Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Menurut Studi Kriminologi (Di BNNP Bengkulu)
Ferawati Royani dan Yurike 1

## Abstrak
Narkotika  adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis  maupun  semisentesis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan  ketergantungan,  yang  dibedakan  kedalam  golongan-golongan  sebagai  mana terlampir  dalam  undang-undang  Nomor    35  tahun    2009  Tentang  Narkotika. Penyalahgunaan  adalah  orang  yang  menggunakan  narkotika  tanpa  hak  atau  melawan Hukum.    Badan    Narkotika    Nasional  Provinsi  Bengkulu  adalah  Lembaga  Pemerintah vertikal  yang  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Badan  Narkotika Nasional  merupakan  lembaga  yang  bertujuan  untuk  melakukan  Program  Pencegahan  dan Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN)  dengan  berbagai  kegiatan  melalui  bidang  Pencegahan dan  Pemberdayaan  Masyarakat.Berdasarkan  penjelasan  di  atas  latar  belakang,  maka  yang menjadi  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  penerapan  hukum  dalam  penanganan penyalahgunaan  tindak  pidana  narkotika  golongan  I  di  BNNP  Bengkulu.    Teori  Preventif. Teori  sebab  kejahatan  adapun  beberapa  teori-teori  tentang  sebab-sebab  terjadinya kejahatan,  Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris.  pidana  penyalahgunaan Narkotika golongan I di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu. Penyalahgunaan dan Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN)    dengan  berbagai  kegiatan  melalui  bidang  pencegahan dan pemberdayaan masyarakat bidang Rehabilitas dan Bidang Penerapan rencana strategis dan  rencana  kerja  di  bidang  pertentangan  dan  pemberantasan  serta  peredaran  gelap nsrkotika,Psikotropika, prekusor dan bahan adiktif selain bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang kemudian disebut P4GN di Wilayah Provinsi Bengkulu. Pelaksanaan kebijakan teknis  dalam  bidang  pemberdayan  masyarakat,  rehabilitas  dan  pemberantasan  dalam Wilayah  Provinsi  Bengkulu.  Pelaksanaan  pembinaan  teknis  dan  supervisi  P4GN  untuk BNNK/  Kota  dalam  Wilayah  Provinsi  Bengkulu.Faktor    yang  Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba Faktor Individu, Faktor Lingkungan, Faktor Kesediaan Narkoba.
Kata kunci :  penerapan hukum dan Preventif.

## Abstract
Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthesis and  semisentesis,  which  can  cause  a  decrease  or  change  in  consciousness,  loss  of  taste, reduce  pain  relief,  and  can  lead  to  dependence,  which  are  differentiated  into  groups  as attached in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Abuse is people who use narcotics without  rights  or  against  the  Law.  The  Bengkulu  Province  National  Narcotics  Agency  is  a vertical  Government  Institution  that  is  located  under  and  responsible  to  the  National Narcotics  Agency  which  is  an  institution  that  aims  to  carry  out  the  Drug  Prevention  and Illicit  Circulation  Program  (P4GN)  with  various  activities  through  the  field  of  Prevention
1 Dosen dan mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu
and Community Empowerment. behind, then the problem in this research is the application of law  in  handling  the  misuse  of  criminal  acts  of  class  I  narcotics  at  the  BNNP  Bengkulu. Preventive Theory. Theory of crime is a number of theories about the causes  of crime. This type  of  research  is  empirical  research.  criminal  Narcotics  abuse  class  I  in  the  Bengkulu Province  National  Narcotics  Agency.  Drug  Abuse  and  Illicit  Circulation  (P4GN)  with various activities through the field of prevention and community empowerment in the area of Rehabilitation  and  Field  Implementation  of  strategic  plans  and  work  plans  in  the  areas  of conflict  and  eradication  and  illicit  circulation  of  social,  psychotropic,  precursor  and addictive ingredients in addition to addictive ingredients for tobacco and alcohol which was later called P4GN in Bengkulu Province. Implementation of technical policies in the field of community  empowerment,  rehabilitation  and  eradication  in  the  Bengkulu  Province. Implementation of technical guidance and supervision of P4GN for BNNK / City in Bengkulu Province.  Factors  Affecting  Drug  Abuse  Individual  Factors,  Environmental  Factors,  Drug Willing Factors.
Keywords: legal and Preventive application.

## 1.  PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Masalah Penyalahgunaan
Narkotika  di  Indonesia  sangat tinggi    banyak  sekali  orang-orang yang  yang  terjerumus  kedalam penyalahgunaan  Narkotika  dari
Tahun  1971  Indonesia  Darurat
Narkotika,sampai sekarang Indonesia masih darurat Narkotika.  terutama  di  Provinsi Bengkulu termasuk angka tertinggi yang
menggunakan
Narkotika  Golongan  I.  Narkoba
tidak  lepas  dari  pola  hidup  masa remaja penuh tantangan dan gejolak,  dikarenakan  pengaruh lingkungan  dan  pergaulan  tidak hanya itu para kolongrat sekalipun banyak yang terjerat dengan narkoba begitu banyak orang yang terjerumus  kejalan  yang  salah terjerumus  dengan  bahan-bahan yang  berbahaya  seperti  Narkoba. kesehatan  merupakan  salah  satu rahmat Allah yang Maha Esa  dan karunia  Allah  yang  sangat  besar yang  diberikan  kepada  manusia,
karena  kesehatan  adalah  modal utama bagi manusia dalam kehidupan. tanpa kesehatan
manusia dapat melakukan kegiatan
dan  tugas    serta  kewajiban  yang harus  dilakukan  oleh  manusia,
serta menyangkut tugas diri sendiri,  keluarga,  masyarakat  dan tugas  kewajiban  kepada  Allah
SWT.  sebagai  salah  satu  sumber daya  manusia  yang  mempunyai potensi  dan  memiliki  peranan
strategis dan kedudukannya
sebagai  generasi  penerus  cita-cita
bangsa keberadaan ditengah
kehidupan masyarakat.
Narkotika    adalah  zat  atau obat  yang  berasal  dari  tanaman atau  bukan  tanaman,  baik  sintesis maupun  semisentesis,  yang  dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan  kesadaran,  hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan  rasa  nyeri,  dan
dapat menimbulkan
ketergantungan,  yang  dibedakan kedalam
golongan-golongan
sebagai  mana  terlampir  dalam undang-undang  Nomor    35  tahun 2009 Tentang Narkotika. 2
Narkotika  bermanfaat  dan diperlukan untuk pengobatan penyakit  tertentu,  namun  jika disalah  gunakan  atau  tidak  sesuai dengan  standar  pengobatan,  maka dapat    menimbulkan  akibat  yang sangat  merugikan  perseorangan dan masyarakat khususnya
generasi muda,hal ini akan merugikan  jika  disertai  dengan penyalahgunaan  dan  peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang
sangat besar bagi kehidupan, nilai- nilai  budaya  bangsa  dan  pada akhirnya dapat melemahkan
ketahanan  nasional  dibangsa  ini.
Oleh  karena  itu  untuk  mencegah dan  memberantas  penyalahgunaan
2 Undang-undang Nomor  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Narkotika  yang  sangat  merugikan kalangan  pemuda-pemudi  Bangsa
dan kehidupan masyarakat,
Bangsa  dan  Negara,  maka  dari  itu harus adanya undang-undang yang mengatur  tentang  Narkotika,  oleh karena  itu  pemerintahan  Republik
Indonesia  membentuk  Undang-
Undang    No  35  Tahun  2009 tentang Narkotika. 3 Kriminologi adalah
manusia sebagai mahluk sosial dan
sekaligus menjadi mahluk individu
yang  tidak  lepas  dari  masalah kebutuhan  (needs)  yang  untuk
memperolehnya senantiasa
memerlukan  pemikiran  dan  usaha
Ssemaksimal 4 ,sebagai
ilmuan
membeda-bedakan  kebutuhan  dan keinginan  manusia,  pandangan
pemikiran yang berhubungan
dengan  kebutuhan  adalah  sesuatu
kondisi manusia yang perlu
3 Lessyanggaraini. Blogspot. Com diakses melalui internet pada tanggal 20 November 2018, pukul 11.00 WIB.
4 Buku, Makmur,  Kriminologi Administra Pemeritahan  hlm 40-46.
memperoleh pemuasan dalam
kehidupan dan memiliki keterbatasan, berdasarkan
argumentasi  yang  kita  jelaskan diatas itu sangat berproses menciptakan kejahatan atau istilah
Kriminologi  yang  dilakukan  oleh manusia.  menurut  E.H  Sutherland kriminologi  adalah  seperangkat pengetahuan  yang  mempelajari kejahatan sebagai fenomenal sosial. 5
Penyebab terjadinya
Kriminologi sebagian besar
dilakukan oleh manusia yang tidak memiliki nilai-nilai moralitas, atau dengan  kata  lain  telah  kehilangan moralitas  pada  dirinya  sehingga perbuatan  yang  mereka  lakukan tidak memperhatikan Hak-hak
orang lain penyebab antara lain:
a. Kemiskinan
b. Kejahatan  manusia individu
c. Kejahatan  manusia dalam keluarga
5 Susanto, Kriminologi fakultas Hukum Universitas Ponogoro Semarang
d. Kejahatan  manusia dalam kelompok e. Kejahatan  manusia dalam organisasi
f. Kejahatan  manusia dalam masyarakat 6 Sehingga pengguna Narkotika  selain  disebutkan  dalam pasal  7  yang  berbunyi  “Narkotika
hanya  dapat  digunakan  untuk kepentingan  pelayanan  kesehatan
dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” mempunyai  konsekuensi  akibat
yuridis yaitu penyalahgunaan
narkotika  dan  akan  memperoleh pidana/ancaman pidana sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor  35  tahun  2009  tentang
Narkotika,menurut    pasal  1  angka
15 undang-undang Nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika, yaitu :
Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan
narkotika  tanpa  hak  atau  melawan
6 Rahman Amin, rahmanamin1984..com, diakses melalui internet pada tanggal 23 November 2018 pukul  21.46 WIB
Hukum.  selanjutnya dalam pasal 1 angka  6  undang-undang  No  35 tahun  2009  tentang  Narkotika, memberika pengertian:
Peredaran  gelap  narkotika dan  prekursor  narkotika adalah setiap kegiatan yang dialkukan secara tanpa  hak atau  melawan  hukum  yang ditetapkan  sebagai  tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Dengan demikian dapat dikatakan  bahwa,  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  tanpa hak  atau  melawan  hukum  selain yang  ditentukan  dalam  undang- undang.Penyelidikan adalah
serangkaian tindakan penyidik dalam  hal  menurut    cara  yang diatur dalam Undang-undang acara pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk
membuat  terang  tentang  tindak pidana yang terjadi dan
menentukan tersangka Pasal 1 butir
2 KUHAP. Sebagai mana
tercantum dalam pasal 75 Undang-
undang  Nomor  35  Tahun  2009
Tentang  Narkotika    Penyidik  BNN
Berwenang Untuk : 7
1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran  laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Dan prekusor Narkotika 2. Memeriksa orang atau  korporasi  yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 3. Memanggil orang untuk didengar keterangan  sebagai saksi 4. Menyuruh  berhenti orang  yang  diduga melakukan melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekusor  Narkotika serta memeriksa tanda  pengenal  diri tersangka 5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti  tindak  pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekusor Narkotika 6. Memeriksa  dan/atau dokumen lain
7 KUHAP kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana
tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika 7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika 8. Melakukan interdiksi  terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekusor  Narkotika diseluruh wilayah Juridiksi nasional. 9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekusor  Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup. 8
10. Melakukan teknik penyidik  pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan 11. Memusnahkan Narkotika dan prekusor Narkotika 12. Melakukan tes urine,  tes  darah,  tes rambut,  tes  asam dioksiribonukleat (DNA),  dan/atau  tes bagian tubuh lainnya 13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
8 Ibid.hlm 4.
14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang,binatang, dan tanaman 15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya  yang  diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekusor Narkotika 16. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekusor Narkotika. 17. Melakukan uji laboratorium terhadap sample dan  barang  bukti Narkotika dan Prekusor Narkotika 18. Meminta bantuan tenaga  ahli  yang diperlukan dalam hubungan dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika 19. Menghentikan penyidikan  apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap. Badan  Narkotika  Nasional
Provinsi Bengkulu adalah Lembaga
Pemerintah
vertikal yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung  jawab  kepada  Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga  yang  bertujuan  untuk melakukan  Program  Pencegahan dan  Peredaran  Gelap  Narkoba (P4GN)  dengan  berbagai  kegiatan melalui  bidang  Pencegahan  dan
Pemberdayaan Masyarakat, 9
Bidang  Rehabilitas  dan  Bidang
Pemberantasan, sebelum
vertikalisasi, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu
merupakan  suatau  badan  atau
SKPD  (suatu  kerja  perangkat daerah)s  yang  berada  dibawah
pemerintah Provinsi Bengkulu
yang  dikepalai  oleh  ketua  Badan
Narkotika
Nasioanal provinsi
Bengkulu  yang  dijabat  Oleh    Drs.
Nugroho  Aji  Wijayanto,S.H,M.H,
fungsi sehari-hari adalah
melakukan fungsi pelaksana harian
9 Bengkulu.bnnp.go.id/index.php/propil- bnnp/diakses melalui internet pada tanggal 20 Noveber 2018 pukul 19.00WIB
Gubernur  Bengkulu,  sedangkan pegawai Badan Narkotika Nasional
Provinsi Bengkulu. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu mengemban tugas sebagai  Badan  Koordinasi  antara Lembaga dalam pelaksanaan pencegahan  dan  pemberantasan
Narkoba    di  Provinsi  Bengkulu,
selain itu Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu sebagai  ujung  tombak  kerja  upaya pencegahan agar masyarakat
memiliki  daya  cegah  tangkal  dan kebal  meliputi  upaya  promotif  dan sosialisasi tentang pencegahan,
pemberantasan,penyembuhan  dan
peredaran Gelap Narkoba
(P4GN).Narkotika  adalah  zat  atau
obat yang mengandung candu yang
dapat  menimbulkan  rasa  ngantuk serta  menghilangkan  rasa  sakit
semula obat ditujukan untuk
kepentingan  pengobatan    dan sangat  berbahaya  jika  disalah
gunakan  karena  apabila  disalah gunakan  akan  membahayakan  bagi yang memakainya dan dapat menjadi  pecandu  narkotika  atau juga  sering  disebut  ketergantungan
Narkotika 10 .
Fungsi  Badan  Narkotika
Nasional Provinsi Bengkulu :
a. Penerapan  rencana strategis dan rencana  kerja  di bidang pertentangan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkotika,psikotropi ka,prekusor dan bahan adiktif  selain bahan  adiktif  untuk tembakau dan alkohol yang kemudian disebut P4GN  di  wilayah Provinsi Bengkulu b. Pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang pemberdayaan masyarakat,rehabili tas, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi Bengkulu c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan  supervisi  P4GN untuk  BNN  Kota
Bengkulu/
Kota
10 Ibid.Hlm. 26
dalam Wilayah Provinsi Bengkulu d. Pelaksanaan layanan  hukum  dan kerjasama dalam Wilayah Provinsi Bengkulu e. Pelaksaan koordinasi dan kerja  sama  P4GN dengan  pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam Wilayah Provinsi Bengkulu f. Pelayanan administrasi  Badan Narkotika  Nasional Provinsi Bengkulu g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Provinsi Bengkulu. Penanggulangan tindak
pidana  penyalahgunaan  Narkotika demi  kelangsungan  Hidup  Bangsa
Indonesia.  Menanggulangi  Tindak
Pidana  Narkotika  pemerintah  telah melakukan  suatu  usaha  untuk
mengatur mengenai masalah Peredaran Narkotika peraturan
yang terkait dengan masalah
narkotika  ada  dalam  Undang-
Undang  Nomor.  22  Tahun  1997
mengenai Narkotika. Menurut
Undang-Undang Nomor. 22 Tahun
1997.
Undang-undang  Nomor  35 tahun  2009  Tentang  Narkotika
menjelaskan pasal 81 berbunyi”penyidik kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dan Penyidik BNN berwenang
melakukan  penyidikan  terhadap
penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika
prekursor
Narkotika  berdasarkan  Undang- undang ini.”Didalam Undang-
undang  Nomor  35  Tahun  2009
Tentang  Narkotika  menjelaskan dipasal 1 mengatakan bahwa
“Penyalahsguna  adala  orang  yang menggunakan  Narkotika  tanpa  hak atau melawan
hukum,
ketergantungan  Narkotika  adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan
Narkotika  secara  terus  menerus dengan  takaran  yang  meningkat agar menghasilkan efek yang sama
dan apabila penggunaanya
dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dsn psikis yang khas”.
Undang-Undang  Republik
Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009
Tentang Narkotika Pasal 54 menyebutkan  bahwa  “  Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan  narkotika  wajib menjalani  rehabilitas  medis  dan
rehabilitas sosial. pasal 103
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun
2009 Tentang Narkotika menyebutkan” hakim yang memeriksa perkara pecandu
narkotika dapat melakukan dua hal,
pertama  hakim  dapat  memutuskan untuk  yang  memerintahkan  yang
bersangkutan
menjalani/pengobatan apabila
pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah  melakukan  tindak  pidana narkotika.  kedua,  hakim  dapat menetapkan  untuk  memerintahkan
yang bersangkutan menjalani
pengobatan/atau  perawatan,  apa bila  pecandu  narkotika  tersebut tidak  bersalah  melakukan  tindak pidana  narkotika,  secara  tersifat kewenangan  ini    mengakui  bahwa pecandu  narkotika,  selain  sebagai selain  sebagai  pelaku  tindakan pidana  juga  sekaligus  korban  dari kejahatan  itu  sendiri  yang  dalam sudut viktimologi adalah ilmu yang
mempelajari tentang korban
termasuk  hubungan  antara  korban
dan pelaku.
Rehabilitas  sosial  adalah
suatu  proses  kegiatan  pemulihan secara  terpadu,  baik  fisik,  mental maupun sosial, agar berkas pecandu  Narkotika  dapat  kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan  masyarakat.  Undang- undang  No  35  Tahun  2009
Tentang NarkotikaPasal 8 menjelaskan“Narkotika  Golongan
I dilarang digunkan untuk
kepentingan pelayanan
kesehatan”.
Penyalahgunaan Narkoba di
Provinsi  Bengkulu  BNN    kerja
sama  dengan  puslitkes  UI  tahun 2017,presentase Jumlah
penyalahgunaan narkotika di
provinsi  Bengkulu  sebesar  1,68%
dari  populasi  penduduk  usia
10s.d59 tahun atau sekitar
1.436.700  jiwa.  Dari  jumlah
tersebut penyalahgunaan narkotika sebanyak 26.529
jiwa. 11 Karena  dari  itu  lah  penulis tertarik  mengkaji  masalah  Tindak
Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Golongan  I  di  Provinsi  Bengkulu
banyak yang menggunakan Narkotika Golongan I baik kalangan Remaja, Dewasa
maupun sudah tua banyak
menggunakan  Narkotika  Jenis
Golongan  I  Badan  Narkotika
12 Bengkulu.bnnp.go.id/index.php/propil- bnnp/ diakses melalui internet pada tanggal 20 Noveber 2018 pukul 19.00WIB
Nasional Provinsi Bengkulu mengatakan Paling Banyak digunkan  Terkhususnya  Provinsi Bengkulu yaitu Narkotika
Golongan I.
Kriminologi  sebagai  ilmu dari  berbagai  ilmu  objek  kajian adalah kejahatan kriminologi yaitu  etiologi  kriminal  dan  reaksi masyarakat  terhadap  kejahatan 12 , kejahatan
Narkotika yang
mengalami  peningkatan  di  Kota
Bengkulu,etiologi kriminal
merupakan lapangan kajian kriminologi  yang  mempelajari
sebab musabab terjadinya
kejahatan,Penyalahgunaan  adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan
Hukum  jadi  hubungan  keduanya adalaha kriminologi tentang
kejahatan
penyalahgunaan
Narkotika  di  Kota  Bengkulu.
12 Teguh Sulistia, dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana
Berdasarkan  apa  yang    telah diuraian  diatas,  penulis  merasa
tertarik  untuk  mengkaji  lebih dalam tentang Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I  Menurut Studi  Kriminologi  (Di  BNNP
Bengkulu).

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  penjelasan  di  atas latar belakang di  atas, maka  yang
menjadi permasalahan dalam
penelitian ini adalah :
1. Bagaimana  penerapan  hukum dalam penanganan penyalahgunaan  tindak  pidana narkotika golongan  I di  BNNP Bengkulu ?
2. Bagaimana  faktor-faktor  yang
mendorong tindak pidana
penyalahgunaan narkotika golongan I ?
C. Tujuan Penelitian
Sebuah penelitian,
dimaksud  untuk  mencapai  suatu tujuan  penelitian.  pada  penelitian ini  yang  ingin  dicapai  oleh penelitian adalah :
1. Untuk  mengetahui    penerapan
hukum dalam penanganan
penyalahgunaan Narkotika
golongan I di Badan Narkotika

## Nasional Provinsi Bengkulu
2. Untuk  mengetahui  faktor  apa
yang mendorong tindak pidana penyalahan narkotika golongan

## I

## D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Untuk pengembangan
ilmu  pengetahuan  dalam bidang Hukum pidana
penulisan  dan  penelitian dalam  Proposal  Sikripsi ini diharapkan dapat
menambah pengetahuan mengenai  masalah  yang diuraikan dalam penelitian
b. Melatih kemampuan
penulis  dalam  melakukan penelitian  secara  ilmiah dan  merumuskan  hasil kedalam bentuk penulisan c. Serta dapat mempraktekan ilmu  yang  telah  penulis terima  diperguruan  tinggi sekaligus menjadi jawaban terhadap ketidaktauan tentang perumusan
masalah yang telah diuraikan sebelumnya.
2. Manfaat Praktis
a. Penulisan  ini  diharapkan
dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi Mahasiswa, Pemerintah, dan Masyarakat umum mengenai pelaksanaan b. Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika
Golongan I c. Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan  yang  diteliti sehingga hasil dari penelitian ini dapat diharapkan dapat
memberikan sumbangan masukan  dan  pemikiran serta menambah pengetahuan mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.

## E. Kerangka Teori

## 1. Teori Preventif
Teori sebab kejahatan
adapun  beberapa  teori-teori tentang  sebab-sebab  terjadinya kejahatan, yaitu : 13

## a. Teori Lingkungan
Mazhab ini dipelopori A.
Lacassagne  dalam  teori  sebab- sebab terjadinya kejahatan
http//: appehutauruk.blogsop.com.
diskses melalui internet pada tanggal 20 November 2018, pukul 11.15 WIB.
yang    mendasarkan  diri  pada pemikiran  bahwa  dunia  lebih
bertanggung jawab atas terjadinya diri sendir. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang
melakukan  kejahatan.  Faktor- faktor yang  mempengaruhi
tersebut adalah :
- Lingkungan  yang  memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan -Lingkungan  pergaulan  yang memberikan contoh dan teladan -Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengansaraan Lingkungan  Pergaulan  yang Berbeda-berbedaJadi, selain dari
faktor internal (yang berasal dari diri  pribadi).  Faktor  eksterrnal yaitu  lingkungan  mempunyai pengaruh  yang  besar  dalam menentukan kejahatan yang bisa
terjadi, seperti apa yang
dinyatakan  oleh  W.A  Bonger
yaitu pengaruh lingkungan
sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian
seseporang  aapakah  ia  akan menjadi  orang,  apakah  ia  akan menjadi orang jahat atau baik.
b. Teori kontrol sosial
Pendapat mengenai
kontrol  sosial  dikemukakan oleh  Reiss  yang  mengatakan bahwa :
Ada  tiga  komponen dari  kontrol  sosial  yaitu kurangnya  kontrol  internal yang wajar  selama  masih anak-anak, hilangnya kontrol  tersebut  dan  tidak adanya  norma-norma  yang dimaksud  ada  dua  macam kontrol yaitu personal kontrol  dan  sosial  kontrol. Personal  kontrol  dan  sosial kontrol.  Personal  kontrol (internal  kontrol)  adalah kemampuan seseorang untuk  menahan  diri  agar seseorang  tidak  mencapai kebutuhannya  dengan  cara melanggar norma yang berlaku  dalam  masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif. 14
14 Ibid.Hlm.4
Kontrol sosial baik
personal kontrol maupun sosial kontrol  menentukan  seseorang dapat  melakukan  kejahatan atau tidak, karena pada
keluarga atau masyarakat  yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin  maka  kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil,  begitu  juga  sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang  tidak  mempunyai  kontrol yang kuat maka kejahatan bisa aja  mudah  terjadi  akibat  dari tidak  disiplinnya  suatu  kontrol sosial.
c. Teori spiritualisme
Menurut  teori  ini  sebab
terjadinya kejahatan dapat
dilihat  dari  sudut  kerohanian dan  keagamaan,  karena  sebab terjadinya  kejahatan  adalah tidak  beragamanya  seseorang.
Oleh  karena  itu,  semakin  jauh
hubungan seseorang maka
semakin  besar  kemungkinan seseorang melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin  takut  orang  tersebut
untuk  melakukan  hal-hal  yang menjurus kepada kejahatan.
d. Teori Multi faktor
Teori  ini  sangat  berbeda dengan  teori-teori  sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap  kejahatan  dengan berpendapat  sebagai  berikut  : “ 15 penyebab terjadinya
kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi  penyebab  kejahatan”,
jadi menurut teori ini penyebab  terjadinya  kejahatan tidak  ditentukan  hanya  dari dua  teori  saja,  tetapi  dapat lebih  dari  itu.  Dalam  hal penanggulangan kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman.  Dari  usaha-usaha tersebut sebenarnya lebih yang baik  adalah  usah  mencegah sebelum terjadi kejahatan daripada  memperbaiki  pelaku yang telah melakukan 15
Mirzabrexs.Blogspot.com/2014/03/teori-sebab-dan penanggulangan-kejahatan.html
kejahatan.  Menurut  Soedjono D  mengatakan  bahwa  dapat dilakukan usaha-usaha sebagai  berikut  :  “  Preventif kejahatan  dalam  arti  luas, meliputi tindakan preventif dan represip. Bertolak pada pemikiran bahwa usaha penanggulangan kejahatan remaja  merupakan  langkah utama  bagi  penanggulangan kejahatan  secarea  umum”, penanggulangan  yang  terarah harus meliputi tindakan preventif dan rehabilitas sosial.
Usaha penanggulangan
kejahatan  yang  sebaik-baiknya harus  meliputi  persyaratan- persyaratan sebagai berikut :
a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik
b. Peradilan yang objektif
c. Hukum dan perundang- undangan yang wibawa
d. Koordinasi anatara penagak  hukum  dan  aparat pemerintah yang serasi e. Pembinaan organiosasi kemasyarakatan
f. Partisipasi masyarakat Pengawasan  dan  siagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan, penaggulangan kejahatan kalau
diartikan  secara  luas  akan banyak  pihak  yang  terlibat didalamnya  antara  lain  adalah
pembentukan  undang-undang kejaksaan, 16 pamong  praja  dan aparat  eksekusi  serta  orang biasa.  Hal  ini  sesuia  dengan pendapat  Soejono  D.  Yang merumuskan sebagai berikut :
“ kejahatan  sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat  itu  juga,  maka masyarakat juga dibebankan  kewajiban  demi keselamatan dan ketertibannya,  masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama  badan  yang berwenang  menanggulangi kejahatan. Berdasarkan uraian  diatas  maka  usaha- usaha untuk menanggulangi dan  mencegah  terjadinya kejahatan,  maka  kepada masyarakat juga
dibebankan untuk turut serta  bersama-sama  aparat penegak hukum guna menangulangi kejahatan semaksimal  mungkin.  Teori Penanggulangan  Kejahatan dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai  dua  cara  yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan)  dan  tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan).
Berikut  ini  diuraikan  pula  masing- masing uasaha tersebut :
16 Ibid. Hlm.6
a) Tindakan preventif
Tindakan  preventif adalah tindakan yang dilakukan  untuk  mencegah atau  menjaga  kemungkinan akan  terjadinya  kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya  untuk  melakukan tindakan  preventif  adalah mencegah  kejahatan  lebih baik  dari  pada  mendidik penjahat menjadi baik
kembali,  sebab  bukan  saja
diperhitungkan  segi  biaya, tapi  usaha  ini  lebih  mudah
dan  akan  mendapat  hasil yang  memuaskan  mencapai
tujuan.  Selanjutnya  Bonger
berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terrpenting adalah preventif  kejahatan  dalam
arti luas, meliputi reformasi
dan  prevensi  dalam  arti sempit: 17
Prevensi  kejahatan  dalam  arti sempit meliputi : 1) Moralistik yaitu menyebar luaskan sarana-sarana yang dapat  memperteguhkan yang  dapat  terrhindar dari nafsu berbuat jahat 2) Abolionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor- faktor  yang  terrkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya  memperbaiki ekonomi (pengangguran,kelapar an,mempertinggi peradapan,  dan  lain- lain) Berusaha melakukan
pengawasan  dan  pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :
a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik b. Sistem peradilan yang objektif c. Hukum (perundang- undangan) yang baik Mencegah kejahatan
dengan  pengawasan  dan    patrol
yang  teratur,  pervensi  kenakalan anak-anak  sebagai  sarana  pokok dalam  usaha  prevensi  kejahatan pada umumnya.
b) Tindakan Represif
Tindakan  represif  adalah segala  tindakan  yang  dilakukan oleh  aparatur  penegak  hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.
Tindakan  represif  lebih  dititik beratkan  terhadap  orang  yang melakukan  tindak  pidana,  yaitu antara  lain  dengan  memberikan hukum (pidana)  yang setimpal atas perbuatannya.  Tidak  sebenarnya juga  dapat  dipandang  sebagai pencegah  untuk  masa  yang  akan datang,  tindakan  ini  meliputi  cara aparat  penegak  hukum  dalam
melakukan
penyelidikan,
penyidikan  lanjutan,  penuntutan pidana, pemeriksaan dipengadilan.
Eksekusi  dan  seterusnya sampai pembinaan narapidana.
Pergaulan  kejahatan  secara  refresif
ini  dilakukan  juga  dengan  tekhnik rehabilitas, menurut cressey
terdapat  dua  konsepsi  mengenai cara atau tekhnik rehabilitas yaitu” menciptakan sistem program   yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki  antara  lain  hukuman bersyarat  dan  hukuman  kurungan, lebih  ditekankan  pada  usaha  agar penjahat  dapat  berubah  menjadi orang  biasa,  selama  menjalankan hukuman  dicarikan  pekerjaan  bagi
terhukum dan konsultasi psikologis.diberikan kursus keterampilan agar kelak
menyesuaikan diri dengan
masyarakat. Tindakan represif juga disebutkan  sebagai  pencegahan khusus  yaitu  suatu  usaha  untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (piadana) terhadap pelaku
kejahatan dan berusaha pula melakukan  perbuatan  dengan  jalan
memperbaiki si pelaku yang berbuat  kejahatan.  Jadi  lembaga permasyarakatan bukan hanya
tempat  untuk  mendidik  narapidana untuk  tidak lagi  menjadi jahat  atau melakukan  kejahatan  yang  pernah
dilakukan. Kemudian upayapenanggulangan kejahatan
yang sebaik-baiknya harus
memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. Sistem dan oprasi kepolisian yang baik b. Peradilan yang efektif
c. Hukum  dan  perundang-
undangan yang berihbawa
d. Koordinasi  antar  penegak hukum dan aparatur
pemerintahan yang serasi e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan f. Pembinaan organisasi kemasyarakatan Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan
sebagaimana tersebut diatas merupakan  serangkaian  upaya
atau  kegaiatan  yang  dilakukan
oleh polisi dalam rangka
menanggulangi kejahatan,
termasuk tindak pidana
perjudian.
2. Teori Relatif
1) Menurut  Teori  Relatif bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan
absolut  dan  keadilan,
pembalasan  itu  sendiri tidak  mempunyai  nilai.
Tetapi  hanya  sebagai sarana  untuk  melindungi kepentingan
masyarakat 18 .
2) Menurut  J.  Andes,  teori
relatif dapat disebut sebagai teori perlindungan  mayarakat (The theory social
defence).
3) Menurut  Nigel  Walker,
teori  relatif  lebih  tepat disebut  teori  atau  aliran
18 J Andenaes Teori relatif teori perlindungan masyarakat
reduktif  (the  reductive point  of  view)  karena
dasar pembenaran pidana menurut  teori  ini  ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh  karena  itu,  para penganutnya dapat disebut golongan Redurces (penganut  teori reduktif), Selain itu teori relatif sering juga Teori
Tujuan(Utilitarian
Theori)  yang  menyatakan  bahwa pidana  bukanlah  sekedar  untuk melakukan  suatu  tindak  pidana, tetapi  mempunyai  tujuan-tujuan
tertentu  yang  bermanfaat,  dasar
pembenaran adanya pidana menurut teori relatif adalah terletak
pada  tujuannya  pidana  dijatuhkan bukan  Quia  Peccantum  est  (karena
orang membuat
kejahatan)
melainkan  Ne  Peccetrur(supaya
orang
jangan melakukan
kejahatan). Ucapan terkenal Seneca seorang  Filsuf  Romawi  adalah “ Nemo prudens punit quia peccatum  est,  sed  ne  peccatur  (No reasonable  man  punishes  because there  has  been  a  wrong  doing,  but in  order  that  should  be  no  wrong- doing’  tidak  seorang  normalpun dipidana  karena  telah  melakukan perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat ’ 19
Perbedaan  ciri-ciri  pokok
atau  karakteristik  antara  teori
Retribitive  dan  teori  Utilitarian
dikemukakan oleh Karl O.
Christiansen sebagai berikut:
a) Pada teoti retribution • Tujuan pidana adalah  semata-mata untuk pembalasan • Pemabalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk  tujuan  lain misalnya untuk
19 http//: appehutauruk.blogsop.com. diskses melalui internet pada tanggal 20 November 2018, pukul 11.15 WIB
kesejahteraan masyarakat • Kesalahan merupakan satu- satunya syarat untuk adanya pidana • Pidana harus disesuaikan  dengan kesalahan si pelanggar • Pidana  melihat  ke belakang ia merupakan pencelahan yang murni dan tujuannya atau masyarakatkan kembali si pelanggar
b) Pada teori utilitarian 20
• Tujuan pidana adalah  pencegahan (preventio) • Pencegahan  bukan tujuan  aklhir  tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang  lebih  tinggi yaitu  kesejahteraan masyarakat. • Hanya pelanggaran- pelanggaran  hukum yang dapat dipersalahkan kepada  si  pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana. • Pidana harus ditetapkan
20 Ibid.Hlm. 44-45 .
berdasarka tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan • Pidana melihat kemuka (bersifat prosfktif) pidana dapat  mengandung unsur pencelaan, tetapi  baik  unsur pencelaan  maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Mengenal  tujuan  pidana untuk pencegahan kejahatan,biasanya dibedakan
antara  istilah  prevensi  spesial  dan prevensi  general  atau  sering  juga
digunakan istilah “special deterrence” dan “general deterrence”. Maksud prevensi spesial adalah sejauhmana pengaruh pidana terhadap terpidana.
Jadi pencegahan
kejahatan  itu  ingin  dicapai  oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah  laku  si  terpidana  untuk
tidak melakukan tindak pidana lagi,
ini  berarti  pidana  bertujuan  agar  si terpidana  itu  berubah  menjadi orang  yang  lebih  baik  dan  berguna bagi masyarakat, teori tujuan pidana  serupa  ini  dikenal  dengan
sebutan Repomation atau Rehabilititation  Theori.  Maksud prevensi general adalah sejauhmana penagaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya
pencegahan  kejahatan  itu  ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya
untuk tidak melakukan pidana.
Menurut Johaness Andenaesada  tiga  bentuk  pengaruh dalam pengertian general prevention, yaitu : 21 1) Pengaruh pencegahan 2) Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.
Pengertian general prevention menurut Johsnnes Andenaes  tidak  hanya  tercakup adanya pengaruh pencegahan
(deterrent effect) tetapi juga termasuk  didalamnya  penagrauh moral atau penagaruh yang bersifat pendidikan  sosial  dari  piadana  (the moral or social pedagogical influence  of  punishment).  Teori yang  menekankan  pada  tujuan untuk mempengaruhi atau
mencegah  agar  orang  lain  tidak melakukan kejahatan dikenal
dengan  sebutan  Teori  Deterrence, dengan pengertian pencegahan
(deterrence)  yang  sempit,  maka menurut
Johannes Andenaes pengertian general prevention tidak
sama  dengan  pengertian  general deterrence.  Sehubung  dengan  apa yang dikemukakan Johannes Andenaes maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi
gerneral  mempunyai  tiga  fungsi yaitu :
a. Menegakkan
kewibawaan (gezagshandhaving)
b. Menegakkan  norma
(normhandhaving)
c. Membentuk  norma (normvorming)
Selain  prevensi  spesial  dan
prevensi  general,  Van  Bemmelen memasukan  juga  dalam  golongan teori  relatif  apa  yang  disebutnya ”
daya  untuk  mengamankan  (de beveiligende  werking)” Dalam  hal
ini  dijelaskan  bahwa  merupakan kenyataan, khususnya pidana
pencabutan  kemerdekaan,  lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan  selama  penjahat  tersebut berada  didalam  penjara  daripada kalau  dia  tidak  dalam  penjara, disamping pembagian secara
tradisional  teori-teoti  pemidanaan seperti  teori  absolut  dan  teori relatif,  ada  teori  ketiga  yang disebut teori gabungan (vetenigings theorieen).  Penulis  yang  pertama
mengemukakan  teori  gabungan  ini adalah  Pellegrino  Rossi  (1787-
1848).  Sekalipun  ia  menganggap pembalasan  sebagaio  asas  dari pidana  dan  bahwa  beratnya  pidana tidak boleh melampaui suatu pembalsan  yang  adil,  namum  dia berpendirian bahwa pidana
mempunyai perbagai pengaruh antara l;ain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.
Penulis-penulis  lain  yang berpendirian bahwa pidana
mengandung  berbagai  kombinasi tujuan  ialah  Binding,  Markel,
Kohler, Ricard, Schmid dan
Beling.  Penulis-penulis  ini  juga memperhitungkan pembalasan,
prevensi  general  serta  perbaikan sebagai  tujuan  pidana.  Richard  D.
Schwartz  dan  Jerome  H.  Skolnick menyatakan  bahwa  sanksi  pidana dimaksudkan untuk:
• Mencegah terjadinya
pengulangan  tindak pidana(to prevent recidivism) • Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama  seperti  yang dilakukan si terpidana  (to  deter other from the performance of similiar ats) • Menyediakan saluran untuk mewujudkan  motif- motif  bals  dendam (to provide a channel for the expression of retaliatory motives). John Kaplan disamping mengemukakan adanya  empat  teori mengenai dasar- dasar  pembenaran pidana  (yaitu  teori retribution,deterren ce, incapacition, dan  rehabilition),  ia juga mengemukakan adanya  dasar-dasar pembenaran pidananya yaitu : 22 1) Untuk menghindari balas dendam (avoidence of blood feuds) 2) Adanya pengaruh yang bersifat mendidik (the educitional effect)
22 Ibid. Hlm.12-15
3) Mempunyai fungsi memelihara perdamaian (the  peace- keeping fubction) Emile Durhkeim
menyatakan  bahwa  fungsi  pidana adalah  menciptakan  kemungkinan bagi  pelepasan  emosi-emosi  yang ditimbulkan  atau  diguncangkan adanya oleh kejahatan (the function of  punishment  is  to  create  a possibility  for  the reales  of emotions  that  are  arosed  by  the crime), Fouconnet menyatakan bahwa  penghukuman  dalam  arti pemidanaan, dan pelaksanaan pidana pada hakekatnya merupakan penegasan kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah
dilanggar  dan  dirubah  oleh  adanya kejahatan  itu  (  the  convicition  and the  execution  of  the  sentences  is
essentially a caremonial
reafirmation  of  the  societal  values that  are  violated  and  challeged  by
the crime).
Roger Hood
menyatakan  bahwa  sasaran  pidana
disamping  untuk  mencegah  si
terpidana  atau  pembuat  potensiil melakukan  tindak  pidana,  juga untuk :
a. Memperkuat kembali nilai-nilai sosial (reinforcing social values) b. Menentramkan  rasa takut masyarakat terhadap  kejahatab (allaying public fear of crime)
G.  Peter    Hoefsnagels
menyatakan  bahwa  tujuan  pidana adalah untuk :
a. Penyelesaian konflik (conflict resolution)
b. Mempengaruhi para pelanggar  dan  orang- orang  lain  ke  arah perbuatan  yang  kurang lebih  sesuai  dengan hukum (influencing offenders  and  possibly other  than  offenders toward  more  or  less law-conforming behavior) R  Rijeksen  membedakan
antara dasar hukum dari pidana dan tujuan  pidana.  Dasar  hukum  dari pidana  terletak  pada  pembalasan
terhadap  kesalahan  yakni  dalam pembalasan  terhadap  kesalahan yakni dalam pembalasan itu terletak pembenaran daripada
wewenang pemerintah untuk
memidana  (strafbevoegdheid  van de  overheid).  Apakah  penguasa juga akan menggunakan wewenang itu  tergantung  dari  tujuan  yang dikehendaki.

## 2. METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini
merupakan  penelitian  empiris adalah sebuah penelitian
hukum  yang  terjun  langsung kelapangan .

## B. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yaitu sumber hukum yang digunakan untuk  melengkapi  data penelitian  sumber  bahan  ini meliputi bahan hukum primer dan tersier dan sekunder bahan hukum primer  yaitu  bahan  hukum  yang
mempunyai bahan
hukum
meningkat. Dalam penelitian ini bahan  hukum  yang  digunakan
adalah:
a. Bahan  hukum  primer  yaitu
bahan-bahan  hukum  yang
meningkat  dan  terdiri  dari:
bahan-bahan  hukum  primer
yang  meningkat  termasuk dalam sumber-sumber hukum  antara  lain  Kitab Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  dan  sumber hukum dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu b. Bahan  hukum  sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan hukum primer bahan hukum sekunder  ini sebagai  bahan penunjang untuk melakukan analisis terhadap  data-data    empiris bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya  dengan  bahan hukum primer meliputi,
buku,  artikel,  karya  tulis ilmiah,  media  cetak,  media elektronik,  situs  internet, dan refrensi situs lainnya.
c. Bahan hukum tersier bahan- bahan yang memberi
petunjuk  lansung  maupun penjelasan  terhadap  bahan hukum primer dan
sekunder,  contohnya  kamus bahasa  inggris  dan  kamus hukum.

## C. Teknik Pengumpulan Data
dalam  melakukan  pengumpulan bahan  hukum  dilakukan  dengan penelusuran  ke  Instansi  Badan Narkotika Nasional Provinsi
Bengkulu
di bidang Pemberantasan. D. Penelitian Lapangan (field research) Penelitian lapangan dilakukan  guna  mendapatkan  data primer sebagai data pendukung/penjelas melengkapi
studi  kepustakaan.  Studi  lapangan ini  diperlukan  untuk  mendapatkan data  tentang  bagaimana  terjadinya
tindak pidana penyalahgunaan Narkotika  golongan  I  di  Badan Narkotika Nasional Provinsi
Bengkulu.

## E. Analisa Data
Dalam  menganalisis  data yang  diperoleh  baik  bahan  hukum primer  maupun  sekunder  dan membahas  perrmasalahannya  yang menggunakan  metode  kualitatif.
Analisis  kualitatif  ini  dilakukan secara  deskriptif  karena  penelitian
ini tidak hanya bermaksud
mengungkapkan
atau
menggambarkan  data  kebijakan
hukum pidana sebagaimana
adanya.

## 3.         HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
1. Penerapan Hukum Terhadap
Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika
Golongan I Menurut Studi

## Kriminologi
(Di BNNP Bengkulu)
Lembaga Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu adalah lembaga  pemerintahan  vertikal
yang  berkedudukan  di  bawah dan  bertanggung  jawab  kepada
Badan Narkotika Nasional.
Badan Narkotika Nasional
merupakan lembaga yang bertujuan untuk melakukan
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan  dan  Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
dengan berbagai kegiatan melalui bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat bidang  Rehabilitas  dan  Bidang Pemberantasan, sebelum vertikalisasi  Badan  Narkotika Nasional  Provinsi  Bengkulu merupakan sebuah badan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang beradah di bawah Pemerintahan Provinsi Bengkulu  adapun tugas sehari- hari adalah melaksanakan fungsi pelaksana harian gubernur  Bengkulu,  sedangkan pegawai Badan Narkotika Nasional  Provinsi  Bengkulu mengemban tugas sebagai Koordinasi  antara  Lembaga dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba  di  Provinsi  Bengkulu, selain  itu  Badan  Narkotika
Nasional  Provinsi  Bengkulu
sebagai ujung tombak
pelaksanaan  upaya  pencegahan
agar supaya masyarakat mempunyai daya cegah tangkal dan imun terhadap Penyalahgunaan Narkoba,
tugas  tersebut  meliputi  upaya
Promotif dan sosialisasi tentang Pencegahan, Pemberantasan,
Penyalahgunaan, Peredaran
Gelap Narkoba(P4GN).

## DATA HASIL PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOBA
BIDANG PEMBERANTASAN
BNNP BENGKULU TAHUN 2017 23

## Tabel: 1
NO BULAN TERSANGKA JENIS KELAMIN BB NARKOTIKA 1 JAN 0 - 2 FEB 2 ORANG L Dua paket shabu-shabu 3 MAR 10 ORANG L Satu paket shabu-shabu satu paket ganja 4 APR 4 ORANG L Satu paket shabu-shabu 5 MEI 7 ORANG L Satu paket shabu-ssabu dua butir exstacy warna pink exstacy warna biru
23 dari bidang Pemberntasan Bapak Heru.Bnnp Bengkulu hari selasa.tanggal 27 November 2018
6 JUL 1 ORANG L Enam bungkus shabu-shabu VONIS 7 JUN 0 - 8 AGT 3 ORANG L Satu paket sahbu-shabu VONIS 9 SEP 0 - - - - 10 OKT 0 - - - - 11 NOV 0 - - - - 12 DES 0 - - - - Ket : BB : Barang Bukti NON BB  : Tidak ada Barang Bukti
Jumlah  Pengguna  Narkotika  Golongan
I Tahun 2017 : 27 orang
Berdasarkatan data diatas
yang  banyak  menggunakan  Narkotika
Golongan  I  kebanyakan  Laki-Laki pada  tahun  2017  yang  paling  banyak menggunakan  Narkotika    Golongan  I jenis Shabu-shabu.

## DATA HASIL PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOBA
BIDANG PEMBERANTASAN BNNP BENGKULU TAHUN 2018 24
Tabel : 2
11 bidang Pemberntasan Bapak Heru.Bnnp
Bengkulu hari selasa, tanggal 27 November 2018
NO BULAN TERSANGKA JENIS KELAMIN BB NARKOTIKA 1 JAN 1 ORANG - 2 FEB 2 ORANG L satu paket shabu-shabu 3 MAR 3 ORANG L Satu paket shabu-shabu satu paket ganja 4 APR 4 ORANG L Satu paket shabu-shabu 5 MEI 5 ORANG L Satu paket shabu-shabu Satu paket ganja 6 JUL 4 ORANG L satu paket shabu-shabu dua paket ganja tiga butir extacy 7 JUN 0 - - 8 AGU 0 - - 9 SEP 1 ORANG L Satu paket shabu-shabu 10 OKT 0 - - 11 NOV 0 - - 12 DES 0 - -
Ket :
BB          : Barang Bukti
NON BB  : Tidak ada Barang Bukti
Jumlah  yang  menggunakan
Narkotika  Golongan  I  pada  Tahun
2018 adalah 21 Orang.
Berdasarkatan  data  diatas    yang banyak  menggunakan  Narkotika
Golongan  I  kebanyakan  kaum
Laki-Laki  pada  tahun  2018  yang
paling banyak menggunakan
Narkotika  Golongan I jenis Shabu-
shabu  dan  ganja,  berdasarkan  data diatas  angka  yang  paling  tinggi
yang menggunakan Narkotika Golongan  I  pada  tahun  2017 sedangkan yang menggunkan
Narkotika  Golongan  I  pada  tahun
2018 menurun. Kegiatan-kegiatan yang menonjol Badan Narkotika Nasional Provinsi
Bengkulu:
a. Melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaa n  Narkoba  di Provinsi Bengkulu Melalui Sosialisai di kalangan Pelajar,Mahasi swa,Pekerja (baik PNS maupun Swasta),  PKK dan segala golongan masyarakat  di Provinsi Bengkulu. b. Kaderisasi Penyuluhan Anti Narkoba c. Sarana Promotif lainnya melalui talkshow di radio dan media  televisi lokal. d. Menciptakan gerakan masyarakat yang perduli terhadap penyalahgunaa n  narkoba  dan peredaran gelap  narkoba dengan mengkomodir aspirasi masyarakat. e. kegiatan- kegiatan ini yang memfokuskan kepada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaa n dan peredaran gelap Narkoba. Tugas  pokok  dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu berdasarkan  peraturan  Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor  6  Tahun  2015    Badan Narkotika Provinsi adalah lembaga vertika Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan  tugas,  fungsi  dan wewenang Badan Narkotika
Nasional  di  Wilayah  Provinsi.
Tugas  dan  Fungsi    Badan
Narkotika  Nasional Provinsi
Bengkulu :
1. Penerapan rencana strategis dan  rencana  kerja di bidang pertentangan  dan pemberantasan serta peredaran gelap nsrkotika,Psikotrop ika,  prekusor  dan bahan adiktif selain bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang kemudian  disebut P4GN  di  Wilayah Provinsi Bengkulu 2. Pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang pemberdayan masyarakat, rehabilitas dan pemberantasan dalam Wilayah Provinsi Bengkulu 3. Pelaksanaan pembinaan  teknis dan supervisi P4GN untuk BNNK/ Kota dalam Wilayah Provinsi Bengkulu 4. Pelaksanaan layanan hukum dan  kerja  sama dalam Wilayah Provinsi Bengkulu 5. Pelaksanaan koordinasi dan kerja  sama  dengan
pemerintahan terkait dan komponen masyarakat  dalam Wilayah Provinsi Bengkulu 6. Pelayanan Administrasi Badan Narkotika Nasional  Provinsi Bengkulu 7. Pelaksanaan Evaluasi dan pelapor Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu
Undang-undang  Nomor  35
Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6    menjelaskan  Golongan-golongan
Narkotika:
1) Narkotika  sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 digolongkan kedalam : a. Narkotika Golongan I
b. Narkotika Golongan II
c. Narkotika
Golongan III
2) Penggolongan
Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  untuk  pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan  bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini.
3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  diatur  dengan
Peraturan Menteri.
Jenis-jenis Narkoba:
a. Opium getah berwarnah putih yang keluar  dari  kotak  biji tanaman paper sammi vervum yanga kemudian  membeku, dan mengering berwarna hitam cokelat  dan  diolah menjadi candu kasar. b. Morpin morphine dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan  obat  penenang dan obat untuk menghilangkan  rasa sakit  atau  nyeri  yang bahan bakunya berasal  dari  candu atau opium. c. Ganja    diistilahkan
dengan marihuana (marijuana), yang berarti  memabukkan atau  meracuni  pohon ganja termasuk tumbuhan  liar,  yang dapat tumbuh dai daerah tropis mauapun subtropis disesuaikan dengan
musim dan iklim
daerah setempat
d. Cocaine  merupakan
tumbuh-tumbuhan yang  dapat  dijadikan obat perangsang, kebanyakan cocaine tumbuh  di  Amerika
Selatan,  ceylon,  india,
dan jawa
e. Heroin  tidak  seperti
Marphine  yang  masih mempunyai nilai medis  heroin  yang masih  berasal  dari candu, setelah melalui
proses kimia Dampak Pengguna Narkoba Terhadap fisik a. Gangguan pada sistem syaraf (neurogis) seperti:
kejang-kejang halusinasi,  gangguan kesadaran,kerusakan syaraf tepi
b. Gangguan pada jantung  dan  pembulu darah
(kardiovaskuler)
c. Ganguan  Pada  kulit
(dermatologis)
seperti: penahanan,
abses,eksim d. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: mengatasi fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan
paru-paru
e. Sering  sakit  kepala, mual-mual dan muntah, murus- murus,  suhu  tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur f. Dampak penurunan narkoba terhadap kesehatan  reproduksi adaalah gangguan padaendokrin,  seperti: penurunan fungsi
hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksi g. Dampak  pembelian
obat  terlarang  untuk kesehatan wanita antara  lain  perubahan priode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan
amenorhen (tidak haid) h. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik,  jarum  suntik bekas pakai, resikonya adalah tertular penyakit
seperti  B,C  dan  HIV yang  sampai  saat  ini belum ada obatnya
i. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal  terjadi  akibat overdosis konsumsi obat  yang  melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya lebih  dari  dosis  bisa menyebabkan kematian
Dampak  pengguna narkoba terhadap psikis:
a. Lamban Kerja,
ceroboh  kerja,  sering  tegang  dan gelisa
b. Hilang  kepercayaan diri,  apatis,  pengkhayal,  penuh
curiga
c. Agitatif, mejadi ganas dan tingkah laku yang brutal
d. Sulit  berkonsentrasi,
perasaan kesal dan tertekan
e. Cenderung  terluka,
diri tidak aman, bahkan terluka
Dampak penggunaan
narkoba terhadap
lingkungan
sosial:
a. Gangguan  Mental,
anti  sosial  dan  asusila,
dikucilkan oleh lingkungan b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga c. Pendidikan  menjadi tertangguang, masa depan suram Dampak  fisik,  psikis  dan
sosial  terkait  erat  ketergantungan
fisik  akan  mengeluarkan  rasa  sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi obat  habis  (tidak  diperlukan  obat pada  akhirnya)  dan  dorongan psikologis  merupakan  kebutuhan yang sangat kuat untuk dikonsumsi
(  bahasa  gaulnya  sugest).  gejala fisik dan psikologis ini juga terkait
dengan fakta sosial seperti
mendorong  untuk  membohongi
orang  tua,  mendukung,  pemarah, manipulatif, dll.

## 2. Faktor    yang  Mempengaruhi

## Penyalahgunaan Narkoba
a. Faktor Individu
1) Keinginan coba-
coba 2) Keinginan bersen
ang-senang 3) Keinginan untuk diterima dalam
suatu golongan
4) Kelelahan
5) Tidak PD, tidak paham bahaya narkoba
6) Pelarian,(stres,bosan
,kegetiran,tekanan hidup, dll)
b. Faktor Lingkungan
1) Keluarga yang
bermasalah
2) Sering berkumpul tempat hiburan
3) Lingkungan yang bermasalah
c. Faktor Kesediaan Narkoba
1) Mudah diperolah
2) Modus Operandi yang makin canggih
3) Akses  Internet  yang
memudahkan informasi narkoba 4) Bisnis  ilegal  yang menggiyurkan. 25 Sebab-sebab Terjadinya Penyalahgunaan  Narkoba a. Faktor subversi Dengan Jalan masyarakat  narkoba  di negara yang jadi sasaran,  maka  praktis penduduknya atau bangsa  di  negara  yang bersangkutan akan berangsur-angsur  untuk melupakan kewajibannya  sebagai warga  negara,  subversi seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan
subversi  dalam  bidang
kebudayaan,  moral  dan sosial. b. Faktor ekonomi
Setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan  narkoba sebagai bagian dari
25 Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi
Bengkulu  Bidang    P4GN  dan  Bidang Pemberantas, Selasa, 27 November 2018.
kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya  akan  selalu bertambah, dibandingkan dengan beberapa barang
dagangan lainnya.
c. Faktor lingkungan
1. Faktor diluar lingkungan
keluarga
Adanyan sendikat narkoba internasional yang berupaya untuk menebus setiap tembok penghalanga n  di  negara maupun dengan tujuan  untuk mencari keuntungan/ subversi, dengan jaringannya yang  cukup
terorganisir dengan  rapi,
sendikat- sendikat narkoba berupaya dengan keras untuk menciptakan konsumen- konsumen dalam mengemban gkan pemasaran narkotika dan obat keras.
2. Lingkungan
yang  sudah mulai tercemar oleh kebiasan Penyalahgun aan narkotika dan obat keras, mudah sekali menyerap korban-
korban  baru disekitarnya, lingkungan ini  biasanya tercipta  oleh
upaya pedagang obat keras
dan
narkotika sebagai agen. 3. Lingkungan liar
Lingkungan seperti ini ialah suatu lingkungan
yang lepas
dari
pengawasan
dan bimbingan lingkungan seperti ini
dicita-
citakan  oleh sekelompok
anak-anak
muda yang
ingin
mencari
kebebasan
tersendiri