## Geomedia
Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian
Geomedia Vol. 21 No. 2 Tahun 2023 | 156 – 171
https://journal.uny.ac.id/index.php/geomedia/index
Analisis satuan kemampuan lahan untuk pariwisata di kawasan rawan bencana Kapanewon Cangkringan
Widya Annisa Fitri Pulungan a, 1* , Afrinia Lisditya Permatasari b, 2
a Program Studi Geografi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Amikom Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
2 afrinia@amikom.ac.id *; * afrinia@amikom.ac.id *korespondensi penulis
Informasi artikel

## A B S T R A K
Sejarah artikel Diterima Revisi Dipublikasikan : 25 Mei 2023
: 29 Oktober 2023 : 30 November 2023 Kapanewon  Cangkringan  memiliki  potensi  pariwisata  yang dikembangkan  sebagai  kawasan  pariwisata  berbasis  mitigasi bencana dan edukasi. Seiring dengan pesatnya laju pembangunan dan  bertambahnya  jumlah  wisatawan  akibat  adanya  aktivitas pariwisata,  terjadi  pula peningkatan  ancaman  sumber  daya  alam dan ekosistem. Dengan demikian diperlukan analisis kemampuan lahan di Kapanewon Cangkringan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dan untuk mengetahui keterkaitan antara kemampuan lahan dengan evaluasi pariwisata  kawasan  rawan  bencana  di  Kapanewon  Cangkringan. Penelitian ini menggunakan analisis data spasial (overlay), scoring dan  anallisis  deskriptif  kualitatif.  Hasil  yang  diperoleh  yaitu kemampuan lahan yang ada di Kapanewon Cangkringan terbagai menjai  empat  kelas  kemampuan  lahan  yaitu  Kelas  Kemampuan Lahan Pengembangan Rendah, Sedang, Agak Tinggi dan  Sangat Tinggi  dengan  kelas  kemampuan  lahan  pengembangan  yang paling  dominan  ialah  Kelas  kemampuan  lahan  Pengembangan Sangat  Tinggi.  Keterkaitan  kemampuan  lahan  dengan  evaluasi pariwisata  kawasan  rawan  bencana  ialah  terdapat  empat  dari limabelas  objek  wisata  yang  diidentifikasi  belum  sesuai  dengan tingkat kemampuan lahan yang ada di Kapanewon Cangkringan.
Hal  ini  karena,  empat  objek  wisata  tersebut  berada  di  kawasan dengan  tingkat  kemampuan  lahan  pengembangan  rendah  yang seharusnya tidak dikembangkan menjadi kawasan pariwisata.
Kata kunci: Kemampuan Lahan
Satuan Kemampuan Lahan Kawasan Rawan Bencana Pariwisata Sistem Informasi Geografi
A B S T R A C T Keywords: Land Capability
Land Capability Units Disaster-Prone Areas Tourism Geographic Information Systems Kapanewon Cangkringan has tourism potential to be developed as a tourism area based on disaster mitigation and education. Along with the rapid pace of development and the increasing number of tourists due to tourism activities, threats to natural resources and ecosystems are also increasing, so there is a need for an analysis of the  land  capacity  in  Kapanewon  Cangkringan.  The  aim  of  this research is to determine the level of land capacity and to determine the relationship between land capacity and tourism evaluation in disaster-prone  areas  in  Kapanewon  Cangkringan.  The  methods
used in this research are spatial data analysis (overlay), scoring and qualitative  descriptive  analysis. The  results  obtained are  that  the land capability in Kapanewon Cangkringan is divided into four land capability  classes,  namely  Low,  Medium,  Slightly  High  and  Very High Development Land Capability Class with the most dominant development  land  capability  class  being  the  Very  High Development land capability class. The relationship between land capacity and tourism evaluation in disaster-prone areas is that four of the fifteen tourist attractions identified do not correspond to the level of land capacity in Kapanewon Cangkringan. This is because the four tourist attractions are located in areas with low levels of land  development  capacity  which  should  not  be  developed  into tourism areas.
© 2023 (Widya Annisa Fitri Pulungan & Afrinia Lisditya Permatasari). All Right Reserved

## Pendahuluan
Lahan  yang  digunakan  tidak  sesuai dengan  kemampuan  lahan  tersebut  dan  tidak adanya konservasi tanah yang baik pada lahan tersebut  dapat  menyebabkan  terjadinya percepatan  dalam  penurunan  produktivitas suatu lahan ( Arsyad, 2010 ; Dagasou et al, 2019 ). Kemampuan lahan merupakan sebuah potensi lahan  untuk  pemanfaatan  tertentu  sesuai dengan  tindakan  pengelolaannya  yang berkesinambungan  ( Dagasou  et  al,  2019 ).
Analisis  kemampuan  lahan  bertujuan  untuk menilai kemampuan lahan pada suatu wilayah berdasarkan    pada  aspek-aspek  yang mempengaruhi lahan tersebut.
Kapanewon  Cangkringan  merupakan kapanewon  di  Kabupaten  Sleman  yang wilayahnya  termasuk  pada  kawasan  rawan bencana ( Permatasari et al, 2023; P P K Wiguna et al 2023 ; Setyowati et al., 2013 ; Nurhadi et al., 2018 ; Pambudi dan Ashari, 2019 ). Hal ini karena lokasinya  yang  berada  pada  lereng  Gunung Merapi dengan ancaman bencana yang terjadi ialah  erupsi.  Kapanewon  Cangkringan  berada pada  Kawasan  Rawan  Bencana  (KRB)  III  serta merupakan area yang terdampak langsung oleh erupsi Merapi. Wilayah tersebut berjarak 4 - 5 km  dari  Gunung  Merapi  dengan  resiko  yang cukup tinggi ( Hastuti et al, 2016 ).
Dilihat  dari  karakteristik  wilayahnya, Kapanewon  Cangkringan  termasuk  pada wilayah  dengan  potensi  wisata  yang berorientasi pada aktivitas Gunung Merapi dan
perkembangan  pariwisata  yang  berkembang pada Kawasan Rawan Bencana ( Saputra, 2015 ).
Pengembangan  pariwisata  di  kawasan  rawan bencana,  khususnya  bencana  gunung  api merupakan konsep yang akrab bagi masyarakat Indonesia.  Pariwisata  di  kawasan  gunung  api lebih  cenderung  mengusung  konsep  wisata alam  dengan  ciri  khas  tersendiri.  Contohnya, Gunung  Tangkuban  Perahu  di  Provinsi  Jawa Barat,  Gunung  Agung  di  Provinsi  Bali,  dan Gunung  Sinabung  di  Sumatera  Utara ( Sanjiwani et al., 2020 ).
Sebagaimana yang terjadi di Kapanewon
Cangkringan,  Kapanewon  tersebut  memiliki potensi sumber daya alam yang termanifestasi dalam  keindahan  alamnya.  Meskipun  begitu, dalam  kondisi  saat  ini,  pemanfaatan  lahan untuk  pengembangan  potensi  tersebut  tidak sejalan.  Lokasi  pusat  aktivitas  pariwisata  yang sedang dikembangkan berada di daerah rawan bencana, khususnya potensi erupsi tinggi atau daerah yang rentan terhadap bencana letusan Gunung Merapi. Pengembangan pusat aktivitas pariwisata  di  kawasan  rawan  bencana  ini berpotensi  mengancam  keselamatan  para pengunjung di area wisata tersebut.
Seiring dengan
pesatnya laju pembangunan  dan  bertambahnya  jumlah wisatawan  di  Kapanewon  Cangkringan  akibat adanya  aktivitas  pariwisata,  ancaman  yang ditumbulkan  terhadap  ekosistem  dan  sumber daya  alam  juga  semakin  meningkat.  Ancaman serius  yang  timbul  adalah  integritas  sumber
daya  alam  di  sekitar  Gunung  Merapi  dan ekosistem  pendukung  pariwisata.  Hal  ini menyebabkan  peningkatan  kebutuhan  akan ruang,  sehingga  diperlukan  penilaian  yang cermat terhadap kapasitas lahan di Kapanewon Cangkringan sebagai langkah untuk mempertahankan kelestarian alamnya.
Analisis  kemampuan  lahan  dapat berfungsi  sebagai  panduan  untuk  memilih kesesuaian pengembangan yang paling sesuai bagi  suatu  kawasan,  yang  mana  kesesuaian tersebut  dapat  dinilai  dari  perspektif kemampuan  lahan  dan  kondisi lingkungan ( Wirawan et al., 2019 ). Tujuan dari penelitian ini yaitu  untuk  mengetahui  tingkat  kemampuan lahan  dalam  mendukung  upaya  pemanfaatan lahan  di  Kapanewon  Cangkringan  dan mengetahui  keterkaitan  antara  kemampuan lahan  dengan  evaluasi  pariwisata  kawasan rawan  bencana  di  Kapanewon  Cangkringan. Hasil  dari  analisis  yang  dilakukan  dapat dijadikan referensi untuk dapat mengembangkan pariwisata yang
berkelanjutan  sesuai  dengan  karakteristik lahannya.  Diharapkan  hasil  tersebut  menjadi dasar  untuk  menentukan  lokasi  infrastruktur dan  fasilitas  pendukung  pariwisata  sehingga rencana pembangunan dapat mempertimbangkan  berbagai  aspek  penting, seperti aspek lingkungan.

## Metode
Dalam  sistem  informasi  geografis, terdapat berbagai jenis analisis yang digunakan untuk  mengolah  data  vektor  maupun  data raster.  Salah  satu  diantaranya  ialah  analisis overlay. Untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan  di  Kapanewon  Cangkringan,  metode analisis  yang  dapat  digunakan  adalah  Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) yang hasilnya diperoleh dari pengolahan data menggunakan teknik  overlay  dan  skoring,  sehingga menghasilkan 9 (sembilan) satuan kemampuan lahan  sesuai  dengan  parameter  yang mempengaruhinya.
Dalam  penelitian  ini,  Analisis  Satuan Kemampuan  lahan  dilakukan  dengan  tujuan untuk mengevaluasi tingkat kemampuan lahan pada  suatu  wilayah  terhadap  pengembangan pariwisata  di  Kawasan  Rawan  Bencana.  Hasil SKL  akan  di-overlay  dengan  Peta  Kawasan Rawan  Bencana  untuk  memahami  keterkaitan kemampuan lahan dengan evaluasi pariwisata. Analisis  Satuan  Kemampuan  Lahan  (SKL) mengacu  pada Permen  PU  No  20  Tahun .  SKL terdiri dari beberapa parameter dengan bobot nilai yang berbeda. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Bobot Parameter Satuan Kemampuan
Lahan Satuan Kemampuan Lahan Bobot SKL SKL Morfologi 5 SKL Kemudahan Dikerjakan 1 SKL Kestabilan Lereng 5 SKL Kestabilan Pondasi 3 SKL Ketersediaan Air 5 SKL Terhadap Erosi 3 SKL Untuk Drainase 5 SKL Pembuangan Limbah 0 SKL Terhadap Bencana Alam 5 Sumber: Peraturan  Menteri  PU  No.  20  Tahun
2007
Setelah  memperoleh  hasil  analisis satuan kemampuan lahan, dilanjutkan dengan proses  klasifikasi  kemampuan  lahan  yang diperoleh dari proses overlay hasil analisis SKL yang dikalikan dengan nilai pembobotan. Dari total  nilai  yang  diperoleh  selanjutnya  dibuat beberapa kelas  dengan mengacu kepada  nilai minimum dan maksimum yang diperoleh. Nilai kemampuan  lahan  setiap  kelasnya  memiliki klasifikasi  pengembangan  yang  berbeda-beda ( Tabel 2).
Sementara  itu,  untuk  mengetahui keterkaitan  antara  kemampuan  lahan  dengan
pariwisata  Kawasan  Raan  Bencana  Di Kapanewon  Cangkringan  metode  yang digukanan  ialan  analisis  deskriptif.  Hasil  yang diperoleh berupa peta kemampuan lahan dan peta kawasan rawan bencana yang merupakan gambaran  dari  tingkatan  kemampuan  lahan serta keterkaitan antara kawasan pengembangan  dengan  kawasan  rawan bencana  pada  daerah  penelitian.  Peta  yang diperoleh  kemudian  diinterpretasikan  secara deskriptif untuk memperjelas hasil dari analisis overlay.
Tabel 2 . Klasifikasi Kemampuan Lahan Total Nilai Kelas Kemampuan Lahan Klasifikasi Pengembangan 52-67 Kelas A Sangat Rendah 68-83 Kelas B Rendah 84-98 Kelas C Sedang 99-113 Kelas D Agak Tinggi >113 Kelas E SangatTinggi Sumber: Peraturan  Menteri  PU  No.  20  Tahun
2007

## Hasil dan pembahasan Analisis Satuan Kemampuan Lahan
Analisis  morfologi  SKL  digunakan untuk  memilih  bentuk  bentang  alam  yang dapat dikembangkan sesuai dengan perencanaan  fungsional.  SKL  Morfologi menggunakan  data  berupa  peta  kemiringan lereng dan peta morfologi hasil penggabungan kemiringan  lereng  dan  geologi.  Hasil  analisis SKL  morfologi  di  Kapanewon  Cangkringan menunjukkan kemampuan lahan dari morfologi yang  bervariasi  dengan  SKL  Morfologi  yang paling  dominan  iala  kemampuan  lahan  dari morfologi sedang dengan luas 1807.50 Ha atau sekitar  37%  dari  luas  total keseluruhan.  Untuk lebih  jelas  tabel  hasil  pengolahan  data  SKL Morfologi dapat dilihat pada Tabel 3 dan peta SKL Morfologi pada Gambar 1.
Tabel 3. Hasil SKL Morfologi No SKL Morfologi Luas (Ha) % 1 Tinggi 1748.54 36 2 Cukup 367.06 8 3 Sedang 1807.50 37 4 Kurang 633.09 13 5 Rendah 264.95 5 Total 4821.14 100 Sumber: Analisis data, 2023
Gambar 1. Peta SKL Morfologi
Dalam  melakukan  analisis  kemudahan dikerjakan dibutuhkan masukan beberapa peta yang  terdiri  dari  peta  topografi,  kemiringan lereng,  dan  jenis  tanah.  Jenis  tanah  dalam analisis  ini  dapat  ditinjau  dari  faktor pembentukan  tanah  itu  sendiri  dan  waktu pembentukannya.
Hasil  analisis  menunjukkkan  bahwa satuan kemampuan lahan kemudahan dikerjakan  di  Kapanewon  Cangkringan  terdiri dari kelas kemudahan dikerjakan
sedang dan tinggi,  hasil  analisis  dapat  dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 2. SKL Kemudahan dikerjakan  tinggi  merupakan  kemampuan dikerjakan yang paling dominan di Kapanewon Cangkringan dengan luas 3927.56 Ha atau 81% dari  total  luas  keseluruhan.  Secara  umum kemampuan  lahan  kemudahan  dikerjakan tinggi  merupakan  kemampuan  lahan  dengan karakteristik  yang  sangat  mudah  untuk dikerjakan  karena  tidak  memiliki  kendala  dan
sangat  sesuai  untuk  dikembangkan  sebagai suatu kawasan pengembangan. Sedangkan  kemudahan  dikerjakan  sedang berarti  kemampuan  lahan  bisa  dikerjakan namun  memiliki  kendala  dan  membutuhkan biaya  yang  realitf  besar  untuk  melakukan pembangunan  pada  kawasan  pengembangan. Memiliki  luas  wilayah  seluas  893.58  Ha  atau 19% dari total luas keseluruhan.

## Gambar 2. Peta SKL Kemudahan Dikerjakan
Tabel 4. Hasil SKL Kemudahan DIkerjakan No SKL Kemudahan Dikerjakan Luas (Ha) % 1 Kemudahan Tinggi 3927.56 81 2 Kemudahan Sedang 893.58 19 Total 4821.14  100 Sumber: Analisis data, 2023
Kestabilan lereng merupakan kesatuan dari  elemen  wilayah  yang  mencakup  pada aspek fisik maupun non fisik. Kemampuan lahan pada  aspek  ini  dipengaruhi  oleh  beberapa paramter  fisik  yaitu  kemiringan  lereng, topografi  dan  morfologi  yang  mana  ketiga penyusun  tersebut  memiliki  keterkaitan  dan saling berperan penting dalam penyusunan SKL Kestabilan Lereng. Peta SKL Kestabilan Lereng terdapat pada Gambar 3.
Gambar 3. Peta SKL Kestabilan Lereng
Tujuan  analisis  satuan  kemampuan lahan  kestabilan  lereng  adalah  untuk mengetahui  tingkat  kemampuan  lereng  di kawasan  pengembangan  dalam  menerima beban.  Dalam  analisis  ini  membutuhkan  data masukan berupa peta topografi, peta morfologi dan  peta  kemiringan lereng.  Hasil  analisis menunjukkan bahwa satuan kemampuan lahan kestabilan  lereng  di  Kapanewon  Cangkringan terdiri  dari  kestabilan  lereng  yang  kompleks ( Tabel  5) . yang  didominasi  oleh  kestabilan lereng sedang 1811.96 Ha atau sekitar 38% dari luas total.
Tabel 5. Hasil SKL Kestabilan Lereng
No SKL Kestabilan Lereng Luas (Ha) % 1 Tinggi 1748.54 36 2 Lereng Cukup 367.06 8 3 Sedang 1811.96 38 4 Kurang 740.22 15 5 Rendah 153.36 3 Total 4821.14  100 Sumber: Analisis data, 2023 Selanjutnya, kestabilan pondasi merupakan  suatu  kondisi  wilayah  yang mendukung tingkat kestabilan suatu bangunan atau  kawasan  terbangun.  Analisis  satuan kemampuan lahan kestabilan pondasi bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mendukung
bangunan  berat  untuk  pengembangan  suatu kawasan ( Gambar 4) .
Gambar  4. Peta SKL Kestabilan Pondasi
Analisis  ini  sangat  diperlukan  untuk memperkirakan jenis pondasi apa yang sesuai pada  kawasan  terbangun.  Dalam  analisis  ini membutuhkan masukan berupa peta kemiringan  lereng,  ketinggian,  morfologi  dan jenis tanah. Hasil  analisis menunjukkan bahwa di  Kapanewon  Cangkringan  terdapat  empat kelas yaitu kestabilan pondasi rendah, kurang, sedang  dan  cukup  ( Tabel  6) . Kestabilan pondasi  sedang  paling  mendominasi  yaitu 2087.79 Ha atau 43% dari luas total.
Tabel 6. Hasil SKL Kestabilan Pondasi No. SKL Kestabilan Pondasi Luas (Ha) % 1 Cukup 1839.77 38 2 Sedang 2087.79 43 3 Kurang 740.22 15 4 Rendah 153.36 3 Total 4821.14 100 Sumber: Analisis data, 2023 Air merupakan hal yang sangat penting pada  suatu  lahan,  mengingat  fungsi  air  yang begitu  banyak  untuk  berbagai  kebutuhan. Karena air begitu sangat penting, maka analisis satuan  kemampuan  lahan  ketersediaan  air dilakukan dengan tujuan utamanya ialah untuk mengetahui
apakah suatu lahan pengembangan  memiliki  ketersedian  air  yang
melimpah dan untuk mengetahui apakah lahan tersebut  mampu  menyediakan  kebutuhan  air yang  cukup  untuk  dilakukan  pengembangan.
Kemampuan  penyediaan  air  pada  masing- masing tingkatan untuk pengembangan suatu kawasan, peta SKL Ketersediaan Air terdapatpada Gambar 5 .
Gambar  5. Peta SKL Ketersediaan Air
SKL  Ketersediaan  Air  membutuhkan  masukan data  berupa  peta  morfologi,  peta  kelerengan dan peta curah hujan. Berdasarkan hasil analisis SKL  Ketersediaan  Air  yang ditunjukkan  pada Tabel  7, dapat  diketahui  bahwa  SKL Ketersediaan  Air  di  Kapanewon  Cangkringan terdiri atas empat klasifikasi yaitu ketersediaan air kurang, ketersediaan air sedang, ketersediaan  air  cukup  dan  ketersediaan  air tinggi.  Dengan  ketersediaan  air  yang didominasi oleh ketersediaan air tinggi 2054.98 Ha atau 43% dari luas total.
Tabel 7. Hasil SKL Ketersediian Air
No. SKL ketersediaan air luas (Ha) % 1 Tinggi 2054.98 43 2 Cukup 1695.79 35 3 Sedang 805.08 17 4 Kurang 265.30 6 Total 4821.14 100 Sumber: Analisis data, 2023
Analisis  SKL  terhadap  erosi  dilakukan dengan  tujuan  untuk  mengetahui  tingkat ketahanan  suatu  lahan  terhadap  pengikisan tanah    (erosi).  SKL  Terhadap  Erosi  disusun berdasarkan curah hujan, jenis tanah, morfologi dan  kemiringan  lereng.  Berdasarkan  hasil analisis SKL Terhadap Erosi yang ditunjukkan pada Tabel  8, dapat  diketahui bahwa  satuan  kemampuan  lahan  terhadap erosi  di  Kapanewon  Cangkringan  terdiri  atas dua  klasifikasi  yaitu  satuan  kemampuan  lahan terhadap  erosi  tinggi  dan  cukup,  peta  SKL Terhadap Erosi terdapat pada Gambar 6 .
Tabel 8. Hasil SKL Terhadap Erosi No. SKL Terhadap Erosi Luas (Ha) % 1 Tinggi 2766.17 58 2 Cukup 2054.98 43 Total 4821.14 100
Sumber: Analisis data, 2023
Satuan  kemampuan  lahan  terhadap erosi  tinggi  merupakan  kemampuan  lahan terhadap  erosi  yang  paling  dominan  di Kapanewon  Cangkringan.  Satuan  kemampuan lahan terhadap erosi tinggi berarti lapisan tanah pada wilayah tersebut sangat mudah terkelupas dan  terbawa  oleh  angin  dan  air,  sehingga wilayah  tersebut  sangat  berpotensi  terhadap erosi.
Gambar  6. Peta SKL Terhadap Erosi
SKL terhadap erosi tinggi memiliki luas wilayah yaitu  2766.17  Ha  atau  58%  dari  total  luas keseluruhan.  Sedangkan  satuan  kemampuan lahan  terhadap  erosi  cukup  berarti  lapisan tanah  pada  wilayah  tersebut  cukup  muda terkelupas  dan  terbawa  oleh  air  dan  angin, sehingga  memungkinkan  wilayah  cukup berpotensi terjadinya erosi. SKL terhadap erosi cukup  memiliki  luas  wilayah  yaitu  2054.98  Ha atau 43% dari total luas keseluruhan.
Drainase sangat berkaitan dengan aliran air  dan  mudah  atau  tidaknya  air  mengalir. Analisis  satuan  kemampuan  lahan  untuk drainase  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat kemampuan lahan dalam mengalirkan air hujan secara alami, sehingga kemungkinan genangan yang  bersifat  lokal  maupun  meluas  dapat dihindari.  Dalam  melakukan  analisis  ini, membutuhkan  data  masukan  berupa  peta ketinggian,  peta  kemiringan  lereng  dan  peta curah  hujan.  Peta  SKL  Untuk  Drainase dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar  7. Peta SKL Untuk Drainase
Berdasarkan  hasil  analisis  SKL  Untuk Drainase  yang  terdapat  pada Tabel  9 , maka dapat  diketahui  bahwa  SKL  untuk  drainase terdiri  atas  tiga  klasifikasi  yaitu  kemampuan drainase  kurang,  kemampuan  drainase  cukup dan  kemampuan  drainase  tinggi.  Dengan kemampuan drainase didominasi oleh kemampuan  drainase  cukup  dengan  luas 2998.31  Ha  atau  sekitar  62%.  Kemampuan drainase  tinggi  artinya  aliran  air  mudah mengalir atau mengalir lancar. Sebagian besar
lahan pada kawasan ini mempunyai kemampuan  dalam  meresapkan  air  hujan  ke dalam  tanah  sehingga  kemungkinan  untuk terjadi genangan air sangat kecil.
Tabel 9. Hasil SKL Untuk Drainase
No SKL untuk Drainase Luas (Ha) % 1 Tinggi 1669.47 35 2 Cukup 2998.31 62 3 Kurang 153.36 3 Total 4821.14 100 Sumber: Analisis data, 2023 SKL  pembuangan  limbah  merupakan tingkatan kemampuan lahan untuk menunjukkan  kecocokan  kawasan  tersebut untuk  lokasi pembuangan. Tujuan dari  SKL  ini adalah untuk mengetahui wilayah mana  yang mampu dijadikan sebagai tempat penampungan  akhir  serta  pengolahan  limbah padat  dan  cair.  Untuk  mengetahui  apakah kawasan
tersebut mampu terhadap pembuangan  limbah  maka  SKL  pembuangan limbah  disusun  berdasarkan  masukan  data yang digunakan ialah penggunaan lahan, curah hujan,  kemiringan  lereng  dan  topografi.  Dari beberapa  masukan  data  tersebut  makan diperoleh Peta SKL Pembuangan Limbah yang terdapat pada Gambar 8.
Berdasarkan hasil analisis SKL Pembuangan Limbah yang terdapat pada Tabel
10, dapat  dilihat  bahwa  satuan  kemampuan lahan  pembuangan  limbah  di  Kapanewon Cangkringan meliputi 3 klasifikasi yaitu rendah, kurang dan sedang. Dengan satuan kemampuan  lahan  pembuangan  limbah  yang didominasi oleh kemampuan rendah.
Gambar  8. Peta SKL Pembuangan Limbah
Tabel 10. SKL Pembuangan Limbah
SKL Pembuangan Limbah Luas (Ha) % Sedang 300.14 6 Kurang 904.94 19 Rendah 3616.06 75 Total 4821.14 100
Sumber: Analisis data, 2023
SKL  bencana  alam  bertujuan  untuk mengetahui  tingkat  kemampuan  lahan  pada suatu  wilayah  terhadap  bencana  alam  yang terjadi    dan  untuk  menghindari  atau mengurangi  kerugian  yang  akan  ditimbulkan akibat bencana tersebut. Analisis ini menggunakan data masukan berupa morfologi, kemiringan lereng, ketinggian, curah hujan dan rawan  bencana.  Peta  rawan  bencana  yang digunakan  dalam  pembuatan  SKL  bencana alam  ini  ialah  peta  rawan  bencana  Gunung Merapi. Hal ini karena, daerah penelitian berada di  sekitar  kawasan  rawan  bencana  dan kemungkinan besar bencana yang terjadi ialah erupsi  gunung  Merapi.  Sehingga  diperoleh sebuah Peta SKL terhadap Bencana Alam yang terdapat pada Gambar 9.
Berdasarkan  hasil  analisis  SKL  Terhadap Bencana  Alam  yang  terdapat  pada Tabel  11, maka  dapat  diketahui  bahwa  satuan
kemampuan lahan bencana alam di Kapanewon Cangkringan  memiliki  klasifikasi  potensi bencana alam tinggi terhadap bencana Gunung Merapi. SKL terhadap bencana alam di katakan tinggi  jika  berada  pada  kawasan  yang  sangat berpotensi terhadap bencana alam yang terjadi.
Gambar  9. Peta SKL Bencana Alam
Tabel 11. Hasil SKL Bencana Alam SKL bencana alam luas (Ha) % Potensi Bencana Alam Tinggi 4821.14 100 Sumber: Analisis data, 2023 Selanjutnya, untuk
melakukan pengembangan  sektor  pariwisata  pada  suatu wilayah,  pemerintah  dapat  melakukan  sebuah perencanaan  terkait  evaluasi  potensi  suatu kawasan  untuk  dinilai  sehingga  penggunaan lahan  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  baik dan optimal. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan  agar  tidak  menimbulkan  sebuah persaingan  dalam  penggunaan  lahan  di  suatu kawasan.  Penentuan  lokasi  yang  tepat  dan sesuai  perlu  dilakukan  untuk  mengevaluasi sumber  daya  lahan  yang  merupakan  proses dalam  mengetahui  kemampuan  sumber  daya lahan  tersebut  untuk  dikembangkan  dan mendukung pengembangan.
Hasil analisis kemampuan lahan menunjukkan terdapat
empat kelas kemampuan lahan di Kapanewon Cangkringan yaitu kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Untuk
lebih jelasnya, klasifikasi Kemampuan Lahan di Kapanewon Cangkringan terdapat di Tabel 12. Kelas kemampuan lahan yang paling dominan di  Kapanewon  Cangkringan  adalah  kelas  E dengan luas 3773.98 Ha atau sekitar 78% dari luas total dan yang paling kecil yaitu di kelas B dan D dengan persentase 3% dari luas total.
Tabel 12. Klasifikasi Kemampuan Lahan Di Kapanewon Cangkringan Total Nilai Kelas Kemampuan Lahan Klasifikasi Pengemba ngan Luas (Ha) % 52-67 Kelas A Sangat Rendah - - 68-83 Kelas B Rendah 153.36 3 84-98 Kelas C Sedang 740.22 15 99-113 Kelas D Agak Tinggi 153.25 3 >113 Kelas E Sangat Tinggi 3773.98 78 Total 4820.81  100
Sumber: Analisis data, 2023
Berdasarkan  Peta    Aalisis  Satuan kemampuan  yang  terdapat  pada Gambar  10, kelas  kemampuan  lahan  pada  Kapanewon Cangkringan  terbagi  menjadi  4  kelas,  dengan arahan  peruntukan  pemanfaatan  lahan kawasan yaitu kelas B, C, D, dan E.
Kelas B (kelas
kemampuan pengembangan  rendah  memiliki  luas  luas wilayah  seluas  153.36  Ha  atau  3%  dari  luas wilayah  keseluruhan.  Arahan  pengembangan kawasan ini adalah untuk kawasan lindung atau penyangga  dengan  fungsi  resapan  air  atau kawasan  hutan  hijau.  Arah  pengembangan kawasan ini tidak mengizinkan adanya kegiatan yang  sifatnya  mengganggu  serta  merusak fungsi atau keaslian kawasan sebagai kawasan penyangga atau hutan lindung. Kegiatan yang diperbolehkan untuk dilakukan pada Kelas B ini ialah sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), Hutan Produksi  Tetap  dan  Terbatas.  Selain  itu,
kawasan ini juga diperbolehkan untuk menjadi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan  kawasan  peruntukan  lainnya  seperti pariwisata,  namun  dengan  syarat  kegiatan tersebut menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar  daripada  nilai  lingkungannya  dan pariwisata yang dikembangkan termasuk pada jenis  wisata  alam  yang  tidak  merubah  bentuk bentang alam asli.
Kelas C (kelas kemampuan pengembangan sedang memiliki  luas wilayah yaitu  740.22  Ha  atau  15%  dari  luas  wilayah keseluruhan.  Arahan  pengembangan  kawasan ini  dapat  dimanfaatkan  sebagai  kawasan terbangun dengan kegiatan tertentu dan juga dapat dimanfaatkan menjadi kawasan peruntukan  pertanian.  Kawasan  ini  dapat digunakan sebagai kawasan terbangun, dengan ketentuan  antara  tanah  terbangun  dan  tidak 50:50,  dengan  ketentuan  tanah  terbangun  di bawah  4  lantai  (untuk  kawasan  perumahan dengan  kepadatan  rendah).  Kegiatan  yang diperbolehkan untuk dilakukan pada Kelas C ini ialah  sebagai  Hutan  Lindung,  Hutan  Produksi, Kawasan  Perumahan  dengan  kepadatan rendah, kegiatan perdagangan jasa skala kecil, perkantoran,  pelayanan  umum,  kegiatan industri  skala  kecil  serta  kawasan  peruntukan lainnya (tambak, perkebunan) dan peruntukan khusus  (gardu  induk,  PDAM).  Selain  itu, kawasan  ini  juga  diperbolehkan  untuk dilakukan  kegiatan  industri  dalam  skala menengah,  kawasan  pariwisata  dan  kawasan pertanian  tanaman  pangan  lahan  kering, dengan syarat kegiatan tersebut tidak melebihi proporsi  50%  dari  total  luas  peruntukan kawasan  perumahan,  terdapat  embung,  jenis pariwisata  jenis  wisata  alam  dan  memiliki instalasi  pengolahan  air  limbah  (IPAL)  dengan jenis mandiri atau komunal.
Kelas D (kelas kemampuan pengembangan agak tinggi)memiliki
luaswilayah yaitu 153.25 Ha atau 3% dari luas wilayah  keseluruhan.  Arahan  pengembangan
kawasan  ini  dapat  dimanfaatkan  sebagai kawasan  terbangun  dengan  berbagai  tipe kegiatan dan dapat juga dimanfaatkan sebagai kawasan  peruntukan  pertanian  (tanaman pangan lahan kering, tambak serta perkebunan).  Kawasan  ini  dapat  digunakan sebagai kawasan terbangun, dengan ketentuan antara  tanah  terbangun  dan  tidak  75:  25, dengan ketentuan tanah terbangun diperbolehkan untuk lebih dari 4 lantai (untuk kawasan  perumahan  dengan  kepadatan sedang).
Kegiatan  yang  diperbolehkan  untuk dilakukan pada Kelas D ini ialah hutan lindung, hutan  produksi,  kawasan  perumahan  dengan kepadatan sedang, kegiatan perdagangan jasa, perkantoran,  pelayanan  umum,  kegiatan industri  skala  kecil  serta  kawasan  peruntukan lainnya  dan  peruntukan  khusus.  Selain  itu, kawasan ini juga diperbolehkan untuk menjadi kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi, kawasan pergudangan, kegiatan industri dalam skala menengah, dan kawasan pertanian lahan basah,  dengan  syarat  kegiatan  tersebut  tidak melebihi  proporsi  75%  dari  total  luas peruntukan  kawasan  perumahan,  terdapat saluran irigasi untuk pertanian lahan basah, dan memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan jenis mandiri atau komunal.
Kelas E (kelas
kemampuan pengembangan sangat tinggi) merupakan kelas kemampuan pengembangan paling dominan di Kapanewon Cangkringan memiliki  luas wilayah yaitu  3773.98  Ha  atau  78%  dari  luas  wilayah keseluruhan.  Arahan  pengembangan  kawasan ini  dapat  dimanfaatkan  sebagai  kawasan peruntukan pertanian dan kawasan terbangun dengan  berbagai  tipe  kegiatan.  Selain  itu arahan  pengembangan  pada  kelas  ini  juga dapat  dijadikan  sebagai  kawasan  dengan kepadatan  bangunan  tinggi  atau  memiliki kemampuan pengembangan kawasan perkotaan.  Hal  ini  karena  wilayah  yang termasuk  pada  kelas  ini  minim  terhadap
hambatan  atau  bahkan  tidak  terdapat hambatan sedikitpun.
Kawasan  ini  dapat  digunakan  sebagai kawasan  terbangun,  dengan  ketentuan  antara tanah  terbangun  dan  tidak  90:10,  dengan ketentuan  tanah  terbangun  diperbolehkan untuk  lebih  dari  4  lantai  (untuk  kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi). Kegiatan yang diperbolehkan untuk dilakukan pada Kelas E  ini  ialah  Hutan  Lindung,  Hutan  Produksi, Kawasan  Perumahan  dengan  kepadatan sedang,
kegiatan perdagangan jasa,
perkantoran,  pelayanan  umum,  kegiatan industri serta kawasan peruntukan lainnya dan peruntukan khusus. Selain itu, kawasan ini juga diperbolehkan untuk menjadi kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi, kawasan industri  dan  pergudangan,  serta  kegiatan industri dalam skala menengah, dengan syarat kegiatan tersebut tidak melebihi proporsi 75% dari total luas peruntukan kawasan perumahan, dan  memiliki  instalasi  pengolahan  air  limbah (IPAL) dengan jenis mandiri atau komunal.
Dengan demikian, berdasarkan analisis di atas wilayah Kapanewon Cangkringan yang memiliki potensi  untuk  dijadikan  tempat  wisata  yaitu wilayah  yang  masuk  dalam  kelas  D (kemampuan pengembangan agak tinggi) dan kelas  E  (kemampuan  pengembangan  sangat tinggi). Hal ini dikarenakan kawasan ini memiliki kemampuan  pengembangan  sebagai  kawasan perkotaan  karena  sangat  minim  terhadap hambatan  atau  bahkan  tidak  terdapat hambatan  dalam  proses  pengembangannya. Oleh  karena  itu,  wilayah  dengan  kelas  D  dan kelas E termasuk kedalam kawasan pengembangan  yang  sangat  cocok  untuk kawasan wisata.
Gambar  10. Peta Analisis Satuan Kemampuan Lahan
Dilihat dari karakteristik wilayahnya yang termasuk pada wilayah dengan potensi wisata yang  berorientasi  pada  aktivitas  Gunung Merapi. Perkembangan pariwisata di Kapanewon  Cangkringan  termasuk  kedalam pengembangan  pariwisata  pada  Kawasan Rawan Bencana (KRB). Pengembangan
pariwisata  di  kawasan  rawan  bencana,  jika dikategorikan, termasuk dalam jenis pariwisata gelap  (dark  tourism).  Dark  tourism  merujuk pada destinasi wisata yang menarik pengunjung yang tertarik pada tempat-tempat yang  menjadi  saksi  tragedi,  seperti  bencana alam.  Pengembangan  di  kawasan  tersebut memerlukan  strategi  untuk  membangun ketahanan di seluruh destinasi wisata.
Rencana strategis pengembangan destinasi pariwisata di kawasan rawan bencana menjadi  kebutuhan  penting  dan  perlu diimplementasikan  dengan  memperhatikan aspek  tata  ruang,  tata  bangunan,  tata lingkungan,  infrastruktur/prasarana  wilayah, penguatan  kelembagaan,  dan  pemberdayaan masyarakat.
Penataan  ruang  di  kawasan  rawan bencana mencakup perencanaan, pemanfaatan,  dan  pengendalian  pemanfaatan ruang pada level mikro. Hal ini diperlukan untuk menghindari pembangunan di kawasan rawan bencana, menjaga keamanan daerah
terbangun,  membatasi  intensitas  ruang,  dan merencanakan  lokasi  konstruksi  bangunan.
Kebijakan pemerintah
daerah dalam pengembangan  pariwisata  di  sekitar  kawasan rawan  bencana  harus  mempertimbangkan faktor-faktor  seperti  lokasi,  potensi,  dan dampak erupsi gunung api. Kapanewon Cangkringan merupakan salah satu kapanewon yang  saat  ini  sudah  memiliki  banyak  sekali objek  wisata  yang  tersebar  di  setiap kalurahannya,  untuk  lebih  jelas  dapat  dilihat pada Gambar  11 yang  merupakan  Peta Persebaran  Destinasi  Wisata  Di  Kapanewon Cangkringan .
Keterkaitan Kemampuan Lahan terhadap Evaluasi Pariwisata di Kawasan Rawan Bencana Kapanewon Cangkringan
Gambar  11 . Peta Persebaran Destinasi
Wisata di Kapanewon Cangkringan Dari peta persebaran destinasi wisata pada kawasan rawan bencana Kapanewon
Cangkringan yang terdapat pada Gambar 12, dapat dilihat dimana lokasi persebaran wisata di Kapanewon  Cangkringan  sangat  dominan berada pada kawasan yang mempunyai potensi bahaya  letusan  Gunung  Merapi  dan  masuk pada  kawasan  rawan  bencana  III.  Kawasan Rawan  bencana  III  merupakan  kawasan  yang paling rawan terkena letusan dan sangat dekat terhadap sumber bahaya karena sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu pijar, dan hujan abu lebat. Oleh karena itu, kawasan  tersebut  memiliki  tingkat  kerawanan
tinggi  dan  sangat  tidak  direkomendasikan untuk  menjadi  kawasan  hunian  tetap  dan pengembangan pariwisata.
Pada Gambar  12, KRB  III  digambarkan berwarna oranye. Jika perkembangan kegiatan pariwisata  di  zona  tersebut  dibiarkan  terus berlanjut, hasilnya akan menimbulkan berbagai dampak  yang  tidak  diinginkan.  Secara  tidak langsung,  material  dari  erupsi  Merapi  akan menyebabkan  kerusakan  fisik  pada  sumber daya  lahan,  berpotensi  memberikan  dampak yang  luas  dan  berkepanjangan  terhadap kelangsungan hidup masyarakat di sekitar lereng Merapi. Dampak yang ditimbulkan  dari  bencana  alam  terhadap kawasan pariwisata dapat berupa dampak fisik, ekonomi  maupun  sosial  psikologis.  Dampak yang ditimbulkan ialah terancamnya jiwa, rusak dan  tidak  berfungsinya  jaringan  jalan,  fasilitas sosial  ekonomi,  terjadinya  kelangkaan  air bersih, tingginya resiko terserang penyakit dan trauma  yang  dialami  penduduk  lokal  maupun wisatawan.  Bencana  pada  kawasan  pariwisata dapat terjadi kapan saja, maka korban jiwa dan kerugian  yang  ditimbulkanpun  akan  relatif besar ( Rosyidie, 2011 ).
Gambar  12 . P eta Persebaran Destinasi Wisata Pada Kawasan Rawan Bencana Kapanewon Cangkringan
Berdasarkan  UU  Penataan  Ruang  No.  26 Tahun 2007, tujuan dari penataan ruang adalah menciptakan  lingkungan  yang  aman  dari
bencana,  nyaman  bagi  masyarakat,  dan mendukung  produktivitas  ekonomi  yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penataan ruang dapat  menjadi  instrumen  mitigasi  bencana alam. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis  kemampuan  lahan  sebagai  panduan dalam  pengembangan  objek  wisata  sesuai dengan ketentuan dan kemampuan lahan yang ada, sehingga dapat merencanakan pengembangan  secara  berkelanjutan  tanpa merusak keseimbangan lingkungan.
Dapat dilihat pada Peta Sebaran Destinasi Wisata  pada  Kawasan  Pengembangan  yang terdapat pada Gambar 13 , sebanyak lima belas objek  wisata  yang  diidentifikasi  tersebar  di seluruh  tingkat  kemampuan  pengembangan. Mulai dari kemampuan pengembangan rendah sampai  dengan  sangat  tinggi.  Jika  dilihat  dari peta  sebaran  lokasi  wisata  pada  kawasan pengembangan  tersebut,  saat  ini  terdapat setidaknya  empat  dari  limabelas  objek  wisata yang  pengembangan  lahannya  tidak  sesuai dengan  tingkat  kemampuan  lahan.  Objek wisata  tersebut  berada  di  kawasan  dengan tingkat pengembangan lahan yang seharusnya tidak  dikembangkan  sebagai  tempat  untuk melakukan  kegiatan  berwisata.  Empat  objek wisata yang berada pada kawasan pengembangan yang tidak sesuai dapat dilihat pada Gambar 14, diantaranya: Bukit Klangon, Teras Merapi, Kali Kuning dan The Lost World Park.
Gambar  13. Peta Sebaran Destinasi Wisata pada Kawasan Pengembangan
Bukit Klangon berada di Desa Glagaharjo. Bukit  Klangon  merupakan  salah  satu  destinasi wisata  yang  berada  dilereng  Merapi  yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan karena memiliki  beberapa area spot foto yang sangat menarik  dan  tentunya  sangat  instagramable bagi kalangan anak muda. Teras Merapi terletak di  Desa  Glagaharjo.  Merupakan  salah  satu destinasi  wisata  yang  berada  di  kaki  Gunung Merapi  dengan  kolam  berenang,  jalur  hiking dan  perkemahan.  Kalikuning  Park  terletak  di Desa  Umbulharjo.  Merupakan  salah  satu destinasi  wisata  yang  dikelola  oleh  Taman Nasional  Gunung  Merapi  (TNGM).  Banyak  hal menarik  yang  ada  di  tempat  wisata  ini, pengunjung  bisa  melihat  bekas  erupsi, melakukan aktivitas lapangan seperti outbond, trekking,  camping,  atau  hanya  sekedar  ingin menikmati  udara  segar  sambil  menenangkan diri.  The  Lost  World  Park  terletak  di  Desa Kepuharjo.  Merupakan  salah  satu  destinasi wisata berupa taman-taman bungan untuk spot foto denganview Gunung Merapi.
Gambar  14. Objek wisata di daerah penelitian. Kiri atas: Klangon, kanan atas: Teras Merapi, Kiri bawah: Kalikuning Park, kanan bawah: The Lost World Park.
Keempat  objek  wisata  tersebut  berada pada  kawasan  pengembangan  rendah  yang mana  kegiatan  yang  diperbolehkan  pada kawasan pengembangan rendah ialah sebagai
Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH),  Hutan  Produksi Tetap dan Terbatas. Untuk kegiatan pariwisata, diperbolehkan  namun  dengan  syarat  kegiatan tersebut  dapat  menghasilkan  nilai  ekonomi yang lebih besar daripada nilai lingkungannya dan  pariwisata  yang  dikembangkan  termasuk pada  jenis  wisata  alam  yang  tidak  merubah bentuk bentang alam asli.
Rekomendasi  yang  dapat  diberikan  untuk efektifitas pengembangan lahan dan tata ruang di Kapanewon Cangkringan harus
diimplementasikan  agar  objek  wisata  dapat dikembangkan  sesuai  dengan  kemampuan lahan yang tersedia. Jika pengembangan lahan tidak  disesuaikan  dengan  baik,  akan  muncul degradasi lahan dan penurunan kualitas objek daya tarik wisata di Kapanewon Cangkringan.
Pemilihan objek wisata harus mempertimbangkan  kebutuhan  masyarakat dan upaya pelestarian alam. Dampak bencana erupsi Gunung Merapi pada kegiatan pariwisata perlu  menjadi  pertimbangan  utama  dalam menentukan  pengembangan  pariwisata  di Kapanewon  Cangkringan.  Sesuai  dengan Permen  PU  No.  21/PRT/M/2007 tentang Pedoman  Penataan  Ruang  Kawasan  Rawan Letusan  Gunung  Berapi  dan  Kawasan  Rawan Gempa Bumi, kawasan rawan bencana gunung api  dapat  dikembangkan  sebagai  daya  tarik wisata buatan berupa agrowisata dan ekowisata yamg  menjadi  pilihan  dalam  pengembangan pariwisata di Kapanewon Cangkringan.

## Simpulan
Berdasarkan  rumusan  masalah  dan  hasil penelitian, maka diperoleh kes-impulan sebagai berikut:  Hasil  analisis  kemampuan  lahan  di Kapanewon Cangkringan menunjukkan bahwa kemampuan lahan di Kapanewon Cangkringan terbagi menjadi empat kelas yaitu kelas B, kelas C, kelas D dan kelas E. Kelas kemampuan lahan yang  paling  dominan  di  Kapanewon Cangkringan  adalah  kelas  B  dengan  luas 3773.98 Ha atau sekitar 78% dari luas total dan
yang  paling  kecil  yaitu  di  kelas  B  dan  kelas Ddengan  persentase  3%  dari  luas  total. Dari potensi dan hasil analisis kemampuan lahannya, terdapat  empat  dari  lima  belas  objek  wisata yang diidentifikasi tidak sesuai dengan tingkat kemampuan  lahan  yang  telah  di  analisis sebelumnya.  Dimana  keempat  objek  wisata tersebut berada pada kawasan pengembangan rendah  dengan  kegiatan  yang  diperbolehkan Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH),  Hutan  Produksi Tetap dan Terbatas.

## Ucapan terima kasih
Ucapan    terima    kasih    disampaikan    kepada Dinas  Pertanahan  dan  Tata  Ruang  Kabupaten Sleman  dan  Program    Studi    Geografi Universitas  Amikom  Yogyakarta  yang  telah membantu  dalam  menyediakan  data  untuk penelitian ini.

## Referensi
Adi,  W.  B.  (2022).  Analisis  Kemampuan  Lahan Desa  Bengkaung  Untuk  Arahan Pengembangan  Kawasan  Destinasi Wisata. Geo-Image, 11(2), 165-181. Arsyad, S. 2010. Konservasi Tanah dan Air. IPB Press, Bogor
Cahyana,  Budi.  2020.  Sleman  Kini  Terbagi
Menjadi  Empat,  Ini  Peruntukannya. Harian Jogja. https://jogjapolitan.harianjogja.com/r ead/2020/09/23/512/1050685/slema n-kini-dibagi-empat-ini-
peruntukannya  (diaskes  pada  25 September 2022).
Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD)Kabupaten Sleman tahun 2021. Badan Standarisasi Nasional. (1994). Tata Cara
Pemilihan  Lokasi  TPA  Sampah,  SNI Nomor 19-3241-1994. Badan Standarisasi Nasional: Jakarta Bencana, B. N. P. (2018). Definisi Bencana.
Dagasou, R., Kumurur, V. A., & Lahamendu, V.
(2019).  Kemampuan  Lahan  Dan  Pemanfaatan Ruang  Pulau  Bunaken  Manado. Spasial, 6(2), 220-230.
Hastuti.,  Purwantara,  S.,  &  Zulaikha.  (2016).
Kesiapsiagaan Masyarakat Di Kawasan Rawan  Bencana  (KRB)  III  Di  Desa Glagaharjo Cangkringan Dalam Menghadapi Bencana Erupsi Gunungapi  Merapi.  Geo  Educasia. Universitas Negeri Yogyakarta. Kautsar,  E.,  Sobba,  M.  D.  I.,  Pertiwi,  N.,  & Agustine,T.  (2020).  Analisis  Satuan Kemampuan Lahan Untuk Pengembangan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Tabalong. Ruang, 6(1), 19- 27.
Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. (2007).  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum
Nomor:  20/PRT/M/2007  tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik &
Lingkungan,  Ekonomi  serta  Sosial Budaya  dalam  Penyusunan  Rencana Tata Ruang, Jakarta. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
(2007).  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor:  21/PRT/M/2007  tentang
Pedoman  Pentaan  Ruang  Kawasan Rawan  Letusan  Gunung  Berapi  dan Kawasan rawan Gempa Bumi. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Nurhadi.,  Suparmini.,  &  Ashari,  A.  (2018). Strategi  Penghidupan  Masyarakat Pasca  Erupsi  2010  Kaitannya  dengan Kesiapsiagaan  Menghadapi  Bencana Berikutnya. Majalah Geografi Indonesia 31 (1): 59-67. Pambudi,  D.I.,  &  Ashari,  A.  (2019).  Enhancing role  of  elementary  school  in developing sustainable disaster preparedness:  a  review  with  some examples from disaster-prone areas of Merapi.  IOP  Conference  Series:  Earth
and  Environmental  Science  271  (1): 012016.
Permatasari,  A.  L.,  Suherningtyas,  I.  A.,  & Wiguna,  P.  P.  (2023).  Development And  Evaluation  Of  The  Webgis Application  To  Support  Volcanic Hazard  Mitigation  In  The  Southern Flank  Of  Merapi  Volcano,  Sleman
Regency, Yogyakarta Province,Indonesia. GEOGRAPHY,ENV
IRONMENT,  SUSTAINABILITY, 15(4), 57-63.
P P K Wiguna et al 2023 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1180 012015.
Prakoso, D. A. (2019). Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk  Tanaman  Kopi  di  Desa Kepuharjo,  Kecamatan  Cangkringan, Kabupaten Sleman (Doctoral dissertation, UPN Veteran
Yogyakarta).
Rosyidie, A. (2011). Aspek kebencanaan pada kawasan  wisata.  Jurnal  perencanaan  wilayah dan kota, 15(2), 48-64.
Rustiadi, E., Saefulhakim, S., Panuju, D. R. (2018). Perencanaan  dan  pengembangan wilayah.  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Sanjiwani,  P.  K.,  &  Pujani,  L.  P.  K.  (2020). Kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam Pengembangan  Pariwisata  Kawasan Rawan  Bencana  di  Desa  Ban, Kabupaten  Karangasem,  Bali.  Jurnal Ilmiah Pariwisata, 25(2), 133-140. Saputra, R. C. R. (2015). Dampak Konversi Lahan Pertanian  Ke  Non-Pertanian  Akibat Erupsi Gunung Merapi 2010 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Di Desa
Kepuharjo  Kecamatan  Cangkringan Kabupaten Sleman (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
Sartohadi,  J.  Jamulya.,  Dewi,  Nur  Indah  Sari. 2012. Pengantar Geografi Tanah. Setyowati,  S.,  Hadi,  B.S.,  &  Ashari,  A  (2013).
Pengembangan  Sistem  Informasi
Bahaya  erupsi  untuk  Pengelolaan Kebencanaan  di  Lereng  Selatan Gunungapi  Merapi.  Majalah  Geografi Indonesia 17 (2): 138-148. Wirawan, R. R., Kumurur, V. A., & Warouw, F. (2019).  Daya  dukung  lingkungan  berbasis kemampuan  lahan  di  Kota  Palu. SPASIAL, 6(1), 137-148.
Yuniartanti,  R.  K.  (2021).  Konsep  Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana (KRB) Tsunami  di  Kabupaten  Karangasem, Pulau  Bali.  Journal  of  Regional  and Rural  Development  Planning  (Jurnal Perencanaan  Pembangunan  Wilayah dan Perdesaan), 5(1), 1-1.
https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipO QqHr6Ft2Yk02bWatoXadzYngBKZNG CkVFHnn8=s680-w680-h510 https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipN q9bKqyTm5WZaGDX5MgdQul15u20z CehsesZjf=s680-w680-h510 https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipP VE7D4ihBwiMDyekb- UDBSYNlosRseyWsfjynt=s680-w680- h510 https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipN q9bKqyTm5WZaGDX5MgdQul15u20zCehsesZj f=s680-w680-h510