## Literasi Perencanaan Keuangan Islam dalam Perlindungan Konsumen Muslim

## Vina Septiana Permatasari*
Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia Email: vinaseptianap@iainkediri.ac.id
M. Haris Hidayatulloh
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institu Agama Islam Negeri Madura, Indonesia Email: m.harishidayatulloh@iainmadura.ac.id
*Corresponding Author
Abstract :
Various  financial  problems  have  emerged  along  with  the  rapid  development  of  financial technology. Financial technology developments and financial inclusion acceleration which are not in line with financial literacy would harm society. Aspect of financial literacy that must be owned by the society is financial planning ability. Muslim financial planning is different from conventional financial planning. This study describes financial planning by combining financial planning  guidelines  from  the  Indonesian  Financial  Planning  Standard  Boards  (FPSB)  with Islamic finance guidelines. The approach of this study are literature study and content analysis which is strengthened by interviews with financial planning experts and participating in the Associate  Wealth  Planner  Syariah  (AWPS)  Indonesia.  The  results  shows  that  financial educators who understand Islamic financial planning are highly needed in protecting Muslim consumers.  Therefore  FPSB  Indonesia  formed  an  Association  of  Sharia  Wealth  planners (AWPS). The collaboration of various parties is needed in increasing the protection of Muslim consumers through increasing literacy in Islamic financial planning. A Proper Islamic financial planning is expected to help Muslim individuals or households to increase their welfare. This welfare  will  implicate  social  welfare  and  increase  safe  financial  inclusion  for  Muslim consumers and society.
Keywords : financial literacy, Islamic financial, consumers protection, financial planning.

## Abstrak:
Berbagai permasalahan keuangan bermunculan bersamaan dengan pesatnya perkembangan teknologi  keuangan.  Perkembangan  teknologi  keuangan  dan  percepatan  inklusi  keuangan yang  tidak  diimbangi  dengan  peningkatan  literasi  keuangan  dapat  merugikan  masyarakat. Salah  satu  aspek  dalam  literasi  keuangan  yang  harus  dimiliki  oleh  masyarakat  adalah kemampuan  perencanaan  keuangan.  Perencanaan  keuangan  masyarakat  muslim  memiliki perbedaan  dengan  perencanaan  keuangan  konvensional.  Penelitian  ini  mendeskripsikan perencanaan  keuangan dengan memadukan  panduan  perencanaan  keuangan dari  Financial Planning  Standar  Boards  (FPSB)  Indonesia  dengan  panduan  Islam  yang  berkaitan  dengan keuangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literature dan content analisis  yang  diperkuat  dengan  wawancara  kepada  pakar  perencanaan  keuangan  dan mengikuti Associate Wealth Planner Syariah (AWPS) Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  finansial  edukator  yang  memahami  perencanaan  keuangan  Islam  sangat  diperlukan dalam perlindungan konsumen muslim. Oleh sebab itu FPSB Indonesia membentuk asosiasi wealth  planner  syariah  (AWPS).  Kolaborasi  berbagai  pihak  sangat  diperlukan  dalam meningkatkan  perlindungan  konsumen  muslim  melalui  peningkatan  literasi  perencanaan keuangan syariah. Perencanaan keuangan yang tepat dan Islami diharapkan dapat membantu individu atau rumah tangga muslim menjadi lebih sejahtera. Kesejahteraan ini kemudian juga
Vina Septiana Permatasari, M. Haris Hidayatulloh
akan  berimplikasi  pada  kesejahteraan  sosial  dan  peningkatan  inklusi  keuangan  yang  aman bagi konsumen muslim dan masyarakat pada umumnya . Kata Kunci: literasi keuangan, keuangan Islam, perlindungan konsumen, perencanaan keuangan.

## PENDAHULUAN
Finansial teknologi terus mengalami perkembangan yang pesat dan kegiatan keuangan di  masyarakat  menjadi  semakin  kompleks.  Pada  Januari  2023  jumlah  penerima  pinjaman fintek di Indonesia telah mencapai lebih dari 20 juta akun dengan jumlah penyaluran pinjaman 18.737,05 miliar rupiah. 1 Masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan akses pada layanan keuangan secara online. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan. Namun disisi lain banyak permasalahan keuangan yang bermunculan bersamaan dengan pesatnya perkembangan teknologi keuangan yang dapat merugikan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  survei Programme  for  International  Student  Assessment (PISA)  di Indonesia tahun 2018 menggambarkan bahwa sebanyak 52% pelajar peserta survei PISA di Indonesia  pernah  melakukan  pembayaran  dengan  menggunakan  telepon  genggam. 2 Hasil survei ini menunjukkan bahwa pelajar di Indonesia sudah sangat terbiasa dengan keuangan digital.  Disisi  lain  berdasarkan  data  dari  OJK,  pada  bulan  Januari  tahun  2023  setidaknya terdapat lebih dari 66 ribu rekening penerima pinjaman aktif dengan usia kurang dari 19 tahun dengan  outstanding  pinjaman  123,91  miliar  rupiah. 3 Hal  ini  sangat  disayangkan  apabila kemudahan teknologi keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ternyata menghasilkan efek lain yang tidak tepat sasaran dan justru menimbulkan kerugian. Pemerintah telah berupaya untuk melakukan pengawasan dan pencegahan agar teknologi dan inklusi  keuangan  tidak  menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat  yang  merupakan  sasaran produk-produk teknologi keuangan tersebut. Tetapi tentunya masyarakat juga harus memiliki kemampuan untuk mencegah berbagai kerugian bagi dirinya sendiri.
Masyarakat harus memiliki literasi keuangan yang baik. Literasi keuangan merupakan pengetahuan,  keterampilan,  dan  keyakinan  yang  mempengaruhi  sikap  dan  perilaku  untuk meningkatkan  kualitas  pengambilan  keputusan  dan  pengelolaan  keuangan  dalam  rangka mencapai kesejahteraan. 4 Literasi keuangan memiliki keterkaitan dengan inklusi keuangan. 5 Indeks  literasi  keuangan  di  Indonesia  adalah  sebesar  38,03%,  dan  indeks  inklusi  keuangan sebesar 76,19%. 6 Hal ini berarti terdapat ketimpangan yang tinggi antara literasi keuangan dan
1 Otoritas  Jasa  Keuangan. STATISTIK  Fintech Lending  Jan  2023 .  https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data- dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Januari-2023.aspx (2023)
2 Otoritas Jasa Keuangan. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025. Ojk.Go.Id , 1– 130. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan- Indonesia-2021-2025.aspx. (2021).
3 Ibid
4 Ibid
5 Roa, M. J., & Villegas, A. (n.d.). Financial exclusion: A new approach to the importance of financial literacy Alejandra Villegas * María José Roa .
6 Otoritas Jasa Keuangan. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025. Ojk.Go.Id , 1–130. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan- Indonesia-2021-2025.aspx. (2021).
inklusi keuangan. Peningkatan inklusi keuangan yang berlangsung dengan cepat apabila tidak diimbangi  dengan  peningkatan  literasi  keuangan  yang  seimbang  maka  justru  dapat membahayakan masyarakat.
Sebagai konsumen atau pengguna layanan keuangan, masyarakat hanya akan ditawari kemudahan-kemudahan  layanan  keuangan  meskipun  belum  menguasai  esensi  dan konsekuensi  dari  layanan  keuangan  tersebut.  Percepatan  inklusi  keuangan  yang  tidak diimbangi  dengan  percepatan  literasi  dapat  mendorong  gaya  hidup  yang  konsumtif  atau pemborosan yang merugikan. Jika masyarakat memiliki literasi keuangan yang tinggi, adanya perkembangan  teknologi  keuangan  tidak  akan  memperburuk  gaya  hidup  dan  pengaturan keuangan mereka. Masyarakat tidak akan dengan mudah terjerat penipuan, jeratan pinjaman online, investasi bodong, kejahatan siber dan lain sebagainya meskipun akses pada berbagai layanan keuangan tersebut sangat mudah dijangkau dengan teknologi keuangan yang terus berkembang pesat. Selain itu dalam jangka panjang diperkirakan semua transaksi keuangan akan beralih ke teknologi digital dan menuju cashless transactions . Oleh karena itu kemampuan literasi keuangan merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh masyarakat.
Pemahaman  tentang  produk-produk  keuangan  yang  legal,  keterampilan  pengelolaan keuangan,  kecakapan  dalam  menentukan  skala  prioritas  keuangan,  kemampuan  dalam mengambil  keputusan  yang  benar  terkait  dengan  keuangan,  merupakan  hal-hal  yang seharusnya dimiliki oleh masing-masing individu di masyarakat. Keterampilan tentang literasi keuangan  akan  menjadi  kemampuan  yang  dapat  menyelamatkan  kehidupan  seseorang. Dengan  kata  lain  literasi  keuangan  merupakan  kebutuhan  dasar  setiap  individu. 7 Selain  itu menurut  G20  literasi  keuangan  merupakan  keterampilan  penting  untuk  memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat rentan dan kurang dan kurang terlayani, termasuk Usaha Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM),  serta  untuk  mendukung  kesejahteraan,  inklusi  keuangan, serta perlindungan konsumen. 8
Salah satu aspek dalam literasi keuangan yang harus dimiliki oleh masyarakat yang juga berkaitan  dengan  upaya  pemerintah  dalam  peningkatan  inklusi  keuangan  yang  ramah  dan aman bagi konsumen adalah kemampuan perencanaan keuangan. Walau bagaimanapun uang dengan  berbagai  bentuknya  diperlukan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Permasalahan keuangan dapat mencakup seluruh lini masa kehidupan seseorang. Permasalahan keuangan yang diabaikan tentunya dapat mengusik berbagai urusan-urusan lain dan dapat menghambat kemajuan dan ketahanan. Permasalahan keuangan dapat membuat hidup seseorang menjadi lebih rumit. Tidak jarang seseorang yang mengalami kerumitan keuangan juga memperumit keluarganya  bahkan  orang  lain  yang  dia  kenal.  Namun  ketika  seseorang  tidak  memiliki masalah  keuangan,  dia  bisa  berfokus  pada  urusan  dan  kebaikan-kebaikan  lain  yang  lebih bermanfaat. Agar hal ini bisa terwujud seseorang harus bisa mengatur keuangannya. Proses pembelajaran  individu  dalam  mengelola  keuangan  sangat  diperlukan,  agar  keputusan
7 Damayanti,  S.  M.,  Isrochmani,  M.,  &  Pradana,  H.  A.  The  Importance  of  Financial  Literacy  in  a  Global Economic Era. The Business and Management Review , 9 (3), (2018).
8 Otoritas Jasa Keuangan. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025. Ojk.Go.Id , 1–130. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan- Indonesia-2021-2025.aspx. (2021).
Vina Septiana Permatasari, M. Haris Hidayatulloh
keuangan  dapat  lebih  fokus  dan  bijaksana 9 Minimal  individu  tersebut  dapat  mengatur  dan merencanakan  pengeluarannya  agar  tidak  melebihi  pendapatan  yang  dia  miliki.  Dengan demikian tidak mudah tergiur pada pinjaman-pinjaman yang dapat menjerat dan merugikan.
Terlebih  bagi  umat  Islam  yang  merupakan  mayoritas  di  Indonesia.  Panduan perencanaan keuangan bagi umat Islam tidak dapat disamakan dengan panduan perencanaan keuangan umum. Terdapat aturan-aturan khusus yang hanya berlaku bagi umat Islam yang menjadikan perencanaan keuangan Islam memiliki perbedaan dengan perencanaan keuangan pada umumnya. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah memberikan panduan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam urusan keuangan agar seorang individu bisa selamat dan sejahtera. Islam telah mengajarkan tentang pola-pola pengaturan keuangan, bagaimana seseorang  merencanakan  keuangan,  mengatur  skala  prioritas  dalam  hidupnya, mempersiapkan kesejahteraan jangka panjang, hingga mewariskan kekayaan pada generasi selanjutnya. Hal tersebut diajarkan tidak semata-mata untuk meningkatkan kekayaan pribadi tetapi  untuk  kesejahteraan  di  dunia  dan  di  akhirat.  Pengaturan  keuangan  dan  kekayaan dilakukan  dengan  bertanggungjawab  agar  seorang  individu  tidak  bermasalah  keuangannya dan tanpa merugikan orang lain. Apabila umat muslim memiliki literasi keuangan yang baik maka akan lebih mudah untuk memahami industri jasa keuangan dan memiliki kemampuan dalam  menentukan  produk  yang  sesuai  dengan  kebutuhannya.  Apabila  kemampuan  ini ditunjang  dengan  perencanaan  keuangan  Islami,  maka  akan  mendukung  peningkatan ketahanan keuangan dan kesejahteraan dan dengan demikian mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan yang ramah dan aman bagi konsumen.
Maka diperlukan penelitian yang menambah literasi keuangan yang menjabarkan poin- poin  pengaturan  keuangan  yang  sesuai  dengan  ajaran  Islam  agar  dapat  dipahami  oleh masyarakat khususnya konsumen muslim. Standar pengaturan keuangan telah diakui secara internasional  oleh  Finansial  Planning  Standart  Boards  (FPSB).  Organisasi  afiliasi  Finansial planning  standar  boards  adalah  Lembaga  perencanaan  keuangan,  keanggotaan,  dan/atau sertifikasi profesional yang bermitra dengan FPSB untuk memberikan sertifikasi perencana keuangan bersertifikat di suatu wilayah. FPSB dan Afiliasinya (secara kolektif, jaringan FPSB) berkolaborasi  untuk  mengembangkan,  mempromosikan,  dan  menegakkan  persyaratan  dan standar sertifikasi perencana keuangan global. Saat ini, FPSB memiliki organisasi di 27 wilayah di seluruh dunia termasuk di Indonesia. 10
Penelitian tentang literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perencanaan keuangan telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Namun penelitian yang secara khusus membahas tentang literasi  perencanaan  keuangan  Islam yang  sesuai  dengan  financial  planning  standar boards khususnya  di  Indonesia  masih  sangat  jarang  dilakukan.  Maka  dari  itu  penelitian  ini  akan mendeskripsikan  perencanaan  keuangan  dengan  memadukan  panduan  perencanaan keuangan  dari  Financial  Planning  Standar  Boards  (FPSB)  dengan  panduan  Islam  yang berkaitan dengan keuangan.
9 Fauzia, Ika Yunia. Enhancing the Literacy of Shariah Financial Technology for Generation X, Y and Z in Indonesia. Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi , 7 (2), 65. https://doi.org/10.24252/minds.v7i2.15871. (2020).
10 https://www.fpsb.org/
Penelitian  ini  diharapkan dapat  menambah  literasi  perencanaan  keuangan  bagi  umat Islam dan membantu melindungi masyarakat sebagai konsumen produk keuangan agar tidak terjebak  pada  kemudahan  akses  layanan  keuangan  digital.  Selain  itu  penelitian  ini  dapat menjadi  tambahan  referensi  bagi  para  peneliti  dalam  mengembangkan  penelitian  tentang perencanaan  keuangan  islami.  Penelitian  ini  juga  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  para pemangku kepentingan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang memberikan perlindungan pada masyarakat khususnya konsumen muslim.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  deksriptif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  perencanaan  keuangan  yang  sesuai  dengan  finansial  planning  standart boards  (FPSB)  dan  menyesuaikannya  dengan  panduan  dan  prinsip  Islam  dalam  keuangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literature dan content analisis. Hasil analisis tersebut kemudian diperkuat dengan mengikuti pelatihan dan menjadi anggota Associate  Wealth  Planner  Syariah  (AWPS)  Indonesia.  Analisis  dalam  penelitian  ini  juga diperkuat dengan wawancara kepada pakar perencanaan keuangan. Narasumber yang dipilih merupakan  pengurus  Financial  Planning  Association  Indonesia,  mentor  Qualified  Asosiasi Wealth  Planner  FPSB  Indonesia,  mentor  Certified  Financial  Planner  Institute  Financial Planning Indonesia, dan ketua Financial Advisor Community Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hal  pertama  yang  harus  dipahami  dalam  perencanaan  keuangan  adalah  tujuan keuangan.  Tujuan  keuangan  ini  menjadi  syarat  awal  seseorang  dapat  merencanakan  dan mengelola  keuangan  baik  dalam  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang.  Bagi  umat  Islam segala perbuatan baik dapat bernilai ibadah apabila diniatkan untuk mencari ridho Allah SWT. Hal  ini  sesuai  dengan  hadits  Nabi  Muhammad  SAW,  “Sesungguhnya  setiap  amalan  pastilah disertai dengan niat, dan setiap pelaku amala n hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan” (Muttafaq alaih). Maka tujuan perencanaan keuangan bagi umat Islam hendaknya diniatkan untuk  mencari  ridho  Allah  SWT  dan  dilakukan  dalam  rangka  beribadah.  Perencanaan keuangan ditujukan tidak hanya untuk jangka pendek meliputi keperluan di dunia tetapi juga jangka panjang hingga kehidupan di akhirat.
Berbeda  dengan perencanaan  keuangan  konvensional,  perencanaan  keuangan  umat Islam  dilakukan  tidak  semata-mata  untuk  memaksimalkan  kekayaan  diri  sendiri.  Tujuan mencapai  kesejahteraan  dalam  Islam  tidak  dapat  dicapai  apabila  seorang  individu  hanya mementingkan  kekayaan  dirinya  sendiri.  Konsep  kesejahteraan  dalam  Islam  tidak  hanya kesejahteraan  individu  maupun  rumahtangga  tetapi  juga  kesejahteraan  sosial.  Hal  ini tercermi n dalam firman Allah SWT dalam QS. Adh Dhariyat(51): 19, “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta”. Konsep  kesejahteraan  sosial  tersebut  diwujudkan  dengan  adanya  sistem  zakat,  infaq, shodaqoh dan wakaf (QS. At Taubah (9):103). Lebih dari  itu juga terdapat perbedaan pada perencanaan keuangan Muslim karena muslim memiliki rukun Islam yang terdapat kegiatan haji di dalamnya (QS. Ali Imran(3): 97). Umat Islam juga mengenal muhasabah (QS. AL Hasyr (59):18), yaitu introspeksi diri yang semestinya juga mencakup aspek keuangan.
Vina Septiana Permatasari, M. Haris Hidayatulloh
Umat Islam juga perlu memahami perbedaan time value of money dan economic value of time. Time value of money dalam ekonomi konvensional menganggap bahwa uang di masa sekarang nilainya tidak akan sama dengan uang di masa yang akan datang. Bunga dianggap sebagai biaya atas waktu yang terpakai apabila uang tersebut dipinjamkan pada orang lain. Konsep  ini  berlawanan  dengan  economic  value  of  time  yang  menganggap  bahwa  waktu memiliki nilai ekonomi, tetapi uang tidak memiliki nilai waktu. Hal ini berkaitan dengan tidak diperbolehkannya bunga dalam transaksi keuangan apapun bagi umat Islam. Prinsip ini yang harus  dipahami  dan  diyakini  oleh  umat  Islam  dalam  perencanaan  keuangan,  proses,  dan kemampuan dalam mengatur keuangan, bahwa bunga tidak diperbolehkan dalam Islam (QS. Al Baqarah(2): 275).
Selain  itu  dalam  Islam  juga  dikenal  maqashid  syariah.  Maqashid  syariah  memiliki tujuan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan  kemashlahatan  bagi  umat  manusia.  Muslim dihimbau untuk merencanakan ekonomi dan keuangan mereka agar dapat mencapai Maqashid Syariah. 11 Dalam maqashid syariah kebutuhan manusia menurut tingkatannya terbagi menjadi tiga yaitu dharuriyah, tahsiniyah, dan hajiyyah. Menurut Imam Al Ghazali maqashid syariah terklasifikasi menjadi lima yaitu menjaga agama (hifzh ad dien), jiwa (hifzh an nafs), akal (hifzh aql), keturunan (hifzh nasl), dan harta (hifzh maal). 12
Menurut  FPSB  setidaknya  terdapat  delapan  aspek  yang  perlu  dikuasai  dalam perencanaan keuangan yaitu aspek prinsip, proses dan kemampuan perencanaan keuangan, aspek  manajemen  keuangan,  aspek  prinsip  dan  optimalisasi  pajak,  aspek  perencanaan investasi  atau  manajemen  aset,  aspek  perencanaan  asuransi  dan  manajemen  risiko,  aspek perencanaan hari tua/pensiun, aspek perencanaan hunian dan transfer kekayaan, dan aspek integrasi  seluruh  perencanaan  keuangan. 13 Teknik  yang  digunakan  dalam  perencanaan keuangan  konvensional  dapat  digabungkan  dalam  perencanaan  keuangan  Islam  selama larang-larangannya dikecualikan. 14
Aspek pertama adalah kemampuan perencanaan. Seseorang harus bisa membedakan kebutuhan  dan  keinginannya,  mengatur  kebutuhan  agar  pengeluaran  tidak  melebihi pendapatan.  Dalam  pandangan  ekonomi  Islam  kebutuhan  bersifat  terbatas  dan  berkaitan dengan  fitroh  manusia,  sedangkan  keinginan  bersifat  tidak  terbatas  dan  berkaitan  dengan nafsu manusia. Perencanaan keuangan sangat membantu dalam membedakan keinginan dan kebutuhan  ini.  Selain  itu  Islam  juga  mengajarkan  untuk  tidak  berlebih-lebihan  dalam mengeluarkan  harta  (manajemen  arus  kas)  yaitu  pada  QS.  Al  Furqon(25):  67.  Apabila seseorang tidak dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginannya maka akan mudah tergiring  berbagai  konten  sosial  media  yang  dapat  mendorong  perilaku  konsumtif.
11 Abdullah, A., & Muhammad, J. Ethical values in Islamic financial planning. Jurnal Pengurusan , 38 , 133– 140. https://doi.org/10.17576/pengurusan-2013-38-13. (2013).
12 Chapra,  M.  U.,  &  Bank,  I.  D. Vision  of  Development  in  the  Light  of  Maqāsid  Al-Sharī  ‘  ah . May . https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4188.5047. (2016).
13 Financial  Planning  Standards  Board.  (2015). Financial  Planning  Education  Framework . https://www.fpsb.org/wp-content/uploads/2016/01/151027_doc_EducationFramework_FINAL.pdf
14 Ahmed,  H.,  &  Salleh,  A.  M.  H.  A.  P.  M.  Inclusive  Islamic  financial  planning:  a  conceptual  framework. International  Journal  of  Islamic  and  Middle  Eastern  Finance  and  Management , 9 (2),  170–189. https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2015-0006. (2016).
Pengelolaan  keuangan  yang  bijaksana  dan  menanamkan  disiplin  keuangan  melalui perencanaan keuangan dapat mencegah kondisi-kondisi negative terkait keuangan. 15
Aspek  yang  kedua  adalah  kemampuan  manajemen  keuangan.  Menurut  Financial Planning  Standard  Boards  aspek  ini  berisi  tentang  kemampuan  untuk    merencanakan pendidikan  dan  menyediakan  dana  darurat.  Berdasarkan  International  Survey  of  Adult Financial  Literacy  yang  diselenggarakan  Organization  for  Economic  Cooperation  and Development (OECD) kepada 1.000 responden di Indonesia, 51,80% responden menyatakan pernah mengalami pengeluaran besar (setara dengan penghasilan sebulan) dan mengatasinya tanpa  mendapatkan  bantuan  (meminjam). 16 Hal  ini  berarti  para  responden  tersebut  hanya dapat bertahan kurang dari satu bulan apabila kehilangan pendapatan utama tanpa berhutang. Hanya sekitar 8,60% responden yang dapat bertahan lebih dari 6 bulan apabila kehilangan sumber  pendapatan  utama.  Hasil  survei  ini  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  penduduk Indonesia  yang  belum  memiliki  kemampuan  pengelolaan  yang  baik  khususnya  dalam manajemen dana darurat.
Pendidikan yang terencanakan dengan baik dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia suatu keluarga yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga di masa berikutnya. Perencanaan dana dharurat yang tepat dapat mencegah seseorang terjebak dalam jeratan  hutang  apabila  terjadi  suatu  peristiwa  yang  tidak  diinginkan.  Peristiwa  yang  tidak diinginkan  ini  dapat  berasal  dari  faktor  internal  maupun  eksternal.  Sehingga  kemampuan dalam manajemen keuangan dalam hal ini perencanaan dana pendidikan dan dana darurat sangat penting untuk dimiliki oleh masyarakat.
Aspek yang ketiga adalah perencanaan pajak. Pertama masing-masing individu harus memahami  terlebih  dahulu  kewajiban-kewajiban  pajak  yang  harus  dia  tunaikan.  Setelah memahami pajak, maka pengeluaran pajak dapat direncanakan. Apabila pajak direncanakan dengan  baik  dapat  mencegah  pengeluaran  denda  pajak  yang  dapat  dialokasikan  pada  pos keuangan lainnya. Pemerintah Indonesia telah memiliki kebijakan pajak yang memudahkan umat muslim. Zakat dapat menjadi pengurang pajak apabila pembayaran zakat dilakukan pada Lembaga amil zakat yang telah terverifikasi dapat menjadi pengurang pajak. Integrasi antara pembayaran zakat dan pajak di Indonesia ini dapat menjadi wujud dari perencanaan keuangan yang inklusif. Perencanaan pembayaran zakat dan pajak tidak hanya menguntungkan pribadi atau  rumahtangga  tetapi  juga  memberikan  dapak  pada  pembangunan  nasional  dan peningkatan kesejahteraan sosial.
Aspek  keempat  adalah  perencanaan  investasi  atau  manajemen  aset.  Pertama masyarakat  muslim  harus  memahami  berbagai  produk  investasi  dan  prinsip  bahwa  dalam investasi  terdapat  peluang  keuntungan  dan  juga  peluang  kerugian.  Kemudian  terdapat beberapa perbedaan antara perencanaan investasi konvensional dan perencanaan investasi Islam.  Pada  investasi  dan  kaitannya  dengan  manajemen  aset  keuangan  muslim  dilarang melakukan maysir atau gambling. Efek yang dipilih dalam portofolio harus merupakan efek syariah. Pemahaman pada aspek ini akan membantu masyarakat untuk tidak mudah tergiur
15 Ibid
16 Otoritas Jasa Keuangan. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025. Ojk.Go.Id , 1–130. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan- Indonesia-2021-2025.aspx. (2021).
Vina Septiana Permatasari, M. Haris Hidayatulloh
penipuan  berkedok  investasi.  Pemahaman  yang  rendah  terhadap  berbagai  kharakteristik produk  investasi,  ditambah  dengan  transisi  system  keuangan  digital,  dapat  meningkatkan kasus penipuan investasi. 17
Ditengah banyaknya konten sosial media tentang produk investasi yang menawarkan berbagai keuntungan. Masyarakat harus memahami terlebih dahulu kondisi keuangan pribadi. Seseorang harus memahami profil risiko yang dia miliki. Dalam kaidah fiqh muslim terdapat kaidah  mencegah  mafsadat  harus  lebih  didahulukan  daripada  mengambil  manfaat. Konten- konten  sosial  media  tentang  keuntungan  investasi  sangat  mudah  ditemukan  oleh  siapapun dimanapun di era digital sekarang ini. Bahkan karena hanya memikirkan keuntungan banyak masyarakat terjebak dan menjadi korban aplikasi judi online dan mengira itu adalah produk investasi. Maka seorang muslim harus memahami apa saja produk-produk investasi syariah, perbedaannya dengan produk-produk konvensional, dan memahami perbedaan investor dan trader. Dengan memahami produk investasi dan profil risiko yang dimiliki maka seseorang tidak  akan mudah  tergiur  judi  online  berkedok  investasi  atau  berbagai  penipuan  berkedok investasi lainnya.
Aspek  kelima  adalah  perencanaan  asuransi  dan  manajemen  risiko.  Pertama masyarakat  harus  memahami  terlebih  dahulu  tentang  pentingnya  asuransi  dan  perbedaan antara asuransi syariah dengan konvensional. Banyaknya kasus penipuan asuransi membuat kepercayaan  masyarakat  pada  lembaga  asuransi  menurun.  Padahal  asuransi  dibutuhkan masyarakat untuk mencover pengeluaran dari kejadian tak terduga. Di Indonesia pemerintah telah memiliki program jaminan kesehatan nasional. Namun masih banyak muslim yang tidak mengikuti  program  ini  karena  khawatir  dengan  kesyariahan  pengelolaan  dana  jaminan kesehatan ini. Pemerintah seharusnya juga menyediakan jaminan atau asuransi nasional yang berbasis syariah untuk mencover kebutuhan masyarakat muslim.
Edukasi  dan  literasi  tentang  asuransi  syariah  yang  lebih  menekankan  takaful  atau prinsip tolong-menolong harus lebih ditingkatkan. Sebagian kalangan masyarakat yang belum teredukasi  dan  tingkat  literasi  keuangannya  masih  rendah  memiliki  pemahaman  bahwa dengan memiliki produk asuransi akan memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal justru apabila tidak memiliki produk asuransi minimal asuransi kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah  maka  ketika  terjadi  hal-hal  yang  tidak  dinginkan  pengeluaran  akan  lebih membesar karena tidak ada asuransi yang mencover. Lembaga asuransi syariah seharusnya juga  lebih  mengedukasi  masyarakat  muslim  tentang  prinsip-prinsip  syariah  dalam  produk asuransi.
Aspek keenam adalah perencanaan hari tua/pensiun. Masyarakat Indonesia cenderung menempatkan dana pensiun sebagai preferensi produk dan layanan jasa keuangan yang paling akhir. 18 Padahal saat seseorang memasuki hari tua atau masa pensiun maka akan diikuti oleh penurunan pendapatan. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan keuangan selama masih aktif
17 Sevriana, L., Febrian, E., Anwar, M., &  Ahmad Faisal, Y. A proposition  to  implement  inclusive Islamic financial  planning  in  Indonesia  through  bibliometric  analysis. Journal  of  Islamic  Accounting  and  Business Research . https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2022-0022. (2022).
18 Otoritas Jasa Keuangan. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025. Ojk.Go.Id , 1–130. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan- Indonesia-2021-2025.aspx. (2021).
bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan  di  hari  tua.  Bagi  muslim  dana  pensiun  syariah  yang dipersiapkan untuk masa pensiun harus dikelola oleh lembaga dana pensiun syariah agar tidak ada  riba  dalam  pengelolaannya.  Mempersiapkan  dana  pensiun  berarti  membantu  generasi berikutnya untuk lebih kuat secara keuangan (QS. An Nisa: 9).
Aspek  ketujuh  adalah  komponen  perencanaan  hunian  dan  transfer  kekayaan.  Islam telah mengajarkan tentang distribusi kekayaan, hibah, dan waris (QS. An Nisa (4):11). Pada komponen perencanaan perumahan  muslim  dianjurkan  untuk  memilih  pembiayaan  hunian dengan  prinsip  syariah.  Masyarakat  pada  umumnya  mengira  kredit  pembiayaan  hunian konvensional  lebih  murah  daripada  pembiayaan  hunian  berbasis  syariah.  Namun  gagal memperhitungkan  pengeluaran  yang  diakibatkan  oleh  adanya  bunga  yang  berubah  setiap tahunnya. Pada komponen transfer kekayaan Islam memiliki aturan tersendiri terkait waris. Aspek  ke delapan  adalah  integrasi  seluruh  perencanaan  keuangan.  Pengambilan  keputusan dalam  keuangan  menjadi  hal  yang  sangat  penting  dalam  aspek  ini.  Seseorang  harus mempertimbangkan  secara  kritis  dan    membuat  keputusan  dan  mengintegrasikan  antara komponen  prinsip  dan  praktik  perencanaan  keuangan,  manajemen  keuangan,  perencanaan investasi/manajemen  aset,  manajemen  risiko  dan  asuransi,  prinsip  dan  optimalisasi  pajak, perencanaan pensiun dan perencanaan hunian dan transfer kekayaan sambil mengembangkan strategi, rekomendasi, dan rencana keuangan yang sesuai dengan situasi dan fakta yang sedang terjadi.
Masyarakat  memiliki  kondisi  keuangan  yang  sangat  beragam.  Kondisi  keuangan masing-masing  individu  dalam  Islam  dapat  dilihat  dari  kategori  muzakki  dan  mustahik. Muzakki adalah pihak yang wajib mengeluarkan zakat sedangkan mustahik adalah pihak yang berhak menerima zakat (fakir, miskin, hamba sahaya, gharim, musafir, mualaf, fi sabilillah dan amil).  Sedangkan  Badan  Pusat  Statistik  Indonesia  mengkategorikan  penduduk  berdasarkan garis kemiskinan. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. 19
Sementara itu tujuan peningkatan inklusi keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah berlaku  secara  umum  untuk  memberikan  banyak  manfaat  pada  masyarakat.  Pemerintah berharap  inklusi  keuangan  dapat  meningkatkan  efisiensi  ekonomi,  mendukung  stabilitas sistem keuangan, mengurangi irresponsible finance, mendukung pasar keuangan, mendukung peningkatan Human  Development  Index (HDI)  Indonesia,  meningkatkan  kontribusi  positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi  lokal  dan  nasional  yang  berkelanjutan,  dan  mengurangi kesenjangan  ( inequality )  dan  rigiditas  low  income  trap,  sehingga  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan. Dengan kata lain seluruh masyarakat merupakan sasaran peningkatan inklusi keuangan yang perlu ditingkatkan literasi perencanaan keuangannya.
Kondisi  tersebut  tidak  didukung  dengan  jumlah  perencana  keuangan  yang tersertifikasi  di  Indonesia.  Jumlah certified  financial  planner yang  ada  di  Indonesia  saat  ini hanyalah  2171  perencana  keuangan. 20 Selain  itu  profesi  perencana  keuangan  merupakan profesi yang kebanyakan hanya diketahui oleh masyarakat atau rumah tangga berpendapatan
19 https://www.bps.go.id/subject/23/%20kemiskinan-dan-ketimpangan.
20 https://www.fpsbindonesia.org/
Vina Septiana Permatasari, M. Haris Hidayatulloh
tinggi.  Rumah  tangga  berpendapatan  tinggi  dan  menengah  yang  melakukan  perencanaan keuangan lebih cenderung bisa mengumpulkan kekayaan lebih lanjut dan mendapat manfaat dari  perencanaan  keuangan,  dibandingkan  dengan  rumah  tangga  berpenghasilan  rendah. 21 Padahal  rumah  tangga  dengan  penghasilan  lebih  rendah  juga  merupakan  konsumen  dan sasaran peningkatan program pemerintah sehingga sangat membutuhkan peningkatan literasi keuangan  dan  kemampuan  perencanaan  keuangan  agar  dapat  meningkatkan kesejahteraannya.
Salah  satu  tujuan  sosial  dari perencanaan keuangan  islami  adalah  untuk  membantu mustahik  menjadi  semakin  sejahtera  dan  bisa  menjadi  muzakki  atau  dengan  kata  lain meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak yang menjadi penerima bantuan lembaga filantropi Islam.  Literasi  perencanaan  keuangan  Islam  diperlukan  untuk  dapat  mewujudkan  hal  ini. Individu  dengan  penghasilan  yang  rendah  lebih  kecil  kemungkinannya  dalam  membuat keputusan  keuangan  yang  optimal. 22 Oleh  sebab  itu  finansial  edukator  yang  memahami perencanaan  keuangan  Islam  sangat  diperlukan  untuk  menutup  kekurangan  dari  certified financial planner dalam perlindungan konsumen muslim.
Certified financial planner (CFP) adalah profesi yang membutuhkan proses pendidikan, uji kelayakan, dan pengalaman dengan biaya yang tidak sedikit. Waktu yang diperlukan untuk menghasilkan seorang CFP tidak searah dengan kebutuhan untuk percepatan inklusi keuangan dan  perlindungan  konsumen  muslim.  Oleh  sebab  itu  FPSB  Indonesia  membentuk  asosiasi wealth  planner  syariah  (AWPS). 23 Program  AWPS  adalah  pelatihan  perencanaan  keuangan syariah  berbasis digital  yang  komprehensif  dan  sesuai  silabus FPSB  Indonesia.  Program  ini lebih cepat daripada CFP sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan literasi perencanaan keuangan syariah.
Selain  para  anggota  AWPS  pihak  lain  juga  dapat  berkontribusi  dalam  perlindungan konsumen  muslim.  Peran  perguruan  tinggi  sebagai  institusi  yang  menjalankan  pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat jelas sangat diperlukan. Peningkatan literasi perencanaan keuangan syariah dan perlindungan konsumen muslim dapat dilakukan melalui kolaborasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau bahkan dalam  tugas-tugas  perkuliahan.  Melalui  penelitian  perguruan  tinggi  dapat  membantu pemerintah  dalam  mengetahui  secara  langsung  permasalahan  keuangan  yang  dialami masyarakat.
Pihak perguruan tinggi juga dapat berkolaborasi dengan lembaga-lembaga filantropi Islam  dalam  mewujudkan  perencanaan  keuangan  Islami  yang  inklusif.  Lembaga  amil  zakat memiliki  donatur  dan  sasaran  penerima  bantuan  yang  terperinci. 24 Data  tersebut  dapat
21 Ahmed,  H.,  &  Salleh,  A.  M.  H.  A.  P.  M.  Inclusive  Islamic  financial  planning:  a  conceptual  framework. International  Journal  of  Islamic  and  Middle  Eastern  Finance  and  Management , 9 (2),  170–189. https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2015-0006. (2016). 22 Dvorak,  T.,  &  Hanley,  H.  Financial  literacy  and  the  design  of  retirement  plans ଝ . Journal  of  Socio- Economics , 39 (6), 645–652. https://doi.org/10.1016/j.socec.2010.06.013. (2010).
23 https://www.fpsbindonesia.org/
24 Permatasari,  V.  S.,  &  M  Haris  Hidayatulloh.  Efisiensi  Lembaga  Amil  Zakat  pada  Masa  Pandemi  di Indonesia. IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah , 8 (2), 190–204. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i2.4749. (2021).
digunakan  untuk  memenuhi  tujuan  literasi  perencanaan  keuangan  Islam  yang  melindungi konsumen  muslim.  Literasi  perencanaan  keuangan  Islam  dapat  diberikan  kepada  para pengelola  lembaga  filantropi  Islam  agar  dapat  membantu  para  penerima  bantuan  untuk meningkatkan kesejahteraan.

## PENUTUP
Kolaborasi  berbagai  pihak  sangat  diperlukan  dalam  meningkatkan  perlindungan konsumen  muslim  melalui  peningkatan  literasi  perencanaan  keuangan  syariah  dan  inklusi keuangan. Peningkatan literasi keuangan harus dilakukan pada seluruh masyarakat. Literasi keuangan  berkorelasi  positif  dengan  inklusi  keuangan  yang  berarti  semakin  tinggi  tingkat literasi  keuangan  maka  semakin  tinggi  pula  tingkat  inklusi  keuangannya. Perencanaan keuangan  yang  tepat  dan  Islami  diharapkan  dapat  membantu  individu  atau  rumah  tangga muslim  menjadi  lebih  sejahtera.  Kesejahteraan  ini  kemudian  juga  akan  berimplikasi  pada kesejahteraan sosial dan peningkatan inklusi keuangan yang aman bagi konsumen muslim dan masyarakat pada umumnya .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  A.,  &  Muhammad,  J.  (2013).  Ethical  values  in  Islamic  financial  planning. Jurnal Pengurusan , 38 , 133 – 140. https://doi.org/10.17576/pengurusan-2013-38-13 Ahmed, H., & Salleh, A. M. H. A. P. M. (2016). Inclusive Islamic financial planning: a conceptual framework. International  Journal  of  Islamic  and  Middle  Eastern  Finance  and  Management , 9 (2), 170 – 189. https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2015-0006
Ansari, Y., Albarrak, M. S., Sherfudeen, N., & Aman, A. (2022). A Study of Financial Literacy of  Investors — A  Bibliometric  Analysis. International  Journal  of  Financial  Studies , 10 (2),  36. https://doi.org/10.3390/ijfs10020036
Brillianti,  F.,  &  Kautsar,  A.  (2020).  Apakah  Literasi  Keuangan  Memengaruhi  Kesejahteraan Rumah  Tangga  di  Indonesia? Kajian  Ekonomi  Dan  Keuangan , 4 (2),  103 – 115. https://doi.org/10.31685/kek.v4i2.541 Chapra, M. U., & Bank, I. D. (2016). Vision of Development in the Light of Maqāsid Al - Sharī ‘ ah . May . https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4188.5047
Damayanti,  S.  M.,  Isrochmani,  M.,  &  Pradana,  H.  A.  (2018).  The  Importance  of  Financial Literacy in a Global Economic Era. The Business and Management Review , 9 (3), 2018.
Dvorak, T., & Hanley, H. (2010). Financial literacy and the design of retirement plans ଝ . Journal of Socio-Economics , 39 (6), 645 – 652. https://doi.org/10.1016/j.socec.2010.06.013
Fauzia, I Y, Nasution, Z., & ... (2021). Model Islamic Family Wealth Management Perspektif Ekonomi  Islam. Jurnal  Masharif  Al  … , 6 (1),  109 – 124.  http://journal.um- surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/8630%0Ahttp://journal.um- surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/download/8630/4134
Fauzia,  Ika  Yunia.  (2020).  Enhancing  the  Literacy  of  Shariah  Financial  Technology  for Generation X, Y and Z in Indonesia. Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi , 7 (2), 65. https://doi.org/10.24252/minds.v7i2.15871
Vina Septiana Permatasari, M. Haris Hidayatulloh
Financial  Planning  Standards  Board.  (2015). Financial  Planning  Education  Framework . https://www.fpsb.org/wp- content/uploads/2016/01/151027_doc_EducationFramework_FINAL.pdf Hasan, M., Le, T., & Hoque, A. (2021). How does financial literacy impact on inclusive finance?
Financial Innovation , 7 (1). https://doi.org/10.1186/s40854-021-00259-9
Keuangan, O. J. (n.d.). STATISTIK Fintech Lending Jan 2023 . Lusardi, A., Mitchell, O. S., & Curto, V. (2010). Financial Literacy among the Young . 44 (2), 358 – 380.
Monticone, C. (2010). How Much Does Wealth Matter in the Acquisition of Financial Literacy ? 44 (2), 403 – 422.
Muhammad  Raihan  Aulia  Firdausi,  &  Rahmatina  Awaliah  Kasri.  (2022).  Islamic  Financial Literacy  Amongst  Muslim  Students  in  Indonesia:  A  Multidimensional  Approach. Al- Muzara’Ah , 2022 , 77 – 94. https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.77-94 Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Statistik Fintech Lending (p. 2020). https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025. Ojk.Go.Id , 1 – 130. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021- 2025.aspx
Permatasari, V. S., & M Haris Hidayatulloh. (2021). Efisiensi Lembaga Amil Zakat pada Masa Pandemi di Indonesia. IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah , 8 (2), 190 – 204. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i2.4749
Roa, M. J., & Villegas, A. (n.d.). Financial exclusion: A new approach to the importance of financial literacy Alejandra Villegas * María José Roa .
Sevriana, L., Febrian, E., Anwar, M., & Ahmad Faisal, Y. (2022). A proposition to implement inclusive Islamic financial planning in Indonesia through bibliometric analysis. Journal of Islamic Accounting and Business Research . https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2022-0022