https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 3, Issue 1, Juli 2021
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2021. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 3, Issue 1, Juli 2021

## DAFTAR ISI

## ARTIKEL RISET
Konstantina Renyaan Penerapan Asas Contradictoire Delimitatie dalam Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  di  Kabupaten Biak Numfor 1-10 Perjaka Purba Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah 11-20 Emilia Kristine Oktavia Mniber Analisis  Yuridis  Tindak  Pidana  Persetubuhan Anak  Dibawah  Umur  Wilayah  Hukum  Biak Numfor 21-33 Inosentius Teturan Perjanjian  Terapeutik  Terhadap  Pasien  Sebelum Dilakukan Pembedahan: Studi Kasus RSUD Biak Numfor 34-44 TINJAUAN LITERATUR Fikri Latukau & Syah Awaluddin Uar Penerapan  Prinsip Strict  Liability dalam  Hukum Lingkungan  Internasional  dan  Nasional  Terkait Lingkungan Laut 45-54 RESENSI BUKU Yanuriansyah Arrasyid Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  dan  Praktik Penulisan  Artikel  (Edisi  Revisi).  Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021. Pages: 455. ISBN: 978- 623-6571-80-4 55-58
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .

## DOI: 10.46924/jihk.v3i1.146

## Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor

## Emilia Kristine Oktavia Mniber
Universitas Yapis Papua, Jayapura

## Korespondensi
Emilia Kristine Oktavia Mniber, Universitas Yapis Papua, Jayapura, Jl. Dr. Sam Ratulangi No.11, Trikora, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua 99113. E-mail: emiliaoktavia8@gmail.com

## Original Article

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  criminal  acts  of  copulation experienced  by  minors  referring  to  Law  No.  23/2002  on  child protection  and  analyze  the  potential  factors  and  preventions  of  the copulation  committed  by  minors.  This  research  uses  a  normative- empirical juridical approach with a type of judicial case study research, namely  the  jurisdiction  of  Biak  Numfor  Regency.    Data  are  obtained through  interviews,  engaged  observations  and  documentation.  The results of the study showed that the procedure for examining copulation by  minors  at  Biak ’s Resort  Police  was  in  line  with  the  applicable provisions, namely the Criminal Procedure Code and also Law No. 23 of 2002, in which minors as the suspects must be treated humanely and the investigation process does not cause deep trauma to their psyche. In addition,  several  factors  realizing  crime  are  divided  into  2  factors, internal factors which include (psychiatric, biological, and moral factors) and external factors which include (socio-cultural, economic, and mass media  factors).  In  order  to  prevent  the  occurrence  of  copulation  by minors, several  methods need  to be  considered, penal  methods (legal sanctions),  non-penal  methods,  preventive  methods,  repressive methods, reformative methods and moral methods.
Keywords : Juridical  Analysis,  Criminal  Acts,  Child  Copulation,  Biak ’s Jurisdiction.

## Abstrak
Tujuan dari pada penelitian ini ialah menganalisis serangkaian penyidikan tindak  pidana  persetubuhan  yang  dialami  oleh  anak  di  bawah  umur mengacu terhadap Undang-Undang No. 23/2002 tentang perlindungan anak  dan  menganalisis  faktor  penyebab  dan  pencegahan  terjadinya persetubuhan  anak  di  bawah  umur.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan jenis penelitian judicial case study yakni  wilayah  hukum  Kabupaten  Biak  Numfor.    Data  diperoleh melalui  wawancara,  observasi  terlibat  dan  dokumentasi.  Adapun  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  prosedur  pemeriksaan  delik persetubuhan terhadap anak  dibawah umur  di  Kepolisian  Resort Biak Numfor sudah sejalan dengan ketetapan yang berlaku yakni KUHAP dan juga Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yaitu tersangka yang masih di bawah  umur  wajib  diperlakukan  secara  manusiawi  serta  proses
penyidikannya tidak sampai menimbulkan trauma yang mendalam bagi kejiwaannya.  Selain  itu,  beberapa  faktor  yang  menjadi  terwujudnya kejahatan dibagi menjadi 2 faktor yaitu faktor intern yang meliputi (faktor kejiwaan, biologis, dan moral) dan faktor ekstern yang meliputi (faktor sosial  budaya,  ekonomi,  dan  media  masa).  Guna  mencegah  terjadinya delik persetubuhan terhadap anak dibawah umur, beberapa metode perlu dipertimbangkan yakni metode penal (sanksi hukum), metode non penal, metode  preventif,  metode  represif,  metode  reformatif  dan  metode moral.
Kata Kunci : Analisis Yuridis, Tindak Pidana, Persetubuhan Anak, Wilayah Hukum Biak.

## 1. PENDAHULUAN
Mendefinisikan istilah anak sangatlah beragam. Anak dapat di definisikan dari segi usia dan juga dari segi besar dan kecil. Bilamana dari segi usia pun berbeda antara satu Negara dan yang lainnya. Departement  of  Child  and  adolescant  Health  and  development  menerangkan  seseorang  yang berumur  dibawah  20  tahun.  Melihat The  Convention  of  the  Rights  of  the  Child menerangkan  ialah seorang  yang  berusia  di  bawah  18  tahun.  World  Health  Organisation  atau  WHO  memberikan definisi yang disebut anak ialah seorang yang berusia antara usia 0-14 tahun sebab usia tersebut masa pemikiran masih belum dewasa. Berdasarkan BPS kualitas penduduk Indonesia berdasarkan kalangan usia terdiri atas penduduk berusia muda 0-14 tahun, usia produktif 15-64 tahun hingga usia lanjut >65 tahun.
Memasuki masa pertumbuhan para pakar telah membedakan perihal tentang anak berdasarkan fisik dan usia. Keadaan ini di akibatkan lantaran waktu pertumbuhan  spesifik pada anak seperti biasa  menunjukan  tanda  dan  perilaku  kepribadian  yang  memiliki  kemiripan.  Sedangkan berdasarkan Kartono (1995) masa pertumbuhan anak berlaku dari ketika saat bayi berumur 0 s/d 1 tahun (masa vital) fase anak berumur 1-5 tahun (masa estatis) fase anak sekolah dasar berumur 6-12 tahun (masa intelektual) dan masa pueral berumur 12-14 (masa awal pubertas) Melindungi terhadap  hak  yang  dimiliki  anak  merupakan  kewajiban  tiap  negara.  Sesunguhnya  harapan  dan keberlangsungan bangsa ada di Pundak anak. Sehingga anak harus diperlakukan sebaik mungkin dan tidak dapat disakiti terlebih di sia-siakan.
Anak merupakan genarasi emas suatu bangsa, sehingga tiap anak memiliki haknya masing- masing yang perlu di hormati dan berhak mendapatkan perlindungan keamanan. Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, hak anak sangat dilindungi bahkan semenjak ia berada di kandungan ibunya. Perlindungan anak berarti ragam usaha yang dilakukan dalam memulihkan, dan menangani anak Ketika berbuat salah atau menjadi korban kejahatan tindak pidana. 1 Hal tersebut akan berdampak erat terhadap psikologi anak yang bersifat selamanya.
Sementara melihat UU No.23/2002 membahas perlindungan anak berupa rangkaian tindakan dalam  rangka  menjamin  dan  membentengi  anak  beserta  hak  yang  dimiliki  guna  mendapatkan kehidupan, tumbuh, kembang serta dapat berkontribusi secara maksimal sejalan dengan jenjang kedudukan manusia, serta memperoleh keamanan terhadap tekanan dan diskriminasi. Pada UU
1 Moeljatno Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008).
diatas  terkandung  di  dalamnya  perlindungan  anak  sebagaimana  dalam  delik  kesusilaan  sebagai korban atau, hal ini menitikberatkan pada pasal 17 ayat (2) yang memuat:
“ Setiap  anak  yang  menjadi  korban  atau  pelaku  kekerasan  seksual  atau  yang  berhadapan  dengan hukum berhak dirahasiakan. ”
Anak sebagai instrument perlindungan hukum di Indonesia merupakan aset yang paling berharga sehingga  anak  diibartkan  sebagai  manusia  yang  berada  pada  tahap  pertumbuhan  jadi  dapat  di katakan  bahwa  anak  merupakan  manusia  yang  belum  utuh sempurna.  Dengan terbatasnya  usia yang  tentunya  menjadi  pengaruh  terhadap paradigma  berpikir  dan  tindakan,  anak  belum  cakap untuk  menyaring  antara  baik  dan  buruk  terhadap  tiap  Tindakan  yang  dilakukan.  Sehingga pengawasan yang baik dan benar sangat diperlukan bagi anak dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan melindungi hak tiap anak dan membendung tiap pengaruh yang membawa dampak negatif dari luar  yang  bisa  mengganggu  perkembangan  anak.  pengawasan  dan  perlindungan  tidak  hanya semata-mata dari orang tua saja.
Kontribusi pemerintah serta masyarakat juga sangat menentukan nasib anak. 2 Salah satu tugas pemerintah untuk melindungi anak bangsa ialah dengan menjamin perlindungan hukum khusus anak. Perlindungan hukum yang dimaksudkan ialah dalam berupa regulasi dan implementasi yang diharapkan bisa memberikan jaminan tiap hak anak supaya dapat menjalani kehidupannya serta berperan  dengan  optimal  selayaknya  manusia  yang  dijamin  setiap  haknya.  Selanjutnya  untuk memperolehh  perlindungan  dari  berbagai  macam  kekerasan,  ketidakadilan,  terabaikan, diskriminasi, pemanfaatan dan perbuatan negatif yang lainnya demi terciptanya anak bangsa yang kuat sebagai penyambung generasi di masa depan.
Usaha perlindungan terhadap anak perlu di lakukan secepat mungkin, yaitu sejak janin berada dalam kandungan hingga anak berumur 18 tahun. Bertitik pangkal pada konsep perlindungan anak secara penuh, bersifat utuh serta komprehensif, dalam hal ini undang-undang memberikan porsi dalam perlindungan kepada anak yakni nondiskriminasi, keperluan sebaik mungkin kepada anak, hak  hidup  dan  berkembang,  dan  pengakuan  untuk  pandangan  anak. 3 Dalam  melaksanakan pembinaan,  perlindungan  dan  perkembangan  terhadap  anak,  diperlukan  andil  masyarakat  yang sangat erat dengan anak. Peran masyarakat dapat diwujudkan melalui Lembaga swadaya masyarakat berbentuk badan keagamaan, lembaga swadaya, organisasi sosial, bidang usaha, media masa hingga lembaga  bergerak  pendidikan.  Secara  khusus  Negara  Indonesia  telah  mengatur  konstitusi semaksimal mungkin sehingga disebut negara hukum.
Hal tersebut tidak terlepas dari sejarah perjuangan sebagai wujud melindungi setiap hak yang dimiliki oleh anak. Pada tahun 2002 pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang No 23 tahun 2002  menjelaskan  perlindungan  anak  sebagai  bentuk  tegaknya  hukum  serta  Amanat  undang- undang. Undang-undang perlindungan anak sangat erat kaitannya dengan upaya pemenuhan hak- hak  anak  secara  optimal  agar  anak  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  serta  berperan  dengan maksimal, serta memperoleh perlindungan tiap Tindakan yang bersifat dismriminatif dan kejahatan guna mencetak generasi berkualitas dan berakhlak mulia dan sejahtera bisa terwujud. Khusus saat keikutsertaan meraka dalam proses pembangunan UU ini dengan tegas meyatakan hak anak untuk bsa mengeluarkan pendapatnya, contohnya dalam pasal 10 yang bunyinya:
2 Lamintang Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
3 Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pegadilan Indonesia (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006).
“ Setiap  anak  berhak  menyatakan  dan  pendengarkan  pendaptnya,  menerima,  mencari,  dan  memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai- nilai kesusilaan dan kepatutan. 4 ”
Selanjutnya dalam pasal 24 yang bunyinya:
“Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mendapatkan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. 5 ”
Namun, pada kenyataanya hal tersebut tidak seirama dengan yang telah ditetapkan dalam undang- undang. Hal penting patut untuk diketahui dalam beberapa waktu yang lampau telah terjadi tindak kejahatan kesusilaan yang di terima oleh anak-anak seperti contonya ialah persetubuhan bahkan pemerkosaan. Lebih membahayakan lagi adalah yang melakukannya sekarang bukan Cuma orang dewasa saja tapi anak-anak juga nekat untuk melakukan hal hina tersebut. Penelitian terkait telah dilakukan sebelumnya antara lain Mega Widyawati 6 membahasa terkait persetubuhan anak tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Hasil yang diperoleh persetubuhan berdasarkan hukum positif mendapatkan sanksi berupa penjara dan denda yang bersiifat memberikan efek jera. Sedangkan menurut hukum Islam hukuman yang diberikan adalah cambukan sebanyak 100 kali bagi kedua belah pihak.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Risma  Purnama 7 beserta  kawan  membahas  persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Penelitian tersebut membahasa berkaitan tindak pidana yang telah dilakukan berupa persetubuhan. Sanksi yang diperoleh berupa penjara dalam kurun waktu 15 tahun dan mendapat denda. Selaras dengan penelitian terkait dilakukan oleh Efvi Rahmati 8 membahas tentang  penerapan  tanggung  jawab  bagi  pelaku  persetubuhan.  Penelitian  tersebut  berlokasi  di Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan putusan pengadilan. Putusan menerangkan permasalahan terkait telah memenuhi segala unsur dan fakta sehingga terdakwa mendapatkan hukuman penjara selama 6 tahun.
Penelitian  oleh  Andi  Ardiansyah 9 dalam  persetubuhan  anak  berkaitan  dengan  penerapan sanksi yang dilakukan bagi korban. Fokus penelitian tersebut pada analisis penerapan sanksi yang diberikan  bagi  pelaku  kejahatan  persetubuhan  anak.  Hasil  penelitian  menyebut  sanksi  yang diterapkan  bagi  pelaku  kejahatan  persetubuhan  sama  halnya  bagi  pelaku  kejahatan bagi  dewasa yakni pidana penjara 8 bulan. Oleh sebab itu, penelitian analisis yuridis tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur khususnya di Wilayah Hukum Biak Numfor menarik untuk dikaji. Mengingat yuridiksi wiliayah Kabupaten Biak Numfor masih jarang dikaji.
Melihat latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang diangkat adalah 1) Bagaimana proses penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh anak di bawah umur mengacu terhadap Undang-Undang No. 23/2002 tentang perlindungan anak? 2) Apa saja faktor potensial penyebab dan bentuk pencegahan terjadinya persetubuhan anak di bawah umur? Sedangkan tujuan
4 Indonesia, “Undang - Undang No 23 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 10” (2002).
5 Indonesia, “Undang - Undang No 23 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 24” (2002).
6 Mega Widyawati, “Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam,” Jurnal USM Law Review 1, no. 1 (2018): 68 – 81, https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2232.
7 Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, and I Nyoman Gede Sugiartha, “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur,” Jurnal Analogi Hukum 1, no. 1 (2019): 11 – 15, https://doi.org/10.22225/.1.1.1452.11-15.
8 Efvi Rahmawati, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Su dika Mangku, “Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No. 23/Pid.Sus/2020/PN.SGR),” Jurnal Komunitas Yustisia 4, no. 1 (2021): 1 – 10, https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i1.33016.
9 Andi Ardiansyah and Andi Risma, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak,” Jurnal Of Lex Theory 1, no. 298 – 313 (2020), https://doi.org/10.52103/jlt.v1i2.312.
penelitian ini ialah untuk mengkaji proses penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh anak di bawah umur mengacu terhadap Undang-Undang No. 23/2002 tentang perlindungan anak  dan  untuk  mengetahui  faktor  potensial  penyebab  dan  bentuk  pencegahan  terjadinya persetubuhan anak di bawah umur.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif-empiris  dengan  jenis  penelitian judicial  case study dimana  wilayah  hukum  Biak  Numfor  menjadi  objek  penelitian  terkini.  Jenis  data  dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para pihak terkait dan observasi terlibat di lokasi penelitian serta data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang terkait dengan penelitian terkini. Setelah seluruh data tersedia, data- data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dialami oleh Anak di Bawah Umur Mengacu pada Undang-Undang No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak
Persoalan-persoalan yang telah dialami oleh anak-anak bukan hanya terjadi di daerah perkotaan tetapi juga di pedesaan. Tapi sayang tiada informasi yang lengkap terkait dengan hal ini. Selain itu pelaku kekerasan terhadap anak di lihat sejauh ini sebanyak 68% pelakunya ialah orang yang telah dikenal  korban,  selain  itu  sebanyak  34%  banyak  dilakukan  orangtua  biologis  anak  itu  sendiri. Berdasarkan  informasi  tersebut  menjelaskan  tiap  anak  perempuan  zaman  sekarang  ini,  sangat sensitif terhadap kekerasan seksual. Argumen pelaku pada umumnya ialah sangat bervariasi, banyak yang tidak rasional namun juga melebihkan. Adapun usia rata-rata korban berusia antara 2-15 tahun selain itu ada pula yang di laporkan masih berumur 1 tahun 3 bulan.
Sang pelaku sebelum melakukan kekerasan biasanya melakukan ancaman, atau tipu muslihat. Seks merupakan ancaman yang sangat serius dan kerap kali mendapatkan perhatian. Kejahatan seksual  seperti  pemerkosaan  maupun  persetubuhan  terhadap  anak  yang  umurnya  belum  cukup biasanya di dahului tipu daya yang merupakan kejahatan kesusilaan yang dapat di akibatkan karena adanya beberapa sebab. Kejahatan dimaksud teramat kompleks dan tidak berdiri sendiri., Sebabnya pun  sangat  beragam  diantaranya  di  pengaruhi  dengan  kondisi  sangat  mendukung  korban  yang secara tidak langsung mendorong pelakunya melakukan hal tersebut dan juga ada beberapa faktor- faktor yag lainnya yang mempengaruhi.
Tindak  kejahatan  berupa  kesusilaan  di  dalam  KUHP  terbadi  menajdi  2  yakni  delik pemerkosaan untuk bersetubuh di atur dalam pasal 285 KUHP serta delik pemerkosaan untuk melakukan pencabulan yang di atur pada pasal 289 s/d 296 KUHP. Lalu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tindak pidana kesusilaan yang mana di dalamnya terdapat keterlibatan anak di atur  dalam  pasal  82  dan  88  Undang-Undang  No.  23/2002  terkait  perlindungan  anak.  Bisa  di katakan persetubuhan ialah bertemunya 2 kelamin yang tidak sejenis dengan yang dimiliki tubuhnya agar dapat memenuhi kebutuhan biologis yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan dapat dipahami sebagai bertemu dua alat kelamin yang berbeda jenis dan terjadi ejakulasi. Menurut sebagian pakar tiap persetubuhan tidak tentu diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penerobosan yang ringan, yaitu masuk bagian atas pada alat vital lelaki pada dasar luar alat vital wanita di anggap sudah melakukan suatu tindakan persetubuhan.
Persetubuhan sendiri dapat di bagi menjadi 2 macam yaitu: persetubuhan yang bisa dilakukan secara resmi dan tidak resmi. Persetubuhan di akan anggap resmi apabila wanita tersebut sudah cukup  umur  dan  tidak  mempunyai  hubungan  dengan  lelaki  yang  lain  serta  di  lakukan  dengan seizinnya. 10 Menurut  hukum  yang  di  berlakukan  di  Indonesia,  seorang  wanita  di  anggap  cukup umur  apabila  Wanita  tersebut  telah berusia  15  tahun.  Berdasarkan  kriteria  umur  tersebut,  ia  di anggap  telah  mengetahui  dan  memahami  dampak  dari  hal  tersebut  maka  dia  dapat  mengambil keputusan  untuk  melakukan  atau  sebaliknya,  tetapi  tiap  persetubuhan  seorang  wanita  yang mengalami  keterbelakangan  mental  di  anggap  tidak  sah  meskipun  dia  telah  berusia  15  tahun. Adanya ikatan perkawinan bisa di anggap persetujuan menurut suami dalam melakukan hubungan badan Bersama istrinya. 11
Jika persetubuan tersebut tidak mengedepankann prinsip-prinsip yang tadi sudah di jelaskan, maka hal tersebut di anggap tidak resmi dan bisa dipidana. Menurut KUHP, terdapat beberapa persetubuhan  tidak  resmi  yang  dapat  terjadi  dalam  perkawinan  dan  yang  dilakukan  diluar perkawinan. maksud daripada persetubuhan yang tidak resmi yang dapat terjadi dalam perkawinan adalah seorang Wanita yang belum mencukupi usia dan dari hubungan tersebut akan berdampak cidera. Bahaya hukuman ini menurut pasal 288 KUHP menjelaskan bahwa bisa di penjara selama- selamanya 4 tahun dan apabila terjadi kematian maka risiko hukumannya menjadi 2 tahun penjara. Selain itu persetubuhan tidak resmi yang terjadi di luar dari pernikahan ialah persetubuhan yang disebabkan  hubungan  badan  antara  laki-laki  dengan  wanita  yang  tidak  berada  dalam  ikatan pernikahan dan belum berstatus suami istri. Tindakan ini terbagi menjadi 2 yakni: 12
a) Tiap  hubungan  badan  yang  akan  terjadi  atas  kerelaan  dari  wanita  tersebut  misalnya persetubuhan yang dilakukan oleh wanita yang dibawah umur yang akan disebut perzinaan.
b) Hubungan badan yang akan dilakukan dengan tiadanya izin dari wanita yang akan di setubuhi, contohnya pemerkosaan atau persetubuhan kepada wanita yang tidak berdaya.
Pengertian  hubungan  badan  terhadap  Wanita  dibawah  umur  yakni  hubungan  badan  Bersama wanita yang tidak memiliki ikatan dan melum menjadi istri. Menurut pasal 287 KUHP, bila Wanita tersebut belum berusia 12 tahun maka termasuk dalam tindak pidana biasa dan apabila usia telah mencapai 12 tahun namun belum genap menginjak 15 tahun masuk dalam kategori tindak pidana tuduhan.  Selain  itu  maksud  hubungan  badan  Bersama  wanita  yang  tidak  kuasa  sebagaimana  di jelaskan dalam pasal 286 KUHP adalah keberadaan persetubuhan dengan wanita belum menjadi istri dan yang keadaan kesehatan jiwanya tidak stabil sehingga tidak bisa wanita tersebut di mintai izin. Wanita yang tidak sadar kejiwaanya, gila, atau keterbelakangan mental tidak mungkin di mintai persetujuannya untuk melakukan persetubuhan. Jika pun ia setuju maka persetujuan itu di anggap tidak sah, begitu pula dengan wanita yang tengah hilang kesadarannya dan dengan catatanya bahwa bukan karena perbuatan laki-laki yang menyetubuhinya. Tetapi bila pingsannya lantaran laki-laki
10 Arie Chandra, Hamza Baharuddin, and Hardianto Djanggih, “Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Huku m.,” Jurnal Of Lex Generalis 1, no. 1 (2020): 88 – 100, https://doi.org/10.52103/jlg.v1i1.75.
11 Beniharmoni Harefa, “Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” Jurnal Komunikasi Hukum 1, no. 1 (2015): 1 – 13, https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009; Beniharmoni Harefa, Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak (Jakarta: Deepublish, 2019).
12 Syamsul Haling et al., “Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional,” Jurnal Hukum & Pembangunan 2, no. 2 (2018): 361 – 78, https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668.
tersebut maka kejahatan persetubuhan itu termasuk bukan persetubuhan dengan wanita yang tak berdaya.
Tindak pidana persetubuhan telah terjadi di Biak Numfor dengan tersangka Billy dan Korban Bernama Julia. Hal tersebut di lakukan oleh korban dengan cara korban di baringkan di tempat tidur kemudia korban ditindih tersangka lalu penis tersangka yang terlihat dalam keadaan tegang kedalam  kemaluan/vagina  korban  lalu  turun  naik  ke  pantatnya  selama  kurang  lebih  30  menit sampai  akhirnya  tersangka  menumpahkan  sprema  ke  dalam  kemaluan  korban  kemudian mencabutnya. Guna penyidikan, Kepolisian melakukan upaya antara lain:
a) Melalui penangkapan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan seperti yang tejadi di Biak Numfor berdasar Nomor: SP. Kap/41/III/2010/Reskrim
b) Penawanan  dalam  hal  ini  berdasarkan  nomor  SP.  Han/38/II/2010/Reskrim  dengan tersangka  Billy  Roroh  di  lakukan  oleh  penyidik.  Penawanan  sempat  diperpanjang  dengan perpanjangan  penawanan  oleh  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Biak  dengan  Surat  Perpanjangan Penahanan Nomor: B-/2/T.1.11/Epp.2/04/2010
c) Tidak  ada  penyitaan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  dalam  perkara  ini.  Namun  selain dilakukannya penyidikan, penyidik melakukan pemeriksaan saksi terkait.
Pada  proses  penyidikan  dalam  tindak  pidana  persetubuhan  anak  ini  berdasarkan  pada  Nomor BP/36/IV/2010/RESKRIM telah dilakukan tindakan sebagai berikut:

## Penagkapan
Melihat Pasal 1 butir 20 KUHAP penangkapan diartikan rangkaian perbuatan yang di lakukan oleh penyidik berupa pengendalian sementara waktu terhadap tersangka dan akan d bebaskan bilamana sudah mendapatkan cukup bukti yang kuat guna kepentingan penyidikan dan penuntutan. Menurut prosedur dan telah di tetapkan oleh UU berdasarkan surat tugas serta surat perintah yang telah diberikan yang bertanggung jawab tersangka serta menyebutkan apa alasan penangkapan tersebut, serta  surat  perintah  penangkapan  tersebut  tembusannya  harus  di  berikan  kepada  keluarganya segera  setelah  di  lakukan.  Dalam  perkara  ini  sendiri  penyidik  Reskrim  Polres  Biak  Numfor melaksanakan  penangkapan  pada  tersangka  berdasarkan  surat  perintah  penangkapan  No.  Pol  : SP.Kap/41/III/2010/Reskrim.

## Penahanan
Penahan  merupakan  suatu  bentuk  penyitaan  kemerdekaan  bergeraknya  seseorang.  Sehingga terdapatnya pertentangan antara dua asas yaituu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang senantiasa harus di junjung tinggi. Berdasarkan perkara di atas jelas terlihat tersangka Billy di tahan berdasarkan surat penahanan No. Pol: SP. Han/38/III/2010/Reskrim. Sebagaimana di sebutkan bahwa tersingkirnya hal tersebut di lakukan guna kepentingan.

## Penyidikan
.
Masa penahanan di tinngkat penyidikan ini adalah  20 hari serta untuk kepentingan penyidikan, apabila  proses  penyidikan  belum  selesai  dalam  masa  yang  ditetapkan,  maka  penyidik  dapat mengajukan  permintaan  perpanjangan  kepada  Kejaksaan  Negeri  untuk  diberikan  perpanjangan penahanan. Pada perkara ini, penyidik mengamati bahwa proses penyidikan terhadap tersangka
Billy  belum  selesai  dalam  masa  penahanan  pertama  penyidik  Reskrim  Polres  Biak  Numfor mengajukan  permohonan  perpanjangan  penahanan  kepada  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Biak Numfor  dengan  surat  permohonan  perpanjangan  penahanan  yang  ditujukan  kepada  Kepala Kejaksaan Negari Biak Numfor dengan Nomor: B/498/IV/2010/Reskrim, kemudia di tanggapi oleh Kejaksaan Biak Numfor.

## Penyitaan
Terkait pelaksanaan penyitaan yang di laksanakanuntuk kepentingan acara pidana bisa di lakukan dengan  tahapan-tahapan  yang  sudah  di  tetapkan  oleh  Undang-Undang  yaitu  adanya  suatu penyitaan yaitu adanya izin dari pengadilan Negeri setempat. Tetapi pada situasi yangg sangat perlu atau  mendesak  penyidik  harus  secepatnya  mengambil  langkah  dan  tidak  mungkin  untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda yang dapat bergerak dan untuk itu harus secepatnya melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. pada kasus ini tidak di lakukan penyitaan terhadap barang bukti.

## Pemeriksaan oleh Balai Pemsyarakatan
Mengingat  tentang  kasus  ini  tersangkanya  ialah  anak  yang  umurnya  belum  mencukupi,  maka penyidik  meminta  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  guna  melaksanakan  pemeriksaan  kepada tersangka.  Penyidik  Reskrim  Polres  Biak  Numfor  mengirimkan  surat  kepda  Kepala  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIB  Biak  dengan  Nomor  B/390/III/2010  agar  dapat  dilakukan  dalam penelitian kemasyarakatan terhadap tersangka, yang kemudian ditindak lanjuti oleh pihak Lembaga Pemsayarakatan  dengan  mengadakan  penelitian  tersebut  yang  hasilnya  dalam  sebuah  Laporan Peelitian Kemsayarakatan Untuk Penyidikan Perkara Anak dengan Nomor : W.19.EE-PK.04.07- 2/8, yang berisi beberapa butir laporan diantaranya yaitu: 1) identitas, 2) masalah,  3) daftar sejarah hidup    tersangka,  4)  pemikiran  masa  depan,  5)  tanggapan  klien,  6)  kondisi  keluarga,  7)  situasi lingkungan  masyarakat,  8)  tanggapan  pihak  keluarga,  keluarga  korban  dan  pemerintah,  9) kesimpulan dan saran.
Menurut penelitian tersebut serta hasil dari penyidikan yang sudah ada dan di dukung dengan saksi-saksi terkait sehingga dapat di hasilkan yakni tersangka Billy di persangkakan telah melakukan tindak pidana kejahatan persetubuhan terhadap anak seperti tersebut dalam pasal 81 ayat 2 UU No.  23/2002  tentang  perlindungan  anak.  Ketika  tahapan  penyidikan  menurut  penilitian  Berita Acara Pemeriksaan beserta hasil interogasi para penyidik kepolisian Biak Numfor pada perkara No. BP/36/IV/2010/RESKRIM bisa di ketahui beberapa hak tersangka anak di bawah umur yang ternyata pada tahapan penyidikan sudah di terapkannya mengenai hak-Hak pemeriksaan di bawha umur  yang  dalampemeriksaan  oleh  penyidik  ketika  penyidikan.  Saat  usia  anak  dibawah  umur berurusan secara langsung dengan hukum sehingga pada proses penyelidikannya penyidik wajib menjaga hak-hak anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak.
Pasal 16 ayat (1) menjelaskan tiap anak memperoleh perlindungan dalam tiap permasalahan hukum yang dipandang menakutkan. 13 Selama ini praktek yang ada telah dilakukan oleh penyidik dalam menangani perkara berkaitan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh anak yang belum cukup  umur  ini.  Sudah  terbukti  dengan  tidak  adanya  pemeriksaan  pada  saat  melakukan pemeriksaan,  selain  itu  pemeriksaan  yang  dilaksanakan  pemeriksaan  adalah  dengan  cara
13 Indonesia, “Undang - Undang No 23 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 Ayat 1” (2002).
kekeluargaan.  Penangkapan,  penahanan,  atau  delik  telah  tercantum  Pada  16  ayat  (2)  dapat dilakukan apabila telah sesuai dengan hukum yang ditetapkan 14 , namun berkaitan dengan itu tidak dilakukan penyidik sebab permohonan yang telah disampaikan oleh orang tua pelaku. ketentuan dalam  Undang-Undang  anak  sebagai  penyidik  telah  dilakukan  sesuai  dengan  tahapan  masing- masing.
Ada beberapa syarat yang belum terpenuhi oleh penyidik dalam pasal 64 ayat (1) yaitu anak yang  menjadi  korban  kejahatan  pidana  dimana  hal  itu  merupakan  kewajiban  pemerintah  dan masyarakat  Bersama.  tetapi  pada  masalah  ini  institusi  kepolisian  sebagai  penyidik  yang  dapat dikatakan  bagian  dari  pemerintah  belum  memberikan  satu  hukuman  dan  perhatian  terhadap korban karena di lihat dari kepentingan hukumnya dari BAP dan di jadikan sebagai korban yang dalam kasus ini harus di perhatikan secara khusus dari pihak penyidik. 15 Bilamana telah dipenuhinya separuh dari ketentuan penyidik menurut pasal 64 ayat (2) dimana memuat tentang perlindungan khusus  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum 16 ,  begitu  juga  halnya  yang  seharusnya dirasakan oleh korban.
Seandainya dalam poin a disebutkan tindakan yang dilakukan terhadap anak secara manusiawi sesuai  dengan  martabat  dan  hak-hak  anak  yang  di  terapkan  dengan  pemeriksaan  yang  sifatnya kekeluargaan, dalam poin c , disebutkan tersedianya saran dan prasana khusus yang di buat dengan pemeriksaan secara terpisah dengan penyidikan orang dewasa. Selain itu, secara bersamaan korban hanya  di  posisikan  sebagai  saksi.  Pada  posisi  tersebut,  alur  cerita  sebuah  kejadian  yang  akan diceritakan  membutuhkan  pelaku  sehingga  akan  menimbulkan  kejadian  yang  mengakibatkan adanya  tekanan  mental  bagi  si  korban,  sehingga  dampak  perlindungan  pelaku  anak  ini  jika dibandingkan dengan perlindungan korban tindak pidananya.

## 3.2. Faktor Penyebab dan Pencegahan terhadap Terjadinya Persetubuhan Anak di Bawah Umur
Dalam menjelaskan secara rinci mengenai penyebab yang mengakibatkan kejahatan, banyak sarjana telah menguraikannya berdasarkan keilmuan yang diemban. Banyak kriminologi berusaha untuk merumuskan penyebab timbulnya kejahatan, namun tiap orang tidak dapat memberikan batasan mutlak  terkait  dengan  faktor  utama  timbulnya  tindak  pidana.  Bilamana  dalam  menggali  faktor- faktor  timbulnya  suatu  tindak  kejahatan  yang  dimana  suatu  faktor  tertentu  dapat  mewujudkan macam  kejahatan  yang  lain. 17 Hal  inilah  yang  oleh  beberapa  sarjana  kriminologi  menyebutnya sebagai  multiple  faktor.  Beberapa  faktor  yang  menjadi  terwujudnya  kejahatan  dibagi  menjadi  2 faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 18 Faktor intern merupakan faktor berasal dari individu masing-masing,  faktor  khusus  tersebut  dapat  terlihat  dari  individu  serta  mencari  hubungan pemerkosaan maupun persetubuhan dengan anak di bawah umur.
Faktor Intern
a) Faktor Kejiwaan
14 Indonesia, “Undang - Undang No 23 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 Ayat 2” (2002).
15 Ahmad Prasetyo, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana,” Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1 (2020): 51 – 60, https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054.
16 Indonesia, “Undang - Undang No 23 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 Ayat 2” (2002).
17 Tateki Yoga Tursilarini, “Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak,” Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial 41, no. 1 (2017): 45 – 69, https://doi.org/10.31105/mipks.v41i1.2277.
18 Sri Endah Wahyuningsih, “Perlindungan Hu kum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini,” Jurnal Pembaharuan Hukum 3, no. 2 (2016): 172 – 80, https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1407.
Faktor kejiwaan merupakan suatu faktor dimana situasi kejiwaan atau kesehatan mental yang tidak berada  pada  titik  normal  yang  di  alami  oleh  seseorang  untuk  melakuukan  tindak  kejahatan contohnya seperti perilaku seks. Selain itu keadaan ini juga dapat dipengaruhi oleh konsumsi zat- zat tertentu seperti obat-obatan yang menimbulkan halusinasi serta dapat juga konsumsi alkohol yang berlebih yang berakibat kepada jiwa seseorang.

## b) Faktor Biologis
Manusia  sebagai  makhluk  yang  hidup,  tentu  mempunyai  segala  jenis  kebutuhan  salah  satunya adalah  adanya  kebutuhan  biologis.  Kebutuhan  inilah  yang  datang  dari  dalam  diri  manusia  yang sifatnya  harus  sehingga  manusia  bisa  menahan  diri.  Witherington  menempatkan  kebutuhan biologis ini menjadi 3 bagian yaitu ebutuhan akan makanan, kebutuhan seksual serta kebutuhan proteksi.  Diantara  ketiga  macam  kebutuhan  biologis  tersebut,  kebutuhan  seks  yang  sangat berbahaya  bilamana  tidak  di  salurkan  secara  baik  dan  benar.  sejak,  manusia  sudah  mempunyai dorongan seks dorongan tersebut adalah alas dalam diri individu yang secara otomatis terbentuk sebagai akibat dari zat-zat hormon seks yang terdapat dalam diri manusia.

## c) Faktor moral
Moral merupakan satu faktor yang teramat penting dalam menentukan kearah yang baik. Seringkali moral  dijadikan  filter  terhadap  tiap  perilaku  yang  berseberangan  sebab  moral  merupakan pemahaman berkaitan tingkah laku berkaitan suatu kebaikan dan merupakan hal yang dapat dilihat untuk dapat menentukan tingkah laku.

## Faktor Ekstern
Faktor ekstern ialah faktor yang posisinya di luar diri manusia dan berpangkal pada pokok individu. Hal yang dapat di tinjau dari faktor ektern ialah: 19

## a) Faktor Sosial Budaya
Meningkatnya kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan atau persetubuhan dengan segala macamnya sangat berkaitan dengan aspek sosial dan budaya. Sebab aspek ini merupakan aspek yang menyebar di tengah masyarakat tersebut dan amat sangat mempengaruhi moralitas seseorang.

## b) Faktor Ekonomi
Ekonomi  juga  ialah  hal  yang  sangat  penting  dan  merupakan  salah  satu  penyebab  seseorang melakukan suatu kejahatan. Situasi ekonomi yang sulit bisa berdampak pada tindakan nekad dan tidak terarah seseorang. Ditambah dengan pendidikan yang kurang dan pekerjaan yang di dapat pun tidak sesuai dengan yang diharapkan.

## c) Faktor Media Masa
Informasi dari surat kabar berisikan publikasi yang memuat suatu kejadian dan peristiwa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun pemberitahuan dari surat kabar tersebut dapat menjadi faktor suatu kejahatan. Selain penyebab-penyebab yang telah di jelakskan diatas, aparat penegak
19 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak , 3rd ed. (Jakarta: Djambatan, 2007).
hukum  pun  telah  melakukan  berbagai  macam  upaya  pencegahan  dalam  penanggulangan  delik kasus kejahatan seksual bagi anak yang belum cukup umur. Salah satu penanggulangan kejahatan pidana ialah berupa pemberian sanksi terhadap pelakunya. Sehingga sebagai contoh agar orang lain tidak melakukan hal yang sama. Dengan adanya pemberian sanksi hukum pada tersangka, maka secara  tidak  langsung  memberikan  perlindunga  terhadap  korban  anak  yag  belum  cukup  umur maupun perlidungan terhadap calon korban. 20 Hal ini berarti bermakna pemberian hukuman yang setimpal  dengan  kesalahannya  atau  bisa  dikatan  para  tersangka  yang  dimintai  pertanggung jawabannya.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  kepolisian  telah  melakukan  berbagai  macam  upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan khususnya bagi anak di bawah umur antara lain ialah:

## Upaya Penal
Merupakan  penanggulangan  yang  dilakukan  setelah  terjadinya  kejahatan  yang  bertujuan  agar kejahatan itu tidak terulang lagi. 21

## Upaya Non-Penal
Upaya bersifat rasional guna melakukan pencegahan serta penanggulangan kejahatan tidak hanya menggunakan upaya penal, namun dapat menggunakan upaya non penal. Penanggulangan bersifat non penal dapat diartikan sebagai penanggulangan tidak menerapkan sanksi hukum dan upaya ini sifatnya preventif. 22 Upaya-upaya non penal seperti pemberian santunan dan mengarahkan kepada Pendidikan moral.

## Upaya pencegahan
Penanggulan persetubuhan bagi anak yang umurnya belum cukup bisa dilakukan dengan cara yang sifatnya  preventif  maksudnya  yaitu  usaha  penanggulan  yang  sangat  menitik  beratkan  pada pencegahan terjadinya kejahatan yang tujuannya yaitu agar kejahatan itu jangan sampai terjadi. Hal tersebut  dapat  di  kurangi  dengan  pengurangan  akan  beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab kejahatan  itu,  dalam  hal  ini  usaha  untuk  melakukan  mencengahan  agar  lebih  baik  dan  lebih menguntungkan  dari  pada  hanya  tindakan  represif  saja. 23 Selain  itu  pula  pencengahan  ini  bisa memperkuat kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama masyarakat.

## Upaya Reformatif
Dapat dimaknai sebagai ragam usaha permbaharuan dan penyempurnaan terhadap tiap individu yang melakukan perbuatan kejahatan yang telah melanggar UU. Adapun usaha ini bersifat untuk mengurangi  tingkat  kejahatan  yang  telah  dilakukan.  Usaha  reformatif  ini  dilaksanakan  setelah adanya usaha lain dan tujuannya untuk memperbaiki jiwa dari si pelaku kejahatan, dimana untuk memperlakukan  anak  yang  belum  cukup  umurnya  bisa  dilakukan  dengan  metode  reformatif
20 Budi Prakoso, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terkait Persetubuhan Yang Korbannya Anak Melalui Upaya Pembujukan,” Jurnal Pro Hukum 8, no. 1 (2019): 1 – 20, https://doi.org/10.55129/jph.v8i1.817.
21 Ramiyanto Ramiyanto and Waliadin Waliadin, “Upaya Pe nanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan,” Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 4 (2018): 321 – 29, https://doi.org/10.54629/jli.v15i4.236.
22 Ramiyanto and Waliadin.
23 Elvi Zahara Lubis, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual,” JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu- Ilmu Sosial 9, no. 2 (2017): 141, https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8242.
dinamik serta metode professional service . 24 Melalui metode reformatif dinamik, sebagaimana telah tergambat guna mengubah sikap yang tidak baik, sedangkan metode klasik melalui jalan pemberian hukuman yang berat.
Walaupun metode ini tak berlaku bagi semua kejahatan, namun hukuman yang berat semata- mata  tidak  mengubah  perilaku  kejahatan  itu  sendiri.  Metode  moralisasi  yakni  dengan  cara memberikan  bimbingan  kerohanian  berdasarkan  kepada  agama  pada  Lembaga  Pemasyarakatan agar  terjadi  perubahan  sikap  dan  tidak  mengulangi  perbuatannya.  Selain  itu  metode  layanan diharapkan  pengadilan  dan  penjara  bisa  mendapat  bantuan  dari  ahli-ahli  professional  yang menolong  dalam  penyelidikan  sehingga  bisa  mendapatkan  penilaian  objektif  bagi  keadaan tekdakwa.

## 4. KESIMPULAN
Pelaksaan tahapan penyidikan bagi delik persetubuhan anak yang di lakukan oleh anak umurnya belum mencukupi dengan tersangka seorang anak di periksa oleh Kepolisian Resor Biak Numfor telah  dilakukan  berdasarkan  KUHAP  (Kitab  Undang-Undang  Acara  Pidana)  serta memperhatikann  ketentuan  yang  berlaku  berdasarkan  UU  Perlindungan  Anak.  Bahwasannya pemenuhan hak dari si tersangka anak yang belum cukup  umurnya ini dalam penyidikan kasus persetubuhan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketetapan pasa 16, pasal 59 dan pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Beberapa faktor yang menjadi terwujudnya kejahatan dibagi menjadi 2 faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern.  Faktor intern merupakan faktor berasal  dari  individu  masing-masing,  faktor  khusus  tersebut  dapat  terlihat  dari  individu  serta mencari  hubungan  pemerkosaan  maupun  persetubuhan  dengan  anak  di  bawah  umur.  Faktor ekstern merupakan faktor yang posisinya di luar diri manusia dan berpangkal pada pokok individu.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Ardiansyah, Andi, and Andi Risma. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak.” Jurnal Of Lex Theory 1, no. 298 – 313 (2020).
https://doi.org/10.52103/jlt.v1i2.312.
Chandra, Arie, Hamza Baharuddin, and Hardianto Djanggih. “Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.” Jurnal Of Lex Generalis 1, no. 1 (2020): 88 – 100. https://doi.org/10.52103/jlg.v1i1.75.
Dewi, Risma Purnama, I Nyoman Suj ana, and I Nyoman Gede Sugiartha. “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur.” Jurnal Analogi Hukum 1, no. 1 (2019): 11 – 15. https://doi.org/10.22225/.1.1.1452.11-15.
Haling, Syamsul, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, and Hardianto Djanggih. “P erlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional.” Jurnal Hukum & Pembangunan 2, no. 2 (2018): 361 – 78. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668.
Harefa, Beniharmoni. “Diversi Sebagai Perlindung an Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” Jurnal Komunikasi Hukum 1, no. 1 (2015): 1 – 13. https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009.
Lubis, Elvi Zahara. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.”
24 Lubis.
JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9, no. 2 (2017): 141. https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8242.
Prakoso, Budi. “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terkait Persetubuhan Yang Korbannya Anak Melalui Upaya Pembujukan.” Jurnal Pro Hukum 8, no. 1 (2019): 1 – 20. https://doi.org/10.55129/jph.v8i1.817.
Prasetyo, Ahmad. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana.” Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1 (2020): 51 – 60. https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054.
Rahmawati, Efvi, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. “Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No. 23/Pid.Sus/2020/PN.SGR).” Jurnal Komunitas Yustisia 4, no. 1 (2021): 1 – 10. https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i1.33016.
Ramiyanto, Ramiyanto, and Waliadin Waliadin. “Upaya Penanggulangan Tindak Pida na Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan.” Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 4 (2018): 321 – 29. https://doi.org/10.54629/jli.v15i4.236.
Tursilarini, Tateki Yoga. “Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak.” Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial 41, no. 1 (2017):
45 – 69. https://doi.org/10.31105/mipks.v41i1.2277.
Wahyuningsih, Sri Endah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini.” Jurnal Pembaharuan Hukum 3, no. 2 (2016): 172 – 80. https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1407.
Widyawati, Mega. “Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Jurnal USM Law Review 1, no. 1 (2018): 68 – 81. https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2232.

## Buku
Harefa, Beniharmoni. Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak . Jakarta: Deepublish, 2019.
Lamintang, Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997. Moeljatno, Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
Muhammad, Rusli. Potret Lembaga Pegadilan Indonesia . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
Supramono, Gatot. Hukum Acara Pengadilan Anak . 3rd ed. Jakarta: Djambatan, 2007.

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang No 23 tentang Perlindungan Anak, Pasal 10 (2002).
——— . Undang-Undang No 23 tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 Ayat 1 (2002). ——— . Undang-Undang No 23 tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 Ayat 2 (2002).
——— . Undang-Undang No 23 tentang Perlindungan Anak, Pasal 24 (2002).
——— . Undang-Undang No 23 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 Ayat 2 (2002).