## Analisis dan Perancangan Tata Keloladan Pengelolaan Teknologi Informasi Berbasis Kerangka COBIT 5 DomainAlign-Plan-Organise (APO) (Studi Kasus:Diskominfo Jabar)
Viqha Felayati 1 , Rahmat Mulyana 2 , R. Wahjoe Witjaksono 3 1,2,3 Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom email: 1 viqhaf@gmail.com , 2 rahmatmoelyana@gmail.com , 3 wahyuwicaksono@telkomuniversity.ac.id
AbstrakBerdasarkan  Peraturan    Menteri  Komunikasi    dan    Informatika  nomor:  41/Per/Men/Kominfo/11/2007,  untuk mencapai good  governance Diskominfo  Jabar  perlu  mengimplementasikan  praktik  tata  kelola  dan  pengelolaan  teknologi Informasi  (TI)  yang  baik  demi  mengintegrasikan  pengelolaan  organisasi  untuk  memastikan  bahwa  TI  dimanfaatkan seoptimal  mungkin.  Namun  dalam  implementasinya,  tata  kelola  TI  organisasi  belum  optimal  diterapkan.Hal  tersebut diketahui dari hasil assessment7enabler yang dikerjakan pada penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah pada domain APO (Align,  Plan,  and  Organise)  COBIT  5,  sehingga assessment 7enabler yang  dilakukan  adalah  untuk  mengetahui  kondisi  tata kelola  TI  saat  ini  pada  proses  domain  APO  tersebut.  Proses  domain  APO  juga  diprioritisasi  melalui  3  pendekatan  yaitu kepatuhan  terhadap  regulasi,  penyelarasan  strategis  dan  pendekatan  risiko  berdasarkan  kerangka  COBIT  5,  sehingga menghasilkan  APO02 manage strategy,  APO05 manage  portfolio,  APO07 manage  human  resource,  APO12 manage  risk dan APO13 manage security. Hasil dari assessment 7 enabler tadi akan  memperlihatkan kesenjangan dengan kondisi ideal pada COBIT  5  dalam  upaya  menerapkan  tata  kelola  TI  yang  baik.  Sehingga,  penelitian  ini  akan  menghasilkan  rekomendasi  7 enabler yang  dikelompokkan  padasolusi people, process dan technology untuk  mengatasi  kesenjangan  yang  sudah diidentifikasi  sebelumnya,  agar  mencapai  kondisi  target  tata  kelola  TI  Diskominfo  Jabar  pada  domain  APO  prioritas berdasarkan kerangka COBIT 5.
Kata Kunci  Tata Kelola TI, Diskominfo Jabar, COBIT 5, enabler, risiko, domain APO
Abstract − Based  on  the  Regulation  of  the  Minister  of  Communication  and  Information  Technology  number: 41/Per/Men/Kominfo/11/2007,  to  achieve  good  governance Diskominfo  Jabar  need  to  implement  good  governance  and management  of  information  technology  (IT)  practices  in  order  to  integrate  organizational  management  to  ensure  that information technology is optimally utilized. But its implementation, IT governance of corporate has not been optimally applied. It  is  known  from the  results  of enabler  assessment done  in  this  study.  The  focus of  this  research  is  the  APO  (Align,  Plan,  and Organize)  domain  COBIT  5  framework,  so  the  assessment  of  the  7  enablers  done  is  to  know  the  current  condition  of  IT governance in the APO process. The process of APO domains is also prioritized through 3 approaches: regulatory compliance, strategic  alignment  and  risk  approach  based  on  COBIT  5  so  it  generates  APO02  manage  strategy,  APO05  manage  Portfolio, APO07  manage  human  resource,  APO12  manage  risk  and  APO13  manage  security. The  result  of  the  assessment  of  the  7 enablers  will  show  the  gap  with  ideal  conditions  in  COBIT  5  in  order  to  implement  good  governance.  Thus,  this  research  will result in the recommendation of 7 enablers grouped into people, process and technology to address the previously identified gaps, in order to achieve the targeted conditions of IT governance Diskominfo Jabar on priority APO domains based on COBIT 5.
Keywords – IT Governance, Diskominfo Jabar, COBIT 5, enabler, risk, APO domain.

## I. PENDAHULUAN
Peraturan    Menteri  Komunikasi    dan    Informatika (Permen  Kominfo)    nomor  41/Per/Men/Kominfo/11/2007 menyatakan    bahwa    dalam    rangka  mendukung  tujuan penyelenggaraan  pemerintah  terhadap  pelayanan  publik, diperlukan    rencana    pengelolaan    teknologi    informasi dan    komunikasi    yang  baik  (good  governance).  Untuk mematuhi  peraturan  tersebut,  Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat salah  satunya terus bergegas  untuk  mencapai  target Jabar Smart  Province.  Hal  ini  bertujuan  memberikan pelayanan  terbaik  berbasis  digital  untuk  masyarakat, sehingga  program  menjadi lebih  efisien  dan  transparan [1].  Untuk  mendukung  tercapainya  Jabar Smart  Province tersebut,  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Jawa  Barat (Diskominfo  Jabar)  harus  memastikan  bahwa  prinsip-
prinsip good governance atau tata kelola Perusahaan dapat berjalan  dalam  aspek  bisnis  dan  pengelolaan perusahaan pada semua jajaran [2].
Dalam  praktik  tata  kelola  TI,  kerangka  COBIT  5 merupakan  panduan  yang  dapat  digunakan  untuk mengelola  area  tata  kelola  maupun  area  manajemen TI.Pendekatan  dengan  menggunakan  kerangka  COBIT  5 dalam  tata  kelola  TI  dilakukan  untuk  menjamin keselarasan  TI  dengan  tujuan  bisnis  dan  kebijakan strategis.Saat  ini,  tata  kelola  TI  pada  Diskominfo  Jabar belum  dikelola  secara  optimal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari beberapa  kesenjangan  terhadap  kondisi  ideal  yang dibutuhkan  oleh  Diskominfo  Jabar  berdasarkan  hasil assessment pada  penelitian,  sehingga  menyebabkan Diskominfo  Jabar  membutuhkan  manajemen  tata  kelola TI  yang  efektif  dan  efisien  serta  dalam  melakukan
JISA (Jurnal Informatika dan Sains) (e-ISSN: 2614-8404) is published by Program Studi Teknik Informatika, Universitas Trilogi under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
prosesnya  harus  disesuaikan  dengan  Tugas  Pokok  dan Fungsi  Seksi  (Tupoksi)  Diskominfo  Jabar  dan  mengacu pada regulasi yang berlaku.
Terdapat  5  domain  pada  kerangka  COBIT  5  untuk mempraktikkan  tata  kelola  TI  yang  efektif  dan  efisien. Pada  penelitian  ini  domain  yang  diteliti  adalah  proses APO  (Align-Plan-Organise),  yang  terletak  pada  area manajemen bersama dengan 3 domain lainnya yaitu Build- Acquire-Implement (BAI), Deliver-Service-Support (DSS) dan Monitor-Evaluate-Assess (MEA),  sedangkan  area lainnya  dalam  COBIT  5  adalah  tata  kelola  yaitu  domain Evaluate-Direct-Monitor (EDM).
Berdasarkan  hal  tersebut,  dilakukan  penelitian  untuk mengetahui  kondisi  tata  kelola  dan  pengelolaan  TI Diskominfo Jabar saat ini dalam melakukan proses-proses yang  telah  didefinisikan  dalam  model assessment menggunakan  COBIT  5  pada  domain  APO,  dan memeriksa  apakah  praktik  tata  kelola  TI  pada  proses domain tersebut sudah ideal berdasarkan kerangka COBIT 5  dan  diterapkan  secara  optimal  serta  sudah  patuh terhadap  regulasi  atau  belum. Assessments yang  telah dilakukan  kemudian  akan  dianalisis  untuk  pada  akhirnya dapat dibuatkan rekomendasi untuk rekomendasi rancangan people, process dan technology dari kesenjangan  terhadap  kondisi  ideal  tata  kelola  dan pengelolaan  TI  berdasarkan  domain  APO  kerangka COBIT 5 untuk Diskominfo Jabar.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terkait
1. IT governance principles
Nama  jurnal: Journal  of  accounting  and  management information systems, no.18/2006, pp. 86-102
Paper ini membahas bagaimana TI dapat mengoptimalkan  dan  menjamin  efisiensi  bisnis  serta bagaimana cara untuk mengurangi risiko yang berhubungan  dengan  TI. Paper ini  menjelaskan  bahwa implementasi harus dilakukan berdasarkan praktik terbaik untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap  standar,  peraturan internasional  di  bidang  ini  dan  dapat  menawarkan keuntungan  dalam  hubungan  dagang  dengan  mitra asing.Tujuannya  untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap standar,  peraturan  internasional  di  daerah  tersebut  dan dapat  menawarkan  keuntungan  dalam  hubungan  dagang dengan mitra asing.Standar atau panduan yang digunakan adalah COBIT, ITIL, dan ISO17799 [3].
Pada penelitian ini, paper digunakan sebagai referensi pada  aspek  risiko.Sedangkan  perbedaanya  terletak  pada teknik  pengumpulan  dan  pengolahan  data  serta  hasil penelitian  yang  didapat  dari assessment yang  dilakukan pada objek penelitan.
2. IT governance  analysis  and  design  of  microfinance institution  using  COBIT  5  framework  Evaluate, Direct,  Monitor  (EDM)  and  Align,  Plan,  Organize (APO)  domains  (Case  Study:  PT  Sarana  Jabar Ventura)
Nama  jurnal: International  Journal  of  Innovation  in Enterprise System, Volume 01, Issue 01, July 2017, pp.1-6
Paper ini membahas bagaimana penerapan tata kelola dan  pengelolaan  TI  yang  baik  untuk  PT  Sarana  Jabar Ventura  pada  domain  APO  dan  EDM  kerangka  COBIT
5.Metode penelitian yang dilakukan adalah adalah melalui assessment  tujuh  enabler  dan  assessment  risiko  proses APO  dan  EDM  prioritas  berdasarkan  penyelarasan strategis,  kepatuhan  regulasi  dan  pendekatan  risiko. Analisis risiko dilakukan berdasarkan prioritas risiko dari hasil analisis kesenjangan  yang dibuat setelah assessment 7enabler.Hasil dari  penelitian  ini  adalah  rekomendasi rancangan people, process dan technology tata  kelola  TI untuk PT Sarana Jabar Ventura [4].
Pada penelitian ini, paper digunakan sebagai referensi teknik assessment 7 enabler.Sedangkan  perbedaannya terletak  pada aspek  pendekatan  risiko  yang  dilakukan untuk  memprioritaskan  proses  domain,  objek  penelitian, teknik pembuatan rekomendasi dan hasil penelitian.
3. The  board’s  responsibility  for  information  techology governance
Nama  jurnal: John  marshall  journal  of  computer  & information law, Vol. 29, p. 313, 2011
Paper ini dibuat atas permasalahan kurang pedulinya Dewan  Direksi  Finansial  terhadap  perusahaan  yang sedang dalam posisi berisiko yang menghapus jutaan dolar nilai  pemegang  saham.Paper  ini  memberikan  solusi berupa  tata  kelola  yang  efektif  atas  teknologi  informasi dan manajemen risiko perusahaan menggunakan COBIT.Disebutkan  bahwa  tata  kelola  TI  membutuhkan komitmen  perusahaan  di  bagian  paling  atas,  dan  risiko dapat  dipindahkan  atau  dibagikan  melalui asuransi.Paper ini  menjelaskan  penyelarasan  strategis,  manajemen kinerja,  manajemen  risiko,  pengiriman  nilai dan pengelolaan sumber daya [5].
Pada penelitian ini, paper digunakan sebagai referensi pengelolaan  risiko  dan  penyelarasan  strategis.  Sedangkan perbedaannya terletak pada metode pengelolaan risiko dan penyelarasan strategis yang digunakan sebagai prioritisasi proses  domain,  serta  hasil  penelitian  yang  dibuat berdasarkan teknik assessment 7 enabler.

## B. Tinjauan Pustaka

## 1. Tata Kelola TI
Tata  kelola TI  adalah  bagian  terintegrasi  dari pengelolaan  organisasi  yang  mencakup  kepemimpian, struktur  data  serta  proses  organisasi.  Hal  ini  untuk memastikan  bahwa  teknologi  informasi  organisasi  dapat digunakan  untuk  mempertahankan  dan  memperluas strategi dan tujuan organisasi [6].

## 2. COBIT 5 A Business Framework
COBIT  5 A  Business  Framework merupakan  buku panduan untuk tata kelola dan manajemen perusahaan TI. COBIT  5 A  Business  Framework memiliki  komponen yang  terdiri  dari  5 principles dan  7 enabler [7].  5 principles itu adalah:
a. Meeting stakeholder needs
b. Covering the enterprise end to end
c. Applying a single integrated framework
d. Enabling a holictic approach
e. Separating governance from management Sedangkan 7 enabler tersebut adalah:
a. Principles, policies and framewok
b. Processes
c. Organization structures
JISA (Jurnal Informatika dan Sains) (e-ISSN: 2614-8404) is published by Program Studi Teknik Informatika, Universitas Trilogi under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
d. Culture
e. Ethics and behavior
f. Information
g. Service, insfrastructure and information
h. People, skills and competencies
Dalam  COBIT  5,  terdapat  5  domain  yang  masing- masing diantaranya memiliki subdomain dengan penjelasan  yang  lebih  rinci.  Untuk  dapat  memilih  semua proses  tersebut,  COBIT  5 A  Business  Framework menyediakan cara yang dapat dilakukan untuk memprioritaskan  proses-proses  yang  ada  pada  COBIT  5 sesuai kebutuhan organisasi. Cara memprioritaskan proses domain itu adalah melalui:
a. Penyelarasan  strategis  organisasi  dengan  tujuan strategis COBIT 5
b. Kepatuhan terhadap regulasi-regulasi yang berlaku
c. Pendekatan risiko

## 3. COBIT 5Enabling Process
COBIT  5 Enabling  Process mencakup Process Reference Model (PRM) yang menentukan dan menjelaskan  secara  rinci  sejumlah  proses  tata  kelola  dan manajemen.  PRM  mewakili  semua  proses  yang  biasanya ditemukan  di  perusahaan  yang  berkaitan  dengan  aktivitas TI,  yang  menawarkan  model  referensi  umum  yang  dapat dimengerti  oleh  TI  operasional  dan  manajer  bisnis.  PRM COBIT  5  membagi  proses  tata  kelola  dan  manajemen perusahaan  TI  menjadi  dua  area  utama  yaitu  tata  kelola (governance)  dan  pengelolaan  (management)  [8].  Pada area governance terdapat  domain Evaluate,  Direct  and Monitor,  sedangkan  pada  area  management  terdapat  4 domain  yaitu Build,  Acquire  and  Implement (BAI), Deliver,  Service  and  Support (DSS) Monitor,  Evaluate and Assess (MEA) dan Align, Plan and Organise (APO). Dalam  penelitian  ini,  proses  domain  yang  dibahas  adalah APO yang memiliki 13 subproses, diantaranya:
a. APO01 manage the IT management framework
b. APO02 manage strategy
c. APO03 manage enterprise architecture
d. APO04 manage innovation
e. APO05 manage portfolio
f. APO06 manage budget and cost
g. APO07 manage human resource
h. APO08 manage relationship
i. APO09 manage service agreement
j. APO10 manage supplier
k. APO11 manage quality
l. APO12 manage risk
m. APO13 manage security

## 4. COBIT 5 for Risk
COBIT 5 for Risk berfokus kepada pengelolaan risiko dengan menyediakan  berbagai  panduan  rinci  dan praktis untuk  para  profesional  dan  pihak  terkait  mengenai  risiko di  suatu  organisasi.  COBIT  5 for  Risk membahas mengenai  risiko  TI  yang  terkait  dan  panduan  yang  juga memiliki  2  pandangan  mengenai  cara  COBIT  5  dalam menangani risiko yaitu fungsi risiko dan manajemen risiko [9].

## 5. COBIT 5 Implementation
COBIT  5 Implementation merupakan  salah  satu produk  dari  COBIT  5  yang  bertujuan  untuk  memberikan panduan cara bagaimana menyediakan pendekatan praktik yang  baik  untuk  mengimplementasikan Governance  of Enterprise  IT (GEIT)  berdasarkan  peningkatan  siklus hidup  yang  berkelanjutan  yang  seharusnya  didesain  agar sesuai  dengan  kebutuhan  spesifik  perusahaan  [10]. Berdasarkan  COBIT  5  Implementation,  siklus  hidup  TI terdiri dari tujuh fase yaitu:
a. What are the driver?
b. Where are we now?
c. Where do we want to be?
d. What needs to be done?
e. How do we get there?
f. Did we get there?
g. How do we keep the momentum going?
6. COBIT 5 Process Assessment Model (PAM) Dalam mengukur tingkat kematangan suatu perusahaan,  COBIT  5  menyediakan Process  Assessment Model (PAM)  untuk  penilaian  tersebut.PAM  dalam COBIT  5  terbagi  menjadi  dua  bagian,  yang  pertama adalah  teknik  pengukuran  skala  bertingkat  (scale  rating) yang  digunakan  untuk  menilai  skala  kematangan  tata kelola  TI  di  suatu  organisasi.  Bagian  yang  kedua  yaitu domain  proses  yang  terdiri  dari  5  domain  proses  EDM, APO,  BAI,  DSS  dan  MEA  [11].  Terdapat  6  tingkatan skala capability yang menggambarkan kematangan proses tata kelola TI di suatu organisasi, yaitu:
a. Level 0 incomplete process
b. Level 1 performed process
c. Level 2 managed process
d. Level 3 established process
e. Level 4 predictable process
f. Level 5 optimizing process

## 7. COBIT 5 for Assurance
COBIT  5 for  Assurance berfokus  pada  jaminan,  dan menyediakan  secara  detail  dan  praktis  arahan  untuk  para penjamin  profesional  dan  pihak-pihak  yang  tertarik  di semua  tingkat  perusahaan  dalam  mengunakan  COBIT  5 untuk  mendukung berbagai  kegiatan  jaminan  TI  [12]. COBIT  5 for  Assurance mengacu  kepada  7enabler dari COBIT  5.  Keunikan  karateristik  dari  organisasi  akan menghasilkan  kondisi enabler yang  berbeda-beda  dan digunakan  dengan  cara  yang  berbeda  pula  untuk menyediakan jaminan dengan cara yang optimal.

## 8. Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 14 Tahun 2016
Permen ini mengatur tentang Nomenklatur Perangkat Daerah  Bidang  Komunikasi  dan  Informatika.Peraturan yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  pada  pasal  12 yang terdapat pada Gambar 1 di bawah ini.
Gambar. 1 Pasal 12 Permen Kominfo RI nomor 14 tahun 2016
JISA (Jurnal Informatika dan Sains) (e-ISSN: 2614-8404) is published by Program Studi Teknik Informatika, Universitas Trilogi under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
(PAN) dan Birokrasi nomor 35 tahun 2012
Permen ini  merupakan pedoman penyusunan Standar Operasional  Prosedur  Administratsi  Pemerintahan  (SOP AP) bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota untuk menyusun SOP AP dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi.

## 10. Kebijakan Tata Kelola TI Diskominfo Jabar
Kebijakan tata kelola TI Diskominfo Jabar merupakan  peraturan  yang  mengatur  secara  terperinci mengenai  tata  kelola  TI dan  komunikasi  untuk  menjamin keberlangsungan layanan, karena TI merupakan salah satu unsur  penggerak  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan pemerintahan  yang  akuntabel,  transparan,  efektif,  dan efisien  guna  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada masyarakat.  Kebijakan  Tata  Kelola  TI  ini  dalam  bentuk peraturan Gubernur Jabar yang terdiri dari pasal-pasal.

## 11. Tupoksi Diskomindo Jabar
Tupoksi  (Tugas  Pokok  dan  Fungsi) adalah  sasaran utama  atau  pekerjaan  yang  dibebankan  kepada  organisasi untuk  dicapai  dan  dilakukan  [14].Tupoksi  Diskominfo Jabar  merupakan  dokumen  yang  berisi  tugas, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja untuk organisasi tersebut. Dokumen ini berisi 29 pasal yang terbagi dalam 3 bab.

## 12. Dokumen Rencana Strategis Dikominfo Jabar
Dokumen rencana strategis (renstra) Diskominfo Jabar merupakan  dokumen  yang  berisi  acuan umum  tentang arah  pembangunan  TIK.Dokumen  ini  memberikan pedoman/  landasan  serta  arah  pembangunan  di  bidang penyelenggaraan  komunikasi  dan  informatika  di  Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 5 tahun.

## III. METODE PENELITIAN

## A. Model Konseptual
Model  konseptual  pada  penelitian  ini  terbagi  atas  tiga bagian  yaitu  permasalahan  dan  lingkungan,  penelitian sistem informasi serta basis pengetahuan.
1. Permasalahan dan lingkungan
Bagian  permasalahan  menjelaskan  latar  belakang penelitian, yaitu permasalahan yang ada pada Diskominfo Jabar.Kebutuhan  tata  kelola  TI  yang  baik  demi mendukung good  governance,  belum  dikelola  secara optimal  sehingga  dibutuhkan suatu  solusi  untuk menyelesaikan  permasalahan  yang  ada  agar  dapat mencapai tujuan organisasi.
Sedangkan  bagian  lingkungan  dijelaskan  dalam konsep people,  process dan technology.People adalah SDM  berkompetensi  yang  melalukan  proses  dan digambarkan  pada  struktur  organisasi.  Kemudian process adalah  pengelolaan  tugas-tugas  atau  aktivitas  yang dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.Bentuk kelompok  process  dalam  penelitian  ini  adalah  kebijakan tata  kelola  TI,  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dan Instruksi  Kerja  (IK).  Terakhir  pada  bagian technology adalah tools yang  digunakan  sebagai  alat  bantu  untuk melakukan proses tata kelola TI yang sudah didefinisikan.
2. Penelitian Sistem Informasi
Bagian  ini  menjelaskan  proses  evaluasi,  artefak- artefak  TI  yang  akan  dihasilkan  dan  tahapan-tahapan penelitian. Proses evaluasi dilakukan melalui:
a. Analisis
b. Assessment
c. User feedback
d. Focus group discussion.
Sedangkan artefak TI yang dihasilkan adalah:
a. Domain APO prioritas
b. Kondisi 7 enabler
c. Capability level
d. Kesenjangan  kondisi  tata  kelola  TI  saat  ini dengan target
e. Profil risiko
f. Rekomendasi  tata  kelola  TI  untuk  kategori people, process dan technology
Terakhir, tahapan-tahapan penelitian dilakukan berdasarkan  7  fase  COBIT  5  Implementation.  Namun pada  penelitian  ini  dibatasi  sampai  fase  ke-4,  diantaranya [11]:
a. What are the driver?
b. Where are we now?
c. Where do we want to be?
d. What needs to be done?
3. Basis pengetahuan
Bagian ini menjelaskan konsep dan metode pengumpulan data  yang  dilakukan  dalam  penelitian.Konsep  merupakan tujuan  penelitian  ini,  yaitu  membuat  rekomendasi  dalam bentuk  rancangan people,  process dan technology berdasarkan  kerangka  COBIT  5.  Sedangkan  metode pengumpulan data pada penelitian adalah melalui:
a. Wawancara
b. Kuesioner
c. Studi pustaka
d. Observasi

## B. Sistematika Penelitian
Sistematika  penelitian  adalah  suatu  tahapan  yang  dapat digunakan untuk memahami pola pikir dalam setiap tahap pelaksanaan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian.Tahapan pada penelitian ini dilakukan berdasarkan  fase  pada  COBIT  5 Implementation yang dibatasi  sampai  fase  ke  4  dari  total  7  fase  yang  ada  pada framework tersebut.

## 1. What are the Driver?
Berdasarkan  COBIT  5 Implementation,  fase pertama yang  dilakukan  adalah  mengetahui what  are  the  driver [10], sehingga pada tahap inisiasi adalah mengidentifikasi rumusan  masalah  yang  dilanjutkan  dengan  penentuan tujuan dari penelitian ini dan penentuan batasan yang akan membatasi  penelitian  ini. Kemudian  dilanjutkan  dengan studi pendahuluan  yang dilakukan dengan dua cara,  yaitu studi  pustaka  dan  studi  lapangan.  Untuk  studi  pustaka dikaji  dari  COBIT  5 A  Business  Framework,  COBIT  5 Enabling  Process,  COBIT  5 for  Risk,  COBIT  5 Implementation,  COBIT  5 Process  Assesment  Model (PAM),  dan  COBIT  5 for  Assurance.  Untuk  studi
JISA (Jurnal Informatika dan Sains) (e-ISSN: 2614-8404) is published by Program Studi Teknik Informatika, Universitas Trilogi under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
lapangan  dilakukan  melalui  analisa  hasil  kuesioner, wawancara dan observasi di Diskominfo Jabar.
2. Where are We Now?
Tahap  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  fase  kedua COBIT  5  Implementation yaitu where  are  we  now [10]. Hal  ini  dilakukan  melalui assessment berupa  pembuatan kuesioner  mengenai  kondisi  7 enabler dan  kondisi  risiko yang  ada  di  Diskominfo  Jabar.  Pembuatan assessment tersebut  terbatas  pada  proses  domain  APO  hasil  metode prioritisasi yang  dilakukan  melalui  3  pendekatan  yaitu kepatuhan regulasi, penyelarasan strategis dan pendekatan  risiko.  Tiga  pendekatan  ini  merupakan langkah-langkah  yang  dijelaskan  oleh  COBIT  5 A Business  Framework.Kepatuhan  regulasi  merupakan analisis  yang  pertama dilakukan,  karena  instansi Pemerintah  dalam  menjalankan  fungsinya  harus  selalu mematuhi regulasi yang berlaku, dalam hal ini pendekatan berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi internal perusahaan, yaitu Tupoksi Diskominfo Jabar. Selanjutnya Pada  tahap  analisis  penyelarasan strategis,  akan didefinisikan  goals  Diskominfo  untuk  mengetahui  dan menyesuaikan apa saja yang dibutuhkan oleh Diskominfo Jabar agar bisa mencapai tujuannya.. Terakhir, pada tahap manajemen  risiko,  dilakukan  identifikasi  risiko  yang  ada di  Diskominfo,  sehingga  akan  didapatkan  proses  yang memiliki tingkat risiko prioritas.
Dari  ketiga  pendekatan  tersebut  akan  diperoleh prioritas  proses  domain  APO  pada  Diskominfo  Jabar. Setelah  didapatkan  prioritas  proses  dari  tiga  tahap  tadi, selanjutnya akan dilakukan assessment 7 enabler terhadap prioritas  proses  domain  APO  COBIT  5  tersebut. Tahapannya  akan  dimulai  dari  analisa enabler pertama hingga enabler terakhir dengan verifikasi di setiap analisa enabler. Setelah  hal tersebut selesai dilakukan  maka akan dilakukan  verifikasi  dan  validasi  kondisi  7 enabler Diskominfo  Jabar  untuk  dapat  lanjut  ke  tahap  analisis kesenjangan

## 3. Where Do We Want to be?
Pada  tahap  ini,  untuk  mengetahui  kebutuhan Diskominfo  Jabar  untuk  mencapai  tujuannya  atau  fase ketiga  COBIT 5  Implementation  yaitu where  do  we  want to  be [10],  dilakukan  analisis  kesenjangan  dari  kondisi  7 enabler proses domain APO priorias yang telah dilakukan pada  tahap  sebelumnya,  terhadap  kondisi  target  ideal berdasarkan  kebutuhan  dan  kesesuaian  dengan  COBIT 5 for  Assurance.  Analisis  kesenjangan  ini  selanjutnya menjadi  bahan  untuk  melakukan  perancangan  7 enabler yang  dikelompokkan  dalam aspekpeople,  process dan technology.
4. What Needs to be Done?
Pada  tahap  perancangan,  dilakukan  analisa  COBIT  5 Implementation untuk  domain  APO  di  fase  ke  4  yaitu what  needs  to  be  done [10].  Fase  tersebut  untuk memberikan  apa  saja  yang  perlu  dirancang  agar  dapat menghilangkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan target  yang  telah  didapatkan  dari  tahap  analisis. Perancangan tersebut dibuat dalam bentuk rekomendasi 7 enabler yang dikelompokkan dalam aspekpeople, process dan technology demi  penerapan  tata  kelola  TI  yang  ideal berdasarkan  COBIT  5.Hasil  perancangan  ini  selanjutnya
divalidasi kembali oleh
Diskominfo Jabar untukmenyetujui rekomendasi-rekomendasi
hasil penelitian.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab  ini  menjelaskan  metode  prioritisasi  untuk mendapatkan proses domain APO utama. Kemudian akan dilakukan  proses assessment 7 enabler terhadap  proses domain  APO  prioritas  tersebut,  hingga  menghasilkan rekomendasi perancangan people, process dan technology untuk  tata  kelola  TI  yang  baik  berdasarkan  kebutuhan Diskominfo Jabar dengan menggunakan COBIT 5.

## A. Prioritasi Proses
Prioritisasi  proses  merupakan  tahap  untuk  mimilih proses-proses  utama  yang  dibutuhkan  oleh  Diskominfo Jabar  pada  proses  domain  APO  COBIT  5.  Hal  ini dilakukan  melalui  3  pendekatan  berdasarkan  COBIT  5 A Business  Framework,  yaitu  kepatuhan  terhadap  regulasi yang ada, penyelarasan strategis Diskominfo Jabar dengan enterprise  goals COBIT  5,  dan  pendekatan  risiko menggunakan  COBIT  5 for  Risk [7],  [9].  Proses  domain APO  prioritas  ini  akan  diketahui  dari  hasil  irisan  ketiga pendekatan tersebut.

## 1. Kepatuhan terhadap Regulasi
Proses ini  dilakukan  dengan  memetakan  aktivitas  yang ada di Diskominfo berdasarkan dokumen Tupoksi, dengan tugas dan aktivitas pada 13 proses domain APO. Berdasarkan struktur organisasi  Diskominfo,  terdapat  6  posisi  atau  jabatan  yang melakukan  tugas  pokok  dalam  lingkup  proses  domain  APO. Enam posisi atau jabatan tersebut adalah:
a. Subbagian kepegawaian dan umum
b. Subbagian keuangan dan aset
c. Subbagian perencanaan dan pelaporan
d. Seksi tata kelola TIK
e. Seksi keamanan informasi
f. Seksi kemitraan komunikasi.
Tabel I di bawah ini merupakan hasil pemetaan yang dilakukan terhadap 6 struktur tersebut.

## TabelI. Hasil Pemetaan Tupoksi dengan Proses Domain APO
Proses Domain Jumlah Aktivitas Relevan APO01 manage IT management framework 14 APO02 manage strategy 52 APO03 manage enterprise architecture 9 APO04 manage innovation 8 APO05 manage portfolio 34 APO06 manage budget and cost 11 APO07 manage human resource 19 APO08 manage relationship 15 APO09 manage service agreement 17 APO10 manage supplier 6 APO11 manage quality 12 APO12 manage risk 24 APO13 manage security 18
Dari  tabel I di  atas,  proses  domain  APO  yang  diambil adalah  proses  yang  memiliki  nilai ≥15  karena  dinilai paling  banyak  berpengaruh  pada  tata  kelola  TI Diskominfo  Jabar  di  proses  domain  APO  tersebut. Sehingga  hasil  prioritas  proses  dari  kepatuhan  terhadap regulasi  menghasilkan  APO02 manage  strategy,  APO05 manage  portfolio,  APO07 manage  human  resource,
JISA (Jurnal Informatika dan Sains) (e-ISSN: 2614-8404) is published by Program Studi Teknik Informatika, Universitas Trilogi under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
APO08 manage  relationship,  APO09 manage  service agreement,  APO12 manage  risk,  dan  APO13 manage security.
2. Penyelarasan Strategis
Pendekatan kedua ini dilakukan untuk memilih proses pada  domain  APO  dengan  memetakan goal  cascade COBIT  5  terhadap  rencana  strategis  Diskominfo  Jabar. Terdapat 3 proses goals cascade COBIT 5 yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:
a. Pemetaan  rencana  strategis  Diskominfo  Jabar terhadap enterprise goals COBIT 5
Dalam  menentukan  nilai  pada enterprise  goal, ditetapkan  bahwa  nilai  setiap  rencana  strategis  yang terkait  dengan  unsur enterprise  goal COBIT  5  akan diberi nilai 10. Sehingga banyaknya rencana strategis perusahaan  yang  terkait  dengan  salah  satu  unsur enterprise  goals COBIT  5  akan  mempengaruhi  nilai dari  enterprise  goal  tersebut.  Sehingga  penilaian untuk setiap enterprise goal COBIT 5 adalah sebagai berikut [12].
( ) = ∑ ∑ 1 (1)
Keterangan:
EG( ): Nilai Enterprise Goals ke
Σ: Jumlah Renstra yang terkait terhadap EG( ) Σ a:  Total  rencana  strategis  di  Diskominfo Jabar
b. Pemetaaan IT-related  goal COBIT  5  terhadap enterprise goal COBIT 5
Pada  proses  ini  akan  dilakukan  pemetaan  mengenai IT-related goal yang terdapat pada COBIT 5 terhadap enterprise  goal COBIT  5  yang  sudah  dijelaskan sebelumnya. IT-related  goal pada  COBIT  5 tercerimin  pada balance  scorecard yang  memiliki  4 dimensi dan 17 goals yang telah disediakan COBIT 5 dengan pemetaan berbentuk hubungan yang memiliki nilai  primer  atau  sekunder.  Berikut  ini  merupakan rumus menemukan nilai setiap IT-related goals [12].
( ) = ∑ ∑ ( ) (2)
( ) = ∑ ∑ ( ) (3)
Keterangan:
ITG( ) P: Nilai primer ITG ke ITG( ) S: Nilai sekunder ITG ke Σ : Jumlah nilai pada ITG ke yang bernilai P Σ : Jumlah nilai pada ITG ke yang bernilai S Σ ( ): Jumlah primer pada ITG ke
Σ
( ): Jumlah sekunder pada ITG ke
Untuk menentukan nilai ITG( ) yang terbagi menjadi primer dan sekunder, peneliti melakukan kesepakatan dengan objek penelitian mengenai perbandingan nilai primer  dan  sekunder.  Diskominfo  merupakan organisasi  pemerintah  berbentuk non-profit,  yang
menjadikan  perbandingan  nilai  primer  dan  sekunder tersebut  menjadi  3  berbanding  2.  Sehingga  rumus nilai untuk ITG( ) adalah sebagai berikut [12].
( ) = 3 × ( ( ) ) + 2 × ( ( ) )
5 (4)
c. Pemetaaan IT-related  process COBIT  terhadap

## IT-related goal COBIT 5
IT-related  process pada  COBIT  5  terdiri  dari  5 domain dan 37 proses. Pada proses ini akan dilakukan pemetaan  mengenai IT-related  process COBIT  5 terhadap IT-related  goals COBIT  5  yang  sudah dijelaskan sebelumnya. Proses ini menggunakan tabel pemetaan IT-related process terhadap IT-related goals yang  disediakan  COBIT  5  dalam  bentuk  hubungan yang memiliki nilai primer atau sekunder. Berikut ini rumus  menemukan  nilai  setiap IT-related  process [12].
( ) = ∑ ∑ ( ) (5) ( ) = ∑ ∑ ( ) (6)
Keterangan: ITP( ) P: Nilai primer ITP ke ITP( ) S: Nilai Sekunder ITP ke Σ : Jumlah nilai pada ITP ke yang bernilai P
Σ : Jumlah nilai pada ITP ke yang bernilai S
Σ ( ): Jumlah primer pada ITP ke
Σ ( ): Jumlah sekunder pada ITP ke
Serupa  dengan  proses  pemetaan IT-related  goal terhadap enterprise  goal,  perbandingan  primer  dan sekunder  pada  proses  ini  adalah  3  berbanding  2. Sehingga rumus nilai untuk ITP( ) adalah [12]:
( ) = 3 × ( ( ) ) + 2 × ( ( ) ) 5 (7)
Dari ketiga proses goal cascade tersebut, maka dihasilkan data pada tabel II di bawah ini.
TabelIII. Hasil Penyelarasan Strategis Proses Domain APO Proses Domain Nilai APO01 manage IT management framework 7 APO02 manage strategy 6,4 APO03 manage enterprise architecture 6,4 APO04 manage innovation 7 APO05 manage portfolio 6,4 APO06 manage budget and cost 6 APO07 manage human resource 7 APO08 manage relationship 7 APO09 manage service agreement 5,8 APO10 manage supplier 7 APO11 manage quality 7 APO12 manage risk 7 APO13 manage security 6
Proses  prioritas  pada  domain  APO  COBIT  5  di Diskominfo Jabar yang ditentukan dari metode penyelarasan  strategis  ini,  menghasilkan  hampir  seluruh proses  pada  domain  tersebut  merupakan  prioritas,  yaitu memiliki  nilai ≥6,  kecuali  APO09  manage  service agreement  yang  memiliki  nilai  5,8.  Nilai ≥6  ini  didapat
JISA (Jurnal Informatika dan Sains) (e-ISSN: 2614-8404) is published by Program Studi Teknik Informatika, Universitas Trilogi under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
dari  kesepakatan  dengan  pihak  Diskominfo  Jabar,  karena proses yang memiliki nilai ≥6 dianggap lebih penting dan berpengaruh  terhadap  keberjalanan  operasional  sehari- hari.
3. Pendekatan Risiko
Tahap  terakhir  dari proses  penyelarasan  strategis adalah  pendekatan  risiko  yang  dilakukan  berdasarkan kerangka COBIT 5 for Risk. Alur pertama pada proses ini adalah  menemukan pain  point pada  proses  domain  APO Diskominfo Jabar yang diidentifikasi dari daftar tantangan dokumen rencana  strategis  dan  laporan  akhir  persiapan ISO 27001 milik organisasi. Risiko-risiko yang masuk ke dalam lingkup domain APO diketahui dengan memetakan kategori  risiko  untuk  semua  risiko  yang  ada,  dengan proses  mitigasi enabler dari  COBIT  5 for  Risk[9]. Pemetaan tersebut dijelaskan pada tabel III di bawah ini.
TabelIIIII. Pemetaan Pain Point Diskominfo Jabar, Kategori Risiko dan
Mitigasi Enabler Domain APO COBIT 5 for Risk Pain Point Kategori Risiko COBIT 5 Mitigasi Enabler Domain APO Pelaksanaan tata kelola layanan yang belum efektif Portfolio establishment and maintenance APO01, APO02, APO04, APO05, APO06 Rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi &informatika IT expertise and skills APO01, APO02, APO03, APO07, APO12 Keterbatasan kemampuan sumber daya IT expertise and skills APO01, APO02, APO03, APO07, APO12 Keterbatasan anggaran Business ownership of IT APO01, APO02, APO05, APO09, APO12 Inkonsistensi penempatan SDM dengan kompetensi yang dimiliki IT expertise and skills APO01, APO02, APO03, APO07 Bencana Alam Acts of nature APO12 Hacker, cracker, pembajakan dan perusakan aset Logical attacks, Malware APO01, APO12, APO13 Internet dan konektivitas jaringan pada aplikasi generik mati atau tidak
dapat digunakan Architecture, Logical attack APO02, APO03, APO04, APO13 Data/informasi tidak tersedia Information APO01 Perubahan regulasi dan kebijakan Geopolitical, Innovation APO02, APO03, APO04
Selanjutnya  dilakukan assessment risiko  berdasarkan COBIT 5 for Risk terhadap 10 pain pont/risiko pada tabel III tersebut. Hal ini akan menghasilkan prioritas risiko dari pain  point yang  memiliki  nilai  risiko  “tinggi”  dan “ekstrem”  dari  tingkatan  risiko  lainnya  yang  ada  yaitu tidak  signi fikan,  rendah  dan  sedang.  Nilai  risiko  “tinggi” dan  “ekstrem”  ini  merupakan risk  appetite atau  selera risikoDiskominfo Jabar. Nilai pain point pada assessment risiko  ini  didapatkan  dari  martiks  risiko  5x5 yang digunakan, yaitu pada gambar 2 di bawah ini.

## Gambar. 2 Matriks Risiko Probabilitas x Dampak
Keterangan: R: Rendah, S: Sedang, T: Tinggi, E: Ekstrem
Probabilitas  dan  dampak  tersebut  memiliki  kriteria spesifik  yang  disesuaikan  dengan  keadaan  di  Diskominfo Jabar.Berikut  ini  merupakan  tabel  IV  yang  berisi  usulan kriteria untuk setiap tingkat probabilitas dari risiko.

## Tabel IV. Rekomendasi Kriteria Probabilitas
Tingkat Probabilitas Keterangan Tidak Signifikan Ancaman terjadi ≤2x dalam 1 tahun Rendah Ancaman terjadi 3 s.d 10x  dalam 1 tahun Sedang Ancaman 11 s.d 18x dalam 1 tahun Tinggi Ancaman 19 s.d. 26x  dalam 1 tahun Ekstrem Ancaman >27x dalam 1 tahun
Dan tabel  V berikut  merupakan usulan  kriteria  dampak dari risiko untuk Diskominfo Jabar.
Tabel V. Rekomendasi Kriteria Dampak Tingkat Kerugian Finansial Penurunan Kinerja Pegawai Gangguan Operasional Tidak Signifikan Jumlah kerugian finansial ≤ Rp. 10 Juta Penurunan target kinerja pegawai ≤5% Menimbulkan gangguan pada operasional layanan ≤5 Jam Rendah Jumlah kerugian finansial Rp. 10 s.d. 50 Juta Penurunan target kinerja pegawai 5 s.d. 25% Menimbulkan gangguan pada operasional layanan 5 Jam s.d. 1 Hari Sedang Jumlah kerugian finansial  Rp. 50 s.d. 200 Juta Penurunan target kinerja pegawai 25 s.d. 50% Menimbulkan gangguan pada operasional layanan 1 Hari s.d. 7 Hari Tinggi Jumlah kerugian finansial Rp. 200 Juta s.d. 1 Milyar Penurunan target kinerja pegawai 50 s.d. 80% Menimbulkan gangguan pada operasional layanan 7 Hari s.d. 1 Bulan Ekstrem Jumlah kerugian finansial > Rp. 1 Milyar Penurunan target kinerja pegawai 80 s.d. 100% Menimbulkan gangguan pada operasional layanan > 1 Bulan
Tabel  IV  dan  V  diatas  menjadi  acuan  untuk assessment risiko  pada pain  point Diskominfo  Jabar, sehingga  menghasilkan  6  risiko  yang  memiliki risk appetite “tinggi”  atau  “ekstrem”.  Ke  6  risiko  tersebut dipetakan  terhadap  proses  domain  APO  dari  mitigasi enabler COBIT  5 for  Risk yang  telah  dijelaskan sebelumnya.
Tabel VI. Hasil Prioritasi Risiko Pain Point Tingkat Risiko Domain APO Terkait Pelaksanaan Tata Kelola layanan yang belum efektif Tinggi APO01, APO02, APO04, APO05, APO06 Rendahnya komitmen Ekstrem APO01, APO02,
JISA (Jurnal Informatika dan Sains) (e-ISSN: 2614-8404) is published by Program Studi Teknik Informatika, Universitas Trilogi under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Pain Point Tingkat Risiko Domain APO Terkait pengelola sumber daya komunikasi &informatika APO03, APO07, APO12 Keterbatasan kemampuan sumber daya Tinggi APO01, APO02, APO03, APO07, APO12 Keterbatasan anggaran Ektrem APO01, APO02, APO05, APO09, APO12 Internet dan konektivitas jaringan pada aplikasi generik mati atau tidak dapat digunakan Tinggi APO02, APO03, APO04, APO13 Perubahan regulasi dan kebijakan Tinggi APO02, APO03, APO04
Tabel  VI  diatas  menggambarkan  hubungan  antara pain  point prioritas  dari  hasil assessment risiko  terhadap domain  APO  terkait.  Sehingga  proses  domain  APO tersebutlah  yang  menjadi  prioritas  dari  hasil  pendekatan risiko,  yaitu  APO01 manage  the  IT  management framework,  APO02 manage  strategy,  APO03 manage enterprise  architecture,  APO04 manage  innovation, APO05 manage  portfolio,  APO06 manage  budget  and cost, APO07 manage  human  resource,  APO09 manage service  agreement, APO12 manage  risk dan  APO13 manage security.

## 4. Hasil Prioritasi 3 Pendekatan
Berdasarkan  3  pendekatan  yang  telah  dilakukan, maka  tabel VII  di  bawah  ini  merupakan  hasil  prioritisasi dari ke-3 pendekatan tersebut untuk diketahui irisan  yang terbentuk,  sehingga  menghasilkan  proses  domain  APO prioritas bagi Diskominfo Jabar.

## Tabel VII. Hasil Prioritasi Domain APO dari 3 Pendekatan
Hasil Prioritasi Kepatuhan terhadap Regulasi Penyelarasan Strategis Pendekata Risiko APO02, APO05, APO07, APO08, APO09, APO12, APO13 APO01, APO02, APO03, APO04, APO05, APO06, APO07, APO08, APO10, APO11, APO12, APO13 APO01, APO02, APO03, APO04, APO05, APO06, APO07, APO09, APO12, APO13
Dari  tabel  VII  diatas,  irisan  yang  terbentuk  adalah APO02 manage  strategy,  APO05 manage  portfolio, APO07 manage human resource, APO12 manage risk dan APO13 manage security. Ke-5 proses domain APO inilah yang  menjadi  prioritas  untuk  kemudian  dilakukan assessment 7 enabler terhadapnya.

## B. Assessment 7 Enabler
Assessment 7 enabler dilakukan  untuk  mengetahui kondisi  tata  kelola  TI  saat  ini  di  Diskominfo Jabar.Pedoman  di  dalam  penilaian  7 enabler ini  yaitu berdasarkan  buku  COBIT  5 for  Assurance [12]  dan COBIT  5 Enabling  Process [9].Assessmentenabler ini dilakukan  terhadap  domain  APO  prioritas  yang  telah dihasilkan  dari  proses  prioritisasi  sebelumnya,  yaitu APO02 manage  strategy,  APO05 manage  portfolio, APO07 manage human resource, APO12 manage risk dan APO13 manage  security.  Proses  ini  dikerjakan  dengan membuat  poin  penilaian  terhadap  masing-masing  domain APO  prioritas  pada  masing-masing enabler yang didapatkan  dari  COBIT  5 for  Assurance.  Hasil  dari
assessment ini  adalah  kesenjangan  poin  penilaian  dengan kondisi  ideal  pada  COBIT  5 for  Assurance,  yang  dinilai tidak optimal atau bahkan belum ada di Diskominfo Jabar.
1. Assessment Enabler: Principle, Policy& Framework Berdasarkan assessment pada enabler pertama, kesenjangan  yang  ada  di  Diskominfo  Jabar,  yaitu  belum ada atau belum optimalnya penerapan poin penilaian yang terkait proses domain APO prioritas berikut ini:
a. Framework tata kelola TI
b. Kebijakan manajemen kinerja TI
c. Kebijakan manajemen risiko TI
d. Framework manajemen risiko TI
e. Framework manajemem keamanan informasi
2. Assessment Enabler: Processes
Assessment pada  enabler  kedua  dinilai  berdasarkan capability  level COBIT  5 Process  Assessment  Model (PAM)  [11].  Model  ini  digunakan  untuk  menilai kematangan  setiap  proses  dalam  COBIT  5  berdasarkan kondisi  yang  ada  di  Diskominfo  Jabar.  Pada framework tersebut,  terdapat  6  tingkatan capability yang  dibisa dicapai,  mulai  dari  level  0  sampai  level  5.Pada  setiap level,  terdapat process attribute (PA)  yang  harus  dicapai untuk  bisa  naik  ke level  berikutnya.  Pada  tabel  VII di bawah ini merupakan process attribute tersebut, yang ada pada setiap level.
Tabel VIII. Process Attribute (PA) dan Capability Level
Process Attribute ID Process Attribute dan Capability Level Process Attribute ID Process Attribute dan Capability Level Level 0: Incomplete process PA 3.2 Process deployment Level 1: Performed process Level 4: Predictable process PA 1.1 Process performance PA 4.1 Process measurement Level 2: Managed process PA 4.2 Process control PA 2.1 Performance management Level 5: Optimizing process PA 2.2 Work product management PA 5.1 Process innovation Level 3: Established process PA 5.2

## Process
optimization
Kemudian  di  bawah  ini  merupakan  rumus  untuk menghitung capability  level pada  proses  domain  APO prioritas  menggunakan  lembar  kerja  dari  COBIT  5 Process Assessment Model (PAM) dan ISO 15504.
= ∑ ℎ ∑ × 100 (8)
& = ∑ & ℎ ∑ × 100% (9) = ( + & ) 2 (10) ℎ = ∑ (11)
Keterangan: WP: Work Product BP: Base Practice AO: Achievement Outcome
JISA (Jurnal Informatika dan Sains) (e-ISSN: 2614-8404) is published by Program Studi Teknik Informatika, Universitas Trilogi under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## N: Total Achievement
Rumus  diatas  digunakan  untuk  melakukan  penilaian capability level dilihat dari capaian yang didapatkan, yaitu Fully (F), Largely (L), Partially (P)  atau None (N).  Jika fully  maka  proses  penilaian  bisa  dilanjutkan  ke  tahap selanjutnya. Fully didapatkan jika capaian pada PA adalah >85%  sampai  100%,  untuk largely didapatkan  jika capaian  pada  PA  adalah  >50%  sampai  85%,  untuk partially  didapatkan  jika  capaian  pada  PA  adalah  >15% sampai 50% dan untuk none didapat jika capaian pada PA adalah  >0%  sampai  15%.Sehingga  di  bawah  ini didapatkan  hasil  dari assessmentcapability pada  proses domain APO prioritas:
a. Pada proses APO02 manage strategy berada pada capability  level 1  dengan  persentase  PA  1.1 sebesar 61% berada pada kategori largely.
b. Pada  APO05 manage  portfolio berada  pada capability  level 1  dengan  persentase  PA  1.1 sebesar 63% berada pada kategori largely.
c. Pada  APO07 manage  human  resource berada pada capability level 1 dengan persentase PA 1.1 sebesar 68% berada pada kategori largely.
d. Pada APO12 manage risk berada pada capability level 0  dengan  persentase  PA  1.1  sebesar  30% berada pada category partially.
e. Pada  APO13 manage  security berada  pada capability  level 1  dengan  persentase  PA  1.1 sebesar 51% berada pada kategori largely.
Berdasarkan  kebutuhan  yang  diketahui  melalui kesepakatan  dengan  pihak  Diskominfo  Jabar,  target capability level pada proses domain APO prioritas adalah level 1 pada kategori fully, sehingga dapat terlihat adanya kesenjangan  dengan  target  tersebut  dilihat  dari  hasil assessment capability yang telah dilakukan tersebut.
3. Assessment Enabler: Structure Organization
Berdasarkan assessment pada enabler ketiga, kesenjangan  yang  ada  di  Diskominfo  Jabar,  yaitu  belum adanya posisi berikut ini untuk mendukung penyelenggaraan good  governance yang  terkait  proses domain APO prioritas:
a. Project management officer
b. Assurance partner
c. Chief risk officer
d. Enterprise risk committee
4. Assessment Enabler: Culture, Ethics and Behavior Berdasarkan assessment pada enabler keempat, kesenjangan  yang  ada  di  Diskominfo  Jabar,  yaitu  belum ada  atau  belum  optimalnya  penerapan  untuk  poin penilaian terkait proses domain APO prioritas berikut ini:
a. Memiliki  budaya  yang  sadar  terhadap  kepatuhan manajemen  risiko  termasuk  identifikasi  proaktif dan eskalasi risiko
b. Memiliki  budaya  transparansi  dan  partisipasi sebagai titik fokus yang penting
c. Memahami  dampak  risiko  dari  keputusan  yang dibuat
5. Assessment Enabler: Information
Berdasarkan assessment pada enabler kelima kesenjangan  yang  ada  di  Diskominfo  Jabar,  yaitu  belum
ada  atau  belum  optimalnya  penerapan  untuk  poin penilaian  yang  terkait  proses  domain  APO  prioritas berikut ini:
a. Portfolio programmes, service and asets
b. Communication plan
c. Assurance  good  practices,  standards  and regulations
d. HR competencies framework
e. Risk register
f. Risk strategy
g. Results of peer reviews of assurance function
6. Assessment Enabler:  Service,  Infrastructure and Application
Berdasarkan assessment pada enabler keenam, kesenjangan  yang  ada  di  Diskominfo  Jabar,  yaitu  belum ada atau belum optimalnya penerapan poin penilaian yang terkait proses domain APO prioritas berikut ini:
a. Enterprise architecture tools
b. Planning tool
c. Reporting and communication tool
d. Performance evaluation process
e. Emerging risk advisory services
f. Tracking issues system
7. Assessment Enabler: People, Skills and Competencies Berdasarkan assessment pada enabler terakhir, kesenjangan  yang  ada  di  Diskominfo  Jabar,  yaitu  belum ada atau belum optimalnya penerapan poin penilaian yang terkait proses domain APO prioritas berikut ini:
a. Kepatuhan  terhadap framework manajemen portofolio
b. Pengembangan kompetensi SDM bersertifikat
c. Kemampuan mengelola
siklus hidup pengembangan sistem
d. Kemampuan teknik yang spesifik terkait keamanan informasi

## C. Rekomendasi Rancangan Aspek People
Rancangan people dibuat  berdasarkan  kesenjangan dari hasil assessment enabler ke-3 dan ke-7.Pada tabel IX di  bawah  ini  merupakan  rekomendasi pemetaan  posisi yang dibutuhkan Diskominfo Jabar.
Tabel IX. Rekomendasi Struktur Organisasi
Peran/Struktur yang Dibutuhkan Peran/Struktur Diskominfo Jabar Project Management Officer Semua Kepala Bidang Assurance Partner Auditor Eksternal Chief Risk Officer Kepala Dinas Enterprise Risk Commitee Fungsi  Audit  dan  Manajemen Risiko
Kemudian  pada  gambar  3  di  bawah  ini  merupakan rekomendasi  struktur  organisasi  yang  dibuat  menjadi  4 bidang  berdasarkan  kepatuhan  terhadap  regulasi  pasal  12 Permen  Kominfo nomor  14  tahun  2016,  dari  semula berjumlah 5 bidang. Statistik data sebelumnya merupakan satu  bidang  yang  memiliki  3  seksi,  namun  berdasarkan pertimbangan  regulasi  dan  aspek  kebutuhan  Diskominfo Jabar  serta  telah  divalidasi  oleh  pihak dinas,  bidang tersebut  direkomendasikan  menjadi  satu  seksi  di  dalam bidang  persandian  dan  keamanan  informasi.  Sedangkan
JISA (Jurnal Informatika dan Sains) (e-ISSN: 2614-8404) is published by Program Studi Teknik Informatika, Universitas Trilogi under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
rekomendasi  penambahan  struktur  fungsi  audit  dan manajemen  risiko  pada  gambar  3  di  bawah,  memiliki fungsi  untuk  membantu  manajemen  senior  melaksanakan tugas pengawasan  dan  evaluasi  terhadap  pengelolaan Dinas  yang  selaras  dengan  tujuan  dan  taat  terhadap perundang-undangan, memastikan kerangka kerja manajemen  risiko  telah  memberikan  perlindungan  yang memadai  dari  seluruh  risiko  di  Diskominfo  Jabar, mengusulkan kebijakan manajemen risiko untuk divalidasi dan  di  sahkan  oleh  kepala  dinas, serta mengevaluasi pengelolaan dinas terkait manajemen risiko dan meninjau kebijakan manajemen risiko yang berlaku.

## Gambar. 3 Rekomendasi Struktur Organisasi

## D. Rekomendasi Rancangan Aspek Process
Rancangan process dibuat  berdasarkan  kesenjangan dari  hasil assessment  enabler ke-1,  ke-2,  ke-4  dan  ke-5. Sehingga untuk mengatasi kesenjangan tersebut, rekomendasi perancangan yang diberikan adalah kebijakan  tata  kelola  TI,  SOP  pengelolaan  strategi  TI, SOP  pengelolaan  portofolio  TI,  SOP  pengelolaan  SDM TI,  SOP  pengelolaan  risiko  TI,  dan  SOP  pengelolaan keamanan  informasi.  Penyusunan  SOP  ini  mengikuti Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara (PAN)  dan  Birokrasi  nomor  35  tahun 2012 dan  disusun berdasarkan  COBIT  5 Enabling  Processes [8].  Selain merancang kebijakan dan SOP, juga dibuat instruksi kerja manajemen  proyek  TI  menggunakan  aplikasi  Service Desk  Plus  sebagai  aplikasi  yang  direkomendasikan  pada bagian rekomendasi perancangan technology.

## E. Rekomendasi Rancangan Aspek Tehnology

## Tabel X. Rekomendasi Rancangan Aspek Technology
Rekomendasi Tools/Framework Enterprise architecture tools Archie (The Open Source ArchiMate Modelling Tool) Planning tool Archie (The Open Source ArchiMate Modelling Tool) Portfolio programmes, service and asets
JIRA software, Microsoft Project Professional 2016, Manage Engine Service Desk Plus Reporting and communication tool
JIRA software, Microsoft Project Professional 2016, Manage Engine Service Desk Plus Assurance good JIRA software, Microsoft Project Professional
practices, standards and regulations 2016, Manage Engine Service Desk Plus HR competencies framework Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-PUPNS) dari Badan Kepegawaian Negara Performance evaluation process Dasboard Information System (DIS) Berbasis Key Performance Indicator (KPI) Risk Register COBIT 5 for Risk Risk Strategy COBIT 5 for Risk Emerging risk advisory services COBIT 5 for Risk Results of peer reviews of assurance function
COBIT 5 for Information Security
Tracking issues system

## Redmine
Rancangan technologypada  tabel  X  di  atas dibuat berdasarkan kesenjangan dari hasil assessment enabler ke- 5  dan  ke-6.Rekomendasi  untuk  aspek technology yang diberikan,  sebagian  besar  merupakan  aplikasi open source,  kecuali  JIRA  software,  Microsoft  Project Professional  2016,  Service  Desk  Plus  (SDP)  Professional Edition, COBIT 5 for Risk dan  COBIT 5 for Information Security.  Walaupun  berbayar,  tentu  ada  kelebihan  pada masing-masing tools.Hal  tersebut  dapat  disesuaikan dengan  kebutuhan  organisasi.COBIT  5  misalnya,  ISACA menyediakan  pelatihan  dan  sertifikasi  untuk framework yang  mereka  berikan.Tabel  XI berikut  menunjukkan perbandingan  harga  untuk  rekomendasi tools yang usulkan.
Tabel XI. Perbandingan Harga pada Rekomendasi Tools
Tools Harga ManageEngine Service Desk Plus Gratis untuk SDP Enterprise Edition dan berbayar untuk SDP Professional Edition Ms. Project Professional 2016 Rp.16 Jt, atau Cicilan Rp. 1,3 Jt untuk 12x pembayaran JIRA software Rp. 100 Rb /user/bulan untuk 11-100 user, atau Rp. 140 Rb /user/bulan untuk maksimal 10 user V.
PENUTUP Berikut ini merupakan kesimpulan dari penelitian.
1. Berdasarkan hasil assessment7 enabler yang dilakukan  pada  bab  IV,  kondisi  tata  kelola  TI Diskominfo  Jabar  saat  ini  berdasarkan  kerangka COBIT  5  demi  mencapai good  governance,  belum diterapkan  secara  optimal  jika  dilihat  dari  cukup banyaknya  kesenjangan  kondisi  tata  kelola  TI  pada domain APO prioritas saat ini dengan target
2. Rekomendasi untukrancangan pada  aspek people, process dan technology, dibuat dalam  upaya menghilangkan kesenjangan kondisi saat ini agar bisa mencapai  target  atau  kondisi  ideal  COBIT  5 berdasarkan  kebutuhan  Diskominfo  Jabar  untuk mendukung pencapaian objektifnya.
3. Penelitian  ini  dilakukan  hampir  selama  setahun, sehingga  untuk  kegiatan  observasi  berikutnya  yang terkait  dengan  penelitian  ini  disarankan  untuk mempersiapkan jadwal terlebih dahulu agar penelitian dapat berlangsung dengan lancar.
DAFTAR PUSTAKA
[1] Abdurrahman,  Muhammad  Sufyan,  Jabar  Bergegas Menjadi
Smart province,
http://tekno.liputan6.com/read/2672914/jabar- bergegas-menjadi-smart-province,2016,(diakses
JISA (Jurnal Informatika dan Sains) (e-ISSN: 2614-8404) is published by Program Studi Teknik Informatika, Universitas Trilogi under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
oktober 2017). [2] Diskominfo
Jabar,
Diskominfo
Jabar http://diskominfo.jabarprov.go.id, 2017,(diakses oktober 2017).
[3] Assoc.  Prof.  Gheorghe  Mirela,  PhD., 2006. IT Governance  Principle, Journal  of  Accounting  and Management  Information  Systems,  Number  18, pp. 86-102.
[4] Fernaldi  Jonathan,  Rahmat  Mulyana,  Yuli  Adam Prasetyo, 2017. IT  Governance  Analysis  and  Design of  Microfinance  Instritution  Using  COBIT  5 Framework  Evaluate,  Direct,  Monitor  (EDM)  and Align,
Plan,
Organize (APO) Domain.
InternationalJournal  of  innovation  in  Enterprise System, Volume 01, Issue 01, pp. 1-6.
[5] Lawrence  J.  Trautman,  Kara  Altenbaumer-Price, 2012. The  Board’s  Responsibility  for  In formation Technology  Governance.John  Marshall  Journal  of
Computer & Information Law, Volume 29, p. 313.
[6] Surendro, 2009. Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi, Bandung.
[7] ISACA, 2012. COBIT  5 A  Business  Framework, ISACA, Rolling Meadows.
[8] ISACA, 2012. COBIT 5 Enabling Processes, ISACA, Rolling Meadows.
[9] ISACA,  2013. COBIT  5  for  Risk,  ISACA,  ISACA, Rolling Meadows.
[10] ISACA, 2012. COBIT  5  Implementation, ISACA, Rolling Meadows.
[11] ISACA,  2013. COBIT  5  Process  Assessment  Model (PAM), ISACA, Rolling Meadows.
[12] ISACA, 2013. COBIT  5  for  Assurance,  ISACA, Rolling Meadows.
JISA (Jurnal Informatika dan Sains) (e-ISSN: 2614-8404) is published by Program Studi Teknik Informatika, Universitas Trilogi under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License