Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 87-95
Analisis Akad Pembiayaan Pemilikan Rumah Di Bank Syariah: Pendekatan Parameter Maslahah
Ivan Rahmat Santoso 1 * ) ,  Niswatin 2) , Agil Bahsoan 3) 1,2,3 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo *Email korespondensi: ivan_santoso@ung.ac.id

## Abstract
Financing  contracts  in  Islamic  banks  are  identical  to  their  loyalty  to  maslahah  as  the  goal  of  Islamic  law. However, with the increasing demand for financing that contains maslahah mursalah, a deeper analysis is needed to what extent the contract is consistent with the maslahah parameters. This study aims to investigate the mortgage financing  contract  (PPR)  in  Islamic  banks  from  the  perspective  of  maslahah.  The  method  uses  a  qualitative approach by analyzing contracts in PPR. This study also uses a comparative approach by comparing the fatwas of  national  and  international  sharia  boards.  The  study  results  indicate  that  PPR  contracts  in  Islamic  banks generally align with the maslahah principle parameters mentioned in the us-l al-fiqh sources, so they are not contradictory to the Al-Quran and Sunnah. In addition, comparative analysis shows that the bank is consistent with the decisions of the DSN and other sharia standard institutions.

## Keywords: Maslahah, Home Ownership Financing, Islamic Bank
Saran sitasi : Santoso, I. R., Niswatin., & Bahsoan, A. (2023). Analisis Akad Pembiayaan Pemilikan Rumah Di Bank  Syariah:  Pendekatan  Parameter  Maslahah. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  9 (01),  87-95.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7138
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7138

## 1. PENDAHULUAN
Penerapan  kepatuhan  terhadap  prinsip  syariah merupakan  suatu  kewajiban  yang  mutlak  dalam menjalankan  mekanisme  dalam  perbankan  syariah. Dimana  hal  tersebut  tercermin  dari  beroperasinya akad-akad  yang  diimplementasikan  agar  sesuai dengan tujuan dari maqashid syariah yaitu maslahah (Febriadi, 2017). Peran maslahah semakin krusial di zaman  modern  ini,  khususnya  dalam  menerapkan Islam  dalam  realitas  kehidupan  modern.  Dengan perubahan  drastis  dalam  masyarakat  dalam  berbagai bidang  teknologi,  politik  dan  ekonomi, maslahah memainkan peran penting dalam mereformasi praktik Islam, termasuk menangani isu-isu dalam pembiayaan perbankan syariah. Inovasi akad-akad dalam perbankan  syariah  terus  berkembang  seiring  dengan makin beragamnya jenis pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah. Akan tetapi transformasi akad tersebut selayaknya  tidak  mengesampingkan  prinsip-prinsip maslahah yang  terkandung  dalam  akad  tersebut.  Di sisi  lain  pemecahan  masalah  pada  kasus  baru  di perbankan syariah terbilang cukup rumit dan beberapa
di antaranya tidak dapat langsung diambil dari karya- karya fiqh klasik. Untuk itu maka parameter maslahah tetap  menjadi  salah  satu  pendekatan  utama  yang berperan secara signifikan dalam menangani masalah- masalah  terkini,  tidak  terkecuali  persoalan  keuangan Islam.  Konsep maslahah dan  parameternya    sangat relevan  untuk  mengatasi  penerapan maslahah dalam keuangan Islam modern, dikarenakan banyak resolusi dan  putusan  telah  dikeluarkan  berdasarkan  konsep tersebut  (Laldin,  2010).  Studi  sebelumnya  terkait dengan  konsep  dan  prinsip maslahah yang mencerminkan gagasan untuk mencapai kepentingan umum ( maslahah al- ammah ) dan mencegah mafsadat (kerusakan/bahaya) telah memiliki peran penting baik dalam menetapkan aturan maupun dalam mengembangkan produk di bank syariah (Eldersevi & Haron,  2019;  Ishak,  2019;  Ishak  &  Asni,  2020; Yumna, 2019)
Salah-satu produk perbankan syariah yang masih mengundang perdebatan dan kritik adalah pembiayaan  pemilikan  rumah  (PPR)  yang  pada praktiknya  mempunyai  resiko  yang  khas  meliputi
resiko  kredit,  pasar  maupun  operasional  yang merupakan  bagian  dari  perhitungan  premi  resiko. (Rahman  et  al.,  2016).  Upaya  untuk  memvalidasi produk  dan  layanan  keuangan  Islam  tertentu  dalam rangka  kesejahteraan  umat  secara  luas,  khususnya pembiayaan  PPR,  maka  peran maslahah menjadi sesuatu  yang  urgen  terutama  pada  pengaplikasian kepatuhan  prinsip-prinsip maslahah sebagai  tujuan dari maqashid  syariah serta  merupakan  salah-satu faktor  suksesnya  pembiayaan  rumah  secara  syariah (Abubakar & Aduda, 2017; Amin, 2020; M. Y. Khan et  al.,  2021),  sebagai  solusi  menghadapi  dinamika untuk mengesampingkan suku bunga dan ketidakpastian  yang  dilarang  dalam  transaksi  Islami (Yusof  &  Usman,  2015).  Oleh  karena  itu,  kajian berbasis  maslahah  terhadap  PPR  penting  dilakukan untuk  lebih  memahami  tingkat  kepatuhan  akad tersebut  terhadap  parameter  maslahah.  Kepatuhan konsumen  dalam  konteks maqashid  al-syariah memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan daripada  memuaskan  keinginan.  Misalnya,  dalam konteks  saat  ini,  memiliki  rumah  untuk  keluarga adalah  kebutuhan  yang  awalnya  diperlakukan  alih- alih  untuk  memenuhi  keinginan,  tetapi  kepemilikan seperti  itu  berubah  ketika  seseorang  memiliki  lebih dari  satu  rumah  untuk  investasi  dan  sewa  (Amin, 2019),  sebagaimana  pendapat  Muhammad  Fahim Khan (F. Khan, 2013) bahwa orang yang mempunyai ide  tradisional  tentang  utilitas  akan  dipertahankan sebagai  permintaan  alami  tertinggal  yang  dilarang dalam  Islam  untuk  menghindari  hiruk  pikuk  dan keluhan di dunia saat ini.
Meskipun praktik pembiayaan pemilikan rumah dibenarkan atas dasar maslahah (kepentingan umum) dan masuk kategori maslahah mursalah (kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syariat atau naṣh secara  rinci)  serta  di  sisi  lain  mendapat dukungan  kuat  dari  makna  implisit  sejumlah naṣh yang ada (Fahlefi, 2016), perlu penjelasan yang lebih jelas pada sisi mana maslahah tersebut dipertimbangkan,  terutama  oleh  pihak  bank  syariah dan para pembuat peraturan terkait. Studi ini dengan demikian  bertujuan  untuk  menyelidiki  sejauh  mana maslahah  dipertimbangkan  dalam  operasi  perbankan syariah, khususnya dalam kaitannya dengan pembiayaan  pemilikan  rumah  melalui  perbankan syariah.

## Prinsip Maslahah Dalam Keuangan Islam
Secara tekhnis maslahah dapat diartikan sebagai suatu  atribut  dari  suatu  tindakan  yang  mempunyai manfaat untuk individu itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya (Ibn ‘Asyur, 2001), sebagaimana juga defenisi  dari maqashid  syariah yang  merupakan tujuan dari hukum Islam berupa makna dan hikmah, serta tertuang dalam aturan-aturan syariat Allah SWT dalam  agama  Islam  (Ayub,  1998).  Dalam  hal  ini makna tekstual secara literal aturan-aturan tersebut di atas  harus  dipahami  secara  implisit  bahwa  sangat terkait  dengan  ayat-ayat  yang  terdapat  al-Qur’an, hadits dan mashlahah yang terkandung dalam aturan tersebut (Al-Kaylanī, 2008). Sehingga pada dasarnya maslahah  dapat  didefinisikan  berupa  upaya  untuk memperoleh  manfaat  dan  penolakan  dari mafsadat atau bahaya. Akan tetapi yang dimaksud secara umum dikarenakan  perolehan  manfaat  dan  penolakan kerugian merupakan tujuan manusia untuk mencapai kesejahteraan,  maka  maslahah  sebagai  bentuk  dari pelestarian  tujuan  syari'at  (Dusuki  &  Bouheraoua, 2011) .

## Parameter Dalam Maslahah
Al-  Buti  (Al-Buthi,  1973) membagi  parameter maslahah menjadi lima jenis yaitu agama ( dien ), jiwa ( nafs ),  intelektual  ( 'aql ),  keluarga  dan  keturunan ( nash ),  dan  material  ( wealth ).  Titik  penekanannya bahwa  setiap maslahah harus  sejalan  dengan  tujuan syariat. Dengan demikian, setiap hal yang melindungi lima  tujuan  syariat  tersebut  disebut maslahah , sedangkan apa saja yang menghalangi tujuan tersebut disebut mafsadah .  Lebih  lanjut  Al-Būtī  menyatakan bahwa maslahah tidak boleh bertentangan dengan Al- Quran  dan  Sunnah  sebagai  parameter  kedua  dan ketiga  dari maslahah .  Al-Quran,  Sunnah,  dan konsensus para sahabat Nabi Muhammad (SAW) serta para  cendekiawan  Muslim  adalah  sumber  utama syariah  (Ayub,  2012). Maslahah yang  valid  harus sesuai dengan apa adanya disebutkan dalam Al-Quran dan  As-Sunnah,  karena  kedua  sumber  tersebut menekankan  pencapaian  maslahah  bagi  umat  Islam (Kamaruddin  et  al.,  2015).    Sebagian  besar  teks  Al- Quran  dan  Hadits  menjadikan  ukuran maslahah sebagai tujuan dari dari Islam. Diantaranya contohnya mengenai  belas  kasihan  dalam  surat  Al-anbiya  ayat 107: Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam . Begitu juga dalam ayat terkait menghindari kesulitan: Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak
membersihkan  kamu  dan  menyempurnakan  nikmat- Nya  bagimu,  agar  kamu  bersyukur (Al-Maidah:  6). Pada  saat  yang  sama  juga  beberapa  aturan menggunakan  parameter maslahah seperti  dalam qisas (retribusi proposional): Dan dalam qishaash itu ada  (jaminan  kelangsungan)  hidup  bagimu,  hai orang-orang  yang  berakal,  supaya  kamu  bertakwa . (QS. Al-Baqarah: 179)
Selanjutnya melihat praktik yang diterapkan oleh para khalifah  rasyidin sebagai  penerus  yang mendapatkan  bimbingan  secara  langsung  dari  Nabi Muhammad  SAW,  menunjukkan  bahwa  sebagian besar  kebijakan  mereka  berbasis maslahah seperti menyatukan  alquran  dalam  satu  mushaf,  pelarangan beda  agama,  menyatakan  talak  yang  diucapkan  tiga kali,  menjual unta yang hilang dan mengenakan denda kepada  pengrajin  atas  kehilangan  atau  kerusakan barang  milik  pelanggan  (Al-Khadimi,  2010). Sementara itu maslahah telah dipraktikan pada zaman nabi,  sahabat  serta  generasi  awal  dalam  Islam    dan tertulis secara sistematis pada abad kelima belas dan keenam belas (Auda, 2008). Oleh karena itu diklaim sebagai  teori  terakhir  dalam  pengembangan fiqih Islam (Laluddin, 2015). Sekelompok ulama termasuk al-Juwaynī,  al-Ghazalī  dan  ʿIzz  ibn  ʿAbd  al-Salam termasuk  di  antara  pelopor  dalam  memperkenalkan maslahah dari segi dimensi dan prioritasnya (Al-Yubi, 1998).  Kelompok  berikutnya  yang  terdiri  dari  Ibn Qayyīm, al-Qarafī dan al-Shatibi yang menggembangkan
mashlahah sebagai topik independen  dalam usul  al-fiqh (prinsip-prinsip yurisprudensi  Islam)  juga  pembahasan  yang  telah diperluas  terkait parameter-parameter maslahah serta kemungkinan  terjadinya  bentrokan  dengan masalih (jamak maslahah ), hiyal (hukum  siasat)  dan penerapan maslahah dan  hukum  Islam  (Al-Raisuni, 1995).
Kesimpulannya  konsep maslahah merupakan suatu  pendekatan  dalam fiqih Islam  yang  bertujuan untuk menyelaraskan antara refleksi dan situasi nyata. Keseimbangan  harus  dicapai  antara  peraturan terhadap  praktik  Islam  atas  nama  "kesejahteraan manusia”  dan  aplikasi  teks  Islam  secara  mekanis harfiah  tanpa  mempertimbangkan  keadaan  dan konsekuensi  apa  pun  (Malik,  2011).  Sehubungan dengan  hal  tersebut,  perlu  dipahami  bahwa  aturan dalam Islam hendaknya tidak semata-mata ditentukan dari aspek teoritis, melalui sumber-sumber Islam atau karya-karya  klasik  para  ulama,  tetapi  juga  hasil- hasilnya  perlu  diperhatikan  sejauh  mana  mereka
merealisasikan maslahah dalam  situasi  konkrit  (Al- Raisuni, 1995).

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis akad-akad pembiayaan pemilikan  rumah  (PPR)  yang  diterapkan  di  bank syariah serta kesesuaiannya dengan prinsip maslahah dalam  transaksi  keuangan  syariah.  Studi  ini  juga menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan  praktik  PPR  berdasarkan  fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan lembaga penerbit standar  fatwa  internasional  seperti Sharia  Standards for  Islamic  Financial  Institutions,  Accounting  and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)  sebagai  salah  satu  sumber sekunder  syariah  untuk  transaksi  keuangan  Islam. Selanjutnya,  data  sekunder  diperoleh  dari  sumber- sumber seperti buku-buku usul al-fiqh , artikel terkait dan  sumber-sumber  internet  yang  relevan.  Kajian dalam  studi  ini  pertama-tama  akan  menelusuri literatur usūl al-fiqh dari segi  hal-hal  yang  berkaitan dengan  fatwa  di  bidang  perbankan  dan  keuangan syariah  serta maslahah sebagai  sumber  hukum syariah.  Kedua,  menganalisis  akad-akad  PPR  yang umumya  digunakan  di  perbankan  syariah  serta bagaimana pihak bank menyelesaikan dalam pembiayaan  PPR  tersebut  dengan  menggunakan parameter maslahah .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Studi  Kasus  Pembiayaan  Pemilikan  Rumah (PPR): Multi Akad (hybrid contract)
Berdasarkan  konsep maslahah ,  beberapa  kasus operasional pembiayaan pemilikan rumah di perbankan syariah di dianalisis sebagai berikut:
Pembiayaan kepemilikan rumah di bank syariah di  Indonesia  yang  diterapkan  saat  ini  menggunakan dua  (2)  Jenis  yaitu  untuk  masyarakat  menengah kebawah  memakai  KPR  bersubsidi,  sedangkan  yang non bersubsidi diperuntukkan bagi seluruh masyarakat berdasarkan pembiayaan pemilikan rumah (PPR)  yang  ditentukan  oleh  bank  umum  syariah (BUS).  Produk  pembiayaan  ini  dalam  operasinya terkadang  menggunakan  beberapa  akad  secara bersamaan,  dimana  akad-akad  yang  biasa  digunakan untuk pembiayaan tersebut yaitu murabahah , istishna dan musyarakah .
Akad yang digunakan dalam kepemilikan rumah di  bank  syariah  telah  banyak  mendapat  kritikan  dari
cendekiawan klasik maupun kontemporer. Sebagaimana yang terdapat dalam fiqih klasik bahwa multi  akad  atau 'Uqud  al-Murakkabah mengandung gharar (ketidakjelasan). Namun dalam perkembangannya dominasi akad-akad pembiayaan di bank  syariah  yang  menggunakannya,  membawa maslahah bagi  masyarakat,  sehingga  literatur fiqih muamalah kontemporer  menyimpulkan  penerapan multi akad ( hybrid contract ) yang biasanya digunakan dalam akad PPR diperbolehkan, walaupun kedepannya akan terdapat kontradiksi dengan regulasi terhadap pembiayaan di perbankan syariah (Irawan & Anisah,  2020; Mawardi,  2019).  Terkait  penggunaan multi akad dalam pembiayaan rumah, pada dasarnya yang  memenuhi  standar  adalah  yang  bersifat dhawâbith ,  dikarenakan  hukum  asal  dari  syariat mengizinkan  transaksi  tersebut  sepanjang  tidak  ada dalil yang melarangnya serta akad yang membangunnya diterapkan secara terpisah (Maulana, 2016).
Studi  Kasus  Pembiayaan  Pemilikan  Rumah (PPR):  Akad  Murabahah,  Istishna,  Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) dan Al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah
PPR  dengan  akad murabahah (jual  beli),  ialah akad  pemasaran  barang,  dalam  perihal  ini  rumah, dimana  penjual  memutuskan  harga  akuisisi  serta margin  serta  batas  yang  diinginkan  disaat  penjualan pada  konsumen  dengan  perjanjian  bersama.  Dalam praktiknya pembiayaan rumah lebih banyak menggunakan mekanisme cicilan / Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) syariah sebagai motivasi penting pembiayaan murabahah serta dalam praktiknya  murabahah  yang  umum  dipakai  dalam aplikasi  perbankan  merupakan  murabahah  yang dilakukan  dengan  cara  mengangsur  ( al-  bay  bi  al- tsaman  al-  ajil )  (Harahap,  2017).  Meskipun pembiayaan  dengan  akad murabahah untuk  KPR dengan cicilan ini termasuk paling sering digunakan, bukan  berarti  akad  tersebut  minim  resiko  dan kerugian,  untuk  itu  pihak  perbankan  dalam  hal  ini bank  syariah  tetap  menerapkan  manajemen  resiko untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan dari pembiayaan  KPR  bank  syariah  (Umar,  2020).    Pada dasarnya penjualan dengan cicilan bukanlah ciri khas murabahah ,  akan  tetapi  sebagaimana  diuraikan sebelumnya,  pembiayaan  secara  cicilan  adalah motif utama  orang  bertransaksi  dengan  bank  (AAOFI, 2000). Maka didasarkan oleh kebiasaan yang berlaku
inilah,  fatwa  memfatwakan  kebolehan murabahah secara  kredit.  Dalam  memutuskan  hukum  ini  dewan memakai  metode istishlahy dengan  bertumpu  pada kebiasaan dunia perbankan yang melakukan transaksi secara  cicilan.  Oleh  karena  kebiasaan  ini  tidak berlawanan  dengan nash maka  ia  dianggap  sebagai ‘ urf shahihah yang diadopsi. Selain itu jual beli secara cicilan  tidaklah  sesuatu  yang  diharamkan  dalam syariat Islam, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadist: Dari Shuhaib bahwasanya Nabi saw bersabda: ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara  tunai, muqaradhah ( mudharabah )  dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR Ibnu Majah)
Tidak hanya itu didasarkan pada urf tijary , alibi keinginan  orang  pula  yang  menjadi  panduan  untuk memperbolehkan  akad murabahah ini  dipraktikkan dengan  cara  mencicil.  Sekali  lagi  dalam  perihal  ini dewan menempuh tata cara istishlahi . Walaupun tidak terdapat  dalil  khusus  yang  menerangkan  kebolehan akad  ini  namun  sebab  terdapat  keinginan  konsumen yang  banyak  kepada  akad  ini  yang  seandainya  tidak diwujudkan dapat menimbulkan kemudaratan, disebabkan sulitnya memperoleh uang dalam jumlah besar  dalam  sesuatu momen  dalam  membeli  barang, maka dari itu untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih  besar  bagi  masyarakat  eksklusifnya  untuk menjaga  harta  ( hifdz  al-  mal )  sebagai  salah-satu maslahah dasar,  sehingga  tehitung  dalam  keadaan yang penting untuk dipelihara sehingga ditetapkanlah kebolehan akad ini.
Kemudian  dari  sisi  akad al-istishna dalam  PPR yang merupakan diantara pengembangan prinsip bai’ as-  salam ,  dimana  periode  penyerahan  benda  dicoba di setelah itu hari sedangkan pembayaran bisa dicoba lewat angsuran ataupun ditangguhkan. Dengan begitu, ketetapan al- istishna mencontohi keputusan ketentuan dalam akad as- salam . Umumnya istishna’ diaplikasikan dibidang manufaktur serta proyek. Akad seragam  inilah  yang  digunakan  pada  bidang  usaha KPR  syariah.  Pada  praktiknya  akad istishna’ yang dipakai  pada  KPR  merupakan istishna paralel (Rhosyidy, 2019). Artinya, pelanggan yang menginginkan  rumah  tiba  ke  Bank  serta  memesan suatu  rumah  dengan  detail  khusus.  Pelanggan  serta Bank  kemudian  membuat  perjanjian  serah  dapat rumah, harga jual serta metode pembayarannya. Oleh sebab  bank  bukan  industri  developer,  maka  bank memesan  lagi  ke  developer  supaya  dibuatkan  rumah serupa semacam rumah yang dipesan oleh pelanggan.
Inilah yang diartikan dengan istishna’ paralel, dimana pelanggan  memesan  rumah  pada  bank,  serta  bank memesan  lagi  ke  developer  untuk  dibuatkan  rumah. Dengan  akad  itu  jual-  beli  bisa  dilaksanakan  meski objeknya belum ada. Ini diperbolehkan dengan syarat tanggal pengiriman ditetapkan secara paralel (penjualan),  kontrak  tidak  boleh  mendahului  yang ditentukan  dalam  pembelian  keaslian  kontrak  dan terlebih  lagi  kedua  kontrak  tersebut  harus  tetap terpisah  dari  satu  sama  lain.  Diperbolehkan  bagi Institusi yang bertindak dalam kapasitas produsen atau pemasok untuk memutuskan kontrak istishna ’ dengan tujuan  menjual  barang-barang  tersebut  kepada pelanggan dengan dasar pembayaran yang ditangguhkan  dan  untuk  masuk  ke  dalam  kontrak istishna’ paralel (AAOIFI, 2010) .
Lebih lanjut dalam akad musyarakah untuk PPR yang lazim digunakan yaitu musyarakah mutanaqisah (MMQ).  Resiko  yang  kompleks  baik  dari  sisi  legal maupun  operasional  dalam  akad  kerjasama  tersebut telah  membuktikan  bahwa  akad  tersebut  pada praktiknya  banyak  mengandung  kelemahan  (Idris  & Bahari, 2018; Santoso et al., 2020). OJK (Otoritas Jasa Keuangan  (OJK),  2016)  menguraikan  secara  detail akad MMQ pada bank syariah khususnya di Indonesia dilaksanakan  dengan  target  pembiayaan  pembelian properti baru, lama, take over dan refinancing . Jangka pembiayaan  adalah  jangka  menengah,  dan  jangka panjang.  Properti  tersebut  bisa  berupa:  rumah  untuk pemukiman, rumah bertingkat, gerai, kantor, apartemen  dan  flat,  selanjutnya  dari  sisi  periode waktunya,  pembiayaan  MMQ  bisa  diperuntukkan untuk  pembiayaan  Jangka  Menengah  ( Intermediate Term Financing ) ataupun pembiayaan jangka panjang ( Long  Term  Financing ).    Dalam  MMQ  pembiayaan dan pembayaran angsuran dan sewa dapat disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan perubahan pasar sehingga  membuat  MMQ  kurang  rentan  terhadap faktor luar seperti pergerakan suku bunga dan inflasi dibanding  yang  dihadapi  oleh  alternatif  pembiayaan seperti al-bay  bi  al-tsaman  al-ajil (BBA).  Selain  itu juga  memberi  pemodal  kesempatan  yang  lebih  baik untuk  mengontrol  risiko  likuiditas.  Hal  ini  sejalan dengan maqasid  al-sharıah yang  mengedepankan maslahah untuk  kesejahteraan  masyarakat,  dengan memudahkan  klien  untuk  membiayai  aset  mereka, khususnya  suatu  perusahaan  dalam  melakukan akuisisi. Poin positif dan penting dari akad ini adalah menghilangkan  kesulitan  dari  konsumen  pengguna serta  melayani  kepentingan  publik.  Kesulitan  yang
dimaksud adalah kesulitan membayar harga pembiayaan al-bay  bi  al-tsaman  al-ajil (BBA)  yang dinilai  terlalu  tinggi  dibandingkan  dengan  kontrak MMQ  yang  mencerminkan  harga  pasar  suatu komoditas (Smolo & Kabir Hassan, 2011)
Mekanisme  PPR  lainnya  dengan  akad Ijarah Muntahiyah  Bittamlik (IMBT)  yang  notabene  masih jarang  digunakan  adalah  pembiayaan  dengan menggunakan  akad  sewa  beli  dimana  nasabah menyewakan barang atau dalam hal ini rumah di akhir masa  sewa.  periode  akan  mentransfer  kepemilikan rumah.  Pengalihan  kepemilikan  rumah  dengan  akad ini  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara  yaitu melalui  hibah  atau  penjualan  (Utami  et  al.,  2020; Yustiardhi  et  al.,  2019).  Keberadaan  akad  IMBT berupa  pengembangan  akad  ijarah  untuk  diterapkan ataupun  digunakan  dalam  aktivitas  ekonomi  di  bank syariah  tidak  betentangan  dengan  kaidah  fiqih  yang intinya  menerangkan  pada  dasarnya  seluruh  jenis muamalah  bisa  dilakukan,  kecuali  adanya  dalil mengharamkannya sejauh tidak mempunyai kandungan unsur gharar , maisir , riba , dzalim , riswah , serta objek haram (Kurniawan & Inayah, 2014).
Dalam Fatwa DSNMUI No. 27/DSN- MUI/III/2002 tentang IMBT(Dewan Syariah Nasional (DSN),  2002)  pada  bagian  ketentuan  umum ditentukan bahwa akad IMBT harus disepakati ketika akad  ijarah  ditandatangani.  Ketentuan  khusus mengenai  IMBT  disebutkan  berikut  dalam  Fatwa, yakni:  1)  Pihak  yang  melakukan ijarah  muntahiya bittamlik harus  melaksanakan  akad  ijarah  telebih dahulu.  Akad  pemindahan  kepemilikan  hanya  dapat dilakukan  setelah  masa  ijarah  selesai;  2)  Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati diawal akad ijarah  adalah wa’d yang  hukumnya  tidak  mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai.
Berdasarkan  analisis  penulis  terkait  kandungan prinsip maslahah pada akad ini dapat diuraikan bahwa Pada poin pertama terkait waktu dimulainya akad dan pemindahan  kepemilikan  baik  secara  jual  beli  atau pemberian  telah  sesuai  dengan  tujuan maslahah , dimana terdapat unsur dari penolakan dari kerusakan/kerugian mafdasat yang  dapat  merugikan nasabah yang ingin memiliki rumah di kemudian hari, sebagaimana  juga  yang  menjadi  ketentuan  sahnya akad dalam syariat yakni tidak adanya lima (5) faktor yang dapat merusak sahnya akad yakni ketidakjelasan kategori  akad  yang  menimbulkan  pertengkaran,
terdapatnya  paksaan,  menghalangi  kepemilikan kepada  sesuatu barang, mengandung  unsur  penipuan dan terdapatnya bahaya dalam penerapan akad.
Permasalahan  terjadi  pada  ketentuan  janji  pada awal  akad ijarah yaitu wa’d ,  janji  pada  ketentuan tersebut berlainan dengan pemaknaan al-wa’du yang mewajibkan  ditepati.  Akad  pada  transaksi  ini  hanya memberitahukan  kemauan  pihak  penyewa  untuk mempunyai barang yang akan disewa pada saat akad sewa  telah  berakhir  (Munif,  2017).  Klausul  hibah tersebut  seharusnya  mempunyai  sifat  mengikat sehingga  potensi  mendapatkan  mudarat  pada  salah satu pihak bisa dicegah (prinsip melindungi atau sadd al-dzari’ah ),  sebab  apabila  klausul  ini  bersifat sebaliknya/tidak  mengikat  seperti  yang  ditetapkan dalam  putusan  fatwa  IMBT  bakal  memunculkan peluang  terjadinya  ketidakpastian  hukum . Selain  itu apabila  suatu  akad  pada  akhirnya  tidak  bisa dilaksanakan,  maka  dampaknya  akad  IMBT  tidak berfungsi  selayaknya  dan  kehilangan  makna  serta tujuannya,  bahkan  bisa  menimbulkan  ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip maslahah . Penyewa yang semenjak awal berkeinginan mempunyai rumah dan melunaskan semua angsurannya merasa dibebani bila  pada  akhirnya  penyewa  tidak  bisa  mempunyai rumah  disebabkan  pemberi  sewa  tidak  ingin menghibahkannya  dengan  alibi  akad  itu  tidak mengikat.
Dalam perkembagannya pembiayaan ini mengalami seiring dengan pemintaan nasabah. Seperti dalam  kasus  pembiayaan  kepemilikan  rumah  secara inden  dengan  akad Al-Ijarah  al-Maushufah  fi  al- Dzimmah PPR Inden adalah produk PPR inden yang menggunakan  akad Al-Ijarah al-Maushufah  fi  al- Dzimmah dalam MMQ atau IMBT. Dalam fatwa DSN MUI  telah  menetapkan  kebolehan  akad  tersebut dengan ketentuan syarat-syarat yang ditetapkan sesuai syariah  terkait  Barang  Sewa  Inden  (PPR-  Inden). Senada  dengan  itu  Badan  Akuntansi  serta  Standar Finansial  Islam  global Accounting  and  Auditing Organization  of  Islamic  Financial  Institution (AAOIFI),  memutuskan  standar  no  9  alinea(  3  /5) (AAOIFI, 2010), mengenai kebolehan mengakhirkan pembayaran ujrah pada akad al- Ijarah al- Maushufah fi al- Dzimmah seandainya tidak memakai kata salam ataupun salaf ,  walaupun  pada  praktiknya,  bank syariah di Indonesia lebih memprioritaskan memakai akad murabahah yang  berperan  sebagai underlying pembiayaan  di  nyaris  ke  seluruh  segmen  (Fuadi, 2019).  Alhasil  terdapat  ketidaktepatan  akad  yang
dipakai. Serupa pembelian rumah secara inden, bank telah  menjual  rumah  dengan  akad murabahah pada pelanggan  dimana  bank  syariah  sendiri  belum mempersiapkan  rumah  itu  dengan  cara  utuh  (sedang dalam pembuatan).
Berdasarkan uraian beberapa penerapan pembiayaan rumah yang telah dikemukakan sebelumnya  baik  dalam  pembiayaan  rumah  seperti multi  Akad  ( hybrid  contract ),  Istishna,  Murabahah MMQ,  BBA,  IMBT  maupun  akad Al-Ijarah  al- Maushufah fi al-Dzimmah , telah membuktikan bahwa bank  syariah  khususnya  yang  berada  di  Indonesia telah  menerapkan  parameter  maslahah  dalam pembiayaan rumah, yang dimana penerapan maslahah harus  sejalan  dengan  maqasid  syariah,  baik  secara umum maupun khusus yang terkait dengan transaksi tertentu seperti PPR. Di antara maqasid syariah khusus dalam transaksi keuangan  yaitu  1)  menjaga sirkulasi kekayaan;  2)  kontinuitas  investasi  kekayaan;  3) orientasi pada kesejahteraan komunal yang menyeluruh;  3)  transparansi  keuangan  dan  4) kepemilikan  kekayaan  yang  sah  yang  kesemuanya tercermin  dalam  akad-akad  PPR  yang  telah dilaksanakan.  Semua  maqasid    tersebut  perlu dipertimbangkan  dalam  transaksi  keuangan.  Dengan demikian,  transaksi  keuangan  tidak  dimaksudkan untuk  berkonsentrasi  pada  legalitas  kontrak  antara para  pihak  tetapi  pada  bagaimana  mereka  dapat diarahkan  untuk  mencapai  maqasid  al-  syariah. Maslahah yang bertujuan untuk pemenuhan persyaratan maqasid di atas harus diakui sebagai suatu indikator  yang  tidak  terpisahkan  dalam  transaksi keuangan Islam.
Selain itu ciri lain dalam upaya memprioritaskan maslahah  yang  lebih  umum  juga  terlihat  pada transaksi  yang  dijalankan.  Sebagai  contoh  dalam struktur akad MMQ, tujuan khusus dari akad tersebut adalah agar para pihak yang terlibat berbagi risiko dari akad  tersebut.  Jika  memasukkan  perangkat  seperti wa’d (janji sepihak) menyebabkan pengalihan seluruh risiko transaksi ke satu pihak, perangkat tersebut harus dihindari,  karena  akan  membahayakan  tujuan  dasar dari  kontrak,  yaitu  pembagian  risiko.  Memang, pernyataan  AAOIFI  tentang mudharabah dan musyarakah menyebarkan  pesan  bagi  para  ulama syari'ah  untuk  beralih  dari  berkonsentrasi  pada maslahah  tertentu  menuju  observasi  dan  realisasi maslahah publik dan maqasid syariah. Di sisi lain juga ada  yang  menyebutkan  pengalaman  melegalkan transaksi berdasarkan bai' al-'inah dan tawarruq . Hal
tersebut  dapat  membantu  pengembangan  industri dalam  jangka  pendek,  tetapi  melegalkannya  gagal untuk  mempertimbangkan  konflik  yang  ditimbulkan oleh  jenis  kontrak  ini  dalam  menghindari  tujuan khusus transaksi keuangan dalam hukum Islam, yang mendorong kegiatan ekonomi nyata untuk kepentingan masyarakat.

## 4.     KESIMPULAN
Praktik  pembiayaan  pemilikan  rumah  yang umumnya di terapkan pada bank syariah dengan akad- akad  yang  telah  disebutkan  pada  dasarnya  telah mengedepankan  prinsip-prinsip maslahah dengan indikator  mengutamakan  keadilan  dan  transparansi antara bank syariah dan nasabahnya. Selain itu dalam pembiayaan  PPR    tidak  bertentangan  dengan  prinsip maslahah yang  di  keluarkan  oleh  dewan  syariah nasional maupun pendapat dari badan-badan penerbit fatwa internasional lainnya seperti AAOIFI walaupun di  sebagian  praktiknya  terdapat  kelemahan  dari pemenuhan unsur maslahah, seperti dalam akad ijarah muntahiya  bittamlik  (IMBT)  yang  harus  menjadi perhatian  bagi  pemberi  fatwa  dalam  hal  ini  pihak dewan syariah nasional dan juga bank syariah sebagai pemberi jasa pembiayaan akad IMBT kepada nasabah dengan  memberikan  kepastian  ketentuan  pengalihan byek sewa atau over credit agar transaksi IMBT tidak mengarah  kepada  akad  yang  mengandung gharar (ketidakjelasan)  yang  bertentangan  dengan  prinsip maslahah .
Sebagai  rekomendasi  untuk  penelitian  kedepan dapat  meneliti  bagaimana  solusi  penyesuaian  dari akad  IMBT  dari  segi  pelayanan  pembiayaan  kepada nasabah  dengan  memperhatikan  kesesuaian  dengan prinsip maslahah dengan  menjamin  transparansi  dan keadilan  antara  bank  syariah  dan  nasabahnya  yang dapat  memberikan  kejelasan  suatu  transaksi  antara bank  dan  nasabah  PPR.  Ketaatan  terhadap  prinsip maslahah merupakan    landasan    utama    untuk menopang  keberlangsungan  bank  syariah  sebagai salah-satu  lembaga  keuangan  yang  mengedepankan nilai-nilai
5.     UCAPAN TERIMA KASIH
Tim  penulis  ingin  mengucapkan  terima  kasih kepada  pihak-pihak  yang  terlibat  secara  langsung maupun  tidak  langsung  dalam  penyusunan  artikel  ini hingga dapat selesai.

## 6.     REFERENSI
AAOFI.  (2000). Juristic  rules  for  the  transaction  of murabahah  and  murabahah  to  the  purchase orderer .
AAOIFI.   (2010). Sharia   Standards   for   Islamic Financial  Institutions,  Accounting  and  Auditing Organization for Islamic Financial Institutions . Abubakar,  A.  S.,  &  Aduda,  D.  J.  (2017).  Islamic Banking  and  Investment  Financing:  a  Case  of Islamic Banking in Kenya. International Journal of              Finance , 2 (1),              66–87. https://doi.org/10.47941/ijf.42 Al-Buthi, M. S. R. (1973). Dawabit al-Maslahah fī al- Sharīʿah al-Islamiyyah . Muʾassasat al-Risalah.
Al-Kayl  anī,  A.  al-Ḥasan.  (2008).  Al-ta  _tbīq  al- maq_asidī    li    al-ahk_am    al-sharʿiyyah. Al- Majallah   Al-Urduniyyah   Fī   Al-Dirasah   Al- Islamiyyah , 4 (4), 9–32. Al-Khadimi,  N.  (2010). Al-Ijtihad  al-Maqasidī .  Dar Ibn Hazm.
Al-Raisuni,  A.  (1995). Nazarīyyat  al-Maqasid  ʿinda al-Imam  al-Shatibī .  International  Institute  of Islamic Thought.
Al-Yubi,    M.    (1998). Maqasid    al-Sharīʿah    al- Islamīyyah   wa   ʿAlaqatuha   bi   al-Adillah   al- Sharʿiyyah . Dar al- Hijrah.
Amin,  H.  (2019).  The  Islamic  theory  of  consumer behaviour for ijarah home financing. Journal of Asia     Business     Studies , 13 (4),     672–693. https://doi.org/10.1108/JABS-09-2018-0261
Amin,  H.  (2020).  Critical  success  factors  for  the receptiveness   of   Islamic   home   financing   in Malaysia. International   Journal   of   Emerging Markets , 15 (5),                    849–873. https://doi.org/10.1108/IJOEM-04-2018-0187 Auda, J. (2008). Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic  Law .  International  Institute  of  Islamic Thought. https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg Ayub,     M.     (1998). Maq_asid     al-Sharīʿah     al Isl_amīyyah  wa  ʿAl_aqatuh_a  bi  al-Adillah  al- Sharʿiyyah . Dar al- Hijrah. Ayub,  M.  (2012). Understanding  Islamic  Finance . John           Wiley           &           Sons           Ltd. https://doi.org/10.1002/9781119209096
Budiyono, Muhammad Tho’in, Dewi Muliasari, Serly Andini Restu Putri. (2021). An Analysis of Customer Satisfaction Levels in Islamic Banks Based on Marketing Mix as a Measurement Tool. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 2004–2012. Retrieved from https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/ar ticle/view/318
Dewan  Syariah  Nasional  (DSN).  (2002). Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  tentang  Al-Ijarah  Al- Muntahiya bi Al-Tamlik .
Dusuki,   A.   W.,   &   Bouheraoua,   S.   (2011).   The Framework   of   Maqasid   al-Shari’ah   and   Its Implication   for   Islamic   Finance. Islam   and Civilisational Renewal , 2 , 1–34.
Eldersevi,  S.,  &  Haron,  R.  (2019).  An  analysis  of maṣlaḥah  based  resolutions  issued  by  Bank Negara  Malaysia. ISRA  International  Journal  of Islamic Finance , 12 (1), 89–102. https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2018-0103

## Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 94
Fahlefi,  R.  (2016).  Implementasi  Maslahah  dalam Kegiatan   Ekonomi   Syariah. JURIS   (Jurnal Ilmiah Syariah) , 14 (2), 225.
https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.310 Febriadi,  S.  R.  (2017).  Aplikasi  maqashid  syariah dalam  bidang  perbankan  syariah. Amwaluna: Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan  Syariah , 1 (2), 231–245.
Fuadi, N. F. Z. (2019). Implementasi Akad Al-Ijarah Al-Maushufah    Fi    Al-Dzimmah    Sebagai Alternatif  Pembiayaan  di  Lembaga  Keuangan Syariah Indonesia. Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society , 4 (2), 211–232.
Harahap,  L.  (2017).  Bai’  Bithaman  Ajil,  Alternatif Pembiayaan    Perumahan    Pada    Perbankan Syariah. Jemasi:  Jurnal  Ekonomi  Manajemen Dan           Akuntansi , 13 (1),           19–26. https://doi.org/10.35449/jemasi.v13i1.41 Ibn ‘Asyur, M. al-T. (2001). Maqasid al Sharīʿah al- Āslamiyyah . Dar al-Nafa’is.
Idris,  S.,  &  Bahari,  Z.  (2018).  Risk  Management  in Musyarakat     Mutanaqisat     Home     Financing Contract:  Analysis  in  Rhb Islamic  Bank  Berhad and  Affin  Islamic  Bank  Berhad. International Journal  of  Academic  Research  in  Business  and
Social Sciences , 8 (5), 1066–1078. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v8-i5/4484
Irawan, A. W., & Anisah, Z. (2020). Tinjauan Hybrid Contract  Perspektif  Maqashid  Syari’ah. Journal of Islamic Banking , 1 (1), 54–82.
Ishak, M. S. I. (2019). The principle of maṣlaḥah and its  application  in  Islamic  banking  operations  in Malaysia. ISRA International  Journal  of  Islamic
Finance , 11 (1), 137–146. https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2018-0017
Ishak, M. S. I., & Asni, F. (2020). The role of maqasid al-Shariʿah  in  applying  fiqh  muamalat  into modern Islamic banking in Malaysia. Journal of Islamic   Accounting   and   Business   Research , 11 (9),                                                  2137–2154. https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2019-0224
Kamaruddin, Z., Embong, R., Salleh, S., Mohd, Z., &
Abidin, U. S. Z. (2015). Understanding of ijtihād from  the  mind  of  sister  in  Islam:  a  critical analysis. Proceedings  of  the  International Conference  on  Empowering  Islamic  Civilization in  the  21st  Century  in  Kuala  Terengganu, Malaysia , 334–341.
Khan, F. (2013). An Alternative Approach to Analysis of  Consumer  Behaviour :  Need  for  Distinctive Islamic  Theory. Journal  of  Islamic  Business
AndManagement , 3 (2), 1–35. https://doi.org/10.12816/0004996
Khan,  M. Y.,  Ud Din,  S., Khan,  M. J., & Javeed,  A.
(2021).   Dynamics   of   selecting   Islamic   home financing. International  Journal  of  Finance  and
Economics , 26 (4), 5005–5016.
https://doi.org/10.1002/ijfe.2051
Laluddin, H. (2015). Maslahah’s Role as an Instrument for  Revival  of  Ijtihad. International  Journal  of Islamic Thought , 8 (1), 27–34. https://doi.org/10.24035/ijit.08.2015.004
Indra Lila Kusuma, Maya Widyana Dewi, Muhammad Tho’in. (2021). Analysis of the Effect of Human Resources
Competency, Utilization of Technological  Information,  and  Internal  Control Systems  on  the  Value  of  Financial  Reporting Information. Annals of the Romanian Society for Cell  Biology ,  14628–14638.  Retrieved  from http://annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/vi ew/4651
Malik, M. (2011). Constructing the architectonics and formulating the articulation of Islamic governance:  a  discursive  attempt  in  Islamic epistemology . Durham University.
Maulana,   H.   (2016).   Multiakad   dalam   Transaksi Syariah  Kontemporer  pada  Lembaga  Keuangan Syariah  di  Indonesia. Al-Iqtishad:  Jurnal  Ilmu Ekonomi
Syariah , 3 (1), 155–178. https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2518
Mawardi,   M.   (2019).   Al-‘Uqud   Al-Murakkabah Sebagai  Progresifitas  Hukum  Ekonomi  Syariah Dalam  Pengembangan  Akad-Akad  Perbankan Syariah  Di  Indonesia. Hukum  Islam , 18 (2),  69– 93.
Munif,    N.    A.    (2017).    Analisis    Akad    Ijarah Muntahiyabittamlik  Dalam  Perspektif  Hukum Islam  Dan  Hukum  Positif  Di  Indonesia. IAIN Tulungagung  Research  Collections , 3 (2),  255– 275.     https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.255- 275
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  (2016). Standar Produk Musyarakah       dan       Musyarakah
Mutanaqisah . Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan.
Prastiwi, Iin Emy., Anik. 2020. The Impact of Credit Diversification on Credit Risk and Performance of Indonesian Banks. Jurnal GRIEB: Global Review of Islamic Economics and Business. Vol 8, No. 1, hlm 13-21
Rahman, Z. A., Ahmad, N., Naim, A., & Bahaman, M. A.  (2016).  Critique  on  Risks  in  Islamic  Home Financing. International  Journal  of  Economics,
Management and Accounting , 24 , 227–259.
Rhosyidy,  M.  D.  (2019).  “Implementasi  Akad Istishna’Dalam  Kredit  Pemilikan  Rumah  (Kpr) Syariah  (Studi  Kasus  Pada  Amany  Residence Jember). Al-Tsaman:    Jurnal    Ekonomi    Dan Keuangan Islam , 1 (1), 40–60.
Santoso, I. R., Harsanto, M., Sulila, I., & Bahsoan, A.
(2020).  Risk  Management  of  Musyarakah Mutanaqisah    Contract    in    Sharia    Banks    in Indonesia:    Legal    and    Operational    Issues. International  Journal  of  Applied  Business  and
International Management , 5 (3), 41–50. https://doi.org/10.32535/ijabim.v5i3.980
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534

## Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 95
Smolo, E., & Kabir Hassan, M. (2011). The potentials of  mushārakah  mutanāqisah  for  Islamic  housing finance. International  Journal  of  Islamic  and Middle Eastern Finance and Management , 4 (3), 237–258. https://doi.org/10.1108/17538391111166476 Umar,  H.  &  S.  (2020).  Strategi  Manajemen  Risiko Pembiayaan     Murabahah    Pada     Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank Syariah Mandiri. Al- Mashrafiyah:  Jurnal  Ekonomi,  Keuangan  Dan Perbankan          Syariah , 4 (3),          82–96. https://doi.org/10.24252/al- mashrafiyah.v4i2.20231
Utami, S., Cakyaneu, A., & Sri Wulandari, N. (2020).
Analysis  of  Home  Ownership  Financing  for Islamic Banks in Indonesia Through Sharia Asset
Backed Securities-Participation Letter. Amwaluna:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan Syariah , 4 (2), 211–228.
https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i2.5404
Wikan Budi Utami. (2021). Influence of Investment Decisions (PER), Policy of Dividend (DPR) and Interest Rate against Firm Value (PBV) at a Registered Manufacturing Company on Indonesia Stock Exchange in 2015-2018. Annals of the Romanian Society for Cell Biology , 1972– 1984. Retrieved from http://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/art icle/view/315
Yumna,  A.  (2019).  Examining  financial  needs  of banking  customers  for  product  development  in Islamic  banking  in  Indonesia:  A  Maslahah pyramid  approach. International  Journal  of Islamic  and  Middle  Eastern  Finance  and Management , 12 (5), 712–726.
https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2018-0378 Yusof, R. M., & Usman, F. H. (2015). Islamic Home Financing  and  the  Real  Sectors  in  Malaysia:  an Ardl Bound Testing Approach To Cointegration. International    Journal    of    Economics, Management and Accounting , 23 (1), 79–107.
Yustiardhi,  A.  F.,  Aulia,  M.,  &  Permatasari,  R.  O. (2019). Islamic Contracts for Home Financing: A Comparative  Analysis. International  Journal  of Management  and  Applied  Research , 6 (4),  386– 396. https://doi.org/10.18646/2056.64.19-030