Halaman 358

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIDIK POLRI DALAM KASUS SALAH TANGKAP
Nazaruddin Lathif Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jalan Pakuan No. 1 Bogor e-mail : nay.nazar@yahoo.co.id Naskah diterima : 14/10/2018, revisi : 19/10/2018, disetujui 22/10/2018

## ABSTRAK
Penangkapan  adalah  suatu  tindakan  yang  mengurangi  atau membatasi  kemerdekaan  seseorang,  maka  penangkapan  terhadap seseorang  harus  menjunjung  tinggi  HAM.  HAM  yang  menjadi  dasar setiap  orang  untuk  mendapat  perlakuan  wajar  walaupun  seseorang telah  melakukan  perbuatan  tindak  pidana,  ia  harus  diperlakukan sebagai pribadi yang tidak bersalah meskipun berdasarkan bukti-bukti yang  ada  ia  bersalah,  selama  belum  ada  keputusan  pengadilan (Presumption  of  innocent). Faktor  yang  mempengaruhi  polisi  terjebak dalam suatu kesalahan dalam melakukan penangkapan, yaitu dinamika kerja  yang  begitu  kompleks,  kurangnya  sumber  daya  manusia  Polri dalam  menentukan  tingkat  pelayanan  dan  penanganan  kasus-kasus kejahatan,  proses  penyidikan  yang  sangat  sulit,  target  atasan  untuk segera  menyelesaikan  kasus  tertentu  dalam  waktu  cepat.  Terhadap kekeliruan menangkap orang, polisi harus melakukan
pertanggungjawaban  yaitu,  pertanggungjawaban  pidana,  perdata,  dan administrasi  serta  disiplin.  Upaya  penanggulangan  agar  kasus  salah tangkap tidak terjadi lagi yaitu, mengedepankan prinsip demokrasi dan HAM,  mengembangkan  budaya  sipil  di  Polri,  mengefektifkan  komisi etika  dan  disiplin  di  Polri,  mengedepankan  fungsi  kontrol  dari  Mabes Polri,  peningkatan  sumber  daya  manusia  Polri,  dan  penerapan  sanksi pidana yang tegas dalam peraturan perundang-undangan bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran.
Kata Kunci: Penangkapan, Penyidik Polri, Pertanggungjawaban Pidana.
Halaman 359

## A. Latar Belakang
Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD Negara RI 1945) adalah Negara hukum (Rechsstaats) 1 , bukan negara  berdasarkan  kekuasaan  belaka (Machtsstaats) ,  oleh  karena itu  semua  elemen  dalam  melaksanakan  tindakan  apapun  harus dilandasi oleh hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.  Adapun prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  negara  hukum  Indonesia menurut  Jimly  Asshiddiqie  sebagaimana  dikutip  oleh  Haryanto dapat dibagi menjadi 12 (dua belas) macam: 2
1. Supremasi Hukum ( Supremacy of Law );
2. Persamaan dalam Hukum ( Equality before the Law );
3. Asas Legalitas ( Due Process of Law );
4. Pembatasan Kekuasaan;
5. Organ-Organ Eksekutif Independen;
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;
7. Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Peradilan Tata Negara ( Constitutional Court );
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
10. Bersifat Demokratis ( Democratische Rechtsstaat );
11. Berfungsi  sebagai  Sarana  Mewujudkan  Tujuan Bernegara ( Welfare Rechtsstaat );
12. Transparansi dan Kontrol Sosial.
Prinsip-prinsip  yang  terkandung  di  dalam  negara  hukum, berkaitan  dengan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  karena  HAM  adalah
1 Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  1945 ,  Pasal  1  ayat  (3),
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 75).
2 Haryanto,  “Prinsip  Pokok  Negara  Hukum”,  (On-line),  tersedia  di WWW: //http: haryantogago.blog.friendster.com200811prinsip-pokok-negara- hukum. (03 Maret 2011).
Halaman 360
hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai  anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. 3
Hukum  dan hak asasi  warga  negara  erat sekali hubungannya terutama  dalam  negara  hukum  seperti  Indonesia.Warga  negara adalah  subyek  hukum  yang  harus  dilindungi  oleh  hukum  buatan manusia baik yang tertulis seperti undang-undang tertentu maupun hukum  yang  tidak  tertulis seperti hukum adat  yang  berlaku  dalam masyarakat  tradisional.  Hukum  bagi  umat  manusia,  ditinjau  dari HAM sebenarnya untuk memformalkan hak-hak dasar tersebut, dan bukan mematikan HAM. 4
The  right  of  due  process adalah  suatu  prinsip  dalam  hukum pidana  yang  mempunyai  arti  bahwa  setiap  tersangka  berhak diselidiki dan disidik di atas landasan “sesuai dengan hukum acara”. Hak due  process dalam  melaksanakan  tindakan  penegakan  hukum, bersumber  dari  cita-cita  “negara  hukum”  yang  menjunjung  tinggi “Supremasi  hukum” the  law  is  supreme) yang  menegaskan  “kita diperintah  oleh  hukum  dan  bukan  oleh  orang” (goverment  of  law and not of me ). 5
3 Artasite.  “Asas  Hukum”    (On-line),  tersedia  di  WWW: http://artasite.blogspot.com/2010/11/asas-hukum.html, (03 Maret 2011).
4 Hutabarat,  Ramly. Persamaan  Dihadapan  Hukum  (Equality  Before  The Law) Di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama 1985), hal 25.
5 “Prinsip The Right Of Due Procces Of Law Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan” (On-line),tersedia di WWW:
http://yudipriambudish.blogspot.com/2009/05/prinsip-right-of-due-process- of-law.html, (03 Maret 2011).
Halaman 361

## B. Dasar Hukum Penangkapan
Wewenang  yang  diberikan  kepada  penyidik  sedemikian luasnya, bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang tersebut, penyidik berwenang mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang,  asalkan  hal  itu  masih  berpijak  pada  landasan  hukum. Wewenang pengurangan kebebasan dan hak asasi seseorang, harus dihubungkan  dengan  landasan  prinsip  hukum  yang  menjamin terpeliharanya harkat martabat kemanusiaan seseorang serta tetap berpedoman  pada  landasan  orientasi  keseimbangan  antara perlindungan  kepentingan  tersangka  pada  satu  pihak,  dan kepentingan  masyarakat  serta  penegakan  ketertiban  hukum  pada pihak lain. 6
Untuk  mencegah  agar  polisi  tidak  bertindak  sewenang- wenang  dalam  melaksanakan  wewenang  untuk  menangkap seseorang,  maka  undang-undang  menetapkan  batas  wewenang polisi.  Pembatasan  tersebut  meliputi  empat  dimensi  ruang  lingkup yaitu:
1. Batas kekuasaan wilayah dalam menangkap orang; 7
6 Sitompul.  DPM, Polisi  Dan  Penangkapan (Bandung:  Tarsito,  Cetakan Pertama 1985), hal 19.
7 Ibid ,  hal.  20.  Wilayah-wilayah  istimewa  yang  tidak  boleh  dilanggar Polri dalam tugas penangkapan yaitu:
a. Wilayah/daerah exsteritorialitet yaitu  suatu  wilayah  berdasarkan hukum  Internasional  mempunyai  hak-hak  istimewa  yang  kebal terhadap  tindakan  kepolisian,  termasuk  di  dalamnya  tindakan penangkapan;
b. Wilayah/daerah  di  kapal  perang  negara  asing  yang  secara  resmi sedang berkunjung dan berlabuh di perairan RI;
Halaman 362
2. Batas kekuasaan permasalahan; 8
3. Batas kekuasaan manusia yang boleh ditangkap; 9
4. Batas kekuasaan waktu dalam menangkap orang. 10
Wewenang polisi didasarkan pada 2 (dua) asas pokok, yaitu: 11

## 1. Asas Legalitas
Petugas  polisi  dalam  melaksanakan  tindakannya  selalu berdasarkan  peraturan-peraturan  yang  dicantumkan dalam  perundang-undangan.  Asas  legalitas  ini  biasanya
c. Daerah  Internasional  yaitu:  suatu  daerah  dimana  ditempatkan pasukan  Internasional  bantuan  dari  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas untuk mengawasi keamanan daerah tersebut.
8 Ibid., hal.  24.  Pada  hakikatnya  tugas  polisi  secara  garis  besarnya menyangkut masalah-masalah:
a. Masalah penegakan hukum;
b. Masalah menyelenggarakan ketentraman masyarakat;
c. Masalah    memberi  perlindungan  dan  pelayanan  kepada masyarakat.
9 Ibid ., hal. 36. Orang-orang asing yang mempunyai hak eksteritorialitas menurut Internasional yakni:
a. Kepala  negara  asing  yang  berkunjung  ke  Indonesia  dengan sepengetahuan pemerintah Indonesia;
b. Para petugas diplomatik dari negara-negara asing;
c. Para konsul;
d. Pasukan-pasukan tentara asing dan para anak buah  kapal perang asing yang datang di Indonesia atau melalui perairan laut wilayah Indonesia dan dengan satau pemerintah Indonesia.
Disamping adanya hak eksteritorialitas yang harus diperhatikan oleh setiap  petugas  polisi,  jugaada  beberapa  ketentuan  khusus  tentang  tata  cara menangkap  orang  yang  diperlukan  bagi  warga  negara  Indonesia  tertentu, sehubungan dengan jabatan orang tersebut, misalnya:
a. Tindakan kepolisian terhadap anggota/pimpinan MPR/DPR;
b. Tindakan kepolisan terhadap anggota TNI;
c. Tindakan  kepolisian  terhadap  kepala  wilayah  Propinsi/Ibu  kota Negara.
10 Ibid .,  hal.  40.  Penuntutan  hukuman  itu  dibatasi  dengan  kekuatan waktu yang disebut dengan kadaluwarsa atau verjaring.
11 Ibid ., hal. 66.
Halaman 363
diperlukan  dalam  tugas  “Represif  Yustisional”  artinya tugas-tugas  penindakan  untuk  kepentingan  peradilan pidana.
2. Asas Kewajiban
Wewenang  yang  diberikan  kepada  petugas  polisi  untuk bertindak  sesuai  dengan  tugas  dan  kewajibannya walaupun tindakan polisi tersebut tidak tercantum secara tegas  dalam  peraturan  undang-undang.  Jadi  dalam  asas kewajiban  ini  petugas  polisi  diberi  wewenang  untuk bertindak  berdasarkan  penilaiannya  sendiri  dalam menghadapi  permasalahan  demi  terjaminnya  keamanan dan ketertiban masyarakat. 12
Tindakan  penangkapan  dalam  hal  ini  bersifat  represif,  ada hubungannya  dengan  peradilan,  yaitu  untuk  kepentingan penyidikan  atau  penuntutan  dan  atau  peradilan.  Dasar  hukum penangkapan  dinyatakan  dalam  Pasal  17  KUHAP,  yang  berbunyi
12 Ibid .  Untuk  memghindari  tindakan  sewenang-wenang  dari  polisi dalam  menerapkan  asas  kewajiban  tersebut,  menurut  Drs.  Soebroto Brotodiredjo, SH, dibatasi dengan empat ketentuan yaitu:
a. Asas keperluan, tindakan hanya dapat diambil apabila betul-betul diperlukan  untuk  meniadakan  suatu  gangguan  atau  mencegah terjadinya suatu gangguan;
b. Asas  masalah  sebagai  patokan,  tindakan  yang  diambil  akan dikaitkan dengan masalah yang perlu ditangani;
c. Asas  tujuan,  tindakan  yang  betul-betul  mencapai  saran,  ialah hilangnya  suatu  gangguan  atau  tidak  terjadinya  sesuatu  yang dikhawatirkan;
d. Asas  keseimbangan,  tindakan  kepolisian  hendaknya  dijaga  suatu keseimbangan  antara  sifat  keras  dan  lunaknya  tindakan,  atau sarana  yang  dipergunakan  pada  satu  pihak,  dan  besar  kecilnya suatu  gangguan  atau  berat  ringannya  suatu  objek  yang  harus ditindak pada pihak lain.
Halaman 364
sebagai  berikut  :“Perintah  penangkapan  dilakukan  terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti  permulaan  yang  cukup”. 13 Unsur-unsur  yang  tersirat  dalam Pasal  17  KUHAP,  menyatakan  bahwa  seseorang  dapat  ditangkap karena : 14
1. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana; dan
2. Dugaan  yang  kuat  itu,  didasarkan  pada  pemulaan  bukti  yang cukup.
Dengan  demikian,  dapat  dilihat  bahwa  dasar  hukum  bagi penangkapan adalah : 15

## 1. Adanya dugaan keras
Prinsip  utama  dalam  melakukan  penangkapan  adalah tidak  boleh  dilakukan  secara  gegabah,  maksudnya  perlu  ada terlebih dahulu “dugaan yang keras melakukan tindak pidana”, artinya  bahwa  seseorang  memang  telah  melakukan  tindak pidana berdasarkan niat, maksud, dan lain sebagainya. KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “diduga keras”. Pengertian  “diduga  keras”  akan  berhubungan  dengan
13 Indonesia. Kitab   Undang-Undang  Hukum   Acara  Pidana  (KUHAP). UU  No.  8Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981.
14 Ibid ., 15 Syamsul  Bahri  Rajam, Hukum  Warganegara  Dalam  Hukum  Acara Pidana, Dalam Panduan Bantuan Hukum di Indonesia pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum , editor: A. Zien dan Daniel Hutagalung, edisi pertama,  (Jakarta:  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia  dan  Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2006), hal 238.
Halaman 365
“dugaan”,  yang  membedakan  antara  “patut  diduga”  dan “sangat diduga”. 16
Apa  yang  dimaksud  dengan  “diduga  keras”  dalam KUHAP  akan  lebih  tepat apabila diidentikkan  dengan  “sangat diduga”,  sehingga  untuk  menangkap  seseorang  yang  diduga telah melakukan tindak pidana tidak cukup apabila  orang itu “patut  diduga”  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana, melainkan  harus  ada  bukti-bukti  yang  menunjang  bahwa orang  tersebut  “sangat  diduga”  telah  melakukan  tindak pidana. 17

## 2. Bukti permulaan yang cukup
Yang  dimaksud  dengan  “bukti  permulaan  yang  cukup” menurut penjelasan Pasal 17 KUHAP adalah bukti permulaan “untuk  menduga”  adanya  tindak  pidana  sesuai  dengan  bunyi Pasal  1  butir  14  KUHAP.  Selanjutnya  penjelasan  Pasal  17 KUHAP  menyatakan “Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan  tidak  dapat  dilakukan  dengan  sewenang- wenang,  tetapi  ditujukan  kepada  mereka  yang  betul-betul melakukan tindak pidana”.
Rasional  dan  realistis,  apabila  perkataan  “permulaan” dibuang,  sehingga  kalimat  itu  berbunyi  “diduga  keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”. Jika seperti  ini  rumusan  Pasal  17  KUHAP,  pengertian  dan penerapannya lebih pasti. Jika tidak salah tangkap, pengertian
16 Andi  Hamzah, Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia ,
(Jakarta:Pradnya Paramita, 1984), hal. 60.
17 Ibid.
Halaman 366
yang  dirumuskan  dalam  pasal  itu  hampir  sama  dengan pengertian yang terdapat pada hukum acara pidana Amerika, yang  menegaskan  bahwa  untuk  melakukan  tindakan penangkapan atau penahanan, harus didasarkan atas affidavit and testimony , yakni harus didasarkan pada adanya bukti dan kesaksian. 18
Kalau  ketentuan  Pasal  17  KUHAP  dipedomani  oleh penyidik  dengan  sungguh-sungguh,  maka  dapat  diharapkan suasana penegakan hukum yang lebih objektif, maka penyidik tidak  lagi  sembarangan  melakukan  penangkapan.  Sebab  jika ditelaah,  pengertian  bukti  permulaan  yang  cukup,  hampir serupa dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, yakni  harus  berdasar  prinsip  “batas  minimal  pembuktian” yang  terdiri  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  bisa  terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain.
Definisi  bukti  permulaan  yang  cukup  berdasarkan penjelasan  Pasal  17  KUHAP,  bukti    permulaan    yang    cukup adalah    ”Bukti    permulaan    untuk    menduga    adanya    tindak pidana  sesuai  dengan  bunyi  pasal  1  butir  14”.  Sementara Pasal    1    butir    14    KUHAP  menyatakan  ”Bahwa  tersangka adalah  seseorang  yang  karena  perbuatan  atau  keadaannya, berdasarkan  bukti  permulaan  patut  diduga  sebagai  pelaku tindak    pidana”.  Berdasarkan  Hasil    Rapat    Kerja    Gabungan Mahkamah    Agung,    Kehakiman,    Kejaksaan,    Kepolisian
18 M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP , edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),hal. 158.
Halaman 367
(Rakergab  Makehjapol)    1  Tahun    1984    halaman    14, dirumuskan  bahwa  yang  dimaksud dengan  bukti  permulaan yang  cukup,  seyogyanya  minimal  laporan  polisi  ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya. 19
Sedangkan    dalam    Penetapan    Pengadilan    Negeri Sidikalang    Sumatera  Utara  No.4/Pred-Sdk/1982,  14 Desember  1982,  bukti    permulaan    yang    cukup    harus mengenai  alat-alat  bukti  yang  diatur  dalam  Pasal  184  (1) KUHAP bukan yang  lain-lainnya seperti:  laporan polisi  dan sebagainya.  Pengertian  bukti  permulaan  menurut  Keputusan Kapolri  No  Pol.SKEEP/04/I/1982,  18-2-1982,  adalah  bukti yang  merupakan  keterangan  dan  data  yang  terkandung  di dalam dua diantara: 20
1. Laporan polisi;
2. BAP di  TKP;
3. Laporan Hasil Penyelidikan;
4. Keterangan saksi atau ahli dan;
5. Barang bukti.
Menurut  Harun M. Husein, bila laporan polisi ditambah dengan  salah  satu  alat  bukti  (keterangan  saksi  pelapor  atau pengadu) dirasakan masih belum cukup kuat untuk  dijadikan bukti    permulaan    yang  cukup  guna  dipergunakan  sebagai alasan  penangkapan    seseorang.  Terkecuali  apabila  laporan polisi dimaksud diartikan  sebagai laporan  hasil  penyelidikan
19 Harun M. Husein. Penyidikan  dan  Penuntutan  Dalam  Proses  Pidana,
(Jakarta:  Rineka Cipta, 1991), hal 112.
20 Ibid., hal 113.
Halaman 368
yang  berisi  tentang  kepastian  bahwa suatu peristiwa yang semula  diduga  sebagai  tindak  pidana,  adalah  benar-benar merupakan suatu tindak pidana, terhadap tindak pidana yang dapat  dilakukan  penyidikan  karena  tersedia  cukup  alat  bukti untuk melakukan penyidikan. 21

## 3. Surat Perintah Penangkapan
Surat  perintah  penangkapan  dalam  perspektif  hukum acara pidana bukan merupakan perihal utama dalam konteks pembuktian,  karena  menurut  ketentuan  Pasal  184  ayat  (1) KUHAP disebutkan:
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Keterangan petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.
Keterangan  saksi  kedudukannya  dalam  perspektif pembuktian  hukum  pidana  lebih  tinggi  dari  pada  surat  atau dokumen  tertulis  lainnya  baik  otentik  atau  tidak  otentik. Berbeda  halnya  dengan  pembuktian  dalam  perspektif  hukum perdata. Kedudukan hukum sebuah surat atau dokumen tertulis lainnya  baik  otentik  ataupun  tidak  otentik  dalam  perspektif hukum  privat  atau  perdata  lebih  tinggi  daripada  keterangan saksi  atau  keterangan  ahli.  Dalam  perkembangan  masalah sistem  pembuktian  dalam  hukum  pidana  atau  hukum  acara
21 Ibid .,
Halaman 369
pidana  selalu  berubah,  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

## 4. Tembusan Surat Perintah
Menurut  ketentuan  Pasal  18  ayat  (3)  KUHAP menunjukkan  bahwa  tembusan  surat  perintah  penangkapan harus disampaikan kepada keluarga tersangka, dalam hal tidak diketahui  alamat/tempat  tinggal  tersangka  menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Karena hal ini memungkinkan terputusnya informasi antara tersangka dan keluarga tersangka, padahal pemberitahuan kepada keluarga tersangka menjadi hal yang  amat  substanstif.  Karena  itu  pembuatan  dan  penulisan dalam tembusan surat penangkapan harus diperhatikan dengan seksama dan hati-hati. Jika ada kesalahan dalam segi pembuatan dan  penulisannya  akan  mengandung  kecacatan  hukum,  maka proses  penangkapan  menjadi  tidak  sah  bahkan  bisa  berakibat tidak  sah  secara  prosedur  hukum.  Di  dalam  surat  pembuatan penangkapan,  mesti  memuat  dan  mencantumkan:  pertama, identitas  tersangka;  kedua  alasan  tersangka;  ketiga,  uraian singkat  kejahatan  yang  disangkakan;  dan  keempat,  tempat pemeriksaan.

## 5. Pemanggilan secara patut
Jangka  waktu  penangkapan  hanya  berlaku  paling  lama untuk jangka waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam). Apabila dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat  jam),  tersangka  tidak  boleh  ditahan,  harus  dilepaskan, namun untuk pemeriksaan dapat dilanjutkan. Dengan demikian
Halaman 370
seorang Penyidik dalam melaksanakan penangkapan, wajib dan harus memperhatikan 4 (empat) hal, antara lain:
a. Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan;
b. Adanya  dugaan  keras  berdasarkan  bukti  permulaan  yang cukup,  bahwa  orang  tersebut  tersangkut  dalam  tindak pidana;
c. Perbuatan yang dilakukan adalah tindak pidana; dan
d. Tersangka  pelaku  pelanggaran  tidak  dilakukan  penahanan kecuali  secara  sah  dipanggil  dua  kali  berturut-turut,  tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah. 22
Pasal-pasal  tersebut  di  atas  telah  menunjukkan  bahwa perintah  penangkapan  tidak  dapat  dilakukan  polisi  dengan sewenang-wenang  atau  semaunya  serta  harus  diperhatikan sesuai  dengan  prosedur  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  (khususnya  KUHAP).  Dengan  demikian  penangkapan seharusnya  ada  dasar  hukum  yang  kuat  dan  tepat  yang menyatakan atau menegaskan bahwa ialah pelakunya. Terhadap seorang  tersangka  tindak  pidana,  pelanggaran  salah  tangkap tidak ada kaitan sama sekali dengan diadakannya penangkapan. Ia  hanya  dipanggil  atau  diperintahkan  secara  hukum  dua  kali berturut-turut, dan apabila tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa  alasan  yang  sah,  maka  dengan  segera  petugas  penyidik mengeluarkan  surat  perintah  penangkapan  sesuai  dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 112 KUHAP.
22 Sitompul. DPM, Op. Cit ., hal. 8.
Halaman 371

## C. Faktor  -  Faktor  Penyebab  Sering  Terjadinya  Kasus  Salah Tangkap
Kasus  salah  tangkap  dapat  terjadi  karena  tindakan  non profesional    yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  dalam menjalankan  prinsip-prinsip  kriminalisasi  mulai  dari  mendeteksi kejahatan,  identifikasi  korban,  tersangka  dan  korelasinya  secara ilmiah. Informasi Tempat Kejadian Perkara (TKP), barang bukti, dan cara  kerja  aparat  tidak  mendukung  kebenaran,  sehingga  putusan pengadilan  juga  jatuh  pada  orang  yang  tidak  salah.  Padahal  ini adalah hukum pidana yang menyangkut kepentingan orang banyak.
Di masa Orde Baru, ada beberapa hal yang harus dilawan oleh polisi,  yakni  dependensi  dan  intervensi  kekuasaan.  Pada  era reformasi,  polisi  mengambil  posisi  sebagai  polisi  sipil  yang  harus memperhatikan  aspek  profesionalisme.  Namun,  polisi  profesional bukanlah jargon yang mudah diubah seketika. Mungkin di kalangan elite dapat diserap secara cepat karena beberapa hal, misalnya polisi elite tidak menangani kasus-kasus yang tanpa perhatian masyarakat secara  umum.  Tingkat  pendidikan  mereka  juga  lebih  tinggi dibandingkan dengan polisi di tingkat bawah. 23
Unsur  penyebab  dapat  terjadinya  salah  tangkap  atau kesalahan tangkap  dapat dilihat dari aspek:
1. Subyek hukum
Subyek  hukum  dalam  perspektif  hukum  pidana  dapat berupa seseorang dan atau sekumpulan orang. Dalam kaitannya
23 Erlangga  Masdiana,  “ Polisi  dan  Fenomena  Salah  Tangkap”, (Jakarta  : Gatra , 2008), hal. 76.
Halaman 372
dengan salah tangkap atau kesalahan tangkap, penyidik dan atau penyelidik  telah  melakukan  kesalahan  dan  kekeliruan  dalam menangkap orang lain (baik seseorang atau sekumpulan  orang) yang  dianggap  menurut  sangkaan  atau  dugaan  penyidik  atau penyelidik sedang atau sudah melakukan sebuah tindak pidana. Sehingga  seseorang  atau  sekumpulan  orang  tersebut  tidak memiliki keterkaitannya dengan suatu tindak pidana.
2. Objek hukum
Objek hukum yang dapat menyebabkan terjadinya salah tangkap bisa berupa:
a. Kesalahan  objek  wilayah  atau  tempat  peristiwa  kejadian  di mana  suatu  tindak  pidana  sedang  atau  sudah  dilakukan.
Adanya  salah  tangkap  yang  dikarenakan  oleh  kesalahan tempat  menyebabkan  dasar  hukum  yang  dipergunakan menjadi  kabur,  tidak  jelas,  menyesatkan,  sehingga  hal  ini berakibat batal secara hukum; dan
b. Sedangkan  selain  tempat  atau  wilayah  kejadian  yang menyebabkan  terjadinya  salah  tangkap  ialah,  objek  barang atau  benda  yang  menjadi  bukti  permulaan  telah  terjadinya suatu tindak pidana. Benda atau barang yang dapat dijadikan bukti  suatu  tindak  pidana  sedang  atau  telah  terjadi mempunyai  kedudukan  dan  dasar  hukum  yang  penting. Kesalahan oleh Penyidik  atau Penyelidik dalam
“mengidentifikasi”  benda  atau  barang  yang  dapat  dijadikan bukti  dapat  menyebabkan  bahwa  penyidikan  tersebut mengandung  kecacatan  hukum  dan  menjadi  tidak
Halaman 373
sempurnanya  suatu  proses  penyidikan  atau  penyelidikan. Akibatnya  hal  tersebut  dapat  membatalkan  secara  hukum tentang penangkapan.
Jika terjadi suatu salah tangkap atau kesalahan tangkap yang  dilakukan  oleh  penyidik  atau  penyelidik  terhadap  orang lain  yang  disangka  sedang  atau  sudah  melakukan  suatu  tindak pidana sehingga menimbulkan kelalaian, maka dalam perspektif pemulihan  hak  asasi  manusianya,  penyidik  atau  penyelidik dapat  dikenakan  ketentuan  kaidah  pidana  khusunya  diancam dengan  Pasal  333  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (4)  KUHP,  yang menyatakan:
Pasal 333
(1) Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama delapan tahun.
(2) Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan  luka-luka  berat, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
(3) Jika  mengakibatkan  mati,  dikenakan  pidana  penjara paling lama dua belas tahun.
(4) Pidana yang ditentukan dalam Pasal ini berlaku juga bagi  orang  yang  dengan  sengaja  memberi  tempat untuk  perampasan  kemerdekaan  yang  melawan hukum.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi polisi terjebak dalam  suatu  kesalahan  dalam  melakukan  penangkapan, sehingga  polisi  dikenal  telah  melakukan  suatu  tindakan  salah tangkap, yaitu :
Halaman 374

## 1. Dinamika kerja begitu kompleks
Polisi  dihadapkan  pada  kasus-kasus  yang  harus disidik, mulai kasus konflik dalam rumah tangga hingga teror bom,  baik  yang  bersifat  kasus  delik  aduan  maupun  bukan delik  aduan.  Amat  banyak  kejahatan  karena  laporan masyarakat  atau  hasil  patroli  yang  harus  ditindaklanjuti. Tentu saja masyarakat juga berharap agar setiap kasus dapat diselesaikan dengan cepat. 24
Namun  cara  menyelesaikan  kasus  kejahatan  juga mendapat  sorotan  masyarakat.  Polisi  yang  bersikap  tegas akan  mendapat  reaksi  keras  dari  masyarakat.  Polisi  yang mengikuti  prosedur  secara  hati-hati  pun  akan  dicaci  karena amat  lamban.  Bahkan  untuk  berbagai  kasus  yang  mendapat perhatian  masyarakat,  seperti  narkoba,  polisi  harus mengikuti prosedur, misalnya adanya barang bukti yang jelas. Padahal  apa  yang  dirasakan  dan  dilihat  masyarakat  belum tentu  bisa  dijadikan  barang  bukti. Tak  ayal  lagi,  polisi harus melepas tersangka karena kurangnya bukti. Masyarakat pun lantas menuduh polisi main mata dengan tersangka. 25
Banyaknya  kasus  yang  diselesaikan  ( clearance  rate ) juga  dikaitkan  dengan  profesionalitas  polisi.  Model penanganan  polisi  secara  cepat  seperti  ban  berjalan,  karena setiap  kasus  yang  masuk  ke  institusi  kepolisian  harus
24 Andi  Hamzah. Kekerasan  Oleh  Polisi, (Jakarta  :  Sinar  Grafika,  2004), hal. 32.
25 Ibid., hal. 34.
Halaman 375
diselesaikan  secara  cepat.  Namun  kualitas  penanganan  juga seperti tanpa memperhatikan aspek humanitas. 26
2. Kurangnya  sumber  daya  manusia  polisi  dalam menentukan    tingkat  pelayanan  dan  penanganan  kasus- kasus kejahatan
Perilaku manusia dapat bersifat nyata, tapi lebih banyak bersifat pseudo (samar-samar).  Dinamika  perilaku  sosial menyulitkan  polisi  untuk  dapat  memprediksi  apa  yang  akan terjadi. Polisi lebih sering mendapat laporan dari masyarakat tentang apa yang sudah terjadi. 27 Oleh karena itu, polisi yang menangani  perkara  mestinya  memiliki  ilmu  pengetahuan tentang  kepolisian  dan  ilmu-ilmu  lain  seperti  sosiologi, kriminologi,  psikologi,  komputer,  ekonomi,  hukum  dan  lain- lain.  Polisi  tidak  bisa  lagi  memaksa  orang  mengakui  suatu perbuatan dengan cara-cara lama. Teknologi kepolisian sudah harus dikembangkan.
Di sini, polisi harus lebih cermat dan dapat membangun kesimpulan,  yang  didasarkan  pada  bukti  atau  keterangan saksi.  Cara  memperoleh  bukti  tentu  tidak  lagi  statis,  tapi ditunjang dengan berbagai metode pembuktian yang canggih. Sampai  saat  ini,  pihak  kepolisian  masih  menggunakan  cara- cara yang lama dalam menyusun suatu pembuktian. Akibatnya banyak  terjadi  peristiwa  salah  tangkap  yang  dilakukan  oleh
26 Ibid., hal. 34. 27 Satjipto  Rahardjo, Membangun  Polisi  Sipil, (Jakarta:  Kompas  Media Nusantara, Cet kedua, 2007), hal. 113.
Halaman 376
kepolisian  karena  tidak  menggunakan  teknologi  yang  sudah seharusnya  dipergunakan  ditambah  dengan  sumber  daya manusia yang tidak memadai.
Namun menyertakan pengacara dalam proses penyidikan  juga  menjadi  persoalan  pelik.  Kepelikan  itu dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :
a. Resistensi polisi untuk enggan disertakan pengacara;
b. Tersangka tidak mampu menyertakan pengacara, dan
c. Negara  masih  terbatas  membantu  kelompok  masyarakat yang tidak mampu untuk disertakan pengacara. 28
Tidak jarang polisi atas nama negara melakukan proses penyidikan  dengan  keterbatasan  anggaran  yang  dimilikinya. Hal  inilah  yang  akhirnya  akan  menimbulkan  suatu  masalah, yaitu polisi bertindak acuh tak acuh atas pekerjaannya, karena negara  tidak  mau  memperhatikan  kebutuhan  anggota kepolisian,  sehingga  pada  akhirnya  kinerja  kepolisian dipertanyakan  seiring  dengan  seringnya  kasus  salah  tangkap oleh pihak polisi. 29
Salah  tangkap  bisa  disebabkan  kurang  atau  tidak profesionalnya  petugas  reserse  kepolisian.  Ini  bisa menyangkut  masalah  rekrutmen  dan  pendidikan.  Rekrutmen terutama berkaitan dengan syarat akademis maupun karakter polisi,  sedangkan  pendidikan  terutama  berkaitan  dengan kurikulum,  metode  pengajaran,  dan  teknis  pengajarannya
28 M. Yahya Harahap, Op. Cit., hal.338.
29 Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hal. 108.
Halaman 377
sendiri. Dalam pendidikan polisi, cenderung banyak diberikan pengetahuan  dibanding  keterampilan.  Padahal,  pekerjaan polisi  itu  lebih  menuntut  keterampilan.  Ini  persentasenya lebih  besar.  Juga  metode  atau  cara  pengajarannya  harus bersifat  dialogis,  tidak  monologis  layaknya  seperti  seorang instruktur dalam pendidikan di militer. 30

## 3. Proses penyidikan yang sangat sulit
Polisi  di  sini  harus  mengerutkan  dahi  bagaimana menghadapi  berbagai  perilaku  tersangka.  Sebab,  para tersangka  acapkali  berbohong,  berkelit,  membantah,  atau tidak mau mengakui kejahatan yang dilakukannya.
Berdasarkan  berbagai  perilaku  penjahat  yang double standard itulah, para penyidik sering menyamaratakan bahwa semua  yang  diinterogasi  adalah  orang  yang  bersalah.  Sampai akhirnya,  berdasarkan  suatu  kesimpulan,  bahwa  orang tersebut tidak terbukti kesalahannya.
Polisi  bagaikan  merangkai  pecahan  gelas.  Puing-puing yang  berserakan  harus  ditelusuri  posisinya  di  mana.  Seni merangkai inilah yang harus dibuktikan oleh polisi. Rangkaian pecahan  itulah  yang  dimaksud  sebagai  bukti-bukti  yang mengarahkan  seseorang  menjadi  orang  yang  layak mendapatkan dakwaan. 31
30 Bambang  Widodo  Umar,  “Korban  Salah  Tangkap  Sering  Kalah Melawan  Polisi”  (On-line),  tersedia  di  WWW: http://www.suarakarya- online.com/news.html?id=208687 (16 Februari 2011).
31 Erlangga Masdiana, Op. Cit., hal. 77.
Halaman 378
Merangkai  pecahan  gelas  itu  pasti  sulit  dan  tingkat kesalahannya  tinggi.  Namun  polisi  selalu  menggunakan berbagai  cara  untuk  memperoleh  bukti  pecahan-pecahan tersebut  dari  ketentuan  KUHAP.  Dalam  menjalankan ketentuan itu, polisi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip penyidikan.
Kesalahan  penyidikan  bisa  terjadi  karena  petunjuknya kurang jelas, misalnya jika dikaitkan dengan bentuk peristiwa pidana  dan  bentuk  atau  kondisi  Tempat  Kejadian  Perkara (TKP),  atau  kerena  petugas  reserse  yang  tidak  cermat  dalam mengumpulkan  atau  mencari  barang  bukti.  Selain  petunjuk yang  berisi  ketentuan  tentang  olah  TKP,  diperlukan  juga pentunjuk  atau  ketentuan  tentang  pengambilan Deoxyribose Nucleic Acid ( DNA ) untuk temuan mayat. Namun tentang hal ini  belum  diatur.  Bagaimana  kriteria  mayat  yang  ditemukan, rusak,  setengah  rusak,  atau  tidak  rusak,  yang  wajib  diambil DNA nya dan yang tidak wajib diambil DNA nya. 32

## 4. Target atasan untuk segera menyelesaikan kasus tertentu
dalam waktu cepat Dalam  hal  ini,  pengabaian  hak-hak  tersangka  acap menonjol. Berbagai metode ilmiah penyidikan 32 Bambang  Widodo  Umar,  “Korban  Salah  Tangkap  Sering  Kalah
Melawan Polisi” (On-line),tersedia di http://www.suarakarya-online .com/news.html?id=208687 , (16 Februari 2011).
Halaman 379
dikesampingkan,  yang  terpenting  adalah  pengakuan tersangka. 33
Adanya suatu target tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus  membuat  pihak  kepolisian  kerap  mengabaikan  hal-hal yang  dianggap  penting  dalam  pembuktian  atau  karena tekanan dari pimpinan yang berambisi mengejar prestasi atau karena  beban  tugas  yang over  load tanpa  mempedulikan kemampuan  anggota.  Dalam  pembuktian  diperlukan  alat-alat bukti yang cukup agar seseorang dapat dijatuhi pidana.Namun dengan adanya suatu target tertentu, maka hanya dibutuhkan suatu  pengakuan  dari  seseorang  yang  disangka  telah melakukan  perbuatan  pidana,  padahal  orang  tersebut  sama sekali tidak melakukan perbuatan pidana. 34
Segala  bentuk  kelemahan,  kelalaian,  dan  kesengajaan oknum  polisi  sebenarnya  dapat  divalidasi  oleh  institusi kejaksaan dan hakim di pengadilan bila jaksa dan hakim dalam mengungkap  kasus  itu  menggunakan  cara  yang  standar. Misalnya  ada  suatu  keterangan  yang  bertentangan,  apalagi barang  bukti  yang  ada  sulit  diterima  akal  sehat,  maka selayaknya  diperiksa  kembali.  Bukan  hanya  mendasar-  kan diri pada BAP di kepolisian.
Mungkin  juga  apa  yang  dikerjakan  polisi  atau  hakim sama, yaitu kasus yang begitu banyak dan harus diselesaikan dengan  cepat.  Jumlah  jaksa  dan  hakim  amat  sedikit  apabila
33 Ibid . 34 Ibid .
Halaman 380
dibandingkan  dengan  kasus-kasus  yang  dihadapi.  Selain banyaknya  kasus,  ada  lagi  faktor-faktor  lain  yang mempengaruhi  kinerja  mereka,  misalnya  gaji  yang  tidak memadai,  budaya  hukum  yang  tidak  kondusif,  sistem  karier, tingkat  kecerdasan  dan  pengetahuan  yang  terbatas,  serta masih  banyak  lagi  faktor  yang  mengabaikan  aspek profesionalitas.
Sebaliknya,  anggota  masyarakat  yang  terkena  kasus salah  tangkap  atau  kelalaian  petugas  kepolisian  semestinya melakukan  kontrol  lebih  lugas.  Adapun  hak-hak  tersangka dipahami  sebagai  hak-hak  istimewa  yang  perlu  dipelajari. Namun  hal  yang  perlu  diingat  adalah  jangan  pula menyerahkan  semua  kasus  hukum  itu  sepenuhnya  kepada polisi,  jaksa  dan  hakim,  sebab  ternyata  hukum  di  Indonesia masih memperhatikan aspek kontrol dan rekontrol.

## D. Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap
Ketika  berkas-berkas  perkara  (berita  acara,  alat  bukti, barang  bukti)  dari  kepolisian  dinyatakan  sudah  lengkap  oleh kejaksaan  maka kejaksaan  segera menyiapkan penuntutan untuk mengajukan  tersangka  ke  depan  pengadilan  (menjadi  terdakwa). Apabila hakim merasa sudah tersedia cukup bukti bahwa terdakwa telah  melakukan  kejahatan  tersebut,  keluarlah  vonis  hukuman penjara.
Halaman 381
Dilihat  dari  prosesnya,  maka  tahapan-tahapan  tadi  saling tergantung  satu  sama  lain.  Apabia  terjadi  kesalahan/kekeliruan  di tingkat  kepolisian,  kemudian  tetap  dilanjutkan,  maka  vonis  yang diberikanpun  bisa  salah.    Dalam  hal  ini  akan  timbul  suatu pertanyaan, apakah  ini bisa terjadi?  Jawabannya adalah tentu  saja hal ini bisa terjadi, dan ini sudah beberapa kali terjadi.
Begitu kasus salah tangkap yang berawal dari pengakuan Ryan dan hasil forensik mencuat, banyak sekali yang berkomentar dan  berpendapat.  Bahkan,  Komisi  Yudisialpun  menyatakan  bahwa ini  menyangkut  masalah integrated  criminal  justicesystem .
Harusnya,  jaksa  dan  hakim  peka  untuk  menganalisanya.  Pihak keluarga  pun  menuntut  untuk  membebaskan  anggotanya  yang telah  dipenjara  dan  yang  sedang  diproses.  Anehnya,   belum terdengar  berkomentar  bahwa  pihak-pihak  yang  berkepentingan atas kesalahan proses pengadilan tersebut juga dapat disangka atas sebuah perbuatan pidana.
Baik  polisi,  jaksa  dan  hakim  yang  memproses  kasus tersebut  telah  berbuat  atau  tidak  “berbuat”  (dalam  istilah  hukum pidana, kejahatan dapat dilakukan dengan sebuah “perbuatan” dan bisa  juga  dengan  “tidak  berbuat”   atau   “pembiaran”)  sesuatu sehingga  terjadi  tindak  pidana.  Namun,  perbuatan  pidana  yang telah  dilakukan  oleh  penegak  hukum  tersebut  apakah  dapat dipidana  ?  Apakah  karena  mereka  menjalankan  tugasnya berdasarkan  undang-undang,  maka  apabila  mereka  melakukan perbuatan pidana maka mereka tidak dapat dijatuhi pidana ?
Halaman 382
Coba bandingkan dengan kejahatan lain, seperti tanggung jawab  pidana  seorang  pilot  atas  kecelakaan  pesawat  yang mengakibatkan  tewasnya  para  penumpang.  Atau  tanggungjawab seorang dokter atas pekerjaan yang dilakukannya. Keduanya dapat diminta pertanggung- jawaban pidana.
Dari sini, dapat disimpulkan siapa pun, baik atas perintah undang-undang  atau  bukan,  tetap  dapat  dipidana  sesuai  dengan kejahatannya.  Seorang  polisi,  jaksa  atau  hakim  yang  keliru menjalankan  tugasnya  dapat  dikenai  pidana.  Memang,  dalam hukum  acara  pidana,  berlaku  prosedur  yang  disebut  dengan rehabilitasi.  Namun,  apakah  rehabilitasi  ini  merupakan  satu- satunya   hal  yang  dapat  dilakukan  apabila  terjadi  kasus  salah tangkap?  Kita  lihat  dari  peristiwa  salah  tangkap  pada  kasus pembunuhan Asrori. Mereka (Kemat, Devid dan Sugik) yang divonis bersalah  ternyata mengaku  dipaksa  oleh  polisi untuk  benar-benar mengaku sebagai pembunuh. 35
Dengan  kata  lain,  mereka  dipaksa  untuk  melakukan pembohongan.  Dari  sudut  hukum  acara  pidana,  cara-cara pemaksaaan  seperti  ini  tidak  dapat  dibenarkan.  Artinya,  telah terjadi  sebuah  tindak  pidana  yang  dapat  diperberat  karena  polisi yang memaksanya memiliki kekuasaan atas nama undang-undang. Bayangkan,  apabila  mereka  dituntut  atas  hukuman  mati  terhadap kejahatan  yang  tidak  pernah  dilakukannya,  dan  kemudian
35 Elin  Yunita  Kristanti,  DesyAfrianti,  “13  Polisi  Dihukum  Minta  Maaf
Kepada Kemat Cs” (On-line), tersedia di WWW:
http://nasional.vivanews.com/news/read/2434813_polisi_dihukum_minta_maaf_ pada_kemat_cs , (14 Februari 2011).
Halaman 383
dieksekusi,  lalu  bagaimana  sebuah  rehabilitasi  dilakukan?  Orang yang hendak direhabilitasi sudah tidak ada lagi.
Masalah  kesalahan  tangkap/dakwa/vonis  ini  terlalu mengancam  hak  hidup  manusia,  sudah  seharusnya  kesalahan tangkap/dakwa/vonis  harus  diancam  secara  jelas-jelas  dengan pasal  pidana.  Undang-undang  tidak  boleh  digunakan  sebagai tameng  untuk  menutupi  sebuah  kesalahan  yang  notabene  adalah kejahatan itu sendiri. 36
Undang-undang hanya dapat dijadikan payung hukum atas “pelanggaran” hukum yang memang sudah mengikuti prosedurnya. Apakah  polisi/jaksa/hakim  yang  menangani  kasus  tersebut  sudah bertindak  sesuai  prosedur?  Tentu  saja  tidak  sesuai  prosedur.  Jika sudah  sesuai  prosedur,  apakah  bisa  seorang  yang  tidak  bersalah atas  sebuah  perbuatan  dapat  dihukum?  Kalau  bisa,  maka  hukum sudah salah kaprah.
Dalam  kasus-kasus  administrasi,  maka  kesalahan prosedur  hanya  dikenakan  kesalahan  administratif,  bisa  berupa pangkat  diturunkan  atau  pemecatan.  Jika  dilihat  dalam  kasus Asrori,  tentu  saja  ini  bukan  hanya  masalah  kesalahan  prosedur. Kesalahan  dalam  menangkap  dan  kesalahan  prosedur  merupakan dua hal yang berbeda. Keduanya terjadi dalam hal kasus ini. Adalah salah bila menganggap bahwa kesalahan menangkap terjadi karena
36 Taufik Alwie, “Siapa (Pembunuh) Mr. XX”, Jakarta : Gatra , 2008, hal. 82.
Halaman 384
kesalahan prosedur, melainkan karena ada sebuah  niat yang jahat terhadap orang lain. 37
Tindakan pihak kepolisian yang telah melakukan tindakan salah  tangkap  sehingga  merugikan  orang  lain,  maka  terhadapnya dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana,  meskipun  di  dalam Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  tidak  dimasukkan  secara  eksplisit  ketentuan pidana  apa  yang  dapat  dijatuhkan  apabila  seorang  polisi  telah melakukan kelalaian atau kesalahan dalam tugasnya.
Dalam  hal  kasus  salah  tangkap  ini,  jika  dilihat  dari beberapa kasus yang terjadi, kasus salah tangkap dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu:
1. Kasus  salah  tangkap  yang  terjadi  disertai  dengan  adanya kekerasan  atau  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  oknum penyidik Polri.
2. Kasus salah tangkap yang terjadi karena kurangnya bukti-bukti yang  dituduhkan  kepada  seseorang  yang  disangka  melakukan tindak pidana kejahatan. 38
Kasus  salah  tangkap  yang  terjadi  disertai  dengan  adanya kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh oknum penyidik Polri,  biasanya  terjadi  pada  saat  proses  pembuatan  BAP,  karena seorang  oknum  polisi  membuat  laporan  yang  tidak  sesuai  dengan fakta  yang  ada,  pada  saat  pembuatan  BAP  seorang  tersangka dipaksa  untuk  mengakui  perbuatannya  dengan  cara  menggunakan
37 Ibid., hal. 83. 38 Markus Jaya Zebua, Wawancara Via Telepon Dengan Penulis , Penyidik Reskrim Polresta Bogor, Sabtu, 12 Februari 2011.
Halaman 385
kekerasan atau penganiayaan. Dari kasus-kasus salah tangkap yang ada,  kasus  ini  biasanya  terungkap  pada  saat  di  persidangan  atau pada saat tersangka telah diputus menjadi terpidana. Namun hal ini terjadi bukan karena ulah oknum polisi saja tetapi sudah melibatkan berbagai  instansi  hukum,  yaitu  jaksa  penuntut  umum  dan  juga hakim  yang  memutus  perkara  tersebut.  Dapat  dilihat  dalam  kasus Sengkon dan Karta (1974), Budi Harjono (2002).
Kasus  salah  tangkap  yang  terjadi  karena  kurangnya  bukti- bukti yang dituduhkan kepada seseorang yang disangka melakukan tindak  pidana  kejahatan,  dalam  hal  ini  penyidik  polisi  tidak menemukan  bukti  yang  cukup  seorang  yang  ditangkap  melakukan suatu  tindakan  kejahatan,  sehingga  orang  tersebut  dilepaskan. Dapat dilihat dalam kasus Wahono alias Bawor, warga Jalan Durian II,  Jalan  Imam  Bonjol,  Bandar  Lampung.  Ia  ditangkap  pasukan Detasemen  Khusus  88  Antiteror  beberapa  waktu  yang  lalu. Selanjutnya,  lajang  30  tahun  itu  dinyatakan  sebagai  korban  salah tangkap  oleh  polisi  dalam  kasus  perampokan  Bank  CIMB  Niaga Medan 39 .
Seorang polisi apabila akan bertindak menangkap orang harus yakin akan landasan hukumnya, karena sekali ia memutuskan untuk menangkap  orang  dan  menahannya,  proses  penahanan  tersebut akan  berjalan  terus  dan  polisi  harus  bertindak  mempersiapkan berita  acaranya,  agar  ia  tidak  dituntut  ganti  rugi  karena  salah
39 “Nurochman  Arazie,  Sudah  Gagal  Kawin  Jadi  Korban  Salah  Tangkap juga” (On-line), tersedia di WWW:
http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/09/29/brk,20100929281274 ,id.html , (17 Februari 2011).
Halaman 386
menangkap  orang.  Mempelajari  dan  memahami  pengetahuan praktis  tentang  hukum  amat  penting  bagi  polisi.  Pengetahuan tentang nama nama jenis kejahatan tidak akan cukup sebagai bekal dasar  melengkapi  pengetahuan  polisi.  Seorang  polisi  harus mempelajari tentang hukum dan hal-hal lain yang berkaitan tentang hukum. 40
Menurut  Satjipto  Raharjo,  polisi  adalah  hukum  yang  hidup. Melalui  polisi  ini  janji-janji  dan  tujuan-tujuan  hukum  untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Oleh karena  itu  dalam  tugas  melaksanakan  penangkapan  polisi  tidak boleh  keliru.  Kemungkinan  keliru  menangkap  orang  dapat  terjadi karena:
1. Penangkapan  tersebut  tidak  ada  alasannya  yang  syah  menurut undang-undang;
2. Keliru menangkap, karena salah mengenai orangnya;
3. Keliru  menangkap,  karena  hukum  yang  diterapkan  ternyata tidak benar. 41
Terhadap  kekeliruan  menangkap  orang,  polisi  harus bertanggung-  jawab  untuk  memikul  risiko.  Pertanggungjawaban yang harus diderita oleh polisi meliputi:
1. Pertanggungjawaban pidana;
2. Pertanggungjawaban perdata;
3. Pertanggungjawaban administratif dan disiplin. 42
40 Satjipto Rahardjo, Op. Cit ., hal. 114.
41 Sitompul. DPM, Op. Cit.,hal. 75.
Kekeliruan  menangkap  orang  yang  dilakukan  oleh  oknum polisi  karena  adanya  unsur  sengaja  atau  unsur  kelalaian  dari petugas  mempunyai  dampak  yang  negatif  bagi  pribadi  petugas tersebut  maupun  bagi  kesatuan  polisi.  Dengan  cepat  masyarakat akan mengetahui masalah kekeliruan menangkap orang dari mulut ke  mulut  dan  apabila  sampai  di  ekspose  dalam  surat  kabar  akan mengakibatkan masalah kekeliruan itu lebih luas lagi diketahui oleh masyarakat.
Rasa  malu  dan  sedih  yang  diderita  oleh  petugas  polisi  dan kepada polisi setempat yang menyuruh melakukan penangkapan itu juga  dirasakan  oleh  anggota  keluarganya.Rasa  malu,  sedih,  dan kecewa  yang  diderita  tidak  mudah  dihilangkan  begitu  saja  dalam waktu yang singkat oleh petugas polisi maupun keluarganya.
1. Pertanggungjawaban Pidana
Anggota  polisi  yang  melakukan  kejahatan  terhadap kemerdekaan  seseorang  (kesalahan  dalam  menangkap  orang) diancam  dengan  hukuman  pidana,  karena  masalah  menangkap orang  berhubungan  erat  dengan  hak  asasi  manusia  dan kebebasan  bergerak  seseorang  maka  terhadap  kekeliruan menangkap  orang  diancam  dengan  hukuman  Pasal  333  KUHP, Pasal 334 KUHP, Pasal 335 KUHP.
Pasal 333 ayat (1) KUHP:
(1) Barang  siapa  dengan  sengaja  menahan  (merampas kemerdekaan)  orang  atau  meneruskan  tahan  itu dengan  melawan  hak,  dihukum  penjara  selama- lamanya delapan tahun.
Halaman 388
(2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
(3) Jika  mengakibatkan  mati,  dikenakan  pidana  penjara paling lama dua belas tahun.
(4) Pidana  yang  ditentukan  dalam  pasal  ini  berlaku  juga bagi  orang  yang  dengan  sengaja  memberi  tempat untuk  perampasan  kemerdekaan  yang  melawan hukum.
Andai  kata  petugas  polisi  tersebut  keliru  menangkap orang disebabkan ciri-ciri tubuh dari tersangka kebetulan sama dengan  orang  yang  ditangkap,  polisi  tersebut  tidak  dapat diancam  dengan  hukuman  Pasal  333  KUHP,  karena  unsur sengaja melakukan tindak pidana tidak terpenuhi.
Lain halnya jika petugas polisi tersebut dalam melakukan penangkapan ia bertindak serampangan, kurang hati-hati hingga lalai dan mengakibatkan kekeliruan menangkap, maka ia dapat diancam dengan Pasal 334 KUHP.
Pasal 334 KUHP:
(1) Barang siapa yang karena salahnya hingga orang jadi tertahan  atau  terus  tertahan  dengan  melawan  hak, dihukum  kurungan  selama-lamanya  3  bulan  atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-
(2) Jika karena perbuatan itu menyebabkan luka berat, si tersalah  dihukum  kurungan  selama-lamanya  9 bulan.
(3) Jika perbuatan tersebut menyebabkan orangnya mati ia dihukum kurungan selam-lamanya 1 tahun.
Pasal 335 KUHP:
(1) Barang  siapa  secara  melawan  hukum  memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan  sesuatu,  dengan  memakai  kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak
Halaman 389
menyenangkan,  atau  dengan  memakai  ancaman kekerasan,  sesuatu  perbuatan  lain  maupun perlakuan  yang  tak  menyenangkan,  baik  terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.
“Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu tahun  atau  denda  paling  banyak  empat  ribu  lima ratus rupiah.
Pasal  335  KUHP  dapat  diterapkan  bagi  semua  orang karena  ada  kata-kata  “barang  siapa”  karena  didalamnya termasuk polisi yang memaksa orang lain untuk mengakui suatu perbuatan  yang  melanggar  hukum.  Dalam  hal  ini,  mengakui sebuah  perbuatan  yang  tidak  dilakukannya  adalah  kejahatan berbohong (apalagi di bawah sumpah di depan pengadilan).
Pasal 88 KUHP:
(1) “Dikatakan  ada  permufakatan  jahat,  apabila  dua orang  atau  lebih  telah  sepakat  akan  melakukan kejahatan”.
Dalam KUHP, dikenal istilah pemufakatan jahat. Apabila terpidana  memang  ditekan  oleh  polisi  untuk  mengakui perbuatan orang lain, maka perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai  pemufakatan  jahat,  karena  polisi  yang  melakukan penyidikan  tidak  hanya 1  (satu)  orang.  Hal ini  bukan  sebuah kesalahan prosedur.
Sebuah  pemufakatan  jahat  tidak  dapat  dilindungi  oleh undang-undang.  Jadi,  apabila  polisi  yang  melakukannya, secara  otomatis  (demi  hukum),  hak  imunitas  yang  diberikan undang-undang bagi polisi tidak dapat diterapkan. Kalau mau diterapkan kepada jaksa dan hakim, maka kedua pihak ini pun
Halaman 390
harus  bertanggungjawab  secara  pidana  karena  telah  berbuat kesalahan,  baik  dalam  menuntut  maupun  menjatuhkan putusan.  Memang,  kelemahan  hukum  Indonesia  adalah  tidak ada pengaturan yang jelas mengenai kesalahan menangkap ini secara  khusus  bagi  polisi.  Walaupun  demikian,  tetap  saja, sebuah kejahatan harus dihukum.
Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP No  3  Tahun  2003  tentang  Pelaksanaan  Teknis  Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri dijelaskan bahwa :
(1) Anggota  Polri  yang  dijadikan  tersangka/terdakwa dapat  diberhentikan  sementara  dari  jabatan  dinas Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Pemberhentian  sementara  dari  jabatan  dinas  Polri dapat dilakukan secara langsung.
(3) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan
pemberhentian  sementara  sebagaimana  di  maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri. Pemberhentian sementara dari dinas Polri sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  10  PP  No  3  Tahun  2003,  bertujuan untuk  memudahkan  proses  penyidikan,sehingga  proses penyidikan  dapat  berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan. Namun yang perlu dipahami bahwa Pasal 10 ayat (1) tersebut menggunakan kata dapat, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,  makna  dapat  diartikan  bisa,  mampu,  sanggup,
Halaman 391
boleh, mungkin. Dengan demikian kata "dapat" bisa diartikan “dilakukan  pemberhentian  sementara  dari  dinas  Kepolisian dan  bisa  tidak  dilaksanakan  pemberhentian  sementara  dari dinas  Kepolisian”,  karena  kata  “dapat”  tidak  mengandung suatu  kewajiban  atau  perintah.  Pengertian  ini  sangat memungkinkan  digunakan  oleh  pejabat  yang  berwenang terhadap  anggota  Polri  yang  dalam  proses  penyidikan,  tidak dilakukan pemberhentian sementara. 43

## 2. Pertanggungjawaban Perdata
Di  samping  pertanggungjawaban  sebagai  pegawai pemerintah  atau  pejabat  polisi,  adanya  pertanggungjawaban pribadi,  yang  dicantumkan  dalam  hukum  perdata.  Dalam  Pasal 1365 KUH Perdata dinyatakan bahwa terhadap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu diwajibkan untuk membayar ganti rugi.
Menurut hukum perdata melanggar hukum mengandung beberapa unsur yaitu:
1. Unsur Perbuatan;
2. Unsur Kesalahan;
3. Unsur Melawan Hukum, dan
4. Unsur Causalitas.
43 Snai, “Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polri” (On-line), tersedia di  WWW:  http://deswanarwanda.blogspot.com/2011/01/proses-penyidikan- terhadap-anggota.html,(16Febuari 2011).
Halaman 392
Unsur perbuatan artinya, tindakan itu nyata-nyata terlihat ada akibatnya. Unsur kesalahan artinya mencakup kesalahan itu dibuat  karena  sengaja  ataupun  tidak  sengaja  (kelalaian).Unsur kerugian  ada  dua  macam  yaitu  kerugian  yang  dapat  dinilai dengan  uang,  dan  unsur  kerugian  yang  tidak  dapat  dinilai dengan  uang.  Unsur  melawan  hukum  artnya,  bukan  saja melawan  undang-undang  yang  ada  tetapi  juga  meliputi  urusan melawan  norma-norma  kepantasan  yang  ada  atau  keadilan. Unsur  causalitas  artinya,  antara  perbuatan  yang  dilakukan  ada kerugian  dan  mempunyai  hubungan  sebab  akibat  dengan perbuayan tersebut.
Contoh  dari  unsur  causalitas:  seorang  polisi  melakukan penangkapan  penjahat  di  toko,  kemudian  penjahat  tersebut melarikan  diri  lewat  kompleks  pertokoan,  dalam  pengejaran polisi  terpeleset  jatuh  dan  tubuhnya  menimpa  kaca  toko  yang mahal  hingga  pecah.  Polisi  tersebut  dapat  dituntut  Pasal  1366 KUH  Perdata  oleh  pemilik  toko,  walaupun    jatuhnya  polisi tersebut tidak disengaja.
Selain  Pasal  1365  dan  Pasal  1366  KUH  Perdata,  masalah ganti rugi dapat dilihat dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  KUHAP  sebagaimana dirubah dengan PP No. 58 Tahun 2010:
(1) Ganti  kerugian  berdasarkan  alasan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP, adalah  imbalan  serendah-rendahnya  berjumlah  Rp. 5000.  (Lima  Ribu  Rupiah)  dan  setinggi-tingginya  Rp.
1.000.000.- (Satu Juta Rupiah).
Halaman 393
(2) Apabila  penangkapan,  penahanan  dan  tindakan  lain sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  95  KUHAP mengakibatkan cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian setinggi- tingginya  adalah  Rp.  3.000.000.-  (Tiga  Juta  Rupiah). Adapun  pembayaran  ganti  kerugian  tersebut dilakukan  oleh  Menteri  Keuangan  berdasarkan penetapan  pengadilan  (Pasal  11).  Tata  cara pembayaran  ganti  kerugian  diatur  lebih  lanjut  oleh Menteri Keuangan.
Sehubungan dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 menunjuk kepada Pasal 77 huruf b KUHAP, adapun isi dari pasal tersebut adalah:
Pasal  77  huruf  b  KUHAP:  Pengadilan  negeri  berwenang untuk  memeriksa  dan  memutus  sesuai  dengan  ketentuan yang diatur undang-undang ini tentang:
Huruf b: Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang  perkara  pidananya  dihentikan  pada  tingkat penyidikan atau penuntutan.
Tuntutan  ganti  rugi  dalam  Pasal  77  huruf  b  KUHAP tersebut di atas ditujukan terhadap perkara-perkara yang tidak diajukan  ke  pengadilan  dalam  pengertian  karena  perkaranya dihentikan  pada  tingkat  penyidikan  dan  perkara  yang dihentikan dalam tingkat penuntutan oleh jaksa.
Pasal 95 KUHAP:
Tersangka,  terdakwa  atau  terpidana  berhak  menuntut ganti  kerugian  karena  ditangkap,  ditahan,  dituntut  dan diadili  atau  dikenakan  tindakan  lain,  tanpa  alasan
Halaman 394
berdasarkan  undang-undang  atau  karena  kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Dari  kedua  pengertian  pasal  tersebut  di  atas  Pasal  77 huruf b KUHAP dan Pasal 95 ayat (1) KUHAP ternyata ada dua pembedaan tuntutan ganti kerugian:
1. Tuntutan  ganti  kerugian  terhadap  perkara  yang  tidak diajukan ke pengadilan.
2. Tuntutan ganti kerugian terhadap perkara yang sudah dalam proses pengadilan.
Suatu kasus tindak pidana yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan oleh polisi, dan ternyata setelah itu ada tuntutan ganti  rugi  karena  tindakan  polisi  yang  melawan  hukum (penangkapan  dan  penahanan,  penyitaan  tidak  syah  menurut undang-undang),  maka  tuntutan  ganti  rugi  tersebut  diperiksa dan  diputuskan  oleh  praperadilan.  Tetapi  jika  tuntutan  ganti rugi  itu  diajukan  setelah  perkaranya  dalam  proses  pengadilan, maka  permintaan  ganti  rugi  itu  teknis,  pelaksanaannya diperiksa dan diputus oleh hakim yang telah mengadili perkara tersebut.
Tata  cara  pembayaran  ganti  kerugian  diatur  lebih  lanjut dengan  Surat  Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  No. 983/KMK.01/1983. Dalam surat keputusan itu Ketua Pengadilan Negeri  mempunyai  peranan  yang  penting,  karena  arus pengurusan  tuntutan  ganti  rugi  tersebut  permohonannya dilaksanakan atau melalui Ketua Pengadilan Negeri Setempat.
Pasal  5  Keputusan  Menteri  Keuangan  RI.  No. 983/KMK.01/1983 sebagai berikut:
Halaman 395
“Terhadap  pejabat  yang  karena  kesalahan,  kealpaan  atau kelalaiannya  mengakibatkan  negara  harus  membayar ganti  kerugian,  dapat  dikenakan  tindakan  sesuai  dengan peraturan yang berlaku”.
Dari bunyi Pasal 5 SK. Menteri Keuangan tersebut ternyata pembayaran  ganti  rugi  uang  dilaksanakan  oleh  negara.Tetapi bagi  pejabat  polisi  yang  telah  bersalah  mengakibatkan  negara harus  membayar  ganti  rugi  tersebut  dapat  dikenakan  tindakan (hukuman disiplin atau tindakan administratif dan lain-lain).
Salah  satu  tugas  polisi  adalah  menegakkan  hukum  tetapi bukan  berarti  ia  kebal  hukum.  Polisi  tetap  dapat  dihukum apabila  ia  melakukan  kesalahan  dalam  melaksanakan  tugasnya dan  ancaman  yang  dapat  menuntutnya  antara  lain  adalah hukum perdata.
Apabila  ditinjau  dari  sudut  tersangka  yang  ditangkap, risiko penderitaan lebih  besar lagi karena resiko  yang harus ia derita dapat meliputi:
1. Kerugian yang bersifat materiil
2. Kerugian yang bersifat imateriil.
Kerugian  yang  bersifat  materiil  yang  diderita  oleh tersangka  adalah  merupakan  kerugian-kerugian  yang  dapat diperhitungkan  dengan  uang.  Sebagai  contoh:  Tersangka  A ditangkap  polisi,  padahal  A  adalah  seorang  pedagang.  Selama berada  dalam  penangkapan  dan  kemudian  ditahan  seharusnya ia dapat menyelesaikan bisnis dengannya dengan kemungkinan keuntungan-keuntungan  yang  sudah  dapat  dipastikan  jika berhasil  berjumlah  jutaan  rupiah.  Tetapi  karena  ditangkap polisi, keuntungan itu hilang lenyap.
Halaman 396
Kerugian yang bersifat imateriil adalah kerugian-kerugian yang diderita oleh si tersangka meliputi hal-hal: perasaan takut, sedih, malu,  sakit,  kejutan  psikis,  dan  lain-lain.  Sebagai  contoh: Tersangka  B  ditangkap  polisi,  sewaktu  ia  ditangkap  seluruh tetangganya melihat dan berita tersebut dengan cepat menyebar luas  keseluruh  penjuru  kota.  Padahal  sebelum  peristiwa penangkapan itu semua orang tau bahwa bahwa B adalah warga yang  baik  dan  terpandang.  Akibat  dari  penangkapan  itu  B menderita  rasa  malu,  sedih  dan  mengalami  penderitaan  psikis, termasuk  juga  seluruh  keluarganya.  Tentu  saja  malu  dan tercemar  nama  baiknya  itu  tidak  mudah  dalam  waktu  singkat dipulihkan.
3. Pertanggungjawaban Administratif Dan Disiplin
Seorang polisi apabila melakukan tugas melampaui batas
wewenang  yang  diberikan  kepadanya  tetapi  tidak  merugikan siapapun, tetapi melanggar ketentuan dinas harus bertanggungjawab  atas  perbuatannya  tersebut.  Mungkin perbuatan  anggota  polisi  tersebut  oleh  masyarakat  dianggap remeh  dan  tidak  merugikan  tetapi  apabila  dipandang  dari  segi perintah  kedinasan  atau  peraturan  dinas  dilingkungan  polisi tidak  boleh  dianggap  ringan  dan  tidak  boleh  diabaikan  begitu saja  karena  apabila  diabaikan  akan  membahayakan  dan merusak  disiplin  organisasi  Polri.  Setiap  perbuatan  petugas polisi yang melanggar ketentuan perintah dinas atau peraturan dinas  dianggap  melanggar  ketentuan  administratif  dan  oleh karenanya dikenakan sanksi administratif.
Halaman 397
Sanksi  administratif  dapat  dijatuhkan  dari  yang  paling ringan sampai yang paling berat, yaitu berupa:
1. Teguran;
2. Teguran tertulis;
3. Penundaan kenaikan gaji;
4. Penundaan pangkat;
5. Diberhentikan dengan hormat;
6. Dipecat.
Dalam  hukuman  disiplin  mengenal  tingkatan-tingkatan yaitu,  tingkatan-tingkatan  untuk  yang  berpangkat  tamtama, bintara, maupun perwira, tiap tingkatan mempunyai ketentuan yang  terkadang  tidak  sama.  Hukuman  disiplin  perlu  bagi anggota  Polri,  mengingat  tugas  dan  sifat  organisasinya.  Dari uraian tersebut, ternyata tugas polisi itu mengandung risiko dan tanggungjawab  yang  tidak  ringan,  sebab  dalam  menangkap tersangka mengandung risiko berbagai macam yaitu polisi dapat terancam  jiwanya,  polisi  dapat  tidak  disukai  oleh  masyarakat sekelilingnya,  dan  juga  polisi  dapat  diancam  dengan pertanggungjawaban  pidana,  perdata  maupun  tindakan administratif apabila ia keliru dalam menangkap orang.
Pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan  Kode  Etik  Profesi  Polri,  oleh  karenanya  Pasal  12  ayat  (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan
Halaman 398
Disiplin  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia menegaskan bahwa:
(1) Penjatuhan  hukuman  disiplin  tidak  menghapus tuntutan pidana.
Pasal  12 ayat  (1)  di  atas,  dapat dipahami  bahwa Anggota Polri  yang  disangka  melakukan  tindak  pidana  dan  diselesaikan melalui  mekanisme  sidang  disiplin  (internal  Polri),  bukan berarti  proses  pidana  telah  selesai,  namun  dapat  dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang  pihak  korban  menginginkannya,  demikian  pula dengan  pelanggaran  terhadap  Peraturan  Kapolri  No.  Pol.  :  7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri. Dalam konteks ini tergantung  pada  kebijakan  Ankum  dalam  menyikapi permasalahan anggotanya.
Setiap  pelanggaran  hukum  dan  atau  tindak  pidana  yang melibatkan atau pelaku perbuatan tindak pidana adalah anggota Polri,  maka  peranan  Ankum  sangat  penting.  Ankum  menurut Pasal  1  angka  13  PP  No.  2  Tahun  2003  tentang  Peraturan Disiplin Anggota Polri adalah:
“Atasan  yang  karena  jabatannya  diberi  kewenangan menjatuhkan  hukum  disiplin  kepada  bawahan  yang dipimpinnya”.
Pentingnya  peranan  Ankum  ini,  dapat  menentukan anggotanya  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  termasuk tindak  pidana,  untuk  dilakukan  proses  hukum  baik  untuk internal  Polri,  maupun  proses  peradilan  umum.  Setiap  proses
Halaman 399
hukum  harus  sepengetahuan  Ankum,  karena  Ankum mempunyai kewenangan penuh dan dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing anggotanya. 44

## E. Penutup
Faktor  penyebab  kasus  salah  tangkap  yang  dilakukan  oleh penyidik Polri sering terjadi yaitu yang pertama (1): dinamika kerja penyidik  Polri  yang  begitu  kompleks,  hal  ini  dapat  dilihat  dari penyidik    Polisi  dihadapkan  pada  kasus-kasus  yang  harus  disidik, mulai  kasus  konflik  dalam  rumah  tangga  hingga  teror  bom,  baik yang  bersifat  kasus  delik  aduan  maupun  delik  biasa.  Kedua  (2) yaitu  kurangnya  sumber  daya  manusia  polisi  dalam  menentukan tingkat  pelayanan  dan  penanganan  kasus-kasus  kejahatan  karena Polisi  yang  dalam  menangani  perkara  kurang  menguasai  ilmu pengetahuan  tentang  kepolisian  dan  ilmu-ilmu  lain  seperti sosiologi,  kriminologi,  psikologi,  komputer,  ekonomi,  hukum  dan lain-lain.  Ketiga  (3)  proses  penyidikan  yang  relatif  sangat sulit.Keempat (4) Target atasan untuk segera menyelesaikan kasus tertentu  dalam  waktu  cepat,  dalam  hal  ini,  pengabaian  hak-hak tersangka sering menonjol.
Pertanggungjawaban  pidana  oleh  penyidik  Polri  apabila terjadi  kasus  salah  tangkap  yaitu  diterapkan  ketentuan:  menurut Pasal  335  ayat  (1)  KUHP,  Pasal  1365  KUHPerdata,  disiplin,  dan kode  etik  (pemberhentian  dengan  tidak  hormat).  Upaya  untuk mencegah dan penanggulangan yang dilakukan oleh penyidik Polri
agar kasus salah tangkap tidak terjadi lagi adalah sebagai berikut:
mengedepankan prinsip perlindungan terhadap HAM,
mengembangkan budaya sipil di Polri, mengefektifkan komisi etika dan  disiplin  di  Polri,  mengedepankan  fungsi  kontrol  dari  Mabes Polri,  peningkatan  sumber  daya  manusia  Polri,  peningkatan profesionalisme  kerja  anggota  Polri,  dan  penerapan  sanksi  pidana yang  tegas  dalam  peraturan  perundang-undangan  bagi  anggota Polri yang melakukan pelanggaran.
Halaman 401

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1959 Nomor 75).
_________. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia. (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2002  Nomor  2.Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
_________. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981    tentang  Hukum Acara  Pidana .(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1981  Nomor  76.  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
_________. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## B. Buku-Buku
Abdussalam. Prospek  Hukum  Pidana  Indonesia  “Dalam  Mewujudkan Rasa  Keadilan  Masyarakat”. Jakarta:  Restu  Agung, 2006.
Al  Marsudi  Subandi. Penghantar  Hukum  Indonesia ,Cetakan  kedua Bogor: Akademia, 2006.
__________. Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Cetakan  Kedua.  Bogor:  CV  Insan Grafika, 2003.
Atmasasmita Romli. Perbandingan Hukum Pidana , Cetakan Pertama. Bandung: Mandar Maju, 2000.
Hamzah Andi. “Hukum Acara Pidana Indonesia” , edisi revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
Halaman 402
__________. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta:Pradnya Paramita, 1984.
__________. Kekerasan Oleh Polisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Harun  M.  Husein. Penyidikan    dan    Penuntutan    Dalam    Proses Pidana. Jakarta:  Rineka Cipta, 1991.
Harahap  M.,  Yahya. Pembahasan  Perrmasalahan  dan  Penerapan KUHAP . Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
__________. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP ,  edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Huda, Chairul . “Dari “Tiada pidana tanap Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”; Tinjauan Kritis Terhadap Teori PemisahanTindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban Pidana . Jakarta: Pranada Media. 2006.
Hutabarat,  Ramly. Persamaan  Dihadapan  Hukum  (Equality  Before The  Law)  Di  Indonesia, Cetakan  Pertama  Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1985.
Loeqman,  Loebby. Pra  Peradilan  Di  Indonesia ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1990.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
_________.Kitab  Undang-  Undang  Pidana  (KUHP),  Jakarta:  Bumi Aksara,Cet. 22, 2003.
Muladi. Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana , Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991.
Rajam  Syamsul  Bahri. Hukum  Warganegara  Dalam  Hukum  Acara Pidana, Dalam Panduan  Bantuan Hukum di Indonesia pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum ,  editor:  A.  Zien  dan  Daniel  Hutagalung,  edisi pertama,  Jakarta:  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum
Halaman 403
Indonesia  dan  Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan, 2006.
Rahardjo,  Satjipto. Membangun  Polisi  Sipil, Jakarta:  Kompas  Media Nusantara, Cet kedua, 2007.
Reksodiputro  Mardjono. Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana  KumpulanKarangan  Buku  Ketiga, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994.
Sitompul.DPM. Polisi  Dan  Penangkapan, Bandung:  Tarsito,  Cetakan Pertama 1985.
Widhayanti,  Erni. Hak-Hak  Tersangka/Terdakwa  Di  Dalam  KUHAP, Yogyakarta: liberty, 1988.

## C. Artikel
Masdiana, Erlangga. “Polisi dan Fenomena Salah Tangkap”. Jakarta : Gatra, 2008.

## D. Makalah dan Wawancara
Seno  Adji,  Oemar . “Pengawasan  dan  Pengamatan  Pelaksanaan Putusan Pengadilan”, Makalah yang disampaikan pada lokakarya  dan  seminar  mengenai  hal-hal  baru  yang terkandung  dalam  KUHAP,  Jakarta  7-9  Desember 1983.

## E. Internet
Artasite.  “Asas  Hukum”    (On-line),  tersedia  di  WWW: http://artasite.blogspot.com/2010/11/asas- hukum.html, (03 Maret 2011).
Bambang  Widodo  Umar,  “Korban  Salah  Tangkap  Sering  Kalah
Melawan Polisi” (On-line), tersedia di WWW: http://www.suarakarya- online.com/news.html?id=208687 (16 Februari 2011).
Halaman 404
Bambang  Widodo  Umar,  “Korban  Salah  Tangkap  Sering  Kalah
Melawan Polisi” (On-line),tersedia di http://www.suarakarya-online .com/news.html?id=208687, (16 Februari 2011).
Elin  Yunita  Kristanti,  DesyAfrianti,  “13  Polisi  Dihukum  Minta  Maaf Kepada  Kemat  Cs”  (On-line),  tersedia  di  WWW: http://nasional.vivanews.com/news/read/2434813_po lisi_dihukum_minta_maaf_pada_kemat_cs, (14 Februari 2011). Haryanto,  “Prinsip  Pokok  Negara  Hukum”,  (On-line),  tersedia  di
WWW:
//http: haryantogago.blog.friendster.com200811prinsip- pokok-negara-hukum. (03 Maret 2011).
Nurochman  Arazie,  Sudah  Gagal  Kawin  Jadi Korban  Salah  Tangkap juga” (On-line), tersedia di WWW: http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/09 /29/brk,20100929281274,id.html , (17 Februari 2011).
Prinsip The Right Of Due Procces Of Law Dalam Proses Penyelidikan Dan  Penyidikan”  (On-line),tersedia  di  WWW: http://yudipriambudish.blogspot.com/2009/05/prinsi p-right-of-due-process-of-law.html, (03 Maret 2011). Snai, “Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polri” (On-line), tersedia di WWW: http://deswanarwanda.blogspot.com/2011/01/proses- penyidikan-terhadap-anggota.html, (16 Februari
2011).

## F. Wawancara
Markus  Jaya  Zebua, Wawancara  Via  Telepon  Dengan  Penulis , Penyidik Reskrim Polresta Bogor,  Sabtu, 12 Februari 2011.