ISSN: 2807-2863 (Print) ISSN: 2807-1565 (Online)
| https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index                                  yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id | Vol. 4 Issue 1, Jan-March 2024     DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v4i1.23523 | Submitted : 19-12-2023   Revised: 15-01-2024   Accepted: 21-01-2024    Available online since Jan 25, 2024
Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Yustisia Tirtayasa are licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License.  All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author ’ s affiliated institutions.

## Open Access Journal

## ARTICLE

## Dinamika  Hukum  Perkawinan  Adat  Pada  Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral Terhadap Masyarakat Sunda
Beyond  Vows:  Unraveling  Sundanese  Customary  Marriages  by  The Parental/Bilateral Kinship System
Karwiyah 1 , Bambang Daru Nugroho 2 , Hazar Kusmayanti 3
1 Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia 2 Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia 3 Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
* Corresponding author: karwiyah19001@mail.unpad.ac.id

## Abstract
This research investigates the intricate relationship between customary marriage laws and the unique kinship systems prevalent among indigenous communities, with a focus on the Sundanese people in West Java, particularly the Karawang Regency. In the captivating landscapes of West Java, Sundanese societies adhere to a parental/bilateral kinship structure, where familial ties intricately shape their customs. This paper explores the nuanced interplay between legal regulations and cultural practices in Sundanese customary marriages.  Beyond  procedural  adherence,  these  unions  are  deeply  rooted  in  both  legal  frameworks  and community traditions. The research adopts a juridical normative approach, utilizing descriptive-analytical methods.  Primary,  secondary,  and  tertiary  legal  materials  undergo  scrutiny  through  extensive  literature research, complemented by on-the-ground observations. The study aims to provide a comprehensive overview of  the  legal  dynamics  and  sanctions  associated  with  customary  marriages  within  the  Sundanese parental/bilateral  kinship  system.  By  intertwining  legal  insights  and  cultural  nuances,  this  research contributes  to  a  deeper  understanding  of  how  the  Sundanese  community  navigates  the  delicate  balance between legal requirements and cherished traditions in the realm of matrimony.

## Keywords
Customary Marriage Law; Parental/Bilateral; Sundanese Communities.

## Abstrak
Hukum  perkawinan  adat  ditentukan  berdasarkan  sistem  kerabatan  yang  berlaku  pada sekumpulan masyarakat adat. Masyarakat Sunda di Jawa Barat seperti Kabupaten Karawang adalah  contoh  sistem  kekerabatan  parental/bilateral.  Masyarakat  masih  menyadari keberadaan hukum adat perkawinan dan dilakukan tidak hanya menurut tata cara dan syarat sebagaimana  undang-undang  mengatur,  tetapi  juga  adat  yang  berlaku  pada  masyarakat.
Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  memberikan  gambaran  dinamika  hukum  dan  sanksi hukum perkawinan adat pada sistem kekerabatan parental/bilateral terhadap masyarakat Sunda. Metode pendekatan yang diterapkan berupa yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan  dan  spesifikasi  penelitian  bersifat  deskriptif  analitis.  Tahapan  penelitian dengan penelitian kepustakaan yang mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan pengamatan (observasi). Metode analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  hukum  perkawinan  adat  pada  sistem  kekerabatan parental/bilateral terhadap masyarakat Sunda termasuk  masyarakat Sunda di Kabupaten Karawang berlaku hubungan kekerabatan dari suami dan istri, seterusnya hingga anak-anak keturunannya kelak. Perkawinan disertai serangkaian prosesi upacara adat perkawinan dari sebelum hingga setelah akad perkawinan walaupun ada yang masih mengikuti keseluruhan dan menyesuaikan. Praktik di masyarakat Kabupaten Karawang bahwa apabila ada hal yang dinilai  kurang  dan  tidak  sesuai  dengan  adat,  terhadap  sanksi  hanya  berasal  dari  respon sekitarnya.

## Kata Kunci
Hukum Perkawinan Adat; Parental/Bilateral; Masyarakat Sunda.

## HOW TO CITE:
Karwiyah,  Bambang  Daru  Nugroho,  Hazar  Kusmayanti,  Beyond  Vows: Unraveling  Sundanese  Customary  Marriages  by  The  Parental/Bilateral Kinship  System, Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal  Tugas  Akhir ,  Vol.4  No.1,  March, 2024, hlm.35-52

## Pendahuluan
Indonesia  dengan  banyaknya  wilayah  yang  berbeda  menimbulkan  keberagaman dalam  berbagai  aspek  seperti  hukum  adat,  bahasa,  etnis,  dan  yang  lain  sebagainya. Termasuk dalam hukum adat perkawinan yang diterapkan dalam kondisi masyarakat adat yang berbeda-beda. Salah satunnya terhadap masyarakat Sunda yang merupakan kelompok etnis  yang  bertempat  di  Jawa  Barat,  Indonesia.  Perkawinan  dengan  berdasarkan  hukum adat  perkawinan  masih  berlangsung  hingga  saat  ini  di  daerah  Jawa  seperti  Jawa  Barat termasuk  di  Kabupaten  Karawang.  Masyarakat  Kabupaten  Karawang  di  sejumlah kecamatan,  mayoritas  masyarakatnya  bekerja  sebagai  petani  dan  Kabupaten  Karawang cukup terkenal sebagai daerah penghasil padi. 1
Hukum  adat  mempunyai  peranan  di  Indonesia  dengan  dinamika  perkembangan hukum nasional, yang berkembang dan hidup mengiringi masyarakat. 2 Hukum adat yang juga  merupakan  peraturan  yang  diturunkan  kepada  masyarakat-masyarakat  selanjutnya. Pandangan masyarakat terhadap hukum adat dapat terlihat dan mengalami perkembangan tergantung pada mekanisme sosial serta pengawasan oleh masyarakat itu sendiri. Adapun oleh masyarakat dalam kalusul seseorang mentaati adat yang berlaku dan berkembang yang biasa diterapkan dalam konteks hukum adat berupa sanksi yang terjadi lebih bersifat moril. Di masyarakat Jawa Barat untuk rangkaian adat istiadat perkawinan apabila ada hal yang dinilai kurang sesuai dengan adat yang seharusnya dapat dikenai sanksi yang bernilai moril. 3 Indonesia  yang  juga  diikenal  dengan  semboyan  Bhinneka  Tunggal  Ika  bukan sekedar  slogan  tetapi  juga  mewakili  dan  menjadi  kunci  persatuan  dan  kesatuan  di Indonesia. 4 Setiap suku atau masyarakat tersebut didalamnya mempunyai aturan, budaya, dan adat istiadat tersendiri yang berbeda dengan suku atau masyarakat lain, termasuk dalam hal  hukum  adat  perkawinan  yang  harus  dihormati.  Menurut  Bambang  Daru  Nogroho, hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang ada dalam masyarakat merupakan cerminan kepribadian masyarakat Indonesia yang berurat dan berakar dari kebudayaan bangsa. 5 Selain  pengakuan  dan  penghormatan,  keberadaan  hukum  adat  juga  termaktub dalam  Undang-undang  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia  (selanjutnya  disebut  HAM). Undang-undang  HAM  di  Indonesia  yang  dimaksud  adalah  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Dibeberapa  ketentuan  dalam  poin  pasalnya terdapat  hal  yang  mengatur  terkait  perlindungan  terhadap  keberadaan  hak  Masyarakat Hukum Adat. Yakni dakam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang HAM. Semakin jelasnya hadirnya keberadaan hukum adat yang hidup dan tumbuh dimasyarakat Indonesia.
1 Ensiklopedia Dunia, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Karawang
2 Takwim Azami,  “Dinamika Perkembangan Dan Tantangan  Implementasi  Hukum Adat Di Indonesia”,
Jurnal Ilmu
Hukum
QISTIE , Vol. 15
No. 1, Mei,
2022,
hlm. 43.
https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/6487/4001
3 Woro Anjar Verianty, “Apakah Perbedaan Antara Sanksi Kebiasaan dan Adat Istiadat? Ini Penjelasannya” https://www.liputan6.com/hot/read/5317702/apakah-perbedaan-antara-sanksi-kebiasaan-dan-adat-istiadat-ini- penjelasannya
4 Gunawan Santoso, dkk, “Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia Dari Dahulu Sampai Sekarang”, Jurnal  Pendidikan  Transformatif  (Jupetra) ,  Vol.  02  No.  02,  Juni,  2023,  hlm.  191. https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/331/115
5 Bambang Daru Nugroho, 2019, Hukum Adat Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat , Bandung: Refika Aditama, hlm. 70.

## The Parental/Bilateral Kinship System
Pengakuan ini termasuk didalamnya oleh masyarakat bahkan oleh pemerintah atau negara menghormati.
Komponen  penting  lainnya  ialah  terhadap  seorang  hakim  dalam  memeriksa  dan memutus  perkara.  Beruntungnya  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman memberi peluang terhadap hukum adat yang hidup dan diakui oleh masyarakat untuk menjadi pertimbangannya. Ketika dalam hal hukumnya tidak ada atau tidak jelas, hakim terpaksa harus belajar tentang nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang tersembunyi  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  bersangkutan. 6 Pentinglah  pemikiran bahwa dalam masyarakat yang masih terdapat hukum-hukum tidak tertulis dan yang ada dalam masyarakat. Kembali ditegaskan dalam buku Bambang Daru Nugraha bahwa sumber hukum tak tertulis dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman  tersebut.  mengandung  makna  bahwa  setiap  putusan  pengadilan harus selalu memuat dan memperhatikan hukum adat yang tidak tertulis .7
Perkawinan merupakan sebuah peristiwa hukum dengan akibat luas dan bermakna dalam  kehidupan  masyarakat  karena  tidak  hanya  berkaitan  dengan  kedua  pihak  calon pasangan  saja,  namun  juga  merupakan  prosesi  warisan  keluarga. 8 Masyarakat  masih menyadari keberadaan hukum adatnya dalam hal perkawinan maka dilakukan tidak hanya menurut tata cara dan syarat-syarat sebagaimana undang-undang mengatur, tetapi juga adat yang berlaku pada masyarakat tersebut. Sejalan dengan yang juga menurut hukum agama atau kepercayaan yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan sejak lama atau turun- temurun. Hukum adat perkawinan sendiri menurut Hilman Hadikusuma mempunyai arti Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk- bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. 9
Hukum  perkawinan  adat  menentukan  dan  mencerminkan  sistem  keluarga  yang berlaku pada sekumpulan masyarakat adat dengan bentuk kekerabatan tersebut didasarkan pada sistem keturunan. Bentuk sistem keturunan ada tiga macam, yaitu sistem keturunan patrilineal  (garis  keturunan  laki-laki),  sistem  keturunan  matrilineal  (garis  keturunan perempuan),  dan  sistem  keturunan  parental  atau  bilateral  (garis  keturunan  laki-laki  dan perempuan). Hukum perkawinan adat untuk daerah yang  berada  diwilayah Jawa sendiri yakni dengan menggunakan sistem parental/bilateral. Kabupaten Karawang yang terletak di  Provinsi  Jawa  Barat  merupakan  wilayah  yang  mempergunakan  sistem  keturunan parental.  Praktiknya  tidak  terjadi  persoalan  hukum  adat  perkaiwnan  yang  begitu  rumit seperti sistem patrilineal maupun matrilineal . Kedua belah pihak yang telah melangsungkan perkawinan, artinya suami bergabung dengan keluarga istrinya dan istri bergabung dengan keluarga suaminya.
6 Ratna  Luhfitasari,  “Upaya  Hakim  Dalam  Menyelesaikan  Perkara  Perdata  Yang  Belum  Di  Atur  Dalam Undang- Undang  Nasional”, Jurnal  de  Iuse ,  Vol.  11  No.  2,  Oktober,  2019,  hlm.  70.  https://jurnal.law.uniba- bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/download/343/pdf
7 Bambang Daru Nugroho, ibid , hlm. 8.
8 Sirman Dahwal, Perbandingan Hukum Perkawinan , 2017, Bandung: Mandar Maju, hlm. 3.
9 Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia , Bandung: CV. Bandar Maju, hlm. 182.
Berdasarkan  hasil  penelusuran  sebelumnya,  belum  ada  pembahasan  yang menyerupai usulan penelitian yang akan diangkat, namun terdapat beberapa judul publikasi jurnal  yang  dinilai  memiliki  keterkaitan  dengan  topik  penelitian. Pertama ,  termuat  dalam Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial,  Vol.10,  No.6  Tahun  2023,  yang  berjudul  “ Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia ”, yang ditulis oleh Sandra Natalia, Michellie Chandra  Wijaya,  Giacinta  Nadima,  Gladys  Lydia  Evan,  Lisentia  Putri.  Berdasarkan penelitian tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui sistem kekerabatan serta akibat  hukum  yang  akan  lahir  dari  kekerabatan  tersebut  bahwa  terdapat  tiga  sistem kekerabatan yang umum dan tumbuh pada masyarakat adat di Indonesia yaitu patrilineal, matrilineal,  dan  bilateral. 10 Kedua ,  Jurna  Jurnal  Ilmiah  Kajian  Ilmu  Sosial  dan  Budaya, Vol.24, No.1 September 2022, yang berjudul  “ Makna Dan Fungsi  Nilai Kekerabatan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun, Di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung  Selatan ”,  yang  ditulis  oleh  Suwarno,  Pairul  Syah,  dan  Damar  Wibisono. Berdasarkan penelitian bertujuan untuk menggali makna dan fungsi nilai kekerabatan pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun. 11 Ketiga , jurnal berjudul “ Sistem Pewarisan Kekerabatan Parental Dalam Hukum Adat Suku Bugis ”,  yang ditulis oleh Muhammad Syaiful. Di dalam masyarakat suku Bugis menganut sistem pewarisan kekerabatan Parental yakni menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, baik dari garis bapak maupun ibu. 12
Pentingnya meninjau pembahasan terkait hukum perkawinan adat parental/bilateral karena  bukan  saja  melibatkan  urusan  pribadi  dari  orang  yang  melakukan  perkawinan. Terjadinya  peristiwa  perkawinan  berimpikasi  adanya  pemisahan  dari  orang  tuanya  dan untuk seterusnya melanjutkan garis keturunan terhadap orang tuanya. Menarik untuk diulas lebih lanjut, maka dalam tulisan ini diambil suatu rumusan masalah ialah untuk memberikan gambaran dinamika hukum serta sanksi hukum perkawinan adat pada sistem kekerabatan parental/bilateral terhadap masyarakat Sunda.

## Metode
Penelitian menggunakan metode pendekatan berupa yuridis normatif atau penelitian hukum  kepustakaan. 13 Pendekatan  ini  digunakan  karena  permasalahan  yang  diteliti berkaitan dengan penerapannya dalam praktik di masyarakat. 14 Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Tahapan penelitian yang dilangsungkan dengan penelitian kepustakaan
10 Sandra Natalia, dkk, “Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia”, jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , Vol.10 No.6, 2023, http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/11782/7366
11 Suwarno, Pairul Syah, Damar Wibisono, “Makna Dan Fungsi Nilai Kekerabatan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun, Di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan”, Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu
Sosial dan Budaya , Vol.24, No, September,
2022 https://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/341
12 Muhammad  Syaiful,  “Sistem  Pewarisan  Kekerabatan  Parental  Dalam  Hukum  Adat  Suku  Bugis”, https://osf.io/preprints/zny69/
13 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 13.
14 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodoligi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 97.
yang mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun metode pengumpulan data kemudian dilakukan melalui studi kepustakaan dan pengamatan (observasi). Metode analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif tanpa adanya pengolahan yang termuat dalam angka-angka. 15

## Hasil dan Pembahasan

## A. Hukum  Perkawinan  Adat  Sistem  Kekerabatan Parental/Bilateral
Menurut Dewi Wulansari dalam bukunya, makna perkawinan menurut hukum adat ialah sangat penting karena tidak hanya memperhatikan hubungan antara kedua mempelai, tetapi  juga  anggota  keluarga  lainnya,  misalnya  saudara  kandung. 16 Peristiwa  perkawinan yang terjadi tidak hanya dipandang penting dalam kehidupan bagi dua belah pihak yang melangsungkan  perkawinan  saja.  Pentingnya  perkawinan  dalam  hukum  adat  maka  akan terikat  pada  pihak  lainnya  seperti  saudara,  kerabat,  bahkan  masyarakat  yang  biasanya mengetahui dan turut serta dalam prosesi perkaiwnannya. Bahkan menurut hukum adat, disamping  perkawinan  dianggap  sebagai  peristiwa  penting  baik  bagi  pasangan  dan keluarganya, akan tetapi juga dianggap penting oleh leluhurnya yang telah meninggal. Hal ini berkaitan dengan keberlanjutan rumah tangga mereka untuk kehidupan bersama sebagai pasangan  suami  dan  istri  yang  lebih  tenteram  serta  bahagia  diharapkan  mendapat keberkahan dari nenek moyang kedua belah pihak.
Perkawinan  menurut  Soeojo  Wignjdipoero    merupakan  rangkaian  peristiwa terpenting  dalam  kehidupan  manusia,  karena  perkawinan  tidak  hanya  melibatkan  peran serta pihak perempuan dan laki-laki yang akan menjadi calon pengantin, tetapi juga peran serta  orang  tua  kedua  belah  pihak,  saudara  kandung  bahkan  keluarganya. 17 Saking pentingnya memperhatikan hukum adat perkawinan ini, termasuk dalam pelaksanaannya diiringi  dengan  sejumlah  upacara  yang  dilengkapi  dengan  pemberian  semacam persembahan  arwah-arwah  atau  nenek  moyang  seperti  yang  masih  berkembang  di Masyarakat  Kabupaten  Karawang.  Sejalan  dengan  oleh  Hilman  Hadikusuma  artikan hukum adat perkawinan sebagai ketentuan dalam hukum adat terkai bentuk perkawinan, cara  melamar,  upacara  perkawinan,  serta  putusnya  perkawinan. 18 Meskipun  tampaknya semuanya  hanya  takhayul,  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  masih  mempercayai kepercayaan ini, sehingga masih dipraktikkan secara luas. Hazairin dalam bukunya, Rejang , dalam  perkawinan  terdapat  tiga  rangkaian  perbuatan  magis,  yang  bertujuan  untuk menjamin  ketenangan  ( koelte ),  kebahagiaan  ( welvaart ),  dan  kesuburan  ( vruchtbaarheid ), terwujud ketika acara pernikahan dilangsungkan. 19
15 Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid, hlm 98.
16 Dewi Wulansari, 2018, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar , Bandung: PT Refika Aditama, hlm.48.
17 Soerojo Wignjdipoero, 1994, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat , Jakarta: PT Toko Gunung Agung, hlm. 122.
18 Hilman Hadikusuma, Op,cit , hlm.182.
19 Dewi Wulansari, Op.Cit, hlm. 48.
A.Van  Gennep,  memaknai  upacara  yang  ada  dalam  perkawinan  sebagai  “ rites  de passage ” yakni upacara -upacara peralihan. 20 Maksud dari upacara-upacara peralihan tersebut melambangkan bahwa adanya peralihan atau perubahan status calon pengantin. Pasangan yang pada awalnya hidup terpisah, kemudian melangsungkan perkawinan dan kemudian dipertemukan kembali  untuk hidup bersama dengan status baru yakni sebagai pasangan suami istri. Mula-mulanya pasangan tersebut adalah anggota keluarga orang tua  mereka masing-masing,  namun  kemudian  beralihlah  setelah  melangsungkan  perkawinan. Kedudukan mereka berdua selanjutnya menjadi keluarga mereka sendiri, sebuah keluarga baru yang mandiri, dan dipimpin oleh mereka sendiri. Menerut van Geneep rites de passage memilki tiga tingkatan yakni sebagai tahap berpisahnya ke satatus baru, tahap berjalannya ke status baru, serta tahap diterimanya dalam status baru. 21
Peristiwa perkawinan adat secara umum selain sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan perkawinan adat, perkawinan ini juga mempertahankan persekutuan setempat atau masyarakat desa dan persekutuan wilayah selaku tata-susunan masyarakyat. 22 Menurut Hilman Hadikusuma bahwa tujuan perkawinan menurut hukum adat masyarakat adalah untuk  memelihara  dan  menjaga  kebahagiaan  keluarga/kekerabatan,  menghasilkan  anak meneruskan  garis  keturunan  ayah  atau  ibu  sesuai  dengan  nilai-nilai  budaya  adat  dan memperoleh  ketentraman,  serta  menjaga  kelestarian  perwarisan. 23 Terhadap  adanya hubungan sistem hubungan darah dan kekerabatan antar suku di Indonesia antara yang satu dengan suku lainnya berbeda, termasuk perbedaan lingkungan hidup dan agama, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antar suku lainnya. Tiap daerah berbeda-beda akan berakibat hukum dan ritual pernikahannya pun berbeda-beda.
Hal  tersebut  berbeda  dengan  dengan  sistem  kekeluargaan  atau  kekerabatan  yang patrilineal  dan  matrilineal  yang  disesuaikan  tujuannya  untuk  mempertahankan  garis keturunan ayah dan mempertahankan garis keturunan ibu. 24 Apabila peristiwa perkawinan mempunyai  tujuan  demikian,  maka  akan  ada  beberapa  syarat  yang  berkaitan  dengan larangan dan keharusan perkawinan bagi kerabat tertentu. Misalnya, dalam sistem keluarga patrilineal dan sistem keluarga matrilineal, sistem perkawinan yang dianut bersifat eksogami sehingga  mengharuskan  mencari  calon  istri  atau  suami  di  luar  marga  atau  kerabatnya tersebut. Ada juga sistem perkawinan endogami, yaitu mencari calon suami atau istri dalam lingkungan  keluarga  sendiri  (suku,  marga,  keluarga).  Satu  lagi  berbeda  pula  seperti  yang dijelaskan  sebelumnya  bahwa  dalam  masyarakat  yang  menganut  sistem  keluargaan parental/bilateral termasuk keberlakukan maka diterapkan sistem perkawinan eleutherogami yang  tidak  mengakui  perlunya  calon  pasangan  baik  eksogami  dan  endogami. 25 Sahnya perkawinan  menurut  hukum  adat  sendiri  pada  umumnya  dikembalikan  bergantung terhadap  agama  atau  keyakinan  dari  yang  bersangkutan. Sedangkan  upacara  perkawinan
20 Elsaninta  Sembiring  dan  Vanny  Christina,  “Kedudukan  Hukum  Perkawinan  Adat  Di  Dalam  Sistem Hukum
Perkawinan Nasional
Menurut UU No. 1 Tahun 1974”, hlm. 79
https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/download/50254/pdf
21 Soeojo Wignjdipoero, op.cit , hlm. 123. 22 Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, Op.cit , hlm. 77.
23 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Op.cit , hlm, 22.
24 Sandra Natalia, dkk, Op.cit , hlm. 3151.
25 Sirman Dahwal, Op.cit , hlm.8.
merupakan  hal  yang  dinormalisasi  untuk  mewujudkan,  memenuhi,  dan  memantapkan sebuah perkawinan, baik sebelum atau sesudah pelaksanaannya yang mengandung unsur- unsur yang memiliki tujuan tertentu. 26
Kekerabatan adalah suatu unit sosial di mana setiap individu memelihara hubungan genetik atau darah (gen) melalui salah satu orang tuanya atau keduanga. Oleh karena itu, sistem kekerabatan seringkali dikaitkan dengan keluarga besar dan kecil, sistem kekerabatan ini  seringkali  diperlukan  untuk  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  dalam  keluarga. 27 Sistem  kekerabatan  parental/bilateral  diterapkan  salah  satunya  dalam  masyarakat  Jawa Barat atau Sunda seperti Kabupaten Karawang. Berdasarkan sistem tersebut maka seorang anak  hanya  dapat  memperoleh  hubungan  semenda  melalui  perkawinan  saja.  Hubungan semenda melalui perkawinan ini yakni baik secara langsung melalui perkawinannya sendiri, maupun secara tidak langsung melalui perkawinan orang tua kandungnya. 28 Seperti yang diketahui bahwa di Indonesia terdapat 3 (tiga) macam sistem kekerabatan atau kekeluargaan dalam hukum adat Indonesia, yakni sebagai berikut:

## a. Sistem Kekerabatan Patrilineal
Menurut  buku  Soeojo  Wignjdipoero  bahwa  ciri  utama  system  kekerabatan patrilineal ialah adanya perkawinan jujur. Perkawinan dengan pemberian jujur  kepada pihak Perempuan.Pemberian merupakan tanda putusnya hubungan kekeluargaan isteri terhadap  orang  tuanya,  saudara,  dan  nenek  moyangnya.  Sehingga  dengan  demikiaan putuslah hubungan kekerabatan dengan persekutuannya. Istri kemudian masuk pada lingkungan kekeluargaan suami dan setrusnya berlaku terhadap anak-anak keturunan dari perkawinannya. 29
b. Sistem Kekerabatan Matrilineal Sistem  kekerabatan  matrilineal  dalam  perkawinan  tidak  ada  apa  yang  disebut dengan  pembayaran  jujur.  Setelah  terjadinya  peristiwa  perkawinan,  maka  kemudian seorang suami tetap berada dalam keluarganya sendiri. Namun disini bukan berarti tidak dapat  berinteraksi  dengan  keluarga  isteri.  Hingga  kemudian  setelah  upacara  dilewati barulah  suami  selanjutnya  ikut  berada  dikediaman  istri  dan  keluarganya.  Adapun terhadap keturunannya juga masuk ke keluarga isterinya.
c. Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral Sifat  susunan  kekeluargaan  parental/bilateral  disini  setelah  melangsungkan perkawinan, suami menjadi anggota keluarga isterinya dan berlaku sebaliknya bagi si istri.  Sehingga  disini  pula  suami  dan  isteri  memiliki  dua  kekeluargaan,  Perkawinan masyarakat parental/bilateral ini tidak mengikat sistem perkawinan eksogami ataupun endogami. Maksudnya adalah seseorang yang akan melangsungkan perkawinan tidak
26 Endang  Mukhlis  Hidayat,  “Tradisi  “Nambut  Panganten”  Dalam  Perkawinan  Adat  Sunda  Dalam Pandangan  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Desa  Sembawa  Kuningan  Jawa  Barat) ”,  El  ‘Ailaah:  Jurnal  Kajian  Hukum Keluarga  Vol.  2  No.2,  Juli  2023,  hlm.  19.  https://journal.stishusnulkhotimah.ac.id/index.php/el- aailah/article/view/175
27 Henry Arianto dan Nin Yasmine Lisasih, “Hukum Kekerabatan Adat”, https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/77599/mod_resource/content/1/ONLINE+6+HUKUM +KEKERABATAN+ADAT.pdf
28 Henry Arianto dan Nin Yasmine Lisasih.
29 Soeojo Wignjdipoero, Op.cit , hlm. 128.
harus mempunyai clan yang sama. Karena eksogami memiliki prinsip larangan untuk kawin dengan sesama anggota clan .
Telihat  bahwa  perkawinan  parental/bilateral  mengandung  prinsip  bebas sekaligus masyarakat Indonesia yang modern. Bentuk perkawinan bebas menunjukan adanya kebebasan bahwa keluarga atau kerabat terdekatnya tidak terlibat campur tangan dalam  kehirupan  rumahtangga  suami  istri  yang  bersangkutan. 30 Hal  yang  menjadi larangan dalam perkawinan bebas ini pada dasaranya yang terpenting adalah terjadinya suatu perkawinan yang memiliki hubungan terdekat. 31

## B. Dinamika  Hukum  Perkawinan  Adat  Sisten Kekerabatan Parental/Bilateral Terhadap Masyarakat Sunda
Masyarakat  Sunda  di  Kabupaten  Karawang  merupakan  salah  satu  contoh  sistem kekerabtan  parental/bilateral  yang  berlaku  hubungan  kerabat  dari  suami  dan  istri  serta seterusnya. Biasanya ada pula kebiasaan yang  dilakukan pihak laki-laki  dengan  memberi pemberian-pemberian kepada pihak perempuan. Hal ini sering terlihat terutama ketika akan melangsungkan perkawinan, seperti halnya apa yang dilakukan di masyarakat Kabupaten Karawang.  Pemberian-pemberian  ini  menurut  Soeojo  Wignjdipoero  dimaknai  sebagai hadiah perkawinan. 32 Berbeda dengan etnis tertentu seperti Minangkabau yang menganut sistem  kekerabatan  matrilineal  atau  dengan  sistem  kekerabatan  pada  pihak  Perempuan. Dalam hal ini maka tujuan perkawinan salah satunya ialah untuk melanjutkan keturunan dari suku adat Minang itu sendiri.  Dalam hal ini pula terjadi peralihan bagi pihak laki-laki memasuki keluarga istri. Sama halnya dengan perkaiwnan adat Sunda yang memiliki prosesi adat  baik  sebelum  dan  setelahnya,  masyarakat  Minangkabau  menagadakan  pesta  yang disebut balarek. Diawali dengan maminang (melamar), manjapuik malapurai (menyambut mempelai pria), dan diakhiri dengan basandyan (duduk dipelaminan). 33
Selain itu, tidak mengenal sistem eksogami dan endogami karena pada masyarakat parental/bilateral.  Hukum  perkawinan  adat  pada  sistem  kekerabatan  parental/bilateral terhadap masyarakat Sunda adanya kebebasan untuk melangsungkan perkawinan dengan siapapun tanpa terikat aturan tertentu kecuali hubungan darah. Dalam hukum perkawinan adat  pada  sistem  kekerabatan  parental/bilateral  yang  perlu  diperhatikan  dalam  larangan ialah  terhadap  hal  yang  timbul  oleh  kaidah  kaidah  agama  dan  kaidah  kesusilaan. Sebagaimana  dalam  buku  Drajen  Saragih  bahwa  yang  menjadi  halangan  perkawinan masyarakat  bilateral  ialah  karena  faktor  dari  kepercayaann  itu  sendiri  dan  perkawinan terhadap yang mempunyai hubungan dekat seperti hubungan darah, hubungan ipar, dan hubungan sepersusuan. 34 Kemudian dengan berlakunya sistem perkawinan bebas ini juga
30 Dewi Wulansari, Op.cit. hlm.61. 31 Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, Op.cit, hlm. 81.
32 Soeojo Wignjdipoero, Op.cit , hlm. 131. 33 Gumelar Firmansyah, dkk, “Implementasi Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau”, Journal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, (Juli 2023), hlm. 3. https://journal.fhukum.uniku.ac.id/ulr/article/view/13/
34 Drajen Saragih, 1996, Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III , Bandung: Tarsito, hlm. 129-130.
dalam perkawinannya tidak menentukan secara tegas di pihak mana nantinya harus tinggal dan ditentukan berdasarkan kesepakatan keduanya.
Perkawinan adat di Kabupaten Karawang yang dilaksanakan menurut adat Sunda juga biasanya memuat sejumlah prosesi yang menarik perhatian dan tidak terlepas dari nilai- nilai  leluhur  dan  budaya  yang  kuat.    Biasanya  dalam  perkawinan  adat  terdapat  berbagai nyanyian dan petuah disampaikan dalam simbol dan lambing tertentu. 35 Pelaksanaannya di tiap daerah atau kelompok masyarakat tertentu tidaklah selalu sama dan persis semuanya diikuti.  Biasanya  dalam  perkawinan  di  Kabupaten  Karawang  ada  yang  mengikuti keseluruhan  sesuai  adat  perkawinan  dan  ada  juga  yang  mengesampingkan  prosesi  adat perkawinan yang biasa dilewati. Banyak faktor yang biasanya beberapa orang di Kabupaten Karawang  tidak  mengikutinya  seperti  dalam  hal  mulai  lunturnya  kebiasaan  untuk melaksankan adat perkawinan, keterbatasan biaya dan waktu, dan minimnya ketersediaan bahan-bahan  atau  alat-alat  baik  sebelum  perkawinan  maupun  setelah  adat  perkawinan. Namun demikian bahwa terhadap hukum perkawinan adat Sunda juga pada dasarnya tidak bersifat tetap dan dapat disesuaikan karena dengan berkembangnya zaman yang semakin sedikit orang mengikuti keseluruahan rangkaian adat perkawinan.
Akibatnya,  prosesi  adat  sendiri  dalam  hal  ini  nampak  lebih  sederhana  seiring berjalannya waktu. Bukan tanpa alasan karena faktor regenaerasi yang biasanya semakin meninggalkan adat-adat yang berlaku kecuali unsur utamanya. Pengaruhnya hal-hal seperti agama, budaya daerah, dan kondisi sosial ekonomi. Fakta umum lainnya adalah peraturan mengenai hukum perkawinan adat yang tidak menunjukkan keseragaman. Menurut hukum adat, Indonesia mempunyai banyak jenis upacara perkawinan. Sebab, banyak sekali adat istiadat dan tradisi khas Indonesia yang menjadi ciri khas setiap daerah bahkan dibeberpa daerah dalam satu Kabupaten sekalipun.  Karena masyarakat Sunda umumnya beragama Islam, maka  upacara  adat perkawinan disesuaikan dengan ketentuan syariat agama Islam, selain  ritual yang berasal dari adat setempat. 36 Kepatuhan pelaksanaan rangkaian hukum adat  perkawinan  mengandung  konsekuensi  atau  hukuman  yang  diterapkan  terhadap seseorang  yang  melanggar  norma  atau  aturan  sosial  dalam  suatu  masyarakat.  Biasanya terlihat dari sejauh mana serangkaian prosesi upacara adat perkawinan dari sebelum hingga setelah akad perkawinan yang umumnya dilakukan. Upacara perkawinan adat Sunda terbagi ke dalam tiga bagian yakni sebelum akad perkawinan, akad perkawinan, dan sesudah akad perkawinan. 37 Tahapan  prosesi  perkawinan  secara  umum,  dinataranya  adalah  sebagai berikut:
a) Prosesi Melamar
Prosesi melamar di Kabupaten Karawang merupakan prosesi awal upacara adat perkawinan yakni sebelum dan menjelang pelaksanaan perkawinan. Bermula
35 Bunga  Nurwiyatin  Putri,  “PERNIKAHAN  ADAT  SUNDA  PERSPEKTIF  HUKUM  ISLAM”, Shakhsiyah  Burhaniyah:  Jurnal  Penelitian  Hukum  Islam.  Vol.  5,  No.  2,  Juli  2020,  hlm.  144. https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1295738.pdf
36
Risna, “ A DAT PERKAWINAN
MASYARAKAT
SUNDA”,
https://osf.io/b6z2v/download/?format=pdf
37 Ilfa Harfiatul Haq, “Nilai - Nilai Islam Dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda”, Jurnal Peradaban Islam , Vol. 16 No.1, Juni, 2019, hlm. 31. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jat/article/download/3562/2756
dari pembicaraan awal atau disebut dengan istilah “ neundeun omong ” yang artinya titip pesan  atau  mengadakan  perjanjian. 38 Antara  kedua  belah  pihak  dan  keluarga masing-masing dilakukan permbicaraan. Pembicaraan ini bertujuan untuk melamar perempuan yang dipilihnya untuk menjadi calon istri. Apabila terjadi kesepakatan, prosesi  melamar  dilangsungkan  yang  biasanya  dengan  membawa  tanda  pengikat umumnya  berupa  cincin. 39 Prosesi  pengikatan  pasangan  ini  kemudian  biasanya disebut sebagai istilah “ panyangcang ”. Di kalangan masyarakat Kabupaten Karawang sendiri orang tua pria sangat diperlukan untuk dilakuakannya kunjungan kerumah orang tua wanita atau calon besannya.
Proses ini diperlukan dan bertujuan untuk memperoleh kejelasan tujuan dan mengenai  status pribadi wanita yang bersangkutan. Hal-hal tersebut  selain untuk mengetahui  secara  lebih  baik,  juga  menentukan  seperti  apa  seorang  wanita  yang bersangkutan, apakah sudah memiliki calon lain atau memang belum. Biasanya sejak proses  ini  telah  selesai  biasanya  kedua  belah  pihak  mulai  semakin  dekat  bahkan saling  mengunjungi,  terkadang  beruntung  bahkan  saling  mengirim  makanan  atau barang lainnya, yang akan menciptakan hubungan erat antara kedua belah pihak. Biasanya ada bawaan dari pihak laki-laki dengan menyerahkan membawa barang- barang untuk mempelai wanita. Akan tetapi kembali lagi bahwa prosesi utamanya adalah walimah atau akad nikah atau prosesi ijab kabul yang menjadi syarat sah dari suatu perkawinan di mata agama dan hukum. 40
b) Upacara Seserahan Upacara  ini  biasanya  berlangsung  sebelum  akad  perkawinan  dilaksanakan yakni  saat  rombongan  keluarga  pihak  pengantin  pria  tiba  dengan  artian  untuk menyerahkan.  Biasanya  akan  dipersiapkan  dan  dilaksankan  penyambutan  secara sacral  dan  pengalungan  bunga  yang  terbuat  dari  bunga  melati  kepada  calon pengantin pria. Pengalungan ini biasanya dilakukan oleh pihak ibu dari mempelai wanita.  Secara  tidak  langsung  terbentuklah  makna  bahwa  pihak  orang  tua  calon pengantin  pria  menyerahkan  putranya  kepada  pihak  orang  tua  calon  pengantin wanita.  Proses  ini  diiringi  dengan  dibawanya  barang-barang  keperluan  pengantin wanita, yang dimaknai sebagai bentuk tanggung jawabnya dan kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga.
Di beberapa daerah di Jawa Barat termasuk di Kabupaten Karawang terdapat hal unik lainnya yakni pada upacara seserahan salah satu barang yang harus dibawa dalam  acara  seserahan  dimaksud  adalah seeng tambaga.  Selain  kebutuhan  dasar, disisipkan juga barang dan makanan yang menjadi simbol keseriusan mempelai pria untuk mencintai dan menyayangi calon istrinya.
Satu bawaan barang yang dinilai unik dalam prosesi perkawinan adat pada sistem  kekerabatan  parental/bilateral  masyarakat  Sunda  di  Kabupaten  Karawang
38 Ilfa Harfiatul Haq, ibid , hlm.34.
39 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, 2007, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 94.
40 Riska  Syawalani,  Eti  Herawati,  Lilis  Jubaedah,  “Analisis  Tata  Upacara  Perkawinan  Adat  Sunda  Pada Masyarakat  Suku  Sunda  Di  Kota  Bogor”, Jurnal  Multidisiplin ,  Vol.01  No.02,  2023,  hlm.  452-453.  https://e- journal.naureendigition.com/index.php/jam/article/view/413/150
The Parental/Bilateral Kinship System
yakni membawa sebuah seeng atau dandang. Seeng atau dandang yang dibawa juga diikatkan sebuah kain batik berukuran panjang pada bagian lehernya. Seeng tersebut didalmnya juga diisi dengan benda-benda seperti uang, emas, beras, dan lain-lain yang  dinaggap  penting.  Kemudian  dibawa  oleh  salah  satu  perwakilan  dari  pihak pengantin laki-laki yang dibawa dengan cara digendong di punggung. 41
c) Akad Perkawinan
Hal  yang  sama  pada  umumnya  bahwa  prosesi  utama  dalam  upacara perkawinan  adalah  akad  perkawinan  karena  mayoritas  masyarakat  di  Kabupaten Karawang  adalah  beragama  Islam.  Uacara  adat  ini  dengan  posisi  pihak  laki-laki didampingi  oleh  calon  mertuanya.  Pihak  laki-laki  sebagai  calon  mempelai  pria darahkan menuju tempat dilaksanakannya ijab dan kabul akan dilangsungkan serta dipersilakan duduk ditempat yang telah disiapkan. Apabila para pihak telah hadir dan  petugas  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  telah  hadir  maka  prosesi  akad perkawinan dapat dilangsungkan. Terkait mas kawin dalam akad perkaiwnn bahwa menurut  persfektif  dalam  masyarakat  Sunda  terutama  di  Kabupaten  Karawang terhadap mas kawin dimknai hanya sebuah simbol. Bebeda dengan adat lainnya hal sebagai tanda membeli perempuan yang menjadi calon istrinya.
d) Upacara Setelah Akad Perkawinan Akad perkawinan telah dilaksanakan dan pasangan telah menyandang status baru  sebagai  suami  dan  istri.  Tidak  hanya  berhenti  sampai  akad  perkawinan, biasanya setelah akad perkawinan masih ada prosesi adat yang diikut. Berikut ini beberapa posesi setelah akad perkawinan berlangsung dalam adat Sunda terutama yang masih terlihat dilaksanakan di Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:
1) Prosesi Sungkeman
Prosesi  setelah  akad  perkaiwnan  biasanya  dilakukan  prosesi sungkeman. Dengan diarahkan oleh seorang seorang pembawa acara yang paham  akan  prosesi  adat.  Diawali  dengan  mempelai  wanita  melakukan prosesi sungkeman kepada ibunya dan disaat bersamaan mempelaai laki-laki melakukan  sebaliknya  kepada  ibu  mempelai  perempuan.  Selanjutnya mempelai  wanita  dan  pria  sungkem  kepada  pihak  ayah  dilakukan  pleh mempelai ayah mertuanya. Makna dilakuakannya prosesi sungkeman disini ialah menandakan rasa terima kasih atas bimbingan dari lahir sampai dengan dapat masuk pada tahap perkawinan. 42 Kedua mempelai juga dalam hal ini sekaligus  mohon  do’a  restu  dalam  membangun  kehidupan  rumah  tangga yang baru.
2) Prosesi Sawer
41 Suwardi Alamsyah P, “ Seeng Tambaga (Dandang Tembaga) Tanjungsiang Subang”, 2021,   Kementrian
Pendidikan
dan
Kebudayaan Direktorat
Jendral
Kebudayaan,
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/seeng-tambaga-dandang-tembaga-tanjungsiang-subang/.
42 Agus Gunawan, “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah Dan Budaya Di Kabupaten Kuningan)”,
Jurnal Artefak , Vol.6 No.2, September, 2019, hlm. 77.
https://jurnal.unigal.ac.id/artefak/article/download/2610/Indonesia
Prosesi  sawer  biasanya  diikuti  dengan  dilantunkannya  syair/puisi  oleh seorang sinden Sunda dan diringi lantunan musik yang senada. Prosesi sawer dalam  upacara  perkawinan  adat  Sunda  dimaksudkan  untuk  memberikan pelajaran  dan  nasehat  tentang  kehidupan  berumah  tangga  dan  kehidupan bermasyarakat,  serta  membantu  membahagiakan  pasangan  suami  istri.
Lantunan  syair/puisi  memuat  lirik  yang  bermakna  penuh  dengan  nasihat hidup dan barang-barang yang disawerkan mempunyai makna. Perlengkapan yang diperlukan untuk upacara sawer dan maknanya yakni:
a. Beras,  dimaknai  sebagai  bekal  kebutuhan  pokok  rumah  tangga  dan kehidupan bahagia.
b. Kunyit,  dimaknai  supaya  pasangan  yang  baru  saja  melangsungkan perkawinan dapat bersikap jujur satu sama lain.
c. Bermacam-macam  bunga,  dimaknai  sebagai  adanya  keharuman  nama baik rumah tangga.
d. Pecahan  uang  logam,  dimaknai  sebagai  bentuk  kekayaan/kecukupan dalam rumah tangganya.
e. Payung, dimaknai sebagai pelindung baik itu harus hati-hati atau waspada karena godaan bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Selain itu, suami mempunyai kewajiban untuk melindungi istri dan keturunanya.
3) Prosesi Nincak Endog Upacara  prosesi  nincak  endog  bagi  istri  dimaknai  kerelaan  dalam melayani  suami.  Sendagkan  bagi  suami  dimkanai  tanggugjawab  atas kewajibannya  dalam  menafkahi  baik  lahir  maupun  batin.  Alat-alat  yang digunakan dalam upacara nincak endog mengandung arti sebagai simbol dan nasihat  untuk  keselamatan  kedua  mempelai.  Bahan-baha/alat-alat  yang dibutuhkan tersebut biasanya terdiri dari:
a. Telur Ayam Dan Bambu Kecil Telur ayam dan bambu kecil biasanya akan dipecahkan dan diinjak oleh  mempelai  pria.  Prosesi  pemecahan  telur  ini  dimaknai  sebagai kerelaan istri yang sudah kewajibannya melayani suaminya. Serta makna lainnya  ilaha  sebagai  tanda  bahwa  pergaulan  anatara  suami  istri  akan menghasilkan  keturunan.  Untuk  penginjakan  bambu  kecil  sendiri disimbolkan bahwa seoraang istri harus menuruti bimbingan suami.
b. Air Jernih Dimaukan Dalam Kendi Kecil Air  jernih  didalam  kendi  kecil  dipersiapkan  dan  dimaknai  dalam kehirupan baru sebagai alat pembersih dan sebagai penentram suasana. Air dalam kendi tersebut dieprgunakan untuk membasuh kaki mempeli preia yang sebelumnya telah terkena pecahan telur ayam.
c. Pemecahan Kendi Kendi  yang  sebelumnya  dipergunakan  untuk  membasih  kemudian dipergunakan  untuk  prosesi  upacara  adat  selanjutnya.  Kendi  tersebut dipecahkan  dengan  diayunkan  dijautuhkan  dari  atas  kebawah.
Pemecahan  kendi  ini  mengandung  makna  yang  menyatakan  kepuasan hati.

## 4) Betot Bakakak dan Saling Menyuapkan Nasi Kuning
Tradisi  betot  bakakak  yakni  dengan  menggunakan  ayam  yang dipanggang  atau  dibakar  secara  utuh  disebut  ayam  bakakak  dalam masyarakat sunda. Prosesi ini dilakukan dengan cara diantara pasangan suami istri  yang  baru  saja  melangsungkan  perkawinan  ini  menarik  serta memperebutkan  ayam  bakak  dengan  cara  dibetot.  Prosesi  ini  dimkanai berkaitan rezeki mempelai. Selanjutnya prosesi adat tersebut diakhiri dengan kedua pengantin yang saling menyuapi nasi kuning. Prosesi saling menyuapi nasi kuning mengandung arti bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan harus hidup rukun, dan saling membantu.
Rangkaian-rangkaian  dari  mulai  awal  sebelum  perkawinan  hingga  setelah perkawinan biasanya ada yang diikuti secara keseluruhan secara runtun dan ada pula hanya beberapa  saja  bagian  yang  diikuti.  Praktik  di  masyarakat  Kabupaten  Karawang  bahwa rangkaian  adat  istiadat  perkawinan  apabila  ada  hal  yang  dinilai  kurang  dan  tidak  sesuai dengan adat yang seharusnya terhadap sanksi hanya berasal dari respon sekitarnya. Sanksi yang mucul  bernilai moril, seperti  munculnya reaksi  negatif, pengucilan atau pengucilan sosial, hilangnya reputasi dari masyarakat. 43 Kembali lagi bahwa di Kabupaten Karawang sendiri  biasanya ada  yang  masih mebgikuti  keseluruhan   rangkaian prosesi upacara adat perkawinan dari sebelum hingga setelah akad perkawinan yang umumnya dilakukan dan ada juga yang tidak. Hal ini sebenarnya bukan suatu kewajiban asalakan syarat dan rukun perkaiwnan  yang  menjadi  inti  sahnya  perkawinan  dilaksanakan.  Rangkaian  adat  istiadat perkawinan disini berkaitan dengan tradisi dan tata cara yang luas eksistensinya sebaiknya tetap dijaga dan dipatuhi masyarakat. Terutama kepatuhaan yang dikaitkan dengan unsur religius,  penghormatan  kepada,  leluhur,  keselamatan,  kesejahteraan  membangun  rumah tangga baru, dan pengaruh pandangan lingkungan sosial masyarakat.
Hukum adat mempunyai unsur asli suatu tempat dan unsur agama, walaupun hanya ada  di  beberapa  tempat  saja. 44 Dan  menurut  kepercayaan  tradisional,  setiap  masyarakat dikelilingi  oleh  kekuatan  supernatural  yang  harus  dijauhkan  agar  masyarakat  aman  dan bahagia. Meski fungsi tradisi ini tidak terlihat secara nyata, namun nilai moral dan budaya yang  dikandungnyalah  yang  sangat  penting. 45 Yang  menurut  Soerojo  Wignjodipoero, kepercayaan atau unsur religio magis adalah perilaku atau aturan hukum yang ada terkait dengan  kepercayaan  terhadap  hal-hal  gaib/magis. 46 Temasuk  dalam  rangkaian  prosesi perkawinan parental/bilateral di Kabupaten Karawang mencerminkan adanya unsur religio magis. Hal ini terlihat pada upacara adat yang biasanya memberikan persembahan kepada
43 Woro Anjar Verianty, “Apakah Perbedaan Antara Sanksi Kebiasaan dan Adat Istiadat? Ini Penjelasannya” https://www.liputan6.com/hot/read/5317702/apakah-perbedaan-antara-sanksi-kebiasaan-dan-adat-istiadat-ini- penjelasannya
44 Djojodiguno, Asas-Asas Hukum Adat , 1958, Yogyakarta: Gadjah Mada, hlm. 9 45 Yunisa Fitri Andriani, “Kajian Kode Di Balik Ritual Pernikahan Adat Sunda Dan Pergeserannya Di Masa Kini (Studi Kasus: Pernikahan Di Bandung Dan Ciamis)”, Jurnal Titik Imaji, Vol. 3, No.1, (Maret 2020), hlm. 39. https://journal.ubm.ac.id/index.php/titik-imaji/article/view/2116
46 Soerojo Wignjdipoero, Op.cit, hlm. 43.
roh leluhur yang ingin meminta berkah/pertolongan. 47 Dimana dalam hukum perkawinan adat,  bukan  hanya  merupakan  suatu  perbuatan  keduniawian  saja  tetapi  juga  merupakan suatu perbuatan agama. 48

## Kesimpulan
Perkawinan dengan berdasarkan hukum adat Sunda masih berlangsung hingga saat ini  di  daerah  Jawa  seperti  Jawa  Barat  termasuk  di  Kabupaten  Karawang.  Hukum perkawinan  adat  untuk  daerah  yang  berada  diwilayah  Jawa  Barat  sendiri  yakni  dengan menggunakan sistem parental/bilateral. Masyarakat Sunda di Kabupaten Karawang masih mengikuti  hukum  adat  perkawinan  dan  upacara  adat  perkawinan  walaupun  masih disesuaikan dalam  perlaksanaannya.  Prosesi  upacara perkawinan secara umum dan yang utama  masih  dijalankan  dimualai  dari  prosesi  melamar,  upacara  seserahan,  akad perkawinan,  serta  upacara  setelah  akad  perkawinan  yang  didalamnya  terdapat  beberapa rangkaian yakni prosesi sungkem, nyawer hingga prosesi nincak endog. Berdasarkan praktik di masyarakat Kabupaten Karawang bahwa rangkaian adat istiadat perkawinan apabila ada hal yang dinilai kurang dan tidak sesuai dengan adat yang seharusnya terhadap sanksi hanya berasal dari respon sekitarnya seperti munculnya reaksi negatif, pengucilan atau pengucilan sosial, hilangnya reputasi dari masyarakat.

## Informasi Pendanaan

## Tidak ada

## Referensi
Buku Dahwal, S. (2017). Perbandingan Hukum Perkawinan . Bandung: CV. Mandar Maju. Djojodiguno. (1958). Asas-asas Hukum Adat . Yogyakarta: Gadjah Mada.
Hadikusuma, H. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia . Bandung :CV. Bandar Maju. Hadikusuma,  H.  (2007). Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan,  Hukum  Adat, Hukum Agama . Bandung: CV. Mandar Maju. Nugroho, B. D. (2019). Hukum Adat Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat . Bandung: Refika Aditama. Saragih, D. (1996). Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III . Bandung: Tarsito. Soemitro, R. H. (1990). Metodoligi Penelitian Hukum Dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia. Wignjdipoero, S. (1995). Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat . Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
47 Sutrisno  Purwohadi  Mulyono,  “Bentuk -Bentuk  Penerapan  Norma  Hukum  Adat  Dalam  Kehidupan Masyarakat  Di  Jawa  Tengah”, Jurnal  Media  Hukum ,  Vol.  20  No.2,  Desember,  2013,  hlm.  257. https://media.neliti.com/media/publications/115136-ID-none.pdf
48 Bilqis Aprilia Salima, dkk, “Studi Analisis Hukum Pernikahan Adat Sunda Menurut Perspektif Islam ”,
Jurnal Agama dan Budaya, 7 (1) 2023, hlm.34.
https://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/Purwadita/article/view/2567
The Parental/Bilateral Kinship System
Wulansari, D. (2018). Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar . Bandung: PT Refika Aditama.
Jurnal Andriani,  Y.  F.  (2020).  Kajian  Kode  Di  Balik  Ritual  Pernikahan  Adat  Sunda  Dan Pergeserannya  Di  Masa  Kini  (Studi  Kasus:  Pernikahan  Di  Bandung  Dan  Ciamis).
Jurnal Titik Imaji ,
3 (1). https://journal.ubm.ac.id/index.php/titik-
imaji/article/view/2116
Arianto, H., & Lisasih, N. Y. (n.d.). Hukum Kekerabatan Adat . https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/77599/mod_resource/cont ent/1/ONLINE+6+HUKUM+KEKERABATAN+ADAT.pdf
Azami, T. (2022). Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat
Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum QISTIE , 15 (1). https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/6487/4001 Firmansyah, G., Asiyah, M. R., Nadila, P., & Hasanah, P. D. (2023). Implementasi Hukum Adat  dalam  Prosesi  Perkawinan  Adat  Minangkabau. Journal  Ilmu  Hukum , 1 (1). https://journal.fhukum.uniku.ac.id/ulr/article/view/13/
Gunawan,  A.  (2019).  Tradisi  Upacara  Perkawinan  Adat  Sunda  (Tinjauan  Sejarah  dan
Budaya di Kabupaten Kuningan).
Jurnal Artefak , 6 (2). https://jurnal.unigal.ac.id/artefak/article/download/2610/Indonesia
Haq,  I.  H.  (2019).  Nilai-Nilai  Islam  Dalam  Upacara  Adat  Pernikahan  Sunda. Jurnal Peradaban Islam , 16 (1). https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jat/article/download/3562/2756
Hidayat, E. M. (2023). Tradisi “Nambut Panganten” Dalam Perkawinan Adat Sunda Dalam Pandangan  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Desa  Sembawa  Kuningan  Jawa  Barat). El ‘Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga , 2 (2). https://journal.stishusnulkhotimah.ac.id/index.php/el-aailah/article/view/175 Luhfitasari, R. (2019). Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Yang Belum Di  Atur  Dalam  Undang-Undang  Nasional. Jurnal  de  Iuse , 11 (2). https://jurnal.law.unibabpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/download/343/pd f Mahmudji, S. S. dan S. (2007). Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat . Rajawali Press.
Mulyono, S. P. (2013). Bentuk-Bentuk Penerapan Norma Hukum Adat Dalam Kehidupan Masyarakat Di Jawa Tengah.
Jurnal Media Hukum , 20 (2). https://media.neliti.com/media/publications/115136-ID-none.pdf Natalia, S., Wijaya, M. C., Nadima, G., Evan, G. L., & Putri, L. (2023). Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia. Jurnal Ilmu Pengetahuan , 10 (6).
P,  S.  A.  (2021). Seeng  Tambaga  (Dandang  Tembaga)  Tanjungsiang  Subang .  Kementrian Pendidikan Dan
Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/seeng-tambaga-dandang-tembaga- tanjungsiang-subang/
Putri, B. N. (2020). PERNIKAHAN ADAT SUNDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian
Hukum Islam , 5 (2). https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1295738.pdf
Risna.
(n.d.). DAT PERKAWINAN MASYARAKAT SUNDA .
https://osf.io/b6z2v/download/?format=pdf
Salima, B. A., Rahayu, D. P., Ramandini, M. D. N., & Islamy, M. R. F. (2023). Studi Analisis Hukum Pernikahan Adat Sunda Menurut Perspektif Islam. Jurnal Agama Dan Budaya ,
7 (1).
https://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/Purwadita/article/view/2567 Santoso, G., Aulia, A. N., Indah, B. S. N., Lestari, D. P., Ramadhani, F. F., Alifa, H., & Mahya, A. F. P. (2023). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia Dari  Dahulu  Sampai  Sekarang. Jurnal  Pendidikan  Transformatif  (Jupetra) , 2 (2). https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/331/115 Sembiring, E., & Christina, V. (n.d.). Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974 . https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/download/50254/pdf
Suwarno, Syah, P., & Wibisono, D. (2022). Makna Dan Fungsi Nilai Kekerabatan Pada Masyarakat  Adat  Lampung  Saibatin  Marga  Legun,  Di  Desa  Bulok,  Kecamatan Kalianda,  Kabupaten  Lampung  Selatan. Jurnal  Ilmiah  Kajian  Ilmu  Sosial  Dan  Budaya , 24 (1). https://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/341 Syaiful,  M.  (2021). Sistem  Pewarisan  Kekerabatan  Parental  Dalam  Hukum  Adat  Suku  Bugis . https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/zny69
Syawalani, R., Herawati, E., & Jubaedah, L. (2023). Analisis Tata Upacara Perkawinan Adat Sunda Pada Masyarakat Suku Sunda Di Kota Bogor. Jurnal Multidisiplin , 1 (2).

## Artikel dan Berita
Ensiklopedia Dunia. (n.d.). Kabupaten Karawang . https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Karawang Verianty,  W.  A.  (2023). Apakah  Perbedaan  Antara  Sanksi  Kebiasaan  dan  Adat  Istiadat?  Ini Penjelasannya .  Liputan  6.  https://www.liputan6.com/hot/read/5317702/apakah- perbedaan-antara-sanksi-kebiasaan-dan-adat-istiadat-ini-penjelasannya

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## Biografi Singkat Penulis
Karwiyah,  S.H. adalah  mahasiswa  S2  Magister  Ilmu  Hukum Universitas  Padjadjaran  2023  dengan  konsentrasi  Hukum  Perdata. Meraih  gelar  Sarjana  Hukum  (S.H)  di  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran pada tahun 2023 dalam kurun waktu 3,7 tahun dan meraih IPK  3.61  (Cumlaude)  dengan  program  kekhususan  Hukum  Perdata. Penulis juga telah menerbitkan beberapa jurnal nasional lainnya.
Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H. adalah seorang pengajar tetap  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran sejak  tahun  1983. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Padjadjaran (1982). Tahun  1990  lulus  dari  Program  Pascasarjana  Magister  lImu  Hukum (M.H)  dari  Universitas  Gajah  Mada.  Tahun  2008  lulus  dari  Program Doktoral  lImu  Hukum  (Dr)  di  Universitas  Padjadjaran.  Mata  Kuliah yang diberikan penulis pada jenjang S1 dan jenjang S2 Fakultas Hukum Universitas  Padjadjaran.  Penulis  juga  aktif  dalam  berbagai  kegiatan  penelitian,  PKM, Seminar,  dan  hasil  pemikirannya  telah  diterbitkan  dalam  Jurnal  Nasional  maupun Internasional hingga terbit dalam suatu buku.
Dr. Hazar Kusmayanti, S.H., M.H . adalah seorang pengajar tetap di Fakultas  Hukum,  Universitas  Padjadjaran  pada  jenjang  S1,  S2,  dan Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum,  Universitas  Padjadjaran. Penulis  meraih  gelar  Sarjana  Hukum  (S.H), melanjutkan  pendidikan Program  Pascasarjana  Magister  lImu  Hukum  (M.H),  dan  lulus  dari Program Doktoral lImu Hukum (Dr) di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.  Penulis  aktif  dalam  kegiatan  penelitian  dan  hasil pemikirannya  telah  diterbitkan  dalam  Jurnal  Nasional  maupun  Internasional.  Sebagai Konsultan di Biro Bantuan Hukum Universitas Padjadjaran, dalam organisasi profesi beliau juga aktif dalam Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER), dan hingga saat ini beliau kerap terlibat dalam berbagai seminar baik di tingkat nasional maupun internasional.