Eksistensi Peradilan Islam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Indonesia
1 Muhibbuthabri, 2 Mansari, 3 Diva Dina 1,2,3 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh
Email: muhibbuthabry@ar-raniry.ac.id ABSTRAK Kata kunci: Peradilan Islam, perceraian,  kewenangan, pola penyelesaian, hukum keluarga Peradilan  Agama  di  Indonesia,  yang  juga  dikenal  sebagai  Peradilan  Islam, memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara keluarga di kalangan umat
Islam. Penelitian ini mengkaji eksistensi dan kewenangan Peradilan Islam dalam menangani  perkara  perceraian  serta  pola  penyelesaian  kasus  keluarga  yang dipraktikkan.  Berdasarkan  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang  Pengadilan  Agama, kewenangan Peradilan Agama mencakup bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah,  wakaf,  dan  sedekah.  Perkembangan  hukum  mengakibatkan  perluasan kewenangan dengan diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006 yang menambahkan kewenangan  di  bidang  ekonomi  syariah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  eksistensi  dan  pola  penyelesaian  perkara  keluarga  di  Peradilan Islam, serta memberikan kontribusi pemikiran bagi penegak hukum. Hasil kajian menunjukkan  bahwa  Peradilan  Agama  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat  dan prosedur yang jelas dalam menyelesaikan perkara keluarga, meskipun tantangan masih  dihadapi  dalam  implementasinya,  terutama  terkait  dengan  pemahaman masyarakat tentang proses hukum perceraian.
ABSTRACT Keywords: Islamic  Courts,  divorce, authority, resolution patterns, family law The Religious Courts in Indonesia, also known as Islamic Courts, play a crucial role in resolving family cases among Muslims. This study examines the existence and  authority  of  Islamic  Courts  in  handling  divorce  cases  and  the  patterns  of family  case  resolution  practiced.  According  to  Law  No.  7  of  1989  concerning
Religious  Courts,  the  authority  of  the  Religious  Courts  includes  the  fields  of marriage, inheritance, wills, grants, endowments, and alms. Legal developments have led to an expansion of authority with the enactment of Law No. 3 of 2006, which  added  authority  in  the  field  of  Islamic  economics.  This  study  aims  to analyze the existence and patterns of family case resolution in Islamic Courts, as well  as  to  provide  intellectual  contributions  to  law  enforcement  officers.  The results  show  that  the  Religious  Courts  have  a  strong  legal  basis  and  clear procedures for resolving family cases, although challenges are still faced in their implementation, especially related to public understanding of the legal process of divorce .

## PENDAHULUAN
Peradilan  Agama,  yang  juga  dikenal  sebagai  Peradilan  Islam,  memiliki  peran  penting dalam  menyelesaikan  perkara  keluarga  di  kalangan  umat  Islam  di  Indonesia.  Lembaga  ini merupakan  salah  satu  dari  empat  lingkungan  peradilan  di  bawah  Mahkamah  Agung  yang menjalankan  kekuasaan  kehakiman  secara  mandiri  dan  bebas  dari  intervensi  pihak  mana  pun,

## Eksistensi Peradilan Islam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Indonesia
sesuai  dengan  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh empat lingkungan badan peradilan, yaitu  Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama,  Peradilan  Militer,  dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Masing-masing lembaga peradilan memiliki kewenangan absolut yang mutlak tidak bisa diperiksa oleh badan peradilan lain .
Peradilan  Agama  di  Indonesia  memiliki  kewenangan  dalam  bidang  perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang  Pengadilan  Agama.  Dengan  adanya  UU  No.  3  Tahun  2006,  kewenangan  ini  diperluas mencakup  bidang  ekonomi  syariah  .  Di  Aceh,  Peradilan  Agama  bahkan  diberikan  kewenangan tambahan  untuk  mengadili  perkara  jinayat  karena  keistimewaan  yang  dimiliki  oleh  provinsi tersebut.
Dalam  konteks  hukum  keluarga,  salah  satu  isu  yang  sering  menjadi  perdebatan  adalah perceraian. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama .
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  secara  komprehensif  kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili dan menyelesaikan masalah keluarga yang terjadi di tengah- tengah  masyarakat,  serta  tahapan-tahapan  yang  harus  dilalui  oleh  pencari  keadilan  dalam menyelesaikan permasalahannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penegak hukum dan masyarakat mengenai pentingnya pemahaman yang benar tentang proses hukum dalam perceraian dan perkara keluarga lainnya di Peradilan Agama.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis eksistensi dan  pola  penyelesaian  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  di  Indonesia.  Pendekatan  ini dipilih  karena  mampu  memberikan  pemahaman  mendalam  mengenai  dinamika  dan  praktik peradilan  Islam  dalam menyelesaikan perkara perceraian. Jenis  penelitian  ini bersifat  deskriptif analitis  dengan  tujuan  untuk  menggambarkan  dan  menganalisis  fenomena  yang  terjadi  terkait dengan peran Peradilan Islam dalam menyelesaikan perkara perceraian.
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim, pihak yang pernah berperkara, dan praktisi hukum  di  Pengadilan Agama. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui  studi pustaka dari undang-undang, literatur terkait, dokumen resmi dari Pengadilan Agama, dan artikel jurnal yang  relevan.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam  dan  studi dokumentasi.  Wawancara  mendalam  dilakukan  untuk  mendapatkan  informasi  dari  narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam peradilan agama. Studi dokumentasi
digunakan  untuk  mengumpulkan  dan  menganalisis  dokumen-dokumen  hukum,  laporan,  dan putusan pengadilan terkait perkara perceraian di Pengadilan Agama.
Analisis  data  dilakukan  melalui  analisis  konten,  di  mana  data  yang  telah  dikumpulkan dianalisis  dengan  mengidentifikasi  tema-tema  utama  terkait  eksistensi  dan  pola  penyelesaian perkara perceraian. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, digunakan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait peran dan fungsi Peradilan Islam di Indonesia, khususnya Pengadilan Agama, dalam menangani perkara keluarga dan lainnya yang terkait dengan umat Islam. Pertama, Peradilan Islam di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Agama, memiliki kewenangan yang sangat signifikan dalam menyelesaikan berbagai persoalan keluarga yang terjadi di kalangan umat Islam. Kewenangan  ini  mencakup  bidang-bidang  seperti  perkawinan,  kewarisan,  wakaf,  dan  shadaqah. Selain itu, dengan adanya perkembangan dalam hukum nasional, Pengadilan Agama juga diberikan kewenangan  di  bidang  ekonomi  syariah.  Hal  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Perubahan ini menunjukkan adanya penyesuaian dan perluasan kewenangan Pengadilan Agama  untuk mengakomodasi  kebutuhan  hukum masyarakat  Islam  yang semakin  kompleks.  Di samping  itu,  di  Provinsi  Aceh,  Pengadilan  Agama  juga  diberikan  kewenangan  tambahan  untuk mengadili perkara jinayat. Kewenangan ini diberikan karena Aceh memiliki keistimewaan dalam penerapan hukum syariah yang diatur secara khusus dalam undang-undang otonomi khusus untuk Aceh.
Kedua,  pola  penyelesaian  kasus  yang  dipraktikkan  di  Peradilan  Islam  di  Indonesia mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam prosedur hukum yang berlaku. Tahapan pertama  adalah  mediasi,  yang  menjadi  langkah  awal  wajib  sebelum  perkara  masuk  ke  tahap persidangan.  Mediasi  bertujuan  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  pihak-pihak  yang berperkara  untuk  menyelesaikan  perselisihan  mereka  secara  damai  dan  menghindari  konflik berkepanjangan. Jika mediasi tidak berhasil, maka perkara akan berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu pembacaan gugatan. Pada tahap ini, penggugat akan membacakan gugatannya di hadapan hakim.
Setelah pembacaan gugatan, dilakukan pembacaan jawaban oleh pihak tergugat. Jawaban tergugat  ini  akan  memberikan  pandangan  atau  tanggapan  atas  gugatan  yang  diajukan.  Tahap berikutnya  adalah  replik  dan  duplik,  di  mana  penggugat  memberikan  tanggapan  atas  jawaban tergugat  (replik)  dan  kemudian  tergugat  memberikan  tanggapan  balik  atas  replik  penggugat (duplik). Proses ini memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kesempatan yang cukup untuk menyampaikan argumen mereka secara lengkap dan terperinci.
Setelah tahapan replik dan duplik selesai, proses berlanjut ke tahap pembuktian. Pada tahap ini, kedua belah pihak akan mengajukan bukti-bukti yang mendukung argumen mereka. Bukti ini bisa  berupa  bukti  tertulis  maupun  keterangan  saksi.  Keterangan  saksi  sangat  penting  karena memberikan perspektif pihak ketiga yang netral terhadap perkara yang sedang disidangkan. Setelah pembuktian,  kedua  belah  pihak  akan  diberikan  kesempatan  untuk  menyampaikan  kesimpulan mereka, yang merangkum semua argumen dan bukti yang telah diajukan selama persidangan.
Tahap  akhir  dari  proses  persidangan  adalah  putusan.  Hakim  akan  mempertimbangkan semua  argumen,  bukti,  dan  keterangan  yang  telah  disampaikan  selama  persidangan  sebelum membuat keputusan akhir. Putusan ini akan mengikat kedua belah pihak dan harus dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dari keseluruhan proses ini, terlihat bahwa pola penyelesaian kasus di Peradilan Islam di Indonesia sangat terstruktur dan mengikuti prosedur hukum yang ketat. Proses ini dirancang untuk memastikan  bahwa  setiap  perkara  ditangani  secara  adil  dan  transparan,  serta  memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen mereka. Dengan demikian, Peradilan Islam, khususnya Pengadilan Agama, memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat Islam di Indonesia, baik dalam urusan keluarga maupun bidang hukum lainnya yang terkait.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah dideskripsikan, dapat disimpulkan bahwa Peradilan Islam  di  Indonesia,  yang  diwakili  oleh  Pengadilan  Agama,  memiliki  kewenangan  dalam menyelesaikan berbagai persoalan keluarga yang terjadi di kalangan umat Islam. Kewenangan ini mencakup  bidang  perkawinan,  kewarisan,  wakaf,  shadaqah,  dan  ekonomi  syariah  sebagaimana diatur  dalam  UU  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  UU  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Pengadilan Agama. Selain itu, di Provinsi Aceh, Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan untuk mengadili perkara jinayat, berkat keistimewaan yang diberikan kepada provinsi tersebut.
Pola  penyelesaian  kasus  yang  diterapkan  dalam  Peradilan  Islam  di  Indonesia  dilakukan dengan  mengikuti  tahapan-tahapan  yang  telah  ditetapkan.  Proses  ini  dimulai  dengan  mediasi sebagai  langkah  awal.  Apabila  mediasi  tidak  berhasil,  proses  dilanjutkan  dengan  pembacaan gugatan oleh pihak yang mengajukan. Selanjutnya, pihak tergugat akan membacakan jawaban atas gugatan tersebut, diikuti oleh tahap replik dari pihak penggugat dan duplik dari pihak tergugat. Setelah itu, dilakukan pembuktian melalui bukti tertulis dan keterangan saksi. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kesimpulan oleh masing-masing pihak sebelum akhirnya hakim memberikan putusan.
Dengan  demikian,  Peradilan  Islam  di  Indonesia  berperan  penting  dalam  menyelesaikan persoalan  keluarga  umat  Islam  dengan  mengikuti  prosedur  hukum  yang  terstruktur  dan  sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang
mengadili,  tetapi  juga  sebagai  mediator  yang  berusaha  menyelesaikan  sengketa  secara  damai melalui mediasi sebelum berlanjut ke persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Cet. 3, Kencana, Jakarta, 2006. Abdul  Manan,  Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama,  Jakarta:
Kencana, 2005.
Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum: Suatu Ka¬jian Filosofis dan Sosiologis, Chandra Pratama : Jakarta, 1996.
Ahmad  Mujahidin,  Pembaharuan  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  dan  Mahkamah Syar’iyah di Indonesia, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008.
M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, Yogyakarta: UII Press, 2019.
M.  Natsir  Asnawi,  Hukum  Pembuktian  Perkara  Perdata  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2020.
Mansari,  Moriyanti,  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Melalui  Putusan  Hakim  Mahkamah Syar’iyah  Antara  Keadilan,  Kemanfaatan  dan  Kepastian  Hukum.  Banda  Aceh:  Bravo Darussalam, 2019.
Mansari, Muslim Zainuddin, Independensi Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam Menjatuhkan'Uqubat bagi Pelaku Pelanggaran Jarimah Qanun Jinayat, 2013.
Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali, 2006. Sunarto, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata, Jakarta: Kencana, 2014.
Teungku  Abdul  Manan,  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  dalam  Politik  Hukum  Nasional,  cet.  1, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
Fikri, Saidah, Aris, Wahidin. "Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia." Al-Ulum 19, no. 1 (2019).
Muhammad Jufri, and A. Muhyiddin Khotib. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Status  Cerai  Talak  di  Luar  Pengadilan  Agama  (Pandangan  Ketua  Pengadilan  Agama Bondowoso)."  Al-Hukmi:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah  dan  Keluarga  Islam  1,  no.  2 (2020).
Qurrotul Ainiyah, and Imam Muslih. "Dilema hukum keluarga Di Indonesia (studi analisis kasus perceraian di Indonesia)." Jurnal Istiqro, Vol. 6, No. 1 (2020).
Harahap, M. Yahya. Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Sinar Grafika, 2017.
Tata  Wijayanta,  and  Hery  Firmansyah.  Perbedaan  Pendapat  dalam  Putusan  Pengadilan.  Media Pressindo.
Dewi, Sri Dewi Rahayu, and Yulia Monita. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." PAMPAS: Journal Of Criminal Law 1, no. 1 (2020).
Marwan  Mas.  "Penguatan  Argumentasi  Fakta-Fakta  Persidangan  dan  Teori  Hukum  Dalam Putusan Hakim." Jurnal yudisial 5, no. 3 (2012).
Dwi  Agustine,  "Pembaharuan  Sistem  Hukum  Acara  Perdata."  RechtsVinding,  Vol.  6,  No.  1 (2017).
Syahrul  Sitorus,  "Upaya  Hukum  Dalam  Perkara  Perdata  (Verzet,  Banding,  Kasasi,  Peninjauan
Kembali dan Derden Verzet)." Hikmah, Vol. 15, No. 1 (2018). Asikin, H. Zainal, and S. U. Sh. Hukum acara perdata di Indonesia. Prenada Media, 2019. Elisabeth  Nurhaini Butarbutar. "Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum  di peradilan  perdata."  Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada  22,  no.  2 (2010).

## work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License