## ANALISIS EFISIENSI RELATIF TERHADAP PEMANFAATAN ASET TETAP DENGAN MENGGUNAKAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS
(STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NTB)
Jamaludin 1)
1) dosen universitas pamulang, email : amaludinseimecdev@gmail.com ARTICLES INFORMATION ABSTRACT JURNAL SEKURITAS ( Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Vol.2, No.2, Januari  2019 Halaman  : 33 – 59 © LPPM & Prodi Manajemen UNVERSITAS   PAMULANG
ISSN ( online )  : 2581-2777 ISSN ( print )     : 2581-2696

## Keyword :
Data Envelopment Analysis, Efisiensi, SKPD..
JEL. classification : C33, G21, G34, N25

## Contact Author :

## PRODI MANAJEMEN UNPAM
JL.Surya Kencana No.1 Pamulang Tangerang Selatan – Banten Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491 Email : jurnalfinance.unpam@gmail.com
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memperoleh bukti empiris terkait  dengan  Analisis  Efisiensi  relatif  Terhadap  Pemanfaatan Aset  Tetap  Dengan  Menggunakan Data  Envelopment  Analysis (Studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi NTB).hasil analisis Data Envelopment  Analysis  (DEA)  menunjukkan  dari  tujuh  belas Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang  ditetapkan  sebagai lembaga  teknis  daerah  yang  memiliki  target  pencapaian pendapatan  asli  daerah  hanya  terdapat  6  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  saja  yang  efisien  dalam  mengelola  dan memanfaatkan  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan)  dengan  nilai efisien  relatif  sebesar  100  persen.  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah tersebut antara lain: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  (Bappeda),  Dinas  Pendapatan  Daerah  (Dispenda), Departemen Sosial Kependudukan dan Catpil, Rumah Sakit Jiwa (RSJ),  Badan  Lingkungan  Hidup  dan  Penelitian  (BLHP),  dan Dinas  Koperasi  dan  UMKM.  Sedangkan  masih  terdapat  11 Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  lagi  yang  belum  efisien  dengan skor efisien di bawah 100 persen.
The  research  aimed  to  obtain  empirical  evidence  related  to Relative  Efficiency Analysis  on  Utilization  of  Fixed Assets  Using Data Envelopment Analysis (Study on Local Government of NTB Province). In accordance with the results of the Data Envelopment Analysis  (DEA)  analysis  shows  that  out  of  seventeen  Local Government  Work  Units  which  are  designated  as  regional technical bodies with local revenue target achievements there are only  6  Regional  Work  Units  that  are  efficient  in  managing  and utilizing  fixed  assets  (land  and  building)  with  a  relative  efficient value  of  100  percent.  These  regional  work  units  include:  the Regional  Development  Planning  Board  (Bappeda),  the  Regional Revenue  Service  (Dispenda),  the  Department  of  Social  Affairs and the Catpile, the Mental Hospital (RSJ),  the Environment and Research Agency  (BLHP),  and  the  Dinas  Koperasi  and  UMKM  . While there are still 11 units of the Regional Devices that are not yet efficient with efficient scores below 100 percent.

## A. Pendahuluan
Otonomi    daerah    mempunyai    konsekuensi    bahwa    peran    pemerintah  pusat akan  semakin  kecil,  sebaliknya  peran  pemerintah  daerah  semakin  besar  dalam pembangunan  daerah/wilayahnya.  Pemerintah  daerah  dituntut  memiliki  kemandirian dalam    membiayai    sebagian    besar    anggaran    pembangunannya.  Oleh    karena    itu pemerintah    daerah    harus    dapat    melakukan    optimalisasi  sumber-sumber penerimaan daerahnya.
Berlakunya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan  Undang-undang  nomor  33  tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan  antara pemerintah pusat dan daerah memberikan kesempatan yang terbuka bagi daerah agar membangun dan mengembangkan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing.  Di  keluarkannya  undangundang  ini  memberikan  konsekuensi  logis bagi  masing-masing  daerah  untuk  bertanggung  jawab  atas  pengalokasian  dana  yang dimiliki  dengan  cara  yang  efesien  dan  efektif,  khususnya  dalam  peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
Penyerahan  wewenang  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  dan bertanggung  jawab  pada  bidang  pekerjaan  umum,  kesehatan,  pendidikan, kebudayaan,  pertanian,  perhubungan,  industri,  dan  perdagangan,  penanaman  modal, lingkungan  hidup,  pertanahan,  koperasi  dan  tenaga  kerja  merupakan  implikasi  dari kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  yang  diatur  dalam  UU.  32  tahun  2004, sedangkan dalam bidang pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama masih menjadi wewenang pemerintah pusat.
Sejalan dengan tujuan pembangunan daerah, Tujuan Undang-undang nomor 32 tahun  2004  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  dengan  selalu memperhatikan  kepentingan  dan  aspirasi  masyarakat,  memelihara  keserasian  dan mencegah  ketimpangan  antar  daerah.  Dalam  penerapan  UU.  ini  daerah  dihadapkan pada permasalahan, antara lain adalah masalah keuangan daerah, di antaranya: dana alokasi  umum  (DAU)  menjadi  sumber  penerimaan  utama  yang  penting  bagi  semua daerah, pendapatan daerah yang hanya memberikan kontribusi sebesar 40%, adanya gap dan hasil, dan adanya asset daerah yang belum optimal dimanfaatkan oleh daerah sebagai alternatif sumber keuangan daerah. Selain permasalahan keuanagan daerah, permasalahan lain yang muncul adalah masalah pembangunan daerah, di antaranya: adanya  tuntutan  akan  akuntabilitas  dan  transparansi  publik,  kesiapan  dari  SDM  dan organisasi dalam hal ini adalah kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan  kesiapan  dalam  memahami  konsekuensi  dalam  otonomi  daerah,  belum  adanya perencanaan yang matang yang berkaitan dengan potensi dan kekhasan daerah.
Salah  satu  sektor  yang  dapat  diharapkan  menjadi  pendapatan  daerah  terutama di  perkotaan  adalah  melalui  sektor  properti  (aset  tetap).  Untuk  menghadapi  otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya mengoptimalkan pada potensi pajak dari sektor properti saja, tetapi juga harus mengetahui jumlah dan sejauh mana pemanfaatan aset properti yang dimiliki pemerintah daerah saat ini. Manajemen  aset  properti  ini  sangat penting    diketahui    karena    di    samping  sebagai  penentuan  aktiva  tetap  dalam  faktor penambah  dalam  total  aset  daerah  juga  dapat  dimanfaatkan  sebagai  salah  satu sumber pendapatan yang menopang pendapatan asli daerah.
Salah  satu  kunci  dari  keberhasilan  pengelolaan  ekonomi  daerah  adalah manajemen aset. Pentingnya manajemen aset secara tepat dan berdayaguna, dengan didasari  prinsip  pengelolaan  yang  efisien  dan  efektif,  diharapkan  akan  memberi kekuatan  terhadap  kemampuan  pemerintah  dalam  membiayai  pembangunan daerahnya  yang  tercermin  dalam  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD).  Pemerintah  daerah dapat  menciptakan  sumber  pendapatan  dengan  cara  melakukan  langkah  strategis untuk mengoptimalkan aset milik pemerintah daerah yang saat ini dikategorikan masih belum  optimal serta mengevaluasi ketidakefisienan yang idle milik pemerintah daerah yang  membutuhkan  biaya  operasional  dan  pemeliharaan  yang  besar.  Aset  daerah merupakan  sumberdaya  penting  bagi  pemerintah  daerah  sebagai  penopang  utama pendapatan asli daerah.
Oleh  karena  itu,  penting  bagi  pemerintah  daerah  untuk  dapat  melakukan manajemen aset secara memadai. Dalam manajemen aset, pemerintah daerah harus menggunakan  pertimbangan  aspek  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan  atau  penggunaan,  pengamanan  dan  pemeliharaan,  penilaian, penghapusan,  pemindahtanganan,  pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian, pembiayaan  dan  tuntutan  ganti  rugi  agar  aset  daerah  mampu  memberikan  kontribusi optimal  bagi  pemerintah  daerah  yang  bersangkutan  sehingga  arah  pembangunan  di Bidang Pengelolaan Aset Daerah dapat terintegrasi dan terprogram dengan baik.
Kelangsungan  manajemen  aset  dalam  menjalankan  peranannya  dipengaruhi berbagai  macam  faktor,  seperti  inventarisasi  aset,  legal  audit  set,  penilaian  aset,  dan optimalisasi  pemanfaatan  aset,  ketika  pemerintah  daerah  sudah  memperhatikan halyang  demikian  maka ada  peluang  aset-aset tersebut  dengan mudah dimanfaatkan dan ;ebih efisien. kemampuannya untuk terus stabil dalam menghasilkan pendapatan. Pentingnya  peran  manajemen  aset  tersebut  membuat  masing-masing  SKPD  dituntut untuk  efisien  dalam  menjalankan  kegiatannya  mengelola  dan  memanfaatkan  aset daehnya.  Hal  ini  karena  efisiensi  merupakan  salah  satu  prinsip  yang  merupakan landasan dalam menyusun program pemerintah daerah.
Aset  daerah  merupakan  sumberdaya  penting  bagi  pemerintah  daerah  sebagai penopang  utama  pendapatan  asli  daerah.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  pemerintah daerah untuk dapat melakukan manajemen aset secara memadai. Dalam manajemen aset,  pemerintah  daerah  harus  menggunakan  pertimbangan  aspek  perencanaan kebutuhan  dan  penganggaran,  pengadaan,  penerimaan,  penyimpanan  dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan  dan  pemeliharaan,  penilaian,  penghapusan,  pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti  rugi agar aset  daerah  mampu  memberikan  kontribusi  optimal  bagi  pemerintah  daerah  yang bersangkutan sehingga arah pembangunan di Bidang Pengelolaan Aset Daerah dapat terintegrasi  dan  terprogram  dengan  baik.  Berikut  adalah  tabel  Nilai  aset  tetap,  target PAD dan Realisiasi PAD Provinsi NTB.
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696

## B.  Perumusan Masalah
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimanakah  efisiensi  relatif  dari  ke 16 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi NTB?

## C.  Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi relatif Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi NTB.

## D.  Landasan Teori

## 2.1 Definisi Aset
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dalam  PSAP  Nomor  07-1  mendefinisikan  aset adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai  dan/atau  dimiliki  oleh  pemerintah  sebagai akibat   dari  peristiwa   masa   lalu   dan  dari  mana   manfaat   ekonomi dan/atau   sosial di      masa      depan    diharapkan    dapat      diperoleh,      baik      oleh  pemerintah    maupun masyarakat,    serta    dapat    diukur    dalam    satuan    uang,  termasuk  sumber  daya nonkeuangan  yang  diperlukan  untuk  penyediaan  jasa  bagi    masyarakat    umum    dan sumber-sumber  daya  yang  diperlihara  karena alasan sejarah dan budaya.
Sementara  itu,  pengertian  aset  secara  umum  menurut  Siregar  (2004:178) adalah barang ( thing ) atau sesuatu barang ( anything ) yang mempunyai nilai ekonomi ( economic value ), nilai komersial ( commercial value ) atau nilai tukar ( exchange value ) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan).
Menurut  Siregar  (2004:178)  pengertian  aset  bila  dikaitkan  dengan  properti maka dapat dijabarkan melalui beberapa aspek, antara lain:
 memiliki nilai ekonomis yang terkait dengan nilai pemanfaatan tertinggi dan terbaik ( highest and best use );
 menghasilkan pendapatan dari pengoperasian properti;
 memiliki fisik, fungsi dan hak penguasaan yang baik;
 economical life-time yang panjang.
Aset  tetap  menurut  pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Nomor  07 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk  digunakan  dalam  kegiatan  pemerintah  atau  dimanfaatkan  oleh  masyarakat umum.  Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor  17 Tahun  2007 dan  Standar Akuntansi Pemerintahan mengklasifikasikan aset tetap dan barang inventaris sebagai berikut: a.  tanah;
b.  peralatan dan mesin;
c.  gedung dan bangunan;
d.  jalan, irigasi, dan jaringan;
e.  aset tetap lainnya; dan
f.  konstruksi dalam pengerjaan.
Terminologi “aset negara” dalam tulisan ini memiliki makna yang sama dengan Barang  Milik  Negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, namun memiliki makna yang lebih  sempit  dari  “kekayaan  negara”  dalam  terminologi  hukum  dan  mengandung makna  yang  lebih  luas  dari  “aset  tetap“  yang  biasa  digunakan  dalam  terminologi akuntansi.
Secara lebih spesifik Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 6 tahun  2006  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/  Daerah  menegaskan  bahwa barang  milik  negara  adalah  semua  barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, sedangkan barang milik daerah adalah  semua  barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban APBD  atau  berasal  dari perolehan lainnya yang sah yang meliputi:
a.  barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b.  barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
c.  barang  yang  diperoleh  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang - undangan; atau
d.  barang  yang  diperoleh  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Adapun  penggolongan  barang  milik  daerah  dalam  Permendagri  No  17  Tahun  2007 meliputi:
1)  tanah,  meliputi:  tanah  perkampungan,  tanah  pertanian,  tanah  perkebunan,  kebun campuran,  hutan,  tanah  kolam  ikan,  danau/  rawa,  sungai,  tanah  tandus/rusak,  tanah alang-alang  dan  padang  rumput,  tanah  penggunaan  lain,  tanah  bangunan  dan  tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.
2)  peralatan dan mesin, meliputi:
 alat-alat besar, terdiri dari alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu dan lain-lain sejenisnya;
 alat-alat  angkutan,  terdiri  dari  alat  angkutan  darat  bermotor,  alat  angkutan  darat  tak bermotor,  alat  angkut  apung  bermotor,  alat  angkut  apung  tak  bermotor,  alat  angkut bermotor udara, dan lain-lainnya sejenisnya;
 alat-alat  bengkel  dan  alat  ukur,  terdiri  dari  alat  bengkel  bermotor,  alat  bengkel  tak bermotor, dan lain-lain sejenisnya;
 alat-alat  pertanian/peternakan,  terdiri  dari  alat  pengolahan  tanah  dan  tanaman,  alat pemeliharaan tanaman /pasca penyimpanan dan lain-lain sejenisnya;
 alat-alat kantor dan rumah tangga dan lain-lain sejenisnya;
 alat studio, alat komunikasi dan lain-lain sejenisnya;
 alat-alat  kedokteran  seperti  alat  kedokteran  umum,  alat  kedokteran  gigi,  alat kedokteran  Keluarga  Berencana,  alat  kedokteran  mata,  alat  kedokteran  THT,  alat Rontgen, alat farmasi, dan lain-lain sejenisnya;
 alat-alat laboratorium, seperti unit alat laboratorium, alat peraga/praktek sekolah dan lain-lain sejenisnya;
 alat-alat keamanan, seperti senjata api, persenjatan non senjata api, amunisi, senjata sinar dan lain-lain sejenisnya;
3)  gedung dan bangunan, meliputi:
4)  bangunan gedung, seperti bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung, bangunan instalansi,  bangunan  gedung  tempat  ibadah,  rumah  tempat  tinggal  dan  gedung  lainnya yang sejenis;
5)  bangunan monumen, seperti candi, monumen alam, monumen sejarah, tugu peringatan dan lain-lain sejenisnya;
6)  jalan, irigasi dan jaringan, meliputi:
7)  jalan, jembatan, terowongan dan lain-lain jenisnya;
8)  bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengaman surya dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor dan bangunan air lain yang sejenisnya;
9)  instalasi,  seperti  instalasi  air  minum,  instalasi  air  kotor,  instalasi  pengolahan  sampah, instalasi  pengolahan  bahan  bangunan,  instalasi  pembangkit  listrik,  instalasi  gardu  listrik dan lain-lain sejenisnya;
10) jaringan, seperti jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya;
11) aset tetap lainnya, meliputi:
12) buku dan perpustakaan
13) barang  bercorak  kesenian/kebudayaan  seperti  pahatan,  lukisan  alat-alat  kesenian,  alat olah raga, tanda penghargaan, dan lain-lain sejenisnya;
14) hewan/ternak dan tumbuhan, seperti seperti binatang ternak, binatang unggas, binatang melata,  binatang  ikan,  hewan  kebun  binatang  dan  lain-lain  sejenisnya.  Tumbuhan- tumbuhan  seperti  pohon  jati,  pohon  mahoni,  pohon  kenari,  pohon  asem  dan  lain-lain sejenisnya termasuk pohon ayoman/pelindung;
15) Kontruksi dalam pengerjaan

## 2.2 Manajemen Aset Negara/Daerah
Manajemen  aset  negara/daerah  sering  disebut  pula  sebagai  pengelolaan  barang milik  negara/daerah.  Pengelolaan  tersebut  dilaksanakan  berdasarkan  asas  fungsional, kepastian  hukum,  transparansi  dan  keterbukaan,  efisiensi,  akuntabilitas,  dan  kepastian nilai. Untuk itu, pengelolaan aset negara/daerah tersebut merupakan tahapan menyeluruh sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2007 tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah,  bahwa  pengelolaan  barang milik  daerah  meliputi  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran,    pengadaan, penerimaan,  penyimpanan  dan  penyaluran,  penggunaan,  penatausahaan,  pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian,  pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.
Manajemen  Aset  Daerah  adalah  melaksanakan  pengelolaan  aset/  Barang  Milik Daerah  (BMD  berdasarkan  prinsip  dasar-dasar  manajemen  aset  terhadap  aset/BMD dengan  mengikuti  landasan  kebijakan  yang  diatur  berdasarkan  Undang-undang, Peraturan  Pemerintah,  Keppres,  Kepmen,  dan  Surat  Keputusan  lainnya  yang berhubungan dengan pengaturan/ pengelolaan aset daerah. Berikut ini adalah klasifikasi aset daerah berdasarkan penggunaan (Budisusilo, 2005):
1.  Pemerintah:
- Perkantoran Pemda –
- Kantor Pemadam Kebakaran
- Kantor Polisi
- Rumah Sakit
2.  Sosial: Taman, Rumah Dinas)
3.  Surplus dan Investasi: (Tanah, Parkir, Property Investasi)
Sedangkan  menurut  Siregar  (2004:518)  menyebutkan  bahwa  manajemen  aset terbagi atas lima tahapan kerja yang saling berhubungan sebagai berikut.
1.  Inventarisasi  aset,  yang terdiri  dari  dua  aspek  yaitu  inventarisasi  fisik  dan  yuridis/legal. Aspek fisik mencakup: lokasi dan alamat, jenis dan bentuk aset, luas dan/atau jumlah aset, batas dan penunjuk khusus dan aspek legal terdiri atas status legal penguasaan atau
pemilikan  aset,  batasan  dan  waktu  penguasaan  aset,  ada  atau  tidaknya permasalahan legal.
2.  Legal  audit  merupakan  lingkup  kerja  manajemen  aset  yang  berupa  inventariasi  status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari  solusi  atas  permasalahan  legal,  dan  strategi  untuk  memecahkan  berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset.
3.  Penilaian aset, terdiri dari review hasil inventarisasi aset, inspeksi, penetapan nilai sesuai kelompok aset, dan catatan aset tidak dapat dinilai dan aset potensial.
4.  Optimalisasi aset, terdiri dari review daftar aset potensial, analisa highest and best use aset  potensial,  rekomendasi  dan  langkah  lanjut  aset  yang  dapat  dioptimalkan perdayagunaannya, serta rekomendasi solusi aset yang tidak dapat dioptimalkan.
5.  Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari pengawasan dan pengendalian satu atap, pengembangan  aturan  atau  kebijakan  pengambilan  keputusan  strategis  tentang perolehan,  pemilikan,  dan  disposisi  pengaturan  aset,  serta  pengembangan  sumber daya manusia.
Menurut Prawoto (2017) tujuan manajemen aset adalah untuk menjaga agar nilai aset  tersebut  tetap  tinggi  dan  mempunyai  usia  hidup  yang  panjang  dengan menyediakan biaya operasi yang memadai sehingga mampu menghasilkan output yang tinggi  secara  efesien,  memberikan  kepuasan  kepada  pelanggan  namun  dengan  tetap mengindahkan  aspek  peraturan  perundangan  yang  berlaku  dan  aspek  keselamatan kerja dan memberikan image yang baik kepada publik.
Nemmer  (2007)  berpendapat  bahwa  manajemen  aset  memiliki  tujuan  untuk meningkatkan  proses  pengambilan  keputusan  dan  untuk  mengalokasikan  dana  aset sebuah  instansi  sehingga  pengembalian  investasi  yang  terbaik  diperoleh,  manajemen aset  mencakup  semua  proses,  alat,  dan  data  yang  dibutuhkan  untuk  mengelola  aset secara efektif untuk mencapai tujuan.
Hasting  (2010)  berpendapat  bahwa  fungsi  manajemen  aset  dipelukan  untuk memberikan  pengetahuan  aset  dan  kapasitas  manajemen  terkait  dan  kegiatan pendukung keputusan dalam konteks bisnis sebagai berikut: aset dan kemampuan aset terkait dalam perencanaan dan perencanaan pembangunan, perencanaan keberlanjutan, dan pengelolaan fasilitas.
Menurut Hambali (2010) ada lima tujuan manajemen aset, yaitu: kejelasan status kepemilikan  aset,  inventarisasi  kekayaan  daerah  dan  masa  pakai  aset,  optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk meningkatkan pendapatan di mana aset berstatus sebagai idle  capacity dapat  dimanfaatkan  sesuai  peruntukkan  yang  ditetapkan,  selain itu optimasisasi aset dapat mengidentifikasikan dan mengetahui pemanfaatannya untuk apa,  diperuntukkan  untuk  siapa  dan  mendatangkan  pendapatan  bagi  pengelola  aset jika  mampu  mengelola  aset  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  pengamanan  asset, dan dasar penyusunan neraca.

## 2.3 Efisiensi
Konsep  efisiensi  pertama  kali  dikenal  oleh  Farrel  (1957)  yang  merupakan  tindak lanjut dari model yang diajukan oleh Debreu dan Koopmans (1951). Konsep pengukuran efisiensi  Farrel  dapat  memperhitungkan input majemuk  (lebih  dari  1 input ).  Farrel mengatakan  bahwa  efisiensi  sebuah  perusahaan  terdiri  dari  dua  komponen  yaitu efisiensi teknis ( technical efficiency ) dan efisiensi alokatif ( allocative efficiency ).
Efisiensi  teknis  menunjukkan  kemampuan  perusahaan  untuk  mencapai output semaksimal  mungkin  dari  sejumlah input .  Efisiensi  alokatif  menunjukkan  kemampuan perusahaan untuk menggunakan input dengan proporsi seoptimal mungkin pada tingkat harga input tertentu. Kedua komponen ini kemudian dikombinasikan untuk menghasilkan ukuran efisiensi total atau efisiensi ekonomis/ economic efficiency (Sitanggang, 2012: 24- 25).
Hasibuan (2005) berpendapat bahwa efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan)  dan output (hasil  antara  dengan  sumber-sumber  yang digunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan seumber yang  terbatas.  Efisiensi  merupakan  salah  satu  parameter  kinerja  yang  secara  teoritis mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi.
Kumbhaker  dan  Lovell  (2000)  mengatakan  bahwa  efisiensi  teknis  merupakan salah  satu  dari  komponen  efisiensi  ekonomi  secara  keseluruhan.  Tetapi  dalam  rangka mencapai  efisiensi  ekonominya  suatu  perusahaan  harus  efisien  secara  teknis.  Untuk mencapai  tingkat  keuntungan  yang  maksimal,  sebuah  perusahaan  harus  dapat berproduksi  pada  tingkat output yang  optimal  dengan  jumlah input tertentu  (efisiensi teknis)  dan  menghasilkan output dengan  kombinasi  yang  tepat  pada  tingkat  harga tertentu (efisiensi alokatif). Konsep pengukuran efisiensi dapat dilihat baik dari sisi input ( input-oriented )  maupun  fokus  pada  sisi output ( output-oriented ),  yang  pada  akhirnya kedua pendekatan ini yang secara konsisten akan menghasilkan kesimpulan yang sama tentang  efisiensi  relatif  sebuah  perusahaan  terhadap  sekawannya  (lihat  Sitanggang, 2012: 25).
Cooper et.  al. (2003)  yang  menyatakan  bahwa  efisiensi  teknik  dapat  dicapai dengan  sempurna  (100  persen)  jika  dan  hanya  jika  dalam  satu  unit  usaha  tidak input atau output yang ditingkatkan tanpa menjadikan input dan output yang lain menjadi lebih buruk. Artinya,  sebuah unit usaha dikatakan efisiensi teknis saat tidak dapat menaikkan beberapa output atau  mengurangi  beberapa input tanpa  menghilangkan input lain. Efisiensi  dalam  menggunakan input akan  menghasilkan  produktifitas  yang  tinggi,  yang merupakan  tujuan  dari  setiap  organisasi  apapun  bidang  kegiatannya.  Hal  yang  paling rawan  adalah  apabila  efisiensi  selalu  diartikan  sebagai  penghematan,  karena  bisa mengganngu  operasi,  sehingga  pada  akhirnya  akan  mengganggu  hasil  akhir.  Hal  ini disebabkan karena sasarannya tidak tercapai dan produktifitanya juga akan tidak setinggi yang diharapkan (lihat Sitanggang, 2012: 26).
Kalirajan dan Shan (1994: 4) menyatakan sebagai salah satu ukuran kinerja dari suatu  organisasi,  ada  tiga  kegunaan  yang  diperoleh  dari  tindakan  mengukur  efisiensi, yaitu:  pertama  sebagai  tolak  ukur  untuk  memperoleh  efisiensi  relatif,  sehingga  akan mempermudah  proses  perbandingan  antara  unit  kegiatan  ekonomi  yang  satu  dengan yang  lainnya.  Kedua,  apabila  terdapat  variasi  tingkat  efisiensi  di  beberapa  unit kegiatan ekonomi  yang  ada,  maka  dapat  dilakukan  analisis  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor yang meyebabkan perbedaan tingkat efisiensi tersebut. Ketiga, akan ada analisis-analisis yang  memiliki  implikasi  kebijakan  untuk  semakin  memperbaiki  tingkat  efisiensi  unit kegiatan ekonomi yang bersangkutan (lihat Pora 2012: 13),
Suwandi menyatakan bahwa terdapat 3 faktor yang dapat menyebabkan efisiensi, yaitu.
1.  apabila dengan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar,
2. input yang lebih kecil dapat meghasilkan output yang sama, dan
3. input yang  lebih  besar  dapat  menghasilkan output yang  lebih  besar  lagi  (lihat Sitanggang, 2012: 26),
a. Input - output sebagai ukuran efisiensi.
Konsep  pengukuran  efisiensi  dapat  dilihat  baik  dengan  fokus  pada  sisi input ( input oriened ) merupakan fokus pada sisi output ( output oriented ). Kedua pendekatan ini  analog  dengan  konsep  primal  dan  dual  dalam  teknik operations  research ,  yang bagaikan dua sisi mata uang, sehingga kedua pendekatan ini secara konsisten akan menghasilkan  kesimpulan  yang  sama  tentang  efisiensi  relatif  sebuah  perusahaan terhadap sekawannya.
Collie et.  al. menyatakan  pendekatan  sisi input adalah  diasumsikan  sebuah perusahaan yang menggunakan dua jenis input , yaitu x1 dan x2, untuk memproduksi satu  jenis output (y)  dengan  asumsi Constant  Return  to  Scale (CRS). Asumsi  CRS adalah jika kedua jenis input x1 dan x2 ditambah dengan jumlah persentase tersebut maka output juga akan meningkat  dengan persentase yang sama (lihat Sitanggang ,
20012: 27). Konsep efisiensi dari pendekatan sisi input dapat digambarkan berikut.
Sumber: Sitanggang (2012: 27)

## Gambar Konsep efisiensi dari pendekatan sisi input
Berdasarkan  Gambar  diatas  kurva  SS’  adalah  kurva isoquant yang merupakan  himpunan  titik-titik  perusahaan  yang  paling  efisien  dalam  kumpulan sekawannya ( fully efficient firms ) atau perusahaan-perusahaan yang paling efisien secara  teknis  ( fully  technically  efficient ).  Perusahaan  yang  berada  pada  titik  P adalah  perusahaan  yang  tergolong  kurang  efisien.  Perusahaan  ini  dapat  menjadi perusahaan yang lebih efisien jika dapat mengurangi kedua jenis input nya, x1 dan x2, untuk memproduksi 1 unit output , sehingga perusahaan tersebut berada di titik Q.  Jarak  PQ  disebut  sebagai potential  improvement ,  yaitu  berapa  banyak kuantitas input dapat  dikurangi  secara  proporsional  untuk memproduksi kuantitas output yang  sama.  Ukuran  efisiensi  teknik  sebuah  perusahaan  dalam  kelompok sekawan (TEi) secara umum diukur dengan rasio.
TE = 1 – QP/0P = 0Q/0P
0 ≤ TE ≤ 1. Nilai Tei = 1 menunjukkan bahwa perusahaan I adalah yang paling efisien secara teknis di antara kelompok sekawannya.
X2 /y 0 Q ’ S ’ S A R X1 /Y A ’ Q P
Garis AA’ adalah isocost yang menunjukkan rasio harga ( price ratio ) antara input 2 terhadap input 1. Efisien alokatif (AEi) perusahaan I yang berada pada titik P ditunjukan oleh rasio.
Aei = 1 – RQ/0Q = 0R/0Q
Di  mana  RQ  menunjukkan  pengurangan  biaya  produksi  yang  akan  terjadi  bila produksi  dilakukan  pada  titik  yang  efisien  baik  secara  teknis  maupun  secara alokatif, yaitu Q titik Q adalah efisien secara teknis, namun tidak efisien secara alokatif.  Pendekatan  sisi output sangat  berlawanan  dengan  pendekatan pendekatan  sisi input menjawab  berapa  banyak  kuantitas input bisa  dikurangi secara  proporsional  untuk  memproduksi  kuantitas output yang  sama, pendekatan  sisi output menjawab  berapa  banyak  kuantitas output dapat ditingkatkan  secara  proporsional  dengan  kuantitas input yang  sama.  Asumsi sebuah  perusahaan  dengan  2  jenis output (y1  dan  y2)  dan  1  jenis input (x) dalam rancangan CRS Gambar 2.6 akan menunjukkan konsep ukuran efisiensi dengan pendekatan sisi output .
Sumber: Sitanggang (2012: 29) Gambar Konsep efisiensi dengan pendekatan sisi output Pada  gambar  di  atas,  kurva  ZZ’  adalah  Kemungkinan  Kurva  Produksi (PPF), sedangkan garis DD’ adalah isorevenue yang menunjukkan rasio harga kedua output . Titik B adalah  titik yang efisien secara teknis, sedangkan titik A tidak  efisien.  Jarak AB  adalah  besarnya potential  improvement yang mungkin dilakukan  perusahaan  pada  titik  A  untuk  menjadi  perusahaan  yang  efisien secara teknis. Ukuran efisien teknis (TEi) untuk sebuah perusahaan adalah.
Tei = 1 – AB/0B = 0A/0B
Jika  kita  memilki  informasi  tentang  harga output ,  maka  efisiensi  alokatif  (AEi) dapat dihitung dengan.
AEI  1 –BC/0C = 0B/0C
Improvement ke titik C memiliki makna bahwa perusahaan di titik B masih dapat meningkatkan  pendapatannya  dengan  berproduksi  dititik  yang  efisien  secara teknis dengan efisiensi alokatif, secara matematis.
Eei Tei x Aei = 0A/0B x 0B/0C = 0A/0C
Y2/ X C Z A B D ’ Z ’ 0 Y1/ X B ’ D
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
Ukuran efisiensi relatif, baik dengan pendekatan sisi input maupun output sama- sama  membutuhkan pendefinisian  garis  pembatas  ( frontier )  yang menunjukkan perusahaan-perusahaan  yang  secara  relatif  paling  efisien  dari  pada  kelompok sekawannya.

## 2.5 Data Envelopment Analysis (DEA)
Metoda Data Envelopment Analysis (DEA) dibuat sebagai alat bantu untuk evaluasi kinerja suatu aktifitas dalam sebuah unit entitas (organisasi). Pada dasarnya prinsip kerja model  DEA  adalah  membandingkan  data input dan output dari  suatu  organisasi  data ( decision  making  units ,  DMU)  dengan  data input dan output lainnya  pada  DMU  yang sejenis. Perbandingan ini dilakukan untuk mendapatkan suatu nilai efisiensi.
Model Data Envelopment Analysis (DEA) dikembangkan pertama kali oleh Charnes, Cooper,  dan  Rhodes  (1978),  untuk  mengevaluasi  efisiensi  relatif  unit-unit  pengambil keputusan atau Decision Making Units (DMU) dalam sebuah organisasi dengan memberi bobot  pada input dan output .  Model  DEA  menghitung  efisiensi  teknis  untuk  seluruh  unit. Skor  efisiensi  untuk  setiap  unit  adalah  relatif,  tergantung  pada  tingkat  efisiensi  dari  unit- unit lain yang di dalam sampel.
Avkiran  (1999:  206)  mengatakan  DEA  merupakan  teknik  pemrograman  linier  non parametrik yang menghitung perbandingan rasio antara output dan input untuk setiap unit yang dilaporkan sebagai nilai efisiensi relatif, di mana skor efisiensi biasanya dinyatakan antara  nol  dan  satu  atau  0  dan  100  persen.  Unit  pengambilan  keputusan  dengan  skor kurang dari satu dianggap relatif tidak efisien terhadap unit-unit lain. Kegunaan utama dari DEA adalah terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan perbaikan potensial (yakni target  yang  dicapai)  untuk  unit  yang  tidak  efisien  dan  mengidentifikasi  unit  lain  sebagai patokan.  Efisiensi  relatif  dari Decision  Making  Unit didefinisikan  sebagai  rasio  jumlah tertimbang output ke  tertimbang  jumlah input .  Hal  ini  dapat  ditulis  sebagai  berikut (Avkiran, 1999: 217).
Di mana: s : jumlah output u r : berat r output
y ro : jumlah r dihasilkan oleh DMU
m : jumlah input v i : berat input i, dan x io : jumlah input i yang digunakan oleh DMU tersebut Widodo  (2006:  265-266)  menyatakan  bahwa Data  Envelopment  Analysis (DEA) merupakan  sebuah  metoda  pendekatan  yang  bersifat non  parametrik yang  didasarkan pada  perhitungan  programasi  linear.  DEA  dapat  dipergunakan  untuk  mengukur  kinerja sebuah  perusahaan  daerah  maupun  bentuk  usaha  lain  yang  didefinisikan  sebagai rasio antara output terbobot dengan input yang telah dibobot. Dengan menerapkan DEA maka analis dituntut untuk dapat menentukan bobot yang harus diberikan kepada input maupun output -nya.  Bobot  yang  dipilih  oleh  DEA  merupakan  bobot  tertinggi  yang  akan memaksimumkan rasio efisiensi relatifnya. Dalam perhitungan DEA terdapat dua metoda utama  yaitu  pendekatan  secara  grafis  dan  pendekatan  secara  linier  dengan  programasi linear.
Kusmargiani  (2006)  menyatakan  bahwa Data  Envelopment  Analysis (DEA) merupakan salah satu analisis non parametrik yang biasanya digunakan untuk mengukur efisiensi  relatif  baik  antara  organisasi  bisnis  yang  berorientasi  laba  ( profit  oriented ) maupun antarorganisasi atau pelaku kegiatan ekonomi yang tidak berorientasi laba ( non profit  oriented )  yang  dalam  proses  aktivitasnya  melibatkan  penggunaan input-input tertentu  untuk  menghasilkan output-output tertentu. Data  Envelopment  Analysis (DEA) juga  dapat  digunakan  sebagai  alat  pengambilan  kebijakan  untuk  meningkatkan  efisiensi (lihat Wahyuni, 2001: 39).
Pada  dasarnya  terdapat  dua  jenis  perhitungan  DEA.  Perhitungan pertama adalah dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  metoda  grafis.  Metoda kedua adalah  dengan menggunakan  programasi  linear.  Perhitungan  kedua  ini  selanjutnya  dapt  dilakukan dengan  menggunakan  berbagai  macam  alat  simpleks  maupun  alat-alat  perhitungan lainnya.  Pendekatan  secara  grafis  dapat  kita  pergunakan  untuk  membahas  dasar  teori yang berlaku pada metoda DEA. Programasi linear meminta analis untuk mendefinisikan fungsi  tujuan  yang  akan  dipecahkan  dengan  dibatasi  oleh  fungsi  kendala.  Fungsi  tujuan yang  dimaksud  adalah  rasio  dari  total output tertimbang  terhadap  total input tertimbangnya (Widodo, 2006: 266-269)
Konsep dasar Data Envelopment Analysis (DEA) adalah.
1. Positivity ,  artinya  DEA  mensyaratkan  semua  variabel input dan output bernilai positif (>0).
2. Isotonicity ,  artinya  antara  variabel input dan output nya  harus  mempunyai hubungan  yang isotonis ,  yaitu  untuk  setiap  kenaikan/pertambahan  jumlah input harus  menghasilkan  kenaikan  setidaknya  satu  variabel output ,  dan  tidak  ada variabel output yang mengalami penurunan.
3.  Jumlah Decision  Making  Unit (DMU)  adalah  tiga  kali  jumlah  variabel input dan output -nya, untuk memastikan adanya degree of freedom .
4. Homogenitas ,  artinya  DEA  menuntut  seluruh  DMU  memiliki  variabel input dan output yang sama jenisnya (Wahyuni, 2017: 39).
Selanjutnya  Wahyuni  (2017:  40)  menyatakan  bahwa  dalam  menerapkan pendekatan Data  Envelopment  Analysis (DEA),  terdapat  asumsi  yang  mendasari yaitu.
1. DMU harus merupakan unit-unit yang homogenis , yaitu memiliki fungsi dan tujuan yang sama.
2. Jumlah ukuran DMU dari unit yang di sampel besarnya 2 atau 3 kali penjumlahan input dan output .
Widodo  (2006:  266)  menyatakan  bahwa  penggunaan  metoda  DEA  memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan metoda lainnya, meliputi: pertama ; DEA mampu  menghasilkan  efisiensi  bagi  setiap  unit  kegiatan  ekonomi  yang  dijalankan oleh  pengambil  keputusan, kedua ;  pengambil  kebijakan  dapat  menyusun  strategi perbaikan  untuk  memperbaiki  kegiatan  ekonomi  yang  memiliki  efisiensi  kurang  dari 100  persen, ketiga ;  menghasilkan  matriks  efisiensi  silang,  artinya  rasio output tertimbang  terhadap input tertimbang  yang  kesemuanya  dihitung  dengan menggunakan  setiap input maupun output dari  setiap  kegiatan  ekonomi  yang dilakukan.  Selanjutnya,  keuntungan  tambahan  dari  DEA  adalah:  (1)  kemampuan untuk mengidentifikasi sumber dan jumlah inefisiensi di setiap input dan setiap output untuk setiap entitas; (2) kemampuan untuk mengidentifikasi unit lain dari unit efisien
digunakan  untuk  melakukan  evaluasi  dan  mengidentifikasi  sumber-sumber  yang inefisiensi (Cooper, Seiford dan Tone, 2002: 14).
Model  DEA  digunakan  sebagai  perangkat  untuk  mengukur  kinerja  setidaknya memiliki 4 keunggulan dibandingkan dengan model lain, antara lain sebagai berikut. 1.  Model DEA dapat mengukur banyak variabel input dan variabel output
2.  Tidak diperlukan asumsi hubungan fungsional antara variabel-variabel yang diukur
3.  Variabel input dan output dapat memiliki variabel yang berbeda.
Nilai-nilai yang dapat di lihat dari analisis DEA adalah sebagai berikut.
1.  DEA  menghasilkan  efisiensi  untuk setiap  Unit  Kegiatan  Ekonomi  (UKE) yang  lain di  dalam  sampel. Angka  efisiensi  ini memungkinkan  analis  untuk mengenali  Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) yang paling membutuhkan perhatian dan merencanakan perbaikan bagi Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) yang inefisien.
2.  Jika suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) kurang efisien (0 persen < efisien < 100 persen),  DEA  menunjukkan  satu  atau  sejumlah  Unit  Kegiatan  Ekonomi  (UKE) yang  memiliki  efisiensi  sempurna  (efisiensi  =  100  persen)  dan  seperangkat  alat pengganda  ( multipliers )  yang  dapat  digunakan  oleh  pengambil  kebijakan  untuk menyusun strategi perbaikan (PAU-SE UGM, 2000: 7).
Kelemahan DEA dibandingkan dengan metoda lain adalah DEA bersifat sample selection , kesalahan pengukuran bisa berakibat fatal, hanya mengukur efisiensi relatif dari  DMU,  dan  bukan  efisiensi  absolut,  uji  hipotesis  statistik  atas  hasil  DEA  sulit dilakukan karena itu sendiri merupakan pengukuran parametrik. Pengukuran efisiensi atas  sejumlah  DMU  itu  dilakukan  secara  bersama-sama.  Dalam  penelitian  ini  akan digunakan  teknik  analisis  DEA  dengan  menggunakan  pendekatan  secara  linier dengan programasi linier.
Pendekatan secara linear dengan linear programming . Program linear meminta analis  untuk  mendefinisikan  fungsi  tujuan  yang  akan  dipecahkan  dengan  dibatasi oleh  fungsi  kendala.  Fungsi  tujuan  yang  dimaksud  adalah  rasio  dari  total output tertimbang terhadap total input tertimbangnya Widodo (2006: 269). Pemilihan variabel input dan output dalam  penelitian  didasarkan  pada  kedekatan  hubungan antarvariabel.  Artinya  variabel input sangat  erat  kaitannya  dengan  pencapaian variabel output (Wahyuni, 2017: 41).
Input-output .  Penentuan  variabel input dan output merupakan  langkah terpenting  yang  dilakukan  dalam  mengukur  efisiensi  dengan  menggunakan  DEA. Selanjutnya  menentukan  orientasi  model,  apakah  bertujuan  untuk  memaksimalkan output atau  meminimalkan input ,  yang  mana  hubungan  antara  variabel input dan variabel output apaka  bersifat variable  return  to  scale atau constant  return  to  scale , karena  keduanya  tersebut  merupakan  aspek  yang  penting  dalam  teknik  DEA. Hubungan  antara input dan output yang  bersifat Constant  Return  to  Scale efisiensi teknis  yang  hendak  dicapai  tidak  mencerminkan  skala  ekonomi  yang  efisien,  dalam hubungan input dan output yang variabel return to scale menganggap efisiensi yang dicapai juga menggambarkan efisiensi dalam skala ekonomi.
Dalam penelitian ini variabel input yang peneliti gunakan adalah nilai aset tetap (tanah  dan  bangunan)  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  dan  target  pendapatan  asli  daerah (PAD) pada tahun 2017. Menjadi variabel output -nya adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masin SKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun  2017.
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
Hubungan  antara input dan output dalam  penelitian  ini  adalah  hubungan input dan output yang  bersifat variable  return  to  scale. Artinya  hubungan  tersebut menggambarkan  efisiensi  relatif  dalam  skala  ekonomi,  dalam  hal  ini  dalam mengoptimalkan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan) tersebut.

## E. Metodologi
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  merupakan  data  skunder.  Data skunder merupakan data yang dikumpulkan dan disatukan oleh peneliti sebelumnya dan atau  yang  diterbitkan  oleh  instansi  lainnya  dan  bisa  diperoleh  melalui  catatan,  arsip, jurnal,  situs  internet,  dan  buku-buku  yang  dapat  menunjang  kelangsungan  penelitian  ini. Data skunder diperoleh dari Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini  data  tersebut  diperoleh  dari  Biro  Umum,  dan  Dinas  Pendapatan  Daerah  (Dispenda) Provinsi  Nusa Tenggara  Barat.  Penelitian  ini  digolongkan  kedalam  sebuah  metode  yang bersifat non parametrik yang didasarkan pada perhitungan program linear (Widodo, 2006: 265). Penelitian ini menggunakan alat analisis Data Envelopment Analysis (DEA) dengan menggunakan software komputer Warwick DEA (WDEA).

## F.  Hasil dan Pembahasan
DEA  memberikan  indikator  efisiensi komparatif  untuk mengevaluasi  unit. Unit  yang dianalisis disebut unit pengambilan keputusan ( Decission Making Unit /DMU). Dalam DEA, efisiensi relatif dari DMU didefinisikan sebagai rasio dari total output tertimbang terhadap total input terbobot.  Jika  homogenitas  dipertahankan, output dan input dapat  dinyatakan dalam satuan pengukuran (Martin, 2003: 4).
Pengujian  dengan  menggunakan Data  Envelopment  Analysis (DEA)  dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja satuan kerja perangkat daerah yang efisien dalam mengelola dan memanfaatkan aset tetap (tanah dan bangunan). Dalam penelitian ini menggunakan 17 (tujuh belas) Dinas Provinsi NTB yang memiliki nilai aset dan target PAD.
Berikut  adalah  target  PAD  dan  realisasi  PAD  dari  ke  17  (tujuh  belas)  Dinas Provinsi NTB.
Tabel Daftra Target PAD dari Pemanfaatan Aset Tetap dan Realisasi PAD Pemanfaatan Aset Tetap 17 SKPD Pemerintah Daerah Provinsi NTB
Per 31 Desember 2017 N o Satuan Kerja Perangkat Daerah Target PAD (Rp) Realisasi PAD (Rp) 1.   Sekretariat DPRD 1.347.638.716 786.142.208,00 2.   Biro Umum 2.370.740.556 1.255.483.310,00 3.   Dinas Pekerjaan Umum 1.652.875.000 927.336.697,00 4.   Dinas Perhubungan KOMINFO 807.301.000 519.340.005,00 5.   Dinas Kesehatan (Dikes) 3.441.450.860 2.684.730.333,00 6.   Rumah Sakit Umum (RSU) 52.631.579.000 52.027.661.438,87 7.   Rumah Sakit Jiwa (RSJ) 3.651.000.000 4.197.744.528,45 8.   Dinas Penidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) 83.320.000 135.369.090,00 9.   Dinas Sosial Kependudukan dan Capil 106.900.000 124.549.721,00 10.  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 601.173.200 510.521.700,00 11.  Dinas Koperasi dan UMKM 308.900.000 486.876.656,00
12.  Dinas Pendapatan Daerah 519.971.637.668  521.574.904.859,49 13.  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4.800.000 23.778.800,00 14.  Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian 5.750.000 27.661.941,00 15.  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 87.680.000 102.788.556,00 16.  Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 300.000.000 304.042.000,00 17.  Badan Perpustakaan dan Arsip 100.000.000 100.149.783,89
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi (Dispenda) NTB (data diolah)
Sesuai  dengan  Tabel  diatas,  sebenarnya  terdapat  21  SKPD  yang  memiliki  target dan realisasi PAD pada lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi NTB. Akan tetapi dalam penelitian  ini  peneliti  hanya  menggunakan  17  SKPD.  Digunakannya  tujuh  belas  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit dalam perhitungan DEA adalah merupakan hasil  analisis  peneliti  pada  laporan  nilai  aset  dan  laporan  PAD  Provinsi  NTB  per  31 Desember 2017. Dalam penelitian ini, peneliti memilih SKPD yang memiliki nilai aset tetap (tanah dan bangunan), target PAD, dan Realisasi PAD per 31 Desember 2017.
Dari  hasil  pengujian  DEA  menunjukkan  bahwa  pada  Pemerintah  Daerah  Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  pada  keadaan Constant  Return  to  Scale (CRS)  terdapat  lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mencapai efisiensi relatif 100 persen pada tahun 2017. SKPD tersebut antara lain Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP), Dinas  Pendapatan  Daerah  (Dispenda),  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (Bappeda),  Rumah  Sakit  Jiwa  (RSJ),  dan  Dinas  Koperasi  dan  UMKM. Akan  tetapi  pada keadaan Variable Return to Scale (VRS) perhitungan DEA menunjukkan terdapat terdapat enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mencapai efisiensi relatif pada tahun 2017, diantaranya adalah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendapatan Asli Daerah (Dispenda), Departemen Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Depsoskep  dan  Catpil),  Rumah  Sakit  Jiwa  (RSJ),  Badan  Lingkungan  Hidup  dan Penelitian (BLHP), dan Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop dan UMKM). Dalam penelitian ini  peneliti  menjelaskan  pada  keadaan Variable  Return  to  Scale  (VRS) karena  memiliki skala ekonomi ( economic scale ).
Pada  kriteria  VRS  keenam  SKPD  tersebut  dikatagorikan  sebagai  SKPD  yang mampu  mengelola  dan memanfaatkan  aset tetap  (tanah  dan  bangunan)  dengan  optimal dengan  nilai  efisiensi  relatif  mencapai  100  persen.  Sebelas  SKPD  lainnya (Dephubkominfo, Sekretariat DPRD, BKD dan Diklat, Dikpora, Biro Umum, Bapusda dan Arsip,  Dikes,  RSU,  Dinas  PU,  Disnakertrans,  Dishubpar)  mengalami  inefisiensi  dengan nilai efisiensi < 100 persen.
Berikut  adalah  tabel  yang  menunjukkan  besarnya  tingkat  efisiensi  CRS  dan  VRS pada  tujuh  belas  SKPD  Pemerintah  Daerah  Provinsi  NTB.  Dari  hasil  analisis  tersebut akan  dijelaskan  hasil  analisis  secara  teknis  maupun  ekonomis  dan  supaya  perbaikan yang  dapat  dilakukan.  Dalam  tabel  menunjukkan  bahwa  angka  skor  efisiensi  di  setiap SKPD  sangat  variatif  yaitu  mulai  dari  angka  skor  efisiensi costant  return  to  scale (CRS) yang paling rendah 26,52 persen dan untuk angka skor efisiensi Variable Return to Scale (VRS) mulai angka skor efisiensi 41,88 persen sampai  pada angka skor efisiensi tertinggi 100 persen..
Tabel Nilai Efisiensi Relatif CRS dan VRS 17 SKPDPemerintah Daerah Provinsi NTB, 2017
No SKPD Skor efisiensi CRS (persen) Skor efisiensi VRS (persen) Keterangan 1.    Sekretariat DPRD 41,36 42,92 IRS 2.    Biro Umum 26,52 42,23 IRS 3.    Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) 35,26 42,69 IRS 4.    Dinas Perhubungan KOMIINFO 35,53 41,88 IRS 5.    Dinas Kesehatan (Dikes) 67,52 67,65 IRS 6.    Rumah Sakit Umum (RSU) 85,80 97,63 IRS 7.    Rumah Sakit Jiwa (RSJ) 100,00 100,00 ORS 8.    Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) 92,96 93,53 IRS 9.    Dinas Sosial Kependudukan dan Capil 88,96 100,00 IRS 10.   Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 56,24 56,36 IRS 11.   Dinas Koperasi UMKM 100,00 100,00 ORS 12.   Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) 100,00 100,00 ORS 13.   Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 100,00 100,00 ORS 14.   Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) 100,00 100,00 ORS 15.   Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 72,51 80,94 IRS 16.   Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 62,82 62,89 IRS 17.   Badan Perpustakaan dan Arsip 44,72 53,60 IRS Sumber: Perhitungan DEA (data diolah) Pada Tabel diatas dijelaskan perbedaan skor efisiensi relatif dari Contstant Return to Scale (CRS) dan Variable Return to Scale (VRS) .
1. Hasi analisis Contstant Return to Scale (CRS)
Pada  tahun  pengamatan  2017  dari  tujuh  belas  SKPD  yang  ada  setelah  dihitung tingkat  efisiensi  relatifnya  dengan Data  Envelopment  Analysis (DEA) menggunakan asumsi Constant Return to Scale (CRS) terdapat lima SKPD yang sudah  mampu  mencapai  tingkat  efisiensi  relatif  sebesar  100  persen.  SKPD tersebut  adalah  Badan  Lingkungan  Hidup  dan  Penelitian  (BLHP),  Dinas Pendapatan  Daerah  (Dispenda),  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (Bappeda), Rumah Sakit Jiwa (RSJ), dan Dinas Koperasi dan UMKM. Akan tetapi masih  terdapat  dua  belas  SKPD  yang  skor  efisiensi  relatifnya  di  bawah  100 persen.  SKPD  tersebut  antara  lain  Sekretariat  DPRD  41,36  persen,  Biro  Umum 26,52  persen,  Dinas  Pekerjaan  Umum  35,26  persen,  Dinas  Perhubungan  dan KOMINFO  35,53  persen,  Dinas  Kesehatan  67,52  persen,  Rumah  Sakit  Umum Daerah 85.80 persen, Dinas Pendidikan dan Olahraga 92,96 persen, Departemen Sosial  Kependudukan  dan  Catpil  88,96  persen,  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  56,24  persen,  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  72,51  persen,
Badan  Kepegawaian  Daerah  dan  Diklat  62,82  persen,  Badan  Perpustakaan Daerah dan Arsip 44,72 persen. Kesebelas SKPD ini masih dikatagorikan sebagai SKPD yang mengalami inefisiensi dalam mengelola dan memanfaatkan aset tetap (tanah dan bangunan).
2. Hasil analisis Variable Return to Scale (VRS) .
Pada  tahun  pengamatan  2017  dari  tujuh  belas  SKPD  yang  ada  setelah dihitung  tingkat  efisiensi  relatifnya  dengan Data  Envelopment  Analysis (DEA) menggunakan  asumsi Variable  Return  to  Scale  (VRS) terdapat  6  SKPD  yang sudah  mampu  mencapai  tingkat  efisiensi  relatif  sebesar  100  persen.  SKPD tersebut  adalah  Badan  Lingkungan  Hidup  dan  Penelitian  (BLHP),  Dinas Pendapatan  Daerah  (Dispenda),  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (Bappeda),  Rumah  Sakit  Jiwa  (RSJ),  Dinas  Koperasi  dan  UMKM,  dan Departemen  Sosial  dan  Catpil.  Akan  tetapi  masih  terdapat  sebelas  SKPD  yang skor  efisiensi  relatifnya  di  bawah  100  persen.  SKPD  tersebut  antara  lain Sekretariat  DPRD  42,92  persen,  Biro  Umum  42,23  persen,  Dinas  Pekerjaan Umum  42,69  persen,  Dinas  Perhubungan  dan  KOMINFO  41,88  persen,  Dinas Kesehatan  67,65  persen,  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  97,63  persen,  Dinas Pendidikan  dan  Olahraga  93,53  persen,  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi 56,36  persen,  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  80,94  persen,  Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat  62,89 persen, Badan Perpustakaan Daerah dan Arsip 53,60 persen. Kesebelas SKPD ini masih dikatagorikan sebagai SKPD yang mengalami inefisiensi dalam mengelola dan memanfaatkan aset tetap (tanah dan bangunan). Contstant  return  to  scale (CRS)  merupakan  perbandingan  nilai input dan output bersifat konstan,  penambahan  nilai input dan output sebanding.  Nilai- nilai  efisiensi  pengukuran  kinerja  CRS  disebut  nilai  efisiensi  teknis  murni  ( pure technical  efficiency ),  hal  ini  terkait  dengan  nlai-nilai  yang  diperoleh  dari  model yang  memperbolehkan  variabel return to  scale ,  sehingga  skala  yang  ada  dapat tereliminasi.  Secara  umum  nilai  efisiensi  CRS  untuk  tiap Decission  Making Unit /DMU  tidak  akan  melebihi  nilai  efisiensi Variable  Return  to  Scale  (VRS) ,  hal tersebut  dapat  dilihat  pada  Tabel.  Tabel  diatas  menunjukkan  adanya  perbedaan antara nilai-nilai CRS dan VRS masing-masing SKPD, yang mana nilai CRS tidak melebihi  nilai  VRS,  sehingga  pada  keteranganpun  dijelaskan  bahwa  masing- masing SKPD mengalamai peningkatan proporsi ( Increasing Return to Scale /IRS) dan  tidak  terdapat  satu  SKPD  yang  mengalami  penurunan  proporsi  ( Decreasing Return to Scale /DRS).
Variable  Return  to  Scale  (VRS) merupakan  peningkatan input dan output tidak berproporsi sama, yang mana peningkatan proporsi bisa bersifat Increasing Retur  to  Scale (IRS)  maupun Decreasing  Return  to  Scale (DRS).  Namun  pada Tabel  3.3  peneliti  hanya  menunjukkan  perbedaan  skor  antara  CRS  dan  VRS semata.  Dalam  penelitian  ini  dapat  dilihat  bahwa  pada Tabel  diatas  nilai  efisiensi relatif  CRS  dan  VRS  mengalami  peningkatan  proporsi  dan  tidak  terdapat  satu SKPD  pun  yang  mengalami  penurunan  proporsi.  Artinya  perhitungan  DEA mengindikasikan bahwa masing-masing SKPD mengalami peningkatan economic scale.
3. Skenario perbaikan berdasarkan skor efisiensi.
Santoso (2009) menyatakan bahwa DEA mampu memberikan nilai perbaikan pada unit yang mengalami inefisiensi (Wahyuni, 2017: 57). SKPD yang mengalami inefisiensi  dapat  dicarikan  nilai  perbaikannya.  Perhitungan  dengan menggunakan DEA  dapat  memaksimalkan output dan  meminimalkan input .  Pada  penelitian  ini hasil  perhitungan  DEA  menunjukkan  perbaikan  dengan  alternatif  masing-masing SKPD dalam meminimalkan inputnya.
Nilai  perbaikan  berdasarkan  skor  efisiensi  relatif  pada  sebelas  SKPD  pada Pemerintah Daerah Provinsi NTB adalah sebagai berikut.
1.  Berdasarkan hasil perhitungan DEA bahwa nilai efisiensi relatif yang diperoleh Dinas  Perhubungan  KOMINFO  Provinsi  NTB    adalah  41,88  persen.  Melalu perhitungan  terperinci  diketahui  bahwa  pada  Dinas  Perhubungan  KOMINFO Provinsi  NTB actual nilai  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan)  sebesar Rp70.437.761.255,  sementara  angka  target  sesuai  dengan  DEA  berjumlah Rp13.392.341.365.  Hasil  perhitungan  DEA  menunjukkan  bahwa  nilai to  gain sebesar  81,0  persen  dan achieved nya  sebesar  19,0  persen,  Artinya  Dinas Perhubungan  KOMINFO  masih  mengejar  81,0  persen  lagi  supaya  mampu mendapatkan  nilai  efisiensi  relatif  sebesar    100  persen.  Target  PAD  dapat dilihat  bahwa  angka actual nya  berjumlah  Rp807.301.000,  sementara  angka targetnya  sesuai  dengan  DEA  Rp338.137.300,  artinya  dari  jumlah actual sebesar itu mampu untuk mendapatkan sebesar 58,1 persen, akan tetapi baru tercapai  hanya  41,9  persen,  Artinya    Dinas  Perhubungan  KOMINFO  masih mengejar  58,1  persen  lagi  supaya  mampu  mencapai  efisiensi  relatif  100 persen.  Dari  hasil  perhitungan  ini  perhitungan  DEA  menganjurkan  untuk  lebih mengoptimalkan aset tetapnya karena hasil DEA membuktikan masih jauh dari to  gain, begitu  juga  dengan  target  PAD  tidak  terlalu  menargetkan  PAD sejumlah tersebut. Penjelasan ini dapat dilihat dari tabel berikut.
Tabel Nilai Efisiensi Relatif untuk Dinas Perhubungan KOMINFO Provinsi NTB
Variabel Actual                 Target        to Gain     Achieved Input NAT(T dan B) Target PAD 70437761255.0   13392341365.0   81.0%         19.0% 807301000.0       338137300.4   58.1%         41.9% Output   Realisasi PAD 519340005.0       519340005.0     0.0%          100%
Sumber: Hasil Perhitungan DEA (data diolah)
2.  Berdasarkan hasil perhitungan DEA bahwa nilai efisiensi relatif yang diperoleh Biro  Umum  Provinsi  NTB    adalah  42,23  persen.  Melalu  perhitungan  terperinci diketahui  bahwa  pada  Biro  Umum  Provinsi  NTB  bahwa actual nilai  aset  tetap (tanah  dan  bangunan)  sebesar  Rp288.766.657.290,0,  sementara  angka  target sesuai  dengan  DEA  berjumlah  Rp111.447.590.980,0.  Hasil  perhitungan  DEA menunjukkan  bahwa  nilai to  gain sebesar  96,1  persen  dan achieved nya sebesar  3,9  persen.  Artinya  Biro  Umum  Provinsi  NTB  masih  mengejar  96,1 persen  lagi  supaya  mampu  mendapatkan  nilai  efisiensi  relatif  sebesar    100 persen.  Target  PAD  dapat  dilihat  bahwa  angka actual nya  berjumlah Rp2.370.740.556, sementara angka targetnya sesuai dengan DEA Rp1.001.126.289,5,  artinya  dari  jumlah actual sebesar  itu  mampu  untuk mendapatkan  sebesar  57,8  persen,  akan  tetapi  baru  tercapai  hanya  42,2 persen.  Artinya  Biro  Umum  Provinsi  NTB  masih  mengejar  58  persen  supaya
mampu  mendapatkan  nilai  efisiensi  relatif  sebesar  100  persen.  Dari  hasil perhitungan  ini  perhitungan  DEA  menganjurkan  untuk  lebih  mengoptimalkan aset  tetapnya  karena  hasil  DEA  membuktikan  masih  jauh  dari to  gain, begitu juga  dengan  target  PAD  tidak  terlalu  menargetkan  PAD  sejumlah  tersebut. Penjelasan ini dapat dilihat dari tabel berikut.
Tabel Nilai Efisiensi Relatif untuk Biro Umum Provinsi NTB
Variabel Actual                Target           to Gain         Achieved Input NAT(TdanB) Target PAD 288766657290.0   11144759098.0    96.1%             3.9% 2370740556.0     1001126289.5     57.8%           42.2% Output   Realisasi PAD 1255483310.0     1255483310.0       0.0%         100.0%
Sumber: Hasil Perhitungan DEA (data diolah)
3.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  DEA  bahwa  nilai  efisiensi  relatif  yang  diperoleh Dinas  Pekerjaan  Umum  (PU)  Provinsi  NTB    adalah  42,69  persen.  Melalui perhitungan  terperinci  diketahui  bahwa  pada  Biro  Umum  Provinsi  NTB  bahwa actual nilai  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan)  sebesar  Rp76.754.259.048,0, sementara angka target sesuai dengan DEA berjumlah Rp12.146.651.668,0. Hasil perhitungan  DEA  menunjukkan  bahwa  nilai to  gain sebesar  84,2  persen  dan achieved nya  sebesar 3,9 persen. Artinya bahwa Dinas PU masih mengejar 84.2 persen lagi supaya mampu mendapatkan nilai efisiensi relatif sebesar 100 persen. Target  PAD  dapat  dilihat  bahwa  angka actual nya  berjumlah  Rp1.652.875.000, sementara  angka  targetnya  sesuai  dengan  DEA  Rp705.589.279,5,  artinya  dari jumlah actual sebesar  itu  mampu  untuk  mendapatkan  sebesar  57,3  persen,  akan tetapi  baru  tercapai  hanya  42,7  persen.  Artinya  Dinas  PU  masih  mengejar  57.3 persen lagi supaya mampu mendapatkan nilai efisiensi relatif sebesar 100 persen. Dari  hasil  perhitungan  ini  perhitungan  DEA  menganjurkan  untuk  lebih mengoptimalkan  aset  tetapnya  karena  hasil  DEA  membuktikan  masih  jauh  dari to gain, begitu  juga  dengan  target  PAD  tidak  terlalu  menargetkan  PAD  sejumlah tersebut. Penjelasan ini dapat dilihat dari tabel berikut.
Tabel Nilai Efisiensi Relatif untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB Variabel Actual                  Target        to Gain         Achieved Input NAT(TdanB) TargetPAD 76754259048.0   12146651668.0    84.2%            15.8% 1652875000.0       705589279.9     57.3%            42.7% Output   RealisasiPAD 927336697.3      927336697.3        0.0%             100%
Sumber: Hasil Perhitungan DEA (data diolah)
4.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  DEA  bahwa  nilai  efisiensi  relatif  yang  diperoleh Sekretariat  DPRD  Provinsi  NTB    adalah  42,92  persen.  Melalu  perhitungan terperinci diketahui bahwa pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB bahwa actual nilai aset  tetap  (tanah  dan  bangunan)  sebesar  Rp33.542.173.992.0,  sementara  angka target sesuai  dengan  DEA  berjumlah  Rp12.577.744.689.0.  Hasil  perhitungan  DEA menunjukkan  nilai to  gain sebesar  62,5  persen  dan achieved nya  sebesar  37,5 persen. Artinya Sekretariat DPRD masih mengejar 62,5 persen lagi supaya mampu mencapai nilai efisiensi relatif sebesar 100 persen. Target PAD dapat dilihat bahwa angka actual nya  berjumlah  Rp1.347.635.716.0,  sementara  angka  targetnya sesuai  dengan  DEA  Rp578.426.002.8,  artinya  dari  jumlah actual sebesar  itu mampu untuk mendapatkan sebesar 57,1 persen, akan tetapi baru tercapai hanya
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
42,9  persen.  Artinya  Sekretariat  DPRD  masih  mengejar  57,1  persen  lagi  supaya mampu  mencapai  nilai  efisiensi relatif  sebesar  100  persen.  Dari  hasil  perhitungan ini  perhitungan  DEA  menganjurkan  untuk  lebih  mengoptimalkan  aset  tetapnya karena hasil DEA membuktikan masih jauh dari to gain, begitu juga dengan target PAD tidak terlalu menargetkan PAD sejumlah tersebut. Penjelasan ini dapat dilihat dari tabel berikut.
Tabel Nilai Efisiensi Relatif untuk Sekretariat DPRD Provinsi NTB Variabel Actual                  Target         to Gain      Achieved Input NAT(TdanB) Target PAD 33542173992.9 1347635716.0 12577744689.0 578426002.8 62.5% 57.1% 37.5% 42.9% Output   Realisasi PAD 786142203.0       786142203.0     0.0%       100.0%
Sumber: Hasil Perhitungan DEA (data diolah)
5.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  DEA  bahwa  nilai  efisiensi  relatif  yang  diperoleh Badan Perpustakaan Daerah dan Arsip Provinsi NTB  adalah 53,60 persen. Melalu perhitungan  terperinci  diketahui  bahwa  pada  Badan  Perpustakaan  Daerah  dan Arsip  Provinsi  NTB  bahwa actual nilai  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan)  sebesar Rp16.690.666.506.0,  sementara  angka  target  sesuai  dengan  DEA  berjumlah Rp5.250.019.984.1.  Hasil  DEA  juga  menunjukkan  bahwa to  gain sebesar  68.5 persen  dari  nilai  asetnya,  akan  tetapi  baru  tercapai  sebesar  31,5  persen.  Artinya SKPD ini masih mengejar 68,5 persen lagu supaya mampu mencapai nilai efisiensi relatif  sebesar  100  persen.  Target  PAD  dapat  dilihat  bahwa  angka actual nya berjumlah  Rp100.000.000.0,  sementara  angka  targetnya  sesuai  dengan  DEA Rp53.602.755.7, artinya dari jumlah actual sebesar itu mampu untuk mendapatkan sebesar 46,4 persen, dan sudah tercapai sebesar 53,6 persen. Maka dari itu SKPD ini masih mengejar 46,4 persen lagi supaya mampu mencapai nilai efisiensi relatif sebesar  100  persen.  Dari  hasil  perhitungan  ini  perhitungan  DEA  menganjurkan untuk  lebih  mengoptimalkan  pengelolaan  aset  tetapnya  karena  hasil  DEA membuktikan  masih  jauh  dari to  gain, sedangkan  PAD  sudah  melebihi  targetnya. Penjelasan ini dapat dilihat dari Tabel berikut.
Tabel Nilai Efisiensi Relatif untuk Badan Perpustakaan Daerah dan Arsip Provinsi NTB Variabel Actual                Target         to Gain Achieved Input NAT(TdanB) Target PAD 16690666506.0 100000000.0 5250019984.1     68.5%            31.5% 53602755.7     56.4%            53.6%
Output   Realisasi PAD      100149783.9      100149783.0       0.0%
100.0%
Sumber: Hasil Perhitungan DEA (data diolah)
6.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  DEA  bahwa  nilai  efisiensi  relatif  yang  diperoleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB  adalah 56,36 persen. Melalui perhitungan  terperinci  diketahui  bahwa  pada  Badan  Perpustakaan  Daerah  dan Arsip  Provinsi  NTB  bahwa actual nilai  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan)  sebesar Rp22.230.833.700.0,  sementara  angka  target  sesuai  dengan  DEA  berjumlah Rp12.529.655.878.0.  Artinya  bahwa  sebenarnya  Perpustakaan  Daerah  dan  Arsip Provinsi  NTB  mampu  untuk  mendapatkan  ( to  gain )  sebesar  43,6  persen  dari  nilai
asetnya,  sudah  tercapai  sebesar  56,4  persen.  Artinya  SKPD  ini  masih  mengejar 43,6 persen lagi supaya mampu mencapai nilai efisiensi relatif sebesar 100 persen. Target  PAD  dapat  dilihat  bahwa  angka actual nya  berjumlah  Rp601.173.200.0, sementara  angka  targetnya  sesuai  dengan  DEA  Rp338.830.896.8,  artinya  dari jumlah actual sebesar itu mendapatkan sebesar 43,6 persen dan tercapai sebesar 53,6  persen,  dan  untuk  mencapai  nilai  efisiensi  relatif  SKPD  ini  masih  mengejar 43,6 persen lagi supaya mampu mencapai nilai efisiensi relatif sebesar 100 persen. Dari  hasil  perhitungan  ini  perhitungan  DEA  menganjurkan  untuk  lebih mengoptimalkan pengelolaan aset tetapnya karena hasil DEA membuktikan masih jauh  dari to  gain, sedangkan  PAD  sudah  melebihi  targetnya.  Penjelasan  ini  dapat dilihat dari Tabel berikut.
Tabel Nilai Efisiensi Relatif untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Variabel Actual Target         to Gain Achieved Input NAT(TdanB) Target PAD 22230833700.0  12529655878.0     43.6%           56.4% 601173200.0      338830896.8     43.6%           56.4%
Output   Realisasi PAD      510521700.0      510521700.0       0.0%         100.0% Sumber: Hasil Perhitungan DEA (data diolah)
7.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  DEA  bahwa  nilai  efisiensi  relatif  yang  diperoleh Badan  Kepegawaian  Daerah  dan  Diklat  Provinsi  NTB    adalah  62,89  persen. Melalu perhitungan terperinci diketahui bahwa pada Badan Perpustakaan Daerah dan  Arsip  Provinsi  NTB  bahwa actual nilai  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan) sebesar  Rp15.175.875.932.0,  sementara  angka  target  sesuai  dengan  DEA berjumlah  Rp9.544.404.605.9.  Dalam  perhitungan  ini  dapat  dilihat  bahwa to  gain sebesar  37,1  persen  dari  nilai  asetnya  dan  sudah  tercapai  sebesar  62,9  persen. Artinya SKPD ini masih mengejar 37,1 persen lagi supaya mampu mencapai nilai efisiensi relatif sebesar 100 persen. Target PAD dapat dilihat bahwa angka actual nya  berjumlah  Rp300.000.000,  sementara  angka  targetnya  sesuai  dengan  DEA Rp188.675.856.0, to  gain nya    sebesar  37,1  persen,  dan  sudah  tercapai  62,9 persen.  Untuk  mencapai  nilai  efisiensi  relatif    SKPD  ini  masih  mengejar  37,1 persen  untuk  mencapainya.  Dari  hasil  perhitungan  ini  perhitungan  DEA menganjurkan  untuk  lebih  mengoptimalkan  pengelolaan  aset  tetapnya  karena hasil  DEA  membuktikan masih jauh  dari to  gain, sedangkan  PAD  sudah melebihi targetnya. Penjelasan ini dapat dilihat dari Tabel berikut.
Tabel Nilai Efisiensi Relatif untuk Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Provinsi NTB Variabel Actual                 Target           to Gain Achieved Input NAT(TdanB) Target PAD 15175875932.0   9544404605.9       37.1% 62.9% 300000000.0     188675856.0       37.1% 62.9%
Output   Realisasi PAD      304042000.0     304042000.0         0.0%
100.0%
Sumber: Hasil Perhitungan DEA (data diolah)
8.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  DEA  bahwa  nilai  efisiensi  relatif  yang  diperoleh Dinas Kesehatan (Dikes) Provinsi NTB  adalah 67,65 persen. Melalui perhitungan terperinci  diketahui  bahwa  pada  Dinas  Kesehatan  (Dikes)  Provinsi  NTB  bahwa actual nilai  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan)  sebesar  Rp3.971.639.000,0, sementara angka target sesuai dengan DEA berjumlah Rp2.686.748.941,1. artinya bahwa  sebenarnya  Dinas  Kesehatan  (Dikes.  Hasil  DEA  menunjukkan  bahwa  nilai to  gain sebesar  32,4  persen  dari  nilai  asetnya  dan achieved nnya  sebesar  67,6 persen. Artinya  SKPD  ini  masih  mengejar  32,4  persen  supaya  mampu  mencapai nilai  efisiensi  relatif  sebesar  100  persen.  Target  PAD  dapat  dilihat  bahwa  angka actual nya  berjumlah  Rp3.441.450.860.0,  sementara  angka  targetnya  sesuai dengan  DEA  Rp2.328.085.320.0,    artinya  dari  jumlah actual sebesar  itu  mampu untuk mendapatkan sebesar 32,4 persen dan sudah tercapai sebesar 67,6 persen. Artinya  SKPD  ini  masih  mengejar  32,4  persen  supaya  mampu  mencapai  nilai efisiensi  relatif  sebesar  100  persen  Dari  hasil  perhitungan  ini  perhitungan  DEA menganjurkan untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan aset tetapnya karena hasil DEA  membuktikan  masih  jauh  dari to  gain, sedangkan  PAD  sudah  melebihi targetnya. Penjelasan ini dapat dilihat dari Tabel berikut.
Tabel Nilai Efisiensi Relatif untuk Dinas Kesehatan (Dikes) Provinsi NTB Variabel Actual                 Target          to Gain         Achieved Input NAT(TdanB) Target PAD 3971639000.0 3441450860.0 2686748941.1      32.4% 2328085320.0      32.4% 67.6% 67.6%
Output   Realisasi PAD  2684730333.0    2684730333.0        0.0%          100.0% Sumber: Hasil Perhitungan DEA (data diolah)
9.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  DEA  bahwa  nilai  efisiensi  relatif  yang  diperoleh Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Provinsi  NTB    adalah  80,94  persen.  Melalui perhitungan  terperinci  diketahui  bahwa  pada  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Provinsi  NTB  bahwa actual nilai  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan)  sebesar Rp4.491.097.000.0,  sementara  angka  target  sesuai  dengan  hasil  DEA  berjumlah Rp3.634.901.593.0.  Hasil  perhitungan  DEA  diperoleh  nilai to  gain sebesar  19,1 persen  dan  nilai achieved nya  sebesar  80,9  persen.  Artinya  SKPD  ini  masih mengejar  19,1  persen  lagi  supaya  mampu  mencapai  nilai  efisiensi  relatif  sebesar 100  persen.  Target  PAD  dapat  dilihat  bahwa  angka actual nya  berjumlah Rp87.680.000.0, sementara angka targetnya sesuai dengan DEA Rp70.964.437.4, hasil perhitungan DEA nilai to gain sebesar 19,1 persen, nilai achieved nya sebesar 80,9  persen.  Artinya  SKPD  ini  masih  mengejar  19,1  persen  lagi  supaya  mampu mencapai  nilai  efisiensi  relatif  sebesar  100  persen.  Dari  hasil  perhitungan  ini perhitungan  DEA  menganjurkan  untuk  lebih  mengoptimalkan  pengelolaan  aset tetapnya karena hasil DEA membuktikan masih jauh dari to gain, sedangkan PAD sudah melebihi targetnya,  akan tetapi belum dikatakan efisiensi relatif. Penjelasan ini dapat dilihat dari Tabel berikut.
Tabel
Nilai Efisiensi Relatif untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB
Variabel
Actual               Target        to Gain          Achieved
Input NAT(TdanB) Target PAD 4491097000.0   3634901593.6 87680000.0       70964437.4 19.1% 19.1% 80.9% 80.9% Output   Realisasi PAD 102788556.0     102788556.0        0.0% 100.0%
Sumber: Hasil Perhitungan DEA (data diolah)
10. Berdasarkan hasil perhitungan DEA bahwa nilai  efisiensi relatif yang diperoleh Dinas Pendidikan  dan  Olahraga  (Dikpora)  Provinsi  NTB    adalah  93,53  persen.  Melalui perhitungan  terperinci  diketahui  bahwa  pada  Dinas  Pendidikan  dan  Olahraga (Dikpora)  Provinsi  NTB  bahwa actual nilai  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan)  sebesar Rp6.293.132.000.0,  sementara  angka  target  sesuai  dengan  hasil  DEA  berjumlah Rp5.885.725.906.6. Hasil perhitungan DEA menunjukkan bahwa nilai to gain sebesar 6,5  persen,  dan achieved nya  93,5  persen.  Artinya  SKPD  ini  masih  mengejar  6,5 persen lagi supaya mampu mencapai nilai efisiensi relatif sebesar 100 persen. Target PAD  dapat  dilihat  bahwa  angka actual nya  berjumlah  Rp83.320.000.0,  sementara angka targetnya  sesuai dengan  DEA  Rp77.926.012.4,  Hasil  perhitungan  DEA  nilai to gain sebesar  6,5  persen,  dan achieved nya  sebesar  93,5  persen.  Artinya  SKPD  ini masih mengejar 6,5 persen lagi supaya mampu mencapai nilai efisiensi relatif sebesar 100  persen.  Dari  hasil  perhitungan  ini  perhitungan  DEA  menganjurkan  untuk  lebih mengoptimalkan pengelolaan aset tetapnya dan PAD sudah melebihi targetnya, akan tetapi masih belum dikatagorikan sebagai SKPD yang sudah efisien relatif. Penjelasan ini dapat dilihat dari Tabel  berikut.
Tabel Nilai Efisiensi Relatif untuk Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB Variabel Actual                Target        to Gain        Achieved Input NAT(TdanB) Target PAD 6293132000.0     83320000.0       6.5%             93.5% 5885725906.6     77926012.4       6.5%            93.5% Output   Realisasi PAD 135369090.0   135369090.0       0.0%          100.0%
Sumber: Hasil Perhitungan DEA (data diolah)
11. Berdasarkan hasil perhitungan DEA bahwa nilai efisiensi relatif yang diperoleh Rumah Sakit  Umum  Daerah  Provinsi  NTB    adalah  97,63  persen.  Melalui  perhitungan terperinci  diketahui  bahwa  pada  Dinas  Pendidikan  dan  Olahraga  (Dikpora)  Provinsi NTB bahwa actual nilai aset tetap (tanah dan bangunan) sebesar Rp43.743.634.150.0,  sementara  angka  target  sesuai  dengan  DEA  berjumlah Rp2.867.353.083.6.  Hasil  perhitungan  DEA  nilai to  gain sebesar  93,4  persen,  dan achieved nya  6,6  persen. Artinya  SKPD  ini  masih  mengejar  93,4  persen  lagi  supaya mampu  mencapai  nilai  efisiensi  relatif  sebesar  100  persen.  Target  PAD  dapat  dilihat bahwa angka actual nya berjumlah Rp52.631.579.000.0, sementara angka targetnya sesuai dengan DEA Rp51.383.244.661.0. Hasil perhitungan DEA nilai to gain sebesar 2,4  persen,  dan achieved nya  97,6  persen.  Artinya  SKPD  ini  cukup  mengejar  2,4 persen  lagi  supaya  mampu  mencapai  nilai  efisiensi  relatif  sebesar  100  persen.  Dari hasil  perhitungan  ini  perhitungan  DEA  menganjurkan  untuk  lebih  mengoptimalkan pengelolaan  aset  tetapnya  karena  hasil  DEA  membuktikan  masih  jauh  dari to  gain, sedangkan PAD sudah melebihi targetnya namun belum dikatagorikan sebagai SKPD yang efisien relatif. Penjelasan ini dapat dilihat dari Tabel berikut.
Tabel
Nilai Efisiensi Relatif untuk Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB
Variabel Actual                 Target         to Gain          Achieved Input NAT(TdanB) Target PAD 43743634150.0 2867353083.6 52631579000.0 51383244661.0 93.4% 2.4% 6.6% 97.6% Output   Realisasi PAD 52027661439.0   52027661439.0      0.0%           100.0%
Sumber: Hasil Perhitungan DEA (data diolah)
Interpretasi hasil penelitian Hasil perhitungan Data Envelopment Analysis (DEA).
Dari  hasil  perhitungan data  envelopment  analysis (DEA)  menunjukkan  bahwa dari  17  (tujuh  belas)  SKPD  terdapat  6  (enam)  SKPD  yang  efisien  relatif  pada  tahun 2017  dalam  mengelola  dan  memanfaatkan  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan)  yaitu Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA),  Dinas  Pendapatan  Daerah (DISPENDA),  Departemen  Sosial  Kependudukan  dan  Catpil (Depsoskep  dan  Catpil), Rumah Sakit Jiwa (RSJ), Badan Lingkungan Hidup (BLHP), dan  Dinas  Koperasi dan UMKM.
Keenam SKPD ini dikatagorikan sebagai SKPD yang mampu mengoptimalkan mengelola  dan  memanfaatkan  aset  tetapnya  dengan  optimal  secara  relatif  telah mampu menggunakan input yang dimiliki, sehingga mampu menghasilkan output yang optimal  (100  persen)  dan  tidak  lagi  melakukan  pemborosan  dalam  menggunakan input .  Pencapaian  tersebut  tidak  terlepas  dari  usaha  dan  kerja  kerja  dari  masing- masing  SKPD  terutama  pada  bagian  pengelola  atau  pengurus  barang  dalam mewujudkan  pemanfaatan  aset  yang  optimal  dan  efisien.  Pencapaian  tersebut tentunya  harus  bisa  dipertahankan  oleh  SKPD  yang  terkait,  jangan  sampai  pada periode berikutnya mengalami inefisiensi.
Dari  hasil  perhitungan  DEA  juga  terdapat  sebelas  SKPD  yang  mengalami inefisiensi  dengan  nilai  efisiensi  <  100  persen.  SKPD  tersebut  antara  lain Dephubkominfo (41,88 persen), Biro Umum (42,23 persen), Dinas PU (42,69 persen), Setda DPRD (42,92 persen), Bapusda dan Arsip (53,60 persen), Disnakertrans (56,36 persen), BKD dan Diklat (62,89 persen), Dinas Kesehatan (67,65 persen), Disbudpar (80,94 persen), Dikpora (93,53), dan RSUD (97,63 persen).
Berikut adalah penjelasan dari SKPD yang mengalami inefisiensi sebagai berikut.
1)  Dinas  Perhubungan  KOMINFO  dengan  nilai  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan) sebesar  Rp70.437.761.255  menghasilkan  realisasi  pendapatan  asli  daerah sebesar  Rp519.340.035.  Hasil  perhitungan  DEA  menunjukkan  nilai  efisiensi relatifnya  sebesar  41,88  persen  dan  masih  mengejar  58,2  persen  lagi  supaya mampu  mencapai  nilai  efisiensi  relatif.  Artinya  Dinas  Perhubungan  KOMINFO belum  mampu  mencapai  efisien  relatif  sebesar  100  persen,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  belum  dikatagorikan  sebagai  SKPD  yang  belum  mampu mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap (tanah dan bangunan).
2)  Biro  Umum  dengan  nilai  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan)  sebesar Rp288.766.657.290  menghasilkan  realisasi  pendapatan  asli  daerah  sebesar Rp1.255.483.310,  hasil  perhitungan  DEA  menunjukkan  nilai  efisiensi  relatifnya sebesar  42,23  persen  dan  masih  mengejar  57,77  persen  lagi  supaya  mampu
mencapai nilai efisiensi relatif. Artinya Biro Umum belum mampu mencapai efisien relatif  sebesar  100  persen,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  belum dikatagorikan  sebagai  SKPD  yang  mampu  mengoptimalkan  pengelolaan  dan pemanfaatan aset tetap (tanah dan bangunan).
3)  Dinas  Pekerjaan  Umum  (PU)  dengan  nilai  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan) sebesar  Rp76.754.259.048  menghasilkan  realisasi  pendapatan  asli  daerah sebesar  Rp927.336.697,  hasil  perhitungan  DEA  menunjukkan  nilai  efisiensi relatifnya  sebesar  42,69  persen  dan  masih  mengejar  57,31  persen  lagi  supaya mampu  mencapai  nilai  efisiensi  relatif.  Artinya  Dinas  Pekerjaan  Umum  belum mampu mencapai efisien relatif sebesar 100 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa  belum  dikatagorikan  sebagai  SKPD  yang  mampu  mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap (tanah dan bangunan).
4)  Sekretariat  DPRD  dengan  nilai  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan)  sebesar Rp33.542.173.992  menghasilkan  realisasi  pendapatan  asli  daerah  sebesar Rp786.142.203,  hasil  perhitungan  DEA  menunjukkan  nilai  efisiensi  relatifnya sebesar  42,92  persen  dan  masih  mengejar  57,8  persen  lagi  supaya  mampu mencapai nilai efisiensi relatif. Artinya Sekretariat DPRD belum mampu mencapai efisien  relatif  sebesar  100  persen,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  belum dikatagorikan  sebagai  SKPD  yang  mampu  mengoptimalkan  pengelolaan  dan pemanfaatan aset tetap (tanah dan bangunan).
5)  Badan  Perpustakaan  Daerah  dan  Arsip  dengan  nilai  aset  tetap  (tanah  dan bangunan)  sebesar  Rp16.690.666.506  menghasilkan  realisasi  pendapatan  asli daerah  sebesar  Rp100.149.783,  hasil  perhitungan  DEA  menunjukkan  nilai efisiensi  relatifnya  sebesar  53,60  persen  dan  masih  mengejar  43,4  persen  lagi supaya  mampu  mencapai  nilai  efisiensi  relatif.  Artinya  Badan  Perpustakaan Daerah  dan  Arsip  belum  mampu  mencapai  efisien  relatif  sebesar  100  persen, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  belum  dikatagorikan  sebagai  SKPD  yang mampu  mengoptimalkan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  aset  tetap  (tanah  dan bangunan).
6)  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  dengan  nilai  aset  tetap  (tanah  dan bangunan)  sebesar  Rp22.230.833.700  menghasilkan  realisasi  pendapatan  asli daerah  sebesar  Rp510.521.700,  hasil  perhitungan  DEA  menunjukkan  nilai efisiensi  relatifnya  sebesar  56.36  persen  dan  masih  mengejar  43,64  persen  lagi supaya  mampu  mencapai  nilai  efisiensi  relatif.  Artinya  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi belum mampu mencapai efisien relatif sebesar 100 persen, sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  dikatagorikan  sebagai  SKPD  yang  belum  mampu mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap (tanah dan bangunan).
7)  BKD  dan  Diklat  dengan  nilai  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan)  sebesar Rp15.175.875.932  menghasilkan  realisasi  pendapatan  asli  daerah  sebesar Rp304.042.000,  hasil  perhitungan  DEA  menunjukkan  bahwa  nilai  efisiensi relatifnya  sebesar  62,89  persen  dan  masih  mengejar  37,11  persen  lagi  supaya mampu  mencapai  nilai  efisiensi  relatif.  Artinya  BKD  dan  Diklat  belum  mampu mencapai  efisien  relatif  sebesar  100  persen,  sehingga  dapat  disimpulkan  dan dikatagorikan  sebagai  SKPD  yang  belum  mampu  mengoptimalkan  pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap (tanah dan bangunan).
8)  Dinas  Kesehatan  (Dikes)  dengan  nilai  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan)  sebesar Rp3.971.639.000  menghasilkan  realisasi  pendapatan  asli  daerah  sebesar Rp2.684.730.333,  hasil  perhitngan  DEA  menunjukkan  bahwa  nilai  efisiensi relatifnya  sebesar  67,65  persen  dan  masih  mengejar  32,35  persen  lagi  supaya mampu  mencapai  nilai  efisiensi  relatif.  Artinya  bahwa  Dinas  Kesehatan  (Dinkes) belum  mampu  mencapai  efisien  relatif  sebesar  100  persen,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  belum  dikatagorikan  sebagai  SKPD  yang  mampu mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap (tanah dan bangunan).
9)  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  dengan  nilai aset tetap  (tanah  dan  bangunan) sebesar Rp4.491.097.000 menghasilkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp102.788.556,  hasil  perhitungan  DEA  menunjukkan  nilai  efisiensi  relatifnya sebesar  80,94  persen  dan  masih  mengejar  19,06  persen  lagi  supaya  mampu mencapai  nilai  efisiensi  relatif.  Artinya  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  belum mampu mencapai efisien relatif sebesar 100 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa  dikatagorikan  sebagai  SKPD  yang  belum  mampu  mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap (tanah dan bangunan).
10) Dinas  Pendidikan  dan  Olahraga  (Dikpora)  dengan  nilai  aset  tetap  (tanah  dan bangunan)  sebesar  Rp6.293.132.000  menghasilkan  realisasi  pendapatan  asli daerah  sebesar  Rp135.369.090,  hasil  perhitungan  DEA  menunjukkan  nilai efisiensi  relatifnya  sebesar  93,53  persen  dan  masih  mengejar  6,47  persen  lagi supaya  mampu  mencapai  nilai  efisiensi  relatif.  Artinya  Dinas  Pendidikan  dan Olahraga  belum  mampu  mencapai  efisien  relatif  sebesar  100  persen,  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  dikatagorikan  sebagai  SKPD  yang  belum  mampu mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap (tanah dan bangunan).
11) Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  dengan  nilai  aset  tetap  (tanah  dan bangunan)  sebesar  Rp43.743.634.150  menghasilkan  realisasi  pendapatan  asli daerah  sebesar  Rp52.027.661.439,  hasil  perhitungan  DEA  menunjukkan  nilai efisiensi  relatifnya  sebesar  97,63  persen  dan  masih  mengejar  2,37  persen  lagi supaya  mampu  mencapai  nilai  efisiensi  relatif.  Artinya  Dinas  Pendidikan  dan Olahraga  (Dikpora)  belum  mampu  mencapai  efisien  relatif  sebesar  100  persen, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  masih  dikatagorikan  sebagai  SKPD  yang belum  mampu  mengoptimalkan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  aset  tetap  (tanah dan bangunan).

## G.  KESIMPULAN DAN SARAN
Sesuai dengan data dan hasil penelitian bahwa masing-masing SKPD Pemerintah Daerah  Provinsi  NTB  memiliki  Nilai  aset  yang  sangat  tinggi.  Nilai  tersebut  dikarenakan karena  aset-aset  yang  dikuasai  oleh  Pemerintah  Daerah  terletak  di  daerah/lokasi  yang sangat strategis, dan berpeluang besar bahwa aset-aset tersebut untuk bisa dioptimalkan pengelolaan  dan  pemanfaatanya,  agar  dapat  memberikan  kontribusi  positif  dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan  hasil  analisis  dengan  menggunakan Data  Envelopment  Analysis (DEA) bahwa dari 17 (tujuh belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi NTB pada  tahun  2017  sesuai  dengan  perhitungan  DEA  terdapat  6  (enam)  SKPD  yang mengalami  efisiensi  relatif  dalam  mengelola  dan  memanfaatkan  aset  tetap  (tanah  dan bangunan),  SKPD  tersebut  meliputi:  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah
(Bappeda),  Dinas  Pendapatan  Daerah  (Dispenda),  Departemen  Sosial  Kependudukan dan  Catpil,  Rumah  Sakit  Jiwa  (RSJ),  Badan  Lingkungan  Hidup  dan  Penelitian  (BLHP), dan Dinas Koperasi dan UMKM. Keenam SKPD tersebut menurut hasil perhitungan DEA sudah  dikatagorikan  efisien  karena  memiliki  skor  efisiensi  100  persen.  Selain  itu,  juga sesuai dengan perhitungan DEA terdapat 11 (sebelas) SKPD yang mengalami inefisiensi dalam  mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap (tanah dan bangunan). Kesebelas  SKPD  tersebut  meliputi:  Dephubkominfo  (41,88  persen),  Biro  Umum  (42,23 persen),  Dinas  PU  (42,69  persen),  Setda  DPRD  (42,92  persen),  Bapusda  dan  Arsip (53.60  persen),  Disnakertrans  (56,36  persen),  BKD  dan  Diklat  (62,89  persen),  Dinas Kesehatan (67,65 persen), Disbudpar (80,94 persen), Dikpora (93,53), dan RSUD (97,63 persen).  SKPD-SKPD  tersebut  dikatakan  inefisiensi  karena  memiliki  skor  efisiensi  <  100 persen.

## H.  DAFTAR PUSTAKA
Avkiran,  Necmi  K,  1999,  “An  Application  Reference  For  Data  Envelopment  Analysis  In Branch Banking:  Helping The  Novice Researcher”. International  Journal  of    Bank Marketing.
Budisusilo & Suryantoro. (2005). "Penilaian Dan Pengelolaan Asset". Makalah.Yogyakarta Cooper, Seiford and Tone. 2003, Data Envelopment Analysis, A Comprehensive Text with Models,  Applications,  References  and  DEA-Solver  Software .  Kluwer  Academic Publishers Group, Boston/Dordrecht/London.
Copper, and Schindler. 2006, Business Research Methods , Boston: McGRAW-HILL Irwin. Doli  D.  Siregar.  (2004). Management  Aset Strategi  Penataan  Konsep Pembangunan Berkelanjutan  secara Nasional  dalam  Konteks  Kepala Da erah  sebagai  CEO’s pada  Era Globalisasi  dan  Otonomi  Daerah .  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Hambali. (2010 ). Inventarisasi Barang Milik Negara . Bandung: Politeknik Negeri.
Hasibuan,  Malayu,  S.P.  2005. Manajemen  Sumberdaya  Manusia ,  Edisi  Reisi.  PT.  Bumi Angkasa.  Jakarta.Hasting,  Nicholas  A.  Jhon.  (2010). Psysical  Asset Management . PAU Studi Ekonomi UGM, 2000, “ Modul Pelatihan Metodologi Penelitian DEA” , PAU Studi Ekonomi UGM, Yogyakarta.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Santosa,  P.B  dan  Khariza,  A.M,  2009  “Analisis  Kinerja  Sektor  Usaha  Tani  Padi  Melalui Pendekatan Agribisnis”, Jurnal organisasi dan Manajemen , Volume 5, Nomor 1, Maret 2009, 35-48.
Sitanggang,  Feronika,  Evi,  2012.  “Analisis  Efisiensi  Indistri  Perbankan: Aplikasi  Metoda Data  Envelopment Analysist (DEA”). Tesis  S2 ,  Program  Pascasarjana  Magister Manajemen, (digital online).
Martin,  Emilio,  2003,  “An Application  of  the  Data  Envelopment Analysis  Methodology  in the  Performan ce  Assessment  of  the  Zaragoza  University  Departments”. Documento  de  Trabajo  2003-06 ,  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y Empresariales  Universidad,  Department  of Accounting  and  Finance,  University of Zaragoza.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Wahyuni,  Ari,  2017 ,  “Pengaruh  Manajemen  Aset  Terhadap  Optimalisasi  Aset  Tetap Pemerintah  Kabupaten  Sumbawa  Barat”. Tesis  S2 ,  Program  Pascasarjana Magister Manajemen, (digital online).