## EFEKTIVITAS PENGAMANAN KAWASAN WISATA PANTAI KOTA PADANG TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Pada Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumbar)

## Agung Nova Kamiza
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: agungkamiza2811@gmail.com

## ABSTRACT
The crime of theft at a beach resort in the city of Padang causes people to be anxious and afraid. Especially in securing beach tourism spots in the city of Padang, it is still considered to be less than optimal, this can be seen that there are still many criminal acts of theft that occur and there is  no  special  security  from  the  security  of  vital  objects  in  these  tourist  attractions.  Security Against Crime Of Theft In Beach Tourism Areas In The City Of Padang By The Directorate Of Security Of Vital Objects Polda West Sumatra is carried out by means of; providing signs and information  boards  in  places  prone  to  security  disturbances,  completing  communication  tools and infrastructure can also support security in a tourist attraction. Organizing cooperation and partnerships between various parties, namely with local traditional leaders. The effectiveness of the  security  carried  out  by  the  Directorate  of  Security  of  Vital  Objects  of  the  West  Sumatra Regional Police against the Crime of Theft in the Coastal Tourism Area in the City of Padang can  be  seen  based  on  data  on  the  increasing  level  of  criminal  acts  of  theft.  The  criminal statistical data shows the ineffectiveness of the security carried out by the tourism security unit of the West Sumatra Police Ditpamobvit.
Keywords: Coastal Tourism, Theft Crime, Security, Effectiveness

## ABSTRAK
Tindak  pidana  pencurian  di  tempat  wisata  pantai  yang  ada  di  Kota  Padang  menyebabkan masyarakat  resah  dan  takut.  Khusus  dalam  pengamanan  tempat  wisata  pantai  di  Kota  Padang masih  dinilai  kurang  maksimal,  hal  ini  dapat  dilihat  masih  banyaknya  tindak  pidana  pencurian yang  terjadi  dan  belum  ada  pengamanan  khusus  dari  pihak  pengamanan  objek  vital  di  tempat wisata  tersebut.  Pengamanan  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencurian  Pada  Kawasan  Wisata  Pantai Di Kota Padang Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumbar dilakukan dengan cara yaitu;  memberikan  rambu-rambu  dan  papan  informasi  di  tempat  yang  rawan  gangguan keamanan,  melengkapi  sarana  prasarana  alat  komunikasi  juga  dapat  menjadi  pendukung keamanan  di  suatu  obyek  wisata.  Mengalang  kerjasama  dan  kemitraan  antara  berbagai  pihak, yaitu  dengan  tokoh  adat  setempat.  Efektifitas  Pengamanan  Yang  Dilakukan  Oleh  Direktorat Pengamanan  Objek  Vital  Polda  Sumbar  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencurian  Pada  Kawasan Wisata  Pantai  Di  Kota  Padang  dapat  dilihat  dengan  berdasarkan  data  tingkat  tindak  pidana
pencurian  yang  meningkat.  Data  statistik  kriminal  tersebut  menunjukan  ke  tidak  efektivan pengamanan yang dilakukan Satuan Pam wisata Ditpamobvit Polda Sumbar
Kata Kunci: Wisata Pantai, Tindak Pidana Pencurian, Pengamanan, Efektivitas

## PENDAHUKUAN
Hubungan  antara  polisi,  hukum  dan  masyarakat  memang  sangat  erat.  Achmad  Ali menjelaskan  mengenai  hubungan  antara  polisi  dengan  efektivitas  hukum:  Kualitas  dan keberdayaan polisi dalam menanggulangi kriminalitas, merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan afektif dan tidaknya ketentuan yang berlaku, khususnya di bidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok kepolisian untuk menindaknya. 1 Ditpamobvit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah merupakan unsur pelaksana  tugas  pokok  yang  berada  di  bawah  Kapolda.  Ditpamobvit  terdiri  dari  Sub  bidang, khusus  sub  bidang  wisata  disebut  Subditwisata,  yang  bertugas  menyelenggarakan  pengamanan obyek  wisata  termasuk  mobilitas  wisatawan  yang  memerlukan  pengamanan  khusus.  Dalam melaksanakan  tugas,  Subditwisata  menyelenggarakan  fungsi:  pengamanan  obyek  wisata  dan pengamanan  mobilitas  wisatawan.  Dalam  melaksanakan  tugasnya  Subditwisata  dibantu  oleh sejumlah Unit yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subditwisata.
Tingginya tingkat kejahatan pencurian yang terjadi merupakan ancaman dan tantangan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, yang pada gilirannnya menghambat usaha usaha pembangunan  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat.  Tindak  pidana  pencurian  di  tempat wisata pantai yang ada di Kota Padang menyebabkan masyarakat resah dan takut. Khusus dalam pengamanan tempat wisata pantai di Kota Padang masih dinilai kurang maksimal, hal ini dapat dilihat  masih  banyaknya  tindak  pidana  pencurian  yang  terjadi  dan  belum  ada  pengamanan khusus dari pihak pengamanan objek vital di tempat wisata tersebut.
Tindak  pidana  pencurian  yang  setiap  tahunnya  selalu  meningkat  di  objek  vital  wisata pantai di Kota Padang. Pencurian yang terjadi dilakukan terhadap barang barang pengunjung dan kendaraan  bermotor  pengunjung.  Perlu  dilakukan  kajian  tentang  efektivitas  pengamanan  yang sudah dilakukan selama ini oleh Dit Pam Obvit Polda Sumbar.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis ,  dengan  metode  pendekatan  yuridis normatif  didukung  yuridis  empiris.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dan  data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.
1 Soerjono Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat , CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm 7.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengamanan Kawasan Wisata Pantai Kota Padang Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumbar Dari Tindak Pidana Pencurian
Tingginya tingkat kejahatan pencurian yang terjadi merupakan ancaman dan tantangan terhadap  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  yang  pada  gilirannnya  menghambat  usaha usaha  pembangunan  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat.  Akibat  sering  terjadinya pencurian di tempat wisata yang ada di Kota Padang dan kecenderungan peningkatan umlah kejadian, menyebabkan adanya krisis kepercayaan masyarakat, banyak pihak resah dan takut, sehingga enggan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Kota Padang.
Banyak faktor yang dapat mendukung terciptanya sebuah kenyamanan para wisatawan di  obyek  wisata  yang  mereka  kunjungi.  Selain  kualitas  pelayanan,  faktor  keamanan  adalah satu faktor yang paling dapat dirasakan oleh wisatawan. Faktor keamanan merupakan tingkat gangguan/kerawanan  keamanan  terhadap  pengunjung  disuatu  obyek  wisata,  karena  faktor keamanan  akan  mempengaruhi  ketenangan  dan  kenyamanan  wisatawan  selama  berada  di obyek  wisata  tersebut,  disamping  itu  faktor  keamanan  tersebut  juga  akan  mempengaruhi wisatawan  dalam  mengambil  keputusan layak  atau  tidak  obyek  wisata  pantai tersebut  untuk dikunjungi.
Kota  Padang  masuk  dalam  destinasi  favorit  wisatawan  baik  dari  dalam  kota  Padang ataupun  luar  kota  Padang  tidak  terbatas  wisatawan  dalam  dan  luar  negeri.  Guna  menjaga keamanan  dan  kenyamanan  pengunjung  menjadi  hal  yang  utama.  Misalkan  dengan menyediakan  pengaman  obyek  wisata  khusus,  tujuan  untuk  memberikan  informasi  tentang hal-hal  yang  terkait  dengan  kondisi  dan keamanan  kawasan.  Memberikan  rambu-rambu  dan papan informasi di tempat yang rawan gangguan keamanan, melengkapi sarana prasarana alat komunikasi  juga  dapat  menjadi  pendukung  keamanan  di  suatu  obyek  wisata.  Rambu  rambu berisikan  tanda  tanda  atau  isyarat  tentang  peringatan  agar  pengunjung  berhati  hati  terhadap barang barang mereka dari incaran pencuri.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pengamanan objek vital khususnya objek wisata beberapa kegiatan yang dilakukan oleh satuan pengamanan objek wisata diantaranya:
1. Komunikasi  berbagai  arah  dari  berbagai  pihak  yang  dikoordinasikan  oleh  Ditpamobvit. Komunikasi dilakukan seperti dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja kota Padang dan pemerintah daerah setempat yaitu Kelurahan pada daerah wisata.
2. Kepemimpinan  dan  motivasi  yang  kuat  di  saat  krisis  adalah  keahlian  tertentu  yang  harus dimiliki  oleh  petugas  Ditpamobvit  di  lapangan  terutama  dalam  pengamanan  acara keramaian pada daerah wisata atau pengamanan hari hari libur pada daerah wisata.
3. Kerjasama  dan  kemitraan  antara  berbagai  pihak,  dilakukan  Ditpamobvit  Polda  Sumbar dengan  tokoh  adat  setempat  pada  kawasan  wisata  pantai  di  Kota  Padang.  Kerjasama  ini terutama dilakukan pada saat adanya acara acara tertentu pada kawasan wisata pantai.
4. Koordinasi  yang  harmonis  antara  berbagai  pihak  yang  sudah  dilakukan  diupayakan  tetap berjalan  untuk  jangka  waktu  yang  lama.  Kegiatan  yang  dilakukan  di  atas  dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan melakukan metode pendekatan persuasive kepada pihak
pihak  yang  dianggap  dapat  mendukung  terlaksananya  pengamanan  pada  obyek  wisata pantai terutama pengamanan dari tindak pidana pencurian.
Selain  itu  Pamobvit  juga  rutin  melaksanakan  patrol  guna  memberikan  mencegah terjadinya  tindak  pidana  khususnya  pencurian.  Berdasarkan  wawancara  penulis,  bahwa pelaksanaan patroli diadakan setiap jam kerja sekitar pukul 12.00 WIB dan pukul 18.00 WIB. Patroli dilakukan pada daerah wisata pantai di lokasi yang banyak pengunjungnya, misalnya pantai  air  manis  patrol  dilakukan  seputaran  batu  malin  kundang  dan  pesisir  pantai. Pengamanan  yang  lakukan  secara  berkelanjutan,  tidak  hanya  pada  saat  ada  kejadian  atau momentum  saja.  Karena,  memang  tugas  dari  Pamobvit  fokus  mengamankan  obyek  vital. Pengamanan  obyek  wisata  pantai  yang  ada  di  sekitar  kota  Padang,  terutama  di  sektor pariwisata  menjadi  satu  tugas  utama  yang  dilakukan  oleh  PAMOBVIT.  Beberapa  tempat wisata  pantai  yang  ada  di  Padang  cukup  terkenal  misalkan  Pantai  Padang  (Taplau),  Pantai Pasir  Jambak,  Pantai  Bungus  dan  pantai  air  manis,  adalah  beberapa  obyek  yang  menjadi tempat kunjungan utama.
Banyaknya  pengunjung  tidak  dapat  dihindarkan  terjadi  sebuah  hal-hal  yang  tidak diinginkan  terjadi  misalnya  pencurian  terhadap  kendaraan  bermotor  pengunjung,  kehilangan barang  barang,  copet  bahkan  pencurian  dengan  kekerasan.  Kejahatan  dalam  kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Kejahatan tidak mengenal batas usia, anak-anak juga  telah  banyak  yang  menjadi  pelaku tindak  pidana.  Bahkan  disaat  sekarang  ini kejahatan tidak  mengenal  siapa  korban.  Salah  satu  contoh  tindak  pidana  yang  masih  sering  terjadi  di tempat  wisata  pantai  banyak  juga  yang  dilakukan  oleh  anak  anak.  Tindak  pidana  pencurian yang terbanyak dilakukan di kawasan wisata pantai Kota Padang adalah kehilangan dan copet serta  tindak  pidana  pencurian  kendaraan  bermotor  roda  dua.  Tindak  pidana  pencurian  ini diatur dalam Pasal 362 KUHP, karena pencurian ini merupakan delik biasa  yaitu delik yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan  yang  dapat  merugikan  harta  benda  dengan  hasil  cukup  bernilai.  Namun  demikian para  pelaku  tindak  pidana  tidak  memikirkan  kerugian  bagi  korban  yang  ditimbulkan  akibat perbuatanya  tersebut.  Tindak  pidana  pencurian  ini  dilakukan  dengan  berbagai  modus  dan tindak  pidana  pencurian  ini  tidak  hanya  diawali  dengan  niat  pelaku,  tetapi  juga  karena kesempatan  yang  ada  akibat  kelalaian  pemiliknya,  sehingga  sangat  meresahkan  dan  selalu menimbulkan  kerugian  bagi  korbannya.  Proses  pemeriksaan  tentang  benar  tidaknya  suatu perbuatan pidana terjadi dapat diketahui melalui proses penyidikan, tetapi sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik. 2 Upaya-upaya  yang dilakukan ditpamobvit Polda sumbar dalam hal pencegahan yakni upaya  preventif  dan  upaya  represif.  Pengertian  upaya  preventif  ialah  upaya  pencegahan kejahatan yang pertama kali diharapkan agar tidak terjadi kejahatan. Pelaksanaan pengamanan
2 Leden  Marpaung, Proses  Penanganan  Perkara  Pidana  (Penyelidikan  &  Penyidikan) ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6
dilakukan di pintu masuk daerah kawasan objek dan daya tarik wisata. Petugas membuka satu posko Polisi yang rutin berjaga untuk melakukan pengamanan. Petugas piket dalam menjaga destinasi wisata pantai harus memperhatikan standar prosedur pengaman yang akan dilakukan yaitu :
1. Memberi salam dan memberi penghormatan dengan sikap ramah dan humanis;
2. Melakukan  pemeriksaan  bersama  dengan  satuan  pengamanan  internal  dengan  cara melakukan pemeriksaan dengan teliti terhadap barang barang/tas  yang dibawa oleh orang yang dianggap mencurigakan;
3. Melakukan penggeledahan badan terhadap orang yang dicurigai;
4. Memberikan  pelayanan  kepolisian  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  bantuan pertolongan dan informasi dengan cara pelayanan yang ramah dan sopan;
5. Melaksanakan himbauan himbauan dengan bahasa yang mudah dimengerti kepada seluruh wisatawan untuk berhati hati dan selalu waspada agar tidak menjadi korban tindak pidana.

## B. Kendala  Dalam  Pengamanan  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencurian  Pada  Kawasan Wisata Pantai Di Kota Padang Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumbar
Pembentukan  Satuan  pengamanan  pariwisata  pada  Ditpamobvit  Polda  Sumbar merupakan  upaya  kepolisian  mengimbangi  perkembangan  dunia  pariwisata  di  Propinsi Sumatera Barat khususnya Kota Padang. Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai  pelindung,  pelayan  dan  penganyom  masyarakat,  yang  menjadi  dasar  utama dibentuknya  Polisi  Pariwisata.  Keamanan  dan  kenyamanan  dalam  suatu  wilayah  adalah  hal paling utama dicari oleh para wisatawan.
Polri  dalam  melaksanakan  tugasnya  untuk  memberantas  tindak  pidana  pencurian  di kawasan  wisata  pantai  Kota  Padang  terdapat  kendala-kendala  yang  menghambat  kinerja Pamobvit  untuk  mencapai  hasil  maksimal  dalam  mencegah  dan  memberantas  pencurian  di kawasan  wisata  pantai  Kota  Padang.  Beberapa  kendala  yang  dihadapi  berasal  dari  faktor internal  dan  eksternal.  Faktor  internal  adalah  faktor  yang  berasal  dari  Polri  itu  sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar Polri baik itu dari Pemerintah, masyarakat maupun pihak pelaku usaha wisata.
Faktor  internal  yaitu  antara  lain  kurangnya  jumlah  personil  Ditpamobvit  Polda Sumbar.  Kekurangan  jumlah  personel  Direktorat  Pengamanan  Objek  Vital  (Pam  Obvit) khususnya  Pam  Wisata  dari  seluruh  anggota  yang  terbagi  bagi  masing-masing  Bagian  dan Satuan  guna  mencukupi  Perbankan  yang  ada  termasuk  sektor  Pariwisata,  SDM  maupun Lembaga  Negara  lainnya  yang  perlu  diawasi.  Kasubditpam  Wisata  Polda  Sumbar mengatakan,  di  Subdit  Pariwisata  sendiri  hanya  memiliki  anggota  sebanyak  12  personel. Personel tersebut harus menjaga beberapa tempat lokasi wisata di Kota Padang. Untuk lokasi wisata  di  Kota  Padang  personel  polisi  wisata  hanya  melakukan  patroli  dan  berkerjasama dengan anggota polsek setempat. Dengan jumlah anggota personil hanya sebanyak 12 orang ini tidak memaksimalkan peran dari pengamanan objek Vital dalam pengamanan objek wisata terhadap  tindak  pidana  pencurian  di  Kota  Padang.  Menyiasati  kekurangan  personel,  selain
melakukan patroli juga membina pengamanan internal (satpam) yang berada di lokasi tempat wisata. Namun pada beberapa lokasi wisata pantai yang diteliti tidak adanya personil Satpam.
Salah  satu  kemampuan  yang  harus  dimiliki  oleh  personil  Ditpamobvit  adalah kemampuan  berbahasa  asing.  Polisi  pariwisata  harus  memiliki  kecakapan  dalam berkomunikasi  dalam  bahasa  Inggris.  Kemampuan  personil  Ditpamobvit  dalam berkomunikasi masih kurang. Pada prakteknya Ditpamobvit Polda Sumbar menggunakan jasa penerjemah  apabila  akan  memberikan  penyuluhan  atau  dalam  menangani  kasus  kasus  yang berkaitan  dengan  orang  asing.  Hal  tersebut  terasa  tidak  efektif  karena  memakan  waktu  dan biaya yang besar. Kendala lain adalah luasnya wilayah kawasan wisata pantai di Kota Padang karena termasuk juga pulau pulau yang ada pada lokasi wisata pantai. Seperti di pantai bungus dan  pantai  air  manis,  wilayah  wisata  pantainya  juga  termasuk  kawasan  pantai  pada  pulau pulau  yang  ada  di  lokasi  wisata  pantai  tersebut.  Petugas  Ditpamobvit  sulit  untuk  mencapai lokasi  tersebut  padahal  lokasi  pulau  pulau  tersebut  rawan  daripada  tindak  pidana pencurian. Pada kondisi ini diperlukan petugas pengamanan setempat atau security. Pada penelitian yang dilakukan kebanyakan tidak adanya petugas keamanan atau Satpam khusus pada lokasi wisata pantai,  yang  ada  hanya  masyarakat  setempat  yang  cenderung  bersikap  premanisme  dan menjalankan  pekerjaan  sesuai  permintaan  pihak  yang  memberikan  pekerjaan  atau  pemilik usaha wisata.

## C. Efektifitas  Pengamanan  Yang  Dilakukan  Oleh  Direktorat  Pengamanan  Objek  Vital Polda  Sumbar  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencurian  Pada  Kawasan  Wisata  Pantai  Di Kota Padang
Pada  saat  ini  kegiatan  pariwisata  menjadi  kebutuhan  masyarakat  karena  merupakan kegiatan  untuk  berekreasi  dan  menenangkan  diri.  Terdapat  elemen-elemen  yang  harus dipenuhi  oleh  suatu  destinasi  wisata,  yaitu  atraksi,  fasilitas,  infrastruktur,  transportasi,  dan keramahtamahan.  Salah  satu  jenis  wisata  merupakan  wisata  alam.  Wisata  alam  yang  berupa wisata pantai merupakan wisata yang diminati oleh masyarakat karena biasanya relatif masih alami dan jauh dari kebisingan perkotaan sehingga memberikan rasa nyaman pada wisatawan.
Tujuan  dari  pelaksanaan  tugas  yang  diemban  oleh  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  adalah  untuk  mewujudkan  keamanan  dalam  negeri  yang  meliputi  terpeliharanya keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  tertib  dan  tegaknya  hukum,  terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Meskipun  didalam  aturan  perundang-undangan  telah  memberi  kewenangan  dan keleluasaan  kepada  Polri  dalam  melaksanakan  tugas  pokoknya  menjaga  keamanan  dan ketertiban namun pada lokasi atau kawasan tertentu khususnya kawasan  yang memiliki sifat strategis,  pelaksanaan  pengamanan  oleh  personil  Polri  hanya  dapat  dilakukan  oleh  personil Polri  dari  satuan  tertentu  setelah  adanya  permintaan  dari  pihak  pengelola  kawasan  tersebut. Pengecualian  berlaku  bila  suatu  peristiwa  yang  bersifat  kontijensi  terjadi,  Polri  dapat memberlakukan  azas  subsideritas  (melakukan  tindakan  awal)  dan  diskresi  Kepolisian
(melakukan tindakan hukum berdasarkan penilaiannya untuk kepentingan umum).
Dalam Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitnas telah menetapkan  pihak  pengelola  objek  sebagai  penanggungjawab  penyelenggaraan  pengamanan pada  masing-masing  objeknya,  namun  pada  kenyataannya  saat  ini  masih  ada  anggapan  dari pihak  pengelola  objek  bahwa  faktor  pengamanan  objek  adalah  tanggung  jawab  penuh  dari pihak Kepolisian. 3
Menurut  teori  Soerjono  Soekanto  faktor  yang  mendukung  Kinerja  Polri  dalam penegakkan  hukum  antara  lain:  a.  Faktor  hukumnya  sendiri;  b.  Faktor  penegak  hukum;  c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum; d. Faktor masyarakat; dan e. Faktor  kebudayaan. 4 Dari  butir  c  menurut  teori  Soerjono  Soekanto  yaitu  faktor  sarana  dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum adalah salah satu bagian yang terpenting  yang dibutuhkan  Pam  Obvit  Polri  untuk  mendukung  sistem  pengamanan  obvitnas  di  seluruh wilayah Indonesia termasuk obyek wisata. Pam Obvit Polri tidak dapat berjalan tanpa adanya sarana  dan  prasarana  yang  dapat  digunakan  untuk  melaksanakan  Pengamanan  Objek  Vital dengan baik.
Berdasarkan  data  tingkat  tindak  pidana  pencurian  yang  terjadi  di  kawasan  wisata pantai di kota Padang pada tahun 2018 sampai dengan 2019 terjadi peningkatan tindak pidana pencurian.  Data  statistik  kriminal  tersebut  menunjukan  ke  tidak  efektifan  pengamanan  yang dilakukan  Satuan  Pam  wisata  Ditpamobvit  Polda  Sumbar.  Kondisi  tersebut  disebabkan  oleh berbagai  faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  pengamanan.  Ketidak  efektifan terutama  disebabkan  tidak  sebandingnya  luas  wilayah  wisata  pantai  di  Kota  Padang  dengan jumlah  petugas  Pamobvit  Polda  Sumbar.  Selain  itu  hal  tersebut  juga  dipengaruhi  oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung pelaksanaan pengamanan.
Dalam  rangka  pencegahan  dan  penangkalan  terhadap  ancaman  gangguan  keamanan obvitnas, Pam obvitnas perlu mengefektifkan sarana dan prasarana yang mampu mendeteksi secara  dini (early  warning) setiap  potensi  ancaman  gangguan  keamanan  yang  berdampak terhadap  keamanan  obvitnas.  Sarana  dan  Prasarana  tersebut  harus  mencakup  sistem koordinasi  antar  pam  obvitnas  yang  berada  di  seluruh  satuan  kewilayahan  dimana  obvitnas dan  obvit  tertentu  tersebut  berada.  Sementara  itu  ketidak  efektifan  juga  disebabkan  adanya pembatasan  kewenangan  dari  DitPamobvit  apabila  terjadinya  tindak  pidana  pencurian. Kejadian kejahatan di bidang pariwisata atau terkait dengan harta benda dari pengusaha dan pengunjung wisata masih tetap terjadi yang antara lain telah ditangani oleh Ditpamobvit yang Selanjutnya  berdasarkan  data/laporan  yang  diterima  akan  dilanjutkan  penanganannya  yang dilakukan  oleh  Satuan  Reserse  Kriminal  (Sat  Reskrim)  yang  menyelenggarakan  kegiatan- kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Sehingga terlihat batas kewenangan Dit pamobvit adalah sebatas melanjutkan pelaporan sedangkan tindak lanjut apabila terjadi suatu kejahatan ada pada wewenang Reskrim. Reskrim, fungsi ini akan bekerja apabila telah terjadi
3 Amir Syamsuddin, Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisidan Pengacara , PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hlm 67
4 Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Rajawali  Pers,  Jakarta, 2009, hlm. 46
suatu  tindak  pidana.  Mereka  bertugas  mengumpulkan  barang  bukti,  yang  bertujuan  untuk mengungkap kasus yang telah terjadi mulai dari awal sampai akhir. Setelah bukti terkumpul, mereka  menangkap  tersangka,  kemudian  bersamasama  alat  bukti  yang  telah  terkumpul, diserahkan  ke  Jaksa  Penuntut  Umum.  Keterbatasan  kewenangan  tersebut  mengakibatkan Ditpamobvit  hanya  dapat  melakukan  upaya  upaya  non  penal  untuk  menanggulangi  tindak pidana pencurian sedangkan secara penal tidak dapat dilakukan.

## KESIMPULAN
Pengamanan  Kawasan  Wisata  Pantai  Kota  Padang  Oleh  Direktorat  Pengamanan  Objek Vital  Polda  Sumbar  dari  tindak  pidana  pencurian  adalah  dilakukan  dengan  cara  yaitu; memberikan  rambu-rambu  dan  papan  informasi  di  tempat  yang  rawan  gangguan  keamanan, melengkapi sarana prasarana alat komunikasi juga dapat menjadi pendukung keamanan di suatu obyek  wisata.  Rambu  rambu  berisikan  tanda  tanda  atau  isyarat  tentang  peringatan  agar pengunjung  berhati  hati  terhadap  barang  barang  mereka  dari  incaran  pencuri.  Melakukan Komunikasi  berbagai  arah  dari  berbagai  pihak  yang  dikoordinasikan  oleh  Ditpamobvit. Komunikasi  dilakukan  seperti  dengan  pihak  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  kota  Padang  dan pemerintah  daerah  setempat  yaitu  Kelurahan  pada  daerah  wisata.  Mengalang  kerjasama  dan kemitraan antara berbagai pihak, yaitu dengan tokoh adat setempat pada kawasan wisata pantai di Kota Padang. Selain itu Pamobvit juga rutin melaksanakan patrol guna memberikan mencegah terjadinya  tindak  pidana  khususnya  pencurian.  Tindak  pidana  pencurian  yang  terbanyak dilakukan di kawasan wisata pantai Kota Padang adalah kehilangan dan copet serta tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

## DAFTAR PUSTAKA
Soerjono Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat , CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
Leden  Marpaung, Proses  Penanganan  Perkara  Pidana  (Penyelidikan  &  Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta, 2009
Amir  Syamsuddin, Integritas  Penegak  Hukum:  Hakim,  Jaksa,  Polisidan  Pengacara ,  PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008
Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Rajawali  Pers, Jakarta, 200