PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA NOMOR32TAHUN 1999 DALAM PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAKBAGI NARAPIDANA

## DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIb SINGARAJA
Oleh: Made Agus Jaya Mahardika, 1 I Nyoman Gede Remaja 2
Abstrak: Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan  bagi  narapidana  pemasyarakatan.  Untuk  melaksanakan  proses pembinaan yang efektif, maka narapidana harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.  Di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasyarakatan, bahwa  narapidana  berhak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan  makanan  yang layak.  Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti  melaksanakan  penelitian  di  lembaga pemasyarakatan  Kelas  IIb  Singaraja.  Penelitian  hukum  ini  dilaksanakan  dengan metode  penelitian  hukum  empiris  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisis  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  dan  makanan  yang  layak. Kendala-kendala yang di hadapi, dan solusi-solusi yang diambil untuk mengatasi kendala  tersebut.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  :  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  1999    dalam  pelayanan  kesehatan  dan makanan yang layak bagi narapidana belum dapat diterapkan secara maksimal di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIb  Singaraja,  banyak  kendala-kendala  yang dihadapi  dalam  pelayanan  kesehatan  dan  makanan  yang  layak  bagi  narapidana pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Singaraja, tetapi Lembaga Pemasyarakatan  sudah  melakukan  beberapa  solusi  agar  pelaksanaan  pelayanan kesehatan  dan  makanan  yang  layak  bagi  narapidana  pemasyarakatan  dapat berjalan dengan baik.
Kata kunci : pelayanan, kesehatan dan makanan, narapidana

## PENDAHULUAN
Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  suatu  wadah  atau  tempat  untuk melaksanakan pembinaan bagi para warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan.  Lapas  mempunyai  beberapa  tujuan,  salah  satu  tujuannya membentuk  warga  binaan  pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia  seutuhnya, menyadari  kesalahannya,  memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat  hidup secara wajar sebagai warga negara  yang baik dan
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas panji Sakti.
bertanggung  jawab.Warga  binaan  pemasyarakatan  adalah  orang  yang  telah mendapat  putusan  dari  hakim  yang  keputusannya  itu  menjadi  putusan  hukum yang  sudah  tetap  dan  menjalani  pidana  atau  kurungan  di  dalam  lembaga pemasyarakatan.Sistem  Pemasyarakatan  dimulai  dengan  menerima  warga  binaan pemasyarakatan  dan  menyelesaikan  pencatatan  secara  administrastif,  yang dilanjutkan  dengan  observasi  atau  identifikasi  mengenai  pribadinya  secara lengkap  oleh  suatu  dewan  Pemasyarakatan.  Setelah  selesai  kemudian  ditentukan bentuk  dan  cara  perlakuan  ( treatmen )  yang  akan  di  tempuh,  antara  lain penempatannya  untuk  tinggal,  pekerjaan  yang  diberikan,  pendidikan-pendidikan atau pelajaran-pelajaran yang akan di tempuh.
Sistem  pemasyarakatan  memperlakukan  orang  lebih  manusiawi  dari  pada sistem kepenjaraan. Warga binaan pemasyarakatan dalam melaksanakan program pembinaan  harus  dalam  kondisi  sehat.Di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  tidak semuanya warga binaan pemasyarakatan dalam kondisi sehat, bagi warga binaan pemasyarakatan  yang  sakit  harus  mendapatkan  pelayanaan  kesehatan  yang optimal.  Dalam  pertimbangan  Undang-undangRepublik  Indonesia  Nomor  36 Tahun  2009  (yang  selanjutnya  ditulis  UU  RI  No.  36  Tahun  2009)  tentang kesehatan  disebutkan  :  “Kesehatan  merupakan  hak  asasi  dan  salah  satu  unsur kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia sebagaimana  yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945”.  Pasal  1  angka  1  UU  RI  No.  36  Tahun  2009 menyatakan : “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun  sosial  yang  memungkinkan  setiap  orang  untuk  hidup  produktif  secara sosial dan ekonomis”.
Berdasarkanlatarbelakangyangtelahdiuraikandi atas,makayang menjadimasalahpokokdalampenulisanini, sebagaiberikut.
1. Bagaimana  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun  1999  dalam  hal  pelayanan  kesehatan  dan  makanan  yang  layak  bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Singaraja?
2. Kendala-kendala apa  yang dihadapi  dalam  pelaksanaan pelayanan kesehatan dan  makanan  yang  layak  bagi  warga  binaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIb Singaraja?
3. Bagaimana solusi yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  pada  dasarnya  merupakan,  ”suatu  upaya  pencarian”  dan bukannya  sekedar  mengamati  dengan  teliti  terhadap  sesuatu  obyek  yang  mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu research, yang  berasal  dari  kata re (kembali)  dan to  search (mencari).  Dengan demikian  secara  logawiyah  berarti  ”mencari  kembali”  (Bambang  Sunggono, 1997:  27).  Penelitian  adalah  suatu  kegiatan  yang  terencana  dilakukan  dengan metode  ilmiah  bertujuan  mendapatkan  data  baru  guna  membuktikan  kebenaran ataupun  ketidakbenaran  dari  suatu  gejala  atau  hipotesis  yang  ada  (Bambang Waluyo,  1991:  2).  Mengingat  dalam  penelitian  hukum,  ada  penelitian  hukum normatif  dan  penelitian  hukum  empiris,  dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris.  Dimana  peneliti  melakukan penelitian  berlandaskan pada kajian teori yang ada, undang-undang yang berlaku, fakta realita yang terjadi dan peneliti mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian,  serta  menghubungkannya  satu  sama  lainnya  sehingga  mendapatkan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 dalam  hal  pelayanan  kesehatan  dan  makanan  yang  layak  narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Singaraja.
Narapidanasebagaisalah  satu  komunitas  kecil  dari  masyarakat  termarginal, patut mendapat perhatian. Perlakuan terhadap orang-orang yang ditahan/dipenjara seharusnya tidak ditekankan pada pemisahan mereka dari masyarakat, akan tetapi dengan  meneruskan  peran  mereka  sebagai  bagian  masyarakat.Petugas pemasyarakatan  seharusnya  dapat  memberikan  pelayanan  yang  sesuai  hukum dalam  artidengan  memberikan  pelayanan  yang  semaksimal  mungkin  untuk
melindungi hak-hak yang bertalian dengan kepentingan warga binaan. Salah satu hak  yang  dimiliki  warga  binaan  adalah  hak  untuk  mendapatkan  pelayanan kesehatan dan  makanan yanglayak sebagaimana diatur dalamPP RI No.32Tahun 1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan.

## PemenuhanHak  Mendapatkan  Pelayanan  Kesehatan  Bagi  Narapidana  Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Singaraja
Peneliti  melakukan  kuesioner  pada  warga  binaan  yang  ada  diLembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja terkait pemenuhan hak mereka mendapatkan pelayanan kesehatan.
Peneliti  juga  melakukan  penyebaran  kuisioner  ke  pada  warga  binaan. Kuisioner di sebarkan secara acak ke masing-masing kamar warga binaan. Jumlah kamar warga binaan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIb Singaraja berjumlah 23 kamar,  yang  terdiri  dari  22  kamar  laki-laki  dan  1  kamar  wanita.    Kuisioner diberikan  ke  penghuni  kamar  secara  acak,  setiap  kamar  peneliti  memberikan  1 kuisioner.
TabelI Layanan Perawatan Kesehatan No. Perilah Jawaban Sangat Baik Cukup Baik Kurang Baik 1. Perawatan kesehatan oleh petugas kesehatan. 4 7 12 2. Kelengkapan  obat-obatan  dan peralatan medis yang disediakan. 5 8 10 3. Pemenuhan  hak  warga  binaan untuk  mendapatkan  pelayanan kesehata. 6 6 11 Sumber:Narapidanamelaluipembagian kuisioner Berdasarkan hasil penelitian,penelitiberkesimpulanbahwa pemenuhan hakdilembaga pemasyarakatan Singarajadalamhal pemberian pelayanan kesehatan
tidak berjalan baik karena belum memenuhi konsepsi standar minimal pelayanan kesehatan bagi warga binaan , hal ini dibuktikan dengan:
1. Perawatan  oleh  petugas  kesehatan  kepada  para  warga  binaan pemasyarakatan  yang  sedang  menderita  penyakit  belum  dilakukan secara sistematis karena kendala anggaran.
2. Fasilitas  kesehatan  atau  peralatan  medis  beserta  obat–obatan  yang belum cukup memadai untuk menunjang kesehatanpara warga binaan
3. Jumah petugas kesehatan yang ditugaskan di Lembaga Pemasyarakatan tidak  cukup  banyak  untuk  menangani  warga  binaan  terkait  kondisi Lapas yang jumah warga binaannya sudah melebihi kapasitasLapas.
4. Belum  ditemukannya  petugas  kesehatan  yang  ahli  dalam  menangani warga  binaan  yang  sedang  menderita  penyakit  yang  membutuhkan perawatan yang lebih intensif.
5. Tidak  maksimalnya  peran  seorang  perawat  Lapas    dalam  menangani parawarga  binaan  dalam  medapatkan  pelayanan  kesehatan  bagipara warga binaan.

## Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak BagiNarapidanaLapas Kelas IIb Singaraja.
Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIb  Singarajaterkaitpemenuhan hakmendapatkan  makanan  yang  layak.  Sama  dengan  penyebaran  kuisioner sebelumnya, peneliti melakukan secara acak, dengan memberikan masing-masing 1 kuisioner untuk masing-masing kamar. Dengan jumlah kamar sampel 22 kamar laki-laki dan 1 kamar wanita.
Layanan Makanan No. Perihal Jawaba n Layak Kurang Layak Tidak Layak 1 Pemenuhan hak mendapatkan makananyang layak. 8 12 3 2 Prosespengelolahan Makanan 6 13 4 3 Menumakanan yang Disediakan per10 hari 7 10 6 4 Kebersihan  alatmakan  dan makanan yang disediakan. 5 12 6 5 Porsi  makananyang diberikan 5 14 4 Sumber:Narapidanamelaluipembagian kuisioner
Kendala    yang  Dihadapi    Pihak    Lapas  Dalam    PelayananKesehatandan MakananyangLayak BagiNarapidanadiLembaga PemasyarakatanKelas IIbSingaraja
Dalam  melakukan  pemenuhan  hak  tentunya  tidak  dapat  berjalan  dengan lancar  dikarenakan  beberapa  faktor.  Hal  yang  sama  juga  terjadi  dalam  upaya pemenuhan  hak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan  makanan  bagi  warga binaan di LembagaPemasyarakatan KelasIIb Singaraja.
Berdasarkan  hasil  peneliti  secara  garis  besar  kendala  yang  dihadapi  pihak Lapas  dalam  pemenuhan  hak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan  makanan yang layak kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja adalah :
1. Overkapasitas yang sedang terjadi di dalam Lapas Singaraja.
2. Kurangnya  petugas  yang  memiliki  keahlian  khusus  untuk  menangani para warga binaandi LapasSingaraja.
3. Tidak terdapat ruang rawat inap.
4. Tidak tersedianya ambulance.
5. Tidak semua warga binaan memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah.
6. Tidak  adanya  ahli  gizi  di  lapas  seperti  yang  disebutkan  dalam  pedoman penyelenggaraan makanan.
7. Terkadang  warga  binaan  pemasyarakatan  harus  memasak  sendiri  untuk makanan  di  lapas  dengan  hanya  didampingi  atau  diawasi  oleh  petugas lapas.
8. Dana yang terbatas juga menjadi kendala yang dihadapi pihak Lapas.
9. Masing kurang lengkapnya fasilitas-fasilitas yang ada di Lapas Singaraja untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan harian warga binaan.
10. Tidak adanya tempat penyimpanan bahan makanan.
Solusi  yang  diambil  untuk  mengatasi  kendala-kendala  dalam  pelayanan kesehatan  dan  makanan  yang  layak  bagi  narapidana  di  Lembaga PemasyarakatanKelas IIbSingaraja
Berdasarkan  hasil  pengamatan  peneliti  ada  beberapa  hal  yang  sudah dilakukan  pihak  lapas  dalam  mengatasi  kendala-kendala  dalam  pelayanan kesehatan  dan  makanan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIb  Singaraja, diantaranya :
1. Dalam pelayanan kesehatan
a. Dengan  tidak  adanya  dokter  di  Lapas  Kelas  IIb  Singaraja,  maka  Lapas bekerja  sama  dengan  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  (Puskesmas  I  Buleleng) untuk  memenuhi  kekurangan  petugas  medis.  Kerja  sama  yang  dilakukan berupa kunjungan dokter ke Lapas Kelas IIb Singaraja.
b. Kunjungan dokter atau petugas medis dilakukan 4 kali dalam sebulan dibagi menjadi 2 sesi. Kunjungan dokter umum 2 kali, dokter gigi 2 kali.
c. Memaksimalkan  setiap  kunjungan  dokter,  agar  seluruh  warga  binaan mendapatkan pemeriksanaan kesehatan.
d. Melakukan  pemeriksanaan  kesehatan  masing-masing  warga  binaan  secara berkala.
e. Menyiapkan obat-obatan dikotak obat yang telah diberi label nama penyakit untuk  mengantisipasi  warga  binaan  yang  sakit  diluar  jam  dinas  perawat
Lapas.
f. Pemanfaatan  mobil  dinas  sebagai  sarana  pengangkutan  warga  binaan  yang sakit dengan kondisi yang darurat.
g. Sesuai  dengan  kendala-kendala  yang  ada  di  Lapas  Kelas  IIb  Singaraja, bahwa  Lapas  Kelas  IIb  Singaraja  tidak  memiliki  ruang  rawat  inap,  maka pelaksanaan rawat inap bagi warga binaan yang sakit dilaksanakan di RSUD Kabupaten Buleleng bagi warga binaan yang sakit dengan kategori berat.
h. Penggunaananggaran  kesehatan  Lapasuntuk  pelayanan  kesehatan  yang bersifat  darurat  saja  dan  diperuntukkan  bagi  warga  binaan    yang  tidak mampu membayar biaya berobat sendiri.
2. Dalam pelayanan makanan
a. Warga  binaan  pemasyarakatan  harus  memasak  sendiri,  oleh  karena  di Lapas  Kelas  IIb  Singaraja  tidak  ada  juru  masak,  maka  solusi  yang  dapat dilaksanakan  yaitu dengan membentuk beberapa kelompok yang bertugas memasak dari pagi sampai sore. Pegawai Lapas yang bertugas mengawasi proses memasak sampai dengan pembagian makanan.
b. Pengolahan makanan dilakukan setiap hari untuk menghindari makanan basi karena tidak adanya tempat penyimpanan makanan.
c. Bahan  makanan  dikirim  ke  Lapas  setiap  hari  untuk  menghindari  bahan makanan tercemar dan tidak higienis. Sehingga sampai dengan pengolahan bahan makanan dimulai, kondisi  bahan makanan tetap  segar dan steril dari kuman.
d. Untuk menghindari tidak ratanya pembagian makanan  yang berimbas pada tidak terpenuhinya nilai  gizi, maka di Lapas Kelas IIb Singaraja digunakan tempat makanan yang sama bagi seluruh warga binaan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  uraian  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka  peneliti  dapat menyimpulkan sebagai berikut :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 belum dapat diterapkan  secara  maksimal  dalam  hal  pelayanan  kesehatan  dan  makanan
yang  layak  bagi  warga  binaan  pemasyarakatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIb Singaraja.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelayanan  kesehatan  dan  makanan yang  layak  bagi  warga  binaan  pemasyarakatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIb Singaraja adalah :
a. Overkapasitas yang sedang terjadi di dalam Lapas Singaraja.
b. Kurangnya  petugas  yang  memiliki  keahlian  khusus  untukmenangani  para warga binaandi LapasSingaraja.
c. Tidak  terdapat  ruang  rawat  inap,  sehingga  menyulitkan  perawatan  bagi warga binaan yang dalam kondisi sakit.
d. Tidak  tersedianya  ambulance  sebagai  sarana  pengangkutan  bagi  warga binaan yang harus dirujuk ke rumah sakit.
e. Tidak semua warga binaan memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah.
f. Tidak  adanya  juru  masak  yang  ahli  dalam  mengolah  makanan mengakibatkan  kurang  baiknya  kualitas  makanan  yang  dihidangkan kepada para warga binaan.
g. Tidak  adanya  ahli  gizi  di  lapas  seperti  yang  disebutkan  dalam  pedoman penyelenggaraan makanan di Lapas.
h. Terkadang  warga  binaan  pemasyarakatan  harus  memasak  sendiri  untuk makanan  di  lapas  dengan  hanya  didampingi  atau  diawasi  oleh  petugas lapas.
i. Anggaran pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sangat terbatas
j. Kurang  lengkapnya  fasilitas-fasilitas  yang  ada  di  Lapas  Singaraja  untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan harian warga binaan.
k. Tidak adanya tempat penyimpanan bahan makanan.
3. Solusi-solusi yang diambil untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu :
a. Dalam pelayanan kesehatan
1. Lapas  Kelas  IIb  Singaraja  bekerja  sama  dengan  Pusat  Kesehatan Masyarakat  (Puskesmas  I  Buleleng)  untuk  memenuhi  kekurangan petugas medis. Kerja sama yang dilaksanakan saat ini berupa kunjungan dokter ke Lapas Kelas IIb Singaraja.
2. Kunjungan  dokter  atau  petugas  medis  yang  dilakukan  dalam  kurun waktu  4  kali  dalam  sebulan  dibagi  menjadi  2  sesi.  Kunjungan  dokter umum 2 kali, dokter gigi 2 kali.
3. Memaksimalkan  setiap  kunjungan  dokter,  agar  seluruh  warga  binaan mendapatkan pemeriksanaan kesehatan.
4. Melakukan  pemeriksanaan  kesehatan  masing-masing  warga  binaan secara berkala.
5. Menyiapkan  obat-obatan  dikotak  obat  yang  telah  diberi  label  nama penyakit untuk mengantisipasi warga binaan yang sakit diluar jam dinas perawat Lapas.
6. Pemanfaatan  mobil  dinas  sebagai  sarana  pengangkutan  warga  binaan yang sakit dengan kondisi yang darurat.
7. Pelaksanaan  rawat  inap  bagi  warga  binaan  yang  sakit  dilaksanakan  di RSUD  Kabupaten  Buleleng  bagi  warga  binaan  yang  sakit  dengan kategori berat dengan pengawalan dari petugas keamanan Lapas.
8. Anggaran  kesehatan  yang  ada  digunakan  untuk  pelayanan  kesehatan yang  bersifat  darurat  saja  dan  diperuntukkan  bagi  warga  binaan    yang tidak mampu membayar biaya berobat sendiri.
b. Dalam pelayanan makanan
1. Membentuk  beberapa  kelompok  yang  bertugas  memasak  dari  pagi sampai  sore  dengan  didampingi  oleh  pegawai  Lapas  yang  bertugas mengawasi proses memasak sampai dengan pembagian makanan.
2. Pengolahan  makanan  dilakukan  setiap  hari  untuk  menghindari makanan basi karena tidak adanya tempat penyimpanan makanan.
3. Bahan  makanan  dikirim  ke  Lapas  setiap  hari  untuk  menghindari bahan  makanan  tercemar  dan  tidak  higienis.  Sehingga  sampai dengan pengolahan bahan makanan dimulai, kondisi bahan makanan tetap segar dan steril dari kuman.
4. Untuk  menghindari  tidak  ratanya  pembagian  makanan  yang berimbas pada tidak terpenuhinya nilai gizi, maka di Lapas Kelas IIb Singaraja digunakan tempat makanan yang sama bagi seluruh warga
binaan.
Berdasarkan  pada  penelitian  ini,  maka  peneliti  dapat  memberikan  saran sebagai berikut :
1. Kepada Lembaga Pemasyarakatan
a. Sebaiknya masing-masing kamar pada lembaga pemasyarakatan Kelas IIb Singaraja  di  isi  sesuai  dengan  jumlah  kapasitasnya  yaitu  78  orang  agar proses  pembinaan  kepada  para  warga  binaan  berjalan  lebih  efektif.  Pihak Lapas juga  perlu mempertimbangkan  adanya  upaya  perluasan lahan/kawasan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIb  Singaraja  terkait over  kapasitas  yang  sedang  terjadi,  sehingga  dapat  dibangun  kamar  yang lebih banyak.
b. Menambahkan  jumlah  petugas  yang  ada  terkhusus  pada  tenaga  medis seperti dokter, perawat dan psikolog.
c. Perlu  adanya  penambahan  ruang  khusus  untuk  warga  binaan  yang mengalami sakit khusus.
d. Melakukan  penambahan  beberapa  petugas  yang  ahli  dalam  proses pengolahan makanan.
2. Kepada Pemerintah
a. Melakukan  perencanaan  anggaran  yang  sesuai  untuk  melengkapi  fasilitas – fasiitas yang dapat menunjang kebutuhan para warga binaan.
b. Pemerintah  perlu  mempertimbangkan  untuk  melakukan  pengembangan fasiltas-fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan para warga binaan.
c. Perlu  adanya  monitoring  secara  berkala  ke  masing-masing  lembaga pemasyarakatan.
d. Pemerintah  perlu  melakukan  pendataan  terhadap  jumlah  warga  binaan  di masing-masing lembaga pemasyarakatan.
3. Warga binaan
Untuk para  warga binaan walaupun pelayanan kesehatan dan makanan  yang diberikan  oleh  lembaga  pemasyarakatan  belum  dapat  secara  maksimal,  akan tetapi para narapida diharapkan tetap selalu berusaha untuk menjaga kondisi agar selalu dalam kondisi prima.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang  Sunggono.  1997. Metodologi  Penelitian  Hukum. Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo.
Bambang  Waluyo.  1991. Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek. Jakarta  :  Sinar Grafika.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan (tambaan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor 14414, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3846).