## LEGALISASI HUKUMAN QISHASH DAN DIYAT BAGI PELAKU PEMBUNUHAN DALAM QANUN JINAYAT ACEH
LEGALIZATION OF QISHASH AND DIYAT PUNISHMENTS FOR MURDER PERPETRATORS IN ACEH'S QANUN JINAYAT
Sari Yulis 1 , Muksalmina 2 , M. Rudi Syahputra 3 1,3 Prodi Hukum STIH Al-Banna (akhiyulis@gmail.com) 2 Universitas Malikussaleh

## ABSTRAK
Pemerintah Aceh telah diberi wewenang untuk menerapkan syariat Islam, termasuk dalam hal hukum jinayat, melalui undang-undang No. 18 Tahun 2001, No. 44 Tahun 1999, dan No. 11 Tahun  2006.  Meskipun  demikian,  penerapan  hukuman  qishas  dan  diyat,  yang  merupakan bagian  dari  hukum  jinayat,  masih  belum  direalisasikan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut konsep hukuman qishas dan diyat dalam Islam, serta kebijakan hukum pidana terkait dalam qanun jinayat Aceh di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan  metode  yuridis normatif, dengan sifat  penelitian  deskriptif  analisis  terkait tentang  kebijakan  hukuman qishas dan diyat dalam qanun jinayat Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, konsep hukuman pidana bagi pelaku pembunuhan dalam Islam dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja akan mendapatkan hukuman balasan (qishas), yang dapat diganti dengan diyat jika pelaku dimaafkan. Pembunuhan yang serupa dengan sengaja  akan  dikenakan  hukuman  diyat,  sedangkan  pembunuhan  yang  tidak  disengaja  akan mendapat hukuman diyat, kafarat, dan ta’zir sebagai pengganti. Penerapan hukuman qishas dan diyat dalam qanun jinayat Aceh dianggap sebagai suatu keharusan, didukung oleh payung hukum yang  kuat,  yaitu  Undang-undang  No.  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penerapan qanun jinayat terkait hukuman qishas dan diyat bagi pelaku pembunuhan di Aceh sesuai dengan teori kebijakan hukum pidana dan mendapatkan dukungan dari kondisi sosial masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam.
Kata kunci: kebijakan hukum pidana, qishas, diyat, qanun jinayat Aceh

## ABSTRACT
The  Aceh  government  has  been  given  the  authority  to  implement  Islamic  law,  including jinayat law, through Law No. 18 of 2001, no. 44 of 1999, and no. 11 of 2006. However, the implementation of qishas and diyat punishments, which are part of the jinayat law, has not yet been realized. Therefore, this research aims to further examine the concept of qishas and diyat punishment in Islam, as well as related criminal law policies in Aceh's qanun jinayat in the future. This research uses normative juridical methods, with the nature of descriptive
research  related  to  analysis  of  the  qishas  and  diyat  punishment  policies  in  Aceh's  qanun jinayat. Based on the research results, the concept of criminal punishment for perpetrators of murder in Islam can be divided into three categories. Murder committed intentionally will result in retaliatory punishment (qishas), which can be replaced with diyat if the perpetrator is  forgiven.  Similar  killings  on  purpose  will  be  subject  to  diyat  punishment,  while unintentional killings will receive diyat, kafarat and ta'zir punishments as substitutes. The application  of  qishas  and  diyat  punishments  in  Aceh's  qanun  jinayat  is  considered  a necessity,  supported  by  a  strong  legal  umbrella,  namely  Law  no.  18  of  2001  concerning Special Autonomy for the Province of Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Law no. 44 of 1999 concerning the Privileges of the Special Region of Aceh Province, and Law no. 11 of 2006 concerning Aceh Government. The application of the qanun jinayat regarding qishas and diyat punishment for perpetrators of murder in Aceh is in accordance with criminal law policy theory and has support from the social conditions of the Acehnese people, who are predominantly Muslim.
Keywords: criminal law policy, qishas, diyat, aceh jinayat qanun

## A. PENDAHULUAN
Provinsi  Aceh  merupakan  satu-satunya  wilayah  di  Indonesia  yang  telah mengimplementasikan  syariat  Islam  dalam  regulasi  daerahnya.  Hal  ini  terwujud  melalui Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  (NAD),  Undang-undang  No.  44  Tahun  1999  tentang  Keistimewaan  Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan  perundang-undangan  ini,  Pemerintah  Aceh  memperoleh  kewenangan  untuk menerapkan syariat Islam dalam berbagai aspek, termasuk dalam ranah hukum jinayat. 1
Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat masih belum menyempurnakan seluruh  aspek  pidana  dalam  Islam,  terlihat  dari  ketidakcakupan  penerapan  seluruh  jenis hukuman  jinayat  yang  diatur dalam  qanun  ini.  Ada  tiga jenis  hukuman dalam  Islam untuk pelaku jinayat, yaitu hudud, qishas/diyat, dan ta‟zir. Saat ini, hukuman jinayat yang diterapkan hanya  mencakup  hukuman  hudud  dan  ta‟zir,  sementara  hukuman  qishas  dan  diyat  belum diwujudkan  dalam  qanun  syariat.  Untuk  mencapai  implementasi  syariat  Islam  yang  lebih komprehensif, perlu dilakukan revisi dalam merumuskan hukuman jinayat. 2
Provinsi  Aceh,  melalui  Undang-Undang  No.  44  Tahun  1999  tentang  Keistimewaan Provinsi NAD, telah diberikan hak otonomi khusus untuk menerapkan syariah Islam secara
1 Muhammad Yani, Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 4
2 Indonesia, Qanun Jinayat , Qanun  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Ps. 74.
menyeluruh.  Oleh  karena  itu,  seharusnya  penerapan  hukuman  qishas  dan  diyat  juga  dapat diaktifkan.  Penerapan  Syariah  Islam  yang  berbasis  agama  telah  mendapatkan  izin  dari pemerintah pusat dalam semua aspek.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  peneliti  berkeinginan  untuk  mengeksplorasi  konsep hukuman qishas dan diyat bagi pelaku pembunuhan dalam konteks fiqh jinayat Islam. Selain itu, penelitian  juga  akan  meneliti  kebijakan  pelaksanaan  hukuman  qishas  dan  diyat  bagi  pelaku pembunuhan dalam qanun jinayat Aceh di masa depan?

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  peneliti  gunakan  adalah  yuridis  normatif  atau  penelitian keperpustakaan    ( library    research ). 3 Sumber  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer  yang  diterapkan  melibatkan  peraturan-peraturan  yang  bersifat  mengikat,  termasuk  Kitab Undang-Undang  No.  18  Tahun  2001  mengenai  Otonomi  Khusus  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  (NAD)  dan  Undang-Undang  No.  44  Tahun  1999  yang  membahas  Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh,  Undang-Undang Hukum Pidana, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang  Hukum  Acara  Jinayat, serta  sejumlah peraturan  perundang-undangan dan landasan hukum  yang  relevan  menjadi  rujukan  utama  dalam penelitian  ini. Selain itu,  bahan  hukum sekunder  yang  terdiri  dari  dokumen  tidak  resmi,  seperti  buku,  esai,  pandangan  pengacara, artikel,  dan  majalah  yang  berkaitan  dengan  hukuman  qishas  dan  diyat,  juga  turut  menjadi sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep  Hukuman Qishas dan Diyat Bagi  Pelaku  Pembunuhan  Dalam  Fiqh Jinayat Islam
Hukuman  Qishas  dan  Diyat  diberlakukan  untuk  dua  kategori  tindak  pidana,  yakni pembunuhan dan penganiayaan. Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait jenis-
3 Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normative, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 23.
jenis pembunuhan, namun jika dilihat dari karakteristik sifat pembunuhan, dapat dibagi menjadi tiga tipe, yaitu: 4
a) Pembunuhan Disengaja ( Qatl al-„amd ),
Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan niat membunuh orang lain menggunakan alat yang dianggap cocok untuk melakukan pembunuhan. Kematian merupakan hasil langsung dari tindakan pelaku, dan pelaku dengan sengaja menghendaki terjadinya kematian tersebut. Untuk pelaku pembunuhan berencana, keluarga korban memiliki opsi untuk memilih salah satu dari tiga bentuk hukuman, yaitu qishas, diyat, atau keluarga dapat memaafkannya dengan atau tanpa syarat. 5
b) Pembunuhan semi sengaja ( syibul „amd )
Secara sengaja, seseorang melakukan suatu tindakan tanpa maksud langsung membunuh korban. Dalam pembunuhan semi disengaja, terdapat unsur perilaku yang mengarah pada kematian, ada niat dalam perilaku tersebut, dan kematian sebagai hasil dari tindakan tersebut. Hukuman yang diterapkan dalam konteks ini adalah diyat dan kafarat. 6
c) Pembunuhan tidak disengaja ( khata‟ )
Suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang tanpa maksud yang mengakibatkan kematian orang lain. Hukuman mati karena kelalaian (tidak disengaja) hampir setara dengan hukuman pembunuhan yang disengaja, di mana hukuman utamanya melibatkan diyat dan kafarat. Alternatif hukumannya mencakup ta'zir dan puasa, dengan tambahan sanksi berupa pencabutan hak waris dan hak untuk menerima wasiat.
Dari ketiga jenis pembunuhan yang telah diuraikan, terdapat dua kategori hukuman yang dikenakan pada pelaku pembunuhan, yaitu hukuman pokok dan hukuman pengganti. Hukuman pokok melibatkan qishas dan diyat, sedangkan hukuman pengganti mencakup kafarat dan ta‟zir. Selanjutnya, akan dijelaskan berbagai jenis hukuman dalam konteks tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam.
1) Hukuman Qishsas
4 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 24.
5 Ahmad Wardi muslich, Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 141
6 Abdul   Qadir   Audah, Ensiklopedia   Hukum   Pidana   Islam, Diterjemahkan   Oleh   Ahsin   Sakho Muhammad dkk dari “Al tasryi‟ Al-jina‟I Al-Islami”, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 338
a) Pengetian hukuman qishas
Dalam istilah hukum Islam, qishas merujuk pada hukuman yang diberlakukan terhadap individu yang sengaja melakukan pembunuhan atau melukai fisik manusia lainnya. Apabila pelaku melakukan pembunuhan, balasan yang diterapkan adalah pembunuhan, sedangkan jika melukai, maka pelaku akan mengalami perlukaan sesuai dengan syarat-syarat ketat yang telah ditetapkan oleh Islam, melalui wewenang otoritas (pemerintah). 7 Dasar dari hukuman qishas dalam jarimah pembunuhan yaitu AlQur’an surat Al Baqarah ayat 178 dan al maidah ayat 45. Qishas dapat diputuskan jika memenuhi beberapa syarat  dan kondisi. Kondisi tersebut meliputi   kondisi   pelaku   (pembunuh),   korban   (yang   dibunuh),   tindakan pembunuhan dan wali korban.
b) Syarat-Syarat Pelaku (Pembunuh)
Menurut  Ahmad  Wardi  Muslich,  yang  mengutip  Wahbah  Zuhaily,  pelaksanaan hukuman  qishas  memiliki  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  pelaku  (pembunuh). Syarat-syarat  tersebut  mencakup  bahwa  pelaku  harus  mencapai  kematangan  berpikir (mukallaf), yakni berusia remaja dan memiliki kejiwaan yang normal. Selain itu, pembunuhan harus  dilakukan  secara  sengaja,  dan  pelaku  pembunuhan  tersebut  haruslah  orang  yang memiliki status kebebasan (orang merdeka). 8
Korban  harus  memenuhi syarat ma`shum  addam ,  yang  berarti  korban  adalah  seseorang yang dijamin keselamatannya. Selain itu, korban tidak boleh berstatus sebagai orang tua atau anak dari  pelaku.  Menurut  kalangan  ulama  Hanafiyah,  diperlukan  kontak  langsung  ( mubasyarah ) dengan  korban,  bukan  tindakan  tidak  langsung  ( tasabbub ).  Kehadiran  wali  korban  juga  harus jelas; jika wali korban tidak dapat diidentifikasi, penerapan hukuman qishas tidak dapat dilakukan. Namun, ada ulama yang tidak menganggap hal ini sebagai syarat mutlak.
c) Hal-Hal yang Menggugurkan Hukuman Qishas
Terdapat  berbagai  alasan  yang  dapat  menghentikan  proses  pemidanaan,  di  mana alasan  yang  paling  relevan  dengan  remisi  adalah  alasan  kelima,  yaitu  pengampunan. Pengampunan  (grasi)  terkait  dengan  tindakan  pelaku  pembunuhan  menjadi  hak  yang dimiliki  oleh  wali  korban.  Wali  diberikan  kewenangan  untuk  memberikan  pengampunan
7 Chuzaimah Batubara,  Qishâsh:  Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran, MIQOT Vol.  XXXIV No. 2 Juli-Desember 2010, h. 210
8 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 152
terhadap hukuman qishas. Jika wali memaafkan, maka hukuman qishas tersebut dianggap tidak berlaku lagi. Dalam konteks pemberian pengampunan, hal tersebut dapat dilakukan secara sukarela oleh ahli waris korban atau melalui permintaan pembayaran diyat. 9
2) Hukuman Diyat

## a) Pengetian Diyat
Dalam  istilah  syariat,  diyat  diartikan  sebagai  kompensasi  finansial  yang  wajib dibayarkan oleh pelaku pembunuhan kepada korban atau wali korban sebagai ganti rugi atas tindakan  kriminal  yang  dilakukannya.  Diyat  dibagi  menjadi  dua  kategori,  yaitu  diyat  kabir (denda besar), yang terdiri dari seratus ekor unta. Rinciannya mencakup 30 ekor unta betina berusia tiga tahun yang masuk dalam kategori empat tahun, 30 ekor unta betina berusia empat tahun yang masuk dalam kategori lima tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil. Diyat ini  diwajibkan  sebagai  pengganti  hukuman  qishash  yang  diberikan  pengampunan  pada pembunuhan  yang  disengaja,  dan  pembayaran  denda  ini  harus  dilakukan  secara  tunai  oleh pelaku pembunuhan. Bagi pelaku pembunuhan semi sengaja, denda ini harus dibayarkan oleh keluarganya  dan  dapat  dicicil  selama  tiga  tahun,  di  mana  setiap  akhir  tahun  diwajibkan membayar sepertiga dari jumlah tersebut.
Kemudian,  diyat  shaghir  (denda  ringan)  sebesar  seratus  ekor  unta  dibagi  menjadi  lima kategori, termasuk 20 ekor unta betina berusia satu tahun yang masuk dalam kategori dua tahun, 20 ekor unta betina berusia dua tahun yang masuk dalam kategori tiga tahun, 20 ekor unta jantan berusia dua tahun yang masuk dalam kategori tiga tahun, 20 ekor unta betina berusia tiga tahun yang masuk dalam  kategori  empat  tahun,  dan  20  ekor  unta  jantan  berusia  empat  tahun  yang  masuk  dalam kategori lima tahun. Denda ini diwajibkan untuk dibayar oleh keluarga pelaku pembunuhan dalam waktu  tiga  tahun,  dengan  pembayaran  sepertiganya  dilakukan  setiap  akhir  tahun.  Apabila pembayaran denda tidak dapat dilakukan dalam bentuk unta, maka wajib dibayarkan dengan jumlah uang yang setara dengan harga unta tersebut.
Konsep  hukuman  qishas  dan  diyat  bagi  pelaku  pembunuhan  ini  sesuai  dengan  teori pemidanaan dalam Islam dan mendasarkan diri pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.
9 Soedarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 52
Meskipun pidana mati dianggap sebagai hukuman yang sangat berat dan bahkan dianggap tidak manusiawi,  Islam  memberikan  hak  sebesar-besarnya  kepada  korban  untuk  memberikan pengampunan. Hal ini karena dalam Islam, konsep yang ditekankan adalah konsep kemaslahatan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk melindungi jiwa ( hifdzun nasf ).
2. Legalisasi  Hukuman Qishas dan  Diyat  Bagi  Pelaku  Pembunuhan  Dalam  Qanun Jinayat Aceh
Usaha  implementasi  hukuman  qishash  di  Aceh  melalui  hukum  Jinayat  seharusnya didasarkan  pada  kesesuaian  hukuman  qishash  dengan  sistem  hukum  Indonesia,  karena ketentuan hukum Syariah Aceh harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia. Pancasila, sebagai fondasi utama sistem hukum Indonesia, dan UUD 1945, bersama dengan KUHP  (Hukum  Pidana),  menjadi  pilar  utama  dalam  menilai  dan  menerapkan  hukuman qishash ini dari perspektif hukum Jinayat di Provinsi Aceh.
Provinsi  Aceh  melalui  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Otonomi Khusus Provinsi NAD telah diberikan kewenangan untuk menerapkan Syariat Islam secara menyeluruh. Hukuman tujuh kematian juga diharapkan dapat diterapkan. Penerapan Syariat Islam,  yang  bersumber  dari  ajaran  agama,  telah  mendapatkan  persetujuan  dari  pemerintah pusat. Masyarakat  Aceh secara luas  sangat mendukung  dan berharap  agar  hukuman qishas dapat diterapkan. Setiap Muslim meyakini bahwa Syariah adalah pedoman hidup yang mampu membawa kebahagiaan dan keamanan dalam kehidupan ini dan seterusnya. Hukuman qishas juga diyakini dapat mengurangi tingkat pembunuhan dan memberikan efek jera, memberikan kepuasan kepada keluarga korban melalui proses hukuman, sehingga menjaga harmoni antara umat. 10
Namun,  untuk  menerapkan  hukuman  qishas,  perlu  dilakukan  kajian  terhadap  aspek hukum  dan  kemungkinan  penerapan  hukuman  qishas  dalam  qanun  jinayat  Aceh  dengan mempertimbangkan  sistem hukum  Indonesia. Saat ini, hukum  Indonesia telah memberikan
10 Din Syamsuddin, Pemikiran Muhammadiyah, (Jakarta, Pustaka Ilmu, 2014), h.  242.
layanan sesuai dengan kebutuhan umat beragama, terutama umat Islam, melalui penerapan hukum agama Islam (syari'at) di pengadilan agama. Meskipun demikian, syariat yang dapat diakomodir masih terbatas pada cakupan perkara tertentu saja. 11
Tinjauan  yuridis  hukuman  hukuman  mati  bagi  pelaku  pembunuhan  berencana  di Indonesia  diatur  dalam  undang-undang  Pembunuhan  berencana  (Pasal  340  KUHP)  yaitu: “Barangsiapa  sengaja  dan  dengan  rencana  terlebih  dahulu  merampas  nyawa orang lain,  diancam,  karena  pembunuhan  dengan  rencana  (moord),  dengan  pidana  mati  atau pidana  penjara  seumur  hidup  atau  selama  waktu  tertentu,  paling  lama  dua  puluh tahun” Pasal 340 KUHP, yang mengatur pembunuhan berencana, menjadi dasar hukum yang sangat  kuat  untuk  mewujudkan  Qanun  Jinayat  terkait  pembunuhan.  Pembentukan  Qanun Qishas dan Diyat juga didukung oleh undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Otonomi Khusus Provinsi NAD yang memberikan hak untuk menerapkan Syariat Islam secara menyeluruh. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  (NAD)  dan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  memberikan  kewenangan  dalam penerapan Syariat Islam di berbagai aspek, termasuk dalam hal jinayat. 12
Berdasarkan analisis teori kebijakan hukum pidana, seharusnya hukuman qishas dan diyat  dapat  diterapkan  dalam  Qanun  Jinayat  Aceh,  terutama  untuk  kasus  pembunuhan berencana.  Secara  sosiologis,  masyarakat  Aceh  yang  mayoritasnya  beragama  Islam  sangat sesuai dengan penerapan hukuman qishas dan diyat bagi pelaku pembunuhan. Setiap Muslim meyakini bahwa syariat Islam adalah panduan hidup yang dapat membawa kebahagiaan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. 13 Dalam pandangan Islam, pelaku pembunuhan yang  dilakukan  dengan  sengaja  dianggap  wajib  menerima  hukuman  yang  setimpal  karena tindakan membunuh dianggap sebagai kejahatan yang sangat merugikan hak orang lain. 14
Hukuman  qishas,  meskipun  terkesan  sebagai  hukuman  yang  tidak  manusiawi,  ternyata memberikan hak penuh kepada keluarga korban untuk memberikan pengampunan (grasi). Pelaku pembunuhan yang mendapat pengampunan dari pihak keluarga korban  akan dikenakan denda dalam bentuk membayar diyat, yang jumlahnya mencapai 100 ekor unta bagi keluarga korban. Penerapan denda sejumlah besar ini menunjukkan bahwa dalam Islam, hak asasi manusia sangat
11 Dadan  Muttaqien, Legislasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia  Dalam  Prespektif  Politik  Hukum ,  jurnal Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2013, h. 8
12 Muhammad Yani, Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 4
13 Salim  Segaf  Al-Jufri, Penerapan  Syariat  Islam  di  Indonesia ,  ( Jakarta:   Globamedia, 2004),  h. 11
14 Fathi al-Dariri, Khashâis al-Tasyrî‟ al-Islâmî , (Bayrût: Risâlah Hâsyim , 1987), h. 24.
dihormati,  dan  menjaga  jiwa  manusia  menjadi  prinsip  yang  tidak  dapat  dilanggar,  sehingga tindakan pembunuhan harus dihindari dengan sungguh-sungguh.

## 3. Legalitas Hukuman Qishas Bagi Pelaku Pembunuhan di Beberapa Negara
Beberapa negara di dunia menerapkan hukuman qishas dan diyat sebagai bagian dari sistem hukum mereka. Berikut adalah beberapa negara yang menjalankan hukuman qishas dan diyat :

## 1) Saudi Arabia
Arab  Saudi  merupakan  negara  tanpa  sistem  hukum  pidana  yang  terkodifikasi  secara tertulis. Kejahatan dan hukumannya ditetapkan melalui interpretasi hukum Syariah, bukan melalui perundang-undangan  yang  ditulis. 15 Sistem  hukum  Syariah  di  Arab  Saudi  didasarkan  pada Mazhab  Hambali,  di  mana  hakim  akan  menjatuhkan  hukuman  sesuai  dengan  ketentuan  yang terdapat  dalam  fiqh  Hambali.  Dalam  konteks  Mazhab  Hambali,  pembunuhan  dibagi  menjadi empat  kategori,  yaitu  sengaja,  serupa  sengaja,  tidak  sengaja,  dan  yang  serupa  dengan  tidak sengaja. 16
Pembunuhan sengaja dapat dikenakan hukuman qishas jika memenuhi beberapa syarat, antara lain:
1. Pemukulan terjadi dengan menggunakan besi atau benda serupa.
2. Pemukulan dilakukan dengan benda yang bersifat mematikan.
3. Korban dicampakkan di hadapan binatang buas yang dapat membunuh.
4. Korban dicampakkan dalam air yang dapat menenggelamkan atau dalam api.
5. Korban diikat dengan tali di leher.
6. Pelaku memenjarakan korban dan tidak memberinya makan hingga mati kelaparan.
7. Korban diracuni.
8. Pembunuhan dilakukan dengan menggunakan sihir.
9. Ada tuduhan pembunuhan dengan kehadiran dua saksi sebagai bukti.
15 Saudi  Arabia:  Criminal  Law,  Regulation  and  Procedures  HandBab  (USA:  International  Business Publication, 2015), h.110
16 Abdillah bin Ahmad, Muqni‟ fi Fiqh Imam Ahmad bin Hambal Al-Syaibani, (Jeddah, Maktabah As- Saudi, tt), h. 402
Pembunuhan  yang  terjadi  secara  tidak  sengaja  adalah  tindakan  membunuh  tanpa maksud  untuk  melakukan  pembunuhan  dan  tanpa  menggunakan  alat  mematikan.  Terdapat dua kategori dalam pembunuhan yang tidak sengaja atau tersalah; pertama, pembunuhan dapat terjadi karena melempar batu secara tidak sengaja yang mengenai korban dan menyebabkan kematian.  Kedua,  pembunuhan  dapat  terjadi  di  medan  perang  karena  salah  menganggap seseorang  sebagai  kafir.  Dalam  kasus  pembunuhan  tidak  sengaja,  pelaku  tidak  diqishas (dikenai  hukuman  qishas),  melainkan  dikenakan  hukuman  diyat  (penebusan  darah)  dan kafarat (denda atau kompensasi). 17
Hukuman qishas dapat  diajtuhkan  dengan  empat  syarat:  1)  Pelaku  adalah  seorang yang  mukallaf  bukan  anak-anak  atau  orang  gila,  2)  Korban  adalah  orang  yang  dijaga kehormatannya, bukan pelaku zina atau murtad, 3) Korban harus sederajat dengan pelaku, 4) Pelaku bukanlah bapak dari korban. Jika pembunuhan dilakukan oleh orang tua korban maka tidak dikenakan hukuman qishas.
Pelaksanaan hukuman qishas harus dilakukan di hadapan pihak berwenang atau raja, dan tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan hukuman sendiri. Pelaksanaan qishas ini harus menggunakan pedang, sesuai dengan dua Riwayat yang memiliki kekuatan otoritas yang tinggi. Sebaliknya, menurut pandangan lain, hukuman yang dijatuhkan harus setimpal dengan jenis pembunuhan yang dilakukan.
Dalam  kasus  pembunuhan  sengaja,  pelaku  dapat  dihukum  dengan  qishas  atau  diyat, tetapi dapat dimaafkan oleh wali korban. Wali memiliki kebebasan untuk memberikan maaf secara cuma-cuma atau meminta pembayaran denda diyat sebagai ganti. Prinsip qishas juga diterapkan  pada  kasus  pemukulan  yang  mengakibatkan  kehilangan  atau  kerusakan  pada bagian tubuh tertentu. Misalnya, jika mata dirusak, maka balasan qishas dilakukan pada mata; telinga dengan telinga, hidung dengan hidung, tangan dengan tangan, dan kaki dengan kaki.

## 2) Iran
Republik  Islam  Iran  mengatur  hukuman qishas  dan  diyat  dalam  Bab  3  dan  Bab  4. Hukuman  qishas  di  Iran  terbagi  kepada  dua  bagian; Bagian  1: Retaliated  Punishments  as Dead  Penalty (Hukuman  yang  Dibalas  sebagai  Hukuman  Mati) Bagian  2:  Retaliated
17 Abdillah bin Ahmad, Muqni‟ fi Fiqh…., h. 402
Punishments  to  Body  Organs (Hukuman  Balas  dendam  ke  Organ  Tubuh). 18 Di  Republik Islam Iran, terdapat perbedaan dalam penerapan hukuman qishas antara laki-laki Muslim dan perempuan Muslim. Jika korban adalah perempuan Muslim, maka jumlah diyat yang harus dibayar setengah dari diyat yang ditentukan untuk laki-laki Muslim. Dalam Bagian 1, Pasal 1,  Ayat  209  disebutkan:  Apabila  seorang  pria  Muslim  melakukan  pembunuhan  tingkat pertama  terhadap  seorang  wanita  Muslim,  hukumannya  adalah  qishas.  Namun,  keluarga terdekat  korban  diwajibkan  membayar  setengah  dari  jumlah  diyat  kepada  pelaku  sebelum tindakan qishas dilaksanakan.
Cara  membuktikan  pembunuhan  di  pengadilan  diatur  dalam  Pasal  6,  yang menjelaskan beberapa ketentuan pembuktian. Salah satu pasal terkait adalah Pasal 237, yang menyatakan: Pasal 237: 1). Pembunuhan tingkat pertama harus dibuktikan dengan kesaksian dua orang yang adil. 2). Untuk pembunuhan tingkat kedua atau jenis pembunuhan lainnya, bukti dapat terdiri dari kesaksian dua orang yang adil, atau kesaksian satu orang yang adil dan  dua  orang  perempuan  yang  adil,  atau  kesaksian  dari  seorang  laki-laki  yang  adil  dan kesaksian yang disumpah dari si penuduh. 19
Dengan demikian, dalam pembuktian kasus pembunuhan di pengadilan, diperlukan kesaksian  dari  pihak  yang  adil,  dan  jumlah  saksi  yang  diperlukan  dapat  berubah-ubah tergantung pada tingkat keseriusan pembunuhan atau jenis kejahatan yang dituduhkan. Pasal 243  menyebutkan  bahwa  penuntut  dalam  kasus  pembunuhan  dapat  berupa  laki-laki  atau perempuan,  namun,  dalam  kedua  kasus  tersebut,  ia  harus  menjadi  salah  satu  ahli  waris korban.  Selanjutnya,  Pasal  248  menyatakan  bahwa  dalam  situasi  keragu-raguan, pembunuhan tingkat pertama dapat dibuktikan dengan kesaksian di bawah sumpah dari 50 orang yang harus menjadi kerabat yang optimis dari penggugat.
Hak pembalasan bagi penuntut diberikan kepada ahli waris. Menurut Pasal 7, Ayat 258, disebutkan: Jika seorang pria membunuh seorang wanita, kerabat terdekat wanita tersebut berhak meminta  pembalasan  dengan  syarat  membayar  setengah  dari  diyatnya.  Alternatifnya,  mereka dapat mencapai penyelesaian di mana si pembunuh membayarnya sejumlah lebih atau kurang dari diyat  korban.  Pasal  261  menegaskan  bahwa  hanya  ahli  waris  dari  korban  pembunuhan  yang memiliki hak untuk memilih antara pembalasan atau pengampunan. 20
18 The Islamic of Iran, was approved by the Islamic Consultancy Parliament on 30 July 1991 and ratified by the High Expediency Council on 28 November 1991, h. 2
19 ibid 20 ibid
Ketentuan mengenai diyat (blood money) diatur dalam Bab 4. Dalam ketentuan diyat, terdapat  perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Bagian  2, Pasal 300. Diyat untuk pembunuhan tingkat pertama atau kedua terhadap seorang wanita Muslim ditetapkan sebesar setengah dari diyat yang dikenakan pada pria Muslim yang menjadi korban. Biaya kompensasi diyat secara umum adalah sebesar 100 Dinar, namun, untuk perempuan, diyat yang dikenakan setengahnya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 10, Ayat 483, bahwa kompensasi untuk cedera pada tangan atau kaki yang disebabkan oleh tombak atau peluru adalah 100 dinar. Jika yang terluka adalah pihak laki-laki, jumlah tersebut tetap 100 dinar, sedangkan jika pihak yang dirugikan adalah perempuan, diyatnya setara dengan separuh dari kerugiannya. 21

## 3) Pakistan
Pakistan  Penal  Code  (PPC)  mengatur  hukuman  qishas  dan  diyat  dalam  pasal  300  hingga 338, dengan penjelasan rinci tentang kriteria pembunuhan. Pasal 300 mengkategorikan Qatl al-amd (pembunuhan sengaja) dan menetapkan hukuman sebagai berikut:
(a) Pelaku pembunuhan sengaja harus dihukum mati sebagai qishas.
(b) Alternatifnya,  pelaku  dapat  dihukum  mati  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup sebagai  ta'zir,  dengan  mempertimbangkan  fakta  dan  keadaan  kasus,  jika  bukti dalam salah satu bentuk yang ditentukan dalam bagian 304 tidak tersedia.
(c) Jika  menurut  ajaran  Islam  hukuman  qisas  tidak  dapat  dilakukan,  pelaku  dapat dihukum dengan hukuman penjara yang dapat diperpanjang hingga dua puluh lima tahun. 22
Dengan  demikian,  pasal  ini  memberikan  fleksibilitas  dalam  penentuan  hukuman, mempertimbangkan keadaan dan bukti yang tersedia.
Penerapan  hukuman  qishas  dapat  dibatalkan  atau  dimaafkan  jika  pelaku  tidak  memenuhi syarat yang ditentukan. Qishas tidak hanya menjadi kewajiban yang harus ditegakkan, tetapi juga  memiliki  opsi  untuk  dibatalkan  atau  dimaafkan.  Dalam  Pakistan  Penal  Code  (PPC), konsep hak ampunan terkait qishas diatur dalam Pasal 309. Hak qishas diberikan sepenuhnya kepada wali tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. 20
21 ibid
22 The Pakistan Penal Code 1860, Last Amended on 2017-02-16, h. 102
Pakistan  Penal  Code  (PPC)  membedakan  hukuman  untuk  pembunuhan  sengaja,  serupa sengaja, dan tersalah, sebagaimana diatur dalam Pasal 315, 316, dan 317. Selain itu, PPC juga mengakui pembunuhan dengan sebab, sebagaimana diatur dalam Pasal 321-322.
Proses pelaksanaan qishas diatur dalam Pasal 314 dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) Qishas  atas  pembunuhan  sengaja  dilaksanakan  oleh  pejabat  pemerintah, menyebabkan kematian terpidana sebagaimana ditentukan oleh Pengadilan.
(b) Pelaksanaan  qishas  tidak  boleh  dilakukan  sampai  semua  wali  hadir  pada  saat eksekusi, baik secara pribadi atau melalui perwakilan tertulis atas nama mereka. Jika seorang wali  atau  perwakilan  tidak  hadir  pada tanggal tersebut, maka pemerintah akan melaksanakan qishas.
(c) Jika terpidana adalah wanita hamil, Pengadilan dapat berkonsultasi dengan petugas kesehatan yang berwenang dan menunda pelaksanaan qishas hingga dua tahun ke depan. 23
Dengan  demikian,  PPC  mengatur  secara  rinci  prosedur  pelaksanaan  qishas  dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kehadiran wali dan kondisi kesehatan terpidana wanita hamil. Ketentuan mengenai nilai diyat diatur dalam Pasal 323. Proses pembayaran diyat diatur pada pasal selanjutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) Diyat dapat dibayar sekaligus atau dicicil dalam jangka waktu tiga tahun sejak tanggal putusan terakhir.
(b) Dalam hal terpidana lalai membayar diyat atau bagian diyatnya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat tersebut.
(c) Terpidana dapat dijebloskan ke dalam penjara dan diperlakukan dengan cara yang sama seolah-olah dia dipidana dengan pidana penjara sederhana, sampai diyatnya dilunasi, atau  dapat  dibebaskan  dengan  jaminan  jika  dia  memberikan  keamanan  yang  setara dengan jumlah diyat untuk kepercayaan dari Pengadilan. 24
Dengan  demikian,  Pasal  ini  menetapkan  ketentuan  pembayaran  diyat,  mencakup  opsi pembayaran  sekaligus  atau  dicicil,  sanksi  jika  terpidana  tidak  membayar  dalam  waktu  yang ditentukan, dan kemungkinan tindakan hukuman atau pembebasan dengan jaminan yang setara dengan jumlah diyat.
23 ibid 24 ibid

## 4) Afganistan
Dalam  hukum  pidana  Afganistan,  pada  pasal  pertama  dinyatakan,  "Hukum  ini mengatur  kejahatan  dan  pidana  ta'zir  (dera).  Orang-orang  yang  melanggar  hukum  akan dikenakan hudud, qishas, dan diyat yang sesuai dengan hukum fikih Hanafi." Oleh karena itu, semua  peraturan  dan  syarat  terkait  dengan  penetapan  pembunuhan  dengan  sengaja  akan menerima hukum qishas, dan tata cara pelaksanaannya akan dijalankan sesuai dengan hukum fikih mazhab Hanafi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 [Cakupan Permohonan], hukum mengatur  kejahatan  dan hukuman  "Ta'zeeri". Mereka  yang melakukan kejahatan "Hudud", "Qessass", dan "Diat" dihukum sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam (hukum Mazhab Hanafi). 21
Ketentuan hukuman bagi pembunuhan diatur dalam Pasal 395. Seorang pembunuh dapat dihukum mati dalam salah satu kasus berikut:
(a) Dalam kasus di mana pembunuhan dilakukan dengan perencanaan sebelumnya dan menunggu.
(b) Jika  pembunuhan  dilakukan  dengan  menggunakan  bahan  beracun,  anestesi,  atau bahan peledak.
(c) Jika  pembunuhan  dilakukan  secara  brutal,  dengan  motivasi  rendah,  atau  untuk bayaran.
(d) Jika yang dibunuh adalah salah satu akar dari si pembunuh.
(e) Jika yang dibunuh adalah pejabat pelayanan publik, dibunuh saat menjalankan tugas atau dibunuh sebagai akibat dari tugasnya.
(f) Jika si pembunuh memiliki niat untuk membunuh lebih dari satu orang dan sebagai akibat dari tindakan tunggalnya, mereka semua terbunuh.
(g) Jika pembunuhan disertai dengan kejahatan atau pelanggaran ringan.
(h) Jika  pembunuhan  telah  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mempersiapkan, memfasilitasi, atau melaksanakan tindak pidana berat atau pelanggaran ringan yang hukumannya diperkirakan tidak kurang dari 1 tahun, atau untuk tujuan melarikan diri atau menghindari hukuman.
(i) Seseorang yang akan menjalani hukuman penjara yang lama dan sebelum penegakan putusan memulai atau menyelesaikan pembunuhan.
Teknis  pelaksanaan  qishas  dan  jumlah  diyat  tidak  diatur  secara  rinci  dalam  hukum pidana  Afghanistan,  namun,  dikembalikan  kepada  ketentuan  fikih  Hanafi,  sebagaimana
disebutkan  dalam  Pasal  1.  Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  seluruh  hukum  pidana Afghanistan yang menyangkut masalah hudud, qishas, diyat, dan ta'zir dilakukan berdasarkan fikih Hanafi. Dengan demikian, implementasi hukuman qishas dan penentuan jumlah diyat akan mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam yang diajarkan dalam mazhab Hanafi. 25

## D. KESIMPULAN
Dalam   penelitian   ini,  ada   beberapa   benang   merah   yang   dapat   dijadikan kesimpulan, diantaranya:
1) Hukuman qishas dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis, yang menjadi sumber hukum Islam. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukuman qishas antara lain terdapat dalam  Surah  Al-Baqarah  ayat  178  dan  Surah  Al-Ma'idah  ayat  45.  Konsep  hukuman pidana  bagi  pelaku  pembunuhan  dalam  Islam  dibagi  menjadi  tiga  kategori:  1) Pembunuhan  dengan  Sengaja:  Pelaku  pembunuhan  dengan  sengaja  akan  dikenakan hukuman  balasan  (qishas).  2)  Pembunuhan  Serupa  Sengaja  (Serupa  Sengaja): Pembunuhan yang tergolong sebagai serupa sengaja akan dikenakan pembayaran diyat (kompensasi). 3) Pembunuhan Tersalah (Tidak Sengaja): Jika pembunuhan terjadi secara tidak  sengaja,  pelaku  akan  dikenakan  hukuman  diyat  dan  kafarat,  serta  mungkin  juga hukuman  ta'zir  sebagai  pengganti.  Dalam  kasus  pembunuhan  dengan  sengaja,  hak ampunan (grasi) diberikan kepada keluarga korban. Jika keluarga korban memaafkan si pelaku pembunuhan, maka pelaku dapat membayar diyat sebagai ganti, biasanya dalam bentuk 100 ekor unta. Keluarga korban memiliki hak penuh untuk memberikan ampunan, bahkan  hingga  pembebasan  pelaku  tanpa  membayar  diyat.  Hak  ampunan  sepenuhnya berada  pada  keluarga  korban,  menunjukkan  pentingnya  pengaruh  mereka  dalam menentukan penyelesaian hukuman.
2) Penerapan  hukuman  qishas  dan  diyat  dalam  Qanun  Jinayat  Aceh  menjadi  sebuah keharusan dengan payung hukum yang kuat, seperti yang tercantum dalam Undang- Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  (NAD),  Undang-Undang  No.  44  Tahun  1999  tentang  Keistimewaan
25 Republic  of Afghanistan, Official  gazette government  of  the Republic of  Afghanistan  penal code , official gazette, h. 347
Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh,  dan  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh. Penerapan Qanun Jinayat terkait hukuman qishas dan diyat bagi pelaku  pembunuhan  di  Aceh  sejalan  dengan  teori  kebijakan  hukum  pidana  dan didukung oleh kondisi masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam.
3) Beberapa negara di dunia yang menerapkan hukuman qishas dan diyat, atau hukuman mati, antara lain Arab Saudi, Iran, Pakistan, dan Afganistan. Undang-undang qishas dan diyat dalam negara-negara ini menjadi acuan untuk perumusan Qanun Qishas dan Diyat  dalam  Qanun  Syariat  Islam  di  Provinsi  Aceh.  Hal  ini  mencerminkan  bahwa penerapan hukuman qishas dan diyat di Aceh mengacu pada praktik hukum pidana Islam yang diterapkan di beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku:
Abdillah  bin  Ahmad, Muqni‟  fi  Fiqh  Imam  Ahmad  bin  Hambal  Al-Syaibani, Jeddah, Maktabah As-Saudi, tt Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Diterjemahkan Oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk dari “Al tasryi‟ Al-jina‟I Al-Islami”, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008 Ahmad Wardi muslich, (2005), Hukum Pidana Islam , Jakarta: Sinar Grafika Ahmad Wardi Muslich, (2005), Hukum Pidana Islam , Jakarta: Sinar Grafika Din Syamsuddin, (2014) Pemikiran Muhammadiyah, Jakarta, Pustaka Ilmu Fathi al-Dariri, (1987), Khashâis al-Tasyrî‟ al-Islâmî , Bayrût: Risâlah Hâsyim Muhammad Yani, (1985) Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh , Jakarta: Ghalia Indonesia Salim Segaf Al-Jufri, ( 2 0 0 4 ) Penerapan Syariat Islam di Indonesia , Jakarta:  Globamedia Soedarsono, (1993) Pokok-Pokok Hukum Islam , Jakarta: PT. Rineka Cipta
Soejono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  ( 2 0 0 4 ) , Penelitian  Hukum  Normative ,  Jakarta: Raja Grafindo Persada Zainudin Ali, (2009) Hukum Pidana Islam , Jakarta: Sinar Grafika

## B. Jurnal:
Chuzaimah  Batubara,  Qishâsh: Hukuman  Mati  Dalam  Perspektif  Al-Quran, MIQOT Vol.

## XXXIV
Dadan Muttaqien, Legislasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Prespektif Politik Hukum , jurnal Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2013
Muksalmina, M., Syahputra, M. R., Yulis, S., & Subaidi, J. (2023). Khalwat Dalam Kajian Hukum Pidana Islam Dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayat Aceh. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum , 2 (4), 435-441.
Saudi  Arabia: Criminal  Law,  Regulation  and  Procedures  HandBab USA:  International Business Publication, 2015

## C. Undang-undang:
The Islamic of Iran, was approved by the Islamic Consultancy Parliament on 30 July 1991 and ratified by the High Expediency Council on 28 November 1991 The Pakistan Penal Code,1860, Last Amended on 2017-02-16 Indonesia, Qanun Jinayat , Qanun  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Ps. 74. Republic of Afghanistan, Official gazette government of the Republic of Afghanistan penal code , official gazette no. 347 (no. 13 of 1355) published 1976/10/07 | 1355/07/15