## PENGEMBANGAN KONSEP KERJASAMA PEMANFAATAN ASET DESA  BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN CIAMIS
Evi Noviawati *) evinoviawati76@gmail.com
Yuliana Surya Galih *) yuge71@gmail.com2
(Diterima 01 Agustus 2020, Disetujui 07 September 2020)

## Abstract
This  research  was  carried  out  by  developing  the  concept  of  cooperation  in  the utilization of village assets based on local wisdom in Ciamis Regency which is based on  observations,  especially  in  Dewasari  Village,  Cijeungjing  District,  which  has  a large  enough  potential  to  develop  the  concept  of  utilization  cooperation.  There  are still many potentials that can be explored as an effort to optimize the management of village assets, which are utilized in the Utilization Cooperation concept based on local wisdom.This research was conducted using descriptive qualitative research methods. The  data  collected  consists  of  primary  data  and  secondary  data.  Primary  data  was obtained  through  interviews  with  research  respondents,  namely  the  Head  of  the Dewasari  Village,  Cijeungjing  District  and  the  Secretary  of  the  Dewasari  Village, Cijeungjing District. Meanwhile, secondary data were obtained from related agencies in  Cijeungjing  District  and  other  scientific  publications.  Based  on  the  results  of  the research, it was found that (1) The model of the utilization of village assets, especially the  village  treasury  land  that  has  been  running  in  Dewasari  Village,  Cijeungjing District,  Ciamis  Regency  is  a  form  of  utilization  cooperation  with  Islamic organizations,  Islamic  boarding  schools  foundations  and  educational  institutions  (2) the constraints that arise in utilization of village assets with the concept of Utilization Cooperation  in  Dewasari  Village,  (3)  Identifying  the  potential  for  developing  the concept  of  cooperation  in  utilization  based  on  local  wisdom  in  the  use  of  village treasury lands as an effort to optimize the management of village assets to improve the  village  economy  in  a  sustainable  manner,  namely  by  changing  the  form  of utilization  of  village  assets  from  the  rental  system  become a  collaborative  utilization that is adapted to the situation and conditions of Dewasari Village, where most of the area is used as a boarding school. Re-assessing the form of utilization that has been carried  out  in  the  past  needs  to  be  carried  out  as  an  effort  to  anticipate  future risks regarding the legal consequences that will arise  if the village treasury lands are still using the current form of utilization.
Key_word_1; Village Treasury Land, 2; Utilization Cooperation, 3; Local culture
* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

## Abstrak
Penelitian  ini  dilaksanakan  yaitu  dengan  mengembangkan  konsep  kerjasama pemanfaatan  aset  desa  berbasis  kearifan  lokal  di  Kabupaten  Ciamis  yang berdasarkan  pengamatan  terutama  di  Desa  Dewasari  Kecamatan  Cijeungjing mempunyai  potensi  yang  cukup  besar  untuk  dilakukan  pengembangan  konsep kerjasama pemanfaatan. Masih banyak potensi yang bisa digali sebagai upaya untuk optimalisasi pengelolaan aset desa yang pemanfaatannya dalam konsep Kerjasama Pemanfaatan  berbasis  kearifan  lokal.  Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan menggunakan  Metode  Penelitian  Deskriptif  Kualitatif.  Data  yang dikumpulkan  terdiri atas  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara dengan  responden  penelitian  yaitu  Kepala  Desa  Dewasari  Kecamatan  Cijeungjing dan  Sekretaris  Desa  Dewasari  Kecamatan  Cijeungjing.  Sedangkan  data  sekunder diperoleh dari instansi terkait di Kecamatan Cijeungjing serta publikasi ilmiah lainnya. Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  (1)  Model  pemanfaatan  aset  desa terutama terhadap tanah kas desa yang telah berjalan di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis  adalah  bentuk  kerjasama  pemanfaatan  dengan organisasi  islam,  yayasan  pondok  pesantren  dan  lembaga  pendidikan  (2)  kendala- kendala  yang  timbul  dalam  pemanfaatan  aset  desa  dengan  konsep    Kerjasama Pemanfaatan di Desa Dewasari, (3) Mengidentifikasi potensi pengembangan konsep kerjasama pemanfaatan berbasis kearifan lokal dalam pemanfaatan tanah kas desa sebagai  upaya  optimalisasi  pengelolaan  aset  desa  untuk meningkatkan perekonomian  desa  secara  berkelanjutan  yaitu  dengan  mengubah  bentuk pemanfaatan  aset  desa  dari  sistem  sewa  menjadi  kerjasama  pemanfaatan  yang disesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi  Desa  Dewasari  yang  sebagian  besar daerahnya  dipergunakan  sebagai  pondok  pesantren.  Pengkajian  ulang  terhadap bentuk  pemanfaatan  yang  telah  dilakukan  di  masa  lalu  perlu  dilakukan  sebagai upaya  untuk  mengantisipasi  resiko  masa  depan  mengenai  akibat  hukum  yang ditimbulkan apabila tanah kas desa masih tetap menggunakan bentuk pemanfaatan saat ini.
Kata kunci ; Tanah Kas Desa ; Kerjasama Pemanfaatan; Kearifan Lokal.

## I.  Pendahuluan
Dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa bertujuan  untuk  membentuk  kemandirian  desa  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang  memiliki batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal usul  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Harapannya  adalah  agar tujuan  pembangunan  desa  yaitu  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan  melalui
pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan  secara  berkelanjutan  dapat  tercapai,  berjalan  sesuai  dengan  tujuan yang dicita-citakan.
Sumber  pendapatan  asli  desa  dapat  diperoleh  dari  hasil  usaha  dan    hasil aset. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa dan aset lainnya  milik  desa.  Tanah  kas  desa  dapat  berupa  tanah  bengkok,  jalan, pesawahan,  kebun,  tanah  kuburan  desa,  dan  tanah-tanah  lainnya  yang  dimiliki desa.
Secara  geografis  Kabupaten  Ciamis  merupakan  salah  satu  daerah  otonomi yang  memiliki  Aset  Daerah  terutama  lahan  pertanahan  yang  cukup  luas. Kecamatan  Cijeungjing  sebagai  salah  satu  daerah  di  Kabupaten  Ciamis  yang sebagian  besar  wilayahnya  berpenduduk  muslim  aktif  dan  banyak  didirikan pesantren-pesantren.  Begitu  juga  dengan  keberadaan  wilayah  ini  yang  berada di sepanjang  jalan  nasional  maupun  jalan  provinsi.  Pemanfaatan  tanah  kas  desa  di wilayah ini telah dimanfaatkan oleh Pemerintahan Desa dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan  berbasis  kearifan  lokal  seperti  peruntukan  Pendirian  Sekretariat Organisasi  Islam  dan  prasarana  pendukung  lainnya  dan  pendirian  lembaga pendidikan islam meskipun masih banyak kendala dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan bunyi Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1  tahun  2016  tentang  Pengelolaan  Aset  Desa  yang  menetapkan  bahwa  bentuk pemanfaatan aset desa, antara lain : sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun serah guna. Salah satu bentuk pemanfaatan aset desa adalah kerjasama pemanfaatan, yaitu Kerjasama pemanfaatan diartikan sebagai pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam  jangka waktu tertentu  dalam  rangka  peningkatan  pendapatan  daerah  atau  sumber pembiayaannya.
Pengembangan  konsep  Kerjasama  Pemanfaatan  berbasis  kearifan  lokal merupakan  pilihan  alternatif  untuk  pengembangan  infrastruktur  dari  pemerintah desa  yang  bekerjasama  dengan  organisasi  islam.  Selain  tidak  menimbulkan dampak  yang  signifikan  terhadap  kerugian  pemerintah  desa  juga  dapat meminimalisir  anggaran    pembangunan  desa,  meningkatkan  aset  desa  dan berkontribusi  terhadap  kas  desa  setiap  tahunnya.  Letak  geografis  yang  tidak
merata disertai dengan cuaca yang tidak menentu dewasa ini sehingga tanah kas desa  banyak  yang  tidak  produktif  untuk  dipergunakan  sebagai  lahan  pertanian, maka  pemanfaatan  aset  desa  melalui  Kerjasama  Pemanfaatan  berbasis  kearifan lokal  ini  tepat  dilakukan.  Identifikasi  potensi  dari  pengembangan  Kerjasama Pemanfaatan  berbasis  kearifan  lokal  perlu  digali  untuk  mempercepat  proses peningkatan  kesejahteraan  dan  taraf  hidup masyarakat  desa  serta  meningkatkan pendapatan  desa  sehingga  akan  terwujud  tujuan  pembangunan  desa  yang sejahtera.
Metode    penelitian    yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif.  Menurut  Sugiyono  (2013:2)  metode  penelitian  kualitatif  merupakan metode  penelitian  yang  berlandaskan  filsafat postpositivisme, digunakan  untuk meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah  dimana  peneliti  merupakan  instrumen kunci,  pengambilan  sample  sumber  dan  data  dilakukan  secara purpose dan isnowbaal, teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  tianggulasi  (gabungan) analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih menekankan  pada  makna  daripada  generalisasi.  Peneliti    tidak    membuktikan ataupun menolak hipotesis yang  dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan  mengalisis    suatu    masalah    secara    non    numerik.    Metode    Kualitatif  ini bertujuan untuk menguji  hipotesis/teori.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) yaitu  pengumpulan  bahan  dan  data-data  dari  perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Studi  lapangan field research) yaitu  melalui  observasi,    wawancara    dan    dokumenter  dengan Pemerintahan Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

## II. Tinjauan Pustaka
Sistem  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  terus  menerus  mengalami perkembangan. Perjalanan reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan  terjadinya  pergeseran-pergeseran  paradigma  penyelenggaraan pemerintahan  dalam  rangka  memandirikan  daerah  dan  pemberdayaan masyarakat.
Proses  peralihan  dari  sistem  dekonsentrasi  ke  sistem  desentralisasi  disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi Daerah merupakan perwujudan dari
pelaksanaan  urusan  pemerintah  berdasarkan  asas  desentralisasi  yaitu penyerahan  urusan  pemerintah  kepada  daerah  untuk  mengurus  rumah tangganya.  Salah  satu  urusan  yang  diserahkan  kepada  daerah  adalah  mengenai urusan  yang  memberikan  penghasilan  kepada  Pemerintah  Daerah  dan  potensial untuk  dikembangkan  dalam  penggalian  sumber-sumber  pendapatan  baru  bagi daerah    bersangkutan  karena  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  ini  sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah.
Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah sangat tergantung kepada otonomi desa,  dimana  desa  mempunyai  otonomi  untuk  kemandirian  desa  dan kesejahteraan masyarakat desa, yaitu menggali potensi-potensi untuk meningkatkan  pendapatan  desa.  Terbukanya  ruang  bagi  upaya  pemberdayaan terhadap  masyarakat  desa  melalui  berbagai  Peraturan  Daerah  tentang pelaksanaan Otonomi Desa diharapkan nantinya dapat memberikan jalan menuju terciptanya  pembangunan  desa  sehingga  terwujudnya  desa  mandiri  dan masyarakat  sejahtera.  Dikeluarkannya  kebijakan  Otonomi  Desa,  selain memberikan  wewenang  kepada  Pemerintah  Desa  untuk  mengatur  rumah tangganya  sendiri,  juga    mensyaratkan  pada  kemampuan  Desa  Otonom  untuk dapat membiayai Pembangunan Desa secara mandiri. Hal tersebut berarti bahwa Pemerintah  Desa  harus  dapat  menggali  sendiri  sumber –sumber  pendapatan dengan  memanfaatkan  berbagai  sumber  daya  yang  ada  di  wilayahnya  atau melakukan  usaha-usaha  lain  seperti  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.
Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa  pendapatan  Desa  bersumber  dari:  a.  pendapatan  asli  Desa  terdiri  atas hasil  usaha,  hasil  aset,  swadaya  dan  partisipasi,  gotong  royong,  dan  lain-lain pendapatan  asli  Desa;  b.  alokasi  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara;    c. bagian  dari  hasil  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  Kabupaten/Kota;  d.  alokasi dana  Desa  yang  merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan  yang  diterima Kabupaten/Kota;  e.  bantuan  keuangan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f.  hibah  dan  sumbangan  yang  tidak  mengikat  dari  pihak  ketiga;  dan  g.  lain-lain pendapatan Desa yang sah.
Salah  satu  sumber  pendapatan  desa  adalah  dari  hasil  aset. Aset    sesuatu yang  mempunyai  nilai  tukar,  modal  atau  kekayaan.  Aset  Desa  sama  pentingnya dengan kekayaan desa sebagaimana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang    mengatur  tentang  desa  meskipun  tidak  terbatas  pada  kekayaan  yang bersifat  fisik.  Dalam  perspektif  pembangunan  berkelanjutan,  aset  merupakan  :  1. Sumber  daya  alam,  yaitu  semua  kekayaan  alam  yang  dapat  digunakan  dan diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia;  2.  Sumber  daya  manusia,  yaitu semua potensi yang terdapat pada manusia seperti pikiran, seni, keterampilan dan sebagainya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau masyarakat pada umumnya; 3. Infrastruktur, yaitu sesuatu buatan manusia yang dapat digunakan sebagai sarana untuk kehidupan manusia dan  sebagai  sarana  untuk  dapat  memanfaatkan  sumber  daya  alam  dan  sumber daya  manusia  dengan  semaksimalnya,  baik untuk  saat ini  maupun  keberlanjutan di masa yang akan datang.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  5 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1 Tahun  2016  tentang  Pengelolaan  Aset  Desa menyatakan  bahwa  yang  dimaskud dengan Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa,  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APB  Desa)  atau  perolehan  Hak  lainnya  yang  sah.  Sebagai  upaya  optimalisasi aset desa, maka perlu adanya pengelolaan harta kekayaan desa yang merupakan rangkaian  kegiatan  mulai  dari  perencanaan,  pengadaan,  penggunaan, pemanfaatan,  pengamanan,  pemeliharaan,  penghapusan,  pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. Pasal 11 Ayat (2) menetapkan bentuk pemanfaatan aset Desa berupa : a. sewa, b. pinjam pakai; c. kerjasama pemanfaatan; dan d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
Salah  satu  bentuk  pemanfaatan  harta  kekayaan  kas  desa  adalah  melalui konsep Kerjasama  pemanfaatan  yaitu pemanfaatan    aset  desa  oleh  pihak  lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka  meningkatkan pendapatan Desa.
Bentuk  pemanfaatan  kerjasama  pemanfaatan  berupa  tanah  dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: a. mengoptimalkan daya guna  dan  hasil  guna  aset  desa;dan  b.  meningkatkan  pendapatan  desa. KerjaSama  Pemanfaatan  aset  desa  berupa  tanah  dan/atau  bangunan    dengan
pihak lain dapat dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau  perbaikan  yang  diperlukan  terhadap  tanah  dan  bangunan  tersebut; b.Yang dimaksud pihak lain dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang  menjadi  objek  kerjasama  pemanfaatan.    Pihak  lain  memiliki  kewajiban, antara  lain:  a.  membayar  kontribusi  tetap  setiap  tahun  selama  jangka  waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan  melalui    rekening  Kas  Desa;  b.membayar  semua  biaya  persiapan dan  pelaksanaan  kerja  sama  pemanfaatan;  dan  c.  Jangka  waktu  kerjasama pemanfaatan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  sejak  perjanjian  ditandatangani dan dapat diperpanjang.
Pelaksanaan  kerjasama  pemanfaatan  atas  tanah  dan/atau  bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang  memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b.objek kerjasama pemanfaatan; c. jangka waktu; d.hak dan kewajiban para  pihak;  e.  penyelesaian  perselisihan;  f.  keadaan  di  luar  kemampuan  para pihak  (force  majeure);  dan  g.  peninjauan  pelaksanaan  perjanjian.Suhartoyo  dkk dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  kemampuan  desa  untuk  mengelola pembangunan  mandiri  yang  didukung  oleh  semua  unsur  dan  sumber  daya  desa sangat  penting  bagi  perbaikan  kesejahteraan  masyarakat,  terlebih  bagi masyarakat  miskin  di  desa  yang  dapat  menjalankan  pengelolaan  pembangunan secara  mandiri  bukan  hanya  mampu  menggerakan  seluruh  aset  sumber  daya yang  dimiliki  desa,  tetapi  desa  juga  akan  mampu  memperbaiki  kebutuhan  dasar warga,  kebutuhan  penghidupan,  memperjuangkan  hak  warga  dan  menata kehidupan secara berkelanjutan.
Hasil penelitian Linda Oksafiama dkk; mengatakan bahwa Pemerintah Desa dalam melakukan pemanfaatan harus berpedoman pada peraturan desa, jika tidak memiliki  peraturan  Desa,  maka  yang  dibuat  oleh  pemerintah  desa  dapat  batal demi hukum. Dikarenakan tidak memenuhi syarat obyektif yaitu kausa yang halal. Karena pada dasarnya pemerintah desa dalam melakukan perjanjian tunduk pada hukum privat.
Sutaryono  dkk:hasil  penelitiannya  mengatakan  bahwa  kemampuan  desa untuk  mengelola  pembangunan  lebih  mandiri  yang  didukung  oleh  semua  unsur dan sumber daya desa sangat penting bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat,
terlebih  bagi  masyarakat  miskin  di  desa  .  Desa  yang  dapat  menjalankan pengelolaan  pembangunan  secara  mandiri  bukan  hanya  mampu  menggerakan seluruh  aset  sumber  daya  yang  dimiliki  desa,  tetapi  desa  juga  akan  mampu memperbaiki  kebutuhan  dasar  warga,  kebutuhan  penghidupan,  memperjuangkan hak warga dan menata kehidupan secara berkelanjutan.

## III.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1.  Model  pemanfaatan  aset  desa  yang  telah  berjalan  di  Desa  Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis
Aset Desa merupakan bagian dari harta kekayaan desa yang terdiri dari barang  bergerak  dan  barang  tidak  bergerak  yang  dimiliki  dan  dikuasai  oleh Pemerintah  Desa  yang  sebagian  atau  seluruhnya  dibiayai  dengan  dana anggaran dan belanja desa.
Tanah  kas  desa  merupakan  aset  desa  yang  bersifat  strategis  sehingga bentuk pemanfaatannya harus tepat sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.  Tanah  dan  bangunan  merupakan  aset  desa  dalam  bentuk  barang  tidak bergerak.  Pengelolaan  dan  pemanfaatan  aset  desa  (khususnya  tanah  dan bangunan) yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi  desa yang pada akhirnya  akan  berdampak  pada  peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa    sebagai sumber  pembiayaan  desa.  Sebaliknya  aset  desa  yang  tidak  dikelola  dan dimanfaatkan  dengan  baik,  akan  memberikan  kemubaziran  keuangan  desa melalui biaya pemeliharaan atas aset yang tidak bernilai tinggi.
Kebijakan bentuk pemanfaatan aset desa di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis  dibuat  berdasarkan  Peraturan  Desa  yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dewasari yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa.
Bentuk  pemanfaatan  aset  desa  terutama  untuk  tanah  kas  desa  yang sedang berjalan di Desa Dewasari adalah  melalui sewa. Tanah dan bangunan yang  dimiliki  oleh  Pemerintahan  Desa  Dewasari  yang  terletak  pada  tempat- tempat  strategis,  dekat  dengan  pusat  kegiatan  ekonomi  masyarakat,  belum mampu memberikan nilai tinggi sebagai akibat tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik karena pemilihan bentuk pemanfaatan yang kurang tepat.
Pengelolaan  tanah  kas  desa  Dewasari  berupa  tanah  dan  bangunan seluas  1,8  Ha  atau  setara  dengan  11.000  M 2 (dengan  pembulatan)  yang tersebar dalam pemetaan sebagai berikut :
Pengelolaan  aset  desa  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3    Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  tahun  2016  tentang  Pengelolaan  Aset  Desa harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transpransi dan  keterbukaan,  efisiensi,  akuntabilitas  dan  kepastian  nilai.  Mengingat  hal tersebut  maka  ketepatan  penggunaan  bentuk  pemanfaatan  aset  desa  dalam hal ini tanah kas desa menjadi penentu nilai aset yang bernilai tinggi.
3.2. Kendala-kendala  yang  timbul  dalam  pemanfaatan  aset  desa  dengan konsep Kerjasama Pemanfaatan di Desa Dewasari
Dikeluarkannya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa,  memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintahan  Desa untuk  dapat  mengurus  wilayahnya  sendiri  dan  membangun  perekonomiannya sendiri. Banyak cara untuk mengembangkan ekonomi desa diantaranya adalah melalui  pemanfaatan  aset  desa  sebagai  potensi  desa.  Desa  memiliki  banyak aset  diantaranya adalah  tanah  milik  desa  yang  terdiri  dari  tanah  kas  desa dan tanah bengkok.
Pemanfaatan  aset  desa  dalam  hal  ini  tanah  kas  desa  diatur  secara bertingkat  mulai  tingkat  nasional,  tingkat  kabupaten  dan  tingkat  desa.  Pada tingkat nasional dikeluarkan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
0 1000 2000 3000 4000 5000 Kampus PUI Sekretariat NU Ponpres Lengkongsari dan Lahan Pertanian Rest Area dan Toko Tabel 1 Tanah Kas Desa
Bentuk Pemanfaatan Sewa Tanah dan Bangunan
Tanah Tanah & Bangunan
1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pada tingkat ini tidak mengatur secara  teknis  mengenai  pengelolaan  aset  desa.  Ketentuan  mengenai pengelolaan  aset  desa  selanjutnya  akan  diatur  dalam  peraturan  daerah kabupaten/kota.  Dikarenakan  masing-masing  desa  mempunyai  karakteristik yang  berbeda  antara  desa  yang  satu  dengan  desa  yang  lainnya,  sehingga teknis pelaksanaan dalam pengelolaan aset desa akan diatur lebih lanjut dalam peraturan desa.
Bentuk  pemanfaatan  aset  desa  melalui  pemanfaatan  kerjasama  sudah dimanfaatkan  oleh  Desa  Dewasari.  Penggunaan  tanah  kas  desa  selama puluhan  tahun  dan  kurangnya  pemahaman  tentang  bentuk  pemanfaatan kerjasama  mengakibatkan  kesepakatan  yang  sudah  dibuat  selama  puluhan tahun  yaitu  sejak  tahun  1976  dan  tahun  1990  tidak  diperbaharui  dan disesuaikan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Kendala lainnya  bahwa  tanah  kas  desa  yang  dipergunakan  untuk  pendirian  yayasan pondok  pesantren,  organisasi  islam  dan  lembaga  pendidikan  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan  masyarakat Desa Dewasari dan sekitarnya.  Sehingga  pemerintah  desa  belum  mampu  merubah  bentuk pemanfaatan  aset  desa  yang  sedang  berjalan.  Selain  itu  juga  sosialisasi terhadap  bentuk  pemanfaatan  aset  desa  melalui  konsep  pemanfaatan kerjasama merupakan bentuk pemanfaatan yang tidak populer di pemerintahan desa sehingga belum bisa diterapkan di Desa Dewasari.
3.3. Mengidentifikasi  potensi  pengembangan  konsep  kerjasama  pemanfaatan berbasis kearifan lokal dalam pemanfaatan tanah kas desa sebagai upaya optimalisasi  pengelolaan  aset  desa  untuk  meningkatkan  perekonomian desa secara berkelanjutan
Desa  Dewasari  sebagai  salah  satu  desa  yang  berada  di  Kecamatan Cijeungjing  merupakan  daerah  penyangga  kota  di  Kabupaten  Ciamis  yang berpotensi  mempunyai  nilai  yang  tinggi  melalui  pengelolaan  aset  desa  yang optimal.
Hasil  pengamatan  menunjukkan  bahwa  di  Desa  Dewasari  dapat diidentifikasi  potensi  aset  desa  yang  pengelolaannya  dapat  dilaksanakan melalui model pemanfaatan kerjasama. Potensi tersebut antara lain bagi tanah
yang  disewakan  dan  telah  dibangun  di  atasnya  sebuah  bangunan  yang dipergunakan untuk lembaga pendidikan dan sekretariat organisasi keagamaan serta pondok pesantren. Pengkajian ulang terhadap bentuk pemanfaatan yang telah  dilakukan  di  masa  lalu  perlu  dilakukan  sebagai  upaya  untuk mengantisipasi  resiko  berkelanjutan  mengenai  akibat  hukum  yang  ditimbulkan apabila  tanah  kas  desa  bentuk  pemanfaatannya  masih  tetap  menggunakan model saat ini.

## IV.  Kesimpulan dan Saran

## 4.1.  Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a. Model  pemanfaatan  aset  desa  terutama  terhadap  tanah  kas  desa  yang telah  berjalan  di  Desa  Dewasari  Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten Ciamis adalah bentuk pemanfaatan sewa.
b. Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  pemanfaatan  aset desa  dengan  bentuk  pemanfaatan  kerjasama  di  Desa  Dewasari  antara lain  dikarenakan  penggunaan  tanah  kas desa  selama  puluhan  tahun  dan kurangnya pemahaman tentang bentuk pemanfaatan kerjasama mengakibatkan  kesepakatan  yang  sudah  dibuat  selama  puluhan  tahun yaitu sejak tahun 1976 dan tahun 1990 tidak diperbaharui dan disesuaikan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Kendala  lainnya bahwa  tanah  kas  desa  yang  dipergunakan  untuk  pendirian  yayasan pondok  pesantren,  organisasi  islam  dan  lembaga  pendidikan  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan masyarakat Desa Dewasari dan  sekitarnya.  Sehingga  pemerintah  desa  belum  mampu  merubah bentuk  pemanfaatan  aset  desa  yang  sedang  berjalan.  Selain  itu  juga sosialisasi  terhadap  bentuk  pemanfaatan  aset  desa  melalui  konsep pemanfaatan  kerjasama  merupakan  bentuk  pemanfaatan  yang  tidak populer  di  pemerintahan  desa  sehingga  belum  bisa  diterapkan  di  Desa Dewasari
c.  Mengidentifikasi  potensi  pengembangan  konsep  kerjasama  pemanfaatan berbasis kearifan lokal dalam pemanfaatan tanah kas desa sebagai upaya
optimalisasi  pengelolaan  aset  desa  untuk  meningkatkan  perekonomian desa secara berkelanjutan yaitu dengan menggali potensi antara lain bagi tanah  yang  disewakan  dan  telah  dibangun  di  atasnya  sebuah  bangunan yang  dipergunakan  untuk  lembaga  pendidikan  dan  sekretariat  organisasi keagamaan  serta  pondok  pesantren.  Pengkajian  ulang  terhadap  bentuk pemanfaatan  yang  telah  dilakukan  di  masa  lalu  perlu  dilakukan  sebagai upaya untuk mengantisipasi resiko berkelanjutan mengenai akibat hukum yang  ditimbulkan  apabila  tanah  kas  desa  bentuk  pemanfaatannya  masih tetap menggunakan model saat ini.

## 4.2.  Saran
Pemerintah  Daerah  harus  mengkaji  ulang  secara  serius  terhadap penggunaan bentuk pemanfaatan aset desa yang tepat yang diterapkan oleh pemerintahan  desa  sebagai  upaya  optimalisasi  pengelolaan  aset  desa  untuk meningkatkan perekonomian desa secara berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

## A.  Buku
Linda Oksafiama, Suparnyo, Anggit Wicaksono. 2019.  Pemanfaatan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Desa. dalam Jurnal. UMK.ac.id Siregar,  Doli  D.  2014. Manajemen  Aset  Strategi  Penataan  Konsep Pembangunan Berkelanjutan  secara  Nasional  dalam  Konteks  Kepala Daerah sebagai CEO’s pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Anggota IKAPI.
Sugiyono . 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , Bandung: CV. Alfabeta.
Sutaryono,  Dyah  Widuri,  Akhmad  Murtajib.  2014. Pengelolaan  Aset  Desa , Australian  Community  Development  and  Civil  Society  Strengthening Scheme  (ACCESS)  Tahap  II,  Forum  Pengembangan  Pembaharuan Desa, ISBN ; 978-602-14643-2-8. 2014.
Yani,  Ahmad, Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  daerah  di Indonesia , Jakarta: PT. Grafindo Persada.

## B.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

## C.  Jurnal
Arasina  Chandra  Adcha  Mita;Herniyatun,  2015. Perjanjian  BOT  (build  operate and  transfer) Antara PT. Seaword Indonesia dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk., Varia Justicia, Vo. II No. 1. Khan,AH;Sharif,M.B:Rehman,S.U. 2012. Constraints  In  Adoption  Of  Build Operate  And  Transfer  (Bot)  Projects  In  Developing  Countries  -  Fact Findings  From  Pakistan, Pakistas  Journal  of  Science  Lahore,  Vo.  64, Iss.3.
Moeh.  Yafie  Abbas.  2014. Public Private Partnership  dalam  pembangunan  dan pengelolaan  Suncity  Plaza  Sidoarjo  (Model  Perjanjian  Build  Operate Transfer  (BOT)  antara  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  dengan  PT. Indraco).