ulang  atas  laporan  yang  berasal dari  unit  kantor  operasional sebelum dilakukan proses pengiriman  ke  pihak  Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Trasaksi Keuangan (PPATK), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 1 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Periode 2019-2021 NO BULAN LAPORAN TAHUN PELAPORAN 2019  2020  2021 1  Januari 0 54 0 2  Februari 0 1 1 3  Maret 0 1 4 4  April 4 8 0 5  Mei 6 13 0 6  Juni 3 3 0 7  Juli 3 15 0 8  Agustus 1 17 2 9  September 4 8 5 10  Oktober 5 1 0 11  Nopember 19 4 0 12  Desember 28 8 2 TOTAL 73 133 14 Sumber  :  data  laporan  Bank  Sumut  ke PPATK  yang  dilaporkan  oleh Divisi  APU  periode  tahun  2019  -

## 2021
b. Dikategorikani sebagai transaksi keuangani tunaii ( cash transaction ) Jika memenuhi  kriteria  berikut:  suatu transaksi a diklasifikasikan sebagai tunai  jika  melibatkan  penarikan, penerimaan, penyetoran, atau a pembayaran yang dilakukan dengan a uang  tunai  (uang  logam dan/atau  uang  kertas)  sejumlah  Rp. 500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah)  atau a lebih,  atau a dengan  mata uang  asing a yang  nilainya a setara,  dan berlangsung  di  satu  atau a lebih  kantor dari  satu  PJK  dalam  satu  hari  kerja Namun tidak setiap aktivitas transaksi;
c. Ada  beberapa  pengecualian,  antara lain:  transaksi a antar  bank, a transaksi dengan a pemerintah, a transaksi dengan bank a sentral,  penggajian,  pembayaran pensiun,  dan  transaksi  lainnya  yang ditentukan oleh kepala pusat pelaporan  dan  analisis  keuangan  atau atas  permintaan  jasa  keuangan. penyelenggara  (PJK)  yang  dapat digunakan  sebagai  Laporan  Keuangan Tunai  apabila  dilakukan  lebih  dari Rp500.000.000,00 a (lima  ratus  juta rupiah)  atau  dalam a mata a uang a asing yang  nilainya  dipersamakan  (PPATK). Untuk  laporan  Transaksi  Keuangan Tunai  yang  telah  dilaporkan  oleh  unit kerja  operasional  kepada  UKK  APU- PPT  Kantor  Pusat  selama  tahun  2019- 2021 adalah sebagai berikut :

## Tabel 2
Laporan Transaksi Keuangan Tunai Periode  2019-2021 NO BULAN LAPORAN TAHUN PELAPORAN 2019 2020 2021 1  Januari 1.338 1.149 1.843 2  Februari 513 545 1.178 3  Maret 529 564 1.590 4  April 629 536 1.641 5  Mei 597 603 1.410 6  Juni 354 1.977 1.591
7  Juli 615 1.733 1.575 8  Agustus 807 1.513 1.464 9  September 793 1.770 1.641 10  Oktober 1.110 1.743 1.668 11  Nopember   1.221 2.231 2.242 12  Desember   2.132 4.243 4.038 TOTAL 10.638  18.607  21.881 Sumber  :  data  laporan  Bank  Sumut  ke PPATK  yang  dilaporkan  oleh Divisi  APU  periode  tahun  2019  – 2021 Berdasarkan data diatas disimpulkan  Bank  Sumut  berperan sangat aktif dalam upaya mencegah dan memberantas  tindak  pidana  pencucian uang  dengan  cara  pelaporan  terhadap transaksi a keuangan  tunai  dan  transaksi keuangan
mencurigakan, yang dilaporkan  tiap  bulan,  kecuali  terhadap transaksi  keuangan  yang  dikecualikan sesuai dengan Undang – Undang. Sampai saat  ini  laporan  yang  disampaikan kepada  PPATK  belum  ada  yang digunakan untuk pendanaan terorisme. 1 Laporan  yang  tepat  waktu  sesuai dengan  regulasi  membuat  Bank  Sumut tidak mendapat sanksi/teguran tertulis/denda dari OJK terkait keterlambatan pelaporan.
4. Pelatihan  rutin  yang  diberikan  pada pejabat  dan/atau  staf  Bank  yang berkaitan  dengan  Tindak  Pidana Pencucian Uang dan terus berkoordinasi secara erat dengan PPATK untuk hal-hal yang  terkait  dengan  sistem  dan kebijakan untuk waspada.
Apabila diperlukan guna pemberantasan  tindak  pidana  pencucian uang,  maka  Bank  Sumut  berhak memblokir  sejumlah  uang/dana  yang terdapat  dalam  tabungan,giro,  deposito ataupun safe  deposit  box apabila diperlukan  selama  proses  penyidikan berlangsung.
Bank berhak untuk 1 Wawancara dengan Sdr. Dhuha selaku pegawai UKK APU-PPT Bank Sumut.
UPAYA BANK SUMUT a DALAM a MENCEGAH a DAN a MEMBERANTAS KEJAHATAN PENCUCIAN a UANG a MENURUT UU a NOMOR a 8/2010 DAN POJK NOMOR 23/POJK.01/2019 Merry Roseline Pasaribu 1) , Kartina Pakpahan 2) , Dewi Ervina Suryani 3)
melakukan  penundaan  transaksi keuangan nasabah yang diduga melakukan  pencucian  uang  yang  tentu saja ini berdasarkan perintah dari PPATK dan  apabila  ternyata  nasabah  yang bersangkutan  terbukti  secara  hukum melakukan  pidana  pencucian  uang  maka Bank Sumut berhak untuk memberhentikannya sebagai Nasabah. Bank  Sumut  dalam  usahanya  sangat serius  menerapkan  pencegahan  dan pemberantasan namun dalam pelaksanaannya Berbagai persoalan masih  mengganjal  Bank  Sumut,  baik  di dalam  maupun  di  luar.  Jika  masalah  ini tidak  segera  diselesaikan,  pertumbuhan
Bank  Sumut  akan  terhambat,  dan  efek yang  lebih  luas  akan  mempersulit pemerintah  untuk  melakukan  tindakan anti  pencucian  uang.  Bank  Sumut  sering mengalami permasalahan internal sebagai berikut dalam mengelola usahanya:
1. Kurangnya  paparan  dan  edukasi tentang  tanda-tanda  tindak  pidana pencucian  uang,  diketahui  dari terlihat masih  adanya CIF (Customer Identification  File) yang  belum sempurna  pengisiannya  dan  juga masih  adanya  dijumpai  double  CIF untuk  satu  orang  nasabah  yang sama. Dan di sisi lain pegawai Bank terkesan  tidak  melaksanakan  KYC, CDD bahkan EDD apabila diperlukan  guna  mengali  lebih dalam mengenai profesinya, pekerjaannya, pendapatan perbulan serta identitas lainnya. 2. Perlunya pelaporan transaksi keuangan  tidak  dipahami  pegawai Bank  Sumut,  terbukti  dengan keterlambatan pelaporan yang diberikan  kepada  APU  dan  PPT  di Kantor Pusat Bank Sumut.
Permasalahan  yang    ada  di  luar  lingkup  Bank Sumut (ekstern) antara lain :
1. Calon  Nasabah/Nasabah  itu  sendiri tidak kooperatif.
a. Sering dijumpai saat pembukaan rekening baik itu tabungan, giro , deposito; b. pengisian formulir yang berisikan tentang data diri calon
nasabah/nasabah tidak dilakukan dengan lengkap; c. kemudian  ketika    diwawancarai calon nasabah/nasabah memiliki  kecenderungan  untuk menyembunyikan identitas mereka, terutama ketika membahas pekerjaan dan penghasilan perbulan. d. bagi nasabah yang akan melakukan penyetoran  dalam  jumlah  besar terkesan  menutupi  sumber  uang penyetoran. Begitu juga hal dengan penarikan tunai yang besar nasabah  juga  menutupi tujuan dari penarikan uang tersebut. 2. Dalam  peraturan  Pusat  Pelaporan dan  Analisis  Transaksi  Keuangan Nomor  12  Tahun  2021  Tentang Tata  Cara  Penyampaian  Laporan Transaksi  dan    Laporan  Transaksi Keuangan  Mencurigakan  Melalui Aplikasi  GOAML  Bagi  Penyedia Barang  dan/atau  jasa  lain,    diatur memgenai kewajiban Penyedia Jasa Keuangan  (PJK)  untuk  melaporkan Transaksi  Keuangan  Tunai  paling lambat  14  (empat  belas)  hari  kerja setelah transaksi dilakukan,  namun timbul  kendala  yakni  PPATK  tidak mempunyai kewajiban kepada Penyedia  Jasa  Keuangan  (PJK) untuk menanggapi hasil laporan . Adapun  upaya  Bank  Sumut  untuk meminimalisir rintangan yang datangnya dari,     antara lain:
1. melaksanakan pelatihan dan sosialisasi  yang  rutin  dan  terjadwal kepada  para  pegawai  sehingga diharapkan pegawai dapat teredukasi mengenai informasi tentang  praktek  pencucian  uang, terutama  apabila  ada  peraturan baru yang  keluar  mengenai Tindak  Pidana Pencucian Uang; 2. ditentukannya pegawai yang bertugas/bertanggung  jawab  untuk membuat laporan Transaksi Keuangan di unit Kantor Bank Sumut, sehingga  laporan  yang  diserahkan nantinya akan lebih akurat. 5. SIMPULAN
Kesimpulan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Pencegahan atas kejahatan pencucian  uang  yang  diatur  dalam Undang-Undang Nomor a 8 a Tahun a 2010 yakni dengan dibentuknya a Pusat Pelaporan a dan a Analisis a Transaksi
Keuangan  (PPATK),  dengan  cara pelimpahan  laporan  dari  PPATK  ke penyidik  selaku  penegak  hukum yang berwenang melakukan penyidikan lebih lanjut. Pencegahan tindak  pidana  Pencucian  Uang diatur dalam POJK Nomor a 23/POJK.01/2019 Tentang a Perubahan a Atas a Peratura n  Otoritas a Jasa a Keuangan a Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program a Anti Pencucian Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan
Terorisme Di a Sektor Jasa Keuangan
Penyedia a Jasa a Keuangan  (PJK).
2. Upaya  mencegah  dan  memberantas tindak pidana berupa pencucian uang pada  Bank  Sumut  adalah  dengan menerapkan prinsip mengenal Nasabah  baik  CDD  maupun  EDD, tetap  mengimplementasikan  prinsip kehati-hatian  dalam  pelaksanaan kegiatan operasional, serta menanamkan  prinsip  kepercayaan baik  kepada  nasabah  maupun  calon nasabah dan juga dengan menyampaikan  laporan tepat waktu, memberikan a informasi yang a dibutuhkan a oleh a PPATK,  serta memastikan a bahwa a internal audit dalam melakukan proses pemantauan/supervisi  atas  kegiatan operasional  perbankan  dan  bila diperlukan dapat mengambil langkah berupa penundaan transaksi keuangan  apabila  sedang  dalam proses a penyidikan a berlangsung.
3. Rintangan yang dihadapi Bank a Sumut  dalam  mencegah  dan memberantas  kejahatan  pencucian uang  datang  dari  intern  maupun ekstern. Kurangnya sosialisasi dan/atau  pelatihan  yang  diberikan kepada  pegawai  tentang  tindak pidana pencucian uang, serta
kurangnya tanggungjawab/kesadaran dari pegawai perihal penyampaian laporan  transaksi  keuangan.  Hal diatas dapat diatasi dengan penjadwalan sosialisasi yang berkesinambungan  disertai  dengan peningkatan  kualitas  pengetahuan sumber daya manusia
6. DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Campbell,  B.  H.  (1999).  Black’s  Law
Dictionary  Edisi  VI.  St.  Paul Minesota: West Publishing. Hermawan,  D.  (2002).  Memberantas Pencucian Uang. Pikiran Rakyat. Ibrahim,  J.  (2007).  Teori  dan Metodologi  Penelitian  Hukum Normatif. Malang: UMM Press. Mertokusumo,  S.  (1988).  Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty. Muladi.  (2002).  Hak  Asasi  Manusia, Politik  dan  Sistem  Peradilan Pidana Cetakan Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Sutantio,  R.  (1994).  Rahasia  Bank Suatu  Tinjauan  Dari  Segi  Hukum Perdata  dan  Pidana.  Jakarta:
Mahkamah Agung. Wuisman,  M.  H.  (1996).  Penelitian Ilmu-Ilmu  Sosial,  Jilid  I,.  Jakarta: FE UI. Yenti  Garnasih.  (2005).  Kriminalisasi Terhadap  Pencucian  Uang  Di Indonesia dan Permasalahan Implementasinya.  Makalah  yang disampaikan pada Pelatihan Penerapan  Undang-Undang  Anti Pencucian Uang Untuk Memberantas  Kegiatan  Illegal Logging  Di  Wilayah  Sumatera Utara, 5.