Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL PENGIDAP FETISHISTIC DISORDER (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2286/PID.SUS/2020/PN SBY)
Dwi Alfiyatussa Diyah 1 , Ahmad Mahyani 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: dwialfiyatussa25@gmail.com , mahyani.fh@untag-sby.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  identify  and  explain  the  criminal  responsibility  for  perpetrators  of  sexual harassment with Fetishistic disorder also analyze the conformity of the criminal responsibility received by the perpetrators  with Law  Number  19  of  2016  on  Information  and  Electronic  Transactions.  This  research  was using  normative  legal  methods  with  statutory  approach,  conceptual  approach  originating  from  primary source in the form of statutory regulations, secondary and tertiary sources from related legal literature. The results of this study are the equating of Fetishistic disorder with the crime of sexual harassment in the form of obscenity as stated in the Criminal Code. The consideration used is the perpetrator's actions which clearly break the norms of decency. The actions taken by the perpetrator are carried out consciously and they know the impact of their actions. In accordance with article 44 of the Criminal Code, the perpetrators have to be responsible for their  actions. Because the actions taken by the perpetrators involved technology so it will be a special kind of crime. Thus,  the judge considered Article 27 paragraph (4) in conjunction with Article 45 paragraph (4) and/or Article 29 in conjunction with 45B of the Electronic Information And Transactions Law in deciding this crime.
Keywords : Criminal Liability, Fetishistic disorder, Electronic Information And Transactions

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku pelecehan seksual pengidap Fetishistic disorder dan menganalisis kesesuaian pertanggungjawaban pidana yang  diterima  pelaku    dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. Penelitian ini diteliti dengan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep yang bersumber dari bahan baku primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan baku sekunder dan tersier yang bersumber dari literatur hukum terkait. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah adanya penyamaan Fetishtic disorder dengan tindak pidana pelecehan seksual berupa pencabulan sebagaimana diatur dalam KUHP. Adapun pertimbangan yang digunakan adalah adanya tindakan pelaku yang secara  jelas  melanggar  norma  kesusilaan.  Tindakan  yang  dilakukan  pelaku  dilakukan  secara  sadar  dan mengetahui  dampak  dari  perbuatannya.  Sesuai  dengan  pasal  44  KUHP  yang  mana  pelaku  memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara pidana. Karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku melibatkan penggunaan teknologi, mengakibatkan terjadinya tindak pidana khusus. Sehingga, putusan hakim mempertimbangkan pasal 27 ayat (4) juncto pasal 45 ayat (4) dan/atau pasal 29 juncto 45B UU ITE.
Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Fetishistic Disorder , ITE

## PENDAHULUAN
Era teknologi di jaman sekarang memiliki banyak dampak pada sektor kehidupan. Pesatnya persebaran informasi ini tidak mengenal batasan wilayah suatu negara. Informasi yang masuk tak jarang  memiliki  beberapa  dampak  buruk  yang  mempengaruhi  sektor  kehidupan.  Salah  satunya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
adalah sektor sosial, yang mana tindak kejahatan ikut masuk ke dalam suatu negara akibat adanya globalisasi yang tidak bisa dicegah. Tindak kejahatan ini tidak jarang memberikan efek resah kepada masyarakat akibat suatu penyimpangan yang terjadi. Tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan terus berkembang karena dipicu adanya gangguan kesehatan mental yang menyimpang. Beberapa kasus seperti maraknya pelecehan seksual merupakan salah satu dampak negatif dari era globalisasi yang  memiliki  arus  informasi  tiada  batas.  Tindak  kejahatan  berupa  pelecehan  seksual  ini  dapat menjadi pemicu terjadinya kejahatan lain yang dapat melanggar norma masyarakat dan hukum di suatu negara.
Arus  informasi  serta  masuknya  budaya  asing  ke  Indonesia  juga  menyebabkan  masuknya kebiasaan-kebiasaan  yang  tidak  sesuai  dengan  norma  atau  penyimpangan  seperti  adanya  tindak pidana  pelecehan  seksual.  Pelecehan  seksual  sendiri  terjadi  karena  adanya  tindakan  yang menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman, menerima suatu perlakuan yang tidak diinginkan, dan  dalam  suatu  kondisi  tertentu  dapat  membahayakan  mental  seseorang.  Pelecehan  seksual merupakan salah satu tidak kejahatan pidana yang tidak hanya menjadi masalah nasional tetapi juga dunia  internasional.  Tindakan  ini  melanggar  kesusilaan  dan  menjadi  masalah  hukum  di  banyak negara tak terkecuali di Indonesia.
Kasus yang dilakukan oleh seorang mahasiswa di Surabaya, Universitas Airlangga, bernama Gilang  (untuk  pembahasan  selanjutnya  akan  disebut  dengan  pelaku),  menjadi  banyak  sorotan masyarakat karena tindakan penyimpangan seksual yang dilakukannya. Kronologi kasus ini bermula dari seorang korban bernama MF yang melaporkan kasus ini melalui sebuah utas di media sosial pribadinya. Korban menyampaikan bahwa pelaku memintanya untuk melakukan beberapa hal yang dimintanya seperti membungkus dirinya dengan kain jarik dan lakban selama kurang lebih tiga jam. Video  tersebut  pelaku  minta  sebagai  bagian  dari  tugas  penelitian  akhirnya.  Korban  mengaku permintaan pelaku tersebut berakibat sesak napas saat melakukan anjuran dari pelaku. Akibat kasus yang diangkat oleh korban melalui media sosial ini, ternyata memicu banyak pengakuan dari korban lainnya.  Diduga,  kasus  serupa  yang  terjadi  pada  25  orang  sudah  terjadi  sejak  2015  menurut pengakuan  pihak  kepolisian  setempat.  Kasus  ini  baru  terungkap  karena  alibi  pelaku  yang  akan melakukan  bunuh  diri  apabila  permintaannya  tidak  dipenuhi  oleh  korban.  Kasus  tersebut merupakan  salah  satu  bentuk  penyimpangan  seksual  yang  disebut  dengan Fetishistic  disorder .
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Gangguan ini merupakan suatu bentuk fantasi seksual yang mengganggu kehidupan bersosialisasi seseorang yang di dalamnya melibatkan objek yang tidak hidup atau bagian tubuh lain non-genital.
Gangguan Fetishistic atau Fetishistic disorder ini tidak terdapat dalam hukum positif yang ada di  Indonesia.  Bahkan,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya  disebut  dengan  KUHAP) sendiri  tidak  mengatur  tentang  hal  ini.  Beberapa  hal  yang  ada  di  dalam  KUHP  hanya  mengatur tentang delik susila yang terdapat dalam pasal 281 – 303. Namun, di dalam pasal tersebut belum mengatur  secara  gamblang Fetishistic  disorder. Hal  ini  terjadi  karena  adanya  keterbatasan pemaknaan tindak kejahatan kesusilaan yang terbatas hanya pada perkosaan dan pencabulan yang diartikan sebagai suatu tindakan penetrasi yang dilakukan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita. Selanjutnya pada pasal 285 hanya menjelaskan tentang kegiatan bersetubuh yang dilakukan untuk  memperoleh  anak.  Adanya  keterbatasan  ini  menyebabkan  adanya  hukum  yang  tidak pasti terkait kasus Fetishistic disorder yang terjadi di masyarakat.
Menurut dr. Johanis Sebastian Edwin, Sp.Kj, suatu tindakan seseorang dikategorikan sebagai Fetishistic disorder apabila memiliki dua unsur. Pertama adanya gairah seksual yang dirasakan oleh seseorang dari suatu objek non-genital. Unsur kedua adalah adanya penderitaan yang dialami oleh seseorang yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi sosial dan/atau fungsi lain yang terjadi pada  lingkungan  sekitarnya.  Seseorang  yang  memiliki Fetishistic  disorder ini  memerlukan pertolongan  dari  seorang  terapis  melalui  berbagai  cara  seperti  terapi  perilaku  kognitif  agar perilakunya  sedikit  demi  sedikit  dapat  diubah.  Pertolongan  ini  sangat  diperlukan  karena  apabila tidak  segera  mendapatkannya,  perilaku  tersebut  dapat  menyimpang  dari  norma  hukum  yang berlaku.
Secara sederhana, Fetishistic disorder dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan yang dapat merugikan  pihak  lain.  Korban  dari  kasus  ini  dirasa  masih  dirugikan  karena  tindakan  ini  belum diwadahi  oleh  suatu  hukum  yang  relevan.  Korban  tidak  memiliki  hak-hak  tertentu  karena terbatasnya produk hukum yang mengatur terkait Fetishistic disorder ini. Sebagaimana kasus Gilang yang sudah dipaparkan sebelumnya, korban tidak memiliki cukup aturan yang dapat menaunginya karena KUHP hanya sebatas mengatur delik kesusilaan berupa perkosaan dan pencabulan dengan batasan definisi yang ada. Kealpaan hukum ini mengakibatkan keresahan masyarakat karena pelaku dari Fetishistic  disorder tidak  mendapatkan  penanganan  yang  dapat  mengakibatkan  efek  jera.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Padahal seharusnya suatu tindak pidana memiliki hukum yang mengatur tindakan seseorang agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar dan dapat menimbulkan efek jera.
Pengaturan di dalam pasal 281 – 303 KUHP tidak dengan jelas mengatur tentang Fetishistic disorder karena gairah yang dimiliki pelaku bukan terhadap organ reproduksi. Ketidakpastian hukum untuk penanganan kasus ini menyebabkan tidak dapat terlaksananya tanggung jawab hukum karena tindakan  pelecehan  seksual . Meski  demikian,  karena  kasus  serupa  juga  banyak  terjadi  di masyarakat,  mengharuskan  adanya  suatu  tindakan  penanganan  yang  serius  karena Fetishistic disorder ini dapat menurunkan harkat dan martabat seseorang. Pertanggungjawaban hukum juga harus  ditegakkan  terhadap  pelaku  pelecehan  seksual  dengan Fetishistic  disorder meski  produk hukum yang ada saat ini belum bisa dikatakan komprehensif dalam penerapannya.
Batasan-batasan yang terjadi dalam kasus Gilang ini karena hukum positif tidak secara tegas menyebutkan bahwa ketertarikan terhadap bagian tubuh selain alat reproduksi merupakan suatu tindakan  pelecehan  seksual.  Pelecehan  seksual  yang  hanya  sebatas  tindakan  memasukkan  penis laki-laki ke dalam vagina wanita tidak dapat mengakomodir Fetishistic disorder sebagai bagian dari pelecehan  seksual  meskipun  tindakan  tersebut  juga  memiliki  dampak  psikologis  yang  sama berbahayanya  kepada  korban.  Skema  pemidanaan  tertentu  perlu  dilakukan  agar  dapat menyelesaikan  kasus Fetishistic  disorder, tidak  hanya  untuk  menjerat  pelaku  tetapi  juga  dapat melindungi korban kekerasan seksual Fetishistic disorder.
KUHP dan aturan lain belum bisa menjerat pelaku Fetishistic disorder sehingga diperlukan upaya dari banyak pihak untuk menyelesaikan kasus ini. Pemerintah, dalam hal ini sebagai pihak yang  harus  melindungi  masyarakat  harus  bisa  mengambil  tindakan  tegas  dalam  penyelesaian masalah. Tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mengambil kebijakan meskipun di luar  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  hukum  pidana,  terdapat  asas  legalitas  yang menjelaskan bahwa suatu tindakan pidana harus terlebih dahulu diatur di dalam suatu aturan agar bisa dikatakan  bahwa  seseorang  telah  melakukan  suatu pelanggaran hukum  pidana.  Lebih  lanjut lagi, dalam menentukan seorang pelaku salah atau tidak adalah dengan adanya beberapa perbuatan yang memenuhi unsur berupa tindakan sengaja atau alpa agar bisa dikenakan pidana.
Berdasarkan uraian di atas, adanya kekosongan hukum ini akan berakibat fatal jika hal ini terjadi  karena  tidak  adanya  delik  secara  komprehensif,  maka  dalam  hal  ini  diperlukan  bentuk pertanggungjawaban hukum dari pelaku tindak kejahatan seksual berupa Fetishistic disorder. Dalam
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
artikel  ini  akan  menyampaikan  analisis  lebih  lanjut  agar  bisa  mengetahui  serta  menjelaskan bagaimana  bentuk  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  pelecehan  seksual  pengidap Fetishistic disorder.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif (normative legal research) agar bisa menemukan penyelesaian dari masalah hukum (legal issues) yang  diangkat  dalam  tulisan  ini.  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  dan  pendekatan  konsep  ( conceptual approach ).  Karena  penelitian  ini  tidak  bersumber  pada  suatu  uji  coba  yang  menghasilkan  data kuantitatif, maka sumber bahan dalam melakukan analisis hukumnya adalah bahan hukum primer seperti perundang-undangan yang berlaku ; bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum yang memiliki  sifat  dapat  memberikan  keterangan  tambahan  atau  menjelaskan  bahan  hukum  primer yang bersumber dari literatur hukum, jurnal, buku, dan pendapat ahli; dan sumber hukum tersier berasal dari ensiklopedia, kamus, skripsi, makalah, artikel, dan sumber lain yang relevan dan dapat menjelaskan  sumber  hukum  primer  dan  sekunder.  Sumber  hukum  yang  telah  dikumpulkan selanjutnya  akan  dilakukan  inventarisasi  dan  pelabelan  atau  kategorisasi  dan  dilakukan  analisis preskriptif  normatif  agar  mendapatkan  jawaban  dari  permasalahan  hukum  yang  diangkat  dalam tulisan  ini  berupa  bentuk  pertanggungjawaban  apa  yang  sesuai  atas  tindak  pidana  pelecehan seksual berupa Fetishistic disorder.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual pengidap Fetishtic Disorder Fetishistic disorder dalam Hukum Positif Indonesia
Fetishistic  disorder adalah  penyimpangan  pada  fantasi  seksual  dengan  adanya  dorongan seksual serta perilaku yang menyebabkan gangguan pada kehidupan bersosialisasi seseorang yang di dalamnya melibatkan objek yang tidak hidup atau bagian tubuh lain selain alat reproduksi. Objek tidak  hidup  dan  non-genital  dalam  gangguan  ini  meliputi  banyak  hal,  bisa  berupa  tangan,  kaki, rambut,  pakaian  dalam,  sehelai  kain,  dan  lain-lain.  Adanya  kekosongan  produk  hukum  yang mengatur  tentang Fetishistic  disorder ini  terjadi  karena  adanya  batasan  definisi  di  dalam  KUHP
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
maupun peraturan lain yang ada di luar KUHP. Dalam pasal 281 – 303 dalam hukum pidana hanya membatasi  pelecehan  seksual  seperti  perkosaan  dan  pencabulan  yang  melibatkan  aktivitas penetrasi alat kelamin lelaki pada alat kelamin wanita. Aturan mengenai perkosaan dan pencabulan tidak  bisa  serta  merta  diimplementasikan  dalam  kasus Fetishistic  disorder karena  terbatasnya cakupan  hukumnya.  Meski  begitu,  produk  hukum  yang  mengatur  secara  koprehensif  diperlukan agar  bisa  menjerat  pelaku,  melindungi  korban,  serta  memberikan  kepastian  hukum  kepada masyarakat  agar  kasus  serupa  yang  terjadi  di  masa  depan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara pidana. Pelaku tindak pidana dalam kasus Fetishistic disorder harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya  di  mata  hukum  agar  terciptanya  penegakan  hukum.  Pertanggungjawaban  disebut juga dengan ‘ criminal liability ’, yang menentukan apakah seseorang melakukan suatu pelanggaran sebagaimana yang diatur di dalam hukum pidana atau tidak.

## Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana
Seseorang  yang  melakukan  tindakan  pertanggungjawaban  pidana  harus  memenuhi  dua unsur.  Unsur  pertama  yaitu  objektif,  yang  mana  dalam  unsur  ini  mengharuskan  adanya  suatu tindakan yang menyimpang hukum atau melawan hukum. Unsur kedua yaitu subjektif yang berarti dalam  suatu  tindak  pidana,  pelaku  dengan  jelas  melakukan  tindakan  melawan  hukum  yang dilakukan  secara  sengaja  dan/atau  kealpaan  dengan  suatu  maksud  dan  tujuan  tertentu.  tidak. Dengan adanya kedua unsur tersebut, barulah seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana.
Menurut Moeljatno, seseorang tidak bisa dijatuhi hukum pidana dan mempertanggungjawabkannya  apabila  yang  bersangkutan  tidak  secara  jelas  melakukan  tindakan pidana.  Pernyataan  yang  disampaikan  Moeljatno  ini  menegaskan  dengan  jelas  bahwa pertanggungjawaban  pidana  berkaitan  erat  dengan  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh seseorang. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum pidana yang dilakukan oleh  seseorang  adalah  faktor  utama  untuk  bisa  memutuskan  apakah  seseorang  bisa mempertanggungjawabkan tindakan pidana atau tidak.
Tongat  menjelaskan  dalam  buku  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia  dalam  Perspektif Pembaharuan,  bahwa  seseorang  yang  dikenai  pertanggungjawaban  pidana  harus  memiliki kemampuan  dalam  melakukannya.  Kemampuan  ini  ditujukan  pada  kondisi  jiwa  seseorang    yang harus ‘normal’.  Kondisi normal ini merujuk pada kondisi psikis seseorang yang dapat merasakan kemampuan dirinya sendiri. Dalam artian ini, sulit menjatuhkan pidana pada seseorang yang kondisi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
jiwanya  terganggu.  Sehingga,  dapat  disimpulkan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  ini  dinilai aspek  penting  kemampuan  seseorang,  yaitu  fungsi  jiwanya  dalam  keadaan  normal.  Unsur pertanggungjawaban secara lebih lanjut juga diungkapkan oleh E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, dalam beberapa uraian berikut ini.
(1) Kondisi jiwa :
a. Dalam hal ini, kondisi jiwa seseorang sedang tidak dalam keadaan terganggu akibat suatu jenis penyakit yang terjadi terus-menerus ataupun sementara;
b. Seseorang  tersebut  tidak  mengalami  gangguan  atau  cacat  mental  pertumbuhan  seperti idiot, dan lain-lain;
c. Seseorang tidak sedang mengalami gangguan kesadaran seperti dalam kondisi dihipnotis, terbawa emosi, pengaruh alam bawah sadar, kondisi tidak sadar (melindur), ngidam, dan lain-lain. Dengan demikian, seseorang tersebut dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara sadar tanpa ada intervensi alam bawah sadar dan emosinya.
(2) Kemampuan jiwa:
a. Dapat memaklumi maksud dari perbuatannya;
b. Dapat dengan tepat menjelaskan kehendak tersebut; dan
c. Dapat menyadari dampak buruk dari perbuatan yang dilakukannya.
Berdasarkan  pemaparan  yang  disampaikan  oleh  kedua  orang  tentang  kondisi  dan kemampuan  jiwa  tersebut,  pertanggungjawaban  pidana  mengharuskan  dua  kondisi  kejiwaan  ini terpenuhi. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam lingkup pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesengajaan dan/atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang karena dapat menunjukkan kesalahannya.
Beberapa  hal  yang  ditinjau  dari  kasus  Gilang  ini  adalah  adanya  kesulitan  dalam mengklasifikasikan Fetishistic  disorder dalam  suatu  kelompok  tindak  pidana  pelecehan  seksual tertentu. Dalam KUHP tidak secara komprehensif menjelaskan tentang Fetishistic disorder sehingga pelaku  dan  korban  kesulitan  mendapatkan  kepastian  hukum.  Karena Fetishistic  disorder dalam kasus ini melibatkan orang lain dalam tindakannya bahkan menimbulkan perasaan tidak nyaman dan keresahan yang dialami korban, maka pelaku ini harus mendapatkan penanganan, tidak hanya hukum tetapi juga dengan suatu terapi sehingga perbuatan tersebut tidak lagi bisa diulangi.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Dampak Fetishistic  disorder sama  buruknya  dengan  pelecehan  seksual,  dimana  korban mengalami kerugian baik secara fisik maupun psikis atas tindakan yang tidak diinginkannya. Adanya peraturan  yang  mengatur  kasus  ini  ataupun  intervensi  dari  pemerintah  sangat  diperlukan  dalam memberikan  keadilan  kepada  pelaku.  Pemerintah  dalam  hal  ini  dapat  memutuskan  sesuatu  hal meskipun tidak diatur secara tertulis di dalam hukum untuk menegakkan keadilan dan meyakinkan masyarakat  adanya  kepastian  hukum  yang  diberikan.  Kasus Fetishistic  disorder dengan  kain  jarik yang  dilakukan  oleh  Gilang  ini  bisa  dibilang  tidak  secara  tertulis  diatur  sehingga  memerlukan penanganan yang relevan meski belum ada hukum yang memayunginya.
Pertanggungjawaban Pidana Atas Kasus Fetishistic disorder
Berdasarkan kondisi kesadaran pelaku dalam kasus Fetishistic disorder , perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar tidak berada dalam kondisi terpengaruh emosi dan alam bawah sadar, serta pelaku  menyadari  dengan  betul  akibat  yang  akan  didapatkan  dari  perbuatannya.  Sehingga, perbuatan  ini  seharusnya  bisa  dipertanggungjawabkan  secara  pidana.  Selain  itu,  pelaku  juga melakukannya dengan sengaja bukan karena kealpaan. Hal ini juga mendukung pernyataan bahwa pelaku dapat dijatuhi pidana.
Perbuatan pelaku yang mengidap Fetishistic disorder bisa dikategorikan ke dalam perbuatan cabul  atau  tindakan  pencabulan. Fetishistic  disorder bisa  dikatakan  sebagai  tindakan  pencabulan karena  adanya  pelanggaran  terhadap  norma  kesusilaan,  kesopanan,  dan  perbuatan  yang  tidak pantas/senonoh, serta memiliki kaitan dengan nafsu birahi. Meski tidak diatur secara komprehensif dalam KUHP, tetapi pengklasifikasian beberapa karakteristik yang sesuai dengan pencabulan, maka Fetishistic disorder memenuhi beberapa unsurnya.
Unsur  pertama  yaitu,  ‘barangsiapa’,  yang  sesuai  dengan  pasal  55  dan  56  KUHP  tentang seseorang yang melakukan suatu perbuatan baik individu, atau bersama-sama, turut melakukan, menyarankan,  dan  membantu  melakukan.  Dalam  kasus  Gilang  ini,  secara  jelas  bahwa  subjek hukumnya  adalah  pelaku  sebagai  pihak  yang  melakukan  pelecehan  seksual.  Unsur  kedua  adalah adanya  tindakan  kekerasan  atau  berupa  ancaman  yang  memaksa  orang  lain  untuk  melakukan sesuatu. Keterbatasan kasus Gilang di dalam unsur kedua ini adalah adanya batasan pada tindakan kekerasan  yang  hanya  merujuk  pada  perbuatan  fisik  yang  melukai  seseorang  secara  fisik  bukan psikis. Unsur ketiga yaitu perbuatan cabul yang melanggar norma kesusilaan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Fetishistic  disorder merupakan  suatu  penyimpangan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai penyakit jiwa. Hal ini selaras dengan putusan a quo yang menyatakan bahwa terdakwa didiagnosis mengalami  gangguan  preferensi  seksual  dengan  kode  F65.0.  Meski  demikian  majelis  hakim mempertimbangkan  adanya  perbuatan  yang  dilakukan  secara  sadar  oleh  pelaku  sehingga  sesuai dengan  pasal  44  KUHP  yang  mana  adanya  unsur  kemampuan  seseorang  dalam mempertanggungjawabkan  perbuatan  tindak  pidananya.  Selain  itu,  pertimbangan  lain  seperti karena adanya kesadaran dan juga pelaku mengetahui dengan benar akibat yang akan diterima dari perbuatannya maka pelaku dikategorikan sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus Fetishistic disorder yang mana melibatkan Gilang  Aprilian  Nugraha  Pratama  sebagai  terdakwa  adalah  perbuatan  pencabulan  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dilakukan oleh majelis hakim dan atas perbuatan tersebut pelaku digolongkan sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena  adanya  unsur  kesadaran  dan  juga  pemahaman  atas  dampak  yang  terjadi  karena perbuatannya.  Dengan  analogi  ini,  maka  perbuatan  pelaku  dapat  dipersamakan  dengan  pasal pelecehan seksual berupa tindak pidana pencabulan sesuai dengan KUHP.

## Pertanggungjawaban pidana ditinjau dari UU ITE
Perbuatan  cabul  yang  dulunya  dilakukan  oleh  pelaku  langsung  kepada  korban,  dengan adanya perkembangan teknologi mengalami perkembangan. Berkembangnya teknologi juga turut mempengaruhi  motif  tindakan  pelecehan  seksual.  Namun,  masalah  baru  muncul  karena  dengan melibatkan  teknologi,  seperti  penggunaan  jaringan  internet.  Maka,  hal  ini  dapat  menimbulkan adanya tindak pidana lain yang sifatnya khusus.
Lebih  lanjut  lagi,  kasus  yang  ditangani  oleh  Pengadilan  Negeri  Surabaya  dengan menghasilkan  keputusan  nomor  2286/Pid.Sus/2020/PN  Sby.  Dalam  hal  ini  Hakim  juga mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana sebagaimana terdapat dalam pasal yang terdapat di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik dengan beberapa rumusan yang ada pada  pasal  29  juncto  pasal  45B.  Dari  kedua  pasal  ini,  dapat  diambil  beberapa  unsur  yaitu  setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan yang ditujukan secara pribadi.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Unsur pertama yaitu, ‘seseorang’ ini sesuai dengan pasal 55 dan 56 KUHP yang menyatakan bahwa  adanya  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum pidana. Unsur berikutnya yaitu kesengajaan yang berarti pelaku memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai.  Unsur  sengaja  ini  terletak  pada  hati  pelaku  yang  direpresentasikan  dengan  adanya  niat untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap orang lain. Unsur tanpa hak berarti perbuatan yang dilakukan  oleh  pelaku  ini  bertentangan  dengan  hukum  yang  ada  dan  bertentangan  dengan  hak orang  lain.  Hal  ini  selaras  dengan  kenyataan  bahwa  perbuatan  pelecehan  seksual  itu  berkaitan dengan  merendahkan  martabat  seseorang.  Unsur  berikutnya  berkaitan  tentang  dokumen elektronik atau informasi elektronik sebagaimana kasus ini melibatkan adanya pengiriman foto dan juga  video  dari  korban  kepada  pelaku  yang  telah  diolah  dan  memiliki  suatu  arti  yang  hanya dimengerti  oleh  pelaku.  Unsur  terakhir  yaitu  adanya  ancaman  kekerasan  seperti  bentuk perundungan di dunia maya yang terdapat unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti korban yang dapat mengakibatkan kekerasan baik fisik maupun psikis dan berakibat pada kerugian material dan nonmaterial. Lebih lanjut lagi tentang ancaman dalam kasus Gilang terdapat adanya ancaman bahwa pelaku akan bunuh diri apabila korban menolak untuk menuruti keinginan pelaku.
Merujuk  dari  beberapa  uraian  dalam  pasal  yang  terdapat  pada  UU  ITE,  maka pertanggungjawaban  pidana  yang  dirasa  relevan  dalam  kasus Fetishistic  disorder adalah  dengan mengikutsertakan  hukuman  yang  terdapat  di  dalam  UU  ITE  sebagai  pemberat  dalam  putusan persidangan yang menyatakan bahwa korban dijatuhi hukuman pidana karena pencabulan. Adapun hukuman yang sesuai dengan adanya pelanggaran dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik  ini  adalah  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat) tahun dan/atau  denda  paling banyak Rp750.000.000.

## KESIMPULAN
Dari  analisis  yang  telah  dilakukan  untuk  Pertanggungjawaban  pidana  pelaku  pelecehan seksual pengidap fetish jenis order ini memang belum secara komprehensif diatur di dalam KUHP. Sehingga  perlu  dilakukan  beberapa  peninjauan  unsur  yang  terdapat  pada  salah  satu  bentuk pelecehan seksual yaitu. Dalam hal ini tindakan pencabulan memiliki beberapa unsur salah satunya adalah melanggar norma kesusilaan. Sehingga analogi yang cukup relevan dengan kasus Fetishistic disorder adalah mempersamakan dengan pasal pelecehan seksual berupa tindak pidana pencabulan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
sebagaimana  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Berkaitan  dengan  kepastian hukum, pelaku bisa diminta pertanggungjawaban pidana karena memenuhi beberapa unsur seperti adanya kesadaran dan adanya pemahaman akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
Pertanggungjawaban  pidana  pelaku  pelecehan  seksual  pengidap Fetishistic  disorder sebagaimana  dalam  undang-undang  informasi  dan  transaksi  elektronik  sejalan  dengan  pasal  29 juncto pasal 45b yang mana adanya tindakan seseorang yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang didalamnya berisi ancaman kekerasan yang ditujukan kepada  korban  secara  pribadi.  Atas  adanya  keterlibatan  teknologi  di  dalam  kasus  ini  yang mengakibatkan  menjadi  tindak  pidana  khusus,  seharusnya  menjadi  pertimbangan  untuk memberikan  pemberatan  dalam  putusan  pengadilan  kasus Fetishistic  disorder kain  jarik  yang dilakukan oleh Gilang ini.

## DAFTAR PUSTAKA
R. H. R, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
H. Adji, Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Jakarta: Erlangga, 1991.
S. &. M. A. Bellina, “PENYITAAN HARTA TERORIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA OLEH NEGARA,” Mimbar Keadilan, vol. 14, no. 2, pp. 230-240, 2021.
J. S. Edwin, “Fetish Kain Jarik, Mengapa Bisa Ada,” Asialive Entertainment, Jakarta, 2020.
A. Fatrilya, TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL FETISH KAIN  JARIK  BERMODUS  PENELITIAN  AKADEMIK  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  2286/Pid. Sus/2020/PN. Sby), 2021: UNIVERSITAS HASANUDDIN.

## C. Huda, Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana
Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana Prebada Media Grup, 2006.
A.  Ilyas,  Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Memahami  Tindak  Pidana  Dan  Pertanggungjawaban  Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
S. Luthan , “Asas dan Kriteria Kriminalisasi,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, vol. I6, no. 1, pp. 1 -17, 2009.
A.  B.  &.  M.  A.  Mardhatillah,  “Bukti  Tidak  Langsung  sebagai  Dasar  Hakim  Menjatuhkan  Pidana (Putusan Nomor: 777/pid. b/2016/pn. jkt. pst),” Mimbar Keadi lan, vol. 12, no. 1, pp. 59-66, 2019.
P. M. &. S. M. Marzuki, Teori Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Prabowo, A, Pettanasse, S dan Nashriana, N, tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme, Universitas Sriwijaya, 2019.
A. K. Puspa, Kriminalisasi Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap Fetishtic Disorder Yang Mencerminkan Prinsip Lex Certa Dan Lex Stricta, Universitas Islam Indonesia, 2021.
R. Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
K. d. Siantur, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, 2002. Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Malang: UMM Press,
2009.
K.  Tridewiyanti,  Mewujudkan  Perlindungan  Hak-hak  Perempuan  Korban  dalam  Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013, jakarta: Komnas Perempuan, 2014.
Yurika dan W. L. Fauzia, “Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan,” Jurnal Unair, vol. 4, no. 2, 2007.
L. A. Rasmi , “Pengakuan Gilang 'Bungkus', Pasrah Ditangkap, Sejak Kecil Sudah Tertarik Lihat Orang
Pakai Selimut,” TribunNews, 2020. [Online]. Available:
https://newsmaker.tribunnews.com/2020/08/08/pengakuan-gilang-bungkus-pasrah- ditangkap-sejak-kecil-sudah-tertarik-lihat-orang-pakai-selimut.