## PENGAKUAN IDENTITAS WARIA DI INDONESIA
(STUDI KASUS WARIA YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI YOGYAKARTA) 1
Fardi Prabowo Jati*, Cucu Mukhosiyah, Hanifah Febriani Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jalan Socio Yusticia No. 1 Bulaksumur Yogyakarta – Indonesia 55281 fardi.prabowo.88@gmail.com

## Abstract
Although waria have not classified as mental disorders and have sociocultural contributions in society, yet this community still has its vulnerabilities including when waria in conflict with the law.  Therefore,  this  study  aims  to  discuss  two  things.  First,  the  recognition  of  transgender identity in Indonesian laws and regulations. Second, the recognition of the identity of waria in the case of waria in conflict with the law in Yogyakarta. This research is an empirical normative juridical  research.  The  result  is that there is  already  recognition  in international conventions. Nevertheless, in Indonesian law there is still discrimination over the identity and characteristics inherent in waria. In some cases in Yogyakarta, waria's identity and characteristics have been accepted by law enforcement officials, although not yet fully.
Keywords : Waria; Come in Conflict with the Law; Gender and Sexuality Diversity.

## Abstrak
Kendati  waria  sudah  tidak  digolongkan  sebagai  gangguan  jiwa  dan  memiliki  kontribusi sosiakultural di masyarakat, faktanya komunitas ini masih memiliki kerentanannya. Kerentanan tersebut  termasuk  ketika  waria  berhadapan  dengan  hukum.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini mencoba  membahas  dua  hal. Pertama ,  pengakuan  identitas  waria  dalam  peraturan  perundang- undangan di Indonesia. Kedua , pengakuan identitas waria dalam kasus waria berhadapan dengan hukum  di  Yogyakarta.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  empiris.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  sudah  ada  pengakuan  dalam  konvensi  internasional.  Meskipun demikian,  dalam  hukum  Indonesia  masih  terdapat  diskriminasi  atas  identitas  dan  karakteristik yang  melekat  terhadap  waria.  Dalam  beberapa  kasus  waria  yang  berhadapan  dengan  hukum, waria sudah diterima identitas dan karakteristiknya oleh aparat penegak hukum meskipun belum sepenuhnya.
Kata Kunci : Waria; Berhadapan dengan Hukum; Keragaman Gender dan Seksualitas.
1 Hasil penelitian ini didanai oleh Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2020. Penelitian dilaksanakan dalam rangka progam hibah penelitian mahasiswa.

## A. Pendahuluan
Eksistensi waria sudah ada sejak dulu di Indonesia . Keberadaan  waria  sudah  dapat dilihat  di  berbagai  aktivitas  sosial  ekonomi maupun  kebudayaan  di  berbagai  daerah  di Indonesia dengan sebutan yang beragam. Di daerah  Jawa,  Bali,  dan  Sulawesi  dikenal istilah kedi ,  di  Makassar  dan  masyarakat bugis  dikenal  dengan  istilah kawe-kawe ,  di jawa  dan  Sulawesi  juga  dikenal  istilah wandu ,  dan  di  kebudayaan  suku  Bugis mengenal  istilah calabai untuk  merujuk pada  identitas  waria.(Boellstorff,  2004). Bahkan  Ali  Sadikin  pada  saat  menjabat sebagai  Gubernur  Jakarta  Raya  pada  tahun 1969 memfasilitasi pembentukan Himpunan Wadam  Djakarta  yang  kemudian  pada sekitar  tahun  1980-an  istilah  wadam berganti  nama  dengan  sebutan  waria. Perkembangan  selanjutnya  waria  kerap disebut  dengan  sebutan  transpuan  seiring berkembangnya wacana tentang transgender di Indonesia.
Kendati keberadaannya sudah ada sejak dulu, waria kerap menjadi korban kekerasan dan mendapatkan hukuman karena dianggap melanggar  konsepsi  peran  gender  yang dikontruksikan  oleh  mayoritas  masyarakat. Selain  itu,  waria  muda  termasuk  dalam kelompok yang sangat rentan dan termarjinalkan di dalam masyarakat (O’Flaherty,  2015).  Pada  April  2020  di Cilincing,  Jakarta  Utara,  seorang  waria dibakar  oleh  sedikitnya  enam  preman setelah  dituduh  mencuri  telepon  genggam (Amali,  2020).  Banyak  pihak  mengecam tindakan aparat kepolisian karena menetapkan para pelaku pembunuhan waria tersebut  hanya  dengan  ketentuan  pasal pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Selain itu, ada kasus dimana polisi kebingungan  saat  ingin  menempatkan seseorang yang telah mendapatkan penetapan pengadilan untuk mengganti jenis kelaminnya  menjadi  perempuan  dalam  sel tahanan  (Briantika,  2020).  Privasi  orang tersebut  kemudian  dilanggar  dan  menjadi bahan perundungan di media sosial.
Secara  umum  waria  adalah  seorang individu  yang  memiliki  tubuh  laki-laki  dan
berjiwa perempuan (Blackwood, 2005). Dari hasil  penelitian  Boellstorff,  waria  di Indonesia  dilihat  bukan  sebagai  gender ketiga  tapi  memiliki  kecenderungan  pada pemahaman seorang laki-laki yang memiliki sifat  sfat  perempuan.  Dalam  berhubungan seks,  waria  tidak  selalu  berperan  sebagai pihak  yang  dipenetrasi  melainkan  juga  ada yang melakukan penetrasi terhadap laki-laki. Hal itu menjadi salah satu alasan waria tidak melakukan  operasi  penggantian  kelamin karena ada laki-laki yang masih mengharapkan waria memiliki penis (Boellstorff, 2004). Menurut The Diagnostic and Statistical Manual  of Mental  Disorders edisi kelima identitas waria (transgender) itu sendiri  maupun  homoseksualitas  bukan  lagi sebagai gangguan jiwa.
Dalam Prinsip-Prinsip Yogyakarta memberikan  pengertian  tentang  konsep orientasi  seksual  dan  identitas  seksual sebagai  hak  yang  dimiliki  setiap  manusia yang  tidak  boleh  didiskriminasikan  dan dilanggar  (Team,  2006).  Orientasi  seksual diartikan sebagai ketertarikan seseorang baik secara  emosional,  kasih  sayang,  intim, maupun  sexual  terhadap  orang  lain  dengan gender yang berbeda atau yang sama dengan dirinya  atau  dengan  lebih  dari  satu  gender. Sementara  identitas  gender  ialah  perasaan mendalam  setiap  orang  dan  pengalaman individu  tentang  gendernya  yang  mungkin sesuai  atau  tidak  sesuai  dengan  jenis kelamin  yang  ditetapkan  sejak  lahir, termasuk perasaan pribadi tentang tubuhnya (yang  mungkin  dapat  dipilih  secara  bebas atau diubah dengan intervensi secara medis) dan  juga  termasuk  ekspresi  gender  yang meliputi  pakaian, ucapan,  dan tingkah  laku. John  P.J  Pinel  dari  hasil  penelitiannya menunjukan  bahwa  orientasi  seksual  dan identitas  seksual  adalah  dua  hal  yang  tidak berhubungan  satu  sama  lain  (Pinel,  2009). Oleh  karena  itu,  waria  bisa  saja  memiliki orientasi  seks  dengan  laki-laki,  perempuan, identitas  gender  yang  lain,  atau  tidak memiliki orientasi seksual (aseksual).
Sejauh  ini  belum  ada  penelitian  yang secara khusus membahas tentang waria yang berhadapan  dengan  hukum,  baik  sebagai
saksi,  korban,  maupun  pelaku.  Penelitian yang  berjudul,  “Hak  Asasi  Manusia  LGBT Dalam  Kebijakan  Dalam  Negeri  Indonesia” mengulas  tentang  berbagai  peraturan perundang-undangan  baik  ditingkat  lokal maupun  nasional  yang  memuat  ketentuan diskriminatif  terhadap  komunitas  LGBT secara  umum  di  Indonesia  (Muthmainnah, 2015).  Penelitian  yang  berjudul  “Politik Subaltern  :  Pergulatan  Identitas  Waria” mengulas tentang dinamika pengorganisasian waria dalam memperjuangkan identitas waria di Yogyakarta  (Widayanti,  2009).  Penelitian yang  berjudul  “Playing  back  the  nation: Waria, Indonesian Transvestites” membahas pengakuan  identitas  waria  di  Indonesia dalam  realitas  sosial  budaya  di  berbagai wilayah Indonesia (Boellstorff, 2004).
Penelitian ini bertujuan untuk membahas  dua  hal. Pertama, untuk mengetahui  bagaimana  pengakuan  waria  di dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini pengakuan  dimaknai  sebagai  legitimasi status  hukum  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia. Kedua , untuk  mengetahui  bagaimana  pengakuan waria  dalam  kasus  waria  yang  berhadapan dengan  hukum.  Oleh  karena  tujuan  ini melihat  fenomena  praktik  di  lapangan, pengakuan  dimaknai  sebagai  penerimaan identitas gender waria yang dilakukan aparat penegak  hukum  dalam  kasus  waria  yang berhadapan  dengan  hukum.  Penelitian  ini menjadi  penting  karena  selama  ini  belum ada  yang  secara  khusus  membahas  tentang dinamika  pengakuan  identitas  waria  di dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia.  Selain  itu,  kajian tentang  waria  yang  berhadapan  dengan hukum  di  Indonesia  juga  masih  sangat minim. Oleh karena itu, pembahasan praktek yang  selama  ini  terjadi  pada  kasus  waria yang  berhadapan  dengan  hukum  dapat menjadi  kebaruan  dalam  kajian  waria  di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  bersifat  normatif  empiris. Penelitian  hukum  normatif  empiris  ini meneliti  pemberlakuan  ketentuan  hukum normatif  secara in  action pada  setiap peristiwa  hukum  yang  terjadi  dalam masyarakat.  Perpaduan  penelitian  hukum normatif  empiris  ini  menggunakan  data berbentuk  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  diperoleh  secara  langsung berupa  keterangan-keterangan  dari  para responden  dan  kenyataan-kenyataan  yang ada  di  lapangan  melalui  FGD,  wawancara serta  observasi  lapangan.  Penelitian  ini menerapkan  metode in-depth  interview . FGD dilaksanakan dengan mengundang tiga organisasi  besar  waria  di  Yogykarta,  yaitu Ikatan Waria Yogyakarta, Pondok Pesantren Waria  Al-Fatah  Yogyakarta,  dan  LSM Keluarga  Besar  Waria  Yogyakarta.  Dari hasil  FGD  tersebut,  ditemukan  narasumber yang  pernah  berhadapan  dengan  hukum yang bisa dilakukan wawancara.
Sedangkan  data  sekunder  adalah  data yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  dan bahan  hukum.  Data  sekunder  menelaah  hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas- asas  hukum,  konsepsi  hukum,  doktrin- doktrin  hukum,  peraturan  serta  sistem hukum.  Data  sekunder  digunakan  sebagai referensi  dan  data  tambahan  untuk menjawab rumusan masalah. Data dikelompokkan,  diolah  dan  dianalisis menggunakan  metode  kualitatif. Batasan dan  ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah waria  yang  berkonflik  dengan  hukum pidana,  dengan  lokasi  penelitian  di  Daerah Istimewa Yogyakarta.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pengakuan  Identitas  Waria  Dalam Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia
Pernyataan  atau  rekomendasi  pertama yang  memberikan  perhatian  secara  khusus pada  perlindungan  berbasis  orientasi  seks dan  identitas  gender  yang  tidak  biner termaktub dalam Prinsip-Prinsip
Yogyakarta.  Prinsip-Prinsip  Yogyakarta dibentuk  oleh  para  pakar  HAM  di  seluruh dunia.  Dokumen  tersebut  disebut  sebagai pernyataan    paling  berpengaruh  dalam wacana  hukum  HAM  internasional  yang mewajibkan  negara  untuk  melakukan  atau tidak melakukan dalam rangka promosi dan perlindungan  terhadap  hak  orang    dengan keberagaman orientasi  seksual  dan  identitas gender  serta  terhadap  orang  dengan kondisi intersex  (O’Flaherty,  2015).  Prinsip-prinsip Yogykarta  kemudian  banyak  dikutip  di forum  forum  resmi  PBB,  Uni  Eropa,  dan Afrika  Selatan, serta  dijadikan rujukan  bagi masyarakat sipil dalam melakukan advokasi.
International  Covenant  on  Civil  dan Political  Right (ICCPR)  dan International Convenant  on  Economic,  Social,  and Cultural  Right (ICESR)  tidak  secara eksplisit  menyebut  orientasi  seksual  dan identitas  seksual  sebagai  bagian  dari  HAM. Kendati demikian, Human Right  Committee (HRC)  menyebut  bahwa  diskriminasi berdasarkan  orientasi  seksual  dan  identitas seksual  dilarang  berdasarkan  ketentuan ICCPR  (Petrova,  2013).  Selain  itu, Committee  on  Economic,  Social,  and Cultural Right (CESCR) juga telah menaruh perhatian  pada  orientasi  seks  dan  identitas gender  dalam  pemenuhan  hak  ekosob. Perkembangan selanjutnya, komentar umum terkait  ICESR  telah  dikeluarkan  yang menyebut bahwa orientasi seks dan identitas gender termasuk status yang lain yang tidak boleh  mendapatkan  diskriminasi  dalam memperoleh  hak  ekonomi,  sosial,  dan budaya.
Pada prinsipnya Undang-Undang Dasar
Indonesia  telah  memberikan  pengakuan terhadap HAM. Indonesia telah mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan
International  Covenant  On  Economic, Social  and  Cultural  Rights (kovenan internasional  tentang  hak-hak  ekonomi, Sosial,  dan  Budaya)  dan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International  Covenant  on  Civil  and Political  Rights (Kovenan  Internasional Tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik).  Dari
dua undang-undang ratifikasi tersebut, maka pemerintah  Indonesia  harus  melaksanakan ketentuan  yg  diatur  dalam  konvensi  yang diratifikasi. Berdasarkan teori dualisme yang menyatakan  bahwa  hukum  internasional dapat  efektif  diimplementasikan  apabila telah  ditransformasikan  ke  dalam  hukum nasional  (Sefriani,  2010).  Dalam  hal  ini, ICCPR  dan  ICESR  baru  ditranformasikan secara  formal.  Akan  tetapi  dalam  kasus waria  yang  berhadapan  dengan  hukum, Indonesia  belum  melakukan  tranformasi secara subtansial berkaitan dengan pengakuan  keragaman  orientasi  seks  dan identitas gender.
Klausul  dalam  Pasal  28  J  Ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  kerap  digunakan untuk  menjustifikasi  pembatasan  atau diskriminasi  terhadap  waria  yang  dinilai bertentangan dengan nilai moral dan agama. Ketentuan tersebut  menyatakan :
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,  setiap  orang  wajib tunduk  kepada  pembatasan  yang ditetapkan dengan  undang-undang dengan  maksud  semata-mata  untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan orang  lain  dan  untuk  memenuhi tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis .
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  tidak  secara spesifik  menyebut  tentang  hak  kebebasan memilih identitas seksual. Pasal 1 angka (3) menyebut :
Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan,  atau  pengucilan  yang langsung ataupun tak langsung didasarkan  pada  pembedaan  manusia atas  dasar  agama,  suku,  ras,  etnik, kelompok,  golongan,  status  sosial, status  ekonomi,  jenis  kelamin,  bahasa, keyakinan  politik,  yang  berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan  pengakuan,  pelaksanaan
atau  penggunaan  hak  asasi  manusia dan  kebebasan  dasar  dalam  kehidupan baik  individual  maupun  kolektif  dalam bidang  politik,  ekonomi,  hukum,  sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
Dari  pemaparan  diskriminasi  di  atas, salah  satu  istilah  yang  digunakan  dalam menjabarkan hal yang tidak boleh didiskriminasikan    adalah  jenis  kelamin. Istilah  jenis  kelamin  terlalu  sempit  karena hanya merujuk pada laki-laki dan perempuan.  Jenis  kelamin  tersebut  hanya didasarkan  pada  karakteristik  sex  yang dimiliki  seseorang  apakah  memiliki  penis atau vagina. Padahal organ genital mungkin tidak  relevan  dengan  identitas  seksualnya (Blackwood  &  Johnson,  2012).  Perbedaan jenis  kelamin  yang  hanya  didasarkan  pada karakteristik  yang  biner  tersebut  menafikan keberadaan  identitas  seksual  waria  yang tidak  memenuhi  standar  biner  laki-laki  dan perempuan. Selain itu, perlindungan diskriminasi berdasarkan orientasi seks juga tidak  diatur  dalam  UU  No.39  tahun  1999. UU  tersebut  tidak  mengakui  keberadaan identitas seksual waria yang kerap mendapat diskriminasi berdasar identitas dan orientasi seksual.
Undang-undang pertama yang
mengaburkan  makna  orientasi  seksual dengan  perilaku  seksual  yang  menyimpang adalah  UU  Nomor  44  Tahun  2008  tentang Pornografi.  Undang-undang  tersebut  tidak secara  langsung  mendiskriminasikan  waria, namun  berdampak  terhadap  waria.  Hal tersebut  dikarenakan  gender  waria  hanya dilihat pada saat lahir yaitu sebagai laki-laki. Sehingga  waria  yang  berhubungan  seksual dengan  laki-laki  akan  dipandang  sebagai homoseksual.  Penjelasan  Pasal  4    huruf  a UU No. 44 Tahun 2008 mengartikan bahwa lesbian  dan  homoseksual  termasuk  dalam persenggamaan  yang  menyimpang  yang dilarang  secara  eksplisit  termuat  dalam konten pornografi.
UU No. 44 Tahun 2008 pernah diujikan ke  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  MK menolak seluruh permohonan dari pemohon pengujian  materi  UU  No.44  Tahun  2008.
Kendati demikian, dalam Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  10-17- 23/PUU-VII/2009  hakim  konstitusi  Maria Farida  menyampaikan  pendapat  berbeda ( dissenting opinion ). Maria Farida berpendapat  bahwa  permohonan  harus dikabulkan.  Salah  satu  pertimbangannya adalah : Penjelasan tentang lesbian dan
homoseksualitas sebagai suatu persanggamaan  yang menyimpang adalah tidak  sesuai  dengan  pandangan Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO) pada  17  Mei  1990  dan  buku  Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan  Jiwa  di  Indonesia,  Edisi  II, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, tahun  1983 (PPDGJ II) dan (PPDGJ III) 198 3.
Pertimbangan salah satu hakim konstitusi  tersebut  memberikan  pengakuan bahwa  homoseksualitas  adalah  bukan penyimpangan. Oleh karena itu, secara tidak langsung,  salah  satu  karakteristik  dari identitas  waria  sudah  diakui.  Pertimbangan hakim  konstitusi  Maria  Farida  tidak mendapat  dukungan  oleh  hakim  konstitusi yang lain, sehingga pengakuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Hingga  sekarang  tidak  ada  ketentuan yang  melakukan  kriminalisasi  atas  dasar identitas  seksual  sebagai  waria.  Pasal  292 KUHP  menyatakan,  “Orang  dewasa  yang melakukan  perbuatan  cabul  dengan  orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya  harus  diduganya  belum  dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Kendati kriminalisasi perbuatan kekerasan  seksual  (cabul)  sesama  jenis terhadap  anak  diatur  secara  khusus,  KUHP tidak  melakukan  kriminalisasi  terhadap perbuatan  sex  sesama  jenis  kelamin konsensual antara orang yang sudah dewasa dan tidak terikat dalam hubungan perkawinan.
Di dalam naskah akademik RUU KUHP disebutkan  bahwa  salah  satu  hal-hal  baru yang  telah  disarankan  untuk  dimasukkan dalam  tindak  pidana  kesusilaan  adalah
melakukan  perbuatan  cabul  dengan  jenis kelamin  yang  sama  antara  sesama  orang dewasa  (BPHN,  2015).  Kriminalisasi terhadap  perbuatan  cabul  sesama  jenis diformulasikan  dalam  Pasal  420  RUU KUHP.  Ketentuan  tersebut  mengakui adanya  perilaku  homoseksual  yang  terjadi dimasyarakat.  Ketentuan  tersebut  dapat menyasar  terhadap  waria  yang  belum mengganti  jenis  kelaminnya  di  pengadilan dan memiliki orientasi seks dengan laki-laki.
Pada tahun 2016, ketentuan dalam pasal 292  KUHP  diujikan  ke  Mahkamah Konstitusi.  Pemohon  meminta  Mahkamah Konstitusi  untuk  memperluas  ketentuan pasal  292  KUHP  sehingga  juga  mencakup hubungan seksual sesama jenis antara orang dewasa. Majelis hakim menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.  Dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016
Mahkamah  berpendapat  bahwa  perluasan pasal 292 KUHP tidak dapat diterima karena menimbulkan  perbuatan  pidana  baru,  yaitu perbuatan cabul sesama jenis terhadap orang dewasa.  Oleh  karena  itu,  langkah  yang ditempuh  seharusnya  melalui  mekanisme legislasi  oleh  DPR  dan  Pemerintah  sebagai pembentuk undang-undang.
Ada  empat  hakim  konstitusi  yang menyampaikan
pendapat berbeda
( dissenting  opinion )  dalam  pengujian  pasal 292 KUHP ini, yaitu  Arief Hidayat, Anwar Usman,  Wahiduddin  Adam,  dan  Aswanto. Mereka berpendapat bahwa praktik homoseksual  merupakan  perbuatan  yang sangat  tercela  menurut  hukum  agama  dan sinar  ketuhanan  serta    nilai-nilai  hukum yang  hidup  di  masyarakat.  Oleh  karena  itu, frasa  “dewasa”,  “belum  dewasa”,  “yang diketahui  atau  sepatutnya  harus  diduganya belum  dewasa”  dalam  Pasal  292  KUHP harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dari  beberapa  peraturan  yang  ada termasuk  di  dalamnya  bidang  pengaturan hukum  privat  keperdataan,  juga  tidak ditemukan  pengaturan  yang  secara  jelas mengatur  perlindungan  ataupun  pengakuan
waria pada sistem hukum indonesia. Hukum keperdataan hanya mengakui bentuk seksualitas  pria  dan  wanita,  misalnya  saja pada perkawinan maupun waris. Pengakuan sebatas laki-laki dan perempuan saja, hal ini terlihat  pada  maksud  perkawinan  menurut Pasal  28  BW  menghendaki  adanya persetujuan  bebas  dari  calon  suami  dan calon  istri.  Pasal  27  BW  hanya  menyebut perikatan  antara  seorang  laki-laki  dengan satu  orang  perempuan  saja  begitu  pula sebaliknya.
Pada era soeharto dikhususkan kembali mengenai  pengaturan  kawin  di  indonesia sehingga  lahir  Undang-Undang  Nomor  1 tahun  1974  dan  telah  direvisi  menjadi Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019 tentang  perkawinan.  Menurut  Pasal  1  UU No.  1  Tahun  1974,  “perkawinan  adalah ikatan  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang wanita…”, dengan demikian UU ini tidak  mengakui  adanya  identitas  gender selain pria dan wanita untuk melangsungkan pernikahan yang sah. Secara tidak langsung juga  hanya  mengakui  bahwa  pernikahan  di indonesia merupakan pasangan  yang heteroseksual  saja.  Apabila  dianalisis  lebih lanjut,  pernikahan  menurut  UU  perkawinan tidak  membahas  apakah  laki-laki  atau perempuan  sejak  lahir  atau  hasil  operasi rekonstruksi  jenis  kelamin.  Karena  yang ditekankan  ialah  laki-laki  dan  perempuan, sehingga dimungkinkan bagi waria melakukan pencatatan pernikahan di Indonesia.  Dengan  catatan  waria  tersebut telah  melakukan  operasi  rekonstruksi  pada kelamin  dan  mendapatkan  pengesahan perubahan  dokumen  yang  sah  dari  negara apabila ingin menikah dengan laki-laki.
Pasal  64  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan  mengatur  secara  limitatif bahwa komponen yang terdapat dalam Kartu Tanda  Penduduk  adalah  laki-laki  atau perempuan  yang  merujuk  pada  jenis kelamin.  Berdasarkan  pada  UU  Adminduk dan  dikaitkan  dengan  UU  perkawinan,  jika seorang yang melakukan perkawinan sesama gender  dan  hendak  mencatatkan  di pencatatan sipil indonesia, hal tersebut tidak
dimungkinkan meskipun perkawinan itu sah secara hukum di negara pernikahan tersebut dilangsungkan. Dengan demikian tidak akan terjadi  pencatatan  sipil  di  indonesia,  karena secara  otomatis  pernikahan  tersebut  tidak diakui  sah  secara  hukum  nasional.  Hal tersebut  dapat  dianalisis pada  Pasal  56  ayat (1)  dan  (2)  UU  Perkawinan,  perkawinan adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum  di  negara  dimana  perkawinan  itu dilangsungkan  dan  tidak  melanggar  UU perkawinan.  Pasal  34    UU  No.  23  Tahun 2006 juga mensyaratkan pencatatan perkawinan  yang  sah  menurut  peraturan perundang-undangan.
Pasal  13  Peraturan  Pemerintah  Nomor 54  Tahun  2007  Tentang  Pelaksanaan Pengangkatan  Anak  mengatur  salah  satu syarat  calon  orang  tua  angkat  adalah memiliki  status  menikah  paling  singkat  5 tahun  dan  bukan  pasangan  sejenis. Ketentuan  ini  mengakui  adanya  pasangan sesama  gender  yang  dalam  aturan  ini dikecualikan untuk dapat menjadi orang tua angkat.  Hingga  kini  praktek  perkawinan sesama  gender  di  Indonesia  masih  belum bisa  dilakukan  secara  sah.  Ketentuan tersebut  dapat  digunakan  untuk  membatasi calon  orang  tua  angkat  warga  negara  asing yang  telah  menikah  secara  sah  dengan pasangan yang memiliki gender yang sama. Salah  satu  peraturan  kebijakan  yang secara  khusus  melakukan  diskriminasi terhadap  identitas  waria  itu  sendiri  adalah Surat  Edaran  Komisi  Penyiaran  Indonesia Nomor:  K/KPI/02/16.  Tentang  Edaran
Kepada Seluruh Lembaga Penyiaran Mengenai  Pria  yang  Kewanitaan.  Surat edaran  tersebut  mengakui  bahwa  terdapat realitas  ekspresi  gender  dimana  pria memiliki  sifat  perempuan.  Namun  ekspresi gender  seorang  laki-laki  yang  feminin dilarang  untuk  disiarkan.  Padahal  ekspresi gender  tidak  berhubungan  dengan  identitas gender  (Team,  2006).  Oleh  karena  itu, seorang  laki-laki  yang  memiliki  sifat perempuan  belum  tentu  memiliki  identitas gender  waria.  Kendati  tidak  secara  eksplisit menyebut  waria  namun  klausula  itu
mendeskreditkan karakteristik identitas waria.
Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  08 Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Pendataan dan  Pengelolaan  Data  Penyandang  Masalah Kesejahteraan  Sosial  dan  Potensi  dan
Sumber Kesejahteraan Sosial dalam lampirannya  menggolongkan  waria  sebagai kelompok  minoritas  yang  mengalami gangguan  keberfungsian  sosialnya  akibat diskriminasi  dan  marginalisasi.  Akan  tetapi peraturan  tersebut  memberikan  kriteria bahwa seorang waria memiliki perilaku seks menyimpang.  Ketentuan  ini  memberikan pengakuan  bahwa  waria  adalah  kelompok minoritas yang rentan sekaligus mendiskriminasi karena dianggap
menyimpang.
2. Pengakuan  Identitas  Waria  Dalam Kasus  Waria  Berhadapan  Dengan Hukum
Komunitas  waria  di  Yogyakarta  sudah sering  berhadapan  dengan  polisi  karena beberapa  kali  mendapatkan  presekusi  dari kelompok lain. Tahun 2012 organisasi masa Majelis  Mujahidin  Indonesia  membubarkan dengan  paksa  diskusi  buku  karya  Irsyad Mandji  bersama  penulisnya  di  kantor  LKiS Yogyakarta  (Rudiana,  2012).  Diskusi  buku tersebut  juga  dihadiri  oleh  anggota komunitas waria di Yogyakarta. Pada tahun 2013,  seorang  waria  ditemukan  meninggal di  parit  desa  di  daerah  kabupaten  Sleman. Waria  tersebut  disinyalir  adalah  korban pembunuhan  karena  terdapat  bekas  luka sayatan benda tajam (Kusuma, 2013). Tahun 2014  aksi  hari  peringatan  transgender sedunia  di  kawasan  Tugu  Yogyakarta diserang.  Beberapa  waria  yang  mengikuti aksi  tersebut  dihadang  dan  dianiaya  oleh sekelompok  orang  yang  tidak  dikenal (Kusuma,  2014).  Pada  tahun  2016,  Pondok Pesantren  Waria  Al-Fatah  didatangi  oleh sekolompok  orang  dari  organisasi  masa Front  Jihad  Islam  yang  sebelumnya  sudah beredar  ancaman  penyegelan  pondok pesantren waria (Yuliawati, 2016). Di tahun yang  sama,  masa  dari  Forum  Umat  Islam menggelar aksi tandingan untuk
menghadang  aksi  masa  dari  jaringan Solidaritas Perjuangan Demokrasi
(Wicaksono,  2016).  Solidaritas  Perjuangan Demokrasi  menggelar  aksi  dalam  rangka merespon  sayembara  penolakan  LGBT  di Yogyakarta.  Spanduk  yang  berisi  ujaran homofobia dan transfobia sudah terpasang di beberapa  sudut  kota  Yogyakarta.  Dari banyaknya  kasus  presekusi  dan  kekerasan terhadap  waria  yang  berlangsung  di Yogyakarta  tersebut  belum  ada  yang diproses hingga putusan pengadilan.
Identitas  waria  di  Yogyakarta  sudah diperjuangkan  cukup  lama.  Inisiasi  pertama untuk melakukan pengorganisasian waria di Yogyakarta  sudah  dimulai  sejak  tahun1980 dengan  berdirinya  organisasi  Waria  DIY (Widayanti,  2009).  Sejak  itu  dinamika pengorganisasian  waria  terus  berkembang hingga  kini  dengan  menghasilkan  jaringan yang  semakin  solid  dan terorganisir  dengan baik.  Bersama  jaringan  yang  terlibat,  waria kerap  mengikuti  pelatihan  dan  tampil  di ruang-ruang  publik.  Oleh  karena  itu,  waria di  Yogyakarta  sudah  cukup  terliterasi dengan wacana advokasi, termasuk advokasi waria yang berhadapan dengan hukum.
Dalam  hukum  acara  pidana  di Indonesia,  konsep  berhadapan  dengan hukum  hanya  dikenal  terhadap  anak  dan perempuan.  Undang-Undang  No  11  Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan  bahwa  anak  yang  berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan  hukum  (diduga  melakukan  tindak pidana),  anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.  Sementara  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  3  Tahun  2017  Tentang Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan Berhadapan  Dengan  Hukum  menjelaskan bahwa  perempuan  berhadapan  dengan hukum  adalah  perempuan  yang  berkonflik dengan  hukum,  perempuan  sebagai  korban, perempuan  sebagai  saksi  atau  perempuan sebagai pihak.
Dalam  Perma No. 3 Tahun 2017 sudah mengenal konsep kesetaraan gender. Kendati  demikian  kesetaraan  gender  yang dimaksud  hanya  mengakui  identitas  gender
laki-laki dan perempuan. Sementara identitas  gender  yang  lain,  yang  tidak memenuhi  standar  biner  laki-laki  dan perempuan, belum mendapatkan pengakuan. Pasal  1  angka  1  Perma  No.  3  Tahun  2017 menyebutkan  “Kesetaraan  Gender  adalah kesamaan  dan  keseimbangan  kondisi  antara laki-laki  dan  perempuan  untuk  memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia  agar  mampu  berperan  dan berpartisipasi di berbagai bidang.”
Kasus  berhadapan  dengan  hukum  yang kerap  dialami  waria  di  Yogyakarta  adalah terjarirng  penertiban  satuan  polisi  pamong praja.  Penertiban  oleh  Satpol  PP  maupun Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) terhadap  waria  didominasi  oleh  kasus pengamenan  di  jalan.  Ada  banyak  faktor yang  menyebabkan  waria  di  yogyakarta memutuskan mencari uang sebagai pengamen  di  jalan,  antara  lain  :    wadah pemberontakan struktur sosial yang memarjinalkan  waria,  minimnya  akses lapangan  kerja,  pendidikan  rendah,  dan adanya diskriminasi dalam kehidupan sosial (Sa’dan, 2018).
Pasca  diterbitkannya  Peraturan  Daerah Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  1
Tahun 2014 Tentang Penanganan
Gelandangan  dan  Pengemis,  penertiban waria  yang  mengamen  di  jalan  mulai dilakukan  pemerintah  daerah.  Perda  DIY No.  1  Tahun  2014  melakukan  kriminalisasi terhadap  perbuatan  pengemisan  dimana mengamen  menurut  Perda a  quo termasuk dalam  pengemisan.  Pasal  1  angka  6  Perda DIY  menyebutkan  bahwa  “Pengemisan adalah  tindakan  meminta-minta  yang dilakukan oleh individudan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk  mengharapkan  belas  kasihan  dari orang lain.”
Kasus  waria  yang  terkena  razia  oleh Satpol PP biasanya diadvokasi oleh internal organisasi  waria.  Anggota  komunitas  waria sudah  kerap  beinteraksi  dengan  petugas dinas  sosial  dalam  melakukan  advokasi waria  yang  terkena  penertiban  Satpol  PP. Menurut  pengakuan  waria  yang  pernah terkena  razia  satpol  PP,  ia  merasa
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
diperlakukan  baik  oleh  petugas.  Petugas menyapa  waria  tersebut  dengan  sebutan “mbak”  dan  tidak  mendapatkan  kekerasan karena identitasnya sebagai waria.
Kendati  demikian, terdapat kasus waria yang  berhadapan  dengan  Satpol  PP  yang didampingi  oleh  Lembaga  Bantuan  Hukum Yogyakarta.  Salah  satunya  yang  terjadi  di tahun  2020  di  daerah  kabupaten  Kulon Progo.  Kasus  itu  bermula  dari  aktivitas waria  di kulon progo  yang membuka usaha kelontong.  Satpol PP  melakukan  penertiban karena  ada  laporan  dari  masyarakat  atas dugaan  pelanggaran  kesusilaan  (prostitusi) di  tempat  usaha  tersebut.  Dalam  forum audiensi  bersama  LBH  Yogyakarta,  Satpol PP  menyebut  waria  yang  beraktivias tersebut  telah  menistakan  agama  karena mengenakan jilbab.
Di  tahun  2016  terdapat  sebuah  kasus kekerasan fisik terhadap waria. Pada saat itu, korban  sedang  berjalan  bersama  temannya pada malam hari. Tiba-tiba ada seorang pria yang memukul korban dengan kursi plastik. Korban  langsung  melaporkan  peristiwa  itu ke  kantor  polisi.  Di  kantor  polisi  korban diminta  untuk  mengeluarkn  KTP.  Kendati mengetahui korban adalah waria, polisi tetap memperlakukan waria tersebut dengan baik. Laporan  yang  ia  ajukan  direspon  dan diproses.  Korban  diantar  oleh  polisi  untuk melakukan  visum.  Polisi  menyebut  korban dengan panggilan “mbak”.
Dari  hasil  wawancara  dengan  waria yang berkonflik dengan hukum juga didapat bahwa  waria  diperlakukan  baik  oleh  aparat penegak  hukum.  Dari  hasil  wawancara dengan  penyintas  diketahui  bahwa  waria tersebut  merasa  diperlakukan  baik  kendati aparat penegak hukum mengetahui identitas gendernya sebagai waria. Sebelum dipindah ke  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas),  ia ditempatkan  di  tahanan  laki-laki  di  kantor polisi.  Di  lembaga  pemasyarakatan  ia dipanggil  dengan  panggilan  “bunda”.  Pada saat  di  persidangan  ia  dipanggil  dengan panggilan  “bunda”  baru  kemudian  diikuti nama  alias  yaitu  nama  asli  waria  tersebut. Meskipun  dalam  sistem  peradilan  pidana tidak  mengenal  adanya  identitas  waria,
namun  dalam  prakteknya  aparat  penegak hukum mengakui bahwa ia adalah waria.
Kemudian dari hasil wawancara dengan waria  yang  menjadi  saksi  atau  pendamping dalam  kasus  waria  berhadapan  dengan hukum,  diketahui  bahwa  di  beberapa kesempatan  aparat  penegak  hukum  masih belum paham dengan masalah waria. Hal itu dapat  dilihat  dari  pernyataan  penegak hukum yang mempertanyakan apakah waria laki-laki  atau  perempuan.  Di  persidangan, narasumber  yang  menjadi  saksi  kendati sudah  berpenampilan  sebagai  perempuan, tetap  dipanggil  “pak”.  Di  beberapa kesempatan,  waria  yang  diperiksa  ada  yang dipanggil  “pak”.  Namun  setelah  diberikan edukasi,  maka  aparat  penegak  hukum menyebut  waria  tersebut  dengan  sebutan perempuan. Di lapas, ketika ada waria yang ingin  menjenguk  warga  binaan  lapas, petugas  sempat  mengalami  kebingungan untuk  pemeriksaan  badan.  Pada  mulanya waria  yang  mengunjungi  lapas  diperiksa oleh laki-laki. Namun dalam kasus tersebut, setelah  ada  yang  protes,  kemudian  waria dipersilahkan untuk bebas memilih diperiksa oleh petugas laki-laki atau perempuan.

## D. Simpulan
Pengakuan  identitas  waria  dapat  dilihat dari  pengakuan  keragaman  identitas  gender dan orientasi seks yang diatur dalam ICCPR dan ICESR yang telah diratifikasi Indonesia. Dalam hukum Indonesia, ICCPR dan ICESR baru  ditranformasikan  secara  formal.  Akan tetapi  dalam  hal  waria  yang  berhadapan dengan hukum, Indonesia belum melakukan tranformasi  secara  subtansial  berkaitan dengan pengakuan keragaman orientasi seks dan  identitas  gender.  Dalam  peraturan perundang-undangan  nasional  Indonesia, identitas  dan  karakteristik  waria  diakui sebagai penyimpangan.
Dalam  beberapa  kasus  waria  yang berhadapan  dengan  hukum,  waria  sudah diterima  identitas  dan  karakteristiknya  oleh aparat  penegak  hukum  meskipun  belum sepenuhnya.  Hal itu terlihat dari keterangan para  narasumber  yang  merasa  diperlakukan baik  dan  dipanggil  dengan  salutasi  yang
mereka inginkan. Beberapa kasus menunjukan terdapat aparat penegak hukum yang  tidak  paham  konsep  identitas  dan karakteristik  waria.  Meskipun  demikian, aparat  penegak  hukum  bersedia  untuk mengubah  cara  memperlakukan  waria setelah diberikan pemahaman oleh pendamping hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Amali,  Z. (2020). Kasus Mira: Kejanggalan
Penyidikan  Polisi.  Transpuan  Berhak Hidup.  -  Tirto.ID.  Diambil  27 September 2020, dari https://tirto.id/kasus-mira-kejanggalan- penyidikan-polisi-transpuan-berhak- hidup-eL8r
Blackwood,  E.  (2005).  Transnational sexualities  in  one  place:  Indonesian readings. Gender  and  Society , 19 (2),
221–242.
https://doi.org/10.1177/0891243204272 862
Blackwood,  E.,  &  Johnson,  M.  (2012).
Queer  Asian  Subjects:  Transgressive Sexualities and Heteronormative Meanings. Asian Studies Review , 36 (4), 441–451.
https://doi.org/10.1080/10357823.2012. 741037
Boellstorff,  T.  (2004).  Playing  back  the nation:  Waria,  Indonesian  transvestites.
Cultural Anthropology , 19 (2), 159–195. https://doi.org/10.1525/can.2004.19.2.1 59
BPHN.  (2015). Draft  Naskah  Akademik Rancangan  Undang-Undang  Hukum Pidana(KUHP) Badan Pembinaan Hukum Nasional . Briantika,  A.  (2020).  Bingung  Kelamin Lucinta Luna, Polisi Pilih Tempatkan di Sel  Khusus  -  Tirto.ID.  Diambil  27 September 2020, dari https://tirto.id/bingung-kelamin-lucinta- luna-polisi-pilih-tempatkan-di-sel-
khusus-eyue
Kusuma,  W.  (2013,  Februari  28).  Waria Dibunuh,  Ikatan  Waria  Yogya  Datangi Mapolda.  Diambil  30  September  2020, dari https://regional.kompas.com/read/2013/ 02/28/16421478/Waria.Dibunuh.Ikatan. Waria.Yogya.Datangi.Mapolda.
Kusuma,  W.  (2014,  November  21).  Enam Peserta  Aksi  “Transgender  Day” Diserang  Orang  Tak  Dikenal.  Diambil
30 September 2020, dari https://regional.kompas.com/read/2014/ 11/21/13434181/Enam.Peserta.Aksi.Tra nsgender.Day.Diserang.Orang.Tak.Dike nal
Muthmainnah,  Y.  (2015).  Hak  Asasi
Manusia  LGBT  dalam  Kebijakan Dalam Negeri Indonesia. Jurnal Perempuan , 20  No.  4 (Keragaman Gender dan Seksualitas).
O’Flaherty,  M.  (2015).  The  Yogyakarta Principles  at  Ten. Nordic  Journal  of Human Rights , 33 (4), 280–298. https://doi.org/10.1080/18918131.2015. 1127009
Petrova, D. (2013). The use of equality and anti  discrimination  law  in  advancing LGBT  rights.  In  C.  Lennox  &  M. Waites  (Ed.), Human  Rights,  Sexual Orientation  and  Gender  Identity  in  the Comonwealth (hal. 477–501).
Pinel,  J.  (2009). Edisi  Ketujuh  Biopsikologi (bahasa ind; H. Soetjipto & S. Soetjipto,
Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rudiana, P. A. (2012). Diskusi Irshad Manji Bubar  Karena  Diserang  MMI     -
Nasional Tempo.co. Diambil 30 September 2020, dari https://nasional.tempo.co/read/402826/d iskusi-irshad-manji-bubar-karena- diserangmmi
Sa’dan, M.  (2018). Waria, Pemerintah, Dan
Hak Seksual: Kasus Implementasi Perda Gepeng Di Daerah Istimewa
Yogyakarta. NALAR: Jurnal Peradaban dan  Pemikiran  Islam , 1 (2),  124.
https://doi.org/10.23971/njppi.v1i2.908
Sefriani.  (2010). Hukum  Internasional :
Suatu  Pengantar .  Jakarta:  Rajawali Pers.
Team,  Y.  P.  (2006). The  Yogyakarta Principles .
Wicaksono,  P.  (2016).  Massa  FUI  Hadang Demo  Pendukung  LGBT  di  Tugu Yogya     -  Nasional  Tempo.co.  Diambil 30 September 2020, dari https://nasional.tempo.co/read/747549/ massa-fui-hadang-demo-pendukung- lgbt-di-tugu-yogya/full&view=ok
Widayanti,  T.  (2009). Politik  Subaltern Pergulatan Identitas Waria . Yogyakarta:  Research  Center  for Politicts  and  Government  Jurusan
Politik dan Pemerintahan UGM.
Yuliawati.  (2016,  Februari  19).  Pondok
Pesantren Waria di Yogyakarta Mendapat  Ancaman.  Diambil  30 September 2020, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional /20160219192701-12-112171/pondok- pesantren-waria-di-yogyakarta- mendapat-ancaman