## MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA LEMAHABANG KECAMATAN LEMAHABANG

## KABUPATEN KARAWANG
Oleh :
Hanny Purnamasari, M.A.P hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id
Rachmat Ramdani, S.IP Rahmatramdani014@gmail.com

## ABSTRAK
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membawa paradigma baru dalam  pembangunan,  mampu  mengubah  cara  pandang  pembangunan,  bahwa  kesejahteraan  dan  kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi dalam pembangunan yang merata semua lapisan masyarakat  yang  dimulai  dari  pemerintahan  desa.  Desa  menjadi  bagian  terdepan  dari  upaya  gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus berkeadilan  dan  berkesinambungan.  Oleh  karena  itu  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  tentang  Manajemen Pemerintahan Desa di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data yang  dilakukan  dengan  observasi,  wawancara,  dokumentasi  dan  studi  pustaka.  Peneliti  menggunakan  teori manajemen  pemerintahan  dari  Ndhara  yaitu  perencaan,  penggorganisasian,  penggerakan  dan  pengawasan. Peneliti  menggunakan  teknik purposive  sampling dengan  informan  Kepala  Desa  Lemahabang,    Sekdes  Desa Lemahabang, Kaur Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dusun dan dua orang masyarakat Desa lemahabang.
Hasil dari penelitian  ini  menunjukan  bahwa  manajemen pemerintahan dalam pemabgunan desa di  Desa Lemahabang  dilihat  dari  perencanaan  belum  efektif  karena  masih  kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat tentang  rencana  pembangunan  desa,  dalam  penggorganisasian  manajemen  pembangunan  desa  masih  belum efektif,  hal  ini  terlihat  dari  sumber  daya  manusia  aparatur  pemerintah  belum  sesuai  dengan  kompetensi  yang dimiliki  sehingga  pembagian  kerja  dalam  pelaksaan  pembangunan  belum  berjalan  dengan  optimal,  dalam penggerakan  belumefektif  karena  belum  adanya  kejelasan  tentang  teknis  pembangunan  desa  serta  berapa  lama pembanunan desa akan dilaksanakan dan dalam pengawasan juga masih belum efektif, hal ini terlihat dari belum ada tindak lanjut dari hasil pengawasan yang telah dilakukan baik baik internal maupun eksternal sehingga hasil dari pembangunan desa belum dapat diketahui.
Kata Kunci : manajamen pemerintahan, pembangunan desa, Lemahabang

## 1. LATARBELAKANG PENELITIAN
Ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa  diharapkan  dapat membawa  paradigmabaru  dalam  pembangunan,  mampu  mengubah  cara  pandang pembangunan,  bahwa  kesejahteraan  dan  kemakmuran  ekonomi  tidak  selamanya  berada  di kota atau perkotaan, tetapi dalam pembangunan yang merata semua lapisan masyarakat yang dimulai  dari  pemerintahan  desa.  Desa  menjadi  bagian  terdepan  dari  upaya  gerakan pembangunan  yang  berasal  dari  prakarsa  masyarakat,  guna  mencapai  kesejahteraan  dan kemakmuran, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan.
Berdasarkan  dari  peraturan  undang-undang  nomor  6  tahun  2014  tentang  pemerintahan desa  dalam  pasal  78  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pembangunan  desa  yaitu
bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup  manusia serta  penanggulangan  kemiskinan  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan saranan dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya  alam  dan  lingkungan  secara  berkelanjutan.  Selain  itu  dijelaskan  bahwa  dalam pembangunan  desa  harus  mengedepankan  kebersamaan,  kekeluargaan  dan  gotong  royong guna mewujudkan keadialan sosial.
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  program-program  pembangunan  desa  yang  kurang adanya  keterlibatan  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan  masih  mendominasi  oleh pihak  pemerintahan  dalam  perencanaan  pembangunan.  Hal  ini  terjadi  di  Desa  lemahabang dalam perencanaan pembangunan masih didominasi oleh pihak pemerintahan kurang adanya keterlibtan  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan  desa  lemahabang  masih rendahnya sumber daya manusia.
Pembangunan  masyarakat  desa  adalah  pembangunan  yang  bertumpu  pada  kebutuhan masyarakat  dengan  mendorong  adanya  keterlibatan  masyarakat  dalam  pembangunan, keberhasilan  dari  pembangunan  dapat  dinilai  dengan  adanya  keterlibatan  masyarakat  dalam perencanaan pembangunan. Pembangunan dalam masyarakat haruslah diterapkan sistem dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sehingga masyarakat menyadari betapa pentingnya suatu pembangunan yang ada di dareahnya. Birokrasi dalam hal ini pemerintah harus dapat berjalan efektif,  artinya  mampu  menjabarkan  dan  melaksanakan  pembangunan  pada  daerah  masing- masing  dan  di  sini  masyarakat  adalah  pelaku  utama  pembangunan  sedangkan  pemerintah (birokrasi)  berkewajiban  untuk  mengarahkan,  membimbung  serta  menciptakan  iklim  yang menunjang setiap pembangunan .
Desa  Lemahabang  Kecamatan  Lemahabang  Kabupaten  Karawang  dalam  melaksanakan program pembangunan selama ini belum mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan latarbelakang diatas tersebut, maka dari itu peneliti tertarik  untuk  lebih  lanjut  dan  mendalami  dalam  penelitian  ini  yang  berjudul  “Manajemen Pemerintahan  Dalam  Pembangunan  Desa  Di  Desa  Lemahabang  Kecamatan  Lemahabang Kabupaten Karawang” .

## 1.1.   Identifikasi  Masalah
Program  pembangunan  di  Desa  Lemahabang  kurang  adanya  keterlibatan  dari  partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan .
1. Pemerintah desa kurang memberikan informasi tentang program pembangunan terhadap masyarakat.
2. Pemerintah  desa  masih  mendominasi  dalam  perencanaan  pembangunan  masyarakat desa.
1.2. Rumusan Masalah:
1. Bagiamana perencanaan dalam manajemen pembangunan Desa Lemahabang?
2. Bagiamana Pengorganisasian dalam manajemen pembangunan Desa Lemahabang?
3. Bagaiamana  pengunaan  sumber-sumber  daya  dalam  manajemen  pembangunan  Desa Lemahabang?
4. Bagaimana kontrol dalam manajemen pembangunan desa Lemahabang?

## 1.4 Tujan Penelitian.
Sehubungan dengan latarbelakang penelitian dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah diuraikan  di  atas,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untk  mendeskripsikan  dan menganalisis  bagaimana  perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan,  dan  pengawasan manajemen pemerintahan dalam pembangunan masyarakat di Desa  Lemahabang  Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Definisi Manajemen
Manajemen  berasal  dari  kata  kerja  Bahasa  Inggris  “ to  manage ”  yang  berarti  menagatur. Selain  itu,  kata  “ to  manage” mempunyai sinonim antara lain: mengurus, memeriksa/mengawasi, menuntun/mengemudikan. Dari definisi di atas peneliti melihat yang dimaksud  dengan  manajemen  yaitu  mengurus,  memeriksa,  mengawasi,  pengendalian, mengemudi,  membimbing.  Secara etimologis Abdul  Sani  (1987:1),  mengatakan  bahwa manajemen berasal dari kata “ manage ” yang berarti mengemudikan, memerintah, memimpin, atau membimbing terhadap orang lain dalam upaya yang ingin dicapai. Manajemen disebut sebagai kegiatan, maka pelaksanaannya disebut manajing dan orang yang melakukannya disebut manajer. Individu yang menangani tugas-tugas operasional seluruhnya bersifat manajerial ,  kemampuan  manajerial  harus  sesuai  dengan  sifat-sifat  manajemen sebagai  suatu  proses.  Proses  ini  menjadi  panduan  dari  kegiatan  yang  dilakukan  secara menyeluruh.  Manajemen sebagai  suatu  proses  sosial,  artinya  adanya  proses  hubungan  anatar manajer dengan bawahan.
Penjelasan  tersebut,  istilah  manajemen  berhubungan  dengan  usaha  untuk  mencapai  tujuan tertentu  dengan  jalan  menggunakan  sumber-sumber  yang  telah  tersedia  dalam  organisasi dengan  cara  sebaik  mungkin.  Menurut  Sarwoto  (1991:47)  mengatakan  bahwa  organisasi mengandung  unsur  sekelompok  manusia,  maka  unsur  terpenting  dalam  manajemen  adalah kelompok  manusia.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  dari  George  R  Terry  (dalam  Sukirno, 2008:8)  yang  menyatakan  bahwa  unsur  dasar  ( basic element) yang  merupakan  sumber  yang dapat digunakan (available resources) untuk mencapai tujuan dalam manajemen adalah Men (manusia), Materials ( material ), Machins (mesin-mesin), dan Money (uang).

## 2.2 Fungsi Manajemen
Pandangan-pandangan yang berbeda dari para ahli mengenai rumusan rumusan fungsi-fungsi manajemen, di sini penulis mengambil pandangan dari seorang ahli bernama George R. Terry (dalam  Hasibuan,  2009:9)  merumuskan  fungsi-fungsi  manajemen  dengan  singkatan  POAC, yaitu  :  1).Perencanaan  ( Planning ),  2).  Pengorganisasian  ( Organizing ),  3).  Penggerakan ( Actuating ),  4).  Pengendalian/Pengawasan  ( Controlling ).    Terry  (1968:15)  mendefinisikan manajemen dalam bukunya Principles of Management yaitu Suatu proses yang membedakan atas  perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan  dan  pengawasan  dengan  memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya . Ndaraha (2003:159) menyebutkan yang telah ditetapkan oleh lembaga atau pejabat unsur- unsur sebagai berikut :
1. Tujuan  organisasional  yang  telah  ditetapkan  oleh  lembaga  atau  pejabat  yang berkompeten.
2. Fungsi,  yaitu  perencanaan  usaha  termasuk  penetapan  output  dan  outcome  yang dikehendaki, pengorganisasian sumber-sumber agar siap pakai/gerak,
penggerakan/penggunaan  sumber-sumber  supaya  ouput  dan  outcome  yang dihasilkan dinikmati konsumer sesuai dengan output outcome yang diharapakan
3. Siklus  produk  berawal  dari  konsumer  dan  setelah  melalui  beberapa  rute,  berakhir pada customer.
Dari  pendapat  ahli  di  atas,  dapat  dikemukakan  bahwa  fungsi  manajemen  merupakan rangkaian  kegiatan atau  aktivitas  dalam  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  secara  efektif  dan efesien.  Adapun  fungsi-fungsi  manajemen  secara  umum  terdiri  dari  perencanaan, pengorganisasian, pengerakan atau penggunaan sumber-sumber dan pengawasan kontrol.
1. Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematik dan teratur untuk mencapai  tujuan  organisasi  atau  memecahkan  masalah tertentu.  Perencanaan  juga diartikan  sebagai  upaya  memanfaatkan  sumber-sumber  yang  tersedia  dengan memperhatikan  segala  keterbatasan  guna  mencapai  tujuan  secara  efisien  dan  efektif. Perencanaan  merupakan  langkah  awal  dalam  proses  manajemen,  karena  dengan merencanakan  aktivitas  organisasi  kedepan,  maka  segala  sumber  daya  dalam  organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi.
2. Pengorganisasian  diartikan  sebagai  kegiatan  pembagian  tugas-tugas  pada  orang  yang terlibat  dalam  aktivitas  organisasi,  sesuai  dengan  kompetensi  SDM  yang  dimiliki. Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa  kegiatan  ini  merupakan  keseluruhan  proses memilih orang-orang serta mengalokasikannya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi, serta mengatur mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin pencapaian tujuan program dan tujuan organisasi.
3. Penggerakan/pengarahan  adalah  fungsi  manajemen  yang  terpenting  dan  paling dominan dalam proses manajemen.  Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi  ada.  Jika  fungsi  ini  diterapkan  maka  proses  manajemen  dalam merealisasikan tujuan dimulai. Penerapan fungsi ini sangat sulit, rumit, dan kompleks, karena  karyawan-  karyawan  tidak  dapat  dikuasai  sepenuhnya.  Hal  ini  disebabkan karyawan  adalah  makhluk  hidup  yang  punya  pikiran,  perasaan,  harga  diri,  cita-cita, dan lainnya.
4. Controlling  bukanlah  hanya  sekedar  mengendalikan  pelaksanaan  program  dan aktivitas  organisasi,  namun  juga  mengawasi  sehingga  bila  perlu  dapat  mengadakan koreksi. Dengan demikian apa yang dilakukan staff dapat diarahkan kejalan yang tepat dengan  maksud  pencapaian  tujuan  yang  telah  direncanakan.  Inti  dari  controlling adalah proses memastikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana.
5.

## 2.3 Pemerintahan Desa
Pemerintahan  Desa  merupakan  suatu  kegiatan  dalam  rangka  penyelenggaraan  Pemerintahan yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Desa  yaitu  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa. Pemerintahan  Desa  menurut  Widjaja  (2003:3)  pemerintahan  desa  diartikan  sebagai penyelenggaraan  pemerintahan  desa  merupakan  subsistem  dari  sistem  penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.  Kepala  Desa  bertanggung  jawab  kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan menyampaikan  laporan  pelaksanaan  tersebut  kepada  Bupati”.  Dari  uraian  di  atas,  penelitii dapat melihat bahwa pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepela Desa dan Perangkat Desa.

## 2.4 Pembangunan Desa
Banyak pendekatan pembangunan yang telah diterapkan, yakni dari pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan  dasar  hingga  yang  paling  mutakhir  yakni  pemberdayaan  masyarakat  dengan menempatkan masyarakat sebagai sentral (objek sekaligus subjek) pembangunan. Pengalaman menunjukkan  bahwa  pendekatan  pembangunan  yang  dilaksanakan  selama  ini  lebih menekankan  pada  pembangunan  fisik,  bukan  pada  pembangunan  karakter  masyarakat. Dengan  demikian  pendekatan  pembangunan  yang  relevan  adalah  masyarakat  mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri, terdesentralisasi dan tepat sasaran.
Pembangunan  desa  memegang  peranan  penting  yang  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dan  pada  hakikatnya  bersinergi  terhadap  pembangunan  daerah  dan  nasional. Dengan  kata  lain,  sesungguhnya  makna  pembangunan  negara  dan  bangsa  adalah pembangunan desa sebagai wajah yang nyata, bersifat lokalitas dan patut dikedepankan.
Makna pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi itu  diartikan  tidak  saja  sebagai  keikutsertaan  dalam  pembangunan  yang  direncanakan  dan dilaksanakan  oleh  pihak  luar  desa (outsider  stakeholder) atau  keterlibatan  dalam  upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk ke desanya, akan tetapi lebih dari sekedar itu. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif  dan  prakarsa  dari  warga  setempat  (lokal)  sehingga  dalam  pelaksanaannya  dapat menggunakan  kekuatan  sumber  daya  dan  pengetahuan  yang  mereka  miliki.  Sejalan  dengan itu,  segala  potensi  lokal  betapapun  kecilnya  tidak  dapat  diabaikan,  karena  akan  menjadi sumber dari sebuah pembangunan.
Midgley  (1995:78-79)  mengemukakan  ada  beberapa  aspek  dalam  pembangunan  desa, diantaranya  mementingkan  proses  dan  adanya  intervensi.  Dua  hal  tersebut  perlu  disoroti karena  terkait  dengan  konsep  pemberdayaan.  Suatu  program  pembangunan  yang  hanya mementingkan hasilnya untuk dipersembahkan pada masyarakat justru mengingkari martabat masyarakat, karena hal tersebut menghambat masyarakat untuk berperan serta dalam proses.
Sedangkan  intervensi  dimaksudkan  bahwa  dalam  pencapaian  perubahan  sosial  dengan pemerataan  kesejahteraan  bagi  semua  penduduk  tidak  terlepas  dari  campur  tangan pemerintah, karena pemerintah  yang menguasai berbagai sumber daya (Strategies  for Social Development by Governments) . Hal tersebut juga berkaitan dengan penumbuhan keberdayaan mereka  dalam  program-program  pembangunan,  apalagi  yang  memang  berskala  lokal  dan menyangkut  kebutuhan  dasar  masyarakat  sudah  sewajarnya  didesentralisasikan  pada masyarakat setempat untuk direncanakan dan dilaksanakan.  Peran pemerintah terbatas dalam hal penyediaan dana stimulan dan memfasilitasinya.
Dapat dilihat bahwa konsep pembangunan desa telah menempatkan perlakuan terhadap masyarakat  dalam  pembangunan  pada  posisi  yang  begitu  berarti  dan  sentral.  Sehingga keterlibatannya  dalam  proses  pembangunan  menjadi  titik  penentu  apakah  proses pembangunan  itu  menjadi  wahana  proses  belajar  atau  hanya  sekedar  sebuah  rekayasa  yang mana pemerintah menjadi pemain tunggal. Dengan demikian penekanan pada aspek “proses” memiliki  arti  penting.  Proses  belajar  mengandung  makna  bahwa  setiap  kekurangan  dan kelemahan yang muncul  dalam  proses  pelaksanaan  program  pembangunan  menjadi  informasi  yang penting dan untuk itu dilakukan upaya-upaya penanggulangannya.

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dimana  dalam penelitian  yang  dilakukan  bersifat  deskriptif  yaitu  untuk  mengetahui  atau  menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang  objektif  dalam  rangka  untuk  mengetahui  Manajemen  Pemerintahan  Dalam Pembangunan di Desa Lemahabang Kecamtan Lemahabang Kabupaten Karawang.
Menurut Moleong (2005:6) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang  apa  yang  dialami  oleh  subyek  penelitian  misalnya,  perilaku,  persepsi,  motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dilihat  bahwa  penelitian  kualitatif  merupakan penelitian yang dilakukan dalam kondisi objek alamiah, dimana antara individu dengan latar atau fokus penelitiannya tidak diisolasi kedalam bentuk variabel atau hipotesis, karena antara peneliti  dengan  tempat  dimana  dia  melakukan  penelitiannya  merupakan  satu  kesatuan  yang utuh.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  merupakan  penjelasan  mengenai  data  selama penelitian  di  lapangan  terhadap  Manajemen  Pemerintahan  Dalam  Pembangunan  Di  Desa Lemahabang  Kecamatan  Lemahabang  Kabupaten  Karawang,  diperoleh  data  dan  informasi melalui  wawancara  mendalam  terhadap  informan  yang  ditemui  dilapangan  dan  studi dokumentasi.
Wawancara  mendalam  yang  bersumber  dari  konsep  manajemen  pemerintahan  dalam pelaksanaan  pembangunan  masyarakat  desa  lemahabang  Kecamatan  Lemahabang  dan  data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip serta data dan informasi lainnya yang ada di Kantor Desa Lemahabang dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa.
Analisa  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dalam  proses  menyusun  data, mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola atau kategori agar dapat ditafsirkan yang  dilakukan  melalui  3  macam  kegiatan  yang  saling  berhubungan  dan  berlangsung  terus menerus.  Kegiatan  tersebut  terdiri  dari  reduksi  data  dengan  mengumpulkan  informasi  yang didapat dan menyederhanakan informasi, display data atau penyajian data dengan menyajikan berbagai  informasi  data  yang  telah  dianalisis  sehingga  memberikan  gambaran  keseluruhan atau  bagian-bagian  tertentu  dari  penelitian  dari  penelitian  yang  dilakukan,  penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan dimaksud untuk mencari makna dan membuat kesimpulan.

## 4.1 Perencanaan  dalam  manajemen  pemerintahan  desa  dalam  pembangunan  desa  di Desa Lemahabang
Perencanaan  merupakan  susunan  langkah-langkah  secara  sistematik  dan  teratur  untuk mencapai  tujuan  organisasi  atau  memecahkan  masalah  tertentu.  Perencanaan  juga  diartikan sebagai  upaya  memanfaatkan  sumber-sumber  yang  tersedia  dengan  memperhatikan  segala keterbatasan  guna  mencapai  tujuan  secara  efisien  dan  efektif.  Perencanaan  dalam pembangunan  desa  dengan  mengunakan  pendekatan  botton  up  yang  dimulai  dari mengindentifikasi  permasalahan-permasalahan  dan  kebutuhan  yang  memang  benar-benar yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  Desa  Lemahabang.  Perencanaan  pembangunan  memang perlu  mendapatkan  dukungan  dari  partisipasi  peran  aktif  masyarakat  yang  terlibat  dalam perencanaan  pembangunan  yang  akan  oleh  pemerintah  desa,  tanpa  adanya  ikut  sertaan masyarakat  pemerintah  sulit  untuk  mengetahui  apa  saja  yang  memang  dibutuhkan  oleh masyarakat desa.
Oleh  sebab  itu,  maka  pembangunan  yang  direncanakan  harus  sesuai  dengan  kemauan masyarakat  disamping  dukungan  dari  partisipasi  yang  dimiliki  masyarakat  untuk menyukseskan  setiap  gerakan  pembangunan  yang  akan  dilaksanan.  Berdasarkan  hasil penelitian  dilapangan  menunjukan  bahwa  perencanaan  pembangunan  masyarakat  desa  yang
dilaksanakan  di  Desa  Lemahabang  terdapat  bentuk-bentuk  partisipasi  dari  masyarakat  yang memberikan  masukan  terkait  perencanaan  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  oleh pemerintah desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kaur pembangunan Desa menyatakan dalam perencanaan pembangunan beliau menyatakan bahwa:
“Perencanaan dimulai dari awal tahun dilaksanakan yang disesuaikan dengan pengajuan dari  setiap  dusun-dusun  yang  mengajukan  kebutuhan  untuk  satu  tahun  kedepan pembangunan, pengajuan tersebut dari masyarakat oleh kami pemerintah desa di input data-data  atas  pengjuan  dari  masyarakat  yang  diwakili  oleh  setiap  dusun.  Misalnya pembangunan atas pengajuan pembangunan infrastuktur jalan setelah data di input kami dari  Desa  melakukan  survai  lapangan  atas  pengajuan  pembangunan  infrastuktur tersebut”. (Kantor Desa Lemahabang, 6 Sepetember 2017)
Perencanaan pembangunan bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat untuk  lebih  baik,  melalui  langkah  awal  perencanan  pembangunan  untuk  mencapai pertumbuhan  masyarakat  tentunya  melalui  pendekatan  partisipasi  dengan  mendengarkan segala  kebutuhan  masyarakat  sebagai  acuan  pelaksanaan  pembangunan  yang  akan dilaksanakan  oleh  desa.  Perencanaan  pembangunan  di  desa  melalui  beberapa  tahap,  dari setiap tahapan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat sebagai objek  pembangunan  yang  diberikan  kesempatan  untuk  memberikan  masukan  atas pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa  hal  ini  diungkapkan  oleh Sekretaris Desa Lemahabang menyatakan bahwa:
“Perencanaan pembangunan di Desa tahapan pertama, dimulai dari Musrembang dusun mengindentifikasi  setiap  kebutuhan  masyarakat  di  Desa  lemahabang  ada  empat  dusun. Dari keempat dusun itu kami melaksanakan musrembang untuk menampung kebutuhan masyarakat  untuk  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  satu  tahun  kedepan  maupun jangka  panjang.  Dilanjutkan  dengan  musrembang  Desa  menentukan  prioritas pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  atas  hasil  dari  musrembang  dusun.  Setelah  itu musrembang  kecamatan  dari  setiap  musrembang  desa  disatukan  untuk  dibahas  di musrembang  kabupaten  itulah  tahapan  perencanaan  pembangunan  di  desa”.  (Kantor Desa Lemahabang, 6 September 2017)
Selain dari tahapan-tahapan tersebut dalam perencanaan pembangunan masyarakat desa di  Lemahabang juga harus  diperhitungkan landasan peraturan yang mengatur dalam rencana pembangunan.  Pemerintah  desa  lemahabang  sebagai  pelaksanaan  pembangunan  masyarakat mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  terutama  dalam  hal  pelaksanaan  kebijakan berhubungan  dengan  program  rencana  pembangunan  desa  yang  akan  dilaksanakan  di  Desa Lemahabang,  sebagaimana  pernyataan  dari  Kepala  Desa  Lemahabang  beliau  menyatakan bahwa:
“Kami sebagai pelaksana pembangunan desa dari setiap tahapan-tahapan pembangunan mengacu  pada  peraturan  yang  ada  seperti  peraturan  menteri  dalam  negeri  nomor  66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan dan undang-undang desa terbaru acuan kami  dalam  pelaksanaan  pembangunan”.  (Kantor  Desa  Lemahabang,  6  September 2017)
Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang akan dilaksanakan berkaitan dengan perencanaan pembangunan  itu  benar-benar  dapat  mengakomodir  setiap  aspirasi  masyarakat  sebagai  dari objek  pembangunan  berkaitan  dengan  perencanaan  pembangunan  dalam  setiap  keputusan pengambilan  keputusan  untuk  dijadikan  pelaksaan  pembangunan.  Berdasarkan  hasil  dari
pengamatan  penelitian  dan  wawancara  mendalam  dengan  informan  penelitian  dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pembangunan masyarakat desa sudah berjalan dengan baik  dengan  adanya  beberapa  tahapan  yang  dilaksanakan  oleh  Desa  Lemahabang  untuk mewadahi aspirasi masyarakat untuk pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
Selain  itu,  pemerintah  Desa  Lemahabang  dalam  perencanaan  pembangunan  hanya sebagai  fasilitator  pengajuan-pengajuan  dari  masyarakat  setelah  itu  pemerintah  desa menentukan skala prioritas pembangunan. Perencanaan pembangunan masyarakat desa sudah memiliki  acuan  dalam  penyelenggaran  perencanaan  pembangunan  desa,  akan  tetapi  dalam perencanaannya  belum  melibatkan  masyarakat.  Selain  itu  pemerintah  desa  belum  melakukan sosialisasi  secara  menyeluruh  tentang  rencana  pembangunan  yang  ada  di  Desa  Lemahabang sehingga perencanaan dalam manajemen pemerintahan dalam pembangunan desa belum efektif.

## 4.2 Pengorganisasian  dalam  manajemen  pemerintahan  desa  dalam  pembangunan desa di Desa Lemahabang
Pengorganisasian  diartikan  sebagai  kegiatan  pembagian  tugas-tugas  pada  orang  yang terlibat dalam aktivitas organisasi, sesuai dengan kompetensi SDM yang dimiliki. Oleh karena itu  dapat  dikatakan  bahwa  kegiatan  ini  merupakan  keseluruhan  proses  memilih  orang-orang serta mengalokasikannya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi,  serta  mengatur  mekanisme  kerjanya  sehingga  dapat  menjamin  pencapaian  tujuan program dan tujuan organisasi.
Tahapan  pembangunan  masyarakaat  desa  lemahabang  tidak  hanya  dilaksanakan  oleh pemerintah  desa  tetapi  ada  pembagian  tugas  dalam  menentukan  prioritas  pembangunan. Pembagian  tugas  tersebut  untuk  mendata  semua  keperluan  dan  kebutuhan  dari  setiap masyarakat.  Tanpa  adanya  pembagian  tugas  dalam  pembangunan  masyarakat  desa  di  Desa Lemahabang  tidak  akan  terlaksana  efektif  karena  Desa  lemahabang  keterbatasan  dalam sumber  daya  manusia.  Desa  dalam  mengakomodir  aspirasi  membagi  tugas  kepada  setiap dusun untuk membuat musyawarah yang akan dihadiri oleh masyarakat dusun setempat untuk menentukan  pembangunan  di  dusun  tersebut  sebagiamana  yang  diungkapkan  oleh  Kaur pembangunan lemahabang menyatakan bahwa:
“Pelaksanaan  pembangunan  membagi  tugas,  pemerintah  desa  di  bantu  oleh  wakil wilayah  dan  ketua-ketua  dusun  yang  membantu  pelaksanaan  pembangunan  tanpa adanya  pembagian  tugas  tidak  akan  semua  terakomodir  aspirasi.  Saya  kooridnasi dengan  sekretaris  desa  dan  kepala  desa  untuk  melaporkan  tahapan  pembangunan  ”. (Kantor Desa Lemahbang, 6 September 2017)
Dalam  tahapan  perencanaan  maupun  pelaksanaan  pembangunan  masyarakat  desa  di Lemahabang membagi tugas dan dibantu oleh masyarakat sebagai pemantuan pelaksaan dari pembangunan  tersebut.  Seperti  perencanaan  pembangunan  infrastruktur  tahapan  pertama masyarakat yang terdiri dari wakil wilayah dan dusun mengukur berapa meter jalan yang akan diperbaiki setelah itu ditinjuan oleh Desa dan dibantu LPM untuk melihat kondisi dilapangan yang  diperbaiki  melalui  anggaran  desa  dengan  di  bantu  oleh  aparatur  desa  dan  masyarakat dusun setempat.
Pengorganisasian  dalam  pembangunan  Desa  Lemahabang  dibantu  oleh  masyarakat misalkan untuk pembangunan bidang kesehatan kami bekerjasama dengan ibu-ibu posyandu mendata  apa  saja  yang  dibutuhkan  untuk  di  bantuk  oleh  pemerintah  desa  seperti  kebutuhan membangunan fasilitas posyadu, kelengkapan sarana dan prasarana untuk posyandu dan lain- lain.  Sama  halnya  di  bidang  pendidikan  pun  kami  bekerjasama  dengan  masyarakat  yang
mengelola  seperti  PAUD  yang  ada  di  Desa  Lemahabang  mendata  semua  kebutuhannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Desa Lemahabang menyatakan bahwa:
“Selalu  pembangunan  di  Desa  Lemahabang  sudah  ditentukan  presentasi-presentasi anggaran  dari  setiap  bidangnya  seperti  bidang  pendidikan,  bidang  kesehatan,  bidang pendidikan  dan  bidang  pembangunan  semuanya  udah  di  plot  dianggarakan  melalui kebijakan  APBDes  tahapan  mengumpulkan  data  yang  akan  di  biaya  oleh  Desa bekerjasama  dengan  masyarakat  yang  diundang  ke  Kantor  Desa”.  (Kantor  Desa Lemahabang, 6 September  2017)
Kelemahan  dalam  pengorganisasian  pembangunan  di  Desa  Lemahabang  terletak  di sumber  daya  manusianya  sebagai  pelaksana  dari  pembangunan  masih  rendah  bisa  dilihat berdasarkan  dari  komposisi  pendidikan.  Desa  Lemahabang  belum  ideal  dalam  pembagian tugas  sesuai  dengan  kemampuan  keahlian  di  bidangnnya  hal  ini  dikarenakan  adanya keterbatasan  dari  minat  masyarakat  desa  untuk  menjadi  aparatur  desa.  Berdasarkan  hasil pengamatan  di  lapangan  peneliti,  menurut  pandangan  penelitian  bahwa  pengorganisasian pembangunan  di  Desa  Lemahabang  belum  cukup  berjalan  dengan  baik.  Faktor  penghambat dari  pengorganisasian  terletak  dari  sumber  daya  manusia  yang  akan  melaksanakan  dari pembangunan  tersebut.  Mekanisme  pengorganisasian  pembangunan  Desa  Lemahabang dengan mengundang masyarakat ke kantor desa untuk menyampaikan apa saja  yang mereka butuhkan yang tertampung dalam draf musrembang dusun.

## 4.3 Pergerakan  dalam  manajemen  pemerintahan  desa  dalam  pembangunan  desa  di Desa Lemahabang
Pengorganisasian  menurut  Terry  dalam  Syamsir  Torang  (2013:171),  Actuating (penggerakan) meliputi kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, dan perintah. Kepemimpinan yakni  gaya  memimpin  dari  sang  pemimpin  dalam  mengoptimalkan  seluruh  potensi  dan sumber  daya  organisasi  agar  mengarah  pada  pencapaian  tujuan  program  dan  organisasi. Sedangkan koordinasi yakni suatu aktivitas membawa orang-orang yang terlibat organisasi ke dalam suasana kerjasama yang harmonis.
Kepemimpinan  merupakan  bagian  terpenting  dalam  mencapainya  sebuah  tujuan  dari suatu  organisasi.  Dalam  hal  ini  kepemimpinan  dalam  pembangunan  masyarakat  desa lemahabang untuk mengoptimalisasikan seluruh potensi yang dimiliki oleh desa lemahabang baik  sumber  daya  manusia  maupun  potensi  sumber  daya  alam  yang  dapat  dikembangkan untuk dijadikan pembangunan hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat .
Pembangunan  di  desa  lemahabang  yang  menjadi  unggulan  masih  terfokus  pada pembangunan  fisik  seperti  pembangunan  infrastuktur  jalan  di  setiap  dusun-dusun.  Dalam kepemimpinan  kepala  desa  saat  ini  memiliki  keinginan  untuk  menyelesaikan kepemimpinannya  fokus  pada  pembangunan  merata  infrastuktur  jalan  dari  setiap  dusunnya. Kepemimpinan  mengoptimalkan  semua  para  aparatur  desa  untuk  mampu  menggerakan pembangunan infrastuktur jalan dengan bekerjasama dengan masyarakat yang akan diperbaiki infrastuktur  jalannya.  Sebagaimana  pernyataan  dari  kaur  pembangunan  menanggapi  tentang kepemimpinan Kepala Desa Lemahabang mengatakan bahwa:
“Bukannya  saya  membaguskan  kepala  desa  yah..  emang  beliau  pro  aktif  kalau dibandingkan  dengan  kepala  desa  yang  lain.  Pimpinan  proaktif  pelaksanaan pembangunan  bahkan  beliau  sendiri  terjun  kelapangan  untuk  mendampingi  proses pengukuran jalan yang akan diperbaiki tidak hanya menyerahkan kepada kami sebagai bawahan beliau ”. (Kantor Desa Lemahabang, 6 September 2017)
Dalam  menunjang  keberhasilan  dari  proses  pembangunan  tidak  lepas  dari  pengaruh kepemimpinan  yang  mengerakan  aparatur  pemerintah  maupun  masyarakatnya.  Maka keberhasilan  dari  pembangunan  masyarakat  desa  bukan  saja  diukur  dari  segi  keberhasilan dalam  pelaksanaan  kebijakan  atau  penyelenggaran  program  pembangunan  masyarakat  tetapi bagaimana  seorang  pemimpin  mampu  menumbuh  kembangkan  partisipasi  baik  berupa dukungan  penuh  dari  masyarakat  maupun  sumbangan-sumbangan  lainnya  yang  dapat diberikan  oleh  masyarakat  untuk  menyukseskan  pembangunan  di  desa.  Sebagaimana  yang dikemukan oleh masyarakat desa menyatakan bahwa :
“Bentuk partisipasi masyarakat sudah tinggi bisa dilihat dari musrembang dusun banyak warga  yang  ikut  terlibat  dalam  perencanaan  pembangunan,  waktu  pelaksanaan musrembang  banyak  yang  kasih  bantuan  masukan  untuk  pembangunan  di  desa kebanyakan  dari  mereka  ingin  pembangunan  infrastruktur  jalan  yang  dirasakan  masih banyak  yang  rusak  jalan-jalan  ke  dusun  ”.      (Kantor  Desa  Lemahabang,  6  September 2017)
Selanjutnya  di  sampaikan  oleh  masyarakat  yang  terlibat  langsung  dalam  proses pelaksanaan  pembangunan  infrastuktur  di  Desa  Lemahabang  dalam  menanggapi  gaya kepemimpinan Kepala Desa Lemahabang beliau mengatakan bahwa:
“Yang  saya  rasakan  kepala  desa  ketika  memperbaiki  jalan  di  dusun  krajan  beliau langsung  mendampingi  pengukuran  bahkan  beliau  berkoordinasi  dengan  masyarakat setempat  untuk mengupayakan  agar  di  dusun  krajan  bisa masuknya  mobil  sekarang  di dusun krajan bisa masuk mobil dan jalan udah diperbaiki ”. (Kantor Desa Lemahabang, 6 September 2017)
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  wawancara  mendalam  dengan  informan  menunjukan bahwa pengerakan dalam manajemen merupakan hal penting untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai dari suatu tujuan. Dalam hal ini pengerakan dalam pembangunan masyarakat desa di Desa Lemahabang belum berjalan efektif. Jika dilihat dari gaya kepemimpinan Kepala Desa yang dapat bekerja secara maksimal dalam mengoptimalkan sumber daya manusia baik dari  aparatur  pemerintah  maupun  masyarakat  untuk  mendukung  proses  pelaksanaan pembangunan.  Akan  tetapi  belum  ada  kejelasan  mengenai  siapa  pelaksana  pembangunan desa, berapa lama proses pembangunannya dan apa yang menjadi  ukuran keberhasilan dalam pembangunan.

## 4.4 Pengawasan  dalam  manajemen  pemerintahan  desa  dalam  pembangunan  desa  di Desa Lemahabang
Menurut  Terry  dalam  Syamsir  Torang  (2013:177)  pengawasan  sebagai  bagian  dari pengendalian  akan  mencatat  perkembangan  organisasi  kearah  tujuan  yang  diharapkan  dan memungkinkan  pemimpin mendeteksi  penyimpangan  dari  perencanaan  tepat  pada  waktunya untuk  mengambil  tindakan  korektif  sebelum  terlambat  dengan  menentukan  dan  menetapkan apa yang harus dilakukan dan diharapkan.
Pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan secara internal organisasi dilakukan oleh Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kedua lembaga  tersebut  yang  mengawasi  setiap  pelaksanaan  pembangunan  yang  diselenggarakan oleh  pemerintah  desa  lemahabang.  Sedangkan  pengawasan  secara  ekternal  dilakukan  oleh masyarakat  itu  sendiri  yang  dapat  mengawasi  pelaksaan  dari  pembangunan  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  Desa  Lemahabang  pernyataan  yang  disampaikan  oleh Sekretaris Desa menyatakan bahwa:
“Kepala desa selalu memberikan arahan ke semua aparatur pemerintahan agar pelaksaan pembangunan  agar  berjalan  efektif  karena  desa  saat  ini  banyak  yang  mengawasi makanya pimpinan selalu memberikan arahan agar program berjalan efektif. Nah yang sering  menjadi  kendala  dalam  proses  pelaksanaan  pembangunan  desa  ketika  turun semua  program  pembangunan  di  setiap  desa  kita  berebut  untuk  dapat  bahan  material untuk pembangunan karena turunnya program pembangunan di kabupaten berbarengan sedangkan di desa masih fokus utama pembangunan fisik”. (Kantor Desa Lemahabang, 6 September 2017)
Kepala desa sangat menekankan kerjasama antar aparatur pemerintah agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif. Di Karawang saat ini sudah banyak kepala desa yang terjerat kasus korupsi maupun penyimpangan kewenangan yang dilakukan oleh kepala desa. Di desa lemahabang selama ini belum ada teguran dari pihak pengawasan terhadap pelaksanaan dari pembangunan  desa  berjalan  sesuai  dengan  perencaan  belum  ada  teguran  dari  LPM  maupun BPD terkait dengan pelaksaan pembangunan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  menyatakan  bahwa  pelaksanaan pembangunan desa dilakukan oleh Desa beliau menyatakan bahwa:
“Masyarakat  selalu  mengangap  bahwa  desa  itu  banyak  uang  dari  bantuan  dari pemerintah  kabupaten  maupun  pemerintah  provinsi  dan  bantuan-bantuan  lainnya, sedangkan  kita  sebagai  pelaksanaan  pembangunan  bahwa  anggaran  yang  ada  di  desa semua  dialokasi  untuk  pembangunan  plot  anggaran  70%  untuk  pembangunan  fisik sedangkan  sisa  nya  pembangunan  non  fisik.  Desa  pun  dalam  pelaksaan  pembangunan tidak  lepas  dari  acuan  aturan-aturan  yang  mengikat  menjadi  landasan  pelaksaan  ”. (Kantor Desa Lemahabang, 6 September 2017)
Dalam  pelaksaan  pembangunan  desa  yang  banyak  teguran  dari  pihak  pengawasan pembangunan  ekonomi  simpan  pinjem  yang  selalu  menjadi  sorotan  oleh  pihak  pengawasan baik  LPM  maupun  BPD  program  simpan  pinjem.  Karena  simpan  pinjem  tersebut  sering terjadinya  tumpang  tindih  aturan  selain  itu  masyarakat  selalu  menganggap  bantuan  dari pemerintah  tidak  perlu  dikembalikan  mereka  menganggap  bantuan  modal  tanpa  harus memikirkan  untuk  mengembalikan  uang  tersebut.  Sedangkan  program  simpan  pinjam  itu sebagai  upaya  pemerintah  melakukan  pemberdayaan  untuk  masyarakat  agar  dapat kemandirian  dalam  bidang  ekonomi.  Desa  lemahabang  untuk  beberapa  tahun  terakhir  tidak ada  program  bidang  ekonomi  simpan  pinjem  akan  mendeteksi  adanya  penyimpangan  dalam pelaksanaannya  sedangkan  aparatur  pemerintah  desa  bekerja  selalu  diawasi  oleh  masyarakat secara langsung maupun pihak kelembagan BPD dan LPM.
Berdasarkan hasil pengamatan penelitian, pengawasan dalam pembangunan merupakan hal  yang  terpenting  dari  manajemen  pembangunan  karena  tanpa  adanya  pengawasan  maka pelaksaan  pembangunan  akan  banyak  terjadinya  penyimpangan.  Dalam  hal  ini  pengawasan dalam  pembangunan  masyarakat  Desa  Lemahabang  belum  efektif.  Pelaksaan  pembangunan masyarakat  desa  di  Lemahabang  untuk  pembangunan  sudah  berjalan  di  semua  dusun,  akan tetapi belum ada tindak lanjut dari hasil pengawasan  yang telah dilakukan baik baik internal maupun  eksternal  sehingga  hasil  dari  pembangunan  desa  belum  dapat  diketahui  apakah masyarakat dapat menikmati hasilnya atau tidak.

## 5. PENUTUP

## 5.1 Simpulan
Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan dalam pembangunan masyarakat Desa Lemahabang belum efektif. Hal ini  terlihat  dari  Perencanaan  pembangunan  masyarakat  desa  sudah  memiliki  acuan dalam  penyelenggaran  perencanaan  pembangunan  desa,  akan  tetapi  dalam perencanaannya  belum  melibatkan  masyarakat.  Selain  itu  pemerintah  desa  belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh tentang rencana pembangunan yang ada di Desa  Lemahabang  sehingga  perencanaan  dalam  manajemen  pemerintahan  dalam pembangunan desa belum efektif.
2. Pengorganisasian dalam pembangunan masyarakat Desa Lemahabang belum begitu berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kelemahan pengorganisasian terletak dari  sumber  daya  manusia  aparatur  pemerintah  belum  sesuai  dengan  kompetensi yang  dimiliki  sehingga  pembagian  kerja  dalam  pelaksaan  pembangunan  belum berjalan dengan optimal.
3. Pengerakan  dalam  pembangunan  masyarakat  Desa  Lemahabang  belum  berjalan efektif. Jika dilihat dari gaya kepemimpinan Kepala Desa yang dapat bekerja secara maksimal  dalam  mengoptimalkan  sumber  daya  manusia  baik  dari  aparatur pemerintah maupun masyarakat untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan.  Akan  tetapi  belum  ada  kejelasan  mengenai  siapa  pelaksana pembangunan  desa,  berapa  lama  proses  pembangunannya  dan  apa  yang  menjadi ukuran keberhasilan dalam pembangunan.
4. Pengawasan  dalam  pembangunan  masyarakat  Desa  Lemahabang  belum  efektif. Pelaksaan  pembangunan  masyarakat  desa  di  Lemahabang  untuk  pembangunan sudah  berjalan  di  semua  dusun,  akan  tetapi  belum  ada  tindak  lanjut  dari  hasil pengawasan  yang  telah  dilakukan  baik  baik  internal  maupun  eksternal  sehingga hasil  dari  pembangunan  desa  belum  dapat  diketahui  apakah  masyarakat  dapat menikmati hasilnya atau tidak.

## 5.2 Saran
1. Kepala Desa dalam menjalankan program pembangunan harus melibatkan masyarakat agar  tercipta  suatu  hubungan  dan  kinerja  yang  baik  antara  pemerintah  desa  dengan masyarakat,  disamping itu juga akan membuat masyarakat merasa bertanggungjawab atas  pembangunan  tersebut  serta  akan  memelihara  akan  hasil  pembangunan  dengan sebaik-baiknya.
2. Kepala  Desa  harus  mengirimkan  stafnya  untuk  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan agar dapat menujang kemampuan staf desa dalam melaksanakan pembangunan.
3. Kepala Desa harus terus menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat desa agar asprirasi masyarakat dapat tersalurkan dalam program pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan.Yogyakarta: Graha Ilmu.
Creswell. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dessler, Gery. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Salemba Empat.
Hasibuan,  Malayu  S.P.  2006.  Manajemen  Dasar,  Pengertian  Dan  Masalah.  Jakarta:Bumi Aksara .
____________________.  2016.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Jakarta  :  PT.  Bumi Aksara.
Manulang, M.1996. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Masry Simbolon Maringan. 2004. Dasar- dasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Moelong. Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
Nawawi,  Hadari.  2011.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Untuk  Bisnis  Yang  Kompetitip. Yogyakarta : UGM Press.
Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu pemerintahan baru). Jakarta : Rineka Cipta.
Nurcholis,  Hanif.  2011.  Pertumbuhan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.  Jakarta  : Erlangga.
Sinabela,  Poltak.  2016.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Membangun  Tim  Kerja  Yang Solid untuk Meningkatkan Kinerja. Jakarta : Bumi Aksara.
Syafie, Inu Kencana. 2009. Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung: Refika Aditama.
Sugiyono. 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.
Sutoro,  Eko  dkk.  2014.  Desa  Membangun  Indonesia.  Yogyakarta  :  Forum  Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
Tangkilisan, Hegel Nogi. 2007. Manajemen Publik. Jakarta: Grasindo
Waluyo. 2007. Manajemen Publik Konsep, Aplikasi Dan Implementasi Dalam Pelakasanaan Otonomi Daerah. Bandung: CV. Mandar Maju