## PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENERAPAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

## PROVINSI PAPUA

## ABSTRACT
Erwin Siahaya 1 jurnalmkd@gmail.com Meinarni Asnawi 2 meinarni.asnawi@gmail.com Paulus K. Allo Layuk 3 paskal967@gmail.com
The purpose of this study is to examine and analyze the influence of competence of human resources, government internal control system and the application of regional financial  accounting  system  to  the  quality  of  local  financial  statements.  The population is a financial administration staff of 49 SKPD, while the sample amounted to 120. Data collection was done by direct survey. Hypothesis testing is empirically tested using Multiple Regression.
The  results  of  partial  research  on  the  quality  of  human  resources  have  a  positive effect on the quality of financial statements. The government's internal control system has  a  positive  effect  on  the  quality  of  local  government  financial  reports.  Other findings  of  the  local  government  accounting  system  have  a  positive  effect  on  the quality of local government financial reports. While the results simultaneously have a positive and significant effect on the quality of the Government's financial statements.
Keywords:   Human Resources Competency, Government Internal Control System,
Application  of  Local  Financial  Accounting  System  and  Quality  of Regional Financial Report.

## PENDAHULUAN
Laporan  Keuangan  Kementerian  Lembaga  (LKKL)  dan  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi isu yang santer di kalangan Bupati, Walikota, Gubernur, dan Menteri bahkan sampai Presiden. Ini semua
1 Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
2 Staf Dosen Jurusan Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
3 Staf Dosen Jurusan Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
terkait dengan target pemerintah, bahwa pada tahun 2015 opini WTP harus mencapai 60%.
Permasalahan  yang  menghambat  belum  diperolehnya  opini  WTP beragam. Khusus terhadap LKPD,   masih   terkait dengan pengelolaan  kas, persediaan,  investasi  permanen  dan  nonpermanen,  serta  secara mayoritas  disebabkan  karena  pengelolaan  aset  tetap  yang  belum akuntabel (sumber: http://www.bpkp.go.id/).
Suwardjono (2005) menyatakan bahwa tujuan utama dalam pelaporan keuangan organisasi non bisnis seperti unit-unit kepemerintahan yaitu untuk menyediakan  informasi  yang  bermanfaat  bagi  para  penyedia  dana  dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan- keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut.
Realita  yang  terjadi  menurut  situmorang  (2016)  selaku  Kepala Inspektorat  Provinsi  Papua  bahwa pemahaman  SKPD terhadap kebijakan akuntabilitas berbasis akrual belum dipahami dengan baik, karena masing ” SKPD  belum  ada  yang  focus  memahami  masalah  akuntansi  misalnya jurusan  akuntansi,  banyak  yang  belum  memahami  masalah  keuangan. Sehingga masih sulit untuk diterapkan (www.beritapapua.dharapos.com)
Untuk menghasilkan  laporan keuangan daerah yang berkualitas dan dapat  berjalan  efektif  tentunya  diperlukan  sumber  daya  manusia  yang memahami  dan  kompeten  dalam  akuntansi  pemerintahan,  keuangan daerah  yang  berkualitas  guna  menunjang  kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Hal  yang perlu  diperhatikan  adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah  yang  terlibat  dalam  penyusunan  laporan  keuangan.  Realita  yang terjadi  selama  ini  masih  terbatasnya  pegawai  yang  berlatar  belakang pendidikan  bidang  akuntansi  menjadikan  kurangnya  pemahaman  atau penguasaan  aparatur  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  dalam  mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar.
Pernyataan di atas sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Andini dan  Yusrawati  (2014)  dengan  judul  kajian  pengaruh  kompetensi  sumber
daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas  laporan  keuangan  daerah  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daera (SKPD)  Kabupaten  Empat  Lawang  Sumatera  Selatan.  Hasil  kajian menemukan secara parsial variabel kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Hasil kajian ini di dukung dengan kajian Wati dkk (2014) dengan judul kajian pengaruh kompetensi SDM, penerapan  SAP,  dan  sistem  akuntansi keuangan  daerah.  Hasil  kajian  menemukan  kompetensi  sumber  daya manusia  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan daerah.
Namun  kedua  hasil  kajian  diatas  kontradiktif  (bertolak  belakang) dengan  kajian  yang  dilakukan  Syarifudin  (2014)  dengan  judul  kajian pengaruh kompetensi sdm dan peran audit intern terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintah  daerah  dengan  variabel  intervening  sistem pengendalian internal pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen).
Secara  umum  kompetensi  sumber  daya  manusia  tidak  memberikan dorongan yang kuat kualitas LKPD, yang secara umum memiliki makna yaitu meningkatnya  variable  kompetensi  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap peningkatan kualitas (LKPD).
Selain  faktor  kompetensi  SDM,  faktor  yang  mampu  mempengaruhi kulaitas  laporan  kuengan  daerah  adalah  sistem  pengendalian  intern pemerintah dan sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Dalam PP No. 60 Tahun 2008, mendefinisikan  sistem pengendalian intern adalah proses yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  uang  dilakukan  terus-menerus oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  yang memadai atas kegiatan yang efektif dan efisien.
Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah selain SPIP yaitu penerapan sistem informasi akuntansi keuangan  daerah.  SAKD  merupakan  suatu  proses  pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemda yang di-jadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan
keputusan  ekonomi  yang  diperlukan  oleh  pihak-pihak  eksternal  entitas pemda yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (Mahsun, 2006).  Selanjutnya  Peraturan  Pemerintah  RI  No.  56  Tahun  2005, mendefinisikan  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  selanjutnya  disingkat SIKD adalah “Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan      data  terkait  lainnya  menjadi  informasi  yang  disediakan  kepada masyarakat  serta  juga  dipakai  sebagai  bahan  pengambilan  keputusan dengan memegang pada unsur perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawab pemerintah daerah.
Pernyataan diatas sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Andini dan  Yusrawati  (2015)  dimana  hasil  kajian  menunjukan  penerapan  sistem akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan daerah. Hasil kajian ini terdukungn dengan kajian yang dilakukan oleh Wati dkk (2014) menumukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan daerah.
Hasil  kajian-kajian  empiris,  fenomena  dan  realita  diatas  ternyata menunjukan adanya ambivalensi hasil penelitian. Artinya ambivalensi atau kontradiksi  hasil  penelitian  tersebut  sebenarnya  adalah research  gap (kesenjangan  penelitian)  yang  oleh  Agusty,  (2006)  disebutkan  bahwa research  gap tersebut  dapat  atau  seharusnya  dikembangkan  sebagai masalah penelitian yang perlu diinventigasi lebih lanjut.
Berdasarkan  pertimbangan  inilah  maka  tujuan  dalam  penelitian  ini adalah  sebagai  berikut  :  (1)  Untuk    menguji    dan  menganlisis  pengaruh kompetensi    sumber  daya  manusia  terhadap  kualitas  laporan  keuangan Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua;  (2)  Untuk  menguji  dan  menganalisis pengaruh  sistem  pengendalian  intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
Jensen dan Meckling, 1976 menjelaskan bahwa Teori keagenan dapat didefinisikan  sebagai  suatu  hubungan  yang  terdapat  pada  suatu  kontrak
dimana satu orang atau lebih ( principal ) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal.
Halim dan Abulah, (2005) menyatakan bahwa  pelaksanaan  otonomi daerah  merupakan  pelimpahan  wewenang dari pemerintah kepada kepala daerah menunjukan adanya hubungan keagenan .
Good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan  perusahaan  yang menciptakan  nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder (Monks,2003).  Konsep  ini menekankan  pada  dua  aspek,  pertama    pentingnya  pemegang  saham memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kedua kewajiban perubahan melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparansi  terhadap  semua  informasi  tentang  kinerja  perusahaan, kepemilikan dan stakeholder.
Susilo  dan  Simamarta  (2007:15-16)  mengatakan  bahwa corporate governance mempunyai   dua   aspek,   yaitu:  Aspek   pertama,  berkaitan dengan pola hubungan dan perilaku para aktor dalam perseroan. Perilaku manajemen   dengan   karyawan,  perilaku   perseroan   dengan   pemasok, dengan kreditor, dan lain-lain. Ukurang yang dipakai untuk melihat perilaku yang memberikan manfaat melalui tingkat efisiensi perusahaan.
Paton (Suwardjono, 2005) dalam teorinya, bahwa organisasi dianggap sebagai  suatu kesatuan  atau  badan  usaha  ekonomik  yang  berdiri  sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan  kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak  lain  disyaratkan  oleh  pekerjaan  dalam  suatu  organisasi  sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan ”.
Sesuai  pasal  58  (1)  UU  No.  1  Tahun  2004,  bahwa  Presiden menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Sistem pengendalian internal adalah proses  yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan (PP No. 60 tahun 2008).
Menurut  Midjan  dan  Susanto  (2001)  menyatakan  bahwa: “Sistem informasi  akuntansi  merupakan  suatu  sistem  pengolaan  data  akuntansi yang  merupakan  koordinasi  dari  manusia,  alat  dan  metode  yang berinteraksi   secara   harmonis   dalam   suatu   wadah   organisasi   yang terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen yang berstruktur pula ”.
Sedangkan  menurut  Mahmudi  (2007:11)  definisi  laporan  keuangan adalah: “ Laporan  keuangan  adalah  informasi  yang  disajikan  untuk membantu stakeholder dalam  membuat  keputusan  sosial,  politik  dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas .”
Menurut Halim (2012:43) “Akuntansi kauangan daerah adalah proses penidentifikasian,  pengukuran,  pencatatan,  dan  pelaporan  transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota atau Provinsi) yang memerlukan ”.
Dalam memiliki keinginan pemakai laporan, akuntansi keuangan perlu berupaya  untuk  membentuk  dirinya  agar  lebih  bermanfaat  dan berdaya guna. Oleh karena itu perlu kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang  dianggap  dapat  memenuhi  keinginan  tersebut  yaitu  keinginan  para pemakai laporan keuangan (Harahap, 2008;145).
Karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  menurut  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010  tentang  standar  akuntansi  pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut: “kualitas pelaporan keuangan pada umumnya menjelaskan  unsur-unsur  normative  yang  membutuhkan  informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”.

## METODE PENELITIAN
Teknik analisis dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif dan analisis statistik. Kedua teknik ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Sementara data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder yang  diperoleh  melalui  tehnik  wawancara,  penyebaran  kuisioner  dan kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Kompetensi  SDM  (KSDM)  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (KLKPD)  Provinsi  Papua .  Hasil  analisis pada Tabel 4.9 membuktikan bahwa Kompetensi SDM (KSDM) berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (KLKPD) Provinsi Papua.  Hal ini dapat dibuktikan melalui  koefisien regresi yang menunjukan jika KSDM meningkat, maka peningkatan tersebut akan diikuti oleh peningkatan KLKPD Provinsi Papua.
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukkan terhadap Kepala Inspektorat  Provinsi  Papua  Anggiat  Situmorang dimana  dijelaskan  bahwa kompetensi  sumber  daya  yang  dimiliki  inspektorat  sendiri  masih  sangat rendah,  hal  ini  di  tunjukan  dengan  rekrutmen  awal  yang  dilakukan  di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Tidak memperhatikan latarbelakang     pendidikan     dari      pegawai tersebut    sehingga    dalam penempatan pegawai pada Inspektorat sendiri tidak  menempatkan  pegawai  dengan  latar  belakang  pendidikan  akuntansi yang  seharusnya  di  tempatkan  pada  Inspektorat  Provinsi  Papua  namun sebaliknya menempatkan pegawai yang bukan berlatarbelakang akuntansi lebih  dominan  dari  pegawai  yang  berlatarbelakang  pendidikan  akuntansi sehingga dalam menjalankan fungsi dan  peran  Inspektorat  sendiri,  belum mampu  menjalankan  fungsi  dan peran dangan baik.
Upaya    yang  telah  dilakukan  sebagai  komitmen  pimpinan Inspektorat  Provinsi  Papua  dalam  mengatasi  kompetensi  sumber  daya manusia  yang  dimiliki  dengan  melakukan  pelatihan  dan  bimbingan  teknis (Bimtek)  dengan  bekerjasama  dengan  BPKP  Provinsi  Papua  dan  Ikatan Akuntan  Indonesia (IAI) dalam memberikan pelatihan tentang  tata  kelola keuangan    dan    audit    berbasis    resiko    kepada    para  pegawai  dengan
harapan  upaya  yang  telah  dilakukan  dapat  meningkatkan  kompetensi pegawai sekaligus dapat meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat dapat berjalan secara maksimal.
Hasil  temuan  diatas  menunjukan  bahwa  kompetensi  sumber  daya manusia  memiliki  nilai  t  hitung  yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan SPIP dan  SAKD hal  ini  disebabkan  karena  penempatan  pegawai  sebagai bendahara maupun kepala sub bagian keuangan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua tidak berdasarkan pada kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh pegawai ( the right man in the right places ) artinya penenmpatan pegawai   tidak   berdasarkan   kemampuan   dan   kompetensi yang dimiliki namun penempatan orang berdasarkan pada kepentingan politik semata.
Sehingga pegawai yang menduduki jabatan baik bendahara maupun kepala  sub  bagian  akuntansi  yang  menduduki  jabatan  tersebut belum memahami secara benar filosofi akuntansi yang seharusnya diterapakan.
Realita yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sejalan dengan hasil temuan dalam penelitian ini hal ini bias ditunjukan dengan nilai t  hitung  kompetensi  sumber  daya  manusia  sebesar  2,996  lebih  kecil dibandingkan dengan nilai t hitung SPIP dan penerapan SAKD.
Temuan  ini   sejalan   dengan   pendapat  Wahyono,   (2004)   bahwa setiap bagian dalam pemerintahan harus diisi oleh orang yang tepat,  yaitu yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yang telah ditentukan. Begitupun bagian keuangan yang harus disi oleh  sumber  daya  manusia  yang memiiki kompetensi akuntansi  dan  ilmu- ilmu keuangan terkait lainnya.
Hal  inilah  yang  mendorong  instansi  pemerintah  untuk  terus berkembang dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki  melalui  pelatihan yang  diselenggarakan  dan  kebijakan  lainnya yang mendukung pencapaian tujuan.
Temuan  ini  juga  diperkuat  oleh  Dewi  Andini  dan  Yusrawati, (2015) yang juga menyatakan bahwa adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)  yang  memahami  mekanisme  penyusunan  laporan  keuangan  yang
sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  menjadi  kendala  dalam mewujudkan  LKPD  yang  berkualitas.  Dengan  demikian dapat  dikatakan bahwa  peningkatan  KSDM  akan  meningkatkan  KLKPD Provinsi Papua.
Hasil temuan kajian ini sejalan dengan kajian Wati dkk., (2014) dengan judul  kajian  pengaruh  kompetensi  SDM,  penerapan  SAP   dan sistem akuntansi keuangan daerah.  Hasil kajian menemukan  kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Namun hasil kajian ini kontradiktif (bertolak belakang) dengan kajian yang dilakukan Syarifudin, (2014) dengan judul kajian pengaruh kompetensi SDM    dan    peran    audit    intern    terhadap    kualitas    laporan  keuangan pemerintah  daerah  dengan  variabel  intervening  sistem  pengendalian internal pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen).
Hasil      penelitian      menunjukan      kompetensi      SDM      tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  LKPD,  artinya  meningkatnya variasi kompetensi  tidak  berpengaruh   signifikan  terhadap  peningkatan kualitas LKPD.
Pengaruh  Sistim  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP) Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (KLKPD) Provinsi Papua . Hipotesis kedua menyatakan bahwa “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  (KLKPD)  Provinsi  Papua ”.  Berdasarkan  hasil  analisis diketahui  bahwa  nilai  t  hitung  koefisien  SPIP  sebesar  5.283  yang  adalah lebih  besar  dari  t  tabel  sebesar  1.979  (5.283  >  1.979)  dengan  signifikansi 0.000  yang  juga  lebih  kecil  dari  nilai p  value 0.05  sehingga  Ha  diterima dan   H0    ditolak   artinya   bahwa   hipotesis   diterima   atau   juga   SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap KLKPD Provinsi Papua.
Hasil  penelitian diatas menunjukan bahwa  nilai  t hitung yang dimiliki SPIP  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  kompetensi  SDM  dan penerapan SAKD  hal ini disebabkan karena  sistem pengendalian internal pemerintah
sudah berjalan dengan baik. Ini bisa ditunjukan dengan tambah uang (TU) yang  dilakukan  SKPD  harus  di  SPJ  paling  lambat  1  bulan,  dan  apabila melibihi  batas  waktu  yang telah  ditentukan  maka  permintaan  dana berikut tidak  dapat  dilayani  sampai  dengan  SPJ  tersebut  sudah  dilakukan.  Dan apabila melewati batas waktu yang telah dilakukan untuk memasukan SPJ di  langgar  maka  akan  di  berikan  sanksi  berupa  pemanggilan bendahara dan  pptk  SKPD  tersebut  untuk  memberikan  penjelasan  terkait keterlambatan SPJ.
Berdasarkan   hasil   analisis   terlihat   bahwa   Sistem   Pengendalian Intern  Pemerintah  (SPIP)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD)  Provinsi Papua. Hal ini dapat dibuktikan melalui koefisien regresi yang menunjukan jika SPIP meningkat,  maka  peningkatan  tersebut  akan  diikuti  oleh  peningkatan KLKPD  Provinsi  Papua  atau  dapat  dikatakan  bahwa  KLKPD  Provinsi Papua tidak akan meningkat jika tidak terjadi peningkatan pada SPIP.
Temuan  ini  mendukung  pernyataan  Weygandt  et  all.,  (2005)  yang mengungkapkan bahwa: “Jika suatu pengendalian internal telah ditetapkan maka  semua  operasi,  sumber  daya  fisik,  dan  data  akan  dimonitor  serta berada  dibawah  kendali,  tujuan  akan  tercapai,  risiko  menjadi  kecil,  dan informasi  yang  dihasilkan  akan  lebih  berkualitas.  Artinya  bahwa  dengan ditetapkannya  pengendalian internal dalam sistem akuntansi, maka sistem akuntansi  akan  menghasilkan  informasi  akuntansi  yang  lebih  berkualitas (tepat waktu, relevan, akurat, dan lengkap), dan dapat diaudit (Auditabel) .
Memang  untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah yang berkualitas tentunya akan tergantung pada seberapa baik penerapan sistim  pengendalian  internal  pemerintah  pada  daerah  tersebut.  Mahmudi, (2007)  menyatakan  bahwa  untuk  menghasilkan  laporan  keuangan pemerintah  daerah  diperlukan  proses  dan  tahap-tahap  yang  harus  dilalui yang diatur  dalam  sistem  akuntansi  pemerintah  daerah.  Sistem  akuntansi didalamnya  mengatur  tentang  sistem  pengendalian  intern  (SPI),  kualitas
laporan  keuangan  sangat  dipengaruhi  oleh  bagus  tidaknya  sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.
Hal  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  Amien,  (2010)  yang menyatakan  bahwa  efektivitas  dan  transparansi  pengelolaan  keuangan daerah  dapat  terwujud  jika  setiap  entitas  pemerintah  daerah  dapat menciptakan,  mengoperasikan   serta   memelihara   sistem   pengendalian intern  yang  memadai  secara  berkelanjutan,  sehingga  dapat  memberikan keyakinan yang memadai atas terciptanya tujuan instansi, aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil penelitian ini mendukung hasil kajian sebelumnya oleh Roshanti dkk.,  (2014)  yang hasil    penelitian menunjukan    bahwa sistem pengendalian  intern  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap keterandalan  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Kajian  ini  juga sejalan dengan kajian Pramudiarta, (2015) yang menunjukan bahwa sistem pengendalian   intern   pemerintah   mempunyai   pengaruh   positif   dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi.
Pengaruh    Sistim    Akuntansi    Keuangan    Daerah    (SAKD) Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (KLKPD) Provinsi  Papua .  Hipotesis  ketiga  menyatakan  bahwa “Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  (SAKD)  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) Provinsi Papua ”. Berdasarkan hasil analisis diketahui  bahwa  nilai  t  hitung koefisien  SAKD sebesar  3.444  yang adalah  lebih  besar  dari  t  tabel  sebesar  1.979  (3.444  >  1.979)  dengan signifikansi 0.001  yang juga  lebih  kecil  dari  nilai p value 0.05  sehingga  Ha diterima  dan  H0  ditolak  artinya  bahwa  hipotesis  diterima  atau  juga  SAKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap KLKPD Provinsi Papua.
Hasil  analisis  menunjukan  bahwa  SAKD  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  KLKPD  Provinsi  Papua.  Hasil  penelitian  ini  dapat dijustifikasi  bahwa  penerapan  SAKD  dilingkungan  pemerintah  Provinsi Papua selama ini sudah menunjukan perbaikan ke arah yang lebih baik hal ini ditunjukan dengan opini  BPK yang diberikan kepada laporan keuangan
pemerintah  Provinsi  Papua  dengan  Wajar  Tanpa  Pengecualian  artinya penerapan system akuntansi keuangan daerah selama ini yang digunakan sudah  sesuai  dengan  prinsip  akunatnsi  berlaku  umum.  Dengan  demikian, melalui  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  yang  baik  maka pengelolaan  keuangan  dapat  dipertanggungjawabkan  sehingga  kualitas laporan keuangan akan dapat ditingkatkan.
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Suci  Rahmadani,  (2015)  yang menyatakan  bahwa  untuk  dapat  menghasilkan  laporan  keuangan  yang handal,  relevan,  dapat  dipahami  dan  dipercaya,  pemerintah  daerah  harus memiliki  sistem  akuntansi  yang  handal.  Sistem  akuntansi  yang  lemah menyebabkan  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  juga  kurang  handal  dan kurang relevan dalam pengambilan keputusan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Andini  dan Yusrawati,  (2015)  dimana  hasil  kajiannya  menunjukan  penerapan  sistem akuntansi   keuangan   daerah   berpengaruh   terhadap   kualitas   laporan keuangan  daerah.  Hasil  kajian  ini  juga  mendukung  hasil  kajian  dilakukan oleh  Wati  dkk.,  (2014)  menumukan  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan daerah.
Pengaruh  Kompetensi  SDM  (KSDM),  Sistim  Pengendalian Internal  Pemerintah  (SPIP)  dan  Sistim  Akuntansi  Keuangan  Daerah (SAKD)  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (KLKPD)  Provinsi  Papua .  Hipotesis      keempat      atau      yang      terakhir dalam      penelitian      ini  menyatakan  bahwa “Kompetensi  sumber  daya manusia  (KSDM),  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  (SPIP)  dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (KLKPD) ”. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.9 terlihat bahwa nilai  F hitung adalah sebesar 134.880  yang adalah lebih besar dari besarnya F tabel yang hanya sebesar 3.07 dengan signifikansi 0.000  yang  juga  lebih  kecil  dari  nilai p  value 0.05  sehingga
Ha  diterima  dan  H0  ditolak  artinya  bahwa  Kompetensi  sumber  daya manusia  (KSDM),  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  (SPIP)  dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) secara simultan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (KLKPD) Provinsi Papua.

## KESIMPULAN
Kualitas  SDM  (KSDM)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) Provinsi Papua.
Sistim  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP)  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (KLKPD) Provinsi Papua.
Sistim Akuntansi Pemerintah Daerah (SAKD) berpengaruh positif dan signifikan    terhadap    Kualitas  Laporan    Keuangan    Pemerintah    Daerah (KLKPD) Provinsi Papua.
Kualitas SDM (KSDM), Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan  Sistim  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD)  secara  simultan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) Provinsi Papua.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusty  Ferdinand,  (2006) Metode  Penelitian  Manajemen:  Pedoman Penelitian  Untuk  Penulisan  Skripsi ,  Tesis  Dan  Disertasi  Ilmu Manajemen. Edisi Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Semarang.
Amien,  Muhammad  Sjukrul.  (2010) Mengenal  Sistem Pengendalian  Intern Pemerintah (SPIP) dan Penerapannya di Provinsi Sumatera Barat, (Online) , (http://sumaterabarat.prov.go.id/, diakses 4 Juli 2016).
Arikunto,  S.  2003. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktis ,  Rineka Cipta, Jakarta.
Azhar,  La  Midjan dan Susanto. 2001. Sistem Informasi Akuntansi I dan II.
Edisi ke Sebelas . Lembaga Informatika. Bandung.
Baridwan Zaki. 1992. Intermediate Accounting . Edisi 7. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta
Boyatziz,  R.  E.  1982. Competent  Manager.  A  Model  for  Effective Performance . John Wiley & Sons. USA.
Dewi  Andini  dan  Yusrawati,  (2015) Pengaruh  kompetensi  sumber  daya manusia  dan  Penerapan  sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  Kabupaten  Empat  Lawang  Sumatera Selatan , Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi I Vol. 24 No. 1 Juni 2015.
Firdaus.  2016. Pengaruh  kualitas  sumber  daya  manusia  Pemanfaatan teknologi  informasi  dan  penerapan  Kebijakan  akuntansi  terhadap kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  (Studi pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di  Lingkungan  Pemerintah Kota Banda Aceh ). http://library.unsyiah.ac.id.
Halim,  Abdul.  2005. Akuntansi  Sektor  Publik .  Salemba  Empat:  Jakarta. Halim,  Abdul.  2012. Akuntansi  Sektor  Publik .  Salemba  Empat:
Jakarta.
Harahap, Sofyan Syafri (2008) Teori Akuntansi . Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada
Hutapea,  Parulian  dan  Nurianna  Thoha.  2008. Kompetensi  Plus .  PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
Jensen,  M.  C  nd  Meckling,  W.  H.  1976. Theory  of  the  Firm;  Managerial Behavior,  Agency  Costs  and  Ownership  Structure .  JJournal  of
Financial Economic. Oktober, 1976. Vol.3 No. 4.
Mahmudi  (2007). Analisis  Laporan  Keuangan  Daerah:  Panduan  Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan
Ekonomi,  Sosial,  dan  Politik .  Yogyakarta:  UPP  STIM  YKPN
Mahsun,dkk. 2006. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta.
Pramudiarta,  R.  (2015). Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap  Nilai  Informasi  Pelaporan  Keuangan  Entitas  Akuntansi pemerintah  daerah  (Studi  Persepsi  Pegawai  SKPD  di  Kabupaten Batang  dan  Kabupaten  Kendal) .  Skripsi  Semarang:  Univrsitas Diponegoro
Priyatno, D., (2012) Belajar Cepat Olah Data Statistik Dengan SPSS , Andi, Yogyakarta.
Sekaran,  U.  2006 .  Research  Methoda  for  Business;  A  Skilll  Building Approach . John Wiley and Sons, Inc. Singapore 3rd Edition.
Suci  Rahmadani  2015 .  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia, Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  Dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat  Daerah  Kabupaten  Pasaman  Barat) .  Jurnal  Jom FEKON  Vol.  2  No.  2  Oktober 2015.
Suci  Rahmadani,  (2015) Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia, Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat) , Jom Fekon Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
Sudiarianti  Ni  Made,  Ulupui  I  Gusti  Ketut  Agung  dan  Budiasih  I.  G.  A 2015. Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Pada Penerapan Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta  Implikasinya  Pada  Kualitas  Laporan  Keuangan
Pemerintah . Simposium Nasional Akuntansi (SNA)18.
Sunyoto,  D,  (2012) Analisis  Validitas  &  Asumsi  Klasik ,  Gava  Media, Yogyakarta. Suwardjono  (2005). Teori  Akuntansi:  Perekayasaan
Pelaporan  Keuangan .  Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
Syarifudin  Akhmad  (2014) Pengaruh  Komptensi  SDM  dan  Peran  Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan  Variabel    Intervening    Sistem  Pengendalian    Internal Pemerintah  (Studi Empiri Pada Pemkap Kebumen) . Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No 02, bulan Desember 2014
Tanjung  Abdul  Hafiz  2009. Akuntansi  Pemerintah  Daerah .  Bandung. Alfabeta
Wahyono,  Teguh.  (2004) Sistem  Informasi  Akuntansi:  Analisis,  Desain dan Pemograman Komputer . Yogyakarta: Andi.
Wati Kadek Desiana, Herawati Nyoman Trisna, Sinarwati Ni Kadek (2014) Pengaruh  Kompetensi  Sdm,  Penerapan  Sap,  Dan  Sistem
Akuntansi  Keuangan    Daerah    Terhadap    Kualitas  Laporan Keuangan  Daerah .  e- Journa. Volume 2 No: 1. Tahun 2014.
Weygandt, J.J., et al. (2005). Accounting principles . New York: John Wiley & Sons.
Woodruffle, C 1990. Human Recource Management . Journal  London. Vol. 8:98-100.www.beritapapua.dharapos.com.  2016.  Diakses  pada hari  kamis,  19  Mei.  Jam 21.45.
Peraturan : Undang-undang No. 2 tahun 2015 sebagai perubahan Undang- undang No. 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  Sebagai  Peganti  Undang-Undang No.  25  Tahun  1999  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat Dan Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun  2005,  Tentang Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008  Tentang   Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Peraturan  Pemerintah  No.  71      Tahun  2010  Standar  Akuntansi
Pemerintahan, Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
Pemerintah.
Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   No.   59   Tahun   2007   Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   No.   13   Tahun   2006   Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah