## MIQOT Vol. XLI No. 2 Juli-Desember 2017
TINDAKAN PERUNDUNGAN ( BULLYING ) DALAM DUNIA PENDIDIKAN DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PIDANA ISLAM

## Muhammad Hatta
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jl. Cot Tengku Nie-Aceh Utara, Aceh, 24351 e-mail: muhammad.hatta@unimal.ac.id
Abstrak: Perundungan ( bullying ) dalam dunia pendidikan merupakan tindakan tercela dan diharamkan oleh Islam karena dapat melukai korban baik secara fisik maupun mental . Dalam aspek jinayah , apabila perundungan dilakukan oleh pelajar atau mahasiswa yang sudah dewasa, sehingga mengakibatkan korban luka-luka, kehilangan atau kerusakan harta benda atau korban meninggal dunia, maka pelaku dapat dihukum dengan hukuman jinayah hudûd, ta’zir dan qishâsh. Namun, apabila perundungan tersebut mengakibatkan korban tertekan, ketakutan, atau trauma dan lain-lain di luar kategori jinayah hudûd dan qishâsh , maka pelaku dapat dihukum dengan hukuman ta’zir . Sebaliknya, apabila perundungan dilakukan oleh siswa atau pelajar yang masih di bawah umur, maka pelaku dikenakan hukuman ta‘zir berupa diyath, kaffarah , hukuman alternatif atau penganti ( ‘uqubât al-badilâh ) yang bertujuan mendidik atau memberi pelajaran bagi pelaku dan orang lain supaya tidak mengulanggi perbuatan yang sama.
Abstract: Bullying in Word of Education in the Perspective of Islamic Criminal Law. Bullying in the world of education is reprehensible actions and forbidden by Islam because it can injure the victim both physically and mentally. In the aspect of a crime, if the bullying is done by a student or students who have grown up, resulting in injuries, loss or damage to property or death of the victim offender a crime punishable by hudûd, ta’zir and qishâsh . However, if such bullying resulted in the victim distress, fear, trauma and others outside the category of a crime hudûd and qishâsh the offender can be punished with ta’zir . Conversely, if the bullying is done by the student or students who are minors the offender liable to punishment in the form of diyath ta‘zir, kaffarah , alternative or substitute penalty ( ‘uqubât al-badilâh ) which aims to educate or provide lessons for the offender and others so that similar acts could be prevented.
Kata Kunci: perundungan, dunia pendidikan, hukum pidana Islam, jinayah
Muhammad Hatta: Tindakan Perundungan ( Bullying ) dalam Dunia Pendidikan

## Pendahuluan
Tindakan perundungan ( bullying ) telah menjadi tradisi dalam dunia pendidikan di Indonesia khususnya pada saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Proses orientasi sekolah atau kampus kepada pelajar baru selalu “dibumbui” dengan tindakan kekerasan (premanisme) dengan dalih untuk menegakkan kedisiplinan, membentuk karakter dan mendekatkan hubungan antara pelajar senior dengan pelajar junior. Namun, hal yang terbentuk justru sebaliknya, hubungan antara pelajar senior dan junior sangat berjarak dan tidak harmonis. Kekerasan, permusuhan, kebencian dan dendam menjadi tradisi dan warisan pada setiap generasi berikutnya. 1
Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sejak tahun 2011 sampai dengan 2014, jumlah kasus perundungan sebanyak 369 kasus. 2 Namun, pada tahun 2015, kasus perundungan naik menjadi 478 kasus. 3 Pada tahun 2016, jumlah kasus perundungan berkurang menjadi 328 kasus. 4 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Anies Baswedan menyebutkan bahwa 84% anak-anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan, namun sebanyak 70% anak-anak di Indonesia pernah menjadi pelaku kekerasan di sekolah. 5
Tinggi jumlah kasus buli sudah pada tahap memprhatinkan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan, berubah menjadi tempat yang mengerikan ( school phobia ), bahkan dapat membahayakan nyawa pelajar. 6 Sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk mencari kawan dan sahabat berubah menjadi tempat permusuhan. Perundungan dapat merubah keadaan yang awalnya menyenangkan menjadi tidak menyenangkan bahkan dapat menjadi “mimpi buruk” bagi pelajar. Tindakan perundungan dapat mengakibatkan
1 Sucipto, “Bullying dan Upaya Meminimalisasikannya,” dalam Psikopedagogia , Vol. 1, No. 1, Juni 2012, h. 5.
2 Davit Setyawan, “KPAI: Kasus Bullying dan Pendidikan Karakter”, dalam http://www.kpai.go.id/ berita/kpai-kasus-bullying-dan-pendidikan-karakter/, 16 Oktober 2016.
3 Dadang Kurniawan, “Jokowi akan Terbitkan Perpres Soal Bullying di Sekolah,” dalam http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/21/o19h1f361-jokowi-akan- terbitkan-perpres-soal-bullying-di-sekolah, 21 Januari 2016.
4 Dedi Hendrian, “Wajah Perlindungan Anak 2016,” dalam http://www.kpai.go.id/utama/ wajah-perlindungan-anak-2016-2/, 13 Januari 2017. Jika dibandingkan dengan negara Malaysia, kasus perundungan lebih banyak terjadi di negara Malaysia dibandingkan dengan Indonesia. Ber- dasarkan data dari Kementerian Pendidikan Malaysia menyebutkan bahwa jumlah kasus perundungan di sekolah pada tahun 2014 sebanyak 4000 kasus, sedangkan pada tahun 2015 kasus perundungan telah menurun menjadi 3000 kasus. Astro Awani, “Kira-kira 3,000 kes buli di sekolah direkod pada 2015,” dalam http://www.astroawani.com/berita-malaysia/kira-kira-3-000-kes-buli-di-sekolah- direkod-pada-2015-100060, 14 September 2016.
5 Davit Setyawan, “KPAI: Presiden Jokowi Siapkan Perpres Terkait Bullying terhadap Anak,” dalam http://www.kpai.go.id/berita/kpai-presiden-jokowi-siapkan-perpres-terkait-bullying- terhadap-anak/, 20 Januari 2016.
6 E. Donald, et al., “Corporal Punishment in School,” dalam Journal of Adolescence Health , Vol. 23, 2003, h. 385-393.

## MIQOT Vol. XLI No. 2 Juli-Desember 2017
kemudaratan terhadap fisik dan psikologi korban dengan cara mengejek, mengolok-olok, menghina, mengancam, memanggil nama dengan tujuan menghina, memeras, menganiaya, fitnah, kekerasan seksual, pengucilan, memalak, merusak harta atau benda milik korban, mengancam dan memukul dengan tujuan untuk melukai atau memposisikan seseorang dalam keadaan tertekan. 7
Dalam aspek Islam, tindakan perundungan disebabkan oleh lunturnya nilai-nilai agama dalam pergaulan pelajar di sekolah. Akhlak siswa telah diracuni oleh sifat individualistis dan hedonistis. Pelajar tidak lagi menghargai perbedaan, toleransi dan saling menghormati. Pelajar akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan membela kelompoknya  secara “membabi buta” tanpa mempertimbangkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Keruntuhan akhlak remaja bukan hanya merusak dirinya sendiri tetapi dapat juga membahayakan orang lain. Apabila akhlak seseorang tidak baik maka sikap dan tindakanya cenderung bengis, pemarah, brutal, merusak dan menyakiti siapa saja yang berada di sekitarnya. Pelajar senior yang buruk akhlaknya, maka akan menganggap juniornya sebagai kelompok inferior sehingga pelajar senior menganggap sebagai kelompok superior yang dapat menguasai dan menaklukan pelajar junior melalui tindakan kekerasan baik kekerasan fisik maupun mental.
Islam menuntut penganutnya berbuat baik dan akhlak yang mulia kepada semua mahkluk di atas muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia agar dapat memberikan manfaat kepada sesama manusia dan tidak merusak alam yang telah Allah SWT. ciptakan untuk manusia. Dalam Islam, akhlak yang baik dapat dijadikan tolak ukur keimanan seseorang. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW. bersabda bahwa “orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang baik akhlaknya. 8
Dalam interaksi sosial, Islam tidak pernah memposisikan seseorang karena strata sosialnya, warna kulit, suku bangsa, senioritas. Islam dengan tegas menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari suku bangsa yang berbeda untuk saling mengenal dan berbuat baik antara sesama. Prinsip ini jelas disebutkan dalam firman Allah SWT., “ wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya Kami telah jadikan kamu dari kalangan lelaki dan perempuan dan Kami telah jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu semua saling kenal mengenal ” (Q.S. al-Hujurât/49:13). 9
Apabila hadis tersebut dihubungkan dengan tindakan perundungan maka perbedaan
7 Fathilah Akmal, et al., “Buli dan Gangsterisme di Sekolah”, dalam International Conference on Education and Regional Development 2016 (ICERD 2016), Cross-Cultural Education for Sustainable Regional Development, Bandung, pada 31 Oktober & 1 November 2016, h. 235.
8 Yûsuf al-Qardhâwî, Iman, Revolusi & Reformasi Kehidupan , terj. Hasi Anwar Wahid dan H.M. Mochtar Zoerni (Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd., 1987), h. 67.
9 Semua kutipan surah dan ayat-ayat kitab suci al-Qur’an diambil dari penerbitan Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur‘an dan Terjemahan (Jakarta: Syaamil Cipta Media, 1999).
umur, jenjang, angkatan antara pelajar senior dengan junior adalah untuk saling mengenal dan tolong-menolong dalam kebaikan, bukan sebaliknya saling bermusuhan, membenci, menghina, merusak atau saling menyakiti. Tindakan perundungan bukan hanya dapat melukai korbanya secara fisik tetapi dapat juga membuat korban tertekan, trauma, ketakutan dan bahkan meninggal dunia. Karena itu, bagimanakah kedudukan tindakan perundungan menurut hukum Islam? Apabila tindakan perundungan tersebut dilakukan oleh pelajar yang masih di bawah umur, apakah hukuman yang sesuai terhadap pelaku yang notabenenya masih dalam usia pendidikan?

## Metodologi Penelitian
Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian doktrinal ( doctrinal approach ) 10 berdasarkan hukum pidana Islam ( jinayâh ). Walaupun, penelitian ini tidak secara khusus membandingkan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana Indonesia tetapi dalam pembahasannya, penulis membandingkan antara kedua hukum tersebut ( comparative law ) khususnya yang berkaitan dengan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana perundungan ( bullying ). 11 Menurut Parise, penelitian yang bersifat doktrinal adalah penyajian atau penjelasan yang dijalankan secara sistematik ber- kenaan dengan peraturan, undang-undang tertentu, analisis hubungan antara kaedah- kaedah hukum, menjelaskan berbagai kesulitan dalam pelaksanaan hukum dan meramalkan pembangunan hukum di masa depan. Parise juga menyebutkan bahwa penelitian doktrinal merupakan penelitian kepustakaan, dokumentasi atau penelitian teoritis murni di mana data yang diperlukan bersumber dari perpustakaan atau database keilmuan lainnya. 12

## Konsep Perundungan dalam Dunia Pendidikan
Tindakan perundungan ( bullying ) di sekolah telah menjadi permasalahan serius secara global, termasuk di Indonesia. 13 Perundungan di sekolah bukan hanya terjadi di negara-negara
Muhammad Hatta: Tindakan Perundungan ( Bullying ) dalam Dunia Pendidikan
10 Menurut Anwarul Yaqin, pendekatan doktrinal adalah untuk menemukan, menjelaskan, mengakaji, menganalisis dan mengemukakan secara sistematis fakta, prinsip-prinsip, konsep, teori, undang-undang tertentu atau institusi penegak hukum. Penelitian doktrinal ini dapat menyarankan, mendapatkan dan mengemukakan pengetahuan dan ide-ide baru atau untuk membuat suatu perubahan dan pembaharuan terhadap isu-isu yang berhubungan dengan hukum. Anwarul Yaqin, “Legal Research and Writting,” dalam Malayan Law Journal SDN BHD , Vol. 1, 2007, h. 10.
11 Watson menyebutkan bahwa pendekatan perbandingan hukum merupakan suatu kajian terhadap hubungan antara sistem perundangan sebuah negara atau membandingkan perundang- undangan antara berbagai sistem hukum yang berbeda yang ada didunia. Peter De Cruz, Comparative Law in a Changingworld (London: Cavendish Publishing Limited, 1999), h. 6.
12 Hutchinson, Terry C dan Duncan, “Nigel, Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research,” dalam Deakin Law Review , Vol. 17, 2012, h. 83-119.
13 Maliki, A.E., Asagwara, C.G., “Bullying Problems Among School Children,” dalam Journal Hum Ecol , Vol. 25, No. 3, 2009, h. 209-213; Matraisa Bara Asie Tumon, “Studi Deskriptif Perilaku

## MIQOT Vol. XLI No. 2 Juli-Desember 2017
berkembang tetapi juga terjadi di negara-negara maju. Penelitian tentang perundungan di kalangan pelajar telah dimulai secara serius dan sistematik di negara-negara Barat sejak tahun 1970-an. 14 Olweus sebagai pelopor penelitian tentang buli terus mendorong para peneliti untuk melakukan penelitian tentang perundungan di kalangan pelajar di beberapa Scandinavia, Australia dan di negara-negara Barat lainnya. 15 Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa tindakan perundungan di kalangan pelajar di berbagai negara tersebut terus meningkat setiap tahunnya. 16
Istilah bullying atau bully berasal dari bahasa Inggris yang bermaksud mengertak atau menindas. Namun, istilah menggertak dan menindas tidak sesuai digunakan sebagai padanan kata bullying karena tidak mencakup keseluruhan maksud dari istilah bullying . Istilah yang paling tepat untuk istilah bullying dalam bahasa Indonesia adalah “perisakan”, yang berasal dari kata “risak” yang bermakna mengusik atau mengganggu secara terus menerus dengan berbagai olok-olokan. 17 Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan lebih cendrung menggunakan kata “perundungan” atau “rundung” bagi padanan istilah bullying . Perkataan perundungan atau rundung dapat mewakili istilah bullying yang bermakna mengganggu korbannya atau mengusik secara terus-menerus seperti melakukan intimidasi, penghinaan, pemalakkan, pemukulan, penindas atau penganggu orang lain yang lebih lemah sehingga korban terlukan atau depresi. 18 Namun, kedua istilah tersebut yaitu “perisakan” atau “perundungan” belum begitu dikenal bahkan media cetak, media elektronik dan berbagai artikel ilmiah masih menggunakan istilah bullying atau bully dalam menyebutkan kekerasan di dunia pendidikan. Karena itu, dalam artikel ini, akan digunakan istilah perundungan untuk menyebutkan tindakan bullying dalam dunia pendidikan.
Secara umum, peneliti mengklasifikasikan tindakan buli dalam tiga kategori yaitu fisik, verbal atau lisan dan anti sosial. Peundungan secara fisik dan lisan disebut sebagai tindakan mengusik atau mengganggu korban yang dilakukan secara langsung seperti menghina, memanggil dengan sebutan tertentu, memukul atau melukai. 19 Namun, tindakan buli dalam
Bullying pada Remaja,” dalam Jurnal Imliah Mahasiswa Universitas Surabaya , Vol. 3, No. 1, 2014, h. 1- 17;
14 K. Rigby dan P. T. Slee, “Bullying Among Australian School Children: Reported Behaviour and Attitudes Towards Victims,” dalam Journal of Social Psychology , Vol. 131, 1991, h. 615-627. 15 K. Rigby, I. Cox dan G. Black, “Cooperativeness and Bully/Victim Problems Among Austrialian School Children.” dalam The Journal of Social Psychology , Vol. 137, 1997, h. 357-368.
16 D. Olweus, “Bully/Victim Problems in School: Facts and Intervention,” dalam European Journal of Psychology of Education , Vol, 12, 1997, h. 495-510. 17 Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Depatemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1213.
18 Menteri Anies, “Jangan Pakai Bullying, Perundungan Aja Ya,” dalam http://www.jpnn.com/ news/menteri-anies-jangan-pakai-bullying-perundungan-aja-ya, 26 Januari 2016.
19 Mahadi Khalid, “Tingkah Laku Buli dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Sarawak,” dalam Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang, Pem- budayaan Penyelidikan Ke Arah Kecemerlangan Profesionalisme Keguruan, 2 Mei 2007, h. 1.
katagori anti sosial sebagai perbuatan buli yang dilakukan secara tidak langsung kepada korban seperti pengucilan seorang pelajar dari kelompok pertemanan di sekolah atau semua pelajar dipaksa untuk menjauhi korban dari berbagai aktivitas dan pergaulan. 20
Demaray dan Malecki dalam artikelnya menerangkan bahwa tingkah laku perundungan adalah satu perbuatan negatif yang dilakukan seseorang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap seseorang yang lebih lemah atau kurang berkuasa secara berulang-ulang kali. 21 Olweus menyebutkan bahwa pembuli biasanya lebih agresif, mempunyai tubuh yang lebih kuat, kekar, lebih besar daripada korban dan biasanya pembuli lebih banyak dari pelajar laki-laki daripada pelajar perempuan. 22 Namun, perkembangan saat ini, perundung tidak lagi melihat kepada pengelompokan jenis kelamin. Faktanya, perundungan juga banyak dilakukan dari kalangan pelajar perempuan, bahkan tindakan mereka sangat sadis dan aksi mereka sering di upload di media sosial. 23
Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa tindakan perundungan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan media secara berulang-ulang terhadap korban baik secara individu maupun kelompok. Tindakan perundungan dilakukan secara langsung dan sangat agresif dengan tujuan menyakiti korban, menimbulkan ketidaknyamanan, membuat korban tertekan, melukai dan bahkan dapat menyebabkan kematian pada diri korban. 24 Namun, pada zaman era digital dan teknologi informatika yang sangat berkembang, tindakan buli bukan hanya dilakukan secara konvensional tetapi juga dapat dilakukan di dunia maya (internet) seperti melalui Facebook dan Twitter, BBM, WhatsApp, atau Instagram dengan tujuan untuk menyakiti atau mempermalukan korban. 25 Menurut Tatum, Tingkah laku buli ini bertujuan untuk menyakitkan korban dan membuat korban berada dalam keadaan tertekan. 26
French menitik beratkan penelitiannya tentang buli pada perbedaaan status sosial. Semakin besar kesenjangan status sosial di kalangan pelajar, maka akan meningkatkan
20 Nurul Hidayati, “Bullying pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi,” dalam Insan , Vol. 14, No. 01, April 2012, h. 41-42.
21 M. K. Demaray dan C. K. Malecki, “Perceptions of the Frequency and Importance of Social Support by Students Classified as Victims, Bullies, and Bully/Victims in an Urban Middle School,” dalam School Psychology Review ,Vol.  32, 2003, h. 471- 489.
22 D. Olweus, “Bullying at School: Basic Facts and Effects of a School Based Intervention Program,” dalam Child Psychology Psychiatry , Vol. 35, 1994, h. 71-90.
23 Trevi, Respati, “Sikap Siswa kelas X SMK Y Tangerang Terhadap Bullying,” dalam Jurnal Psikologi , Vol. 10, No. 1, Juni 2012, h. 56.
24 Jamalsafri Saibon dan Ahmad Zamri Khairani, “Hubungan Antara Status Sosial Murid dengan Tahap Tingkah Laku Buli,” h. 2, dalam http://www.medc.com.my/medc/journals/volume5/ F)%20Hubungan%20Antara%20Status%20Sosial.pdf, 23 Februari 2017.
25 Neila Ramdhani, “Emosi Moral dan Empati pada Pelaku Perundungan-Siber,” dalam Jurnal Psikologi , Vol. 43, No. 1, 2016, h. 1-2; Ranny Rastati, “Bentuk Perundungan Siber di Media Sosial dan Pencegahannya Bagi Korban dan Pelaku,” dalam Jurnal Sosioteknologi , Vol. 15, No 2, Agustus 2016, h. 170.
26 O. P. Tattum dan D. A. Lane, Bullying in Schools (Stoke on Trent: Trentham Books, 1988), h. 7-20.

## MIQOT Vol. XLI No. 2 Juli-Desember 2017
perilaku perundungan di dunia pendidikan. Status sosial pelajar dilihat sejauhmana peranan pelajar dalam pergaulan atau interaksi sosial pada kalangan pelajar di sekolah. Meneur French, status sosial dalam pergaualan pelajar di sekolah dapat dikatagorikan sebagai interaksi sosial yang disukai ( popular ), biasa ( average ), kontroversi ( controversy ), ditolak ( rejected ) dan diabaikan ( ignored ). French menyebutkan bahwa perundungan dalam aspek status sosial bertujuan untuk mengucilkan korban dari teman-temanya di sekolah yang dinilai tidak selevel dengan pihak perundung. 27
Tindakan perundungan banyak terjadi di Indonesia pada saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru di sekolah atau perguruan tinggi. Aktivitas orientasi pelajar selalu menjadi momentum terjadinya tindakan perundungan. Dahulu, aktivitas orientasi sekolah bagi pelajar baru disebut dengan perpeloncoan. Namun, banyaknya ditemukan korban yang disebabkan oleh tindakan senior kepada juniornya maka perpoloncoan dilarang dan diganti dengan istilah Masa Orientasi Sekolah (MOS) dan Orientasi Pengenalan Kampus (OSPEK). Dalam perjalanan waktu, MOS dan OSPEK juga sering warnai dengan tindakan kekerasan dan masih banyak menelan korban, maka orientasi pelajar baru dirubah lagi menjadi Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB). 28 Namun, apapun istilah yang digunakan, substansinya sama yaitu mengenalkan pelajar baru tentang sistem, aktivitas dan atmosfir sekolah atau kampus sebagai lembaga pendidikan yang menjadi media bagi pelajar menuntut ilmu untuk mengapai kesuksesan yang dicita-citakannya.
Konsep perundungan di Indonesia hampir sama dengan konsep perundungan di negara- negara Barat. Bahkan, banyak artikel-artikel yang menulis tentang isu atau perkembangan tindakan perundungan dikutip atau diambil dari beberapa pakar dan berbagai referensi- referensi dari negara-negara Barat. Dalam buku yang berjudul “pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan” menyebutkan bahwa bullying adalah perilaku agresif dan menekan dari seseorang yang lebih dominan terhadap orang yang lebih lemah dimana seorang siswa atau lebih secara terus menerus melakukan tindakan yang menyebabkan siswa lain menderita. 29 Kekerasan terhadap siswa yang lebih lemah memiliki banyak bentuk. Pertama, secara fisik memukul, menendang, mengambil milik orang lain. Kedua, secara verbal mengolok-olok nama siswa lain, menghina, mengucapkan kata-kata yang menyinggung. Ketiga, secara tidak langsung menyebarkan cerita bohong, mengucilkan, menjadikan siswa tertentu sebagai target humor yang menyakitkan, mengirim pesan pendek atau surat yang
27 D. C. French, “Heterogeneity of Peer-Rejected Boys: Aggressive and Nonaggressive Subtypes,” dalam Child Development Journal , Vol. 59, 1988, h. 976-985.
28 Nandiyah Abdullah, “Meminimalisasi Bullying di Sekolah,” dalam Magistra , Vol. XXV, No. 83, Maret 2013, h. 50.
29 Arina Mufrihah, “Perundungan Reaktif di Sekolah Dasar dan Intervensi Berbasis Nuansa Sekolah,” dalam Jurnal Psikologi , Vol. 43, No. 2, 2016, h. 137.
keji. Mengolok-olok nama merupakan hal yang paling umum karena ciri-ciri fisik siswa, suku, etnis, atau warna kulit. 30

## Konsep Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Islam
Dalam konsep pertanggungjawaban, umur seseorang menjadi salah satu faktor terpenting untuk mengukur seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut ‘Abdul Qadir Audah, konsep pertanggungjawaban dalam hukum Islam ada tiga, yaitu seseorang melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadis, seseorang melakukan kesalahan tersebut atas kehendak atau kemauan sendiri dan orang tersebut mengetahui akibat daripada perbuatannya tersebut. 31
Ahmad Hanafi menjelaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawab- annya apabila perbuatan yang dilakukannya berdasarkan pada kemauan sendiri (niat), menyadari tujuan daripada perbuatannya dan mengetahui akibat daripada perbuatannya. 32 Kriteria ini hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah berpikir dewasa mempunyai ahliyat al-ada’ sehingga dapat membedakan mana perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain atau perbuatan tersebut justru memberikan mudarat dan kerusakan kepada orang lain dan lingkungan sekitarnya. 33 Salam Madkur menyebutkan bahwa sese- orang yang telah dinyatakan dewasa apabila pemikirannya telah berkembang secara sempurna sehingga dapat bertanggungjawab dan dituntut ( taklif ) atas perbuatan yang dilakukannya. Salam Madkur memastikan bahwa pada saat itu, seseorang tidak lagi disebut sebagai anak- anak, melainkan telah menjadi manusia yang sudah dewasa. 34 Nabi Muhammad SAW. bersabda “ Pena diangkat dari 3 orang, orang yang tidur sampai ia bangun, orang yang sakit hingga sembuh, dan anak kecil hingga ia dewasa ” (H.R. Tirmizi).
Berdasarkan hadis tersebut di atas, salah satu elemen gugurnya pertanggungjawaban jinayah adalah kedewasaan seseorang. Orang yang sudah dewasa dapat dinilai, misalnya, sejauhmanakah orang tersebut dapat memahami tujuan dan akibat daripada perbuatannya. Apabila pelaku jinayah tidak mengetahui atau menyadari tujuan dan akibat daripada per- buatannya, maka orang tersebut masih belum dewasa atau dapat dikatagori sebagai anak- anak di bawah umur yang belum bisa dimintai pertanggungjawabannya. Menurut al-Tha‘labiy,
30 Nahuda, et al. , Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) (Jakarta: Provinsi DKI Jakarta, 2007), h. 17.
31 ‘Abd al-Qâdir Audah, Al-Tasyri‘al-Jinâ’î al - Islâmi Muqâranan bi al - Qanûn al-Wadh‘i , Jilid II (Beirut: Mu’assasâh al-Risâlah, 1986), h. 135.
32 Ahmad Hanafi, Azas-Azas Hukum Pidana Islam , Cet. 4 (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), h. 242.
33 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , Jilid III, terj. Nur Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 453.
34 Muhammad Salâm Madkur, Ushûl al-Fiqh al-Islâm (Mesir: t.p. , 1976), h. 81.

## MIQOT Vol. XLI No. 2 Juli-Desember 2017
kategori anak-anak di bawah umur ( baligh ), apabila seseorang tidak mempunyai sifat, psikologi, pertumbuhan fisik dan intelektualnya yang belum sempurna. 35
Al-Amidiy menetapkan sifat baligh sebagai tanda untuk menunjukkan bahwa seorang anak telah mempunyai pikiran yang sempurna dan matang. 36 Anak-anak yang belum dapat berpikir secara sempurna untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk, tidak dapat menjangkau akibat daripada suatu perbuatan dan belum mempunyai kemampuan untuk memahami suatu permasalahan. 37 Ibn ‘Âbidîn berpandangan bahwa anak-anak adalah seseorang yang belum dapat dimintai pertanggungjawaban kepada dirinya karena kedangkalan kemampuan berpikirnya. 38 Begitu juga menurut Muhammad Rabik Sabahiy bahwa anak-anak itu belum sempurna akalnya dan akal tersebut menjadi dasar atau per- timbangan dalam membuat tuntutan ( taklif ). 39
Jumhur ulama berpendapat bahwa tindakan jinayah yang dilakukan anak-anak di bawah umur tidak dapat dianggap sebagai suatu kesalahan yang bisa dihukum dengan hukuman qishash , hudud ataupun ta‘zir karena anak-anak belum mukalaf atau belum baligh dan berakal, walaupun anak-anak tersebut mengakui kesalahannya. 40 Hanya orang yang sudah dewasa saja yang diwajibkan untuk melaksanakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang dan orang yang bisa membuat pilihan atau keputusan terhadap suatu per- masalahan. Seseorang yang masih di bawah umur tidak mampu memilih antara kebaikan dengan keburukan serta memahami kesan daripada perbuatan mereka secara matang. Menurut Ibrâhim al-Baijurî, anak-anak yang melakukan jinayah tidak bisa disebut atau dipanggil sebagai pesalah atau pelaku kesalahan karena mereka tidak melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai suatu kesalahan. 41
Namun, sebagian kecil dari fukaha mazhab al-Syâfi‘i berpendapat bahwa tindakan jinayah yang dilakukan oleh anak-anak dapat dihukum dengan hukuman jinayah, tetapi tidak dihukum dengan hukuman qishash dan hudud seperti orang dewasa karena belum menjadi seorang mukalaf. 42 Hukuman jinayah qishash dan hudud merupakan suatu hukuman
35 Abû Mansûr Tha‘âlibî, Fiqh al-Lughah wa Sirr al -‘ Arabiyyah (Beirut: Dâr al-Fikr al-’Araby), h. 21.
36 ‘Ali bin Abi Alî bin Muhammad al-Âmidi, Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkam , Jilid I (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.), h. 115.
37 ‘Audah, Al-Tasyrî‘ al-Jinâ’î , h. 601.
38 Muhammad Amîn ibn ‘Umar Ibn ‘Âbidîn, Hâsyîyat ibn ‘Âbidîn, Radd al-Mukhtâr ‘ala al-Durr al-Mukhtâr , Jilid VI (Beirut: Dâr Ma‘rifah, 2000), h. 153.
39 Muhammad Rabik Sabahiy, Jarâ’im al-Ahdath fî al-Syariat al-Islâmiyah (t.t.p.: Dirâsah Fiqhiyah Tarbawiyah, t.t.), h. 79.
40 Ala’ al-Dîn Abi Bakr bin Mas‘ûd al-Kasaniy al-Hanafî , Badâ’i‘ al-Shana’i‘ fî Tartîb al-Syara’i‘, Jilid VII (Beirut: Dâr Ma‘rifah, t.t.), h. 39, 67, 91 & 397. 41 Ibrâhîm al-Baijurî, Tahqîq al-Maqâm ‘ala Kifâyah al-‘Awwâm , Jilid II (Mesir: Dâr al-Taba‘ah al-Kubra al-Mishriyyah, 1280 H), h. 383.
42 Jalâl al-Dîn ‘Abd al-Rahman al-Suyuthî, al-Asybâh wa al-Nazhâ’ir fî Qawâ‘id wa Furû‘ Fiqh al-Syâfi‘iyah (Kairo: Dâr al-Salâm, 2013), h. 40, 43 dan 240.
pembalasan yang sangat berat dan tidak wajar dikenakan terhadap anak-anak yang belum mukalaf. 43 Anak-anak yang melakukan jinayah dapat dikenakan hukuman ta’zir seperti hukuman berbentuk pengajaran atau pendidikan ( ta‘dîb ), ganti rugi dan diyath . 44 Al-Mawardî juga menisyaratkan bahwa apabila seseorang masih di bawah umur melakukan tindakan jinayah, maka hukuman yang dikenakan adalah hukuman jinayah ta’zir . 45

## Perundungan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam
Islam sangat menjunjung tinggi dan menjamin kehidupan, kehormatan, akal dan melindungi harta-benda yang dimiliki oleh manusia. Setiap orang tidak boleh menghina, merusak, melukai, membunuh, mengambil milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. 46 Allah SWT. berfirman “ Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan mahluk yang telah kami ciptakan ” (Q.S. al-Isrâ’/17: 70).
Dalam hadis sahih, Nabi Muhammad SAW. bersabda “ Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian, haram atas kalian seperti terlarangnya di hari ini, bulan ini dan negeri ini. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir ” (H.R. Bukhârî). Menurut hadis ini, kehidupan dan kehormatan seseorang harus dilindungi, dihormati dan dijaga. Manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan mempunyai hak untuk hidup dengan terhormat dan memiliki martabat yang sama dengan manusia lainnya. Tidak ada seseorang yang mempunyai hak untuk membunuh, menghina, merusak dan melukai orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. 47 Dari Ibn Mas‘ûd, Rasulullah SAW. bersabda bahwa “ Tidak halal darah seorang Muslim, kecuali karena salah satu dari tiga hal: orang yang berzina padahal ia sudah menikah, membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah (kaum Muslim) ” ( H.R. Bukhârî).
Tindakan perundungan yang identik dengan kekerasan  baik secara fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan korbannya terluka, cacat, tertekan dan bahkan meninggal dunia sangat bertentangan hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam (jinayah), pelaku
Muhammad Hatta: Tindakan Perundungan ( Bullying ) dalam Dunia Pendidikan
43 Burhân al-Dîn Ibrâhîm bin ‘Ali bin Abi al-Qâsim bin Muhammad bin Farhun, Tabsirah al- Hukkâm fî Ushûl al-‘Aqdiyah wa Manâhij al-Ahkâm , Jilid II (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiah, 1995), h. 247.
44 Ibn ‘Âbidîn, Hâsyiyah ibn ‘Abidîn , Jilid IV, h. 29.
45 Al-Mawardî, al-Ahkâm al-Sulthaniyah wa al-Wilâyat al-Diniyyah (Mesir: Matba‘ah Musthafa al-Bâbî al-Halabi wa Auladuh, 1966), h. 219.
46 Abdul Basir Mohamad, Undang-undang Tort Islam (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009), h. 26-27.
47 Al-Mawardi, seorang ulama dari mazhab Syafie menjelaskan bahawa jarâ’im ( jinayat ) berarti pelbagai perilaku yang melarangan syara’ (prinsip syariah) yang membawa kepada hukuman had atau ta’zir . Al-Mawardî, al-Ahkâm al-Sulthaniyah , h. 219.

## MIQOT Vol. XLI No. 2 Juli-Desember 2017
perundungan dapat dikenakan jinayah hudud , qishash dan ta’zir . Apabila pelaku perundungan melakukan tindakan pemerasan dan pengambilan harta-benda milik korban, maka pelaku dapat dikenakan jinayah hudud. Namun, apabila pelaku perundungan melakukan tindakan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka atau dapat menghilangkan nyawa korban, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jinayah qishash . 48 Sebaliknya, apabila tindakan perundungan mengakibatkan korbannya ketakutan, depresi atau tertekan secara psikologi, maka pelaku perundungan dapat dikenakan hukuman dalam bentuk ta’zir . 49
Dalam aspek jinayah, satu hal yang harus dipastikan adalah perbuatan pelaku dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan korbannya terluka, meninggal dunia atau akibat dalam bentuk lainnya. 50 Dalam kasus perundungan, hal yang harus dibuktikan adalah pelaku telah melakukan perbuatan perundungan baik secara fisik, verbal maupun bentuk lainnya terhadap korban secara sengaja. Tindakan perundungan yang dapat melukai fisik seperti memukul, menampar, mencekik, atau menendang baik dilakukan dengan meng- gunakan tangan, kaki, senjata maupun alat-alat lainnya adalah suatu perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan merupakan suatu tindakan jinayah serta dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja. 51 Dalam al-Qur’an, Allah SWT. telah berfirman dalam beberapa ayat berkenaan dengan eksistensi hukuman qishash , seperti “ Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa… ” (Q.S. al-Mâ’idah/5: 45). Dalam surah al-Nisâ’, Allah SWT. berfirman “ Barang-siapa yang melakukan kejahatan, ia akan dibalas dengan kejahatan itu ” (Q.S. al-Nisâ’/4: 123). Pelaksanaan qishash juga disebutkan dalam surah al-Baqarah yang berbunyi “ Wahai orang- orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita… ” (Q.S. al-Baqarah/2: 178).
Sedangkan, perbuatan perundungan yang dapat berakibat terhadap psikologi korban seperti menghardik, membentak, mencela, memaki, mengolok-olok, menakut-nakuti, menye- butkan sesuatu istilah yang dikonotasikan dengan hal-hal yang jelek, maka perbuatan tersebut diharamkan oleh Islam dan dianggap sebagai suatu perbuatan jinayah. Allah SWT. berfirman “ dan barangsiapa yang melakukan kejahatan walau sebesar zarrah niscaya Allah melihatnya ” (Q.S. al-Zâlzâlâh/99: 8).
48 Saad Abdul Rahman, Undang-Undang Jenayah Islam: Jenayah Qisas , Hizbi (Shah Alam: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990), h. 139-140.
49 ‘Audah memberi penafsiran mengenai jinâyah atau jarîmah yang bermakna suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar prinsip-prinsip syariah yang dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis yaitu hudud, qishash dan ta’zir . Semua perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah serta berada di luar dari kategori-kategori hudud dan qishash , maka dapat dimasukkan ke dalam teori jinayah ta’zir , dimana hukumannya sesuai dengan nilai-nilai kewajaran. ‘Audah, Al- Tasyrî‘ al-Jinâ’î al - Islâmi , h. 80-81. 50 Ibid ., h. 208-210. 51 Ibid ., h. 204-208.
Menurut al-Mawardî, perbuatan jinayah dapat dilakukan secara aktif maupun pasif dan keduanya adalah perbuatan haram yang dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. 52 Apabila dikaitkan dengan pendapat al-Mawardî tersebut, maka tindakan perundungan dapat dilakukan secara aktif seperti menampar, memukul, menendang, menyekap dan menganiaya sehingga dapat mengakibatkan luka-luka, cacat dan bahkan kematian terhadap korban, maka dapat dihukum dengan hukuman hudud, qishash dan ta‘zir . Selain itu, perundungan juga dapat dilakukan secara pasif seperti mengancam, menghardik, melecehkan, mengolok-olok, menakut-nakuti, menghina dan memanggil nama korban dengan sebutan lainnya sehingga mengakibatkan korban ketakutan, tertekan dan trauma, maka perbuatan pelaku dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah.
Semua tindakan perundungan baik secara aktif maupun pasif hanya dapat dihukum apabila pelaku mempunyai niat atau pelaku secara sengaja inggin menyakiti korban. 53 Prinsip ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW. yang bermakna “ Sesungguhnya segala perbuatan itu adalah berdasarkan kepada niat dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkan olehnya... ” (H.R. Bukhârî dan Muslim). 54
Namun, apabila perbuatan bully dilakukan secara tidak sengaja, khilaf atau pelaku tidak mempunyai niat untuk melakukan tindakan perundungan, maka pelaku tidak dapat dikenakan hukuman. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. yang bermakna “ dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ” (Q.S. al-Ahzâb/33: 5). Dalam ayat lain, Allah SWT. menyebutkan bahwa “ …Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan… ” (Q.S. al-Baqarah/ 2: 286).
Dalam beberapa hadis, kesalahan yang dilakukan dengan tidak sengaja, lupa atau terpaksa dilakukan, maka kesalahan tersebut dapat dimaafkan. Rasulullah SAW. bersabda “ Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla memaafkan kesalahan (yang tanpa sengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan ” (H.R. Ibn Mâjah dan al-Baihaqî). 55 Begitu juga hadis yanag diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda “Sesungguhnya Allah SWT. tidak akan menghukum bisikan-bisikan jiwa umatku, selagi mereka belum mengucapkan atau belum merealisasikannya ” (H.R.  Abu Hurairah). 56
Tindakan perundungan yang dilakukan secara tidak sengaja dapat berupa memaksa orang lain untuk melakukan tindakan perundungan terhadap korban. Misalnya, menyuruh,
52 Al-Mawardî, al-Ahkam al-Sulthaniyah , h. 222.
53 Ahmad Fathi Bahnasi, al-Ma’uliyyah al-Jina’iyyah fî al-Fiqh al-Islâmi (Kahirah: al-Halabi, 1969), h. 22 dan 36.
54 Al-Munziri, Mukhtashar Shahîh Muslim (Beirut: al-Maktabah al-Islâmi, 1939), h. 287. 55 Syaukani, Nailu al-Awtar , Jilid VII (Beirut: Dâr al-Jail, t.t.), h. 22.
56 Paizah Ismail, Undang-Undang Jenayah Islam (Petaling Jaya: Dewan Pustaka Islam, 1991), h. 38.

## MIQOT Vol. XLI No. 2 Juli-Desember 2017
memaksa, mengancam seseorang untuk melukai orang lain. Apabila pihak yang disuruh tersebut tidak melakukan tindakan perundungan, maka ia dapat dilukai, dikucilkan atau turut serta menjadi korban perundungan. Fakta ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengurangi hukuman karena pelaku tidak mempunyai niat sepenuhnya atau secara langsung tidak mempunyai niat untuk melukai korban. 57 Tindakan perundungan seperti itu dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak sengaja namun mengakibatkan luka-luka, trauma, ketakutan atau korban merasa tertekan, maka pelaku tidak bisa dikenakan hukuman qishash tetapi dapat dijatuhi hukuman ta‘zir sebagai pendidikan atau pengajaran terhadap pelaku dan orang lain.
Tindakan jinayah bully juga dapat terjadi tanpa disengaja oleh pihak pelaku. Tindakan tersebut tidak menimbulkan luka-luka atau merusak fisik seseorang tetapi telah meng- akibatkan rasa takut dan trauma kepada diri korban. Keadaan sepeti ini dapat dijatuhkan hukuman hukuman diat sebagai pengajaran agar pelaku jinayah bully tidak mengulangi perbuatan tersebut. 58 Hukuman ini bertujuan untuk memberi peringatan kepada siapa saja yang bersikap dan bertindak harus hati-hati dan bertanggungjawab atas semua perbuat- annya yang dapat merugikan orang lain. 59
Tindak jinayah perundungan yang melibatkan pelajar yang masih remaja atau anak- anak di bawah umur tidak dapat disamakan dengan tindakan perundungan yang dilakukan oleh orang dewasa. 60 Apabila dikaitkan dengan tindakan perundungan dalam dunia pendidikan, maka ada pelaku yang sudah dewasa dan pelaku yang masih anak-anak di bawah umur. Apabila pelajar yang masih di bawah umur melakukan tindakan perundungan sehingga mengakibatkan korban terluka, tertekan jiwanya atau bahkan menghilangkan nyawa korban, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman ta‘zir . Namun, sekiranya pelaku sudah dewasa, maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman jinayah hudud dan qishash . Menurut ‘Abd al-Qadir Audah, perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip syariah dapat dikategorikan kepada tiga bagian yaitu hudud, qishash dan ta’zir . Namun, apabila kesalahan atau pelanggaran di luar dari kategori-kategori hudud dan qishash maka dapat dikenakan dengan jinayah ta’zir sehingga sekecil apapun kesalahan yang merugikan orang lain maka yang bersangkutan masih mendapatkan hukuman. 61
57 Rahman, Undang-Undang Jenayah Islam , h. 150-158.
58 Audah, Al-Tasyrî‘al-Jinâ’î al - Islâmi, Jilid 1, h. 80-81.
59 Paizah Ismail, “Implementation of Diyat in Legal Framework in Malaysia: Challenge to The Contemporary Islamic Jurisprudence,” dalam Journal of Fiqh , Vol. 54, No. 9, 2012, h. 159.
60 Dalam Black’s Law Dictionary disebutkan bahawa anak-anak adalah seseorang yang belum mencapai umur empat belas tahun, walaupun jumlah umur tersebut mungkin saja berbeda sesuai dengan yurisdiksinya masing-masing. Menurut Roger Bird dalam Osborn’s Concise Law Dictionary, menafsirkan pengertian anak-anak dengan merujuk kepada Children and Young Persons Act 1933 United Kingdom (s. 107) menyebutkan bahwa seseorang yang masih di bawah umur empat belas tahun. Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary (London: Minnessota, 1999), h. 232; Roger Bird, Osborn’s Concise Law Distionary (London: Sweet & Maxwell, 1983), h. 72.
61 Audah, Al-Tasyrî‘al-Jinâ’î al - Islâmi , Jilid II, h. 80-81.
Perkembangan di Indonesia saat ini menunjukan bahwa perundungan sudah terjadi di tingkat sekolah dasar dimana pelakunya masih berumur sembilan sampai dengan sepuluh tahun. Dalam hukum  Islam, anak-anak yang berumur sembilan sampai dengan sepuluh tahun dikategorikan sebagai tamyiz . Para fukaha menetapkan bahwa umur minimum wujudnya sifat tamyiz ialah tujuh tahun. 62 Tamyiz adalah anak-anak tidak berakal dengan sempurna, tetapi bisa berpikir dan membedakan antara perbuatan baik maupun buruk atau sudah mempunyai pengetahuan. Namun, kemampuan anak-anak tersebut dianggap lemah atau tidak sempurna jika dibandingkan dengan orang dewasa. 63
Apabila bully dilakukan oleh anak-anak di bawah umur atau masih dikategorikan sebagai tamyiz dapat dikenakan hukuman. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. yang bermakna “ Suruhlah anak-anakmu melakukan salat di waktu ia berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka kalau sudah berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka (maksudnya antara anak laki-laki dan perempuan) ” (H.R. ‘Abd al-Malik bin al-Rabi‘ bin Sabrah ). 64
Hadis ini menyeru kaum Muslim supaya mengajar anak-anak untuk salat apabila berumur tujuh tahun. Sedangkan untuk belajar, seseorang itu mestilah mempunyai daya berpikir. Di samping itu, hadis ini menunjukkan bahwa daya berpikir akan wujud apabila seseorang kanak-kanak itu mencapai umur tujuh tahun. 65 Pada tahap ini, anak-anak sudah dapat dikenakan hukuman walaupun sifat daripada pukulan tersebut tidaklah menyakiti melainkan sebagai pendidikan atau pengajaran. 66
Apabila jinayah yang dilakukan menyangkut dengan harta-benda dan pertumpahan
Muhammad Hatta: Tindakan Perundungan ( Bullying ) dalam Dunia Pendidikan
62 Muhammad Abu Zahrah, al-Jarîmah wa al-‘Uqubah fî al-Fiqh al-Islam (Kairo: Maktabah, t.t.), h. 462.
63 Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syawkani, Irsyâd al-Fuhul ila Tahqîq al-Haq min ‘Ilm al-Ushûl (Beirut: Dâr al- Fikr, t.t.), h. 11.
64 Sunan Abi Daud Abu Daud dan Sohih Riwarihi, Kitâb al-Thaharah (t.t.p.: Bâb al-Nahyi A’nil Shalati fi Mabaraki al-Ibilli, No. 495).
65 Madkur Muhammad Salâm, Ushûl al-Fiqh al-Islami (Kaherah: Dâr al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1976), h. 81.
66 Mohammad Ramzi Zakaria, “Kecuaian dan Pengabaian Kanak-kanak oleh Ibu Bapa: Kedu- dukannya di bawah Akta Kanak-kanak 2001 dan Prinsip Syariah,” dalam Jurnal Undang-Undang Masyarakat (JUUM) , Vo. 19, 2015, h. 37-49.

## MIQOT Vol. XLI No. 2 Juli-Desember 2017
darah, maka mereka diwajibkan untuk membayar diat 67 atau kafarat. 68 Hal ini didasarkan kepada pendapat Ibn Fauzan yang menyebutkan bahwa selain ada tiga hukuman utama dalam sistem jinayah Islam yaitu hudud, qishash dan ta‘zir, tetapi tidak menutup kemungkinan jenis hukuman lain sebagai hukuman penganti ( ‘uqubat al-badilah ) yang dapat diputuskan oleh hakim. 69 Hakim berhak untuk memutuskan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, meskipun pelaku jinayah dalam keadaan miskin atau kekurangan. Mohd. al-Adib Samuri dan Noor Aziah Mohd Awal berpendapat bahwa tidak sepatutnya anak- anak dijatuhi hukuman penjara. Untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku jinayah anak-anak di bawah umur banyak hal yang harus dipertimbangkan seperti pemulihan dari trauma, karakteristik jinayah pada diri pelaku, pendidikan pelaku, masa depan pelaku, hubungan pelaku dengan keluarga dan masyarakat. 70
Di Indonesia, tindakan jinayah perundungan sering dilakukan pada saat penerimaan pelajar baru diberbagai sekolah dan perguruan tinggi. Kegiatan orientasi sering disalah- gunakan pelajar senior sebagai sarana pelampiasan dendam dan aksi negatif terhadap pelajar junior. Dengan mengatasnamakan senioritas, pelajar senior dapat melakukan apa saja kepada juniornya ( abuse of power ). Mereka menerapkan tata tertib yang ketat terhadap siswa junior yang mana pelanggarannya akan diikuti pemberian sanksi baik berupa sanksi
67 Diat merupakan kewajiban pelaku untuk membayar sejumlah ganti rugi kepada korban dalam kasus-kasus yang mengakibatkan korban luka-luka atau kematian. Diat dapat menjadi hukuman utama, namun dalam kasus-kasus tertentu diat merupakan hukuman alternatif dari hukuman kisas. Diat pada prinsipnya dibayar oleh pelaku sendiri, misalnya terhadap kasus meng-hilangkan nyawa orang lain secara sengaja. Namun, dalam keadaan tertentu, diat dibayar oleh keluarga ( ‘aqilah ), misalnya terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan dengan secara tidak sengaja. Selain itu, diat dapat juga dibayar oleh pihak memerintah, apabila pelaku tidak mempunyai ‘aqilah atau ‘aqilah tersebut tidak mampu membayar diat yang bersangkutan. Para fukaha mengklasifikasikan diat kepada dua kategori. Pertama, diat berat (diat mughallazah ) dikenakan kepda kasus-kasus yang mengakibatkan korban terluka atau kematian yang dilakukan secara sengaja ( al-‘amd , shibh al-‘amd ). Kedua, diat ringan (diat mukhaffafah ) dikenakan terhadap kasus-kasus yang mengakibatkan korban terluka atau kematian yang dilakukan secara tidak sengaja ( al-khata’ , shibh al-khata’ ). Al-Syâfi‘i, al-Umm (Kairo: Dâr al-Ghâd, 1990), h. 171; Al-Syawkani, Nayl al-Awtar (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983), h. 190; Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu‘asir, 1997), h. 5708.
68 Menurut bahasa, kafarat berasal dari kata kufr yang bermaksud menutup yaitu menutupi dosa-dosa karena melanggar sumpah atau perintah. Menurut istilah, kafarat bermakna hukuman yang telah ditetapkan terhadap siapa saja dan dalam keadaan tertentu yang telah melanggar sumpah atau perintah dari Allah SWT. Ada beberapa bentuk kafarat yang dapat dibayar oleh pelaku kepada korban sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Namun, pada umumnya kafarat yang dibayar oleh pelaku kepada korban adalah berupa benda atau harta ( adaqah al-wâjib ) kepada korban. Muhammad Abu Zahrah, Tanzim al-Islâm li al-Mujtama (Kairo: Matba’ah Muhaimir, t.t.), h. 173. 69 Muhammad Shaiffudin bin Abu Bakar dan Muhammad al-Adib Samuri, “Perintah Pemenjaraan terhadap Pesalah Kanak-Kanak di Malaysia Menurut Perspektif Fiqh Islami,” dalam http://ukmsyariah. org/terbitan/wp-content/uploads/2015/09/07-Muhammad-Shaiffudin-bin-Abu-Bakar.pdf, 23 Januari 2017, h. 75.
70 Muhammad Shaiffudin, et al., “Hukuman Pemenjaraan terhadap Pesalah Kanak-Kanak di Malaysia: Pencegahan atau Pemulihan,” dalam Jurnal Kanun , Jil. 13, 2009, h. 35-54.
fisik maupun mental. 71 Sanksi yang diterapkan pelajar senior terkadang telah melampau batas kewajaran sehingga banyak dari kegiatan orientasi berubah menjadi perundungan yang dapat melukai dan menghilangkan nyawa korban. Pihak sekolah biasanya mengambil jalan pintas dengan memberikan hukuman skors tidak dapat mengikuti pendidikan dalam waktu tertentu dan mengeluarkan pelajar-pelajar dari sekolah yang terbukti melakukan perundungan terhadap pelajar-pelajar junior. Namun, hukuman ini bersifat tidak bijak karena tidak mempertimbangakan masa depan pelaku yang masih membutuhkan bimbingan, pembinaan dan pendidikan.
Secara nasional, untuk mencegah tindakan perundungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah mengeluarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Ling- kungan Satuan Pendidikan dan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru. 72 Instrumen tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya tindakan bully karena bullying biasanya terjadi praktik bullying dalam kegiatan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB), yang dulunya disebut dengan istilah Masa Orientasi Siswa (MOS). Pada saat penerimaan pelajar baru tidak boleh menggunakan kekerasan. Orientasi peserta didik baru harus dijalankan di bawah bimbingan dan pengawasan dari berbagai pihak seperti pemerintah daerah, guru atau sekolah dan orang tua wali untuk menghindari tindakan perundungan dalam proses orientasi berlangsung. 73
Selain itu, tindakan perundungan di Indonesia dapat diproses secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, undang-undang ini, masih memberlakukan hukuman penjara terhadap anak-anak yang melakukan tindakan jinayah. Misalnya, Pasal 77 menentukan
71 Sulis Winurin, “Praktik Bullying Dalam Masa Orientasi Peserta Didik Baru Dan Upaya Pemerintah Mengatasinya,” dalam Buletin , Vol. VII, No. 15/I/P3DI/Agustus/2015, h. 9-10.
72 Ada dua hal yang diatur dalam peraturan tersebut. Pertama, para pimpinan daerah harus menginstruksikan kepada kepala dinas pendidikan untuk mengantisipasi pelaksanaan kegiatan orientasi siswa baru sesuai dengan tujuannya, tanpa disertai aksi bullying dalam bentuk apapun, memastikan kepala sekolah dan para pelaksana di sekolah menjadi pihak yang bertanggung jawab atas penyiapan dan pelaksanaan kegiatan orientasi, melakukan tindakan dan/atau hukuman disiplin sesuai kewenangan dinas pendidikan terhadap sekolah dan kepala sekolah yang membiarkan praktik bullying terjadi. Kedua, Mendikbud menghimbau kepada masyarakat khususnya orang tua/wali peserta didik untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan orientasi. Orang tua/wali diminta melaporkan jika ada penyimpangan misalnya, melalui laman khusus terkait yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau melalui dinas pendidikan setempat. Dalam Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru ditentukan bahwa pada pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru perlu dilakukan kegiatan yang bersifat edukatif dan kreatif untuk mewujudkan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan.
73 Surilena, “Perilaku Bullying (Perundungan) pada Anak dan Remaja,” dalam Jurnal Cermin Dunia Kedokteran , Vol. 43, No. 1, 2016, h. 37-38.

## MIQOT Vol. XLI No. 2 Juli-Desember 2017
bahwa, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; dan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Walaupun Indonesia mempunyai Lembaga Permasyarakatan (LP) khusus terhadap anak-anak tetapi hukuman pemenjaraan akan memberikan stigma negatif terhadap korban dari teman, keluarga dan lingkungannya terhadap anak-anak tersebut.
Anak-anak yang melakukan kesalahan harus mendapatkan hukuman tetapi pemerintah harus menemukan formula hukuman yang tepat atau sesuai dengan anak-anak. Dalam konsep Islam, suatu tindakan yang merugikan orang lain di luar kriteria hudud dan qishas maka hukuman yang diterapkan adalah hukuman ta‘zir , dimana bentuk, kadar atau jumlahnya ditentukan oleh pemerintah. Di sinilah peranan pemerintah untuk membuat sebuah formula pembinaan, pendidikan ataupun hukuman yang sesuai dengan kriteria tindakan jinayah perundungan. 74
Pemerintah harus membuat instrumen, regulasi atau undang-undang baru yang sesuai dengan karakteristik jenayah perundungan sehingga dapat ditemukan akar per- masalahannya dan formula yang lebih efektif untuk mencegah, menanggulangi atau menye- lesaiakan jinayah perundungan dalam dunia pendidikan. Pemerintah harus mencegah tindakan perundungan sedini mungkin dengan melibatkan berbagai pakar, aktivis dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perlindungan hak-hak anak dalam dunia pendidikan. Dalam aspek hukum Islam, apabila ada suatu perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip hukum Islam tetapi tidak terdapat dasar hukumnya, maka bisa dilakukan penemuan hukum berdasarkan ijtihad para ulama. Menurut Muhammad Thahir Azhari, isu-isu kontemporer seperti kejahatan di bidang kedokteran, lingkungan hidup, teknologi informatika, humaniter, ekonomi dan isu-isu terkini lainnya dapat diselesaikan melalui ijtihad dari para ulama yang mempunyai kompetensi terhadap permasalahan tersebut. 75 Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. yang bermaksud “ maka tanyakanlah kepada ahlinya jika tidak mengetahuinya ” (Q.S. al-Nâhl/16: 43). Hal ini juga dijelaskan Rasulullah SAW. dalam
74 Ada berbagai peraturan yang melarang melakukan tindakan perundungan di sekolah seperti Surat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1383/ C.C4/MN/2010 tentang Pelaksanaan Masa Orientasi Sekolah, Surat Edaran Nomor 59389/MPK/ PD/ Tahun 2015 tentang Pencegahan Praktik Perpeloncoan, Pelecehan dan Kekerasan Pada Masa Orientasi Peserta Didik Baru di Sekolah, Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Mendikbud Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di Sekolah. Selain itu, Presiden Joko Widodo sudah menjadikan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa, diikuti penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan DPR menjadi undang- undang.
75 Mastuhu dan M. Deden Ridwan, Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antara Disiplin Ilmu , Cet. 3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 69.
Muhammad Hatta: Tindakan Perundungan ( Bullying ) dalam Dunia Pendidikan
sabdanya “ Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya ” (H.R. Bukhârî ).
Penemuan hukum, perbaikan atau penyempurnaan sebuah undang-undang harus dilakukan oleh berbagai pakar atau ulama-ulama yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Pembuatan undang-undang harus melibatkan pakar-pakar dari berbagai disiplin ilmu yang mengetahui, mengerti dan memahami permasalahan yang sedang dihadapi sehingga dapat menemukan jalan keluar terhadap permasalahan yang tengah dihadapi. Sebaliknya, apabila orang-orang yang dilibatkan tidak mempunyai kompetensi atau tidak mengetahui, mengerti dan memahami permasalahan tentang perlindungan hak anak-anak dalam dunia pendidikan maka bukan menemukan sebuah formula yang dapat menyelesaikan permasalahan, tetapi justru menambah permasalah yang ada.

## Penutup
Perundungan ( bullying ) adalah perbuatan haram yang dapat mengakibatkan kerugian baik secara fisik maupun mental terhadap korbannya. Perundungan terjadi disebabkan kualitas iman seseorang sangat rendah sehingga orang tersebut akan cenderung bertindak begis, kejam, merusak dan membenci secara membabi buta. Dalam al-Qur‘an, Allah SWT. berfirman yang bermakna “ wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui ” (Q.S. al-Hujurât/49: 1). Surah ini menerangkan bahwa manusia harus bertakwa kepada Allah SWT. dan mempunyai keyakinan bahwa Allah mengetahui setiap perbuatan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Apabila manusia tidak memiliki ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka manusia tersebut akan melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. dan kerusakan di muka bumi ini.
Dari al-Nu‘man bin Basyir, Nabi Muhammad SAW. bersabda “Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati (jantung)” (H.R. Bukhârî dan Muslim). Hadis ni menerangkan bahwa apabila hati seseorang tidak baik, maka orang tersebut cenderung bersikap bengis, sombong, rasa benci yang berlebihan kepada semua orang sehingga tindakannya dapat merusak, melukai bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain tanpa merasa bersalah atau berdosa bahkan justru sebaliknya merasa benar atau tidak bersalah.
Dalam aspek jinayah, perundungan merupakan perbuatan atau perilaku yang dapat melukai fisik dan mengakibatkan korban tertekan secara psikologi. Perundungan ber- tentangan dengan prinsip syariah yang dapat dihukum dengan hukuman had atau ta’zir . Apabila perundungan dilakukan di perguruan tinggi oleh mahasiswa yang sudah dewasa ( baliq ), maka dapat dikenakan hukuman hudud atau qishash . Namun, apabila perundungan dilakukan di sekolah oleh siswa atau pelajar yang masih di bawah umur, maka dapat dikenakan hukuman ta‘zir . Hukuman ta‘zir di sini bermaksud bentuk dan kadarnya ditentukan oleh

## MIQOT Vol. XLI No. 2 Juli-Desember 2017
pemerintah (hakim) yang disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan menjunjung tinggi prinsip kewajaran. Secara umum, perundung yang dilakukan oleh pelajar di bawah umur maka hukuman yang sesuai ialah hukuman diat, kafarat atau hukuman alternatif ( ‘uqubat al-badilah ) yang sifatnya lebih kepada pendidikan atau pengajaran.
Walaupun pelaku perundungan di bawah umur dan masih dalam masa pendidikan, namun apabila seseorang terbukti telah melakukan perundungan maka sekecil apapun perbuatan tersebut dilakukan, maka pelaku harus mendapatkan hukuman. Hukuman tersebut dapat menjadi pengajaran atau penginggat kepada pelaku ataupun orang lain supaya tidak mengulangi perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain baik secara fisik maupun mental. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. yang bermakna “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya ia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya ia akan melihat (balasan)nya pula” (Q.S. al- Zâlzâlâh/99: 7-8).

## Pustaka Acuan
‘Ala’ al-Dîn Abi Bakr bin Mas‘ûd al-Kasanî al-Hanafî. Badâ’i‘ al-Shanâ’i‘ fî Tartîb al-Syarâ’i‘ .
Jilid VII. Beirut: Dâr Ma‘rifah, t.t.
‘Ali bin Abi ‘Ali bin Muhammad al-Âmidî. Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm . Jilid I. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
Abdullah, Nandiyah. “Meminimalisasi Bullying di Sekolah,” dalam Magistra , Vol. XXV, No. 83, Maret 2013.
Abidin, Ibn. Hasyiah ibn ‘Abidîn (Raddu al-Mukhtar ‘ala al-Dâr al-Mukhtar) Mawafiq li al-Matbu’ . Jilid IV. Beirut: Dâr al-Ihyâ ‘al-Turats al-‘Arabi, t.t.
Akmal, Fathilah, et al. “Buli dan Gangsterisme di Sekolah,” dalam International Conference on Education and Regional Development 2016 (ICERD 2016). Cross-Cultural Education for Sustainable Regional Development. Bandung, pada 31 Oktober & 1 November 2016.
Al-Mawardî. Al-Ahkâm al-Sulthâniah wa al-Wilâyat al-Diniyah . Mesir: Matba‘ah Mushthafa al-Bâbî al-Halabi wa Auladuh, 1966.
Al-Munawî. Faidh al-Qadir. Juz I. Beirut: Dâr al-Fikr, 1996.
Al-Munzirî. Mukhtashar Shahîh Muslim . Beirut: al-Maktabah al-Islâmi, 1939.
Al-Qardhâwî, Yûsuf. Iman, Revolusi & Reformasi Kehidupan , terj. Hasi Anwar Wahid dan H.M. Mochtar Zoerni. Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd., 1987.
Al-Syâfi‘i. al-Umm . Kairo: Dâr al-Ghad, 1990.
Anies, Baswedan. “Jangan Pakai Bullying, Perundungan Aja Ya.” dalam http://www.jpnn. com, 26 Januari 2016.
Audah, ‘Abd al-Qâdir. Al-Tasyrî‘ al-Jinâ’î al - Islâmi Muqâranan bi al - Qanûn al-Wadh‘i. Jilid II. Beirut: Mu’assasâh al-Risâlah, 1986.
Muhammad Hatta: Tindakan Perundungan ( Bullying ) dalam Dunia Pendidikan
Audah, ‘Abd al-Qâdir. Al-Tasyrî‘ al-Jinâ’î al - Islâmi Muqâ’ranan bi al - Qanûn al-Wadh‘i. Jilid I. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989.
Awani, Astro. “Kira-kira 3,000 Kes Buli di Sekolah Direkod pada 2015.” dalam http://www. astroawani.com, 14 September 2016.
Bahnasi, Ahmad Fathi. Al-Ma’uliyyah al-Jina’iyah fî al-Fiqh al-Islâmi . Kairo: al-Halabi, 1969.
Bird, Roger. Osborn’s Concise Law Distionary . London: Sweet & Maxwell, 1983.
Burhân al-Dîn Ibrâhîm bin ‘Ali bin Abi al-Qâsim bin Muhammad bin Farhun. Tabsirah al- Hukkâm fî Ushûl al-Aqdhiyah wa Manâhij al-Ahkâm . Jilid II. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
De Cruz, P. Comparative Law in a Changingworld . London: Cavendish Publishing Limited, 1999.
Demaray, M.K., dan Malecki, C. K. “Perceptions of the Frequency and Importance of Social Support by Students Classified as Victims, Bullies, and Bully/Victims in an Urban Middle School,” dalam School Psychology Review ,Vol. 32, 2003.
Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur‘an dan Terjemahan. Jakarta: Syamil Cipta Media, 1999.
Donald, E. et al. “Corporal Punishment in School,” dalam Journal of Adolescence Health ,
Vol. 23, 2003.
Duncan, et al. “Nigel, Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research,” dalam Deakin Law Review , Vol. 17, 2012.
French, D. C. “Heterogeneity of Peer-Rejected Boys: Aggressive and Nonaggressive Subtypes,” dalam Child Development Journal , Vol. 59, 1988.
Garner, Bryan A. Black’s Law Dictionary . London: Minnessota, 1999.
Hanafi, Ahmad. Azas-Azas Hukum Pidana Islam . Cet. 4. Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
Hendrian, Dedi. “Wajah Perlindungan Anak 2016,” dalam http://www.kpai.go.id/utama/ wajah-perlindungan-anak-2016-2/,13 Januari 2017.
Hidayati, Nurul. “Bullying pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi,” dalam Insan , Vol. 14, No. 01, April 2012.
Ibn ‘Âbidîn, Muhammad Âmîn ibn ‘Umar, Hâshîyat ibn ‘Âbidîn, Radd al-Mukhtâr ‘ala al- Durr al-Mukhtâr . Jilid VI. Beirut: Dâr Ma‘rifah, 2000.
Ibrâhim al-Bajurî. Tahqiq al-Maqam ‘ala Kifâyah al-‘Awam . Jilid II. Mesir: Dâr al-Taba‘ah al-Kubra al-Mishriyyah, 1280 H.
Ismail, Paizah. “Implementation of Diyat in Legal Framework in Malaysia: Challenge to The Contemporary Islamic Jurisprudence,” dalam Journal of Fiqh , Vol. 54, No. 9, 2012.
Ismail, Paizah. Undang-Undang Jenayah Islam . Petaling Jaya: Dewan Pustaka Islam, 1991. Jalâl al-Dîn ‘Abd al-Rahmân al-Suyuthî. al-Asybâh wa al-Nazhâ’ir fî Qawâ‘id wa Furû‘ Fiqh al-Syâfi‘iyah . Kairo: Dâr al-Salâm, 2013.

## MIQOT Vol. XLI No. 2 Juli-Desember 2017
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Kamus Bahasa Indonesia . Jakarta: Pusat Bahasa Depatemen Pendidikan Nasional, 2008.
Khalid, Mahadi. “Tingkah Laku Buli dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Sarawak”, dalam Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang, Pembudayaan Penyelidikan Ke Arah Kecemerlangan Profesionalisme Keguruan, 2 Mei 2007.
Kurniawan, Dadang. “Jokowi akan Terbitkan Perpres Soal Bullying di Sekolah,” dalam http:
//nasional.republika.co.id, 21 Januari 2016.
Maanen, J. Van. “Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research: Preface,” dalam Administrative Science Quarterly , Vol. 24, 1979.
Maliki, A.E., Asagwara, C.G. “Bullying Problems Among School Children,” dalam Journal Hum Ecol , Vol. 25, No. 3, 2009.
Manshûr , Abû Tha‘âlibî, Fiqh al-Lughah wa Sirr al -‘ Arabiyyah. Beirut: Dâr al-Fikr al-‘Araby, t.t. Mastuhu dan Ridwan, M. Deden. Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antara Disiplin Ilmu . Cet. 3. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
Mohamad, Abdul Basir. Undang-undang Tort Islam . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009.
Mufrihah, Arina. “Perundungan Reaktif di Sekolah Dasar dan Intervensi Berbasis Nuansa Sekolah,” dalam Jurnal Psikologi , Vol. 43, No. 2, 2016.
Muhammad, Madkur Salâm. Ushûl al-Fiqh al-Islami . Kairo: Dâr al-Nahdhah al-‘Arabiyah, 1976.
Nahuda, et, al . Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) .
Jakarta: Provinsi DKI Jakarta, 2007.
Olweus, D. “Bully/Victim Problems in School: Facts and Intervention,” dalam European Journal of Psychology of Education , Vol, 12, 1997.
Olweus, D. “Bullying at School: Basic Facts and Effects of a School Based Intervention Program,” dalam Child Psychology Psychiatry , Vol. 35, 1994.
Rahman, Saad Abdul. Undang-Undang Jenayah Islam: Jenayah Qisas . Shah Alam: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990.
Ramdhani, Neila. “Emosi Moral dan Empati pada Pelaku Perundungan-Siber,” dalam Jurnal Psikologi , Vol. 43, No. 1, 2016.
Rastati, Ranny. “Bentuk Perundungan Siber di Media Sosial dan Pencegahannya Bagi Korban dan Pelaku,” dalam Jurnal Sosioteknologi , Vol. 15, No 2, Agustus 2016.
Rigby, K dan Slee, P.T. “Bullying Among Australian School Children: Reported Behaviour and Attitudes Towards Victims,” dalam Journal of Social Psychology , Vol. 131, 1991.
Rigby, K., Cox, I., dan Black, G., “Cooperativeness and Bully/Victim Problems Among Austrialian School Children.” dalam The Journal of Social Psychology , Vol. 137, 1997.
Muhammad Hatta: Tindakan Perundungan ( Bullying ) dalam Dunia Pendidikan
Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah , Jilid II, terj. Nur Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
Saibon, Jamalsafri, dan Ahmad Zamri. “Hubungan Antara Status Sosial Murid dengan Tahap Tingkah Laku Buli,” h. 2, dalam http://www.medc.com.my, 23 Februari 2017.
Setyawan, Davit. “KPAI: Kasus Bullying dan Pendidikan Karakter”, dalam http://www.kpai. go.id, 16 Oktober 2016.
Shaiffudin, Muhammad, et al. “Hukuman Pemenjaraan terhadap Pesalah Kanak-Kanak di Malaysia: Pencegahan atau Pemulihan,” dalam Jurnal Kanun , Jil. 13, 2009.
Sucipto, “Bullying dan Upaya Meminimalisasikannya,” dalam Psikopedagogia , Vol. 1, No. 1, Juni 2012.
Surilena. “Perilaku Bullying (Perundungan) pada Anak dan Remaja,” dalam Jurnal Cermin Dunia Kedokteran , Vol. 43, No. 1, 2016.
Tattum, O. P., dan Lane, D. A. Bullying in Schools . Stoke on Trent: Trentham Books, 1988.
Trevi, Respati, “Sikap Siswa kelas X SMK Y Tangerang Terhadap Bullying,” dalam Jurnal Psikologi , Vol. 10, No. 1, Juni 2012.
Tumon, Matraisa Bara Asie. “Studi Deskirptif Perilaku Bullying pada Remaja,” dalam Jurnal Imliah Mahasiswa Universitas Surabaya , Vol. 3, No. 1, 2014.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Winurin, Sulis. “Praktik Bullying dalam Masa Orientasi Peserta Didik Baru dan Upaya Pemerintah Mengatasinya,” Buletin , Vol. VII, No. 15/I/P3DI/Agustus/2015.
Yaqin, Anwarul. “Legal Research and Writting,” dalam Malayan Law Journal SDN BHD , Vol. 1, 2007.
Zakaria, Mohammad Ramzi. “Kecuaian dan Pengabaian Kanak-kanak oleh Ibu Bapa: Kedu- dukannya di bawah Akta Kanak-kanak 2001 dan Prinsip Syariah,” dalam Jurnal Undang-Undang Masyarakat (JUUM) , Vo. 19, 2015.