## Dedikasi Sains dan Teknologi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol: 3, No: 1, Mei 2023 Doi : https://doi.org/10.47709/dst.v3i1.2370
Submitted : 27 Mei 2023 Accepted : 28 Mei 2023
Published : 29 Mei 2023

## Sosialisasi Kebijakan dan Peranan Hukum di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Emiel Salim Siregar 1) | Harmayani 2) | Dicky Apdilah 3) | Christina Lestari Ginting 4) 1,2,3) Universitas Asahan emielsalimsrg1988@gmail.com | mayong3010@gmail.com | dickyapdi1404@gmail.com
Abstrak : Di  wilayah  pesisir  banyak  masyarakat  yang  berprofesi  menjadi  nelayan  untuk  memenuhi keperluan hidupnya.Akan tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa peningkatan produksi komoditas perikanan dalam pelaksanaannya di perlukan peran pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. kita ketahui bersama bahwa Indonesia dianugerahi potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah.Hal ini  menjadi salah satu keunggulan dalam  pembangunan nasional untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat.Namun, disadari bahwa masih terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak taat aturan dalam  memanfaatkan  sumber  daya  tersebut.Untuk  itu,  pengawasan  hadir  dalam  rangka  menjamin tertib  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  bidang  kelautan  dan  perikanan. Dalam  hal  mengawal  kedaulatan  pengelolaan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan,  sudah  barang tentu  bahwa  melalui  pengawasan  yang  optimal  maka  maka  penegakan  hukum  di  laut,  terutama  dari kapal-kapal  asing  pelaku illegal  fishing akan  semakin  baik,  maka  bangsa  Indonesia  akan  berdaulat dalam  mengelola  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan.  Pengawasan  dilakukan  terhadap  berbagai kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Obyek yang diawasi antara lain : illegal unreported  and  uregulated  (IUU)  fishing,  destructive  fishing, budidaya  perikanan,  pengolahan  dan pemasaran  hasil  perikanan,  ekosistem  pesisir,  pemanfaatan  pasir  laut,  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil, kawasan  konservasi  perairan,  Benda  Muata  Kapal  Tenggelam  (BMK),  dan  bangunan  laut. Illegal fishing dapat diartikan sebagai kegiatan  yang  melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unreported Fishing adalah kegiatan perikanan tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak  benar. Unregulated  Fishing yaitu kegiatan  perikanan  tidak  diatur,  seperti  kegiatan  perikanan yang dilakukan di wilayah perairan atau untuk sediaan ikan dimana belum ada pengaturan konservasi dan pengelolaan yang dapat diterapkan.

## Kata Kunci
: Kelautan,perikanan,pengawasan,sumberdaya, ilegal fishing

## Pendahuluan
Indonesia  secara  geografis  merupakan  Negara  dengan  kelautan  yang  besar,  memiliki  ribuan pulau  besar  maupun  kecil  yang  dipisahkan  oleh  lautan.Indonesia  juga  diapit  oleh  dua samudra,  yaitu  samudra  Hindia  dan  samudra  Pasifik.  Dengan  wilayah  perairan  yang  luas membuat  Indonesia  menjadi  Negara  yang  kaya  akan  sumber  daya  laut.  Banyak  ikan  dan terumbu  karang  yang  hidup  dalam  perairan  di  Indonesia.  Tak  sedikit  juga  masyarakat  yang memanfaat  sumber  daya  laut  untuk  memenuhi  kehidupan  sehari  hari  dan  pemenuhan perekonomian.  Potensi  keanekaragaman  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  Indonesia memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk 60 juta masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  pesisir  melalui  perikanan,  pariwisata,  pertambangan  dan trasportasi. (MUHAMAD, 2012)
Banyak nelayan dibeberapa wilayah di Indonesia yang kurang menyadari betapa pentingnya peranan  hukum  di  bidang  pengawasan  sumberdaya  kelautan  dan  perikanan.  Mereka menggunakan  cara  yang  dapat  menyebabkan  rusaknya  ekosistem  yang  ada  di  dasar  laut. Mereka biasanya menggunakan bom ikan yang dapat mendapatkan ikan dalam jumlah  yang

## Dedikasi Sains dan Teknologi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol: 3, No: 1, Mei 2023 Doi : https://doi.org/10.47709/dst.v3i1.2370
Submitted : 27 Mei 2023 Accepted : 28 Mei 2023
Published : 29 Mei 2023
sangat  banyak,  tapi  tidak  sadar  bagaimana  dampaknya  untuk  ke  belakang.  Dan  itu  dapat menyebabkan keugian yang sangat besar untuk para nelayan. Banyaknya ikan-ikan yang mati sehingga  merusak  perkembangbiakan  ikan,  sehingga  hal  ini  dapat  beresiko  tehadap pendapatan para nelayan sendiri. (Desi, 2020)
Berdasarkan  hasil  diskusi    dilapangan  serta  pendekatan  sebelum  nya  dengan  mitra,  maka permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:
1. Adanya  pelanggaran  dilakuka  para  pelaku  tindak  pidana  di  bidang  kelautan  dan perikanan,  terutama  terhadap  pelaku  kegiatan  penangkapan  ikan  ilegal  ( illegal fishing ).(Jaelani, 2014)
2. Masalah  lain  yaitu  masyarakat  belum  mengetahui  peraturan  perundang-undangan yang dapat diterapkan mengenai kerusakan ekosistem laut dan segala bentuk tindakan yang mengakibatkan dapat merusakan ekosistem laut.

## Tujuan Penyuluhan Hukum
a. Menumbuhkan  kesadaran  hukum  tentang  peran  hukum  perikanan  dalam  mencegah terjadinya  ekosistem  laut  di  desa  bagan  asahan  baru  kecamatan  tanjung  balai kabupaten asahan.
b. Mengedukasi  masyarakat  khususnyamasyarakat  berprofesi  sebagai  nelayantentang Hukum  perikanan  dan  sanksi  sanksi  yang  dapat  didapatkan  apabila  melanggar  dari ketentuan  undang  undang.  Sehingga  diharapkan  nantinya  mereka  mampu mengaplikasikan  ilmu  yang  didapat  dan  adanya  kerjasama  dengan  instansi  yang terkait demi menjaga ekosistem laut bersama.
c. Penyuluhan  hukum  juga  diberikan  untuk  menyadarkan  masyarakat  bahwa Pengawasan  terhadap  tindak  pidana  yang  berhubungan  dengan  kelautan  dan perikanan  bukan  hanya  tanggung  jawab  aparat  penegak  hukum,  tetapi  juga  harus melibatkan  seluruh  lapisan  masyarakat,  khususnya  masyarakat  nelayan/pesisir. Keterlibatan  masyarakat  diwujudkan  dalam  kelembagaan  Kelompok  Masyarakat Pengawas  (Pokmaswas)  yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia.  Pokmaswas  berperan menyampaikan  informasi  apabila  ada  dugaan  kegiatan  ilegal.  Berdasarkan  informasi yang  diperoleh  dari  masyarakat  tersebut,  maka  Pengawas  dan  aparat  lainnya  akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Sebagai contoh, beberapa penangkapan kapal  asing  adalah  berdasarkan  informasi  yang  disampaikan  oleh  nelayan  setempat dan  disampaikan  kepada  pihak  Ditjen.  PSDKP.  Contoh  lain,  pengungkapan perdagangan  insang  pari  manta  yang  dilindungi  juga  merupakan  informasi  yang diperoleh dari masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat nelayan sebagai pelaku utama kegiatan  kelautan  dan  perikanan  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  sebagai “informan” yang menunjang keberhasilan PSDKP.
d. merupakan kewajiban bersama tidak hanya pemerintah saja yang berperan akan tetapi masyarakat  juga  berperan  aktif  agar  ekosistem  laut  terjaga.(Hukum  &  Padjadjaran, 2016)

## Nilai Lebih Penyuluhan Hukum
a. Penyuluhan  hukum  merupakan  suatu  proses  yang  dilakukan  dalam  usaha  untuk mengendalikan  dan  mengontrol  tingkah  laku  masyarakat  agar  tetap  berjalan  sesuai dengan  kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku.  Tujuan  penyuluhan  hukum  adalah terciptanya  budaya  hukum  dalam  bentuk  tertib  hukum,  taat  dan  patuh  pada  kaidah- kaidah hukum yang berlaku.

## Dedikasi Sains dan Teknologi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol: 3, No: 1, Mei 2023 Doi : https://doi.org/10.47709/dst.v3i1.2370
Submitted : 27 Mei 2023 Accepted : 28 Mei 2023
Published : 29 Mei 2023
b. Penyuluhan hukum adalah sistem kegiatan yang tujuan utamanya untuk menjadikan masyarakat sadar hukum. Kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan keluaran ( Out-fut) dari proses kegiatan penyuluhan yang mencapai tingkat optimalisasi ideal yang ditandai dengan timbulnya rasa untuk menghargai hukum, maka secara hipotesis, bahwa hanya cara atau tekhnik penyuluhan yang komunikatif yang mampu menyentuh hati nurani warga masyarakat untuk menghargai hukum yang dapat efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat.(Wayan & Sumartini, 2021)

## Realisasi Kegiatan
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  di  atas  maka  perlu  diberikan  pemahaman  dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan agar mereka  mengetahui  semua  hal  yang  berhubungan  dengan  hukum  dan  pengawasan sumberdaya  kelautan  dan  perikanan.Dari  penyuluhan  ini  diharapkan  masyarakat  khususnya masyarakat  yang  berprofesi  sebagai  nelayan  di  desa  Sei  Merbau  kecamatan  Teluk  Nibung Kota Tanjung Balai dapat mengaplikasikan beberapa ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Dalam  punyuluhan  hukum  yang  dilaksanakan  dijelaskan  mulai  dari  apa  yang  dimaksud dengan  Pengawasan  dan  peran  hukum  dalam  bidang  pengawasan  sumberdaya  kelautan  dan perikanan,  dasar  hukum  perikanan,  pengertian  illegal  fishing,  serta  tidak  pidana  yang memerlukan pengawasan hukum terhadap sumberdaya keluatan dan perikanan.
Dengan  adanya  penyuluhan  ini  diharapkan  kita  terutama  masyarakat  setempat  dapat meningkatkan kesadaran akan  pentingnya peran  hukum  di  bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:
1. Tahap persiapan:
a. Penentuan kelompok masyarakat yang akan diberikan penyuluhan hukum.
b. Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.
c. Tim  Pengabdian  mencari  informasi  daritentang  bagaimana  aktifitas  nelayan  dalam metode penangkapan ikan.
2. Tahap Pelaksanaan. Tim  Pengabdian  melakukan  penyuluhan  dengan  memberikan  materi  tentang  Peran Hukum Perikanan Dalam Mencegah Terjadi Ekosistem Laut.
3. Anggota  pengusul  akan  menjelaskanmengenai  apa  itu  hukum  perikanan,  apa  itu ekosistem  laut,  dasar  hukum  perikanan,  manfaat  menjaga  ekosistem  laut,  penyebab terjadinya  kerusakan  ekosistem  laut,  kebijakan  pemerintah  serta  masyarkat  dan  peran hukum perikan guna mencegah terjadi kerusakan ekosistem laut.
4. Tahap akhir.
Tim  memberikan  kesempatan  kepadamasyarakat  untuk  bertanya  dan  berkonsultasi seputar apa itu hukum perikanan, apa itu ekosistem laut, dasar hukum perikanan, manfaat menjaga  ekosistem  laut,  penyebab  terjadinya  kerusakan  ekosistem  laut,  kebijakan pemerintah serta  masyarkat dan peran hukum perikan guna mencegah terjadi kerusakan ekosistem laut.

## Dedikasi Sains dan Teknologi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol: 3, No: 1, Mei 2023 Doi : https://doi.org/10.47709/dst.v3i1.2370
Submitted : 27 Mei 2023 Accepted : 28 Mei 2023
Published : 29 Mei 2023
Gambar 1. Kata Sambutan dari Ketua Tim PKM
Gambar 2. Kata Sambutan Dari Bapak Lurah Kelurahan Sei Merbau, KotaTanjung Balai
Gambar 3. Pemaparan materi yang disampaikan oleh teman kami yang bernama Christina Lestari Ginting

## Dedikasi Sains dan Teknologi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol: 3, No: 1, Mei 2023 Doi : https://doi.org/10.47709/dst.v3i1.2370
Submitted : 27 Mei 2023 Accepted : 28 Mei 2023
Published : 29 Mei 2023
Gambar 4. Sesi Tanya jawab dari warga Kelurahan Sei Merbau

## Hasil
Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM)  dalam  bentuk  penyuluhan  hukum dilaksanakan pada  masyarakat di  Desa Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Kabupaten Asahan  bertempat di kantor desa. Kegiatan dilaksanakan pada  hari Kamis, tanggal  22  Desember  2022,  pukul  10.00  Wib  sampai  dengan  selesai.Adapun  yang  hadir dalam kegiatan tersebut adalah Kepala desa, Perangakat desa, dan masyarakat.
Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM)  dalam  bentuk  penyuluhan  hukum  ini  dilaksanakan setelah  terlebih  dahulu  melakukan  observasi  dan  wawancara  dengan  beberapa  masyarakat, tokoh masyarakat dan kepala desa untuk melihat masalah yang terjadi.
Pada penyampaian kata sambutan oleh kepala desa, ia menjelaskan bahwa diharapkan setelah adanya  pengabdian  masyarakat  tentang  Kebijakan  dan  Peranan  Hukum  di  Bidang Pengawasan  Sumber  daya  Kelautan  dan  Perikanan  di  Desa  Sei  Merbau  menjadikan masyarakat nelayan di Desa Sei Merbau  untuk  melestarikan dan menjaga sumber daya laut. Emil  Salim  Siregar  S.H.,M.H.  sebagai  Narasumber  yang  pertama  menjelaskan  tentang Kebijakan  dan  Peranan  Hukum  di  Bidang  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan Perikanan.  (Susanti,  Fahrudin,  &  Kusumastanto,  2020).  Materi  kemudian  dilanjutkan  oleh Pemateri yang diwakilkan oleh Christina Lestari Ginting yang mengupas lebih dalam tentang Kebijakan dan Peranan Hukum di Bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan beserta dasar dasar hukum didalamnya. Hasil dari kegiatan pengabdian tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada warga setempat.

## Kesimpulan
Melalui  penyuluhan  hukum,  menumbuhkan  kesadaran  hukum  bagi  masyarakat  pesisir  di Desa  Sei  Merbau  Kecamatan  Teluk  Nibung  Kota  Tanjung  Balai  Kabupaten  Asahan  untuk bersama  melestarikan  dan  menjaga  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  sehingga  tidak terjadinya  penurunan  hasil  tangkapan,  berkurangnya  ikan,  pencemaran  dan  berkurangnya biota  laut.  Melalui  penyuluhan  hukum,  pemerintah  ikut  berpartisipasi  bersama  dengan masyarakat  untuk  bersama  menjaga  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan.  Melalui penyuluhan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pencerahan kepada  masyarakat  ,  memperkaya dengan informasi serta memberdayakan masyarakat dalam berbagai aktifitas perikanan.

## Dedikasi Sains dan Teknologi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol: 3, No: 1, Mei 2023 Doi : https://doi.org/10.47709/dst.v3i1.2370
Submitted : 27 Mei 2023 Accepted : 28 Mei 2023
Published : 29 Mei 2023

## Ucapan Terimakasih (Optional)
Terima  kasih  kami  ucapkan  kepada  Mitra  yaitu  Desa  Sei  Merbau  Kecamatan  Teluk Nibung  Kota  Tanjung  Balai  Kabupaten  Asahan,  Yayasan  Universitas  Asahan,  Ka.  LPPM Universitas Asahan,  Rekan Dosen serta Mahasiswa.

## Daftar Pustaka
Desi, Y. (2020). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of the Sea 1982. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (1), 61–78. Hukum,  F.,  &  Padjadjaran,  U.  (2016). PENYULUHAN  HUKUM  DALAM  UPAYA PENINGKATAN  KESADARAN  HUKUM  BERLALULINTAS  MELALUI  PEMAHAMAN TERHADAP . 25 (2), 1–14.
Jaelani,  A.  Q.  (2014).  Illegal Unreported  and Unregulated (IUU)  Fishing:  Upaya  Mencegah dan  Memberantas  Illegal  Fishing  dalam  Membangun  Poros  Maritim  Indonesia. Supremasi Hukum:
Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 3 (1). https://doi.org/10.14421/sh.v3i1.1958
MUHAMAD,  S.  V.  (2012).  Illegal  fishing  di  perairan  indonesia:  permasalahan  dan  upaya penanganannya  secara  bilateral  di  kawasan. Jurnal  Ilegal  Fishing , 3 (Illegal  Fishing  Di Perairan Indonesia), 59–86. https://doi.org/10.1002/asi
Susanti,  A.,  Fahrudin,  A.,  & Kusumastanto,  T.  (2020). DAMPAK  EKONOMI  AKIBAT  IUU FISHING  PERIKANAN  TANGKAP  PELAGIS  BESAR  DI  WPPNRI  715  Economic Impact of IUU Fishing on Big Pelagic Fish in WPPNRI 715 . 135–144. Wayan, N., & Sumartini, E. (2021). Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya, No. 3 Tahun 2021 133 . (3), 133–140.