## Efektifitas Penerapan model pengukuran kinerja berdasarkan LAKIP
Studi Kasus: Di Kota Gorontalo
1 Dharmawaty S. Makur
1 Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gorontalo

## Abstract
Dharmawaty  S.  Makur. 2018. The  accuracy  in  choosing  performance  measurement  model  is  expected  to  give positive  impact  to  local  government  in  managing  an  organization.  This  situation  is  in  line  with  the  performance measurement  model  of  Government  Institution  Performance  Accountability  Report  (LAKIP)  with  orientation  to achievement  goals  of  inputs,  processes,  outputs,  outcomes,  benefits  and  impacts  to  the  community.  This  research intends  to  know  the  effectiveness  of  applying  LAKIP  performance  measurement  model  in  Gorontalo  city government.  This  study  uses  a  qualitative  study  with  a  review  approach  (Creswell,  2013,  Miles,  Huberman  and Saldana, 2014). Document data was analyzed using content analysis and interactive model. The results of the study indicate  that  the  implementation  of  LAKIP  performance  measurement  model  in  Gorontalo  city  government  still focuses on the measurement of financial performance with performance target that can be reached up to the stage of output performance.
Keywords:Performance, performance measurement, orientation of performance measurement.

## Abstrak
Dharmawaty S. Makur. 2018. Ketepatan dalam memilih model pengukuran kinerja diharapkan dapat memberikan dampak  positif  kepada  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  suatu  organisasi.  Keadaan  ini  sejalan  dengan  model pengukuran  kinerja  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  dengan  orientasi  kepada  sasaran kinerja  input,  proses,  output,  outcome,  manfaat  dan  dampak  kepada  masyarakat.  Penelitian  ini  bermaksud  untuk mengetahui  efektifitas  penerapan  model  pengukuran  kinerja  LAKIP  di  pemerintah  Kota  Gorontalo.Kajian  ini menggunakan  kajian  kualitatif  dengan  pendekatan  kajian  kes  (Creswell,  2013;  Miles,  Huberman  dan  Saldana, 2014).Data  dokumen  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  isi  dan  model  interaktif.  Hasil  kajian  menunjukkan bahwa  penerapan  model  pengukuran  kinerja  LAKIP  di  pemerintah  Kota  Gorontalo  masih  memfokus  kepada pengukuran kinerja keuangan dengan sasaran kinerja yang boleh dicapai sampai pada tahap kinerja  output.
Kata Kunci: Kinerja; pengukuran kinerja; model pengukuran kinerja; orientasi pengukuran kinerja.

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  seyogyanya  memberi keleluasan  kepada  pemerintah  daerah  di dalam  mengelola  daerah  masing-masing dengan memaksimalkan pengelolaan potensi daerah  sebagai  sumber  keuangan  daerah yang  utama  seperti  yang  dikehendaki  oleh undang-undang  22  tahun  1999  dan  undang- undang  nomor  25  tahun  1999.  Berlakunya ke  dua  undang-undang  tersebut,  maka pemerintah  daerah  termasuk  pemerintah Kota Gorontalo diharapkan dapat mengelola daerah  dengan  menggunakan  pendapatan asli  daerah  yang  bersumber  dari  pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain.
Namun  demikian,  setelah  otonomi daerah  efektif  dilaksanakan  maka  kinerja keuangan pemerintah Kota Gorontalo masih berada  pada  tahap  yang  masih  rendah  yang menyebabkan ketergantungan kepada pemerintah  pusat  masih  sangat  tinggi.  Data dan  informasi  yang  diperoleh  menunjukkan bahwa  kinerja  keuangan  Kota  Gorontalo untuk  tahun  2017  hanya  mencapai  18,17 persen  dari  total  belanja  yang  diperlukan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun  2018).  Keadaan  ini  juga  sejalan dengan  pandangan  Yusuf  (2018)  bahwa konsep  otonomi  daerah  yang  diharapkan oleh  pemerintah  belum  terlaksana  dengan
baik  karena  pemerintah  di  daerah  hanya berlomba  untuk  membuat  program  dan membelanjakan  dana  yang  diterima  dan belum  berpikir  untuk  menghasilkan  impak kepada masyarakat.

## Literature
Kinerja  merupakan  suatu  hasil  dari  suatu pekerjaan  yang  diperoleh  dari  input  dan proses  yang berhubungan dengan keperluan organisasi.  Hal  ini  sangat  penting  menurut Van-Dooren,  Bouckaert&  Halligan  (2015. Mereka menyatakan bahwa kinerja merupakan  suatu  hasil  yang  diperoleh melalui  kualitas  tindakan  yang  sesuai dengan keperluan organisasi untuk mendapatkan  hasil  yang  berkualitas.  Tidak jauh  berbeda  dengan  pandangan  Briggs (1997) dan Gibson, Ivancevich dan Donelly (1996). Pada umumnya mereka menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan  dengan  memperhatikan  aspek fasilitas,  lingkungan  kerja  dan  manajemen organisasi.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat dipahami  bahwa  kinerja  adalah  suatu capaian  terhadap  visi  organisasi  yang  telah ditetapkan, dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran kinerja
(Kroll, 2017).Hal ini penting menurut Talbot (2010) dan Broadbent dan Laughlin (2009). Mereka menyatakan bahwa setiap informasi yang  diperoleh  dari  pengukuran  kinerja dapat  digunakan  oleh  pimpinan  organisasi dalam  membuat;1)  perencanaan  kinerja;  2) pengukuran  kinerja;  dan  3)  dan  dapat berlanjut kepada penilaian kinerja.
Pentingnya  pengukuran  kinerja  juga  sejalan dengan  hasil  kajian  Radnor  dan  Barnes (2007);  Jann  and  Jantz  (2008).  Mereka menyatakan  bahwa  pengukuran  kinerja merupakan penentuan kinerja secara priodik terhadap  efektifitas  dan  efisiensi  organisasi berdasarkan  tujuan,  standar,  dan  kriteria yang telah ditetapkan.
Sejalan  dengan  beberapa  pandangan tentang  pengukuran  kinerja,  maka  Vande Walle (2008) memandang bahwa pengukuran kinerja yang efektif mesti boleh mengintegrasikan  data  keuangan  dan  data bukan  keuangan  dalam  menghasilkan informasi  kinerja  secara  menyeluruh. Keadaan ini juga sejalan dengan Hansen dan Mowen  (2004)  yang  menyatakan  bahwa pengukuran  kinerja  pemerintah  daerah dalam  organisasi  sektor  awam  boleh  dilihat dari  dua  aspek  iaitu  aspek  keuangan  dan aspek  bukan  keuangan.  Hal  ini  penting menurutBruijn  (2002)  sebab  pengukuran kinerja organisasi sektor publik mempunyai
dampak  dalam  mengelola  organisasi  untuk mencapai  akuntabilitas  dan  transparansi penggunaan sumber daya organisasi melalui penggunaan informasi kinerja yang dihasilkan.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dibuat, memberi  informasi  bahwa  pengukuran kinerja penting dilakukan untuk mendapatkan  informasi  organisasi  yang boleh  digunakan  oleh  pimpinan  dalam melakukan  pengambilan  keputusan  secara efektif  dan  efisien.  Namun  demikian pimpinan  organisasi  harus  menetapkan model  pengukuran  kinerja  yang  sesuai  agar informasi  yang  diperoleh  sesuai  dengan keperluan  organisasi  (Kroll,  2015).Keadaan ini  juga  sejalan  dengan  pendapat  Bryde (2003);  Mir  dan  Pinnington  (2013;2014); Hourneaux, Carneiro-da-Cunha, dan Hamilton  (2017)  yang  menyatakan  bahwa model pengukuran kinerja merupakan suatu model  pengukuran  yang  digunakan  oleh pimpinan  organisasi  untuk  mendapatkan informasi sesuai dengan keperluan organisasi.
Pentingnya  model  pengukuran  kinerja yang sesuai, juga sejalan dengan pandangan Albach,  Meffert,  Pinkwart  dan  Reichwald (2015);  Chatzoglou,  Chatzoudes,  Vraimaki, dan  Diamantidis  (2013),  dan  Rajnoha, Lesníková,  dan  Korauš  (2016).  Mereka
menyatakan bahwa setiap model pengukuran kinerja  yang  digunakan  diharapkan  dapat memberi  dampak  kepada  organisasi  dalam mencapai  kinerja  secara  terus  menerus dengan  melakukan  berbagai  perubahan. Morrison  (2016)  pula  berpendapat  bahwa penggunaan model pengukuran kinerja yang sesuai  dapat  membantu  pimpinan  dalam mendapatkan pemahaman terhadap efektivitas  suatu  organisasi  termasuk  model pengukuran kinerja yang digunakan
pemerintah daerah berupa Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (LAKIP)  berdasarkan  Inpres  Nomor  7 Tahun  1999  yang  indikatornya  meliputi; input, proses, output, outcome, manfaat dan dampak kepada masyarakat.

## HASIL PENELITIAN
Data yang diperoleh dari data dokumen yang di analisis berdasarkan content analisis seperti  yang  diharapkan  oleh  Creswell (2013)  dan  Miles,  Huberman  dan  Saldana (2013).  Dari  data  dokumen  didapatkan bahwa  pelaporan  kinerja  pemerintah  daerah setiap  tahunnya  hanya  boleh  menyajikan laporan kinerja keuangan semata  (Peraturan Pemerintah  No.71  tahun  2010).  Demikian pula sebelumnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  8  tahun  2006  bahwa laporan  kinerja  keuangan  pemerintah  hanya meliputi;  Laporan  Realisasi  Anggaran;
Neraca;    Laporan  Arus  Kas;  dan  Catatan atas Laporan Keuangan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui analisis  dokumen  dan  hasil  wawancara memberi informasi bahwa model pengukuran kinerja  LAKIP  yang digunakan pemerintah  daerah  Kota  Gorontalo  selama ini  masih  fokus  kepada  pengukuran  kinerja keuangan  dan  tidak  memberi  perhatian kepada  pengukuran  kinerja  non  keuangan secara menyeluruh. Temuan dalam penelitian ini juga memberi informasi bahwa model  pengukuran  kinerja  LAKIP  yang masih fokus kepada kinerja keuangan boleh menyebabkan  sasaran  kinerja  yang  dicapai hanya  fokus  kepada  sasaran  kinerja  output, yang  sangat  jauh  dengan  yang  diharapkan oleh  pemerintah  melalui  inpres  nomor  7 tahun 1999  yang menghendaki agar sasaran kinerja  pemerintah  daerah  boleh  mencapai tahap kinerja outcome, manfaat dan dampak kepada masyarakat.
Hasil  penelitian  bertentangan  dengan beberapa  hasil  kajian  mengenai  efektifitas suatu  model  pengukuran  kinerja  khususnya dalam  organisasi  sektor  publik.  Pada umumnya  hasil-hasil  kajian  terdahulu mengharapkan  agar  pengukuran  kinerja organisasi  sektor  publik  bukan  saja  fokus kepada  pengukuran  kinerja  keuangan  tetapi mesti  dilakukan  secara  menyeluruh  dengan
menfokus kepada pengukuran kinerja bukan keuangan  agar  sasaran  kinerja  yang  dicapai bukan  hanya  fokus  kepada  sasaran  kinerja keluaran  tetapi  boleh  mencapai  sasaran kinerja  yang  lebih  baik  itu  output,  manfaat dan  impak  kepada  masyarakat  (Prasojo, 2014;  Sri-Mulyani,  2017).    Hasil  penelitian lain  seperti  Van-Dooren  (2015)  juga mengatakan bahwa suatu model pengukuran kinerja yang diterapkan seharusnya memberi perhatian  aspek  keuangan  dan  aspeknon keuangan  dalam  pengukuran  kinerja. Menurut  beliau  bahwa  informasi  kinerja yang  dihasilkan  dengan  memberi  perhatian kepada  aspek  keuangan  dan  aspek  non keuangan  akan  memudahkan  pemerintah daerah  dalam  mengelola  organisasi  kepada tujuan yang lebih baik dan tepat sasaran.
Hasil  penelitian  yang  lain  juga menghendaki  agar  model  pengukuran kinerja yang digunakan dengan menggunakan  anggaran  berbasis  kinerja diharapkan dapat mengukur kinerja organisasi  secara  menyeluruh  agar  setiap penggunaan  kekayaan  organisasi  memberi hasil  kepada  masyarakat  (Albach, et  al , 2015).  Hasil  penelitian  yang  lain  seperti Chatzoglou,  Vraimaki,  dan  Diamantidis (2013)  menyatakan  bahwa  setiap  model pengukuran  kinerja  yang  digunakan  dengan menerapkan  anggaran  berbasis  kinerja
diharapkan  dapat  memberi  dampak  kepada organisasi  dalam  mencapai  kinerja  secara terus  menerus    dengan  melakukan  berbagai perubahan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh  maka  diperoleh  informasi  bahwa model  pengukuran  kinerja  yang  digunakan oleh  pemerintah  kota  Gorontalo  dalam melaporkan setiap program dan penggunaan sumber-sumber  organisasi  masih  memberi fokus kepada pengukuran kinerja keuangan. Hal  ini  menyebabkan  kinerja  pemerintah daerah  hanya  boleh  diukur  dari  keuangan tanpa  boleh  mengentahui  kinerja  yang  lain seperti  kinerja  terhadap  sumber  daya manusia,  fasilitas  dan  kinerja  tingkat pertumbuhan dan pembelajaran organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Albach,  H.,  Meffert,  H.,  Pinkwart,  A.,  & Reichwald,  R.  (2015). Management  of permanent  change .  London:  Springer Gabler. http://doi.org/10.1007/978-3- 658-05014-6 ISBN
Briggs,  M.  (1997).  Type  Indicator  and  dental school  performance. Journal  of  Dental education December, 61 (12) 928-933.
Broadbent,  J.,  &  Laughlin,  R.  (2009). Performance  management  systems:  a conceptual model. Management Accounting  Research , 20 (4),  283–295. http://doi.org/10.1016/j.mar.2009.07.04
Bryde,  D.  (2003).  Modelling  project management performance. project management  Performance , 20 (2),  229– 254.
http://doi.org/10.1108/02656710310456 635
Chatzoglou,  P.,  Chatzoudes,  D.,  Vraimaki, E.,  &  Diamantidis,  A.  (2013).  Service quality in the public sector: the case of the  citizen’s  service  centers  of  Greece. Prodromos Chatzoglou, Dimitrios Chatzoudes,  Eftichia  Vraimaki  and Anastasios Diamantidis , 62 (6),583–605.
Creswell, J. (2013). Qualitative inquiry and research  design .  Chosing  among  five approaches  (3rd  Ed.).  London:  Sage publication
Inc.
http://doi.org/10.1111/1467-9299.00177
De  Bruijn,  H.  (2002).  Performance Measurement  in  the  Public  Sector: Strategies  to  Cope  with  the  Risks  of PerformanceMeasurement." Internation al Journal of Public Sector
Management 15 (7): 578-594.
Gibson,  Ivancevich,  dan  Donelly.  1996.
Organisasi. Erlangga : Jakarta.
Hansen,  D.  R.,  &  Mowen,  M.  M.  (2004).
Management Accounting. (7th ed).South-Western Pub.
Hourneaux,  F.,  Carneiro-da-Cunha,  A.,  & Hamilton,  L.  (2017).  Performance measurement and management systems: different usages in Brazilian manufacturing  companies. Managerial Auditing Journal , 32 (2), 1–18. http://doi.org/doi/pdfplus/10.1108/MAJ- 11-2015-1277
Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 pada  Tahun  1999  tentang  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah,  Pp1-4.
http://jatim.kemenag.go.id/file/file/per.tt g PNS/.
Jann,  W,  Jantz,  B  (2008) A  better performance of performance management?  In:  KPMG,  CAPAM, IPAA, IPAC, Holy Grail or Achievable Quest.  International  Perspectives  on Public Sector Performance Management. Zürich: KPMG International, 11–25.
Kroll,  A.  (2015).  Drivers  of  performance information  use:  systematic  literature review  and  directions  for  future research. Public  Performance  & Management  Review,38 (3),  459–486. http://doi.org/10.1080/15309576.2015.1
006469
Menteri keuangan bagian direktorat jenderal perimbangan keuangan republik Indonesia (2017). http://www.djpk.depkeu.go.id/.  Dimuat turun pada tarikh 09 Feb. 2017.
Miles,  M.,  Huberman,  A.,  &  Saldana,  J. (2014). Qualitative data analysis .a methods sourcebook (3rd Ed.). London: Sage publication Inc
Mir, F. ., & Pinnington, A. (2013).Exploring the  value  of  project  management: linking project management performance  and  project  success. International  Journal  of  Project Management (12), 1–16. http://doi.org/org/10.1016/j.ijproman Mir,  F.,  &  Pinnington,  A.  (2014).Exploring the  value  of  project  management: linking project management performance  and  project  success. International  Journal  of  Project Management , 32 ,202–217. http://doi.org/org/10.1016/j.ijproman.20 13.05.012
Prasojo, E. (2014, Nopember, 25).Tantangan birokrasi pemerintahan Jokowi- JK. Kompas.com.
http://nasional.kompas.com/read/2014/1 1/25/12000021/Tantangan.Birokrasi.Pe merintahan
Radnor,  Z.&  Barnes,  D.  (2007), Historical analysis  of  performance  measurement and management in operations management, International  Journal  of Productivity and Performance
Management.
Rajnoha,  R.,  Lesníková,  P.,  &  Korauš,  A.
(2016).From  financial  measures  to strategic  performance  measurement system  and  corporate  sustainability. Empirical evidence from Slovakia , 9 (4), 134–152. http://doi.org/DOI:
10.14254/2071-789X.2016/9-4/8
Republik  Indonesia  .(2010).  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 71  Tahun  2010  Tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sri Mulyani, I. (2017, Desember 5).Di depan anggota parpol, Sri Mulyani: 70,9% APBD untuk Gaji. Detic Finance . https://pemeriksaanpajak.com/2017/12/ 05/di-depan-anggota-parpol-srimulyani- 709-apbd-untuk-gaji/.
Talbot, C. (2010). Theories of performance : organizational and service improvement in the public domain (1st Ed.). Oxford- England: New York. Oxford University Press Inc
Undang-undang  No.  22  pada  Tahun  1999 tentang pemerintahan daerah.
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=3. Dimuat turun tarikh 29 Dec. 2017.
Undang-undang  No.  25  pada  Tahun  1999 tentang  perimbangan  keuangan  antara pemerintah pusat dan daerah. http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu- 25-1999.pdf.  Dimuat  turun  tarikh  29 Dec. 2017.
Van  de  Walle  .(2008).  Comparing  the
Performance of National Public Sectors: Conceptual  Problems.  International Journal of Productivity and Performance Management 57 (4)35.DOI:10.1108/17410400810867 535
Van-Dooren, W., Bouckaert, G., & Halligan,
J.  (2015). Performance  management  in the  public  sector .(2nd  Ed.).  Routledge New York- USA
Yusuf, K .(2018, April 25). Wapres ingatkan daerah agar tak terus bergantung kepada pemerintah pusat.Kompas.Com.