al-Ihkâ V o l . 1 2   N o . 1   J u n i   2 0 1 7 DOI 10.19105/al-ihkam.v11i2. DOI 10.19105/al-ihkam.v12i1.1200
Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia
Fikri
(Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, Jln. Amal Bakti No.8, Email: fikristainpare@gmail.com)
Budiman
(Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, Jln. Amal Bakti No.8, Email: Sulaemanbudiman@gmail.com )

## Abstrak:
Tulisan ini mengkaji Undang-Undang Republik Indonesia No. 23/2004  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 10/1998 tentang Bank Indonesia, yang berlaku umum.  Sedangkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No. 21/2008  tentang  Perbankan  Syariah,  berlaku  khusus. Penerapan asas  lex  specialis  derogat  legi  generali menegaskan bahwa  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  21/2008 memiliki  kedudukan  lebih  kuat  dibandingkan  Undang- Undang Republik Indonesia No. 23/2004 yang berlaku umum. Keberlakuan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 21/2008  mengokohkan  eksistensi  perbankan  syariah  untuk leluasa  menjalankan  aktivitas  dan  produk-produknya.  Di samping  itu,  apabila  merujuk  kepada  Undang-Undang Republik Indonesia No. 30/1999, maka penyelesaian sengketa perbankan  syariah  dapat  ditempuh  melalui  dua  cara  yaitu, pengadilan  negeri  dan  badan  arbitrase.  Namun  setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 21/2008 Pasal  55,  dengan  jelas  disebutkan  bahwa  pengadilan  yang berwenang  melaksanakan  putusan  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional (Basyarnas) dan  menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah pengadilan agama.
kata Kunci: Undang-undang, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Arbitrase, Pengadilan Agama
Abstract:

## Fikri dan Budiman
150
This  paper  reviews  the  Act  of  the  Republic  of  Indonesia Number  23/2004  regarding  Amendment  to  the  Act  Number 10/1998  concerning  Indonesia  Bank,  which  is  in  effect generally.  On  the  other  hand,  the  Act  number  21/2008 regarding  sharia  banking  applies  more  specifically.  The application  of lex  specialis  derogat  legi  generali principle confirms  that  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number 21/2008  has  a  stronger  position  than  the  Law  Number
23/2004, which is generally in effect. The enforcement of the Law of the Republic of Indonesia Number 21/2008 affirms the existence  of  sharia  banking  to  freely  run  its  activities  and products.  In  addition,  when  referring  to  the  Law  of  the Republic  of  Indonesia  Number  30/1999,  the  resolution  of Islamic  banking  disputes  can  be  done  through  two  ways, namely, the district court and the arbitration body. However, after the Law of the  Republic of Indonesia Number 21/2008, Article  55  comes  into  effect,  it is  clearly  stated  that  the  court authorized  to  enforce  the  decision  of  the  National  Sharia Arbitration  Board  (Basyarnas)  and  settle  the  disputes  over sharia banking is a religious court.

## Key Words:
Law, Sharia Economic Dispute Resolution, Arbitration, Religious Court

## Pendahuluan
Sebelum  kedatangan  Belanda  berkuasa  di  Indonesia,    telah berkembang dalam masyarakat dengan sistem transaksi yang sangat kuat  yakni  perbankan  Islam.  Sistem  perbankan  dilaksanakan  oleh masyarakat  dengan  penuh  kesadaran  dan  ketaatan  berdasarkan dengan  hukum  Islam.  Berlahan-lahan  tetapi  pasti,  Pemerintah Belanda  melakukan  perubahan  dengan  mengganti  seluruh  sistem transaksi  Islam  menjadi  sistem  konvensional,  termasuk  sistem perbankan.  Akibatnya,  kenyataan  dalam  masyarakat  telah meninggalkan  sistem  perbankan  Islam  berganti  menjadi  sistem perbankan konvensional.
Bank-bank  syariah  mulai  bangkit  dan  memiliki  gairah ditandai  dengan  lahirnya  UU    No.  21/2008    tentang  Perbankan Syariah.  Bank-bank  syariah  telah  menunjukkan trend perkembangan yang    positif  sehingga  dapat  memainkan  peranan  penting  dalam memobilisasi,  mengalokasi  dan  memanfaatkan  sumber  daya  dengan
lebih baik. Salah satu faktor pendukung yang menunjang trend positif itu  adalah  pembagian  hasil  dalam  pembiayaan  yang  menggunakan konsep profit  sharing dan revenue  sharing dengan  akad  mudharabah, meski  pada  awalnya  konsep  ini  tidak  begitu  luas  dimengerti  oleh masyarakat. 1
Diperlukan  pembentukan  citra  baru  perbankan  syariah nasional  yang bersifat inklusif dan  universal, pemetaan pasar secara lebih  akurat,  pengembangan  produk  yang  lebih  beragam, peningkatan  layanan,  serta  strategi  komunikasi  baru  yang memposisikan  perbankan  syariah  lebih  dari  sekedar  bank.  Program pencitraan  baru  perbankan  syariah  meliputi  aspek positioning, differentiation, dan branding . Positioning baru  bank  syariah  sebagai perbankan  yang  saling  menguntungkan  kedua  belah  pihak,  aspek diferensiasi  dengan  keunggulan  kompetitif  dengan  produk  dan skema  yang  beragam,  transparan,  kompeten  dalam  keuangan  dan beretika,  teknologi  informasi  yang  selalu up-date dan user  friendly , serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. 2
Bank  syariah  secara  umum  dituangkan  dalam  prinsip ekonomi syariah sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Supriadi;
“Islamic economics emphasizes justice, welfare and honesty. System of Islamic economic has merits that should be the way for Muslims to give well-being and becoming a necessity. The economic sharia is Islamic economics in use as a way for Muslims to complete their economic needs. It is Refers to the meaning of the word  sharia  which  means  wide  way.  As  a  fair  economy  and  provide  for  the public welfare, it is feasible to make our way through the economy as Islam set principles.” 3 ( Ekonomi  Islam  menekankan  keadilan,  kesejahteraan  dan  kejujuran. Sistem  ekonomi  Islam  memiliki  kelebihan  yang  seharusnya  menjadi jalan  bagi  umat  Islam  untuk  memberi  kesejahteraan  dan  menjadi kebutuhan.  Syariah  ekonomi  adalah  ekonomi  Islam  yang  digunakan
1 Nunung  Rodliyah,  “Arbitrase  Syariah  sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Lembaga  Perbankan  Syariah  serta  Kekuatan  dan  Kelemahan  dalam  Penerapan  di Indonesia”, The  16 th Annual  Internasional  Conference  on  Islamic  Studies, AICIS  2016, IAIN Raden Intan Lampung, (November, 2016), 157-158.
2 Bambang Iswanto, “Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia  dan  Baznas  dalam    Pengembangan  Produk  Hukum  Ekonomi  Islam  di Indonesia”, Iqtishadia, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 9, No. 2 (Juli, 2016), 421-439.
3 Ahmad  Supriadi,  “Implementation  Of  Islamic  Economic  about  Mortgages,” Qijis, Qudus International Journal Of Islamic Studies, Vol.1, Issue 2, (Agust, 2014), 122.

## Fikri dan Budiman
sebagai  cara  bagi  umat  Islam  untuk  melengkapi  kebutuhan  ekonomi mereka. Hal ini mengacu pada arti kata syariah yang berarti jalan yang lebar.  Sebagai  ekonomi  yang  adil  dan  memberikan  kesejahteraan  bagi masyarakat,  adalah  layak  untuk  melewati  ekonomi  karena  Islam menetapkan prinsip ).
Berkaitan dengan prinsip ekonomi syariah itu tidak lepas dari keadilan, menghapus riba dan mewajibkan zakat, 4 sehingga eksitensi bank  syariah  yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia  tumbuh  dengan pesat,  termasuk  di  Kota  Parepare  yang  saat  ini  terdapat  tiga  bank syariah antara lain Bank  Muamalat, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah. Bank syariah di Kota Parepare memiliki daya saing yang lebih  kuat  dibanding  dengan  bank  konvensional.  Oleh  karena  itu, hakim  di  Pengadilan  Agama  Parepare  harus  mempersiapkan  diri dalam  meningkatkan  kompetensinya  menyelesaikan  sengketa perbankan syariah.
Berdasarkan  latar  belakang  itu,  maka  permasalahan  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  penerapan  asas lex  specialis  derogat legi generali s dalam undang-undang  perbankan syariah di Indonesia; bagaimana prosedur penyelesaian sengketa perbankan syariah.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif (qualitative research) dengan  penelitian  lapangan (field  research) dengan  metode deskriptif-analitis  kritis  yang  dilakukan  untuk  menjelaskan penerapan asas lex specialis derogat legi generalis dalam undang-undang perbankan syariah di Indonesia  dan prosedur penyelesaian sengketa perbankan syariah. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama dan  Bank  Muamalat  Parepare. Analisis  konsepsi  penerapan asas lex specialis derogat legi generalis dalam undang-undang perbankan syariah di Indonesia dan prosedur  penyelesaian sengketa perbankan syariah dikaji  dengan  menggunakan  pendekatan,  yaitu;  (1)  pendekatan yuridis  formal,  (2)  pendekatan  sosiologis  (3)  pendekatan  filosofis yakni  mendekati  nilai-nilai  filosofis  terhadap  pelaksanaan  hukum Islam 5 dalam lembaga-lembaga penegak hukum.
4 Karimah Khasanah, “Hukum Ekonomi Syariah, Indeks Pembangunan Manusia dan Kapitalisme Global”, Al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. IX, No.2, (Desember, 2015), 321. 5 diungkapkan  Syaltut,  upaya mengembangkan  pemahaman  terhadap  permasalahan hukum  terkait  dengan  perubahan  sosial  sehingga  hukum  Islam  tampak  dinamis dalam  menyikapi  permasalahan  kontemporer  yang  disebabkan  perkembangan
Penerapan  Asas Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generalis dalam Undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia
Kehadiran hukum perbankan dalam khasanah sistem hukum
Indonesia  merupakan  suatu conditio  sinequa  nan ,  seiring  dengan berkembang  dan  pesatnya  bisnis  perbankan  dalam  sistem perekonomian  nasional  Indonesia.  Pesatnya  perkembangan  bisnis perbankan telah diproteksi dengan lahirnya UU  No. 7/1992 tentang Perbankan  sebagai  pengganti  UU  No.  14/1967  tentang  Pokok Perbankan, kemudian disempurnakan dengan UU  No. 10/1998 . 6
Merujuk  pada  UU    No.  10/1998  tersebut,  sistem  perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut: (1) Memenuhi kebutuhan  jasa  perbankan  bagi  masyarakat  yang  tidak menerima  konsep  bunga.  (2)  Membuka  peluang  pembiayaan bagi  pengembangan  usaha  berdasarkan  prinsip  kemitraan, sehingga  konsep  yang  diterapkan  adalah mutual  investor relationship. (3)  Memenuhi  kebutuhan  akan  produk  dan  jasa perbankan  yang  memiliki  beberapa  keunggulan  komparatif berupa  penidaan  pembebanan  bunga  yang  berkesinambungan (perpetual interest effect) . 7
Pemberlakuan  UU  No.  10/1998  merupakan  momen pengembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia.  Undang-undang tersebut  membuka  kesempatan  untuk  pengembangan  jaringan perbankan  syariah,  antara  lain  melalui  izin  pembukaan  Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. 8
Pada  periode  UU  No.  10/1998  juga  dapat  dilihat  adanya beberapa permasalahan hukum yang masih harus diatur lebih lanjut dan  pengaturan  tersendiri  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam regulasi  perbankan  nasional  yang  akan  datang.  Masalah-masalah tersebut  antara  lain, pertama, bank  Islam  tunduk  pada  dua  sistem
zaman.  Nurul  Huda,  “Dinamisasi  Hukum  Islam  Versi  Mahmud  Syaltut,” Suhuf ,
Vol.19, No.1, (Mei, 2007: 25-35), 33.
6 Zainal  Said, Polemik  Undang-Undang  Perbankan  Indonesia:  Tinjauan  Sosio  Yuridis (Yokyakarta: The Phinisi Press Yokyakarta, 2016), 1.
7 Wirdyaningsih, et.al, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Mulia 2005), 54.
8 Ibid., 56.

## Fikri dan Budiman
hukum  yang  berbeda. Kedua, eksistensi  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS). Ketiga, pengawasan bank Islam masih berdasarkan pendekatan konvensional. Keempat, bank sentral memakai standar interest. Kelima, belum  memadainya  peraturan  pelaksanaan  bank  Islam.  Keenam, hukum  perdata  tetap  menjadi  acuan  dalam  dokumentasi  dan legitimasi. 9
Meskipun Piagam Jakarta yang memberi status konstitusional pada  syariat,  tidak  diakomodasi  oleh  pemerintah  Seoharto  sebagai bagian  dari  Undang-undang  Dasar  1945,  beberapa  aspek  yang berkenaan  dengan  syariat  telah  dilegislasikan  dalam  sistem  hukum nasional.  Paling  sedikit  ada  lima  aturan  hukum  yang  secara  kuat dipengaruhi oleh syariat, telah dilegislasikan dalam hukum positif di masa Soeharto, yaitu Undang-undang Perkawinan, Peraturan Wakaf, Peradilan  Agama, Hukum  yang  membolehkan  beroperasinya  perbankan Islam, dan  Kompilasi  hukum  Islam  yang  terkait  dengan  kodifikasi hukum  keluarga  dalam  Islam,  termasuk  aturan  waris.  Semasa pemerintahan  presiden  Habibie  (1998-1999),  ada  tambahan  dua Undang-undang  yang  mencakup  penyelenggaraan  haji  dan pengelolaan zakat. 10
Pasca  reformasi,  UU  No.  3/2006  tentang  Perubahan  UU  No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, terdapat beberapa perubahan yang memperluas  kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam  menyelesaikan sengketa  di  bidang  pengelolaan  zakat  dan  sengketa  di  bidang ekonomi syariah. Selain itu juga terdapat undang-undang lain seperti UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 41/2004 tentang Wakaf,  UU  No.  13/2008  perubahan  atas  UU  No.  17/1999  tentang Penyelenggaraan  Ibadah  Haji,  UU  No.  21/2008  tentang  Perbankan Syariah. 11
Berkaitan dengan bank Islam tunduk pada dua sistem hukum yang  berbeda,  dibutuhkan  undang-undang  khusus  yang  mengatur tentang  kemandirian  keberadaan  perbankan  syariah  di  Indonesia. Apalagi  pada  periode  UU  No.  10/1998,  eksitensi  atau  operasional perbankan syariah itu masih berpatokan dengan fatwa Majelis Ulama
9 Wirdyaningsih, et.al, Ibid., 56.
10 Labib Muttaqin, “Positifisasi Hukum Islam dan Formalisasi Syariah di Tinjau dari Teori  Otoritarianisme  Khaled  Abou  El-Fadl”, Al-Ihkam, Hukum  dan  Pranata  Sosial,
Vol.11, No. 1 (Juni, 2016),  80.
11 Ibid.
Indonesia  (MUI).  Jika  keberadaan  operasional  bank  syariah berdasarkan  pada  fatwa  MUI,  berarti  belum  memiliki  landasan yuridis yang sangat kuat, sebab fatwa MUI itu sendiri tidak mengikat.
Lebih  tegasnya  bahwa    fatwa  MUI  dalam  sistem  perundang- undangan  di  Indonesia  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang mengikat,  sebab  tidak  dibuat  oleh  lembaga  negara  yang  berwenang untuk membuat peraturan, namun hanya dibuat oleh lembaga sosial kemasyarakatan,  sehingga  secara  formil  hanya  berlaku  sebagai himbauan moral yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa MUI di bidang ekonomi syariah dan keuangan dapat berlaku sebagai hukum formil yang mengikat apabila telah ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan, sebagaimana ditunjuk oleh UU  No. 10/2004 Pasal 7 ayat 4 bahwa “Jenis  peraturan  perundang-undangan  lain  selain  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  1,diakui  keberadaan  dan  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh  peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi”. 12
Mengingat  dengan  asas lex  superior  derogat  legi  inferiori (undang-undang  yang  lebih  tinggi  dapat  mengalahkan  yang  lebih rendah)  kaitannya  dengan  UU  No.  10/2004  tentang  Tata  Susunan Peraturan  Perundang-undangan  dapat  dipertajam  dengan  susunan peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Catatan  yang  diberikan oleh  Maria  faridah  Indrati  yang    pendapatnya  juga  sejalan  dengan pemikiran  A.  Hamid  S.  Attamimi  mengenai  istilah  “tata  urutan” sebaiknya  diganti  dengan  “tata  susunan”.  Istilah  pertama  tidak mencerminkan suatu tingkatan atau jenjang (hierarkhi) dari peraturan perundang-undangan  yang  mengandung  fungsi,  materi,  dan  jenis yang  berbeda. 13 Hal  ini  dikemukakan  agar  tidak  keliru  dalam memahami istilah tata susunan peraturan perundang-undangan.
UU  No. 10/2004 tentang Tata Susunan Peraturan Perundang- undangan  adalah;  (1)  UUD  1945;  (2)  Undang-Undang;  (3)  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perpu);  (4)  Peraturan Pemerintah;  (5)  Peraturan  daerah  (Perda).  Sesuai  dengan  UU    No. 10/2004,  ditemukan  bahwa  fatwa  MUI  tidak  termasuk  dalam  tata susunan peraturan perundang-undangan di  Indonesia.
12 Rahman  Ambo  Masse, Fiqh  dan  Keuangan  Syariah:  Antara  Realitas  dan  Kontekstual (Yokyakarta: TrustMedia Publising, 2015), 40.
13 Darji  Darmodiharjo, et.al, Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum,  Apa  dan  Bagaimana  Filsafat Hukum Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 226.

## Fikri dan Budiman
Analisis asas lex superior derogat legi inferiori, maka fatwa MUI sebagai  dasar  operasional  perbankan  syariah  bukan  merupakan sumber  hukum  formil,  tetapi  sebagai  sumber  hukum  tidak  tertulis (living law) . Konteks pelaksanaan hukum yang bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap adalah berlandaskan dengan tata susunan perundang-undangan  dalam  UU  No.  10/2004.  Selain  itu,  MUI  yang memiliki  kewenangan  untuk  mengeluarkan  fatwa,  namun  tidak memiliki  kewenangan  untuk  mengeluarkan  undang-undang.    Itu sebabnya  fatwa  MUI  sebagai  sumber  hukum  masih  sangat  lemah daya  berlakunya,  sehingga  belum  cukup  untuk  dijadikan  dasar hukum dalam pelaksanaan atau operasional perbankan syariah.
Meskipun  MUI  hanya  memiliki  kewenangan  melahirkan fatwa, tidak memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, namun kewenangannya membuat fatwa  menjadi cikal bakal lahirnya UU  No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Hal itu ditandai dengan fatwa  DSN-MUI  misalnya;  DSN-MUI  No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang  Mudharabah,  DSN-MUI  No.8/DSN-MUI/IV/2000  tentang Musyarakah  dan  seterusnya.  Titik  fokus  dalam  seluruh  fatwa  itu, tidak  lain  adalah  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dalam bidang  investasi  memerlukan  jasa  perbankan  syariah  yang berdasarkan hukum Islam.
Implementasi ajaran-ajaran Islam melalui fatwa DSN-MUI itu dalam  ranah  publik  dapat  terlihat  pada  lembaga  keuangan  Syariah. Dasar  hukum  pelaksanaan  lembaga  keuangan  syariah,  khususnya perbankan syariah diatur dalam  UU No. 7/1992 tentang Perbankan, kemudian  diubah  dengan  UU  No.  10/1998  tentang  Bank  Indonesia sebagaimana  diubah  lagi  dalam  UU  No.  23/2004.  Adanya  payung hukum ini  memperjelas sistem operasional  perbankan syariah, yaitu hukum Islam. Kemudian dipertegas dengan lahirnya UU No. 21/2008 tentang  Perbankan  Syariah.  Payung  hukum  itu  telah  mendorong penguatan eksistensi perbankan syariah di Indonesia. 14
DSN  MUI  hanya  bersifat  himbauan  dan  tidak  memiliki kekuatan  hukum  mengikat  perspektif  negara. 15 DSN  merupakan
14 Rahman Ambo Masse, 48-49.
15 Disfa Lidian Handayani, “Hukum Ekonomi  Syariah:Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan  Inovasi  Instrumen  Keuangan  Syariah”, Al-Manahij,  Jurnal  Kajian Hukum Islam, Vol. IX, No.2, (Desember,2015), 341.
bagian  dari  MUI,  yang  bukan  badan  pemerintah  namun  memiliki otoritas  dalam  mengeluarkan  fatwa  terkait  dengan  masalah perbankan  syariah.  Dengan  lahirnya,  UU  No.  21/2008  tentang Perbankan  Syariah,  maka  diadakan  Komite  Perbankan  Syariah  yang menjadi lembaga yang memformulasikan fatwa DSN ke dalam PBI. 16 Pertumbuhan  perbankan  syariah  yang  semakin  pesat mendapat  sambutan  yang  cukup  hangat  di  masyarakat,  juga  tidak lepas  dari  dukungan  pemerintah,  para  ulama,  dan  regulasi  BI  yang terus  mengakomodasi  kebutuhan  regulasi  industri  dan  membuka kesempatan  yang  lebih  luas  kepada  perbankan  dan  investor  untuk menjalankan  kegiatan  usaha  Bank  Syariah.  Komitmen  yang  tinggi dari  BI  dalam  menyusun  peraturan  bagi  Perbankan  Syariah  ini bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan Bank Syariah yang sehat dan patuh kepada prinsip syariah. Bank Syariah yang didirikan atau menjalankan  kegiatan  usahanya  mulai/2008,  sudah  tentu berdasarkan UU No. 21/2008 dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan  yang  diatur  berdasarkan  UU  No.  10/1998  dan peraturan  pelaksanaannya  tetap  berlaku  sepanjang  tidak bertentangan dengan ketentuan UU  No. 21/2008. 17
Kenyataan bahwa kedudukan Bank Muamalat setelah UU  No. 21/2008  dinyatakan  berlaku,  menunjukkan  sebagai  salah  satu perbankan syariah di Kota Parepare dengan leluasa mengembangkan segala  jenis  produknya.  Selain  itu,  keberhasilan  Bank  Muamalat dalam  memacu  peningkatan  jumlah  nasabahnya,  tidak  terlepas dengan  kerja  keras  para  pegawainya  dalam  mempromosikan  jenis- jenis produknya. Saat ini Bank Muamalat Kota Parepare telah menjadi mitra  dengan  pengelolaan  Biaya  Operasional  Jurusan  Syariah  dan Ekonomi Islam STAIN Parepare dalam bentuk produk wadiah. Produk lainnya  yang  tidak  kalah  menarik  dalam  masyarakat  adalah  produk deposita haji dan umrah, mudharabah, musyarakah, istisnah, asuransi syariah, dan produk-produk lainnya. 18
16 Luqman  Nurhisam,  “Kepatuhan  Syariah  (Sharia  Complience)  dalam  Industri Keuangan  Syariah”, Ar-Raniry,  International  Journal  Of  Islamic  Studies, Vol.3,  No.  1,
(June, 2016), 37.
17 Suryani, “Analisis Faktor Kualitas Pelayanan di  Bank Syariah”, Al-Iqtishad, Journal of Islamic Economics, Vol. 6, No. 2 (Juli, 2015),  358-359.
18 Wardah Bahtiar, Wawancara, di Bank Muamalat Parepare dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2015.

## Fikri dan Budiman
Dikemukakan bahwa acapkali hukum yang telah dikodifikasi dalam suatu undang-undang yang kemudian berlaku sebagai hukum positif  terdapat  konflik  norma (conflict  of  norms) atau  pertentangan dengan undang-undang yang lain. Fungsi asas hukum dalam hukum dapat  mengesahkan  dan  mempunyai  pengaruh  yang  normatif  dan mengikat  para    pihak.  Bersifat  mengikat  karena  mendasarkan eksistensinya  para  rumusan  oleh  pembentuk  undang-undang  dan hakim. 19
Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis  derogat  legi  generalis , pertama, ketentuan-ketentuan  yang didapati  dalam  aturan  hukum  umum  tetap  berlaku,  kecuali  yang diatur  khusus  dalam  aturan  hukum  khusus. Kedua, ketentuan- ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis (undang-undang  dengan  undang-undang).  Ketiga, kententuan-ketentuan lex  specialis harus  berada  dalam  lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis . 20
Penerapan  asas lex specialis derogat legi generalis dalam UU  No. 21/2008  tentang  Perbankan  Syariah  menentukan  kedudukan perbankan syariah secara khusus dari sejumlah peraturan perundang- undangan  tentang  perbankan  yang  berlaku  secara  umum. Melalui asas  itu  menegaskan  perbankan  syariah  memiliki  daya  saing  yang kuat  daripada  operasional  bank-bank  konvensional.  Legalitas  sistem bagi  hasil  tanpa  bunga  yang  diterapkan  dalam  perbankan  syariah telah  diakui  dengan  memberikan  daya  tarik  tersendiri  kepada nasabah dibandingkan dengan bank yang  menerapkan sistem bunga. Meskipun  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  perbankan sebelumnya, masih tetap dianggap berlaku pada perbankan syariah. Akan  tetapi,  dengan  berlakunya  UU  No.  21/2008  semakin mengokohkan  dan  memberi  keleluasaan  perbankan  syariah  dalam menjalankan segala macam aktivitas dan  produk-produknya.
Dalam  konteks  asas lex  specialis  derogat  legi  generalis bahwa undang-undang  yang  lebih  khusus  dapat  mengalahkan  undang- undang yang lebih umum. UU No. 23/2004 tentang Bank Indonesia perubahan  atas  UU    No.  10/1998  sebagai  perubahan  atas  UU  No. 7/1992  tentang  Perbankan  adalah  peraturan  perundang-undangan
19 Zainal Asikin, Ilmu Hukum (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015),  110-112. 20 Ibid.,  112.
yang  berlaku  secara  umum,  sementara  UU  No.  21/2008  tentang Perbankan Syariah berlaku secara khusus. Apabila dikaitkan dengan asas lex specialis derogat legi generalis berarti UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah memiliki kedudukan lebih kuat dibandingkan UU No. 23/2004 perubahan atas UU  No. 10/1998 yang berlaku umum.

## Prosedur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah melalui Arbitrase
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  syariah  yang  bersifat perdata  secara  umum  dapat  diselesaikan  melalui  3  (tiga)  alternatif. Pertama, ditempuh  melalui  perdamaian  atau  yang  dikenal  dengan sistem  ADR (Alternative  Dispute  Resolution) . Kedua, melalui  lembaga arbitrase  syariah. Ketiga, melalui  jalur  litigasi  (proses  peradilan agama). Penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme ADR dalam bentuk  konsultasi,  negosisasi,  mediasi,  konsiliasi,  dan  penilaian  ahli atau  melalui  mekanisme  arbiterase,  banyak  dipilih  oleh  para  pihak berselisih karena beberapa alasan, diantaranya; kesukarelaan  dalam proses,  prosedur  cepat  rahasia (confidential) ,  hemat  waktu,  hemat biaya,  keputusan  nonyudisial,  fleksibel  dalam  merancang  syarat- syarat penyelesaian sengketa, win-win solution, tetap terpeliharanya hubungan  baik  antara  pihak  yang  bersengketa.  Para  Arbiter  adalah orang-orang yang memiliki keahlian (expertise) dan putusan arbitrase bersifat  final  serta    mengikat  para  pihak.  Selain  itu  tidak  ada kemungkinan banding dan kasasi terhadap putusan arbitrase. Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) sebagai alternatif penyelesaian sengketa di  lembaga  keuangan  syariah  mempunyai  tujuan  berikut;  (a) memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa- sengketa  muamalat/perdata  yang  timbul  dalam  bidang perdagangan,  industri,  keuangan,  jasa,  dan  lain-lain.  (b) menerima  permintaan  yang  diajukan,  oleh  para  pihak  dalam suatu  perjanjian,  tanpa  adanya  suatu  sengketa  untuk memberikan  suatu  pendapat  yang  mengikat  mengenai  suatu persoalan berkenaan perjanjian tersebut. 21
Namun bila kemacetan tersebut akibat kelalaian, pelanggaran atau  kecurangan  dari  nasabah,  maka  dapat  meminta  agar  nasabah
21 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah (Jakarta: Sinar Grafika,  2009), 74-75.

## Fikri dan Budiman
menyelesaikan  segera.  Bila  penyelesaian  di  luar  pengadilan  tidak dapat  dicapai,  maka  dapat  menempuh  jalur  hukum.  Dalam  hal  ini ada  dua  cara  yang  dapat  ditempuh,  yaitu  Pengadilan  Negeri  atau badan arbitrase. 22
Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat ditempuh dua cara  yaitu,  Pengadilan  Negeri  dan  badan  arbitrase  jika  merujuk kepada  UU  No.  30/1999.  Namun  setelah  berlaku  UU    No.  21/2008 Pasal 55 sangat jelas  disebutkan bahwa  pengadilan yang berwenang menyelasaikan  sengketa  perbankan  syariah  adalah  Pengadilan Agama (Religius  Court  in  Indonesia) atau Islamic  Court  in  Indonesia
Order . 23 Dengan  begitu,  UU  No.  21/2008  merupakan  pengkhususan dari    UU    No.30/1999,  sehingga  pengadilan  negeri  harus  dibaca Pengadilan Agama.
Berlakunya  UU  No.  3/2006  tentang  Peradilan  Agama menjamin  eksistensi  Basyarnas  sebagai  lembaga  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  di  luar  pengadilan    (nonlitigasi).  Adapun yang  dimaksud  ekonomi  syariah  sesuai  dengan  penjelasan  undang- undang  tersebut  adalah  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  menurut prinsip  syariah,  meliputi  bank  syariah,  lembaga  keuangan  syariah, asuransi  syariah,  reasuransi  syariah,  dan  sebagainya.  Sedangkan dalam UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para  pihak  yang  bersengketa  untuk  memberikan  putusan  mengenai sengketa  tertentu.  Basyarnas  adalah  lembaga  arbitrase  sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 30/1999. 24
Mengenai  kewenangan  lingkungan  peradilan  agama  dalam melaksanakan  putusan  arbitrase  syariah  tersebut  kini  masih  ada pihak  yang  mempertanyakan.  Bahkan  di  kalangan  petinggi Mahkamah Agung sendiri sebelum lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung  (SEMA)  No.  08/2008  sempat  terjadi  silang  pendapat  tentang
22 Shobirin,  “Penyelesaian  Pembiayaan  Murabahah  Bermasalah  Di  Baitul  Maal  Wa Tamwil (BMT)”, Iqtishadia, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 9, No. 2 (Juli, 2016),  410.
23 Lina  Kushidayati,  “The  Development  of  Islamic  Law  In  Indonesia”, Qijis,Qudus International Journal Of Islamic Studies, Vol.1, Number 2 (July-December, 2013), 170.
24 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), 145-147.
pengadilan  mana  sesungguhnya  yang  berwenang  memerintahkan pelaksanaan putusan arbitrase syariah, jika para pihak ternyata tidak mau  melaksanakan  secara  sukarela.  Di  satu  pihak  ada  yang berpendapat  pengadilan  agama karena sesuai  dengan ketentuan UU No.  3/2006  bahwa  pengadilan  agama  berwenang  menangani sengketa  ekonomi  syariah.  Sementara  di  lain  pihak  ada  yang menyatakan  hal  itu  tetap  menjadi  kewenangan  pengadilan  negeri, karena pengadilan agama tidak berwenang menyelesaikan ketentuan UU No. 30/1999. 25
Beberapa  ketentuan  umum  terkait  prosedur  penyesaian sengketa  berdasarkan  UU  No.  30/1999  sebagai  berikut;  (a) Pemeriksaan  sengketa  harus  diajukan  secara  tertulis,  dapat  juga secara  lisan  apabila  disetujui  para  pihak  dan  dianggap  perlu  oleh Arbiter  atau  majelis  arbiter.  (b)  Arbiter  atau  majelis  arbiter  terlebih dahulu  mengusahakan  perdamaian    antara  pihak  yang  bersengketa. (c)  Pemerikasaan  atas  sengketa  harus  diselesaikan  dalam  waktu paling  lama  180  hari  sejak  arbiter  atau  majelis  arbiter  terbentuk, namun  dapat  diperpanjang  apabila  diperlukan  dan  disetujui  para pihak.  (d)  Putusan  arbitrase  harus  memuat  kepada  keputusan  yang berbunyi  “demi  keadilan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” nama singkat sengketa, uraian singkat sengketa, pendirian cara pihak, nama  lengkap  dan  alamat  Arbiter,  pertimbangan  dan  kesimpulan Arbiter  atau  Majelis  Arbiter  mengenai  keseluruhan  sengketa, pendapat  masing-masing  Arbiter  dalam  hal  terdapat  perbedaan pendapat  majlis  arbiter.  (e)  Dalam  putusan  ditetapkan  suatu  jangka waktu putusan harus dilaksanakan. (f) Apabila pemeriksaan sengketa telah  selesai,  pemeriksaan  harus  ditutup  dan  ditetapkan  hari  sidang untuk  mengucapkan  putusan  arbitrase  dan  diucapkan  dalam  waktu paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  pemeriksaan  ditutup.  (g) Dalam  waktu  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  setelah  putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Arbiter atau  majlis  arbiter  untuk  melakukan  koreksi  terhadap  kekeliruan administratif  atau  menambah  atau  mengurangi  sesuatu  tuntutan putusan. 26
25 Cik Basir, Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah (Jakarta: Kencana, 2009),  36 .
26 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah, 147-149.

## Fikri dan Budiman
al-Ihkâ V o l . 1 2   N o . 1   J u n i   2 0 1 7 162
Penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah,  jika  dalam  akad disebutkan klausula  arbitrase, maka  yang  berwenang  penyelesaian sengketa itu adalah Basyarnas berdasarkan dengan UU No. 30/1999 dan  juga  UU    No.  21/2008.  Sebaliknya  jika  dalam  akad  tidak disebutkan  klausula  arbitrase  maka  yang  berwenang  menyelesaikan sengketa itu adalah pengadilan agama.

## Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah melalui Peradilan Agama
Peradilan adalah salah satu institusi negara dalam memenuhi hajat  hidup  anggota  masyarakat  untuk  menegakkan  hukum  dan keadilan.  pengadilan  agama  memiliki  kewenangan  absolut  yang berbeda dengan badan peradilan lainnya,  yakni kewenangan dalam bidang  perkawinan,  bidang  kewarisan,  wasiat  dan  hibah,  wakaf, sedekah, dan ekonomi syariah berdasarkan UU  No. 3/2006 yakni UU tentang  Perubahan  atas  UU  No.  7/1989  tentang  peradilan  agama, dinyatakan  bahwa  peradilan  agama  mendapatkan  tambahan kewenangan dalam bidang ekonomi syariah. 27 Oleh karena itu, segala syarat  yang  harus  dipenuhi  para  hakim,  harus  disesuaikan  dengan tugas-tugas  yang  diemban  peradilan  agama.  Peradilan  agama  harus diarahkan  menjadi  lembaga  preventif  bagi  kemungkinan  timbulnya pertikaian yang akan menjurus kepada sengketa ekonomi. 28
Hakim  pengadilan  agama  memiliki  tugas  mulia  dengan melaksanakan dan menunaikan hukum Allah, yaitu memberikan hak kepada yang patut secara syar’i untuk diterimanya, mencegah dalam konteks  itu  adalah  seorang  hakim  melalui  pengadilan  berkewajiban mencegah  dan  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat sehingga the  rule  of  law dapat  dijalankan.  Hakim  bertugas menghalangi  orang  untuk  berbuat  kesewenang-wenangan  atau kezaliman  pihak-pihak  tertentu  kepada  orang  lain. 29 Lepasnya lembaga  peradilan  agama  dari  cengkraman  kekuasaan  eksekutif
27 Eka  Susylawati,  Penerapan  Asas  Personalitas  Keislaman  dalam  Permohonan Pengangkatan Anak di Kab. Pamekasan”, Al-Ihkam, Hukum dan Pranata Sosial, Vol.11,
No. 2 (Desember, 2016), 412.
28 Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 95.
29 Abdul  Halim, Peradilan  Agama  dalam  Politik  Hukum  di  Indonesia,  dari  Otoriter Konservatif menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif (Jakarta: PT. Rajarafindo Persada, 2000), 30.
lewat  organisasi,  administrasi  dan  finansial  di  maksudkan  untuk menjadikan  hakim  benar-benar  mandiri  tidak  terpengaruh  oleh kekuasaan eksekutif. 30
Hakim  dalam  memproses  dan  memutuskan  perkara  yang diajukan ke pengadilan tidak boleh bersikap kaku dalam menemukan hukum  yang  relevan  dengan  perkara  yang  dihadapi.  Hakim  wajib memahami  perkara-perkara  yang  berkembang  dalam  persidangan agar  putusannya  dapat  diterima  dan  menjadi  sumber  dalam penegakkan keadilan. Otoritas dan kemampuan hakim yang dimiliki, khususnya hakim peradilan agama tidak bersifat statis dan destruktif. Akan  tetapi,  bersifat  dinamis  dalam  menuntut  kemampuan, pemahaman  tajam  dan  kapabilitas  tidak  diragukan.  Seorang  hakim seharusnya  mempunyai  kualifikasi  tertentu  dan  syarat-syarat minimal,  yaitu  memiliki  pengetahuan  tentang istinbath  tathbiqi dan menerapkan produk hukum syar’i yang berasal dari al-Qur’an, sunah, ijma,  kiyas,  hasil-hasil  ijtihad    yang  relevan  dengan  masalah  yang sedang ditangani dan mengetahui adat kebiasaan masyarakat.
Usaha  memperkuat  prinsip  kekuasaan  kehakiman  dengan mewujudkan  kemandirian  lembaga  yudikatif,  maka  sesuai  dengan tuntutan  reformasi  di  bidang  hukum  telah  dilakukan  beberapa perubahan  terhadap  UU  No.  14/1970  tentang  Ketentuan-ketentuan Kekuasaan  Pokok  Kehakiman,  diamandemen  dengan  UU  No. 35/1999.  Konsekuensi  diundangkannya  UU  No.  35/1999,  diletak kebijakan  bahwa  segala  urusan  mengenai  peradilan  baik  yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan  finansial  berada  satu  atap  di  bawah  kekuasaan  Mahkamah Agung.  Kebijakan  itu  terkenal  istilah  kebijakan  satu  atap (one  roof system). 31
Salah  seorang  hakim  pengadilan  agama  berpendapat  bahwa Pengadilan  Agama  Parepare  memiliki  peluang  yang  sangat  besar untuk menyelesaikan sengketa bank syariah. Sebab di Kota Parepare dengan  keberadaan  tiga  bank  syariah  berpotensi  akan  ada  sengketa yang  diajukan  ke  Peradilan  Agama  Parepare.  Sengkata  perbankan
30 Ahmad  R.,  “Peradilan  Agama  di  Indonesia,” Yudisia,  Jurnal  Pemikiran  Hukum  dan Hukum Islam, Vol.6, No.2, (Desember 2015), 337.
31 Jaenal Aripin, Peradilan dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia Agama (Jakarta: Kencana, 2008), 9-10.

## Fikri dan Budiman
syariah merupakan kewenangan mutlak  hakim di Pengadilan Agama termasuk  Pengadilan  Agama  Parepare  untuk  menegakkan  atau memberikan  kepastian  hukum  dan  keadilan  terhadap  para  pihak yang berperkara. 32
Dikemukakan  bahwa  hakim  memiliki  kemampuan ius  curia novit dan rechtvinding tentang sengketa perbankan syariah yang telah menjadi  kewenangan  mutlak  Peradilan  Agama  berdasarkan  dengan UU  No. 3/2006. Dengan demikian, hakim itu keliru jika dimohonkan perkara tentang perbankan syariah pasca berlakunya undang-undang tersebut  mengatakan  belum  ada  hukum  atau  undang-undang  yang mengatur  hal  tersebut. 33 Namun  demikian,  kemampuan  hakim  di Pengadilan  Agama  masih  banyak  pihak  yang  meragukan  dalam menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah  termasuk  sengketa perbankan syariah. Akan tetapi, hakim di Pengadilan Agama menepis keraguan  atas  kemampuan  hakim  dalam  menyelesaikan  sengketa perbankan syariah.
Masalah hakim dan kewajibannya diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UU  No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai amandemen dari UU  No.1 4/1970. Kemudian UU  No. 4/2004 diamandemen lagi dengan  UU    No.  48/2009    disebutkan  dalam  Pasal  5  ayat  1  yang berbunyi:  “Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup dalam masyarakat.”
Ajaran  hukum  bebas  yang  memberikan  kebebasan  kepada hakim  dalam  mengambil  keputusan,  maka  tidak  benar  manakala membatasi  kebebasan  hakim  menemukan  hukum  dan  rasa  keadilan yang  hidup  dalam  masyarakat.  Hakim  dapat  menentukan  putusan tanpa  harus  terikat  pada  undang-undang.  Indonesia  sebagai  negara yang  mengikuti  ajaran  hukum  bebas  berarti  memberikan  kebebasan kepada  hakim  untuk  menggali  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan untuk dijadikan dasar mengambil keputusan.
Supreme  of  competense yang  dialami  oleh  Peradilan  Agama adalah  diperolehnya  kewenangan  baru  di  bidang  ekonomi  syariah. Perluasan  kewenangan  baru  yang  dimaksud  secara  ekspelisit
32 Gunawan, Wawancara, Hakim  Pengadilan  Agama  dilakukan  pada  tanggal  08 Oktober 2015.
33 Gunawan, Ibid.
dinyatakan  pada  Pasal  49  UU  No.  3/2006  yakni  ekonomi  syariah. Penambahan  kewenangan  baru  itu  sesuai  dengan  perkembangan hukum  masyarakat,  khususnya  masyarakat  muslim,  sebagaimana dinyatakan Eugien Ehrlich bahwa “hukum yang baik adalah hukum yang sesuai  dengan  hukum  yang  hidup  di  masyarakat,” teori  itu  berpangkal pada  perbedaan  antara  hukum  positif  dengan  hukum  yang  hidup (living law) dalam masyarakat. 34
Merespon  dengan  kewenangan  Peradilan  Agama  dalam menjalankan  hukum  positif  yang  berkaitan  dengan  perbankan syariah,  dapat  dilihat  dalam  UU  No.  21/2008    Pasal  55  ayat 1“Penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  dilakukan  oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.” Ayat 2  “Dalam hal para  pihak  telah  memperjanjikan  penyelesaian  sengketa  selain sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  penyelesaian  sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.” Ayat  3  “Penyelesaian sengketa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  boleh  bertentangan dengan Prinsip Syariah”. 35
Uraian  sebelumnya  tentang  UU  No.  30/1999  tidak  lain merupakan  bagian  dari  hukum  materil  yang  berlaku  di  lingkungan Peradilan  Umum. Penyelesaian  sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah khususnya  bidang  perbankan  syariah,  yang  memiliki  kewenangan absolut  adalah  Peradilan  Agama.  Pengadilan  Agama  harus menerapkan    ketentuan  UU    No.  30/1999,  di  samping  ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam Pasal 195-208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal  206-240  dan  Pasal  258  R.Bg  yang  merupakan  dasar  dalam melaksanakan  eksekusi  terhadap  putusan.    Adapun  mengenai  kata- kata  “Pengadilan  Negeri”  yang  terdapat  dalam  UU  No.  30/1999 tersebut dengan sendirinya harus dibaca “Pengadilan Agama.” 36
Secara  teknis  harus  memerhatikan  ketentuan  yang  terdapat dalam  SEMA  No.  08/2008,  secara  khusus  mengatur  tentang pelaksanaan  eksekusi  putusan  arbitrase  syariah  oleh  Pengadilan Agama adalah;
34 Jaenal Aripin, Peradilan dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia Agama ,  432.
35 Sutan  Remy  Sjadeini, Perbankan  Syariah, Produk-Produk dan  Aspek-Aspek  Hukumnya ( Jakarta: Kencana, 2014),. , 112-113.
36 Cik Basir, Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah,. 113.

## Fikri dan Budiman
166 1. Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah  baru  dapat  dilaksanakan apabila  ketentuan  dalam  Pasal  59  UU  No.  30/1999  telah dipenuhi,  yaitu; (a)  dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari  terhitung sejak tanggal  putusan Badan Arbitrase Syariah diucapkan,  lembar  asli  atau  salinan  autentik  putusan diserahkan  dan  didaftarkan  oleh  arbiter  kepada  panitera pengadilan agama. (b) penyerahan dan pendaftaran dilakukan dengan  pencatatan  dan  penandatanganan  pada  bagian  akhir atau  di  pinggir  putusan  oleh  panitera  pengadilan  agama.  (c) arbiter  atau  kuasanya  wajib  menyerahkan  putusan,  salinan atau autentiknya kepada  panitera  pengadilan  aama. (d) tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. (e)
Semua  biaya  yang  berhubungan  dengan  pembuatan  akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak. 2. Perintah  melaksanakan  putusan  Badan  Arbitrase  Syariah tersebut  diberikan  dalam    waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh) hari  setelah  permohonan  eksekusi  didaftarkan  kepada panitera Pengadilan Agama. 3. Ketua  Pengadilan  Agama  sebelum  melakukan  perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah; a. Persetujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui  Badan Arbitrase  Syariah  dimuat  dalam  suatu  dokumen  yang ditandatangani oleh para pihak. b. Sengketa  yang  diselesaikan  tersebut  adalah  sengketa  di bidang  ekonomi  syariah  dan  mengenai  hak  yang  menurut hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. c. Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah  tidak  bertentangan dengan prinsip syariah. d. Ketua  Pengadilan  Agama  tidak  memeriksa  alasan  atau pertimbangan dari putusan Badan Arbitrase Syariah. e. Perintah Ketua Pengadilan Agama ditulis pada lembar asli atau  salinan  autentik  putusan  Badan  Arbitrase  Syariah yang dikeluarkan. f. Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah  yang  telah  dibubuhi perintah  Ketua  Pengadilan  Agama  dilaksanakan  sesuai
dengan  ketentuan  pelaksanaan  putusan  yang  telah mempunyai kekuatan putusan tetap. 37
Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah  (BAS)  belum  dapat dikatakan mengikat dan belum berkekuatan hukum tetap, sepanjang putusan  tersebut  belum  didaftarkan  ke  panitera  pengadilan  agama dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) ha

## Penutup
Asas lex  specialis  derogat  legi  generalis menempatkan  UU  No. 23/2004  tentang  Bank  Indonesia  perubahan  atas  UU  No.  10/1998 sebagai  perubahan  atas  UU    No.  7/1992  tentang  Perbankan  adalah undang-undang  yang  berlaku  secara  umum.  Sementara  UU  No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah berlaku secara khusus. Penerapan asas lex specialis derogat legi generalis berarti UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah memiliki kedudukan lebih kuat dibandingkan UU No.  23/2004  sebagai  perubahan  atas  UU  No.  10/1998  yang  berlaku umum.  keberlakuan  UU  No.  21/2008  mengokohkan  dan  memberi keleluasaan  perbankan  syariah  untuk  menjalankan  segala  ragam aktivitas dan  produk-produknya.
Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat ditempuh dua cara  yaitu,  pengadilan  negeri  dan  badan  arbitrase  jika  merujuk kepada  UU  No.  30/1999.  Setelah  berlaku  UU  No.  21/2008  Pasal  55 bahwa  pengadilan  yang  berwenang  menyelesaikan  sengketa perbankan  syariah  adalah  pengadilan  agama.  UU  No.  21/2008 merupakan pengkhususan atau  pengecualian dari UU No. 30/1999, sehingga pengadilan negeri harus dibaca pengadilan agama. Putusan Badan  Arbitrase  Syariah  tidak  mengikat  atau  tidak  mempunyai kekuatan hukum tetap, sepanjang putusannya belum didaftarkan ke panitera  pengadilan agama dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) ha  Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah  meskipun  dianggap  praktis dalam  menyelesaikan  sengketa  perbankan  syariah,  tetap  saja dilakukan  upaya  hukum  ke  pengadilan  agama  yang  wilayah hukumnya meliputi wilayah termohon untuk mendapatkan kekuatan hukum  tetap  agar  putusan  dapat  dijalankan  oleh  para  pihak  yang
37 Cik Basir, Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah,. 144-115.

## Fikri dan Budiman
bersengketa. Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah  (BAS)  agar mendapatkan pengesahan dari pengadilan agama.

## Daftar Pustaka
Arifin, Busthanul. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya . Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Aripin,  Jaenal. Peradilan  dalam  Bingkai  Reformasi  Hukum  di  Indonesia
Agama . Jakarta: Kencana, 2008. Asikin, Zainal. Ilmu Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015.
Bahtiar, Wardah. Wawancara. Di Bank Muamalat Parepare dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2015.
Basir, Cik. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah . Jakarta: Kencana, 2009.
Darmodiharjo,  Darji. et.al, . Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum,  Apa  dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006. Gunawan. Wawancara, Hakim  Pengadilan  Agama  dilakukan  pada tanggal 08 Oktober 2015.
Halim,  Abdul. Peradilan  Agama  dalam  Politik  Hukum  di  Indonesia,  dari
Otoriter  Konservatif  menuju  Konfigurasi  Demokratis-Responsif . Jakarta: PT. Rajarafindo Persada, 2000.
Handayani,  Disfa  Lidian.“Hukum  Ekonomi    Syariah:Tantangan  dan
Peluang  dalam  Pengembangan  Inovasi  Instrumen  Keuangan
Syariah”. Al-Manahij,  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam, Vol.  IX, nomor 2, (Desember,2015).
Huda,  Nurul.  “Dinamisasi  Hukum  Islam  Versi  Mahmud  Syaltut”. Suhuf , Vol.19, nomor 1, (Mei, 2007: 25-35).
Iswanto, Bambang. “Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional,
Badan  Wakaf  Indonesia  dan  Baznas  dalam    Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia”. Iqtishadia, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, volume 9, nomor 2 (Juli, 2016). Khasanah, Karimah. “Hukum Ekonomi Syariah, Indeks Pembangunan  Manusia  dan  Kapitalisme  Global”. Al-Manahij,
Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. IX, nomor 2, (Desember, 2015). Kushidayati,  Lina.  “The  Development  of  Islamic  Law  In  Indonesia”.
Qijis,Qudus  International  Journal  Of  Islamic  Studies, Vol.1, number 2 (July-December, 2013).
Mardani. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Masse, Rahman Ambo. Fiqh dan Keuangan Syariah: Antara Realitas dan Kontekstual . Yokyakarta: TrustMedia Publising, 2015.
Muttaqin,  Labib.  “Positifisasi  Hukum  Islam  dan  Formalisasi  Syariah di Tinjau dari Teori Otoritarianisme Khaled Abou El-Fadl”, Al- Ihkam, Hukum dan Pranata Sosial, Vol.11, No. 1, Juni, 2016. Nurhisam,  Luqman.“Kepatuhan  Syariah  (Sharia  Complience)  dalam Industri Keuangan Syariah”. Ar-Raniry, International Journal Of Islamic Studies, Vol.3, nomor 1, (June, 2016).
R., Ahmad. “Peradilan Agama di Indonesia”. Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol.6, No.2, (Desember 2015). Rodliyah,  Nunung.  “Arbitrase  Syariah  sebagai  Alternatif
Penyelesaian  Sengketa  Lembaga  Perbankan  Syariah  serta Kekuatan dan Kelemahan dalam Penerapan di Indonesia”. The 16 th Annual  Internasional  Conference  on  Islamic  Studies, AICIS
2016, IAIN Raden Intan Lampung, November, 2016. Said,  Zainal. Polemik  Undang-Undang  Perbankan  Indonesia:  Tinjauan
Sosio Yuridis . Yokyakarta: The Phinisi Press Yokyakarta, 2016.
Shobirin.  “Penyelesaian  Pembiayaan  Murabahah  Bermasalah  Di Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (BMT)”. Iqtishadia, Jurnal  Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, volume 9, nomor 2 (Juli, 2016).
Sjadeini,  Sutan  Remy. Perbankan  Syariah,  Produk-Produk  dan  Aspek- Aspek Hukumnya. Jakarta: Kencana, 2014. Supriadi,  Ahmad.  “Implementation  Of  Islamic  Economic  about Mortgages.” Qijis, Qudus International Journal Of Islamic Studies, Vol.1, Issue 2, (Agust, 2014).
Suryani.  “Analisis  Faktor  Kualitas  Pelayanan  di  Bank  Syariah”. Al- Iqtishad,  Journal  of  Islamic  Economics, volume  6,  nomor  2  (Juli, 2015).
Susylawati,  Eka.  Penerapan  Asas  Personalitas  Keislaman  dalam Permohonan  Pengangkatan  Anak  di  Kab.  Pamekasan”. Al- Ihkam,  Hukum  dan  Pranata  Sosial, volume  11,  nomor  2 (Desember, 2016).
Winarta, Frans Hendra. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional
Indonesia dan Internasional . Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.
Wirdyaningsih. et.al,  Bank  dan  Asuransi  Islam  di  Indonesia .  Jakarta: Kencana Prenada Mulia, 2005.