Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## FLEKSIBILITAS TRADISI PESANTREN TERHADAP KEKERASAN PADA ISTERI (STUDI KASUS PADA PENERAPAN UU PKDRT DI LINGKUNGAN PESANTREN KAB. JOMBANG)

## Heppy Hyma Puspytasari
Prodi PPKn, STKIP PGRI Jombang
Email: heppyhyma@gmail.com

## ABSTRACT
The pesantren community has actually been aware of the issue of domestic violence (KDRT) for a long time, but that does not mean they really understand the meaning of domestic  violence as a whole. Because in reality, domestic  violence itself is  hidden  in the  world  of pesantren households. Other things that may also be the cause of the occurrence of domestic violence in the pesantren are the kyai's patrons as leaders of the pesantren who cannot be shaken by anything. Many facts also support that the words of the kyai  are  always  true  and  never  wrong,  because  he  is  considered  the  most  understanding  of  religious teachings. Apart from that, the existence of a verse which states about the nusyus of a wife, and the family study which says "may hit" is taken literally.
The special condition of the traditions in the pesantren and the controversy between the traditions in the pesantren and the PKDRT Law makes this interesting to be investigated further.
The purpose of this research is to find out: Does the pesantren tradition trigger domestic violence and how to overcome domestic violence in pesantren?
The approach used in this research is the socio legal research approach, namely through this approach the law is also conceptualized as an empirical social phenomenon, namely in the daily actions and interactions of citizens, not only as laws or judges' decisions.
The results of this study indicate that the pesantren tradition does not trigger domestic violence even though it is possible that there is gender imbalance in husband and wife relationships, but traditions in  pesantren  provide  more  learning  that  supports  emancipation  and  gender  equality  without  leaving religious norms. Whereas alternative solutions for handling domestic violence in pesantren were not held because  there  were  no  incidents  that  referred  to  domestic  violence,  but  to  prevent  domestic  violence, pesantren  also  contributed  roles  through  the  educational  approach  for  santri,  namely  education  on  fair husband and wife relationships and acknowledging equality but still within the frame. the teachings of the Islamic religion, according to each other's nature by still helping each other in all parts of the household. Keywords: Islamic boarding school tradition, domestic violence

## ABSTRAK
Komunitas  pesantren  sebenarnya  telah  lama  mengetahui  isu  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT), namun bukan berarti mereka benar-benar memahami makna KDRT secara menyeluruh. Karena realitanya, KDRT itu sendiri tersembunyi dalam dunia rumah tangga pesantren. Hal - hal lain yang mungkin juga menjadi penyebab terjadinya KDRT di pesantren adalah patron kyai sebagai pemimpin pesantren yang tidak  dapat  digoyahkan  oleh  apapun.  Banyak  fakta  yang  juga  mendukung  bahwa  perkataan  kyai  adalah selalu benar dan tidak pernah salah, karena beliau dianggap paling memahami ajaran agama. Selain itu juga keberadaan  ayat  yang  menyatakan  tentang  nusyus  nya  seorang  istri,  dan  pembelajaran  keluarga  yang disebutkan “boleh memukul” diartikan secara harfiah.
Kondisi tradisi dalam pesantren yang demikian khusus dan adanya kontroversi antara tradisi dalam pesantren dengan UU PKDRT menjadikan hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: Apakah tradisi pesantren memicu adanya KDRT dan bagaimana alternatif penanggulangan KDRT di pesantren
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  socio  legal  research  yaitu melalui pendekatan ini hukum juga dikonsepkan sebagai gejala sosial yang empiris yaitu dalam tindakan aksi dan interaksi warga masyarakat sehari-hari, bukan hanya sebagai UU ataupun putusan hakim saja..
Hasil penelitian ini bahwa tradisi pesantren tidak memicu adanya KDRT meskipun dimungkinkan ada ketimpangan  gender    dalan  relasi  suami  isteri  tetapi  tradisi  di  pesantren  malah  lebih  memberikan pembelajaran yang mendukung emansipasi maupun kesetaraan gender tanpa meninggalkan norma agama. Sedangkan alternative penyelesaian penanggulangan KDRT di pesantren tidak diadakan karena belum ada kejadian  yang  merujuk  pada  KDRT,  namun  untuk  mencegah  adanya  KDRT,  pesantren  juga menyumbangkan peran melalui pendekatan Pendidikan bagi para santri, yaitu Pendidikan relasi suami dan isteri yang adil  dan  mengakui  kesetaraan  namun tetap dalam bingkai ajaran agama Islam, sesuai kodrat masing-masing dengan tetap saling bantu dalam segala bagian rumah tangga.
Kata kunci : Tradisi pesantren, KDRT

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai perilaku fisik kasar, keras, dan kejam, sehingga bentuk perilaku opresif (menekan) lain yang bentuk nya bukan perilaku fisik,menjadi tidak “dihitung” sebagai bentuk kekerasan. 1
Menurut Supatmiati,  faktor KDRT di sebabkan oleh : pertama, faktor individu yakni tidak adanya  ketakwaan  individu,  lemahnya pemahaman  terhadap  relasi  suami  isteri  dalam  rumah tangga, dan karakteristik individu yang temperamental. Kedua, faktor sistemik yaitu kekerasan yang terjadi saat ini sudah menggejala menjadi penyakit sosial di masyarakat, baik di lingkungan domestik  maupun  publik.  Tak  lain  dan  tak  bukan  ialah  sistem  kapitalisme-sekuler  yang memisahkan agama dan kehidupan . 2
Kata “pesantren” ini bisa menyiratkan dua arti. Pertama , pesantren bisa bermakna “tempat santri”, Kedua , pesantren  juga bisa bermakna “proses menjadikan santri”, pendalaman (proses memperdalam sesuatu). 3
Isu KDRT sendiri masih difahami sebagai sebuah ujian keimanan.  Pola pembelajaran kitab kuning yang central oriented , tidak bisa dikritisi, menempatkan sosok Ustadz atau Kiai sebagai sentral informasi. 4
Di sinilah persoalan KDRT seakan tertutup sebuah tirai, hingga membuatnya semakin tidak jelas. dalam dunia pesantren. Contoh kasus lain seperti pemaknaan keluarnya seorang isteri dari rumah karena rasa tidak nyaman, ini dimaknai sebagai nuzsyuz . KDRT bisa saja dilakukan oleh seseorang dengan penuh kesadaran bahwa apa yang ia lakukan adalah kekerasan, namun bisa saja pelaku  mengganggap  prilaku  kekerasanya  merupakan  bagian  dari  hak  yang  ia  miliki  yang dijustifikasi dengan otoritas yuridis ataupun dalil agama. 5
1 Eti Nurhayati, “Domestic Violence”, J urnal , EQUALITA STAIN Cirebon, Vol. 3 No. 2 Juni, 2013
2 http://mazhabpakupatan.blogspot.com/2008/12/kdrt-menurut-kuhp-dan-hukum-islam.html, rabu, 5 Februari  2020, pk.19.00wib
3 KH. Mohammad  Tidjani  Djauhari, MA, Masa  Depan  Pendidikan  Pesantren Agenda yang  Belum  Terselesaikan, Jakarta:  Taj Publishing, 2013, h. 5
4 Afwah Mumtazah, KDRT dalam persepsi Ibu Nyai Pesantren, Studi Kasus Pesantren-pesantren Cirebon, Jurnal Islam-Indonesia: Volume 02, Nomor 01, Tahun 2010/1432)
5 Moerti Hadiati Soeroso S.H., M.H., Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Juridis – Viktimologis , Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan III, 2012, h. 1-5
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pada  dasarnya  mereka  yang  berada  di  dalam  pesantren  faham  bahwa  segala  bentuk penyiksaan dalam rumah tangga adalah KDRT. Tetapi pemikiran dogmatis, theosentris, dan tidak berani mengkritisi kitab kuning, menghalangi argumen mereka ketika dihadapkan kenyataan akan konsekuensi diberlakukan Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).  Di  mana  secara  teknis  adalah  menyalahi  agama  sebagaimana  ajaran  dalam  kitab kuning, yaitu melaporkan tindak kekerasaan suami ke publik. 6
Hal - hal lain yang mungkin menyebabkan terjadinya KDRT di pesantren adalah patron kyai sebagai pemimpin pesantren yang tidak dapat digoyahkan. Kyai dianggap selalu benar dan tidak boleh dibantah.
Tradisi  dalam  pesantren  yang  demikian  khusus  dan  adanya  kontroversi  antara  tradisi dalam pesantren dengan UU PKDRT menjadikan hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah,  rumusan  masalah  yang  dapat  diformulasikan  adalah sebagai berikut:
1. Apakah tradisi pesantren memicu adanya KDRT?
2. Bagaimana alternatif penanggulangan KDRT di pesantren?

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sosio  legal  research. 7 Wilayah penelitian dipilih secara purposive di Kabupaten Jombang Pemilihan wilayah ini didasarkan atas pertimbangan  bahwa  :  Kabupaten  Jombang  dikenal  sebagai  kota  santri  karena  banyaknya pesantren di kota Jombang. Obyek yang menjadi kajian adalah beberapa pesantren yang dianggap sebagai pesantren yang cukup berpengaruh dan mempunyai kyai yang diakui kepemimpinan dan kharismanya.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk jenis data primer, pengumpulan data dilakukan melalui : Menurut 8
1. Wawancara (interview) ;  yang  berdasar  pada  sesuatu  daftar  pertanyaan yang  sebelumnya telah disusun terlebih dahulu. Disini diarahkan untuk memberi kesempatan pada  informan untuk  memberikan  penjelasan  sesuai  dengan  kemauannya  sendiri  berdasarkan  pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.
2. Pencatatan (dokumentasi) ; dibuat dengan 2 (dua) cara, yaitu pencatatan secara langsung yang dibuat  pada  saat  pengamat  mengetahui  perilaku  responden  tanpa  menundanya,  dan pencatatan  tidak  secara  langsung  dilakukan,  penulis  mengandalkan  ingatannya  dengan menunda pencatatan setelah kejadian yang menjadi obyek pengamatan selesai. 9
3. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka (library research)
6 ----------------, Jurnal Perempuan , “Pekerja Rumah Tangga” , Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2011, h.166
7 Soedandyo  Wignyosoebroto, Hukum:  Paradigma,Metode  dan  masalahnya ,  ELSAM  dan  HUMA,  jakarta,  cet.  I,  2012,  h. 117,164
8 Burhan Ashshofa, 2014, Metode Penelitian Hukum , PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 24
9 Bambang Waluyo. 2012. cetakan ketiga. Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika. Jakarta. h. 69-70
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## PEMBAHASAN

## 1. Apakah tradisi pesantren memicu adanya KDRT
Pesantren merupakan sebuah institusi pendidikan di mana nilai- nilai moral Islam diajarkan, dipahami, dihayati dan diamalkan serta dijadikan pedoman dalam berperilaku sehari-hari. 10 Ajaran Islam  yang disampaikan  berupa  Alquran dan  hadis, disamping  juga  beberapa kitab klasik  yang disebut  kitab kuning. Kitab  Kuning  adalah  buku-buku  klasik  berisikan  tafsiran  dan  penjabaran ajaran Islam yang ditulis oleh para ulama dengan pola pikir dan format pra modern.
Adapun   mengenai   tujuan   didirikannya   pesantren  pada dasarnya terbagi menjadi: (1) tujuan khusus yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kiai yang bersangkutan dan mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, (2) tujuan umum yaitu membimbing anak didik agar menjadi manusia yang berkepribadian Islam yang sanggup mengamalkan ilmunya dan menjadi mubalig bagi masyarakatnya. 11
Melihat tujuan tersebut jelas bahwa pesantren merupakan lembaga yang berusaha mencetak insan yang ber- tafaqquh fi ad-di > n , dan menyebarluaskan misi-misi Islam demi tegaknya nilai-nilai ajaran Islam.
Abdullah Syukri Zarkasyi membagi kriteria pondok pesantren menjadi tiga yaitu tradisional, modern  dan  perpaduan  antara  tradisional  dan  modern.  Menurutnya  jenis  pesantren  tradisional sudah banyak  yang  berubah,  mereka sudah  memakai sistem  modern  meski tidak  meninggalkan tradisi yang lama. Jenis inilah yang kemudian banyak dijumpai yaitu pesantren yang memadukan sistem pendidikan tradisional dan modern. 12
Dalam  perekembangannya  ciri  khas  yang  terdapat  dalam  pesantren    itu    sendiri    tetap tampak.   Zamakhsyari   Dhofier 13 menyebutkan setidaknya ada lima elemen terbentuknya  sebuah pesantren,  yaitu  kiai  yang  menjadi  tokoh  sentral  dalam  pelaksanaan  pendidikan  di  pesantren, adanya  santri  yang  bermukim  (bertempat  tinggal  dalam  waktu  yang  relatif  lama)  untuk mempelajari ilmu-ilmu keagamaan, adanya masjid yang digunakan sebagai pusat kegiatan ibadah dan proses belajar mengajar, adanya pengajaran kitab-kitab klasik atau yang biasa disebut dengan kitab kuning, serta adanya pondokan atau asrama yang dijadikan sebagai tempat bermukim para santri  untuk  menuntut  ilmu.  Kelima  elemen  tersebut  merupakan  ciri  khusus  yang  dimiliki pesantren dan membedakan pesantren dengan lembaga pendidikan yang lain.
Jombang  disebut  sebagai  kota  Santri  karena  disemua  penjuru  wilayah  Jombang  terdapat pondok pesantren yang semuanya aktif dan mempunyai santri yang sangat banyak. Hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian pada pesantren di Kabupaten Jombang
Hal diatas juga dikuatkan dengan hasil wawancara dengan beberapa ustadzah dari beberapa pondok pesantren yang ada di Jombang, yaitu dinyatakan bahwa tradisi di Pesantren tentang relasi laki2 dan perempuan, Secara prinsip, relasi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di pesantren
10 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren , Jakarta, INIS 2014, h. 55
11 HM Arifin, Kapita Selekta Pendidikan , Jakarta, Bumi Aksara, 2011, h. 248
12 Abdullah  Syukri  Zarkasyi,  “Langkah  Pengembangan  Pesantren”  dalam Rekonstruksi  Pendidikan  dan  Tradisi  Pesantren; Religiusitas Iptek , Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga dan Pustaka Pelajar, 2012, h. 220
13 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia ,Jakarta: LP3ES, 2011, h. 79
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
tidak  membeda-bedakan.  Kedua—duanya  punya  hak  yang  sama  dalam  menerima  pelayanan pembelajaran sebagai santri (murid) di madrasah (sekolah formal) dan juga  punya hak yang sama untuk menerima materi pendidikan di dalam Pondok/ diniyah. Namun demikian Pondok Pesantren memiliki batasan dalam hal pergaulan. Artinya santri laki-laki dan perempuan untuk dipisahkan, tidak  bercampur  baur.  Walaupun  dalam  prakteknya  ketika  keduanya  menerima  pelajaran  yang sama,  sama-sama  berada  dalam  satu  ruangan  dan  dipisah  oleh  satir  (pemisah).  Satir  ini memungkinkan  santri  laki-laki  tidak  bisa  melihat  santri  perempuan.  Namun,  semua  hal  di  atas sebenarnya berkaca pada sejarah relasi laki-laki dan perempuan di jaman Rasulullah. Kedudukan perempuan dalam Islam sungguh tinggi. Nabi Muhammad SAW bahkan menyebut derajat seorang ibu tiga tingkat dibanding ayah. Upaya mendudukkan kembali perempuan pada posisi terhormat sejatinya telah dimulai sejak  masa Rasulullah.  Hal di atas berkaitan denagn sebuah  hadits  yang menceritakan bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Siapakah yang lebih utama  dari  kedua  orang  tuanya,  Bapak  atau  Ibu.  Dan  Rasulullah  menjawab  Ibu.  Lalu  Sahabat bertanya lagi siapa Ibu, ketiga kalinya juga Ibu dan keempat baru Bapak. 14 ( wawancara dengan Ning Y)
Dalam  hal  kepemimpinan,  Islam  sebenarnya  sudah  membuat  contoh  yang  jelas  dimana Aisyah adalah seorang istri Rasulullah yang bahkan pernah memimpin perang. Dalam hal sosial, beberapa ulama berpendapat bahwa perempuan diperbolehkan  memimpin. Tafsir paling radikal juga  dilakukan  oleh  beberapa  ulama  dengan  melihat  bahwa  perempuan  diperbolehkan  menjadi pemimpin  tidak  hanya  dalam  pos-pos  sosial,  namun  juga  dalam  perkara  praktik  beragama. Menjadi pemimpin perang memberikan gambaran bahwa perempuan juga harus bergelut dengan ranah publik, dan menjadi imam juga adalah ranah publik. Pencuatan Aisyah menyiratkan bahwa perempuan tidak boleh hanya bermain dalam ranah privat.
Juga  saat  peneliti  mempertanyakan  tentang  Apakah  tradisi  pesantren  memberikan pembelajaran  mempersiapkan utk calon suami dan istri. Dalam tradisi ke-Ilmuan pesantren, ilmu- ilmu yang dipelajari ada Ilmu Tata Bahasa, Hukum, Teologi-Tassawuf, dan Akhlak (prilaku). Pada persoalan akhlak, seorang santri minimal diberikan materi bagaimana prilaku seoarang santri baik kepada ilmu sendiri dan kepada orang yang memberikan ilmu (guru). Dan pada kehidupan sosial, seorang santri juga diajarai bagaimana cara hidup secara sosial kemasyarakan, bahkan bagaimana cara  membina rumah tangga  yang didalamnya  juga  menjelaskan  hubungan suami  istri.  Dengan ilmu yang kompleks tersebut, seorang santri bukan disiapkan mapan secara keilmuan agama juga tentang cara bergaul termasuk dalam mempersiapkan diri sebagai calon suami atau istri. 15
Hal  itu  juga  didukung  dengan  hasil  wawancara  dengan  Ning  HT  bahwa  Benar,  tradisi pesantren memberikan pendidikan terkait dengan ilmu berumah tangga. ada kitab khusus tentang kajian  suami  istri    ini.  Tentang  hal  terkait  relasi  suami  isteri  dengan  adanya  KDRT  ini  bukan masalah  pada    tradisi  tapi  memang  sebuah  kompetensi  yg  harus  dikuasai  bagi  muslim  dan muslimah  sebelum  berumahtangga,  sehingga  dasar-dasar  rumah  tangga  yg  sakinah  mawaddah warohmah itu sudah diajarkan dalam dunia pesantren. 16
Beliau  juga  mengemukakan  tidak  tahu  tentang  UU  PKDRT  dalam  artian  memang  tidak menerima  sosialisasi  dari  pemerintah  tentang  itu.  Beliau  lebih  mendasarkan  pada  hukum  Islam dalam  memahami  persoalan  KDRT  itu.  Dalam  hukum  Islam  persoalan  KDRT  lebih  cepat solusinya. Sebagian  kecil saja dari pasangan yg memahami  hukum Islam yg terlibat persoalan
14 wawancara dengan Ning Y, pondok Denanyar, Jombang
15 ibid
16 Wawancara dengan Ning HT,  pondok Aqobah Diwek Jombang
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
KDRT. Banyak persoalan KDRT menurut beliau karena lemahnya ilmu berumah tangga pasangan tersebut, mereka  tidak tahu atau kurang memahami bahwa Islam mengatur dengan baik dan penuh solusi  atas  persoalan-persoalan  mereka.  Inilah  yg  justru  banyak  ditemui  di  masyarakat  kita, pasangan-pasangan  yg  tidak  berbekal  ilmu.  Berbeda  dg  pasangan  yg    minimal  salah  satunya memiliki bekal ilmu dari pesantren. 17
Hasil wawancara dengan Ning I juga mengemukakan bahwa di dalam pesantrenpun relasi antara perempuan dan  laki-laki tetap ada, karena mereka kadang  melakukan kegiatan Bersama- sama  dengan  tetap  dilakukan  Batasan  yang  sangat  ketat.  Para  santri  juga  diajarkan  Pendidikan untuk memahami hak dan kewajiban suami dan isteri 18
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ning D bahwa dipesantren itu memang perempuan lebih dianggap yang  harus dirumah saja, yang kerja yang laki-laki,  perempuan tidak boleh keluar rumah,  jika  suami  tidak  mengizini  dan  Pendidikan  di  pesantren  juga  telah  mengarah  pada bagaimana kita kelak menjadi suami/istri apa yang menjadi tanggungjawab, hak, dan kewajiban masing-  masing  dan  hal  itu  bersumber  pada    dari  al  Quran,  namun  hal  ini  sepanjang  suami mengijinkan  dan  tidak  bertentangan  dengan  aturan  agama,  isteri  diperbolehkan  untuk  keluar maupun berkegiatan di masyarakat ataupun bekerja. 19
Mengenai UU PKDRT ternyata banyak ustadzah yang kurang memahaminya, sepeti yang dikemukakan Ning HT diatas, kemudian juga Ning D dari Peterongan juga senada bahwa beliau kurang memahami tentang UU PKDRT, namun Ketika peneliti mempertanyakan tentang missal adanya pukulan pada isteri, atau kekerasan, Ning HT menjawab bahwa harus dilihat latar belakang kekerasan  itu  terjadi  serta  apakah  memnag  diperlukan.  Bila  isteri  sudah  sangat  berdosa  pada suami, missal selingkuh maka memang wajar dilakukan tetapi tidak boleh sampai menyakiti Hal lain yang mungkin juga menjadi pertimbangan adalah pendapat dari Ning Y yang lebih memahami UU PKDRT yaitu  pendapat beliau adalah bahwa  Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga  atau  KDRT,  sebagaimana  dikemukakan   dalam  UU  Nomor  23  tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (UU  PKDRT)  Menurut  Ning  Y    ini  adalah persoalan pidana yang terjadi di dalam rumah tangga. Karena dianggap selama ini hukum tidak bisa menjangkau ke ranah privat dikarenakan pelaku sering bersembunyi dibalik “norma agama atau budaya” sedangkan korban juga lebih takut sehingga lebih tunduk terhadap norma dan budaya tersebut daripada kepada perbuatan pelaku. Padahal norma atau budaya tersebut tidak sebangun dengan pemahaman pelaku atau korban, karena sebenarnya norma dan budaya itu juga melarang kekerasan. 20
Namun memang bagi hampir semua ustadzah yang menjadi narasumber berpendapat bahwa ijin suami  mutlak diperlukan bila  isteri akan  melakukan segala kegiatan. Walaupun sebenarnya kedudukan antara suami dan isteri setara, namun suami tetap merupakan pelindung isteri. 2. Alternatif penanggulangan KDRT di pesantren
Peneliti beberapa kali juga melakukan penelusuran terkait apakah ada kejadian KDRT suami pada isterinya di lingkukan pesantren atau keluarga pesantren dan hampir keseluruhan responden menyatakan tidak ada, kalaupun ada menurut narasumber biasanya tidak akan terekspos keluar.
Hasil wawancara dengan Ning I, dari Tambak beras menegaskan bahwa pada setiap pondok pesantren sebenarnya relasi antara suami dan isteri telah diajarkan dalam Pendidikan selama santri
17 ibid
18 Wawancara dengan Ning I, pondok Tambak Beras Jombang
19 Wawancara dengan Ning D, pondok Darul Ulum Peterongan jombang
20 Wawancara dengan Ning Y, Denanyar Jombang
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
mondok,  dimana antara suami dan isteri tidak ada ketimpangan tugas dan tanggung jawab, bahkan bisa  saling  melengkapi.  Hal  ini  juga  dalam  hal  mencari  nafkah,  bahkan  salah  bila  tidak  saling bantu.  Tidak  ada  larangan  bagi  isteri  untuk  melakukan  kegiatan  di  luar  rumah  asalkan  ada tenggung jawab dan tidak menyelewengkan izin suami 21
Hal ini juga dinyatakan oleh responden Ning Y dari Denanyar  yang mengemukakan bahwa perkara  KDRT  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  UU  PKDRT  belum  pernah  mengalami  atau melihatnya, Bagi santri, atau pesantren, Islam tidak mengenal jenis tindakan yang dimaksud dalam UU PKDRT, dimana terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Apakah suami kepada  istri atau sebaliknya, ataukan orang tua kepada anak atau sebaliknya. 22
Menyangkut hubungan suami istri. Dalam Alqur’an Allah berfirman dalam surat An-nisa ayat 34: " Bergaulah kalian kepada istri istri kalian dengan cara yang baik ,” yakni  dengan cara yang adil,  baik dalam masalah ditempat tidur maupun pemberian nafkah serta bagus dalam ucapan. 23 Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga keagamaan sejatinya mempunyai peran yang cukup  penting  dalam  melakukan  kerja  pemberdayaan  dan  transformasi  masyarakat,  yang  salah satunya berupa pemberdayaan terhadap kaum perempuan. Upaya pemberdayaan berangkat dari asumsi  bahwa  setiap  manusia  memiliki  potensi  (daya)  yang  dapat  dikembangkan  sehingga pemberdayaan  merupakan  upaya  membangun  daya  tersebut  dengan  mendorong,  memberikan motivasi, serta membangkitkan kesadaran akan potensi  yang dimilikinya dengan disertai upaya untuk mengembangkannya.
Pada  dasarnya  tujuan  pendidikan  adalah  memerdekakan  manusia  dari  belenggu-belenggu yang  membuatnya  tidak  manusiawi.  Jika  pendidikan  yang  punya  hakekat  dan  orientasi pemberdayaan  ini  tidak  steril  dari  nilai-nilai  yang  sarat  dengan  bias  gender  maka  tidak mengherankan  jika  dalam  masyarakat  masih  terjadi  praktek-praktek  yang  tidak  mencerminkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. 24
Namun demikian terlalu berlebihan kiranya bila hanya melihat sisi negatif dari pendidikan pesantren secara umum. Tidak selamanya pendidikan pesantren pada akhirnya melahirkan status quo . Melalui pendidikan pesantren perempuan diharapkan dapat menjadi pribadi muslimah yang mandiri  dan  tangguh  sehingga  mampu  mengatur  kehidupan  pribadinya,  mengatasi  persoalan- persoalannya serta membuatnya mampu menentukan pilihan dalam kehidupannya.
Adapun  langkah-langkah  yang  dapat  ditempuh  dalam  mewujudkan  pendidikan  pesantren yang memberdayakan perempuan adalah, pertama, materi atau kurikulum sensitif gender. Filosofi dari  sebuah  kurikulum  adalah  untuk  mempromosikan  perubahan  sosial  ke  arah  yang  lebih progresif. 25
Kitab kuning sebagai salah  satu unsur mutlak dalam proses belajar mengajar di pesantren berperan  penting  dalam  membentuk  kecerdasan  intelektual  dan  moralitas  kesalehan  pada  diri santri. 26
Produk pemikiran masa lalu yang sesuai dengan konteks saat itu menemui benturan dahsyat
21 Wawancara denganNing I, Tambak beras Jombang
22 Ning Y Denanyar
23 ibid
24 Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan (Jakarta: Paramadina, 1997), h.90
25 M. Athiyyah al-Abrasyi, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, terj. H. Bustami A. Gani dan Djohar Bahri Jakarta: Bulan Bintang, 1987, h.  132
26 Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah , Bandung: Mizan, 1994, h. 51
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dengan realitas saat ini yang kondisinya berbeda secara mencolok. Misalnya, hubungan laki- laki dan  perempuan  yang  pada  waktu  lalu  sangat  timpang  dan  berbeda  perannya  karena  laki-laki mampu berperan di dunia publik sementara perempuan hanya di sektor domestik. Saat ini mulai terpatahkan  karena  banyaknya  perempuan  yang  mampu  setara  dengan  laki-laki  dalam  bidang publik dan domestik sekaligus.
Pengenalan konsep dan praktek baru dalam kurikulum pendidikan merupakan proses yang kompleks  dan   rumit,   yang  memerlukan  dukungan  dan  keterlibatan  dari  pimpinan  pondok  dan seluruh staf pengajarnya. Partisipasi semua pihak dalam proses pengembangan kurikulum  yang sensitif gender merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan implementasinya. 27
Kedua , metode pembelajaran kritis. Proses pembelajaran di pesantren memiliki beberapa sisi negatif di antaranya adalah hilangnya keberanian dari peserta didik untuk berbeda pendapat. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran yang ada di pesantren kurang  memberikan  ruang  dialog karena sistemnya  yang  kiai centered/teacher centered. Kreatifitas santri tidak berkembang dengan baik karena  ketakutan  untuk  bertanya  dan  berbeda  pendapat.  Bertanya  dan  berbeda  pendapat  masih dianggap su > ’ul adab . Inilah yang membuat metode sorogan dan bandongan belum beranjak dari orientasi content  knowledge ,  dan  belum  mengarah  pada understanding dan construction  of knowledge . 28 Walaupun yang harus dipahami bahwa pola pendidikan seperti itu terutama untuk santri  pemula.  Di  kalangan  santri  senior  diskusi  dan  beradu  argumentasi  secara  kritis  biasa dilaksanakan di forum-forum halaqah dan musyawarah. Mereka tidak hanya kritis pada pandangan ulama pada lalu, tapi juga kritis padan pemikiran modern. Sementara tidak jarang akademisi yang malah  hanya  bisa  kritis  pada  pandangan  ulama  masa  lalu  tapi  tidak  kritis  terhadap  pandangan pemikir modern.
Pembaharuan  metode  tentu  saja  dilakukan  dengan  tetap mempertahankan  tradisi  yang  telah mapan.  Dalam  konteks  ini,  metode  sorogan  dikembangkan  ke  arah  pemahaman  materi  pokok. Pembelajaran dengan sistem  sorogan  memungkinkan kiai/  guru  menguji  kedalaman  pengetahuan peserta  didik.  Sementara  halaqah dan bandongan diarahkan sebagai arena debat dan dialog  antar sesama santri bukan sekedar pembacaan kitab secara masal. Sisi positif dari pembaharuan ini adalah munculnya kebiasaan untuk berani mengemukakan pendapat, beda pendapat, berpikir secara  logis rasional  dan  menghargai  perbedaan  pendapat. Disamping itu, tradisi  berdebat dapat mendorong santri  untuk  mengerti  lebih  banyak  demi  memperkuat  argumennya  dan  mendapatkan  lebih banyak  dengan  mendengar  dan  mencermati  pendapat orang  lain.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori konstruktivisme  yang  menekankan  belajar  sebagai  proses  menemukan  dan  menciptakan pengetahuan  dengan  mengaktifkan  pengetahuan  lama  dengan  pengetahuan  yang  sedang dihadapi. 29
Ketiga, profesionalisme  tenaga  pendidik.  Kitab  kuning  sebagai  materi  pembelajaran mengandung nuansa penalaran yang terbuka bagi segala macam bentuk penafsiran, namun karena
27 HM. Amin Haedari et al., Masa Depan Pesantren; dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleks Global , Jakarta: IRD Press, 2004, h. 150
28 Saifudin Zuhri, “Reformasi Kurikulum Pesantren” dalam Dinamika Pesantren dan Madrasah, ed. Ismail SM et al.,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002, h. 102-103
29 Leo  Sutrisno,  “Pluralisme,  Pendidikan  Pembelajaran  dalam  Tradisi Konstruktivisme,” dalam Th. Sumartana, et al., Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia , Yogyakarta: Interfidei, 2001, h. 205-222
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
cenderung  diajarkan  secara  doktriner,  peserta  didik  yang  kebanyakan  masih  dalam  usia perkembangan  kepribadian,  mengikuti  pola  yang  ditanamkan  oleh  kiai/gurunya  secara  terus menerus. Hal ini terlihat dari ketaatan peserta didik terhadap kiai/guru secara mutlak.
Upaya pemberdayaan perempuan melalui pendidikan  akan dapat berhasil bila memiliki tenaga pendidik    yang  sensitif  gender.  Pendidik/guru  merupakan  faktor  kunci  dalam  pemberdayaan perempuan. Agama bukanlah alat legitimasi untuk menempatkan perempuan di bawah  laki-laki, melainkan  justru  agama  merupakan  referensi  yang  kuat  yang  menempatkan  perempuan  sejajar dengan  laki-laki  tapi  tetap  proporsional  dengan  melihat  perbedaan  antar  keduanya.  Karena kesetaraan tidak harus menyamakan semua hal.
Mereka menekankan bahwa ajaran Islam se-benarnya mengangkat harkat dan martabat per- empuan setara dengan laki-laki sebagai makhluk Allah, namun dalam kehidupan terkadang situasi con-dong ke satu pihak dan kurang terbuka. Mereka ju-ga berpendapat bahwa pemegang kebijakan pe-santren  harus  punya  visi  sama  dalam  melihat  kesetaraan  gender.    Beberapa  ustadzah menyebarkan  wawasan kesetaraan gender pada kolega sesama ustadz/ustadzah dan pa-ra santrinya Pengasuh pesantren adalah uswah hasanah bagi masyarakat, Para ustadzah Pondok pesantren di  Jombang  banyak  yang    terlibat  kegiatan  pemberdayaan  perempuan.  Dalam  kegiatan  sosial keagamaan  di  masyarakat,  perempuan  pesantren  ada-lah  ibu  yang  ngayomi,  penyejuk  di  tengah masya-rakat, menjadi aktivis kegiatan ibu-ibu, dan bakti sosial posyandu, dengan semboyan sepi ing  pamrih rame  ing  gawe .  Diharapkan  nantinya  perempuan pesantren  aktif  dalam  pelatihan- pelatihan  pemberda-yaan  perempuan.  Dalam  kegiatan  politik  perempuan  pesantren  berpegang pada  asas Maslahah  Mursalah ;  jika  keterlibatan  perempuan  dalam  politik  mem-bawa  kebaikan bagi pesantren dan masyarakat baik sebagai aktivis partai, anggota dewan ataupun dalam jajaran birokrasi  tentu  sangat  baik.  Untuk  itu  perem-puan  pesantren  harus  amanah,  punya  prinsip  kuat, jangan  sampai  merusak  citra  perempuan  muslimah  dan  pesantren.  Oleh  karena  itu,  perempuan pesan-tren harus memiliki kualifikasi dan pendidikan yang mendukung kiprahnya dalam politik; mampu  menge-depankan  kepentingan  masyarakat.  Walaupun    dalam    sejarah    dan    proses pengelolaan pesantren saat ini perempuan ikut aktif dalam berbagai hal, tetapi ketika ditanyakan tentang kesetaraan gender yang dimaknai sebagai kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari; para pengasuh, ustadz dan ustadzah mengemukakan pendapat yang berbeda. Di  satu  sisi  mereka  menyatakan  kesetaraan  gender  tidak  mungkin,tidak  pantas;  laki-laki  dan perempuan sangat berbeda karena  laki-laki  mempunyai kedudukan, beban,tanggung  jawab  lebih tinggi dari wanita, pria diberi kelebihan  khusus  sebagai  pemimpin,  sudah  jelas prinsipnya dalam Al Quran dan hadits. Pemahaman kesetaraan gender kurang perlu, peran laki-laki dan perempuan berbeda  jauh,  laki-lakilah  yang  berperan,  bisa  bertentangan  dengan  fitrah  manusia  dan  syariat Islam,  kesetaraan  dalam  rumah  tangga  tidak  boleh,suami  adalah  kepala  rumah  tangga.  Gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender dianggap kurang perlu, bisa menimbulkan konflik dalam rumah tangga 30
Kesetaraan  gender  bukan  berarti  persaingan  ataupun  perlawanan  antar  jenis  manusia  tapi kemitrasejajaran untuk menciptakan kemaslahatan, bukan perjuangan hak-hak  perempuan  seperti di    negara    barat   yang  dikenal    penganut   woman    liberation.    Tumbuhnya  kesadaran  terhadap pentingnya kesetaraan gender di pesantren telah membawa dampak yang positif bagi pendidikan di pesantren lokasi penelitian maupun pesantren lain. Prinsip yang umum dianut pesantren adalah
30 Towaf dalam Siti Malikhah Towaf ,Peran Perempuan, Wawasan Gender dan implikasinya terhadap Pendidikan di Pesantren, Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 15, Nomor 3, Oktober 2008, hlm. 141-149, https://media.neliti.com/media/publications/101774-ID- peran-perempuan-wawasan-gender-dan-impli.pdf
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
al  mukhafadhah ala qadimin  as salih wa alakhdzu bi  al  jadid aslah  yaitu  mempertahankan  yang lama  dan  baik,  serta  mengambil  yang  baru  yang  lebih  baik;  prinsip  ini  telah  membuat  dunia pesantren cukup  terbuka  pada  pembaharuan-pembaharuan 31 Pemikiran dan sikap dinamis seputar isu    kesetaraan    gender    dan    peran    perempuan    bermunculan  silih  berganti  atau  bahkan berdampingan dengan pemikiran dan sikap konvensional dan patriarchi di pesantren.
Usaha  memberi pendidikan remaja putri dilakukan   oleh para ustadz dan ustadzah   dengan kesadaran  agar  mereka bisa memberi sumbangan yang positif pada keluarga dan masyarakat. Para pengasuh pondok tidak hanya mendidik tetapi juga melindungi santri-santri asuhannya dari kawin paksa  ataupun  perkawinan  di  bawah  usia dengan memberi nasehat pada orang tua santri akan pentingnya  pendidikan  bagi  anak  perempuan  sebagai  calon  ibu.  Beliau    juga  melindungi  santri asuhannya  dari  praktik  poligami,  apalagi  poligami yang tidak adil.
Hal  ini  juga  didukung  oleh  pendapat  narasumber    bahwa    kesetaraan termasuk  didalamnya tentang  UU PKDRT,  juga  merupakan  hal  baru  yang  sebenarnya  sudah  ada  dalam  pembelajaran relasi suami dan isteri,
Ketika peneliti  menanyakan tentang anggapan bahwa ada ajaran Islam tentang relasi suami isteri yang tidak sejalan dengan UU PKDRT, missal tentang poligami maupun suami yang wajib dipatuhi  maka  narasumber  mengemukakan  bahwa  Poligami  dalam  hukum  Islam  Perihal  praktik poligami,  para  ulama  berbeda  pendapat  setidaknya  terbelah  menjadi  dua.  Pertama,  kalangan Syafiiyah  dan  Hanbaliyah  yang  tampak  menutup  pintu  poligami  karena  rawan  dengan ketidakadilan  sehingga  keduanya  tidak  menganjurkan  praktik  poligami.  Sementara  kalangan Hanafiyah menyatakan kemubahan praktik poligami dengan catatan calon pelakunya memastikan keadilan di antara sekian istrinya.
Intisari dari keduanya bahwa Poligami menurut Islam boleh, tidak wajib. Namun orang yang akan  melakukan  Poligami  diberikan  syarat  untuk  bisa  berbuat  adil  dalam  meperlakukan  istri- istrinya.  Adil  diartikan  perlakukan  yang  sama  secara  lahiriyah  dan  bathiniyah.  Selain  faktor keadilan, Poligami dalam Islam harus memiliki alasan-alasan tertentu. Apakah alasan khusus atau alasan  yang  bersifat  umum.  Alasan  khusus  karena  tidak  bisa  memiliki  keturunan.  Hal  ini-pun dengan syarat izin dari istri. Sementara dari alasan umum berkaitan dengan sejarah yang menikah dengan janda yang memiliki anak yatim karena ditinggal oleh suaminya yang meninggal karena perang. 32
Ada juga pendapat narasumber  Ning HT  dari diwek yang mengemukakan bahwa  sebagian kecil  saja dari pasangan  yang  memahami   hukum  Islam  yang terlibat persoalan  KDRT. Banyak persoalan KDRT menurut saya karena lemahnya ilmu berumah tangga pasangan tersebut, mereka tidak  tahu  atau  kurang  memahami  bahwa  Islam  mengatur  dengan  baik  dan  penuh  solusi  atas persoalan-persoalan  mereka.  Inilah  yang  justru  banyak  ditemui  di  masyarakat  kita,  pasangan- pasangan yang tidak berbekal ilmu. Berbeda dengan pasangan yg  minimal salah satunya memiliki bekal ilmu dari pesantren. 33
UU  PKDRT    perlu  menyesuaikan  dengan  hukum  Islam,  atau  bahkan  mungkin  tidak  perlu lagi,  jika  tradisi  pesantren  sudah  mencukupi  untuk  menyelesaikan  persoalan  persoalan  KDRT. Bahkan jauh pada masa kolonial persoalan rumah tangga dan sejenisnya sudah dicover  oleh hukum Islam,bukan hukum colonial.
31 ibid
32 Wawancara dengan Ning Y, Denanyar
33 Wawancaea dengan Ning HT, Diwek
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Sebagai entitas pesantren, Ning HT juga mengemukakan bahwa dalam bayangan beliau UU PKDRT seharusnya  lebih  jauh  mengatur hubungan keluarga, tidak  hanya pada kekerasan dalam rumah tangga saja. Seringkali ada ketidakadilan yang muncul  dalam penyelesaian KDRT. Saya menilai selama ini justru banyak tidak adilnya jika sekedar melihat kekerasan yang terjadi, tanpa melihat sebab atau latar belakangnya. seperti kasus kekerasan hingga pembunuhan terhadap istri karena istri selingkuh akan tetap membawa pihak laki-laki pada hukuman, sedangkan pengadilan tidak  mengcover  persoalan  istri  selingkuhnya.  namun  jika  hukum  Islam  yang  ditegakkan,  siapa yang  salah  ada  perhitungannya.  karena  hukum.nasional  tidak  demikian  maka  seringkali  orang menghakimi sendiri persoalan-persoalan rumah tangga termasuk KDRT. 34
Pendapat dari Ning D juga mengemukakan bahwa tidak benar jika poligami adalah kekerasan dalam  rumah  tangga,  sebab  ada  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  mereka  yang  akan berpoligami dan itu sungguh berat, selain itu bila semua dilakukan dengan tetap mengerti posisi suami  istri,  selama  menunaikan  kewajiban  masing-masing  dengan  baik  maka  akan  berbuah kebaikan.hal ini tidak akan memicu adanya KDRT. 35
Beberapa  bukti pembelajaran pondok pesantren di Jombang  yang sangat responsive gender memberikan  pengalaman  pada  keberhasilan  perempuan-perempuan  Tangguh  yang  dapat  kita ketahui Bersama misal Bupati Jombang Ibu Mundjidah, Mundjidah Wahab lahir pada tanggal 22 Mei 1948 di Jombang . Ia pernah mengenyam pendidikan di SDN Sambong Jombang hingga tahun 1962, MI Islamiyah Bahrul Ulum Tambakberas hingga lulus tahun 1963, dan MMA Bahrul Ulum Tambakberas  hingga  lulus  Tahun  1968.  Ia  juga  pernah  masuk  Pondok  Pesantren  Bahrul  Ulum Tambakberas dan Pondok Pesantren Al-Hidayah, Lasem, Jawa Tengah (Wikipedia). Beliau adalah pengasuh Pesantren Putri al-Lathifiyah II Bahrul Ulum Tambakberas dan Ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU Jombang 36

## KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan diatas maka peneliti merumuskan kesimpulan dalam penelitian ini bahwa
1. Apakah ada keterkaitan antara tradisi Pesantren dengan KDRT maka dapat dikatakan bahwa tidak ada keterkaitan antara Tradisi Pesantren dengan  KDRT, karena adanya  KDRT bukan dari kebiasaan atau tradisi di dalam pesantren tetapi lebih pada masing-masing pihak pelaku. Tradisi  pesantren  sendiri  berpedoman  pada  hukum  Islam  yang  saat  ini  juga  sudah  banyak mengalami perkembangan bukan hanya mengedepankan ajaran kitab kuning tetapi juga lebih membuka  diskusi  untuk  memaknai  persoalan  dalam  masyarakat  dengan  tetap  berdasar  al Quran dan hadist serta kitab kuning. Sehingga gaung kesetaraan gender dan keadilan dalam rumah  tangga  sudah  banyak  dibahas  walaupun  masih  Nampak  juga  dominasi  kaum  suami meskipun  bukan  KDRT.  Lebib  pada  pemahaman  bahwa  suami  adalah  pelindung  isteri sehingga semua kegiatan isteri akan lebih aman jika diketahui dan direstui suami
2. Alternatif  penanggulangan  KDRT  di  pesantren  adalah  bahwa  pesantren  dapat  menjadi Lembaga  yang  dapat  melakukan  pencegahan  pada  perilaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga maupun  KDRT  lain,  yaitu  terutama  melalui  pembelajaran  dalam  pesantren  baik  formal maupun  diniyahnya,  dengan  membuka  pemahaman  terhadap  kesetaraan  gender  maupun pengakuan akan peran penting perempuan dengan tidak meninggalkan kodratnya.
34 ibid
35 Wawancara dengan Ning D, Peterongan
36 https://www.nu.or.id/post/read/101711/sosok-hj-mundjidah-wahab-layak-jadi-teladan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## SARAN
Dari kesimpulan diatas maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu :
1. Perlu dilakukan sosialisasi tentang UU PKDRT pada Lembaga Pendidikan baik di pesantren maupun  Lembaga  Pendidikan  umum.  Hal  ini  agar  dapat  meningkatkan  pemahaman masyarakat akan adanya UU PKDRT dan agar masyarakat lebih peka terhadap adanya KDRT bahkan dapat melakukan perlindungan mandiri maupun lingkungannya.
2. Memberikan  ruang  yang  luas  pada  para  santri  untuk  melakukan  kajian  atau  diskusi  ilmiah tentang relasi suami isteri dalam pandangan hukum Islam baik al Quran, hadist mauun kitab kuning. Diharapkan akan terbangun pemahaman santri yang responsive gender sekaligus juga paham  akan  keadilan  dalam  relasi  suami  isteri.sehingga  akan  menghindarkan  pemahaman yang kaku dan bias gender dalam ajaran Islam yang diterapkan, karena sesungguhnya Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin sehingga tidak boleh ada yang tersakiti

## DAFTAR PUSTAKA
Eti  Nurhayati,  “Domestic  Violence”,  J urnal ,  EQUALITA  STAIN  Cirebon,  Vol.  3  No.  2  Juni, 2013 KH. Mohammad Tidjani Djauhari, MA, Masa Depan Pendidikan Pesantren Agenda yang Belum Terselesaikan, Jakarta: Taj Publishing, 2013
Afwah Mumtazah, KDRT dalam persepsi Ibu Nyai Pesantren, Studi Kasus Pesantren-pesantren Cirebon, Jurnal Islam-Indonesia: Volume 02, Nomor 01, Tahun 2010/1432)
Moerti Hadiati Soeroso S.H., M.H., Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Juridis – Viktimologis , Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan III, 2012
----------------, Jurnal Perempuan , “Pekerja Rumah Tangga” , Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2011 Soedandyo Wignyosoebroto, Hukum: Paradigma,Metode dan masalahnya , ELSAM dan HUMA, jakarta, cet. I, 2012
Burhan Ashshofa, 2014, Metode Penelitian Hukum , PT Rineka Cipta, Jakarta Bambang  Waluyo.  2012.  cetakan  ketiga. Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek ,  Sinar  Grafika. Jakarta Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren , Jakarta, INIS 2014 HM Arifin, Kapita Selekta Pendidikan , Jakarta, Bumi Aksara, 2011
Abdullah Syukri Zarkasyi, “Langkah Pengembangan Pesantren” dalam Rekonstruksi Pendidikan dan  Tradisi  Pesantren;  Religiusitas  Iptek ,  Yogyakarta,  Fakultas  Tarbiyah  IAIN  Sunan Kalijaga dan Pustaka Pelajar, 2012
Zamakhsyari  Dhofier,  Tradisi  Pesantren;  Studi  Pandangan  Hidup  Kiai  dan  Visinya  Mengenai Masa Depan Indonesia ,Jakarta: LP3ES, 2011
Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan, Jakarta: Paramadina, 1997 M.  Athiyyah  al-Abrasyi,  Dasar-dasar  Pokok  Pendidikan  Islam,  terj.  H.  Bustami  A.  Gani  dan Djohar Bahri Jakarta: Bulan Bintang, 1987
Ali  Yafie,  Menggagas  Fiqh  Sosial:  Dari  Soal  Lingkungan  Hidup,  Asuransi  hingga  Ukhuwah  , Bandung: Mizan, 1994
HM. Amin Haedari et al., Masa Depan Pesantren; dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleks Global , Jakarta: IRD Press, 2004
Saifudin Zuhri, “Reformasi Kurikulum Pesantren” dalam Dinamika Pesantren dan Madrasah, ed.
Ismail SM et al., Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002 Leo Sutrisno, “Pluralisme, Pendidikan Pembelajaran dalam  Tradisi Konstruktivisme,” dalam Th.
Sumartana, et al., Pluralisme, Konflik dan Pendidikan  Agama  di  Indonesia  ,  Yogyakarta: Interfidei, 2001
Towaf  dalam  Siti  Malikhah  Towaf  ,Peran  Perempuan,  Wawasan  Gender  dan  implikasinya terhadap Pendidikan di Pesantren, Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 15, Nomor 3, Oktober 2008 https://media.neliti.com/media/publications/101774-ID-peran-perempuan-wawasan- gender-dan-impli.pdf
https://www.nu.or.id/post/read/101711/sosok-hj-mundjidah-wahab-layak-jadi-teladan, 3 Agustus 2020, pk.22.00 wib
http://mazhabpakupatan.blogspot.com/2008/12/kdrt-menurut-kuhp-dan-hukum-islam.html, rabu, 5 Februari  2020, pk.19.00wib