ISU AGAMA DALAM SISDIKNAS N0. 20

## TAHUN 2003: MENINJAU KEMBALI JALAN DEMOKRASI PENDIDIKAN NASIONAL

## Binsar A. Hutabarat
Reformed Center for Religion and Society
ABSTRACT: This  article  discusses  religious  issues  and implementation  of  the National  Education  System  Law  (Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional or Sisdiknas Law) No. 20 of 2003. The presence of Sisdiknas 2003 can not be separated from the power  struggles  that  occur  at  the  time.  The  ideological  debate among  the  Indonesian  elite  had  not  ended,  and  caused  crisis  in managing education in Indonesia. As a result, the mobilization of educational  resources  to  achieve  the  educational  goals  met  some obstacles;  one  of  them  is  on  private  education  especially  those established  by  religious  institutions.  The  politics  of  education  in Indonesia  is  still  dominated  by  groups’  interests.  Consequently national  education  law  has  not  appreciated  the  diversity  of Indonesia, and has not become the property of all individuals and groups.
KEYWORDS: national  education  system  (Sisdiknas),  religious education, democracy education
ABSTRAK: Tulisan  ini  akan membahas  isu  agama  yang  hadir pada saat penetapan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)  No  20  Tahun  2003,  dan  juga  implementasinya. Kehadiran  Sisdiknas  2003  ternyata  tidak  dapat  dilepaskan  dari pergulatan kekuasaan yang terjadi pada saat itu.  Belum selesainya perdebatan ideologi di kalangan elite Indonesia itu menyebabkan terjadinya  krisis  manajemen    pendidikan  Indonesia.  Akibatnya mobilisasi  sumber  daya  pendidikan  untuk  mencapai  tujuan pendidikan  yang  ditetapkan  mengalami  hambatan,  salah  satunya adalah  masalah  pendidikan  swasta,  khususnya  yang  didirikan lembaga  agama.  Politik  pendidikan  Indonesia  masih  dikuasai kepentingan  kelompok.  Akibatnya  Undang-undang  Pendidikan Nasional belum menghargai kemajemukan bangsa Indonesia, dan belum menjadi milik semua individu dan kelompok.
KATA  KUNCI: sistem  pendidikan  nasional,  pendidikan  agama, pendidikan demokrasi

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  1945  secara  tegas  mengatakan, ‚Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  suatu  sistem pengajaran  nasional  yang  ditetapkan  dengan  Undang-Undang.‛ 1
Pemerintah  mendapatkan  mandat  rakyat  untuk  mengusahakan dan  menyelenggarakan  suatu  sistem  pendidikan  nasional,  itu
1 Fuad  Ihsan, Dasar-Dasar  Kependidikan (Jakarta:  Rineka  Cipta,  2011), h.121.
berarti,  isi  undang-undang  sistem  pendidikan  nasional  mesti mewakili seluruh aspirasi rakyat Indonesia.
Pada  sisi  lain,  usaha  mencerdaskan  kehidupan  bangsa melalui  gerakan  pendidikan  nasional  Indonesia  bukan  hanya dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  pendirian  sekolah-sekolah negeri,  tetapi  juga  keterlibatan  pendidikan  swasta  yang  amat strategis  untuk  suksesnya  program  tersebut,  khususnya  sekolah- sekolah  yang  didirikan  lembaga-lembaga  keagamaan.  Apalagi, jauh sebelum kemerdekaan, pendidikan agama di negeri ini telah berpartisipasi aktif dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendirian sekolah-sekolah agama. Bahkan, bisa dikatakan, tanpa  partisipasi  lembaga-lembaga  keagamaan  dengan  sekolah- sekolah agamanya yang tersebar di seantero negeri ini, kewajiban pemerintah  untuk  memberikan  pendidikan  yang  layak  bagi segenap  rakyat  Indonesia  sebagaimana  perintah  konstitusi  tidak mungkin tercapai, setidaknya sebagaimana pencapaian saat ini.
Jasa yang teramat besar dari pendidikan swasta kultural dan pendidikan  swasta  agama  pada  masa  kini  makin  terpinggirkan, khususnya  setelah  lahirnya  Sisdiknas  1989  dan  puncaknya  pada Sisdiknas  2003.  Pendidikan  swasta  tidak  lagi  bebas  mendirikan sekolah-sekolah  agama  dalam  keunikannya,  campur  tangan pemerintah  dalam  ruang  privat  sekolah  swasta  khususnya pendidikan agama terlihat jelas dalam Sisdiknas 2003. Peninjauan ulang  terhadap  Sisdiknas  2003  ini  sangat  diperlukan  untuk membebaskan  pendidikan  keagamaan  dari  kungkungan  demi suksesnya gerakan pendidikan nasional Indonesia.

## ISU AGAMA DALAM GERAKAN PENDIDIKAN NASIONAL
Pentingnya gerakan pendidikan nasional telah disadari para pemimpin  pergerakan  Indonesia  jauh  sebelum  hadirnya  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Sejak  kebangkitan nasional tahun  1908  para  pemimpin  pergerakan  kebangsaan  menyadari, bahwa  pendidikan  merupakan  kendaraan    penting  untuk membebaskan  rakyat  Indonesia  dari  kekuasaan  penindasan. Melalui pendidikan berkualitas manusia Indonesia dapat menjadi manusia  yang  cerdas  dan  berbudaya.  Menyadari  pentingnya gerakan  pendidikan  nasional  itu,  salah  seorang  pemimpin  Budi Utomo,  yaitu  Ki  Hajar  Dewantara  kemudian  mengubah perjuangan  politiknya  melalui  pendidikan  nasional.  Penjajah Belanda  tidak  mungkin  dapat  memecah  belah  rakyat  Indonesia untuk  terus  melanggengkan  kekuasaannya  apabila  masyarakat Indonesia  telah  cerdas.  Rakyat  Indonesia  yang  cerdas  pasti  akan menyadari  bahwa  hanya  dengan  persatuan  seluruh  rakyat Indonesia penjajahan di bumi Indonesia dapat dilenyapkan. 2
Pemahaman Dewantara yang mendalam tentang pendidikan didapatnya selama berada dalam pembuangan di Belanda. Tahun 1913,  Ki  Hajar  Dewantara  berupaya  untuk  mendalami  masalah pendidikan  dengan  memperkuat  teori-teori  pendidikan  di  Barat. Selanjutnya, tahun 1920 ia mulai mempraktikkan teori pendidikan yang  diperolehnya  itu,  disesuaikan  dengan  kebutuhan  bangsa Indonesia yaitu antara lain sebagai alat untuk menumbuhkan rasa
2 Soedijarto, Landasan  dan  Arah  Pendidikan  Nasional (Jakarta:  Kompas, 2008), h.14.
kebangsaan.  Upaya  tersebut  dilakukannya  dengan  mendasarkan pendidikan  nasional  pada  kebudayaan  Indonesia.  Melalui kebudayaan  Indonesia  dapat  dilahirkan  nasionalisme  Indonesia yang akan menjadi alat untuk menantang kekuasaan kolonialisme Belanda. 3
Pemahamannya  yang  mendalam,  serta  perjuangannya  yang begitu  nyata  dalam  gerakan  pendidikan  nasional  utamanya melalui  Sekolah  Taman  Siswa,  membawa  Dewantara  berhasil menduduki jabatan Menteri Pengajaran Pendidikan dalam kabinet pertama  Indonesia.  Tidak  cukup  sampai  di  situ  peran  Ki  Hajar Dewantara  dalam  gerakan  pendidikan  nasional  Indonesia  juga terlihat  pada  posisi  strategis  yang  dijabatnya  terkait  dengan pendidikan  nasional.  Pada  tahun  1946  Dewantara    mengetuai panitia  penyelidik  pengajaran,  yang  dibentuk  pemerintah  untuk menentukan  garis-garis  baru  di  bidang  pendidikan  dan pengajaran  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia.  Kemudian, tahun 1948 ia mengetuai Badan Penasihat Pembentukan Undang- undang  yang  menempatkan  dasar-dasar  bagi  pendidikan  dan pengajaran.  Cita-cita  dan  pemikiran  besar  Dewantara  tercermin dalam pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan Republik Indonesia  dan  dalam  Undang-Undang  nomor  4/1950  tentang dasar-dasar  pendidikan  dan  pengajaran  di  sekolah. 4 Mengingat
3 H.A.R  Tilaar,  ‚Pedagogik  Kritis:  Perkembangan,  Substansi,  dan Perkembangannya di Indonesia, dalam Pedagogik Kritis,‛ dalam Pedagogik Kriti s ed. H.A.R Tilaar et al. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 44.
4 Lihat Ensiklopedi  Nasional  Indonesia (Jakarta:  Delta  Pamungkas),  h.  329-
jasanya yang besar dalam merintis pendidikan Nasional Indonesia Dewantara  dianugerahi  kehormatan  sebagai  Bapak  Pendidikan Nasional, dan hari kelahirannya (2 Mei) dijadikan Hari Pendidikan Nasional.(Surat  Keputusan  Presiden  RI  No.  305  Tahun  1959, tanggal  28  November  1959).  Ia  meninggal  dunia  di  Yogyakarta tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata.
Sebelum kemerdekaan para pemimpin pergerakan Indonesia  menempatkan  pendidikan  nasional  sebagai  unsur esensial  bagi  lahirnya  generasi  muda  yang  tinggi  kadar  rasa kebangsaannya,  karena  untuk  menghadapi  penjajah  yang  begitu lama  menguasai  negeri  ini  dibutuhkan  pemuda-pemuda  yang cerdas dan memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Manusia Indonesia  yang  cerdas  pastilah  memahami  bahwa  persatuan bangsa  dibutuhkan  untuk  menghancurkan  kekuasaan  penjajah. Gerakan  pendidikan  nasional  yang  menekankan  pada  gerakan kebudayaan  itu  terlihat  pada  berdirinya  Budi  Utomo,  Sekolah Taman Siswa, Kayutanam, Muhammadiyah, dll.
Setelah  kemerdekaan,  para  pendiri  republik  menyadari bahwa  setelah  runtuhnya  Sriwijaya  dan  Majapahit  Nusantara menjadi  puluhan  kerajaan  kecil  bersifat  kedaerahan  yang mengatur daerahnya sendiri. Negara-negara kecil yang tersebar di bumi  Nusantara  itu  juga  belum  tersentuh  peradaban  modern karena  selama  350  tahun  berada  dalam  kungkungan  penjajah. Nasionalisme  Indonesia  yang  melahirkan  Indonesia  sebagai negara  merdeka  yang  baru  di  bawah  Pancasila  semestinya
melahirkan  masyarakat  baru,  dan  pembangunan  pendidikan sebagai  subsistem  pembangunan  nasional  harusnya  berfungsi memperkuat  kohesi  sosial  Indonesia  yang  amat  beragam  itu, sehingga Masyarakat Pancasila bukan lagi masyarakat-masyarakat lama  yang  terpisah-pisah  sebagaimana  yang  ada  sebelum kemerdekaan.  Para  pendiri  bangsa  pada  waktu  itu  menyadari bahwa  Indonesia  harus  menjadi  negara  bangsa  yang  maju,  adil makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila, untuk itu maka para pendiri bangsa ini menetapkan bahwa ‚mencerdaskan kehidupan bangsa‛ merupakan tugas pemerintah negara Republik Indonesia.
Selama  pemerintahan  orde  lama,  pembangunan  nasional Indonesia,  termasuk  bidang  pendidikan  tidak  mengalami kemajuan berarti, hal ini terjadi karena selama itu Indonesia bukan saja  harus  berjuang  mempertahankan  kemerdekaan  dari  serbuan Belanda  yang  ingin  kembali  menjajah  Indonesia,  tetapi  juga pemerintah  Indonesia  disibukkan  menghadapi  pemberontakan- pemberontakan  yang  tersebar  di  beberapa  daerah,  dan  juga mengalami  tiga  belas  kali  pergantian  kabinet  yang  tentu  saja menghambat lajunya pembangunan nasional.
Pada  era  orde  baru  penyelenggaraan  pendidikan  nasional untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  menjadi  sekadar memperluas kesempatan belajar tanpa memperhatikan persyaratan  minimal  yang  harus  dipenuhi  bagi  penyelenggaraan pendidikan  yang  dapat  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan memajukan  kebudayaan  nasional.  Sekolah-sekolah  Inpres  yang tersebar  di  berbagai  pelosok  negeri  ini  adalah  potret  pendidikan yang  mengutamakan  kesempatan  belajar  dengan  minim  fasilitas
dan  kualitas.  Pemandangan  perihal  kondisi  sekolah  yang  minim, mulai  dari  kualitas  guru  yang  tidak  memadai,  sampai  pada fasilitas  pendidikan  yang  amat  minim  sangat  mudah  dijumpai, khususnya  di  pelosok-pelosok  negeri  ini.  Penelitian  UNESCO pada  tahun  1996  menemukan  bahwa  mutu  pendidikan  semacam ini,  yang  umumnya  terdapat  di  negara  berkembang  seperti Indonesia,  bukan  hanya  tidak  bermakna  bagi  pencerdasan kehidupan  bangsa  tetapi  sebaliknya  akan  melahirkan  masalah baru bagi bangsa tersebut. 5
Pada  era  orde  baru,  target  kuantitas  memang  tercapai, namun target kualitas belum tercapai. Penguasaan, pengembangan,  dan  pemanfaatan  teknologi  untuk  meningkatkan taraf  kehidupan  masyarakat  masih  jauh  tertinggal  dibandingkan negara-negara  tetangga  seperti  Korea  Selatan,  Malaysia  dan Singapura.  Isu-isu  kritis  yang  belum  selesai  yang  menghambat lajunya  pendidikan  Indonesia  terjadi  hampir  menyeluruh,  baik dalam  persoalan  manajemen  pendidikan,  kurikulum  dan  sistem evaluasi  pendidikan  yang  terlihat  jelas  dalam  sistem  ujian nasional.
Dalam  penyelenggaraan  pendidikan  nasional,  pemerintah Indonesia  telah  menetapkan  tiga  undang-undang  pendidikan,
5 Soedijarto,  ‚Pancasila  Sebagai  Filsafat  Dasar  dan  Ideologi  Negara Kebangsaan  Indonesia  dan  Implikasinya  terhadap  Penyelenggaraan  Sistem Pendidikan  Nasional‛,  (Makalah  dalam  seminar  nasional  bertemakan Pancasila dan Sistem Pendidikan Nasional, oleh PPA Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Jakarta, 24 Juni 2011).
yaitu  UU  No.  4  Tahun  1950  Jo  UU  No.  12  tahun  1954,  UU  No.  2 Tahun  1989  Tentang  pendidikan  nasional,  dan  UU  No.  20  tahun 2003 di samping UU No. 20 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. Namun,  setelah  penetapan  Undang-undang  Pendidikan  Nasional 1989 dan puncaknya Sisdiknas 2003, penyelenggaraan pendidikan nasional  Indonesia  bisa  dikatakan  kehilangan  arah.  Pergulatan kekuasaan  yang  menyentuh  dimensi  ideologis  kemudian membuat  undang-undang  sistem  pendidikan  nasional  tidak konsisten berpegang pada Pancasila dan UUD 45. Bahkan prinsip- prinsip  yang  telah  dibangun  oleh  bapak  Pendidikan  Nasional Indonesia,  Ki  Hajar  Dewantara  yang  tercermin  dalam  Undang- undang Pendidikan 1950 juga diabaikan.
Sejak kemerdekaan di Indonesia dikenal tiga jenis pengelola persekolahan:  Pertama,  sekolah  swasta  konvensional  yang didirikan oleh lembaga keagamaan dan diajarkan pelajaran agama menurut  keyakinan  sekolah  itu.  Kedua,  Sekolah-sekolah  swasta non-konfesional,  yang  tidak  berafiliasi  pada  satu  lembaga keagamaan  manapun  (Taman  Siswa,  Persatuan  Guru  Republik Indonesia  (PGRI).  Ketiga,  sekolah-sekolah  negeri  yang  dikelola oleh  pemerintah.  Di  sekolah  jenis  kedua  dan  ketiga  diberikan pelajaran  agama  menurut  agama  masing-masing,  sedang  pada sekolah  jenis  pertama  hanya  mengajarkan  pelajaran  agama  yang diyakini lembaga penyelenggara sekolah itu. 6
6 Lihat N.K. Atmadja Hadinoto, Dialog dan Edukasi (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), h. 157.
Undang-Undang  Pendidikan  Nasional  No.  4  Tahun  1950 hanya  berlaku  untuk  sekolah-sekolah  negeri  dan  tidak  berlaku untuk  sekolah-sekolah  agama  dan  pendidikan  masyarakat. Pemberlakuan  undang-undang  ini  ditetapkan  dalam  Undang- Undang  No.  12  Tahun  1954,  empat  tahun  setelah  diundangkan. Tujuan  dari  pendidikan  dan  pengajaran  menurut  pasal  3  dalam undang-undang  ini  ialah  membentuk  manusia  susila  yang  cakap dan  warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab tentang  kesejahteraan  masyarakat  dan  tanah  air.  Pasal  4 menjelaskan  Pendidikan  dan  Pengajaran  berdasar  atas  asas-asas yang  termaktub  dalam  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  dan  atas  kebudayaan  kebangsaan  Indonesia. Pasal  13  undang-undang  ini  menetapkan  bahwa:  Atas  dasar kebebasan  tiap-tiap  warga  negara  menganut  sesuatu  agama  atau keyakinan  hidup,  maka  kesempatan  leluasa  diberikan  untuk mendirikan  dan  menyelenggarakan  sekolah-sekolah  partikelir. Sekolah  partikelir  ini  berhak  melakukan  pendidikan  dan pengajaran  yang  sesuai  dengan  paham  masing-masing,  jadi pemerintah  menghargai ruang  privat  sekolah  swasta  dan sekolah agama. Selanjutnya, belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan  dari  Menteri  Agama  dianggap  telah  memenuhi kewajiban  belajar  (pasal  10  ayat  2).  Pasal  14  berbunyi,  Sekolah- sekolah  swasta  yang  memenuhi  syarat-syarat,  dapat  menerima subsidi  dari  pemerintah  untuk  pembiayaannya.  Mengenai pelajaran  agama  di  sekolah-sekolah  negeri  pasal  20  menjelaskan: dalam  sekolah-sekolah  negeri  diadakan  pelajaran  agama,  orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran
agama  tersebut.  Bagian  penjelasan  pasal  ini  menegaskan  bahwa pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas. 7
Dalam  hal  pendidikan  agama  di  sekolah  pada  awalnya pemerintah  Indonesia  amat  menghargai  kebebasan  masyarakat untuk  menyelenggarakan  pendidikan  sesuai  dengan  keunikan kelompok  masyarakat  atau  agamanya,  bahkan  pemerintah memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah itu, mengenai hal itu Dewantara menjelaskan:
Kini sudah menjadi keinsyafan umum, bahwa adalah negara yang demokratis adanya, sekolah-sekolah partikelir itu dianggap perlu. Tidak  hanya  semata-mata  membantu  usaha  pemerintah  guna pengluasan  pendidikan  dan  pengajaran,  namun  atas  dasar  dan pertimbangan,  bahwa  tiap    aliran  ideologis,  baik  yang  bertali dengan  keyakinan,  kebatinan'  maupun  kemasyarakatan,  berhak untuk  memelihara  usaha  pendidikan  dan  pengajaran  yang didasarkan  atas  keyakinan  atau  kepercayaan  masing-masing. Dalam  pandangan  itu  tiap-tiap  sekolah  yang  memakai  dasar khusus  itu  tidak  hanya  berhak  untuk  ada,  namun  pula  berhak untuk mendapat subsidi, karena sebetulnya mereka itu melakukan pekerjaan yang semestinya harus dilakukan oleh pemerintah. Sejak bangsa  kita  menjadi  bangsa  yang  merdeka,  maka  makin  lama makin  luaslah  keinsyafan,  bahwa  sekolah  partikelir  itu  sangat perlu untuk pembangunan pada umumnya. Yang tiap orang dapat mudah  mengerti  ialah  tidak  mungkinnya  pemerintah  mencukupi
7 Undang-Undang No 4 Tahun 1950 (Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan).
kebutuhan  rakyat  akan  belajar  dan  bersekolah,  jika  tidak  dibantu oleh sekolah-sekolah partikelir. Lain daripada itu lambat laun para ahli  kenegaraan  menginsyafi  juga  bahwa  dalam  negara  yang demokratis dan mengutamakan hak-hak asasi manusia, harus ada kesempatan  yang  sebesar-besarnya  bagi  tiap-tiap  golongan  yang berideologi,  untuk  mendirikan  sekolah-sekolah  guna  memelihara cita-cita  kebatinannya  itu.  Bahwa  hal  ini  kini  telah  diakui  oleh pemerintah,  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  kesanggupan  dari pihak  Kementerian  P.P  dan  K  untuk  memberi  subsidi  kepada sekolah-sekolah partikelir pada umumnya. 8
Kebebasan  lembaga  agama  untuk  mendirikan  sekolah-sekolah agama  adalah  bagian  dari  hak-hak  asasi  manusia,  karena  itu pemerintah  tidak  boleh  masuk  ke  dalam  ruang  privat  agama, kecuali  dalam  hal  menjaga  mutu  sekolah-sekolah  agama  itu,  dan itu  pun  untuk  hal-hal  yang  terkait  dengan  ketertiban  dan keamanan umum:
Tiap-tiap  sekolah  partikelir  sebenarnya  melakukan  pekerjaan, yang  sebetulnya  adalah  kewajiban  pemerintah.  (Dengan  bantuan sekolah-sekolah  partikelir  tadi  pemerintah  dapat  mempercepat datangnya  saat,  seperti  termaksud  dalam  UUD,  bahwa  tiap-tiap warga  negara  tidak  saja  berhak  untuk  mendapat  pengajaran, namun  benar-benar  mendapat  pengajaran.  Karena  itu  maka sebenarnya  pemerintah  wajib  untuk  tiap-tiap  anak  yang bersekolah  di  sekolah  partikelir  itu,    mengeluarkan  biaya  yang
8 Ki Hajar Dewantara , Pendidikan ( Yogyakarta: Perguruan Taman Siswa, 2000), h. 203.
sama  dengan  biaya  bagi  anak-anak  yang  bersekolah  di  sekolah negeri.  Janganlah  dalam  peraturan  subsidi  itu  termuat  syarat- syarat  pembatasan  selain  yang  bertali  dengan  ketertiban  dan keamanan umum serta pemeliharaan mutu pengajaran. Dalam hal ini  pemerintah  berhak  dan  wajib  mengawasi  usaha  sekolah- sekolah  partikelir  tersebut.  Misalnya  dengan  mengadakan pemeriksaan  tetap,  dengan  mengadakan,  ujian  negeri,  dan  lain- lain  sebagainya,  tetapi  jangan  mencampuri  urusan  dalam  (yang khusus  atau  istimewa).  Janganlah  memaksakan  kepada  sekolah- sekolah  partikelir  sesuatu  peraturan  yang  diwajibkan  untuk sekolah-sekolah negeri, selain yang bertali dengan pertanggungjawaban tata usaha.  Tentang pemeliharaan  ketertiban dan keamanan umum hendaknya diingat isi UUD yang mengenai kebebasan  warga  negara  dalam  hal-hal  yang  biasa  disebut,  hak- hak  asasi.  Pemerintah  memang  berkewajiban  menyelenggarakan sekolah-sekolah umum di tempat-tempat yang membutuhkannya, akan  tetapi  anggapan  perlu  atau  tidaknya  ada  sekolah  partikelir, itu  harus  diserahkan  kepada  golongan-golongan  khusus,  yang berkepentingan  dan  yang  berhak  mendirikan  sekolah-sekolah khusus,  (Islam,  Kristen,  Katolik  dan  sebagainya)  untuk memelihara ideologinya masing-masing. Terhadap sekolah khusus ini  pemerintah  hanya  melakukan  penilikan  dan  tuntunan  untuk menjaga,  jangan  sampai  sekolah-sekolah  khusus  tadi  bermutu rendah  atau  menyalahi  syarat-syarat  ketertiban  dan  keamanan umum. 9
9 Dewantara, Pendidikan, h. 234.
Pada  waktu  kemudian,  kebebasan  lembaga  agama  untuk menetapkan  kebijakannya  pada  sekolah-sekolah  agama    itu kemudian mengalami hambatan. Penghambatan itu mulai terlihat sejak  diluncurkannya  Sisdiknas  tahun  1989.  Pemerintah  pada waktu itu menginginkan  pengaturan pendidikan yang lebih ketat dengan  alasan  untuk  memperkuat  ketahanan  nasional  dan sayangnya  itu  mengabaikan  potensi  kemajemukan.  Mengenai  hal itu  Fuad  Hassan,  menteri  pendidikan  pada  waktu  itu  melalui kritiknya terhadap Undang-undang Pendidikan Tahun 1950:
Undang-undang  tentang  Dasar-dasar  pendidikan  dan  pengajaran di sekolah yang disahkan tahun 1950 adalah undang-undang yang secara  khusus  mengatur  pendidikan  dan  pengajaran  di  Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah. Pasal 2  dari  undang-undang  tersebut  dengan  jelas  menyatakan  bahwa undang-undang  ini  tidak  berlaku  untuk  pendidikan  dan pengajaran di sekolah-sekolah agama dan pendidikan masyarakat. 10

## Lebih lanjut Fuad Hassan menjelaskan:
Dalam  Rancangan  Undang-Undang  tentang  tujuan  pendidikan nasional dinyatakan dengan  tegas bahwa salah satu tujuan sistem pendidikan  nasional  adalah  ‚Peningkatan  ketaqwaan  terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa‛.  Ini  berarti  bahwa  dalam  pengaturan penyelenggaraan  pendidikan  semua  peserta  didik  harus memperoleh  pendidikan  agama,  karena  bilamana  ada  peserta
10 Weinata  Sairin, Himpunan  Peraturan  di  Bidang  Pendidikan (Jakarta:  BPK Gunung Mulia, 1999), h. 6.
didik  yang  tidak  memperoleh  pendidikan  agama,  apa  yang dinyatakan  sebagai  tujuan  sistem  pendidikan  nasional,  yaitu peningkatan  ‚ketaqwaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa‛tidak mungkin dapat terwujud. 11
Apabila  dalam  Undang-undang  Pendidikan  Nasional  Tahun  1950 sekolah  swasta  agama  dibedakan  dengan  sekolah  negeri, keunikannya  dihargai,  dan  pemerintah  juga  tidak  mencampuri ruang  privat  sekolah  agama,  maka  dalam  Sisdiknas  tahun  1989 kedua  sekolah  yang  pada  hakikatnya  berbeda  itu  kemudian disamakan.  Penyamaan  akan  kedua  pendidikan  itu  secara bersamaan  juga  melegitimasikan  pemerintah  untuk  campur tangan  dalam  penetapan  kebijakan  sekolah  agama,  antara  lain dengan  mewajibkan  agar  sekolah  agama  memberikan  pelajaran agama  sesuai  dengan  agama  yang  dipeluk  siswa  yang  ada. Pelajaran agama yang awalnya dibebaskan dan tidak mempengaruhi  kelulusan,  dalam  Sisdiknas  1989  dan  Sisdiknas 2003  dipaksakan  dan  mempengaruhi  kelulusan.  Dalam  hal  ini jelas,  bahwa  Sisdiknas  2003  memiliki  semangat  yang  berbeda dengan  Undang-undang  Pendidikan  Tahun  1950.  Sisdiknas  2003 mengabaikan  hak-hak  dari  kelompok  agama  yang  ada  di Indonesia  dan  membatasi  kebebasan  agama-agama  itu  untuk membangun pendidikan sesuai keyakinan kelompok agama itu. 12
11 Sairin, Himpunan Peraturan di Bidang Pendidikan , h.22. 12 Berlainan  dari  Undang-undang  tentang  Dasar-dasar  Pendidikan  dan Pengajaran  di  Sekolah  tahun  1950  dan  Undang-Undang  tentang  Pendidikan Nasional  diusahakan  sedapat  mungkin  menghilangkan  pembedaan  antara perguruan  negeri  dan  swasta.  Pada  hakikatnya  kedua  jenis perguruan  ini  harus
Hegemoni  kelompok-kelompok  yang  ingin  memaksakan Indonesia  sebagai  negara  agama  jelas  terlihat  dalam  undang- undang  Sisdiknas  2003  yang  memakai  tangan  negara  untuk membatasi  kebebasan  kelompok  agama  lain.  Penekanan  tujuan pendidikan  dari  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  menjadi manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa  serta  akhlak  mulia  sebenarnya  tidak  menjadi  persoalan, karena  semua  orang  Indonesia  adalah  beragama,  namun  hal  itu menjadi  persoalan  ketika  pasal-pasal  dalam  undang-undang tersebut  kemudian  dijadikan  alat  untuk    merampas  hak  sekolah- sekolah  agama  mendirikan  sekolah-sekolah  yang  didasarkan landasan  teologi  agama  itu.  Sila  Ketuhanan  yang  Maha  Esa ditafsirkan secara teologis, dan tragisnya agama-agama kebudayaan  tidak  lagi  mendapat  tempat  dalam  sekolah-sekolah negeri,  agama-agama  diluar  agama-agama  besar  harus  rela mengabil  pelajaran  agama  yang  berbeda  dengan  apa  yang diyakininya,  apalagi  kemudian  pelajaran  agama  yang  awalnya tidak  dipaksakan  dan  tidak  menentukan  kelulusan,  pada Sisdiknas  itu  masuk  dalam  kurikulum  inti  dan  menentukan kelulusan.  Penetapan  Sisdiknas  yang  mewajibakan  pelajaran agama jelas memperlihatkan semangat Piagam Jakarta yang ingin mengembalikan  tujuh  kata  yang  hilang,  yakni,  ‚dengan menjalankan syariat  Islam bagi pemeluk-pemeluknya.‛ Mengenai kontroversi sekitar  Sisdiknas 2003,  H.A.R. Tilaar menyimpulkan:
dianggap  sama  dan  diperlakukan  sama.  Sairin, Himpunan  Peraturan  di  Bidang Pendidikan , h. 25.
‚Lahirnya  NKRI  harus  diakui  tidak  bebas  dari  pergulatan kekuasan  (power)  yang  terjadi  ketika  pembentukan  Negara Republik  Indonesia  tahun  1945  dengan  adanya  perdebatan kelompok  agama  dan  kelompok  non  agama,  kelihatannya  lahir kembali di dalam UU No. 20 tahun 2003 itu.‛ 13
Kontroversi  tentang  Sisdiknas  2003  yang  kemudian mengemuka  menjadi  persoalan  agama  dapat  dipahami  dengan apa yang dinyatakan dalam undang-undang tersebut:
Pembukaan  undang-undang  Sisdiknas  menyatakan  bahwa Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan
dan
menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan  nasional  yang meningkatkan   keimanan  dan  ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang  diatur dengan undang-undang;  Pasal  1  (Sisdiknas  2003)  menyatakan  bahwa Dalam undang-  undang  ini  yang  dimaksud  dengan  Pendidikan adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya, masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Pendidikan  nasional  adalah pendidikan  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  berakar  pada nilai-nilai  agama,  kebudayaan  nasional  Indonesia  dan  tanggap
terhadap  tuntutan  perubahan  zaman.  Pasal  3  menyatakan  bahwa Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga negara  yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab.  Pasal  12  (1) Setiap  peserta  didik  pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai  dengan  agama  yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; 14
Dengan  penetapan  tersebut,  maka  sekolah-sekolah  swasta  dan sekolah-sekolah  agama  tidak  lagi  memiliki  kebebasan  untuk menyelenggarakan  pendidikan  dan  menyusun  kurikulum berdasarkan  keunikan  kelompok  agama  yang  ada.  Konsekuensi dari  rumusan  tujuan  pendidikan  yang  lebih  agamis  itu  adalah munculnya  rumusan  pasal  12  ayat(1)  butir(a)  yang  menyatakan bahwa,  ‚Setiap  peserta  didik  pada  setiap  satuan  pendidikan berhak  mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai  dengan  agama yang  dianutnya  dan  diajarkan  oleh  pendidik  yang  seagama. Rumusan  tersebut  berbenturan  dengan  filosofis  sekolah-sekolah swasta yang bercirikan agama. Padahal, pendirian sekolah-sekolah tersebut  sejak  awal  disadari  sebagai  bagian  dari  siar  atau  misi keagamaan  sehingga  secara  otomatis  aturan-aturan  di  dalamnya
14 Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003.
adalah sesuai dengan agama yang dianut oleh para pendirinya. 15
Pemaksaan pelajaran agama yang berbeda di sekolah agama tertentu  jelas  menunjukkan  adanya  pergulatan  kekuasaan  pada waktu penetapan  Sisdiknas 2003. Sekolah-sekolah Kristen banyak diminati oleh mereka yang beragama lain, dan karena itu muncul semangat untuk membatasi misi sekolah-sekolah Kristen tersebut, yakni  dengan  memaksakan  pelajaran  agama  yang  berbeda  pada sekolah-sekolah-sekolah  agama.  Jadi,  keunikan  sekolah  agama tidak  lagi  diakui,  dan  ini  dilakukan  untuk  membendung  misi agama yang ada pada sekolah-sekolah agama itu.
Hadirnya Undang-undang  Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 telah  mempengaruhi  eksistensi  pendidikan  agama  di  negeri  ini, khususnya  pendidikan  dasar  dan  menengah  yang  bernapaskan agama.  Keharusan  sekolah  pendidikan  bernapaskan  agama menyediakan guru-guru agama berdasarkan agama yang dipeluk siswa sebagaimana ditetapkan dalam UU Sisdiknas 2003 membuat sekolah-sekolah  agama  itu  mengatur  siasat  untuk  menolak kehadiran  siswa  yang  berbeda  agama.  Jika  pada  masa  lalu pluralitas  masih  mewarnai  sekolah-  sekolah  swasta  berdasarkan agama, maka kini menjadi sesuatu yang langka.
Tujuan  pendidikan  yang  awalnya  adalah  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  bergeser  penekanannya  kepada  keberimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha esa, serta akhlak mulia, ironisnya,  dampak  dari  implementasi  Sisdiknas  tersebut
15 Darmaningtyas,  ‚Mencari  Sistem  Pendidikan  Nasional‛,  dalam Education for Change , ed. Elika Dwi Muwarni et al., (Jakarta:BPK Gunung Mulia, 2010), h.21-22.
kemudian  menjadikan  sekolah-sekolah  negeri  menjadi  tidak netral,  dan  pemeluk  agama  minoritas  yang  memiliki  cukup  dana lebih  memilih  memasukkan  anaknya  pada  sekolah  swasta bernapaskan  keagamaan,  sedang  mereka  yang  tidak  mempunyai dana,  harus  rela  menerima  diskriminasi.  Dampak  implementasi Sisdiknas  2003  terhadap  pendidikan  di negeri  ini  dilukiskan  oleh Darmaningtyas demikian:
Pada  masa  lalu  sekolah  negeri  menjadi  pilihan  pertama  bagi mereka yang ingin menyekolahkan anak tanpa hambatan terhadap agama yang dianutnya  karena sekolah negeri merupakan  simpul dari  pluralisme:  semua  pemeluk  agama  diwadahi  dan diperlakukan  sama  disana.  Mereka  yang  ingin  menyekolahkan anaknya  dengan  tujuan  memperkuat  keimanan,  memilih  sekolah swasta  yang  berbasis  agama  sesuai  dengan  agamanya.  Banyak orang  tua  yang  menyekolahkan  anaknya  ke  sekolah-sekolah swasta  yang  berbeda  dengan  agama  yang  dianutnya  karena semata-mata  sekolah  swasta  tersebut  dikenal  baik  mutunya. Ironisnya  kondisi  sekolah  negeri  sekarang  justru  membuat  kaum minoritas  (di  daerahnya)  memilih  sekolah-sekolah  swasta  yang sesuai  dengan  agamanya  karena  sekolah  negeri  tidak  lagi dipandang  netral  atau  menjamin  pluralitas  bangsa.  Akibatnya, tanpa  disadari,  kebijakan  pendidikan  pascareformasi  ini  justru menarik orang ke dalam kelompoknya masing-masing.
Masyarakat  pun  kemudian  terkotak-kotak  berdasarkan  agama yang  dianutnya.  Padahal,  sekolah,  terlebih  sekolah  negeri, mestinya  menjadi  ruang  terbuka  bagi  siapa  saja  untuk membangun  interaksi  sosial  demi  membangun  integrasi  bangsa
yang  lebih  kuat.  Ironisnya  kondisi  sekolah  negeri  sekarang  justru membuat kaum minoritas (di daerahnya) memilih sekolah-sekolah swasta yang sesuai dengan agamanya karena sekolah negeri tidak lagi dipandang netral atau menjamin pluralitas bangsa. Akibatnya, tanpa  disadari,  kebijakan  pendidikan  pascareformasi  ini  justru menarik orang ke dalam kelompoknya masing-masing.
Masyarakat  pun  kemudian  terkotak-kotak  berdasarkan  agama yang  dianutnya.  Padahal,  sekolah,  terlebih  sekolah  negeri, mestinya  menjadi  ruang  terbuka  bagi  siapa  saja  untuk membangun  interaksi  sosial  demi  membangun  integrasi  bangsa yang lebih kuat. 16
Mengutip  apa  yang  dikatakan  Paulo  Freire,  ‚Setiap  proyek pendidikan bersifat politis dan penuh ideologi.Masalahnya adalah untuk  kepentingan  atau  menentang  kepentingan  siapa  politik pendidikan  itu  diarahkan.‛ 17 Pendidikan  nasional  Indonesia kehilangan  arah,  karena  tidak  konsistennya  elite  di  negeri  ini untuk berpegang pada Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 45. Politik pendidikan nasional belum diarahkan pada kebutuhan seluruh  rakyat  Indonesia,  dan  masih  melayani  kepentingan tertentu.  Itulah  sebabnya  nasionalisme  Indonesia  terus  tergerus. 18
Tepatlah  apa  yang  dikatakan  Tilaar,  ‚Pendidikan  nasional  telah
16 Darmaningtyas, ‚Mencari Sistem Pendidikan Nasional‛, h. 21.
17 Paulo Freire, Pendidikan Masyarakat Kota (Yogyakarta: LKIS, 2003), h. 31. 18 Secara  politik,  fungsi  umum  pendidikan  nasional  tentunya  untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang sehat pada setiap sikap dan cara berpikir anak  Indonesia.  H.A.R.  Tilaar, Manajemen  Pendidikan  Nasional (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2011), h. 203.
mengkhianati  cita-cita  Proklamasi  1945  yaitu  ingin  mewujudkan suatu  bangsa  Indonesia  yang  besar  yang  mendiami  Nusantara yang terdiri dari bermacam suku bangsa tetapi yang bertekad satu, hidup  bersama  di  dalam  masyarakat  Indonesia.  Dewasa  ini  yang tampak  adalah  sebaliknya,  pendidikan  nasional  bukan  lagi pemersatu  bangsa  tetapi  telah  merupakan  ajang  pertikaian  dan persemaian manusia-manusia yang berdiri sendiri dalam arti yang sempit.‛ 19

## DISKRIMINASI  TERHADAP  SEKOLAH  SWASTA  DAN SEKOLAH AGAMA
Perubahan  undang-undang  memang  diperlukan  untuk menjawab  perubahan  jaman,  namun  prinsip-prinsip  dasar pendidikan  yang  meupakan  jati  diri  bangsa  Indonesia  mestinya tidak  bisa  diabaikan  begitu  saja.  Pengabaian  terhadap  jati  diri masyarakat  Indonesia  yang  beragam  yang  kemudian  melahirkan diskriminasi  terhadap  sekolah-sekolah  keagamaan  yang  berjasa besar dalam pembangunan pendidikan nasional terlihat jelas pada Sisdiknas  1989  dan  puncaknya  Sisdiknas  2003  yang  menjadi bahasan utama tulisan ini.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas,  bahwa  Undang- undang  Pendidikan  Nasional  Tahun  1950  merupakan  cermin pemikiran bapak pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, maka semestinya  undang-undang  yang  disusun  selanjutnya  juga  tidak
19 H.A.R.  Tilaar, Standarisasi  Pendidikan  Nasional (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2006), h.14.
melupakan prinsip-prinsip dasar yang telah dibangun sebelumnya,  khususnya  dalam  hal-hal  yang  berkaitan  dengan agama  yang    telah  dipikirkan  secara  serius  pada  waktu sebelumnya.
Apabila pemerintah masa kini cukup bijaksana untuk belajar dari  masa  lalu,  maka  diskriminasi  terhadap  sekolah-sekolah swasta  agama    tidak  perlu  terjadi.  Penghargaan  terhadap pendidikan  agama  pada  masa  lalu  jelas  terlihat  dari  apa  yang dikatakan Dewantara:
Meskipun  sifat,  bentuk,  dan  laku  pendidikan  dan  pengajaran  itu pada  dasarnya  menjadi  hak  dan  kewajiban  tiap-tiap  orang  tua terhadap  anaknya,  namun  dalam  praktiknya  tidak  mungkin  tiap- tiap orang tua menyelenggarakan sendiri segala usaha pendidikan dan  pengajaran  bagi  anak-anaknya  tadi,  dan  terpaksalah  mereka itu mempersatukan diri dengan orang-orang, yang bersamaan atau hampir  bersamaan  aliran  hidupnya,  untuk  bersama-sama mewujudkan  sistem  pendidikan  dan  pengajaran  sebagai  suatu golongan  yang  khusus;  berdirilah  dengan  begitu  ‚sekolah partikelir‛  yang  disebut  private  school  (Inggris)  atau  juga bijzondere  school  (Belanda).  Karena  hak  mendidik  dan  mengajar itu  prinsipil  ada  pada  orang  tua,  sedangkan  kewajiban menyelenggarakannya  adalah  kewajiban  negara,  maka  segala biaya  yang  umum  dari  sekolah  partikelir  itu  sebetulnya  harus ditanggung  oleh  pemerintah  menurut  peraturan  keuangan  yang sama  dengan  sekolah  negeri;  biaya-biaya  yang  dipikul  oleh masing-masing  badan  yang  menyelenggarakan  pendidikan  dan
pengajaran yang khusus. 20
Pendidikan  agama  mestinya  dihargai  karena  hak  mendidik ada  pada  orang  tua  secara  kodrati,  dan  apabila  kemudian kelompok  agama-agama  itu    mendirikan  sekolah-sekolah  agama sesuai  dengan  keyakinan  mereka,  maka  pemerintah  harus menghargainya, apalagi sekolah-sekolah  agama juga ikut terlibat aktif  dalam  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  maka  pemerintah wajib  membiayai  sekolah-sekolah  swasta  sebagaimana  juga layaknya  sekolah  negeri.  Sekolah-sekolah  negeri  berkewajiban memberi  pendidikan  dan  pengajaran  yang  umum,  sebagaimana diwajibkan  pula  untuk  sekolah  swasta,  dan  pendidikan  dan pengajaran  yang  dilaksanakan  di  sekolah  negeri  ini  menjadi kurikulum  minimal  pada  sekolah  swasta,  dan  pemerintah  tidak perlu membelenggu keunikan sekolah-sekolah swasta agama.
Pada masa lalu sekolah-sekolah negeri bersifat netral karena sekolah  negeri  pada  masa  lalu  hanya  mengajarkan  pengetahuan umum  dan  hal-hal  yang  bersifat  pokok  saja,  dan  yang  diakui dapat  memajukan  berkembangnya  budi  pekerti  pada  umumnya. Mengenai  pelajaran  agama  di  sekolah  sebenarnya  pemerintah pernah  menetapkan  pemberian  pengajaran  agama  di  sekolah negeri  sebagai  budi  pekerti  dengan  menggunakan  bahan  dari semua  agama,  jadi  nilai-nilai  agama  yang  dianut  masyarakat Indonesia  didorong  untuk  memberikan  kontribusinya  bagi pembangunan karakter siswa di sekolah-sekolah negeri. Kebijakan pemerintah  itu  membuat  sekolah-sekolah  negeri  bersifat  netral,
20 Dewantara, Pendidikan, h. 189.
atau  bisa  dikatakan  menerima  pluralisme  agama-agama. Kebijakan  tersebut  ditetapkan  karena  sejak  lampau  pemerintah menyadari  bahwa  soal  pengajaran  agama  tidak  mungkin mendapatkan persetujuan yang utuh dan sempurna. 21
Semangat  demokrasi  pendidikan  terlihat  jelas  pada ketetapan  pemerintah  yang  menetapkan  bahwa  sekolah-sekolah agama  pada  masa  itu  tidak  diwajibkan  untuk  menyelenggarakan pengajaran  agama  yang  berbeda  dengan  lembaga  penyelenggara pendidikan  swasta.  Pendidikan  dan  pengajaran  terhadap  anak- anak  adalah  hak  orang  tua  secara  kodrati,  maka  orang  tua  yang memasukkan  anak  mereka  ke  sekolah  agama  tertentu  tentu  saja telah  memahami  bahwa  sekolah  tersebut  memiliki  keunikan tersendiri  berdasarkan  agama  tertentu,  dan  tentunya  kurikulum yang  disajikan  pada  sekolah  tersebut  jelas  diketahui  didasarkan pada semangat lembaga agama yang mendirikan sekolah tersebut. Jadi, sangatlah tidak beralasan jika lembaga pendidikan agama itu harus  mengajarkan  pengajaran  agama  yang  berbeda  dengan lembaga itu. 22
21 Ibid.
22 Dalam  perkembangan  bangsa  manusia  dewasa  ini,  pendidikan  tidak bisa  tidak  disertai  dengan  pengajaran.  Manusia  muda  tidak  hanya  harus dibangun  agar  menjadi  kepribadian  yang  sempurna  dan  susila,  melainkan  juga harus  dibangun  agar  menjadi  tenaga  yang  cakap  untuk  ikut  serta memperkembangkan  kehidupan  negaranya.  Untuk  maksud  ini  diperlukan pengajaran. Pengajaran, terutama bagi anak-anak yang belum dewasa, tentu juga mengandung  pendidikan  seperti  sudah  dikatakan.  Jadi  barang  siapa menyelenggarakan  pengajaran,  ia  juga  menyelenggarakan  pendidikan.  Inilah yang  sebenarnya  dilakukan  negara.  Dengan  memberi  dua cara;  a.  negara secara langsung  mengadakan  pengajaran  sendiri;  b.  negara  memperkembangkan
Demikian  juga  halnya  sekolah-sekolah  Kristen  yang dianggap  memiliki  sekolah-sekolah  berkualitas,  dan  diminati banyak  orang  tua  pada  masa  itu,  semua  isi  pelajaran  yang disajikan  pada  kurikulum  sekolah  tentu  saja  memiliki  landasan teologi Kristen, karena itu sekolah-sekolah swasta agama itu tidak bisa  dipaksa  oleh  pemerintah  untuk  menyelenggarakan  pelajaran agama  lain,  dan  itu  sama  saja  mencampuri ruang  privat  lembaga agama  itu.  Pada  sisi  lain,  pada  sekolah-sekolah  negeri  pelajaran agama  lebih  diarahkan  pada  pelajaran  budi  pekerti  yang merupakan  nilai-nilai  yang  diterima  semua  agama.  Kalaupun  di sekolah-sekolah negeri diajarkan pelajaran agama, maka pelajaran agama itu tidak boleh dipaksakan 23
pengajaran  yang  diadakan  oleh  usaha-usaha  swasta,  yang  sudah  jelas  diserahi kepercayaan dan tugas oleh para orang tua. Mereka ini memiliki hak yang sama dengan  orang-orang  lain.  Jadi,  adanya  dua  cara  itu  dikarenakan  tidak  semua orang  tua  menyerahkan  anaknya  kepada  pengajaran  negara;banyak  sekali  yang menyerahkan  anaknya  kepada  yayasan  swasta  pengajaran,  negara  dengan sendirinya  juga  ikut  serta  memberi  pendidikan.  Akan  tetapi,  yang  berhak  dan wajib  mendidik  itu  sebenarnya  adalah  orang  tua.  Maka  dari  itu,  cara menyelenggarakan dan memperkembangkan pengajaran bagi negara ada dua. a. negara  secara  langsung  mengadakan  pengajaran  sendiri.  b.  negara memperkembangkan  pengajaran  yang  diadakan  oleh  usaha-usaha  swasta,  yang sudah  jelas  diserahi  kepercayaan  dan  tugas  oleh  para  orang  tua.  Mereka  ini memiliki  hak  yang  sama  dengan  orang-orang  lain.  Jadi,  adanya  dua  cara  itu dikarenakan  tidak  semua  orang  tua  menyerahkan  anaknya  kepada  pengajaran negara;banyak  sekali  yang  menyerahkan  anaknya  kepada  yayasan  swasta.    A. Sudiardja, ed., Driyarkara (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) h. 422.
23 Mengenai pendidikan agama di sekolah itu Dewantara memperkenalkan  pemikirannya  yang  amat  bijaksana,  yaitu:  1.  Janganlah menyatukan  apa  yang  tidak  dapat  dipersatukan;  2.  Janganlah  menyatukan  apa yang tidak perlu dipersatukan; 3. Kesatuan dalam dasar dan asas, dalam pokok- pokoknya cukuplah, bahkan itulah satu-satunya syarat untuk dapat menggalang
Pancasila merupakan nilai-nilai moral minimal, artinya tidak ada  agama-agama  di  negeri  ini  yang  menolak  nilai-nilai sebagaimana tercantum pada sila-sila dalam Pancasila, karena itu pelajaran  budi  pekerti  atau  pelajaran  agama  di  sekolah-sekolah negeri sepatutnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Jadi,  perdebatan  mengenai  pelajaran  agama  di  sekolah bukan  hanya  problematika  masa  kini,  tapi  telah  ada  sejak  lama, hanya saja  pemerintah  pada  masa  lalu  konsisten  berpegang  pada Pancasila  dengan  jalan  demokrasinya,  sehingga  semua  individu dan  kelompok  terlindungi.  Sekolah-sekolah  agama  tidak dipaksakan  untuk  menyelenggarakan  pelajaran  agama  yang berbeda  dengan  agama  lembaga  penyelenggara  pendidikan  itu. Demikian  juga  halnya  yang  terjadi  pada  sekolah-sekolah  negeri, keragaman  agama  diterima  dengan  memberikan  kesempatan agama-agama  memberikan  nilai-nilai  universalnya  dalam  bentuk pelajaran budi pekerti.
Perdebatan mengenai pelajaran agama di sekolah sebenarnya  tidak  perlu  terjadi  di  negeri  ini,  apalagi  rakyat Indonesia adalah rakyat yang beragama, sehingga tidak ada yang menentang  agama,  namun  memaksakan  pelajaran  agama  di sekolah  adalah  sesuatu  yang  tidak  diperlukan,  apalagi memaksakan  diadakannya  pengajaran  agama  yang  berbeda dengan lembaga agama sekolah-sekolah yang bernapaskan agama itu.  Pendidikan  nasional  sepatutnya  dibangun  pada  dasar kebangsaan  bukan  berdasarkan  agama  yang  beragam  dan
persatuan yang kokoh dan abadi. Dewantara, Pendidikan, h. 189.
berbeda.  Hal  ini  dapat  dipahami,  karena  untuk  Indonesia  yang beragam agama, suku dan budaya, usaha untuk terus mempererat rasa kebangsaan merupakan hal yang amat penting. Sebagaimana dijelaskan  dalam  pasal  31  UUD  1945,  bahwa  tiap-tiap  warga negara  berhak  mendapat  pengajaran,  maka  dengan  demikian pemerintah  wajib  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu sistem  pengajaran  nasional  yang  diatur  dengan  undang-undang. Jelaslah  bahwa  segala  usaha  pendidikan  dan  pengajaran  harus didasarkan pada dasar kebangsaan.
Semangat  demokrasi  dalam  bidang  pendidikan  pada awalnya  telah  melahirkan  penghargaan  terhadap  sekolah-sekolah swasta  agama  yang  secara  jujur  diakui  oleh  pemerintah  memiliki jasa  yang  besar  dalam  membantu  perluasan  pendidikan  dan pengajaran  bagi  segenap  rakyat  Indonesia.  Tiap  aliran  ideologis yang  tidak  bertentangan  dengan  Pancasila  terkait  dengan  agama dan  kemasyarakatan  dilindungi  haknya  untuk  membangun  dan memelihara  pendidikan  yang  didasarkan  keyakinan  dan kepercayaan masing-masing.
Pemerintah  harus  melindungi  sekolah-sekolah  agama, karena ada banyak orang tua yang memilih sekolah itu didasarkan kekhawatiran  terhadap  moralitas  anak.  Keyakinan  orang  tua bahwa  sekolah  agama  itu  bisa  memberikan  harapan  bagi pembentukan  moral  dan  karakter  anak  bukan  hanya  ada  di Indonesia,  tapi  juga  di  negara-negara  yang  sudah  maju,  seperti Amerika  Serikat  misalnya,  karena  itu  pilihan  orang  tua,  dan
seharusnya dihargai. 24
Melihat  pentingnya  kedudukan  pendidikan  agama  dalam gerakan pendidikan nasional seharusnya pemerintah juga mampu memanfaatkan  kekuatan  pendidikan  agama  itu  dalam  mencapai tujuan pendidikan nasional. Pemerintah tidak perlu memaksakan pendidikan  agama  yang  berbeda  dengan  agama  penyelenggara pendidikan  agama  itu,  sebaliknya  pada  sekolah-sekolah  negeri, keragaman  agama-agama  harus  diakomodasi.  Pendidikan  agama harus  diintegrasikan  pada  nilai-nilai  Pancasila  yang  adalah karakter bangsa Indonesia.
Untuk  mencari  jalan  tengah  dari  kontroversi  yang  terjadi pada  Sisdiknas  2003  terkait  dengan  pelajaran  agama,  pemerintah bisa  memfasilitasi  sekolah-sekolah  swasta  yang  mendasarkan pendidikannya  di  atas  dasar  pluralisme  agama,  demikian  juga halnya pada sekolah-sekolah negeri. Pada pendidikan swasta dan negeri  tersebut  diajarkan  agama-agama  yang  dipeluk  oleh masyarakat  Indonesia,  namun,  pelajaran  agama  itu  harus didasarkan pada Pancasila. ‚Pendidikan agama lebih tepat disebut pendidikan  keagamaan  karena  mencakup  nilai-nilai    dari  semua agama  yang  hidup  dalam  masyarakat  Indonesia  yang  bhineka itu.‛ 25
Pelajaran agama di sekolah dalam Sisdiknas 2003 tidak akan melahirkan  kontroversi  apabila  tidak  dijadikan  alat  untuk
24 James  W.  Skillen, The  School  Choice  Controversy (Washington  DC:  Baker Books, 2002), h. 7-8.
25 H.A.R.  Tilaar, Manifesto  Pendidikan  Nasional (Jakarta:  Kompas, 2005),  h. 232.
membelenggu  kebebasan  sekolah  agama.  Demikian  juga  dalam sekolah-sekolah negeri, karena nilai-nilai agama ada dalam ruang publik,  maka  nilai-nilai  itu  diterima  oleh  seluruh  masyarakat Indonesia,  sehingga  tidak  ada  yang  menolak  diajarkannya pelajaran  agama  di  sekolah.  Perwujudan  penerimaan  nilai-nilai publik  agama  tersebut  terlihat  dengan  diterimanya  Pancasila sebagai  dasar  hidup  bersama  bagi  semua  agama  yang  ada  di Indonesia.  Penerimaan  semua  agama-agama  terhadap  Pancasila seharusnya  menyadarkan  pemerintah  mengenai  peran  strategis sekolah-sekolah  agama  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan nasional,  karena  itu  sekolah-sekolah  agama  itu  harus  dihargai keunikannya,  dan  pemerintah  hanya  perlu  mengawasi  mutu sekolah  tersebut  demi  ketertiban  umum.  Pemerintah  juga  wajib memberikan  subsidi  pada  sekolah-sekolah  itu  karena  memiliki peran yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

## MENINJAU  KEMBALI  SISDIKNAS  2003  DAN  JALAN DEMOKRASI PENDIDIKAN NASIONAL
Tepatlah  apa  yang  dikatakan  Paulo  Freire,  ‚tidak  ada  cara lebih  memadai  dan  efektif  untuk  melaksanakan  proyek pendidikan  selain  melalui  rute  demokratis,  dialog  yang  terbuka dan bersemangat. Seiring dengan bergulirnya waktu akan terbukti bahwa  kekuatan  politik  tidak  dapat  digunakan  untuk  melayani sebagian masyarakat dengan mengorbankan sebagian masyarakat
lainnya.‛ 26
Penetapan  sebuah  Undang-undang  Pendidikan  Nasional tidak boleh mengabaikan proses demokrasi yang menghargai hak- hak  individu  dan  kelompok.  Suara  mayoritas  tidak  bisa mengabaikan  hak-hak  minoritas,  apalagi  menyangkut  persoalan pendidikan  yang  berdampak  pada  masa  depan.  Sejalan  dengan apa  yang  dikatakan  Freire,  tokoh  pendidikan  negeri  ini  H.A.R Tilaar pernah mengingatkan:
Dalam  suatu  negara  demokrasi  seperti  Indonesia  perbedaan pendapat  antara  golongan  merupakan  suatu  hal  yang  biasa  dan keharusan. Namun demikian apabila kita masuk ranah pendidikan maka  berbagai  arus  kekuasaan  yang  dominan  maupun  yang menyuarakan pendapat alternatif perlu terdapat suatu yang tidak boleh dilupakan ialah pendidikan pertama-tama bertitik tolak dari kepentingan  asasi  manusia  dalam  suatu  sistem  politik.  Hal  ini berarti  yang  penting  bukan  sistemnya  tetapi  apakah  kebutuhan dasar  manusia  dalam  sistem  itu  dapat  tercapai  atau  sekurang- kurangnya  secara  optimal  dapat  terpenuhi.  Dalam  keadaan demikian tidak ada pertimbangan antara mayoritas dan minoritas seperti  dalam  bidang  politik,  akan  tetapi  kelompok-kleompok tersebut haruslah sepakat mengenai kebutuhan pokok atau hakiki dari  manusia  Indonesia  dalam  kehidupan  berpolitik  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Kesepakatan  pokok  itu  bersumber tidak  lain  dari  kesepakatan  bersama  dalam  UUD  1945. Kesepakatan  minimal  tersebut  akan  mengatasi  perbedaan  yang
26 Freire, Pendidikan Masyarakat Kota , h. 30.
dapat  timbul  dalam  kepentingan  bersama  yang  lebih  luas  dan luhur ialah persatuan bangsa. 27
Prinsip-prinsip  penting  mengenai  kebijakan  pendidikan  yakni kepentingan  hak  asasi  manusia  tampaknya  diabaikan  oleh  para penguasa  negeri  ini,    bisa  dikatakan  bahwa  hadirnya  Sisdiknas 2003  merupakan  bukti  dari  tidak  konsistennya  pemimpin  negeri ini berpijak pada demokrasi pendidikan yang menghargai hak-hak asasi  setiap  individu  maupun  kelompok  agama.  Lebih  lanjut Tilaar  mengungkapkan,  ‚Berbagai  kelemahan  yang  terdapat  di dalam  UU  pendidikan  nasional  yaitu  pengaruh  kekuasaan kelompok-kelompok  tertentu  di  DPR  di  dalam  upaya memasukkan  konsepnya  mengurangi  bobot  nasionalisme  dari undang-undang tersebut.‛ 28
Kebijakan  penetapan  Undang-undang  Pendidikan  Nasional sejatinya  bebas  dari  kekuasaan  dan  jauh  dari  kepentingan
27 H.A.R.  Tilaar, Kekuasaan  dan  Pendidikan (Jakarta:  Rineka,  2009),  h.  vii. Pada awalnya konflik ideologi mengenai Pancasila itu tidak terjadi secara terbuka dan  sistematik.  Pancasila  tumbuh  secara iuxta positif  dengan  ideologi-ideologi lain.  Dalam  dasawarsa  1950-an  interaksi  antara  berbagai  ideologi  itu  menjadi terbuka dan konfliktif, sebagaimana terjadi di dalam perdebatan mengenai dasar negara  di  dalam  sidang  Konstituante.  Ada  dua  sikap  terhadap  Pancasila:  ada yang  menolak  Pancasila  (ideologi  Islam,  ideologi  Barat  modern  sekuler),  ada yang  menerima  Pancasila.  Selanjutnya  terdapat  pula  pemikiran  yang memodifikasikan  Pancasila,  baik  dari  kalangan  aliran  ideologi  Islam  maupun aliran  ideologi  Barat  modern  sekuler.  Pergumulan  ideologi  itu  masih  berjalan terus  sesudah  dinyatakan  Dekrit  Presiden  Soekarno  pada  tanggal  5  Juli  1959. Sejak  saat  itu  tidak  terjadi  konflik  terbuka,  akan  tetapi  pergumulan  ideologi berjalan  melalui  tafsir:  Pancasila  ditafsirkan  dengan  berbagai  aliran  ideologi terutama ideologi keagamaan, dan ideologi Barat modern sekuler.  Lihat A.M.W. Pranarkha, Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila , (Jakarta: CSIS, 1985), h. 281. 28 Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan , h.50.
kelompok  agar  tujuan  pendidikan  nasional  Indonesia  tidak kehilangan  arah  dan  tetap  berakar  pada  Pancasila  dengan semangat  bhineka  tunggal  ika.  Karena  itu,  sistem  pendidikan nasional  semestinya  berangkat  dari  sejarah  lahirnya  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).    Indonesia,  sebagai  negara yang  paling  terpecah-pecah  di  bumi  ini  harus  terus  menerus memperkuat  persatuannya.  Indonesia  memiliki  ribuan  buah pulau.  Belum  lagi  kemajemukan  agama,  budaya  dan  bahasa. Karena  itu  pendidikan  nasional  Indonesia  harus  mampu memperkuat  kesatuan  bangsa,  dan  secara  bersamaan  juga menghargai kemajemukan bangsa Indonesia. Tanpa memperhatikan semuanya itu, maka gerakan pendidikan nasional akan mengalami kebangkrutan. Setelah satu dasawarsa penetapan Sisdiknas  2003  terbukti  bahwa  pendidikan  nasional  bukannya makin  lebih  baik,  sebaliknya  terus  mengalami  keterpurukan,  ini mestinya  menyadarkan  pemerintah  dan  semua  elemen  bangsa bahwa ada yang salah dengan pemberlakuan Sisdiknas 2003 itu.
Kegagalan  pendidikan  nasional  ini  berakibat  luas,  yakni membawa  negeri  ini  pada  krisis  multi-dimensi,  sebagaimana diungkapkan Soediharjo:
Tampaknya  banyak  di  antara  kita  yang  tidak  menyadari  bahwa sampai  sekarang  kita  masih  jauh  dari  berhasil  dalam  tugas mewujudkan suatu tata kehidupan Negara bangsa Indonesia yang merdeka,  modern,  demokratis,  berkeadilan  sosil,  berke-Tuhan yang maha esa, dan menjunjung tinggi HAM. Kenyataan yang kita hadapi  adalah  suatu  proses  transisi  yang  kurang  jelas  arah sasarannya,  baik  di  bidang  politik,  ekonomi,  serta  aspek  sosial
budaya  dan  lainnya,  baik  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi maupun  kebudayaan.  Yang  terjadi  sekarang  ini  bahkan  adalah krisis multidimenasi. 29
Salah  satu  hal  penting  yang  menjadi  kegagalan  pendidikan nasional adalah tidak dilibatkannya masyarakat dalam pembangunan sistem pendidikan nasional. Sebagai sebuah negara demokrasi  mestinya  setiap  individu  di  negeri  mempunyai  hak yang  sama  untuk  terlibat  dalam  menentukan  arah  pendidikan nasional,  tidak  boleh  ada  individu  atau  kelompok  yang terabaikan. Terabaikannya interest individu atau kelompok dalam menyelenggarakan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya  menjelaskan  bahwa  jalan  demokrasi  belum  dipegang teguh. 30
Kontroversi  sekitar  Sisdiknas  2003  yang  mengabaikan prinsip demokrasi pendidikan mestinya menjadi pelajaran penting untuk  semua  pemangku  kepentingan  di  negeri  ini.  Kepentingan kelompok  dan  partai  politik  harus  dikesampingkan  ketika  akan merumuskan  kebijakan  sistem  pendidikan  nasional.  Dengan demikian dapat diharapkan hadirnya Undang-undang Pendidikan Nasional  yang  menjadi  milik  seluruh  bangsa.  Sehingga  setiap individu  dan  kelompok  dapat  menyumbangkan  sesuatu  yang
29 Soedijarto,  ‛Mencerdaskan  Kehidupan  Bangsa  dan  Memajukan Kebudayaan  Nasional  Adalah  Misi  yang  Harus  Dilaksanakan  Melalui Diselenggarakannya  Satu  Sistem  Pendidikan  Nasional (Makalah  Kuliah  UNJ: Jakarta, 2014).
30 Lihat  John  Dewey, Democray  and  Education (Mineola,  New  York:  Dover Publication, 2004), h. 95.
terbaik  bagi  kepentingan  bangsa  Indonesia.  Pendidikan  agama, dengan  sekolah-sekolah  agamanya  yang  tersebar  di  seantero negeri  ini  harus  tetap  dilindungi  untuk  memberikan  kontribusi terbaiknya.  Untuk  itu  pemerintah  harus  mengambil  jalan demokrasi  pendidikan,  dan  bukannya  menggunakan  cara-cara yang otoriter, atau juga berpihak pada dominasi mayoritas. Proses pendidikan  yang  demokratis  adalah  jalan  terbaik  untuk membangun masyarakat Indonesia menuju masa depan gemilang. Untuk  itu  meninjau  kembali  Sisdiknas  2003  adalah  jalan  yang bijaksana.