Palita: Journal of Social Religion Research
Bulan-Tahun, Vol.7, No.1, hal.51-66 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita
DOI: http://10.24256/pal.v7i1.2715

## Religion Identity And Political Polarization:
How Does Labeling Make It Worst?
1 Nahrul Hayat, 2 Nurhakki
1 Institut Agama Islam Negeri Parepare Jl. Amal Bhakti No.8, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare E-mail: nahrulhayat@iainpare.ac.id , nurhakki@iainpare.ac.id

## Abstract
Prabowo's joining of President Jokowi's cabinet is expected to end the polarization of tadpoles versus "kampret". But now, a new label appears called 'Kadrun' or Lizard of the Desert form. Political commentators often use Kadrun on social media as a unique nickname for parties or people against the government. This paper aims to describe the situation of political polarization in  Indonesia  with  the  use  of  religious  identity.  The  analysis  focuses  on  the  traces  of  political labelling "kadrun" on social media that amplify political polarization. The approach used is the descriptive qualitative semiotic framework of Roland Barthes and the concept of labelling as political communication propaganda. The results showed that labelling techniques were used as political propaganda. Kadrun was originally political labelling about the religious identity of certain groups with a political position as opposed to the government. The use of the term kadrun vs  cebong  on  social  media  by  many  political  commentators  has  further  widened  political polarization.
Keywords : Labeling, Polarization, Propaganda, Religion Identity, Semiotics.

## Abstrak
Masuknya Prabowo dalam kabinet Presiden Jokowi diharapkan menjadi akhir dari polarisasi kecebong versus kampret. Namun kini muncul label baru bernama 'Kadrun' atau bentuk Kadal Gurun. Kadrun sering digunakan oleh para komentator politik di media sosial sebagai julukan khusus  bagi  partai  atau  orang  yang  menentang  pemerintah.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  situasi  polarisasi  politik  di  Indonesia  dengan  penggunaan  identitas keagamaan. Fokus analisis adalah jejak-jejak pelabelan politik “kadrun” di media sosial yang memperkuat polarisasi politik. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan kerangka  semiotika  Roland  Barthes  dan  konsep  labeling  sebagai  propaganda  komunikasi politik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  teknik  pelabelan  digunakan  sebagai  sarana propaganda  politik.  Kadrun  pada  awalnya  merupakan  pelabelan  politik  tentang  identitas keagamaan  kelompok  tertentu  yang  memiliki  posisi  politik  sebagai  oposisi  terhadap pemerintah.  Penggunaan  istilah  kadrun  vs  cebong  di  media  sosial  oleh  sejumlah  komentator politik semakin melebarkan polarisasi politik.
Kata Kunci : Identitas Agama, Polarisasi, Propaganda, Semiotika, Pelabelan
Nahrul Hayat, Nurhakki / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.1, hal 51-66

## Pendahuluan
Kajian  politik  dari  perspektif  ilmu  komunikasi  memasuki  generasi ketiga yang ditandai dengan munculnya media baru ( new media ). Era media baru  membuka  ruang  kebebasan  ekspresi  politik  yang  semakin  luas.  Arus persaingan elit politik tingkat nasional dengan mudah beresonansi ke daerah dan  akar  rumput.  Persoalan  muncul  ketika  hadirnya  kemudahan  akses informasi  tidak  berimbang  dengan  kedewasaan  berdemokrasi.  Salah  satu dampaknya adalah semakin tajamnya polarisasi politik di tengah masyarakat. Persepsi  ini  sesuai  dengan  hasil  survei Centre  for  International  Governace Innovation (CIGI) dan Ipsos  pada Tahun 2019 menunjukkan sebanyak 58% responden  di  Indonesia  setuju  bahwa  media  sosial  dapat  meningkatkan polarisasi politik. 1
Fenomena polarisasi politik di Indonesia menjadi sangat jelas terlihat, namum di sisi lain hanya sedikit (untuk tidak mengatakan tidak ada) kajian akademik  yang  fokus  menelitinya.  Menurut  Karim,  perhatian  kajian  politik masih  dinominasi  oleh  analisis  elektoral  yang  sering  dilakukan  dengan pendekatan  yang  normatif.  Perlu  digarisbawahi  bahwa  polarisasi  tidak  saja menjadi  sub-kajian  ilmu  politik  melainkan  sangat  bertaut  pada  dinamika komunikasi  politik.  Asumsi  logis  yang  mendasari  hal  ini  adalah  intensitas komunikasi politik akan memengaruhi keberpihakan politik dan sensitifitas komunikasi politik akan membuat fanatisme politik menjadi lebih kokoh. 2
Terdapat tiga generasi komunikasi politik dilihat dari perkembangan dinamika yang ada. Generasi pertama dikenal dengan istilah retorika politik, yang mana kemampuan berbicara (seni berpidato) menjadi  hal yang penting sebab  pesan-pesan  dalam  komunikasi  menjadi  sorotan  utama  panggung depan politik. Generasi kedua ditandai dengan dominasi peran media massa atau  yang  juga  disebut  media  arus  utama  (mainstream).  Terakhir,  generasi ketiga yang dipicu oleh perkembangan media baru. 3 Pada fase ini kombinasi
1 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/14/media-sosial- meningkatkan polarisasi-politik-di-indonesia (diakses  4 Mei 2021)
2 Karim, Abdul Gafar. 2019. Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan Bagi Agenda Riset. Politika: Jurnal Ilmu Politik: Volume 10, N0. 2. Hal:220.
3 Heryanto,  G.  G.,  &  dan  Rumaru,  S.  (2013).  Komunikasi  Politik  Sebuah  Pengantar. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal 161.
Nahrul Hayat, Nurhakki / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.1, hal 51-66
antara kemajuan teknologi komunikasi dan demokrasi inilah yang kemudian disebut sebagai fenomena cyberdemocracy. 4
Salah  satu  kajian  terkini  menyoal  hubungan  identitas  dan  polarisasi adalah tulisan Francis Fukuyama dalam buku berjudul Identity: The Demand for Dignity and The Politics of Resentment, diterbitkan di Amerika Serikat pada tahun  2018.  Hal  menarik  dalam  buku  tersebut  adalah  gagasan  Fukuyama mengenai  konsep Thymos. Thymos  adalah  bagian  dari  jiwa  manusia  yang selalu haus pengakuan atas harga diri. Dahaga ini menjadi faktor penentu cara manusia  memperjuangkan  identitas  diri  dan  kelompok,  sekaligus  menjadi pendorong fanatisme identitas suku, agama, ras, golongan, dan bangsa. Faktor thymos inilah yang menjadi akselerator polsarisasi dalam masyarakat. 5
Indonesia  adalah  negara  berpenduduk  muslim  terbanyak  di  dunia. Artinya,  identitas  dominan  masyarakat  Indonesia  adalah  umat  muslim.  Itu sebabnya  polarisasi  politik  berbasis  identias  agama  menjadikan  pemeluk agama Islam sebagai sorotan utama, tanpa mengabaikan faktor identitas lain seperti suku dan golongan. Asumsi ini diperkuat oleh beberapa hasil kajian yang  menunjukkan  adanya  polarisasi  yang  tidak  dilatari  oleh  pembelahan umat beragama, melainkan polarisasi internal dalam tubuh ummat Islam itu sendiri. 6
Pasca  pemilihan  gubernur  DKI  pada  tahun  2017,  situasi  polarisasi politik  menggunakan  identitas  agama  semakin  meningkat. 7 Situasi  ini  terus berlanjut jelang Pilpres 2019. Perang simbol agama terus dipertontonkan oleh elit  nasional.  Pada  tanggal  27  Juli  2018,  sejumlah  ulama  Alumni  212  dan politikus melakukan ijtima ulama untuk mendukung pasangan Prabowo Sandi. Hal ini kemudian direspon oleh pengusung Joko Widodo dengan menjadikan mantan ketua Majelis Ulama Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden.  Alhasil  keterbelahan  dukungan  politik  di  kalangan  umat  Islam semakin  terpolarisasi.  Muslim  Nahdiyin  versus  Non-Nahdiyin  semakin mengemuka.
4 Hartley,  John.(2010). Communication,  Cultural  And  MediaStudies :  Konsep Kunci.Yogyakarta: Jalasutra. Hal:84
5 Fukuyma,  Francis.  (2018). Identity:  The  Demand  for  Dignity  and  The  Politics  of Resentmen. New York: Farrar, Straus and Giroux. Hal:24.
6 Aspinall, E., Dettman, S., & Warburton, E. (2011). When Religion Trumps Ethnicity: A Regional  Election  Case  Study  From  Indonesia .  19(1),  27–58.  https://doi.org/10.5367/ sear.2011.0034
7 Hadiz, V. R. (2018). Imagine All the People? Mobilizing Islamic Populism for Right-Wing Politics in Indonesia . Journal of Contemporary Asia, 48(4), 566–583.
Nahrul Hayat, Nurhakki / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.1, hal 51-66

## Metode
Penelitian  ini  menerapkan  metode  deskriptif  kualitatif.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  menggambarkan  suatu  fenomena  dan  peristiwa  secara sistematis,  faktual,  dan  akurat  mengenai  subjek  dan  objek  penelitian. 8 Penelitian  deskriptif  adalah  formula  penelitian  yang  bertujuan  untuk menggambarkan  fenomena-fenomena  yang  ada.  Fenomena  yang  dimaksud dapat  berupa  transmisi  makna  makan  pesan  melalui  kode  verbal  dan nonverbal.  Informan  ahli  dalam  penelitian  ini  adalah  Guru  Besar  Ilmu Komunikasi  Universitas  Hasanuddin  sekaligus  penulis  buku Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi, Hafied Cangara. Informan praktisi adalah Anggota DPR RI Fraksi PAN dan anggota DPRD Sul-Sel Fraksi PKB. Data primer penelitian ini bersumber dari konten media digital dan pustaka. Konten digital yang  dianalisis  dibatasi  pada  pemberitaan  media  online  dan  konten  media sosisal  Youtube  milik  Cokro  TV  yang  berjudul  “Danny  Siregar:  Kadrun  itu siapa?”.  Peneliti  menggunakan  kerangka  semiotika  Roland  Barthes  untuk menganalisis makna konotatif dan mitos dibalik teks. Mitos menurut Brathes adalah sebuah tipe wicara. 9

## Hasil dan Diskusi
1. Hasil Penelitian
a. Polarisasi Politik Era Pemerintahan Joko Widodo
Telah  dibahas  sebelumnya  bahwa  polarisasi  di  Indonesia  juga disebabkan  oleh  perpecahan  diantara  sesama  umat  muslim.  Pembelahan yang  terjadi  di  permukaan  mengikuti  pola  pembelahan  “moderat  vs. radikal”.  Dimana  kelompok  moderat  diasosiasikan  dengan  pendukung Jokowi  dan  Ahok,  sedangkan  kelompok  Radikal  dituduh  sebagai  barisan pendukung  Prabowo  dan  Anies.  Bahkan  muncul  simplifikasi  lain  bahwa pendukung  Jokowi  itu  suka  tahlilan  sedangkan  yang  anti  Jokowi  suka takbiran. 10
8 Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif . Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
9 Barthes, Roland. 2013. Mitologi (Edisi Revisi). Nurhadi, A. Sihabul Millah (terj). Bantul: Kreasi Wacana.
10 Karim, Abdul Gafar. 2019. Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan Bagi Agenda Riset. Politika: Jurnal Ilmu Politik: Volume 10, N0. 2. Hal:216
Nahrul Hayat, Nurhakki / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.1, hal 51-66
Rivalitas  antara  pro  dan  anti  Jokowi  dapat  ditelusuri  kembali  pada Tahun  2016.  Peristiwa  yang  memicu  awal  pembelahan  adalah  perkataan Ahok di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 bahwa dirinya akan memberi perlakuan yang sama terhadap seluruh warga DKI, meski ada yang  “dibohongi  pakai  surat  Al-Maidah  ayat  51”. 11 Pernyataan  ini  yang memicu amarah kelompok umat Islam sehingga terjadi Aksi bela Islam 411 dan aksi bela Islam 212. Ujung dari protes umat Islam adalah vonis pidana terhadap Ahok dalam kasus penistaan agama.
Polarisasi politik di masa Pilkada DKI memiliki pola yang sama dengan yang terjadi di skala nasional. 12 Pembacaan ini tidak berlebihan mengingat aktor utama pada dua level konteks politik tersebut adalah figur-fugur yang sama.  Terdapat  dua  kubu  besar  dalam  konflik  tersebut,  yaitu  kelompok yang pro-Jokowi dan pro-Ahok di satu sisi dan kelompok yang anti-Jokowi dan  anti-Ahok  di  pihak  lainnya. 13 Seperti  diketahui  Jokowi  dan  Ahok sebelumnya  adalah  pasangan  pemenang  Pilkada  DKI  Jakarta  pada  Tahun 2012.
Sentimen agama dalam politik berlanjut pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.  Calon Petahana Joko widodo memilih Kiai Haji Ma‟ruf  Amin  sebagai  calon  Wakil  Presiden.  Sejak  awal  kondisi  ini dikhawatirkan  berpotensi  mempertajam  pembelahan  umat.  Bahkan peneliti senior LIPI Prof. Syamsuddin Haris memandang bahwa masuknya Kiai Haji Ma’ruf Amin ke dalam kontestasi politik nasional sebagai cawapres Joko  Widodo  berpotensi  menimbulkan  politisasi  ulama  dan  politisasi agama. 14

## b. Komunikasi Politik Era Digital
Catatan sukses pemanfaatan media digital pada masa kampanye politik seperti Pilpres dibenarkan oleh tim Barack Obama pada saat Obama berhasil menduduki  jabatan  Presiden  Tahun  2008.  Dalam  buku  berjudul Communicator-in-Chief: How Barack Obama Used New Media Technology to
11 Tapsell, R. (2017). Post-truth politics in Southeast Asia. Retrieved June 3, 2021, from Inside Story website: https://insidestory.org.au/post-truth-politics-in-southeastasia
12 Marcus,  M.  (2018). Fighting  Illiberalism  with  Illiberalism:  Islamist  Populism  and
Democratic Deconsolidation in Indonesia . Pacific Affairs, 91(2), 82–261. https://doi.org/10.5509/201891226
13 Waikar, Prashant, Nawab, M., & Osman, M. (2018). Fear and Loathing: Uncivil Islamism and Indonesia’s Anti-Ahok Movement . Nanyang Technological University, 106, 89–109.
14 Faridah, Siti, and Mathias, Jerico. (2018). Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa Dalam Pemilu . Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Volume 4 No. 3, 489- 506.
56
Nahrul Hayat, Nurhakki / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.1, hal 51-66
Win  the  White  House dikatakan  bahwa  situs  untuk  kampanye  Obama mengelola lebih dari seratus lima puluh ribu agenda kegiatan, mendirikan lebih dari tiga puluh lima ribu kelompok, dan mengelola lebih dari 1,5 juta akun.  Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  perkembangan  teknologi  media massa  mengakibatkan  diseminasi  informasi  di  dunia  dan  mengakibatkan iklim komunikasi politik berada dalam ranah multimedia. 15
Di  Indonesia,  tren  penggunaan  media  internet  atau  media  digital semakin  masif  pada  tahun  politik  Pemilu  dan  Pilpres  2019.  Hal  ini disebabkan  semakin  meningkatnya  jumlah  masyarakat  Indonesia  yang menjadi  pengguna  internet,  hingga  awal  2021  telah  200  juta  jiwa. 16 Akibatnya terjadi perubahan signifikan pola komunikasi yang sebelumnya linear  menjadi  transaksional.    Kehadiran  internet  tidak  saja  menjanjikan efektifitas komunikasi yang lebih personal, namun juga menyisakan ekses negatif bagi demokrasi. Situasi ini melahirkan objek kajian baru mengenai penggunaan  internet  dalam  komunikasi  politik  di  Indonesia. Salah  satu kajian terkini adalah penelitian oleh Jerry Indrawan berjudul: “ Cyberpolitics sebagai  Perspektif  Baru  Memahami  Politik  di  Era  Siber ”.  Artikel  yang diterbitkan  oleh  Jurnal  Politica  ini  menggambarkan  bagaimana  kegiatan politik di masa depan yang akan didominasi oleh penggunaan media siber ( cyberpolitics ).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa cyberpolitics dapat digunakan  sebagai  pilihan  media  komunikasi  politik  dan  aktifitas  politik yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka . 17

## a. New Media dan Ekspresi Politik
Popularitas media baru sebagai saluran komunikasi politik membetuk pola  berdemokrasi  yang  disebut cyberdemocray . 18 Ruang  publik  menjadi lebih  terbuka  bagi  masyarakat  untuk  menyampaikan  opini.  Pada  tataran ideal, kondisi ini sesuai dengan ekspekatasi Jurgen Habermas tentang ruang publik yang bisa diakses oleh semua warga dimana segala sesuatu menjadi
15 Efriza  &  Indrawan,  J.  (2018). Komunikasi  Politik:  Pemahaman  Secara  Teoritis  dan Empiris . Malang: Intrans Publishing.
16 https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna- internetindonesia2021tembus202juta#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Pengguna%20int ernet%20di,dibandingkan%20pada%20Januari%202020%20lalu . (diakses  4 Mei 2021).
17 Indrawan, J. (2019). Cyberpolitics sebagai Perspektif Baru Memahami Politik Era di Siber . Jurnal Politica, 10(1), 1-15.
18 Hartley,  John.(2010). Communication,  Cultural  And  MediaStudies :  Konsep  Kunci. Yogyakarta: Jalasutra. Hal : 43-45
Nahrul Hayat, Nurhakki / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.1, hal 51-66
boleh . 19 Tentu  hal  ini  juga  paralel  dengan  meningkatnya  ekpresi  politik warga.
Pada saat yang sama ruang digital sebagai sebuah media komunikasi belum didukung oleh regulasi yang proporsional untuk menjaga kesehatan berdemokrasi.  Akibatnya,  tidak  sedikit  ekpresi  politik  pengguna  internet ( netizen ) malampaui batas norma dan etis yang ada. Hoax, hatespeech, fitnah, dan  propaganda  hitam  adalah  deretan  persoalan cyberdemocracy yang belum  selesai.  Perlu  ditekankan  bahwa  propaganda  politik  tidak  saja dimotori  oleh  kelompok  opisisi,  melainkan  juga  oleh  pendukung pemerintah.

## b. Labeling dan Propaganda Politik
Terdapat  dua  pendekatan  konseptual  untuk  menjelaskan labeling . Pendekatan  pertama  mengacu  pada  pendekatan  teoritik labeling berdasarkan pengembangan teori interaksi simbolik George Herbert Mead, yang kemudian diperkenalkan pertama kali oleh Howard S. Becker sebagai teori labeling . Pendekatan ini berfokus pada kajian penyimpangan perilaku ( deviance ).    Pendekatan  kedua  adalah  pemahaman labeling sebagai  suatu teknik  propaganda. 20 Pendekatan  ini  menempatkan  labeling  sebagai  alat konstruksi  sosial  dan  pembentukan  opini  publik.  Artikel  ini  memadukan kedua pendekatan untuk kelengkapan analisis lokus penelitian.
Teori interaksi simbolik Mead juga dikenal dengan istilah teori perilaku sosial ( social behaviorism ). Teori ini membahas tentang bagaimana pikiran dan  diri  dibentuk  dan  dimediasi  oleh  interaksi  sosial  melalui  penggunaan tanda  dan  simbol  dalam  komunikasi. 21 Dengan  kata  lain  teori  ini berpendapat bahwa konsep diri adalah respon atas stimulus proses sosial. Seseorang akan berperilaku berdasarkan citra mental yang mendefenisikan konsep  dirinya.  Itu  sebabnya,  teori  interaksi  simbolik  dapat  memberikan penjelasan  sosiologis  terhadap  suatu  perilaku.  Berikutnya,  bagian  dari perilaku yang dianggap menyimpang akan dikaji dalam teori labeling.
19 Habermas,  J.  (2010). Ruang  Publik,  Sebuah  Kajian  Tentang  Kategori  Masyarakat Borjuis (terj.). Bantul: Kreasi Wacana.
20 Cangara, Hafied. (2014). Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal: 272
21 Mead,  George  Herbert.  (1934). Mind,  Self,  and  Society.  ed. C.  w.  Morris.  Chicago: University of Chicago.
58
Nahrul Hayat, Nurhakki / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.1, hal 51-66
Labeling atau  penjulukan  diperkenalkan  oleh  Howard  Becker  pada tahun  1963.  Becker  menerapkan  konsep  penjulukan  orang-orang  yang berperilaku menyimpang ( devians ). Teori ini beroposisi terhadap perspektif struktural fungsional yang mempertentangkan deviasi dengan norma sosial. Teori labeling Becker  tidak  memandang  deviasi  sebagai  sebuah  perilaku yang  menyimpang  melainkan  sebuah  penjulukan  pada  seseorang  atau dengan  kata  lain,  deviasi  bukan  sesuatu  yang  bersifat  inheren  terhadap perilaku,  tapi  merupakan  suatu  justifikasi  eksternal  melalui  penjulukan. Menurut Becker, “ seorang deviasi adalah orang yang mendapatkan label dan menjalankan perilaku deviasi sesuai dengan label yang diberikan orang-orang kepadanya ”. 22 Pandangan  ini  sejalan  dengan  penjelasan  dalam  buku A Handbook for The Study of Mental Health yang mengatakan bahwa labeling bekerja  melalui  proses  generalisasi  kepribadian  tanpa  penilaian  perilaku satu  per  satu.  Seseorang  akan  didefenisikan  melalui  identitas  label  yang diberikan kepadanya. 23
Ada dua asumsi dasar dari teori labeling . Pertama, penilaian deviasi dan normalitas  perilaku  orang  tergantung  pada  bagaimana  orang  lain menilainya.  Penilaiain  ini  tentu  dipengaruhi  oleh  predisposisi  sistem  nilai yang  dianut  oleh  seseorang.  Predisposisi  dalam  hal  ini  adalah  konfigurasi nilai  sosial,  agama,  kelompok  dan  preferensi  politik  yang  kemudian  akan menjadi alat ukur dalam memandang dan menilai perilaku. Dalam bahasa lain, frame  of  reference adalah  variabel  yang  memengaruhi  cara  menilai seseorang sehingga timbul asosiasi sifat pada identitas tertentu. Kedua, teori labeling menyatakan bahwa penilaian yang diberikan dapat berubah seiring waktu.  Misalnya,  seorang  politisi  sebelumnya  dinilai  merakyat  bisa  jadi menjadi sosok yang dipandang elit di kemudian hari, dan juga sebaliknya.
Konteks labeling dalam  kehidupan  politik  berbicara  tentang penggunaan penjulukan yang bermotif dan bertujuan politik. Politik sebagai arena persaingan pengaruh dan perebutan kekuasaan akan dikelola melalui strategi  justifikasi  perilaku  menyimpang  atau  negatif  terhadap  pihak kompetitor. Politik elektoral di negara demokrasi menjadikan citra publik adalah  yang  utama.  Meskipun  kekuasaan  adalah  tujuan  akhirnya,  namun citra baik adalah modal wajibnya.  Pada titik ini, segala sterategi komunikasi
22 Becker, H. (1963). Outsider: Studies In The Sociology Of Deviance . New York: The Free Press. Hal 92-95
23 Scheid,  T.L.  &  Brown  T.N.,  (2012). A  Handbook  for  the  Study  of  Mental  Health.  2 nd edition. Cambridge: Cambridge University Press
Nahrul Hayat, Nurhakki / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.1, hal 51-66
politik  akan  diupayakan  untuk  mencitrakan  diri  sebagai  orang  baik  yang berperilaku baik sedangkan pihak lawan adalah sebaliknya.
Teknik  propaganda  dalam  komunikasi  politik  bukanlah  hal  baru. Bahkan  kemunculan  kajian  komunikasi  politik  modern  diawali  dengan analisis propaganda oleh Harold De Lasswell dalam bukunya “ Propaganda Technique  in  The  World  War  I”. Lasswell  menceritakan  bahwa  Menteri Propaganda  Jerman  waktu  itu,  Dr.  Josebh  Gobbels,  mengatakan  bahwa
“ propaganda tidak mengenal aturan dan etika ”. Tujuan propaganda semata- mata untuk memanipulasi rakyat dengan segala cara demi mencapai tujuan yang  diinginkan.  Jerman  waktu  itu  adalah  kekuatan  blok  sentral  yang mengkampanyekan ideologi fasisme. Konteks perang bersenjata pada masa itu memiliki strategi komunikasi politik yang serupa dengan konteks perang citra  pada  persaingan  politik  elektoral  hari  ini.    Itu  sebabnya  propaganda politik selalu diwarnai dengan aksi penjulukan. Disamping itu propaganda labeling dapat memiliki daya mobilisasi yang kuat dengan mengeksploitasi dimensi tymos masyarakat. 24

## 2. Pembahasan
a. Dari  ‘Kampret’ menjadi  ‘Kadrun’
Bentuk labeling yang paling populer di masa Pilpres 2019 adalah cebong versus  kampret.  Cebong  adalah  julukan  untuk  pendukung  Jokowi-Amin, sedangkan kampret adalah julukan untuk pendukung Prabowo-Sandi. Tentu julukan  ini  dimaksudkan  untuk  merendahkan  masing-masing  pendukung dengan  berbagai  asosiasi  negatif  dari  makna  julukannya.  Setelah  KPU menetapkan pasangan Jokowi-Amin sebagai pemenang dalam Pilpres 2019, berbagai pihak mengusulkan rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi untuk meredam  polarisasi  politik  cebong-kampret  pasca  Pilpres.  Pada  akhirnya Prabowo Subianto bergabung dalam kabinet jilid 2 Joko Widodo.
Harapan  berakhirnya  polarisasi  politik  paska  rekonsiliasi  Jokowi- Prabowo benar hanya berakhir sebagai harapan. Pasalnya, sebagian besar penyandang  gelar  “kampreters”,  yakni  para  mendukung  Prabowo  justru semakin  kecewa.  Diantara  pemimpin  kelompok  oposisi  ini  yang  paling banyak  disorot  media  adalah  kelompok  Islam  alumni  212  dan  anggota
24 Lasswell,  H.  D.,  (1971). Propaganda  Technique  in  The  World  War  I. (revised  ed.) .
Cambridge: M.I.T. Press.
Nahrul Hayat, Nurhakki / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.1, hal 51-66
organisasi masyarakat Front Pembela Factors Affecting the Inter-Religious Harmony in Jayapura
.  Imam  Besar  FPI  Habib  Rizieq  Shihab  (HRS)  muncul  sebagai  tokoh pemimpin  opisisi  non  partai.  Profil  pribadi  Habib  rizieq  yang  merupakan keturunan  Arab  dan  juga  keturunan  dari  Nabi  Muhammad  SAW  menjadi inspirasi  labeling  berikutnya.  Propaganda  politik  memasuki  babak  baru dengan mendikotomikan umat Islam menjadi Islam Arab dan Islam moderat (nusantara).  Islam  Arab  diatribusikan  kepada  kelompok  oposisi    yang dinominasi oleh kelompok FPI dan alumni 212. Sedangkan Islam nusantara adalah kelompok Islam pendukung Islam cenderung membela pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Kembalinya  Habib  Rizieq  ke  Indonesia  10  November  2020  silam semakin memanaskan iklim politik tanah air. Perang opini di ranah media sosial kembali dipenuhi dengan bentuk labeling yang lebih baru. Kampret sudah melebur jadi cebong. Tersisa kelompok Islam yang dilabelisasi sebagai kelompok  “kadrun”.  Kadrun  sendiri  adalah  singkatan  dari  kadal  gurun. Istilah  ini  pada  awal  kemunculannya  secara  konotatif  merujuk  pada kelompok oposisi keturunan Arab. Pada perkembangan berikutnya seluruh pendukungnya  yang  bahkan  bukan  muslim  dan  bukan  Arab.  Imbasnya, ketokohan  HRS  kembali  menjadi  ancaman  bagi  pemerintah  sebagaimana dikatakan  oleh  Profesor  Hafied  Cangara  dalam  sebuah  kesempatan wawancara  di kediamannya pada bulan Maret 2021, Propaganda labeling ini (kadrun) menunjukkan adanya gejala penguasa (pemerintahan Joko Widodo) khawatir  terhadap  bangkitnya  gerakan  politik  Islam  yang  dimotori  oleh kelompok Habib Rizieq di Indonesia ”.
Tidak  sulit  untuk  menemukan  label  kadrun  di  media  sosial.  Cukup kunjungi  akun Twitter atau  channel Youtube yang  memiliki  konten  kritik terhadap pemerintah. Setelah itu buka kolom komentar maka akan ditemui kata Kadrun, beserta sederet julukan negatif lainya seperti, radikal, khilafah, bahkan teroris. Labelisasi ini juga mendapat perhatian salah satu anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  dari  Partai  Amanat  Nasiona  (PAN),  Drs.  H. Ashabul Kahfi, M. Ag., saat penulis melakukan wawancara terkait labeling sebagai berikut;
“Semua bentuk labeling, sejatinya merupakan tindakan kekerasan verbal dan psikologis. Teroris misalnya, jika memang cukup bukti, saya kira Densus 88 atau BNPT bisa mengambil tindakan tegas. Tapi jika sekadar digunakan untuk menghabisi karakter orang lain, saya pikir ini wujud nyata tindakan kekerasan”.
Nahrul Hayat, Nurhakki / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.1, hal 51-66

## b. Mitos Dibalik Labeling Identitas Agama
Diantara  beberapa  label  politik  yang  populer  di  twitter,  Kadrun menempati  urutan  pertama.  Dalam  satu  bulan  terakhir,  mengacu  pada perhitungan Ismail Fahmi dari Drone Emprit, istilah cebong sudah menurun hingga 49.405 cuitan dan kampret sebanyak 71.313 cuitan. 25 Namun istilah kadrun  dicuitkan  sebanyak  155.374  kali.  Ini  menujukkan  intensitas penggunaan label kadrun tiga kali lipat lebih banyak dibanding label cebong. Sepanjang 2019-2020, Denny Siregar berhasil menjadi top influencer istilah kadrun. Data dari Drone Emprit menunjukkan jumlah retweet dan balasan soal cuitan kadrun itu mencapai 27. 26
Salah  satu  kasus  yang  diangkat  dalam  Penelitian  adalah  video  dari channel  Cokro  TV  yang  berjudul  “Danny  Siregar:  KADRUN  ITU  SIAPA?”. Dalam  video  tersebut,  Danny  mengasosiasikan  kadrun  dengan  pakaian gamis  dan  berjenggot.  Ia  juga  menekankan  bahwa  kelompok  ini  identik dengan perilaku kekerasan. Narasi ini mengandung cacat logika karena umat Islam kadrun yang dibicarakan oleh Danny melalui identifikasi visual gamis dan  jenggot  adalah  hal  yang  keliru.  Ini  yang  disebut  dalam  kajian  logika sebagai kekeliriuan berfikir dengan melakukan generalisasi yang berlebihan ( Fallacy of Over Generalization ), penarikan kesimpulan umum semacam ini tidak didukung oleh bukti yang cukup. 27
Pertama, tidak semua umat Islam (bahkan mayoritas) yang berpakaian gamis dan atau berjenggot adalah pendukung kelompok Islam yang identik dengan  perilaku  kekarasan  seperti  yang  dituduhkan  oleh  Danny  siregar. Kedua,  jika  subtansi  perilaku  yang  dikiritik  adalah  kekerasan  oleh  orang yang  berpakain  gamis  atau  berjenggot,  tentu  hal  ini bersifat  kasuistik  dan lebih  tepat  sebagai  tindakan  oknum.  Kita  tidak  bisa  melabeli  institusi kepolisian  sebagai  preman  bersenjata  hanya  karena  tindakan  beberapa oknum polisi berseragam yang melalukan tindakan kekerasan dalam sebuah pengendalian demonstrasi misalnya. Demikian juga beberapa oknum polisi yang terjerat dalam kasus narkoba tidak serta merta menjadikan institusi Polri  sebagai  bandar  narkoba  negara.   Kita  juga  tidak  pantas  menjuluki setiap  orang  yang  berdasi  atau  berpakain  rapi  sebagai  koruptor  hanya
25 https://tirto.id/pelabelan-kadrun-membungkam-pengkritik-rezim-memicu-konflik- sara-fXdR (diakses  7  Juni 2021)
26 https://  databoks.katadata.co.id/  datapublish/  2019/06/14/  media-sosial- meningkatkan – polarisasi – politik – di - indonesia
27 Johnson,  Bonnie  Mc  Daniel.  (2009). Communication:  The  Process  of  Organizing. Inggris: Allyn and Bacon. Hal : 393
Nahrul Hayat, Nurhakki / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.1, hal 51-66
karena beberapa pejabat tinggi yang identik dengan setelan outfit tersebut telah terbukti melakukan tindakan korupsi.
Labelisasi kadrun yang awalnya menyerang kalangan opisisi beragama Islam  kini  justru  digunakan  untuk  menyerang  siapa  saja  yang  bersikap opisisi.  Bahkan  dilansir  deri  media  online  detik.com,  Persatuan  Gereja Indonesia  diserang  oleh  ‘ buzzer’ sebagai  pendungkung  kandrun.  Hal  ini terjadi  setelah  pertemuan  Ketua  PGI  dengan  Novel  Baswedan  di  tengah kisruh tes wawasan kebangsaan pegawai KPK.
Temuan di atas membuktikan bahwa mitos koreksi religius dibalik label kadrun  sebagai  bentuk  negasi  politik  identitas  tidak  sekadar  dimaksukan untuk  mengolok-olok  opposan  muslim  tertentu,  tapi  menjadi  senjata “menggebuk”  secara  verbal  semua  kalangan  yang  bersikap  tidak  sejalan dengan  pemerintah.  Pada  titik  ini,  isi  motif  politik  telah  tersingkap  dari kemasan  religiusnya.    Dengan  kata  lain,  identitas  agama  hanya  menjadi pembungkus  untuk  menutupi  kepentingan  politik  golongan.  Hal  ini  tidak begitu mengherankan mengingat agama lekat dengan ikhwal kesucian.
Aksi dan reaksi di pusaran identitas agama ibarat lingkaran setan yang tak berujung.  Labelisasi kadrun oleh para influencer istana justru dijawab dengan  narasi  ancaman islamofobia .  Umat  Islam  kebanyakan  tentu  tidak ingin agamanya dianggap sebagai agama kekerasan atau agama teroris.  Di lain pihak penggunaan agama secara negatif dalam politik akan merugikan partai  politik  yang  memiliki  basis  umat  Islam  seperti  PKB. “Politik  aliran yang  menggunakan  jargon  negatif  agama  merugikan  kita  (partai  PKB), contoh  pada  Pemilu  2019  kader  PKB  sulit  bersaing  di  Toraja  (pemilih  non muslim) “, terang Azhar Arsyad, S.H., Ketua DPW PKB Sulsel .
Masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas  Islam  akan  dengan  mudah dimobilisasi  dengan  menyentuh thymos identitas  Islamnya  Pada  dasarnya perang wacana identitas agama ini adalah hal wajar jika tidak ditunggangi oleh  motif  politik  yang  kuat.  Sangat  disayangkan  jika  keakraban  sesama warga negara harus dikorbankan sebagai akibat dari manipulasi emosi oleh kaum  demagog.  Identitas  agama  dalam  komunikasi  politik,  baik  yang berposisi  afirmatif  maupun  korektif  menjadi  teknik  propaganda  untuk memurnikan ambisi politik dibaliknya.  Itu sebabnya narasi politik di ruang publik harus netral dari pertentangan identitas agama.
Nahrul Hayat, Nurhakki / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.1, hal 51-66

## Kesimpulan
Kadrun adalah potret identitas agama sebagai komoditas propaganda politik. Kadrun syarat dengan stigma negatif terhadap simbol Islam yang bagi kalangan  tertentu  juga  sekaligus  dijadikan  sebagai  identitas  agama  Islam. Labelisasi  ‘kadrun’  menjadi  alat  propaganda  politik  untuk  menyerang kelompok  oposisi  baik  muslim  maupun  non  muslim.  Hal  ini  sangat bertentangan  dengan  semangat  demokrasi  yang  memberikan  kebebasan berpendapat  bagi  warga  negara.  Perbedaan  pendapat  harusnya  diwadahi dalam dialog rasional yang jauh dari sentimen SARA. Labeling berbasis agama hanya akan mempertajam keterbelahan sosial. Jika kondisi ini terus-menerus dibiarkan terjadi maka Indonesia yang “Bhineka Tunggal Ika” terancam akan terpolarisasi menjadi “Bhineka Dwi Ika”.
Di sisi lain, kritik Danny Siregar juga menjadi renungan bagi kalangan umat  Islam  dalam  beroposisi.  Proses  demokrasi  yang  meniscayakan perbedaan  politik  dan  kritik  terhadap  pemerintah  harusnya  netral  dari komodifikasi identitas agama. Biarlah agama hadir sebagai sumber nilai dan kompas  moral.  Baiknya  komunikasi  politik  tidak  menggunakan  identitas visual  agama  yang  berpotensi  mengaburkan  pesan.  Agama  mengajarkan keadilan, kedamaian, kebersamaan, dan kepedulian. Identitas agama harusnya hadir dalam fondasi moral kebijakan publik dan opini politik, bukan sebagai kostum  politik  apalagi  berakhir  sebagai  olok-olok  politik.  Agama  kaya  akan nilai  dan  ajaran  yang  sejalan  dengan  tujuan  bernegara,  agama  tidak  patut dimiskinkan menjadi alat propaganda semata.
Akhirnya  sebagai  saran  dan  agenda  tindak  lanjut,  negara  harus  lebih tegas  dan  objektif  dalam  meregulasi  keliaran  politik  di  media  digital  yang dapat  membahayakan  integrasi  bangsa.  Tegas  dalam  hal  ini  adalah  tidak diskriminatif. Sedangkan objektif maksudnya proporsional dalam menimbang kasus  per  kasus.  Kedua,  penyelenggara  pemilu  dan  partai  politik  harusnya lebih berkomitmen dalam mewujudkan demokrasi rasional yang bebas dari sentimen  SARA.  Ketiga,  saatnya  media  konvensional  hadir  sebagai  centra media  opini  publik  yang  menjalankan  fungsi  sekrutinitas  terhadap  isu-isu publik. Keempat, ulama dan kaum agamawan hendaknya membatasi diri dari politik  praktis  yang  mengkapitalisasi  identitas  agama.  Sejalan  dengan  itu, umat akan mudah dalam membedakan yang mana isu kebijakan publik dan yang mana isu kehidupan beragama.
Nahrul Hayat, Nurhakki / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.1, hal 51-66

## Daftar Pustaka
Buku Barthes, Roland. 2013. Mitologi (Edisi Revisi). Nurhadi, A. Sihabul Millah (terj).
Bantul: Kreasi Wacana.
Becker, H. (1963). Outsider: Studies In The Sociology Of Deviance . New York: The Free Press.
Cangara,  Hafied.  (2014). Komunikasi  Politik:  Konsep,  Teori,  dan  Strategi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Efriza & Indrawan, J. (2018). Komunikasi Politik: Pemahaman Secara Teoritis dan Empiris . Malang: Intrans Publishing. Fukuyma, Francis. (2018). Identity: The Demand for Dignity and The Politics of Resentment. New York: Farrar, Straus and Giroux Habermas,  J.  (2010). Ruang  Publik,  Sebuah  Kajian  Tentang  Kategori Masyarakat Borjuis (terj.). Bantul: Kreasi Wacana. Hartley,  John.(2010). Communication,  Cultural  And  MediaStudies :  Konsep Kunci.Yogyakarta: Jalasutra.
Heryanto,  G.  G.,  &  dan  Rumaru,  S.  (2013).  Komunikasi  Politik  Sebuah Pengantar. Bogor: Ghalia Indonesia
Johnson, Bonnie Mc Daniel. (2009). Communication: The Process of Organizing.
Inggris: Allyn and Bacon.
Lasswell,  H.  D.,  (1971). Propaganda  Technique  in The  World  War  I. (revised ed.) . Cambridge: M.I.T. Press.
Mead, George Herbert. (1934). Mind, Self, and Society. ed. C. w. Morris. Chicago:
University of Chicago.
Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif . Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Scheid, T.L. & Brown T.N., (2012). A Handbook for the Study of Mental Health.
2 nd edition. Cambridge: Cambridge University Press.

## Jurnal
Aspinall,  E.,  Dettman,  S.,  &  Warburton,  E.  (2011). When  Religion  Trumps Ethnicity: A Regional Election Case Study From Indonesia . 19(1), 27–58. https://doi.org/10.5367/ sear.2011.0034
Faridah, Siti, and Mathias, Jerico. (2018). Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa  Dalam  Pemilu .  Seminar  Nasional  Hukum  Universitas  Negeri Semarang. Volume 4 No. 3, 489-506.
Hadiz,  V.  R.  (2018). Imagine  All  the  People?  Mobilizing  Islamic  Populism  for Right-Wing
Politics in Indonesia . Journal of Contemporary Asia, 48(4), 566–583.
Nahrul Hayat, Nurhakki / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.1, hal 51-66
Indrawan,  J.  (2019). Cyberpolitics  sebagai  Perspektif  Baru  Memahami  Politik Era di Siber . Jurnal Politica, 10(1), 1-15. Karim,  Abdul  Gafar.  2019. Mengelola  Polarisasi  Politik  dalam  Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan Bagi Agenda Riset. Politika: Jurnal Ilmu Politik: Volume 10, N0. 2.
Lim, M. (2017). Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise  of  Tribal  Nationalism  in  Indonesia .  49(3),  27–411. https://doi.org/10.1080/ 14672715.2017.1341188
Marcus, M. (2018). Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia . Pacific Affairs, 91(2), 82–261. https://doi.org/10.5509/201891226
Mietzner,  M.,  Muhtadi,  &  Burhanuddin.  (2018). Explaining  the  2016  Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics  of  Accommodation .  Asian  Studies  Review,  42(3),  479–497. https://doi.org/ 10.1080/10357823.2018.1473335
Waikar, Prashant, Nawab, M., & Osman, M. (2018). Fear and Loathing: Uncivil Islamism and Indonesia's Anti-Ahok Movement . Nanyang Technological University, 106, 89–109.

## Internet
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200814143813-192- 535796/awal-mula-munculnya-istilah-cebong-kampret-kadrun-di- medsos (diakses  7  Juni 2021) https://tirto.id/pelabelan-kadrun-membungkam-pengkritik-rezim-memicu- konflik-sara-fXdR (diakses  7  Juni 2021) https://mediaindonesia.com/nusantara/319448/disebut-kadrun-warga- sumbar-laporkan-ade-armando (diakses  7  Juni 2021) https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna- internet-indonesia-2021-tembus-202 juta#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Pengguna%20internet%20di ,dibandingkan%20pada%20Januari%202020%20lalu . (diakses  4 Mei 2021)
https://tirto.id/pelabelan-kadrun-membungkam-pengkritik-rezim-memicu- konflik-sara-fXdR (diakses  4 Mei 2021)
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/14/media-sosial- meningkatkan-polarisasi-politik-di-indonesia (diakses  4 Mei 2021)
Tapsell, R. (2017). Post-truth politics in Southeast Asia. Retrieved June 3, 2021, from  Inside  Story  website: https://insidestory.org.au/post-truth- politics-in-southeastasia