## Analisis  Potensi  dan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Hotel  di Kabupaten Pemalang
Nita Benita 1* , David Adechandra 2 , Ashedica Pesudo 3
1,2,3 Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana

## A B S T R A K
Studi  ini  meneliti  tentang  potensi  pajak  hotel  di  Kabupaten Pemalang  dari  tahun  2014  sampai  dengan  tahun  2018.  Tujuan  dari penelitian ini ialah mencari potensi riil pajak hotel dan membandingkannya  dengan  realisasinya.  Studi  ini  menggunakan metode  kualitatif  dan  data  yang  digunakan  ialah  data  sekunder  yang didapatkan dari Bapenda Kabupaten Pemalang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi riil pajak hotel Kabupaten Pemalang pada tahun  2014  sebesar  Rp  3.019.518.365    dan  terus  meningkat  hingga pada  tahun  2018  sebesar    Rp  3.205.734.770.  Begitu  pula  dengan efektivitas  (perbandingan  antara  potensi  pajak  hotel  dengan  realisasi pajak hotel) yang selalu meningkat tiap tahunnya dan persentase paling besar ialah tahun 2018 sebesar 15,70 persen.
.

## A B S T R A C T
This study research about the potential of hotel tax in Pemalang Regency from 2014 to 2018. The  purpose  of  this  study  is  to  find  the  real  potential  of  hotel  taxes  and  compare  them  with  their realization.  This  study  uses  qualitative  methods  and  the  data  used  is  secondary  data  obtained  from Bapenda,  Pemalang  Regency.  The  results  of  this  study  which  showed  the  potential  of  Pemalang Regency  hotel  tax  in  2014  amounted  to  Rp  3,019,518,365  and  continued  to  increase  until  2018 amounting to Rp 3,205,734,770. Likewise with effectiveness that always increases every year and the largest percentage in 2018 is 15.70 percent .
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
* Corresponding author.
E-mail addresses: theresianita70@gmail.com (Nita Benita)

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 19 February 2019 Received in revised form 16 March 2019 Accepted 15  April 2019 Available online 26 May 2019
Kata Kunci: Pajak hotel
Keywords: Hotel Tax

## 1. Pendahuluan
Dalam  pelaksanaan  pembangunan  daerah,  suatu  daerah  tentu  membutuhkan  pemasukan  untuk pembiayaan-pembiayaan  yang  diperlukan  karena  tiap-tiap  daerah  dituntut  untuk  mandiri.  Untuk  itu Pemerintah  daerah  diberi otonomi dengan  maksud  supaya suatu  daerah  bisa mandiri mengatur urusan rumah tangganya dan tidak bergantung pada Pemerintah pusat. Dan berhasilnya otonomi daerah diukur dengan keuangan suatu daerah yang merupakan faktor pengukur keberhasilannya (Alista 2014). Dengan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  tiap  daerah  dapat  mengurus  sendiri  urusan  rumah  tangga  daerah. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pusat  dan Daerah  dijelaskan  bahwa  PAD  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PAD berisikan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Kobandaha dan Wokas (2016)    menyatakan  bahwa  PAD  merupakan  sumber  penerimaan  daerah  yang  berperan  penting  guna melaksanakan  pembangunan  daerah.  Maka  dari  itu,  komponen-komponen  yang  mendukung  untuk meningkatkan PAD harus digali dengan maksimal supaya mendapatkan penerimaan daerah yang optimal. Untuk  meminimalisir  ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat  dan  dalam pelakasanaan kegiatan pembangunan di daerah akan sangat terbantu oleh besarnya penerimaan daerah dari sektor PAD (Alista 2014). Salah satu komponen dari PAD yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah pajak hotel yang merupakan bagian dari pajak daerah
Pendapatan  pajak  daerah  masih  perlu  ditingkatkan  untuk  memaksimalkan  PAD  (Sugiarto, Danurdara  dan  Rofi  2015).  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pemalang  Nomor  1  tahun  2012 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat  serta  mewujudkan  kemandirian  daerah.  Untuk  menggerakan  partisipasi  rakyat  kepada negara,  pajak  merupakan  alat  yang  paling  efekktif  dari  kebijakan  fiskal  (Rahayu  dan  Purwanti  2012). Menurut Andaria, Utami dan Effendy (2015)  pengelolaan pajak sebagai sumber penerimaan pokok bagi PAD yang efisien dapat memandirikan otonomi suatu daerah.  Salah satu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah ialah pajak hotel.
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel ialah fasilitas yang menyediakan jasa penginapan termasuk jasa lainnya yang memungut bayaran, yang mencakup losmen, motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan  rumah  penginapan  dan  sejenisnya,  serta  rumah  kos  dengan  jumlah  kamar  lebih  dari sepuluh (Putri, Kumadji dan Darono 2014). Pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang  disediakan  oleh  hotel  serta  mencakup  seluruh  persewaan  di  hotel.  Pajak  hotel  di  Kabupaten Pemalang memiliki potensi yang sangat besar. Kabupaten Pemalang merupakan tempat yang kaya akan potensi pariwisata. Letaknya wilayahnya yang berupa gunung, hutan dan pantai, dapat memicu daya tarik dan  kunjungan  para  wisatawan  dari  berbagai  daerah.  Industri  perhotelan  salah  satu  yang  memiliki kontribusi  besar  dalam  kaitannya  dengan  industri  pariwisata  (Cahyadi  2015).  Industri  perhotelan berkontribsi  besar  dalam  sumbangsihnya  pada  penerimaan  daerah  yang  berupa  pajak  hotel  (Sugiarto, Danurdara dan Rofi 2015).
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2012, tentang pajak hotel, tarif pajak hotel ditetapkan sebesar sepuluh persen. Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu sepuluh persen dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau  yang  seharusnya  dibayar  kepada  hotel.  Pajak  hotel  di  Kabupaten  Pemalang  memiliki  potensi  yang cukup  tinggi  meskipun  kontribusinya  terhadap  PAD  kecil  karena  berada  pada  angka  di  bawah  sampai dengan satu persen. Terlihat pada tabel 3 lampiran 1 yang menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel yang selalu melampaui target dan pada tabel 2 lampiran 1 yang memperlihatkan bahwa kontribusi pajak hotel  terhadap  pajak  daerah  yang  hanya  berkisar  di  nol  sampai  satu  persen.  Artinya  bahwa  realisasi penerimaan  pajak  hotel  belum  menunjukkan  potensi  yang  seharusnya.  Penetapan  target  yang  hanya berdasar pada tahun sebelumnya salah  satu  penyebab selisih target dan realisasi  (Sugiarto, Danurdara dan Rofi 2015).
Penelitian ini merupakan replikasi dari Jurnal Sugiarto, Danurdara dan Rofi (2015) yang berjudul “Analisis  Potensi  Penerimaan  Pajak  Hotel  di  Kabupaten  Pemalang  Jawa  Tengah”.  Maka  perhitungan potensi pajak hotel dan efektivitas pengelolaan pajak hotel diukur menggunakan rumus yang digunakan Sugiarto,  Danurdara  dan  Rofi.  Perhitungan  potensi  pajak  hotel  diperoleh  berdasarkan  data  yang  ada berupa, jumlah hotel, tarif kamar rata-rata, jumlah hari dan tingkat hunian Sugiarto, Danurdara dan Rofi (2015).  Perhitungan  efektivitas  pengelolaan  pajak  hotel  dapat  dilakukan  setelah  mendapat  perhitungan
potensi dengan cara membandingkan potensi tersebut dengan realisasi pajak hotel (Sugiarto, Danurdara dan Rofi 2015).
Dengan demikian, persoalan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana perbandingan antara realisasi  penerimaan  pajak  hotel  dengan  potensi  pajak  hotel  Kabupaten  Pemalang?  Maka  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberi  manfaat  bagi  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  Kabupaten Pemalang guna mengetahui potensi pajak hotel yang sesungguhnya dan dapat menetapkan target pajak hotel  sesuai  dengan  potensi  riil  sehingga  efektivitas  penerimaan  pajak  hotel  Kabupaten  Pemalang  bisa maksimal.

## 2. Metode
Jenis penelitian ini adalah studi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pemalang.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dan  data  yang  digunakan  ialah  data sekunder.  Data  sekunder  diperoleh  dari  Bapenda  Kabupaten  Pemalang.  Data-data  yang  diperoleh  dari Bapenda merupakan data time series berupa target dan realisasi penerimaan PAD, pajak hotel dari tahun 2014-2018, data jumlah hotel, jumlah kamar dalam tiap hotel, dan tarif kamar per hari pada tiap hotel.
Satuan amatan dalam penelitian ini adalah hotel yang beroperasi di Kabupaten Pemalang termasuk hotel  bintang  dan  non  bintang,  wisma,  pondok  wisata  dan  kos-kosan  yang  lebih  dari  sepuluh  kamar. Sedangkan  satuan  analisis  dalam  penelitian  ini  ialah.hotel,  wisma,  pondok  wisata  dan  kos-kosan  yang lebih dari sepuluh kamar yang datanya dimiliki oleh Bapenda Kabupaten Pemalang.
Tahapan  penelitian  yang  akan  dilakukan  oleh  peneliti  yaitu:  pertama,  mengumpulkan  data  hotel, wisma,  pondok  wisata  dan  kos-kosan  yang  jumlah  kamar  lebih  dari  sepuluh,  target  dan  realisasi penerimaan  pajak  daerah,  termasuk  pajak  hotel.  Data-data  tersebut  diperoleh  dari  Bapenda.  Setelah mendapatkan  data  hotel,  wisma,  pondok  wisata  dan  kos-kosan  yang  jumlah  kamar  lebih  dari  sepuluh maka selanjutnya ialah mencari data jumlah kamar, tarif kamar per hari guna perhitungan potensi pajak hotel.
Kedua, setelah diperoleh hasil potensi pajak hotel maka yang selanjutnya adalah mencari efektivitas penerimaan pajak hotel. Dengan membandingkan potensi pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak hotel maka dapat diketahui efektivitas penerimaan pajak hotel.
Analisis perhitungan potensi mutlak diperukan dalam analisis menetapkan target rasional. Untuk menghitung  potensi,  dan  efektivitas  penerimaan  pajak  hotel,  peneliti  menggunakan  rumus  yang digunakan oleh Sugiarto, Danurdara dan Rofi (2015) di dalam penelitiannya.
X1 : Jumlah kelas kamar suite
Y1 : Tarif kamar suite X2 : Jumlah kelas kamar deluxe Y2 : Tarif kamar deluxe X3 : Jumlah kamar standar
Y3 : Tarif kamar standar
Z   : Total jumlah kamar
Potensi  pajak  hotel  dapat  diketahui  dengan  rumus  yang  digunakan  oleh  Sugiarto,  Danurdara  dan Rofi (2015) dengan modifikasi perhitungan Bapenda:
A : Tingkat Hunian Kamar (sepi dan ramai) B : Tarif kamar rata-rata
365 hari  : Jumlah Hari dalam Setahun (sepi dan ramai)
10% : Tarif Pajak Hotel C : Jumlah Hotel
Digunakan  beberapa  asumsi  untuk  memberi  batasan  dan  definisi  terkait  variabel-variabel  yang digunakan, antara lain:
Jumlah hari dalam setahun : 365 hari Tarif pajak hotel : 10%
Selanjutnya,  setelah  diketahui  potensi  pajak  hotel,  dapat  juga  mengukur  efektivitas  penerimaan pajak menggunakan cara sebagai berikut:
Tahapan  ketiga  dalam  penelitian  ini,  setelah  menganalisis  potensi  pajak  hotel  dan  efektivitas penerimaan pajak hotel ialah menarik kesimpulan atas analisis tersebut.

## 3. Hasil dan pembahasan
Dengan  menghitung  potensi  yang  sesungguhnya  maka  penerimaan  pajak  daerah  dalam  sektor perhotelan  dapat  digali  secara  efektif  dan  maksimal.  Dengan  perhitungan  potensi  pajak  hotel  ini, penetapan  target  pajak  hotel  suatu  kabupaten  menjadi  lebih  relevan  dibandingkan  dengan  hanya menerapkan target progresif dari tahun sebelumnya. Untuk perhitungan potensi pajak hotel pada setiap tahunnya maka harus diketahui jumlah hotel di tiap-tiap tahun. Tarif rata-rata kamar juga perlu diketahui guna perhitungan potensi pajak hotel tersebut. Tarif rata-rata diperoleh dengan mengetahui jenis kamar, total kamar dan tarifnya.
Dari  hasil  perhitungan  maka  diperoleh  potensi  pajak  hotel  Kabupaten  Pemalang  dalam  kurun waktu 2012-2016 ialah sebagai berikut:
Tabel 1. Potensi Pajak Hotel Kabupaten Pemalang Tahun 2014-2018
Tahun Potensi Pajak Hotel 2014 Rp 3.019.518.365 2015 Rp 3.019.518.365 2016 Rp 3.107.127.916 2017 Rp 3.205.734.770 2018 Rp 3.205.734.770 Sumber: Data Olahan (2019)
Potensi pajak hotel Kabupaten Pemalang secara umum meningkat. Meskipun, pada tahun 2015 dan 2018 menunjukkan hasil yang statis. Dengan hasil perhitungan potensi pajak hotel tersebut dan juga data- data dari Bapenda yaitu berupa data target dan  realasasi penerimaan  pajak hotel, dapat dihitung suatu perbandingan antara  potensi pajak hotel dengan  realisasi penerimaan  pajak hotel  terhadap target yang sudah ditetapkan oleh Bapenda. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pujiasih dan Wardani (2014) di Sleman  yang  menyatakan  bahwa  potensi  pajak  hotel  belum  tergali  dengan  maksimal  sehingga  realisasi penerimaan pajak hotel yang dipungut secara maksimal sesuai dengan potensi riil.
Tabel  2. Perbandingan  Target  Pajak  Hotel,  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Hotel  Terhadap  Potensi  Pajak Hotel,  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Hotel  Terhadap  Target  Pajak  Hotel  Kabupaten  Pemalang Tahun 2014-2018
Tahun Potensi dengan pendekatan rumus (ribuan) Potensi Sesuai Hitungan Bapenda (ribuan) Realisasi (ribuan) Target (ribuan) Proporsi Target terhadap Potensi (%) Proporsi Realisasi terhadap Target (%) Proporsi Realisasi terhadap Potensi (%) 2014 3.019.518,4 987.247,8 231.207,9 200.000 6,62 115,60 7,66 2015 3.019.518,4 987.247,8 280.441,8 230.000 7,62 121,93 9,29 2016 3.107.127,9 1.029.907,8  308.953,1 260.000 8,37 118,83 9,94 2017 3.205.734,8 1.101.052,8  374.277,4 310.000 9,67 120,74 11,68 2018 3.205.734,8 1.101.052,8  503.123,2 350.000 10,92 143,75 15,70 Sumber: Data Olahan (2019)
Pada Tabel 2 di atas, menunjukkan perbedaan antara potensi pajak hotel Kabupaten Pemalang yang dihitung  antara  penulis  dengan  Bapenda.  Hal  tersebut  dikarenakan  penulis  tidak  mendapatkan  data asumsi-asumsi yang digunakan oleh Bapenda sebagai pengurang pendapatan hotel. Proporsi target pajak hotel terhadap potensi pajak hotel dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 selalu meningkat. Tahun 2018 ialah tahun dengan persentase tertinggi yaitu sebesar 10,92 persen. Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan  bahwa  target  yang  ditetapkan  oleh  Bapenda  masih  belum  maksimal  melihat  selisihnya
dengan potensi pajak hotel yang besar. Proporsi realisasi terhadap target menunjukkan hasil persentase yang  fluktuatif.  Setiap  tahun  realisasi  penerimaan  selalu  meningkat  dan  melampaui  dari  target  yang ditetapkan. Sedangkan proporsi realisasi terhadap potensi setiap tahunnya menunjukkan hasil yang selalu meningkat.  Meskipun  realisasi  penerimaan  pajak  hotel  selalu  melampaui  target  yang  ditetapkan,  akan tetapi realisasi penerimaan masih memiliki selisih yang besar dengan potensi riil.
Dan  untuk  mengetahui  besarnya  efektivitas  penerimaan  pajak  hotel  di  Kabupaten  Pemalang, langkah  pertama ialah  membandingkan antara realisasi dengan potensi pajak hotel dalam kurun waktu 2014-2018.
Tabel 3. Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Pemalang Tahun 2014-2018
Tahun Anggaran Realisasi Pajak Hotel Potensi Pajak Hotel Selisih Efektivitas 2014 Rp 231.207.900 Rp 3.019.518.365 Rp 2.788.310.465 7,66% 2015 Rp 280.441.800 Rp 3.019.518.365 Rp 2.739.076.565 9,29% 2016 Rp 308.953.100 Rp 3.107.127.916 Rp 2.798.174.816 9,94% 2017 Rp 374.277.400 Rp 3.205.734.770 Rp 2.831.457.370 11,68% 2018 Rp 503.123.200 Rp 3.205.734.770 Rp 2.702.611.570 15,70% Sumber: Data Olahan (2019)
Hasil persentase yang semakin besar bisa diartikan bahwa pemungutan pajak hotel semakin efektif, begitu  sebaliknya  Ardiles  dan  Mulyani  (2014).  Efektifitas  pada  tahun  2014-2015  dapat  dikatakan  baik karena setiap tahunnya mengalami peningkatan. Efektivitas paling besar ialah pada tahun 2018.
Berdasarkan  kajian  yang  dilakukan  oleh  Bapenda,  pemasangan tapping  box yang  baru  dilakukan pada  tahun  2018  dan  baru  terpasang  pada  dua  hotel  yaitu  hotel  R-gina  dan  hotel  The  Winner  Premier membuat  penerimaan  pajak  hotel  meningkat. Tapping  box merupakan  alat  yang  digunakan  untuk merekam setiap transaksi, maka Bapenda akan sangat dimudahkan dalam mengontrol transaksi-transaksi yang  terjadi  pada  hotel  tersebut.  Seperti  terlihat  pada  tabel  7,  pada  tahun  2018  efektivitas  penerimaan pajak hotel sebesar 15,70 persen.
Meningkatan penerimaan pajak hotel bukan pekerjaan yang mudah. Seperti dalam kajian Bapenda tentang pajak hotel, Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu membuat beberapa kebijakan strategis guna mendukung  usahanya  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  hotel.  Terbagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu kebijakan optimalisasi atas potensi riil yang ada, dan kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hotel di tahun-tahun berikutnya.
Pada  strategi  optimalisasi  atas  potensi  riil  terdapat  beberapa  dua  poin,  yang  pertama  yaitu meningkatkan willingness to pay yang dapat dikatakan bahwa adanya kesadaran dan kesediaan para wajib pajak  hotel  untuk  membayar  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  merupakan  faktor  yang fundamental.  Adanya  insentif,  yang  lansung  dan  tidak  langsung  yang  diberikan  oleh  Pemerintah Kabupaten Pemalang akan  mendorong kesadaran  wajib pajak untuk membayar  pajak hotel. Poin kedua ialah  kebijakan strategis  dan yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Kabupaten  Pemalang adalah  moderinsasi sistem perpajakan daerah khususnya pajak hotel supaya lebih efektif, menyelenggarakan event-event yang mampu  mengundang  wisatawan  dari  luar  Kabupaten  Pemalang,  memenuhi  sarana  dan  prasarana  yang mendukung industri perhotelan.
Selanjutnya, strategi peningkatan penerimaan pajak hotel. Dalam strategi ini, untuk meningkatkan penerimaan  pajak  hotel  perlu  kebijakan  strategis  jangka  panjang,  seperti  menciptakan  kondisi  makro ekonomi yang baik, menyusun kebijakan pengembangan pariwisata yang dapat menarik pengunjung dari luar Kabupaten Pemalang, Menyusun kebijakan yang pro investasi dan dunia bisnis agar menarik banyak orang  datang  ke  Kabupaten  Pemalang,  serta  melakukan  perubahan  peraturan  terkait  pajak  hotel  agar mampu  mengikuti  perkembangan  dunia  usaha  dan  perkembangan  dunia  usaha  dan  perkembangan teknologi informasi.
Berdasarkan  penelitian-penelitian  sebelumnya  terdapat  selisih  yang  sangat  besar  jika membandingkan antara target pajak hotel dengan potensi riil penerimaan pajak. Penetapan target masih terlalu kecil pada Kota Palangka Raya. Namun, secara keseluruhan pemungutan pajak hotel sudah efektif dengan persentase tingkat efektivitas mencapai 89 persen (Toding 2016). Begitu pula yang terjadi pada Kota Mojokerto, terdapat selisih yang besar antara target pajak hotel dengan potensi pajak hotel. Untuk tingkat  efektivitas  pada  Kota  Mojokerto  rata-rata  memiliki  efektivitas  sebesar  27,12  persen  (Khotimah 2014).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jaya  dan  Widuri  (2013)  di  Surabaya  juga  menunjukkan  bahwa potensi pajak hotel di Surabaya memiliki selisih yang signifikan dengan realisasinya.

## 4. Simpulan dan saran
Potensi  pajak  hotel  Kabupaten  Pemalang  memiliki  selisih  yang  sangat  besar  dengan  realisasi penerimaan pajak hotel. Meskipun, potensi pajak hotel Kabupaten Pemalang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan yang terbesar ialah tahun 2018. Untuk tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel setiap tahunnya  meningkat  tapi  persentasenya  masih  rendah.  Tingkat  efektivitas  tertiggi  terjadi  pada  tahun 2018.
Data  tingkat  hunian  yang  menjadi  dasar  dalam  perhitungan  potensi  pajak  hotel  Kabupaten Pemalang  di  dapatkan  dari  wawancara  pemilik/karyawan  hotel,  sehingga  kejujuran  dari  responden sangat  berpengaruh  terhadap  hasil  perhitungan  potensi  pajak  hotel.  Penulis  tidak  mendapatkan  data asumsi-asumsi pengurang pendapatan hotel yang digunakan oleh Bapenda selain diskon.
Pada tahun 2018, Bapenda  telah  melakukan kajian tentang potensi pajak hotel, hendaknya target pajak hotel ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan dari hasil kajian tersebut dan tidak hanya mengacu pada tahun-tahun sebelumnya. Pemasangan taping box disarankan untuk dipasang pada setiap hotel yang ada di Kabupaten Pemalang guna meminimalisir kecurangan yang dilakukan wajib pajak. Dengan tapping box ,  Bapenda  juga  dapat  mengetahui  tingkat  hunian  yang  semestinya.  Untuk  meningkatkan  kesadaran wajib  pajak,  Pemerintah  Daerah  juga  perlu effort untuk  mengembangkan  fasilitas-fasilitas  yang  dapat menunjang keberlangsungan industri perhotelan, seperti memodernisasi sistem perpajakan supaya wajib pajak  dimudahkan  dalam  membayar  dan  melaporkan  pajaknya,  juga  pemenuhan  sarana  dan  prasarana yang mendukung industri perhotelan. Pemerintah Daerah dituntut juga untuk dapat memberikan insetif berupa reward kepada  wajib  pajak  hotel  yang  taat,  namun  juga  memberikan punishment untuk  wajib pajak yang kedapatan melanggar peraturan perpajakan.
Untuk  penelitian  selanjutnya,  diharapkan  sudah  bisa  mengetahui  tingkat  hunian  yang sesungguhnya  dan  Bapenda  dapat  memberikan  data  mengenai  asumsi-asumsi  yang  digunakan  dalam perhitungan pendapatan hotel..

## Daftar Rujukan
Alista,  Hervia  Nanda.  "Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Realisasi  Jumlah  Penerimaan  Pajak Hotel." Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 3, No 1 (2014): 1-18.
Andaria,  Shofiatul,  Hamida  Nayati  Utami,  and  Idris  Effendy.  "Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak Hotel Bagi  Penerimaan Pendapatan Asli Daerah  di Kabupaten Malang." Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 7 No. 1 (2015): 2-7.
Ardiles, and Erly Mulyani. "Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang." Jurnal WRA Vol 2, No 1 (April 2014): 1-16.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). "Analisis Potensi Pajak Hotel Kabupaten Pemalang." 2018.
Cahyadi,  Robi.  "Pengaruh  Pajak  Industri  Pariwisata  dan  Retribusi  Obyek  Wisata  Terhadap  Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2009-2013." Jom FEKON No 2. Vol.2 (Oktober 2015): 1-15.
Jaya,  Lisa  Hendra,  and  Retnaningtyas  Widuri.  "Analisis  Potensi  Pajak  Hotel  Terhadap  Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang di Surabaya." TAX & ACCOUNTING REVIEW VOL.1, NO.1 (2013): 1-5.
Khotimah,  Qusnul.  "Analisis  Potensi  dan  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Hotel  Dalam  Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah." Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 2, No 2 (2014): 1-13.
Kobandaha,  Rezlyanti,  and  Heince  R.  N.  Wokas.  "Analisis  Efektivitas  Kontribusi  Dan  Potensi  Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu." Jurnal EMBA Vol.4 No.1 (Maret 2016): 1461-1472.
Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Daerah Nomor 1." 2012.
Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang No.28." 2009.
Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 33." 2004.
Pujiasih,  Rofian,  and  Dewi  Kusuma  Wardani.  "Analisis  Potensi,  Efektifitas  dan  Kontribusi  Pajak  Hotel Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Sleman." Jurnal  Akuntansi Vol.  2  No.2  (Desember 2014): 1-12.
Putri, Roro Bella Ayu Wandani Prasetio, Srikandi Kumadji, and Agung Darono. "Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah." Jurnal Perpajakan Vol. 3 No. 1 (Desember 2014): 1-8.
Rahayu, Betty, and Evi Yulia Purwanti. "Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul." MEDIA EKONOMI DAN MANAJEMEN Vol 26. No 2 (Juli 2012): 1- 13.
Rawung, Megha Cicilia, Herman Karamoy, and Inggriani Elim. "Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Tomohon." Jurnal Accountability Vol 4, No 1 (2015): 1-11.
Sugiarto,  Yayan,  Ananta  Budhi  Danurdara,  and  Nur  Rofi.  "Analisis  Potensi  Penerimaan  Pajak  Hotel  di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah." Jurnal BARISTA Volume 2, Nomor 1 (Juli 2015): 1-15.
Toding,  Ronald  Bua.  "Analisis  Potensi  Dan  Efektivitas  Pemungutan  Pajak  Hotel  Dalam  Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya." Jurnal EMBA Vol.4 No.1 (Maret 2016): 1-9.