Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan                                                                         p-ISSN 2548 – 298X Akreditasi No. 32a/E/KPT/2017                                                                                          e-ISSN 2548 – 5024 DOI: 10.24034/j25485024.y2018.v2.i3.4038

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGANGGARAN DAN PENDAPATAN ASLI DESA
Zaenal Fanani fanani@feb.unair.ac.id
Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  examine  the  influence  of  village  characteristics  factors,  leadership  styles, political  legitimacy,  access  to  information,  and  village  head  motivation  on  community  participation  in  village budgeting and to examine the effect of community participation in budgeting on village original revenues. The population of this study is the village head of all villages in East Java Province, the sample is 100 village heads. Data analysis techniques used to test the hypothesis using Structural Equation Modeling (SEM) with software Wrap-PLS 5.0. The result of the research shows that the factor of political legitimacy influences the motivation of village  head,  the  character  of the  village  influences  the  participation  of  the  society  in  budgeting  in  the village. Factors  of  leadership  style,  political  legitimacy,  and  access  to  information,  have  no  effect  on  the  village  head's motivation.  Factors  of  leadership  style,  political  legitimacy,  and  access  to  information,  and  the  motivation  of village heads do not influence public participation in village budgeting. Public participation in budgeting has an effect on the original income of the village.
Key words: the determinants of public participation in budgeting, the original income of the village

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh faktor–faktor karakteristik desa, gaya kepemimpinan, legitimasi  politik,  akses  informasi,  dan  motivasi  kepala  desa  terhadap  partisipasi  masyarakat  dalam penganggaran di desa dan menguji pengaruh partisipasi masyarakat dalam penganggaran terhadap pendapatan  asli  desa.  Populasi  penelitian  ini  adalah  kepala  desa  dari  seluruh  desa  yang  ada  di wilayah Propinsi Jawa Timur, sampelnya 100 kepala desa. Teknik analisa data yang digunakan untuk menguji  hipotesis  menggunakan Structural  Equation  Modelling (SEM)  dengan software Wrap-PLS  5.0. Hasil  penelitian  menunjukkan  faktor  legitimasi  politik  berpengaruh  terhadap  motivasi  kepala  desa, karakteristik desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam penganggaran di desa. faktor gaya  kepemimpinan,  legitimasi  politik,  dan  akses  informasi,  tidak  berpengaruh  terhadap  motivasi kepala desa. Faktor gaya kepemimpinan, legitimasi politik, dan akses informasi, dan motivasi kepala desa tidak berpengaruh partisipasi masyarakat dalam penganggaran di desa. partisipasi masyarakat dalam penganggaran berpengaruh terhadap pendapatan asli desa.
Kata kunci: faktor penentu partisipasi masyarakat dalam penganggaran, pendapatan asli desa

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  No  6  Tahun  2014 menjadi  landasan  formal  dimulainya  oto- nomi desa. Perubahan paling terlihat dalam UU  Desa  tersebut  adalah  pemberian  ke- wenangan  yang  lebih  besar  pada  Desa untuk  mengelola  dan  membangun  daerah- nya  sendiri,  serta  sebagai  pengakuan kembali  ( recognition )  keragaman  karakter-
istik  desa  oleh  Negara  sejak  kebijakan homogenisasi  dan  sentralisasi  bentuk  desa di  masa  Orde  Baru  tahun  1979.  Untuk melaksanakan  kewenangannya  tersebut, sesuai  prinsip  subsidiaritas  yang  diatur dalam  UU  Desa,  Pemerintah  berkewajiban mengalokasikan  Dana  Desa  sebesar  10% dari  jumlah  dana  transfer  ke  daerah  dalam APBN.  Disamping  itu,  Pemerintah  Daerah
386 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 3, September 2018 : 385 – 403
juga diwajibkan mengalokasikan 10 % bagi- an  dari  dana  transfer  pemerintah  pusat  ke daerah,  serta  bagi  hasil  pajak  dan  retribusi daerah  untuk  ditransfer  ke  Desa  dalam bentuk  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Dari simulasi  perhitungan  yang  dibuat  berdasar APBN  2014  dan  APBD  Kab/Kota  Tahun 2014,  jumlah  anggaran  yang  akan  diterima tiap  desa  rata–rata  sebesar  Rp.1.436.033. 121,00 (http://www.budimansudjatmiko. net).  Angka  tersebut  relatif  besar  untuk tingkat  Desa  bila  dibandingkan  selama  ini yang  mayoritas  bergantung  dari  anggaran ADD,  dimana  secara  realita  hanya  residual dari anggaran daerah (APBD).
UU  Desa  mengamanatkan  perlunya perubahan  dalam  tata  kelola  kekayaan (keuangan) Desa secara lebih modern dalam pengelolaan  anggaran.  Hal  ini  sejatinya bukanlah  hal  yang  baru,  mengingat  sejak dikeluarkannya  PP  79  Tahun  2005,  tata kelola  pemerintahan  Desa  telah  diatur, termasuk  didalamnya  penerapan  prinsip good  governance atas  pengelolaan  keuangan desa.  Yang  membedakan  hanya  pada tekanan dan tuntutan yang lebih besar dari semua  pihak  sebagai  konsekuensi  pe- ningkatan  anggaran  yang  signifikan  se- bagaimana  diatur  dalam  UU  Desa.  Desa diharapkan  mampu  menyusun  anggaran, melaksanakan, dan mempertanggun jawab- kan secara lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif,  dalam  tujuannya  untuk  me- ningkatkan  pemberdayaan  dan  kesejah- teraan  masyarakat  dengan  anggaran  yang besar  (Pratiwi,  2012;  Sujito,  2013).  Pemerin- tah  Desa  diharapkan  mampu  menciptakan sinergi  dengan  lembaga  desa  yang  ada (BPD,  LPM,  Organisasi  lokal  desa  lainnya) yang  secara  formal  menjadi  saluran partisipasi masyarakat.
Jumlah  Desa  di  Indonesia  yang  se- banyak 72.944 Desa, dengan beragam corak dan  karakteristiknya  masing–masing  dapat menjadi sebuah kekuatan yang besar untuk membangun  Indonesia  kedepan,  bila  UU Desa  mampu  dijalankan  sebagaimana  yang diharapkan.  Namun  disisi  lain,  keragaman yang ada juga berpotensi menjadi hambatan
yang  besar  dalam  pelaksanaan  UU  Desa, ketika  karakteristik  yang  dimiliki  Desa justru resisten dengan nilai–nilai baru diluar yang  dianutnya  selama  ini.  Eko  (2012) membedakan  ragam  dan  perkembangan desa  di  Indonesia  menjadi  empat  corak, yaitu 1) Desa asli ( indigenous village ), dimana pengaruh  adat  jauh  lebih  kuat  dibanding pengaruh  faktor  lain;  2)  Desa  parokhial, pengaruh  agama  atau  kekerabatan  telah merubah  ciri  desa  asli  menjadi  dua  bentuk desa: parokhialisme kekerabatan dan parokhialisme  keagamaan;  3)  Desa  korpo- ratis,  merupakan  bentuk  desa  yang  paling mendominasi  di  Indonesia  sebagai  dampak UU  No  5/1979  di  masa  orde  baru;  dan  4) Desa  sipil  ( civil  village ),  pengaruh  dari  luar (LSM  maupun  lembaga  internasional)  telah merubah  corak  desa  menjadi  institusi  yang berorientasi  pada  pelayanan  publik  dan pemberdayaan  masyarakat.  Kondisi  ter- sebut  mengindikasikan  bahwa  ragam  atau corak  desa  adalah  faktor  yang  dapat  me- mengaruhi  pelaksanaan  UU  Desa,  disam- ping  kecukupan  daya  dukung  sebagai prasyarat dalam mengimplementasikan UU tersebut. Hal itu akan nampak ketika proses perencanaan  dan  penyusunan  anggaran (APBDes) berlangsung.
Salah  satu  prinsip  pokok  penyusunan APBDes  dalam  UU  Desa  adalah  ter- bangunnya  partisipasi  masyarakat  dalam penganggaran,  pelaksanaan  pembangunan, maupun  dalam  pengawasannya.  Hal  itu mengisyaratkan  bahwa  pendekatan  peng- anggaran yang digunakan adalah buttom up . Model  pendekatan  tersebut  bertujuan  agar program  dan  kegiatan  yang  direncanakan benar–benar  sesuai  kebutuhan  masyarakat setempat  dalam  upaya  membangun  ke- sejahteraannya. Banyaknya faktor yang me- mengaruhi  tingkat  partisipasi  pengang- garan  sering  menghasilkan  efek  yang  be- ragam  di  masing–masing  organisasi  atau institusi.  Terlebih  ketika  hal  tersebut  di- kotomikan  menurut  karakteristik  antara sektor  publik  dan  privat.  Penelitian  me- ngenai  partisipasi  penganggaran  di  sektor publik  kadang  menjadi  bias  ketika  variabel
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat ... – Fanani 387
yang  digunakan  mengadopsi  prediktor yang  diterapkan  di  sektor  privat,  tanpa melakukan  kontrol  atas perbedaan  karakte- ristik  yang  ada,  maupun  penyesuaian terhadap variabel yang digunakan.
Gaya  kepemimpinan,  asimetri  infor- masi, sikap kerja, locus of control , kebutuhan akan  prestasi,  desentralisasi,  komitmen organisasi,  serta  inovasi,  sering  digunakan sebagai  variabel  yang  memengaruhi  parti- sipasi  penganggaran  (Fauzi  dan  Haryanto, 2013;  Kunwaviyah  dan  Syafruddin,  2010; Rahardjo,  2009;  Wahyuningsih  dan  Pramu- ka, 2012; Yuen, 2007).
Hasil  penelitian  menunjukkan  peng- anggaran  yang  melibatkan  partisipasi  ang- gota organisasi berhubungan positif dengan kinerja  organisasi  maupun  managerial.  Hal ini  menjadi  salah  satu  alasan  berkembang- nya  pendekatan  penganggaran  partisipatif ( buttom up ) di sektor publik maupun privat. Namun  demikian  kompleksitas  tujuan  dan tanggungjawab  di  sektor  publik  (peme- rintah)  dibanding  privat,  menyebabkan perlunya  pendekatan  multidimensional  de- ngan mempertimbangkan aspek lain di luar pendekatan  ekonomi  dalam  membahas penganggaran partisipatif.
Sektor  publik  (pemerintah)  tidak  dapat dilepaskan  dari  aspek  sosial  dan  politik. Sektor ini memiliki konsekuensi pentingnya mengidentifikasi  adanya  pengaruh  variabel lain,  yang  dimungkinkan  berpengaruh  ter- hadap partisipasi penganggaran. Eko (2012) menemukan  bahwa  kehidupan  di  Desa begitu  kental  dengan  konteks village  politic yang  ada  di  dalamnya,  dimana  hampir setiap  permasalahan  masyarakat  dan  pem- bangunan desa akan bermuara pada kepala desa.  Pendapat  ini  setidaknya  telah  mem- beri  contoh  bahwa  sektor  publik,  terlebih pada  tataran  desa  tidak  terlepas  dari  aspek sosial  yang  tersirat  dari  kuatnya  keper- cayaan masyarakat desa kepada pemimpin- nya,  dan  disisi  lain  hal  itu  menunjukkan bahwa kepala desa memiliki legitimasi yang kuat secara politis. Kondisi tersebut relevan dengan  pendapat  yang  mengatakan  bahwa penganggaran  adalah  politik,  karena  ini
berhubungan  dengan  distribusi  sumber daya  dan  membuat  pilihan  rencana  alter- natif  untuk  operasi  pemerintah  (Wu  dan Wang,  2011).  Dengan  kata  lain,  pengang- garan  publik  berkaitan  erat  dengan  ke- pentingan  publik  dan  kesejahteraan  sosial, serta  hubungan  negara-masyarakat.  Oleh karena  itu,  anggaran  pemerintah  memain- kan  peran  penting  dalam  mengurangi ketidakpuasan  sosial  dan  mengkonsoli- dasikan legitimasi Negara.
Liao  dan  Zhang  (2012)  dengan  mem- pertimbangkan faktor lingkungan dan poli- tik,  menggunakan  mekanisme  keterlibatan interaktif  dan  dukungan  politik  sebagai prediktor  partisipasi  masyarakat  dalam pengganggaran  yang  juga  dimoderasi  oleh motivasi  (niat)  manager  kota.  Partisipasi masyarakat  dalam  penganggaran  dibagi kedalam  3  dimensi,  yaitu  komunikasi  pu- blik,  konsultasi  publik,  serta  dialog  dan negosiasi  publik.  Penelitian  tersebut  mem- buktikan  bahwa  kedua  prediktor  yang digunakan  berhubungan  positif  dengan ketiga  dimensi  partisipasi  masyarakat dalam  penganggaran.  Sebelumnya  Zhang dan  Yang  (2009)  juga  menemukan  bahwa lingkungan  politik  yang  relatif  stabil,  dan sikap manager (walikota) terhadap masukan warga  merupakan  faktor  penting  yang menjelaskan  proses  penganggaran  parti- sipatif.  Selain  itu,  Vincent  (2010)  dalam studi  kasusnya  menemukan  bahwa  peng- anggaran  partisipatif  hanya  akan  bersifat simbolik  ketika  didasarkan  kepentingan politik  lokal,  namun  sebaliknya  dorongan kolektif masyarakat yang terlembaga dalam komunitas bisa menjadi bentuk organik dan relevan untuk penganggaran partisipatif.
Dimensi  ketiga  dari  partisipasi  masya- rakat  yang  digunakan  Liao  dan  Zhang (2012),  yaitu  dialog  dan  negosiasi  publik, dalam  konteks  pemerintahan  Desa  ter- manifestasi  dalam  wujud  musyawarah Desa. UU Desa mengatur bagaimana meka- nisme  dan  kapan  musyawarah  Desa  harus dilaksanakan. Dimensi dialog dan negosiasi publik  tersebut  menyiratkan  bahwa  meka- nisme  interaktif  atau  model  komunikasi
388 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 3, September 2018 : 385 – 403
yang  harusnya  dibangun  Pemerintah  ada- lah  komunikasi  dua  arah.  Untuk  mampu membangun  model  komunikasi  tersebut, maka  akses  informasi  yang  memadai menjadi  prasyarat  penting.  Atau  dengan kata  lain,  akses  informasi  dimungkinkan juga  memengaruhi  partisipasi  masyarakat. Bagi  desa–desa  yang  telah  maju,  dengan daya  dukung  insfrastruktur  yang  memadai tentunya  memudahkan  Pemerintah  Desa dalam  menyampaikan  informasi,  maupun bagi masyarakat dalam memberikan umpan balik sebagai wujud keterlibatannya, namun tidak  demikian  halnya  dengan  desa–desa yang  belum  atau  kurang  terjangkau  pem- bangunan.  Akses  informasi  tidak  hanya diartikan  dalam  bentuk  saluran  formal seperti  pengumuman  yang  terpasang  di papan,  media  cetak  maupun  elektronik, atau mungkin jaringan internet ( website ). Di Desa  sering  mekanisme informal  jauh  lebih efektif  dalam  mengakomodasi  partisipasi warga.  Kondisi  itu  tidak  dapat  dipisahkan dari  karakteristik  geografis,  sosial,  maupun demografi  masyarakatnya.  Berdasar  pen- jelasan  tersebut,  dalam  penelitian  ini  akses informasi menjadi salah satu prediktor yang dimungkinkan berpengaruh terhadap parti- sipasi masyarakat dalam penganggaran.
UU  Desa  mengatur  bahwa  selain  dari Dana  Desa  yang  dianggarkan  melalui APBN,  dan  bagi  hasil  Pajak  dan  retribusi maupun  ADD  dari  Pemda,  Desa  diharap- kan juga mampu menggali sumber–sumber pendapatan  asli  desa  (PADesa).  Sumber Pendapatan  Asli  Desa  diantaranya  dari hasil  usaha,  pemanfaatan  asset  desa,  dari swadaya  atau  partisipasi,  gotong  royong, maupun lain-lain yang sah (pasal 72 UU No 6/2014).  Hal  itu  bertujuan  untuk  men- dorong  kemandirian  Desa  serta  mem- percepat  pembangunan  dan  meningkatkan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Dengan membangun  partisipasi  masyarakat  desa dalam proses penganggaran, maka diharap- kan  selain  lebih  mampu  mengidentifikasi pemenuhan barang publik yang dibutuhkan masyarakat setempat, juga akan meningkat- kan  partisipasi  yang  lebih  nyata  dalam
bentuk  tenaga  maupun  materi.  Hal  ini didukung bukti empiris yang menunjukkan bahwa dimensi modal sosial yakni jaringan sosial  dan  solidaritas  berhubungan  positif dengan  sumbangan  sukarela  dalam  penye- diaan barang  publik (Leonard,  Croson,  dan Oliveira,  2010;  Valastro,  2012).  Mengacu realita yang ada bahwa pada dasarnya desa memiliki  modal  sosial  yang  kuat  (Handa- yani,  Syafrudin,  dan  Eko,  2012),  maka dengan  partisipasi  masyarakat  yang  tinggi dalam  proses  penganggaran,  diharapkan akan  berkontribusi  positif  terhadap  pen- dapatan  swadaya  atau  gotong  royong sebagai bagian Pendapatan Asli Desa.
Penelitian  ini  berbeda  dari  penelitian  – penelitian  sebelumnya.  Pertama,  penelitian ini  menggunakan  variabel  yang  lebih kontekstual  untuk  sektor  publik,  dengan menambahkan  beberapa  predictor  diluar pendekatan  ekonomi  ataupun  akuntansi keperilakuan,  yaitu  variabel  karakteristik desa dan dukungan politik. Selain itu peng- gunaan  variabel  akses  informasi,  secara substansi  berbeda  dengan  asimetri  infor- masi  (Fauzi  dan  Haryanto,  2013).  Akses informasi  lebih  menekankan  pada  ter- sedianya  saluran  informasi  yang  memadai sebagai  jembatan  komunikasi  dan  aktuali- sasi  masyarakat  dengan  pemerintah  desa, hal ini lebih relevan untuk tingkat desa atau pemerintah  lokal.  Dengan  menambah  be- berapa  variabel  baru,  diharapkan  dapat memperbaiki kesenjangan penelitian terkait partisipasi  penganggaran  di  sektor  publik yang kurang mempertimbangkan pengaruh aspek  politik  dan  sosial,  serta  karaktersitik obyek.  Hal  tersebut  sekaligus  menjadi motivasi dalam penelitian ini.
Kedua,  penelitian  ini  tidak  membeda- kan  pengaruh  variabel  bebas  terhadap masing–masing  dimensi  partisipasi  peng- anggaran  (Liao  dan  Zhang,  2012),  yakni dimensi  komunikasi  publik,  konsultasi publik,  serta  dialog  dan  negosiasi  publik. Hal  ini  dilakukan  karena  dimensi  parti- sipasi  masyarakat  dalam  penganggaran yang  ada  di  desa  secara mandatory melalui musyawarah  desa  (dimensi  dialog  dan
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat ... – Fanani 389
negosiasi  publik),  sehingga  efek  yang ditimbulkan  adalah  dikotomi  antara  parti- sipasi dalam arti sesungguhnya (nyata) atau hanya  akan  bersifat  semu  atau  simbolik ketika  motif  politis  dari  Pemerintah  Desa lebih  menonjol  (Vincent,  2010;  Wu  dan Wang,  2011).  Berpedoman  pada  asumsi tersebut, maka kedua dimensi lainnya dapat di-  artikan  sebagai  proses  menuju  dimensi dialog dan negosiasi publik.
Ketiga, penelitian ini mengaitkan parti- sipasi  penganggaran  dengan  implikasi ekonomis  yaitu  pendapatan  asli  desa,  ber- beda dengan kebanyakan penelitian selama ini  yang  banyak  mengaitkan  partisipasi penganggaran  di  sektor  publik  dengan kinerja  manajerial  (Rahardjo,  2009;  Wahyu- ningsih  dan  Pramuka,  2012;  Yuen,  2007). Hal ini lebih kontekstual dan dimungkinkan untuk  level  Desa,  mengingat  dalam  UU Desa  salah  satu  sumber  pendapatan  asli desa  diperoleh  dari  pendapatan  swadaya atau  gotong  royong.  Partisipasi  masyarakat yang  tinggi  untuk  ikut  terlibat  dalam penganggaran,  diharapkan  akan  berkontri- busi  positif  terhadap  pendapatan  swadaya atau  gotong  royong.  Leonard et  al .,  (2010) dan  Valastro  (2012)  menyatakan  bahwa jaringan sosial dan solidaritas berhubungan positif dengan sumbangan sukarela (waktu, tenaga, dan materi) atas pemenuhan barang publik,  menjadi  kerangka  logis  yang  men- dasari  premis  tersebut. Fokus  penelitian  ini menguji  faktor-faktor  yang  memengaruhi partisipasi masyarakat dalam penganggaran di  Desa.  Permasalahan dalam  penelitian ini dapat  dirumuskan  sebagai  berikut  1)  apa- kah  faktor–faktor  karakteristik  desa,  gaya kepemimpinan,  legitimasi  politik,  akses informasi,  dan  motivasi  kepala  desa  me- mengaruhi  partisipasi  masyarakat  dalam penganggaran  di  desa?  dan  apakah  parti- sipasi masyarakat dalam penganggaran ber- pengaruh terhadap pendapatan asli desa?

## TINJAUAN TEORETIS Partisipasi Penganggaran
Hampir  setiap  organisasi,  terlepas  dari ukuran, kompleksitas atau sektor usahanya,
sangat  bergantung  pada  anggaran  dan sistem  penganggaran  untuk  mencapai  tuju- an  strategis.  Keberhasilan  dan  pentingnya penganggaran berkaitan dengan identifikasi organisasi  tujuan,  alokasi  tanggung  jawab untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan akibat  dari  pelaksanaannya  (Raghunandan, Ramgulam,  dan  Raghunandan,  2012).  Da- lam  proses  penganggaran  diyakini  adanya aspek  teknis  dan  perilaku  yang  dapat menguntungkan  organisasi  dipahami  jika kedua  aspek  tersebut  dikelola  dan  ter- koordinasi  dengan  benar.  Aspek  teknis penganggaran  berkaitan  dengan  perhitu- ngan  matematis  biaya  dan  pengeluaran yang diproyeksikan. Sedangkan aspek peri- laku  berfokus  pada  kemampuan  untuk mencapai  aspek  teknis  penganggaran  de ngan  memanfaatkan  anggota  organisasi tersebut. Dari pendapat tersebut Raghunan- dan et  al .,  (2012)  mengenalkan  tiga  macam pendekatan  penganggaran,  yaitu:  1) top down yang  lebih  dekat  dengan  gaya  ke- pemimpinan otokratis; 2) buttom up dimana kepemimpinan  demokratis  lebih  menonjol, sehingga lebih melibatkan partisipasi karya- wan;  3)  anggaran  dinegosiasikan,  yang merupakan  perpaduan  kedua  anggaran sebelumnya (top-down dan buttom-up).
Tren  penerapan  penganggaran  parti- sipatif  ( buttom  up )  yang makin  berkembang luas di sektor publik (pemerintahan) secara tidak langsung menunjukkan meningkatnya keinginan  pemerintah  untuk  melibatkan masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan dan kebijakan publik. Wu dan Wang (2011) menyatakan  bahwa  penganggaran  parti- sipatif adalah proses pengambilan keputus- an  kreatif  yang  melibatkan  warga  untuk memutuskan  atau  membantu  memutuskan bagaimana  menangani  pemakaian  sumber daya publik. Namun bagaimana mekanisme partisipasi  warga  masyarakat  dalam  pe- nganggaran  berbeda  antar  tingkatan  pe- merintahan,  maupun  antar  Negara.  Hal  itu berkait  erat  dengan  regulasi  yang  ada maupun  model  pengadopsian  penganggar- an  partisipatif  yang  umumnya  disesuaikan dengan karakteristik masing–masing peme-
390 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 3, September 2018 : 385 – 403
rintahan  (Negara).  Secara  umum,  pendapat yang mendukung penganggaran partisipatif menyatakan  bahwa  manfaat  yang  dihasil- kan  dari  pendekatan  penganggaran  parti- sipatif  antara  lain:  memberi  kesempatan warga  masyarakat  untuk  berperan  dalam mengalokasikan  sumber  daya,  lebih  dapat memprioritaskan  program  kebijakan  sosial, serta mengawasi penggunaan pembelanjaan publik.  Yang  pada  akhirnya  akan  mem- bantu  untuk  menambah  bentuk  kontrol sosial  masyarakat  sipil,  di  samping  adanya kontrol  anggaran,  serta  meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah.
Mekanisme  partisipasi  penganggaran di  Desa  sesuai  regulasi  yang  ada  adalah melalui Musyawarah Desa sebagai lembaga kekuasaan  tertinggi  di  Desa.  dapat  diper- samakan  dengan  dimensi  dialog  dan negosiasi  publik  (Liao  dan  Zhang,  2012), sedangkan  dimensi  komunikasi  publik  dan konsultasi  publik  dapat  diartikan  sebagai proses  yang  terjadi  menuju  dimensi  dialog dan  negosiasi  publik.  Pihak  yang  berperan penting  dalam  menyelenggarakan  Musya- warah  Desa  adalah  BPD.  Selain  itu  UU  No 6/2014  mengatur  bahwa  para  pihak  yang wajib  dilibatkan  dalam  Musyawarah  Desa meliputi  Pemerintah  Desa,  BPD,  LPM, semua organisasi Kemasyarakatan lain baik yang  formal  maupun  non-formal  (ormas kepemudaan,  Lansia,  kelompok  perempu- an), RT/RW, serta perwakilan tokoh masya- rakat.  Banyaknya  pihak  yang  terlibat  di- maksudkan  agar  proses  penganggaran  ter- sebut mampu mengidentifikasi dengan baik kebutuhan  seluruh  kelompok  masyarakat tanpa  memandang  diskriminasi  mayoritas dan  minoritas.  Disini  BPD  menjadi  aktor kunci  dalam  menjembatani  keterlibatan warga  dengan  pemerintah  desa,  serta  men- jamin  bahwa  penganggaran  yang  disusun telah mengakomodir kebutuhan masyarakat akan  pemenuhan  barang  publik,  dan  se- bagai  upaya  pemberdayaan  masyarakat. Yang perlu diperhatikan adalah munculnya partisipasi semu (simbolik) sebagai dampak negatif  penganggaran  partisipatif  dimana motivasi  yang  melandasinya  hanya  untuk
membangun  legitimasi  politik  dari  sebuah rezim  pemerintahan  yang  korup,  serta mempromosikan  tujuan-tujuan  politiknya sendiri  (Vincent,  2010).  Dalam  kondisi  ter- sebut penganggaran partisipatif telah diatur sedemikian  rupa  seolah-olah  menggambar- kan  bagaimana  proses  yang  berlangsung dihasilkan  dari  inisiatif  dan  pengambilan keputusan  yang  demokratis.  Selain  itu  da- lam konsteks pemerintahan Desa perlu juga diperhatikan  kuatnya  pengaruh  patron- klien  antara  kepala  Desa  dengan  masya- rakatnya  yang  berakibat  praktik  partisipasi yang berlangsung hanya prosedural semata (Mahendro, 2013).

## Pengaruh  Karakteristik  Desa  terhadap Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengang- garan
Suroso,  Hakim,  dan  Noor  (2014)  mem- buktikan  bahwa  faktor  internal  (struktur demografi  masyarakat)  yang  merupakan salah  satu  bentuk  karakteristik  desa  ber- pengaruh  terhadap  partisipasi  masyarakat dalam  proses  Musrembangdes.  Sementara itu  Eko  (2012)  dalam  studi  kasusnya  me- nemukan  bahwa  ragam  corak  desa  dapat menunjukkan perkembangan kemajuan suatu  desa.  Semakin  maju  corak  per- kembangan  sebuah  Desa  dapat  diartikan bahwa  tingkat  pemenuhan  dan  akses  atas barang  kebutuhan  publik  juga  makin memadai.  Hal  itu  dimungkinkan  juga  akan memengaruhi  partisipasi  penganggaran karena  terkait  dengan  tingkat  kedasaran masyarakat  untuk  kemudian  aktif  terlibat dalam  mengidentifikasi  kebutuhan  men- dasar  yang  belum  dipenuhi,  sekaligus  ikut serta dalam pengambilan keputusan publik. Merujuk uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 1 :  Karakteristik  Desa  berpengaruh  ter- hadap Partisipasi Penganggaran
Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan  terhadap Motivasi  Kepala  Desa  dan  Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran
Gaya  kepemimpinan  yang  sesuai  ke- butuhan  organisasi,  diyakini  akan  me-
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat ... – Fanani 391
ningkatkan  partisipasi  dan  motivasi  pim- pinan maupun anggota organisasi, sehingga dapat  meningkatkan  kinerjanya  maupun kepuasan  individu  dan  kolektif.  Namun dari  beberapa  penelitian  masih  menunjuk- kan hasil yang beragam atas pengaruh gaya kepemimpinan  dengan  partisipasi  peng- anggaran. Fauzi dan Haryanto (2013) mem- buktikan  bahwa  Gaya  kepemimpinan  tidak berhubungan  positif  dengan  partisipasi penganggaran. Demikian juga Ketika model konstruk  tersebut  diubah,  gaya  kepemim- pinan  juga  tidak  memberikan  efek  pe- ngaruh moderasi terhadap hubungan parti- sipasi  penganggaran  dengan  kinerja  mana- jerial (Rahardjo, 2009). Namun hasil berbeda ditunjukkan Suroso et al . (2014), yang mem- buktikan  bahwa  kepemimpinan  justru berhubungan  positif  dengan  tingkat  parti- sipasi  masyarakat  dalam  proses  perencana- an  dan  penganggaran  (Musrembangdes). Demikian  pula  Zhang  dan  Yang  (2009) membuktikan bahwa model kepemimpinan demokratis  yang  dibentuk  oleh  pengetahu- an  dan  ketrampilan  professional  berhubu- ngan  positif  dengan  motivasi  pimpinan yang  lebih  besar  untuk  melibatkan  warga. Menyandarkan  pada  uraian  tersebut,  dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 2a :  Gaya  Kepemimpinan  berpengaruh positif terhadap Motivasi kepala desa.
H 2b :  Gaya  Kepemimpinan  berpengaruh positif  terhadap  Partisipasi  masya- rakat dalam Penganggaran
Pengaruh  Legitimasi  Politik  terhadap Motivasi  Kepala  Desa  dan  Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran
Penganggaran publik berhubungan erat dengan  kepentingan  publik,  instrument mencapai  kesejahteraan  sosial,  serta  terkait hubungan  Negara  dan  masyarakat.  Oleh karena  itu,  anggaran  memainkan  peran penting  dalam  mengurangi  ketidakpuasan sosial  dan  mengkonsolidasikan  legitimasi Pemerintah  (Wu  dan  Wang,  2011).  Secara empiris, pendapat tersebut telah dibuktikan (Liao  dan  Zhang,  2012;  Zhang  dan  Yang,
2009),  bahwa  dukungan  (legitimasi)  politik linier  dengan  dorongan  atau  motivasi manager  (walikota)  untuk  melibatkan masyarakat  dalam  penganggaran  maupun partisipasi  masyarakat  itu  sendiri.  Legiti- masi  politik  berkaitan  dengan  tingkat  ke- percayaan  dan  dukungan  masyarakat  ke- pada  Pemerintah  (kepala  desa).  Ketika legitimasi  politik  pemerintah  (kepala  desa) menurun,  hal  tersebut  akan  menurunkan keterlibatan  masyarakat  dalam  setiap  pro- gram  atau  kegiatan  pemerintahan  desa, sebagai  akibat  hilangnya  kepercayaan  dan dukungan  masyarakat  kepada  pemerintah (Ekawati,  2012).  Berdasar  uraian  tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H 3a :  Legitimasi politik berpengaruh positif terhadap motivasi kepala desa
H 3b :  Legitimasi politik berpengaruh positif terhadap Partisipasi masyarakat dalam Penganggaran Pengaruh Akses Informasi terhadap Motivasi  Kepala  Desa  dan  Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran
Kecukupan  saluran  atau  akses  infor- masi akan berpengaruh terhadap pola (mo- del)  komunikasi  yang  berlangsung.  Peng- anggaran  partisipatif  yang  menggunakan pendekatan  buttom  up  mensyaratkan  pola komunikasi  dua  arah,  antara  anggota organisasi dengan pimpinan ( manager ), atau dalam  sektor  publik  antara  masyarakat dengan  pemerintah.  Liao  dan  Zhang  (2012) menyatakan bahwa mekanisme komunikasi yang  diciptakan  pemerintah  setempat  me- mengaruhi  keberhasilan  partisipasi  peng- anggaran.  Dengan  mekanisme  komunikasi dua  arah,  warga  bisa  meminta  informasi yang  mereka  butuhkan,  mengartikulasikan posisi  mereka  sendiri,  memberikan  umpan balik terbuka, dan memahami kendala yang dihadapi  oleh  masyarakat.  Dengan  kata lain, mekanisme komunikasi tersebut dapat dipersamakan  dengan  kecukupan  akses informasi  yang  tersedia  baik  dalam  bentuk formal  maupun  informal.  Terlebih  bila populasi desa cukup besar, menjadi sebuah
392 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 3, September 2018 : 385 – 403
keniscayaan penggunaan media lokal untuk memastikan informasi tentang proses parti- sipasi  dapat  mencapai  sebagian  besar  pen- duduk  (Zhang  dan  Yang,  2009).  Merujuk uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 4a :  Akses  informasi  berpengaruh  positif terhadap motivasi kepala desa
H 4b :  Akses  informasi  berpengaruh  positif terhadap Partisipasi masyarakat dalam Penganggaran
Pengaruh  Motivasi  kepala  desa  terhadap Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengang- garan
Liao  dan  Zhang  (2012)  menyatakan bahwa  dorongan  atau  motivasi  manajer kota untuk melibatkan warga berhubungan positif  dengan  partisipasi  warga  dalam penganggaran.  Pendapat  senada  sebelum- nya  telah  dinyatakan  Zhang  dan  Yang (2009),  bahwa  sikap  manajer  kota  terhadap warga partisipasi mungkin adalah prediktor yang  paling  penting  dari  keputusan  ke- terlibatan  warga  dalam  penganggaran. Merujuk  kedua  temuan  empiris  tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H 5 :  Motivasi kepala desa untuk melibatkan masyarakat  berpengaruh  positif  ter- hadap  Partisipasi  masyarakat  dalam Penganggaran
Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  dalam Penganggaran  Terhadap  Pendapatan  Asli Desa
Salah satu sumber PADesa berasal dari pendapatan  swadaya,  partisipasi,  atau gotong  royong.  Tetapi  dalam  praktik,  se- jatinya  ada  permasalahan  mendasar  terkait pengelolaan  pendapatan  swadaya  atau partisipasi  atau  gotong  royong,  hal  ini disebabkan  belum  adanya  ketentuan  atau standart  yang  mengatur  perlakuan  (pe- ngakuan, pengukuran, pelaporan) atas pen- dapatan  tersebut.  Namun  permasalahan tersebut  tidak  menjadi  aspek  kajian  dalam penelitian  ini.  Yang  menjadi  perhatian adalah, dengan partisipasi masyarakat yang tinggi  untuk  ikut  terlibat  dalam  peng-
anggaran,  diharapkan  akan  berkontribusi positif  terhadap  pendapatan  swadaya  atau gotong  royong.  Selain  itu  disisi  lain,  hasil dari  pendapatan  swadaya,  partisipasi,  atau gotong  royong  pada  dasarnya  dapat  di- hubungkan  atau  mengindikasikan  tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  proses  peng- anggaran  maupun  pelaksanaan  pembangu- nan.  Pendapat  ini  sejalan  dengan  temuan Leonard et  al .  (2010)  yang  membuktikan bahwa jaringan sosial yang lebih besar akan meningkatkan  kesadaran  seseorang  atas kebutuhan  masyarakat yang  pada  akhirnya mendorong  kontribusi  sosial  yang  lebih besar.  Sifat  kasualitas  antara  partisipasi penganggaran  dengan  Pendapatan  Asli Desa (swadaya atau partisipasi atau gotong royong)  itulah  yang  menjadi  fokus  pe- nelitian  ini.  Merujuk  uraian  tersebut,  dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 6 :  Partisipasi  Penganggaran  berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Desa

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis  penelitan  ini  adalah explanatory , yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk menguji  suatu  teori  atau  hipotesis  guna memperkuat  atau  bahkan  menolak  teori atau  hipotesis  hasil  penelitian  yang  sudah ada.

## Populasi  dan  Sampel,  Teknik  Peng- ambilan  Sampel,  Metode  Pengumpulan Data
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah kepala  desa  dari  seluruh  desa  yang  ada  di wilayah  Propinsi  Jawa  Timur.  Sampelnya 100  kepala  desa.  Sampel  dipilih  dengan teknik  purposive  sampling  yaitu  peng- ambilan  sampel  berdasarkan  kriteria  atau pertimbangan  tertentu.  Kriteria  atau  per- timbangan  yang  digunakan:  kepala  desa dipilih  karena  pemegang  otoritas  dan penanggungjawab Pemerintah Desa.
Penelitian  ini  menggunakan  data  pri- mer  yang  bersumber  dari  jawaban  respon den  atas  pernyataan  yang  berhubungan dengan karakteristik desa, gaya kepemimpi-
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat ... – Fanani 393
nan,  legitimasi  politik,  akses  informasi, motivasi  kepala  desa,  partisipasi  masya- rakat  dalam  penganggaran  di  desa  dan pendapatan  asli  desa.  Untuk  pengumpulan data  menggunakan  kuesioner  yang  di- distribusikan langsung oleh peneliti kepada responden. Jumlah  kuesioner  yang  didistri- busikan  sebanyak  120  kuesioner  dengan tingkat  pengembalian  sebanyak  108  kuesi- oner  dan  yang  dapat  diolah  sebanyak  100 kuesioner,  untuk  lebih  jelasnya  terkait pengumpulan data maka dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1

## Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner
No Uraian Jumlah 1 Kuesioner  yang  didistri- busikan 120 2 Kuesioner yang tidak kem- bali 12 3 Kuesioner  yang  kembali (1-2) 108 4 Kuesioner  yang  kembali tetapi tidak lengkap 8 5 Kuesioner  yang  dapat  di- olah (3-4) 100

## Sumber: data hasil penelitian (diolah)

## Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel Karakteristik Desa
Karakteristik  desa  adalah  perwujudan atau  kesatuan  geografi,  sosial,  ekonomi, politik  dan  kultural  yang  terdapat  di  situ (suatu  daerah)  dalam  hubungannya  dan pengaruhnya  secara  timbal  balik  dengan daerah  lain  (Eko,  2012).  Pengukuran  varia- bel  karakteristik  desa  menggunakan  7 indikator.

## Gaya Kepemimpinan
Gaya  kepemimpinan  adalah  orientasi hubungan  ( consideration ),  cenderung  men- jalin  hubungan  baik  antara  atasan  dengan anggota  organisasi  (bawahan),  yang  di- dasarkan hubungan saling menguntungkan, menghormati,  serta  saling  mendukung (Fauzi  dan  Haryanto,  2013).  Pengukuran
gaya  kepemimpinan  menggunakan  5  indi- kator.

## Legitimasi Politik
Legitimasi  politik  adalah  kuatnya kepercayaan  dan  dukungan  politik  kepada pemerintah.  Dukungan  (legitimasi)  politik linier  dengan  dorongan  atau  motivasi pemerintah  untuk  melibatkan  masyarakat dalam  penganggaran  (Liao  dan  Zhang, 2012;  Zhang  dan  Yang,  2009).  Pengukuran variabel  legitimasi  politik  menggunakan  4 indikator

## Akses Informasi
Akses  informasi  adalah  ketercukupan media  untuk  menyalurkan  arus  informasi dan  model  komunikasi  yang  terbentuk. Akses  informasi  tidak  terbatas  pada  media formal namun juga meliputi media informal mengingat  media  tersebut  lebih  efektif  dan umum diterima oleh sebagian besar masya- rakat desa. Pengukuran variabel akses infor- masi menggunakan 4 indikator.

## Motivasi Kepala Desa
Motivasi  kepala  desa  adalah  latar belakang  dan  sikap  dari  peran  kepala  Desa dalam  mendorong  partisipasi  masyarakat. Manager  lebih  cenderung  menggunakan berbagai strategi untuk mengatasi komplek- sitas  politik  dan  mengelola  sumber  daya organisasi,  atau  pula  mempertahankan antusiasme  mereka  dan  memotivasi  anggo- ta  organisasi  untuk  berinisiatif  ikut  terlibat (Liao  dan  Zhang,  2012).  Pengukuran  varia- bel  Motivasi  kepala  desa  menggunakan  6 indikator.

## Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengang- garan
Partisipasi masyarakat dalam pengang- garan  adalah  proses  pembuatan  kebijakan yang  inovatif,  dimana  masyarakat  dilibat- kan  secara  langsung  dalam  pembuatan anggaran  (Liao  dan  Zhang,  2012).  Peng- ukuran  variabel  partisipasi  masyarakat dalam  penganggaran  menggunakan  4 indikator.
394 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 3, September 2018 : 385 – 403

## Pendapatan Asli Desa
Pendapatan  asli  desa  adalah  pen- dapatan yang berasal dari hasil usaha, hasil aset,  swadaya  dan  partisipasi,  gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Pengukuran  variabel  karakteristik  desa menggunakan 4 indikator
Semua  variabel  diukur  dengan  meng- gunakan  skala  likert  dengan  lima  poin (mulai  dari  1  yang  berarti  (lemah)  tidak memengaruhi, sampai 5 yang berarti (kuat) sangat memengaruhi hubungan).

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan menggunakan  metode  survey,  dengan  me- ngirim  kuesioner  kepada  subjek  penelitian, yaitu  responden  kepala  desa.  Kuesioner diberikan saat kepala desa mengikuti diklat pengembangan  kapasitas  SDM  di  Badan Diklat Balongsari Tama Surabaya.

## Teknik Pengujian Hipotesis
Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis Structural Equation  Modelling (SEM).  Adapun  per- samaan regresi analisis jalur adalah sebagai berikut:
Y 1 = β1X2 + β2X3 + β3X4 + e1 Y 2 = β4X1 + β5X2 + β6X3 + β7X4 + β8Y1 + e2 Y 3 = β9Y2 + e3
Keterangan X 1 = Karakteristik Desa X 2 = Gaya Kepemimpinan X 3 = Legitimasi Politik X 4 = Akses Informasi Y 1 = Motivasi Kepala Desa Y 2 = Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran Y 3 = Pendapatan Asli Desa β = Koefisien regresi yang distandarisasi e = Error (faktor kesalahan)
Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan menggunakan  tingkat  signifikansi  maksi- mal  (α)=0,1  atau  10%.  Untuk  menguji hipotesis  Jika  nilai  signifikansi  <  0,1  (10%)
dan  koefisien  sama  maka  disimpulkan hipotesis tidak dapat ditolak.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Fokus  dalam  penelitian  ini  adalah untuk  menguji  pengaruh  faktor–faktor karakteristik  Desa,  gaya  kepemimpinan, legitimasi  politik,  akses  informasi,  dan Motivasi  kepala  desa  terhadap  partisipasi masyarakat  dalam  penganggaran  di  Desa dan  menguji  pengaruh  partisipasi  masya- rakat  dalam  penganggaran  terhadap  Pen- dapatan  Asli  Desa.  Fokus  tersebut  mem- posisikan  partisipasi  masyarakat  dalam penganggaran di Desa dan Motivasi kepala desa  sebagai  variabel  intervening.  Untuk pengujian  hipotesis  telah  menggunakan Structural  Equation  Modelling (SEM),  lebih tepatnya  menggunakan Variance-Based SEM atau Partial  Least  Squares (SEM-PLS)  karena dalam  SEM-PLS  dapat  digunakan  secara efisien  meskipun  dengan  ukuran  sampel yang  kecil  dan  dengan  model  yang  kom- plek,  sedangkan  software  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah Wrap-PLS  5.0 . Dalam  tahapan  SEM-PLS  akan  mengesti- masikan  model  pengukuran  ( measurement model )  dan  model  struktural  ( structural model ).  Pada  model  pengukuran  dilakukan evaluasi  hubungan  antara  indikator  dan konstruknya dengan menilai reliabilitas dan validitas  sedangkan  model  struktural  ada- lah spesifikasi hubungan antar variabel.

## Hasil Pengumpulan Data Statistik Diskriptif Variabel Penelitian
Statistik  diskriptif  adalah  statistik  yang digunakan  untuk menganalisa  data  dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data  yang  telah  terkumpul  sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat simpul- an  yang  berlaku  untuk  umum  atau  gene- ralisasi  (Sugiyono,  2014).  Adapun  statistik diskriptif  dalam  penelitian  ini  akan  me- maparkan antara lain nilai maksimun, mini- mum,  rata-rata,  dan  standar  deviasi  pada variabel-variabel penelitian, berdasarkan uji statistik  yang  dilakukan  maka  diperoleh
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat ... – Fanani 395
hasil  pada  Tabel  2.  Berdasarkan  hasil analisis  diskriptif  Tabel  2  maka  dapat disimpulkan  semua  variabel  memiliki  rata- rata  yang  cukup  besar  yaitu  karakteristik desa  (3,4925),  gaya  kepemimpinan  (4,226),
legitimasi  politik  (4,146),  akses  informasi (3,8575),  motivasi  kepala  desa  (4,394), partisipasi masyarakat dalam penganggaran (4,0025), dan pendapatan asli desa (3,66).
Tabel 2

## Tabel Statistik Diskriptif
Variabel Indikator Minimal Maksimal Modus Standar Deviasi Karakteristik Desa (X 1 ) X 11 X 12 X 13 X 14 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 2,00 5,00 1,21256 1,14398 1,30252 0,93954 Gaya Kepemimpinan (X 2 ) X 21 X 22 X 23
X 24 X 25 X 26 X 27 X 28 X 29 X 210 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 7,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,69311 0,55949 0,66332 0,55268 0,75338 0,68490 0,91558 0,75284 0,61431 0,65320 Legitimasi Politik (X 3 ) X 31 X 32 X 33 X 34 X 35 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 0,65897 0,82112 0,86316 0,83871 0,65713 Akses Informasi (X 4 ) X 41 X 42 X 43 X 44 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 0,89188 0,90671 0,93830 0,95658 Motivasi Kepala Desa (Y 1 ) Y 11 Y 12 Y 13 Y 14 Y 15 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 1,07853 0,68431 0,76403 0,73382 0,77973 Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran (Y 2 ) Y 21 Y 22 Y 23 Y 24 1,00 1,00 1,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1,17103 1,05462 0,74373 0,60101 Pendapatan Asli Desa (Y 3 ) Y 31 Y 32 Y 33 Y 34 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,98939 1,10536 1,04234 1,20985
Sumber: data hasil penelitian (diolah)
396 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 3, September 2018 : 385 – 403

## Tabel 3

## Reliabilitas Dan Validitas Konvergen
Variabel Laten Indikator  Loading Faktor Loading Faktor 2 (setelah di drop) Composite Reliability Cronbach’s alpha AVE Karakteristik Desa (X 1 ) X 11 X 12 X 13 X 14 0.697 0.901 0.897 0.837 0.949 0.881 0.865 0.927 0.881 0.809 Gaya Kepemimpinan (X 2 ) X 21 X 22 X 23 X 24 X 25 X 26
X 27 X 28 X 29 X 210 0.400 0.785 0.770 0.610 0.795 0.332 0.894 0.779 0.744 0.162 0.826 0.828 0.890 0.924 0.857 0.720 0.936 0.917 0.711 Legitimasi Politik (X 3 ) X 31 X 32 X 33 X 34 X 35 0.647 0.769 0.663 0.561 0.903 0.886 0.886 0.880 0.727 0.786 Akses Informasi (X 4 ) X 41 X 42 X 43 X 44 0.949 0.914 0.924 -0.441 0.956 0.912 0.951 0.958 0.934 0.883 Motivasi Kepala Desa (Y 1 ) Y 11 Y 12 Y 13 Y 14 Y 15 0.008 0.776 0.880 0.921 0.921 0.776 0.881 0.920 0.920 0.929 0.898 0.768 Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran (Y 2 ) Y 21 Y 22 Y 23 Y 24 0.273 0.884 0.940 0.849 0.881 0.935 0.874 0.925 0.878 0.805 Pendapatan Asli Desa (Y 3 ) Y 31 Y 32 Y 33 Y 34 0.712 0.901 0.517 0.165 0.875 0.875 0.868 0.695 0.766

## Sumber: data hasil penelitian (diolah)
Analisis Model Pengukuran ( Outer Model ) Untuk  pengukuran  reliabilitas  instru- men  penelitian  maka  dapat  dilihat  dari composite  reliability  dan  cronbach’s  alpha
pada  Tabel  3,  dimana  keduanya  harus memiliki  nilai  di  atas  0,70  sebagai  syarat untuk  memenuhi  reliabilitas  yang  baik, tabel  di  atas  telah  menunjukkan  bahwa
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat ... – Fanani 397
reliabilitas  instrument  penelitian  telah terpenuhi,  hal  ini  karena  nilai  yang  tertera telah  menunjukkan  hasil  di  atas  0,70. Sedangkan  untuk  pengukuran  validitas konstruk  dapat  dilihat  dari  dua  komponen yaitu  1)  validitas  konvergen,  dimana  dapat dilihat  pada  a)  Loading  Factor,  dengan besaran  nilai  harus  di  atas  0.70,  khusus untuk  kuesioner  yang  baru  dikembangkan apabila  nilai  loadingnya  masih  belum mencapai  0,70  maka  nilai  yang  memiliki kisaran  antara  0,40–0,70  harus  tetap  di- pertimbangkan untuk dipertahankan (Sholi- hin  dan  Dwi,  2013).  Berdasarkan  Tabel  3 menunjukkan  bahwa  untuk loading  factor telah  memenuhi  persyaratan,  karena  telah menunjukkan  nilai  di  atas  0,70  dan  juga
nilai  yang  besarnya  pada  kisaran  0,40 sampai  dengan  0,70.  b) Average  Variance Extracted (AVE),  dimana  dalam  AVE  nilai- nya harus mencapai di atas 0,50, hal ini juga telah terpenuhi karena nilai AVE semuanya telah mencapai di atas 0,50 dan 2) Validitas diskriminan  yang  dapat  dilihat  untuk  akar AVE,  dalam  penelitian  ini  pada  kolom diagonal  telah  menunjukkan  nilai  yang lebih tinggi daripada korelasi antar variabel laten  pada  kolom  selain  diagonal  ( off diagonal ).
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  validitas diskriminan  dalam  model  pengukuran adalah reliabel dan valid. Hasil uji validitas diskriminan  selengkapnya  dapat  dilihat pada Tabel 4.

## Tabel 4 Validitas Diskriminan
Variabel Laten Karakteri stik Desa (X 1 ) Gaya Kepemim pinan (X 2 ) Legitima si Politik (X 3 )
Akses Informa si (X 4 ) Motiva si Kepala Desa (Y 1 ) Partisipasi Masyarakat dalam Penganggar an (Y 2 ) Pendapa tan Asli Desa (Y 3 )
Karakteristik Desa (X 1 ) (0.899)
Gaya
Kepemimpinan (X 2 ) 0.555* (0.843) Legitimasi Politik (X 3 ) 0.564* 0.864*** (0.886) Akses Informasi (X 4 ) 0.685** 0.205 0.252 (0.940) Motivasi Kepala Desa (Y 1 ) -0.177 0.345 0.290 -0.197 (0.876) Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran (Y 2 ) 0.010 0.137 -0.102 0.073 0.528* (0.897) Pendapatan Asli Desa (Y 3 ) 0.179 0.206 0.017 -0.139 0.443 0.434 (0.875) Sumber: data hasil penelitian (diolah)
Elemen diagonal: Akar AVE, Off diagonal : Hubungan antar konstruk *** Signifikan p < 0.001 **Signifikan p < 0.05 * Signifikan p < 0.1
398 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 3, September 2018 : 385 – 403
Analisis Model Struktural ( Inner Model ) Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis  struktural  yang  meliputi  pengujian kecocokan  model  ( model  fit ), path  coefficient , dan dalam pengujian model fit melalui tiga unsur meliputi Average Path Coefficient
(APC), Average  R-Square (ARS)  dan Average Varians  Factor (AVIF)  dengan  ketentuan APC  dan  ARS  diterima  apabila  p-value  < 0,05 dan AVIF < 5 (Sholihin dan Dwi, 2013). Tabel 5 berikut adalah output model fit indices yang dipaparkan berdasarkan pengujian.
Tabel 5 Kecocokan Model (Model Fit) Indeks P-value Syarat/kriteria Keterangan APC 0.309 P < 0.05 P < 0.05 Diterima ARS 0.598 P < 0.002 P < 0.05 Diterima AVIF 1.787 AVIF < 5 Diterima
Sumber: data hasil penelitian (diolah)
Berdasarkan Tabel 5 maka dapat dilihat bahwa, nilai dari APC sebesar 0.229 dengan p-value  <0.001  dan  ARS  sebesar  0.527 dengan  p-value  <0.001  serta  AVIF  sebesar 2.739  dimana  secara  keseluruhan  baik  APC maupun ARS memiliki p-value < 0.001 serta AVIF  memiliki  nilai  <5.  Sehingga  ber- dasarkan  data  tersebut  maka  model  struk- tural  ( inner  model )  dapat  diterima,  karena telah didukung oleh data.

## Uji Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan menguji  model  struktural  dengan  melihat nilai  dari  R- square dan  nilai  dari Path Coefficient ,  dengan  melalui  signifikansi maka  dapat  memberikan  informasi  tentang hubungan  antar  variabel  dalam  penelitian. Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:

## Gambar 1 Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas maka  dapat  dilihat  adanya  pengaruh hubungan  langsung  dengan  hubungan
tidak  langsung  antar  variabel,  sehingga dapat  disajikan  dalam  Tabel  6  sebagai berikut:
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat ... – Fanani 399
Tabel 6

## Hasil Pengujian Hipotesis
H Pengaruh Koef Path T hitung  Keterangan H 1 Karakteristik Desa (X 1 ) Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran (Y 2 ) 0.560 0.000***  Signifikan H 2a Gaya Kepemimpinan (X 2 ) Motivasi Kepala Desa (Y 1 ) 0.060 0.410 Tidak Signifikan H 2b Gaya Kepemimpinan (X 2 ) Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran (Y 2 ) 0.210 0.210 Tidak Signifikan H 3a Legitimasi Politik (X 3 ) Motivasi Kepala Desa (Y 1 )  0.850 0.000***  Signifikan
H 3b Legitimasi Politik (X 3 ) Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran (Y 2 ) -0.090 0.370 Tidak Signifikan H 4a Akses Informasi (X 4 ) Motivasi Kepala Desa (Y 1 ) 0.090 0370 Tidak Signifikan H 4b Akses Informasi (X 4 ) Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran (Y 2 ) -0.300 0.110 Tidak Signifikan H 5 Motivasi Kepala Desa (Y1) Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran (Y 2 ) 0.230 0.180 Tidak Signifikan H 6 Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran (Y2) Pendapatan Asli Desa (Y 3 ) 0.620 0.000***  Signifikan
Sumber: data hasil penelitian (diolah) *** Signifikan p < 0.01 **Signifikan p < 0.05 * Signifikan p < 0.1
Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 6,  maka  dapat  dilihat  adanya  pengaruh hubungan  langsung  dengan  hubungan tidak  langsung  antar  variabel,  sehingga dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: Hasil  pengujian  hipotesis  dengan  mem- bandingkan nilai p value dengan taraf signi- fikansi, jika p value lebih kecil dengan taraf signifikansi  maka  variabel  independen  ber- pengaruh terhadap variabel dependen. Ber- dasarkan  Tabel  6  maka  persamaan  struktu- ralnya sebagai berikut:
Y 1 =   0,060X2 + 0.850X3 – 0.300X4 + e1 Y 2 =   0,560X1 + 0,210X2 - 0.090X3  + 0.850X4 + 0,230Y1 + e2 Y 3 =   0.620Y2 + e3
Keterangan X 1 = Karakteristik Desa X 2 = Gaya Kepemimpinan X 3 = Legitimasi Politik
X 4 = Akses Informasi Y 1 = Motivasi kepala desa Y 2 = Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran Y 3 = Pendapatan Asli Desa

## Pembahasan Hasil Penelitian
Fokus  dalam  penelitian  ini  adalah untuk menguji pengaruh karakteristik desa, gaya  kepemimpinan,  legitimasi  politik, akses  informasi  terhadap  pendapatan  asli desa  melalui  motivasi  kepala  desa  dan partisipasi  masyarakat  dalam  pengang- garan.  Untuk  itu  akan  dipaparkan  pem- bahasan  terkait  hasil  penelitian  tentang  hal tersebut,  adapun  pembahasannya  meliputi sebagai berikut:
Pengaruh  Karakteristik  Desa  terhadap Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengang- garan
400 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 3, September 2018 : 385 – 403
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa karakteristik  desa  mempunyai  pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masya- rakat dalam penganggaran (β = 0.560 dan p < 0.01),  hal ini sesuai dengan hipotesis (H 1 ) yang  menyatakan  bahwa  karakteristik  desa berpengaruh  terhadap  partisipasi  masya- rakat  dalam  penganggaran,  sehingga  se- makin  tinggi  karakteristik  desa  maka  akan semakin  meningkatkan  partisipasi  masya- rakat  dalam  penganggaran.  Temuan  ini pula yang telah mendukung hasil penelitian dari  Suroso et  al. (2014)  dan  Eko  (2012). Hasil  ini  menunjukkan  tingkat  kesadaran masyarakat  untuk  kemudian  aktif  terlibat dalam  mengidentifikasi  kebutuhan  men- dasar  yang  belum  dipenuhi,  sekaligus  ikut serta dalam pengambilan keputusan publik dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam penganggaran.

## Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan  terhadap Motivasi Kepala Desa
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa gaya  kepemimpinan  mempunyai  pengaruh yang  tidak  signifikan  terhadap  motivasi kepala desa (β = 0,060 dan p > 0,1),  hal ini tidak  sesuai  dengan  hipotesis  (H 2a )  yang menyatakan  bahwa  gaya  kepemimpinan berpengaruh  terhadap  motivasi  kepala desa.  Temuan  ini  tidak  mendukung  hasil penelitian  dari  Zhang  dan  Yang  (2009). Hasil ini menunjukkan gaya kepemimpinan tidak  memengaruhi  motivasi  kepala  desa. Gaya  kepemimpinan  yang  dibentuk  oleh pengetahuan  dan  ketrampilan  professional tidak  memengaruhi  motivasi  pimpinan yang lebih besar untuk melibatkan warga.

## Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan  terhadap
Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengang- garan
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa Gaya Kepemimpinan mempunyai pengaruh yang  tidak  signifikan  terhadap  partisipasi masyarakat dalam penganggaran (β = 0,210 dan  p  >  0,1),    hal  ini  tidak  sesuai  dengan hipotesis  (H 2b )  yang  menyatakan  bahwa gaya  kepemimpinan  berpengaruh  terhadap
partisipasi  masyarakat  dalam  pengang- garan.  Temuan  ini  tidak  mendukung  hasil penelitian  dari  Suroso et  al .  (2014).  Hasil penelitian ini menunjukkan gaya kepemim- pinan  tidak  berhubungan  dengan  tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pe- rencanaan  dan  penganggaran  (Musrem- bangdes).  Partisipasi  masyarakat  dalam proses  perencanaan  dan  penganggaran (Musrembangdes)  dipengaruhi  oleh  ke- dekatan kepala desa terhadap warga

## Pengaruh  Legitimasi  Politik  terhadap Motivasi Kepala Desa
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa legitimasi  politik  mempunyai  pengaruh yang  signifikan  terhadap  motivasi  kepala Desa (β = 0,850 dan p < 0,01),  hal ini sesuai dengan  hipotesis  (H3a)  yang  menyatakan bahwa  legitimasi  politik  berpengaruh  ter- hadap  motivasi  kepala  desa,  sehingga semakin tinggi legitimasi politik maka akan semakin  meningkatkan  motivasi  kepala desa.  Temuan  ini  pula  yang  telah  men- dukung  hasil  penelitian  dari  Liao  dan Zhang  (2012)  dan  Zhang  dan  Yang  (2009. Dukungan  (legitimasi)  politik  menambah motivasi  kepala  desa  untuk  merencanakan dan membangun desa.

## Pengaruh  Legitimasi  Politik  terhadap Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengang- garan
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa legitimasi  politik  mempunyai  pengaruh yang  tidak  signifikan  terhadap  partisipasi masyarakat dalam penganggaran (β = -0,090 dan  p  >  0,1),    hal  ini  tidak  sesuai  dengan hipotesis  (H 3b )  yang  menyatakan  bahwa legitimasi  politik  berpengaruh  terhadap partisipasi  masyarakat  dalam  pengang- garan.  Temuan  ini  tidak  mendukung  hasil penelitian  dari  Liao  dan  Zhang  (2012)  dan Zhang dan Yang (2009). Hal ini dikarenakan untuk  pemilihan  kepala  desa  tidak  di- butuhkan  partai  politik.  Untuk  menjadi kepala desa cukup dengan surat pernyataan bersedia  dicalonkan  menjadi  kepala  desa yang  dibuat oleh yang bersangkutan di atas
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat ... – Fanani 401
kertas segel atau bermeterai cukup.
Pengaruh Akses
Informasi terhadap Motivasi Kepala Desa
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa akses informasi mempunyai pengaruh yang tidak  signifikan  terhadap  motivasi  kepala desa    (β  =  0,090  dan  p  >  0,1),    hal  ini  tidak sesuai  dengan  hipotesis  (H 4a )  yang  me- nyatakan  bahwa  akses  informasi  ber- pengaruh  terhadap  motivasi  kepala  desa. Temuan ini tidak  mendukung  hasil penelitian  dari  Liao  dan  Zhang  (2012).  Hal ini  terjadi  karena  akses  informasi  di  desa sangat  tertutup  dan  susah  diperoleh. Masyarakat  juga  tidak  tahu  apa  yang  telah dilaksanakan oleh aparatur desa.
Pengaruh Akses Informasi terhadap Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengang- garan
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa akses informasi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap partisipasi masya- rakat dalam penganggaran (β = -0,300 dan p > 0,1),  hal ini tidak sesuai dengan hipotesis (H4b)  yang  menyatakan  bahwa  akses informasi  berpengaruh  terhadap  partisipasi masyarakat  dalam  penganggaran.  Temuan ini  tidak  mendukung  hasil  penelitian  dari Zhang  dan  Yang  (2009).  Sulitnya  akses informasi  ini  menyulitkan  masyarakat mengontrol  penggunaan  anggaran  desa. Sistem  pengelolaan  berbasis online juga sangat  jarang  ditemukan  di  desa  sehingga semua  kurangnya  transparannya  informasi ini  menyulitkan  masyarakat  dalam  me- nyampaikan  aspirasi  untuk  ditindaklanjuti pemerintah.

## Pengaruh Motivasi Kepala Desa  terhadap
Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengang- garan
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa motivasi kepala desa  mempunyai pengaruh yang  tidak  signifikan  terhadap  partisipasi masyarakat dalam penganggaran (β = 0,230 dan  p  >  0,1),    hal  ini  tidak  sesuai  dengan hipotesis  (H5)  yang  menyatakan  bahwa
motivasi kepala desa berpengaruh terhadap partisipasi  masyarakat  dalam  pengang- garan.  Temuan  ini  tidak  mendukung  hasil penelitian  dari  Zhang  dan  Yang  (2009). Motivasi  kepala  desa  bukan  semata-mata untuk  membangun  desa  namun  lebih karena  banyaknya  dana  yang  masuk  ke desa  seperti  dana  desa,  alokasi  dana  desa dan PAD desa.

## Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  dalam Penganggaran  terhadap  Pendapatan  Asli Desa
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa partisipasi masyarakat dalam penganggaran mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  ter- hadap pendapatan asli desa (β = 0,620 dan p < 0,01),  hal ini sesuai dengan hipotesis (H6) yang menyatakan bahwa partisipasi masya- rakat  dalam  penganggaran  berpengaruh terhadap  pendapatan  asli  desa,  sehingga semakin  tinggi  partisipasi  masyarakat  da- lam  penganggaran  maka  akan  semakin meningkatkan pendapatan asli desa. Temu- an  ini  pula  yang  telah  mendukung  hasil penelitian  dari  Leonard et  al. ,  (2010).  Se- makin  tinggi  partisipasi  masyarakat  untuk ikut  terlibat  dalam  penganggaran,  diharap- kan  akan  berkontribusi  positif  terhadap pendapatan  swadaya  atau  gotong  royong. Selain  itu  disisi  lain,  hasil  dari  pendapatan swadaya,  partisipasi,  atau  gotong  royong pada  dasarnya  dapat  dihubungkan  atau mengindikasikan tingkat partisipasi masya- rakat  dalam  proses  penganggaran  maupun pelaksanaan pembangunan

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan  di  atas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  sebagai  berikut:  pertama,  fak- tor  legitimasi  politik  berpengaruh  terhadap motivasi  kepala  desa,  karakteristik  desa berpengaruh  terhadap  partisipasi  masya- rakat  dalam  penganggaran  di  desa.  Faktor gaya  kepemimpinan,  legitimasi  politik,  dan akses  informasi,  tidak  berpengaruh  ter- hadap  motivasi  kepala  desa.  Faktor  gaya
402 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 3, September 2018 : 385 – 403
kepemimpinan, legitimasi politik, dan akses informasi,  dan  motivasi  kepala  desa  tidak berpengaruh  partisipasi  masyarakat  dalam penganggaran  di  desa.  Kedua,  Partisipasi masyarakat  dalam  penganggaran  berpe- ngaruh terhadap pendapatan asli desa

## Keterbatasan dan Saran
Dengan  hasil  penelitian  yang  diperoleh, disarankan  bahwa;  Pertama,  Penelitian  ini hanya menggunakan variabel yang terbatas hanya  karakteristik  desa,  gaya  kepemimpi- nan, legitimasi politik, dan akses informasi, sehingga  dibutuhkan  variabel  lain  agar mampu  melihat  secara  jelas  segala  sesuatu atau  faktor  yang  mampu  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penganggaran di  desa  dan  pendapatan  asli  desa.  Variabel lain  yang  memengaruhi  partisipasi  masya- rakat  dalam  penganggaran  diantaranya: kinerja  aparatur  desa  dan  tingkah  laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh  ciri-ciri  sosiologis  seperti  umur,  jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan.  Kedua,  Penelitian  ini  ruang lingkupnya hanya mencakup desa yang ada di  seluruh  Jawa  Timur,  sehingga  hanya gambaran  pengelolaan  keuangan  desa  dan kinerja  kepala  desa  yang  ada  seluruh  Jawa Timur  saja  yang  mampu  di  lihat  dalam penelitian  ini.  Untuk  penelitian  selanjutnya hendaknya  dilakukan  di  desa  yang  ada  di seluruh  Indonesia,  sehingga  hasil  yang didapat  mampu  men-generalisasi  untuk seluruh desa yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ekawati,  dan.  N.  2012.  Legitimasi  Politik Pemerintah  Desa  (studi  Pengunduran Diri  kepala  Desa  di  Desa  Cindai  Alus Kecamatan  Martapura  Kabupaten  Ban- jar). Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal I(2): 58-72.
Eko,  S.  2012.  Perubahan  Desa  di  Indonesia Timur. Stock  Taking  Study ,  IRE  Yogja- karta.
Fauzi,  A.,  dan  Haryanto.  2013.  Anteseden Partisipasi  Anggaran:  Gaya  Kepemim- pinan,  Asimetri  Informasi,  dan  Peng-
gunaan  Realisasi  anggaran  sebagai  alat evaluasi (Studi Kasus Atker di Wilayah Pembayaran  KPPN  Selong). Diponegoro Journal of Accounting , 2(3).
Handayani, N., Syafrudin, dan Eko, S. 2012.
Transformasi  Modal  Sosial  ke  Modal Ekonomi:  Pelajaran  Berharga  Dari Kabupaten  Dompu  Provinsi  Nusa Tenggara Barat. Stock Taking Study , IRE Yogjakarta, 2012.
Kunwaviyah,  dan  Syafruddin,  M.  2010. Peran  Variabel  Komitmen  Organisasi dan  Inovasi  Pada  Hubungan  Pengang- garan  dan  kinerja:  Studi  Kasus  Pada Skpd  Kabupaten  Magelang. Jurnal Akuntansi & Auditing 7(1): 33-48.
Leonard,  T.,  Croson,  R.  T.  A.,  dan  Oliveira, A.  C.  M.  d.  2010.  Social  capital  and public  goods. The  Journal  of  Socio- Economics 39(2010): 474–481.
Liao,  Y.,  dan  Zhang,  Y.  2012.  Citizen  Parti- cipation  in  Local  Budgeting:  Mecha- nisms,  Political  Support,  and  City Manager’s  Moderating  Role. Inter- national  Review  of  Public  Administration 17(2): 19-38.
Mahendro,  A.  Y.  2013.  Menggantung  ke “Atas”:  Perkumpulan  Sosial  Perdesaan di  Era  Desentralisasi. Jurnal  Sosiologi Masyarakat 18(2): 181-201.
Pratiwi, P. H. 2012. Perencanaan Partisipasi Lokal:  Pengalaman  Advokasi  Parti- cipatory  Budgeting  LSM  di  Yogjakarta. Komunitas 4(1): 27-35. Raghunandan,  M.,  Ramgulam,  N.,  dan Raghunandan,  M.  K.  2012.  Examining the  Behavioural  Aspects  of  Budgeting with  particular  emphasis  on  Public Sector/Service  Budgets. International Journal  of  Business  and  Social  Science 3(14): 110-117.
Rahardjo,  S.  N.  2009.  Pengaruh  Leadership Style dan Kultur Paternalistik terhadap Efektivitas Anggaran Partisipatif Dalam Peningkatan Kinerja. Jurnal Akuntansi &
Auditing 5(2): 112-127.
Sholihin, M., dan Dwi, R. 2013. Analisa SEM-
PLS dengan WrapPLS 3.0 Untuk
Hubungan  Nonlinier  Dalam  Penelitian
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat ... – Fanani 403
Sosial Dan Bisnis . Penerbit: Andi Yogya- karta.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif Dan R & D . Alfabeta Bandung. Sujito,  A.  2013.  Konteks  dan  Arah  Pem- baharuan  Desa  Dalam  Advokasi  RUU Desa. Jurnal  MANDATORY 10(1):  141-
151.
Suroso,  H.,  Hakim,  A.,  dan  Noor,  I.  2014.
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Peren- canaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten
Gresik. Wacana 17(1): 7-15.
Valastro,  A.  2012.  Volunteerism,  solidarity and  social  capital. Italian  Sociological Review 2(1): 24-32.
Vincent,  S.  2010. Participatory  budgeting  in Peru:  Democratization,  state  control,  or community autonomy? Journal of Global and Historical Anthropology 56(2010): 65-
77.
Wahyuningsih, S., dan Pramuka, B. A. 2012. Determinan  Partisipasi  Anggaran  dan Pengaruhnya  Terhadap  Kinerja  Mana- jerial  Aparat Pemerintah  Daerah  Kabu- paten  Banyumas. Jurnal  Akuntansi  &
Auditing 9(1).
Wu,  Y.,  dan  Wang,  W.  2011.  The  Rationali- zation  of Public  Budgeting  In  China: A Reflection  on  Participatory  Budgeting In Wuxi. Public Finance and Management 11(3): 262-283.
Yuen,  D.  2007.  Antecedents  of  Budgetary Participation:  Enhancing  Employees’ Job  Performance. Managerial  Auditing Journal 22(5): 533-548.
Zhang,  Y.,  dan  Yang,  K.  2009.  Citizen Participation  In  The  Budget  Process: The  Effect  of  City  Managers. Jurnal  of Public Budgeting, Accounting & Financial Management 21(2): 289-317.