Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Rully Redhiani, Bambang Ari Satria,
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pahlawan 12 Sungailiat

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM AGROPOLITAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

## Rully Redhani, Bambang Ari Satria
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungailiat
Coressponding Author, email : bambang.ari.satria@stisipolp12.ac.id

## Abstrak
Dalam  pengembangan  sektor  pertanian,  potensi  yang  dimiliki  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung sebagai  kawasan  pertanian  telah  ditetapkan  dalam  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  Tahun  2014-2034.  Penelitian  ini  berjudul  Implementasi  Program Agropolitan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana  implementasi  program  agropolitan  di  Bangka  Belitung  dan  mengidentifikasi  faktor pendukung  program  agropolitan  di  Bangka  Belitung.  Manfaat  penelitian  ini  dapat  memberikan wawasan  dan  sumbangan  pemikiran  bagi  perkembangan  ilmu  administrasi  negara  khususnya kebijakan  publik  yaitu  pada  implementasi  kebijakan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program agropolitan  di Provinsi Kepulauan Bangka  Belitung  sudah  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  ditandai  dengan  komunikasi  yang  dijalankan pelaksana  kebijakan  sangat  jelas.  Rekomendasi  yang  diberikan  adalah  memberikan  pemahaman kepada  aparatur  pelaksana  dan  para  petani  agar  dapat  mengikuti  tahapan-tahapan  program agropolitan  dengan  menerapkan  standar  operasional  prosedur  yang  ada,  mulai  dari  dilakukan sosialisasi, workshop ataupun pelatihan-pelatihan penerapan SOP yang benar.
Kata Kunci: Kebijakan; Implementasi; Program Agropolitan.

## Abstract
In developing the agricultural sector, the potential of the Bangka Belitung Islands Province as an agricultural area has been stipulated in the Regional Spatial Plan (RTRW) of the Province of Bangka Belitung Islands for 2014-2034. This research is entitled Implementation of Agropolitan Program in Bangka Belitung Islands Province. The purpose of  this  study  was  to  determine  how  to  implement  agropolitan  programs  in  Bangka  Belitung  and  to  identify supporting factors for agropolitan programs in Bangka Belitung. The benefits of this research can provide insight and contribution of thought to the development of state administration science, especially public policy, namely on policy implementation. This study used qualitative research methods. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The results showed that the implementation of the agropolitan program policy in the Province of Bangka Belitung Islands had gone well. This is indicated by very clear communication carried out by the policy implementer. The recommendation given is to provide understanding to the implementing apparatus and farmers so that they can follow the stages of the agropolitan program by applying the existing standard operating procedures, starting from conducting socialization, workshops or training on the correct application of SOPs. Keywords: Policy; Implementation; Agropolitan Program.
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Rully Redhiani, Bambang Ari Satria, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungailiat

## PENDAHULUAN
Pembangunan pertanian di Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  sangat menentukan dalam peningkatan produksi  hasil  pertanian,  pencapaian kedaulatan  pangan,  peningkatan  mutu, daya  saing  dan  nilai  tambah  hasil, peningkatan  pendapatan  petani  serta menjadi  penarik  bagi  pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan industri hilir yang kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi daerah cukup besar yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu implementasi program Pemerintah
Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung dalam  pembangunan  berbasis  pertanian adalah program agropolitan. Agropolitan adalah  hasil  pendekatan  terhadap  teori- teori  pembangunan  yang  berbasis  pada sektor  pertanian  atau  pembangunan wilayah  pertanian  (Nugroho,  2009). Pertanian harus di dorong
pertumbuhannya melalui kebijakan yang diformulasikan  secara  tepat.  Kebijakan pembangunan pertanian ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan,
mengembangkan
agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani (Baiq Diana,  dkk  :  2016).  Dengan  demikian, produk  pertanian  yang  akan  dihasilkan memenuhi syarat secara kualitas, kuantitas  dan  keberlanjutan  sehingga memiliki daya saing.
Konsep dasar pengembangan
kawasan  agropolitan  adalah  sebagai upaya menciptakan pembangunan inter- regional  secara  berimbang.  Artinya untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan kota dengan desa melalui pengembangan kawasan perdesaan yang terintegrasi  dalam  sistem  perkotaan  (A. T. Basuki, 2012). Dalam upaya mengembangkan  kawasan  agropolitan menyeluruh,
terintegrasi, dan berkelanjutan diperlukan pengembangan kawasan agropolitan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Konsep pengembangan agropolitan juga    dapat  diinterprestasikan  sebagai “teority - based identities” . Konsep kawasan pedesaan  ini  menyangkut  potensi, kemandirian  dan  kebanggaan  lokal. Agropolitan mempunyai prinsip pemberdayaan  yang  harus  diterapkan dalam mengembangkan kawasan agropolitan  yaitu:  prinsip  kerakyatan, pembangunan diutamakan bagi kesejahteraan rakyat, bukan
kesejahteraan  orang  per  orang  atau kelompok.  Prinsip  swadaya,  bimbingan dan  dukungan  kemudahan  (fasilitas) yang diberikan harus mampu menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian, bukan menumbuhkan ketergantungan. Prinsip kemitraan, memperlakukan pelaku agrobisnis sebagai  mitra  kerja  pembangunan  yang berperan  serta  dalam  seluruh  proses pengambilan keputusan dan menjadikan mereka  sebagai  pelaku  dan  mitra  kerja
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Rully Redhiani, Bambang Ari Satria, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungailiat
yang aktif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.  Prinsip  bertahap  dan berkelanjutan, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kemampuan  masyarakat  setempat  serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
Program  agropolitan  ini  adalah sesuatu  yang  memanfaatkan  kawasan perdesaan dengan basis pertanian secara luas dimulai pada perkebunan, pertanian,  peternakan  dan  kehutanan, dimana hal ini untuk kemajuan perdesaan dan perkembangan perekonomian  masyarakat  perdesaan untuk kemajuan (R. N. Putra, 2015). Pada dasarnya
pelaksanaan program agropolitan dipandang sebagai alternatif model pembangunan yang sangat menjanjikan. Pelaksanaan agropolitan ini justru akan mengatasi ketidakseimbangan antara perkotaan dan perdesaan, hal
ini dikarenakan
agropolitan  merupakan  suatu  model yang mengandalkan desentralisasi, mengandalkan  infrastruktur  setara  kota di wilayah perdesaan, sehingga mendorong  urbanisasi  (Mahardhani, Ardhana Januar, 2013).
Menurut Farhanah  dan  Prajanti  (2015)  konsep agropolitan  diperlukan  bagi  negara- negara agraris seperti Indonesia. Konsep agropolitan  pertama  kali  diperkenalkan oleh Mc.Douglass dan Friedmann sebagai  strategi  untuk  pembangunan kawasan pedesaan.
Pengembangan
kawasan
peruntukkan pertanian di Bangka Belitung  dilakukan  melalui  penetapan kawasan peruntukkan pertanian pangan berkelanjutan  melalui  intensifikasi  dan ekstensifikasi kawasan pertanian berkelanjutan. Penetapan kawasan peruntukkan pertanian seluas 903.450 Ha yang  terdiri  dari  355.453  Ha  untuk kawasan  pertanian  tanaman  pangan, 221.512  Ha  untuk  kawasan  pertanian hortikultura  dan  316.385  Ha  untuk kawasan  perkebunan.  Selama  ini  ketika panen,  petani  dihadapkan  pada  situasi tanpa  pilihan  kecuali  menjual  komoditi hasil  panennya  kepada  para  pedagang tengkulak,  dan  ketika  itu  harga  hasil komoditi  cenderung  turun.  Harga  dasar yang  ditetapkan  pemerintah  atas  suatu komoditi dalam praktiknya terdistorsi di tingkat pasar dan tidak optimal memberikan  manfaat  kepada  para petani.
Visi  besar  Gubernur  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  dalam pembangunan  daerah  adalah  Babel sejahtera,  provinsi  maju  yang  unggul  di bidang  inovasi,  agropolitan  dan  bahari dengan  tata  kelola  pemerintahan  dan pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis  teknologi.  Salah  satu  misinya adalah  meningkatkan  pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah. Adapun  program  untuk  meningkatan pembangunan ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah melalui program agropolitan.
Program unggulan
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Rully Redhiani, Bambang Ari Satria, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungailiat
agropolitan  meliputi  memperluas  lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka  mengembalikan  lada  sebagai produk  agrobisnis  andalan  Bangka Belitung sehingga kejayaan Babel sebagai Provinsi  Lada  bisa  dicapai  kembali, membangun pusat penelitian dan pengembangan  rekayasa  lada  maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan  sawit  di  Provinsi  Bangka  Belitung, memberikan pelatihan agrobisnis profesional  kepada  petani-petani  di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi  produk  pertanian  dengan kualitas unggul dan memberikan bantuan  bibit  dan  sarana  pendukung pengembangan  agrobisnis  lainnya  agar petani memperoleh hasil optimal.
Implementasi merupakan
persamaan fungsi dari kebijakan, formator,  implementor,  inisiator,  dan waktu  (Akib,  2010).  Penekanan  utama fungsi  ini  adalah  kepada  kebijakan  itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan  oleh  implementor  dalam kurun  waktu  tertentu.  Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan  dan  realisasinya  dengan  hasil kegiatan
pemerintah. Dalam implementasi  kebijakan  terdapat  pihak implementor  dan  kelompok  sasaran. Implementor  kebijakan  adalah  mereka yang  secara  resmi  diakui  sebagai individu/lembaga  yang  bertanggung jawab  atas  pelaksanaan  program  di lapangan. Kelompok sasaran adalah para
pihak  yang  dijadikan  sebagai  objek kebijakan.  Menurut  Lester  dan  Stewart (dalam Kusumanegara, 2010)
implementasi  adalah  sebuah  tahapan yang  dilakukan  setelah  aturan  hukum ditetapkan dan implementasi merupakan bagian  dari  proses  administrasi  yang menunjukkan  desain  atau  pelaksanaan sistem  administrasi  yang  mempunyai konsekuensi  terhadap  pelaksanaan,  isi dan dampak suatu kebijakan.
Keterkaitan implementasi kebijakan  program  agropolitan  dengan rumpun ilmu administrasi publik adalah sebagai  produk  kebijakan.  Adapun tahapan implementasi kebijakan program  agropolitan  terdapat  empat aspek  yang  menjadi  acuan  dalam menganalisis  implementasi  kebijakan program  agropolitan  di  Kepulauan Bangka  Belitung,  yaitu  :  komunikasi, disposisi,  sumber  daya,  dan  struktur birokrasi.  Berdasarkan  hal  tersebut, peneliti memandang perlu untuk melakukan  penelitian  dengan  judul “Implementasi Kebijakan Program Agropolitan  di  Provinsi  Kepulauan
Bangka Belitung”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan gambaran bagi kalangan pemerintah dan  stakeholders  yang  terlibat  pada pelaksanaan program agropolitan tentang implementasi kebijakan tersebut. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran bagi
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Rully Redhiani, Bambang Ari Satria, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungailiat
perkembangan Ilmu Administrasi
Negara  khususnya  Kebijakan  Publik yaitu pada implementasi kebijakan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  kualitatif.  Menurut  Sugiyono (2012),  di  dalam  penelitian  kualitatif batasan  masalah  disebut  dengan  fokus penelitian  yang  berisi  pokok-pokok masalah  yang  masih  bersifat  umum. Penelitian  ini  adalah  penelitian  yang
fokus membahas bagaimana implementasi
kebijakan program agropolitan.  Jenis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer dan  data  sekunder.  Data  primer  dalam penelitian  ini  diperoleh  dari  hasil observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam  penelitian  ini,  informan  yang diwawancarai adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Babel, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Babel, Ketua Koperasi Lada Babel, Petani Babel dan Akademisi UBB.  Sementara,  data  sekundernya adalah  dokumen  pendukung  yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Program Agropolitan di Babel. Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian terdiri dari
pengorganisasian  dan  persiapan  data, yaitu  kegiatan  menyalin,  menyortir  dan mengatur  data  ke  dalam  berbagai  jenis yang tergantung pada sumber informasi. Metode  analisa  data  yang  digunakan
peneliti yaitu :
1) Membaca seluruh data, untuk memahami keseluruhan data
2) Pengkodean  atau  kategorisasi  data, yaitu  menganalisis  secara  rinci  data dan  informasi  yang  ada  dengan proses coding .
3) Menentukan deskripsi atau gambaran umum
4) Interrelasi ,  yaitu  merepresentasikan gambaran  umum  kedalam  narasi kualitatif untuk menyampaikan temuan analisis
5) Interpretasi makna, yaitu menangkap esensi  dari  informasi  yang  ada  lalu melakukan interpretasi baik berdasarkan  pandangan  informan secara subjektif, atau dengan membandingkan temuan yang diperoleh dengan literatur atau teori- teori ada.
Lokasi  penelitian  adalah  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung.  Pemilihan lokasi  penelitian  ini  didasarkan  karena program  agropolitan  yang  ada  di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan  Produksi  dan  Luas Lahan Lada Putih di Provinsi

## Kepulauan Bangka Belitung
Komoditas  lada  putih  di  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  memiliki potensi  dan  kekuatan  dari  banyak aspek,  baik  sosial,  teknologi,  ekonomi, maupun  lingkungan.  Produksi  lada
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Rully Redhiani, Bambang Ari Satria, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungailiat
putih  di  Bangka  Belitung  mengalami dinamika produksi yang cukup signifikan  di  era  penambangan  timah inkonvensional  (TI)  yang  berdampak kepada  penurunan  jumlah  luas  lahan dan  produksi  lada.  Saat  ini  banyak petani  mulai  kembali  berkebun  lada seiring dengan harga lada yang tinggi di pasar  internasional.  Hal  ini  perlu disikapi dengan hati-hati karena
pengaruh  ketersediaan  lada  di  pasar internasional  sangat  mempengaruhi harga  internasional  dan  harga  dalam negeri, karena pada saat yang bersamaan  banyak  petani  lada  di Vietnam,  India,  Malaysia  dan  Brazil yang  juga  berlomba  menanam  lada demi  memperoleh  keuntungan  dari harga lada yang sedang tinggi.

## Gambar 1
Grafik Pengembangan Produksi dan Luas Lahan Lada Putih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sumber : Data diolah peneliti Menyikapi dinamika tersebut diperlukan  suatu  model  perencanaan pengembangan kawasan pertanian berbasis komoditas unggulan
perkebunan lada putih yang terintegrasi dan  terpadu  agar  mampu  mendorong akselerasi  peningkatan  produksi  lada sebagai produk ekspor sekaligus diikuti peningkatan produksi nilai tambah hasil olahan pada sentra-sentra produksi dari sub-sektor  perkebunan.  Perencanaan
tersebut  terangkum  dalam  Dokumen Masterplan dan Rencana
Aksi Pengembangan  Kawasan  Perkebunan Berbasis  Komoditas  Lada  di  Provinsi Bangka Belitung.

## Kebijakan  Pengembangan  Kawasan Agropolitan
Kementerian  Pertanian  Republik Indonesia  telah  menetapkan  salah  satu kebijakan  operasional  pembangunan
-10.000 10.000 30.000 50.000 70.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pro d u ksi (t o n ) Lu as La h an (Ha ) Tahun Luas Lahan (Ha) Produksi (ton)
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Rully Redhiani, Bambang Ari Satria, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungailiat
pertanian melalui pendekatan kawasan, sebagaimana dituangkan dalam Permentan  Nomor  50  Tahun    2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan  Pertanian,  dan  Kepmentan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perkebunan Nasional. Berdasarkan Permentan Nomor 50 Tahun 2012, secara garis besar implementasi  pengembangan  kawasan pertanian  dapat  dibagi  kedalam  tahap: perencanaan,
pelaksanaan dan
pelaporan  dengan  urutan  tahapan sebagai berikut: 1) pembentukan organisasi  pelaksana,  2)  penentuan komoditas, 3) penentuan lokasi kawasan kabupaten/kota, 4) penyusunan Masterplan pengembangan kawasan, 5) penyusunan rencana aksi
pengembangan  kawasan,  6)  rencana pengembangan kawasan
lingkup provinsi, 7) sinkronisasi rencana pengembangan kawasan lingkup Eselon I Kementerian Pertanian RI, 8) pelaksanaan  kegiatan  pengembangan kawasan, 9) monev dan pelaporan, dan 10) penyusunan database pengembangan kawasan. Agar tercapai kesatuan pemahaman dalam mewujudkan kawasan perkebunan berbasis komoditas unggulan Lada, maka
diperlukan  satu  cara  pandang  yang sama  terhadap  masa  depan  kawasan yang dituangkan ke dalam sebuah visi.
Adapun  visinya  adalah: Terwujudnya kawasan  pertanian  lada  berkualitas  tinggi terpadu  yang  berteknologi  modern  dan bersinergi  secara  kelembagaan  dari  hulu  ke hilir  serta  berorientasi  pasar  lokal  dan internasional.
Visi  di  atas  memiliki  makna bagaimana mewujudkan sebuah kawasan pertanian dengan basis Lada di Provinsi Bangka Belitung, yang dikelola oleh  masyarakat  setempat  dengan dukungan  teknologi  modern  untuk meningkatkan daya saing produk secara global, strategi pemasaran yang terarah serta  didukung  oleh  kelembagaan  di tingkat  petani,  daerah,  mitra  petani hingga  pusat  melalui  kebijakan  serta perlindungannya.
Mencermati  Visi  Pengembangan Kawasan  Perkebunan  Dengan  Basis Lada  tersebut  di  atas,  maka  perlu dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  misi-misi sebagai  langkah-langkah  operasional untuk mencapai visi sebagai berikut.
1. Menjadikan  kawasan  pertanian sebagai  pusat  bisnis  kolektif masyarakat berbasis Lada.
2. Menghasilkan  produk  pertanian berkualitas  tinggi  yang  mampu bersaing  di  pasar  internasional melalui penerapan teknologi modern dan efektif. 3. Mensinergikan antar
kelembagaan  dari  tingkat  petani,
daerah hingga pusat.
Melihat  misi – misi  tersebut  diatas,
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Rully Redhiani, Bambang Ari Satria, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungailiat
maka  dirumuskan  beberapa  program prioritas  untuk  dapat  menjawab  dan menjabarkan  apa  yang  menjadi  target dari  masing-  masing  misi.  Adapun program  program  prioritas  dimaksud adalah sebagai berikut.
1. Program penguatan sumber daya
2. Program peningkatan serta standarisasi kualitas produk 3. Program  penguatan  proses  internal usaha 4. Program penguatan sistem pemasaran
5. Program penumbuhan investasi dan pangsa pasar
6. Program pengembangan serta perluasan pasar ekspor Gambar 2 Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022
Sumber : Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan skema tersebut
diatas,  11  arah  kebijakan  yang  telah disusun  oleh  Pemerintah  Kepulaun Bangka  Belitung  upaya  pembangunan kawasan pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 1. Penyusunan kebijakan dan implementasi  perlindungan  lahan pertanian berkelanjutan.
2. Peningkatan  sarana  dan  prasarana
dan  nilai  tambah  serta  produksi pertanian, perkebunan, peternakan.
3. Pengembangan  standarisasi  SDM dalam  meningkatkan  daya  saing sektor pertanian.
4. Pembinaan hubungan industri sektor pertanian
5. Peningkatan  standarisasi  produk dan  jasa  Koperasi  Usaha  Kecil  dan Menengah (KUKM) dalam
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Rully Redhiani, Bambang Ari Satria, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungailiat
meningkatkan  daya  saing  sektor pertanian.
6. Pengembangan  produk  pertanian, serta  mendorong  sinkronisasi  antar stakeholder.
7. Meningkatkan
pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian. 8. Pengembangan KPB Batu
Betumpang.
9. Pengembangan KTM Gantung.
10. Pengembangan kawasan Agropolitan  dan  Thecnopark  Lada Air Gegas.
11. Pengembangan  Kawasan  Budidaya Pertanian.
Implementasi Kebijakan Program Agropolitan  di  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung Implementasi kebijakan
merupakan tahap penting dalam proses suatu  kebijakan  publik.  Implementasi
kebijakan perlu dilakukan karena untuk melihat  sejauh  mana  kebijakan  publik tersebut dilaksanakan.
Untuk mengetahui gambaran mengenai implementasi kebijakan program agropolitan Kepulauan Bangka
Belitung,  peneliti  menggunakan  teori implementasi kebijakan George Charles Edward  III.  Menurut  Edward  (dalam Sahya  Anggara,  2014),  implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan,  yang  berada  diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan ( output , outcome ).
Menurut  pandangan  Edward  III dalam  Subarsono  (2012)  implementasi kebijakan  dipengaruhi  oleh  empat variabel,  yaitu  :  komunikasi,  sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

## Gambar 3 Implementasi Kebijakan Menurut Edward III
Sumber : Implementasi Kebijakan Edward III (Dwiyanto Indiahono, 2017
a. Komunikasi Komunikasi merupakan faktor
penting dan berpengaruh dalam terciptanya suatu efisiensi kerja. Adanya
komunikasi menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilakukan dengan baik  jika  terjadi  komunikasi  efektif antara  pelaksana  program  (kebijakan)
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Rully Redhiani, Bambang Ari Satria, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungailiat
Implementasi Kebijakan Program Agropolitan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dengam  kelompok  sasaran  (target group).  Tujuan  dan  sasaran  kebijakan dapat  disosialisasikan  secara  baik sehingga  dapat  menghindari  distorsi atas  kebijakan  dan  program  (Dwiyanto Indiahono,  2017).  Ini  menjadi  penting karena  semakin  tinggi  pengetahuan kelompok  sasaran  atas  program  maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan  dalam  melaksanakan  atau mengimplementasikan kebijakan dalam ranah  sesungguhnya.  Dalam  variabel komunikasi  terdapat  3  sub  variabel yaitu:
1) Transmisi Tranmisi merupakan suatu proses penyampaian informasi antara pihak satu dengan pihak yang lain.  Penyampaian  informasi  ini tidak hanya antar pelaksana melainkan kepada kelompok sasaran (Siska Wulan Yuni, 2016).

## Sumber : Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Gambar 4 Visi Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 Proses transmisi disampaikan langsung oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak Dr. H. Erzaldi  Rosman  Djohan,  SE,  MM  dalam sosialisasi
“Arah dan Kebijakan
Pembangunan Provinsi Kepulauan Babel (Dinamika,  Tantangan  dan Strategi)”,
dimana  salah  satu  program  yang diunggulkan
adalah program
agropolitan.  Program  agropolitan  yang disampaikan adalah sebagai berikut : a. Memperluas  lahan  produksi  lada  di Bangka  Belitung  dalam  rangka mengembalikan lada sebagai produk
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Rully Redhiani, Bambang Ari Satria, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungailiat
agrobisnis  andalan  Bangka  Belitung sehingga  kejayaan  Babel  sebagai Provinsi lada bisa dicapai kembali.
b. Membangun  pusat  penelitian  dan pengembangan rekayasa lada maupun produk perkebunan lainnya seperti  karet  dan  sawit  di  Provinsi Bangka Belitung.
c. Memberikan  pelatihan  agrobisnis profesional  kepada  petani-petani  di Bangka  Belitung  sehingga  petani mampu memproduksi produk pertanian  (khususnya  lada)  dengan kualitas unggul.
d. Memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal.
2) Kejelasan Kejelasan merupakan sub indikator  yang  lebih  mengarah  pada sejauh mana informasi yang disampaikan  oleh  pelaksana  kepada pihak  lain  secara  jelas  sehingga memberikan pemahaman kepada penerima  informasi  (Siska  Wulan Yuni,  2016).  Kejelasan  dari  program agropolitan  di  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung  ini  terlihat  adanya pelatihan  untuk  para  petani  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  berupa pelatihan  teknis  untuk  3000  petani setiap tahunnya. Pelatihan teknis juga dibantu oleh Balai Penyuluhan Sumber Daya Manusia (SDM)
Lampung  serta  pelatihan  manajemen kelembagaan  melalui  pembentukan
Lembaga Ekonomi Masyarakat. 3) Konsistensi Faktor selanjutnya yang mempengaruhi komunikasi kebijakan ialah dimensi konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin
berlangsung  efektif,  maka  perintah- perintah implementasi kebijakan pelaksana  harus  konsisten  dan  jelas. pelaksanaan  program  agropolitan cukup  memiliki  konsistensi  dalam dalam pelaksanaanya.
Hal-hal  yang  telah  dilaksanakan dalam  pengembangan  lada  sebagai komoditas unggulan program agropolitan:
a. Telah  disusunnya  SOP  Lada Unggul  kerjasama  dengan  UGM melalui  Pendekatan  Pengendalian Biologi dan Organik.
b. Pemerintah Provinsi telah menerapkan  Sistem  Resi  Gudang
Komoditas Lada.
c. Penyediaan  Tajar  Hidup,  Pupuk
Organik, Agen Pengendalian Hayati dan Bimtek Petani. d. Inisiasi  penyusunan  SOP  lada melalui pendekatan agen,
pengendali  hayati  dan  organik yang ramah lingkungan. e. Pemerintah Provinsi telah melakukan kerjasama pada
berbagai stakeholder seperti BPTP, UGM. IPB, UNPAD dan UBB.
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Rully Redhiani, Bambang Ari Satria, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungailiat
Selain hal-hal yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
juga  sudah  menyusun  rencana kedepan terkait pengembangan lada, yaitu :
a. Rehabilitasi dan perluasan lahan  seluas  5000  ha  (6  juta bibit)  dan  pembangunan  Agro Technopark Lada.
b. Pembanguna Instalasi Pembibitan Lada Unggul, Agen Pengendali Hayati, Pupuk Organik Spesiifi (Lada), Pengolahan  Pasca  Panen  dan Pembangunan  Pusat  Pelatihan dan Pendidikan Pengembangan Lada. c. Penyediaan prasarana dan sarana pengairan pada kawasan perkebunan lada serta pengembangan model kawasan pertanian  berbasis  komodita lada.

## b. Sumber Daya
Keberhasilan  proses  implementasi juga  dipengaruhi  oleh    kemampuan memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada.
Keberhasilan implementasi harus didukung  oleh  sumber  daya  yang memadai.
1) Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia adalah kecukupan  baik  kualitas  maupun kuantitas  implementor  yang  dapat melingkupi  seluruh  kelompok  sasaran (Dwiyanto  Indiahono,  2017).  Interaksi multi  pemangku  kepentingan  dan pelaku  dalam  sistem  rantai  nilai komoditas  lada  melibatkan  banyak pihak, mulai dari pelaku usaha (petani, APLI,  pedagang,  eksportir,  dan  AELI), pemerintah  (Dinas  Perkebunan,  Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Badan  Pelaksana  Penyuluhan,  Badan Pengkajian  Teknologi  Pertanian/BPTP, Badan  Pertanahan,  Dinas  Koperasi  dan UMKM,  Bappeda)  dan  Perguruan Tinggi  sebagai  sumber  ilmu  dan pengetahuan.  Berbagai  pelaku  dan pemangku  kepentingan  dalam  sistem komoditas lada putih diharapkan dapat saling berinteraksi dan bersinergi dalam meningkatkan produksi dan pendapatan petani lada.
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Rully Redhiani, Bambang Ari Satria, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungailiat

## Gambar 5
Interaksi Antar Pelaku dan Pemangku Kepentingan Sistem  Komoditas Lada di Bangka Belitung.
Sumber : Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2) Sumber Daya Anggaran Sumber  daya  anggaran  atau finansial  adalah  kecukupan  modal investasi atas sebuah program/kebijakan (Dwiyanto Indiahono,  2017).  Sumber  daya anggaran  memiliki  peran  yang cukup  penting  dalam  pelaksanaan program  agropolitan  di  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Anggaran  yang  digunakan  berasal dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara  (APBN)  dan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
3) Sumber Daya Peralatan Peralatan  yang  ada  saat  ini  masih belum  cukup  sehingga  berdampak pada kegiatan hanya sebetas peralatan
tradisonal.  Belum  adanya  sarana  dan prasarana  pengairan  pada  kawasan pertanian  lada,  mengingat  kawasan mengingat  daerah  agropolitan  harus memiliki kondisi fisik yang bagus.
4) Informasi dan Kewenangan
Sumber daya informasi dan kewenangan sangat dibtuhkan dalam menjalankan  suatu  kebijakan.  Dalam hal ini proses pelaksanaan penyampaian informasi berjalan dengan  baik  informasi  yang  didapat oleh  petani  melalui  rapat  maupun diskusi  dianggap  cukup  banyak  dan beberapa  kali  disampaikan  sehingga mereka  cukup  mengerti  mengenai program  agropolitan  namun  hal tersebut  tidak  terjadi  pada  seluruh
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Rully Redhiani, Bambang Ari Satria, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungailiat
petani  hanya  sebagian  petani  saja yang  mengerti  mengenai  program tersebut.
Sedangkan  untuk  kewenangan pemerintah provinsi sangat menggunakannya dengan baik namun hak tersebut berbeda dengan pelaksana  teknis,  mereka  jarang menggunakan sumber daya kewenangan untuk mengatur jalannya  program  agropolitan  di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## c. Disposisi
Disposisi  adalah  variabel  berikutnya yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Menurut Wahab dalam A.  Ramadhani  (2017)  disposisi  adalah watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti
komitmen, disiplin, kejujuran,
kecerdasan, dan sifat demokratis.
1) Pengangkatan Birokrasi Penempatan pelaksana/aparatur pada jabatan  tertentu,  harus  memiliki kompetensi  dan  dedikasi  yang  baik terhadap  pelaksananaan  kebijakan yang  sudah  ditetapkan  sehingga implementasi  dari  kebijakan  dapat tercapai  secara  maksimal.  Sebaliknya apabila  disposisi  atau  pengangkatan pelaksana/aparatur  yang  tidak  sesuai dapat menjadi masalah pada implementasi kebijkan karena pelaksana tersebut tidak dapat melaksanakan  kebijakan  yang  telah
ditetapkan.  Kondisi  ini  telah  menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  dengan menempatkan pelaksana/aparatur yang sudah memiliki kompetensi dan dedikasi yang baik dalam melaksanakan implementasi
kebijakan,  khususnya  yang  memiliki latar  belakang  pendidikan  pertanian serta keterampilan di bidang tersebut. Untuk  aparatur  yang  menduduki jabatan  struktural  sebagai  pengambil kebijakan adalah aparatur yang sudah lama berkecimpung di sektor pertanian demikian juga yang menduduki  jabatan  fungsional  sudah sering  mengikuti  pelatihan-pelatihan teknis  di  bidang  pertanian  sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi. 2) Insentif Sikap  pelaksana  kebijakan  dapat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan  implementasi  kebijakan. Sehingga  perlu  dilakukan  upaya  atau suatu teknik tertentu yang mendorong para pelaksana kebijakan dapat bersikap  dan  melaksanakan  perintah dengan  baik.  Faktor  berikutnya  dari disposisi  yang  dapat  mempengaruhi sikap  para  pelaksana  adalah  insentif. Dengan  memanipulasi  insentif  seperti memberikan  biaya  tambahan  atau biaya  tertentu  akan  menjadi  faktor pendorong dalam pelaksanaan kebijakan.  Upaya  pemberian  insentif
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Rully Redhiani, Bambang Ari Satria, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungailiat
ini telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung agar
pelaksanaan implementasi kebijakan  di  bidang  pertanian  dapat terlaksana  secara  maksimal.  Insentif yang diberikan dapat berupa tunjangan jabatan  dan    honorarium  terkait pelaksanaan  program  serta  tambahan biaya operasional yang sudah disiapkan melalui mekanisme
penganggaran APBD dan APBN.

## d. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  adalah  membahas badan  pelaksana  suatu  kebijakan,  tidak dapat  dilepaskan  dari  struktur  birokrasi. Struktur  birokrasi  adalah  karakteristik, norma-norma,  dan  pola-pola  hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan  baik  potensial  maupun  nyata dengan  apa  yang  mereka  miliki  dalam menjalankan kebijakan.
Pelaksana kebijakan mungkin
mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan dan memiliki sumber daya yang memadai, namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut masih menghalangi proses implementasi karena struktur organisasi yang dimiliki.
1) Standart Operational Procedure (SOP) Standard Operational Procedure (SOP) merupakan
perkembangan  dari  tuntutan  internal akan  kepastian  waktu,  sumber  daya serta kebutuhan penyeragaman dalam
organisasi  kerja  yang  kompleks  dan luas (Winarno dalam D. R. Apriyanty, 2016).  Dalam  SOP  diatur  waktu  dan alur kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga  waktu  yang  tersedia  dapat dioptimalkan  sebaik  mungkin  dan tindakan  para  pejabat  yang  terlibat dapat  diseragamkan  serta  adanya kesamaan dalam penerapan peraturan yang  berlaku.  Ketersediaan  SOP dalam  melaksanakan  kebijakan  di Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung secara keseluruhan sudah ada khususnya  SOP  di  bidang  pertanian, namun  demikian  belum  seluruhnya dapat  dilaksanakan  dan  dipahami. Sebagai  contoh  SOP  budidaya  lada dan SOP Pasca Panen yang sudah ada ternyata  tidak  semua  PPL  dan  Petani dapat memahaminya sehingga pelaksanaan  SOP  tersebut  belum optimal.
2) Fragmentasi
Fragmentasi  merupakan  unsur
kedua dalam variable struktur organisasi yang  dapat  mempengaruhi  implemtasi kebijakan. Fragmentasi dalam implementasi  kebijakan  adalah  dengan melakukan  penyebaran  tanggung  jawab pelaksanaan  kebijakan  kepada  unit organisasi  lainnya.  Dengan  adanya beberapa unit organisasi dalam melaksanakan  suatu  kebijakan  maka diperlukan  koordinasi  yang  baik.  Tanpa adanya koordinasi yang baik dapat terjadi masalah dan hambatan seperti
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Rully Redhiani, Bambang Ari Satria, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungailiat
penggunaan sumberdaya dan
pelaksanaan  kewenangan  tiap  unit organisasi yang terlibat.

## PENUTUP

## Simpulan
Keberhasilan implementasi kebijakan  pemerintah  dalam  bidang tertentu  dapat  menjadi  tolak  ukur keberhasilan  suatu  pemerintahan  dalam pencapaian  Visi  dan  Misinya.  Visi Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka  Belitung  yaitu  “Babel  Sejahtera, Provinsi  Maju  yang  Unggul  di  Bidang Inovasi  Agropolitan  dan  Bahari  dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik  yang  Efisien  dan  Cepat  Berbasis Teknologi”. Dan  Misi  “Meningkatkan
Pembangunan Ekonomi Daerah” dengan
Pengembangan
Pembangunan Agropolitan  Dapat  menjadi milestone pelaksanaan program-program agropolitan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Implementasi program agropolitan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dikatakan berjalan dengan baik, karena selain menjadi salah satu fokus pembangunan dalam Visi dan Misi Pemerintahan, tetapi juga didukung oleh faktor-faktor pendukung.Faktor pertama yaitu adanya proses komunikasi yang baik antara unsur pemerintahan dan publik,  antara  Gubernur  dan  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  serta  antara OPD  yang  bertanggung  jawab  dibidang
pertanian dengan masyarakat khususnya para  petani.  Faktor  kedua  adalah Sumberdaya  yang  ada,  seperti  Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran/Finasial, Sumber Daya
Peralatan,  dan  Sumber  Daya  Informasi. Dari kondisi dilapangan diketahui bahwa Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung sangat didukug oleh sumberdaya- sumberdaya  tersebut  sehingga  dapat mendukung  tercapainya  implementasi kebijakan  program  agropolitan.  Faktor ketiga adalah Disposisi yang  merupakan komitmen pelaksana kebijakan. Implementasi Kebijakan Program Agropolitan sudah didukung oleh aparatur  yang  memiliki  kompetensi  dan latar  belakang  di  bidang  pertanian  yang tersebar  di  OPD  yang  menangani kebijakan pertanian.
Selain itu pemerintah provinsi juga sudah memberikan  dukungan  penuh  dengan kebijakanpemberian  biaya  tertentu  bagi pelaksana  kebijakan.  Faktor  pendukung keempat  adalah  Struktur  Birokrasi.  Dari kondisi  yang  ada  perlu  dilakukan evaluasi  terhadapa  unsur  yang  menjadi fokus  dalam  struktur  birokrasi  sehingga pelaksanaan  peraturan  dan  kebijakan yang  diambil  dapat  seragam  dan  sesuai dengan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur.
Pelaksanaan  Program  Kebijakan Agropolitan melibatkan banyak stakeholder, sehingga koordinasi
menjadi  suatu  yang  penting  dalam
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Rully Redhiani, Bambang Ari Satria, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungailiat
Implementasi Kebijakan Program Agropolitan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
implementasi  program  tersebut.  Dari kondisi  dilapangan  dan  pernyataan yang  diberikan,  menunjukkan  bahwa koordinasi  sudah  dilaksanakan  dengan baik  terhadap  seluruh  stakeholder, mulai  dari  tingkat  kementerian,  dinas provinsi, dinas  kabupaten, aparat desa, PPL, sampai kepada kelompok tani dan petani.  Dengan  komitmen  yang  baik serta memperhatikan faktor-faktor pendukung  yang  telah  diuraikan  maka pencapaian  implementasi  kebijakan program agropolitan di Provinsi
Kepulauan  Bangka  Belitung  dapat terlaksana dengan baik.
Saran
Implementasi  kebijakan  program agropolitan  di  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung dapat berhasil dengan baik apabila  adanya komitmen bersama seluruh  pemangku kepentingan  serta
memperhatikan faktor-faktor pendukung  implementasi.  Salah  satu yang harus menjadi perhatian pemerintah  provinsi  dan  dinas  terkait adalah memberikan pemahaman
kepada  aparatur  pelaksana  dan  para petani  agar  dapat  mengikuti  tahapan- tahapan  program  dengan  menerapkan Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) yag  ada.  Maka  perlu  dilakukan sosialisasi, workshop
ataupun
pelatihan-pelatihan  penerapan  SOP yang benar.
Referensi Akib, Haedar. 2010. Implementasi
Kebijakan, Apa, Mengapa dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010
Anggara, S. 2018. Kebijakan Publik. Edisi ke-2. CV. Pustaka Setia. Bandung. Aprianty,  D.  R.  (2016).  Penerapan Kebijakan E-Government Dalam
Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Jurnal Ilmu
Pemerintahan , 4 (4).
Baiq  Diana,  dkk.  2016.  Implementasi
Program  Pengembangan  Kawasan Agropolitan  Sembalun  Kabupaten Lombok Timur. Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari. Vol. 7 Nomor 2.
Basuki,  A.  T.  (2012).  Pengembangan kawasan  agropolitan. Jurnal  Ekonomi
& Studi Pembangunan , 13 (1), 53-71. Farhanah,  L.,  &  Prajanti.,  S.D.W.  (2015). Strategies in Developing Agropolitan Areas  in  Indonesia. Jurnal  Ekonomi Pembangunan . 16(2), 158-165.
Indiahono,  D.  2016.  Kebijakan  Publik Berbasis  Dynamic  Policy  Analisys. Gava Media, Yogyakarta.
Keputusan Menteri Pertaniaan Nomor 46
Tahun  2015,  tentang  Penetapan Lokasi Kawasan Perkebunan Nasional Kusumanegara, S. 2010. Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Gava Media, Yogyakarta.
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Rully Redhiani, Bambang Ari Satria, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungailiat
Mahardian,  Ardhana  Januar,  2013,
Implementasi  Kebijakan  Agropolitan  di Kabupaten Tulungagung , Surabaya Nugroho, Iwan. 2009. Agropolitan: Suatu
Kerangka  Berpikir  Baru  Dalam Pembangunan  Nasional?.  Jurnal  of Indonesian Applied
Economics. Volume 2 Nomor 2. Peraturan  Menteri  Pertanian    Nomor  50 Tahun 2012 tentang Pedoman Kawasan Pertanian
Putra,  R.  N.  (2015).  Implementasi kebijakan  pengendalian  alih  fungsi lahan pertanian di kota batu sebagai kawasan  agropolitan. Kebijakan  dan
Manajemen Publik , 3 (2), 71-80.
Ramadhani,  A.  dan  M.A.Ramadhani.
(2017).  Konsep  Umum  Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik. 11 (1). 1-12.
Subarsono, A.G. 2012. Analisis Kebijakan
Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Indonesia Sugiyono.  2012.  Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi  (Mixed  methods).  CV Alfabeta, Bandung Wulan  Yuni,  S.  I.  S.  K.  A.  (2016). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan  Di  Desa  Ringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Publika , 4 (7).