## PERSEPSI MASYARAKAT  TERHADAP  APARAT  PENEGAK HUKUM DAN LEMBAGA  PENGADILAN  DI INDONESIA
Oleh: Faritl Th Musa Abstract
Keyrvords:  pubtic  perception, Law Enforcement Agencies, Court,  sociotogt af Law.
Thc atntctsphere uf trte attnivcrsury of indepencrence August r-, 20r0 is an opporrune  moment to reJrecr on the u'ois tie t!* a,,:ring ,i,i"r"r", which i.s fu, of criticism  and cynicism from the public ,in*.'t, lhis paper,'rl,f ,r,ior, wants lo change rhe wa1,'5 in primilive state, Laws must  be praced ir,i ,'-*rr)'-inteiligent woy of :':::;Y:;i:,cuttured occortting  to the view tt ot ae,e,iop-"a i'i',iii prp", namety  rhe Law enforcement agencies and courts h i,n t p l e m e n t i n g" * n i o* i n lh e n i ds t "f ; i ; ;; ;f : ri ;: ";: ;', :::' l:,:, ir ;::;::;::lZ, ;
iaw  enforcement agencies and courts *uariir'i^prowed. Negatirl rir*, of society must "e changed quicktl: to s'1'! trr* t"ito,l'puiti"'',rur,. Not easy t, change things, ,r;,e need ,ttorality and professionalisnt  oyton n,rfirrjrri"i,  og"uri^ and courts.

## Pendahuluan
Dalam aftikel  ini penulis nencoba mernbuat tahapan-tahapan :netodologi dan sosial/masyarakat mengenai hal-hal tertentu seperti, pengertian,  asultrsi, hipotesis, cara_cara nenilaian  atau cara_cara pengukuran Jan lain-lain. Tulisan ini lebih cerorientasi pada upaya pernbinaan
-r ang harus terus rnenerus dilakukan terhadap  pengadilan baik sebagai jnstitusi maupun  sebagai ,"Urut paguyuban.
Tulisan ini sekedar rekaman subyektif atas berbagai berita dan tanggapan yang dapat  dibaca pada berbagai media maupun yang di dengar dari berbagai diskusi  publik. Tulisan ini dapat dibantah dan diperdebatkan sebagai suatu kelaziman akademik
untuk menemukan  pandangan yang lebih jernih, lebih tepat, dan lebih benar. Rekaman subyektif ini mengosumpsikan .,persepsi,, sebagai pengejawantahan perasaan atau pendapat semata tanpa suatu pengalaman empirik  teftentlr.  Mungkin juga bersurlber dari suatu pengalaman empirik 1,ang  terinternalisasi sebagai persepsi. Setiap persepsi selalu mengandung subyektifitas yang mungkin  tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar. Bagi warga pengadilan tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar  bukan  sesuatu yang penting benar. yang terpenting adalah kenyataan ada  suatu  sikap terhadap pengadilan dan peradilan dan pernbelajaran yarlg dapat dipetik dari persepsi tersebut.
J u r n o I L eg al i t i-Vi l. { N oJ
Sebagai institusi, Pengadilan memikul tanggung jawab untuk memeriksa,  memutus, dan mengelola perkara atau Permohonan Yang diharapkan memberi kepuasan  terhadap pihak yang berperkara dan sedaPat mewujudkan keseimbangan dalam  lalu lintas  sosial  yang menjamin ketentraman dan kesejahteraan sgsial bagi seluruh  anggota  masYarakat.
Namun  demikian sering kita mendengar dan membaca melalui media massa bahwa lembaga pengadilan dan aparat Pengadilan sendiri,  sering  disorot dan diperbincangkan  terkait dengan kinerja
buruknya.  Harus diakui bahwa aPa yang disajikan oleh media  elektronik dan media massa  merupakan  gambaran realitas dari potret buram terhadap lembaga  pengadilan  dan aparat  hukum.
Sangat disayangkan kurang  lebih
65 tahun  yang lalu para pendiri negara ini telah merumuskan  dengan  sungguh- sungguh mengenai cita-cita arah perjuangan  bangsa Indonesia. Tapi dalam implementasinya  sangat  jauh
berbeda  dengan apa  yang diinginkan'
Dalam  kondisi demikian,
tidaklah salah apabila ada anggapan
atau persepsi  masyarakat yang menilai sampai  negatif terhadap  kinerja aparat
hukum dan kualitas dari lembaga pengadilan yang notabene  ditempatkan
sebagai lembaga untuk memberikan keadilan bagi para justitibellen.
Sesunguhnya tulisan ini bukan
bermaksud  memprovokasi siapapun,
tapi semata-mata ingin memberikan
kontribusi positif bagi elemen  hukum supaya  dapat  melaksanakan tanggung jawab seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundan g-undan  gan,
Harapan  terhadap Peningkatan kinerja aparat  hukum dan lembaga
pengadilan tidak hanya
dikumandangkan oleh masyarakat,
kelompok-kelompok ormas, tokoh- tokoh politik, para ahli dan lain
sebagainya. Namun demikian, harapan
terhadap  peningkatan kinerja dari aparat hukum  dan  lembaga pengadilan pernah diucapkan  oleh Presiden  Susilo
Bambang Yudoyono,
dalam
sambutannya pada Rapat Kerja
Nasional Akbar Mahkamah Agung pada tanggal 7 Agustus 2008, Yang mengharapkan agar putusan Yang diambil oleh hakim diharapkan  fair,
akseptabel,  transparan,  dan akuntabel.
Harapan dari berbagai Pihak yang dialamatkan kepada  aparat  hukum
dan lembaga pengadilan tersebut dapat dipahami karena memang mereka
mernpunyai tanggung jawab dan peran yang strategis di dalam membangun citra pengadilan.  Karenanya  adalah adil apabila sernua elemen yang ada termasuk  Presiden  berharaP besar
terhadap aparat hukum  dan lembaga pengadilan untuk meningkatkan kualitas  kerjanya.
Padahal kita dapat bercermin bahwa reformasi hukum telah dijadikan
sebagai salah satu agenda utama ketika perubahan rezim dari orde baru ke
rezim  era reformasi. Hal ini dilandasi
oleh kesadaran  bahwa  sistem hukum
Jurnal Legalitas VoL j No.2
yang  dikembangkan  selama masa  orde baru bersifat dan hanya menjadi alat legitimasi  bagi kekuas  aan yangkorup.

## Hukum harus
ditempatkan sebagai alat untuk mencapai  tujuan negara  sehingga  pembuatan hukum baru atau pencabutan hukum lama harus dijadikan  sebagai langkah  untuk mencapai tujuan negara. Meskipun hukum dikatakan  sebagai alat, di dalamnya terletak hakikat supremasi hukum. Hukum bukan  semata-mata  alat rekayasa politik atau  instrumen untuk mendukung  kemauan penguasa,  tetapi hukum menjadi sentral  pengarah dan pedoman dalam upaya  mencapai tujuan negara. Di sinilah sebenarnya  hakekat dan makna supremasi hukum  (Mahfud, 2009:2).
Selanjutnya untuk menghindari perdebatan mengenai makna dan ukuran, sebutan masyarakat dalam tulisan ini, akan diberi  tiga makna. I. sebutan persepsi masyarakat,
adalah  pendapat yang  datang dari luar Iingkungan pengadilan; 2. persepsi  masyarakat datang dari sejumlah orang  yang beraneka ragam kedudukan dengan perbedaan latar belakang dan kepentingan;
3. karena tulisan ini sebagai suatu bentuk  pembinaan rumah tangga pengadilan, bukan pengertian masyarakat, melainkan untuk menunjukkan berbagai kenyataan yang harus diperhatikan dalam upaya kita mewujudkan pengadilan dan
peradilan yang baik dalam pandangan masyarakat secara umum.
Sungguh ironis,  kalau kondisi yang  terjadi mengenai kinerja aparat hukum dan lembaga pengadilan  yang terus mendapat kritik dan sorotan dibiarkan berlangsung terus-menerus tanpa  ada usaha  perbaikan.  Kondisi hukum  seperti digambarkan di atas semakin lebih parah lagi kala dalam usaha perbaikan hukum termasuk perbaikan kinerja  dan kualitas aparat hukum  dan  lembaga  pengadilan  tidak dilakukan sesegera mungkin. Harapan dari berbagai pihak jangan sampai hanya  menjadi angan-angan tanpa ada usaha yang  pernah dilakukan.
Fungsi Aparat  Hukum Dan Pengadilan
Perumusan politik hukum di Indonesia melalui konstitusi negara selalu diidentikkan dengan tiga komponen utama yakni sebagai berikut:, substansi, struktur dan kultur hukum.  Hal ini sesuai  dengan  pendapat
Friedman (1975 l4), yang menyatakan sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen, yakni  structure, Subtance and legal culture. Komponen struktur yang dimaksud adalah  bentuk  yang permanen,  badan institusi  yang bekerja mengikuti proses-proses dalam batasan-batasannya. Subtansi adalah norrna-norrna atau aturan-aturan aktual yang digunakan oleh instansi yang menentukan cara-cara menggambarkan suatu perilaku dan menentukan
Jurnal Legalitas YoL 3 No.2
kemungkinan  ke arah  mana bertindak.
Sementara budaya hukum adalah
elemen sikap dan nilai sosial yang diwujudkan di dalam tingkah laku konkrit masyarakat.
Pengadilan memiliki peran yang penting dalam  implementasi konsep negara  hukum  saat proses
demokratisasi, terutama dalam kondisi transisi dari sistem politik yang otoriter
ke arah masyarakat yang demokratis.
Dalam masa transisi saat ini pengadilan merupakan institusi
pelaksana konstitusi, perlindungan hak asasi dan jaminan atas prosedur- prosedur  demokratis.
Lembaga pengadilan  dan aparat hukum memainkan  peranan penting,
karena mereka salah satu institusi formal yang diberi mandat untuk mengelola segala  permasalahan  hukum dari setiap  warga negara yang mengalami kesulitan  dalam mencari keadilan.  Lembaga ini pula yang menjadi  andalan masyarakat dan bahkan menjadi  tumpuan harapan
terakhir bagi mereka yang mencari keadilan.
Fungsi pengadilan dan aparat
hukum dapat ditinjau dari berbagai segi,  antara lain sebagai berikut:
l. segi tujuan bernegara. Negara dan pemerintah RI didirikan dengan tujuan (maksud) antara lain memajukan kesejahteraan umum dalam wujud sebesar-besarnya kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tujuan ini melekat juga pada
pengadilan  sebagai institusi yang menjalankan fungsi Negara.
Pengertian kesejahteraan,
kemakmuran, dan keadilan sosial tidak semata-mata dalam arti ekonomi  melainkan meliputi juga hal-hal seperti pelaksanaan hukum yang baik, perlindungan hukum
atas segala hak seseorang atau kelompok masyarakat dan memperoleh perlakuan dan kesempatan yang sama tanpa
membedakan  kedudukan dan latar
belakang;
2. segi mewujudkan tujuan-tujuan
hukum  seperti  keadilan, ketertiban,
keseimbangan sosial, kepuasan pencari keadilan, dan lain-lain.
Fungsi ini dipandang  sebagai  fungsi tradisional pengadilan. Berbagai tujuan hukum tersebut tidak selalu
berjalan seiring.  Pada keadaan dan waktu teftentu dapat berbeda
bahkan mungkin  bertentangan satu sama lain. Misalnya antara  keadilan dan ketertiban. Keadilan pada
umumnya bersifat kasuistik yang bersifat individual. Ketertiban
biasanya bersifat  untuk kepentingan orang.
Penegakan hukum di pengadilan
melalui  aparat  hukum yakni hakim
sangat  tergantung pada pedoman ketentuan hukum yang berlaku.
Kualitas  putusan hakim yang didasari
pada  ketentuan hukum  yang berlaku
mempunyai  pengaruh yang penting pada kewibawaan dan kredibilitas
lembaga  pengadilan. Rasa hormat
Jurnal Legalitas YoL 3 No. 2
masyarakat terhadap aparut lrukum dan pengadilan sangat tergantung bagaimana  aparat  penegak hukum di pengadilan melaui proses peradilan mengimplementasikan hukum acaranya.
Penegakan hukum  khususnya  di bidang pengadilan oleh aparat hukumnya haruslah  disesuaikan  dengan nilai-nilai  yang  hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, yang bagi masyarakat Indonesia nilai_nilai tersebut antar lain nilai ketuhanan, keadilan, kebersamaan, kedamaian, ketertiban,  kemoderan musyawarah, perlindungan hak asasi  dan  sebagainya.
Mencari Aparat  Hukum Dan Pengadilan Yang Berpihak pada Keadilan
Aparat  hukum dan pengadilan mempunyai tugas memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat, karena itu menjadi tanggung  jawab besar dari aparat hukum dan  pengadilan untuk menjaga  ketertiban dalam masyarakat, bukan sebaliknya matah menciptakan ketidaktertiban. Artinya aparat hukum  dan pengadilan dalam usahanya memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara harus benar-benar berusaha menyelesaikan setiap perkara sampai tuntas, bukannya malah menciptakan perkara baru. Perkara yang diselesaikan di pengadilan idealnya memberikan pencerahan dan rasa nyaman di
masyarakat  bukan justru menimbulkan perkara  baru lagi.
Pengalaman yang  sering terjadi di lapangan banyak putusan dari pengadilan yang idealnya  mempunyai tugas menyelesaikan perkara, tapi justru malah menimbulkan perkara baru lagi bagi pihak-pihak yang berperkara dan bahkan  menimbulkan terusiknya  perasaan rnasyarakat. Akibatnya muncullah berbagai komentar negatif  terhadap pengadilan dan aparat hukum yang menangani perkara  tersebut, yang akhirnya menimbulkan rasa ketidak percayaan lagi masyarakat kepada aparat hukum dan pengadilan itu sendiri.
Padahal keberhasilan penegakan hukum  tidaklah semata-mata menyangkut  keberhasilan  hukum yang berlaku, namun  sangat bergantung pula dari beberapa faktor antara lain:
Pertama  substansi hukum, dalam hal ini termasuk di dalamnya undang-undang.
Kedua, penegak hukum  atau aparat hukum dalam hal ini termasuk juga aparat hukum yang terlibat di pengadilan yakni  jaksa, hakim, advokat. Ketiga, sarana dan fasilitas yang mendukung  penegakan  hukum. Termasuk di dalamnya tenaga  manusia yang mempunyai pendidikan  terdidik dan terampil. Keempat, masyarakat. Dalam hal ini masyarakat  harus dapat mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta berusaha mentaatinya. Kelima, kebudayaan yakni hasil  karya. Dalam  hal ini adalah nilai-nilai  yang mendasari hukum yang
ketentuan
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2
berlaku.  (Soerjono Soekanto, 2004, 7- l0).
Kelima  faktor  yang sebagaimana disebutkan di atas, maka  aparat hukum dan sarana prasarana (termasuk
pengadilan)  merupakan salah satu faktor yang menentukan pula bagi keberhasilan penegakan hukum. Oleh karenanya sebagai bagian dari keberhasilan penegakan hukum, aparat hukum  merupakan kunci keberhasilan penegakan hukum, dan pengadilan menjadi satu-satunya tempat orang untuk mencari  keadilan.
Melihat kenyataan demikian, maka  dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan alat utama pelaksanaan kehidupan masyarakat.  Keberhasilan penegakan
hukum sangat ditentukan oleh tugas aparat hukum dan kewibawaan pengadilan itu sendiri. Aparat hukum dan pengadilan dalam usahanya menyelesaikan setiap perkara tidak hanya terbatas pada menerapkan hukum  yang ada di dalam undang- undang, tapi aparat hukum dan pengadilan harus tetap  mengedepankan rasa keadilan masyarakat dalam usahanya menyelesaikan  perkara yang di hadapinya. Aspek keadilan haruslah selalu  ada dalam benak aparat  hukum dan  putusan pengadilan.
Idealnya keberadaan aparat penegak hukum  dan pengadilan  untuk memberikan solusi atas perbuatan melawan  hukum  yang  ada di tengah- tengah masyarakat.  Kasus-kasus yang terjadi seperti mafia peradilan, aparat
hukum  menerima  suap dari pelaku kejahatan,  sampai aparat hukum terlibat dalam jualbeli narkoba  (kasus Jaksa
Esther Tanak dan Dara  Veranita di PN
Jakarta Utara), hendaknya menjadi pelajaran yang sangat  berharga bagi aparat hukum untuk  bertindak lebih
baik  lagi dalam  masyarakat.
Dalam konteks sosiologi, maka apa yang dialami oleh aparat  hukum
dan pengadilan  sebagai objek yang dimarginalkan atau di kucilkan, di cerca dan bahkan dibenci di tengah- tengah masyarakat,  seharusnya segera dapat  menjadi  cambuk bagi untuk segera melakukan perubahan. Harus diakui masih  banyak juga aparat hukum
dan  pengadilan yang  masih berpegang teguh pada prinsip-prinsip  hukum dan keadilan, akan tetapi karena adanya
perbuatan dari beberapa oknum aparat hukum dan pengadilan yang tidak bertanggung jawab,  akibatnya aparat hukum dan pengadilan yang masih
dianggap baik tersebut terkena  juga
imbas negatifnya.
Konsep dari para ahli ilmu sosiotogi hukum kiranya patut dipertimbangkan  untuk  dijadikan solusi untuk menghadapi problem terhadap
aparat  hukum dan pengadilan.  Ajaran Sajipto Rahardjo tentang aliran progresif seharusnya disambut positif dalam rangka  memperbaharui kinerja aparat  hukum dan pengadilan.  Dalam kaca mata sosiologi  hukum, progresit berarti harus dilakukan komprehensif dan menyeluruh  menyangkut segala
aspek yang mendukung terciPtanYa
U Jurnal Legalilas VoL 3 No.2
hukum. Bukan sekedar  membuat  aturan normatif yang  berkualitas saja, namun diperlukan juga  kualitas moral aparat penegak hukum. Selain itu masyarakat harus mendukung langak-langkah
penegakan
hukum,
dengan
menciptakan  budaya  hukum yang taat pada nilai-nilai  hukum yang berlaku juga di tengah-tengah  masyarakat.
Demikian juga ajaran sosiologi hukum dari Philippe Nonet  dan philip Selznick tentang hukum responsip kiranya kalau benar-benar akan menjadi setiap masalah
diimplementasikan
sebuah jawaban dari atau problem masyarakat dalam memberikan penilaian dan usaha meningkatkan kinerja aparat hukum dan pengadilan.
Philippe Nonet dan philip Selznick (2007: 83), menyatakan perluanya perluasan bidang-bidang ]-ang menriliki keterkaitan dengan hukum. Hal ini berhubungan dengan nalar hukum dan pengetahuan di dalam konteks  sosial dan memiliki pengaruh tindakan resmi aparat  hukum, sep€rti halnya realisme hukum atau jurisprudence (ilmu hukum yang menggunakan  pendekatan sosiologi).
Kiranya  masih  banyak lagi teori- teori  sosilologi yang patut dipertimbangkan untuk menjadi salah satu solusi dari masalah yang di hadapi.
Contoh teori dari Rescoe pund tentang Social Enginnering atau alat perubahan sosial sering dijadikan bahan oleh para komunitas ahli hukum yang condong ke cara berfikir empiris untuk
memecahkan  setiap  permasalahan  yang dihadapi oleh hukum itu sendiri. Dalam tulisan ini penulis tidak akan membahas secara  keseluruhan teori_ teori sosiologi yang banyak  memberi kontribusi positif bagi hukum, tapi paling tidak dari dua ajaran yakni progresif  dan ajaran responsif dapat memberikan  pencerahan bagi kita semua terhadap  pembangunan  hukum utamanya  menyangkut struktur hukum.
Hukum Dan Perubahan  Sosial Sekalipun  hukum itu merupakan sarana untuk  untuk mengatur kehidupan  sosial, namun satu hal yang menarik  adalah  bahwa justru hampir senantiasa tertinggal di belakang obyek yang diaturnya.  Dengan demikian akan selalu terdapat gejala  bahwa antara hukum dan perikelakuan sosial  terdapat terdapat  suatu jarak perbedaan (Rahardjo,  1980:99).
Fakta  yang menyatakan tertinggalnya hukum di belakang masyarakat atau masalah yang diaturnya  sering dikatakan sebagai ciri hukum  yang  khas. Tetapi  ketinggalan itu akan betul-betul  menimbulkan suatu persoalan pada saat jarak yang memisahkan antara perafuran  formal dengan  kenyataan yang terjadi telah melampaui batas-batasnya yang wajar.
Tertinggalnya hukum di belakang masyarakat atau masalah yang diaturnya akan menimbulkan masalah, apabila jarak ketinggalan itu telah sedemikian menyolok, sedangkan penyesuaian yang semestinya dapat
i i Jurnal Legalilos VoL 3 No. 2
mengurangi ketegangan tidak kunjung berhasil dilakukan.  Pada waktu itulah dapat ditunjukan  adanYa hubungan yang nyata di antara  perubahan sosial dan hukum  yang mengaturnYa, Yaitu hubungan  yang bersifat ketegangan.
Di kalangan Para sosiolog,
perubahan pada hukum terjadi apabila dua unsur telah  bertemu pada  satu titik singgung. Kedua  unsur tersebut adalah sebagai berikut: Pertama,  keadaan  baru yang timbul. Kedua,  kesadaran akan perlunya perubahan  pada masyarakat yang  bersangkutan itu sendiri.
Pendapat demikian menjadi
penting sekali artinYa  Pada saat berhadapan  dengan  suatu  perubahan di dalam hukum yang semata-mata didorong oleh ketentuan-ketentuan
formal.  Teori-teori  tentang hukum dan perubahan sosial mencoba untuk menunjukkan  pola-pola perkembangan masyarakat.  Memang  bukanlah suatu pekerjaan yang  mudah  untuk membuat generalisasi mengenai  perkaitan antara perkembangan hukum  dan masyarakat yang ribuan  tahun jaraknya dari masa
di mana kita berada  sekarang.
Hendry  Maine dalam Rahardjo (1980:  102), mengemukakan pendapatnya tentang tahapan-tahapan
perkembangan  masyarakat sebagai
suatu perkembangan dari ikatan  kerabat yang primitif sampai yang modern saat ini. Dalam  ikatan primitif seorang
pemimpin kepala suku memPunYai persoalan bagaiman menjaga keseimbangan antara para kepala suku yang  mempunyai kekuasaan  sendiri-
sendiri. Penyesuaian ke arah keseimbangan ini dilakukan
berdasarkan  aturan-aturan tradisional  di
mana hukum, kebiasaan dan agama jalin menjalin menjadi  satu. Perubahan
ke arah  masyarakat teritorial ditandai
dengan munculnya  kekuasaan politik
atau pemerintahan. Dengan munculnya penguasa baru sekaligus timbul pemisahan  antara hukum  dan moral,
kebiasaan dan agama.
Selanjutnya Emile Durkheim dalam Rahardjo (1980: 103), menyatakan  hubungan  perubahan  sosial dan hukum.  Durkheim menekankan
perhatiannya ada fenomena solidaritas
sosial yang terdaPat antara Para anggota  masyarakat.  Adanya pertalian antara  jenis-jenis hukum tertentu dengan sifat  solidaritas  sosial di dalam
masyarakat. Durkheim membedakan
antara hukum yang menindak dan hukum yang  mengganti.  Hukum Yang menindak adalah hukum pidana. Dasar hukum  adalah suatu solidaritas sosial
yang disebutnya solidaritas mekanik.
Dalam segi dinamikanya maka diferensiasi ini
menimbulkan kebutuhan akan adanya kerjasama  di antara para  individu anggota masyarakat. Solidaritas Yang ditimbulkan oleh keadaan Yang demikian itu adalah solidaritas organik. Hukum  yan dibutuhkan bukan lagi hukum yang bekerjanYa adalah
dengan  cara  menindak, membatasi,
tetapi yang memberikan penggantian,
sehingga  keadaannya menjadi pulih
lagis  seperti  semula.
Bertitik tolak
pada dua pandangan sosiolog di atas, kemudian dikaitkan dengan judul artikel ini, maka setidaknya pandangan hukum dan perubahan sosial dari kedua ahli tersebut pada dasarnya mempunyai relevansi  yang  sangat erat. Dalam hal ini perkembangan hukum dilihat dari segi penilaian masyarakat terhadap aparat hukum dan pengadilan. Perubahan paradigma sosial atau masyarakat terhadap kinerja aparat hukum dan pengadilan merupakan gambaran dari ajaru yang pernah dikemukakan oleh Durkheim yakni diperlukan adanya  hukum yang mengganti bukan hanya lagi sebagai hukum menindak.
Hal demikian dikaitkan dengan perilaku para aparat hukum dan pengadilan yang semakin hari makin tidak membawa ftrsa aman bagi masyarakat. Hukum seolah_olah dijadikan permainan oleh aparat hukum dan pengadilan sesuai dengan kemauan mereka sendiri.  Kendali hukum tergantung dari kepentingan_ kepentingan yang mereka mainkan sendiri. Situasi  demikian  bukan tidak mungkin akan menimbulkan konflik sosial  dalam  masyarakat itu sendiri.
Langkah  Yang perlu  Dilakukan Perspektif  sosiologis menjadikan kita semua sadar'bahwa  dunia  peradilan dan aparat  penegak hukum memiliki multidimensi. potret pengadilan dan aparat hukum di Indonesia seperti menjalankan politik Iiberal dalam
pekerjaannya. Hal ini sering tidak atau kurang mendapat perhatian, karena penglihatan dan pemahaman secara sosiologis masih agak  asing bagi kebanyakan  para yuris atau ahli hukum. Dengan penglihatan yang sosiologis yang  demikian dapat dipastikan bahwa cara-cara kita mEnangani pengadilan adalah berkualitas liberal.
Cara kerja disebut berkualita Iiberal, oleh karena pada dasarnya komitmennya hanya kepada fungsi sebagai  suatu institusi formal. paham Iiberal tidak  memperhatikan kenyataan yang berbeda-beda tersebut, dan membiarkan mereka itu bertempur sendiridi pengadilan.
Melihat fakta  demikian kiranya perlu dikembalikan lagi kerja pengadilan dan  aparat hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai  dengan konstitusi negara kita. Untuk itu langkah yang paling mendesak segera dilakukan adalah salah satunya  melakukan reformasi lembaga dan aparat hukum.
Pada umumnya reformasi di bidang hukum  meliputi 3 (tiga) hal, yakni: Pertama, reformasi hukum secara filosofis. Kedua, reformasi hukum secara normatif atau yuridis. Ketig4 reformasi  sosiologis.  Demikian juga dengan reformasi terhadap aparat hukum dan lembaga  pengadilan.
Pentingnya pembaharuan sistem pengadilan,  karena kinerja pengadilan yang baik akan melahirkan produk- produk putusan  lembaga peradilan yang berkualitas. Di mana putusan
turnal Legatitas ViISfrii
lembaga peradilan  yang  bermutu pada akhirnya akan  menjadi  sumber hukum yang dapat dipakai dalam kehidupan bermasyarakat dan (Awaludin, 2001). bernegara
Pembaharuan  Pengadilan  ini merupakan suatu mata rantai dari perkembangan pembagunan hukum.
Hubungan pembaharuan sistem pengadilan dengan Pembangunan hukum,  karena pengadilan merupakan pranata hukum yang Penting, atau dengan  bahasa sederhananya reformasi pengadilan  memang harus dilakukan sejalan  dengan agenda-agenda pembangunan hukum lainnYa.
Menurut Oemar Seno Adji (1985: 251), keberadaan undang- undang  tentang independensi lembaga peradilan  sebagai  salah satu aspek
esensial, bahkan unsur fundamental
dalam  negara hukum bagi Indonesia.
Independensi  lembaga  pengadilan tidak lain adalah  kebebasan dan kemandirian pengadilan dalam  menjalankan  fungsi dan peranannya.
Independensi lembaga
pengadilan harus menyeluruh tidak hanya terbatas  pada  salah  satu bagian dari lembaga  peradilan, tetaPi
independensi itu harus pula tersebar kepada keseluruhan bagian atau
komponen-komponen Yang dimiliki
oleh lembaga pengadilan.
Berkaitan  dengan hal itu, Rusli
Muhamad (2004: 33), mengingatkan bahwa independensi lembaga pengadilan tidak sekedar Pada tingkatan prosesnya, melainkan  juga
menyentuh pada dataran organlsasl,
administrasi, personilnya.

## keuangan
dan
Perubahan administrasi peradilan
harus dilihat sebagai  upaya memberi
pijakan bagi rnunculnya  hakim-hakim dengan  prestasi melahirkan putusan-
putusan hakim yang jujur, adil dan tidak memihak serta berkualitas.
Pentingnya pembenahan teknis administrasi  peradilan  sejalan dengan
tuntutan perbaikan kinerja peradilan,
karena pelaksanaan teknis peradilan
selama ini tidak ditunjang dengan perangkat teknologi, administrasi peradilan  dan sumber  daya manusia yang  memadai.
Dengan demikian lembaga
Pengadilan  ditempatkan  pada dataran
konstitusi  dan  ideologi Pancasila  maka peranan aparat hukum  dan pengadilan tidak sekedar melaksanakan tugas yuridis dengan berkotak-katik dalam penerapan aturan-aturan hukum formal dalam memutus  perkara Yang dihadapinya,  melainkan pula harus
mengambil peran lain yakni peran yang bersifat juridis materiil. Dengan peranan yang  demikian berarti aparat
hukum dan pengadilan  lrarus juga
mempunyai komitmen Politik dan
pejuang ideologi.

## Penutup
Para penyelenggara hukum di negara ini terutama  aparat hukum dan lembaga pengadilan hendaknYa
senantiasa merasa gelisah apabila
hukum belum daPat rakYat atau
Jurnal Legalitas VoL i No.2
masyarakat merasa bahagia. Hal inilah yang  menjadi pesan-pesan penting dari ajaran  hukum  yang dikemukakan oleh para  sosiolog hukum di atas,  terutama ajaran hukum  progresif. Gagasan untuk mencari  alternatif  dalam rangka usaha perbaikan kinerja  aparat hukum dan lembaga pengadilan  sebetulnya lumrah saja. Sejarah hukum  mulai dari primitif sampai ajaran hukum modern erat kaitannya  dengan hubungan perubahan sosial dan hukum di tengah-tengah masyarakt. Hukum dijadikan pendorong  perubahan dari waktu-ke waktu, termasuk  perubahan paradigma aparat hukum dan lembaga pengadilan
yang semakin hari mendapat penilaian negatif dari masyarakat.
Untuk memperbaiki kinerja aparat hukum  dan lembaga pengadilan kiranya  kita tidak hanya  membebankan saja  kepada pemerintah  sebagai pihak eksekutif dan pihak yudikatif dalam hal ini termasuk  aparat hukum dan lembaga  pengadilan, tetapi adalah tanggung jawab kita semua untuk sesegera mungkin melakukan perubahan  atas apa yang terjadi dengan aparat hukum dan lembaga pengadilan kita. Hal ini sesuai dengan intisari dari pesan-pesan yang terdapat  dalam  ajaran hukum progresif.

## Daftar Pustaka
Adji, oemar  seno, 1985, peradilan Bebas Negara Hukunt,Errangga. Jakarta Friedman,  Lawrence Mj 197-5j  The Legar sltsrcm, e solra science  perspective,
Russell Sage Foundtion, New york Nonet, Philippe  dan Philip  selznick, 2007, Hukum Responsif. cetakan pertama. Nusamedia. Bandung Moh' M-D, 20a9, capaian  Dan proyerrsi Kondisi Hukum Indonesia, f-t{alah Disampaikan Dalam Acara Dies Natalis  Ke 63 Fakultas Hukum ucM Yogyakarta,  Refleksi  Fakultas  Hukum uGM Terhadap  Kondisi Hukum Indonesia.  Yogyakarta.
Mahfud,
Mulrammad, Rusli, 2a04,  Kemandirian  pengadilan Dalam proses penegakan Hukum  Pidana  Menuju  sistem piradilan yang Bebas Bertanigung Jowab. Disertasi Pascasarjana 53 Program Dokto;llmu Hukurn  ul..rbfp. Semarang.
Rahardjo, satjipto, 1980, Hukum Dan Masyarakat,penerbit Angkasa Bandung. 1983, Hukum dan perubahan sosiar,penerbit Arumn-i,  Bandung. Soekanto, Soerjono, 2a04, Faktor-Fahor yang Mempengaruhi  penegakai Hukum,
Raja Grafindo persada.  Jakarta
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2