Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i1.3131
UPAYA HAKIM DALAM MENERAPKAN CITA KEADILAN PADA KASUS KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN
SAUDARA DI PERADILAN AGAMA
Mukhlisin Noor
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia aufaragilputri@gmail.com
Ishaq
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia ishaqmardiyah@gmail.com
Moh. Lutfi Nurcahyono
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia
m.lutfinurcahyono@gmai.com
Rafid Abbas
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia rafidabbas1961@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  adanya  kekaburan  norma  dalam  KHI pada  Pasal  181 dan  Pasal  182 tentang kedudukan anak perempuan sebagai penghalang kewarisan saudara almarhum. Kekaburan norma ini  telah  menuntut  para  hakim  Peradilan  Agama  untuk  melakukan  upaya  agar  penerapan  cita  keadilan dalam putusannya menjadi lebih maksimal. Masalah ini menarik karena putusan dan upaya yang dilakukan para  Hakim  kontradiktif  dan  berdampak  pada  penerapan  cita  keadilan  perkara  waris.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  kualitatif  (library  research)  dengan  pendekatan  normatif-filosofis.  Penelitian  ini menyimpulkan  1)  bahwa  upaya  hakim  Peradilan  Agama  dalam  menerapkan  cita  keadilan  pada  kasus kedudukan anak perempuan sebagai penghalang kewarisan saudara almarhum dilakukan dengan dua hal. Pertama  dengan  menafsirkan  kekaburan  makna  anak  pada  Pasal 181  dan  Pasal 182  melalui  metode  dan pendekatan  yang  berbeda.  Kedua,  mengaitkan  pada  living  waris  yang  hidup  dan  berkembang  pada masyarakat  Muslim  Indonesia.  Ketiga,  mengkorelasikan  substansi  makna  anak  melalui  penelusuran asbabun nuzul. 2.) Penggunaan metode dan pendekatan yang variatif ini telah berimplikasi pada kualitas penerapan  cita  keadilan  di  setiap  putusan  hakim  di  Pengadilan  Agama.  Adapun  putusan  yang  dianggap lebih  mengakomodir  cita  keadilan  adalah  keputusan  Mahkamah  Agung  (MA)  yang  memutuskan  anak perempuan  bisa  menghijab  kewarisan  saudara  almarhum.  Hal  demikian  karena  keputusan  MA  dianggap lebih sesuai fakta, sistem, dan tradisi kewarisan bilateral yang hidup pada masyarakat Muslim Indonesia. Kata Kunci: Warisan, Hakim Pengadilan Agama, Cita Keadilan

## Abstract
This research is motivated by the ambiguity of norms in Islamic Inheritance Law (KHI) in Articles 181 and 182 regarding the status of female children as an  obstacle to the inheritance of the deceased brother. The ambiguity  of  these  norms  has  prompted  judges  in  Islamic  Courts  to  make  efforts  to  ensure  that  the application of the concept of justice in their rulings becomes more optimal. This issue is interesting because the decisions and efforts made by the judges are contradictory and have an impact on the application of the concept  of  justice  in  inheritance  cases.  This  study  is  a  qualitative  research  (library  research)  with  a normative-philosophical  approach.  The  study  concludes;  firstly,  the  efforts  of  judges  in  Islamic  Courts  to apply the concept of justice in cases where the status of female children is an obstacle to the inheritance of the deceased brother are carried out in two ways. Firstly, by interpreting the ambiguity of the meaning of
"child" in Articles 181 and 182 through different methods and approaches. Secondly, by linking it to living heirs  who  exist  and  develop  in  Indonesian  Muslim  society.  Thirdly,  by  correlating  the  substance  of  the meaning of "child" through the study of asbab al-nuzul (reasons for revelation). Secondly, the use of varied methods and approaches has implications for the quality of the application of the concept of justice in every judge's  decision  in  the  Islamic  Court.  The  decisions  considered  to  better  accommodate  the  concept  of justice  are  those  of  the  Supreme  Court  (MA)  which  ruled  that  female  children  can  inherit  from  their deceased  brother.  This  is  because  the  decision  of  the  Supreme  Court  is  considered  more  in  line  with  the facts, system, and bilateral inheritance traditions that exist in Indonesian Muslim society.
Keywords: Inheritance, Religious Court Judge, Ideal of Justice
© Author(s) 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Salah satu  isu  kontroversial  dalam kewarisan  Islam  yang  masih  hangat  diperbincangkan saat  ini  adalah  masalah  tentang  boleh  tidaknya  anak  perempuan  menjadi  penghalang (hijab) kewarisan  saudara  Pewaris.  Dalam  dunia  kewarisan  Islam, isu ini  masuk  pada  area  pembahasan tentang Hajib  Hirman. Yaitu  sekelompok  ahli  waris  yang  posisinya  dinyatakan  dapat menggugurkan  hak  ahli  waris  lain  disebabkan  adanya  orang  yang  lebih  berhak  untuk menerimanya. 1 Terjadinya  perbedaan  pandangan  ini  telah  berimplikasi  pada  munculnya perbedaan  putusan  hakim  di  beberapa  pengadilan,  bahkan  juga  berdampak  pada  terjadinya perbedaan rasa keadilan di masing-masing ahli waris.
Pada  aspek  penerapan  cita  keadilan,  indikator  kualitas  keputusan  hakim  salah  satunya diukur dengan kemampuannya untuk memberikan kepuasan pada  pihak-pihak yang bersengketa. Ketercapaian  indikator  kepuasan  ini  menjadi  sulit  tercapai  di  saat  hukum  yang  mengatur  telah tertinggal  oleh  zaman  akibat  arus  perubahan.  Pada  level  ini,  implementasi  cita  keadilan  dalam sebuah  putusan  memerlukan  upaya  serius  dari  para  hakim.  Dalam  kerangka  ini,  Bagir  Manan menyatakan bahwa indikator formula peraturan dan keputusan hakim yang baik, mengacu pada: Pertama , putusan yang mampu menyeimbangkan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kedua, keputusan yang mampu merepresentasikan kesadaran yang ideal, antara hukum  dan  perubahan  sosial. Ketiga, keputusan  yang  mampu  memberikan  manfaat  bagi  setiap orang yang berperkara. 2
Dalam  konteks  kewarisan  Islam,  penciptaan  putusan  yang  berkeadilan  tersebut  tidaklah mudah.  Salah  satunya  karena  adanya  ketidakjelasan  aturan  dan  adanya  pertentangan  aturan
1 Kamarusdiana, “Keadilan Waris Islam dalam Kedudukan Anak Perempuan sebagai Hājib Hirmān terhadap  Saudara  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung,” Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 15,  no.  2 (Desember 2021), 221-232.
2 Margono, Asas  Keadilan,  Kemanfaatan  dan  Kepastian  Hukum  dalam  Putusan  Hakim (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 37.
dengan  realitas  keadilan  kewarisan  di  Indonesia.  Hal  ini  terjadi  pada  regulasi  kedudukan kewarisan anak  perempuan  terhadap  saudara  pewaris  ( hājib  hirmān) sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1981  dan  182  KHI.  Dalam  pandangan  para  ahli  dan  Hakim  di  Pengadilan  Agama,  kedua pasal ini dianggap kabur, sehingga menyebabkan perbedaan pandangan di kalangan para hakim.
Apakah  terminologi al-walād terbatas  pada  pengertian  anak  perempuan  atau  anak perempuan  maupun  anak  laki  si  almarhum  sekaligus?  Secara  garis  besar  telah  muncul  dua kelompok penafsiran ulama terhadap kandungan makna ayat ini.
Kelompok  pertama  yang  dimotori  oleh  Ibnu  Abbas,  ia  berpendapat  bahwa  makna al- walād adalah  mencakup  makna  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  sekaligus.  Konsekuensinya, anak  perempuan  dapat  meng hijab kewarisan  saudara  si  almarhum  (saudara).  Dengan  demikian, posisi saudara si almarhum, menurut Ibnu Abbas tidak bisa diposisikan sebagai asābah 3 dan juga tidak dapat disejajarkan dengan saudaranya (saudara dari pewaris) sebagai ahli waris.
Sementara,  kelompok  kedua  yang  dimotori  oleh  jumhur  ulama  berpandangan,  bahwa saudara  kandung  pewaris  harus  tetap  mendapat  bagian  harta  waris  dari  si  almarhum  sebagai asābah. Anak perempuan tidak bisa menjadi penghalang kewarisan saudara. Karena, bagi jumhur ulama,  terma al  walād dalam  Surat  Al-Nisâ’  ayat  176  tersebut  hanya  terbatas  pada  pengertian anak laki-laki, tidak untuk anak perempuan. 4 .
Terjadinya perbedaan tafsir tentang norma Hājib Hirmān bagi anak perempuan pewaris fikih  madzhab,  ternyata  berlanjut    pada  level  formulasi  hukum  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) yang  juga  mempertahankan  penggunaan  terminologi  “anak”  sebagaimana  terjadi  dalam nash . Akibat penggunaan terminologi anak, maka pandangan para ahli hukum Islam di Indonesia juga berbeda. 5
Pada  prinsipnya,  ketidakjelasan  norma  tentang  boleh-tidaknya  anak  perempuan  sebagai hājib  hirmān ini,  bisa  diselesaikan  dengan  cara  menerapkan  Asas Keadilan Berimbang, s ebagaimana  yang  diakui dalam  sistem  hukum  kewarisan  Islam  di  Indonesia.  Yaitu  prinsip kewarisan  yang  menghendaki  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  antara  laki-laki  dan  perempuan secara  keseimbangan. 6 Hanya  saja,  penerapan  asas  ini  juga  masih  menemukan  problem  setelah munculnya  Asas  Non  Diskriminasi 7 dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  tahun  2017.
3 Syaikh  Imam  Al-Qurthubi, Tafsîr  Al-Qurthubi, Penerjemah:  Ahmad  Khotib,  (Jakarta:  Pustaka, 2008), 68.
4 Putusan Mahkamah Agung RI No. 86K/AG/1994
5 Muhammad Ibn Isma’il, Shahih Al-Bukhari (Damaskus: Dar Thuqi An-Najat, 2001), 78.
6 Muhammad  Daud  Ali, Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 143.
7 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2008), 17.
Yaitu  sebuah  asas  yang  justru  mengharuskan  penerapan  kesetaraan  gender  dan  prinsip non- diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam setiap mengadili suatu perkara kewarisan. 8
Terjadinya  kekaburan  norma  dalam  regulasi  kewarisan Hajib  Hirman anak  perempuan ini,  bukan  hanya  berimplikasi  pada  munculnya  perbedaan  penafsiran  dan  keputusan  Hakim  di beberapa Pengadilan, tetapi juga telah berdampak pada munculnya perbedaan rasa keadilan yang dirasakan oleh masing-masing ahli waris.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan (library  research) 9 dengan  menggunakan pendekatan  konseptual  yang  menganalisis  konsep-konsep  dari  pengertian  hukum,  asas  hukum, kaedah  hukum,  sistem  hukum,  dan  berbagai  konsep  yuridis  lainnya. 10 Penggunaan  tradisi kualitatif 11 karena  penelitian  ini  berusaha  menggali  dimensi  cita  keadilan  dalam  hal  kedudukan hājib  hirmān anak  perempuan  terhadap  hak  kewarisan  saudara  dalam  keputusan  Hakim  di Lingkungan  Peradilan  Agama. Data  penelitian  ini  menggali  informasi  keputusan  Hakim Pengadilan Agama, buku, ensiklopedi, jurnal ilmiyah, dan dokumen lainya. 12

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Duduk Perkara Status Penghalang Anak Perempuan Terhadap Kewarisan Saudaranya
Adapun perkara mengenai penghalang anak perempuan terhadap kewarisan saudara yang ditangani  para  hakim  Pengadilan  Agama  (PA),  salah  satunya  terjadi  di  dusun  Malimbu  Desa Pemenang  Barat  Kecamatan  Tanjung.  Dalam  perkara  ini,  terdapat  2  saudara  (kakak  dan  adik) bernama  Amaq  Itrawan  dan  Amaq  Nawiyah.  Setelah  meninggal  dunia,  Amaq  Nawiyah meninggalkan seorang anak perempuan bernama Le Putrahimah binti Amaq Nawiyah serta harta warisan  berupa  2  bidang  tanah  kebun  seluas  6  (enam)  hektar.  Hanya  saja,  disaat  Amaq  Nawiah meninggal  dunia,  tanah  kebun  tersebut  belum  sempat    dibagikan  ke  Le  Putrahimah  -  tetapi langsung dikuasai dan dikelola oleh Amaq Itrawan.
Kemudian, Amaq Itrawan meninggal dunia pada tahun 1930 dan meninggalkan ahli waris 1  (satu)  orang  istri  beserta  3  laki-laki  dan  4  perempuan  yang  masing-masing  telah  meninggal dunia. Setelah Amaq Itrawan meninggal dunia, tanah kebun seluas 6 (enam) Ha tersebut dikuasai
8 Mahkamah  Agung,  MaPPI  FHUI,  dan  AIPJ  2,  2018, Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Mahkamah Agung R.I. dan AIPJ2 (Jakarta), 45.
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), 34.
10 A.  Chaaedar  Alwasilah, Pokoknya  Kualitatif:  Dasar-dasar  Merancang  dan  Melakukan Penelitian Kualitatif (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 2012), xxiv.
11 Richo  Wahyudi, Pembaruan  Hukum  Metodologi ,  tesis,  Fakultas  Hukum  (Jakarta:  Universitas Indonesia, 2011), 98.
12 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 173.
oleh istri dan anak-anak dari Amaq Itrawan, bukan diberikan kepada Le Putrahimah sebagai ahli waris  Amaq  Nawiyah.  Kemudian,  setelah  Istri  dan  anak-anak  Amaq  Itrawan  meninggal  dunia, tanah  kebun  tersebut  diambil  alih  dan  dikuasai  oleh  Le  Putrahimah  (Tergugat)  dan  menguasai tanah kebun warisan ayahnya (Amaq Nawiyah),
Baru  kemudian,  cucu-cucu  dari  Amaq  Itrawan  tidak  rela  jika  tanah  kebun  tersebut dikuasai  oleh  Le  Putrahimah.  Karena  mereka  merasa  berhak  atas  sebagian  tanah  dan  kebun tersebut.  Selanjutnya,  cucu-cucu  dari  Amaq  Itrawan  dan  anak  Amaq  Itrawan  yaitu  Nursaid  bin Amaq Mu’minah, Muslim bin Inaq Kadariah, Ma’rif bin Inaq Kadariah, dan Mas’ud bin Amaq Itrawan mengajukan gugatan tentang pembagian waris ke Pengadilan Agama Mataram 13
Pada Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Mataram) Penggugat mengajukan gugatan  pembagian  waris.  Adapun  jawaban  dari  Tergugat  (Le  Putrahimah)  atas  gugatan Penggugat  menyatakan  bahwa  setelah  Amaq  Nawiyah  meninggal  dunia,  tanah  kebun  tersebut dikuasai  dan  dinikmati  oleh  Amaq  Itrawan  dan  anak  anaknya  karena  waktu  itu  Le  Putrahimah belum  dewasa.  Setelah  Le  Putrahimah  dewasa  dan  telah  menjadi  janda  tiga  kali,  kehidupannya sangat sengsara, maka Le Putrahimah mengambil alih tanah kebun tersebut. Akan tetapi sebagian tanah  tersebut  belum  dikembalikan  oleh  Penggugat.  Sementara,  penggugat  sendiri  tidak  dapat membuktikan  tentang  luas  objek  sengketa  yang  disanggah  Tergugat.  Sedangkan  Tergugat  (Le Putrahimah)  memberikan  bukti-bukti  berupa  Pipil  Garuda  atas  kepemilikan  tanah  sengketa tersebut.  Oleh  karena  dalam  gugatan  penggugat  berisikan  data  yang  kabur  baik  mengenai  objek sengketa  maupun  identitas  Penggugat,  maka  gugatan  anak-anak  Amaq  Itrawan  dan  istrinya ditolak oleh Pengadilan Agama Mataram. 14
Tidak  puas  atas  putusan  Pengadilan  Agama  Mataram,  kedua  belah  pihak  mengajukan banding  ke  Pengadilan  Tinggi  Agama  (PTA)  Mataram.  Pada  tingkat  banding  ini,  yang mengajukan memori banding hanya pihak Penggugat, sedangkan pihak tergugat tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding. Di dalam memori banding dari Penggugat asal, memuat  putusan  Pengadilan  Agama  Mataram  terdapat  kelemahan,  yakni  mengandung  makna ganda,  yaitu  bisa  menolak  seluruhnya  atau  menolak  sebagian.  Kemudian  menganggap  bahwa putusan Pengadilan Agama Mataram tidak lengkap karena tidak ditetapkannya ahli waris, status tanah sengketa serta pelaksanaan pembagiannya. Selain itu, alat bukti Pipil Garuda yang diberikan oleh Tergugat asal adalah bukti yang lemah, karena bukan alat bukti autentik dan bukan alat bukti kepemilikan  menurut  hukum,  namun  hanyalah  mempunyai  nilai  sebagai  bukti  permulaan  yang harus didukung dengan alat bukti lainnya. 15
13 Lihat Putusan No. 85/Pdt.G/92/PA.Mtr.h. 2-4
14 Lihat Putusan No. 19/Pdt.G/1993/PTA.Mtr.h.3-4
15 Lihat Putusan No. 19/Pdt.G/1993/PTA.Mtr.h.3-4
Pada  tingkat  banding,  Pengadilan  Tinggi  Agama  Mataram  menjatuhkan  putusan  No. 19/Pdt.G/1993/PTA.Mtr, dengan membatalkan putusan PA Mataram, dan mengadili sendiri yaitu menolak  eksepsi  para  Tergugat,  mengabulkan  gugatan  para  Penggugat  untuk  seluruhnya, menetapkan  ahli  waris  Amaq  Nawiyah  adalah  Amaq  Itrawan  (saudara  laki-laki  sekandung)  dan Le Putrahimah (anak perempuan), dengan bagian waris ½ untuk Amaq Itrawan dan ½ untuk Le Putrahimah.
Selanjutnya Le Putrahimah selaku anak Amaq Nawiyah almarhum mengajukan kasasi ke Mahkamah  Agung.  Le  Putrahimah  sebagai  Pemohon  Kasasi  memberikan  alasan-alasan  kasasi bahwa  Pertimbangan  hukum  Pengadilan  Tinggi  Agama  Mataram  mengenai  tanah  kebun  (objek sengketa) merupakan harta peninggalan Amaq Nawiyah yang belum dibagi wariskan kepada ahli warisnya  adalah  pertimbangan  yang  kabur.  Karena  tanah  kebun  tersebut  terbukti  telah  terdaftar sebagai  tanah  milik  Le  Putrahimah  sejak  tahun  1957.  Alasan  kasasi  berikutnya  adalah  bahwa tanah kebun (objek sengketa) adalah syarikat antara ahli waris hal tersebut tidak didukung bukti- bukti  yang  kuat.  Alasan  kasasi  terakhir  bahwa  Pengadilan  Tinggi  Agama  Mataram  telah  salah menerapkan hukum, karena telah mendudukkan Amaq Itrawan sebagai Ashabah, Le Putrahimah selaku  anak  Amaq  Nawiyah  tidak  dapat  disejajarkan  kedudukannya  dengan  pamannya  dalam pembagian warisan. 16
Permohonan  kasasi  yang  diajukan  Pemohon  kasasi  (Le  Putrahimah)  dikabulkan  oleh Mahkamah  Agung  dan  sekaligus  membatalkan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Mataram. Mahkamah  Agung  mengadili  sendiri  perkara  di  atas  dengan  menguatkan  putusan  Pengadilan Agama Mataram yaitu memberikan harta waris kepada anak perempuan Amaq Nawiyah yaitu Le Putrinah,  sehingga  Le  Putrinah  sebagai  ahli  waris  anak  perempuan  diputus  bisa  menghijab kedudukan saudara dari ibunya.
Dengan  demikian,  putusan  hakim  di lingkungan  Peradilan  Agama mengenai status anak perempuan sebagai penghalang kewarisan saudara si almarhum, terbagi pada dua macam putusan, yaitu;
Pertama, keputusan  hakim  Pengadilan  Tinggi  Agama  Mataram  menyatakan  bahwa Saudara  laki-laki  Pewaris  tidak  bisa  terhijab  oleh  anak  perempuan.  Akibatnya,  saudara  pewaris mendapatkan  pembagian  harta  warisan  secara  bersama-sama  dengan  anak  pewaris  dengan ketentuan  anak  perempuan  Pewaris  (Tergugat  I)  harus  mendapat  1/2  (setengah).  Sementara saudara laki-laki Pewaris mendapa t ashabah (1/2 bagian) dari harta warisan Pewaris.
Kedua, keputusan  Mahkamah  Agung  menetapkan  anak  perempuan  dapat  menghalangi saudara laki-laki. Konsekuensinya, saudara laki-laki tidak dapat memperoleh bagian harta waris. Selagi pewaris meninggalkan anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka, menurut Mahkamah
16 Lihat Putusan MA No. 86K/AG/1994. h.14-15
Agung, hak waris dari hubungan darah dengan pewaris itu menjadi terhijab, kecuali orang tua dan pasangan (istri atau suami). 17
Upaya  Hakim  Peradilan  Agama  Dalam  Menerapkan  Cita  Keadilan  Dalam  Kasus Penghalang Anak Perempuan Terhadap Kewarisan Saudaranya
Pada  prinsipnya,  tujuan  dirumuskannya  hukum  adalah  untuk  mencapai  tiga  hal  penting yaitu  cita  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan.  Oleh  karenanya,  setiap  keputusan  hakim  harus mewakili  suara  hati  masyarakat  pencari  keadilan  serta  dapat  memberikan  kemanfaatan  dan kepastian. Bukan justru melahirkan kontroversi bagi masyarakat. Hanya saja, putusan hakim yang mencerminkan cita keadilan memang tidak mudah karena rasa adil bagi satu pihak- belum tentu adil bagi pihak yang lain. 18
Oleh  karena itu  para  hakim  dianggap  tahu semua  hukum (ius curia novit), maka  Hakim harus mengadili setiap perkara yang diajukan. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas. Pada level ini, hakim-hakim wajib menggali, mengikuti dan  memahami  nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat. 19 Paling  tidak,  tolak  ukur  putusan hakim yang menggambarkan cita keadilan adalah keputusan yang tidak memihak terhadap salah satu  pihak  serta  mengakui adanya persamaan hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak.  Ukurannya adalah  terletak  pada  kesesuaian  putusan  hakim  dengan  peraturan  yang  berlaku  serta kesesuaiannya dengan keadilan pihak yang berperkara. Jika undang-undang tidak mengatur secara jelas,  maka  hakim  harus  menafsirkan  makna  undang-undang,  bahkan  hakim  dituntut  untuk menggali nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.
Langkah  penemuan  cita  keadilan  dalam  keputusan  tersebut  sebenarnya  harus  dilakukan sejak mengadili perkara yang diajukan. Pada level ini, sebelum menjatuhkan putusannya, majelis hakim harus memahami dan menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap serta alat-alat bukti yang  diajukan  oleh  para  pihak  dalam  persidangan.  Dalam  kerangka  ini,  majelis  hakim  harus mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit.
Setelah  majelis  hakim  menemukan  fakta  secara  objektif,  maka  majelis  hakim  harus menemukan hukumnya secara tepat dan akurat mengenai peristiwa yang terjadi. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka majelis hakim
17 Putusan Mahkamah Agung RI No. 86 K/AG/1994
18 Kamarusdiana,  “Keadilan  Waris  Islam  dalam  Kedudukan  Anak  Perempuan  sebagai  Hājib Hirmān terhadap Saudara dalam Putusan Mahkamah Agung,” Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam 15, no. 2 (Desember, 2021), 221-232.
19 Lihat  Pasal  27  Undang-Undang  No.  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman.
karena  jabatannya  dapat  menambah  atau  melengkapi  dasar-dasar  hukum  itu  sepanjang  tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara. 20
Untuk menemukan hukum yang berkeadilan dari perkara yang sedang diperiksa, majelis hakim harus mencarinya dalam beberapa sumber hukum, antara lain:
(1) Kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis,
(2) Kepala  adat  dan  penasihat  agama  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  44  dan  15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis,
(3) Sumber  yurisprudensi,  dengan  catatan  bahwa  hakim  sama  sekali  tidak  boleh  terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu. Hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut  dapat  memenuhi  rasa  keadilan  bagi  pihak-pihak  yang  berperkara,  sebaliknya, Hakim  boleh  menyimpang  jika  ia  yakin  adanya  ketidaksesuaian  dengan  perkembangan hukum kontemporer.
(4) Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada berkaitan  dengan  perkara  yang  sedang  diperiksa  itu,  Hakim  dapat  menemukan  hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas.
Jika  tidak  ditemukan  dalam  sumber-sumber  tersebut,  maka  Hakim  harus  mencarinya dengan  menggunakan  metode  interpretasi  dan  konstruksi.  Metode  interpretasi  adalah  penafsiran terhadap  teks  undang-undang  dengan  tetap  berpegang  pada  bunyi  teks  itu.  Sedangkan  dalam metode  konstruksi,  hakim  mempergunakan  penalaran  logisnya  untuk  mengembangkan  lebih lanjut teks undang-undang. Dalam konteks ini, hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem 21 .
Pada  prinsipnya  para  Hakim  di  lingkungan  Peradilan  Agama  telah  melakukan  upaya untuk  mengimplementasikan  cita  keadilan  dalam  perkara  kewarisan Hajib  Hirman bagi  anak perempuan.  Tujuannya  tentu  bukan  hanya  untuk  menentukan  makna  “anak”  yang  tepat  dalam norma  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  yang  kabur,  tetapi  juga  untuk menerapkan  keadilan  yang tepat  dalam  sebuah  keputusan.  Upaya  tersebut  antara  lain  dilakukan  dengan  cara  mencari penjelasan  makna Walad dari  sumber-sumber  hukum  Islam  (fatwa  Ulama  madzhab), menyesuaikan  dengan  tradisi  waris  yang  berlaku  pada  masyarakat  Muslim  Indonesia  serta mengkorelasikannya dengan fakta yang terjadi dalam perkara. 22
20 Lihat Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg
21 Achmad Ali, SH., MH, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013 ISSN : 2303- 3274 192, 167).
22 Shobirin, Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara kewarisan Islam di Indonesia Pada Tahun 1995-2014 , 156
Karena  adanya  perbedaan  penggunaan  dalam  penggunaan  upaya  tersebut,  maka  putusan hakim pada tingkat pertama dibatalkan oleh hakim pada tingkat banding. Begitu juga keputusan tingkat banding dibatalkan oleh Hakim di tingkat kasasi. Adapun perbedaan upaya yang dilakukan oleh para hakim di Peradilan Agama dalam tiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

## a) Penafsiran Melalui Metode Yang Berbeda
Terjadinya  perbedaan  putusan  hakim  di  Peradilan  Agama  ini  salah  satunya disebabkan  oleh  adanya  perbedaan  metode  penafsiran  dalam  memahami  makna  anak sebagaimana  dalam  pasal  181  dan  182  KHI.    Pada  satu  sisi,  Pengadilan  Tinggi  Agama Mataram  menggunakan  metode  penafsiran Gramatikal dalam  menafsirkan  makna  “anak” pada pasal 181 dan 182 KHI. Sebagai dampak dari penggunaan metode ini, maka Hakim PA dan PTA menafsirkan kata anak dalam pada pasal 181 dan 182 KHI, dengan anak laki-laki, tidak termasuk anak perempuan. Pemaknaan secara gramatikal ini menurut hakim PTA harus didahulukan  dari  metode  penafsiran  yang  lain  karena  metode  ini  dapat  mengarahkan  hakim pada penemuan makna yang hakiki yaitu makna yang digunakan dalam bahasa umum sehari- hari.  Konsekuensinya  posisi  anak  perempuan  menurut  hakim  PTA  tidak  bisa  menghijab saudara  laki-laki  pewaris.  Sebaliknya,  kedua  ahli  waris,  bisa  mendapatkan  bagian  harta warisan  secara  bersama-sama,  dimana  anak  perempuan  mendapatkan  warisan  sebagai ashabah.
Pemilihan  metode  penafsiran  ini  menurut  Hakim  PTA  juga  dipandang  lebih  sesuai dengan  Asas  Keadilan  Berimbang yang  memang  harus  dijadikan  pedoman  oleh  para  hakim dalam  setiap  memutus  perkara  kewarisan  Islam.  Asas  ini mengharuskan  hakim  untuk  selalu mempertimbangkan  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh laki-laki dan perempuan. 23 Asas ini mempunyai kekuatan mengikat, bukan hanya karena telah terimplementasi  dalam  pasal-pasal  kewarisan  dalam  KHI,  tetapi  juga  karena  telah  diatur dalam  SEMA  sebagai  pedoman  proses  litigasi  di  PA.  Hakim  PTA  memandang,  bahwa penerapan  asas  ini  tidak  bertentangan  dengan  asas  non  diskriminasi  yang  diatur  dalam PERMA No.3/2017, mengingat pedoman ini hanya mengikat hakim dalam menyelenggarakan acara  persidangan  dan  Ruang  lingkupnya  hanya  terbatas  dalam  lapangan  hukum  acara  dan tidak mengatur hukum materiil yang telah ada. 24
23 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2008), 17.
24 Haniah  Ilhami,  “Kedudukan  Asas  Keadilan  Berimbang  Dalam  Hukum  Kewarisan  Islam Dikaitkan  Dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  R.I.  Nomor  3  Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,” Mimbar Hukum 32, no.2 (Juni, 2020), 243-259.
Konsistensi  penerapan  asas  ini  menurut  Hakim  PTA  menjadi  penting  untuk keberlanjutan  ahli  waris  terhadap  keluarganya  masing-masing. 25 Oleh  karena  itu, implementasi asas ini merujuk pada pembagian 1 banding 2 antara laki-laki dan perempuan, maka  posisi  paman  dalam  kasus  ini  tetap  harus  mendapatkan  bagian  warisan  dan  berbagi harta warisan dengan anak perempuan si almarhum.
Bukan  hanya  itu,  pilihan  penerapan  penafsiran  gramatikal  ini  juga  dipandang  lebih paralel  dengan  metode  tafsir  yang  digunakan  jumhur  saat  menafsirkan  kata al-walad dalam surat  An-Nisa  ayat  17.  Dalam  konteks  ini  jumhur  menggunakan  pendekatan  analisis kebahasaan  ( dilalah  Nashiyah) yang  juga  diperkuat  dengan  beberapa  hadist.  Jumhur berpandangan  bahwa  jika  seseorang  yang  meninggal  itu  mempunyai  anak (walad), maka saudara dari si pewaris itu menjadi terhalang untuk mendapat bagian dari harta warisan. 26
Berbeda  halnya  dengan  para  Hakim  MA  yang  mengenyampingkan  pendekatan gramatikal.  Sebagai  gantinya,  para  Hakim  MA  menerapkan  pendekatan  historis 27 dan sosiologis 28 dalam  menafsirkan  kata  “anak”  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  181  dan  181 KHI. 29 Penggunaan  kedua  pendekatan  ini  menurut  mereka  dipandang  lebih  cocok  karena dapat  mengakomodir  cita  keadilan  kewarisan  masyarakat  Muslim  Indonesia  saat  ini.  Secara sosiologis, masyarakat Muslim Indonesia menganut sistem kewarisan bilateral. Dimana anak laki-laki maupun perempuan merupakan kelompok keutamaan pertama yang dapat menghijab kelompok keutamaan kedua, yaitu saudara. 30
Langkah hakim MA ini, ternyata menuai banyak kritikan, bahkan dianggap liberal. Di samping  karena  alasan  berbeda  dengan  pandangan  jumhur  ulama,  putusan  Hakim  MA  juga dipandang  menyalahi Asas  Kewarisan  Berimbang  yang  dianut  dalam  hukum  positif. Sebaliknya,  para  Hakim  MA  menganggap  langkah  ini  justru  lebih  sesuai  dengan  amanat Undang-undang  Kekuasaan  Kehakiman  Nomor  48  Tahun  2009  Pasal  5  ayat  (1)  yang menyatakan bahwa: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat. 31 Para  Hakim  MA  menolak  untuk  menerapkan Asas Keadilan Berimbang, karena asas ini hanya bisa diterapkan pada kewarisan yang telah
25 Lihat Pedoman  Khusus  Hukum  Kewarisan  angka  2  huruf  e  Mahkamah  Agung,  2013, Buku  II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Mahkamah Agung, Jakarta 26 Ibnu  Katsir  al-Qurasyi  ad-Dimasyqi, Tafsir  al-Qur’an  al-Azim (Beirut  Lebanon:  Dar  al-Kutub Ilmiyah, 1998), 89.
27 M. Lili Rasjidi, dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 93-94.
28 Muhammad  Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam; Dalam Pendekatan Teks dan Konteks (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 34.
29 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 87.
30 Edi  Riadi, Dinamika  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Dalam  Bidang  Perdata Islam (Depok: Gramata Publishing, 2011), 67.
31 Putusan MA No. 86K/AG/1994, h.14-15
ditetapkan  secara  jelas  dalam  undang  undang.  Sementara,  untuk  bagian  kewarisan  yang membutuhkan penafsiran, maka indikator keadilannya harus mengacu pada sistem kewarisan yang berkembang dalam masyarakat. 32
Dalam pandangan Hakim MA, upaya ini bukan tanpa dasar. Karena terdapat sejumlah ulama yang dimotori oleh Ibnu Abbas yang menafsirkan kata walad pada surat Al-Nisa’ ayat 176 dengan anak laki-laki dan anak perempuan. Walaupun pandangan Ibnu Abbas termasuk pandangan  minoritas  yang  dipandang  lemah,  namun  masuk  dalam  kategori  pandangan syaz yang  dilarang  untuk  dirujuk.  Pandangan  ulama  yang  lemah-  justru  akan  menjadi  pandangan fakta, bukti dan di persidangan serta keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Landasan inilah  yang  dijadikan  basis  oleh  MA  untuk  memutuskan  bahwa  si  termohon  Kasasi (pamannya)  menjadi  terhijab  untuk  mendapat  warisan  oleh  si  Pemohon  Kasasi  (anak perempuan). 33
Implikasi dari penerapan pendekatan ini, para Hakim Mahkamah Agung memutuskan bahwa  anak  perempuan  dapat  menghalangi  kewarisan  saudara  laki-laki.  Selagi  pewaris meninggalkan anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari hubungan darah dengan pewaris, menurut Mahkamah Agung menjadi terhijab, kecuali orang tua dan pasangan (istri atau suami).

## b) Menyesuaikan Nilai Keadilan Kewarisan Dengan Fakta Di Persidangan
Salah  satu  indikator  putusan  Hakim  yang  mengakomodir  cita  keadilan  adalah kesesuaiannya  dengan  substansi  fakta  di  persidangan.  Dalam  penanganan  kasus  ini,  Para hakim  di  kedua  tingkatan  Peradilan  Agama  sesungguhnya  telah  menemukan  fakta  di persidangan.  Hanya  saja,  karena  keduanya  berbeda dalam memandang fakta  di  persidangan, maka penerapan cita keadilan menjadi berbeda.
Pada  satu  sisi,  para  Hakim  Mahkamah  Agung  memandang  bahwa  Putusan  yang memposisikan  anak  perempuan  bisa  menghijab  paman  lebih  sesuai  dengan  fakta  di persidangan.  Karena  dalam  pada  perkara  ini,  setelah  si  pewaris  meninggal  dunia,  harta warisan  yang  menjadi  objek  perkara  dinikmati  dan  dikuasai  oleh  Amaq  Itrawan  dan  anak anaknya  hingga  berpuluh  puluh  tahun.  Sedangkan  Le  Putrahimah  (anak  Perempuan almarhum)  hidup  dalam  keadaan  sengsara  sampai  tiga  kali  menjanda.  Selama  itu  Le Putrahimah  belum  pernah  menikmati  harta  warisan  dari  ayahnya  (si  pewaris).  Setelah  ia dewasa terpaksa menjalani hidup yang sulit.
32 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadis (Jakarta: Tintamas, 1981), 37.
33 Lihat Putusan MA No. 86K/AG/1994. h.14-15
Melalui  perspektif  ini,  hakim  MA  merasa  lebih  adil  jika  seluruh  harta  warisan diberikan  kepada  Le  Putrahimah  (anak  Perempuan  Pewaris).  Kalaupun  bagian  1/2  harta warisan  yang  dituntut  oleh  cucu  dari  Amraq  Itrawan  harus  diberikan,  hakikatnya  1/2  harta warisan  tersebut  sudah  diberikan  kepada  mereka  berupa  hasil  kebun  selama  puluhan  tahun. Tidak adil jika mereka sekarang mendapatkan 1/2 bagian warisan lagi karena dulunya mereka telah  menikmati  sepenuhnya  hasil  tanah  kebun  (harta  Warisan)  dalam  waktu  yang  begitu lama.

## c) Mempertimbangkan Makna Substansi Undang-Undang Dan Nash
Tidak  hanya  itu,  bentuk  penafsiran  ini  dipandang  sesuai  dengan  makna  substansi undang-undang,  terutama  jika  dilihat  dari  sisi  kebutuhan  anak  laki  laki  dan  perempuan. Dimana kebutuhan anak  perempuan  dalam  masyarakat  Muslim  Indonesia  saat  ini  lebih cenderung  sama.  Begitu  juga  dalam  hal  peran  kontribusi  masing-masing  anak  laki-laki  dan anak perempuan dalam merawat pewaris selama sakit. Kultur masyarakat Muslim Indonesia pada  saat  ini  tidak  lagi  membedakan  kedudukan  antara  anak  laki-laki  dengan  anak perempuan.  Tidak  hanya  itu,  secara  faktual  hubungan  anak  perempuan  terhadap  orang  tua lebih dekat daripada saudara. Dengan mendapatkan harta yang penuh tanpa dikurangi dengan bagian  paman  (saudara  orang  tua)  diharapkan  kehidupan  seorang  anak  yang  telah  ditinggal mati orang tuanya akan lebih terjamin. 34
Paralel  dengan  pandangan  MA  yang  menerapkan  asas  bilateral,  keputusan  MA  ini juga dipandang sinergis dengan masyarakat modern Indonesia yang cenderung menempatkan model  “keluarga  inti”,  yaitu:  “bapak,  ibu  dan  anak”  tanpa  sanak  saudara. 35 Keluarga  inti merupakan  bentuk  susunan  keluarga  yang  standar  dan  diterima  secara  sosial  bukan  hanya masyarakat  Muslim  Indonesia,  tetapi  juga  masyarakat  Muslim  pada  umumnya”.  Dalam struktur  keluarga  inti,  saudara  kandung  Pewaris  tidak  memiliki  tanggung  jawab  apapun terhadap  keponakannya,  sebab  ia  mempunyai  tanggung  jawab  sendiri  terhadap  keluarga intinya masing-masing. Akibat dari penggunaan pendekatan ini, putusan MA menjadi berbeda dengan pandangan Para Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang menentukan bagian ahli waris secara al-furud al-muqaddarah.
Dengan demikian, upaya MA dalam mengimplementasikan cita keadilan merupakan langkah maju, karena Hakim MA berani berbeda dengan pandangan umum yang dianut oleh mayoritas.  Bahkan  mereka  berbeda  dengan  Asas  Keadilan  Berimbang  yang  sesungguhnya
34 Achmad Kuzari, Sistem As ā bah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 98.
35 Tahir  Azhari,  “Hukum  Keluarga  dan  Kewarisan  Islam  dalam  Masyarakat  Modern  Indonesia,” Mimbar Hukum no. 10 (1993), 24.
dipegang teguh oleh para Hakim PA. Dalam konteks pembaharuan Hukum Kewarisan Islam, upaya  kontekstualisasi  para  Hakim  MA  merupakan  langkah  pembaharuan  yang  bertipekan extra ordinary reform yang beraliran utilitarianisme .
Upaya kontekstualisasi norma kewarisan semacam ini mendapatkan pembenaran oleh dari  banyak  peneliti  ketika  didasarkan  pada  sejarah  diturunkannya  al-Qur’an.  Karena  dalam masyarakat pada waktu al-Qur’an diturunkan, “tanggung jawab memberi nafkah” ditanggung oleh  pihak  laki-laki,  baik  terhadap  saudara  perempuannya  maupun  terhadap  anak  istrinya. Wajar jika kemudian pembagian anak laki-laki lebih banyak dari pembagian anak perempuan. Dalam  pandangan  Hakim  MA,  ketentuan  seperti  itu  tentu  sudah  tidak  lagi  cocok  untuk diterapkan  terhadap  masyarakat  Muslim  Indonesia  di  mana  soal  “tanggung  jawab  memberi nafkah” tidak hanya dipikul oleh pihak laki-laki. Pada ranah ini dimensi cita keadilan harus terkontektualisasikan.    Bahkan  menurut  sebuah  riwayat,  ayat  ini  turun  dalam  kerangka membatalkan kebiasaan orang Arab yang tidak memberikan bagian kepada ahli waris wanita seperti  istri  dan  anak  wanita,  bahkan  juga  kepada  anak  laki-laki  jika  masih  kecil. 36 Dalam masyarakat modern yang cenderung memberikan kesempatan seimbang kepada laki-laki dan wanita  (struktur  masyarakat  bilateral),  maka  wajar  kalau  hak  dan  kewajiban  menjadi seimbang  termasuk  hak  dalam  warisan.  Melalui  perspektif  ini,  keputusan  Hakim  MA sesungguhnya  tidak  mengenyampingkan  keshahihan    al-Qur’an  yang  menyatakan “wain kanat wahidatan falaha al-nishfu”, tetapi MA lebih mementingkan aspek substansinya, yaitu nilai keadilan yang justru terletak pada aspek substansinya. Karena Hakim MA menggunakan struktur  keluarga  Muslim  sebagai  landasan  dalam  menafsirkan  ketentuan  al-Qur’an  yang dalam konteks penafsiran hukum Hakim dapat dibenarkan,
Walaupun  demikian,  fakta  tentang  adanya  kerjasama  dalam  mencari  nafkah  antara suami  istri  tidak  berarti  telah  mengubah  posisi  laki-laki  sebagai  kepala  keluarga  yang bertanggung  jawab.  Jika  hendak  menghindarkan  kesenjangan  yang  dikhawatirkan itu,  maka jalan  keluarnya  bukan  dengan  mengabaikan  ketentuan-ketentuan  al-Quran  tentang  tanggung jawab  laki-laki,  tetapi  dengan  cara  tetap  memperlakukan  hukum nafaqat (hukum  yang mengatur hal ihwal nafkah). Apabila ada yang mengabaikan kewajibannya, maka pihak yang merasa  dirugikan  bisa  menuntut  haknya  di  pengadilan.  Pihak  yang  mengabaikan kewajibannya patut mendapat hukuman. Pada level ini, MA tampak lebih mempertimbangkan “ruh syariat” atau  “pesan moral”  berupa nilai  keadilan  kewarisan, meskipun  akan  berakibat terabaikannya ketentuan-ketentuan dalam bunyi teks ayat-ayat al-Qur’an . 37
36 Khisni, Hukum Waris Islam (Semarang: Unissula Press, 2011), 73. 37 Khisni, Hukum Waris Islam (Semarang: Unissula Press, 2011), 73.
Dari kasus di atas, dapat dinyatakan bahwa para Hakim MA telah memerankan posisinya sebagai  “institusi hukum” dan  sebagai “institusi sosial” sekaligus. 38 Sebagai “institusi  sosial”, para  Hakim  MA  telah  memerankan  posisinya  dalam  mengakomodir  perkembangan  keadilan. Peran  ini  menjadi  penting  dilakukan  oleh  hakim,  karena  titik  tekan  hukum  waris  pada  tingkat penerapan  di  pengadilan  adalah  hukum  kasus.  Dalam  realitasnya,  kasus  hukum  berbeda-beda dengan  nuansa  yang  beragam,  maka  wajar  jika  putusan  Hakim  pun  menjadi  berbeda  pula  (teori illat hukum  dan  teori  rasionalitas).  Dengan  kata  lain,  bahwa  hukum  kewarisan  yang  dipandang qath’i atau ta’abbudi pada tingkat pelaksanaan ( tatbiq) bisa dhanny atau ma’qulat al-ma’na untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Syari’ . 39
Pada  level  ini,  para  Hakim  MA  menganggap  bahwa  pembagian  hukum  kewarisan  anak perempuan  dan  saudara  merupakan  hukum  yang  bersifat  teknis  dan  bersifat  temporer,  karena pembentukannya  berdasarkan  pertimbangan  adat-istiadat  atau  budaya  Arab  pada  waktu  ayat diturunkan.  Kalau  dikaitkan  dengan  penerapan  pada ketentuan-ketentuan  kadar pembagian  harta warisan dalam al-Qur’an, maka ketentuan anak laki-laki (umpamanya) berhak mendapat dua kali pembagian  anak  wanita  hanya  relevan  dengan  masyarakat  yang  kulturnya  dengan  kultur masyarakat pada saat ayat diturunkan.
Upaya Hakim MA ini merupakan terobosan berani karena terkesan bertentangan dengan teks al-Qur’an, as-Sunnah, bahkan juga dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menerapkan “maqashid  al-syari’ah” melalui  metode  “ istihsan” dan  “ maslahat”. Peran  Hakim  MA  untuk mengembangkan  makna  teks (takhrij  al-ahkam  ‘ala  nash  al-qanun) Pasal  181  dan  182  KHI adalah  dalam  kerangka  untuk  merealisasikan  keadilan  (aspek  filosofis)  dan  kemanfaatan  (aspek sosiologis).  Pada  level  ini,  para  hakim  MA  telah  memainkan  peranannya  melalui    ijtihad  untuk pengembangan  hukum  materiil  Peradilan  Agama  yang  terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) khususnya buku II tentang Hukum Kewarisan.
Dalam  konteks  ijtihad  hukum  Islam,  upaya  para  hakim  MA  dalam  merealisasikan  cita keadilan  kewarisan  dalam  kasus  ini  dilakukan  melalui  (dua)  corak  penalaran;  yaitu  corak penalaran ta’lili dengan  bentuk istihsan dan  corak  penalaran ta’lili dalam  bentuk istislahi .  Pada level  ini,  para  Hakim  Mahkamah  Agung  memandang  bahwa  agama  mempunyai  nilai  keadilan (aspek filosofis) dan nilai manfaat (aspek sosiologis). Pada ranah penemuan hukum, pertimbangan aspek  ini  mutlak  diperlukan.  Karena  secara  empiris,  hukum  bukan  merupakan  hal  yang  statis,
38 Satjipto  Rahardjo,  “Pengadilan  Agama  sebagai  Pengadilan  Keluarga,” Mimbar  Hukum no.  10 (1993), 23.
39 Muhammad  Atho  Mudzhar, Esai-Esai  Sejarah  Sosial  Hukum  Islam (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2014), 65.
tetapi  selalu  mengikuti  perubahan  masyarakat. 40 Oleh  sebab  itu,  hakim  sebagai  penegak  hukum dan  keadilan  wajib  menggali,  memahami  dan  mengikuti  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dan berkembang  dalam  masyarakat.  Seyogyanya  hakim  tidak  menjatuhkan  putusan-putusan  yang tidak membumi, dengan kata lain tidak bermanfaat bagi masyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa Peradilan  Agama  merupakan  “institusi  yang  dinamis”,  sebagai  institusi  yang  menata  kembali hukum  di  masyarakat,  menginterpretasikan  teks-teks  undang-undang  (Kompilasi  Hukum  Islam) dalam konteks masyarakat serta perubahan-perubahannya.
Mengacu  pada  alasan  ini,  upaya  Hakim  MA  tampak  lebih  berpihak  pada  cita  keadilan ( moral justice)  dan  mengenyampingkan  Asas  Keadilan  Berimbang  yang  kemudian  berimplikasi pada dipilihnya pandangan terhijabnya saudara pewaris. Upaya ini  dilakukan, karena hakim MA berkeyakinan  bahwa  hukum  yang    baik  adalah  hukum  yang  sesuai  dengan  hukum  yang  hidup dalam  masyarakat  ( the  living  law )  sebagai  pencerminan  dari  nilai-nilai  yang  berlaku  ( social justice ). 41 Dengan demikian, upaya penerapan cita keadilan oleh para hakim MA di atas tampak mempunyai  orientasi  dan  perspektif  keadilan  yang  lebih  luas,  sehingga  berpotensi  lebih  efektif. Sebuah  Pencarian  keadilan  yang  bukan  hanya  diorientasikan  para  pihak  yang  berperkara,  tetapi juga oleh masyarakat Muslim Indonesia. 42
Tidak  hanya  itu,  putusan  Hakim  MA  yang  mengacu  pada  pendapatnya  Ibnu  Abbas tersebut membuktikan bahwa hukum klasik dapat menjadi patokan untuk masa kini asalkan sesuai dengan kemaslahatan dan kondisi terkini. Pilihan ini dipandang lebih baik karena lebih mendekati prinsip  keadilan,  di  mana  zaman  sekarang  memang  saudara  kandung  Pewaris  tidak  memiliki tanggung  jawab  apapun  terhadap  keponakannya,  sebab  ia  mempunyai  tanggung  jawab  sendiri terhadap  keluarga  intinya  masing-masing.  Dan  merujuk  dari  tujuan  hukum  Islam  yang  bersifat umum  yaitu;  langkah  meniadakan  kemudharatan  harus  didahulukan  daripada  mengupayakan kemaslahatan umum.
Pada  level  ini,  para  Hakim  MA  memandang  bahwa  hukum  kewarisan Hijab  hirman , bersifat  teknis  yang  temporer,  karena  pembentukannya  berdasarkan  pertimbangan  adat-istiadat atau budaya Arab pada waktu ayat diturunkan. Jika ketentuan dalam ayat-ayat itu memang perlu dianggap sebagai hukum yang dapat ditelusuri alasannya (illat), maka apa yang dianggap sebagai illat hukum  itu  yaitu:  “tanggung  jawab  laki-laki  untuk  menjamin  nafkah”  saudara-saudara
40 M. Irwan Zamroni Ali, Ishaq, Muhammad Faisol, “Tuntutan Maslahah Dan Problem Otentisitas Agama  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam,” al-Qalam:  Jurnal  Ilmiah  Keagamaan  dan Kemasyarakatan 17 no.1 (Januari, 2023), 27.
41 M. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 93-94.
42 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al-kitab al-Arabi, 1984), 99.
perempuannya  yang  sedang  dalam  kesulitan  dan  nafkah  anak  dan  istrinya,  adalah  juga  ajaran Allah yang harus ditaati dan dilestarikan. 43
Dengan  demikian  waris  itu  dapat  berubah,  karena  pengaruh  kehidupan  masyarakat Muslim atau karena perubahan struktur sosial. Ternyata memang demikian, bahwa hukum waris itu, sekurang-kurangnya dalam pelaksanaannya bukan hanya dapat berubah karena struktur sosial, tetapi  sebab  yang  lebih  kecil,  yaitu  struktur  keluarga,  sebagaimana  yang  terjadi  pada  kasus  ini. Dengan  demikian,  aturan  hukum  yang  sudah sharih dalam  al-Qur’an  mengenai  waris  itu, terkadang  tidak  sepenuhnya  dapat  diterapkan  dan  kemudian  harus  dimodifikasi  dengan  ijtihad, karena adanya hukum lain yang juga datang dari Allah, yaitu kenyataan struktur keluarga. 44

## KESIMPULAN
Upaya hakim PA dalam menerapkan cita keadilan pada kasus kedudukan anak perempuan sebagai  penghalang  kewarisan  saudara  almarhum  dilakukan  dengan  dua  hal. Pertama, menafsirkan kekaburan makna anak pada Pasal 181 dan Pasal 182 melalui metode dan pendekatan yang berbeda. Kedua, mengaitkan pada living waris yang hidup dan berkembang pada masyarakat Muslim Indonesia. Ketiga, mengkorelasikan substansi makna anak melalui penelusuran asbabun nuzul . Keempat, menyesuaikan nilai keadilan kewarisan dengan fakta di persidangan. Penggunaan metode dan pendekatan yang variatif ini telah berimplikasi pada kualitas penerapan cita keadilan dalam masing-masing putusan hakim di PA. Adapun putusan yang dianggap lebih mengakomodir cita keadilan adalah keputusan MA yang memutuskan anak perempuan bisa menghijab kewarisan saudara. Hal demikian karena keputusan MA dianggap lebih sesuai fakta dan sistem  serta tradisi kewarisan  bilateral  yang  hidup  pada  masyarakat  Muslim  Indonesia.  Upaya  ini  merupakan terobosan  baru  dalam  mengaktualisasikan  cita  keadilan  sebuah  putusan.  Salah  satunya  karena berbeda  dengan  pandangan  umum,  fikih  mazhab,  dan  ulama  Indonesia.  Walaupun  demikian, secara umum keputusan ini tidak keluar dari ketentuan hukum materiil, yaitu Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
ad-Dimasyqi,  Ibnu  Katsir  al-Qurasyi. Tafsir  al-Qur’an  al-Azim. Beirut  Lebanon:  Dar  al-Kutub Ilmiyah, 1998.
al- Zuẖailiz, Wahbah. Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu . Beirut: Dâr al-Fikr. t.th).
Ali, Achmad. Jurnal Hukum dan Peradilan 2, no. 2 (Juli, 2013).
43 Satria  Effendi  M  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer:  Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Kencana, 2010), 65.
44 Wahbah al- Zuẖaili, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), 143.
Ali, M. Irwan Zamroni, Ishaq, Muhammad Faisol. “Tuntutan Maslahah Dan Problem Otentisitas Agama  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam.” al-Qalam:  Jurnal  Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 17 no.1 (Januari, 2023).
Ali,  Muhammad  Daud. Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Al-Qurthubi,  Syaikh  Imam. Tafsîr  Al-Qurthubi, Penerjemah:  Ahmad  Khotib.  Jakarta:  Pustaka, 2008.
Alwasilah,  A.  Chaaedar. Pokoknya  Kualitatif:  Dasar-dasar  Merancang  dan  Melakukan Penelitian Kualitatif. Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 2012.
Azhari,  Tahir.  “Hukum  Keluarga  dan  Kewarisan  Islam  dalam  Masyarakat  Modern  Indonesia.” Mimbar Hukum no. 10 (1993).
Hazairin. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadis. Jakarta: Tintamas, 1981.

## Het Herziene Indonesisch Reglement
Ilhami,  Haniah.  “Kedudukan  Asas  Keadilan  Berimbang  Dalam  Hukum  Kewarisan  Islam Dikaitkan  Dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  R.I.  Nomor  3  Tahun  2017  Tentang Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  Dengan  Hukum.” Mimbar  Hukum 32, no.2 (Juni, 2020).
Isma’il, Muhammad Ibn. Shahih Al-Bukhari. Damaskus: Dar Thuqi An-Najat, 2001.
Kamarusdiana. “Keadilan Waris Islam dalam Kedudukan Anak Perempuan sebagai Hājib Hirmān terhadap Saudara dalam Putusan Mahkamah Agung.” Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam 15, no. 2 (Desember, 2021).
Kamarusdiana. “Keadilan Waris Islam dalam Kedudukan Anak Perempuan sebagai Hājib Hirmān terhadap Saudara dalam Putusan Mahkamah Agung.” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 15, no. 2 (Desember 2021).
Khisni. Hukum Waris Islam. Semarang: Unissula Press, 2011.
Kuzari,  Achmad. Sistem  As ā bah:  Dasar  Pemindahan  Hak  Milik  Atas  Harta  Tinggalan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
Mahkamah  Agung,  MaPPI  FHUI,  dan  AIPJ  2,  2018, Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Mahkamah Agung R.I. dan AIPJ2 (Jakarta), 45.
Margono. Asas  Keadilan,  Kemanfaatan  dan  Kepastian  Hukum  dalam  Putusan  Hakim (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 37.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005.
Mudzhar, Muhammad Atho. Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
Nasution, Amin Husein. Hukum Kewarisan . Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
Nata, Abuddin. Metodologi Studi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
Pedoman Khusus Hukum Kewarisan angka 2 huruf e Mahkamah Agung, 2013, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Mahkamah Agung, Jakarta Putusan MA No. 86K/AG/1994, h.14-15 Putusan MA No. 86K/AG/1994. h.14-15 Putusan MA No. 86K/AG/1994. h.14-15
Putusan Mahkamah Agung RI No. 86K/AG/1994 Putusan No. 19/Pdt.G/1993/PTA.Mtr.h.3-4 Putusan No. 19/Pdt.G/1993/PTA.Mtr.h.3-4 Putusan No. 85/Pdt.G/92/PA.Mtr.h. 2-4 Rahardjo,  Satjipto.  “Pengadilan  Agama  sebagai  Pengadilan  Keluarga.” Mimbar  Hukum no.  10 (1993).
Rasjidi,  M. Lili Rasjidi dan Ira Thania. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

## Reglement voor de Buitengewesten
Riadi,  Edi. Dinamika  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Dalam  Bidang  Perdata Islam. Depok: Gramata Publishing, 2011.
Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dar al-kitab al-Arabi, 1984.
Suma,  Muhammad  Amin. Keadilan  Hukum Waris Islam;  Dalam  Pendekatan  Teks  dan  Konteks. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana, 2008..
Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Wahyudi,  Richo. Pembaruan  Hukum  Metodologi ,  tesis,  Fakultas  Hukum.  Jakarta:  Universitas Indonesia, 2011.
Zein,  Satria  Effendi  M. Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer:  Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah. Jakarta: Kencana, 2010.