## TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN BAGI  PENCIPTA LAGU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG  HAK CIPTA
Mirwansyah
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai mirwansyah@fh-saburai.ac.id

## Abstrak
Pelanggaran hak cipta dalam berbagai bentuk dan jenisnya dan banyak pembajakan lagu di Indonesia  mendesak    Pemerintah  Indonesia  berusaha  menegakkan  hukum  hak  cipta. Permasalahan dalam penulisan ini adalah terkait dengan faktor-faktor pelanggaran, bentuk pelanggaran, pengaturan dan upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak pencipta lagu di Indonesia.Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta lagu atau musik di Indonesia  adalah  faktor  ekonomi,  faktor  sosial  budaya,  faktor  pendidikan,  dan  lemahnya penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pelanggaran.  Selanjutnya  bentuk-bentuk  pelanggaran hak  cipta  di  Indonesia  yakni bootleg yakni  pembajakan  yang  dilakukan  saat  penyanyi tampil    c ounterfeit yakni  pembajakan  lagu  yang  dilakukan  dengan  menggandakan langsung,  meniru  persis  cover  dan  kemasannya  dan pirate yakni  dilakukan  dengan menggunakan berbagai lagu dan bermacam-macam album rekaman  yang laku di pasaran. Adapun  upaya  perlindungan  hukum  dilakukan  dengan  cara  pencegahan  ( preventif )  dan penindakan  ( represif ).  Penanggulangan  dilakukan  dengan  cara  sosialisasi  ke  masyarakat. Sekalipun  pemerintah  sudah  banyak  melakukan  tindakan-tindakan,  namun  usaha  yang dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam  rangka  perlindungan  terhadap  karya  cipta  ini ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal.

## Kata Kunci: perlindungan, lagu, hak cipta

## REVIEW OF PROTECTION FOR SONGWRITERS BY ACT NUMBER 28 YEAR 2014 REGARDING COPYRIGHT

## Abstract
Violation  of  copyright  in  various  forms  and  types  and  the  number  of  song  hijackings  in Indonesia urges the Indonesian Government to try to enforce copyright law. The problem in this writing is related to the factors of violation, the form of violation, arrangement and protection  of  law  against  rights  of  songwriter  in  Indonesia.  This  research  use  normative juridical  approach.  The  result  of  research  indicate  that  the  factors  that  influence  the copyright  violation  of  song  or  music  in  Indonesia  are  economic  factors,  socio-cultural factors, educational factors, and weak law enforcement against perpetrators of violations. Further forms of copyright infringement in Indonesia are: bootleg, piracy performed while performers  perform;  counterfeit,  song  hijacking  done  by  direct  doubling;  imitating  the exact  cover  and  packaging  and  pirate,  performed  using  various  songs  and  various recording  albums  that  sell  well  in  the  market.  The  legal  protection  effort  is  done  by
prevention  and  action.  Handling  is  done  by  way  of  socialization  to  the  community. Although the government has done a lot of actions, but the efforts made by the Indonesian government in order to protect the work of copyright has not shown maximum results.

## Keywords: protection, song, copyright

## A. PENDAHULUAN
Hak  cipta,  merupakan  hak  khusus  bagi
pencipta/pemegangnya
untuk
memperbanyak  atau  menggandakan  dan untuk mengumumkan hasil karya ciptaannya  yang  tumbuh  bersamaan dengan  lahirnya  suatu  ciptaan.  Pencipta berhak  pula  atas  manfaat  ekonomi  yang lahir  dari  ciptaanya  tersebut,  baik  di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Munculnya pelanggaran hak cipta dengan berbagai  bentuk  dan  jenisnya,  baik kuantitas maupun kualitas, adalah merupakan  sikap  tidak  menghargai  hasil karya  orang  lain  yang  diakui  dan dilindungi  oleh  Undang-Undang  Hak Cipta.
Hak  cipta  dalam  pengertian  dan  ruang lingkupnya,  seringkali  dikatakan  sebagai hak  khusus  atau  hak  yang  bersifat eksklusif. Artinya hak cipta lebih banyak dikategorikan  sebagai  hak-hak  ekonomi. Hak-hak  ekonomi  adalah  hak-hak  yang memiliki  nilai  keuangan  yang  dapat dialihkan dan dieksploitasi secara ekonomi,  karena  mempunyai  nilai-nilai ekonomi  yang  sangat  menguntungkan,
maka  pembajakan  hak  cipta  seseorang tumbuh subur di Indonesia.
Faktor  kesadaran  hukum  masyarakat, merupakan bagian yang terpenting dalam mekanisme penegakan hukum khususnya di  bidang  hak  cipta.  Dalam  menghadapi permasalahan  yang  dijumpai  di  lapangan terhadap  pelaku  pelanggaran  dan  atau tindak  pidana  hak  cipta,  maka  perlu pemahaman  yang  benar,  makna  dan ruang  lingkup  hak  cipta,  penerapan sanksi  yang  tegas  dan  berani  dari  aparat penegak  hukum  secara  terpadu  dari unsur-unsur Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan,  Direktorat  Jenderal  Hak Cipta  Patent  dan  Merek  Departemen Kehakiman  serta  dengan  melibatkan Asosiasi-asosiasi  Pencipta,  Penciptanya dan  Produsen  atau  Industri  Rekaman, dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas  penindakan  terhadap  pelaku dalam  kasus-kasus  pelanggaran  dan  atau tindak  pidana  hak  cipta.  Ketika  Undang- Undang  Hak  Cipta  Nomor  19  Tahun 2002  diterapkan  secara  represif  dengan memaksimalkan  fungsi  dan  peranan
polisi  sebagai  penyidik,  meskipun  sifat delik dalam undang-undang itu ditetapkan  sebagai  delik  biasa  bukan delik aduan, akan tetapi dengan proaktifnya  pihak  kepolisian  melakukan razia  atas  karya  cipta  bajakan,  banyak juga penjual CD/VCD dan DVD bajakan yang  terjaring  dan  barang-barang  hasil bajakan itu kemudian disita.
Jika  ini  terus  menerus-menerus  terjadi, pastilah ada yang salah dalam pengelolaan  manajemen  bangsa  ini.
Hukum atau undang-undang telah
4(empat)  kali  mengalami  perubahan  dan diikuti dengan semangkin beratnya ancaman  hukuman  pidana.  Namun,  itu tidak mengubah keadaan bahwa aktivitas pelanggaran  atau  pembajakan  hak  cipta terus  berlangsung  dan  dari  hari  ke  hari menunjukkan peningkatan. Dalam perjalan  selanjutnya,  Undang-Undang Nomor    19  Tahun  2002  juga  dipandang tidak  efektif  dalam  melindungi  hak  para pencipta. Salah satu alasan yang dikemukakan  oleh  berbagai  pihak  adalah masih  lemahnya  praktik  penegakan hukum  dan  juga  secara  substantif ancaman  pidana  yang  dimuat  dalam Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002 terhadap pelaku tindak pidana
pelanggaran  hak  cipta  masih  terlalu ringan.  Di  samping  itu,  adanya  tuntutan
agar Undang-Undang Hak Cipta Indonesia  ke  depan  harus  disesuaikan dengan TRIPs  Arreement dan  konvensi ikutannya.
Akhirnya  pada  tahun  2014  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2002  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014.  Meskipun  undang-undang ini  belum  teruji  keberlakuannya  dalam masyarakat  Indonesia.    Ada  perubahan yang mendasar undang-undang ini dengan undang-undang sebelumnya, yakni perubahan dari delik biasa menjadi delik  aduan.  Selanjutnya  bagian-bagian penting  yang  diubah  dalam  undang- undang yang baru ini adalah:
1. Pelindungan  hak  cipta  dilakukan dengan  waktu  lebih  panjang  sejalan dengan  penerapan  aturan  di  berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan  hak  cipta  di  bidang tertentu  diberlakukan  selama  hidup pencipta  ditambah  70  (tujuh  puluh) tahun  setelah  pencipta  meninggal dunia.
2. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak  ekonomi  para  pencipta  dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi  pengalihan  hak  ekonomi dalam bentuk jual putus ( sold flat ).
3. Penyelesaian  sengketa  secara  efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau
pengadilan,  serta  penerapan  delik aduan untuk tuntutan pidana.
4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat
penjualan  dan/atau  pelanggaran  hak
cipta  dan/atau  hak  terkait  di  pusat tempat perbelanjaan yang
dikelolanya.
5. Hak  cipta  sebagai  benda  bergerak tidak  berwujud  dapat  dijadikan  objek jaminan fidusia.
6. Menteri  diberi  kewenangan  untuk menghapus ciptaan yang sudah
dicatatkan,  apabila  ciptaan  tersebut melanggar  norma  agama,  norma susila,  ketertiban  umum,  pertahanan
dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik  hak  terkait  menjadi  anggota Lembaga  Manajemen  Kolektif  agar dapat menarik imbalan atau royalti.
8. Pencipta  dan/atau  pemilik  hak  terkait mendapat  imbalan  royalti  untuk ciptaan  atau  produk  hak  terkait  yang dibuat  dalam  hubungan  dinas  dan digunakan secara komersial.
9. Lembaga  Manajemen  Kolektif  yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak  ekonomi  pencipta dan
pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan  izin  operasional  kepada Menteri.
10. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespons  perkembangan  teknologi informasi dan komunikasi.
Harus  diakui  banyaknya  kasus-kasus pelanggaran  hak  kekayaan  intelektual (selanjutnya  disingkat  dengan  HKI), Perkembangan  pembajakan  saat  ini terjadi  karena  penegakan  hukum  yang dilakukan  secara  terpadu  oleh  aparat penegak  hukum  tidaklah  dijalankan secara  menyeluruh  dan  tuntas  dan  tidak ada  satu  kasus  pembajakan  di  lagu  atau musik  yang  dapat  dipakai  sebagai yurisprudensi.Keluarnya Undang-Undang Nomor28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diharapkan pembajakan  dapat  diberantas, kendati  demikian  pembajakan  tetap  saja berjalan. Korelasi antara pelanggaran hak cipta dengan ancaman pidana diharapkan mampu untuk mendorong upaya penanggulangan  tindak  pidanan  dibidang HKI  khususnya  Hak  Cipta  yang  sedang marak-maraknya  terjadi  di  Indonesia. Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  dalam Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang    Hak  Cipta  memberikan  aturan yang  tegas  yang  terdapat  pada  Pasal  112 sampai dengan Pasal 120.
Secara normatif apabila terjadi pembajakan maka sanksi yang diberlakukan  sangat  berat  yaitu  sanksi
pidana  penjara  10  (sepuluh)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 4.000.000.000,00  (Empat  milyar  rupiah), terdapat dalam Pasal 113 ayat (4), sedang pada  Pasal  112  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal  7 ayat  (3) dan atau Pasal  52 menyangkut  program  computer  dipidana penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 300.000.000,00  (Tiga  ratus  juta  rupiah).
Apakah  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan sedemikian berat akan membawa implikasi  positif  pada  dunia  bisnis? diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  ini membawa  harapan  yang  sangat  besar, sehingga  para  pebisnis  akan  dapat mengeksploitasi  hak  ekonomis  atas ciptaannya  semaksimal  mungkin  dalam rangka  mencapai  tujuan  bisnis  sesuai yang diinginkan.

## B. Tinjauan Pustaka
Kehadiran  hukum  dalam  masyarakat adalah  untuk  mengintegrasikan  dan mengkoordinasikan kepentingan- kepentingan  yang  bisa  bertentangan  satu sama  lain.  Menurut  Lili  Rasjidi  dan  B. Arief  Sidharta  tentang  fungsi  hukum untuk  memberi  perlindungan  adalah bahwa  hukum  itu  ditumbuhkan  dan dibutuhkan  manusia  justru  berdasarkan produk penilaian manusia untuk
menciptakan  kondisi  yang  melindungi dan  memajukan  martabat  manusia  serta untuk  memungkinkan manusia menjalani kehidupan  yang  wajar  sesuai  dengan martabatnya.
Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai  banyak  dimensi  yang  salah satunya  adalah  perlindungan  hukum. Perlindungan  hukum  dapat  dibedakan menjadi dua, yaitu :
a.   Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah  dengan  tujuan  untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
b.   Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan  apabila  sudah  terjadi sengketa  atau  telah  dilakukan  suatu pelanggaran.
Tujuan  dari  hukum  adalah  memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, oleh karena itu, perlindungan hukum  terhadap  masyarakat  tersebut harus  diwujudkan  dalam  bentuk  adanya kepastian  hukum,  salah  satunya  terhadap hak  kekayaan  intelektual.Bahwa  seluruh hasil  karya  intelektual  akan  dapat dilindungi.  Arti  kata  dilindungi  disini
akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; Pertama, kepastian hukum artinya dengan  dilindunginya  HKI  akan  sangat jelas  siapa  sesungguhnya  pemilik  atas hasil  karya  intelektual  (HKI); Kedua, kemanfaatan,  mengadung  arti  bahwa dengan  HKI  dilindungi  maka  akan  ada manfaat  yang  akan  diperoleh  terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu  sendiri,  semisal;  dapat  memberikan lisensi  bagi  pihak  yang  memegang  hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran  royalti  ( royalty  payment );
dan Ketiga, keadilan,  adalah  dapat memberikan  kesejahteraan  bagi  pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan  pendapatan  dan  bagi  negara dapat menaikan devisa negara.

## C. Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  hukum  adalah  pendekatan undang-undang ( statue approach ), pendekatan kasus ( case approach ), pendekatan historis ( historical approach ),
pendekatan komparatif
( compatafive  approach )  dan  pendekatan
konseptual
( conceptual
approach ).Berkaitan
dengan jenis penelitian  yang  dilakukan  penulis  yang merupakan  penelitian  normatif,  maka jenis  data  yang  digunakan  di  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder.Data
sekunder pada dasarnya  dalam penelitian hukum  meliputi    bahan  hukum  primer dan  bahan  hukum  sekunder.  Teknik pengumpulan data adalah dengan pengumpulan  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum  tersier,  serta  bagaimana  bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan terhadap masalah yang
dibahas.Pengolahan dengan kegiatan editing,  mengevaluasi  semua  data  yang mempunyai  relevansi  dengan  penelitian, mengsistemasikan.Dalam  penelitian  ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu menginterprestasikan data  hukum  yang  berhubungan  dengan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi,  kemudian  dianalisis  sesuai dengan  hukum  yang  berlaku.  Setelah menyelesaikan  tahap  pengumpulan  data, maka diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori  untuk  kemudian  dihubungkan dengan teori guna pengambilan kesimpulan.

## D. Pembahasan
1. Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi  Pelanggaran  Hak Cipta Lagu Atau Musik di Indonesia
Di  mata  internasional  Indonesia  telah mendapat predikat sebagai bangsa pembajak  karya  cipta  milik  orang  lain
artinya  tanpa  memperdulikan  hak-hak orang  lain  dengan  membuat  produk bajakan  dalam  bentuk  cakram  optik seperti  CD,  VCD,  DVD,  MP3,  MP4  dan lain  sebagainya  yang  mampu  mencetak dalam  jumlah  banyak,  cepat  dan  dengan biaya  murah  dengan  kwalitas  yang hampir sama dengan produk aslinya.
Eddy  Damian  menyatakan  bahwa  di dalam  CD,  VCD  atau  DVD  yang digandakan  rekaman  suaranya  secara massal terkandung didalamnya sekumpulan  hak  cipta  yang  dapat  dirinci sebagai berikut:
1. Hak  Cipta  pada  setiap  lagu  dan  teks yang ada didalamnya;
2. Hak Cipta pada setiap lirik-lirik lagu;
3. Hak Cipta pada musiknya; dan
4. Hak Cipta pada gambar atau
fotografi  yang  terdapat  pada  sampul
CD.
Priyono  menyatakan  salah  satu  karya teknologi elektronik adalah dengan diciptakannya  kepingan  yang  dikenal dengan  nama  CD,  VCD  dan  DVD  yang banyak digunakan untuk keperluan hiburan  dan  pendidikan.  Untung  Minardi mengungkapkan  penciptaan  lagu  atau musik sebagai hasil karya cipta seni tidak hanya  memiliki  arti  sebagai  karya  yang hadir  yang  dapat  dilihat  secara  fisik namun  juga  sebagai  sarana  pemenuhan
kebutuhan  batiniah  manusia.Oleh  sebab itu sudah sewajarnya diperlukan perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu  tersebut.  Berikut  ini  adalah  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya pelanggaran  terhadap  hak  cipta  di Indonesia, antara lain:
1.    Faktor ekonomi
Faktor  ekonomi  merupakan  faktor pendorong utama terjadinya pelanggaran hak cipta seperti
pembajakan kaset.
Tingkat
pendapatan  yang  rendah  dan  tingkat pengangguran  yang  tinggi  membuat
masyarakat berupaya untuk menambah pendapatannya, yaitu melakukan pekerjaan apa saja walaupun  hal  tersebut  melanggar norma-norma hukum.
2.    Faktor sosial budaya
Secara sosial dan budaya, masyarakat  Indonesia belum terbiasa untuk  membeli  produk-produk  asli, terutama produk dari industri rekaman.Ini  juga  didukung  dengan kebudayaan  masyarakat  Indonesia yang  dalam  membeli  sebuah  produk hanya  mengorientasikan  pada  harga barang  tanpa  melihat  kualitas  dari barang  tersebut.Di  bidang  sosial budaya ini, dampak yang timbul dari semakin meluasnya pembajakan tersebut begitu beragam.
3.    Faktor pendidikan
Selama ini masyarakat kurang mendapatkan  sosialisasi  terhadap adanya  Undang-  Undang  Hak  Cipta.
Dampak atas ketidaktahuan masyarakat akan undang-undang
tersebut masyarakat tidak bisa membedakan  antara  kaset  asli  dan palsu.
4.   Lemahnya penegakan
hukum terhadap pelaku pelanggaran
Sebagai salah satu penyebab maraknya  pelanggaran  hak  cipta seperti  pembajakan  kaset  adalah kurang tegasnya aparat hukum dalam menangani pelanggaran yang terjadi.Rendahnya  hukuman  yang diberikan kepada pelanggar hak cipta menandakan penegakan hukum terhadap  pelaku  pelanggaran  juga merupakan  faktor  utama  lemahnya penegakan  hukum  di  bidang  hak cipta. Akibatnya, keadaan ini dijadikan alasan untuk menghalalkan  kegiatan  baik  berupa
pembajakan  maupun  pemasaran  dari kaset tersebut.
2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran

## Terhadap Hak Cipta Lagu atau Musik di Indonesia
Pembajakan  dapat  dibagi  ke  dalam  tiga kategori.Pertama, pembajakan sederhana, di  mana  suatu  rekaman  asli  dibuat
duplikatnya  untuk  diperdagangkan  tanpa seizin  produser  atau  pemegang  hak  yang sah.Kedua, rekaman yang dibuat duplikatnya,  kemudian  dikemas  sedapat mungkin mirip dengan aslinya, tanpa izin dari  pemegang  hak  ciptanya.Logo  dan merek ditiru untuk mengelabui masyarakat.Ketiga,
penggandaan
perekaman pertunjukkan artis-artis tertentu  tanpa  ijin  dari  artis  tersebut  atau dari komposer atau tanpa persetujuan dari produser  rekaman  yang  mengikat  artis bersangkutan  dalam  suatu  perjanjian kontrak.Ketiga  bentuk  reproduksi  atau penggandaan  tersebut  di  atas  pada umumnya  ditemukan  dalam  bentuk- bentuk  kaset  atau  compact,  walaupun adakalanya ditemukan dalam bentuk disc. Pembajakan  hak  cipta  merupakan  suatu pelanggaran.  Pasal  113  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa:
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 9  ayat  (1)  huruf  i  untuk  Penggunaan Secara  Komersial  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  1  (satu) tahun  dan/atau  pidana  denda  paling banyak  Rp100.000.000  (seratus  juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau  tanpa  izin  Pencipta  atau pemegang  Hak  Cipta  melakukan pelanggaran  hak  ekonomi  Pencipta sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 9  ayat  (1)  huruf  c,  huruf  d,  huruf  f, dan/atau  huruf  h  untuk  Penggunaan Secara  Komersial  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)
tahun  dan/atau  pidana  denda  paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau  tanpa  izin  Pencipta  atau pemegang  Hak  Cipta  melakukan pelanggaran  hak  ekonomi  Pencipta sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 9  ayat  (1)  huruf  a,  huruf  b,  huruf  e, dan/atau  huruf  g  untuk  Penggunaan Secara  Komersial  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun  dan/atau  pidana  denda  paling banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah).
(4) Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  10  (sepuluh) tahun  dan/atau  pidana  denda  paling banyak  Rp4.000.000.000,00  (empat miliar rupiah).
Berdasarkan  rumusan  Pasal  113  di  atas maka  unsur-unsur  pelanggaran,  adalah sebagai berikut :
1. setiap orang,
2. dengan tanpa hak,
3. tanpa  izin  Pencipta  atau  Pemegang Hak Cipta,
4. pelanggaran hak ekonomi,
5. penggunaan secara komersial.
Di  Amerika  Serikat  dan  dalam  industri musik  internasional,  perbanyakan  suatu ciptaan  baik  secara  keseluruhan  maupun pada  bagian-bagian  tertentu,  dengan menggunakan  bahan-bahan  yang  sama atau  tidak  sama  tersebut  dapat  dibagi dalam tiga (3) kategori:
1. Counterfeit Counterfeit merupakan bentuk pembajakan dengan melakukan penggandaan  ulang  suatu  album
karya  rekaman,  dalam  bentuk  sama sekali  mirip  dengan  aslinya  baik dalam  kemasan  album,  ilustrasi cover maupun susunan lagunya.
2. Piracy Piracy merupakan bentuk pembajakan  karya  rekaman  yang dilakukan dengan menggunakan berbagai  lagu  dari  yang  sedang populer,  dikenal dengan  istilah “seleksi”  atau  ketikan. Piracy juga merupakan  duplikasi  yang  ilegal terhadap  produk  yang  telah  direkam terlebih dahulu.
3 . Boot Legging Boot  legging merupakan  bentuk pembajakan  yang  dilakukan  dengan cara merekam langsung suatu pertunjukkan  musik  dari  seorang penyanyi,  dan  album  rekaman  ini digandakan lalu dijual sebagai album khusus dari penyanyi tersebut.
Pelanggaran  dapat  berupa  perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak dan mengumumkan ciptaan orang lain, sebagian atau keseluruhan  tanpa  izin  ini  bertentangan dengan  undang-undang  hak  cipta.Seperti yang kita ketahui bahwa hak cipta dibagi dalam  dua  kelompok  besar,  yaitu  hak ekonomi  dan  hak  moral.  Perbuatan- perbuatan  yang  termasuk  pelanggaran hak  moral  pencipta  lagu  adalah  apabila tanpa  izin  berdasarkan  Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014:
1. meniadakan  atau  tidak  menyebutkan nama  pencipta  lagu  ketika  lagu dipublikasikan;
2. mencantumkan namanya sebagai pencipta  lagu  padahal  dia  bukan pencipta lagu tersebut;
3. mengganti  atau  mengubah  judul lagu; dan/atau;
4. mengubah isi lagu.
Dalam Penjelasan Umum Undang- Undang  Hak  Cipta  Nomor  28  Tahun 2014  dinyatakan  bahwa:“perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan  karena  karya  cipta  harus memiliki  bentuk  yang  khas,  bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai  Ciptaan  yang  lahir  berdasarkan kemampuan,  kreativitas,  atau  keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, dan didengar.”
Menurut  Harsono  Adisumarto  yang mengutip pendapat
Soeharto
mengungkapkan  bahwa  lagu  atau  musik terdiri  dari  unsur-unsur  melodi,  lirik  dan aransemen.Melodi  adalah  rangkaian  dari sejumlah  nada  yang  berbunyi  atau dibunyikan  secara  berurutan;  lirik  adalah kata-kata  atau  syair  untuk  dinyanyikan; dan  aransemen  adalah  karya  tambahan yang  disusun  sebagai  hiasan  terhadap komposisi  tertentu  yang  sudah  ada sebelumnya  agar  dapat  disajikan  lebih menarik.
Muhammad  Ahkam  menyatakan  dalam menentukan ”nilai” dari suatu karya cipta maka  faktor  nilai  ekonomis  yang  perlu diperhatikan.  Usia  Hak  Cipta  untuk sebuah  karya  lagu  adalah  50  tahun, sedangkan  usia  ekonomisnya  tergantung dari  kualitas  dari  lagu  tersebut.  Untuk itulah  diperlukan  perlindungan  hukum bagi setiap hasil ciptaan, agar penikmatan
hasil karya tersebut dapat pula
memberikan kesejahteraan bagi penciptanya. Husain Audah
mengungkapkan  di  dalam  Hak  Cipta karya  musik  dan  lagu  biasanya  terjadi pemisahan antara:
1. Pemilik  Hak  Cipta  (pencipta),  yaitu seorang  pencipta  lagu  memiliki  hak sepenuhnya untuk melakukan eksploitasi atas lagu ciptaannya yang berarti pihak-pihak yang ingin memanfaatkan  karya  tersebut  harus meminta  izin  terlebih  dahulu  kepada penciptanya  sebagai  pemilik  dan pemegang Hak Cipta;
2. Pemegang  Hak  Cipta  ( publisher ), yaitu  melekat  pada  penciptanya  atau diserahkan  kepada  penerbit  musik. Penerbit  musik  ( music  publishing ) yang  mendapat  pengalihan  hak sebagai pemegang Hak Cipta mempunyai  fungsi  memaksimalkan karya musik tersebut dan memasarkannya;
3. Pengguna  Hak  Cipta  ( users ),  yaitu untuk hak memperbanyak user adalah  pengusaha  rekaman,  hak mengumumkan  user  adalah  badan yang menggunakan karya musik atau lagu  untuk  keperluan  komersial (hotel,  restoran,  karaoke  dll),  untuk printing  rights  user  adalah  badan yang  menerbitkan  karya  musik dalam  bentuk  cetakan,  baik  melodi lagu maupun liriknya untuk keperluan komersial.
Husain menyatakan ada beberapa
tindakan  yang  menyangkut  pelanggaran di  bidang  hak  cipta  dan  tindakan  ilegal lainnya yaitu:
1. Pembajakan produksi rekaman
musik,  yaitu  jenis  pelanggaran  ini adalah bentuk tindakan
penggandaan, pengumuman dan pengedaran untuk kepentingan komersial  yang  dilakukan  secara tidak  sah,  atau  bentuk  tindakan pemalsuan  terhadap  produksi  yang legal;
2. Peredaran  ilegal adalah  sebuah produksi  rekaman  musik  yang  telah memenuhi  semua  kewajiban  dan ketentuan  terhadap  materi  produksi yang berkaitan dengan hak cipta, tapi peredarannya dilakukan secara ilegal.  Artinya  di  dalam  produksi tersebut  tidak  terdapat  pelanggaran hak  cipta,  namun  peredarannya melanggar peraturan perpajakan karena mengabaikan kewajiban pembayaran pajak PPn yang mengakibatkan kerugian bagi negara;
3. Pelanggaran hak cipta, yaitu
pelanggaran-pelanggaran terhadap hak  cipta  baik  hak  ekonomi  maupun hak  moral  yang  meliputi  hal-hal seperti di bawah ini:
a. Peng-eksploitasi-an (pengumuman,  penggandaan  dan pengedaran)  untuk  kepentingan komersial  sebuah  karya  cipta tanpa  terlebih  dahulu  meminta izin  atau  mendapatkan  lisensi dari  penciptanya.  Termasuk  di dalamnya tindakan penjiplakan;
b. Peniadaan  nama  pencipta  pada ciptaannya;
c. Penggantian atau perubahan nama  pencipta  pada  ciptaannya dilakukan  tanpa  persetujuan  dari pemilik hak ciptanya;
d. Penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya.
Syafrinaldi  mengungkapkan  kasus-kasus pelanggaran  HKI  di  Indonesia  seperti pembajakan  berbagai  karya-karya  cipta semakin  hari  semakin  tinggi  secara kuantitas maupun kualitas.Anehnya,
sangat  jarang  kasus-kasus  pelanggaran tersebut  yang  sampai  dinaikkan  ke Pengadilan. Padahal, kasus-kasus pelanggaran  HKI  itu  dapat  ditemui dengan  mudah  di  hampir  setiap  sudut kota di Indonesia.
Endang  Purwaningsih  mengungkapkan segala bentuk perbanyakan dengan menggunakan  media  apapun  merupakan suatu  pelanggaran  dan  kepada  pihak- pihak  yang  melanggar,  harus  diberikan sanksi  agar  pelanggaran  ini  tidak  dapat terulang kembali.
Menurut  Hendra  Tanu  Atmadja  seperti dikutip oleh Rikson Sitorus
mengungkapkan bahwa pembayaran terhadap pengalihan hak ekonomi pencipta  biasanya  dilakukan  dengan  dua cara  yaitu  sistem  royalti  dan  sistem flat pay . Selama ini pencipta lagu mendapatkan  honor  yang  dinilai  secara flat  pay ,  tanpa  memperhitungkan  jumlah unit  kaset,  CD,VCD  dan  DVD  yang dijual  yang  diiringi  dengan  bonus,  jika lagunya terpilih diurutan pertama sampul kaset dan mendapat honor tambahan, jika dijadikan seleksi, kompilasi dan lain-lain. Sistem  royalti  ini  jika  dibandingkan dengan  cara  flat  berbeda  dalam  hal besarnya  uang  yang  diterima  di  muka. Dengan  cara flat ,  uang  muka  yang diterima lebih besar dibandingkan sistem
royalti. Sebaliknya, sistem royalti
memberikan kemungkinan pencipta mendapat  imbalan  yang  lebih  besar dikemudian  hari,  jika  kaset  tersebut  laku dijual.
Rikson  mengutip  dalam  Buletin  Karya Cipta  Indonesia  menyatakan  bahwa sistem  royalti  memang  baru  dikenal dalam beberapa tahun terakhir di industri musik tanah air.Karena itu, tidak mengherankan kalau masih banyak musisi, pencipta lagu atau penyanyi yang masih kurang paham bagaimana sebenarnya sistem tersebut. Masih banyak musisi lebih suka memakai sistem bayar  putus  ( flat  pay )  atau  dibayar dimuka.
3.    Upaya  Perlindungan  Hukum terhadap  Hak-Hak  Pencipta  Lagu atau Musik di Indonesia
Secara  yuridis  tidak  ada  kewajiban mendaftarkan  setiap  ciptaan  karena  hak cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran,  namun  hak  cipta  terjadi  dan dimiliki  penciptanya  secara  otomatis ketika ide itu selesai diekspresikan dalam bentuk  suatu  karya  atau  ciptaan  yang berwujud  dan  terhadap  suatu  karya  cipta lagu  maka  kita  harus  mengetahui  proses penciptaan  lagu  hingga  sampai  kepada konsumen melalui cara yang legal. 1.    Penciptaan Lagu
Sebuah  lagu  bisa  saja  tercipta berawal  dari  unsur  melodi  yang dibuat  oleh  seorang  musikus,  lalu olehnya  atau  dengan  bantuan  orang lain  dibuatlah  liriknya  yang  sesuai. Sesudah pencipta lagu mencipta lagu dan direkam dalam pita kaset dengan atau  tanpa  iringan  musik  pada  saat itu  sudah  lahir  sebuah  Ciptaan  lagu dan  secara  otomatis  muncul  hak cipta  atas  lagu  yang  mendapat perlindungan  hukum  hak  cipta.Hal ini sesuai dengan asas hak cipta yang disebut  dengan  asas  perlindungan otomatis  ( automatical  protection ).
Sejak sebuah karya cipta diwujudkan dalam  suatu  bentuk  Ciptaan,  secara otomatis karya tersebut akan memiliki  perlindungan  hak  cipta tanpa  didasarkan  pada  pendaftaran ciptaan,  asalkan  karya  cipta  itu bersifat asli dan bukan tiruan.
2.    Perekaman Lagu
Pencipta  lagu  biasanya  mendatangi produser rekaman suara dan menawarkan lagunya untuk direkam. Kalau produser rekaman tertarik atas lagu  yang  ditawarkan  oleh  pencipta lagu  kepadanya,  dia  akan  menerima lagu  tersebut  untuk  direkam  dan mengadakan perjanjian dengan Pencipta lagu. Bentuk surat perjanjian  antara  pencipta  lagu
dengan  produser  rekaman  biasanya dibedakan berdasarkan
cara pembayaran  honorarium  pencipta lagu, yamg terbagi antara lain:
a. Flat  pay sempurna  atau  jual putus
b. Flat pay terbatas atau bersyarat
c.  Royalti
d.  Semi royalti
Agak  berbeda  dengan  Pencipta  lagu dan  penyanyi,  biasanya  kesepakatan antara  pemusik  dengan  produser rekaman  suara  tidak  dituangkan dalam  bentuk  perjanjian  tertulis, tetapi  hanya  secara  lisan  yang
disertai bukti pembayaran honorarium  dalam  bentuk  kuitansi.
Setelah semua tahapan proses rekaman  selesai,  hasilnya  disimpan pada  kaset  yang  merupakan  master rekaman.  Pada  master  rekaman melekat  hak  produser  rekaman  yang disebut dengan hak rekaman suara.
3.    Perbanyakan dan Distribusi Lagu
Penggandaan  rekaman  lagu  dalam bentuk  kaset,  CD,  VCD,  atau  DVD ada  kalanya  dilakukan  sendiri  oleh produser  rekaman suara  dan dia pun bertindak  sebagai  distributor.  Akan tetapi,  ada  kemungkinan  bahwa setelah  produser  rekaman  suara memperbanyak lagu, dia
menyerahkan  kepada  pihak  lain sebagai  distributor. Dalam  kaitan ini terdapat  berbagai  macam  bentuk perjanjian  antara  produser  rekaman suara  dan  distributor  rekaman  lagu, antara lain:
a.  Jual beli putus
b.  Konsinyasi
c.  Jual beli label
Setelah produk rekaman suara diperbanyak  dalam  bentuk  kaset,  CD, VCD  atau  DVD  dan  berada  di  tangan distributor,  selanjutnya,  produk  rekaman suara  tersebut  didistribusikan  ke  para agen  penjualan,  dari  agen  penjualan diteruskan  ke  pengecer  atau  toko-toko penjualan,  dan  kemudian  dari  pengecer sampailah kepada masyarakat atau konsumen.Untuk mengatasi tindakan penggandaan  karya  cipta  lagu  secara tidak  sah  bisa  dilakukan  melalui  2  (dua) cara yaitu:
1. Upaya pencegahan atau upaya
preventif  yaitu  suatu  upaya  untuk mengurangi terjadinya kegiatan pembajakan  atau  penggandaan  karya cipta  lagu  yang  dapat  menyebabkan kerugian. Upaya preventif merupakan  kegiatan  yang  bertujuan untuk  mencegah terjadinya tindakan penggandaan karya  cipta lagu secara tidak sah.
2. Upaya  represif  yaitu  suatu  upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan  penggandaan  karya  cipta lagu.
Untuk  melakukan  upaya  preventif  maka terlebih  dahulu  harus  diketahui  faktor penyebab  terjadinya  tindak  pidana  ini agar  bisa  mencegahnya.Faktor  penyebab ini  bisa  secara  langsung  dan  bisa  juga secara  tidak  langsung.Secara  langsung penyebab orang melakukan tindak pidana ini  yaitu  adanya  kesempatan  untuk melakukan penggandaan karya cipta lagu karena  lemahnya  pengawasan  dan  tidak efektifnya  penindakan  terhadap  pelaku tindak  pidana.Sehingga  mereka  dengan sengaja  menggandakan  karya  cipta  lagu secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan  pribadi  karena  tidak  adanya sanksi  yang  tegas.Secara  tidak  langsung penyebab  orang  menggandakan  karya cipta  lagu  disebabkan  oleh  faktor lingkungan  yang  mendukung  untuk dilakukannya  kegiatan  tersebut.Pengaruh faktor  lingkungan  ini  misalnya  karena meningkatnya  jumlah  pembeli  produk bajakan.
Setelah diketahui faktor penyebab terjadinya  tindak  pidana  ini  barulah  bisa dilakukan  upaya  pencegahan  yaitu  salah satunya  dengan  melakukan  sosialisasi  di masyarakat untuk menumbuhkan
kesadaran  dalam  diri  masyarakat  akan pentingnya menghargai karya cipta orang lain. Aplikasi pendekatan sistem terhadap penegakan hukum ditegaskan oleh Soerjono  Soekanto  yang  menyatakan bahwa  masalah  pokok  dari  penegakan hukum  sebenarnya  terletak  pada  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  penegakan hukum itu sendiri.
Faktor-faktor  tersebut  mempunyai  arti netral,  sehingga  dampak  negatif  atau positifnya  terletak  pada  isi  faktor-faktor tersebut.  Faktor-faktor  tersebut  antara lain:
1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak- pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum;
3. Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan;
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan  pada  karsa  manusia  di dalam  pergaulan  hidupnya.  Kelima faktor  tersebut  saling  berkaitan karena  merupakan  esensi  penegakan hukum,  juga  merupakan  tolak  ukur dari efektivitas penegakan hukum.
Upaya  yang  dapat  dilakukan  pencipta atau  pemegang  hak  cipta  jika  ada  pihak yang melakukan pelanggaran yaitu:
1. Mengajukan  permohonan  penetapan
sementara  ke  Pengadilan  Niaga dengan  menunjukkan  bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran. Penetapan sementara  ditujukan  untuk  :  - Mencegah  berlanjutnya  pelanggaran Hak  Cipta,  khususnya  mencegah masuknya barang yang diduga
melanggar Hak Cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan,
termasuk tindakan importasi; -
Menyimpan  bukti  yang  berkaitan
dengan  pelanggaran  Hak  Cipta  atau hak terkait tersebut guna
menghindari terjadinya penghilangan
barang bukti.
2. Mengajukan  gugatan  ganti  rugi  ke
Pengadilan  Niaga  atas  pelanggaran
Hak Ciptanya dan meminta penyitaan  terhadap  benda  yang diumumkan atau
hasil
perbanyakannya.  Untuk  mencegah kerugian  yang  lebih  besar,  Hakim
dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan
pengumuman  dan/atau  perbanyakan
ciptaan atau barang  yang merupakan
hasil pelanggaran Hak Cipta
(putusan sela).
3. Melaporkan  pelanggaran  tersebut
kepada pihak penyidik POLRI dan/atau PPNS DJHKI.
Guna mengantisipasi munculnya sengketa sebagai konsekwensi diberlakukannya  perlindungan  hukum HKI  di  wilayah  Indonesia,  peraturan perundang-undangan  telah  menyediakan beberapa lembaga yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan sengketa.Pemanfaatan  lembaga  tersebut ditentukan  berdasarkan  jenis  sengketa HKI  yang  dialami  oleh  para  pihak  yang terlibat.  Dalam  aturan normatif, sengketa HKI  dapat  digolongkan  dalam  3  (tiga) kategori yaitu:
1. Sengketa administratif;
2. Sengketa perdata;
3. Sengketa pidana.
Berdasarkan  uraian  di  atas  menurut analisis penulis bahwa dengan diundangkannya  Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berarti hak  cipta  termasuk  karya  cipta  yang dilindungi secara hukum, namun walaupun  sudah  dilindungi  oleh  aturan masih banyak terjadi pelanggaran- pelanggran  dalam  hak  cipta  sehingga menimbulkan  anggapan  bahwa  hukum tersebut fiktif, artinya masyarakat dianggap  tahu  hukum,  sehingga  jika terjadi pelanggaran seseorang tidak boleh
berdalih dengan alasan tidak tahu hukum.
Jika dihubungkan dengan 2 (dua) macam upaya  hukum  bagi  pencipta  maupun pemegang hak cipta untuk menyelesaikan pelanggaran  tersebut  baik  secara  perdata maupun  pidana,  maka  pelanggaran  hak cipta  ini  dapat  dibagi  2  (dua)  macam yaitu  pelanggaran  terhadap  ketentuan pidana  yang  terdapat  dalam  UUHC  dan pelanggaran  terhadap  permasalahan  yang bersifat keperdataan.
Pelanggaran  yang  bersifat  keperdataan yaitu pelanggaran hak moral dan pelanggaran  hak  ekonomi.  Pelanggaran hak  moral  yaitu  pelanggaran  dalam  hal tanpa  persetujuan  pencipta  atau  ahli warisnya  meniadakan  nama  pencipta yang tercantum pada ciptaan itu, mencantumkan  nama  pencipta  pada ciptaannya,  mengganti  atau  mengubah judul  ciptaan  dan  mengubah  isi  ciptaan. Pelanggaran hak ekonomi yaitu pelanggaran  karena  mengumumkan  dan memperbanyak  suatu  ciptaan  tanpa  ijin pencipta  atau  pemegang  hak  cipta.  Jenis ciptaan  yang  paling  banyak  dilanggar oleh users adalah  perbanyakan  melalui teknologi  informasi  di  internet  berupa MP3  yang  memungkinkan  perbanyakan musik atau lagu menjadi semakin mudah.

## E. Penutup

## 1. Simpulan
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan:
1. Faktor yang mempengaruhi
pelanggaran  hak  cipta  lagu  atau musik  di  Indonesia  adalah  faktor ekonomi, faktor sosial  budaya, faktor pendidikan, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran.
2. Bentuk-bentuk  pelanggaran  hak  cipta di  Indonesia  yakni Bootleg yakni pembajakan  yang  dilakukan  saat penyanyi tampil (live show ).
Counterfeit yakni  pembajakan  lagu yang dilakukan dengan menggandakan langsung, meniru persis cover dan  kemasannya  dan pirate yakni dilakukan dengan menggunakan  berbagai  lagu  dan bermacam-macam  album  rekaman yang laku di pasaran.
3. Upaya perlindungan hukum
dilakukan  salah  satunya  dengan  cara
pencegahan ( preventif ) dan penindakan ( represif ).
Penanggulangan  dilakukan  dengan cara sosialisasi ke masyarakat.
Pemerintah  sudah  banyak  melakukan tindakan-tindakan, namun usaha yang dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia
dalam  rangka  perlindungan  terhadap karya  cipta  ini  ternyata  belum membuahkan  hasil  yang  maksimal.
Di  satu  sisi  Undang-Undang  Hak
Cipta sudah dapat dikatakan
sempurna namun di sisi lain pelanggaran  hak  cipta  sudah  tidak dapat di bendung lagi.

## 2. Saran
a. Kepada  pemerintah  perlu  dikaji  dan benahi lebih jauh mengenai penegakan hukum terhadap
pelanggaran  hak  cipta  khususnya terhadap  pencipta  lagu  atau  musik yang lebih baik lagi.
b. Kepada  penegak  hukum  harus  lebih
tegas  mengawasi  penciptaaan  suatu karya  seni,  dan  membuat  peraturan terkait  hal  tersebut  agar  tidak  terjadi pembajakan  dengan  jumlah  banyak lagi.
c. Kepada  masyarakat  harus  segera disadarkan bahwa membeli CD/VCD
bajakan  adalah  merugikan  negara, dan tidak menghargai karya pencipta.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1.   Buku-Buku
Adisumarto,  Harsono.  1990. Hak  Milik Intelektual  Khususnya  Hak  Cipta. Jakarta, Akademika Presindo.
Audah,  Husain.  2004. Hak  Cipta  dan Karya  Cipta  Musik. Jakarta,  PT. Litera Antarnusa.
Damian,  Eddy.  2004. Hukum  Hak  Cipta
UUHC No.19 Tahun 2002. Bandung, Alumni.
Direktorat  Jenderal  HAKI,  Departemen
Hukum  Dan  HAM  RI.  Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, Ditjen HAKI, 2007. Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 2003. Hak  Milik Intelektual  (Sejarah,  Teori  dan Praktiknya di Indonesia) .
Bandung, Citra Aditya Bakti. Firmansyah,  Muhamad.  2008. Tata  Cara Mengurus HaKI. Jakarta, Visimedia. Hadi, Sutisno. 1981. Metodologi Research  I,  Cet  II. Yogyakarta, Penerbit Gajah Mada.
Lindsey,  Tim et.  all .  2003. Hak
Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung, Alumni.
Marzuki, Peter Mahmud.2005. Penelitian Hukum. Jakarta,  Prenada  Media Group.
Priyono,  Widodo.  2000. Kamus  Istilah
Internet Dan Komputer. Jombang,
Lintas Media. Purwaningsih, Endang. 2005 Perkembangan Hukum Intellectual Property Right.
Bandung, Ghalia Indonesia.
Rahardjo,  Satjipto.2003. Sisi-sisi  Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta, Kompas.
Rasjidi,  Lili  dan  Arief  Sidharta.  1989. Filsafat  Hukum  Mazhab  Dan
Refleksinya. Bandung,  Remadja Karya.
Rasjidi,  Lili  dan  B  Arief  Sidharta.1994. Filsafat  Hukum  Madzab  dan Refleksi. Bandung,  PT.  Remaja Rosda Karya.
Riswandi, Budi Agus dan Siti Sumartiah.
2006. Masalah-Masalah  HAKI Kontemporer. Yogyakarta,
Gitanagari.
Saidin,H,OK.2015, Aspek  Hukum  Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
Sembiring,  Sentosa.  2002. Prosedur  dan Tata  Cara  Memperoleh  Hak Kekayaan  Intelektual  di  Bidang
Hak  Cipta  Paten  dan  Merek.
Bandung. CV. Yrama Widya.
Soehono, Stefanus. 2006. Audio Steganografi  Menggunakan  MP3. Bandung,  Departemen  Teknik Elektro,  Sekolah  Teknik  Elektro Dan Informatika Institut Teknologi. Soekanto, Soerjono. 2006. Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum. Jakarta, PT. Raja
Grafindo Persada.
Subroto, Muhammad Ahkam dan Suprapedi. 2008. Pengenalan HAKI  (Konsep  Dasar  Kekayaan Intelektual  untuk  Penumbuhan Inovasi) . Jakarta, PT. Indeks.
Sudrajat dkk. 2010. Hak Kekayaan
Intelektual  Memahami  Prinsip Dasar,  Cakupan,  dan  Undang- undang  Yang  Berlaku .  Bandung, Oase Media.
Sulistiyono,  Adi.  2007. Eksistensi  &
Penyelesaian Sengketa HAKI. Surakarta,  LPP  UNS  dan UPT  Penerbitan  dan  Pencetakan UNS (UNS Press).
Syafrinaldi.  2006. Hak  Milik  Intelektual Dan Globalisasi. Pekanbaru– Riau, UIR Press.
Tim  Pengajar  HAKI. Hukum  Hak Kekayaan  Intelektual. Denpasar, Bagian  Hukum  Perdata  Fakultas
Hukum Universitas Udayana, 2005. Tunggal, Imam Sjahputra, Heri
Herjandono.  2000. Aspek-Aspek Hukum  Rahasia  Dagang  (Trade Secret)  Seluk  Beluk  Tanva  Jawab Teori dan Praktek , Jakarta, Harvarindo.
Usman,  Rachmadi.  2003. Hukum  Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia . Bandung, PT. Alumni. Widyapramono.1992. Tindak  Pidana Hak Cipta Analisis
dan
Penyelesaiannya. Jakarta,  Sinar Grafika.

## 2.   Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta.

## 3.   Makalah, Jurnal, Tesis
Haydar, Ahmad. “Peranan POLRI dalam Penegakan Hukum di bidang Hak Cipta” ,  dalam  Media  HAKI, Volume  IV,  No.  4,  Banten,
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen  Hukum  Dan  HAM RI, 2007.
Sitorus,  Rikson. Pembayaran  Royalti Kepada KCI Sebagai Kompensasi
Penggunaan  Hak  Mengumumkan Ciptaan Lagu Beserta
Permasalahannya. Tesis, Program
Pascasarjana
Universitas
Indonesia, Jakarta, 2006.
Wiyanto,  Wihadi. Penerapan  UU  No.  19 tahun  2002  Tentang  Hak  Cipta Dalam Rangka Memerangi Pembajakan.  Disampaikan  pada Lokakarya  Terbatas  Masalah- Masalah Kepailitan
dan
Wawasan  Hukum  Bisnis  Lainnya ,
Jakarta 10-11 Februari 2004.