## MODERNISASI BUDAYA POLITIK MANGKUNEGARAN
1

## Wasino
Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Semarang
Abstrak .  Budaya  politik  tercermin  dari  cara  elite  dalam  mengambil  suatu  kebijakan  dan mengimplentasikannya. Mangkunegaran sebagai sebuah kepangeranan hasil dari perpecahan kera- jaan Mataram tidak mengikuti budaya politik mataram yang  feodal tradisional. Mereka tidak lagi melihat raja sebagai wakil dari Tuhan tetapi mereka berkuasa karena andil dari rakyat. Rakyat yang dimaksud adalah mereka yang berjuang  mendukung sang pangeran melawan penjajah Belanda dan Penguasa Mataram  yang dianggap lalim.  Terdapat tiga prinsip budaya  politik di Mangkunegaran yakni  mulat sarira hangrasa  wani, rumangsa melu handarbeni,  melu hangrungkebi. Ketiga hal ini yang  kemudian  membuat  Mangkunegaran  terkesan  memodernisasi  birokrasi  pemerintahan  dan secara tidak langsung merubah etiket yang ada.
Kata-kata kunci. Budaya politik, elite, kebijakan, Mangkunegaran
Abstract . The way of elites in issuing and executing a policy reflects the political culture of a state. Mangkunegaran as a principality, from the court of Mataram disintegration, does not imitate the political culture of Mataram which has the traditional-feodal system. They do not look a king as a representation of God but they have a power from people. The people is who is pursuing and sup- porting the prince to face the Dutch and the corrupt king of Mataram. There are three principles of Mataram political culture. Those are (1) mulat sarira hangrasa wani, (2) rumangsa melu handar- beni, (3) melu hangrungkebi. This shapes Mangkunegaran seemed modernizing governmental bu- reaucracy and changing the etiquette indirectly.
Keywords . Political culture, elite, policy, Mangkunegaran
Kajian budaya politik merupakan salah satu aspek dari  kajian  ilmu  sosial.  Budaya  politik  mengacu pada dasar-dasar historis yang  meluber dalam ke- percayaan,  perasaan,  dan  nilai-nilai  dari  sebuah sistem  politik  yang  dapat  digunakan  untuk  me- mahami  hubungan  antara  warga  negara  dan pemerintah.Setiap negara memiliki budaya politik yang  berbeda.Ada  negara  yang  mengembangkan budaya politik demokrasi, ada pula yang mengem- bangkan budaya politik monarki yang feodalisitik.
Budaya  politik  dari  suatu  pemerintahan dapat  dilihat  dari  perilaku  elite  penguasa  dalam suatu  negara  bagaimana  mereka  bertindak  ber- dasarkan nilai-nilai, gagasan, atau ideologi terten- tu.  Cara  mereka  mengambil  kebijakan  dan implementasinya  dalam  sebuah  pemerintahan mencerminkan budaya politik tersebut. Kebijakan elite politik yang mendasarkan pada budaya politik tertentu  berpengaruh  terhadap  kehidupan  masya- raktnya (Widjaya, 1988:32).
Mangkunegaran  merupakan  sebuah  ke- pangeranan  ( principality )  yang  berdiri  pada  tang- gal 17 Maret tahun 1757  dalam  Perjanjian Salati- ga  antara  Sunan  Pakubuwono  II,  Nicolash Hartingh, dan Raden Mas Said.  Perjanjian tersebut merupakan titik akomodasi  akibat perang saudara antar  keturunan  Mataram  selama  puluhan  tahun yang  melibatkan  VOC  sebagai  pendukung  Su- suhunan.
Sebagai  pecahan  dari  kerajaan  Mataram, Mangkunegaran  seharusnya  mengikuti  budaya politik  Mataram  yang  feodal  tradisional.  Akan tetapi  dalam  realitas  politik  kepangeranan Mangkunegaran,  para  elite  pemangku  kekuasaan di Istana ini menempuh jalan yang berbeda dengan penerus  kerajaan  Mataram  lain,  yaitu  Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Tulisan ini menjawab permasalahan bagaimana budaya politik dan  bagaimana  pengaruhnya  terhadap  birokrasi pemerintahan Mangkunegaran.

## BUDAYA POLITIK MANGKUNEGARAN
Dalam  perspektif  sejarah  Mangkunegaran, lahirnya  praja  Mangkunegaran  diperoleh  melalui perjuangan. Babad Panambangan, sebuah kitab se- jarah  penting  dalam  keluarga  Mangkunegaran, menceritakan  bahwa  Raden  Mas  Said  atau  yang oleh  masyarakat Wonogiri  dan Karang Anyar se- bagai  Pangeran Sambernyawa merupakan pejuang yang pantang  menyerah dalam  melawan perseku- tuan antara VOC dengan Sunan Pakubuwana II.
Perjuangan  Mas  Said  dilatarbelakangi oleh  dendam  terhadap  VOC  yang  mengasingkan orang  tuanya,  Pangeran  Mangkunegara  ke  Sailan sebagai akibat dari intrik-intrik politik dalam kera- jaan Mataram. Secara tradisi, Pangeran Mangkunegara  berpeluang  untuk  menjadi  Sunan Mataram, tetapi ia tidak disukai VOC. Raden Mas Said  mulai  memberontak  pertama  kali  dengan bergabung dengan pasukan Cina  yang meletus di Batavia tahun 1740 dan meluas hingga pantai utara Jawa  Tengah  dan  Surakarta  (Darajadi,  2008). Pemberontakan  gabungan  antara  pasukan  Cina dengan pasukan Mas  Said ini berhasil  membobol benteng  Kartasura  pada  tahun  1742.  Hanya  atas bantuan  VOC  dan  pasukan  Cakraningratlah, pasukan  musuh  ini  dapat  diusir  dari  istana Kartasura pada akhir tahun 1743.
Meskipun  pasukan  Cina  telah  berhasil  di- usir,  perjuangan  Mas  Said  terus  berlangsung.  Ia bersama  Sunan  Kuning  atau  Mas  Garendi melanjutkan  perlawanan  gerilya.  Pusat  gerilya  di daerah  yang  sekarang  masuk  dalam  wilayah Kabupaten  Wonogiri.  Bekas-bekas  wilayah perjuangan  Mas  Said  atau  Sambernyawa  ini meninggalkan  banyak  cerita  tutur  lokal  tentang kehebatan pasukan sang pangeran ini.
Sesungguhnya dalam perlawanan menghadapi  VOC  dan  Susuhunan  PB  II,  Raden Mas Said semula seperjuangan dengan pamannya, yakni  Pangeran  Mangkubumi,  akan  tetapi  dalam perjalalan  waktu  Pangeran  Mangkubumi  justru membuat  kompromi  dengan  VOC  dan  Sunan dengan  melakukan  Perjanjian  Giyanti  tahun  1755
yang tidak melibatkan Mas Said. Dalam perjanjian tersebut,  Kerajaan  Mataram  dipecah  menjadi  dua bagian,  yakni  Kasunanan  dan  Kasultanan.  Akibat perjanjian tersebut Mas Said harus berjuang sendiri dengan  menghadapi  tiga  kekuatan,  yakni  VOC, Sunan Pakubuwana II, dan Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwana I.
Untuk kepentingan strategi, Mas Said telah menyerahkan diri pada tanggal  24 Februari 1757 di  Grogol,  daerah  sebelah  selatan  Kota  Surakarta (Rouffaer, 1931).  Pertemuan ini merupakan awal dari  pertemuan  selanjutnya,  yakni  pertemuan tanggal  17  Maret 1757  di Salatiga yang dihadiri wakil dari Sultan Jogjakarta, yakni Patih Danureja. Setelah  melalui  tawar-menawar  selama  tiga  jam akhirnya dicapai  kesepakatan  yang isinya sebagai berikut:  (1)  Mas  Said  diangkat  oleh  Susuhunan menjadi Pangeran Miji (pangeran terdekat/ pange- ran  istimewa)  dan  berhak  menggunakan  gelar ayahnya,  yakni  Pangeran  Mangkunagara,  (2)  Se- bagai konsekuensi dari jabatannya Itu ia mendapat tanah apanage yang  luasnya  4.000  karya  dengan status precario (Ricklefs;  Rouffaer,  1931  dan Serat Bababd Penembangan),  yang meliputi dae- rah Keduang, Laroh, Matesih, dan Gunung Kidul, (3)  ia harus tinggal di Surakarta, dan pada hari pi- sowanan ,  yakni  Senin  dan  Kamis  ia  harus  hadir dan menerima perintah Sunan. Persetujuan Salati- ga  ini  dibuat  di  Salatiga  dengan  diberi  materai Sunan, Mangkunagara, dan dilakukan atas permin- taan baik dari pihak Sunan maupun Mangkunaga- ra, serta Kompeni (Houben, 2002; Wasino, 2014).
Setelah  “negara”  Mangkunegaran  terben- tuk  Raden  Mas  Said  membangun  budaya  politik yang  unik.  Budaya  politik  tidak  semata-mata dibangun semata-mata berdasarkan budaya politik Mataram yang monarkhis-feodalistik, tetapi diban- gun  berdasarkan  pengalaman  sejarah  perjuangan. Sejarah perang gerilya yang dilancarkan Mas Said selama  tiga  windu  dijadikan  refleksi  untuk  mem- bangun  budaya  politik  bagi  negara  baru  yang  di- bentuknya.
Jika  dalam  budaya  politik  Jawa  Mataram, negara diartikan sebagai raja, maka dalam budaya politik  Mangkunegaran,  negara  dipisahkan  antara entitas negara dengan entitas penguasa. Dalam bu- daya Jawa Mataram, raja adalah Kalifatullah yang bisa  disejajarkan  dengan  wakil  Tuhan  atau  dewa pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hind- hu-Buddha. Sebagai wakil Tuhan, maka sang pen- guasa memilik jarak sosial yang lebar dengan rak- yat.  Sebutan  “ kawula  gusti ”  menggambarkan  hu- bungan  pertuanan  antara  “tuan  dan  hamba”  yang memerlukan pengabdian penuh dari hamba kepada tuannya.  Sementara  tuan  memiliki  otoritas  yang luas tak terbatas terhadap hambanya. Dalam buda- ya politik Mangkunegara, penguasa atau raja ada- lah ada karena rakyat. Rakyat dalam hal ini adalah para  pengikut  Pangeran  Sambernyawa  yang  ber- juang  mendukung sang pangeran melawan penja- jah Belanda dan Penguasa Mataram yang dianggap lalim.  Ada  18  pengikut  setia  dari  Mas  Said  yang setelah  berdirinya  praja  Mangkunegaran  mereka mendapat  posisi-posisi  penting  dan  kesemuanya menggunakan nama Djojo (Jaya), yang artinya su- kses atau berhasil.
Berdasarkan refleksi perjuangan, filsafat po- litik  yang  dikembangkan  oleh  Raden  Mas  Said adalah “Tri Dharma”, tiga kebaktian. Tiga dharma itu  adalah  “(1) mulat  sarira  hangrasa  wani ,  (2) rumangsa melu handarbeni , (3) melu hangrungke- bi ”.  Menurut  Sartono  Kartodirdjo, mulat  sasrira hangrasawani merupakan candrasengkala tahun pendirian Mangkunegaran yaitu tahu 1682 C atau 1757 AD. Mulat sarira maksudnya memahami diri sendiri  sambil  melakukan  introspeksi  diri  agar dapat  mengatasi  segala  rintangan  yang  mengha- langi perbaikan pribadi. Selain itu juga mengambil pelajaran  dari  pengalaman  masa  lalu  (maksudnya masa perjuangan). Melalui introspeksi akan timbul kesadaran  kesetiakawanan  dan kearaban di antara kawan  seperjuangan  yang  kemudian  membentuk “trah Mangkunegaran” atau “ Wong Mangkunega- ran ”. Mulat sarira bukan saja sebagai semboyan, tetapi  juga  menjadi  prinsip  utama  bagi  rakyat  se-
waktu  mendirikan  negara  (kerajaan)  (Kartodirjo, 1994).
Prinsip kedua dari budaya politik Mangku- negaran  adalah Rumangsa  Melu  Handarbeni . Ucapan  ini  disampaikan  oleh  Raden  Mas  Said sehabis  dinobatkan    menjadi  Mangkunegara  I. Prinsip melu handarbeni ini disampaikan Mas Said kepada para pengikutnya agar disampaikan kepada keturunan dan rakyat di wilayah Mangkunegaran. Melalui cara ini, sang pangeran ingin mendapatkan menyadarkan kepada para pengikut dan rakyatnya bahwa  Mangkunegaran  adalah  miliknya  sendiri, tempat memperoleh sumber kehidupan dari tanah- tanah  yang  berada  di  wilayah  Mangkunegaran. Untuk itu perlu dibangun saling kepercayaan anta- ra  penguasa  dan  rakyat.  Rakyat  dan  raja  harus membangun sinergi yang bersumber dari nilai-nilai lama  yakni  “ manunggaling  kawula  gusti ”dengan tafsir  baru  pasca  perjuangan.  Prinsip  ke  dua  ini dapat  dipandang  sebagai  “kontrak  sosial”  antara raja  dan  rakyat  sebagai  dasar  prinsip  budaya  de- mokrasi.
Prinsip  ketiga  adalah  “ wajib  melu anggondheli ”.  Dalam  prinsip  ini  antara  raja  dan rakyat bersama-sama berkewajiban mempertahan- kan  negara  Mangkunegaran.  Oleh  karena  sudah ada kesepakatan melu merasa memiliki dan dilan- daskan  pada  refleksi  diri  masa  perjuangan,  maka semua  warga  Mangkunegaran  wajib  berjuang mempertahankan  negara  Mangkunegaran  jika  di- serang  musuh.  Prinsip  ketiga  ini  merupakan  akar akar  lahirnya  nasionalisme  di  Nusantara (Kartodirjo, 1994).
Budaya politik Tri Dharma tersebut sebagai penjabaran dari semboyan perjuangan Raden Mas Said yang dikenal dengan “ Tiji tibeh : mati siji mati kabeh, mukti siji mukti kabeh ”. Semboyan seperti ini mengandung makna bahwa Mas Said dan pen- gikutnya saling bahu membahu membangun kese- tiaan  untuk  berjuang  memperoleh  kemenangan. Hasilnya  berupa  Praja  Mangkunegaran  yang  di- pandang menjadi milik bersama.

## IMPLEMENTASI DALAM BIROKRASI DAN TATA PEMERINTAHAN
Budaya  politik  Mangkunegaran  yang dikembangkan  oleh  Raden  Mas  Said    tersebut mengalami enkulturasi  di kalangan trah Mangku- negaran. Enkulturasi budaya politik demikian telah menimbulkan  kebangaan  di  kalangan  pimpinan dan  keluarga  Mangkunegaran.  Rasa  kebanggaan itu  membentuk  identitas  diri  sebagai  “ trah atau wong Mangkunegaran ” hingga saat ini.
Untuk  membangun  citra  pemerintahan, Mangkunegaran  memodifikasi  tatanan  pemerint- hanannya agar menunjukkan citra diri sebagai ne- gara Jawa yang modern, berbeda dengan Kasuna- nan  dan Kasultanan. Penataan pemerintahan telah dibangun  sejak  Mangkunegara  I  dan  dilanjutkan oleh  para  penggantinya,  terutama  Mangkunegara IV, VI, dan VII.  Dalam proses penataan birokrasi pemerintahan,  ada  tarik-menarik  antara  kepentin- gan birokrasi Belanda dengan birokrasi Kesunanan Surakarta.  Mangkunegaran  bisa  membentuk  jati dirinya sebagai negara Jawa yang modern.
Pada masa Mangkunegara I, kekuasaan Sri Mangkunegara  atas  pemerintahan  relatif  sangat terbatas.  Ia  hanya  dibatasi  kekuasaannya  dalam mengontrol  semua  aparat  menjadi  bawahannya, suatu  hak  untuk  membangun  loyalitas  rakyatnya terhadap Pengageng Pura Mangkunegaran. Meski- pun demikian, ia tidak terlepas dari ikatan dengan Belanda  dan  Sunan  dalam  memgambil  sebuah keputusan.  Hal  ini  tercermin  dalam  surat-surat keputusan  yang  dikeluarkannya  selalu  menggu- nakan  kata-kata  “atas  pertimbangan  resi- den/gubernur atau “setelah berunding dengan resi- den atau gubernur”.
Seabad  setelah  berdirinya  Praja  Mangku- negaran, yaitu masa Pemerintahan Mangkunegara IV  Masyarakat  Jawa,  termasuk  Mangkunegaran mengalami perubahan sosial yang luar biasa seba- gai akibat penetrasi rezim kolonial dan modernisa- si  yang  menyertainya.  Budaya  politik melu  han- darbeni yang  melekat  dalam  jiwa  Mangkunegara IV  telah  mendorng  perubahan  sosial  yang  cepat
dalam  tatanan  birokrasinya.  Birokrasi  Pemerin- tahan  Mangkunegaran  dikembangkan  menjadi  le- bih luas dan fungsional.
Di  bawah Mangkunegara terdapat seorang patih, yakni R. Ng. Mangkureja. Ia membawahkan dua departemen, yaitu departemen luar ( reh jaba ) dan departemen dalam ( reh jero ). Patih mendapat gelar  tumenggung.  Meskipun  ada  jabatan  patih, patih di Mangkunegaran tidak sama dengan patih di  Kasunanan.  Patih  di  kedua  kerajaan  terakhir diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan konsekuensi setia dan taat selain kepada raja Jawa juga  taat  kepada  Pemerintah  Hindia  Belanda.  Se- mentara itu patih di Mangkunegaran diangkat oleh Sri Mangkunegara, dan ia hanya setia kepada Pen- gageng  Pura  Mangkunegaran  tersebut.  Patih Mangkunegaran  dengan  demikian  pegawai  praja, dan  bukan  pegawai  pemerintah  Hindia  Belanda. Sebutan  patih  di  Mangkunegaran  adalah  Bupati Patih.
Pada  tahun  1867,  Mangkunegara  IV  mela- kukan modernisasi pemerintahan. Pembaharuan itu tertuang dalam pranatan tanggal 11 Agustus 1867. Pranatan tersebut membagi pemerintahan di bawah bupati patih menjadi pemerintahan dalam ( reh je- ro ) dan pemerintahan luar ( reh jaba ). Reh jero ter- bagi dalam 8 departemen masing-masing dipimpin oleh  seorang  wedana,  yaitu: hamong  praja,  karta praja,  marta  praja,  karti  praja,  reksa  wibawa, mandra pura, purba baksana, dan yogiswara . Pe- merintahan  luar  dipimpin  oleh  seorang wedana reksa praja .
Pada masa Mangkuenagara VII, modernisa- si birokrasi pemerintahan dilanjutkan.  Jabatan reh jaba dan reh  jero dihapuskan.  Bupati  patih  yang berada  di  bawah  Mangkunegara  VII  langsung membawahi  departmen-departemen  yang  pada tahun  1917  telah  berkembang  menjadi  14  depar- temen.  Departemen-departemen  itu  disebut  kabu- paten.  Adapun  kabupaten-kapupaten  dalam  biro- krasi pemerintahan Mangkunegara VII adalah, ka- bupaten: pangreh praja, mandra pura, parimpuna, kartiptraja,  sindumarto,  wanamarta,  yogiswara,
hamongpraja,  kartahusaha,  sinatriya,  pajeg  siti, kedokteran,  martanimpuna, dan pasinaon  dusun (Rijksblaad  Mangkunegaran  no.  37  tahun  1917; Rijksblaad  van  Mangkunegaran  no.  10  Tahun 1923; Wasino, 2014).
Untuk  mendukung  jalannya  pemerintahan, Pemerintah Mangkunegaran  mengembangkan sis- tema  penganggaran  yang  masuk  dalam  anggaran masing-masing departemen. Anggaran tersebut se- lanjutnya  dimuat  dalam  Lembaran  kerajaan  ( Rij- ksblad ) yang terbit setiap tahunnya. Pelaporan pe- nerimaan  dan  pengeluaran  anggaran  dialurkan dengan pembukuan dengan sangat tertib.

## ETIKET YANG BERUBAH
Terkait dengan birokrasi pemerintahan ada- lah etiket kenegaraan. Etiket kenegaraan berkaitan dengan tata hubungan antar pejabat, keluarga, dan rakyat  Mangkunegaran.  Secara  tradisional,  etiket itu  telah  lama  dibangun  oleh  Kerajaan  Mataram. Dalam tradisi Mataram, penghomatan strata sosial yang  lebih  bawah  kepada  strata  yang  lebih  atas, terutama  pada  raja  sangat  berlebihan.  Tradisi  itu dikenal dengan tradisi feodal.
Sejak awal abad XX di Mangkunegaran ter- jadi  pembaharuan  dan  penyederhanaan  dalam etiket kenegaraan.  Pada tahun 1903 Mangkunega- ra VI mengeluarkan perintah yang ditujukan kepa- da  para  putra  sentana  dan  nara  praja,  dan  legiun Mangkuengaran  agar  jika  menghadap  Sri Mangkunegara di istana tidak perlu duduk bersila, boleh langsung menghadap asal berperilaku sopan. Jika  di  istana  disediakan  kursi,  maka  mereka  di- perbolehkan duduk di kursi.  Tata cara sembah ju- ga  disederhanakan.  Jika  sebelumnya, punggawa yang akan menghadap harus menyembah berkali- kali kepada raja, maka sejak itu sembah hanya dil- akukan  pada  saat  menghadap,  menjelang  bicara, serta setelah selesai menghadap raja.
Sejak  awal  abad  XX  memang  di  pendapa Mangkunegaran telah disediakan kursi-kursi, tidak hanya untuk raja dan permaisuri tetapi juga untuk
aparat yang berkunjung ke istana  Mangkunegaran. Tradisi  baru telah dibangun, jika Sri Mangkunega- ra VI  masuk istana ( miyos ), maka para abdi dalem yang  sedang  duduk  di  kursi  cukup  berdiri  untuk menghormati rajanya.
Pembaharuan tata krama juga terjadi dalam hal  audensi  dengan  Mangkunegara.  Jika  seorang abdi dalem sedang berjalan dengan berpakaian Ja- wa memakai tutup kepala, maka ia diperbolehkan tidak  membukanya,  pada  hal  dalam  tradisi  sebe- lumnya  harus  dibuka.  Abdi  dalem  hanya  di- wajibkan menunjukkan sikap membungkuk, naga- purancang, dan berhenti.
Perubahan  etiket  di  dalam  istana  ini  bisa dipahami sebagai proses demokratisasi etika Jawa di  istana  Mangkunegaran.  Diperbolehkannya duduk di kursi sejajar dengn raja bagi para pung- gawa menunjukkan bahwa raja berusaha mengem- bangkan kesejajaran antara raja dan aparatnya. Po- la seperti ini diteruskan pada tataran pemerintahan yang  lebih  rendah,  bahkan  sampai  tingkat  desa. Demikian  pula  penyederhanaan  sembah  juga merupakan proses  defeodalisasi simbol budaya di Mangkunegaran, yang berbeda dengan Kasunanan dan Kasultanan.
Penyederhanaan tradisi hormat dalam istana seperti ini merupakan tradisi yang  melampaui za- mannya.  Muhlenfeld  menyebutkan  bahwa  pem- batasan  hormat  yang  berlebihan  baru  diatur  oleh pemerintah  Hindiia  Belanda  beberapa  tahun setelah  Mangkunegaran  menerapkannya.  Penye- derhanaan  hormat  ini  dikeluarkan  oleh  Gubernur Jenderal  van  Heutz  dengan  nama  “ circulair  van Heutz ”.    Peraturan  tersebutditujukan  kepada  para pejabat Hindia Belanda, baik berkebangsaan Eropa maupun  bumiputra,  terutama  di  wilayah  Guper- nemen  agar  mengurangi  pemberian  hormat  ber- lebihan kepada para pejabat bumiputra.
Sejak  Mangkunegara  VI  hingga  Mangku- negara  VII  berkuasa,  dilakukan  modernisasi  per- ilaku, yakni “disiplin”. Penanaman kedsiplinan un- tuk  membongar  tradisi  “jam  karet”  yang  menjadi kebiasaan  di  kalangan  aparat  Mangkunegaran
ketika menjalankan tugas kenegaraan. Dalam me- nanamkan  kedisiplinan,  Mangkunegara  VI  dan Mangkunegara VII dilakukan dengan memberikan contoh nyata.
Akibat  sikap  disiplin  Mangkunegara  VI, Sunan PB X pernah menanggung malu.  Kalangan istana  Kasunanan  memberitahukan  kepada Mangkunegaran  bahwa  Sunan  akan  datang  ke Mangkunegaran  pada  jam  21,00.  Akan  tetapi  ka- rena  sampai  pukul  21.30  Sunan  belum  datang maka  Mangkunegara  VI  memerintahkan  penjaga pintu gerbang istana untuk menutup pintu gerbang seeperti hari hari biasa. Sunan yang datang terlam- bat tidak bisa masuk istana Mangkunegaran. Peri- stiwa ini memiliki implikasi politik yang luas ka- rena  Sunan  yang  secara  hierarkhi  dalam  budaya Jawa lebih tinggi dari Mangkunegara harus tunduk pada aturan kedisiplinan Mangkunegaran.
Tradisi disiplin telah meningkatkan wibawa Mangkunegaran  di  hadapan  rakyat,  Sunan  dan, pemerintah Belanda. Sunan terkena getahnya aki- bat  kedisiplinan  Mangkunaran  juga  pada  masa Mangkunegara  VII.  Pada  suatu  ketika  Sunan menginap di Pesanggrahan Mangkunegaran di Ka- rang  Anyar  (lereng  barat  Gunung  Lawu)  dalam rangka berburu burung. Sunan melepaskan temba- kan dua kali untuk menembak burung, tetapi sama sekali  tidak  mengenai  burung.  Sesuai  dengaan aturan  Mangkuengaran  Sunan  dikenai  denda  40 gulden  karena  telah  menembak  burung  tanpa  ijin khsus dari pihak Mangkunegaran (Wasino, 2014).
Etika  disiplin  ternyata  dipoles  untuk menaikkan  citra  politik  Mangkunegaran  di  hada- pan rival politiknya Sunan. Disiplin yang merupa- kan  tradisi  Barat  telah  diambil  alih  oleh Mangkunegaran  sebagai  tradisi  baru  dan  bisa digunakan  untuk  menunjukkan  wibawa  politik Mangkunegaran dihadapan Sunan. Pola persaingan politik  telah  digeser  dari  peperangan  fisik  pada masa  awal  pembentukan  Mangkunegaran  dengan simbol pada awal abad XX.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas  terlihat  bahwa Mangkunegaran berdiri sebagai produk perjuangan atau perlawanan. Proses perjuangan yang panjang tersebut menyebabkan adanya interaksi intensif an- tara  pimpinan  dengan  pengikutnya.  Interaksi  itu menimbulkan  semangat  kebersamaan  dan  kese- tiaan  antara  pimpinan  dan  pengikut.  Interaksi demikian melahirkan budaya politik Tiji Tibeh dan Tri  Dharma  yang  menjadi  nilai  bersama  setelah negara Mangkunegaran berdiri.
Oleh karena negara Mangkunegaran sebagai produk persaingan dengan Kasunanan, maka pena- taan  pemerintahan  di  Mangkunegaran  ingin menunjukkan  ciri  khas  yang  berbeda  dengan Kasunanan yang dianggap kelanjutan Mataram Is- lam.  Birokrasi  Mangkunegaran  diusahakan  lebih ramping  dan  modern  yang  memadukan  antara konsep Jawa dan “Barat”.
Birokrasi  Pemerintahan  Mengalami  mod- ernisasi sejak Mangkunegara IV dengan memben- tuk  lembaga-lembaga  birokrasi  yang  fungsional untuk kepentingan kerajaan dan rakyat. Pada masa Mangkunegara  VI  dan  VII  modernisasi  birokrasi pemerintahan  semakin  dikembangkan  karena  se- makin  banyaknya  urusan  yang  harus  ditangani. Birokrasi  Mangkunegaran  telah  mengikuti  pola birokrasi yang rasional dan fungsional.
Implementasi  budaya  politik  Mangkune- garan  juga  tercermin  dalam  identitas  disiplin. Tradisi disiplin dibangun sejak Mangkunegara VI telah  membentuk  identitas  baru  Praja  Mangku- negaran dan  menaikkan wibawa politiknya  di ka- langan punggawa, Sunan, dan Pemerintah Koloni- al Belanda.

## DAFTAR RUJUKAN
Daradjadi.  2008. Perang  Sepanjang  1740-1743, Tionghoa-Jawa  Lawan  VOC ,  Jakar- ta: Eksekutif Publishing.
Houben,  V.J.  H.  2002 .  Keraton  dan  Kompeni: Surakarta  dan  Yogyakarta,  1830- 1870. Yogyakarta: Bentang Budaya.
Kartodirdjo, S. 1994. Pembangunan Bangsa: ten- tang  Nasionalisme,  Kesadaran,  dan Kebudayaan  Nasional. Yogyakarta: Aditya Media.
Pakempalan  Ngarang  Serat  ing  Mangkunagaran.
1976. Serat  Babad  Panembangan .
Seksi  Hubungan  Masyarakat  dan Penerbitan Yayasan Mangadeg Sura-
karta Rijksblad Mangkunegaran no. 37 tahun 1917
Rijksblad van Mangkunegaran  no.10, tahun 1923 Rouffaer, G.P. 1931. Vorstenlanden ; Adatrechtbundels, vol. .34
Wasino.  2014, Modernisasi  di  Jantung  Budaya Jawa,  Mangkunegaran  1896-1944 . Jakarta: Gramedia
Widjaja,  A.  1988. Budaya  Politik  dan  Pem- bangunan Ekonomi . Jakarta: LP3ES
1 Artikel ini pernah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema “Sistem Politik Jawa dalam Perspektif His- toris”  di Aula A3 Lantai 2 Universitas Negeri Malang yang diselenggarakan oleh  Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang pada tanggal 2  November 2015.