J. Islamic Pharm. [ISSN: 2527-6123]
Volume 5 (2) 2020 p26-35

## Evaluasi Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Kabupaten Ponorogo
Ika Norcahyanti 1,2 , Farda Hakimah 1 , Fransiska Maria Christianty 1,2
1 Department of Clinical and Community Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Universitas Jember, East Java, Indonesia
2 Drug Utilization Research Group, Faculty of Pharmacy, Universitas Jember, East Java, Indonesia
*E-mail: norcahyanti.farmasi@unej.ac.id

## ABSTRACT
Public health center is a primary health facility, and pharmacy services support its activities. Periodic monitoring and evaluation  of  activities  are  needed  to  assure  the  quality  of  pharmaceutical  services.  Pharmacy  personnels  can  evaluate pharmaceutical services at the public health center using a guideline published in 2008 by the Directorate of Pharmacy and Community  Clinics  of  the  Indonesian  Ministry  of  Health.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  characteristics, description, and quality of pharmaceutical services at the public health centers in Ponorogo after being evaluated using a list of  pharmaceutical  services  in  2008.  This  research  was  an  observational  survey  on  all  pharmacy  personnels  and  other personnels  responsible  for  the  pharmacy  room  at  the  public  health  center  in  Ponorogo.  The  analysis  of  data  was  using descriptive  techniques.  The  results  show  that the  public  health centers  were  mostly an inpatient center  (n=19; 61.3%)  and accredited  ‘madya’  (n=22;  71%).  Morover,  the  head  of a pharmacy  room  was  dominantly  a  pharmacy technician  (n=24; 77.4%).  Pharmaceutical  services  generally  fulfilled  the  supporting  for  and  quality  control  indicators.  However,  several indicators  did  not  fully  meet  the  guideline,  including  clinical  judgements,  counseling,  and  home  care.  Overall,  only  three public health centers can be rated “good” in delivering quality pharmaceutical services, whilst the other eight and twenty were rated “moderate” and “less”, respectively.

## Keywords: evaluation, public health center, pharmaceutical service

## 1.  Pendahuluan
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  36  Tahun  2009 menyatakan bahwa ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berada  di  bawah  tanggung  jawab  pemerintah.[1]  Jenis fasilitas  pelayanan  kesehatan  salah  satunya  adalah  pusat kesehatan  masyarakat  (Puskesmas)  [2]  yang  berfungsi menyelenggarakan  Upaya  Kesehatan  Masyarakat  (UKM) dan  Upaya  Kesehatan  Perseorangan  (UKP)  di  wilayah kerjanya  pada  satu  kecamatan.  UKM  dan  UKP  dalam pelaksanaannya harus ditunjang salah satunya oleh pelayanan kefarmasian. [4]
Pelayanan kefarmasian dalam realisasinya harus berpedoman  pada  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  yang diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  74 Tahun  2016.  Standar  pelayanan  kefarmasian  di  Puskesmas meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai  serta  pelayanan  farmasi  klinik.  Pada  prosesnya, diperlukan  monitoring  dan  evaluasi  kegiatan  secara  berkala sebagai upaya untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian agar  tetap  berjalan  baik.[3]  Selain  itu,  kegiatan  monitoring dan  evaluasi  juga  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran
mutu  pelayanan  kefarmasian  sebagai  dasar  perbaikan pelayanan kefarmasian Puskesmas di masa mendatang.[6]
Evaluasi pada pelayanan kefarmasian di Puskesmas dapat dilakukan berdasarkan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Kementerian Kesehatan  RI.  Pedoman  tersebut  mencakup  7  pokok pembahasan antara lain: pelayanan kefarmasian, pengelolaan sumber  daya,  pelayanan  resep,  pelayanan  informasi  obat, prosedur  tetap,  administrasi,  serta  monitoring  dan  evaluasi. [7]
Berdasarkan  data  yang  disampaikan  oleh  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Ponorogo  per  Mei  2019  diketahui bahwa  terdapat  31  Puskesmas  yang  tersebar  di  seluruh kecamatan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi pelayanan  kefarmasian  di  Puskesmas  Kabupaten  Ponorogo. Melalui  penelitian  ini  diharapkan  dapat  mengetahui karakteristik  dan  gambaran  pelayanan  kefarmasian  di Puskesmas  Kabupaten  Ponorogo  serta  mengetahui  kualitas pelayanan  kefarmasian  di  Puskesmas  Kabupaten  Ponorogo setelah  dievaluasi  menggunakan  Pedoman  Daftar  Tilik Pelayanan Kefarmasian Tahun 2008.

## 2.  Bahan dan Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  observasional menggunakan  metode  survei.  Penelitian  dilakukan  pada  31 Puskesmas  Kabupaten  Ponorogo  pada  bulan  September hingga November 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  tenaga  kefarmasian  atau  tenaga  lain  yang bertanggung  jawab  terhadap  ruang  farmasi  di  Puskesmas Kabupaten  Ponorogo,  dimana  sampel  kemudian  dipilih menggunakan  teknik total  sampling .  Instrumen  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pedoman  daftar  tilik yang  dikeluarkan  oleh  Direktorat  Bina  Farmasi  Komunitas dan Klinik Kementerian Kesehatan RI Tahun 2008.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  observasi  dan wawancara kepada responden yang terlebih dahulu diberikan informasi untuk mengisi informed consent .
Data  yang  telah  terkumpul  kemudian  dianalisis  dengan cara menghitung total skor berdasarkan ketentuan berikut:
1. Skor untuk pernyataan “ya” adalah 2 dan “tidak” adalah 0.
2. Skor  untuk  pelaksana  pelayanan  kefarmasian  dilakukan oleh “apoteker” adalah 2, oleh “TTK” adalah 1, dan oleh “tenaga kesehatan lain” serta “tidak dilakukan” adalah 0.
Kualitas  pelayanan  kefarmasian  di  Puskesmas  dikatakan “baik”  apabila  total  skor  >86,  dikatakan  “sedang”  apabila total  skor  65-85,  dan  dikatakan  “kurang”  apabila  total  skor <65.

## 3.  Hasil dan Pembahasan

## Karakteristik Puskesmas Kabupaten Ponorogo
Karakteristik Puskesmas di Kabupaten Ponorogo meliputi status  dan  akreditasi  Puskesmas,  serta  penanggung  jawab ruang farmasi sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.

## Tabel 1

## Karakteristik Puskesmas Kabupaten Ponorogo
Karakteristik Jumlah responden (n=31) Persentase (%) Status Rawat inap 19 61.3 Non rawat inap 12 38.7 Akreditasi Dasar 5 16.1 Madya 22 71 Utama 4 12.9 Paripurna 0 0 Tidak terakreditasi 0 0 Penanggung jawab ruang farmasi Apoteker 3 9.7 Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) 24 77.4 Tenaga kesehatan lain 4 12.9
Berdasarkan  tabel  di  atas,  diketahui  bahwa  karakteristik status Puskesmas dalam penelitian ini mayoritas adalah rawat inap  (61.3%).  Perbedaan  yang  mendasar  dari  status  suatu Puskesmas adalah ada tidaknya tambahan sumber daya guna penyelenggaraan  pelayanan  rawat  inap  sesuai  kebutuhan.[8] Efendi  dan  Makhfudli  menguraikan  beberapa  kriteria Puskesmas dapat berstatus rawat inap, yaitu: terletak kurang lebih  20  km  dari  rumah  sakit,  lokasi  mudah  dicapai  dengan kendaraan  bermotor,  dipimpin  oleh  dokter  dan  memiliki tenaga  yang  memadai,  jumlah  kunjungan  pasien  minimal 100/hari,  penduduk  wilayah  kerja  Puskesmas  dan  tiga penduduk  wilayah  kerja  Puskesmas  sekelilingnya  berjumlah minimal 20.000 jiwa, dan pemerintah bersedia menyediakan dana  rutin  yang  memadai.[9]  Pada  karakteristik  akreditasi, mayoritas  adalah  terakreditasi  madya  (71%).  Kementerian Kesehatan  RI  menjelaskan  terkait  standar  akreditasi Puskesmas antara lain: Penyelenggaraan Pelayanan
Puskesmas (PPP), Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas  (KMP),  Peningkatan  Mutu  dan  Manajemen Risiko  (PMMR),  Upaya  Kesehatan  Masyarakat  yang Berorientasi  Sasaran  (UKMBS),  Kepemimpinan  dan
Manajemen  Upaya  Kesehatan  Masyarakat  (KMUKM), Sasaran  Kinerja  UKM  (SKUKM),  Layanan  Klinis  yang Berorientasi Pasien (LKBP), Manajemen Penunjang Layanan Klinis  (MPLK),  serta  Peningkatan  Mutu  Klinis  dan Keselamatan  Pasien  (PMKP).  Berdasarkan  banyaknya pertimbangan dalam pengambilan keputusan status akreditasi,  tidak  diherankan  beberapa  Puskesmas  dengan akreditasi  utama  dalam  penelitian  ini  tidak  memiliki apoteker,  bahkan  tenaga  teknis  kefarmasian  (TTK) sekalipun.[8]
Pada  karakteristik  penanggung  jawab  ruang  farmasi, diketahui mayoritas penanggung jawab Puskesmas Kabupaten  Ponorogo  adalah  seorang  TTK  (77.4%). Narasumber  pihak  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Ponorogo menjelaskan  terkait  kendala  dalam  pemenuhan  tenaga  di Puskesmas  antara  lain  pengangkatan  tenaga  BLUD, keterbatasan  anggaran  di  Puskesmas,  dan  tidak  mudahnya proses  rekruitmen.  Penempatan  tenaga  kesehatan  termasuk tenaga  kefarmasian  di  Puskesmas  Kabupaten  Ponorogo dilakukan  berdasarkan  pada  perhitungan  Analisis  Beban Kerja (ABK) tanpa mengabaikan standar Puskesmas.
Supardi  dkk  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa permasalahan  dalam  penempatan  apoteker  di  Puskesmas adalah kurang prioritasnya kebutuhan apoteker dibandingkan tenaga  kesehatan  lain  dan  belum  sesuainya  usulan  formasi terhadap  perhitungan  beban  kerja  serta  kebutuhan  riil organisasi  sebagaimana  diatur  dalam peraturan  perundangan yang  menyebabkan  Badan  Kepegawaian  Negara  (BKN) menyetujui  formasi  terbatas.  Keterbatasan  formasi  tersebut menghasilkan  penempatan  tenaga  kesehatan  yang  tidak berdasarkan kompetensinya. [10]

## Gambaran  Pelayanan  Kefarmasian  di  Puskesmas Kabupaten Ponorogo
Gambaran pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Ponorogo dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Penunjang pelayanan kefarmasian Berdasarkan  Tabel  2  diketahui  bahwa  8  dari  10  aspek pada  penunjang  pelayanan  kefarmasian telah  dilakukan  oleh seluruh  Puskesmas  di  Kabupaten  Ponorogo.  Aspek  tersebut meliputi  tersedianya  tulisan  apotek/ruang  farmasi,  wadah yang  sesuai  untuk  menyimpan  obat,  lemari  terkunci  untuk sediaan  narkotika/psikotropika,  kulkas  untuk  penyimpanan sediaan obat, buku acuan informasi obat, dan spanduk/poster yang  memuat  bahan  informasi.  Penyusunan  obat  secara alfabetis dan tempat serta peralatan peracikan dalam keadaan bersih sebelum digunakan juga sudah dilakukan. Aspek yang hanya  dilaksanakan  oleh  beberapa  Puskesmas  pada penunjang pelayanan adalah tersedianya kartu/stok komputer (96.8%)  dan  pemberian  nomor  urut  pada  resep  masuk (48.4%).

## Tabel 2

## Penunjang pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Ponorogo
No Kegiatan Jumlah responden (n=31) Persentase % 1 Ada  tulisan  “apotek”  atau  “ruang  farmasi”  pada  ruang  pelayanan  kefarmasian  di Puskesmas Ya Tidak 31 0 100 0 2 Obat disimpan di dalam wadah asli atau wadah yang sesuai Ya Tidak 31 0 100 0 3 Penyusunan obat disusun secara alfabetis Ya Tidak 31 0 100 0 4 Ada lemari yang terkunci untuk penyimpanan obat golongan narkotika/psikotropika Ya Tidak 31 0 100 0 5 Ada  kulkas  untuk  penyimpanan  obat  (seperti  supositoria,  vaksin)  yang membutuhkan suhu dingin Ya Tidak 31 0 100 0 6 Ada  kartu/stok  komputer  untuk  mencatat  penambahan  dan  pengurangan  setiap jenis obat Ya Tidak 30 1 96.8 3.2 7 Tempat dan peralatan peracikan dalam keadaan bersih sebelum bekerja Ya Tidak 31 0 100 0 8 Resep pasien yang masuk diberi nomor urut Ya Tidak 15 16 48.4 51.6 9 Ada buku Informasi Spesialite Obat Indonesia (ISO) atau buku lain sebagai acuan untuk infotmasi obat kepada pasien Ya Tidak 31 0 100 0 10 Tersedia bahan informasi berupa spanduk, poster, booklet , leaflet atau lainnya Ya Tidak 31 0 100 0
Puskesmas  yang tidak  lagi menerapkan  kartu  stok  dalam pencatatan  keluar  masuk  obat  dilatarbelakangi  oleh keterbatasan  SDM.  Diketahui  pelayanan  kefarmasian  di
Puskesmas  tersebut  hanya  dilaksanakan  oleh  3  tenaga kefarmasian  (1  apoteker  dan  2  TTK)  dengan  jumlah kunjungan tiap bulannya mencapai 3.000 pasien.
Pelaksana  pelayanan  kefarmasian  di  Puskesmas  yang tidak  memberikan  nomor  urut  pada  resep  masuk,  hanya menumpuk  resep  berdasarkan  status  pasien  (BPJS  atau umum).  Penomoran  pada  resep  dirasa  penting  untuk meminimalisir kesalahan pemberian obat pada pasien dengan nama yang sama tetapi indikasi berbeda. Namun hal tersebut tidak  berlaku  di  Puskesmas  dengan  jumlah  pengunjung kurang  dari  10  pasien  setiap harinya.  Petugas ruang  farmasi beranggapan  bahwa  tanpa  penomoran  pada resep  tidak akan mengubah  antrean  pengambilan  obat  ataupun  kesalahan pemberian obat, karena jarak antar pasien dinilai cukup lama.
b. Pelayanan kefarmasian Pelaksana pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kabupaten  Ponorogo  dilakukan  oleh  apoteker,  TTK  atau
tenaga  lain.  Indikator  pelayanan  kefarmasian  dalam penelitian  ini  terbagi  atas  3  aspek  besar  yang  meliputi: pemeriksaan  resep, dispensing ,  dan  penyerahan  obat.  Pada aspek  pemeriksaan  resep,  kegiatan  terbagi  lagi  menjadi pemeriksaan  kelengkapan  resep,  pemeriksaan  keabsahan resep, pertimbangan klinik, dan pemeriksaan obat.
Berdasarkan  Tabel  3  diketahui  bahwa  pada  aspek pemeriksaan  resep,  pelaksana  pelayanan  kefarmasian  oleh apoteker  di  3  Puskesmas  telah  melakukan  kegiatan pemeriksaan  kelengkapan  resep,  rangkaian  pemeriksaan keabsahan resep, pemeriksaan obat, dan pertimbangan klinik terkait  dosis  obat,  medikasi  rangkap,  serta  kontraindikasi. Kegiatan  yang  belum  dilakukan  oleh  seluruh  pelaksana pelayanan  seorang  apoteker  adalah  pertimbangan  klinik terkait interaksi obat dan reaksi alergi.

## Tabel 3
Pemeriksaan resep pada pelayanan kefarmasian No Kegiatan Jumlah responden (n=31) Persentase (%) 1 Pemeriksaan kelengkapan resep Apoteker TTK Tenaga lain Tidak dilakukan 3 19 9 0 9.7 61.3 29 0
2 Pemeriksaan keabsahan resep a. Dokter  penulis  resep:  tanggal,  nama,  nomor  NIP/SIP,  alamat Puskesmas, tanda tangan Apoteker TTK Tenaga lain Tidak dilakukan 3 11 3 14 9.7 35.5 9.7 45.1 b. Penderita: nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan Apoteker TTK Tenaga lain Tidak dilakukan 3
19
9 0 9.7 61.3 29 0 c. Obat: nama obat, bentuk sediaan, dosis, jumlah, cara pemakaian Apoteker TTK Tenaga lain Tidak dilakukan 3
19
9 0 9.7 61.3 29 0
3 Pertimbangan klinik yang dilakukan a. Dosis obat Apoteker TTK Tenaga lain Tidak dilakukan 3 14 6 8 9.6 45.2 19.4 25.8 b. Medikasi rangkap Apoteker TTK Tenaga lain Tidak dilakukan 3 14 6 8 9.6 45.2 19.4 25.8 c. Kontraindikasi Apoteker TTK Tenaga lain Tidak dilakukan 3 1
0 27 9.7 3.2 0 87.1
d. Interaksi obat
Apoteker TTK Tenaga lain Tidak dilakukan 2 2 0 27 6.5 6.5 0 87 e. Reaksi alergi Apoteker TTK Tenaga lain Tidak dilakukan 2 1 0 28 6.5 3.2 0 90.3 4 Pemeriksaan obat a. Memeriksa ketersediaan obat di ruang farmasi Apoteker TTK Tenaga lain Tidak dilakukan 3 19 9 0 9.7 61.3 29 0 b. Memeriksa kualitas fisik obat Apoteker TTK Tenaga lain Tidak dilakukan 3 19 9 0 9.7 61.3 29 0 c. Memeriksa tanggal kedaluwarsa Apoteker TTK Tenaga lain Tidak dilakukan 3 19 9 0 9.7 61.3 29 0
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksana pelayanan kefarmasian oleh seorang TTK dan tenaga lain telah melakukan pemeriksaan kelengkapan  resep, kelengkapan  keabsahan  resep  pada  subjek  dosis  maupun subjek  pasien,  dan  pemeriksaan  obat.  Kegiatan  yang belum  dilakukan  oleh  seluruh  pelaksana  pelayanan kefarmasian tersebut adalah pemeriksaan keabsahan resep pada  subjek  dokter  dan  keseluruhan pertimbangan klinik. Beberapa faktor tidak dilakukannya pemeriksaan keabsahan resep pada subjek dokter di Puskesmas adalah resep  tidak  mencantumkan  nama  dokter,  dokter  jarang menulis  resep  sehingga  penulisan  didelegasikan  kepada perawat  menggunakan  lembar  permintaan  obat,  dan Puskesmas hanya memiliki satu dokter.
Pertimbangan  klinik  yang  belum  dilakukan  oleh seluruh  pelaksana  pelayanan  kefarmasian  tersebut disebabkan oleh batasan pelayanan kefarmasian apabila
dilakukan bukan oleh apoteker. Pertimbangan klinik pada pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kabupaten
Ponorogo  yang  dilakukan  bukan  oleh apoteker  umumnya dilaksanakan di ruang Balai Pengobatan (BP).
Aspek  selanjutnya  pada  indikator  pelayanan  adalah dispensing .  Pelaksana  pelayanan  kefarmasian  baik seorang  apoteker,  TTK,  maupun  tenaga  lain  telah melakukan kegiatan serta pemeriksaan hasil dispensing di tiap unitnya. Berdasarkan Tabel 4 juga disebutkan bahwa mayoritas etiket di Puskesmas Kabupaten Ponorogo telah berisi  informasi  sesuai  resep  dokter  dengan  penulisan yang  jelas  (93.5%),  tetapi  penggunaan  etiket  sesuai  jenis obat  hanya  terlaksana  di  80.6%  Puskesmas.  Beberapa Puskesmas tersebut menggunakan etiket untuk penggunaan obat dalam, sedangkan untuk obat luar hanya ditulis  menggunakan  spidol  permanen  pada  kemasan sediaan.

## Tabel 4
Dispensing pada pelayanan kefarmasian No Kegiatan Jumlah responden (n=31) Persentase (%) 1 Pelaksana dispensing Apoteker TTK Tenaga lain Tidak dilakukan 3
19
9 0 9.7 61.3 29 0 2 Pemeriksa hasil dispensing Apoteker TTK Tenaga lain Tidak dilakukan 3
19
9 0 9.7
61.3
29 0
3 Etiket berisi informasi sesuai dengan resep dokter
Ya Tidak 29 2 93.5 6.5 4 Tulisan di etiket jelas dan mudah terbaca Ya Tidak 29 2 93.5 6.5 5 Etiket  disesuaikan  dengan  jenis  obat  (etiket  warna  putih  untuk  obat dalam dan etiket warna biru untuk obat luar) Ya Tidak 25 6 80.6 19.4
Aspek  terakhir  pada  indikator  pelayanan  adalah penyerahan  obat.  Hasil  dalam  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  pelaksana  pelayanan  kefarmasian  oleh  seorang apoteker  telah  melakukan  kegiatan  penyerahan  obat  yang disertai rangkaian informasi kepada pasien terkait dosis obat, frekuensi pemakaian, lama pengobatan, cara pemakaian, efek samping,  serta  cara  penyimpanan  sesuai  aturan,  dan konseling  untuk  pasien  yang  membutuhkan.  Kegiatan  yang belum  dilakukan  oleh  seluruh  pelaksana  pelayanan kefarmasian  seorang  apoteker  adalah  pemberian  informasi terkait kontraindikasi dan aktivitas home care .
Pada  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di  Puskesmas menyebutkan  beberapa  pelayanan  farmasi  klinik  yang  harus dilakukan  seorang  apoteker,  diantaranya  adalah  pengkajian dan  pelayanan  resep,  Pelayanan  Informasi  Obat  (PIO), konseling, visite pasien  pada  puskesmas  rawat  inap, Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan evaluasi penggunaan obat.[3] Namun, pada daftar  tilik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  memang tidak  disebutkan  terkait visite pasien,  MESO,  PTO,  dan evaluasi penggunaan obat.
Kegiatan  yang  telah  dilakukan  pelaksana  pelayanan kefarmasian seorang TTK maupun tenaga lain pada aspek ini adalah  telah  dilakukannya  penyerahan  obat  yang  disertai informasi  kepada  pasien  terkait  dosis  obat  dan  cara pemakaian.  Kegiatan  yang  belum  dilakukan  adalah konseling, home care , dan pemberian informasi terkait lama pengobatan,  efek  samping,  kontraindikasi,  serta  cara penyimpanan  obat.  Namun,  untuk  pemberian  informasi terkait  lama  pengobatan,  pelaksana  pelayanan  kefarmasian seorang  tenaga  lain  telah  melakukannya  sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kefarmasian  masih  belum  berjalan  secara  maksimal  di Puskesmas  Kabupaten  Ponorogo.  Hal  tersebut  disebabkan pelaksana  pelayanan  kefarmasian  mayoritas  adalah  seorang TTK.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  74  Tahun 2016 menjelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan kefarmasian  yang  dilakukan  bukan  oleh  seorang  apoteker hanya terbatas pada pengelolaan sediaan farmasi serta bahan medis  habis  pakai  dan  pelayanan  resep  dimana  meliputi peracikan serta penyerahan obat, dan pemberian informasi.[3] Tabel 5 Penyerahan obat pada pelayanan kefarmasian No Kegiatan Jumlah responden (n=31) Persentase (%) 1 Penyerah obat Apoteker TTK Tenaga lain Tidak dilakukan 3 19 9 0 9.7 61.3 29 0 2 Informasi obat yang diberikan kepada pasien a. Dosis obat Apoteker TTK Tenaga lain Tidak dilakukan 3 19 9 0 9.7 61.3 29 0 b. Frekuensi pemakaian obat Apoteker TTK Tenaga lain Tidak dilakukan 3 19 9 29 9.7 61.3 29 0 c. Lama pengobatan Apoteker TTK Tenaga lain Tidak dilakukan 3 18 9 1 9.7 58.1 29 3.2 d. Cara pemakaian Apoteker 3 9,7
TTK Tenaga lain Tidak dilakukan 19 9 0 61,3 29 0 e. Efek samping Apoteker TTK Tenaga lain Tidak dilakukan 3 14 6 8 9.6 45.2 19.4 25.8 f. Kontraindikasi Apoteker TTK Tenaga lain Tidak dilakukan 1 1 0 29 3.2 3.2 0 93.6 g. Cara penyimpanan obat sesuai aturan Apoteker TTK Tenaga lain Tidak dilakukan 3 13 4 11 9.7 41.9 12.9 35.5 3 Konseling kepada pasien Apoteker TTK Tenaga lain Tidak dilakukan 3 1 0 27 9.7 3.2 0 87.1 4 Home care pada pasien penyakit kronis yang terdokumentasi Apoteker TTK Tenaga lain Tidak dilakukan 0 0 0 31 0 0 0 100
c. Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian
Indikator  terakhir  pada  pelayanan  kefarmasian  adalah pengendalian  mutu  pelayanan  kefarmasian.  Berdasarkan Tabel  6  dapat  diketahui  bahwa  di  seluruh  Puskesmas Kabupaten  Ponorogo  telah  menyediakan  standar  prosedur tetap,  buku  pedoman  pengobatan  serta  pedoman  PIO, Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO), laporan  obat  kedaluwarsa,  dan  kotak  saran  maupun  kotak survei. Dispensing dan pelatihan untuk tenaga di Puskesmas juga  sudah  dilakukan.  Kegiatan  yang  belum  dilaksanakan oleh  seluruh  Puskesmas  adalah  pendidikan  berkelanjutan untuk tenaga farmasi (n=8; 25.8%) serta ketersediaan laporan obat rusak (n=20; 54.5%), laporan kesalahan pemberian obat (n=13;  41.9%),  laporan  psikotropika  (n=19;  61.3%),  dan laporan  obat  hilang  (n=3;  9.7%).  Laporan  narkotika  justru tidak ditemukan di seluruh Puskesmas.
Pendidikan  berkelanjutan  merupakan  penawaran  dari pemerintah untuk tenaga kefarmasian yang belum menempuh
program  vokasi  (D3).  Pendidikan  tersebut  ditujukan  untuk mewacanakan  tenaga  kefarmasian  di  Puskesmas  minimal adalah  D3  di  tahun  2020.  Pendidikan  berkelanjutan  juga salah  satu  upaya  yang  dilakukan  dalam  mengembangkan profesional  berkelanjutan,  sebagaimana  disebutkan  dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2016.
Beberapa  laporan  yang  belum  tersedia  di  seluruh Puskesmas  terkait  obat  rusak,  kesalahan  pemberian  obat, psikotropika  dan  obat  hilang  disebabkan  kurang  relevannya antara  daftar  tilik  dengan  kebutuhan  Puskesmas  saat  ini. Diketahui  bahwa  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Ponorogo hanya  meminta  pelaporan  rutin  terkait  LPLPO  (Laporan pemakaian dan Lembar Penerimaan Obat), laporan obat beli, laporan  POR  (Pemakaian  Obat  Rasional),  laporan  evaluasi kesesuaian  item  obat  dengan  Fornas,  dan  10  indikator kesesuaian obat.

## Tabel 6.
Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kabupaten  Ponorogo
No Kegiatan Jumlah responden (n=31) Persentase (%) 1 Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas, tersedia/dilakukan: a. Prosedur tetap pelayanan kefarmasian Ya Tidak 31 0 100 0 b. Dispensing Ya Tidak 31 0 100 0 c. Buku pedoman pengobatan di Puskesmas Ya Tidak 31 0 100 0 d. Buku pedoman PIO Ya Tidak 31 0 100 0 e. Pendidikan berkelanjutan untuk tenaga kefarmasian di Puskesmas Ya Tidak 8 23 25.8 74.2 f. Pelatihan-pelatihan untuk tenaga di Puskesmas Ya Tidak 31 0 100 0 2 Evaluasi mutu pelayanan a. Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Ya Tidak 31 0 100 0 b. Laporan obat rusak Ya Tidak 20 11 64.5 35.5 c. Laporan obat kedaluwarsa Ya Tidak 31 0 100 0 d. Laporan kesalahan pemberian obat Ya Tidak 13 18 41.9 58.1 e. Laporan narkotika Ya Tidak 0 31 0 100 f. Laporan psikotropika Ya Tidak 19 12 61.3 38.7 g. Laporan obat hilang Ya Tidak 3 28 9.7 90.3 3 Melakukan evaluasi terhadap tingkat kepuasan konsumen a. Survei Ya Tidak 31 0 100 0 b. Kotak saran Ya Tidak 31 0 100 0 Aspek yang juga disebutkan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan adalah pelaksanaan dispensing . Dispensing merupakan kegiatan penyerahan obat yang  dilanjutkan  dengan  Pemberian  Informasi  Obat  (PIO). Kegiatan  pelayanan  tersebut  dimulai  dari  tahap  menyiapkan obat,  memberikan  etiket,  dan  menyerahkan  sediaan  farmasi dengan informasi memadai yang disertai pendokumentasian. [3] Pendokumentasian dilakukan dengan cara mengisi format
dimana  sekurang-kurangnya  memuat  identitas  pasien,  nama obat, dosis obat, dan lama pengobatan.
Pada  kegiatan  evaluasi  tingkat  kepuasan  konsumen  di Puskesmas  Kabupaten  Ponorogo,  penilaian  dapat  dilakukan dengan  kotak  survei  ataupun  kotak  saran.  Pengisian  kotak kepuasan  di  masing-masing  Puskesmas  cukup  beragam. Terdapat Puskesmas yang menggunakan emotikon puas/tidak puas  untuk  seluruh  ruangan  pelayanan,  terdapat  pula
Puskesmas yang memberikan kartu dengan warna berbeda di tiap  ruangan  pelayanan.  Umumnya  rekapitulasi  dari  kotak kepuasan dilakukan setiap jam pulang kerja oleh petugas.
Evaluasi  terhadap  kepuasan  konsumen  tidak  hanya  dari kotak  survei  maupun  kotak  saran,  beberapa  Puskesmas  di Kabupaten  Ponorogo  juga  melakukan  evaluasi  dengan  cara menyebarkan  kuesioner.  Berbeda  dengan  kotak  survei  dan kotak  saran,  dimana  penilaian  menggunakan  kuesioner kepuasan dilakukan setiap 3 bulan sekali.

## Kualitas  Pelayanan  Kefarmasian  di  Puskesmas Kabupaten Ponorogo
Total  skor  dalam  pengisian  daftar  tilik  kemudian dikonversi  terhadap kualitas pelayanan kefarmasian, sehingga  diperoleh  kualitas  pelayanan  kefarmasian  di Puskesmas  Kabupaten  Ponorogo  mayoritas adalah  “kurang” (n=20; 64.5%) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 7.

## Tabel 7

## Kualitas pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Ponorogo
No. Unit Kerja PJ ruang farmasi Total skor Kualitas Pelayanan Persentase (%) 1 P 13 Apoteker 96 Baik 9.7 2 P 9 Apoteker 92 3 P 12 Apoteker 92 4 P 25 TTK 70 Sedang 25.8 5 P 8 TTK 69 6 P 5 TTK 68 7 P22 TTK 68 8 P 14 TTK 65 9 P 7 TTK 65 10 P 15 TTK 65 11 P 24 TTK 65 12 P 1
TTK 63 Kurang 64.5
13 P 4
TTK 63 14 P 16 TTK 63 15 P 21 TTK 63 16 P 10 TTK 62 17 P 20 TTK 62 18 P 23 TTK 62 19 P 26 TTK 62 20 P 28 TTK 62 21 P 11 TTK 57 22 P 29 TTK 57 23 P 2 TTK 53 24 P 17 TTK 51 25 P 18 TTK 49 26 P 3 TTK 47 27 P 27 TTK 47 28 P 6 Tenaga kesehatan lain 46 29 P 19 Tenaga kesehatan lain 46 30 P 31 Tenaga kesehatan lain 38 31 P 30 Tenaga kesehatan lain 36
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dari  31  Puskesmas Kabupaten  Ponorogo,  sebesar  9.7%  kualitas  pelayanan kefarmasian  “baik”  didapatkan  oleh  penanggung  jawab seorang  apoteker.  Hal  ini  disebabkan  penanggung  jawab sekaligus pelaksana pelayanan kefarmasian tersebut dilakukan  oleh  apoteker,  dimana  dalam  daftar  tilik  akan mendapatkan skor 2 pada setiap poinnya. Kualitas pelayanan kefarmasian  “sedang”  dan  “baik”  berturut-turut  sebesar 25.8%  dan  9.7%.  Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian Hanggara  dkk  [5]  yang  menggunakan  daftar  tilik  serupa, dimana  37  dari  39  puskesmas  di  Kabupaten  Banyumas memiliki kualitas pelayanan kefarmasian “kurang”.
Tingginya  kualitas  pelayanan  kefarmasian  “kurang”  di Puskesmas Kabupaten Ponorogo dipengaruhi oleh skor pada
indikator  pelayanan  kefarmasian.  Pelaksana  pelayanan kefarmasian  umumnya  dilakukan  oleh  seorang  tenaga kesehatan  lain,  sehingga  skor  yang  didapat  adalah  0. Diketahui  tenaga  kefarmasian  di  Puskesmas  Kabupaten Ponorogo  dari  hasil  penelitian  diketahui  hanya  sejumlah  34 orang (3 apoteker dan 31 TTK). Banyaknya beban kerja yang dilimpahkan  kepada  tenaga  kefarmasian  di  Puskesmas mengharuskan tenaga kefarmasian mendelegasikan beberapa tugas  kepada  tenaga  lain  (tenaga  kesehatan  maupun  non tenaga  kesehatan). Pendelegasian tersebut mayoritas dilakukan  untuk  pelaksanaan  pelayanan  di  ruang  farmasi. Supardi  dkk  (2012)  menyebutkan  belum  berjalannya pelayanan kefarmasian di Puskesmas dengan baik
dikarenakan  ketersediaan  dan  jumlah  apoteker  tidak  sesuai terhadap beban kerja.
Total  skor  maksimum  yang  mungkin  didapatkan Puskesmas  dengan  penanggung  jawab  ruang  farmasi sekaligus pelaksana pelayanan kefarmasian seorang apoteker, TTK,  dan  tenaga  lain  berturut-turut  adalah  106,  81,  dan  56. Sehingga,  potensi  kualitas  pelayanan  kefarmasian  “baik” hanya  diperuntukkan  pada  Puskesmas  dengan  penanggung jawab  ruang  farmasi  sekaligus  pelaksana  pelayanan kefarmasian  seorang  apoteker.  Daftar  tilik  yang  digunakan sebagai  acuan  penilaian  kualitas  pelayanan  kefarmasian  di Puskesmas  dalam  penelitian  ini  merupakan  pedoman  yang mengharapkan  seluruh  pelayanan  dilakukan  oleh  seorang apoteker,  dimana  ketersediaan  apoteker  atau  TTK  sangat berpengaruh pada total skor.

## 4.  Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  pada  penelitian  ini adalah:
a. Karakteristik Puskesmas Kabupaten Ponorogo didominasi  oleh  Puskesmas  dengan  status  rawat  inap, terakreditasi  madya,  dan  penanggung  jawab  ruang farmasi adalah seorang TTK.
b. Gambaran pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kabupaten  Ponorogo  umumnya  telah  terpenuhi  pada indikator  penunjang  pelayanan  dan  mutu  pelayanan kefarmasian. Tetapi, untuk indikator pelayanan kefarmasian pada kegiatan pertimbangan klinik, konseling,  dan home  care masih  belum  sepenuhnya dilakukan.
c. Kualitas pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Ponorogo  mayoritas  adalah  “kurang”  yaitu  sebanyak  20 unit kerja, sedangkan  untuk  kualitas pelayanan kefarmasian “sedang” dan “baik” berturut-turut sebanyak 8 unit kerja dan 3 unit kerja.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  menyampaikan  terima  kasih  kepada  Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dan responden penelitian  di seluruh Puskesmas Kabupaten Ponorogo.

## Referensi
[1]        Pemerintah  Republik  Indonesia.  2009. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan . Jakarta: Pemerintah RI.
[2]  Pemerintah  Republik  Indonesia.  2016. Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 20016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan . Jakarta: Pemerintah RI.
[3]  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  2016. Peraturan Menteri  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2016  tentang Pedoman  Manajemen  Puskesmas .  Jakarta:  Kementerian Kesehatan RI.
[4]  Herman,  M.J.,  S.  Supardi,  dan  Y.  Yuniar.  2013.  Hubungan ketersediaan  tenaga kefarmasian dengan karakteristik puskesmas  dan  praktik  kefarmasian  di  puskesmas. Buletim Penelitian Sistem Kesehatan . 16 (1): 88-98.
[5]      Hanggara,  S.R.,  N.  C.  Gibran,  A.  M.  Kusuma,  dan  G.  F. Galistiani.  2017.  Pengaruh  keberadaan  apoteker  terhadap mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas wilayah kabupaten banyumas. Jurnal Kefarmasian Indonesia . 7 (1): 67-76.
[6]  Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia.  2006. Pedoman Pelayanan  Kefarmasian  di  Puskesmas .  Jakarta:  Departemen Kesehatan RI.
[7]   Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2008. Modul  TOT  Pedoman  Pelayanan  Kefarmasian  di  Puskesmas . Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
[8]  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  2014. Peraturan Menteri  Republik  Indonesia  Nomor  75  Tahun  2014  tentang Pusat Kesehatan Masyarakat . Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
[9]  Efendi,  F.,  dan  Makhfudli.  2009. Keperawatan  Kesehatan Komunitas:  Teori  dan  Praktik  dalam  Keperawatan .  Jakarta: Salemba Medika.
[10] Supardi, S., Raharni, A. L. Susyanti, dan M. J. Herman. 2012. Evaluasi  peran  apoteker  berdasarkan  pedoman  pelayanan kefarmasian  di  puskesmas .  Media  Litbang  Kesehatan .  23(4): 190-198.