Jurnal Proaksi, Vol. 8 (2), Hal. 596 - 610 p-ISSN : 2089 – 127x e-ISSN : 2685 – 9750

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECURANGAN (FRAUD) PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
Yulin Tri Tunggal Maha Dewi 1 Muslimin 2* 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email : yulintri247@gmail.com 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur *Corresponden Author Email : muslimin.ak@upnjatim.ac.id
Diterima : 1 Oktober 2021 Direvisi : 22 Oktober 2021 Dipublikasikan : 30 Desember 2021

## Abstrak
Tindak korupsi menjadi hal yang umum dan sering terjadi di Indonesia. Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020 berada di skor 37 dari 100 (skor 100 menunjukkan paling bersih). Jawa Timur masuk ke dalam lima besar provinsi dengan kasus korupsi tertinggi di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk meneliti sejumlah faktor yang mempengaruhi  tindakan  kecurangan  (fraud)  pada  sektor  pemerintahan.  Penelitian  ini  merupakan penelitian kuantitatif  dengan  menggunakan  data  primer.  Data  primer  tersebut yaitu  kuesioner yang disebarkan  kepada  responden.  Variabel  dalam  studi  ini  yaitu  penegakan  hukum  (X1),  moralitas individu  (X2),  efektivitas  pengendalian  internal  (X3),  kesesuaian  kompensasi  (X4),  komitmen organisasi  (X5),  keadilan  prosedural  (X6),  dan  kecurangan  (fraud)  (Y).  Populasi  pada  studi  ini merupakan  150  pegawai  Badan  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Gresik.  Pemilihan  sampel  pada  studi  ini  menggunakan  purposive  sampling  dengan  hasil  akhir  100 responden.  Teknik  Analisa  yang  diterapkan  pada  pembahasan  studi  ini  yaitu  PLS-SEM  melalui penggunaan  software  SmartPLS  versi  2.0.m3.  Temuan  dari  studi  ini  memperlihatkan  bagaimana variabel  penegakan  hukum,  efektivitas  pengendalian  internal,  kesesuaian  kompensasi  memiliki pengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  Kecurangan  (Fraud)  di  Sektor  Pemerintahan.  Sedangkan variabel moralitas individu, komitmen organisasi, dan keadilan prosedural memilki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan.
Kata Kunci: Hukum, Moralitas, Pengendalian Internal, Fraud.

## PENDAHULUAN
Kecurangan  atau juga dikenal  sebagai fraud adalah  perilaku  yang  diterapkan  oleh  seseorang maupun kelompok tertentu yang ditujukan untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya serta dapat berdampak merugikan bagi organisasi atau pihak lain. Menurut (W.S. & Albrecht, 2003) fraud adalah penggambaran  mengenai  fakta  material  yang  tidak  benar  serta  disengaja,  yang  kemudian  dipercayai serta berdampak negatif pada korban. Fraud merupakan perilaku yang melanggar hukum. Berdasarkan Sukanto  (2019) fraud adalah  penipuan  yang  disengaja  serta  berdampak  negatif bagi  pihak  lain  serta ditujukan  untuk  mengambil  keuntungan    kepada  pelaku  kecurangan.  Kecurangan  dalam  akuntansi masih  kerap  ditemukan  di  Indonesia  salah  satunya  “manipulasi  pencatatan,  menghilangkan  sebuah dokumen, dan mark-up” yang dapat berdampak negatif pada keuangan serta kondisi ekonomi negara. Biasanya  tindakan  kecurangan  ( fraud )  dalam  akuntansi  berkaitan  terhadap  tindakan  korupsi.  Di Indonesia tindak korupsi menjadi suatu hal yang umum dan sering terjadi. Transparency International Indonesia  (TII)  mengungkapkan  dalam  (Indonesia,  2021)  bahwa  “Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)

## JURNAL PROAKSI
Journal  homepage:  h t t p s : / / e - j o u r n a l . u m c . a c . i d / i n d e x . p h p / J P K
Indonesia tahun 2020 berada di skor 37”. Indonesia terdaftar pada peringkat 102 dari 180 negara yang terlibat. Skor dihitung mulai dari “indikator 0 (sangat korup) hingga 100 yang berarti (sangat bersih)”.
Korupsi  juga  sering  ditemukan  di  sektor  pemerintahan.  “Association  of  Certified  Fraoud Examiners (ACFE)” mengkategorikan kecurangan pada tiga kelompok, yakni “(1) kecurangan aset”, seperti  tindak  pencurian  serta  penyelewengan  aset,  “(2)  korupsi”,  merupakan  tindakan  yang  sering ditemukan  dalam  suatu  instansi  pemerintahan.  Berdasarkan  ACFE,  korupsi  dikelompokkan berdasarkan “pertentangan kepentingan ( conflict of interest ), suap ( bribery ), pemberian illegal ( illegal gratuity ),  dan  pemerasan  ( economic  extortion )”;  “(3)  Pernyataan  palsu  atau  salah  pernyataan ( fraudulent  statement )”, termasuk  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  pejabat atau  eksekutif  dari  badan usaha atau lembaga pemerintahan supaya dapat mengalihkan persoalan keuangan yang terjadi melalui penerapan  “rekayasa  keuangan  ( financial  engineering )”  ketika  menyajikan  pelaporan  keuangannya untuk  mendapatkan  keuntungan.  Kecurangan  ( fraud )  pada  sektor  pemerintahan  dapat  terjadi  secara vertikal  maupun  secara  horizontal,  mulai  struktur  pemerintahan  pusat  sampai  pemerintahan  daerah kabupaten/kota  pada  level eksekutif  maupun  legislatif.  Salah satu  pemerintah  daerah  yang  termasuk tinggi tingkat korupsinya adalah Jawa Timur, provinsi ini termasuk ke dalam lima besar tertinggi kasus korupsi di Indonesia (Fadjarudin, 2020). Sejak tahun 2004 hingga 2019 tercatat sebanyak 85 kasus dan sebanyak 14 kepala daerah di Jawa Timur ditangkap oleh KPK.
Pada  tahun  2019  telah  terjadi  kasus  OTT  BPPKAD  Gresik  dilakukan  “pemotongan  insentif pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik”. Kasusnya adalah telah dilakukan “pemotongan insentif pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik” yang besarnya bervariasi tergantung jabatannya. Mulai 10 persen sampai dengan  20  persen.  Potongan  jasa  insentif  pada  semua  staf  BPPKAD  dibayarkan  secara  tunai  serta diserahkan  terhadap  kepala  bidang  pada  setiap  instansi.  Kemudian  ketika  uang  tersebut  terkumpul kemudian diberikan kepada terdakwa Mukhtar yang saat itu menjabat menjadi “sekretaris dan Plt kepala BPPKAD”.  “Majelis  Hakim  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Tipikor)  Surabaya”  menugaskan kepada  jaksa  untuk  menindaklanjuti  putusan  perkara  “Operasi  Tangkap  Tangan  (OTT)  di  Badan Pendapatan,  Pengelolaan,  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPPKAD)  Kabupaten  Gresik”.  Dalam putusannya  Majelis  Hakim  Tipikor  Surabaya  menyatakan  terdakwa  M  Mukhtar  selaku  mantan  Plt kepala  BPPAD  Kabupaten  Gresik  dan  sekretariat  BPPKAD  Kabupaten  Gresik  tebukti  bersalah sehingga  divonis  hukuman  4  tahun  serta  denda  Rp  200  juta  subsidaer  2  bulan  kurungan.  Selain  itu, terdakwa  M  Mukhtar  diwajibkan  untuk  melunasi  uang  pengganti  kerugian  negara  Rp  2,1  miliar (Kapernews, 2019).
Perilaku tindak kecurangan atau fraud yang dilakukan seseorang, bisa dilihat dari beberapa hal. Beberapa hal tersebut bisa menentukan perilaku individu ketika memilih untuk melakukan kecurangan atau  fraud.  Teori  yang  membahas  mengenai  hal-hal  yang  dapat  berdampak  pada  individu  untuk bertindak curang yakni “ Fraud Triangle Theory ” yang dijelaskan oleh (Donald, 1953). “ Fraud Triangle Theory ” terbentuk atas tiga bagian utama yakni “ pressure (tekanan), opportunity (kesempatan),  dan rationalization (rasionalisasi)”. Pembahasan studi ini umumnya menerapkan “ Fraud Triangle Theory ”, sebab  variabel  yang  digunakan  pada  pembahasan  studi  ini  menerapkan  faktor-faktor  yang  muncul karena  adanya  suatu  “tekanan,  kesempatan,  dan  rasionalitas”  yang  berdasarkan  pada  teori  Fraud Triangle. Pembahasan studi ini didasari oleh pengumpulan persepsi dari sejumlah pegawai di lembaga pemerintahan guna memahami berbagai hal yang dapat berdampak pada munculnya fraud di lembaga pemerintahan. Sejumlah faktor tersebut antara lain “penegakan hukum, moralitas individu, efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi, keadilan prosedural”.
“Tekanan ( pressure )” merupakan suatu dorongan yang seringkali berbentuk seperti “tekanan kebutuhan atau masalah finansial, gaya hidup, serta tekanan dari pihak internal maupun eksternal” yang dapat  mendorong  seseorang  dalam  menerapkan  fraud.  Pada  beberapa  pembahasan  studi,  terdapat sejumlah faktor yang memiliki hubungan terhadap tekanan ( pressure ) yakni “kesesuaian kompensasi dan  keadilan  prosedural”.  Menurut  (Adi  et  al.,  2016)  “terdapat  pengaruh  tidak  signifikan  antara Kesesuaian kompensasi dan keadilan prosedural terhadap kecurangan ( fraud ) di sektor pemerintahan”. Temuan dari pembahasan studi ini didukung oleh pembahasan studi yang diterapkan oleh (Febriani & Suryandari, 2019) yang menjelaskan “terdapat pengaruh negatif antara kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan ( fraud ) di sektor pemerintahan”. “Kesempatan  ( opportunity )”  adalah  sebuah  keadaan  yang  dapat  mendorong  individu  untuk menerapkan  kecurangan.  Sejumlah  hal  yang  bisa  berdampak  terhadap  munculnya  keadaan  tersebut dalam  lingkungan  organisasi  yakni  “penegakan  peraturan  dan  keefektifan  sistem  pengendalian
internal”.  Berdasarkan  (Adi  et  al.,  2016)  menjelaskan  “terdapat  pengaruh  tidak  signifikan  antara penegakan  hukum  dan  efektivitas  pengendalian  internal  terhadap  kecurangan  ( fraud )  di  sektor pemerintahan”. Akan tetapi pembahasan studi oleh (Putri & Wahyono, 2018) menjelaskan “Efektivitas pengendalian Internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan ( fraud ) akuntansi”.
Menurut Stice et al (2009) “rasionalisasi” merupakan faktor terpenting dalam banyak tindak kecurangan,  dimana  rasionalisasi  dapat  mendorong  pelaku  kecurangan  untuk  menjustifikasi tindakannya tersebut. Rasionalisasi adalah faktor yang paling sulit diukur dalam teori Fraud Triangle . “Komitmen  organisasi  dan  moralitas  individu”  adalah  faktor  yang  dinilai  menjadi  alasan  justifikasi terhadap  tindakan  pegawai  ketika  menerapkan  kecurangan.  Berdasarkan  (Didi  &  Kusuma,  2018) “komitmen  organisasi  tidak  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  kecenderungan  kecurangan”. Akan tetapi dalam pembahasan studi oleh (Putri & Wahyono, 2018), menjelaskan “Moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan seseorang dalam berbuat kecurangan ( fraud ) akuntansi”.
Seperti  yang  telah  dijabarkan  diatas,  banyaknya  kasus  korupsi  yang  ada  bisa  menurunkan perekonomian  negara  secara  langsung  dan  menyengsarakan  masyarakat  secara  tidak  langsung.  Hal tersebut dapat menjadi bukti apabila pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu kewajiban dalam melaksanakan tugasnya dengan cara yang efektif serta efisien, yaitu melalui upaya menjamin  bahwa  kondisi  ekonomi  dapat  terjaga  kestabilannya.  Oleh  karena  itu,  studi  ini  dilakukan untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  penegakan  hukum,  moralitas  individu,  efektivitas pengendalian  internal,  kesesuaian  kompensasi,  komitmen  organisasi,  keadilan  prosedural,  terhadap terjadinya  tindak  kecurangan  ( fraud ).  Hasil  dari  studi  ini  diharapkan  dapat  berguna  sebagai rekomendasi  dalam  membuat  kebijakan  untuk  mencegah  terjadinya fraud di  sektor  pemerintahan dengan menekankan penyebab terjadinya fraud tersebut.

## KAJIAN PUSTAKA

## Fraud Triangle Theory
Pembahasan studi ini menerapkan “teori Fraud Triangle” untuk menjadi landasan teori utama. Penjelasan  dalam  teori  ini  mnyebutkan  terdapat  tiga  hal  yang  bisa  mendorong  individu  untuk menerapkan  kecurangan  ( fraud ),  antara  lain  “ pressure,  opportunity,  dan  rationalization ”.  Tiga  hal tersebut  juga  dikenal  sebagai  istilah  segitiga  kecurangan.  Fraud  Triangle  merupakan  penggambaran dalam  menganalisa  sejumlah  hal  yang  dapat  mendorong  individu  untuk  menerapkan  kecurangan pekerjaan salah satunya korupsi. Konsep segitiga kecurangan tersebut sebelumnya telah dijelaskan oleh Donald  (1953).  Cressey  dalam  (Tuanakotta,  2007)  menjelaskan  yakni  kecurangan  pada  umumnya memiliki tiga sifat pada pembahasan teori ini antara lain “tekanan ( pressure ), kesempatan ( opportunity ), dan rasionalisasi ( rationalization )”.
Pressure
“Tekanan” merupakan bentuk dorongan yang dapat mempengaruhi individu dalam menerapkan kecurangan. Jenis tekanan tersebut umumnya berupa keadaan kehidupan nyata yang sedang dirasakan oleh  pelaku  sehingga  mendorongnya  agar  menerapkan  tindak  kecurangan.  Keadaan  itu  juga  dapat berbentuk  seperti  kebiasaan  untuk  berjudi,  menggunakan  obat  terlarang,  maupun  ketika  terjadi persoalan  keuangan.  Tekanan  terhadap  pemikiran  dapat  berupa  opini  yang  dibentuk  oleh  pelaku sehingga membuat meeka menerapkan tindak kecurangan yaitu seperti melakukan perubahan jumlah nominal pada laporan keuangan atau juga disebut sebagai korupsi (Suzanna, 2019).

## Oppoturnity
Berdasarkan (Permatasari et al., 2017), “kesempatan” merupakan keadaan yang dapat memberi kesempatan  pada  pihak  manajer  serta  pekerja  untuk  melakukan  tindak  kecurangan.  Selain  itu  juga “kesempatan” merupakan kondisi yang membuat pelaku untuk dapat bebas melakukan tindakannya. Setiap pelaku kecurangan meyakini bahwa tindakan mereka tidak dapat ditemukan. Kondisi tersebut dapat uncul akibat pengendalian internal yang lemah, penegakan hukum yang rendah, pengawasan yang tidak baik atau dengan penyelewengan kekuasaan. Tuanakotta (2007, p. 106), dia membahas mengenai studi dari Cressey yang menjelaskan tentang pelaku kecurangan akan selalu mempunyai pemahaman serta peluang dalam menerapkan perilakunya tersebut sehingga tindakannya tidak akan diketahui.

## Rationalization
Permatasari et al., (2017) menjelaskan pada pembahasan studinya yakni “rasionalisasi” adalah perilaku,  pemikiran  serta  sekumpulan  penilaian  moral  yang  dapat  membuat  pihak  manajer  maupun
pekerja  untuk  menerapkan  perilaku  kecurangan,  atau  ketika  mereka  diposisikan  pada  keadaan  yang dapat mendorong mereka untuk merasionalisasikan perilaku kecurangan. “Rasionalisasi” adalah bagian terpenting pada saat munculnya perilaku kecurangan. Perilaku kecurangan yaitu perilaku dimana pelaku berpikir  bahwa tindakan  mereka  tersebut  dapat  dibenarkan.  Atau  melihat  perilaku  tersebut  bukanlah tindakan kecurangan.

## Fraud
Penjelasan  fraud  berdasarkan  Black  Law  Dictionary  dalam    (Suryana  &  Sadeli,  2015) merupakan perbedaan kondisi dari apa yang disampaikan terhadap fakta yang terjadi atau kondisi yang ditutupi dari keberadaan bukti-bukti material yang bisa membuat pihak lain dalam menerapkan perilaku atau tindakan kecurangan, yang umumnya adalah permasalahan biasa tetapi pada sejumlah kasus (yang biasanya memang disengaja) membuatnya menjadi sebuah tindak kejahatan. Pelaporan yang tidak benar (dalam  pernyataan)  dengan  cara  yang  ceroboh  dan  tidak  dipertimbangkan  serta  tidak  bisa  dipercaya kebenarannya  dapat  membuat  pihak  lainnya  untuk  berperilaku  atau  bertindak  kecurangan.  Sebuah kerugian  yang  muncul  diakibatkan  adanya  penjelasan  atau  pelaporan  yang  tidak  benar  (salah pernyataan), menutupi bukti-bukti material, atau pelaporan yang tidak tepat dan tidak dipertimbangkan yang bisa mengakibatkan kerugian untuk pihak lainnya.

## Penegakan Hukum
Berdasarkan (Permatasari et al., 2017), “penegakan hukum” adalah perilaku yang dibenarkan oleh dasar hukum yang diterapkan yakni melalui penerapaan aturan yang berlaku pada negara tersebut. Penegakan  hukum  yang  tidak  tepat  dapat  memberikan  kesempatan  terhadap  pekerja  pada  sebuah lembaga atau instansi negara sehingga dapat menerapkan tindak kecurangan seperti korupsi. Sementara penegakan hukum yang tepat akan dapat menurunkan tingkat pelanggaran pada instansi pemerintahan. Sehingga kesimpulannya yakni dengan menerapkan peraturan pada sebuah lembaga atau instansi, akan dapat menurunkan tingkat perilaku kecurangan ( fraud ) yang akan muncul.

## Moralitas Individu
Berdasarkan (Ardiyansyah & Taman, 2015), membahas mengenai hal-hal yanf dapat membuat individu  untuk  menerapkan  kecurangan  yang  diakibatkan  oleh  moralitas  diri  yakni  “Greed (keserakahan)”. Berdasarkan keberadaan perilaku serakah tersebut yang akan selalu ada pada pemikiran setiap  individu,  yakni  berupa  sikap  yang  selalu  merasa  haus  akan  harta  dan  kekuasaan  yang  tidak dimilikinya,  sehingga  rasa  serakah  tersebut  akan  menjadi  alasan  bagi  individu  untuk  menerapkan berbagai macam hal agar bisa mendapatkannya, tidak terkecuali menggunakan kecurangan. Individu yang mempunyai tingkat pemahaman moral yang kurang akan berpandangan lain dengan individu yang mempunyai  tingkat  penalaran  moral  yang  mencukupi  pada  saat  merasakan  dilema  etika.  Pada  saat bertindak, individu dengan tingkat penalaran yang kurang biasanya akan menerapkan keputusan yang dapat menguntungkan bagi pribadinya sendiri.

## Efektivitas Pengendalian Internal
Berdasarkan  Baridwan  (2001)  “pengendalian  internal”  memiliki  pemahaman  yakni  sebagai struktur organisasi serta segala metode dan juga peralatan yang telah diatur dan digunakan pada suatu badan  usaha  yang  ditujukan  agar  dapat  mengawasi  keamanan  harta  yang  dimiliki  oleh  badan  usaha, mendorong efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta membantu pengawasan pelaksanaan peraturan dari pihak manajer yang sudah diputuskan sebelumnya. Berdasarkan James, dkk. (sesuai dengan SAS No. 55) : “Pengendalian Internal” merupakan serangkaian peraturan serta tata cara yang dibentuk agar dapat menjamin  tercapainya  tujuan  organisasi  ( entity )  yang  rasional.  Berdasarkan  (Mulyadi,  2002) pemahaman  dari  pengendalian  intern  merupakan  hirarki  organisasi,  tata  cara  serta  nilai  moral  yang diterapkan agar  dapat  menjaga  sumber  daya  organisasi,  mengawasi  keakuratan serta  efektivitas  data akuntansi, meningkatkan efisiensi serta mengawasi pelaksanaan kebijakan dari pihak manajer.

## Kesesuaian Kompensasi
Berdasarkan (Veithzal, 2006) “kompensasi” adalah hal yang dapat diterima oleh pegawai untuk menjadi bayaran atas hasil dari jasa yang mereka berikan terhadap badan usaha. Penyajian kompensasi adalah bentuk upaya yang diterapkan oleh badan usaha sebagai bentuk apresiasi terhadap pegawai yang telah berkontribusi terhadap kinerja badan usaha. Kompensasi adalah metode pembayaran terhadap jasa atau kemampuan serta loyalitas pegawai pada kepentingan badan usaha. Kompensasi dapat berbentuk
secara materiil dan juga non materiil yang tetap wajib untuk dinilai serta dibayarkan terhadap pegawai berdasarkan  pada  jumlah  kontribusi  yang  sudah  dilakukannya  terhadap  instansi/lembaga  mereka bekerja.  Badan  usaha  pada  saat  membayarkan  kompensasi  terhadap  kelompok  pekerja  wajib menerapkan penilaian kontribusi melalui pembentukan sistem penghitungan kontribusi yang terbuka sebelumnya.

## Komitmen Organisasi
“Komitmen  organisasional  ( organizational  commitment )”  merupakan  sebuah  kondisi  pada  saat seorang  pegawai  mendukung  suatu  institusi  beserta  kepentingan  dan  tujuannya  untuk  tetap  menjadi bagian dari institusi tersebut (Robbins & Judge, 2009). Menurut Ikhsan and Ishak (2005:36), terdapat tiga  bagian  utama  pada  komitmen  organisasi,  yakni:  “Komitmen  afektif  ( affective  commitment )”, berhubungan  terhadap  kebutuhan  pegawai  untuk  menjaga  posisinya  dalam  institusi.  “Komitmen kontinu  ( continuance  commitment )”,  berhubungan  terhadap  kebutuhan  pegawai  untuk  memutuskan tetap berada di institusi. “Komitmen normatif ( normative commitment )”, berhubungan terhadap norma moral yang terdapat dalam diri pegawai.

## Keadilan Prosedural
Berdasarkan  Baron  and  Byrne  (2005:201)  “keadilan  prosedural”  merupakan  nilai  moral  dalam proses  yang  diterapkan  guna  mendistribusikan  produk  akhir  yang  dibagikan  pada  setiap  anggota organisasi. Selanjutnya Robbins and Judge (2009:250), menjelaskan “keadilan prosedural” merupakan keadilan yang didasari oleh prosedur yang diterapkan dalam menilai pembagian kompensasi.  Menurut (Adi et al., 2016) menjelaskan “keadilan prosedural” lebih ditentukan oleh kesesuaian prosedur serta tata  cara  yang  diterapkan  dalam  memutuskan  jumlah  harta  serta  pembagian  kekayaan.  Indikator keadilan  antara  lain:  “prosedur  kompensasi  mengekspresikan  pandangan  dan  perasaan,  penetapan prosedur  kompensasi  melibatkan  karyawan,  prosedur  kompensasi  diaplikasikan  secara  konsisten, prosedur kompensasi tidak mengandung  kepentingan tertentu, prosedur kompensasi didasarkan pada informasi yang akurat, prosedur kompensasi memungkinkan pemberian masukan dan koreksi”.

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Pengaruh penegakan hukum terhadap kecurangan ( fraud )
“Kepatuhan hukum” adalah contoh realisasi tindakan dari subjek hukum terhadap perturan yang ditetapkan yakni melalui ketaatan terhadap hukum pada suatu negara. Penerapan hukum yang mencukupi akan dapat menurunkan fraud pada lembaga pemerintahan. Pada penelitian terdahulu oleh (Permatasari et al.,  2017)  menyatakan  “bahwa  penegakan  hukum  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  kecenderungan kecurangan ( fraud ) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi”. Tetapi dalam penelitian (Setiawan et al., 2019) menyatakan “bahwa tidak terdapat pengaruh antara penegakan hukum terhadap fraud di sektor pemerintahan Kota Semarang”. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:
H1: Penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecurangan/fraud di sektor pemerintahan
Pengaruh moralitas individu terhadap kecurangan ( fraud )
Teori  yang  bisa  diterapkan  dalam  mempelajari  alasan  individu  dalam  menerapkan  kecurangan marupakan “aspek rasionalisasi dari Teory Fraud Triangle”. (W.S. & Albrecht, 2003), menjelaskan bahwa melalui  penerapan  rasionalisasi  oleh  pekerja  untuk  dapat  bertindak  curang,  sehingga  juga  dapat meningkatkan tingkat kecurangan untuk dapat terjadi. Berdasarkan  (Putri & Wahyono, 2018), “moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud)”. Dalam pembahasan studi oleh (Ardiyansyah  &  Taman,  2015),  menjelaskan  “bahwa  rendahnya  moralitas  inndividu  berpengaruh  positif terhadap variabel terjadinya tindak kecurangan (fraud)”. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:
H2: Moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecurangan/fraud di sektor pemerintahan
Pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap kecurangan ( fraud )
Menurut  Downida  and  Riharjo  (2017)  “sistem  pengendalian  internal”  dalam  suatu  instansi merupakan bentuk tindakan untuk melindungi dari kelalaian pekerja dan juga untuk menurunkan adanya kecerobohan serta perilaku yang dapat melanggar peraturan. Menurut (Adi et al., 2016), “terdapat pengaruh tidak  signifikan  antara  efektivitas  pengendalian  internal  terhadap  kecurangan  (fraud)  di  sektor pemerintahan”. Tetapi berdasarkan (Prambudi et al., 2017), “terdapat pengaruh negatif keefektifan sistem pengendalian  internal  terhadap  kecurangan  di  sektor  pemerintah”.  “Sistem  pengendalian  internal”  yang
bagus dinilai bisa mengurangi tingkat kecurangan yang dapat muncul. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:
H3:  Efektivitas  pengendalian  internal  berpengaruh  negatif  terhadap  kecurangan/fraud  di  sektor pemerintahan
Pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan ( fraud )
Berdasarkan Veithzal (2006), “kompensasi” adalah hal yang didapat pegawai intuk menjadi bayaran atas hasil kerja mereka terhadap badan usaha. Berdasarkan “teori agensi”, kompensasi merupakan hal yang dapat  membuat  pegawai  dalam  bertindak  curang. Dalam  pembahasan  studi  oleh  (Febriani  &  Suryandari, 2019),  menyatakan  bahwa  “terdapat  pengaruh  negatif  antara  kesesuaian  kompensasi  terhadap kecenderungan kecurangan ( fraud ) di sektor pemerintahan”. Akan tetapi pada pembahasan studi (Arsad et al., 2018), menyebutkan “kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi ( Fraud ) di Pemerintah Kota Jayapura”. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: H4: Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan/fraud di sektor pemerintahan
Pengaruh komitmen organisasi terhadap kecurangan ( fraud )
“Komitmen organisasi” merupakan kebijakan yang dibentuk oleh pegawai yang tetap ingin menjadi bagian dari institusi. Pegawai yang mempunyai komitmen organisasi yang tinggi biasanya akan lebih perduli kepada perkembangan dari institusi. Artinya dengan meningkatnya pandangan pegawai kepada komitmen organisasi bisa menurunkan kemingkinan munculnya fraud. Teori tersebut didukung oleh pembahasan studi dari (Adi et al., 2016). Tetapi, teori tersebut tidak didukung oleh pembahasan studi dari (Adi et al., 2016), (Didi  &  Kusuma,  2018),  (Najahningrum,  2013).  yang  menjelaskan  “bahwa  komitmen  organisasi  tidak berpengaruh terhadap fraud ”. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: H5: Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan/fraud di sektor pemerintahan
Pengaruh keadilan prosedural terhadap kecurangan ( fraud )
“Keadilan  prosedural”  merupakan  pandangan  diri  terhadap  keadilan  dalam  menilai  pembagian kekayaan (Robbins & Judge, 2009). Artinya dengan meningkatnya pandangan pekerja mengenai keadilan prosedural, artinya juga bisa menurunkan munculnya fraud. Teori tersebut tidak didukung oleh pembahasan studi (Didi & Kusuma, 2018), yang menjelaskan bahwa pandangan pegawai terhadap keadilan merupakan formalitas saja sebab tidak berdasarkan penilaian yang jelas. Pembahasan dari (Adi et al., 2016), (Arsad et al.,  2018),  (Najahningrum,  2013),  dan  (Prambudi  et  al.,  2017),  menjelaskan  bahwa  “terdapat  pengaruh negatif keadilan prosedural terhadap kecurangan di sektor pemerintah”. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:
H6: Keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap kecurangan/fraud di sektor pemerintahan

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  jenis  penelitian  kuantitatif,  yaitu  melalui  penerapan  metode  observasi kepada objek penelitian yang digunakan untuk selanjutnya dinilai serta ditarik kesimpulan terhadap variabel bebas  yaitu  (penegakan  hukum  (X1),  moralitas  individu  (X2),  efektivitas  pengendalian  internal  (X3), kesesuaian  kompensasi  (X4),  komitmen  organisasi  (X5),  dan  keadilan  prosedural  (X6))  dengan  variabel terikatnya yaitu kecurangan (fraud) (Y). Populasi pada pembahasan studi ini merupakan 150 pegawai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. Teknik pengambilan sampel pada pembahasan studi ini menggunakan purposive sampling dengan ktiteria yaitu (1) Berusia minimal 22 tahun; (2) Masa Kerja minimal 2 tahun; (3) Pendidikan terakhir minimal SMA/Sederajat.
Berdasarkan kriteria tersebut didapatkan sampel sejumlah 100 responden yang terdiri dari: Analis Perencanaan Anggaran 1 orang, Analis Sistem Informasi 1 orang, Analis Perencanaan 1 orang, Kasubbag 3 orang, Kasubbag Umum 3 orang, Kasubbag Umum dan Kepegawaian 4 orang, Kasubbag Keuangan 4 orang, Kasubbid 1 orang, Kasubbid Pemanfaatan dan Pengamanan Aset 1 orang, Kasubbid Penatausahaan Aset 2 orang,  Kasubbid Pendataan dan Verifikasi  1  orang,  Kasubbid Administrasi  Anggaran  2  orang,  Kasubbid Anggaran Urusan Pemerintahan Wajib 1 orang, Kasubbid Belaja Daerah 2 orang, Kasubbid Pendataan dan Pengembangan 1 orang, Kasubbid Penerimaan Daerah 3 orang, Kasubbid Penetapan dan Penilaian 1 orang, Kasubbid  Pengolahan  Data  dan  Informasi  2  orang,  Kasubbid  Penyusunan  Anggaran  1  orang,  Kasubbid Program dan Pelaporan 1 orang, Kepala Bidang 1 orang, Kepala Bidang Pengelolaan Aset 1 orang, Kepala Bidang Perbendaharaan  1 orang,  Kepala Bidang Anggaran  2  orang, PNS  31 orang, Staff  20  orang,  Staff BPPKAD  4  orang,  Staf  Bidang  Anggaran  1  orang,  dan  Staf  bidang  3  orang.  Jumlah  itu  dinilai  telah mencukupi, berdasarkan pada pembahasan studi oleh (Sekaran, 2011) yang mendasar pada Roscoe (1975), dalam penentuan sampel dapat dinilai cukup untuk penelitian yakni 30-500.
Pembahasan  studi  ini  menggunakan  sumber  data  yaitu  data  primer.  Data  tersebut  didapatkan menggunakan kuesioner melalui persepsi responden yakni para pegawai yang bekerja di badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Gresik dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini berisi tentang persepsi (sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju)  seluruh  pegawai  yang  bekerja  di  Badan  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten  Gresik  terhadap  faktor  yang  mempengaruhi  kecenderungan  kecurangan  ( fraud )  antara  lain penegakan hukum, moralitas individu, efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi,  dan  keadilan  prosedural.  Kuesioner  ini  dipilih  karena  agar  lebih  bisa  melihat  secara  lebih mendetail  tentang  persepsi  responden  terhadap  faktor  yang  mempengaruhi  kecenderungan  kecurangan ( fraud ).
Kuesioner  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada  kuesioner  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh Ramdhana (2015) dan Aryani (2016). Berikut contoh butir kuesioner dalam studi ini yaitu aspek kecurangan: (1)  Suatu  hal  yang  wajar  di  instansi  saya,  apabila  untuk  tujuan  tertentu,  biaya  dicatat  lebih  besar  dari semestinya; (2) Bukan suatu masalah bagi instansi saya, apabila pencatatan bukti transaksi dilakukan tanpa otorisasi  dari  pihak  yang  berwenang.  Aspek  penegakan  hukum:  (1)  Di  instansi  tempat  saya  bekerja  ada aturan-aturan hokum yang berlaku; (2) Di instansi tempat saya bekerja, saya merasa pegawai tanggap dalam penanganan  pelanggaran  peraturan.  Aspek  moralitas  individu:  diberikan  kasus  dan  diberikan  beberapa pernyataan  dari  kasus  tersebut  kemudian  responden  diminta  menilai  dari  pernyataan  tersebut.  Aspek efektivitas  pengendalian  internal:  (1)  Kebijakan  dalam  perusahaan  tempat  saya  bekerja  mendorong  saya untuk  dapat  bekerja  secara  jujur  dan  efisien;  (2)  Di  perusahaan  tempat  saya  bekerja,  kebijaan  mengenai pengendalian internal berjalan dengan baik. Aspek kesesuaian kompensasi: (1) Kompensasi keuangan yang instansi berikan diukur sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah saya lakukan; (2) Kompensasi keuangan yang instansi berikan memenuhi kebutuhan hidup saya. Aspek komitmen organisasi: (1) Saya merasa bangga saat memperkenalkan kepada orang lain bahwa instansi tempat saya bekerja adalah instansi yang bagus; (2) Prinsip nilai kinerja saya sejala dengan prinsip nilai kinerja instansi ini.
Teknik analisis data yang diterapkan pada pembahasan studi ini menggunakan analisis regresi linier berganda.  Guna  meningkatkan  tingkat  akurasi  hasil  penelitian,  data  yang  digunakan  kemudian  diukur menggunakan software SmartPLS versi 2.0.m3. Model PLS ( Partial Least Square ) terdiri atas dua pengujian yakni model pengukuran ( measurement model ) atau bisa disebut outer model yang dipakai dalam pengujian validitas dan reliabilitas. Kemudian selanjutnya model struktural ( structural model ) atau bisa juga disebut inner model yang dipakai dalam pengujian hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pengujian Model ( Outer Model )
Convergent validity dinilai berdasarkan tabel outer loadings . Nilai minimal yakni sebesar 0, 5. Jika nilai loading factor > 0,5 maka convergent validity terpenuhi, jika nilai loading factor < 0, 5 maka konstruk harus di drop dari analisis  (Ghozali, 2016). Berikut merupakan konsep model penelitian  yang digunakan dalam software SmartPLS 2.0:
Berdasarkan gambar tersebut, bisa dipahami yakni seluruh proksi baik dari variabel Independen maupun dependen telah mempunyai nilai outer loading factor lebih besar dari 0.5. Artinya seluruh nilai outer  loading  factor  dari  semua  variabel  telah  dianggap  mencukupi  agar  dapat  digunakan  sebagai indikator yang bisa merefleksikan terhadap setiap variabel yang berkaitan.

## Hasil Pengujian Cross Loading
Variabel  diskriminan  digunakan  untuk  menguji  sejauh  mana  sebuah  konstruk  memiliki perbedaan dengan konstruk yang lain. Nilai discriminant validity yang lebih besar menjadi bukti bahwa konstruk tersebut dianggap unik dan dapat menjelaskan fenomena yang diuji (Gozali & Latan, 2015).
Tabel 1 Hasil Perhitungan Discriminant Validity Indikator PNH (X1) MRI (X2) EPI (X3) KSK (X4) KMO (X5) KDP (X6) KCF (Y) X1.1 0.594765 -0.180081 0.362569 0.111611 0.414423 0.222146 -0.125624 X1.2 0.830362 -0.156718 0.447037 0.134657 0.435494 0.279524 -0.239555 X1.3 0.692926 -0.114007 0.323484 0.219753 0.442013 0.185257 -0.179834 X1.4 0.793108 -0.182391 0.345476 0.195247 0.403593 0.258794 -0.240826 X1.5 0.651328 0.001306 0.233828 0.189883 0.346559 0.228821 -0.072005 X1.6 0.650036 -0.025471 0.435137 0.199488 0.272077 0.149489 -0.139318 X2.1 -0.164020 0.902069 -0.056383 0.114572 -0.264461 -0.024779 0.584181 X2.2 -0.263723 0.894386 -0.116071 0.179360 -0.261587 -0.052259 0.495623 X2.3 -0.120340 0.939412 -0.035216 0.127650 -0.175650 -0.015490 0.454860 X2.4 -0.067318 0.880425 0.043051 0.256230 -0.131342 0.056794 0.398714 X3.1 0.363400 -0.113435 0.701980 0.246916 0.508032 0.325502 -0.058093 X3.2 0.346601 0.179524 0.566354 0.251692 0.304597 0.147031 0.027348 X3.3 0.401563 0.059025 0.782494 0.201988 0.452101 0.272392 -0.088856 X3.4 0.303475 -0.020528 0.770515 0.293475 0.407488 0.213985 -0.080781 X3.5 0.388619 -0.084749 0.778111 0.143044 0.327506 0.177642 -0.122448 X3.6 0.327173 0.140295 0.651201 0.127492 0.245711 0.121852 -0.000951 X3.7 0.510305 0.014735 0.799385 0.214625 0.465288 0.293209 -0.094218 X4.1 0.340085 -0.163781 0.362510 0.546992 0.484955 0.463799 0.003821 X4.10 0.184298 -0.073551 0.266781 0.644264 0.375436 0.328080 0.031643 X4.7 0.187702 0.245660 0.190438 0.872280 0.282648 0.265956 0.086037 X4.9 0.127217 0.075758 0.124980 0.516174 0.171434 0.200488 0.031685 X5.1 0.485945 -0.222847 0.486844 0.477477 0.884862 0.344136 -0.104114 X5.2 0.460421 -0.190088 0.410723 0.251910 0.888502 0.475727 -0.114806 X5.3 0.398289 -0.140324 0.475906 0.172281 0.717696 0.395072 -0.046362 X5.4 0.395176 -0.135240 0.310006 0.156327 0.651703 0.366849 0.002678 X5.5 0.416707 -0.214135 0.444886 0.263104 0.690958 0.379475 -0.051828 X6.1 0.333401 -0.244774 0.307826 0.306550 0.589320 0.682091 0.053814 X6.2 0.419430 -0.152173 0.367373 0.320182 0.514222 0.516784 -0.016187 X6.3 0.341413 -0.093855 0.236050 0.205526 0.320864 0.752814 0.098871 X6.4 0.358296 -0.174169 0.264861 0.207307 0.450042 0.634431 -0.007929 X6.6 0.152349 0.144161 0.262683 0.345658 0.361002 0.810617 0.109188 X6.7 0.319050 -0.118267 0.399813 0.212599 0.345148 0.528749 -0.002058 Y1 -0.236156 0.461857 -0.231843 0.049442 -0.237606 -0.002481 0.865832 Y2 -0.282869 0.567278 -0.135212 0.026405 -0.153307 0.109718 0.855773 Y3 -0.268775 0.473360 -0.173274 -0.019376 -0.247524 -0.007308 0.864345 Y4 -0.151442 0.422351 -0.084367 0.084517 -0.101427 0.011673 0.788678 Y5 -0.288558 0.373700 -0.083947 0.089856 -0.072417 0.098337 0.845172 Y6 -0.138228 0.438726 -0.052462 0.028215 -0.008883 0.043028 0.821723 Y7 -0.200480 0.432258 -0.118905 0.090771 -0.043698 0.198666 0.840573 Y8 -0.189931 0.462259 -0.068474 0.097848 -0.019175 0.214779 0.869165 Y9 -0.190847 0.467928 -0.035670 0.172174 0.032882 0.287823 0.837162
Sumber : Data olahan PLS 2.0, 2021
Nilai cross loading pada seluruh indikator dalam setiap variabel laten telah memiliki nilai cross loading  yang  lebih  besar  jika  dibandingkan  terhadap  nilai  variabel  laten  yang  lain.  Artinya  yakni masing-masing variabel laten telah mempunyai nilai Discriminant Validity yang mencukupi ketika nilai dari variable laten telah mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan terhadap nilai konstruk yang lain.
Cara yang lain dalam menguji discriminant validity yaitu melalui pengujian Average Variance Extracted (AVE)  yang  harus  mempunyai  nilai  >  0,50  agar  bisa  disebut  menjadi  model  yang  cocok (Gozali  &  Latan,  2015).  Hasil  uji  dari discriminant  validity melalui  cara  pengujian  nilai  AVE  yaitu seperti di bawah ini:

## Tabel 2
Hasil Perhitungan Average Variance Extracted (AVE) Variabel AVE Penegakan Hukum (X1) 0.539125 Moralitas Individu (X2) 0.817826 Efektivitas Pengendalian Internal (X3) 0.526926 Kesesuaian Kompensasi (X4) 0.501968 Komitmen Organisasi (X5) 0.598017 Keadilan Prosedural (X6) 0.540684 Kecurangan (Fraud) (Y) 0.711520
Sumber : Data olahan PLS 2.0, 2021
Berlandaskan  pada  tabel  tersebut  bisa  dikatakan  bahwa  seluruh  konstruk  telah  mencukupi penilaian valid. Hal tersebut diperlihatkan melalui nilai AVE > 0,5 sehingga termasuk penilaian yang telah mencukupi.

## Hasil Pengujian Composite Reliability
Pengujian  berikutnya  merupakan  “composite  reliability”  berdasarkan  blok  indikator  dalam perhitungan konstruk. Konstruk dikatakan valid apabila “nilai composite reliability > 0,70” (Gozali & Latan, 2015).  Berdasarkan  perhitungan  “nilai  composite  reliabilty”  pada  pembahasan  studi  ini  melalui  bantuan “software Smart-PLS 2.0” yaitu seperti di bawah ini:

## Tabel 3
Hasil Pengukuran Composite Reliability dan Cronbachs Alpha Variabel Composite Reliability Penegakan Hukum (X1) 0.852501 Moralitas Individu (X2) 0.947220 Efektivitas Pengendalian Internal (X3) 0.885086 Kesesuaian Kompensasi (X4) 0.737808 Komitmen Organisasi (X5) 0.879714 Keadilan Prosedural (X6) 0.824155 Kecurangan (Fraud) (Y) 0.956859
Sumber : Data olahan PLS 2.0, 2021
Tabel tersebut memperlihatkan bagaimana “nilai composite reliability” yang muncul dari seluruh konstruk sudah memperlihatkan hasil dengan nilai > 0,70 artinya bisa dikatakan bahwa seluruh indikator konstruk telah reliable atau lulus uji reliabilitas.
Hasil Pengujian Goodness of Fit Model (R-Square)
“Nilai R-square” diterapkan dalam pengujian “hubungan antar variabel”, sehingga dapat dikatakan sebagai “uji goodness-fit model”. Berlandaskan nilai R2 dari suatu model bisa dikategorikan menjadi “kuat (≤ 0,70), menengah (≤ 0,45) dan lemah (≤ 0,25)” (Ghozali, 2016). Berikut merupakan hasil nilai R2:
Tabel 4
Hasil Pengukuran R Square (R2) Variabel R Square Kecurangan (Fraud) (Y) 0.382352
Sumber : Data olahan PLS 2.0, 2021
Berlandaskan pada Tabel R2 bisa dibuktikan yakni nilai R2 sebesar 0.382352 untuk “variabel (Y) Kecurangan (Fraud)”, yang artinya yaitu “variabel (X1) Penegakan Hukum, (X2) Moralitas Individu, (X3) Efektivitas  Pengendalian  Internal,  (X4)  Kesesuaian  Kompensasi,  (X5)  Komitmen  Organisasi  dan  (X6) Keadilan Prosedural” mampu di-jelaskan variabel (Y) Kecurangan (Fraud) dengan penilaian 38% dan nilai lainnya 62% tidak disebutkan pada pembahasan studi ini.

## Hasil Pengujian Hipotesis
“Evaluasi Inner model” merupakan pengujian melalui metode evaluasi perhitungan antar konstruk laten yang sudah digunakan pada pembahasan studi ini. “Bootstrapping” merupakan tata cara atau metode “statistik resampling”, yang artinya bahwa responden dipilih secara random melalui replacement, sehingga sampel original didapatkan berulang-kali hingga menemukan bentuk observasi (Ghozali, 2016). Di bawah ini adalah hasil perhitungan dari proses “Inner Model” dengan penggunaan teknik “Bootstrapping” :
Nilai signifikan dari parameter yang telah duiji pada gambar bisa menyajikan informasi yang dapat  digunakan  terhadap  penilaian  hubungan  antar  variabel  dalam  pembahasan  studi  ini.  Landasan yang dipakai untuk pengujian hipotesis merupakan angka yang muncul dalam “output result for inner weight”. Nilai perhitungan koefisien jalur antar konstruk wajib mempunyai ukuran yang mencukupi. Nilai signifikan dari hubungan bisa didapatkan melalui cara “Bootstrapping atau Jacknifing”. Nilai yang muncul merupakan nilai t-hitung yang nantinya untuk membandingkannya terhadap t-tabel. Jika “nilai t-hitung > t-tabel (1.96) pada taraf signifikansi (5%)” artinya nilai perhitungan koefisien jalur dikatakan signifikan. Tabel di bawah memperlihatkan hasil perhitungan dari model struktural penelitian:

## Tabel 5
Hasil Pengukuran Bootstrapping Hubungan Antar Variabel Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) Standard Error (STERR) T Statistics (|O/STERR|) Keterangan PNH (X1) -> KCF (Y) -0.239747 -0.238415 0.014269 0.014269 16.801920 Signifikan MRI (X2) -> KCF (Y) 0.541399 0.540276 0.013047 0.013047 41.494489 Signifikan EPI (X3) -> KCF (Y) -0.102729 -0.103917 0.015495 0.015495 6.629891 Signifikan KSK (X4) -> KCF (Y) -0.049270 -0.049356 0.023369 0.023369 2.108408 Signifikan KMO (X5) -> KCF (Y) 0.107472 0.105073 0.022962 0.022962 4.680486 Signifikan KDP (X6) -> KCF (Y) 0.217378 0.214467 0.019703 0.019703 11.032481 Signifikan
Sumber : Data olahan PLS 2.0, 2021
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Variabel Penegakan Hukum (X1) berpengaruh negatif signifikan terhadap Kecurangan (Fraud) di  Sektor  Pemerintahan  (Y)  dengan  nilai  negatif  sebesar  -0.239747  dan  t-Statistik  sebesar 16.801920 > t-tabel (1.96) maka Hipotesis H1 diterima.
2. Variabel Moralitas individu (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Kecurangan (Fraud) di  Sektor  Pemerintahan  (Y)  dengan  nilai  koefisien  positif  sebesar  0.541399  dan  t-Statistik sebesar 41.494489 > t-tabel (1.96) maka Hipotesis H2 ditolak.
3. Variabel  Efektivitas  Pengendalian  Internal  (X3)  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap Kecurangan  (Fraud)  di  Sektor  Pemerintahan  (Y)  dengan  nilai  koefisien  negatif  sebesar  - 0.102729 dan t-Statistik sebesar 6.629891 > t-tabel (1.96) maka Hipotesis H3 diterima.
4. Variabel  Kesesuaian  Kompensasi  (X4)  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  Kecurangan (Fraud)  di  Sektor  Pemerintahan  (Y)  dengan  nilai  koefisien  negatif  sebesar  -0.049270  dan  t- Statistik sebesar 2.108408 > t-tabel (1.96) maka Hipotesis H4 diterima.
5. Variabel  Komitmen  Organisasi  (X5)  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  Kecurangan (Fraud)  di  Sektor  Pemerintahan  (Y)  dengan  nilai  koefisien  positif  sebesar  0.107472  dan  t- Statistik sebesar 4.680486 > t-tabel (1.96) maka Hipotesis H5 ditolak.
6. Variabel Keadilan Prosedural (X6) berpengaruh positif signifikan terhadap Kecurangan (Fraud) di  Sektor  Pemerintahan  (Y)  dengan  nilai  koefisien  positif  sebesar  0.217378  dan  t-Statistik sebesar 11.032481 > t-tabel (1.96) maka Hipotesis H6 ditolak.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan
Berdasarkan hasil pengujian, pengaruh Penegakan Hukum terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan  yang  menunjukan  bahwa  Penegakan  Hukum  memiliki  pengaruh  yang  negatif  dan signifikan  terhadap  Kecurangan  (Fraud)  di  Sektor  Pemerintahan.  Sehingga  dapat  dikatakan  terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara  Penegakan  Hukum  terhadap  Kecurangan  (Fraud)  di  Sektor Pemerintahan  dengan  arah  hubungan  yang  negatif,  yaitu  semakin  meningkatnya  tingkat  Penegakan Hukum maka justru akan dapat menurunkan tingkat Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan. Maka hipotesis yang diajukan terkait dengan, “Penegakan Hukum Berpengaruh Negatif terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan” mendapatkan dukungan dengan arah pengaruh yang negatif di dalam penelitian  ini.  Hasil  temuan  tersebut  didukung  oleh  penelitian  (Didi  &  Kusuma,  2018),  yang  juga membuktikan  bahwa  variabel  Penegakan  Hukum  memiliki  pengaruh  yang  negatif  dan  signifikan terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan.

## Pengaruh Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan
Berdasarkan hasil pengujian, pengaruh Moralitas individu terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan  yang  menunjukan  bahwa  Moralitas  individu  memilki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  Kecurangan  (Fraud)  di  Sektor  Pemerintahan.  Sehingga  dapat  dikatakan  terdapat  pengaruh yang signifikan antara Moralitas individu terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan dengan arah hubungan yang positif, yaitu semakin meningkatnya tingkat Moralitas individu maka juga akan turut  meningkatkan  tingkat  Kecurangan  (Fraud).  Maka  hipotesis  yang  diajukan  terkait  dengan, “Moralitas individu Berpengaruh Negatif terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan” tidak mendapatkan dukungan dikarenakan arah pengaruh yang positif di dalam penelitian ini. Hasil temuan tersebut didukung oleh penelitian Pratama (2018), yang juga membuktikan bahwa variabel Moralitas individu memilki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan.

## Pengaruh Leverage terhadap Nilai Perusahaan
Berdasarkan  hasil  pengujian,  pengaruh  Efektivitas  Pengendalian  Internal  terhadap  Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan yang menunjukan bahwa Efektivitas Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecurangan  (Fraud)  di  Sektor  Pemerintahan  dengan  arah  hubungan  yang  negatif,  yaitu  semakin meningkatnya  tingkat  Efektivitas  Pengendalian  Internal  maka  justru  akan  dapat menurunkan  tingkat Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan. Maka hipotesis yang diajukan terkait dengan, “Efektivitas Pengendalian  Internal  Berpengaruh  Negatif  terhadap  Kecurangan  (Fraud)  di  Sektor  Pemerintahan”
mendapatkan  dukungan  dengan  arah  pengaruh  yang  negatif  di  dalam  penelitian  ini.  Hasil  temuan tersebut didukung oleh penelitian (Didi & Kusuma, 2018) dan (Kurrohman & Widyayanti, 2018), yang juga membuktikan bahwa variabel Efektivitas Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Kecurangan ( Fraud ) di Sektor Pemerintahan.

## Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan Dimoderasi oleh Intellectual Capital
Berdasarkan  hasil  pengujian,  pengaruh  Kesesuaian  Kompensasi  terhadap  terhadap  Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan yang menunjukan bahwa Kesesuaian Kompensasi memiliki pengaruh yang  negatif  dan  signifikan  terhadap  Kecurangan  (Fraud)  di  Sektor  Pemerintahan.  Sehingga  dapat dikatakan  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  Kesesuaian  Kompensasi  terhadap  Kecurangan (Fraud)  di  Sektor  Pemerintahan  dengan  arah  hubungan  yang  negatif,  yaitu  semakin  meningkatnya tingkat  Kesesuaian  Kompensasi  maka  justru  akan  dapat  menurunkan  tingkat  Kecurangan  (Fraud)  di Sektor  Pemerintahan.  Maka  hipotesis  yang  diajukan  terkait  dengan,  “Kesesuaian  Kompensasi Berpengaruh Negatif terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan” mendapatkan dukungan dengan  arah  pengaruh  yang  negatif  di  dalam  penelitian  ini.  Hasil  temuan  tersebut  didukung  oleh penelitian  (Kurrohman  &  Widyayanti,  2018),  yang  juga  membuktikan  bahwa  variabel  Kesesuaian Kompensasi  memiliki  pengaruh  yang  negatif  dan  signifikan  terhadap  Kecurangan  (Fraud)  di  Sektor Pemerintahan

## Pengaruh Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan Dimoderasi oleh Intellectual Capital
Berdasarkan  hasil  pengujian,  pengaruh  Komitmen  Organisasi  terhadap  Kecurangan  (Fraud)  di Sektor  Pemerintahan  yang  menunjukan  bahwa  Komitmen  Organisasi  memilki  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap Kecurangan  ( Fraud )  di  Sektor  Pemerintahan.  Sehingga  dapat  dikatakan  terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara  Komitmen  Organisasi  terhadap  Kecurangan  (Fraud)  di  Sektor Pemerintahan  dengan  arah  hubungan  yang  positif,  yaitu  semakin  meningkatnya  tingkat  Komitmen Organisasi  maka  juga  akan  turut  meningkatkan  tingkat  Kecurangan  (Fraud).  Maka  hipotesis  yang diajukan terkait dengan, “Komitmen Organisasi Berpengaruh Negatif terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan” tidak mendapatkan dukungan dikarenakan arah pengaruh yang positif di dalam penelitian  ini.  Hasil  temuan  tersebut  didukung  oleh  penelitian  (Adi  et  al.,  2016),  yang  juga membuktikan bahwa variabel Komitmen Organisasi memilki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kecurangan ( Fraud ) di Sektor Pemerintahan.

## Pengaruh Leverage terhadap Nilai Perusahaan Dimoderasi oleh Intellectual Capital
Berdasarkan hasil pengujian, pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kecurangan ( Fraud ) di Sektor Pemerintahan yang menunjukan bahwa Keadilan Prosedural memilki pengaruh positif dan signifikan terhadap  Kecurangan  ( Fraud )  di  Sektor  Pemerintahan.  Sehingga  dapat  dikatakan  terdapat  pengaruh yang  signifikan  antara  Keadilan  Prosedural  terhadap  Kecurangan  ( Fraud )  di  Sektor  Pemerintahan dengan  arah  hubungan  yang  positif,  yaitu  semakin  meningkatnya  tingkat  Keadilan  Prosedural  maka juga  akan  turut  meningkatkan  tingkat  Kecurangan  ( Fraud ).  Maka  hipotesis  yang  diajukan  terkait dengan,  “Keadilan  Prosedural  Berpengaruh  Negatif  terhadap  Kecurangan  (Fraud)  di  Sektor Pemerintahan”  tidak  mendapatkan  dukungan  dikarenakan  arah  pengaruh  yang  positif  di  dalam penelitian  ini.  Hasil  temuan  tersebut  didukung  oleh  penelitian  (Putri  &  Wahyono,  2018),  yang  juga membuktikan bahwa variabel Keadilan Prosedural memilki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kecurangan ( Fraud ) di Sektor Pemerintahan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu, ada tiga variabel yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan ( Fraud ) di Sektor Pemerintahan  yaitu  moralitas  individu,  komitmen  organisasi,  dan  keadilan  prosedural.  Penerapan rasionalisasi  pekerja  untuk  dapat  bertindak  curang  dalam  moralitas  individu,  menyebabkan  tingkat kecurangan  meningkat.  Pekerja  menjadi  merasionalkan  tindakan  kecurangan  yang  sebenarnya  tidak boleh  dirasionalkan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  meningkatnya  tingkat  moralitas  individu maka juga akan turut meningkatkan tingkat kecurangan ( fraud ). Komitmen organisasi juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan ( fraud ), hal ini berarti bahwa pegawai cenderung
berkomitmen  pada  organisasi  yang  bisa  menurunkan  tindakan  kecurangan  ( fraud )  jika  kondisi  dan situasi dari hasil tugas dan tanggungjawab bagi diriya. Apabila kondisi dan situasi dari hasil tugas dan tanggungjawab tidak menguntungkan pegawai, maka pegawai akan berfikir ulang untuk berkomitmen pada  organisasi.  Keadilan  prosedural  yang  juga  memilki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kecurangan  ( fraud )  menunjukkan  adanya  persepsi  bahwa  sistem  penilaian  pegawai  hanya  bersifat formalitas dan tidak ada ukuran yang jelas, sehingga adanya keadilan prosedural atau tidak tetap akan meningkatkan tingkat kecurangan ( fraud ).
Pada  studi  ini,  ada  tiga  variabel  yang  memiliki  pengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap kecurangan ( fraud ) di Sektor Pemerintahan yaitu penegakan hukum, efektivitas pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi. Semakin tinggi tingkat penegakan hukum maka akan dapat menurunkan tingkat kecurangan (fraud) di Sektor Pemerintahan. Penerapan hukum yang mencukupi akan membuat pegawai berfikir berulang kali jika akan melakukan tindak kecurangan, karena takut dengan sanksi yang ada. Pengendalian internal yang efektif juga membuktikan bisa untuk menurunkan dan menekan adanya kelalaian  serta  perilaku  yang  dapat  melanggar  peraturan seperti tindak  kecurangan  ( fraud ).  Semakin efektif  pengendalian  internal,  akan  semakin  memperkecil  celah  pegawai  untuk  melakukan  tindak kecurangan  karena  pegawai  merasa  diawasi  untuk  selalu  berbuat  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada. Kesesuaian  kompensasi  yang  juga  memiliki  pengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  kecurangan ( fraud ) menunjukkan bahwa adanya pemberian kompensasi yang pantas dan adil atas kinerja pegawai akan menurunkan tingkat kecurangan ( fraud ). Hal itu terjadi kerna pegawai merasa dihargai atas kinerja baiknya  dan  mereka  merasakan  adanya  kesetaraan  antara  hak  dan  kewajiban  sehingga  jelas  akan meminimalisir adanya tindak kecurangan ( fraud ).

## SARAN
1. Saran  Praktis :  Berdasarkan  hasil  yang  di  temukan  bahwa  moralitas  individu,  komitmen organisasi  dan  keadilan  prosedural  merupakan  hal  yang  tak  patut  di  beri  perhatian  khusus karena dapat meningkatkan tindak kecurangan (fraud). Oleh karena itu pemerintah BPPKAD Kabupaten  Gresik  dapat  membuat  kebijakan  dan  menanamkan  nilai  positif  agar  dapat mencegah  adanya  rasa  kecurangan  (fraud).  Pada  penelitian  selanjutnya  di  harapkan  dapat memperluas  pengetahuan  dalam  mengkaji  auditor  pada  masalah  kecurangan  yang  terjadi  di lingkungan instansi pemerintah, sehingga pada saat melaksanakan audit, auditor dapat menaruh perhatian  yang  lebih  pada  faktor-faktor  yang  sudah  terbukti  dapat  meningkatkan  tindak kecurangan (fraud).
2. Saran Teoritis : Studi ini diharapkan bisa dikembangkan lagi dengan menggunakan berbagai macam komponen atau variabel selain yang telah digunakan dalam penelitian ini seperti kultur organisasi,  asimetri  informasi,  dan  gaya  kepemimpinan  yang  dianggap  ada  hubungannya dengan  tingkat  kecurangan  ( fraud )  di  Sektor  Pemerintahan,  sehingga  memperkaya  hasil penelitian  mengenai  faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  kecurangan  ( fraud )  di  Sektor Pemerintahan.  Pada  studi  selanjutnya,  pengukuran  tiap  komponen  diharapkan  menggunakan pendekatan  kualitatif  agar  mendapatkan  data  yang  lebih  bisa  menggambarkan  kondisi sebenarnya  mengenai  faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  kecurangan  ( fraud )  di  Sektor Pemerintahan.

## REFERENSI
Adi, M. R. K., Ardiyani, K., & Ardianingsih, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penentu Kecurangan (Fraud) pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan). Jurnal Litbang Kota Pekalongan , 10 , 1–10.
Ardiyansyah, M., & Taman, A. (2015). Faktor-Faktor Mempengaruhi Terjadinya Tindakan Kecurangan Fraud di Lembaga Pemerintah Kabupaten Klaten. 1 , 1 , 1–15.
Arsad,  I.  K.,  Salle,  A.,  &  Sanggenafa,  M.  (2018).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan Akuntansi (Fraud) Di Pemerintah Kota Jayapura. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah , 13 (2), 01–12.
Aryani, T. (2016). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi Dan Asimetri Informasi  Terhadap  Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi. Skripsi.  Fakultas  Ekonomi  Dan Bisnis, Universitas Katolik Soegijapranata .
Baridwan, S. (2001). Siklus Akuntansi . Kanisius.
Baron, R. A., & Byrne, D. (2005). Psikologi Sosil Jilid 2 . Erlangga.
Didi, & Kusuma, I. C. (2018). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Pemerintahan Daerah Kota Bogor. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 15 (1), 1–20. https://doi.org/10.21002/jaki.2018.01
Donald R. Cressey. (1953). Others people money, A study in the social psychology of Embezzlement . Montclair: Patterson Smith.
Downida, A. N., & Riharjo, I. B. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada SKPD Kota Kediri. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 6 (5), 1–20. Fadjarudin, M. (2020). No Title . Suarasurabaya.Net.
Febriani, F., & Suryandari, D. (2019). Implementasi Fraud Diamond Theory Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Kota Tegal. Jurnal Akuntansi , 9 (1), 33–46. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.1.33-46 Ghozali,  I.  (2016). Aplikasi  Analisis  Multivariete  dengan  Program  IBM  SPSS  23 (8th  ed.).  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gozali,  I.,  &  Latan,  H.  (2015). Patrial  Least  Squeres  Konsep,  Teknik,  dan  Aplikasi  Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Ikhsan, A., & Ishak, M. (2005). Akuntansi Keperilakuan . Salemba Empat. Indonesia, C. (2021). Ranking Indeks Korupsi Indonesia Merosot, Urutan 102 dari 180 . Kapernews. (2019). Tangkap Semua Koruptor yang Terlibat Kasus OTT BPPKAD Gresik Karna Bukan Hanya M Mukhtar dan Sekda Gresik Yang Ikut Turut Serta . Kapernews.Com. Kurrohman, T., & Widyayanti, P. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan  (Fraud)  di  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Negeri. Journal  of  Applied Managerial Accounting , 2 (2), 116–125. https://doi.org/10.30871/jama.v2i2.945 Mulyadi. (2002). Auditing (p. 165). Salemba Empat.
Najahningrum,  A.  F.  (2013).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Fraud:  Persepsi  Pegawai  Dinas Provinsi
DIY. Accounitng Analysis Journal , 2 (3), 259–267.
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj%0AFAKTOR-FAKTOR Permatasari,  D.  E.,  Kurrohman,  T.,  &  Kartika.  (2017).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Terjadinya  Kecenderungan  Kecurangan  (Fraud)  di  Sektor  Pemerintah  (Studi  pada  Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi). Jurnal Keuangan Dan Perbankan , 14 (1), 37–44. Prambudi, R., Dewangkoro, B., & Dwimulyani, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya  Kecurangan  Pada  Sektor  Pemerintahan  (Studi  Penelitian  Pada  Kementerian Perdagangan).
Jurnal Magister Akuntansi Trisakti , 4 (2), 209–228. https://doi.org/10.25105/jmat.v4i2.5067
Pratama,  M.  (2018).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Terjadinya  Tindak  Kecurangan  (Fraud)  Di Lembaga  Pemerintahan  Kabupaten  Klaten. Skripsi.  Fakultas  Ekonomi,  Universitas  Negeri Yogyakarta .
Putri,  E.,  &  Wahyono.  (2018).  Pengaruh  Moralitas  Individu,  Asimetri  Informasi,  Efektivitas Pengendalian  Internal,  dan  Keadilan  Organisasi  Terhadap  Kecenderungan  Kecurangan  (Fraud) Akuntansi  (Studi  Empiris  pada  Badan  Usaha  Milik  Daerah  Kota  Surakarta). AKTSAR:  Jurnal Akuntansi Syariah , 1 (2), 233–244. https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i2.5166
Ramdhana, S. A. (2015). Persepsi Pegawai Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan (Fraud) (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kebumen). Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang .
Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2009). Perilaku Organisasi. Salemba Empat. Sekaran, R. (2011). Metodologi Penelitian untuk Bisnis Edisi 4 . Salemba Empat.
Setiawan, W., Alfianto, N., & Kusumo, W. K. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor Pemerintahan Pada Dinas Kota Semarang. Jurnal Dinamika Sosial Budaya , 21 (1), 68–82. https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i1.1505
Stice, E., Stice, K. D., & Fred, S. (2009). Akuntansi Keuangan Menengah (A. Akbar (ed.) (16th ed.). Salemba Empat.
Sukanto, E. (2019). Perbandingan Persepsi Auditor Internal, Akuntan Publik, Dan Auditor Pemeritah Terhadap Penugasan Fraud Audit Dan Profil Fraud Auditor. Fokus Ekonomi , 4 (1), 13–26.
Suryana,  A.,  &  Sadeli,  D.  (2015).  Analisis  Faktor  -  Faktor  yang  Mempengaruhi  Terjadinya  Fraud.
Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) , 2 (02), 127–138.
https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.105
Suzanna,  S.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Faktor-Faktor Penyebab  Fraud  Di  Sektor  Pemerintahan Kota Banjarbaru. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis , 5 (1), 52–59. https://doi.org/10.35972/jieb.v5i1.256 Tuanakotta,  T.  .  (2007). Akuntansi  Forensik  dan  Audit  Investigatif .  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia (LPFE UI).
Veithzal, R. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek . PT. Raja Grafindo.
W.S., A., & Albrecht, C. O. (2003). Fraud Examination and Prevention . Mason Ohio.