## JIUBJ
Perspektif Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri
Pada Masa Pandemi Covid-19

## Ichsanoodin Mufty Muthahari*, M Almudawar
Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi *Correspondence email: haricrew13@gmail.com, malmudawar@gmail.com
Abstrak. Bentuk  keamanan  suatu  negara  merupakan  hal  yang  menjadi  dasar  dari  salah  satu  instrumen  negara  yang  dimana ancaman  berasal  dari  eksternal  negara  harus  sangat  diperhatikan.  Dengan  menjalani  instrument  keamanan  negara  berasal  dari ancaman luar tersebut perlu adanya kerjasama dari berbagai Instrumen negara baik lembaga yang bernaung pada tugas Eksekutif, Legislatif  dan  Yudikatif.  Salah  satu  Instrumen  lembaga  negara  yang  berwenang  dan  melaksanakan  tugas  tersebut  adalah Direktorat  Jenderal  Imigrasi  yang  dimana  selain  dari  selain  Pelayanan  Keimigrasian,  Penegakan  Hukum  dan  fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat ada juga salah satu fungsi yang di maksud pada pembahasan  di  atas adalah Keamanan negara.  Adapun  landasan  hukum  yang  di  pegang  oleh  Keimigrasian  yaitu  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian dan  beberapa  instrumen  hukum  lainnya terhadap keamanan dan pengawasan  lainnya. Direktorat Jenderal Imigrasi bekerjasama dengan beberapa Instansi lain yang berkaitan dengan tugas instrumen keamanan negara. Adapun permasalahan yang terjadi  di  Indonesia  terkait  Keamanan  negara  pada  akhir-akhir  ini  adalah  dengan  adanya  keberadaan  populasi  Pengungsi  dan Pencari  Suaka  di  negara  Indonesia  yang  dimana  negara  yang  paling  banyak  jumlah  Pengungsi  ( Refugees )  di  Indonesia  adalah Pengungsi  yang  berasal dari  Warga Negara Afganishtan.  Alasan  negara tersebut banyak pergerakan  migrasi pengungsian secara besar-besaran  dikarenakan  negara  tersebut  telah  mencapai  konflik  internal  di  negara  mereka,  dan  banyak  terjadinya  fenomena- fenomena  pelanggaran  HAM  seperti  Kekerasan,  pemberontakan,  dan  Kesenjangan  terhadap  kaum  wanita    yang  menjadi  suatu dasar  kebebasan  hak  dasar  seseorang.  Negara  Indonesia  secara  yuridis  dan  hukum  tidak  menangani  permasalahan  terhadap Pengungsi ( Refugees ) karena Negara Indonesia tidak  menandatangani  Konvensi 1951 dan Protokol 1962 di Jenewa Swiss  yang secara  intens  membahas  tentang  Penanganan  Pengungsi  yang  di  adopsi  oleh  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  sebagai  bentuk penjabaran  dari United  Nations (UN) Charter dan  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  yang  dimana  konvensi  bermaksud untuk menangani dan melihat permasalahan pengungsi baik dari ancaman kekerasan pemberontakan, pembunuhan karena adanya berbagai hal alasan karena suku, ras, agama dan kepentingan politik lainnya.
Kata kunci : Hak Asasi Manusia; Pencari Suaka; Pengungsi; Keamanan Negara
Abstract. The form of a state is the basis of one of the state instruments whose threats originating from external to the state must be considered. With state security instruments originating from external threats, it is necessary to have cooperation from various state  instruments,  both  institutions  that  are  under  the  auspices  of  the  executive,  legislative  and  judicial  tasks.  One  of  the instruments  of  state  institutions  that  have  security  and  carry  out  these  tasks  is  the  Directorate  General  of  Immigration,  which apart  from  the  services  of  Kei,  Law  Enforcement  and  Facilitator  of  Community  Welfare  Development,  one  of  the  functions referred  to  in  the  above  discussion  is  the  state.  The  legal  basis  held  by  Immigration  is  Law  Number  6  of  2011  concerning Immigration  and  several  other  legal  instruments  for  security  and  other  supervision.  The  Directorate  General  of  Immigration detected  several  other  agencies  related  to  the  duties  of  state  security  instruments.  The  state  problems  that  have  occurred  in Indonesia  related  to  security  lately  are  the  presence  of  a  population  of  Refugees  and  Asylum  seekers  in  Indonesia,  the  largest number  of  Refugees  (Refugees)  in  Indonesia  are  Refugees  who  come  from  Afghan  citizens.  The  reason  the  country  has  many large-scale  refugee  movements  is  because  the  country  has  reached  an  internal  conflict  in  their  country,  and  there  are  many phenomena  of  human  rights  violations  such  as  violence,  and  inequality  against  women  which  is  a  basis  for  the  freedom  of  a person's  rights.  The  State  of  Indonesia  legally  and  legally  does  not  handle  problems  against  Refugees  (Refugees)  because  the State of Indonesia does not have the 1951 convention and the 1962 Protocol in Geneva, Switzerland which intensively discusses the handling of Refugees which was adopted by the United Nations as a form of elaboration of the United Nations (UN) Charter. and  the  Universal  Declaration  of  Human  Rights,  in  which  the  agreement  intends  to  address  and  address  the  problems  of Refugees,  whether  from  threats  of  violence,  rebellion,  murder  for  various  reasons  due  to  ethnicity,  race,  religion  and  other political interests.
Keywords: Asylum Seekers; Human Rights; Refugees; State Security

## PENDAHULUAN
Dunia  kita  tidak  begitu  menderita  dari  krisis pengungsi sebagai dari krisis politik defisit kepemimpinan  dan  visi  dan,  yang  paling  mendasar
kekurangan  kemanusiaan  dan  empati.  Pemimpin menyusut  dari  intervensi  ketika  konflik  adalah  dapat dicegah,  dan  menolak  untuk  menahan  pelaku  untuk bertanggung  jawab  ketika  mereka  melakukan  kejahatan
Ichsanoodin  Mufty  Muthahari  dan  M  Almudawar,  Perspektif  Hukum  dalam  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  terhadap Pengungsi  (Refugees)  dan  Pencari  Suaka  (Asylum  Seekers)  di  Indonesia  Dalam  Penanganan  Pengungsi  di  Luar  Negeri  Pada Masa Pandemi Covid-19
terhadap  pengungsi  dan  pengungsi  internal  (IDPs) Adapun pendanaan ke Badan Pengungsi PBB (UNHCR) sepenuhnya  bersifat  sukarela  dan  tidak  pernah  cukup. Hasilnya  adalah  jutaan  orang  dibiarkan  menderita, sedangkan  aturan  berbasis  internasional  ketertiban  di mana stabilitas global tergantung terus-menerus dirusak.
Pengungsi  ( Refugees )  dan  Pencari  Suaka  ( Asylum seekers )    merupakan  salah  satu  kelompok  masyarakat rentan  dan  beberapa  kasus  seringkali  mengalami perlakuan  diskriminatif  dan  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia.  Isu  dari  Pengungsi  kerap  sekali  menjadi perhatian  penting  dari  masing  masing  suatu  negara  di seluruh  dunia,  di  karenakan popularity Pengungsi  luar negeri  ini  bisa  juga  berpotensi  terhadap  ancaman  inner suatu  negara  di  karenakan  populasi  kedatangan  Warga Negara  tersebut  tidak  memiliki  perizinan  masuk  secara sah  karena  tidak  memiliki  visa  dan  dokumen  perjalanan seperti  paspor  yang  berlaku  dan  Pengungsi  ( Refugees ) tersebut  tidak  masuk  ke  wilayah  Indonesia  melalui Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  secara felony ..  Menurut Konvensi  di  Jenewa  1951  dan  Protokol  1962  yang dimana  mengatur  secara  intens  dan  signifikan  terhadap Hukum  Internasional  Pengungsi  dan  Pencari  Suaka. Adapun  perbedaan  dari  Pengungsi  ( Refugees )  dan Pencari  Suaka  ( Asylum  seekers )  bisa  dilihat  sebagai berikut,  Pengungsi  ( Refugees )  adalah  orangorang  yang statusnya  berada  di  luar  negara  kebangsaannya  atau tempat  tinggal  sehari  hari,  yang  mempunyai  ketakutan mendapat  penganiayaan  dikarenakan  keadaan  atau repute  negaranya  masih  terdapat  ancaman  ras,  agama, kebangsaan,  keanggotaan  dalam  kelompok  sosial tertentu  atau  pendapat  politik  tertentu,  berada  diluar negara kebangsaanya, yang tidak dapat, atau dikarenakan ketakutan tidak mau meminta perlindungan dari  negaranya  itu,  penyebab  terjadinya  Pengungsian  di negara  asalnya  tersebut  bisa  juga  di  karenakan  adanya konfik  internal  negara  yang  tidak  kunjung  usai  atau adanya  ketimpanganketimpangan  sosial  yang  terjadi terhadap  suatu  ras,  etnis,  agama  dan  sebagainya, sedangkan  Pencari  Suaka  ( Asylum  seekers )  adalah seseorang  yang  telah  mengajukan  permohonan  sebagai Pengungsi,  dan.  sedang  menunggu  permohonannya diterima  atau  ditolak,  yang  dimana  popularity  Pencari Suaka  ini  masih  berada  pada  proses  atau  tahap  untuk dinyatakan  sebagai  Pengungsi  atau  tidak  sesuai  dengan ketentuan UNHCR (Simatupang, 2015). Beberapa tahun yang  lalu  kita  melihat  pengungsi  Rohingya  dari Myanmar  tiba  di  provinsi  Aceh,  tepatnya  di  Kota Lhokseumawe.  Pengungsi  Rohingya,  sekitar  400  orang Rohingya dikatakan telah dua kali tiba di Indonesia pada tahun 2020. Pengungsi ini mendarat di Indonesia karena beberapa  alasan,  salah  satunya  karena  rombongan pengungsi  gagal mendarat di Malaysia. Oleh karena  itu, menurut  laporan  media,  beberapa  pengungsi  Rohingya melarikan  diri  dari  kamp  pengungsi  Rohingya  yang dibangun  bekerja  sama  dengan  Badan  Pengungsi  PBB,
dengan  alasan  seperti  kondisi  lalu  lintas  di  mana  para pengungsi  tidak  melarikan  diri.  Segera,  tetapi  secara bertahap.  Perdebatan  ini  menjadi  perhatian  khusus UNHCR,  karena  menganalisis  konsekuensi  masa  depan dari  pengungsi  yang  disengaja.  Karena  pandemi COVID-19  yang  melanda  hampir  di  seluruh  dunia  telah menyebabkan  begitu  banyak  kecemasan  dan  merenggut banyak  nyawa  secara  turun  temurun,  pemerintah  di dalam dan luar negeri telah mengambil langkah-langkah sosialisasi untuk meningkatkan kesehatan dan membatasi mobilitas aktivitas. Terapkan social distancing di  semua  area  aktivitas.  Awal  mula  pandemi COVID-19  (pandemi  global)  berdampak  besar  pada berbagai  bidang  seperti  politik,  masyarakat,  dan stabilitas  ekonomi.  Pemerintah  di  seluruh  dunia, khususnya  Indonesia,  sedang  melakukan  analisis kebijakan pembatasan dan larangan sementara masuk ke Indonesia  bagi  orang  asing  yang  telah  dibahas  dan disetujui  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  27  Tahun  2021.  Masuknya  orang  asing  ke wilayah Indonesia. Dalam keadaan darurat, area tersebut membatasi  aktivitas  masyarakat.  Dan  dalam  bentuk  apa pengungsi  rentan  terhadap  epidemi  saat  ini,  terutama  di Indonesia  pada  era  pandemi,  para  pengungsi  ( Refugees ) dan pencari  suaka ( Asylum seekers ) tidak lagi mendapat banyak  perhatian,  dan  fakta  bahwa  masyarakat  tidak mendapatkan perawatan yang layak mengingat situasi di Korea saat ini sedang menyebar. Epidemi meningkat dan jumlah  pengungsi  meningkat.  Ini  juga  merupakan  salah satu  kelompok  yang  paling  rentan  terhadap  penyakit menular  dan  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi kelompok  pengungsi  ini.  Menurut United  Nations  High Commissioner  for  Refugees (UNHCR),  per  25 September  2020,  ada  sekitar  14.000  (14.000)  pengungsi di  Indonesia,  dengan  total  70,8  juta  di  seluruh  dunia. Jumlah  4.444  tersebut  meliputi  41,3  juta  orang  terlantar secara internal (IDPs), 25,9 juta pengungsi (internasional),  5  juta  pencari  suaka,  dan  39  juta pengungsi tanpa kewarganegaraan. Di Indonesia sendiri, hanya  sekitar  9.000  pengungsi  yang  berada  di  tempat penampungan  yang  dioperasikan  oleh International Migration Agency (IOM), sedangkan sekitar 5.000 orang berada  di  tempat  penampungan  atau  tanpa  fasilitas apapun.  IOM  telah  menghentikan  dukungan  untuk pengungsi dan pencari suaka yang tidak berada di tempat penampungan resmi, dan sejak 2018 akhir dukungan ini telah  diarahkan  ke  pusat  detensi  imigrasi  atau  kantor imigrasi  yang  dikelola  dan  didukung  oleh  Badan Akomodasi Kelompok Pengungsi IOM. Banyak pengungsi  yang  mencari  nafkah  sendiri  dalam  situasi sulit  untuk  bertahan  hidup  dan  mengambil  tindakan pencegahan  terhadap  pandemi  COVID-19  (The  UN Refugee Agency, 2020).
Dari  bentuk  latar  belakang  yang  di  akan  di  bahas pada  pembahasan  maka  pencakupan  rumusan  masalah ini adalah Bagaimana bentuk Penanganan Pengungsi dan
Ichsanoodin  Mufty  Muthahari  dan  M  Almudawar,  Perspektif  Hukum  dalam  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  terhadap Pengungsi  (Refugees)  dan  Pencari  Suaka  (Asylum  Seekers)  di  Indonesia  Dalam  Penanganan  Pengungsi  di  Luar  Negeri  Pada Masa Pandemi Covid-19
Pencari  Suaka  yang  di  atur  pada  Peraturan  Presiden Nomor 125  Tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi Luar  Negeri  serta  peran  Pemerintah  pada  berbagai Lembaga khususnya Rumah Detensi dalam perlindungan pemenuhan  berbasis  HAM  serta  peran  UNHCR  dalam menangani  polemik  permasalahan  Pengungsi  di  era Pandemi Covid-19?

## METODE
Dalam  penelitian  jurnal  ini  pendekatan  penelitian yang digunakan yaitu pendekatan secara Normatif, serta penelitian dilakukan secara  kualitatif dengan  melakukan pengkajian  terhadadap  bahan  pada  daftar  Pustaka  atau data yang bersifat sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penanganan  Dan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia Terhadap  Pengungsi  (Refugees)  Sesuai  Pengkajian Peraturan Presiden 125 Tahun 2016 Dan
Implementasi  Peran  Rumah  Detensi  Imigrasi  dalam Penanganan  Pengungi  Luar  Negeri  Masa  Pandemi Covid-19
Dewasa ini Pemerintahan di seluruh dunia sedang melakukan  rancangan  terhadap  pengendalian  dan penanganan  terhadap  Pandemi  Covid-19  yang  dimana Tindakan  yang  dilakukan  baik  secara  Represif  dan preventif  terutama  terkait  permasalahan  terhadap penanganan  Pengungsi  ( Refugees )  di  Indonesia,  secara kondisi  Indonesia  mengalami  beberapa  kali  defisit beberapa  bulan  terakhir  selama  Pandemi  terhadap ekonomi  di  karenakan  Mobilitas  kegiatan  masyarakat yang  dibatasi,  kondisi  ini  tidak  hanya  berdampak  pada masyarakat saja,  tetapi Pengungsi  yang statusnya rentan terhadap  situasi.  Meskipun  Indonesia  tidak  meratifikasi Konvensi  Pengungsi  1951,  peran  dan  komitmen pemerintah  Indonesia  terhadap  pengungsi  dapat  dilihat dari perspektif Indonesia dalam perlindungan Hak Asasi Manusia  dan  penanggulangan  bencana.  Penetapan peraturan  tentang  perlakuan  terhadap  Pengungsi  diatur dengan  Keputusan  Presiden.  Nomor  125  Tahun  2016, menunjukkan  fokus  dan  kepedulian  Indonesia  terhadap perlindungan  hak-hak  pengungsi  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  berbasis  Hak  Asasi  Manusia  dan  bentuk negosiasi politik di Indonesia tentang perlakuan terhadap pengungsi di luar negeri. Negara yang mendukung umat manusia  dan  fenomenanya.  Ini  menunjukkan  kisah sukses  pemerintah  Indonesia  dan  rakyatnya,  di  mana Indonesia  secara  cepat  dan  sistematis  mendukung pengungsi  Bangladesh  dan  Rohingya  selama  krisis  Laut Andaman.  Indonesia  juga  merupakan  salah  satu  negara yang  telah  menyatakan  dukungan  dan  komitmennya terhadap  Deklarasi Big  Apple tentang  Pengungsi  dan Migran. Artinya, Indonesia mendukung Perjanjian WHO untuk  meningkatkan  kesesuaian  pengungsi  dan  migran di  tahun  2019.  Salah  satu  kesepakatan  tersebut mengharuskan  organisasi  internasional dan non-
pemerintah  untuk  memantau  kesehatan  pengungsi Namun    hampir  sepertiga  dari  seluruh  pengungsi  di Indonesia  tidak  merasakan  hal  ini  karena  mereka  tidak termasuk dalam shelter (Pudjiastuti, 2020).
Masalah  terkait  dengan  Pengungsi  merupakan polemik  penting  yang  harus  di  selesaikan  guna menegakkan  HAM  dan  hak  dasar  lain  terhadap keberlangsungan  hidup  manusia.  Walaupun  Indonesia bukan  merupakan  pihak  dalam  Konvensi  1951  tentang Status  Pengungsi  dan  Protokol  1967,  dan  meskipun belum  ada  sistem  yang  ditetapkan  untuk  menentukan popularitas  pengungsi,  Indonesia  merupakan  negara yang  fokus  terhadap  kiat  penanganan  terhadap Pengungsi  dengan  adanya  kerjasama  antara  Instansi Pemerintahan terkait dengan lembaga UNHCR dan IOM dalam mengkaji dan menangani permasalahan Pengungsi  dan  Pencari  Suaka  yang  dimana  UNHCR diberi  mandat  untuk  menjalankan  misi  perlindungan Pengungsi  dan  untuk  menangani  permasalah  Pengungsi di  Indonesia,  dan  perlindungan.  Kemudian,  pemerintah Indonesia  mengeluarkan  Keputusan  Presiden  No  125 Tahun  2016  Ini  berfokus  pada  masalah  pengungsi  dan pencari  suaka,  seperti  yang  terlihat  pada  125  tentang Bekerja  dengan  Pengungsi  dari  Luar  Negeri.  Aktivitas keimigrasian  (Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari  Luar Negeri, 2016).  Adapun  alur  dan  skema  dari  bentuk  penanganan Pengungsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi  dari  Luar Negeri yaitu:

## Penemuan
Merupakan  suatu  bentuk  pencarian  pengungsi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5,  6  dan  7  yang menjelaskan  tentang  bentuk  pertolongan  pertama  bagi pengungsi  di wilayah  perairan Indonesia yang dikoordinasikan  dan  dilaksanakan  oleh  badan  yang menangani  perkara  tersebut.  Di  bidang  SAR,  kemudian di  bidang  transportasi,  keselamatan  dan  keamanan maritim  dengan  bekerja  sama  dengan  berbagai  instansi atau  instansi  terkait  dalam  melaksanakan  pekerjaan operasi SAR, seperti TNI, Polri, dan Kementerian Dalam Negeri Badan yang menyelenggarakan usaha, atau badan yang  disebut  Badan  Keselamatan  Maritim  (Bakamla), dan  badan-badan  pemerintah  non-negara  terkait  lainnya yang  melakukan  usaha  di  wilayah  laut  Indonesia. Kesehatan  pengungsi  dipengaruhi  secara  medis  oleh intervensi  petugas  kesehatan  yang  ditugaskan  di kementerian/lembaga  terkait.  Pengungsi  asing  terutama diterima  dan  diproses  oleh  pemerintah  daerah  bekerja sama  dengan  UNHCR  untuk  menganalisis  dan mengumpulkan  jumlah  pengungsi  dan  data  yang  rentan untuk  dipindahkan  ke  kantor  imigrasi,  yaitu  pusat penahanan.  Data  dikumpulkan  setelah  memastikan apakah  WNA  tersebut  termasuk  dalam  dokumen
Ichsanoodin  Mufty  Muthahari  dan  M  Almudawar,  Perspektif  Hukum  dalam  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  terhadap Pengungsi  (Refugees)  dan  Pencari  Suaka  (Asylum  Seekers)  di  Indonesia  Dalam  Penanganan  Pengungsi  di  Luar  Negeri  Pada Masa Pandemi Covid-19
perjalanan,  pemeriksaan  keimigrasian,  dan  status pengungsi. standar atau tidak.

## Penampungan
Dalam hal ini Rumah Detensi Imigrasi melakukan pekerjaan akomodasi di Rumah Detensi Imigrasi dengan berkonsultasi  dengan  Pemerintah  Daerah  Pemerintah Kota  dalam  rangka  pemindahan  dan  pengaturan Pengungsi  dari  tempat  ditemukannya  Pengungsi  ke Rutan  berdasarkan  Pasal  24  dan  Pasal  25,  dan  jika  ada rumah  detensi  tidak  mungkin  digunakan,  ketika  jumlah pengungsi  terlalu  tinggi  dan  milik  pemerintah  daerah digunakan  untuk  menggunakan  bangunan,  kami  bekerja dengan  beberapa  pihak  di  pemerintah  dan  organisasi non-pemerintah  untuk  menampung  pengungsi  di  tempat penampungan  sementara.  Proses  penempatan  pengungsi yang  mudah  di  tempat  pengungsian  meliputi  beberapa langkah:
1. Menyerahkan  pengungsi  kepada  pejabat  yang ditunjuk  oleh  pejabat  setempat/kota  di  Rumah Detensi  Imigrasi  dan  melampirkan  berita  acara pemindahan  pengungsi  dengan  dilampirkan  bukti. Pada  saat  menerima  barang  milik  Pengungsi,  tidak termasuk  dokumen  keimigrasian  berupa  dokumen perjalanan, izin tinggal dan dokumen visa;
2. Penerimaan  pengungsi  ke  tempat  penampungan dicatat dalam daftar tempat penampungan.
3. Penyimpanan dan penyerahan barang-barang pengungsi  terdaftar  dalam  Daftar  Penyimpanan  dan Penyerahan Barang.
4. pendaftaran  pengungsi  yang  meninggalkan  tempat perlindungan  sementara  dalam  daftar  imigrasi  izin sementara;
5. Penempatan pengungsi dalam suatu kamar didasarkan  pada  aspek  keluarga,  jenis  kelamin,  usia, kebangsaan, ras, etnis, dan agama.
6. pemisahan  untuk  pengangkutan  pengungsi  yang menderita penyakit menular dan berbahaya ke rumah sakit  atau  institusi  medis  tertentu  lainnya;  g)  Pusat Imigrasi  memberikan  identitas  khusus  kepada pengungsi.

## Pengamanan
Menurut pasal 31 dan 32 bentuk fungsi dan tugas Keamanan disediakan oleh polisi Indonesia dan lembaga pemerintah lainnya, serta masyarakat yang terlibat dalam tanggung  jawab  keamanan,  untuk  mengkoordinasikan dan  melaporkan  polisi  secara  keseluruhan.  Misi  dinas keamanan  adalah  menjaga  pengungsi  di  suaka, menciptakan  rasa  aman  di  lingkungan  sekitar  mereka, dan  membuat  dan  menyebarluaskan  aturan  yang  berisi kewajiban dan larangan kepada pengungsi.

## Pengawasan Keimigrasian
Kantor  Imigrasi  melakukan  pengawasan  terhadap pengawasan  keimigrasian  terhadap  pengungsi,  dan  pada
saat tertangkap melakukan tugas pengawasan keimigrasian  seperti  pengiriman  ke  shelter  dan  luar shelter,  pengiriman  ke  negara  tujuan,  pemulangan sukarela,  dan  deportasi  paksa.  Prosedur  terkait pengawasan  keimigrasian  yang  dilakukan  di  tempat penampungan 1. Konfirmasi ulang identitas dan dokumen, pemotretan dan sidik jari pengungsi
2. Konfirmasi ulang identitas dan dokumen, pemotretan dan sidik jari pengungsi.
3. Memeriksa  ulang  identitas  dan  dokumen  Pengungsi serta pengambilan foto dan sidik jari
4. Memeriksa  ulang  identitas  dan  dokumen  Pengungsi serta pengambilan foto dan sidik jari.
5. Memberikan  surat  pendataan  atau  kartu  identitas khusus  bagi  Pengungsi  yang  diterbitlan  oleh  kepala Rumah Detensi setempat yang berlalu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.
Orang asing menjadi satu rangkaian aktivitas yang pada  dasarnya  sudah  di  simpulkan  menjadi  bentuk kepedulian dan komitmen negara pada pertimbangannya melaksanakan  Pasal  27  ayat  (dua)  Undang  Undang Nomor  37  Tahun  1999  mengenai  Hubungan  Luar Negeri,  khususnya  menangani  kasus  Pengungsi  dan komitmen  Pemerintahan  Republik  Indonesia  pada menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia dan,
Dan  Peraturan  Presiden  No  125  Tahun  2016,  dan penanganan  Pengungsi  dikoordinasikan  oleh  Menteri yang  berwenang,  dan  dari  Peraturan  Presiden  No  125 Tahun  2016  mengenai  Penanganan  Pengungsi  menurut Luar Negeri pasal dua ayat (1) & (dua) yang menyatakan Penanganan  Pengungsi  dan  Organisasi  Internasional pada  bidang  urusan  migrasi  (Republik  Indonesia, Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016  Tentang Penanganan  Pengungsi  Dari  Luar  Negeri,  Presiden Republik Indonesia, 2016) .
Badan  yang  mengatur  dan  menerima  pengungsi serta  menerima  pengungsi  dari  luar  negeri  adalah UNHCR.  Nota  Kesepahaman  dengan  Pemerintah Republik  Indonesia  (M.Suryono,  2020).  Keimigrasian terlibat  dalam  penyelesaian  masalah  pengungsi  dan pencari  suaka,  dengan  memperhatikan  kedudukan pengungsi  dan  pencari  suaka  asing  dalam  hal pengelolaan,  pengawasan,  dan  keamanan  sesuai  dengan ketentuan kebijakan keimigrasian. Seharusnya dipertimbangkan.  Sesuai  dengan Selective  Policy yang menghormati  nilai  Hak  Asasi  Manusia,  masuk  ke wilayah  Indonesia  diatur,  dan  orang  asing  yang  telah memperoleh  izin  tinggal  dapat  masuk  dan  tinggal  di Indonesia.
Karena  Hak  Asasi  Manusia  diakui  secara  luas sebagai  hak  moral  dasar  dan  diperlukan  bagi  semua orang  untuk  menjalani  kehidupan  yang  bermartabat, penghormatan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  dapat diartikan  sebagai  mengakui  atau  menghormati  martabat
Ichsanoodin  Mufty  Muthahari  dan  M  Almudawar,  Perspektif  Hukum  dalam  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  terhadap Pengungsi  (Refugees)  dan  Pencari  Suaka  (Asylum  Seekers)  di  Indonesia  Dalam  Penanganan  Pengungsi  di  Luar  Negeri  Pada Masa Pandemi Covid-19
manusia.  Hak  Asasi  Manusia  juga  dapat  diartikan sebagai  seperangkat  prinsip  etika  dan  hukum  yang mempromosikan  dan  melindungi  pengakuan  nilai, identitas, dan kapasitas untuk memastikan standar hidup yang memadai  atau Hak  Asasi Manusia yang mendasar. Hak  Asasi  Manusia  adalah  standar  dasar  dimana keadilan  dan  ketidakadilan  didefinisikan  dan  diukur (Bakry,  2017).  Secara  khusus,  Hak  Asasi  Manusia  dan Hak  Asasi  pengungsi  yang  memiliki  Hak  untuk memenuhi kewajibannya dan untuk dilindungi didukung, Hak  Asasi  Manusia  yang  diakui  dalam  Hukum Internasional  dan  Nasional  tetapi  tidak  terkonsentrasi  di Indonesia,  Konvensi  1951  tidak diatur  kecuali diratifikasi,  dan  Indonesia  memenuhi  peran  dan  prinsip penting  dari  ketentuan  1951 Refugee  Agreement ,  yaitu adanya prinsip non-refoulement. Perlindungan internasional  dan  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia pengungsi dan suaka. pencari. Arti asli dari prinsip non- refoulement  dapat  dijelaskan  oleh  fakta  bahwa  embargo melarang  atau  mendeportasi  pengungsi  ke  negara  asal mereka  atau  ke  daerah  yang  diketahui  menangani pekerjaan  yang  berbahaya  dan  bermasalah.  Ancaman terhadap  kelompok  Penentangan  terhadap  agama,  ras dan  kelompok  etnis  dari  pengungsi  (jika  prinsip  ini sangat  positif)  akan  dibahas  (Alicia  Angel  Mangensihi, 2019).
Dikarenakan  Orang  Asing  sesuai  menggunakan ketentuan keimigrasian tidak diperkenankan buat bekerja jika  izin  tinggalnya  tidak  sesuai,  dan  ini  tentunya menjadi  polemik  tersendiri  terhadap  keberlangsungan hidup serta eksistensi Pengungsi luar negeri yang berada pada  Indonesia  (Suaka  Dan  et  al.,  “Tinjauan  Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka  Dan  Pengungsi  Di  Indonesia,”  Lex  Et  Societatis 7, no. 3 (2019): 5–15 hal 9.. Peran UNHCR adalah untuk melindungi  pengungsi  sesuai  dengan  ketentuan  tertulis, dan  UNHCR  juga  mengklaim  bahwa  pengungsi diperlakukan  sesuai  dengan  hukum  internasional  yang diakui, melengkapi pekerjaan pemerintah dan membantu dalam  pemberlakuan  dan  pelaksanaan  konvensi  dan peraturan pengungsi. perlindungan. Standar dan peraturan, memastikan bahwa pengungsi diberikan suaka dan  tidak  dikembalikan  secara  paksa  ke  negara  tempat mereka melarikan diri, dan mencari solusi permanen dan berkelanjutan  untuk  masalah  pengungsi  sebagaimana didefinisikan  dalam  Perjanjian  1951  dan/atau  perjanjian regional.  (UNHCR,  “Penandatanganan  Dapat  Membuat Seluruh Perbedaan” (UNHCR, n.d.) hal 6).
Pencapaian yang baik dari PBB adalah terbentuknya badan hukum yang komprehensif di bidang hak  asasi  manusia.  PBB  secara  normatif  telah memperluas  ketentuan  hukum  hak  asasi  manusianya untuk  memasukkan  kriteria  khusus  bagi  perempuan, anak-anak,  penyandang  disabilitas  dan  pekerja  migran. Dan  di  mana  keluarga,  pengungsi,  minoritas  dan kelompok  mereka,  dan  banyak  lainnya  rentan  terhadap
diskriminasi  dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan membutuhkan perlindungan untuk menikmatinya. (Alicia Angel Mangensihi, 2019).
Padahal,  masalah  yang  dihadapi  pengungsi  dan pencari  suaka  berkaitan  dengan  humanisme,  di  mana berita  tentang  pengungsi  dan  pencari  suaka  membahas pertukaran  antara  sebanyak  mungkin  negara  dan bagaimana  kasus  ini  ditangani.  Sesuai  dengan  Pasal 37(27)  Undang-Undang  Hubungan  Internasional  1999, Pemerintah  Indonesia  mengkoordinasikan  langkah- langkah  dengan  partisipasi  pihak-pihak  terkait  melalui Kementerian  Luar  Negeri  mengenai  pengungsi  dan pencari  suaka.  Organisasi  internasional,  dalam  hal  ini UNHCR  UN  dan  IOM  (Rahayu  et  al.,  2020). Kemudian,  sebagai  hasil  penyelidikan  atas  tanggung jawab  dan  wewenang  pemerintah  yang  dilimpahkan kepada  Direktur  Jenderal  Imigrasi  melalui  Kantor Imigrasi,  tempat  penahanan  dan  petugas  imigrasi mengumpulkan  data  dari  dokumen  perjalanan,  status keimigrasian  dan  dokumen  identitas,  hasil  penyelidikan terhadap  pengungsi  dan  pihak  berwenang  bekerja  sama dengan  Kantor  Imigrasi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa, Kantor Imigrasi Kantor Imigrasi Resmi yang Terdeteksi. (Alicia Angel Mangensihi, 2019).
Menurut  Komisaris  Tinggi  PBB  untuk  Pengungsi (UNHCR), banyak negara telah menerapkan undangundang,  baik  di  sektor  kesehatan,  ekonomi, sosial,  dan  pengungsinya  sendiri,  di  tengah  pandemi COVID19 yang melanda  hampir  setiap  negara di dunia. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID19 dan  turan  yang  dikeluarkan  oleh  WHO,  yaitu  metode "isolasi"  atau  "jarak  fisik",  ketika  aplikasi  ditujukan untuk  warga  negara  dari  negara,  serta  aspekaspek berikut:  Pengungsi.  Dalam,  Pengungsi  berkontribusi pada  perawatan  kesehatan  dan  sepenuhnya  fokus  pada dampak  pandemi,  mampu  memberikan  dukungan maksimal  dalam  upaya  melindungi  dan  menjangkau yang  paling  rentan,  terutama  di  komunitas  mereka,  dan para  pengungsi  juga  dapat  memberikan  sumbangan untuk kebutuhan seharihari mereka. Dan para pengungsi juga  berhak  mendapatkan  perawatan  di  fasilitas pelayanan  kesehatan  yang  baik  jika  dalam  kondisi kesehatan  yang  buruk  atau  telah  terserang  virus  selama pandemi  COVID19  di  bawah  pengawasan  UNHCR  di negara  Anda.  Peran  pemerintah  Indonesia  khususnya Biro  Imigrasi  adalah  di  Rumah  Detensi  Imigrasi  dan Kantor  Imigrasi  UNHCR,  kemudian  menciptakan komunitas  yang  terdiri  dari  staf  dan  pengungsi  dengan bekerja  sama  dengan  beberapa  Lembaga  terkait  dan pengungsi dibebankan untuk mengisi formulir penanganan  yang  menyediakan  logistik  kesehatan, seperti  masker  dan  pembersih  tangan  untuk  pengungsi yang  rentan.  UNHCR  Indonesia  melindungi  pengungsi ketika  negara-negara  di  seluruh  dunia  terus  memerangi COVID-19.  Di  masa-masa  sulit  ini,  semua  orang, termasuk pengungsi, membutuhkan perlindungan.
Ichsanoodin  Mufty  Muthahari  dan  M  Almudawar,  Perspektif  Hukum  dalam  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  terhadap Pengungsi  (Refugees)  dan  Pencari  Suaka  (Asylum  Seekers)  di  Indonesia  Dalam  Penanganan  Pengungsi  di  Luar  Negeri  Pada Masa Pandemi Covid-19
UNHCR bekerja erat dengan  para pengungsi, ketahanan mereka  dan  kerentanan  komunitas  pengungsi  Indonesia karena  banyak  orang  berisiko  tinggi  terinfeksi. Menanggapi  pandemi  Covid  19  ini,  kami  bekerja  sama dengan  pemerintah  Indonesia  untuk  memastikan  bahwa pengungsi  tidak  didiskriminasi  atau  ditinggalkan,  dan untuk  memastikan  bahwa  pengungsi  memiliki  akses penuh  ke  fasilitas  perawatan  kesehatan.  Indonesia  yang bebas  diskriminasi  sangat  penting  bagi  pekerjaan kemanusiaan  UNHCR  yang  sedang  berlangsung  di Indonesia.  Sangat  penting  untuk  melindungi  pengungsi, memberi  hadiah  dan  mencari  solusi  bagi  mereka (UNHCR, 2020).
Mengenai  aspek  negatif  dan  kendala  yang dihadapi  UNHCR  dan  pemerintah  Indonesia  dalam  hal ini,  upaya  pemerintah  Indonesia  untuk  menyelesaikan konflik  dengan  pengungsi  asing  di  Indonesia  adalah sebagai berikut.
1. Masalah  perumahan  sangat  sensitif  karena  daya tampung yang sangat berkecukupan 2. Jumlah Capacity terhadap Pengungsi yang
berbanding  jauh  menggunakan  (jumlah  personil) yang  sedikit  dan    wajib    menuntaskan  tugas  yang cukup berat;
3. Adapun  tindak  gegabah  dan    tidak  tabah  asal  pihak Pengungsi yang ingin berpindah ke negara tujuannya atau negara ketiga;
4. tingkat  Respon  yang  kurang  pada  Pengungsi  yang asal  berasal  lokal  yang  mengalami  tingkat  kurang simpati  berasal  warga    lokal,  serta  menyebabkan pemerintah  sulit  buat  melakukan  Tindakan  secara cepat (Simatupang, 2015).

## SIMPULAN
Pengungsi ( Refugees ) dan  Pencari Suaka ( Asylum seekers )  artinya salah  satu grup masyarakat rentan serta beberapa  masalah  tak  jarang  mengalami  perlakuan diskriminatif  dan    pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia.  isu dari  Pengungsi  kerap  sekali  menjadi  perhatian  penting dari masing masing suatu negara pada seluruh global, di karenakan  status  Pengungsi  luar  negeri  ini  mampu  jua berpotensi  terhadap  ancaman  internal.  problem  terkait menggunakan  Pengungsi  adalah  polemik  krusial  yang wajib    di  selesaikan  guna  menegakkan  HAM  serta  hak dasar  lain  terhadap  keberlangsungan  hidup  insan. Walaupun  Indonesia  belum  menjadi  Negara  pihak  asal konvensi 1951.
Pembentukan badan pengatur Hak  Asasi Manusia yang  komprehensif  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa adalah  hal  yang  baik,  dan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa secara  normatif  memperluas  aturan  bahwa  hukum  Hak Asasi  Manusia  harus  memasukkan  kriteria  tertentu, seperti:  Kelompok  yang  rentan  terhadap  pelanggaran HAM  terhadap  banyak  orang,  termasuk  perempuan, anak-anak,  orang  yang  terstigma,  pekerja  migran  dan keluarganya, orang, pengungsi dan minoritas, dimana di
antaranya  membutuhkan  perlindungan  untuk  menikmati hak asasi mereka. Ekonomi dan Masyarakat Dan sebagai akibat  dari  pandemi  unik  COVID-19  yang  melanda hampir  setiap  negara  di  dunia,  di  negara  yang  memiliki sektor pengungsi tersebut, beberapa negara bermunculan untuk  memutus  mata  rantai  COVID-19.  19  Virus, undang-undang/regulasi  yang  dikeluarkan  oleh  WHO, yaitu:  Menggunakan  metode  “isolasi”  atau  “physical distancing”  jika  penerapannya  melibatkan  aspek pengungsi/pengungsi  serta  penduduk  negara  yang bersangkutan.  Mengenai  aspek  negatif  dan  hambatan yang dihadapi UNHCR dan pemerintah Indonesia dalam hal ini, berikut penjelasan 1. Pemerintah  Indonesia  dalam  menyelesaikan  konflik dengan  pengungsi  asing  di  Indonesia.  Karena  ada juga  berita  tentang  pencarian  orang,  sulit  untuk mendapatkan  data  yang  dapat  dipercaya  atas informasi yang ada (datanya sering berubah). 2. Produktivitas  tidak  sebanding dengan  jumlah pekerjaan  yang  harus  dilakukan,  kapasitas  (jumlah orang)  kecil,  dan  orang  diperlukan  untuk  melakukan pekerjaan berat dan - banyak pekerjaan.
3. Jumlah pengungsi yang tidak sabar untuk diterima di negara tujuan atau di negara ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA
Alicia  Angel  Mangensihi.  (2019).  Tinjauan  Yuridis Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap  Para Pencari  Suaka  Dan  Pengungsi  Di  Indonesia. Lex Et Societatis , 7 (3), 5–15. https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i3.24 671 Bakry, U. S. (2017). Dasar-Dasar Hubungan Internasional  Edisi  Pertama (I.  Fahmi  &  M.
Damayanti (eds.); Pertama). Prenadamedia Group. M.Suryono.  (2020). UNHCR  di  Indonesia  -  UNHCR
Indonesia . UNHCR Indonesia.
https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia
Pudjiastuti,  T.  N.  (2020). Politik  Internasional: Kerentanan  Pengungsi  pada  Masa  Pandemi COVID-19 di Indonesia . http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom- 1/politik-internasional/1384-kerentanan- pengungsi-pada-masa-pandemi-covid-19-di- indonesia
Rahayu,  R.,  Roisah,  K.,  &  Susetyorini,  P.  (2020).
Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Pengungsi  Dan Pencari  Suaka  Di  Indonesia. Masalah-Masalah Hukum , 49 (2), 202–212. https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.202-212
Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016  Tentang Penanganan  Pengungsi  Dari  Luar  Negeri,  Pub.  L. No. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  TAHUN  2016  NOMOR  368, Presiden 1 (2016).
Simatupang,  P.  (2015).  Peran  United  Nations  High
Ichsanoodin  Mufty  Muthahari  dan  M  Almudawar,  Perspektif  Hukum  dalam  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  terhadap Pengungsi  (Refugees)  dan  Pencari  Suaka  (Asylum  Seekers)  di  Indonesia  Dalam  Penanganan  Pengungsi  di  Luar  Negeri  Pada Masa Pandemi Covid-19
Commissioner  For  Refugee  (UNHCR)  Dalam Perlindungan  Warga  Negara  Asing  (Pengungsi) Di  Indonesia  (Kajian  Warga  Negara  Asing  Di Rumah  Detensi  Imigrasi  Kota  Pekanbaru). JOM
Fakultas Hukum , II (March), 1–15.
https://www.neliti.com/publications/34390/peran- united-nations-high-commissioner-for-refugee- unhcr-dalam-perlindungan-warg#cite The UN Refugee Agency. (2020). UNHCR - Figures at a Glance.  In Unhcr .  https://www.unhcr.org/figures- at-a-glance.html UNHCR.  (n.d.). Penandatanganan  Dapat  Membuat Seluruh Perbedaan . UNHCR. UNHCR.  (2020,  June  12). PRESS  RELEASE  UNHCR tingkatkan ketahanan pengungsi ditengah pandemi  COVID-19  yang  tidak  menentu .  12–14. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc =s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2a hUKEwjDzfS6zK_zAhVYqksFHYJaDbk4ChAW egQIERAB&url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr. org%2Fid%2Fwp- content%2Fuploads%2Fsites%2F42%2F2020%2F 06%2FPress-Release-Distribusi-bantuan-pengung