## Article Info
Submitted: 11 December  2020 | Reviewed: 24 December  2020 | Accepted: 5 January 2021

## KONSEP CORPORATE RESCUE

## DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA
Natasya Aisyah Sitompul 1

## Abstract
Corporate Rescue Concept goal is to save company from bankruptcy so its business can be continued and the debts can be paid. This concept has been applied in other countries. Researcher  is  interested  conducting  research  concerning  how  the  corporate  Rescue concept  applied  in  Indonesian  bankruptcy  act  and  attempted  in  bankruptcy  practices  in Indonesia,  also  how  the  urgency  of  Corporate  Rescue  concept  is  associated  with  the bankruptcy  process  in  Indonesia.  This  study  uses  normative  legal  research  method  by analizing  bankruptcy  act,  judges  'decisions  and  the  reports  of  creditors'  meetings  in  the bankruptcy  process  associated  with  the  corporate  rescue  concept.  Books,  journals,  and papers are also used as supporting data. The research results are described in descriptive analytical form as follow. The corporate rescue concept is implied in postponement of debt payment obligations provision of Indonesian bankruptcy act. The debtor is obliged to submit a reconciliation proposal regarding debt restructuring, one of the shape of corporate rescue concept. However, the act does not explain further information. Corporate rescue concept has  also  been  implemented  in  the  bankruptcy  and  postponement  of  debt  payment obligations  process.  The  Supervisory  Judges,  the  curators/administrators  always recommends that the Debtor should immediately prepares a reconciliation proposal to the creditors. However, the recommendation is only at the formality stage. The creditors' focus is  how  their  receivables  can  be  paid  by  liquidated debtor’s  asset,  therefore  the reconciliation  proposal  has  been  rejected  rather  than  approved.  According  to  the Indonesian  bankruptcy  act,  solvent  companies  and  companies  whose  business  line concerns basic human needs are easy to be bankrupted, if companies don’t pay debt which is  due  and  collectible  to  one  of  their  creditors.  So  to  save  them  and  the  interests  of concurrent  creditors,  corporation  rescue  concept  must  be  adopted  into  Indonesian bankruptcy act and must be socialized to all stake holder.

## Keywords: concept; corporate rescue; bankruptcy

## Abstrak
Corporate  Rescue  Concept  adalah  suatu  upaya  untuk  menyelamatkan  perusahaan  dari kepailitan  agar  usahanya  tetap  bisa  berjalan  dan  utangnya  kepada  para  kreditur  dapat dibayar. Konsep sudah diterapkan di negara-negara lain. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana konsep Corporate Rescue diatur di dalam Undang Undang Kepailitan dan diupayakan dalam praktek kepailitan di Indonesia serta bagaimana urgensi Corporate  Rescue  dikaitkan  dengan  proses  kepailitan  di  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  karena  yang  dianalis  adalah  data sekunder  berupa  undang-undang,  putusan  hakim  dan  laporan  hasil  rapat-rapat  kreditur dalam proses kepailitan dikaitkan dengan konsep Corporate Rescue. Sebagai data dukung juga digunakan buku, jurnal dan paper, selanjutnya hasil penelitian diuraikan dalam bentuk deskriptif  analitis.  Konsep  Corporate  Rescue  telah  tersirat  di  dalam  Undang  Undang Kepailitan  di  Indonesia  di  dalam  ketentuan  tentang  penundaan  kewajiban  pembayaran
1 Fakultas  Hukum,  Universitas  Indonesia,  Jalan  Salemba  Raya  No.  4,  Jakarta  Pusat,  Email: natasyasitompul11@gmail.com. Telp. 082274125665.
utang, karena tujuan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU) adalah untuk merestrukturisasi utang debitur pada para krediturnya, namun restrukturisasi utang tidak diatur  lebih  lanjut  di  dalam  Undang  Undang  Kepailitan  atau  ketentuan  hukum  lainnya. Konsep Corporate Rescue juga belum menjadi pola pikir hakim maupun Kurator/Pengurus dalam proses kepailitan maupun PKPU. Fokus para kreditur masih pada konsep likuidasi harta  debitur  agar  piutang  mereka  dapat  dibayar  oleh  debitur.  Berdasarkan  Undang Undang  Kepailitan  di  Indonesia,  perusahaan-perusahaan  yang  solvent  dan  perusahaan yang bergerak di bidang pemenuhan kebutuhan dasar manusia mudah untuk dipailitkan apabila  perusahaan  tersebut  tidak  membayar  utang  yang  sudah  jatuh  tempo  dan  dapat ditagih  pada  salah  satu  krediturnya.  Agar  perusahaan  tersebut  dan  para  kreditur konkurennya dapat diselamatkan, dibutuhkan penerapan konsep Corporate Rescue, oleh karena  itu  konsep  tersebut  harus  diadopsi  ke  dalam  Undang  Undang  Kepailitan  di Indonesia, dan harus disosialisasikan kepada hakim, kurator dan masyarakat, agar dapat dimengerti manfaat dari konsep tersebut.
Kata Kunci: konsep; corporate rescue; kepailitan

## I. Pendahuluan
Tujuan  kepailitan  adalah  menyelesaikan  permasalahan  utang  piutang antara para kreditur dengan debitur yang memiliki aset lebih sedikit dibandingkan dengan  jumlah  utangnya  kepada  para  kreditur. 2 Oleh  karena  itu,  menurut Levinthal, kepailitan terhadap debitur adalah untuk melindungi dan menyelamatkan harta kekayaan debitur dari tindakan para kreditur yang masing- masing ingin mengambil pelunasan dari harta debitur tersebut dan dari tindakan debitur yang berupaya menyembunyikan atau menghilangkan hartanya baik untuk kepentinganya sendiri maupun untuk kepentingan kreditur, agar dengan hartanya itu debitur dapat membayar utang-utangnya pada para kreditur. 3
Kepailitan memberikan dampak yang besar baik terhadap debitur sebagai person, maupun debitur sebagai badan hukum dan usahanya, maupun terhadap para  krediturnya  baik  yang  tagihannya  sudah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih, maupun  terhadap  para  kreditur  yang  tagihannya  belum  jatuh  tempo  dan  dapat ditagih. Apabila debitur sebagai badan hukum perseroan terbatas, maka dampak itu  juga  termasuk  terhadap  para  pemegang  saham,  orang-orang  yang  bekerja padanya dan pihak-pihak yang terkait hubungan hukum dengan debitur.
Mulai dari sejak lahirnya teori kepailitan sampai sekarang, teori kepailitan terus  mengalami  perkembangan,  namun  tujuan  akhirnya  tetap  sama  yaitu  agar utang  debitur  pada  para  krediturnya  dapat  terbayarkan.  Berdasarkan  teori kepailitan modern dikenal dua konsep kepailitan yaitu yaitu liquidation concept dan
2 Sunarmi.  2010. Prinsip  Keseimbangan  Dalam  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia. Jakarta:  PT. Sofmedia. hlm. v.
3 E. Levinthal Louis, The Early History of Bankruptcy Law , dalam Robert L. Jordan, D. Warren Willian, J.B. Russel Daniel, 1919, Bankruptcy , Newyork:  67 U.Pa. L. Rev. 1. hlm. 5.
corporate rescue concept . Kedua konsep ini tetap mempunyai tujuan agar utang- utang debitur kepada para krediturnya dapat dibayar oleh debitur, namun dengan cara  dan  proses  yang  berbeda.  Berdasarkan  pertemuan  pada Forum  for  Asia Insolvency Reform (FAIR), negara-negara di kawasan Asia perlu memperbaharui hukum  kepailitannya  yang  masih  terfokus  pada  konsep  likuidasi.  Mereka  harus memasukkan konsep Corporation Rescue ke dalam peraturan hukum kepailitan. 4 Menurut  FAIR,  zaman  sudah  berubah,  tujuan  untuk  membayar  utang- utang debitur kepada para kreditur tidak selalu dengan mematikan usaha debitur, terlebih apabila perusahaan tersebut masih mempunyai prospek usaha yang baik dan neraca keuangan yang baik, perusahaan tidak bisa membayar utang karena tidak  mempunyai fresh  money. Apabila  perusahaan  dapat  diselamatkan,  bukan hanya kepentingan kreditur yang dapat direalisasikan, tapi juga dapat melindungi stake holder yang lain.
Berdasarkan Liquidation  Concept (konsep  likuidasi)  harta  debitur  harus dilindungi,  serta  perlu  ditingkatkan  nilai  jualnya  agar  apabila  dijual  dapat membayar  utang-utang  debitur  kepada  para  krediturnya  secara  maksimal. 5 Berdasarkan konsep ini, apabila perusahaan tetap diupayakan untuk beroperasi, hanya  semata-mata  untuk  meningkatkan  nilai  jual  harta  tersebut  agar  melalui penjualan  harta  debitur,  tagihan  para  kreditur  dapat  terbayarkan  semaksimal mungkin,  namun  tidak  bermaksud  untuk  tetap  mengupayakan  agar  perusahaan debitur tetap bisa berjalan dan hidup terus.
Corporate Rescue Concept yaitu suatu konsep yang lebih mengutamakan penyelamatan  terhadap  usaha-usaha  debitur  sebagai  suatu  korporasi,  agar debitur  tetap  mempunyai  penghasilan  agar  tetap  bisa  membayar  dan  melunasi utang-utangnya  pada  para  krediturnya. 6 Konsep  ini  berupaya  untuk menghindarkan  debitur  berada  dalam  keadaan  pailit,  serta  menyelamatkan kepentingan  debitur  dan  kepentingan  para  krediturnya,  dan  juga stake  holder lainnya.
Wujud dari Corporate Rescue Concept di antaranya adalah dengan memberi kesempatan  kepada  debitur  untuk  melakukan  restrukturisasi  utang 7 dan
4 Roman Tomasic. 2006. Creditor Participation in Insolvency Proceedings . Paris: OECD, hlm. 3-4.
5 Thomas H. Jackson. 1986. The Logic and Limits of Bankruptcy Law. USA: Harvard University Press. hlm. 209-224.
6 Loc.cit. , Roman tomasic.
7 Joel G. Sigel dan Joe K. Shim. 1994. CFO: Tools for Executives , Jakarta: Elex Media Komputindo. hlm. 129.
restrukturisasi perusahaan 8 seperti yang diterapkan di Amerika Serikat. 9
Undang  Undang  Kepailitan  di  Amerika  Serikat  berbeda  dengan  Undang Undang  Kepailitan  di  Indonesia.  Undang  Undang  Kepailitan  Amerika  Serikat membedakan aturan kepailitan terhadap subyek hukum perorangan dan kepailitan terhadap badan hukum. Permohonan untuk melakukan reorganisasi diatur secara khusus  di  dalam Chapter  11 khusus  untuk  subyek  hukum  korporasi  yang menjalankan  suatu  usaha.  Adapun  yang  boleh  mengajukan  permohonan  untuk reorganisasi hanya debitur, dan debitur juga yang memutuskan apakah dia akan meneruskan  reorganisasi  atau  menghentikannya,  bukan  karena  petisi  dari  para kreditur. 10 Permohonan untuk melakukan reorganisasi tersebut merupakan salah satu bentuk dari Corporate Rescue Concept .
Undang  Undang  Kepailitan  di  Indonesia  termasuk  yang  masih  dominan menerapkan  konsep  likuidasi,  karena  latar  belakang  pembentukan  undang- undang tersebut disebabkan telah terjadi krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997 sehingga banyak perusahaan yang tidak mampu membayar utang-utangnya. Agar  perusahaan-perusahaan  tersebut  dapat  segera  menyelesaikan  utang- utangnya, maka dibentuklah Undang Undang Kepailitan. 11 Apabila kita perhatikan Undang  Undang  Nomor  37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran Utang,  di  dalamnya  telah mengatur  tentang  penundaan kewajiban  pembayaran  utang  yang  tujuannya  memberi  kesempatan  kepada debitur untuk mengajukan usulan perdamaian. Sepintas, Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menerapkan Corporate Rescue Concept , namun ternyata tidak diatur lebih lanjut  baik  di  dalam  pasal-pasal  maupun  penjelasan  dalam  undang-undang tersebut.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian mengenai  bagaimana Corporate  Rescue  Concept di  dalam  Undang  Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,    serta  bagaimana Corporate  Rescue  Concept diupayakan  dalam  praktik kepailitan  di  Indonesia,  dan  bagaimana  urgensi Corporate  Rescue  Concept dikaitkan dengan proses kepailitan di Indonesia.
8 Mallesons Stephen Jaques. 1994. Australia Finance Law. Sydney: FT Law & Tax. hlm. 634.
9 Chapter 11 US Bankruptcy Code.
10 Robert L. Jordan dan William D. Warren. 1993. Bankruptcy. Westbury, Newyork: The Foundation Press,Inc., hlm. 790-791.
11 Jerry  Hoff.  2000. UU  Kepailitan  di  Indonesia,  (Indonesia  Bankruptcy  Law ),  Terjemahan  Kartini Mulyadi. Jakarta: Tatanusa. hlm. 17.

## II. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  metode penelitian  hukum  normatif  yaitu  metode  penelitian  yang  menggunakan  data sekunder  berupa  data  kepustakaan  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tersier,  serta  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan. 12 Dalam  hal  ini,  yang  akan  dikaji  adalah  Undang  Undang  Nomor  37  tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  dan  proses penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  serta proses  kepailitan  di  Pengadilan Niaga  Jakarta  Pusat  dengan  menghubungkannya  dengan Corporation  Rescue Concept .  Dari  pendekatan  tersebut  selanjutnya  akan  diuraikan  secara  deskrptif analitis.

## III.  Analisis dan Pembahasan
A.  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia  Belum  Menganut  Corporate  Rescue

## Concept
Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  mengatur  kepailitan  lebih  dahulu  daripada Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU).  Undang  Undang  Nomor  37 tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang berlaku  untuk  debitur  sebagai  perseorangan  maupun  sebagai  badan  hukum. Permohonan  kepailitan 13 maupun  PKPU 14 ,  dapat  diajukan  oleh  debitur  sendiri maupun  oleh  kreditur.  Syarat  dikabulkannya  permohonan  kepailitan  dan permohonan PKPU sama dan amat sederhana, yaitu debitur mempunyai kreditur lebih  dari  satu,  dan  tidak  membayar  utang  yang  sudah  jatuh  tempo  dan  dapat ditagih pada salah satu krediturnya.
Kepailitan adalah sita umum terhadap harta milik debitur, yang kemudian diurus  dan  berada  dalam  penguasaan  kurator  yang  ditunjuk  di  dalam  putusan pailit. 15 Sedangkan  PKPU  adalah  suatu  keadaan  dimana  para  kreditur  untuk sementara waktu belum dapat merealisasikan penagihan utangnya pada debitur
12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 14.
13 Pasal  2  ayat  (1)  Undang  Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailian  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
14 Pasal  222  ayat  (1)  Undang  Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailian  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
15 Pasal  1  angka  (1)  Undang  Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailian  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
atau  tidak  dibolehkan  mengeksekusi  harta  debitur  karena  putusan  pengadilan niaga yang menyatakan debitur sedang berada dalam keadaan PKPU. 16
Tujuan kepailitan adalah untuk mengumpulkan harta debitur semaksimal mungkin,  kemudian  harta  debitur  tersebut  dijual  oleh  kurator  untuk  dibagikan kepada  para  kreditur  sebagai  pembayaran  utang-utang  debitur  kepada  para krediturnya,  berdasarkan  tingkatan  kreditur  secara prorata. 17 Sedangkan  tujuan dari  PKPU  adalah  untuk  memberi  kesempatan  kepada  debitur  untuk  menyusun dan  mengusulkan  proposal  penyelesaian  utang-utangnya  pada  kreditur,  namun apabila dalam rapat kreditur yang membahas proposal tersebut, sebagian besar kreditur  tidak  menyetujui  proposal,  maka  debitur  demi  hukum  berada  dalam keadaan pailit.
Akibat kepailitan terhadap debitur, maka debitur kehilangan haknya untuk mengelola dan menguasai harta kekayaannya 18 ,karena demi hukum hak tersebut dialihkan kepada kurator yang ditunjuk di dalam putusan pailit. Sedangkan apabila debitur  berada  dalam  PKPU,  harta  debitur  tetap  berada  dalam  penguasaan debitur, akan tetapi segala tindakan debitur terhadap hartanya akan berada dalam pengawasan  Pengurus.  Namun  masa  PKPU  itu  dibatasi  oleh  Undang  Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang tersebut usulan perdamaian yang ditawarkan debitur tidak disetujui oleh 2/3 jumlah utang masing-masing  kreditur  separatis  dan  kreditur  konkuren,  maka  debitur  demi hukum berada dalam pailit.
Kepailitan diatur lebih dahulu dari pada penundaan kewajiban pembayaran utang,  karena  tujuan  utamanya  adalah  melikuidasi  harta  debitur  untuk pembayaran  utang-utang  debitur  pada  para  krediturnya  (sesuai  dengan  latar belakang pembentukan Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk mengatasi resesi ekonomi di  Indonesia).  Namun  demikian,  apabila  permohonan  kepailitan  diajukan bersamaan dengan permohonan kewajiban pembayaran utang atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan ketika permohonan kepailitan sedang  diperiksa  di  pengadilan,  maka  pemeriksaan  permohonan  PKPU  harus didahulukan, apabila permohonan kepailitan sudah lebih dahulu diperiksa, maka
16 Ahmad  Yani  dan  Gunawan  Widjaja.  2004. Seri  Hukum  Bisnis,  Kepailitan. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada. hlm.113.
17 Pasal 1131 - 1134 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
18 Pasal 24 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
pemeriksaan  terhadap  kepailitan  tersebut  harus  dihentikan. 19 Namun  apabila proses PKPU gagal, maka debitur langsung berada dalam keadaan pailit. 20
Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlaku untuk debitur perorangan maupun badan hukum, oleh karena itu persyaratan kepailitan dan PKPU untuk debitur perorangan dan badan hukum juga sama. Persyaratan yang ditentukan untuk kepailitan dan PKPU  adalah  sama,  yaitu  debitur  mempunyai  beberapa  utang  kepada  para kreditur, salah satu kreditur piutangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, akan tetapi tidak dibayar oleh debitur. Kepailitan dan PKPU dapat diajukan oleh debitur sendiri maupun oleh salah satu kreditur yang piutangnya sudah jatuh tempo dan dapat  ditagih,  akan  tetapi  tidak  dibayar  oleh  debitur,  dalam  jangka  waktu  yang singkat  apabila  dibandingkan  dengan  gugatan  perdata.  Undang  Undang  Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak  memberikan  batasan  minimal  jumlah  utang  maupun  jumlah  kreditur  yang mengajukan  permohonan  kepailtan  atau  PKPU.  Tujuannya  agar  permohonan kepailitan maupun PKPU mudah diajukan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya dan kreditur dapat segera mendapatkan pembayaran dari harta debitur.
Kepailitan  terhadap  debitur  mengakibatkan  debitur  kehilangan  haknya untuk  mengelola  dan  menguasai  harta  kekayaannya 21 ,  karena  demi  hukum  hak tersebut  dialihkan  kepada  kurator  yang  ditunjuk  di  dalam  putusan  pailit.  Semua kegiatan perusahaan menjadi terhenti, kecuali kurator mengajukan permohonan untuk  diizinkan  melanjutkan  usaha  debitur,  dengan  tujuannya  agar  nilai  aset perusahaan debitur tidak turun. Sejak debitur dinyatakan pailit oleh putusan hakim Pengadilan Niaga, semua harta debitur berada dalam sita umum dan tidak bisa dialihkan  kepada  pihak  lain.  Pada  proses  kepailitan,  debitur  diberi  kesempatan untuk  mengajukan  usulan  perdamaian,  apabila  disetujui  oleh  sebagian  besar kreditur, maka kepailitan terhadap debitur dapat dicabut.
Pada  tahap  ini  debitur  diberi  kesempatan  untuk  mengajukan  usulan perdamaian  kepada  para  kreditur 22 tentang  bagaimana  dan  kapan  debitur  akan
19 Pasal  339  ayat  (3)  Undang  Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,.
20 Pasal 289 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
21 Pasal  24  ayat  (1)  Undang  Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
22 Adrian Sutedi. 2009. Hukum Kepailitan , Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 34.
segera melunasi utangnya tersebut. 23 Proses PKPU tidak mengakibatkan debitur kehilangan haknya untuk mengelola dan menguasai harta kekayaannya 24 , usaha debitur tetap berjalan dan tetap berada dalam kontrol debitur, akan tetapi di dalam mengurus hartanya tersebut, debitur dalam pengawasan Pengurus yang ditunjuk dalam putusan PKPU.
Fokus  utama  dari  proses  PKPU  adalah  memberi  kesempatan  kepada debitur untuk melakukan negosiasi dengan para krediturnya tentang cara debitur melunasi  utangnya.  Apabila  sebagian  besar  kreditur  menyetujui  usulan  debitur, maka  debitur  terhindar  dari  kepailitan.  Namun  apabila  usulan  tersebut  tidak disetujui  oleh  sebagian  besar  kreditur,  maka  debitur  demi  hukum  berada  dalam keadaan  pailit. 25 Kesempatan  mengajukan  usulan  perdamaian  yang  diberikan kepada  debitur  baik  pada  proses  kepailitan  maupun  proses  PKPU  tentang bagaimana  dan  kapan  debitur  membayar  utang-utangnya,  dapat  dikatagorikan sebagai  penerapan Corporation  Rescue  Concept yaitu  sebagai  restrukturisasi utang.
Namun  berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  37  tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  muara  dari  proses PKPU tersebut tetap kepailitan debitur, karena apabila usulan perdamaian yang diajukan  oleh  debitur  ditolak  oleh  sebagian  besar  kreditur,  maka  harta  debitur dilikuidasi yaitu dengan cara penjualan harta kekayaan debitur untuk membayar semua utang-utangnya, baik yang sudah jatuh tempo maupun belum jatuh tempo. Pada  proses  PKPU,  apabila  usulan  perdamaian  debitur  ditolak,  maka  debitur menjadi pailit dan harta kekayaannya dijual untuk membayar semua utang-utang debitur baik yang sudah jatuh tempo atau belum jatuh tempo.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  tindakan  melanjutkan  usaha  debitur  pada proses kepailitan semata-mata hanya bertujuan agar nilai harta kekayaan debitur tidak  turun  drastis,  bukan  untuk  melakukan  restrukturisasi  usaha  debitur. Sementara  dalam  proses  PKPU,  walaupun  debitur  masih  bisa  mengelola usahanya, namun apabila usulan perdamaiannya gagal, pada akhirnya juga dijual untuk melunasi utang-utangnya.
Dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai Corporation Rescue Concept di
23 Pasal  222  ayat  (2)  Undang  Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
24 Sutan  Remy  Sjahdeini.  2008. Hukum  Kepailitan  Memahami  Undang  Undang  Nomor  37  Tahun 2004 tentang Kepailitan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. hlm. 329.
25 Pasal 289 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
dalam Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  hanya  tersirat  dari  anjuran  kepada  debitur  untuk mengajukan  proposal  perdamaian  tentang  kapan  utang  debitur  pada  para krediturnya  akan  dibayarkan,  akan  tetapi  mengenai  tata  cara  pembayarannya tersebut tidak diatur lebih lanjut. Keseluruhan aturan Undang Undang Nomor 37 tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang masih berfokus pada konsep likuidasi.

## B.  Penerapan  Corporate  Rescue  Concept  pada  Praktik  Peradilan  di Indonesia
Wujud  dari Corporation  Rescue  Concept di  antaranya  adalah restrukturisasi utang dan restrukturisasi perusahaan debitur. Restrukturisasi utang menurut  Joel  G.  Sigel  dan  Joe  K.  Shim  adalah  penyesuaian  atau  penyusunan kembali  struktur  utang  yang  mencerminkan  kesempatan  kepada  debitur  untuk merencanakan pemenuhan kewajiban keuangannya. 26 Tujuan dari restrukturisasi utang adalah untuk memperbaiki posisi keuangan debitur karena debitur tidak lagi mampu untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 27 Sedangkan restrukturisasi perusahaan adalah perbaikan manajemen  dan  keuangan  perusahaan,  caranya  dengan  menawarkan  investor masuk ke dalam perusahaan debitur atau memperbaiki kinerja perusahaan agar bisa lebih efisien pengeluarannya.
Walaupun Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur tentang restrukturisasi utang  dan  restrukturisasi  perusahaan  debitur,  namun  dalam  proses  kepailitan maupun  PKPU,  di  rapat-rapat  kreditur,  hakim  pengawas  dan  Pengurus/Kurator selalu  mengarahkan  debitur  untuk  mengajukan  usulan  perdamaian  yang  berisi mengenai  restrukturisasi  utang  dan  atau  restrukturisasi  perusahaan.  Apabila perusahaan  debitur  masih  mempunyai  neraca  keuangan  yang  sehat  dan perusahaan  debitur  masih  berjalan  secara  normal,  maka  yang  akan  ditawarkan debitur adalah restrukturisasi utang yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali semua  utang-utang  debitur.  Namun  apabila  perusahaan  debitur  sedang  dalam masalah  keuangan,  maka  yang  akan  ditawarkan  debitur  adalah  restrukturisasi perusahaan dan restrukturisasi utang.
26 Joel G. Sigel dan Joe K. Shim, op.cit. , hlm. 129.
27 Tjiptono  Darmadji.  2001. Restrukturisasi:  Memulihkan  dan  Mengakselerasi  Ekonomi  Nasional. Jakarta: Grasindo. hlm. 69.
Akan  tetapi  upaya  tersebut  sering  gagal  atau  tidak  berhasil,  sehingga perusahaan-perusahaan  yang  seharusnya  masih  bisa  melanjutkan  usahanya menjadi hancur dan banyak kreditur konkuren yang dirugikan. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut antara lain sebagai berikut:
1.  Hakim  dan  kurator/pengurus  hanya  menganjurkan  secara  formal  dalam rapat  kreditur  agar  debitur  menawarkan  perdamaian  yang  berisi restrukturisasi  keuangan  dan  atau  perusahaan,  selanjutnya  membiarkan debitur berupaya sendiri tanpa pengarahan.
2.  Para  kreditur  seringkali  tidak  yakin  apakah  debitur  mampu  untuk memenuhi apa yang ditawarkan tersebut, karena seringkali dalam porses PKPU  maupun  kepailitan  tidak  dilakukan  pemeriksaan  keuangan  dan kelayakan  usaha  debitur  oleh  akuntan  publik  maupun  ahli  manajemen perusahaan,  sehingga  para  kreditur  tidak  dapat  mengetahui  bagaimana keadaan keuangan dan usaha debitur secara riil.
3.  Debitur  juga  tidak  mampu  meyakinkan  para  kreditur  konkuren  maupun separatis  yang  tagihannya  belum  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih.  Para kreditur  ini  seringkali  dipengaruhi  oleh  kreditur  yang  punya  niat  untuk segera melikuidasi harta debitur.
4.  Apabila kreditur pemohon adalah kreditur separatis, maka yang diinginkan oleh  kreditur  separatis  tersebut  adalah  bagaimana  secepat  mungkin kreditur  separatis  mendapatkan  pembayaran  dan  pelunasan  atas piutangnya yang sudah jatuh  tempo dan dapat ditagih, dengan demikian muaranya adalah likuidasi atas harta debitur, terutama harta debitur yang menjadi jaminan tagihan kreditur separatis.
5.  Jangka  waktu  proses  perdamaian  pada  PKPU  dibatasi  Undang  Undang Nomor  37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu: pertama, disebut PKPU sementara selama 45 (empat  puluh  lima)  hari  sejak  diucapkannya  putusan  penetapan  debitur berada dalam keadaan PKPU sementara 28 ; kedua, selama 270 (dua ratus tujuh  puluh)  hari  sejak  putusan  PKPU  sementara  diucapkan 29 dengan syarat harus disetujui oleh kreditur konkuren dan kreditur keparatis yang masing-masing  harus  memenuhi quorum yang  ditentukan  di  dalam Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
28 Pasal  225  ayat  (4)  Undang  Undang  Nomor  37  tahun  2004,  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
29 Pasal  228  ayat  (6)  Undang  Undang  Nomor  37  tahun  2004,  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Kewajiban Pembayaran Utang. 30 Jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari tersebut  telah  digunakan  untuk  jangka  waktu  persiapan  pengumuman  di koran,  rapat  kreditur  pertama  dan  rapat  kreditur  pencocokan  piutang. Sementara jangka  waktu  tersisa tidak  dapat  digunakan  setiap  hari  untuk itu.  Apabila  pada  tahap  45  (empat  puluh  lima)  hari  debitur  belum  dapat meyakinkan kreditur, maka perpanjangan jangka waktu tersebut tidak akan disepakati oleh para kreditur.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dilihat  bahwa Corporation  Rescue Concept belum menjadi pola pikir hakim-hakim Pengadilan Niaga dan para kurator dan  pengurus  di  Indonesia,  karena  untuk  dapat  menerapkannya  hakim membutuhkan  petunjuk  yang  jelas  dan  terang  dari  ketentuan  hukum  kepailitan yang  berlaku,  sementara  Undang  Undang  Nomor  37  tahun  2004  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sendiri belum mengatur konsep  tersebut  secara  jelas.  Para  kreditur  baik  konkuren  maupun  separatis konsep  berfikirnya  juga  masih  konsep  likuidasi,  para  kreditur  tersebut  terutama kreditur  separatis  dan  preferen  terfokus  pada  bagaimana  caranya  agar tagihan- tagihan  mereka  dapat  segera  terbayar  secara  maksimal,  sesuai  tingkatan kedudukan kreditur. Keadaan ini selain merugikan debitur juga merugikan kreditur konkuren karena tagihan kreditur konkuren akan dipertimbangkan terakhir, apabila masih ada sisa hasil penjualan harta pailit.
Hukum  kepailitan  di  negara-negara  kawasan  Asia  masih  terfokus  pada konsep  likuidasi  dan  dianggap  telah  ketinggalan  dibandingkan  dengan perkembangan  hukum  kepailitan  di  negara-negara  Eropa  dan  Amerika  Serikat, karena  di  negara-negara  Eropa  dan  Amerika  Serikat  sudah  menerapkan Corporation Rescue Concept , oleh karena itu berdasarkan pertemuan pada FAIR di  Beijing,  Tiongkok  pada  tanggal  27  sampai  dengan  28  April  2006  yang membahas  tema Creditor  Participation  in  Insolvency  Proceeding menyarankan agar Corporation  Rescue  Concept harus  diterapkan  dalam  hukum  kepailitan  di masing-masing negara, termasuk Indonesia.
Tujuan  dari Corporate  Rescue  Concept adalah  untuk  menyelamatkan perusahaan-perusahaan  dari  kepailitan,  dari  kehancuran  perusahaan  akibat kepailitan, agar perusahaan tersebut dapat terhindar dari kepailitan dan usahanya tetap  bisa  dipertahankan.  Mempailitkan  suatu  perusahaan  harus  merupakan upaya terakhir yang harus dilakukan oleh pihak krediturnya ( ultimum remidium ).
30 Pasal  229  ayat  (1)  Undang  Undang  Nomor  37  tahun  2004,  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
C.  Urgensi  Corporate  Rescue  Concept  dalam  Proses  Kepailitan  di Indonesia
Hukum  kepailitan  di  Indonesia  tidak  mengandung  sistem  tidak  mampu membayar  utang,  akibat  hukumnya  adalah  apabila  seseorang  atau  suatu  pihak tidak membayar utangnya pada kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tidak ada kewajiban bagi majelis hakim niaga untuk membuktikan bahwa debitur tidak  membayar  utangnya  karena  tidak  mampu  membayar,  cukup  apabila  telah terbukti debitur tidak membayar, dan debitur juga mempunyai utang pada kreditur lain, maka debitur dapat dinyatakan pailit atau berada dalam PKPU sesuai bentuk permohonannya, apakah permohonan PKPU atau permohonan pailit.
Akibat hukum lebih lanjut dari keadaan tersebut adalah suatu perusahaan yang solvent atau masih mampu apabila tidak membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih pada kreditur, maka perusahaan tersebut juga dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Suatu perusahaan yang solvent , apabila harus  membayar  semua  utang-utang  pada  semua  kreditur  pada  saat  yang bersamaan,  kemungkinan  besar  tidak  akan  mampu,  dan  perusahaan  tersebut pasti  akan  mengalami  krisis  keuangan.  Contoh  kasus  yang  pernah  terjadi  di antaranya  adalah  kasus  kepailitan  PT.  Telkomsel,  PT.  Modern  Reality,  PT. Asuransi  Jiwa  Manulife,  dan  PT.  Televisi  Pendidikan  Indonesia.  Perusahaan- perusahaan  tersebut  mempunyai  modal  yang  besar  dan  usaha  yang  berjalan dengan  baik,  namun  karena  terbukti  tidak  membayar  utang  pada  salah  satu krediturnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, perusahaan tersebut dapat dinyatakan  pailit.  Apabila  dibiarkan,  maka  prinsip commercial  exit  from  financial distress tidak  lagi  dapat  dicapai,  tapi  akan  merupakan  suatu  alat  yang  dapat memusnahkan perusahaan yang solvent .
Di samping itu, pada beberapa kejadian kepailitan yang bermula dari PKPU terhadap  suatu  perusahaan  yang  bergerak  dibidang  kepentingan  orang banyak, telah  mengakibatkan  para  kreditur  konkuren  dirugikan,  karena  pengembalian tagihan mereka terhadap debitur hanya 15% dari jumlah tagihan mereka terhadap debitur.  Perusahaan  itu  di  antaranya  adalah  PT.  Mitra  Safir  Sejahtera 31 ,  PT.
31 Putusan  Pailit  Nomor  20/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.,  tanggal  28  Februari  2012  dan  Putusan Kasasi Nomor 253/PDT.Sus/2012, tanggal 13 Juni 2012.
Megacity  Development 32 ,  PT.  Menara  Karsa  Mandiri 33 ,  PT.  Perusahaan  Hotel Pansion Panghegar (PT. Hotel Panghegar) 34 , dan PT. Panghegar Kana Properti 35 yang bergerak di bidang pembangunan rumah susun.
Corporate Rescue Concept merupakan suatu konsep yang berupaya untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan tersebut di atas. Bagi perusahaan yang solvent , pada dasarnya perusahaan tersebut mempunyai keuangan yang baik dan perusahaan  masih  bisa  berjalan  dengan  baik.  Melalui  restrukturisasi  utang, perusahaan  tersebut  akan  dapat  melunasi  utang  karena  perusahaan  tersebut mempunyai  sumber  penghasilan  dan  pendapatan  yang  dapat  digunakan  untuk membayar utang. Bentuk lain dari Corporate Rescue Concept di antaranya adalah reorganisasi  perusahaan  debitur.  Bagi  perusahaan-perusahaan  yang  bergerak dibidang  kepentingan  orang  banyak, Corporate  Rescue  Concept dapat menyelamatkan kepentingan para kreditur konkuren.
Oleh  karena  itu, Corporate  Rescue  Concept di  dalam  Undang  Undang Kepailitan di Indonesia merupakan hal yang urgen untuk segera diterapkan, yaitu di antaranya dengan mengubah pengaturan tentang PKPU.
PKPU  seharusnya  hanya  diajukan  oleh  debitur  dan  proses  PKPU  harus diberi  waktu  lebih  panjang.  Pengakhiran  PKPU  harus  menjadi  kewenangan debitur,  karena  usulan  untuk  mengajukan restrukturisasi  utang  dan reorganisasi perusahaan datangnya dari debitur. Kentetuan apabila PKPU gagal debitur demi hukum menjadi pailit harus dihapus.
Corporate  Rescue  Concept dapat  memberikan  manfaat  bagi  sistem kepailitan di Indonesia, selain harus dimuat dan diatur di dalam Undang Undang Kepailitan di Indonesia, juga harus disosialisasikan kepada para hakim, advokat maupun  para  advokat  yang  menjadi  kurator/pengurus,  termasuk  kepada masyarakat,  agar  maksud  dan  tujuan  dari Corporate  Rescue  Concept dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pihak, karena konsep ini merupakan hal yang baru bagi sistem hukum kepailitan di  Indonesia.
32 Putusan Nomor 51/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 September 2010 jo. Putusan Nomor 853 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 23 Desember 2010.
33 Putusan  Nomor  01/Pdt.Sus-Pemb.Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst  jo.  Putusan  Nomor 3/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Mei 2013.
34 Putusan Pailit Nomor 38/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Juni 2016.
35 Putusan Pailit Nomor 37/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Juni 2016.

## IV.  Penutup
Berdasarkan analisa di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa Corporate Rescue Concept dalam kepailitan di Indonesia baru hanya tersirat, belum diatur secara  jelas  dan  terang.  Hal  yang  tersirat  baru  mengenai  restrukturisasi  utang sedangkan  restrukturiasi  perusahaan  belum  tersirat  maupun  diatur  secara  jelas dan  terang.  Penerapan Corporate  Rescue  Concept pada  praktik  peradilan  di Indonesia  sebenarnya  sudah  diterapkan,  namun  masih  bersifat  formal  berupa saran. Hal tersebut dikarenakan aturan hukum tentang konsep ini belum ada dan para pihak yang terlibat di dalam upaya perdamaian pola pikirnya masih berfokus konsep likuidasi karena fokus utamanya terkait bagaimana agar tagihan mereka segera  dapat  direalisasikan.    Dalam  hal  ini,  Indonesia  membutuhkan Corporate Rescue  Concept ,  karena  sistem  kepailitan  di  Indonesia  amat  mudah  untuk mempailitkan  seseorang maupun  suatu  perusahaan,  yang  dapat  berakibat  luas, termasuk merugikan kreditur konkuren.

## Bibliografi
Buku:
Adrian Sutedi. 2009. Hukum Kepailitan . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2004. Seri Hukum Bisnis, Kepailitan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Jaques, Mallesons Stephen. 1994. Australia Finance Law . Sydney: FT Law & Tax. Jerry  Hoff.  2000. UU  Kepailitan  di  Indonesia,  (Indonesia  Bankruptcy  Law ).
Terjemahan oleh Kartini Mulyadi. Jakarta: Tatanusa.
Louis, E. Levinthal. The Early History of Bankruptcy Law dalam Robert L. Jordan, D. Warren Willian, J.B. Russel Daniel. 1919. Bankruptcy , Newyork:  67 U.Pa. L.
Robert L. Jordan dan William D. Warren.1993. Bankruptcy , Westbury, Newyork: The Foundation Press,Inc.
Sigel, Joel G. dan Joe K. Shim. 1994. CFO: Tools for Executives . Jakarta: Elex Media Komputindo.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2009. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sutan  Remy  Sjahdeini.  2008. Hukum  Kepailitan  Memahami  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Sunarmi.  2010. Prinsip  Keseimbangan  Dalam  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia.
Jakarta: PT. Sofmedia.
Thomas H. Jackson. 1986. The Logic and Limits of Bankruptcy Law . USA: Harvard University Press.
Tjiptono  Darmadji.  2001. Restrukturisasi:  Memulihkan  dan  Mengakselerasi Ekonomi Nasional . Jakarta: Grasindo.
Tomasic, Roman. 2006. “Creditor Participation in Insolvency Proceedings”. Paris:
OECD.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Nomor  37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
US Bankruptcy Code. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## Putusan:
Putusan Nomor 51/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 1  September 2010 jo Putusan Nomor 853 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 23 Desember 2010. Putusan Kasasi Nomor 253/PDT.Sus/2012/tanggal 13 Juni 2012. Putusan Pailit Nomor 20/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Februari 2012.
Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Pemb.Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Nomor 3/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 24 Mei 2013.
Putusan  Pailit  Nomor  37/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst  tanggal  15  Juni 2016.
Putusan  Pailit  Nomor  38/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.  Pst  tanggal  15  Juni 2016.