Yalid
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau
Jalan Purwodadi Ujung Perum Bougenville Blok D 4, Kec. Tampan, Pekanbaru
Abstract: This research aims to describing and analyzing the equal and fair development and arrangement of minimarket in Pekanbaru based on Regional Regulation of Pekanbaru City  No.  09  of 2014  on  the  Management  of  People's  Market,  Shopping  Center  and Supermarket;  and explaining the  obstacles and  efforts  to  overcome  the  equal  and  fair development  and  arrangement of minimarket  in  Pekanbaru City.  The research  method  is socio-legal research.  The  conclusion  of  the  research  is  that based on the  Regional Regulation  No.  09  of 2014, the  establishment  of  minimarket  shall be  based  on  RTRW, RDTRK,  and zoning  regulations; and  that  developing  and  arranging  minimarket equally and  fairly  in  Pekanbaru  City  still  meet some  obstacles.  To  overcome the  obstacles,  the Government of  Pekanbaru  City  has  carried  out  some  efforts, so  that  the  equal  and  fair development and arrangement of minimarket in Pekanbaru City can continuously run well.
Keywords: Planning, Development, Minimarket.
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis pengembangan  dan  penataan  yang  setara  berkeadilan  terhadap  mini  market  di  Kota Pekanbaru  berdasarkan    Peraturan  Daerah  (Perda)  Kota  Pekanbaru  No.  09  Tahun  2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat,  Pusat  Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Kedua, untuk menjelaskan  kendala  dan  upaya  mengatasinya  dalam  pengembangan  dan  penataan  yang setara  berkeadilan  terhadap  mini  market  di  Kota  Pekanbaru.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah  penelitian  hukum  sosiologis.  Kesimpulan  penelitian  ini pertama, pengembangan  dan  penataan  yang  setara  berkeadilan  terhadap  mini  market  di  Kota Pekanbaru    berdasarkan    Perda  Kota  Pekanbaru  No.  09  Tahun  2014  diketahui  bahwa pendirian  minimarket  harus  berdasarkan  RTRW,  RDTRK,  termasuk  peraturan  zonasi. Kedua, kendala dan upaya mengatasinya  dalam pengembangan dan penataan yang setara berkeadilan  terhadap  mini  market  di  Kota  Pekanbaru  dapat  diketahui  beberapa  kendala. Terhadap  kendala  tersebut,  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  telah  mengupayakan  jalan  keluar sehingga  pengembangan  dan  penataan  yang  setara  berkeadilan  terhadap  mini  market  di Kota Pekanbaru dapat terus berjalan.
Kata Kunci: Penataan, Pengembangan, Mini Market.
Pengembangan dan Penataan yang Setara Berkeadilan Terhadap  Minimarket  di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

## Pendahuluan
Pemerintah  dan/atau  pemerintah daerah  sesuai  dengan  kewenangannya melakukan  pengaturan  tentang  pengem- bangan,  penataan  dan  pembinaan  yang setara  dan  berkeadilan  terhadap  pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan  ke-pastian  berusaha  dan hubungan  kerja  sama  yang  seimbang antara  pemasok  dan  pengecer  dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan  menengah.  Tetapi,  feno-mena  di Kota  Pekanbaru  menunjukkan  banyak pendirian  berbagai  supermarket,  pasar swalayan,  mini  market  sudah me-rambah diberbagai  lokasi,  bahkan  sampai  level perumahan.  Fenomena  ini  setidak-nya harus lebih dikendalikan melalui pengaturan  zonasi  yang  berkeadilan  dan memihak  kepada  kepentingan  pedagang kecil  atau  pedagang  kategori  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Pemerintah  Kota  Pekanbaru  sesuai dengan kewenangannya seharusnya dapat melakukan  pengaturan  tentang  pengem- bangan  dan  penataan  yang  setara  ber- keadilan    terhadap  maraknya  pendirian supermarket, pasar swalayan, minimarket khususnya  fenomena  seperti  Indomaret dan  Alfamart  sehingga  mampu  memberi ruang  hidup  bagi  pedagang  kecil  atau pedagang  kategori  UMKM.  Banyaknya pendirian  Indomaret  dan  Alfamart  di Kota  Pekanbaru  juga  merupakan  feno- mena  umum  yang  terjadi  beberapa  kota lainnya.  Hal  tersebut  banyak  mendapat penolakan  dan  kritik  dari  masyarakat, meskipun  ada  juga  yang  menyatakan keberpihakannya.
Berdasarkan  kesenjangan  antara das  sollen dengan das  sein di  atas  maka
penulis  tertarik  dalam  melakukan  pene- litian dengan menetapkan judul “Pengem-bangan  dan  Penataan  yang Setara  Berke-adilan  Terhadap    Mini Market    di  Kota  Pekanbaru  Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko Swalayan”.
Kebijakan  zonasi  atau  penataan lokasi  merupakan  sebuah  kebijakan  yang mencoba  menghindari  terjadinya  per- saingan  langsung (head  to  head) antara ritel modern dengan ritel kecil/tradisional.  Sesungguhnya  dengan melakukan  zonasi,  maka  ketika  zona- zona  ditetapkan  untuk  toko  modern berjaringan  nasional,  maka  pada  saat  itu ada  semangat  untuk  mem-batasinya  di wilayah  tersebut  (Ita  Mutiara  Dewi, 2013).
Hasil penelitian sejenis menyebut- kan  fenomena  retailisasi  di  kota-kota besar  di  Indonesia  bahkan  sampai  ke pelosok  desa.  Gejala  ini  relatif  sulit  di- kendalikan  karena  berlaku  sistem  yang digerakkan  oleh supply  and  demand , dengan  hadirnya  konsep  belanja  modern telah  mewabah  sebagai  produk  dari  ka- pitalisme  global  (Ita  Mutiara  Dewi,
2013).
Hasil  penelitian  di  atas  belumlah menekan  pada  aspek  penataan  dan  pem- binaan  yang  setara  berkeadilan  terhadap minimarket  studi  di  salah  satu  kota. Seperti  OK  Laksamana  Lufti  di  Kota Medan  lebih  mengemukakan  fenomena persaingan usaha yang tidak sehat semen- jak  keberadaan  Indomaret  di  Kota Medan.  Kemudian    hasil  penelitian  Ita Mutiara  Dewi  penelitiannya  menekankan pada  implementasi  kebijakan  perencana- an  penataan    toko  modern  berjaringan
nasional di Kabupaten Sleman khususnya dari  aspek  ekonomi  politik.  Oleh  karena itu,    penelitian  ini  memberikan  nuansa baru    karena  belum  pernah  diteliti  oleh penulis lain sebelumnya.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  sosiologis , dilakukan  dengan menggunakan  pendekatan  empiris    de- ngan  cara  menelaah  rumusan  masalah yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan
Pengembangan  dan  Penataan  yang Setara Berkeadilan terhadap Minimar- ket  di  Kota  Pekanbaru      Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru Nomor  09  Tahun  2014  tentang  Penge- lolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanja- an dan Toko Swalayan
Sebagaimana telah disinggung Pe- merintah  Kota  Pekanbaru  sesuai  dengan kewenangannya  seharusnya  dapat  mela- kukan pengaturan tentang pengembangan dan  penataan  yang  setara  berkeadilan terhadap  maraknya  pendirian  super- market,  pasar  swalayan,  mini  market khususnya  fenomena  seperti  Indomaret dan  Alfamart  sehingga  mampu  memberi ruang  hidup  bagi  pedagang  kecil  atau pedagang  kategori  UMKM.  Banyaknya pendirian  Indomaret  dan  Alfamart  di Kota  Pekanbaru  juga  merupakan  feno- mena  umum  yang  terjadi  beberapa  kota lainnya.  Hal  tersebut  banyak  mendapat penolakan  dan  kritik  dari  masyarakat, meskipun  ada  juga  yang  menyatakan keberpihakannya.  Bahkan,  sampai  saat ini  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru yang secara  teknis  melalui  Kepala  Bidang
Perdagangan  Bapak    Drs.  Mas  Irba  H Sulaiman  pada  tanggal  14  Desember 2015  disebutkan  jumlah  Alfamart  dan Indomaret  di  Kota  Pekanbaru  masing- masing berjumlah 150 gerai.
Berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut dapat diketahui bahwa:
“Untuk pengembangan dan  penata- an  yang  setara  dan  berkeadilan terhadap  mini  market  di  Kota Pekanbaru  kebijakannya  sudah tertuang  dalam  Peraturan  Daerah (Perda)  Kota  Pekanbaru  No.  09 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Pasar  Rakyat,  Pusat  Perbelanjaan dan  Toko  Swalayan.  Menurut Perda tersebut pada Pasal 20  ayat (1)  wajib  mengacu  pada  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW), Rencana  Detail  Tata  Ruang  Ka- wasan  (RDTRK),  termasuk  per- aturan  zonasi  kota.  Keberadaan minimarket  seperti  Indomaret  dan Alfmart  merupakan  kebutuhan kota  metropolitan.  Selain  itu, menghadapi  tantangan  Masyara- kat  Ekonomi  Asean  (MEA)  yang diperberlakukan  mulai  Desember 2015,  tentu  akan  banyak  masuk- nya  retail  asing  ke  Indonesia. MEA  bukanlah  kebijakan  daerah, sehingga tidak bisa dihindari, dari pada  nanti  pihak  retail  asing menguasai  bisnis  retail  maka sudah  tepat  kiranya  Pemerintah Kota  Pekanbaru  memberikan  ke- sempatan  pemodal  lokal  seperti Indomaret  dan  Alfamart  untuk berkiprah di  negeri sendiri. Kebi- jakan  pemerintah  Kota  Pekanbaru sebenarnya  adalah  memberikan ruang  seluas-luasnya  bagi  peng- usaha  lokal,  dalam  menghadapi masuknya  investor  retail  asing yang akan masuk ke berbagai kota di  Indonesia,  termasuk  dalam  hal ini  Kota  Pekanbaru.  Kemudian dari masuknya minimarket sekelas Alfamart  dan  Indomaret  masyara-
kat  dapat  memanfaatkan  layanan dan  fasilitas  lengkap  yang  di- tawarkan.  Selain  itu,  memberikan pendidikan atau contoh  yang baik kepada  pedagang  bagaimana  me- nata  dan  memanajemen  usaha retail” (wawancara dengan Kepala Bidang  Perdagangan  Bapak    Drs. Mas  Irba  H  Sulaiman  pada tanggal  14  Desember  2015  di Kantor  Dinas  Perdagangan  Kota Pekanbaru).
Pengembangan dan penataan yang setara  dan  berkeadilan  menurut  Ketua Kadin  Kota  Pekanbaru  tidak  mungkin bisa  dilakukan  secara  setara  dan  berke- adilan,  karena  dalam  sistem  ekonomi dunianya  adalah  persaingan.  Jadi,  secara praktis  ketentuan  tersebut  tidak  mungkin bisa  diterapkan.  Keberadaan  minimarket merupakan  persaingan  yang  lebih  sehat, masyarakat sebenarnya juga lebih cerdas, karena  harga  yang  ditawarkan  belum tentu lebih murah. Kemudian keberadaan minimarket tidak dapat diabaikan sebagai kebutuhan  sebuah  kota  metropolitan. Beroperasi 24 jam membuat suasana kota lebih  hidup,  konsekuensinya  tentu  mem- perkecil  pendapatan  usaha  kecil  dan  me- nengah  (wawancara dengan Ketua Kadin Kota  Pekanbaru  Supirman  pada  tanggal 15  Desember  2015  bertempat  di  tempat usahanya).
Untuk  membandingkan  jawaban tersebut  penulis  juga  mengajukan  per- tanyaan  terhadap Komisi  II  DPRD Kota Pekanbaru  dalam  hal  ini  secara  teknis dilimpahkan  kepada  salah  satu  anggota- nya Bapak Darnil, SH mengemukakan:
“Pengembangan  dan  penataan minimarket  yang  merupakan    ba- gian  dari  Toko  Swalayan  di  Kota Pekanbaru  dasar  kebijakannya sudah  ditentukan  berdasarkan  ke- sepakatan  Walikota  Pekanbaru
dan DPRD Kota Pekanbaru dalam Perda    Kota  Pekanbaru  No.  9 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Pasar  Rakyat,  Pusat  Perbelanjaan dan Toko Swalayan.  Berdasarkan ketentuan tersebut pendirian mini- market harus berdasarkan RTRW, RDTRK,  termasuk  peraturan  zo- nasi.  Selain  itu,  pendirian  mini- market harus memenuhi ketentuan a) memperhatikan keberadaan pa- sar  rakyat,  usaha  kecil  dan  usaha kajian  sosial  ekonomi  masyarakat yang  dilakukan  oleh  Lembaga Independen  yang  berwenang;  b) memperhatikan jarak antara mini- market  dengan  pasar  rakyat  mini- mal  radius  350    (tiga  lima  puluh) meter,  jarak  ini  terkecuali  untuk pusat  perbelanjaan  yang  terinteg- rasi” (wawancara dengan Anggota Komisi  II  DPRD  Kota  Pekanbaru Bapak Darnil, S.H. melalui sambungan  telpon  pada  tanggal 17 Desember 2015).
Memperhatikan  jawaban  Peme- rintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Per- industrian  dan  Perdagangan  dan  DPRD Kota  Pekanbaru  di  atas,  maka  dapat  di- ketahui  pengembangan  dan  penataan minimarket  harus  berdasarkan  Perda Kota  Pekanbaru  No.  9  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Pasar  Rakyat,  Pusat Perbelanjaan  dan  Toko  Swalayan.  Ber- dasarkan  Perda  tersebut  pengembangan dan penataaan minimarket wajib mengacu  pada  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW),  Rencana  Detail  Tata Ruang  Kawasan  (RDTRK),  termasuk peraturan  zonasi  kota.  Kemudian  dalam pendirian  minimarket  harus  memperhati- kan  keberadaan  pasar  rakyat,  usaha  kecil menengah  yang  ada  di  wilayah  yang bersangkutan  dengan  membuat  kajian kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  yang dilakukan  oleh  Lembaga  Independen
yang  berwenang.  Selanjutnya,  tetap memperhatikan  jarak  antara  minimarket dengan  pasar  rakyat  minimal  radius  350 (tiga lima puluh) meter.
Dari  jawaban  tersebut  bila  dikait- kan  dengan  kondisi  di  lapangan  tampak tidak  sejalan.  Hal  ini  penulis  amati  ada beberapa  minimarket  seperti  Indomaret dan Alfamart jaraknya kurang dari radius 350 meter. Contoh konkritnya, Indomaret dan  Alfamart  yang  terletak  di  Jalan Purwodadi Kecamatan Tampan,  jaraknya berdekatan dengan  pasar rakyat  yang le- taknya  di  samping  Gedung  Graha  Pena Riau  Pos.  Selain  itu,  masih  ada  lagi beberapa  Indomaret  dan  Alfamart  yang letaknya  kurang  dari  radius  350    (tiga  li- ma  puluh)  meter.  Terhadap  keadaan  ini pihak  Dinas  Perindustrian  dan  Perda- gangan mengemukakan:
“Ketentuan  pendirian  minimarket harus  berdasarkan  RTRW,  RDT- RK,  termasuk  peraturan  zonasi. Permasalahannya, untuk Kota Pekanbaru  belum  memiliki  Perda RTRW,  sedangkan  RDTRK  dan peraturan  zonasi  berinduk  kepada RTRW    tersebut.  Perda  RTRW yang masih berlaku saat ini adalah produk  tahun  1979.    Bayangkan saja,  dalam  Perda  RTRW  yang lama  tersebut  kantor  Dinas  Per- industrian  dan  Perdagangan  Kota Pekanbaru  saja  terletak  pada kawasan  hutan.  Namun,  untuk kondisi  sekarang  hutan  tersebut tidak  ada  lagi.  Meskipun  Perda RTRW tersebut tidak ada kebijak- an  pendirian  minimarket  memang ditentukan berdasarkan radius minimal  350  meter.  Bila  fakta  di lapangan  ada  yang  kurang  dari jarak  tersebut,  kebijakan  pendiri- an  ditentukan  berdasarkan  per- mintaan  masyarakat.  Mekanisme- nya,  ada  permintaan  masyarakat dibuktikan  dengan    adanya  tanda
tangan  warga  yang  disampaikan melalui  Ketua  RT,  Ketua  RW setempat.  Selain  itu,  ketentuan memperhatikan  keberadaan  pasar rakyat,  usaha  kecil  yang  ada  di wilayah yang bersangkutan dengan  membuat  kajian  kondisi sosial  ekonomi  yang  dilakukan oleh  Lembaga  Independen  me- mang  belum  dijalankan  khusus- nya  terhadap  minimarket  yang berdiri  sebelum  berlakunya  Perda Kota  Pekanbaru  No.  9  Tahun 2014,  sedangkan  untuk  pendirian minimarket pasca berlakunya perda  tersebut  tentu  harus  di- lengkapi dengan persyaratan kajian  oleh  Lembaga  Independen tersebut.  Bila  diperhatikan  keber- adaan  usaha kecil yang ada di wi- layah  yang  bersangkutan,  umum- nya  bukanlah  mata  pencarian satu-satunya  bagi masyarakat. Kebanyakan,  usaha  kecil  tersebut merupakan  usaha  sampingan,  se- hingga  kami  berpendapat  dapat dikatakan  tidak  akan  menggangu perekonomian  masyarakat.  Mes- kipun,  keberadaan  minimarket tersebut  jelas  akan  berhadapan keberadaan  usaha  kecil”  (wawan- cara  dengan  Kepala  Bidang  Per- dagangan Bapak  Drs. Mas Irba H Sulaiman  pada  tanggal  14  De- sember  2015  bertempat  di  Kantor Dinas  Perdagangan  Kota  Pekan- baru).
Berdasarkan  jawaban  dari  Kepala Bidang  Perdagangan  Bapak    Drs.  Mas Irba  H  Sulaiman  di  atas  maka  dapat  di- ketahui  bahwa  pendirian  minimarket harus  berdasarkan  RTRW,  RDTRK,  ter- masuk  peraturan  zonasi.  Tetapi,  sampai saat  ini  di  Kota  Pekanbaru  belum  ada Perda  RTRW  yang    baru  sesuai  dengan perkembangan  kota  kondisi  saat  ini. Kemudian  meskipun  Perda  RTRW  yang
baru  tersebut  tidak  ada,  namun  dapat ditentukan  berdasarkan  radius  minimal 350  meter.  Jika,  fakta  di  lapangan  ada yang  kurang  dari  jarak  tersebut,  alasan- nya  karena  adanya  permintaan  dari masyarakat.
Untuk mendukung pengembangan dan  penataan  yang setara dan berkeadil- an  pihak  minimarket    menurut  Komisi  II DPRD  Kota  Pekanbaru  (wawancara dengan Anggota Komisi II Bapak Darnil, SH  pada  tanggal  17  Desember  2015 bertempat  di  Kantor  Dinas  Perdagangan Kota Pekanbaru):
“Pusat  perbelanjaan  dan  toko
swa-layan sejenis menurut ketentuan  Perda  Kota  Pekanbaru No.  09  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Pasar  Rakyat,  Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib me-nyediakan tempat usaha untuk  usaha  kecil  dengan  harga jual  atau  biaya  sewa  yang  sesuai dengan  kemampuan  usaha  kecil, atau  da-pat  dimanfaatkan  oleh usaha kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan”.
Model  kemitraan  yang  diterapkan oleh minimarket agar menjalin kemitraan dengan  usaha  kecil  menurut  pihak  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota Pekanbaru  seperti  penyediaan    kouta  20 persen  produk  yang  diperdagangkan Indomaret  dan  Alfamart  bagi  pengusaha kecil.  Kemudian  memberikan  kesempat- an  bagi  pengusaha  kecil  untuk  meng- ecerkan  barang  dagangan  Indomaret  dan Alfamart dengan sistem konsinyasi.
Masyarakat  belum  dapat  meme- nuhi  standar  yang  ditetapkan,  untuk  me- menuhi  standar  memang  harus  ada  dana. Untuk  mengatasi  kendala  tersebut  pada tahun  2016  pemerintah  Kota  Pekanbaru akan  membuat  program  rumah  kemasan
untuk  membantu  persoalan  standar. Kemudian pihak Alfamart dan Indomaret memberikan  ruang  bagi  UMKM  se- banyak 20% untuk mengisi produknya ke minimarket tersebut. Kemudian minimar- ket  tersebut juga memberikan ruang bagi pelaku  UMKM  sebagai  pengejer  dengan sistem  konsinyasi  (wawancara  dengan Kepala  Bidang Perdagangan  Bapak  Drs. Mas  Irba  H  Sulaiman  pada  tanggal  14 Desember  2015  bertempat  di  Kantor Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru).
Memperhatikan  ketentuan  Perda Kota  Pekanbaru  No.  09  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Pasar  Rakyat,  Pusat Perbelanjaan  dan  Toko  Swalayan,  terda- pat  beberapa  ketentuan  penting  terkait pengembangan  dan  penataan  minimarket yang  menurut  hasil  penelitian  ini  tidak sesuai  dengan  fakta  di  lapangan,  di antaranya:
1. Ketentuan  Pasal  21    ayat  (1) berbunyi: Pendirian pusat perbelanja- an  dan  toko  swalayan  wajib  meme- nuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Memperhatikan  keberadaan  pa- sar rakyat, usaha kecil dan usaha menengah  dengan  membuat  ka- jian kondisi ekonomi masyarakat yang  dilakukan  oleh  lembaga independen yang berwenang;
b. Memperhatikan  jarak  antara  pu- sat  perbelanjaan  dan  toko  swa- layan dengan pasar rakyat.
Ketentuan  Pasal  21  ayat  (2)  keten- tuan  jarak  sebagaimana  dimaksud ayat  (1)  huruf  b  antara  pusat  per- belanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat minimal radius 350 (tiga ratus lima puluh) meter.
2.   Pasal 24 ayat (1) berbunyi: Jam kerja pusat  perbelanjaan  dan  toko  swa- layan adalah sebagai berikut:
a. Untuk hari Senin sampai dengan Jum’at, pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib; dan
b. Untuk  hari  Sabtu  dan  Minggu, pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib.
Pengecualian  jam  kerja  di  atas harus  mendapatkan  persetujuan dari  Walikota  Pekanbaru  seba- gaimana  ditentukan  Pasal  24 ayat (3).
Meskipun  Pemerintah  Kota  Pe- kanbaru  melalui  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan beragumentasi pengem- bangan  dan  penataaan  minimarket  harus memperhatikan  keberadaan  pasar  rakyat, usaha  kecil  menengah  yang  ada  di wilayah yang bersangkutan dengan mem- buat  kajian  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat  yang  dilakukan  oleh  Lem- baga  Independen  yang  berwenang.    Se- lanjutnya,  tetap  memperhatikan  jarak antara  minimarket  dengan  pasar  rakyat minimal  radius  350    (tiga  lima  puluh) meter.
Tetapi,  fakta  di  lapangan  menun- jukkan  jarak  minimal  yang  ditentukan berdasarkan  ketentuan  Pasal  21  ayat  (1) Perda  Kota  Pekanbaru  No.  09  Tahun 2014  tersebut  ada  yang  dilanggar,  mes- kipun  alasannya  berdasarkan  permintaan masyarakat.  Tetapi,  tidak  ada  jaminan permintaan  masyarakat  itu  adalah  ke- adaan  yang  riil,  karena  terbuka  peluang untuk  direkayasa.  Rekayasa  bisa  saja terjadi, seperti dikemukakan Bapak Fauzi Ketua  Ikatan  Pedagang  Pasar  Jongkok SM  Amin  (wawancara  dengan  Bapak Fauzi  Ketua  Ikatan  Pedagang  Pasar Jongkok  SM  Amin  pada  tanggal  13 Desember  2015di  rumahnya  di  Jalan Purwodadi Panam Kota Pekanbaru).
Kemudian  dari  pengamatan  pe- nulis  ketentuan  Pasal  24  ayat  (1)  yang mengatur  pembatasan  waktu  operasional minimarket    dan  toko  swalayan  sejenis, fakta  di  lapangan  juga  tidak  sesuai dengan  jam  operasional  semestinya.  Se- cara  kasat  mata  banyak  minimarket seperti  Indomaret  dan  Alfamart  berope- rasi  melebihi  batasan  jam  operasional. Meskipun ketentuan Pasal 24 ayat (1) ada pengecualian,  yaitu    mendapatkan  perse- tujuan  dari  Walikota,  tetapi  persetujuan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti karena  tidak  diinformasikan  kepada  ma- syarakat secara transparan.

## Kendala dan Solusi
Pengembangan dan penataan yang setara  berkeadilan  terhadap  minimarket di  Kota  Pekanbaru  dari  pembahasan  di atas dapat diketahui beberapa kendala, di- antaranya:
a. Pengembangan  dan    penataan  yang setara  dan  berkeadilan  kebijakannya sudah  tertuang  dalam  Peraturan  Da- erah  (Perda)  Kota  Pekanbaru  No.  09 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Pa- sar  Rakyat,  Pusat  Perbelanjaan  dan Toko  Swalayan.  Menurut  Perda  ter- sebut  pada  Pasal  20    ayat  (1)  wajib mengacu  pada  Rencana  Tata  Ruang Wilayah (RTRW). Tetapi, sampai sa- at  ini Perda RTRW tersebut  tidak se- suai lagi dengan perkembangan kota.
b. Kehadiran  minimarket  seperti  Indo- maret  dan  Alfamart  telah  menimbul- kan persaingan  yang tidak berimbang dengan kelangsungan usaha kecil dan menengah,  meskipun  letaknya  sesuai radius yang diizinkan.
c. Pola  kemitraan  yang  ditawarkan  pi- hak minimarket seperti Indomaret dan Alfamart belum dapat direspon secara
maksimal  oleh  usaha  kecil  dan  me- nengah.    Untuk  membangun  pola  ke- mitraan ini memerlukan pembinaan.
Kendala  tentang  kehadiran  mini- market  seperti  Indomaret  dan  Alfamart telah telah menimbulkan persaingan yang tidak  berimbang  dengan  kelangsungan usaha  kecil  dan  menengah  tersebut  di- benarkan  oleh  Bapak  Fauzi  Ketua  Ikatan Pedagang  Pasar  Jongkok  SM  Amin (wawancara  dengan  Bapak  Fauzi  Ketua Ikatan  Pedagang  Pasar  Jongkok  SM Amin pada tanggal 13 Desember 2015 di rumahnya  Jalan  Purwodadi  Panam  Kota Pekanbaru).
Terhadap  kendala  di  atas,  tentu- nya  harus  dicarikan  solusi  agar  pengem- bangan  dan  penataan  yang  setara  ber- keadilan  terhadap  minimarket    di  Kota Pekanbaru  dapat  berjalan  baik.  Adapun upaya  tersebut,  informasinya  di  dapat dari  responden  yang  berkompeten,  yaitu Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan Kota  Pekanbaru  serta  Komisi  II  DPRD Kota Pekanbaru.
Untuk  kendala  pertama  di  atas menurut  Dinas  Perindustrian  dan  Per- dagangan  Kota  Pekanbaru.  Meskipun, Perda  RTRW  tersebut  tidak  sesuai  lagi dengan  perkembangan  kota,  pengem- bangan  dan  penataan  yang  setara  ber- keadilan  terhadap  minimarket  di  Kota Pekanbaru  tetap  dapat  berjalan,  dengan memperhatikan  kesesuaian  radius    dan memperhatikan  kebutuhan  masyarakat (Wawancara  dengan  Kepala  Bidang Perdagangan  Bapak    Drs.  Mas  Irba  H Sulaiman  pada  tanggal  14  Desember 2015 bertempat di Kantor Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru).
Menurut  Komisi  II  DPRD  Kota Pekanbaru  Perda  RTRW  belum  bisa disusun,  karena  menunggu  Perda  RTRW
Provinsi  Riau  terbaru  yang  hingga  saat ini  belum  disahkan.  Tetapi,  agar  tidak meng-hambat  pembangunan  DPRD  Kota Pekanbaru dapat membenarkan pendirian minimarket  berdasarkan  kebutuhan  ma- syarakat  dengan  tetap  memperhatikan radius  yang  ditentukan  serta  berpedoman pada  Perda  Kota  Pekanbaru  No.  09 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Pasar Rakyat,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko Swalayan  (wawancara  dengan  Komisi  II DPRD Kota Pekanbaru Bapak Darnil, SH pada tanggal 17 melalui sambungan tele- pon).
Kemudian  terhadap  kendala  yang kedua,  kehadiran  minimarket  seperti Indomaret dan Alfamart  telah menimbul- kan  persaingan  yang  tidak  berimbang adalah  konsekuensi  yang  tidak  dapat dihindarkan,  meskipun  letaknya  sesuai radius  yang  diizinkan.  Menurut  Kepala Bidang  Perdagangan  pada  Dinas  Per- industrian  dan  Perdagangan  Kota  Pekan- baru  Bapak    Drs.  Mas  Irba  H  Sulaiman upayanya  adalah  membangun  kemitraan seperti pemberian kouta 20 persen barang dagangan  dapat  diisi  oleh  pengusaha kecil dan menengah dan memberikan ke- sempatan  untuk  mengecer  barang  da- gangan    dengan  sistem  konsinyasi (wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Per- dagangan  Bapak    Drs.  Mas  Irba  H Sulaiman  pada  tanggal  14  Desember 2015  bertempat  di  Kantor  Dinas  Per- dagangan Kota Pekanbaru).
Terhadap  hal  ini  ternyata  menim- bulkan  masalah  lain,  yaitu  masyarakat belum  dapat  memenuhi  standar  yang  di- tetapkan.  Untuk  memenuhi  standar  me- mang  harus  ada  dana.    Untuk  mengatasi kendala  tersebut  pada  tahun  2016  peme- rintah  Kota  Pekanbaru  akan  membuat program  rumah  kemasan  untuk  mem-
bantu persoalan standar. Kendala berikut- nya  tidak  ada  asosiasi  pedagang  yang resmi,  asosiasi  itu  muncul  hanya  apabila ada isu, kemudian asosiasi tidak
diketahui  lagi  keberadaannya.  Hal  ini menyulitkan untuk membangun komunikasi  dan  pem-binaan  terhadap pedagang  itu  (wawancara  dengan  Kepala Bidang  Perdagangan  Bapak    Drs.  Mas Irba  H  Sulaiman  pada  tanggal  14 Desember  2015  bertempat  di  Kantor Dinas Perdagangan Kota Pekan-baru).

## Kesimpulan
Pengembangan dan penataan yang setara  berkeadilan  terhadap  mini  market di  Kota  Pekanbaru    berdasarkan    Perda Kota  Pekanbaru  No.  09  Tahun  2014 diketahui  bahwa  pendirian  minimarket harus  berdasarkan  RTRW,  RDTRK, termasuk peraturan zonasi.
Kendala  dan  upaya  mengatasinya dalam  pengembangan  dan  penataan  yang setara  berkeadilan  terhadap  mini  market di  Kota  Pekanbaru  dapat  diketahui beberapa kendala, diantaranya: pengembangan dan  penataan yang setara dan  berkeadilan  wajib  mengacu  pada Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW). Tetapi,  sampai  saat  ini  Perda  RTRW tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota; kehadiran minimarket seperti Indomaret dan
Alfamart  telah  menimbulkan  persaingan yang  tidak  berimbang  dengan  kelang- sungan  usaha  kecil  dan  menengah,  mes- kipun  letaknya  sesuai  radius  yang diizinkan;  pola  kemitraan  yang  ditawar- kan  pihak  minimarket  seperti  Indomaret dan  Alfamart  belum  dapat  direspon  se- cara  maksimal  oleh  usaha  kecil  dan menengah.    Terhadap  kendala  tersebut, Pemerintah  Kota  Pekanbaru  telah  meng-
upayakan  jalan  keluar  sehingga  pengem- bangan  dan  penataan  yang  setara  ber- keadilan  terhadap  mini  market  di  Kota Pekanbaru dapat terus berjalan.
Dengan  demikian,  Pemerintah Kota  Pekanbaru  sebaiknya  konsisten dengan ketentuan radius   pendirian mini- market  yang  ditentukan  dalam  Perda Kota  Pekanbaru  No.  09  Tahun  2014  ten- tang  Pengelolaan  Pasar  Rakyat,  Pusat Perbelanjaan  dan  Toko  Swalayan.  Ada- pun  pemberian  izin  yang  diberikan  me- langgar  ketentuan  radius  tersebut  sebaik- nya  tidak  diberi  izin,  meskipun  telah mendapatkan  persetujuan  dari  masyara- kat.  Hal  ini  untuk  menjaga  kepastian hukum,  serta  menghindari  rekayasa  oleh pihak berkepentingan.
Sebaiknya  pengusaha  kecil  dan menengah di Kota Pekanbaru mendirikan asosiasi  resmi  dan  mendaftarkannya  Pe- merintah  Kota  Pekanbaru,  sehingga    da- pat  memudahkan  jalannya  pembinaan dari  Pemerintah  dalam  rangka  merespon pola kemitraan yang ditawarkan pengusaha mini market seperti Indomaret dan  Alfamart.  Di  samping  itu,  dapat dijadikan  wahana  untuk  memperjuangan kepenting-an pengusaha kecil dan menengah di Kota Pekanbaru itu sendiri.

## Daftar Bacaan
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014 tentang  Perdagangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  45,  Tambahan  Lem- baran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5512).
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 09 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Pasar  Rakyat,  Pusat  Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Ita,  Dewi  Mutiara,  2013, Implementasi Kebijakan Perencanaan Penataan Toko  Modern  Berjaringan  Nasio- nal  di  Kabupaten  Sleman  Dalam Kajian  Ekonomi  Politik, Laporan Hasil  Penelitian  Doktor,  Univer- sitas Negeri Yogyakarta.
Majalah INTRA Indonesia Trade Insight, Edisi Perdana 2014.
OK,  Lufti  Laksamana,  2013, Dampak Keberadaan  Indomaret  Terhadap Kondisi  Sosial  Ekonomi  Peda- gang  Pasar  Tradisional  di  Kelu- rahan  Terjun  Kecamatan  Medan Marelan, Laporan  Hasil  Peneli- tian, Universitas Sumatera Utara.
Sudjarwo,  MS,  2001, Metodologi Penelitian  Sosial, Bandung,  Mandar Maju.