## Sistem Pengawasan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) berbasis Android
Lia Farokhah #1 , Yudistira Arya Sapoetra #2
# Program Studi Informatika, STMIK ASIA Malang Jalan Soekarno Hatta- Rembuksari 1A
1 farokhah@asia.ac.id
2 yudistiraarya@gmail.com
Abstrak —Program  pemerintah untuk peningkatan potensi desa dalam  bentuk  badan  usaha  milik  desa  (BUM  Des)  sedang digalakkan  dengan  serius.  Pemerintah  menganggap  ini  adalah salah  satu  cara  mengentaskan  kemiskinan  dengan  cara peningkatkan  kesejahteraan  dan  memandirikan  desa  secara keuangan.  Namun,  ada  banyak  masalah  yang  ada  di  lapangan seperti kekurang percayaan pengurus internal BUM Des sendiri terhadap  kelembagaan  BUM  Des.  Hal  ini  menyebabkan  banyak desa yang ragu dalam mendirikan BUM Des atau BUM Des yang sudah  berdiri  namun  tidak  berkembang.  Masalah  transparansi merupakan  masalah  yang  paling  utama  dalam  kelembagaan BUM  Des.  Sistem  kepercayaan,  pengelolaan  dan  transparansi keuangan serta pembagian hasil hasil usaha yang menjadi pokok tujuan  hampir  setiap  BUM  Des  yaitu  kesejahteraan.  Dalam perancangan  aplikasi pengawasan keuangan  BUM  Des mendapatkan hasil umpan balik sebesar sebesar 82,77%. Hal ini menunjukkan  hasil  umpan  balik  yang  dianggap  sangat  positif terhadap  aplikasi  sistem  pengawasan  BUM  Des  dengan pengujian  responden  dari  desa  yang  sudah  terbentuk  BUM  Des maupun  desa  yang  masih  ragu-ragu  dalam  pendirian  BUM  Des karena permasalahan transparansi keuangan.

## Kata kunci — BUM Des, Transparansi, Aplikasi, Keuangan

## I. P ENDAHULUAN
Bumdes  atau  Badan  usaha  milik  desa,  adalah  usaha pemerintah  dalam  pemberantasan  kemiskinan.  Bumdes dilandasi  oleh  aturan  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang pemerintah  daerah  pasal  213  ayat  1[1].  Bumdes  dibentuk berbadan  hukum,  ditetapkan  dengan  peraturan  desa,  dan dikelola  oleh  pemerintah  desa.  Bumdes  dibentuk  sesuai dengan  kebutuhan  dan  potensi  yang  ada  di  masing-masing desa.
Sesuai  dengan  data  Badan  Pusat  Statistik  tahun  2016 tentang  prosentase  penduduk  miskin,  tingkat  kemiskinan  di desa  lebih  tinggi  dibandingkan  di  kota[2].  Sejatinya  desa memiliki banyak potensi yang bernilai tinggi dibandingkan di kota,  namun  beberapa  permasalahan  yang  terjadi  di  daerah
pedesaan adalah rendahnya manajemen dari potensi yang ada di  pedesaan  terutama  potensi  sumber  daya  alam,  waktu, cost atau biaya yang murah serta beberapa faktor lainnya.
Disisi lain, pemerintah pusat berusaha untuk meningkatkan potensi tersebut agar semakin menekan tingkat kemiskinan  dengan  menggelontorkan  dana  yang  ditujukan kepada Badan usaha milik desa (Bum des). Banyak desa yang tertarik  untuk  mendirikan  BUM  Des  namun  permasalahan muncul dari segi kelembagaan, permodalan dan  sumber daya [3].  Sisi  kelembagaan  sendiri  merupakan  salah  satu  masalah paling  utama  dalam  pendirian  atau  operasisonal  BUM  Des. Permasalahan kelembagaan internal seperti sistem kepercayaan,  pengelolaan  dan  transparansi  keuangan  serta pembagian  hasil  hasil  usaha  yang  menjadi  pokok  tujuan hampir  setiap  BUM  Des  yaitu  kesejahteraan.  Hal  tersebut mempengaruhi dalam pendirian BUM Des.
Berdasarkan  uraian  permasalahan  diatas,  agar  usaha pemerintah  yang  melibatkan  desa  dapat  berjalan  dengan  baik dan  dana  yang  diberikan  dapat  terkontrol  serta  internal pengurus  BUM  Des  dan  desa  menjadi  nyaman  serta profesional  dalam  bekerjasama    maka  dibentuklah  sebuah sistem  yang  dapat  mengatasi  masalah  transparansi  sehingga semua  elemen  bisa  bekerja  maksimal  demi  kesejahteraan bersama.  Penelitian  ini  juga  menjawab  tentang  saran penelitian  sebelumnya  tentang  aplikasi  Bum  Des  dimana didalamnya  masih  terdapat  kelemahan  dalam  sistem pengawasan dan transparansi[4]

## II. U RAIAN P ENELITIAN
Badan  Usaha  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) adalah  lembaga  usaha  desa  yang  dikelola  oleh  masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian  desa  dan  dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  dan potensi desa[5].BUMDes memiliki tujuan dalam menyediakan layanan  kebutuhan  bagi  usaha  produktif  diutamakan  untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin,
mengurangi  adanya  praktek  rentenir  dan  pelepasan  uang. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDes adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat [6].
Adapun  tujuan  dari  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM Des)  sebagai  berikut[5]:  1Meningkatkan  perekonomian  desa; 2      Meningkatkan  pendapatan  asli  desa;  3      Meningkatkan pengolahan    potensi    desa    sesuai    dengan  kebutuhan masyarakat;  4      Menjadi    tulang    punggung    pertumbuhan dan   pemerataan ekonomi pedesaan.
Stakeholder  ideal  yang  terlibat  dalam  pengelolaan BUM Des adalah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa, Dewan  Komisaris,  Bagian  Keuangan,  Manajer  BUMDes, Sekretaris,  Bendahara,  Karyawan[5].  Dalam  penelitian  ini melibatkan empat stakeholder pokok yaitu Manajer BUMDes, Sekretaris,  Bendahara,  Karyawan.  Adapun  kajian  literatur tentang penelitian sebelumnya ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1

## Kajian Literatur Penelitian Sebelumnya
No Judul Penelitian Kesimpulan 1 Peran badan usaha milik desa (bumdes) Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa Berdasarkan uu no. 6
tahun 2014 tentang desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)[7] Pentingnya peran BUM Des dalam kesejahteraan masyarakat 2 Dampak Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (Bum Des) Bagi Masyarakat Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro[8] Pentingnya peran BUM Des dalam kesejahteraan masyarakat 3 Perancangan Aplikasi “Village Entrepreneurship” Untuk Meningkatkan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Des)[4] Permasalahan transparansi Keuangan 4 Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (bumdes)  [3] Permasalahan BUM Des dalam Pengelolaan aspek permodalan, aspek kelembagaan, aspek sumber daya

## III. M ETODOLOGI P ENELITIAN
Adapun metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode prototype . Metode ini ditunjukkan pada gambar 1 [9].
Gambar 1 Paradigma Pembuatan Prototype
Metode  yang  digunakan  adalah  metode prototype . Metode  ini  cocok  digunakan  untuk  mengembangkan  suatu perangkat  yang  akan  dikembangkan  kembali.  Berikut  adalah langkah  tahapan  metode prototype [9]  yaitu  Komunikasi  dan pengumpulan  data  awal,  yaitu  pengumpulan  dan  analisis kebutuhan  pengguna.  Dalam  hal  ini  tim  pengembang berkomunikasi  dengan  para  pengurus  BUM  Des  dan masyarakat.  Adapun  cara  yang  digunakan  adalah  dengan mempelajari keseluruhan bum des yang sudah berjalan dengan baik.  Contoh  yang  diambil  adalah  BUM  Des  Tirta  Mandiri, Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten dan BUMDes  Multianggaluku  Mandiri  di  Desa  Kalukubula Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi tengah dan beberapa BUM Des  yang  baru  berjalan  atau  mau  membentuk  seperti  di  desa pakiskembar,  sumberpasir  dan  pakisjajar,  kecamatan  pakis, kabupaten  malang  dengan  segala  permasalahannya.  Langkah berikutnya adalah Perencanaan secara cepat, yaitu pembuatan desain  antarmuka  secara  umum  dirancang  dalam  permodelan dilanjutkan  dengan  Pembentukan  prototipe  dan  pengujian hasil  atau  umpan  balik  untuk  memperhalus  spesifikasi kebutuhan.  Dalam  umpan  balik  menggunakan  pengujian kegunaan[9]
Dalam  pengujian  aplikasi  dilakukan  dengan  metode skala  likert  dengan  30  responden  dan  teori  pengujian kegunaan  [9].Adapun  demografi  responden  ditunjukkan  pada Tabel 2.
Tabel 2 Demografi Responden No Nama Desa Jumlah responden 1 Desa pakisjajar 10 2 Desa pakiskembar 10 3 Desa sumberpasir 10 Dalam pengujian sistem, dilakukan pengujian kegunaan  [6].  Adapun  item  yang  diuji  adalah  personalisasi. Pengujian  elemen  ini  ditujukan  untuk  mengetahui  umpan balik  dari  desain  purwarupa  yang  dibuat  untuk  menentukan sejauh  mana  antarmuka  aplikasi  web  mempermudah  hidup pengguna  dalam  hal  kebutuhan  dalam  operasional  kegiatan
BUM  Des  serta  pengawasannya  nantinya.  Selain  itu, kebutuhan fungsional sistem dirangkum pada Tabel 3.
Tabel 3 Kebutuhan Fungsional N o Kebutuhan fungsional Fungsi Aktor 1 Kerjasama Pada navigasi kerjasama, terdapat daftar
perusahaan, perorangan yang melakukan kerjasama dengan unit BUM Des. Berisi tentang identitas pihak yang melakukan kerjasama,
tanggal mulai dan berakhir kerjasama serta surat perjanjian 1. Manager Bum Des 2. Sekretaris Bum Des
3. Bendahara
Bum Des
2 Kegiatan Pada navigasi kegiatan, berisi tentang kegiatan setiap acara di unit BUM Des dan notifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan diurutkan berdasarkan tanggal pelaksanaan. 1. Manager Bum Des 2. Sekretaris Bum Des 3. Bendahara Bum Des 4. Pegawai 3 Laporan Keuangan Pada navigasi lapora keuangan, dibagi menjadi dua hal yaitu laporan tahunan dan diagram per
bulan pada tahun terbaru.
Pada masing-masing laporan pengeluaran bias
dilengkapi dokumen pendukung seperti nota da nada kewajiban mengisi identitas pembelanjaan minimal alamat dan kontak person 1. Manager Bum Des 2. Bendahara 4 Permasalahan Pada navigasi permasalahan, dibagi menjadi dua hal yaitu kumpulan permasalahan pertahun dan tambah laporan permasalahan 1. Manager Bum Des 2. Sekretaris Bum Des 3. Bendahara Bum Des 4. Pegawai 5 Chatting Pada navigasi  chatting, berisi tentang obrolan atau percakapan antar pengurus. 1. Manager Bum Des 2. Sekretaris Bum Des 3. Bendahara Bum Des 4. Pegawai 6 Transaksi Harian Pada navigasi, transaksi harian berisi keuangan secara harian dan bukti dokumen pendukung seperti nota dll 1. Pegawai 2. Sekretaris Bum Des
IV. H ASIL P ERANCANGAN DAN P ENGUJIAN A PLIKASI
A. Use case Diagram Aplikasi
Adapun  gambaran  visualisasi  sistem  yang  terbentuk ditunjukkan pada gambar 3
Login Sekretaris Bum Des Mengelola Laporan Keuangan Bendahara BUM Des Mengelola Transaksi Harian Mengelola Kegiatan Mengelola Permasalahan Pegawai BUM Des Mengelola Chatting/Percakapan <<include>> <<include>> <<include>> <<include>> Mengelola Kerjasama <<include>> <<include>> Manager BUM Des

## Gambar 3 Use case Aplikasi
B. Hasil Antarmuka
Dalam  perancangan  sistem  terdapat  empat  aktor  yaitu Manager Bum Des, Sekretaris Bum Des, Bendahara Bum Des dan  Pegawai  Bum  Des.  Masing-masing  aktor  memiliki previllage dalam sistem.

## Gambar 3 Antarmuka Manajer Bum Des
Fitur  pada  masing-masing  aktor  yang  sama  yaitu kerjasama,  kegiatan,  laporan  keuangan,  permasalahan, chatting  dan  transaksi  harian  ditunjukkan  pada  Gambar  4- Gambar 13.
Gambar 4 Antarmuka Sekretaris Bum Des
Gambar 5 Antarmuka Bendahara Bum Des Gambar 6 Antarmuka Pegawai Bum Des
Gambar 7 Antarmuka Kerjasama
Gambar 8 Antarmuka Jadwal Kegiatan
Gambar 9 Antarmuka Dokumentasi Kegiatan
Gambar 10 Antarmuka Laporan Keuangan Gambar 11 Antarmuka Permasalahan Gambar 12 Antarmuka Pesan (Chatting)

## Gambar 13 Antarmuka Transaksi Harian

## C. Hasil Pengujian Sistem

## A.1 Navigasi Kerjasama
1.  Bagaimana  menurut    anda  fitur-fitur  pengelompokkan kategorisasi  pencarian    yang    ada  di  menu  antarmuka kerjasama (Gambar  7)?,  apakah  sudah  mengakomodir kebutuhan anda?

## A.2  Navigasi Kegiatan
1. Bagaimana  menurut    anda  fitur-fitur  pengelompokkan navigasi  kegiatan    yang    ada  (Gambar  8  dan  9)?apakah sudah mengakomodir kebutuhan anda?

## A.3  Navigasi Laporan Keuangan
1.  Bagaimana  menurut    anda  fitur-fitur  navigasi  laporan keuangan (Gambar  10)?,  apakah  sudah  mengakomodir kebutuhan anda?

## A.4  Permasalahan
1. Bagaimana  menurut    anda  fitur-fitur  navigasi permasalahan  (Gambar  11)?,  apakah  sudah mengakomodir kebutuhan anda?

## A.5  Chatting
1. Bagaimana  menurut    anda  fitur-fitur  navigasi chatting (Gambar 12)?, apakah sudah
mengakomodir kebutuhan anda?

## A.6  Transaksi harian
1. Bagaimana  menurut    anda  fitur-fitur  navigasi transaksi  harian  (Gambar  13)?,  apakah  sudah mengakomodir kebutuhan anda?
Adapun analisis hasil angket sebagai berikut:
(1)
Dengan AK= Prosentase pencapaian angket secara klasikal s=Jumlah skor dari keseluruhan angket m= Skor maksimum angket n= Banyaknya responden
Adapun  jumlah  prosentase  responden  yang  menjawab sangat  memenuhi  atau  skala  lima  untuk  enam  pertanyaan dengan 30 responden adalah 77 responden. Maka perhitungan sebagai berikut[7]:
Dari  perhitungan  diatas  bisa  diambil  kesimpulan  yang menjawab skala 5 yaitu sangat memenuhi sebesar 42,77%.
Jumlah  prosentase  responden  yang  menjawab  memenuhi atau  skala  4  untuk  enam  pertanyaan  dengan  30  responden adalah 72 responden. Maka perhitungan sebagai berikut:
Dari  perhitungan  diatas  bisa  diambil  kesimpulan  yang menjawab skala 4 yaitu memuaskan sebanyak 40%.
Kesimpulan secara umum diambil dari
menggabungkan prosentase responden yang menjawab secara umum  skala  5  dan  skala  4  yaitu  sebesar  82,77%.  Hal  ini menunjukkan hasil umpan balik yang dianggap sangat positif.

## V. K ESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Hasil  timbal  balik  rancangan aplikasi  pengawasan keuangan  BUM  Des sebesar  82,77%  dengan  penggabungan skala  4  dan  skala  5  dengan  indicator  sangat  memenuhi  dan memenuhi sehingga  bisa  diambil kesimpulan hasil pengujian terhadap sistem yang dibuat sangat positif B. Saran
Aplikasi  ini  dikembangkan  lagi  pada  sisi  antarmuka dengan menyebar lebih banyak kuesioner ke desa-desa yang sudah  menjalankan  BUM  Des  dan  elemen  pengujian diperbanyak.

## U CAPAN T ERIMA K ASIH / A CKNOWLEDGMENT
Penelitian ini secara finansial didanai oleh Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi
(Kemenristekdikti)  melalui  program  hibah  Penelitian  Dosen Pemula (PDP) tahun pelaksanaan 2018

## R EFERENSI
[1] Anonym,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah, 2004.
[2] Badan  Pusat  Statistik  Jakarta  Pusat,  Persentase  Penduduk  Miskin Menurut Provinsi Tahun 2013-2016.  Semarang : Badan Pusat Statistik, 2017.
[3] Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis , 13 (1).
[4] Farokhah, L., & Sapoetra, Y. A. (2018, September). PERANCANGAN
APLIKASI “VILLAGE ENTREPRENEURSHIP” UNTUK MENINGKATKAN  PENGELOLAAN  BADAN  USAHA  MILIK DESA  (BUM  DES).  In Seminar  Nasional  Sistem  Informasi (SENASIF) (Vol. 2, No. 1, pp. 1073-1082).
[5] Buku  panduan  pendirian  dan  pengelolaan  badan  usaha  milik  desa (BUM  Des,  Departemen  Pendidikan  Nasional  Pusat  kajian  dinamika system pembangunan(PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Malang, ), 2007.
[6] Ridlwan,  Z.  (2014).  Urgensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa.
Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8(3), 424-440.
[7] Sagita,  G.  L.,  Mutimatun,  N.  A.,  &  SH,  M.  (2017). Peran  Badan
Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi  Kasus  di  BUMDes  Tirta  Mandiri  Klaten) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
[8] Syukran,  A.  (2016).  DAMPAK  KEGIATAN  BADAN  USAHA MILIK  DESA  (BUM  Desa)  BAGI  MASYARAKAT  DESA BARENG KECAMATAN SUGIHWARAS KABUPATEN BOJONEGORO. Publika , 4 (4).
[9] R.  S.  Pressman, Rekayasa  Perangkat  Lunak ,  Buku  1  Edi.
Yogyakarta: Andi Publisher, 2012.
[10] Fitria,  V.  A.  (2016).  Peningkatan  Efektifitas  Pembelajaran Matematika  dengan  Metode  Kooperatif  Tipe  Stad  di  STMIK  Asia Malang  (Studi  Kasus  Pokok  Bahasan  Integral). Math  Didactic: Jurnal Pendidikan Matematika , 2 (2), 77-84.