Warbal.  Montgomery  (2021)  Efektivitas  Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  pada  Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(2)
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 6, Special Issue No. 2, Desember 2021

## EFEKTIVITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA DINAS PENANAMAN  MODAL  DAN  PELAYANAN  TERPADU  SATU  PINTU  KOTA AMBON

## Montgomery Warbal
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Trinitas Ambon, Indonesia Email: montywarbal@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan serta mendiskripsikan foktor- factor  yang  menyebabkan  keterlambatan  perizinan  pada  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Di  Kota  Ambon,untuk  mengetahui kebijakan  –kebijakan  yang  dilaksanakan  dalam  peningkatan  pelayanan  izin mendirikan  bangunan  pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  Di  Kota.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  kuantitatif  dimana  dalam  penelitian  ini  yang  dilakukan bersifat  diskriptif  yaitu  untuk  mengetahui  atau  menggambarkan  kenyataan  dari kejadian  yang  diteliti.analisis  data  dilakukan  secara  terus  menerus  dimulai dengan  menelaah  seluruh  data    yang  tersedia  dari  berbagai  sumber,  yaitu wawancara,  pengamatan  yang  sudah  dituliskan  dalam  catatan  lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukan  bahwa  dari  6  indikator  yang  diajukan,namun  ada  2  faktor  yang menghambat  yakni  :1  ).  Faktor  aturan  belum  sepenuhnya  dijalankan  oleh  para pegawai  diakibatkan  karena  kurangnya  pengawasan  daei  pimpinan  dan  factor kesadaran  belum  sepenuhnya  dijalankan  karena  kurangnya  disiplin  pegawai dalam  melaksanakan  pelayanan  surat  IMB,  sehingga  terjadi  keterlambatan dalam  penerbitan  IMB.  Sedangkan  kebijakan  yang  diambil  adalah  :  1). Mengadakan  rapat  rutin  mengenai  penerbitan  IMB  yang  mengalami keterlambatan,  2).  Melakukan  pengawasan  dan  pembinaan,  3).  Mengikuti pendidikan  dan  pelatihan-  pelatihan  bimbingan  teknis    pada  Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Di Kota Ambon.
Kata Kunci : efektivitas pelayanan; pemberian izin mendidirkan bangunan

## Abstract
This study aims to explain and describe the factors that cause delays in licensing at the One Stop Integrated Service and Investment Service in Ambon City, to find out  the  policies  implemented  in  improving  building  permit  services  at  the Investment  Office  and  One  Stop  Integrated  Services.  In  the  city.  The  research method  used  in  this  study  is  a  quantitative  approach  which  in  this  research  is descriptive, namely to find out or describe the reality of the events being studied. Data  analysis  is  carried  out  continuously  starting  by  examining  all  available
data  from  various  sources,  namely  interviews,  observations  which  has  been written  in  field  notes,  documents  and  so  on  until  the  conclusion  is  drawn.  The results showed that of the 6 indicators proposed, there were 2 inhibiting factors, namely:  1).  The  regulatory  factor  has  not  been  fully  implemented  by  the employees due to the lack of supervision from the leadership and the awareness factor has not been fully implemented due to the lack of employee discipline in carrying  out  the  IMB  letter  service,  resulting  in  delays  in  the  issuance  of  the IMB. While the policies taken are: 1). Hold regular meetings regarding delayed issuance  of  IMBs,  2).  Carry  out  supervision  and  coaching,  3).  Participate  in education and technical guidance training at the Office of Investment and One Stop Integrated Services in Ambon City.
Keywords: service effectiveness; granting of building permits
Received: 2021-10-20; Accepted: 2021-11-05; Published: 2021-11-20

## Pendahuluan
Pada  dasarnya  penyelenggaraan  pemerintahan  mengemban  tiga  fungsi  hakiki, yaitu  pelayanan,  pemberdayaan  dan  pembangunan.  Jadi  selain  melaksanakan pembangunan,  pemerintah  juga  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  atau  lebih dikenal dengan pelayanan publik.
Pelayanan pada dasarnya menjadi bagian penting bagi kehidupan manusia. Dalam hal  ini,  pelayanan  kepada  masyarakat  memiliki  tujuan  utama  yang  telah  menjadi kewajiban  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dengan  memberikan  pelayanan  yang terbaik  kepada  masyarakat.  Selain  itu,  pemerintah  juga  mempunyai  peranan  penting untuk  menyediakan  layanan  publik  yang  prima  bagi  masyarakat  mulai  dari  pelayanan dalam bentuk pengaturan, kesehatan, dan pendidikan.
Masyarakat  Indonesia  sendiri  pada  zaman  sekarang  semakin  kritis  dalam menginginkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah. Dalam kehidupan global yang disertai  perubahan  zaman  dan  semakin  modernnya  kehidupan  manusia,  teknologi  dan yang lainnya ini membawa perubahan dan dampak yang kompleks.
Pada  umumnya  masyarakat  selalu  menuntut  pelayanan  publik  yang  baik,  cepat dan  berkualitas  dari  pemerintah.  walaupun  tuntutan  tersebut  sering  dilaporkan masyarakat  kepada  pemerintah,  tetapi  tetap  saja  pelayanan  masih  belum  maksimal. Untuk  memperoleh  pelayanan  yang  sederhana  saja,  masyarakat  sering  dihadapkan dengan  beberapa  kesulitan,  seperti  halnya  di  kantor  pemerintah  daerah,  sering  kali ditentukan beberapa masalah birokrasi, misalnya dalam hal perizinan yang butuh waktu dan  proses  yang  lama.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pelayanan  terhadap  masyarakat belum terlaksana dengan baik dan cepat. Padahal pelayanan yang baik dan cepat adalah tujuan utama yang tidak dapat dihindari oleh para pemangku kewajiban penyelenggara pelayanan masyarakat (Yudhaningsih, 2011) .
Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  63  Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berisi kriteria-
kriteria  pelayanan  prima    yaitu  kesederhanaan,  kejelasan  dan  kepastian  pelayanan, keamanan,  keterbukaan,  efesiensi,  ekonomis,  keadilan  yang  merata  dan  ketetapan waktu.
Dalam  organisasi  pemerintahan,    pelayanan  kepada  masyarakat  adalah  tujuan utama  yang  tidak  mungkin  dapat  dihindari  karena  sudah  merupakan  kewajiban menyelenggarakan  pelayanan  dengan  menciptakan  pelayanan  yang  terbaik  kepada masyarakat,  maka  sepatutnya  pemerintah  mencari  solusi  terbaik  terhadap  masalah- masalah  yang  sering  dihadapi,  termasuk  kendala  intern  yaitu  kendala  yang  bersumber dari  dalam  instansi  itu  sendiri  maupun  kendala  exstern  yakni  kendala  yang  datangnya dari  masyarakat  pengguna  jasa  dalam  kaitannya  dengan  pelayanan  umum  yang ditanganinya,  selain  itu  pula  pegawai  harus  senantiasa  memberikan  pelayanan  yang sebaik-baiknya kepada masyarakat secara keseluruhan.
Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik maka dapat menimbulkan rasa puas dan  sikap  positif  dari  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  kepuasan  merupakan  perasaan senang  atau  kekecewaan  seseorang  yang  berasal  dari  perbandingan  antara  kesannya terhadap kinerja seseorang dan harapannya.
Masyarakat  akan  sangat  puas  apabila  dirinya  mendapat  pelayanan  dengan  baik, dan  tentunya  hal  tersebut  akan  membawa  kesan  positif  dalam  diri  setiap  masyarakat khususnya  terhadap  kinerja  aparatur  pemerintah.  Tingkat  kepuasan  masyarakat merupakan  suatu  indikator  yang  penting  bagi  keberhasilan  pelayanan  publik  dimana semakin  besar  manfaat  yang  dirasakan  publik,  semakin  bagus  pula  kualitas  layanan yang  dilaksanakan  oleh  aparat,  sebaliknya  tingkat  kepuasan  yang  rendah mengindikasikan buruknya sistem pelayanan aparat publik.
Namun  pada  kenyataannya,  beberapa  permasalahan  pelayanan  publik  masih banyak  ditemukan  di  Indonesia,  diantaranya  yaitu  sering  terjadinya  penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak pemberi pelayanan yang seharusnya menciptakan kesejahteraan  dan  memberikan  pelayanan  yang  prima  kepada  masyarakat.  Bahkan sampai  sekarang  masih  banyak  masyarakat  yang  mengeluhkan  pelayanan  yang diberikan  oleh  pemerintah,  seperti  lamanya  proses  pelayanan  berbelit-belitnya  aturan yang  dibuat  pemerintah,  serta  adanya  pungutan  liar  yang  seharusnya  tidak  dikenakan dalam  suatu  pelayanan.  Hasil  penelitian  dari (Hibali,  2012) ada  beberapa  kejadian menunjukkan bahwa dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah. masih  kurang  mampu  dalam  melayani  masyarakat.  Selain  itu,  masih  banyak  keluhan dan kritik dari masyarakat tentang pelayanan.
Mengingat  pelayanan  publik  di  Indonesia  yang  masih  jauh  dari  harapan masyarakat  dan  menjadi  salah  satu  hal  yang  masih  menjadi  sorotan,  maka  pelayanan publik  menjadi  hal  yang  perlu  diperhatikan  dan  diselesaikan  secara  komprehensif. Selain itu, pelayanan publik juga menjadi ujung tombak interaksi antara masyarakat dan pemerintah.  Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  tuntutan-tuntutan  dari  masyarakat  untuk mendapatkan  pelayanan  yang  prima,  pemerintah    harus  bisa  mengupayakan  pelayanan yang  baik  dan  maksimal.  Pelayanan  publik  yang    harus  diwujudkan  dalam  setiap
penyelenggaraan  pelayanan  publik  baik  dalam tingkatan  pemerintah  pusat,  pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota.
Kemudian  dalam  proses  implementasi  program  kerja  yang  ditetapkan,  orientasi dan  proyeksi  dibutuhkan  oleh  sebuah  organisasi  untuk  mewujudkan  sebuah  organisasi yang  efektif,  oleh  karena  itu  konsep  efektivitas  dapat  digunakan  untuk  mengevaluasi jalannya  suatu  organisasi.  Efektivitas  adalah  suatu  ukuran  yang  menyatakan  seberapa jauh  target  (kuantitas,  kualitas  dan  waktu)  telah  tercapai,  Suatu  kegiatan  dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan efektif apabila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat (Siagian, 2006) .
Banyaknya  jenis  pelayanan  publik  menyebabkan  perlu  dilakukan  batasan  kajian pada jenis pelayanan tertentu. Salah satu jenis pelayanan publik yang mendasar adalah pelayanan  di  sektor  administrasi  perizinan.  Pelayanan  dalam  sektor  administrasi perizinan  merupakan  jenis  pelayanan  yang  cukup  banyak  permintaannya  seperti  Izin Usaha  Angkutan,  Izin  Usaha  Perikanan,  Izin  Usaha  Perkebunan,  Izin  Usaha Perindustrian, lebih dikhususkan lagi tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Saat ini ada banyak hal yang berhubungan dengan masalah pelayanan diantaranya yaitu  pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB).  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB) merupakan Keputusan Pemerintah Tata Usaha Negara (KTUN) yang wajib dimiliki oleh setiap  bangunan  gedung.  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  berfungsi  sebagai  sarana pengendali  untuk  menjamin  bahwa  bangunan  yang  akan  dibangun  dapat  menjamin keselamatan orang-orang yang akan tinggal di dalam gedung tersebut serta orang-orang di sekitarnya.
Izin Mendirikan Bangunan  sebagai sarana perizinan dalam mendirikan bangunan dapat  digunakan  sebagai  standar  penyesuaian  bangunan  yang  dapat  melindungi keamanan masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Selain itu Izin Mendirikan Bangunan juga  dapat  digunakan  sebagai  jaminan  hukum  yang  sah  kepada  masyarakat  terhadap kepemilikan  gedung  Izin  Mendirikan  Bangunan  tentunya  sangat  diperlukan  khususnya di Kota Ambon sebagai daerah rawan bencana alam.
Tentunya butuh suatu proses untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan. Oleh karena  itu  efektivitas  pelayanan  dalam  pembuatan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB) juga sangat diperlukan untuk kelancaran dan ketepatan proses pembuatannya. Selain itu, mengingat  fenomena  yang  terjadi  pada  masyarakat,  seperti  kerusuhan,  unjuk  rasa  dan demonstrasi  yang  berlebihan  akibat  rasa  kecewa  masyarakat  terhadap  pelayanan pemerintah  yang  tidak  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat  menunjukkan  bahwa pelayanan pemerintah terhadap masyarakat masih belum efektif.
Berkaitan  dengan  pemberian  pelayanan  perizinan  IMB,  salah  satu  lembaga  yang melayani  Izin  Mendirikan  Bangunan  adalah  kantor  perizinan.  Sebagai  organisasi pemerintahan  yang  berkewajiban  untuk  melayani  masyarakat  dengan  baik  sudah seharusnya  pemerintah  memberikan  pelayanan  yang  baik,  murah,  sederhana, akuntabilitas  dan  transparan,  serta  bisa  dipertanggungjawabkan  kepada  publik,  tetapi masih  ditemukan  beberapa  permasalahan  dalam  hal  permohonan  Izin  Mendirikan
Bangunan (IMB) seperti halnya yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon.
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  masyarakat  masih  merasa  belum  merasa  puas terhadap  pelayanan  yang  diberikan,  sehingga  berdampak  pada  masih  ada  sebagian masyarakat  yang  tidak  memiliki  izin  pada  saat  mendirikan  bangunan  karena  :  biaya pengurusan  izin  sangat  memberatkan  bagi  usaha  kecil,  besarnya  biaya  perizinan seringkali  tidak  transparan  disebabkan  karena  pemohon  tidak  mengetahui  besar  biaya resmi  untuk  pengurusan  izin,  dan  karena  adanya  pungutan  liar.  Masalah  ini  belum teratasi oleh pihak pemerintah Kota Ambon disebabkan dalam menjalankan pelayanan kurang  maksimal,    hal  ini  ditandai  dengan  indikasi-indikasi  sebagai  berikut  :1.  Faktor kesadaran,  2.  Faktor  aturan  3.  Faktor  organisasi  :  4.  Faktor  kemampuan  5.  Sarana  dan prasarana kurang menunjang
Kurang  optimalnya  pelayanan  kepada  masyarakat  pengguna  layanan  dari  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Ambon    merupakan fenomena  yang  banyak  terjadi  pada  sektor  pemerintahan,  padahal  seharusnya  fungsi pemerintah memberikan  pelayanan kepada masyarakat tanpa pandang bulu dan sesuai dengan keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003 dan hendaknya bekerja lebih ekstra agar pelayanan publik lebih efektif. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pelayanan perizinan sangat perlu dilakukan agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang dilakukan  oleh  lembaga  terkait  dan  keluhan-keluhan  tentang  pelayanan  menjadi berkurang dan bahkan sudah tidak ada lagi.
Beberapa  hal  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  publik,  khususnya  pelayanan permohonan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  menjadi  hal  yang  sangat  perlu  untuk diperhatikan dan mengingat beberapa permasalahan yang telah dijelaskan di atas. Oleh karena  itu,  untuk  mengetahui  tingkat  efektivitas  pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon.

## Metode Penelitian
Metode  yang  dilakukan  untuk  mengolah  dan  menganalisis  penelitian  ini  adalah metode  penelitian  deskriptif,  yakni  sebagai  metode  penelitian  untuk  membuat gambaran  mengenai  situasi  atau  kejadian,  sehingga  metode  ini  berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka (Nasir, 2018 : 85)

## Populasi Penelitian
Penelitian  ini  berhubungan  dengan  efektivitas  pelayanan  ijin  mendirikan bangunan,  maka  yang  akan  penulis  jadikan  populasi  adalah  seluruh  pemohon  dalam perijinan  mendirikan  bangunan  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  Kota  Ambon  terhitung  3  bulan  terakhir  dari  bulan  Februari  sampai  dengan bulan April 2020 yang berjumlah 71 pemohon.

## Teknik Penarikan Sampel
Teknik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  non  probability sampling  yakni  teknik  pengambilan  sampel  yang  tidak  memberi  peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono,
2012) ,  karena  jumlah  pegawai  sedikit  dan  dapai  dijangkau,  sehingga  tidak  diadakan penarikan  sampel,  sehingga  digunakan  sampel  jenuh  yakni  teknik  penentuan  sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012) .
Disamping itu penulis menggunakan Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel  berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2017) .

## Hasil dan Pembahasan
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pelayanan Izin
Mendirikan  Bangunan  Pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon
1) Faktor Kesadaran
Faktor  kesadaran  petugas  yang  berkecimpung  dalam  pelayanan,  kesadaran  disini berfungsi sebagai acuan dasar yang melandasi pada perbuatan atau tindakan berikutnya. Sub  indikator  faktor  kesadaran  meliputi  sikap  keramahan  pegawai  dalam  pelayanan kepada  masyarakat,  tanggapan  pegawai  terhadap  keluhan,  kedisplinan  waktu, penyelesaian  masalah  yang  berlarut-larut,  sikap  dan  tingkah  laku  pegawai  dalam pelaksanaan  tugas.  Untuk  mengetahui jawaban  responden  dari  pertanyaan  diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

## Tabel 1

## Rekapitulasi Tanggapan Responden Indikator Faktor Kesadaran
Indikator Pelayanan Persentase % TOTAL SS S CS KS TS F % F % F % F %  F % Sikap  keramahan pegawai dalam pelayanan kepada masyarakat 19 27 30 42 22 31 - - - - 71 Tanggapan pegawai terhadap keluhan masyarakat 20 28 20 28 31 44 - - - - 71 Kedisiplinan waktu 18 25 13 18 40 56 - - - - 71 Penyelesaian masalah yang berlarut-larut 19 27 22 31 30 42 - - - - 71 Sikap dan tingkah laku pegawai dalam pelaksanaan 45 63 20 28 6 9 - - - - 71
tugas Jumlah 121 10 5 12 9 - - 355 Jumlah Rata- Rata 24,2 34 21 30 25, 8 36 - - - - 100 %
Sumber : Hasil Olahan Data Agustus 2020
Rekapitulasi  diatas,  memperlihatkan  bahwa  responden  yang  menyatakan  sangat setuju  terdapat  24,2  responden  atau  sekitar  34%,  untuk  responden  yang  menyatakan setuju  terdapat  21  responden  atau  sekitar  30  %,  untuk  responden  yang  menyatakan setuju terdapat 25,8 responden atau sekitar 36 % mengatakan cukup setuju.
Hal ini menunjukkan bahwa faktor kesadaran pegawai tidak menjadi kendala atau penghambat untuk mendapatkan pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Namun berdasarkan wawancara penulis dengan (Juanito, masyarakat yang pernah mengurus IMB), sebagai berikut:
“Bagaimana  menurut  bapak  mengenai  sikap  pegawai  dalam  memberikan pelayanan  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Ambon”. ?
“Saya merasa pelayanan dalam mengurus IMB di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Ambon      kurang  baik  karena  ada  sebagian pegawai  yang  kurang  peduli  terhadap  keluhan.  Kalau  bagus  pelayanannya  pasti saya  tidak  mengeluh.  Sewaktu  mengurus  pegawai mengatakan  IMB  diselesaikan paling  lama  14  hari  kerja,  setelah  terhitung  lebih  dari  14  hari  kerja,  ketika  saya didatangi  ternyata  belum  siap  juga,  malahan  mereka  mengatakan,  nanti  kalau sudah siap IMB-nya kami hubungi bapak.” (Wawancara, 25 Juli 2020)
2) Faktor Aturan
Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan yaitu  merupakan perangkat penting  dalam  segala  tindakan  dan  perbuatan  orang.  Faktor  ini  menyangkut  segala ketentuan  baik  yang  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis  yang  berlaku  didalam organisasi.  Sub  indikator  faktor  aturan  meliputi  kedisiplinan  dalam  pelaksanaan  kerja, ketepatan  waktu  masuk  kantor,  kehadiran  apel  pagi,  prosedur  pelayanan,  dan pemahaman  pegawai  terhadap  tupoksi.  Untuk  mengetahui  jawaban  responden  dari pertanyaan diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

## Tabel 2

## Rekapitulasi Tanggapan Responden Indikator Faktor Aturan
Indikator Pelayanan Persentase % TOTAL SS S CS KS TS F % F %  F % F % F % Kedisiplinan dalam pelaksanaan 19 27 15 21 28 39 9 13 - - 71
kerja Ketepatan waktu  masuk kantor 19 27 19 27 30 42 3 4 - - 71 Kehadiran apel pagi 17 24 13  18  38 54 3 4 - - 71 Prosedur pelayanan 37 52 16 23 18 25 - - - - 71 Pemahaman pegawai terhadap tupoksi tugas 17 24 18 25 34 48 - - 2 3 71 Jumlah 109 81 148 15 2 355 Jumlah  Rata- Rata 21, 8 31 16 ,2 23  29, 6 42 3 4 0,4 0,1 100 %
Sumber : Hasil Olahan Data Agustus 2020
Rekapitulasi  diatas,  memperlihatkan  bahwa  responden  yang  menyatakansangat setuju  terdapat  21,8  responden  atau  sekitar  31  %,  untuk  responden  yang  menyatakan sangat  setuju  terdapat  16,2  responden  atau  sekitar  23%,  untuk  responden  yang menyatakan  setuju  terdapat  29,6  responden  atau  42%,  untuk  yang  menyatakan  cukup setuju  terdapat    responden  atau  4  %  yang  menyatakan  kurang  setuju    dan  yang menyatakan tidak setuju sekitar 0,4 atau 0,1 %.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  aturan  yang  ada  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Ambon  belum  sepenuhnya  dijalankan  oleh  para pegawai diakibatkan kurangnya pengawasan pimpinan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepadapenulis  dengan  informan  (Juanito, masyarakat yang pernah mengurus IMB), sebagai berikut :  “Bagaimana menurut bapak mengenai keberadaan pegawai pada saat jam kerja?”.
“Saya  mendatangi  kantor  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  Kota  Ambon    pada  saat  jam  kerja  jam  08.30,  ketika  saya  sampai  untuk mengambil  IMB,  petugas  bagian  informasi  dengan  santainya  mengatakan “pegawainya  sedang  sarapan  pak.  Tunggu  saja  dulu”.  Kalau  pegawainya  tidak berada  ditempat  karena  sakit  atau  dinas  diluar  tidak  menjadi  masalah,  tetapi pegawai tidak ada ditempat karen asarapan.”(Wawancara 25 Juli 2020)
3) Faktor Organisasi
Faktor  organisasi  yang  meliputi  pengaturan  struktur  organisasi  yang menggambarkan  hirarki  pertanggungjawaban,  pembagian  kerja  yang  berdasarkan keahlian  dan  fungsinya.  Masing-masing  bagian  sesuai  dengan  tugas  yang  telah ditetapkan  serta  usaha  mengembangkan  organisasi.  Sub  indikator  faktor  organisasi meliputi  kerja  sama  antar  pegawai,  pembagian  kerja  berdasarkan  keahlian  dan fungsinya,  tanggung  jawab  terhadap  bidang  tugasnya,  team  work  pendukung  dalam pelakasanaan tugas, penggunaan waktu dalam pelaksanaan tugas secara optimal. Untuk
mengetahui  jawaban  responden  dari  pertanyaan  diatas  dapat  dilihat  pada  tabel  berikut ini:

## Tabel 3
Rekapitulasi Tanggapan Responden Indikator Faktor Organisasi Indikator Pelayanan Persentase % TOTAL SS S CS KS TS F % F % F % F % F % Kerja sama antar pegawai 19 27 35 49 17 24 - - - - 71 Pembagian kerja berdasarkan keahlian  dan fungsinya 15 21 19 27 31 44 6 8 - - 71 Tanggung jawab terhadap bidang tugas 25 35 33 46 13 18 - - - - 71 Team  work pendukung dalam pelaksanaan tugas 19 27 14 20 24 34 9 13 5 7 71 Penggunaan waktu  dalam pelaksanaan tugas  secara optimal 27 38 32 45 12 17 - - - - 71 Jumlah 10 5 13 3 97 15 5 355 Jumlah  Rata- Rata 21 30 27 37,4 19 27 3 4,2  1 1,4 100 %
Sumber : Hasil Olahan Data Agustus 2020
Rekapitulasi  diatas,  memperlihatkan  bahwa  responden  yang  menyatakan  sangat setuju  terdapat  21  responden  atau  sekitar  30  %,  untuk  responden  yang  menyatakan setuju  terdapat  27  responden  atau  sekitar  37,4%,  untuk  responden  yang  menyatakan cukup  setuju  terdapat  19  responden  atau  27  %,  untuk  responden  yang  menyatakan kurang setuju terdapat 3 responden atau 4,2 %, dan untuk responden yang menyatakan tidak setuju terdapat 1 terdapat 1,4.
Berdasarkan  hasil  observasi,  sikap  dan  integritas  pegawai  untuk  melayani masyarakat  cukup  baik  namun  setiap  pegawai  memiliki  kewenangan  dimasing-masing bagian yang telah ditempatkan sebelumnya. Dalam pelayanan ini, ada sebagian pegawai
yang bertugas dengan baik tanpa sibuk memperhatikan pekerjaan orang lain namun ada juga sebagian pegawai yang saling bekerjasama dan respon untuk kelancaran pelayanan.

## 4) Faktor Pendapatan
Faktor  pendapatan  meliputi  gaji  yang  dapat  menggairahkan  semangat  kerja  yang tinggi.  Adapun  yang  menjadi  sub  indikator  faktor  pendapatan  adalah  gaji  yang memuaskan,  pemberian  uang  lembur,  pemberian  insentif  atas  kinerja  pegawai, pemberian  kompensasi  tidak  langsung,  dan  pemberian  insentif  atas  semangat  kerja pegawai.  Untuk  mengetahui  jawaban  responden  dari  pertanyaan  diatas  dapat  dilihat pada tabel berikut ini :

## Tabel  4 Rekapitulasi Tanggapan Responden Indikator Faktor Pendapatan
Indikator Pelayanan Persentase % TOTAL SS S CS KS TS F % F % F % F %  F % Gaji yang memuaskan 31 44 18 25 22 31 - - - - 71 Pemberian uang lembur 22 31 18 25 31 44 - - - - 71 Pemberian insentif atas kinerja pegawai 13 18 21 30 37 52 - - - 71 Pemberian kompensasi tidak langsung 31 44 23 32 17 24 - - - - 71 Pemberian instentif  atas semangat kerja pegawai 25 35 37 52 9 13 - - - - 71 Jumlah 122 117 116 - - 355 Jumlah  Rata- Rata 24,4 34 23,4 33 23,2 33 - - - - 100 %
Sumber : Hasil Olahan Data Agustus 2020
Rekapitulasi  diatas,  memperlihatkan  bahwa  responden  yang  menyatakan  sangat setuju  terdapat  24,4  responden  atau  sekitar  34  %,  untuk  responden  yang  menyatakan setuju  terdapat  23,4  responden  atau  33  %  untuk  responden  yang  menyatakan  cukup setuju  terdapat  23,2  responden  atau  sekitar  33  %..  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pendapatan  pegawai  tidak  menjadi  kendala  atau  penghambat  untuk  mendapatkan pelayanan  guna  mewujudkan  pelayanan  yang  optimal  kepada  masyarakat.  Responden beranggapan bahwa pendapatan yang mereka terima sudah baik atau sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.
5) Faktor Kemampuan
Faktor  kemampuan  dan  keterampilan  kerja  ditingkatkan  dengan  pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk kerja, mengadakan pendidikan khusus pegawai. Sub indikator  faktor  kemampuan  adalah  cakap  dalam  penempatan  jabatan,  kualitas  dan potensi  pegawai,  dinamis  dan  kreatif,  loyal  dan  berdedikasi  tinggi,  kemampuan  dan kualitas pelayanan. Untuk mengetahui jawaban responden dari pertanyaan diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

## Tabel 5 Rekapitulasi Tanggapan Responden Indikator Faktor Kemampuan
Indikator Pelayanan Persentase % TOTAL SS S CS KS TS F %  F %  F % F % F % Cakap  dalam penempatan jabatan 18 2 5 29 41 21 30 3 4 - - 71 Kualitas  dan potensi pegawai 7 1 0 16 23 28 39 20 28 - - 71 Dinamis  dan kreatif pegawai 10 1 4 20 28 30 42 4 6 7 10 71 Loyal dan berdedikasi tinggi 29 4 1 21 30 16 23 5 7 - - 71 Kemampuan dan  kualitas pelayanan 24 3 4 16 23 26 37 - - 5 7 71 Jumlah 88 102 121 32 12 355 Jumlah  Rata- Rata 17, 6 2 5 20, 4 29  24,2 34 6,4  9 2,4  3 100 %
Sumber : Hasil Olahan Data Agustus 2020
Rekapitulasi  diatas,  memperlihatkan  bahwa  responden  yang  menyatakan  sangat setuju  terdapat  17,6    responden  atau  sekitar  25  %,  untuk  responden  yang  menyatakan setuju  terdapat  20,4  responden  atau  sekitar  29  %,  untuk  responden  yang  menyatakan cukup setuju terdapat 24,2 responden atau 34 %, untuk yang menyatakan kurang setuju terdapat 6,4 responden atau 9 % dan yang menyatakan tidak setuju sekitar 2,4 atau 3 %.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kemampuan  pegawai  dalam memberikan  pelayanan masih  belum  berhasil.  Pernyataan  ini  diperkuat  dengan  hasil  observasi,  dimana  tidak semua  pegawai  yang  memiliki  pengetahuan  yang  luas  karena  dalam  pembagian  kerja
pegawai  yang  bertugas  dibagian  perizinan  dan  non  perizinan  pada  penyelesaian  Surat Izin  Mendirikan  Bangunan  tidak  berdasarkan  keahlian  masing-masing  pegawai  dan mayoritas pendidikan pegawai adalah SMA.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Informan  bernama  (Rudi  Haurissa, masyarakat yang pernah mengurus IMB) sebagai berikut : “Bagaimana menurut bapak mengenai kemampuan para pegawai dalam memberikan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon?”.
“Menurut saya, Tidak semua pegawai yang bekerja di Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Ambon  berpengalaman.  Masih  banyak pegawai honorer yang baru bekerja itu kurang mengetahui tentang prosedur IMB. Ketika  saya  bertanya,  mengenai  bangunan  milik  saya  akan  di  perbesar  lagi, mereka  kebingungan.  Justru  mereka  melempar  saya  kepada  pegawai  lainnya.”( Wawancara 07 Agustus 2020)
6) Faktor Sarana dan Prasarana
Faktor  sarana  pelayanan  yang  meliputi  peralatan,  perlengkapan  dan  juga tersedianya  fasilitas  pelayanan  yang  meliputi  gedung  dan  segala  kegiatannya,  fasilitas komunikasi dan fasilitas yang lainnya. Sub indikator faktor sarana dan prasarana adalah sarana  kerja  yang  memadai,  kualitas  produk,  fasilitas  ruang  unggu,  kelengkapan informasi  dan  bahan-bahan  penting,  atribut  pendukung  pelayanan.  Untuk  mengetahui jawaban responden dari pertanyaan diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

## Tabel 6
Rekapitulasi Tanggapan Responden Indikator Faktor Sarana dan Prasarana
Indikator Pelayanan Persentase % TOTAL SS S CS KS TS F %  F %  F % F % F % Sarana  kerja yang memadai 20 2 8 10 14 29 41 10 14 2 3 71 Kualitas produk 28 3 9 20 28 16 23 7 10 - - 71 Fasilitas ruang tunggu 23 3 2 37 52 11 15 - - 71 Kelengkapan informasi dan bahan- bahanpenting 8 1
1 17 24 38 54 8 11 - - 71 Atribut pendukung pelayanan 15 2 1 20 28 27 38 9 13 - - 71 Jumlah 94 104 121 34 2 355 Jumlah  Rata- 19 2 21 29  24 34 7 10 0,4  1 100 %
Rata 6
Sumber : Hasil Olahan Data Agustus 2020
Rekapitulasi  diatas  memperlihatkan  bahwa  responden  yang  menyatakan  sangat setuju  terdapat  19  responden  atau  sekitar  26  6%,  untuk  responden  yang  menyatakan setuju  terdapat  21  responden  atau  sekitar  29  %,  untuk  responden  yang  menyatakan cukup  setuju  terdapat  24  responden  atau  34  %,  untuk  yang  menyatakan  kurang  setuju terdapat 7 responden atau 10 % dan yang menyatakan tidak setuju sekitar 0,4 atau 1%.
Dari hasil tanggapan responden mengenai pernyataan indikator faktor sarana dan prasarana,  mayoritas  responden  menjawab  cukup  setuju.  Berdasarkan  hasil  obersvasi, sarana  dan  prasarana  secara  khusus  belum  tersedia,  tapi  sarana-sarana  pokok  di  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon sudah disediakan.
Setelah  keenam  indikator  dibahas  dan  diuraikan  diatas,  maka  untuk  mengetahui bagaimana seara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pelayanan surat Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  Kota  Ambon  berikut  ini  penulis  sajikan  rekapitulasi  tanggapan  responden yang diambil rata-rata jawaban responden setiap kategori dari beberapa indikator yang ada sesuai tabel berikut :

## Tabel 7

## Rekapitulasi Tanggapan Responden dari Keseluruhan Indikator
Indikator Pelayanan Persentase % TOTAL SS S CS KS TS F %  F % F % F % F % Faktor Kesadaran 121 3 4 10 5 30 129 36 - - - - 355 Faktor Aturan 109 3 1 81 23 148 42 15 4 2 0,1 355 Faktor Organisasi 105 3 0 13 3 37, 4 97 27 15 4,2 5 1,4 355 Faktor Pendapatan 122 3 4 11 7 33 116 33 - - - - 355 Faktor Kemampuan 88 2 5 10 2 29 121 34 32 9 12 3 355 Sarana dan Prasarana 94 2 6 10 4
29 121 34 34 10 2 1 355 Jumlah 639 64 2 732 96 21 2130 Jumlah  Rata- Rata 106, 5 3 0 10 7 30 122  34 16  5 3,5 1 100 %
Sumber : Hasil Olahan Data Agustus 2020
Berdasarkan  hasil  tanggapan  responden  dari  keseluruhan  indikator  sebagaimana terlihat  pada  tabel  rekapitulasi,  bahwa  rata-rata  persentase  responden  yang  menjawab sangat  setuju  sebanyak  (30%),  responden  yang  menjawab  setuju  sebanyak  (30%), responden  yang  menjawab  cukup  setuju  sebanyak  (34%),  responden  yang  menjawab kurang setuju (5%) dan yang menjawab tidak setuju sebanyak (1 %).
Dari  hasil  rekapitulasi  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  Pelayanan  Surat  Izin Mendirikan  Bangunan  Pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu Kota Ambon dari keseluruhan indikator yang telah dianjurkan kepada responden dengan  menggunakan  teknik  pengukuran  sesuai  dengan  pendapat  Suharsimi  Arikunto sebagai berikut :
a.  Sangat Setuju/Sangat Baik      :  80-100% b.  Setuju/Baik                              :  60-79% c. Cukup Setuju/Cukup Baik        :  40-59% d. Kurang Setuju/Kurang Baik  : 30-39%
e. Tidak Setuju/Tidak Baik              : Kurang dari 30%
Dengan menggunakan teknik pengukuran diatas, maka hasil penelitian akan dapat diambil  kesimpulan  dengan  baik  yaitu  Efektivitas  Pelayanan  Surat  Izin  Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon dikategorikan kurang baik karena semua pernyataan positif yang penulis ajukan kepada pegawai  sebagai  kuesioner,  mayoritas  pegawai  menjawab  cukup  setuju  hal  ini  sesuai dengan  hasil  rekapitulasi  jawaban  responden  secara  keseluruhan  sebesar  34  %,  artinya pelayanan yang diberikan oleh pegawai kurang baik kepada masyarakat.
Dalam  proses  pelayanan  ditemukan  adanya  faktor  yang  menyebabkan keterlambatan  atau  faktor  penghambat  penerbitan  surat  izin  mendirikan  bangunan  di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon. Namun dari hasil  rekapitulasi  beberapa  faktor  yang  ada  dapat  ditarik  kesimpulan  terdapat  2  (dua) faktor yang paling dominan yaitu :
1. Faktor  aturan  karena  hal  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  diatas,  ternyata  mayoritas responden  menjawab  cukup  setuju  dengan  pernyataan  yang  peneliti  berikan dalam  angket  mengenai  faktor  aturan.  Responden  beranggapan  bahwa  aturan yang  ada  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Ambon  belum sepenuhnya dijalankan oleh para pegawai diakibatkan kurangnya pengawasan pimpinan
2. Faktor  kesadaran,  karena  hal  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  diatas,  ternyata mayoritas  responden  menjawab  cukup  setuju  dengan  pernyataan  yang  peneliti berikan  dalam  angket  mengenai  faktor  kesadaran.  Berdasarkan  hasil  observasi yang  peneliti  lakukan  pada  bulan  Juni    hingga  Agustus  2020,  peneliti  menilai bahwa  kurangnya  dsiplin  pegawai  dalam  melaksanakan  pelayanan  Surat  Izin Mendirikan  Bangunan  sehingga  sering  terjadi  keterlambatan  dalam  penerbitan surat IMB.
2. Kebijakan  Yang  Dilakukan  dalam  Peningkatan  Pelayanan  Surat  Izin Mendirikan  Bangunan  Pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon
Kebijakan-kebijakan yang dilakukan :
1) Berusaha  meminimalisir  dengan  cara  mengadakan  rapat  secara  rutin  mengenai penerbitan-penerbitan  izin  yang  mengalami  keterlambatan.  Rapat  kepada  para pegawai  perizinan  dan  non  perizinan  tersebut  merupakan  sosialisasi  akan pentingnya kesadaran hukum tentang peraturan Perwa No.53 Tahun 2011 mengenai waktu  penyelesaian  IMB,  selambat-lambatnya  terbit  adalah  14  hari.  Namun kurangnya kesadaran pegawai akan pentingnya Perwali No.53 Tahun 2011.
2) Melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  yang  maksimal  kepada  pegawai  dalam pelayanan dan proses penerbitan izin. Namun keberadaan Kepala Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Ambon    yang  terkadang  dinas  di luar kota dan kurangnya pengawasan dari unit-unit yang berwenang menyebabkan pegawai  sering  melanggar  peraturan-  peraturan  yang  ada  di  Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon.
3) Untuk  meningkatkan  optimalisasi  pelayanan  penerbitan  surat  izin,  para  pegawai mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan-pelatihan  bimbingan  teknis.  Namun, kurangnya ikut serta para pegawai dalam bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan yang  ada  untuk  menambah  pengetahuan  dan  pengalaman  mengenai  perizinan  dan non perizinan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dalam  proses  pelayanan  ditemukan  adanya  faktor yang menyebabkan keterlambatan penerbitan surat izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Ambon,  sehingga menghambat  efektivitas  pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  Namun  dari  beberapa faktor yang ada dapat ditarik kesimpulan terdapat dua faktor yang paling dominan yaitu:
1. Faktor  aturan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  jawaban  responden  dengan mayoritas menjawab cukup setuju yaitu sebanyak 148 orang atau 42 %, dengan pernyataan  yang  peneliti  berikan  dalam  angket  mengenai  faktor  aturan. Responden beranggapan bahwa aturan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon  belum sepenuhnya dijalankan oleh para pegawai diakibatkan kurangnya pengawasan pimpinan.
2. Faktor  kesadaran,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  jawaban  responden  dengan mayoritas  menjawab  cukup  setuju  yaitu  sebanyak  129  orang  atau  36  %,dengan pernyataan  yang  peneliti  berikan  dalam  angket  mengenai  faktor  kesadaran. Berdasarkan  hasil  observasi  yang  peneliti  lakukan  pada  bulan  Juni  hingga Agustus 2020, peneliti menilai bahwa kurangnya disiplin dalam pelayanan.
Kebijakan-kebijakan yang dilakukan :
1. Berusaha  meminimalisir  dengan  cara  mengadakan  rapat  secara  rutin  mengenai penerbitan-penerbitan  izin  yang  mengalami  keterlambatan.  Rapat  kepada  para
pegawai  perizinan  dan  non  perizinan  tersebut  merupakan  sosialisasi  akan pentingnya  kesadaran  hukum  tentang  peraturan  Perwa  No.53  Tahun  2011 mengenai  waktu  penyelesaian  IMB,  selambat-lambatnya  terbit  adalah  14 hari.Namun kurangnya kesadaran pegawai akan pentingnya Perwa No.53 Tahun 2011.
2. Melakukan  pengawasan  dan  pembinaan yang  maksimal  kepada  pegawai  dalam pelayanan  dan  proses  penerbitan  izin.  Namun  keberadaan  Kepala  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Ambon  yang terkadang  dinas  di  luar  kota  dan  kurangnya  pengawasan  dari  unit-unit  yang berwenang  menyebabkan  pegawai  sering  melanggar  peraturan-peraturan  yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon.
3. Untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan penerbitan surat izin, para pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan bimbingan teknis. Namun, banyak para  pegawai  yang  tidak  mengikuti  bimbingan  teknis  dan  pelatihan-pelatihan yang  ada  untuk  menambah  pengetahuan  dan  pengalaman  mengenai  perizinan dan non perizinan.

## BIBLIOGRAFI
Hibali, L. (2012). Kemampuan Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Baru . Google Scholar
Siagian, Sondang P. (2006). Sistem informasi manajemen . Google Scholar
Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: CV. Alfabeta. Google Scholar
Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung . Google Scholar
Yudhaningsih, Resi. (2011). Peningkatan efektivitas kerja melalui komitmen, perubahan dan budaya organisasi. Jurnal Pengembangan Humaniora , 11 (1), 40–50. Google Scholar
Copyright holder: Montgomery Warbal (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: