Palita: Journal of Social Religion Research April 2023, Vol.8, No.1, hal.1-18 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita
DOI: http://10.24256/pal.v8i1.3198

## Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama
Padangsidimpuan dan Pengadilan Agama Panyabungan
1 Erna Ikawati, 2 Darania Anisa 1 UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan E-mail: 1 ernaikawati@gmail.com , 2 anisadarania@gmail.com

## Abstract
Marriage Dispensation is an attempt by the prospective bride and groom to obtain a decision from  the  court  to  enter  into  a  marriage  for  underage  couples.  Applications  for  marriage dispensation have increased since the COVID-19 pandemic hit Indonesia. This research focuses on analysing the factors behind the increase in requests for marriage dispensation and seeking efforts to overcome the increase in requests for dispensation. The research method used is field research  with  a  qualitative  approach.  Data  collection  techniques  were  collected  through observation  and  interviews  with  judges  from  the  Padangsidimpuan  Religious  Court  and  the Pengabungan Religious Court. Interviews were also conducted with the Padangsidimpuan and Mandailing  Natal  Women's  Empowerment  and  Child  Protection  Services  and  the  people  of Padangsidimpuan  and  Mandailing  Natal,  who  submitted  requests  for  dispensation  from marriage. The results of this study indicate that the reasons for the prospective bride and groom applying  for  dispensation  include  juvenile  delinquency  (free  sex),  pregnancy  out  of  wedlock, arranged  marriages,  low  economy,  and  encouragement  of  traditional  traditions  (marlojong). Efforts were made to address the increase in requests for marital dispensation by strengthening the role and cooperation between the Religious Courts, the Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A), and the community (family).
Keywords : Marriage, Increased marriage dispensation, Covid-19 pandemic

## Abstrak
Dispensasi  Nikah  adalah  upaya  calon  mempelai  untuk  mendapatkan  penetapan  dari Pengadilan  untuk  melangsungkan  perkawinan  bagi  pasangan  di  bawah  umur.  Pengajuan dispensasi nikah meningkat sejak pandemi covid-19 melanda Indonesia. Fokus penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi peningkatan permintaan dispensasi nikah  dan  mencari  upaya  untuk  mengatasi  peningkatan  permintaan  dispensasi  tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan para hakim dari Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dan Pengadilan Agama Penyabungan. Wawancara juga  dilakukan  dengan  pihak  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Padangsidimpuan dan Mandailing Natal serta masyarakat Padangsidimpuan dan Mandailing Natal  yang  mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  alasan  calon  mempelai  mengajukan  dispensasi  nikah  antara  lain  kenakalan  remaja (seks  bebas),  hamil  di  luar  nikah,  perjodohan,  ekonomi  rendah,  dan  dorongan  tradisi  adat (marlojong).  Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  peningkatan  permintaan  dispensasi perkawinan  dengan  memperkuat  peran  dan  kerjasama  antara  Pengadilan  Agama,  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan masyarakat (keluarga).
Kata Kunci ,: Pernikahan, Peningkatan Dispensasi kawin, Pandemi covid-19 .
Erna Ikawati, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2023, Vol.8 No.1 hal.1-18

## Pendahuluan
Permohonan  dispensasi  kawin  mengalami  peningkatan  sejak  pandemi covid  19  melanda  di  Indonesia,  adapun  perbandingan  data  permohonan dispensasi kawin di tahun 2019 sebelum pandemi covid 19 sebanyak 23.126 permohonan,  kemudian  meningkat  secara  signifikan  sebanyak  64.211 permohonan  di  tahun  2020. 1 Angka  ini  menunjukkan  adanya  peningkatan sebanyak  3  kali  lipat.  Lonjakan  ini  tentunya  memprihatinkan,  seperti diketahui  usia  pernikahan  anak  telah  dibatasi  oleh  UU  No.  16  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan PERMA  No.  5  Tahun  2019  Tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan Dispensasi Kawin.
Dispensasi kawin sendiri merupakan suatu upaya dari calon pengantin untuk  mendapatkan  penetapan  dari  Pengadilan  agar  dapat  melangsungkan pernikahan bagi pasangan yang menikah di bawah umur. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa, usia pernikahan untuk pria dan wanita adalah minimal 19 (sembilan belas) tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua/wali dari calon pengantin, dikarenakan si anak masih dianggap  belum  cakap  hukum.  Mengingat  pentingnya  peran  Hakim  dalam menentukan  diterima  atau  ditolaknya  permohonan  dispensasi  kawin  yang diajukan  oleh  pemohon.  Maka  ketetapan  Hakim  harus  mempertimbangkan kemaslahatan  dan  kebermanfaatan  bagi  calon  pengantin  dan  juga keluarganya.
Berbagai  faktor  alasan  pasangan  calon  pengantin  dalam  mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan di antaranya, karena sudah terlanjur hamil, karena perjodohan, karena alasan ekonomi dan terkadang karena dorongan tradisi  adat.  Dari  beberapa  faktor  tersebut,  di  Kota  Padangsidimpuan terhitung cukup banyak, bahkan mengalami peningkatan saat pandemi covid 19, tercatat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan  berjumlah  8  permohonan  pada  tahun  2019,  memasuki pandemi naik menjadi 30 permohonan dan Januari hingga September 2021 tercatat 28 permohonan. Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padangsidimpuan didominasi oleh kaum perempuan dengan rentan usia 16 sampai 17 tahun. 2
Persoalan dispensasi kawin ini juga dipicu dengan tidak adanya sanksi tegas  terhadap  pembatasan  usia  pernikahan.  Adanya  berbagai  peraturan  di
1 Hendra Gunawan, “Kasus Pernikahan Anak Di Masa Pandemi Naik Hingga 300 Persen,” Tribunnews.com, 2021, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/10/.
2 Syahrul, “Kasus Pernikahan Usia Dini Di Padangsidimpuan Meningkat Selama Pandemi,” metro-online.co, 2021, https://www.metro-onlie.co/2021/09/.
Erna Ikawati, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2023, Vol.8 No.1 hal.1-18
Indonesia  saat  ini  masih  belum  menggambarkan  adanya  konsistensi  dan sinkronisasi  dalam  memberikan  kesadaran  mengenai  esensi  dari  suatu pernikahan.  Sehingga  masih  seringkali  dijumpai  pasangan  yang  menikah meskipun secara fisik, usia dan psikologi belum matang. 3 Kurangnya edukasi terhadap  bahaya  menikah  di  usia  muda  juga  menjadi  suatu  perhatian  yang seharusnya  terus  ditingkatkan  untuk  memberikan  pemahaman  mendasar kepada  pasangan  calon  pengantin  dan  juga  orang  tua  terkait  pentingnya pendewasaan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.
Hukum negara yang lemah menyebabkan perlindungan terhadap anak masih  dalam  kondisi  mengkhawatirkan.  Pasal  7  UU  No.  16  Tahun  2019 memiliki  makna  bahwa,  pernikahan  di  bawah  umur  dapat  dilakukan  asal mendapat izin dari Pengadilan Agama. Secara tidak langsung hal ini menjadi alternatif untuk dilegalkannya suatu pernikahan di bawah umur. Akibatnya, pengajuan dispensasi nikah terus mengalami peningkatan. Salah satu dampak negatif dari pernikahan di bawah umur, seperti hilangnya masa depan seorang anak  dalam  mengembangkan  diri,  serta  belum  stabilnya  psikologi  maupun emosional. 4
Pada proses memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin, hakim hendaknya  memperhatikan  dari  segi  kemaslahatan  si  anak,  pertimbangan masa  depannya,  perlindungan  hak-haknya,  termasuk  pertimbangan  tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan melindungi anak tersebut.
Berdasarkan uraian tersebut, meningkatnya perkawinan di bawah umur di  Kota  Padangsidimpuan  dan  Kabupaten  Mandailing  Natal  Sumatera  Utara pada  saat  pandemi  covid  19  dapat  diukur  dari  meningkatnya  permohonan dispensasi  kawin.  Maka  penelitian  ini  mencoba  untuk  menganalisis  lebih lanjut  dengan  judul  “Analisis  Meningkatnya  Permohonan  Dispensasi  Kawin Masa  Pandemi  Covid  19  di  Pengadilan  Agama  Kota  Padangsidimpuan  dan Pengadilan Agama Panyabungan”.
Pada penelitian ini akan digunakan teori penegakan hukum dan sosiologi pemberdayaan  masyarakat,  hal  ini  sebagai  pisau  analisis  untuk  melihat berbagai faktor dari meningkatnya permohonan dispensasi kawin serta upaya menemukan  cara  penanggulangan  untuk  meminimalisir  terjadinya perkawinan  anak.  Maka  dari  itu,  dibutuhkan  penelitian  mendalam  dari  sisi penegakan hukum dan juga dari sisi individu atau masyarakat.
Pada  proses  permohonan  dispensasi  kawin,  hakim  memiliki kewenangan  untuk  mengabulkan  ataupun  menolak  pengajuan  permohonan
3 Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif (Yogyakarta: Kaukaba, 2015).
4 Siskawati Thaib, “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974),” Lex Privatum 5, no. 9 (2017): 48–56.
Erna Ikawati, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2023, Vol.8 No.1 hal.1-18
dispensasi  kawin.  Dalam  kehidupan  masyarakat  permohonan  dispensasi kawin  seringkali  dijadikan  jalur  alternatif  untuk  melancarkan  kegiatan perkawinan  di  bawah  umur,  tak  dipungkiri  dari  sekian  pengajuan permohonan  dispensasi  kawin  lebih  banyak  yang  dikabulkan,  persepsi masyarakat  juga  sering  beranggapan  bahwasanya  proses  pengajuan  di pengadilan lebih mudah dan kemungkinan besar dikabulkan oleh Hakim.
Penegakan  hukum  mencakup  ruang  lingkup  yang  luas,  memiliki  satu kesatuan yang saling berhubungan, meliputi: 5
1. Lembaga-lembaga  yang  menerapkan  penegakan  hukum,  di  antaranya: Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian.
2. Pejabat-pejabat  yang  melaksanakan  penegakan  hukum,  di  antaranya: Hakim, Jaksa, Polisi.
3. Administratif  yang  mendorong  penegakan  hukum,  di  antaranya:  proses peradilan, pengusutan, penahanan, dan lainnya.
Hukum itu sendiri mengandung ide atau konsep yang abstrak, sebuah ide abstrak yang berupa harapan akan suatu keadaan yang hendak dicapai oleh hukum.  Seperti  UU  No  16  Tahun  2019  menyebutkan,  batas  minimum  usia perkawinan  pria  dan  wanita  adalah  19  (sembilan  belas)  tahun.  Mengenai undang-undang  tersebut  dalam  memberikan  penetapan,  Hakim  seharusnya bisa mempertimbangkan dari sisi kemaslahatannya.
Tujuan  dari  penegakan  hukum  itu  sendiri  adalah  upaya  untuk mewujudkan  apa  yang  hendak  dicapai  oleh  hukum.  Teguh  Prasetyo mengatakan, bahwa tujuan dari hukum adalah untuk mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan,  dalam  arti  untuk  mencapai  keadilan.  Hal  ini  sejalan  dengan ungkapan Gustav Radbrugh dikutip Teguh Prasetyo, bahwa tujuan hukum itu mencapai tiga hal, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan daya guna. 6
Mengenai teori pemberdayaan masyarakat yang diungkapkan oleh Jim Ife,  pada  buku  berjudul  “ Community  Development,  Creating  Community Alternatives:  Vision,  Analysis  and  Practice ”  memberikan  definisi  bahwa, pemberdayaan  merupakan  suatu  cara  memberikan  sumber  daya, pengetahuan,  kesempatan,  dan  keterampilan  kepada  masyarakat  untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka
5 Satjipto  Rahardjo, Sosiologi  Hukum:  Perkembangan  Metode  Dan  Pilihan  Masalah (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
6 Teguh Prasetyo, Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013).
Erna Ikawati, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2023, Vol.8 No.1 hal.1-18
sendiri dan juga berpartisipasi dalam upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. 7
Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua  konsep  dari  konsep  kekuatan  ( power )  dan  konsep  ketimpangan ( disadvantaged ).  Terdapat  6  jenis  kekuatan  masyarakat  yang  dapat dimanfaatkan  dalam  proses  pemberdayaan,  meliputi:  kemampuan menentukan  pilihan  pribadi,  kemampuan  menentukan  kebutuhan  sendiri, kebebasan berekspresi, kemampuan kelembagaan, akses pada sumber daya ekonomi, dan kebebasan dalam proses reproduksi. 8 Sehingga teori ini relevan digunakan sebagai pisau analisis.
Mudahnya  permohonan  dispensasi  nikah  yang  awalnya  untuk meminimalisir  pernikahan  di  bawah  umur,  justru  realitanya  semakin meningkat.  Sehingga  peningkatan  yang  terus  terjadi  tersebut  sangat berpengaruh  terhadap  konsep  penegakan  hukum  dan  sosiologi pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu, suatu penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  dan  lisan. 9 Pendekatan  kualitatif  digunakan  karena  data-data  yang  dibutuhkan  pada penelitian  ini  berupa  sebaran-sebaran  informasi  dari  informan  yang  tidak perlu  dikuantitatifkan.  Sedangkan  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  lapangan  ( field  research ).  Objek  penelitian  ini  melibatkan  Hakim dari  Pengadilan  Agama  Kota  Padangsidimpuan  dan  Pengadilan  Agama Penyabungan, Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Padangsidimpuan dan Mandailing Natal serta masyarakat Padangsidimpuan dan  Mandailing  Natal  yang  mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin sebagai informan.
Dalam  penelitian  ini,  posisi  peneliti  sebagai observer  participant . Dikarenakan  pada  proses  penelitian  peneliti  berperan  sebagai  perencana, pelaksana pengumpul data, dan juga sebagai pelopor dari penelitiannya. 10
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi:
7 James  William  Ife, Community  Development:  Creating  Community  Alternatives-Vision, Analysis and Practice (Melbourne: Longman, 1946), https://search.library.uq.edu.au/primo- explore/fulldisplay?vid=61UQ&search_scope=61UQ_All&tab=61uq_all&docid=61UQ_ALMA2 1114332460003131&lang=en_US&context=L.
8 Ife.
9 Asmawi, Filsafat Hukum Islam (Surabaya: Elkaf, 2006).
10 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004).
Erna Ikawati, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2023, Vol.8 No.1 hal.1-18
a)  Observasi,  Metode  pengumpulan  data,  dimana  peneliti  mencatat informasi  selama  penelitian.  Artinya,  peneliti  secara  langsung  mengamati keruangan  yang  relevan  dengan  masalah  yang  diteliti,  dianalisis,  dan dikumpulkan;
b) wawancara, Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan. Wawancara  sangat  diperlukan  pada  penelitian  kualitatif  seperti  ini,  karena informasi yang valid hanya bisa didapatkan melalui wawancara dari informan yang bersangkutan 11 Pertanyaan diajukan sesuai daftar pertanyan yang telah disusun;
c)  Dokumentasi,  Teknik  pengumpulan  data  melalui  dokumentasi diperlukan  pada  penelitian  ini  untuk  menemukan  hasil  penelitian  yang diambil  dari  dokumen.  Pada  proses  ini,  peneliti  akan  mengumpulkan  buku, jurnal,  dan  juga  berkas-berkas  yang  berkaitan  dengan  dispensasi  kawin  di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan Pengadilan Agama Panyabungan.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  yaitu  deskriptif-analitik 12 Pada proses  analisa,  peneliti  akan  mengumpulkan  bahan  yang  berkaitan  dengan penelitian,  dari  hasil  pengumpulan  tersebut  akan  disusun,  kemudian dilaporkan  dengan  penyampaian  kesimpulan  yang  logis  berbentuk  hasil analisis. Pengecekan keabsahan data dilakukan terhadap sumber dan bahan data  dengan  validitas  internal  ( credibility ). 13 Pada  proses  ini  pengecekan dilakukan  dengan  melihat  kesesuaian  kondisi  yang  terjadi  dilapangan,  dan juga  memperhatikan  faktor-faktor  penyebab  meningkatnya  permohonan dispensasi nikah di lapangan, selain itu juga melakukan wawancara dengan informan yang lebih dari satu untuk mendapatkan informasi yang valid.

## Hasil dan Diskusi
Berdasarkan data perkara dispensasi kawin yang diperoleh langsung dari  Pengadilan  Agama  Kota  Padangsidimpuan  dan  Pengadilan  Agama Panyabungan selama masa pandemi covid 19, yakni tahun 2019, 2020, 2021, peneliti mendapatkan kenaikan data yang signifikan. Berikut penjabaran data perkara  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama  Kota  Padangsidimpuan  dan Pengadilan Agama Panyabungan.
1. Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan
11 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survai , ed. Sofian Effendi (Jakarta: LP3ES, 1989).
12 Winarno  Surakhmad, Pengantar  Penelitian  Ilmiah;  Dasar  Metode  Teknik (Malang: Tarsito, 1994).
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014).
Erna Ikawati, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2023, Vol.8 No.1 hal.1-18
Hasil rekapitulasi dari buku laporan tahunan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan  selama  masa  covid  19,  tahun  2019-2021,  perkara dispensasi kawin yang masuk tercatat sebanyak 75 perkara, dengan rincian di tahun 2019 sebanyak 8 perkara, tahun 2020 sebanyak 30, dan di tahun 2021 sebanyak 37 perkara. Secara rinci disuguhkan dalam tabel berikut: 14
Tabel 1. Rekapitulasi Data Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan
Agama Kota Padangsidimpuan dari Tahun 2019-2021
NO TAHUN JUMLAH PERKARA 1 2019 8 2 2020 30 3 2021 37 JUMLAH 75 Sumber: Data Kantor Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

## 2. Pengadilan Agama Panyabungan
Hasil rekapitulasi rekapitulasi perkara dispensasi kawin yang masuk ke
Pengadilan Agama Panyabungan dari tahun 2019-2021 tercatat sebanyak 135 perkara, dengan rincian 23 perkara pada tahun 2019, meningkat menjadi 49 perkara di tahun 2020, dan semakin meningkat menjadi 63 perkara di tahun 2021. Hal ini dapat dilihat pada daftar  hasil rekapitulasi berikut: 15
Tabel 2. Rekapitulasi Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

## Panyabungan Tahun 2019-2021
NO TAHUN JUMLAH PERKARA 1 2019 23 2 2020 49 3 2021 63 JUMLAH 135 Sumber: Data Kantor Pengadilan Agama Panyabungan
Melihat  peningkatan  permohonan  dispensasi  dari  data  yang  telah peneliti  himpun  tersebut,  terlihat  ada  hal  yang  harus  ditelusuri  lebih mendalam,  terutama  adanya  pandemi  covid  19  memberikan  dampak signifikan dalam meningkatnya permohonan dispensasi nikah.
Seperti diketahui pandemi covid 19 mulai masuk ke Indonesia di awal tahun  2020,  banyak  sektor  yang  mengalami  dampak  dari  adanya  pandemi
14 Pengadilan  Agama  Kota  Padangsidimpuan,  “Laporan  Tahunan,”  www.pa- padangsidempuankota.go.id, n.d., https://www.pa-padangsidimpuan.go.id/index.php/profil- satker/laporan-tahunan.
15 Pengadilan  Agama  Panyabungan,  “Laporan  Tahunan,”  www.pa-panyabungan.go.id, n.d., https://www.pa-panyabungan.go.id/index.php/profil-satker/laporan-tahunan.
Erna Ikawati, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2023, Vol.8 No.1 hal.1-18
tersebut. Bahkan kondisi anak-anak yang bersekolah mengharuskan mereka untuk  melakukan  kegiatan  sekolahnya  di  rumah  (daring).  Berdasarkan temuan di lapangan, dari beberapa sumber yang diwawancarai, terdapat salah satu  efeknya  adalah  kebosanan  pada  anak,  sehingga  muncul  berbagai spekulasi yang menyayangkan salah satu langkah yang diambil anak adalah menikah.
Di  Kabupaten  Mandailing  Natal  sendiri  sempat  heboh  pemberitaan terkait beberapa anak yang memilih menikah saat dilanda kebosanan karena belajar  di  rumah  selama  masa  pandemi  covid  19. 16 Dari  hasil  penelitian melalui  wawancara  dengan  pihak  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (DP3A)  Kabupaten  Mandailing  Natal  didapatkan  bahwa tak sepenuhnya pemberitaan tersebut benar, memang terdapat beberapa anak yang  melakukan  pernikahan  pada  saat  pandemi  covid  19,  tetapi  alasan mendasarnya  bukan  dikarenakan  kebosanan,  tapi  lebih  kepada  faktor ekonomi maupun faktor si anak yang memang sudah ingin menikah. Terkait sepinya  siswa  sekolah  juga  diterangkan  bahwa  memang  saat  itu  beberapa sekolah  di  Mandailing  Natal  menerapkan  sistem  belajar  per  shift;  proses belajar siswa waktunya dibagi dua, pagi dan siang , sehingga siswa yang datang ke sekolah terlihat lebih sedikit. 17
Maka, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa  adanya  pandemi  covid  19  yang  melanda  Indonesia,  bukanlah merupakan  satu-satunya  faktor  utama  dari  terjadinya  peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dan Pengadilan Agama Panyabungan. Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin tersebut. Secara rinci akan dijabarkan lebih jelas pada bagian pembahasan hasil penelitian.

## Faktor-faktor Peningkatan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19

## 1. Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  peneliti  lakukan  bersama Hakim  Pengadilan  Agama  Kota  Padangsidimpuan,  diperoleh  beberapa informasi  terkait  faktor  apa  saja  yang  melatarbelakangi  masyarakat mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin.  Hasybi  Hassadiqi,  S.H.I. 18
16 Hetanews.com, Pembkab Mandailing Natal Soal Heboh Siswi SMA Nikah Massal: Keliru, Hanya Sedikit, 12 September 2021.
17 Wawancara  bersama  Efrida  Nasution,  SP,  selaku  Kepala  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Mandailing  Natal,  Pada  tanggal  04  Agustus 2022.
18 Wawancara  bersama  Hasybi  Hassadiqi,  S.H.I.  selaku  Hakim  Pengadilan  Agama  Kota Padangsidimpuan pada tanggal 22 Juli 2022.
Erna Ikawati, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2023, Vol.8 No.1 hal.1-18
menjelaskan  meningkatnya  permohonan  dispensasi  kawin  ini  justru  sangat erat  hubungannya  dengan  adanya  perubahan  Undang-Undang  Perkawinan pada Pasal 7, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa batas  minimal  dibolehkannya  melangsungkan  perkawinan  untuk  Pria  dan Wanita menjadi sama-sama 19 tahun. Imbasnya adalah yang mungkin dahulu perempuan usia 18 tahun ingin menikah tidak perlu mengajukan dispensasi nikah, tapi setelah keluarnya perubahan undang-undang ini, maka diharuskan untuk  mengajukan  dispensasi  nikah  dahulu  sebagai  syarat  dapat melangsungkan pernikahan.
Namun, Hasybi juga tak memungkiri, bahwa ada juga yang menjadikan kebosanan  saat  Pandemi  Covid  19  sebagai  alasannya  untuk  melakukan perkawinan di bawah umur, tapi secara tegas Hasybi menyampaikan, kendati demikian yang menjadi pertimbangan utama di dalam memutuskan perkara dispensasi  kawin  adalah  “alasan  sangat  mendesak”.  Salah  satu  faktor  yang banyak  ditemui  adalah  didapatkannya  si  perempuan  telah  hamil  duluan. Selain itu, faktor moral dan ekonomi menjadi alasan kuat di Padangsisimpuan melangsungkan  pernikahan  dibawah  umur.  Faktor  moral  karena  orang  tua takut anaknya terjerumus dalam perzinahan. Sementara faktor ekonomi orang tua  tidak  punya  penghasilan  cukup  untuk  membiayai  anaknya  sekolah  ke jenjang  yang  lebih  tinggi,  sehingga  lebih  memilih  menikahkan  anaknya. Dengan  demikian,  di  Pengadilan  Agama  Padangsidimpuan  penyebab terjadinya dispensasi kawin karena beberapa alasan sebagai berikut,
Tabel 3. Alasan-alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama
Kota Padangsidimpuan Tahun 2019-2021 No Alasan Dispensasi 1 Hamil diluar nikah 2 Ekonomi rendah
3 Pendidikan rendah (putus sekolah) 4 Takut  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  agama (menghindari zina)
Berdasarkan beberapa alasan tersebut, ada beberapa hal utama perlu diperhatikan  terhadap  pemohon  yang  mengajukan  dispensasi  kawin  yaitu tidak adanya keterpaksaan. Makanya dalam hal ini skill dari seorang Hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin sangatlah dibutuhkan, bagaimana seorang hakim dapat memberikan ketetapan pada perkara dispensasi kawin tersebut dengan mempertimbangkan kemaslahatannya, dan tentunya sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Erna Ikawati, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2023, Vol.8 No.1 hal.1-18

## 2. Pengadilan Agama Panyabungan
Hasil  wawancara  bersama  Hakim  Pengadilan  Agama  Panyabungan, Abdul  Aziz  Alhamidi,  S.H.I., 19 hal  pertama  yang  disoroti  dari  wawancara tersebut adalah berkenaan dengan konfirmasi pemberitaan banyaknya kasus perkawinan  di  bawah  umur  yang  terjadi  di  Mandailing  Natal  selama  masa pandemi  covid  19.  Bahwasanya  adanya  pandemi  covid  19  yang  melanda Indonesia ini, memang menjadi salah satu faktor alasan yang digunakan oleh pemohon,  meskipun  sebetulnya  yang  paling  terlihat  dari  banyaknya  kasus dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama  Panyabungan  ini,  masih  sangat dipengaruhi oleh adat budaya, ada dikenal istilah “ marlojong ”. Marlojong atau yang  dikenal  masyarakat  dengan  “kawin  lari”.  Hal  ini  banyak  terjadi  saat pacaran, si laki-laki membawa perempuan ke rumahnya, maka dalam kasus seperti  ini  biasanya  adat  mengharuskan  untuk  anak  tersebut  dinikahkan. Beberapa  kasus  dari marlojong tersebut,  pemohon  yang  mengajukan permohonan dispensasi kawin, sudah terlanjur hamil, sehingga faktor hamil diluar  nikah  inilah  menjadi  perhatian  dari  para  hakim  dalam  memberikan keputusan  untuk  dikabulkannya  permohonan  dispensasi  kawin  tersebut. Selain itu, juga faktor sudah melakukan hubungan suami-istri meskipun tidak terjadi kehamilan. Faktor lainnya masih dalam pembahasan marlojong adalah terkait  dengan  adat  tersebut,  meskipun  si  anak  tidak  sampai  melakukan perbuatan  hubungan  suami-istri  tetapi  ada  adat  yang  menghakimi  mereka untuk lebih baik dinikahkan. Pada posisi ini hakim lebih mempertimbangkan dari sisi kemaslahatan dan kesiapan si anaknya.
Selain  itu,  faktor  ekonomi  juga  mempengaruhi  dalam  beberapa  kasus yang  mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama Panyabungan,  sehingga  ditemukan  beberapa  anak  memang  sudah  putus sekolah.  Maka  dalam  hal  ini  yang  menjadi  pertimbangan  adalah  bagaimana kesiapan  dari  anak  tersebut,  baik  dari  segi  materi  maupun  dari  segi kesehatannya.  Hal  kesiapan  memang  menjadi  titik  utama  untuk  bisa memberikan pengabulan atas perkara dispensasi kawin ini.
Berikut  adalah  jumlah  permohonan  berdasarkan  alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan,
19 Wawancara  bersama  Abdul  Aziz  Alhamidi,  selaku  Hakim  Pengadilan  Agama Panyabungan, Pada tanggal 14 Juli 2022
Erna Ikawati, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research,
April 2023, Vol.8 No.1 hal.1-18 Tabel 4. Alasan-alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2019-2021 No Alasan Dispensasi Jumlah 1  Marlojong (adat budaya setempat) 43 2  Takut  melakukan  perbuatan  yang  dilarang hukum Islam 38 3  Hamil diluar nikah 21 4  Pecah perawan akibat seks diluar nikah 11
Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa adat dan nilai keagamaan merupakan faktor utama alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan. Apabila nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat ini tidak dilakukan maka calon pengantin akan mendapatkan denda dan sanksi sosial di masyarakat. di pengadilan Agama Panyabungan faktor adat budaya marlojong justru  menjadi  penyebab  dominan  terjadinya  permohonan dispensasi kawin, kemudian disusul faktor takut melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, hamil diluar nikah, dan  hilangnya keperawanan karena berhubungan  seks  sebelum  menikah.  faktor  penyebab  permohonan dispensasi  kawin  berbeda-beda  disetiap  daerah,  tetapi  setidaknya  dapat dikelompokkan  menjadi  dua  yaitu  perkotaan  dan  daerah  pedesaan.  Daerah perkotaan biasanya didominasi sebab-sebab seperti hamil sebelum menikah sementara  di  daerah  pedesaan  biasanya  didominasi  alasan  adat  budaya sekitar dan agama.

## Analisis  meningkatnya  permohonan  dispensasi  kawin  melalui  teori penegakan hukum
Banyaknya  permohonan  dispensasi  kawin  dapat  dianalisis  ini  melalui teori penegakan hukum yakni:
a. Aturan Yang Berlaku Terkait Dispensasi Kawin
Berdasarkan  hukum  atau  aturan  yang  berlaku,  Pengadilan  Agama Panyabungan  dan  Pengadilan  Agama  Kota  Padangsidimpuan  dalam mempertimbangkan  dispensasi  kawin  telah  sesuai,  hal  ini  sebagaimana terlihat  bahwa  prosedur  yang  dilakukan  telah  menggunakan  dua  landasan dasar  hukum  yang  jelas,  hukum  positif  dan  hukum  Islam.  Selain  UU Perkawinan  Nomor  16  Tahun  2019,  PERMA  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah dijalankan sebagai aturan yang berlaku di kedua pengadilan tersebut dalam menangani perkara dispensasi kawin.
Erna Ikawati, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2023, Vol.8 No.1 hal.1-18
b. Penegak Hukum
Berdasarkan  pandangan  aparat  penegak  hukum,  yakni  Hakim  yang menangani  perkara  dispensasi  nikah,  dalam  hal  ini  Hakim  telah mempertimbangkan  dari  segi  kemaslahatannya  daripada  segi  mafsadatnya. Dari alasan yang diajukan oleh para pemohon, “alasan sangat mendesak” yang tertera  dalam  Undang-Undang  sangat  diperhatikan  oleh  para  Hakim  dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Selain itu, faktor kesiapan dari para calon suami/istri yang mengajukan permohonan juga menjadi hal utama untuk dapat dikabulkannya permohonan dispensasi kawin.
c. Sarana Prasarana
Berdasarkan  sarana  prasarana,  hal  ini  terlihat  dari  proses  pengajuan dispensasi kawin tergambarkan proses yang mudah, cepat, dan biaya ringan. Dalam  hal  ini  peneliti  menemukan,  di  Pengadilan  Agama  Kota Padangsidimpuan  dan  Pengadilan  Agama  Panyabungan  telah  memberikan sarana  yang  memadai,  terkait  penanganan  perkara  dispensasi  kawin,  dapat terselesaikan dalam 2-3 kali sidang saja, bahkan jika sudah terpenuhi semua persyaratannya,  bisa  hanya  dilakukan  dalam  1  kali  sidang.  Meskipun demikian, kebijakan dari para Hakim tetap mengedepankan kemaslahatan dan sesuai prosedur penyelesaian perkara.
d. Masyarakat
Berdasarkan  masyarakat,  masyarakat  dalam  hal  ini  seharusnya bersinergi dengan para penegak hukum dalam hal meminimalisir banyaknya kasus perkawinan di bawah umur, kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk menolak adanya tindakan perkawinan di bawah umur, sehingga permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dapat menurun. Dalam  proses  analisis  ini  peneliti  masih  menemukan  kurangnya  kesadaran masyarakat  akan  hal  demikian,  bahkan  sering  juga  terjadi  pengajuan permohonan  dispensasi  kawin  hanya  sebatas  pemenuhan  alternatif  untuk mendapatkan  izin  menikah  saja,  hal  ini  dapat  terlihat  dengan  masih banyaknya  kasus  perkawinan  di  bawah  umur  yang  dianggap  biasa  oleh masyarakat.
e. Budaya
Berdasarkan budaya, budaya dalam hal ini, terutama di tempat peneliti melakukan  penelitian,  Kota  Padangsidimpuan  dan  Mandailing  Natal,  faktor budaya masih sangat berpengaruh, sebagian masyarakat masih mempercayai bahwa  menikahkan  anak  perempuan  meskipun  di  bawah  umur  merupakan
Erna Ikawati, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2023, Vol.8 No.1 hal.1-18
suatu pelepasan dari beban ekonomi, selain itu juga budaya marlojong masih sangat  diyakini,  sehingga  jika  si  anak  telah  melakukan marlojong akan  jauh lebih baik dinikahkan daripada harus menanggung malu.

## Upaya  meminimalisir  dispensasi  kawin  melalui  Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam hal  ini  memiliki  peran  dalam  menangani  perkara  dispensasi  kawin, sebagaimana  dalam  pemeriksaan  di  Pengadilan  Agama  dibutuhkan rekomendasi  dari  DP3A  untuk  diperhatikan  kepentingan  anak.  Sehingga rekomendasi DP3A dibutuhkan untuk melihat kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, ekonomi dalam memeriksa perkara dispensasi kawin.
Adapun upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan  Anak  (DP3A)  dalam  upaya  meminimalisir  terjadinya peningkatan  permohonan  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama,  di antaranya:
a. Upaya Konseling
1) Mengingatkan  para  pemohon  dispensasi  kawin  tentang  tujuan perkawinan.
Para  pemohon  dispensasi  kawin  yang  notabene  masih  dibawah umur  dan  belum  pernah  menikah  sangat  membutuhkan  penjelasan terkait tujuan pernikahan. Adapun tujuan pernikahan menurut hukum Islam terdiri dari; a) bertakwa kepada Allah Swt, b) memenuhi hakikat kehidupan manusia yang telah menjadi hukum antara pria dan wanita saling  membutuhkan,  c)  membela  keturunan  umat  manusia,  d) melanjutkan  perkembangan  dan  perdamaian  kehidupan  spiritual antara pria dan wanita, e) mendekatkan dan saling pengertian antara kelompok manusia untuk dilindungi keselamatan hidup. 20
2) Memberikan nasihat-nasihat perkawinan meliputi hak dan kewajiban suami-istri, pengelolaan ekonomi keluarga.
Setelah perkawinan dilangsungkan, baik suami maupun istri harus memahami  hak  dan  kewajibannya  masing-masing.  Hak  istri  harus menjadi kewajiban suami. Demikian pula kewajiban suami menjadi hak istri.  Suatu  hak  tidak  layak  diterima  sebelum  kewajiban  itu dilaksanakan. 21
20 Santoso,  “Hakekat Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan,  Hukum  Islam Dan Hukum Adat,” Yusdisia 7, no. 2 (2016). 21 Ibnu Mas’ud, Fiqih Mazhab Syafi’i (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
Erna Ikawati, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2023, Vol.8 No.1 hal.1-18
3) Apabila  pemohon  dispensasi  kawin  dikarenakan  hamil  diluar  nikah, maka mengingatkan tentang status anak dalam hubungan gelap.
Sesuai Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan hasil anak zina dan perlakuan kepadanya, bahwasanya sebagai berikut: a) anak hasil  zina  tidak  mempunyai  hubungan  nasab.  Wali  nikah,  waris,  dan nafakah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, b) anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, nafaqah dengan ibunya dan  keluarga  ibunya,  c)  anak  hasil  zina  tidak  menanggung  dosa perzinahan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  menyebabkan kelahirannya. 22
4) Mengingatkan  akibat  yang  timbul  ketika  memutuskan  untuk melakukan  perkawinan  di  bawah  umur  baik  dari  segi  kondisi  psikis, mental, kesehatan reproduksi dan dampak lainnya.
Dampak  yang  diakibatkan  perkawinan  di  bawah  umur  ialah dampak biologis yakni rentan terhadap resiko kehamilan pada wanita karena organ kewanitaan masih terlalu muda dan belum siap untuk apa yang  masuk  ke  tubuhnya  karena  alat  reproduksi  anak  masih  dalam proses mencapai kedewasaan, jadi belum siap untuk berhubungan seks dengan  lawan  jenis  terutama  jika  sampai  hamil  lalu  melahirkan. Dampak psikologis yakni karena pernikahan itu untuk menyatukan dua orang yang berbeda, sehingga memerlukan penyesuaian, namun anak juga belum siap dan mengerti tentang seks, jadi itu akan menimbulkan trauma  psikologis  berkepanjangan  dalam  jiwa  anak  yang  sulit disembuhkan.  Anak  akan  murung  dan  menyesali  hidupnya  yang berakhir  dengan  pernikahan  yang  buruk  dia  sendiri  tidak  mengerti keputusan  hidupnya.  Disamping  itu,  ikatan  perkawinan  akan menghilangkan  hak  anak  untuk  memperoleh  pendidikan  dan  hak dibawah umur bermain dan menikmati waktu luang dan hak mereka lainnya  yang  melekat  pada  diri  anak.  Dampak  sosiologis  karena pernikahan  di  usia  muda  dapat  mengurangi  keharmonisan  dalam keluarga,  ini  adalah  disebabkan  oleh  emosi  yang  labil,  gejolak  darah muda  dan  cara  berpikir  belum  dewasa  ketika  ada  masalah  yang dihadapi  dalam  kehidupan  rumah  tangga,  pernikahan  di  usia  muda karena terkadang mereka mengedepankan ego masing-masing. Tingkat kemandirian  pasangan  masih  rendah  bahkan  masih  rentan  dan  labil
22 “Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Hasil Anak Zina Dan Perlakuan Kepadanya” (n.d.). diakses tanggal 29 September 2022
Erna Ikawati, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2023, Vol.8 No.1 hal.1-18
dan  lambat  laun  menimbulkan  banyak  masalah  seperti  perselisihan atau pertengkaran berakhir dengan perceraian. 23
b. Upaya diluar konseling
1) Bekerjasama  dengan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  (DPMD) memberikan  edukasi  tentang  parenting  agar  kejadian  perkawinan  di bawah umur bisa ditekan sejak dini.
2) Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan yang akan memberikan edukasi ke siswa sekolah SD, SMP dan SMA tentang ruang lingkup pernikahan, adab-adab  pergaulan  dengan  tujuan  agar  meminimalisir  masa  depan pergaulan bebas dengan membekali siswa dengan edukasi terkait hal tersebut.
3) Sosialisasi parenting kepada ibu-ibu pengajian desa (majelis ta’lim) dan organisasi masyarakat, untuk memberikan pemahaman kepada orang tua  terkait  dampak  dari  menikahkan  anak  di  bawah  umur,  serta menjelaskan  kepada  orangtua  terkait  pentingnya  pengawasan  dari orangtua terhadap tumbuh kembang anak.
4) Bekerjasama  dengan  Dinas  Ketenagakerjaan  dalam  memberikan pelatihan  wirausaha  ekonomi  kreatif.  Pelatihan  wirausaha  ekonomi kreatif ini bagi perempuan yang ingin menikah di usia dini tapi tidak mempunyai pekerjaan. Sebagaimana, kebanyakan mereka mengandalkan laki-laki padahal pekerjaan yang diandalkan pun tidak terlalu  mapan  seperti  supir  serabutan,  pegawai  bengkel,  penjaga warung  dan  lain-lain.  Jadi  harapannya  dengan  mengikuti  pelatihan wirausaha ekonomi kreatif ini agar para perempuan juga bisa mandiri untuk memperbaiki ekonomi ketika sudah berkeluarga.

## Simpulan
Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa, faktor-faktor yang melatarbelakangi  terjadinya  peningkatan  permohonan  dispensasi  nikah  di Pengadilan  Agama  Kota  Padangsidimpuan  dan  Pengadilan  Agama Panyabungan  berdasarkan  teori  penegakan  hukum  dilihat  dari  segi hukumnya,  para  Hakim  mengabulkan  permohonan  dispensasi  nikah  dilihat dari segi “keadaan mendesak” dan segi “kesiapan” dari si anak dan si calon. Pengajuan  permohonan  dibersamai  dengan  faktor  ekonomi,  faktor  adat ( marlojong ), faktor kenakalan remaja (hamil diluar nikah), dan faktor keadaan
23 Akhiruddin,  “Dampak  Pernikahan  Usia  Muda  (Studi  Kasus  Di  Desa  Mattiriwalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone),” Mahkamah 1, no. 1 (2017).
Erna Ikawati, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2023, Vol.8 No.1 hal.1-18
masyarakat (menghindari zina). Sedangkan dari segi budaya masyarakatnya sendiri,  masih  kurangnya  pemahaman  dan  kontrol  sosial  ditengah-tengah masyarakat, sehingga kenakalan remaja masih menjadi polemik, hal ini masih disaksikan banyaknya anak remaja yang berakhir pada hamil diluar nikah.
Upaya  meminimalisir  permohonan  dispensasi  kawin  atau  perkawinan anak  di  bawah  umur  di  Kota  Padangsidimpuan  dan  Mandailing  Natal berdasarkan  teori  pemberdayaan  masyarakat,  peran  serta  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai lembaga kerjasama  Pengadilan  Agama  untuk  memastikan  kondisi  psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan dan ekonomi anak. Maka, dilakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait dampak perkawinan anak sebagai upaya memberikan pengetahuan  langsung  kepada  masyarakat  dalam  hal  ini  terutama  orang tua/wali untuk lebih memperhatikan perilaku si anak. selain itu juga kontrol masyarakat  dalam  peningkatan  keterampilan  untuk  keberlanjutan  rumah tangga  si  anak  dilakukan  dengan  kerjasama  melalui  Dinas  Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan, sehingga dapat berdikari dan juga  berpengaruh  pada  kehidupan  yang  lebih  baik,  juga  memberi  dampak pada kehidupan orang lain.

## Daftar Pustaka
Akhiruddin.  “Dampak  Pernikahan  Usia  Muda  (Studi  Kasus  Di  Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone).” Mahkamah 1, no. 1 (2017).
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Asmawi. Filsafat Hukum Islam . Surabaya: Elkaf, 2006.
Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Hasil Anak Zina Dan Perlakuan Kepadanya (n.d.).
Gunawan, Hendra. “Kasus Pernikahan Anak Di Masa Pandemi Naik Hingga 300
Persen.” Tribunnews.com, 2021. https://www.tribunnews.com/ nasional/2021/05/10/.
Ife, James William. Community Development: Creating Community Alternatives- Vision,  Analysis  and  Practice .  Melbourne:  Longman,  1946. https://search.library.uq.edu.au/primo-explore/fulldisplay?vid=61UQ& search_scope=61UQ_All&tab=61uq_all&docid=61UQ_ALMA2111433246 0003131&lang=en_US&context=L.
Mas’ud, Ibnu. Fiqih Mazhab Syafi’i . Bandung: Pustaka Setia, 2007.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosda
Erna Ikawati, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2023, Vol.8 No.1 hal.1-18
Karya, 2004.
Pengadilan  Agama  Kota  Padangsidimpuan.  “Laporan  Tahunan.”  www.pa- padangsidempuankota.go.id,n.d.https://www.pa-padangsidimpuan.go. id/index.php/profil-satker/laporan-tahunan.
Pengadilan Agama Panyabungan. “Laporan Tahunan.” www.pa- panyabungan.go.id, n.d. https://www.pa-panyabungan.go.id/index.php/ profil-satker/laporan-tahunan.
Prasetyo,  Teguh. Hukum  Dan  Sistem  Hukum  Berdasarkan  Pancasila . Yogyakarta: Media Perkasa, 2013.
Rahardjo,  Satjipto. Sosiologi  Hukum:  Perkembangan  Metode  Dan  Pilihan Masalah . Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” Yusdisia 7, no. 2 (2016).
Singarimbun, Masri. Metode Penelitian Survai . Edited by Sofian Effendi. Jakarta: LP3ES, 1989.
Siskawati Thaib. “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).” Lex Privatum 5, no. 9 (2017): 48– 56.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta, 2014.
Surakhmad,  Winarno. Pengantar  Penelitian  Ilmiah;  Dasar  Metode  Teknik . Malang: Tarsito, 1994.
Syahrul. “Kasus Pernikahan Usia Dini Di Padangsidimpuan Meningkat Selama
Pandemi.” metro-online.co, 2021. https://www.metro-onlie.co/ 2021/09/.
Yusdani. Menuju Fiqh Keluarga Progresif . Yogyakarta: Kaukaba, 2015.