## Dampak Ekonomi Fintech dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah
Maftukhatusolikhah 1 , M. Iqbal 2 , Qodariah Barkah 3 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang E-mail : maftukhatusolikah_uin@radenfatah.ac.id, miqbal_uin@radenfatah.ac.id, qadariahbarkah_uin@radenfatah.ac.id
Article History: Received: 07 Juni 2023 Revised: 25 Juni 2023 Accepted: 30 Juni 2023
Abstract: There is a deeply gap in credit distribution that could distributed by the bank escpecially in the covid pandemic era. From Rp1.600 billion credits existing in society is only Rp 600 bankable. The rest (Rp 1.000 billion) is unbankable and has potential FinTech business overdraft. A big question rises to this research is how impact of FinTech in the economic growth’s frame work and how impact of FinTech in the maqasid al-Syariah’s perspectif. Diver from previous research that mainly explored the FinTech from economic and finance perspectives, this research is likely as a basic exploration that explores the FinTech in the sense of economics growth and maqasid al-Syariah. A deeply elaboration on FinTech issues related to economic growth frame works and Maqasid al-Syariah in more systimatic ways. FinTech has a positive impact on 4 (four) component namely, on consument, individual investor, firms, and goverment.
Keywords: Economic, Financial Technology, Maqasid al-Syariah
PENDAHULUAN Financial Technology (selanjutnya disebut FinTech) termasuk kedalam isu yang sangat kontemporer yang sering dibicarakan oleh stakeholder keuangan dalam lingkup global maupun juga di Indonesia. Secara global melalui Badan Stabilitas Keuangan atau Financial Stability Board (FSB), FinTech dianggap sebagai suatu bentuk inovasi finansial berbasis teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses atau produk baru dengan efek material terkait pada pasar keuangan, institusi, dan penyedia layanan keuangan. Sedangkan menurut The National Digital Research Centre (NDRC), FinTech merupakan innovation in financial services (inovasi pada sektor finansial). 1 Pertumbuhan FinTech di Indonesia relatif sangat pesat−khususnya beberapa bulan terakhir ketika terjadi pandemi Covid 19− karena tingginya kesenjangan kredit dari perbankan. Dari Rp1.600 triliun kebutuhan kredit di masyarakat hanya Rp 600 Triliun yang dapat terlayani atau dianggap bankable . Sisanya Rp1.000 triliun belum tersentuh perbankan (unbankable).akibat dari ketatnya syarat mendapatkan pinjaman bank sedangkan untuk FinTech dengan inovasi di bidang teknologi data maka mampu menyisir segmen masyarakat tersebut. 2 .
1 Mohammad Afdi Nizar, “Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Aplikasinya di Indonesia”, Warta Fiskal Edisi #5 2017.
2 Indopos.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.2, No.2, Januari-Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 568
Ada banyak penelitian tentang FinTech yang membahasnya dari sudut berbeda-beda. Pertama yang membahasnya dari sudut kolaborasi perbankan dan perusahaan FinTech, seperti dikumpulkan oleh Pasarda.co.id. Kedua FinTech penyokong model bisnis bank sehinnga lebih efektif dan efisien. Berbeda dari dua model penelitian di atas, penelitian ini akan melakukan pengkajian yang lebih mendasar dengan mengaitkan isu-isu terkait FinTech dengan isu pertumbuhan dan kerangka maqasid al-Syariah dan pertumbuhan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi Islam yang memiliki kekhasan.
LANDASAN TEORI Sebagai basis teoritis yang digunakan untuk menjelaskan apa dan bagaimana kajian terhadap pertumbuhan dan dampak ekonomi FinTech dalam perspektif maqasid al-Syariah , maka kerangka teori yang dikembangkan melalui penelitian ini dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:
Gambar 1. Model Pendekatan Analisis Terhadap Dampak Ekonomi FinTech dalam Perspektif Maqasid al-Syariah
Aplikasi kerangka teoretik tersebut dalam penelitian ini secara singkat adalah sebagai berikut:
1. Dalam rangka melihat Dampak Ekonomi FinTech dalam perspektif Maqasid al- Syariah maka yang pertama kali harus dilakukan adalah melihat pemahaman para ulama ketika merumuskan konsep Maqasid asy-syariah yang sesungguhnya merupakan ialektika antara persoalan-persoalan terkait yang sudah terumuskan dalam
formula fiqih muamalah, dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan kontemporer dengan melakukan ijtihad.
2. Dari rekaman nass yang terkait dengan Maqasid al-Syariah dan aplikasinya oleh umat terdahulu, maka akan dilihat kontstruksi pemahaman ulama terkait kerangka kerja teoretis atau teori general tentang Maqasid al-Syariah dalam perspektif Ekonomi Islam;
3. Berpijak dari kerangka tersebut, langkah berikutnya akan diuraikan bagaimana pertumbuhan ekonomi dalam perspektif maqasid al-Syariah ; serta 4. bagaimana FinTech dalam perspektif Maqasid al-Syariah ; 5. sehingga kemudian bisa dijadikan alat analisis dalam menjawab permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu melihat FinTech dalam kerangka pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana pertumbuhan dan dampak ekonomi FinTech tersebut dalam perspektif Maqasid al-Syariah .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pertumbuhan FinTech Konvensional dan Syariah
FinTech mendorong lahirnya banyak perusahaan ataupun pengusaha perseorangan pendatang baru di pasar keuangan yang menawarkan produk-produk berbasis internet dan aplikasi. FinTech pada umumnya bertujuan untuk menarik konsumen dengan produk dan layanan yang lebih user-friendly , efisien, transparan, dan otomatis jika dibandingkan dengan layanan konvensional yang tersedia sebelumnya.
Menurut Adrian Gunadi ketua Asosiasi FinTech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), penyaluran pembiayaan FinTech P2P lending juga tumbuh signifikan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2016, total penyelenggara FinTech P2P lending yang menjadi anggota AFPI sudah sebanyak 159, dan telah menyalurkan Rp116 triliun pembiayaan, baik untuk konsumtif maupun produktif. 3
Industri FinTech yang paling massif pertumbuhannya adalah yang masuk ke sektor pembiayaan. Pada 2018, penyaluran kredit FinTech menembus Rp7,64 triliun dan banyak disalurkan kepada sektor perdagangan dan pertanian. 4 Sedangkan t ahun 2019 pertumbuhan penyaluran pembiayaan dari FinTech pembiayaan ini mencapai 800%. 5 P er Juli 2020 dari total penyaluran pinjaman FinTech Rp116 triliun tersebut telah menjangkau 26 juta penerima manfaat, dengan jumlah peminjam sebanyak 659.000 lender, terdiri dari mayoritas lender retail atau masyarakat. Dia melanjutkan, tingkat keberhasilan industri P2P lending sejauh ini sebesar 92,01%. Tahun 2020 penyaluran pembiayaan menunjukkan peningkatan 130%. Kehadiran FinTech lending yang mampu berkolaborasi dengan berbagai system, menjadikannya memiliki ekosistem yang cukup luas, bersifat digital, dengan kemampuan data analytic kami bisa menyasar segmen masyarakat yang tidak tersentuh jasa keuangan bank. 6
3 Annisa Saumi Kamis, 03 Sep 2020 16:10 WIB https://www.alinea.id/bisnis/penyaluran-pinjaman-fintech- p2p-lending-capai-rp116-juta-b1ZTv9wQi
4 https://www.alinea.id/bisnis/dampak-fintech-terhadap-ekonomi-indonesia-capai-rp25-97-triliun- b1U4p9dyH#:~:text=%22Perkembangan%20fintech%20di%20Indonesia%20mampu,secara%20langsung%20maupu n%20tidak%20langsung.&text=Kedua%20hal%20tersebut%20menunjukkan%20keberadaan,Selasa%20(28%2F8) .
5 Annisa Saumi Kamis, 03 Sep 2020 16:10 WIB. https://www.alinea.id/bisnis/penyaluran-pinjaman-fintech- p2p-lending-capai-rp116-juta-b1ZTv9wQi
6 Annisa Saumi Kamis, 03 Sep 2020 16:10 WIB. https://www.alinea.id/bisnis/penyaluran-pinjaman-fintech-

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.2, No.2, Januari-Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 570
Pertumbuhan FinTech ini tidak berbanding lurus dengan keabsahan proses pendiriannya. Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menghentikan 694 FinTech illegal dari awal sampai bulan juli 2020, sehingga sebanyak 2.591 kegiatan FinTech ilegal yang telah dihentikan SWI selama 2018 hingga 2020. 7
Menurut Ketua SWI Tongam L Tobing sepanjang Juni 2020, SWI menemukan 105 FinTech peer to peer (P2P) lending ilegal yang menawarkan pinjaman ke masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat di telepon genggam, yang melakukan operasinya melalui media sosial dan servernya berada di luar negeri. 8
Mengenai perkembangan industri FinTech yang berada dalam pengawasan OJK, per-Juni 2020 di Indonesia terdapat 158 perusahaan Peer to Peer Lending terdaftar dan atau berizin, tiga platform Equity Crowd Funding berizin, dan 86 Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang tercatat di OJK. 11 dari 86 penyelenggara IKD ini diantaranya merupakan anggota AFSI, yang beberapa diantaranya sedang dikaji dalam Regulatory Sandbox OJK”. 9
Perkembangan terakhir industri FinTech yang berada dalam pengawasan OJK, per-Juni 2020 di Indonesia terdapat 158 perusahaan Peer to Peer Lending terdaftar dan atau berizin, tiga platform Equity Crowd Funding berizin, dan 86 Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang tercatat di OJK. 11 dari 86 penyelenggara IKD ini diantaranya merupakan anggota AFSI, yang beberapa diantaranya sedang dikaji dalam Regulatory Sandbox OJK”. 10
Di samping FinTech yang beroperasi secara konvensional, terdapat juga FinTech yang dikembangkan secara syariah. FinTech Syariah ini adalah kombinasi, inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilainilai syariah. 11 FinTech syariah di Indonesia diharapkan akan dapat melakukan akselerasi serta dapat maju bersama dengan FinTech konvensional yang telah lebih dahulu berkembang di Indonesia. Oleh karena itu OJK mengupayakan industri jasa keuangan syariah dapat berkolaborasi dengan FinTech untuk memperluas cakupan bisnis guna menambah jumlah konsumen dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan kegiatan bisnis untuk memastikan daya saing keuangan digital Indonesia tetap terjaga dengan baik.
Konsep keuangan syariah berbeda dengan konsep keuangan konvensional. Oleh karena itu ketika menggabungkan teknologi dengan system keuangan berbasis syariah, FinTech syariah ini tetap harus memperhatikan standarisasi akad-akad keaungan syariah. Dalam hal ini konsep keuangan syariah tidak memeperbolehkan transaksi yang mengandung maysir,gharar, tadlis, ikhtikar dan riba . Selain itu, dalam pelaksaannya setiap transaksi yang dilakukan harus mengacu kepada tujuan utama syariah yaitu maqashid syariah . Dengan kata lain tujuan dari adanya FinTech harus selaras dengan tujuan dari transaksinya untuk mendatangkan dan memelihara kemaslahatan (kebaikan) sekaligus menghindari kemafsadatan (kerusakan) baik didunia maupun
p2p-lending-capai-rp116-juta-b1ZTv9wQi
7 Annisa Saumi Senin, 13 Jul 2020 16:02 WIB https://www.alinea.id/bisnis/2-591-fintek-ilegal-telah-ditutup- satgas-waspada-investasi-b1ZQo9vFk
8 Annisa Saumi Senin, 13 Jul 2020 16:02 WIB https://www.alinea.id/bisnis/2-591-fintek-ilegal-telah- ditutup-satgas-waspada-investasi-b1ZQo9vFk
9 Ibid,
10 Ibid,
11 Dodi Yarli
diakhirat. Oleh karena itu setiap inovasi produk dan layanan keuangan syariah harus mempertimbangkan ke dua hal tersebut.
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa No: 117/DSN- MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini diperlukn karena masyarakat memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, DSN-MUI menetapkan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman. Hal ini dilakukan karena layanan pembiayaan berbasis teknologi untuk pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai upaya memperoleh akses pendanaan lebih cepat, mudah dan efisien saat ini semakin berkembang melalui sarana FinTech syariah.
Berbanding lurus dengan semakin terbukanya informasi publik dan semakin mudahnya akses masyarakat terhadap internet maka peluang untuk mengembangkan industri keuangan syariah berbasis perusahaan FinTech atau teknologi keuangan di Indonesia cukup terbuka dan potensial. Inovasi produk dan layanan keuangan syariah berbasis digital yang sangat potensial tersebut, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil, karena segmen FinTech yang lebih luas dari perbankan dan jasa keuangan lainnya. 12
Dilihat dari pertumbuhan jumlah pelanggan dan pendapatan perusahaan FinTech syariah, prospek teknologi keuangan syariah cukup cerah, terutama di negara-negara muslim. Ide ini sejalan dengan (Wintermeyer dan Basit 2017). Tren baru yang berkembang di bidang keuangan syariah mengharuskan semua pemangku kepentingan untuk mendukungnya agar FinTech syariah dapat berkembang. Seperti dalam bidang keuangan Islam lainnya, Malaysia memimpin dalam sektor ini. Malaysia memiliki perusahaan FinTech Islam terbanyak, diikuti oleh London dan Indonesia (Cooper 2018). 13
Dampak FinTech Terhadap Pertumbuhan Dampak dari adanya investasi yang masuk dalam bidang fintech dan kegiatan penyaluran dana oleh fintech adalah adanya kenaikan pendapatan faktor produksi. Kenaikan pendapatan tertinggi di peroleh tenaga kerja golongan tata usaha, penjualan, dan jasa baik di desa dan di kota. Kemudian ada tenaga kerja profesional yang bekerja di kota. Sedangkan pada masyarakat di desa, golongan tenaga kerja yang memiliki manfaat besar akibat adanya investasi yang masuk dalam bidang fintech dan kegiatan penyaluran dana oleh fintech adalah petani dan pengusaha usaha penunjang pertanian. Hal ini sangat didasarkan pada saat ini perusahaan fintech cenderung menyasar kepada sektor ekonomi yang belum terjangkau perbankan seperti sektor pertanian di desa. Tabel di bawah ini dapat memperlihatkan hal tersebut:
12 Irfan Nurfalah , Aam Slamet Rusydiana , Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah , Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi ISSN (Online): 2580- 7668 ISSN (Print): 2085-5230 Vol. 11, No. 1 (Mei 2019), Hal. 55 – 76
13 Egi Arvian Firmansyah, Mokhamad Anwar, Islamic Financial Technology (Fintech): Its Challenges And Prospect, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 216 , 2019, the Authors. Published by Atlantis Press.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.2, No.2, Januari-Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Tabel 1. Dampak Fintech P2P Lending Terhadap Pendapatan Masyarakat
Faktor Produksi Penambahan Pendapatan (miliar rupiah) Pendapatan Awal (miliar rupiah) Persentase Perubahan (%) Pertanian penerima upah & gaji Desa 1,571.13 131,127.84 1.20 Kota 424.54 35,006.16 1.21 Pertanian bukan penerima upah & gaji Desa 4,788.34 387,957.53 1.23 Kota 509.26 40,419.47 1.26 Produksi, Operator Alat Angkutan, Manual dan buruh kasar penerima upah dan gaji Desa 1,371.02 220,335.47 0.62 Kota 3,320.53 413,958.41 0.80 Produksi, Operator Alat Angkutan, Manual dan buruh kasar bukan penerima upah dan gaji Desa 1,013.47 132,047.46 0.77 Kota 1,104.58 120,263.77 0.92 Tata Usaha, Penjualan, Jasa- jasa penerima upah dan gaji Desa 2,395.24 92,286.64 2.60 Kota 11,248.62 435,131.74 2.59 Tata Usaha, Penjualan, Jasa- jasa bukan penerima upah dan gaji Desa 1,553.64 150,447.17 1.03 Kota 2,421.78 226,526.38 1.07 Kepemimpinan, Ketatalaksanaan, Militer, Profesional, dan Teknisi penerima upah dan gaji Desa 1,022.60 70,180.93 1.46 Kota 3,962.89 192,172.92 2.06 Kepemimpinan, Ketatalaksanaan, Militer, Profesional, dan Teknisi bukan penerima upah dan gaji Desa 138.67 13,012.01 1.07 Kota 385.07 33,451.07 1.15 Bukan Tenaga Kerja 43,680.41 2,470,974.96 1.77 Total Faktor Produksi 80,911.78 5,165,299.93 1.57 Faktor Produksi Penambahan Pendapatan (miliar rupiah) Pendapatan Awal (miliar rupiah) Persentase Perubahan (%) Pertanian penerima upah & gaji Desa 1,571.13 131,127.84 1.20 Kota 424.54 35,006.16 1.21
Pertanian bukan penerima upah & gaji Desa 4,788.34 387,957.53 1.23 Kota 509.26 40,419.47 1.26 Produksi, Operator Alat Angkutan, Manual dan buruh kasar penerima upah dan gaji Desa 1,371.02 220,335.47 0.62 Kota 3,320.53 413,958.41 0.80 Produksi, Operator Alat Angkutan, Manual dan buruh kasar bukan penerima upah dan gaji Desa 1,013.47 132,047.46 0.77 Kota 1,104.58 120,263.77 0.92 Tata Usaha, Penjualan, Jasa- jasa penerima upah dan gaji Desa 2,395.24 92,286.64 2.60 Kota 11,248.62 435,131.74 2.59 Tata Usaha, Penjualan, Jasa- jasa bukan penerima upah dan gaji Desa 1,553.64 150,447.17 1.03 Kota 2,421.78 226,526.38 1.07 Kepemimpinan, Ketatalaksanaan, Militer, Profesional, dan Teknisi penerima upah dan gaji Desa 1,022.60 70,180.93 1.46 Kota 3,962.89 192,172.92 2.06 Kepemimpinan, Ketatalaksanaan, Militer, Profesional, dan Teknisi bukan penerima upah dan gaji Desa 138.67 13,012.01 1.07 Kota 385.07 33,451.07 1.15 Bukan Tenaga Kerja 43,680.41 2,470,974.96 1.77 Total Faktor Produksi 80,911.78 5,165,299.93 1.57
Sumber: Studi INDEF dan Asosiasi Fintech Indonesia, 2019
Pada pendapatan perusahaan, dengan adanya kegiatan penyaluran dana dan investasi teknologi finansial, akan membuat kenaikan pendapatan sebesar 1,7 persen atau penambahan pendapatan lebih dari 32,6 miliar rupiah. Sedangkan pada pendapatan pemerintah, adanya kegiatan penyaluran dana dan investasi teknologi finansial akan membuat kenaikan pendapatan sebesar 1,14 persen atau penambahan pendapatan lebih dari 14,3 miliar rupiah.
Di banyak kawasan dunia, secara umum perkembangan FinTech memiliki efek positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomipengaruhnya sebagai penentu pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN-5, lebih kecil dari investasi dalam negeri dan ekspor. Sedangkan pengaruh perkembangan FinTech terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Middle East North Africa (MENA)menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif antara inklusi keuangan dan teknologi informasi terhadap pertumbuhan ekonomi di MENA. 14 Di Indonesia FinTech lending telah berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia selama beberapa
14 Ibid,

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.2, No.2, Januari-Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
tahun terakhir. Beberapa manfaat FinTech di Indonesia yang dirangkum sebagai berikut:
1. Mendorong pemerataan ekonomi dan tingkat kesejahteraan penduduk FinTech bisa menjadi solusi perekonomian antara lain karena kehadiran FinTech sebagai platform penyedia pinjaman, semua proses dilakukan secara online, teknologi pembayaran secara massal, FinTech dapat mengecek pembayaran, dan teknologi memungkinkan pembayaran semakin mudah bagi semua kalangan masyarakat. FinTech tercatat mampu menyerap tenaga kerja sebesar 215.433 orang, pengembangan FinTech selama kurang dari dua tahun telah menambah GDP sebesar Rp25,97 triliun."FinTech juga menstimulus pertumbuhan Perbankan 0,8 persen, perusahaan pembiayaan 0,6 persen, dan ICT ( information and communication technologies ) 0,2 persen. FinTech juga menambah pendapatan [upah dan gaji] sebesar Rp4,56 triliun.
2. Meningkatkan etos kerja dari sisi efisiensi, Salah satu manfaat yang mungkin dirasakan oleh masyarakat atas kehadiran financial technology adalah kemudahan pelayanan finansial. Contoh sederhananya, jika dahulu ketika Anda hendak transfer uang, maka Anda harus datang ke mesin ATM atau bahkan teller bank. Sedangkan, dengan adanya financial technology , maka masyarakat tidak perlu lagi mengantre karena sudah bisa melakukannya lebih efisien melalui smartphone .
3. FinTech mempersingkat lamanya waktu perjalanan yang ditempuh serta durasi transaksi. Karena efisiensi dengan penggunaan teknologi tersebut tentu saja akan brimbas pada lebih singkatnya waktu transaksi, bahkan tanpa harus melakukan perjalanan ke kantor lembaga penyedia jasa keuangan. Ataupun bank
4. Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar. FinTech lending terbukti meningkatkan penyaluran kredit khususnya ke sektor UMKM," tutur dia. Ini sangat dibutuhkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kesulitan mendapat dana perbankan.
5. Mendorong kemampuan UMKM yang saat ini masih rendah FinTech terbukti menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya dalam pengertian untuk produksi, bukan konsumerisme. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kebutuhan kredit UMKM nasional mencapai Rp 1.700 triliun per tahun. Lembaga keuangan hanya dapat memenuhi Rp 700 triliun dari kebutuhan tersebut, sehingga masih ada kekurangan hingga Rp 1.000
trilliun. P2P lending berusaha mengisi kekosongan pendanaan segmen UMKM. Data OJK juga menunjukkan bahwa sektor P2P lending Indonesia telah mendanai pinjaman sebesar Rp 1,6 triliun sampai saat ini atau masih sebagian kecil (0.16 persen) dari gap pendanaan yang ada sekarang.
Maqasid al-Syariah Terhadap Pertumbuhan dan Dampak Ekonomi FinTech
Dalam rangka menganalisis dampak penggunaan FinTech yang merupakan issu utama penelitian, bagian ini berupaya memberikan penjelasan komprehensif bagaimana teori dasar maqasid al-Syariah dijadikan alat analisis terhadap model konseptual FinTech dan aplikasinya yang berlangsung selama ini, apakah telah sesuai dengan pokok-pokok syariat Islam dan bedampak bagi kemaslahatan atau sjusteru ebaliknya.
Maslahah sebagai tujuan pokok Syariah ( maqasid al-Syariah ), harus dijadikan sebagai prioritas utama untuk menilai konsep dan aktualisasi FinTech dalam perekonomian. Penegasan tentang hal ini adalah penting, karena Syariah memuat prinsip-prinsip umum sebagai strategi dasar yang dapat diaplikasikan dalam berbagai kasus dan keadaan. Oleh karena itu berbagai dampak FinTech yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu dikupas apakah FinTech tersebut dapat menjamin terpeliharanya kebutuhan pokok yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harta. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia ( dharuriyyah ), yakni kebutuhan minimal yang harus dipemuhi oleh manusia agar hidup sejahtera di dunia dan di akhirat. Dalam konteks maqasid al- Syariah, maslahah sebagai dasar bagi kehidupan manusia adalah bertumpu pada kriteria pemenuhan kebutuhan ( need fulfilment ) harus didasarkan pada pertimbangan obyektifitas (kriteria tentang halal dan baik). Dengan demikian selama tidak mengandung hal ataupun perbuatan yang diharamkan menurut al-Quran dan al-Sunnah, maka FinTech dapat diputuskan memiliki kemaslahatan.
Dari penjelasan sebelumnya, FinTech memberikan dampak paling tidak terhadap 4 komponen yaitu masyarakat konsumen, investor perorangan, peruahaan, dan pemerintah. Perlu dicatat bahwa m aslahah yang dirasakan semua komponen tersebut harus konsisten. Misalnya ketika investor merasa itu sebagai suatu maslahah, maka harus dirasakan sebagai maslahah pula oleh pelanggan. Intinya maslahah individu harus konsisten dengan maslahah sosial tidak boleh bertolakbelakang. M aslahah juga harus mendorong terpenuhinya kesejahteraan seluruh pelaku ekonomi (konsumen, produsen dan distributor).
Ditinjau dari obyektifitas konsep maslahah yang dikemukakan oleh Ahmed Sakr 15 sebagai berikut: (1) jelas dan faktual, atau dengan kata lain obyektif, terukur dan nyata; (2) produktif, artinya maslahah memberikan dampak konstruktif bagi kehidupan muslim; (3) tidak menimbulkan konflik keuntungan antara swasta dan pemerintah, dan (4) tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Artinya tidak terdapat konflik antara maslahah individu dan maslahah sosial. Maka seharusnya konsep dan aplikasi FinTech harus diupayakan dapat mengeliminasi semua dampak negatif yang ada. Karena dampak negatif tersebut yaitu penyelewengan dana nasabah, penipuan berkedok investasi, kasus penipuan berkedok pinjaman, pinjaman berbunga tinggi, sudah jelas termasuk perbuatan haram yang dilarang al-Quran dan al-Sunnah. Dalam konteks tersebut, praktek FinTech seperti itu jelas telah melanggar salah satu maqasid al-Syariah yaitu hifz al-maal, karena merupakan bentuk-bentuk pengambilan harta secara batil dan jelas merugikan masyarakat.
Terkait praktek FinTech yang berujung pada kasus teror bahkan sampai berujung pada tindak pidana pencemaran nama baik, maka hal tersebut pada dasarnya tidak sesuai dengan maqasid al-Syariah yaitu hifz al-nasl (menjaga kehormatan). Sementara tindakan terror yang menyebabkan depresi, maka termasuk melanggar maqasid al-Syariah yaitu hifz al-‘aql (menjaga akal), dan apa bila berujung pada tindakan bunuh diri maka telah mengganggu maqasid al- 15 Mohamed Ahmed Sakr, “Islamic Concept of Ownership and Its Economic Implications”, dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Raza Awan, (eds), Lectures on Islamic Economics (Jeddah: IRTI IDB, 1992), hlm. 120

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.2, No.2, Januari-Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Syariah yaitu hifz al-nafs (menjaga jiwa) Sementara keberadaan FinTech yang dapat mengancam usaha perbankan untuk gulung tikar, nampaknya masih dapat diantisipasi sehingga dapat dimaknai sebagai peluang bukan ancaman. Dalam konteks inilah sebagaimana mengikuti kriteria yang dikemukakan Ahmed Sakr, bahwa semestinya suatu kegiatan ekonomi tidak menimbulkan konflik keuntungan antara swasta dan pemerintah. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong industri jasa keuangan seperti perbankan untuk bisa melakukan sinergi dengan industri financial technology (FinTech), sehingga kedua industri ini bisa tumbuh secara bersama-sama dan tak saling berebut pangsa pasar.
Jadi jika konsep FinTech tersebut dapat diaplikasikan sedemikian rupa dengan dibarengi aturan hokum ataupun aturan main yang ketat sehingga hanya dapat dirasakan dampak positifnya, maka FinTech seperti itu dapat dikatakan telah sesuai dengan maqasid al-Syariah. Sebaliknya apabila ada kegiatan ekonomi berbasis FinTech yang menimbulkan terganggunya hifz al-nafs (terjaganya jiwa) , hifz al-maal (terjaganya harta) , hifz al-‘aql (terjaganya akal) , hifz al-nasl (terjaganya kehormatan), atau bahkan (jika ada) mengganggu hifz al-Diin ( terjaganya agama), maka kegiatan ekonomi berbasis FinTech tersebut tidak sesuai dengan maqasid al-Syariah dan harus ditinggalkan.
Mengacu kepada Chapra (1992:247), maka kajian perlunya FinTech dalam kehidupan saat ini (dengan tetap memperhatikan maqasid al-Syariah ), karena Syariah Islam pada hakikatnya menawarkan konsep fleksibelitas, mengingat di dalam al-Qur`an tidak ditemukan ketentuan dan materi yang bersifat detail. Dengan landasan berpikir seperti ini, sebenarnya Syariah dapat memberikan kontribusinya bagi kemaslahatan masyarakat tanpa berbenturan dengan norma dan nilai-nilai yang lain khususnya hukum Islam. Terlebih dalam kaidah asal hukum muamalah, disebutkan bahwa ”hukum asal sesuatu (kegiatan muamalah-termasuk kegiatan ekonomi-) adalah boleh sampai ditemukan (mengandung unsur yang terdapat) dalil yang mengharamkannya”. Berdasarkan analisis terhadap data-data terkait dampak ekonomi FinTech dalam perspektif maqasid al-Syariah , maka beberapa hal yang dapat digarisbawahi kajian buku ini adalah sebagai berikut:
1. Finech terbukti telah berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi;
2. FinTech memberikan akses kepada masyarakat yang lebih luas dalam distribusi pendapatan dan kekayaan namun harus memperhatikan aspek keadilan
3. Praktek FinTech yang berlangsung masih banyak yang kurang memperhatikan kesehatan dan keserasian lingkungan sosial dengan norma-norma dan nilai-nilai Islam terbukti dengan banyaknya dampak negatif Banyaknya kasus penipuan FinTech antara lain disebabkan beberapa hal berikut ini: 16
a. Masih relatif kurangnya Pengawasan dan Regulasi
b. Minimnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Keamanan Data
Meski terkesan mudah, jangan salah jiba sejumlah perusahaan FinTech justru memungkinkan untuk melakukan pencurian data pribadi Anda. Padahal, keamanan data sangat penting untuk Anda jaga agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
c. Rendahnya Kesadaran Masyarakat akan Legalitas Banyak dari masyarakat yang belum mengetahui secara jelas seputar
16 https://fidusiana.com/dampak-negatif-fintech/
pentingnya legalitas. Tak jarang akibat tidak adanya legalitas tersebut, membuat sejumlah perusahaan FinTech memanfaatkan data konsumen secara sembarangan. Selama ini FinTech ilegal tidak murni menjalankan bisnis P2P lending. Pelaku FinTech ilegal biasanya mengambil dana dari kantong mereka sendiri, tidak seperti bisnis FinTech P2P lending legal yang hanya menjadi penghubung antara peminjam dan pemberi pinjaman. Salah satu hal yang menjadi ciri FinTech illegal antara lain selalu meminta kontak data handphone peminjam untuk diakses. Selain itu, ciri-ciri lain dari FinTech ilegal adalah tak terdaftar di OJK, bunga dan jangka waktu pinjaman tidak jelas dan sering berganti nama, penyebaran data pribadi peminjam, dan tata cara penagihan yang seringkali tak beretika. Penyebab maraknya FinTech ilegal lainnya adalah karena memang mudah sekali membuat aplikasi. Selain itu, penegakan hukum masih mengalami hambatan, dan kekosongan hokum ini dimanfaatkan sebagimana dikemukakan Wakil Ketua AFPI Sunu Widyatmoko mengatakan, asosiasi secara konsisten memberikan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat untuk tidak meminjam ke FinTech illegal karena merugikan masyarakat dan sering menyalahgunakan data-data peminjamnya. Adapun FinTech legal atau anggota AFPI hanya boleh mengakses data peminjam berupa Camilan ( camera, microfone dan location ),
4. Diperlukan proses merger dan konvergensi antara FinTech dan perbankan di Indonesia agar meningkatkan perekonomian Indonsia Bisnis FinTech menjadi bisnis yang besar dalam investasi teknologiyang bersinggungn dengan Perbankan sehingga FinTech perlu diatur agar memiliki jalur yang setara dengan bank. Sedangkan pelaku FinTech cenderung ingin diregulasi guna membangun kepercayaan (Arner et a.l, 2015). Kolaborasi FinTech dan perbankan menjadi salah satu solusi bagi industri keuangan di masa depan. Kolaborasi itu bisa menjawab tantangan inklusi keuangan di Indonesia yang masih relatif rendah, karena masih banyak populasi masyarakat di Indonesia yang belum tersentuh akses keuangan. Oleh karena itu kolaborasi dan sinergi antara FinTech dan perbankan sangat dibutuhkan. FinTech lebih fleksibel dalam memahami kebutuhan dan pelayanan customer. Dengan dukungan teknologi, FinTech bisa beradaptasi dengan cepat sesuai customer experience. Sementara bank seperti sebuah entitas besar, yang sangat konservatif dan tidak mampu mengejar perubahan customer experince . Artinya dari sisi keduanya saling membutuhkan. Upaya sinergi seperti Gojek dan Bluebird, dan Bank BUMN dengan akuisi LinkAja merupakan terobosan guna mensinegikan antara FinTech dan Perbankan. OJK selaku badan otororitas perlu mendorong regulasi guna mensinergikan keduanya.
Agar perbankan bisa bersaing melawan FinTech, Menteri Sri menjabarkan tiga kunci utama.
Pertama , perbankan harus berani membangun infrastruktur digital yang kuat. Infrastruktur ini penting untuk memperluas konektivitas hingga ke daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau.
Kedua , perbankan harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar tidak gagap teknologi. Misalnya dengan rutin memberikan pelatihan-pelatihan dan edukasi terkait teknologi digital. Saat ini ketersediaan SDM yang memiliki kemampuan teknologi digital masih terbatas.
Ketiga , mendorong OJK dan Bank Indonesia (BI) supaya lebih luwes terhadap perbankan, tapi tetap memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan konsumen. "Regulasi harus mampu mendukung. Sikap pemerintah yang akomodatif dan bagaimana

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.2, No.2, Januari-Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 578
industri perbankan bisa tumbuh," ujarnya.
1. Pemerintah berperan sentral dalam memastikan regulasi terkait FINTECH yang menjamin terjaganya Maqasid al-Syariah
Dalam konsep ekonomi Islam, pemerintah atau pemegang otoritas mempunyai peranan yang sangat sentral mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia terkait Issu FinTech ini, pemegang otoritas adalah Otoritas Keuangan dalam hal ini Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua lembaga tersebut telah mencanangkan strategi nasional keuangan inklusif yang dijabarkan dalam 6 pilar yaitu: 1) edukasi keuangan, 2) fasilitas keuangan publik, 3) pemetaan informasi keuangan, 4) kebijakan atau peraturan pendukung, 5) fasilitas intermediasi dan distribusi, dan 6) perlingungan konsumen. Sasaran utama dari perumusan 6 pilar ini adalah kepada 2 kelompok masyarakat yaitu kelompok masyarakat pekerja/buruh migran dan penduduk daerah terpencil dengan 4 klasifikasi yaitu masyarakat sangat miskin, miskin bekerja/produktif, hampir miskin dan tidak miskin. Penentuan sasaran ini diharapkan dapat meningkatkan akses 2 kelompok tersebut terhadap produk dan layanan keuangan secara keseluruhan. Jika masyarakat sudah dapat mengakses produk dan layanan keuangan dengan mudah, maka masyarakat akan lebih produktif dan berdaya beli sehingga tujuan dari perumusan pilar-pilar strategi keuangan inklusif ini akan tercapai yaitu 1) Pemerataan pendapatan di seluruh wilayah Indonesia dari sabang sampai merauke, 2) Secara organik akan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah, 3) akan tercipta sistem keuangan yang stabil.
KESIMPULAN FinTech memberikan dampak paling tidak terhadap 4 komponen yaitu masyarakat konsumen, investor perorangan, peruahaan, dan pemerintah. Ditinjau dari obyektifitas konsep maslahah yang dikemukakan oleh Ahmed Sakr maka konsep dan aplikasi FinTech harus diupayakan dapat mengeliminasi semua dampak negatif yang ada. Karena dampak negatif tersebut selain karena mengindikasikan adanya perbuatan haram yang dilarang al-Quran dan al- Sunnah, masih banyak aplikasi konsep FinTech tersebut yang melanggar maqasid al-Syariah yaitu hifz al-maal (menjaga harta), hifz al-nasl (menjaga kehormatan), hifz al-‘aql (menjaga akal) dan bahkan hifz al-nafs (menjaga jiwa). Sementara keberadaan FinTech yang dapat mengancam usaha perbankan untuk gulung tikar, nampaknya masih dapat diantisipasi sehingga dapat dimaknai sebagai peluang bukan ancaman yang memerlukan pengaturan yang lebih baik lagi oleh pemerintah,sehingga tercipta sinergi antara industri jasa keuangan seperti perbankan dengan industri financial technology (FinTech), sehingga kedua industri ini bisa tumbuh secara bersama- sama dan tak saling berebut pangsa pasar.

## DAFTAR REFERENSI
Juan Antonio Ketterer.2017. Digital Finance New Times, New Challenges, New Opportunities. IDB-Inter American Development Bank
Peterson Kitakogelu Ozili.2018. Impact of Digital Finance on Financial Inclusion and Stability. University of Essex. Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/84771/ MPRA Paper No. 84771, posted 24 February 2018 10:08 UTC
Thorsten Beck. 2016. Financial Inclusion – measuring progress and progress inmeasuring. This paper was written for the Fourth IMF Statistical Forum “Lifting the Small Boats: Statistics for Inclusive Growth. Cass Business School, City, University of London, CEPR, and CESifo.
Irfan Nurfalah, Aam Slamet Rusydiana “Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah” Ekspansi : Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi ISSN (Online): 2580-7668 ISSN (Print): 2085-5230 Vol. 11, No. 1 (Mei 2019), Hal. 55 – 76
Atina Shofawati, The Role of Digital Finance to Strengthen Financial Inclusion and the Growth of SME in”Indonesia”, The 2nd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP) Theme: “Sustainability and Socio Economic Growth” 2019 Dodi Yarli, “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi FinTech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid”, Yudisia , Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2018 Muhamad Mujahidin . “Peluang dan Tantangan Financial Technologi Syariah di Indonesia”, MPRA Paper No. 94842, posted 4 July 2019 06:21 UTC
Singh, Sukudhew, Ahmad Razi, Norhana Endut and Helmi Ramlee (2008). Impact ofFinancial Market Developments on the Monetary Transmission Mechanism. BIS Papers No 39. PwC. 2016.
Blurred Lines: How FinTech is Shaping Financial Services . Global FinTech Report. PwC. 2017. Exploring the Impact of FinTech . Asset & Wealth Management Insights, January 2017. UBS Evidence Lab. 2016. Global Banks: Is FinTech a Threat oran Opportunity? . 26 Juli 2016. World Economic Forum. 2017. Beyond FinTech: How the Successes and Failures of New Entrants Are Reshaping the Financial System . Prepared in collaboration with Deloitte. Agustus 2017.
Affandi, Y., Harahap, B.A., Bary, P., Kusuma, A.C.M., dan Rakhman, R.N. 2016. Dampak Financial Technology pada Makroekonomi dan Moneter . LaporanHasil Penelitian DKEM 2016.
Berry A. Harahap, Pakasa Bary Idham, Anggita Cinditya M.Kusuma, Robbi Nur Rakhman “Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Dan Makroekonomi, Working Paper Bank Indonesia /2/2017
Alwi, A. B. (2018). Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi ( FinTech ) yang BerdasarkanSharia. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam , 21 (2), 255-271. Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa Dewan Sharia Nasional Majelis Ulama Indonesia No.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Sharia . Jakarta: DSN MUI. Mohammad Afdi Nizar, “Teknologi Keuangan (FinTech): Konsep dan Aplikasinya di Indonesia”, Warta Fiskal Edisi #5 2017.
Jorge Arbache,” Seizing The Benefits Of The Digital Economy For Development” Opinion. and analysis from ICTSD’s network dipublish 8 Juni 2018 dikses dari http://www.ictsd.org/opinion/seizing-the-benefits-of-the-digital-economy-for- development diakses 14 Agustus 2019 Muhammad Anas az-Zarqa, “Methodology of Islamic Economic”, dalam Ahmad dan Kazim Raja Awan (ed.), Lectures On Islamic Economics , Jeddah: Islamic Development Bank, 1992. Dihlawi, Syah Waliullah, Hujjah Allah Al-Baligah, Kairo: Dar al-Turas |,tt. Vol I&II