## PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PENCURIAN DALAM KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

## THE COMPARISON OF THEFT SANCTION BETWEEN INDONESIAN AND ISLAMIC CRIMINAL LAW

## Ishaq
Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muaro Bulian KM 16. Simp. Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363 e-mail:ishaqdama@gmail.com
Abstract : This article tries to explain the penalty of theft in both of the books. The method is the descriptive analysis. The sources are secondary ones, namely the Shafi’ite Penal Laws, the Qur’anic exegesis, the Tradition, and the Indonesian Penal Law books (KUHP). It is mentioned in this book that the period of punishments are 3 month, 5, 7, 9, 12, 15, and 20 year, full of life, or death penalty. They depend on the laws transgressed. Meanwhile, the sanction of theft in the Islamic penal laws is the cut-off hand for adult, and the quantity of the stolen goods is a quater od Dinar, taken illegally from the surveyed place in which the suspect is of no right at all on the stolen goods.
Keywords : Theft sanction, Indonesian criminal law, Islamic penal law.
Abstrak : Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan sanksi pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam. Metode yang dipergunakan adalah deskriptif analisis. Sumber datanya adalah data sekunder berupa kitab fiqhi jinayah, tafsir alqur’an, hadits, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sanksi pidana pencurian dalam KUHP ada 3 bulan, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 12 tahun, 15 tahun, seumur hidup, 20 tahun, atau pidana mati.  tergantung pasal-pasal pencurian yang dilanggar. Se- dangkan sanksi pidana pencurian di dalam hukum pidana Islam adalah potong tangan, jika pelakunya telah balig, berakal, dan jumlah barang yang dicuri seharga seperempat Dinar, diambil dari tempat yang terjaga dan bukan miliknya.
Kata Kunci : Sanksi Pidana Pencurian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam.

## Pendahuluan
Pencurian merupakan suatu perbuatan yang dilarang, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun di dalam
hukum pidana Islam.  Pencurian merupakan perbuatan yang dilarang di dalam Agama Is- lam. Oleh karena itu,agama Islam mengajar- kan kepada manusia untuk berusaha sekuat tenaga bekerjamencari harta. Syari’at Islam

## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 17, No. 2, Desember 2017 (hlm. 127-136)
memuat seperangkat aturan dalam hal mem- peroleh harta.
Agama Islam melindungi harta karena harta merupakan bahan pokok untuk hidup. 1
Oleh karena itu Islam tidak menghalalkan ses- eorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apa pun. Islam hanya membolehkan um- atnya untuk mengambil dan mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik dari rezeki  yang diberikan Allah kepadanya. Hal ini dijelaskan di dalam al-qur’an surat al-Maidah [5]: 88.
Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah Yang kamu beri- man kepada-Nya (Q.S. al-Maidah (5):88). 2
Ayat tersebut di atas dirangkaikannya perintah makan dengan perintah bertakwa, menuntun dan menuntut agar manusia selalu memperhatikan sisi takwa yang intinya ada- lah berusaha menghindar dari segala yang mengakibatkan siksa dan terganggunya rasa aman. 3 Mencuri merupakan perbuatan yang mengganggu ketentraman dan dilarang oleh Allah dan hukumnya adalah haram. Haram- nya hukum mencuri menurut Amir Syarifud- din, karena perbuatan tersebut termasuk pe- langgaran terhadap harta yang dimiliki orang. Pelanggaran terhadap harta itu termasuk pe- langgaran terhadap salah satu sendiri kehidu- pan manusia. Oleh karena itu, hukumnya ada- lah haram, 4 sehingga ancaman hukuman dunia bagi pencuri adalah berat.
Senada hal tersebut, juga di dalam Kitab
1  Mustofa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, Hu- kum Pidana Islam Fiqh Jinayah , (Bandung: Pus- taka Setia, 2013), hlm. 329.
2 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemah-
nya , (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), hlm.
122.
3  M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an , (Jakar- ta: Mizan, 1996), hlm.150.
4 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh , (Ja- karta: Kencana, 2010), hlm. 298.
Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa pencurian merupakan kejahatan terh- adap harta benda, dan bentuknya bervariasi, yakni pencurian biasa yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP. Pencurian berkuali fi kasi tercantum dalam Pasal 363 KUHP. Pencu- rian ringan yang tercantum dalam Pasal 364 KUHP. Pencurian dengan kekerasan yang bia- sa disebut perampokan di atur dalam Pasal 365 KUHP, dan pencurian dalam keluarga yang tercantum dalam Pasal 367 KUHP merupakan tindak pidana aduan. Sanksi pencurian terse- but dipadana penjara yang berbeda-berbeda.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pembahasan artikel ini dimaksudkan un- tuk mendiskripsikan sanksi pidana pencurian dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Metode penulisan makalah ini adalah deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diper- oleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan perbe- daan sanksi pidana pencurian di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam yang disertai dengan dalil yang memadai. Kemudian akan dilakukan suatu analisis secara mendalam, sehingga diharap- kan dapat ditemukan suatu jawaban yang komprehensif. Pengupulan data dilakukan secara library research, dengan mempelajari dari kitab fi qhi jinayah, tafsir alqur’an, hadits,
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan buku-buku serta tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah. 5
Bentuk Pencurian Dalam Kitab Undang-
5 Ishaq, Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia , dalam Jurnal Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1 Juni 2014, (Salati- ga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2014), hlm. 84.

## Undang Hukum Pidana
Hukum pidana Indonesia yang intinya tercan- tum di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berasal dari Belanda, karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Pen- curian di dalam KUHP diatur pada Bab XXII pada Buku ke II mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.
Adapun bentuk bentuk pencurian dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:
a.  Pencurian dalam bentuk pokok;
b. Pencurian berat;
c. Pencurian kekerasan;
d.  Pencurian ringan, dan
e.  Pencurian dalam keluarga. 6
Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur obyektif, 7 yakni mengambil barang yang se- luruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan unsur subyektif 8 yaitu dengan mak- sud untuk memiliki secara melawan hukum. Mengambil disini berarti memindahkan ba- rang itu dari tempat semula ketempat yang lain. Dalam hal ini membawa barang  dibawah kekuasaan yang nyata.
Barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, yakni maksud barang disini adalah barang yang memiliki nilai da- lam kehidupan ekonomi dari seseorang. Ba- rang itu harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Dengan maksud untuk memiliki, yakni terwujud suatu kehendak, ke- inginan atau tujuan dari pelaku untuk memi-
6 H.A.K.Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) , Jilid I, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 17-29.
7  Obyektif, yakni unsur yang terdiri atas suatu per- buatan ataupun suatu akibat, Ibid , hlm. 15.
8  Subyektif, yakni unsur yang terdiri atas suatu ke- hendak atau tujuan, yang terdapat di dalam jiwa pelaku. Ibid.
liki barang secara melawan hukum, yaitu per- buatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak sendiri dari pelaku.
Pencurian dalam bentuk berat diatur da- lam Pasal 363 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :
- Pencurian ternak, 9
-  Pencurian pada waktu kebakaran, peletu- san, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam atau terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
-  Pencurian waktu malam 10 dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang  yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
-  Pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama;
-  Pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
Pencurian kekerasan yang diatur di dalam Pasal 365 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:
-  Pencurian dengan didahului, disertai, diikuti oleh kekerasan atau ancaman kek- erasan terhadap seseorang;
-  Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian  itu, atau jika tertangkap tangan memberi kesempa- tan bagi diri sendiri atau peserta lain da- lam kejahatan untuk melarikan diri, mem- pertahankan pemilikan atas barang yang dicuri itu.
Pencurian ringan yang diatur dalam Pasal
9  Ternak yang dimaksudkan disini berdasarkan Pasal 101 KUHP, yakni hewan yang berkuku satu, hewan  yang memamah biak dan babi.
10 Malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.
364 KUHP dengan unsur-unsur sebagai beri- kut:
-  Perbuatan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP,
-  Perbuatan yang diatur dalam Pasal 363
KUHP ayat 1 nomor 4, dan 5,
- Perbuatannya tidak dilakukan dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah,
-  Harga barang yang dicuri itu tidak me- lebihi jumlah Rp. 25,-
Pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP.
Perbuatan pencurian ini terdiri atas dua macam, yaitu:
1.  Pasal 367 (1):-  seorang suami (isteri) yang tidak berpisah meja dan tempat tidur dari isterinya (suaminya) telah melaku- kan atau membantu melakukan pencurian terhadap isterinya (suaminya). Penuntu- tan terhadap suami (isterinya) tidak dapat dilakukan.
2.  Pasal 367 (2):- Terhadap seorang suami (isteri) yang berpisah meja dan tempat ti- dur;
- Seorang anggota keluarga dalam garis lurus maupun dalam garis samping sampai derajat ke 2;
-  Hanya dapat dilakukan penuntutan hukum sepanjang mengenai mereka itu;
- Pengaduan-pengaduan terhadap pelaku dilakukan seorang isteri atau suami terhadap siapa kejahatan itu dilakukan. 11
Kejahatan tersebut termasuk tindak pi- dana aduan yang relatif. Ketentuan podana ini hanya dapat diberlakukan terhadap golongan suami, isteri yang berpisah meja dan tempat tidur, anggota keluaga dalam garis lurus atau
dalam garis samping sampai derajat kedua. Sedangkan terhadap peserta yang tidak ter- masuk ke dalam golongan itu dapat dilakukan penuntutan tanpa pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

## Bentuk Pencurian dalam Hukum Pidana Islam
Pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Pencurian itu termasuk salah satu perbuatan yang merusak hubungan di tengah-tengah masyarakat. Jika dibiarkan saja, maka kerusakan yang ditimbulkannya akan berdampak keseluruh masyarakat. Oleh karena itu, harus dilakukan penanggulangan- nya dengan cara menetapkan hukuman yang sesuai untuk dijadikannya kapok. 12 Seseorang mengambil harta milik orang lain sifatnya bervariasi, pertama: ada yang mengambil den- gan cara terang-terangan, dan kedua: ada juga mengambilnya secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh pemillik. Dalam istilah fi qh, yang pertama disebut dengan ghashab (merampas) dan yang kedua disebut dengan sirqah (mencuri). 13
Dalam hukum pidana Islam perbuatan pencurian itu terdapat kepada 2 (dua) bentuk, hal ini dijelaskan oleh H. Ahmad Wardi Mus- lich, yaitu sebagai berikut: 1) Pencurian yang hukumannya had ; 2) Pencurian yang huku- mannya ta’zir.Adapun pencurian yang huku- mannya had terbagi kepada dua bagian, yaitu: 1) Pencurian ringan; dan 2) Pencurian berat. 14
12 Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Ringkasan
Fikih Lengkap , Jilid 1 dan 2, Penerjemah Asmu- ni, (Jakrta: Darul Falah, 2005), hlm. 1071.
13 Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tema- tik Ayat-Ayat Hukum , (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 333.
14 H. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), hlm. 81.
Pencurian ringan dan pencurian berat te- lah dijelaskan oleh Abd. Al-Qadir Audah se- bagai berikut:
ِﻞْﻴِﺒ َﺳ َﲆَﻋ ْيَا ًﺔﻴْﻔ ُﺧ ِ ْﲑَﻐﻟْا ِلﺎَﻣ ُﺬْﺣَا َﻲـِﻬَﻓ ىَﺮْﻐ ُّﺼﻟا ُﺔَﻗْ ِّﴪﻟاﺎَّﻣ َﺎَﻓ ِءﺎَﻔ ْﺨِﺘ ْـﺳِﻻْا
Pencurian ringan adalah mengambil harta mi- lik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi. 15
Lebih lanjut Abd. Al-Qadir Audah men- jelaskan bahwa pencurian berat, yaitu sebagai berikut:
َﺔَﺒَﻟ ﺎَﻐُﳌْا ِﻞْﻴِﺒ َﺳ َﲆَﻋ ِ ْﲑَﻐﻟْا ِل ﺎَﻣ ُﺬْﺧَا َﻲـِﻬَﻓ ىَ ْﱪ ُﻜﻟْا ُﺔَﻗْ ِﴪِّﻟا ﺎَّﻣ ا
Adapun pengertian pencurian berat adalah mengambil Harta milik orang lain dengan cara kekerasan. 16
Kemudian Imam Taqiyuddin Abuba- kar Bin Muhammad Alhusaini lebih lanjut menjelaskan, bahwa mencuri (sariqah), ialah mengambil harta orang lain dengan jalan di- am-diam dan mengeluarkan dari tempat pe- nyimpanannya (yang layak untuk menyimpan harta itu). 17 Senada hal tersebut, juga Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa, pencurian adalah mengambil harta orang lain dari pe- nyimpanannya yang semestinya secara diam- diam dan sembunyi-sembunyi. 18 Dengan kata lain pencuri adalah orang yang mengambil benda dan/atau barang milik orang lain secara
15 Abd. Al-Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al- Islamy , Juz II, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, t.t.), hlm. 514.
16 Ibid .
17 Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al- husaini, Kifayatul Akhyar Bagian Kedua, Pener- jemah K.H. Syarifuddin Anwar dan K.H. Mish- bah Musthafa, (Surabaya: Bina Iman, t.t), hlm. 390.
18 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu ,
Jilid 7, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 369.
diam-diam untuk dimiliki. 19
Jika diperhatikan de fi nisi pencurian di atas, maka unsur-unsur pencurian itu dapat di- rinci sebagai berikut :
1.  Mengambil barang secara diam-diam;
2.  Yang diambil itu berupa harta/barang yang kongkret;
3.  Yang diambil itu berupa barang yang ber- harga;
4.  Yang diambil itu harta milik orang lain;
5.  Dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut.
Apabila semua unsur-unsur tersebut di atas dijelaskan, maka dapat dilihat di bawah ini, yaitu:

## Mengambil Barang Secara Diam-Diam
Mengambil barang secara diam-diam, yakni mengambil barang itu tidak diketahui oleh pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ke- tika penghuni rumah itu sedang tidur. Tidak termasuk jarimah pencurian jika dilakukan dengan sepengetahuan pemiliknya.
Pengambilan secara diam-diam, menurut Wahbah Az-Zuhaili, bahwa unsur diam disini yang diperhitungkan adalah berdasarkan ang- gapan dan dugaan sipencuri bahwa sipemi- lik rumah tidak mengetahui kedatangan dan keberadaannya. 20 Bila dilakukan dihadapan pemiliknya, apalagi dengan menggunakan kekerasan, tidak termasuk dalam lingkup pengertian ini dan untuk itu hukuman yang berlaku bukan potong tangan.

## Yang Diambil Itu Berupa Harta/Barang Yang Kongkret

## Barang yang kongkret, maksudnya barang itu
19 H. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam , (Jakarta:
Sinar Grafika, 2007), hlm. 62.
20 Wahbah Az-Zuhaili, Loc.Cit.
dapat bergerak, dipindah tangankan, tersim- pan oleh pemiliknya pada penyimpanan yang layak dan dianggap sebagai sesuatu yang ber- harga. Menurut H. Ahmad Wardi Muslich, bahwa harta yang berupa benda bergerak apa- bila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. 21 Jadi seseorang yang mencuri aliran listrik atau pulsa telepon dianggap sebagai pencuri karena benda-ben- da tersebut walaupun tidak kasat mata, tetapi bernilai nominal dan dapat didenti fi kasi har- ganya.
Sedangkan barang yang berharga mak- sudnya adalah barang tersebut berharga bagi pemiliknya, bukan dalam pandangan pen- curinya. 22 Dalam pengertian ini sesuatu yang tidak dapat diperjual belikan seperti daging babi dan khamar tidak termasuk kepada ba- rang curian.

## Yang Diambil Berupa Barang yang Ber- harga.
Barang yang berharga, yakni barang itu mem- punyai nilai. Karena dianggap berharga, maka pemilik barang menyimpannya di tempat ter- tentu, yang dianggap aman. Menurut H. M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, bahwa benda itu berharga dan mencapai nisab, 23 dan barang yang berharga itu bernilai seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. 24

## Yang Diambil Harta Milik Orang Lain
Harta milik orang lain adalah harta yang bukan hak yang sudah ditetapkan untuknya. Seperti uang yang seharusnya diterimanya adalah Rp
21 H. Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit, hlm. 84. 22 H.A.  Djazuli, Fiqh Jinayah , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 75.
23  H. M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah , (Ja- karta: Amzah, 2013), hlm. 115.
24 Amir Syarifuddin, Op.Cit , , hlm. 300.
50.000, (lima puluh ribu rupiah), akan tetapi diambilnya adalah Rp. 100,000, (seratus ribu rupiah). Jadi yang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) itu bukan miliknya, oleh karenanya te- lah mengambil harta orang lain.
Seandainya barang yang diambil itu sep- enuhnya adalah miliknya sendiri yang be- rada di tangan orang lain, atau sebagian dari barang yang diambilnya itu adalah miliknya, maka tidak termasuk pada pencurian yang di- ancam dengan potong tangan, seperti mencuri harta serikat yang sahamnya sendiri melebihi nilai yang dicurinya. 25 Dengan demikian jika harta yang diambil itu milik pelaku, sekalipun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tetap tidak melakukan pencurian. Demikian pula jika harta tersebut menjadi milik bersama antara pelaku dan korban, juga tidak termasuk pencurian. 26

## Dengan Sengaja Untuk Memiliki Barang Tersebut
Pengambilan barang tersebut terdapat unsur kesengajaan terhadap pelakunya, maka ter- masuk pencurian. Jika barang itu itu terbawa dengan tidak ada unsur kesengajaan, walau- pun dalam jumlah besar dan mencapai nisab, tidak termasuk sebagai jarimah pencurian, tetapi dianggap sebagai kelalaian dan huku- mannya pun hanya sekedar peringatan untuk berhati-hati.

## Sanksi Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana
Sanksi pidana tindak pidana pencurian ber- variasi tergantung pasal-pasal pencurian yang dilanggar. Jika pelaku pencurian itu melang- gar Pasal 362 KUHP, yakni pencurian dalam
25 Ibid , hlm. 301.
26 H. M. Nurul Irfan, Masyrofah, Op.Cit ,  hlm. 116.
bentuk pokok, maka sanksi pidananya dihu- kum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. Jika pelaku pencurian itu melanggar Pasal 363 ayat (1) KUHP, yakni pencurian pemberatan, maka diancam pidana penjara selama-laman- ya 7 (tujuh) tahun, dan apabila pelakunya me- langgar pada Pasal 363 ayat (2) KUHP, maka sanksinya diancam pidana penjara selama- lamanya 9 (sembilan) tahun.
Selanjutnya jika pelaku pencurian itu melanggar pasal 364 KUHP, yakni pencu- rian ringan, maka sanksi pidananya hanya dipidana 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp.900,-  Pelanggaran Pasal 365 KUHP, yakni pencurian dengan kekerasan yang biasa disebut perampokan, pidananya bisa sampai pidana mati, apabila ada orang yang mati serta dipenuhi unsur pada waktu malam dan memakai kunci palsu atau per- intah palsu atau pakaian palsu. Pelanggaran Pasal 367 KUHP, yaitu pencurian dalam kelu- arga, maka sanksi pidananya dapat diterapkan jika pihak yang dirugikan ada yang mengadu. Pasal 367 KUHP merupakan tindak pidana aduan, yakni baru ada proses penuntutan jika ada pihak yang merasa dirugikan melakukan pengaduan.

## Sanksi Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam
Pencurian termasuk salah satu dari tujuh jenis jarimah hudud. Jarimah hudud merupakan tindak pidana yang sanksi pidananya telah ditetapkan secara mutlak oleh Allah SWT. Dengan demikian manusia tidak berhak me- netapkan sanksi pidana kecuali sanksi pidana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT di da- lam al-Qur’an. Hal ini disebabkan karena ke- jahatan hudud termasuk kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. 27
27 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indo-
Adapun penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencurian jika terbukti, maka terdapat dua macam alternatif sanksi pidana dijatuhkan, yaitu: (1) penggantian kerugian (Dhaman), (2) Hukuman potong tangan. 28
Oleh karena itu sanksi pidananya yang secara tegas dilarang di dalam al- Qur’andalamsurat al-Maidah [5] ayat 38:
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan  keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. al-Maidah (5): 38). 29
Ayat tersebut di atas dimulai dengan kata as-sariq ( ﻕ ِﺭ ﺎ ﱠﺴﻟَﺍ ) laki-laki yang mencuri, tidak dimulai dengan kata as-sariqah ( ﺍَﺔﻗ ِﺭ ﺎ ﱠﺴﻟ ) perempuan yang mencuri, kebalikan dari ayat tentang zina, didahulukan kata az-zaniyah ( ﺔﻴﻧﺍﺰﻟﺍ )perempuan yang berzina dari pada kata az-zani () ﺍ ﻲﻧﺍﺰﻟ laki-laki yang berina. Hal ini secara implisit menggambarkan bahwa pencurian itu lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. ۳۰
Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan baik oleh korban maupun oleh ulil amri, apabila pelaku pencurian itu  telah dipenuhi tiga syarat, yaitu: (1) taklif (berakal dan balig), (2) tidak dipak- sa, dan (3) tidak ada syubhat pada harta yang dicuri. 31
Kemudian A. Rahman I.Doi juga mem- berikan penjelasan, bahwa hukuman hadd po- tong tangan diterapkan setelah syarat-syarat berikut terpenuhi, yaitu:
nesia , (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 132.
28 H. Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit , hlm. 90.
29 Departemen Agama RI, Op.Cit , hlm. 114.
30 Kadar M. Yusuf, Loc.Cit .
31 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 4, Penerjemah, M. Ali Nursyidi Hunainah M. Thahir Makmun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 247- 248.
1.  Orang yang telah melakukan pencurian itu harus sehat pikiran;
2.  Dia telah dewasa;
3.  Tidak dipaksa melakukan pencurian;
4.  Tidak dalam keadaan lapar saat melaku- kan pencurian itu. 32
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat diketahui, bahwa  apabila pelaku- nya anak kecil, gila dan dalam keadaan ter- paksa, serta dalam keadaan lapar, yakni ter- desak oleh kebutuhan hidup, maka tidak dapat dijatuhi hukuman hadd potong tangan, berdasarkan haditsRasulullah SAW yang diri- wayatkan oleh Aisyah r.a, yaitu:
: َلﺎَﻗ َ َّﲅ َﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ َّﲆ َﺻ َّ ِﱯَّﻨﻟا َّنَا ﺎَ ْﳯَﻋ ُﷲ َ ِﴈَر َﺔﺸِﺋ ﺎَﻋ ْﻦَﻋ
َّﱴ َﺣ َﲆَﺘْﺒُﳌْا ِﻦَﻋَو َﻆِﻘْﻴَﺘ ْﺴَﻳ َّﱴ َﺣ ِ ِﰂ ﺎَّﻨﻟا ِﻦَﻋ : ٍﺔَﺛ َﻼَﺛ ْﻦَﻋ ُ َﲅَﻘﻟْا َﻊِﻓُر ُﻦْﺑاَو ِئﺎ َﺴِّﻨﻟاَو دُواَدْﻮُﺑَٔاَو ﺪَ ْﲪَا ُﻩاَوَر ) ُ َﱪ ْﻜَﻳ َّﱴ َﺣ ِّ ِﱯ َّﺼﻟا ِﻦَﻋَو َٔاَ ْﱪَﻳ ( ُ ِﰼﺎ َﳊْاَو ﻪ َﺠَﻣ
Artinya: Dari ‘Aisyah r.a sesungguhnya Nabi SAW bersabda: ‘Dihapuskan ketentuan hukum dari tiga orang, yaitu (1) dari orang yang tidur hingga dia bangun, (2) dari  orang gila hingga dia sembuh, (3) dari anak di bawah umur hingga dia dewasa (H.R. Ahmad, Abu Dawud,Nasa’i, Ibn Majah, dan Al-Hakim). 33
Begitu juga dalam keadaan syubhat , maka terhindar dari hukuman. Hal ini  disebutkan di dalam hadits yang dirwayatkan oleh Baihaqi, yaitu:
َ َّﲅ َﺳَو ِﻪْﻴَﻠﻋ ﷲ َّﲆ َﺻ ِﷲ َلْﻮ ُﺳَر ُﺖْﻌِ َﲰ ُﻪْﻨَﻋ ُﷲ َ ِﴈَر ِﲆَﻋ ْﻦَﻋ ( ﻰِّﻘَ ْﳱَﺒﻟْا ُﻩاَوَر ). ِتﺎَ ْﳢ ُّـﺸﻟ ِبا َدْو ُﺪُﳊاْاوُءَرْدِا ُلْﻮُﻘَﻳ
Artinya: Dari Ali ra, aku mendengar Ra- sulullah saw. bersabda: Tolaklah hudud karena ada syubhat (H.R. Baihaqi). 34
32 A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum- Hukum Allah (Syari’ah) , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 337.
33 Jalal Ad-Din As-Sayuthi, Al-Jami’ Ash-Shagir , Juz I, ( Beirut: Dar Al-Fikr, t.th) hlm. 24.
34  Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra , Jilid 8, (Beirut: Dar al-Fikr,
Jadi apabila terdapat unsur keraguan ( syubhat ) dalam pencurian, maka pelaku tidak dikenai hukuman had , karena hukuman had merupakan suatu hukuman yang sempurna dan utuh sehingga mengharuskan tindak pi- dana tersebut juga harus sempurna, sementara keberadaan unsur syubhat pada tindak pidana tersebut menjadikannya tidak bisa dikatakan sempurna.
Di samping syarat-syarat pelakunya sep- erti di sebutkan di atas, juga barang yang dicuri itu harus memenuhi syarat berikut sebelum hukuman potong tangan dijalankan, yaitu:
1.  Harus mencapai nisab;
2. Bernilai;
3. Tersimpan rapi;
4.  Dimiliki oleh seseorang. 35
Hukuman potong tangan diterapkan ter- hadap pencurian yang pertama, dengan cara memotong tangan kakanan pencuri dari perge- langan tangannya. Jika melakukan pencurian yang kedua kalinya, maka dikenai hukuman potong kaki kirinya. Jika melakukan pencuri- an yang ketiga kalinya, maka para ulama ber- beda pendapat, hal ini dapat dilihat di bawah ini:
Menurut Imam Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman ta’zir dan dipenja- rakan. Kemudian menurut Imam Malik, Imam Sya fi ’i, dan Imam Ahmad, pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apa- bila melakukan pencurian yang keempat kal- inya, maka dipotong kaki kanannya. Apabila melakukan pencurian yang kelima kalinya, maka dikenakan hukuman ta’zir dan dipen- jara seumur hidup (sampai mati) atau sampai ia bertobat. 36
Pendapat Imam Malik, Imam Sya fi ’i, dan
t.th.), hlm. 238.
35 A. Rahman I. Doi, Ibid .
36 Abd. Al-Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-
Islamy , Juz II, hlm. 623.
Imam Ahmad tersebut didasarkan pada suatu hadits yang dirwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah, Nabi bersabda yang ber- bunyi:
َقَ َﴎ ْنِا َّ ُﰒ ُ َلهْﺟِر اْﻮُﻌﻄَﻗْ ﺎَﻓ َقَ َﴎ ْنِا َّ ُﰒ ُﻩَﺪَﻳ اْﻮُﻌﻄَﻗْ ﺎَﻓ َقَ َﴎ ْنِا ُ َلهْﺟِر اْﻮُﻌ َﻄْﻗ ﺎَﻓ َقَ َﴎ ْنِا َّ ُﰒ ُﻩَﺪَﻳ اْﻮُﻌ َﻄْﻗ ﺎَﻓ
Jika ia mencuri potonglah tangannya (yang kanan), jika ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri), jika ia mencuri lagi potonglah tan- gannya (yang kiri), kemudian apabila ia men- curi lagi potonglah kakinya (yang kanan). 37
Hukuman potong tangan ini menunjuk- kan bahwa al-Qur’an sangat menghargai hak milik atau harta seseorang, itulah sebabnya al- Qur’an menentukan hukuman yang amat be- rat kepada orang yang mengganggu hak milik tersebut. Akan tetapi jika para pelaku tindak pidana pencurian itu telah bertaubat kepada Allah, maka Dia akan diampuninya. Hal ini dijelaskan didalam al-Qur’an yang berbunyi:
Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pen- curi-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Al- lah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. Al-Maidah (5):39). 38
Ayat tersebut menggambarkan bahwa adanya ampunan Allah kepada para pencuri dengan cara bertaubat. Namun demikian kasus pencurian tetap diproses selagi sudah sampai ditangan hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sedadangkan hukum potong tangan hanya diberlakukan kepada pencuri yang su- dah profesional. Hasbi Ash-Shieddiqy ber- pendapat, bahwa lafaz as-sariq , menunjukkan ma’rifah , artinya orang yang jelas sebagai pencuri, profesi yang kerjanya memang ber-
37 Muhammad Ibn Isma’il Al-Kahlani, Subul As- Salam , Juz IV, (Mesir: Mushathafa Al-Baby Al- Halaby, 1960), hlm. 27. 38 Departemen Agama RI, Loc.Cit .
ulang-ulang mencuri. 39
Sementara pencuri yang telah megemba- likan barang sebelum kasusnya ke tangan ha- kim, hanya berlaku hukum ta’zir. Selanjutnya Fazlur Rahman mengatakan, bahwa dalam ka- sus pencurian perlu diterapkan teori gradasi. Yakni, pencuri yang baru pertama kali men- curi tidak harus dipotong tangan, melainkan hukum ta’zir. 40

## Penutup
Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, sanksi pencurian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pdana, bervariasi tergantung pasal-pasal pencurian yang dilanggar. Seperti pelanggaran Pasal 362 KUHP, maka diancam pidana penjara selama- lamanya 5 (lima) tahun, pelanggaran Pasal 363 KUHP, maka diancam pidana penjara se- lama-lamanya 7 (tujuh) tahun, sampai 9 (sem- bilan) tahun, pelanggaran pasal 364 KUHP, maka sanksi pidananya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,.  Pelang- garan Pasal 365 KUHP, dipidana 9 (sembilan) tahun, 12 (dua belas) tahun, 15 tahun, bahkan sampai pidana mati. Pelanggaran Pasal 367 KUHP, yaitu pencurian dalam keluarga, maka sanksi pidananya dapat diterapkan jika pihak yang dirugikan ada yang mengadu.
Sedangkan dalam hukum pidana Islam, bahwa pencurian sanksinya adalah potong tangan. Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan baik oleh korban maupun oleh ulil amri, apabila dipenuhi tiga syarat, yaitu: (1) pencuri itu te- lah baligh; (2) berakal; (3) jumlah barang yang dicuri senilai harga seperempat Dinar, diambil
39 Hasbi As-Shiddieqqy, Fakta Keagungan Syari’at Islam , (Jakarta: Tinta Mas, 1972), hlm. 13-14.
40 Fazlur Rahman, Metode dan Alternatif Neomod- ernisme dalam Islam , (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 60.
dari tempat yang terjaga, bukan miliknya, dan tidak ada syubhat dalam barang tersebut.

## Daftar Pustaka
Al-Bugha, Musthafa  Dib, Fikih Islam Leng- kap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi’i , Penerjemah, D.A. Paki- hsati, Solo: Media  Zikir, 2009. Al-Fauzan, Syaikh Shalih bin Fauzan, Ring- kasan Fikih Lengkap , Jilid 1 dan 2, Pen- erjemah Asmuni, Jakrta: Darul Falah,
2005.
Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad, Kifayatul Akhyar Bagian Kedua, Penerjemah K.H. Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Musthafa, Surabaya: Bina Iman, t.t. Ali, H. Zainuddin, Hukum Pidana Islam , Ja- karta: Sinar Gra fi ka, 2007.
Al-Kahlani, Muhammad Ibn Isma’il, Subul As-Salam , Juz IV, Mesir: Mushathafa Al- Baby Al- Halaby, 1960 Anwar, H.A.K.Moch., Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) , Jilid I, Band- ung: Alumni, 1986 As-Shiddieqqy, Hasbi, Fakta Keagungan Syari’at Islam , Jakarta: Tinta Mas, 1972. Audah, Abd. Al-Qadir, At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamy , Juz II, Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, t.t. Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adil- latuhu , Jilid 7, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani,
2011.
As-Sayuti, Jalal Ad-Din, Al-Jami’ Ash-Sha- gir , Juz I,  Beirut :Dar Al-Fikr t.th Bin Ali Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain, al-Sunan al-Kubra , Jilid 8, Bei- rut: Dar al-Fikr, t.th
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Ter- jemahnya , Jakarta: Mag fi rah Pustaka, 2006.
Djazuli, H.A., Fiqh Jinayah , Jakarta: Raja Gra fi ndo Persada, 1997.
Doi, A.Rahman I, Penjelasan Lengkap Hu- kum-Hukum Allah (Syari’ah) , Jakarta: RajaGra fi ndo Persada, 2002.
Hasan, Mustofa, dan Beni Ahmad Saebani,
Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah , Bandung: Puataka Setia, 2013
Irfan, H. M. Nurul, Masyrofah, Fiqh Jinayah ,
Jakarta: Amzah, 2013.
Ishaq, Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia , dalam Jurnal Ijtihad, Jurnal Wacana Hu- kum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1 Juni 2014, Salatiga: Sekolah Ting- gi Agama Islam Negeri (STAIN Salatiga, 2014 Munjat, Makhrus, Hukum Pidana Islam di In- donesia , Yogyakarta: Teras, 2009.
Muslich, H. Ahmad Wardi, Hukum Pidana Is- lam , Jakarta:Sinar Gra fi ka, 2005.
Rahman,Fazlur, Metode dan Alternatif Neo- modernisme dalam Islam , Bandung: Mi- zan, 1986
Shihab, M. Quraish, Wawasan Al-Qur’an , Ja- karta: Mizan, 1996.
Syarifuddin, Amir , Garis-Garis Besar Fiqh,
Jakarta: Kencana, 2010
Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah, Jilid 4, Penerjemah,M. Ali Nursyidi Hunainah M. Thahir Makmun, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013
Yusuf. Kadar M., Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum , Jakarta: Amzah, 2011