## MODEL PENGEMBANGAN REINVENTING LOCAL GOVERNMENT DAN E- GOVERNMENT MELALUI KONSEP LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT DAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK

## Asep Arifin

## Program Studi Ilmu Administrasi
Konsentrasi Administrasi Publik Universitas Padjadjaran

## Abstrak
Model  pengembangan  konsep Reinventing  Local  Government dan  e Government , melalui  konsep Local  Economic  Development atau Science dan Technology  Park merupakan interaksi berbagai komponen kelembagaan yang saling mendukung sebagai pusat  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (R&D)  pada  kawasan  industri  yang  mencakup produksi,  produsen,  pengolahan,  distribusi,  pemasaran,  pembiayaan,  merupakan kolaborasi, partisipasi, komunikasi antar aktor untuk membuat kerjasama memorandum of  understanding antara  peguruan  tinggi  (lemlitbang),  pemerintah  daerah  (Bappeda), UMKM  (industri  kreaktif)  dan  koperasi  (KUD,  BUMDES)  dengan  harapan  dapat meningkatkan,  mempercepat  pengembangan  produk  untuk  memperoleh economic return mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  menjadi  terintegrasi  dan diterima  oleh  seluruh stakeholders. Pemerintah  Daerah  Propinsi  Jawa  Barat  dapat membentuk  kawasan Science  dan  Technology  Park Jatinangor-Cimanggung  yang mempunyai enam perguruan tinggi, 22 desa, pusat riset & pegembangan IT, apartemen, pusat  rekreasi,  pendidikan,  pelayanan  bank  (BRI,  BNI,  BPD  Jabar,  Bank  Mandiri) pelayanan  sosial,  terminal,  jasa,  distribusi,  pusat  pemasaran  barang  dan  jasa,  hotel, restoran,  fasilitas  rekreasi  hiburan  berbasis  ICT  dan  olah  raga,  pusat  pelayanan kesehatan, kegiatan industri, permukiman, perkantoran namun pengembangannya harus memenuhi  berbagai  fasilitas  seperti e-biz  hub,  Internet  Data  Center  &  Data  Recovery Center, ICT Research & Development Center, ICT Training Center, ICT Convention & Exhibition Center, Software House Center, Office Center dan ICT Center . ICT Techno Park juga fasilitas penunjang lainnya
Katakunci : Local Economic Development, Science And Technology Park,

## I. PENDAHULUAN
Pengembangan Grand  Design dan Masterplan Science and Technology Park
memandang perguruan  tinggi  sebagai agent  of knowledge and technology transfer juga agent  of  economic  development untuk mendukung  peningkatan  daya  saing nasional  yang  perencanaanya  dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG)
tingkat desa/kelurahan yang diakomodir dalam  musrenbang  tingkat  kecamatan dan  kabupaten  menjadi  Rencana  Kerja (SKPD),  Rencana  Kegiatan  Pemerintah Daerah  (RKPD),  Rencana  Strategis Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan  Tinggi,  Kebijakan  Umum Anggaran  (KUA),  Prioritas  Plafon Anggaran  Sementara  (PPAS)  untuk ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), RPJMD serta RPJPD sehingga mempunyai legalisasi baik untuk penganggaran infrastruktur maupun legalisasi dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) seperti : RTRW, IMB, HO,  peraturan  bupati  (PERBUP),  Nota Kesepahaman ( memorandum of
understanding )  antara  berbagai  pihak meliputi  pemerintah,  pengusaha/swasta,
perguruan tinggi, masyarakat dan lembaga  lainnya  dalam  kabolarasi kegiatan  publik  seperti  dialog  publik ( hearing public ) mulai dari perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi menjadi  terintegrasi  dan  diterima  oleh seluruh stakeholders.
Pancasila  merupakan  ideologi paling sesuai dalam menghadapi tantangan  zaman  untuk  mewujudkan kehidupan  yang  adil  makmur  bagi seluruh warga negara serta menciptakan integrasi  internal,  menyatukan  berbagai perbedaan  yang  berasal  dari  luasnya geografi dan kemajemukan suku. Model pengembangan  kawasan scince  and technopark melalui  pendekatan  nilai- nilai  pancasila  baik  secara  vertikal maupun  horizontal  dan  terpadu  dengan menjunjung  tinggi  nilai-nilai  agama, persatuan bangsa, mengutamakan musyawarah mupakat untuk memajukan peradaban  serta  kesejahteraan  umat manusia yang melibatkan semua elemen masyarakat  ( stakeholder )  yang  terlibat dalam  pengambilan  kebijakan  meliputi dunia  industri,  perguruan  tinggi,  riset dan pelatihan, kewirausahaan, perbankan,  tokoh  masyarakat  serta pemerintah  pusat  dan  daerah  kita  yakin dan  percaya    pancasila  merupakan
kekuatan  untuk  mencapai  tujuan  dan cita-cita  bangsa  Indonesia  sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945.
Dalam  UUD  1945  Pasal  28  C ayat  (1)  menjelaskan  setiap  orang berhak  mengembangkan  diri  melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh  manfaat  dari  Iptek,  seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup  dan  kesejahteraan  umat  manusia, Pasal  31  ayat  (1)  menjelaskan  setiap warga  negara  berhak  mendapatkan pendidikan;  ayat  (3)  menyebutkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan  keimanan,  ketakwaan
dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  yang diatur  dalam  undang-undang;  ayat  (4) menjelaskan  negara  memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya  20  persen  dari  anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi
kebutuhan
penyelenggaraan  pendidikan  nasional; ayat (5) menyatakan pemerintah memajukan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dengan  menjunjung  tinggi
nilai-nilai  agama  dan  persatuan  bangsa untuk  memajukan  peradaban  serta kesejahteraan umat manusia.
Konsep Local
Economic
Development (LED)  dan Science  And Technology Park muncul pertamakali di Amerika  Serikat  pada  awal  1950-an ketika research  park didirikan  di Stanford  University  California,  pihak perusahaan  memiliki  hubungan  bisnis dengan pihak universitas yang memanfaatkan  hasil  riset  perguruan tinggi  oleh  perusahaan  menjadi  industri yang mempunyai dayasaing dan terintegrasi  dengan  kegiatan  bisnis, pendidikan, pelatihan, pemagangan, pusat  disseminasi  teknologi  serta  pusat advokasi  bisnis,  seperti  di  luar  negeri Zongguanchun  Science  Park di  Cina, Tsukuba  Science  City di  Jepang, Technology  Park  Malaysia . Daejeon Science Town di Korea fasilitas layanan penelitian dan pengembangan, eksperimen, kapasitas produksi, inkubasi bisnis
high-tech ,
Zongguanchun  Science  Park (ZSP)  di Cina Beijing  Internasional  Business Incubation (IBI) yang  didirikan pada tahun 1994.
IBI mempunyai komitmen untuk  mendukung  inovasi  dan start  up
company ,  industri  dengan  teknologi tinggi,  kerjasama  internasional dalam pengembangan industri berbasis Science and Technology , mempercepat komersialisasi dan promosi dari industri berbasis  teknologi  tinggi  di  China, Tsukuba  Science  City di  Jepang memiliki  5  wilayah  yang  merupakan lokasi dari pusat institusi penelitian dan 40 institusi  pendidikan,  33  organisasi pemerintah  dan  swasta. Technology Park  Malaysia merupakan  kawasan untuk  mempercepat  proses transformasi peningkatan  ilmu  pengetahuan  dan perekonomian. Di Indonesia Solo Techno  Park ,  Sragen Techno  Park ,
Bandung Techno Park , Jababeka Research  Center di  Kota  Mandiri Jababeka Jawa Barat, Agro Techno Park diberbagai  provinsi, Cibinong  Science Center milik LIPI di Cibinong, Universitas  Indonesia Science  Park di Depok Jawa Barat.

## II. PERMASALAHAN
Pengembangan  konsep Local Economic  Development (LED)  dan
Science  And  Technology  Park (STP)  di
Indonesia
dihadapkan pada permasalahan  masih  rendahnya  hasil riset  teknologi  yang  diadopsi  oleh
industri. Kapasitas lembaga pengembang  teknologi  cukup  baik, namun  kesiapan  pengguna  teknologi untuk  mengadopsinya  masih  relatif rendah terbukti dengan peringkat kesiapan teknologi ( technological readiness )  Indonesia  pada  peringkat  ke 94  mengalami  penurunan  sebesar  tiga peringkat dibanding tahun 2010.
Budaya riset dan
pengembangan  ilmu  pengetahuan  di Indonesia  menghawatirkan  penurunan drastis  terutama  pada  riset  dasar, ditandai rendahnya investasi dan sumbangan  Indonesia  pada  riset  dasar yang amat rendah menyebabkan ketinggalan dari negara-negara tertangga.  Belanja  litbang  per  PDB Indonesia  masih  satu  persen  dibawah rata-rata Organisation  for  Economic Cooperation and Development (OECD) yang  sudah  diatas  dua  persen,  bila dibandingkan  dengan  negara  Asia Pasifik investasi Iptek yang berasal dari dunia usaha di Indonesia terutama pihak swasta  atau  industri  besar  untuk kegiatan Research  and  Development (R&D) masih lebih rendah.
Sosialisasi  untuk  mendorong peningkatan jounal daring terus
dilakukan  dan  mulai  bulan  April  2016
journal  versi  daring wajib  dimiliki seluruh  journal  ilmiah  karena  menjadi bagian  dari  penilaian  akreditasi jurnal ilmiah daring masih  minim dari 32.000 jurnal terdaftar, baru 257 yang memiliki versi daring dan  sekitar  32.000  journal terdaftar  dari  jumlah  perguruan  tinggi lebih dari 3000.
Produktivitas  Iptek,  sampai dengan  akhir  periode  2010-2014,  untuk indikator kinerja utama jumlah publikasi  ilmiah  telah  dicapai  sebesar 437,78% yaitu 394 publikasi ilmiah dari yang  ditargetkan  90  publikasi  ilmiah. untuk  indikator  kinerja  utama  jumlah paten  terdaftar  telah  dicapai  sebesar 180,74% yaitu 6.868 paten terdaftar dari yang  ditargetkan  3.800  paten  terdaftar. Sementara  dalam  rangka  mendorong pendayagunaan  iptek  sampai  dengan akhir  periode  2010-2014,  untuk  IKU Jumlah  Pemanfaatan  Teknologi  Hasil Litbang  di  Industri,  Masyarakat  untuk National  Security telah  dicapai  sebesar 115,19% yaitu 182 dari yang ditargetkan 158.
Hampir semua perguruan tinggi  di  Indonesia  telah  memiliki journal  ilmiah ,  namun  pengelolaannya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan  yaitu  produktivitas  hasil
tulisannya  kurang  baik,  manajemen pengelolaan  dan  fasilitas  infrastruktur juga  harus  ada  komitmen  pimpinan karena  pengelola journal kadangkala bukan  pegawai  tetap  atau  dosen  yang sibuk  mengajar.  Kebutuhan journal elektronik di  Indonesia  cukup  besar karena  semua  mahasiswa  dan  dosen membutuhkan wadah untuk
mempublisasikan karyanya setiap mahasiswa  atau  dosen  mempunyai kewajiban  untuk  mempublisasikakan karya ilmiah hasil penelitian, pemikiran dalam  bentuk journal  nasional maupun journal internasional .
Technology  Park atau Science Park adalah  kawasan  bangunan  yang diperuntukan bagi penelitian atau pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi berdasarkan kepentingan bisnis.  Berbeda  dengan industrial  park dan business  park ,  kegiatan  bisnis  dan organisasi  di Techno  Park lebih  fokus kepada  pengembangan  produk  dan inovasi sedangkan industrial park focus kepada manufaktur dan business  park focus kepada administrasi.
Pengembangan kawasan Techno  Park  sebagai  kawasan  yang diperuntukan bagi penelitian dan pengembangan  Teknologi  Informasi
Komunikasi (Information Communication Technology) dalam
mendorong komersialisasi hasil penelitian  dan  pengembangan sebuah kawasan  harus  memenuhi  berbagai fasilitas  dibidang  Teknologi  Informasi Komunikasi, seperti terdapatnya fasilitas e-biz hub, Internet Data Center & Data Recovery Center, ICT Research
&  Development  Center,  ICT  Training Center,  ICT  Convention  &  Exhibition Center,  Software  House  Center,  Office Center dan ICT  Center lainnya.  Selain itu, ICT  Techno  Park juga  dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti pusat rekreasi  berbasis  ICT,  bank,  restoran, fasilitas hiburan dan olah raga.
Sebuah ICT Techno Park harus dapat  bekerja  sama  secara  baik  antara sektor swasta dengan pemerintah, masyarakat,  lembaga  pendidikan  dan sektor  keuangan,  khususnya  dalam merencanakan, mengembangkan, mengintegrasikan  bangunan  komersil yang  ada  dalam  kawasan  ICT Techno Park .  Pesatnya  perkembangan Science Technology Park sebagai pusat pelatihan mekanik mampu berkontribusi
dalam  melatih  pemuda  pengangguran, mengupayakan tempat kerja dan mewujudkan terbentuknya jaringan
kerjasama  antara  pemerintah  pusat, pemerintah  daerah  dan  industri  yang saling melengkapi. Pengembangan Science Technology Park pada  awalnya hanya  program  diklat  untuk  pegawai mekanik dan kemudian ditambah dengan  pelatihan  teknik  pengelasan ( welding ) yang diperuntukan bagi penyediaan tenaga pengelasan diindustri galangan  kapal  berdampak  kepada pengembangan  institusi  yang  tidak hanya  sebagai  wahana  diklat  tetapi untuk mengembangkan riset dan teknologi khususnya teknologi di bidang ilmu terapan ( applied science ).
Model  Solo  Technopark  dapat dijadikan acuan sebagai pusat pendidikan  dan  teknologi,  pusat  riset, pusat  pelatihan  dan  pusat  inkubasi produk  baru,  serta  pusat  industri  dan perdagangan. Solo Technopark dirancang  untuk  menjadi  kawasan terpadu  menggabungkan  dunia  industri, perguruan  tinggi,  riset  dan  pelatihan, kewirausahaan,  perbankan,  pemerintah pusat  dan  daerah,  yang  sarat  dengan teknologi,  di  kawasan  Pedaringan, Jebres,  Solo,  Jawa  Tengah.  Bidang fokus  yang  diprioritaskan  dalam  proses inkubasi mencakup: bioenergy , pengolahan  rumput  laut  (karagenan),
waste  threatment serta  industri  kreatif (batik).
Pengembangan
kawasan
Science  Technology  Park di  Indonesia dihadapkan  pada  berbagai  regulasi peraturan perundangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Dasar  (UUD  45) yang menjadi acuan dalam
pengambilan  kebijakan  pemerintah sebagai dasar hukum pembangunan Iptek  nasional  yaitu  Amandemen ke-4  Pasal  28  C  ayat  (1)  dan  Pasal 31  ayat  (1),  ayat  (3),  ayat  (4),  dan ayat (5);
2. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2002  tentang  Sistem  Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan  Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi;
3. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah
Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun
2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 2009  tentang  Kawasan  Ekonomi Khusus;
6. Undang-Undang
Republik
Indonesia  Nomor  18  Tahun  2002 tentang Sistem Nasional  Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan
Ilmu Pengetahuan dan Teknolog;
7. Peraturan  Presiden  Nomor  32
Tahun  2011  tentang  Masterplan
Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia;
8. Peraturan  Presiden  Nomor  47
Tahun  2009  tentang  Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara  sebagaimana  telah  diubah beberapa  kali  terakhir  dengan Peraturan  Presiden  Nomor  55 Tahun 2013;
9. Peraturan  Presiden  Nomor  24
Tahun  2010  tentang  Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara serta
Susunan  Organisasi,  Tugas,  dan Fungsi  Eselon  I  Kementerian Negara  sebagaimana  telah  diubah beberapa  kali  terakhir  dengan Peraturan  Presiden  Nomor  56 Tahun 2013;
10. Instruksi Presiden tentang
Percepatan Program Nasional
Pembangunan dan Pengembangan Taman  Sains  dan  Teknologi (TST) Tahun 2015-2019;
11. Keputusan  Menteri  Riset  dan Teknologi  Republik  Indonesia Nomor  20  /M/Kp/Iv/2014  tentang Masterplan Revitalisasi Pusat Penelitian  Ilmu  Pengetahuan  dan
Teknologi  dan  Pengembangan
Indonesia Science and
Technology Park;
12. Peraturan  Menteri  Perindustrian Nomor  139/M/IND/PER/12/2011 tentang Peta Panduan (Road Map)
Pengembangan  Industri  Unggulan
Provinsi Jawa Barat; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi Republik  nRiset,  Teknologi  dan
Pendidikan  Tinggi    Tahun  2015- 2019;
14. Peraturan  Daerah  Nomor  22
Tahun  2010  Tentang  Rencana
Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.
III. Pengembangan Jatinangor -

## Cimanggung  Sebagai  Kawasan
Science Dan Technology Park Di
Jawa Barat Bappenas memproyeksikan pembangunan 100 kawasan
pengembangan  teknologi  dan  inovasi ( technopark )  untuk  industri,  selain  13 kawasan industri baru di luar Jawa yang akan  mulai  dibangun  pada  2015, membutuhkan dana Rp 1,5 triliun (PPN) Bappenas (Kompas, 23/12/2014). Untuk pengembangan Science dan Technology Park di  Jawa  Barat  Pemerintah  Daerah
dapat membentuk model pengembangan kawasan Science dan Technology  Park Jatinangor-Cimanggung  yang  berada  di Kabupaten Sumedang.
Karakteristik kawasan Jatinangor-Cimanggung merupakan kota  kecil  yang  terus  mengalami perkembangan dengan mempunyai lima perguruan tinggi yaitu : Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN), Universitas Padjadjaran (UNPAD),
Institut  Teknologi  Bandung  (ITB),
Sekolah  Tinggi  Pemerintahan  Dalam
Negeri (STPDN) dan Universitas Winaya  Mukti  (UNWIM),  terdiri  dari 22  desa  yang  berbatasan  dengan Kabupaten  Bandung  dan  Garut  dengan perincian 10 desa Kecamatan Jatinangor yaitu    Cikeruh,  Sayang,  Hegarmanah, Cipacing,  Cilayung,    Jatiroke,  Cibeusi, Cileles, Cileunyi Wetan, Cileunyi Kulon yang berbatasan dengan kawasan pengembangan  industri  tekstil,  obat- obatan  dan  garmen di  Kecamatan Cimanggung  terdiri  atas  11  desa  yaitu Mangunraga,  Sukadana,  Cikahuripan, Sindangpakuwon, Tegalmanggung,
Pasirnanjung, Sawahdadap, Cihanjuang, Sindanggalih, Cimanggng dan Sindulang.
Kawasan Jatinangor telah menjadi  kota  kecil  yang  terus  akan mengalami perkembangan sejalan dengan fungsinya sebagai lokasi pendidikan. Perkembangan tersebut diawali oleh tumbuhnya kegiatan perdagangan,  permukiman,  berbagai jasa bagi mahasiswa. Kebijakan Penataan  Rencana  Detail  Tata  Ruang Pusat  Kawasan  Pendidikan  Jatinangor 1999-2010,  sebagai  lokasi  perguruan tinggi  dan  pusat  rekreasi,  pelayanan sosial,  terminal,  jasa  dan  distribusi, pusat  pemasaran  barang  dan  jasa,  pusat pelayanan  kesehatan,  kegiatan  industri, permukiman  dan  perkantoran.  Secara umum  struktur  ekonomi  masyarakat Jatinangor mencerminkan ekonomi perkotaan,  meskipun  buruh  tani  masih mempunyai persentase  yang lebih besar dibandingkan dengan pedagang.
Namun, mengingat luas lahan pertanian yang semakin berkurang seiring dengan perkembangan  kota  Jatinangor,  lambat laun  kegiatan  buruh  tani  bergeser  ke sektor non pertanian. Hampir 25 persen penduduk  bekerja  sebagai  karyawan pabrik,  pelayan  toko,  foto  kopi,  rental komputer,  wartel,  rumah  makan,  hotel dan lain-lain.
Penyusunan  Study  Kelayakan ( feasibility study )  Kawasan  Jatinangor- Cimanggung  sebagai  kawasan  untuk pengembangan Science dan Technology Park di  Jawa  Barat  karena  belum  ada dasar  hukumnya  tidak  cukup  hanya dengan menetapkan dari aspek fisik saja tetapi  diperlukan  kajian  bagaimana kelayakan  kawasan  Jatinangor  dari aspek lain seperti kependudukan, ekonomi,  kelembagaan/  pemerintahan, lingkungan  serta  aspek  tata  ruang  dan pengembangan wilayahnya seperti Grand  Design dan Masterplan Science and  Technology  Park Jatinangor  dalam Rencana  Strategis  Kegiatan  Pemerintah Daerah  maupun  Rencana  Strategis Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan yang didukung oleh Peraturan  Daerah    Propinsi  Jawa  Barat ataupun  Kabupaten  Sumedang  sebagai dasar  legalisasi  dalam  pelaksanaan kerjasama ( Memorandum of Understanding )  berbagai stakeholders dengan memperhatikan tahapan perencanaan  baik  dari  tingkat  pusat maupun  daerah  (RPJMD,  RPJPD)  yang terintegrasi  tidak  tumpangtindih  dalam implementasi  kebijakan  baik  vertikal maupun horizontal.
Pembangunan  di  daerah  sering kali  tidak  selaras  dengan  kebijakan pembangunan  nasional  hal  itu,  karena Kepala  Daerah  /Wakil  Kepala  Daerah lebih  memprioritaskan  pemenuhan  janji selama  pilkada  dari  pada  mengikuti Rencana  Pembangunan  Nasional.  Hasil evluasi tahun 2014 penyusunan
Rencana  Pembangunan  Daerah  belum optimal  berpedoman  pada  kebijakan nasional yang tercantum dalam Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN) dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP) dari  11  prioritas  pembangunan  nasional pada  2014  kontribusi  terbesar  dan program  pembangunan  daerah  yang terdapat  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  di alokasikan  untuk  program  reformasi birokrasi dan tata kelola, penyebab tidak selarasnya rencana pembangunan daerah  dengan  pembangunan  nasional selama pemerintah daerah lebih memprioritaskan pemenuhan janji politik, juga karena lemahnya
koordinasi antara daerah dan pusat
KESIMPULAN
Kebutuhan  akan  adanya  ICT
Technopark di Indonesia sangat
mendesak  untuk  memacu  pertumbuhan industri yang dapat memenuhi kebutuhan  pasar  di  dalam  negeri  yang terus  meningkat  maka  pengembangan kawasan Jatinangor Cimanggung memiliki potensi  dari segi sumberdaya, infrastruktur  dan  industri  penunjang disekitarnya  sehingga  layak  untuk dikembangkan menjadi ICT Technopark. mengingat Indonesia belum memiliki pola kebijakan pengembangan Technopark, maka diperlukan  adanya  suatu framework yang akan menjadi acuan bagi pengembangan sebuah technopark. Framework  technopark tersebut  secara umum  terdiri  dari Outcome ,  tujuan, strategi dan pengukuran kinerja.
Keberhasilan  suatu technopark membutuhkan manajemen yang tangguh yang menurut paradigma management Regis Cabral harus memiliki kriteria sebagai berikut:
1. Mempunyai  akses  kepada  ahli  riset dan pengembangan TIK;
2. Mampu  menjual  produk  dan  jasa TIK bernilai tinggi;
3. Memiliki kemampuan untuk menyediakan  ahli marketing dan manajerial kepada pengusaha, khususnya usaha kecil dan
menengah  yang  kekurangan  tenaga ahli;
4. Bergabung  dengan  suatu  kalangan yang  memungkinkan  perlindungan terhadap produk atau proses melalui hak paten;
5. Mampu  memilih  atau  menolak perusahaan mana yang boleh masuk ICT Techno Park ;
6. Mempunyai  identitas  yang  jelas yang  dinyatakan  secara  simbolis dengan  pemilihan  nama,  logo,  atau komunikasi manajemen;
7. Memiliki manajemen dengan keahlian  yang  diakui  dalam  bidang financial dan  memiliki  rencana pengembangan  ekonomi  jangka panjang;
8. Memiliki dukungan pelaku ekonomi yang tangguh dan dinamis, seperti lembaga
pembiayaan,  lembaga  politik,  atau universitas;
9. Melibatkan  secara  aktif  di  dalam manajemen  seorang  tokoh  yang memiliki  kekuatan  memutuskan, rencana jangka panjang dan manajement yang baik dan merupakan interface antara akademia dan industri.
10. Melibatkan sejumlah perusahaan konsultan dan jasa teknik, termasuk perusahaan kendali mutu dan
laboratorium. Selanjutnya beberapa permasalahan pengembangan
Technopark di Indonesia yaitu:
(1)  keterbatasan  kapasitas  investasi  di sektor  industri  hilir  untuk  mengolah bahan  mentah  menjadi  produk  jadi;  (2) belum siapnya teknologi nasional untuk menyokong  tumbuh  kembang  industri hilir;  (3)  masih  belum  meratanya implementasi e-government ;  (4)  masih rendahnya  investasi  dan  sumbangan pada riset dasar dan peningkatan jounal daring bagi  mahasiswa  dan  dosen;  (5) masih  rendahnya  hasil  riset  teknologi yang diadopsi oleh industri; (6)
pengembangan Science  Techno  Park di daerah memerlukan peran dan komitmen  dari  pemerintah  daerah  juga regulasi  aturan  bagi  semua  kepentingan stakeholder;(7)  kegiatan Research dan Development (R&D)  terutama  pihak swasta  atau  industri  besar  masih  lebih rendah; (8) Mendorong tercipta interaksi dan kolaborasi antara penyedia dan pengguna iptek melalui perencanaan penganggaran dalam rencana strategis kementrian pendidikan
dan teknologi  maupun kebijakan umum anggaran atau rencana kegiatan pemerintah  daerah  untuk  mendorong pengembangan Science  Techno  Park di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Alonso,  William  and  John  Friedmann, eds.  1964. Regional  Development and  Planning:  A  Reader .  USA,
Cambridge: The M.I.T. Press
Cabral,  Regis Refining  the  Cabral- Dahab Science Park Management Paradigm , International Journal of Technology Management
Issue :   Volume  16,  Number  8  /
1998   Pages:  813 – 818 Kajian Pembangunan ICT Technopark  di  Indonesia ,  2010, Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Telematika,  Sarana  Komunkasi dan Diseminasi Informasi (Puslitbang APTEL, SKDI), Badan Litbang SDM,

## Kementerian Kominfo
Association  of  University  Research Parks (AURP)
Bappenas, Tata Cara Pengembangan
Kawasan Untuk Percepatan Pembangunan Daerah , 2004 Kompas, 23/12/2014