## MEKANISME AKUNTABILITAS PELAYANAN  PUBLIK
Frisda Cahya Mareta 1 , Firdaus 2
1) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakhyakirti
2) Program Pascasarjasa Magister Administrasi Publik Universitas Sjakhyakirti Email:  frisda@unisti.ac.id 1 , drs_firdaus@unisti.ac.id 2

## ABSTRACT
Accountability is a term that comes from English, namely accountability, which means responsibility or a situation for which one is asked to be held accountable. four dimensions of public accountability that must  be  met  by  public  sector  organizations  1)  Honesty  and  legal  accountability,  2)  Process accountability, 3) Program accountability, 4) Policy accountability. Several methods for enforcing accountability include, among others, legislative control, namely where the legislature supervises the running of government through discussions and a number of commissions within it, if these commissions can function effectively they can improve the quality of decision making and monitor abuse of government power through investigations and enforcing performance. The conclusions of this article are 1) To realize accountability in the delivery of public services, it must be supported by the adequate availability of several  aspects  such  as  adequate  apparatus/employee  resources  both  in  quantity and quality, 2) Accountability is the obligation of the trustee to provide accountability, present , report and disclose all activities and activities for which you are responsible, to the party giving the trust, (principal) who has the right and authority to ask for that responsibility

## Keywords: Accountability, Mechanisms, Public Services

## ABSTRAK
Akuntabilitas  adalah  istilah  yang  berasal  dari  bahasa  inggris  yaitu  accountability,  yang  berarti pertanggung jawaban atau keadaan yang di mintakan pertanggung jawaban. empat dimensi akuntabilitas publik yang harus di penuhi oleh organisasi sektor public 1) Akuntabilitas kejujuran dan hukum, 2) Akuntabilitas  proses,  3)  Akuntabilitas  program,  4) Akuntabilitas kebijakan eberapa metode untuk menegakkan akuntabilitas antara lain yaitu, control legislative yaitu dimana legislative melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan melalui diskusi dan sejumlah komisi didalamnya, jika komisi tersebut dapat berfungsi secara efektif maka dapat meningkatkan kualitas pembuatan keputusan dan mengawasi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah melalui investigasi dan menegakkan kinerja. Kesimpulan  pada  artikel  ini  adalah  1)  Untuk  mewujudkan  akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik maka harus didukung tersedianya secara memadai beberapa aspek seperti sumber daya aparatur/pegawai yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, 2) Akuntabilitas merupkan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajiakan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi pertanggung jawaban, kepada pihak pemberi amanah, (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut
Kata Kunci: Akuntabilitas, Mekanisme, Pelayanan Publik

## A. PENDAHULUAN
Pelayanan  adalah  kunci  keberhasilan dalam  berbagai  usaha  atau  kegiatan  yang bersifat  jasa.  Peranananya  akan  lebih  besar dan  bersifat  menentukan  manakala  dalam kegiatan-kegiatan  di masyarakat itu terdapat kompetisi dalam usaha merebut pasaran atau langganan. Dengan adanya kompetisi seperti itu  menimbulkan  dampak  positif  dalam organisasi/  perusahaan,  dimana  mereka akan bersaing dalam melaksanakan  pelayanan.
Memperhatikan peranan layanan semakin  menonjol,  maka  tidak  heran  kalu pelayanan  mendapat  perhatian  besar  dari masyarakat  maupun  pemerintah.  Di  bidang pemerintah tidaklah kala pentingnya masalah  pelayanan  itu,  bahkan  perannya lebih  besar  karena  menyangkut  kepentingan umum,  bahkan  kepentingan  masyarakat secara menyeluruh. Karena pelayanan umum  diselenggarakan  oleh  pemerintah, maka pelayanan akan meningkat kedudukannya  dimata  menjadi  suatu  hak atas pelayanan, namun ternyata hak masyarakat  atau  perorangan  memperoleh pelayanan  dari  pemerintah  terasa  belum dapat  memenuhi harapan semua pihak. Oleh karenanya  pelayanan  umum  masih  perlu pembenahan sunguh-sungguh dalam berbagai  sektor  yang  menjadi  pendukung
pelayanan umum yang baik, terutama terkait dengan akuntabilitas pelayanan.
Lemahnya akuntabilitas menyebabkan  pelayanan  semua  bidang kehidupan,  dari  eselon  paling  atas  sampai tingkat  paling  bawah  dalam  pelayanan publik,  akibatnya,  pelayanan  public  tidak responsive  terhadap  kebutuhan  masyarakat, bahkan berbalik merugikan atau mengeksploitasi yang dilayani. Akuntabilitas  Penyelenggaraan  pelayanan public  merupakan  upaya  pemerintah  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  dan  hak-hak sipil  setiap  warga  Negara  atas  barang,  jasa, dan  pelayanan  administrasi  yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Disadari bahwa kondisi pertanggung jawaban  penyelenggaraan  pelayanan  public masih dihadapkan pada system pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta  kualitas  sumber  daya manusia aparatur yang belum memadai.
Masih banyaknya keluhan dan pengaduan  dari  masyarakat  baik  secara langsung  maupun  melalui  media  masa, menyangkut  birokrasi,  tidak  ada  kepastian jangka  waktu  penyelesaian,  biaya  yang harus  dikeluarkan,  persyaratan  yang  tidak transparan,  sikap  petugas  yang  kurang responsif,  sehingga  menimbulkan  citra  yang kurang baik terhadap pemerintah.
Untuk  mewujudkan  akuntabilitas dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik maka  harus  didukung  tersedianya  secara memadai  beberapa  aspek  seperti  sumber daya  aparatur/  pegawai  yang  memadai  baik secara  kuantitas  maupun  kualitas,  memiliki pertanggung jawaban kepada setiap program-program yang sementara dijalankan, namun hendaknya setiap program yang dijalankan  dan dapat diterima baik oleh masyarakat. Akuntabilitas penyelenggaraan  pelayanan  publik,  disini membahas bagaimana pemerintah menjalankan  setiap  program  yang  dan bagaimana mereka mempertanggung jawabkan  program  tersebut,  program  ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai akuntabilitas penyelenggaraan  pelayanan  publik,  dalam melaksanakan proses  pelayanan  publik implementasi  prosedur  yang  jelas  dan  tepat sangat  di  butuhkan  namun  pada  saat  ini kenyataannya  masih  kurang  responsif,  dan akuntabel  kemudian  sarana  dan  prasarana untuk  mendukung  kelangsungan  program masih belum maksimal.

## KONSEP PELAYANAN PUBLIK
Pelayanan pada hakekatnya berkaitan dengan perwujudan fungsi Negara/ pemerintah  untuk  mengatur,  mengendalikan dan mengawasi, membina serta mengarahkan setiap aspek kehidupan masyarakat  untuk mencapai kehidupan yang aman,  tertib,  dinamis,  sejahtera  dalam bernegara  (Trenggno,  2007).  Karakteristik pelayanan  public  menurut  Ratminito  dan Atik SW (2009,19) yaitu :
1. Pelayanan  bersifat  transparansi,  terbuka, mudah  dan  dapat  di  akses  oleh  semua pihak  yang  dibutuhkan  dan  disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2.  Pelayanan  yang  bersifat  akuntabilitas dimana  pelayanan  dapat  dipertanggung jawabkan sesuai dengan  kebutuhan perundang-undangan yang berlaku.
3.  Pelayanan  yang  bersifat  kondisional dimana  harus  sesuai  dengan  kondisi  dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan  dengan  tetap  berpegan  pada prinsip  efesiensi  dan  efektivitas.  Unsur- unsur  pelayanan  publik  terdapat  empat unsure  yang  penting  dalam  proses pelayanan publik.
a.  Penyedia  layanan  atau  pihak  yang dapat memberikan  suatu  layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa
layanan,  dalam  betuk  penyediaan  dan penyerahan barang atau jasa.
b.  Pemerima  layanan  yaitu  mereka  yang disebut  konsumen  yang  menerima barbagai layanan.
c.  Jenis layanan yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak-pihak membutuhkan layanan
d. Kepuasan pelanggan memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayananya itu kepuasan pelanggan.
Hal  ini  sangat  penting  di  lakukan karena  tingkat  kepuasan  yang  diperoleh pelanggan  itu  biasanya  sangat  berkaitan dengan  standar  kualitas  barang  atau  jasa. Tolak  ukur  atau  standar  yang  digunakan dalam sebuah pelayanan antara lain berkaitan dengan a. Keramahan dan penyedia layanan. b.  Waktu  pelayanan  yang  jelas  dapat dilayani secara cepat, tepat dan akurat,
c.  Sanggup  memberikan  pelayanan  yang baik dan menyenangkan.
d.  Sopan  dalam  berperilaku  agar  dapat saling menghormati  satu sama lain

## KONSEP AKUNTABILITAS
Dalam peran kepemimpinan akuntabilitas dapat  merupakan  adanya pertnggung  jawaban  dari  tiap  tindakan, keputusan  dan  kebijakan  termasuk  pula  di dalamnya  administrasi  publik  pemerintah, dan  pelaksanaan  dalam  lingkup  peran  atau posisi  kerja  yang  didalamnya  mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan  dan  dapat  dipertanyakan  bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah di siapkan.
Akuntabilitas  adalah  istilah  yang berasal dari bahasa inggris yaitu accountability,  yang  berarti  pertanggung jawaban  atau  keadaan  yang  dimintakan pertanggung  jawaban  dalam  kamus  besar Bahasa  Indonesia  (KBBI)  akuntabilitas adalah  perihal  bertanggung  jawab  atau keadaan  yang  dapat  dimintai  pertanggung jawaban.
Akuntabilitas  merupakan  salah  satu prinsip  good  governance  akuntabilitas  juga merupakan  kewajiban  bagi  pihak  pemegang amanah  untuk  memberikan  pertanggung jawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan  segala  aktivitasnya  dan kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk memperanggung jawabkan tersebut
(Mardiasmo  2009)  Akuntabilitas  merupakan
kewajiban  pihak  pemegang  amanah  untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajiakan,
melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi pertanggungjawaban, kepada  pihak  pemberi  amanah,  (principal) yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk meminta  pertanggung  jawaban  tersebut. (Mardismo  2002:20).  Madiarsmo  (2009) menjelaskan  empat  dimensi  akuntabilitas publik  yang  harus  di  penuhi  oleh  organisasi sektor publik 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum (accountability  of probity) terkait dengan penghindaran penyalagunaan jabatan (ubuse of power) sedangkan akuntabilitas hukum  (legal  accountability)  terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap  hokum  peraturan  lain  yang disyaratkan  dalam  penggunaan  sumber dana publik.
2.  Akuntabilitas  proses  terkait dengan pakai prosedur yang di gunakan dalam melaksanakan  tugas  sudah  cukup  baik dalam  hal  kecukupan  system  informasi akuntansi,  sistem  informasi  manejemen, dan  prosedur  administrasi.  Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian  pelayanan  publik  yang  cepat, responsive  dan murah biaya. Pengawasan dan  pemeriksaan  terhadap  peaksanaan
akuntabilitas  proses  dapat  di  lakukan misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark  up  dan  pungutan-pungutan  lain  di luar yang di tetapkan.
3.  Akuntabilitas program. Akuntabilitas program  ini  terkait  dengan  pertimbangan apakah  tujuan  yang  di  tetapkan  dapat dicapai  atau  tidak.  Dan  apakah  telah mempertimbangkan  alternative  program yang  menghasilkan  hasil  yang  optimal dengan biaya yang optimal.
4.  Akuntabilitas  kebijakan  terkait  dengan pertanggung  jawaban  pemerintah  baik pusat  maupun  daerah  atas  kebijkan- kebijakan  yang  di  ambil  pemerintah terhadap  DPR/DPRD  dan  masyarakat luas.
Gambar 1 : Tingkatan dalam Akuntabilitas
Berdasarkan  gambar  tersebut,  dapat dilihat  bahwa  akuntabilitas  memiliki  5 tingkatan  yang  berbeda  yakni  adanya akuntabilitas personal, akuntabilitas
individu, akuntabilitas
kelompok,
akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder .
1. Akuntabilitas Personal ( Personal Accountability )
Dalam tingkatan ini yakni akuntabilitas  personal,  mengacu  pada  nilai- nilai  yang  ada pada diri seseorang, misalnya kejujuran, integritas, moral, hingga etika.
Pribadi yang memiliki prinsip akuntabilitas adalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah.
2. Akuntabilitas Individu Dalam tingkatan akuntabilitas individu,  mengacu  pada  hubungan  antara individu  (yang  diberikan  tanggung  jawab) dengan  lingkungan  kerjanya.  Misalnya, hubungan  antara  PNS  dengan  instansi pemberi kewenangan. Selaku instansi pemberi  kewenangan,  harus  bertanggung jawab untuk memberikan arahan, bimbingan, dan sumber daya yang memadai, serta  menghilangkan  adanya  hambatan kerja;  sementara  PNS  selaku  individu  yang diberitanggung jawab harus
melaksanakannya  dengan  penuh  tanggung jawab.
3. Akuntabilitas Kelompok
Dalam tingkatan akuntabilitas kelompok  ini,  kinerja  pada  sebuah  institusi biasanya  dilaksanakan  atas  dasar  kerjasama kelompok.  Dalam  hal  ini,  tidak  bias disebut dengan istilah “saya”, tetapi yang ada adalah “kami” dalam proses melaksanakan kinerjanya. Akuntabilitas tingkat ini, pembagian kewenangan  dan  semangat kerjasama  antara  berbagai  kelompok  lain dalam  institusi tersebut, memainkan peranan yang penting guna mencapai  kinerja organisasi  (tujuan) yang diharapkan. 4. Akuntabilitas Organisasi
Dalam tingkatan akuntabilitas organisasi,  mengacu  pada  hasil  laporan kinerja yang telah dicapai, baik laporan yang dilakukan  oleh  individu  maupun  kinerja organisasi kepada masyarakat umum lainnya.
5. Akuntabilitas Stakeholder
Stakeholder adalah masyarakat umum,  pengguna  layanan,  dan  pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya.
Jadi,  dalam  tingkatan  akuntabilitas stakeholder  ini  adalah  tanggung  jawab organisasi  pemerintah  untuk  mewujudkan
pelayanan  dan  kinerja  yang  adil,  responsif, serta bermartabat.

## Dimensi Akuntabilitas
Supaya dapat memenuhi terwujudnya  institusi  sector  publik  yang menjalankan  prinsip  akuntabilitas,  maka dalam pelaksanaan akuntabilitas harus memuat beberapa dimensi berikut ini:
1.  Akuntabilitas kejujuran dan hukum ( accountability  for probity and legality )
Dimensi  akuntabilitas  ini  berkaitan dengan  kepatuhan  terhadap  hukum  dan aturan yang telah diterapkan sebelumnya.
2.  Akuntabilitas
proses ( Process accountability )
Dimensi  akuntabilitas  ini  berkaitan dengan  apakah  prosedur  yang  digunakan dalam  pelaksanaan  tugas  sudah  cukup  baik, termasuk  dalam  hal  system  informasi akuntansi,  system  informasi  manajemen, hingga prosedur administrasi.
Hal  tersebut  mengacu  pada  prinsip akuntabilitas  yang  banyak  digunakan  oleh organisasi  sector  umum,  sehingga  dimensi ini  dapat  memberikan  pelayanan  publik yang cepat, responsif, dan murah. Setelah itu ada  pula  pengawasan  dan  pemeriksaan akuntabilitas  supaya  menghindari  terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme.
3. Akuntabilitas program (program accountability)
Dalam  dimensi  akuntabilitas  ini, memberikan  pertimbangan  mengenai  tujuan yang  ditetapkan  apakah  dapat  tercapai  atau tidak;  serta  apakah  ada  alternatif  program lain  yang  memberikan  hasil  maksimal dengan biaya minimal  atau tidak.
4. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)
Dimensi  akuntabilitas  ini  berkaitan dengan  pertanggung  jawaban atas kebijakan yang diambil kepada masyarakat luas.

## Mekanisme Akuntabilitas  Publik
Mekanisme akuntabilitas dapat diartikan  secara  berbeda-beda  dari  setiap organisasi  hingga  membentuk  perilaku  yang berbeda-beda  pula.  Dalam  hal  ini  untuk memenuhi  terwujudnya  sektor    publik  yang akuntabel.  Mekanisme  akuntabilitas  harus memliki dimensi akuntabilitas yaitu, akuntabilitas  hukum  dimana  akuntabilitas hukum  terkait  dengan  kepatuhan  terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan.
Akuntabilitas proses dimana akuntabilitas  ini  terkait  dengan  apakah proses  yang  digunakan dalam melaksanakan tugas  sudah  terlaksana  cukup  baik  atau belum dalam pemberian pelayanan,
pengawasan hingga pemeriksa untuk
menghindari  terjadinya  kolusi,  korupsi  dan nepotisme (Djalil,  2014).
Peraturan  Presiden  Nomor  29 Tahun 2014 mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Dijelaskan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan  keberhasilan  suatu  instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan  program  dan  kegiatan  yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan  dalam  rangka  mencapai  misi secara terukur dengan sasaran.
Akuntabilitas  sebagai  salah  satu prinsip  good  governance  berkaitan  dengan pertanggung jawaban pimpinan atau keputusan  dan  hasil  yang  dicapai  sesuai dengan  wewenang  yang  dilimpahkan dalam pelaksanaan  tanggung  jawab  mengelola organisasi  serta,  akuntabilitas  program  yaitu apakah  tujuan  yang  ditetapkan  dapat tercapai atau  tidak  dan  akuntabilitas kebijakan  yaitu  terkait  dengan  pertanggung jawaban  pemerintah  atas  kebijakan  yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakatluas.  Lembaga  pemerintah  yang berakuntabilitas publik.
Masyarakat dalam melakukan control  mempunyai  rasa  tanggung  jawab besar  untuk  kepentingan  bersama,  bukan hanya  kepentingan  kelompok  atau golongan
saja.  Dari  segi  untuk  mengimplementasikan terdapat  pada  asas  umum  penyelenggaraan pemerintahan  sesuai  dengan  pasal  20 undang-undang  nomor  32  tahun  2004 tentang  pemerintah  daerah,  di  antaranya yaitu  asas  akuntabilitas  menyatakan  bahwa setiap  tindakan  dan  kinerja  pemerintah, wajib  untuk  di  pertanggung jawabkan. Baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang  berada  diatasnya.  Peranan  pemerintah dalam  keberhasilan  proses  pelaksanaan kegiatan  atau  program  sangatlah  penting. Pemerintah memegang peranan dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan.(Utami, 2014)
Akuntabilitas  itu  sendiri  tidak hanya diperlukan  bagi  pemerintah  saja  akan  tetapi juga  bagi  masyarakat.  (Waluyo,  2015) akuntabilitas  bagi  masyarakat  seharusnya dibarengi  dengan  adanya  sarana  yang  sama bagi  seluruh  masyarakat  untuk  melakukan control  terhadap  pemerintah.  Jika  akses  ini diberikan  oleh  pemerintah  maka  sarana tersebut  bias  dimanfaatkan  untuk  berperan serta dalam melakukan  kontrol.
Pada  dasarnya,  landasan  utama proses  penyelenggaraan  pemerintah  yang baik  adalah  akuntabilitas.  Karena  itu, aparatur  harus  mempertanggung  jawabkan seluruh  aktivitas  dan  pelaksanaan  kerjanya kepada  publik.  Akuntabilitas  juga  terkait
dengan  kewajiban  untuk  menjelaskan  dan menjawab  mengenai  apa  yang  telah, sedang dan  direncanakan  akan  dilakukan organisasi sector pubik (Mahmudi,2009:9). Kenyataannya bahwa untuk mencapai sebuah keberhasilan pemerintah yang akuntabel  harus  memiliki  prinsip  –  prinsip. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan  pemerintah  secara  terbuka, cepat,  dan  tepat  kepada  masyarakat mampu memberikan  pelayanan  yang  memuaskan bagipublic  mampu  memberikan  ruang  bagi masyarakat  untuk  terlibat  dalam  proses pembangunan  dan  pemerintahan.  Mampu menjelaskan dan mempertanggung jawabkan  setiap  kebijakan  public  secara proposional.  Adanya  sarana  bagi  public untuk  menilai  kinerja  pemerintah  melalui pertanggung  jawaban  publik,  masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah (mahmudi, 2014).
Sehubungan dengan isu akuntabilitas tersebut, para penjabat publik dituntut untuk meningkatkan  kinerjanya  secara  sungguh- sungguh  agar  dalam  memberikan  laporan pertanggung jawaban sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan secara benar.
Beberapa metode untuk menegakkan akuntabilitas  antara  lain  yaitu,  control legislative yaitu dimana legislative
melakukan  pengawasan  terhadap  jalannya pemerintahan  melalui  diskusi  dan  sejumlah komisi  didalamnya,  jika  komisi  tersebut dapat  berfungsi  secara  efektif  maka  dapat meningkatkan kualitas pembuatan keputusan dan  mengawasi  penyalahgunaan  kekuasaan pemerintah melalui investigasi dan menegakkan kinerja. Akuntabilitas
penyelengaraan pemerintahan dalam pelayanan  public  dapat  ditegakkan  melalui struktur  pemerintah  yang  terdesentralisasi dan partisipasi. Kontrol administratif internal,  serta  media  masa  dan  opini publik, efektivitas berbagai metode dalam menegakkan akuntabilitas tergantung tingkat dukungan media masa dan opini publik,

## KESIMPULAN.
1.  Untuk  mewujudkan  akuntabilitas  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  maka harus didukung tersedianya secara memadai  beberapa  aspek  seperti  sumber daya aparatur/pegawai yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas 2.  Akuntabilitas  merupkan  kewajiban  pihak pemegang  amanah  untuk  memberikan pertanggung jawaban, menyajiakan, melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala aktifitas  dan  kegiatan  yang  menjadi pertanggung  jawaban,  kepada  pihak pemberi amanah, (principal) yang
memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk meminta pertanggung jawaban tersebut

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Dwiyanto.  (2002).  Pemerintah  yang efesien,  Tanggap  dan  Akuntabel Kontrol  atau  etika,  Jakarta  :jurnal kebijakan dan Administrasi Publik
Andi  Trenggono,  B.P.  (2007).  Kebijakan Pelayanan  Masyarakat.  Jakarta  : Makalah, LAN.
Djalil , Rizal. ( 2014) . Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca. Reformasi. Jakarta: PT
Semesta Rakyat Merdeka
LAN BPKP, 2000. Pengertian luas
Akuntabilitias Pelayanan Publik.
Jakarta : Modul sosialisasi
Mahmudi.  (2015). Manajemen Kinerja Setor
Publik, edisi ke-3 Cetakan Pertama
Mardiarsmo.  (2002).  Otonomi  Daerah  dan manejemen keuangan
Daerah. Yogyakarta : Andi
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor publik, Yokyakarta : Andi
Ratminto, dan Atik SW. (2009). Karakteristik pelayanan Publik.
Jakarta : pelayanan public
Utami , C.  W.  ( 2014 ).  Manajemen  Ritel :Strategi  dan  Implementasi  Ritel Modern. Jakarta: Salemba  Empat.
Utami.  (2014).  Manajemen  Ritel:  Strategi dan  Implementasi  Ritel  Modern, Jakarta Salemba Empat