1 Peneliti Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia (PSPH). Terlibat juga pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) wilayah Jawa Tengah. Penulisan makalah ini sedikit banyak dipengaruhi Tesis penulis (Kebijakan Kriminal dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Perbudakan, 2015), yang salah satu sub-bahasannya membahas Asas-asas Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).E-Mail: randy_pradityo@yahoo.com

## POLITIK HUKUM PENGELOLAAN PERKEBUNAN BERBASIS PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA (HAM)
Randy Pradityo 1
Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: The magnitude of the impact of the operation of corporation, implies that its  operation is necessary and should be managed based on the principles of human rights, which aims to provide guarantees for the respect, protection and fulfillment of human rights. Therefore, the UN, through the Human Rights Council recommends Framework based on three pillars, which later called as guidance to the principles of human rights. The regulations governing the operation of the corporation in the plantation sector in Indonesian must also follow that guidance. Therefore it is necessary to review how policy-based plantation management law applying the human right principles in Indonesia and what are the weaknesses. Legislations studied are Law No. 18 Year 2004 of Plantation, Law No. 39 of 1999 of Human Rights (HAM), Law No. 5 of 1960 of the Basic Regulation of Agrarian (BAL), as well as various other legislations. Theoretical study of these regulations resulted several recommendations, one of which is the holding of improvement of a regulatory to accommodate the principles of human rights completely.
Keywords: Keywords: Keywords: Keywords: Keywords: Law Politics, Estates Management, Principles of HumanRights
Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: Besarnya dampak dari beroperasinya korporasi, mengimplikasikan beroperasinya korporasi perlu dan sudah seharusnya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip HAM, yang bertujuan memberikan jaminan bagi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Maka PBB melalui Dewan HAM merekomendasikanKerangka Kerja yang bertumpu pada tiga pilar yang kemudian disebut panduan prinsip-prinsip HAM.Regulasi yang mengatur tentang beroperasinya korporasi di sektor perkebunan di Indonesia haruslah juga merumuskan prinsip-prinsip HAM tersebut. Maka dari itu perlulah dikaji kebijakan hukum pengelolaan perkebunan berbasis prinsip-prinsip HAM yang berlaku di Indonesia beserta kelemahannya. Peraturan perundang-undangan yang dikaji yakni Undang- undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), serta berbagai peraturan perundang- undangan lainnya. Kajian teoritis dari berbagai peraturan ini menghasilkan beberapa rekomendasi, salah satunya ialah perlu diadakannya perbaikan regulasi untuk mengakomodir prinsip-prinsip HAM seutuhnya.
Kata Kunci Kata Kunci Kata Kunci Kata Kunci Kata Kunci: Politik Hukum, Pengelolaan Perkebunan, Prinsip-prinsip HAM

## A. Asal Mula Prinsip-prinsip HAM
Tata letak geograf is Indonesia yang sangat strategis menimbulkan konsekuensi yang positif dengan segala corak sumber daya alamnya yang sangat beragam dan berlimpah. Sumber daya alam
yang berlimpah ini berasal dari perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, energi, kelautan, perikanan, dan masih banyak lainnya. Kesemuanya mempunyai karakteristik yang beragam pula dengan khas keindonesiaannya.
Dibalik dari keberlimpahan dan keberagaman sumber daya alam yang khas ini, terdapat beberapa permasalahan yang cukup kompleks dan rumit, terutama permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM). Permasalahan HAM sangat dimungkinkan terjadi pada semua jenis sumber daya alam yang disebutkan diatas, namun justru seringkali yang diterpa permasalahan HAM terjadi pada bidang agraria.
Randy Pradityo: Politik Hukum Pengelolaan Perkebunan ... : 12-18
Konflik agraria selalu bersinggungan dengan HAM, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama pengelolaan di sektor perkebunan, yang melibatkan korporasi didalamnya.
Permasalahan HAM yang melibatkan korporasi pada pengelolaan di sektor perkebunan sangatlah memprihatinkan. Hal ini ditunjukkan dengan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang mencatat bahwa dari 163 kasus konflik agraria yang terjadi pada 2011, terdapat 97 kasus di sektor perkebunan (60%), 36 di sektor kehutanan (22%), 21 kasus terkait infrastruktur (13%), 8 kasus di sektor pertambangan (4%), dan 1 kasus di daerah tambak (1%) (KPA, 2011, 5). Pada tahun 2010 juga terjadi situasi yang serupa, dari 106 konflik yang terjadi di tahun 2010, 45 kasus (42%) merupakan kasus sengketa lahan perkebunan besar, lalu diikuti oleh kasus pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan sebanyak 41 kasus (39%), kehutanan sebanyak 13 kasus (12%), pertambangan 3 kasus (3%), pertambakan 1 kasus (1%), perairan 1 kasus (1%), dan lain-lain sebanyak 2 kasus (2%) (KPA 2010, 2-3).
Maraknya kasus pelanggaran HAM yang dilakukan korporasi sektor perkebunan berbanding lurus dengan digantungnya proses penyelesaian yang memuaskan rasa keadilan korban dalam berbagai kasus pelanggaran HAM. Hal ini juga mengindikasikan  adanya relasi kuasa yang timpang antara korporasi, terutama korporasi transnasional atau multinasional, dengan negara maupun masyarakat sipil (Mohamad Zaki Hussein 2014, 2). Relasi kuasa yang timpang tersebut dapat berupa akses yang cenderung berbeda atau berpihak kepada investor bahkan pemerintah yang menikmati hasil lebih banyak, sementara kepentingan masyarakat terabaikan (Mora Dingin 2014, 2).
Besarnya pengaruh dan dampak dari berope- rasinya korporasi, bahkan bisa melampaui negara, mengimplikasikan beroperasinya korporasi perlu dan sudah seharusnya dikelola berdasarkan prinsip- prinsip HAM, yang bertujuan memberikan jaminan bagi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan
HAM (Mohamad Zaki Hussein 2014, 2). Secara glo- bal, banyak negara menganggap isu bisnis dan HAM perlu ditinjau dengan serius. Kekhawatiran dari berbagai negara tersebut ternyata ditanggapi serius juga oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), tepatnya pada tanggal 25 Juli 2005, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial PBB menyetujui permintaan Komisi HAM dan Sekretaris Jenderal Koffi Anan menunjuk John Ruggie sebagai perwakilan khusus (John Ruggie 2007, 3-4) dengan mandat melakukan identifikasi dan klarifikasi, mengelaborasi konsep- konsep kunci serta mengajukan pandangan dan rekomendasi terkait bisnis dan HAM.
Perwakilan khusus yang dikomandani John Ruggie melakukan penelitian yang sistematis dan meluas tentang bisnis dan HAM. Pada 2008, Ruggie memberikan satu rekomendasi, yakni agar Dewan HAM PBB (sebelumnya Komisi HAM PBB) mendukung kerangka kerja Perlindungan, Peng- hormatan dan Pemulihan, yang sudah ia kembang- kan selama tiga tahun melalui penelitian dan konsultasi. Dewan pun menerima kerangka tersebut dengan resolusi Nomor A/HRC/RES/8/7. Kerangka ini  bertumpu pada tiga pilar, yakni pertama tugas negara melalui kebijakan, peraturan dan peradilan yang sesuai, untuk melindungi warganya dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk korporasi; kedua adalah tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM; ketiga kebutuhan korban akan akses terhadap pemulihan yang efektif, baik yudisial maupun non-yudisial. Yang terakhir ini sangat dibutuhkan mengingat sebaik-baiknya usaha preventif yang dilakukan, tetap tidak mungkin untuk menghapus semua pelanggaran HAM yang mung- kin saja terjadi (PBB 2012, 3-5).
Melalui resolusi Nomor A/HRC/RES/8/7, Dewan HAM PBB meminta kembali John Ruggie untuk memberikan rekomendasi praktis bagi pelaksanaan kerangka kerja Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan. Pada 2010 Dewan menyetujui agar rekomendasi tersebut berbentuk Prinsip-prinsip Panduan dan meminta Ruggie untuk mengem-

## 14
Bhumi Vol. 2 No. 1 Mei 2016
bangkan prinsip-prinsip panduan tersebut. Prinsip- prinsip panduan ini kemudian diuji coba beberapa kali dan didiskusikan secara meluas dengan semua pihak terkait, seperti diuji coba secara internal di berbagai perusahaan dan didiskusikan serta dikupas secara mendalam dengan para ahli hukum korporasi di berbagai negara (PBB 2012, 6). Setelah menda- patkan beberapa komentar, perwakilan khusus membuat rancangan utuh prinsip-prinsip panduan beserta komentarnya yang kemudian disahkan dan diberlakukan secara universal menjadi dokumen Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia pada Juni 2011.
Dokumen ini bisa dijadikan titik permulaan untuk menilai kinerja negara dan korporasi dalam kaitannya dengan HAM. Hal ini tentunya juga berlaku untuk Indonesia. Sebagai anggota PBB, tentunya Indonesia terikat secara moral untuk mentaati prinsip tersebut. Dengan demikian perlu dikaji sejauh mana kebijakan hukum dari penge- lolaan perkebunan demi mengakomodir prinsip- prinsip panduan HAM, terutama pilar pertama dari prinsip tersebut, yakni tugas negara untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran HAM oleh pihak lainnya, termasuk didalamnya korporasi.

## B. Kebijakan Hukum Pengelolaan Perkebunan berbasis Prinsip-prinsip HAM
Sehubungan dengan prinsip HAM yang sudah diakui dalam regulasi yang mengatur bisnis di sektor perkebunan, setidaknya ada tiga macam prinsip HAM yang diakui dalam regulasi-regulasi ini (Mohamad Zaki Hussein 2014, 26). Pertama , pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Kedua , pengakuan terhadap hak atas ling- kungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan bagian dari hak untuk hidup dan berhubungan dengan hak atas kesehatan. Ketiga , pengakuan secara implisit terhadap hak-hak yang bisa terkena dampak dari produk perkebunan yang memba- hayakan kesehatan dan keselamatan manusia serta
fungsi lingkungan hidup.
Pengakuan yang pertama, yaitu terhadap tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Dalam perspektif hukum HAM internasional, eksistensi masyarakat adat mendapat perhatian yang sangat serius. Sampai kini, pergulatan pemikiran gerakan perlindungan dan pemenuhan HAM masyarakat adat terus digulirkan (Majda El Muhtaj 2013, 254). Selain lahirnya deklarasi, beragam bentuk konvensi internasional turut menambah keyakinan kita bahwa eksistensi masyarakat adat merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penegakan hukum HAM Internasional. Seperti yang dikemukakan Jack Donnelly (Jack Donnelly 2003, 215) berikut:
Indigenous peoples may present an exception to this gen- eral argument against group human rights. If indigenous communities are more or less globally subject to threats to their autonomy, equality, and dignity that cannot be countered by existing right to non discrimination and freedom of association, it may make sense tp recognize international human rights of indigenous peoples. In the words, a plausible case can be made that this is a standard threat to human dignity that deserves recognition and protection through internationally recognized human rights.
Pengakuan terhadap tanah hak ulayat masyarakat adat dirumuskan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang- undang No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa jika tanah yang diperlukan bagi penyelenggaraan usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, maka pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masya- rakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Musyawarah yang dimaksud tidak selamanya berakhir dengan kesepakatan pemberian hak atas tanah, sehingga masyarakat bisa saja tidak bersepakat dengan permintaan penyerahan tanah tersebut. Namun pengakuan terhadap hak ulayat ini tampaknya memiliki syarat. Dalam penjelasan Undang-undang ini dinyatakan bahwa
Randy Pradityo: Politik Hukum Pengelolaan Perkebunan ... : 12-18
hak ulayat harus tetap diperhatikan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi serta kepentingan nasional.
Hak ulayat yang merupakan bagian dari komponen HAM tercantum dalam Undang-un- dang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pasal 6, yang menyatakan bahwa hak ulayat merupakan bagian dari HAM, terutama pada ayat (2) yang menyatakan bahwa identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.
Hak ulayat juga diakui oleh Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Pengakuan ini juga memiliki syarat yang sama seperti pada UU Perkebunan. Pada prin- sipnya, kepentingan masyarakat adat tetap berada dibawah kepentingan rakyat Indonesia yang lebih luas. UUPA memang menempatkan hak penguasaan tertinggi atas bumi (termasuk tanah), air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada negara.
Pengakuan yang sama atas hak ulayat juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, tepatnya pada Pasal 2 ayat (2). Pada peraturan ini juga mengatur tentang pengu- asaan tanah ulayat, yang apabila penguasaan ini dibawah pemerintah, badan hukum atau perseo- rangan yang tentu saja bukan merupakan masya- rakat hukum adat yang bersangkutan, hanya bisa dilakukan setelah tanah ulayat itu dilepaskan oleh masyarakat hukum adat tersebut sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.
Pengakuan yang kedua, yakni pengakuan terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Kehadiran lingkungan hidup yang baik adalah pertanda bahwa keseluruhan kehidupan manusia mengarah kepada sistem kehidupan yang baik begitupun juga sebaliknya, senada dengan hal tersebut William M. Marsh dan John Grossa Jr.
(William M. Marsh dan John Grossa Jr 1996, 1) mengatakan sebagai berikut:
For humans, environment is represented directly or indi- rectly by most of the planet; hence, the problem trans- lates to humans approaching an imbalance with earth. We appear to have reached the threshold of our most critical challenge to survival on the planet.
Didalam Undang-undang Perkebunan, penga- kuan tersebut bisa ditemukan dalam Pasal 25 dan Pasal 26. Bahkan dalam Pasal 26 melarang pem- bukaan dan/atau pengolahan lahan yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Undang-undang Perkebunan juga sangat progresif dengan menyertakan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar atau melakukan pengrusakan lingkungan hidup ketika melakukan pengelolaan lahan. Selain didalam Undang-undang Perkebunan, Undang- undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan adanya batas toleransi dari dampak lingkungan hidup yang tidak boleh dilanggar, atau bisa diartikan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Didalam UUPA, perlindungan lingkungan hidup ditunjukkan dalam bentuk kewajiban untuk memelihara tanah dan mencegah kerusakannya (Pasal 15), yang disertakan pula dengan saksi bagi yang melakukan pelanggaran (Pasal 52). Pada Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996, mengatur lebih detail tentang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai, juga mengatur secara rinci tentang kewajiban perlin- dungan lingkungan hidup bagi pemegang hak (Pasal 12), bahkan dalam Pasal 17 menyatakan bahwa apabila kewajiban itu luput atau tidak dilaksanakan, maka bisa menyebabkan batalnya HGU, HGB dan Hak Pakai dari pemegang hak tersebut.
Kemudian, Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga mengakui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hal ini dibuktikan dengan tanggung jawab pemodal untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup (Pasal 16),

## 16
Bhumi Vol. 2 No. 1 Mei 2016
bahkan dalam Pasal 17 menyatakan kewajiban bagi pemodal untuk mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, hal tersebut diperuntukkan bagi pemodal yang melakukan usaha di bidang sumber daya alam yang tidak terbarukan. Selain itu, didalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur tentang pembebanan kepada Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan ling- kungan ( Corporate Social Responsibility ), tentu saja dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran. Apabila Perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut maka bisa dikenakan sanksi yang tercantum didalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Apabila ditinjau dari regulasi HAM, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diru- muskan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal tersebut menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak atas hidup. Sementara hak atas kesehatan ada pada Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Hak Ekosob) yang diratifikasi dengan Undang-undang No 11 Tahun 2005, menya- takan bahwa hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang bisa dicapai. Bahkan Pasal 12 ayat (2) poin (b) menyatakan perbai- kan kesehatan lingkungan sebagai salah satu yang harus dilakukan negara untuk hak atas kesehatan.
Problem lingkungan hidup sangat berkaitan erat dengan masalah HAM. Salah satu bagian dari kom- ponen lingkungan yang selalu berkaitan dengan HAM ialah hak atas air. Menurut Suteki (2015, 5), hak untuk air ( right to water ) merupakan hak yang paling mendasar bagi kehidupan manusia. Tanpa air bukan hanya manusia tetapi semua makhluk hidup di muka bumi ini tidak dapat bertahan hidup. Hal ini ditegaskan pula dalam Komentar Umum Nomor 15 Tahun 2002 terhadap Pasal 11 dan 12
Kovenan Ekosob. Problem hak atas air banyak dijumpai pada perusahaan perkebunan yang sering membuang limbah ke sungai sehingga air yang digunakan oleh masyarakat dalam rangka konsumsi kehidupan sehari-hari terkontaminasi atau tercemar. Problem ini salah satunya disebabkan oleh karena pengolahan limbah yang ideal dan tidak mencemari lingkungan hidup membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga jalan praktis dan relatif murah yang ditempuh oleh perusahaan adalah membuang limbah langsung mengairi sungai.
Pengakuan yang ketiga , pengakuan terhadap hak-hak yang bisa terkena dampak dari produk perkebunan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia serta lingkungan hidup. Farid Anfasa Moelok (2003) menegaskan bahwa sesung- guhnya tiap gangguan, intervensi, ketidakadilan, ketidakacuhan dan apapun bentuknya yang menga- kibatkan ketidaksehatan tubuh manusia, kejiwa- annya, lingkungan alam dan lingkungan sosialnya, pengaturan dan hukumnya, serta ketidakadilan dalam manajemen sosial yang mereka terima, adalah merupakan pelanggaran hak mereka, yakni HAM.
Pengakuan ketiga ini diatur didalam Undang- Undang Perkebunan, antara lain pada Pasal 31 yang mengatur tentang pelarangan memalsukan mutu dan/atau pelarangan kemasan hasil perkebunan dengan cara mencampur hasil perkebunan dengan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia serta merusak lingkungan hidup. Namun, apabila larangan Pasal 31 tersebut tidak diindahkan maka bisa dikenakan sanksi kepada pelaku usaha, ini merujuk pada Pasal 50. Kemudian pada Pasal 32 merumuskan adanya pelarangan mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen dan apabila ditemu- kan adanya pelanggaran terhadap larangan tersebut maka bisa dikenakan sanksi (Pasal 51). Peristiwa pemalsuan mutu atau pencampuran bahan-bahan yang berbahaya ini sangat bertentangan dengan prinsip HAM, khususnya hak atas hidup dan hak atas kesehatan.
Randy Pradityo: Politik Hukum Pengelolaan Perkebunan ... : 12-18

## C. Titik Lemah Kebijakan
Dari sekian banyak regulasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpihak kepada HAM tersebut, justru diketemukan juga peraturan yang bertentangan dengan HAM. Seperti pasal 20 Undang-undang Perkebunan, yang memperbo- lehkan pelaku usaha untuk melakukan pengamanan usaha perkebunan dikoordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masya- rakat disekitarnya. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk menjamin kelangsungan usaha perkebunan dikoordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat di sekitarnya (Penjelasan Pasal 20 Undang-undang Perkebunan). Pengaturan tersebut berakibat pada timbulnya legitimasi dapat digunakannya pasukan penga- manan swasta untuk menghadapi masyarakat yang sedang bersengketa dengan korporasi perkebunan.
Banyak konflik agraria yang terjadi melibatkan kekerasan antara warga atau petani dengan pasukan keamanan swasta atau pamswakarsa dari pihak korporasi, konflik juga terjadi antara warga atau petani dengan buruh dari korporasi perkebunan (Mohamad Zaki Hussein 2014, 55). Bahkan, diantara kelompok warga dan petani pun cukup sering terjadi pertikaian dikarenakan terbelahnya kelompok tersebut atas pro dan kontra dari keberadaan korporasi perkebunan.
Pengaruh dari keberlakuan Pasal 20 Undang- undang Perkebunan tersebut sangatlah mempri- hatinkan. Catatan dari ELSAM menunjukkan konflik dan kekerasan akibat persoalan lahan yang melibatkan warga atau petani dan pamswakarsa atau buruh dari korporasi perkebunan masih marak terjadi. Selama periode Januari-Agustus 2012, untuk subsektor perkebunan, terdapat 59 peristiwa konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Banyak dari konflik ini berbentuk bentrokan horizontal antara petani atau warga setempat dengan buruh- buruh perusahaan perkebunan atau pasukan keamanan perusahaan, yang biasa di back up oleh
aparat kepolisian atau aparat keamanan. Kekerasan f isik akibat konflik lahan ini menimbulkan 48 korban yang berasal dari petani atau warga, 14 korban yang berasal dari polisi dan TNI, 29 korban dari pasukan keamanan perusahaan atau pamswakarsa, 11 orang dari pekerja perkebunan yang bukan merupakan keamanan perusahaan, dan 21 orang korban tak teridentif ikasi atau tidak jelas iden- tif ikasinya. Korban ini belum termasuk yang ditangkap, kehilangan dan kerusakan harta benda, dan korban kekerasan ekonomi, seperti mereka yang tergusur dan kehilangan akses atas penghidupannya (ELSAM 2013).

## D. Rekomendasi
Akibat dari masih mendominasinya kepentingan elitis untuk mencari keuntungan sektoral yang akan berakibat pada timbulnya kekerasan-kekerasan yang bermuara pada masa depan penegakan HAM yang kelam, maka diperlukan perbaikan regulasi. Salah satunya ialah penghapusan Pasal 20 Undang-undang Perkebunan yang bisa menimbulkan kekisruhan bahkan dugaan pelanggaran HAM didalamnya. Namun perbaikan regulasi saja tidak cukup, karena harus disertai juga dengan langkah-langkah yang nyata terkait dengan penegakan HAM, agar regulasi yang tergolong baik dan benar tersebut bisa ditegakkan dengan maksimal serta dapat berlaku dengan efektif dan efisien.

## Daftar Pustaka

## Referensi
Dingin, M 2014, Bersiasat dengan hutan negara, Epistema Institute, Jakarta.
Donnelly, J 2003, Universal human rights in theory and practice, Cornell University Press, USA. El Muhtaj, M 2013, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai hak ekonomi, sosial dan budaya, Rajawali Pers, Jakarta.
Farid Anfasa Moelok. Pembangunan Berkelan- jutan dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Manusia . makalah disampaikan pada semi-

## 18 Bhumi Vol. 2 No. 1 Mei 2016
nar BPHN. Denpasar. 23-28 Juni 2003. Gerard Ruggie, J 2007, Business and Human Rights: The evolving international agenda: corporate social responsibility initiative . Working Paper. Cambridge: John F. Kennedy School of Government. Harvard University. Konsorsium Pembaruan Agraria 2011, Laporan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agra- ria Tahun 2011: “tahun perampasan tanah dan kekerasan terhadap rakyat”, Konsorsium Pembaruan Agraria, Jakarta. Konsorsium Pembaruan Agraria 2010, Laporan Akhir Tahun  Konsorsium Pembaruan Agra- ria Tahun 2010: “Tidak ada komitmen politik pemerintah untuk pelaksanaan reforma agraria”, Konsorsium Pembaruan Agraria, Jakarta.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 2013, Laporan HAM ELSAM Perio- de 2013, Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat (ELSAM), Jakarta.
Marsh, W. M. and John Grossa Jr. 1996,
Environmental Geography; Science, Land Use, and Earth Systems . John Wiley and Sons, New York.
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) 2012, Prinsip- prinsip panduan untuk bisnis dan hak asasi manusia: kerangka perserikatan bangsa- bangsa “perlindungan, penghormatan dan pemulihan” Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta.
Suteki dalam Buku Proceeding Membangun
Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia 2015, Privatisasi Air:
penggerusan kedaulatan negara atas air . Thafa Media, Yogyakarta. Zaki Hussein, M, 2014, Regulasi bisnis di sektor perkebunan dan hak asasi manusia , Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),
Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang No 18 Tahun 2004 tentang Per- kebunan.
Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-undang No 11 Tahun 2005 tentang
Ratif ikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Hak Ekosob).
Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat