How to cite: Afriliyani  Gojali,  Shafa  Aulia  Kirana,  Yenny  Febrianty,  Mahipal  (2022)  Faktor  Sosial  yang  Mempengaruhi Terjadinya  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga:  Tinjauan  Sosiolegan  dan  Hukum, (7)  09. Doi: 10.36418/syntax- literate.v7i9.14400
E-ISSN: 2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022

## FAKTOR  SOSIAL  YANG  MEMPENGARUHI  TERJADINYA  KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: TINJAUAN SOSIOLEGAN DAN HUKUM
Afriliyani Gojali 1 *, Shafa Aulia Kirana 2 , Yenny Febrianty 3 , Mahipal 4 1*,2 Prodi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Pakuan Siliwangi Bogor, Indonesia E-mail: 1* afriliyanigojali24@gmail.com, 2 shafaauliakirana@gmail.com,
4 yenny.febrianty@unpak.ac.id, 5 mahipal@unpak.ac.id

## Abstrak
Kekerasan memang tidak memandang gender, namun terlihat sangat jelas dari data yang disajikan bahwa kekerasan terhadap perempuan sangatlah mengkhawatirkan. Konflik yang tidak kian usai dapat menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tingkat KDRT yang setiap tahunnya cenderung meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari bahwa tindak KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi,  sehingga  korban  memiliki  hak  untuk  memperjuangkan  hak  hidup aman  dan  lebih  baik.  Pernikahan  yang  seharusnya  menjadi  sebuah  ruang  yang nyaman  untuk  sepasang  manusia,  justru  menjadi  ruang  paling  menakutkan  bagi sebagian  perempuan.  Adapun  faktor-faktor  terjadinya  kekerasan  terhadap perempuan  dalam  rumah  tangga  khususnya  yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap istri  sangatlah  beragam.  KDRT  merupakan  sebuah  perilaku  yang  memberikan dampak  yang  sangat  kompleks  terhadap  perempuan  korban  KDRT.  Tindak kekerasan  tersebut  menghasilkan  dampak  psikologis  terhadap  perempuan  korban KDRT.  Salah  satu  upaya  penanganan  yaitu  adanya  pemenuhan  hak  terhadap perempuan  korban  KDRT.  Pemahaman  budaya  kesetaraan  sangat  dibutuhkan dalam kehidupan berpasangan, keluarga, maupun masyarakat. Dengan fakta, data, dan  aturan  dalam  Undang-Undang  yang  sudah  ada  dan  ditetapkan,  seharusnya pemerintah  dan  lembaga-lembaga  anti  kekerasan  terhadap  perempuan  dapat bergerak  lebih  luwes  lagi  untuk  membantu  dan  melindungi  perempuan  korban kekerasan.

## Kata Kunci: KDRT, Perempuan, Kekerasan

## Abstract
Violence is not see gender, but is clearly evident from the data presented above that violence  against  women  is  alarming.  After  the  conflict  he  could  cause  domestic violence. The domestic violence which annually tended to increase indicates that starting to realize that victims of  domestic violence is  not  something that can be
normalized, the victim has a right to safe enforcing their rights and better. Marriage should be a room that is comfortable for a pair of men, have been the most terrifying for some women. As for the causes of domestic violence against women particularly those  undertaken  by  the  husband  against  the  wife  is  very  diverse.  Behavior  that domestic violence is a very complex impact the victims of domestic violence against women.  Psychological  violence  resulted  in  the  impact  the  victims  of  domestic violence against women. One of efforts to handle the fulfillment of the rights of the victims  of  domestic  violence  against  women.  Understanding  culture  equality  is needed in the life of in pairs, family, and the community. To the fact, data, and rules in  a  law  that  was  and  set,  the  government  should  and  institutions  anti  violence against women can move more flexible again to help and protect women a victim of violence.

## Keywords: Domestic Violence, Women, Violence

## Pendahuluan
Sistem hukum di Indonesia menempatkan hukum sebagai entitas tertinggi di atas lembaga-lembaga  tinggi  negara  lainnya,  sering  disebut  sebagai  "supreme."  Konsep "supreme"  ini  membawa  konsep  supremasi  hukum,  yang  mengindikasikan  tingginya kesadaran manusia dalam menjunjung tinggi prinsip keadilan (Ilhami Bisri, 2004). Pada dasarnya, hukum dirancang untuk melindungi kepentingan semua warga negara. Hukum memiliki sanksi  yang kuat,  sehingga setiap  warga negara harus mengikuti  aturan  yang berlaku  ketika  bertindak.  Tujuan  utama  pembuatan  hukum  adalah  mencegah  tindakan sewenang-wenang dari pihak mana pun. Undang-Undang Dasar kita yang disusun pada tahun 1945 sejak awal telah mengandung pernyataan dalam Pasal 27 (1) bahwa semua individu memiliki status yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan antara pria dan wanita telah diakui di negara kita sejak tahun 1945 (Tapi Omas Ihromi, dkk, 2006). Angka kejahatan di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan  oleh  kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  substansi  hukum  yang sebenarnya. Salah satu contoh nyata adalah insiden tindak pidana kekerasan yang sering terjadi dalam lingkungan rumah tangga, di mana anggota keluarga melakukan tindakan kekerasan,  yang  dikenal  sebagai  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT).  Salah  satu tujuan perkawinan juga tercantum dalam Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada saat yang sama memberikan definisi resmi tentang perkawinan.
” Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .”
Kemudian  dalam  Pasal  33  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dinyatakan bahwa:
“ Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”
Dari dua pasal di atas, dapat diinterpretasikan bahwa larangan terhadap kekerasan dalam  rumah  tangga  (KDRT),  terutama  yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri, merupakan konsekuensi dari tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri. Di Indonesia, perkawinan dianggap sebagai lembaga yang suci, dan oleh karena itu, rumah tangga seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi semua anggota keluarga. Namun, ironisnya, banyak rumah tangga justru menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan akibat tindakan kekerasan.
Fenomena ini mengindikasikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat lagi diatasi hanya dengan merujuk pada Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP), karena  KUHP  hanya  mengatur  secara  umum  tentang  bentuk-bentuk  kekerasan.  Oleh karena itu, diperlukan peraturan khusus yang mengatur masalah KDRT, seperti Undang– Undang  No.23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku KDRT,  serta  mendorong  peran  aktif  negara  dan  masyarakat  dalam  upaya  pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku, sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945.
Dalam  konteks  ini,  Indonesia  menunjukkan  komitmennya  terhadap  hak  asasi manusia  dan  penentangan  terhadap  segala  bentuk  kekerasan,  terutama  KDRT,  yang dianggap  sebagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  pelanggaran  martabat  kemanusiaan, dan  tindakan  diskriminatif.  Bentuk-bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga  meliputi kekerasan seksual, fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga.
Setiap  perkawinan  diharapkan  membawa  kebahagiaan  bagi  para  pihak  yang terlibat.  Namun,  kenyataan  seringkali  berbeda,  dengan  banyak  perkawinan  berakhir dalam perceraian. Salah satu penyebab perceraian adalah kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain. Beberapa hambatan dalam penanganan kasus KDRT termasuk  diskriminasi  dan  kurangnya  seriusitas  dari  aparat  penegak  hukum,  meskipun UU PKDRT sudah menjamin hak korban KDRT untuk mendapatkan perlindungan dan terhindar dari kekerasan serta ancaman kekerasan.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa,  meskipun  UU  PKDRT  berdasarkan  asas penghormatan  hak  asasi  manusia,  keadilan,  kesetaraan  gender,  nondiskriminasi,  dan perlindungan  korban,  dalam  prakteknya  belum  selalu  memberikan  perlindungan  yang memadai bagi korban tindakan KDRT. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menganalisis perlindungan hukum bagi korban KDRT.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  analitis  yaitu  penelitian  untuk menggambarkan  masalah  yang  ada  masa  sekarang  (masalah  yang  aktual),  dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan.  Deskriptif  bertujuan  memaparkan  data  hasil  pengamatan  tanpa pengujian  hipotesis-hipotesis  (Rianto  Adi,  2004).  Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam  tesis  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif  (Soerjono  Soekanto  dan  Sri Mamudji, 2007). Penelitian ini menggunakan pendekatan yang mengacu kepada norma- norma  hukum.  Penelitian  hukum  jenis  ini,  seringkali  hukum  dikonsepkan  sebagai  apa
yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan  (law  in  books)  atau  hukum dikonsepkan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amirudin & Zainal Asikin, 2004). Dalam penelitian ini, jenis data yang akan dikumpulkan adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut memiliki ciri-ciri  umum,  yaitu:  pertama,  data  sekunder  pada  umumnya  ada  dalam  keadaan  siap terbuat (ready–made). Kedua, bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu. Ketiga, data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi  oleh  waktu  dan  tempat  (Soejono  Soekanto,  2004).  Data  sekunder  terdiri  dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan  dasar, peraturan perundang-undangan.  Dalam hal ini peraturan perundang-undangan  nasional  yang  berkaitan  dengan  permasalahan,  antara  lain  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga,  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan  serta  peraturan perundang-undangan  lain  yang  dianggap  relevan.  Selain  itu  dipergunakan  pula  bahan hukum  sekunder,  yaitu  bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer  seperti  buku-buku,  jurnal,  majalah,  karya  akademik  berupa  laporanlaporan penelitan dan literatur lainnya. Selanjutnya digunakan pula bahan hukum  tersier,  yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini kamus. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi dokumen. Studi dokumen  ini,  dilakukan  dengan  cara  mencari,  mempelajari  dan  menelaah  berbagai dokumen  dan  bahan-bahan  pustaka  baik  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  maupun  bahan  hukum  tersier.  Data  sekunder  yang  telah  dikumpulkan, diklasifikasikan  untuk  kemudian  disusun  secara  sistematis  selanjutnya  dikaji  melalui penelitian  ini.  Melalui  pendataan  yang  terperinci  dan  sistematis,  diharapkan  dapat diperoleh  data  yang  lengkap  dan  akurat.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis kualitatif. Bertitik tolak dari peraturanperaturan yang ada sebagai norma hukum positif. Kualitatif dimaksudkan sebagai anlisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha inventarisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang relevan.

## Hasil dan Pembahasan
A. Faktor Sosial Penyebab Terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah istilah yang mengacu pada tindakan  yang  dilakukan  terhadap  seseorang,  terutama  perempuan,  yang menyebabkan  penderitaan  dan  kesengsaraan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  atau penelantaran  rumah  tangga.  Ancaman,  paksaan,  atau  pembatasan  kebebasan  yang tidak  sesuai  dengan  hukum  adalah  contoh  dari  tindakan  ini,  yang  terjadi  dalam kehidupan keluarga.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004,  kekerasan  dalam  rumah tangga  didefinisikan  sebagai  segala  tindakan  yang  menyebabkan  penderitaan  atau kesengsaraan  dalam  bentuk  kekerasan  fisik,  seksual,  psikis,  atau  penelantaran
terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga, terutama perempuan. KDRT terjadi karena  rendahnya  kemampuan  anggota  keluarga  untuk  beradaptasi  satu  sama  lain, sehingga  anggota  keluarga  yang  berkuasa  cenderung  mendominasi  dan mengeksploitasi anggota keluarga yang lebih lemah. Intervensi lingkungan kemudian dapat menyebabkan KDRT juga muncul.
Faktor  sosial  yang  menyebabkan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT) adalah hasil dari berbagai interaksi dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut:
1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri.
Budaya  patriarki  membuat  laki-laki  atau  suami  berada  dalam  tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri, sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap istrinya dibandingkan istrinya sendiri.
2. Ketergantungan ekonomi .
Pendidikan  dan  Budaya  patriarki  yang  sudah  menjadi  bagian  dalam masyarakat  memberikan  pandangan  bahwa  seorang  istri  memang  seharusnya bergantung pada suami. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian istri tidak terbiasa  mandiri  atau  berdaya  secara  ekonomi,  sehingga  ketika  terjadi  KDRT membuat  istri  harus  bertahan.  Perilaku  seperti  ini  juga  membuat  suami  merasa memiliki kuasa lebih akan ketidak berdayaan istrinya
3. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaiakan konflik.
Kekerasan  terhadap  istri  terjadi  biasanya  dilatar  belakangi  oleh  ketidak sesuaian harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar  istri  dapat  memenuhi  harapannya  tanpa  melakukan  perlawanan  karena ketidak berdayaannya. Fenomena ini juga masih menjadi salah satu dasar budaya dalam  masyarakat  bahwa  jika  perempuan  atau  istri  tidak  menurut,  maka  harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut
4. Persaingan.
Pada dasarnya manusia hidup memang penuh persaingan dan tidak pernah mau kalah, begitupun dengan sepasang suami dan istri. Persaingan antara suami dan istri terjadi akibat ketidak setaraan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan  masing-masing,  baik  dalam  pendidikan,  pergaulan,  penguasaan ekonomi,  keadaan  lingkungan  kerja  dan  masyarakat  dapat  menimbulkan persaingan  yang  dapat  menimbulkan  terjadinya  KDRT.  Budaya  juga  membuat pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah atau lebih rendah dari perempuan, sehingga tidak heran jika terjadi kekerasan terhadap perempuan atau istri hanya untuk memenuhi ego laki-laki atau suami
5. Frustasi.
Kekerasan  juga  dapat  terjadi  akibat  lelahnya  psikis  yang  menimbulkan frustasi  diri  dan  kurangnya  kemampuan  coping  stress  suami.  Frustasi  timbul akibat ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami belum memiliki
pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan masih serba terbatas dalam kebebasan. Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan  berbentuk  kekerasan  terhadap  istrinya,  baik  secara  fisik,  seksual, psikis, atau bahkan penelantaran keluarga
6. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum.
Dalam  proses  sidang  pengadilan,  sangat  minim  kesempatan  istri  untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini juga terlihat dari minimnya KUHAP membicarakan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Hal ini penting karena bisa jadi laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga (Pangemanan 1998).
Menurut  Bonaparte  (2012),  terdapat  beberapa  kendala  dalam  penanganan dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, misalnya korban menarik pengaduannya karena berbagai alasan, misalnya demi keutuhan keluarga atau kondisi psikologis  anak,  ketergantungan  ekonomi  korban.  Bagi  pelaku,  korban  takut  akan ancaman dari pelaku/suami, penyebabnya karena campur tangan keluarga atau norma budaya/adat/agama.  Kurangnya  alat  bukti  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  hal, misalnya  menghindari  anak  sebagai  saksi,  mengingat  kondisi  psikologis  anak  dan dampaknya; menjaga netralitas saksi di lingkungan rumah tangga; korban tidak segera melapor  setelah  kejadian  sehingga  menyulitkan  pelaksanaan  visum;  kelalaian ekonomi karena pelaku tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan
Dalam  hal  ini,  jelas  terlihat  adanya  kebutuhan  besar  untuk  memahami budaya kesetaraan dalam kehidupan pasangan, keluarga, dan masyarakat. Memahami budaya kesetaraan setidaknya dapat berarti bahwa laki-laki, khususnya laki-laki, tidak lagi  harus  berjuang  untuk  memenuhi  ekspektasi  budaya  patriarki  di  mana  laki-laki harus selalu berada di atas perempuan. Padahal, dengan budaya kesetaraan, laki-laki dan perempuan bisa saling mencari kelebihan dalam memenuhi keinginannya sesuai kapasitas  masing-masing  tanpa  harus  merasa  bahwa  laki-laki  lebih  rendah  padahal perempuanlah yang memenuhi kebutuhan tersebut.
B. Dampak Dari KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  memiliki  dampak  yang  serius  bagi  korban dan  anggota  keluarganya.  Sejumlah  konsekuensi  yang  dapat  muncul  pada  korban kekerasan rumah tangga termasuk cedera fisik, seperti luka, memar, atau bahaya bagi nyawa.  Selain  itu,  mereka  mungkin  mengalami  trauma  psikologis  yang  berat, termasuk depresi, kecemasan, trauma pasca stres, dan gangguan tidur. Perasaan takut dan  ketidakamanan  terhadap  keselamatan  pribadi  dan  keluarga  juga  seringkali muncul. Dalam aspek sosial dan hubungan, korban bisa merasa terisolasi dari teman dan  keluarga,  sulit  menjalin  hubungan  yang  sehat  dengan  orang  lain.  Kesehatan korban juga dapat terpengaruh, dengan munculnya masalah fisik seperti sakit kepala, gangguan  pencernaan,  dan  sakit  perut.  Dampak  ekonomi  juga  bisa  signifikan,
termasuk kehilangan pekerjaan atau penghasilan, serta biaya pengobatan yang tinggi (Naufal Hibrizi Setiawan, 2023).
Selain  itu,  pengalaman  menyaksikan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  pada masa  kanak-kanak  diketahui  menjadi  faktor  penting  yang  dapat  menjelaskan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam hubungan intim di masa dewasa. Anak laki-laki yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami kekerasan mempunyai  kemungkinan  tiga  kali  lebih  besar  untuk  menjadi  pelaku  kekerasan terhadap istri dan keluarganya di masa depan; Sementara itu, anak perempuan yang menjadi saksi kekerasan dalam rumah tangga akan berkembang menjadi perempuan dewasa  yang  cenderung  pasif  dan  mempunyai  risiko  tinggi  untuk  menjadi  korban kekerasan dalam keluarganya di kemudian hari (Isyatul Mardiyati, 2008).
Anak mendapat  perlakuan kasar dalam proses belajar mengajar, lambatnya kemampuan menerima materi, bahkan anak mendapat ejekan atau hinaan dari teman sekelasnya karena mendapat nilai jelek atau tidak mampu menjawab soal. Hal ini pula yang mendorong terjadinya kasus trauma yang terjadi pada anak. Dengan demikian, trauma  tidak  bisa  dipandang  sebagai  masalah  sederhana  yang  hanya  terjadi  secara sporadis pada orang-orang tertentu.
Stres  psikologis  yang  paling  berat  pada  individu  sering  disebut  sebagai gangguan stres pasca-trauma (post-traumatic stress disorder). Kondisi kecemasan ini telah  mendapatkan  perhatian  yang  besar  selama  beberapa  dekade  terakhir,  seiring dengan  penelitian  yang  telah  menggali  dampak  trauma  jangka  pendek  dan  jangka panjang pada anak-anak dan orang dewasa. Banyak masalah psikologis pada remaja dan  orang  dewasa,  seperti  gangguan  perilaku  dan  temuan  karakteristik  yang sebelumnya dianggap sebagai hasil dari konflik psikologis internal, ternyata berkaitan dengan pengalaman traumatis sebelumnya. Biasanya, gangguan tersebut terjadi pada individu  yang  telah  mengalami  peristiwa  traumatis,  seperti  menyaksikan  ancaman terhadap nyawa mereka atau orang yang mereka cintai, kerusakan tempat tinggal atau komunitas, atau melihat tindakan kekerasan fisik.
Gangguan stres pasca-trauma ini dapat dibedakan dari gangguan mental lain yang  muncul  setelah  trauma  serius,  seperti  depresi  berat  atau  kecemasan  umum, dengan adanya pengalaman ulang peristiwa traumatik seolah-olah peristiwa tersebut terjadi  kembali  karena  pikiran  atau  stimulus  lingkungan.  Pengalaman  berulang  ini ditandai dengan kenangan yang sering muncul, mimpi berulang, atau perubahan tiba- tiba  dalam  perilaku  dan  perasaan  yang  terkait  dengan  pengalaman  tersebut.  Ini kemudian  dapat  diikuti  oleh  respons  terhadap  dunia  luar,  seperti  hilangnya  minat dalam  aktivitas  sehari-hari,  perasaan  terisolasi  dari  orang  lain,  perasaan  terbatas, perasaan waspada yang tinggi, gangguan tidur, perasaan bersalah karena selamat dari situasi berbahaya, kesulitan dalam ingatan dan konsentrasi, upaya menghindari situasi yang  mengingatkan  pada  pengalaman  traumatis,  dan  peningkatan  gejala  saat berhadapan  dengan  situasi  yang  mirip  dengan  peristiwa  tersebut.  Ada  sejumlah dampak  yang dapat  muncul sebagai  respons  terhadap trauma kekerasan pada anak,
meskipun  manifestasinya  mungkin  berbeda-beda  pada  setiap  anak.  Adapun  bentuk perilaku anak yang telah mengalami trauma adalah sebagai berikut:

## 1. Agresif
Sikap ini seringkali ditujukan  kepada  pelaku kekerasan  yang dilakukan oleh  anak.  Biasanya  diungkapkan  ketika  anak  merasa  ada  yang  bisa melindunginya.  Ketika  orang  yang  Anda  anggap  bisa  melindungi  anda  ada  di rumah, anak akan langsung memukul atau bersikap agresif terhadap pengasuhnya.
2. Murung atau depresi
Kekerasan dapat menyebabkan seorang anak mengalami perubahan yang signifikan,  seperti  menjadi  anak  yang  mengalami  gangguan  tidur  dan  makan, bahkan dapat  disertai dengan penurunan berat  badan.  Anak-anak juga mungkin menarik diri dari lingkungan  yang traumatis. Ia menjadi anak yang lebih gelap, pendiam, dan tampak kurang ekspresif.
3. Mudah menangis
Sikap  ini  tercermin  dari  anak  yang  tidak  merasa    aman  dengan lingkungannya. Karena dia kehilangan seseorang yang bisa melindunginya. Kemungkinan besar, anak  sulit mempercayai orang lain.
4. Melakukan tindak kekerasan pada orang lain
Anak-anak memahami semua ini  karena mereka melihat bagaimana orang dewasa memperlakukan mereka di masa lalu. Dia belajar dari pengalamannya dan kemudian bereaksi berdasarkan apa yang dia pelajari.
5. Secara kognitif anak bisa mengalami penurunan.
Karena  pencegahan  kekerasan  emosional  atau  jika  anak  mengalami kekerasan  fisik  yang  berdampak  pada  kepala,  justru  dapat  mengganggu  fungsi otak dan selanjutnya mempengaruhi proses dan hasil belajar.
Dampak  traumatis  dari  kekerasan  yang  dialami  anak,  seperti  yang disebutkan oleh Hadi Supene, dapat mengakibatkan berulangnya perilaku kekerasan, terutama  di  lingkungan  sekolah,  yang  sering  disebut  sebagai  tindakan  bullying. Bullying adalah tindakan penyiksaan atau pelecehan yang dilakukan secara sengaja dan  berulang-ulang  terhadap  individu  yang  lebih  lemah,  tanpa  motif  yang  jelas, seperti  yang  dijelaskan  dalam  Kamus  Webster.  Trauma  psikologis  yang  dialami selama  masa  kecil  dapat  mempengaruhi  perilaku  sosial  dan  politik  saat  dewasa, sejalan  dengan  teori  psikoanalis  yang  menyatakan  bahwa  pengalaman  masa  kecil berperan  dalam  membentuk  perilaku  seseorang  di  masa  dewasa.  Dengan  kata  lain, perilaku  keras  dan  ekstrem  yang  ditunjukkan  oleh  seseorang  saat  dewasa  dapat dikaitkan  dengan  pengalaman  kekerasan  fisik,  struktural,  atau  verbal  yang  dialami dalam  masa  kecilnya. Terakhir,  dampak  jangka  panjang  mungkin  muncul,  seperti korban yang lebih rentan menjadi target kekerasan dalam rumah tangga di masa depan atau  mengalami  masalah  kesehatan  mental  jangka  panjang.  Oleh  karena  itu, mendukung  korban  dan  menyediakan  perawatan  yang  sesuai  sangat  penting  untuk membantu mereka pulih dari dampak ini. Lebih lanjut, pencegahan kekerasan dalam
rumah tangga adalah langkah terbaik untuk mengurangi dampaknya terhadap korban dan keluarganya.
Secara  keseluruhan,  hukum  keluarga  memegang  peran  utama  dalam mencegah  dan  menangani  KDRT.  Kerjasama  antara  sistem  hukum  keluarga, organisasi masyarakat sipil, petugas kesehatan, dan kelompok advokasi adalah kunci untuk mengatasi masalah ini dengan efektif.Peran hukum keluarga dalam menangani KDRT adalah sangat signifikan. Peran tersebut mencakup:
1. Perlindungan Korban
Hukum  keluarga  menyediakan  mekanisme  hukum  untuk  melindungi korban  KDRT  dari  potensi  kekerasan  lanjutan,  termasuk  perintah  pengadilan untuk  menjaga  jarak  dari  pelaku,  perintah  pengadilan  terkait  tanggung  jawab anak, atau bantuan hukum bagi korban KDRT.
2. Penegakan Hukum
Hukum keluarga juga memastikan bahwa pelaku KDRT dihukum sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku,  termasuk  sanksi  seperti  penjara,  denda,  atau pengawasan pengadilan.
3. Penanganan Kasus KDRT:
Hukum keluarga dapat membantu mengatasi kasus KDRT melalui proses peradilan pidana atau melalui prosedur hukum keluarga, seperti perceraian atau hak asuh anak.
4. Pendidikan dan Pemahaman
Hukum  keluarga  memiliki  peran  penting  dalam  meningkatkan pemahaman  dan  kesadaran  tentang  KDRT,  melalui  upaya  seperti  kampanye pencegahan, program pelatihan untuk petugas hukum dan penegak hukum, serta dukungan terhadap organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada pencegahan dan penanganan KDRT.
5. Pemulihan Korban
Hukum keluarga juga mendukung pemulihan korban KDRT dari dampak yang  mereka  alami,  termasuk  akses  ke  layanan  kesehatan  mental  dan  fisik, dukungan kelompok, dan program rehabilitasi.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  ini  dilandasi  oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia (Romli Atmasasmita, 2007). Ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga adalah:
Pasal 2
1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
a. Suami, istri, dan anak;
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud  pada  huruf  a  karena  hubungan  darah,  perkawinan,  persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;dan/atau
c. Orang  yang  bekerja  membantu  rumah  tangga  dan  menetap  dalam  rumah tangga tersebut.
2. Orang  yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai  anggota keluarga  dalam  jangka  waktu  selama  berada  dalam  rumah  tangga  yang bersangkutan  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebagai  fenomena  baru  dalam masyarakat  Indonesia  memandang  bahwa  korban  atau  objek  kekerasan  dalam rumah  tangga  tidak  selalu  dialami  oleh  perempuan.  Dalam  hal  ini,  UU  No.23 tahun  2004  telah  merumuskan  beberapa  pihak  yang  terlibat  dalam  kekerasan dalam  rumah  tangga  yaitu  istri,  suami,  anak,  orang-orang  yang  mempunyai hubungan keluarga dengan suami dan istri karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,  pengasuhan  dan  perwalian  yang  menetap  dalam  rumah  tangga,  dan orang yang bekerja membantu rumah tangga. Akan tetapi bagi kekerasan dalam rumah  tangga,  setiap  orang  yang  berinteraksi  dalam  lingkungan  rumah  tangga juga menjadi korban atau pelaku dalam tindak kejahatan terhadap rumah tangga. Setelah kita memahami beberapa pihak yang terlibat dalam suatu hubungan rumah tangga, maka harus dipahami lebih lanjut tentang definisi kekerasan dalam rumah tangga  itu  sendiri  agar  tidak  terjadi  kesalahan  persepsi  dalam  memandang kekersan dalam rumah tangga.
Menurut  Pasal  5  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga meliputi:
a. Kekerasan fisik
b. Kekerasan Psikis
c. Kekerasan Seksual
d. Penelantaran Rumah tangga (Redaksi Sinar Garfik, 2007)
Kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Kekerasan dalam rumah tangga  adalah:  “Perbuatan  yang  mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh  sakit,  atau  luka berat.”
Kemudian,  yang  dimaksud  dalam  kekerasan  psikis  menurut  Pasal  7 Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga adalah
“Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya,  dan  atau penderitaan psikis berat seseorang”.
Selanjutnya,  yang  dimaksud  dengan  kekerasan  seksual  menurut  Pasal  8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Kekerasan Rumah Tangga adalah:
a. Pemaksaan  hubungan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap dalam lingkungan rumah tanga tersebut.
b. Pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap  salah  seorang  dalam  lingkup  rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
Penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:
1) Setiap  orang  dilarang  menelantarkan  orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya, padahal  menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau  karena  persetujuan  atau
perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan lepada orang tersebut.
2) Penelantaran  sebagimanan  pada  ayat  (1)  juga  berlaku  bagi  setiap  orang  yang mengakibatkan  ketergantungan  ekonomi  dengan  cara  membatasi  dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.
Untuk Ketentuan Pidana bagi pelaku KDRT diatur dalam Pasal44 s/d Pasal 53 UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 44
1) Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah tangga  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  a  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
2) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan korban  mendapat  jatuh  sakit  atau  luka  berat,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  mengakibatkan matinya  korban,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari- hari,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  bulan  atau  denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Pasal 45:
1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  b  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp  9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari- hari,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  bulan  atau  denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
Pasal 46:
Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  seksual  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp  36.000.000,00  (tiga  puluh  enam  juta rupiah).
Pasal 47:
Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15  (lima  belas)  tahun  atau  denda  paling  sedikit  Rp  12.000.000,00  (dua  belas  juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 48: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal  47  mengakibatkan  korban  mendapat  luka  yang  tidak  memberi  harapan  akan sembuh  sama  sekali,  mengalami  gangguan  daya  pikir  atau  kejiwaan  sekurang- kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut- turut,  gugur  atau  matinya  janin  dalam  kandungan,  atau  mengakibatkan  tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp  25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta  rupiah)  dan  denda  paling  banyak  Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 49:
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak  Rp  15.000.000,00  (lima  belas  juta  rupiah),  setiap  orang  yang:  a. menelantarkan  orang  lain  dalam  lingkup  rumah  tangganya  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);  b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
Pasal 50:
Selain  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Bab  ini  hakim  dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :
a. pembatasan  gerak  pelaku  baik  yang  bertujuan  untuk  menjauhkan  pelaku  dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; b.
b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.
Pasal 51 :
Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4).
Pasal 52:
Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.
Pasal 53:
Tindak  pidana  kekerasan  seksual  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  46 yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri  atau  sebaliknya  merupakan  delik  aduan. Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak- hak  tersangka/terdakwa,  sementara  hak-hak  korban  diabaikan.  Banyak  ditemukan korban  kejahatan  kurang  memperoleh  perlindungan  hukum  yang  memadai,  baik perlindungan  yang  sifatnya  immateriil  maupun  materiil.  Korban  kejahatan
ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga  kemungkinan  bagi  korban  untuk  memperoleh  keleluasaan  dalam memperjuangkan haknya adalah kecil (Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2003). Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan  memulihkan  keadaannya  akibat  suatu  kejahatan  (Muladi,  1995).  Dalam menjatuhkan  sanksi  pidana,  hakim  dituntut  untuk  menghukum  secara  maksimal terhadap  pelaku  berdasarkan  tindak  pidananya  seperti  yang  tercantum  didalam ketentuan  pidana  Pasal  44  sampai  dengan  Pasal  53  UU  PKDRT  Namun kenyataannya  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  korban  kekerasan  dalam rumah tangga tidak optimal.
Hambatan dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga dimulai sejak proses  investigasi.  Penyidik  Polri  (Polri)  terhambat  karena  masyarakat  masih menganggap  KDRT  adalah  urusan  pribadi  atau  keluarga  sehingga  tidak  pantas campur tangan pihak lain atau polisi. Karena perempuan (istri) mempunyai hati nurani yang  lembut  dan  mendalami  adat  dan  budaya  Timur,  maka  mereka  tidak  tega membalas  dendam  kepada  suami  dan  mantan  suaminya  dengan  melaporkan perbuatannya  kepada  polisi,  meskipun  telah  melukai  atau  menganiayanya  jatuhkan keduanya fisik dan psikologis (Moerti Hadiati Soeroso, 2010). Masyarakat Indonesia mengedepankan  nilai-nilai  kekeluargaan  sebagai  prinsip  utama.  Kesatuan  dan keharmonisan dalam lingkungan rumah tangga dianggap sangat penting. Ketika ada konflik di dalam rumah tangga, upaya penyelesaiannya biasanya melalui pendekatan kekeluargaan.  Tidak  jarang,  muncul  rasa  malu  jika  masalah  dalam  rumah  tangga tersebut  diketahui  oleh  orang  lain,  dan  peran  istri  dalam  pengabdian  kepada  suami masih  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  dinamika  rumah  tangga  di  Indonesia. Meskipun  telah  ada  undang-undang  khusus  yang  dirancang  untuk  mengatasi  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT),  namun  kenyataannya,  kekerasan  tersebut masih sering terjadi.
Selain  hambatan  dalam  proses  penyelidikan,  ada  berbagai  faktor  internal dan eksternal yang dapat menghambat penanganan masalah ini, termasuk dari pihak korban, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Perlindungan hukum yang memadai bagi  korban  kejahatan  tidak  hanya  menjadi  isu  nasional,  tetapi  juga  mendapat perhatian internasional. Oleh karena itu, perlu ada perhatian serius terhadap masalah ini.  Pentingnya  perlindungan  korban  kejahatan  harus  mendapat  perhatian serius.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban mendefinisikan  perlindungan  sebagai  upaya  untuk  memenuhi  hak-hak  korban  dan memberikan  bantuan  agar  mereka  merasa  aman.  Upaya  ini  wajib  dilakukan  oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga serupa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perlindungan  ini  disediakan  dalam  semua  fase  proses  peradilan  pidana dalam  cakupan  peradilan  tersebut.  Perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  sangat penting karena baik kelompok maupun individu dapat menjadi korban atau bahkan
terdampak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  memberikan  perhatian  khusus  pada  hak-hak  korban  yang mungkin  terjebak  dalam  situasi  tersebut.  Hak-hak  ini  mencakup  (Vidi  Pradinata, 2017):
a. Hak untuk meminta perlindungan kepada individu, kelompok, atau lembaga, baik yang  bersifat  swasta  maupun  pemerintah,  di  tingkat  lokal,  nasional,  atau internasional.
b. Kemampuan  untuk  mengambil  tindakan  hukum  melalui  sistem  peradilan  dan lembaga lain yang ada di tingkat lokal, nasional, atau internasional.
c. Akses  ke  layanan  darurat  yang  disediakan  tanpa  biaya  dan  layanan  lain  yang mempertimbangkan kondisi korban.
d. Menikmati perlindungan identitas yang menjaga kerahasiaan.
e. Memperoleh  informasi  dan  terlibur  dalam  setiap  langkah  dalam  proses pengambilan  keputusan  yang  berkaitan  dengan  pendampingan  dan  penanganan kasus.
f. Mendapatkan  jaminan  hak-hak  yang  berhubungan  dengan  statusnya,  seperti dalam hubungan pasangan, orangtua, anak, atau pekerja rumah tangga. Terutama dalam  perkawinan,  pembagian  harta  bersama  harus  didasarkan  pada  kontribusi nyata dari masing-masing pihak.
g. Dapat didampingi secara psikologis dan hukum oleh tenaga medis dan pengacara selama  setiap  tahap  pemeriksaan  dan  proses  peradilan,  termasuk  kemungkinan pengacara yang mewakili korban kekerasan dalam rumah tangga dapat tampil di hadapan pengadilan.
h. Mungkin berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami.
i. Kemungkinan mendapatkan izin dari tempat kerja untuk menyelesaikan perkara hukumnya.
Pasal  10  dalam  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah
Tangga  menyatakan  hak-hak  perlindungan  yang  diberikan  kepada  korban  sebagai berikut:
a. Hak  korban  untuk  mendapatkan  perlindungan  dari  berbagai  pihak,  termasuk keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain,  baik  dalam  jangka  waktu  sementara  maupun  sesuai  dengan  penetapan pemerintah, seperti perlindungan dari pengadilan.
b. Hak  korban  untuk  menerima  layanan  kesehatan  sesuai  dengan  kebutuhan medisnya.
c. Hak  korban  untuk  memperoleh  penanganan  khusus  yang  menjaga  kerahasiaan identitas korban.
d. Hak korban untuk mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum  pada  setiap  tahap  proses  pemeriksaan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam peraturan perundang-undangan.
e. Hak korban untuk menerima pelayanan bimbingan rohani.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diundangkan pada tanggal 22 September 2004 menjadi dasar  hukum  untuk  upaya  penghapusan  dan  pencegahan  tindak  kekerasan,  serta perlindungan korban dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Penting untuk mensosialisasikan undang-undang ini lagi agar tujuan penghapusan diskriminasi dan tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat tercapai.

## Kesimpulan
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  permasalahan  kompleks  yang mencakup aspek sosial, hukum, budaya, dan psikologis. Artikel ini membahas berbagai aspek  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  seperti  faktor  sosial  yang  berkontribusi  dan dampaknya  terhadap  individu  dan  masyarakat.  Selain  itu,  peran  hukum  dalam penanganan  masalah  ini  juga  dibahas,  termasuk  upaya  pencegahan  dan  perlindungan korban.  Kesimpulannya,  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  masalah  serius  dengan dampak yang merugikan secara fisik dan psikis, serta dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.  Sistem  hukum  memiliki  kebijakan  perlindungan,  namun  tantangan konsistensi  penerapannya  masih  ada.  Oleh  karena  itu,  upaya  pencegahan,  seperti pendidikan  masyarakat  dan  kampanye  kesadaran,  menjadi  fokus  utama  dalam penanganan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  untuk  mengubah  budaya  dan  mencegah kekerasan tersebut.

## BIBLIOGRAFI
Adi, R. (2004). Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit Press.
Amirudin,  &  Asikin,  Z.  (2006). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  PT. Grafindo Persada.
Bisri, I. (2004). Sistem Hukum Indonesia. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
Chaerudin, & Fadillah, S. (2003). Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam. Jakarta: Grhadika Press.
Irianto, S., Ihromi, T. O., Luhulima, & Sudiarti, A. (2000). Penghapusan Deskriminasi Terhadap Wanita. Bandung: Bandung: Alumni.
Redaksi Sinar Grafik. (2005). KUHAP dan KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.
Soekanto,  S.,  &  Mumadji,  S.  (2007). Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soeroso,  M.  H.  (2010). Kekerasan  Dalam  Rumah  tangga  dalam  Perspektif  Yuridis- Viktimologis. Malang: Sinar Grafika.
Atmasasmita, R. (2007). Teori dan Kapita Selekta Krimonologi. Rafika Aditama journal .
Mardiyati,  I.  (2015).  Dampak  Trauma  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Terhadap Perkembangan Psikis Anak. Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak .
Pradinata,  V.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Tindak  Pidana  Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jurnal Hukum Khaira Ummah .
Setiawan,  N.  H.,  Selviani,  S.  D.,  Damayanti,  D.,  Pramudya,  F.,  &  Antony,  H.  (2023). Pemahaman  dan  Faktor-Faktor  Penyebab  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga: Tinjauan Literatur. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan .

## Copyright holder:
Afriliyani Gojali, Shafa Aulia Kirana, Yenny Febrianty, Mahipal (2022)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: