## PENGARUH DANA PERIMBANGAN (DBH, DAU, & DAK) TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) SULAWESI SELATAN

## Suranto
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan E-mail: Rantoinnocent76@gmail.com

## Abstract
This study aims to analyze the effect of Revenue Sharing Funds (DBH), General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK) on South Sulawesi's GRDP. This study uses a quantitative research design, namely research that seeks the relationship or influence between one variable and one or more other variables in terms of analyzing the effect of balancing funds on GRDP in South Sulawesi.  The  sample  in  this  study  looked  at  the  budget  realization  reports  of  the  Provincial Government and Regional Government of South Sulawesi Districts/Cities as well as South Sulawesi's GRDP data for 2010 to 2020. The results showed that DBH partially did not have a significant effect on  South  Sulawesi's  GRDP.  Partially,  DAU  has  no  significant  effect  on  South  Sulawesi's  GRDP. Partially, DAK has no significant effect on South Sulawesi's GRDP. Meanwhile, DAU, DBH, and DAK simultaneously have a significant effect on South Sulawesi's GRDP. Furthermore, the amount of  simultaneous influence is  92,6%,  while the  remaining  7,4%  is  determined by other  factors  not beyond this study.
Keywords:  General  Allocation  Fund,  Special  Allocation  Fund,  Revenue  Sharing  Fund,  Gross Regional Domestic Product

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana ALokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan desain  penelitian  kuantitatif  yakni  penelitian  yang  mencari  hubungan  atau  pengaruh  antar  satu variabel dengan atau terhadap satu atau lebih variabel lainnya dalam hal menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Sampel dalam penelitian ini dengan melihat pada laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota Sulawesi Selatan serta data PDRB Sulawesi Selatan tahun 2010 s.d 2020.Hasil penelitian menunjukan secara parsial DBH tidak berpengaruh signifikan  terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Secara parsial DAU tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  PDRB      Sulawesi  Selatan.  Secara  parsial  DAK  tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB   Sulawesi Selatan. DAU, DBH, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Dan besarnya pengaruh secara simultan sebesar 92,6%, selebihnya sebesar 7,4% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.
Kata  Kunci: Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  Dana  Bagi  Hasil,  Produk  Domestik Regional Bruto

## 1. PENDAHULUAN
Untuk  menciptakan  lapangan  kerja  baru  dan  merangsang  pertumbuhan  kegiatan ekonomi di suatu daerah, pembangunan daerah melibatkan pengelolaan sumber daya yang ada  oleh  pemerintah  daerah  dan  masyarakat,  serta  pembentukan  pola  kemitraan  antara pemerintah  dan  sektor  swasta  (Arsyad,  2010;  Edelia  &  Aslami,  2022).  Untuk  mencapai tujuan  dari  pembangunan  daerah  perlu  diberdayakan  seluruh  kemampuan  daerah,  salah satunya kemampuan finansial keuangan daerah (APBD).
Dalam  hal  pertumbuhan  ekonomi  daerah,  tujuan  pembangunan  tidak  jauh  berbeda dengan tujuan pembangunan nasional. Akan tetapi, regionalisasi proses pembangunan jauh lebih bernuansa (Tambunan, 2003). Produk regional bruto (PDRB) sering digunakan sebagai proksi  untuk  kesehatan  ekonomi  suatu  wilayah  karena  memberikan  wawasan  tentang keseluruhan  kinerja  ekonomi  wilayah  tersebut.  Perubahan  struktur  ekonomi,  serta  tingkat pertumbuhan  dan  pendapatan  per  kapita,  merupakan  ukuran  lain  (Sjafrizal,  2008). Pertumbuhan  produk  domestik  bruto  riil  (harga  konstan)  di  Sulawesi  Selatan  sangat konsisten  dari  tahun  ke  tahun.  Pada  tahun  2010  PDRB  Sulawesi  Selatan  sebesar  Rp. 171.740,74 milyar pada tahun 2011 menjadi Rp. 185.708,47 milyar, dan tahun 2012 sebesar Rp. 202.184,59 milyar. Sementara pada tahun 2014 PDRB Sulawesi Selatan mencapai Rp. 233.988,05 milyar pada tahun 2015 naik menjadi Rp. 250.802,99 milyar. PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 269.401,31 milyar, tahun 2017 sebesar Rp. 288.814,17, tahun 2018 sebesar Rp. 309.156,19, tahun 2019 sebesar 330.506,38 milyar, dan tahun 2020 sediki  mengalami  penurunan  dengan  jumlah  PDRB  sebesar  Rp.  328.154,57  (BPS  Prov. Sulawesi Selatan, 2022).
Dari  data  produk  domestik  regional  bruto  atas  dasar  harga  konstan  tersebut  maka pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan terlihat jelas pada tahun 2011 sebesar 8,13% dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 8,87%. Namun pada tahun 2013 s.d 2018 naik di kisaran 7% dengan perincian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 sebesar 7.62%, tahun 2014 sebesar 7,54%, tahun 2015 sebesar 7,19%, tahun 2016 sebesar 7,21%, tahun 2017 sebesar 7,21%, dan tahun 2018 sebesar 7,04%. Tahun 2019 turun menjadi 6,91% dan bahkan tahun 2020 kontraksi menjadi -0,71%.
Gambaran penerimaan dana perimbangan Sulawesi Selatan dari tahun 2010 - 2020 dapat dijelaskan  sebagai  berikut.  Penerimaan  dana  perimbangan  pada  tahun  2010  sebesar  Rp. 11.404,06 milyar. Pada periode tahun 2010 s.d 2015 secara umum mengalami peningkatan yang  cukup  signifikan  bahkan  utk  tahun  2012  mengalami  peningkatan  sebesar  18,63%, tahun  2013  sebesar  12,98%  dan  bahkan  pada  tahun  2016  peningkatan  mencapai  34,51%. Sementara pada periode tahun 2017 s.d 2019 penerimaan cenderung stabil, hanya mengalami peningkatan 0.91% s.d 2,26%. Dan khusus pada tahun 2020 mengalami penurunan -7,31% dibandingkan  tahun  sebelumnya.  Besarnya  dana  perimbangan  jika  dibandingkan  dengan jumlah  seluruh  pendapatan  daerah  dari  tahun  2010  s.d  2020  juga  masih  sangat  besar prosentasenya yang diatas 60%. Dari tahun 2010 s.d 2016 prosentase tersebut berfluktuasi antara  60,60%  hingga  71,15%.  Dan  pada  tahun  2016  hingga  2020  grafik  menunjukkan penurunan,  dari  71,15%  pada  tahun  2016  ke  63,66%  tahun  2022.  Pada  dasarnya  dana perimbangan merupakan penyokong utama pendapatan daerah di Sulawesi Selatan.
Dari dua gambaran data diatas antara perkembangan dana perimbangan yang terdiri dari  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  serta  perkembangan  dari  PDRB  atas  dasar  harga  konstan  dapat  dijadikan  sebagai
bahan analisa. Dana perimbangan dari tahun 2010 s.d 2016 meningkat tajam, demikian juga untuk  perkembangan atau peningkatan PDRB. Peningkatan PDRB meningkat  lebih tajam dibandingkan dana perimbangan. Sementara pada tahun 2017 s.d 2019 dana perimbangan cenderung stabil,  namun yang terjadi pada PDRB pada tahun yang sama tetap meningkat tajam. Sementara pada tahun 2020 dana perimbangan turun, demikian juga terjadi penurunan PDRB (namun perlu dicatat pada tahun 2020 wabah pandemi telah menyebar di Indonesia). Dari  penjelasan  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  menganalisa  apakah  dana  perimbangan Sulawesi Selatan berpengaruh terhadap PDRB Sulawesi Selatan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  DanaBagi Hasil (DBH), Dana ALokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap PDRB Sulawesi Selatan.

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1. Dana Perimbangan (DAU, DBH, dan DAK)
Penunjang  pelaksanaan  kekuasaan  pemerintah  daerah  dalam  mewujudkan  tujuan desentralisasi,  termasuk  namun  tidak  terbatas  pada  penyelenggaraan  pelayanan  dan kesejahteraan masyarakat, adalah Dana Perimbangan yang diperoleh dari APBN (Widjaja dalam (Putra, 2016)). Sebagai akibat dari kesenjangan anggaran antara pemerintah federal dan  negara  bagian  dan  kotamadya,  pemerintah  daerah  di  Indonesia  bergantung  pada pendanaan federal hingga lebih dari 70%, kecuali Provinsi DKI Jakarta (Elmi, 2002).
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dana alokasi umum (DAU) “adalah uang yang diperoleh dari APBN  yang  disalurkan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  belanja  daerah  dalam  rangka pelaksanaan  desentralisasi  secara  berkeadilan.”  DAU  dihitung  dengan  menambahkan alokasi dasar pada celah fiskal, dimana celah fiskal adalah selisih antara kewajiban keuangan pemerintah dengan pendapatannya. Alokasi dasar ditentukan dengan proporsi tetap dari gaji pokok  pegawai  pemerintah  daerah.  Diukur  dengan  jumlah  penduduk,  luas  lahan,  indeks biaya bangunan, indeks  pembangunan manusia,  dan produk regional bruto per penduduk, tuntutan  fiskal  merupakan  kebutuhan  keuangan  daerah  untuk  penyelenggaraan  pelayanan dasar  umum.  Pendapatan  daerah,  dana  bagi  hasil  pajak,  dan  dana  bagi  hasil  sumber  daya alam semuanya berkontribusi pada "kapasitas fiskal" kawasan, atau kemampuannya untuk mengumpulkan uang.
Sumber penerimaan dari pajak dirinci sebagai berikut: Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 orang, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara itu, pendapatan dari sumber daya alam dipecah menjadi  banyak  kategori,  termasuk  minyak  dan  gas,  pertambangan  pada  umumnya, penebangan kayu, dan perikanan. Peraturan Pemerintah No. 115 Tahun 2000 menetapkan komponen  pajak  penghasilan  daerah  sebesar  20%  baik  untuk  pajak  penghasilan  orang pribadi  Pasal  21  maupun  pajak  penghasilan  usaha  Pasal  25/29.  Delapan  persen  dianggap sebagai  wilayah  provinsi,  sedangkan  sisanya  12  persen  dianggap  sebagai  wilayah kabupaten/kota,  dengan  total  20  persen.  Atas  usul  gubernur,  dengan  mempertimbangkan unsur-unsur  seperti  jumlah  penduduk,  luas  wilayah,  dan  faktor-faktor  lain  yang  relevan dalam rangka pemerataan, diatur porsi pendapatan pemerintah daerah yang dialokasikan ke masing-masing kabupaten/kota.

## 2.2. Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi
PDRB  adalah  nilai  pasar  dari  semua  produk  dan  jasa  akhir  yang  dikembangkan  atau diproduksi di dalam perbatasan suatu negara dalam periode akuntansi tertentu, terlepas dari apakah produsennya adalah warga negara atau warga negara asing. Dengan menggunakan metodologi produksi, pengeluaran, dan pendapatan, yang diberikan baik pada harga pasar maupun harga konstan  (riil), PDRB dapat  disusun dengan 3 (tiga) cara.  Produk domestik regional bruto (PDRB) dengan harga pasar (PDRB nominal) dihitung dengan menggunakan harga pasar rata-rata barang dan jasa selama periode perhitungan. Namun, PDRB atas dasar harga  konstan  (riil)  dihitung  menggunakan  harga  tahun  dasar  dan  digunakan  untuk mengukur ekspansi ekonomi (BPS Sulsel: 2019).
Peningkatan  output  ekonomi  suatu  negara  dalam  jangka  panjang,  yang memungkinkannya  memenuhi  kebutuhan  material  rakyatnya,  adalah  apa  yang  kita  sebut pertumbuhan  ekonomi  (Kuznets,  2019).  Sederhananya,  pertumbuhan  ekonomi  adalah kenaikan produksi barang dan jasa serta kesejahteraan secara keseluruhan yang dihasilkan dari perkembangan tersebut (Untoro, 2010). Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  Indonesia  dipengaruhi  oleh  sejumlah  variabel  ekonomi  makro  antara  lain Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH), Inflasi, FDI, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) , belanja pemerintah daerah (LGE), dan tenaga kerja (Mulia, 2010).

## 2.3. Kajian Empiris
Beberapa  studi  sebelumnya  yang  terkait  disediakan  untuk  digunakan  dalam  analisis penelitian ini karena mereka berkontribusi pada teori dan mendukung temuan penelitian ini.
Dilaporkan pada tahun 2017 oleh Dodi Chandra, Syurya Hidayat, dan Rosmeli bahwa dana perimbangan memberikan efek positif dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi (Chandra et al., 2017). Namun, ada sisi negatif dari mempertahankan paritas fiskal, dan akibatnya adalah ketimpangan regional yang semakin parah. Menurut Zulfa Eliza, Said  Muhammad,  dan  Muhamad  Nasir  (2014),  PDRB  Riil  didorong  oleh  Dana  Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Sedangkan PDRB Riil tidak terpengaruh oleh Dana Alokasi Khusus (hasil estimasi tidak signifikan). Menurut Yozi Aulia Rahman dan Ayunda Lintang Chamelia (2015), PDRB di Jawa Tengah dipengaruhi oleh tabungan, kredit, investasi swasta, dan  pengeluaran  pemerintah  sekaligus.  Tingkat  pertumbuhan  pendapatan  riil  disposabel (PDRB)  di  Jawa  Tengah  dipengaruhi  secara  positif  dan  signifikan  oleh  tingkat  tabungan pribadi.  Di Jawa Tengah, ekspansi  kredit berdampak konstruktif dan substansial  terhadap pertumbuhan PDB. Terdapat korelasi yang menguntungkan meskipun tidak signifikan antara Realisasi PDRB dan PAD dengan Realisasi Belanja Daerah di Jawa Tengah. Aulia Afafun Nisa  (2017),  mengungkapkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  Turunkan  Pertumbuhan Ekonomi  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur  Secara  Signifikan  Tahun  2011-2015; DAU berdampak positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur  Tahun  2011-2015;  dan  Bagi  Hasil  Perpajakan  berdampak  positif  terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015.

## 2.4. Kerangka Berpikir

## Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir
Hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut:
1. “ Dana  alokasi  umum  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  produk domestik  regional bruto Sulawesi Selatan. ”
2. “ Dana  bagi  hasil  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  produk  domestik regional bruto Sulawesi Selatan. ”
3. “ Dana  alokasi  khusus  berpengaruh  positif  dan  signifikan  produk  domestik regional  bruto Sulawesi Selatan. ”
4. “ Dana perimbangan (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil) berpengaruh  positif  dan  signifikan  secara  simultan  terhadap  produk  domestik regional bruto Sulawesi Selatan. ”

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  rancangan  kuantitatif  dengan  pengujian  hipotesis menggunakan regresi linier berganda (Sugiyono, 2017). Tahap pertama akan dilakukan uji asumsi  klasik  yang  terdiri  dari  uji  normalitas  data,  uji  multikolinieritas,  uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.
Lokasi penelitian ditetapkan di Sulawesi Selatan. Alasan penulis mengambil lokasi ini karena dalam beberapa tahun terakhir produk domestik regional bruto naik cukup signifikan dan  laju  pertumbuhan  ekonomi  di  Sulawesi  Selatan  justru  lebih  tinggi  dari  pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2022.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan  realisai  anggaran  dan  produk  domestik regional  bruto  seluruh  Pemerintah  Daerah  di  Sulawesi  Selatan.  Obyeknya  berupa  data laporan realisasi  anggaran dan  dana perimbangan Pemerintah Daerah di Sulawesi  Selatan tahun 2010-2020. Sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh yaitu keseluruhan dari populasi.
Sumber  data  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  berasal  dari Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Kementerian  Keuangan  dan  Badan  Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar tahun 2010-2020.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan PDRB dengan harga pasar (PDRB nominal) dihitung dengan menggunakan harga pasar rata-rata barang dan jasa selama periode perhitungan. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan  (riil)  dihasilkan  dengan  menggunakan  harga  tahun  dasar  untuk  mengukur pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan tahun dasar tahun 2010, tabel berikut merinci PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018.

## Gambar 1. PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan tahun 2010-2020 PDRB ADHK (Dalam Milyar)
Dari gambar diatas bisa dilihat bahwa PDRB Sulawesi Selatan dari tahun 2010 s.d 2019 selalu mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun  2019.  Dengan  begitu  dapat  disimpulkan  bagaimana  laju  pertumbuhan  ekonomi Sulawesi Selatan dari tahun 2010 s.d 2020 dengan perbandingan laju pertumbuhan ekonomi secara nasional sebagaimana dalam grafik sebagai berikut :
Gambar 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2021
171.740,74 185.708,47 202.184,59 217.589,13 233.988,05 250.802,99 269.401,31 288.814,17 309.156,19 330.506,38 328.154,57 0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PDRB Sulawesi Selatan (Dalam Milyar)
PDRB (Dalam Milyar) 8,13 8,87 7,62 7,54 7,19 7,42 7,21 7,06 6,92 -0,71 4,65 5,07 5,17 5,02 -2,07 3,69 -4 -2 0 2 4 6 8 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Nasional
Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dari tahun 2011 s.d 2021 seperti pada tabel diatas.  Pertumbuhan  ekonomi  pada  tahun  2011  sebesar  8,13%  dan  pada  tahun  2012 meningkat  menjadi  8,87%.  Namun  pada  tahun  2013  s.d  2018  naik  di  kisaran  7%  dengan perincian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 sebesar 7.62%, tahun 2014 sebesar 7,54%, tahun 2015 sebesar 7,19%, tahun 2016 sebesar 7,21%, tahun 2017 sebesar 7,21%, dan tahun 2018 sebesar 7,04%. Tahun 2019 turun menjadi  6,91% dan bahkan tahun 2020 kontraksi menjadi  -0,71%.  Jika  dibandingkan  dengan  laju  pertumbuhan  nasional  dalam  lima  tahun terakhir, laju pertumbuhan Sulawesi Selatan masih lebih tinggi dan mempunyai trend yang sama.

## 4.1.2. Dana Perimbangan Sulawesi Selatan
Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan dana  alokasi  khusus  (DAK).  Dan  berikut  data  dana  perimbangan  yang  diterima  oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dari tahun 2010 s.d 2020 :

## Gambar 3. DAU Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tahun 2010 s.d 2020 (dalam milyar)
Melihat grafik diatas bahwa penerimaan DAU wilayah Sulawesi Selatan, penerimaan DAU pada tahun 2010 sebesar 8.147,26 milyar. Penerimaan DAU Sulawesi Selatan secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2010 s.d 2015 meningkat stabil diatas 10%, sementara pada tahun 2016 s.d 2019 meningkat namun dibawah 10%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10,06%.
8.147,26 9.860,79 12.033,67 13.755,07 15.182,49 15.824,36 17.341,57 18.213,74 18.369,99 19.483,90 17.523,30 0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 DAU (dalam Milyard)
DAU (dalam Milyard)

## Gambar 4. DBH Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tahun 2010 s.d 2020 (dalam
milyar)
Melihat  grafik  penerimaan  DBH  hasil  untuk  wilayah  Sulawesi  Selatan  ternyata  tidak mengalami  peningkatan,  tinggi  pada  tahun  2010  mencapai  Rp  2.283,28  milyar  kemudian pada tahun 2011 turun jaun menjadi 1.178,68 milyar. Dan untuk tahun setelahnya cenderung menurun bahkan menyentuh angka 775,21 milyar pada tahun 2015.
Gambar 5. DAK Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tahun 2010 s.d 2020 (dalam milyar)
2.283,28 1.178,68 1.340,51  1.289,97 979,02 775,21 1.216,61 1.114,68 869,53 797,66 931,56 - 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
DBH(dlm Milyar)
DBH(dlm Milyard) 973,52 1.269,89 1.227,93 1.451,72 1.528,29 3.950,86 9.083,19 8.588,36 8.931,77 8.525,68 8.245,91 0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 DAK (dalam Milyar)
DAK (dalam Milyard)
Penerimaan DAK untuk wilayah Sulawesi Selatan pada tahun 2010 sebesar Rp. 973,52 milyar. Dari tahun 2010 s.d 2014 mengalami peningkatan yang pada tahun 2014 mencapai penerimaan sebesar Rp 1.528,29 milyar. Peningkatan tajam terjadi pada tahun 2015 sebesar 157,52% menjadi Rp 3.950,86 milyar. Dan pada tahun 2016 meningkat tajam lagi sebesar 129,90% menjadi  Rp 9.083,19 milyar.  Sementara di  tahun 2017 s.d 2020 stabil  dikisaran 8.000 an milyar.

## Gambar 6. Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tahun 2010 s.d 2020 (dalam milyar)
Gambaran penerimaan dana perimbangan Sulawesi Selatan dari tahun 2010 - 2020 dapat dijelaskan  sebagai  berikut.  Penerimaan  dana  perimbangan  pada  tahun  2010  sebesar  Rp. 11.404,06 milyar. Pada periode tahun 2010 s.d 2015 secara umum mengalami peningkatan yang  cukup  signifikan  bahkan  utk  tahun  2012  mengalami  peningkatan  sebesar  18,63%, tahun  2013  sebesar  12,98%  dan  bahkan  pada  tahun  2016  peningkatan  mencapai  34,51%. Sementara pada periode tahun 2017 s.d 2019 penerimaan cenderung stabil, hanya mengalami peningkatan 0.91% s.d 2,26%. Dan khusus pada tahun 2020 mengalami penurunan -7,31% dibandingkan tahun sebelumnya.
2.283,28 1.178,68  1.340,51 1.289,97 979,02 775,21  1.216,61 1.114,68 869,53 797,66 931,56 8.147,26 9.860,79 12.033,67 13.755,07 15.182,49 15.824,36 17.341,57 18.213,74 18.369,99 19.483,90 17.523,30
973,52 1.269,89  1.227,93 1.451,72 1.528,29 3.950,86 9.083,19 8.588,36 8.931,77 8.525,68 8.245,91 11.404,06 12.309,36 14.602,11 16.496,76 17.689,80 20.550,43 27.641,37 27.916,78 28.171,29 28.807,24
26.700,77
0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 2010 2011 2012 2013
2014 2105 2016 2017 2018 2019 2020

## DANA PERIMBANGAN
DBH DAU DAK DAPER
Pada grafik diatas terlihat bahwa komposisi utama dari dana perimbangan adalah DAU. Kemudian peningkatan dana perimbahan pada tahun 2016 ternyata akibat dari meningktan DAK khusus yang meningkat diatas 129,90%.

## Tabel 1. Dana perimbangan dan PDRB Sulawesi Selatan tahun 2010 s.d 2020 (dalam milyar rupiah)

## Gambar 7. Persentase Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2010-2020
Melihat  grafik  diatas  bahwa  ketergantungan  pemerintah  daerah  Sulawesi  Selatan terhadap dana perimbangan masih tinggi, dimana dari tahun 2010 s.d 2020 persentase dana perimbangan  sebagai  sumber  penerimaan  masih  diatas  60%,  bahkan  pad  tahun  2010  dan
Tahun DBH DAU
DAK DANA PERIMBANGAN PENDAPATAN DAERAH PDRB ADHK 2010 2,283.28 8,147.26 973.52 11,404.06 16,062.18 171,740.74 2011 1,178.68 9,860.79 1,269.89 12,309.36 19,463.02 185,708.47 2012 1,340.51 12,033.67 1,227.93 14,602.11 21,858.47 202,184.59 2013 1,289.97 13,755.07 1,451.72 16,496.76 25,152.43 217,589.13 2014 979.02 15,182.49 1,528.29 17,689.80 28,701.33 233,988.05 2015 775.21 15,824.36 3,950.86 20,550.43 33,913.75 250,802.99 2016 1,216.61 17,341.57 9,083.19 27,641.37 38,851.93 269,401.31 2017 1,114.68 18,213.74 8,588.36 27,916.78 40,471.59 288,814.17 2018 869.53 18,369.99 8,931.77 28,171.29 41,416.57 309,156.19 2019 797.66 19,483.90 8,525.68 28,807.24 43,542.99 330,506.38 2020 931.56 17,523.30 8,245.91 26,700.77 41,945.23 328,154.57 71,00% 63,24% 66,80% 65,59% 61,63% 60,60% 71,15% 68,98% 68,02% 66,16% 63,66% 54,00% 56,00% 58,00% 60,00% 62,00% 64,00% 66,00% 68,00% 70,00% 72,00% 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017
2018 2019
2020

## % DAPER TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
% DAPER TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
2016 mencapai 71%. Namun perlu dicatat juga bahwa mulai tahun 2016 s.d 2020 persentase tersebut  mulai  menurun,  sehingga  penerimaan  diluar  dana  perimbangan  telah  meningkat dalam lima tahun tersebut secara baik.

## Gambar 8. Dana Perimbangan dan PDRB Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tahun 2010 s.d 2020 (dalam milyar)
Melihat grafik perbandingan antara dana perimbangan dan PDRB di Sulawesi Selatan terlihat meningkat dari tahun ke tahun kecuali pada than 2020. Namun peningkatan tersebut juga terlihat bahwa peningkatan dana perimbangan tidak setajam peningkatan PDRB. Maka akan timbul pertanyaan apakah dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB di Sulawesi Selatan.
11.404,06 12.309,36 14.602,11 16.496,76 17.689,80 20.550,43 27.641,37 27.916,78 28.17… 28.807,24 26.700,77 171.740,74 185.708,47 202.184,59 217.589,13 233.988,05 250.802,99 269.401,31 288.814,17 309.156,19 330.506,38 328.154,57
0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
DANA PERIMBANGAN & PDRB
DAPER PDRB

## 4.1.3. Uji Hipotesis
1) Uji Hipotesis Yang Pertama Koefisien Korelasi Hipotesis Pertama, Kedua, Ketiga
Berdasarkan hasil perhitungan uji regresi pada tabel diatas, variable DBH diperoleh nilai thitung= 0.518< T tabel 2,36462, signifikan pada p = 0,620>0,05. Ini berarti bahwa secara parsial  tidak  ada  pengaruh  signifikan  dana  bagi  hasil  terhadap  produk  domestik  regional bruto Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil perhitungan uji korelasi hipotesis yang pertama terlihat pada tabel di atas diperoleh bahwa koefisien korelasi dana bagi hasil dengan produk domestik  regional bruto  Sulawesi  Selatan  adalah  0,192 dengan koefisien  determinasi  (r2) sebesar 0,03686. Dengan kata lain, 3.69% produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh faktor dana bagi hasil, ketika dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dinyatakan konstan/tetap.

## Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standard ized Coefficie nts t Sig. Correlations Collinearity Statistics B Std. Error Beta Zero- order  Partial  Part Toler ance VIF 1 (Constant) 124080.548 85874.315 1.445  .192 DBH -13.176 25.426 -.098 -.518  .620 -.695 -.192  -.053 .295 3.391 DAU 7.478 4.958 .494 1.508  .175 .943 .495  .155 .099 10.080 DAK 6.547 3.646 .432 1.796  .116 .908 .562  .185 .184 5.447
a. Dependent Variable: PDRB

## 2) Uji Hipotesis Yang Kedua
Berdasarkan  hasil  perhitungan  uji  regresi  pada  tabel  diatas,  variable  DAU  diperoleh nilai thitung= 1.508<  T  tabel  2,36462, signifikan pada  p  =  0,175>0,05.  Ini berarti bahwa secara parsial tidak ada pengaruh signifikan dana alokasi umum terhadap produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil perhitungan uji korelasi hipotesis yang kedua  terlihat pada tabel di atas diperoleh  bahwa koefisien korelasi  DAU dengan  produk domestik  regional bruto  Sulawesi  Selatan  adalah  0,495 dengan  koefisien  determinasi (r2) sebesar  0,245025.  Artinya,  24,50%  produk  domestik  regional  bruto  Sulawesi  Selatan dipengaruhi  oleh  faktor  dana  bagi  hasil,  ketika  dana  bagi  hasil  dan  dana  alokasi  khusus dinyatakan konstan/tetap.
3) Uji Hipotesis Yang Ketiga
Berdasarkan  hasil  perhitungan  uji  regresi  pada  tabel  diatas,  variable  DAK  diperoleh nilai thitung= 1.796 < T tabel 2,36462, signifikan pada p = 0,116 > 0,05. Ini berarti bahwa secara parsial tidak ada pengaruh signifikan dana alokasi khusus terhadap produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil perhitungan uji korelasi hipotesis yang kedua  terlihat pada tabel di atas diperoleh  bahwa koefisien korelasi  DAK dengan  produk
domestik  regional bruto  Sulawesi  Selatan  adalah  0,562 dengan  koefisien  determinasi (r2) sebesar  0,315844.  Demikian,  31,58%  produk  domestik  regional  bruto  Sulawesi  Selatan dipengaruhi oleh faktor dana alokasi khusus, ketika dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dinyatakan konstan/tetap.

## 4) Uji Hipotesis Keempat
Berdasarkan perhitungan besarnya koefisien korelasi pada tabel berikut ini:

## Tabel 3. Hasil Uji Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics Durbin- Watson R Square Change F Change  df1 df2 Sig. F Change 1 .962 a .926 .894 18346.59726 .926 29.051 3 7 .000 .672
a. Predictors: (Constant), DAK, DBH, DAU b. Dependent Variable: PDRB
Berdasarkan  tabel diatas  yang menyatakan  “tingkat  keeratan hubungan  dan pengaruh antara  DBH,  DAU,  dan  DAK  terhadap  produk  domestik  regional  bruto  Sulawesi  Selatan sebesar 0,962 dengan koefisien determinasi (r2) sebesar 0,926. Hal ini berarti bahwa 92,6% tinggi rendahnya produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh faktor penerimaan DAU, DBH, dan DAK, selebihnya sebesar 7,4% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Faktor lain tersebut misalkan konsumsi rumah tangga,  investasi,  net  ekspor,  inovasi,  PAD,  dan  lainnya.  Sedangkan  hasil  uji  keberartian regresi  menunjukan  bahwa  nilai  Fhitung  =  29,051  >  F  table  4.07  signifikan  pada  p  = 0,000<0,05  berarti  ada  korelasi  yang  signifikan  antara  DBH,  DAU,  dan  DAK  terhadap produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan dapat diterima pada penelitian ini.

## 4.2. Pembahasan
Dalam  periode  tahun  2010  sampai  dengan  2020  di  Sulawesi  Selatan  kucuran  dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah lingkup Sulawesi Selatan rata-rata mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2020 dana perimbangan sebesar Rp. 11.404,06 milyar dan terus meningkat sampai Rp. 28.807,24 milyar pada tahun 2019, sementara  pada  tahun  2020  mengalami  penurunan  menjadi  Rp.  26.700,77  milyar.  Dana perimbangan  jika  dibandingkan  dengan  pendapatan  daerah  di  Sulawesi  Selatan,  masih merupakan komponen utama dalam pendapatan daerah yang mencapai  60% hingga 71%. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  ketergantungan  pemerintah  daerah  di  Sulawesi  Selatan terhadap  dana  perimbangan  masih  tinggi.  Namun  perlu  disyukuri  juga  bahwa  trend ketergantungan  tersebut  di  wilayah  Sulawesi  Selatan  mempunyai  trend  yang  menurun khususnya  pada  tahun  2016  hingga  2020.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kapasitas fiskal daerah mengalami pergerakan kearah yang positif.
Dari komposisi dana perimbangan yaitu DBH, DAU, dan DAK, maka DAU mempunyai persentase  yang  paling  tinggi  yaitu  71,35%  disusul  DAK  23,15%,  dan  DBH  5,50%.  Dan tercatat bahwa peningkatan dana perimbangan pada tahun 2010 s.d 2020 sangat dipengaruhi oleh peningkatan DAU dan DAK. Untuk peningkatan DAU sangat stabil dari tahun ke tahun kecuali  pada  tahun  2020  yang  mengalami  penurunan.  Semenatar  penerimaan  DAK
mempunyai trend yang berbeda, tahun 2010 s.d 2014 cenderung konstan, dan tahun 2015 s.d 2016 meningkat tajam, dan kembali konstan lagi di tahun-tahun berikutnya, yang pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 17.523,30 milyar. Jika melihat grafik DBH maka dari tahun 2020 s.d 2020 tidak ada peningkatan yang berarti, bahkan bisa disimpulkan cenderung menurun. Hal  ini  perlu  dicermati  khusus  bagi  pengambil  kebijakan,  perlu  upaya  untuk  menggali potensi-potensi DBH seperti DBH pph ps. 21, DBH sumber daya alam, atau DBH lainnya.
Dalam penelitian juga didapatkan data bahwa peningkatan PDRB di Sulawesi Selatan yang  digambarkan  dengan  angka  laju  pertumbuhan  ekonomi  pada  tahun  2010  s.d  2020 mempunyai angka masih diatas laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kenaikan dari PDRB atas  dasar  harga  konstan  ini  yang  disebut  dengan  pertumbuhan  ekonomi.  Namun  perlu dicatat  walau  diatas  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  tahun  2011  dan  2018  diangka  8%, tahun 2013 s.d 2018 di 7%, kemudian tahun 2019 turun ke angka 6%, tahun 2020 menurun lagi di -0,71% (dampak dari pandemic covid-19) tahun 2021 baru mulai naik lagi di angka 4,65%. Dari data yang didapatkan bahwa tahun 2010 s.d 2020 dana perimbangan meningkat, PDRB meningkat, namun laju pertumbuhan ekonomi konstan di 7%.
Dalam hasil uji hipótesis penelitian dihasilkan bahwaDana bagi hasil secara parsial tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  produk  domestik  regional  bruto  Sulawesi  Selatan.  Dana alokasi  umum  secara  parsial  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  produk  domestik regional  bruto  Sulawesi  Selatan.  Dana  alokasi  khusus  secara  parsial  tidak  berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan. Dana bagi hasil, Dana alokasi  umum,  dan  dana  alokasi  khusus  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan. Dari hasil tersebut tergambar jelas begitu pentingnya peranan ana perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) terhadap PDRB di Sulawesi Selatan yang mempunyai nilai pengaruh secara simultan sebesar 96,2%.
Implikasi dengan teori yang pernah dikemukakan oleh Keynes (Keynessian Revolution) bahwa melalui kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah dapat menstimulus ekonomi dan membantu  menjaga  produksi  dan  pekerjaan  setinggi-tingginya  (Klein,  2016).  Pendapatan nasional dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih (ekspor-impor). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan sebagai salah satu kebijakan fiskal, dan sebagai sumber untuk pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh signifikan  terhadap  PDRB.  Dengan  begitu  dapat  disimpulkan  bahwa  penelitian  ini mendukung teori Keynes (Keynessian Revolution).

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Dana  alokasi  umum secara  parsial  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  produk  domestik  regional  bruto Sulawesi  Selatan.  Dana  bagi  hasil  secara  parsial  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan. Dana alokasi khusus secara parsial tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  produk  domestik  regional  bruto  Sulawesi  Selatan.  Dana alokasi  umum,  dana  bagi  hasil,  dan  dana  alokasi  khusus  secara  simultan  berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan.
Adapun  saran  berdasarkan  hasil  dan  kesimpulan  diatas  bahwa:  Secara  akademis penelitian  ini  perlu  ditindaklanjuti  oleh  peneliti  lain  dengan  melakukan  penelitian menggunakan  variabel  lain  yang  mempunyai  pengaruh  terhadap  PDRB  ataupun
pertumbuhan  ekonomi.  Secara  praktis  :  a)  Pemerintah  Daerah  Sulawesi  Selatan  perlu menggali  potensi-potensi  terkait  DBH  termasuk  potensi  pph  21,  sumber  daya  alam,  dan potensi DBH lainnya.  b) Pemerintah  Daerah  Sulawesi  Selatan perlu peningkatan variabel lain  selain  dana  perimbangan  dalam  upaya  peningkatan  produk  domestik  regional  bruto. Karena dari penelitian ini walaupun dana perimbangan mengalami peningkatan (khususnya DAU  dan  DAK),  dan  secara  simultan  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan,  namun ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan masih tinggi diatas 60%.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, L. (2010). Ikhtisar teori dan Soal Jawab Ekonomi Mikro (Edisi 1) . BPFE.
Chandra,  D.,  Hidayat,  S.,  &  Rosmeli,  R.  (2017).  Dampak  dana  perimbangan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan  antar  daerah  di  Provinsi  Jambi. Jurnal Paradigma Ekonomika , 12 (2), 67–76.
Edelia,  A.,  &  Aslami,  N.  (2022).  The  Role  Of  Empowerment  Of  The  Cooperative  And MSME Office In The Development Of Small And Medium Micro Enterprises In Medan City. MARGINAL :  Journal  Of  Management,  Accounting,  General  Finance  And
International Economic Issues , 1 (3), 31–36. https://doi.org/https://doi.org/10.55047/marginal.v1i3.163
Eliza,  Z.,  Muhammad,  S.,  &  Nasir,  M.  (2014).  Analisis  Pengaruh  Dana  Perimbangan Terhadap  Pertumbuhan  PDRB  Di  Provinsi  Aceh. Jurnal  Ilmu  Ekonomi:  Program Pascasarjana Unsyiah , 2 (1). Elmi, B. (2002). Keuangan pemerintah daerah otonom di Indonesia . Penerbit Universitas Indonesia.
Klein, L. R. (2016). The keynesian revolution . Springer. Kuznets, S. (2019). Economic growth and income inequality. In The gap between rich and poor (pp. 25–37). Routledge. Mulia, N. (2010). Ekonomi Moneter : Uang dan Bank . Djambatan.
Nisa, A. A. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi JIE , 1 (2), 203–214.
Putra, A. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  dan  Dana  Perimbangan  sebagai  Pemoderasi  di  Kabupaten/Kota  Sumatera Utara. JKBM (JURNAL KONSEP BISNIS DAN MANAJEMEN) , 3 (1).
Rahman,  Y.  A.,  &  Chamelia,  A.  L.  (2015).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pdrb kabupaten/kota jawa tengah tahun 2008-2012. JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan , 8 (1). Sjafrizal. (2008). Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah . LP3ES.
Sugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.  In Bandung: Alfabeta . Tambunan,  T.  (2003). Perekonomian  Indonesia  Teori  dan  Temuan  Empiris .  Ghalia Indonesia.
Untoro, J. (2010). Ekonomi Makro . Kawah Media.