## PENERAPAN DEMOKRASI KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI KECIL BERLANDASKAN PANCASILA
Natasya Susy Maryanti 1* , Susen Dorma Rumintan 2 , Sari Octavia Riris 3 ,Ying Pramija 4 , Sri Yunita 5
Universitas Negeri Medan, Indonesia 1,2,3,4,5
natasyawaruwu2020@gmail.com 1* ,susendorma976@gmail.com 2 , ririssrg026@gmail.com 3 ,yingpramija29@gmail.com 4 ,  sr.yunita@unimed.ac 5 INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Diterima : 11-11-2022 Direvisi   : 14-12-2022 Disetuji   : 16-12-2022 Demokrasi  adalah  bentuk  pemerintahan  dimana  semua  warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup.Kata  Demokrasi berasal dari istilah demokratia yang berarti aturan dari orang, merupakan paduan dari dua kata, demos berarti  rakyat  dan  kratos  berarti  kekuasaan  atau  pemerintah.  Tujuan dari  penelitian  ini  yaitu,  peneliti  menggali    peristiwa  atau  objek  yang diteliti,  seperti  melihat  cara  seorang  pemimpin  dalam  memimpin  dan untuk mendapatkan  informasi tentang sistem kepemimpinan demokrasi Pancasila  dan  UUD  1945  masih  diterapkan.    Penelitian  ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.Metode ini memuat data-data yang  telah  penulis  kumpulkan  melalui  wawancara  yaitu  dengan mengadakan  tanya  jawab    secara  langsung  dengan  kedua  orang pemimpin  atau  salah  satu  ketua    organisasi  kampus      mengenai penerapan demokrasi kepemimpinan dalam organisasi yang berlandasan Pancasila.Hasil penelitian ni berupa deskriptif.

## ABSTRACT
Democracy  is  a  form  of  government  in  which  all  citizens  have  equal rights  to  make  decisions  that  can  change  their  lives.  The  word democracy comes from the term demokratia which means “rule of the people”,  is  a  combination  of  two  words,  demos  means  people  and kratos  means  power  or  government.  The  purpose  of  this  study  is  that researchers  explore  the  events  or  objects  under  study,  such  as  seeing how  a  leader  leads  and  to  obtain  information  about  the  democratic leadership  system  of  Pancasila  and  the  1945  Constitution,  it  is  still being  applied.  This  study  uses  a  qualitative  descriptive  method  as  a translation method. This method will describe the data that the authors have  collected  through  interviews,  namely  by  holding  direct  questions and  answers  with  the  two  leaders  or  one  of  the  heads  of  campus organizations  regarding  the  implementation  of  leadership  democracy in  organizations  based  on  Pancasila.The  result  of  this  study  is description.
*Author: Natasya Susy Maryanti Email : natasyawaruwu2020@gmail.com
Kata kunci : demokrasi Pancasila, UUD 1945, kepemimpin, organisasi. Keywords: democratic Pancasila, UUD 1945, leadership, organization

## Pendahuluan
Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dimana semua warga  negaranya  harus  memiliki  hak  yang  sama  dalam  pengambilan  keputusan yang  dapat  mengubah  hidup  ( Abdillah ,  2019).  Dalam  demokrasi  warga  negara diizinkan  ikut  serta  baik  secara  langsung  ataupun  perwakilan  dalam  perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum ( Hutabarat et al ., 2021). ( Suryana et al ., 2022) mengemukakan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk kebebasan  atau  prinsip  demokrasi  dikatakan  sebagai  bentuk  kebebasan,  karena
melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya.  Aristoteles  pun  menambahkan  apabila  seseorang  hidup  tanpa  adanya kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak ( Namang , 2020).
Demokrasi  adalah  suatu  bentuk  pemerintahan  rakyat,  karenanya  adanya kekuasaan  pemerintahan  yang  melekat  pada  rakyat  sebagai  bentuk  HAM  bagi rakyat  untuk  mempertahankan,  mengatur  dan  melindungi  diri  mereka  dari  setiap paksaan dalam suatu badan yang sedang memerintah ( Fossati et al ., 2020).
Menurut  Abraham  Lincoln  demokrasi  itu  adalah  pemerintahan  dari  rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ( Nugroho , 2013). Kranemburg juga mengemukakan bahwa  demokrasi  harus  sesuai  dengan  pengertian  dasarnya  yakni  memerintah rakyat.  Selain  itu,  Henry  B.  Mayo  juga  menjelaskan  bahwa    dalam  menjalankan sistem  politik  demokratis,  pemerintahan  yang  mengambil  suatu  kebijakan  umum dan ditetapkan oleh kebanyakan dari wakil rakyat dan diawasi secara efektif oleh masyarakat  pendapatnya  ( Shenty ,  2019).  Maka,  dapat  disimpulkan  bahwa pengertian demokrasi adalah kebebasan rakyat dalam menyampaikan pendapatnya ( Terdjo , 2019). kepemimpinan  dalam  sebuah  organisasi  juga  memegang  peranan  yang sangat  penting  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  ( Sanusi  &  Darmawan ,  2016). Dalam  organisasi  seorang  pemimpin  memegang  peranan  yang  sangat    penting dalam  perkembangan  dalam  organisasi.  dimana  salah  satu  tujuan  organisasi tersebut  adalah  menjadi  lebih  baik.  Kepemimpinan  sering  juga  dikaitkan  dengan keterampilan,  kecakapan,  dan  tingkat  pengaruh  yang  dimiliki  seseorang.  Maka dari  itu,  sifat  kepemimpinan  tidak  selalu  dimiliki  oleh  seorang  “pemimpin”. Bahkan  Orang  yang  tidak  memiliki  jabatan  juga  bisa  memiliki  sifat kepemimpinan yang baik ( Sanit , 2015).
Kebebasan  dan  demokrasi  sering  dipakai  secara  timbal  balik,  tetapi keduanya  tidak  sama  ( Ma’ruf ,  2019).  Sebagai  suatu  konsep,  demokrasi  adalah seperangkat  gagasan  dan  prinsip  tentang  kebebasan  yang  juga  mencakup seperangkat  praktik  yang  terbentuk  melalui  sejarah  panjang  dan  sering  berliku- liku ( Widagdo , 2018). Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Artinya,  kebebasan  yang  dimiliki  rakyat  diatur  dan  diarahkan  oleh  sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri  oleh  rakyat  sehingga  kebebasan  yang  mereka  miliki  dapat  dilaksanakan secara  bertanggung  jawab  dan  tidak  melanggar  kebebasan  yang  dimiliki  orang lain ( Pratiwi & Manafe , 2022).
Penulis melakukan penelitian terhadap peran kepemimpinan yang bertujuan untuk  menjelaskan  suatu  fenomena  dengan  dengan  cara  pengumpulan  data  yang sedalam-dalamnya  pula  yaitu  tentang  demokrasi  yang  dilaksanakan  oleh pemimpin  dalam  organisasi  kecil  berlandaskan  UUD  1945  ( Handrian  &  Iwari, 2022).

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan kualitatif  merupakan  proses  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa kata-kata  tertulis  maupun  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati.. Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  dan  cenderung menggunakan  analisis,  proses  dan  makna  lebih  ditonjolkan  dalam  penelitian kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif  ialah  penelitian  yang  digunakan  untuk
melakukan penelitian pada kondisi objek alamiah, yang mana peneliti merupakan instrumen  kunci.  Subjek  penelitian  ini  adalah  dua  orang  pemimpin  organisasi  di kampus.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik wawancara,  yaitu  dengan  mengadakan  tanya  jawab  secara  langsung  dengan  dua orang  Pemimpin  atau  Ketua  salah  satu  Organisasi  kampus  .Tanya  jawab  yang dilakukan  saat  wawancara  dengan  narasumber  adalah  mengenai  Penerapan demokrasi  kepemimpinan  dalam  organisasi  kecil  yang  berlandaskann Pancasila.Waktu  wawancara  diadakan  pada  bulan  Oktober  melalui  ruang  virtual Google Meet. Teknik pengumpulam data ini dilakukan agar proses pengumpulan data  dapat  terarah  dan  tersusun  dengan  baik.Teknik  analisis  menggunakan desktiptif  kualitatif  dengan  mengolah  data  yang  telah  terkumpul  dan  berbagai sumber literatur seperti buku dan jurnal menjadi hasil penelitian deskripsi.

## Hasil Dan Pembahasan
Kegiatan  wawancara  dilakukan  melalui  ruang  Google  meet  dan  chat WhatsApp kurang lebih satu jam pada bulan Oktober. Peneliti mewawancarai dua orang narasumber mengenai penggunaan demokrasi pancasila dalam kepemimpinan.
Proses  penelitian kualitatif dimulai dari Proses penelitian kualitatif dimulai dari  penyusun  asumsi  dasar  dan  aturan  berpikir  yang  akan  digunakan  dalam penelitian. Setelahnya penulis  mengumpulkan data  yang harus diriset. Kemudian peneliti  memilih  subjek  yang  sesuai  untuk  melaksanakan    awancara.  Sebelum wawancara, peneliti membuat janji untuk mengadakan wawancara dengan subjek. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  subjek  penelitian  terkait  dengan  beberapa pertanyaan  yang  peneliti  diajukan,  merujuk  pada  beberapa  poin.  Kepemimpinan harus mengacu terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan harus mampu  mengintepretasikan  nilai-nilai  tersebut  ke  dalam  peran  dan  fungsinya sebagai  seorang  pemimpin.  Nilai-nilai  dalam  kepemimpinan  Pancasila  adalah: Spiritual,  Humanisasi,  Nasionalis,  Demokratis  dan  Keadilan  Sosial  (social justice).  Nilai-nilai  kepemimpinan  tersebut  sudah  mengacu  kepada  kelima  sila yang  ada  di  Pancasila.  Kepemimpinan  Pancasila  harus  bisa  bertindak  dan berperilaku  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila  dan  lebih  menekankan  nilai  sila keempat. Pemimpin yang berbasis Pancasila akan mampu mengelola kebhinekaan dengan  baik,  menjaga  keutuhan  negara  Republik  Indonesia,  membuat  Indonesia menjadi bangsa yang besar, serta menjadikan Indonesia ke arah yang lebih baik.
Pertama,  kepemimpinan  yang  dijalankan  harus  berlandaskan  demokrasi Pancasila.  Elkana  menyatakan  Kepemimpinan  harus  berlandaskan  sila  ke  4 Pancasila,sebagai  contoh  ketika  di  dalam  kelas  terlibat  sebuah  pemilihan  atau masalah,  ketua  kelas  mempunyai  hak  untuk  mengemukakan  pendapat  sesuai dengan asas demokrasi dan  juga berkewajiban untuk menghargai pendapat  yang dikemukakan  oleh  orang  lain  apabila  ada  anggota  kelas  yang  memaparkan pendapat.  Selain  dalam  hal  berpendapat,  juga  harus  bisa  berkomunikasi  dengan baik terhadap atasan atau bawahan kita dalam sebuah organisasi dengan kata-kata
yang tepat  sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain dan membuat  orang lain  mudah  memahami  maksud  yang  kita  sampaikan.Kepemimpinan  yang  baik harus dilakukan secara normatif dan empiris. Normatifnya berlandaskan Pancasila sila  4  yang  menjadi  nilai  dasar  demokrasi  harus  dilaksanakan  secara  kerakyatan dengan  mengenal  sistem  musyawarah  mufakat  ( Fajar  &  Siregar ,  2021)..  Secara empirisnya,  organisasi  yang  dipimpin  olehnya  senantiasa  menerapkan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan putusan organisasi.
Kedua, pemimpin yang tidak menjalankan demokrasi pancasila tidak dapat dikatakan  pemimpin  yang  baik.  Jika  seorang  pemimpin  tidak  menerapkan demokrasi  pancasila  selama  masa  kepemimpinannya  maka  yang  terjadi  adalah kehidupan yang demokratis tidak terlaksana maka asas kedaulatan tiap individual tidak berjalan, tidak ada jaminan HAM, Jika demikian, justru akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan organisasi yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pemimpin yang tidak menjalankan kepemimpinan demokrasi Pancasila tentu akan menemukan  kesukaran  dalam  melaksanakan  amanahnya  sebab  Pancasila mengandung  nilai  demokrasi  Indonesia  yang  sesungguhnya  yang  menjadi pandangan  bersama  masyarakat  sehingga  ketika  seorang  pemimpin  yang  tidak berpandangan pada Pancasila tentu akan lebih mudah menemukan ketidaksepahaman dan keterpecahan dengan pandangan anggotanya .Seperti yang kita  ketahui  Demokrasi  Pancasila  merupakan  Penerapan  konsep  musyawarah untuk  mencapai  suatu  mufakat  yang  selama  ini  kita  kenal  di  masyarakat  juga merupakan  bukti  bahwa  Demokrasi  Pancasila  bertujuan  untuk  mengutamakan keselarasan, dan keseimbangan,  di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Ketiga,menengahi  perbedaan  pendapat  sesuai  nilai  demokrasi  Pancasila  an UUD  1945.Putra  dalam  peryataannya  cara  seorang  pemimpin  menengahi pendapat  sesuai  demokrasi  Pancasila  dan  UUD  1945  yaitu  dengan  melakukan musyawarah mufakat sesuai nilai dasar sila 4 Pancasila. Dalam hal ini, pemimpin bersikap netral, memberikan kesempatan masing-masing pihak yang bersebrangan pendapat  tanpa  memihak  salah  satu  pihak  dan  tanpa  melarang  salah  satu  pihak berpendapat  baik  lisan  maupun  tulisan  sesuai  nilai  Pasal  28  UUD  NRI  Tahun 1945. Pemimpin meminta pihak berseberangan memberikan penguatan bagi setiap pendapat  nya  yang  kemudian  memberikan  kesempatan  kepada  pihak  yang  tidak berseberangan  pendapat  untuk  memberikan  pandangan  nya  yang  kemudian pemimpin  juga  dapat  memberikan  pandangan  nya.  Setelah  masing-masing memberikan pandangan dan penguatan-penguatan maka seorang pemimpin dapat membuat  mufakat  bersama  berdasarkan  pendapat  dan  pandangan  terkait  putusan terbaik.  Apabila  musyawarah  tidak  mencapai  mufakat,  maka  seorang  pemimpin berhak mengusulkan voting, pengambilan pendapat dengan suara terbanyak.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan bahwa  Demokrasi  merupakan  bentuk  pemerintahan  dimana  semua  warga negaranya  memiliki  hak  yang  sama  untuk  pengambilan  keputusan  yang  dapat mengubah hidup mereka. Kepemimpinan harus mengacu terhadap nilai-nilai yang
terkandung  di  dalam  Pancasila  dan  harus  mampu  mengintepretasikan  nilai-nilai tersebut  ke  dalam  peran  dan  fungsinya  sebagai  seorang  pemimpin.  Pemimpin yang  tidak  menjalankan  demokrasi  pancasila  tidak  dapat  dikatakan  pemimpin yang  baik  sebab  Pancasila  mengandung  nilai  demokrasi  Indonesia  yang sesungguhnya yang menjadi pandangan bersama masyarakat.

## Bibliografi
Abdillah,  M.  A.  (2019).  Demokrasi  dalam  Pandangan  Yusuf  Al-Qaradhawi. Politica:  Jurnal  Hukum  Tata  Negara  Dan  Politik  Islam , 6 (2),  1–18. https://doi.org/10.32505/politica.v6i2.2732
Fajar,  A.  M.,  &  Siregar,  H.  (2021).  Pemikiran  Politik  Abdurrahman  Wahid Tentang Demokrasi Di Indonesia. Communitarian , 3 (1). https://doi.org/10.56985/jc.v3i1.141
Fossati,  D.,  Aspinall,  E.,  Muhtadi,  B.,  &  Warburton,  E.  (2020).  Ideological representation  in  clientelistic  democracies:  The  Indonesian  case. Electoral Studies , 63 , 102111. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.102111
Handrian,  A.  F.,  &  Iwari,  M.  I.  (2022).  Implementasi  Gaya  Kepemimpinan
Demokratis pada Suatu Organisasi. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 9 (3), 707–711. https://doi.org/10.31604/jips.v9i2.2022.707-711
Hutabarat, D. T. H., Sari, S. N., Kamil, T., Ramadhan, W. S., Ambarwati, E. A., Alfathni, T. N., Fadhila, N., Septiningrum, S., Aflita, R., & Ltubing, J. M. S.
(2021).  Makna  Demokrasi  Pancasila. Journal  Of  Humanities,  Social Sciences And Business (Jhssb) , 1 (1), 59–64.
https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i1.61
Ma’ruf,  M.  (2019).  Mengarahkan  Demokrasi  Pancasila  (Relasi  Demokrasi, Ekonomi Dan Politik). CIVIS , 8 (2). https://doi.org/10.26877/civis.v8i2.4695 Namang,  R.  B.  (2020).  Negara  dan  Warga  Negara  Perspektif  Aristoteles. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 4 (2), 247–266. https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449 Nugroho,  S.  (2013).  Demokrasi  dan  Tata  Pemerintahan  dalam  konsep  Desa  dan kelurahan. Jurnal Cita Hukum , 1 (2), 40847. h ttps://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2633
Pratiwi,  N.  M.,  &  Manafe,  L.  A.  (2022).  GAYA  KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS  DALAM  MEMOTIVASI  KINERJA  KARYAWAN: Kepemimpinan;  Kepemimpinan  Demokratis;  Kinerja  Karyawan. Jurnal Visionida , 8 (1), 1–12. https://doi.org/10.30997/jvs.v8i1.5675
Sanit,  A.  (2015).  Pematangan  Demokrasi  dan  Sistem  Politik  Indonesia:  Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan. Jurnal Politik , 1 (1), 155–176.
Sanusi,  A.  R.,  &  Darmawan,  C.  (2016).  Implementasi  pendidikan  politik  dalam membentuk karakter kepemimpinan lintas budaya pada generasi muda demi mewujudkan  budaya  politik  pancasila  (Studi  deskriptif  terhadap  organisasi kepemudaan  Gerakan  Pemuda  Ansor  Jawa  Barat). Jurnal  Pendidikan  Ilmu Sosial , 25 (1), 24–40.
Shenty, D. P. M. (2019). Kebebasan Berpendapat Menurut Teori Kebebasan Dan Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia . https://doi.org/10.31227/osf.io/5cnym
Suryana,  C.,  Fatihah,  N.  A.,  Subki,  M.  T.,  &  Maulani,  M.  I.  (2022). Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki . Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Terdjo, P. (2019). Demokrasi, Kebijakan Umum, dan Keputusan Politik. Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang , 16 (19), 116–134. https://doi.org/10.56444/mia.v16i19.1266
Widagdo,  Y.  (2018).  Hukum  Kekuas  Aan  dan  Demokrasi  Masa  Yunani  Kuno.
DIVERSI: Jurnal Hukum , 1 (S1), 44–65.
©  2022  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication  under  the  terms  and conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).