## KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI DI KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN ETIOLOGI KRIMINAL

## Weka Wirastuti, Sulistyanta, dan Winarno Budyatmojo
E-mail: wirastutiweka@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etiologi kriminal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah Kabupaten Bantul dan upaya-upaya untuk mengurangi kasus tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yakni melalui wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah Kabupaten Bantul meliputi ketidakadilan gender, ekonomi, perselingkuhan dan kecemburuan, lingkungan keluarga dan pengalaman masa kecil, pengonsumsi miras atau alkoholisme, rendahnya kecerdasan intelektual dan emosional, dan perkawinan dini. Teori Cesare Lombrosso dan Enrico Ferri, serta The Dominance atau Radical Feminism Theory telah sesuai untuk menganalisis fakor-faktor tersebut. Upaya-upaya untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah Kabupaten Bantul yang meliputi upaya preventif dan upaya represif yang bersifat persuasif maupun koersif.
Kata Kunci: Etiologi kriminal, kekerasan dalam rumah tangga, istri.

## Abstract
This research aims to determine criminal etiology of domestic violence against wives in Bantul Regency and efforts to minimize the cases. This research is a descriptive empirical legal research. This study uses a qualitative approach with primary data and secondary data. Data collection techniques, namely through interviews and literature study. The data analysis technique used an interactive analysis model. The results of this research indicate the factors that cause domestic violence against wives in the Bantul Regency include gender inequality, low socio-economy,  affair  and  jealousy,  family environment  and childhood  experiences, alcoholism, low intellectual and emotional intelligence, and early marriage. The theory of Cesare Lombroso and Enrico Ferri, as well as The Dominance or Radical Feminism Theory are suitable for analyzing these factors. There are efforts to reduce domestic violence against wives in Bantul Regency which include preventive and repressive which are persuasive and coercive.
Keywords: Criminal etiology, domestic violence, wives.

## A.   Pendahuluan
Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu penting yang menimbulkan kecemasan di seluruh negara di dunia, termasuk dalam hal ini juga terjadi di negara-negara yang menghargai Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kekerasan terhadap perempuan yakni akibat ketidaksetaraan dan relasi yang timpang antara perempuan dan laki- laki. Norma masyarakat dipandang patriarkis menempatkan posisi perempuan dan anak lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini yang menyebabkan perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu contoh kekerasan berbasis  gender  yang kerap menimpa perempuan.
Kekerasan dalam rumah tangga juga disebut dengan istilah domestic violence . ME Khan & Aditi Aeron dalam Hossain A, memberikan pengertian mengenai domestic violence sebagai berikut, “Domestic violence is a violation of woman’s right to physical integrity, to liberty, and to her right to life itself.” (Hossain A, 2016: 4). Selain disebut dengan istilah domestic violence , kekerasan dalam rumah tangga juga disebut dengan intimate partner violence (IPV). Kishor & Johnson dalam Kavita Alejo menyatakan, “Domestic violence, also called intimate partner violence, is the verbal, emotional,  physical,  or sexual abuse of one’s partner. Some define it as violence against women” (Kavita Alejo, 2014: 83).
Kekerasan terhadap istri (KTI) selalu menempati posisi tertinggi di setiap tahunnya dalam kasus kekerasan yang terjadi di ranah rumah tangga atau relasi personal. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2017, kekerasan terhadap istri menempati peringkat pertama dengan jumlah 5.784 kasus atau mencapai 56% sendiri dibandingkan kasus lainnya, yakni  kekerasan dalam pacaran sebanyak 2.171 kasus dan kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 1.799 kasus. Sedangkan pada Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2018, kasus kekerasan terhadap istri masih menempati peringkat pertama yakni sebanyak 5.167 kasus, diikuti kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 2.227 kasus dan kekerasan dalam pacaran sebanyak 1.873 kasus. Pada Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019, kasus kekerasan terhadap istri (KTI) juga menempati peringkat pertama dengan 5. 114 kasus, diikuti oleh kekerasan dalam pacarana sebanyak 2.073 kasus dan kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 1.417 kasus.
Sedangkan, menurut data sementara Tahun 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkup rumah tangga Kabupaten Bantul menduduki peringkat yang tertinggi dibandingkan dengan kota dan/atau kabupaten lainnya.

## Data Sementara Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Lingkup
Rumah Tangga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020
No Kota/Kabupaten Jumlah Kasus 1. Kabupaten Bantul 112 2. Kota Yogyakarta 94 3. Kabupaten Sleman 76 4. Kabupaten Kulon Progo 42 5. Kabupaten Gunung Kidul 13 Sumber: http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/638-jumlah-kekerasan-terhadap- perempuan-dan-anak-menurut-kelompok-umur-dan-lokasi diakses pada Sabtu, 09 Januari 2021
Kasus kekerasan dalam rumah tangga digambarkan seperti fenomena gunung es yakni data kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat jauh lebih sedikit daripada yang sebenarnya terjadi. Hal ini dikarenakan banyaknya korban yang tidak bersedia melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Para korban menganggap bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan privat dan dianggap sebagai rahasia keluarga. Persoalan privat atau keterpisahan dari ranah publik muncul melalui pemahaman dalam masyarakat. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri tidak terungkap karena adanya suatu pemahaman bahwa istri yang baik berkewajiban untuk menjunjung  tinggi  kehormatan kepala keluarga sebagai pencari nafkah di hadapan keluarga maupun masyarakat. Hal ini mengakibatkan kasus kekerasan dalam rumah tangga sulit dicarikan jalan keluarnya.
Padahal dewasa ini, rumah tangga terdapat beragam problematika yang menjadikan situasinya semakin kompleks. Oleh karena hal tersebut, rumah tangga merupakan bagian dari
urusan publik jika telah menyangkut kekerasan. Sehingga, lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Disahkannya undang- undang tersebut adalah suatu pemikiran komprehensif yang dilakukan negara dengan political will untuk memperhatikan dan memberi perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (Sabungan Sibarani, 2016: 2). Sebelum terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan pemerintah telah meratifikasi Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang mana hal tersebut menjadi landasan terbentuknya Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Namun, realitanya walaupun telah ada undang-undang tersebut kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan terhadap istri, masih memiliki angka yang tinggi dibandingkan dengan jenis kekersan lainnya. Sehingga perlu upaya untuk menurunkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan terhadap istri dengan mengkajinya melalui etiologi kriminal yakni mencari faktor-faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri tersebut. Maka dari kajian tersebut akan ditemukan cara-cara yang tepat untuk mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga.

## B.   Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan dalam  penelitian  ini  yakni pendekatan yang menggunakan data lalu dinyatakan secara verbal. Lokasi penelitain dilaksanakan di di Satreskrim Unit PPA Polres Bantul, Kantor UPTD PPA Kabupaten Bantul, Rutan Kelas II B Kabupaten Bantul,  Kejaksaan  Negeri  Bantul, dan Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan lalu dianalisis menggunakan metode analisis interaktif.

## C.   Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.  Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Istri di Kabupaten Bantul
Etiologi kriminal adalah salah satu komponen kriminologi yang  berfokus  pada  penemuan dan penelitian penyebab perilaku kriminal. Mengetahui penyebab kekerasan dalam rumah tangga bisa menjadi kunci  untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga dari masyarakat kita. Oleh karena itu, dapat diproyeksikan intervensi hukum dan non-hukum seperti apa yang paling tepat. Pemahaman terhadap akar masalah yang melatarbelakangi kemunculan kekerasan dalam rumah tangga juga berpengaruh terhadap pemilihan dan penentuan reaksi paling tepat terhadap pelanggaran hukum tersebut.
Perlu diperhatikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu kejahatan yang tersembunyi. Di antara pelaku dan korban mempunyai hubungan yang dekat atau intim dan adanya kebergantungan. Relasi intim tersebut menyebabkan korban sulit untuk melepaskan diri dari relasi yang abusive (kasar) tersebut.
Menurut  data  yang diperoleh Penulis dari UPTD PPA Kabupaten Bantul dan Satreskrim Unit  PPA  Polres  Bantul  Tahun 2017 hingga 2020 kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di Kabupaten Bantul akan dijelaskan dalam table di bawah ini:
Data Jumlah Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020 No. Tahun Istri Anak Keluarga Pacar Lainnya Jumlah 1. 2017 52 4 2 5 22 85 2. 2018 41 7 2 4 28 82 3. 2019 53 14 6 1 30 104 4. 2020 54 7 5 3 16 85 Sumber: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bantul
Pada data di atas jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap istri pada tahun 2017 mencapai 52 kasus dari total 85 kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan. Lalu, pada tahun 2018 jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap istri mengalami penurunan dengan jumlah 41 kasus dari total 82 kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan. Di tahun 2019, pengaduan kasus kekerasan terhadap istri mengalami kenaikan yakni mencapai 53 kasus dari total 104 kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya, di tahun 2020 sendiri  pengaduan kekerasan terhadap istri mengalami peningkatan paling tinggi di antara tahun 2017 hingga 2020 yakni mencapai 54 kasus. Dapat disimpulkan bahwa pada setiap tahunnya pengaduan kasus kekerasan terhadap istri merupakan pengaduan kasus paling banyak dibandingkan kekerasan terhadap perempuan yang lainnya.

## Data Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Istri
di Satreskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bantul Tahun 2017-2020 No Tahun Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jumlah Fisik Psikis Penelantaran Seksual 1. 2017 9 2 1 - 12 2. 2018 9 - 7 - 16 3. 2019 7 - 5 - 12 4. 2020 8 1 4 - 13 Sumber: Satreskrim Unit PPA Polres Bantul
Dari data laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di Satreskrim Unit PPA Polres Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020 tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri paling banyak dalam bentuk fisik yakni berjumlah 33 kasus, diikuti  dengan penelantaran rumah tangga sebanyak 17 kasus, kekerasan psikis sebanyak 3 kasus, dan belum pernah terdapat laporan kekerasan seksual terhadap istri selama kurun waktu tersebut.
Penulis akan menjelaskan faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah Kabupaten Bantul menggunakan Teori Biososiologis yang merupakan gabungan dari teori Cesare Lombrosso dan Enrico Ferri. Di mana Cesare Lombroso lebih menekankan pada faktor biologis dibanding faktor-faktor sosial sebagai penyebab terjadinya suatu kejahatan sedangkan muridnya, Enrico Ferri, memberi penekanan adanya saling keterhubungan dari faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik sebagai penyebab suatu kejahatan. Enrico Ferri
berpendapat bahwa suatu kejahatan bisa dijelaskan melalui interaksi antara faktor fisik dan faktor sosial (Topo Santosa dan Eva Achjani Zulfa, 2019: 39). The Dominance atau Radical Feminism  Theory yang merupakan  bagian dari Teori Hukum Feminis juga digunakan untuk menjelaskan faktor diskriminasi struktural gender yang berkembang di masyarakat sebagai penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah Kabupaten Bantul.
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di Kabupaten Bantul ialah sebagai berikut:

## a.    Ketidakadilan Gender
Data Jumlah Pengaduan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di UnitPelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020 No. Tahun Jumlah Pengaduan KDRT Jumlah Laki-Laki Perempuan L P Tidak Ya Tidak Ya 1. 2017 16 2 33 52 18 85 2. 2018 18 1 37 45 19 82 3. 2019 24 6 43 61 30 104 4. 2020 11 11 31 54 22 85 Sumber: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bantul
Dapat dilihat dalam tabel di  atas, bahwa pada  tahun 2017 pengaduan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan jauh yakni mencapai 85 pengaduan yang 52 diantaranya terbukti sebagai kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2018 secara keseluruhan pengaduan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga turun menjadi 101 kasus, kasus kekerasan dalam  rumah tangga terhadap perempuan pada tahun 2018 yakni mencapai 45 kasus. Kenaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap  perempuan paling banyak mengalami kenaikan pada tahun 2019 yakni   mencapai 61 kasus. Pada tahun 2020 sendiri pengaduan terhadap kasus kekerasan  dalam  rumah tangga terhadap perempuan mengalami penurunan kasus sehingga menjadi 54) kasus. Dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih rentan terhadap perempuan dibandingkan dengan laki-laki.
Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bantul masih diwarnai dengan diskriminasi gender dalam masyarakat. Di Kabupaten Bantul sendiri, melihat dari banyaknya perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat disimpulkan bahwa secara sadar maupun tidak sadar, ketidakadilan gender dan budaya patriarki memiliki andil menjadi penyebab di dalamnya. Budaya yang tumbuh di masyarakat menempatkan laki-laki sebagai sosok yang superior jika dibandingkan dengan perempuan.
Budaya  patriarki  masyarakat  Jawa  melahirkan  ungkapan-ungkapan  menyiratkan inferioritas wanita Jawa. Ungkapan-ungkapan tersebut seperti kanca wingking (wanita hanya mengurus dapur), swarga nunut neraka katut (wanita hanya bergantung pada suami), hal  ini menegaskan bahwa wanita Jawa menduduki struktur bawah. Konsep tersebut begitu kuat dalam budaya Jawa sehingga menimbulkan perlakuan yang membatasi ruang gerak wanita. Contohnya konsep pingitan, di mana wanita dilarang bebas untuk beraktivitas, hal ini menjadikan wanita seharusnya menerima, pasrah,  halus, sabar, setia, dan berbakti (Qurotul Uyun, 2002: 38-39).
terhadap perempuan berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Subordinasi ini akan menyebabkan  timbulnya suatu kekerasan dalam rumah tangga terhadap  istri karena perempuan dianggap ditakdirkan untuk menjadi penurut, jika tidak maka itu dianggap menyalahi kodrat dan harus mendapat suatu hukuman. Hal ini pula menyebabkan seorang istri kesulitan untuk menegaskan situasi dan kondisinya saat ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga dengan suaminya sehingga istri kesulitan untuk melawan sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak yang tidak terlaporkan.
Dalam hal ini faktor diskriminasi gender sebagai penyebab  terjadinya kekerasan dalam  rumah tangga  terhadap  istri  dapat dihubungkan dengan teori hukum feminis The Dominance atau Radical Feminism Theory . Apabila dihubungkan dengan teori kriminologi dalam perspektif biososiologis  dari  Enrico Ferri, maka pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri ini digolongkan sebagai tipe penjahat The Habitual Criminal . Tipe penjahat tersebut memperoleh kebiasaannya dari lingkungan sosial.
b.    Ekonomi
Permasalahan ekonomi merupakan faktor yang seringkali menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan ekonomi atau finansial merupakan penopang kebutuhan hidup seseorang, apabila seseorang telah berkeluarga tentu kebutuhan akan semakin tinggi jika tidak terdapat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka akan timbul suatu konflik yakni  kekerasan  dalam  rumah  tangga  baik  berupa  fisik  maupun  penelantaran  rumah tangga.
Di Kabupaten Bantul sendiri jumlah penduduk miskin berdasarkan Statistik Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 cukup banyak, bahkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Jumlah penduduk miskin 138. 660 (Seratus tigapuluh delapan ribu enam ratus enampuluh) orang pada tahun 2020, bertambah sebanyak sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) orang atau sebesar 13,50% (persen) dari  tahun 2019.
Pertengkaran antara suami-istri tidak dapat dihindari apabila telah menyinggung permasalahan ekonomi. Bagi kalangan kelas ekonomi menengah ke bawah permasalahan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat pelik. Apalagi di masa sekarang ini, harga kebutuhan pokok semakin meningkat akan tetapi tidak diimbangi dengan pendapatan yang belum tentu meningkat pula.
Hal ini sejalan dengan kelompok penjahat The Habitual  Criminals oleh Enrico Ferri yakni mereka melakukan kejahatan akibat dari faktor lingkungan sosial.
c.    Perselingkuhan dan Kecemburuan
Suami yang memiliki wanita idaman lain akan membuat seorang istri khawatir dan waspada apalagi saat ini marak istilah pelakor (perebut laki orang) atau merujuk kepada seorang wanita yang mengambil suami orang lain. Perselingkuhan tersebut akan menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan kepada sang istri. Rasa curiga dan cemburu tersebut akan membuat istri mendesak suaminya untuk mengakui perbuatan tersebut, hal ini akan membuat suami merasa terkekang dan emosi sehingga timbul suatu pertengkaran yang akan berujung suami melakukan kekerasan terhadap istrinya.
Perselingkuhan tidak hanya dilakukan oleh suami, akan  tetapi  bisa  juga dilakukan oleh seorang istri. Saat istri diketahui selingkuh oleh suami, maka suami akan merasa cemburu dan marah lalu bersikap agresif dengan melakukan  kekerasan terhadap istri dengan dalih untuk   mendisiplinkan istrinya.
Jika dihubungkan dengan teori kriminologi yang menjelaskan kejahatan dalam perspektif biososiologis dari Cesare Lombroso, maka ini diklasifikasikan sebagai Criminal of Passion yakni seseorang yang melakukan kejahatan karea perasaan marah, cinta, maupun kehormatan.
Struktur posisi laki-laki di dalam masyarakat yang dianggap lebih mempunyai kuasa
d.   Lingkungan  Keluarga dan Pengalaman Masa Kecil
Peran ayah dan ibu sebagai  proses belajar  anak yang paling dasar sangat dibutuhkan karena anak akan menirukan perbuatan ayah dan ibunya, contohnya yakni dalam memperlakukan orang lain. Sehingga jika ayah memiliki peran yang sering melakukan kekerasan kepada istri, anak, maupun orang lain maka anak akan melakukan perbuatan yang sama terhadap anak dan istrinya kelak. Maka, rantai kekerasan dalam rumah tangga akan terus berputar.
Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ani Suparjati, S.H., “Faktor pengalaman masa kecil dari orang tua cukup mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bantul. Saat anak sering melihat orangtuanya bertengkar atau ayahnya melakukan kekerasan, anak cenderung menjadi temperamen. Walaupun bukan berarti semua anak yang mengalami broken home menjadi temperamen.” (Hasil wawancara dengan Ani Suparjati, S.H., Konselor Hukum UPTD PPA Kabupaten Bantul, pada Jumat 05 Februari 2020 pukul 09.30 WIB).
Anak sebagai korban ketika membentuk keluarga sendiri, karena telah meng- internalisasi nilai kekerasan sebagai hal yang biasa, cenderung melakukan hal yang serupa. Bahkan sekalipun ia mengerti bahwa itu merupakan perbuatan yang tercela.
Apabila hal ini dihubungkan dengan teori kriminologi dari Cesare Lombrosso  dan Enrico Ferri maka faktor lingkungan keluarga dan trauma masa kecil ini tergolong sebagai Occasional Criminal yakni pelaku kejahatan yang didasarkan oleh pengalaman yang terus menerus sehingga memengaruhi pribadinya
e.    Pengonsumsi Miras atau Alkoholisme
Pengonsumsi miras atau alkoholisme menjadi sesuatu yang cukup meresahkan di masyarakat. Di wilayah Kabupaten Bantul ditemukan beberapa suami yang melakukan kekerasan  dalam rumah tangga saat berada di bawah pengaruh minuman beralkohol setelah berkumpul bersama kelompoknya. Pengonsumsi  alkohol biasanya terjadi melalui suatu interaksi antar individu. Di mana interaksi tersebut akan mempengaruhi individu yang satu dengan lainnya yang lalu menghasilkan kelompok peminum.
Berdasarkan penjabaran di atas, maka Enrico Ferri menggolongkannya ke dalam kelompok penjahat yang memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial atau The Habitual Criminal .
f.     Rendahnya Kecerdasan Intelektual dan Emosional
Seseorang yang memiliki pendidikan rendah atau rendah secara intelegensianya maka seseorang cenderung sulit untuk mengendalikan emosionalnya. Faktor kecerdasan emosional sendiri yakni meliputi mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain dan membina hubungan. Sehingga individu yang tidak mampu menangani dan mengenali emosinya sendiri, kurangnya empati terhadap pasangan, serta komunikasi yang buruk akan mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
Jika dihubungkan dengan teori Cesare Lombrosso dan Enrico Ferri maka tipe penjahat ini termasuk dalam Insane Criminals . Insane Criminal bukanlah penjahat sejak lahir, mereka menjadi penjahat karena hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara yang benar dan yang salah.
g.    Perkawinan Dini
Perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak merupakan pemicu terjadinya kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Hal  ini  dikarenakan  secara  fisik,  psikis,  dan  ekonomi
seorang anak belum mampu terbentuk seutuhnya. Sehingga, anak sesungguhnya belum mampu untuk berumah tangga. Hal ini berakibat mereka akan cekcok, belum mampu membendung emosi, terjadi kekerasan, dan belum mampu menyelesaikan persoalan- persoalan rumah tangga di dalamnya. Terjadinya perkawinan di bawah umur ini terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya kontrol orang tua dalam pergaulan anak, tradisi menikah muda, paksaan orang tua  untuk  menikahkan anaknya karena faktor ekonomi dan lain sebagainya.
Data Jumlah Dispensasi Kawin Bagi Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2017-2021 No Tahun Jumlah 1 2017 75 2 2018 76 3 2019 123 4 2020 237 5 2021 (Sampai 01 April 2021) 51 Sumber: SIPP Pengadilan Agama Bantul
Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa dispensasi kawin bagi anak di bawah umur meningkat di tiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2021 hingga pada  tanggal   01 April 2021 terdapat 51 pengajuan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur. Sejak tahun 2019 dispensasi kawin naik secara drastis hal ini dapat disebabkan karena ketentuan dalam batas usia minimum untuk menikah sebelumnya yakni 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan menjadi 19 (sembilan belas)  tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Maka jika dihubungkan dengan teori kriminologi dalam perspektif biososiologis oleh Enrico Ferri,  maka  pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri ini dapat digolongkan sebagai tipe penjahat The Habitual Criminal . Tipe penjahat tersebut ada karena kebiasaan dari lingkungan sosial.

## 2.   Upaya-Upaya Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Istri di Wilayah Kabupaten Bantul
a.  Upaya Preventif
1)   Sosialisasi dan Penyuluhan terkait dengan Tindak  Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Sosialisasi dan penyuluhan mengenai kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dilakukan oleh Satreskrim Unit PPA Polres, Bantul, Kejaksaan Negeri  Bantul, Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B, dan instansi/ lembaga/ organisasi terkait. Sasaran dari sosialisasi  dan penyuluhan ini yakni masyarakat maupun organisasi di wilayah- wilayah dengan angka kasus kekerasan dalam rumah  tangga  yang tinggi. Bentuk- bentuk sosialisasi tersebut yakni Keluarga Sadar Hukum, Penyuluhan  Hukum, Jaksa Menyapa, dan sebagainya.
2)   Layanan Laporan danPengaduan Masyarakat Layanan ini dapat dilakukan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Bantul dan UPTD PPA Kabupaten Bantul.
3)   Pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Terhadap Perempuan dan Anak  di  Kabupaten Bantul
Forum  ini  dibentuk atas pertimbangan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pencegahan, penanganan, pelayanan dan pemberdayaan korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Bantul. Pembina FPKK merupakan Bupati Bantul dan diketuai oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,  dan Perlindungan  Anak Kabupaten Bantul.
b.    Upaya Represif
Upaya represif merupakan suatu  tindakan aktif   yang dilakukan  pada  saat kejahatan terjadi supaya kejahatan yang terjadi dapat dihentikan (Elvina Anggun Hapsari dan Hartiwiningsih, 2015: 32).

## 1)    Upaya Persuasif
Upaya persuasif yang dilakukan untuk menanggulangi kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri oleh para penegak hukum di wilayah Kabupaten Bantul berdasarkan penelitian lapangan oleh penulis yakni lebih di- utamakan menggunakan pendekatan restorative justice . Untuk menghasilkan ke- adilan restoratif tersebut tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah Kabupaten Bantul lebih diutamakan untuk diselesaikan dengan cara melakukan perdamaian antara pihak pelaku dan korban  yang dikenal dengan mediasi penal. Berdasarkan penelitian penulis walaupun telah terjadi penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri melalui mediasi secara damai, hal ini tidak serta membuat pelaku untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya lagi dikemudian  hari. Sehingga agar restorative justice melalui mediasi penal terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat berjalan  dengan  baik maka perlu diperhatikannya prinsip-prinsip penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan perlindungan korban (Sandy Ari Wijaya, 2014: 521-522).
Berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah Kabupaten Bantul di atas dipengaruhi oleh faktor biososiologis yang dikemukakan oleh Cesare Lombrosso dan Enrico Ferri. Sehingga, seseorang yang  melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri memiliki kecenderungan sifat agresif. Dari perspektif tersebut, pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri seharusnya mendapatkan upaya persuasif berupa konseling. Konseling terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sendiri telah ditegaskan dalam Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di  mana ditegaskan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Namun, berdasarkan penelitian lapangan oleh penulis pidana tambahan berupa konseling terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah  Kabupaten Bantul belum pernah dilaksanakan. Seperti yang disampaikan  oleh Dr. Mohammad Amrullah S.H., M.H. sebagai berikut:
“Selama ini belum ada lembaga yang menawarkan atau mempublikasikan sebagai lembaga yang  dapat menangani konseling terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga jika kami memberikan putusan pidana tambahan mengenai konseling siapa yang akan mengeksekusi? Apakah konseling terhadap pelaku tersebut menggunakan biaya dari terdakwa sendiri
atau ada lembaga sosial yang secara sukarela ataupun memiliki anggaran sendiri untuk memberikan konseling?”(Hasil wawancara dengan Dr. Mohammad Amrullah, S.H., M.H. selaku  Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B, Rabu 17 Maret 2021,  Pukul  10:50 WIB).
Sehingga, untuk pelaksanaan penetapan konseling  terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga ke depannya perlu memperhatikan beberapa hal agar dapat terlaksana secara efektif yakni: Pertama, perlu adanya revisi atau penyempurnaan terhadap Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 agar lebih jelas dan dapat diimplementasikan oleh hakim. Kedua, perlu adanya aturan lanjutan lembaga mana yang ditunjuk dalam pelaksanaan konseling ini beserta komposisi timnya. Ketiga, perlunya adanya penyusunan bagaimana prosedur pelaksanaan, pengawasan,  serta laporan  berjalannya proses konseling terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
2)    Upaya Koersif
Upaya koersif merupakan suatu bentuk penanggulangan kejahatan yang bersifat keras dan tegas. Sehingga, tindakan yang dilakukan yakni penggunaan kekerasan dan pemberian sanksi yang tegas oleh penegak hukum dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan. Upaya koersif ini dilaksanakan  melalui tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan  di pengadilan, pemberian putusan  oleh hakim, dan pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh jaksa. Upaya koersif terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dilakukan jika upaya mediasi penal ditolak oleh Korban atau Pelaku dan tidak tercapainya suatu kesepakatan damai.

## D. Penutup

## 1.    Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian penulis Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap  istri  di wilayah Kabupaten Bantul meliputi ketidakadilan gender, masalah ekonomi, perselingkuhan dan kecemburuan, lingkungan keluarga dan pengalaman masa kecil, pengonsumsi miras atau alkoholisme, rendahnya kecerdasan intelektual dan emosional, serta perkawinan dini. Teori dari Cesare Lombrosso dan Enrico Ferri serta The Dominance atau Radical Feminism Theory merupakan teori yang sesuai untuk menganalisis faktor-faktor tersebut.
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari upaya preventif dan represif yang terdiri dari upaya persuasif dan koersif. Namun upaya-upaya yang dilakukan masih kurang tepat dikarenakan mediasi penal terhadap kasus tersebut belum dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pidana tambahan berupa konseling terhadap pelaku belum dapat dilaksanakan.
2.    Saran
a.  Dalam pelaksanaan restorative justice melalui mediasi penal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri perlu memperhatikan dan memenuhi prinsip penghormatan hak asasi manusia, prinsip keadilan dan kesetaraan gender, prinsip non- diskriminasi, serta prinsip perlindungan terhadap korban.
b.  Perlunya penegakan sanksi yang serius apabila pelaku kekerasan  dalam  rumah tangga terhadap istri melanggar komitmen hasil mediasi penal oleh para pihak.
c.  Perlu dilaksanakannya pidana tambahan  berupa penetapan  konseling melalui lembaga tertentu terhadap pelaku tindak pidana kekerasan  dalam rumah tangga terhadap istri.

## E.  Daftar Pustaka
A, Hossain. 2016. The Impact of Domestic Violence on Women: A Case Study of Rural Bangladesh . Social Criminol Journal. Vol 4 (01): 01-08.
Alejo, Kavita. 2014 . Long-Term Physical and Mental Health Effects of Domestic Violence . Themis: Research  Journal  of Justice Studies and Forensic Science. Vol 2 (05): 81-98.
Hapsari, Elvina Anggun dan Hartiwiningsih. 2015. Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak di Surakarta .  Recidive.  Vol 04 (01): 26-35.
Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2019. Kriminologi . Depok: PT Raja Grafindo Persada.
Sibarani, Sabungan. 2016. Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Jurnal Hak Asasi Manusia. Vol 07 (01): 01-09.
Uyun, Qurotul. 2002. Peran Gender dalam Budaya Jawa . Psikologika. Vol VII (13): 32-42.
Wijaya, Sandy Ari. 2014. Prinsip Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah  Tangga . Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol II (06): 517-525.