licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Strategi Pemerintah Terhadap Pemungutan Pajak Di Indonesia erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Berliana Ayu Saputri Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2
Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Jember, Indonesia, berlianaayusaputri609@gmail.com 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO This study aims to analyze the obstacles that occur in tax collection and the government's strategy in dealing with obstacles to tax collection in Indonesia and  the  implementation  of  taxes  in  Indonesia.  This  journal  uses  normative legal research methods or doctrinal research. The sources of legal materials used  are  primary  legal  materials  and  secondary  legal  materials.  The procedure  for  collecting  legal  materials  in  this  journal  is  by  studying documents or library materials. Analysis of legal material sources is carried out descriptively using a statutory approach and a contextual approach. The results of the study concluded that the tax collection application system that is known  in  Indonesia  consists  of  several  things,  namely:  Official  Assessment system,  semi  self  assessment  system,  full  self  assessment  system  and witbbbolding.  Obstacles  in  tax  collection,  namely  passive  tax  resistance consisting of obstacles that complicate tax collection which are closely related to  the  economic  structure,  intellectual  and  moral  development  of  the population  and  active  resistance  are  efforts  or  actions  that  are  directly  or indirectly shown against tax collection. tax (Fiskus). As for the strategy carried out  by  the  Directorate  General  of  Taxes,  the  government  needs  to  take  a territorial  approach  to  carry  out  tax  extensions.  tax  extensification  is supervision carried out by the Directorate General of Taxes on taxpayers who meet subjective and objective requirements but do not yet have a Taxpayer Identification Number and promote counseling in the field of taxation.
Manuscript History: Received: 2023-05-04
Accepted: 2024-03-12
Corresponding Author: Berliana Ayu Saputri, berlianaayusaputri609@gm ail.com Keywords : Strategy; Government; Obstacles; Tax; Indonesia
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.7.2024 Cite this paper Saputri,  B.  A.  (2024).  Strategi  Pemerintah  Terhadap Pemungutan Pajak Di Indonesia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 7(1).

## PENDAHULUAN
Sejarah perpajakan di Indonesia sudah dilaksanakan sejak sebelum masa kemerdekaan. Menurut  Abdul  Asri  Harahap  menyatakan  bahwa  pada  masa  itu  bentuk  pajak  sangat dipengaruhi  oleh  kebijakan  penguasa  yang  sedang  memerintah,  seperti  masa  Deandls berkuasa bentuk dan jenis berbeda dengan masa pemerintahan Van Den Bosch (Belanda) dan Raffles (Inggris). 1 Pembangunan nasional tidak terlepas dari perekonomian negara yang
1 Harry Budi and Tina Amelia, Fungsi Strategis Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 , ed. by Gema Perdana, 1st edn (Jakarta: PT Karya Ilmu Bermanfaat, 2021).
membutuhkan dana besar. Penghasilan suatu negara dapat diperoleh dari beberapa sumber seperti pajak. 2
Pajak  adalah  salah  satu  bentuk  pendapatan  negara  yang  menyumbang  persentase terbesar di bandingkan dengan sektor-sektor pendapatan lain seperti minyak, gas (migas) serta non-migas. Keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari masyarakat bertujuan untuk memanfaatkan stabilitas ekonomi yang bersangkutan. 3 Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani mengungkapkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang terhutang oleh  yang  wajib  membayar  menurut  peraturan-peraturan,  dengan  tidak  dapat  prestasi Kembali  langsung  dapat  ditunjukan  dan  gunanya  untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluaran  umum  berhubungan  dengan  tugas  negara  untuk  menyelenggarakan pemerintahan.
Sedangkan Menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H menyatakan pajak merupakan iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan berguna untuk membayar pengeluaran umum.
Arti “dapat dipa k sakan” yaitu apabila hutang pajak tidak dibayar, maka hutang tersebut dapat ditagih dengan surat paksa, sita, lelang dan sandera. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung dan digunalan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Berdasarkan pengertian pajak di atas, dapat di simpulkan bahwa terdapat 8 (delapan ) ciri-ciri pajak yang melekat antara lain adalah:
a. Iuran atau pemungutan wajib
b. Diberikan kepada negara atau dipungut oleh negara
c. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang
d. Jasa timbal tidak dapat di tunjukan secara langsung
e. Pajak di pungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
f. Pajak  dipergunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  umum  pemerintah  dalam menjalankan pemerintahan
g. Dapat dipaksakan (bersifat yuridis)
h. Bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
Pajak  digunakan  untuk  membiayai  berbagai  pengeluaran  public  untuk  mencapai kesejahteraan umum. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, pajak hotel, pajak kendaraan bermotor dan lain sebagainnya. Sebab  setiap  negara  membutuhkan  pajak,  sebab  adanya  tujuan  negara  dan  fungsi-fungsi pemerintah meniscayakan negara memungut pajak dari warga negaranya. 4
Fungsi  pajak  terdiri  atas  Budgeter  dan  Regulerend.  Budgeter  adalah  sebagai  alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan untuk  membiayai  pengeluaran  negara,  yaitu  pengeluaran  rutin  dan  pembangunan. Sedangkan  regulerend  atau  fungsi  mengatur  ialah  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan- tujuan  tertentu  diluar  bidang  keuangan,  kisalnya  bidang  ekonomi,  politik,  budaya, pertahanan  keamanan  seperti  mengadakan  perubahan-perubahan  tariff-tarif  dan memberikan  pengecualian-pengecualian,  keringanan-keringanan  atau  sebaliknya  yang ditunjukan kepada masalah tertentu.
Selain itu, asas-asas pemungutan pajak terbagi menjadi tiga antara lain, yaitu:
a. Asas sumber, asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada sumber penghasilan suatu negara.
2 Cindy  Cindy,  ‘Polemik  Pemungutan  Pajak  Di  Indonesia’, Indonesia  Journal  of  Business  Law ,  2.1  (2023),  38–46 <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2030>.h. 2
3 M Foruq S, Hukum Pajak Di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan , 1st edn (Jakarta: Kencana, 2018). h. 1
4 Yasser Arafat and others, Buku Ajar Hukum Pajak , ed. by Ahmad Ariyanto, 1st edn (Malang: Literasi Nusantara, 2021).h. 1-4
b. Asas domisili asas kedudukan ( domicile-residence principle ), asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak di suatu negara.
c. Asas kebangsaan- asas nasionalitas atau asas kewarganegaraan-nationality ( citizenship principle ),  asas  yang  menganut  cara  pemungutan  pajak  yang  dihubungkan  dengan kebangsaan dari suatu negara. 5
Jenis-jenis  hukum  pajak  terdapat  pembagian  jenis-jenis  pajak  yang  dibagi  dalam berbagai pengelompokan atau pembagian, antara lain:
a. Pajak menurut golongannya terbagi menjadi 1) pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung  sendiri  oleh  wajib  pajak  dan  pembebanannya  tidak  dapat  dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya: pajak penghasilan. 2) pajak tidak langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
b. Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi pajak subjektif dan dan pajak objektif
c. Pajak menurut lembaga pemungutan dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. 6
Adapun landasan hukum pemungutan pajak terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal  23  Ayat  2  menyatakan  segala  pajak  untuk  keperluan  negara  berdasarkan  Undang- Undang. Sedangkan landasan Undang-Undang Perpajakan Nasional diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1783 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun  1985 tentang Pajak Bumi dan  Bangunan serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
Undang-Undang yang mengatur terkait perpajakan telah di bentuk dan diberlakukan di Indonesia,  namun  masih  ditemukan  banyak  permasalahan  atau  kendala  mendasar  dalam pelaksanaannya.  Hal  ini  mengakibatkan  terpengaruhinya  hasil  penerimaan  pajak  sebagai sumber pendapatan negara. Beberapa kendala disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
a. Kurangnya  sosialisasi  dari  pemerintah  kepada  masyarakat  sebagai  wajib  pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaatkan membayar pajak dan sanksi yang akan  diterima  apabila  melalaikan  kewajiban  membayar  pajak.  Serta  kurangnya kesadaran pengetahuan SDM.
b. Tingkat  ekonomi  sebagian  wajib  pajak  yang  sangat  rendah  sangat  mempengaruhi, sehingga  wajib  pajak  masih  lebih  memprioritaskan  biaya  yang  sangat  mendasar. Contohnya: biaya sekolah, biaya Kesehatan dan lain sebagainya. 7
Permasalahan  kepatuham  pajak  ( tax  compliance )  yang  masih  sangat  rendah merupakan sebuah masalah klasik dari semua negara penerap sistem perpajakan, sehingga berimplikasi  pada  rendah  ratio  penerimaan  pajak.  Sebab  dalam  kenyataannya  ada  lima permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan perpajakan  sesuai  dengan  tujuan  RAPBN,  masalah  yang  sering  timbul  adalah  progam perpajakan  yang  tidak  efesien,  sumber  daya  manusia  (SDM)  perpajakan  yang  masih kurang,  tingkat  kepatuhan  tidak  ada  peningkatan,  kebijakan  pajak  pro  pebisnis  dan infisiensi dan tidak efektifnya relaksasi fiskal.
Rendahnya  kesadaran  pajak,  sebab  pajak  dianggap  sebagai  bebandan ketidakpercayaan masyarakat kepada otoritas pajak serta anggapan biaya ketaatan pajak yang  tinggi  terbukti  dengan  besar  nominal  pajak  yang  yang  ditanggung  wajib  pajak. Sedangkan dari sisi pemerintah penggalian potensi perpajakan yang kurang maksimal dan optimal, praktik-praktik pelanggaran pajak oleh oknum wajib pajak lupt dari pendeteksian dini  serta  instabilitas  pelaksanaan  perpajakan  karena  kebijakan  yang  cepat  berubah. Mekanisme pemungutan pajak pusat harus mendapat persetujuan Bersama antara rakyat melalui  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dengan  Pemerintah.  Sedangkan  untuk
5 Amir Ilyas and Muh Nursal N.S, Kumpulan Asas Hukum , ed. by Nurdiansah, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2022).h. 202-203
6 Chairul Lutfi, Eksistensi Konsultan Pajak Dalam Pelaksanaan Self Assessment System , ed. by Bintan Dzumirroh Ariny, 1st edn (Jakarta: Publica Institute Jakarta, 2019).h. 27
7 Rachel Yolanda Pratiwi S, ‘Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia’, Pajak.Com , 2022, p. 1.
pemungutan pajak daerah harus mendapatkan persetujuan antara rakyat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum. Namun dalam  praktiknya  pemungutan  pajak  masih  sering  mengalami  hambatan,  hal  ini  sangat menyulitkan pemerintah.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin mengkaji berkaitan dengan  1)  Bagaimana  penerapan  pajak  di  Indonesia?,  2)  Apa  saja  hambatan-hambatan yang  terjadi  dalam  pemungutan  pajak?  dan  3)  Bagaimana  strategi  pemerintah  dalam menangani  hambatan-hambatan  terhadap  pemungutan  pajak  di  Indonesia?.  Dengan demikian  peneliti  berkeinginan  mengangkat  masalah  tersebut  dalam  sebuah  penelitian yang berjudul Strategi Pemerintah Terhadap Pemungutan Pajak Di Indonesia.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  dan  pemahaman  teori  serta kepustakaan  mengenai  strategi  pemerintah  dalam  menangani  hambatan-hambatan terhadap pemungutan pajak di Indonesia. Serta diharapkan dapat menjadi bahan untuk pengembangan  ilmu  hukum  pajak.  manfaat  praktisnya  sebagai  bahan  masukan  bagi masyarakat,  pemerintah  maupun  pihak-pihak  lain  terkait  dalam  praktik  pemungutan pajak, sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisis hukum dan di harapkan dapat berguna bagi  pembuat  kebijakan  dalam  hal  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan hukum perpajakan.

## METODE
Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum normative (legal research) atau juga dikenal dengan penelitian doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang di fokuskan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan hukum yang satu dengan lainnya. Menjelaskan bagian-bagian sulit untuk dipahami dari satu aturan hukum, bahkan mungkin  juga  mencakup  prediksi  perkembangan  suatu  aturan  tertentu  pada  masa mendatang. 8
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  Perundang- Undangan  dan  pendekatan  kontekstual.  Pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani. 9 Sedangkan  pendekatan kontekstual  ( conceptual  approach )  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin- doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mempelajari  dan  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  pengertian-pengertian  hukum, konsep-konsep  hukum  dan  asas-asas  hukum  yang  relevan  dengan  isu  hukum  yang ditangani.  Hal  ini  merupakan  sandaran  bagi  peneliti  dalam  membangun  sebuah argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  penelitian  adalah  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  penelitian  ini  terdiri  dari  Undang-Undang Dasar  1945  (UUD  2945),  Pasal  23  Ayat  2  UUD  1945  tentang  pelaksanaannya  ditetapkan dalam UU Pajak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2099 (UU KUP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), Undang-Undang 42 Tahun 2009 (UU PPh dan PPnBM), Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 (UU PBB), Undang-Undang 13 Tahun 1885 (UU Bea Materai), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (UU BPHTB), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1783 tentang  Pajak  Penghasilan,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1983  tentang  Pajak Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah,  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1985  tentang  Pajak  Bumi,  Yurisprudensi  Perpajakan,  Doktrin Perpajakan dan Hukum Fiskal. Bahan hukum sekunder peneliti menggunakan buku-buku hukum perpajakan, tesis dan jurnal terkait penelitian.
8 A’an Efendi, Dyah Octorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona, Penelitian Hukum Doktirnal , 1st edn (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019).h. 32
9 Peter Mahmud Marzuki, Teori Hukum , 1st edn (Jakarta: Kencana, 2020).h. 133-134
Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen  atau  bahan  pustaka,  yaitu  upaya  untuk  mengkaji,  mempelajari  dan  memahami bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Analisis sumber  bahan  hukum  dilakukan  secara  deskriptif  dengan  tidak  menguji  teori,  tetapi menganalisis konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian pajak, norma-norma pajak dan  sistem  pajak.  Analisis  deskriptif  dilakukan  dengan  memaparkan,  menganalisis, mensistematisasi, menginterprestasikan dan menilai suatu bagian dari (hukum positif).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sistem Penerapan Pajak di Indonesia
Istilah sistem berasal dari bahasa latin “ systema ” dan bahasa Yunani “ sustema ” yang mempunyai arti sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang di hubungkan  bersama  untuk  memudahkan  aliran  informasi,  materi  dan  energi  untuk mencapai  suatu  tujuan.  Sistem  ini  merupakan  kesatuan  bagian-bagian  yang  saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta adanya item-item penggerak.
Manfaat sistem sebagai upaya untuk menyatukan atau mengitegrasikan semua unsur yang  ada  dalam  suatu  ruang  lingkup,  dimana  komponen-komponen  tersebut  tidak  dapat berdiri  sendiri.  Sehingga  komponen  atau  sub  sistem  harus  saling  berintegrasi  serta berhubungan supaya membentuk satu kesatuan mempunyai tujuan sistem bisa tercapai dan tepat sasaran. 10
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Berberapa negara termasuk Indonesia,  mengandalkan  penerimaan  pajak  sebagai  sumber  penerimaan  negara  utama. Selain itu, pajak adalah sumber dana untuk pembangunan suatu negara yang bersumber dari wajib pajak (masyarakat), 11 sehingga membutuhkan suatu sistem. Sistem pemungutan pajak adalah sebagai suatu mekanisme tentang cara untuk menentukan besaran pajak dan tata cara pembayaran pajak yang harus dibayarkan wajib pajak ke negara dan menenrtukan dan melaksanakan pemungutan pajak.
Sistem pemungutan pajak yang dikenal di Indonesia terdiri dari beberapa hal yaitu:
a. Official  Assessement  System  merupakan  suatu  pemungutan  pajak  yang  memberi menentukan  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar  (pajak  terutang)  oleh  seseorang. Dengan  adanya  penerapan  sistem  ini  masyarakat  (wajib  pajak)  bersifat  pasif  dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh Fiskus, besarnya hutang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
b. Semi  Self  Assessment  System  ialah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi wewenang  pada  fiskus  dan  wajib  pajak  untuk  menentukan  besaran  pajak  seseorang terutang. Penerapan sistem ini setiap awal tahun pajak, wajib pajak menentukan sendiri besar pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan sebuah angsuran wajib pajak  yang  harus  disetorkan  sendiri.  Baru  kemudian  pada  akhir  tahun  pajak  fiskus menentukan  besarannya  utang  pajak  yang  sesungguhnya  berdasarkan  data  yang dilaporkan oleh wajib pajak
c. Full  Self  Assessment  System  yaitu  suatu  sitem  pemungutan  pajak  yang  memberi wewenang  penuh  kepada  eajib  pajak  untuk  menghitung,  memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besaran utang pajak. sehingga dalam sistem ini wajib  pajak  yang  aktif.  Sedangkan  fiscus  tidak  turut  ikut  campur  dalam  penentuan besaran  pajak  terutang  seseorang,  kecuali  wajib  pajak  melanggar  ketentuan  yang berlaku. 12
d. Witbbbolding  System  adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberikan wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan
10 Syahrul Mustofa and Ady Supriyadi, Mengenal Hukum Pajak Dan Hukum Acara Pajak Di Indonesia , ed. by Guepedia, 1st edn (Indonesia: Guepedia, 2020).h. 74
11 Albertus Tandilino, H. Akhmad Firman, and Hj. Rostin, ‘Penerapan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sektor Umkm Di Kota Kendari’, Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan , 1.1 (2016), 1–14.h. 3
12 Pemungutan Pajak Dan, ‘Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia’, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 7.1 (2014), 142–57 <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>.h. 149
untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. 13 Pihak ketiga yang telah ditentukan,  selanjutnya  menyetorkan  dan  melaporkan  kepada  Fiskus.  Penggunaan sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif, fiskus hanya bertugas sebagai pengawas serta pelaksanaan pemotongan ataupun pemungutan pajak akan dilakukan oleh pihak ketiga yang telah ditentukan tersesebut.
Dasar hukum pemungutan pajak adalah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal  23A.  Lembaga  pemerintah  yang  mengelola  perpajakan  negara  di  Indonesia  adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu Direktorat jenderal yang ada di bawah  naungan  Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia. Sedangkan  berdasarkan sejarah, sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia adalah:
a. Sistem Official assessment, dilaksanakan hingga tahun 1967
b. Sistem Semi Self Assessment System dan wibbolding system pelaksanaan pada periode 1968-1983
c. Sistem  Full  Self  Assessment,  dilaksanakan  secara  efektif  pada  tahun  1984  atas  dasar perombakan perundang, undangan perpajakan tahun 1983

## Hambatan-Hambatan yang Terjadi dalam Pemungutan Pajak
Pajak merupakan sumber penghasilan negara yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan  pemerintah  dan  pembangunan.  Oleh  karena  itu,  sudah  seharusnya  pemungutan pajak  di  dasarkan  pada  Undang-Undang. 14 Hal  ini  mempunyai  arti  bahwa  penmungutan pajak  harus  mempunyai  persetujuan  Bersama  antara  rakyat  melalui  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR)  dengan  pemerintah  sehingga  masyarakan  mempunyai  kesadaran  untuk membayarkan  pajak.  namun  dalam  kenyataannya  pemungutan  pajak  terdapat  beberapa kendala.
Menurut R. Santoso Brotodihardjo dalam bukunya berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Pajak”  menyatakan  bahwa  hambatan  pemungutan  pajak  adalah  hambatan  berupa perlawanan pajak secara pasif dan secara aktif. Beberapa hambatan sebagai berikut:
a. Perlawanan Pajak Secara Pasif
Perlawanan  pasif  terdiri  dari  hambatan-hambatan  yang  mempersukar  pemungutan pajak  yang  erat  hubungannya  dengan  struktur  ekonomi,  perkembangan  intelektual  dan moral penduduk serta sistem pemungutan pajak sendiri. Selain itu, perlawanan secara pasif yaitu sebagai sebuah hambatan yang disebabkan keadaan pemungutan pajak seperti pada struktur ekonom, perkembangan intelektual dan moral masyarakat serta penerapan sistem pemungutan  pajak  yang  tidak  tepat. 15 Masyarakat  enggan  atau  tidak  melaksanakan pembayaran pajak dapat di sebabkan antara lain:
1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit di pahami masyarakat
3) Sistem kontrol tidak dapat dilaksanakan atau dilakukan dengan baik.
b. Perlawanan Pajak Secara Aktif
Perlawanan  pajak  aktif  adalah  usaha  atau  perbuatan  yang  nyata  secara  langsung maupun  tidak  langsung  ditunjukan  terhadap  pemungutan  pajak  (Fiskus)  dan  bertujuan untuk menghindari pajak usaha-usaha yang dimaksud, antara lain:
1) Penghindaran  Pajak  (tax  avoidance) 16 ,  Menurut  Harry  Graham  Balter  mengatakan bahwa  penghindaran  pajak  merupakan  usaha  yang  sama,  yang  tidak  melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, menurut Ernest R.
13 Melissa Ariffin and Tunjung Herning Sitabuana, ‘Sistem Perpajakan Di Indonesia’, Serina IV Untar , 28, 2022, 523–34.h. 525
14 Widyarti  Kusumowardhani, Seri  Menejemen  Perpajakan:  Penegakan  Hukum  Pajak ,  ed.  by  Guepedia,  1st  edn  (Indonesia: Guepedia, 2021).h. 22
15 Kevin G.  Inkiriwang, ‘PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP UPAYA PENGHINDARAN PAJAK OLEH SUATU BADAN USAHA’, Lex et Societatis , V.4 (2017), 13–18.h. 16
16 Haidar  Ammar  Alfaruqi,  Dewi  Kania  Sugiharti,  and  Amelia  Cahyadini,  ‘Peran  Pemerintah  Dalam  Mencegah  Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintaan Yang Baik Dalam Bidang Perpajakan.’, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , 3.1 (2019), 113–33.h. 115
Mortenson bahwa penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian  rupa  untuk  meminimkan  atau  menghilangkan  beban  pajak  dengan memperhatikan  ada  atau  tidaknya  akibat-akibat  pajak  yang  ditimbulkannya.  Oleh karena  itu,  penghindaran  pajak  tidak  merupakan  pelanggaran  atas  perundang- undangan perpajakan atau secara etika tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak  untuk  mengurangi,  menghindari,  meminimkan  atau  meringankan  beban  pajak dengan  cara-cara  yang  dimungkinkan  oleh  Undang-Undang  Pajak.  Namun  apabila ditinjau dari sudut pandang kebijakan pajak
2) Penggelapan  atau  Pengelakan  Pajak  (tax  evasion),  merupakan  sebuah  pelanggaran terhadap Undang-Undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasr  penetapan  pajak  dengan  cara  menyembunyikan  sebagian  dari  penghasilan. Menurut  Harry  Graham  Balter, tax  evasion mengandung  arti  sebagai  usaha  yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap Undang- Undang Perpajakan. Selain itu, Oliver Oldman menegaskan bahwa penyelundupan pajak tidak  hanya  sebatas  penggelapan,  pengelakan  dan  kecurangan  dalam  segala  bentuk, namun juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain:
a) Ketidaktahuan  (ignorance)  yaitu  wajib  pajak  tidak  menyadari  atau  tidak  tahu  akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan pajak tersebut. 17
b) Kesalahan  (error)  adalah  wajib  pajak  paham  dan  mengerti  mengenai  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi terjadi kesalahan perhitungan data
c) Kesalahpahaman  (misunderstanding)  yaitu  wajib  pajak  salah  menafsirkan  atau mengartikan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
d) Kealpaan (negligence) adalah ketika wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-bukti secara lengkap. 18
Berdasarkan  penjelasan  di  atas tax  evasion dapat  diartikan  sebagai  suatu  tindakan  yang merupakan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan seperti:
a) Tidak dapat memenuhi pengisian surat pemberitahuan (SPT) tepat pada waktunya
b) Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu
c) Tidak dapat memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar
d) Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan
e) Tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  menyetorkan  pajak  penghasilan  karyawan  yang dipotong dan pajak-pajak lainnya yang telah dipungut
f) Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran utang pajak
g) Tidak dapat memenuhi permintaan permintaan fiskus akan informasi dari pihak ketiga
h) Pembayaran  dengan  cek  kosong  bagi  negara  yang  dapat  melakukan  pembayaran pajaknya dengan cek
i) Melakukan  penyuapan  terhadap  apparat  perpajakan  dan  atau  tindakan  intimidasi lainnya.
Klasifikasi  ketentuan tax  evasion, sesuai  dengan  Pasal  38  dan  Pasal  39  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, 19 sehingga  pengertian  penggelapan  pajak.  Selain  kecurangan  dalam  segala  bentuk  seperti penyuapan  terhadap  apparat  perpajakan  atau  tindakan  intimidasi  lainnya,  pembayaran dengan  cek  kosong  juga  termasuk  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  menyapaikan  surat
17 Arief Hidayat Tumanggor, ‘SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA’, 5 (2022), 426–34.h. 429
18 Suryowati, Agresivitas  Pajak  Dan  Alternatifnya ,  ed.  by  August  Leonardo,  1st  edn  (Indonesia:  CV.  Feniks  Muda  Sejahtera, 2022).h. 50
19 Pemerintah Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan’, 1994 (2000),  36  <https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU  Nomor  16  Tahun  2000#:~:text=UU  Nomor  16  Tahun  2000  tanggal  02  Agustus 2000%2C tentang,Umum dan Tata Cara Perpajakan.>.h. 30
pemberitahuan (SPT), tidak dapat memenuhi kewajiban pengisian SPT dengan benar dan lengkap,  tidak  dpat  memenuhi  kewajiban  memelihara  pembukuan  dan  pencatatan, termasuk  tidak  dapat  memperhatikan  atau  meminjamkan,  peminjaman,  pembukuan  dan dokumen  lainnya,  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  menyetorkan  pajak-pajak  yang  telah dipotong  atau  yang  telah  dipungut  serta  tidak  mendaftarkan  diri,  menyalahgunaan  atau menggunkan tanpa adanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

## Strategi Pemerintah Dalam Menangani Hambatan-Hambatan Terhadap Pemungutan Pajak Di Indonesia
Negara memiliki pendapatan dari berbagai sumber khususnya negara berkembang seperti Indonesia, memperoleh pendapatan dari pungutan baik dari pajak negara maupun pajak daerah. Pajak sebagai sumber pendapatan terbesar kas negara, namun pemungutan pajak  tidak  jarang  mengalami  kendala  dan  hambatan  seperti  kurangnya  kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kepada negara dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pajak.
Masalah  kepatuhan  pembayaran  pajak  pada  dasarnya  patuh  atau  tidaknya masyarakat  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  wajib  pajak  tergantung  pada  tingkat kepuasan yang mereka peroleh. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh empat hal antara lain  resiko  pemeriksaan  dan  saksi,  besarnya  penghasilan  dan  tarif  pajak.  berdasarkan peraturan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009 20 tentang ketentuan umum dan cara perpajakan bahwa saksi diperlukan untuk memberikan sanksi bagi pelanggar pajak mengakibatkan kerugian.
Sejumlah  strategi  yang  dilakukan  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  untuk  mencapai target  penerimaan  paja,  pemerintah  perlu  melakukan  pendekatan  kewilayahan  untuk menjalankan  ekstensidikasi  pajak.  ekstensifikasi  pajak  merupakan  pengawasan  yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tetapi belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. hal ini telah diatur dalam perundang-undangan bidang pajak. 21
Teori sistem pemungutan pajak berdasarkan self assessment menuntut kesadaran dan kepatuhan  yang  tinggi  dari  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan.  Strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas pelayanan.  Pelayanan  adalah  suatu  proses  bantuan  kepada  orang  lain  dengan  cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Hakikat pelayanan umum sebagai berikut:
a. Meningkatkan  mutu  dan  produktivitas  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  instansi pemerintah di bidang pelayanan umun
b. Mendorong  upaya  mengefektifkan  sistem  dan  tata  laksana  pelayanan  sehingga pelayanan umum dapat di selenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efesien dan efektif)
c. Mendorong  tumbuhnya  kreativitas,  Prakarsa  dan  peran  serta  masyarakat  dalam pembangunan serta meningkatkan lesejahteraan masyarakat luas. 22
d. Memperbaiki pelayanan agar wajib pajak membayar pajak dengan sukarela. Perlunya perbaikan  pelayanan  karena  dalam  peraktiknya  mssyarakat  merasa  masih  tidak  ada kepuasan terhadap pelayanan pemungutan pajak.
e. Meningkatkan  jumlah  ketenaga  pemeriksaan  di  Dorektorat  Jenderal  Pajak  untuk memperbaiki kualitas penegakan hikim
20 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  ‘Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009  Tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara  Perpajakan’, Kementerian Sekretariat Negara , 2009, 1–11.
21 Rheina Yoan Ivanka and Humas, ‘Strategi Pemerintah Dalam Mencapai Target Pajak 2023’, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM  Dalam  Berita  Online)/Lima  Detik  -  Lima  Detik ,  2023,  p.  1  <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/lima-detik/strategi- pemerintah-dalam-mencapai-target-pajak-2023.html>.h. 1
22 Ni Luh Supadmi, ‘Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan’, Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 4.2 (2009), 2–3.h. 10-11
f. Melakukan  kegiatan  sosialisasi  maupun  edukasi  secara  berkelanjutan  untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak. bisa dilaksanakan melalui media sosial.
g. Melakukan internalisasi nilai-nilai kementerian keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara professional. Dengan langkah ini, diharapkan citra good governance dapat terbentuk di masyarakat. Timbulnya citra good  goverence  diharapkan  dapat  menimbulkan  adanya  rasa  saling  percaya  antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak. 23
Adapun  strategi  yang  dapat  dilakukan  dalam  mengatasi  permasalahan  pajak  di Indonesia untuk menjamin kesinambungan penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dan  memberi  keadilan  dalam  berusaha  (l evel  pf  playingfields ),  pemerintah  perlu memperluas  basis  pajak  dengan  meningkatkan  jumlah  wajib  pajak  yang  terdaftar  untuk memiliki NPWP dan sekaligus kepatuhannya.
Pemerintah  akan  terus  berupaya  menggali  potensi  pajak  (tax  coverage)  seoptimal mungkin  dan  juga  meningkatkan wajib  pajak  (taxpayers’  compliance).  Untuk  mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah melakukan apa yang disebut dengan reformasi pajak. dalam hal ini pemerintah melakukan berbagai upaya dengan mengeluarkan berbagai upaya  dengan  mengeluarkan  serangkaian  Undang-Undang  untuk  mengubah  Undang- Undang yang telah ada.
Bertujuan untuk lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Tujuan dari penyempurnaan Undang-Undang pajak adalah dalam rangka ekstensifikasi dan intesifikasi pengenaan dan pemungutan pajak yang sekaligus merupakan upaya peningkatan keadilan beban pajak, penghapusan fasilitas pajak yang tidak memiliki landasan hukum yang akan merugikan  perekonomian  nasional  dan  menutup  peluang-peluang  penghindaran  pajak (loopholes)  dan  menggalakan  penyuluhan-penyuluhan  di  bidang  perpajakan.  Hal  ini dilakukan  bertujuan  untuk  menambah  wawasan  dari  wajib  pajak  supaya  menimbulkan kesadaran untuk membayar pajak.

## PENUTUP
Sistem Penerapan Pajak di Indonesia Istilah sistem berasal dari bahasa latin "systema" dan bahasa Yunani "sustema" yang mempunyai arti sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang di hubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi  dan  energi  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Sistem  ini  merupakan  kesatuan  bagian- bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta adanya item-item penggerak.  Sehingga  komponen  atau  sub  sistem  harus  saling  berintegrasi  serta berhubungan supaya membentuk satu kesatuan mempunyai tujuan sistem bisa tercapai dan tepat sasaran. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Sistem pemungutan pajak yang dikenal di Indonesia terdiri dari beberapa hal yaitu: Official Assessement System, Semi Self Assessment System, Full Self Assessment System dan Witbbbolding.
Adapun hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak yaitu perlawanan Pajak Secara Pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang  erat  hubungannya  dengan  struktur  ekonomi,  perkembangan  intelektual  dan  moral penduduk  serta  sistem  pemungutan  pajak  sendiri.  Masyarakat  enggan  atau  tidak melaksanakan pembayaran pajak dan Perlawanan pajak aktif adalah usaha atau perbuatan yang nyata secara langsung maupun tidak langsung ditunjukan terhadap pemungutan pajak (Fiskus) dan bertujuan untuk menghindari pajak usaha-usaha yang dimaksud.
Sedangkan  untuk  strategi  yang  dilakukan  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  untuk mencapai target penerimaan pajak, pemerintah perlu melakukan pendekatan kewilayahan untuk menjalankan ekstensidikasi pajak. ekstensifikasi pajak merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak yang memenuhi persyaratan
23 Shania Bianca Sardjono and Jonathan Theodore Kesuma, ‘Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak’, Binus University School  Of  Accounting (Tanggerang,  2020),  p.  1  <https://accounting.binus.ac.id/2020/12/16/strategi-meningkatkan-kepatuhan- wajib-pajak/>.h. 1
subjektif dan objektif tetapi belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak serta menggalakan penyuluhan-penyuluhan di bidang perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arafat,  Yasser,  Sulaiman,  Inggit  Akim, and  Fathurrahman, Buku  Ajar  Hukum Pajak ,  ed. by Ahmad Ariyanto, 1st edn (Malang: Literasi Nusantara, 2021)
Ariffin, Melissa, and Tunjung Herning Sitabuana, ‘Sistem Perpajakan Di Indonesia’, Serina IV Untar , 28, 2022, 523 – 34
Budi, Harry, and Tina Amelia, Fungsi Strategis Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 , ed. by Gema Perdana, 1st edn (Jakarta: PT Karya Ilmu Bermanfaat, 2021)
Efendi,  A’an,  Dyah  Octorina  Susanti,  and  Rahmadi  Indra  Tektona, Penelitian  Hukum Doktirnal , 1st edn (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019)
Foruq  S,  M, Hukum  Pajak  Di  Indonesia:  Suatu  Pengantar  Ilmu  Hukum  Terapan  Di  Bidang Perpajakan , 1st edn (Jakarta: Kencana, 2018)
Ilyas, Amir, and Muh Nursal N.S, Kumpulan Asas Hukum , ed. by Nurdiansah, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2022)
Jurdi, Fajlurrahman, Logika Hukum , 2nd edn (Jakarta: Kencana, 2019)
Kusumowardhani,  Widyarti, Seri  Menejemen  Perpajakan:  Penegakan  Hukum  Pajak ,  ed.  by Guepedia, 1st edn (Indonesia: Guepedia, 2021)
Lutfi, Chairul, Eksistensi Konsultan Pajak Dalam Pelaksanaan Self Assessment System , ed. by Bintan Dzumirroh Ariny, 1st edn (Jakarta: Publica Institute Jakarta, 2019)
Marzuki, Peter Mahmud, Teori Hukum , 1st edn (Jakarta: Kencana, 2020)
Mustofa,  Syahrul,  and  Ady  Supriyadi, Mengenal  Hukum  Pajak  Dan  Hukum  Acara  Pajak  Di Indonesia , ed. by Guepedia, 1st edn (Indonesia: Guepedia, 2020)
Suryowati, Agresivitas Pajak Dan Alternatifnya , ed. by August Leonardo, 1st edn (Indonesia:

## CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022)
Tumanggor, Arief Hidayat, ‘SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA’, 5 (2022), 426– 34

## Artikel Jurnal
Alfaruqi,  Haidar  Ammar,  Dewi  Kania  Sugiharti,  and  Amelia  Cahyadini,  ‘Peran  Pemerintah Dalam  Mencegah  Tindakan  Penghindaran  Pajak  Sebagai  Aktualisasi Penyelenggaraan  Pemerintaan  Yang  Baik  Dalam  Bidang  Perpajakan.’, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , 3.1 (2019), 113 – 33
Cindy, Cindy, ‘Polemik Pemungutan Pajak Di Indonesia’, Indonesia Journal of Business Law , 2.1 (2023), 38 – 46 <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2030>
Dan,  Pemungutan  Pajak,  ‘Pemungutan  Pajak  Dan  Permasalahannya  Di  Indonesia’, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 7.1 (2014), 142 – 57
<https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>
Inkiriwang,  Kevi n  G.,  ‘PERSPEKTIF  HUKUM  TERHADAP  UPAYA  PENGHINDARAN  PAJAK OLEH SUATU BADAN USAHA’, Lex et Societatis , V.4 (2017), 13 – 18
Sardjono, Shania Bianca, and Jonathan Theodore Kesuma, ‘Strategi Meningkatkan Kepatuhan
Wajib  Pajak’, Binus  University  School  Of  Accounting (Tanggerang,  2020),  p.  1 <https://accounting.binus.ac.id/2020/12/16/strategi-meningkatkan-kepatuhan- wajib-pajak/>
Supadmi, Ni Luh, ‘Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan’, Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 4.2 (2009), 2 – 3
Suryowati, Agresivitas Pajak Dan Alternatifnya , ed. by August Leonardo, 1st edn (Indonesia:

## CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022)
Tandilino,  Albertus,  H.  Akhmad  Firman,  and  Hj.  Rostin,  ‘Penerapan  Pajak  Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sekto r Umkm Di Kota Kendari’, Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan , 1.1 (2016), 1 – 1

## Website
Ivanka, Rheina Yoan, and Humas, ‘Strategi Pemerintah Dalam Mencapai Target Pajak 2023’, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM Dalam Berita Online)/Lima Detik - Lima Detik ,  2023,  p.  1  <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/lima-detik/strategi- pemerintah-dalam-mencapai-target-pajak-2023.html>
Pemerintah Indonesia, ‘Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan  Tata  Cara  Perpajakan’,  1994  (2000),  36  <https://jdih. bumn.go.id/lihat/UU Nomor  16  Tahun  2000#:~:text=UU  Nomor  16  Tahun  2000  tanggal  02  Agustus 2000%2C tentang,Umum dan Tata Cara Perpajakan.>
Pratiwi  S,  Rachel  Yolanda,  ‘Pemungutan  Pajak  Dan  Permasalahannya  Di  Indonesia’, Pajak.Com , 2022, p. 1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ‘Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara  Perpajakan’, Kementerian  Sekretariat Negara , 2009, 1 – 11