## MAGISTRA Law Review
Volume 02 Nomor 01, Januari 2021 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## OMNIBUS LAW: INOVASI DALAM BERTRADISI HUKUM (SISI LAIN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA)

## Muhammad Fakhruddin Zuhri
UIN Walisongo Semarang, Indonesia fakhruddinzuhri@walisongo.ac.id

## ABSTRAK
Pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 yang dibentuk menggunakan metode omnibus law ditengah kondisi pandemi akibat covid-19 merupakan sesuatu yang baru. Tradisi berhukum bangsa Indonesia belum familiar dengan metode tersebut, sehingga ketika UU Cipta Kerja yang disahkan mendapatkan  penolakan  yang  begitu  masif,  maka  metode omnibus  law yang  dipakai  dalam pembentukannya ikut terseret untuk dipahami. Omnibus law yang berkembang di negara cammon law system jelas  berbeda  kondisi  dengan  sistem  hukum  yang  ada  di  Indonesia,  sehingga  menjadi  sebuah inovasi  hukum  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  membentuk  undang-undang  baru.  Penggunaan omnibus  law ini  menjadi  pilihan  pemerintah  dalam  membuat  regulasi  tentang  peningkatan  ekonomi. Tumpang  tindih  dan  ketidaksinkronan  beberapa  undang-undang  menjadikan  pemerintah  ingin menyederhanakannya  dengan  cara  memangkas  beberapa  regulasi  kedalam  satu  regulasi  saja  agar terjadi  iklim  yang  bagus  dalam  berinvestasi.  Karena omnibus  law merupakan  metode  yang  mencakup begitu  banyak  aturan,  maka  dalam  proses  pembentukannya  harus  dilakukan  secara  akuntabilitas, transparansi  dan  partisipatif  yang  aktif  dari  berbagai  pihak,  sehingga  alasan  pemerintah  dalam menginovasi  tradisi  berhukum  bangsa  ini  untuk  menghilangkan  stigma  atas  disharmoni,  over  regulasi dan  tumpang  tindih  terhadap  regulasi  yang  panjang  dibeberapa  sektoral  bisa  terwujud  dan  diterima oleh  berbagai  pihak.  Tentunya  penggunaan  metode omnibus  law bukan  sesuatu  yang  tiba-tiba dilontarkan  oleh  pemerintah.  Kajian  dan  pertimbangan  atas  konsekuensi  penggunaan  metode  ini  dari berbagai  sudut  pandang  pastinya  telah  digunakan  untuk  menyusun  omnibus  law  sebagai  metode pembentukan peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci : Inovasi; Omnibus Law; Tradisi Hukum

## ABSTRACT
The ratification of the Job Creation Law by the House of Representatives (DPR) on October 5, 2020, which was  formed  using  the  omnibus  law  method  amid  a  pandemic  condition  due  to  Covid-19  is  something new.  The  tradition  of  Indonesian  society  in  implementing  the  law  is  not  familiar  with  this  method,  so when the Job Creation Law was passed it received a massive rejection, the omnibus law method used in its formation was also dragged to be understood. The omnibus law that has developed in the common law system is different from the existing legal system in Indonesia so that it becomes a legal innovation carried  out  by  the  government  in  forming  new  laws.  The  use  of  the  omnibus  law  is  the  government's choice  in  making  regulations on  economic  improvement. Overlapping  and unsynchronized  several  laws make  the  government  want  to  simplify  it  by  reducing  several  regulations  into  one  regulation  so  that there is a good climate for investing. Because the omnibus law is a method that includes so many rules, the process of its formation must be carried out in an accountable, transparent, and active participatory manner from various parties so that the government's reasons for innovating this nation's legal tradition are  to  eliminate  the  stigma  of  disharmony,  over-regulation,  and  overlapping  of  Long  regulations  in several  sectors  can  be  realized  and accepted  by  various  parties.  Of  course,  the use  of  the omnibus  law method  is  not  something  the  government  has  suddenly  brought  up.  Studies  and  considerations  of  the consequences of using this method from various points of view have certainly been used to compile the omnibus law as a method of forming the legislation.

## Keywords: Innovation; Omnibus Law; Legal Tradition
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021

## A. PENDAHULUAN
Beberapa  waktu  yang  lalu  pada  tanggal  5  Oktober  2020,  ditengah  kondisi bangsa  Indonesia  yang  belum  selesai  dalam  masa  berjuang  menghadapi  pandemi akibat  dihantam  wabah Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19),  tiba-tiba  publik Indonesia dibuat ramai dengan  disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  RI.  Banyak  kalangan  baik  akademisi  hukum  maupun  luar akademisi  yang  mempertanyakan  dan  mengkritik  atas  disahkannya  UU  Cipta  Kerja tersebut,  demo  dilakukan  dibeberapa  tempat  dan  daerah  sebagai  bagian  dari  sikap penolakan atas disahkannya undang-undang tersebut oleh DPR. Dengan disahkannya undang-undang  tersebut  oleh  DPR,  maka  tahapan  legislasi  selanjutnya  adalah pengesahan oleh presiden dan yang terakhir adalah pengundangan.
Beberapa  kalangan  meminta  agar  presiden  mengeluarkan  Perppu  (Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-undang)  sebagai  upaya  untuk  membatalkan  UU  Cipta Kerja ataupun menunda pemberlakuan undang-undang tersebut. Namun, pada tanggal 2 November 2020 dalam salinan file resmi yang diunggah di Jaringan Dokumentasi dan Infromasi  Hukum  Kementerian  Sekretariat  Negara  (JDIH  Kemensetneg)[1],  diketahui bahwa UU Cipta Kerja telah ditandatangani oleh presiden Joko Widodo.  Di dalam Bab XV Ketentuan Penutup Pasal 186 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa :[2]
“Undang -Undang  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  diundangkan.    Agar setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Undang- Undang  ini  dengan  penempatannya  dalam  Lembaran  Negara  Republik Indonesia”.
Kemudian  diketahuilah  secara  resmi  bahwa  UU  Cipta  Kerja  ini  disahkan  pada tanggal 2 november 2020 diberi nomor 11 Tahun 2020 dengan nomor LN 245; nomor TLN  6573  yang  terdiri  dari  15  Bab  yang  berisi  186  pasal  dan  setebal  1.187  halaman dalam versi pdf serta mengubah 36 undang-undang.
Proses  pembentukan  UU  No  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  ini  menjadi begitu  menarik,  karena  publik  dikenalkan  ulang  dengan  istilah Omnibus  Law dalam proses  pembentukan  undang-undang.  Istilah omnibus  law ini  disampaikan  secara langsung oleh presiden Joko Widodo pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden diperiode  kedua  beliau  tanggal  20  Oktober  2019.  Dalam  rangka  mewujudkan  negara Indonesia  yang  memiliki  kekuatan  ekonomi  di  tahun  2045,  maka  presiden menginginkan  transformasi  ekonomi  dengan  menciptakan  iklim  investasi  yang  baik didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang  unggul,  ekosistem  politik  dan  ekosistem ekonomi yang kondusif.
Agar  pertumbuhan  ekonomi  dapat  berjalan  sesuai  dengan  kebijakan  strategi yang diinginkan, maka segala bentuk kendala regulasi akan disederhanakan, dipotong dan  dipangkas.  Berbagai  regulasi  yang  menghambat  akan  direvisi  secara  bersamaan dalam  satu  undang-undang.  Kemudian  diusulkanlah  penerbitan  2  (dua)  undang- undang besar (UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM-pada saat itu)
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
yang  akan  disusun  secara omnibus  law ,  dimana  satu  undang-undang  akan  merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang.
Sebagaimana  diketahui  bersama,  usulan  kedua  undang-undang  tersebut akhirnya dilebur menjadi satu ke  dalam UU Cipta Kerja. Undang-undang ini  dibentuk dengan  menggunakan  metode omnibus  law yang  sebelumnya  jarang  dipakai  dalam proses pembentukan undang-undang di negara Indonesia. Hal ini dikarenakan tradisi berhukum  bangsa  ini  bukanlah  tradisi  hukum common  law .  Maka,  menjadi  sesuatu yang baru ketika pemerintah melontarkan gagasan untuk menciptakan undang-undang dengan memakai teknik omnibus law . Metode omnibus law adalah sesuatu yang biasa bagi negara-negara yang sistem hukumnya menganut common law system .
Tentunya  pemerintah  tidak  serta  merta  gegabah  dalam  melontarkan  ide pembentukan dengan memakai omnibus law ini. Pemerintah telah mempertimbangkan  dan  menerima  masukan  dari  setiap  kebijakan  yang  akan dilaksanakannya,  seperti  halnya  pemilihan  metode omnibus  law dalam  membentuk UU  Cipta  kerja  ini  untuk  menjadi  jembatan  terhadap  disharmoni  dan  tumpang tindihnya  beberapa  regulasi  yang  sudah  dibuat-khususnya  terkait  dengan  sistem investasi,  sehingga  menimbulkan  konflik  kebijakan  antara  satu  kementerian  dengan kementerian  yang  lain,  antara  sektor  yang  satu  dengan  sektor  yang  lainnya. Pemerintah  membutuhkan  regulasi  yang  harmonis  agar  tujuan  yang  diinginkan  bisa berjalan secara terarah dan tidak merugikan lingkungan masyarakat dimana kebijakan strategis tersebut dilakukan.
Meskipun  banyak  catatan  kritis  dan  penolakan  terhadap  legalisasi pembentukan  UU  No  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  ini,  namun  tulisan  ini  tidak menelaah dan mengoreksi pasal demi pasal yang ada di dalam UU Cipta Kerja.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Tradisi Hukum
Tradisi  Hukum  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  sistem  hukum dalam perspektif keilmuan dikenal beberapa tradisi hukum yang ada di dunia. Marc  Ancel  membagi  sekurang-kurangnya  lima  sistem  hukum  atau  tradisi keluarga  hukum  di  dunia  yang  didasarkan  pada  asal  usul  sejarah perkembangannya  dan  metode  penerapannya.  Pengelompokan  tersebut adalah :
1. Civil Law System (Eropa Kontinental)
2. Common Law System (Anglo Saxon)
3. Middle East System (Timur Tengah)
4. Far East System (Timur Jauh)
5. Socialist Law (Sosialis)
Sedangkan  M.  Fuady  membagi  tradisi-tradisi  hukum  di  dunia  kedalam golongan sebagai beikut :
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
1. Tradisi Hukum Eropa Kontinental
2. Tradisi Hukum Anglo Saxon
3. Tradisi Hukum Sosialis
4. Tradisi Hukum Kedaerahan
5. Tradisi Hukum Keagamaan
Ada  pula  yang  membagi  keluarga  sistem  hukum  dunia  berdasarkan dalam kelompok, Rene David misalnya, membaginya dalam 4 kelompok sistem hukum, diantaranya :
1. The Romano Germanic Familiy (Hukum Romawi Jerman)
2. The Common Law Family (Hukum Kebiasaan)
3. The Family Socialist Law (Hukum Sosialis)
4. The Family Relegion and Traditional Law (Hukum Agama dan Hukum Kebiasaan)[3]
Dalam perkembangannya, yang lebih dikenal sebagai kutub besar yang menjadi  pilar  tradisi  hukum  hanya  2,  yakni  Sistem  Hukum  Eropa  Kontinental ( civil law system ) dan Sistem Hukum Anglo Saxon ( common law system ), sebab kedua  sistem  hukum  ini  yang  banyak  mempengaruhi  sistem  hukum  yang berlaku  di  beberapa  negara  dunia.  Satjipto  Rahardjo  menyatakan  bahwa  di dunia  ini  kita  tidak  menjumpai  satu  sistem  hukum  saja,  melainkan  lebih  dari satu.  Adapun  sistem  hukum  yang  dimaksud  meliputi  unsur-unsur  seperti  : struktur,  kategori,  dan  konsep.  Perbedaan  dalam  unsur-unsur  tersebut mengakibatkan perbedaan dalam sistem hukum yang dipakai.[4]
Sistem  hukum  eropa  kontinental  ( civil  law  system )  dalam  sejarah kelahirannya dikatakan merupakan rujukan yang berasal dari Corpus juris civilis . Sebagai Kitab Hukum, corpus juris civilis ini memiliki empat bagian pokok yang diaturnya, yaitu :
1. The Institute ; bagian ini merupakan prolog atau pengantar dari Kitab Hukum corpus juris civilis
2. The  Digest ;  bagian  ini  memuat  berbagai  aturan  dan  kaidah  hukum bangsa Romawi
3. The  Code ;  dibagian  ini  memuat  tentang  ketentuan-ketetntuan mengenai  badan  pembuat  undang-undang  (legislasi)  bangsa Romawi
4. The  Novels ;  bagian  akhir  ini  memuat  ketentuan  tentang  legislasi yang dibuat setelah selesainya pembuatan The Digest dan The Code.
The  digest dan the  code adalah  bagian  terpenting  karena  pada  dua bagian tersebut inilah diatur secara lengkap dan sistematik mengenai berbagai aturan  dan  kaidah  hukum,  serta  mengatur  bagaimana  cara  kerja  dari  badan legislasi (pembuat undang-undang). Pada periode akhir abad XI sampai dengan memasuki  awal  abad  XIV,  sistem civil  law ini  mengalami  perkembangan  dan
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
menyebar di wilayah Eropa Kontinental. Perancis, Jerman dan Belanda adalah negara-negara  yang  menjadi  simbol  kebangkitan  hukum  Romawi  ( the  Roman law system ) tersebut.
Sementara  itu,  sistem  hukum anglo-saxon ( common  law  system ) berkembang  sejak  abad  ke-16  di  negara  Inggris  yang  kemudian  menyebar  ke wilayah Amerika Serikat, Kanada dan beberapa negara jajahan Inggris. Sebelum terjadi  resepsio  hukum  Romawi  pada  abad  ke-13  oleh  Eropa  Kontinental,  di Inggris  telah  berkembang  sebuah  sistem  peradilan  nasional  yang  sentralistik dan  bekerja  secara  efektif  menerapkan  hukum-hukum  kebiasaan  di  Inggris, sehingga  pengadilan-pengadilan  lokal  sudah  begitu  banyak  di  Inggris.  Sebagai negara  feodal  yang  menganut  sistem  kerajaan,  maka  Raja  perlu mempertahankan kewenangan dan kepentingannya dalam memerintah untuk membentuk badan-badan yang dapat melanggengkan kekuasaannya diseluruh wilayahnya,  maka  dibuatlah  suatu  badan  yang  dikendalikan  Raja,  yakni Pengadilan Kerajaan.
Dimulai  dari  badan  inilah,  Raja  mengutus  hakim  kerajaan  yang  diberi kewenangan  (kompetensi)  untuk  mengadili  pada  tingkat  pertama  di  seluruh kerajaan pada sengketa-sengketa dalam lingkup kerajaan, dan  diintrodusirnya jury  untuk  perkara-perkara  pidana  dan  perdata  sebagai  modus  pembuktian yang  standar  di  Pengadilan.  Tradisi  sejarah  pemberdayaan  hakim  dan Pengadilan Kerajaan di Inggris saat itu begitu menarik masyarakat lokal Inggris, sehingga  di  dalam  pengadilan  itulah  penetapan-penetapan  dan  putusan- putusan pengadilan dijadikan sebagai hukum yang harus ditaati dan dijalankan.
Dari sinilah sistem hukum common law dikatakan sebagai sistem hukum yang kegiatan  hukumnya  sangat  terpusat  pada  pengadilan-pengadilan,  sehingga putusan  pengadilan  digunakan  sebagai  hukum  yang  harus  ditaati  dan dijalankan. Ini juga yang membedakannya dengan sistem civil law , dimana civil law diidentikkan bahwa pusat kegiatannya (dalam membentuk hukum/undang- undang) berada di parlemen.
Sementara  itu, civil  law  system dan cammon  law  system memiliki  ciri masing-masing. Karakteristik dari civil law system yang pertama adalah adanya sistem  kodifikasi.  Ciri  khas  ini  begitu  melekat  pada  negara-negara  yang menganut civil law system ini. Demi kepentingan politik hukum negara civil law system ,  maka  kodifikasi  dipakai  sebagai  bentuk  kepastian  hukum.  Kodifikasi dipakai  untuk  mengunifikasi  (memberlakukan  secara  umum)  hukum  yang berlaku  di  negara  yang  memiliki  dualistik  hukum  agar  didapatkan  pedoman hukum  yang  berlaku  untuk  seluruh  masyarakat.  Perancis  pada  saat  sebelum terjadinya  revolusi  industri,  diketahui  memiliki  dua  hukum  berbeda  yang berlaku,  yakni  antara  wilayah  Perancis  Selatan  yang  menggunakan  hukum tertulis dari Kekaisaran Romawi Abad V dan Perancis Utara yang menggunakan
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
e-ISSN 2715-2502
hukum kebiasaan lokal (hukum adat) yang berbeda antara satu daerah dengan daerah  lainnya.  Kodifikasi  ini  kemudian  dipakai  oleh  negara-negara  yang menganut tradisi civil law system sebagai bentuk kepastian hukum.
Karakteristik kedua dari civil law system adalah hakim tidak terikat pada presedent,  dimana  hal  ini  dipahami  bahwa civil  law menginginkan  adanya pemisahan  kekuasaan,  sehingga  hakim  tidak  tunduk  pada  presiden  atau kekuasaan  lainnya.  Inilah  yang  kemudian  menjadikan  negara  civil  law memisahkan  anatara  kekuasaan  pembuat  undang-undang,  kekuasaan peradilan  dan  kekuasaan  eksekutif,  sehingga  kekuasaan  antara  yang  satu dengan kekuasaan yang lain tidak saling mencampuri.
Karakteristik ketiga dari civil  law  system adalah  dianutnya  sistem inkuisitorial  oleh  peradilan.  Sistem  ini  dimaknai  bahwa  hakim  memiliki  peran besar dalam mengarahkan dan memutus sebuah perkara di dalam pengadilan. Peradilan  yang  dilakukan  oleh  negara  civil  law  system  menjadikan  hakim sebagai sosok  yang  bersifat  aktif  untuk  menemukan  fakta  hukum  dan  cermat dalam  menilai  alat  bukti,  sehingga  hakim  akan  mencari  gambaran  lengkap sebuah  peristiwa  di  dalam  peradilan  dengan  memperhatikan  fakta-fakat  dan bukti-bukti dipersidangan.
Beda  halnya  dengan  sistem  anglo-saxon  ( common  law  system )  yang berkembang  di  negara  Inggris,  Amerika  Serikat  dan  negara-negara  penganut sistem ini. Ciri pertama dari cammon law system adalah yurisprudensi menjadi sumber  hukum  utama,  jadi  bukan  undang-undang.  Bagi  negara common  law , menempatkan  undang-undang  sebagai  landasan  dasar  merupakan  perbuatan yang tidak pas, karena undang-undang adalah produk kaum teoritis yang bukan tidak  mungkin  berbeda  dengan  kenyataan  dan  tidak  sinkron  dengan kebutuhan. Dengan adanya undang-undang tertulis yang menjadi acuan utama, maka  kondisi  lingkungan  yang  berjalan  seiring  perubahan  waktu,  maka  akan dimungkinan peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga perlu adanya interpretasi pengadilan.
Kedua ,  dianutnya  doktrin stare  decisis/presedent .  Hakim  terikat  untuk mengikuti  dan  atau  menerapkan  putusan  pengadilan  terdahulu  baik  yang dibuat sendiri atau oleh pendahulunya untuk kasus yang serupa. Namun, walau menganut doktrin ini, jika pengadilan menemukan fakta yang berbeda dengan fakta  putusan  yang  terdahulu,  bisa  jadi  pengadilan  akan  memutus  yang berbeda.
Ketiga,  adversary  system dalam  proses  peradilan.  Sistem  ini menjelaskan  bahwa  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  masing-masing menggunakan  lawyernya  berhadapan  di  depan  hakim.  Pihak  masing-masing menyusun  strategi  sedemikian  rupa  dan  mengemukakan  dalil  dan  alat  bukti sebanyak-banyaknya di Pengadilan.
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
e-ISSN 2715-2502
Sebagai  sebuah  tradisi  hukum,  tentunya  dua  sistem  besar  tersebutlah yang  menjadi  corak  karakteristik  sistem  hukum  yang  ada  di  negara penganutnya.  Maka,  dalam  membentuk  hukum  (undang-undang/regulasi), setiap negara akan membawa tradisi hukumnya sebagai paradigma berhukum. Landasan filosofi, landasan yuridis dan landasan sosialis yang didasarkan pada tradisi  hukum  akan  menjadi  karakter  dari  metode  pembentukan  dan  produk hukum yang dihasilkan.

## 2. Mengenal Omnibus Law
Omnibus Law dikenal sebagai sebuah metode pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa regulasi kedalam satu regulasi, dimana regulasi baru tersebut  bisa  mengubah  atau  mencabut  materi  hukum  dari  regulasi  yang terdahulu.  Muladi  mengutip  Gunter  menyebutkan  bahwa omnibus mengandung  arti  “untuk  segalanya”.  Pengertian  ini  dipahami  sebagai  upaya perlunya satu dokumen tunggal yang mencakup bersama-sama satu kombinasi subyek yang beraneka ragam atas dasar beberapa kriteria. Omnibus law dapat diartikan  juga  sebagai  aturan  yang  mencakup  topik  bermacam-macam  dan sering  tidak  berkaitan  satu  sama  lain  ( diverse  or  unrelated )  yang  harus dikonsolidasikan dan disinkronisasikan.[5]
Sementara  itu, omnibus  law dipakai  untuk  menyederhanakan  regulasi (undang-undang). Hal ini seperti yang diungkapkan Maria Farida Indrati, bahwa omnibus  law sebagai  satu  undang-undang  baru  yang  mengandung  atau mengatur  berbagai  macam  substansi  dan  berbagai  macam  subyek  untuk langkah  penyederhanaan  dari  berbagai  regulasi  (undang-undang)  yang  masih berlaku.  Undang-undang omnibus  law tidak  tepat  jika  disamakan  dengan  UU Payung  ( raamwet , basiswet , moederwet )  yaitu  undang-undang  yang merupakan  induk  dari  UU  lain,  sehingga  kedudukannya  lebih  tinggi  dari  UU “anaknya”  karena  UU  Payung  inilah  yang melimpahkan  berbagai  pengaturan lebih lanjutnya secara delegasi pada UU lain.[6] Tujuan dipakainya omnibus law sebagai  metode  pembentuk  undang-undang  lebih  diarahkan  pada  perbaikan regulasi  di  negara  masing-masing  sebagai  peningkatan  dan  penyederhanaan pembahasan.
Dalam  konteks  Indonesia, omnibus  law yang  diterapkan  dalam pembentukan UU Cipta Kerja dijalankan karena dilandaskan pada pemahaman tentang  tumpang  tindihnya  regulasi,  sehingga  menghambat  perkembangan arah  kebijakan  ekonomi  negara.  Terjadinya  tumpang  tindih  kebijakan  atau regulasi  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  diantara  hal  tersebut  adalah adanya  pergantian  kepemimpinan,  sehingga  regulasi  terkadang  berubah  dan berjalan tidak berkelanjutan. Sementara itu, dalam wilayah sektoral, terkadang terjadi egosentris masing-masing lembaga dan kurangnya koordinasi, sehingga
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
arah  kebijakan  yang  dikeluarkan  bersebrangan  dengan  lembaga  sektoral lainnya.
Ketika  terjadi  ketidakharmonisan  antara  regulasi  satu  dengan  regulasi lainnya  yang  memiliki  materi  hukum  yang  sama,  maka  hal  tersebut mengakibatkan  terjadinya  ketidakpastian  terhadap  aturan  regulasi,  sehingga pelaksanaan  terhadap  peraturan  tersebut  akan  menjadi  tidak  efektif.  Pada akhirnya,  ketika  terjadi  perbedaan  pemahaman  terhadap  regulasi  tersebut, maka regulasi yang menjadi pedoman dalam mengontrol kebijakan tidak akan berfungsi sebagaimana tujuannya.
Penerapan  metode omnibus  law tentunya  memiliki  kelebihan  dan kelemahan.  Sebagai  salah  satu  metode  pembentukan  peraturan  (undang- undang),  omnibus  law  dianggap  mampu  mengatasi  konflik  peraturan  baik terhadap  aturan  diatasnya  maupun  aturan  sesamanya,  sehingga  akan memperkecil  terjadinya  disharmoni  peraturan.  Metode  ini  sangat  efisien karena  dapat  menghemat  waktu  dan  mempersingkat  proses  legislasi,  sebab tidak memerlukan perubahan terhadap banyak UU yang akan diubah.
Sementara itu, disisi lain omnibus law juga memiliki kelemahan. Metode ini  dianggap  pragmatis  dan  kurang  demokratis,  karena  dengan  menerapkan omnibus law , maka akan mereduksi dan mengubah bahkan mengganti norma dari beberapa UU yang memiliki inisiatif politik atau kepentingan yang berbeda. Selain  hal  tersebut,  biasanya  metode omnibus  law ini  menjadikan  kekurang hati-hatian dan ketelitian dari legislator karena begitu banyaknya aturan yang akan dirubah. Kelebihan dan kelemahan dari metode omnibus law merupakan sesuatu  yang  tidak  bisa  dihindarkan,  ini  kembali  pada  konsekuensi  kebijakan yang akan diterapkan.
Praktik penggunaan omnibus law ini lebih banyak diterapkan di negara- negara  yang  menggunakan  sistem  hukum cammon  law ,  walaupun  istilah “ omni” ini  pada  awalnya  berasal  dari  negara  Perancis – yang  dikenal  sebagai negara civil law system . Istilah “omnibus” ini diinterpretasikan sebagai sebuah bus  yang  bisa  mengangkut  berbagai  hal,  baik  mengangkut  orang  maupun barang secara bersamaan dalam satu bus menuju satu tujuan yang sama. Maka disebutlah  istilah  tersebut  dengan “omnibus” yang  akhirnya  digunakan  untuk menamai  metode  pembentukan  aturan omnibus  law .  Namun  di  era  saat  ini, dimana  perkembangan  hukum  yang  begitu  pesat  beriringan  dengan perkembangan  zaman,  sehingga  pembedaan  antara civil  law  system dan cammon law system sebagai dasar metode pembentukan hukum dalam sebuah negara tidak bisa begitu jelas dipisahkan.
3. Inovasi dalam Berhukum
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
e-ISSN 2715-2502
Sebagai  sebuah  bangsa,  Indonesia  telah  mendasarkan  diri  sebagai negara  hukum.  Sesuai  bunyi  Undang-undang  Dasar  1945  Pasal  1  ayat  3  hasil amandemen ketiga pada 10 November 2001 telah menyatakan bahwa negara Indonesia  adalah  negara  hukum.  Penegasan  ketentuan  konstitusi  ini  memiliki konsekuensi yuridis bahwa segala kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk menjalankan  dan  mengontrol  masyarakat,  negara  dan  pemerintah  senantiasa harus dalam instrumen hukum (undang-undang/regulasi).
Pandangan  sebagai  negara  hukum  ini  menjadikan  arah  kebijakan  yang digunakan oleh pemerintah seakan mengarah pada sistem hukum civil law dan berparadigma  positivisme.  Ini  dilihat  dari  beberapa  peraturan  hukum  yang sudah  dibuat  oleh  pemerintah,  sehingga  segala  kebijakan  harus  dituangkan dalam bentuk peraturan atau regulasi yang tertulis yang dibuat oleh lembaga tertentu dan produk yang dituangkan harus ditaati oleh masyarakatnya.
Sistem tersebut seperti yang ditekankan oleh Hans Kelsen, dimana yang dinamakan hukum adalah sebuah aturan yang telah memenuhi syarat sebagai hukum,  yakni  berbentuk  tulisan,  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  mempunyai kekuasaan  untuk  itu,  mengandung  sanksi  dan  mengikat  warganya.[7] Pandangan  tentang  landasan  dasar  hukum  mengenai das  sein dan das  sollen yang begitu mengakar, ditangkap oleh pemerintah dengan membentuk badan- badan  (lembaga)  sebagai  pembagi  kekuasaan  yang  berfungsi  untuk  membuat undang-undang  (legislasi).  Formalitas  pembentukan  hukum  (undang- undang/regulasi) merupakan syarat penting bagi legitimasi hukum, kekuasaan pada  dasarnya  harus  dibatasi.  Dan  dalam  melaksanakan  kekuasaan  tersebut harus  ada  pembatasan-pembatasan  dalam  konteks  formal  agar  kekuasaan tidak sewenang-wenang.[8]
Dalam  melakukan  pembentukan  hukum  (undang-undang/regulasi), pemerintah  Indonesia  selama  ini  tidak  pernah  memakai omnibus  law sebagai metode  pembentukan  undang-undangan.  Hal  bisa  dipahami,  karena  ciri  dari omnibus  law adalah  pembentukan  undang-undang  yang  mencakup  banyak regulasi  kedalam  satu  regulasi  saja  yang  didalamnya  tentu  memuat  norma hukum  atau  kaidah  hukum  yang  berbeda-beda  pula.  Secara  biaya,  metode omnibus  law memerlukan  biaya  lebih  mahal  dibandingkan  dengan  membuat satu undang-undang saja. Disamping itu, pembahasan mengenai materi hukum yang  akan  dimuat  jelas  lebih  banyak  ragamnya,  sehingga  memerlukan  waktu yang lebih banyak.
Produk  hukum  yang  telah  dihasilkan  oleh  pemerintah  selama  ini memiliki  model  hukum  yang  selaras  dan  homogen.  Dimana  satu  undang- undang hanya memuat satu norma hukum yang  sama yang disandarkan pada landasan filosofis yang mendasar sebagai landasan pokoknya, sehingga politik hukum  pada  saat  pembuatan  undang-undang  tersebut  memiliki  arah
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
kepentingan  yang  sama.  Untuk  itulah,  pada  saat  membentuk  suatu  undang- undang  yang  memuat  banyak  hal  digunakanlah  model  kodifikasi  (difungsikan sebagai lex generalis ) saja yang memuat kesamaan materi, landasan filosofi dan politis yang sama. Jika kemudian dibutuhkan penyempurnaan atau perubahan atas  undang-undang  utama  tersebut,  maka  dibuatlah  undang-undang modifikasi (difungsikan sebagai lex specialis ) untuk membuat baru, mengubah, menambahkan  atau  mencabut  sebagian  atau  seluruh  materi  hukum  dari undang-undang  tersebut,  sehingga  bukan  model omnibus  law yang  dipakai untuk membentuk undang-undang baru yang memiliki norma dan filosofi yang berbeda-beda.
Konsekuensi  dari  pembentukan  semacam  ini,  maka  lahirlah  begitu banyaknya  regulasi  yang  ada  di  Indonesia.  Satu  undang-undang  pokok  ( lex generalis )  akan  di- breakdown ke  undang-undang  turunan  berikutnya  ( lex specialis ).  Inilah  yang  disiratkan  dalam  Pasal  7  ayat  1  Undang-Undang  No  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah ke Undang-Undang No 15 tahun 2019.
Modifikasi dari undang-undang pokok biasanya akan berbentuk undang- undang tersendiri yang mencabut atau mengubah undang-undang sebelumnya, kemudian akan berbentuk pula regulasi lain (baik berupa undang-undang atau peraturan) sektoral yang dibuat guna mengisi kebutuhan yang lebih pragmatis dalam  rangka  mendukung  pembangunan  nasional  saat  itu  yang  terkadang regulasi  sektoral  tersebut  tidak  sinkron  dengan  undang-undang  diatasnya. Pembuatan  undang-undang  sektoral  terkadang  berpotensi  mengganggu kesatuan  logis  yang  melandasi  filosofi  hukum-hukum  mendasar  diatasnya karena dibentuk berdasarkan kepentingan sektoral.
Tradisi  berhukum  seperti  inilah  yang  ingin  diputus  oleh  pemerintah, yang  dimulai  dengan  membuat  UU  Cipta  Kerja  dengan  menggunakan  metode omnibus law . Over regulasi dan disharmoni yang ada  pada beberapa undang- undang  sektoral  inilah  yang  dipangkas  dan  disederhanakan  oleh  pemerintah melalui  metode omnibus  law .  Bukannya omnibus  law tidak  memiliki konsekuensi  jika  diterapkan  di  negara  ini.  Dengan  segala  konsekuensi  yang dibawa oleh metode berhukum, maka kita dapat memilih dan menakar metode apa yang baik untuk diterapkan. Omnibus law bukanlah sesuatu yang dilarang untuk  digunakan,  apakah  negara  tersebut  bertradisi civil  law  system maupun bertradisi cammon  law  system ,  sebab omnibus  law merupakan  salah  satu perkembangan  dalam  tradisi  berhukum  di  era  modern  ini.  Metode  ini  berdiri sebagai  salah  satu  perkembangan  hukum  yang  memiliki  fungsi  lain  dalam membenahi over regulasi dan disharmoni peraturan.
Apabila  terbentuknya  UU  Cipta  Kerja  dianggap  sebagai  seuatu  yang cacat, itu bukan karena omnibus law yang mencacatkannya, namun mekanisme
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
pembentukannya  yang  berperan  disana.  Ketidaksepakatan  dalam  UU  Cipta Kerja  bukanlah  alasan  untuk  tidak  mengakui  gagasan  pemerintah  dalam membenahi  tradisi  berhukum. Omnibus  law ,  merupakan  inovasi  yang ditawarkan oleh pemerintah demi menciptkan regulasi yang lebih harmoni dan sederhana.  Bentuk  pemangkasan  terhadap  berbagai  regulasi  yang  sudah  ada, memang lebih efektif jika diubah dengan metode semacam ini. Jika digunakan metode  seperti  apa  yang  sudah  berjalan  di  sistem  hukum  Indonesia,  maka alasan untuk membenahi over regulasi akan berjalan lebih lambat.
Untuk  itulah,  dengan  munculnya  UU  Cipta  Kerja  melalui omnibus  law , memberikan  sudut  pandang  lain  yang  berbeda  dari  tradisi  berhukum  bangsa ini. Bolehlah ketidaksepakatan terhadap UU Cipta Kerja, itu merupakan hak tiap orang dengan argumentasi masing-masing. Namun bertradisi hukum baru akan menjadi  pembanding  untuk  pembentukan  hukum  di  masa  yang  akan  datang. Apakah  ingin  bergerak  maju  atau  ingin  stagnan  dengan  posisi  nyaman  yang sudah berlangsung. Pada intinya, kita mesti sepakat bahwa membentuk hukum (undang-undang/regulasi)  dengan  metode  apapun,  harus  dengan  cara  yang transparan, partisipatif dan melewati sosialisasi yang masif guna mendapatkan sebuah hukum yang benar-benar baik dan diterima bersama.

## C. PENUTUP Kesimpulan
Sebagai  penutup  diambil  kesimpulan  bahwa  metode  pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law dalam UU Cipta Kerja merupakan konsep baru dalam bertradisi hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam membentuk perundang-undangan yang dimaksudkan untuk menyederhanakan jumlah regulasi kedalam satu regulasi.  Penggunaan metode ini efektif  untuk  memangkas  dan  meminimalisir  ketidaksinkronan  regulasi  yang  ada pada  beberapa  sektor.  Menggunakan  metode omnibus  law merupakan  inovasi yang digunakan pemerintah untuk melakukan terobosan dalam membuat regulasi. Omnibus  law berkembang  dari  tradisi cammon  law  system yang  memiliki karakteristik berbeda dengan sistem hukum di Inonesia, namun metode  tersebut bisa  diterapkan.  Penerapan  metode  baru  ini,  akan  mengubah  kebijakan pembentukan  undang-undang  dimasa  mendatang.  Proses  legislasi  dalam penerapan omnibus law menjadi pintu yang harus dijaga dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipatif yang terintegral.

## Saran
Sebagai  sebuah  metode  baru  yang  telah  digunakan oleh  bangsa  Indonesia  yang memiliki  tradisi  hukum  yang  berbeda,  maka  perlu  perhatian  yang  menyeluruh  dan komprehenship  dalam  membentuk  undang-undang  baru  dengan  menggunakan  metode
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
e-ISSN 2715-2502
omnibus  law .  Over-regulasi  dan  tumpang  tindih  regulasi  memang  sudah  terjadi,  namun jangan  sampai omnibus  law yang  akan  dibentuk  kemudian  hari  justru  menambah tumpang  tindihnya  aturan  baru.  Karena  sudah  dibuat  dan  disahkan  melalui  UU  Cipta Kerja,  berarti omnibus  law merupakan  sesuatu  yang  bisa  digunakan.  Untuk  itu,  proses kehati-hatian semua pihak yang berwenang harus dijaga dalam memformalitaskan sebuah aturan.

## DAFTAR PUSTAKA
“ https://jdih.setneg.go.id/Produk ”
Pemerintah Republik Indonesia, “ UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ” , 2007 Nurul  Qamar,  (1965).  (p.15) Perbandingan  Sistem  Hukum  dan  Peradilan ( Civil  Law System dan Cammon Law System ) , Makassar: Refleksi. Satjipto Rahardjo, (2014). Ilmu Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya.
Muladi, (27 November 2019). RKUHP Sebagai Omnibus Law, harian Kompas , h. 6 Maria Marida Indrati, ( 4 Januari 2020). Omnibus Law, UU Sapu Jagat?, harian Kompas , h. 6.
Adji  Samekto,  (2012), Ilmu  Hukum  Dalam  Perkembangan  Pemikiran  Menuju  Post- Modernisme , Bandar Lampung: Indepth Publishing.
Zainal Arifin Mochtar, (20 Oktober 2020). Legilasi nan Menyebalkan, harian Kompas , h. 7