## KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLÂM

## Abd. Ghoffar
( Dekan Fakultas Agama Islam UIM  Pamekasan dan Ketua PCNU Pamekasan, Alumni Program S2 Unisma Malang Konsentrasi Studi Hukum Islam )

## Abstrak:
Hukum  Islâm  sebagai  sebuah  dimensi  telah  memberikan ornamen  yang  mampu  menjawab  tantangan  zaman,  termasuk di  dalamnya  problematik  pemindahan  kekayaan  berupa kewarisan  kepada  anak  angkat.  Hukum  Islâm  dengan  tegas menyatakan  bahwa  anak  angkat  tidak  berhak  menerima  harta warisan.    Hal  ini  dikarenakan  Islâm  memandang  bahwa  anak angkat tidak memiliki ikatan nasab keturunan dengan orang tua angkatnya. Karenanya, Islâm melarang pemberian hak istimewa kepada  anak  angkat  tersebut,  seperti  persambungan  garis keturunan anak angkat kepada orang tua angkatnya. Demikian pula,  Islâm  melarang  penghapusan  kemahraman  anak  angkat laki-laki  dengan  ibu  angkat  dan  saudara  perempuan  tirinya.
Namun  demikian,  Islam  masih  memberikan  solusi-tawaran berupa  hibah,  wasiat,  atau  pun  wasiat wâjibah. Mereka merupakan solusi hukum menuju kesejahteraan umat manusia, terutama bagi mereka yang diberikan keterbatasan berupa tidak bisa memiliki keturunan, sehingga ia tetap bisa berderma untuk orang lain khususnya kepada anak angkatnya.
Kata Kunci: kewarisan, anak angkat, hibah, wasiat, dan wasiat wâjibah .

## Pendahuluan
Islâm  memelihara  hubungan  nasab  dan  melarang  suami mengingkari  nasab  anak  yang  dilahirkan  istrinya  dalam  keadaan hubungan  perkawinan  itu  masih  berlangsung.  Sejalan  dengan ketentuan  tersebut  Islâm  pun  tidak  membenarkan  seseorang mengangkat  anak  orang  lain  dengan  jalan  memutuskan  hubungan nasab dengan orang tuanya, kemudian memindahkan hubungannya

## Abd. Ghoffar
dengan  bapak  angkatnya  serta  diberi  hak-hak  yang  sama  dengan anak kandungnya.
Sejarah  membuktikan,  ketika  Islâm  mulai  diajarkan  Nabî Muhammad  saw.,  kebiasaan  mengangkat  anak  sudah  meluas  di kalangan bangsa Arab. Misalnya, Khudzayfah mengambil anak Sahij dan al-Khattâb mengambil anak Amr bin Rabî’ah. Nabî Muhammad sendiri  sebelum  diangkat  sebagai  Rasûl  Allâh  juga  mengangkat seorang anak beranama Zayd bin Hâritsah. Sewaktu kecil, ia pernah menjadi budak rampasan perang dalam salah satu peperangan yang terjadi  di  kalangan  bangsa  Arab  pada  zaman  Jâhiliyah.  Pada perkembangan  selanjutnya,  Zayd  menjadi  budak  Khadîjah.  Sewaktu Khadîjah  dinikahi  oleh  Muhammad,  ia  diberikan  kepada  suaminya tersebut.  Hal  ini  berlangsung  sampai  Muhammad  diangkat  menjadi Nabî. 1
Pada waktu orang tua kandung dan paman Zayd berkunjung kepada Nabî,  sesungguhnya Nabî telah memberi kebebasan kepada Zayd, apakah ia ingin kembali kepada keluarganya atau tetap tinggal bersama  dirinya.  Namun,  ia  memilih  tinggal  bersama  Nabî. Kemudian,  Nabî  saw.  memerdekakannya  dengan  mempersaksikan kepada orang banyak bahwa Zayd menjadi anak angkatnya, sehingga sejak saat itu ia dikenal dengan nama Zayd bin Muhammad.
Persoalan  yang  muncul  kemudian  adalah  bagaimana sesungguhnya  pandangan  Islâm  terhadap  keberadaan  atau  status anak  angkat  yang  menjadi  kebiasaan  bangsa  Arab  sejak  jaman jâhiliyah itu.  Dalam kaitan ini, Islâm memandang bahwa anak angkat tidak memiliki ikatan nasab keturunan dengan orang tua angkatnya. Karenanya,  Islâm  melarang  pemberian  hak  istimewa  kepada  anak angkat  tersebut,  seperti  persambungan  garis  keturunan  anak  angkat kepada  orang  tua  angkatnya.  Demikian  pula,  Islâm  melarang penghapusan  kemahraman  anak  angkat  laki-laki  dengan  ibu  angkat dan saudara perempuan tirinya.
Selain itu, hak anak angkat untuk mewarisi harta peninggalan bapak  angkatnya  sering  menghalangi  keluarga  asli  dari  bapak angkatnya,  yang  selanjutnya  mengakibatkan  timbulnya  kedengkian
1 ‘Alî al-S â yis, Tafsîr Âyât al-Ahkâm, Juz 4 (Damaskus: Dâr al Fikr, t.th.), hlm. 7.
Kewarisan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islâm
67
dari keluarga yang sebenarnya terhadap anak angkat pendatang itu. Oleh  kerena  itu,  Islâm  secara  tegas  membatalkan  kebiasaan  yang memandang  anak  angkat  sebagai  anak  kandung.  Anak  angkat hanyalah  sekedar  pengakuan  yang  tidak  sesuai  dengan  kenyataan. Pengakuan atas anak angkat tidak dapat mengubah kenyataan bahwa anak  angkat  dilahirkan  oleh  ibu  kandungnya.  Karenanya,  Islâm menganjurkan agar anak angkat  itu tetap memakai nama bapaknya sendiri.  Tetapi,  apabila  terdapat  sebuah  kasus  di  mana  bapaknya tidak  diketahui,  Islâm  menganjurkan  untuk  memanggilnya  sebagai saudara  seagama  dan mawlâ . 2 Karenanya,  melepaskan  hubungan nasab  dengan  ibu  dan  ayah  kandungnya  sama  sekali  tidak dibenarkan  karena,  di  satu  sisi,  bertentangan  dengan  keadaan  yang sebenarnya dan, di sisi lain, bertentangan dengan pembawaan watak kodrati manusia.

## Anak Angkat: Makna, Dasar Hukum, dan Status
Anak  angkat  (adopsi)  dalam  hukum  Islâm  dikenal  dengan istilah tabannî atau da’î . ‘Alî al-Sayis memaknain anak angkat sebagai orang  yang  dipanggil  anak  walaupun  kenyataannya  ia  bukan anaknya. 2 Sedangkan  Mahmûd  Syaltût  membedakan  makna  anak angkat  ke  dalam  dua  bagian. Pertama ,  seseorang  mengambil  anak orang  lain  untuk  diperlakukan  seperti  anak  kandung  sendiri  dalam rangka  memberi  kasih  sayang,  nafkah,  pendidikan,  dan  keperluan lainnya  walaupun  secara  hukum  anak  itu  bukan  anaknya. Kedua , memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain, yakni tidak ada  pertalian  nasab  kepada  dirinya  sebagai  anak  sah,  ke  dalam keluarganya,  sehingga  ia  mempunyai  hak  dan  ketentuan  hukum sebagai anak. 3
Dengan  demikian,  anak  angkat  (adopsi)  dapat  dimaknai sebagai  mengambil  anak  orang  lain  dengan  memperlakukannya
2 Al-Qur’ân,  al-Ahzâb  (8):  4-5. Mawlâ dalam  konteks  ini  adalah  budak  yang  telah dimerdekakan  atau  seseorang  yang  dijadikan  anak  angkat.  Contohnya,  seorang bernama  Salim  anak  angkat  Muzayfah,  maka  ia  disebut  dengan  “Salim mawlâ Muzayfah” 2 al-S â yis, Tafsîr, hlm., 7. 3 Mahmûd Syaltût, al-Fatawâ (Damaskus: Dâr al-Qolam,  t.t,), hlm. 292.

## Abd. Ghoffar
sebagai  anaknya  sendiri    dalam  hal  pemeliharaan,  pengasuhan,  dan pendidikannya.  Hanya  saja  pengangkatan  anak  ini  dibedakan  ke dalam dua tipe, yaitu: Pertama, pemberian status anak angkat sama persis  dengan anak sah dalam segala hak dan kewajibannya, seperti hak  menerima  nafkah,  pendidikan  dan  bahkan  kewarisan,  sehingga saling mewaris  antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Kedua, pemberian status anak angkat bukan sebagai anak sah, namun karena rasa tanggung jawab sosial, ia dipelihara dan dididik dengan penuh kasih sayang.
Dasar  hukum  pengangkatan  anak  adalah  berdasarkan  al- Qur’ân surat al-Ahzâb (33) ayat 4 dan 5 sebagai berikut:
يِدْهَ ي  َوُهَو َّقَحْلا  ُلوُقَ ي ُهَّللاَو ْمُكِهاَوْ فَأِب ْمُكُلْوَ ق ْمُكِلَذ ْمُكَءاَنْ بَأ ْمُكَءاَيِعْدَأ َلَعَج اَمَو َليِبَّسلا
.
يِف ْمُكُناَوْخِإَف ْمُهَءاَباَء اوُمَلْعَ ت ْمَل ْنِإَف ِهَّللا َدْنِع ُطَسْقَأ َوُه ْمِهِئاَب ِلِ ْمُهوُعْدا َوَمَو ِنيِ دلا َناَكَو ْمُكُبوُلُ ق ْتَدَّمَعَ ت اَم ْنِكَلَو ِهِب ْمُتْأَطْخَأ اَميِف ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسْيَلَو ْمُكيِلا
اًميِحَر اًروُفَغ ُهَّللا .
Dia  tidak menjadikan  anak-anak  angkatmu  sebagai anak  kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allâh mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang  benar).  Panggillah  mereka  (anak-anak  angkat  itu)  dengan
(memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allâh,  dan  jika  kamu  tidak  mengetahui  bapak-bapak  mereka,  maka
(panggillah mereka  sebagai)  saudara-saudaramu  seagama  dan  maula- maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya,  tetapi  (yang  ada  dosanya)  apa  yang  disengaja  oleh  hatimu.
Dan adalah Allâh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 4
Di  samping,  terdapat  beberapa  Hadîts  yang  menjadi  dasar hukum pengangkatan anak, yaitu:
1. Hadîts riwayat Ibnu Umar r.a.
4 Departemen  Agama  RI., Al-Qur’an  dan  Terjemahnya (Jakarta:  Proyek  Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, 1977/1978), hlm.  666-667.
Kewarisan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islâm
69
هللا لوسر ىلوم ةثراح نبا ديز نإ لاق هنا امهنع هللا يضر رمع نبا نع ارقلا لزن ىتح دمحم نب ديز لاا هوعدن انك ام .ملسو هيلع هللا ىلص ,ن تنا .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف .هللا دنع طسقا وه مهأبلا مهوعدا )ىراخبلا هجرخا( ةثراح نبا ديز 6
Dari  Umar  ra.,  ia  berkata:  Sesungguhnya  Zayd  bin  Hâritsah adalah  budak  yang  dimerdekakan  Rasûlullâh  saw.,  dan  kami memanggilnya  dengan  Zayd  bin  Muhammad,  sehingga  turun ayat  ”Panggilah  mereka  dengan  nama  ayah  (kandung)  mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allâh swt”. Lalu Nabî saw. berkata: Engkau adalah Zayd bin Hâritsah (HR. Bukhârî)

## 2. Hadîts riwayat Abî Dzarr ra:
ا لوسر عمس هنا هنع هللا يضر  رذ ىبا نع :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هلل )ناخيشلا هاور( .رفك لاا ملعي وهو هيبا ريغل ىع دا لجرل سيل
7
Dari  Abî  Dzar  r.a:  Sesungguhnya  ia  mendengar  Rasûlullâh bersabda:”Tidak  seorangpun  yang  mengakui  (mebangsakan  diri kepada bukan ayahnya, sedangkan ia tahu bahwa ia bukan ayahnya, melainkan ia telah kafir” (HR. Bukhârî dan Muslim)
Dengan  mempelajari  makna  anak  angkat  dan  dasar hukumnya  sebagaimana  penjelasan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa status  hukum  anak  (adopsi)  adalah  sebagai  berikut: Pertama , mengangkat  anak  (adopsi)  dengan  pengertian  anak  tersebut  putus hubungan  keturunan  (nasab)  dengan  ayah  dan  ibu  kandungnya adalah  bertentangan  dengan  syarî’at  Islâm  (dilarang). Kedua , mengangkat anak (adopsi) dengan tidak mengubah status nasab dan dilakukan  atas  rasa  tanggung  jawab  sosial  untuk  memelihara, mengasih,  dan  mendidiknya  dengan  penuh  kasih  sayang  adalah
6 Al-S â yis, Tafsîr ,  hlm. 263.
7 Abû Abdillâh, Shahîh al-Bukhârî, Juz 7 (Beirut: Dâr al- Mathabi al-Sya’bî, t.th.), hlm.
135.
Abd. Ghoffar
perbuatan  terpuji  dan  termasuk  amal  shaleh  yang  dianjurkan  oleh agama. Ketiga , anak angkat menurut hukum Islâm tidak diberi status hukum seperti anak sah. Keempat , memberi status hukum anak angkat sama seperti anak sah adalah perbuatan dosa besar. 3
Salah satu point di atas, yang perlu mendapatkan penekanan, adalah  bahwa  mengangkat  anak  tanpa  memberi  status  sebagai  anak sah,  tetapi  karena  tanggung  jawab  sosial  untuk  memelihara, mengasuh,  dan  mendidik  dengan  penuh  kasih  sayang  adalah perbuatan terpuji. Untuk hal tersebut, perlu diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:
a. Aspek Pengertian
Dalam  Islâm,  tidak  dikenal  pengangkatan  anak  yang  diberi status  anak  kandung.  Mengangkat  anak  yang  didorong  oleh tanggung  jawab  sosial  dan  dilakukan  dengan  penuh  kasih sayang dan tidak diberi status anak kandung tidak dilarang. 9
b. Aspek misi keadilan sosial
Dari  aspek  misi  keadilan  sosial,  pengangkatan  anak  dengan cara yang benar adalah membuka kesempatan kepada si kaya untuk  beramal  melalui  wasiat  dan  hibah  kepada  anak angkatnya  untuk  menutupi  kebutuhannya  dihari  esok. Perbuatan  ini  merupakan  pancaran  kecintaan  kepada  Allâh sebagai  suatu  misi  Islâm  yang  sangat  penting  dalam  usaha menegakkan keadilan sosial.
c. Aspek budi pekerti
Ditinjau dari aspek ini, orang yang mengangkat anak dengan cara yang benar berarti menerapkan rasa penuh kasih sayang sesama  muslimnya,  dan  hal  tersebut  termasuk  Akhlaq  al- Karimah.
d. Aspek pengamalan ajaran Islâm
Orang  yang  mengangkat  anak  dengan  cara  yang  benar tersebut,  berarti  mengamalkan  bagian  ajaran  Islâm  yang memerintahkan  untuk  saling  tolong  menolong  sesamanya.
3 Muhammad Alî  al-Shabûnî, Tafsîr Âyât al-Ahkâm, Juz 2 (Makkah : Dâr al-Fikr, t.th,), hlm.  263 9 Al-Al û s î , Tafs î r R û h al-Ma’ â ni , Juz 21 (Beirut : D â r al-Fikr, t.th), hlm. 149.
Kewarisan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islâm
71
Bagi  yang  mampu  harus  membantu  yang  tidak  mampu  dan juga berkewajiban memelihara anak-anak yang terlantar.

## Kewarisan Anak Angkat
Sebagaimana  dijelaskan  di  muka  bahwa  pada  zaman  j â hiliyah dan permulaan Islâm, anak angkat dipanggil sebagai putra dari orang tua  angkatnya  dan  di  antara  mereka  terjadi  saling  waris-mewarisi. Bahkan, Rasulullah saw., sebelum turunnya surat al-Ahzab (33) ayat 4, pernah menegaskan bahwa Zayd itu adalah putranya, dalam mana keduanya  saling  mewarisi.  Hal  ini  ditegaskan  oleh  Muhammad  ‘Al î al-Shab û n î berikut ini.
هثرا نبا اديز نأ اودهشا :لاقو سانلا ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخف ... لزي ملق ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ديز ةمركمواور امل همعو هيبا ىسفن تباطف ىنثريو :ميركلا نارقلا لزن ىتح دمحم نب ديز ىعدي ةيلهاجلا ىف “
وه مهئابلا مهوعدأ .هثراح نب ديز ىعدف " هللا هنع طسقأ 7
…Maka  keluarlah  Rasulullah  saw.  untuk  menemui  orang-orang manusia,  seraya  bersabda:  “Saksikanlah  bahwa  Zayd  anakku,  saya mewarisinya dan ia mewarisiku. Akhirnya, tentu jiwa ayah dan paman
Zayd setelah melihat betapa Zayd dimulyakan oleh Nabî saw. Setelah itu di masa j â hiliyah Zayd dipanggil bin Muhammad sampai turun al- Qur’an  al-Kar î m,  ”  panggilah  mereka  denagn  ayah-ayah  kandung mereka, itu lebih adil di sisi Allâh swt. Kemudian Zayd dipanggil Zayd bin Hâritsah.
Dengan  keterangan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa:  Pertama, pada zaman j â hiliyah dan permulaan Islâm, anak angkat mempunyai status  anak  kandung,  di  mana  antara  anak  angkat  danorang  tua angkatnya  terjadi  saling  waris  mewarisi. Kedua ,    setelah  turunnya surat  al-Ahzab  (33)  ayat  4-5,  anak  angkat  tidak  boleh  diberi  status anak  kandung  dan  tidak  boleh  dipertalikan nasabnya  dengan  orang tua angkatnya, sehingga keduanya tidak bisa saling mewarisi.
7 Al-Shab û n î , Tafs î r, hlm. 264

## Abd. Ghoffar
Hikmah  dari  pembatalan  anak  angkat  model  j â hiliyah  ini, yakni dipanggil dengan nama orang tua angkatnya dan saling waris mewarisi,  adalah  bahwa  pengangkatan  anak  secara  j â hiliyah  ini merupakan  perbuatan bid’ah yang  menjadi  tradisi  secara  turun- temurun  sehingga  sulit  untuk  mengganti  atau  menghapusnya. Karena  kebiasaan    kaum  j â hiliyah  diwariskan  secara  turun  temurun dari nenek moyangnya.
Pada  zaman  jahiliyah  seseorang  yang  mengangkat  anak  dan mengatakan kepada anak angkatnya      “ ىنثرتو كثرا ينبا تنا ” (Engkau anakku,  saya  mewarisimu  dan  engkau  mewarisi  saya). Setelah  itu  anak tersebut  menjadi  anak  kandung  dan  berlaku  hak-hak  yang  terkait dengannya,  seperti  tentang  kewarisan,  nik â h,  thal â k,  dan  hubungan persemedanan.  Kemudian  Allâh  swt.  membatalkan  tradisi  ini,  dan Nab î pun  yang  sebelumnya  mengikuti  tradisi  j â hiliyah  dengan menamakan  Zayd  bin  Muhammad  menjadi    Zayd  bin  Hâritsah,  di mana  Hâritsah adalah ayah kandungnya sendiri. 8
Dalam  tradisi  Isl â m,  menurut  Syalth û th,  salah  satu  bentuk pengangkatan  anak  ayng  dijustifikasi  Islâm  adalah  bahwa  seorang mengambil  anak  orang  lain  untuk  diperlakukan  seperti  anak kandung  sendiri  dalam  hal  pemberian    kasih  sayang,  nafkah, pendidikan,  dan  keperluan  lainnya.  Namun,  secara  hukum  anak itu bukanlah  anaknya  sendiri. Tabann î semacam  ini  adalah  perbuatan yang pantas dikerjakan oleh orang-orang yang luas rezekinya, namun ia  tidak  dikaruniai  anak.  Mereka  melihat  bahwa  pengambilan  anak ini  merupakan  bentuk taqarrub (pendekatan  diri)  kepada  Allâh  swt. dengan  mendidik  anak  fakir  yang  tidak  dapat  merasakan  kasih sayang  orang  tuanya  atau  ayahnya  dan  tidak  mampu  membiayai pendidikan  dan  pengajaran  anaknya.  Tentu  saja,  perbuatan  ini termasuk ke dalam amal yang dicintai syara’ dan merupakan bentuk dakwah yang diberi pahala. Dalam kaitan ini, syara’ sendiri membuka pintu bagi orang kaya untuk memberi wasiat kepada anak angkatnya dari  sebagian tirkah -nya  sebagai  pemenuhan  keperluan  masa
8 Ibid.
Kewarisan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islâm
depannya  sehingga  ia  merasakan  ketenangan  hidup  dan  jauh  dari hidup sengsara. 9
Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa seorang anak yang  diangkat  karena  motif  sosial  dan  tidak  diberi  status  anak kandung,  orang  tua  angkatnya  boleh  orang  tua  angkatnya memberikan sebagian hartanya melalui wasiat. Kebolehan ini, antara lain,  didasarkan  pada  makna  wasiat  itu  sendiri,  yakni  pemilikan kepada  orang  lain  yang  disandarkan  kepada  setelah  mati  dengan jalan tabarru’ sama saja, di mana pemilikan tersebut berbentuk benda atau  manfaat.  Dengan  kriteria  ini,  wasiat  berbeda  dengan  pemilikan langsung untuk benda seperti jual beli dan hibah, dan untuk manfaat seperti sewa menyewa. Dengan batasan setelah mati, wasiat berbeda pula  dengan sewa  bersyarat dengan waktu mendatang, seperti  awal bulan  depan,  di  samping  juga  berbeda  dengan  hibah,  sebab  wasiat pelaksanaannya setelah mati orang yang berwasiat, sedangkan hibah pelaksanaannya di masa hidup pemberi hibah. 10
. Selain  itu,  dalam  wasiat  ada  ketentuan  yang  berbeda,  di mana  harta  yang  diwasiatkan  tidak  boleh  lebih  sepertiga,  jika pemberi wasiat mempunyai ahli waris. Hal ini didasarkan atas ijmâ’ ulamâ’  dan  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Abi  Waqqash,  di  mana ketika  ia  hendak  berwasiat,  ia  bertanya  lebih  dahulu  kepada Rasûlullâh apakah dirinya akan mewasiatkan hartanya sebanyak  1/3 (sepertiga) atau ½ (seperdua) dikarenakan ia hanya mempunyai satu orang anak perempuan, lalu Rasûlullâh saw. bersabda:
ةلاع  مهرذت  نا  نمريخ  ءاينغا  كتثرو  رذت  نا  كنإ  .ريثك  ثلثلاو  ,ثلثلا  ...
سانلا نوفقكتت .
11
Sepertiga  saja  dan  sepertiga  itu  banyak.  Sesungguhnya, meninggalkan ahli warismu kaya lebih baik ketimbang meninggalkan mereka dalam keadaan  miskin dan meminta-minta kepada orang lain.
9 Syalthûth, Al-Fatâwâ, hlm. 292.
10 Wahbah  al-Zuhaylî, Al-Fiqh  al-Islâmî  wa  Adilatuhu, Juz  8,  (Damaskus:  Dâr  al-Fikr, 1989), hlm. 7.
11 Al-Syawkânî, Irsyâd al-Fuhûl, Juz 6, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), hlm. 7.

## Abd. Ghoffar
Apabila pemberi wasiat dengan adanya ahli waris memberi lebih  dari  1/3  (sepertiga),  maka  tangguhkan  kelebihannya  atas persetujuan  ahli  waris.  Jika  mereka  setuju,  maka  kelebihan  harta tersebut  tetap  menjadi  wasiat.  Persetujuan  ahli  waris  ini  dapat dilangsungkan  apabila  memenuhi  dua  syarat,  yaitu: Pertama, persetuan  tersebut  dilaksanakan  setelah  matinya  pemberi  wasiat. Kedua, persetujuan  itu  dilakukan  oleh  ahli  waris  yang  sudah  akil baligh  dan  mengetahui  jumlah  harta  yang  diwasiatkan.  Apabila sebagian  ahli  waris  saja  yang  menyetujui,  sedangkan  lainnya  tidak menyetujui,  maka  yang  terjadi  adalah  hanya  terbatas  pada  benda yang  menjadi  bagian  yang  menyetujuinya.  Sedangkan  bagian  yang tidak menyetujuinya adalah batal.
Berbeda  dengan  hal  di  atas,  apabila  pemberi  wasiat  tidak punya  ahli  waris,  maka,  menurut  Abû  Hanîfah,  kelebihan  dari  dari 1/3  (sepertiga)  harta  itu  sah  dan  harus  dilangsungkan  sekalipun sampai  menghabiskan  seluruh  harta.  Tersebab  kendala  pelaksanaan wasiat lebih dari 1/3 adalah terkait dengan ahli waris, jika ahli waris itu  tidak  ada,  maka  tidak  seorang  pun  yang  mempunyai  hak  dalam hal  ini.  Berbeda  dengan  pendapat  ini,  ulamâ’  Mâlikiyah,  Hanabilah, dan Syâfi’iyah berpendapat dalam hal wasiat lebih dari 1/3 dan tidak ada ahli warisnya, maka wasiat tersebut batal, karena kelebihan harta itu  adalah  harta  milik  orang-orang  Islâm,  dan  oleh  karena  itu  tidak ada yang dapat melaksanakan kehendak pemberi wasiat. 12
Dari  uraian  tersebut  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa peralihan  hak  milik    dari  seseorang  kepada  orang  lain  yang  bukan ahli  warisnya,  dapat  digunakan  cara  wasiat  dengan  ketentuan- ketentuan di atas. Di samping itu, ia juga bisa ditempuh dengan cara hibah,  yakni  pemberian  langsung  kepada  anak  angkat  pada  masa orang  tua  angkat  masih  hidup.  Cara  lainnya  yang  diatur  oleh  Islâm adalah  melalui  wasiat wâjibah, yaitu ketentuan  yang  menyatakan calon pewaris wajib membuat wasiat mengenai bagian tertentu harta peninggalannya.  Dalam  ketentuan  Kompilasi  Hukum  Islâm  (KHI), wasiat wâjibah itu diberikan kepada anak angkat. 13
12 Al- Nawâwî, Al-Muhadzab , Juz 1 (Beirut : Dâr al-Fikr, t.th.), hlm. 450.
13 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada,t.th.),  hlm. 280.
Kewarisan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islâm
75
Konstruk  Ideal  terhadap  Peralihan  Hak  Milik  kepada  Anak Angkat.
Terdapat  dua  tipe  dalam  pengangkatan  anak,  yaitu: Pertama, seorang  anak  diangkat  dengan  pengertian  anak  tersebut  putus hubungan  keturunan  (nasab)  dengan  ayah  dan  ibu  kandungnya. Dalam  jenis  ini  ia  diberi  status  sama  dengan  anak  kandung  dalam segala aspek hukumnya, termasuk juga dalam hal kewarisan. Adopsi tipe  ini  bertentangan  dengan  hukum  Islâm. Kedua ,  pengangkatan anak  dengan  tidak  mengubah  status  nasab.  Ia  dilakukan  atas  rasa tanggung  jawab  sosial  untuk  memelihara,  mengasuh,  dan  mendidik mereka  dengan  penuh  kasih  sayang,  seperti  anak  sendiri.  Tindakan ini termasuk ke dalam   perbuatan yang terpuji dan amal shâlih yang dianjurkan oleh Islâm.
Jenis  pengangkatan  anak  yang  kedua  inilah    yang  bisa ditawarkan  sebagai  konstruk  ideal,  terutama  berkenaan  dengan peralihan hak milik dari orang tuanya kepada anak angkat tersebut. Orang  tua  angkat  yang  berkecukupan,  baik  yang  mempunyai  anak kandung  maupun  yang  tidak  mempunyai  anak  kandung,  dengan didorong  rasa  kasih  sayang  yang  tinggi  dan  berkeinginan  untuk mengalihkan  harta  miliknya  kepada  anak  angkatnya,  seringkali melakukannya  di  luar  ketentuan  hukum  Islâm.  Agar  perbuatan peralihan  hak  ini  tersalurkan  dengan  benar  dan  menjadi  perbuatan yang terpuji, maka berikut ini penulis tawarkan konstruk ideal, yaitu sebagai berikut:
1. Peralihan hak milik dari orang tua angkat kepada anak angkatnya melalui hibah. Hibah  dapat  dimaknai  sebagai  pemberian  suatu  benda secara suka rela dan tanpa imbalan kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 14 Dengan kata lain, hibah  merupakan akad yang  memberi  faedah  mengalihkan  pemilikan  benda  tanpa imbalan di waktu hidup karena taat pada Allâh swt. 15
Dari  pemaknaan  di  atas,  penulis  memberikan  penjelasan sebagai berikut:
14 Ditbinbapera, Kompilasi  Hukum  Islam, Pasal  71  Ayat  9  (Jakarta:  Ditbinbapera, 1991/1992), hlm. 34..
15 Musthofa al-Khin, et.el., Al-fiqh al-Manhaji , Juz III, 101.

## Abd. Ghoffar
a. Akad  hibah  berarti  akad  peralihan  hak  milik  dari  seseorang kepada orang lain tanpa adanya keharusan memberi imbalan kepada  orang  lain.  Hal  ini  berbeda  dengan  jual  beli,  sebab dalam  jual  beli  terdapat  unsur  imbalan  dalam  peralihan pemilikan suatu barang. b. Dengan ada batasan peralihan pemilikan di masa hidup, maka jelas  hibah  berbeda  dengan  wasiat,  sebab  sekali  pun  wasiat termasuk  peralihan  pemilikan  tanpa  imbalan,  namun  yang terakhir ini dilakukan setelah mati.
c. Dengan  batasan  atas  jalan  perbuatan  sunnah (tathawwu’) , hibah  berbeda  dengan  zakat,  karena  zakat  merupakan peralihan pemilikan yang didasarkan pada kewajiban sebagai seorang Muslim.
Dengan  hibah  ini,  Islâm  mencanangkan  azaz  saling  cinta mencintai antar sesama, yang kaya memberi kepada yang miskin dan  yang  miskin  dipenuhi  kebutuhannya  oleh  yang  kaya, sehingga  terbentuk  masyarakat  penuh  kasih  sayang  antara sesamanya.  Dalam  kaitannya  dengan  peralihan  hak  milik  dari orang tua angkat kepada anak angkatnya, maka  hibah ini sangat cocok  karena  antara  keduanya  sudah  terjadi  suasana  saling mencintai.  Dengan  ini  maka  terealisasi  saling  bantu  membantu dalam kebaikan dan taqwâ.
Allâh berfirman dalam surat al-Maidah (5) ayat 2, sebagai berikut:
َهَّللا َّنِإ َهَّللا اوُقَّ تاَو ِناَوْدُعْلاَو ِمْثِْلْا ىَلَع اوُنَواَعَ ت  َلاَو ىَوْقَّ تلاَو ِ رِبْلا ىَلَع اوُنَواَعَ تَو ِباَقِعْلا ُديِدَش
.
Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan dan  takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. 16
2. Peralihan hak milik dari orang tua angkat kepada anak angkatnya dengan cara wasiat.
16 Depag, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 155.
Kewarisan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islâm
77
Dalam  konteks  tersebut,  wasiat  dimaknakan  sebagai pengalihan  pemilikan  sesuatu  oleh  seseorang  yang  disandarkan setelah  matinya  dengan  jalan tabarru’ (berbuat  baik)  sama  saja sesuatu tersebut berupa benda atau manfaat. 18
Peralihan dengan cara wasiat ini sesuai dengan saran atau himbauan  Mahmûd  Syalthûth  dalam  kitabnya al-Fatâwâ sebagai kutipan berikut ini.
Sesungguhnya  syarî’at  Islâm  membuka  pintu  wasiat  bagi orang kaya dalam hal anak angkat yang bermotif rasional ini, agar  ia  benar-benar  berwasiat  sebagian  dari tirkah -nya  guna memenuhi  kebutaan  anak  angkat  tersebut  mendapat  masa depan  sehingga  kehidupannya  tidak  goncang  dan  tidak mengalami kesulitan hidup. 17
Dalam  wasiat  ini,  terdapat  beberapa  ketentuan  penting, yaitu;
a. Pada  dasarnya  wasiat  tidak  boleh  lebih  dari  1/3  (sepertiga) tirkah . Hal ini didasarkan kepada hadits riwayat Sa’ad bin Abi Waqqas, sebagaimana disebutkan di atas. b. Apabila  wasiat  itu  lebih  dari  1/3  (sepertiga) tirkah ,  maka kelebihannya tersebut harus ditinggalkan atas persetujuan ahli waris. Jika disetujui, maka wasiat tersebut terjadi, dan apabila tidak  disetujui,  maka  untuk  kelebihan  dari  1/3  (sepertiga)
tirkah tersebut  tidak  jadi.  Persetujuan  ahli  waris  seperti  yang dimaksud  di  atas,  baru  bisa  diterima  apabila  memenuhi  dua syarat: Pertama , persetujuan langsung setelah matinya pemberi wasiat. Kedua ,  ahli  waris  yang  menyelenggarakan persetujuannya harus terdiri dari orang yang akil baliqh yang tidak  dibawah  pengampunan  serta  tahu  jumlah  dari  benda yang diwasiatkan.
c. Adapun  wasiat  yang  lebih  dari  1/3  (sepertiga) tirkah dalam hal  ahli  warisnya  tidak  ada  sama  sekali,  maka  ketentuan hukumnya  dipersilisihkan  oleh  para  ulamâ’  fiqh  sebagai berikut:
18 Zuhaili, al-Fiqh al-Islâmi, hlm. 8.
17 Syalthûth, Al-Fatâwâ, hlm. 293.

## Abd. Ghoffar
d. Menurut  ulamâ’  Hanafiyah,  wasiat  lebih  dari  1/3  (sepertiga) tersebut,  sah  dan  bisa  langsung  dilaksanakan  sekali  pun sampai  menghabiskan  seluruh tirkahnya, dengan  alasan kendala pelaksanaan wasiat lebih dari 1/3 (sepertiga) tirkah itu adalah adanya ahli waris, dan tidak boleh dilaksanakan tanpa kerelaaanya.  Oleh  karena  itu,  jika  ahli  waris  tersebut  tidak ada,  maka  tidak  ada  hak  bagi  siapa  pun  untuk  menghalangi pelaksanaan  wasiat  tersebut.    Sedangkan  menurut  ulamâ’
Mâlikiyah, Hanabilah dan Syâfi’âyah,  wasiat yang lebih dari 1/3  sepertiga  dalam  hal  ahli  waris  tidak  ada,  maka  untuk kelebihannya  adalah  batal,  karena  sisa  harta  peninggalan  si pemberi  wasiat  tersebut  merupakan  milik  semua  kaum Muslim,  sehingga  ia  tidak  bisa  dilaksanakan  hanya  oleh sebagian Muslim saja. Karenanya, orang tua angkat yang ingin mengalihkan  hak  miliknya  kepada  anak  angkat  bisa  melalui jalur wasiat dengan segala ketentuan-ketentuannya.
3. Peralihan  hak  milik  dari  orang  tua  angkat  kepada  anak angkatnya melalui wasiat wâjibah. Muhammad Daud Ali memaknai wasiat wâjibah sebagai suatu  ketentuan  yang  menyatakan  calon  pewaris  wajib membuat wasiat mengenai bagian tertentu harta peninggalannya. 20 Dengan kata lain,  wasiat wâjibah merupakan
suatu  cara  pengalihan hak  milik  dari  orang  tua angkat  kepada anak angkatnya. Ketentuan  wasiat wâjibah bagi  anak  angkat  ini  dapat diketahui dari pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islâm (KHI), yaitu “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wâjibah sebanyak-banyaknya  1/3  dari  harta  warisan orang tua angkatnya. 19
Ketentuan wasiat wâjibah dalam Kompilasi Hukum Islâm tersebut dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:
a. Pemberian  wasiat wâjibah pada  anak  angkat bermotif sosial keagamaan merupakan terobosan hukum dalam memecahkan,  memberi  arahan,  dan  melegitimasi  terhadap tradisi  yang  bersifat  lokal,  konsual  dan  perkembangan  sub
20 Daud Ali, Hukum Islam , hlm. 280..
19 Ditbinbapera, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 Ayat 2, hlm. 57.
Kewarisan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islâm
kultur atau konvensi ketatanegaraan, dan hal itu merupakan hikmah dari asas umum pembinaan hukum Islâm. b. Dalam  kaitannya  dengan  kemaslahatan,  syarî’ah  selalu memelihara  tradisi  dan transaksi  masyarakat  yang  berlaku, selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama dan tidak menimbulkan bahaya. 21 Pemberian  wasiat wâjibah sebagaimana  ketentuan konpilasi  hukum Islâm pasal  209 ayat 2 tersebut, merupakan pemeliharaan  tradisi  dan  transaksi  masyarakat,  tidak bertentangan  dengan  ajaran  pokok  agama  dan  tidak meninggalkan bahaya dan bahkan sebaliknya, mendatangkan manfaat atau mashlahah, sebab dengan cara ini pengangkatan anak yang benar dapat menyelamatkannya dari ke sengsaraan dan hidup terlantar. Langkah ini menjadi sangat tepat, karena bisa  membawa  anak  angkat  bermotif  sosial  keagamaan  lebih dekat  kepada  kemaslahatan  dan  lebih  jauh  dari  pada kerusakan,  meskipun  tidak  digariskan  oleh  Rasûlullâh  dan tidak diturunkan oleh wahyu.

## Penutup
Dalam akhir tulisan ini dapat disimpulkan beberapa hal yang akan memudahkan penangkapan uraian yang agak panjang di depan. Kesimpulannya  adalah  bahwa  anak  angkat  tidak  bisa  termasuk kepada ahli waris sehingga ia tidak berhak mendapat harta warisan. Untuk  mengalihkan  atau  memindahkan  harta  warisan  dari  bapak angkat kepada anak angkat terdapat beberapa pilhan alternatif, yaitu: Pertama ,  hibah  dari  orang  tua  angkat. Kedua ,  wasiat  yang  dilakukan oleh  orang  tua  angkat  kepada  anak  angkat  terutama  yang  tidak memiliki  ahli  waris. Ketiga ,  wasiat wâjibah sebagai  sebuah  peralihan hak yang dianjurkan oleh hukum Islâm dari seseorang kepada pihak lain yang bukan ahli warisnya atau ia termasuk ahli waris,  tetapi ia ter- mahjûb oleh ahli waris yang lain. Wallâh a’lâm bi al-shawâb
21 Syaichul  Hadi  Permono, Dinamisasi  Hukum  Islâm  dalam  Menjawab  Tantangan  Era Globalisasi (Surabaya: Demak Press, 2002), hlm. 18.

## Abd. Ghoffar
80

## Daftar Pustaka
Abdillâh,  Abû. Shahîh  al-Bukhârî, Juz  7.  Beirut:  Dâr  al-  Mathabi  al- Sya’bî, t.th.
Ali, Muhammad Daud. Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada,t.th.
Alûsî, Al-. Tafsîr Rûh al-Ma’âni , Juz 21. Beirut : Dâr al-Fikr, t.th
Departemen  Agama  RI., Al-Qur’an  dan  Terjemahnya. Jakarta:  Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, 1977/1978.
Ditbinbapera, Kompilasi  Hukum  Islam. Jakarta:  Ditbinbapera, 1991/1992.
Khin, Musthofa al- et.el., Al-fiqh al-Manhaji. Juz III, Damaskus: Dâr al Fikr, t.th.
Nawâwî, Al-. Al-Muhadzab. Juz 1 Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
Permono,  Syaichul  Hadi. Dinamisasi  Hukum  Islâm  dalam  Menjawab
Tantangan Era Globalisas.i Surabaya: Demak Press, 2002.
Sâyis, Alî al-. Tafsîr Âyât al-Ahkâm, Juz 4. Damaskus: Dâr al Fikr, t.th. Shabûnî, Muhammad Alî  al-. Tafsîr Âyât al-Ahkâm, Juz 2. Makkah : Dâr al-Fikr, t.th. Syaltût, Mahmûd. al-Fatawâ. Damaskus: Dâr al-Qolam,  t.th.
Syawkânî, Al-. Irsyâd al-Fuhûl, Juz 6. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
Zuhaylî, Wahbah al-. Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu, Juz 8. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989.