## PENGARUH INTEGRATED COASTAL MANAGEMENT  (ICM) TERHADAP PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR DI NEGARA ASIA TIMUR
Saeful Kholik
Syamsul Bahri Siregar
Atoillah Kodrat Alam Mentari Jastisia
Universitas Wiralodra
Email : saefulkholik21@gmail.com, syamsulbahrisiregar@yahoo.com, atoillah.karim@unwir.ac.id, amuksamudrajustitia@gmail.com, mjastisia@gmail.com

## ABSTRACT
Integrated  coastal  management  (ICM)  is  a  guideline  and  framework  for  peer  assessment services for coastal area protection and management. The ratification of the international conference  on  the  protection  of  seas  and  coastal  areas  underlies  the exploitation  of  seas and  coastal  areas  that  exceed  the  carrying  capacity  and  resilience  of  environmental management.  The  conception  of  ICM  in  its  framework  carries  integration  or  integration between  sectors  such  as  central  and  local  governments,  the  private  sector,  and entrepreneurs. The success of the conception of ICM can be seen in terms of the functions and rules of ICM that affect the development of sustainable coastal areas. However, with the success of ICM, of course, it  saves the negative side of the  limits and policy patterns based on local government authority, it will be possible to overlap the determination of the role  and  function  of  centralized  ICM.  The  research  method  used  is  juridical-normative, namely research that prioritizes data analysis based on norms and rules that can then be analyzed through qualitative stages with description-analysis. Based on the results of the study that the limits of the function and role of ICM lie in matters of authority between the central and regional governments, these  limits will arise on the content of the interests of managing arrangements, utilizing coastal areas.
Keywords: Role and Function, ICM Development, Environment, Coastal Area.

## I. PENDAHULUAN
Laut  diatur  dalam  Bab  XII  UNCLOS  1982.  Peraturan  tersebut  menetapkan ketentuan  tentang  perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan  laut  dalam  pasal  192-237. Ketentuan dasar dalam pasal 46 konvensi hukum kelautan internasional 1982 menetapkan bahwa  tidak  semua  negara  yang  wilayah  atau  wilayahnya  terdiri  dari  pulau-pulau,  dapat didefinisikan  sebagai  negara  kepulauan.  Dari  beberapa  negara,  data  menunjukkan  bahwa dari 24 sampel, hanya 19 negara yang menyatakan diri sebagai negara kepulauan baik di de facto dan de  jure. Aturan  dan  peraturan  yang  diperbarui  di  situs  resmi  UN-DOALOS
menetapkan  bahwa  ada  sembilan  negara yang  menyatakan  dan  ditetapkan  sebagai  negara kepulauan  oleh  aturan  dan  peraturan  yang  relevan;  yaitu  Antigua  dan  Barbuda,  Bahama, Komoro,  Tanjung  Verde,  Fiji,  yang Filipina,  Indonesia, Jamaika,  Kiribati,  Maladewa, Kepulauan  Marshall,  Papua  Nugini,  Kepulauan  Solomon,  Saint  Vincent  dan  Grenadines, Sao  Tome  dan  Principe,  Seychelles,  Trinidad  dan  Tobago,  serta  Tuvalu  dan  Vanuatu 1 . Pemerintah  negara-negara  ini  memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk  melestarikan  dan mengelola  lingkungan  laut  dan  wilayah  pesisir,  beserta  isi  di  dalamnya.  Ini  termasuk Indonesia,  yang  menindaklanjuti  ketentuan  internasional  untuk  perlindungan  pengelolaan lingkungan laut dan wilayah pesisir.
Didukung  oleh  Earth  Summit  1992  dalam United  Nations  Conference  of Environment  Development ('UNCED'),  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan United Nations Conference on the Law of the Sea dimana maksud bab ini dalam Agenda 21 adalah untuk menempatkan dasar hukum internasional bagi negara-negara untuk memiliki hak dan kewajiban  untuk  mengupayakan  perlindungan  dan  pembangunan  berkelanjutan  bagi lingkungan  laut  dan  wilayah  pesisir  beserta  isinya.  Sebagai  salah  satu  upaya  dalam melaksanakan  Agenda  21,  pemerintah  Indonesia  menyusun  Bab  18  tentang  pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan laut yang relevan pada tahun 1995, di mana disebutkan bahwa orientasi  pengembangan  pengelolaan  di  wilayah  pesisir  harus  menjadi  prioritas  bagi pembangunan  negara,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  koherensi  dan  kewenangan lembaga-lembaga di dalamnya.
Berbagai  kesepakatan  dan  organisasi  internasional  yang  mendukung  perlindungan laut  dan  wilayah  pesisir  telah  disepakati  berama  untuk  dapat  dimanfaatkan  untuk kepentingan  ekonomi  dan  tanpa  mengurangi  kepentingan  generasi  yang akan  mendatang. Integrated  Coastal  Management adalah  merupakan  sebuah  susunan  kerangka  kolaboratif yang  memiliki  sifat  dinamis,  konsisten  dan  praktis.  Di  dalam  ICM  tersendiri tidak  hanya mengakomodir  sumberdaya  saja  akan  tetapi  cara  yang  teintegrasi  secara  pararel  dengan pelibatan Sustainable  Development  Goals (SDGs) 2 .  Pandangan  lain  mengatakan  ICM adalah  sistem  pengelolaan  sumber  daya  alam  melalui  integrasi  tata  kelola  dari  pusat  ke
1 Dina  Sunyowati, "Integrated  Coastal  Management  Kajian  Hukum  Untuk  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir Berkelanjutan Di Indonesia" (Indoensia: Airlangga University Press, 2020).
2 Martuti,  Nana  Kariada Tri  Pribadi,  Rudhi  Dewi, Nur  Kusuma,  Nur Sidiq,  Wahid  Akhsin  Budi,  Mutiatari, Dhita Pracisca, Analysis Of Environmental, Socio-Economic, And Stakeholder Partnership  For Integrated Coastal Management In Semarang City, Indonesia, Journal of Integrated Coastal Zone Management, Vol. 1 No. 22 Tahun 2020, hlm. 9-22.
daerah. Fokusnya adalah untuk perlindungan dan penggunaan wilayah pesisir. Hal ini juga bertujuan  untuk  menekan  mitigasi  terhadap  bencana  alam  dengan  fungsi  dan  kehadiran utamanya. Untuk alasan ini, ICM digunakan sebagai pedoman oleh hampir semua negara yang  memiliki  laut  dan  wilayah  pesisir.  Integrasi  antara  pemerintah  dan  sektor  swasta, yang  sering  dianggap  sulit  oleh  banyak  negara,  mudah  diselesaikan  melalui  ICM.  Selain itu, di 21 St Pendekatan ICM yang mengintegrasikan instrumen peraturan pemerintah yang melindungi  jenis  keanekaragaman  hayati,  wilayah  pesisir  dan  evaluasi  hasil  atau  analisis dampak  lingkungan  dari  rencana  pembangunan  dianggap  sebagai  inovasi  dalam pelaksanaan  program,  sesuai  dengan  kemajuan  zaman 3 .  Studi  dan  penelitian  yang dilakukan di Asia khususnya di kawasan Asia Timur khususnya (Indonesia, Vietnam dan Malaysia),  telah  membuktikan  bahwa  wilayah  pesisir  mengalami  pertumbuhan  yang  luas karena  penerapan  ICM.  Tidak  heran  jika  keberhasilan  ini  telah  memikat  banyak  negara Asia lainnya, bahkan negara-negara Eropa untuk mengadopsi pendekatan yang sama.
Namun, dalam perkembanganya saat ini dengan prinsip ICM yang flesibelitas telah mengarami  perubahan  yang  berdampak  sisi  positif  khususnya  di  negara  Kawasan  asia timur  seperti  Indonesia,  malayasia,  Vietnam,  China,  Kamboja  dll  Perkembangan  tersebut dapat  terlihat  dari  segi  fungsi  dan  aturan  dari  ICM  yang  bepengaruh  terhadap Pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan. Seperti pemerintah Indonesia, bahwa dengan perubahan  arah  kebijakan  pengelolaan  wilayah  pesisir  berbasis  sentralisasi  menunjukan adanya  perkembangan  yang  sangat  positif,  khususnya  dalam  pengintegrasian  antara pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  perlindungan  yang  dikemas  melalui  program pengembangan kawasan pesisir tangguh ('PKPT') yang merupakan ICM skala mini (dalam kewenangan pemerintah daerah). Pemerintah Indonesia sepenuhnya mendukung penerapan penyesuaian  program  yang  mencakup  pengembangan  wilayah  pesisir  ke  pengaturan  yang lebih  harmonis  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  melalui  pemberlakuan  instrumen regulasi  yang  berlaku.  Sebagai  implikasinya,  banyak  program  menghasilkan  hasil  untuk mendukung  pembangunan  berkelanjutan  di  wilayah  pesisir.  Progres  program  PKPT  juga melonjak  signifikan  dalam  mengembangkan  wilayah  pesisir  di  tingkat  daerah.  Salah  satu alasan di balik keberhasilan progresif ini adalah model pendekatan yang digunakan dalam mengintegrasikan  kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Hal  ini  juga  harus
3 J. Clark, “Coastal zone management for the new century” , Ocean and Coastal Management Vol. 37 No. 1 Tahun 1997, hlm. 191-216.
didukung  oleh  koherensi  yang  sama  dalam  instrumen  hukum  yang  diberlakukan  oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Sejalan  dengan  atmosfir  positif  perkembangan  dan  fungsi  ICM  di  Indonesia  hal tersebut dirasakan juga oleh negara-negara Kawasan asia timur seperti negara kawasn asia timur.  Dampak  positif  tersebut  dapat  terlihat  dari  banyaknya  wilayah  pesisir  dan  pulau- pulau  kecil  di  negara  tersebut  telah  melaksanakan  amant  ICM.  Sehingga  dalam pelaksananya  berdampak  juga  pada  capaian  hasil  perlindungan,  pemanfaatan    serta terjalinnya  Kerjasama  antar  negara  terhadap  pengelolaan  wilayah  pesisir  yang  secara komperhensif. Namun, dalam hal positif terdapat anomali dampak negatif yang menggeser paradigma fungsi dan peranan ICM pada saat ini. Salah satu faktanya apabila peranan dan fungsi  ICM  tidak  memiliki  batasan  terhadap  pola  kebijakan  yang  berbasis  kewenangan pemerintah  daerah maka  akan  dimungkinkan  terjadinya  overlapping  penetapan  peran  dan fungsi ICM yang tersentral.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Belum adanya pembatasan fungsi dan peran ICM  tentunya menimbulkan keajegan dalam  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil.  Berlandaskan  permasalahan tersebut maka peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakan  Fungsi Integrated  Coastal  Management (ICM)  untuk  Negara dengan Laut dan Wilayah Pesisir serta Pulau-Pulau Kecil Di Negara Kawasan Asia Timur Pada Abad Ke-21 Saat ini?
2. Bagaimakanah  Pengaruh  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  dalam  Keberlanjutan Integrated Coastal Management (ICM)?

## III. METODE
Metode  penelitian  merupakan  cara  dan  proses  terhadap  sebuah  kasus  untuk  dapat dianalisis  sesuai  dengan  kriteria  pendekatan  yang  telah  ditentukan  dan  sesuaikan  dengan analisis  peramasalahan  yang  akan  diangkat 4 .  Dalam  penelitian  ini  digunakan  pendekatan Yuridis-Normatif,  yaitu  sebuah  proses  atau  cara  dalam  penelitian  ilmiah  untuk  dapat menemukan  kebenaran  yang  di  dasari  analisis  logika  dan  landasan  sosilogis,  filosofis.
4 Saeful  Kholik, “Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Antisipasi  Pengendalian  Perubahan  Iklim Kerusakan  Lingkungan  Laut  di  Kabupaten  Indramayu  dalam  Rezim  Sentralisasi”. Jurnal  Yustitia  Vol.  9 No. 1 Tahun 2023, hlm. 72.
Dalam penelitian yang berbasis normative tidak hanya di dasari dengan membenarkan atau menjustifikasi  keabsahan  suatu  permasalahan.  Akan  tetapi  pelaksanaan  meotde  normatif ini memandang bahwa hukum dapat dinilai dari aturan dan diluar aturan hukum. Termasuk keterkaitan  dengan  pola  norma  dan  asas  terhadap  aspek  keberlanjutan  lingkungan.  Oleh karena  itu,  pengelolaan  metode  yuridis-normatif  ini  justru  datang  dari  realistis  aturan, sosial,  budaya  dan  lingkungan  terhadap  keberlakuan  atau  kurang  efektifnya  sebuah regulasi yang sedang atau akan ditetapkan yang kemudian masuk dalam tahapan awal agar dapat dikaji dan dianalisis secara berjenjang dan koplementer 5 .

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Fungsi Integrated Coastal Management (ICM) untuk Negara dengan Laut dan Wilayah  Pesisir  serta  Pulau-Pulau  Kecil  di  Negara  Kawasan  Asia  Timur (Indonesia, Vietnam, Malaysia) Pada Abad Ke-21 Saat ini
Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tentunya memiliki potensi yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lingkungan dan masyarakat secara  keseluruhan.  Ketertarikan  ini  menjadi  alasan  mengapa  persaingan  lintas  sektor memanas  untuk  menentukan  sendiri  jenis  pengelolaannya  masing-masing  di  wilayah pesisir  dan  pulau-pulau  kecil,  bahkan  ketika  sudah  melewati  batas  yang  ditarik  oleh peraturan  perundang-undangan 6 .  Banyak  negara  di  Eropa  dan  Asia  memiliki kesalahpahaman  tentang  apa  yang  seharusnya  mereka  lakukan  terhadap  kebijakan pengelolaan mereka sendiri untuk laut dan wilayah pesisir sebelum ICM diperkenalkan dan diverifikasi.  Akibatnya,  kebijakan  dan  peraturan  mereka  tentang  penggunaan  dan pengelolaan  wilayah  pesisir  tidak  koherensi,  yang  kemudian  mengarah  pada  eksplorasi berlebihan dan kerusakan lingkungan 7 . Hal ini diperparah oleh ketidaksiapan negara dalam menyiapkan kebijakan untuk mengantisipasi perubahan iklim, berkontribusi pada kenaikan permukaan  laut,  yang  mengakibatkan  banjir,  erosi  dan  perendaman  tanah.  Ketidaksiapan
5 Saeful  Kholik,  Dkk,  “ Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam  Pembentukan  Produk  Hukum  Desa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” , Jurnal Yustitia Vol.  9 No. 2 Tahun 2023, hlm. 224.
6 (Simanjuntak, Saraswati, dan Setiyono 2022)
7 Coelho, Carlos Narra, Pedro Marinho, Bárbara Lima, Márcia, “ Coastal management software to support the decision-makers  to  mitigate  coastal  erosion” ,  Journal  of  Marine  Science  and  Engineering  Vol  8  No.  1 Tahun 2020, hlm 2-22.
ini  mengambil  bagian  dalam  pengelolaan  wilayah  pesisir  yang  buruk  dan  hilangnya wilayah di wilayah pesisir 8 .
Menurut  fakta  dan  laporan  mengenai  kerusakan  lingkungan  di  laut  dan  wilayah pesisir,  PBB  mengadakan  konferensi  Konvensi  Hukum  Laut  Perserikatan  Bangsa-Bangsa ('UNCLOS')  pada  tahun  1982.  Hal  ini  diratifikasi  di  Indonesia  melalui  Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS dan menjadi landasan yuridis pentingnya perlindungan  dan  pelestarian  maritim,  untuk  mendukung  pembangunan  maritim.  Pasal 192-234,  Bab  XII  UNCLOS  1982  menegaskan  bahwa  negara  harus  melindungi  dan melestarikan  lingkungan  laut  mereka.  Ketentuan  ini  juga  didukung  oleh  Konferensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Pembangunan  Lingkungan  ('UNCED')  tahun  1992, yang  dikenal  sebagai  Rio  Earth  Summit.  Bab  19-nya  menetapkan  bahwa  hukum internasional, sebagaimana tercermin dalam ketentuan konferensi PBB tentang hukum laut setara  dengan  Agenda  21  yang  menempatkan  dasar  hukum  internasional  untuk  hak  dan kewajiban  negara-negara  untuk  mengejar  perlindungan  dan  pengembangan  lingkungan yang berkelanjutan untuk wilayah laut dan pesisir,  bersama dengan sumber daya mereka. Sebagai upaya implementasi, pemerintah Indonesia telah menyusun Agenda 21 dalam Bab 18  tentang  pengelolaan  terpadu  wilayah  pesisir  dan  laut  terkait.  Disebutkan  bahwa pembangunan  nasional  harus  mengutamakan  orientasi  pembangunan  dan  pengelolaan wilayah pesisir, khususnya dalam pencantuman koherensi dan kewenangan kelembagaan 9 . Selain  Indonesia,  ada  beberapa  negara  kepulauan  yang  meratifikasi  konvensi  tersebut menjadi  undang-undang  mereka  dan  menyesuaikannya  dengan  hukum  nasional  mereka. Dalam pelaksanaannya, ICM berusaha menggunakan pendekatan dalam mereduksi isu-isu di suatu negara melalui kebijakan dan kepentingan nasional 10 .
Terbukti  bahwa  ICM  telah  diadopsi  di  banyak  negara  bagian  dengan  laut  dan wilayah  pesisir  sebagai  pedoman  mereka.  Dalam  20  tahun  terakhir,  ICM  telah dipraktekkan  di  banyak  negara  di  Asia  Timur.  Keberhasilan  ini  merupakan  tanda  yang bermanfaat bagi mata pencaharian masyarakat adat, lokal dan tradisional di daerah pesisir,
8 Rizzo, Angela Anfuso, Giorgio, “ Coastal dynamic and evolution: Case studies from different sites around the world” , Water (Switzerland) Vol. 12 No. 10 Tahun 2020, hlm. 2-10.
9 Dina  Sinyowati,  “ Integrated  Coastal  Management  Kajian  Hukum  untuk  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir Berkelanjutan di Indonesia”, Tahun 2020, hlm. 1-184
10 Larasati, Latifah Dinda,  “ Tantangan  internal  dalam mewujudkan Indonesia  sebagai  poros maritim dunia Internal challenges in realizing Indonesia as the world maritime axis” , Jurnal Hubungan Internasional Vol. 10 No. 2 Tahun 2017, hlm. 2014.
pulau-pulau  kecil,  dan  bantaran  sungai.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  fungsi  ICM  dalam memenuhi target baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk membangun lingkungan di  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil.  ICM  sendiri  memegang  peran  penting  dalam menangani  kerusakan  lingkungan  yang  disebabkan  oleh  limbah  industri  atau  pabrik,  dan menyelaraskan alur  pengelolaan  antara  satu  sektor  dengan  sektor  lainnya.  Jelas,  ini  harus mencakup  penyelesaian  semua  masalah  yang  berkaitan  dengan  kerusakan  lingkungan  di sekitar laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pendekatan terpadu.
Adapun negara-negara di kawasan asia timur yang telah berhasil menerapkan esensi fungsi dan peran ICM dapat dijabarkan sebagai berikut:
1) Penurunan  polusi  udara  dan  limbah  di  sekitar  DAS  sungai  Xiamen (CHINA). Pengelolaan  dan  pengendalian  tepi  laut  di  Xiamen  adalah  contoh keberhasilan dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan di laut dan daerah aliran sungai. Proses implementasi menggunakan ICM dengan tiga fase integrasi untuk  aksesibilitas  ke  pantai,  laut,  danau  dan  teluk  dengan  mengevaluasi kebersihan  air  dan  lingkungan.  Keberhasilan  pelaksanaan  ICM  adalah membangun  iklim  investasi  setara  dengan  RMB64  juta  (USD  10.3  juta)  hanya dalam  waktu  1  tahun.  Penghasilan  ini  pastinya,  akan  digunakan  untuk keberlangsungan dan kesejahteraan rakyat di negara bagian.
2) Kelestarian pangan dan pertahanan dalam pengelolaan sumber daya alam yang  dihasilkan  dari  laut  dan  daerah  pesisir,  khususnya  bagi  masyarakat adat,  lokal  dan  tradisional  (THAILAND). Implementasi  ICM  bermaksud untuk melibatkan dan memberikan peran kepada masyarakat sekitar, contoh ini dapat  dilihat  di  provinsi  Chonburi,  Thailand.  Dukungan  pemerintah  pusat  dan daerah, lembaga, serta swasta di sana, telah melahirkan program pelatihan yang berfokus  pada  pengelolaan  hasil  laut  melalui  lembaga  penelitian  lingkungan. Pada tahun 2006, Kotamadya Sriracha menunjukkan hasil dari program tersebut dalam  bentuk  keseimbangan  yang  ditemukan  di  ekosistem  laut  dan  wilayah pesisir  dengan  hasil  yang  dikelola  oleh  nelayan  dan  lembaga  terkait.  Program konservasi  lingkungan  dan  keberlanjutan  hasil  laut  merupakan  strategi  yang dibuat  di  bawah  kewenangan  pemerintah  pusat.  Strategi  ini  kemudian ditindaklanjuti  oleh  pemerintah  daerah  di  Thailand,  yang  menunjukkan  model manajemen dan strategi berbasis ICM.
3) Pengelolaan  dan  penggunaan  air  dalam  distribusi  regional  di  provinsi Preah  Sihanouk  (Kamboja). Sebelum  memberlakukan  ICM,  Preah  Sihanouk adalah  salah  satu  dari  banyak  daerah  dengan  kerusakan  parah  pada  air  waduk segarnya,  yang  mencakup  area  yang  terkena  dampak  seluas  5  hektar.  Setelah menandatangani  kesepakatan  untuk  mengeluarkan  kebijakan  dan  menerapkan program  ICM,  pemerintah  Kamboja  mulai  menjadi  lebih  proaktif  dalam memperhatikan  lingkungan.  Bahkan  memenangkan  hibah  skala  kecil  dari mekanisme  Fasilitas  Lingkungan  Global  ('GEF')  di  bawah  Program Pembangunan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  ('UNDP').  Pelaksanaan  program  ini sangat didukung oleh integrasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta  sektor  terkait  lainnya.  Itu  telah  berhasil  memulihkan  air  waduk  yang tercemar  dan  membantu  kurang  lebih  5.000  warga  menghuni  daerah  tersebut. Orang-orang  ini  mengalami  dampak  positif  langsung  dalam  aksesibilitas  air untuk minum, kebutuhan rumah tangga dan sektor pertanian. Dengan demikian, keberhasilan program ICM di Kamboja ini adalah meningkatkan kualitas hidup serta ketersediaan air bersih di dalamnya.
4) Rehabilitasi untuk pengelolaan lingkungan di Batangas, (Filipina). Tercatat ICM  telah  dilaksanakan  di  seluruh  provinsi  di  Filipina,  berjumlah  14  (empat belas) kota dan wilayah. Pemerintah di Filipina memberlakukan kebijakan bagi para  pemangku  kepentingan  terkait  untuk  memungkinkan  mereka  menerapkan strategi sesuai dengan konsep ICM untuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya  alam.  Strategi  kolaboratif  atau  integratif  ini  memimpin  jalan  bagi  orang untuk merasakan manfaat, baik itu dalam peningkatan ikan yang mereka tangkap atau  restorasi  jenis  ikan  dan  terumbu  karang  tertentu.  Penulis  menghasut informasi  ini  dari  laporan  studi  di  monitor  penangkapan  ikan  yang  dibuat  oleh lembaga World Wide Fund for Nature di Filipina (WWF – Filipina)
5) Manajemen  dan  pencegahan  perubahan  iklim  (bencana  alam  dan  buatan manusia)  di  Da  Nag  (VIETNAM). Dampak  perubahan  iklim  dan    inovasi terhadap  perlindungan  perubahan  iklim  menyebabkan  banjir,  degradasi lingkungan  laut,  erosi  dan  kenaikan  permukaan  laut.  Da  Nang  sebagai  sebuah wilayah  memfokuskan  implementasi  konsep  ICM  dengan  memperkuat
pertahanan dan peran masyarakat terhadap perubahan iklim. Konsep strategi ini adalah  menempatkan  visi  dan  misi  dalam  integrasi  langkah-langkah  dari  aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.  Beberapa contoh strategi ini dapat ditemukan dalam  penanggulangan  alami  terhadap  gelombang  badai,  peningkatan mekanisme  pertahanan  terhadap  bencana  alam,  dan  mitigasi  terhadap  bencana alam,  dan  buatan  manusia,  serta  lokalisasi  daerah  yang  terkena  dampak  angin topan.  Strategi  ini  terbukti  sangat  efektif  dan  menghasilkan  dampak  positif dalam  penerapan  ICM.  Misalnya,  penanganan  penegakan  tanggul  yang dilakukan  pada  area  seluas  sekitar  6.500  meter  persegi  mampu  mencegah kenaikan  permukaan  air  laut  dan  membantu  lebih  dari  400  petani  untuk mengolah lahan  mereka  dan  meningkatkan  produktivitas  mereka.    Aman  untuk menyimpulkan bahwa Da Nang telah berhasil menerapkan ICM dengan melihat data perkembangannya dari tahun 1994 hingga 2020. Berikut tabel pertumbuhan total panjang garis pantai di ICM 2021, yang mencakup setidaknya garis pantai dan daerah aliran sungai dekat:
Tabel 5 Grafik peningkatan garis pantai di Da Nang, dalam pelaksanaan ICM.
Indikator Tahun 1994 Tahun 2015 Tahun 2017 Tahun 2020 Panjang garis pantai yang dicakup oleh ICM 286 31.878.13 38.709.15 86.284.84 Panjang garis pantai yang dicakup oleh ICM 0,13% 14% 17% 40.4% Jumlah Situs ICM 2 20 57 114 Sumber: (http://pemsea.org/about-PEMSEA/history, 2023a)
6) Peningkatan  komitmen  terhadap  pengelolaan  wilayah  pesisir  di  Indonesia dengan  berpartisipasi  dalam  Forum  Tingkat  Menteri  Seventh  East  Asian Seas  ('EAS'). Partisipasi  Indonesia  dalam  berkomitmen  untuk  memajukan Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (SDGs)  PBB  melalui  PEMSEA  hingga 2030  harus  ditafsirkan  sebagai  bentuk  kebijaksanaannya  dalam  menanggapi
perubahan  iklim.  Pendekatan  ICM  yang  telah  diterapkan  oleh  pemerintah Indonesia telah memperkuat strateginya sebagai negara untuk mengkolaborasikan  instrumen  hukum  yang  berlaku  dan  mengintegrasikan kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Dalam  implementasinya, pemerintah Indonesia telah menetapkan peta jalan dalam melawan daerah-daerah yang  terkena  dampak  di  wilayah  pesisir,  untuk  kemajuan  upaya  28  tahun terakhir.  Kemitraan  dengan  lembaga-lembaga  regional  dan  pemenuhan komitmen  internasional  digunakan  sebagai  katalis  untuk  menyusun  strategi pembangunan berkelanjutan dan memungkinkan Indonesia sebagai negara dapat mencapai  Strategi  Pembangunan  Berkelanjutan  untuk  Laut  Asia  Timur  (SDS- SEA). Roadmap PEMSEA berfungsi sebagai acuan untuk menciptakan langkah strategis bagi wilayah pesisir dan sumber daya alam, hal ini menunjukkan untuk mengimplementasikan  visi  dan  misi  SDS-SEA.  Dalam  menentukan  peta  jalan ini,  pemerintah  Indonesia  harus  memikirkan  agenda  hingga  2030.  Dengan demikian,  ini  menyelaraskan  peta  jalan  dengan  tujuan  ekonomi  biru  dengan pemulihan hijau negara-negara PEMSEA. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan komitmen Indonesia terhadap lingkungan internasional dalam Deklarasi Tingkat Menteri yang disepakati oleh negara-negara anggota, yang terdiri dari Kamboja, Cina, Korea Utara, Indonesia, Jepang, Laos, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Timor  Leste  dan  Vietnam.  Agenda  utama  deklarasi  ini  adalah  agar  pemerintah dari  negara-negara  anggota  memperkuat kemajuan  atau  keberhasilan  komitmen mereka  dalam  mewujudkan  tujuan  yang  berkelanjutan  dan  kuat  untuk  wilayah pesisir,  termasuk  untuk  Indonesia.  Keberhasilan  dan  perkembangan  ICM  di Indonesia  ditandai  dengan  kemajuan  yang  muncul  di  28  dari  34  provinsi,  di mana mereka telah memberlakukan ketentuan zonasi untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di bawah ICM, ambang batas harus mematuhi 83% dari area tersebut atau setara dengan 90.000 km garis pantai 11 .
7) Peningkatan  pengelolaan  lingkungan  di  wilayah  pesisir  Malaysia berdasarkan ICM.
11 Fariska Cinta Priandini, Safira Maharani Hanifa Syach, Tedi Bagus PM, Romi Setiawan. Dokumentasi: M Reza  Nur  H,  Fadilah  Amelia  H. Indonesia  Ambil  Bagian  Dalam  The  Seventh  East  Asian  Seas  (Eas) Ministerial Forum, Tahun 2021, hlm. 1-2.
Malaysia  adalah  salah  satu  negara  yang  terletak  di  Asia  timur,  berukuran  luas daratan  330.000  km  persegi  dan  garis  pantai  4.800  km,  terletak  di  landas kontinen  Sunda.  Estimasi  menunjukkan  bahwa  30%  wilayah  negara terdiri  dari wilayah  pesisir  yang  bervariasi.  Ini  adalah  negara  kecil  dengan  sekitar  25  juta warga,  yang  masih  tumbuh  hingga  2,4%  per  tahun  –  masih  di  bawah  kategori populasi tinggi dan cukup. Oleh karena itu, lebih dari 60% warganya mendiami daerah  di  seluruh  garis  pantai  dan  pantai.    Dengan  meratifikasi  Bab  17  dari Agenda 21 pada tahun 1992, pemerintah Malaysia berhasil memberlakukan dan mewujudkan  komitmennya  dalam  mencegah  dan  melawan  kerusakan  di lingkungan  laut,  Ini  meningkatkan  bentuk  pengelolaan  di  wilayah  pesisir  di Malaysia  dan  merehabilitasi  jenis  habitat  laut  dan  pesisir  berdasarkan  sumber daya  alam,  terutama  untuk  laut  berkelanjutan.    (Bin  Nordin,  2006)  (Basiron, 1998)  Menurut  ratifikasi  tersebut,  pemerintah  Malaysia  menunjukkan keunggulannya dalam pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir dan pulau- pulau  kecil,  yang  dihasilkan  dari  pemahaman,  pengetahuan  dan  implementasi ICM.  Salah  satu  contoh  mungkin  terlihat  di  Penang,  di  mana  ICM diimplementasikan  dan  digunakan  sebagai  bahan  percobaan  dalam  evaluasi pemerintah tentang ICM.  (Mokhtar & Ghani Aziz, 2003). Kisah sukses lainnya ditemukan  dalam  perawatan  yang  dilakukan  untuk  erosi  yang  terjadi  di  pantai yang terkena dampak di sepanjang semenanjung Malaysia. Sumber daya alam di Malaysia  juga  boleh  dibuat  sebagai  kemudahan  untuk  mengekalkan  kawasan pantai  berasaskan  ICM,  untuk  menangani  kerosakan  yang  berlaku  akibat bencana alam 12 .
Fase-fase  yang  disusun  dan  disusun  di  atas  berkontribusi  terhadap  reaksi  positif yang  muncul  dalam  dampak  pengelolaan  lingkungan  di  wilayah  pesisir  Filipina.  Fase  ini dimulai  dengan  persiapan  dan  perencanaan  yang  matang  –  dan  diakhiri  dengan  evaluasi dan  konsolidasi  sebagai  strategi  perbaikan  pada  fase  tindakan.  Evaluasi  dan  konsolidasi dimaksudkan  untuk  merespon  umpan  balik  proses  dalam  pengelolaan  wilayah  pesisir melalui  kebijakan  yang  dibuat  oleh  para  pemangku  kepentingan  baik  di  tingkat internasional maupun lokal.
12 M  Masud,  “ Conservation  of  Marine  Resources  and  Sustainable  Coastal  Community  Development  in Malaysia”, Tahun 2019, hlm. 59-78.
Setelah  KTT  Bumi  1992,  peningkatan  kuantitas  dan  kualitas  pelaksanaan  ICM terlihat  dalam  pola  pembangunan  sebagaimana  diuraikan  dalam  tinjauan  tersebut  di  atas. Di beberapa negara, fase pembangunan berhasil bertahan dari perubahan zaman – bahkan dalam  menghadapi  rintangan,  tantangan, dan  gangguan 13 .  Kemajuan  pengelolaan  wilayah pesisir terpadu ini tidak hanya terlihat di Asia atau Asia Timur, tetapi juga telah diadopsi sebagai  pedoman  dan  peraturan  berstandar  internasional  di  Amerika  Latin 14 .  Setelah  era milenium  2000,  pengelolaan  wilayah  pesisir  terpadu  semakin  dikembangkan  dalam mendukung  rencana  aksi  yang  dibangun  oleh  UNEP.  Beberapa  program  UNEP menggabungkan  kegiatan  yang  diprioritaskan,  di  mana  beberapa  di  antaranya  akan membutuhkan  dukungan  dari  elemen  integrasi  dan  akademik  untuk  memeriksa  sejauh mana  keberhasilan  yang  dapat  dicapai  ICM.  Spanyol  misalnya,  telah  mengembangkan implementasi  ICM  melalui  protokol  ketujuh  dalam  kerangka  konferensi  hukum lingkungannya. Dalam perencanaannya, Spanyol menggabungkan unsur pemerintah pusat dan  daerah,  yang  akan  menjadi  induk  bagi  program  CAMP.  Ini  adalah  program  yang dirancang  untuk  terus  menemukan  kebaruan  untuk  dilaksanakan  dalam  pengelolaan wilayah pesisir di Spanyol.

## B. Pengaruh  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  dalam  Keberlanjutan  Integrated Coastal Management (ICM)
Sebagai  perpotongan  dan  titik  transisi  antara  laut  dan  darat,  wilayah  pesisir merupakan  komponen  lingkungan  yang  memiliki  peran  aktif  dan  utama  dalam keberlangsungan  hubungan  antara  masyarakat,  darat  dan  lingkungan  air.  Meskipun demikian gagasan ini adalah yang utama dalam siklus kehidupan, namun kemajuan waktu secara bertahap mengubah wilayah pesisir yang memiliki karakteristik unik dan ekonomis menjadi bidang usaha baik bagi pemerintah maupun pihak swasta 15 .
13 Cicin-Sain,  Biliana,  Knecht,  Robert  W.  Fisk,  Gregory  W.,  “ Growth  in  capacity  for  integrated  coastal management  since UNCED: an international  perspective”, Ocean and Coastal Management Vol 20 No 1 Tahun 1999, hlm. 93-123.
14 Yáñez-Arancibia,  Alejandro,  “ Terms  of  reference  towards  coastal  management  and  sustainable development  in  Latin  America:  Introduction  to  Special  Issue  on  progress  and  experiences”, Ocean  and Coastal Management, Vol 42 No. 2 Tahun 1999, hlm. 77-404.
15 Sánchez-Triana,  Ernesto,  Enriquez,  Santiago,  Sigmann,  Katharina, Environmental  Impact  Assessment  for Integrated Coastal Zone Management, Opportunities for Environmentally Healthy, Inclusive, and Resilient Growth in Mexico's Yucatán Peninsula, Tahun 2019, hlm. 2-13.
Untuk mencegah konflik dan perjuangan di antara banyak pihak dalam mengklaim bidang bisnis, ICM dapat menjadi solusi, ini adalah pokok bahasan yang sering dibahas di kalangan  masyarakat  internasional  pada  konferensi  untuk  Agenda  21  pada  tahun  1992. Konferensi  ini  berfungsi  sebagai  salah  satu  landasan  utama  untuk  pengelolaan, pengembangan  dan  pemanfaatan  laut,  wilayah  pesisir,  dan  pulau-pulau  kecil.  Ini menghasilkan  perjanjian  internasional  dalam  pemeliharaan  dan  perlindungan  wilayah pesisir  yang  menggabungkan  beberapa  komponen.  Salah  satu  komponennya  adalah koherensi  kewenangan,  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  untuk  menentukan  kebijakan yang tepat dalam pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir. Pengembangan kebijakan tersebut  akan  bermakna  apabila  berhasil  menyelaraskan  perlindungan  kawasan  pesisir untuk  menghasilkan  nilai  ekonomi.  Selain  itu,  ICM  dapat  bekerja  sebagai  instrumen pengendali  bagi  masyarakat  dan  lingkungan,  untuk  mempromosikan  kearifan  dalam perlindungan  ekosistem,  keunikan  wilayah  pesisir,  serta  mencegah  konflik  kepentingan antar lembaga. Implementasi ICM tidak hanya berlaku di kawasan Asia Timur, tetapi juga aktif  berlaku  di  Eropa,  Amerika  Serikat,  Kanada,  dan  Meksiko.  Ini  juga  akan  berguna untuk  setiap  negara  bagian  dengan  wilayah  pesisir,  laut,  dan  pulau-pulau  kecil.  Tipikal ICM  yang  mengintegrasikan  kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  telah terbukti berhasil menangani isu dan permasalahan lingkungan di wilayah pesisir di seluruh dunia 16 .
Tidak  hanya  berfungsi  sebagai  instrumen  dalam  mengelola  koherensi  di  wilayah pesisir,  ICM  dapat  menjadi  acuan  untuk  membuat  pedoman  di  beberapa  sektor  penting, khususnya  dalam  mengelola  wilayah  pesisir  melalui  proses  perencanaan  terpadu. Koherensi ini penting untuk dijadikan inisiatif awal, untuk membentuk visi dan misi dalam pengelolaan  lingkungan,  terutama  untuk  kelestarian  lingkungan  untuk  wilayah  pesisir terpadu.  Integrasi  otoritas  dan  koherensi  pengelolaan  di  wilayah  pesisir  akan mempengaruhi manifestasi ICM, selain menyelaraskan hukum lingkungan, masing-masing negara  mungkin  ingin  mengadopsi  ICM  sebagai  pedoman.  Misalnya,  di  Indonesia upayanya  dalam  mengadopsi  ICM  dimotivasi  oleh  cita-citanya,  bahwa  otoritas  di negaranya  suatu  hari  nanti  akan  bebas  dari  tumpang  tindih  otoritas,  terutama  dalam
16 Qing, Yiting Nie, Xin Wang, Han Wei, Zhuxia Pang, Hui, Assessment  of  the effects of integrated coastal zone management based on synthetic control method , Frontiers in Marine Science Vol 9 No 1 Tahun 2022, hlm. 1-11.
pengelolaan  wilayah  pesisir 17 .  Indonesia  memandang  koherensi  kewenangan  antara pemerintah pusat dan daerah dalam ICM akan berpengaruh signifikan terhadap perubahan positif  bentuk  pengelolaan  wilayah  pesisir.  Adopsi  ICM  akan  membentuk  pola  integrasi dalam  koherensi  pengelolaan  wilayah  maritim  dan  pesisir,  seperti  yang  dijelaskan  pada gambar di bawah ini:
Tabel 2 Integrasi dan Pengelolaan Wil Terpadu Pesisir & Laut
Sumber: 18
Dalam  integrasi  koherensi  wilayah  pesisir,  penekanannya  terletak  pada  makna kewenangan  yang  koheren  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  untuk  perlindungan  dan pengelolaan  wilayah  pesisir.  Salah  satu  koherensi  praktiknya  dapat  dilihat  dari  tanggung jawab  negara  terhadap  rehabilitasi  kerusakan  lingkungan  yang  terjadi  di  wilayah  pesisir dan pulau-pulau kecil. Kerusakan lingkungan terutama disebabkan oleh aktivitas manusia dalam kasus penggunaan wilayah pesisir yang tidak terarah. Pemerintah pusat dan daerah perlu  mengintegrasikan  kemitraan  dan  tanggung  jawab  dalam  hal  ini  untuk  mengatasi masalah  kerusakan  lingkungan.  Berdasarkan  ICM,  tanggung  jawab  yang  disebutkan
17 Huang,  Wei  Po,  “ Impact  of  coastal  development  on  coastal  morphology  of  Taiwan:  Case  studies  and proposed countermeasures”, Journal of Sea Research Vol 188 No. 1 Tahun 2022, hlm. 1-13.
18 Pratikto, Widi A, Environment Marine , Managing Zonation in Coastal and Ocean Waters, Vol. 20 No. 14 Tahun 2022, hlm. 1-151.

## 1. Urban
Development 2. Navigation 3. Port and Harbous Development 4. Recreation
5. Human Settlemnt
6. Industry Site
Economic Preusre Political Preusre Management Measure Urban Developmet Fisheries Aquaculte Coastal Resources Users Exploatio n Rehabilitation
sebenarnya dapat dilakukan melalui rehabilitasi wilayah pesisir yang rusak, dan penguatan institusi  serta  penegakan  hukum.  Selain  itu,  juga  dapat  diwujudkan  melalui  analisis dampak  lingkungan  sebagai  instrumen  yang  mempertimbangkan  penyelesaian  melalui institusi  dan  penegak  hukum  dari  tingkat  daerah  hingga  pusat 19 .  Proses  pembangunan lembaga-lembaga yang berfokus pada koheren antara tingkat pemerintahan nasional, lokal atau  tradisional  memang  membutuhkan  penguatan  untuk  mengidentifikasi  isu-isu  sumber daya  di  wilayah  pesisir  di  tingkat  daerah,  terutama  tersegmentasi  oleh  koherensi  otonomi daerah 20 .

## V. PENUTUP
A. Simpulan
1. Peradaban  dan  perubahan zaman  dapat mempengaruhi  perubahan lingkungan, baik  dalam  bentuk  perubahan  iklim  atau  perubahan  lain  yang  dapat mempengaruhi  kondisi  dan  lingkungan  sekitar  khususnya  di  laut  dan  daerah pesisir.  Selain  itu,  peradaban  juga  dapat  mengubah  paradigma  masyarakat menjadi  manajemen,  misalnya,  dalam  kasus  munculnya  ICM.  Perubahan instrumen  dan  ketentuan  ini  didasarkan  pada  kebutuhan  dasar  dan  adaptasi terhadap perubahan iklim. Inovasi yang muncul di setiap fase ICM akan selalu berubah  mengikuti  perubahan  dan  inovasi  baru  mengikuti  kebutuhan  zaman tertentu. Pada abad ke-21.
2. Sementara  pengelolaan  dan  kontrol  terhadap  laut  dan  wilayah  pesisir sebelumnya  bersifat  parsial,  penguatan  adat,  masyarakat  lokal  dan  tradisional di  abad  ke-21  juga  meningkatkan  partisipasi  mereka  dalam  pengelolaan  dan kontrol  laut  dan  wilayah  pesisir.  Hal  ini  terlihat  dari  semakin  berkembangnya implementasi  ICM  di  beberapa  kawasan  Asia  Timur,  seperti  Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, Kamboja, dan Malaysia dalam berhasil mengelola dan  mengendalikan  wilayah  pesisirnya  secara  berkelanjutan.  Akibatnya, konsep dan model ICM akan mempengaruhi tingkat peningkatan kesejahteraan
19 Ghaffari,  Karang  Habibzadeh,  Tavakkol  Asfad,  Mortaza  Najafi  Mousazadeh,  Reza,  “ Construction  of Artificial Islands in Southern Coast of the Persian Gulf from the Viewpoint of International Environmental Law”, Journal of Politics and Law Vol. 10 No. 2 Tahun 2017, hlm. 264-275.
20 Dina Sunyowati,  “ Tata  Kelola Kelautan Berdasarkan Integrated Coastal And Ocean Management Untuk pembangunan Kelautan Berkelanjutan” , Perspektif Vol. 15 No. 1 Tahun 2010, hlm. 76-98.
masyarakat  dan  penurunan  kerusakan  di  laut  dan  wilayah  pesisir  di  negara- negara Asia Timur.

## B. Saran
1. Dalam  penerapan Integrated  Coastal  Management diperlukannya  sebuah standar  dan  barometer  terhadap  implikasi  fungsi  dan  peranannya.  Hal  ini dimaksudkan  agar  adanya  keterpaduan  yang  lebih  pasti  dan  sinkron  antara pemerintah pusat dan daerah dalam penguatan fungsi dan peran.
2. Dalam konteks perkembangan di kawan asia timur pengelolaan wilayah pesisir mengalami banyak perubahan signifikan dalam abad Ke-21. Hal ini disebabkan karena  beberapa  negara  di  Kawasan  asia  timur  dalam  mengelola  wilayah pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  adanya  batasan  dan  pembagian  merata  terhadap kewenangan, perlindungan dan pengelolaan secara merata dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Cicin-Sain,  Biliana,  Knecht,  Robert  W.  Fisk,  Gregory  W. Growth  in  capacity  for integrated  coastal  management  since  UNCED:  an  international perspective, Ocean and Coastal Management Vol 20 No 1 Tahun 1999, Coelho, Carlos Narra, Pedro Marinho, Bárbara Lima, Márcia, Coastal management software  to  support  the  decision-makers  to  mitigate  coastal  erosion , Journal of Marine Science and Engineering Vol 8 No. 1 Tahun 2020,
Dina  Sunyowati, Integrated  Coastal  Management  Kajian  Hukum  Untuk Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Berkelanjutan  di  Indonesia (Indonesia: Airlangga University Press, 2020).
______________, Tata  Kelola  Kelautan  Berdasarkan  Integrated  Coastal  And Ocean  Management  Untuk  pembangunan  Kelautan  Berkelanjutan ,
Perspektif Vol 15 No. 1 Tahun 2010,
Fariska  Cinta  Priandini,  Safira  Maharani  Hanifa  Syach,  Tedi  Bagus  PM,  Romi Setiawan.  Dokumentasi:  M  Reza  Nur  H,  Fadilah  Amelia  H. Indonesia Ambil  Bagian  Dalam  The  Seventh  East  Asian  Seas  (Eas)  Ministerial Forum, Tahun 2021,
Ghaffari, Karang Habibzadeh, Tavakkol Asfad, Mortaza Najafi Mousazadeh, Reza,
Construction of Artificial Islands in Southern Coast of the Persian Gulf from  the  Viewpoint  of  International  Environmental  Law, Journal  of Politics and Law Vol 10 No. 2 Tahun 2017,
Huang, Wei Po, Impact of coastal development on coastal morphology of Taiwan: Case studies and proposed countermeasures, Journal of Sea Research Vol 188 No. 1 Tahun 2022,
J.  Clark, Coastal  zone  management  for  the  new  century ,  Ocean  and  Coastal Management Vol 37 N0. 1 Tahun 1997,
Larasati, Latifah Dinda, Tantangan internal dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros  maritim  dunia  Internal  challenges  in  realizing  Indonesia  as  the world maritime axis , Jurnal Hubungan Internasional Vol 10 No 2 Tahun 2017,
M Masud, Conservation of Marine Resources and Sustainable Coastal Community Development  in  Malaysia, Conservation  of  Marine  Resources  and Sustainable Coastal Community Development in Malaysia, Tahun 2019,
Martuti,  Nana  Kariada  Tri  Pribadi,  Rudhi  Dewi,  Nur  Kusuma,  Nur  Sidiq,  Wahid Akhsin  Budi,  Mutiatari,  Dhita  Pracisca, Analysis  Of  Environmental, Socio-Economic,  And  Stakeholder  Partnership  For  Integrated  Coastal Management In Semarang City, Indonesia, Journal of Integrated Coastal Zone Management, Vol 1 No. 22 Tahun 2020,
Pratikto, Widi  A, Environment Marine , Managing Zonation in Coastal and Ocean Waters, Vol 20 No. 14 Tahun 2022,
Qing, Yiting Nie, Xin Wang, Han Wei, Zhuxia Pang, Hui, Assessment of the effects of  integrated  coastal  zone  management  based  on  synthetic  control method , Frontiers in Marine Science Vol 9 No 1 Tahun 2022,
Rizzo, Angela Anfuso, Giorgio, Coastal dynamic and evolution: Case studies from different sites around the world , Water (Switzerland) Vol 12 No. 10 Tahun 2020,
Saeful Kholik, Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Antisipasi Pengendalian Perubahan Iklim Kerusakan Lingkungan Laut Di Kabupaten Indramayu Dalam Rezim Sentralisasi. Jurnal Yustitia Vol 9 No. 1 Tahun 2023,
___________,  Suhendar,  Syamsyul  Bahri  Siregar,  Kodrat  Alam,  Dian  Noventi, Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam  Pembentukan  Produk Hukum  Desa  Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa , Jurnal Yustitia Vol  9 No. 2 Tahun 2023,
Sánchez-Triana,  Ernesto,  Enriquez,  Santiago,  Sigmann,  Katharina, Environmental Impact  Assessment  for  Integrated  Coastal  Zone  Management,
Opportunities  for  Environmentally  Healthy,  Inclusive,  and  Resilient Growth in Mexico's Yucatán Peninsula, Tahun 2019,
Yáñez-Arancibia, Alejandro, Terms of reference towards coastal management and sustainable development in Latin America: Introduction to Special Issue on  progress  and  experiences, Ocean  and  Coastal  Management,  Vol  42 No. 2 Tahun 1999,