Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9 No. 2 Maret 2022 P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN : 2654-5837, Hal  525 – 527
ANALISIS PENGARUH PERSEPSI WP UMKM YANG TERDAMPAK COVID 19 TERHADAP PENETAPAN KEBIJAKAN PPH FINAL SESUAI PP NO 23 TAHUN 2018 Oleh :
Rai Gina Artaningrum
, Luh Diah Citraresmi Cahyadi
, Amrulloh
12 Universitas Dhyana Pura, bali, Indonesia
3 Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Email: raigina86@undhirabali.ac.id ; diahcitraresmi@undhirabali.ac.id ; ulloh@ibik.ac.id
Articel Info Abstract Article History : Received  24 February - 2022 Accepted  24 March - 2022 Available Online  11 April - 2022
This  study  aims  to  analyze  the  effect  of  the  perception  of MSME  taxpayers  who  are  affected  by  Covid  19  on  the determination  of  the  final  income  tax  policy  according  to Government  Regulation  PP  number  23  of  2018.  This  type  of research is descriptive which describes the perception of taxpayers to Government Regulation Number 23 of 2018. Samples from This study  consisted  of  97  respondents  with  convenience  sampling technique.  The  data  analysis  technique  used  validity  test, reliability test and multiple linear regression analysis. The results of  the  study  stated  that  tax  socialization,  ease  of  taxation  and  tax sanctions had a positive effect on the determination of final income tax  policy  according  to  government  regulation  PP  number  23  of 2018.  The  variable  of  tax  socialization  must  be  carried  out regularly  because  the  regulations  and  socialization  of  taxation held must be able to convey all information into Taxpayers, the tax convenience  variable  can  be  seen  that  regulated  in  PP  No.  23  of 2018 has decreased rates then the tax sanctions are getting better or the tax sanctions are stricter, the taxpayers will fulfill their tax obligations  if  they  view  that  tax  sanctions  will  harm  the  taxpayer more.
Keywords :
Tax socialization, Ease of taxation, Tax sanctions, PP No. 23 of 2018

## 1. PENDAHULUAN
Pertumbuhan wajib pajak UMKM meningkat  setiap  tahunnya  di  wilayah  Badung. Salah  satu  yang  membangun  pertumbuhan ekonomi yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).  UMKM  dinilai  mampu  menciptakan lapangan  pekerjaan  yang  produktif.  UMKM adalah  sebuah  usaha  atau  bisnis  yang  dikelola perorangan  maupun  sebuah  badan  usaha.  Badan usaha  yang  dimaksud  adalah  badan  usaha  yang termasuk  ke  dalam  kategori  usaha  kecil  atau mikro.  Jenis  usaha  ini  berhubungan  erat  dengan dunia perdagangan dan aktivitas wirausaha.
COVID-19 merupakan penyakit menular yang  disebabkan  oleh  sindrom  pernapasan  akut coronavirus  2  (severe  acute  respiratory  syndrome coronavirus  2  atau  SARS-CoV-2).  Virus  ini merupakan  keluarga  besar  Coronavirus  yang dapat  menyerang  hewan.  Ketika  menyerang manusia,  Coronavirus  biasanya  menyebabkan penyakit  infeksi  saluran  pernafasan,  seperti  flu, MERS  (Middle  East  Respiratory  Syndrome),  dan SARS  (Severe  Acute  Respiratory  Syndrome). COVID-19  sendiri  merupakan  coronavirus  jenis baru  yang  ditemukan  di  Wuhan,  Hubei,  China pada  tahun  2019  (Ilmiyah,  2020;  Hui,  et  al.,
2020).  Karena  itu,  Coronavirus  jenis  baru  ini diberi  nama  Coronavirus  disease-2019  yang disingkat  menjadi  COVID-19.  COVID-19  sejak ditemukan menyebar secara luas hingga mengakibatkan  pandemi  global  yang  berlangsung sampai  saat  ini.  Gejala  COVID19  umumnya berupa  demam  38°C,  batuk  kering,  dan  sesak nafas  serta  dampak  paling  buruk  untuk  manusia ialah  kematian.  Sampai  19  April  2020  pukul 10:38:37  WIB,  dilaporkan  terdapat  2.329.539 kasus terkonfirmasi dari 185 negara yang 160.717 orang  diantaranya  meninggal  dunia  serta  595.229 orang  bisa  disembuhkan  (Johns  Hopkins  CSSE, 2020).
Dampak  dari  adanya  covid-19  ini membuat  pelaku  UMKM  mengalami  kemeosotan pendapatan dan juga terhambat didalam pembayaran pajak maupun pelaporannya. Berkaitan  dengan hal  tersebut  pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu mengeluarkan Penerapan PP No. 23 tahun 2018. PP No.23 tahun 2018  adalah  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk meningkatkan  kepatuhan  membayar  pajak  bagi para  pelaku  UMKM.  Tarif  pajak  yang  awalnya 1%  diturunkan  menjadi  0,5%  dari  penghasilan bruto.  Atas  penurunan  tarif  pajak  tersebut diharapkan  agar  para  pelaku  UMKM  semakin mematuhi kewajiban perpajakannya karena pemerintah telah memberikan keringanan.
Dengan  penurunan  tarif  pajak  sebesar 0,5%  ini  berarti  para  pelaku  UMKM  bisa melakukan  penghematan  yang  seharusnya  untuk pembayaran  pajak  sebesar  0,5%  dari  peredaran bruto.  Dengan  demikian  pemerintah  memiliki harapan supaya penghematan pajak tersebut dapat digunakan  sebaik  mungkin  supaya  UMKM  bisa tumbuh  menjadi  usaha  yang  lebih  besar  lagi, dengan  diterbitkannya  PP.  No.  23  tahun  2018 yang  memiliki  tujuan  untuk  mengumpulkan  data administrasi  para  wajib  pajak  pelaku  UMKM yang  belum  terdaftar  di  DJP  (Sari,  2018).  DJP memiliki pandangan dengan penurunan tarif pajak untuk  UMKM  maka  akan  banyak  dari  pelaku UMKM  yang  akan  tertarik  untuk  mendaftarkan diri  secara  administrasi  perpajakan  sehingga menambah  basis  data  perpajakan  Indonesia. Dengan  demikian  tujuan  untuk  meningkatkan
penerimaan  pajak  dari  sektor  UMKM  dapat tercapai dengan cara memperluas basis pajak.
Pemberlakuan  PP.  No.  23  tahun  2018 sebagai  pengganti  PP.  No.  46  tahun  2013 dilatarbelakangi  oleh  keluhan  dari  wajib  pajak pelaku  UMKM  (DJP,  2018).  Tarif  pajak  bagi pelaku  UMKM  berdasarkan  PP.  No.  46  tahun 2013 sebesar final 1% dari peredaran bruto dirasa berat  karena  dalam  kondisi  rugi,  pelaku  UMKM tetap  diwajibkan  membayar  pajak  (Sari,  2018). Selain  itu  dengan  diturunkannya  tarif  pajak menjadi  0,5%  dari  peredaran  bruto  diharapkan dapat  membantu  UMKM  untuk  tumbuh  semakin besar (DJP, 2018). Hal ini disebabkan biaya yang seharusnya  digunakan  untuk  membayar  pajak, dapat  digunakan  untuk  mengembangkan  usaha dengan adanya penurunan tarif tersebut.
Sebagai  lembaga  resmi  di  sektor  pajak, Direktorat  Jenderal  Pajak  akan  selalu  berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan  masyarakat  tentang  sistem  dan peraturan  perpajakan  yang  berlaku,  Dengan adanya sosialisasi, wajib pajak diharapkan mampu menghasilkan  sikap  partisipasi  aktif  dan  efektif, terutama dalam menjalankan kewajiban perpajakan  yang  sesuai  dengan  Undang-Undang Perpajakan.Pemahaman  tentang  pajak  sangat diperlukan  agar  wajib  pajak  dapat  mengetahui sistem  perpajakan  yang  berlaku  saat  ini,  berapa tarif  pajak  untuk  setiap  objek  pajak,  bagaimana cara  mengisi  SPT  dan  mengetahui  bagaimana prosedur  membayar  dan  melaporkan  pajak terutangnya  beserta  sanksi-sanksi  yang  berlaku apabila  terjadi  pelanggaran.  Sehingga  dengan diterbitkannya  PP  No.23  Tahun  2018  penerimaan pajak  UMKM  di  kabupaten  badung  diharapkan mengalami peningkatan dengan adanya penurunan tarif tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN

## Tahapan Penelitian
Adapun  tahapan  dalam  penelitian  ini antara  lain  :  persiapan,  pengumpulan  data berupa  penyebaran  kuesioner,  pengolahan  data dan    pembahasan  penelitian  yang  digambarkan pada diagram dibawah  ini pada gambar tahapan penelitian berikut ini:

## Gambar 1. Tahapan Penelitian

## Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini  yaitu  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM)  yang  berada  di  kabupaten  Badung. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan analisis  kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2017) Metode Penelitian  Kuantitatif  dapat  diartikan  sebagai  metode penelitian  yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi  atau  sampel tertentu.    Rancangan  penelitian  ini  dimulai  dengan merumuskan  masalah  dimana  melihat  apakah  ada pengaruh sosialisasi perpajakan, kemudahan perpajakan,  sanksi  perpajakan  terhadap  penetapan kebijakan  pajak  penghasilan  final  PP  No.  23  Tahun
2018.  Berdasarkan  rumusan  masalah  maka  didapatkan tujuan  dan  manfaat  dari  penelitian  ini.  Setelah mengetahui  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini maka  peneliti  mencari  berbagai  studi  pustaka  guna demi  melengkapi  referensi  dari  penelitian  ini.  Setelah melakukan  studi  pustaka  dari  penelitian  yang  serupa terdapat beberapa variabel yang akan digunakan dalam penelitian  ini  yaitu  varibel X 1 = Sosialisasi Perpajakan, X 2 =  Kemudahan Perpajakan, X 3 = Sanksi Perpajakan sedangkan  variabel  Y  =  Penetapan  kebijakan  Pajak Penghasilan  Final  PP  No.  23  Tahun  2018.  Konsep penelitian    ini    digambarkan    pada    sebuah    kerangka berpikir yaitu:
Gambar 2. Kerangka Berpikir
Para  pelaku  usaha  mikro  kecil  menengah (UMKM)  yang  menjadi  populasi  penelitian  ini yang berada di Kabupaten badung dan yang sudah melunasi  pajak  tahunanya  yaitu  sebanyak  3.350 UMKM,  “dalam  tinjauan  ini  sampel  diambil secara simple  random  sampling (acak)  dan menggunakan persamaan slovin (Sugiyono, 2017)” , sebagai berikut:

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Responden
Pada  deskripsi  responden  yaitu  proses mendeskripsikan  dari  para  responden  yaitu berdasarkan  jenis  kelmain,  Usia,  pendidikan terkahir,  jenis  usaha,  dan  omset  pertahun. Didalam  penelitian  ini  hasil  yang  didapatkan dilihat  dari  sebaran  kuesioner  dengan  jumlah  97 responden..
Persiapan Penelitian
Mengumpulkan Data Dengan
Melakukan Sebaran kuesioner
Melakukan Olah Data Merangkum Pembahasan dalam penelitian
Penetapan kebijakan pajak penghasilan final ‘PP No 23 Tahun 2018” Kemudahan Perpajakan Sanksi Perpajakan Sosialisasi Perpajakan
Tabel 1

## Karakteristik Responden
Karakteristik Jumlah Responden Persentase (%) Jenis Kelamin Laki – Laki 6 2 62 Perempuan 3 8 38 20 tahun – 30 tahun 6 6 Usia 31 tahun – 40 tahun 4 5 45
41 tahun – 50 tahun 3 7 37 > 50 tahun 1
2 12 SMK atau SMA 28 2 8 Pendidika n Terakhir Diploma 32 32
S1
34 3 4 S2 6 6 Dagang 42 4 2 Jenis Usaha Jasa 48 4 8 Industri 10 1 0 ≤ Rp300.000.000,00 88 8 8 Rp 300.000.000,00 - Rp 2.500.000.000,00 10 1 0 Omset Per Tahun Rp 2.500.000.000,00 - Rp 4.800.000.000,00 2 2 Sumber: Data diolah (2021) Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat
diketahui bahwa karakteristik responden terbanyak  berdasarkan  jenis  kelamin  adalah  laki- laki  dengan  persentase  sebesar    62%  sedangkan perempuan  hanya  38%.  Karakteristik  responden berdasarkan umur yang memiliki jumlah terbanyak  berkisar  umur  31-40  tahun  dengan persentase sebesar 45%, disusul umur 41-50 tahun yang memiliki persentase sebesar 37%, lalu umur >50 tahun yang memiliki persentase sebesar  12% dan  sisanya  umur  20-30  tahun  yang  memiliki persentase 6%. Karakteristik responden terbanyak berdasarkan  pendidikan  terakhir  adalah  stratra  1 (S1)  dengan  persentase  sebesar    34%,  untuk pendidikan  terakhir  tingkat  diploma  sebesar  32%, untuk  SMK  atau  SMA  sebesar  28%  dan  tingkat strata 2 (S2) sebesar 6%.
Karakteristik responden terbanyak berdasarkan  jenis  usaha  adalah  jenis  usaha  jasa dengan persentase sebesar  48%, untuk jenis usaha dagang  sebesar  42%,  dan  untuk  jenis  usaha industri  sebesar  10%.  karakteristik  responden terbanyak  berdasarkan  omset  pertahun  adalah sebesar Rp 300.000.000 dengan persentase sebesar 88%, untuk omset pertahun antara Rp 300.000.000 hingga  Rp  2.500.000.000  dengan  presentase sebesar  10%  dan  untuk  omset  pertahun  kisaran dari  Rp  2.500.000.000  hingga  Rp  4.800.000.000 dengan presentase sebesar 2%.

## Uji Validitas
Dilihat  pada  tabel  2  bahwa  jika “ Corrected Item  total  menunjukkan  lebih  dari  r tabel yang ditentukan yaitu 0,304 maka data dapat dikatakan  valid,  (Sugiyono,  2017)”.  Sehingga  uji validitas yang sudah dilakukan yaitu membandingkan table r sehingga dapat mengukur keteapatan dari suatu item pernyataan.
Tabel 2

## Uji Validitas
Corrected Item-Total Correlation r tabel Keterangan Sanksi Pajak A1 0,732 0,304 Valid A2 0,789 0,304 Valid A3 0,598 0,304 Valid A4 0,732 0,304 Valid Kemudahan Pajak B1 0,863 0,304 Valid B2 0,905 0,304 Valid B3 0,852 0,304 Valid Sosialisasi Pajak C1 0,609 0,304 Valid C2 0,632 0,304 Valid C3 0,615 0,304 Valid C4 0,561 0,304 Valid C5 0,565 0,304 Valid C6 0,532 0,304 Valid Sumber: Data Diolah 2021

## Uji Reliabilitas
Variabel dikatakan reliable jika memiliki  nilai  Croncbach’s  alpa  >60,  sehingga ketika  jawaban  sesorang  terhadapa  pernyataan konsisten maka kuesioner tersebut dapat dikatakan reliable.

## Tabel 3
Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach’s Alpha Nilai Kritis Keterangan Sosialisasi Pajak 0,716 0,60 Reliabel Kemudahan Pajak 0,843 0,60 Reliabel Sanksi Pajak 0,682 0,60 Reliabel
Sumber: Data Diolah 2021
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa data yang telah diolah yaitu reliabel. Hal tersebut  dapat ditunjukkan  dengan  melihat  Cronbach’s  Alpha lebih dari standar atau nilai kritis sebesar 0,60.  Ini berarti  reliabilitas  data  dari  masing-masing variabel telah terpenuhi.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linear berganda adalah hubungan  secara  linear  antara  dua  atau  lebih variabel  independen  (X 1 ,  X 2 ,….X n )  dengan variabel  dependen  (Y).  Analisis  ini  untuk mengetahui  arah  hubungan  antara  variabel independen  dengan  variabel  dependen  apakah masing-masing  variabel  independen  berhubungan positif  atau  negatif.  Berikut  ini  hasil  Regresi Linear Berganda yang telah dilakukan.
Tabel 8 Analisis regresi linier berganda
Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant)  17.843 1.543 11.563  .000 SosialisasiP erpajakan 1.087 .389 .227 2.794 .006 Kemudahan Perpajakan 2.774 .663 .380 4.181 .000 Sanksi Perpajakan 3.305 .982 .294 3.366 .001
Dilihat pada tabel 8 sehingga bisa diambil persamaan regresi linier berganda yaitu: Y = 17,843 + 1,087X1 + 2,774X2 + 3,305X3
Uji koefisien determinasi (R 2 )
Analisis ini digunakan untuk
mengetahui indikator yang digunakan untuk menggambarkan berapa banyak
variasi yang dijelaskan dalam model. Berdasarkan nilai  R 2 dapat  diketahui  tingkat  signifikansi  atau kesesuaian  hubungan  antara  variabel  bebas  dan variabel  tak  bebas.  Berikut  ini  hasil  Analisis Determinasi yang telah dilakukan.
Tabel 9 Hasil uji koefisien determinasi

## Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .700a .690 .684 6.804
Predictors:  (Constant),  Sosialisasi_Perpajakan, Kemudahan_Perpajakan, Sanksi_Perpajakan
Dependent Variable: Penetapan kebijakan PPh final PP No 23 Tahun 2018
Jika  dilihat  pada  tabel  9  bahwa  nilai  Adjusted  R Square  sebesar  0,684.  Sehingga  hal  tersebut berarti  pengaruh  tingkat  sosialisasi  perpajakan, kemudahan  perpajakan  dan  sanksi  perpajakan dalam  penetapan  kebijakan  PPh  final  PP  No.23 Tahun  2018  sebesar  68,4%  dan  sisanya  sebesar 31,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

## Pembahasan
Sosialisasi perpajakan berpengaruh pada penetapan kebijakan pajak penghasilan final PP No 23 Tahun 2018 Dari variabel sosialisasi perpajakan pada
penetapan kebijakan pada pajak penghasilan final
PP No 23 tahun 2018 mendapatkan respn yang ckup baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini
:

## Tabel 10
No Pertanyaan Persentase Jawaban (%) STS TS RR S SS 1. Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) selalu melakukan penyuluhan mengenai “PP No.23 tahun 2018” tentang Pajak Penghasilan UMKM 2 9 39 26 21 2. Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sering mengajak diskusi wajib pajak mengenai “PP No.23 tahun 2018” tentang Pajak Penghasilan UMKM 1 28 21 21 26 3. Petugas  KPP  (Kantor  Pelayanan  Pajak)  sering  memberi informasi  mengenai  “PP  No.23  tahun  2018”  tentang  Pajak Penghasilan UMKM 2 7 32 30 26 4. Sosialisasi mengenai “PP No.23 tahun 2018” melalui Website Ditjen pajak sangat lengkap 3 9 36 36 13
5. Sosialisasi  mengenai  “PP  No.23  tahun  2018”  menggunakan
billboard atau  reklame  lebih  efektif  dibandingkan  melalui website Ditjen Pajak 0 2 38 27 30 6. Sosialisasi mengenai “PP No.23 tahun 2018” sudah di laksanakan dengan baik oleh petugas KPP Pratama Badung Utara 0 10 19 46 22 Rata- rata 1,37 11,17 31,79 31,96 23,71 Sumber : Data diolah, 2021 Pada  tabel  10  dilihat  bahwa  responden sudah merasa mendapatkan sosialisasi mengenai  peraturan  pemerintah  PP  No.  23 tahun  2018  dan  sosialisasi  tersebut  sudah dilakukan  dan  dilaksanakan  dengan  baik,  hal tersebut  dapat  dilihat  dari  rata-rata  tertinggi yaitu  sebnayak  31,96  persen  para  responden mnjawab setju dan kemudian rata-rata terendah 1,37  persen  menjawab  sangat  tidak  setuju. Kemudian juga masih ada ditemukan responden yang menjawab ragu-ragu yaitu sebanyak 31,79 persen  yaitu  bahwa  responden  yang  menjawab ragu-ragu  dengan  adanya  penyuluhan  dari  para
petugas  KPP  mengenai  peraturan  pemerintah PP No. 23 tahun 2018.

## Kemudahan perpajakan berpengaruh pada penetapan kebijakan pajak penghasilan final PP No 23 Tahun 2018
Kemudahan  perpajakan  dilihat  dari penetapan  kebijakan  pada  pajak  penghasiln (PPh)  final  peraturan  pemerintah  PP  no.  23 tahun  2018  sudah  mendapatkan  respon  yang baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  11  berikut ini:

## Tabel 11
Distribusi Frekuensi dan Persentase Kemudahan Pajak PP 23 Tahun 2018
No Pertanyaan Persentase Jawaban (%) STS TS RR S SS 1. PP No.23 tahun 2018 merupakan peraturan yang lebih mudah dimengerti dari peraturan  yang sebelumnya 0 2 20 45 30 2. Penetapan tarif tunggal 0,5% mempermudah 0 3 16 53 25 dalam menghitung pajak penghasilan dibandingkan dengan tarif yang berbeda dengan memperhatikan besarnya omzet 3. Tarif 0,5% adalah ringan karena pajak yang dibayarkan berkurang 0 8 24 31 34 Rata- rata 0 4,47 20,62 44,33 30,58 Sumber : Data diolah, 2021
Dilihat  dari  distribusi  frekuensi  dan prosentase  pada  tabel  11  terlihat  bahwa kemudahan pajak PP 23 tahun 2018
menunjukkan reaksi  yang cukup baik, sebagian besar  responden  tidak  mengalami  kesulitan dengan  proses  pembayaran  dan  perhitungan
pajak  saat  ini.  Hal  ini  terlihat  dari  rata-  rata tertinggi  sebanyak  44,33  persen  responden menjawab setuju dan dengan rata-  rata  terendah sebanyak 4,47 persen menjawab tidak setuju.
Namun, masih terlihat  bahwa beberapa responden memiliki pandangan yang meragukan  tentang  kemudahan  pajak  yang ditawarkan.  Dilihat  dari  rata-  rata  sebanyak 20,62  persen  responden  menjawab  ragu-ragu, dengan  alasan  responden  merasa  bahwa didalam mengerjakan perhitungan pajak di masa mendatang  akan  lebih  sulit  dikarenakan  harus
membuat  pembukuan.  Sementara  itu,  sebagian besar  responden  tidak  memahami  tentang pembukuan dan tidak mau membuat pembukuan karena dianggap rumit.

## Sanksi perpajakan berpengaruh pada penetapan kebijakan pajak penghasilan final PP No 23 Tahun 2018
Dari  variabel  sanksi  perpajakan  pada penetapan  kebijakan pada pajak penghasilan  final peraturan  pemerintah  PP  No  23  tahun  2018 mendapatkan  respon  yang  baik.  Hal  ini  dapat dilihat pada tabel 12 berikut ini:

## Tabel 12
Distribusi Frekuensi dan Persentase Sanksi Pajak PP 23 Tahun 2018
No Pertanyaan Persentase Jawaban (%) STS TS RR S SS 1. Sanksi denda bagi UMKM diberlakukan jika terjadi keterlambatan pembayaran atas PP No.23 tahun 2018 6 5 33 31 22 2. Sanksi keterlambatan pembayaran atas PP No.23 tahun 2018 tidak memberatkan bagi UMKM 5 16 35 30 11 3. Sanksi  keterlambatan  pembayaran  atas  PP  No.23  tahun  2018 diberlakukan  untuk  menciptakan  kepatuhan  bagi  UMKM  dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 1 6 24 63 3 4. Sanksi dikenakan 2% atas kurang bayar SPT tidak memberatkan bagi UMKM 14 31 24 26 2 Rata- rata 6,70 14,95 29,90 38,66 9,79 Sumber : Data diolah, 2021 Berdasarkan  distribusi  frekuensi  dan persentase pada tabel 12 Responden menganggap bahwa sanksi pajak diberlakukan tidak memberatkan dan merasa bahwa dengan adanya sanksi  atas keterlambatan pembayaran pajak  dapat  menciptakan  kepatuhan  wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.  Hal  ini  dilihat  dari  rata-  rata tertinggi sebanyak 38,66 persen yang menyatakan  setuju  dan  rata-  rata  terendah
sebanyak  6,70  persen responden yang menyatakan sangat tidak setuju.
Namun,  masih  banyak  juga  yang masih  merasa  ragu  akan  adanya  sanksi  pajak, Hal  ini  dapat  dilihat  dari  rata-  rata  sebanyak 29,90 persen responden menjawab ragu – ragu dengan  adanya  pemberlakuan  sanksi  apabila terjadi keterlambatan
pembayaran,
dikarenakan  masih  kurangnya  pengetahuan akan pentingnya membayar pajak.

## 4. KESIMPULAN
Analisis  pengaruh  persepsi  WP  umkm yang  terdampak  covid  19  terhadap  penetapan kebijakan PPh final sesuai PP No 23 tahun 2018, ditinjau  dari  sosialisasi,  kemudahan  serta  sanksi perpajakan.  Hasil  penelitian  menyebutkan  bahwa sosialisasi  perpajakan,  Kemudahan  perpajakan dan  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif terhadap  penetapan  kebijakan  pajak  penghasilan
final  sesuai  peraturan  pemerintah  PP  nomor  23 tahun  2018.  Variabel  sosialisasi  perpajakan  harus dilakukan  secara  teratur  karena  peraturan  dan Sosialisasi  perpajakan  yang  diadakan  harus  dapat menyampaikan  semua  informasi  ke  dalam  wajib pajak,  varibael  kemudahan  perpajakan  ini  bisa dijadikan  sebagai  suatu  solusi  sehingga  wajib pajak  dapat  memperoleh  pengurangan  biaya berkaitan  dengan  pembayaran  pajak  sehingga
dapat  dilihat  dalam  PP  No  23  tahun  2018 mengalami  penurunan  tarif  kemudian  sanksi perpajakan  semakin    baik    atau    tegas    sanksi perpajakan    maka  wajib  pajak  akan  memenuhi kewajiban  pajaknya  apabila    memandang  bahwa sanksi    perpajakan    akan    lebih    banyak merugikan  wajib  pajak.
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, adapun saran yang  dapat diberikan peneliti  yaitu  Penelitian  berikutnya  diharapkan bisa  untuk  menambahkan  jumlah  variabel berdasarkan studi literatur serta juga menggunakan  jumlah  sampel  yang  lebih  banyak dan  kemudian  juga  dapat  mengembangkan  objek penelitian yang lebih luas lagi, untuk bisa melihat bagaimana  persepsi  wajib  pajak  (WP)  Usaha mikro  kecil  menengah  (UMKM)  secara  luas terhadap  peraturan  pemerintah  PP  no.  23  tahun 2018 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

## 5. REFERENSI
Amalia,  Firda  Ayu  &  Wicaksono,  Agung  Prasetyo Nugroho (2020) Penerapan PP. No. 23 Tahun 2018  dan  Kepatuhan  Pajak:  Implementasi Pelaporan Keuangan sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 15
No.2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang.
Amri,  Andi  (2020).  Dampak  Covid-19  Terhadap Umkm Di Indonesia. Jurnal Brand, Volume 2 No. 1, Juni 2020. Universitas Hasanuddin Consulting,  B.  (2003). Tax  Simplicity  and  Stability:
Attractive  to  Countries  and  Investors. United Stated: BG Consulting, Inc.
Ghozali,  I.  (2011). Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan  Program  IBM  SPSS  19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Harjanto,  Atta  Putra  &    Harjanto,  Sri.  (2020).
Pengetahuan  dan  Sanksi  Pajak  PP  nomor  23 tahun 2018 terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di kota semarang. Jurnal Ekonomi Manajemen dan  Akuntansi  No.  48  /  Th.  XXVII  /  April 2020. STIE Dharmaputra Semarang.
Harun,  I.,  Diana,  N.,  &  Mawardi,  M.  C.  (2019). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No.
23 Tahun 2018 Bagi Umkm Di Kota Malang. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 8(10).
Hendri  (2018).  Implementasi  Sosialisasi  Peraturan Pemerintah  No.  23  Tahun  2018  Bagi  Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Jurnal  Vokasi  Indonesia  6/2  (2018),  53-58. Universitas Indonesia.
Lubis,  A.I  (2010).  Akuntansi  Keprilakuan  (Edisi Kedua ed). Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo.  2016.  Perpajakan  Edisi  Terbaru.  Andi Offset. Yogyakarta.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  .  Nomor  23 Tahun  2018  Pajak  Penghasilan  Dari  Usaha yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu. Jakarta.
Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia  :  Konsep Dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha ILmu. Rosdiana  &  Tarigan  2005.  Perpajakan:  Teori  & Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo.
Saputri Grenda Listania Ade (2019). Pengaruh Persepsi
Wajib  Pajak  Tentang  Pp  No  23  Tahun  2018, Pemahaman, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Umkm  (Studi  Kasus Pada  Umkm  Di  Kota  Surabaya).  Jurnal  Ilmu dan  Riset  Akuntansi  :  Volume  8,  Nomor  9,
September 2019, e-ISSN: 2460-0585. Sekolah Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Indonesia  (STIESIA) Surabaya. Sugiyono.(2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Sularsih,  H.  (2018).  Dampak  Penerapan  Peraturan Pemerintah  No  23  Tahun  2018  Terhadap Peningkatan  Pajak  Umkm  Di  Kota  Malang. Jamswap, 3(3), 1-8.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun 2008  Tentang  Perubahan  Keempat  atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983 Tentang Pajak Penghasilan
Waluyo.  2006.  Perpajakan  Indonesia  Buku  I.  Jakarta: Salemba Empat.
Wardani,  Dewi  Kusuma  &  Kartikasari,  Fitri  (2020).
Pengaruh  Sosialisasi  Pp  23/2018  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Umkm  Dengan Pemahaman  Wajib  Pajak  Sebagai  Variabel Intervening.  Jurnal  Penelitian  Ekonomi  dan Akuntansi (JPENSI) Volume 5 No.1.
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.