## ANALISIS PENGARUH PROGRAM LAKU PANDAI TERHADAP PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA (DPK)
Taufiq Andre Setiyono * Sri Suharti Ak STIE Bank BPD Jateng *email: dosensantri99@gmail.com ABSTRACT INFO ARTIKEL
Based on the Financial Literacy and Inclusion Survey of 250 million Indonesians,  the  level  of  financial  literacy  has  only  reached 29,70%.  The  public  has  not  used  financial  services,  especially banking due to limited access from the bank, which will know the administrative  costs,  and  the  requirements  are  considered complicated.  However,  on  the  other  hand,  banking  as  an intermediary  institution  is  required  to  provide  adequate  service access  that  can  be  easily  accessed  by  all  type  of  society.  This program  aims  to  absorb  funds  from  people  who  have  not  been reached  by  bank  offices,  so  that  rural  communities  can  enjoy financial  service  facilities  without  having  go  to  the  bank.  The purpose of this research is to obtain empirical evidence of the effect of Laku Pandai program’s to the funds collected from people (third party funds). In this research, the data used secondary data sourced from IDX. Data collected by documentation is recording documents related with this research, as well as literature study is reviewing the  various  of  literatures  that  support  this  research.  The  data analysis  technique  used  quantitative  methods.  Tabulation  and statistical analysis technique used different test analysis technique t-test. The result of this study showed that there are no significant difference between third party fund growths of bank that serve Laku Pandai and bank that doesn’t serve Laku Pandai.
Diterima: 26 Oktober 2020 Direview: 2 November 2020 Disetujui: 16 Juni 2021 Terbit: 30 Juni 2021
Keywords: Finansial Inclusion, Banking,  Laku  Pandai,  and Third Party Funds

## PENDAHULUAN
Industri  perbankan  dewasa  ini  semakin  berkembang  yang  diiringi  dengan  peningkatan pelayanan  perbankan  terhadap  masyarakat  secara  keseluruhan.  Peran  perbankan  sebagai  lembaga intermediasi dituntut untuk menyediakan akses pelayanan yang memadai  dan dapat diakses secara mudah  oleh  masyarakat.  Strategi  Nasional  Keuangan  Inklusif  (SNKI)  merupakan  tindak  lanjut kerjasama dan sinergi utama Pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama perbankan untuk menjawab fakta bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh oleh jasa keuangan modern (Putri 2017).
Fakta bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menggunakan layanan perbankan dilandasi  oleh berbagai  faktor baik  dari sisi supply (penyedia jasa) maupun demand (masyarakat), diantaranya  karena price  barrier (mahal), information  barrier (ketidak-tahuan), design  product
barrier (produk  yang  cocok),  dan channel  barrier (sarana  yang  sesuai).  Masyarakat  belum menggunakan layanan perbankan disebabkan oleh keterbatasan akses dari bank, kekhawariran akan adanya biaya administrasi,  serta karena persyaratan yang dianggap rumit. Fakta tersebut  membuat Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  membuat  suatu  program  dalam  rangka  agar  dana  masyarakat  yang belum masuk dalam sistem perbankan dapat terserap secara optimal.
Banyaknya dana dari masyarakat Indonesia yang belum masuk ke dalam sistem perbankan dan adanya  potensi  sumber  daya  ekonomi  yang  belum  terserap  secara  optimal  dilandaskan  pada  hasil survei literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Survei  Literasi  dan  Inklusi  Keuangan,  dari  total  250  juta  masyarakat  Indonesia,  tingkat  literasi keuangan  baru  menyentuh  angka  29,70%  (http://ojk.go.id).  Sementara  tingkat  inklusi  keuangan hanya  sebesar  67,80%,  artinya  masih  ada  80  juta  masyarakat  Indonesia  yang  belum  menikmati layanan industri jasa keuangan.
Dalam  rangka  mendukung  terwujudnya  keuangan  inklusif  serta  mengembangkan branchless banking supaya layanan perbankan dan keuangan lainnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dan  perbankan  meluncurkan  produk  Laku  Pandai.  Laku  Pandai merupakan singkatan dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif, yaitu program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (http://ojk.go.id). Laku Pandai memberikan fasilitas dimana transaksi tidak harus datang  ke  bank,  melainkan  bank  menggandeng  agen  sebagai  kepanjangan  tangan  dalam  melayani transaksi bank.
Laku  Pandai  diluncurkan  untuk  masyarakat  yang  belum  mengenal,  menggunakan,  atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya, dikarenakan tinggal ditempat yang jauh dari bank maupun persyaratan yang memberatkan. Tujuan diluncurkannya program Laku Pandai ialah agar kegiatan ekonomi masyarakat semakin lancar, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah di  Indonesia terutama desa  dan kota.  Oleh sebab itu, Laku  Pandai  menyediakan  produk  keuangan  yang  sederhana,  mudah  dipahami  dan  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat.
Laku  Pandai  memiliki  3  (tiga)  produk,  yaitu  tabungan  dengan  karakteristik Basic  Saving Account (BSA), kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro dan produk keuangan lainnya seperti asuransi  mikro.  Melalui  program  Laku  Pandai,  kedua  pihak  baik  masyarakat  maupun  bank diharapkan  dapat  memperoleh  berbagai  manfaat.  Misalnya,  masyarakat  dapat  menabung  tanpa khawatir  saldo  berkurang  karena  biaya  administrasi,  namun  tetap  mendapat  bunga  tabungan  serta dijamin  Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS).  Bank  memperoleh  manfaat  berupa  potensi meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) dan peningkatan brand image di mata nasabah di pedesaan.
Dana  pihak  ketiga  (DPK)  atau  dana  yang  bersumber  dari  masyarakat  luas  merupakan  dana sumber  dana  terpenting  bagi  kegiatan  operasional  suatu  bank  dan  merupakan  ukuran  keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini  (Kasmir 2015). Dana tersebut dapat berasal  dari  simpanan  berupa  tabungan,  giro,  dan  deposito.  (Dendawijaya  (2011)  mengungkapkan dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Berdasarkan Statistik  Perbankan  Indonesia  tahun  2019  yang  dirilis  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  tren pertumbuhan  dana  pihak  ketiga  mengalami  fluktuasi  sejak  2015  hingga  2019.  Pada  tahun  2015, pertumbuhan DPK tercatat sebesar 7,26% (yoy) dan meningkat di tahun 2016 menjadi 9,60% (yoy). Sementara pada tahun 2017 tren pertumbuhan DPK mulai melambat, tercatat 9,36% (yoy) dan tercatat jauh  melambat  pada  tahun  2018  sebesar  6,45%  (yoy).  Pertumbuhan  DPK  mengalami  kenaikan  di tahun 2019, tercatat sebesar 6,54% (yoy).

## Gambar 1

## Tren Pertumbuhan DPK Bank Umum

## Sumber: SPI Desember 2019, OJK
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putri  (2017)  menyimpulkan  bahwa  program  laku  pandai memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sobiharti (2019) yang menemukan bahwa  program  Laku  Pandai  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  pertumbuhan  dana  pihak  ketiga (DPK).  Di  lain  sisi,  Khadafi  (2019)  mengemukakan  bahwa  dalam  Rapat  Dengar  Pendapat  antara himpunan  bank  milik  negara  (Himbara)  dengan  Komisi  XI  DPR  disampaikan  bahwa  bank  tidak begitu  percaya  diri  terkait  dengan  pertumbuhan  dana  pihak  ketiga  (DPK).  Hal  ini  sangat  kontras karena berdasarkan siaran pers OJK jumlah rekening tabungan BSA ( Basic Saving Account ) Laku Pandai sudah mencapai 93,79 miliar rupiah pada akhir September 2016. Jumlah tersebut tergolong cukup  besar  mengingat  program  Laku  Pandai  baru  berjalan  sejak  Mei  2015  dan  lebih  banyak menjaring masyarakat berpenghasilan kecil.
Untuk  mengetahui  apakah  program  Laku  Pandai  berhasil  meningkatkan  Dana  Pihak  Ketiga yang merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank sebagaimana telah diuraikan di  atas,  maka  dilakukan  penelitian  dengan  judul “Analisis  Dampak  Program  Laku  Pandai terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga” ..

## Tujuan Penelitian
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memperoleh  bukti  secara  empiris  perbedaan pertumbuhan  Dana  Pihak  Ketiga  perusahaan  yang  menerapkan  program  Laku  Pandai  dengan perusahaan yang tidak menerapkan program Laku Pandai.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu bangsa, terutama dalam hal  pembangunan  nasional.  Pembangunan  ekonomi  suatu  negara  memerlukan  dukungan  dan pembiayaan juga peran serta lembaga keuangan. Salah satu lembaga yang memegang peranan penting dalam  pembiayaan  pembangunan  ekonomi  adalah  bank.  Definisi  bank  umum  menurut  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk  lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.
Dalam  penjelasan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank memiliki dua fungsi, yaitu: (1) sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito berjangka), giro, tabungan,  dan  lain-lain  yang  dipersamakan  dengan  itu;  dan  (2)  sebagai  penyalur  dana  kepada
masyarakat  dalam  bentuk  kredit  atau  yang  dipersamakan  dengan  itu.  Sementara  (Kasmir  2015) menjelaskan, bank sebagai  lembaga keuangan mempunyai fungsi yang penting sebagai  penunjang perekonomian suatu negara.
Tujuan utama bank adalah melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sumber-sumber dana bank adalah usaha yang dilakukan bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sumber dana bank ini digunakan untuk menopang kegiatan bank  sebagai  penjual  uang  (memberikan  pinjaman),  bank  harus  lebih  dulu  membeli  uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan.

## Dana Pihak Ketiga
Dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  17/11/PBI/2015  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, yang dimaksud dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah  kewajiban  Bank  kepada  penduduk  dan  bukan  penduduk  dalam  Rupiah  dan  valuta  asing. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan  dijelaskan  yang  dimaksud  dengan  Dana  Pihak  Ketiga (DPK)  adalah  dana  yang  dipercayakan  oleh  masyarakat  kepada  bank  berdasarkan  perjanjian penyimpanan  dana  dalam  bentuk  giro,  deposito,  sertifikat  deposito,  tabungan,  atau  bentuk  lainnya yang  dipersamakan  dengan  itu.  Dalam  beberapa  literatur  manajemen  perbankan,  yang  dimaksud dengan  Dana  Pihak  Ketiga  (DPK)  ialah  dana  yang  berasal  dari  masyarakat  luas  yang  merupakan sumber  dana  terpenting  bagi  kegiatan  operasional  suatu  bank  dan  merupakan  ukuran  keberhasilan bank tersebut jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini.

## Laku Pandai
Pada  Juni  2012,  Pemerintah  mencanangkan  program  Strategi  Nasional  Keuangan  Inklusif (SNKI). Salah satu bagian dari program tersebut adalah branchless banking atau layanan perbankan tanpa dilakukan di  kantor sebuah bank. Program  yang sedang gencar dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  sebagai  bagian  dari branchless  banking adalah  program  Laku  Pandai  (Layanan Keuangan  Tanpa  Kantor  Dalam  Rangka  Keuangan  Inklusif).  Program  yang  diluncurkan  pada  26 Maret 2015 ini merupakan layanan perbankan melalui agen bank di daerah-daerah pedalaman yang tidak terjangkau oleh kantor bank (Iqbal 2016). Pelaksanaan program ini diawali oleh empat bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), dan Bank Central Asia (BCA).
Berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  19/POJK.03/2014  tentang  Layanan Keuangan  Tanpa  Kantor  Dalam  Rangka  Keuangan  Inklusif,  yang  dimaksud  dengan  Layanan Keuangan  Tanpa  Kantor  Dalam  Rangka  Keuangan  Inklusif  yang  selanjutnya  disebut  Laku  Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Dalam rangka mendukung terwujudnya keuangan inklusif (suatu keadaan dimana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan  memiliki  budaya  untuk  mengoptimalkan  penggunaan  jasa  keuangan),  lembaga  jasa  keuangan dapat  menjadi  penyelenggara  Laku  Pandai.  Lembaga  Jasa  Keuangan  yang  dapat  mengajukan permohonan menjadi penyelenggara Laku Pandai adalah bank, perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah, dan lembaga jasa keuangan selain bank dan perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah.
Produk  yang  dapat  disediakan  oleh  Lembaga  Jasa  Keuangan  yang  menyelenggarakan  Laku Pandai antara lain: (a) tabungan dengan karakteristik Basic Saving Account (BSA); (b) kredit atau pembiayaan  untuk  nasabah  mikro  yang  diberikan  Bank  kepada  nasabah  pemilik  tabungan  dengan karakteristik BSA; (c) asuransi mikro; dan/atau (d) produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian ini mengacu pada penelitian (Sobiharti 2019) mengenai analisis dampak penerapan program  Laku  Pandai  terhadap  pertumbuhan  dana  pihak  ketiga,  BOPO  dan  pertumbuhan profitabilitas Bank BTPN Syariah. Pertumbuhan profitabilitas diukur dengan rasio ROA. Penelitian ini dilakukan terhadap Bank BTPN Syariah selama periode triwulan I 2016 sampai dengan triwulan III  2018.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  program  Laku  Pandai  memiliki pengaruh signifikan terhadap BOPO dan ROA, namun tidak menemukan pengaruh terhadap DPK. Dengan  kata  lain,  DPK  yang  dihimpun  selama  periode  2016-2018  tetap  meskipun  Bank  BTPN Syariah telah menyelenggarakan program Laku Pandai. Penelitian ini menguji pengaruh penerapan program  Laku  Pandai  terhadap  DPK  dengan  menggunakan  seluruh  perusahaan  perbankan  yang terdaftar di BEI sebagai objek penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Selain penelitian (Sobiharti 2019), terdapat beberapa penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

## Pengembangan Hipotesis
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dijelaskan yang dimaksud dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana  yang  dipercayakan  oleh  masyarakat  kepada  bank  berdasarkan  perjanjian  penyimpanan  dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan  itu.  Dalam  beberapa  literatur  manajemen  perbankan,  yang  dimaksud  dengan  Dana  Pihak Ketiga (DPK) ialah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank tersebut jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini.
(Dendawijaya (2011) mengungkapkan dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Dana-dana tersebut merupakan potensi sumber daya ekonomi, yang menurut  survei  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  masih  banyak  yang  belum  terserap  oleh  layanan keuangan. Program Laku Pandai memiliki tujuan untuk menyerap dana-dana dari masyarakat yang belum  terjangkau  oleh  kantor  bank,  sehingga  masyarakat  pedalaman  dapat  menikmati  fasilitas layanan  keuangan  tanpa  harus  datang  ke  kantor  bank.  Melalui  program  Laku  Pandai,  bank  dapat menyerap potensi sumber daya ekonomi sehingga dapat meningkatkan dana pihak ketiga. Masyarakat juga memperoleh keuntungan berupa layanan menabung tanpa adanya kekhawatiran dananya akan berkurang oleh biaya administrasi, dan tetap memperoleh bunga bank serta adanya jaminan oleh LPS.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muntafiah  (2017)  serta  (Putri  2017)  menunjukkan  bahwa program Laku Pandai dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dana pihak ketiga. Hasil temuan  tersebut  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Sobiharti  (2019)  yang  menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada DPK bank sebelum dan setelah menerapkan program laku pandai. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis pada penelitian ini adalah Program Laku Pandai berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga

## Kerangka Pemikiran
Penelitian ini menggunakan variabel  Laku Pandai  sebagai  variabel  independen, dan variabel pertumbuhan dana pihak ketiga sebagai variabel dependen. Penelitian ini menguji dampak program Laku  Pandai  terhadap  pertumbuhan  dana  pihak  ketiga.  Kerangka  penelitian  dari  penelitian  ini dijelaskan dalam gambar 2.1 dibawah ini.
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Sumber: Data Diolah, 2020. Laku Pandai
Pertumbuhan DPK

## METODOLOGI PENELITIAN
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  perusahaan  perbankan  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  periode  2017-2019.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  DPK  setiap  perusahaan  perbankan  pada  tahun  yang  bersangkutan.  Jumlah  perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel adalah 37 perusahaan. Sampel tersebut dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebagai berikut.
Tabel 1 Kriteria Pemilihan Sampel No. Keterangan Jumlah 1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut periode 2017-2019 44 2. Menerbitkan laporan keuangan lengkap selama periode 2017-2019 37 3. Menyajikan data yang berhubungan dengan pengukuran variabel penelitian selama periode 2017-2019 37

## Sumber: Data sekunder, 2020
Dalam  penelitian  ini,  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  bersumber  dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Data dikumpulkan dengan cara dokumentasi, yaitu mencatat dokumen- dokumen  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini,  serta  studi  pustaka,  yaitu  dengan  mengkaji berbagai literatur pustaka yang mendukung penelitian ini.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  Dana  Pihak  Ketiga  pada  laporan keuangan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu 3 tahun (2017-2019). Metode dalam mengolah data penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Tabulasi dan teknik analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis uji beda t-test.
Penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian  (Sobiharti  2019)  mengenai  analisis  dampak  program Laku Pandai terhadap pertumbuhan DPK, yang menunjukkan hasil bahwa program Laku Pandai tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan DPK.  Penelitian ini bertujuan untuk  menguji  perbedaan DPK antara bank yang menjalankan program Laku Pandai dan bank yang tidak menjalankan program Laku Pandai, untuk melihat apakah tidak terdapat peningkatan DPK secara signifikan sebagaimana penelitian  (Sobiharti  2019).  Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi perbankan terutama bank yang belum atau sedang mempersiapkan untuk menjalankan program Laku Pandai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai Sig. (2-tailed) variabel  DPK tahun 2017 sebesar 0,989 > 0,05, nilai Sig. (2-tailed) variabel DPK tahun 2018 sebesar 0,180 > 0,05, dan nilai Sig. (2- tailed) variabel  DPK tahun 2019 sebesar 0,613 > 0,05. Seluruh variabel  DPK yang diuji memiliki nilai  signifikansi  lebih  tinggi  dari  0,05  yang  artinya  H 0 diterima  dan  Ha  ditolak.  Maka  dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata DPK kelompok Laku Pandai dengan rata-rata DPK kelompok Non Laku Pandai.
Hasil  ini  diperkuat  dengan  hasil  perbandingan  nilai  t-hitung  dengan  t-tabel,  dimana  t-tabel dicari dengan mengacu pada rumus (α/2); (df), yaitu (0,05/2); (35). Berdasarkan tabel distribusi nilai t-tabel,  nilai  0,025;  35 adalah sebesar 2,030. Sementara nilai  t-hitung dapat  dilihat pada tabel  4.5. Nilai t-hitung variabel DPK tahun 2017 adalah sebesar 0,014 < 2,030, nilai t-hitung variabel DPK tahun 2018 adalah sebesar 1,367 < 2,030, dan nilai t-hitung variabel DPK tahun 2019 adalah sebesar -0,511 < 2,030. Seluruh  variabel  DPK yang diuji  memiliki nilai  t-hitung kurang dari t-tabel,  yang artinya H 0 diterima dan Ha ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang
signifikan antara rata-rata DPK kelompok Laku Pandai dengan rata-rata DPK kelompok Non Laku Pandai.
Hasil pengujian pada penelitian ini tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara DPK bank yang menjalankan program Laku Pandai dan bank yang tidak menjalankan program Laku Pandai.  Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun  program  Laku Pandai  meningkatkan DPK secara signifikan  sebagaimana  penelitian  Putri  (2017),  tetapi  peningkatan  tersebut  tidak  membuat  DPK bank-bank  tersebut  menjadi  lebih  unggul  dibandingkan  DPK  bank-bank  yang  tidak  menjalankan program Laku Pandai.
Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata DPK kelompok Laku Pandai dengan rata-rata  DPK  kelompok  Non  Laku  Pandai  disebabkan  karena  terjadinya  perbedaan  DPK  diantara perusahaan-perusahaan  perbankan  bukan  semata-mata  karena  adanya  penerapan  Laku  Pandai. Program Laku Pandai dilluncurkan untuk masyarakat yang belum mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya dikarenakan sulitnya akses menuju perbankan, sehingga program ini lebih banyak menjaring masyarakat berpenghasilan kecil. Oleh sebab itu program Laku Pandai tidak memberikan sumbangsih yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan DPK.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  penelitian  ini  adalah  selama  periode  2017  sampai  dengan  2019  tidak  terdapat perbedaan  pertumbuhan  DPK  yang  signifikan  antara  perusahaan  perbankan  yang  menerapkan program Laku Pandai dengan perusahaan perbankan yang tidak menerapkan program Laku Pandai. Hal ini dikarenakan program Laku Pandai dilluncurkan untuk masyarakat yang belum mendapatkan layanan  perbankan  dan  layanan  keuangan  lainnya  dikarenakan  sulitnya  akses  menuju  perbankan, sehingga  program  ini  lebih  banyak  menjaring  masyarakat  berpenghasilan  kecil.  Oleh  sebab  itu program  Laku  Pandai  tidak  memberikan  sumbangsih  yang  signifikan  dalam  meningkatkan pertumbuhan DPK

## Keterbatasan dan Saran
Penelitian  ini  hanya  melihat  program  Laku  Pandai  dari  sisi  perusahaan  tanpa  melihat pelaksanaan dari sisi pemerintah, regulator, agen maupun nasabah. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah  menambah  pembahasan  pelaksanaan  program  Laku  Pandai  dari  sisi  pemerintah,  regulator, agen maupun nasabah.

## REFERENSI
Dendawijaya, Lukman. 2011. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT. Yudhistira Ghalia Indonesia.
Iqbal,  Muhammad.  2016.  “Peran  Laku  Pandai  Dalam  Inklusi  Keuangan.”  2016. https://www.republika.co.id/berita/o33cs712/peran-laku-padai-dalam-inklusi-keuangan.
Kasmir. 2015. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Khadafi,  Muhammad.  2019.  “Merekam  Rencana  Bisnis  Bank  BUMN  2020.”  2019. https://financialbisnis.comread/20191126/90/1174645/merekam-rencana-bisnis-bank- bumn-2020.
Muntafiah,  Siti.  2017.  “Analisis  Perbandingan  Dana  Pihak  Ketiga,  Efisiensi  Biaya  Operasional,
Profitabilitas,  Likuiditas  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  Sebelum  Dan  Sesudah Penerapan Laku Pandai.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta .
Putri,  Arisma  Huttamala  dan  Muhammad  Yusuf.  2017.  “Analisis  Dampak  Program  Laku  Pandai Terhadap Pertumbuhan  Dana Pihak Ketiga, Pertumbuhan Likuiditas Dan Pertumbuhan Profitabilitas.”
Sobiharti, Windi Selfia. 2019. “Analisis Perbandingan Dana Pihak  Ketiga (DPK), Efisiensi Biaya Operasional (BOPO) Dan Return on Asset (ROA) Sebelum Dan Sesudah Penerapan Laku Pandai Pada BTPN Syariah Periode 2016-2018.” Prosiding Manajemen .
Statistik Perbankan Indonesia. n.d. “Statistik Perbankan Indonesia.”
Survei Literasi dan Inklusi Keuangan. n.d. “Survei Literasi Dan Inklusi Keuangan.”
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.