## MENAKAR PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

## “ REDUCE THE ROLE OF POLICY IN PREVENTING CRIMINAL FUNCTION OF CHILDREN UNDER THE AGE ”
Mohamad Rizky Alhasni 1 , Lisnawaty W. Badu 2 , Novendri M. Nggilu 3 12, 3 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Email : kikihasni@gmail.com

## Abstrak
Tujuan dari pelitian ini adalah untuk Mengetahui dan menganalisis tentang Bagaimana Peran Kepolisan Resor Kota Gorontalo dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencabulan, dan Mengetahui dan menganalisis tentang Apa kendala yang dihadapi oleh kepolisian resor kota Gorontalo dalam melakukan pencegahan tindak pidana  pencabulan.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  empiris  dengan  Pendekatan Perundang-Undangan  ( statute  aproach )  dan  Pendekatan  Kasus (case  approach). Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa Bahwa Peran Kepolisan Resort Gorontalo Kota Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan belum maksimal dan komprehensif, sebab sasaran sosialisasi maupun penyuluhan hukum hanya di tujukan kepada anak-anak akan tetapi sangat kurang melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang bahaya predator anak kepada masyarakat umum termasuk juga di dalamnya adalah penyuluhan hukum terkait dengan peran keluarga yang dalam hal ini adalah orang tua dalam mencegah terjadi tindakan pencabulan terhadap anak.  Bahwa  Kendala  Yang  Dihadapi  Oleh  Kepolisian  Resor  Kota  Gorontalo  Dalam  Melakukan  Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan dipengarihi oleh beberapa hal, antara lain: Masih Kurangnya Kualitas Sumber daya manusia; Minimnya Sarana dan Prasarana; Kendala dalam pendanaan (keuangan)” Tingkat Kesadaran Hukum masyarakat yang masih sangat rendah; Rendahnya partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan  terhadap  anak-anak  dibawah  umur;  saksi  susah  untuk  di  mintaai  keterangan;  dan  pelaku melarikan diri.
Kata Kunci: Anak di Bawah Umur; Pencegahan Tindak Pidana; Pencabulan .

## Abstract
The purpose of this research is to Know and analyze the Role of Gorontalo City Resort Police in preventing the crime of sexual abuse, and Know and analyze what are the obstacles faced by the Gorontalo city resort police in preventing the crime of sexual abuse. This research uses empirical normative research with statute aproach and case approach. The results of this study indicate that the role of the Police of Gorontalo City Resort in Preventing Crimes of Obscenity is not yet maximal and comprehensive, because the target of socialization and legal counseling is only aimed at children but it is very lacking in socializing about the danger of child predators to  the  general  public  This  includes  legal  counseling  related  to  the  role  of  families,  in  this  case  parents,  in preventing acts of sexual abuse against children. Whereas the Constraints Faced by the Gorontalo City Police in Carrying Out Prevention of Crimes of Obscenity are affected by a number of things, including: Lack of Quality of Human Resources; Lack of Facilities and Infrastructure; Obstacles in funding (finance) "The level of public legal awareness is still very low; The low participation of the community to jointly supervise children under age; witnesses are difficult to ask for information; and the perpetrator escaped.
Keywords: Minors; Crime Prevention; Sexual abuse .

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Salah  satu  amanat  Pembukaan  UUD NKRI  tahun  1945  sebagai modus  vivendi (perjanjian  luhur)  terbentunkanya  negara Indonesia di dalam alinea keempat dikatakan bahwa  tujuan  negara  adalah  salah  satunya “melindungi  segenap  bangsa  Indonesia”,  hal ini  telah  memberikan  jembatan  terhadap adanya  perlindungan  yang  bersifat  holistik dan  komprenesif  yang  menjadi  tanggung jawab  negara  beserta  elemen  kenegaraan yang  melekat  dan  ada  di  dalamnya. Sebagaimana  diketahui,  bahwa  Tentu,  jika membaca nuansa kebatinan daripada sertifikat  kelahiran  negara  ini,  maka  secara subtantif  sebetulnya  negara  ini  dibentuk untuk terbebas dari segala bentuk penindasan, baik secara fisik maupun  secara psikis bagi seluru rakyat dan masyarakat yang mediami Negara Kesatuan Republik
Indonesia, termasuk juga dalam hal ini adalah anak.
Oleh karena itu, maka Anak merupakan bagian  dari  generasi  muda.  Selain  itu,  anak juga sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa  yang  memiliki  peranan  strategis  dan mempunyai  ciri  serta  sifat  khusus  yang memerlukan  pembinaan  dan  perlindungan dalam  rangka  menjamin  pertumbuhan  dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh,  selaras  serasi  dan  seimbang, 1 sehingga tak  heran  jika  perlindungan  terhadap  anak memperoleh perhatian secara serius dalam
1 Jefrizal, Peranan  Kepolisian  Resor  Bukittinggi  Dalam Penanggulangan  Tindak  Pidana  Pencabulan Terhadap Anak , Jurnal Unes Law Review Volume 1, Issue 1, September 2018. Hal. 53
2 Arifulloh, Abd. Asis, Maskun, “Dilema Penerapan Sanksi Lalu  Lintas  Terhadap  Anak”, Jambura  Law  Review, Volume 1 Nomor 2, hal. 201
undang-undang khusus. 2 Kekerasan terhadap anak  adalah  salah  satu  kasus  atau  masalah hukum  yang  paling  dominan  yang  terjadi  di negara  ini.  Hal  ini  menjadi  sangat  ironis mengingat  anak  adalah  sebagai  penerus bangsa  seharusnya  mendapatkan  hak-hak agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  harkat dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan dekriminasi justru  mengalami  tindak  kekerasan  seperti pencabulan.
Pencabulan  adalah  kontak  interaksi antara  anak  dan  orang  dewasa  dimana  anak tersebut  dipergunakan  untuk  stimulasi seksual  oleh  pelaku  atau  orang  lain  yang berada  dalam  posisi  memiliki  kekuatan  atau kendali  atas  korban.  Termasuk  kontak  fisik yang  tidak  pantas,  membuat  anak  melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan  seorang  anak  untuk  membuat pornografi  atau  memperlihatkan  alat  genital orang  dewasa  kepada  anak.  Cabul  adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus  kearah  perbuatan  seksual  yang dilakukan  untuk  meraih  kepuasan  diri  dari luar ikatan perkawinan. 3
Sejalan  dengan  berbagai  masalah pencabulan  terhadap  anak  maka  bentuk sederhana  dalam  perlindungan  anak  adalah mengusahakan  agar  setiap  hak  anak  tidak dirugikan. Anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk perlakuan
3 R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap Pasal demi Pasal , (Bogor: Politeia, 1988), Hal. 212.
diskriminasi.  Hak-hak  anak  yang  dilindungi oleh  hukum  merupakan  bentuk  tangung jawab semua pihak, baik keluarga, masyarakat maupun negara. Dukungan untuk memberikan  perlindungan  terhadap  anak sangat diperlukan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.
Banyak tindak pidana pencabulan yang telah diperoses kepengadilan, tapi dari kasus- kasus  itu  pelakunya  tidak  dijatuhi  hukuman yang  maksimal  sesuai  dengan  ketentuan perundang-  undangan.  Barda  Nawawi  Arief berpendapat  bahwa  untuk  menangulangi kejahatan  diperlukan  suatu  usaha  yang rasional dari masyarakat, yaitu: 4 “Dengan cara politik  kriminal,  kebijakan  atau  upaya penangulangan  kejahatan  pada  hakekatnya merupakan  bagian  integral  dari  upaya perlindungan  masyarakat  (social  defence). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai kesejahteraan.”.
Jadi  mengupayakan  penanggulangan suatu  tindak  pidana  maka  negara  harus membuat hukum agar terciptanya rasa aman dimasyarkat  dan  masyarakat  mendapatkan perlindungan  dari  suatu  perbuatan  yang melanggar  ketentuan  pidana.  Penyebab banyak  kasus  pencabulan  tidak  dilaporkan oleh  korban  kepada  aparat  penegak  Hukum untuk  diperoses  ke  pengadilan  karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu  dan  tidak  ingin  aib  yang  menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa  takut  karena  telah  diancam  oleh pelaku  bahwa  dirinya  akan  dibunuh  jika melaporkan  kejadian  tersebut  kepada  polisi. Hal itu tentu saja mempengaruhi perkembangan  mental/kejiwaan  dari  para korban  dan  juga  berpengaruh  pada  proses penegakan  hukum  itu  sendiri  untuk
4 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kejahatan Hukum Pidana , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002),
Hal.1-2.
mewujudkan  rasa  keadilan  bagi  korban  dan masyarakat.
Jadi  anak  sangat  rentan  sekali  menjadi korban  pencabulan  karena  berbagai  sebab yang menjadi faktor anak tidak ingin berbagi informasi  dengan  orang  lain  khsusunya kepada aparat penegak hukum. Selain itu juga kurangnya  pemahaman  anak  terhadap macam-macam  atau  motif  pencabulan  yang bisa saja terjadi pada anak tersebut. Persepsi ini  menimbulkan  sikap  diam  atau  pasif  dari masyarakat  sekitar  anak,  sehingga  budaya kekerasan  seksual  terhadap  anak  tetap berlangsung  dan  kelangsungan  hidup  anak akan semakin terancam.
Menurut  ketentuan  hukum  pidana  di luar  KUHP  perlindungan  korban  kejahatan dapat dilihat pula pada undang-undang di luar KUHP. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang  No.13  Tahun  2006  Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 5 mengenai  perlindungan  dan  hak  saksi  dan korban yang didalamnya ditegaskan mengenai perlindungan terhadap korban atas keamanan  pribadi,  keluarga  dan  harta bendanya  dan  bebas  dari  segala  bentuk ancaman  yang  berkenaan  dengan  kesaksian yang  akan  diberikan.  Tindak  pidana  yang marak  di  masyarakat  yaitu  tindak  pidana pencabulan,  Ledeng  Marpaung  mengatakan bahwa 5 “Terhadap  anak  dan  semakin  marak terjadi  dengan  berbagai  motif  pelaku melakukan  perbuatan  cabul  tersebut,  yang menjadi  korban  yaitu  anak-anak  yang  tidak mengerti  dengan  keadaan  yang  sedang mereka  alami.  Tindak  kekerasan  terhadap anak seringkali tidak mudah diungkap, karena kekerasan  terhadap  anak,  pada  hakekatnya bersifat pribadi.”
Kasus  pencabulan  terhadap  anak  juga banyak  terjadi  di  wilayah  Polres  Gorontalo dalam  kurun  waktu  tahun  2013-2017  yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
5 Leden  Marpaung, Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya , (Jakarata : Sinar Grafika, 1996), Hal. 81
Tabel  1  Data  Kasus  Tindak  Pidana Pencabulan  Anak  yang  Terjadi  di  Wilayah
Kota Gorontalo Tahun 2013-2017 No Tahun Jumlah Kasus 1 2013 19 2 2014 18 3 2015 26 4 2016 29 5 2017 24 6 2018 23 7 2019 23 Total Kasus 162
Sumber  Data  :  Polres  Gorontalo  Kota Berdasarkan  data  pada  tabel  di  atas menunjukkan bahwa kasus pencabulan anak yang terjadi di wilayah Polres Gorontalo Kota mengalami peningkatan dan tertinggi terjadi pada  tahun  2016  yakni  berjumlah  29  kasus, kemudian  pada  tahun2015  berjumlah  26 kasus sedangkan pada tahun 2017 berjumlah 24 kasus.
Jika  mengamati  angka  sebagaimana yang  telah  digambarkan  di  atas,  maka  kita dapat  menemukan  fakta  bahwa  dalam beberapa  tahun  tindak  pidana  pencabulan cenderung mengalami kenaikan, walaupun di tahun 2017 mengalami penunrun sebanyak 5 kasus  akan  tetapi  tindak  pidana  pencabulan menjadi  momok  yang  sangat  menakutkan bagi anak di bawah umur dalam menjalankan aktifitas  kesehariannya  dalam  pergaulan hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat.  Hal  ini  tentunya  harus  menjadi perhatian  bagi  aparat  penegak  hukum  yang dalam  hal  ini  adalah  kepolisian  untuk melakukan  upaya  preventif  maupun  refresif untuk  mencegah  adanya  perlakuan  yang menyimpang  terhadap  anak  di  bawah  umur atau  tindak  pidana  pencabulan.  Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,
6 Amiruddin, Pengantar  Metodologi  Penelitian Hukum , (Jakarta : Rajwali Pers, 2014). Hal. 163
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,  mengenai  fungsi  ini  telah ditegaskan  dalam  pasal  13  UU  No  2  Tahun 2002  dijelaskan  bahwa  tugas  pokok  Polri adalah:
1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan  masalah  yang  akan  menjadi  kajian utama  dari  penulis.  Adapaun  rumusan masalahnya adalah;
1. Bagaimana  Peran  Kepolisan  Resor Gorontalo  Kota  dalam  melakukan pencegahan tindak pidana pencabulan.? 2. Apa  kendala  yang  dihadapi  oleh Kepolisian  Resor  Gorontalo  Kota dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencabulan ?

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian normatif  empiris 6 ,  Sedangkan  dilihat  dari sifatnya,  peneltian  ini  termasuk  pada penelitian  deskriptif.  Penelitian  Deskriptif adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk melukiskan  tentang  sesuatu  hal  didaerah tertentu dan pada saat tertentu. 7
Pendekatan  yang  digunakan  oleh peneliti  dalam  menyusun  penelitian  ini adalah,  antara lain:  Pendekatan  Perundang-
Undangan ( statute aproach ) dan Pendekatan Kasus (case approach). 8

## PEMBAHASAN
1. Peran Kepolisan Resort Gorontalo Kota
Dalam  Melakukan  Pencegahan  Tindak

## Pidana Pencabulan
Kepolisian Negara Republik
Indonesia  (Polri)  adalah  Kepolisian  Nasional di Indonesia, yang bertugas dan bertanggung jawab  langsung  di  bawah  Presiden.  Polri mempunya motto : Rastra Sewakotama, yang artinya  Abdi  Utama  bagi  Nusa  Bangsa.  Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat; menegakkan  hukum;  dan  memberikan perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan kepada masyarakat. 9
Organisasi Polri disusun secara
berjenjang  dari  tingkat  pusat  sampai  ke kewilayahan.  Organisasi  Polri  tingkat  pusat disebut  Markas  Besar  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  (Mabes  Polri);  sedang organisasi  Polri  tingkat      kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia  Daerah  (Polda)  di  tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik
Indonesia  Resor  (Polres)  di  tingkat kabupaten/kota,  dan  Kepolisian  Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.
Sebagai Lembaga penegak hukum, maka kepolisian  mempunyai  peranan  yang  sangat besar  dalam  menjaga  proses  penegakan hukum  yang  dapat  dirasakan  oleh  semua elemen, terutama masyarakat sebagai elemen utama  yang  harus  dipastikan  memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam proses penegakan  hukum  dan  keadilan  di  tengah tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jika melihat pada kewenangan Kepolisian  Republik  Indonesia  sebagaimana
8 Peter  mahmaud  marzuki. Penelitian  hukum  (edisi revisi ).  (Jakarta:  Kencana  prenada  media  group. 2005).  Hal. 133.
yang  diamanatkan  di  dalam  Undang  Undang Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  pada  pasal  7  ayat  3  jelas memberikan fungsi kepada Kepolisian untuk menjalankan  Proses  perlindungan  dan pengayoman  kepada  Masyarakat.  Dengan demikian,  maka  upaya  dalam  mejalankan Fungsi itu, harus dilaksanakan dengan sebaik- baiknya  dalam  kerangka  penegakan  hukum yang efektif dan efesien.
Termasuk dalam hal penegakan hukum di  bidang  perlindungan  kepada  masyarakat terkait  dengan  rasa  nyaman  dan  keamanan yang  harus  di  jamin  oleh  aparat  penegak hukum  yang  adalam  hal  adalah  kepolisian. Terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak-anak di bawah umur yang merupakan generasi penerus bangsa penentu arah  pembangunan  nasional  selanjutnya termasuk  pembangunan  di  bidang  hukum. Oleh  karena  itu  aparat  kepolisian  harus bekerja  maksimal  mewujudkan  Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun  2009  Tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia, pada pasal 7 ayat 3 jelas memberikan fungsi kepada Kepolisian untuk menjalankan  Proses  perlindungan  dan pengayoman  kepada  Masyarakat,  termasuk aparat  penegak  hukum  yang  ada  di  Polres Gorontalo  Kota  harus  bisa  menjamin  rasa kemanan  kepada  masyarakat  terutama terhadap  anak di bawah umur. Sebagaimana yang  di  ketahui  bahwa  kota  Gorontalo  juga menjadi  daerah  yang  cukup  rawan  terhadap tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  di bawah umur.
Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu penyidik Polres Gorontalo Kota,  yakni  bapak  Bripka  Junaidi  Damak, dalam  wawancara  sebagaimana  peneliti mempertanyakan  apa  faktor  pendorong utama adannya pencabulan terhadap anak,
9 https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Re publik_Indonesia . Diakses pada 20 Januari 2020 pada pukul 21:30 Wita.
bapak  Bripka  Junaidi  Damak  mengatakan bahwa:
“ Banyak  faktor  yang  dapat  mendorong adanya perilaku tindak pidana
pencabulan  terhadap  anak-anak  di bawah  umur  terutama  yang  terjadi  di wailayah  hukum  Kota  Gorontalo, diantaranya adalah faktor ekonomi, dan faktor  rendahnya  jenjang  pendidikan. Kurangnya  atau  rendahnya  tingkat pendidikan yang melalui jenjang pendidikan  formal  di  sekolah-sekolah yang  dialami  oleh  kebanyakan  pelaku tindak  pidana  merupakan  salah  satu sebab  yang  menyebabkan  tingginya angka  pencabulan  terhadap  anak  di bawah  umur,  selain  itu  juga  ketidak adaan  pekerjaan  tetap  menyebabkan frustasi  yang  berkepanjangan  sehingga banyak  yang  gelap  mata.  Salah  satu pelaku  tindak  pidana  pencabulan  yang kami tangani adalah Erfin Helipito yang berprofesi  sebagai  pengemudi  Bentor dimana  Erfin  kalau  dilihat  dari  tingkat pendidikannya  tidak  tamat  Sekolah Dasar.  Erfin  melakukan  pencabulan terhadap korban yang berinisial NS yang pada saat itu menggunakan tumpangan bentornya  pada  saat  pulang  sekolah namun ditengah perjalanan pelaku justru membawah  korban  ke  lokasi  yang  jauh dari masyarakat, yakni tempat penampungan Besi tua tepatnya di dalam sebuah mobil container ”. 10
Dengan  demikian,  maka  berdasarkan wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti dengan  Aparat  Penyidik  di  Polres  Gorontalo Kota,  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat pendidikan  sangat  mempengaruhi  jumlah pelaku  pencabulan  terhadap  anak  di  bawah umur. Sebab tingkat pendidikan selalu seiring
10 Wawancara  di  lakukan  bersama  dengan Bapak Bripka Junaidi Damak, yang merupakan penyidik di Polres Gorontalo Kota. Wawancara dilakukan pada 2 januari  2020  pukul  10:30  Wita  bertempat  di  Polres Gorontalo Kota.
11 Wawancara  di  lakukan  bersama  dengan  bapak Brigadir Umar Bin Khatab yang merupakan
sejalan dengan tingkat penganguran maupun akan  berpengaruh  dengan  tingkat  pekerjaan yang  akibatnya  akan  mempengaruhi  tingkat kejahatan  yang  berkakibat  pada  tindak pidana, seperti kasus yang menimpa NS, dapat diambil sebuah perspektif bahwa keprustasian  yang  dialami  oleh  pelaku sehingga menganggu pemikiranya yang tentu saja tidak lagi jernih dan positif.
Dari  hasil  wawancara  dengan  bapak Brigadir Umar Bin Khatab dijelaskan bahwa:
“ Memang  benar  apa  yang  telah disampaikan  oleh  penyidik  lainnya bahwa  salah  satu  faktor  pendorong pelaku  pencabulan  adalah  tingkat pendidikan yang rendah dengan pekerjaannya yang penghasilannya sangat pas-pasan. ”. 11
Dari  hasil  wawancara  dapat  dijelaskan bahwa  tindak  pidana  pencabulan  didorong oleh  faktor  dari  dalam  diri  pelaku  seperti pendidikan dan ekonomi yang rendah. Dalam teori  kriminal  kejahatan  jelas  bahwa  faktor kemiskinan  menimbulkan  kejahatan  dari pemberontakan  sedangkan  kejahatan  yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang  perlu  untuk  hidup,  tetapi  untuk kemewahan.  Sedangkan  ditinjau  dari  teori kriminologi  merupakan  perbuatan  kejahatan menurut Wolfgang Savitz dan Johnston dalam The Sociology of Crime and Delinquency bahwa objek  kriminologi  meliputi  perbuatan  yang disebut  dengan  kejahatan,  pelaku  kejahatan dan  reaksi  masyarakat  yang  ditujukan  baik terhadap  perbuatan  maupun  terhadap pelakunya. 12
Dari  hasil  penelitian  dapat  dijelaskan bahwa  tindak  pidana  pencabulan  yang mendorong  pelaku  merupakan  gangguan seksual  yang  menyebabkan  terjadinya kegiatan mengeluarkan nafsu seksual. Dalam
penyidik  di  Polres  Gorontalo  Kota.  Wawancara dilakukan  pada  2  januari  2020  pukul  10:30  Wita bertempat di Polres Gorontalo Kota.
12 Topo  Santosa. Kriminologi .  (Jakarta,  Rajawali  Press, 2013), hal. 16
teori  kejahatan  ditinjau  dari  psikologis  dan psikiatris  (Psikologi  Kriminal).  Usaha  untuk mencari  sebab-sebab  kejahatan  dari  faktor psikis  termasuk  agak  baru.  seperti  halnya para  positivistis  pada  umumnya,  usaha mencari  ciri-ciri  psikis  pada  para  penjahat didasarkan  anggapan  bahwa  penjahat merupakan  orang-orang  yang  mempunyai ciri-ciri  psikis  yang  berbeda  dengan orangorang yang bukan penjahat, dan ciri-ciri pisikis  tersebut  terletak  pada  intelegensinya yang rendah. 13 Berkaitan dengan pencabulan,
kejahatan  ini  berhubungan  dengan  tindak pidana kesusilaan yang diatur di dalam KUHP yaitu,  tindak  pidana  melakukan  tindakan melanggar  kesusilaan  dengan  anaknya sendiri,  dengan  anak  tirinya,  dengan  anak angkatnya  atau  dengan  seorang  anak  di bawah umur yang pengawasannya dipercayakan  kepada  pelaku  oleh  undang- undang  telah  diatur  dalam  Pasal  294  KUHP yaitu:  Barangsiapa  melakukan  tindakan- tindakan  melanggar  kesusilaan  dengan anaknya sendiri, dengan anak tirinya, dengan anak  asuhnya,  dengan  anak  angkatnya  yang belum  dewasa  atau  dengan  seseorang  yang belum dewasa yang pengurusannya,
pendidikan atau penjagaannya telah dipercayakan  kepadanya,  atau  dengan seorang pembantu atau seorang bawahannya, dipidana  dengan  pidana  penjara  selama- lamanya tujuh tahun.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh peneliti, dimana mengumpulkan data tentang angka pencabulan  yang  terjadi  di  kota  Gorontalo dalam  kurung  waktu  7  tahun  terakhir, ditemukan data sebagai berikut:
Tabel  1  Data  Kasus  Tindak  Pidana Pencabulan  Anak  yang  Terjadi  di  Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2013-2019
No Tahun Jumlah Kasus 1 2013 19
2 2014 18 3 2015 26 4 2016 29 5 2017 24 6 2018 23 7 2019 23 Total Kasus 162
Sumber  Data  :  Polres  Gorontalo  Kota Berdasarkan data di atas, maka dapat lihat, bahwa angka pencabulan yang terjadi di Kota  Gorontalo  sangat  fluktuatif,  dimana angka  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2016 sebanyak 29 kasus dan angka terendah terjadi pada  tahun  2014  dengan  18  kasus.  Namun, jika  kita  membaca  grafik  angka  pencabulan yang  terjadi,  sangat  terlihat  bahwa  pada dasarnya trend pencabulan terhadap anak di kota Gorontalo terbilang cukup Tinggi, hal ini jelas  sangat  mencoreng  wajah  Provinsi Gorontalo  dan  Khsusunya  Kota  Gorontalo sebagai daerah yang sangat kental menjunjung tinggi nilai nilai agama dan adat istiadat sebagai pilar pembangunan manusia yang  ada  di  Provinsi  Gorontalo  khsusnya  di Kota  Gorontalo  dengan  semboyan “adat bersendihkan sara, sara bersendihkan kitabullah . Selain  itu  juga,  berdasarkan  data  yang disajikan oleh peneliti di atas, memperlihatkan  sebuah  penanganan  yang kurang  maksimal  dari  Kepolisian  Resort Gorontalo  Kota  sebagai  lembaga  penegak hukum  yang  ada  di  Kota  Gorontalo. Berdasarkan data lima tahun terakhir terjadi trend  penurunan  angka  pencabulan  yang terjadi di Kota Gorontalo, walaupun demikian, penurunan  angka  itu  tidak  terjadi  secara signifikan  melainkan  hanya  turun  beberapa digit  dari  tahun  2015  dengan  jumlah  kasus mencapai  26  dan  pada  tahun  2016  naik menjadi  29  kasus  atau  bertambah  3  kasus. Sedangkan dari tahun 2017 terjadi sebanyak 24  kasus  menurun  sebanyak  5  kasus  dari tahun 2016. Akan tetapi, dari tahun 2017 ke
tahun  2018  hanya  turun  sebanyak  1  kasus menjadi 23 kasus, sampai dengan 2019 terjadi stagnanisasi penanganan pencabulan di Kota Gorontalo yang tidak terjadi penurunan sama sekali.
Namun  demikian,  data-data  yang  telah disajikan oleh penulis di atas, hanyalah data- data yang telah teridentifikasi oleh kepolisian, yang  menurut  penulis  data-data  ini  adalah hanya  sebagian  kecil  dari  gambaran  angka tingkat  pencabulan  yang  terjadi  di  Kota Gorontalo, dengan meminjam istilah "Fenomena Gunung Es” , atau yang Nampak di permukaan  hanyala  sebagian  kecil  daripada yang terjadi di dasar masalahnya.
Untuk  memperjelas  peran  kepolisian Resort  Gorontalo  Kota,  maka  penulis melakukan wawancara dengan penyidik yang di  kepolisian,  perihal  Penanggulangan pencabulan terhadap anak, dilakukan dengan dua  cara  yakni  upaya  represif  dan  upaya preventif,  yang  dimaksud  dengan  upaya penanggulangan  tindak  pidana  pencabulan anak  yang  bersifat  represif  adalah  upaya untuk menangani atau memproses perbuatan cabul  terhadap  anak  yang  mengakibatkan dapat terjadinya perbuatan melanggar hukum sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku, sehingga dapat  dikenai sanksi berupa sanksi pidana.
Persoalan  peran  kepolisian  yang melakukan  tindakan  secara  refresif  dan  juga secara  preventif  dalam  mencegah  terjadinya tindak  pidana,  maka  peneliti  melakukan wawancara  dengan  Deni  Muhtamar  selaku Kasat  Reskrim  Polres  Gorontalo  Kota  untuk mengkonfirmasi dan sekaligus menggali lebih dalam  terkait  dengan  upaya  atau  peran kepolisian  Gorontalo  Kota  dalam  melakukan pencegahan  tindak  pidana  pencabulan terhadap  anak  di  bawah  umur.  Berikut kutipan  hasil  wawancara  peneliti  dengan kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota:
14 Wawancara di lakukan  bersama dengan bapak Deni Muhtamar,  S.Sos.,S.H  yang  merupakan  Kasat Reskrim  di Polres  Gorontalo  Kota. Wawancara
“ Dari kepolisian Gorontalo Kota, khsusunya terkait dengan upaya pencegahan  tindak  pidana  pencabulan terhadap  anak-anak  di  bawah  umur, maka  yang  kami  lakukan  adalah sosialisasi  maupun  penyuluhan  hukum terhadap anak-anak yang berada di Kota Gorontalo,  bentuk  sosialisasinya  adalah kami  berkunjung  langsung  ke  sekolah- sekolah  untuk  memberikan  pemahaman kepada  masyarakat  khsusunya  anak- anak  mengenai  bahaya  yang  bisa  saja menimpa  mereka  yakni  dari  predator- predator anak, sehingga dengan penyuluhan  hukum  maupun  sosialisasi yang  kami  berikan  adalah  bentuk pendekatan  preventiv  yang  dijalankan oleh  Kepolisian  Resort  Gorontalo  Kota, agar supaya generasi penerus bangsa ini terhindar dari berbagai macam hal yang dapat  membahayakan  fisik  dan  psikis mereka  terutama  dari  para  pradator- predator anak ”. 14
Selain menemui Kasat Reskrim Gorontalo Kota untuk melakukan wawancara, maka  peneliti  juga  melakukan  wawancara dengan Bripka Yolanda Uno yang merupakan salah  satu  penyidik  yang  ada  di  Polres Gorontalo Kota, dimana mengatakan bahwa:
“ Upaya yang di lakukan pihak Kepolisian dalam  hal  penangan  tindak  pidana pencabulan  terhadap  anak  di  bawah umur  di  Kota  Gorontalo  merupakan suatu  kerja  yang  memang  tidak  mudah, sebab kebanyakan kasus ini terjadi dalam lingkungan sosial dimana antara pelaku dan  korban  kebanyakan  masih  memiliki hubungan  yang  cukup  dekat,  seperti dalam  lingkungan  pertemenan,  pacaran sejak  usia  dini,  da  nada  hubungan keluarga”, oleh  karena  itu,  maka  yang kami  lakukan  adalah  memberikan pemahaman  kepada  anak-anak  di sekolah-sekolah maupun secara langsung
dilakukan  pada  2  januari  2020  pukul  11:00  Wita bertempat di Polres Gorontalo Kota
kepada  masyarakat,  bahwa  apapun bentuk  hubungannya  dan  bagimanapun dekatnya  hubungan  itu  sekalipun keluarga,  jangan  perna  terpengaruh dengan  imimg-iming  yang  biasanya diberikan oleh pelaku untuk melancarkan aksi bejatnya ”. 15
Selaras dan Senada dengan apa yang di sampaikan oleh Bripka Yolanda Uno, penyidik yang lain, yakni bapak Bripka Ismail Boudelo yang  ditemui  oleh  peneliti  paling  tidak mengunkapkan hal yang sama, bahwa:
“ Tindakan atau langka yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Gorontalo Kota dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak dibawah umur di Kota Gorontalo adalah dengan  melakukan  sosialisasi-sosialisasi lengsung  kepada  anak-anak  di  sekolah- sekolah. Biasanya juga kami menghimbau kepada anak-anak agar tidak menggunakan celana yang panjang dan  tidak  menggunakan  celana  pendek ke sekolah agar supaya tidak memancing suasana yang tidak di inginkan ”. 16 Dengan demikian, maka dapat
disimpulkan  bahwa  upaya-upaya  yang  di lakukan  oleh  Kepolisian  Resort  Gorontalo Kota  adalah  melalui  proses  sosialisasi maupun penyuluhan hukum secara langsung kepada  anak-anak  yang  lakukan  di  sekolah- sekolah.  Akan  tetapi  peran  kepolisian Gorontalo  Kota  ini  menurut  peneliti  belum maksimal  dan  komprehensif,  sebab  sasaran sosialisasi maupun penyuluhan hukum hanya di  tujukan  kepada  anak-anak  akan  tetapi sangat  kurang  menyasar  terkait  dengan sosialisasi-sosialisasi tentang bahaya predator  anak  kepada  masyarakat  umum termasuk juga di dalamnya adalah penyuluhan  hukum  terkait  dengan  peran keluarga yang dalam hal ini adalah orang tua
15 Wawancara  di  lakukan  bersama  dengan  Ibu  Bripka Yolanda Uno, S.H yang merupakan aparat Penyidik di  Polres  Gorontalo  Kota.  Wawancara  dilakukan pada 2 januari 2020 pukul 10:00 Wita bertempat di Polres Gorontalo Kota
dalam mencegah terjadi tindakan pencabulan terhadap anak.
Oleh karena itu, maka menurut peneliti peran  kepolisian  Gorontalo  Kota  Kurang maksimal  dalam  melakukan  pencegahan tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak- anak  di  bawah  umur,  hal  ini  jelas tergambarkan  dalam  jumlah  kasus  yang  di tangani oleh Kepolisian dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yakni pada tahun 2017 berjumlah 24 (dua  puluh  empat)  kasus  kemudian  turun menjadi 23 (dua puluh tiga) pada tahun 2018, dan ternyata hanya terjadi penurunan 1 (satu) kasus  dari  tahun  sebelumnya,  kemudian beralih  ketahun  2019  ternyata  terjadi stagnanisasi  karena  tidak  ada  penurunan sama  sekali,  alias  bertahan  pada  posisi  23 (dua  puluh  tiga)  kasus  sama  dengan  pada tahun  2018.  Dengan  demikian,  maka  upaya pencegahan  tindak  pidana  pencabulan terhadap  anak  di  bawah  umur  melalui sosialisasi maupun penyuluhan hukum secara langsung  kepada  anak-anak  di  sekolah sekolah, pada dasarnya baik, akan tetapi tidak komprehensif atau menyeluruh karena tidak melibatkan  peran  serta  masyarakat  dan keluarga terutama orang tua untuk sama sama terlibat melakukan aksi pencegahan yang bisa dimotori  oleh  Kepolisian  Resort  Gorontalo Kota,  sehingga  bisa  memaksimalkan  upaya pencegahan yang dijalankan oleh Kepolisian.
Penanggulangan tindak pidana pencabulan  harus  dapat  mensosialisasikan peraturan  tentang  tindak  pidana  tersebut sebagaimana  dalam  KUHP  sudah  dijelaskan bahwa  pidana  dibedakan  menjadi  dua  yaitu tindak  pidana  perkosaan  untuk  bersetubuh yang diatur dalam pasal 285 KUHP dan tindak pidana untuk berbuat cabul yang diatur dalam pasal  289-296  KUHP.  Begitu  pula  dengan upaya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak tindak pidana kesusilaan
16 Wawancara  di  lakukan  bersama  dengan  Ibu  Bripka Ismail Boudelo, SH yang merupakan aparat Penyidik di  Polres  Gorontalo  Kota.  Wawancara  dilakukan pada 3 januari 2020 pukul 09:00 Wita Bertempat di Polres Gorontalo Kota
yang  melibatkan  anak  didalamnya  diatur dalam  Pasal  88  Undang  Undang  Nomor  23 Tahun  2002  Jo  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resor Gorontalo Kota Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan Menjadi  sebuah  tanggung  jawab  bagi semua instansi kelembagaan negara, khususnya  Kepolisian  dalam  mewujudkan semua  fungsi  dan  tanggung  jawab  yang melekat  secara  kelembagaan  maupun  secara etika perseorangan dalam menjalankan tugas lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kerangka menjaga keamanan dalam  negeri  sebagaimana  amanat  Undang Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada pasal 30 ayat 4. 17 Adapun  pengertian  yang  merupakan aturan  turunan  dari  Undang  Undang  Dasar Negara  Repeublik  Indonesia  Tahun  1945, dimana  menyebutkan  bahwa  pengertian polisi  menurut  Pasal  5  ayat  (1)  Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah :
“ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat  Negara  yang  berperan dalam  memelihara    keamanan    dan ketertiban    masyarakat,    menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,   dan   pelayanan  kepada masyarakat      dalam     rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri ” Bekerjanya    sebuah   lembaga  negara bukan  berarti  tanpa  ada hambatan  dan kendala,  demikian  juga  terhadap  kinerja kepolisian    khsusunya  Kepolisian  resort Gorontalo Kota tentu saja terdapat kendala demi kendala dalam mewujudkan visi dan misinya    sebagai     lembaga    pengayom masyarakat. Termasuk dalam hal pencegahan
17 Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga   keamanan   dan   ketertiban   masyarakat
tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  di bawah umur juga senantiasa tidak lepas dari berbagi kendala atau hambatan.
Oleh  karena  itu  peneliti  mencoba melakukan  indentifikasi  terhadap  berbagai kendala  demi  kendala  yang  dihadapi  oleh Polres  Gorontalo  Kota  dalam  melakukan tindakan pencegahan terhadap tindak pidana pencabulan pada panak di bawah umur, hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada generasi mudah sebagi iron stock bangsa dan juga  dalam  rangka  membantu  pihak kepolisian  untuk  lebih  memperbaiki  berbagi ketidak masimalan dalam menjalankan peran sebagi  lembaga  pengayom  di  tengah-tengah masyarakat  khususnya  kepada  generasi muda, yakni anak-anak dibawah umur.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan ibu Ipda Hanna Widya Sari, yang merupakan penyidik di Polres Gorontalo kota. Ipda Hanna Widya Sari mengungkapkan bahwa beberapa kendala yang di hadapi oleh Kepolisian Resort Gorontalo  Kota  dalam  melakukan  aksi pencegahan  tindak  pidana  pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah sebagai berikut:
“Dalam mencegah  dan  menyelesaikan kasus tindak pidana pencabulan terhadap  anak  dibawah  umur  terdapat beberapa  kendala  yang  menghambat kinerja  Polisi  dalam  mencegah  tindak pidana tersebut, yaitu:
1. Tingkat Kesadaran Hukum masyarakat  yang  masih  sangat rendah; 2. Rendahnya partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama melakukan  pengawasan  terhadap anak-anak dibawah umur;
3. saksi  susah  untuk  di  mintai keterangan, dan
bertugas  melindungi,  mengayomi,  melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.
4. pelaku melarikan diri”. 18
Dari  hasil  wawancara  dengan  Ipda Hanna Widya Sari, yang merupakan penyidik di  Polres  Gorontalo  kota,  maka  peneliti melakukan elaborasi lanjutan untuk memperjelas  terkait  dengan  persoalan  yang disampaikan,  berikut  beberapa  elaborasi dalam  pandangan  peneliti  yang  bepijak  dari pernyataan penyidik.
Pertama ,  persoalan  terkait  dengan rendahya tingkat kesadaran hukum, sebagaimana yang dipahami dalam pandangan  Munir  Fuady  dengan  jelas mengatakan bahwa bahwa kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian  proses  yang  terjadi  tahap  demi tahap sebagai berikut :
1. Tahap  pengetahuan  hukum  Dalam hal  ini,  merupakan  pengetahuan seseorang berkenan dengan perilaku  tertentu  yang  diatur  oleh hukum  tertulis,  yakni  tentang  apa yang  dilarang  atau  apa  yang dibolehkan;
2. Tahap  pemahaman  hukum,  Yang dimaksud  adalah  bahwa  sejumlah informasi  yang  dimiliki  seseorang mengenai  isi  dari  aturan  hukum (tertulis),  yakni  mengenai  isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Tahap sikap hukum ( legal attitude ), Merupakan  suatu  kecenderungan untuk  menerima  atau  menolak hukum karena adanya penghargaan atau  keinsyafan  bahwa  hukum tersebut  bermanfaat  atau  tidak bermanfaat
bagi kehidupan manusia.  Dalam hal ini sudah ada
18 Wawancara  di  lakukan  bersama  dengan  Ibu  Ipda Hanna  Widya  Sari,  S.Tr.k,  SH  yang  merupakan aparat  Penyidik  di  Polres  Gorontalo  Kota. Wawancara  dilakukan  pada  3  januari  2020  pukul 09:00 Wita Bertempat di Polres Gorontalo Kota
elemen  apresiasi  terhadap  aturan hukum.
4. Tahap  Pola  Perilaku  Hukum,  Yang dimaksud  adalah  tentang  berlaku atau  tidaknya  suatu  aturan  hukum dalam  masyarakat.  Jika  berlaku suatu  aturan  hukum,  sejauh  mana berlakunya  dan  sejauh  mana masyarakat mematuhinya. 19
Kedua ,  terkait  dengan  Rendahnya partisipasi dari masyarakat , Pihak kepolisian telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk mencegah terjadi kasus Pencabulan khususnya  yang  terjadi  di  Kota  Gorontalo. Namun  hal  ini  dikembalikan  ke  masyarakat itu  sendiri.  Bagaimna  mayarakat  menyikapi hal tersebut, apakah dia mau mendengar atau tidak. Menurut peneliti Setiap kegiatan polisi untuk  penanggulangan  dan  pencegahan kejahatan harus bekerjasama atau bernegosiasi dengan masyarakat tentang apa saja  yang  ingin  dilakukan.  Seharusnya masyarakat  jangan  hanya  menyerahkan semuanya  kepada  pihak  kepolisian,  akan tetapi masyarakat juga harus berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar wilayahnya.  Masyarakat  memiliki  peran penting  dalam  mencegah  terjadinya  suatu tindak  pidana  pencurian,  sebab  laporan  dari masyarakatlah yang akan diproses oleh pihak kepolisian.
Ketiga, saksi  susah  untuk  di  mintai keterangan,  Berbagai  upaya  telah  dilakukan pihak  kepolisian  Gorontalo  Kota  dalam mencegah terjadinya tindak Pidana pencabulan, namun usaha tersebut terhambat dikarenakan  adanya  saksi  yang  tidak  bisa diajak  bekerjasama.  Dalam  artian  saksi  yang bersangkutan  susah  diminta  kesaksiannya. Hal  ini  karena  banyaknya  saksi  yang  takut terlibat  dalam proses  pengadilan.  Mereka
19 Munir Fuady. Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan,  Hukum,  dan  Masyarakat (Bandung  : Citra  Aditya  Bakti,  2007),  hal. 80;  lihat  juga  dalam Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan  Hukum ,  (Bandung  :  P.T.  Citra  Aditya Bahkti, 1989), hal. 140
lebih  banyak  memilih  pura-pura  tidak  tahu dari pada memberitahukan kebenenaran yang sesungguhnya.  Hal  ini  juga  dikarenakan karena  kurangnya  pemahaman  masyarakat tentang  hukum,  dan  takutnya  masyarakat terlibat  dalam  proses  hukum.  Dalam menghimbau  semua  itu,  maka  pihak  polisi mendatangi langsung rumah dari pihak saksi tersebut untuk dimintai keterangannya.
Keempat , Pelaku melarikan diri, Maksud dari  pelaku  melarikan  diri  ini  ialah  pihak kepolisian  belum  bisa  mengetahui  siapa pelaku  Pencabulan  terhadap  anak  dibawah umur.  Pelaku  pergi  meninggalkan  daerah wilayah  Kota  Gorontalo  ,disinilah  polisi melakukan  kerja  extra  untuk  menemukan pelaku  tersebut.  Pihak  kepolisian  merasa bahwa bagian ini merupakan suatu tantangan bagi pihak polisi.
Berbeda dengan apa yang di sampaikan oleh  Ipda  Hanna  Widya  Sari,  penyidik  yang lain, yakni bapak Bripka Ismail Boudelo, yang ditemui oleh peneliti paling tidak mengunkapkan hal yang sama, bahwa kendala yang  dihadapi  oleh  Kepolisian  Resort Gorontalo  Kota  adalah  terkait  dengan persoalan  klasik  yang  hampir  setiap  tahun dihadapi:
“ Beberapa kendalah yang  dihadapi oleh Polres Gorontalo Kota dalam melakukan optimasliasi peran adala: 20
1. Masih  Kurangnya  Kualitas  Sumber daya manusia ; Sumber  Daya  manusia  merupakan potensi dan asset yang berfungsi modal utama  dari  keberadaan  Polri  ditengah tengah masyarakat, selain itu juga Polri merupakan  melalui  peranya  tentu  saja memberikan  pengaruh  yang  penting bagi keberlangsungan
bagunan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,
20 Wawancara  di  lakukan  bersama  dengan  Ibu  Bripka Ismail Boudelo, SH yang merupakan aparat Penyidik di  Polres  Gorontalo  Kota.  Wawancara  dilakukan pada 3 januari 2020 pukul 09:00 Wita Bertempat di Polres Gorontalo Kota
sebab  perlu  dipahami  bahwa  Polri adalah alat penegak hukum.
2. Minimnya Sarana dan Prasarana ;
sarana dan perasarana dan prasarana  merupakan  salah  faktor penting  dalam  meningkatkan  kinerja kepolisian  Gorontalo  Kota,  sebab dengan sarana dan prasarana yang baik akan  memudahkan  dan  melancarkan proses pelaksanaan kewenangan untuk melayani masyarakat secara komprehensif dan maksimal.
3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat;
Sama halnya dengan yang diuraikan pada  halaman  sebelumnya,  bahwa faktor  kesadaran  masyarakat  menjadi point  penting  dalam  membuat  nuansa penegakan  hukum  itu  akan  berjalan dengan  baik,  sebab  bukan  saja  datang dari  aparat  penegak  hukum  tetapi  juga masyarakat  terlibat  untuk  sama-sama membatu kepolisian, khususnya di Kota Gorontalo.
4. Kendala dalam pendanaan
(keuangan)”.
Persoalan  anggaran  pada  dasarnya merupakan  masalah  hampir  semua lembaga negara tidak hanya Kepolisian, akan  tetapi  khusus  untuk  pihak kepolisian  sangat  merasakan  betul dampak dari kurangnya pendaaan yang menunjang kerja-kerja kepolisian. Selaras  dan  sependapat  dengan  yang disampaikan oleh penyidik-penyidik sebelumnya,  Kasat  Reskrim  Gorontalo  Kota saat  yakni  bapak  Deni  Muhtamar,  saat dikonfimasi persoalan kendala yang dihadapi oleh pihak Kopolisian, membenarkan penyampaian  yang  dikemukakan  oleh  para penyidik yang diwawancarai oleh peneliti. 21
21 Wawancara di lakukan  bersama dengan bapak Deni Muhtamar,  S.Sos.,S.H  yang  merupakan  Kasat Reskrim  di  Polres  Gorontalo  Kota.  Wawancara dilakukan  pada  2  januari  2020  pukul  11:00  Wita bertempat di Polres Gorontalo Kota
Dengan  demikian,  maka  dari  beberapa uraian  sebagaimana  yang  telah  peneliti paparkan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa kendala  yang  dialami  oleh  kepolisian  secara umum  merupakan  faktor  yang  menjadi kendala  bagi  pihak  kepolsian  dalam melakukan  upaya  pencegahan  terhadap tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  di bawah  umur  khsusunya  di  wilayah  hukum Polres Gorontalo Kota, mulai dari permasalahan terkait dengan tingkat kesadaran  hukum  masyarakat  yang  masih sangat  rendah,  kemudian  ditambah  lagi dengan  persoalan  tingkat  partisipasi  dari masyarakat  yang  belum  makasimal  dalam melakukan kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk menciptakan kondisi lingkungan  sosial  yang  nyaman,  aman,  dan kondusif  bagi  anak-anak  dalam  melukan aktifitas-aktifitas,  yang  oleh  peneliti  melihat antara  tingkat  partsisipasi  masyarakat  yang kurang  dalam  hal  penegakan  hukum  dengan tingkat kesadaran hukum merupakan 2 (dua) permasalahan yang saling memiliki keterkaitan  antara  satu  dengan  yang  lain (mengkualifikasi)  juga  ditambah  dengan kurang kooperatifnya saksi pada saat dimintai keterangan  dan  menghindarnya  pelaku  dari proses hukum, semua masalah tersebut saling terkait.
Selanjutnya  adalah  terkait  dengan masalah  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang masih sangat dibutuhkan di Kepolisian resort Gorontalo  Kota  untuk  memaksimalkan kinerjanya  khsusunya  menangani  masalah tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  di bawah umur, kemudian persoalan sarana dan parasarana pendukung dalam hal pelaksanaan kerja-kerja Kepolisian, misalnya saja  spanduk,  papan  papan  pengumuman, iklan dan lain sebaginya yang pada akhirnya akan  mengarah  pada  prosespembiyaan  yang juga  masi  menjadi  masalah  tidak  hanya dialami  oleh  Polres  Gorontalo  Kota,  akan tetapi hampir semua Instansi kepolisian yang ada di Indonesia.

## PENUTUP Kesimpulan
Mengacu kepada pembahasan, sebagaimana  yang  telah  diuraikan  oleh peneliti pada lembaran-lembaran sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagi berikut: Bahwa Peran Kepolisan Resort
Gorontalo Kota Dalam Melakukan Pencegahan Tindak  Pidana  Pencabulan  belum  maksimal dan  komprehensif,  sebab  sasaran  sosialisasi maupun penyuluhan hukum hanya di tujukan kepada anak-anak akan tetapi sangat kurang sosialisasi-sosialisasi dilakukan kepada masyarakat umum termasuk juga di dalamnya adalah  penyuluhan  hukum  terkait  dengan peran  keluarga  yang  dalam  hal  ini  adalah orang  tua  dalam  mencegah  terjadi  tindakan pencabulan terhadap anak.
Bahwa  Kendala  Yang  Dihadapi  Oleh Kepolisian  Resor  Gorontalo  Kota  Dalam Melakukan  Pencegahan  Tindak  Pidana Pencabulan  dipengaruhi  oleh  beberapa  hal, antara lain: Masih Kurangnya Kualitas Sumber daya  manusia;  Minimnya  Sarana  dan Prasarana;  Kendala  dalam  pendanaan (keuangan)” Tingkat  Kesadaran  Hukum masyarakat  yang  masih  sangat  rendah; Rendahnya partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap anak-anak dibawah umur; saksi susah untuk di  mintai  keterangan;  dan  pelaku  melarikan diri.

## Rekomendasi
Adapun  rekomendasi  peneliti  atas permasalahan  yang  didapati  adalah  antara lain sebagai berikut:
1) Melakukan  penyuluhan  hukum secara  menyeluruh  bukan  hanya kepada  anak-anak  sekolah  yang masih bawah umur, akan tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat dan orang tua dalam hal pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.
2) Mengoptimalkan  kinerja  kepolsian khsusunya  terkait  dengan  babin kamtigmas yang merupakan elemen
kopolisian yang paling dekat dengan masyarakat sehingga bisa mengerakkan  masyarakat  untuk sama-sama bersinergi dengan aparat kepolisian. 3) Membentuk pusat konsultasi hukum  bagi  masyarakat  disemua kelurahan,  agar  sekiranya  terdapat masyarakat yang takut berhadapan dengan aparat kepolisian, maka bisa
didampingi  oleh  tim  dari  pusat konsultasi hukum masyarakat kelurahan.
4) Mengenai  komposisi  dari  pusat konsultasi hukum masyarakat kelurahan  terdiri  atas  kepala kelurahan, sebagi penanggungjawab, yang di koordinatori  oleh  Babinsa,  tokoh masrakat yang mempunyai
kemampuan  di  bidang  advokasi hukum,  dan  tokoh  agama,  serta terdapat  unsur  konseling  di  dalam pusat konsultasi hukum masyarakat kelurahan.
5) Perlu  untuk  dibentuk  Tim  Terpadu terkait  dengan  upaya  pencegahan yang  akan  melakukan  aksi  gerak cepat  dan  tanggap  terkait  dengan persoalan senagaimana yang maksudkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Amiruddin, Pengantar  Metodologi  Penelitian Hukum , (Jakarta : Rajwali Pers, 2014). Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kejahatan Hukum Pidana ,  (Bandung  :  Citra  Aditya
Bakti, 2002).
Leden  Marpaung, Kejahatan  Terhadap
Kesusilaan  Dan  Masalah  Prevensinya , (Jakarata : Sinar Grafika, 1996).
Nioco  Ngani, Metodologi  Penelitian  dan Penulisan  Hukum, (Jakarta  :  Puataka Tustitia, 2012).
Topo Santosa. Kriminologi . (Jakarta, Rajawali Press, 2013).
Peter  mahmaud  marzuki. Penelitian  hukum (edisi revisi ). (Jakarta: Kencana prenada media group. 2005).
R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal , (Bogor: Politeia, 1988).

## Jurnal:
Jefrizal, Peranan Kepolisian Resor Bukittinggi Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana Pencabulan Terhadap Anak, Jurnal Unes Law  Review Volume  1,  Issue  1, September 2018.
Arifulloh,  Abd.  Asis,  Maskun, “Dilema Penerapan Sanksi Lalu Lintas Terhadap Anak”, Jambura  Law  Review,  Volume  1 Nomor 2, hal. 192-211
Website: https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Ne gara_Republik_Indonesia . Diakses pada 20 Januari 2020.