Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 282-287| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3323.282-287

## PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN PADA PT. JASA RAHARJA CABANG BALI WILAYAH GIANYAR
I Wayan Parandika, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspa Sutari Ujianti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia kokoparandika80@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, puspa.niwapong@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan teknologi semakin berkembang disetiap tahunnya. Hal tersebut berpengaruh pada aspek ekonomi dalam  jasa  angkutan.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  Setiap  alat  angkutan  memiliki  resiko  dalam  perjalanan pengangkutannya.  Maka  dalam  hal  ini,  harus  ada  implementasi  dalam  jaminan  sosial  bagi  korban  kecelakaan. Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengungkap  pelaksanaan  jaminan  sosial  bagi  korban  kecelakaan  lalu  lintas serta  faktor-faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  jaminan  sosial  jalan  pada  PT.  Jasa  Raharja  Cabang  Bali Wilayah Gianyar terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris  dengan  Pendekatan  konsep  ( conceptual  approach )  dan  Pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Sumber bahan  hukum  yang  digunakan  berupa  sumber  hukum  sekunder,  primer  dan  tersier  kemudian  dianalisis  secara deskriptif.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada korban dan ahli waris korban . Hasil  penelitian  adalah  Pelaksanaan  jaminan  sosial  terhadap  korban  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  pada  PT.  Jasa Raharja  Cabang  Bali  Wilayah  Gianyar  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Faktor yang  menjadi penghambatan pelaksanaannya antara lain: masyarakat kurang mengetahui ruang lingkup  atas  jaminan  yang  di  tanggung,  Adapun  kendala  eksternal  yaitu  surat-menyurat  dan  pengurusan administrasi, dan hambatan  dari sisi  korban  kecelakaan  yang  mengajukan klaim  untuk  mendapat  santunan dari PT  Jasa  Raharja  cabang  Bali  wilayah  Gianyar  yakni,  hambatan  dalam  menentukan  ahli  waris  bagi  korban kecelakaan  yang  meninggal  dunia  serta  kendala  juga  terdapat  dalam  mengurus  Laporan  Polisi  yang membutuhkan cukup saksi.
Kata Kunci : Angkutan, Jaminan Sosial , Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

## Abstract
The development of technology evolves every year. This affects the economic aspects of transportation services. It  cannot  be  denied  that  every  means  of  transportation  has  risks  in  its  journey.  In  this  case,  there  must  be implementation  in  social  security  for  accident  victims.  The  purpose  of  this  research  is  to  reveal  the implementation  of  social  security  for  victims  of  traffic  accidents  as  well  as  the  obstacle  factors  in  the implementation  of  road  social  security  at  PT. Raharja  Bali  Gianyar  Region  services  for  road  traffic  accident victims. The method used is empirical legal research with a conceptual and a case approach. Sources of legal materials  used  are  secondary,  primary  and  tertiary  sources  of  law  and  then  analyzed  descriptively.  The  data collection technique was carried out by interviewing the victim and the victim's heirs. The result of this research is  the  implementation  of  social  security  for  road  traffic  accident  victims  at  PT.  Jasa  Raharja  Bali,  Gianyar Region  is  carried  out  in  accordance  with  the  applicable  laws  and  regulations.  Factors  that  hinder  its implementation include: the community does not know the scope of the guarantees that are covered, the external obstacles,  namely  correspondence  and  administrative  management,  and  obstacles  from  the  side  of  accident victims  who  submit  claims  to  receive  compensation  from  PT  Jasa  Raharja,  Bali,  Gianyar  Region  namely, obstacles  in  determining  heirs  for  accident  victims  who  died  existed  in  processing  a  Police  Report  which required sufficient witnesses.
Keywords: Transportation, Social Security, Road Traffic Accidents

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi yang memudahkan manusia dalam menjalankan kegiatan sehari - hari, salah satunya  adalah  di  bidang  pengangkutan.  Pembangunan  ekonorni  membutuhkan  jasa  angkutan. Adanya  transportasi  sebagai  sarana  penunjang  diharapkan  dapat  membantu  dalam  pengembangan ekonomi  dari  suatu  Negara.  Pengembangan  ekonomi  dari  suatu  negara  membutuhkan  pengangkutan yang  maksimal  dari  segi  jumlahnya (Salim,  2000) .  Setiap  alat  angkutan  yang  digunakan  memiliki
resiko dalam perjalanan pengangkutannya. Risiko adalah segala hal yang bisa terjadi. Setiap manusia memiliki  risiko  atas  apapun  yang  dia  lakukan (Rasruti,  2011) .  Kecelakaan  lalu  lintas  jalan  sebagai salah  satu  contoh  risiko  dalam  pengangkutan.  Pelaksanaan  pemberian  dana  bagi  korban  kecelakaan lalu  lintas  jalan  dilakukan  oleh  Pemerintah  melalui  suatu  Perusahaan  Negara  yang  ditunjuk  oleh Menteri khusus dalam hal ini adalah PT. Jasa Raharja.
PT.  Jasa  Raharja  adalah  Badan  Usaha  yang  bergerak  di  bidang  asuransi  kecelakaan penumpang  angkutan  umum  dan  asuransi  tanggung  jawab  terhadap  pihak  ketiga  sebagaimana  diatur menurut UU No. 33 dan 34 Tahun 1964 Tentang Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum dan Latu Lintas  Jalan  berikut  peraturan  pelaksanaannya.  PT.  Jasa  Raharja  mempunyai  dua  puluh  Sembilan Kantor Cabang, enam puluh tiga Kantor Perwakilan, enam puluh rujuh Kantor Pelayanan Jasa Raharja (KPJR)  yang  bertugas  memberikan  pelayanan  asuransi  bagi  pengguna  kendaraan (PT  Jasa  Raharja, 2014) .  Kepastian  hukum  sebagai  sebuah  nilai  yang  dimana  pelaksanaanya  tidak  semata-mata berkaitaan  dengan  Negara,  karena  esensi  dari  kepastian  hukum  itu  sendiri  adalah  masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan (Atmaja & Budiartha, 2018) .
Batas waktu pengajuan klaim maksimal 6 (enam) bulan setelah kecelakaan lalu lintas terjadi dan/atau  maksimal  1  (satu)  tahun  bilamana  korban  menjalani  rawat  jalan.  Hambatan  yang  dihadapi adalah  bilamana  korban  baru  mengajukan  klaim  namun  sudah  mendekati  batasan  maksimal  waktu pengajuan  klaim.  Hal  ini  tenru  menyulitkan,  ketika  klaim  yang  terlambat  dilaporkan  maka berpengaruh pada kelengkapan dokumen, seperti laporan Kepolisian dan dokumen pendukung lainnya dengan mitra kerja.
Masyarakat  sebagai  warga  negara  sudah  sepatutnya  mendapatkan  perlindungan  maupun kepastian hukum sesuai dengan Pasal 34 ayat 2 UUD NKRI Tahun 1945, sehingga jika suatu masalah hadir ditengah-tengah masyarakat, maka pemerintah dapat mengambil kebijakan dengan memberikan jaminan (Asri  et  al.,  2017) .  Masyarakat  kurang  mengetahui  informasi  bagaimana  dan  jaminan  sosial apa  saja  yang  dapat  diperoleh  sehingga  tanpa  sadar  akan  kehilangan  hak  ganti  rugi  yang  patut diterimanya.  Dalam  pemenuhan  ganti  rugi  tersebut,  korban  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  mengalami kesulitan  karena  tidak  mengetahui  prosedur  untuk  mendapatkan  ganti  rugi.  Peran  pemerintah  sangat krusial  dalam  memberikan  kebijakan  terkait  jaminan  terhadap  korban  kecelakaan  kehadiran  untuk memberikan  bantuan  dalam  bentuk  jaminan  sosial  sangat  dibutuhkan  terutama  bagi  golongan menengah kebawah contohnya asuransi Jasa Raharja (Primarta, 2018) dan dalam hal ini implementasi perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas asuransi Jasa Raharja sangat jelas tertera pada Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  juga  memuat tentang hak-hak korban kecelakaan lalu lintas (Novita, 2020) .
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  dirumuskan  bahwa  tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk mengungkap  pelaksanaan  jaminan  sosial  bagi  korban  kecelakaan  lalu  lintas  serta  faktor-faktor penghambat  dalam  pelaksanaan  jaminan  sosial  jalan  pada  PT.  Jasa  Raharja  Cabang  Bali  Wilayah Gianyar terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum  sebagai  kenyataan,  mencakup  kenyataan  sosial,  kenyataan  kultur  dan  lain-  lain.  Sumber hukum  yang  digunakan  yaitu  primer,  sekunder  dan  tersier  yang  dikaji  secara  deskriptif,  dengan  kata lain  kajian  empiris  mengkaji law  in  action (Ali  &  Heryani,  2012) .  Teknik  pengumpulan  data dilakukan dengan cara wawancara  kepada  korban dan  ahli  waris  korban. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konsep, dan Pendekatan Kasus. Pendekatan  perundang-undangan,  yang  dilakukan  dengan  menelaah  undang-undang  dan  semua peraturan yang menyangkut dengan tema penulisan  ini. Pendekatan perundang-undangan, digunakan karena dalam penelitian ini meneliti berbagai perundang-undangan yang terkait dengan jaminan sosial bagi  korban  kecelakaan  lalu  lintas  yang  berlaku  di  Indonesia (Marzuki,  2009) .  Pendekatan  konsep ( conceptual  approach )  akan  dipergunakan  untuk  menganalisis  konsep-konsep  pengaturan  rnengenai hak-hak  yang  dapat  diterima  korban  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  yang  dilaksanakan  oleh  PT.  Jasa Raharja  Cabang  Bali  Wilayah  Gianyar.  Pendekatan  kasus  ( case  approach )  dipergunakan  untuk melakukan  telaah  kasus-kasus  yang  telah  mendapatkan  putusan  berkekuatan  hukum  tetap  berkaitan dengan jarninan sosial yang telah dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Jaminan  Sosial  Bagi  Korban  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan  pada  PT.  Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar
Jasa  Raharja  Cabang  Bali  Wilayah  Gianyar,  merupakan  perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  yang  bergerak  dalam  bidang  asuransi  sosial  khususnya  asuransi  kecelakaan  dan  asuransi tanggung jawab menurut hukum pada pihak  ketiga  (asuransi perjanjian). Undang-Undang  Nomor 34 Tahun  1964  tentang  Dana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan  terdiridari  9  Pasal  yang  mengatur  tentang ketentuan  umum,  Dana  dan  Sumbangan,  Ketentuan-ketentuan  Pelaksanaan,  Ketentuan-ketentuan Hukuman dan Penutup.
luran-iuran  wajib  yang  dihimpun  untuk  rnemberikan  penggantian  kerugian  bagi  korban kecelakaan lalu lintas jalan bersumber dari sumbangan wajib Pengusaha/pemilik angkutan lalu lintas jalan  yang  dibayarkan  setiap  tahunnya  dengan  jumlah  yang  telah  ditentukan  oleh  Peraturan Pemerintah.  Korban  yang  berhak  mendapatkan  penggantian  kerugian  adalah  setiap  orang  yang menjadi korban yang telah meninggal dunia atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan. Dana yang terhimpun akan memberikan ganti kerugian kepada korban tersebut  atau  kepada  ahli  warisnya  dengan  besaran  jumlah  yang  telah  ditentukan  oleh  Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan aturan tersebut, PT. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar memberikan hak atas  suatu  pembayaran  santunan  kepada  korban  kecelakaan  lalu  menjadi  beberapa  jenis  santunan sebagai berikut:
1. Santunan Meninggal Dunia
2. Santunan Luka–Luka
3. Santunan Cacat Tetap
4. Santunan Penguburan
Adapun  perbandingan  besaran  santunan  yang  diberikan  PT.  Jasa  Raharja  Cabang  Bali  Wilayah Gianyar  kepada  korban  kecelakaan  Lalu  Lintas  antara  ketentuan  baru  dan  lama  adalah  sebagai berikut:
Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Ketentuan Lama Ketentuan Baru Meninggal Dunia (Ahli Waris)  25.000.000 50.000.000 Cacat Terap (berdasarkan persentase tertentu, maksimal) 25.000.000 50.000.000 Biaya Perawatan Iuka - Iuka (maksimal) 10.000.000 20.000.000 Manfaat Tambahan (baru) : I. Penggantian biaya P3K (rnaksirnal); Tidak Ada 1.000.000 2. Penggantian biaya ambulans (maksimal). Tidak Ada 500.000 Biaya Penguburan (jika tidak ada ahli waris) 2.000.000 4.000.000
Sesuai  dengan Standard  Operational  Procedure (SOP),  Prosedur  pengajuan  santunan  pada  PT.  Jasa Raharja  Cabang  Bali  Wilayah  Gianyar  dilakukan  dengan  melengkapi  persyaratan  yang  telah ditentukan.  Persyaratan  pengajuan  sanrunan  dibagi  menjadi  3  (tiga)  kelompok  dokumen  persyaratan antara lain:
1. Dokumen Dasar, yang terdiri dari :
a. Laporan Polisi/Bukti Kejadian Kecelakaan Lainnya
b. Formulir Pengajuan Santunan
c. Formulir Keterangan Ahli Waris untuk pengajuan santunan meninggal dunia
d. Formulir  Keterangan  Kesehatan  Korban  Akibat  Kecelakaan  untuk  pengajuan  santunan Iuka - Iuka dan cacat terap
2. Persyaratan pendukung berdasarkan jenis santunan yang diajukan.
3. Persyaratan pendukung berdasarkan pihak yang akan menerima santunan
Dalam  pelaksanaan  pembayaran  klaim  santunan,  PT.  Jasa  Raharja  Cabang  Bali  wilayah Gianyar  melakukan  koordinasi  atas  pelaksanaan  jaminan  lainnya  daJam  pemberian  manfaat  bagi pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  14l/PMK.02/2018  Tentang Koordinasi  Antar  Penyelenggara  Jaminan  Dalam  Pemberian  Manfaat  Pelayanan  Kesehatan. Mekanisme penjaminan kecelakaan yang dilakukan oleh Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar saat  ini  adalah  melalui  sistem  aplikasi  berbasis  daring  (online).  Dalam  mekanisme  saat  ini,  untuk mendapat asuransi atas kecelakaan.

## 2. Faktor-Faktor Penghambat  dalam  Pelaksanaan  Jaminan  Sosial  Jalan  pada PT.  Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Dalam  pelaksanaan  suatu  pemberian  santunan  pada  korban  kecelakaan  lalu  lintas  jalan,  tidak  selalu berjaJan  lancar.  Terdapat  beberapa  hambatan  yang  diaJami  oleh  Jasa  Raharja  Cabang  Bali  Wilayah Gianyar  dalam  melaksanakan  Jaminan  Sosial  Bagi  Korban  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan.  Menurut Bagian  Pelayanan  Klaim  PT.  Jasa  Raharja  Cabang  Bali  Wilayah  Gianyar,  disimpulkan  beberapa hambatan yang kerap dialami tersebut antara lain:

## 1. Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  ruang  lingkup  jaminan  PT.  Jasa  Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar
Masyarakat umumnya kurang memahami dengan baik mengenai ruang lingkup jaminan apa saja yang dapat diberikan oleh Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar. Sejatinya, pihak-pihak yang berhak mendapat  jaminan  atas  kecelakaan  telah  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor  18  Tahun  1965  Tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pelaksanaan  Dana  Kecelakaan  Lalu  Lintas Jalan.  di  luar  penyebab  kecelakaan,  berhak  mendapat  suatu  ganti  kerugian.  Masyarakat  yang  kurang memahami  kerap  mengajukan  klaim  untuk  mendapat  santunan  ketika  terjadi  kecelakaan  tunggal. Padahal  PT.  Jasa  Raharja  Cabang  Bali  Wilayah  Gianyartidak  memiliki  kewaj  iban  memberikan santunan bagi korban kecelakaan tunggal.
2. Kemampuan berkoordinasi belum merata dengan mitra kerja
Proses  pengajuan  klaim  tidak  hanya  melibatkan  pihak  dari  PT.  Jasa  Raharja  Cabang  Bali  Wilayah Gianyar,  namun  juga  mitra  kerja  seperti  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Rumah  Sakit  dan Dinas Perhubungan. Antara sesama mitra kerja diperlukan komunikasi yang baik guna memperlancar dan  memudahkan  pemberian  santunan  terhadap  korban  kecelakaan  lalu  lintas  jalan.  Dalam penerapannya,  kemampuan  untuk  berkoordinasi  dengan  mitra  kerja  dirasa  belum  merata.  Hal  ini disebabkan oleh beberapa hal seperti komunikasi yang kurang, pemberkasan dan personal di masing- masing mitra kerja.
3. Kendala eksternal dalam hal surat-rnenyurat
Hambatan  yang  dihadapi  dengan  pihak  eksternal  dalam  hal  surat-menyurat  salah  satunya  adalah kesulitan  untuk  mendapatkan  laporan  atau  surat  keterangan  ahli  waris  bagi  korban  kecelakaan  lalu lintas  jalan  yang  meninggal  dunia.  Surat  keterangan  ahli  waris  biasanya  dikeluarkan  oleh  Kepala Desa.  Sehingga,  apabila  Kepala  Desa  berhalangan  hadir  bekerja,  maka  hal  ini  akan  menghambat proses melengkapi dokumen yang diperlukan untuk pemberian santunan.
4. Informasi yang belum valid
Masyarakat  umumnya  mendapat  informasi  yang  belum  tentu  kebenaran  datanya,  misalnya  jumlah santunan  yang  akan  diterima,  waktu  pengajuan  santunan  dan  sebagainya.  Hal  ini  tentu  menjadi hambatan, karena informasi yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan prosedur yang ada di PT.  Jasa  Raharja  Cabang  Bali  Wilayah  Gianyar.  Sehingga  perlu  memberikan  pengertian  lebih  jelas lagi kepada masyarakat.
5. Kelengkapan berkas
Pengajuan  klaim  harus  memenuhi  dokumen  yang  diperlukan.  Pelaksanaan  pengajuan  klaim  dapat dilakukan  melalui  daring  (online)  maupun  sistem  manual.  Terkadang,  masyarakat  yang  mengajukan
klaim kurang melengkapi berkas yang diperlukan, salah sarunya adalah transkrip kesehatan. Transkrip kesehatan adalah hak pribadi, sehingga apabila korban kurang dalam melengkapi berkas tersebut, dari pihak  PT.  Jasa  Raharja  Cabang  Bali  Wilayah  Gianyartidak  bisa  membantu  melengkapi.  Berbeda dengan  surat  keterangan  ahli  waris  yang  bisa  dibantu  dalam  ha!  permohonan  kepada  Kepala  Desa, transkrip kesehatan hanya bisa didapatkan oleh korban/kerabat korban sendiri.

## 6. Waktu pengajuan klaim
Batas waktu pengajuan klaim maksimal 6 (enam) bulan setelah kecelakaan lalu lintas terjadi dan/atau maksimal  1  (satu)  tahun  bilamana  korban  menjalani  rawat  jalan.  Hambatan  yang  dihadapi  adalah bilamana korban baru mengajukan klaim namun sudah mendekati batasan maksimal waktu pengajuan klaim.  Hal  ini  tentu  menyulitkan,  ketika  klaim  yang  terlambat  dilaporkan  maka  berpengaruh  pada kelengkapan  dokurnen,  seperti  Laporan  Kepolisian  dan  dokumen  pendukung  lainnya  dengan  mitra kerja.

## 7. Pemahaman Karakter
Dalam  menjalankan  tugas  di  bidang  pelaksanaan  administrasi  klaim,  diperlukan  kesabaran  yang tinggi.  Hal  ini  dikarenakan  karakter  dari  setiap  orang  berbeda-beda,  begitu  pula  korban  yang rnengajukan  klaim.  Ada  yang  berwatak  penyabar  dan  ada  juga  yang  berwatak  pemarah.  Harnbatan dialami ketika pihak yang mengajukan klaim menuntut untuk segera pencairan dana santunan, namun masih ada kendala dalam melengkapi berkas. Sehingga kesabaran sangat dibutuhkan dan kemampuan mengatur emosi dalam memberikan pelayanan yang baik kepada korban.
Berdasarkan  wawancara  pada  tanggal  8  september  2020  dengan  beberapa  korban  dan  ahli waris korban yang dijadikan sampel sebagaimana data terlampir dalam penelitian ini, didapatkan hasil berupa  faktor  eksternal  hambatan  pelaksanaan  jaminan  sosial  menurut  Korban  Kecelakaan  Latu Lintas  Jalan.  Adapun  faktor  eksternal  hambatan  pelaksanaan  jaminan  sosial  menurut  Korban Kecelakaan Latu Lintas Jalan dirangkum menjadi:
a.  informasi  awal  tentang  pengajuan  klaim  santunan  diketahui  langsung  dari  Rumah  Sakit  (RS). Dalam pemberian santunan, hanya bisa diberikan kepada saru ahli waris, apabila memiliki lebih dari satu  ahli  waris  maka  perlu  ditentukan  siapa  yang  berhak  sebagai  penerima  santunan.  Penentuan  ahli waris  ini  harus  diruangkan  dalam  surat  pernyataan  bersama  seluruh  ahli  waris,  yang  menyatakan bahwa salah satu diantara seluruh ahli waris, yang berhak menerirna santunan sebagai ahli waris. b.  Kendala  dalam  mengurus  Laporan  Polisi  (LP)  dikarenakan  minimnya  saksi  pada  saat  kejadian. Kesulitan  yang  dialami  korban  dalam  mengurus  santunan  adalah  membuat  Laporan  Kepolisian, apabila  kurangnya  saksi  pada  saat  kejadian,  sehingga  pihak  Kepolisian  juga  mengalami  kesulitan dalam membuat Serita Acara.
c.  Jangka  waktu  sejak  pengajuan  klaim  hingga  penerimaan  santunan  terbilang  cukup  lama.  Menurut penuturan  beberapa  korban,  sejak  melengkapi  berkas-berkas  yang  dipersyaratkan  untuk  pengajuan klaim  hingga  pemberian  santunan  dibutuhkan  waktu  selama  satu  bulan.  Selain  iru,  beberapa  korban yang  diwawancarai  juga  menyatakan  bahwa  dalam  pengurusan  klaim  santunannya,  harus menghubungi banyak pihak melalui saluran telepon sehingga dirasa kurang nyaman.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pelaksanaan  jaminan  sosial  bagi  korban  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  34  Tahun  1964  tentang  Dana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan.  Undang-Undang  Nomor  34 Tahun  1964  tentang  Dana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan  terdiri  dari  9  Pasal  yang  mengatur  tentang ketentuan  umum,  Dana  dan  Sumbangan,  Ketentuan-ketentuan  Pelaksanaan,  Ketentuan-ketentuan Hukuman dan Penutup. Pelaksanaan jaminan sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan pada PT. Jasa  Raharja  Cabang  Bali  Wilayah  Gianyar  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Besaran  santunan  yang  diberikan  sesuai  Peraturan  Menteri  Keuangan  yang berlaku.  Pada  tahun  2016  hingga  Bulan  Juni  2017  masih  menggunakan  jumlah  besaran  santunan kepada  korban  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  yang  lama,  yakni  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 36/PMK.O10/2008.  Sedangkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  yang  baru  tentang  Besar  Santunan  dan Sumbangan  Wajib  Dana  Kecelakaan  Latu  Lintas  Jalan  mulai  diterapkan  sejak  Bulan  Juli  2017. Terdapat penambahan jenis jaminan sosial yang diatur dalam peraturan ini, yakni peningkatan jumlah santunan hingga 100%, penambahan penggantian biaya pertolongan pertama pada  kecelakaan (P3K) dan penggantian biaya ambulans. Adapun faktor- aktor penghambat dalam pelaksanaan jaminan sosial
bagi korban  kecelakaan lalu lintas jalan, PT.  Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar  mengalarni beberapa  hambatan  antara  lain:  Masyarakat  kurang  mengetahui  ruang  lingkup  jarninan  yang ditanggung  oleh  PT.  Jasa  Raharja  Cabang  Bali  Wilayah  Gianyar,  kemampuan  koordinasi  dengan mitra kerja yang belum merata dan kendala eksternal dalam surat-menyurat. Selain itu, yang menjadi hambatan  lainnya  adalah  informasi  yang  diterima  masyarakat  umumnya  belum  valid,  kelengkapan berkas pribadi yang tidak dapat dikuasakan, batasan waktu pengajuan klaim dan pemahaman karakter daripada  korban.  Kemudian,  hambatan-hambatan  tidak  hanya  dilihat  dari  sudut  pandang  PT.  Jasa Raharja  Cabang  Bali  Wilayah  Gianyar,  namun  juga  dilihat  dari  sisi  korban.  Terdapat  beberapa hambatan  yang  dialami  korban  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  yang  mengajukan  klaim  unruk  mendapat santunan  dari  PT.  Jasa  Raharja  Cabang  Bali  Wilayah  Gianyar.  Hambatan-hambatan  tersebut  yakni hambatan dalam menentukan ahli waris bagi korban kecelakaan  yang meninggal dunia serta kendala dalam mengurus Laporan Polisi (LP) yang membutuhkan cukup saksi.

## 2. Saran
Sebaiknya  dalam  pelaksanaan  pembayaran  klaim  yang  telah  dilaksanakan  oleh  PT.  Jasa  Raharja Cabang  Bali  Wilayah  Gianyar  dapat  dilaporkan  secara  terbuka  dan  transparansi  baik  melalui  media cetak  maupun  sejenisnya.  Sehingga  dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  kinerja Badan  Usaha  Milik  Negara  ini  yang  mana  merupakan  penyelenggara  jaminan  sosial  bagi  korban kecelakaan  lalu  lintas  jalan.  Hambatan-  hambatan  dalam  melaksanakan  suatu  pekerjaan  merupakan hal yang umum terjadi. Apabila terjadinya kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara  jaminan  sosial  di  Bidang  ASKEP  dan  ASKEL,  hendaknya  PT.  Jasa  Raharja  Cabang Bali Wilayah Gianyar melakukan evaluasi rutin. Dengan adanya evaluasi rutin ini, diharapkan mampu menemukan solusi terhadap kendala yang dialami agar tidak terjadi pengulangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, A., & Heryani, W. (2012). Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum . Kencana, Jakarta. Atmaja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Setara Press, Malang.
Asri, K. N., Saptono, H., & Njatrijani, R. (2017). Pelaksanaan Asuransi Sosial pada Pt. Jasa Raharja (Persero) terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang. Diponegoro Law Journal , 6 (2), 1–17. Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum . Kencana, Jakarta.
Novita. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Asuransi Jasa Raharja.
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai , 5 (2), 843–859.
Primarta,  C.  (2018).  Analisis  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang  Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah. Jurnal Daulat Hukum , 1 (1), 211–219. Rasruti, T. (2011). Aspek Hukum Perjanjian Asuransi . Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Salim, A. (2000). Asuransi dan Manajemen Resiko . Raja Grafindo Persada, Jakarta. Wiguna,  Y.,  Uctiana,  I.  M.,  &  Sukranatha,  A.  A.  K.  (2018). Tanggung  Jawab  PT.  Jasa  Raharja terhadap  Penumpang  Angkutan  Laut  dalam  Hal  Mengalami  Kecelakaan .  Kertha  Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
PT.  Jasa  Raharja,  2014,  Profit  Perusahaan, https://www.jasaraharja.co.id/tentang karni/profil- perusahaan. diakses tanggal 20 Januari 2020