Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume  9  Number  2  December  2021,
Page 155 – 167
Copyright © 2021, Zainul Abidin, La Didi, Yuharsi. This is an open access article under the CC – BY NC- SA license http://DOI 10.30656/sawala.v9i2.3421

## IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  E-PROCUREMENT  DI  KABUPATEN BUTON SELATAN
Zainul Abidin * , La Didi, Yuharsi
Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Indonesia

## Abstract
E-procurement is the government's effort to improve public services and develop good governance.  This  study  aims  to  explain  the  implementation  as  well  as  the  e- procurement  model  in  South  Buton  Regency.  Data  collection  techniques  using interviews,  observation  and  document  studies.  The  results  show  that  the implementation of e-procurement in South Buton Regency has been carried out even though there are several problems. The e-procurement implementation model in South Buton Regency shows that the variables that affect performance are the disposition of the implementor and the characteristics of the implementing agent. The main variable is  the  disposition  of  the  implementor  because  the  implementors  in  South  Buton Regency  know,  understand,  accept  and  implement  the  e-procurement  policy  as stipulated  in  Presidential  Regulation  16  of  2018  concerning  the  procurement  of government  goods/services.  Implementors  have  a  strategy,  namely  by  holding concurrent positions as happened in the election working group, working more outside working  hours,  also  trying  to  maximize  funding  sources  and  limited  facilities  and infrastructure. On the other hand, resources affect the characteristics of implementing agents where regional apparatus organizations need resources, both human resources, financial resources and the availability of facilities and infrastructure in implementing programs and activities.

## Abstrak
E-procurement merupakan upaya pemerintah meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan tata pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan implementasi kebijakan sekaligus menjelaskan model e- procurement di  Kabupaten  Buton  Selatan.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  wawancara,  observasi  dan  studi  dokumen.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-procurement di Kabupaten Buton Selatan telah  dilaksanakan  sejak  2016  dan  menghadapi  beberapa  masalah.  Model implementasi e-procurement di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan bahwa yang  mempengaruhi  kinerja  adalah  variabel  disposisi  implementor  dan karakteristik  agen  pelakasana.  Variabel  utamanya disposisi  implementor karena  para  implementor  di  Kabupaten  Buton  Selatan  mengetahui, memahami,  menerima  dan  melaksanakan  kebijakan e-procurement yang tertuang  dalam  perpres  16  Tahun  2018  tentang  pengadaan  barang/  jasa pemerintah.  Implementor  mempunyai  strategi  yaitu  dengan  merangkap jabatan  seperti  yang  terjadi  pada  pokja  pemilihan,  bekerja  lebih  diluar  jam kerja, juga berusaha memaksimalkan sumber dana dan keterbatasan sarana dan  prasarana.  Disisi  lain  sumber  daya  berpengaruh terhadap  karakteristik agen pelaksana dimana organisasi perangkat daerah membutuhkan sumber daya baik  sumber  daya  manusia,  sumber  finansial  dan  ketersediaan  sarana dan prasarana dalam melaksanakan program dan kegiatan. Kata kunci : Implementasi Kebijakan, E-Procurement, Model
Keywords: Policy  Implementation,  E-Procurement. Model
Article history:
Submission June 22 2021
Revised October 30 2021
Accepted November 08 2021
Published December 01 2021
*Corresponding author Email: zainulabidin180. @gmail.com
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume  9  Number  2  December  2021,
Page 155 – 167
Copyright © 2021, Zainul Abidin, La Didi, Yuharsi. This is an open access article under the CC – BY NC- SA license http://DOI 10.30656/sawala.v9i2.3421

## PENDAHULUAN
Pengadaan  barang  dan  jasa  di  Indonesia  melalui  e-procurement  diwajibkan  sejak dikeluarkannya  surat  edaran  pemerintah  lewat  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan Pemerintah  (LKPP)  Nomor  17/KA/02/12  tentang  kewajiban  pengadaan  barang  secara elektronik  (e-procurement).  Untuk  menyempurnakan  perpres  54  Tahun  2010  beserta perubahannya  1  sampai  4  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Implementasi e-procurement di  Kabupaten  Buton  Selatan  dimulai  sejak  terbentuknya  Kabupaten  Buton  Selatan. Kabupaten  Buton  Selatan  mengelola  aplikasi  e-Procurement  sejak  dikeluarkannya Peraturan  Bupati  Nomor  01  Tahun  2015  Tentang  Pembentukan  Layanan  Pengadaan Secara Elektronik. Dalam peraturan tersebut antara lain dijelaskan struktur, fungsi dan tugas  pokok  pihak  yang  terlibat  dalam  pengadaan  secara  elektronik  (Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, 2015)
Berdasarkan  data  awal  peneliti,  implementasi  e-procurement  di  Kabupaten  Buton Selatan  memiliki  beberapa  masalah  diantaranya  terlambatnya  beberapa  proses  tender sehingga  menyebabkan  keterlambatan  pekerjaan,  teknologi  yang  berkaitan  dengan jaringan internet dan kemampuan penyedia maupun masyarakat dalam menggunakan e-procurement, serta sumber daya manusia yang masih terbatas. Terlambatnya beberapa proses  tender  sehingga  menyebabkan  keterlambatan  pekerjaan  yaitu  proses  tender seharusnya  dimulai  diawal  tahun  tapi  dalam  pelaksanaannya  dimulai  pertengahan tahun.  Disamping  itu  sering  terjadi  perubahan  jadwal  dalam  tahap  tender  sehingga tender  menjadi  terganggu.  Keterlambatan  pelaksanaan  pekerjaan  mengakibatkan beberapa  proyek  di  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Buton selatan  mengalami  pemutusan  kontrak.  Hal  tersebut  juga  dimuat  dalam  Buton  Pos tanggal 01 Maret 2019 dengan Judul Dinas PU Putuskan Kontrak Proyek Pengeboran Air Bersih  di  Siompu,  Kadatua  dan  Batuatas.  Pejabat  Pembuat  Komitmen  menyatakan pihaknya  memutuskan  kontrak  karena  pihak  rekanan  tak  mampu  menyelesaikan pekerjaan sesuai persyaratan di rencana anggaran biaya (RAB) dan waktu kontrak (Anis, 2019).  Selain,  masalah  teknologi  yaitu  berkaitan  dengan  jaringan  internet  yang  belum mampu  mengakses  seluruh  wilayah  Kabupaten  Buton  Selatan  sehingga  penyedia maupun masyarakat belum mampu mengakses arus informasi.
Akib (2010) mengingatkan pentingnya implementasi kebijakan sebagai tahap yang sangat  menentukan  karena  mengelola  input  untuk  menghasilkan  output.  Selain  itu, diperlukan  untuk  melihat  adanya  hubungan  implementasi  kebijakan  dengan  faktor- faktor  lain.  Disamping,  secara  praksis,  diperlukan  untuk  melihat  relevansi  model deskriptif  yang  dibuat.  Haedar  Akib  (2010) merekomendasikan  perlunya  “kerangka kerja analisis implementasi”.
Penelitian tentang implementasi kebijakan e-procurement sudah pernah dilakukan oleh  peneliti-peneliti  sebelumnya  antara  lain  oleh  Yuwinanto  (2013)  dengan  judul
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume  9  Number  2  December  2021,
Page 155 – 167
Copyright © 2021, Zainul Abidin, La Didi, Yuharsi. This is an open access article under the CC – BY NC- SA license http://DOI 10.30656/sawala.v9i2.3421
Implementasi  E-Procurement  pada  Pemerintah  Kota  Surabaya.  Penelitian  kedua  oleh Wijayanti  (2016)  dengan  judul  Studi  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  Berbasis Elektronik  (E-Procurement)  dalam  Mewujudkan  Good  Governance  di  Kabupaten Trenggalek.  Penelitian  ketiga  Sardi  (2017)  dengan  judul  Implementasi  Kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Secara  Elektronik  di  Kabupaten  Bulungan.  Dan keempat,  Dewi  (2018)  dengan  judul  Efektivitas  dan  Efisiensi  E-  Procurement  Dalam Proses  Pengadaan  Barang/  Jasa  di  Kabupaten  Magelang.  Keempat  penelitian  tersebut menyimpulkan  bahwa  implementasi  e-procurement  sudah  berjalan  tetapi  memiliki berbagai kendala atau masalah dalam  implementasinya. Penelitian ini berbeda karena secara kualitatif akan mencari bagaimana implementasi kebijakan sekaligus menjelaskan model implementasi kebijakan e procurement. Penelitian tentang e-procurement penting dilakukan,  mengingat  pemerintah  saat  ini  berusaha  meningkatkan  pelayanan  publik dengan menerapkan electronic government. Implementasi e-procurement juga penting berkaitan  dengan  upaya  untuk  mencapai  good  governance  utamanya  meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengadaan barang dan jasa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  desain  kualitatif.  Menurut  Anggito  (2018)  penelitian kualitatif  menggunakan  latar  alamiah.  Latar  alamiah  tersebut  untuk  menafsirkan fenomena implementasi dan model e-procurement di Kabupaten Buton Selatan dengan jalan  melibatkan  berbagai  metode  yang  ada.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Dengan pendekatan deskriptif ini peneliti mendeskripsikan implementasi dan model e-procurement di Kabupaten Buton Selatan dalam tulisan yang bersifat naratif dengan data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau  gambar.  Alasan  peneliti  menggunakan  pendekatan  deskriptif  karena  untuk menguraikan implementasi dan model e procurement, maka peneliti perlu berbicara dan mendengar langsung dari narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan e-procurement sehingga  peneliti  dapat  menjelaskan  implementasi  dan  model  implementasi  e- procurement di Kabupaten Buton Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi E-Procurement
Proses implementasi e-procurement secara efektif dimulai dengan dibentuknya ULP (Unit Layanan Pengadaan) pada tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Kerja  Daerah  Kabupaten Buton  Selatan  maka  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP)  menjadi  Bagian  sendiri  di Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Buton  Selatan  yaitu  Bagian  Pengadaan  Barang/  Jasa Pemerintah  yang  dipimpin  oleh  Kepala  Bagian  Pengadaan  Barang/  Jasa  Pemerintah. Dalam proses pelaksanaannya sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 mengikuti perpres
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume  9  Number  2  December  2021,
Page 155 – 167
Copyright © 2021, Zainul Abidin, La Didi, Yuharsi. This is an open access article under the CC – BY NC- SA license http://DOI 10.30656/sawala.v9i2.3421
nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah dan pada tahun 2019 sudah mengikuti perpres terbaru yaitu perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/  jasa  pemerintah.  Proses  implemantasi e-procurement telah  dilaksanakan  dan prosesnya  menyesuaikan  dengan  aturan  terbaru  yaitu  perpres  16  tahun  2018.  Pokja pemilihan  berusaha  mengikuti  semua  aturan  yang  terdapat  dalam  perpres  tersebut. Dalam perpres ini, tidak boleh melibatkan anggota pokja pemilihan dari instansi atau dinas  lain  dan  masing-masing  pokja  bertanggungjawab  penuh  terhadap  proses tendernya, tidak ada ketua pokja seperti tahun sebelumnya .
Berdasarkan data dokumen bahwa jumlah paket yang dilelang di Kabupaten Buton Selatan berjumlah 134 paket yang dilelang oleh pokja pemilihan pada tahun 2019 dan yang  direalisasikan  berjumlah  130  paket  jadi  persentasinya  97%.  Sedangkan  di  tahun 2020, hanya terdapat 76 paket dan yang direalisasikan adalah 72 paket dengan presentasi 95 %. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan anggota kelompok kerja pemilihan yang menyatakan  pada  tahun  2019  berhasil  melelang  paket  sejumlah  134  paket  dan  dan  4 paket dinyatakan gagal tender, sedang di tahun 2020 terdapat 76 paket dan juga terdapat 4 paket gagal tender, karena tidak ada yang mamasukan dokumen penawaran serta tidak dapat ditender ulang karena waktunya tidak mencukupi.
Proses  implementasi e-procurement di  Kabupaten  Buton  Selatan  merupakan kebijakan yang dilaksanakan setelah adanya aturan atau keputusan dari pusat. Dimana setiap  ada  aturan  baru  tentang  proses e-procurement pemerintah  Kabupaten  Buton Selatan menyesuaikannya. Tindakan-tindakan pemerintah yaitu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)  dan  pokja  pemilihan  melakukan  proses e-procurement mengikuti  perpres terbaru  yaitu  PPK  (Pejabat  Pembuat  Komitmen)  mengupload  HPS  (Harga  Perkiraan Sendiri) dan dokumen tender dalam aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dan pokja pemilihan  melaksanakan tender berdasarkan dokumen yang diupload  PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan hasil 130 paket proyek yang berhasil ditender di tahun 2019 dan 72 paket di tahun 2020.
Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan e- procurement di Buton Selatan pertama  adalah  standard  dan  sasaran  kebijakan . Tujuan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah yaitu menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,  meningkatkan  peran  pelaku  usaha  nasional,  mendorong  pemerataan ekonomi  dan  mendorong  pengadaan  berkelanjutan  (Sekretariat  Negara,  2018).  Dalam menyusun  HPS  (Harga  Perkiraan  Sendiri)  yang  akan  diupload  dalam  aplikasi  SPSE (Sistem  Pengadaan  Secara  Elektronik)  material  dan  bahan  bangunan  harus menggunakan  produk  lokal  yang  ada  di  Kabupaten  Buton  Selatan  seperti  pasir,  batu gunung dan material lainnya, jika tidak ada baru mengambil harga bahan yang ada di Kota  Baubau  dengan  menambahkan  ongkos  angkut  sampai  di  Buton  Selatan.  PPK
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume  9  Number  2  December  2021,
Page 155 – 167
Copyright © 2021, Zainul Abidin, La Didi, Yuharsi. This is an open access article under the CC – BY NC- SA license http://DOI 10.30656/sawala.v9i2.3421
(Pejabat Pembuat Komitmen) menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yaitu mengacu pada  harga  setempat.  HPS,  gambar,  spesifikasi  teknis,  metode  pelaksanaan  dan rancangan  kontrak  akan  diupload  PPK  melaui  aplikasi  SPSE.  Selanjutnya  pokja pemilihan memeriksa berkas yang diupload PPK yang selanjutnya dijadikan dasar untuk membuat dokumen pemilihan dan dimulainya proses pelaksanaan tender. Pokja sangat dimudahkan dengan adanya e-procurement ini karena lebih efektif dan efisien dari segi waktu  dan  biaya.  Selama  ini  file  dokumen  dalam  bentuk  hardcopy  sekarang  dalam bentuk softcopy. Proses lelang yang dilakukan dapat diakses secara online melalui LPSE Kabupaten  Buton  Selatan.  Sebagian  besar  pelaksana  kebijakan  sudah  mengerti  dan memahami  serta  mempunyai  kesamaan  pemahaman  mengenai  standard  dan  sasaran kebijakan e-procurement. Petunjuk teknis yang dijadikan pedoman pengadaan barang dan jasa  pemerintah  terdapat  dalam  perpres  16  tahun  2018  dan  perka  LKPP  (Lembaga Kebijakan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa).  Sehingga  proses  pengadaan  dari  tahap  awal sampai  akhir  diketahui  dengan  jelas.  Target  dan  sasaran  dapat  diukur  seperti  jumlah paket  yang  dilelang  di  Kabupaten  Buton  Selatan  berjumlah  134  di  tahun  2019  dan  72 Paket realisasi paket di tahun 2020.
Faktor  kedua  adalah  sumberdaya . Sumber  daya  manusia  dalam  implementasi e- procurement di  Kabupaten  Buton  Selatan  yaitu  masih  kurang  baik  dari  segi  kuantitas maupun kualitas. Setelah muncul perpres 16 tahun 2018 pemerintah daerah kewalahan dalam hal jumlah personil. Sebelumnya anggota pokja dapat berasal dari instansi lain tetapi  sejak  ada  aturan  baru  ini  personil  pokja  harus  berasal  dari unit  kerja  pelaksana barang dan jasa (UKPBJ) sendiri. Jadi personil yang bersertifikat di UKPBJ hanya 5 orang termasuk  kabag  dan  kasubag  merangkap  sebagai  anggota  pokja  pemilihan,  dengan keterbatasan  tersebut  kami  berinisiatif  untuk  menambah  jam  kerja  kami  untuk mempercepat  proses  tender.  Pemda  Kabupaten  Buton  Selatan  kurang,  baik  tenaga sertifikasi  dan  tenaga  teknis.  Diklat  diperlukan  agar  dapat  lulus  dalam  mengikuti sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Sertifikat pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu syarat utama untuk terlibat dalam dunia pengadaan baik itu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat pengadaan dan pokja pemilihan.
Di sisi lain, sumber daya finansial dalam implementasi e-procurement di Kabupaten Buton  menunjukkan  masih  belum  mencukupi  utamanya  anggaran  untuk  bimtek  dan pengadaan  server  sedangkan  untuk  anggaran  operasional  pada  dasarnya  sudah mencukupi.  Kabupaten  Buton  Selatan  juga  masih  kurang  memadai  karena  belum memiliki  kantor  permanen.  Juga  kekurangan  Infrastuktur  LPSE  wajib  memiliki  ruang server yang dilengkapi dengan AC dan genset, ruangan training untuk para stakeholder dilengkapi  PC,  proyektor  atau  monitor  TV  besar,  ruang  building  merupakan  ruang konsultasi.  Selain  itu,  tidak  memiliki  ruang  tersebut  karena  masih  menempati  kantor yang  belum  permanen.  Di  kantor  Bagian  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah. Keadaan kantor tidak jauh berbeda dengan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume  9  Number  2  December  2021,
Page 155 – 167
Copyright © 2021, Zainul Abidin, La Didi, Yuharsi. This is an open access article under the CC – BY NC- SA license http://DOI 10.30656/sawala.v9i2.3421
Ruang.  Namun  begitu  tetap  bekerja.  Keadaan  ini  sejalan  dengan  temuan  Putri  (2016) yang  menemukan  Implementasi  Kebijakan  Eprocurement  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Provinsi Sulawesi Tengah sudah berjalan dengan cukup, namun terdapat kelemahan dari sisi sumberdaya manusia dan sarana atau fasilitas. Ini kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku  dalam  melaksanakan  kebijakan.  Putri  (2016)  juga  menemukan  bahwa  para pengelola masih berstatus aktif di Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam  Seekretariat  daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah.  Mereka  hanya  diperbantukan  di layanan  pengadaa  secara  elektronik,  namun  demikian  masih  juga  mendapat  tugas  di biro.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  mereka  seringkali  kurang  fokus  dalam  menekuni pekerjaannya. Begitupula dengan  Sidik (2019)  yang menemukan sumber daya manusia yang ada dalam pelaksanaan kebijakan program pelatihan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,  Kabupaten  Sukabumi  masih  membutuh  tenaga  kepegawaian  karena selama ini masih menggunakan tenaga ahli dari termasuk kurangnya staf khusus. Selain itu, sarana yang ada di BLK dirasakan masih belum cukup bagi implementasi kebijakan.
Faktor ketiga adalah komunikasi antar organisasi . Komunikasi sering dilakukan baik itu  secara  formal  maupun  informal.  Komunikasi  secara  formal  melalui  rapat  di  awal tahun. Rapat sangat penting karena dapat mengurangi ketidakjelasan informasi diantara para pelaksana. Komunikasi informal paling sering dilakukan karena berkaitan langsung dengan  proses  tender.  Bagian  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  memberikan  informasi dokumen  apa  yang  harus  diperbaiki  ataupun  dilengkapi  guna  mempercepat  proses tender  dan  pada  saat  proses  tender  berlangsung  terjadi  gangguan  server  maka komunikasi dapat melalui telepon untuk menanyakan masalah sistem yang bermasalah sehingga  bagian  LPSE  cepat  menindaklanjuti  permasalahannya.  Dalam  proses implementasi,  semakin  baik  komunikasi  yang  terjalin  maka  kemungkinan  tejadinya kesalahan  dalam  proses  implementasi  akan  semakin  kecil,  begitu  pula  sebaliknya. Namun, menurut Winarno (2016) komunikasi didalam dan antara organisasi-organisasi merupakan  suatu  proses  yang  kompleks  dan  sulit.  Ini  berbeda  dengan  penelitian Kaiman  &  Dewi  (2021) yang  mengungkapkan kurang  maksimalnya  komunikasi  antar aktor  pelaksana  kebijakan.  Dimana  antara  pemerintah  kabupaten  dengan  kecamatan masih  berjalan  sendiri-sendiri  dan  minim  berkomunikasi.  Ini  ditambah  dengan kenyataan  belum  adanya  unit  pelaksana  tugas  yang  jelas  di  dalam  pemerintahan Kecamatan  Pantai  Cermin  dalam  menjalankan  kebijakan  dan  program.  Aktor  yang terlibat  masih  kurang  dalam  membangun  sinergitas  (kerjasama)  dalam  menjalankan program  dan  kebijakan.  Totok  Sundoro  &  Parmadi  Sigit  Purnomo  (2020)  juga menemukan  masalah  dalam  implementasi  kebijakan  dimana  meski  telah  melakukan pemasangan  tanda  larangan  merokok  dan  melakukan  sosialisasi,  tetapi  pelarangan merokok  bagi  para  siswa  belum  melibatkan  pihak  berwenang,  disamping  tidak didukung sumberdaya yang memadai.
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume  9  Number  2  December  2021,
Page 155 – 167
Copyright © 2021, Zainul Abidin, La Didi, Yuharsi. This is an open access article under the CC – BY NC- SA license http://DOI 10.30656/sawala.v9i2.3421
Faktor keempat adalah karakteristik agen pelaksana . Pelaku pengadaan yang terlibat langsung  dalam  implementasi e-procuremnt adalah  PPK  (Pejabat  Pembuat  Komitmen) yang terdapat di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Pokja Pemilihan yang terdapat di  Bagian  Pengadaan  Barang/  Jasa  Pemerintah  karena  proses  tender  dilaksanakan  di tempat  ini.  Berdasarkan  Peraturan  Presiden  nomor  16  tahun  2018  tentang  pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah  pasal  11  tentang  tugas  PPK  antara  lain  menyusun perencanaan pengadaan dan menetapkan spesifikasi Sedangkan Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Buton  Selatan  bahwa  Bagian  Pengadaan  Barang/  Jasa Pemerintah  sebagaimana  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  dukungan  pengadaan barang/  jasa  (Pemerintah  Kabupaten  Buton  Selatan,  2019).  Masing-masing  pelaku pengadaan memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam pengadaan barang dan jasa serta memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas pada Bagian Pengadaan Barang/  Jasa  Pemerintah.  Di  Kabupaten  Buton  selatan  telah  terdapat  SOP.  SOP  pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah antara lain. SOP laporan proses pengadaan barang/  jasa  dan  penyampaian  Berita  Acara  Hasil  Pelelangan  (BAHP)  kepada  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), SOP pembuat keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan  tentang  penunjukan  personil  bagian  layanan  pengadaan  dan  kelompok  kerja UKPBJ di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, SOP  pembuat keputusan Bupati  Buton  Selatan  tentang  penunjukan  personil  bagian  layanan  pengadaan  dan kelompok  kerja  bagian  lain  pengadaan/  unit  kerja  pengadaan  barang/  jasa  (pokja pemilihan/  UKPBJ),  SOP  Rencana  Umum  Pengadaan  (RUP)  Organisasi  Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten dan  SOP penyampaian dokemen asli  hasilpemilihan  penyedia  barang/  jasa  kepada  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK). Dengan adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) tentunya pelaku pengadaan dapat mengatur waktu pekerjaan dengan baik. Jika terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan  berarti  pelaku  pengadaan  tidak  mematuhi  SOP  (Standar  Operasional Prosedur) yang dibuat.
Berdasarkan  data  awal  penelitian,  terlambatnya  beberapa  prose  tender  sehingga menyebabkan keterlambatan pekerjaan yaitu proses tender seharusnya dimulai diawal tahun  tapi  dalam  pelaksanaannya  dimulai  pertengahan  tahun.  Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan mengakibatkan beberapa proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  Ruang  Kabupaten  Buton  selatan  mengalami  pemutusan  kontrak. Keterlambatan  pekerjaan  dikarenakan  PPK  (Pejabat  Pembuat  Komitmen)  terlambat mengupload dokumen lelangnya diaplikasi SPSE sehingga terlambat melelang. Terkait proyek putus kontrak sepenuhnya wewenang PPK, sampai pada tahap pelelangan saja. Berdasarkan  uraian  di  atas,  masing-masing  pelaku  pengadaan  memahami  tugas  dan
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume  9  Number  2  December  2021,
Page 155 – 167
Copyright © 2021, Zainul Abidin, La Didi, Yuharsi. This is an open access article under the CC – BY NC- SA license http://DOI 10.30656/sawala.v9i2.3421
tanggungjawabnya  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  serta  memiliki  Standar Operasional Prosedur yang jelas pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
Ketaatan  aktor  dan stakeholder terhadap  SOP  dan  peraturan  di  Kabupaten  Buton Selatan,  sejalan  dengan  peneltian  Triana  Puji  Rahayu,  Choirul  Saleh  (2015)  yang menemukan bahwa e-procurement di PT. PLN (Persero) Area Malang mencapai target dan tujuan karena sikap tersebut. Pengadaan barang/jasa di PT. PLN (Persero) Area Malang dengan  menggunakan  sistem e-procurement juga dapat  mengubah  budaya  kerja  yang selama ini kurang baik menjadi lebih baik. E-procurement tidak akan mentolerir apabila terjadi keterlambatan pemasukan dokumen ataupun keterlambatan yang lain. Selain itu dengan e-procurement membuat  panitia  pengadaan  lebih  taat  dalam  menjalankan pekerjaannya, pengaturan jadwal dan waktu yang ketat mengakibatkan tidak ada lagi toleransi terhadap keterlambatan. Penelitian Wahyu Kurniawan (2019) juga menemukan karakteristik pelaksana cukup baik. I mplemntasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Tabir Selatan memiliki kendala, namun secara keseluruhan masalah tersebut dapat diatasi oleh agen pelaksana sehingga tidak ada masalah yang berlarut- larut
Faktor  kelima  adalah  disposisi  implementor dimana pelaku  pengadaan  atau pelaksana  implemantasi  memahami,  menerima  danmenjalankan  implemantasi e- procuremen t sesuai dengan aturan yang terdapat dalam perpres, perka LKPP (Lembaga Kebijakan  Pengadaan  Barang/  Jasa)  dan  SOP  (Standar  Operasional  Prosedur).  D engan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP  juga  menyeragamkan  tindakan-tindakan  dari  para  pejabat  dalam  organisasi- organisasi yang komplek dan tersebar luar, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas  yang  besar  dan  kesamaan  yang.  Selain  itu,  penjabaran  tujuan  ke  dalam berbagai aturan pelaksana.
Penjelasan ini sama dengan temuan Sartika & Yuliani (2012) dimana meski terdapat keterbatasan Pelaku  pengadaan  atau  pelaksana  implemantasi  memahami,  menerima danmenjalankan implemantasi e-procuremen t sesuai dengan aturan. Begitupula dengan penelitian Sidik (2019) yang memperlihatkan Komitmen dan tanggung jawab mengenai program actor pelaksana cukup baik yang dilihat dari aspek  kejujuran , komitmen, dan sikap demokrtais.  Wahyu Kurniawan (2019) juga mengungkapkan Dari hasil penelitian yang  dilakukan  organisasi  pelaksana  memiliki  pengetahuan , pemahaman  dan pendalaman  terhadap  kebijakan  yang  sangat  baik  hal  ini  karena  para  agen  pelaksana sepenuhnya telah menyadari standar dan tujuan dari kebijakan.
Ini  berbeda  dengan  penelitian  Adys  &  Haq  (2020)  yang  menunjukkan  kepatuhan implementor dalam melaksanakan tugasnya pada kondisi sederhana seperti absen untuk tidak hadir sementara dalam menjalankan tugasnya masih berjalan dengan wajar, akan tetapi adanya penunjukan langsung kepada  kontraktor titipan mengisyaratkan bahwa kepatuhan implementor dalam menagani Pengadaan Langsung (PL) belum maksimal.
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume  9  Number  2  December  2021,
Page 155 – 167
Copyright © 2021, Zainul Abidin, La Didi, Yuharsi. This is an open access article under the CC – BY NC- SA license http://DOI 10.30656/sawala.v9i2.3421
Pelayanan  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  berjalan  tidak  beriringan  antara Tender  dan  Non-Tender  Tender  menunjukkan  yang  sehat  namun,  non  tender  masih rentan  terjadinya  permainan  antara  panitia  pelelangan  dengan  pemangku  kebijakan seperti DPRD Kota Makassar.
Winarno (2016) sendiri  telah menjelaskan pentingnya disposisi ini. Olehnya harus ada  upaya  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  tanggapan  pelaksana  yang  dapat mempengaruhi  kemampuan  dan  kemauan  untuk  melaksanakan  kebijakan  yakni pengetahuan, pendalaman dan pemahaman terhadap arah kebijakan. Arah respon juga penting apakah menerima, netral atau menolak. Termasuk, intensitas tanggapan mereka terhadap  kebijakan.  Dalam  konteks  Kabupaten  Buton  Selatan,  pada  dasarnya  semua unsur  baik  masyarakat,  kepala  Daerah,  anggota  DPRD  dan  kepala  OPD  mendukung implementasi e-procurement karena lebih transparan, efektif dan efisien. Dengan adanya e-procurement diharapkan masyarakat maupun pemerintah mengetahui informasi terkait pembangunan yang terdapat di Kabupaten Buton Selatan dan berpartisipasi aktif dalam Pembangunan  Buton  Selatan  sehingga  manfaatnya  dapat  dinikmati  semua  lapisan masyarakat.
Model Implementasi E-Procurement di Kabupaten Buton Selatan
Menurut  penelitian  ini  dari  beberapa  variabel  yang  sangat  mempengaruhi  kinerja atau  keberhasilan  implementasi e-procurement di  Kabupaten  Buton  Selatan  adalah variabel disposisi implementor dan karakteristik agen pelakasana. Variabel utama yang sangat  berpengaruh  pada  keberhasilan  implementasi eprocurement adalah  disposisi implementor  karena  para  implementor  di  Kabupaten  Buton  Selatan  mengetahui, memahami, menerima dan melaksanakan kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara  elektronik  ( e-procurement )  yang  tertuang  dalam  perpres  16  Tahun  2018  tentang pengadaan  barang/  jasa  pemerintah.  Diketahui  juga  bahwa  disposisi  implemantor dipengaruhi oleh karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan kondisi  sosial  ekonomi,  standard  dan  sasaran  kebijakan  serta  sumber  daya  yang digunakan  dalam  implementasi.  Variabel  tersebut  berpengaruh  dalam  pengambilan sikap  implementor.  Disposisi  implementor  dipengaruhi  oleh  karakteristik  agen pelaksana  dimana  struktur  organisai  terkait  tugas  pokok  dan  fungsi  serta  Standar Operasional  Standard &  sasaran  kebijakan. Keberhasilan  implementasi  prosedur  yang ada  OPD  (Organisasi  Perangkat  Daerah),  tentunya  para  implementor  harus mempertanggungjawabkan semua kegiatannya dan memahami setiap prosedur dalam mengambil  sebuah  kebijakan  karena  setiap  tindakan  yang  dilakukan  tentunya  tidak terlepas  dari  pengawasan  baik  itu  dari  Inspektorat,  BPK  Badan  Pemeriksa  Keuangan, KPK  dan  jika  ada  laporan  dari  masyarakat  atau  LSM  maka  bisa  langsung  berurusan dengan pihak Kejaksaan atau Kepolisian.
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume  9  Number  2  December  2021,
Page 155 – 167
Copyright © 2021, Zainul Abidin, La Didi, Yuharsi. This is an open access article under the CC – BY NC- SA license http://DOI 10.30656/sawala.v9i2.3421
Dalam e-procurement sudah  ada  standard  dan  sasaran  kebijakan  yang  jelas  yaitu perpres  16  tahun  2018,  sikap  implementor  disini  bagaimana  memahami  dan menjabarkan  maksud  yang  tertuang  dalam  perpres  dan  menganalisis  bagaimana langkah-langkah, strategi yang harus ditempuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Disamping  itu  diperlukan  komunikasi  antar  organisasi  untuk  membahas  langkah- langkah atau strategi yang digunakan untuk mencapai keberhasilan dalam implentasi e- procurement . Maka setiap OPD yang terkait saling berkomunikasi dan berkoordinasi dan menjabarkan sasaran kerjanya. Dalam hasil penelitian sumber daya baik itu sumber daya manusia,  sumber  daya  finansial  dan  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  masih  belum mencukupi.
Disposisi  atau  sikap  implementor  mempunyai  strategi  yaitu  dengan  merangkap jabatan seperti yang terjadi pada pokja pemilihan yang mana kabag dan kasubag bagian pengadaan  barang/  jasa  merangkap  sebagai  pokja  pemilihan,  bekerja  lebih  diluar  jam kerja  untuk  mensiasati  jumlah  pekerjaan  yang  banyak  dengan  personil  yang  kurang, sikap lain dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Pokja berusaha memaksimalkan sumber  dana  dan  keterbatasan  sarana  dan  prasarana.  Disisi  lain  sumber  daya berpengaruh terhadap karakteristik agen pelaksana dimana OPD (Organisasi Perangkat Daerah) membutuhkan sumber daya baik sumber daya manusia, sumber finansial dan ketersediaan sarana dan prasarana dalam melaksanakan program dan kegiatan di OPD (Organisasi  Perangkat  Daerah)  nya.  Sumber  daya  juga  berpengaruh  terhadap lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik yaitu dimana kepala OPD, Kepala Daerah dan unsur DPRD mengambil kebijakan untuk mangatasi keterbatasan sumber daya ini dengan  menyusun  formasi  CPNS  yang  mengisi  kekurangan  personil  di  OPD berdasarkan.  kebutuhan  dan  membangun  infrastuktur  dengan  skala  prioritas berdasarkan  jumlah  anggaran  yang  ada.  Berikut  gambar  model  implementasi  e- procurement di Kabupaten Buton Selatan:
Sumber daya Kebijakan  E- Procurement Standar dan Tujuan Komunikasi Antar Organisasi Disposisi Pelaksana Karakteristik Agen Pelaksana KINERJA KEBIJAKAN
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume  9  Number  2  December  2021,
Page 155 – 167
Copyright © 2021, Zainul Abidin, La Didi, Yuharsi. This is an open access article under the CC – BY NC- SA license http://DOI 10.30656/sawala.v9i2.3421
Sunarti  (2016)  menjelaskan  hakekat  implementasi  merupakan  rangkaian  kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  otoritas  berwenang.  Kajian  implementasi merupakan proses merubah gagasan atau program menngenai tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut.

## SIMPULAN
Implementasi  kebijakan e  procurement dilakasanakan  sejak  2016  dengan dikeluarkannya  Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2016  dengan  faktor  yang mempengaruhi adalah standard dan tujuan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, karakteristik  agen  pelaksana  dan  disposisi  pelaksana.  Namun  menghadapi  beberapa kendala.
Model implementasi e-procurement di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan bahwa yang  mempengaruhi  kinerja  adalah  variabel  disposisi  implementor  dan  karakteristik agen  pelakasana.  Variabel  utamanya adalah  disposisi  implementor  karena  para implementor  di  Kabupaten  Buton  Selatan  mengetahui,  memahami,  menerima  dan melaksanakan  kebijakan e-procurement yang  tertuang  dalam  perpres  16  Tahun  2018 tentang  pengadaan  barang/  jasa  pemerintah.  Implementor  mempunyai  strategi  yaitu dengan  merangkap  jabatan  seperti  yang  terjadi  pada  pokja  pemilihan,  bekerja  lebih diluar jam kerja untuk mensiasati jumlah pekerjaan yang banyak dengan personil yang kurang,  juga  berusaha  memaksimalkan  sumber  dana  dan  keterbatasan  sarana  dan prasarana. Disisi lain sumber daya berpengaruh terhadap karakteristik agen pelaksana dimana OPD (Organisasi Perangkat Daerah) membutuhkan sumber daya baik sumber daya  manusia,  sumber  finansial  dan  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  dalam melaksanakan program dan kegiatan di OPD nya.
Saran  sekaligus  implikasi  ke  depan  sebaiknya  dilakukan  perbaikan  antara  lain dengan menambah daya manusia dari segi kuantitas dan kualitas, menambah anggaran diklat, bimbingan teknis dan pelatihan/ warkshop guna meningkatkan kualitas sumber daya  manusia  yang  berkecimpung  dalam  dunia  pengadaan,  disamping  itu  dengan adanya  diklat  memperbesar  peluang  untuk  lulus  dalam  sertifikasi  pengadaan barang/jasa  pemerintah.  Dari  sisi  sarana,  perlu  membangun  kantor  permanen  yang sesuai  dengan  kebutuhan  dan  dilengkapi  dengan  fasilitas  yang  memadai.  Dalam  hal komunikasi  perlu  diagendakan  rapat  rutin  baik  perbulan  ataupun  per  triwulan  guna memantau  progress  pelaksanaan  tender  proyek.  Termasuk,  mengadakan  sosialisasi dimasyarakat  tentang  manfaat e-procurement sehingga  mengetahui  dan  mengawasi langsung kegiatan yang ada di lingkungannya. Terahir, memperluas jaringan internet di Kabupaten  Buton  Selatan  sehingga  seluruh  lapisan  masyarakat  dapat  mengakses aplikasi SPSE.
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume  9  Number  2  December  2021,
Page 155 – 167
Copyright © 2021, Zainul Abidin, La Didi, Yuharsi. This is an open access article under the CC – BY NC- SA license http://DOI 10.30656/sawala.v9i2.3421
Secara  teoritis  dan  metodologis,  penelitian  tentang  implementasi  kebijakan (termasuk pengadaan barang dan jasa) masih penting dilakukan. Mengingat, pentingnya implementasi  ini  agar  mencapai  tujuan  kebijakan  dan  memberikan  solusi  bagi  kinerja kebijakan mencapai efisiensi dan efektivitas kebijakan sebagaimana diungkapkan (D. K. Dewi,  2018).    M.  Faisal,  Febri  Yakob  Paruntu  (2017)  juga  telah  menunjukkan  manfaat jangka  panjang  E-Procurement  bukan  hanya  untuk  instansi  maupun  pengembang sendiri  melainkan  juga  bagi  para  penyedia  barang  dan  jasa  serta  masyarakat  umum. Dengan E-Procurement ,  instansi  penyelenggara  pengadaan  mendapatkan  harga penawaran yang lebih banyak dan proses administrasi lebih sederhana, sedangkan bagi para penyedia dapat memperluas peluang usaha, menciptakan persaingan usaha yang sehat,  membuka  kesempatan  pelaku  usaha  secara  terbuka  bagi  siapapun  dan mengurangi  biaya  administrasi.  Penerapan e-procurement membuat  proses  pengadaan terbuka  bagi  semua  pihak  yang  terkait.  Penelitian  implementasi  kebijakan  khususnya secara kualitatif dengan berbagai model perlu terus dilakukan karena karakteristik yang berbeda pada berbagai wilayah dan mempunyai model empiris yang unik.

## REFRENSI
Adys, A. K., & Haq, N. (2020). Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa  Di  Bagian  Layanan  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Pemerintah  (  Blpbj  )  Sekretariat Daerah Kota Makassar . Journal Public Policy and Management  Vol 2 No 2 .
Anggito, A. dan J. S. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif . CV. Jejak.
Anis.  (2019). Putus  Kontrak,  Proyek  Pengeboran  Air  Bersih  di  Tiga  Pulau  di  Busel  Gagal .
Keptonnews. www.keptonnews.com
Dewi, D. K. (2018). Efektivitas dan Efisiensi E- Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/ Jasa di Kabupaten Magelang .  JMAN : Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara. Vol 2 No 1
Dewi,  K.  S.  M.  A.  N.  A.  T.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Pariwisata Berbasis  Pemberdayaan  MasyarakaT. PUBLIK:  Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya Manusia, Adminsitrasi Dan Pelayanan Publik , VIII (1).
Haedar  Akib.  (2010).  Implementasi  Kebijakan:  Apa,  Mengapa,  dan  Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik , 1 (1).
M. Faisal, Febri Yakob Paruntu, I. W. warka. (2017). Implementasi E-Procurement Dalam Rangka  Peningkatan  Kualitas  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Di  Disfaslanal. Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut , 3 (3).
Negara, S. (2018.). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah .
Pemerintah  Kabupaten  Buton  Selatan.  (2015). Peraturan  Bupati  Buton  Selatan  Nomor  01 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik .
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume  9  Number  2  December  2021,
Page 155 – 167
Copyright © 2021, Zainul Abidin, La Didi, Yuharsi. This is an open access article under the CC – BY NC- SA license http://DOI 10.30656/sawala.v9i2.3421
Pemerintah  Kabupaten  Buton  Selatan.  (2016). Peraturan  Bupati  nomor  16  Tahun  2019 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati  Nomor  32  Tahun  2016  Tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan .
Putri, Z. D. (2016). Barang Dan Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( Lpse ) Provinsi Sulawesi Tengah . Jurnal Katalogis vol 4 no 8.164 – 174.
Sardi, S. (2017). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) di Kabupaten Bulungan . Universitas Terbuka.
Sidik,  A.  M.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Program  Pelatihan  Kerja  Dinas Ketenagakerjaan  Dan  Transmigrasi  Kota  Sukabumi. Administratio :  Jurnal  Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan , 10 (1).
Sunarti, N. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan. Jurnal Moderat , 2 (2).
Totok Sundoro, Parmadi Sigit Purnomo, P. D. S. (2020). Implementation of Bantul Regent Policy  Number  18  of 2016  Regarding Smoke-Free Areas. Journal  of  Governance  and Public Policy , 7 (1).
Triana Puji Rahayu, Choirul Saleh, W. Y. P. (2015). transparansi, implementasi kebijakan e-procurement  untuk  mewujudkan  efisiensi  (Malang),  (Studi  pada  PT.  PLN (Persero) area. Jurnal Administrasi Publik , 1 (2), 290 – 298.
Wahyu  Kurniawan,  K.  D.  M.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Pembangunan Infrastruktur  Jalan  Di  Kecamatan  Tabir  Selatan  Kabupaten  Merangin  Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) , 1 (4).
Wijayanti, S. O. dan A. S. (2016). Studi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik  (E-Procurement)  dalam  Mewujudkan  Good  Governance  di  Kabupaten Trenggalek. Journal  of  Public  Policy  and  Management  Review  Universitas  Diponegoro , 5 (2).
Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi . AIPI Bandung.
Yuwinanto, P. H. (2013). Implementasi E-Procurement pada Pemerintah Kota Surabaya. Jurnal Jejaring Administrasi Publik , V (1).