## ASPEK HUKUM CREDIT UNION DI INDONESIA
Maria Ana Liwa
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda analiwa79@gmail.com
Naskah diterima: 02 Juni 2017; revisi: 28 Oktober 2017; disetujui: 07 November 2017
Abstract
Credit Union is a collection of people agree to form a company or a finan- cial institution as a source of shared capital. With the capital of its shortco- mings, these people invest, lend and develop money among themselves, with interest  worthy  of  productive  interest  in  order  to  achieve  welfare  and financial  freedom  (financial)  together.  The  existence  of  Credit  Union  is  to improve and provide quality of life for its members through the products and services (services) should the country in this case the government supports by  providing  adequate  regulations  or  regulations  as  a  legal  umbrella.  In Indonesia,  the  legal  basis  used  for  Credit  Union  is  Article  33  of  the  1945 Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia,  and  Law  of  the  Republic  of Indonesia Number 25 Year 1992 on Cooperatives and Government Regula- tion of the Republic of Indonesia No. 9 Year 1995 on the Implementation of Business Savings and Loans by Cooperatives.
Keywords: legal aspect, credit union, Indonesia

## I.  LATAR BELAKANG
Membangun sistem Perekonomian Pasar yang berkeadilan sosial, tidaklah cukup dengan  sepenuhnya  menyerahkan  kepada  pasar.  Namun  juga  sangatlah  tidak  bijak, apabila  menggantungkan  ketidakberdayaan  menjawab  masalah  ketidakadilan  pasar sepenuhnya kepada pemerintah. Koperasi sebagai suatu gerakan dunia, telah membuk- tikan  diri  dalam  melawan  ketidakadilan  pasar,  karena  hadirnya  ketidaksempurnaan pasar.
Bahkan  cukup  banyak  contoh  bukti  keberhasilan  koperasi  dalam  membangun posisi  tawar  bersama  dalam  berbagai  konstelasi  perundingan,  baik  dalam  tingkatan bisnis  mikro  hingga  tingkatan  kesepkatan  internasional.  Oleh  karena  itu,  banyak pemerintahan di dunia yang menganggap adanya persamaan tujuan negara dan koperasi sehingga  dapat  bekerjasama.  Meskipun  demikian,  di  Indonesia  sejarah  pengenalan koperasi  didorong  oleh  keyakinan  Muhammad  Hatta  untuk  mengantar  perekonomian Bangsa Indonesia, menuju pada suatu kemakmuran dan kebersamaan, dengan semboyan “makmur dalam kebersamaan dan bersama dalam kemakmuran”. Kondisi obyektif yang hidup  dan  pengetahuan  masyarakat  Indonesia  hingga  tiga  dasawarsa  setelah  kemer- dekaan,  memang  memaksa  untuk  memilih  menggunakan  cara  itu.  Persoalan  pengem-
bangan  koperasi  di  Indonesia  sering  di  cemooh,  seolah  sedang  menegakkan  benang basah.  Pemerintah  di  negara-negara  berkembang  memainkan  peran  ganda  pengem- bangan koperasi dalam fungsi “ regulatory ” dan “ development ”.
Tidak jarang peran “ development ”, justru tidak mendewasakan koperasi. Sebagai dasar pengaturan mengenai koperasi, dibentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang  kemudian  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012  tentang Perkopersian.  Namun  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012  sudah  dibatalkan  oleh Mahkamah  Konstitusi  berdasarkan  putusan  bernomor  28/PUU-XI/2013  karena  selain berjiwa  korporasi,  UU  Perkoperasian  telah  menghilangkan  asas  kekeluargaan  dan gotong  royong  yang  menjadi  ciri  khas  koperasi  dan  bertentangan  dengan  UUD  1945 (http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5385bfa83b01f/uu-perkoperasian-dibatal kan-karena-berjiwa-korporasi).  Dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  1992,  dinyatakan  bahwa  Koperasi  adalah  “badan  usaha  yang  beranggotakan orang-seorangan  atau  badan  hukum  koperasi,  dengan  melandaskan  kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas  asas  kekeluargaan.”  Menurut  Pasal  1  angka  2  sampai  dengan  angka  4  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992, Perko-perasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan  Koperasi.  Koperasi  Primer  adalah  Koperasi  yang  didirikan  oleh  dan beranggotakan  orang  perseorangan,  sedangkan  Koperasi  Sekunder  adalah  Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi  koperasi  dan  kegiatan  perkoperasian  yang  besifat  terpadu,  menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi. Badan usaha koperasi, merupakan bentuk badan usaha yang lazim dalam dunia usaha di Indonesia, karena koperasi merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri.
Sehingga  diharapkan,  koperasi  dapat  menjadi  salah  satu  pilar  pembangunan ekonomi  nasional  yang  berazazkan  kekeluargaan,  menurut  dasar-dasar  demokrasi ekonomi,  sebagai  pengejewantahan  dari  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun1945. Dalam perkembangannya, koperasi diharapkan mampu berperan  sebagai  soko  guru  perekonomian  nasional  di  samping  bentuk-bentuk  usaha lainnya.  Keberadaan  koperasi  dalam  dunia  usaha  dan  perdagangan,  adalah  sangat penting dan strategis untuk menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di bidang  ekonomi,  terutama  dalam  rangka  menghadapi  arus  globalisasi  dan  liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks.
Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, di sebutkan dengan jelas bahwa  tujuan  koperasi  adalah  “Koperasi  bertujuan  memajukan  kesejahteraan  anggota pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya  serta  ikut  membangun  tatanan perekonomian  nasional  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  yang  maju,  adil,  dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa:
(1) Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:
(a) Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
(b) Pengelolaan diselenggarakan secara demokratis.
(c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing Anggota.
(d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
(e) Kemandirian.
(2) Dalam mengembangkan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kope- rasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:
(a) Pendidikan perkoperasian.
(b) Kerjasama antar koperasi.
Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha mempunyai peran strategis bagi pemberdayaan dan penguatan perekonomian rakyat. Koperasi merupakan Badan Usaha Bersama  yang  bergerak  dalam  perekonomian,  beranggotakan  mereka  yang  umumnya berekonomi  lemah,  yang  bergabung  secara  sukarela,  berdasarkan  persamaan  hak  dan kewajiban  untuk  melakukan  suatu  usaha  yang  bertujuan  memenihi  kebutuhan-kebutu- han  para  anggotanya.  Melalui  wadah  koperasi  inilah  para  anggota  dapat  melakukan usaha-usaha  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  bersama.  Dengan  semangat  kebersa- maan  inilah  koperasi  hadir  dan  diperlukan  guna  mendorong  tumbuhnya  usaha-usaha kecil di masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan usaha dan lainnya, para ang- gota  koperasi  dapat  menggunakan  jasa  pinjaman  koperasi,  tanpa  agunan  dan  tidak dikenakan bunga pengambilan yang tinggi. Sehingga usaha-usaha kecil yang ada diha- rapkan tetap tumbuh tanpa harus terjerat dan terlilit hutang yang mencekik.
Selain  itu,  semakin  membaiknya  tingkat  kesadaran  masyarakat  akan  arti  pen- tingnya  koperasi,  serta  tersendiri  banyak  berdirinya  koperasi  Indonesia  dapat  ditarik suatu benang merah bahwa koperasi koperasi Indonesia lahir dan tumbuh dari “proses simpan  pinjam”.  Artinya,  koperasi  yang  ada  saat  ini  diawali  dari  adanya  kegiatan simpan  pinjam.  Koperasi  Simpan  Pinjam  merupakan  embrio  berkembang-mekarnya suatu koperasi.
Koperasi  Simpan  Pinjam  merupakan  salah  satu  jenis  koperasi  yang  mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan  Pinjam  oleh  Koperasi  dan  Keputusan  Menteri  Koperasi  Pengusaha  Kecil  dan Menengah Republik Indonesia Nomor 352/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksa- naan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  oleh  Koperasi.  Kemudahan  dalam  perijinan koperasi  telah  mendorong  semakin  banyaknya  berdiri  koperasi  salah  satunya  adalah Koperasi Simpan Pinjam.  Saat ini banyak kita jumpai Koperasi Simpan Pinjam yang bermunculan di seluruh pelosok Negara Indonesia. Seiring berjalannya waktu, jati diri Koperasi  sebagai  badan  usaha  “dari  anggota,  oleh  anggota  dan  untuk  anggota”  dinilai semakin pudar. Koperasi Simpan Pinjam yang ada lebih berorientasi pada keuntungan atau laba yang tinggi, bukan pada kemakmuran anggotanya. Semakin banyak koperasi Simpan  Pinjam  yang  berdiri,  semakin  ketat  pula  persaingan  antar  sesama  Koperasi Simpan  Pinjam.  Mereka  saling  berinovasi  dan  berlomba-lomba  menawarkan  berbagai bentuk investasi simpanan untuk mencari calon-calon anggota.
Ditengah perkembangan koperasi simpan pinjam yang mulai kehilangan jati diri sebagai badan usaha dari anggota, oleh anggota dan untuk kesejehteraan anggota karena lebih berorientasi pada keuntungan semata, maka munculah gerakan koperasi moderen yang menamakan diri Credit Union . Credit Union yang selanjutnya disebut dengan CU ini  bergerak  sebagai  sebuah  lembaga  pelayanan  intermediasi  keuangan  ( financial intermediary services ) yang sejatinya bergerak dalam “penyediaan jasa keuangan untuk nasabah  berpenghasilan  rendah,  termasuk  para  pekerja  mandiri”.  Disamping  interme- diasi keuangan, keuangan mikro juga menyediakan layanan intermediasi sosial seperti pembentukan  kelompok,  pembangunan  kepercayaan  diri,  serta  pelatihan  melek  keu- angan  dan  kemampuan  manajemen  di  antara  anggota-anggota  kelompok”  (Aryo,  B., 2012:14).
Credit  Union ini  sudah  mulai  muncul  di  Indonesia  sejak  tahun  1970.  Ide  awal datang dari staf World Council of Credit Union (WOCCU) yang bernama AA. Bailey dan Agustine R. Kang. Mereka berkunjung ke Indonesia pada tahun 1967 dan diterima oleh  suatu  Lembaga  Swadaya  di  Indonesia  yaitu  MAWI  (Majelis  Wali  Gereja Indonesia),  tepatnya  pada  Seksi  Sosial  Ekonomi.  Beberapa  Rohaniwan  Katolik  yang ditugaskan  untuk  pengembangan  sosial  ekonomi  dan  khusus  untuk  pengembangan Credit  Union ditugaskan  kepada  Rev.  Karl  Albrecht,  SY  yang  dikenal  dengan  nama Indonesia  adalah  Romo  Albrecht  Karim  Arbie,  SY  sebagai  pendiri Credit  Union di Indonesia. Setelah nama tersebut muncul nama-nama berikut antara lain; Robby Tulus, AG. Lunandi, M. Woeryadi, P.M Sitanggang, Ibnoe Soedjono, H. Woeryanto dan lain- lain yang namanya tidak dapat disebut satu persatu ( Credit Union Central of Indonesia , 2011).
Dalam perjalanannya selama kurang lebih 40 tahun terakhir, Credit Union atau yang  biasa  disebut  dengan  CU  mengalami  perkembangan  yang  pesat.  Hal  ini  dapat terlihat  dari  jumlah  anggota  dan  juga  total  simpanan  yang  ada  di  CU.  Berikut dipaparkan mengenai perkembangan CU primer anggota Puskopdit BKCU Kalimantan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:
Tabel 1. Perkembangan CU tahun 20011-2015 No. Tahun Jumlah Anggota Anggota CU Primer Aset CU Primer 1. 2011 44 CU 310.332 Orang Rp. 3.101.496.123.000 2. 2012 45 CU 380.698 Orang Rp. 4.116.202.101.000 3. 2013 49 CU 424.988 Orang Rp. 5.012.907.431.000 4. 2014 44 CU 414.017 Orang Rp. 5.406.424.036.000 5. 2015 44 CU 426.983 Orang Rp. 5.723.939.436.000 Sumber: Puskopdit BKCU Kalimantan
http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Credit  Union hadir  sebagai  sebuah  jawaban  bagi  modernisasi  perkoperasian  di Indonesia. Credit  Union menggalakkan  program  menabung  untuk  anggotanya  agar kesejahteraan  benar-benar  tercapai  tidak  hanya  melalui  pinjaman  modal  usaha,  tetapi juga dengan tabungan yang dimiliki oleh setiap anggota, baik berguna sebagai jaminan maupun  sebagai  simpanan  dari  hasil  usaha  yang  telah  dijalani,  tak  terkecuali Credit Union Daya Lestari (CUDL).
CU  Daya  Lestari  merupakan  salah  satu  koperasi  moderen  yang  sangat  pesat perkembangannya  dari  segi  pertumbuhan  anggota  dan  pertumbuhan  asset.  CU  Daya Lestari yang mulai berdiri di kota Samarinda pada tanggal 4 Juni 2001. Badan Hukum pertama  CU  ini  adalah  Nomor  562/BH/518.6/V/2003.  Sampai  akhir  tahun  buku  2015 Koperasi kredit CU Daya Lestari telah memiliki 29 Tempat Pelayanan tersebar di Kota Samarinda,  Balikpapan  dan  kabupaten-kabupaten  seperti  Kutai  Kartanegara,  Kutai Barat,  Mahakam  Ulu,  Kutai  Timur,  Berau,  Bulungan,  Nunukan,  Tarakan,  Malinau. Seluruh staff Koperasi kredit CU Daya Lestari yang tersebar diseluruh tempat pelaya- nan  berjumlah  110  orang.  Koperasi  kredit  CU  Daya  Lestari  mendukung  pemerintah Propinsi  Kalimantan  Timur  dalam  meningkatkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui penyerapan  tenaga  kerja  serta  mempraktekkan  ekonomi  kerakyatan  di  tengah  masya- rakat.  Total  anggota  CU  Daya  Lestari  per  Desember  2015  adalah  5.322  orang  yang terdiri dari Laki-laki 2.734 orang dan Perempuan 2.588 orang tersebar di seluruh Kota dan Kabuten di Kalimantan Timur. Dengan total aset per Desember 2015 sebesar 176 milyar rupiah.
Koperasi kredit CU Daya Lestari terus berbenah guna meningkatkan pelayanan prima  kepada  para  anggotanya.  Besarnya  peran  CU  termasuk  CU  Daya  Lestari  dalam perekonomian  nasional  dan  daerah  terutama  di  bidang  ekonomi  kerakyatan  di  Kali- mantan  Timur  seperti  diuraikan  di  atas,  belum  sepenuhnya  diikuti  dengan  pengaturan yang tegas dan jelas mengenai CU ini dalam sistem hukum di Indonesia secara luas dan pengakuan pemerintah daerah dalam sistem perkoperasian secara khusus.
Berdasarkan  sejarah,  filosofi,  terminologi  dan  roh  Gerakan Credit  Union itu sendiri, CU tidak identik dengan Koperasi Simpan Pinjam, CU tentu saja sama artinya dengan koperasi simpan pinjam atau lembaga keuangan lain. Namun, bagi mereka yang bergelut dalam bidang ini, tentulah menampik dugaan tersebut karena CU bagi anggota adalah  mengubah  pola  pikir.  Maksudnya,  dari  yang  terbiasa  instan  langsung  meman- faatkan uang saat mendapat pinjaman menjadi menciptakan modal dahulu dengan me- nabung secara rutin. Jika telah tercipta modal atau tabungan, baru memanfaatkan atau meminjam.
Selain  itu,  CU  juga  dapat  mengubah  kebiasaan  seseorang  dari  tidak  biasa menabung menjadi biasa menabung. Anggota CU selalu mempunyai uang dalam bentuk tabungan  yang  terus  meningkat,  dan  selalu  bisa  memanfaatkan  tabungan  untuk meningkatkan jumlah untuk menciptakan asset. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka permasalahan  yang  hendak  dikaji  dalam  tulisan  ini  adalah  apakah  perbedaan  antara koperasi dan credit union di Indonesia? dan bagaimanakah aspek hukum Credit Union di Indonesia?

## II. METODE PENELITIAN

## A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Tulisan  ini  menggunakan  jeni  penelitian  hukum  normatif  empiris  yaitu  peneli- tian  atau  kajian  yang  lebih  banyak  memandang  hukum  sebagai  sebuah  norma  atau kaidah (Soejono & Abdurahman, 2012:4). Jenis penelitian ini adalah juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum  doktriner  dikarenakan  penelitian  ini  hanya  ditujukan  pada  peraturan-peraturan tertulis sehing-ga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.
Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti  aspek  teori,  filosofi,  perbandingan,  struktur/  komposisi,  konsistensi,  penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang- undang  serta  bahasa  yang  digunakan  adalah  bahasa  hukum. Sehingga  dapat  kita  sim- pulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas (https://idtesis. com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif) .
Dalam  penelitian  ini,  dilakukan  pengkajian  terhadap  hukum  perundang-unda- ngan,  keputusan-keputusan  dari  lembaga  pemerintah  yang  berwenang  yang  berkaitan dengan tulisan ini, sehingga pendekatan yang digunakan adalah statuta approach, con- septual approach dan comparatif approach. Pendekatan statuta ( statuta approach ) ada- lah  pengkajian  hukum  melalui  peraturan-peraturan  hukum  positif  yang  berlaku  dalam suatu  masyarakat,  tidak  hanya  berupa  peraturan  perundang-undangan  akan  tetapi  juga yang berupa keputusan-keputusan lembaga pemerintah yang berwenang (S. Soekanto & Sri  Mamudji,  2003:73).  Dalam  penelitian  ini  pendekatan  statuta  ( statuta  approach ) yaitu  pengkajian  hukum  terhadap  keberadaan Credit  Union melalui  peraturan  perun- dang-undangan positif dan keputusan pemerintah tentang perkoperasian di Indonesia.
Adapun  pendekatan  konseptual  ( conseptual  approach )  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  terhadap  konsep  dasar  yang  meliputi  sejarah,  filosofi,  terminologi dan  roh  Gerakan Credit  Union itu  sendiri  melalui  pengkajian  hukum  terhadap  sistem ekonomi  kerakyatan,  prinsip-prinsip  koperasi  dan  jenis-jenis  koperasi  yang  terdapat dalam hukum positif perkoperasian di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk melengkapi isi sistem, tidak hanya dengan kaidah-kaidah hukum positif melainkan juga asas-asasnya.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  data  hukum  (peraturan-peraturan  dan keputusan-keputusan  hukum  positif)  tidak  selamanya  tersusun  lengkap  untuk  bisa menjawab  seluruh  permasalahan.  Oleh  karena  itu,  usaha  perlengkapannya  dikerjakan- nya dengan cara menemukan asas-asas umum dari data aturan yang ada (S. Soekanto & Sri Mamudji, 2003:73).
Pendekatan komparatif (comparative approach) yaitu pengkajian hukum melalui penndekatan  perbandingan  kaidah-kaidah  hukum.  Dalam  penelitian  ini,  pengkajian hukum  dilakukan  dengan  membandingkan  antara  prinsip-prinsip Credit  Union dan prinsip-prinsip  perkoperasian  secara  umum.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan  konkrit  mengenai  kaedah  yang  benar  dan  tepat  untuk  dite-
rapkan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  tertentu.  Dengan  demikian  penelitian  ini pada akhirnya akan menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit mengenai kaedah (prinsip-prinsip) Credit Union yang benar dan tepat untuk dapat diterapkan dalam hu- kum positif di Indonesia.
B. Bahan Hukum
Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  hukum  kepustakaan  (S.  Soe- kanto & Sri Mamudji, 2003:23). Bahan penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan- bahan hukum primer, hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.
a. Bahan hukum primer terdiri dari:
1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2) Pasal 33 UUD Tahun 1945.
3) Pasal 19 ayat (1) PP No.9 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa: “kegia- tan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
4) Pasal 21 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 juncto UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa salah satu bentuk hukum suatu bank yaitu koperasi.
5) Pasal 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan peraturan Menteri No.01/ Per/M.KUKM/I/2006  tentang  Anggaran  Dasar  Akta  Pendirian  Koperasi Pelaksanaan  Pembentukan,  Pengesahan  Akta  Pendirian  dan  Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
6)  Keputusan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  N0. 104.1/Kep/M.KUKM/X  Tahun  2002  berkaitan  dengan  Keterlibatan Notaris dalam Pembuatan Akta Koperasi.
b. Bahan hukum sekunder terdiri dari:
1) Berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan Koperasi dan Credit Union .
2) Hasil Rapat Anggota Tahunan.
3) Hasil penelitian.
4) Hasil Seminar.
c. Bahan Hukum Tersier, yang berupa
1) Majalah Info Credit Union .
2) Jurnal Credit Union .
C. Metode Penelusuran Bahan Hukum
Dalam  tulisan  ini,  penelusuran  bahan  hukum  dilakukan  dengan  menggunakan metode  studi  kepustakaan  sistematis.  Studi  kepustakaan  sistematis  khusus  untuk  Un- dang-undang dilacak berdasarkan sumber yang berupa himpunan peraturan perundang- undangan yang ada (P.M. Hodjon, 1997:14).
Sehubungan dengan hal tersebut, bahan pustaka sebagai data dasar dalam pene- litian hukum normatif terutama dapat diperoleh dari perpustakaan. Dalam hal ini pene- lusuran bahan pustaka yang berupa hukum positif mengenai perkoperasian, khususnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip koperasi dan jenis-jenis koperasi dilakukan mela- lui pencarian internet, dan peminjaman buku di Perpustakaan Daerah Kalimantan Timur
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. I, No. 2, Desember 2017 ISSN 2580-0299,  e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sedangkan  bahan  pustaka  yang  berkaitan  dengan Credit  Union dilakukan  di  Kantor Pusat Credit Union Jl. Kemangi Samarinda Kalimantan Timur.
D. Analisis Bahan Hukum
Dalam  menganalisis  bahan  hukum  yang  diperoleh  dan  disusun,  peneliti  meng- gunakan content  analysis yaitu  menganalisia  materi  muatan  peraturan  dan  bahan hukum, dengan menggunakan interprestasi analogis yaitu dengan membandingkan suatu konteks hukum yang satu dengan yang lain dan kontektual progresif, yaitu pengolahan data  yang  berwujud  kegiatan  untuk  mengadakan  sistematisasi  terhadap  bahan-bahan hukum  tertulis  kemudian  dianalisa  secara  kritis  untuk  ditarik  suatu  kesimpulan  serta sasarannya.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Perbedaan Koperasi dan Credit Union di Indonesia Koperasi  berasal  dari  kata  “ko”  yang  artinya  “bersama”  dan  “operasi”  yang artinya  “bekerja”  jadi  koperasi  artinya  sama-sama  bekerja.  Perkumpulan  yang  diberi nama Koperasi adalah perkumpulan untuk melakukan kerja sama dalam mencapai suatu tujuan.  Dalam  koperasi  semua  anggota  bekerja  sama  bahu  membahu  untuk  mencapai tujuan bersama (Siwijatmo & JB. Djarot,1992:18).
Koperasi  Indonesia  adalah  organisasi  rakyat  yang  berwatak  sosial,  beranggo- takan  orang-orang  atau  badan  hukum  koperasi  yang  merupakan  tata  susunan  ekonomi sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  asas  kekeluargaan  (Arifinal  Chaniago,  1998:14). Pengertian tersebut telah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah badan hukum dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  berdasarkan  azas  kekeluargaan.  Berdasarkan  penger- tian  tersebut  diatas  jelaslah  bahwa  koperasi  Indonesia  adalah  kumpulan  orang-orang secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persmaan kerja untuk memajukan kepentingan perekonomian anggota dan masyarakat secara umum.
Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama memenuhi satu atau  lebih  kebutuhan  ekonomi  atau  bekerja  sama  melakukan  usaha,  maka  dapat dibedakan  dengan  jelas  dari  badan  usaha  atau  prilaku  ekonomi  lainnya  yang  lebih mengutamakan modal. Dengan demikian koperasi sebagai badan usaha mengutamakan faktor manusia dan bekerja sama berdasarkan prikemanusiaan bagi kesejahteraan para anggotanya.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  prinsip  koperasi  adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada pada koperasi, maka jelaslah bahwa peranan koperasi sangatlah penting dalam me- numbuh kembangkan potensi ekonomi rakyat dan pengusaha mikro serta mewujudkan kehidupan demokrasi.
Koperasi adalah perkumpulan yang dilakukan berbagai orang atau badan hukum (sebagai anggota) dengan kerja sama atas dasar sukarela serta hak dan tanggung jawab
yang  sama  menyelenggarakan  produksi,  pembelian  atau  jasa  untuk  kepentingan anggota. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan kumpu- lan orang-orang atau badan yang berusaha bersama untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan  bekerjasama  berdasarkan  persamaan  hak  dan  tanggung  jawab  serta  kewajiban bersama tanpa ada paksaan untuk mencapai tujuan berasama.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992,  dinyatakan  bahwa  Koperasi adalah “badan usaha yang beranggotakan orang-seorangan atau badan hukum koperasi, dengan  melandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip  koperasi  sekaligus  sebagai gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasar  atas  asas  kekeluargaan.    Anggota  Koperasi merupakan  pemilik  dan  sekaligus  pengguna  jasa  Koperasi.  Keanggotaan  Koperasi dicatat  dalam  buku  daftar  Anggota,  dan  Keanggotaan  Koperasi  bersifat  terbuka  bagi semua  yang  bisa  dan  mampu  menggunakanjasa  Koperasi  dan  bersedia  menerima tanggung jawab keanggotaan. Mengenai Koperasi Simpan Pinjam diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 44.
Dalam  pasal  43  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  mengatur  tentang lapangan usaha koperasi yaitu:
(1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
(2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.
(3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.
Sedangkan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebut- kan bahwa:
(1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:
(a) anggota Koperasi yang bersangkutan;
(b) Koperasi lain dan/atau anggotanya.
(2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
(3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## A.1. Jenis-jenis Koperasi
1) Jenis koperasi berdasarkan fungsinya:
a) Koperasi Konsumsi Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para ang- gotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi harus lebih murah dibandingkan di tempat lain, karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

## b) Koperasi Jasa
Fungsinya adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman ke- pada para anggotanya. Tentu bunga yang dipatok harus lebih rendah dari tempat meminjam uang yang lain.
c) Koperasi Produksi Bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku, penyediaan perala- tan  produksi,  membantu  memproduksi  jenis  bahan  tertentu  serta  membantu memasarkan  hasil  produksi  tersebut.  Sebaiknya  anggotanya  terdiri  atas  unit produksi  yang  sejenis.  Semakin  banyak  jumlah  penyediaan  barang  maupun penjualan  barang  maka  semakin  kuat  terhadap  daya  tawar  terhadap  suplier  dan pembeli.
2) Jenis kopersi berdasarkan tingkat dan luasnya daerah kerja:
a) Koperasi Primer
Koperasi  primer  adalah  koperasi  yang  minimal  memiliki  anggota  sebanyak  20 orang perseorangan.
b) Koperasi Sekunder Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan koperasi primer.
3) Jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya:
a) Koperasi Unit Desa (KUD)
Koperasi  Unit  Desa  merupakan  jenis  koperasi  yang  para  anggotanya  adalah masyarakat  pedesaan.  KUD  dibentuk  dengan  menyatukan  beberapa  koperasi pertanian  kecil  dan  banyak  jumlahnya  di  pedesaan.  KUD  melakukan  kegiatan atau aktifitas usaha ekonomi pedesaan terutama bidang pertanian.
b) Koperasi Sekolah
Koperasi  sekolah  adalah  koperasi  yang  anggotanya  merupakan  warga  sekolah yaitu  guru,  karyawan  dan  para  siswa  sekolah.  Koperasi  ini  hanya  berada  di lingkungan  sekolah  dan  bertujuan  untuk  memajukan  kesejahteraan  para anggotanya dan juga masyarakat.
c) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Koperasi ini beranggotakan pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini Berna- ma koperasi pegawai negeri (KPN). KPRI bertujuan untuk meningkatkan kese- jahteraan pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.
Selain  tiga  jenis  koperasi  tersebut,  sesuai  keanggotaannya  masih  banyak  jenis lainnya,  misalnya  koperasi  yang  anggotanya  para  pedagang  di  pasar  dinamakan Koperasi Pasar, koperasi yang anggotanya para nelayan disebut Koperasi Nelayan. A.2. Prinsip-prinsip Koperasi
Prinsip-prinsip  koperasi  merupakan  landasan  pokok  atau  pedoman  koperasi dalam  menjalankan  usahanya  sebagai  badan  usaha  dan  gerakan  ekonomi  rakyat  yang terdiri dari kemandirian, keanggotaan yang terbuka dan bersifat transparan, pengelolaan
dilakukan  secara  terbuka,  adil  dan  merata  sebanding  dengan  besarnya  jasa  usaha masing-masing  anggota.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  Pasal  5 disebutkan prinsip koperasi yaitu:
1) Keanggotan bersifat sukarela dan terbuka.
2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya  jasa  usaha  masing-masing  anggota  (andil  anggota  tersebut  dalam koperasi).
4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5) Kemandirian.
6) Pendidikan perkoperasian.
7) Kerjasama antar koperasi.
Prinsip-prinsip  yang  harus  dimiliki  oleh  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)  harus dijalankan dengan memperhatikan semangat dari prinsip dasar koperasi yang dicetuskan oleh  Friedrich  William  Raiffeisen,  selaku  pendiri  pertama credit  union pada  perte- ngahan abad ke-19, yaitu:
a) Dana koperasi hanya diperoleh dari anggota-anggotanya saja.
b) Pinjaman juga hanya diberikan kepada anggota-anggotanya saja.
c) Jaminan terbaik bagi peminjam adalah watak si penjamin itu sendiri.
Prinsip  KSP  ala  Friedrich  William  Raiffeisen  tersebut  mencerminkan  bahwa KSP  haruslah  dibangun  atas  usaha  dan  semangat  swadaya  dari  anggotanya  melalui usaha pinjam berdasarkan kerjasama dan saling percaya. Oleh sebab itu, pada seluruh anggota KSP haruslah ada satu kesadaran dan tekad yang kuat untuk membangun KSP secara swadaya, diamana mereka adalah anggota sekaligus pemilik serta pengguna jasa dari  KSP  tersebut,  dengan  cara  tidak  tergantung  pada  bantuan  modal  dari  siapapun termasuk dari pemerintah.
A.3. Credit Union
Indonesia mulai mengenal Credit Union pada tahun 1955. Hal ini terbukti karena pada masa itu sudah berdiri beberapa koperasi simpan pinjam di Indonesia. Baru pada tahun  1967,  WOCCU  yang  diwakili  oleh  Mr.  A.  A.  Bailey  resmi  diundang  datang  ke Indonesia untuk memperkenalkan gagasan dan gerakan koperasi kredit ( Credit Union ). Tercatat  sejak  tanggal  8  Desember  1969,  Pater  Karl  Albrecht,  SJ,  kelahiran  Jerman mempelopori  berdirinya Credit  Union di  Indonesia  dengan  mendirikan Credit  Union CounsellingOffice (CUCO).
Tugas dan fungsi CUCO itu sendiri antara lain memberikan 10 konsultasi, me- nyediakan bahan dan program pelatihan serta menyelenggarakan kursus-kursus. Selain Pater  Karl  Albrecht,  SJ,  yang  juga  turut  memperkenalkan Credit  Union di  Indonesia adalah  Ir.  Ibnoe  Soedjono  yang  pernah  menjabat  sebagai  Direktur  Jenderal  Koperasi, Margono Djojohadikusumo salah satu pendiri Bank BNI 1946, Mokhtar Lubis seorang wartawan  dan  sastrawan,  Prof.  Dr.  Fuad  Hasan  Guru  Besar  Psikologi  yang  kemudian
pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Prof. Dr. A. M. Kadarman, SJ seorang pendiri Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen. Kehadiran Credit Union di  Indonesia  juga  tidak  terlepas  dari  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  tokoh- tokoh Katolik yang bertujuan untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat.
Walaupun  perangkat  organisasi  sudah  ada,  namun Credit  Union secara  resmi baru  berjalan  pada  tahun  1976  setelah  terbentuk  Biro  Konsultasi  Koperasi  Kredit (BK3).  Seiring  waktu,  nama  CUCO  di  Indonesia  diubah  menjadi  Badan  Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia (BK3I) pada Konferensi Nasional Koperasi Kredit Indonesia pada  tahun  1981.  Kini  BK3I  sudah  dikenal  dengan  nama  Induk  Koperasi  Kredit (INKOPDIT).
Credit Union memiliki makna kumpulan orang yang saling percaya, dalam suatu ikatan pemersatu dan sepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal  bersama  untuk  dipinjamkan  kepada  anggota  dengan  tujuan  produktif  dan kesejahteraan. Credit  Union adalah  “kumpulan  orang”  (disebut  anggota)  yang  berse- pakat  membentuk  sebuah  perusahaan  atau  lembaga  keuangan  sebagai  sumber  modal bersama.  Dengan  modal  dari  kekurangannya,  orang-orang  tersebut  menginvestasikan, meminjamkan dan mengembangkan uang di antara sesama mereka, dengan bunga yang layak untuk kepentingan produktif demi mencapai kesejahteran dan kebebasan finansial (keuangan) secara bersama-sama.
Dari perjalanan sejarah co-operation terlihat ada perbedaan yang subtantif antara Credit Union dengan Koperasi yaitu:
a. Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan  anggota  melalui  menjalankan  “usaha  produktif”,  dengan  menjual produk  keuangan  untuk  anggota  dengan  modal  dari  anggotanya.  Ciri  khas  dari Koperasi Simpan Pinjam adalah:
1) Menyelenggarakan pelayanan keuangan kepada anggota.
2) Pelayanan keuangan berdasarkan simpanan anggota.
3) Fokus pada proses bisnis keuangan.
4) Fokus pada modal /uang.
b. Credit Union adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan kuali- tas hidup anggota melalui pemberdayaan/pelatihan kepada anggota dan menyediakan pelayanan  keuangan  yang  berkualitas,  yang  menjalankan  fungsi  “mengembangkan modal masyarakat”, mengumpulkan modal dari anggota yang menjadi sumber modal bagi  anggotanya  sendiri  (Victor  Aime  Huber,  Hermann  Schulze  dan  Friedrich  Wil- helm Raiffeisen).
Ciri  khas Credit  Union adalah  senantiasan  menyelenggarakan  pendidi- kan kepada anggota agar memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan untuk masa depan mereka dengan cara:
1) Mendidik anggota agar dapat mengontrol penggunaan uang.
2) Memperbaiki nilai-nilai moral dan fisik Anggota.
3) Memberdayakan mereka memiliki kemampuan mandiri.
4) Fokus pada kemandirian Anggota.
5) Fokus pada Orang
Dasar  hukum  yang  digunakan  dalam  menjalan Credit  Union adalah  Pasal  33 UUD 1945, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerin- tah  Nomor  9  tahun  1995  Tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  oleh Koperasi. Namun demikian, sesungguhnya CU tidaklah identik dengan Koperasi Sim- pan Pinjam atau koperasi pada umumnya.
Perbedaan  dengan  Koperasi  biasa,  yaitu:  Koperasi  biasa  masih  mendapatkan bantuan dari Pemerintah dari sisi permodalan, sementara CU bersifat mandiri dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Perbedaan dengan Bank, kepemilikannya, yaitu: di CU penabung adalah anggota yang merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa, dan anggota sebagai pemegang otoritas sehingga sebutannya “bukan nasabah” dan tunduk  kepada  UU  Koperasi.  Sementara  Bank  pemiliknya  perorangan,  dan  penabung disebut nasabah dan tunduk pada Peraturan dan UU Perbankan.
Dari sisi pelayanan CU dapat disebut sebagai koperasi yang pelayanannya setara dengan bank. Selain itu di CU diajarkan cara untuk menabung terlebih dahulu (mencip- takan  modal)  baru  bisa  meminjam.  Disamping  hal  tersebut  diatas  masih  banyak  lagi perbedaan-perbedaan  lain  seperti  suku  bunga  simpanan  di Credit  Union sangat  tinggi untuk merangsang anggota menabung sedangkan suku bunga pinjaman rendah, berbeda dengan  perbankan  yang  menerapkan  suku  bunga  simpanan  rendah  dan  suku  bunga pinjaman tinggi.
B. Aspek Hukum Credit Union di Indonesia Credit  Union masuk  di  Indonesia  pada  tahun  1955.  Hal  ini  dibuktikan  dengan berdirinya  beberapa  Koperasi  Simpan  Pinjam  di  Indonesia.  Baru  pada  tahun  1967, WOCCU  yang  di  wakili  oleh  Mr.  A.A.  Bailey  resmi  di  undang  ke  Indonesia  untuk memperkenalkan  gagasan  dan  gerakan  Koperasi  Kredit  ( Credit  Union ).  Tercatat  sejak tanggal  8  Desember  1969,  Pater  Karl  Albrecht,  SJ  kelahiran  Jerman  mempelopori berdirinya Credit  Union di  Indonesia  dengan  mendirikan Credit  Union Counselling Office  (CUCCO).  Tugas  dan  fungsi  CUCCO  ini  sendiri  antara  lain  memberikan  10 konsultasi, menyediakan bahan dan program pelatihan serta menyelenggarakan kursus- kursus.
Tingkat peraturan formal dan peraturan untuk Credit Union sangat bervariasi. Di beberapa negara, Credit Union tunduk pada Undang-Undang yang menguraikan ruang lingkup credit union secara luas. Menjelaskan fungsi, kekuatan dan pelaksanaan Credit Union dalam struktur yang jelas.
Jika  keberadaan Credit  Union adalah  untuk  meningkatkan  dan  memeberikan kualitas hidup bagi para anggotanya melalui produk-produk dan pelayanan (jasa) seyo- gianya negara dalam hal ini pemerintah mendukung dengan memberikan regulasi atau peraturan yang memadai sebagai payung hukum.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. I, No. 2, Desember 2017 ISSN 2580-0299,  e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Di Indonesia, dasar hukum yang di gunakan untuk Credit Union adalah Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pe- raturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
Koperasi merupakan Badan Usaha yang didirikan atas asas kekeluargaan. Dalam Bab  III  Pasal  4  dan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  1992  tentang  Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi dinyatakan bahwa:
Pasal 4
(1) Fungsi dan Peran Koperasi adalah:
(a) membangun  dan  mengembangkan  potensi  dan  kemampuan  ekonomi anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya  untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
(b) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
(c) memperkokoh  perekonomian  rakyat  sebagai  dasar  kekuatan  dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
(d) berusaha  untuk  mewujudkan  dan  mengembangkan  perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

## Pasal 5
(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
(a) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
(b) pengelolaan dilakukan secara demokratis;
(c) pembagian  sisa  hasil  usaha  dilakukan  secara  adil  sebanding  dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
(d) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
(e) kemandirian.
(2) Dalam  mengembangkan  Koperasi,  maka  Koperasi  melaksanakan  pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
(a) pendidikan perkoperasian;
(b) kerja sama antarkoperasi.
Berdasarkan uraian Pasal 4 dan 5 UU Nomor 25 Tahun 1992 mengenai Fungsi, Peran  dan  Prinsip  Koperasi,  prinsip-prinsip  ini  juga  yang  menjadi  dasar  bagi Credit Union  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya.  Melalui  wadah  Koperasi  Kredit  inilah Credit Union  mendorong  para  anggotanya  untuk  dapat  melakukan  usaha-usaha  guna meningkatkan  kesejahteraan  bersama.  Dengan  semangat  kebersamaan  inilah  Koperasi Kredit Credit  Union hadir  dan  di  perlukan  guna  mendorong  tumbuhnya  usaha-usaha kecil di masyarakat.
Membahas  tentang  Kedudukan  Hukum Credit  Union dalam  sistem  Perkope- rasian di Indonesia, perlu melihat dan menganalisis bebarapa fakta yang berkaitan de- ngan peraturan perundang-undangan yang menaungi gerakan perkoperasian di Indone- sia sebagai berikut:
B.1 Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi oleh Mahka- mah Konstitusi.
Roh  korporasi  terus  merasuk  ke  sendi-sendi  kehidupan  negara,  termasuk  jiwa usaha yang sesuai dengan kegotongroyongan: koperasi. Gara-gara bernuansa korporasi, Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012  tentang  Perkoperasian  dibatalkan  Mahkamah Konstitusi (MK). Tak tanggung-tanggung, yang dibatalkan adalah seluruh materi mua- tan Undang-Undang tersebut.
Selain  karena  berjiwa  korporasi,  UU  Perkoperasian  telah  menghilangkan  asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi. Menurut Mahkamah, UU  Perkoperasian  2012  bertentangan  dengan  UUD  1945,  dan  menjadi  tidak  mempu- nyai kekuatan hukum mengikat setelah putusan ini.
Untuk  menghindari  kekosongan  hukum,  Mahkamah  menyatakan  bahwa  Un- dang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian  berlaku  untuk  sementara waktu sampai dengan terbentuknya UU yang baru.
Permohonan ini diajukan oleh Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GPRI)  Provinsi  Jawa  Timur,  Pusat  Koperasi  Unit  Desa  (Puskud)  Jawa  Timur,  Pusat Koperasi  Wanita  Jawa  Timur  (Puskowanjati),  Pusat  Koperasi  An-Nisa  Jawa  Timur, Pusat  Koperasi  Bueka  Assakinah  Jawa  Timur,  Gabungan  Koperasi  Susu  Indonesia, Agung  Haryono,  dan  Mulyono.  Mereka  menguji  Pasal  1  angka  1,  Pasal  50  ayat  (1), Pasal  55  ayat  (1),  Pasal  56  ayat  (1),  Pasal  66,  Pasal  67,  Pasal  68,  Pasal  69,  Pasal  70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83 UU Perkoperasian 2012.
Para  pemohon  menilai  sejumlah  pasal  yang  mengatur  norma  badan  hukum koperasi, modal penyertaan dari luar anggota, kewenangan pengawas dan dewan kope- rasi itu dinilai mencabut roh kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan  yang  dijamin  konstitusi.  Misalnya, definisi  koperasi  menempatkan  kope- rasi hanya sebagai “badan hukum” dan/atau sebagai subjek berakibat pada korporatisasi koperasi.  Membuka  peluang  modal  penyertaan  dari  luar  anggota  yang  akan  dijadikan instrumen  oleh  pemerintah  dan  atau  pemilik  modal  besar  untuk  diinvestasikan  pada koperasi. Hal itu bentuk pengerusakan kemandirian koperasi. Karena itu, para pemohon meminta  MK  membatalkan  pasal-pasal  itu  karena  bertentangan  dengan  UUD  1945. Mahkamah menilai Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian yang menyebut koperasi sebagai badan hukum tidak mengandung pengertian substantif, merujuk pada pengertian sebagai bangunan perusahaan khas. Hal tidak sejalan dengan koperasi seperti dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
Pasal  50  ayat  (1)  huruf  a,  ayat  (2),  huruf  a  dan  e  dan  Pasal  56  ayat  (1)  yang memberi tugas kepada pengawas untuk mengusulkan pengurus, menerima atau menolak anggota baru hingga memberhentikan anggota kontradiktif dengan Pasal 5 ayat (1) dan
Pasal  29  ayat  (2)  yang  menjadikan  demokrasi  dan  persamaan  sebagai  nilai  dasar kegiatan koperasi. “Pasal itu bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi. Pasal 68 dan Pasal 69 yang mengharuskan anggota koperasi membeli sertipikat modal koperasi adalah norma yang tidak sesuai prinsip koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka dan bertentangan  dengan  Pasal  33  ayat  (1)  UUD  1945.  Ini  berarti  orientasi  koperasi  telah bergeser ke arah usaha bersama sebagai modal (materil dan finansial) utamanya. Dite- gaskan  Mahkamah  UU  Perkoperasian  mengutamakan  skema  permodalan  materiil  dan finansial  yang  mengesampingkan  modal  sosial  yang  justru  menjadi  ciri  fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945.
Karenanya,  filosofi  UU  Perkoperasian  ternyata  tidak  sesuai  dengan  hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat  dalam  Pasal  33  ayat  (1)  UUD  1945.  Pengertian  koperasi  itu  ternyata  telah dielaborasi  dalam  pasal-pasal  lain  dalam  UU  Perkoperasian,  sehingga  mereduksi  atau bahkan  menegasikan  hak  dan  kewajiban  anggota  dengan  menjadikan  kewenangan pengawas terlalu luas.
Akibatnya,  menurut  Mahkamah,  koperasi  menjadi  sama  dan  tidak  berbeda  de- ngan  perseroan  terbatas.  Koperasi  menjadi  kehilangan  roh  konstitusionalnya  sebagai entitas  pelaku  ekonomi  khas  bangsa  yang  berfilosofi  gotong  royong.  Mahkamah berpendapat  meskipun  permohonan  pemohon  hanya  mengenai  pasal  tertentu,  namun karena  pasal  tersebut  mengandung  materi  muatan  norma  subtansial  yang  menjadi jantung UU Perkoperasian, maka harus dibatalkan seluruhnya.
B.2 Dampak tetap berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi bagi perkembangan Credit Union .
Pepatah Latin bilang, “ Nihil sub sole novum ”. Katanya tak ada yang sama sekali baru di bawah matahari. Biasanya itu terlontar saat ada ide baru dan ternyata ada kemi- ripan dengan sebelumnya. Ya, seperti ironi atau sindiran. Kalau demikian, nampaknya pepatah  itu  belum  cocok  disampaikan  kepada  gerakan  koperasi  Indonesia  pasalnya, memang belum ada ide baru yang monumental.
Pasca  UU  No.  17  Tahun  2012  dianulir  Mahkamah  Konstitusi  tahun  2014  lalu, praktis  gerakan  koperasi  memakai  UU  No.  25  Tahun  1992  yang  tentu  saja  paradig- manya masih lama dan tak merangsang koperasi besar dan benar. Belajar dari judicial review gerakan  koperasi  terhadap  UU  No.  17  Tahun  2012,  penyusunan  UU  Per- koperasian  yang  baru  harus  melibatkan  banyak  elemen.  Dewan  Koperasi  Indonesia (Dekopin) perlu didengar. Tapi juga perlu untuk menyerap second opinion dari elemen gerakan koperasi lainnya. Bangunlah partisipasi yang lebih substansial, bukan stempel legitimasi belaka. Tentu agar jangan sampai terulang, UU itu di- judicial review gerakan koperasi.
Yang harus baru di gerakan koperasi Indonesia itu pertama adalah soal paradig- manya.  Koperasi  sebagai  entitas  bisnis  berwatak  sosial  harus  menjangkarkan  lebih dalam komitmen sosial dalam bisnisnya. Ini adalah nilai pembeda sekaligus nilai penga- daan  koperasi  itu  sendiri.  Dan  fundamental  nilai  itu  adalah  dampak  sosial  ( social  im- pact ) koperasi.
Dengan jangkar nilai dampak sosial ini, maka koperasi dengan sendirinya akan membangun  skala  prioritas  layanannya.  Misalnya  saja,  koperasi  pertama-tama  perlu hadir  di  masyarakat  menengah-bawah  karena  dianggap  akan  lebih  signifikan  dampak sosialnya daripada di lapisan lain. Bila meminjam bahasa Nawacita pemerintahan Joko- wi, “Membangun dari desa dan pinggiran”. Dan nampaknya Credit Union alias Kope- rasi Kredit, sukses menerapkan pendekatan ini.  Indikator dampak sosial, akan mengun- ci nalar bisnis koperasi selalu humanis dan sosialistik. Misalnya, koperasi simpan pin- jam yang menerapkan bunga tinggi/ berlipat tentu saja dampak sosialnya lebih rendah di banding sebaliknya.
Koperasi  harus  menyadari  betul  bahwa  laba  itu  bukan  tujuan  utama.  Bisnis koperasi itu operational at cost sehingga terjangkau, ditambah alokasi untuk pemupu- kan  modal.  Bila  anggota  berpikir  hal  yang  sama,  yakni  mengejar  laba  atau  Sisa  Hasil Usaha  (SHU),  itu  juga  harus  diluruskan.  Tren  bentuk  kemanfaatan  koperasi  di  luar negeri sudah bergeser dari transfer SHU ke harga murah/ diskon atau bunga rendah dan seterusnya.  Dengan  tiadanya  target  laba,  maka  koperasi  tak  akan  terjebak  pada  nalar kapitalistik:  rakus.  Sehingga  saat  Rapat  Anggota  Tahunan  (RAT),  forum  tak  perlu menyepakati  target  SHU.  Sedangkan  untuk  memotivasi  kinerja  manajemen,  target bergeser kepada efektivitas pelayanan.
Paradigma  dampak  sosial  ini  sebenarnya  tak  sama  sekali  baru.  Ya,  betul  kata pepatah “Nihil sub sole novum” . Ini sekedar menyegarkan kembali ruh yang boleh jadi mulai  luruh  di  tengah  kompetisi  pasar.  Kedua  yang  perlu  baru  adalah  peran  wadah gerakan koperasi, Dewan Koperasi Indonesia atawa Dekopin.
Dekopin yang karena menggunakan dana APBN pertama-tama harus transparan. Dekopin  harus  dilihat  sebagai  lembaga  negara  bantu  yang  bertanggungjawab  kepada publik.  Transparansi  yang  paling  sederhana  adalah  dengan  mempublikasi  laporan  ki- nerja  dan  penggunaan  anggaran  selama  setahun.  Hal  ini  merupakan  syarat  minimal sehingga publik (baik kalangan koperasi atau bukan) dapat mengetahui kinerjanya. Ini perlu dibangun agar citra Dekopin jadi lembaga publik yang clear and clean.
Selain  soal  tata  kelola  yang  transparan,  Dekopin  harus  memposisikan  dirinya independen  dari  pemerintah.  Dalam  kasus  UU  No.  17  Tahun  2012  kita  lihat  Dekopin justru  pro-pemerintah.  Ironisya  UU  itu  justru  digugat  gerakan  koperasi  dan  dianulir MK. Ini preseden buruk bagi Dekopin sebagai wadah gerakan koperasi di tanah air.
Tentu independensi ini erat kaitannya dengan kepemimpinan. Akan sulit untuk independen  bila  Ketua  Umum  Dekopin  merangkap  sebagai  elit  partai.  Kepentingan politik dan saling sandera/ transaksi peluangnya jadi begitu besar. Ke depan yang harus ada  adalah  aturan  Ketua  Umum  Dekopin  dari  unsur  aktivis/  praktisi  koperasi.  Hara- pannya agar bisa berteriak lantang untuk dan atas nama gerakan koperasi.
Berdasarkan  uraian-uraian  tentang  Manual  Operasional  Keanggotaan,  Manual Operasional  Produk  Layanan  serta  Model  Peraturan  yang  digunakan  dalam Credit Union maka untuk mensandingkannya dengan peraturan perundangan tentang perkope- rasian sangat jauh perbedaanya. Gerakan Credit Union sudah menjadi pelopor koperasi moderen  dan  bisa  mensejajarkan  diri  dengan  perbankan  dalam  hal  pelayanan  kepada
anggota  bahkan  lebih  unggul  dalam  beberapa  aspek.  Bahkan  dari  hasil  penelitian  dan pengumpulan  data  yang  dilakukan  di Credit  Union Daya  Lestari  Samarinda  terpapar jelas  dan  tegas  betapa  luar  biasanya  manfaat  dan  keberadaan Credit  Union bagi  para Anggota khususnya dan masyrakat pada umumnya.
Dari  uraian  dan  analisis  tentang  fakta-fakta  yang  terjadi  berkaitan  dengan pembatalan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012  dan  tetap  berlakunya  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi merupakan suatu kemunduran bagi ge- rakan  koperasi  di  Indonesia.  Harapan  akan  lahirnya  peraturan  perundangan  baru  yang lebih mencerminkan roh, nilai dan prinsip perkoperasian merupakan suatu keniscayaan.
Sedangkan bila ditinjau dari perjalanan sejarah co-operation terlihat ada perbe- daan yang subtantif antara Credit Union dengan Koperasi yaitu:
a. Koperasi merupakan perkumpulan masyarakat, yang memiliki fungsi menja- lankan “usaha produktif”, menjual produk untuk anggota dengan modal dari anggotanya (Robert Owen, Dr. William King).
b. Credit Union merupakan perkumpulan masyarakat, yang menjalankan fungsi “mengembangkan  modal  masyarakat”,  mengumpulkan  modal  dari  anggota yang  menjadi  sumber  modal  bagi  anggotanya  sendiri  (Victor  Aime  Huber, Hermann  Schulze  dan  Friedrich  Wilhelm  Raiffeisen).  Dasar  hukum  yang digunakan  dalam  menjalan Credit  Union adalah  Pasal  33  UUD  1945,  UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah No- mor 9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Namun demikian, sesungguhnya CU tidaklah identik dengan Kope- rasi Simpan Pinjam atau koperasi pada umumnya.
Perbedaan  dengan  Koperasi  biasa,  yaitu:  Koperasi  biasa  masih  mendapatkan bantuan dari pemerintah dari sisi permodalan, sementara CU bersifat mandiri dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Perbedaan dengan Bank, kepemilikannya, yaitu: di CU penabung adalah anggota yang merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa, dan anggota sebagai pemegang otoritas sehingga sebutannya “bukan nasabah” dan tunduk  kepada  UU  Koperasi.  Sementara  Bank  pemiliknya  perorangan,  dan  penabung disebut nasabah dan tunduk pada Peraturan dan UU Perbankan.
Selain  itu  di  CU  diajarkan  cara  untuk  menabung  terlebih  dahulu  (menciptakan modal) baru bisa meminjam. Untuk melihat lebih jelas tentang perbedaan Credit Union dan Lembaga Keuangan lain dapat pada tabel berikut.
Tabel 2.
Perbedaan Credit Union dengan Lembaga Keuangan Lain No. Unsur Credit Union Bank Komersil BPR 1.  Susunan Bukan untuk mencari keuntungan, Lembaga (keuangan) yang dimiliki Lembaga (keuangan) yang pada umumnya
dimiliki oleh para Anggotanya, didanai dari simpanan-simpanan Anggota bersifat sukarela. oleh para pemegang saham, bertujuan mencari keuntungan. didanai oleh/dari sumber luar lembaga yakni para pemberi- pinjaman, hibah dan atau para investor. 2.  Nasabah/A nggota Kredit Union Anggota (“nasabah”) punya kesamaan ikatan; seperti tempat tinggal, tempat kerja atau tempat beribadah. Pelayanan kepada yang miskin dicampurkan kepada kelompok masyarakat lebih luas, hingga tingkat balas jasa dan biaya menjadi kompetitif. Pada umumnya melayani nasabah kelas menengah ke atas. Tidak ada batasan untuk nasabah khusus. Pada umumnya melayani nasabah / anggota kelas bawah, (bisa) khususnya perempuan dari sebuah komunitas yang sama. 3.  Tata Kelola  Anggota Credit Union memilih Badan Pengurus (bersifat relawan) dengan prinsip satu orang satu suara, tanpa memperhitungkan jumlah simpanan atau sahamnya. Para pemegang saham memilih Dewan Direksi yang digaji, yang bisa bukan berasal dari masyarakat atau dari nasabah. Suara di-tentukan oleh besar kecilnya saham yang dipunyai. Lembaga dikendalikan dan dikuasai oleh Dewan Direksi yang ditunjuk atau staf yang digaji. 4.  Pendapatan  Pendapatan bersih (SHU) dipakai untuk menciptakan balas jasa simpanan yang lebih tinggi daripada balas jasa pinjaman, atau memperkenalkan produk layanan baru, atau pengembangan pelayanan lain-lain Pemegang saham menerima dividen atau pembagian imbal balik dari saham (bagian keuntungan) Pendapatan bersih dipergunakan untuk memupuk modal atau dibagi di antara cara investor.
yang bermanfaat bagi Anggota. 5.  Produk dan Layanan Berbagai macam bentuk pelayanan keuangan sesuai kebutuhan Anggota, utamanya simpanan, kredit, pengembalian jasa dan asuransi Berbagai macam bentuk pelayanan keuangan termasuk peluang- peluang investasi Berkonsentrasi pada produk kredit kecil. Beberapa lembaga keuangan mikro menawarkan produk simpanan dan balas jasa pelayanan. 6.  Sarana Pelayanan Punya kantor pusat, punya cabang atau tempat pelayanan, punya ATM, jasa pengiriman uang lewat perangkat elektronik, akun debet kredit antar CU di satu Pusat CU sekunder tingkat daerah, nasional maupun regional. Punya kantor pusat, juga cabang, ATM, pelayanan transfer elektronik, akun debet credit antar tingkat daerah, nasional, internasional Punya kantor, layanan simpan pinjam, dan layanan keuangan lain serta kunjungan reguler pada komunitas nasabah.
Sumber: Diterjemahkan dari: http://www.woccu. org/about/creditunion.

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat ditarik dari 2 pokok permasalahan di atas adalah sebagai berikut:
1. Koperasi  merupakan  kumpulan  orang-orang  yang  bekerja  sama  memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerja sama melakukan usaha, maka dapat dibedakan dengan jelas dari badan usaha atau prilaku ekonomi lainnya yang  lebih  mengutamakan  modal.  Dengan  demikian  koperasi  sebagai  badan usaha  mengutamakan  faktor  manusia  dan  bekerja  sama  berdasarkan  prike- manusiaan bagi kesejahteraan para anggotanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 prinsip koperasi adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada pada koperasi, maka jelaslah bahwa peranan koperasi sangatlah penting dalam me-numbuh kembangkan potensi ekonomi rakyat dan pengusaha mikro serta mewujudkan kehidupan  demokrasi.  Sedangkan Credit  Union adalah  “kumpulan  orang” (disebut anggota) yang bersepakat membentuk sebuah perusahaan atau lem- baga  keuangan  sebagai  sumber  modal  bersama.  Dengan  modal  dari  keku- rangannya,  orang-orang  tersebut  menginvestasikan,  meminjamkan  dan  me- ngembangkan uang di antara sesama mereka, dengan bunga yang layak untuk
kepentingan  produktif  demi  mencapai  kesejahteran  dan  kebebasan  finansial (keuangan) secara bersama-sama.
2. Tingkat peraturan formal dan peraturan untuk Credit Union sangat bervariasi. Di beberapa negara, Credit Union tunduk pada Undang-Undang yang mengu- raikan ruang lingkup credit union secara luas. Menjelaskan fungsi, kekuatan dan  pelaksanaan Credit  Union dalam  struktur  yang  jelas.  Jika  keberadaan Credit  Union adalah  untuk  meningkatkan  dan  memeberikan  kualitas  hidup bagi para anggotanya melalui produk-produk dan pelayanan (jasa) seyogianya negara  dalam  hal  ini  pemerintah  mendukung  dengan  memberikan  regulasi atau  peraturan  yang  memadai  sebagai  payung  hukum.  Di  Indonesia,  dasar hukum yang di gunakan untuk Credit Union adalah Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pe-raturan Pemerintah  Nomor  9  tahun  1995  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Sim- pan Pinjam oleh Koperasi.

## V. SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut,  maka  penulis  dapat  merekomendasikan  2 (dua) hal penting sebagai berikut:
1. Peran Credit  Union sangat  besar  dalam  membantu  pertumbuhan  ekonomi masyarakat di Indonesia, sehingga perlu adanya peraturan perundang-unda- ngan yang memadai dalam mengembangkan kegiatan usahanya.
2. Peran Credit  Union sangat  besar  dalam  membangun  perekonomian masyarakat  sehingga  para  pemerintah  daerah  perlu  untuk  mendorong  dan mendukung  perkembangan Credit  Union di  daerah  dalam  hal  mempro- mosikan keberadaan Credit Union agar lebih dikenal luas dimasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aryo, B., Tenggelam dalam Neoliberalisme? Penetrasi Ideologi Pasar dalam Pena- nganan Kemiskinan . Depok: Kepik, 2012.
Arifinal Chaniago, Ekonomi dan Koperasi . Bandung: CV Rosda Karya, 1998. Credit Union Central of Indonesia, CUCO-Indonesia In the Past, Now and Future . 15 November 2011.
Didin  Sudirman, Reposisi  dan  Revitalisasi  Pemasyarakatan  Dalam  Sistem  Pera- dilan Pidana Di Indonesia , Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebi- jakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008.
http://www.hukumonline.com/ berita/baca/lt5385bfa83b01f/uu-perkoperasian-dibatal kan-karena-berjiwa-korporasi
https://idtesis.com/ metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif. http://www.woccu. org/about/creditunion
P.M. Hodjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatif (normatif) , dalam Majalah Yuridika , Nomor 6 Tahun IX, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1997.
S. Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
S. Wignyosoebroto, Metodologi Penelitian Hukum: Keragaman dalam Konsep Hu- kum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya , Surabaya: Universitas Airlang- ga, tt.
Siwijatmo & JB. Djarot, Manajemen Koperasi , Edisi 5, BPFE,Yogyakarta, 1992. Soejono & Abdurahman, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rineke Cipta, 2012.