## STRATEGI INOVATIF KEPALA SEKOLAH DALAM PEMENUHAN HONORARIUM GURU TERDAFTAR DAPODIK DI SEKOLAH SWASTA
Fadli Hasan 1 , Dian Hidayati 1 ,
1 Universitas Ahmad Dahlan, Jl. Kapas 9, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta 55166
Corresponding author: dian.hidayati@mp.uad.ac.id

## ABSTRACT
Honorarium for Quality Improvement (HPM) of Educators and Non-State Civil Apparatus (ASN) Education Personnel to improve welfare, quality of performance, and competency development to achieve the goal of education in Bandung. However, HPM  for non-ASN honorary teachers has not been fully accommodated for honorary teachers in Bandung. This study aims to describe the system in making honorary teacher honorarium policies in private schools. The approach taken is qualitative, the data comes from observation, interviews, and documents. The research subjects were three private school principals in Bandung, and three school operators there. The first one represents a financially stable school  and  can  make  policies  without  fully  involving  the  foundation.  The  second, represents  a  school  that  is  financially  secure  and  the  foundation  is  fully  involved  in determining school policy. The last, represents a school that is not yet financially secure. The research finding is an alternative policy for the school principal in adapting mayor's regulation which has not yet accommodated honorary teachers for quality improvement honors  whose  data  is  based  on  the  system.  The  steps  were  taken  by  private  school principals to accommodate honorary teachers by adapting the mayor's regulations which were revealed to be the criteria for awarding honorariums for quality improvement.
Keywords : honorarium, policy, quality, school, system.
Diterima: 3 Juli 2023, Revisi: 10 Juli 2023, Dipublikasikan: 17 Juli 2023

## PENDAHULUAN
Pendidikan  yang  berkualitas  sangat  tergantung  kepada  guru  yang  berkualitas (Inovasi  et  al.,  n.d.).  Pendidikan  yang  berkualitas  program-program  yang  mendukung dalam  mewujudkannya.  Program  yang  dilaksanakan  di  tingkat  nasional  masih  terkait dengan  empat  program  strategis  yaitu  peningkatan  mutu  pendidikan,  peningkatan pemerataan pendidikan, peningkatan efektivitas pendidikan dan pentingnya pendidikan yang  sesuai  dengan  tuntutan  dan  kebutuhan  masyarakat.  Empat  program  yang dilaksanakan  di  tingkat  nasional  tersebut  menjadi  perhatian  penting  pemerintah  kota
bandung  untuk  melaksanakan  satuhal  penting  yaitu,  dengan  peningkatan  kualitas Pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan program atau rencana strategis yang  menjadi  prioritas  bagi  pemerintah  daerah  kota  Bandung.  Program  ini  menjadi rencana  pembangunan  jangka  menengah,  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2019 terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD)  2018-2023  (Dinas  Pendidikan  Kota  Bandung,  2018).  Dinas  pendidikan  kota Bandung  membutuhkan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang  profesional  dalam mewujudkan  rencana  pembangunan  jangka  menengah.  Wafa  (Wafa,  2022) mendefiniskan  profesionalisme  sebagai  keahlian  dalam  suatu  bidang  atau  profesinya, yang harus dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam suatu bidang atau profesinya.
Upaya  dinas  pendidikan  dalam  meningkatkan  pendidikan  yang  berkualitas diantaranya dengan memberikan upah tambahan peningkatan mutu (HPM) bagi guru dan tenaga kependidikan non-ASN. Pemberian HPM kepada guru dan tenaga kependidikan non-ASN bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan (Saputra, 2022) dan mutu kinerja serta  mengembangkan  kompetensi  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  yang  unggul. Kesejahteraan  dan  kualitas  kinerja  menjadi  faktor  yang  penting  dalam  melaksanakan profesi  yang  dilakukan  dengan  efektif  dan  efesien.  Pemberian  honorarim  peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan non-ASN berkorelasi dengan sistem data pokok pendidikan (dapodik) karena berkenaan dengan jam mengajar guru.
Sistem  Dapodik  (Nainggolan,  2020)  merupakan  aplikasi  sistem  jaringan  data pokok  pendidikan  di  lingkungan  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Kemendikbud).  Begitupun  dengan  Ermawati  (Learning  &  2021,  2021)  menjelaskan sistem dapodik  sebagai sistem pengolahan data  terpadu  yang  meliputi data siswa, data guru, data satuan pendidikan, data pendidikan rencana dan pelaksanaan, dan data statistik dan  analisis  yang  mendukung  pengelolaan  data  dan  informasi  terpadu.  Dapodik dikembangkan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  secara keseluruhan,  meningkatkan  efisiensi  pengelolaan  pendidikan,  serta  memberikan  dasar yang  kuat  bagi  pengambilan  kebijakan  yang  berbasis  data  dan  berdampak  positif  pada kemajuan pendidikan di Indonesia.
Honorarium  peningkatan  mutu  belum  terealisasi  secara  menyeluruh  terutama pada guru muatan lokal pada sekolah swasta di kota Bandung. Hal tersebut berhubungan
dengan sistem dapodik yang belum dapat mengakomodir guru muatan lokal seperti guru bahasa Arab dan guru-guru honor yang masuk dalam kategori guru muatan lokal sekolah swasta  yang  memiliki  ciri  khas  di  sekolahnya.  Peraturan  walikota  dan  sistem  yang mendukungnya  menjadi  fokus  tersendiri  bagi  para  kepala  sekolah  swasta  dalam memikirkan  kesejahteraan  guru  honor  yang  belum  terakomodasi  dalam  peraturan walikota yang juga mengacu pada sistem dapodik.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  wawancara.  Teknik  wawancara  kepada  kepala sekolah  yang  menggunakan  sistem  Dapodik  sebagai  dasar  kepala  sekolah  dalam mengakomodasi honorarium peningkatan mutu guru honor. Subjek penelitian adalah tiga kepala  sekolah  swasta  di  Bandung,  dan  tiga  operator  sekolah  di  sana.  Yang  pertama mewakili  sekolah  yang  stabil  secara  finansial  dan  dapat  membuat  kebijakan  tanpa melibatkan yayasan sepenuhnya. Kedua, mewakili sekolah yang aman secara finansial dan  yayasan  terlibat  penuh  dalam  menentukan  kebijakan  sekolah.  Terakhir,  mewakili sekolah  yang  belum  aman  secara  finansial.  Peneliti  juga  mewawancarai  guru  yang berperan  dan  bertanggung  jawab  untuk  memenuhi  syarat  mendapatkan  honorarium peningkatan mutu. Sedangkan dalam metode observasi peneliti melakukan pengamatan aktivitas operator yang berkenaan dengan operasional sistem Dapodik di SMP swasta di kota Bandung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Peneliti  melakukan  wawancara  kepada  responden  dengan  beberapa  pertanyaan kepada kepala sekolah mengenai definisi Sistem Dapodik, Operasional Sistem Dapodik di  sekolahnya  masing-masing,  fungsi  Sistem  Dapodik  di  sekolah,  pemahaman  kepala sekolah  mengenai  honorarium  peningkatan  mutu  (HPM),  inovasi  kebijakan  kepala sekolah  yang  mengakomodir  guru  yang  tidak  terakomodir  pada  Peraturan  Wali  Kota Bandung mengenai HPM. Responden termasuk dari beberapa kepala sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan ditingkat menengah pertama.
Pertanyaan Jawaban Pertanyaan pertama mengenai pemahaman  sistem  dapodik  yang  sudah dan sedang diimplementasikan di sekolah.
Responden pertama menjawab “sistem dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan
sumber data utama pendidikan nasional, bagian dari Program perancanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang Cerdas dan
Kompetitif”. Responden kedua menjawab “sistem dapodik adalah data pokok peserta didik yang dibuat oleh Kemendikbudristek untuk sekolah formal sebagi pondasi data guru dan siswa seluruh sekolah yang sudah mendapatkan legalitas/ijin resmi dari pemerintah”. Responden ketiga menjawab “Sistem dapodik yaitu sistem yang memuat data pokok pendidikan secara nasional dalam berbagai aspeknya atau 8 Standar Nasional Pendidikan. Pada sistem ini termuat seluruh data sekolah yang ada di Indonesia. Data yg terdapat pada sistem ini menjadi salah satu dasar pemerintah dalam mengambil dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan secara nasional”
Pemahaman  para  responden  senada  dengan  sholechan  (Learning  &  2021,  2021) bahwa Dapodik adalah sistem pengolahan data terintegrasi yang mendukung pengelolaan informasi dan data secara terintegrasi. Dapodik dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas  pendataan  pendidikan  untuk  memudahkan  perencanaan  dan evaluasi pendidikan di Indonesia.
Pertanyaan Jawaban Pertanyaan  kedua  membahas  operasional sistem  dapodik  yang  diimplementasikan di sekolah. Responden pertama menjawab “Operasional sistem Dapodik di sekolah dikelola oleh operator yang melakukan entry data siswa, sarana pra sarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan lainnya. 1. siapkan data satuan pendidikan, siswa, guru dan tendik, serta rombel 2. input data di dapodik (valid) 3. validasi dapodik 4.
persetujuan kepala sekolah 5. kirim data/sinkronisasi, load balancing (server dapodik always on), agregation 6. laman
dapodik, kelola data satuan pendidikan 7. progres pengiriman, profil sekolah, SPTJM.”
Responden kedua merespon “Terstruktur dan sekarang latar belakang pendidikan guru sdh 90% linear dengan mapel yang diampu.”

## Responden ketiga menjawab
“operasional dapodik di sekolah kami diimplementasikan oleh salah seorang petugas (operator) di bawah tanggung jawab kepala sekolah. Operator juga dapat berkomunikasi secara langsung dengan berbagai stakeholder di internal sekolah dengan sepengetahuan kepala sekolah.” Pertanyaan  selanjutnya  mengenai dampak  dari  sistem  dapodik  yang beroperasi di sekolah para responden.
Responden pertama menjawab “sangat bermanfaat, karena programnya lebih tepat sasaran dan sistematis.”
Responden kedua “sistem dapodik membantu dalam mewujudkan visi dan misi yang dipimpin karena dengan adanya dapodik RKJM/RKT lebih terukur.” Responden ketiga merespon “sangat membantu, dengan data dapodik sekolah menjadi terbantu untuk penentuan kebijakan dalam menjalankan program- program sekolah dalam banyak aspek pengelolaan sekolah terutama pada 8 SNP.”
Pemahaman  dari  ketiga  responden  memiliki  pemahaman  yang  sama  akan  dampak dari sistem dapodik dalam mewujudkan program-program sekolah, karena sistem tersebut menurut Aiz Zakiyudin dalam bukunya bahwa sistem informasi manajemen menjelaskan tentang tersedianya kumpulan data yang cukup lengkap yang disimpan untuk mendukung operasional, manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi (Zakiyudin, 2012).
Pertanyaan Jawaban Pertanyaan selanjutnya mengenai pemahaman responden akan honor peningkatan mutu (HPM) yang diberikan pemerintah daerah. Responden pertama menjawab “HPM adalah honor tambahan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kota Bandung untuk guru-guru honorer non sertifikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran”.
Responden kedua menjawab “Salah satu dana kesejahteraan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, melalui dinas pendidikan kota yang diperuntukan bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang bukan PNS, PPPK dan Guru yang sudah memiliki Serdik”. Responden ketiga menjawab “HPM atau Honor Peningkatan Mutu adalah program Pemkot Bandung melalui
Disdik Kota Bandung yang berupa pemberian sejumlah uang secara berkala sebagai honor bagi para pendidik/tenaga kependidikan non-pns non penerima TPG yg bertugas di sekolah-sekolah di kota Bandung. Dalam pelaksanaannya terdapat syarat dan kriteria tertentu yg diatur dalam perwalkot. Pada pelaksnaannya perwalkot juga mengalami perubahan sesuai dinamika lapangan yg ada sehingga kriteria/syarat jg berubah”. Pertanyaan terakhir mengenai
“Kebijakan  bapak/ibu  kepala  sekolah (swasta)  lakukan  dalam  mengakomodasi guru  yang  belum  terakomodasi  dalam Peraturan  Walikota  Bandung  No.31 Tahun 2022 mengenai HPM”.
Responden pertama menanggapi dengan “Kepala sekolah melakukan
kebijakan untuk mengajukan gurhon non sertif untuk diinput ke dapodik, sebagai ptk baru dengan tugas disesuaikan berdasarkan SK KS dalam tugas tambahan. dengan demikian gurhon tersebut akan mendapatkan honor dari
BOS.”
Responden kedua menanggapi dengan “Ta'awun dan atau mengajukan ke Yayasan.”
Responden ketiga menanggapi dengan “Di sekolah kami, akomodasi terhadap PTK yang tidak memenuhi kriteria dari
Perwalkot adalah dengan melakukan adaptasi terhadap perwalkot tersebut dan membuat SK khusus internal sekolah sehingga PTK yang secara masa kerja sudah mencukupi, jam mengajar mencukupi dan beberapa kriteria lainnya memperoleh juga HPM internal. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan dan penyetaraan bagi seluruh PTK. Terlebih di sekolah Muhammadiyah (khususnya SMPM 8) terdapat muatan pembelajaran yg secara kedinasan (disdik kota) tdk bisa selalu terakomodasi. Dalam konteks ke depan--perencanaan di sekolah kami--hal ini juga menjadi langkah awal untuk merancang program sertifikasi internal kami sebagai sekolah Muhammadiyah yang memiliki muatan khusus. Sehingga PTK yg tdk terakomodir konteks finansialnya dlm sistem pendidikan nasional (daerah), tetap dapat diberikan apresiasi dan setara dengan PTK lain yang terakomodasi oleh sistem pendidikan nasional (daerah).”
Kebijakan  para  pengambil  keputusan  berdasarkan  sistem  informasi  dalam menentukan  kriteria  pendidik  yang  akan  diberikan  honor  internal  senada  dengan  Siti Hajar  Loilatu  (Manajemen  &  2020,  2020)  bahwa  sistem  informasi  manajemen  adalah suatu  sistem  yang  dibentuk  untuk  menyediakan  informasi  yang  berguna  untuk mendukung  pengambilan  keputusan  yang  berkaitan  dengan  kegiatan-kegiatan manajemen didalam organisasi.
Gambar 1. Hasil Penelitian
Gambar 2. Informasi Pencairan Honor Peningkatan Mutu (HPM) Sumber : https://www.youtube.com/@bdg.disdik
Operator  sekolah  selalu  memberikan  informasi  kepada  tenaga  pendidik  dan kependidikan  melalui  pesan  media  sosial  “ WhatsApp ”  setiap  pencairan  honor peningkatan  mutu  (HPM)  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang  diinformasikan (Gambar. 2) diakun youtube atau Instagram milik dinas pendidikan kota Bandung.
Gambar 3. Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Sumber: https://simdik.bandung.go.id
Operator sekolah sebagai pengelola sistem dapodik  menceritakan bahwa sistem dapodik (Gambar.3) sebagai landasan dalam pemberian honor peningkatan mutu (HPM) untuk  pendidik  dan  tenaga  pendidik  yang  memang  terdaftar  dalam  sistem  tersebut.
Sedangkan pendidik yang tidak terdaftar dalam sistem dapodik tidak mendapatkan HPM sesuai peraturan walikota No.31  Tahun 2022  “Kriteria administrasi bagi Pendidik dan Tenaga  Kependidikan  Bukan  ASN  diantaranya,  terdata  pada  sekolah  induk  dalam Dapodik Daerah Kota”.

## Pembahasan
Hasil  penelitian  (Gambar.  1)  diatas  mengenai  sistem  dapodik  dalam  pengambilan kebijakan honorarium di sekolah swasta di kota Bandung memiliki kebaharuan penelitian yaitu mengenai Sistem Dapodik, Honor Peningkatan Mutu, dan Pengambilan Kebijakan (Aziz et al., 2020). Masing-masing kategori di atas memiliki indikator yang spesifik. Pada kategori sistem dapodik, para kepala sekolah menginterpretasikan sistem dapodik sebagai sistem yang memuat data pokok pendidikan dalam skala nasional dan terpadu. Aplikasi data    pokok  pendidikan  dasar  atau  Dapodik  adalah  sistem  pendataan  terpadu  tingkat nasional  dan    sumber  utama  data  pendidikan  nasional,  yang  merupakan  bagian  dari program perencanaan pendidikan nasional untuk mewujudkan Indonesia berdaya saing (Fitriah  et  al.,  2022).  Pada  kategori  honor  peningkatan  mutu,  diinterpretasikan  sebagai dana bantuan yang diperuntukkan bagi guru non sertifikasi dan tenaga pendidik non ASN (Sunarso, 2020). Pada kategori pengambilan kebijakan, menjadikan sistem dapodik yang belum dapat mengakomodir guru honor menjadi evaluasi tiap  kepala sekolah membuat kebijakan  internal  yang  dapat  mengakomodasi  bagi  guru  honor  yang  belum  dapat diakomodasi dari kebijakan peraturan walikota kota Bandung yang berkorelasi dengan sistem dapodik.
Hasil penelitian diatas sejalan dengan Raya Desmawanto (STAI Rakha Amuntai et al.,  2022)  bahwa  Sistem  aplikasi  Dapodik  merupakan  aplikasi  yang  menghimpun informasi  pendidikan  dasar  bagi  kelompok  jenjang  pendidikan  dasar  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kumpulan data pokok yang paling penting adalah sekolah yang meliputi sarana dan prasarana, guru dan tenaga kependidikan (PTK), siswa dan kelompok belajar (rombel). Hal senada juga disampaikan oleh Darwis D dan Maila  D  (Darwis  et  al.,  2020)  mengenai  sistem  dapodik  yaitu  sistem  pengolahan  data pokok  pendidikan  seperti  data  identitas  sekolah,  data  lokasi  sekolah,  data  pelengkap sekolah,  data  kontak  sekolah,  data  secara  periodik,  data  prasarana,  data  sarana,  data rombongan belajar (rombel), data guru dan tenaga kependidikan (PTK) serta data peserta didik yang dilakukan secara online.
Pernyataan  diatas  juga  disampaikan  oleh  Eni  F,  dkk  (Furwanti  et  al.,  2022) peningkatan  mutu  termasuk  dalam  standar  pembiayaan (Mesiono  &  Haidir,  2020) dalam lembaga  pendidikan  sebagai  penghargaan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  kota atau masyarakat atas jasa atau keterlibatannya dalam dunia pendidikan. Hal senada juga disampaikan  berkenaan  dengan  kebijakan  kepemimpinan  sekolah  oleh  Minsih, Risnilawati, dan Imam M (Minsih et al., 2019) bahwa kepemimpinan sekolah memiliki dampak  yang  signifikan  terhadap  kemajuan  sekolah,  karena  gaya  kepemimpinan  ini mempengaruhi hingga 75% kemajuan sekolah.
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem dapodik  adalah sistem pengolah data pokok pendidik yang memiliki kumpulan data pokoknya meliputi sekolah  termasuk  sarana  dan  prasarana,  guru  dan  tenaga  kependidikan  (PTK),  peserta didik dan proses pembelajaran didalam rombongan belajar (Rombel) sekaligus menjadi dasar  data  pemerintah  daerah  dalam  memberikan  honor  bantuan  peningkatan  mutu (Annida  &  Syahrani,  2022) .  Hal  tersebut  menjadi  penting  untuk  direalisasikan  oleh pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  program  peningkatan  mutu  para  pendidik  dan tenaga kependidikan khususnya di kota Bandung, sehingga dalam proses penyalurannya dapat  tepat  sasaran.  Dengan  alasan,  berdasarkan  peraturan  walikota  Bandung  No.31 Tahun 2022 bahwa Honorarium adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kota kepada  pendidik  atau  guru  dan  tenaga  kependidikan  non-ASN  pada  satuan  pendidikan formal  dan  nonformal  sebagai  imbalan  atas  jasa  atau  pengabdian  yang  diberikan  di pemerintah  kota  atau  masyarakat  dalam  memajukan  pendidikan  dan  meningkatkan kesejahteraan di kota Bandung (Nurhayati, 2022).
Begitupun  dengan  kepemimpinan  sekolah  dalam  memberikan  kebijakan  (Ilham, 2021)  untuk  mengakomodasi  pendidik  non  ASN  yang  belum  terakomodir  dalam peraturan walikota Bandung yang berdasarkan dari  sistem dapodik. Kebijakan  tersebut merupakan  terobosan  yang  bijaksana  dalam  menyetarakan  sebagai  bentuk  apresiasi kepada pendidik yang belum terakomodir peraturan walikota Bandung. Langkah-langkah dalam melaksanakan kebijakan kepemimpinan sekolah dengan mengadaptasi peraturan walikota  kota  Bandung  dan  membuat  peraturan  sertifikasi  internal  yang  selanjutnya diberikan kepada pengelola yayasan di sekolah swasta. Kebijakan akomodasi merupakan bagian  dari  inovasi  dari  kepemimpinan  sekolah  yang  berfikir  akan  mutu  pendidikan bangsa dan khususnya di lembaga yang dipimpinnya (Rachman & Usman, 2020) .

## PENUTUP
Berdasarkan  peraturan  walikota  Bandung  No.31  tahun  2022  bahwa  “Honorarium adalah pembayaran yang diberikan Pemerintah Daerah Kota kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan  Bukan  ASN  pada  Satuan  Pendidikan  Formal  dan  Non  Formal  yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota atau masyarakat sebagai imbalan atas jasa atau  pengabdian  yang  telah  dilakukan  pada  dunia  pendidikan  di  Daerah  Kota  dalam rangka meningkatkan kinerja dan membantu peningkatan kesejahteraan”. Namun, belum seluruh guru honor terakomodir dengan data yang didasarkan atas perwal kota Bandung yang didasarkan atas sistem dapodik.
Berdasarkan  hal  tersebut  munculah  inovasi  dari  kebijakan  kepala  sekolah,  yaitu kepala  sekolah  swasta  mengeluarkan  kebijakan  honor  peningkatan  mutu  internal  dan menjadi solusi dengan beradaptasi pada peraturan walikota. Kebijakan tersebut sebagai apresiasi  kesejahteraan (Aisyah  &  Chisol,  2020) kepada  pendidik  yang  memang  belum terakomodasi  dalam  peraturan  walikota.  Apresiasi  tersebut  merupakan  penyetaraan kesejahteraan  dengan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang  terakomodasi  pada peraturan  walikota.  Hasil  adaptasi  tersebut  teralisasikan  berdasarkan  persetujuan pengelola yayasan agar sesuai dengan hasil adaptasi peraturan walikota.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisyah, A., & Chisol, R. (2020). Rasa syukur kaitannya dengan kesejahteraan psikologis pada guru honorer sekolah dasar. Proyeksi: Jurnal Psikologi, 13(2), 109–122.
Annida,  A.,  &  Syahrani,  S.  (2022).  Strategi  manajemen  sekolah  dalam  pengembangan informasi dapodik di internet. EDUCATIONAL JOURNAL: General and Specific Research, 2(1), 89–101.
Aziz,  A.  A.,  Nurfarida,  R.,  Budiyanti,  N.,  &  Zakiah,  Q.  Y.  (2020).  Model  Analisis Kebijakan Pendidikan. Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah , 4 (2), 192–201. Annida, A., & Syahrani, S. (2022). Strategi manajemen sekolah dalam pengembangan informasi dapodik di internet. EDUCATIONAL JOURNAL: General and Specific Research , 2 (1), 89–101.
Darwis, D., Teknologi, D. P.-J. I. I., & 2020, undefined. (2020). Audit Sistem Informasi Menggunakan  Framework  Cobit  4.1  Sebagai  Upaya  Evaluasi  Pengolahan  Data Pada  Smkk  Bpk  Penabur  Bandar  Lampung. Jim.Teknokrat.Ac.Id , 1 (1),  1–6. http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/teknologiinformasi/article/view/254
Dinas  Pendidikan  Kota  Bandung.  (2018). Rencana  Strategis  Tahun  2018-2023  Dinas Pendidikan Kota Bandung . Dinas Pendidikan.
Fitriah, A. N., Hadisaputro, E. L., & Setyaningsih, E. (2022). Evaluasi Sistem Informasi Dapodik  Pada  SDN  023  Penajam  Paser  Utara  Mengunakan  Metode  Usability Testing. JURIKOM (Jurnal Riset Komputer) , 9 (2), 456–463.
Furwanti,  E.,  Apriani,  N.,  Krismayanti,  Y.,  Cepi  Barlian,  U.,  Warta,  W.,  &  Studi Pendidikan Guru Anak, P. (2022). Analisis Standar Dan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini. Journal.Bungabangsacirebon.Ac.Id .
http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/hadlonah/article/view/699
Ilham,  I.  (2021).  Kebijakan  Kepala  Sekolah  untuk  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan Sekolah  Dasar. Ainara  Journal  (Jurnal  Penelitian  Dan  PKM  Bidang  Ilmu Pendidikan) , 2 (3), 154–161.
Inovasi, I. I.-J., Pengembangan,  E. D., & 2022, undefined. (n.d.). Strategi Peningkatan Kompetensi  Profesional  Guru. Journal.Ainarapress.Org .  Retrieved  January  2, 2023, from http://journal.ainarapress.org/index.php/jiepp/article/view/158
Learning, S. S.-C. J. of T. and, & 2021, undefined. (2021). Implementasi Sistem Informasi Manajemen  Di  Smp  Islam  Terpadu  Al  Ummah  Jombang:  Implementation  of Management Information Systems at Al Ummah Integrated. Pasca.Jurnalikhac.Ac.Id .
https://pasca.jurnalikhac.ac.id/index.php/cjotl/article/view/56
Manajemen,  M.  Z.-M.  J.,  &  2020,  undefined.  (2020).  Penerapan  Sistem  Informasi Manajemen  Pendidikan  dalam  Proses  Pembelajaran  di  SMP  Negeri  1  Dlanggu. Pasca.Jurnalikhac.Ac.Id . https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i4.520
Mesiono, M., & Haidir, H. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan). Hikmah , 17 (2), 61–73.
Minsih,  M.,  Rusnilawati,  R.,  &  Mujahid,  I.  (2019).  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah Dalam  Membangun  Sekolah  Berkualitas  Di  Sekolah  Dasar. Profesi  Pendidikan Dasar , 6 (1), 29–40.
Nainggolan, R. D. (2020). Efektivitas Sistem Dapodik untuk Sistem Informasi Pendataan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Indragiri Hilir. IndraTech , 1 (1), 74–83.
Nurhayati,  Y.  (2022).  MANAJEMEN  HONORARIUM  DALAM  MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU. Jurnal PGSD UNIGA , 1 (2), 29–44.
Rachman,  A.,  &  Usman,  A.  (2020).  Evaluasi  Kebijakan  Dana  Bantuan  Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTS Muhammadiyah Kota Gorontalo. Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA) , 1 (1), 1–12.
STAI Rakha Amuntai, A., Selatan, K., & STAI Rakha Amuntai, S. (2022). Efektivitas Sistem Dapodik untuk Sistem Informasi Pendataan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir. Ojs.Stmikindragiri.Ac.Id , 2 (Februari),  89– 101. http://ojs.stmikindragiri.ac.id/index.php/jit/article/view/24
Sunarso, A. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Peningkatan Mutu Guru  di  SMK  Ma’arif  Nu  1  Kembaran  Banyumas. Ar-Rihlah:  Jurnal  Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam , 5 (1), 105–154.
Wafa, I. (2022). Peningkatan Profesionalisme Guru . https://osf.io/preprints/ke5m6/
Zakiyudin.  (2012). Nafiudin:  Sistem  informasi  manajemen  -  Google  Scholar . https://scholar.google.com/scholar?cluster=6943542815011802614&hl=en&oi=sc holarr