## IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI DKI JAKARTA

## Roy Morado 1

## Abstraksi
Pandemi  Covid-19  telah  menyebabkan  pemerintah  pusat  dan  daerah,  pemerintah  baik pusat maupun daerah kewalahan dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Di  Jakarta,  ada  warga  yang  mengembalikan  bansos  tidak  mendapat  bantuan.,  banyak warga  yang  seharusnya  menerima  bantuan  tetapi  tidak  menerima  bantuan  karena masalah  penerima  manfaat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan menganalisis  pelaksanaan  penyaluran  Bantuan  Sosial  Covid-19  di  DKI  Jakarta, Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi kepustakaan,  buku-buku  referensi  dan  sejenis  hasil  penelitian  sebelumnya  guna memperoleh  landasan  teori  atas  masalah  yang  akan  diteliti.  Penelitian  ini  mempelajari teori Mazmanian & Sabatier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran bansos COVID-19  cukup  baik,  namun  belum  menjangkau  seluruh  penerima  manfaat.  Ada permasalahan  terkait  data  penerima  manfaat  dan  rendahnya  kualitas  bahan  sembako. Faktor pendukung penyaluran bansos COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan masyarakat rentan  adalah  kerjasama  yang  dilakukan  pejabat  pelaksana  dengan  berbagai  instansi lain. Dukungan publik merupakan semangat dari masyarakat dan komitmen dari pejabat pelaksana.  Faktor  penghambat  pelaksanaan  penyaluran  bansos  COVID-19  adalah adanya  kesimpangsiuran  data  penerima  manfaat  yang  tidak  sinkron  antara  pemerintah pusat dengan data yang disampaikan oleh RT/RW setempat.

## Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Bantuan Sosial, Pandemi Covid-19

## Abstract
The  Covid-19  pandemic  has  caused  the  central  and  local  government,good  pemerinth central  and  local  overwhelmed  in  distributing  social  assistance  to  the  community.  In Jakarta, there are residents who return social assistance they are not receive assistance., many residents who should have received assistance but did not receive assistance due to beneficiary problem issue. This study aims to identivication and analysis implementation of  the  distribution  of  Covid-19  Social  Assistance  in  DKI  Jakarta,  Indonesia.  This  study uses  a  qualitative  approach  a  literature  study  method,  reference  books  and  similar previous  research  results  in  order  to  obtain  a  theoretical  basis  for  the  problem  to  be studied. This study the Mazmanian & Sabatier theory. The results of this study indicated that the distribution of COVID-19 social assistance is quite good, but has not covered all of the beneficiaries. There are problems related to the data on beneficiaries and the poor quality  of  basic  food  materials.  The  supporting  factor  for  the  distribution  of  COVID-19 social  assistance  in  meeting  the  needs  of  vulnerable  communities  is  the  collaboration carried  out  by  implementing  officials  with  various  other  agencies.  Public  support  is
1 Magister Ilmu Administrasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta
enthusiasm  from  the  community  and  commitment  from  implementing  officials.  The inhibiting factor for the implementation of the distribution of COVID-19 social assistance is the confusion of data on beneficiaries that is out of sync between the central government and the data submitted by the local RT/RW.
Keywords: Policy Implementation, Social Assistance, Covid-19 Pandemic

## PENDAHULUAN
Covid-19 merupakan sebuah virus yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan bagi masyarakat dunia khususnyan rakyat Indonesia. Pada 2 Maret 2020 lalu, Indonesia melaporkan  kasus  pertama  infeksi  virus  corona  penyebab  Covid-19.  Hampir  satu  tahun pandemi  Covid-19  berjalan  di  Indonesia,  belum  ada  tanda-tanda  bahwa  penularan  virus dapat dikendalikan. Bahkan, hingga hari ini trennya masih mengalami kenaikkan. Hingga hari ini tanggal 25 Januari 2021, total kasus positif di Indonesia mencapai 999.256 orang. Dalam  periode  waktu  yang  sama,  korban  meninggal  dunia  akibat  Covid-19  juga  masih bertambah.  Total  kasus  kematian  akibat  virus  corona  mencapai  27.835,  terhitung  sejak awal pandemi (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020). Kondisi pandemi Covid-19  membawa  dampak  serius  pada  banyak  sektor,  utamanya  pada  sektor perekonomian. Indonesia resmi mengalami resesi ekonomi yang ditandai dengan produk domestik  bruto  (PDB)  RI  pada  kuartal    III-2020  minus  mencapai  3,49  persen  (BPS, 2020).  Kondisi  ini  disebabkan  oleh  masih  tingginya  penularan  covid-19  di  Indonesia, sehingga  mobilitas  masyarakat  menjadi  rendah  dan  mengakibatkan  kelesuan perekonomian.  Untuk  mengurangi  tingkat  penularan,  salah  satu  cara  yang  dilakukan pemerintah ialah dengan menggalakkan gerakan social distancing yang diimplementasikan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Pemerintah  menerbitkan  PP  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  kebijakan  PSBB  yang merupakan  strategi  pengendalian  penyebaran  virus  corona.  Kebijakan  ini  berdampak langsung  pada  kehidupan  sehari-hari,  seperti  pemberlakuan  belajar  dan  bekerja  dari rumah,  membatasi  kegiatan  keagamaan,  pembatasan  moda  transportasi,  pembatasan kegiatan di tempat umum dan meliburkan tempat kerja. Dengan adanya kebijakan PSBB, perusahaan  terpaksa  mengurangi  kapasitas  produksi  karena  adanya  pembatasan. Kapasitas  produksi  yang  terbatas  otomatis  membuat  output  yang  dihasilkan  juga berkurang  sehingga  income  perusahaan  juga  menurun.  Perusahaan  terpaksa  melakukan
pemotongan  cost  produksi,  salah  satu  cara  dilakukan  dengan  mengurangi  jumlah karyawan.
Kondisi  pandemi  sangat  berdampak  pada  tenaga  kerja  di  Indonesia.  Berdasarkan data  BPS,  tingkat  pengangguran  terbuka  meningkat  hingga  7,07  persen.  Selain  itu, terdapat  29,12  juta  orang  penduduk  usia  kerja  yang  terdampak  Covid-19.  Angka  ini terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (2,56 juta orang), bukan angkatan kerja karena Covid  –  19  (0,76  juta  orang),  sementara  tidak  bekerja  karema  Covid-19,  dan  penduduk bekerja  yang  mengalami  pengurangan  jam  kerja  karena  Covid-19  (24,03  juta  orang) (BPS,  2020).  Berdasarkan  kondisi  tersebut,  masyarakat  rentan  ekonomi  di  Indonesia semakin  bertambah.  Maka  dari  itu,  pemerintah  membuat  beberapa  program  jaring pengaman sosial.
Setidaknya  ada  empat  program  jaring  pengaman  sosial  yang  disediakan  oleh pemerintah. Pertama, Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima  Manfaat  (KPM),  kendati  PKH  ini  sudah  ada  dan  berjalan-jalan  jauh  sebelum adanya wabah Corona, namun pemerintah melakukan inovasi untuk menghadapi Covid- 19,  diantaranya  adalah  penyaluran  bantuan  yang  semula  hanya  diberikan  setiap  tiga bulan,  kali  ini  diberikan  setiap  bulan  berlaku  sejak  bulan  April  hingga  bulan  Desember 2020.  Dengan  demikian  KPM  tentu  memiliki  manfaat  ganda  atas  bansos  PKH  tersebut karena mereka setiap bulan secara rutin akan memperoleh trasnferan dana batuan. Kedua, Program  Sembako  atau  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT).  Dalam  program  ini pemerintah  memberikan  bantuan  berupa  sembako  dengan  model  transfer  kepada Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM).  Khusus  masa  pandemi  seperti  saat  ini,  pemerintah meningkatkan indeks bsnuan sembako dari 15.2 juta KPM menjadi 20 juta KPM, dengan indeks  bantuan  dari  Rp.  150.000  menjadi  Rp.  200.000  per  KPM  per  bulan.  Masing- masing  KPM  Bansos  sembako  ini  menerima  banuan  dalam  bentuk  non  tunai  yang ditransfer ke rekening masing-masing untuk selajutnya dibelanjakan ke toko atau warung yang sudah bekerja sama dengan pihak perbankan. Ketiga, Bantuan Santunan Kematian, program ini khusus diberikan kepada keluarga ahli waris yang meninggal akibat Covid- 19, indeks banuannya sebesar Rp. 15.000.000 per jiwa.
Tujuan  diberikannya  program  ini  adalah  untuk  meringankan  beban  keuarga  yang sudah ditimpa musibah. Pemerintah melalui Kemensos sengaja hadir untuk memberikan dukungan  moral  kepada  keuarga  yang  ditinggal  melalui  bantuan  santuan  kematian
tersebut,  karena  sejatinya  mereka  adalah  korban  yang  tetap  wajib  diperhatikan  oleh semua pihak, terutama oleh pemerintah. Terakhir, Bantuan Sosial Tunai (BST), program ini  diberikan  khusus  untuk  9  juta  kepala  keluarga  (KK)  di  luar  Jabodetabek.  Masing- masing KK akan memeroleh bantuan tunai sebedar Rp. 600.000 setiap bulan selama tiga bulan  (April,  Mei  dan  Juni  2020).  BST  ini  sengaja  digulirkan  pemerintah  untuk memberikan  solusi  bagi  keuraga  prasejahtera  dan  keluarga terdampak covid-19.  Namun demikian harus dikethui bahwa BST diberikan khusus bagi kleuarga yang belum tercover dalam program PKH dan Bansos sembako. Sehingga program Bansos bisa merata kepada semua elemin masyarakat khsusunya yang terancam covid-19.
Tidak  hanya  di  Indonesia,  beberapa  negara  lainnya  juga  mengadopsi  program bantuan  sosial  sebagai  salah  satu  strategi  jaring  pengaman  sosial,  baik  berupa  tunai maupun non tunai (Lusk & Amanda, 2017; Hidrobo, et al., 2014; Cardwell & Ghazalian, 2020; Litvak, et al,. 2020; Reynolds, et al., 2020; Tranchant, et al., 2018; Lentz & Barrett; 2013). Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial  serta  untuk  mendorong  keuangan  inklusif,  presiden  Republik  Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai.
Penyaluran  bantuan  sosial  non  tunai  dengan  menggunakan  sistem  perbankan  dapat mendukung  perilaku  produktif  penerima  bantuan  serta  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas  program  bagi  kemudahan  mengontrol,  memantau  dan  mengurangi penyimpangan. Kelebihan bantuan sosial pangan non tunai ialah penerima manfaat secara efektif  dan efisien  mampu mengoptimalkan  bantuan  yang  diberikan  berdasarkan  tingkat kebutuhannya,  sehingga  secara  tidak  langsung  dapat  mendorong  kehidupan  ekonomi yang bersangkutan, terjadinya proses internalisasi keuangan inklusif kepada fakir miskin melalui  revitalisasi  peran  lembaga  perbankan,  terhindarnya  kasus  inefisien  dan inefektivitas sebagaimana penyaluran bantuan sosial pangan lainnya (Fadlurrohim, et al., 2019).
Pada kondisi pandemi Covid-19, pemerintah, baik pusat maupun  daerah kewalahan dalam  pendistribusian  bantuan  sosial  kepada  masyarakat  (Ihsanuddin,  2020).  Sebagai contoh,  di  beberapa  media  massa  diketahui  bahwa  terdapat  warga  di  Jakarta  yang mengembalikan  bantuan  sosial  karena  mereka  merasa  tidak  berhak  untuk  menerima bantuan  tersebut.  Selain  itu,  banyak  warga  yang  seharusnya  mendapat  bantuan  namun tidak mendapat bantuan karena permasalahan data penerima manfaat.  Di Bali, ada warga
yang telah meninggal dunia namun tercatat sebagai penerima bantuan. Di Padang, terjadi kerumitan  terkait  basis  data  penerima  bantuan,  bahkan  setelah  diperbaiki  teteap  masih terjadi  kesalahan  data  penerima  bantuan  (Dewi,  2020).  Atas  dasar  permasalahan  ini, penulis    menganalisis  implementasi  program  penyaluran  bantuan  Covid-19sudah  sesuai atau tidak dengan teori kebijakan publik.

## Tinjauan Pustaka

## Teori Kebijakan Publik
Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat  mengikat,  yang  mengatur  perilaku  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  tatanilai baru  dalam  masyarakat  Kebijakan  akan  menjadi  rujukan  utama  para  anggota  organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving  dan  proaktif.  Berbeda  dengan  Hukum  (Law)  dan  Peraturan  (Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan intepratatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi  tanpa  menghilangkan  ciri  lokal  yang  spesifik.  Kebijakan  harus  memberi  peluang diintepretasikan  sesuai  kondisi  spesifik  yang  ada.  Siti  Kurnia  Rahayu  (2010)  mengutip pengertian  kebijakan  negara  yang  dikemukakan  oleh  Harol  D.  Lasswell  dan  Abraham Kaplan sebagai a projected program of goals, values and practices. Juga sebagai sebuah program  pencapaian  tujuan,  nilai-nilai  dan  praktek-praktek  yang  terarah  (Lauddin Marsuni, 2006).
Kebijakan  publik  adalah  keputusan-keputusan  yang  mengikat  bagi  orang  banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik (Soeharto, 2008). Sebagai suatu keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah  dibuat  oleh  otoritas  politik,  yakni  mereka  yang  menerima  mandat  dari  publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat  banyak  dan  demi  kepentingan  rakyat.  Rahayu  (2010)  mengintisarikan  bahwa kebijakan terdiri dari unsur-unsur esensil, yakni tujuan (goal), proposal (plans), program, keputusan dan dampak.
Kebijakan  publik  memiliki  karakteristik  (Hairia,  2004;  17)  sebagai  berikut:  a) Kebijakan  publik  adalah  serangkaian  keputusan  yang  saling  berkait.  Kebijakan  publik merupakan  rangkaian  atau  terdiri  atas  banyak  keputusan.  Hal  ini  disebabkan  kebijakan yang dibuat selalu diikuti oleh petunjuk pelaksanaannya yang juga merupakan kebijakan
publik,  dan  kebijkaan  tersebut  harus  saling  terkait  satu  sama  lain;  b)  Kebijakan  publik merupakan konsep, asas, atau pedoman untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap sesuatu hal tertentu. Kebijakan publik dipakai sebagai dasar dan pedoman dalam menjalankan 1 (satu)  kegiatan  tertentu,  misalnya  Keputusan  Menteri  Keuangan  tentang  Tata  Cara Pemeriksaan  di  bidang  Perpajakan  merupakan  suatu  pedoman  bagi  Petugas  Pemeriksa dalam  melakukan  pemeriksaan  lapangan;  c)  Kebijakan  Publik  merupakan  satu  kegiatan yang  dinamis.  Kebijakan  publik  selalu  berkembang  mengikuti  kondisi  dan  situasi  yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, sehingga kebijakan tersebut tidak statis;  d) Kebijakan Publik  dibuat  dalam  rangka  menjalankan  tugas  pemerintahan.  Kebijakan  publik  yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya digunakan oleh pemerintah sebagai landasan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan.
Pandemi  Covid-19  tidak  hanya  memukul  kondisi  sosial  dan  perekonomian Indonesia,  namun  hampir  seluruh  belahan  dunia  terkena  imbasnya.  Beda  negara,  beda pula  strategi  jaring  pengaman  sosial  untuk  melindungi  masyarakat  rentan.  Seperti  yang dilakukan  oleh  India,  India  memberlakukan  program  bantuan  langsung  tunai  sebagai jaring pengaman sosial. Secara kesulurahan, 89 – 94 % rumah tangga menerima manfaat langsung dari bantuan langsung tunai (Varshney, et al., 2021). Program bantuan langsung tunai  dipilih  karena  memiliki  biaya  transaksi  yang  rendah,  minim  penyalahgunaan  dan dapat  dikirim  secara  langsung.  Di  China,  berbagai  aktor  berkolaborasi  untuk mengendalikan  penyebaran  virus  corona  bersamaan  dengan  membuat  strategi  jaring pengaman  sosial  untuk  masyarakat  rentan.  Mulai  dari  akademisi,  peneliti,  komunitas pendukung.  organisasi  masyarakat,  kampanye merubah  gaya  hidup,  pemulihan  ekonomi serta pendidikan (Fan, et al., 2021).
Terdapat  beberapa  penelitian  terkait  penyaluran  bantuan  sosial,  baik  dalam  kondisi sebelum  Covid-19  maupun  ketika  masa  pandemi.  Mufida  (2020)  menyebutkan  bahwa tumpang  tindih  kebijakan  pemerintahan  terkait  bansos  Covid-19  menyebabkan kebingungan  dan  kekisruhan  dalam  pelaksanaannya.  Hirawan  (2020)  menambahkan bahwa  distribusi  bantuan  sosial  kurang  optimal  karena  ketidaksiapan  pemerintah  serta belum  siapnya  sistem  pendukung  keputusan  untuk  menuntukan  keluarga  miskin  mana yang seharusnya diberikan bantuan (Santoso, Informatika & Kisaran, 2019).
Disamping itu perlu dipelajari bagaimana suatu proses kebijakan publik. Soebarsono (2005)  dalam  bukunya  telah  merangkum  dari  beberapa  ahli  mengenai  proses  kebijakan
publik  yang  merupakan  serangkaian  aktivitas  intelektual  yang  dilakukan  dalam  proses kegiatan  yang  bersifat  politis.  Aktivitas  politis  tersebut  nampak  dalam  serangkaian kegiatan  yang  mencakup  penyusunan  agenda,  formulasi  kebijakan,  adopsi  kebijakan, implementasi  kebijakan,  dan  penilaian  kebijakan.  Sedangkan  aktivitas  intelektualnya adalah perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Fokus pembahasan penelitian ini adalah mengkaji program Bantuan Sembako Presiden Covid-19 pada tahap implementasi.

## Teori Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi  diartikan  sebagai  interaksi  antara  penyusunan  tujuan  dengan  sarana– sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menhubungkan dalam  hubungan  kausal  antara  yang  diinginkan  dengan  cara  untuk  mencapainya Pressman dan Wildavsky (1984 dalam (Tangkisilan, 2003:17). Dalam Imu Administrasi Publik  tahapan  implementasi  merupakan  suatu  peristiwa  yang  berhubungan  dengan  apa yang  akan  dilakukan  setelah  suatu  kebijakan  berupa  peraturan  atau  Undang–Undang ditetapkan  dengan  memberikan  suatu  otoritas  pada  suatu  kebijakan  dengan  membentuk output  yang  jelas  serta  dapat  diukur  keberhasilannya.  Dengan  demikian  tugas implementasi  kebijakan  sebagai  suatu  penghubung  yang  memungkinkan  tujuan–tujuan kebijakan  mencapai  hasil  melalui  aktifitas  atau  kegiatan  dan  program  pemerintah. Terdapat tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputusan adalah: 1)  Penafsiran,  merupakan  kegiatan  yang  menterjemahkan  atau  mengartikan  makna program  kedalam  pengaturan  yang  dapat  diterima  serta  dapat  dijalankan;  2)  Organisasi yang  menjadi  wadah  untuk  menempatkan  program  ke  dalam  tujuan  kebijakan  3) Penerapan  yang  berhubungan  erat  dengan  perlengkapan  rutin  bagi  pelayanan,  gaji,  dan lain-lainnya.
Menurut  Rippley  dan  Franklin  (1982)  faktor  keberhasilan  implementasi  kebijakan dan  program  dapat  ditinjau  dari  3  faktor  dibawah  ini:  1)  Perspektif  kepatuhan (Compliance  )para  administrator  dan  para  pekerja  yang  mengukur  implementasi kepatuhan  atas  mereka;  2)  Keberhasilan  suatu  implementasi  program  dapat  diukur  dari kelancaran  kegiatan  yang  bersifat  rutinitas  dan  tidak adanya  permasalahan  yang  timbul; 3)  Implementasi  yang  berhasil  mengarah  kepada  kinerja  yang  memuaskan  semua  pihak terutama  untuk  kelompok  penerima  manfaat  yang  diharapkan  (Tangkilisan,  2003:21). Sedangkan faktor implementasi program yang gagal dapat disebabkan oleh beberapa hal,
diantaranya:  1)  Informasi,  persoalan  kekurangan  informasi  dapat  dengan  mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek program maupun kepada para pelaksana dan isi kebijakan yang akan diimplementasikan; 2) Isi kebijakan, implementasi kebijakan dapat berakibat gagalnya suatu program karena masih adanya isi kebijakan yang kurang jelas atau kurang dapat dipahami, tidak jelasnya tujuan kebijakan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern. Hal ini menunjukan adanya kekurangan yang sangat  berarti  atau  adanya  kekurangan  yang  menyangkut  sumber  daya  pendukung lainnya;  3)  Dukungan,  dalam  implementasi  kebijakan  publik  akan  sangat  sulit  apabila pada pelaksanannya tidak cukup dukungan atas kebijakan tersebut; 4) Pembagian potensi, hal ini berkaitan dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang (Tangkilisan, 2003:22).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini  menggunakan  pendekatan deskriptif  kualitatif  dengan  jenis  penelitian kepustakaan  (library  research),  yakni  mengumpulkan  data  atau  karya  tulis  ilmiah  yang berkaitan  dengan  objek  penelitian  atau  pengumpulan  data  yang  bersifat  kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap  buku-buku,  literatir,  catatan  dan  laporan  yang  berhubungan  dengan  masalah yang  ingin  dipecahkan  M.  Nazir  (2005).  Studi  kepustakaan  merupakan  langkah  yang penting,  dimana  setelah  seorang  peneliti  menetapkan  topik  penelitian,  langkah selanjutnya ialah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori topik penelitian. Dalam pencarian  teori,  peneliti  akan  mengumpulkan  informasi  sebanyak-banyaknya  dari kepustakaan  yang  berhubungan.  Sumber  -sumber  kepustakaan  dapat  diperoleh  melalui buku, jurnal, majalah, hasil – hasil penelitian dan sumber lainnya yang sesuai.
Terdapat  empat  ciri  utama  penelitian  kepustakaan.  Pertama,  Peneliti  berhadapan langsung  dengan  teks  atau  data  angka  dan  bukan  pengetahuan  langsung  dari  lapangan atau  saksi  mata  berupa  kejadian,  orang  atau  lainnya.  Kedua,  Data  pustaka  bersifat  siap pakai  (ready  mode),  artinya  peneliti  tidak  kemana-mana  kecuali  hanya  berhadapan langsung  dengan  bahan  sumber  yang  sudah  tersedia  di  perpustakaan.  Selanjutnya,  Data perpustakaan umumnya sumber sekunder, artinya bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan. Terakhir, Bahwa
kondisi  data  pustaka  tidak  dibatasi  ruang  dan  waktu.  Peneliti  berhadapan  dengan  info statis  atau  tetap,  arinya  kapanpun  ia  datang  dan  pergi  data  tersebut  tidak  akan  berubah karena ia sudah merupakan data mati yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekam tape atau film).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Bantuan Sosial Covid-19
Dalam  merespons  pandemi  Covid-19,  Presiden  Joko  Widodo  segera  menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu diteken Presiden 31 Maret dan diserahkan  oleh  Menteri  Keuangan  (Menkeu)  Sri  Mulyani  Indrawati  bersama  Menteri Hukum  dan  HAM  Yasonna  Laoly,  mewakili  pemerintah,  kepada  Pimpinan  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perppu tersebut menjadi dasar hukum untuk merealokasi dan refocusing  APBN  2020  dan  APBD  di  setiap  pemerintah  daerah.  Terdapat  penambahan APBN sebesar Rp 110 triliun untuk peningkatan jaminan sosial (bansos). Penyalurannya, antara  lain,  dengan  meningkatkan jumlah  penerima  manfaat  Program  Keluarga  Harapan (PKH), dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga. Nilai kemanfaatannya dinaikkan 25 persen dari yang sebelumnya Rp2 juta menjadi Rp2,5 juta per KK. Beberapa pemerintah daerah, Pemprov Jawa Timur, misalnya, menyiapkan penambahan paket senilai Rp150 ribu bagi semua  penerima  kartu  PKH  pada  semasa  krisis  berlangsung.  Penerima  kartu  sembako pun dimekarkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta KK, dan nilai manfaatnya pun dinaikkan dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per bulan.
Diuraikan pada Jurnal Politikom Indonesiana.Vol. 5, No. 2, Desember 2020 tentang Efektivitas  Penyaluran  Bantuan  Sosial  Dari  Pemerintah  Untuk  Disalurkan  Kepada Masyarakat  Terdampak  Pandemi  Covid-19  Dikabupaten  Ponorogo  Tahun  2020  oleh Fadhila nur fitria, Syakir ridho Wijaya dan Fairuz arta abhipraya bahwa hasil penyaluran bantuan  sosial  dikabupaten  ponorogo  sudah  cukup  terrealisasikan  dengan  baik.  Bisa disebut  demikian  karena  bantuan  (BST)  yang  disalurkan  sebanyak  9  tahap  itu  telah diterima  oleh  masyarakat  yang  berhak  menerima,  akan  tetapi  pada  3  tahap  terakhir bantuan sosial tunai tersalurkan sebanyak 3 kali dalam waktu yang bersamaan. Dan yang menjadi  permasalahan  dari  penyaluran  bantuan  covid-19  ini  adalah  kurangnya  bahkan tidak  adaya  sosialisasi  dari  pemerintah  kabupaten  ponorogo  terhadap  bantuan  tersebut
sehingga  banyak  dari  masyarakat  yang  belum  memahami  secara  pasti  tentang  bantuan yang  diberikan  selama  masa  pandemi  tersebut.  Pada  aspek  ketepatan  sasaran  masih banyak  masyarakat  yang  tumpang  tindih  terhadap  data  yang  menjadi  acuan  untuk pemberian  bantuan  tersebut,  sehingga  efektivitas  dari  ketepatan  sasaran  banyak menimbulkan prokontra. Pada aspek tujuan program baik dari masyarakat maupun pihak pelaksana  sudah  menciptakan  supaya  keefektivan  dari  penyaluran  bantuan  sosial  ini berjalan dengan lancar, namun pada kenyataanya hanya pihak pelaksana yang memahami tentang bantuan BST tersebut sedangkan masyarakat yang menerima tidak banyak yang paham  tentang  bantuan  selama  keadaan  wabah  covid-19  tersebut.  Faktor  penghambat yang  lain  pasca  dilakukan  nya  program  bantuan  sosial  ini  adalah  validasi  data  yang kurang efektif karena terdapat NIK yang berbeda pada saat pencairan dilakukan
Pada  jurnal  ( Journal  of  Management ,  4(3),  2021)  tentang  Analisis  Sistem Penyaluran Dana Bantuan Sosial Akibat Corona Virus Desease (Covid  -19) Di Provinsi Gorontalo oleh Rizka Yunika Ramly dan Shella Budiawan. Hasil penelitian menyatakan sesuai  dengan  tanggapan  dan  gambaran  kondisi  di  lokasi  penelitian  bahwa  sistem penyaluran  dana  bantuan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  provinsi  Gorontalo  dalam  hal ini  yang  mengelola  adalah  Dinas  Sosial  Provinsi  Gorontalo  dinyatakan  sudah  sesuai prosedur  ketetapan  sebenarnya,  adapun  untuk  kriteria  masyarakat  penerima  bantuan sudah  sesuai  kriteria  namun  yang  menjadi  kendala  adalah  kesesuaian  data  masyarakat yang  tidak  menyertakan  data  berkas  sesuai  syarat  yang  harus  dilengkapi  sehingga  data tidak dapat diproses.
Selain itu juga dilakukan perubahan jadwal penyaluran Bansos PKH dari tiga bulan menjadi  setiap  bulan  dan  dibarengi  dengan  penambahan  skema  bantuan  PKH,  sehingga sejak  April  hingga  Desember  2020  para  KPM  PKH  dapat  menikmati  tambahan  Bansos untuk  menjamin  keberlangsungan  hidup  selama  pandemi.  Namun  demikian,  skema bantuan  dan  penambahan  tersebut  tetap  mengacu  pada  pola  komponen  yang  sudah berlaku pada sistem PKH, dalam artian penambahan bantuan PKH tersebut diberikan atas setiap  komponen  yang  sudah  dimiliki  oleh  KPM  PKH  tersebut.  Lebih  jelasnya  terkait kenaikan Anggaran bansos sebesar 25 % tersebut bisa kita simak dalam rincian ini; Ibu Hamil dan Anak usia dini (usia 0 -6 tahun) memperoleh Rp. 250.000 setiap bulan. Anak SD  memperoleh  bantuan  Rp.  75.000  setiap  bulan.  Anak  SMP  memperoleh  bantuan  Rp. 125.000  setiap  bulan.    Anak  SMA  memperoleh  bantuan  Rp.  166.000  setiap  bulan.
Sementara  untuk  Disabilitas  berat  dan  Lansia  (di  atas  70  tahun)  akan  memperoleh bantuan  sebesar  Rp.  200.000  setiap  bulan.  Melalui  bantuan  rutin  khusus  pandemi  ini diharappkan  10  juta  KPM  yang  tersebar  di  seluruh  bumi  Nusanatara  ini  bisa  menjalani aktivtasnya  dengan  baik  tanpa  harsu  banyak  keluar  rumah  demi  menyelamtkan  diri  dari wabah Corona.
Selanjutnya, program sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai membebaskan KPM untuk  membeli  segala  macam  jenis  kebutuhannya  masing  –  masing.  Setiap  toko  atau warung  sudah  menyiapkan  beragam  sembako  untuk  dibeli  oleh  KPM,  seperti  beras, jagung,  kacang-kacangan,  ikan  segar,  daging,  dan  beberapa  jenis  kebutuahn  pokok lainnya.  Dengan  adanya  bantuan  sembako  tersebut,  20  juta  KPM  di  Indonesia  bisa mengambil  manfaat  setiap  bulan  sehingga  membantu  meringankan  beban  mereka terutmaa  saat  wabah  virus  Corona  berlansung.  Sehingga  mereka  tetap  tenang  berada  di rumah dan beraktivitas di kediamannya sesuai dengan kreativitas masing-masing. Selain itu, program jarig pengaman lainnya yang sudah disiapkan Kemensos RI adalah Bantuan Sembako untuk DKI Jakarta yang menyentuh 1.3 Juta KK dengan indeks bantuan sebear RP. 600.000 setiap bulan untuk tiga bulan. Ada juga bantuan sembako untuk Bodetabek yang  bersentuhan  langsung  dengan  DKI  Jakarta  dengan  indeks  yang  serupa  dengan bantuan  yang  diberikan  di  DKI  Jakarta  yaitu  Rp.  600.000  setiap  bulan  untuk  pencairan selama tiga bulan.  Di luar itu, Kemensos juga menyiapkan batuan sembako dan makanan siap  saji  untuk  warga  DKI  Jakarta.  Bantuan  siap  saji  tersebut  sebanyak  300.000  paket dengan besaran batuan sebanyak Rp. 200.000 per paket.

## Implementasi Bantuan Sosial Covid-19
Pada  sub  bab  ini,  penulis  akan  menganalisis  bagaimana  implementasi  distribusi bantuan  sosial  Covid  -19.  Karena  keterbatasan  waktu  dan  data  yang  diperoleh,  penulis hanya  dapat  menganalisis  terkait  penyaluran  Bantuan  Sembako  Covid  –  19  di  wilayah DKI  Jakarta.  Peneliti  menggunakan  teori  implementasi  dari  Mazmanian  &  Sabatier. Menurut Mazmanian dan Sabatier, terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan  implementasi,  yakni:  1)  Karakteristik  dari  masalah  ( trackability  of  the problem ); 2) Karakteristik kebijakan ( Ability of statue to structure implementation ); dan Lingkungan kebijakan ( Non statutory variables affecting implementation ).
Permasalahan  utama  penyaluran  bansos  di  DKI  Jakarta  ialah  terkait  data  penerima manfaat.  Setelah  ditelisik,  data  penerima  bantuan  sosial  belum  di  update  sejak  2015
(Pandamsari,  2020).  Data  yang  tidak  diperbaharui  menimbulkan  ketidaksesuaian  antara data  Kementerian  Sosial  dengan  realita  yang  ada  di  masyarakat.  Akibatnya,  banyak penyaluran  bantuan  yang  tidak  tepat  sasaran.  Namun  karena  hal  ini  mendesak, pemerintah pusat tidak bisa menunggu hingga diperbaharui. Oleh karena itu, pemerintah tetap  menyalurkan  anggaran  sembari  pembaharuan  data  tetap  berjalan.  Kondisi  ini didukung  oleh  hasil  penelitian  Smeru  (2020)  yang  melakukan  studi  kualitatif  di  lima kabupaten  atau  kota  dalam  periode  akhir  April  hingga  pertengahan  Mei  2020.  Hal  ini mengindikasikan kurang valid atau tidak mutakhirnya sumber data, yakni Data Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS).  Akibatnya,  proses  penyaluran  bantuan  cenderung terlambat,  karena  proses  verifikasinya  pun  lambat  dan  penyaluran  bantuan  hanya dilakukan untuk kepentingan administrasi.
Ombudsman  mencatat  pengaduan  mengenai  penyaluran  bansos  merupakan  yang terbanyak dengan 1.346 aduan hingga posko pengaduan ditutup akhir Juli 2020. Laporan yang paling banyak diterima terkait pendataan, banyak masyarakat yang mengeluh tidak menerima  bantuan  atau  kebingungan  untuk  mencari  bantuan  di  awal  masa  pandemi (Pandamsari,  2020).  Hasil  temuan  lapangan  juga  menunjukkan  bahwa  masih  banyak terdapat inclusion  error ,  seperti  KPM  penerima  yang  berstatus  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS), masih mampu atau penerima bansos lain seperti PKH/BPNT. Selain itu, terdapat perbedaan  data  penyaluran  yang  diberikan  Direktorat  Perlindungan  Sosial  Korban Bencana  Sosial  (PSKBS)  dengan  data  yang  diberikan  masing  –  masing kelurahan/kecamatan.  Selain  itu,  permasalahan  juga  terdapat  pada  kualitas  paket sembako.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  internal  Kemensos,  kualitas  pangan  yang diterima tidak cukup baik. Kualitas beras cenderung buruk, terdapat beras yang berkutu, berbau,  kuning,  menggumpal  ketika  dimasak  dan  cepat  basi.  Selain  itu  beras  yang diterima juga tidak berkualitas premium. Merek pangan lainnya juga dirasa tidak umum atau  tidak  dikenal.  Sehingga  hal ini  dapat  mempengaruhi tingkat  kepercayaan  penerima bantuan.
Diihat  dari  karakteristik  isi  kebijakan,  kejelasan  isi  kebijakan  dan  keberhasilan kebijakan  sangat  bergantung  pada  kejelasan  informasi  yang  disampaikan  oleh Kementerian  Sosial  kepada  seluruh  aparat  pelaksana  di  lapangan.  Informasi  yang disampaikan  oleh  Kementerian  Sosial  mengenai  distribusi  bantuan  sosial  sudah  cukup jelas,  baik  dari  isi  kebijakan  tersebut,  mekanisme,  dan  sasarannya.  Juga  langkah  –
langkah apa saja yang harus diambil. Kondisi ini membuat seluruh aparat pelaksana dapat memahami isi kebijakan untuk pengaplikasian di lapnagan. Selain itu, kebijakan ini juga telah memiliki dukungan teoritis yang sudah teruji. Pelaksanaan program mengacu pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019.
Alokasi sumber daya finansial yang digelontorkan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara  maksimal.  Anggaran  bansos  PKH  dengan  jangkauan  10  juta  keluarga  penerima manfaat sebesar Rp 36,8 triliun. Sementara, anggaran bansos tunai untuk peserta program sembako non – PKH Rp 4,5 triliun untuk menjangkau 9 juta keluarga penerima manfaat. Lalu, bansos beras untuk 10 juta keluarga penerima manfaat dianggarkan Rp 5,26 triliun dan telah tersalurkan seluruhnya sebanyak 450 ribu ton beras medium dari Perum Bulog.
Pada aspek lingkungan kebijakan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat tergolong rentan. Karena rentannya kondisi ekonomi masyarakat, masyarakat menyambut program bantuan  sosial  dengan  suka  cita.  Namun  hal  itu  tidak  bertahan  lama,  masyarakat cenderung  kecewa  dengan  paket  bantuan  yang  diterima  karena  kualitas  bahan  sembako tidak cukup baik. Selain itu, bantuan banyak yang tidak tepat sasaran. Terdapat perbedaan data penyaluran yang diberikan Direktorat PSKBS dengan data yang diberikan masing – masing  Kelurahan/Kecamatan.  Perhatian  pers  terhadap  masalah  penyaluran  bantuan sosial  cukup  tinggi.  Hal  ini  berdampak  baik  pada  penyaluran  bansos,  karena permasalahan  bisa  cepat  diketahui  sehingga  dapat  segera  ditemukan  solusinya.  Pada aspek  dukungan  kewenangan,  keberhasilan  pelaksanaan  program  bantuan  sosial  juga didukung  oleh  pihak  lainnya,  seperti  penyedia  sembako,  aparat  pelaksana,  Dinas  Sosial setempat dan jasa pengiriman

## KESIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi penyaluran bantuan sosial Covid- 19, dapat dikatakan cukup untuk beberapa aspek namun terdapat kekurangan pada aspek lainnya.  Perlindungan  sosial  dalam  bentuk  bantuan  sosial  yang  diberikan  oleh Kementerian  Sosial  sudah  membantu  untuk  memperbaiki  kondisi  kesejahteraan masyarakat  rentan  walaupun  belum  mampu  untuk  mengcover  secara  keseluruhan.  Hal tersebut  sebagaimana  diukur  dengan  indikator  yang  digunakan  dalam  proses
pengimplementasian  baik  dari  karakteristik  masalah,  kebijakan  maupun  karakteristik lingkungan. Yang dimana masing-masing indikator ini menunjukan sebagian besar sudah sesuai dengan sasaran kebijakan dari bantuan sosial ini.
Proses  dari  implementasi  program  bantuan  sosial  dalam  pemenuhan  kebutuhan mayarakat  rentan  pada  kementerian  sosial  sendiri  senantiasa  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor  pendukung  maupun  penghambat.  Yang  dimana  faktor  pendukung  dalam pelaksanannya program bantuan sosial ini meliputi intregasi antar pelaksana, banyaknya dukungan publik, sikap/komitmen dari aparat pelaksana. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat  proses  dari  implementasi  program  bantuan  sosial  dalam  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  rentan  pada  Kementerian  Sosial  adalah  simpang  siurnya  data penerima manfaat serta kualitas bahan sembako yang kurang baik sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bantuan sosial pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.(1998). Dasar-Dasar  Metodologi  Penelitian .  Jakarta:  PT  Rineka Cipta.
Creswell,  J  .  (2010). Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  Dan  Mixed . (third ed). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Cardwell, R., & Ghazalian, P. L. (2020). COVID-19 and International Food Assistance: Policy  proposals  to  keep  food  flowing.  World  Development ,  135,  105059. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105059
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. Strategi penanggulangan kemiskinan di  tengah  pandemi:  sebuah  tantangan  untuk  Indonesia .  Bahan  tayangan  pada Geography Talk; 2020 Jun 3.
Badan  Pusat  Statistik.  2018. Penghitungan  dan  analisis  kemiskinan  makro  Indonesia tahun 2018 . Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
Badan  Pusat  Statistik.  2019. Profil  Kemiskinan  di  Indonesia  Maret  2019 .  Jakarta  (ID): Badan Pusat Statistik.
Badan  Pusat  Statistik.  2020. Profil  Kemiskinan  di  Indonesia  Maret  2020 .  Jakarta  (ID): Badan Pusat Statistik.
Badan  Pusat  Statistik.  2020. Analisis  hasil  survei  dampak  Covid-19  terhadap  pelaku usaha. Jakarta (ID) : Badan Pusat Statistik.
Dunn,  William.  1999. Analisis  Kebijakan.  Diterjemahkan  Drs.  Samodra  Wibawa ,  Ma Dkk. Jakarta.
Dunn, William. (2003). Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: UGM Press Dunn,  William,  N.,  2003, Public  Policy  Analysis:  An  Introduction  Second  Edition , Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, NJ.
Fadlurrohim, I., Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi). Share : Social Work Journal, 9(2), 122. https://doi.org/10.24198/share.v9i2.20326
Fan, D., Li, Y., Liu, W., Yue, X.-G., & Boustras, G. (2021). Weaving public health and safety  nets  to  respond  the  COVID-19  pandemic .  Safety  Science,  134,  105058. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.105058
Fadhila  nur  fitria,  Syakir  ridho  Wijaya  dan  Fairuz  arta  abhipraya.  (2020). Efektivitas Penyaluran  Bantuan  Sosial  Dari  Pemerintah  Untuk  Disalurkan  Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Dikabupaten Ponorogo Tahun 2020 .
Jurnal Politikom Indonesiana.Vol. 5, No. 2, Desember 2020
Indonesia, CNN. (2020, December 6). Berhitung Anggaran Bansos Corona usai Mensos jadi Tersangka .
Ekonomi.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201206075413-532-
578510/berhitung-anggaran-bansos-corona-usai-mensos-jadi-tersangka
Lentz,  Erin  &  Barrett,  Christopher.  (2013). The  economics  and  nutritional  impacts  of food  assistance  policies  and  programs .  Food  Policy.  42.  151-163. 10.1016/j.foodpol.2013.06.011.
Litvak,  J.,  Parekh,  N.,  Juul,  F.,  &  Deierlein,  A.  (2020). Food  assistance  programs  and income are associated with the diet quality of grocery purchases for households consisting  of  women  of  reproductive  age  or  young  children .  Preventive Medicine, 138, 106149. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2020.106149
Lusk,  J.  L.,  &  Weaver,  A.  (2017). An  experiment  on  cash  and  in-kind  transfers  with application  to  food  assistance  programs .  Food  Policy,  68,  186–192. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2017.02.005
Menteri  Sosial  Republik  Indonesia. Keputusan  Direktur  Jenderal  Penanganan  Fakir Miskin  Nomor  18/6/SK/HK.02.02/4/2020 Tentang  Petunjuk  Teknis  Penyaluran
Bantuan  Sosial  Tunai  Dalam  Penanganan  Dampak  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid – 19)
Menteri Sosial Republik Indonesia. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020  Tentang  Pelaksanaan  Bantuan  Sosial  Sembako  Dan  Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19)
Nazir, Moh. (2005). Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia
Pandamsari,  A.  P.  (2020,  December  8). Data  semrawut,  penyaluran  bansos  terhambat . Lokadata.ID. https://lokadata.id/artikel/data-semrawut-penyaluran-bansos- terhambat
Pressman,  Jeffrey  L.  dan  Aaron  B.  Wildavsky.  (1973). Implementation:  How  Great Expectations  in  Washington  are  Dashed  in  Oakland .  3rd  ed.  Berkeley: University of California Press.
Rahmansyah,  dll.  (2020). Pemetaan  Permasalahan  Penyaluran  Bantuan  Sosial  Untuk Penanganan Covid 19 di Indonesia . Jurnal Pajak dan Keuangan Vol.2 No.1
Rizka  Yunika  Ramly  dan  Shella  Budiawan.  (2021) Analisis  Sistem  Penyaluran  Dana Bantuan  Sosial  Akibat  Corona  Virus  Desease  (Covid  -19)  Di  Provinsi Gorontalo . Journal of Management, 4(3), 2021)
Sunggono, Bambang. 1994. Hukum Dan Kebijakan Publik . Jakarta: Sinar Grafika Tangkilisan,  Hessel  Nogi.  S.  2003. Implementasi  Kebijakan  Publik .  Jakarta:  Lukman, Offset.
Tranchant, J.-P., Gelli, A., Bliznashka, L., Diallo, A. S., Sacko, M., Assima, A., Siegel, E.  H.,  Aurino,  E.,  &  Masset,  E.  (2019). The  impact  of  food  assistance  on  food insecure populations during conflict: Evidence from a quasi-experiment in Mali . World Development, 119, 185–202. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.01.027
Varshney,  D.,  Kumar,  A.,  Mishra,  A.  K.,  Rashid,  S.,  &  Joshi,  P.  K.  (2021). India’s COVID-19  social  assistance  package  and  its  impact  on  the  agriculture  sector . Agricultural Systems, 189, 103049. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103049 Wiyono,  A.  (2020,  April  20). Program  Jaring  Pengaman  Sosial  di  Tengah  Pandemi  | Puspensos.  Pusat  Penyuluhan  Sosial .  https://puspensos.kemsos.go.id/program- jaring-pengaman-sosial-di-tengah-pandemi