Haryono, S. (2024). Perumusan dan Pengukuran Kewajiban Masa Depan Dana Haji Berdasarkan Akad Wakalah dan Konsep Istitho'ah. Syntax Literate. (9)1. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-
literate.v9i1
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 1, Januari 2024

## PERUMUSAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN MASA DEPAN DANA HAJI BERDASARKAN AKAD WAKALAH DAN KONSEP ISTITHO'AH
Sidiq Haryono Universitas Tri Sakti, Indonesia Email: sidiqharyono@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  jumlah  dana  yang  dibutuhkan  untuk memastikan keberhasilan penyelesaian ibadah haji bagi semua peziarah yang menunggu di masa  depan,  mengingat  meningkatnya  biaya  haji.  Berbeda  dengan  lembaga  keuangan tradisional, Badan Pengelola Dana Haji (BPKH) bertanggung jawab untuk mengelola dana dan  memastikan  keberhasilan  keberangkatan  semua  jemaah  haji  yang  menunggu  secara adil  dan  transparan.  Studi  ini  memanfaatkan  berbagai  ayat  Alquran  yang  relevan  untuk menyoroti  pentingnya  mengelola  dana  haji  secara  adil  dan  bertanggung  jawab.  Ini  juga mempertimbangkan  masa  tunggu  haji,  kapasitas  keuangan  para  peziarah,  dan ketidakpastian seputar biaya aktual ziarah haji. Penelitian ini mengusulkan model untuk menghitung  Kewajiban  Masa  Depan,  dengan  mempertimbangkan  proyeksi  jumlah peziarah yang menunggu dan tahun keberangkatan masing-masing, serta proyeksi biaya penyelenggaraan  haji.  Berdasarkan  perhitungan,  temuan  riset  menunjukkan  bahwa Liabilitas  Masa  Depan  Dana  Haji  untuk  periode  pelaporan  tahun  2023  sebesar  Rp381 triliun. Ini merupakan dana yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan penyelesaian ibadah  haji  untuk  semua  peziarah  terdaftar  dalam  17  tahun  ke  depan.  Studi  ini  juga menunjukkan  bahwa  solvabilitas  Dana  Haji  harus  dievaluasi  dalam  kaitannya  dengan Kewajiban Masa Depan, dengan rasio solvabilitas 43% dalam skenario dasar. Penelitian ini  memberikan  wawasan  berharga  tentang  pengelolaan  keuangan  Dana  Haji  dan menawarkan  dasar  pengambilan  keputusan  dalam  menentukan  Biaya  Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan kontribusi diri (bipih) jemaah haji yang menunggu. Ini menyoroti perlunya  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pelaporan  keuangan  Dana  Haji,  serta pentingnya  mempertimbangkan  Kewajiban  Masa  Depan  dalam  menilai  kesehatan keuangan Dana Haji.
Kata Kunci: Badan Pengelola Dana Haji, BPIH, Kontribusi Mandiri (bipih), Kewajiban Masa Depan, Solvabilitas, Keberlanjutan

## Abstract
The study aim to determine the amount of funds needed to ensure the successful completion of the Hajj pilgrimage for all waiting pilgrims in the future, considering the increasing cost of  Hajj.  Unlike  traditional  financial  institutions,  the  Hajj  Fund  Management  Agency (BPKH) is responsible for managing the funds and ensuring the successful departure of all waiting pilgrims in a fair and transparent manner. The study makes use of various relevant Qur'anic verses to highlight the importance of managing the Hajj funds in an equitable and responsible manner. It also considers the waiting period for Hajj, the financial capacity of the pilgrims, and the uncertainty surrounding the actual cost of the Hajj pilgrimage. The
research  proposes  a  model  for  calculating  Future  Liabilities,  considering  the  projected number of waiting pilgrims and their respective departure years, as well as the projected costs of organizing the Hajj. Based on the calculations, the research findings indicate that the Future Liabilities of the Hajj Fund for the reporting period in 2023 amount to IDR 381 trillion. This represents the funds required to ensure the successful completion of the Hajj pilgrimage for all registered pilgrims in the next 17 years. The study also suggests that the solvency  of  the  Hajj  Fund  should  be  evaluated  in  relation  to  Future  Liabilities,  with  a solvency ratio of 43% in the baseline scenario. This research provides valuable insights into the financial management of the Hajj Fund and offers a basis for decision-making in determining  the  Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  (BPIH)  and  the  self-contribution (bipih) of waiting pilgrims. It highlights the need for transparency and accountability in the financial reporting of the Hajj Fund, as well as the importance of considering Future Liabilities in assessing the financial health of the Hajj Fund.
Keywords : Hajj Fund Management Agency, BPIH, Self Contributing (bipih), Future Liabilities, Solvability, Sustainability

## Pendahuluan
Dalam laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) saat ini, besaran komponen  kewajiban  (liabilitas)  keuangan  haji  adalah  sejumlah  nominal  dana  dari setoran jamaah haji tunggu baik Haji Regular maupun Haji Khusus (Hilmy, n.d.). Belum terdapat  penilaian  atas  besaran  kewajiban  BPKH  sebagai  pengelola  dana  haji  dari kemampuan    untuk  menjamin  dana  kelolaan  dapat  memenuhi  kebutuhan  biaya  untuk keberangkatan seluruh jamaah haji tunggu pada besaran biaya haji di masa depan. Hal inilah yang seharusnya membedakan sistem pengelolaan kewajiban (liabilities) dana haji oleh  BPKH  berbeda  dengan  sistem  pengelolaan  kewajiban  (liabilities)  pada  institusi keuangan yang lain, khususnya pada perbankan, asuransi atau dana pension (Hilmy, n.d.). Pada perbankan, kewajiban pada dana pihak ketiga adalah menjamin saldo dana pokok deposan dapat dikembalikan pada saat tanggal maturity deposito atau setiap pemilik dana pihak ketiga akan menarik dananya.
Sedangkan  di  industri  asuransi,  dalam  menghitung  berapa  besar  kewajiban perusahaan  dilakukan  dengan  menggunakan  perspektif  aktuaria.  Future  Liabilities merupakan  besaran  kewajiban  perusahaan  untuk  membayarkan  benefit  kepada tertanggung.  Future  Liabilities  dihitung  menggunakan  metode  prospektif  dengan menghitung  nilai  kini  atas  arus  kas  pembayaran  pengeluaran  di  masa  depan  dari tertanggung-tertanggung yang berhak pada saat periode valuasi (Willieardan et al., n.d.).
Future Financial Liabilities adalah kewajiban keuangan masa depan didefinisikan sebagai biaya yang diperkirakan akan dipenuhi oleh suatu organisasi atau perusahaan di masa depan, yaitu lebih dari lima tahun, sebagai akibat dari aktivitasnya saat ini dan di masa lalu. walaupun pengeluaran aktual untuk melunasi liabilitas mungkin masih jauh di masa depan, disadari bahwa pertimbangan harus diberikan untuk membuat penyisihan sekarang agar dana dapat menutupi pengeluaran di masa depan. (OECD, 1996)
Future Liabilities BPKH merupakan besaran kewajiban BPKH untuk membayarkan Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  (BPIH)  untuk  keseluruhan  jemaah  tunggu  pada periode  valuasi  perhitungan  dengan  memperhitungkan  rata-rata  masa  tunggu  tahun keberangkatan dan dinilai dimasa kini sesuai dengan tanggal pelaporan (Jen, 2022).
Perhitungan  future  liabilities  akan  memberikan  informasi  terkini  dari  kesehatan keuangan haji dilihat dari tingkat solvabilitas dana kelolaan BPKH (Aziz et al., 2023). Dengan memperoleh perhitungan solvabilitas yang merujuk pada future liabilities, maka
akan mempermudah Pemerintah dan DPR dalam memutuskan besara BPIH, bipih dan menetapkan indicator target keuangan lainnya terkait dengan pengelolaan keuangan haji.

## Practical Gap
Liabilitas dalam laporan keuangan tersebut adalah kumpulan dari setoran dana awal saat  pendaftaran  dari  seluruh  jamaah  haji  tunggu  (baik  dari  haji  regular  maupun  haji khusus)  termasuk  setoran  lunas  dari  calon  jamaah  haji  tunggu  yang  belum  sempat diberangkatkan. Perhitungan rasio solvabilitas dalam laporan keuangan BPKH dilakukan dengan membandingkan total aset dengan total liabilitas. Semakin besar rasio solvabilitas tersebut  mengindikasikan  bahwa  total  aset  dapat  mengcover  kewajiban  BPKH  untuk mengembalikan seluruh kewajiban tersebut kepada jamaah haji tunggu (Bafadhal et al., 2023).
Disampaikan  bahwa  kondisi  solvabilitas  dinyatakan  cukup  sehat  terlihat  dari kemampuan aset memenuhi kewajiban lebih dari 100% (Anggito, 2019). Namun perlu diingat  bahwa  pernyataan  sehat  tersebut  hanya  dilihat  dari  kewajiban  BPKH  berupa besaran setoran dana yang telah disetorkan oleh jamaah haji. Belum menghitungkan biaya riil berupa BPIH dari seluruh jamaah haji tunggu di masa depan yang pada kenyataannya menjadi konsentrasi utama BPKH dalam memenuhi kewajibannya (Kurniawan, 2018). Formulasi  rasio  solvabilitas  tersebut  juga  tidak  mampu  menjadi  parameter  dalam penetapan komposisi besaran bipih dan besaran kontribusi nilai manfaat BPKH. Sehingga tidak  dapat  dijasikan  sebagai  pedoman  dalam  mengkreasikan  kebijakan  berbasiskan semangat untuk menjaga sustainability keuangan haji yang berkeadilan.
Kewajiban  BPKH  untuk  setiap  tahun  mampu  menyediakan  sumber  dana pembiayaan  BPIH  yang  bersumber  dari  bipih  dan  nilai  manfaat,  memiliki  trend peningkatan yang berlanjut untuk setiap tahun keberangkatan haji. Berikut data BPIH dan bipih di tahun historis sejak tahun 2015 sampai dengan 2023:

## Gambar 1. Data historis rata-rata komposisi BPIH dan bipih (Self Contrubution) (dalam juta rupiah per jamaah haji)
Sumber: Laporan Keuangan BPKH, data diolah
Penyajian  informasi  atas  solvabilitas  dan  tanpa  adanya  perhitungan  Future Liabilities  jangka  panjang  pada  periode  valuasi  di  BPKH  ternyata  tidak  mampu mengindikasikan kondisi yang sesungguhnya. Sebagai contoh di tahun 2022 dinyatakan bahwa rasio solvabilitas adalah 100,76%. Namun pada saat proses penetapan BPIH dan porsi  bipih  yang  dibahas  oleh  Pemerintah  dan  DPR  disampaikan  bahwa  perlu  ada kebijakan baru untuk meningkatkan porsi Bipih (self contribution) dari jamaah haji agar sustainability keuangan haji tetap terjaga. Indikator rasio solvabilitas diatas 100%, tidak berkolerasi  dengan  harapan  BPKH  dan  Pemerintah  untuk  tetapp  menaikan  porsi  bipih karena  terdapat  penilaian  bahwa  dengan  komposisi  bipih  di  periode  sebelumnya  akan
34 35 35 35 35 40 50 60 60 62 69 70 98 90 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bipih BPIH
menyebabkan sustainability keuangan haji terganggu pada saat rasio solvabilitas diatas 100%.
Artinya  rasio  solvabilitas  tersebut  belum  mampu  mendiskripsikan  kondisi kesehatan keuangan haji yang sesungguhnya karena tidak dapat menjadi indicator dalam penetapan  besaran  BPIH  dan  bipih.  Karena  terdapat  penilaian  bahwa    sustainability keuangan haji dapat terganggu jika porsi bipih tidak ditingkatkan, maka pada tahun 2022 Pemerintah  dan  DPR  menyepakati  untuk  menaikan  porsi  bipih  meningkat  jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Hal  ini  menjadi  baukti  bahwa  pengungkatan  solvabilitas  diatas  100,76%  tidak memberikan  arti  penilaian  kesehatan  yang  mendalam  dalam  menggambarkan  kondisi keungan haji yang sesungguhnya.  Simplifikasi formulasi perhitungan rasio solvabilitas dan pengukuran total liabilitas BPKH dinilai perlu diuji kembali mengingat kewajiban sesungguhnya  BPKH  bukan  mengembalikan  dana  senilai  setoran  awal  kepada  jamaah haji  tunggu  namun  kewajiban  BPKH  adalah  mengelola  dana  haji  sehingga  mampu menjamin  seluruh  jamaah  haji  tunggu  dapat  diberangkatkan  pada  saat  giliran  antrian berangkat diperoleh (Nafiah et al., 2020).
Pada beberapa jenis industry keuangan, memiliki cara pengukuran future liabilitas dan solvabilitas yang berbeda-beda tergantung dari model bisnis dari industri keuangan itu sendiri. Di industri perbankan, dalam laporan keuangan tahunan yang di publish oleh sebuah  bank  diwajibakan  untuk  menyampaikan  satu  perhitungan  ATMR  (Aktiva Tertimbang  Menurut  Risiko)  dari  komposisi  aset  dibandingkan  dengan  jenis  dan  nilai permodalan yang dimiliki yang kemudian diperoleh parameter yang disebut dengan CAR (Capital  Adequancy  Ratio).  Sedangkan  dalam  industry  asuransi,  perhitungan  Future Liabilities  dilakukan  dengan  menghitung  total  kewajiban  uang  pertanggungan  dari seluruh  pemegang  polis  dengan  pendekatan  aktuaria.  Kemudian  Future  Liabilities tersebut dibandingkan dengan permodalan yang dimiliki oleh perusahaan asuransi untuk kemudian  yang  kita  kenal  dengan  RBC  (Risk  Based  Capital).    Begitu  juga  dalam perusahaan pension fund juga memiliki pedoman yang berbeda dalam menghitung Future Liabilities dan rasio solvabilitas sesuai dengan model bisnis dari perusahaan pension yang berbeda  dengan  industry  lainnya.  Lalu  bagaimanakah  pengungkatan  laporan  future liabilities dan solvabilitas di BPKH? Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jumlah dana  yang  dibutuhkan  untuk  memastikan  keberhasilan  penyelesaian  ibadah  haji  bagi semua peziarah yang menunggu di masa depan, mengingat meningkatnya biaya haji.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kuantitatif.  Metode  deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mendalam tentang latar belakang, keadaan, dan interaksi lingkungan terkait ibadah haji (Sugiyono, 2016). Metode kuantitatif digunakan untuk  menghitung  kewajiban  masa  depan  dan  proyeksi  jumlah  peziarah  serta  biaya penyelenggaraan haji. Penelitian ini mengusulkan model untuk menghitung Kewajiban Masa Depan, dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah peziarah yang menunggu dan tahun  keberangkatan  masing-masing,  serta  proyeksi  biaya  penyelenggaraan  haji. Berdasarkan perhitungan, temuan riset menunjukkan bahwa Liabilitas Masa Depan Dana Haji  untuk  periode  pelaporan  tahun  2023  sebesar  Rp381  triliun.  Studi  ini  juga menggunakan  metode  gabungan  untuk  menggabungkan  pendekatan  kuantitatif  dan kualitatif dalam mengevaluasi solvabilitas Dana Haji dan mempertimbangkan kesehatan
keuangan Dana Haji secara komprehensif. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang pengelolaan keuangan Dana Haji dan menawarkan dasar pengambilan keputusan dalam menentukan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan kontribusi diri (bipih) jemaah haji yang menunggu.

## Hasil dan Pembahasan Pendekatan dan Kerangka Pemikiran
Formulation and measurement of liabilities hajj fund dapat diilustrasikan dalam diagram dibawah ini:

## Gambar 2. Kerangka Pemikiran formulation and measurement of liabilities hajj fund
Beberapa  dalil  qur’an  yang  relevan  untuk  menjelaskan  fungsi  dan  sifat  dalam pengelolaan keuangan haji setidaknya terdapat 3 concern utama, yakni;
Pertama, kontrak wakalah antara jamaah haji tunggu dengan BPKH memberikan konsekuensi  bahwa  BPKH  harus  mampu  mengelola  keuangan  haji  secara  adil  dan amanah (Haryono, 2023). Sistem keuangan haji harus mampu menjamin seluruh jamaah haji tunggu yang telah mendaftar dapat diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji pada besaran biaya yang rasional dimasa datang dan waktu yang telah ditentukan. Untuk itu  kesinambungan  (sustainability)  keuangan  haji  menjadi  kunci  tercapaianya  prinsip keadilan bagi jamaah haji tunggu. Sebagaimana dalam QS An -Nisa ayat 58 :
ﻌِ ﻈ ُﻜُ ﻢ ﺑِ ﮫِۦٓ ﭑﻟْ ﻌَ ﺪْ لِ ۚ إِ نﱠ ٱ •ﱠ َ ﻧِ ﻌِ ﻤﱠ ﺎ ﯾَ إِ نﱠ ٱ •ﱠ َ ﯾَ ﺄْ ﻣُ ﺮُ ﻛُ ﻢْ أَ ن ﺗُ ﺆَ دﱡ و ا۟ ٱ ﻷْ َﻣَٰﻨَٰ ﺖ ِ إِ ﻟَ ﻰٰٓ أَ ھْ ﻠِ ﮭَﺎ وَإِ ذَا ﺣَ ﻜَ ﻤْ ﺘُ ﻢ ﺑَ ﯿْ ﻦَ ٱ ﻟﻨﱠ ﺎ سِ أَ ن ﺗَ ﺤْ ﻜُ ﻤُ ﻮ ا۟ ﺑِ ۗ
Artinya  :  Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di  antara manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Kedua,  Kewajiban  untuk  melaksanakan  ibadah  haji  muncul  bagi  setiap  ummat islam yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan fisik, waktu dan biaya untuk perjalanan melaksanakan seluruh rukun dari ibadah haji.
Sebagaimana di firmankan oleh Allah SWT dalam surat Al Imran ayat 97  :
ﻠَ ﻤِ ﯿ ﻦَ وَ •ِﱠ ِ ﻋَ ﻠَ ﻰ ٱ ﻟﻨﱠ ﺎ سِ ﺣِ ﺞﱡ ٱ ﻟْﺒَ ﯿْ ﺖ ِ ﻣَ ﻦِ ٱ ﺳْ ﺘَ ﻄ َﺎ عَ إِ ﻟَﯿْ ﮫِ ﺳَ ﺒِﯿ ﻼً ۚ وَ ﻣَ ﻦ ﻛَ ﻔَ ﺮَ ﻓَ ﺈِ نﱠ ٱ •ﱠ َ ﻏَ ﻨِ ﻰﱞ ﻋَ ﻦِ ٱ ﻟْ ﻌَٰ
Artinya:  "...mengerjakan  haji  adalah  kewajiban  manusia  terhadap  Allah,  yaitu  (bagi) orang  yang  sanggup  mengadakan  perjalanan  ke  Baitullah.  Barangsiapa  mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (QS. Ali Imran: 97).
Syarat wajib haji adalah mampu secara fisik dan juga finansial. Hal ini dikarenakan saat menunaikan ibadah haji membutuhkan fisik yang kuat serta finansial yang cukup. Oleh  sebab  itu  persoalan  lama  masa  tunggu  bagi  jamaah  haji  (usia  keberangakan  saat melaksanakan  haji)  dan  juga  kemampuan  pengelolaan  keuangan  haji  secara  tidak langsung dapat berdampak pada pemenuhan syarat wajib haji. Untuk itu, BPKH sebagai pengelola  keuangan  haji  harus  mendukung  dan  berupaya  untuk  memenuhi  kebutuhan pembiayaan pelaksanaan haji pada berapapun besaran quota yang diberikan, hal ini untuk menjaga masa tunggu masih realible dan berdampak pada rata-rata usia jamaah haji masih layak secara fisik dan kesehatan  (Haryono, 2023).
Ketiga,  masa  tunggu  keberangkatan  haji  relative  panjang,  sedangkan  biaya penyelenggaran ibadah haji relative bergerak untuk periode dimasa depan. BPIH yang terdiri  dari  berbagai  komponen  pengeluaran  yang  terekspose  risiko  nilai  tukar  rupiah (kurs, inflasi dan pricing good and service) memberikan ketidakpastian atas biaya BPIH. (Haryono, 2023). Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS Al Luqman ayat 34:
ب ُ ﻏَ دًاۗ وَ ﻣَﺎ ﺗَ دْ رِ يْ ﻧَ ﻔْ س ٌ ۢ ا ﺗَ ﻛْ ﺳِ اِ نﱠ ا ;ﱣ َ ﻋِ ﻧْ دَ هٗ ﻋِ ﻠْمُ ا ﻟ ﺳﱠ ﺎ ﻋَ ﺔِۚ وَ ﯾُﻧَ زِّ لُ ا ﻟْ ﻐَ ﯾْ ث َ ۚ وَ ﯾَ ﻌْ ﻠَمُ ﻣَﺎ ﻓِ ﻰ ا ﻻَْ رْ ﺣَ ﺎ مِۗ وَ ﻣَﺎ ﺗَ دْ رِ يْ ﻧَ ﻔْ س ٌ ﻣﱠ ﺎ ذَ ﺑِﺎَ ي ِّ ا َرْ ض ٍ ﺗَ ﻣُ وْ ت ُ ۗ اِ نﱠ ا ;ﱣ َ ﻋَ ﻠِﯾْ مٌ ﺧَ ﺑِﯾْ رٌ
Artinya: Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari Kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dia kerjakan besok. (Begitu pula,) tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.
Konsekuensi dari ketiga dalil tersebut memberikan pendekatan dalam pengkuran Future Liabilities sebagai berikut:
a) Liability of Hajj Fund Management ; BPKH harus mampu untuk menjaga amanah agar seluruh calon jamaah haji tunggu mampu menunaikan haji dengan menciptakan keadilan  dalam  pengelolaan  keuangan  haji.  Dengan  demikian  BPKH  seharusny memiliki  perhitungan  Future  Liabilities  yang  dipublish  sebagai  bentuk  dari  azas transparansi  dari  prinsip  governansi  pengelolaan  keuangan  haji.  Saat  ini  belum terdapat satu laporan yang accountable dan terstruktur atas laporan keuangan tahunan yang disajikan oleh BPKH.
b) Waiting Period, Istitho’ah and simetric do’a ; kecukupan keuangan dan kesehatan serta  constrain  masa  tunggu  yang  achievable.  Future  Liabilities  dihitung  kewajiban yang harus disiapkan oleh keuangan haji sampai dengan waktu tunggu maksimal dari satu  posisi  valuasi.  Sebagai  contoh  posisi  jamaah  haji  tunggu  di  periode  Des  2022 adalah  5  juta  jamaah,  maka  dalam  laporan  keuangan  BPKH  perlu  disajikan perhitungan Future Liabilities berdasarkan data jamaah haji tunggu di periode tersebut sampai  dengan  proyeksi  keseluruhan  jamaah  haji  tunggu  tersebut  dapat diberangkatkan seluruhnya dengan menggunakan asumsi quota yang paling rasional sesuai kondisi terkini.
Dengan demikian, adanya kesadaran bagi BPKH bahwa berapapun quota yang akan  diberikan  oleh  pemerintahan  KSA  menjadi  terpenuhinya  satu  kondisi  yang dinamakan dengan simetric do’a. Yakni harapan bagi pengelola keuangan agar jamaah haji  berangkat  dapat  menunaikan  haji  secara  istitho;ah  (baik  keuagan  dan  usia kesehatan) similiar atau sama dengan doa dari seluruh jamaah haji tunggu agar mampu diberangkatkan segera dalam kondisi yang masih sehat.
c) Uncertainty too many variables ; kebutuhan biaya riil berhaji dan berbagai variabel yang  mempengaruhi  bersifat  unpredictable.  Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji (BPIH) terdiri dari berbagai komponen yang memiliki beberapa variable yang bersifat exogenous. Diantaranya kurs IDR terhadap SAR atau USD, fiscal policy KSA (VAT), inflasi di KSA atau Indonesia dan berbagai regulasi lainnya yang dapat berubah setiap saat  termasuk  dalam  peningkatan  kualitas  layanan  haji.  Oleh  sebab  itu  dalam melakukan  proyeksi  BPIH  selama  masa  waiting  periode  periode  perlu  dilakukan dengan  satu  metode  yang  baku  sehingga  dapat  diterima  sebagai  dasar  perhitungan penetapan Future Liabilities.
Measurement of liabilities hajj fund management adalah Total kewajiban pengelolaan keuangan  haji  dalam  memenuhi  kebutuhan  biaya  yang  harus  disiapkan  untuk memberangkatkan seluruh calon jamaah haji tunggu dengan tingkat kontribusi jamaah (self  contribution)  yang  adil  dan  diukur  dalam  nilai  kini  (present  value)  atas  rentang pengeluaran selama rata-rata masa tunggu (waiting periode)
Berikut langkah-langkah dalam perhitungan Future Liabilities BPKH khususnya untuk antrian jamaah haji regular:
1. Menentukan proyeksi jumlah jemaah tunggu pada suatu periode valuasi
Proyeksi jumlah jemaah tunggu pada suatu tanggal valuasi merupakan hasil penjumlahan dari jumlah jemaah tunggu haji regular posisi terkini di tanggal valuasi dikurangi dengan proyeksi jumlah jemaah berangkat tahun ke-1 (t # ) sampai dengan tahun  dari  seluruh  jamaah  haji  regular  yang  saat  ini  terdaftar  seluruhnya  dapat diberangkatkan (t % ) . Proyeksi jumlah jemaah daftar baru pada suatu tahun proyeksi tidak menjadi variabel yang dinilai sebab liabilities yang diukur di tanggal valuasi. Proyeksi  jumlah  haji  berangkat  berdasarkan  proyeksi  quota  haji  regular.  Tahap  ini bertujuan  untuk  menentukan  tahun  berapa  (n)  sehingga  seluruh  dari  jamaah  haji yangterdaftar di tahun periode pelaporan keuangan haji dapat dipenuhi kewajibannya (dapat diberangkatkan menunaikan haji).
2. Menentukan  proyeksi  jumlah  jemaah  berangkat  pada  setiap  tahun keberangkatan
Proyeksi  jumlah  jemaah  berangkat  dibedakan  menjadi  dua  bagian  yaitu proyeksi jumlah jemaah berangkat tahun pertama setelah tahun valuasi dan proyeksi jumlah  Jemaah  berangkat  tahun-tahun  berikutnya  (tahun  kedua,  tahun  ketiga,  dan
tahun-tahun  seterusnya  setelah  tahun  valuasi)  hingga  jumlah  jemaah  tunggu  pada tahun  valuasi  habis.  Pada  bagian  pertama,  proyeksi  jumlah  jemaah  berangkat  pada tahun  pertama  setelah  tahun  valuasi  diperoleh  berdasarkan  informasi  terkini  yang diperoleh dari pemerintah KSA. Pada bagian kedua, proyeksi jumlah berangkat tahun- tahun berikutnya dimulai dari tahun kedua setelah tahun valuasi diasumsikan konstan hingga tahun dimana jumlah jemaah tunggu pada tahun valuasi habis. Jumlah jamaah haji  yang  berangkat  disetiap  tahunnya  tersebut  merupakan  kewajiban  bagi  BPKH untuk dapat dipenuhi penyediaan pembiayaan BPIH nya.
3. Menentukan proyeksi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada setiap tahun keberangkatan Proyeksi Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH) diperoleh dari persentase kenaikan BPIH setiap tahun keberangkatan. Persentase kenaikan BPIH diasumsikan bergerak secara tidak pasti dengan rata-rata dan simpangan baku yang diperoleh dari data historis BPIH. Dalam penelitian ini, proyeksi BPIH dilakukan dengan trend linier dengan  confidence  level  di  95%.  Proyeksi  dilakukan  dengan  menggunakan  tiga scenario yakni baseline, upper dan lower confidence.
4. Menentukan proyeksi Future Liabilities pada suatu periode valuasi
Proyeksi  Future  Liabilities  BPKH  pada  suatu  tahun  dilakukan  dengan  cara menghitung  nilai  sekarang  per  tanggal  valuasi  untuk  semua  arus  kas  proyeksi  total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang akan dikeluarkan pada masing-masing tahun keberangkatan  di  masa  depan  dikalikan  dengan  jumlah  jamaah  yang  berangkat dimasing-masing tahun proyeksi.

## Model Perhitungan
Model Proyeksi Jumlah Jemaah Tunggu
Jumlah jemaah tunggu pada akhir tahun ( n) dirumuskan sebagai:
𝐽𝑇 ( t )= 𝐽𝑇 ( t −1) − 𝐽𝐵 ( t )
.t = t0, t1, t2, t3 ….n
Dimana: 𝐽𝑇 ( t ): Jumlah jemaah tunggu tahun t 𝐽𝑇 ( t −1): Jumlah jemaah tunggu tahun t −1 𝐽𝐵 ( t ): Jumlah jemaah berangkat tahun t n = jumlah tahun dimana seluruh jamaah tunggu telah diberangkatkan atau pada saat JT (t) = 0
Proyeksi  jumlah  jemaah  berangkat  tahun 𝑇 ( 𝐽𝐵 ( 𝑇 ))  ditentukan  berdasarkan  informasi terkini  yang  diperoleh  dari  pemerintah  KSA,  rencana  Visi  Saudi  2030  dan  kapasitas pelayanan haji di Armuzna.

## Model Proyeksi Bipih dan BPIH
Besaran Bipih atau BPIH pada akhir tahun t dirumuskan sebagai:
𝐵 ( t )= 𝐵 ( t −1)× 𝐼 ( t )

## dimana
𝐵 ( t ): Bipih atau BPIH tahun t 𝐵 ( t −1): Bipih atau BPIH t −1 𝐼 ( t ): Faktor kenaikan Bipih atau BPIH tahun t
Faktor kenaikan Bipih atau BPIH pada tahun 𝑇 diasumsikan bergerak secara tidak pasti dengan rata-rata dan simpangan baku yang diperoleh dari data historis Bipih atau BPIH.

## Model Future Liabilities
Nilai kini atas Future Liabilities pada akhir tahun valuasi 𝑃𝑉 dirumuskan sebagai:
𝑃𝑉 = 𝐹𝑉 1 (1 + 𝑑) # + 𝐹𝑉 2 (1 + 𝑑) 4 + ⋯ + 𝐹𝑉 𝑛 (1 + 𝑑) 7
dengan 𝐹𝑉 ( n ) merupakan total BPIH yang harus dikeluarkan BPKH untuk pada tahun keberangkata n , 𝑑 merupakan  tingkat  diskonto,  dan n merupakan  periode  waktu  yang dibutuhkan hingga seluruh jemaah tunggu per tanggal valuasi diberangkatkan. Tingkat diskonto menggunakan ratra-rata yield dana kelolaan BPKH di tahun valuasi. Semakin tinggi kemampuan BPKH untuk men-generate yield dana kelolaan, maka akan mengurangi Future Liabilities yang harus di tanggung oleh keuangan haji.
Future value dapat dirumuskan sebagai:
𝐹𝑉 ( t )= 𝐵𝑃𝐼𝐻 ( t )× 𝐽𝐵 ( t ) dimana
𝐵𝑃𝐼𝐻 ( t ): BPIH per jemaah pada tahun keberangkatan t 𝐽𝐵 ( t ): Jumlah jemaah berangkat tahun t

## Asumsi-asumsi yang digunakan
Berikut merupakan ringkasan asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan Future Liabilities keuangan haji BPKH:

## Tabel 1. Asumsi Yang Digunakan
No Asumsi Penjelasan 1 Skema Proyeksi Jemaah Berangkat Skema Tertutup Proyeksi jemaah berangkat pada setiap tahun keberangkatan hanya berasal dari jemaah  tunggu  per  Desember  2023 atau tidak  mempertimbangkan  jemaah pendaftar baru 2 Quota keberangkatan Tahun t+1 adalah sebesar informasi terkini yakni 224 ribu untuk haji regular. Sedangkan untuk t+2, t+3, …, t+n diasumsikan setiap tahun meningkat sebesar 10 ribu 3 Masa  tunggu  haji (waiting periode, n) 100% dari seluruh jamaah haji tunggu diberangkatkan di tahun n, adalah 17 tahun berdasarkan data haji tunggu terkini per Desember 2023. 4 Sistem  pengelolaan setoran awal jamaah haji No ponzi game system dalam pembiayaan BPIH diperoleh dari self contributing dan support BPIH dari nilai manfaat BPKH. BPIH = bipih + nilai manfaat 5 Political pricing decision Based on real cost for hajj perform and concern for sustainability hajj financial
No Asumsi Penjelasan 6 Segmented  Future Liabilities Kalkulasi Future Liabilities hanya diperuntukan untuk jamaah haji regular. Perhitugan Future Liabilities untuk haji khusus seharusnya berbeda, sebab dalam pelaksanaan haji khusus tidak dikenal dengan BPIH dan tidak terdapat support BPIH selain distribusi nilai manfaat dalan virtual accunt di jamaah haji khusus. 7 Tingkat discounto Tingkat discounto menggunakan yiled rata-rata kelolaan AUM oleh BPKH. Dalam penelitian ini tingkat diskonto diasumsikan sebesar 6,42% p.a berdasarkan nilai manfaat tahun terakhir dibandingkan dengan saldo rata-rata dana kelolaan BPKH

## Hasil Perhitungan Future Liabilities

## Proyeksi Jumlah Jemaah Tunggu per 31 Desember 2023
Berdasarkan laporan dashboard BPKH posisi daftar jamaah haji tunggu haji regular per 28 Nov 23 adalah sebesar 5.244.937 dan target jamaah haji baru di  Des 23 adalah 35.059  sehingga  diasumsikan  posisi  daftar  jamaah  haji  regular  per  Des  23  adalah 5.279.996 jiwa.

## Proyeksi jumlah jemaah berangkat pada setiap tahun keberangkatan
Diasumsikan seluruh jemaah tunggu per 31 Desember 2023 akan berangkat dalam kurun waktu sesuai dengan masa tunggu haji. Berdasarkan situs Kemenaghttps://haji.kemenag.go.id/v4/  waiting-list  yang  diakses  pada  26  Juli  2023, maka diperoleh rata – rata masa tunggu haji secara nasional yaitu selama 25 tahun (dengan asumsi kuota haji sebagaimana tahun 2023 dan asumsi tetap.
Berdasarkan data historis, rata-rata jumlah jemaah berangkat haji dari tahun 2011 hingga tahun 2023 adalah sebanyak 153.983 jiwa. Akibat pandemi Covid-19, tahun 2022 menjadi  tahun  dengan  keberangkatan  haji  paling  sedikit  yaitu  hanya  sebanyak  93.609 jiwa.  Lalu  di  tahun  2023  mengalangi  kenaikan  yang  cukup  signifikan  dengan  jumlah jemaah  haji  yang  berangkat  sebanyak  212.534.  Hal  ini  sejalan  dengan  berakhirnya pandemi  Covid-19,  Arab  Saudi  sudah  mencabut  aturan  mengenai  pembatasan  kuota jemaah  haji.  Seiring  dengan  kehidupan  yang  kembali  normal,  jumlah  kuota  haji diperkirakan akan meningkat kembali pada tahun-tahun berikutnya.
Berdasarkan artikel detiknews tanggal 28 Nov 23, Panja Komisi VIII DPR tentang BPIH Tahun 1445 H/2024 M dan Panja Pemerintah menyepakati BPIH untuk tahun 2024 sebesar 93,4 juta dengan bipih sebesar Rp56 juta dan nilai manfaat BPKH sebesar Rp37,4 juta, dengan asumsi kuota haji Indonesia sebanyak 241.000 jemaah. Kuota 241 ribu itu terbagi atas jemaah haji reguler dan khusus. Adapun kuota jemaah haji reguler sebanyak 221.720 dan jemaah haji khusus sebanyak 19.280 orang.
Perhitungan Future Liabilities BPKH per 31 Desember 2023 dilakukan berdasarkan jumlah jemaah tunggu per 31 Desember 2023. Berdasarkan rata-rata masa tunggu haji, jumlah jemaah tunggu tahun 2023 diperkirakan habis pada tahun 2040 atau dengan kata lain akan habis dalam 17 tahun ke depan dengan asumsi kuota haji sebagaimana dalam tabel dibawah ini. Untuk menghitung future liabilities diperlukan data jemaah berangkat per tahun dari tahun 2024 hingga 2040. Proyeksi jumlah jemaah tunggu dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2039 dari posisi jamaah terdaftar di Des 23 ditentukan berdasarkan selisih  antara  proyeksi  jumlah  jemaah  tunggu  tahun  2023  dengan  proyeksi  jumlah berangkat  tahun  2024  dan  seterusnya  sampai  seluruh  jamaah  haji  yang  saat  ini  telah terdaftar habis di tahun 2040.
Tabel 2. Proyeksi Jumlah Jamaah Hasji Reguler di tahun t dan proyeksi Quota di tahun t Tahun Jamaah Regular Quota 0 2023 5.279.996 204.000 1 2024 5.058.276 221.720 2 2025 4.826.556 231.720 3 2026 4.584.836 241.720 4 2027 4.333.116 251.720 5 2028 4.071.396 261.720 6 2029 3.799.676 271.720 7 2030 3.517.956 281.720 8 2031 3.226.236 291.720 9 2032 2.924.516 301.720 10 2033 2.612.796 311.720 11 2034 2.291.076 321.720 12 2035 1.959.356 331.720 13 2036 1.617.636 341.720 14 2037 1.265.916 351.720 15 2038 904.196 361.720 16 2039 532.476 371.720 17 2040 150.756 381.720

## Proyeksi  Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  (BPIH)  pada  setiap  tahun keberangkatan
Berdasarkan data historis rata-rata Bipih dan rata-rata BPIH per jemaah tahun 2015 –  2023,  terdapat  pola  berupa  kenaikan  secara  signifikan  setelah  periode  dua  tahun. Terdapat kenaikan secara signifkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 25% pada rata-rata Bipih dan sebesar 10% pada rata-rata BPIH. Persentase rata-rata kenaikan Bipih tahun 2016 sampai dengan 2019 yaitu sebesar 0,93%. Persentase rata-rata kenaikan rata-rata BPIH tahun 2016 sampai dengan 2019 yaitu sebesar 4,09%. Proyeksi Bipih dan BPIH berdasarkan pengalaman historis yaitu tidak terdapat pertumbuhan secara signifikan pada setiap tahunnya.
Gambar 3. Historis Rata-Rata BPIH dan Bipih per Jemaah (Dalam Juta Rupiah)
33,96 34,64 34,89 35,24 35,24 0 0 39,89 49,7 56 59,86 60,24 61,79 69,21 70 0 0 98 89,93 93,4 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bipih
BPIH
Proyeksi  BPIH  sampai  dengan  tahun  2040  dilakukan  dengan  menggunakan  tren linier melalui tools excel dengan convidence interval 95%, hasil proyeksi BPIH untuk tiga  scenario  baseline  forcast,  lower  confidence  dan  upper  confidence  adalah  sebagai berikut:

## Gambar 4. Proyeksi BPIH selama tahun proyeksi dengan confidence interval 95%
Dalam tabel historis BPIH dan proyeksi BPIH sampai dengan tahun 2040 dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 3. Proyeksi BPIH dalam 3 (tiga) scenario selama tahun proyeksi sampai dengan
tahun 2040 Timeline Values Forecast Lower Confidence Bound Upper Confidence Bound 2015 59.9 2016 60.2 2017 61.8 2018 69.2 2019 70.0 2020 79.3 2021 88.5 2022 97.8 2023 89.9 2024 93.4 93.4 93.40 93.40 2025 102.1 92.22 112.06 2026 106.7 96.49 116.94 2027 111.3 100.76 121.82 2028 115.9 105.04 126.69 2029 120.4 109.32 131.55 2030 125.0 113.61 136.41 2031 129.6 117.91 141.26 2032 134.2 122.21 146.11 2033 138.7 126.51 150.95 2034 143.3 130.81 155.79 2035 147.9 135.12 160.63 2036 152.4 139.44 165.46 2037 157.0 143.75 170.29
y = 4,6551x + 50,12 R² = 0,9985 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 202 7 202 8 202 9 203 0 203 1 203 2 203 3 203 4 203 5 203 6 203 7 203 8 203 9 204 0
Values Forecast Lower Confidence Bound Upper Confidence Bound Linear (Forecast)
Timeline Values Forecast Lower Confidence Bound Upper Confidence Bound 2038 161.6 148.97 175.12 2039 166.2 152.39 179.94 2040 170.7 156.72 184.77 Sumber: data diolah (2024)
Pada tahun 2023 dan 2024, relative kenaikan BPIH bergerak di batas level rendah, hal  ini  dikarenakan  adanya  nuansa  tahun  politik  sehingga  keputusan  untuk  menaikan BPIH sesuai dengan usulan Pemerintah sebelumnya di Rp105 juta per orang ditetapkan hanya  naik  menjadi  Rp93,4  juta  dari  posisi  Rp  90  juta  sebelumnya.  Diproyeksikan kenaikan significant akan terjadi di tahun 2025 setelah masa tahun politik terlewati dan adanya  kebutuhan  riil  dari  peningkatan  biaya  operasional  haji  di  KSA.  Diproyeksikan pada scenario baseline, BPIH di tahun 2025 akan berada di level Rp102 juta, sedangkan untuk lower confidence di level Rp92,2 juta dan upper confidence di Rp112 juta.
Kenaikan BPIH akan terus berlajut selama tahun proyeksi hingga mencapai di titik tertinggi sebesar Rp 170 juta di tahun 2040. Kenaikan BPIH tersebut diasumsikan telah memperhitungkan  dari  seluruh  kenaikan  berbagai  variabel  yang  selama  ini mempengaruhi dalam penbentukan BPIH, diantaranya termasuk perubahan kurs, regulasi fiscal yakni tax, kenaikan inflasi di KSA dan Indonesia dan berbagai variabel lainnya.

## Proyeksi Future Liabilities
2
Proyeksi Future Liabilities BPKH Tahun 2024 dilakukan dengan cara menghitung nilai  sekarang  (posisi  per  Desember  2023)  untuk  semua  arus  kas  proyeksi  total  Biaya Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  yang  akan  dikeluarkan  pada  masing  -  masing  tahun keberangkatan  di  masa  depan.  Proyeksi  total  biaya  penyelenggaraan  ibadah  haji merupakan perkalian antara proyeksi jumlah jemaah berangkat dengan proyeksi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) per jemaah pada suatu tahun keberangkatan. Untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan digunakan asumsi tingkat diskonto yang  dapat  mencerminkan  pengaruh  waktu  terhadap  uang.  Asumsi  tingkat  diskonto mengacu pada tingkat imbal hasil rata-rata dari pengelolaan keuangan haji oleh BPKH. Berikut adalah hasil perhitungan proyeksi Future Liabilities BPKH Tahun 2024 dalam bentuk distribusi nilai, yaitu:
Tabel 4. Proyeksi Future Liabilities per periode pelaporan Des 2023 Proyeksi Future Liabilities Tahun 2023 – Confidence Level 95%  Nilia Future Liabilities
Baseline 381.694.408 Lower 352.350.351 Upper 417.254.747 Sumber: data diolah (2024)
Penentuan  angka  proyeksi  Future  Liabilities  tahun  2023  yang  digunakan  oleh BPKH  dapat  disesuaikan  dengan  risk  appetite  Perusahaan.  Sebagai  benchmarking, penentuan  Future  Liabilities  dapat  mengacu  pada  ketentuan  pembentukan  cadangan premi  jangka  panjang  di  industri  asuransi  yaitu  dalam  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) Nomor 27/SEOJK.05/2017 Butir II:
“Pembentukan  cadangan  teknis  dalam  bentuk  cadangan  premi  sebagaimana dimaksud  pada  angka  1  huruf  a  dan  huruf  b  wajib  memperhitungkan  penerimaan  dan pengeluaran yang dapat terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan asumsi
estimasi sentral atau estimasi terbaik (best estimate) terkini ditambah dengan marjin risiko untuk  risiko  pemburukan  (margin  for  adverse  deviation)  dengan  tingkat  keyakinan (confidence level) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) pada level Perusahaan.”
Hasil  dari  perhitungan  Future  Liabilities  tersebut  dapat  menjadi  pengukuran kemampuan aset kelolaan BPKH dan juga kemampuan dalam menghasilkan nilai manfaat selama  tahun  proyeksi  sampai  dengan  tahun  n,  dimana  seluruh  exsiting  jamaah  haji regular  yang  telah  mendaftar  dapat  dipenuhi  seluruh  kewajibanya  dengan memberangkatkan ke tanah suci.
Dengan demikian, untuk periode pelaporan keuangan haji di Des 2023 berdasarkan confidence level 95% dan pada proyeksi baseline besaran Future Liabilities dari existing jamaah  haji  tunggu  sebesar  5,27  juta  adalah  Rp381  trilyun.  Nilai  ini  adalah  bentuk liabilities yang di present value kan selama 17 tahun mendatang sehingga dari 5,27 juta jamaah  haji  tunggu  tersebut  telah  diberangkatkan  seluruhnya.  Dalam  kalimat  yang berbeda bahwa BPKH akan mampu memenuhi seluruh kewajiban menjamin 5,27 juta jamaah haji tunggu dapat menunaikan ibadah haji jika dalam 17 tahun mendatang terdapat sumber pendanaan yang senilai Rp381 trilyun.
Dalam  kesimpulan  ini  juga  dapat  disampaikan  bahwa  setiap  terdappat  tambahan peserta jamaah haji terdaftar, maka hal tersebut akan menambah besaran kewajiban bagi BPKH.  Artinya  BPKH  sudah  harus  memandang  bahwa  setiap  peningkatan  pendaftar jamaah  haji  tunggu  merupakan  liabilities  yang  harus  disediakan  kemampuan  untuk memenuhi  nya  dimasa  datang.  Tidak  lagi  hanya  memikirkan  motif  sesaat  demi peningkatan  AUM  kelolaan  dana  haji.  Semakin  besar  rasio  antara  BPIH  berbanding dengan  setoran  dana  awal  maka  semakin  besar  kewajiban  yang  harus  disiapkan  oleh keuagan haji. Untuk itu, ide peningkatan nilai setoran awal pendaftar jamaah haji dapat menjadi satu solusi dalam mengurangi rasio BPIH terhadap setoran awal. Hubungan antara yied AUM BPKH dengan besaran future liabilities dapat digambarkan dari grafik berikut ini:
Gambar 5. Hubungan antara yield AUM BPKH Vs Future Liabilities Sumber data: diolah
Dari  grafik  atau  kurva  diatas  terlihat  bahwa  kurva  future  liabilities  memiliki kemiringan  negative  dibandingkan  dengan  yield  AUM.  Semakin  tinggi  yield  AUM
BPKH makan akan semakin kecil Future Liabilities yang dihadapi oleh BPKH. Di kurva tersebut  juga  terlihat  bahwa  future  value  liabilities  dari  yield  AUM  0%,  maka  future liabilities BPKH adalah sebesar Rp706 trilyun, sedangkan dengan yield AUM 18%, maka future liabilities adalah Rp167 tilyun atau future liabilities = present liabilities. Artinya dengan yield 18% tersebut maka seluruh kewajiban mada depan dari seluruh pembiayaan BPIH dapat dicover dengan exiting AUM BPKH ditambah dengan nilai manfaat yang dapat dihasilkan setiap tahunnya.

## Solvabilitas Keuangan Haji
2
Dengan telah diperolehnya Future Liabilities, BPKH dapat melakukan reformulasi rasio  solvabilitas  yang  telah  memperhitungkan  keseluruhan  kewajiban  yang  harus dipenuhi  dalam  satu  periode  laporan  keuangan.  Karakteristik  keuangan  BPKH  yang berbeda dengan industry keuangan lainnya, perlu melakukan kajian yang lebih dalam lagi dalam membuat formulasi solvabilitas yang lebih mendekati kondisi riil di keuangan haji. Tidak  adanya  modal  (capital)  dan  tidak  adanya  return  earning  menjadikan  sumber kemampuan  pemenuhan  kewajiban  pembayaran  keuangan  haji  hanya  bersumber  dari total aset kelolaan, pelunasan BPIH dan nilai manfaat dari kelolaan AUM BPKH.
Sebagai  formulasi  sederhana  untuk  menghitung  rasio  solvabilitas  keuangan  haji, dapat dibandingkan future leabilities tersebut dengan aset kelolaan BPKH. Diasumsikan dana kelolaan BPKH per Des 2023 sama dengan posisi dana Kelolaan per Des 2022 yakni di Rp165 trilyun, maka rasio solvabilitas dalam ketiga scenario tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel. 5. Rasio Solvabilitas periode laporan Des 2023 dan Skenario penetapan % bipih
dan nominal bipih dari BPIH proyeksi Rasio Solvabilitas % % bipih BPIH (juta Rp)  bipih (juta Rp) Baseline 43% 57% 93.4 53.02 Lower 47% 53% 93.4 49.66 Upper 40% 60% 93.4 56.47 Sumber: data diolah (2024)
Berdasarkan hasil Future Liabilities dan asumsi aset kelolaan BPKH, maka dapat diperoleh bahwa rasio solvabilitas adalah 43% (baseline). Rasio ini menunjukan bahwa kemampuan  existing  aset  kelolaan  BPKH  hanya  akan  mampu  mengcover  nilai  kini (present value) dari Future Liabilities sebesar 43%. Artinya untuk menjaga sustainability dan keadilan dalam pengelolaan keuangan haji, bagi jamaah haji yang berangkat di tahun tersebut seharusnya dibebankan bipih sebesar 57% (baseline scenario). Rasio solvabilitas akan meningkat jika kemampuan BPKH dalam menciptakan yield investasi dari kelolaan dana haji meningkat, sehingga dapat berdampak pada penurunan % bipih.
Hubungan  antara  yield  AUM  dengan  rasio  solvability  keuangan  BPKH  dapat digambarkan dari grafik berikut ini:

## Gambar 6. Hubungan Yield AUM dengan rasio solvability keuangan haji
Sumber data : diolah
Rasio  solvabilitas  keuangan  haji  akan  mencapai  100%,  jika  yield  AUM  BPKH dapat dicapai 18%, sedangkan jika yield AUM ekstream di 0%, maka rasio solvability berada di level 23%. Level 23% tersebut juga menunjukan bahwa kontribusi setoran biaya haji  dari  pendaftar  haji  hanyalah  23%  dari  proyeksi  BPIH  dimasa  datang.  Dengan formulasi yang lain dapat dinyatakan bahwa setiap tambahan satu pendaftar haji, maka kewajiban  BPKH  untuk  memenuhi  pembiayaan  BPIH  adalah  4,27  X  dengan  asumsi setoran awal di Rp25 juta. Paada saat rasio solvabilitas 23%, maka setiap jamaah haji berangkat harus menyediakan bipih sebesar 77% dari BPIH untuk menjaga sustainability. Sedangkan di kondisi yang ekstream berlawanan yakni saat yield AUM di 18%, dimana rasio solvabilitas adalah 99%, maka kontribusi bipih yang perlu dibayarkan lagi cukup sebesar 1%.
Saat ini dengan kemampuan pengelolaan keuangan haji yang menghasilkan yield AUM dikisaran 6,42%, rasio solvabilitas keuangan haji berada di level 43%. Apakah rasio ini sehat atau tidak? Perlu dilakukan kajian lebih lanjut pada level berapa yang seharusnya rasio  solvabilitas  BPKH  perlu  jaga  dengan  tetap  memperhatikan  prinisp  kehati-hatian dalam investasi, prinsip likuiditas penyediaan 2X BPIH dan beberapa variabel lainnya yang perlu dimasukan dalam penelitian tingkat kesehatan dari sisi solvabilitas keuangan haji yang lebih presisi.

## Kesimpulan
Future Liabilities dari keuangan haji bukanlah besaran setoran awal dari seluruh jamaah haji tunggu, namun berapa besar dana yang dibutuhkan untuk membiayai jamaah haji  tunggu  dapat  diberangkatkan  dimasa  mendatang  sesuai  dengan  proyeksi  quota tahunan,  sehingga  seluruh  jamaah  haji  tunggu  pada  periode  pelapora  keuangan  telah seluruhnya diberangkatkan ke tanah suci.
Dari hasil proyeksi baseline scenario diketahui bahwa Future Liabilities keuangan haji untuk periode pelaporan Des 2023 adalah sebesar Rp 381 trilyun. Future Liabilities tersebut di hitung selama 17 tahun mendatang dimana diasumsikan seluruh jamaah haji tunggu di periode Des 2023 akan seluruhnya dapat menunaikan ibadah haji.
Dengan telah diperolehnya perhitungan Future Liabilities tersebut, memungkinkan BPKH melakukan reformulasi kembali atas rasio solvabilitas sehingga akan dinilai lebih mampu  dalam  menggambarkan  kondisi  kesehatan  keuangan  haji  yang  sesungguhnya. Pada  skenario  baseline,  dan  asumsi  aset  kelolaan  AUM  BPKH  per  Des  2023  adalah sebesar Rp 165 Trilyun maka diperoleh rasio solvabilitas (aset / Future Liabilities) pada scenario baseline sebesar 43%.
Formulasi  yang  sederhana  ini  diharapkan  dapat  menjadi  mekanisme  baru  dalam penilaian  tingkat  kesehatan  keuangan  haji  dan  juga  dapat  menjadi  pedoman  bagi  para pengambil  kebijakan  (Pemerintah  dan  DPR)  dalam  memberikan  keputusan  besaran BPIH, porsi bipih dan porsi support BPIH dari nilai manfaat. Perlu dilakukan penelitian lebih  lanjut  bagi  penilaian  kesehatan  keuangan  haji  yang  dikelola  BPKH  khususnya dalam  menetapkan  standard  pelaporan  solvabilitas  perusahaan  di  periode  pelaporan keuangan.  Hal  ini  dapat  menjadi  bentuk  pelaporan  keterbukaan  bagi  keuangan  haji, sehingga stakeholder dapat memperoleh pemahaman yang presisi atas kondisi kesehatan keuangan haji dan juga dapat menjadi dasar dalam penetapan kebijakan penetapan BPIH

## BIBLIOGRAFI
A rafah,  M.,  &  Mandalia,  S.  (2020).  Strategi  Investasi  Langsung  Dalam  Tata  Kelola Keuangan  Haji  Dalam  Negeri  Direct  Investment  Strategy  In  Domestic  Hajj Financial Governance.
Aziz, R. M., Fitriyani, T., Soeharjoto, S., Nugroho, L., & Parenreng, S. M. (2023). Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi  Investasi  Pengelolaan  Dana  Haji. Jesya  (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah) , 6 (1), 722–732.
Bafadhal, M., Rahman, S. M. A., & Ma’ani, B. (2023). Analisis Manajemen Risiko dan Investasi  Dana  Haji  Pada  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  (BPKH)  Perspektif Ekonomi Islam. Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman , 4 (2), 8–23.
Haryono,  S.  (2023). Analisis  Kemampuan  Portfolio  BPKH  terhadap  sustainability keuangan haji . Universitas Trisakti. Hilmy,  M.  (n.d.). Analisis  Mekanisme  Investasi  Dana  Haji  Pada  Badan  Pengelola Keuangan Haji . Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta. Jen, I. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jamaah Haji Di Indonesia . Universitas Islam Indonesia.
Kurniawan, N. I. (2018). Pandangan Stakeholder Terkait Penggunaan Dana Haji untuk Pembangunan  Infrastruktur  (dalam  Tinjauan  Ekonomi  Islam). Universitas  Islam Negeri Alauddin Makassar .
Miksalmina,  M.  (2015).  Strategi  Hedging  Pada  Pengelolaan  Hutang  Luar-Negeri Pemerintah  Indonesia  Terhadap  Resiko  Fluktuasi  Nilai  Tukar  Us Dollar. Quantitative Economics Journal , 4 (1).
Muneeza, A., Sudeen, A., Nasution, A., & Nurmalasari, R. (2018). A comparative study of  hajj  fund  management  institutions  in  Malaysia,  Indonesia  and Maldives. International Journal of Management and Applied Research , 5 (3), 120-
134.
Nafiah, N. N., Hulaikhah, M., & Syaifudin, A. A. (2020). Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi
Kasus  pada  Bank  Mandiri  Syariah,  Bank  BNI  Syariah  dan  Bank  BRI  Syariah Triwulan I-IV Tahun 2015-2019). JES (Jurnal Ekonomi Syariah) , 5 (2).
Pardiansyah,  E.  (2017).  Investasi  dalam  perspektif  ekonomi  islam:  pendekatan  teoritis dan empiris. Economica: Jurnal Ekonomi Islam , 8 (2), 337-373.
Rahman,  N.  H.  A.,  Sofian,  F.  N.  R.  M.,  Asuhaimi,  F.  A.,  &  Shahari,  F.  (2020).  A Conceptual  Model  of  Depositors’  Trust  and  Loyalty  on  Hajj  Institution-Case  of Lembaga  Tabung  Haji  Malaysia. International  Review  of  Management  and Marketing , 10 (1), 99.
Setyawan, A., Wibowo, H., & Kamal, M. (2020). Analysis of Optimization Model of Haji Financial Investment Portfolio in BPKH RI (Haji Financial Management Agency of the Republic of Indonesia). Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah , 8 (1), 5-27. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D . IKAPI. Willieardan, F., Widana, I. N., & Gautama, I. P. W. (n.d.). Penggunaan Metode Projected Unit Credit Pada Asuransi Pensiun Gabungan Model Vasicek Dan CIR .
Copyright holder: Sidiq Haryono (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: