Perspektif Lokal Terhadap Hak dan Konflik Tenurial di KPHL Rinjani Barat .... Cecep Handoko dan Yumantoko

## PERSPEKTIF LOKAL TERHADAP HAK DAN KONFLIK TENURIAL DI KPHL RINJANI BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

## (Local Perspectives on Tenure Rights and Conflict in FMU Rinjani Barat, West Nusa Tenggara Province)
Cecep Handoko * dan Yumantoko
Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu Jl. Dharma Bhakti No. 7 Desa langko, Kec. Lingsar, Lombok Barat, Mataram Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Telp. (0370) 6573874 dan Fax. (0370) 6573341
*E-mail: cecep_h@yahoo.com
Diterima 3 April 2014; revisi terakhir 26 Mei 2015; disetujui 10 Agustus 2015

## ABSTRAK
Perspektif  lokal  terhadap  hak dan  konflik  tenurial  perlu diketahui  dalam  penyelesaian  konflik  tenurial hutan secara menyeluruh. Untuk mengetahui perspektif lokal tersebut, dilakukan penelitian di KPHL Rinjani Barat  tahun  2013  di  Desa  Senaru,  Santong  dan  Rempek.  Kegiatan  penelitian  berupa  studi  pustaka  dan wawancara.   Analisis  data  menggunakan  CDA  dan  regresi  linier  berganda.  Hasil  menunjukkan  perlu  adanya pembenahan terhadap penguasaan dan kepatutan penguasaan hutan, perbaikan terhadap pengelolaan hutan dan akomodasi kepentingan para pihak terhadap lahan hutan dan sumber daya. Dengan tingginya kerusakan hutan,  resolusi  konflik  tenurial  perlu  dilakukan  dalam  konteks  pengelolaan  secara  lestari  yang  diiringi peningkatan  komunikasi,  kerjasama,  keberpihakan  dan  pembinaan  masyarakat.  Terkait  upaya  tersebut, penegakkan  hukum  diperlukan  untuk  meningkatkan  keberlanjutan  pengelolaan  dan  menghindari penyimpangan dalam implementasi pengelolaan hutan.
Kata kunci: KPHL Rinjani Barat, konflik tenurial, perspektif lokal

## ABSTRACT
Local perspectives on tenurial rights and conflict needs to be known in overcoming forest tenurial conflict thoroughly. Aiming at knowing this local perspective, study was conducted in FMU Rinjani Barat in 2013 at the villages of Senaru, Santong and Rempek, North Lombok District. Research activities included literatures review, and interview. Data were analyzed using CDA and multiple linier regression.  Results indicated that there is need for rearrangement of forest rule and the propriety of the rule, improving forest management, and accommodation to various interests on forest land as well as resources. In high forest destruction condition, forest tenurial conflict resolution should be done in the context of sustainable management which was accompanied by an increase in communication, cooperation, alignment, and mentoring to community. Related to these efforts, law enforcement is needed  for  improving  sustainability  of  management,  and  avoiding  irregularities  in  implementation  of  forest management.
Keywords: FMU Rinjani Barat, tenure conflict, local perspective

## I. PENDAHULUAN
Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lindung (KPHL)  Rinjani  Barat  ditetapkan  dengan Keputusan Menteri Kehutanan No:
651/Menhut-II/2010  tanggal  22  Desember 2010.  Melalui  penetapannya,  KPHL  ini diharapkan mampu mengatasi konflik tenurial dan  tingginya  kerusakan  hutan  serta meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan di wilayah  kelolanya  (Kementerian  Kehutanan, 2010).  Konflik  tenurial  di  KPHL  Rinjani  Barat
terbagi  dalam  kategori  tinggi,  sedang  dan rendah. Konflik tenurial berkategori tinggi dan sedang  terjadi  di  kawasan  hutan  produksi, sedangkan konflik berkategori rendah terjadi di kawasan hutan lindung. Konflik tinggi ditandai adanya pemukiman/rumah, hotel dan sertifikat tanah di areal seluas 912,56 ha. Konflik sedang ditandai  oleh  penolakan  masyarakat  terhadap implementasi  program  kehutanan  di  areal seluas 3.210,06 ha, dan konflik rendah ditandai oleh  penggarapan  lahan  tanpa  ijin  untuk
©JPKW-2015. Permalink/DOI: http://dx.doi.org/10.18330/jwallacea.2015.vol4iss2pp157-170

## Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea
eISSN: 2407-7860 pISSN: 2302-299X Vol.4. Issue 2 (2015) 157-170 Accreditation Number: 561/Akred/P2MI-LIPI/09/2013
budidaya  non  kehutanan  di  areal  seluas 14.627,37 ha (Mukarom, 2013).
Istilah  tenurial  mencakup  substansi  dan jaminan atas hak. Sebagai sumber daya publik, hak  tenurial  terhadap  hutan  mencakup  hak akses,  hak  pakai,  hak  eksklusif  dan  hak pengalihan  (Larson,  2013).  Adapun  jaminan atas hak merupakan kemampuan mendapatkan sumber  daya  yang  bebas  dari  pemaksaan, sengketa, ataupun persetujuan dari pihak luar, serta kemampuan untuk
menuntut pengembalian  investasi  atas  sumber  daya (Mwangi  dan  Meinzen-Dick,  2009 dalam Larson, 2013). Rendahnya akomodasi dan kepastian hak merupakan penyebab umum timbulnya konflik tenurial  (Mayers et  al. ,  2013).  Hal  tersebut dapat  diperburuk  oleh  perbedaan  pandangan para  pihak  terkait  penggunaan  hutan  dan sumberdayanya  (Kusumanto et  al. ,  2006). Selain  perlu  mempertimbangkan  berbagai sudut  pandang,  penyelesaian  konflik  tenurial juga perlu disesuaikan dengan kondisi spesifik di  mana  konflik  tersebut  terjadi  (Herrera  dan Passano,  2006).  Sementara  itu,  penggalian perspektif lokal dapat memberikan pemahaman  yang  holistik  terhadap  berbagai penggerak  konflik  di  tiap  tingkatnya  (Midgley dan Garred, 2013). Mengetahui perspektif lokal terhadap  hak  dan  konflik  tenurial  di  KPHL Rinjani  Barat  merupakan  tujuan  penelitian. Informasi  yang  tergali  melalui  penelitian diharapkan mampu melengkapi sudut pandang para pihak dalam menilai, mengakomodasikan dan  meningkatkan  kepastian  tenurial  dalam penyelesaian
konflik
dan mendukung keberhasilan  pengelolaan  hutan  di  wilayah KPHL Rinjani Barat.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Waktu dan Lokasi
Penelitian  dilakukan  tahun  2013  dan berlokasi di KPHL Rinjani Barat di wilayah Desa Senaru  di  Kecamatan  Bayan,  Desa  Santong  di Kecamatan  Kayangan  dan  Desa  Rempek  di Kecamatan  Gangga.    Secara  geografis,  KPHL Rinjani  Barat  terletak  di  antara  koordinat 116 o 00’-116 o 30’  Lintang  Selatan  dan  08 o 10’  - 08 o 40’  Bujur  Timur.  Kawasan  ini  mempunyai luas total ± 40.983 ha, terdiri atas hutan lindung ± 28.911 ha, hutan produksi terbatas ± 6.977 ha, dan  hutan  produksi  ±  5.075  ha.  Wilayah tersebut  dikelilingi  empat  kabupaten,  yaitu: Kabupaten  Lombok  Utara,  Lombok  Tengah, Lombok  Barat  dan  Lombok  Timur.  Sementara itu,  ketiga  desa  kajian  terletak  di  Kabupaten
Lombok Utara dan berbatasan langsung dengan kawasan  hutan  produksi.  Letak  wilayah  KPHL Rinjani Barat disajikan pada Gambar 1.

## B. Bahan dan Alat
Bahan penelitian berupa: informasi terkait KPHL  Rinjani  Barat,  konflik  tenurial  yang terjadi, serta data dan informasi kondisi sosial dan  perspektif  masyarakat  setempat  (lokal) terhadap hutan dan konflik tenurial yang digali melalui  wawancara.  Adapun  alat  yang digunakan dalam penelitian berupa kuisioner.

## C. Kegiatan
Kegiatan  meliputi  studi  pustaka  dan wawancara. Wawancara dilakukan di desa-desa yang dipilih secara purposif mewakili beberapa tingkat  konflik  dalam  unit  desa.  Responden dipilih  secara  acak  di  tiap  desa  dengan intensitas sampling 5-6%.  Adapun  pertanyaan dalam  kuisioner,  meliputi:  karakteristik responden,  arti  penting  dan  manfaat  hutan, pengetahuan  peraturan,  pengetahuan  batas, pengetahuan  pengelolaan  hutan,  pengetahuan konflik, keterlibatan dalam pengelolaan hutan, serta  harapan  terkait  tenurial.  Untuk mendukung  penyelesaian  konflik,  tambahan pertanyaan  diajukan,  meliputi:  keikutsertaan responden dalam pendampingan dan penyuluhan  serta  manfaat  kegiatan  tersebut, keterbukaan sikap responden dalam penyelesaian  konflik,  serta  usulan  pemecahan konflik tenurial.

## D. Analisis Data
Analisis data dilakukan menggunakan CDA
( Canonical  Discriminant  Analysis )  dan  uji regresi  linier  berganda.  Penggunaan  CDA ditujukan untuk mengidentifikasi pengelompokkan responden berdasarkan variabel-variabel  sosialnya,  sedangkan  uji regresi  linier  berganda  untuk  mengetahui signifikansi keterkaitan variabel-variabel tersebut dengan peningkatan/penurunan tingkat  konflik  tenurial.  Untuk  meningkatkan validitas  analisis  data  dilakukan  penghilangan data  pencilan  ( outliers )  dan  seleksi  variabel dengan metode penghilangan mundur ( backward elimination ).
Analisis  data  menggunakan  aplikasi  SAS versi  9.0.    Pengujian  CDA  didasarkan  suatu persamaan  fungsi  matematik  menurut  Klecka (1980), sebagai berikut:
, ... 2 2 1 1 0 pkm p km km km X u X u X u u f      (1)
Perspektif Lokal Terhadap Hak dan Konflik Tenurial di KPHL Rinjani Barat .... Cecep Handoko dan Yumantoko
km f adalah  nilai  pada  fungsi  diskriminant kanonik  untuk  kasus m dalam  kelompok k ; km i X adalah nilai pada variabel diskriminant i X kasus m dalam kelompok k ; dan i u adalah koefisien yang menghasilkan karakteristik yang diinginkan dari suatu fungsi.
Sementara  itu,  model  regresi  linier berganda mengikuti suatu persamaan matematik  menurut  Freund et  al. (2006), sebagai berikut:
, ... 2 2 1 1 0            m x m x x y ….......(2) y adalah  variabel  tak  bebas, m j j x ,..., 2 , 1 ,  , menyatakan m variabel  bebas  yang  berbeda; 0  adalah intersep;
m j j ,..., 2 , 1 ,   , menyatakan m koefisien  regresi  yang berkorespondensi; dan  adalah random error yang  umumnya  diasumsikan  terdistribusi normal dengan nilai tengah nol dan keragaman
2  .
Dalam pengujian CDA dan regresi di atas, variabel-variabel  bebas  ( X i )  adalah  variabel- variabel sosial yang digali melalui wawancara. Variabel-variabel  tersebut  secara  keseluruhan disajikan pada Tabel 1. Adapun pengelompokkan dalam uji CDA menggunakan unit  desa.  Sementara  itu,  variabel  tidak  bebas ( Y i )  dalam  uji  regresi  adalah  tingkat  konflik tenurial  (diberi  nilai  1  untuk  tingkat  konflik rendah, nilai 2 untuk tingkat sedang, dan nilai 3 untuk  tingkat  konflik  tinggi).  Tingkat  konflik tenurial tinggi dalam penelitian ini diindikasikan oleh adanya aksi sertifikasi tanah hutan  dan  benturan  fisik  terkait  konflik  yang ada.  Tingkat  konflik  sedang  ditandai  adanya penolakan  implementasi  program  kehutanan, namun benturan fisik dalam kaitannya dengan konflik  yang  ada  tidak  terjadi.  Sementara  itu, tingkat  konflik  rendah  ditandai  adanya  solusi bersama atas permasalahan pemanfaatan lahan hutan  antara  masyarakat  dengan  instansi kehutanan.
Sumber: http://www.kph.dephut.go.id
Gambar 1. Letak wilayah KPHL Rinjani Barat. Figure 1. Location of Forest Management unit (FMU) of Rinjani Barat.
Tabel 1. Variabel-variabel bebas yang digunakan dalam analisis Table 1. Independent variables in analysis
Variabel ( Variables ) Penjelasan ( Descriptions ) Kategori  Nilai ( Value Category ) 1 x Umur ( age ) (tahun) ( year ) (1).  15,5-28,5;  (2). 28,5-41,5; (3).  41,5-54,5;  (4). 54,5-67,5; (5).  67,5-80,5;  (6). 80,5-93,5.
2 x Pendidikan ( education )
(1).  TS ( no school );  (2).  SD ( elementary school );  (3). SMP ( middle school );  (4). SMA ( high school );  (5). Perguruan tinggi
( college ).
3 x Jumlah anggota keluarga ( family number ) Sesuai jawaban responden ( given the responden answers )
4 x
Pendapatan per bulan ( monthlyincome ) (Rp)( IDR ) (1).        25.000  -   925.000;
(2).       925.000 -1.825.000; (3).   1.825.000 - 2.725.000;
(4).   2.725.000 - 3.625.000;
(5).   3.625.000 - 4.525.000;
(6).   4.525.000 - 5.425.000;
5 x
Pentingnya hutan menurut responden ( forest function importance according to responden )
(1). Tidak tahu ( no idea ); (2).Tidak ( no );
(3).Ya ( yes ).
6 x Hutan dalam kondisi baik ( forest was in good condition ) (1). Tidak tahu ( no idea ); (2).Tidak ( no );
(3).Ya ( yes ).
7 x Kejadian banjir dan longsor karena kerusakan hutan ( flood and landslides occurrence because of forest destruction )
(1). Tidak tahu ( no idea ); (2).Tidak ( no );
(3).Ya ( yes ).
8 x Pengetahuan terhadap batas hutan ( forest border recognition ) (1). Tidak tahu ( no idea ); (2).Tidak ( no );
(3).Ya ( yes ).
9 x Pengetahuan pada peraturan kehutanan ( forestry regulation recognition ) (1). Tidak tahu ( no idea ); (2).Tidak ( no );
(3).Ya ( yes ).
10 x
Keikutsertaan dalam pengelolaan hutan ( participation toforest management ) (1). Tidak tahu ( no idea ); (2).Tidak ( no ); (3).Ya ( yes ).
11 x Pengetahuan adanya masalah di hutan ( forest conflict recognition ) (1). Tidak tahu ( no idea ); (2).Tidak ( no ); (3).Ya ( yes ).
12 x Manfaat langsung hutan bagi responden ( forest direct benefits for respondens ) (1). Tidak tahu ( no idea ); (2).Tidak ( no );
(3).Ya ( yes ).
13 x Kecukupan pendapatan per bulan ( Monthly income adequacy ) (1). Tidak tahu ( no idea ); (2).Tidak ( no ); (3).Ya ( yes ).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil
1. Variabel-variabel Sosial Spesifik Variabel  umur  berhubungan  dengan kemampuan  responden  untuk  memengaruhi tatanan  sosial  dan  konflik  spesifik  di masyarakat  (Herrera  dan  Passano,  2006). Variabel  umur  diduga  berkorelasi  positif dengan kemampuan responden dalam memengaruhi  tatanan  sosial  dan  konflik  di masyarakat.  Hasil  wawancara  menunjukkan rentang umur responden 22-61 tahun di Desa Senaru,  35-61  tahun  di  Santong,  dan  22-48 tahun di Rempek (Tabel 2).
Tingkat  pendidikan  berhubungan  dengan kemampuan  intervensi  responden  terhadap tatanan  hak  atas  lahan  dan  pengelolaannya
(Herrera  dan  Passano,  2006).  Dengan meningkatnya tingkat pendidikan, kemampuan intervensi  responden  tersebut  diduga  akan semakin  meningkat.  Seperti  ditampilkan  pada Tabel 3, hasil wawancara menunjukkan tingkat pendidikan  hingga  tingkat  SD  yang  tinggi  di Desa  Santong  (88,1%  responden).  Di  Desa Rempek, tingkat pendidikan responden hingga tingkat  SD  sebesar  58,6%  dan  di  Desa  Senaru sebesar  34,3%.  Sementara  itu,  distribusi pendidikan  hampir  merata  dari  tingkat  SD hingga  perguruan  tinggi  (PT)  terlihat  di  Desa Senaru.  Di  desa  ini  responden  yang menyelesaikan pendidikannya hingga
perguruan tinggi mencapai 25,5%.
Perspektif Lokal Terhadap Hak dan Konflik Tenurial di KPHL Rinjani Barat .... Cecep Handoko dan Yumantoko
Tabel 2. Persentase responden menurut kelas umur Table 2. Respondens percentage according to their age Classes
Selang umur ( age interval )
(tahun) ( year ) Nilai tengah ( means ) (tahun) ( year )
Lokasi ( Locations ) Senaru Santong Rempek 15,5-28,5 22 19,6% 0,0% 13,5% 28,5-41,5 35 37,3% 28,7% 45,8% 41,5-54,5 48 27,5% 41,6% 38,5% 54,5-67,5 61 11,8% 29,7% 2,1% 67,5-80,5 74 2,9% 0,0% 0,0% 80,5-93,5 87 1,0% 0,0% 0,0% Jumlah ( sum ) 100,0% 100,0% 100,0% Jumlah ( sum of ) responden 102 orang ( persons ) 101 orang ( persons ) 96 orang ( persons )
Tabel 3. Persentase responden menurut pendidikan Table 3. Respondens percentage according to their educations
Pendidikan
( Education )
Lokasi ( Locations ) Senaru Santong Rempek TS ( no school ) 11,8% 29,7% 13,1% SD ( elementary school ) 22,5% 58,4% 45,5% SMP ( middle school ) 12,7% 5,9% 21,2% SMA ( high school ) 27,5% 5,0% 17,2% PT ( college ) 25,5% 1,0% 3,0% Jumlah ( sum ) 100,0% 100,0% 100,0% Jumlah ( sum of ) responden 102 orang ( persons ) 101 orang ( persons ) 99 orang ( persons )
Kemiskinan  dan  rendahnya  pendapatan masyarakat sering dikaitkan dengan terjadinya konflik  tenurial  (Herrera  dan  Passano,  2006). Untuk  mengetahui  hal  tersebut,  tanggungan (jumlah  anggota)  keluarga,  pendapatan  dan kecukupan  pendapatan  responden  dikaji melalui wawancara. Berdasarkan hasil wawancara  diketahui  jumlah  tanggungan keluarga  secara  rata-rata  sebesar  3  orang (bervariasi  dari  1  -  8  orang)  di  Desa  Senaru, rata-rata 4 orang (bervariasi dari 2 - 7 orang) di Desa Santong dan rata-rata 4 orang (bervariasi dari 1 - 12 orang) di Desa Rempek. Sementara itu, pendapatan responden per bulan  di  ketiga  desa  kajian  bervariasi  dari
Rp100.000,00 hingga Rp5.000.000,00.
Pendapatan  responden  umumnya  kurang  dari Rp900.000,00.  Hal  tersebut  dapat  diketahui dari sebanyak 65,9% responden di Desa Senaru dan  82,2%  responden  di  Desa  Rempek.  Dari ketiga  desa  kajian  tersebut,  rata-rata
pendapatan  responden  terbesar  diketahui terdapat  di  Desa  Santong  dimana  82,2% responden  mempunyai  pendapatan  per  bulan dari  Rp925.000,00  hingga  Rp2.2750.000,00. Sementara itu, hanya sebesar 12,3% responden di Desa Rempek dan sebesar 13,4% responden di  Desa  Senaru  yang  mempunyai  pendapatan per bulan dari Rp925.000,00 hingga Rp2.2750.000,00 (Tabel 4). Peningkatan pendapatan responden seperti  telah  diuraikan  di  atas  sejalan  dengan meningkatnya  tingkat  kecukupan  pendapatan yang dirasakannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil  wawancara  di  mana  diketahui  sebanyak 70,3% responden di Desa Santong menyatakan bahwa  pendapatan  per  bulannya  berkategori cukup,  sedangkan  hanya  41,2%  responden  di Desa  Senaru  dan  20,2%  responden  di  Desa Rempek
yang menyatakan bahwa pendapatannya cukup.
Tabel 4. Persentase responden menurut pendapatan per bulan Table 4. Responden percentage according to their monthly incomes
Selang Pendapatan ( incomes interval ) (Rp) ( IDR ) Nilai tengah ( means ) (Rp x 1.000) ( IDR x 1,000)
Lokasi ( Locations ) Senaru Santong Rempek 25.000  -  475.000 250 38,1% 0,0% 12,3% 475.000  -  925.000 700 27,8% 2,0% 69,9% 925.000-1.375.000 1.150 3,1% 16,8% 6,8% 1.375.000-1.825.000 1.600 8,2% 43,6% 4,1% 1.825.000-2.275.000 2.050 2,1% 21,8% 1,4% 2.275.000-2.725.000 2.500 8,2% 5,9% 1,4% 2.725.000-3.175.000 2.950 2,1% 7,9% 1,4% 3.175.000-3.625.000 3.400 6,2% 1,0% 0,0% 3.625.000-4.075.000 3.850 0,0% 1,0% 1,4% 4.075.000-4.525.000 4.300 0,0% 0,0% 0,0% 4.525.000-4.975.000 4.750 0,0% 0,0% 0,0% 4.975.000-5.425.000 5.200 4,1% 0,0% 1,4% Jumlah ( sum ) 100,0% 100,0% 100,0% Jumlah ( Sum of ) responden 97 orang ( persons ) 101 orang ( persons ) 73 orang ( persons ) Selain variabel-variabel di atas,
pengetahuan masyarakat terhadap arti penting dan  manfaat  hutan,  batas,  peraturan, permasalahan  dan  keterlibatan  masyarakat dalam  pengelolaan  hutan  digali  melalui wawancara.  Variabel-variabel  tersebut  dapat mengindikasikan  bagaimana  klaim  atas  hak, tuntutan  masyarakat,  serta  implementasi tuntutan tersebut mengarah pada suatu tingkat konflik tertentu. Dari variabel-variabel
tersebut, hasil wawancara menunjukkan fungsi penting  hutan  bagi  masyarakat.  Keberadaan hutan  mampu  mencegah  banjir  dan  longsor serta  memberikan  manfaat  langsung  berupa sumber  air,  jalur  wisata  dan  lahan  budidaya (Tabel  5).  Lahan-lahan  hutan  umumnya dimanfaatkan  masyarakat  untuk  budidaya tanaman semusim seperti padi, jagung dan ubi kayu,  serta  tanaman  perkebunan  seperti  kopi, kakao dan mente.
Tabel 5. Jawaban responden terkait hutan dan manfaatnya Table 5 . Responden answers related to forest and its benefit
Pertanyaan
( Questions ) Desa ( Villages ) Senaru Santong Rempek 1. Pentingnya hutan ( forests have important function ) 100,0% 100,0% 97,0%
2. Hutan dalam Kondisi baik ( forest was in good condition ) 17,6% 100,0% 64,6% 3. Kejadian banjir dan longsor karena rusaknya hutan ( Flood and land slide because of forest destruction ) 81,4% 0,0% 51,5%
4. Manfaat langsung dari hutan ( forest direct benefits ): 52,9% 99,0% 66,7% – Sumber air dan jalur wisata ( springs and tour tracking ) 25,4% - - – Lahan hutan ( forest land ) 27,5% 99,0% 66,7% Jumlah ( sum of ) responden 102 orang ( persons ) 101 orang ( persons ) 99 orang ( persons )
Perspektif Lokal Terhadap Hak dan Konflik Tenurial di KPHL Rinjani Barat .... Cecep Handoko dan Yumantoko
Sementara  itu,  pengetahuan  responden terhadap  batas  hutan  paling  rendah  diketahui di  Desa  Rempek  yaitu  sebesar  24,4%,  dan tertinggi  di  Desa  Santong  sebesar  100%. Pengetahuan  responden  di  Desa  Rempek terhadap  peraturan  kehutanan  juga  paling rendah.  Di  lain  pihak,  pengetahuan  adanya permasalahan  di  hutan  tertinggi  terdapat  di Desa  Rempek  (86,9%),  Senaru  (73,5%)  dan terendah  di  Desa  Santong  (1%)  (Tabel  6). Permasalahan  hutan  yang  ditemui  di  Desa Santong berupa perijinan,
sedangkan permasalahan yang ditemukan di Desa Senaru
dan  Rempek  berupa  permasalahan  sengketa batas dan lahan hutan. Seiring dengan keinginan untuk memperoleh manfaat dari hutan, keberlanjutan hasil  dan  keberlanjutan  pengelolan  hutan diharapkan  oleh  responden  di  ketiga  desa kajian (Tabel 7). Namun dalam perkembangannya, hak akses, pemanfaatan dan pengelolaan  hutan  yang  diterima  masyarakat diiringi  tuntutan  atas  hak  kepemilikan (sertifikasi)  dari  sebagian  responden  di  Desa Rempek (2,0%) dan Senaru (5,1%).
Tabel 6. Pengetahuan responden terhadap batas hutan, peraturan dan permasalahan hutan, serta keterlibatan responden dalam pengelolaan hutan
Table 6. Responden recognition on forest border, regulations, and conflicts, and their involvement in forest management
Pertanyaan ( Questions ) Desa ( Villages ) Senaru Santong Rempek 1. Pengetahuan batas hutan ( forest border recognition ) 48,0% 100,0% 24,2% 2. Pengetahuan peraturan kehutanan ( forest regulation recognition ) 85,3% 99,0% 64,6% 3. Pemahaman terhadap adanya masalah di hutan ( forest conflict recognition ) 73,5% 1,0% 86,9% 4. Keikutsertaan mengelola hutan ( forest management involvement ) 8,8% 93,1% 26,3% Jumlah ( sum of ) responden 102 orang ( persons ) 101 orang ( persons ) 99 orang
( persons )
Tabel 7. Persentase harapan responden terkait akomodasi terhadap hak tenurial Table 7. Responden’s hope percentage related to accomodation on tenure rights
Harapan responden
( Responden hopes )* Desa ( villages ) Senaru Santong Rempek
1. Keberlanjutan pengelolaan hutan ( forestmanagement continuity )
 Penanganan illegal logging ( illegal logging handling ) 31,3% - 5,1%  Sosialisasi pengelolaan dan peraturan kehutanan ( socialization of forest management as well as regulations ) 13,7% - -  Hak pengelolaan lahan ( land use permits )
2,9%
10,1%  Sertifikat lahan ( land certification ) 2,0% - 5,1%  Perijinan pemanfaatan hasil hutan Kayu di HKm dipercepat dan dipermudah. ( Accelerating and facilitating for utilization of timber forest product in social forestry area ) - 17,8% -
 Penanganan permasalahan batas hutan ( Handling conflict of forest boundary ) - - 3,0%
Tabel 7. Lanjutan Table 7. Continued
3. Continued Harapan responden ( Responden hopes )* Desa ( villages ) Senaru Santong Rempek
2. Keberlanjutan hasil ( forest yield continuity )
 Keberpihakan pada masyarakat, pembinaan dan pelibatan mayarakat pengelolaan hutan
( community supporting, mentoring, and forest management involvement ) 11,8% - 20,2%  Peningkatan manfaat hutan bagi masyarakat ( forest benefits improvement to community ) - - 26,3%  Bantuan bibit dan pelatihan budidaya ( seedling giving, and cultivation training ) 24,5% 80,2% -
 Reboisasi, penghijauan, pelestarian sumber air,
pariwisata ( Afforestation, non-forest land planting, springs protection, and tourism ) 28,4% - - Jumlah ( sum of ) responden 102 orang ( persons ) 101 orang ( persons ) 99 orang ( persons ) Keterangan: Remarks: *Responden bisa memberikan lebih dari satu jawaban        * Responden may give several answers
2. Variabel-variabel  sosial  dan  konflik tenurial
Hasil  uji  CDA  menggunakan  delapan variabel  sosial  terseleksi  yaitu  pendidikan, jumlah anggota keluarga, pendapatan, kejadian banjir  yang  dialami,  pengetahuan  batas, pengetahuan  peraturan,  pengetahuan  masalah di hutan dan kecukupan pendapatan responden menunjukkan  adanya trend bahwa  responden dari  masing-masing  desa  kajian  berasal  dari
kelompok  sosial  yang  berbeda  (Gambar  2).
Terlihat pada Gambar 2 bahwa pengelompokkan responden berdasarkan variabel-variabel  sosialnya  dapat  terlihat  jelas untuk  Desa  Santong.  Meskipun  demikian, kepastian spesifikasi kelompok sosial tersebut masih  belum  dapat  ditentukan  mengingat masih  terlihatnya  tumpang  tindih  hasil  uji seperti ditunjukkan pada gambar tersebut.
Gambar  2. Hasil  uji  CDA  mengindikasikan  adanya  pengelompokkan  responden  menurut variabel sosialnya yang tergali melalui wawancara.
Figure 2. Results of CDA test indicated respondens grouping according to their social variables obtained from interview.
Perspektif Lokal Terhadap Hak dan Konflik Tenurial di KPHL Rinjani Barat .... Cecep Handoko dan Yumantoko
Sementara itu berdasarkan kondisi konflik yang  ada,  hasil  uji  regresi  menunjukkan keterkaitan  yang  erat  antara  masing-masing variabel  sosial  terseleksi  dengan  peningkatan atau penurunan konflik antar desa yang dikaji (Tabel 8).
Hasil  uji  regresi  di  atas  menunjukkan signifikansi  pada  taraf  kepercayaan  99%, sedangkan  tingginya  R 2 model  (90,37%)  dan rendahnya koefisien variasi (14,41%)
menurunkan  interkorelasi  bias  antar  variabel (Freund et  al., 2006),  sehingga  meningkatkan
validitas model. Signifikansi terlihat pula pada tujuh  dari  delapan  variabel  yang  diuji,  di antaranya  dengan  nilai  estimasi  standar tertinggi (-0,51882) pada variabel pengetahuan batas,  disusul  pengetahuan  masalah  di  hutan (0,39706)  dan  variabel  lainnya  dengan  nilai estimasi  standar  yang  lebih  rendah.  Tanda negatif  pada  nilai  estimasi  menunjukkan hubungan arah terbalik, yaitu peningkatan nilai variabel  berhubungan  dengan  menurunnya tingkat  konflik,  sedangkan  tanda  positif menunjukkan hubungan searah.
Tabel 8. Hasil uji regresi terhadap hubungan variabel dengan tingkat konflik Table 8. Results of regression test on relationship between variables with conflict level
Analisis Keragaman ( Analysis of Variance )
Sumber ( Source ) Derajat Bebas ( DF )
Jumlah Kuadrat ( Sum of Squares ) Rata-rata Kuadrat ( Mean Square ) Nilai F ( F Value ) Pr > F Model 8 113,53066 14,19133 227,44 <0,0001 ** Bias ( Error ) 194 12,10481 0,06240 Total terkoreksi ( Corrected Total ) 202 125,63547 Akar kuadrat bias ( Root MSE ) 0,24979 R 2 0,9037 Rata-rata Penduga ( Dependent Mean ) 1,73399
R 2 disesuaikan ( Adj R 2 ) 0,8997 Koefisien keragaman ( Coeff Var ) 14,40560
Estimasi Parameter ( Parameter Estimates ) Variable ( Variables ) Df Estimasi parameter ( Parameter estimate ) Bias standar ( Standar d error ) Nilai t ( t value ) Pr > |t| Estimasi standar ( Standardi- zed esti- mate ) Intersep ( Intercept ) 1 1,84719 0,15249 12,11 <,0001 ** 0 Pendidikan ( education ) 1 0,03861 0,01683 2,29 0,0228 * 0,06053 Jumlah anggota kelu- arga ( Family number ) 1 0,02299 0,01281 1,79 0,0743 ns 0,04264 Pendapatan ( income ) 1 -0,09278 0,02276 -4,08 <0,0001 ** -0,11633 kejadian banjir ( flood occurence) 1 0,20156 0,04140 4,87 <0,0001 ** 0,14078 pengetahuan batas ( border recognition ) 1 -0,45540 0,02528 -18,02 <0,0001 ** -0,51882 pengetahuan peraturan ( regulation recognition ) 1 -0,12543 0,03555 -3,53 0,0005 * -0,09982 pengetahuan masalah ( conflict recognition ) 1 0,53183 0,03597 14,79 <0,0001 ** 0,39706 kecukupan pendapatan ( income adequacy ) 1 -0,16832 0,03482 -4,83 <0,0001 ** -0,12591 Keterangan: Remarks: * Signifikan pada taraf kepercayaan 95% * S ignificant at 95% confident level ** Signifikan pada taraf kepercayaan 99% ** Significant at 99% confident level ns Tidak signifikan
ns Not significant
Dari  hasil  analisis  regresi  tersebut, beberapa  masalah  teridentifikasi  terkait meningkatnya konflik tenurial antar ketiga desa kajian,  secara  berurutan  menurut  tingkat pentingnya, yaitu: 1. meningkatnya masalah/sengketa  batas,  2.  meluasnya  skala konflik  (menjadi issue yang  berkembang  atau menimbulkan  dampak  luas  di  masyarakat),  3. meningkatnya  bencana  karena  kerusakan hutan, 4. rendahnya kecukupan pendapatan, 5.
rendahnya pendapatan, 6. rendahnya sosialisasi  peraturan,  dan  7.  meningkatnya tingkat pendidikan yang dalam hal ini berkaitan dengan  meningkatnya  intervensi  kelompok tertentu di dalam masyarakat yang menyebabkan  konflik  semakin  meningkat.
Secara kualitatif menggunakan ketujuh masalah tersebut,  gambaran  kondisi  masing-masing lokasi  penelitian  menurut  tingkat  konfliknya seperti disajikan pada Tabel 9.
Tabel 9. Kategori masalah dan tingkat konflik tenurial Table 9. Problem categories and conflict levels
Kategori Masalah
( Problem Categories ) Tingkat konflik ( conflict levels )
Rendah ( low ) di ( at ) Santong Sedang ( middle ) di ( at )Senaru Tinggi ( high ) di ( at )
Rempek
1. Masalah/sengketa batas ( Boundary problem and dispute ) + +++
++++ 2. Skala konflik ( conflict scale ) + +++ ++++ 3. Kerusakan hutan dan bencana ( forest destruction and disasters ) + ++++ +++ 4. Masalah tidak cukupnya pendapatan ( problem of insufficient income ) ++ +++ ++++ 5. Masalah pendapatan yang rendah ( problem of low income ) + +++ ++++ 6. Masalah rendahnya sosialisasi peraturan ( problem of lack regulation socialization ) + +
++
7. Masalah intervensi internal ( problem of internal intervention ) + +++ ++
Keterangan: Semakin meningkat jumlah tanda “+” maka nilai dari masalah semakin meningkat;
“+”mewakili  0-25% jawaban responden; “++”    mewakili  25-50% jawaban responden; “+++”   mewakili  50-75% jawaban responden; “++++” mewakili 75-100% jawaban responden.
Remarks: The  more  the  sum  of  “+”,  the  higher  the  value  of  the problem; “+” Represented 0-25% responden’s answer; “++”    Represented 25-50% responden’s answer; “+++”   Represented 50-75% responden’s answer; “++++” Represented 75-100% responden’s answer.

## B. Pembahasan
Secara  umum,  sengketa  tanah  terutama dipicu  oleh  ketimpangan  atas  penguasaan tanah.  Sengketa  ini  bersifat  laten,  sulit diidentifikasi dan mengakibatkan masalah yang kompleks  (Sakti,  2012).  Sengketa  tanah  dapat berawal  dari  konflik  kepentingan,  struktural, nilai,  hubungan  dan  konflik  data  (Umiyati, 2012).  Secara  khusus,  sengketa  tanah  hutan dapat disebabkan oleh ketimpangan penguasaan  dan  pemanfaatan  kawasan  hutan, tumpang  tindih  kawasan  hutan,  perubahan orientasi  nilai  atas  hutan  dari  fungsi  religi- ekologis  menjadi  komoditas  ekonomi  serta kerusakan  ekosistem  dan  tatanan  kehidupan masyarakat lokal (Indriayati, 2012).
Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya sengketa  tanah  hutan  yang  menghasilkan
konflik tenurial yang tinggi di wilayah Rempek. Sengketa  ini  teridentifikasi  sejak  tahun  1989 (Buckles,  1999).  Warga  menolak  batas  hutan “resmi”  dan  mengklaim  batas  kawasan  hutan adalah  “gegumuk”  yaitu  batas  hutan  zaman Belanda.  Dipicu  terbitnya  84  sertifikat  di kawasan hutan tahun 1984, tuntutan sertifikat baru  diajukan  oleh  sebanyak  509  penggarap sejak tahun 1985. Klaim “sepihak” dari Kantor Pertanahan  setempat  bahwa  areal  sertifikasi tersebut bukan kawasan hutan, serta dukungan dari  institusi-institusi  pemerintahan  setempat saat  itu  terhadap  sertifikasi  kawasan  hutan telah  menjadi  dasar  legalisasi  munculnya tuntutan sertifikasi baru dari warga tersebut. Di lain  pihak,  tingginya  konflik  yang  ada  telah memicu  kecurigaan/ketidakpercayaan  warga terhadap  upaya  pengelolaan  kawasan  yang
Perspektif Lokal Terhadap Hak dan Konflik Tenurial di KPHL Rinjani Barat .... Cecep Handoko dan Yumantoko
difasilitasi  oleh  institusi  kehutanan.  Informasi yang  tergali,  telah  terjadinya  pengusiran pemegang HPH (Hak Pengelolaan Hutan) yang di  klaim  telah  menyebabkan  banjir  di  Desa Rempek  dan  pembakaran  kantor  kehutanan kecamatan  dengan  isu  perlindungan  pelaku illegal logging . Sementara  itu,  terlepas  dari  tingginya konflik  dan  adanya  tuntutan  sertifikasi  atas lahan  hutan  yang  terjadi  hingga  sekarang, penataan batas kawasan hutan telah dilakukan pada tahun 1957. Selain itu, dengan dasar tata guna  hutan  kesepakatan  (TGHK)  tahun  1982, telah  pula  dilakukan  tata  batas  fungsi  tahun 1995,  dan  rekonstruksi  batas  tahun  2012. Berpegang  pada  bukti  serah  terima  kawasan hutan  dari  pemerintah  daerah  Lombok  pada tahun 1954 dan tata batas kawasan hutan yang telah  dilakukan,  pihak  kehutanan  tetap mengklaim bahwa wilayah sengketa adalah sah kawasan  hutan.  Terkait  klaim  tersebut, sinkronisasi  peta  antara  pihak  kehutanan  dan pertanahan  pun  telah  dilakukan  pada  tahun 2012  yang  menghasilkan  kesepakatan  dua pihak  (kehutanan  dan  pertanahan)  bahwa wilayah sengketa adalah kawasan hutan.
Di lain pihak, sengketa batas terjadi pula di Desa Senaru. Sengketa batas ini terjadi karena klaim  terhadap  kawasan  hutan  telah memasukkan  wilayah  pemukiman  penduduk, yang di dalamnya terdapat 18 rumah dan satu buah hotel pada areal seluas 8,5 ha. Dukungan kuat dari pemerintah desa terhadap keberadaan  permukiman  serta  klaim  batas
kawasan
hutan adalah “gegumuk”
menyebabkan konflik di wilayah ini belum bisa diatasi.  Di  luar  kondisi  yang  ada,  meskipun konflik  di  wilayah  ini  mulai  meluas,  namun belum memunculkan tuntutan resmi sertifikasi lahan hutan dan belum menghasilkan benturan fisik  antara  masyarakat  dengan  pihak  KPHL Rinjani Barat. Adapun aksi penolakan terhadap implementasi  kegiatan  pengelolaan  hutan,  di antaranya  penolakan  kegiatan  rekonstruksi batas tahun 2012 telah terjadi.
Sementara itu, sengketa batas tidak terjadi di  wilayah  Santong.  Di  wilayah  ini  tuntutan kemudahan  perijinan  penggunaan  kawasan hutan untuk kepentingan penduduk mendapat perhatian  penting  dari  responden.  Sementara itu, untuk mengatasi adanya penggarapan lahan hutan  oleh  masyarakat  telah  dihasilkan  solusi bersama  berupa  penetapan  lokasi  garapan tersebut  sebagai  areal  Hutan  Kemasyarakatan (HKm).  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  peran para  pihak  yang  telah  berupaya  mewujudkan terbangunnya areal HKm di wilayah ini.
Di tengah berlanjutnya konflik tenurial di wilayah  Rempek,  upaya  penyuluhan  dan pendampingan  yang  melibatkan  instansi pemerintah  maupun  non  pemerintah  telah berpengaruh  positif  berupa  sikap  membuka diri  masyarakat  untuk  menyelesaikan  konflik yang  ada  seperti  ditunjukkan  oleh  lebih  dari setengah jumlah responden (59,6%), meskipun sikap  menolak  masih  terlihat  pada  12,1% responden (Tabel 10).
Tabel 10. Jawaban responden terhadap pendampingan, penyuluhan dan sikap membuka diri dalam mengatasi masalah di hutan di Desa Rempek Table 10. Responden’s answer on mentoring, counseling, and their acceptance in overcoming tenure conflict in Rempek
Pertanyaan ( Questions )
Jawaban ( Answers ) Ya ( yes ) Tidak ( no t) Tidak Tahu ( No Idea)  Pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) dalam penanganan konflik hutan ( NGo’s mentoring for overcoming forest conflict ) 45,5% 12,1% 42,4%  Manfaat pendampingan ( benefits of mentoring ) 43,4% 6,1% 50,5%
 Keikutsertaan  dalam kegiatan penyuluhan ( attendance in counseling ) 37,4% 57,6% 5,1%  Manfaat penyuluhan ( benefits of counseling ) 52,5% 3,0% 44,4%  Sikap membuka diri bagi penyelesaian konflik ( Acceptance in overcoming conflict ) 59,6% 12,1% 28,3% Jumlah ( sum of ) responden 99 orang ( persons )
Resolusi konflik tenurial di  Desa Rempek diakui responden dapat
menentukan penyelesaian  konflik  tenurial  di  desa  lainnya, termasuk  di  Desa  Senaru.  Beberapa  upaya penyelesaian  konflik  tenurial  di  Desa  Rempek disajikan  pada  Tabel  11.  Meskipun  upaya
penyelesaian  konflik  masih  diwarnai  sikap penolakan  oleh  sebagian  kecil  (5,1%) responden,  namun  jalan  tengah  penyelesaian konflik  berupa  penerbitan  ijin  garap  mulai mengemuka. Hal tersebut seperti disampaikan oleh 2,9% responden di desa ini.
Tabel 11. Alternatif solusi konflik tenurial yang ditawarkan responden di Rempek Table 11 . Tenure conflict resolution alternatives offered by respondens in Rempek
Alternatif  solusi yang ditawarkan responden ( resolution’s alternative offered by respondens ) * Persentase ( Percetage )
 Komunikasi, diskusi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dengan masyarakat ( Communication, discussion, and cooperation between central and local government with local community ) 24,2%
 Pelaksanaan program yang berpihak pada masyarakat (C ommunity develompment  programs implementation ) 21,2%
 Sosialisasi, pembinaan dan pendampingan ( socialization, coaching and mentoring )
16,1%
 Keseriusan penanganan pengusaha kayu illegal dan illegal logging  ( handling illegal entrepreneur and illegal logging ) 5,1%  Sertifikasi Tanah GG ( Free Government Groundcertification ) 5,1%
 Penerbitan ijin garap ( forest land usage permits )
2,9% Jumlah ( sum of ) responden 99 orang ( persons ) Keterangan: Remarks: * Responden bisa memberikan lebih dari satu solusi * Responden may give more than one alternative resolution
Berdasarkan  Tabel  11,  diketahui  bahwa penyelesaian konflik tenurial di wilayah KPHL Rinjani  Barat,  khususnya  di  wilayah  Rempek dapat dicapai melalui peningkatan komunikasi, kerjasama,  keberpihakan,  dan  pendampingan kepada  masyarakat.  Terkait  hasil  analisis, upaya-upaya  tersebut  perlu  dilakukan  dalam kerangka peningkatan pendapatan masyarakat, kecukupan  pendapatannya  dan  peningkatan pemahaman  bersama  terhadap  peraturan- peraturan terkait hutan dan sumberdayanya. Dengan  adanya  konflik  tenurial,  upaya peningkatan pendapatan
masyarakat khususnya  di  kawasan  hutan  produksi  dapat dilakukan  melalui  pembangunan hutan tanaman  dengan  menempatkan  masyarakat sebagai  mitra  kerja  dan  mitra  usaha,  serta penyediaan input produksi  dan  industri  hasil hutan (Puspitojati et al. , 2012). Khusus di KPHL Rinjani  Barat,  pembangunan  hutan  tanaman dengan  skema  HTR  (Hutan  Tanaman  Rakyat) lebih tepat untuk dilakukan (Elvida dan Alviya, 2009). Untuk meningkatkan efektivitas implementasi  kebijakan  tersebut,  peningkatan motivasi,  kemampuan  usaha  dan  memperluas partisipasi  aktif  masyarakat  diperlukan (Ruhimat, 2013). Sementara itu, meningkatnya
tingkat pendidikan masyarakat di lokasi kajian perlu  diarahkan  untuk  membangun  tanggung jawab  bersama  terhadap  kelestarian  dan peningkatan  manfaat  hutan  khususnya  bagi masyarakat  melalui  fasilitasi  dan  pembinaan yang berkelanjutan.
Sementara  itu,  keberadaan  sertifikat  di dalam kawasan hutan yang mencuatkan adanya konflik  antar  sektor  dan  institusi-institusi pemerintahan  terkait  hutan,  serta  penolakan warga  dan  pemerintah  lokal  terhadap  klaim kawasan  hutan  yang  menunjukkan  legalitas pemerintahan  pusat  yang  lemah  di  tingkat tapak  hutan,  selain  dapat  menghambat keberlanjutan  pembangunan  kehutanan  juga dapat  merugikan  masa  depan  institusi kehutanan maupun institusi-institusi pemerintahan terkait lainnya.
Untuk  mengantisipasi  perubahan  kondisi yang tidak menguntungkan  tersebut,  institusi- institusi  publik  perlu  menciptakan  sistem kolaborasi  (Lathrop  dan  Ruma,  2010).  Selain upaya  kolaborasi  tersebut,  hasil  penelitian menunjukkan  perlunya  komitmen  bersama dari  para  pihak  termasuk  institusi-institusi pemerintahan  dalam  membenahi  penguasaan dan  kepatutan  penguasaan,  pengelolaan,  serta
Perspektif Lokal Terhadap Hak dan Konflik Tenurial di KPHL Rinjani Barat .... Cecep Handoko dan Yumantoko
akomodasi  para  pihak  terkait  hutan.  Di  KPHL Rinjani  Barat,  komitmen  tersebut  terutama terhadap  hal  yang  bernilai  strategis  dan ekonomis  (Ekawati,  2012).  Dalam  kaitan dengan upaya kolaborasi, prinsip holistik dalam sudut  pandang,  integratif  dan  keberlanjutan dalam  pengelolaan  hutan  (Falah,  2012)  perlu dikembangkan.  Dalam  hal  ini,  pemahaman terhadap  perspektif  lokal  terhadap  hak  dan konflik  tenurial  seperti  yang  dikaji  dalam penelitian ini perlu diperhatikan.
Selain  hal  di  atas,  hasil  penelitian menunjukkan  perlunya  penegakkan  hukum dalam  memberikan  jaminan  keberlanjutan pengelolaan
dan
mencegah sekaligus menangani penyimpangan dalam implementasi pengelolaan hutan di tingkat tapak. Terkait hal tersebut,  keseriusan  penanganan  kasus illegal logging dan  pengusaha  kayu illegal perlu menjadi prioritas penanganan.
Dalam kaitannya
dengan upaya pengentasan illegal  logging dan  pengusaha kayu illegal ,  putusan  pengadilan  yang  mampu memberikan efek jera diperlukan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kecurigaan masyarakat  terkait  ketidakadilan  dalam pengentasan  kedua  permasalahan  tersebut. Dalam  kaitannya  dengan  pengentasan  kedua masalah  tersebut,  peningkatan  konsistensi, independensi, moralitas dan kapasitas penegakan  hukum  di  tingkat  pengadilan diperlukan (Soedarsono, 2010). Sementara itu, formulasi tindak pidana illegal logging di masa datang perlu perbaikan kejelasan, kelengkapan dan  fleksibilitas  mengenai  definisi,  subjek hukum dan sanksi pidana terhadapnya (Utami, 2007). Secara praktis, sistem hukum yang kuat dapat mencegah partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan illegal yang  pada  akhirnya  dapat melemahkan  pengaruh  pengusaha-pengusaha kayu  pada  pejabat-pejabat  lokal  (Syafaruddin, 2009). Dalam kondisi tersebut, praktik-praktik illegal  logging maupun  adanya  pengusaha illegal melemah.  Dengan  adanya  efek  jera, perbaikan  dan  penguatan  sistem  hukum  dan peradilan  dalam  penanganan  kasus illegal logging dan  pengusaha  kayu illegal tersebut, maka  penuntasan  kedua  kasus  tersebut khususnya di wilayah KPHL Rinjani Barat dapat diwujudkan.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. KESIMPULAN
Tuntutan  lokal  akan  manfaat  hutan  tidak terlepas  dari  kenyataan  buruknya  kondisi hutan  dan  pengelolaannya,  kebutuhan  hidup
yang  semakin  meningkat,  serta  meningkatnya kebutuhan  masyarakat  akan  lahan  budidaya. Untuk  mengakomodasikan  tuntutan  tersebut, diperlukan
peningkatan komunikasi,
kerjasama,  keberpihakan  dan  pembinaan masyarakat.  Seiring  dengan  meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai manfaat hutan,  tanggung  jawab  bersama  terhadap kelestarian  dan  peningkatan  manfaat  hutan perlu dikembangkan.
Untuk  mengatasi  tingginya  tuntutan sertifikasi  atas  lahan  hutan,  diperlukan pembenahan  terhadap  penguasaan  dan kepatutan  penguasaan  hutan,  dan  perbaikan pengelolaan hutan serta akomodasi kepentingan para pihak terkait lahan hutan dan sumberdayanya.  Sementara  itu,  penegakan hukum  diperlukan  untuk  meningkatkan keberlanjutan pengelolaan serta menanggulangi penyimpangan dalam implementasi pengelolaan hutan tersebut.

## B. SARAN
Berdasarkan penggalian persepektif lokal terhadap  hak  dan  konflik  tenurial  di  KPHL Rinjani  Barat,  disarankan  perlunya  perbaikan sudut  pandang  dan  keterbukaan  pengelola terhadap  aspek  sosial  dan  pembangunan daerah  dari  pengelolaan  hutan,  peningkatan kelestarian  dan  nilai  ekonomis  hutan  secara partisipatif  dan  pembinaan  masyarakat  yang berkelanjutan.
Dalam kaitan tersebut keseriusan  penanganan  tindak  pidana illegal logging dan  pengusaha  kayu illegal sangat diperlukan  sebagai  langkah  penting  dalam menekan  kerusakan  hutan,  memulihkan kepercayaan  dan  meningkatkan  partisipasi masyarakat dalam program kehutanan khususnya di KPHL Rinjani Barat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan
Kehutanan  dan  secara khusus Balai Penelitian Teknologi  Hasil  Hutan  Bukan  Kayu  atas terselenggaranya penelitian ini. Ucapan terima kasih  juga  disampaikan  kepada  Dinas Kehutanan, KPHL Rinjani Barat, LSM Samantha, teman-teman  teknisi  dan  tenaga  pendukung lapangan  yang  telah  mencurahkan  tenaga  dan pikirannya dalam pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Buckles,  D.  (ed.).  (1999). Cultivating  Peace:  Conflict and  Collaboration  in  Natural  Resource Management. International Development Research Centre-World Bank Institute. Canada: International Development Research Centre.
Ekawati, S. (2012). Evaluasi Implementasi Kebijakan Desentralisasi  Pengelolaan  Hutan  Produksi. Jurnal  Analisis  Kebijakan  Kehutanan,  10 (3), 187-202. Elvida, Y.S. dan I. Alviya. (2009). Kendala dan Strategi
Implementasi  Pembangunan  KPH  Rinjani Barat. Jurnal  Penelitian  Sosial  dan  Ekonomi Kehutanan, 6 (1), 1-14.
Falah,  F.  (2012).  Kajian  Efektivitas  Pengelolaan Kolaboratif  Taman  Nasional  Kutai. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 10 (1), 37-57.
Freund,  R.J,  W.  J.  Wilson  dan  Ping  Sa.  (2006). Regression  Analysis:  Statistical  Modeling  of  a Response Variable. Edisi kedua. Elsevier Inc.
Herrera, A., dan M.G. da Passano. (2006). Land Tenure
Alternative  Conflict  Management .  Rome:  Food and  Agriculture  Organization  of  the  United Nations (FAO).
Indriayati.  (2012).  Potret  Konflik  Agraria  di Indonesia,  Tantangan  bagi  “Tanah  untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat”. Jurnal Pertanahan, 2 (1), 103-121. Kementerian  Kehutanan.  (2010).  Pembangunan
Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH):  Konsep, Peraturan  Perundangan  dan  Implementasi. Ministry of Forestry - Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) - Forest and Climate Change Programme (FORCLIME). Jakarta: Forest Planning Agency.
Klecka,  W.R.  (1980). Discriminant  Analysis.  A  Sage University  papers  series  on  Quantitative Applications  in  the  Social  Sciences ,  07-019.
California: Sage Publications inc. Kusumanto,  T.,  E.  L.  Yuliani,  P.  Macoun,  Y.
Indriatmoko  dan  H.  Adnan.  (2006). Belajar
Beradaptasi:  Bersama-sama  Mengelola  Hutan di  Indonesia .  Bogor:  Center  for  International Forestry Research (CIFOR).
Larson, A. M. (2013). Hak tenurial dan akses ke hutan: Manual  pelatihan  untuk  penelitian .  Bogor: Center  for  International  Forestry  Research (CIFOR).
Lathrop,  D.  DanL.  Ruma  (eds.).  (2010). Open
Government:  Collaboration,  Transparency,  and Participation  in  Practice .  USA:  O’Reilly  Media,
Inc. Mayers, J., E. Morrison, L. Rolington, K. Studd danS.
Turrall. (2013). Improving governance of forest tenure: a practical guide. Governance of Tenure Technical  Guide  No.2,  London  dan  Roma: International  Institute  for  Environment  and Development,  and  Food  and  Agriculture Organization of the United Nations.
Midgley,  T.  dan  M.  Garred.  (2013). Bridging  the Participation  Gap:  Developing  Macro  Level Conflict  Analysis  through  Local  Perspective . Policy and Practice Paper. UK: World Vision.
Mukarom,  M.  2013.  Progres  Masalah  Tenurial  dan Upaya Penanganannya pada KPH Rinjani Barat.
Bahan  presentasi  pada  Rapat  Koordinasi Fasilitasi  dan  Mediasi  Permasalahan  Tenurial Di KPHL Rinjani Barat . Mataram,  4-5 Juli 2013.
Puspitojati, T., D. Darusman, R.C. Tarumingkeng dan B.  Purnama.  (2012).  Preferensi  Pemangku Kepentingan  dalam  Pengelolaan  Hutan Produksi: Studi Kasus di Kesatuan Pemangkuan  Hutan  Bogor. Jurnal  Analisis Kebijakan Kehutanan, 9 (2), 96-113.
Ruhimat, I.S. (2013). Model Peningkatan Partisipasi
Masyarakat  dalam  Implementasi  Kebijakan Kesatuan  Pengelolaan  hutan:  Studi  Kasus  di KPH  Model  Kabupaten  Banjar,  Kalimantan Selatan. Jurnal  Analisis  Kebijakan  Kehutanan,
10 (3), 255-267.
Sakti,  T.  (2012).  Peran  Mediasi  dalam  Penanganan Konflik  Pertanahan. Jurnal  Pertanahan,  2 (1), 37-68.
Soedarsono,  T.  (2010).  Penegakan  Hukum  dan Putusan Peradilan Kasus-kasus Illegal Logging . Jurnal Hukum, 17 (1), 61-84.
Syafaruddin. (2009). Kekuatan Sistem Hukum dalam Menanggulangi Kegiatan Illegal Logging . Jurnal Moral dan Adil, 1 (1), 1-11.
Umiyati.  (2012).  Strategi  Kebijakan  Penyelesaian
Sengketa,  Konflik  dan  Perkara  Pertanahan dalam  Sistem  Hukum  Agraria. Jurnal
Pertanahan, 2 (1), 69-84.
Utami,  T.B.  (2007). Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging . Tesis. Semarang: Program  Pasca Sarjana Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro.