BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 4 No 1,  2023, pp. 684-695 DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.3509
Penyuluhan Hukum Mengenai Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kalangan Remaja di Kelurahan Pakuhaji Kecamatan Pakuhaji Kabupaten
Tangerang
Dippo Alam * , Sri Jaya Lesmana , Tina Asmarawati Universitas Islam Syekh-Yusuf, Kota Tangerang, Indonesia *e-mail korespondensi: dippo@unis.ac.id

## Abstract
In  September 2022, a team of  lecturers from the Faculty of  Law, Syekh  Yusuf Islamic University, held an outreach  with  the  agenda  of  preventing  community  diseases  among  adolescents  in  Pakuhaji  sub-district, Pakuhaji district, Tangerang Regency. The material discussed was about preventing drug abuse, preventing trafficking  in  persons  within  the  scope  of  the  sub-district,  and  strengthening  the  participation  of  mass organizations in the community. This activity lasted only one day and was attended by all village officials and all elements of society, especially youth. At the end of the meeting, the lecturer team opened a discussion room where the participants asked many questions about the material. The activity was closed with a plan to establish further cooperation between Pakujahi Sub-district Government and the  Faculty of Law of UNIS. Keywords: legal counseling; criminal law; community service; Pakuhaji sub-district, Tangerang

## Abstrak
Pada  bulan  September  2022,  tim  dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Syekh  Yusuf  mengadakan penyuluhan dengan agenda penanggulangan penyakit masyarakat di kalangan remaja di kelurahan Pakuhaji, Kecamatan  Pakuhaji,  Kabupaten  Tangerang.  Materi  yang  dibahas  adalah  tentang  pencegahan penyalahgunaan  narkotika,  pencegahan  perdagangan  orang  di  dalam  ruang  lingkup  kelurahan,  dan penguatan peran serta organisasi massa di kelurahan tersebut. Kegiatan ini berlangsung hanya satu hari dan dihadiri oleh segenap  perangkat kelurahan dan  seluruh elemen masyarakat, terutama pemuda. Pada  akhir pertemuan, tim dosen membuka ruang tanya jawab di mana para peserta banyak mengajukan pertanyaan seputar  materi.  Kegiatan  ditutup  dengan  rencana  untuk  menjalin  kerjasama  lebih  jauh  antara  Kelurahan Pakujahi dengan Fakultas Hukum UNIS.
Kata Kunci: penyuluhan hukum; hukum pidana; pengabdian kepada masyarakat; Kelurahan Pakuhaji, Tangerang
Accepted: 2023-01-19
Published: 2023-01-23

## PENDAHULUAN
Penyakit  masyarakat  atau  bisa  juga  disebut  dengan  istilah  ketegangan  masyarakat  adalah suatu  istilah  yang  dipergunakan  oleh  aparat  penegak  hukum  untuk  mendeskripsikan  ketegangan yang  ditimbulkan  oleh  sekelompok  orang. 1 Dengan  kata  lain,  penyakit  masyarakat  adalah gangguan yang dilakukan berupa tindak kekerasan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berpotensi menimbulkan bahaya atau kerusakan secara langsung pada barang atau orang lain. 2 Di  dalam  tatanan  masyarakat,  ada  sejumlah  nilai  sosial  yang  berlaku,  yang  dimaksudkan untuk  mengendalikan  perilaku  orang-orang  yang  berada  di  dalam  tatanan  masyarakat  tersebut. Walaupun  demikian,  disinyalir  ada  segelintir  oknum  masyarakat  yang  tidak  mau  mematuhi  nilai- nilai  sosial  tersebut,  sehingga  perilakunya  menjadi  menyimpang  oleh  anggota  masyarakat  yang lain. 3 Perilaku menyimpang tersebut jika dibiarkan, lama-lama akan berkembang menjadi penyakit sosial, atau penyakit masyarakat. 4
1 Schurink, W.J. (1990) Victimization: Nature and Trends. Human Sciences Research Council, hlm. 416.
2 Cornell Law School, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/232 18 U.S. Code § 232-Definitions, diakses tanggal 26 Juni 2022.
3 DosenSosiologi.com,  Penyakit  Sosial  di  Masyarakat,  https://dosensosiologi.com/macam-penyakit-sosial/,  diakses  tanggal 26 Juni 2022.
4 Ibid.
Jenis-jenis  penyakit  sosial  di  antaranya  adalah:  minum  minuman  keras;  penyalahgunaan narkotika;  perkelahian  antarpelajar,  pornografi;  perilaku  seks  pranikah;  pekerja  seks  komersial; perjudian;  kriminalitas;  kenakalan  remaja;  dan  lain-lain. 5 Lebih  lanjut,  penyakit  sosial  atau kenakalan  yang  dilakukan  oleh  kaum  remaja  di  antaranya  adalah:  merokok,  minum  minuman keras,  penyalahgunaan  narkotika,  seks  bebas,  perkelahian  antarpelajar,  dan  mengganggu ketertiban umum. 6
Dampak  dari  kenakalan  remaja  yang  tidak  segera  ditangani  antara  lain 7 dalam  keluarga berupa  beban  materil  dan  moril  yang  harus  ditanggung  oleh  orangtua,  semisal  biaya  kerusakan yang  harus  ditanggung  akibat  perbuatan  anak  remaja  tersebut.  Keluarga  tersebut  dapat  pula dikucilkan oleh anggota masyarakat yang lain sebagai akibat dari stigma negatif yang disematkan oleh  masyarakat  sekitar.  Lebih  lanjut,  nilai  dan  norma  yang  tertanam  dalam  diri  remaja  pelaku kenakalan  tersebut  akan  luntur  sehingga  dikuatirkan  norma  masyarakat  dapat  tergerus  karena pembiaran  yang  terjadi.  Dalam  bidang  pendidikan,  kenakalan  yang  diperbuat  oleh  remaja  dapat mencoreng reputasi sekolah di mana remaja itu belajar. Remaja yang melakukan kenakalan dapat berpotensi mengalami penurunan kesopanan terhadap guru dan teman-sebaya. Dalam lingkungan masyarakat,  akan  sangat  terganggu  jika  kenakalan  remaja  didiamkan  tanpa  tindak  lanjut pencegahan  dan  penanggulangan,  risiko  terbesarnya  adalah  ketidakstabilan  dalam  masyarakat setempat.

## METODE
Metode  pelaksanaan  kegiatan  ini  ada  tiga  tahap,  yaitu  pengumpulan  data,  kegiatan penyuluhan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Di dalam pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara  sebelum  terlaksananya  penyuluhan  yang  dilanjutkan  dengan  penyuluhan  itu  sendiri, lalu diakhiri dengan evaluasi kegiatan setelah penyuluhan selesai. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara  dan  observasi  langsung  di  Kelurahan  Pakuhaji,  Kecamatan  Pakuhaji,  Kabupaten Tangerang.  Pengumpulan  data  dilakukan  oleh  tim  pengabdian  yang  akan  melaksanakan penyuluhan ini.
Wawancara awalnya dilakukan oleh tim pengabdian kepada Lurah Pakuhaji untuk memetakan potensi kenakalan remaja yang terjadi di Kelurahan Pakuhaji. Setelah potensi kenakalalan remaja teridentifikasi,  maka  tim  pengabdian  akan  segera  memetakan  pembagian  masalah  kenakalan remaja  tersebut  untuk  kemudian  menyusun  materi  penyuluhan  dengan  berdasarkan  pada penemuan  yang  terungkap  dalam  wawancara  dengan  Lurah  Pakuhaji.  Tim  pengabdian  akan menyusun  poin-poin  yang  akan  ditanyakan  dalam  proses  wawancara  tersebut  guna  menemukan masalah-masalah kenakalan remaja yang terjadi di Kelurahan Pakuhaji sekaligus pemetaan solusi yang akan dipaparkan dalam penyuluhan.
Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan remaja di Kelurahan Pakuhaji. Observasi lokasi juga dilakukan untuk mencari tempat penyuluhan di wilayah Kelurahan Pakuhaji dengan  bantuan  Pemerintah  Kelurahan  Pakuhaji.  Dengan  demikian  tim  pengabdi  memiliki gambaran awal tentang materi yang memang perlu disampaikan dalam penyuluhan. Materi yang disampaikan kemudian diharapkan mencapai sasaran yang diperlukan oleh masyarakat.
Ada  tiga  tahapan  dalam  penyuluhan  ini.  Pertama  adalah  koordinasi,  kemudian  pelaksanaan penyuluhan, dan yang terakhir yaitu evaluasi program penyuluhan. Untuk lebih jelas, kami sajikan diagram alur kegiatan penyuluhan di bawah ini.
Tabel 1. Diagram alur kegiatan penyuluhan.
5 Ibid.
6 DosenSosiologi.com, Pengertian Kenakalan Remaja, Jenis, Dampak, Solusi, dan Contohnya, https://dosensosiologi.com/kenakalan-remaja/, diakses tanggal 26 Juni 2022.
7 Ibid.
Tim  pengabdian  bekerjasama  dengan  Pemerintah  Kelurahan  Pakuhaji,  Kecamatan  Pakuhaji, Kabupaten  Tangerang  dengan  memperhatikan  arahan  dari  Lurah  atau  perwakilannya  untuk memperlancar  pelaksanaan  penyuluhan  ini.  Hal-hal  yang  dikoordinasikan  meliputi  koordinasi hadirin, penyaji, dan penyedia fasilitas.
Penyuluhan  dilaksanakan  di  wilayah  Kelurahan  Pakuhaji,  Kecamatan  Pakuhaji,  Kabupaten Tangerang.  Penyuluhan  dilaksanakan  mengikuti  arahan  dari  perwakilan  Pemerintah  Kelurahan Pakuhaji. Hadirin diharapkan mengikuti jalannya acara dari awal hingga sesi tanya jawab selesai. Adapun rencana susunan acara secara detail dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2. Susunan acara
No Jam Acara Narasumber 1 08.00-09.30 Regitrasi peserta, Pembukaan dan Sambutan Panitia 2 09.30-10.00 Narkotika di pandang dari sudut hukum pidana dan hukum islam Dr. Hj. Tina Asmarawati, S.H., M.H. 3 10.00-11.00 Peranan Ormas Dalam Memajukan Masyarakat Desa/kelurahan Dippo Alam, S.H., M.H. 4 11.00-12.00 Pencegahan Terjadinya Perdagangan Orang (Human Trafficking) H. Sri Jaya Lesmana, S.H., M.H. Pengumpulan data berupa:
1. Wawancara
kepada perangkat kelurahan 2. Observasi lokasi penyuluhan
3. Menentukan topik bahasan penyuluhan Pelaksanaan penyuluhan berupa:
1. Koordinasi bersama perangkat kelurahan
2. Pelaksanaan acara penyuluhan
3. Evaluasi setelah penyuluhan.
Evaluasi penyuluhan berupa: 1. Pembukaan peluang kerjasama antara Fakultas Hukum UNIS Tangerang dengan Kelurahan Pakuhaji, Tangerang.
2. Pelaksanaan acara penyuluhan selanjutnya di kesempatan lain
5 12.00-13.00 ISHOMA 6 13.00-13.30 Sesi Tanya Jawab Panitia 7 13.00-14.00 Penutup dan Doa Panitia
Berikut adalah materi kegiatan disampaikan oleh para dosen Universitas Islam Syekh Yusuf.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut adalah materi kegiatan disampaikan oleh para dosen Universitas Islam Syekh Yusuf.
1. Dippo Alam, S.H., M.H. Peranan Ormas Dalam Memajukan Masyarkat Desa/Kelurahan
Ormas  menurut  Pasal  1  angka  1  UU  17/2013  jo  Perpu  2/2017  mengartikan  organisasi masyarakat  atau  organisasi  masa  adalah  organisasi  yang  didirikan  dan  dibentuk  oleh masyarakat  secara  sukarela  berdasarkan  kesamaan  aspirasi,  kehendak,  kebutuhan, kepentingan,  kegiatan  dan  tujuan  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Tujuan ormas bertujuan antara lain yaitu
1. Meningkatkan pertisipasi dan keberdayaan masyarakat
2. Memberikam pelayanan kepada masyarakat
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika dan budaya yang hidup dalam masyarakat
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
6. Mengembangkan  kesetiakawanan  sosial,  gotong  royong,  dan  toleransi  dalam kehidupan bermasyarakat
7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
8. Mewujudkan tujuan negara
Fungsi Ormas antara lain yaitu
1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
3. Penyalur aspirasi masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat
5. Pemenuhan pelayanan sosial
6. Partisipasi  masyarakat  untuk  memelihara,  menjaga,  dan  memperkuat  persatuan  dan kesatuan bangsa
7. Pemelihara  dan  pelestari  norma,  nilai  dan  etika  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Organisasi masyarakat dapat didirikan oleh tiga oarang warga negara atau lebih. Pendirian ormas tersebut dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum dengan berbasis anggota pun tidak berbasis anggota. Menurut pasal 33 UU 17/2013 menerangkan bahwa
setiap  warga  negara  Indonesia  berhak  menjadi  anggota  organisasi  masyarakat. Keanggotaan  organisasi  masyarakat  pun  bersifat  sukarela  dan  terbuka.  Segala  aturan mengenai  keanggotaan  masyarakat  ini  diatur  dalam  AD  dan/atau  ART.  Hal-hal  yang dilarang dilakukan ormas diatur dalam Pasal 59 UU Ormas.
Sanksi  bagi  ormas  yang  melakukan  perbuatan  yang  dilarang,  berdasarkan  pasal  60  UU Ormas dijelaskan bahwa ormas yang melanggar kewajiban ormas sebagaimana dijelaskan diatas, dan/ atau melanggar larangan pada Pasal 59 ayat (1) dan (2) dapat dijatuhi sanksi administrasi  yang  berupa  peringatan  tertulis,  penghentian  kegiatan  dan/atau  pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum sedangkan berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Ormas, ormas yang melanggar larangan pada Pasal 59 ayat (3) dan (4)  diatas dapat dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.  Sanksi administratif bagi  pelanggar  ini  berupa  pencabutan  surat  keterangan  terdaftar  oleh  Menteri  atau pencabutan  status  badan  hukum  oleh  Menteri  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  hukum  dan  hak  asasi  manusia.  Pencabutan  surat  keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum berakibat ormas dinyatakan bubar.
Gambar 1. Dippo Alam, S.H., M.H. sedang memaparkan tentang peranan ormas di Kelurahan.
2. Dr. Hj. Tina Asmarawati, S.H., M.H.

## Narkotika di pandang dari sudut hukum pidana dan hukum Islam
Menurut  UU  RI  No.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  pengertian  narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang  dapat menyebabkan penurunan  atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan. Macam-macam Narkotika dan Sifat Narkotika antara lain Golongan I Digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Golongan II
Digunakan  sebagai  pilihan  terakhir  dan  dapat  digunakan  dalam  terapi  dan  untuk pengembangan  ilmu  pengetahuan    mempunyai  potensi  tinggi  mengakibatkan ketergantungan.
Golongan III Untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam  terapi  atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Dalam dunia kedokteran dikenal istilah narkose dan narkosis untuk narkotika yang berarti pembius, dipergunakan terutama pada saat dilakukan pembedahan atau operasi. Istilah ini yang  mungkin  dimaksudkan  dalam  istilah  lain  narkotika  yang  berasal  dari  bahasa  latin, yaitu Narkotikum , yang memiliki pengertian obat bius.
Dalam Pasal 114 ayat (2)  menerangkan bahwa  Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual,  menjual,  membeli,  menjadi  perantara  jual  beli,  menukar,  menyerahkan  atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman  beratnya  melebihi  1  (satu)  kilogram  atau  melebihi  5  (lima)  batang  pohon  atau dalam  bentuk  bukan  tanaman  beratnya  5  (lima)  gram,  pelaku  dipidana  dengan  pidana mati, pidana penjara  seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  pidana  denda  maksimum  sebagai  mana dimaksud dalam ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal  126  ayat  (1) menerangkan  Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum menggunakan  Narkotika  Golongan  III  terhadap  orang  lain  atau  memberikan  Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)  tahun  dan  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Ayat (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan  III  untuk  digunakan  orang  lain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) mengakibatkan  orang  lain  mati  atau  cacat  permanen,  pelaku  dipidana  dengan  pidana penjara paling  singkat 5 (lima)  tahun dan paling  lama 15 (lima belas)  tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 127
(1) Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika Golongan I bagi diri  sendiri dipidana      dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika  Golongan  III  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Dalam  memutus  perkara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  hakim  wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti  sebagai  korban  penyalahgunaan  Narkotika,  Penyalah  Guna  tersebut  wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.
Pasal 28
(1) Orang  tua  atau  wali  dari  pecandu  yang  belum  cukup  umur,  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling  lama  6  (enam)  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp1.000.000,00  (satu juta rupiah).
(2) Pecandu Narkotika yang  belum cukup  umur  dan telah dilaporkan oleh orang  tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
(3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)  yang  sedang  menjalani  rehabilitasi  medis  2  (dua)  kali  masa  perawatan  dokter  di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis  yang  ditunjuk  oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
(4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.
Menurut  Hukum  Islam,  dalil-dalil  yang  ada  di  dalam  Al-Qur’an  dan  hadish  yang  menjadi dasar melarang penyalahgunaan Narkotika ini sebagai berikut :
Surat Al Baqarah ayat 195 :
“Janganlah  kamu  jerumuskan  dirimu  kepada  kecelakaan/kebiasaan  (sebagai  akibat) tangan-tanganmu”.
Surat An Nisa ayat 29 :
“Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu  (Dengan  mencapai  sesuatu  yang membahayakan). Karena bahwasanya Allah Maha Kasih Sayang Padamu”.
Hadits Ummu Salamah :
“Melarang  Rasulullah  SAW,  dari  pada  tiap-tiap  barang  yang  memabukkan  dan  yang melemahkan akal dan badan”.
Sabda Rasulullah SAW : “Tiap-tiap barang yang memabukkan haram”.
Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  yang  telah  bersidang  pada  tanggal  20  Oktober 1975,  30  Oktober  1975,  1  November  1975  dan  4  November  1975,  26  Januari  1976  dan tanggal
8 February 1976 telah memutuskan :
Menyatakan  haram  hukumnya  penyalahgunaan  narkotika  dan  semacamnya,  yang membawa  kemudharatan  yang  mengakibatkan  rusaknya  mental  dan  fisiknya  seseorang serta terancamnya keamanan masyarakat dan ketahanan Nasional.
Pencegahan
1. Membatasi peredaran dan pemberian obat.
2. Membatasi iklan-iklan obat yang terlalu berlebihan propagandanya.
3. Memberikan pengawasan yang intensif dan bijaksana terhadap anak.
4. Memperbesar “rasa percaya diri sendiri” pada remaja golongan muda.
5. Mengikutsertakan remaja pemuda dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan.
6. Membina keluarga bahagia dan harmonis
7. Kerjasama  yang  erat  antara  orang  tua-guru  juga  merupakan  senjata  ampuh  dalam pencegahan ini.
8. Mempertebal iman ketuhanan dan cinta terhadap tanah air.
Gambar 2. Dr. Hj. Tina Asmarawati, S.H., M.H. sedang memaparkan penyuluhan.

## 3. H. Sri Jaya Lesmana, S.H., M.H.

## Pencegahan Terjadinya Perdagangan Orang (Human Trafficking)
Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan, penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat, sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Ketentuan  mengenai  larangan perdagangan orang  pada  dasarnya  telah  diatur didalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP). Pasal 297  KUHP:  “Barang  siapa  dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  enam  tahun”.  Berdasarkan  pasal  1  UU  RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengenai  Sanksi  berdasarkan Pasal  2  ayat  (1) UU  RI  No21  Tahun  2007,Tentang pemberantasan  TPPO“Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan, penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran  atau  manfaat  walaupun memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  negara Republik  Indonesia,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp120.000.000,00 (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp600.000.000,00  (enam  ratus  juta rupiah)”.
Penyebab Terjadinya TPPO
Ada  banyak  beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  kasus human trafficking (perdagangan orang), diantaranya adalah :
1. Faktor  ekonomi,  pendidikan,  abainya,  lingkungan  sekitar,  orang  tua,  keluarga  juga negara  terhadap  masalah-masalah  yang  ada  dalam  masyarakat.  Akan  tetapi  faktor kemiskinan  ini  adalah  penyumbang  dan  penyebab  terjadinya  perdagangan  orang paling dominan.
2. Kurang tegasnya pemerintah terhadap tenaga kerja    yang ada di luar, dan lemahnya hukum  kepada  pelaku  perdagangan  manusia  juga  disinyalir  menjadi  penyebab  yang harus segera dicarikan solusinya.
3. Rendahnya  pendidikan  dan  kurangnya  informasi  bagi  orang  tua  mengenai perdagangan orang .
4. Akibat terjadinya hubungan diluar Nikah
5. Kurangnya sosialisasi secara massive
6. Kesalahan  dari  orang  tuanya,  karena  orang  tua  tidak  mengerti  kegiatan  sehari-hari anak,  karena  disibukkan  dalam  mencari  nafkah.Anak  dimana,  kemana  saja  seharian, berbuat apa saja dan dengan siapa, orang tua tidak tahu dengan alasan sibuk mencari nafkah.
Solusi mengatasi TPPO antara lain
1. Pemerintah dapat membuat undang2 yang lebih tegas lagi mengenai   perdagangan manusia
2. Penegak hukum harus tegas dalam menghukum tersangka perdagangan manusia
3. Perusahaan  atau  pemerintah  dapat  membuat  lapangan  pekerjaan  baru  untuk mengurangi angka pengangguran
4. Sebaiknya masyarakat (indikasi calon korban) tidak mudah percaya pada orang yang menjanjikan pekerjaan yang memiliki gaji besar/jabatan tinggi
5. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.
6. Tingkatkan perhatian orang tua,masyarakat
Bagaimana  kunci  untuk  mencegahnya  yaitu  dengan  cara  membangun  sinergitas  antara masyarakat dan pemerintah serta perbanyak berita atau informasi Ciri-ciri trafiking antara lain
1. Adanya  Rekruitmen,  bujuk  rayu,  ganti  rugi,  penipuan,  nikah  palsu  shadow  married, pemalsuan identitas.
2. Adanya gerak pindah
3. Adanya serah terima
4. Jeratan lilitan hutang
5. Pengekangan kebebasan/penyekapan
6. Penindasan
7. Intimidasi ancaman kekerasan
8. Pemerasan fisik seks
Gambar  3. H.  Sri  Jaya  Lesmana,  S.H.,  M.H.  (memegang  mikrofon)  sedang memaparkan materi penyuluhan.
Evaluasi  pelaksanaan  program  dilakukan  setelah  penyuluhan  berakhir  dengan memperhatikan  setiap  temuan  yang  muncul  selama  sesi  penyuluhan.  Yang  harus  diperhartikan terkait  efektivitas  serapan  materi  penyuluhan  kepada  para  hadirin.  kendala  dan  kekurangan  lain yang  ditemukan  selama  proses  penyuluhan  dan  kemudian  akhirnya  laporan  Pengabdian  Kepada Masyarakat ditulis untuk dikembangkan menjadi artikel yang akan diterbitkan ke dalam jurnal yang terakreditasi SINTA.
Jadwal  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  dengan  judul  Langkah-langkah Penanggulangan  Penyakit  Masyarakat  di  Kalangan  Remaja  di  Kelurahan  Pakuhaji,  Kec.  Pakuhaji, Kab. Tangerang dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Jadwal kegiatan No. Nama Kegiatan Pelaksanaan pada Minggu ke (kolom berwarna kuning). 1 2 3 4 5 6 7 8
9  10  11 12 1. Survei lapangan 2. Pengajuan proposal
3.  Monitoring dan evaluasi
4. Kegiatan pengabdian
694
5. Monitoring
dan evaluasi 6. Pembuatan laporan pengabdian 7. Penyerahan
hasil pengabdian
Rincian  biaya  dalam  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  dengan  judul Langkah-langkah  Penanggulangan  Penyakit  Masyarakat  di  Kalangan  Remaja  di Kelurahan  Pakuhaji,  Kec.  Pakuhaji,  Kab.  Tangerang  adalah  seperti  dalam  Tabel  4  di bawah ini.
Tabel 4. Rincian biaya
No. Pos Pengeluaran Biaya 1. Sertifikat Rp.  36.000,00 2. Print Rp. 5.000,00 3. Bingkai Rp. 35.000,00 4. Konsumsi Rp. 300.000,00 5. Buah Rp. 120.000,00 6. Survei 1 Rp. 500.000,00 7. Survei 2 Rp. 500.000,00 8. Operasional Mahasiswa Rp. 500.000,00 9. ATK Rp. 100.000,00 10. Akomodasi Dosen Rp. 1.904.000,00 Jumlah Rp.4.000.000,00

## KESIMPULAN
Penyakit  masyarakat  merupakan  suatu  fenomena  sosial  yang  berada  dalam  kehidupan masyarakat.  Seperti  halnya  di  Kelurahan  Pakuhaji  Kabupaten  Tangerang  yang  memiliki  berbagai macam  masalah  penyakit  sosial  dikalangan  remaja.  Penyakit  ini  timbul  karena  maraknya  apotek yang  menjual  obat-obatan  seperti  pil  eksimer  tanpa  adanya  resep  dokter.  Apotek  tersebut  telah menjualnya kepada remaja di kelurahan Pakuhaji dan mereka mengkonsumsi obat-obatan tersebut tanpa  diketahui  oleh  orang  tua.  Para  remaja  di  Pakuhaji  sudah  ketergantungan  dengan  obat- obatan  tersebut.  Hal  inilah  yang  menjadi  penyakit  sosial  di  kelurahan  Pakuhaji  Kabupaten
Tangerang.  Oleh  karena  itu,  kami  mengadakan  penyuluhan  hukum  mengenai  penyakit  sosial dikalangan  remaja  kelurahan  pakuhaji.  Hal  tersebut  diharapkan  dapat  membantu  masyarakat setempat dalam menangani kasus tersebut dengan memberikannya solusi.
Dalam  melakukan  Penyuluhan  Kepada  Masyarakat  ini  dihimbau  kepada  orang  tua  untuk memberikan  pengawasan  yang  intensif  dan  bijaksana  terhadap  anak.  Meningkatnya  kesadaran masyarakat  akan  pentingnya  memantau  remaja  kita  supaya  tidak  melakukan  kenakalan  atau bahkan kejahatan agar dapat bersama menjaga ketertiban dan keamanan di Kelurahan Pakuhaji, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang.

## DAFTAR PUSTAKA
Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2003). Kriminologi. Jakarta, Indonesia: PT RajaGrafindo Persada. Schurink, W.J. (1990) Victimization: Nature and Trends. Human Sciences Research Council.
Aribowo, Eric Kunto (2018): Metode Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. figshare. Figure. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7011266.v1 .
Cornell  Law  School,  https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/232  18  U.S.  Code  §  232- Definitions.
DosenSosiologi.com,  Pengertian  Kenakalan  Remaja,  Jenis,  Dampak,  Solusi,  dan  Contohnya, https://dosensosiologi.com/kenakalan-remaja/.
DosenSosiologi .com,  Penyakit  Sosial  di  Masyarakat,  https://dosensosiologi.com/macam-penyakit- sosial/