Penyelesaian Restoratife Justice …. – Arsil Hadi, Ibrahim, Amir Syarifuddin

## PENYELESAIAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DI POLRES MUARO JAMBI
Oleh : Arsil Hadi ∗ Ibrahim ∗
Amir Syarifuddin ∗

## ABSTRAK
Ketentuan KUHP tentang perbuatan pidana pencurian ringan, mengandung kelemahan  pada batasan pidana ringan dan  jumlah  denda  yang  dapat  dijatuhkan.  Untuk  mengatasi fenomenan  hukum  tersebut,  Mahkamah  Agung  melakukan inisiasi  berupa  penerbitan  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  02  Tahun  2012  Tentang Penyesuaian    Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  Dan  Jumlah Denda  Dalam  KUHP.  (selanjutnya  disebut  PERATURAN MAHKAMAH  AGUNG  02/2012).  Upaya  sosialisasi Peraturan  Mahkamah  ini  kepada  semua  aparat  penegak hukum  maka  dilakukan  Nota  Kesepakatan  yang  melibatkan Mahkamah  Agung,  Kementerian  Hukum  dan  HAM, Kejaksaan  Agung,  dan  Kepolisian  Republik  Indonesia (MAHUMJAKPOL)  yang  salah  satunya  pembahasan mengenai  restorative  justice  (penyelesaian  sengketa  secara damai)  melalui  mediasi  yang  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh  masyarakat terkait untuk bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  pada tahap penyidikan oleh Kepolisian dan pada tahap persidangan oleh  hakim.  Penerapan  restorative  justice  terhadap  tindak pidana    pencurian  ringan  menurut  Peraturan  Mahkamah
∗ Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari. ∗ Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari. ∗ Pengajar  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Unbari  &  Fakultas  Hukum Universitas Sriwijaya
Agung Nomor 2 Tahun 2012 di Polres Muaro Jambi merujuk pada Nota Kesepakatan Bersama MAHUMJAKPOL berdasarkan  instruksi  oleh  Kapolri  melalui  Kapolda  Jambi untuk  melaksanakan  restorative  Justice  dan  telah  diatur  di dalam  Standar  Operasional  pelaksanaan  restorative  justice. Namun  di  dalam  pelaksanaan  mediasi  masih  ditemukan factor  penghambat  yaitu  Kurangnya  pemahaman  penyidik Polri  tentang  tindak  pidana  pencurian  yang  digolongkan sebagai  tindak  pidana  ringan  Tidak  adanya  Pengakuan  atau pernyataan  bersalah  dari  pelaku,  Tidak  adanya  Persetujuan dari  pihak  korban  /  keluarga  dan  adanya  keinginan    untuk memaafkan  pelaku,  Tidak  adanya  Dukungan  komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, Pelaku sudah pernah dihukum
Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Ringan

## A.  Latar Belakang Masalah
Penanggulangan  kejahatan  melalui  kebijakan hukum pidana akan menjadi efektif, apabila penanggulangan  kejahatan  tidak  saja  ditujukan  untuk menyelesaikan sebuah perkara kejahatan dengan
menjatuhkan pidana kepada pelaku.  Penyelesaian perkara dengan  semangat  keadilan  restoratif,  harus  mampu menemukan  penyelesaian  yang  adil  dan  sama-sama membawa  manfaat (win-win  solution) bagi    kedua  belah pihak, baik korban maupun pelaku.
Dengan kata lain, semua pihak yang terlibat dalam suatu  tindak  pidana  tertentu  bersama-sama  mengatasi masalah  serta  menciptakan  suatu  kewajiban  untuk membuat  segala  sesuatunya  menjadi  lebih  baik  dengan melibatkan  korban,  pelaku,  dan  masyarakat  dalam
mencari  solusi  untuk  memperbaiki,  rekonsiliasi,  dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.
Untuk  mencapai  tujuan  penyelesaian  perkara pidana  secara  berkeadilan  tersebut,  diperlukan  upaya mediasi.  Mediasi  pada  umumnya  dikenal  sebagai  salah satu  bentuk  alternatif  penyelesaian  sengketa  dalam hukum perdata, namun dalam perkembangannya mediasi, dapat  dilakukan  dalam  perkara  pidana  yang  dikenal dengan Mediasi Penal. Mediasi Penal dapat dipergunakan dalam  beberapa  tindak  pidana  yang  berkategori  khusus. Penerapan  mediasi  dalam  penyelesaian  perkara  pidana bertujuan  selain  tidak  memperpanjang  suatu  konflik antara  pelaku  dan  korban,    akan  tetapi  membantu  aparat penegak  hukum  dalam  mengurangi  penumpukan  berkas perkara.
Menurut  I  Ketut  Artadi  dan  Dewa  Nyoman  Rai Asmara  Putra,      salah  satu  bentuk  dari  Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah Mediasi. Mediasi merupakan salah  satu  bentuk  penyelesaian  sengketa  diluar  lembaga peradilan  (non  litigasi)  dengan  bantuan  orang  lain  atau pihak  ketiga  yang  netral  dan  tidak  memihak  serta  tidak sebagai  pengambil  keputusan  yang  disebut  mediator.
Tujuannya  di  sini  ialah  untuk  mencapai  kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi. 1
Penyelesaian  persoalan  hukum  melalui  mediasi bersifat win-win  solution dimana  para  pihak  tidak  ada yang  menang  dan  kalah,  sehingga  sengketa  tidak berlangsung  lama  dan  berlarut-larut  serta  dapat memperbaiki hubungan antar para pihak yang
bersengketa,  Keuntungan  penyelesaian  suatu  sengketa dengan menggunakan mediasi sangat banyak diantaranya biaya  murah,  cepat,  memuaskan  para  pihak  yang bersengketa  karena  bersifat  kooperatif,  mencegah menumpuknya  perkara  dipengadilan,  menghilangkan dendam,  memperteguh  hubungan  silaturahmi  dan  dapat memperkuat  serta  memaksimalkan  fungsi  lembaga peradilan  dalam  penyelesaian  sengketa  disamping  proses pengadilan yang bersifat memutus (Ajudikatif). 2
Menurut  DS.  Dewi  dan  Fatahillah  A.  Syukur, Mediasi  Penal  adalah  Penyelesaian  perkara  pidana melalui  musyawarah  dengan  bantuan  mediator  yang netral,  dihadiri  korban  dan  pelaku  beserta  orang  tua  dan
1 I  Ketut  Artadi  dan  Dewa  Nyoman  Rai  Asmara  Putra, Pengantar Umum  Tentang  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dan  Perancangan Kontrak , Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2009, hal. 12. 2 Mansyur  Ridwan, Mediasi  Penal  Terhadap  Perkara  KDRT (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga), Yayasan  Gema  Yustisia  Indonesia, Jakarta, 2010, hal.166.
perwakilan  masyarakat,  dengan  tujuan  pemulihan  bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat. 3
Terkait  Mediasi  Penal,  Barda  Nawawi  Arief mengemukakan sebagai berikut:
Alasan  dipergunakan  mediasi  penal  dalam penyelesaian  perkara  pidana  adalah  karena  ide dari  mediasi  penal  berkaitan  dengan  masalah pembaharuan  hukum  pidana  ( Penal  Reform ), berkaitan  juga  dengan  masalah  pragmatisme, alasan  lainnya  adalah  adanya  ide  perlindungan korban,  ide  harmonisasi,  ide restorative  justice , ide  mengatasi  kekakuan  (formalitas)  dan  efek negatif  dari  sistem  peradilan  pidana  dan  sistem pemidanaan  yang  berlaku,  serta  upaya  pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara). 4 Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia
penyelesaian  suatu  perkara  baik  perdata  maupun  pidana dengan Mediasi Penal bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara histories kultur (budaya)
3 DS.  Dewi  dan  Fatahillah  A.  Syukur, Mediasi  Penal  :  Penerapan Restorative  Justice  di  Pengadilan  Anak  Indonesia, Indie-Publishing, Depok, 2011, hal. 86.
4 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam
Penanggulangan  Kejahatan  dengan  Pidana  Penjara, Badan  Penerbit Universitas Diponogoro. Semarang, 2000, hal. 169-171.
masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus. 5 Mengenai klasifikasi pidana yang dapat
diselesaikan  melalui  upaya  mediasi  atau  penyelesaian perkara  pidana  di  luar  pengadilan,  Mudzakkir  pada pokoknya  mengemukakan  beberapa  kategorisasi  sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan  di  luar  pengadilan  melalui Mediasi  Penal,
s ebagai berikut:
1. Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut  termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut  memiliki pidana  denda  sebagai  ancaman  pidana  dan pelanggar  telah  membayar  denda  tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut  termasuk kategori  “pelanggaran”,  bukan  “kejahatan”,
yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut  termasuk tindak  pidana  di  bidang  hukum  administrasi
5 Mushadi, Mediasi  dan  Resolusi  Konflik  di  Indonesia, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007, hal. 38.
yang  menempatkan  sanksi  pidana  sebagai ultimum remedium.
5. Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut  termasuk kategori  ringan/serba  ringan  dan  aparat penegak  hukum  menggunakan  wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran  hukum  pidana  biasa  yang dihentikan  atau  tidak  diproses  ke  pengadilan (Deponir)  oleh  Jaksa  Agung  sesuai  dengan
wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut  termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat  yang diselesaikan melalui lembaga adat. 6
Diantara kategorisasi yang dikemukakan oleh ahli di  atas,  terdapat  satu  klasifikasi  tindak  pidana  yang memang  sepatutnya  dapat  diselesaikan  melalui  upaya mediasi penal, yakni tindak pidana yang tergolong tindak pidana  ringan,  seperti    penggelapan  ringan,  penipuan ringan,  perusakan  ringan,    dan  tindak  pidana  pencurian ringan.
Di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP), tindak-tindak pidana ringan tersebut antara lain diatur  di dalam  Pasal 364 (pencurian ringan),  Pasal 373
6 Ibid.
(penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 384  (penipuan  ringan  oleh  penjual),  Pasal  407  ayat  (1) (perusakan ringan),  dan Pasal 482 (penadahan ringan).
Terkait perbuatan pidana pencurian ringan, KUHP mengaturnya  di  dalam  Pasal  364,  yang  selengkapnya menggariskan bahwa:
Pasal 364:
Perbuatan  yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal  363  butir  4,  begitu  pun  perbuatan  yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan  dalam  sebuah  rumah  atau  pekarangan tertutup  yang  ada  rumahnya,  jika  harga  barang yang  dicuri  tidak  lebih  dari  dua  puluh  lima rupiah,  diancam  karena  pencurian  ringan  dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
Pada praktik hukum di lapangan, ketentuan Pasal 364  KUHP  tersebut  sangat  jarang  dipergunakan  oleh penegak  hukum.  Fenomena  itu  terjadi  karena  beberapa alasan,  antara  lain  karena  ukuran  nilai  kerugian  akibat tindak  pidana  ringan  dan  denda  yang  dapat  dijatuhkan sangatlah  kecil.  Ketentuan  mengenai  harga  barang  yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dan denda paling  banyak  dua  ratus  lima  puluh  rupiah,    tentu  saja sudah sangat tidak sesuai dengan nilai rupiah saat ini.
Oleh  karena  itu,  penegak  hukum  lebih  banyak menggunakan  Pasal  362  KUHP  untuk  menjerat  pelaku
tindak  pidana  pencurian,  meskipun  pencurian  yang dilakukannya  tergolong  ringan.  Pasal  362  dimaksud menyatakan bahwa:
Pasal 362:
Barang  siapa  mengambil  barang  sesuatu,  yang seluruhnya  atau  sebagian  kepunyaan  orang  lain, dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
Penerapan  Pasal  362  KUHP  untuk  pelaku pencurian  yang  tergolong  ringan,  kemudian  juga menimbulkan  persoalan.  Persoalan  utama  adalah penerapan Pasal tersebut, kemudian tidak mencerminkan semangat  mencapai  keadilan  sebagai  salah  satu  hakekat atau  tujuan  mendasar  dari  penegakan  hukum,  karena nilai  dari  barang  yang  dicuri  tidak  seimbang  dengan lamanya  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  pelaku.  Di samping  itu,  dari  sisi  penyelesaian  perkara  pidana, pengenaan  Pasal  362  KUHP  terhadap  pelaku  pencurian ringan,  akan  menambah  beban  penegak  hukum, memperlambat  kinerja  penyelesaian  perkara  pidana,  dan menyebabkan  over  kapasitas  pada  Rumah  Tahanan Negara (RUTAN).
Berangkat dari perumusan kedua Pasal KUHP di atas,  disimpulkan  bahwa  ketentuan  KUHP  tentang perbuatan  pidana  pencurian  ringan,  mengandung kelemahan    pada  batasan  pidana  ringan  dan  jumlah denda  yang  dapat  dijatuhkan.  Lebih  dari  pada  itu,
ditinjau dari penerapan prinsip-prinsip keadilan
restoratif,  ketentuan  KUHP  tersebut  di  atas,  tidak mengatur  sama  sekali  mengenai  penerapan  upaya mediasi  penal,  untuk  mencapai  kesepakatan  damai  dan kekeluargaan  antara  pelaku  dengan  korban  dalam menyelesaikan    perkara  tindak  pidana  ringan  di  luar pengadilan.
Untuk  mengatasi  fenomenan  hukum  tersebut, Mahkamah Agung melakukan inisiasi berupa penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02  Tahun  2012  Tentang  Penyesuaian    Batasan  Tindak Pidana  Ringan  Dan  Jumlah  Denda  Dalam  KUHP. (selanjutnya  disebut  PERATURAN  MAHKAMAH AGUNG 02/2012).
PERATURAN  MAHKAMAH  AGUNG  yang disahkan  pada  tanggal  27  Februari  2012  dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa  tersebut,  lahir  berdasarkan  pertimbangan  yang pada  intinya  antara  lain  menegaskan  bahwa  sejak  tahun 1960  seluruh  nilai  uang  yang  terdapat  dalam  KUHP,
belum  pernah  disesuaikan  kembali.  Hal  ini  berimplikasi pada  digunakannya  Pasal  362  KUHP  atas  tindak  pidana pencurian ringan yang diatur di dalam Pasal 364 KUHP. Bahwa  apabila  nilai  uang  yang  ada  dalam  KUHP tersebut  disesuaikan  dengan  kondisi  saat  ini  maka penanganan  perkara  tindak  pidana  ringan  seperti pencurian  ringan,  penipuan  ringan,  penggelapan  ringan dan  sejenisnya  dapat  ditangani  secara  proporsional mengingat  ancaman  hukuman  paling  tinggi  yang  dapat dijatuhkan  hanyalah  tiga  bulan  penjara,  dan  terhadap tersangka  atau  terdakwa  tidak  dapat  dikenakan penahanan,  serta  acara  pemeriksaan  yang  digunakan adalah  acara  pemeriksaan  cepat.    selain  itu  perkara- perkara  tersebut  tidak  dapat  diajukan  upaya  hukum Kasasi.
Dipertimbangkan  pula  bahwa  sejak  tahun  1960, nilai  Rupiah  telah  mengalami  penurunan  sebesar  ± 10.000  kali,  jika  dibandingkan  dengan  harga  emas  pada saat  ini.  Untuk  itu  maka  besaran  rupiah  yang  ada  di dalam  KUHP  kecuali  Pasal  303  dan  303bis,  perlu disesuaikan.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka
Mahkamah  Agung  menetapkan  tentang  batasan  tindak pidana ringan dan denda yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana ringan. Mengenai denda yang dapat
dijatuhkan  diatur  di  dalam  Pasal  1  PERATURAN MAHKAMAH  AGUNG  02/2012,  yang  menggariskan bahwa  “Kata-kata  "dua  ratus  lima  puluh  rupiah"  dalam Pasal  354,  373,  379,  384,  407  dan  Pasal  482  KUHP dibaca  menjadi  Rp.  2  .500.000,00  (dua  juta  lima  ratus ribu rupiah)”.
Dengan  penetapan  denda  10.000  (sepuluh  ribu kali)  dari  ketentuan  KUHP,  maka  persoalan  kecilnya denda  yang  menghambat  penggunaan  Pasal  364  KUHP untuk  menjerat  pelaku  perbuatan  pidana  pencurian ringan, sudah dapat diatasi.
Selanjutnya,  mengenai  batasan  tindak  pidana
ringan termasuk di dalam ketentuan Pasal 2 PERATURAN  MAHKAMAH  AGUNG  02/2012,  yang selengkapnya menggariskan bahwa: Pasal 2: 1.  Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan  nilai  barang  atau  uang  yang menjadi  obyek  perkara  dan  memperhatikan Pasal 1 di atas. 1. Apabila  nilai  barang  atau  uang  tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta  lima  ratus  ribu  rupiah),  Ketua  Pengadilan segera  menetapkan  Hakim  Tunggal  untuk memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara tersebut  dengan  Acara  Pemeriksaan  Cepat yang diatur di dalam Pasal 205 - 210 KUHAP.
2. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan  penahanan,  Ketua  Pengadilan  tidak menetapkan penahanan ataupun per-panjangan penahanan.
Dengan  ketentuan  yang  mengatur  batasan  tindak pidana  ringan,  yakni  nilai  kerugian  tidak  lebih  dari  Rp. 2.500.000,00  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah),  dan  nilai denda  sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka persoalan sangat kecilnya nilai kerugian dan nilai denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, yang menghambat penggunaan  Pasal  364  KUHP  untuk  menjerat  pelaku pidana pencurian ringan, sudah pula dapat diatasi.
Dengan  kalimat  lain,  dengan  adanya  ketentuan PERATURAN  MAHKAMAH  AGUNG  02/2012,  maka telah  terdapat  panduan  yang  jelas  dan  tegas  dalam penangan perkara pidana pencurian ringan, yakni dengan menerapkan  kepada  pelaku  ketentuan  Pasal  364  KUHP yang telah disempurnakan.
Namun  demikian,  meskipun  PERATURAN MAHKAMAH  AGUNG  02/2012  telah  mampu  menjadi solusi  yang  tegas  dan  jelas  dalam  pengenaan  Pasal  364 untuk  perbuatan  pencurian  ringan,  PERATURAN MAHKAMAH  AGUNG  dimaksud  memiliki  kelemahan karena  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat bagi  penegak  hukum  lainnya,  sedemikian  sehingga ketentuan  yang  diatur  di  dalam  PERATURAN
MAHKAMAH  AGUNG  dapat  saja  diabaikan  oleh penyidik  atau  penuntut  umum.    Peraturan  Mahkamah Agung  memiliki  kedudukan  dan  keberlakuan  yang limitatif,  hanya  mengikat  secara  internal  ke  dalam institusi Mahkamah Agung.
Lebih dari pada itu, PERATURAN
MAHKAMAH  AGUNG  02/2012  juga  tidak  mengatur sama sekali tentang upaya Mediasi Penal, yang sejatinya justeru  sangat  selaras  dengan  semangat  yang  menjiwai lahirnya PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
02/2012,  yakni  proses  peradilan  yang  cepat  dan sederhana.
Sebagaimana terjadi di Polres Muaro Jambi salah satu tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Muaro Jambi  dari  tahun  2013-2015  adalah  tindak  pidana pencurian  ringan  dan  dari  hasil  perolehan  data  yang dilakukan  oleh  penulis  diperoleh  bahwa  sebagian  besar tindak  pidana  pencurian  ringan  ini  telah  melalui penyelesaian  restorative  justice  dengan  upaya  mediasi penal  untuk  mencapai  proses  peradilan  yang  cepat  dan sederhana sebagai berikut :
Tabel 1.1  Daftar  Jumlah  Perkara  Tindak  Pidana Pencurian  Ringan  Yang  Berhasil  Di mediasi  Oleh  Polres  Muaro  Jambi
Semenjak Tahun 2013 -  2015
NO  Tahun  Jumlah Perkara Berhasil/Tidak Mediasi Status 1 2013 28 Berhasil SP3 2 2014 17 Berhasil SP3 3 2015 13 Berhasil SP3
Sumber : Satreskrim Muaro Jambi (data diolah)
Dengan  demikian,  terdapat  fenomena  atau kesenjangan norma hukum di dalam KUHP menyangkut perbuatan  pidana  pencurian  ringan,  yakni  adanya kekosongan  norma (vacuum  of  norm) yang  mengatur secara  jelas  dan  tegas  tentang  upaya  Mediasi  Penal, yakni upaya mencapai kesepakatan damai   antara pelaku atau  keluarganya  dengan  korban,    untuk  menetapkan ganti  rugi  yang  sesuai,  sehingga  diperoleh  kesepakatan yang  adil  dan  tidak  merugikan  pihak  manapun.  Pelaku dituntut  untuk  bertanggungjawab  terhadap  perbuatannya dengan  membayar  ganti  rugi,  dan  korban  dapat dipulihkan  kerugiannya  akibat  pidana.    Dengan penyelesaian  berdasarkan  perdamaian  dan  secara kekeluargaan  tersebut,  hubungan  sosial  di  tengah masyarakat  dapat  dipulihkan,  dan  perkara  pidananya dapat  dihentikan,  yang  pada  akhirnya  dapat  merigankan beban penyelesaian perkara oleh penegak hukum.

## .

## B. Pengaturan  Mengenai  Restorative  Justice  Terhadap
Tindak  Pidana    Pencurian  Ringan  Menurut Peraturan Mahkamah   Agung Nomor 2 Tahun 2012 ; Awal  dimulai  banyaknya  perkara-perkara pencurian  dengan  barang  hasil  curian  sebagai barang  bukti  memiliki  nilai  kecil  yang  diadili  di Pengadilan  menjadi  sorotan  masyarakat  bahwa tidak  adanya  keadilan  jika  perkara-perkara  tersebut diancam  dengan  ancaman  hukuman  5  (lima)  tahun sebagaimana diatur di dalam Pasal 362 KUHP tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.
Selanjutnya  bahwa  perkara  yang  masuk  ke Pengadilan  juga  membebani  pengadilan  dari  segi anggaran maupun dari segi persepsi public terhadap pengadilan  hal  ini  disebabkan  bahwa  banyak masyarakat  umum  yang  tidak  memahami  proses berjalannya perkara pidana bisa masuk ke pengadilan,  pihak-pihak  mana  saha  yang  memiliki kewenangan dalam setiap tahapan dan
masyarakatpun  umumnya  hanya  mengetehaui  ada tidaknya  suatu  perkara  pidana  hanya  pada  saat perkara  tersebut  disidangkan  di  pengadilan  dan arena  sudah  sampai  pada  tahap  persidangan  di Pengadilan  sorotan  masyarakat  hanya  tertuju  ke
pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
Dilihat dari perkara pencurian yang didakwa dengan  Pasal  362  KUHP  yang  ancaman  pidananya paling  lama  5  (lima)  tahun,  maka  pekara-perkara pencurian  seharusnya  masuk  dalam  kategori  tindak pidana  ringan  yang  mana  seharusnya  lebih  tepat didakwa  dengan  pasal  364  KUHP  yang  ancaman pidananya  paling  lama  3(tiga)  bulan  penjara  dan denda  ringa  tersebut  didakwa  dengan  Pasal  364 KUHP,  maka  tentunya  berdasarkan  KUHP  para terdakwa  perkara-perkara  tersebut  tidak  dapat dikenakan  penahanan  (Pasal  21)  serta  acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan
merupakan  acara  pemeriksaan  cepaot  yang  cukup diperiksa  oleh  hakim  tunggal  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  205-210  KUHP,  kemudian  ditunjang pula  oleh  Undang  Undang  Nomor  3  Tahun  2009
tentang mahkamah agung pada Pasal 45A
menyatakan  bahwa  perkara-perkara  tersebut  tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya dibawah 1 (satu) tahun penjara.
Namun  dilain  sisi  timbul  dilema  oleh penuntut  umum  untuk  mendakwa  tersangka  yang melakukan  pencurian  ringan  dengan  menggunakan
Pasal  364  dan  lebih  memilih  pasak  362  KUHP dikarenakan  batas  pencurian  ringan  yang  diatur  di dalam  PAsal  364  saat  ini  adalah  barang  atau  uang yang  nilainya  dibawah  Rp.  250,00  (dua  ratus  lima puluh  rupiah).  Nilai  Rp.  250,00  pada  saat  ini tentunya tidak sesuai lagi dan nilai sebesar ini tidak memiliki  harga  nilai  barang,  sedangkan  penetapan Rp.  250,00  pada  pasal  364  merupakan  angka ditetapkan  oleh  pemerintah  dan  DPR  pada  tahun 1960 melalui Perpu Nomor 16 Tahun 1960 tentang beberapa  perubahan  dalam  Kita  Undang  Undang Hukuk  Pidana  yang  kemudian  disahkan    menjadi Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1961  tentang Pengesahan  semua  Undang  Undang  Darurat  dan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang menjadi Undang Undang.
Adanya harga nilai yang ditetapkan di dalam KUHP  maka  sangat  diperlukan  pengefektifan  pada Pasal  364  untuk  mengatasi  Peraturan  Mahkamah Agungsalahan-Peraturan  Mahkamah  Agungsalahan perkara  tindak  pidana  pencurian  yang  terjadi  saat ini  sehingga  diperlukan  perubahan  atas  Kitab Undang  Undang  Hukum  Pidana  oleh  Pemerintah dan  DPR,  namun  mengingat  perubahan  ini memerlukan  waktu  yang  lama  dan  menyangkut
perubahan  pada  semua  pasal  yang  ada,  maka menyangkut  substansi  penyesuaian  nilai  uang  pada Pasal  364  maupun  pasal  –  pasal  lainnya  yang dianggap  oleh  Mahkamah  Agung  sebagai  tindak pidana  ringan  yaitu  PAsal  373  (penggelapan ringan),  pasal  384  (penipuan  ringan  oleh  penjual) dan  Pasal  407  ayat  (1)  (pengrusakan  ringan)  dan pasal 482 (penadahan ringan).
Sejalan  dengan  penyesuaian  nilai  uang  yang diatur  dalam  pasal-pasal  pidana  ringan.  Mahkamah agung  merasa  perlu  untuk  menyesuaikan  nilai rupiah yang ada dalam KUHP yang ditetapkan pada tahun  1960.  Mengingat  selain  Perpu  Nomor  16 tahun  1960  tersebut  pemerintah  pada  tahun  yang sama teah menyesuaikan  besaran denda yang diatur dalam  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana  dan ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum 17  Agustus  1945  yang  ada  dalam  KUHP,  maka penyesuaian  nilai  uang  tersebut  berlaku  untuk seluruh  ketentuan  pidana  denda  yang  ada  dalam KUHP  kecuali  pasal  303  dan  Pasal  303  Bis  KUHP oleh  karena  ancaman  pidana  kedua  pasal  tersebut telah  diubah  pada  tahun  1974  tentang  penertiban judi, khusus untuk kedua pasal ini tidak
diberlakukan perhitungan secara tersendiri bilamam dipandang perlu.
Puncak keprihatinan Mahkamah agung adalah  data  statistic  penerimaan  perkara  yang masuk terus mengalami peningkatan dan
puncaknyan  dimulai  pada  tahun  2010  sampai dimana  menjadi  sorotan  masyarakat  terhadap perkara-perkara  pencurian  biji  kakao,  pencurian sandal  jepit,  pencucian  piring.  Seperti  contoh perkara  sandal  jepit  yang  dilakukan  oleh  Rasmiah Alias  Rasminah  Binti  Rawan  ditangani  oleh Pengadilan  Negeri  Tangerang.  Pada  awalnya Terdakwa  di  Putus  Bebas  oleh  Pengadilan  Negeri Tangerang  dengan  Putusan  Pengadilan  Negeri Tangerang  No.775/Pid  .B/2010  /  PN.TNG.  tanggal 22  Desember  2010.  Kemudian  JPU  mengajukan Permohonan  Kasasi  kepada  Mahkamah  Agung terhadap  kasus  tersebut.  Alasan  Jaksa  Penutut Umum  (JPU)  mengajukan  Permohonan  Kasasi diantaranya  Pengadilan  Negeri  Tangerang  telah salah  menerapkan  hukum  dan  JPU  beranggapan bahwa  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tangerang adalah  Putusan  Bebas  Tidak  Murni.  Adapun kesalahan-kesalahan penerapan hukum yang
dilakukan  adalah  Pengadilan  Negeri  (judex  facti)
salah  menerapkan  hukum  Pasal  182  ayat  (3)  dan ayat  (4)  KUHAP,  Pengadilan  Negeri  (judex  facti)
dalam pertimbangannya hanya berdasarkan keterangan Terdakwa, sedangkan fakta persidangan yang lain tidak dipertimbangkan, Pengadilan Negeri (judex facti) telah lalai menjalankan Pasal 164 ayat (1)  KUHAP  dan  Pengadilan  Negeri  (judex  facti) telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 185 ayat  (4)  KUHAP.  Pengadilan  Negeri  Tangerang juga beranggapan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pencurian dimana yang
didakwakan  oleh  JPU  yaitu  Pasal  362  KUHP. Kesalahan-kesalahan  tersebut  menjadi  dasar  bagi JPU  untuk  mengajukan  permohonan  kasasi.  Dasar hukum  dari  JPU  untuk  mengajukan  Permohonan Kasasi  ialah  Pasal  244  jo  253  KUHAP,  Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No: M. 14-PW. 07.  03  Tahun  1983  tanggal  10  Desember  1983 tentang  Tambahan  Pedoman  Pelaksanaan  KUHAP, Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Putusan  Regno: 275/K/Pid/1983.
Sehingga  peranan  Mahkamah  Agung  dalam mencapai  visi  yaitu  untuk  mewujudkan  peradilan Indonesia  yang  agung  maka  Mahkamah  Agung mengeluarkan Peraturan Mahakamah Agung
sebagai sarana penemuan hukum dan dalam rangka melakukan  penegakan  hukum  di  Indonesia  dalam hal penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP yang  telah  mengalami  penurunan  sebesar  10.000 kali  jika  dibandingkan  dengan  harga  emas  saat  ini. Mahkamah  Agung  dalam  melakukan  penyesuaian nilai  rupiah  tersebut  berpedoman  pada  harga  emas yang  berlaku  pada  sekitar  tahun  1960  tersebut. Informasi  yang  diperoleh  dari  museum  Bank Indonesia  perbandingan  harga  emas  pada  tahun 1960  sampai  dengan  2012  adalah  10.077  namun
cukup 10.000 kali untuk mempermudah perhitungan Adapun Pasal-Pasal dari Peraturan
Mahkamah  Agung  nomor  2  Tahun  2012  tersebut antara lain :
1)    Pasal  1,  dijelaskan  bahwa  kata-kata  “dua  ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384,  407  dan  482  KUHP dibaca  menjadi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2)    Pasal  2  ayat  (1),  dalam  menerima  pelimpahan
perkara  pencurian,  penipuan,  penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua
pengadilan  wajib  memperhatikan  nilai  barang
atau  uang  yang  menjadi  obyek  perkara  dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
3)    Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai  barang  atau  uang  tersebut  bernilai  tidak lebih  dari  Rp.  2.500.000,-  (dua  juta  lima  ratus ribu rupiah), Ketua Pengadilan segera
menetapkan  Hakim  tunggal  untuk  memeriksa, mengadili  dan  memutus  perkara  tersebut dengan  Acara  Pemeriksaan  Cepat  yang  diatur dalam  Pasal  205-210  KUHAP  dan  Ketua
Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.
4)    Pasal  3  mengenai  denda,  dipersamakan  dengan pasal  mengenai  penahanan  pada  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  yaitu dikalikan 10 ribu dari tiap-tiap denda misalnya, Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah)  menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga  denda  yang  dibawah  Rp.  2.500.000,- (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  tidak  perlu masuk dalam upaya hukum kasasi.
5)    Pasal 4,  menangani perkara tindak pidana yang
didakwa  dengan  pasal-pasal  KUHP  yang  dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib mmeperhatikan pasal 3 di atas
6)    Pasal  5,  peraturan  Mahkamah  Agung  ini  mulai
berlaku pada hari ditetapkan.
Diterbitkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung ini  ditujukan  untuk  menyelesaikan  penafsiran tentang nilai uang pada tindak pidana ringan dalam
KUHP . Peraturan Mahkamah Agung ini
diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam perkara tindak pidana ringan  agar  tidak  perlu  menunggu  persidangan berlarut-larut  sampai  ke  tahap  kasasi  seperti  yang terjadi  pada  kasus  Nenek  Rasminah.  Peraturan Mahkamah  Agung  ini  juga  diharapkan  agar  dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih  cepat  memberikan  rasa  keadilan  bagi masyarakat  terutama  bagi  penyelesaian  Tindak
pidana ringan sesuai dengan bobot tindak
pidananya.  Peraturan  Mahkamah  Agung  ini  juga ditujukan  untuk  menghindari  masuknya  perkara- perkara  yang  berpotensi  mengganggu  rasa  keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung  akan  membantu sistem peradilan  pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  02 Tahun  2012  ini  sebenarnya  hanya  berlaku  bagi hakim  pengadilan,  dan  tidak  berlaku  bagi  penyidik
dalam  hal  ini  penyidik  Polri  dan  Kejaksaan  (sesuai yang  tercantum  dalam  Pasal  2).  Di  dalam  Buku  II KUHP  tidak  ditempatkan  rangkaian  pasal  Tindak pidana  ringan  dalam  satu  bab  tersendiri  melainkan letaknya  tersebar  pada  berbagai  bab  dalam  Buku  II KUHP.  Pasal-pasal  yang  merupakan  kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut:
1.    Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1)
KUHP).
2.    Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP).
3.    Penganiayaan  ringan  (Pasal  352  ayat  (1) KUHP).
4.    Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP).
5.    Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP).
6.    Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP).
7.    Perusakan ringan (Pasal 482 KUHP).
Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP)  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana, dibedakan  antara  tiga  macam  acara  pemeriksaan, yaitu:
1.      Acara Pemeriksaan Biasa
2.      Acara Pemeriksaan Singkat
3.      Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari:

## a.  Acara  Pemerikasaan  Tindak  Pidana
Ringan; dan b.  Acara Pemeriksaan Perkara pelanggaran Lalu Lintas Jalan. Mengenai Tindak pidana ringan, dalam Pasal
205  ayat  (1)  KUHAP,  dikatakan  bahwa  yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak pidana ringan  ialah  perkara  yang  diancam  dengan  pidana penjara  atau  kurungan  paling  lama  3  bulan  atau denda sebanyak-banyak Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan.
Perbedaan antara Peraturan Mahkamah
Agung tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan  dan  Jumlah  Denda  dalam  KUHP  yang dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung,  dengan KUHAP  tentang  Tindak  pidana  ringan  itu  sendiri. Peraturan  Mahkamah  Agung  menekankan  Tindak pidana  ringan  itu  sendiri  pada  batasan  nilai  uang dengan  jumlah  Rp.  2.500.000,-(dua  juta  lima  ratus ribu rupiah) sedangkan di dalam KUHAP
menekankan  Tindak  pidana  ringan  pada  jumlah kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan  atau  denda sebanyak-banyaknya  Rp.  7.500,-  (tujuh  ribu  lima ratus  rupiah)  Peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut diakui  di  dalam  hierarki  peraturan  perundang-
undangan,akan  tetapi  Peraturan  Mahkamah  Agung tersebut hanya dikeluarkan sepihak yang
berimplikasi dalam penegakan hukum yang bersifat parsial.  Karena  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh Mahmakah  Agung  seharusnya  ada  koordinasi  lebih jauh antara Mahkamah Agung, Kepolisian, dan juga Kejaksaan  agar  ada  singkronisasi  antara  penegak hukum lainnya.
Selain itu, masalah penahanan juga
merupakan  problem  yang  diragukan  keabsahannya. Dalam  KUHAP  penahanan  hanya  dapat  dilakukan terhadap  tindak  pidana  yang  ancaman  hukumannya lima  tahun  atau  lebih,  berdasarkan  hal  ini  maka tindak  pidana  ringan  tidak  dapat  dikenakan penahanan,  karena  ancaman  pidananya  adalah  3 (tiga) bulan penjara.
Jika kita mendalami lebih dalam lagi apakah para pelaku tindak pidana dengan ancaman dibawah lima  tahun  sudah  dapat  dijamin  keamanannya, demikian  juga  dengan  alasan  subjektif  dan  objektif yang  dikhawatirkan  dapat  terlaksana  dengan ditiadakannya  penahanan,  apalagi  sering  ada kebiasaan  di  antara  penyidik  dan  kejaksaan  bahwa para  pelaku  Tindak  pidana  ringan  tidak  memiliki tempat  tinggal  tetap.  Maka  dengan  ini  pada
Rancangan  Undang-Undang  KUHP  dan  KUHAP kelak penulis berharap akan diperhatikannya hal-hal yang  demikian  ini,  karena  kitab  yang  hendak  di jadikan  pacuan  dan  pedoman  adalah  merupakan kesatuan  yang  tidak  terpisahkan,  sehingga  hal-hal yang  dianggap  kecil  perlu  juga  untuk  mendapat perlindungan hak yang tegas dan tanpa tebang pilih.
Ketika  dalam  sebuah  penegakkan  hukum hanya  dilihat  dari  ukuran  nilai  uang,  terlebih  pada saat  Mahkamah  Agung  (MA)  mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda dalam  KUHP.  Hal  tersebut  hanya  akan  bersifat parsial,  tidak  komprehensif  dan  holistik.  Hal  ini disebabkan :
Pertama,  fakta  di  lapangan  menunjukkan bahwa  masyarakat  mempunyai  tingkat  pendapatan
yang berbeda-beda, ketika banyak perbedaan pendapatan  ditiap  wilayah.  Setelah  dikeluarkannya Peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut  Mahkamah Agung menyatakan bahwa suatu tindak pidana baru bisa  dikatakan  Tindak  Pidana  Ringan  (Tindak pidana  ringan)  ketika  angkanya  dibawah  Rp. 2.500.000,-  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah).
Mungkin masyarakat kota yang mempunyai
pendapatan  yang  cukup  besar,  ketika  hartanya dicuri  oleh  orang  lain  berjumlah  Rp.  100.000,- (seratus  ribu  rupiah)  dia  hanya  mengatakan “biarkan  saja”,  namun  ketika  masyarakat  desa uangnya  dicuri  dengan  nilai  yang  sama  padahal uang  tersebut  sangat  berarti  baginya,  dan  ujung- ujungnya  pelaku  hanya  dikenai  Tindak  pidana ringan.  Hal  ini  akan  berimplikasi  mencederai  rasa keadilan  masyarakat,  karena  Peraturan  Mahkamah Agung  tersebut  hanya  melindungi  pelaku,  akan tetapi tidak bisa melindungi korban itu sendiri.
Kedua,  hukum  bukan  suatu  institusi  yang selesai, tetapi sesuatu yang diwujudkan secara terus menerus oleh karena itu ketika Peraturan
Mahkamah Agung ini dikeluarkan sesuatu baru bisa dikatakan  Tindak  pidana  ringan  apabila  jumlahnya di  bawah  kisaran  Rp.2.500.000,-  (dua  juta  lima ratus  ribu  rupiah).  Namun  seperti  kita  ketahui bahwa  nilai  uang  terus  mengalami  fluktuasi,  hal tersebut  akan  berimplikasi  pada  “kegamangan”
hakim dalam mengambil keputusan untuk
menentukan  kisaran  nilia  uang  Tindak  pidana ringan  tersebut.  Selanjutnya  hukum  adalah  untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak
untuk  dirinya  sendiri;  melainkan  untuk  sesuatu yang  lebih  luas,  yaitu,  untuk  harga  diri  manusia,
kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Sehingga dalam penerapan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 berjalan dengan  efektif  dengan  banyaknya  kendala  yang ditemui  di  masyarakat  maka  Mahkamah  Agung melakukan sosialisasi terhadap peraturan
Mahkamah  Agung  ini  dengan  membuat  Nota Kesepahaman  yang  diadakan  pada  tanggal  17 Oktober  2012  bertempat  di  ruang  Kusumah Atmadja  gedung  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia dimana telah dilakukan nota kesepakatan bersama  anatara  Mahkamah  Agung  Republik
Indonesia, Kementeriani Hukum dan HAM Republik  Indonesia,  Kejaksaan    Agung  Republik Indonesia,  Kepolisian  Republik  Indonesia  tentang pelaksanaan yang kemudian
disingkat
MAHKUMJAKPOL, dengan Nomor :
Nomor : 131/KMA/SKB/X/2012 Nomor : M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012 Nomor : KEP-06/E/EJP/10/2012 Nomor : B/39/X/2012
didalam  nota  kesepakatan  ini  membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor  2  Tahun  2012,  acara  pemeriksaan  cepat, serta  penerapan  keadilan  restoratif  (restorative justice)
Sehubungan mediasi yang merupakan
penyelesaian  perkara  pidana  melalui  musyawarah dengan  bantuan  mediator  yang  netral,  dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat,  dengan  tujuan  pemulihan  bagi  korban, pelaku,  dan  lingkungan  masyarakat    didalam  nota kesepakatan  ini  telah  diatur  pada  Pasal  1  dan  Pasal 4 dengan penjelasan sebagai berikut :
Pasal 1
Ketentuan Umum
Dalam  Nota  Kesepakatan  bersama  ini  yang dimaksud dengan :
1. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang  diatur  dalam  Pasal  364,  373,  379, 384,  407,  dan  pasal  482  KUHP  yang diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama  3  (tiga)  bulan  atau  denda  10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda
2. Keadilan  restorative  (Restorative  Justic) adalah penyelesaian perkara tindak
pidana  ringan  yang  dilakukan  oleh penyidik  pada  tahap  penyidikan  atau hakim  sejak  awal  persidangan  dengan melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban,  dan  tokoh    masyarakat terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan  pemulihan  kembali  pada keadaan semula. 3. Acara pemeriksaan cepat adalah pemeriksaan  yang  dilakukan  di  tingkat pengadilan pertama dengan hakim
tunggal
4. Peradilan  adalah  proses  penyelesaian perkara  tindak  pidana  ringan  untuk tingkat penyidikan atau pengadilan
Pasal 4 (1) Penyelesaian perkara tindak pidana ringan  melalui  keadilan  restoratif  dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan  perdamaian  antara  pelaku, korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian
(2) Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  oleh  Penyidik  Kepolisian  atau Hakim (3) Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku pada  pelaku  tindak  pidana  yang  berulang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.

## C. Penerapan  Restorative  Justice  Terhadap  Tindak
Pidana    Pencurian  Ringan  Menurut  Peraturan Mahkamah      Agung  Nomor  2  Tahun  2012  Di  Polres Muaro Jambi
Penerapan  Mediasi  terhadap  Tindak  pidana Pencurian  Ringan    menurut  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  2  Tahun  2012  merupakan  upaya restorative  maka  merujuk  pada  Nota  Kesepakatan Bersama
MAHUMJAKPOL  pada  Pasal  4  ayat  2 bahwa  penyelesaian  keadilan  restorative  justice yaitu    penyelesaian  perkara  tindak  pidana  ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap
penyidikan  atau  hakim  sejak  awal  persidangan
dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban, dan tokoh  masyarakat terkait untuk bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada keadaan  semula  dapat  dilakukan  oleh  Penyidik Kepolisian  atau  Hakim.  Selanjutnya  petunjuk pelaksanaan  dan  pelaksanaan  teknis  diatur  oleh Petunjuk  Pelaksanaan  dan  petunjuk  Teknis  dari delegasi  para  pihak  sebagaimana  diatur  di  dalam Pasal  7,  maka  dalam  hal  ini  adalah  Kepolisian
Republik Indonesia dan Mahkamah Agung
Republik Indonesia.
Sebagai tempat penelitian penulis mengambil Polres  Muaro  Jambi.    Dalam  penanganan  tindak pidana  pencurian  ringan  Polres  Muaro  Jambi    telah diterapkan  konsep  restorative  justice  sebagai  mana dikatakan  oleh  Kasat  Reskrim  Polres  Muaro  Jambi bahwa:
Polres  Muaro  Jambi  telah  menerapkan konsep  restorative  justice  bagi  perkara tindak  pidana  pencurian  ringan  yang  telah masuk  kedalam  ranah  penal.  Adapun bentuk  restrorative  justice  yang  diberikan adalah  perdamaian  pemulihan  hubungan
bagi  keluarga  korban  dan  korban  dari terdakwa melalui mediasi 7 .
Adapun  instruksi  Kepolisian  Republik
Indonesia  mengenai  petunjuk  pelaksanaan  dan pelaksanaan Teknis berdasarkan Peraturan
Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  melalui Polda  Jambi  Kepada  Polres  Muaro  Jambi  terhadap tindak pidana pencurian ringan sebagai berikut :
1. Perkara yang masuk Restoratif Justice adalah
a. Tersangka sudah lanjut usia;
b. Tersangka masih anak-anak (UU sistem peradilan anak No 11 Tahun 2012);
c. Tersangka untuk kepentingan perut/hidup, bukan sebagai mata pencaharian;
d. d. Tersangka dan korban ada hubungan keluarga, dan hanya faktor kelalaiansaja.
2. Perkara-perkara  tindak  pidana  pencurian  ringan yang kerugian dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) :
3. Pada  perkara-perkara  memenuhi  point  1,2    tetap dilakukan  proses  penyidikan  dan  apabila  telah memenuhi unsur-unsur pidana yang disangkakan maka  tidak  perlu  melakukan  upaya  paksa
7 Mohd. Fajar Gemilang, Kasat Reskrim Hasil Wawancara Tanggal 3 April  2016
(penahanan)tetapi  direncanakan  untuk  dilakukan mediasi antara korban dan pelaku/tersangka;
4. Kasat  Reskrim  dan  atau  melalui  personil penyidiknya melakukan : a. menunjuk tokoh-tokoh masyarakat dan personil  yang  mengetahui  persoalan  dan memberikan  masukan  dalam  gelar  perkara atau mediasi,
b. Menyiapkan tempat dan bahan mediasi;
c. Melakukan penggalangan kepada tokoh
masyarakat  atau  pimpinan  kelompok  untuk menghormati  proses  hukum  dan  upaya mediasi;
d. Menunjuk  perwira  yang  diberikan  tanggung jawab mengamankan tempat kejadian perkara yang dimungkinkan akan terjadikonflik;
e. Pendekatan  terhadap  masing-masing  pihak,
baik  korban,  tersangka,  lingkungan  dan masyarakat  sekitar  untuk  dilakukan  proses keadilan restorasi
f. Melaporkan  kepada  pimpinan  terkait  dengan perkara-perkara  yang  dapat  atau  potensi dilakukan  Keadilan  restorasi  (Restorative Justice);
g. Melakukan  mediasi  masing-masing  pihak dengan mengedapankan keadilan yang
berperi  kemanusian  dan  dengan  tujuan pembinaan terhadap pelaku.
5. Apabila dalam gelar perkara dicapai kesepakatan yang telah memenuhi kriteria Restorative Justice antara  lain  menitik  beratkan  pada  kondisi terciptanya  keadilan  dan  keseimbangan  bagi pelaku tindak pidana serta korbannya
sendiri,juga  lingkungan  dan  masyarakatnya, dengan  mengutamakan  pembinaan  daripada pembalasan  dan  a.  Perkara  dianggap  selesai  dan perkara  dihentikan  dengan  SP3  mendasari  hasil kesepakatan,
6. Masing-masing  pihak  saling  menghormati  hasil keputusan  bersama  tersebut  dan  tetap  menjaga keamanan dan ketertiban; 7. Apabila dikemudian hari ada yang
mempermasalahkan  kesepakatan  restorasi  yang sudah  dibuat,  maka  SP3  akan  dicabut  kembali dan  berkas  akandikirim  ke  Jaksa  Penuntut Umum;
8. SP3  selama  tidak  ada  komplin  dan  mengingat kadaluwarsa  perkara  tindak  pidana  apabila
melebihi  batas  waktu  kadaluarsa  maka  perkara selesai secara hukum.
9. Apabila penghentian penyidikan (SP3)
mendapatkan  perlawanan  maka  SP3  (baik dengan  adanya  komplin  masyarakat  kepada pimpinan  maupun  lewat  jalur  hukum  Pra Peradilan  dan  apabila  pemohon  dikabulkan  oleh Hakim  Pengadilan  Negeri  tersebut  akan  dicabut kembali dan Berkas perkara dilanjutkan.
10. Larangan Penyidik/penyidik pembantu dilarang :
a. Merekayasa perkara-perkara tindak pidana untuk diarahkan kepada Restorasi Justice;
b. Tidak boleh memihak salah satu baik korban maupun pelaku;
c. Menyelesaikan perkara tanpa seijin pimpinan atau atasan penyidik;
d. Menerima imbalan berupa materi;
e. Tidak boleh menangani perkara yang
melibatkan keluarganya. 8 SOP  yang  telah  dijabarkan  maka  langkah  awal diperlukan penanaman prinsip-prinsip keadilan
8 SOP Restoratif Justice di Polres Muaro Jambi, Hasil Wawancara 13 April 2016
restorative  oleh penyidik kepolisian dalam pelaksanaan mediasi adalah :
1.   Membuat  tersangka  bertangung  jawab  untuk memperbaiki  kerugian  yang  ditimbulkan oleh kesalahannya;
2.  Memberikan  kesempatan  kepada  tersangka untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
3.   Melibatkan  para  korban,  keluarga  korban, keluarga  pelaku,  tokoh  masyarakat,  tokoh agama;
4.  Menciptakan  fórum  untuk  bekerjasama  dalam
menyelesaikan masalah;menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal. Dalam restorative  justice metode  yang dipakai  adalah  musyawarah  pemulihan  dengan melibatkan  korban  dan  pelaku  beserta  keluarga masing-masing,  ditambah  wakil  masyarakat  yang diharapkan  dapat  mewakili  lingkungan  dimana tindak  pidana  pencurian  ringan  tersebut  terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk  menyelesaikan  masalah  di  luar  sistem peradilan  anak  diharapkan  dapat  menghasilkan
putusan  yang  tidak  bersifat  normatif,  namun  tetap mengedepankan  kepentingan  dan  tanggung  jawab dari pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.
Dalam  penanganan  terhadap  tindak  pidana pencurian  ringan  apabila  syarat-syarat/  kriteria Restorative  Justice telah  terpenuhi  antara  lain pelaku  telah  mengakui  perbuatannya,  saksi  korban dan  keluarga  berkeinginan  untuk  memaafkan, komunitas  masyarakat  mendukung  musyawarah dan  kualifikasi  tindak  pidana  ringan,  serta  pelaku belum  pernah  dihukum,  maka    dapat  melakukan pendekatan Restorative  Justice dalam  forum mediasi  penal  di  ruang  Mediasi,  dengan  tujuan Pemulihan  bagi  Pelaku,  Korban  dan  Masyarakat. Apabila  berhasil  perkara  ini  dapat  di  SP3  (Surat
Perintah Penghentian Penyidikan). Dengan kondisi demikian sangat
dibutuhkan adanya persamaan persepsi antar Aparat Penegak  Hukum  dalam  penanganan  tindak  pidana pencurian  ringan    sesuai  dengan  Nota  Kesepakatan Bersama  yang  telah  ditandatangani  para  Aparat Penegak  Hukum  (Ketua  Mahkamah  Agung,  Jaksa Agung, Kapolri dan tiga Menteri Hukum dan HAM sehingga  terwujudlah  Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  tindak pidana  pencurian  dengan  nilai  kerugian  dibawah Rp.  2.500.000,-  ( duajuta  lima  ratus  ribu  rupiah ) telah berhasil di mediasi dan tidak berlanjut perkara ke Pengadilan Negeri Sengeti sebagai berikut :
Tabel 4.1  Daftar  Jumlah  Perkara  Tindak  Pidana
Pencurian  Ringan  Yang  Berhasil  Di mediasi  Oleh  Polres  Muaro  Jambi Semenjak Tahun 2013 -  2015 NO  Tahun Jumlah Perkara Berhasil/Tidak Mediasi Status 1 2013 28 Berhasil SP3 2 2014 17 Berhasil SP3 3 2015 13 Berhasil SP3
Sumber : Satreskrim Muaro Jambi (data diolah)
Tabel  diatas  menjelaskan  bahwa  jumlah perkara  yang  masuk  ke  Satreskrim  Muaro  Jambi terhadap tindak pidana ringan semenjak tahun 2013 –  2014  telah  berhasil  dimediasi  menjalankan program  restortif  justice  dan  hasil  kesepakatan maka  semua  perkara  di  SP3  kan  namun  dilain  sisi bila  melihat  pada  tabel  diatas  adanya  penurunan jumlah perkara tindak pidana pencurian yang masuk ke  Satreskrim  Muaro  Jambi.  Adapun  Jumlah Perkara  Tindak  Pidana  Pencurian  Ringan  dengan yang  berhasil  dan   tidak  berhasil  dimediasi  sebagai berikut :
Tabel  4.2  Daftar  Jumlah  perkara  pencurian  ringan dan  Jumlah  Perkara  yang  berhasil  tidak berhasil  mediasi  Semenjak  Tahun  2013- 2015 NO  Tahun Jumlah Perkara Berhasil Tidak Berhasil 1 2013 33 28 5 2 2014 23 17 6 3 2015 11 13 8
Sumber : Satreskrim Muaro Jambi (data diolah)
Berdasarkan  tabel  diatas  diperoleh  bahwa faktor-faktor  penyebab  menurunnya  dimanfaatkan mediasi  sebagai  pelaksanaan  program  restoratif Justice sebagai berikut :
a. Kurangnya  pemahaman  penyidik  Polri  tentang tindak  pidana  pencurian  yang  digolongkan sebagai tindak pidana  ringan sebagaimana diatur di  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun 2012 seperti : 1)   Tidak Memiliki pengetahuan dan keterampilan  proposional  sesuai  dengan profesinya. 2)   Tidak  Mempunyai  niat,  perhatian  dan dedikasi serta memahami masalah penggolongan tindak pidana ringan.
3)  Tidak  berpengalaman  dalam  menangani perkara tindak pidana  ringan yang dilakukan secara restorative justice (mediasi)
b. Tidak  adanya  Pengakuan  atau  pernyataan bersalah dari pelaku.
c. Tidak  adanya  Persetujuan  dari  pihak  korban  / keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku. d. Tidak  adanya  Dukungan  komunitas  setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara
musyawarah dan mufakat.
e. Pelaku sudah pernah dihukum
Selanjutnya  apakah  yang  diinginkan  oleh diterbitkannya  Peraturan  Mahkamah  Agunng  dan
Nota Kesepahaman MAHUMJAKPOL dalam
mencapai  tujuan  memenuhi  rasa  keadilan  bagi masyarakat  dalam  penyelesaian  tindak  pidana ringan  dan  upaya  untuk  mengatasi  permasalahan kelebihan  kapasitas  pada  LAPAS  atau  RUTAN untuk  mewujudkan  keadilan  berdimensi  Hak  Asasi Manusia.
Pertama ,    dilihat  dari  hasil  wawancara  yang dilakukan  peneliti  di  Pengadilan  Negeri  mengenai kekuatan  hukum  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  2  Tahun  2012  terhadap  mengikat  para
penegak  hukum  diperoleh  bahwa  sampai  saat  ini belum  ada  perkara  tindak  pidana  pencurian  ringan yang masuk ke Pengadilan Negeri Sengeti sehingga penerapan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun  2012  belum  pernah  terjadi.  Sehingga  setiap perkara  tindak  pidana  Pencurian  yang  merupakan pelimpahan  dari  kepolisian  dan  kejaksanaan  tetap berpedoman  kepada  KUHP.  Sampai  saat  ini Kemudian  tidak  adanya  sanksi  yang  tegas  dari Mahkamah  Agung  terhadap  pengadilan  yang diketahui tidak menjalankan  terhadap tindak pidana ringan  sebagaimana  diatur  di  dalam  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. 9 . Kedua, adanya kelemahan Peraturan
Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012    dilihat dari mengikatnya adalah peraturan yang  berlaku di kalangan  Mahkamah  Agung.  Artinya  peraturan mahkamah  agung  ini  hanya  mengikat  dalam lingkungan  oeradilan  seperti  pengadilan  tinggi  dan pengadilan  negeri  maka  konsekuensinya  hakim dalam  lingkungan  tersebut  dituntut  harus  bisa menilai objek perkara secara mandiri sebab institusi lainnya  seperti  penyidikan  yang  ditangani  oleh
9 Maria Christine, Hakim PN Sengeti, Hasil Wawancara 15 April 2016
polisi  dan  penuntut  oleh  kejaksaan  tidak  turut terpengaruh  oleh  Peraturan  Mahkamah  Agung tersebut  dan  bila  melihat  dari  hierarki  peraturan mahkamah  agung  tidak  memiliki  kekuatan  untuk mempengaruhi secaraekternal seperti warga Negara.  Hierarki  peraturan  perundang  undangan diatur  dalam  Undang  Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang Undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  peraturan perundang undangan disebutkan bahwa :
Jenis  dan  hierarki  peraturan  Perundang
Undangan terdiri atas : a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Ketetapan Majelis Permusayawaratan Rakyat c. Undang Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Daerah Provinsi
f. Peraturan Kabupaten/Kota
Disimpulkan  bahwa  produk  hukum  dalam  bentuk “peraturan  Mahkamah  Agung”  baik  sebelum  maupun sesudah  berlakunya  Undang  Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
undangan  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  peraturan perundang  undangan  ,  karena  kedudukan  peraturan Mahkamah  Agung  tidak  ada  di  dalam  Hierarki Peraturan Perundang Undangan.
Factor-faktor yang menghambat terhadap
terjadinya  mediasi  terhadap  tindak  pidana  pencurian ringan maka diperlukan Usaha penanggulangan dengan mekanisme  system  peradilan  pidana  serta  partisipasi masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
a.  Peningkatan  dan  pemantapan  aparatur  penegak
hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk
penyelesaiaan  perkara  pidana  tindak  pidana pencurian ringan;
b.  membentuk  Perundang-undangan  yang  memiliki kekuatan  hukum  untuk  mempengaruhi  warga Negara  untuk  mematuhinya  seperti  Undang Undang  tentang  penilaian  kerugian  dari  tindak pidana  secara  sah  sehingga  dapat  berfungsi mengakanalisir  dan  membendung  kejahatan  dan mempunyai jangkauan ke masa depan;
c.  Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana;
d. Koordinasi  antar  aparatur  penegak  hukum  dan aparatur pemerintahan lainnya yang berhubungan
untuk meningkatkan daya guna dalam penggulangan kriminalitas; e.  Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas. D. Daftar Pustaka Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan  Kejahatan  dengan  Pidana  Penjara, Badan  Penerbit  Universitas  Diponogoro.  Semarang, 2000 DS.  Dewi  dan  Fatahillah  A.  Syukur, Mediasi  Penal  :
Penerapan  Restorative  Justice  di  Pengadilan  Anak Indonesia, Indie-Publishing, Depok, 2011 Ketut  Artadi  dan  Dewa  Nyoman  Rai  Asmara  Putra,
Pengantar  Umum  Tentang  Alternatif  Penyelesaian
Sengketa dan Perancangan Kontrak , Fakultas Hukum
Universitas Udayana, Denpasar, 2009
Mansyur  Ridwan, Mediasi  Penal  Terhadap  Perkara  KDRT (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga), Yayasan  Gema
Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010 Mushadi, Mediasi  dan  Resolusi  Konflik  di  Indonesia, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007