Volume 8                                                   Nomor 1                                                  April  2020

## Analisis Sistem Pengelolaan Rekam Medis Pendukung Klaim Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit S Kota
Semarang
Amir Saputro*, Chriswardani Suryawati**, Farid Agushybana** *Rumah Sakit St. Elisabeth Semarang,
** Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Email: amirsaputro@gmail.com

## ABSTRACT
Preliminary  study  in  Hospital  S showed  that  incomplete  medical  records still found and caused late claims. Based on these  findings,  this  study  analysed  the medical  record  management  system  to support  the  National  Health  Insurance claim of inpatients at S Hospital.
This  was  qualitative  study  using cross-sectional approach. The key informants are Hospital Director, Doctors, Coding  Staffs,  Casemix  Staffs,  Case Manager, and Internal Verificators. Whereas,  the  triangulation  informants included Owner, Internal Auditor Unit, and Medical  Committee.  The  data  collection was  done  through  in-depth  interview  and observation.
Results  showed  that  the  number  of human  resources  was  enough,  but  the socialization  about  medical  records  to doctors  was  still  impaired.    The  funding was sufficient while the infrastructure and facilities were not advanced to support the claim  verification.  Medical  records  were available and easy to fill in. Guidelines and Standard  Operating  Procedures  were available,  but  doctors’  compliance  with medical records was lacking. The management of medical record in supporting  the  claims  was  not  well- implemented  because  the  doctors  do  not
have  time  to  fill  the  medical  resume  and surgery  report.  The  claim  auditors  have regularly controlled, inspected, and followed up the medical records.
It  is  recommended  that  doctors should be given intense socialization about medical records and instructed to communicate  with each other to fill in the medical  records  on  time.  The  hospital  is also recommend to do utilization review on the  completeness  of  medical  records  to support  the  National  Health  and  give repressive  punishment  to  doctors  who  do not fill the medical records.
Keywords: Medical  Records,  National Health Insurance Claim.

## PENDAHULUAN
Sejak era Jaminan Kesehatan
Nasional kelengkapan rekam medis merupakan    salah  satu  komponen  penting dalam  proses  klaim  ke  BPJS  Kesehatan, ketidaksesuaian rekam medis yang dipersyaratkan  dalam  klaim  merupakan salah  satu  penyebab  klaim  ke  BPJS Kesehatan  dikembalikan  dan  tertunda, yang  berdampak  pada  finansial  rumah sakit.  Sejak  tangga  1  Mei  2018,  BPJS Kesehatan menerapkan implementasi penuh  verifikasi  digital  klaim  (Vedika)

## Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia
Manajemen Kesehatan

## Manajemen Kesehatan Indonesia
bagi  fasilitas  kesehatan  rujukan  tingkat lanjutan (FKRTL). Perkembangan teknologi  informasi  diharapkan  lebih memudahkan berbagai hal termasuk dalam proses  verifikasi  klaim  tagihan  pelayanan kesehatan  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional,  akan  tetapi  karena  verifikator BPJS Kesehatan sudah tidak di rumah sakit mengakibatkan  proses  klarifikasi  ketika ada ketidaklengkapan berkas akan menjadi lebih lama. 1
Hasil studi pendahuluan menunjukan pengelolaan rekam medis di Rumah Sakit S Semarang  belum  berjalan  dengan  baik, ketika  terjadi  perubahan  formulir  rekam medis,  dokter  belum  mendapatkan  cukup sosialisasi,  dokter  belum  bisa  melengkapi tepat  waktu  resume  medis  dan  laporan operasi  sebagai  berkas  pendukung  klaim, serta  belum  ada  sangsi  untuk  para  dokter yang  alpa  mengisikan  rekam  medis. Berdasarkan gambaran di atas penelitian ini bertujuan  menganalisa  input proses output pengelolaan rekam medis pendukung klaim pelayananan  rawat  inap  JKN  di  Rumah Sakit S Kota Semarang.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif secara explanatory design melalui  pengumpulan  dataprimer  berupa pedoman  wawancara  dan  data  sekunder melalui pengamatan dokumen dan kegiatan pengelolaan rekam medis. Informan utama adalah direksi rumah sakit, dokter penanggung  jawab  pelayanan,  koder  dan staf casemix, case manager rawat inap, dan verifikator  internal  rumah  sakit.  Informan triangulasi adalah pemilik, satuan pemeriksaan internal, dan Komite Medik.Penelitian ini telah lolos kajian etik penelitian  dari  Komite  Etik  Penelitian Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro nomor 311/EA/KEPK-FKM/2019. 2

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rumah Sakit S Kota Semarang adalah rumah  sakit  B  non  pendidikan  dengan jumlah  tempat  tidur  302  tempat  tidur
perawatan  dan  26  tempat  tidur  perawatan intensif, 3 ruang isolasi, 8 tempat tidur non kelas  untuk  kemoterapi,  Rumah  Sakit  S memperoleh  akreditasi  paripurna  tahun 2014  dan  2017  dari  Komisi  Akreditasi Rumah  Sakit.  Rumah  Sakit  S  Semarang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sejak tahun 2014.

## Variabel  Input  Pengelolaan  Rekam
Medis Pendukung Klaim.
A. Sumber daya manusia Sumber  daya  manusia  merupakan salah satu sumber daya yang diperlukan di dalam organisasi untuk melakukan kegiatan  dan  mencapai  tujuan.  Sumber daya  manusia  adalah  satu  satunya  sumber daya yang memilki keinginan, kemampuan dan  ketrampilan  tersendiri.  Sumber  daya manusia merupakan elemen penting dalam pencapaian tujuan dalam organisasi. 3
Hasil wawancara mendalam sebagian besar  responden  mengatakan  pemenuhan jumlah  SDM  yang  terkait  rekam  medis cukup,  pelatihan  dan  sosialisasi  cukup, koder  dan  verifikator  internal  pelatihan mendapat  pelatihan  tentang  rekam  medis dan  pelatihan  koding  ICD  X  dan  ICD  9, serta  pelatihan  INACBG’s  Casemix. Dokter  Penanggung  JAwab  Peayanan (DPJP)  merasa  belum  cukup  mendapat sosialisasi terkait pengelolaan rekam medis yang  baik  dan  perubahan  format  rekam medis yang baru.

## Kutipan 1
“Saya merasa jarang mendapat sosialisasi rekam medis,  termasuk  apabila  ada  formulir  baru  ya harus mencari informasi sendiri tanya ke perawat atau yang lain” (IU 5)
“Pada  saat  sosialisasi  tidak  semua  DPJP  bisa hadir di dalam acara sosialiasi rekam medis yang baik dan benar”  (IT2)
Sosialisasi  yang  cukup  diperlukan sumber  daya  manusia  untuk  memberikan pelayanan  yang  adekuat,  menurut  teori dalam administrasi kesehatan, sumber daya manusia  yang  adekuat  akan  mampu memberikan  manfaat  dalam  mencapai sebuah tujuan, memberikan efektifitas dan
efisiensi  kerja,  dan  menambah  gairah bekerja, dan sebaliknya. 3
Suatu organisasi terdiri dari beberapa satuan  atau  anggota  organisasi.  Sesuai dengan fungsinya masing-masing kedudukan  setiap  anggota  organisasi berbeda  antara  satu  dengan  yang  lainnya. Perbedaan yang dimaksud terbagi  menjadi 4 macam, yaitu: pimpinan utama, pimpinan menengah, pimpinan bawahan, dan pelaksana. Semakin tinggi kedudukan yang dimiliki  makin  dibutuhkan  ketrampilan manajemen,  sedangkan  makin  rendah makin dibutuhkan ketrampilan teknis. 4
Pemenuhan SDM koder untuk melakukan koding sebanyak 7 tenaga koder perekam  medis.  Hal  tersebut  sesuai berdasarkan  observasi  dokumen  di  dalam perhitungan  kebutuhan  tenaga  koder  di Pedoman Pengorganisasian
Instalasi Rekam  Medis  Rumah  Sakit  S  hanya membutuhkan  6  koder  di  dalam  proses klaim. Hasil observasi kebutuhan verifikator internal di Pedoman
Pengorganisasian  Bagian  Casemix  dan Asuransi  sebanyak  1  orang,  dipenuhi dengan 1 dokter umum sebagai verifikator internal.
B. Ketersediaan anggaran
Menurut  Marconi  &  Siegal,  anggaran adalah rencana rencana untuk mewujudkan kegiatan  dalam  bentuk  uang.  Anggaran merupakan  rencana  untuk  mendapatkan keuntungan finansial jangka pendek sesuai dengan  recana  jangka  panjang  kegiatan yang sudah dibuat. 4 Berdasarkan hasil
wawancara mendalam  ketersediaan  anggaran  untuk penyediaan  dan  pengelolaan  rekam  medis termasuk di dalam mendukung klaim JKN, serta  perubahan  format  rekam  medis disediakan secara rutin berdasarkan program kerja rumah sakit.
Kutipan 2 “Pimpinan  rumah  sakit  sudah  menyediakan anggaran  untuk  pengelolaan  rekam  medis  yang baik,  anggaran  dimunculkan  dalam program  kerja rumah  sakit,  termasuk  di  dalam  mendukung  klaim JKN”  (IU 1) “Anggaran  untuk  pengelolaan  rekam  medis dipenuhi  berdasarkan  anggaran  operasionaldan anggaran tahunan di dalam mendukung klaim JKN” (IT2)
Berdasarkan observasi laporan keuangan  Direktorat  Keuangan  Rumah Sakit  S  Kota  Semarang,  pemenuhan anggaran  pengelolaan  rekam  medis  di Rumah Sakit S Semarang melalui anggaran tahunan  dan  kebutuhan  operasional  .  Hal ini  sesuai  dengan  penelitian  Rika  Henda Safitri dalam analisis arus kas sebagai dasar pengukuran kinerja Keuangan Sumah Sakit Umum Daerah, anggaran merupakan salah satu  rencana kerja yang berbentuk kuantitatif  berupa  standar  keuangan  dan satuan  lain  yang  mencakup  satu  periode waktu tertentu. 5

## C. Sarana dan prasarana
Hasil  wawancara  mendalam  sarana dan prasarana pengelolaan rekam medis di dalam  mendukung  klaim  sesuai  dengan kebutuhan  bagian  rekam  medis,  casemix, dan  rawat  inap.  Dukungan  tehnologi informasi  terkini  belum  optimal  di  dalam mendukung  klaim  Vedika  (verifikasi digital  klaim).  Berdasarkan  observasi  di Rumah  Sakit  S  Kota  Semarang  proses berkas  klaim  yang  berupa hardcopy dilakukan  perubahan  menjadi sofcopy melalui  metode scanning ,  akan  tetapi proses scanning dari hardcopy ke softcopy memerlukan  waktu  dan  sumber  daya tersendiri.
Hal  ini  akan  jauh  lebih  efisien  dalam
Kutipan 3 “Seharusnya  rumah  sakit  sudah  menggunakan rekam  medis  elektronik  di  dalam  pengelolaan rekam  medis  untuk  mendukung  klaim  JKN supaya efisien”    (IU2) “Rumah sakit sudah saatnya beralih pengelolaan rekam medis yang baik ke arah digitalisasi untuk mendukung klaim Vedika” (IT2)
proses  klaim  apabila  dokumen  sejak  awal sudah  berupa  dokumen softcopy .  Rekam medis  berupa direct  softcopy belum dilaksanakan  karena  Rumah  Sakit  S Semarang  belum  menggunakan  rekam medis elektronik. Penelitian  yang  berjudul Efficiency  and  optimal  size  of  hospitals: Results of a systematic search menyatakan bahwa  teknologi  telah  menjadi  pendorong utama  dalam  suatu  proses  pelayanan kesehatan, salah satunya adalah implementasi catatan medis elektronik .6 D. Pedoman  dan  SPO  (Standar  Prosedur Operasional)
Prosedur adalah acuan untuk melaksakan kegiatan sesuai dengan  fungsi dan kinerja berdasarkan indikator indikator standar yang bersifat teknis dan procedural. SPO  bertujuan  memberikan  konsep  yang benar,  bisa  difahami  oleh  semua  staf  dan dituangkan dalam bentuk dokumen prosedur.  SPO  juga  merupakan  turunan yang  lebih  bersifat  teknis  dari  regulasi pedoman atau panduan yang ada di rumah sakit.SPO  bertujuan  memberikan  konsep yang benar, bisa difahami oleh semua staf dan  dituangkan  dalam  bentuk  dokumen prosedur.  SPO  juga  merupakan  turunan yang  lebih  bersifat  teknis  dari  regulasi pedoman atau panduan yang ada di rumah sakit. 7 Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap pimpinan rumah sakit, pedoman  pengelolaan  rekam  medis  yang sudah  ditetapkan  oleh  pimpinan  rumah sakit dan dirinci dalam bentuk SPO.

## Kutipan 4
“Ada regulasi dalam bentuk panduan rekam medis dan diturunkan teknis dalam bentuk SPO” (IU 2) “Setahu  saya  ada,  tetapi  secara  eksplisit  saya menandatangani  tidak.  Karena  itu  diwajibkan undang  –  undang  mestinya  ada,  apalagi  yang berkaitan  dengan  kerjasama  dengan  pihak  lain” (IU4)
Hasil  observasi  di  ruangan  rawat inap,  Instalasi  Rekam  Medis  dan  Bagian Casemix  sudah  terdapat  beberapa  SPO tentang  pengelolaan  berkas  rekam  medis
dan  sudah  dilaksanakan  secara  oleh perawat dan case manager.
Variabel  Proses  Pengelolaan  Rekam Medis Pendukung Klaim .
Berdasarkan hasil wawancara tentang perencanaaan  rekam  medis,  sebelum implementasi rekam medis terlebih dahulu dilakukan  review  oleh  Komite  Rekam Medis setiap tahun dengan mempertimbangkan  kesesuaian  dengan peraturan  perundang  –  undangan  dan standar  akreditasi  rumah  sakit,  serta mempertimbangkan  kemudahan  di  dalam pengisiannya.  Hasil  observasi  format rekam  medis  yang  digunakan  di  dalam klaim  sudah  sesuai  dengan  minimal  isi  di dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI nomer  269  tahun  2008  tentang  Rekam Medis,  Peraturan  BPJS  Nomer  7  tahun 2018  tentang  Pengelolaan  Administrasi Klaim  Fasilitas  Kesehatan,  dan  Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit.
Pedoman  dan  SPO  pengelolaan  rekam medis  untuk  mendukung  klaim  tidak bertentangan dengan perundang – undangan.  Format  resume  medis  mudah dipahami  dan  mudah  untuk  dilakukan pengisian. 8,9, 10
Perencanaan  ini  telah  sesuai  dengan manajemen pengelolaan rekam medis yang diminta  di  dalam  Standar  Akreditasi Rumah  Sakit  yang  menyatakan  rekam medis  wajib  dilakukan  review  tahunan berdasarkan format rekam medis sebelumnya dan kebutuhan formulir rekam medis baru. Di dalam review rekam medis selain  mempertimbangkan  terhadap  aspek medikolegal,  kesesuaian  formulir  dengan perundang-undangan,  serta  kemudahan pengisian rekam medis.Berdasarkan prinsip  pengadaan  barang  dan  jasa, organisasi  wajib  menerapkan  prinsip efisien,  efektif,  terbuka  dan  bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel. 10,11
Berdasarkan  wawancara  mendalam proses  pemberkasan  sudah  sesuai  alur klaim, berkas administratif klaim disiapkan sejak  pasien  pertama  diterima  di  rumah
sakit  berupa  SEP  dan  input  awal  billing pasien.  Formulir  resume  medis  yang kosong  disiapkan  sejak  pasien  diterima  di ruang  rawat  inap,  pasien  yang  akan dilakukan  operasi  disiapkan  rekam  medis berupa  form site  marking, asesmen  pra bedah  dan  pra  anestesi.  Pasien  saat dilakukan tindakan operasi pasien menggunakan  form  rekam  medis sign  in, sign  out,  time  out, laporan  perjalanan operasi  dan  anestesi.  Pasien  kemoterapi menggunakan formulir protokol
kemoterapi  yang  sudah  disiapkan  begitu pasien masuk ke ruang kemoterapi.
Ketika  pasien  dan  seluruh  pelayanan telah  selesai  diberikan,  maka  DPJP membuat  ringkasan  pasien  berupa  resume medis,  resume  medis  ini  juga  digunakan sebagai salah satu pendukung klaim selain laporan  operasi  dan  protokol  regimen kemoterapi.  Pada  saat  pengisian  resume medis  ini  DPJP  belum  mengisi  secara lengkap  karena  merasa  tidak  memiliki cukup  waktu  oleh  karena  memiliki  3 tempat  praktek  dan  jumlah  pasien  yang banyak.
Pimpinan  rumah  sakit  mengeluarkan kebijakan  bahwa  perawat  dan case manager rawat  inap  mengingatkan  DPJP untuk  melengkapi  resume  medis  yang belum lengkap, meskipun demikian ketidaklengkapan  resume  medis  masih terjadi. Pimpinan Rumah Sakit melakukan upaya  melalui  SPO  melengkapi  resume medis dimana DPJP memberi kewenangan kepada  para  case  manager  rawat  inap  dan verifikator internal  Bagian Casemix untuk melengkapi resume medis.
Proses pengelolaan  berkas  klaim  di  Bagian Casemix adalah pengkodingan dan verifikasi  internal  oleh  koder  dan  dokter verifikator internal rumah sakit.
Penelitian  yang  berjudul  Analisis Perilaku  Dokter  Dalam  Mengisi  Data Rekam Medis Lembar Resume Rawat Inap Di  RS  Ungaran  yang  menyatakan  ada hubungan  sikap  dan  beban  kerja  dokter dengan  kelengkapan  pengisian  resume medis  rawat  inap.  Sikap  para  dokter  di dalam  mengisikan  resume  medis  hanya
mengisi  diagnosis  dan  memberikan  tanda tangan  saja,  kelengkapan  isian  lain dibiarkan kosong. Rekam Medis semestinya menjadi tanggung jawab penuh seorang dokter untuk membuat dan mengisi rekam  medis  sesuai  dengan  Undang  – Undang-undang  nomer  29  tahun  2009 tentang Praktik Kedokteran. 12
Rumah  sakit  belum  menerapkan sangsi  untuk  para  dokter    tidak  patuh melakukan pengisian rekam medis terutama  resume  medis  pasien,  menurut pimpinan rumah sakit sakit belum diperlukan apabila kesalahan bukan karena kesengajaan dan hanya diperlukan pendekatan  persuasif  ke  masingmasing dokter  yang  alpa  melakukan  pengisian rekam  medis.    Menurut  Siagian  Sondang dalam  manajemen  sumber  daya  manusia punishment  represif diperlukan  untuk mencegah pelanggaran supaya tidak terjadi lagi. 13,14,15
Berdasarkan  wawancara  dalam  hal pengendalian  pengelolaan  rekam  medis pendukung  klaim,  didapatkan  bahwa pengendalian  pengelolaan  rekam  medis pendukung  klaim  dilakukan  melalui  audit medis  dan  audit  paska  klaim  yang dilakukan  secara  rutin  minimal  2  kali dalam setahun . Selain pengendalian berupa audit  tersebut,  juga  dilakukan  monitoring dan  evaluasi  pencapaian  indikator  mutu terkait pengelolaan rekam medis dan proses klaim pelayanan JKN.
Pengendalian merupakan proses mengarahkan  sumber  daya  (manusia, peralatan, mesin, organisasi) demi tercapainya  tujuan  san  sasaran  organisasi. Pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi  memerlukan  pengawasan  atau pengendalian  yang  baik,  sehingga  tujuan dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  diikuti bersama.  Pengawasan  merupakan  elemen penting  dalam  fungsi  manajemen,  semua fungsi  manajemen  tidak  akan  membawa perusahaan kemanapun tanpa ada pengawasan, dalam hal ini, Louis E. Boone dan  David  L.  Kurtz  (1984)  memberikan rumusan tentang pengawasan sebagai : “… the  process  by  which  manager  determine
wether actual operation are consistent with plans ”. 16
Variabel  Output  Pengelolaan  Rekam Medis Pendukung Klaim.
Hasil wawancara mendalam didapatkan bahwa rekam medis yang tidak diisi  tepat  waktu  dan  lengkap  akan menyebabkan
keterlambatan dan pembayaran  klaim.    Hasil  observasi menunjukan  dari  100  resume  medis  32% belum  lengkap,  dari  30  laporan  operasi 20%  belum  lengkap,  dan  dari  15  protokol kemoterapi  100%  lengkap.Output  dalam penelitian  ini  adalah  kelengkapan  dan ketepatan rekam medis di dalam mendukung klaim. Menurut Shaik
Mohamed  output  pelayanan  yang  tidak sesuai  dengan  standar  capaian  yang  telah ditetapkan maka pelayanan kesehatan yang diselenggarakan bukan pelayanan kesehatan yang bermutu. 3

## KESIMPULAN
Pengelolaan
rekam medis pendukung  klaim  JKN  pelayanan  rawat inap  belum  dapat  dilakukan  secara  efisien dan  tepat  waktu,  ketidakpatuhan  dokter dalam  mengisi  berkas  pandukung  klaim berdampak pada keterlambatan proses dan pembayaran  klaim,  yang  akan  berdampak pada  potensi cashflow keuangan  rumah sakit.  Rumah  sakit  belum  menggunakan teknologi  rekam  medis  elektronik  yang dibutuhkan  di  dalam  klaim  JKN  sesuai verifikasi digital klaim (vedika).
Perlu  edukasi  terus  menerus  kepada para  dokter  tentang  kelengkapan  rekam medis pendukung klaim, penerapan punishment  represif melalui  pengurangan insentif jasa medik untuk para dokter yang tidak  patuh  dalam  pengisian  rekam  medis pendukung klaim serta beralih ke teknologi rekam  medis  elektronik  menyesuaikan sistem klaim vedika. 17

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  pimpinan dan seluruh staf Rumah
Sakit  S  Kota  Semarang  yang  telah memberikan  waktu  dan  dukungan  staf untuk kelancaran penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Kesehatan. Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan  BPJS  Kesehatan .  Jakarta: Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Kesehatan; 2016.
2. Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta; 2014.
3. Dr. N. Shaik  Mohamed. The Impact of
Human  Resources  Management  on Healthcare Quality. International Journal  of  Management  Volume  6  pp. 603-612, Trichy: January; 2015.
4. Rika  Henda  Safitri,  Asfeni  Nurullah, Burhanuddin.  Analisis  Laporan  Arus Kas Sebagai Dasar Pengukuran Kinerja
Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah.
Jurnal  Akutansi  Volume  5  nomer  2.
Sumatera  Selatan:  Fakultas  Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya ; 2017. 5. Abriyani Puspaningsih. Pengaruh
Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Terhadap  Kepuasan  Kerja  dan  Kinerja Manajer. Jurnal Akunting dan Auditing Indonesia Volume 6 nomor 2. Desember; 2002. 6. Monica Giancott, Annamaria Guglielmo Marianna Mauro. Efficiency and optimal  size  of  hospitals:  Results  of  a systematic search. PLOS Journal Published: March 29: California; 2017.
7. Atmoko  Tjipto.  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  dan  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Bandung: Universitas Padjajaran; 2011
8. Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia.  2008. Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  nomor 269/MENKES/PER/2008 tentang Rekam  Medis .  Kementerian  Kesehatan
RI. Jakarta.
9. Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial
Kesehatan. 2014. Petunjuk Teknis
Verifikasi  Klaim  BPJS  Kesehatan .
Jakarta:  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial Kesehatan. Jakarta.
10. Komisi Akreditasi Rumah Sakit.
Standar Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 .
Jakarta:  Komisi  Akreditasi  Rumah
Sakit; 2018
11. Imron,  Moch.  Manajemen  Logistik Rumah  Sakit.  Jakarta:  Sagung  Seto; 2010.
12. Zaenal  Sugiyarto.  Analisis  Perilaku Dokter  dalam  Mengisi  Kelengkapan Data  Rekam  Medis  Lembar  Resume Rawat  Inap  di  RS  Ungaran.  Program Paska  Sarjana  Universitas  Diponegoro. Semarang; 2006.
13. Istirochah.  Analisis  Kepatuhan  Dokter Dalam  Mengisi  Rekam  Medis  Di
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boyolali. Magister
Manajemen
Universitas  Muhammadiyah  Surakarta:
Surakarta; 2016.
14. Siagian  Sondang.  Manajemen  Sumber Daya  Manusia,  Jakarta:  Bumi  Aksara; 2003.
15. Citra  Yuliyanti,  Hasbullah  Thabrany. Delayed Claim Payment and The Threat To  Hospital  Cash  Flow  Under  The National  Health  Insurance  Scheme  In Indonesia.  Jakarta:  Proceedings  of International  Conference  on  Applied Science  and  Health  No.  3. School  of Public  Health  Universitas  Indonesia ; 2018.
16. Muslim  Tampubolon.  Penerapan  dan Pendekatan Sistem. Studi Kasus Universitas HKBP Nomensen. Sumatera  Utara:  Universitas  HKBP Nomensen; 2004.
17. Sedighe  Torki,  Nahid  Tavakoli,  Elahe Khorasani.  Improving  the  Medical Record  Documentation  by  Quantitative Analysis in a Training Hospital. Tehran: International
Journal of Earth,
Environment  and  Health  Volume  1; 2015.