Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN: 2774-4914

## IMPLEMENTASI PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA AKAD QARDH DI BANK MEGA SYARIAH CABANG PALU (STUDI MASA PANDEMI COVID-19)
Moh. Afif 1 , Nasaruddin 2 , Nadia 3
1 Mahasiswa 2,3 Dosen Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

## Email: Afiefprofessional@gmail.com

## Abstract
Bank  Mega  Syariah  Palu  Branch  applies  the  qardh  contract  to  a  multi  contract  financial product that is used in conjunction with the Hawalah contract, and the Ijarah (fee) contract. Qardh  loan  according  to  Bank  Mega  Syariah  is  a  distribution  of  funds  based  on  the agreement between the borrower and the bank in accordance with sharia principle. This is based on Indonesia law system Fatwa No. 79/DSN-MUI/2011. Qardh multi contract financial products  are  manifested  from  the  principles  of  Islamic  economic  law  in  leading  to  world affairs,  so  that  the  habit  is  used  as  legal  considerations.  Loan  in  Islamic  economic  law  is explained through the principle of binding accountability. However, it cannot be denied that in the Covid-19 pandemic period there are often difficulties faced by the debtor in returning the loan so that legal support system is needed.
Keywords : Islamic Banking; Loan; Principles of Islamic economic; Qardh.

## Abstrak
Bank  Mega  Syariah  Cabang  Palu  mengaplikasikan  akad  qardh  ke  dalam  produk keuangan multi akad yang digunakan bersamaan dengan akad hawalah, dan akad ijarah  (ujrah).  Pinjaman  qardh  menurut  Bank  Mega  Syariah  merupakan penyaluran  dana  yang  didasarkan  atas  persetujuan  atau  kesepakatan  antara peminjam  dan  pihak  bank  sesuai  dengan  prinsip  wasathiyah.  Hal  ini  didasarkan pada  Fatwa  DSN-MUI  No.  79/DSN-MUI/2011.  Produk  keuangan  qardh  multi  akad terwujud  dari  prinsip  hukum  ekonomi  syariah  dalam  bermuamalah  pada  urusan dunia,  sehingga  kebiasaan  tersebut  dijadikan  pertimbangan  hukum.  Urusan pinjam  meminjam  dalam  hukum  ekonomi  syariah  diterangkan  melalui  prinsip pertanggungjawaban yang bersifat mengikat. Namun, tak dapat dipungkiri di masa pandemi  Covid-19  sering  terjadi  kesulitan  pada  debitur  dalam  mengembalikan pinjamannya sehingga diperlukannya dukungan payung hukum.
Kata Kunci: Bank Syariah; Pinjaman; Prinsip Hukum Ekonomi Syariah; Qardh.

## A. PENDAHULUAN
Bank Mega Syariah Cabang Palu merupakan salah satu lembaga keuangan yang  beroperasi  dengan  prinsip  syariah.  Dalam  Bank  Mega  Syariah,  akad qardh umumnya  digunakan  bersamaan  dengan  pembiayaan  akad hawalah atau rahn
dengan pengenaan ijarah . 1 Pinjaman qardh menurut Bank Mega Syariah merupakan penyaluran  dana  yang  didasarkan  atas  kesepakatan  antara  peminjam  dan  pihak bank yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya pada jangka waktu tertentu. 2 Akad qardh di  Bank  Syariah  adalah  produk  pembiayaan  konsumtif  dan  produktif sebagai  solusi  pinjaman  tanpa  bunga. 3 Peminjam  mempunyai  tanggung  jawab untuk  mengembalikan  pinjaman qardh sepadan  dengan  nilai  yang  dipinjamnya tanpa ada keterkaitan pada keuntungan atau kerugian usaha yang dikelolanya. 4
Dalam  Islam,  urusan  pinjam  meminjam  diatur  dengan  ketat  dan  hukum ekonomi  syariah  mencerminkan  itu  dalam  prinsip  pertanggungjawaban  yang bersifat mengikat. Namun tak disangkal sering terjadi kesulitan pada debitur dalam mengembalikan  pinjamannya.  Keadaan  ini  ditemui  saat  terjadi  krisis  ekonomi, khususnya masa pandemi Covid-19 yang menyerang ekonomi negara dan berefek pada ekonomi masyarakat. 5 Saat menghadapi kondisi terkait, pemerintah melalui Otoritas  Jasa  Keuangan  menerbitkan  peraturan  No.  11/POJK.03/2020  tentang relaksasi kredit atau pembiayaan bagi masyarakat yang terdampak dan peraturan No.  18/POJK.03/2020  tentang  anjuran  khusus  pihak  perbankan.  Kebijakan  itu memiliki tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan bank, baik Bank Konvensional maupun  Bank  Syariah. 6 Aturan  tersebut  juga  telah  diperpanjang  dengan  adanya Siaran  Pers  yang  dilakukan  OJK  pada  2  (dua)  September  2021  saat  menerbitkan
1 Observasi Yang Dilakukan Oleh Peneliti.
2 Bank Mega Syariah, Laporan Tahunan 2020: Reaching New Heights , 218.
3 Febri  Annisa  Sukma,  et  al., “Konsep  Dan  Implementasi  Akad  Qardhul  Hasan  Pada Perbankan  Syariah  Dan  Manfaatnya”.  Jurnal  Amwaluna  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah  3,  no  2 (2019), 149,  https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296.
4 Febri  Annisa  Sukma,  et  al.,  “Konsep  Dan  Implementasi  Akad  Qardhul  Hasan  Pada Perbankan  Sya riah  Dan  Manfaatnya”.  Jurnal  Amwaluna  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah  3,  no  2 (2019), 149,  https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296.
5 Muhammad  Ubaidillah,  dan  Rizqon  Halal  Syah  Aji,  “ Tinjauan  Atas  Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid- 19.” 6, no. 1, (2020): 2,  https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.159.
6 Melani Pratiwi Dipoyanti, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto , “ Pengaruh Implementasi POJK NO.11/POJK.03/2020  Terhadap  Non  Performing  Financing  (NPF)  Di  Bank  Syariah  Mandiri ”. Jihbiz:
Global
Journal Of Islamic Banking And Finance , 4, no. 1, (2022): 36, http://dx.doi.org/10.22373/jihbiz.v4i1.12430.
peraturan  No.11/POJK.03/2021  dan  No.18/POJK.03/2021  sebagai  tindakan  untuk regulasi lanjutan.
Namun, saat penelitian Dicky Prayudha selaku informan mengatakan bahwa Kota  Palu  terbilang  cukup  unik  dan  rumit.  Pertama,  terjadinya  bencana  alam  di tahun  2018  membuat  pembiayaan  yang  tengah  berjalan  harus  di  stop.  Bahkan, tidak  sedikit  pembiayaan  harus  direkturisasi  kembali  akibat  ketidaksanggupan bayar  nasabah.  Kedua,  pandemi  yang  membuat  Bank  Mega  Syariah  harus melakukan hal yang sama. Sebelum adanya bencana alam, penyaluran pembiayaan Bank  Mega  Syariah  terbilang  lancar,  terutama  segmentasi  mikro  yang  masih menjadi  pasar  sasaran  utama. 7 Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti  tertarik  untuk mengulas  lanjut  mengenai  implementasi  prinsip  hukum  ekonomi  syariah  pada akad qardh dan  dampak  implementasi  kebijakan  masa  pandemi  Covid-19  di  Bank Mega Syariah.
Sehubung  dengan  latar  belakang,  peneliti  menggunakan  metode pendekatan kualitatif pada aspek perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan subjek penelitian.  Dalam  hal  ini,  subjek  penelitian  yakni  pihak-pihak  yang  bertanggung jawab  di  Bank  Mega  Syariah  Cabang  Palu.  Desain  penelitian  yang  menjadi  acuan yaitu studi kasus. Dalam hal ini, situasi pada masa pandemi Covid-19 menjadi studi kasus yang digunakan oleh peneliti di Bank Mega Syariah.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi teknik  observasi,  teknik  wawancara  dan  teknik  studi  dokumentasi.  Dalam melakukan  observasi,  peneliti  mendatangi  Bank  Mega  Syariah  secara  langsung untuk  mencari  tahu  mengenai  profil  bank,  dan  mengamati  implementasi  akad qardh,  serta  untuk  memperoleh  data-data  primer  dan  data-data  sekunder.  Data primer yang berhasil diperoleh merupakan profil Bank Mega Syariah, mekanisme implementasi  akad  qardh,  dan  dampak  terjadinya  pandemi  Covid-19,  sedangkan data skunder yang didapatkan yaitu brosur produk terkait,  laporan tahunan Bank Mega  Syariah,  dan  informasi  halaman  website  yang  disediakan  yaitu: https://www.megasyariah.co.id/.  Teknik  wawancara  dilakukan  peneliti  dengan
7 Dicky Prayudha, Wawancara Oleh Peneliti, 15 Desember 2021, Wawancara 2, Transkrip.
pihak-pihak  terkait  yang  bertanggung  jawab  di  Bank  Mega  Syariah  Cabang  Palu. Peneliti  melakukan  wawancara  dengan  pihak  HSE,  RFO,  CS  dan  seorang  nasabah untuk  mendapatkan  kredibilitas  informasi.  Terkait  teknik  dokumentasi,  peneliti menggunakan  data  verbal  seperti  foto  dan  dokumen  pendukung  seperti:  Fatwa DSN-MUI, kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia. 8
Dalam  menganalis,  peneliti  menggunakan  teori  teknik  analisis  data  dari Mles serta Huberman, yakni menyajikan data, mereduksi data, dan menyimpulkan data,  serta  menyajikan  data  dalam bentuk  penelitian  kualitatif  dengan  teks  yang bersifat  naratif. 9 Teknik  ini  dilakukan  dengan  berpengangan  pada  regulasi pemerintah  dan  prinsip  hukum  ekonomi  syariah  mengenai  akad  qardh.  Peneliti juga menguji keabsahan data yang ada menggunakan metode triangulasi.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Akad Qardh di Bank Mega Syariah Cabang Palu
Bank  Mega  Syariah  telah  ada  di  Kota  Palu  sejak  tahun  2009.  Fokus  utama Bank Mega Syariah Cabang Palu pada mulanya menyasar segmentasi mikro. Tapi, di tahun 2016, Bank Mega Syariah Cabang Palu memutuskan untuk merubah fokus tujuan  dan  mengganti  pola  pasarnya.  Segmentasi  yang  tadinya  menyasar  pasar mikro kini bertransformasi dengan menargetkan masyarakat umum pada layanan keuangan  perbankan  berbasis  syariah  secara  penuh  seperti  yang  dikenal  hingga hari ini. 10
Sebagai  lembaga  keuangan  yang  beroperasi  secara  syariah  tentunya memiliki  produk  keuangan  yang  khas  salah  satunya  akad qardh .  Akad  dalam pandangan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  merupakan  persetujuan antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  perbuatan
8 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D , (Bandung: Alfabeta, 2014). 9.
9 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D , (Bandung: Alfabeta, 2014). 8.
10 Observasi Yang Dilakukan Oleh Peneliti.
hukum  tertentu. 4 Sedangkan qardh menurut  Bank  Indonesia  merupakan  akad pinjaman yang tidak disertai imbalan dan pihak debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan  pokok  dana  secara  sekaligus  atau  cicilan  dalam  jangka  waktu tertentu. 9 Produk  keuangan qardh umumnya  dijumpai  dalam  satu  paket  dengan akad pembiayaan lain untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi.
Oleh  karena  hal  itu,  tentunya  perlu  ada  ketentuan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah.  Regulasi  akad qardh terdapat  dalam  Pasal  1  (satu)  angka  3  (tiga) Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9/19/PBI/2007  mengenai  pelaksanaan  prinsip syariah  dalam  penghimpunan,  penyaluran,  serta  pelayanan  jasa  bank  syariah. 21 Regulasi  mengenai  pinjaman qardh juga  diatur  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  No.  19/DSN-MUI/IV/2001  dan  ketentuan  lain  juga  terdapat  dalam Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  tentang  penyelenggaraan  usaha  pembiayaan syariah. 23 Akad qardh yang  diaplikasikan  dalam  produk  keuangan  di  Bank  Mega Syariah Cabang Palu adalah sebagai berikut:

## a. Jasa Take Over Utang
Jasa take over utang  merupakan  produk  layanan  pembiayaan  yang  ada  di Bank  Mega  Syariah  dimana  nasabah  telah  melakukan  perjanjian  kesepakatan dengan bank lain dalam tenor khusus dengan skema tertentu. Kemudian, nasabah tersebut  mengambil  pinjaman  baru  yang  serupa  di  Bank  Mega  Syariah  untuk melunasi utang yang ada pada bank yang menjadi tempat kesepakatan awal terjadi. Hal ini biasa berlangsung sebab adanya selisih perbedaan margin yang ditetapkan pada kedua bank. Sistem syariah juga menjadi alasan pertimbangan nasabah dalam melakukan  transaksi  jenis  ini.  Sebelum  menyetujui  permohonan  dari  nasabah, Bank  Mega  Syariah  tentunya  akan  melakukan  analisa  pada  kemampuan  bayar
11 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , (Jakarta: Kencana, 2017), 16.
12 Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9/19/PBI/2007  Tentang  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah Dalam Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007.
14 Otoritas  Jasa  Keuangan, Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.31/POJK.05/2014  Tahun  2014 , http://www.ojk.go.id (6 Juni 2021), 5.
nasabah  dan  juga  melihat  pada  agunan  yang  menjadi  jaminannya.  Perhitungan ujrah nantinya disesuaikan dengan plafon pinjaman. Mengenai persyaratannya itu sama dengan mengajukan kredit secara umum. 15
Dalam  melakukan  jasa take  over utang,  pernyataan  dan  bukti  perjanjian antara  nasabah  dengan  bank  lain  juga  harus  ikut  dilampirkan.  Adapun  detail ketentuan-ketentuan mengenai jasa take over utang yang diterapkan di Bank Mega Syariah Cabang Palu adalah sebagai berikut:
1) Bank memberi pinjaman dana kepada nasabah yang berutang sejumlah nilai yang  belum  terbayar  atau  sebagian  dari  nilai  utang  yang  masih  tersisa. Pinjaman  dana  yang  diberikan  bermaksud  untuk  menyelesaikan  dan menutup utang milik nasabah yang ada di bank lain;
2) Dalam  kontrak  kesepakatan  terlampir:  besaran  dana  yang  diberikan  oleh bank,  jangka  waktu  pembiayaan,  syarat  realisasi  pembiayaan,  kewajiban nasabah,  hak  bank,  peristiwa  cidera  janji  beserta  akibatnya,  dan penyelesaiaan perselisihan;
3) Setelah utang nasabah yang ada di bank lain telah lunas, maka nasabah akan menyerahterimakan hak miliknya kepada Bank Mega Syariah Cabang Palu;
4) Bank akan menetapkan biaya ujrah atau margin pada transaksi pembiayaan take over yang dilakukan oleh nasabah;
5) Nasabah  membayar  pinjaman  dana  sesuai  dengan  besaran  jumlah  yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk melunasi utang milik nasabah;
6) Nasabah membayar sesuai dengan tempo waktu yang telah disepakati;
7) Biaya-biaya terkait yang timbul akibat penggunaan jasa take over utang juga akan dibebankan kepada nasabah.
8) Setelah  nasabah  melunasi  semua  kewajibannya,  maka  Bank  Mega  Syariah Cabang Palu akan mengembalikan jaminan milik nasabah yang sebelumnya telah diserahterimakan atau dititip ke pihak bank.
15 Fathirah, Wawancara Oleh Peneliti, 18 November 2021, Wawancara 1, Transkrip.
b. Pembiayaan Urusan Haji
Pembiayaan  urusan  haji  dilakukan  antara  nasabah  dengan  Bank  Mega Syariah  dimana  nasabah  dipersyaratkan  untuk  membuka  tabungan  haji  di  Bank Mega  Syariah  agar  langsung  mendapatkan  porsi  haji.  Tabungan  haji  merupakan tabungan  yang  ditujukan  untuk  nasabah  yang  akan  menjalankan  aktivitas perjalanan  ibadah  haji  ke  tanah  suci.  Tapi,  untuk  mendapatkan  porsi keberangkatan  haji  di  Kementerian  Agama,  seorang  nasabah  calon  jamaah  haji sudah  harus  memiliki  jumlah  dana  sebesar  Rp  25.000.000,00.  Persyaratan  itu sayangnya tidak semua dapat dipenuhi oleh nasabah. Dengan kata lain, ada kondisi dimana calon jamaah haji tidak mempunyai dana tunai dalam jumlah tersebut. 16
Bank Mega Syariah Cabang Palu menyediakan fasilitas pembiayaan urusan haji dengan bermitra bersama Pegadaian Syariah. Untuk mendapatkan  porsi haji, seorang nasabah calon jamaah haji harus memiliki dana sebesar Rp. 25.000.000,00. Mereka  yang  belum  memiliki  sejumlah  tersebut,  umumnya  akan  mengambil pembiayaan  urusan  haji  untuk  menalangi  besaran  dana  yang  belum  tercukupi. Dalam  hal  ini  nasabah  berurusan  langsung  dengan  Pegadaian  Syariah.  Setelah nasabah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada, maka dana pembiayaan urusan  haji  dapat  dicairkan.  Dalam  hal  ini,  pihak  pegadaian  yang  langsung menyerahkan dana kepada pihak bank, sebab Bank Mega Syariah tidak menerima pembiayaan  urusan  haji  dalam  bentuk  angsuran.  Pegadaian  Syariah  hanya mendapatkan  posisi  sebagai  sebuah  instansi  yang  menangani  pembiayaan  haji milik nasabah, dan untuk pembukaan porsi haji hanya dapat dilakukan oleh pihak perbankan. Sistem seperti ini bisa menguntungkan untuk masing-masing pihak. 17

## 2. Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Pada Produk Qardh
a. Prinsip Keadilan
Demi  mewujudkan  prinsip  keadilan,  adanya  landasan  yuridis  yang mengatur  mengenai  ketentuan  akad qardh yakni:  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional
16 Surat  Edaran  Revisi  Kebijakan  Pembiayaan  Fasilitas  PDTH  Bank  Mega  Syariah,  Nomor: SE/18/DIRBMS/11.
17 Erni, Wawancara Oleh Peneliti, 18 November 2021, Wawancara 1, Transkrip.
No.  19/DSN-MUI/IV/2001  dan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9/19/PBI/2007. Aturan  hukum  tersebut  mengatur  praktik  penerapan qardh dalam  produk keuangan secara umum. Dalam praktiknya peneliti menemukan bahwa Bank Mega Syariah  Cabang  Palu  menerapkan  produk qardh dengan  akad mu’awadhah . Maksudnya,  praktik  transaksi qardh yang  dilakukan  itu  terikat  dengan  akad  lain yang  saling  berkesinambungan.  Akad-akad  tersebut  diantaranya  adalah:  akad hawalah , rahn dan ijarah ( ujrah ).
Kebijakan  akad qardh jenis mu’awadhah dilandasi  dari  penjelasan  Otoritas Jasa Keuangan mengenai qardh yang hadir sebagai pelengkap transaksi lain dengan menggunakan  akad mu’awadhah dalam  produk  yang  bertujuan  komersial. Penggunaan  dana  pihak  ketiga  hanya  diperuntukkan  untuk  produk rahn emas, pembiayaan  urusan  haji,  pengalihan  utang,  dan  anjak  piutang. 18 Dewan  Syariah Nasional  juga  mendukung  pernyataan  tersebut  dengan  adanya  kebijakan  terkait pada  Fatwa  No.  79/DSN-MUI/2011  yang  menjelaskan  Akad qardh yang  dilakukan dengan akad-akad mu’awadhah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. 19
Konsep tersebut menerapkan akad qardh ke dalam produk multi akad atau hybrid contract dengan mengikat pembiayaan antara bank dengan nasabah. Peneliti memandang  Bank  Mega  Syariah  Cabang  Palu  mengadakan  hukum  perjanjian dengan  memberi  kekuatan  hak  pada  satu  pihak  untuk  mendapatkan  prestasi sekaligus  mengikat  pihak  lain  dalam  memberikan  prestasi.  Hal  ini  sesuai  dengan definisi  perjanjian  pada  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. 20 Kontrak dinyatakan sah apabila terdapat kesepakatan dan sebab halal sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 21
18 Otoritas Jasa Keuangan, Bagian VI Akad Pinjaman Qardh, 67.
19 DSN-MUI, Himpunan Fatwa Perbankan Syariah , (Jakarta: Emir, 2019), 529.
20 R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Perjanjian , (Bandung: Mandar Maju 2000), 52.
21 Suharnoko, Hukum  Perjanjian,  Teori  dan  Analisa  Kasus ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media 2007), 1.
b. Prinsip Bermuamalah Dalam Urusan Dunia
Berdasarkan  dasar  prinsip  hukum  ekonomi  secara  umum,  akad qardh diaplikasikan dalam produk keuangan demi memenuhi kebutuhan masyarakat saat bermuamalah  dalam  urusan  dunia.  Transaksi  dengan  menggunakan  akad qardh terjadi apabila kedua belah pihak, yakni nasabah dan Bank Mega Syariah sepakat untuk melakukan persetujuan bersama. Dalam menjalankan prinsip bermuamalah yang baik, Bank Mega Syariah Cabang Palu menerapkan produk layanan keuangan dan jasa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh  masyarakat dengan tetap mengacu pada  aturan  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.
c. Prinsip Kebaikan ( Al-Ihsan )
Prinsip  kebaikan  dalam  hukum  ekonomi  syariah  memiliki  tujuan  untuk memberikan pemanfaatan yang lebih kepada orang lain. Hal ini tercermin dalam produk keuangan qardh yang ada di Bank Mega Syariah.
1) Jasa Take Over Utang
Menurut  Pasal  19  Undang-Undang  No.  21  tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah, jasa take over utang merupakan pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang bersedia menanggung dan membayarkan utang tersebut. 22 Pernyataan  yang  sama  juga  terlampir  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 9/19/PBI/2007  dan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  12/DSN-MUI/IV/2002. Dalam prakteknya, Bank Mega Syariah Cabang Palu tak hanya terbuka melakukan take over nasabah dengan Bank Konvensional, tapi juga antar sesama Bank Syariah lainnya.
2) Pembiayaan Urusan Haji
Menurut  Dewan  Syariah  Nasional  dalam  Fatwa  No.  29/DSN-MUI/VI/2002, dana  talangan  haji  dalam  pembiayaan  urusan  haji  merupakan  proses  pengajuan haji  bagi  nasabah  yang  belum  memiliki  dana  yang  cukup,  sehingga  mendapat
22 Syarif  Hidayatullah, Dasar-Dasar  Fikih  Muamalat  (Hukum  Ekonomi  Syariah)  Dan  Aplikasinya Pada  Produk-Produk  Bank  Syariah ,  dengan  kata  pengantar  oleh  Hasanudin,  ed.  Abdul  Wahab  Abd. Muhaimin, (Jakarta: Gaung Persada 2021), 141.
talangan dari lembaga keuangan syariah. 23 Tapi, setelah turun di lapangan, peneliti menemukan fakta dan kebijakan dari Bank Mega Syariah Cabang Palu. Sebelumnya pihak bank menjalankan proses pembiayaan urusan haji berdasarkan Fatwa Dewan Syariah  Nasional  No.  29/DSN-MUI/VI/2002.  Sekarang  Bank  Mega  Syariah  Cabang Palu  menjalankan  pembiayaan  urusan  haji  dengan  bermitra  bersama  Pegadaian Syariah. Nasabah yang datang ke Bank Mega Syariah akan diarahkan menuju lokasi mitra  untuk  melakukan  menyelesaikan  kesepakatannya  di  sana.  Apabila  telah mendapat  persetujuan  dari  Pegadaian  Syariah,  maka  Bank  Mega  Syariah  akan langsung membukakan rekening tabungan haji milik nasabah yang  menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan urusan haji dan porsi haji.
d. Prinsip Adat Kebiasaan Dijadikan Hukum
Dalam  menjalankan  layanan  keuangan  berbasis  islami,  prinsip  hukum ekonomi syariah memandang perlunya suatu adat kebiasaan yang dapat dijadikan pertimbangan  hukum.  Hal  ini  bermaksud  untuk  memberikan  kekuatan  dan perlindungan hukum pada masing-masing pihak ketika bermuamalah. Berdasarkan Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  12/DSN-MUI/IV/2002,  bentuk  alternatif pelaksanaan jasa take over utang yang berlaku di Bank Mega Syariah yaitu: 24

## ALTERNATIF III
1) Untuk  memperoleh  aset  secara  penuh,  nasabah  melakukan  akad ijarah dengan LKS sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2002;
2) LKS  dapat  membantu  menalangi  kewajiban  nasabah  dengan  prinsip  dari akad qardh sesuai Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001;
3) Penggunaan  akad ijarah sebagaimana  dimaksud  pasal  1  (satu)  tidak  boleh dipersyaratkan dan harus terpisah dengan pemberian talangan qardh .
4) Besar  imbalan ijarah tidak  boleh  didasarkan  pada  besaran  dana  talangan qardh .
23 DSN-MUI, Himpunan Fatwa Perbankan Syariah , (Jakarta: Emir, 2019), 218-219.
24 DSN-MUI, Himpunan Fatwa Perbankan Syariah , (Jakarta: Emir, 2019), 229-231.
Kemudian, jika melihat dari penerapan pembiayaan urusan haji Bank Mega Syariah Cabang Palu yang bermitra dengan Pegadaian Syariah, maka kontekstual hukum  yang  terkait  yakni:  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  25/DSN- MUI/III/2002  tentang rahn ,  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  26/DSN- MUI/III/2002  tentang rahn emas,  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  68/DSN- MUI/III/2002 tentang rahn tasjily , dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 92/DSN- MUI/III/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn .
e. Prinsip Pertanggungjawaban ( Al- Mas’uliyah )
Terkait  jasa take over utang,  peneliti  melakukan  analisis  dengan berpegangan pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPBS/2008. Ketentuan yang ada dalam kebijakan tersebut antara lain:
1) Bank  bertindak  sebagai  pihak  yang  menerima  pengalihan  utang  nasabah. Dalam hal ini, Bank Mega Syariah yang berperan sebagai penerima;
2) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik pemberian jasa take over utang kepada nasabah, termasuk hak dan kewajibannya. Dalam hal  ini,  peneliti  melihat  bahwa  Bank  Mega  Syariah  Cabang  Palu  hanya menjelaskan  detailnya  secara  umum  dan  melampirkan  sisanya  di  dalam kontrak perjanjian;
3) Bank  wajib  melakukan  analisis  mendalam  pada  jasa take over yang dimohonkan oleh nasabah. Dalam hal ini, peneliti memandang bahwa Bank Mega Syariah Cabang Palu cukup tanggap. BI checking merupakan salah satu metode yang paling diandalkan oleh pihak bank;
4) Bank  dan  nasabah  wajib  menuangkan  kesepakatan  dalam  bentuk  tertulis dengan menjelaskan akad pengalihan secara jelas atas dasar hawalah . Dalam hal  ini,  peneliti  melihat  bahwa  Bank  Mega  Syariah  Cabang  Palu  taat mematuhi  aturan  yang  ada  dengan  merujuk  pada  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional No. 12/DSN-MUI/IV/2002, pada jenis alternatif ketiga;
5) Nilai pengalihan utang harus sebesar nilai nominal. Dalam hal ini, peneliti melihat  bahwa  Bank  Mega  Syariah  Cabang  Palu  mempersyaratkan  bahwa nilai pengalihan utang harus lebih kecil dari nilai nominal;
6) Bank  menyediakan  dana  talangan qardh sebesar  nilai  pengalihan  utang. Dalam hal ini, peneliti memandang bahwa Bank Mega Syariah Cabang Palu telah  menjalaninya  sesuai  dengan  Fatwa  DSN-MUI  No.  19/DSN- MUI/IV/2001 tentang qardh ;
7) Bank dapat meminta imbalan ujrah atau fee dalam batas yang wajar. Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa Bank Mega Syariah Cabang Palu mengambil imbalan ujrah atau keuntungan menggunakan dua jenis pendekatan, yakni tenor pembiayaan dan besaran nilai pembiayaan;
8) Bank dapat mengenakan biaya administrasi dalam batas yang wajar. Dalam hal ini, peneliti melihat Bank Mega Syariah Cabang Palu mengenakan biaya administrasi dengan mengikut pada konsep multi akad.
Selanjutnya, peneliti juga melakukan analisis pada produk keuangan qardh mengenai layanan pembiayaan urusan haji dengan menyesuaikan pada ketetapan- ketetapan yang ada, yaitu:
1) Besaran Nilai dan Jangka Waktu
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 92/DSN-MUI/III/2014 pada poin ketentuan  utang,  Pasal  2  (dua)  menyatakan  bahwa  utang  harus  jelas  besaran nilainya. Pegadaian Syariah memberikan talangan pembiayaan urusan haji dengan jumlah  minimal  Rp.  1.900.000,00  dan  maksimal  sebesar  Rp.  25.000.000,00  dengan jangka waktu yakni 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Maka ketentuan pasal 2 (dua) yang ada dalam aturan telah terpenuhi.
2) Biaya-Biaya
Berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  diterangkan  bahwa  Lembaga keuangan  syariah  atau  yang  di  sini  adalah  Pegadaian  Syariah  hanya  mengambil keuntungan dari biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan biaya taksiran. Akad yang digunakan untuk talangan adalah akad qardh dan keuntungan diperoleh dari akad ijarah . Pegadaian Syariah juga menggunakan sistem transparansi pada biaya- biaya yang ada dan nasabah bisa melakukan analisa keuangan dengan lebih baik.

## 3) Jaminan Pelunasan
Emas  yang  digadai  di  Pegadaian  Syariah  merupakan  jaminan  pelunasan untuk  mengikat  para  nasabah.  Sebenarnya  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional No.  92/DSN-MUI/III/2014  diterankan  bahwa  dalam  prinsip  akad  yang amanah , tidak  dianjurkan  adanya  penahanan  barang  jaminan.  Tapi,  Pegadaian  Syariah menerapkan  sistem  penyimpanan  untuk  menjaga  integritas  dari  nasabah  itu sendiri.
4) Cidera Janji dan Penyelesaiannya
Pegadaian  Syariah  menetapkan  bahwa  jika  dalam  waktu  selama  3  (tiga) bulan  berturut-turut  nasabah  tidak  membayarkan  angsuran,  maka  Pegadaian Syariah akan menjual barang jaminan, lalu membatalkan porsi haji nasabah. Hal ini dilakukan  jika  nasabah  sudah  diperingati,  tapi  tetap  tidak  menunaikan kewajibannya.  Tapi,  jika  nasabah  ingin  membatalkan  kesepakatannya,  maka Pegadaian  Syariah  akan  memulangkan  jaminanya  dengan  disertai  pokok  cicilan dan juga membatalkan porsi haji milik nasabah.
f. Prinsip Kecukupan ( Al-Kifayah )
Prinsip kecukupan dalam hukum ekonomi syariah tercermin dalam tujuan pokok  untuk  mencukupi  kebutuhan  masyarakat.  Berdasarkan  prinsip  ini,  maka lembaga  keuangan  menyediakan  produk  dan  layanan  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat salah satunya yakni produk qardh . akad qardh terbagi menjadi dua jenis yaitu akad qardh atau qardhul hasan dan akad qardh mu’awadhah .
Produk qardh yang  diimplementasikan  dalam  mitra  Bank  Mega  Syariah adalah pembiayaan urusan haji atau yang dikenal dengan istilah produk arrum haji merupakan  jenis  dari  implementasi  akad qardh mu’awadhah .  Pembiayaan  urusan haji atau arrum haji merupakan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah,  prosesnya  mudah  dan  aman  dengan  menggunakan  sistem  gadai  emas. 25 Dalam  pandangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal  1150  menyatakan bahwa gadai merupakan hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu benda  yang  bergerak,  yang  diserahkan  pada  orang  lain  dan  memberi  kekuasaan
25 Pegadaiaan Syariah, Arrum Haji , https://pegadaiansyariah.co.id/ (23 November 2021).
pada orang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut terlebih dahulu dengan  pengecualian  biaya  untuk  lelang,  biaya  yang  dikeluarkan  untuk menyelamatkan, dan biaya-biaya lain yang harus didahulukan. 26
g. Prinsip Pengakuan Hak ( Wasathiyah )
Prinsip  pengakuan  hak  dalam  hukum  ekonomi  syariah  memiliki  batas tertentu.  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  menekankan  penggunaan  akad qardh hanyalah  sebagai  pinjaman  dana  tanpa  syarat.  Jadi,  sekalipun  akad qardh bergabung dalam konsep multi akad, implementasinya tetaplah harus murni.
Nasabah  yang  menggunakan  produk  ini  dikenakan  konsep  multi  akad. Utang  nasabah  yang  ada  di  bank  lain  dialihkan  ke  Bank  Mega  Syariah menggunakan  akad hawalah ,  kemudian  akan  memberikan  pinjaman qardh untuk membayar  utang  nasabah  di  bank  lain  tersebut.  Setelah  nasabah  melunasi utangnya sesuai dengan ketentuan, maka Bank Mega Syariah akan memulangkan aset  milik  nasabah  yang  dijaminkan  sebelumnya.  Tetapi,  jika  nasabah  tidak melunasi pembiayaan sesuai dengan kesepakatan, dan juga telah ditinjau dengan sistem rekturisasi tidak berhasil, maka bank dapat melakukan pelelangan pada aset milik nasabah.
Prinsip  pengakuan  hak  dalam  produk  keuangan qardh pembiayaan  urusan haji  diterapkan  dalam  jaminan  pelunasan  yang  digunakan  untuk  mengikat  para nasabah.  Hak  kepemilikan  emas  yang  digadaikan  tetap  tercatat  sebagai  milik nasabah.  Ketentuan  yang  ada  mengatur  bahwa  jika  dalam  waktu  selama  3  (tiga) bulan  berturut-turut  nasabah  tidak  membayarkan  angsuran,  maka  mitra  Bank Mega Syariah akan menjual barang jaminan, lalu membatalkan porsi haji nasabah. Hal  ini  dilakukan  jika  nasabah  telah  diperingati  tapi  tetap  tidak  menunaikan kewajibannya.  Tapi,  jika  nasabah  ingin  membatalkan  kesepakatannya  di  awal, maka  mitra  Bank  Mega  Syariah  akan  memulangkan  jaminanya  dengan  disertai pokok  cicilan  dan  juga  membatalkan  porsi  haji  milik  nasabah  di  Bank  Mega Syariah.
26 Legal Smart Channel, Konsultasi Hukum , https://lsc.bphn.go.id/ (20 Desember 2021).
h. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran
Prinsip kejujuran dan kebenaran dalam hukum ekonomi syariah dipandang sebagai cerminan sebuah sikap. Prinsip ini merupakan intisari dalam implementasi akad qardh , sebab prinsip kejujuran dan kebenaran mengutamakan transaksi yang jelas  dan pasti. Landasan  yuridis  akad qardh diatur  oleh  Dewan  Syariah  Nasional, Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Bank  Indonesia.  Peneliti  melihat  bahwa  Bank  Mega Syariah  Cabang  Palu  menjalankan  produk  jasa take  over utang  menggunakan kombinasi akad hawalah , qardh , dan ijarah . Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum alternatif ketiga yang terlampir dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 12/DSN- MUI/IV/2002.  Tapi,  dalam  pengenaan  imbalan ujrah atau fee ,  peneliti  melihat bahwa Bank Mega Syariah Cabang Palu mengambil ujrah atau keuntungan dengan didasari  pada  waktu  pembiayaan  dan  jumlah  pembiayaan.  Hal  ini  secara  tak langsung  mencederai  implementasi  prinsip  kejujuran  dan  kebenaran  dari  akad qardh .  Pengambilan  keuntungan  seharusnya  didasarkan  pada  nilai  dari  jaminan nasabah dan bukan dari jumlah pembiayaan qardh yang diberikan oleh bank.
3. Implementasi Kebijakan Pandemi Covid-19 di Bank Mega Syariah
Pandemi Covid-19 memberi dampak pada perkembangan pembiayaan Bank Mega Syariah. Berikut adalah data laporan keuangan dan performa pinjaman qardh di Bank Mega Syariah:
Tabel. 1 Laporan Posisi Aset Qardh Bank Mega Syariah (Disajikan Dalam Rupiah) 2017 2018 2019 2020 24.197.116 15.990.701 10.120.489 8.006.885
Sumber: Laporan Tahunan Bank Mega Syariah

## Tabel. 2
Rasio Pinjaman Qardh Bermasalah Bank Mega Syariah (Disajikan Dalam Rupiah) 2017 2018 2019 2020 4,81% 7,15% 10,98% 9,72%
Sumber: Laporan Tahunan Bank Mega Syariah
Berdasarkan  data  tabel  di  atas,  terlihat bahwa  penggunaan qardh sebelum masa pandemi cukup signifikan besaran nilainya. Tetapi, setiap tahun aktivitasnya justru  mengalami  penurunan.  Rasio  pinjaman qardh bermasalah  cukup  fluktuatif dan  terbilang  tinggi.  Manajemen  Bank  berpendapat  bahwa  nilai  penyisihan kerugian  masih  cukup  untuk  menutup  kerugian,  sebab  tidak  tertagihnya penggunaan  pinjaman qardh .  Kebijakan ini  juga  telah  memenuhi  ketentuan  Bank Indonesia.  Tapi,  menurut  peneliti  rasio  persentase qardh bermasalah  tetaplah tinggi  terutama  jika  dibandingakan  dengan  laporan  statistik  perbankan  syariah yang  dikeluarkan  OJK  dimana  performa qardh terbilang  stabil  bahkan  di  masa pandemi.
Namun,  terlepas  pernyataan  pihak  bank,  pemerintah  telah  mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  2  (dua)  Tahun  2020  yang  berisi  anjuran  kepada  lembaga keuangan  untuk  memberikan  kelapangan  kepada  nasabah.  Efek  yang  timbul  dari regulasi tersebut membuat pemerintah memberikan kuasa kepada Bank Indonesia dalam  menyalurkan  pinjaman  atau  pembiayaan  likuiditas  jangka  pendek  kepada instansi  perbankan.  Otoritas  Jasa  Keuangan  juga  mengeluarkan  kebijakan  No. 11/POJK.03/2020 mengenai stimulus perekonomian nasional sebagai respon akibat adanya pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut diimplementasikan oleh Bank Mega Syariah  dengan  memperketat  penyaluran  pembiayaan  baru  dan  berusaha  untuk mengontrol  pembiayaan  yang  tengah  berlangsung.  Nasabah  yang  terdampak pandemi  juga  mendapat  keringanan  dari  bank  berupa  restrukturisasi  seperti penundaan tenor pengembalian dana atau memberikan penurunan biaya ujrah dan bagi  hasil.  Menurut  peneliti,  sistem  restrukturisasi  di  Bank  Mega  Syariah  Cabang Palu telah dijalankan sejak bencana alam pada tahun 2018 didasari atas pernyataan resmi  dari  pemerintah  atau  adanya  himbauan  dari  Bank  Mega  Syariah  yang berpusat di Jakarta. Respon tersebut sebenarnya terbilang cukup lamban.
Selanjutnya,  terdapat  juga  kebijakan  lain  mengenai  lembaga  perbankan dalam  SP26/DHMS/OJK/IV/2020.  Peneliti  melihat  penerapannya  secara  langsung di  Bank  Mega  Syariah  Cabang  Palu  dengan  baik.  Terdapat  jarak  diantara  kursi antrian  dan  adanya  batas  loket  pelayanan,  sehingga  antara  nasabah  dengan
customer  services dan teller tidak  bersentuhan  secara  langsung.  Bank  juga menyediakan  tempat  mencuci  tangan,  lengkap  dengan  sabun  yang  tersedia. Security juga  melakukan  pengecekan  suhu  tubuh  pada  setiap  orang  yang  datang. Bank  Mega  Syariah  Cabang  Palu  telah  membatasi  dan  mengurangi  layanan  tatap muka  secara  langsung,  bahkan  menerapkan  sistem shift pada  karyawannya  serta memaksimalkan penggunaan teknologi melalui aplikasi bank, yakni M-Syariah.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  pembahasan  sebelumnya,  maka  dapat ditarik kesimpulan yakni, prinsip hukum ekonomi syariah mewujudkan akad qardh dalam produk multi akad yang digunakan bersamaan akad hawalah , akad rahn dan akad ijarah ( ujrah ) sesuai dengan regulasi OJK Bagian VI akad qardh dan Fatwa DSN- MUI No. 79/DSN-MUI/2011. Produk qardh diterapkan dalam bentuk: jasa take over utang dan pembiayaan urusan haji. Produk qardh multi akad terwujud dari prinsip hukum  ekonomi  syariah  dalam  bermuamalah  pada  urusan  dunia,  sehingga kebiasaan  tersebut  dijadikan  pertimbangan  hukum.  Prinsip  pertanggungjawaban, pengakuan hak, keadilan dan tidak boleh merugikan juga dipertegas dengan baik dalam kontrak kesepakatan. Setiap produk keuangan qardh di Bank Mega Syariah Cabang  Palu  telah  didasari  pada  prinsip  persetujuan  dan  kerelaan  kedua  belah pihak,  sehingga  tidak  adanya  sistem  saling  paksa.  Sebagai  tambahan,  sebaiknya pihak  bank  juga  menerapkan  akad qardh yang  murni  dan  tidak  tergabung  dalam konsep  multi  akad;  sebagaimana  Fatwa  DSN-MUI  No.  19/DSN-MUI/IV/2001. Peneliti  juga  berharap  pihak  bank  untuk  lebih  dapat  memahami  konsep kontekstual  akad qardh dan  mengikuti  setiap  aturan  dari  produk  keuangan  yang ada,  sehingga  dapat  memberikan  penjelasan  yang  lebih  detail  khususnya  pada nasabah,  dengan  menunjukkan  ciri  khas  penggunaan  sistem  syariah  dibanding sistem konvensional.
Dampak  implementasi  kebijakan  di  masa  pandemi  ternyata  menghambat pembiayaan Bank Mega Syariah Cabang Palu. Hal ini ditandai dengan penurunan aktivitas qardh dalam  catatan  laporan  keuangan  dan  tingginya  angka  pembiyaan
bermasalah  pada  produk qardh .  Situasi  pembiayaan  pada  produk  keuangan qardh sebelum  dan  masa  pandemi  tidak  mengalami  banyak  perubahan.  Pasalnya,  bank telah  mengalami  tekanan  akibat  bencana  alam  di  tahun  2018  dan  saat  proses pemulihan, pandemi Covid-19 kembali menekan kinerja Bank Mega Syariah Cabang Palu.  Kebijakan  masa  pandemi  No.  11/POJK.03/2021,  dan  No.  18/POJK.03/2021, serta SP/DHMS/OJK/IV/2020 telah diterapkan oleh pihak bank, seperti: mengikuti protokol  kesehatan,  menerapkan  ketentuan  rekturisasi  dan  memaksimalkan penggunaan aplikasi perbankan, yakni M-Syariah.

## REFERENSI
Bank Mega Syariah. (2020). Laporan Tahunan: Reaching New Heights .
Dipoyanti  Melani  Pratiwi,  Muhammad  Iqbal  Fasa,  Suharto.  (2022).  “Pengaruh Implementasi  POJK  NO.11/POJK.03/2020  Terhadap  Non  Performing Financing  (NPF)  Di  Bank  Syariah  Mandiri”. Jihbiz:  Global  Journal  Of  Islamic Banking And Finance , 4 (1), 36. http://dx.doi.org/10.22373/jihbiz.v4i1.12430
DSN-MUI. (2019). Himpunan Fatwa Perbankan Syariah . Jakarta: Emir.
Hidayatullah, Syarif. (2021). Dasar-Dasar Fikih Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah) Dan Aplikasinya  Pada  Produk-Produk  Bank  Syariah .  (Kata  pengantar  oleh.; Hasanudin, ed.; Abdul Wahab Abd. Muhaimin.). Jakarta: Gaung Persada.
Legal Smart Channel. Konsultasi Hukum . https://lsc.bphn.go.id/ 20 Desember 2021.
Otoritas Jasa Keuangan. Bagian VI Akad Pinjaman Qardh.
Otoritas  Jasa  Keuangan. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.31/POJK.05/2014  Tahun 2014 . http://www.ojk.go.id 6 Juni 2021.
Pegadaiaan  Syariah. Arrum  Haji .  https://pegadaiansyariah.co.id/  23  November 2021.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9/19/PBI/2007  Tentang  Pelaksanaan  Prinsip Syariah  Dalam  Penghimpunan  Dan  Penyaluran  Dana  Serta  Pelayanan  Jasa Bank Syariah.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007.
Prodjodikoro, R. Wirjono. (2000) Azas-azas Perjanjian . Bandung: Mandar Maju.
Pusat  Pengkajian  Hukum  Islam  dan  Masyarakat  Madani.  (2017). Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah . Jakarta: Kencana.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabeta.
Suharnoko.  (2007). Hukum  Perjanjian,  Teori  dan  Analisa  Kasus .  Jakarta:  Kencana
Prenada Media.
Sukma, Febri Annisa. et al., (2019). “Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada  Perbankan  Syariah  Dan  Manfaatnya”. Jurnal  Amwaluna  Ekonomi  dan Keuangan Syariah 3 (2), 149. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296
Surat  Edaran  Revisi  Kebijakan  Pembiayaan  Fasilitas  PDTH  Bank  Mega  Syariah, Nomor: SE/18/DIRBMS/11.
Ubaidillah  Muhammad,  dan  Rizqon  Halal  Syah  Aji.  (2020).  “ Tinjauan  Atas Implementasi  Perpanjangan  Masa  Angsuran  Untuk  Pembiayaan  Di  Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid- 19.” 6(1), 2. https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.159