PENGARUH  KESEHATAN,  TINGKAT  PENDIDIKAN, DAN  UPAH  MINIMUM  TERHADAP  KEMISKINAN PADA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019-2020
1 Nurlaila Maysaroh Chairunnisa
2 Yuha Nadhirah Qintharah 1,2 Universitas  Islam  45  Bekasi,  Jalan  Cut  Mutia  No.83,  Kota Bekasi, Jawa Barat
Surel : yuha.nadhirah@gmail.com
Abstrak.  Pengaruh  Kesehatan,  Tingkat  Pendidikan,  Dan  Upah  Minimum Terhadap Kemiskinan Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020. Penelitian ini  bertujuan untuk  menguji  pengaruh  kesehatan,  tingkat  pendidikan,  dan  upah minimum  terhadap  kemiskinan.  Sampel  pada  penelitian  ini  adalah  kota  dan kabupaten  Provinsi  Jawa  Barat  pada  tahun  2019-2020.  Analisis  data  pada penelitian ini menggunakan regresi berganda.  Penelitian ini menemukan bahwa kesehatan  tidak  berpengaruh  terhadap  kemiskinan,  pendidikan  berpengaruh negatif  signifikan  terhadap  kemiskinan,  dan  upah  minimum  kota/  kabupaten tidak  berpengaruh  terhadap  kemiskinan.  Sebesar  apapun  UM  kota/  kabupaten yang  diatur  oleh  pemerintah  baik  kota  ataupun  kabupaten,  jika  sumber  daya manusia  pada  daerah  tersebut  tidak  memiliki skill atau  pendidikan  yang  sesuai dengan  yang  dibutuhkan  oleh  industri,  maka  sebesar  apapun  UM  kota/ kabupaten tidak akan berpengaruh pada kemiskinan.
Kata kunci: Kesehatan, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Kemiskinan
Abstract. The Effect of Health, Education Level, and Minimum Wage on Poverty in West  Java  Province  in  2019-2020. This  study  aims  to  examine  the  effect  of  health, education level, and minimum wage on poverty. The sample in this study was the city and district  of  West  Java  Province  in  2019-2020.  Analysis  of  the  data  in  this  study  using multiple regression. This study found that health had no effect on poverty, education had a significant negative effect on poverty, and the city/district minimum wage had no effect on poverty.  No  matter  how  big  the  city/district  MW  is  regulated  by  the  city  or  district government, if the human resources in the area do not have the skills or education that are required by industry, no matter how big the city/district MW is, it will not affect poverty.
Keywords: Health, Education Level, Minimum Wage, Poverty
Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022

## PENDAHULUAN
Dikutip  dari  berita  yang  dilansir pada website pemerintah Jawa Barat, persentase  angka  kemiskinan  warga Jawa Barat, hasil survei Badan Pusat Statistik  (BPS)  Jawa  Barat  dalam rentang bulan Oktober  2019 - Maret 2020, alami peningkatan.  BPS Jabar menyebutkan  pada  Maret  2020, jumlah  penduduk  miskin  (penduduk dengan  pengeluaran  per  kapita  per bulan di bawah garis kemiskinan) di Jawa  Barat  mengalami  kenaikan yaitu  sekitar  544,3  ribu  jiwa,  dari 3,38  juta  jiwa  (6,82  persen)  pada September  2019  menjadi  3,92  juta
jiwa (7,88 persen) pada Maret 2020. Garis  Kemiskinan  (GK)  Jawa  Barat mengalami peningkatan sebesar 2,82 persen  dari  Rp.  399.732,-  per  kapita per  bulan  pada  September  2019 menjadi Rp. 410.988,- per kapita per bulan. Dari data yang tercatat dalam BPS  tahun  2019  dan  2020  juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin  pada  perpindahan  tahun tersebut. Tabel dibawah ini menunjukkan  peningkatan  jumlah penduduk  miskin  yang  berada  di pulau Jawa adalah sebagai berikut:

## Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Ribu Jiwa)
Provinsi Jumlah 2019 2020 Semester 1 (Maret) Semester 2 (September) Semester 1 (Maret) Semester 2 (September) DKI JAKARTA 365,55 362,30 480,86 496,84 JAWA BARAT 3 399,16 3 375,89 3 920,23 4 188,52 JAWA TENGAH 3 743,23 3 679,40 3 980,90 4 119,93 DI YOGYAKARTA 448,47 440,89 475,72 503,14 JAWA TIMUR 4 112,25 4 056,00 4 419,10 4 585,97 BANTEN 654,46 641,42 775,99 857,64 Sumber: BPS, 2021
Qintharah, Chairunnisa Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
Tabel  1  diatas  menunjukkan  bahwa jumlah  penduduk  miskin  yang berada  di  Provinsi  Jawa  Barat menempati  posisi  kedua  terbesar  di pulau  Jawa  setelah  Provinsi  Jawa Timur.  Pada  tahun  2020,  jumlah penduduk  miskin  berjumlah  sebesar 4.118 dan pada tahun 2019 sebanyak 3.375.  Artinya,  terjadi  peningkatan jumlah penduduk miskin yang cukup besar dari tahun 2019 ke tahun 2020.
Kemiskinan merupakan salah satu  masalah  yang  selalu  dihadapi oleh  manusia.  Masalah  kemiskinan sudah  ada  bersamaan  dengan permasalahan kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya  dapat  melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia,  walaupun  seringkali  tidak disadari kehadirannya sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan.  Bagi  mereka  yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan  sesuatu  yang  nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena  mereka  merasakan  dan menjalani sendiri bagaimana mereka hidup dalam
kemiskinan (Sulistyanto,  2010)  dalam  (Islami, 2013).
Penyebab  kemiskinan  adalah kurangnya  pendapatan  dan  sarana serta  prasarana  untuk  memenuhi
kebutuhan  dasar  seperti  makanan, pakaian,  perumahan,  kesehatan  dan pendidikan.  Salah  satu  kriteria  dari kemiskinan  yang  umum  digunakan dan  diterima  secara  luas  adalah rendahnya pendapatan karena pendapatan  mencerminkan  standar rill  masyarakat.  Standar  hidup  rill masyarakat  menunjukkan  tingkat kesejahteraan  masyarakat,  maka dapat  dikatakan  bahwa  pendapatan merupakan kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat (Mubyarto,  1996).  Akan  tetapi, tinggi rendahnya pendapatan masyarakat  tidak  akan  maksimal apabila tidak disertai dengan sumber daya  manusia  yang  berkualitas. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah.  Peningkatan  kualitas sumber daya manusia dapat diupayakan  melalui  peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat  (Andriani  &  Wahyudi, 2015).  Berdasarkan    studi  Nasikun pada    tahun    1987    yang    terdapat pada    Sairin,    Efenddi    dan  Dahlan (1992)  dalam  (Ali Fahmi, SE,  2014) menemukan    bahwa    status kesehatan    dan    gizi    pekerja berpengaruh    terhadap  produktifitas masyarakat.    Dalam  hal  ini tercermin  daya  tahan  tubuhnya
Qintharah, Chairunnisa Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
untuk  melakukan  pekerjaan  secara efektif dan efisien.
Selain faktor kesehatan, tingkat  pendidikan  juga  menjadi salah satu faktor kemiskinan, dimana menurut Mudrajad Kuncoro (1997)  dalam  Didu  &  Fauzi  (2016), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk  memenuhi  standar  hidup minimum. Kebutuhan-kebutuhan dasar  yang  harus  dipenuhi  tersebut meliputi  pangan,  sandang,  papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan  ukuran  pendapatan, yaitu  kemiskinan  absolut  dan kemiskinan  relatif.  Apabila  dilihat berdasarkan pola waktu, kemiskinan dapat  dibedakan  menjadi  empat, meliputi  (1) persistent  proverty ,  yaitu kemiskinan  yang  telah  kronis  atau turun  menurun;  (2) cyclical  poverty , merupakan kemiskinan yang mengikuti  pola  siklus  ekonomi secara  keseluruhan;  (3) seasonal poverty , adalah kemiskinan musiman yang  sering  dijumpai  pada  kasus nelayan  dan  pertanian;  dan  (4) accident  poverty ,  yaitu  kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam,  konflik,  dan  kekerasan,  atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang  menyebabkan  menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat  (Sastraamadja,  2003) dalam Didu & Fauzi (2016).
Pendidikan mencerminkan tingkat  kepandaian  (kualitas)  atau pencapaian  pendidikan  formal  dari penduduk suatu negara. Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional) menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu
tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak,  adapun  maksudnya, pendidikan  yaitu  menuntun  segala kekuatan  kodrat  yang  ada  pada anak-anak  itu,  agar  mereka  sebagai manusia  dan  sebagai  anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagian setinggitingginya.
Hubungan  antara  pendidikan dan kemiskinan sudah lama menjadi masalah  di  beberapa  negara,  baik negara maju maupun negara berkembang. Dimana beberapa anggapan  yang  menyatakan  bahwa dengan  kualitas  pendidikan  yang baik maka akan memperbaiki tingkat kemiskinan.  Kualitas  pendidikan yang baik dianggap bisa memberikan dampak  bagi  masa  depan,  sehingga dengan  memiliki  tingkat  pendidikan yang  tinggi  dianggap  bahwa  mereka bisa  mendapatkan  pekerjaan  yang layak  sehingga,  dengan  pekerjaan yang layak tersebut akan memberikan  upah.  Upah  yang diperoleh  tersebut  dianggap  dapat meningkatkan taraf
hidup masyarakat.  Oleh  karena  itu,  selain
Qintharah, Chairunnisa Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022 kesehatan  dan  pendidikan,  upah minimum juga dianggap
berpengaruh pada kemiskinan.
Pendapatan  bisa  menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat  kemiskinan.  Bagi  Bagi penduduk  yang  bekerja  sebagai pekerja,  produktivitas  pekerja  dapat ditingkatkan  melalui  upah.  Upah minimum  provinsi  atau  yang  biasa disingkat UM adalah upah minimum  yang  berlaku  untuk seluruh  kabupaten/kota  di  satu provinsi. UM untuk setiap kabupaten/kota  di  suatu  provinsi sama. UMP ditetapkan oleh gubernur  dengan  memperhatikan rekomendasi  Dewan  Pengupahan Provinsi.  Sedangkan  UM  kota/ kabupaten ditetapkan oleh pemerintah setempat dengan memperhatikan pihak-pihak lain. Berdasarkan beberapa pemaparan  penjesalan  diatas  maka penelitian  ini  akan  mengambil variabel  dependen  kemiskinan  dan tiga  variabel  independen  yakni kesehatan,  pendidikan  dan  upah minimum.
Data yang akan digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder  dari website Badan Pusat Statistik dengan jangka waktu 2019-2020. Sehingga, penelitian  ini  berjudul  “Pengaruh
Kesehatan,  Pendidikan  dan  Upah Minimum  terhadap  Kemiskinan
pada  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun 2019-2020”.

## TELAAH LITERATUR
Terdapat  banyak  teori  dan pendekatan dalam memahami kemiskinan. Namun jika disederhanakan,  setidaknya  untuk keperluan  penelitian  ini,  maka terdapat  dua  paradigma  atau  teori besar ( grand theory ) mengenai kemiskinan:  yakni  teori  lingkaran kemiskinan dan human capital theory . Kedua  paradigma  tersebut  pertama yang  memandang  kemiskinan  dari kacamata struktural dan yang kedua secara  individual.  Pandangan  ini kemudian  menjadi  basis  dalam menganalisis  kemiskinan  ataupun dalam  merumuskan  kebijakan  dan program-program  yang  berusaha mengatasi kemiskinan.

## 1. Teori Lingkaran Kemiskinan
Menurut Regnar Nurkse dalam  (Faisal,  2013)  teori  lingkaran setan kemiskinan menjelaskan bahwa negara-negara sedang berkembang  itu  miskin,  karena produktivitas rendah, yang mengakibatkan penghasilan penduduk  rendah,  dan  hanya  cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minimum sehingga  tidak  dapat  menabung dimana tabungan merupakan
Qintharah, Chairunnisa Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022 sumber pembentukan modal masyarakat.  Sedangkan  menurut teori  perangkap  kemiskinan  yang dikemukakan oleh Maltus menjelaskan  bahwa  suatu  saat pertumbuhan penduduk akan melebihi persediaan bahan makanan yang ada. Ketika keadaan ini terjadi, maka  akan  mengakibatkan  jumlah bahan  makanan  menjadi  terbatas.
Penduduk yang berpendapatan rendah  yang  tidak  mendapatkan bahan  makanan  akan  menjadi miskin.
Lingkaran kemiskinan adalah suatu lingkaran atau suatu rangkaian yang  saling  mempengaruhi  satu sama  lain  secara  sedemikian  rupa,
sehingga menimbulkan suatu keadaan  dimana  suatu  negara  akan tetap  miskin  dan  akan  banyak mengalami kesukaran untuk mencapai  tingkat  pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas.  Rendahnya  kesehatan pada masyarakat akan menyebabkan rendahnya produktivitas karena tidak adanya kemampuan masyarakat  untuk  bekerja  keras. Sehingga,  dianggap  bahwa  semakin rendahnya kesehatan akan meningkatkan  tingkat  kemiskinan.
Hipotesis  ini  selaras  dengan  yang
dinyatakan oleh (Andriani & Wahyudi,  2015)  bahwa  kesehatan berpengaruh  signifikan  terhadap tingkat  kemiskinan.  Hipotesis  ini juga  senada  dengan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  (Mardiana  et al.,  2018)  yang  menyatakan  hasil penelitiannya  bahwa  Kesehatan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
2. Human Capital Theory
Dalam  teori  pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan  pembangunan  modal manusia ( human capital ) dan mendorong penelitian dan pengembangan  untuk  meningkatkan produktivitas manusia. Dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu
meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  yang  diperlihatkan  dengan meningkatnya  pengetahuan  dan keterampilan  seseorang.  Semakin tinggi  tingkat  pendidikan  seseorang, maka  pengetahuan  dan  keahlian juga  akan  meningkat  sehingga  akan memperluas  kesempatan  bekerja. Rendahnya  akses  ke  kesempatan bekerja  masyarakat  miskin  dapat disebabkan  oleh  rendahnya  akses mereka untuk memperoleh pendidikan. Sehingga, semakin rendahnya  pendidikan  masyarakat maka,  akan  semakin  meningkatkan
Qintharah, Chairunnisa Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022 tingkat kemiskinan di sebuah wilayah. Hal ini selaras dengan yang disampaikan  oleh  (Didu  &  Fauzi, 2016)  yang  menyatakan  bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap  tingkat  kemiskinan  juga hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Azizah, Sudarti, 2018) yang menyatakan bahwa tingkat Pendidikan  berpengaruh  negatif signifikan terhadap kemiskinan. Tingkat  pendidikan  juga  erat kaitannya  dengan  upah  pekerjaan, rendahnya pendidikan akan mengakibatkan rendahnya pendapatan  yang  mereka  terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, baik invetasi manusia  maupun  investasi  kapital. Rendahnya  investasi  berakibat  pada keterbelakangan  dan  seterusnya. Jadi, semakin rendah upah minimum  masyarakat  maka,  tingkat kemiskinan  akan  semakin  besar. Demikian juga yang dipaparkan oleh hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Romi  &  Umiyati,  2018)  bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian, hipotesis ini juga  didukung  oleh  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  (Andriani  & Wahyudi,  2015)  yang  menyatakan bahwa  upah  minimum  berpengaruh negative terhadap kemiskinan.
Berdasarkan  penjelasan  di atas  dapat  dirumuskan  hipotesis sebagai berikut:
H 1 :  Kesehatan  berpengaruh negatif terhadap kemiskinan
H 2 :  Pendidikan  berpengaruh negatif terhadap kemiskinan
H 3
:  Upah  minimum  kota/ kabupaten berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan data  sekunder  yang  diperoleh  dari Badan  Pusat  Statistik,  dengan menjadikan  kota/kabupaten  yang berada  pada  provinsi  Jawa  Barat sebagai  objek  penelitian.  Provinsi
Jawa Barat memiliki 27 kota/kabupaten yang dijadikan objek  dalam  penelitian,  data  ini disebut  data cross  section .  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah sebanyak 2 tahun yakni pada tahun  2019-2020,  data  ini  disebut data time  series .  Jenis  data  yang digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu data  sekunder  yangi  berbentuk  data panel,  data  panel  merupakan  data yang  menggabungkan  antara  data cross  section dan  data time  series . Seluruh  data  diperoleh  dari  Badan Pusat Statistik (BPS).
Qintharah, Chairunnisa Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
Metode  analisis  yang  akan digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  analisis  regresi  berganda dikarenakan  terdapat  satu  variabel dependen  yakni,  Kemiskinan  dan tiga  variabel  independent  yakni, Kesehatan,  Pendidikan  dan  Upah Minimum. Uji asumsi klasik dan uji hipotesis juga akan dilakukan dalam penelitian  ini  untuk  melengkapi proses pengujian statistik.
Kemiskinan  menurut  BPS adalah  penduduk  yang  memiliki rata-rata  pengeluaran  perkapita  per bulan  dibawah  garis  kemiskinan. Dalam  penelitian  ini  kemiskinan akan  dilambangkan  dengan  KMK dan  data  yang  digunakan  untuk mengukur kemiskinan adalah presentase kemiskinan tiap kota/kabupaten  yang  berada  pada provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian yang dilakukan  oleh  Nurwahyuni  ,
Masdar Mas’ud (2020) bahwa dalam undang-undang  No 36  tahun  2009, kesehatan    didefinisikan    sebagai keadaan    sehat,    baik  secara  fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan  setiap  orang  untuk hidup  produktif  secara    sosial    dan ekonomis.  Angka  Harapan  Hidup (AHH)  menjadi  indicator  untuk mengukur Kesehatan
dalam
penelitian  ini  dan  dilambangkan dengan KSH.
Pendidikan  dalam  definisi BPS  adalah  proses  dalam  kegiatan belajar mengajar. Pendidikan dilambangkan  dengan  PDK  dan menggunakan  data  Rata-Rata  Lama Sekolah  (RLS)  untuk  mengukur Pendidikan  dalam  penelitian  ini. Dengan  mengambil  data-data  yang berada  pada  kota/kabupaten  objek penelitian  yang  sudah  dijelaskan diatas.
Peraturan  Menteri  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  7 Tahun  2013  menyatakan  bahwa Upah minimum adalah upah bulanan  terendah  yang  terdiri  datas upah  pokok  termasuk  tunjangan tetap  yang  ditetapkan  oleh  gubernur sebagai  jaring  pengaman  (Chalid  & Yusuf,
2014). Penelitian ini menggunakan besaran upah
minimum  di  tiap  kota/kabupaten yang  berada  di  Provinsi  Jawa  Barat sebagai  pengukuran  dari  variabel Upah  Minimum  yang  kemudian dilambangkan dengan UM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Asumsi Klasik
Tabel 2

## Uji Normalitas
Unstandardize d Residual N 54 Normal Parameters a,,b Mean .0000000 Std. Deviation 1.86448198 Most Extreme Differences  Absolute .109 Positive .109 Negative -.053 Kolmogorov-Smirnov Z .803 Asymp. Sig. (2-tailed) .540 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Berdasarkan  tabel  2  nilai kolmogrov - smirnov sebesar  0,540,  nilai  tersebut lebih besar dari 0,05 atau 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal.
Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) KSH .420 2.382 PDK .417 2.397 UMK .990 1.010
Berdasarkan tabel  3  nilai tolerance pada  semua  variabel  independen  lebih dari 0,10 (> 0,10) dan nilai VIF pada semua variabel independen kurang dari 10 (<  10),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa data  dalam  penelitian  ini  tidak  terkena gejala multikolinieritas.

## Tabel 4
Uji Heterskedastisitas Model Sig. 1 (Constant) .442 KSH .770 PDK .839 UMK .074
Berdasarkan tabel 4 nilai signifikan pada semua variabel independen lebih dari  0,05  atau  5%,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  data  penelitian  ini  bersifat homogen atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

## Tabel 5

## Uji Autokolerasi
Unstandardiz ed Residual Test Value a -.03887 Cases < Test Value 27 Cases >= Test Value 27 Total Cases 54 Number of Runs 24 Z -1.099 Asymp. Sig. (2- tailed) .272 a. Median Berdasarkan  tabel  5  nilai signifikan run  test sebesar  0,272 dimana nilai tersebut lebih dari 0,05 atau  5%.  Jadi  dapat  disimpulkan bahwa  data  dalam  penelitian  ini tidak terjadi gejala autokolerasi.

## Analisis Regresi
Hasil  regresi  dari  pengujian pengaruh  kesehatan,  pendidikan, dan upah minimum kota/ kabupaten terhadap  kemiskinan  di  Provinsi Jawa Barat menunjukkan persamaan sebagai berikut:
KMK = 50,681 – 2,421KSH – 1,104PDK – 2,463UMK
Berdasarkan  hasil  regresi  di  atas, nilai kemiskinan sebesar 50, 681 jika kesehatan,  pendidikan,  dan  upah minimum  kota/  kabupaten  bernilai 0.  Nilai  koefisien  regresi  variabel
kesehatan sebesar -2,421 yang berarti bahwa  jika  kesehatan  naik  satu satuan  maka  nilai  kemiskinan  akan turun  sebesar  2,421  dengan  kondisi variabel independen lainnya
Qintharah, Chairunnisa
konstan.  Koefisien  regresi  untuk variabel  pendidikan  bernilai  -1,194 yang  berarti  bahwa  jika  nilai pendidikan  naik  satu  satuan  maka nilai kemiskinan akan turun sebesar - 1,104  dengan  kondisi  variabel independensi lainnya bersifat
konstan. Nilai koefisien regresi upah minimum kota/ kabupaten sebesar  - 2,463  yang  berarti  bahwa  jika  nilai upah  minimum  kota/  kabupaten naik  satu  satuan  maka  nilai kemiskinan  akan  turun  sebesar 2,463.
Koefisien Determinasi
Tabel 6 Uji Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .716 a .512 .483 1.91960 a. Predictors: (Constant), UMK, KSH, PDK
Berdasarkan tabel 6 nilai koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 0,483 atau 48,3%. Nilai tersebut memiliki arti bahwa kesmikinan dijelaskan oleh variabel  kesehatan,  pendidikan,  dan  upah  minimum  kota/  kabupaten  sebesar 48,3%.  Sedangkan  sisanya  51,7%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak terdapat dalam model penelitian ini.

## Uji F dan Uji t
Tabel 7 Uji Kelayakan Model Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 193.682 3 64.561 17.520 .000 a Residual 184.244 50 3.685
Qintharah, Chairunnisa
Total 377.926 53
a. Predictors: (Constant), UMK, KSH, PDK
b. Dependent Variable: KMK
Berdasarkan tabel 7 dinyatakan bahwa model dikatakan layak karena nilai signifikan sebesar 0,00 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 atau 5%.
Tabel 8
Uji t Model t Sig. 1 (Constant) 2.173 .035 KSH -.832 .410 PDK -3.880 .000 UMK -1.284 .205 Hipotesis pertama pada penelitian  ini  adalah  kesehatan berpengaruh negatif pada kemiskinan, hipotesis pertama ditolak  hal  ini  dikarenakan  nilai signifikannya  sebesar  0,410  lebih besar  dari  0,05  atau  5%.  Hasil  dari penelitian
menemukan bahwa kesehatan  tidak  berpengaruh  pada kemiskinan,  penelitian  ini  tidak sejalan  dengan  penelitian  Andriani & Wahyudi  (2015) dan Mardiana et al.  (2018).  Penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Islami  (2013),  kesehatan  tidak berpengaruh pada kemiskinan karena  angka  harapan  hidup  tidak menjadi  sebuah  jaminan  bahwa
seseorang dapat bekerja dengan baik. Usia  produktiv,  kesehatan  fisik,  dan kesehatan mental lebih mencerminkan  kesehatan  seseorang bila  dibandingkan  dengan  angka harapan hidup.
Hipotesis kedua dalam penelitian  ini  adalah  pendidikan berpengaruh negatif pada kemiskinan.  Semakin  tinggi  tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan memperluas  kesempatan  bekerja.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Didu
Qintharah, Chairunnisa
Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
& Fauzi (2016) serta penelitian yang dilakukan Azizah & Sudarti (2018). Hipotesis ketiga dalam penelitian  ini  adalah  UM  kota/ kabupaten  berpengaruh  negatif  pada kemiskinan.  Jika  melihat  pada  tabel 8  nilai  signifikan  hipotesis  ketiga sebesar  0,205,  dimana  nilai  tersebut lebih dari 0,05 atau 5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ketiga dalam  penelitian  ini  ditolak,  UM kota/  kabupaten  tidak  berpengaruh pada kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Islami  (2013).
Sebesar apapun UM kota/ kabupaten yang diatur oleh pemerintah  baik  kota  ataupun kabupaten, jika sumber daya manusia  pada  daerah  tersebut  tidak memiliki skill atau  pendidikan  yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri,  maka  sebesar  apapun  UM
kota/ kabupaten tidak akan berpengaruh pada kemiskinan.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  pada  penelitian  ini yaitu  kesehatan  tidak  berpengaruh terhadap  kemiskinan,  pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap  kemiskinan,  dan  upah minimum  kota/  kabupaten  tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

## DAFTAR RUJUKAN
Ali Fahmi, SE, M. S. (2014). Kata Kunci: Tingkat Pendidikan, Kesehatan, Tingkat Kemiskinan, Regresi Linear Berganda. Jurnal Development , 89–103. Andriani, E., & Wahyudi. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi. Journal of Chemical Information and Modeling , 15 (9), 50. Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran, Upah Minimun Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. Jurnal Ekonomi , 22 (2), 1–12. http://ejournal.unri.ac.id/index .php/JE/article/viewFile/2592 /2547%0A Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak. Jurnal Ekonomi-Qu , 6 (1), 102–117. https://doi.org/10.35448/jequ.
v6i1.4199
Elda Wahyu Azizah, Sudarti, H. K.
(2018). Pengaruh Pendidikan,
Qintharah, Chairunnisa
Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi , 2 , 167–180. Mardiana, M., Militina, T., & Utary, A. R. (2018). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur terhadap tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan.
Inovasi , 13 (1), 50. https://doi.org/10.29264/jinv.v 13i1.2437 Nadia Islami, A. A. (2013). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699. Nurwahyuni , Masdar Mas’ud, S. A. & A. D. (2020). Journal of Management Science ( JMAS ). Journal of Management Science ( JMAS ) , 1 (3), 26–36. Romi, S., & Umiyati, E. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kota Jambi. E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah , 7 (1), 1–7.