## EKONOMI SYARIAH DAN PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN AGAMA

## SHARIA ECONOMY AND ITS SETTLEMENT IN THE RELIGIOUS COURT
Wildana Arsyad Pengadilan Agama Bulukumba Jalan Lanto Dg. Pasewang No.18 Kabupaten Bulukumba 92517
E-Mail: wildanaarsyad1983@gmail.com
Edi Gunawan
Intutut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128 E-Mail: edigunawan@iain-manado.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to provide information about procedure of dispute settlement of sharia economy in the Religious Courts. This research uses qualitative method with juridical approach. The dispute procedure of sharia economic in religious court runs in accordance with the mandate of the Law contained  in  article  49  to article  53  Act no.  7  years  1989, Law  No.  3  year  2006,  Law  No.  50  of 2009  about  Religious  Courts.  Sharia  economic  dispute  is  basically  due  to  three  things,  namely because  one  of  the  parties  to  break  the  promise  (wanprestasi),  due  to  unlawful  acts  against  the agreements  agreed  upon  and  because  of  coercive  circumstances.  Settlement  of  disputes  is  held with  the  aim  of  enforcing  the  law  which  contains  the  value  of  legal  justice,  the  value  of  legal certainty,  and  the  value  of  legal  benefit.  The  settlement  of  the  sharia  economic  dispute  in  the Religious  Courts  is  very  new,  so  the  Supreme  Court  up  to  now  still  conducts  education  and training of sharia economic certification for all Religious Court judges.
Keywords: Sharia Economics, Dispute Settlement, Religious Courts, Act.

## ABSTRAK
Penelitian ini  bertujuan   untuk memberikan informasi mengenai prosedur penyelesaian sengketa ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Agama.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  yuridis  Prosedur  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  di  pengadilan  agama berjalan  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  yang  tertera  dalam  pasal  49  sampai  pasal  53 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50  tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama.  Sengketa  ekonomi  syariah  pada  dasarnya  disebabkan karena  tiga  hal,  yaitu  karena  salah  satu  pihak  melakukan  ingkar  janji  (wanprestasi),  karena perbuatan  melawan  hukum  terhadap  perjanjian  yang  disepakati  dan  karena  keadaan  memaksa. Penyelesaian  sengketa  diadakan  dengan  tujuan  untuk  menegakan  hukum  yang  di  dalamnya mengandung  nilai  keadilan  hukum,  nilai  kepastian  hukum,  dan  nilai  kemanfaatan  hukum. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama merupakan hal yang sangat baru, sehingga  Mahkamah  Agung  sampai  saat  ini  masih  melaksanakan  pendidikan  dan  latihan sertifikasi ekonomi syariah bagi seluruh hakim Pengadilan Agama.
Kata kunci: Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Agama, Undang-Undang.
Pada  awalnya  yang  menjadi  kendala  hukum  bagi  penyelesaian  sengketa perbankan  syariah  adalah  hendak  dibawa  ke  mana  penyelesaiannya,  karena Pengadilan  Negeri  tidak  menggunakan  syariah  sebagai  landasan  hukum  bagi penyelesaian perkara, sedangkan wewenang Pengadilan saat itu menurut UU No. 7  Tahun  1989  hanya  terbatas  mengadili  perkara  perkawinan,  kewarisan,  wasiat, hibah,  wakaf  dan  shadaqoh.  Hal  inilah  yang  melatar  belakangi  lahirnya  UU  No. 50  Tahun  2009  tentang  perubahan  kedua  atas  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama yang menetapkan kewenangan lembaga Peradilan Agama untuk memeriksa,  mengadili  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  di  bidang  ekonomi Syariah.
Keadilan  merupakan  kebutuhan  pokok  ruhaniah  setiap  orang  dan merupakan  perekat  hubungan  sosial  dalam  bernegara.  Pengadilan  merupakan tiang  utama  dalam  penegakan  hukum  dan  keadilan  serta  dalam  pembangunan peradaban  bangsa.  Pengadilan,  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman, merupakan  salah  satu  unsur  penting  dalam  sebuah  negara  yang  berdasarkan hukum  ( rechtsstaat ).  Hanya  pengadilan  yang  memenuhi  kriteria  mandiri ( independent ), netral (tidak  berpihak),dan  kompeten  yang  dapat  menjamin pemenuhan  (HAM)  hak  asasi  manusia.  Tegaknya  hukum  dan  keadilan  serta penghormatan  terhadap  keluhuran  nilai  kemanusiaan  menjadi  prasarat  tegaknya martabat dan integritas negara (Anshari, 2007: 34).
Selanjutnya,  demi  terwujudnya  penegakan  hukum  yang  berkeadalain, maka  diperlukannya  lembaga  penegakan  hukum  yang  memadai.  Dalam  hal penegakan  hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia,  Pengadilan  Agama  merupakan salah  satu  lembaga  penegakan  hukum  atau  badan  peradilan  yang  melaksanakan tugasnya  diberikan  oleh  undang-undang  yang  dikhususkan  bagi  orang  beragama Islam atau yang menundukan diri pada hukum Islam secara sukarela yang dimulai
dengan  proses  penerimaan,  pemeriksaan,  proses  mengadili,  dan  menyelesaikan perkara yang tertera dalam pasal 49 sampai pasal 53 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang  No.  3  tahun  2006 jo. Undang-Undang  No.  50  tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
Dalam  tulisan  ini  yang  menjadi  pokok  pembahasan  adalah  prosedur penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Agama.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis. Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  wawancara  dan  dokumen.  Jenis  atau  sumber  data yang  digunakan  adalah  primer  dan  sekunder.  Guna  keabsahan  data  dalam penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi.

## KONSEP DASAR EKONOMI SYARIAH
Ekonomi  Syariah  adalah  suatu  cabang  ilmu  pengetahuan  yang  berupaya untuk  memandang  menganalisis,  dan  akhirnya  menyelesaikan  permasalahan- permasalahan  ekonomi  dengan  cara-cara  Islam,  yaitu  berdasarkan  atas  ajaran agama Islam, yaitu al-Qur’an dan Hadist.
Dengan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi syariah, maka peluang  terjadinya  sengketa,  konflik    ( dispute )  antara  para  pelaku    ekonomi syariah juga semakin besar. Suatu sengketa bermula dari perselisihan paham yang kemudian  berlarut-larut  tidak  terselesaikan  antara  para  subjek  hukum  yang sebelumnya telah mengadakan hubungan hukum perjanjian, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditimbulkannya berjalan tidak harmonis (Margono, 2000: 12). Terganggunya hak salah satu pihak merupakan kepentingan hukum.

## Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah
Prinsip-prinsip  muamalat  sebagaimana  dikemukakan  oleh  M  Quraish Shihab (Kunandar, 2002: xxii-xxiii) dalam pengantarnya pada sebuah buku Ketika
Bagi  Hasil  Tiba  Perjalanan  10  Tahun  Bank  Muamalat merupakan  derivasi  dari prinsip  utama  yaitu  kemaslahatan,  toleransi,  dan  keadilan.  Adapun  derivasiya meliputi:  (1)  asa  suka  sama  suka  (al-taradhi),  (2)  asas  keadilan,  (3)  asas  saling menguntungkan, (4) prinsip tolong menolong dan saling membantu.
Dalam  ekonomi  islam  kemaslahatan  sangat  dipentingkan  dalam mewujudkan  kesejahteraan  tidak  saja  bagi  pengelola  modal  tetapi  juga  kepada pemilik  modal  dan  juga  sebaliknya,  oleh  sebab  itu  dalam  ekonomi  islam  sangat menentang  keras  dengan  konsep  bunga  yang  di  praktekkan  oleh  ekonomi kapitalis.  Sebagai  penggantinya  dalam  ekonomi  islam  menawarkan  prinsip  bagi hasil (mudharabah), Prinsip  Musyarakah, Prinsip  Wadiah, Prinsip  Al-Murabahah dan  Al-Bai  Bitssaman’ajil,  Prinsip  Al-Ijarah  dan  Al-Bai’  Takjiri  ,  Prinsip  al- Qardhul Hasan, Prinsip Khafalah, dan Prinsip Rahn.

## Macam-Macam Ekonomi Syariah
Ekonomi syari’ah atau ekonomi Islam sangatlah luas dan banyak sebanyak aktivitas  kehidupan  manusia  didalam  memperoleh  kesejahteraan  kehidupan  di dunia ini, sebab menusia memang diperintahkan untuk memenuhi kesejahteraannya  di  dunia  ini  tanpa  melupakan  kebahagiannya  di  akhirat  kelak. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Qashash ayat 77 :
                                                                                          
                                                                                   
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri  akhirat,  dan  janganlah  kamu  melupakan  bahagianmu  dari  (kenikmatan) duniawi  dan  berbuat  baiklah  (kepada  orang  lain)  sebagaimana  Allah  telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.
Macam-macam  ekonomi  syariah  yang  yang  berkembang  diIndonesia  , diantaranya  adalah  :  1)  Bank  Syariah,  2)  Reksadana  Syariah,  3)  Gadai  Syariah, dan 4) Asuransi Syariah.

## Tujuan Ekonomi Syariah
Tujuan  diadakannya  penyelesaian  sengketa  ini  agar  setiap  permasalahan- permasalahan yang ada dalam perbankan dapat terselesaikan dengan sebagaimana mestinya.  Sehingga  tidak  menimbulkan  persengketaan  yang  berujung  pada ketidakadilan,  dalam  Islam  juga  tidak  diperbolehkan  berselisih  yang berkepanjangan karena dapat menimbulkan persengketaan.
Sumber  hukum  yang  digunakan  dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi syariah adalah hukum formil (hukum acara) dan hukum materil yakni : al-Qur’an, Hadist,  Peraturan  Perundang-undangan,  Fatwa-fatwa  DSN,  aqad  perjanjian kontrak, fiqhi dan ushul fiqhi, adat kebiasaan, dan Yurisprudensi.

## PROSEDUR  PENYELESAIAN  SENGKETA  EKONOMI  SYARIAH  DI PENGADILAN AGAMA
Sengketa ekonomi syariah  yang biasa diajukan  di  Pengadilan Agama ada tiga  komponen  yakni  wanprestasi,  perbuatan  melawan  hukum  dan  keadaan memaksa;

## Wanprestasi
Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk yang menurut  kamus  hukum  wanprestasi  berarti  kelalaian,  kealpaan,  cedera  janji,  dan tidak menepati janji dalam perjanjian(Sudarsono, 2007: 578). Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.
Beberapa bentuk wanprestasi secara umum dikenal ada empat yang sering terjadi, sebagai berikut (Suadi, 2017: 131): (1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;  (2)  Melaksanakan  tetapi  tidak  tepat  waktu  atau  terlambat  dari  yang diperjanjikan  sebelumnya;  (3)  Melaksanakan  tetapi  tidak  seperti  yang diperjanjikan;  (4)  Debitur  melaksanakan  yang  menurut  perjanjian  tidak  boleh dilakukan.

## Perbuatan Melawan Hukum
Perbuatan  melawan  hukum  adalah  perbuatan  yang  bertentangan  dengan hak  dan  kewajiban  hukum  menurut  Undang-undang.  Pada  pasal  1365  BW ( onrechmating )  menyatakan  bahwa  tiap  perbuatan  melawan  hukum  yang menyebabkan  orang  lain  menderita  kerugian,  mewajibkan  siapa  yang  bersalah karena  menyebabkan  kerugian  itu  harus  mengganti  kerugian  tersebut.  Selain  itu, perbuatan  melawan  hukum  dapat  dipahami  sebagai  perbuatan  yang  bertentangan dengan  hak  dan  kewajiban  hukum  menurut  Undang-undang  sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata.
Perbuatan  melawan  hukum  dibatasi  pada  bidang  tertentu  saja  yaitu perbuatan melawan hukum di bidang keperdataan saja atau dikenal dengan istilah Onrechmatige  daad. Dalam  hal  ini,  dikenal  tiga  kategori  perbuatan  melawan hukum,  sebagai  berikut:  (1)  Perbuatan  melawan  hukum  yang  terjadi  karena adanya  unsur-unsur  kesengajaan;  (2)  Perbuatan  melawan  hukum  yang  terjadi tanpa unsur kesalahan; (3) Perbuatan melawan hukum yang terjadi karena adanya unsur kelalaian.

## Keadaan Memaksa
Overmacht  artinya  keadaan  memaksa,  dalam  suatu  perikatan  jika  debitur dikatakan  dalam keadaan memaksa sehingga tidak dapat memenuhi prestasinya,
debitur  tidak  dapat  dipersalahkan.  Dengan  kata  lain  bahwa  debitur  tidak  dapat memenuhi kewajibannya karena keadaan memaksa bukan karena kesalahnnya.
Keadaan  memaksa  adalah  suatu  keadaan  yang  terjadi  setelah  dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prastasinya di mana debitur tidak  dapat  dipersalahkan  dan  tidak  harus  menanggung  resiko  serta  tidak  dapat menduga terjadinya sesuatu itu pada waktu perjanjian atau akad dibuat (Setiawan, 1999: 134).
Menurut  KUH  Perdata  keadaan  memaksa  adalah  suatu  keadaan  dimana debitur  tidak  dapat  melakukan  prestasinya  kepada  kreditur,  yang  disebabkan adanya  kejadian  yang  berada  diluar  kekuasaannya,  seperti  karena  adanya  gempa bumi, banjir, dan lahar. Selanjutnya pada pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata dapat dijadikan pedoman dalam mengartikan keadaan memaksa pada umunya.

## Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Perkara  ekonomi  syariah  apabila  diajukan  ke  Pengadilan  Agama,  maka pengadilan  Agama  wajib  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  secara profesional    yakni  Pertama:  dengan  proses  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan, kedua: dengan pelayanan  yang prima  yaitu: pelayanan secara resmi, adil, ramah,  rapi,  akomodatif,  manuasiawi  dan  tertib;  dan  ketiga:  dengan  hasil (keputusan) yang tuntas, final dan memuaskan.
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Agama  harus menjalankan  fungsi  holistik  pengadilan,  yaitu  sebagai  pelayan  hukum  dan keadilan  kepada  para  pencari  keadilan,  sebagai  penegak  hukum  dan  keadilan terhadap  perkara  yang  dihadapi,  dan  sebagai  pemulih  kedamaian  antara  pihak- pihak yang bersengketa.
Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan dengan dua acara yakni dengan acara sederhana dan acara biasa.

## Gugatan dengan Acara Sederhana
Gugatan  dalam  perkara  ekonomi  syariah  dapat  diajukan  secara  lisan  atau tertulis  dalam  bentuk  cetak  atau  pendaftaran  perkara  secara  elektronik  dalam pemeriksaan perkara dengan acara sederhana yang nilainya paling banyak adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus  juta rupiah)  yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya  yang  sederhana  ( Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun 2016) .

## Gugatan dengan Acara Biasa
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah mengatur 2 (dua) hal yang masing-masing jelas  dasar  hukumnya.  Ketentuan  dimaksud  yaitu,  untuk  gugatan  sederhana berpedoman  pada  PERMA  No.  2  Tahun  2015.  Adapun  untuk  gugatan  biasa berpedoman  pada  hukum  acara  perdata  yang  berlaku  kecuali  yang  telah  diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini tetapi bukan pula berarti tata cara gugatan sederhana dapat diberlakukan pula pada gugatan dengan acara biasa. Dengan  demikian,  ketentuan  yang  terdapat  pada  pasal  3  sampai  dengan  pasal  6 Peraturan  Mahkamah  Agung  ini  tidak  dapat  diterapkan  dalam  gugatan  dengan acara biasa.
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  adalah  kewenangan  mutlak  bagi pengadilan  agama  sehingga  untuk  dapat  menyelesaikan  sengketa  tersebut  perlu diketahui hal-hal sebagai berikut:
Pastikan  Lebih  Dahulu  Perkara  Tersebut  Bukan  Perkara  Perjanjian  yang Mengandung Klausula Arbitrase
Inilah  hal  penting  yang  pertama-tama  harus  dilakukan  terlebih  dahulu sebelum  memeriksa  lebih  lanjut  perkara  ekonomi  syari’ah  yang  diajukan  ke pengadilan  agama,  yakni  memastikan  terlebih  dahulu  bahwa  perkara  ekonomi syari’ah  yang  ditangani  tersebut  bukan  termasuk  perkara  perjanjian  yang  di dalamnya terdapat klausula arbitrase ( arbitration clause ).
Pentingnya memastikan terlebih dahulu apakah perkara tersebut termasuk sengketa  perjanjian  yang  mengandung  klausula  arbitrase  atau  bukan,  tidak  lain dimaksudkan  agar  jangan  sampai  pengadilan  agama  memeriksa  dan  mengadili perkara  yang  ternyata  di  luar  jangkauan  kewenangan  absolutnya.  Sementara pemeriksaan  terhadap  perkara  tersebut  sudah  berjalan  sedemikian  rupa,  atau bahkan sudah diputus.
Pelajari  Secara  Cermat  Perjanjian  (Akad)  yang  Mendasari  Kerja  Sama Antar Para Pihak
Setelah  dipastikan  bahwa  perkara  ekonomi  syari’ah  yang  ditangani tersebut  bukan  merupakan  perkara  perjanjian  yang  mengandung  klausula arbitrase,  lalu  dilanjutkan  dengan  mengupayakan  perdamaian  bagi  para  pihak. Selanjutnya  apabila  upaya  damai  tersebut  ternyata  tidak  berhasil,  hal  penting lainnya  yang  harus  dilakukan  adalah  memperhatikan  lebih  jauh  perjanjian  atau akad yang mendasari kerjasama para pihak yang menjadi sengketa tersebut.
Seperti  diketahui  setiap  perkara  di  bidang  ekonomi  syari’ah  khususnya bidang  ekonomi  syari’ah  tidak  akan  terlepas  dari  sengketa  yang  terjadi  antara pihak  ekonomi  syari’ah  dengan  nasabahnya  mengenai  suatu  kerja  sama  atau kegiatan usaha yang dilakukan para pihak itu sendiri. Sedangkan setiap kerjasama atau kegiatan usaha apa saja yang dilakukan tersebut, senantiasa mempunyai atau didasari  dengan  suatu  perjanjian  atau  akad  ( agreement )  yang  telah  dibuat  dan
disepakati  sebelumnya  oleh  para  pihak  itu  sediri.  Oleh  karena  itu,  fokus pemeriksaan  dalam  hal  ini  tidak  lain  harus  berangkat  dari  perjanjian  atau  akad yang mendasari kerja sama yang menjadi sengketa antar para pihak tersebut. Oleh karena  focus  pemeriksaan  dalam  hal  ini  adalah  perjanjian  atau  akad  para  pihak, maka  yang  harus  dijadikan  acuan  dalam  memeriksa  perjanjian  atau  akad  para pihak tersebut tidak lain adalah hukum perjanjian.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  dipaparkan  di  atas,  maka  penulis  dapat  menarik kesimpulan  bahwa  sengketa  ekonomi  syariah  adalah  suatu  pertentangan  antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi  yang  kegiatan usahanya  yang dilaksanakan menurut  prinsip-prinsip  dan  asas  hukum  ekonomi  syariah  yang  disebabkan persepsi  yang  berbeda  tentang  suatu  kepentingan  atau  hak  milik  yang  dapat menimbulkan  akibat  hukum  bagi  keduanya  dan  dapat  diberikan  sanksi  hukum terhadap salah satu diantara keduanya.
Terjadinya  sengketa  ekonomi  syariah  pada  dasarnya  disebabkan  karena tiga  hal,  yaitu  karena  salah  satu  pihak  melakukan  ingkar  janji  ( wanprestasi ), karena perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian yang disepakati dan karena keadaan  memaksa.  Pendek  kata,  wanprestasi  berkaitan  dengan  sengketa  utang- piutang  murni  sedangkan  perbuatan  melawan  hukum  (PMH)  berkatian  dengan sengketa  yang  di  dalamnya  terdapat  unsur  pidana,  sedangkan  keadaan  memaksa berkaitan  dengan  bencana  alam  yang  diluar  dari  pengetahuan  manusia.  Tujuan penyelesaian  sengketa  ini  adalah  untuk  menegakan  hukum  yang  di  dalamnya mengandung nilai keadilan hukum, nilai kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan hukum.
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
Sengketa  ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Agama  merupakan  hal  yang sangat  baru,  sehingga  Mahkamah  Agung  sampai  saat  ini  masih  melaksanakan pendidikan dan latihan sertifikasi ekonomi syariah bagi seluruh hakim Pengadilan Agama.

## BIBLIOGRAPHY
Anshari.   Abdul Ghafur.  (2007) Peradilan  Agama di  Indonesia  Pasca UU No. 3 Tahun 2006: Sejarah. Kedudukan. & Kewenangan. Jogyakarta: UII Press. Kunandar. Alip Yong. (2002) Ketika Bagi Hasil Tiba Perjalanan 10 Tahun Bank Muamalat. Jakarta: BMI.
Margono.  Suyud.  (2000). ADR  dan  Arbitrase  Proses  Pelembagaan  dan  Aspek Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  14  tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah.
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Gugatan Sederhana.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari’ah.
R. Setiawan. (1999). Pokok-pokok Hukum Perjanjian. Jakarta: Putra Abidin. Suadi.  Amran.  (2017). Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah.  Teori  dan Praktek. Jakarta: Kencana.
Sudarsono. (2007). Kamus Hukum. Jakarta : Reneka Cipta.
Undang-Undang  No.  14  Tahun  1970  Tentang  Pokok  -  Pokok  Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.