Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia
Putu Sekarwangi Saraswati
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali-Indonesia sekarwangisaraswati@gmail.com

## Abstrak
Pandemi  Covid-19  telah  menjadi  sangat  berbahaya  karena  menular  begitu  cepat  dan  menyebabkan  kematian banyak  nyawa  di  dunia.  Pemerintah  dan  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  telah  berkoordinasi  dengan pemerintah  daerah  untuk  melakukan  penanggulangan  bencana  dengan  menerbitkan  kebijakan  social  distancing maupun physical distancing. Kebijakan PSBB banyak yang kurang efektif karena pasti masyarakat merasa bahwa belum sepenuhnya  mendapatkan perlindungan  hukum atas kebijakan  yang ada  yang dibuat oleh pemerintah saat ini.  Untuk  menghindari  tingkat  kefatalan  lainnya,  berikut  upaya  yang  dilakukan  agar  kebijakan  PSBB  yang diberikan selama masa pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945 antara lain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  memastikan  keterbukaan  informasi  publik  secara  nyata  untuk  dapat  mengetahui  rantai  penyebaran  virus tersebut. Pemerintah harus dapat  menjamin dan  memastikan terutama kepada kaum  menengah ke bawah mampu memenuhi kebutuhannya untuk menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak terkurangi suatu apapun harkat martabat  masyarakatnya  (sesuai  amanat  UUD  NRI  Tahun  1945)  dan  perlunya  peran  publik  dalam  hal  saling menjaga, saling  mengingatkan, dan saling  membantu satu sama  lain.  Artikel  ini  selanjunya akan dibahas dengan menggunakan  pendekatan  kepustakaan  dimana  penulis  akan  menggunakan  sumber  primer  berupa  buku-buku literature yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibedah. Hal-hal yang terjadi di lapangan terlihat bahwa kebijakan hukum yang diputuskan oleh pemerintah dalam masa pandemic covid-19 ini ternyata belum dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan karena masyarakat masih banyak yang melanggar dalam kegiatan PSBB yang dicanangkan oleh pemerintah walaupun sanksi pidana telah diatur dengan sangat jelas.
Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Covid 19, PSBB

## Abstract
The Covid-19 pandemic has become very dangerous because it is transmitted so quickly and caused the death of many lives in the world. The Government and the National Disaster Management Agency have coordinated with local governments to carry out disaster management by issuing social distancing and physical distancing policies. Many PSBB policies are ineffective because surely the community feels that they have not yet fully received legal protection for the existing policies made by the government at this time. To avoid another level of infertility, the following efforts were made so that the PSBB policy provided during the effective pandemic period in accordance with  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia,  among  others,  the  Central  Government  and  Regional Governments  ensures  the  disclosure  of  public  information  in  order  to  be  able  to find  out  the  chain  of  the  virus spreading. The government must be able to guarantee and ensure especially to the lower middle class are able to meet  their  needs  to  guarantee  the  right  to  life  of  their  people  and  not  diminished  any  dignity  of  the  people  (in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) and the need for a public role in terms of mutual care, mutual reminding, and help each other. This article will continue to be discussed using a literature approach in  which the  writer  will  use primary sources in  the form of literature books that have to  do with the problems to be examined. The things that occur in the field can be seen that the legal policy decided by the government during the pvidemic co-19 period has apparently not been implemented properly as mandated because there are still many people who violate the PSBB activities proclaimed by the government  even though criminal sanctions have been regulated by very clear.

## Keywords: Legal Policy, Covid 19, PSBB
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 147
Published: 30/07/2020
How To Cite: Saraswati,  P.  S. (2020).  Kebijakan  Hukum  Terhadap  Penanganan  Pandemi  Covid-19  di  Indonesia. KERTHA WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan  Mahasiswa . 14 (2).  Pp  147-152. https://doi.org/10.22225/ kw.14.2.1923.147-152

## I.  PENDAHULUAN
Virus  corona  sampai  saat  ini  masih  menjadi musuh terbesar Negara-negara di dunia termasuk Indonesia.  Angka  peningkatan  jumlah  kasus corona  terus  bertambah  dengan  hasil  beberapa melaporkan kesembuhan tetapi tidak sedikit yang dilaporkan  meninggal  dunia.  Berbagai  usaha penanganan dan juga pencegahan terus dilakukan demi  melawan  COVID-19  ini  yang  gejalanya hampir menyerupai dengan penyakit flu.
Penyebaran  COVID-19  ini  diketahui  melalui penyakit  misterius  yang  awalnya  melumpuhkan kota Wuhan, China yang terjadi pada tahun 2019. Tragedy  ini  terus  berlanjut  hingga  penyebaran virus  Corona  mewabah  ke  seluruh  dunia.  Situs berita  CNN  melaporkan  berikut  beberapa  hal yang  wajib  diketahui  seputar  perkembangan Coronavirus,  yang  biasa  disebut  virus  Corona atau  COVID-19,  hingga  mewabah  dan  jadi pandemi.
Gejala  awal  virus  Corona  atau  COVID-19 dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius  pada  Desember  2019.  Kemudian  kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di  Wuhan  yang  menjual  berbagai  jenis  daging binatang,  baik  yang  layak  dikonsumsi  sampai yang  tidak  biasa  dikonsumsi  seperti  kelelawar, ular dan tikus dengan berbagai jenisnya.
Pada  pasar  hewan  tersebut  ditemukan  lah banyak  kasus  infeksi  pneumoni.  Selanjutnya diduga  Virus  COVID-19  dibawa  oleh  kelelawar dan  hewan  lain  yang  selanjutnya  dimakan manusia  hingga  terjadi  penularan.  Corona  virus ini  sesungguhnya  tidak  asing  dalam  dunia kesehatan  hewan,  tapi  tidak  semua  jenis  hewan yang  mampu  menginfeksi  manusia  dengan  virus ini hingga menjadi penyakit radang paru.
Seperti  yang  diketahui  bahwa  wabah  SARS dan  MERS  lebih  dahulu  menghebohkan  dunia sebelum  COVID-19  muncul  yang  mana  kedua wabah  tersebut  juga  berkaitan  dengan  virus corona.  Dilihat  dari  hal  tersebut  maka  dapat dikatakan  virus  korona  ini  bukan  kali  ini  saja mengkhawatirkan  warga  dunia.  Disebabkan gejala  yang  sama  dengan  penyakit  flu  membuat virus  korona  ini  cepat  berkembang  hingga mengakibatkan  infeksi  lebih  parah  dan  gagal organ.
Presiden  Jokowi  pada  tanggal  31  Maret  2020 menggelar  konferensi  pers  dengan  maksud menyampaikan  pengumuman  kepada  masyarakat
perihal kebijakan yang dipilihnya guna menyikapi COVID-19  sebagai  pandemi  global  yang  sedang dihadapi  oleh  masyarakat  Indonesia  saat  ini. Presiden  Jokowi  memberikan  pernyataan  bahwa kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB)  merupakan  kebijakan  yang  akan diterapkan  dalam  merespon  adanya  kedaruratan kesehatan.  UU  No.6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan  Kesehatan  menjadi  dasar  hukum dari adanya kebijakan antisipatif tersebut.
PSBB  dapat  diartikan  sebagai  tindakan pembatasan  kegiatan  tertentu  yang  fokusnya adalah  penduduk  dalam  suatu  wilayah  yang dianggap  sebagai  zona  merah  atau  wilayah  yang diduga  terinfeksi  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID19)  dengan  sedemikian  rupa  bertujuan untuk mencegah kemungkinan meluasnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- I9).
Peningkatan  jumlah  pasien  yang  terjangkit covid-19  ini  membuat  dunia  mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka mencegah virus ini  semakin  menyebar,  termasuk  pemerintah Indonesia  yang  membuat  berbagai  kebijakan dengan maksud untuk dapat menyelesaikan kasus Covid-19,  salah  satunya  adalah  dengan  cara mensosialisasikan gerakan Social Distancing atau masyarakat  menyebutnya  dengan  #dirumahaja ramai  digaungkan  di  media  sosial  seperti instagram dan twitter.
Berdasarkan  uraian  permasalahan  yang dijabarkan  diatas  maka  penulis  merasa  perlu untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana kebijakan hukum terhadapa penanganan pandemic covid-19 ?

## II. METODE
Guna  membahas  permasalahan  yang  menjadi suatu  objek  penelitian  peranan  metodologi sangatlah  penting,  agar  dapat  dipertanggung jawabkan  akan  kebenaran  dari  suatu  fakta  yang diamati dan diselidik. Pendekatan yang digunakan dalam  jurnal  ini  adalah  berdasarkan  pada pendekatan  kepustakaan.  Bahan-bahan  yang digunakan  bersumber  dari  bahan  primer  yaitu buku-buku  literatur  yang  ada  hubungannya dengan  penulisan/penelitian  ini,  dimana  bahan primer  ini  bersifat  autoritatif,  dalam  arti mempunyai  otoritas.  Disamping  itu  akan  melihat bahan  sekunder  berupa  semua  publikasi  hukum yang  bukan  merupakan  dokumen  resmi,  seperti buku-buku teks, jurnal hukum atau komentar atas keputusan pengadilan ( Marzuki, 2016 ).
Halaman 148
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License

## Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  Hukum  Terhadap  Penanganan Pandemi Covid-19
Berbicara  mengenai  kebijakan  atau  yang sering  juga  disebut  dengan Policy yang merupakan  sebuah  instrument  pemerintah,  tidak saja  dalam  arti government yang  hanya menyangkut  aparatur  Negara  tetapi  juga governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya  public.  Pada  intinya  kebijakan  adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan  yang  secara  langsung  mengatur pengelolaan  dan  pendistribusian  sumber  daya alam,  finansial,  dan  manusia  demi  kepentingan public ( Suharto, 2008 ).
Tidak  sedikit  ahli  yang  memberikan  pendapat mengenai  kebijakan  public,  dari  sekian  banyak pendapat  tersebut  apabila  ditelaah  hampir sebagian  besar  ahli  mengaitkan  kebijakan  public dengan  keputusan  ataupun  ketetapan  pemerintah untuk  melakukan  suatu  tindakan  yang  dianggap akan  membawa  dampak  kearah  yang  lebih  baik dengan  tujuan  agar  kehidupan  masyarakat  juga menjadi  lebih  baik.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa yang  dikemukakan  oleh  ( Dye,  1992 ),  “ public policy  is  whatever  governments  choose  to  do  or not  to  do ”,  yang  diterjemahkan  adalah  kebijakan public  merupakan  segala  hal  pilihan  pemerintah untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu ( Anggara,  2014 ).  Sangat  luasnya  pemikiran  ini karena  kebijakan  public  mengatur  sesuatu  yang tidak  dilakukan  oleh  pemerintah  di  samping  hal- hal  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam memecahkan masalah public.
Pendapat ( Anderson, 2010 ) mengenai kebijakan  public  dimana  beliau  memberikan pendapat  “ Public  policy  are  those  policies devoleped by governmental bodies and officials ”. Menurut  James  Anderson  kebijakan  public merupakan  kebijakan  yang  dapat  dikembangkan oleh  badan  dan  pejabat  pemerintah  ( Anderson, 2010 ).  Selain  itu  ( Udoji,  1981 )  yang  merupakan seorang  pakar  yang  berasal  dari  Nigeria memberikan  definisi  “ An  sanctioned  course  of action  addressed  to particular  problem  or group of  related  problems  that  affect  society  at  large ” yang  diartikan  adalah  suatu  tindakan  bersangsi yang  mengarah  pada  suatu  masalah  atau sekelompok  masalah  tertentu  yang  saling berkaitan mempengaruhi sebagian besar masyarakat ( Wahab, 2015 ).
Penjelasan  mengenai  kebijakan  public  ( public
policy )  juga  dikemukakan  oleh  William  N.  Dunn yang  mana  menurut  beliau  pola  ketergantungan yang  kompleks  dari  pilihan-pilihan  kolektif  yang saling  tergantung,  didalamnya  termasuk  juga keputusan-keputusan  untuk  tidak  melakukan suatu tindakan yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah ( Dunn, 2003 ).
Pengertian  dari  beberapa  pakar  yang dijabarkan  tersebut  menimbulkan  beberapa implikasi bahwa kebijakan public haruslah :
1.  Selalu  memiliki  tujuan  tertentu  atau  paling tidak  berupa  tindakan  yang  berorientasi kepada tujuan;
2.  Berisi  tindakan  atau  pola  tindakan  yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah;
3.  Mengatur  apa  yang  benar-benar  dilakukan oleh pemerintah
4.  Bersifat  positif  yang  dalam  arti  merupakan beberapa  bentuk  tindakan  pemerintah  yang berisi  suatu  masalah  tertentu  atau  mempunyai sifat negative dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5.  Berlandaskan  pada  peraturan  perundang- undangan  yang  memiliki  sifat  memaksa (otoritatif)
Tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan public,  yang  mana  tindakan  ini  baik  berupa melakukan  sesuatu  ataupun  tidak  melakukan sesuatu yang pada dasarnya harus memiliki tujuan tertentu  yang  mana  harus  memperhatikan kepentingan  masyarakat  di  dalamnya.  Amara Raksasataya  berpendapat  kebijaksanaan  publik sebagai  suatu  taktik  dan  strategi  yang  diarahkan untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Hal  tersebut menyiratkan bahwa suatu kebijaksanaan haruslah memuat elemen-elemen sebagai berikut ( Tangkilisan, 2003 ):
1.  Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
2.  Taktik  atau  strategi  dari  berbagai  langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
3.  Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan  pelaksanaan  secara  nyata  dari taktik atau strategi.
Kebijakan  public  memiliki  tujuan  sebagai perangkat  tindakan  pemerintah  yang  dirancang untuk  menghasilkan  hal-hal  tertentu  yang  pada akhirnya  akan  memuaskan  public  karena  sesuai dengan  harapannya  dikarenakan  public  tersebut
Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 149
merupakan  konstituen  pemerintah.  Maka  dari  itu kebijakan  public  dianggap  sebagai  pilihan tindakan  yang  legal  dan  sah  karena  dibuat  oleh lembaga  yang  memiliki  legitimasi  dalam  system pemerintahan.  Selanjutnya  kebijakan  public sebagai  hipotesis  dari  sebab  dan  akibat. Kebijakan  senantiasa  bersandar  pada  asumsi- asumsi mengenai perilaku.
Corona  virus  terdeteksi  sebagai  sekelompok virus  yang  sebenarnya  menyebabkan  penyakit pada  mamalia  dan  burung.  Tetapi  tidak  menutup kemungkinan manusia juga dapat terjangkit virus ini,  yang  mana  pada  manusia  virus  ini  akan menyebabkan  infeksi  saluran  pernafasan  yang dapat  ditafsirkan  dari  ringan  sampai  dengan mematikan,  mulai  dari  flu  biasa  sampai  dengan penyakit  yang  berakibat  lebih  parah.virus  ini adalah  virus  zoonosis  yang  menurut  para  ahli virus  ini  dapat  disebarkan  melalu  hewan  dan manusia. WHO telah melakukan investigasi yang mana  hasilnya  menunjukan  bahwa  corona  virus ini  dapat  juga  ditularkan  dari  manusia  kepada manusia  jadi  tidak  hanya  hewan  yang  dapat menularkan  walaupun  pada  awalnya  virus  ini diketemukan  pada  hewan.  Kemudian  virus  ini diberikan  nama  berdasarkan  proyeksinya  yang menyerupai  gambar  mahkota  dipermukaan,  dan apabila  dilihat  secara  gramatikal  corona  dalam bahasa  latin  dapat  diartikan  sebagai  “hallo”  atau “mahkota”.
Skema  penyebaran  virus  ini  memiliki kesamaan dengan virus yang disebabkan oleh flu pada  umumnya  yang  mana  disebabkan  oleh  hal yang  sama  yaitu  misalnya  dari  batuk  dan  juga bersin  atau  dapat  juga  disebabkan  oleh  sentuhan dari orang yang telah terinfeksi terlebih dahulu.
Topic utama diseluruh Negara beberapa bulan belakangan  ini  adalah virus  corona. Corona yang tengah  menyerang  masyarakat  seluruh  Negara dengan  tidak  pandang  bulu  menurut  WHO sebagai  Novel  Coronavirus  (2019-nCov)  yang pada  awalnya  mulai  merebak  di  kota  Wuhan, China,  yang  pertama  kali  dianggap  berasal  dari pasar  hewan  liar  dan  virus  ini  terdapat  pada hewan  yang  dapat  ditularkan  dari  hewan  ke manusia  (zoonosis),  dan  belakangan  diketahui pula  dapat  menular  dari  manusia  ke  manusia. Yang  mana  cara  menularkan  virus  covid-  19  ini dapat  dari  cairan  saat  bersin  atau  batuk,  udara, kontak langsung, hewan dan dekat bahkan dengan pasien  yang  sudah  terjangkit  terlebih  dahulu. Virus ini membutuhkan waktu berinkubasi paling pendek  dua  sampai  tiga  hari  dan  paling  lama
dapat  mencapai  sepuluh  hingga  dua  belas  hari. Rentang  waktu  tersebut  dibutuhkan  oleh  virus untuk menjangkit dan menunjukkan gejala-gejala awal,  kemudian  dalam  lingkup  inkubasi  ini  virus dapat  menular  ke  orang  lain  yang  akan menyebabkan  sulitnya  dideteksi  dengan  kasat mata.
Ada  beberapa  regulasi  yang  berkaitan  dengan penerapan  PSBB  tersebut.  Antara  lain  adalah  PP No. 21/2020 tentang Pembatasan  Sosial Berskala Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19),  dan  juga  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  (Perpu)  Nomor  1  Tahun  2020 tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk  Penanganan Pandemi  Corona  Virus  disease  2019  dan/atau dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang Membahayakan  Perkekonomian  Nasional  dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Status pembatasan  social berskala besar dapat ditetapkan  apabila  suatu  wilayah  atau  provinsi atau kabupaten atau kota memenuhi kriteria yang ditentukan  yaitu  jumlah  kasus  dan/atau  jumlah tingkat  kematian  akibat  virus  ini  meningkat secara signifikan dan cepat menyebar ke beberapa wilayah  dan  kriteria  yang  berikutnya  adalah terdapat  kaitan  epidemiologis  dengan  kejadian serupa  di  wilayah  atau  negara  lain.  Secara mekanisme  apabila  suatu  wilayah  menampakan kriteria yang disebutkan tersebut maka selanjutnya  harus  diajukan  oleh  kepala  daerah, baik  gubernur/  bupati  maupun  walikota  dengan mengajukan  data  adanya  peningkatan  jumlah kasus  baik  yang  terjangkit  sampai  yang meninggal, adanya peningkatan jumlah penyebaran menurut waktu, serta adanya kejadian transmisi  lokal.  Kemudian  data  tersebut  haruslah dilengkapi pula dengan adanya kurva epidemiologi  yang  dapat  dibaca  dan  diartikan telah  terjadinya  penularan  di  wilayah  tersebut. Selain hal tersebut, dalam mengajukan permohonan  PSBB  kepala  daerah  haruslah menyampaikan  informasi  mengenai  bagaimana kesiapan  daerah  tentang  aspek  ketersediaan kebutuhan  hidup  dasar  yang  nantinya  akan diberikan  kepada  rakyat,  sarana  prasarana kesehatan,  anggaran  dan  operasionalisasi  jaring pengamanan sosial, dan aspek keamanan.
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License

## Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia
Muncul  berbagai  kebijakan  yang  hendak digunakan  untuk  memerangi  virus  ini  terkadang menimbulkan  kebingungan  atau  bahkan  pro kontra.  Di  satu  sisi  adanya  upaya  yang  akan diambil  untuk  menghambat  penyebaran  dengan cara  mengeluarkan  para  Napi  yang  masih  berada di  dalam  penjara,  namun  di  sisi  lain  malah muncul aturan yang mengancam akan memasukkan  ke  dalam  sel  penjara  bagi masyarakat yang menjadi pelanggar aturan terkait pencegahan wabah ini. Maka dapat dilihat bahwa aturan  ini  nyatanya  bertolak  balik  dengan  aturan hukum  yang  lainnya  dalam  rangka  pencegahan penyebaran pandemic Covid-19 ini.
UU  No  6  tahun  2018  tentang  Kekarantinaan Kesehatan,  khususnya  pasal  93  memang  sudah mengatur  tentang  aturan  bagi  pelanggar pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB),  selain Pasal 218 KUHP. Hal ini kemudian ditindaklanjuti  pemerintah  dengan  mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB).  Karenanya,  saat  Peraturan  Pemerintah telah  resmi  dikeluarkan,  maka  pihak  kepolisian sebagaimana  amanat  Presiden  secara  tegas melakukan  tindakan  upaya  penegakan  hukum bagi  pelanggarnya.  Artinya,  pencegahan  wabah pandemi  Covid-19  ini  harus  dilakukan  dengan memberikan sanksi pidana bagi warga masyarakat yang melakukan pelanggaran.
Melalui  Maklumat  Kapolri  No.  Mak/2/ III/2020  tentang  Kepatuhan  Terhadap  Kebijakan Pemerintah  dalam  Penanganan  Penyebaran  Virus Corona,  kemudian  pihak  kepolisian  melakukan tindakan  mengamankan  masyarakat  yang  tidak mengindahkan himbauan PSBB tersebut, walaupun  kemudian  sebagian  besar  dilepaskan kembali.  Namun,  tentunya  bila  ketegasan  ini ditegakkan  akan  banyak  warga  masyarakat  yang melanggar  menjadi  tahanan,  yang  kemudian secara  hukum  harus  diadili  dan  dipenjarakan ( Yunus, 2020 ).
Ketentuan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan telah jelas memberikan ancaman sanksi pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah),  sedang pada  Pasal  218  KUHP  dinyatakan  adanya ancaman pidana penjara paling lama empat bulan dua  minggu  atau  pidana  denda  paling  banyak sembilan  ribu  rupiah  bagi  siapa  saja  pada  waktu rakyat  datang  berkerumun  dengan  sengaja  tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau
atas nama penguasa yang berwenang.

## IV.  SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Kebijakan  Hukum  Terhadap Penanganan  Pandemi  Covid-19  Di  Indonesia belum dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  peraturan perundang-undangan,  karena  masih  banyak masyarakat  yang  melanggar  dalam  kegiatan PSBB.  Walapun  sudah  sangat  jelas  ada  sanksi pidana  yang  dapat  dikenakan  bagi  yang melakukan  pelanggaran.  Dengan  keadaan  yang demikian  seharusnya  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  memastikan  keterbukaan informasi  publik  secara  nyata  untuk  dapat mengetahui rantai penyebaran  virus tersebut, dan harus  dapat  menjamin  dan  memastikan  terutama kepada  kaum  menengah  ke  bawah  mampu memenuhi  kebutuhannya  untuk  menjamin  hak atas  hidup  masyarakatnya  dan  tidak  terkurangi suatu  apapun  harkat  martabat  masyarakatnya (sesuai  amanat  UUD  NRI  Tahun  1945)  dan perlunya  peran  publik  dalam  hal  saling  menjaga, saling  mengingatkan,  dan  saling  membantu  satu sama lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson,  J.  A.  (2010). Public  Policymaking:  An Introduction .  Wadsworth  Cengage  Learning. Retrieved from https://books.google.co.id/
books?
id=A3phpKTD1pYC&printsec=frontcover#v=o nepage&q&f=false
Anggara,  S.  (2014). Kebijakan  Publik .  Bandung:  CV Pustaka Setia. Dunn,  W.  N.  (2003). Analisis  Kebijakan  Publik, Terjemahan . Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya.
Dye,  T.  R.  (1992). Understanding  Public  Policy . United States of America: Prentice-Hall. Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum Edisi Revisi . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Suharto,  E.  (2008). Kebijakan  Sosial  Sebagai Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Tangkilisan,  H.  N.  S.  (2003). Evaluasi  Kebijakan Publik . Yogyakarta: Balairung & Co.
Udoji, C. J. O. (1981). The African Public Servant As Public  Policy  in  Africa .  Addis  Abeba:  African Association  For  Public  Administration  and Management.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan Kesehatan
Wahab,  S.  A.  (2015). Analisis  Kebijakan:  dari formulasi ke penyusunan model-model
Implementasi  Kebijakan  Publik .  Jakarta: Bumi
Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 151

## Aksara.
Yunus,  N.  R.  (2020).  Kebijakan  Covid-19,  Bebaskan Narapidana  dan  Pidanakan  Pelanggar  PSBB. Adalah: Buletin Hukum & Keadilan , 4 (1), 1–6.
Retrieved from http://journal.uinjkt.ac.id/
index.php/adalah/article/view/15262

## Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia