## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN Online 2598-604X , DOI 10.33087/wjh.v4i1.154

## Implementasi Pemberian Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Herma Yanti 1
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Telp: (0741) 65351 Correspondence email: hermayanti67@gmail.com
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  pemberian  informasi  publik  pada  BPK  Perwakilan  Provinsi Jambi  berdasarkan  UU  Nomor  14 Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  serta  masalah-masalah  yang  dihadapi  dan upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut.  Karena  itu  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris dengan  pendekatan socio  legal  research. Data-data  penelitian  dikumpulkan  melalui  studi  dokumen  dan  wawancara  dengan responden  dan  informan  yang  relevan  dengan  objek  penelitian.  Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  implementasi  pemberian informasi  public  pada  BPK  Perwakilan  Provinsi  Jambi  telah  mencerminkan  asas-asas  pemberian  layanan  informasi  public sebagaimana  diatur  dalam  UU  KIP.    Informasi  Publik  disediakan  secara  terbuka  melalui  saluran  Penyediaan  dan  pemberian informasi  publik  dilakukan  secara  langsung  melalui  Pusat  Informasi  dan  Komunikasi  (PIK)  dan  juga  dapat  diakses  melalui website BPK, sehingga memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai informasi publik yang dikelola BPK dengan cepat dan mudah  tanpa  dipungut  biaya.  Meskipun  demikian,  dalam  pemberian  informasi  tersebut  ditemui  permasalahan-permasalahan, disebabkan oleh tingginya tingkat  keingintahuan  masyarakat terhadap BPK Perwakilan Provinsi Jambi belum diimbangi dengan tingkat  pemahaman  masyarakat  terhadap  tugas  an  fungsi  BPK  beserta  kebijakan  dan  prosedur  pemberian  informasi  public  oleh BPK.  Karena itu  perlu diimbangi dengan peningkatan  sosialisasi  kepada  masyarakat  sehingga terwujud  lingkungan  keterbukaan informasi publik yang lebih menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi.
Kata kunci : Implementasi, keterbukaan informasi publik, BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
Abstract.  This  research  aims  to  determine  the  implementation  of  public  information  on  BPK  Jambi  Provincial  representative under UU No. 14 of 2008 on public information disclosure and the problems faced and efforts to resolve the issue. Therefore, this research  is  an  empirical  research  law  with  a  socio  approach  to  legal  research.  Research  data  is  collected  through  document studies and interviews with respondents and informant that are relevant to the research object. From the results of the research is known  that  the  implementation  of  public  information  in  BPK  Jambi  Provincial  representatives  has  reflected  the  principles  of providing public information services as stipulated in the UU KIP.  Public information is provided openly through the provision and  provision  of  public  information  conducted  directly  through  the  Information  and  Communication  Center  (PIK)  and  also accessible through the  BPK website, so as to enable the public to obtain a variety of public information that is managed by  the BPK quickly and easily free  of charge. Nevertheless,  in the provision of information encountered problems, caused by the high level of public curiosity to the  BPK provincial representatives have not been balanced with the level of public understanding  of the task of the BPK function along with the policies and procedures of providing public information by BPK. Because it needs to be  balanced  with  the  improvement  of  socialization  to  the  community  so  that  the  environment  is  manifested  public  information disclosure that more guarantees the fulfillment of community needs in obtaining information.
Keywords: implementation, disclosure of public information, BPK Provincial representative Jambi.

## PENDAHULUAN
Keterbukaan  informasi  publik  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  mewujudkan  penyelenggaraan negara  yang  baik.  Selain  berfungsi  sebagai  sarana  dalam  mengoptimalkan  pengawasan  publik  terhadap penyelenggaraan  negara  dan  badan  publik  lainnya,  keterbukaan  informasi  publik  diperlukan  sebagai  upaya  dalam pemenuhan hak asasi manusia untuk memperoleh informasi sebagaimana tercermin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Program  keterbukaan  informasi  di  era  informasi  teknologi  sekarang  ini  sangat  strategis  dan  relevan  dengan kebutuhan masyarakat modern yang demokratis, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, transparansi, akuntabilitas  dan  kesetaraan  di  depan  hukum. 2 Adanya  keterbukaan  informasi  publik  juga  dapat  mendorong  suatu
1 Herma Yanti, Dosen PS Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
2 Zahari, Implementasi Keterbukaan Informasi  Melalui Optimalisasi Meja Informasi di Pengadilan Agama, diakses dari http://www.academia.edu/9253471 .  Diakses Tangal 31Desember 2019
Herma  Yanti,  Implementasi  Pemberian  Informasi  Publik  Pada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Perwakilan  Provinsi  Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
masyarakat  menjadi  lebih  demokratis  dengan  memungkinkan  adanya  akses  masyarakat  terhadap  informasi  yang dimiliki pemerintah maupun lembaga-lembaga publik lainnya. 3
Guna  menjamin  terpenuhinya  hak  masyarakat  untuk  mendapatkan  informasi  sera  terwujudnya penyelenggaraan  negara  yang  transparan,  akuntanbel,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  sekaligus  sebagai  pedoman bagi  badan  publik  untuk  menghasilkan  layanan  informasi  yang  berkualitas  dan  menjangkau  seluruh  masyarakat, Pemerintah  telah  menetapkan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  (UU KIP).  Dalam  Pasal  7  ayat  (1)  mengamanahkan  secara  tegas  tentang  kewajiban  bagi  setiap  badan  publik  untuk menyediakan,  memberikan  atau  menerbitkan  informasi  publik  yang  menjadi  kewenangannya  kepada  pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
Undang-undang  ini tidak  hanya  sekedar  mengatur hak  atas informasi,  melainkan juga  mengatur  tentang  hak akses  terhadap  informasi  tersebut,  hal  ini  tercermin  dari  asas-asas  yang  terkandung  dalam  undang-undang  ini, diantaranya  bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses dan diperoleh oleh publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. 4
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  jelas  bahwa  setiap  badan  publik  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu badan publik yang  bertugas  melakukan  pemeriksaan  atas  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara.  Sebagai  lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang berkedudukan di Ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mencakup pemeriksaan keuangan,  pemeriksaan  kinerja,  dan  pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu  berdasarkan  standar  pemeriksaan  keuangan negara  yang  hasil  pemeriksaannya  diserahkan  kepada  DPR,  DPD,  dan  DPRD  sesuai  dengan  kewenangannya  untuk ditindaklanjuti.
Transparansi  BPK  untuk  membuka  laporan  hasil  pemeriksaan  (LHP)  sebagaimana  amanat  UUD  1945 ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang menyatakan bahwa LHP atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) dinyatakan terbuka untuk umum.
Mekanisme  untuk  mendapatkan  layanan  informasi,  setiap  badan  haruslah  tetap  memprioritaskan  kualitas informasi dan pelayanan. Karena itu secara teknik, kualitas pelayanan juga mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, sederhana,  dan  biaya  ringan.  Untuk  mewujudkan  layanan  yang  berkualitas,  ketentuan  dalam  Pasal  13  UU  KIP mengisyaratkan bahwa setiap badan publik  menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan tugas mengembangkan sistem penyediaan pelayanan yang terstandardisasikan secara nasional. 5
Sebagai  implementasi  amanat  UUD  1945  tentang  transparansi  pengelolaan  keuangan  negara  dan  UU  KIP, BPK telah menindaklanjuti hal tersebut dengan menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Sekretaris  Jenderal  BPK  RI  Nomor  272/K/X-XIII.2/6/2015  tentang  PPID  di  Lingkungan  BPK.  PPID  merupakan pejabat  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  penyimpanan,  pendokumentasian,  penyediaan,  dan/atau  pelayanan informasi di badan publik, yang berkedudukan di Pusat dan BPK Perwakilan, termasuk pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
Badan ini telah berupaya mengimplementasikan  kewajiban  untuk  memenuhi  hak  publik  untuk  mendapatkan informasi  yang  berada  di  bawah  pengelolaannya  berdasarkan  prinsip-prinsip  pemberian  layanan  sebagaimana  diatur dalam UU KIP, namun dalam pelaksanaannya ditemukan adanya permasalahan sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengatasinya.  Karena  itu  penulis  merasa  tertarik  untuk  membahas  lebih  lanjut  tentang  implementasi  pemberian informasi publik pada BPK Perwakilan Propinsi Jambi tersebut.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam tulisan ini sebagai berikut:
1. Apakah  implementasi  pemberian  informasi  publik  pada  BPK  Perwakilan  Jambi  telah  mencerminkan  asas-asas pemberian informasi  publik  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik?
3 Nunuk Febriananingsih, Keterbukaan Informasi Publik DalamPemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang baik, Jurnal Rechtsvinding, Volume1 Nomor 1, April 2012
4 Henri Subagiyo dkk, Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik , Komisi Informasi Pusat, Jakarta, 2009, hal. 13
5 Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik “Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik” , Alfabeta, Bandung, 2015, hlm 237.
Herma  Yanti,  Implementasi  Pemberian  Informasi  Publik  Pada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Perwakilan  Provinsi  Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Apa saja masalah-masalah yang dihadapi BPK Perwakilan Provinsi Jambi dalam pemberian informasi publik serta upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut?

## Landasan Teori
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanahkan secara tegas  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  tentang  kewajiban  bagi  setiap  badan  publik  untuk  menyediakan,  memberikan    atau menerbitkan  informasi  publik  yang  berada  di  bawah  kewenangannya  kepada  pemohon  informasi  publik,  selain informasi  yang  dikecualikan  berdasarakan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan.    Ketentuan  tersebut  sejalan  dengan  hak setiap  orang  untuk  mendapatkan  informasi  yang  diperlukan  bagi  pengembangan  diri  maupun  lingkungan  sosialnya sebagai salah satu hak asasi  manusia yang dijamin pemenuhannya dalam konstitusi.
Ketentuan  undang-undang  tersebut  juga  menegaskan  bahwa  pemberian  informasi  public    dilaksanakan berlandaskan pada beberapa asas-asas, diantaranya pertama, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik; kedua , informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; ketiga , setiap  informasi  publik  harus  dapat  diperoleh  dengan  cepat  dan  tepat  waktu,  biaya  ringan,  dan  cara  sederhana;  dan keempat ,informasi  publik  yang  dikecualikan  bersifat  rahasia  sesuai  dengan  undang-undang,  kepatutan,  dan kepentingan  umum  didasarkan  pada  pengujian  tentang  konsekuensi  yang  timbul  apabila  suatu  informasi  diberikan kepada masyakarat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan socio  legal  research ,    dalam  hal  ini menelaah  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan  asas-asas    dalam  pemberian  informasi  publik berdasarkan UU KIP  dan melihat implementasinya dalam pemberian informasi publik pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi.  Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai BPK Perwakilan Propinsi Jambi dan masyarakat yang memanfaatkan  informasi  publik  pada  BPK  Perwakilan  Propinsi  Jambi.  Terhadap  pegawai  tersebut  dilakukan penarikan  sampel  secara purposive  sampling sebanyak  3  (tiga)  orang  dan  terhadap  masyarakatan  diambil  sampel secara accidental sampling sebanyak 2 (dua) orang.
Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti  dan  yang  tersedia  pada  BPK  Perwakilan  Propinsi  Jambi,  dan  melalui wawancara  dengan  responden  yang  telah  ditetapkan.   Selanjutnya  data-data  tersebut  kemudian  diolah  dan  dianalisis secara  kualitatif  menggunakan  konsep  yang  telah  ditetapkan  yang  bermuara  pada  kesimpulan  sesuai  permasalahan yang dikemukakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Pemberian Informasi Publik pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  bahwa    untuk  pengelolaan  informasi  public  pada  BPK  Perwakilan Provinsi  Jambi  telah  dibentuk  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  yang  bertanggungjawab  di bidang  penyimpanan,  pendokumentasian,  penyediaan,  dan/atau  pelayanan  informasi  di  badan  publik.  PPID  di  BPK Perwakilan  Provinsi  Jambi  merupakan  seluruh  pejabat  struktural  yang  susunannya  terdiri  dari  Kepala  Perwakilan menjabat selaku PPID, Kepala Sekretariat Perwakilan selaku Sekretaris/Ketua PIK, dan Kepala Subauditorat beserta Seluruh  Kepala  Subbagian  yang  bertanggung  jawab  di  masing-masing  bidangnya  selaku  Pejabat  Pembantu  PPID. Pelaksanaan tugas teknis PPID BPK dilakukan oleh PIK sebagai unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Pelaksanaan tugas PIK berada di bawah kewenangan Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan.
Terkait  dengan  informasi  publik  di  BPK  Perwakilan  Provinsi  Jambi  tidak  hanya  berupa  LHP,  namun  juga meliputi informasi lain seperti profil lembaga, struktur organisasi, rencana strategis, dan informasi kepegawaian. Akan tetapi tidak semua informasi publik bersifat terbuka dan wajib diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi kepada publik/masyarakat.  Informasi  tidak  dapat  diberikan  apabila  termasuk  dalam  kategori  informasi  publik  yang dikecualikan dan BPK Perwakilan Provinsi Jambi berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan tersebut sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.    Bagi  pemohon  informasi  yang  tidak  puas  atas  informasi  yang  tidak dapat  diterima  maupun  atas  pelayanan  yang  tidak  sesuai  standar,  BPK  menyediakan  wadah  untuk  mengajukan keberatan.
Adapun informasi publik tersebut terdiri dari beberapa kategori yang meliputi:
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi:
a. Informasi yang berkaitan dengan BPK:
1) Alamat kantor BPK;
2) Profil BPK;
Herma  Yanti,  Implementasi  Pemberian  Informasi  Publik  Pada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Perwakilan  Provinsi  Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3) Rencana strategis;
4) Tugas dan wewenang;
5) Bidang tugas pimpinan;
6) Struktur organisasi;
7) Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara;
8) LHP; dan
9) Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).
b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja BPK:
1) Agenda BPK;
2) Layanan publik BPK;
3) Penerimaan CPNS BPK; dan
4) Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK.
c. Informasi mengenai Laporan Keuangan BPK:
1) Laporan Keuangan BPK Audited; dan
2) Rencana Kerja dan Anggaran BPK.
d. Informasi lainnya:
1) Ringkasan Pelayanan Informasi Publik;
2) Prosedur permintaan informasi;
3) Prosedur pengaduan masyarakat;
4) Pengadaan barang dan jasa; dan
5) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta: BPK belum memiliki informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta-merta.
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat meliputi:
a. Daftar  seluruh  informasi  publik  yang  berada  di  bawah  penguasannya,  tidak  termasuk  informasi  yang dikecualikan;
b. Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan BPK;
c. Informasi terkait Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan BPK;
d. Informasi Mengenai Pedoman Pelayanan BPK; dan
e. Laporan Pelayanan PIK.
4. Informasi yang dikecualikan:
Daftar  Informasi  Publik  yang  dikecualikan  di  Lingkungan  BPK  ditetapkan  dengan  Peraturan  Sekretaris  Jenderal BPK Nomor  1 Tahun 2018 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.
Dalam pemberian informasi berdasarkan wawancara dengan Eko Gemini Putra Fisabilillah selaku staf Humas dan TU Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi, mengungkapkan bahwa:
“Pemberian informasi publik di BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011  tentang  Pengelolaan  Informasi  Publik  pada  BPK  serta  teknis  kegiatannya  dilaksanakan  oleh  Tim    Pusat Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi Nomor 16/K/XVIII.JMB/2/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Tim PIK pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi TA 2019 yang  menjabarkan  struktur  organisasi  Pusat  Informasi  dan  Komunikasi,  uraian  tugas,  dan  tanggung  jawab  PIK. Mekanisme pemberian informasi publik berpedoman kepada Prosedur Operasional Standar (POS) Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik”. 6
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  terlihat  bahwa  BPK  Perwakilan  Provinsi  Jambi  telah  memiliki  kebijakan terkait  pelayanan  dan  pengelolaan  informasi  dan  panduan  prosedur  pelaksanaannya  dalam  bentuk  POS  yang  telah ditetapkan oleh BPK.
Adapun mekanisme pemberian informasi publik pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut: 1. Permintaan  informasi  diajukan  oleh  pemohon  informasi  melalui  surat  yang  ditujukan  kepada  Kepala  Perwakilan selaku  PPID  melalui  PIK  baik  dengan  datang  langsung  ke  PIK  BPK  Perwakilan  Provinsi  Jambi  atau  melalui e- mail /fax/pos.
6 Eko Gemini Putra Fisabilillah, Staf Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi , Wawancara Penulis 29 November 2019
Herma  Yanti,  Implementasi  Pemberian  Informasi  Publik  Pada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Perwakilan  Provinsi  Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Untuk  mendapatkan  informasi  publik,  perlu  dilakukan  pengisian  formulir  permintaan  informasi.  Ketentuan pengisian formulir permintaan informasi adalah sebagai berikut:
a. Bagi  pemohon  informasi  publik  yang  datang  langsung,  dapat  mengisi  formulir  permintaan  informasi  dengan melampirkan fotokopi identitas diri dan/atau surat permintaan.
b. Bagi  pemohon  informasi  publik  yang  melalui e-mail /fax/pos , permintaan  informasi  dilampiri  dengan  scan identitas  diri  dan  pengisian  formulir  dilakukan  oleh  Petugas  PIK  dengan  mengikuti  penomoran  pelayanan permintaan informasi di PIK.
3. Petugas PIK meneruskan permintaan informasi tersebut kepada PPID.
4. PPID mendisposisikan surat permintaan informasi dari pemohon kepada Sekretaris PPID, apabila diperlukan dapat melibatkan Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik untuk memberikan masukan/saran. Sekretaris PPID menerima dan mendisposisikan kepada Petugas PIK.
5. Petugas  PIK mencatat data permintaan informasi untuk di- input ke dalam database register permintaan informasi dan mengarsipkan dokumen formulir permintaan informasi tersebut.
6. Petugas PIK melakukan verifikasi atas permintaan informasi, dengan melihat kriteria-kriteria sebagai berikut:
a. Terkait kelengkapan;
b. Kesesuaian; dan
c. Jenis informasi.
7. Jika  permintaan  informasi  tersebut  tidak  lolos  verifikasi,  maka  Petugas  PIK  menyampaikan  tanggapan  kepada pemohon informasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan informasi diterima oleh Petugas PIK.
8. Jika permintaan informasi tersebut lolos verifikasi dan informasi tersebut tersedia di database PIK, maka Petugas PIK  memberikan  dokumen  informasi  publik  tersebut  secara  langsung  kepada  pemohon  informasi  dalam  bentuk softcopy atau hardcopy . Penyerahan dokumen informasi disertai dengan surat jawaban dan formulir tanda terima permintaan  informasi,  dengan  jangka  waktu  paling  lama  10  (sepuluh)  hari  kerja  sejak  permohonan  informasi diterima oleh petugas PIK.
9. Apabila  informasi  yang  diminta  termasuk  dalam  kategori  informasi  yang  dikecualikan  maka  PPID menyampaikansurat  jawaban  yang  memuat  alasan  penolakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
10. PIK dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan jawaban permohonan informasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
11. Petugas PIK menyusun dan menyampaikan konsep laporan layanan permintaan informasi bulanan/tahunan kepada Sekretaris PPID, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah bulan berakhir.
Berdasarkan  mekanisme  di  atas  tergambar  bahwa  permohonan  permintaan  informasi  dapat  dilakukan  secara langsung,  tetapi  juga  dapat  dikirimkan  melalui  email/fax  maupun  pos.Mekanisme  tersebut  menggambarkan  adanya kemudahan  bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan  informasi.  Begitu  juga  dari  segi  waktu,  pemohon  informasi  tidak perlu  menunggu  terlalu  lama  karena  telah  ditentukan  batas  waktu  pemberian  jawaban  atas  permohonan  tersebut ditentukan  paling  lama  selama  10  (sepuluh)  hari.  Dari  mekanisme  tersebut  tercermin  adanya  asas  bahwa  setiap informasi public harus dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
Penyediaan  dan  pemberian    informasi  publik  pada  BPK  Perwakilan  Provinsi  Jambi  menggunakan  saluran informasi  melalui website dan  Pusat  Informasi  dan  Komunikasi (PIK) sebagai  sarana  pengelolaan  dan  pelayanan informasi  publik  sebagaimana  diamanatkan oleh  UU KIP.  Hal ini  disampaikan oleh  Sandra  Fitriasari, salah  seorang petugas PIK BPK Perwakilan Jambi yang mengungkapkan bahwa:
“BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menyediakan pelayanan online melalui e-PPID yang termuat dalam laman website yang memudahkan pemohon informasi memperoleh informasi publik yang dikehendaki dengan mudah dan bebas biaya. Pada e-PPID memuat semua informasi terkait pelayanan informasi publik antara lain daftar informasi publik  yang  berada  di  bawah  kewenangan  BPK  Perwakilan  Provinsi  Jambi,  daftar  informasi  publik  yang dikecualikan,  persyaratan  dan  prosedur  permintaan  informasi,  serta  jenis-jenis  informasi  yang  wajib  diumumkan dan disediakan secara berkala dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat”. 7
Berdasarkan hasil wawancara tersebut jelas bahwa penyediaan informasi publik melalui website menunjukkan adanya asas keterbukaan informasi pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat  diakses  oleh  setiap  pengguna  informasi,  sehingga  informasi  dapat  diperoleh  cepat,  biaya  ringan  dan  cara sederhana.  Melalui  penerapan  asas  tersebut,  masyarakat  dapat  mengetahui  informasi  publik  dengan  cara  akses
7 Sandra Fitriasari, Petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jambi , Wawancara Penulis 29 November 2019
Herma  Yanti,  Implementasi  Pemberian  Informasi  Publik  Pada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Perwakilan  Provinsi  Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
langsung  secara  elektronik  melalui  situs website BPK  Perwakilan  Provinsi  Jambi  tanpa  perlu  melakukan  registrasi pelayanan  ataupun  dengan  mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada  Kepala  Perwakilan  dan  melakukan registrasi pelayanan.
Lebih lanjut Sandra Fitriasari mengemukakan bahwa:
” informasi yang dapat diakses langsung oleh pemohon informasi melalui website adalah kategori Informasi yang wajib  disediakan  dan  diumumkan  secara  berkala  dan  sebagian  informasi  yang  wajib  disediakan  setiap  saat  yang tidak perlu melakukan registrasi pelayanan. Khusus untuk LHP yang merupakan informasi yang wajib disediakan dan  diumumkan  secara  berkala,  informasi  berupa  daftar  LHP  dapat  diakses  melalui website ,  sedangkan  untuk permohonan  LHP  dapat  diakses  melalui  mekanisme  pengajuan  secara  tertulis  kepada  Kepala  Perwakilan  dan registrasi pelayanan”. 8
Hal  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  15  ayat  (4)  Peraturan  BPK  Nomor  3  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Informasi  Publik  pada  BPK  yang  menyatakan  bahwa  informasi  yang  dapat  diakses  oleh  pemohon  informasi  publik setelah  melakukan  registrasi  secara  elektronik  adalah  informasi  berupa  LHP  atas  Laporan  Keuangan,  LHP  Kinerja, dan LHP Dengan Tujuan Tertentu.
Terkait  dengan  saluran  informasi  melalui  PIK,  saluran  ini  berfungsi  sebagai  sarana  penerimaan  permintaan informasi, pengaduan masyarakat, maupun keberatan atas informasi yang disampaikan BPK.  Pelaksanaan tugas PIK berada  di  bawah  kewenangan  Subbagian  Humas  dan  Tata  Usaha  Kepala  Perwakilan.  Adapun  rincian  kegiatan  dari PIK meliputi:
1. Pelayanan permintaan informasi publik:
Pemberian informasi yang termasuk ke dalam kategori informasi publik kepada publik/pemangku kepentingan oleh BPK yang berkenaan dengan hasil pemeriksaan maupun non pemeriksaan.
2. Pelayanan keberatan atas informasi BPK:
Penerimaan  dan  pemprosesan  dari  adanya  keluhan  atas  informasi  yang  disampaikan  oleh  BPK,  baik  dalam  hal pemeriksaan maupun nonpemeriksaan, yang disampaikan oleh publik.
Untuk melaksanakan tugas PIK ini, BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menyediakan ruangan khusus untuk pelayanan  informasi  publik  di  lantai  1  kantor  BPK  Perwakilan  Provinsi  Jambi  dengan  nama  PIK  BPK  Perwakilan Provinsi  Jambi,  yang  telah  dilengkapi  dengan  berbagai  fasilitas  pendukung  yang  nyaman  dan  sumber  daya  dalam pemberian pelayanan informasi sebanyak 6 (enam) orang petugas PIK dengan pembagian tugas yang telah ditentukan masing-masingnya.
Selain  kedua  saluran  tersebut,  untuk  mendukung  proses  pengelolaan  informasi  publik,  BPK  telah  memiliki berbagai formulir yang digunakan dalam kegiatan pelayanan permintaan informasi publik yaitu: formulir permintaan informasi public, formulir tanda terima penyerahan dokumen informasi publik; dan formulir keberatan atas informasi.
Melalui  sarana,  sumberdaya  serta  saluran-saluran  yang  tersedia  tersebut,  juga  mencerminkan  upaya    BPK Perwakilan  Jambi  untuk  mewujudkan  keterbukaan  informasi  publik  serta  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat dalam  mememperoleh  informasi  yang  dibutuhkan    dengan  cepat,  mudah  dan  biaya  ringan,  sesuai  dengan  asas-asas dalam pelayanan informasi publik.
Untuk mengetahui implementasi pemberian informasi publik pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi ini dapat dilihat dari jumlah permintaan informasi yang diajukan pemohon informasi selama Tahun  2019 berdasarkan kategori informasi informasi serta ada tidaknya keberatan atas permintaan informasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Jenis Permintaan Informasi No. Jenis Informasi Jumlah Keberatan atas Informasi 1. Berkala 27 - 2. Serta Merta - - 3. Setiap Saat - - 4. Dikecualikan 4 - JUMLAH 31 -

## Sumber: PIK BPK Perwakilan Provinsi Jambi
Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa salama Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah melayani 31  permintaan  informasi  yang  terdiri  dari  27  informasi  berkala  dan  4  informasi  yang  dikecualikan.  Dari  jumlah tersebut tidak terdapat adanya keberatan yang diajukan pemohon informasi.
8 Ibid
Herma  Yanti,  Implementasi  Pemberian  Informasi  Publik  Pada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Perwakilan  Provinsi  Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari  responden,  permintaan  informasi  berkala  yang  diterima  BPK Perwakilan  Provinsi  Jambi  seluruhnya  merupakan  informasi  mengenai  LHP.  Sebagian  besar  tujuan  permintaan  atas informasi  tersebut  adalah  sebagai  data  penelitian  (tugas  akhir,  skripsi,  atau  tesis),  kontrol  sosial,  pengawasan, penyelidikan,  dan  penyelesaian  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  BPK.    Sebagimana  diketahui  bahwa  hasil  setiap pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam  LHP  setelah  kegiatan  pemeriksaan  berakhir.  LHP  yang  telah  diserahkan  kepada  DPR,  DPD,  dan  DPRD dinyatakan  terbuka  untuk  umum,  kecuali  yang  memuat  rahasia  negara  dan/atau  mengandung  unsur  pidana  yang diproses  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  LHP  BPK  yang  disampaikan kepada  publik  tersebut  meliputi  LHP  Keuangan,  LHP  Kinerja;  dan  LHP  Dengan  Tujuan  Tertentu  kecuali  LHP Investigatif.
LHP  Investigatif  termasuk  salah  satu  kategori  informasi  publik  yang  dikecualikan.  Informasi  publik  yang dikecualikan adalah informasi publik yang tidak dapat diakses oleh  publik. Informasi tersebut bersifat rahasia sesuai dengan  undang-undang,  kepatutan,  dan  kepentingan  umum  sebagaimana  tercermin  dalam  salah  satu  asas  pemberian informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU KIP. Terhadap informasi yang dikecualikan tersebut, Eko Gemini Putra Fisabillah, staf Subbagian Humas dan TU pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengungkapkan bahwa:
“Informasi  publik  yang  dikecualikan  tersebut  bukanlah  sesuatu  yang  statis  melainkan  dinamis,  selalu  berubah sejalan  dengan  dinamika  mayarakat,  situasi  dan  kondisi,  serta  waktu.  Untuk  itu,  PPID  BPK  selalu  melakukan pengujian tentang konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik dikecualikan sebagai informasi publik yang dapat diakses. Proses uji konsekuensi atas permintaan informasi yang dikecualikan atau permintaan informasi yang ditolak untuk diberikan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan: 9
Uraian  dan  pernyataan  di  atas  menggambarkan  bahwa  pemberian  informasi  publik  pada  BPK  Perwakilan Provinsi Jambi juga dikecualikan terhadap informasi tertentu yang bersifat rahasia sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, BPK Perwakilan Provinsi Jambi berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan tersebut setelah melakukan pengujian konsekuensi sesuai dengan kentuan perundang-undangan. Namun pengecualian tersebut  juga  tidak  bersifat  mutlak,  tergantung  pada  hasil  pengujian  yang  dilakukan  PPID  sebagai  pejabat  yang bertanggung  jawab  dalam  pelayanan  informasi.    Pernyataan  tersebut  sekaligusd  mencerminkan  telah  diterapkannya asas bahwa informasi public yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas sebagaimana diatur dalam UU KIP.
Guna mengetahui implementasi dari mekanisme permintaan data secara tertulis pada BPK Perwakilan Jambi, Agustin  Sahara  sebagai  salah  seorang  responden  masyarakat  yang  menggunakan  informasi  public  berupa  LHP, mengungkapkan bahwa:
“Kami  mengajukan  permohonan  informasi  tertulis  berupa  LHP  atas  LKPD  Kota  Jambi  Tahun  2016-2018  dan ditemui  oleh  petugas  PIK.  Kemudian  mengisi  formulir  permintaan  informasi  publik  yang  dilampirkan  fotokopi KTP. Kemudian data diproses lebih lanjut oleh Petugas PIK. Setelah 3 (tiga) hari kemudian dihubungi bahwa data telah di- email lengkap beserta dengan formulir tanda terima penyerahan dokumen informasi publik”. 10
Berdasarkan penjelasan responden juga terlihat bahwa pemberian pelayanan informasi dilakukan oleh petugas mulai dari memproses permohonan hingga pemberian informasi dengan tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan yaitu 10 (sepuluh) hari kerja.  Informasi disampaikan kepada pemohon hanya dalam waktu 3 (tiga) hari dari pengajuan permohonan dan diberikan dalam bentuk softcopy sehingga tidak memerlukan biaya. Selain itu, dalam surat jawaban kepada  pemohon  informasi  juga  mencantumkan  informasi  sebagaimana  ditentukan  dalam  UU  KIP.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pemberian  informasi  publik  di  BPK  Perwakilan  Provinsi Jambi  dapat  dikatakan  sesuai  dengan ketentuan  yang    tercantum  dalam  POS  yang  telah  ditetapkan, sekaligus    mencerminkan  telah  diimpelemntasikannya asas keterbukaan informasi serta  pemberian informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara yang sederhana sebagaimana diamanahkan dalam UU KIP.
9 Eko Gemini Putra Fisabilillah, Staf Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi , Wawancara Penulis 29 November 2019.
10 Agustin Sahara, masyarakat , Wawancara Penulis 29 November 2019
Herma  Yanti,  Implementasi  Pemberian  Informasi  Publik  Pada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Perwakilan  Provinsi  Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

## Masalah-Masalah  yang  Dihadapi  BPK  Perwakilan  Provinsi  Jambi  dalam  Pemberian  Informasi  Publik  dan Upaya untuk Mengatasinya
Meskipun implementasi pemberian informasi publik pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah dilaksanakan mengikuti ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan, namun dalam pemberian informasi public tersebut juga ditemui adanya beberapa permasalahan.
Berdasarkan  wawancara  terkait  pelayanan  pemberian  informasi  publik  dengan  Nur  Hasniwati  sebagai mahasiswa yang memanfaatkan hasil pemeriksaan sebagai bahan penelitian mengungkapkan bahwa “ “pelayanan PIK BPK  Perwakilan  Provinsi  Jambi  sudah    memuaskan,  mungkin  BPK  bisa  menyediakan  informasi  LHP  yang  lebih lengkap  di website untuk  memudahkan  para  pengguna  untuk  mendapat  informasi  yang  lebih  banyak  terkait  hasil pemeriksaan”.
Mengenai permasalahan LHP tersebut, dijelaskan oleh Mekrolius salah seorang Petugas PIK bahwa:
“Permohonan LHP diajukan dengan melakukan registrasi pelayanan dan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perwakilan  sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK. Tujuannya  adalah  sebagai  kontrol  pemanfaatan  hasil  pemeriksaan  oleh  masyarakat.  BPK  Perwakilan  Provinsi Jambi  telah  memuat  informasi  seluruh  daftar  LHP  yang  diterbitkan  untuk  mempermudah  masyarakat  dalam mengetahui dan mengajukan permohonan hasil pemeriksaan  yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi”. 11
Lebih lanjut  dijelaskan bahwa LHP sebagai hasil kerja BPK sebagai  lembaga eksternal pemeriksa keuangan negara merupakan salah bentuk akuntabilitas BPK kepada para pemangku kepentingan dan publik. Melalui LHP juga ditegakkan  transparansi  dan  akuntabilitas  keuangan  negara.  Tingginya  tingkat  kebutuhan  masyarakat  terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menuntut LHP dimuat secara terbuka di website . Dibutuhkan kebijakan yang sesuai antara BPK dan Pemerintah mengenai prosedur pemberian LHP kepada publik dengan diakses secara langsung melalui website atau melalui rangkaian prosedur permintaan yang ditetapkan. Hal  ini  penting  agar  terdapat  persamaan  pendapat  antara  internal  dan  eksternal  BPK,  sehingga  tidak  ada  lagi masyarakat yang mempersoalkan LHP yang tidak dapat diakses secara langsung.
Selain  itu,  berdasarkan  informasi  yang  disampaikan  Agustin  Sahara  bahwa:”  pemberian  informasi  sudah sesuai dan tepat waktu, namun sebagian informasi tidak dapat diterima karena termasuk informasi yang dikecualikan, dan belum mengetahui bahwa ada informasi yang dikecualikan”.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  tergambar  bahwa  belum  semua  masyarakat  memahami  kebijakan  tentang keterbukaan  informasi  publik  pada  BPK.  Keterbukaan  informasi  publik  ini  dibatasi  oleh  hal-hal  tertentu  sehingga tidak semua informasi bisa diberikan kepada masyarakat.
Selain itu, adanya permasalahan-permasalahan tersebut dipertegas  oleh Mekrolius yang menjelaskan bahwa: “Selama  Tahun  2019,  BPK  Perwakilan  Provinsi  Jambi  menemukan  kendala-kendala  dalam  pemberian  informasi publik  yaitu  masih  terdapat  permohonan  informasi  yang  salah  alamat,  tidak  lengkap,  dan  tidak  mencantumkan informasi  publik  yang  diminta  secara  jelas  sesuai  prosedur  yang  ditetapkan  serta  tidak  mengetahui  informasi  yang dikecualikan”. 12
Permasalahan  tersebut  disebabkan  karena  tingkat  keingintahuan  masyarakat  terhadap  BPK  Perwakilan Provinsi Jambi yang terus meningkat. Namun, belum diimbangi dengan tingkat pemahaman masyarakat atas tugas dan fungsi  BPK  Perwakilan  Provinsi Jambi  sebagai  badan  publik  yang  melaksanakan  pemeriksaan  atas  pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah beserta kebijakan dan mekanisme pemberian informasi publik yang telah ditetapkan.
Untuk mengantisipasi hambatan yang ditemui oleh masyarakat atas permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jambi dan untuk mengetahui tingkat kepuasaan masyarakat, maka pada saat pemberian informasi publik, PIK BPK Perwakilan Provinsi Jambi meminta kesediaan masyarakat untuk mengisi formulir survei atas mutu layanan  dan  kualitas  Kerja  Pelayanan  Informasi  Publik  sebagai  penyaluran  aspirasi  publik  untuk  mendapatkan pelayanan  yang  lebih  baik.  Survei  tersebut  berisi  penilaian  terhadap  beberapa  aspek  layanan  yaitu  informasi  yang tersedia, pelayanan petugas, sarana dan prasana, serta permintaan saran/masukan pada tempat yang telah disediakan. Hasil survey diumumkan secara terbuka melalui website dan PIK serta dilakukan tindak lanjut dan dievaluasi secara berjenjang.  Pada Website BPK  Perwakilan  Provinsi  Jambi  juga  disediakan  kolom  penilaian  kepuasan  masyarakat terhadap pelayanan publik kepada pengunjung website . Saat ini juga sudah disediakan layar informasi secara digital melalui  layar  sentuh  yang  ditempatkan  di  bagian  lobi  kantor  BPK  Perwakilan  Provinsi  Jambi  untuk  memudahkan masyarakat mendapatkan informasi secara langsung.
11 Mekrolius, Petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jambi , Wawancara Penulis 5 Desember 2019
12 Mekrolius, Petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jambi , Wawancara Penulis 5 Desember 2019

## Herma  Yanti,  Implementasi  Pemberian  Informasi  Publik  Pada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Perwakilan  Provinsi  Jambi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Selain  itu,  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan  pemberian  informasi  publik,  telah disusun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Mekrolius, yaitu :
1. Melaksanakan rapat PPID dan PIK untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan informasi publik dan peningkatan pelayanan informasi publik;
2. Memaksimalkan fungsi PIK serta penggunaan website dan e-PPID dalam rangka penyerbaluasan informasi publik; dan
3. Melakukan peningkatan kompetensi petugas PIK secara berkelanjutan.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  tergambar  upaya-upaya  yang  dilakukan  BPK  Perwakilan  Provinsi  Jambi untuk  mengatasi  hambatan  yang  timbul  dalam  pemberian  informasi  publik  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas pelayanan  yang  lebih  baik.    Namun  demikian,  fungsi  PIK  BPK  Perwakilan  Provinsi  Jambi  dalam  rangka meningkatkan  keterbukaan  informasi  masih  perlu  dioptimalkan,  selain  pelayanan  seluruh  informasi  yang  berkaitan dengan  keterbukaan  informasi    melalui  PIK  maupun website ,  perlu  diimbangi  dengan  sosialisasi  langsung    kepada masyarakat  terkait  dengan  berbagai  kebijakan  maupun  jenis-jenis  informasi  yang  dapat  langsung  diakses  ataupun melalui prosedur permohonan, persyaratan permohonan informasi, dan mekanisme pemberian informasi publik secara rinci,sehingga penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat dapat lebih optimal  dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat untuk memperoleh informasi.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi  pemberian  informasi  public  pada  BPK  Perwakilan  Provinsi  Jambi  dapat  dikatakan  telah mencerminkan asas-asas pemberian informasi publik sebagaimana ditentukan dalam UU KIP.  Hal ini karena telah tersedianya  informasi  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat  secara  langsung  melalui  Pusat  Informasi  dan Komunikasi  yang  dilengkapi  dengan  berbagai  fasilitas  pendukung  dan  pelayanan  online  melalui website BPK sehingga  masyarakat  dapat  memperoleh  informasi  yang  diperlukan  kecuali  terhadap  kategori  informasi  publik tertentu yang dikecualikan sesuai ketentuan undang-undang. Terhadap informasi yang dikecualikan juga dilakukan pengkajian sehingga dapat berubah sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi dan waktu berdasarkan ketentuan yang  berlaku.  Dengan  demikian  implementasi  pemberian  informasi  public  tersebut  telah  berlandaskan  atas keterbukaan informasi, pemberian pelayanan secara cepat, mudah dan biaya ringan serta pemberlakuan asas bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
2. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pemberian informasi publik tersebut antara lain:
a. Tuntutan masyarakat terhadap pemuatan LHP secara terbuka di website.
b. Terdapat  pemohon  informasi  yang  mengajukan  permintaan  informasi  tidak  sesuai  dengan  persyaratan  dan prosedur serta tidak mengetahui ketentuan atas informasi yang dikecualikan.
Upaya  mengatasi  permasalahan  tersebut  dilakukan  dengan  memberikan  penjelasan  dan  pemahaman  melalui Petugas  Pusat  Informasi  dan  Komunikasi,  serta  upaya  peningkatan    kualitas  pelayanan  dengan  penyediaan  formulir untuk  menampung  berbagai  masukan  dan  keluhan-keluhan  masyarakat    atas  pelayanan  yang  diberikan,  dan menindaklanjutinya  dengan  menyusun  beberapa  perencanaan  diantaranya  memaksimalkan  fungsi  PIK,    penggunaan website guna menyebarluaskan informasi dan peningkatan kompetensi petugas PIK secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Mengenal Lebih Dekat BPK Sebuah Panduan Populer , Biro Humas danLuar Negeri BPK, Jakarta, 2011 Deddy  Mulyadi,  S tudi  Kebijakan  Publik  dan  Pelayanan  Publik  “Konsep  dan  Aplikasi  Proses  Kebijakan  Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik ”, Alfabeta, Bandung, 2015 Henri Subagiyo dkk, Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik , Komisi Informasi  Pusat,  Jakarta,  2009.Suratman  dan  Philips  Dillah, Metode  Penelitian  Hukum ,  Alfabeta,  Bandung, 2015

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan  Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik
Herma  Yanti,  Implementasi  Pemberian  Informasi  Publik  Pada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Perwakilan  Provinsi  Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

## Jurnal
Nunuk  Febriananingsih, Keterbukaan  Informasi  Publik  DalamPemerintahan  Terbuka  Menuju  Tata  Pemerintahan Yang baik , Jurnal Rechtsvinding , Volume1 Nomor 1, April 2012

## Internet
Zahari, Implementasi Keterbukaan Informasi  Melalui Optimalisasi Meja Informasi di Pengadilan Agama, diakses dari http://www.academia.edu/9253471 .  Diakses Tangal 31Desember 2019