A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 08 N O . 01 (2022) 25-35
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Eksistensi Pemerintah Aceh Dalam Mengurangi Kerusakan Hutan

## (The Existence of the Government of Aceh in Reducing Forest Destruction)

## Nuribadah Nuribadah
Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, 24355, Indonesia

## A RTICLE I NFORMATION

## ABSTRACT
Received: 28 May 2022 Revised: 4 June 2022 Accepted: 14 June 2022 Available online: 14 June 2022
The  role  of  the  Aceh  government  in  reducing  forest degradation has not been maximized. It is proven that many disasters  still  occur,  and  the  bad  impact  is  that  ecological disasters are increasing. This research is: how is the existence of  the  regional  government  reducing  forest  destruction  in Aceh? How is the coordination of problem-solving carried out by  the  Aceh  government  to  minimize  the  damage  to  Aceh's forests?  Researchers  used  empirical  research  methods. Primary and secondary legal materials are the main materials, and  preliminary  data  is  obtained  through  interviews.  Data analysis was carried out qualitatively. The study results show that the coordination carried out by the Aceh  government  is monitoring  and  monitoring,  protection,  law  enforcement, recovery, boundary demarcation, guidelines implementation, policy formulation, and settlement. It is recommended to the Aceh  government  that  the  legislative  department  evaluate various policies and systems of Aceh's forest management by involving the community as subjects and part of the holder of sovereignty over forest area management. There is a need to coordinate  the  government  of  Aceh  with  other  agencies  and build strong alliances with local civil society groups.
K EYWORDS
Peran pemerintah Aceh; Kerusakan hutan; Hutan Aceh; Low enforcement ; Aceh’s Forest management
T O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ): Nuribadah, N. (2022). Eksistensi
Pemerintah  Aceh  Dalam  Mengurangi Kerusakan  Hutan, Asia-pacific  Journal  of Public Policy , 8 (1), 25-35

## PENDAHULUAN
Provinsi  Aceh  adalah  salah  satu  provinsi  yang  terletak  di  ujung  paling  barat  wilayah  Indonesia, berbatasan  dengan  Selat  Malaka  di  bagian  utara  dan  Samudera  Indonesia  di  sebelah  barat.  Provinsi  Aceh memiliki  kekayaan  alam  sangat  berlimpah  terutama  kekayaan  hutan  tropis  yang  masih  alami  dibandingkan dengan  provinsi-provinsi  di  Indonesia.  Salah  satu  kekayaan  alam  yang  tersohor  di  Provinsi  Aceh  adalah Kawasan  Ekosistem  Leuser  (KEL).  Kawasan  ini  merupakan  tempat  peristirahatan  abadi  bagi  hewan  yang  di sebut “leusoh” artinya “berkerudung awan” . Selain itu, peran Kawasan Ekosistem Leuser cukup bermanfaat bagi masyarakat  lokal  maupun  masyarakat  internasional  yang  dikenal  dengan “ paru-paru  dunia ” .    Banyak  para ilmuan yang telah mengabdikan dirinya untuk belajar tentang animal behavior, plasma nutfah .
Kawasan Ekosistem Leuser merupakan satu kesatuan wilayah yang terbentang luas didalamnya  terdapat berbagai flora dan fauna. Sebagai wilayah dengan keseimbangan habitat yang luar biasa, Kawasan Ekosistem Leuser  dapat  menopang  sumber  daya  alam  hayati  secara  berkesinambungan  dan  tidak  boleh  dipisahkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (5). Kawasan Ekosistem Leuser di wilayah Aceh adalah seluruh kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian sumber daya lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan yang terdiri dari Kawasan Ekosistem Leuser sebagai kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Sedangkan yang dimaksud dengan Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
Pemetaan batas di Kawasan Ekosistem Leuser, pada tahun 2001 ditetapkan luas dari Kawasan Ekosistem Leuser untuk Provinsi Aceh melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 190/Kpts- II/2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh seluas 2.255.577 (dua  juta  dua  ratus  lima  puluh  lima  ribu  lima  ratus  tujuh  puluh  tujuh)  hektar.  Pada  Tahun  2002  dilakukan pengesahan  batas  Kawasan  Ekosistem  Leuser  dengan  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia Nomor 10193/Kpts-II/2002 tentang Pengesahan Batas  Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Sumatera Utara dengan luas Areal 384.294 Hektar 1
Sebahagian besar wilayah KEL  diperuntukkan sebagai hutan lindung dan kawasan konservasi, terdapat juga  perkebunan,  konsesi  kayu,  hutan  masyarakat  dan  beberapa  desa-desa  terpencil  KEL  merupakan  sistem penopang kehidupan yang sangat penting bagi Aceh dan Sumatera Utara. Jasa ekologis kawasan ini ditaksir bernilai USD 600 juta per tahunnya. 2
Oleh  karena  itu  menyadari  begitu  pentingnya  arti  lingkungan  hidup  (dalam  hal  ini  adalah  Kawasan Ekositem Leuser), berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Pasal 150 ayat (1), Pemerintah Aceh membentuk sebuah Badan untuk mengelola Kawasan Ekosistem Leuser Wilayah Aceh yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 52 Tahun 2006 tentang  Pembentukan  Badan  Pengelola  Kawasan  Ekosistem  Leuser  (BPKEL)  Wilayah  Aceh  tanggal  28 November 2006.
1 Buletin Yayasan Leuser Internasional, Program Reusam Gampong Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, 2009. hlm. 3.
2 http://kompas.com/kompas-cetak/0105/02/IPTEK/pres10.htm , Leuser Tetap harus di Pertahankan, diakses2maret2011

## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF
P UBLIC P OLICY - V OL . 08 N O . 01 (2022) 25-35
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  dalam  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan beberapa permasalahan antara lain: Bagaimana  eksistensi  Pemerintah Dearah  dalam mengurangi  kerusakan hutan  di  Aceh?;  Bagaimana  koordinasi  penyelesaian  masalah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Aceh  Untuk Mengurangi kerusakan Hutan Aceh?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  Empiris,  yaitu  metode  penelitian  untuk menganalisis persoalan, Data primer diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait untuk mencapai tujuan dari penulisan. Oleh karena itu, kajian kepustakaan menjadi hal yang teramat penting  yaitu  berupa  kajian  terhadap  bahan-bahan  primer  dan  bahan-bahan  skunder,3  yang  ada  kaitannya dengan permasalahan yang diteliti dan juga digunakan bahan hukum tersier guna untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Hasil kajian kepustakaan digunakan sebagai kerangka konseptual serta sebagai bahan pembahasan secara keseluruhan juga mengkaji  perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan kata lain yaitu melihat hukum dari aspek normatif. Tahap penelitian4

## HASIL PENELITIAN

## Eksistensi Pemerintah Aceh Dalam Mengurangi Kerusakan Hutan Di Aceh
Merujuk  pada  teori,  maka  upaya  eksploitasi  sumber  daya  alam  yang  bijaksana,  adalah  kunci  dalam pengelolaan, pengambilan dan pemanfaatannya agar tidak terjadi kerusakan lingkungan, dalam konstek “hak penguasaan negara atas sumber daya alam” hak melekat di dalamnya “kewajiban negara” untuk melindungi, melestarikan,  dan  memulihkan  lingkungan  hidup  secara  menyeluruh.  Harus  diarahkan  kedalam  kerangka kepentingan  sekarang  dan  masa  yang  akan  datang  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku Eksistensi  Pemerintah  Aceh  masih  banyak  hambatan  dilapangan,  meskipun  dasar  hukum  pengelolaan  dari Peraturan  Gubernur  telah  ditingkatkan  menjadi  peraturan  yang  lebih  tinggi  sesuai  dengan  Otonomi  Khusus Provinsi Aceh.
Menurut  Muhammad  Zulfikar,  Direktur  Eksekutif    Wahana  Lingkungan  Hidup  (WALHI),  Eksistensi BPKEL masih perlu dipertanyakan dan terkendala di peraturan 5 ,  Peraturan Gubernur itu masih sangat lemah dan masih menggantung, serta kesulitan dalam pendanaan masih dibawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Diharapkan pemerintah segera mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33  Tahun  1998  tentang  Pengelolaan  Kawasan  Ekosistem  Leuser,  dengan  hak  pengelolaan  pelestarian dipercayakan kepada Yayasan Leuser Internasional (YLI) dan Unit Management Leuser (UML), menetapkan Yayasan tersebut membantu Pemerintah sebagai pelaksana Pengelola Kawasan.
Kalau kita melihat perkembangan tentang pengelolaan KEL di Provinsi Aceh ada dualisme pengelolaan terhadap  Kawasan  Ekosistem  Leuser. Pertama: melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  33  Tahun  1998  yang pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan Leuser Internasional (YLI). Kedua : Peraturan Gubernur Nomor 052 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL), merupakan Perintah langsung dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Menurut Taqwaddin, dilihat dari  perspektif  yuridis  formal. 6 Kewenangan  Yayasan  Leuser  Internasional  (YLI)  untuk  mengelola  Kawasan Ekosistem Leuser berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 telah ditarik kembali oleh pemerintah
3 Soerjano  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2007, hal. 29
4 Ibid.
5 Zulfikar Muhammad, Direktur Walhi Aceh, wawancara, 10 februari 2011.
6 Taqwaddin, Op. Cit. hlm. 193.
melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tidak disebutkan secara tegas tentang pencabutannya. Tetapi dengan menggunakan asas hukum “lex posteriori derogate lex priori” peraturan hukum yang baru mencabut peraturan hukum yang lama apabila mengatur hal yang sama. Selain itu dapat juga digunakan asas hukum “lex superiori derogate lex inperiori’ , peraturan hukum yang lebih tinggi  membatalkan  peraturan  hukum  yang  lebih  rendah.  Undang-undang  kedudukannya  lebih  tinggi dibandingkan Keputusan Presiden dalam  peraturan perundang-undangan. 7 Berdasarkan pandangan tersebut maka keberadaan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 menjadi terkesampingkan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Kawasan  Ekosistem  Leuser  (KEL)  merupakan  salah  satu  wilayah  konservasi  paling  penting  di  muka bumi. Terletak di dua provinsi paling utara Sumatera (Aceh dan Sumatera Utara), dengan luas 2,6 juta hektar yang sangat kaya keanekaragaman hayati. KEL ini terbentang di 13 Kabupaten dan 875 Gampong, Kabupaten tersebut adalah : (Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang) di Provinsi Aceh  dan  4  Kabupaten  Langkat,  Dairi,  Karo  dan  Deli  Serdang  di  Sumatera  Utara.  jumlah  Kabupaten  dan Kecamatan  Yang  berada  dalam  KEL  akan  akan  digambarkan  dalam  tabel  berikut:  Wilayah  Provinsi  Aceh didominasi oleh hutan tropis perbukitan dan pegunungan. Sebagian besar sangat dipengaruhi oleh ekosistem Leuser, secara umum tergolong komunitas hutan hujan tropis. Jenis vegetasi yang khas sampai pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut adalah hutan dataran rendah tropis yang didominasi oleh pepohonan dari famili Dipterocarpacea. Diperkirakan 10.000 spesies tanaman yang tercatat dikawasan itu. Dari luas total Provinsi Aceh 57.365.57 ha, 8 luas hutan Aceh berkisar 4,130.000 ha atau meliputi 74.56%, dari luas daratan. Sekitar 849,954 ha  diperuntukan  sebagai  hutan  lindung  (20,58%)  dan  1,561,996  ha,  diperuntukan  sebagai  hutan  suaka  alam (37,82%). Taman Nasional Gunung Leuser adalah Taman Nasional yang terluas di Asia Tenggara dengan luas 80.000  ha  yang  membentang  100  km  dari  Aceh  sampai  Gunung  Sibayak  Provinsi  Sumatera  Utara  atau  85  % (2.255.577 ha). 9
Vegetasi di kawasan ini termasuk  flora Sumatera dan erat hubungannya dengan flora di semenanjung Malaysia, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan bahkan Filipina. Di kawasan hutan Leuser, terdapat daerah yang disebut  daerah  “  Blang”  tipe  vegetasinya,  ditumbuhi  dengan  Pinus  Merkusi  yang  terdapat disebelah  bagian Utara  Kawasan  Taman  Nasional  Gunung  Leuser  (TNGL)  seperti  di  Kecamatan  Terangun,  Blangkejeren  dan kecamatan  lainnya.  Tipe  vegetasi  dengan  100  %  didominasi  hutan  pinus  serta  tumbuhan  rumput  halus  dan pakis, yang merupakan ekosistem yang tumbuh akibat pembakaran hutan selama berabad-abad. 10
Kawasan Ekosistem Leuser memiliki jumlah fauna terbanyak di kawasan Asia. Ekosistem ini merupakan rumah bagi 105 spesies mamalia, 382 spesies burung, dan setidaknya 95 s pesies reptil dan amfibi (54% dari fauna terestrial Sumatera). Hutan ini dianggap sebagai tempat terakhir di  Asia Tenggara yang memiliki ukuran dan kualitas  yang  cukup  untuk  mempertahankan  populasi spesies-spesies langka,  termasuk  Harimau  Sumatera, Orangutan Sumatra, Badak Sumatra, Gajah Sumatera, dan macan tutul. 11
7 Lihat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7.
8 Fauzan Azima, Kawasan Ekosistem Leuser antara Kenyataan dan Harapan, Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL) Wilayah Aceh, 2019, hlm.7.
9 Ibid.
10 Sutrisno, http://community.um.ac.id, Selamatkan Hutan Leuser, 08 February 2021, download  tanggal 16 April 2011.
11 http:/id.wikepedi.org/wiki. harimau_sumatera , didonwlaod, 12 Maret 2011.

## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF
P UBLIC P OLICY - V OL . 08 N O . 01 (2022) 25-35
Terkait dengan hal tersebut diatas, peran Pemerintah Aceh  dalam mengurangi degradasi hutan KEL masih dipertanyakan banyak pihak, baik di tingkat daerah, tingkat pusat dan negara donor. Begitu juga Departemen Kehutanan Republik Indonesia masih belum menyerahkan wewenang pengelolaan kepada Pemerintah Daerah, termasuk 5 Unit Pengelolaan Terpadu (UPT) yang berada di bawah Departemen Kehutanan. 12
Menurut  catatan  Wahana  Lingkungan  Hidup  (WALHI)  Aceh  berbagai  bencana  seperti  banjir,  tanah longsor, konflik satwa, abrasi, gempa bumi dan kebakaran hutan mempunyai kecendrungan meningkat setiap tahun, sejak tahun 2007 hingga 2010, walaupun untuk beberapa bencana terjadi penurunan secara kuantitatif. Pada  akhir  tahun  2010  WALHI  Aceh  mencatat  beberapa  isu  lingkungan  penting,  seperti  konversi  lahan, pertambangan dan kerusakan hutan, seperti digambarkan pada tabel berikut:
Tabel 1. Tabel Kejadian Bencana Alam di Aceh 2017-2020: NO Jenis Bencana Alam Kejadian (Frekensi) Total 2017 2018 2019 2020 1 Abrasi 5 38 72 97 212 2 Banjir 46 170 213 250 679 3 Longsor 12 37 56 47 152 4 Gempa Bumi 19 36 41 22 118 5 Konflik satwa 53 124 124 124 425 6 Angin ribut 17 26 45 60 148 7 Kebakaran Hutan 170 489 433 24 1.116
Sumber: Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh Tahun 2019.
Menurut  Idris  mahasiswa  yang  bermukim  di  sekitar  KEL  Langkahan  Aceh  Utara  mengatakan.  Untuk menyelamatkan hutan Aceh kita mendesak dan mengajak seluruh komponen masyarakat secara nyata untuk melakukan upaya penyelamatan hutan Aceh untuk kehidupan yang bermartabat. 13 Memberikan kesempatan hutan  secara  alami  memperbaiki  dirinya  tanpa  gangguan,  melalui  kebijakan  moratorium  dan  stop  konversi, Melihat  kembali  dan  mengevaluasi  berbagai  kebijakan  dan  sistem  pengelolaan  hutan  Aceh,  Merehabilitasi kawasan-kawasan  hutan  Aceh  yang  mengalami  kerusakan,  Menyusun  sistem  kelola  dan  menempatkan masyarakat  sebagai  subyek  dan  bagian  dari  pemegang  kedaulatan  atas  pengelolaan  kawasan  hutan, Menetapkan  kebijakan-kebijakan  baru  dalam  pengelolaan  hutan  Aceh  yang  menjamin  kelestarian  dan kesejahteraan masyarakat pinggiran hutan. 14
Menurut Husni Jalil, Suatu kebijakan positif yang dilakukan oleh pemerintah Aceh, tidak serta merta akan diterima dengan mudah oleh banyak pihak yang masih memiliki kepentingan pribadi/kelompok, yang ingin terus  meraup  keuntungan  besar.  Ini  juga  termasuk  kebijakan  dalam  upaya  menyelamtkan  hutan  Aceh  dari kerusakan. Untuk membangun Aceh yang bermartabat, mulai dari kepala pemerintahan Aceh itu sendiri harus didukung oleh satuan Kerja Pemerintahan Aceh (SKPA) adalah sebuah langkah serius untuk perbaikan kondisi perekonomian  masyarakat  Aceh.  Hutan  yang  masih  ada  di  Aceh  akan  menjadi  nilai  jual  yang  sangat  tinggi kepada  para  penggiat  dan  penikmat  wisata,  karenanya  pengusahaan  sumber  daya  alam  harus  diupayakan secara tepat dan bijaksana. 15
12 Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL), Rencana Pengelolaan untuk Kawasan Ekosistem Leuser Wilayah Aceh (2008-2012), Banda Aceh, 2008. hlm.15 13 Idris, Mahasiswa yang tinggal diseputar Langkahan Aceh Utara, wawancara, 20 april 2011.
14 Catatan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh, Dukung Gerakan Penyelamatan Hutan Aceh, Dengan Tanganmu , 11 April 2011.
15 Husni  Jalil,  Dosen  Hukum  Tata  Negara  sekaligus  Direktur  Program  Pascasarjana  Magister  Ilmu  Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, wawancara 9 september 2011.
Berkaitan dengan hal tersebut menurut Taqwaddin hutan memiliki multifungsi  maka, kelompok yang selalu berkepentingan pun beraneka ragam, yaitu: pertama , kelompok yang selalu berkepentingan dengan hutan dalam fungsi ekonomi. Umumnya mereka adalah pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Izin Pemanfaatan Kayu  (IPK),  dan  usahawan  dibidang  kehutanan. Kedua, kelompok  yang  berkepentingan  dengan  kelestarian fungsi hutan, seperti pakar keanekaragaman hayati, pengelola banjir, pencegah erosi, wisatawan alami, pejabat instansi lingkungan hidup, organisasi lingkungan, dan lain-lain. Ketiga , kelompok yang berkepentingan dengan hutan sebagai hunian, masyarakat lokal, tempat berburu, dan tempat bercocok tanam secara alami serta tempat pengembangan kehidupan sruktural. 16

## Koordinasi  penyelesaian  masalah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Aceh  Untuk  Mengurangi  kerusakan Hutan
Permasalahan yang terjadi di kawasan KEL menurut catatan Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL).  Beberapa  sebab  kerusakan  KEL  dimasa  lalu  dan  masa  sekarang  sekaligus  sebagai  ancaman, pencegahan  serta  penanggulangan    pencemaran    terhadap  Kawasan  Ekosistem  Leuser  dimasa  sekarang maupun untuk masa yang akan datang  adalah sebagai berikut:

## 1. Expansi  Perusahaan Perkebunan
Pembukaan  lahan untuk perkebunan terutama kelapa sawit menjadi ancaman terbesar untuk konservasi KEL  Wilayah  Aceh.  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  oleh  perusahaan  baik  perusahaan  yang  baru  mendapat konsesi maupun yang telah membuka lahan berada dalam KEL baik sebagian maupun seluruh konsesi. Bagian  KEL  Wilayah  Aceh  yang  paling  besar  pengrusakan  untuk  lahan  perkebunan  terdapat  di  Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Nagan Raya. Di Aceh Timur dan Aceh Tamiang yang mewakili habitat hutan dataran rendah yang sangat baik di bagian timur KEL Aceh dengan tingkat keragaman hayati yang sangat tinggi dan menjadi habitat  utama gajah, harimau Sumatera dan orang-utan Sumatera telah menjadi target utama  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit  dan  pemilik  modal.Sedangkan  Kabupaten  Nagan  Raya, ekspansi  perusahan  perkebunan  ditemukan  di  hutan  Rawa  Tripa  yang  seharusnya  dilindungi.  Ada perusahaan terlibat dalam pengrusakan hutan rawa gambut ini dengan total lahan yang telah berubah fungsi  mencapai  lebih  dari  35.000  hektar  dari  total  luas  lahan  mencapai  65.000  hektar.  Perusahaan perkebunan kelapa sawit umumnya mendapat izin sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh disahkan. Berdasarkan Pasal 262 Undang-Undang tersebut, seluruh izin yang  sebelumnya  telah  diberikan  dinyatakan  tetap  berlaku,  ditinjau  kembali  dan/  atau  disesuaikan dengan  Undang-Undang  ini  paling  lambat  enam  bulan  sejak  Undang-Undang  Nomor    11  Tahun  2006 disahkan.

## 2. Pertambangan
Pertambangan yang dilakukan terdapat kandungan bahan tambang di Kawasan Ekosistem Leuser berupa bijih besi, timah hitam, tembaga, emas dan batubara saat ini sedang diexplorasi di beberapa bagian KEL Wilayah Aceh. Sedikitnya  terdapat  42 perusahaan yang telah  mendapat izin konsesi yang berada atau bersinggungan  dengan  KEL  Aceh.  Beberapa  perusahaan  telah  melakukan  exploitasi  secara  sembunyi dengan cara membuka jalan walau belum ada izin dari pemerintah. Lahan-lahan yang dibuka  hampir 90%  berada  di  lahan  dengan  kemiringan  yang  sangat  curam  (lebih  dari  40%)  dengan  perkampungan penduduk yang berada di sekelilingnya. Tipe lahan seperti ini dapat ditemukan di Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya dimana perusahan pertambangan akan membuka lahan dihulu sungai dengan pemukiman
16 Taqwaddin, Aspek Hukum Kehutanan & Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia , Penerbit Intan Cendekia, Yogyakarta, 2011, hlm. 4.

## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF
P UBLIC P OLICY - V OL . 08 N O . 01 (2022) 25-35
penduduk yang berada di pinggir-pinggir sungai. Kalau kita kaji Pasal 262 undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan, Dalam hal terdapat izin pengusahaan hutan dalam Kawasan Ekosistem Leuser di wilayah Provinsi Aceh yang telah dikeluarkan, dinyatakan tetap berlaku, ditinjau kembali, dan/atau disesuaikan  dengan  undang-undang  ini  paling  lambat  6  (enam)  bulan  sejak  Undang-Undang  ini diundangkan.  Hal  tersebut  berkaitan  dengan  Pembukaan    lahan  untuk  pertambangan  ini  tidak  saja merusak  Kawasan  Ekosistem  Leuser,  tapi  juga  akan  mengundang  bencana  serta  pencemaran  juga mengganggu  kesehatan  bagi  penduduk  di  sekitarnya.  Menurut    Teuku  Muhammad  Zulfikar  kasus pertambangan  Manggamat  dan  Sawang-Aceh  Selatan,  Lhoong-Aceh  Besar,  Gunong  Ujeun  Aceh  Jaya, Geumpang  Tutut  Aceh  Pidie  menjadi  bukti  nyata  betapa  ”ketamakan”  para  pemilik  modal  telah menghancurkan kehidupan masyarakat banyak pembukaan tambang biji besi di Indrapuri dan Kuta Cot Glie Aceh Besar sudah akan segera dimulai. Artinya sebuah perusakan secara sistematis bertambah satu lagi.  Pemerintah  selalu  berdalih  pertambangan  dibuka  demi  pembangunan  ekonomi.  Tetapi  faktanya perusahaan tersebut hanya memberikan restribusi ala kadarnya, tidak sebanding dengan kerusakan yang mereka  timbulkan.  Kabar  terbaru  dari  Kabupaten  Pidie  12  Perusahaan  tambang  emas  melakukan eksplorasi di penggunungan Geumpang, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pidie tahun 2010 dari sektor tersebut masih nol, bukan itu saja, secara makro, pertambangan hanya berkontribusi pada ekonomi Aceh sebesar 6%, bandingkan dengan sektor pertanian yang mencapai 20%. . “Hentikan pertambanga”, sudah seharusnya menjadi kata kunci untuk pembangunan yang ramah lingkungan (green development).

## 3. Pembukaan Jalan
Pembukaan jalan di Kawasan Ekosistem Leuser Aceh dengan alasan membebaskan sebagian pemukiman penduduk  dari  keterisoliran,    telah  dicanangkan  sejak  tahun-tahun  sebelumnya  tanpa  memperhatikan aspek  lingkungan.  Pada  tahun  2001  proyek  pembukaan  jalan  ini  dinamakan  Ladia  Galaska  (Lautan Hindia, Gayo, Alas dan Selat Malaka) oleh Gubernur Abdullah Puteh. Proyek ini berhasil membuka jalan dari Takengon (Aceh Tengah) – Beutong Ateuh – Jeuram (Nagan Raya) dan beberapa ruas lainnya batal dibangun karena gencarnya protes dari penggiat lingkungan. Menurut kami dampak negatif yang tidak bisa  dihindari  dari  pembukaan  jalan  adalah  meningkatnya  kegiatan  illegal  logging,  perambahan  dan perburuan satwa. Pembukaan jalan berarti memberi akses yang lebih mudah untuk masuk ke hutan. Di sepanjang  ruas  Jeuram – Beutong – Takengon  dapat  ditemukan  kegiatan  perambahan  maupun  illegal logging dengan tingkat kerusakan yang sangat parah. Pembukaan ruas jalan ditengah kawasan hutan, juga menjadi ”sisi lain” pemicu yang memunculkan dampak penggundulan hutan (deforestasi) dan alih lahan (degradasi) . Defoerstasi dan degradasi membuat hutan sebagai wilayah penyimpan air dan rumah bagi flora dan fauna menjadi kehilangan fungsinya. Pada musim hujan, air tidak terbendung turun dari daerah hutan  pada  musim  kemarau  sungai  mengering  akibat  sumber  air  tiada.  Sedangkan  kerusakan  pada ekosistem membuat hewan-hewan turun ke pemukiman mencari makan dan berkonflik dengan manusia. Namun  pada  tahun  2008,  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Aceh  (APBA)  Aceh  Tahun  2008  kembali menganggarkan dana untuk membuka jalan-jalan yang berada dalam KEL Aceh tersebut ruas-ruas yang akan dibuka dengan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan.

## 4. Transmigrasi
Pembukaan lahan KEL untuk transmigrasi juga semakin marak setelah kondisi Aceh semakin kondusif. Saat  ini  telah  terdata  4  areal  transmigrasi  yang  berada  dalam  KEL  Wilayah  Aceh.  Transmigrasi  yang sebelumnya  telah  ditinggalkan  dengan  beberapa  sebab  dan  kemudian  dibangun  kembali  dengan penghuni yang berbeda dari sebelumnya. Untuk tranmigrasi yang ada sekarang diwilayah KEL, antara lain: (1) Rusip Kabupaten Bener Meriah; (2) Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah; (3) Penaron  Kabupaten Aceh Timur; dan (4) Trumon Kabupaten Aceh Selatan.

## 5. HPH/HTI
Saat ini tidak ada satu perusahaan  Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang aktif di Aceh  , setelah 5 izin yang sempat dikeluarkan  oleh Departemen Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2006 lalu tidak dapat  berjalan  di  Aceh,  akibat  penolakan  oleh  Pemerintah  Aceh.  Namun  dampak    dari  13  HPH  yang pernah  aktif  di  KEL  Aceh  hingga  tahun  2001  sangat    parah.  Tidak    kurang  35%  wilayah  KEL  rusak sebagian  akibat  kegiatan  HPH  tersebut,  dan  25%  dari  total  luas  KEL  Aceh  sekarang  berupa  kawasan bukan    hutan  yang  sulit  dikembalikan.  Dampak  penting  dari  HPH  ini  adalah  banjir  besar  yang  selalu terjadi di Aceh setiap tahun. Berdasarkan data, terdapat 5 perusahan yang telah mendapat izin dengan masing-masing perusahaan memiliki konsesi tersebar di beberapa lokasi dalam KEL Aceh. Pembukaan HTI  yang  monokultur  menggantikan  hutan  KEL  yang  sebelum  hutan  dengan  keragaman  hayati  yang tinggi menyebabkan berkurangnya fungsi ekologis dari KEL.

## 6. Pembalakan Liar
Pembalakan liar untuk memenuhi kebutuhan kayu rekontruksi Aceh telah menyebabkan tekanan yang sangat tinggi bagi KEL yang memiliki potensi kayu yang sangat baik. Hampir di sepanjang batas KEL di Aceh ditemukan pembalakan liar.setiap bulan. Kayu tidak saja digunakan untuk memenuhi kebutuhan rekontruksi Aceh, tapi juga diselundupkan ke daerah lain terutama Sumatera Utara  melalui jalan darat serta  menggunakan  jalur  laut  yang  sangat  lemah  diawasi.  Diduga  kayu-kayu  yang  melalui  jalur  laut diselundupkan ke luar negeri. Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai areal hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan, berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan. Penetapan areal kerja hutan desa dilakukan oelh Menteri Kehutanan berdasarkan usulan Bupati/Walikota. 17 .

## Srategi Pengurangan Ancaman Terhadap KEL
Akibat tanggung jawab dan tumpah tindih yang terjadi antar lembaga, baik lembaga pemerintah atau non pemerintah,  dan  kelompok  masyarakat  dalam  mengelola  lingkungan,  sering  menimbulkan  kebingungan. Dampaknya  penundaan  kebijakan  seringkali  terjadi  di  tingkat  birokrasi  yang  lebih  tinggi,  tujuan  mulia  dari konservasi menjadi terbengkalai, maka penting  peraturan-peraturan ataupun hukum yang telah diperbaharui dapat  diterapkan  dengan  sebaik-baiknya. 18 Maka  srategi  yang  dijalankan  oleh  BPKEL  dalam  melaksanakan peran dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangannya antara lain melalui: (1) perencanaan; (2) Implementasi; (3) Pengawasan.

## Solusi Penyelesaian Masalah
Kemampuan  BPKEL  untuk  memantau  Kawasan  Ekosistem  Leuser  secara  tepat sangat  terkendala  oleh kurangnya  sarana.  Dengan  luas  kawasan  dan  akses  yang  terbatas,  membuat  pemantauan  udara  merupakan suatu  keharusan,  tetapi  efektifitas  kegiatan  ini  jarang  dilakukan  karena  terkendala  oleh  biaya  tinggi  dan kurangnya ketersediaan pesawat sewaan. Terbatasnya dana tetap menjadi kendala, walaupun dana dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) adalah kontribusi yang sangat penting untuk BPKEL pada tahun 2009, membantu untuk merangsang dana dari donatur. Setidaknya 50 milyar   di Kawasan Ekosistem Leuser dilakukan sepanjang tahun 2009.
Berbagai  solusi  penyelesaian  masalah  yang  dilakukan  BPKEL  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya adalah sebagai berikut: 19
1. Monitoring/Pemantauan
17 Lihat  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P/49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa
18 BPKEL, Rencana Pengelolaan untuk Kawasan Ekosistem Wilayah Aceh, (2008-2012), Banda Aceh, 2008t, hlm. 29-30

## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF
P UBLIC P OLICY - V OL . 08 N O . 01 (2022) 25-35
Pemantauan  kegiatan illegal  logging ,  terutama  penebangan  kayu,  perambahan,  dan  pengembangan kelapa  sawit  di  dalam  kawasan  konservasi.  BPKEL  kemudian  menindaklanjuti  dan  mengambil langkah  yang  diperlukan  untuk  menghentikan  kegiatan-kegiatan  ini.  Untuk  berpatroli  di  wilayah yang  diketahui  masih  tersisa  Badak  Sumatera  di  Leuser,  diperlukan  keterampilan  khusus  dengan upaya  pencegahan  kebocoran  informasi.  Patroli  aktif  dilakukan  secara  terus  menerus  di  Kawasan Ekosistem  Leuser  dalam  menciptakan  perlindungan  yang  cukup  untuk  badak  Sumatera  di  daerah tersebut agar berhasil berkembang biak. Lokasi ini merupakan satu-satunya tempat di dunia di mana ada  bukti  populasi  badak  Sumatera  berhasil  berkembang  biak.  Karena  luas  dan  terbatasnya  akses masuk, pemantauan Kawasan Ekosistem Leuser paling baik dilakukan dari udara yang hasilnya akan ditindaklanjuti di darat.

## 2. Perlindungan, Penegakan Hukum, dan Pemulihan
Dengan sumber daya keuangan yang terbatas, BPKEL hanya mampu  menangani pelanggaran yang dilakukan  di  dalam  Kawasan  Ekosistem  Leuser  di  Kabupaten  Tamiang.  Alasannya,  Aceh  Tamiang masalah utama adalah sebagian besar hutan telah dikonversi secara ilegal menjadi perkebunan kelapa sawit.    Pelaku  utama  dibiayai  pengusaha  dari  Medan  dan  Kuala  Simpang,  dan  mereka  telah mengamankan  konsesi  illegal  mereka  (kurang  dari  500  ha)  dengan  dukungan  dari  pejabat  lokal. Perkebunan  di  Leuser  ini  selain  berada  di  dalam  koridor  satwa  liar,  juga  berada  di  dalam  hutan lindung di Aceh Tamiang. 20

## 3. Tata Batas
Intensifikasi pembuatan batas dari Ekosistem Leuser adalah persyaratan dalam Peraturan Gubernur Nomor  52  tahun  2006  tentang  Pembentukan  BPKEL  wilayah  Aceh.  Batas-batas  asli  dari  Kawasan Ekosistem Leuser di Aceh telah selesai dibuat tahun 2002, tetapi tanda-tanda batas ini terpisah jarak sejauh  satu  kilometer  dan  banyak  masyarakat  setempat  atau  perwakilan  pemerintah  meminta  agar batas-batas  menjadi  lebih  jelas  ditandai.  Mereka  juga  menunjukkan  tempat-tempat  di  mana  tanda- tanda itu tidak akurat ditempatkan sehingga perlu diperbaiki sesuai dengan batas aslinya. Batas-batas tersebut  serta  untuk  merencanakan  tanda  batas  akan  dibuat  jarak  100  meter.  Pada  bulan  desember 2010 sebuah lokakarya diadakan di Banda Aceh semua pejabat, Kepala Dinas kehutanan dan lembaga lingkungan diundang untuk membahas isu penandaan batas. Peta ini telah diserahkan kepada Komite Aceh  Green  di  Banda  Aceh  dan  kepada  Badan  Pelaksana  Pembangunan  Nasional  (BAPPENAS)  di Jakarta.

## 4. Pedoman Pelaksanaan, Perumusan Kebijakan
Beberapa  pertemuan  diadakan  dengan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  yang  bergerak  di lingkungan.    Lembaga  yang  relevan  di  tingkat  provinsi  untuk  merumuskan  pedoman  untuk menangani  konflik  manusia  dan  satwa  liar.  Masalah  yang  disebabkan  oleh  gajah  (penghancuran tanaman, bangunan, bahkan nyawa), harimau (kematian dan cedera) hampir mencapai tahap epidemi pada  tahun  2009,  sekarang  terdapat  risiko  yang  mengarah  kepada  kepunahan  satwa  karena pembunuhan atau penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat.
5. Pemanfaatan Berkelanjutan
Konsep pemanfaatan berkelanjutan Kawasan Ekosistem Leuser pada dasarnya adalah memanfaatkan salah satu cara non eksploitasi ekologis, kegiatan seperti penebangan kayu, pengambilan hasil kayu
20 Laporan Tahunan, Badan Pengelola ……………Op. Cit, hlm. 7
non  hutan,  perikanan  dan  lain-lain  tidak  diperbolehkan,  sedangkan  pemanfaatan  air  untuk  listrik tenaga  air  akan  diperbolehkan  di  pingiran  kawasan,  keindahan  alam  untuk  mendukung  industri pariwisata,  serta  karbon  akan  menghasilkan  pendapatan  melalui  penjualan  kredit  karbon.  BPKEL sebagai  pengelola  tidak  secara  langsung  terlibat  dalam  eksploitasi  komersial.  Kegiatan  ini  adalah peran sektor swasta. Sejalan dengan pilosofi ini,  saat ini sedang bekerja sama dengan perusahaan SFM SEA (South East Asia) yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Aceh untuk bersama- sama mengembangkan pariwisata, perusahaan kehutanan, pemasaran. Dalam konteks internasional ini adalah pasar yang akan dikembangkan.

## 6. Pemukiman
Pemukiman kembali penduduk yang hidup di dalam Kawasan Ekosistem Leuser adalah salah satu tanggungjawab  BPKEL.  Kegiatan  diarahkan  untuk  memberikan  peningkatan  kualitas  hidup  dan penghidupan  yang  lebih  baik  pada  masyarakat.  Selama  tahun  2009  beberapa  survei  dilakukan permukiman di dalam KEL. Skema pemukiman akan dilaksanakan adalah relokasi yang melibatkan sekitar delapan puluh keluarga dari Alue Joek, Beutong Ateuh ke sebuah desa kecil di luar Kawasan Ekosistem Leuser masih dalam satu kecamatan Beutong. Mereka memilih dan mempersiapkan lokasi baru, rumah dan lahan pertanian. Peran pemerintah adalah menyediakan biaya relokasi, infrastruktur, biaya untuk menepati lokasi baru serta biaya hidup selama waktu yang disepakati. Apapun kebijakan BPKEL harus memberi manfaat untuk kelestarian hutan KEL dan harus melibatkan berbagai unsur masayarakat, karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 149 ayat (4) menyatakan: Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan dan pelindungan lingkungan hidup.
Terkait dengan hal tersebut, menurut Husni Jalil, yang harus dilakukan oleh BPKEL adalah,  Penegakan hukum,  pelibatan  masyarakat,  khususnya  masyarakat  tempatan  atau  yang  bersinggungan  langsung  di  KEL. Setiap kasus yang terjadi harus diangkat kepermukaan agar ada penegakan hukum yang lebih tegas. 21 Berkaitan dengan srategi planning yang dijalankan oleh BPKEL, harus sinergis dengan berbagai unsur/lembaga/organisasi lingkungan  lainnya.  kerena  hal  tersebut  merupakan  pijakan  dasar  tentang  redesign  hutan  Aceh,  begitu  pula dengan  penjualan  karbon,  penyaluran  uang  harus  transparan  serta  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota masing-masing mempunyai wewenang untuk mengelola hutan dan mempunyai hak untuk menerima uang dari penjualan karbon.

## PENUTUP
Berdasarkan uraian dalam hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan adalah : (1) Eksistensi pemerintah Aceh  belum sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipertanyakan semua pihak, karena masih  terkendala  di  peraturan.  (2)  Koordinasi  Pemerintah  Aceh  dalam  mengurangi  degradasi  antara  lain, membangun  aliansi  yang  kuat  dengan  kelompok-kelompok  masyarakat  sipil  lokal,  polisi,  dan  pemerintah daerah,  hal-hal  yang  dilakukan  antara  lain:  monitoring/pemantauan,  perlindungan,  penegakan  hukum, pemulihan,  tata  batas,  pedoman  pelaksanaan,  perumusan  kebijakan,  pemukiman.  Disarankan  kepada pemerintah Aceh, DPRA segera membahas  Pemerintah Aceh dan BPKEL mengevaluasi berbagai kebijakan dan sistem pengelolaan hutan Aceh. melibatkan masyarakat sebagai subyek serta bagian dari pemegang kedaulatan atas pengelolaan kawasan hutan.

## DAFTAR PUSTAKA
21 Prof.  Husni  Jalil,  Dosen  Hukum  Tata  Negara  sekaligus  Direktur  Program  Pascasarjana  Magister  Ilmu  Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, wawancara 9 september 2011.

## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF
P UBLIC P OLICY - V OL . 08 N O . 01 (2022) 25-35
Aceh Green Vision, 2008, Rencana Kerja Tim Penyusunan Rencana Srategis Pengelolaan Hutan Aceh , untuk bahan diskusi) Green Vision.
Amiruddin, A. W. 2009, dalam Workshop Membangun Kesepahaman dan Srategi dalam Mewujudkan Pengakuan dan Pengelolaan  Hutan  Mukim yang  dilaksanakan  oleh  Flora  Fauna  International  dan  Green  Aceh  Institute, Banda Aceh.
B.  Hestu,  C.  H.  1995, Aspek-Aspek  Hukum  Adminitsrasi    Negara  dalam  Penataan  Ruang, Universitas  Atmajaya, Yogyakarta.
Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL),2008, Rencana Pengelolaan untuk Kawasan Ekosistem Leuser Wilayah Aceh (2008-2012), Banda Aceh. Bagir, M. 1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Buletin  Yayasan  Leuser  Internasional,  2009, Program  Reusam  Gampong  Tentang  Pengelolaan  dan  Pemanfaatan Sumber Daya Alam. YLI.
Catatan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh,  2011, Dukung Gerakan Penyelamatan Hutan Aceh, Dengan Tanganmu , Banda Aceh.
Fauzan.  Azima,  2008, Kawasan  Ekosistem  Leuser  antara  Kenyataan  dan  Harapan, Badan  Pengelola    Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL) Wilayah Aceh.
H.  Juniarso.  R.,  dan  Achmad.  S.  2008, Hukum  Tata  Ruang  Dalam  Konsep  Kebijakan  Otonomi  Daerah ,  Penerbit Nuansa.
http://kompas.com/kompas-cetak/0105/02/IPTEK/pres10.htm , Leuser Tetap harus di Pertahankan, diakses 2 maret 2011.
http:/id.wikepedi.org/wiki. harimau_sumatera , didonwlaod, 12 Maret 2011.
Koesnadi,  H,  2005, Hukum  Tata  Lingkungan,  Edisi  VIII  Cetakan  Kedua  Puluh ,  ,  UGM,  Gadjah  Mada  University Press, Yogyakarta.
Kusumaatmadja. M. 1981, Hukum, masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional , Bina Aksara, Bandung. Lili, R. 1991 Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu , Remaja Rosda Karya, Bandung.
Mohammad, H. 1977, Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Mutiara, Jakarta. Notonegoro, 1984, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria, Bina Aksara, Jakarta.
Pan,  M.  F.  2009, Penafsiaran  Konsep  Penguasaan  Negara  Berdasarkan  Pasal  33  UUD  1945  dan  Putusan  Mahkamah Konstitusi .    http://jurnalhukum.biogspot.com./2006/10.    yang  dikuti  dalam  Disertasi,  Taqwaddin, Penguasaan  atas  Pengelolaan  Hutan  Adat  oleh  Masyarakat  Hukum  Adat  (Mukim)  di  Provinsi  Aceh ,  Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.
Soerjono, S. dan Sunggono. B. 2007, Metodelogi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada Sutrisno, http://community.um.ac.id , Selamatkan Hutan Leuser, 08 February 2010, download  tanggal 16 April 2011. Taqwaddin,  2011, Aspek  Hukum  Kehutanan  &  Masyarakat  Hukum  Adat  Di  Indonesia ,  Penerbit  Intan  Cendekia, Yogyakarta.

## Undang-Undand Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup