The Strategies and Barriers of the Implementation Qanun Khalwat to Prevent Misbehaviorous of Banda Aceh Adolescent
Abubakar dan Anwar Dosen Universitas Serambi Mekkah Lemlit_usm@yahoo.com

## Abstrac
Although the Syariat Islam have taken place more teen years, fenomenally the adolescence’s behavior  during  this  time  do  not  change  according  to  Syariat  Islam,  even  its  indication  to  be warry, such as same adolescence’s case which was found latly as narkoba till freesex, that case has  be  able  to  catagorized  as  juveneli  deliquence,  similarly  the  report  of  Dinas  Syariat  Islam Aceh  Province  in  2009  it  has  accured  the  increasement  of  khalwat  violation  significanly.  In Banda  Aceh 2006 there where 132 cases (42 heavy cases, 96 light cases), in 2007 there were 149 cases (47 heavy cases, 102 light cases) in 2008 there were 103 cases (22 heavy cases, 77 light  cases)  in  2009  there  were  91  cases  (21  heavy  cases,  70  light  cases)  and  last  one  untill Pebruari 2010 there were 3 cases of heavy khalwat, of the whole cases wich was found most of the actor were the adolescence.        The result of data processing was found more violation of khalwat by the adolesencence as level as university students showed data wich more woory, for example SMA students of Banda Aceh have done freesex 6,42%, while students of university 12,02%.  This  indication  show  that  that  adulesecence  of  Banda  Aceh  have  done  the  heavy violation  of  Qanun  Khalwat/Meusum.  This  cases  is  adopt  to  Dinas  Kesehatan  dan  Unicef finding  that  10%  of  PSK  in  Aceh  were  university  students.              There  for  several  strategies could  covered  to  optimalize  the  implimentation  of  Qanun  Khalwat,  among  athers  :  the development of a village structure proportionally, the village structure which has been existed during  this  time  having  five  Kaur,  namely  Kaur Pemerintahan,  Kaur  Pembangunan,  Kaur Keuangan and Kaur umun and Kesra . It is nacessery to add one more kaur that is Kaur Syariat Islam ,  That  kaur  should  be  lead  by  its  figure  arising  from  each  village  which  posses  various criterian  suited  to  characteristic  of  their  duties,  the  adition  of  Kaur  Syariat  Islam  could  be concentrated especially to the village that has done more violation. It is also neseeary to make a working  contract  with  owners  of  the  hostles,  renting  houses,  hotels,  guest  houses,  cafetarias, barber shops/saloon, warnet, warmang and athers concerning their consistence of implimenting and keeping Syariat Islam in their regions, As it was implied in Qanun No. 5 Syariat Islam and Qanun No. 14 about Khalwat especially section 6 and 7 a long with section 25, verses a and b. It  is  essencial  to  exist  a  good  team  work  with  various  elements  in  the  community,  it  is importent to guid them especially to the adulesence either to the adulesence as level as senior higt shcool or university, because 70% of the adolesecences at the stage of education institution mentioned have done misbehaviour.       The responsibility iis only as suggestions during this time so, for the next time, this could formed to be more light or binding and posses sanction for the leader if he makes violations, even, it is begins from administrative sanction to taking out of a  legalization  letter.  The  sunction  given  during  this  time  is  not  serious,  the  comporation  of giving  sunction  do  not  refer  to  violation  of Qanun  Khalwat and Syariat  Islam but  it  is  more tendency  to  the  comporation  of  economics,  so,  the  implimentation  of  Syariat  Islam  at  the institution always become a problem. There were not a legalization of Qanun Jinayat, actually WH  do  not  have  exsisted  a  formal  legalization  in  making  succesful    the  implementation  of Syariat  Islam,  therefore,  it  is  important  to  privide  a  law  umbrella  that  more  adequate  to impliment Syariat Islam completly, begining from catching, BAP, till to the Court, most of the part  of  the  cases  have  been  provide  in  Rancangan  Qanun  Jinayat  Syariat  Islam  in  2009,  that
written  in  22  chapter  and  253  sections,  neverlees  untill  now,  it  is  not  legalized  by  a  Aceh Governor without real reasons.
Key words : Qanun Khalwat , misbehaviorous and adolescenct

## PENDAHULUAN
Meskipun  Syariat Islam telah berlangsung lebih 10 (sepuluh) tahun, secara fenomenalogy prilaku  remaja  selama  ini  tidak  mengalami  perubahan,  bahkan  menunjukkan  indikasi  yang mengkhawatirkan  dan  peningkatan  persentase  penyimpangan,  baik  ketika  mereka  berada  di lembaga, bahkan lebih parah ketika mereka berada di luar, seperti beberapa kasus remaja yang ditemukan  akhir-akhir  ini,  dari  narkoba  sampai free  sex (Abubakar  dan  Anwar  Thn.  2007), sudah  dapat  dikatagorikan  sebagai juvenile  delinguency atau  remaja  berprilaku  menyimpang yang  mengandung  resiko  tinggi  (Kartono  1986  :  8-9).    Hal  ini  terjadi  karena  nilai-nilai  Islam yang diberlakukan di Aceh belum bisa masuk menjadi nilai-nilai struktural formal,  dalam  berbagai kehidupan  masyarakat    termasuk  program  pendidikan,  sehingga  prilaku-prilaku  tersebut    dengan mudah berkembang. seperti beberapa kasus remaja yang ditemukan akhir-akhir ini, dari narkoba sampai free  sex (Abubakar  dan  Anwar  Thn.  2007),  marak  terjadi  sudah  dapat  dikatagorikan sebagai juvenile  delinguency atau  remaja  berprilaku  menyimpang  yang  mengandung  resiko tinggi  (Kartono  1986  :  8-9).  Demikian  juga  halnya  dengan  Laporan  Dinas Syariat  Islam Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Tahun  2009,  Di  Banda  Aceh  sejak  tahun  2006  terdapat 132 kasus (42 kasus berat, 90 kasus ringan), tahun 2007 terdapat 149 kasus (47 kasus berat, 102 kasus  ringan),  tahun  2008  terdapat  103  kasus  (22  kasus  berat,  77  kasus  ringan),  tahun  2009 terdapat 91 kasus (21 kasus  berat, 70 kasus ringan) dan sampai dengan Februari 2010 terdapat 6  kasus khalwat berat.  Dari  keseluruhan  jumlah  kasus  yang  ditemukan,  sebagian  besar pelakunya  adalah  remaja,  hal  ini  cukup  sejalan  dengan  studi/survei  yang  dilakukan  oleh Departemen Kesehatan (Depkes) RI dan the United Nations Children’s Fund (Unice f), tercatat bahwa  dari  jumlah  Pekerja  Seks  Komersil  (PSK)  yang  beroperasi  di  Aceh,  10  persen  di antaranya  tergolong  berpendidikan  tinggi  atau  berstatus  mahasiswi.  Dari  berbagai  prilaku menyimpang dan  khalwat yang terjadi selama ini 90% terjadi pada remaja (Dinas Syariat Islam 2009).  70%    lebih  berada  pada  kelompok  remaja,  yang  berumur  15  tahun  ke atas, ini    berarti pada  umumnya,  usia  ini  mereka  sedang  duduk  di  Sekolah    Menengah  Atas  (SMU)  dan perguruan tinggi, di bawah dan di atas usia peruguruan tinggi  kejahatannya menurun (Kartini Kartono 1996 : 8-9).
Menurut Qanun No. 14 Tahun 2003, khalwat /mesum  adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan
perkawinan.  Bentuk  larangan  terhadap khalwat adalah  segala  bentuk  kegiatan,  perbuatan  dan keadaan  yang  mengarah  kepada  perbuatan zina ,  sehingga qanun ini  kemudian  ditetapkan dengan  tujuan    menegakkan Syariat  Islam dan  adat,  melindungi  masyarakat  dari  berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan, mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina , meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat /mesum, serta dan menutup peluang terjadinya kerusakan moral.
Untuk  memakasimal  Qanun  Khalwat  tersebut  dituntut  keterlibatan  semua  pihak sesuai dengan fungsinya, dan perlu dirumuskan format keterlibatan yang jelas,  penelitian  ini kiranya  dapat  ditemukan    bagaimana  strategi  pengimplimentasian    qanun  khalwat  tersebut dalam  pencegahan  prilaku  khalwat  pada  remaja  Kota  Banda  Aceh  dapat  efektif,  dengan rumusan  tujuan  antara  lain  sebagai  berikut  :    a.  Untuk  menggali  sejauhmana  pelanggaran Qanun No.  14  Tahun  2003  Tentang Khalwat oleh  para  remaja  Kota  Banda  Aceh,  b.  Untuk menggali  bagaimana  strategi  penerapan  Qanun  No.  14  Tahun  2003  tentang  Khalwat  pada remaja  Kota  Banda  Aceh  supaya  berjalan  dengan  efektif,  c.  Untuk  menemukan  bagaimana peran dan fungsi instansi terkait dalam  penerapan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat pada  masyarakat  Kota  Banda  Aceh,  d.  Serta  menemukan  kendala  –  kendala  apa  saja  yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait dalam penerapan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat pada masyarakat Kota Banda Aceh.

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Defenisi dan fungsi Qanun
Dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  Pasal  31  (1)  dinyatakan  bahwa “ Ketentuan  pelaksanaan  Undang-Undang  ini  yang  menyangkut  kewenangan  Pemerintah ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah, ” sedang  pada  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa “ Ketentuan  pelaksanaan  Undang-Undang  ini  yang  menyangkut  kewenangan  Pemerintah Provinsi   Nanggroe  Aceh  Darussalam  ditetapkan  dengan  Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam.” Sedang pengertian Qanun , dalam Pasal 1 angka 8 dinyatakan “ Qanun Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  adalah  Peraturan   Daerah  sebagai  pelaksanaan  undang-undang di  wilayah  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi khusus ”.
Dari  ketentuan  ini  terlihat  bahwa Qanun Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  (untuk selanjutnya di singkat qanun ) adalah peraturan untuk melaksanakan otonomi khusus dalam hal yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  provinsi.  Dengan  demikian  walaupun  dari  satu  segi
qanun adalah  peraturan  daerah,  tetapi  dari  segi  lain qanun tidak  tunduk  kepada  peraturan pemerintah  karena qanun berada  langsung  di  bawah  undang-undang  termasuk  kedudukan qanun dalam hubungan dengan pelaksanaan Syari’at Islam sebagai salah satu otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh.  Qanun memiliki fungsi antara lain sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan  peraturan  hal-hal  yang  belum  jelas  yang  oleh  undang-undang otonomi khusus diminta (diserahkan) kepada qanun untuk mengaturnya.
2. Menyelenggarakan  pengaturan  hal-hal  yang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu undang-undang
3. Menyelenggarakan  pengaturan  hal-hal  yang  belum  diatur  oleh  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi yaitu undang-undang.

## B. Wilayatul Hisbah (WH)
Wilayatul Hisbah (polisi syariat), merupakan suatu institusi yang bertugas  mengawasi, membina  dan  melakukan  advokasi  terhadap  pelaksanaan  syariat  islam  di  Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam. Sehubungan dengan peranan wilayatul hisbah ini, pasal 4 Surat  Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 1 Tahun 2004 menjelaskan bahwa : 1. Wilayatul Hisbah mempunyai tugas :
a. Melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  dan  pelanggaran  peraturan  perundang- undangan dibidang Syariat Islam.
b. Melakukan  pembinaan  dan  advokasi  spiritual  terhadap  setiap  orang  yang  berdasarkan bukti  permulaan  patut  diduga  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam .
c. Pada  saat  tugas  pembinaan  mulai  dilakukan, Muhtasib perlu  memberitahukan  hal  itu kepada Penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku.
d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam kepada penyidik.
2. Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi : a. Memberitahukan  kepada  masyarakat  tentang  adanya  peraturan  perundang-undangan  di bidang Syariat Islam .
b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam .
c. Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (1) huruf b meiputi :
1. Menegur,  memperingatkan  dan  menasehati  seseorang  yang  patut  diduga  telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam .
2. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam .
3. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui Rapat Adat Gampong .
4. Memberitahukan  pihak  terkait  tentang  adanya  dugaan  telah  terjadi  penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.
Selanjutnya  pada  pasal  5  berdasarkan  Surat  Keputusan  Gubernur  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam No. 1 Tahun 2004 menjelaskan bahwa :
a. Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan :
1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syariat Islam .
2. Menegur,  menasehati,  mencegah,  dan  melarang  setiap  orang  yang  patut  di  duga  telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam .
b. Muhtasib berwenang :
1. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat.
2. Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran.
3. Meminta  keterangan  identitas  setiap  orang  yang  patut  diduga  telah  dan  sedang  melakukan pelanggaran.
4. Menghentikan kegiatan tang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan.
c. Dalam  proses  pembinaan, Muhtasib berwenang  meminta  bantuan  kepada Keuchik dan Tuha Peut setempat.
d. Muhtasib dalam  menjalankan  tugas  pembinaan  terhadap  seseorang  yang  diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 kali dalam masa tertentu.
e. Setiap  orang  yang  pernah  mendapat  pembinaan  petugas Muhtasib ,  tetapi  masih melanggar diajukan kepada penyidik.

## C. Remaja dan Perkembangannya.
Remaja  merupakan  masa  transisi,  suatu  masa  di  mana  periode  anak-anak  sudah terlewati dan di satu sisi belum dikatakan dewasa. Lazimnya masa remaja di mulai saat anak- anak secara seksual menjadi matang. Masa remaja berlangsung antara usia 12 sampai 21 tahun dan terbagi menjadi masa remaja awal usia 12-15 tahun, masa remaja pertengahan usia 15-18 tahun, dan masa remaja akhir usia 18-21 tahun.
Tahap perkembangan masa remaja dibagi menjadi tiga tahap  yaitu :
1. Masa  Remaja  Awal  (12-15  tahun),  dengan  ciri  khas  antara  lain  lebih  dekat  dengan  teman sebaya, ingin bebas dan lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berpikir abstrak.
2. Masa  Remaja  Tengah  (15-18  tahun),  dengan  ciri  khas  antara  lain  :  mencari  identitas  diri, timbulnya keinginan untuk kencan, mempunyai rasa cinta yang mendalam, mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, berkhayal tentang aktifitas seks.
3. Masa  Remaja  Akhir  (18-21  tahun),  dengan  ciri  khas  antara  lain  :  pengungkapan  identitas diri,  lebih  selektif  dalam  mencari  teman  sebaya,  mempunyai  citra  jasmani  dirinya,  dapat mewujudkan rasa cinta, mampu berpikir abstrak.
Remaja  sudah  dapat  berpikir  secara  abstrak  dan  hipotesis.  Seorang  remaja  tidak  lagi terbatas pada hal-hal yang aktual, serta pengalaman yang benar-benar terjadi. Dengan mencapai tahap  operasi  formal,  remaja  dapat  berpikir  dengan  fleksibel  dan  kompleks.  Seorang  remaja mampu  menemukan  alternatif  jawaban  atau  penjelasan  tentang  suatu  hal.  Hal  ini memungkinkan  remaja  berpikir  secara  hipotetis.  Remaja  sudah  mampu  memikirkan  suatu situasi yang masih berupa rencana atau suatu bayangan.
Remaja  dapat  memahami  bahwa  tindakan  yang  dilakukan  pada  saat  ini  dapat  memiliki efek  pada  masa  yang  akan  datang.  Dengan  demikian,  seorang  remaja  mampu  memperkirakan konsekuensi  dari  tindakannya,  termasuk  adanya  kemungkinan  yang  dapat  membahayakan dirinya. Namun, tidak semua remaja berpikir secara operasional formal sepenuhnya.

## D. Tahap Perkembangan Karakteristik Prilaku  Remaja
Prilaku    merupakan  bentuk  karakter    yang  diperankan  oleh  setiap  individu  yang  di  pilih, tidak  muncul  kebetulan  untuk  memperoleh , (Lee  J  Cronbach  1970:7 ),  Setiap  prilaku  yang diperankan  oleh  setiap  individu  adalah  perwujudan  dan  akumulasi  dari  pengetahuan,  norma, nilai  dari  lingkungannya.  Pada  karakter  ini  remaja  seringkali  memposisikan  dirinya  sebagai bagian  dari  kelompoknya  baik  dalam  bergaul,  belajar  dan  dalam  berbagai  kecendrungan berprilaku akibat pengaruh external.
Prilaku  yang  mereka  lakukan  merupakan  bentuk  dari  karakternya  sebagai  remaja  yang biasanya  disebabkan  oleh  kecenderungan-kecenderungan  sesuai  dengan  masing-masing karakternya.  Menurut  Lee  J.  Cronbach  1970  :  578)  menggambar  ada  lima  karakter  manusia yaitu;

## 1. The amoral
The amoral merupakan bentuk karakter manusia yang paling dasar misalnya pada anak kecil  belum memiliki konsep tentang baik dan buruk, setiap tindakannya hanya dimotivasi oleh
keinginan  phisiknya.  Keinginan  berbuat  dan  memiliki  merupakan  ekspresi  dari  emosionalnya berhubungan dengan sejauh mana yang di ketahui dan diamati.
Setiap  tindakan  –  tindakan  yang  lahir  dari  karakter  anak-anak  tersebut    tidak  membawa konsekwensi  yang  berarti  bagi  orang  lain  dan  nilai-nilai  agamanya,  karena  semua  orang menganggap  prilaku  anak-anak  pada  karakter  ini  adalah  sesuatu  yang  tidak  perlu dipermasalahkan.

## 2. The Self – Centered Level
Merupakan bentuk prilaku yang mengacu kepada harapannya pada orang lain, di mana prilaku  yang  terjadi  pada  seseorang  disadari  oleh  orang  lain,  dia  akan  bahagia  dengan berprilaku  demikian  karena  prilakunya  mendapat  respon.  Prilaku  yang  dilakukan  terutama sering kali hanya untuk kepuasan dirinya.

## 3. The Conventional Level
Prilaku conventional sering disebut juga dengan prilaku conforming yang dipelajari dari pergaulannya.  Mereka  sering  kali  melakukan  prilaku  yang  biasanya  dilakukan  walaupun prilaku itu tidak  sesuai dengan kebiasaannya dahulu, karena menurut pertimbangannya adalah normal dalam kelompoknya.
Prilaku  konvensional  adalah  prilaku  realistis    di  mana  seseorang  melakukan  suatu tindakan berdasarkan Out of expediency bukan berdasarkan pemikiran baik atau salah. Prilaku yang dia lakukan lebih banyak untuk memperoleh pengakuan sosialnya   dari pada keuntungan yang akan diperolehnya.

## 4. The Irrational-Conscientious Level
Pada  tingkat  ini  prilaku  yang  dilakukan  oleh  seseorang  melalui  suatu    proses  kritilisasi diri  ( self-criticism )  sehingga  membentuk  seseorang  dalam  berprilaku,  seluruh  tindakannya untuk mencapai tujuan yang di inginkan.
Sesuai pula dengan Freud, ada dua tipe penilaian diri oleh setiap manusia yaitu ego dan superego . Ego merupakan  mekanisasi  pemikiran  yang  menjaga  seseorang  terhadap  dunia luar dan  membantunya  untuk  mencapai  tujuan  luarnya  ( realistically ).  Sedangkan superego adalah sesuatu yang menjaga seseorang dari suatu tindakan artinya superego berhubungan conscience atau suatu nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat ( the conscience or system of values or norms of society ).
Remaja  pada  usia pubertied kecendrungan  prilakunya irrational karena  lebih  banyak dilakukan  untuk  memperoleh  keinginannya  tanpa  memperhatikan  nilai  kontrolnya  ( superego )
sesuai atau tidak dengan norma.  Dalam bentuk ini muncullah istilah-istilah remaja “gaul” dan ”tidak  gaul”,  Trend,  maco  dll,    digambarkan  dengan  menunjukkan  prilaku-prilaku  sesuai dengan dirinya dan kelompok-kelompoknya meskipun sudah menyimpang dari nilai dan masa depan dirinya.

## 5. The Rational  Conscientious Level
Merupakan  tingkatan  prilaku  dewasa  yang  didasari  pada  nilai-nilai  serta  konsekwensi- konsekwensi  terhadap  tindakan-tindakan  yang  akan  dilakukan.  Pada  tahap  ini  para  remaja penuh  pertimbangan  dalam  berprilaku  apakah  keuntungan-keuntungan  yang  diperoleh  atau kerugian-kerugian yang akan di deritanya.
Dari lima kelompok prilaku tersebut yang paling rawan  menjadi prilaku menyimpang adalah The Irrational-Consentious Level. Karena pada tingkat ini  usia mereka berkisar antara 15 sampai dengan 19 tahun, pada usia ini menurut para ahli tingkat perkembangan emosional remaja memasuki tahap paling tinggi (Beihler dalam Sunarto 1999 : 181).  Dan   70% prilaku menyimpang  remaja  terjadi  pada  usia  tersebut  (Kartini  Kartono  1986  :  8).  Serta  tidak  kurang dari  38  prilaku  remaja  menyimpang  di  sekolah  berada  pada  usia  tersebut,  baik  yang  berisiko tinggi maupun tidak  (dalam Zulkifli M. Serambi Indonesia 29 Agustus 2003).
Pada tahap ini titik paling rawan terhadap pengaruh-pengaruh  existensi prilakunya, di mana mereka berada baik di rumah, dalam lingkungan permainan atau di sekolah, dan masalah yang  paling  banyak  yang  menjadi  problematik  remaja  adalah  masalah  yang  berhubungan dengan moral dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakatnya  (Monk 1984 : 25-20).

## G. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prilaku Menyimpang
Sebelum  membahas  lebih  lanjut  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi penyimpangan  prilaku  remaja,  ada  baiknya  terlebih  dahulu  dijelaskan  apan  yang  dimaksud dengan  prilaku  menyimpang  tersebut.  Dengan  mengacu  pada  beberapa  literatur  maka  prilaku menyimpang yang dimaksud adalah suatu prilaku yang dipraktekkan ramaja di luar ketentuan- ketentuan  baik  norma-norma  masyarakat  (agama)  maupun  disiplin  yang  ditetapkan  yang biasanya dijadikan pedoman umum dalam bertindak.
Prilaku  menyimpang  tersebut  seperti  sex  pranikah,  prilaku  sex  yang  terlalu  menonjol, minumas  keras,  narkoba,  vcd  porno  dan  pelanggaran  disiplin  lainnya  yang  dapat  merugikan dirinya  serta  lingkungannya  adalah  kejahatan,  bentuk-bentuk  kejahatan  tersebut  sudah  barang tentu  tidak  muncul  dengan  sendirinya,  tetapi  merupakan  produk  dari  suatu  kondisi  dan masyarakat  dengan  segala  pergolakan  sosial  didalamnya  (James  Coleman  dan  Donald  Cressy
1986  :  409),  semua  prilaku  remaja  itu  sering  juga  disebut  dengan    penyakit  sosial  (Kartini Kartono 1986 : 4).
Prilaku  tersebut  merupakan  bahagian  dari  penyimpangan  dan  di  luar  ketentuan  yang telah digariskan baik sekolah maupun agama. prilaku-prilaku tersebut adalah biang merosotnya pribadi, prestasi dan moral remaja kejurang yang sangat menyeramkan di kemudian hari.
Apabila  tanpa  kontrol  dari  atau super  ego nya  sebagaimana  penjelasan  Freud,  secara emosional mereka sering kali berprilaku demikian yang dianggap sebagai suatu kemajuan dan modern,  padahal  hal    sesungguhnya  itu  adalah  gejala  sakit  sosial  ( social  pathologis ).  Hal  ini terjadi  disebabkan  oleh  suatu  bentuk  penguasaan  nilai-nilai  yang  lemah  dan  faktor-faktor lainnya    sehingga  berkembang  menjadi  prilaku  menyimpang.  Mayoritas  prilaku  kondisi tersebut terjadi pada usia di bawah umur 21 tahun, sedangkan angka tertinggi terjadi pada usia 15  –  19  tahun,  dan  akan  menurun  kembali  ketika  remaja  telah  berusia  lebih  dari  22  tahun (Kartini Kartono 1996 : 8-9).
Dari  beberapa  pengkajian  tentang  remaja  maka  ditemukan  beberapa  faktor  penyebab terjadi prilaku menyimpang antara lain:

## 1). Faktor keluarga
Keluarga  merupakan  unit  sosial  terkecil  yang  memberikan    pondasi  dasar  bagi perkembangan  kepribadian  anak.  Sedangkan  prilaku  menyimpang  merupakan  produk  dari kontitusi defektif mental orang disekitarnya, apakah orang tua, anggota keluarga atau tetangga terdekatnya, semua itu merupakan faktor yang dapat mempengaruhi mental dan perkembangan perasaan  para  remaja  yang  belum  matang  dan  labil,  dan  di  kemudian  hari  proses  ini  menjadi bentuk mental defektif sebagai akibat dari proses internalisasi nilai-nilai lingkungan tadi yang buruk dan jahat.
Karena  itu,  baik  buruknya  struktur  suatu  keluarga  dan  lingkungan  terdekatnya  dapat memberikan  pengaruh  baik  dan  buruk  pula  pada  perkembangan  kepribadian  remaja.  Apabila kualitas keluarga dan tetangga dekatnya baik, maka kemungkinan prilaku menyimpang remaja tidak  terjadi.  Di  samping  itu  bentuk  status  suatu  keluarga  juga  memberikan  andil  yang  besar terhadap remaja, dalam banyak penelitian ditemukan status keluarga yang miskin dan struktur keluarga yang dipimpin oleh singgle parent banyak ditemukan krimalitas remaja (Coleman dan Cressy  1994  :  414-415),  bahkan  Kartini  Kartono  (1990  :  26)  mengatakan  lebih  kurang  90% anak yang melakukan prilaku menyimpang berasal dari keluarga broken home . Oleh sebab itu semakin buruk kualitas keluarga maka semakin besar kemungkinan terjadinya penyimpangan, karena:
a. Kurangnya perhatian, kasih sayang, tuntunan  bimbingan dari orang dekatnya.
b. Kebutuhan  fisik  dan  psikisnya  yang  kurang  terpenuhi  sehingga  mereka  mencari  dengan jalan-jalan yang tidak benar.
c. Kurang  disiplin  hidup  keluarga  terhadap  nilai-nilai  agama,  sehingga  tidak  mampu mengontrol diri ketika tidak ada yang memantaunya.
d. Pengawasan dengan nilai-nilai keislaman dalam keluarga sangat lemah
e. Kurangnya kepaswadaan orang tua terhadap sistem pergaulan anak.
f. Terlalau sayang yang tidak pada tempatnya

## 2). Status Sosial
Angka  statistik  menunjukkan  semakin  rendah  status  sosial,  maka  semakin  besar kemungkinan terjadinya prilaku menyimpang (Marvin Wolfgang 1990  : 402) hal ini mungkin saja  terjadi  di  mana  lingkungan  pergaulan  remaja  dalam  status  ekonomi  yang  memadai, sedangkan  dia  sendiri  merasa  kurang,  mungkin  saja  hal  ini  menimbulkan  prilaku-prilaku menyimpang seperti suka mencuri, menipu teman dan sebagainya.
Namun beberapa peneliti lainnya membantah hal itu, bahwa prilaku menyimpang bisa saja terjadi pada semua tingkat status sosial keluarga, namun tekanan kejahatan lebih besar terjadi pada remaja dalam keluarga yang memiliki status  social ekonomi keluarganya yang buruk.

## 3). Lemahnya Dasar Iman
Benteng  utama  untuk  mencegah  prilaku  menyimpang  yang  paling  kuat  sebenarnya bersumber  pada  remaja  itu  sendiri,  dengan    memperkuat  keimanannya  terhadap  hal-hal  yang dilarang  oleh  agama.  benteng  itu  wajib  di  bangun    sejak  kecil  dengan  hal-hal  yang  lebih sederhana  dahulu  secara  intensif.  Inilah  yang  menjadi  benteng  paling  kuat  sehingga  tidak mudah terpengaruh walaupun lingkungannya jahat.
Untuk itu melalui PP. NAD No. 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam telah di susun  pedoman  dasar  sebagai  upaya  berkembangnya  Syariat  Islam  dalam  segala  aspek kehidupan termasuk  aspek pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Bab IV Pasal 5 ayat  (1) berikut:  Untuk  mewujudkan  keistimewaan  Aceh  di  bidang  penyelenggaraan  kehidupan beragama,  setiap  orang  atau  badan  hukum  yang  berdomisili  di  Daerah  Aceh,  berkewajiban menjunjung  tinggi  pelaksanaan  Syariat  Islam  dalam  kehidupannya,  demikian  juga  dengan qanun-qanun lainnya termasuk qanun khakwat.
Dasar  PP  daerah  tersebut  dan  dalam  berbagai  pasal  lainnyan  merupakan  salah  satu bentuk  pengontrolan  terhadap  berbagai  prilaku  termasuk  prilaku  remaja,  yang  dalam  hal  ini
kiranya    perlu  di  bangun  suatu  konsep  aplikatifnya  sesuai  dengan  bingkai  Syariat  Islam  yang sedang  digalakkan  dalam  upaya  mengelola  prilaku  remaja  yang  cukup  marak  dengan penyimpangan-penyimpangan.    Oleh  sebab  itu  dasar  iman  perlu  di  tanam  di  setiap  rumah tangga secara dini, misalnya dengan memilih sekolah dasar dan menengah yang pembelajaran nilai-nilai  keislaman  lebih  berimbang  dengan  ilmu  lainnya,  atau  dengan  berbagai  pengajaran dan pendidikan lainnya yang memungkinkan keimanan si anak menjadi kuat.

## 4). Lingkungan Pergaulan
Remaja dalam bergaul biasanya berkelompok-kelompok, apakah itu menurut kelompok umur,  sekolah  dan  kelas  atau  memilih  teman  yang  sepaham  dengannya.  Dari  kelompok berkembanglah suatu prilaku, namun hal ini bisa juga sebaliknya mareka berkelompok karena suatu  kesesuaian  terhadap  suatu  simbul-simbol.  (Coleman  dan  Donald  Cressy  1984    :  411). Model-model  menjadi  populer  dikalangan  kelompoknya,  untuk  itu  sering  kita  lihat  simbol  – simbol:  ”anak gaul” , kampungan, udik, kono dan sebagainya.
Mereka  akan  menolok  label-label  yang  bagi  mereka  tidak  modern  dan  ketinggalan zaman, apabila seorang anak memilih teman dengan konsep tadi maka anak tersebutpun akan cenderung berprilaku sesuai dengan anggota kelompok tersebut,  hal ini disebabkan karena : a. Untuk  mendapatkan  perasaan  termasuk  dan  diterima  ( groups  acceptable )  sebagai  bagian suatu kelompok.
b. Untuk  membuktikan  bahwa  dia  termasuk  anak  berani  bukan  ingusan  lagi  dan  tidak  perlu diatur-atur  lagi.  Sehingga  mengurangi  haknya  untuk  memperoleh  pengalaman  baru  dan menyenangkan.
c. Untuk sebuah pengakuan bahwa remaja berbeda zamannya dengan kelompok tua, sehingga sering melahirkan kata-kata, ah.. Bapak kayak tidak pernah muda saja, zaman bapak berbeda dengan zaman kami.

## 5). Jenis Kelamin
Di tinjau dari jenis kelamin maka angka  menyimpang lebih tinggi terjadi pada remaja pria dari pada wanita. Bahkan Sutherland dan Cressey (1984) membanding angka penyimpang remaja  pria  dan  wanita    dengan  15  :  1.  artinya  dalam  lima  belas  kasus  prilaku  menyimpang yang  ditemukan,  hanya  satu  yang  terjadi  pada  prilaku  remaja  wanita.  Hal  itu  dapat  kita  lihat dalam pernyataan mereka berikut: Males dominate the world of crime …. The crime rate for men    greatly  in  excess  of  the  rate  for  women  in  all  nations,  all  communities  a  nations..in Canada for example the ratio of male to fameles convicted of serius offenses is about 15:1. the
difference is even  greater in traditional societie. Angka perbedaannya akan lebih besar lagi apabila di lihat pada negara-negara tradisional dan tertinggal.

## 6). Struktur Sosial
Prilaku  manusia/individu    pada  umumnya  gambaran  dari  struktur  sosialnya,  struktur social  adalah  satu  kesatuan  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  kebudayaan,  yang  didalamnya mengandung  pengetahuan,  nilai  dan  norma.  Bagaimana  bentuk  system  kebudayaan  akan memberikan  nuansa  kepada  model  prilaku  setiap  individu  sehingga  terwujud  dalam  bentuk personalitinya.
Seluruh  prilaku  dan  peran-peran  setiap personality adalah  bentuk  dari  tekan-tekanan yang  secara  empati  terinternalisasi  dalam  diri  seseorang  ( personality ).  oleh  sebab  itu personality setiap  individupun  adalah  cerminan  dari  struktur  sosialnya  yang  pada  umumnya dapat  diprediksikan.  Sebagaimana  terungkap  dalam  ungkapan  para  ahli  sosiologi  berikut  : Social  structure  is  the  ordering  of  everyday  behavior  and  social  relationships  in  a  relatively predictable way (Beth B. Hess Dkk 1985 : 89). Oleh sebab itu, apabila suatu lingkungan yang kurang  baik  membingkai  si  anak,  dan  tanpa  pengawasan  yang  memadai  maka  dapat diprediksikan  anak  tersebut  kemungkinan  besar  akan  berprilaku  kurang  baik  pula  mengikuti struktur sosialnya.

## H. Tujuan Pelaksanaan Syariat Islam
Setiap  aspek  kehidupan  dalam  Syariat  Islam  pelaksanaannya  tidak  hanya  sebatas memerintah,  melarang,  menghalalkan  dan  mengharamkan  tanpa  punya  maksud  dan  tujuan- tujuan  tertentu,  seluruh  hukum-hukumnya    memiliki  ‘ illat (sebab)  yang  dapat  dipahami  atau dijangkau oleh rasio/pikiran manusia serta  mempunyai maksud dan latar belakangnya, kecuali sebahagiannya  yang  bersifat ta’abbudi dan  yang  hikmahnya  tidak  masuk  akal  ( ma’qul )  yaitu ada rincian rahasia di balik pensyari’ataanya itu (Yusuf Qardhawi 1991).
Allah SWT. menjadikan Al-Quran sebagai syifa (obat ) huda (petunjuk) dan rahmat bagi orang-orang  yang  beriman  dan  yang  mengikutinya  sebagaimana  firmannya  :  “Wahai  segenap manusia,  telah  datang  kepadamu ma’izhah (pengajaran)  dari RABBMU dan Syifa (obat)  bagi apa yang di dalam hatimu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman ( Qs. Yunus ayat : 57). Namun barang siapa tidak mentaati seluruh ajaran Allah dan mengabaikannya  tidak akan  berpengaruh  kepada  kekuasaan  Allah  di  langit  dan  dibumi,  dan  segala  maksiat  dan kekufuran  mereka  tidak  akan  mencelakakan  Allah  tapi  justru  segala  itu  akan  kembali  si
pelakunya.  Oleh  sebab  itu  tujuan  pelaksanaan  Syariat  Islam  terutama  sekali  untuk  kebaikan manusia itu sendiri.

## a. Tujuan yang bersifat Dharuriyyaat ( primer)
Tujuan  ini  berfungsi  sebagai  penegak  berbagai  kemaslahatan    dunia  termasuk membentuk  akhlakul  karimah,  jika  hal  ini  tidak  ada,  maka  kemaslahatan  dan  kebaikan  dunia tidak akan tercapai, bahkan akan mendapat kerugian dan kecelakaan sehingga hidupnya sia-sia tanpa masa depan. Untuk memelihara hal ini diperlukan dua hal:
1). Menegakkan tiang-tiang dan sendi-sendi keagamaan dalam setiap kehidupan manusia.
2). Mencegah hal-hal yang dapat merusak sendi-sendi keagamaan manusia baik yang terjadi maupun yang akan terjadi.
b. Tujuan yang bersifat Al-hajiyat (sekunder)
Sebagai  suatu  usaha    rangka  menghilangkan    kesempitan  yang  dapat  mendatangkan kepayahan  dan  kesusahan,  dan  kalaupun  tujuan  ini  tidak  tercapai  hambanya  tidak  sampai menjadi binasa sebagaimana pada tujuan pertama tadi.

## c. Tujuan Tahsinat (bersifat penghias dan pelengkap)
Tujuan syariat yang ke tiga ini adalah suatu usaha untuk mengambil hal-hal yang baik yang ada dalam adat kebiasaan dalam suatu masyarakat dan meninggalkan hal-hal yang buruk, hal- hal yang baik itu di sebut dengan “akhlakul karimah”. Secara formal tujuan pelaksanaan Syariat Islam dapat kita lihat dari kerangka dasar pertimbangan penerapan Syariat Islam di Nad, dapat kita simpulkan sebagai berikut :
1). Bahwa dalam kehidupan rakyat  Aceh  yang religius dan menjungjung tinggi Syariat  Islam, merupakan  modal  dalam  meningkatkan    peran  serta  masyarakat  dalam  mewujudkan keadilan,  kemakmuran,    kesejahteraan  serta  memantapkan  kemampuan  daerah  dalam mengahdapi tantangan global.
2).Untuk menindaklanjuti  UUD Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  dapat  diterapkan  secara  lebih  luas  khususnya  dalam pelaksanaan Syariat Islam, sesuai dengan Qanun Nomor 5 tahun 2000 tentang Syariat Islam serta UU PA Nomor 11 tahun 2006.
3).  Agama  Islam  adalah Rahmatan  lilalamin sebagai  rahmat  bagi  seluruh  alam  dan  telah menjadi kenyakinan masyarakat Aceh sejak dahulu kala, maka diperlukan penjabaran nilai- nilai  kenyakinan  tersebut  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  dalam  berbangsa  dan  bernegara di Daerah Istimewa Aceh.

## I. Pembentukan Prilaku Yang Islami
Beberapa  konsep  pandangan  terutama  dalam  pencegahan  prilaku  menyimpang  perlu kiranya  ditindak  lanjuti  oleh  pihak-pihak  terkait  terutama  dinas  Syariat  Islam  secara  lebih luas  dengan  melibatkan  peran  serta  semua  pihak,  masyarakat,  remaja  sendiri  melalui organisasi-organisasinya,  Pembentukan  suatu  prilaku  yang  lebih  mengikat  memerlukan suatu  proses  yang  panjang  dengan  menekankan  elemen-elemen  strukturnya  (Qanun)  dan dengan tidak mengabaikan elemen-elemen lain.
Melalui  pembentukan  struktur  sosial  yang  ketat  akan  menjadi  suatu  tekanan  yang mengikat  dan  menjadi  terbiasa  ( be  a  customed  to) sesuai  dengan  perjalanan  waktu,  maka yang  tadi  terasa  berat  dapat  terempati  dalam  diri  seseorang  dan  menjadi  kebiasaannya  dan menjadi  struktur  sosialnya  yang  terus  dijadikan  pedoman  bertindaknya.    Orang  mudah digerakkan  dengan  nilai  agama  untuk  beramal  dan  bersedekah  untuk  mendapatkan pahalanya,  tapi  orang  sangat  sulit  digerakkan  untuk  merobah  prilakunya  dengan  hanya diskripsi nilai-nilai agama dan tanpa ada pengawasanya.
Kerja  sama  semua  pihak  sebagaimana  yang  telah  dibicarakan  di  muka  adalah  suatu upaya sinergis semua pihak untuk berperan aktif menbentuk suatu struktur social, sehingga apa saja yang menjadi dosa dan haram dalam nilai agama, juga diikuti oleh dengan tekanan- tekanan (Qanun-Qanun) yang tegas dari berbagai elemen masyarakat. Karena apabila hanya nilai dosa dan haramnya saja yang ditonjolkan itu hanya dapat merubah prilaku sekelompok orang  yang  sudah  dikenal  dengan  tingkat  pemahamannya  terhadap  nilai-nilai  agama.  Oleh sebab  itu  Qanun  merupakan  instrument  penting  yang  menjadi  supranatural  agar  prilaku setiap orang tidak melewati egonya berdasarkan apa-apa yang berlaku.

## METODA PENELITIAN

## A. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  lintas  instansi,  sesuai  dengan  temanya,  maka  akan  difokuskan pada  remaja  dan  istansi  terkait  dalam  Kota  Banda  Aceh    bersifat  deskriptif  ekspolarif.  Yang dimaksudkan  dengan  remaja  dalam  penelitian  ini  adalah  mahasiswa  dari  berbagai  perguruan tinggi dan siswa tingkat SMA dalam wilayah Kota Banda Aceh,

## B. Responden Penelitian
Data  penelitian  terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer    di  peroleh melalui wawancara, kuesioner dan observasi. Sedangkan data sekunder di peroleh melalui studi dokumentas dan kepustakaan.
Populasi  penelitian ini adalah seluruh remaja dari berbagai perguruan negeri/ swasta, dan seluruh  siswa  SMA  negeri  Kota  Banda  Aceh,  serta  beberapa  orang  responden  dari  beberapa instansi terkait seperti MPU, WH, Tokoh Masyarakat dan Dinas Syariat Islam.

## C. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  akan  dilakukan  sesuai  dengan  kelompok  sampel  yang  telah ditentukan, maka dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

## 1). Angket
Yaitu dengan cara menyebarkan sejumlah pertanyaan sesuai dengan  tujuan penelitian kepada responden yang telah ditentukan.
2). Wawancara
Wawancara  digunakan  untuk  memperdalam  serta  menemukan  jawaban-jawaban  yang lebih terperinci yang tidak mungkin terjawab tuntas dan mendetil melalui angket. Wawanacara hanya  akan  dilakukan  terutama  kepada      sumber  data  dari  bebagai  sumber  yang  telah disebutkan  dan  unsur  lain  yang  pandang  kompeten  dan  terkait  dengan  permasalahan  yang diteliti.

## D). Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan data yang terkumpul  diolah dengan pendekatan “Trianggulasi’. Yaitu lebih dari satu metoda, dengan mengawinkan   metoda kuantitatif dan metoda kualitatif. Data   yang terkumpul  melalui  angket  diolah  dengan  bantuan  statistik  deskriptif,    disajikan  dalam  bentuk narasi,  Data  yang  terkumpul  melalui  wawancara,  observasi  dan  seminar  di  olah    dengan pendekatan  deskriptif  kualitatif,  tujuannya  untuk  menggambarkan  katagori-katagori  yang relevan dengan tujuan yang ingin di capai dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pelanggaran Qanun Khalwat oleh Remaja Kota Banda Aceh

## 1. Tingkat Pelanggaran Khalwat/Meusum Remaja Kota Banda Aceh
Hasil  penelitian  sebelumnya  menggambarkan  bahwa  semua  bentuk-bentuk  prilaku menyimpang yang beresiko tinggi masih terjadi pada siswa SMA, seperti Ektasi, ganja, shabu- shabu, minuman keras, bahkan  dari 6,42% remaja SMA Kota Banda Aceh pernah melakukan free sex , factor penyebabnya bermacam-macam salah satu yang  paling mendasar adalah belum
ada  suatu  konsep  pendekatan  yang  khusus  melalui  suatu  usaha  yang  terpadu  antara  lembaga pendidikan, WH dalam pencahagan prilaku tersebut. Untuk itu kiranya tindak lanjut dari hasil penelitian  tersebut  perlu  di  rumuskan  suatu  konsep  sinergis  dengan  pola-pola  remaja  atau melibatkan remaja sendiri sebagai salah unsur pengawasnya. Memang penelitian tersebut tidak difokuskan    khususnya  pada  tingkat  SMA  saja  melainkan  termasuk  mahasiswa,  karena  kedua kelompok  remaja  ini  terindikasi  pelanggaran  khalwat  paling  tinggi  di  Aceh  dan  memiliki karakteristik yang bersamaan.
Dari hasil pengolahan data ditemukan pelanggaran khalwat oleh remaja   menunjukkan data yang  mengkhawatirkan, misalnya pada kalangan remaja SMA Kota Banda Aceh, free sex 6,42% sedangkan pada remaja  mahasiswa free sex mencapai 12,02%, dan 1,82% remaja SMA Kota  Banda  Aceh  pernah  melakukan  tidur  bersama,  dan  14.72%  pernah  melakukan  pelukan dan ciuman bibir,  indikasi ini menunjukkan bahwa remaja Kota Banda Aceh telah melakukan pelanggaran berat qanun khalwat/meusum.
Sebagaimana  yang  pernah  disebutkan  yang  tercatat  sesuai  dengan  Laporan  Dinas Syariat  Islam Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Tahun  2009,  terjadi  peningkatan pelanggaran khalwat yang  cukup  signifikan.  Misalnya  pada    tahun  2005  terdapat  8  kasus khalwat , pada tahun 2006 terjadi peningkatam menjadi 21 kasus khalwat , tahun 2007 terdapat 127  kasus khalwat dan  tahun  2008  terdapat  491  kasus khalwat .  Di  Banda  Aceh  sejak  tahun 2006 terdapat 132 kasus (42 kasus berat, 90 kasus ringan), tahun 2007 terdapat 149 kasus (47 kasus berat, 102 kasus ringan), tahun 2008 terdapat 103 kasus (22 kasus berat, 77 kasus ringan), tahun  2009  terdapat  91  kasus  (21  kasus    berat,  70  kasus  ringan)  dan  sampai  dengan  Februari 2010 terdapat 6 kasus khalwat berat.

## 2. Pelanggaran Khalwat/Meusum pada Tempat Usaha
Di  samping    pada  remaja  pelanggaran  qanun  khalwat  juga  terjadi  pada  berbagai kalangan  usaha,  misalnya  pada  usaha  salon,  hasil  penggalian  informasi  dari  berbagai  kasus pada  umunya  usaha  salon  dan  rumah  kecantikan  di  Kota  Banda  Aceh  melanggar  qanun khalwat/meusum  serta  beberapa  qanun  yang  berhubungan  dengan  Syariat  Islam  lainnya,  baik dalam  bentuk  menyediakan  fasilitas    sehingga  terindikasi  turut  serta  membantu  terjadi pelanggaran qanun Khalwat/Meusum sesuai dengan Bab III pasal 4, pasal 5, pasal dan pasal 7.
Pelanggaran ini sudah dapat dikatagorikan berat karena telah mengandung saksi hukum sesuai  dengan  Bab  VII  pasal  22    ayat  1,  2  dan  3,  bahkan  pada  pada  pasal  25  apabila pelangganya  adalah  badan  hukum/badan  usaha  maka  penangungjawabnya  akan  mendapat sanksi  hukum,  anehnya  kebanyakan  salon  yang  paling  banyak  melanggar  qanun  ini  mencapai
80% adalah pemiliknya orang Aceh,  anehnya lagi, pemiliknya sendiri kadang kala juga sebagai PSK kalau “stok” yang tersedia “habis”, (Danton WH Kota Banda Aceh 2010).

## 3. Warung  Internet  (Warnet)  dan  Warung  Remang-Remang  (Warmang)  Pendorong Maraknya Khalwat/Meusum Remaja Kota
Badan  usaha  yang  melanggar  Syariat  Islam  yang  sangat  erat  kaitannya  dengan  Qanun Khalwat/Meusum  adalah  Usaha  Internet  dan  warmang,  saat  ini  usaha  internet  di  Kota  Banda Aceh berjumlah 68 unit, yang tersebar di sekitar pusat pertokoan, kawasan pendidikan bahkan di kawasan pedesaan dalam Kota Banda Aceh.
Dari jumlah tersebut tidak satupun usaha warnet yang membuat proteksi terhadap situs- situs  pornografi,  dan  tidak  satupun  usaha  internet  yang  membuat  aturan  terhadap  umur pengunjungnya, anak-anak usia SD sekalipun dapat dengan leluasa keluar masuk warnet hanya dengan  syarat    mereka  bisa  bayar,  sehingga  dengan  fasilitas  sarana  dan  prasana  disediakan secara  bersekat-sekat,  menyebabkan  lebih  87,23%  remaja  dan  anak-anak  yang  mengunjungi internet  selalu  mengunduh  situs-situs  pornograhi,  meskipun  tujuan  sebelumnya  adalah  untuk kepentingan  lainnya,    bahkan  ruang  yang  bersekat-sekat  sering  dijadikan  oleh  remaja  secara berpasangan sebagai tempat bermesum ria yang paling aman.
Demikian juga anak-anak dan remaja yang memiliki HP canggih,  Meskipun belum ada studi  khusus,  namun  dinyakini  mereka-mereka  yang  sering  terlibat  pornograhi  memiliki korelasi yang siknifikan melanggar qanun khalwat/Meusum, hal ini sangat berbahaya terutama sekali  bagi  anak-anak  di  bawah  umur,  Dengan  demikian    usaha  internet  ini  secara    langsung dan  secara  tidak  langsung  melanggar  qanun  khalwat/meusum  karena  dapat  mengarah  kepada perbuatan khalwat/meusum bahkan secara lebih luas melanggar UU Pornografi dan Porno Aksi dan berbagai qanun Syariat Islam lainnya.
Pelanggaran lainnya terhadap qanun khalwat juga sering kali terjadi di seputar Jalan T. Nyak  Arief  dan  berbagai  lokasi  lain,  yang  sering  disebut  dengan  warung  remang-remag (Warmang), pelanggaran pada lokasi ini biasanya duduk berduan di berbagai sudut lampu yang remang-remang seperti di berbagai outlet roti bakar dan burger, lebih dari 80% (data WH Kota 2010)  menunjukkan  remaja  yang  mengunjungi  lokasi  tersebut  melakukan  pelanggaran  qanun khalwat/meusum,  karena  berduaan  bukan  hanya  di  tempat  tertutup  malah  di  tempat  terbuka, lokasi  ini  dan  tempat  usaha  seperti  itu  perlu  juga  mendapat  perhatian    yang  serius  dalam melaksanakan qanun ini.

## 4. Pelanggaran Khalwat/Meusum di Pantai
Pelanggaran  qanun  khalwat/Meusum  yang  lebih  parah  sering  terjadi  di  sekitar  pantai, salah satu pantai yang paling banyak dikunjungi warga  Kota  Banda Aceh adalah Ulee  Lheue, Pantai  Ulee  Lheue  tercatat  sebagai  salah  satu  pantai  yang  parah  dalam  pelanggaran khalwat/meusum,  bahkan  pasca  Tsunami  sejak  tahun  2006,  Ulee  Lheue  tidak  hanya  di  kenal sebagai area pelanggar khalwat, baik mandi bersama di pagi hari dan meusum pada malam hari, pada waktu itu sampai dengan akhir 2009 di kenal juga sebagai tempat transaksi miras yang di kenal dengan berbagai modus, baik melalui gelas dan modus-modus dalam botol “aqua” dalam kurun  waktu  tersebut  kasus-kasus  pelanggaran  di  wilayah  tersebut,  di  kenal  benar-benar komplek di mana didalamnya terlibat tidak hanya remaja namun termasuk berbagai unsur dari beberapa  elemen  yang  memiliki  berbagai  kekuatan  dan  pengaruh  (Geuchik  Desa  Ulee  Lheu 2010).

## 5. Pelanggaran Amanat Qanun dan Ajaran Islam
Pendiskripsian  beberapa  lokasi  dan  bentuk  pelanggaran  di  atas  hanya  untuk memudahkan  peneliti  menemukan  bagaimana  konsep  penerapan  qanun  tersebut  secara sempurna  baik  melalui  peningkatan  peran  unsur-unsur  terkait  secara  langsung,  maupun menemukan  format-format  keterlibatan  masyarakat  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Bab  IV pasal 8 ayat 1 dan 2 dengan konkrit, sehingga pelanggaran qanun tersebut dapat di tekan secara siknifikan.
Menjawab  permasalahan  itu  kiranya  perlu  dicermati  terlebih  dahulu  secara  teoritis, berdasarkan  perspektif  sosiologis,  bahwa  pelanggaran  setiap  qanun  sebenarnya  dapat diklasifikasikan dalam  tiga  bentuk pelanggaran. Perlanggaran pertama adalah, pelanggaran yang  diakibatkan  karena  mengabaikan  perintah  dan  kewajiban  yang  tersirat  pada  setiap  pasal dan  ayat-ayat  yang  terkandung  dalam  qanun,  misalnya  pada  qanun  khalwat  pasal  5 menyatakan,  bahwa  setiap  orang  di  larang  melakukan  khalwat/meusum,  dalam  pasal  ini  jelas bahwa  setiap  orang  yang  melanggar  pasal  ini  adalah  akan  mendapat  sanksi,  sebagaimana tertuang dalam ketentuan ‘uqubat berupa cambuk paling tinggi 9 (Sembilan) kali dan minimal 3 (tiga)  kali  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  10.000.000  dan  paling  rendah  Rp.  2.500.000, pemahaman  seperti  ini  cukup  jelas,    karena  sasarannya  juga  jelas,  yaitu  pelaku khalwat/meusum.
Untuk  mencegah  hal  tersebut  perlu  system  pengelolaan  agar  setiap  orang  tidak melanggar  atau  tidak  tersedia  kesempatan  melanggar,  qanun  itu  juga  mengatur  dan  memberi peluang kepada setiap orang tidak terjadi pelanggaran di lingkungannya, bahkan wajib baginya sebagaimana dimaksudkan dalam qanun-qanun Syariat Islam lainnya seperti Qanun Nomor 12
Tahun 2003 tentang Khamar dan sejenisnya peran masyarakat tertuang dalam bab IV pasal 10 ayat 1 dan 2, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentan Perjudian dalam bab IV pasal 9 ayat 1 dan 2, serta Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentan Khalwat/Meusum peran serta masyarakat dituangkan pada pasal 8 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :
1. Masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan  dan pemberantasan perbuatan khalwat/meusum
2.  Masyarakat wajib melapor  baik  secara  lisan  maupun  tulisan  apabila  mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan khalwat/meusum.
Pada  ayat  pertama  tersurat  bahwa  masyarakat  memiliki  peluang  dalam  berpartisipasi dan  memiliki  peluang  kepada  semua  pihak  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan khalwat/meusum  di  lingkungannya.  Dengan  demikian  apabila  masyarakat  tidak  berperan melapor dan sebagainya sebagaimana yang diamanatkan tadi (memiliki kekuatan hukum pasal 10),  berarti  tidak  turut  serta  dan  berpartisipasi,  sebenarnya  dapat  juga  dipahami  sebagai pelanggaran meskipun tidak melakukan khalwat/mesuem.
Dari    perspektif  pelanggaran  kedua  ini  sebenarnya  juga    jelas,  misalnya  memberi fasilitas  atau  mendorong  terjadinya  pelanggaran  khalwat,  seperti  pemilik  usaha,  Warnet, Warmang, Salon, Hotel bahkan lembaga pendidikan sekalipun, sebagaimana yang di singgung di atas dapat dimasukkan dalam kelompok ini.
Di lain pihak wewenang dan hukum yang mengatur peran masyarakat pada hakekatnya sudah tersirat dan tersurat dalam ajaran Islam misalnya dalam Surah Ali Imran 110, Allah SWT berfirman  yang  artinya  : ‘Kamu  adalah  umat  yang  terbaik  yang  dilahirkan  unuk  manusia, menyuruh  kepada  yang  ma’ruf  dan  mencegah  dari  yang  mungkar,  dan  berimanlah  kepada Allah…. (Ali Imran 3 : 110), disamping itu dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh  Imam Muslem  juga  memperjelas  peran  serta  masyarakat  dalam  mencegah  pelanggaran  ajaran  Islam yang  artinya  : “Imam  Muslem  meriwayatkan  dari  Abu  Said  Al-khudry  ra,  aku  pernah mendengar  Rasulullah  bersabda  :  ‘Barang  siapa  dari  kalian  yang  mendengar  kemungkaran hendaklah ia menyingkirkan dengan tangannya, jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya, jika masih tidak mampu, hendaklah dengan hatinya. Akan tetapi merubah dengan hatinya itu merupakan serendah-rendahnya iman”.
Dari  hasil  interview  dengan  beberapa  ulama  dan  tokoh  masyarakat,  umat  Islam  harus memahami  hadis  tersebut  dan  Al’quran  sebagai  kewajiban  semua  pihak  dalam  pencegahan kemungkaran,  masyarakat  Aceh  dan  umat  Islam  lainnya  dewasa  ini  sudah  menganggap  cuek saja  dengan  kewajiban  tersebut,  hal  ini  akibat  peniruan  budaya  asing  yang  cenderung individualis  terhadap  pelanggaran  nilai  agamanya.  Sehingga  kewajiban  dan  makna  mencegah
kemungkaran  dalam  pesan  tersebut  ditafsirkan  dari  dasar  hukum  yang  paling  lemah  yaitu dengan  hati  saja.  Pemahaman  peran  seperti  itu  sebenarnya  sudah  termasuk  pelanggaran yang ke  tiga ,  karena    banyak  di  antara  kita  yang  memiliki  berbagai  kekuatan  untuk  mencegah  itu, namun tidak mau bersusah-susah sehingga selalu merujuk pada hukum yang paling lemah tadi dan menyerah tugas tersebut pada WH saja.
Adalah suatu kemustahilan qanun khalwat/Syariat Islam akan terlaksana secara sempurna apabila  semua  pihak  tidak  bersama-sama  dengan  penuh  keberanian  sesuai  dengan  amanat  Al- quran  dan  Hadist  tersebut  diwujudkan  dalam  aksi  yang  nyata,  sangat  naïf  apabila  semua  kita menyerahkan tugas itu semua pada WH  saja, dan membiarkan pelanggaran di sekitarnya, dan tidak menganggapnya sebagai dosa karena selalu merujuk pada dasar hukum islam yang sangat lemah, yaitu dengan “hati saja”.

## B. Strategi  penerapan  Qanun  Khalwat  dalam  Pencegahan  Prilaku  Khalwat  Pada Remaja Kota Banda Aceh
Dalam pelaksanaan Syariat merupakan tanggungjawab semua pihak dan seluruh komponen masyarakat,  sebgaimana  tertuang  dalam  dalam  Qanun  Nad  Nomor  5  tahun  2000  tentang pelaksanaan Syariat Islam. Bab IV Pasal 5 ayat  (1)  berikut: Untuk mewujudkan keistimewaan Aceh  di  bidang  penyelenggaraan  kehidupan  beragama,  setiap  orang  atau  badan  hukum  yang berdomisili di Daerah Aceh, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupannya.
Mengacu kepada hal tersebut Dinas Syariat Islam sampai saat ini belum membuat adanya pemilihan berbagai konsep remaja, dewasa dan sebagainya. Namun semua yang telah dilakukan merupakan  suatu  konsep  integral  bagi  terwujudnya  prilaku  yang  islami  secara  kaffah  di  Kota Banda Aceh termasuk pada remaja pada tingkat SMA dan mahasiswa. Belum juga adanya kerja sama  yang  lebih  memadai  sampai  ke  sekolah-sekolah  dan  gampong-gampong  sebagai perwujudan tanggungjawab bersama tadi dengan tindakan sbb.
(1).    Gerakan    Gampong  Siaga  (GAMSIA). Gampong adalah  organisasi  masyarakat  terkecil dalam  struktur  organisasi  kepemerintahan  dalam  satu  wilayah,  atau  tempat  pemukiman penduduk dalam suatu wilayah tertentu yang berada di bawah koordinasi kecamatan, perjalanan masyarakat dari sautu tempat ketempat lain melewati berbagai desa,  peran dan fungsi gampong sebagai  wadah  peyiaran,  pengawasan  dan  pencegahan  Syariat  Islam  adalah    elemen  penting dalam  membentuk  prilaku  yang  Islami  secara  efektif  pada  semua  kelompok  masyarakat.
Meskipun kita sadari pada umumnya semua masyarakat Aceh mendukung pelaksanaan syariat  di  Aceh  dan  desanya  khususnya,  namun  di  zaman  yang  serba  cepat  dan  sibuk  dengan
berbagai aktifitas ekonominya masyarakat tidak perduli karena menganggap bukan urusannya, dan merasa malas jangan-jangan mendapat respon yang bukan-bukan pada dirinya. Dan sering dilabrak oleh tersangka dengan kata-kata “apa urusan saudara”, dan berbagai umpatan lainnya. (Serambi Indonesia, 26 Juni 2007)
Namun menurut beberapa sumber, lain halnya apabila adanya suatu pengesahan bahwa unsur  perangkat  desa  tersebut  atau  seseorang  atau  kelompok  dijadikan  perpanjangan  tangan dari  WH  dengan  fungsi,  peran  dan  tugasnya  yang  jelas  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku dan  sesuai  pula  dengan  kaedah-kaedah  Syariat  Islam,  sehingga  unsur  tersebut  selalu    siaga  di setiap  desanya  masing-masing,  dengan  demikian  setiap  desa  akan  menjadi  Gampong  Siaga Syariat  Islam  (GAMSIA).  Salah  satu  dasar  hukum  pembentukan  WH  ditingkat  Gampong adalah Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Pasal 14 ayat (2), qanun nomor 14 tahun 2002 tentang khalwat bab IV.
(2). Perlu adanya kontrak kerja dengan pemilik rumah kost, rumah sewa, hotel, wisma, Café, Kafetaria,  Wisma  pangkas,  Salon,  Warnet    dan  lain-lain  tentang  konsistensi  mereka melaksanakan  dan  menjaga  syariat  ditempatnya  sebagaimana  tersirat  dalam  Qanun  Nonor  5 Syariat  Islam  dan  Qanun  Nomor  14  tentang  khalwat,  khususnya  pasal  6  dan  7  serta  pasal  25 ayat a, dan b sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian akan terjadi kontrak social dengan pemilik tempat tersebut sehingga kemungkinan akan terjadi prilaku menyimpang ditempat-tempat tersebut dapat dieliminir secara dini.  Dari berbagai sumber yang dikumpulkan terutama  dari  pihak  sekolah,  ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  terjadi  prilaku menyimpang  di Kota Banda Aceh yaitu ;
1.  Masih  terbukanya  kesempatan  melakukan  pelanggaran  di  berbagai  tempat,  karena kebanyakan  di  antara  kita  merasa  tidak  berkepentingan  untuk  mencegah  penyimpangan tersebut.
2.  Belum  adanya  keterlibatan  dan  peran aktif   masyarakat  sekitar  dalam  memantau  berbagai prilaku menyimpang dan penerapan Syariat Islam.
3. Pemilik Warung/Restoran, Warnet dll,  memberikan kesempatan selebar- lebarnya kepada tamunya sebagai salah satu cara menarik pelanggan
4. Pengontrolan orang tua terhadap anaknya sangat lemah, baik dalam   berpakaian, berteman, bahkan kemana mereka pergi.
5.  Payung  hukum  untuk  WH  dalam  melaksanakan  tugas  belum  jelas,  karena  WH  hanya berhak  memeriksa  pelanggaran  tetapi  tidak  berhak  menahan  pelanggarnya,  sering  sekali mareka yang telah terindikasi bersalah melarikan diri karena harus dilepas oleh WH
(3).    Perlu  adanya  mekanisme  kerja  yang  nyata  dengan  seluruh  pimpinan  instansi  yang  ada dalam Kota Banda Aceh sehingga setiap pimpinan adalah pengawas, Pembina dan pengontrol terjadinya pelanggaran khalwat di instansinya masing-masing. Menurut para WH Kota konsep ini  adalah  sangat  efektif  karena  bisa  terpantau  secara    menyeluruh  di  seluruh  instansi  dalam Kota  Banda  Aceh,  konsep  ini  disebut Top  Down  Syariah  Controller, dan  apabila  terjadi pelanggaran maka pihak atasan dari setiap organisasi tersebut harus bertanggung jawab.
(4).  Perlu  adanya  kontrak  social  dengan  berbagai  pemilik  tempat  rekreasi,  panggung  hiburan dan  upacara-upacara,  baik  upacara  keagamaan,  pesta  perkawinan.  Pelanggaran  prilaku menyimpang  oleh  kelompok  remaja  secara  kuantitatif  juga  banyak  terjadi  di  wilayah-wilayah tersebut terutama sekali tempat-tempat rekreasi seperti pantai dan tempat-tempat hiburan.
Tempat  –  tempat  pelanggaran  Syariat  Islam  Remaja  Kota  Banda  Aceh  yang  rawan terjadi  pada  beberapa  titik,  tempat  pelnggaran-pelanggaran  tersebut  biasanya  terkait  sekali dengan jenis-jenis pelanggarannya.

## a. Tepi Kali
Tepi  kali adalah  suatu  kawasan  di  pusat Kota  Banda  Aceh,  prilaku  menyimpang  yang sering terjadi, beberapa tahun sebelum Tsunami yang paling menonjol adalah minuman keras, kasus-kasus yang sering terindentifikasi dalam wilayah ini pada umumnya prilaku menyimpang oleh  kelompok  dewasa  hanya  sebagian  kecil  kasus  yang  terjadi  pada  remaja  di  sekitar  ini,  di samping  itu  di  sekitar  kawasan  ini  juga  sering  dijadikan  sebagai  tempat  khalwat/mesum  dan transaksi  sex  oleh  kelompok  remaja  dan  dewasa.  Golongan  kelompok  social  yang  sering terindentifikasi  sebagai  pelanggar  syariat  adalah  kelompok  social  yang  tergolong  memiliki status ekonomi tingkat bawah. Beberapa penggrebekan dan penangkapan  pernah dilakukan  di sekitar  ini,  namun  beberapa  saat  kemudian  terjadi  kembali  kasus  yang  sama,  bahkan  oleh pelaku-pelaku yang sama.
b. Blang Padang
Blang  Padang  adalah  suatu  lapangan  yang  sangat  strategis  yang  berada  di  tengah pekotaan  Kota  Banda  Aceh,  lapangan  tersebut  sering  digunakan  oleh  Pemda  sebagai  sarana seremonial hari-hari besar nasional, juga digunakan sebagai pusat kebugaran masyarakat Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
Pelanggaran qanun-qanun syariat juga banyak terjadi di lokasi ini di pagi hari, sebagai sarana umum warga kota, dengan dalih olah raga sering kali pelanggaran Syariat kita temukan
di lapangan ini pagi hari dan sore hari terutama dalam hal berbusa, bahkan warga non-muslem sama  sekali  tidak  menghargai  warga  kota  yang  sedang  bersyariat,  dengan  berbusana  super minim  dengan  santainya  berlari-lari  mengelilingi  lapangan  tersebut,  sebenarnya  hal  ini  tidak perlu  terjadi,  karena  ada  hukum  menyesuaikan  diri  dan  hukum  penundakan  diri  sebagaimana yang di bahas pada sub bahasan kelompok masyarakat minoritas  yang akan datang.

## c. Pantai
Ada beberapa lokasi pantai yang paling  banyak dikunjungi oleh para remaja terutama pada hari-hari libur yaitu pantai Ujong Batee, Pantai Ulee Lhue, dan Pantai  Lhok Nga, Pantai Ladong, Pantai Lam Pu uk, Tibang.  Lebih dari setengah remaja  Kota Banda Aceh sering kali menggunakan  pantai  sebagai  lokasi  yang  sering  dikunjungi  pada  hari-hari  libur  sekolah,  dan berbagai kesempatan lain, budaya ke pantai seringkali dilakukan dengan pasangannya.
Dari beberapa  pantai tersebut yang paling banyak terindentifikasi prilaku menyimpang para  remaja  Kota  Banda  Aceh  adalah  Ulee  Lheu,  meskipun  demikian  pantai-pantai  lain dinyakini tidak jauh berbeda dengan berbagai fenomena yang ditemukan di pantai Ulee Lheue, karena  pantai tersebut di dukung oleh kondisi wilayah yang terdiri pergunungan, pohon-pohon besar  dan  sepi  dari  rumah  penduduk,  bahkan  prilaku  sex  bebas  para  remaja  sering  terjadi  di bebera  lokasi  tersebut  terutama  sekali  sebelum  Gempa  bumi  dan  Tsunami  melanda    Aceh, prilaku menyimpang yang sering ditemukan dari para remaja di pantai adalah mandi bersama, ciuman,  pelukan  dan  berbagai  perbuatan  lainya  yang  dapat  tergolong  dalam  khalwat  sesuai dengan qanun  khalwat. Beberapa lokasi pantai yang riskan khalwat adalah Ulee Lheu, Tibang, Krueng Cut dan beberapa bibir pantai lainnya.
d. Pusat-Pusat Perbelanjaan, KFC, Pizza Hut, Praktek dokter, Es Teller 77, Pizza House, Kafe-kafe  dan beberapa pusat Perbelajaan lainnya.
Remaja  adalah  suatu  kelompok  social  yang  pada  umumnya  memiliki  pola  prilaku hidonisme yang  lebih  tinggi,  dibandingkan  dengan  kelompok-kelompok  social  lainnya, memiliki  nilai  kekompokan  sesama  anggota  kelompok  yang  tinggi,  memiliki  kecendrungan prilaku sesuai dengan kelompokkan,   40,65% mereka memilih teman yang  sepaham, 49,34% mereka  memilih  teman  yang  saling  mengerti,  Prilaku  menyimpang  seperti  narkoba  36,45% factor penyebabnya karena diajak teman.  Sebagaimana sifatnya  yang sering berkelompok dan berafiliasi  setia  terhadap  kelompok,  terutama  sekali  remaja  setingkat  SMA  atau  SMP  yang sering disebut dengan ABG. Meskipun dari hasil identifikasi prilaku menyimpang yang terjadi pada tempat-tempat yang tersebut di atas pada umumnya adalah berbeda-beda, misalnya pada
tempat praktek dokter prilaku yang paling menonjol adalah pelanggaran busana oleh kelompok yang  lebih  dewasa,  sedangkan  pada  bidang  yang  lain  seperti  pusat  perbelanjaan,  KFC,  Kafe- kafe, water boom dan lain-lain pelanggaran yang dominan  terjadi ketika berada pada tempat- tempat  tersebut    adalah  pelanggaran  Pasal  23  Qanun  Nomor  11  tahun  2002  yaitu  tidak berbusana  Islami.  sebagian  besar  (62,  34%)    Remaja    Kota  Banda  Aceh  berbusana  muslem belum  menjadi  kewajiban  yang  akan  berdosa  kalau  ditinggalkan,  tetapi  berbusana  muslim adalah hanya takut terpantau WH,
Pemberian sanksi lebih besar wewenang Pemda bukan WH,  pertimbangan pencabutan izin  usaha  oleh  Pemda  lebih  diutamakan  dengan  pertimbangan  ekonomi  masyarakat  bukan pertimbangan qanun-qanun Syariat Islam sehingga sering kali laporan WH terhadap salah satu usaha karena melanggar qanun tidak mendapat tanggapan yang serius dari Pemda (Danton WH Kota B. Aceh 2010).

## e. Rumah Kost
Dari berbagai informasi yang terkumpul usaha yang paling sulit melakukan pencegahan prilaku  khalwat    yang  terjadi  di  rumah  kost  atau  rumah-rumah  kontrakan  yang  tidak  diawasi langsung  oleh  pemiliknya,  baik  yang  ditempati  oleh  remaja  putri  atau  remaja  putra,  prilaku khalwat  yang  pada  umumnya  mulai  banyak  terjadi  ketika  mereka  sudah  mempunyai  pacar, 42,28% remaja kelas 2 dan 3 SMA Kota Banda Aceh punya pacar, prilaku menyimpang yang sering terjadi adalah khalwat seperti cium tangan, cium pipi dan kening, belaian, pelukan, cium bibir, tidur bersama sampai mesum seperti free sex (Abubakar dan Anwar 2005).  Pelanggaran terbesar pada rumah kost adalah remaja tingkat mahasiswa.
Wilayah  rumah  kost    yang  paling  sering  terjadi  pelanggaran  khalwat  adalah  Rukoh, Kampung Laksana dan Keramat, serta komplek mahasiswa sekitar kampus Sektor Barat, Sektor Selatan  dan  beberapa  kost  mahasiswa  lainnya  di  berbagai  tempat, angka  pelanggaran  khalwat remaja Kota Banda Aceh  ini sudah cukup mengkhawatir sebagai daerah yang bersyariat yang memiliki  berbagai qanun, free sex remaja mahasiswa  mencapai 12,02%, angka ini mendakai angka  free  sex  remaja  Kota  Medan  yaitu  mencapai  15%  lebih.  Ini  salah  satu  masalah  serius dalam menerapkan Syariat Islam dan penerapan qanun kahalwat.
f. Media Elektronik/Warnet
Perkembangan  teknologi  informasi  dapat  menghapus  kendala  waktu  dan  ruang,  di  mana berita  yang  terjadi  berbagai  belahan  dunia  dengan  sangat  mudah  diakses  dalam  waktu  yang sama di berbagai wilayah lain, keberadaan internet dewasa ini dengan menjangkau dunia lain,
yang  dapat  dapat  diakses  baik  ditempat-tempat  khusus  seperti  warnet, note  book bahkan melalui handphone yang telah menyediakan fasilitas untuk itu.
Kecanggihan teknologi dapat membawa dampak yang cukup besar, baik dampak dalam menguasai  informasi  dalam  waktu  yang  singkat,  memudahkan  komunikasi  dengan  pihak tertentu  dengan  cepat,    namun  dampak  lain  yang  tak  kalah  penting  adalah  terhadap perkembangan mentalitas para remaja apabila kecanggihan tersebut disalahgunakan untuk hal- hal yang keliru, ini termasuk hal yang paling sulit untuk di cegah, apa yang dulunya tabu dan di larang dapat berada setiap saat dalam genggaman seseorang dan dapat di akses kapan saja oleh siapa  saja  yang  memungkinkan  bagi  seseorang  memiliki  fasilitas  tersebut,  dengan  demikian semakin tinggi kemampuan ekonomi seseorang untuk memiliki teknologi, maka semakin tinggi pula bagi orang tersebut kepada hal-hal yang haram menurut Syariat Islam seperti porno grafi. 26,72% pornograpi di kalangan remaja SMA Kota Banda Aceh telah ditonton oleh remaja pria maupun  wanita  melalui  HP  khususnya  yang  menyediakan  fasilitas-fasilitas  untuk  itu. sebagaimana    telah  disinggung  di  muka  bahwa  salah  satu  cirri  khas  remaja  adalah berkelompok,    apabila  salah  satu  saja  di antara mereka  yang  memiliki  kecanggihan  teknologi informasi  HP  yang  mampu  mengakses  gambar-gambar  terlarang,  maka  dapastikan  seluruh anggota kelompoknya akan terlibat dengan prilaku melanggar tersebut.
Wadah  lainnya  yang  riskan  terhadap  prilaku  tersebut  adalah  warnet,  kerena menyediakan  fasilitas  tempat  yang  memungkinkan  seseorang  mengakses  berbagai  macam gambar dan berita tanpa bisa di pantau oleh orang lain yang ada di sekelilingnya, tidak tertutup kemungkinan  dengan  situasi  yang  terkondisikan  demikian  seseorang  tidak  akan  terdorong untuk  mengakses  gambar-gambar  yang  di  larang  karena  tersedia  kesempatannya,  sehingga tidak  heran  lebih  dari  86  remaja  dan  anak  –  anak  pengunjung  warnet  di  Kota  Banda  Aceh bertujuan  mengakses  pornografi,  hal  ini  disebabkan  rasa  ingin  tau    kelompok  remaja  lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lain, 24,08% terjadi prilaku menyimpang pada reamaja Kota Banda Aceh disebabkan karena adanya rasa ingin tau, dan 75,12% karena ada kesempatan dan fasilitas.
Di  lain  pihak  seharusnya  setiap  orang  tua  mewaspadai  dan  membatasi  pemanfatan internet  bagi  anaknya  untuk  kepentingan  tertentu  saja,  dan  menemaninya  sedemikian  rupa dalam memanfaatkan fasilitas tersebut,  dalam pengertian pemanfaatan internet bagi anak-anak akan lebih selektif.
f. Tempat-Tempat Penginapan
Gempa  bumi  dan  Tsunami  tahun  2004  yang  memporat-porandakan  Aceh,  membuat Provinsi  Nad  ini  mau  tidak  mau  harus  membuka  diri  terhadap  berbagai  bangsa  lain  untuk masuk  ke  Aceh,  baik  untuk  melihat-melihat  kedasyatan  musibah  tersebut,  sebagai  turis  atau sebagai relawan untuk membantu mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi  dan memudahkan masuknya berbagai bantuan yang sangat dibutuhkan korban.
Banyaknya  pendatang  yang  mendiami  berbagai  wilayah  di  Aceh  akan  membawa konsekwensi  logis  bagi  hadirnya  investor-investor    sector  perhotelan,  konstruksi,  barang  dan jasa.  Dengan  demikian  akan  membawa  konsekwensi  logis  pula  berupa  maraknya  berbagai tempat penginapan baik yang berskala kecil dan skala internasional serta home stay di sekitar perumahan milik warga Kota Banda Aceh.
Untuk itu kerja sama semua pihak adalah salah satu factor penting sebagai suatu konsep yang  terpadu  melalui  kegiatan-kegiatan  sosialisasi  melalui  prilaku  pengelolan  tempat-tempat penginapan,  namun  sepanjang  pengamatan  yang  dilakukan  tidak  ditemukan  satupun  tempat- tempat  penginapan  seperti  hotel-hotel  yang  turut  mensosialisasikan    Syariat  Islam,  misalnya dengan  memasang  spanduk  himbauan  atau  anjuran  mematuhi  Syariat  Islam  dalam  mencegah khalwat dan dapat mengarah pada zina.

## g. Lingkungan Kampus
Lingkungan kampus termasuk suatu kawasan pelanggaran khalwat paling subur, beberapa kasus  yang  pernah  terjadi  seperti  mesum  di  Musalla  Kampus  IAIn,  Kantor  Pema  IAIN  dan Gedung  G  Universitas  Serambi  Mekkah  merupakan  hanya  contoh  kecil  yang  terungkap pelanggaran  khalwat  di  kalangan  remaja  mahasiswa,  bahkan  lebih  jauh  lagi  dari  studi  ini menunjukkan  12,02%  remaja  tingkat  mahasiswa  telah  melakukan  freesex  dengan  berbagai alasan,  hal  ini  cukup  sejalan  dengan  studi/survei  yang  dilakukan  oleh  Departemen  Kesehatan (Depkes)  RI  dan the  United  Nations  Children’s  Fund  (Unice f),  tercatat  bahwa  dari  jumlah Pekerja  Seks  Komersil  (PSK)  yang  beroperasi  di  Aceh,  10  persen  di  antaranya  tergolong berpendidikan tinggi atau berstatus mahasiswi.

## h. Sepanjang Jalan T. Nyak Arief
Hasil pemantauan dan berbagai informasi yang dikumpulkan   dari berbagai pihak terkait, sepanjang Jalan T. Nyak Arief merupakan pelanggaran khalwat dan pelanggaraan Syariat Islam yang terbuka dilakukan oleh remaja Kota Banda Aceh, yaitu di Kios-kios roti bakar dan burger, di  mana  biasanya  mereka  buka  sejak  sore  sampai  larut  malam,  tempat  –  tempat  inilah  yang menjadi tempat mangkal pasangan-pasangan remaja sampai larut malam, bahkan mereka tetap
tidak  beranjak  walaupun  azan  magrib  menggema,  tetap  saja  berduaan,  sehingga  mereka melanggar Syariat  Islam sesuai dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam dan melanggar Khalwat sesuai dengan qanun khalwat Nomor 14 tahun 2003, karena berduan dalam suasana remang-remang dapat dianggap  perbuatan bersunyi-sunyi meskipun disepanjang  yang pada lalulintasnya.
Beberapa  upaya  yang  dilakukan  oleh  WH  menemui  jalan  buntu,  masalahnya  karena  sudah jelas  pelanggaran  khalwat  paling  banyak  terjadi  di  lokasi  ini,  dan  tidak  mungkin  di  cegah melalui  pengawasan  secara  terus  menerus,  salah  satunya  cara  adalah  dengan  melarang penjualan  makanan  dan  sejenisnya  di  malam  hari,  hal  ini  tidak  mendapat  tanggapan  yang positif  dari  pihak  terkait  (Pemda),  bahkan  penutupan  kios-kios  tersebut  dipahami  dapat menghambat  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  dan  dapat  mempengaruhi  kesuksesan  tahun kunjungan Banda Aceh 2011 (Danton WH Kota Banda Aceh 2010).
Dengan  pemahaman  seperti  ini  mengindikasikan  bahwa  perhatian  pemerintah  terhadap keberhasilan  Syariat  Islam  akan  terabaikan  dan  lebih  mengutakan  kepentingan  ekonomi  dan pariwisata,  seharusnya  keduanya  harus  berjalan  seimbang,  bahkan  Kota  Banda  Aceh seharusnya  harus  dikembangkan  menjadi  Kota  Wisata  Islami  karena  sejalan  dengan  struktur dan kultur budaya.

## i. Lokasi Terminal Keudah
Lokasi  terminal  Keudah  terletak  di  Jalan  Tentara  Pelajar  Taman  Siswa  Kota  Banda  Aceh, lokasi  ini  sering  kali  dijadikan  sebagai  tempat  mangkal  waria  di  setiap  malamnya,  namun  di antara  kelompok-kelompok  tersebut    juga  diketahui  bergabung  para  remaja  dan  PSK,  sering kali  ini  tempat  ini  dijadikan  sebagai  lokasi  transaksi  dan  pertemuan  dengan    pria-pria  hidung belang,  aktivitas  ini  biasanya  mulai  muncul  malam  hari,  di  samping  lokasi  tersebut,  lokasi transaksi sangat sulit di tebak, karena system komunikasi sangat memudahkan untuk membuat pertemuan  dan  transaksinya,  bahkan  mereka  sering    langsung  di  jemput  di  ujung  perumahan kostnya, kasus-kasus seperti ini sering terjadi pada PSK seperti mahasiswa yang ternyata dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan, dari survei  ini di peroleh gambaran bahwa 12,02%    remaja  kelompok  mahasiswa  telah  melakukan freesex ,  hal  ini  sejalan  dengan  suatu survei  yang  dilakukan  oleh    Departemen  Kesehatan  (Depkes)  RI  dan  the United  Nations Children’s  Fund (Unicef),  tercatat  bahwa  dari  jumlah  pekerja  seks  komersil  (PSK)  yang beroperasi  di  Aceh,  10  persen  di  antaranya  tergolong  berpendidikan  tinggi  atau  berstatus mahasiswi.

## i, Tempat Hiburan/Fun land Water Boom dll.
Salah  satu  wilayah    lain  yang  perlu  mendapat  perhatian  adalah  tempat-tempat  hiburan  dan permainan seperti Funland yang selama ini sudah banyak tumbuh dibeberapa sudut Kota Banda Aceh,  pelanggaran  yang  terjadi  di  tempat  ini  sangat  beragam,  82.32%  pengunjung  tempat  ini baik  remaja  maupun  dewasa  melanggar  Syariat  Islam  terutama  sekali  dalam  berbusana,  di samping  itu  pelanggaran  Khalwat  yang  paling  dominan  terjadi  adalah  di  kalangan  remaja, bahkan  secara  terbuka  mereka  berani  menunjukkan  kemesraan  dengan  berpelukan  dan bergandeng  tangan  di  antara  berbagai  pengunjung  lainnya  yang  kebanyakan  pula  anak-anak. Penampilan  yang  cukup  mencolok  adalah  pengunjung  non-muslem  baik  dalam  berpakaian maupun dalam berprilaku sex dengan lawan jenisnya di tempat-tempat tersebut. Tempat  yang paling  menonjol  pelanggaran  syariat  dan  khalwat  adalah  water  boom,  pada  tempat  yang disebutkan ini syariat islam nampaknya sama sekali tidak berlaku.

## j. Makanan
Penerapan Syariat Islam adalah tidak secara parsial dan setengah-setengah, tapi secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan kepada seluruh kelompok masyarakat secara kaffah, termasuk  pada  makanan  yang  bersih  dan  suci,  pada  umumnya  warga  dan  remaja Kota  Banda Aceh,  tidak  memilih  makanan  dan  sumbernya  yang  suci  berdasarkan  Syariat  Islam,  misalnya membeli  berbagai  makanan  yang  diragukan  kehalalannya  meskipun  makanan  tersebut dipastikan  bersih,  seperti  Bakso,  Esteller,  Mie  Tio  dan  berbagai  minuman  yang  di  jual  oleh non-muslin,  karena  makanan  yang  di  proses  oleh  non-muslim  diragukan  kesuciannya  karena prosesnya  dipastikan  mereka  tidak  akan  memisahkan  atau  tidak  akan  menambahkan  bahan- bahan  lain  yang  diharamkan  oleh  agama  Islam  seperti  daging  babi    atau  lemak  babi,  anjing, tikus,  kucing  dan  sebagainya  sebagai  upaya  pelezat  rasa  untuk  menarik  pelanggannya,    Pada umumnya  para  remaja  dan  warga  Kota  Banda  Aceh    tidak  melihat  dan  mencermati  proses tersebut  ketika  menkonsumsi  berbagai  jenis  makanan  kesukaannya,  sehingga  apa  yang dikonsumsikan adalah haram sebenarnya.
Oleh  sebab  itu,  untuk  kepentingan  yang  essensial  perlu  adanya  suatu  keputusan  hukum yang lebih berani, melalui fatwa atau atauran tertentu bagi umat Islam menkomsumsi makanan- makanan  basah  dari  non-muslem,  tentunya  dengan  perspektif  Syariat  Islam  bukan  perspektif ekonomi  kerakyatan,  karena  kedua  perspektif  ini  kadang  –kadang  saling  bertentangan,  dan sering  kali  pula    perspektif  ekonomi  yang  lebih  kuat,  karena  dampaknya  langsung  dirasakan, sedang  perspektif  agama  dampaknya  akan  dirasakan  dalam  waktu  yang  tidak  dipastikan  dan akhirat nanti.

## 2.  Konsep  penerapan  Qanun  pada  remaja  Kota  Banda  Aceh  supaya  berjalan  dengan efektif
Berbicara  Qanun  khalwat  tidak  terlepas  dari    pembicaraan  Qanun  Syariat  Islam  secara keseluruhan, karena Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat merupakan salah satu bahagian penting dalam penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh khususnya.
Yang  dimaksudkan  dengan  konsep    penerapan  Qanun  Khalwat  pada  remaja  Kota  Banda Aceh dalam uraian ini adalah tata cara pelaksanaan Syariat Islam dan tata cara penerapan qanun- qanun  yang  berhubungan  dengan  khalwat  oleh  semua  unsure  yang  di  pandang  efektif  dapat mencegah  prilaku  menyimpang  secara  umum  maupun  prilaku  menyimpang  remaja  khususnya, baik  WH  sebagai  pengawas  formal,  keluarga,  masyarakat  maupun  unsur-unsur  terkait  seperti sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya.
Pembicaraan  penerapan  Syariat  Islam  yang  banyak  dibicarakan  dewasa  ini  lebih  bersifat teoritis,  tidak  banyak  yang  langsung  menyentuh  tatanan  praktik  pada  masyarakat  sasaran, misalnya berbicara peran  serta masyarakat, semua qanun Syariat Islam termasuk Qanun Khalwat menjamin  dan  menghendaki  adanya  peran  serta  masyarakat,  namun  dari  setiap  qanun  belum memiliki kerangka dan format  yang jelas, bagaimana peran masyarakat yang dimaksudkan.
Berdasarkan  hasil  kajian  dapat  disimpulkan  beberapa  hal  yang  di  pandang  efektif  dalam sistem pelaksanaan Syariat Islam khususnya menyangkut dengan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 pada remaja  Kota Banda Aceh antara lain :

## 1. Pendekatan Khusus pada Remaja.
Perlu  adanya  suatu  konsep  dan  system  yang  memusatkan  pencegahan  penyimpangan Syariat Islam pada remaja, pada semua lembaga pendidikan, terutama pada tinggkat pendidikan menengah  dan  tinggi.    selama  ini  belum  pernah  ada  system  khusus  yang  mengarah  kepada remaja.  Ini  penting  karena  remaja  memiliki  prilaku-prilaku  yang  seragam,  dari  berbagai  kajian prilaku menyimpang 70% terjadi pada kelompok remaja terutama masa tingkat SMA.

## 2. Kerja Sama Semua Unsur
Setiap konsep yang telah dirumuskan diperlukan pola kerja masing-masing elemen yang terlibat,  sehinggga  masing  kelompok  mengetahui  fungsi  dan  rugas-tugasnya,  dengan  demikian secara  tidak  langsung  mereka  untuk  selalu  waspada  di  sekitar  tempatnya.  Ini  merupakan  suatu pilar yang paling kokoh dalam membangun keterlibatan masyarakat sebagai system pencegahan prilaku menyimpang. Hukum Acara
Berbagai qanun Syariat Islam perlu didampingi dengan hukum acara jinayat, sehingga masing-masing  unsur  memiliki  peran  dan  fungsinya  secara  penuh  tanpa  harus  melalui  unsur lain  dengan  berbagai  birokrasi  tententu,  sehingga  prosesnya  berjalan  sangat  lamban sebagaimana kelihatannya selama ini.

## 3. Pembuatan POS Pengamanan WH
Ada wacana memang tentang perlunya pendirian pos-pos WH pada kawasan – kawasan yang  menonjol  prilaku  khalwat  dan  penyimpangan,  bahkan  wacana  ini  sudah  disampaikan sendiri  oleh  Danton  WH  kepada  unsur  terkait,  namun  akhirnya  WH  menyadari  juga  dengan jumlah  anggota  yang  terbatas  bagaimana  mendistribusi  pada  pos-pos  yang  akan  di  bangun nanti, dan setiap pos minimal lebih dari 2 orang, dan perlu didampingi oleh kepolisian, karena sering  kali  pelanggar  khalwat  yang  dijumpai  dan  diambil  tindakan,  ternyata  ”anggota”, meskipun demikian pendirian pos-pos ini sendiri belum ditanggapi serius oleh pihak terkait.

## 4. Pengembangan Struktur Organisasi Desa
Peran serta masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Bab IV pasal 8, di pandang oleh  banyak  pihak  sangat  sulit  untuk  diwujudkan,  karena  tidak  memiliki  format  yang  jelas, pesan yang terkandung dalam pasal tersebut lebih terkesan sebagai himbauan,  pertanyaan yang muncul  adalah,  peran  serta  yang  bagaimana  yang  diharapkan  dari  masyarakat,  karena  secara formal  masyarakat  sendiri  tidak  memiliki  wewenang  untuk  itu,  masyarakat  yang  disebutkan juga tidak memiliki batasan oprasional.
Selama  ini  peran  masyarakat  sangat  sulit  diwujudkan,  karena  tidak  memiliki  ruang yang  legal    dan  tidak  memiliki  wewenang  formal  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan,  peran serta yang ada hanya sebatas sebagai suatu bagian yang diharapkan menaruh perhatian terhadap Syariat Islam dan pelanggarnya, misalnya mau melaporkan kalau di sekitar wilayah diketahui ada pelanggaran, namun cara berfikir masyarakat perkotan telah mengalami banyak pergeseran lebih mendekati  pada  pemikiran  yang  pragmatis,  sering  kali  apa  yang  dipahami  peran  dirinya sebagai  masyarakat,  serang  kali  patah  lagi  dengan  anggapan  bahwa  masyarakat  itu  sangat banyak,  sehingga  peran  itu  apabila  tidak  dia  dilakukan  masih  banyak  orang  lain  yang  harus berperan  juga,  dan  sering  kali  peran  yang  dimaksudkan  harus  dikaitkan  dengan  imbalan  yang harus dia terima.
Di  pihak  lain  peran  yang  dipahami  oleh  sebagian  besar  orang  adalah  tanpa  batas, sehingga  sering  kali  secara  beramai-ramai  dengan  mengatasnamakan  hukum  adat  melegalkan berbagai tindakan, dan akhirnya tindakan tersebut di pandang dapat melagar HAM, masyarakat
itu sendiri dapat di jerat dengan berbagai pasal, makna peran juga menimbulkan  kebingungan dan  kekhatiran,  akhirnya  sering  kali  mesyarakat  memposisikan  dirinya  sebagai  kelompok pencegah pelanggaran yang paling lemah saja, tidak terlibat.
Salah  satu  format  keterlibatan  masyarakat  secara  legal  adalah  dengan  memasukkan keterlibatannya  dalam  struktur  desa,  Setiap  desa  selama  ini  memiliki  lima  kelompok  bidang pengelolaan,  yaitu  Kaur  Pemerintah,  Kaur  Pembangunan,  Kaur  Keuangan,  Kaur  Umum  serta Kaur Kesra belum ada kaur khusus Syariat Islam, untuk menjawab permasalahan, pelanggaran, monitoring  dan  pelaporan  di  setiap  wilayah  perlu  dilibatkan  masyarakat  dalam  wilayah  itu sendiri, dengan cara menambahkan satu kaur baru di setiap desa seperti “Kaur Syariat Islam”.
Pemimpin  kaur  ini  haruslah  seorang  tokoh  masyarakat  yang  disegani  di  setiap  desa, disegani  karena  ilmu  agamanya,  juga  disegani  karena  pengaruh  dan  kharismanya,  dan  di  beri honorarium  sebagaimana  kaur-kaur  lainnya  selama  ini,  dengan  demikian  pengawasan pelanggaran khalwat sebagaimana yang diinginkan oleh qanun khalwat berjalan secara intensif, karena  masyarakat  tersebut  telah  diberikan  wewenang  formal  melalui  orang  tertentu  yang memenuhi syarat, dan setiap saat bereda di desanya.
Berbeda  halnya  dengan  pengawasan  dan  monitoring  WH  yang  dilakukan  pada  waktu tertentu  dan  tidak  berada  selalu  di  setiap  desa,  karena  juga  bertanggungjawab  untuk  seluruh desa dalam wilayah kerjanya. Bisa saja kaur Syariat Islam bertanggung jawab langsung kepada Geuchik dan  WH  atau  berada  di  bawah  koordinasi  WH  bukan  kepada  Camat.  Insentif  untuk kaur Syariat Islam ini sama dengan kaur-kaur lainnya.
Untuk mengurangi beban anggaran daerah karena penambahan kaur ini, kiranya perlu di tempuh kebijakan yang lebih selektif, misalnya, kaur Syariat Islam di bentuk hanya pada desa- desa yang di pandang memiliki kasus khalwat dan pelanggaraan syariat yang menonjol saja.
Tentu saja upaya pengembangan struktur desa ini perlu dukungan semua pihak, termasuk DPR  dari  berbagai  tingkat  dan  memerlukan  pembahasan-pembahasan  secara  lebih  rinci  serta komprehensif.

## 5. Pengesahan Qanun Jinayat
Sebagaimana yang telah disinggung di muka, bahwa selama ini perenan WH sebagai polisi syariah,  sangat  banyak  mengandung  kelemahan,  mulai  dari  sistem  penggerebekan  sampai dengan  proses  pengadilan  dan  penetapan  keputusan  pengadilan,  di  dalam  berbagai  peraturan selama ini wewenang WH belum merujuk pada hukum acara, sehingga wewenang penegakan
Syariat Islam sebenarnya wewenang polisi juga, kebanyakan wewenang WH  pengawasan pada tempat-tempat terbuka saja (Danton WH Kota 2010).
Oleh  sebab  itu  perlu  disediakan  payung  hukum  yang  sempurna    dalam  menuntaskan Syariat Islam mulai dari penangkapan, BAP sampai kepada pengajuan kepada kejaksaan untuk dipengadilankan, hal ini sebagian besar telah tersedia dalam Rancangan Qanun Jinayat Syariat Islam Tahun 2009 yang tertuang dalam 22 bab dan 253 pasal,        Meskipun Rancangan Qanun Jinayat telah di paripurnakan di DPR dan merupakan harapan semua pihak dalam menegakkan Syariat  Islam,  namun  sampai  saat  ini  belum  dapat  digunakan  sebagai  qanun  karena  belum disahkan  oleh  Gubernur  Aceh  tanpa  alasan  yang  jelas,  ini  membuktikan  bahwa  pelaksanaan Syariat Islam  dan berbagai qanun lainnya belum sepenuhnya mendapat dukungan semua pihak, termasuk dipihak pemerintah daerah sendiri (MPU 2010), sehingga di masyarakat sendiri saat ini  muncul  berbagai  spekulasi,  ada  yang  berangkapan  macetnya  Rancangan  Qanun  menjadi qanun Aceh ini karena ada berbagai kepentingan elit politik di tingkat provinsi, dalam membina hubungan  politik  luar  negerinya,  akan  terjadi  berbagai  pelanggaraan  HAM  sehingga  Amerika tidak akan memberikan atensi yang lebih terhadap pembangunan di Aceh sebagaimana ketika penyelesaian  konflik  sebelumnya,  pemahaman  seperti  ini  termasuk  paham  dari  interpretasi orang yang tidak memahami hukum Islam dan rancanan qanun yang telah di bahas.
Salah satu jalan yang terbaik dalam penerapan qanun-qanun Syariat Islam supaya berjalan secara  kaffah,  yang  pertama  sekali  harus  tersedia  payung  hukumnya  yang  jelas  yang memberikan  legalitas  formal  yang  cukup  bagi  perangkat-perangkatnya,  untuk  itu  pengesahan rancangan qanun menjadi qanun merupakan opsi yang tidak dapat di tawar lagi sebagai langkah membangun masyarakat yang beradap sesuai dengan budayanya.

## SIMPULAN DAN SARAN
Dari  berbagai  hasil  uraian  di  atas  perlu  kiranya  ditarik  beberapa  kesimpulan  antara  lain sebagai berikut :
1. Tingkat  pelanggaran  khalwat  pada  remaja  Kota  Banda  Aceh  sudah  mencapai  angka yang mengkhawatirkan, yaitu 2,64% pada remaja SMA dan 12,02% remaja tingkat mahasiswa Kota  Banda  Aceh  telah  melakukan Free sex. serta  85%  remaja  pengunjung  Warnet  termasuk anak-anak  mengakses  situs  pornografi,  hal  ini  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  antara  lain  : lemahnya  pengawasan  orang  tua,  tersedianya  berbagai  tempat  yang  mendorong  untuk melakukan freesex , seperti salon, café dengan lampu remang-remang (warmang), Warnet yang bersekat-sekat sebagai pusat pornografi, rumah kost  yang hanya didiami oleh mahasiswa atau mahasiswi tanpa penjaga, sebagai rasa saya pada pacarnya, karena kebutuhan ekonomi, peranan
masyarakat masih lemah, peranan lembaga formal sangat terbatas, tidak berperannya lembaga pendidikan  dalam  pencegahan  khalwat  pada  peserta  didiknya,    tidak  ada  sosialisasi  qanun khalwat  pada  kelompok-kelompok  sasaran  serta  semakin  lemahnya  pengetahuan  ilmu    agama remaja Kota Banda Aceh.
2. Berdasarkan  kesimpulan  di  atas  maka  salah  satu  jalan  yang  harus  di  tempuh  dalam pencegahan  khalwat  pada  remaja  tersebut  adalah  dengan  penerapan  qanun  khalwat  secara optimal, yang dapat ditempuh melalui beberapa cara, antara lain:
a. Pengembangan struktur desa secara proporsional , untuk memaksimalkan masyarakat maka di setiap desa seharusnya perlu penambahan Kaur Syariat Islam yang di pimpin oleh  tokohnya yang bersumber dari masing-masing desa, untuk efisiensi, maka penambahan kaur Syariat Islam ini dapat difokuskan  pada  desa-desa  yang  pelanggaran  syariatnya  menonjol  saja,  seperti  :  Desa  Ulee  Lheue, Desa Rukoh, Kp. Laksana, Taman siswa, sekitar krueng cut, Sektor Barat atau atau desa-desa lainya yang di pandang urgen, bisa saja Kota Banda Aceh ini dijadikan sebagai pilot projek terlebih dahulu.
b. Pembangunan Pos-pos  WH  pada  daerah  yang  dipandang  rawan  pelanggaran  khawat,  di  mana setiap  pos  di  monitoring  oleh  setiap  WH  secara  maksimal  dengan  suatu  system  yang  professional, pada  pos-pos  tertentu  perlu  didampingi  oleh  pihak  kepolisian,  hal  ini  dapat  di  tempuh  melalui berbagai kerja sama dengan pihak kepolisian, baik pada tingkat Polsek sampai dengan Polda.
c. Perlu  adanya  kontrak  kerja  dengan  pemilik  rumah  kost,  rumah  sewa,  hotel,  wisma,  Café, Kafetaria,  Wisma  pangkas,  Salon,  Warnet,  warmang  dan  lain-lain  tentang  konsistensi mereka  melaksanakan  dan menjaga  syariat  ditempatnya  sebagaimana  tersirat  dalam  Qanun Nonor 5 Syariat Islam dan Qanun Nomor 14 tentang khalwat, khususnya pasal 6 dan 7 serta pasal 25 ayat a, dan b sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
d. Perlu  adanya  kerja  sama  yang  inten  dan  sungguh-sungguh  dengan  berbagai  pihak  tempat terpusatnya  remaja,  terutama  remaja  setingkat  SMA  dan  Perguruan  tinggi,  karena  70% remaja  pada  tingkat  lembaga  pendidikan  tersebut  berprilaku  menyimpang  beresiko  tinggi ( juveneli deliquence ).
e. Pemberian sanksi hukum yang tegas, selama ini memang sangat dilematis bagi WH, karena WH  tidak  memiliki  wewenang  apapun  dalam  pemberian  sanksi,  misalnya  pencabutan  izin usaha.  Sering  kali  dari  temuan  pelanggaran  sudah  berulang-ulang  terjadi,  dan  perlu pemberian  sanksi  administratif    sesuai  qanun  khalwat  Bab  VII  pasal  25  point  a  dan  b,. Namun  ketika  dikoordinasikan  dengan  Pemda  sebagai  instansi  yang  memiliki  wewenang penuh  untuk  itu,  pertimbangan  pemberian  sanksi  tidak  lagi  mengacu  kepada  pelanggaran qanun-qanun Syariat Islam dan khalwat/meusum, tetapi lebih kepada pertimbangan ekonomi kota.
f. Pengesahan Qanun Jinayah. Peranan WH sebagai polisi syariah sangat banyak mengandung kelemahan,  mulai  dari  sistem  penggerebekan  sampai  dengan  proses  pengadilan  dan penetapan keputusan pengadilan,       WH sebenarnya tidak memiliki legalitas formal yang jelas dalam menuntaskan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah, sehingga perlu disediakan payung  hukum  yang  lebih  memadai  dalam  menuntaskan  Syariat  Islam  mulai  dari penangkapan,  BAP  sampai  kepada  pengajuan  kepada  kejaksaan  untuk  dipengadilankan, dengan jalan percepatan rancangan Qanun Jinayat menjadi Qanun Jinayat.

## 1. Saran – Saran
a.  Perlu  adanya  partisipasi  masyarakat  seluruh  desa  Kota  Banda  Aceh  dengan  membentuk Gerakan  Gampong  Siaga  Syariat  (GAMSIA).  Sehingga      peran  dan  fungsi  gampong sebagai  wadah  peyiaran,  pengawasan  dan  pencegahan  prilaku  menyimpang/khlwat menjadi efektif  pada semua kelompok masyarakat.
b.    Struktur  desa  perlu  pengembagan  dan  penambahan  secara  proporsional,  struktur  desa yang ada selam ini di pandang tidak mampu lagi dalam menyelesaikan masalah dinamika social yang semakin komplek, oleh sebab itu perlu panambahan kaur baru (Kaur Syariat Islam), penanganan  permasalahan  Syariat  Islam  selama  ini    tidak  jelas  dan  sering  kali penangannya case by case dan tidak ada format khusus, sehingga sering menimbulakan masalah  baru,  seperti  pelanggaran  HAM,  main  hakim  sendiri  dengan  dalih hukom adat, dan sebagainya.
Untuk  memaksimalkan  peran  masyarakat,  maka  di  setiap  desa  seharusnya  juga memiliki  tokohnya  yang  menangani  Syariat  Islam,  tokoh  inilah  yang  mewakili masyarakat dan memimpin Kaur Syariat Islam.
c.  Perlu  adanya  kerja  sama  dengan  semua  pihak  sekolah  dan  perguruan  tinggi,  baik melalui  Osis/Pema  dan  Bimpen  sehingga  semua  elemen  tersebut  merupakan  WH  di masing-masing  sekolah  yang  dapat  memantau,  mengawasi  pelaksanaan  Syariat  Islam pada masing-masing  sekolahnya, dari beberapa qanun yang telah ada terbuka peluang untuk itu.
d.  Perlu  adanya  kontrak  sosial  dengan  berbagai  pihak,  seperti  Pusat  Perbelanjaan, Cafetaria,  Hotel,  Praktek  Dosen,  Restoran,  Pengelola  tempat  rekreasi,  pemilik  rumah kost dan kontrakan, warnet, warmang  dsb, yang memuat komitmen dalam mendukung pelaksanaan  Syariat  Islam  di  tempat  masing-masing  melalui  sistem-sistem  tertentu yang  di  pandang  efektif  dalam  pencegahan  prilaku  menyimpang  atau  pelanggaran khalwat.
e.  Perlu  adanya  sosialisasi  kepada  kelompok  Non-muslem  sehingga  mereka  menghargai dan  menghormati  masyarakat  dalam  melaksanakan  Syariat  dengan  menyesuaikan  diri dalam  berpakaian,  prilaku,  makanan  dan  sebagainya  yang  sesuai  dengan  hukum penundukan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam  Undang-Undang PA Nomor 11 tahun2006 dan Qanun-qanun yang terkait.
f. Qanun jinayat yang telah di bahas oleh DPR dan merupakan keinginan seluruh elemen masyarakat Aceh dengan gagah berani perlu disahkan sesegera mungkin, tanpa merasa takut  dengan  intervensi  negara  lain,  karena  memang  membangun  masyarakat  harus sesuai dengan budayanya, karena kebudayaan itu tidak dapat di tukar dengan apapun. Dengan  disahkan  rancangan  qanun  tersebut  WH  dan  perangkat  hukum  lainya  akan memiliki payung hukum yang jelas dan kuat dalam penyelesaian kasus-kasus syariat.
g.  Pemerintah  Kota  perlu  mengambil  langkah  berani  agar  seluruh  warung  internet (Warnet)  dan warung remang-remang (Warmang) dengan membuat aturan yang lebih jelas dan sesuai dengan syariat.  Bukankah  menyediakan fasilitas seperti itu termasuk pelanggaran berat Qanun Khalwat Nomor 14 tahun 2003 sebagai tercantung dalam Bab VII Ketentuan ’Uqubat, pasal 24, 25, dan 26, yaitu sampai pencabutan izinnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dalam  kesempatan  ini  penulis  mengucapkan  terima  kasih  yang  setinggi-tingginya  kepada pihak-pihak yang telah membantu terselenggarakannya penelitian ini antara lain :
a. Direktorat  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  DIKTI  Kemendiknas  RI  yang telah mendanai penelitian ini dengan sempurna sehingga selesai sesuai dengan waktu  yang telah ditentukan.
b. Terima  kasih  kepada  seluruh  unsur  Dinas  Syariat  Islam  Provinsi,  terutama  sekali  Bidang Pembinaan  Hukum  Islam,  serta  Bapak  DR.  H.  Sukri  Yusuf,  Lc,  MA,  Staf    Dinas  Syariat Islam,  berkat  kerja  sama  yang  baik  penelitian  ini  tidak  mengalami  hambatan  yang  berarti, sehingga  penelitian  yang  telah  kita  lakukan  ini  dapat  bermanfaat  bagi  Dinas  Syariat  Islam dalam mengambil berbagai keputusan, terutama menyangkut dengan pelanggaran Khalwat.
c. Seluruh anggota tim, WH dan Satpol PP Kota Banda Aceh, MUI Provinsi, dan seluruh tokoh masyarakat  yang  pernah  dimintai  keterangan,  terima  kasih  atas  segala  dukungan  untuk kebaikan  kita  semua,  sehingga  sumbangsih  tersebut  diberikan  pahala  oleh  Allah  yang setimpal di hari kelak, amin…
Anonimous. 2004. Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun,  Instruksi  dan  Edaran  Gubernur  Berkaitan  Pelaksanaan  Syariat Islam . Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Banda Aceh.
Abubukar  dan  Anwar.  2005. Prilaku-Prilaku  Menyimpang  Remaja  SMA  Negeri  Kota  Banda Aceh . Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat USM. Banda Aceh
Abubakar.  2009. Konsep  Penerapan  Syariat  Islam  dalam  Pencegahan  Prilaku  Menyimpang pada  Remaja  SMA  Kota  Banda  Aceh, Jurnal  Terakreditasi  Asy-Shyra,  UIY. Yogyakarta
Alasuutari,  Pertti.  1996. Reseaching  Culture,  Qualitative  Method  and  Cultural  Studies .  Sage Publications. London, Thousand Oaks, New Delhi
Ali  Muhammad,  Rusjdi.  2003.  Revitalisasi  Syariat  Islam  di  Aceh  Problem  Solusi  dan Implimentasi  Menuju  Pelaksanaan  Hukum  Islam  di  Nanggroe  Aceh  Darussalam, IAIA Ar-Raniry Banda Aceh
Abubakar, Al Yasa’ Sekilas Syariat Islam di Aceh , Dinas Syariat Islam Prov. NAD
------------ (2007) Banyak Isi Kanun Syariat Harus Direvisi. Harian Serambi Indonesia, Tanggal 7 Juli 2007
……………. (2009) Wilayatul Hisbah : Polisi Pamong Praja dan Kewenangan Khusus di Aceh. Penerbit Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.
Beth,  Hess,  B.  Dkk.  1982. Sociology,  Second  Edition ,  Macmillan  Publishing  Company,  Inc:
New York
Daradjat, Zakiah. 1975. Pendidikan Agama dalam pembinaan Mental . Bulan Bintang. Jakrta --------------. 1975. Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia . Bulan Bintang. Jakarta
Ibrahim, Muslem, (2007). Qanun Syariat Tidak untuk Non-Muslem , Harian Serambi Indonesia Tanggal 6 Juli 2007
James  Coleman and  Donald  Cressey.  1987. Social  Problems .  Second  Edition.  Harper  &  Row Publisher, Inc: USA
Kartini Kartono 1986. Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, Penerbit CV. Rajawali: Jakarta
Lee Cronbach, J. 1984. Educational Psycology, Harcourt, Brace and Company Inc: USA
Nurita,  Susi,  2010.  Prilaku  Sex  dan  Kesehatan  Reproduksi  Remaja  Mahasiswa  Kota  Banda Aceh. Seri Thesis. Unibraw. 2010
Syahrizal  Abbas,  2009.  Syariat  Islam  di  Aceh,  Ancangan  Metodologis  dan  Penerapannya.
Penerbit Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh
Yusuf Qardhawi. 1991. Bagaimana Memahami Syariat Islam (Alih Bahasa oleh Nabhani Idris) Penerbit Islamna Press: Jakarta
Marzuki,Drs,  H  dan  Marzuki,  S.Ag.  2010.  Profil  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Wilayatul Hisbah Aceh, Penerbit : Satpol PP dan WH Provinsi Aceh
Syamsul  Rizal,  (Editor)  2009.  Syariat  Islam  Di  Aceh,  Problematika  Implimentasi  Syariah.
Penerbit, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.