## MENYELISIK KEPATUHAN PAJAK PELAKU UMKM DI WILAYAH JABODETABEK DARI PERSPEKTIF CREATIVE TAX MORALE
Maritsa Agasta Putri Politeknik Keuangan Negara STAN
Arief Budi Wardana Politeknik Keuangan Negara STAN

## ABSTRACT
The  reason  why  people  pay  taxes  is  still  questionable  in  various  tax  compliance  literatures.  Tax morale is believed  to be one of  the  factors that motivate  people to pay taxes. This study aims to analyze  the  determinants  of  tax  morale  in  influencing  the  level  of  tax  compliance.  Using  a questionnaire survey and a multivariate test procedure, this study shows that tax morale and tax compliance  can  be  increased  by  decreasing  the  level  of  corruption,  improving  the  efficiency  of government spending, increasing fairness in the taxation system, reducing tax rates, and addressing financial constraints. In addition, this study also proves that there is significant difference on tax morale between age category, while other socio-demographic and socio-economic categories have no  significant  difference.  The  results  of  this  study  are  expected  to  add  references  in  the  tax compliance literature and become a consideration for tax authorities in improving tax compliance.
Keywords : tax morale, tax compliance, MSME .

## ABSTRAK
Alasan seseorang membayar pajak masih menjadi pertanyaan dalam berbagai literatur kepatuhan pajak. Tax morale diyakini sebagai salah satu motivasi seseorang membayar pajak. Penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  penentu tax  morale dalam  mempengaruhi  tingkat kepatuhan pajak. Dengan menggunakan survei kuesioner dan serangkaian prosedur pengujian analisis  mutivariat,  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  dengan  menurunkan  tingkat  korupsi, meningkatkan  efisiensi  belanja  pemerintah,  meningkatkan  keadilan  dalam  sistem  perpajakan, menurunkan tarif pajak, dan mengatasi financial constraint dapat meningkatkan tax morale dan tax compliance . Selain itu, dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa terdapat perbedaan rata- rata tax  morale pada  kategori  usia,  sedangkan  kategori  sosial  demografi  dan  sosial  ekonomi lainnya  tidak  terdapat  perbedaan  signifikan.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah referensi dalam literatur kepatuhan pajak dan menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
Kata kunci: tax morale , tax compliance , UMKM.

## 1. PENDAHULUAN
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, terutama di negara berkembang. UMKM di Indonesia telah memberikan kontribusi yang  besar  bagi  perkembangan  ekonomi  nasional  dan  penciptaan  lapangan  kerja.  Pada  tahun 2019,  jumlah  pelaku  UMKM  mencapai  65,5  juta  atau  99,99%  dari  jumlah  pelaku  usaha  di Indonesia dengan daya serap tenaga kerja sebanyak 120 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha (Kementerian Koperasi UKM, 2020). Selain itu UMKM juga memberikan

## 136 | Bina Ekonomi
kontribusi yang cukup signifikan bagi Produk Domestik Bruto Indonesia yaitu sebesar 60,51% (Kementerian Koperasi UKM, 2020).
Meskipun  UMKM  mendominasi  perekonomian  di  Indonesia,  kontribusi  UMKM  terhadap penerimaan  pajak  masih  relatif  kecil.  Pada  tahun  2019  pembayaran  PPh  UMKM  hanya berkontribusi  sebesar  1,1%  dari  total  penerimaan  PPh  secara  keseluruhan  (Masduki,  2021). Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sari  dan  Maradona  (2020)  menunjukkan  bahwa  rendahnya kepatuhan UMKM disebabkan oleh kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Hal ini dapat terjadi karena  wajib  pajak  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dari  pajak  yang  dibayarkan. Selain itu pengetahuan pajak yang belum merata dan literasi digital yang terbatas juga menjadi penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM (Sari & Maradona, 2020).
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  hal  penting  bagi  Indonesia  yang  menganut  sistem perpajakan self-assessment . Wajib pajak dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara jujur dan mandiri serta memiliki tax morale yang baik sehingga memahami pentingnya pajak  bagi  negara  (Sari  &  Maradona,  2020).  Telah  banyak  literatur  yang  meneliti  tentang  apa sebenarnya yang memotivasi seseorang membayar pajak. Pada awalnya Allingham dan Sandmo (1972)  mengembangkan  model  yang  sejalan  dengan economic-of-crime yang  memberikan pandangan bahwa alat kebijakan yang dapat digunakan untuk menangkal penghindaran pajak adalah tarif pajak, besarnya sanksi, dan kemungkinan terdeteksi. Namun menurut Torgler (2007) model ini mendapat banyak pertentangan dari peneliti lain antara lain, Graetz dan Wilde (1985), Alm, McClelland, dan Schulze (1992), Frey dan Feld (2002) yang menjelaskan bahwa di beberapa negara  tingkat  kepatuhan  pajak  masih  tinggi,  meskipun  tarif  pajak,  besaran  sanksi,  dan kemungkinan diaudit rendah. Ketidakpatuhan pajak bukan hanya tentang menerapkan hukuman yang lebih tinggi maupun meningkatkan kemungkinan deteksi, tetapi terdapat faktor lain di luar faktor ekonomi yang dapat menjelaskan gap yang terjadi.
Pada tahun 1990an, para peneliti mulai mengangkat tax morale sebagai isu utama dalam penelitian  terkait  kepatuhan  pajak  (Horodnic,  2018).  Menurut  Alm  et.  al.  (1992),  terdapat beberapa  bukti  bahwa  kepatuhan  tidak selalu untuk  menghindari  risiko diaudit  karena masih terdapat  kepatuhan  meskipun  tidak  ada  peluang  terdeteksi.  Errard  dan  Feinstein  (1994) menekankan pentingnya mengintegrasikan sentimen moral ke dalam model untuk memberikan penjelasan  yang  masuk  akal  tentang  perilaku  kepatuhan.  Selain  itu,  Andreoni,  Errard,  dan Feinstein (1998) menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk mengembangkan dinamika moral dan sosial  ke dalam model  kepatuhan. Berdasarkan laporan OECD (2019), pada tingkat global  pertanyaan  survei  berfokus  pada  justifikasi tax  avoidance atau tax  evasion ,  sedangkan terkait tax morale masih terbatas.
Tax morale yang didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak  (Torgler, 2005),  merupakan  aspek  penting  dalam  sistem  perpajakan,  karena  sebagian  besar  sistem perpajakan bergantung pada voluntary compliance . Pemahaman yang lebih baik tentang apa yang mendorong  perbedaan  dalam tax  morale merupakan  elemen  kunci  dalam menjelaskan  variasi kepatuhan pajak (OECD, 2019).
Tax morale bersifat dinamis seiring berjalannya waktu tergantung kondisi ekonomi, sosial, dan  politik  yang  dialami  suatu  negara  (Frey  &  Torgler,  2007;  Cevik,  2016).  Pada  tahun  2020, pandemi  COVID-19  memberikan  dampak  sosial  dan  ekonomi  yang  luar  biasa  secara  global. Ekonomi  Indonesia  sendiri  pada  tahun  2020  mengalami  kontraksi  pertumbuhan  yang  cukup dalam,  yaitu  sebesar  -2,07  dibandingkan  tahun  sebelumnya  (BPS,  2021).  Perlu  dilakukan pembaharuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana tax  morale suatu  negara  terutama  ketika menghadapi kondisi yang tak biasa.

## 137 | Bina Ekonomi
Tax  morale sebagai  suatu  konsep  yang  mengutamakan  moral  dan  sentimen  masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat menjadi salah satu alternatif kebijakan di masa krisis ekonomi (Bitzenis & Vlachos, 2018). Dengan konsep tax morale , masyarakat diharapkan akan  tetap  patuh  pada  kewajiban  perpajakannya  ketika  menilai  pemerintah  telah  melakukan tugasnya dengan baik dalam memberikan pelayanan dan penyediaan barang publik (Ortega et al., 2015).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  penting  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang mempengaruhi tax  morale untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak  di  masa  pandemi.  Adapun faktor-faktor  yang  mempengaruhi tax  morale menurut  Alasfour  et  al.  (2016)  adalah  persepsi korupsi,  efisiensi  belanja  pemerintah,  persepsi  keadilan,  tarif  pajak,  dan financial  constraint . Penelitian yang dilakukan oleh Alasfour, et al. (2016) mengukur tax morale dengan menggunakan Creative  Tax  Morale . Creative  Tax  Morale mengembangkan  beberapa  pertanyaan  untuk menyelidiki  apakah  alat  pengukuran  multi-item  akan  meningkatkan  validitas  dan  keandalan variabel. Menurut Torgler dan Valev (2010), alat pengukuran yang multi-item untuk mengukur kesediaan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  dapat  meningkatkan  reliabilitas  dan  validitas variabel tersebut . Selain itu, merujuk pada penelitian Alasfour, et al. (2016), Creative Tax Morale memberikan bukti yang bertentangan dengan model neoklasikal tax evasion .
Melihat  kondisi  pandemi  yang  berdampak  pada  perekonomian  nasional,  sektor  yang diharapkan paling mampu bertahan di tengah krisis adalah UMKM. Hal ini terbukti pada krisis moneter 1998 dan 2008 sekitar 96% UMKM bertahan dari goncangan krisis (BI, 2015). Data dari BPS bahkan menunjukkan adanya tren yang meningkat pada sektor UMKM pasca krisis moneter tahun 1998 (BI, 2015). Oleh karena itu, penting untuk meneliti tax morale pada UMKM karena dapat  menjadi  solusi  di  tengah  pandemi  untuk  mengamankan  penerimaan  negara.  Selain  itu, memahami tax morale pada UMKM dapat memberikan jalan dalam mengatasi tingginya tingkat informalitas (OECD, 2019). Menurut Kacaribu (2020), informalitas pada sektor ini menyebabkan otoritas pajak cenderung sulit memungut pajak yang seharusnya terutang dari UMKM. Dengan menurunkan tingkat informalitas melalui tax morale , upaya otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan  dan  menggali  potensi  penerimaan  pajak  UMKM  diharapkan  dapat  berjalan  lebih optimal.

## 2. METODE DAN DATA
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan melakukan penyebaran  kuesioner  melalui  daring  secara convenience  sampling kepada  pelaku  UMKM  di wilayah Jabodetabek. Wilayah Jabodetabek dipilih karena merupakan wilayah paling strategis di Indonesia. Letak dan posisinya sebagai ibu kota dan penyangga ibu kota, memiliki pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah di sekitarnya.
Penyebaran kuesioner dilakukan sejak tanggal  28 Juni 2021 sampai dengan 21 Juli 2021. Selama periode penyebaran kuesioner, penulis berhasil mengumpulkan 167 responden. Adapun indikator untuk mengukur variabel dependen dan independen menggunakan Creative Tax Morale yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Alasfour, et al. (2016). Berdasarkan penelitian Alasfour, et al. (2016), variabel yang mempengaruhi tax morale adalah variabel persepsi korupsi, efisiensi  belanja  pemerintah,  persepsi  keadilan,  tarif  pajak,  dan financial  constraint .  Pengujian dilakukan  menggunakan  uji  Z  yang  membandingkan  rata-rata  dari  setiap  pernyataan  untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap tax morale dan diharapkan dapat menjadi fokus perhatian dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM.

## 3. PEMBAHASAN

## 138 | Bina Ekonomi
Sebelum  melakukan  pengujian  hipotesis,  atas  data  yang  digunakan  dalam  sampel dilakukan analisis deskriptif. Tabel analisis statistik deskriptif disajikan dalam Lampiran 1. Hasil statistik  deskriptif  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  rata-rata, tax  morale wanita  lebih  tinggi dibandingkan  pria  dengan tax  morale wanita  ( mean =  4.15,  SD=0.95)  lebih  baik  daripada  pria ( mean =  4.24,  SD=1.34).  Tabel  tersebut  juga  menunjukkan  kategori  lain  dari  kelompok  usia dimana usia <30 tahun memiliki tax morale paling tinggi ( mean = 3.82, SD=1.39) dibandingkan kelompok usia lainnya. Untuk kategori status perkawinan, jika dilihat dari rata-rata, kelompok yang  menikah  memiliki tax  morale paling  tinggi  ( mean =  4.05,  SD=1.59)  dibandingkan  dengan kelompok lainnya. Namun selisih rata-rata untuk kategori ini tidak terlalu jauh dimana tax morale terendah  dari  kategori  ini,  yaitu  kelompok  yang  belum  menikah  memiliki  rata-rata  4.20 (SD=1.30). Berdasarkan rata-rata untuk kategori tingkat pendidikan, tax morale paling rendah justru  dimiliki  oleh  kelompok  tingkat  pendidikan  yang  paling  tinggi  ( mean =  4.79,  SD=0.94). Adapun tax  morale paling  tinggi  untuk  kategori  ini  berasal  dari  kelompok  tingkat  pendidikan DI/DII/DIII ( mean = 3.93, SD=1.41). Untuk kategori jenis usaha, berdasarkan jawaban responden yang berhasil dikumpulkan, tax morale terendah adalah kelompok jenis usaha agrikultur ( mean = 4.68, SD=0.37), sedangkan kelompok jenis usaha dengan tax morale tertinggi adalah jenis usaha yang bergerak di bidang infomasi ( mean = 3.47, SD=1.66). Berdasarkan kategori omzet usaha, tax morale paling  tinggi  adalah  kelompok  pelaku  usaha  yang  memiliki  omzet  300.000.001- 2.500.000.000  ( mean =  3.87,  SD=0.69),  sedangkan tax  morale paling  rendah  adalah  kelompok pelaku usaha yang memiliki omzet 2.500.000.001-4.800.000.000 ( mean = 4.61, SD=0.62). Untuk  menguji  kebenaran  hipotesis  maka  perlu  melakukan  pengujian  statitsik.  Dalam penelitian ini, uji yang digunakan adalah uji Z. Uji Z terhadap hipotesis pertama dilakukan untuk menguji perbedaan variabel persepsi korupsi dengan pernyataan lain. Hipotesis akan diterima jika  nilai  rata-rata  pernyataan  dari  variabel  persepsi  korupsi  lebih  tinggi  secara  signifikan dibandingkan dengan nilai rata-rata 12 pernyataan lainnya. Tingkat signifikansi dalam penelitian ini sebesar 5% (Zα=Z0.05=1.645). Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: H0: (μcor - μi) ≤ 0 H1: (μcor - μi) > 0 Hasil uji z score untuk variabel persepsi korupsi dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1 Hasil Uji Z Variabel Persepsi Korupsi Corruption 4.793 1.518 H0: (μ cor - μi) ≤ 0 Ha: (μ cor - μi) > 0 Statement Means Std Dev Z score Z0.05 p- value Result 1 5.251 1.891 -2.444 1.645 0.496 Accepted 2 3.599 1.958 6.229 1.645 0.000 Rejected 3 5.521 1.889 -3.884 1.645 0.500 Accepted 5 3.341 1.975 7.530 1.645 0.000 Rejected 7 3.204 2.008 8.160 1.645 0.000 Rejected 8 3.874 2.036 4.674 1.645 0.000 Rejected 9 3.377 1.894 7.536 1.645 0.000 Rejected 10 3.228 1.910 8.291 1.645 0.000 Rejected 12 4.096 2.060 3.521 1.645 0.000 Rejected 13 4.856 2.066 -0.320 1.645 0.313 Accepted 14 3.976 2.012 4.188 1.645 0.000 Rejected 15 2.760 1.845 10.993 1.645 0.000 Rejected Sumber: Diolah dari Microsoft Excel 2019

## 139 | Bina Ekonomi
Hipotesis untuk variabel persepsi korupsi akan diterima jika rata-rata nilai kategori ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pernyataan lainnya dengan tingkat signifikansi 5%. Uji hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara, baik dengan menghitung selisih antara Z score dengan  Z0.05,  maupun  dengan  membandingkan p-value dengan  tingkat  signifikansi  0.05. Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa Zscore dari pernyataan 1 bernilai -2.444. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Z0.05 yaitu 1.645, sehingga H0 diterima. Selain itu, p- value untuk pernyataan 1 sama dengan 0.496, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena p-value lebih tinggi dari tingkat signifikansi yang diterima sebesar 0,05.
Pada  tabel  1  juga  terlihat  bahwa  Zscore  untuk  mayoritas  pernyataan  lebih  tinggi  dari 1.645, kecuali untuk pernyataan nomor 1 terkait tarif pajak, 3 terkait persepsi keadilan, dan 13 terkait financial constraint . Oleh karena itu, untuk semua pernyataan selain pernyataan nomor 1, 3,  dan  13,  H0  ditolak  dan  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  perbedaan  antara  rata-rata pernyataan  variabel  persepsi  korupsi  dan  semua  pernyataan  lain  bernilai  lebih  dari  0  dapat diterima. Berdasarkan hasil uji Z tersebut, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak lebih dapat  diterima  dalam hal  uang  pajak  dikorupsi  dibandingkan  dengan  pernyataan  lain.  Namun dalam  hal  tarif  pajak  tinggi,  sistem  pajak  tidak  adil,  dan  kesulitan  keuangan  yang  dialami seseorang, penghindaran pajak lebih dapat diterima dibandingkan apabila uang pajak dikorupsi.
Tabel 2 Hasil Uji Z Variabel Efisiensi Belanja Pemerintah Government Spending 3.307 1.711 H0: (μ gov - μi) ≥ 0 Ha: (μgov - μi) < 0 Statement Means Std Dev Z score Z0.05 p- value Result 1 5.251 1.891 -9.851 -1.645 0.000 Rejected 2 3.599 1.958 -1.449 -1.645 0.037 Rejected 3 5.521 1.889 -11.226 -1.645 0.000 Rejected 4 5.485 2.050 -10.540 -1.645 0.000 Rejected 6 5.138 2.197 -8.496 -1.645 0.000 Rejected 8 3.874 2.036 -2.755 -1.645 0.001 Rejected 10 3.228 1.910 0.402 -1.645 0.328 Accepted 11 5.234 2.259 -8.785 -1.645 0.000 Rejected 12 4.096 2.060 -3.805 -1.645 0.000 Rejected 13 4.856 2.066 -7.463 -1.645 0.000 Rejected 14 3.976 2.012 -3.272 -1.645 0.000 Rejected 15 2.760 1.845 2.809 -1.645 0.499 Accepted 16 4.335 2.346 -4.575 -1.645 0.000 Rejected 17 3.772 2.303 -2.095 -1.645 0.009 Rejected Sumber: Diolah dari Microsoft Excel 2019
Uji  Z  terhadap  hipotesis  kedua  dilakukan  untuk  menguji  perbedaan  variabel  efisiensi belanja pemerintah dengan pernyataan lain. Berbeda dengan persepsi korupsi, hipotesis untuk variabel efisiensi belanja pemerintah akan diterima jika nilai rata-rata pernyataan yang termasuk dalam kategori ini lebih rendah daripada nilai rata-rata pernyataan yang tidak termasuk dalam kategori ini. Apabila dirumuskan, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:
H0: (μgov - μi) ≥ 0 Ha: (μgov - μi) < 0
Hipotesis variabel efisiensi belanja pemerintah  diuji  menggunakan uji sisi kiri ( left-tail test ) dan hasilnya ditolak jika z <  - zα atau z < -z0.05 (- zα = -z0.05  =    -1.645) dengan tingkat signifikansi 5%. Sebagaimana terlihat pada  tabel 2, z-score untuk efisiensi belanja pemerintah lebih kecil dari -1.645 untuk semua pernyataan kecuali pernyataan 10 terkait referent group dan

## 140 | Bina Ekonomi
15 terkait personal interest . H0 ditolak untuk mayoritas pernyataan jika dibandingkan dengan pernyataan efisiensi belanja publik. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut merupakan argumen yang lemah untuk mendukung penghindaran pajak, kecuali pernyataan 10 dan 15. Oleh karena  itu,  hipotesis  bahwa  perbedaan  antara  rata-rata  dari  pernyataan  efisiensi  belanja pemerintah dan semua pernyataan, selain nomor 10 dan 15, lebih rendah dari 0 diterima. Artinya, penghindaran pajak kurang dapat diterima ketika pemerintah membelanjakan uang pajak secara efektif kecuali ketika orang lain dianggap melakukan penghindaran pajak (pernyataan 10) atau ketika dengan melakukan penghindaran pajak dapat memberi keuntungan bagi orang tersebut (pernyataan 15).
Tabel 3 Hasil Uji Z Variabel Persepsi Keadilan Fairness 5.521 1.889 H0: (μ fair - μi) ≤ 0 Ha: (μ fair - μi) > 0 Statement Means Std Dev Z score Z0.05 p- value Result 1 5.251 1.891 1.303 1.645 0.048 Rejected 2 3.599 1.958 9.131 1.645 0.000 Rejected 4 5.485 2.050 0.167 1.645 0.217 Accepted 5 3.341 1.975 10.307 1.645 0.000 Rejected 6 5.138 2.197 1.710 1.645 0.022 Rejected 7 3.204 2.008 10.865 1.645 0.000 Rejected 8 3.874 2.036 7.662 1.645 0.000 Rejected 9 3.377 1.894 10.357 1.645 0.000 Rejected 10 3.228 1.910 11.033 1.645 0.000 Rejected 11 5.234 2.259 1.262 1.645 0.052 Accepted 12 4.096 2.060 6.590 1.645 0.000 Rejected 13 4.856 2.066 3.069 1.645 0.001 Rejected 14 3.976 2.012 7.235 1.645 0.000 Rejected 15 2.760 1.845 13.512 1.645 0.000 Rejected 16 4.335 2.346 5.087 1.645 0.000 Rejected 17 3.772 2.303 7.588 1.645 0.000 Rejected Sumber: Diolah dari Microsoft Excel 2019
Uji  Z  terhadap  hipotesis  ketiga  dilakukan  untuk  menguji  perbedaan  variabel  persepsi keadilan dengan pernyataan lain. Untuk variabel persepsi keadilan, hipotesis akan diterima jika rata-rata nilai kategori ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pernyataan lainnya dengan tingkat signifikansi 5%. Indikator untuk menilai persepsi keadilan dapat dilihat pada pernyataan nomor  3.  Pengujian  ini  akan  menentukan  apakah  perbedaan  pernyataan  nomor  3  dengan pernyataan  lainnya  positif  dan  signifikan  secara statistik.  Hipotesis  variabel  persepsi  keadilan diuji menggunakan uji sisi kanan ( right-tail test ) dan H0 ditolak jika z > zα atau z > z0.05 (zα = z0.05 = 1.645) dengan tingkat signifikansi 5%.
Berdasarkan  tabel  3  dapat  dilihat  rata-rata  sampel  untuk  pernyataan  nomor  3 dibandingkan dengan pernyataan lain. Dengan melihat perbandingan rata-rata pernyataan nomor 3 dengan pernyataan lain dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak kecuali untuk pernyataan 4 dan 11. Pernyataan 4 dan 11 digunakan sebagai indikator untuk mengukur variabel persepsi korupsi. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  penghindaran  pajak  lebih  dapat  diterima  ketika  sistem perpajakan tidak adil dibandingkan dengan pernyataan lain, kecuali dalam hal uang pajak yang dikumpulkan  tidak  dimanfaatkan  dengan  baik  (pernyataan  4)  dan  uang  pajak  dikorupsi (pernyataan 11).

## 141 | Bina Ekonomi
Tabel 4 Hasil Uji Z Variabel Tarif Pajak Tax Rate 5.251 1.891 H0: (μ taxrate - μi) ≤ 0
Ha: (μ taxrate - μi) > 0 Statement Means Std Dev Z score Z0.05 p- value Result 2 3.599 1.958 7.846 1.645 0.000 Rejected 3 5.521 1.889 -1.303 1.645 0.452 Accepted 4 5.485 2.050 -1.082 1.645 0.430 Accepted 5 3.341 1.975 9.026 1.645 0.000 Rejected 6 5.138 2.197 0.507 1.645 0.153 Accepted 7 3.204 2.008 9.595 1.645 0.000 Rejected 8 3.874 2.036 6.404 1.645 0.000 Rejected 9 3.377 1.894 9.048 1.645 0.000 Rejected 10 3.228 1.910 9.730 1.645 0.000 Rejected 11 5.234 2.259 0.079 1.645 0.234 Accepted 12 4.096 2.060 5.341 1.645 0.000 Rejected 13 4.856 2.066 1.824 1.645 0.017 Rejected 14 3.976 2.012 5.969 1.645 0.000 Rejected 15 2.760 1.845 12.183 1.645 0.000 Rejected 16 4.335 2.346 3.929 1.645 0.000 Rejected 17 3.772 2.303 6.414 1.645 0.000 Rejected Sumber: Diolah dari Microsoft Excel 2019
Uji Z terhadap hipotesis keempat dilakukan untuk menguji perbedaan variabel tarif pajak dengan pernyataan lain. Hipotesis untuk tarif pajak akan diterima jika rata-rata nilai kategori ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pernyataan lainnya dengan tingkat signifikansi 5%. Indikator untuk mengukur tarif pajak dapat dilihat pada pernyataan nomor 1. Pengujian ini akan menentukan  apakah  perbedaan  pernyataan  nomor  1  dengan  pernyataan  lainnya  positif  dan signifikan secara statistik. Hipotesis variabel tarif pajak diuji menggunakan uji sisi kanan ( right- tail test ) dan H0 ditolak jika z > zα atau z > z0.05 (zα = z0.05 = 1.645) dengan tingkat signifikansi 5%.
Berdasarkan  tabel  4  dapat  dilihat  rata-rata  sampel  untuk  pernyataan  nomor  1 dibandingkan dengan pernyataan lain. Dengan melihat perbandingan rata-rata pernyataan nomor 1 dengan pernyataan lain dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak kecuali untuk pernyataan 3, 4, 6, dan 11. Pernyataan 3 digunakan sebagai indikator untuk mengukur variabel persepsi keadilan, sedangkan  pernyataan  4,  6,  dan  11  digunakan  sebagai  indikator  untuk  mengukur  variabel persepsi korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak lebih dapat diterima ketika  tarif  pajak  tinggi  dibandingkan  dengan  pernyataan  lain,  kecuali  dalam  hal  sistem perpajakan tidak adil atau uang pajak dikorupsi.
Tabel 5 Hasil Uji Z Variabel Financial Constraint Financial Constraint 4.856 2.066 H0: (μ financial - μi) ≤ 0
Ha: (μ financia l- μi) > 0 Statement Means Std Dev Z score Z0.05 p- value Result 1 5.251 1.891 -1.824 1.645 0.483 Accepted 2 3.599 1.958 5.710 1.645 0.000 Rejected 3 5.521 1.889 -3.069 1.645 0.499 Accepted 4 5.485 2.050 -2.792 1.645 0.499 Accepted

## 142 | Bina Ekonomi
5 3.341 1.975 6.850 1.645 0.000 Rejected 6 5.138 2.197 -1.206 1.645 0.443 Accepted 7 3.204 2.008 7.415 1.645 0.000 Rejected 8 3.874 2.036 4.375 1.645 0.000 Rejected 9 3.377 1.894 6.820 1.645 0.000 Rejected 10 3.228 1.910 7.481 1.645 0.000 Rejected 11 5.234 2.259 -1.593 1.645 0.472 Accepted 12 4.096 2.060 3.369 1.645 0.000 Rejected 14 3.976 2.012 3.945 1.645 0.000 Rejected 15 2.760 1.845 9.779 1.645 0.000 Rejected 16 4.335 2.346 2.154 1.645 0.008 Rejected 17 3.772 2.303 4.528 1.645 0.000 Rejected Sumber: Diolah dari Microsoft Excel 2019
Uji Z terhadap hipotesis terakhir dilakukan untuk menguji perbedaan variabel financial constraint dengan pernyataan lain. Hipotesis untuk financial constraint akan diterima jika rata- rata  nilai  kategori  ini  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  rata-rata  pernyataan  lainnya  dengan tingkat signifikansi 5%. Indikator untuk menilai persepsi keadilan dapat dilihat pada pernyataan nomor  13.  Pengujian  ini  akan  menentukan  apakah  perbedaan  pernyataan  nomor  13  dengan pernyataan lainnya positif dan signifikan secara statistik. Hipotesis variabel financial constraint diuji menggunakan uji sisi kanan ( right-tail test ) dan H0 ditolak jika z > zα atau z > z0.05 (zα = z0.05 = 1.645) dengan tingkat signifikansi 5%.
Berdasarkan  tabel  5  dapat  dilihat  rata-rata  sampel  untuk  pernyataan  nomor  13 dibandingkan dengan pernyataan lain. Dengan melihat perbandingan rata-rata pernyataan nomor 13 dengan pernyataan lain dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak kecuali untuk pernyataan 1, 3, 4, dan  11.  Pernyataan  1  sebagai  indikator  tarif  pajak,  pernyataan  3  sebagai  indikator  persepsi keadilan,  serta  pernyataan  4  dan  11  digunakan  sebagai  indikator  untuk  mengukur  variabel persepsi korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak lebih dapat diterima ketika  seseorang  mengalami  kesulitan  keuangan  dibandingkan  dengan  variabel  lain,  kecuali dalam tarif pajak tinggi, sistem pajak tidak adil, dan uang pajak dikorupsi.
Selain melakukan uji hipotesis antar faktor penentu tax morale , dalam penelitian ini juga menyajikan  perbedaan  antara  faktor  penentu tax  morale dengan  faktor  sosial  demografi  dan sosial ekonomi. Hasil one-way ANOVA untuk variabel kontrol dalam kaitannya dengan variabel tax morale dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:
Tabel 6 Analisis Varians-Faktor Demografi Variabel Sum of Squares df Mean Square F Sig. Jenis Kelamin Between Groups 0.287 1 0.287 0.244 0.622 Within Groups 194.143 165 1.177 Total 194.431 166 Usia Between Groups 12.747 3 4.249 3.812 0.011 Within Groups 181.683 163 1.115 Total 194.431 166 Pendidikan Between Groups 6.339 3 2.113 1.831 0.144 Within Groups 188.092 163 1.154 Total 194.431 166 Jenis Usaha Between Groups 2.314 7 0.331 0.274 0.963
143 | Bina Ekonomi
Within Groups 192.117 159 1.208 Total 194.431 166 Status Perkawinan Between Groups 0.382 3 0.127 0.107 0.956 Within Groups 194.049 163 1.190 Total 194.431 166 Omzet per tahun Between Groups 5.300 3 1.767 1.523 0.211 Within Groups 189.130 163 1.160 Total 194.431 166 Sumber: Diolah dari output aplikasi SPSS 25
Hipotesis yang diuji adalah H0: Tidak terdapat perbedaan rata-rata tax morale antar kategori H1: Terdapat perbedaan rata-rata tax morale antar kategori Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika probabilitas < tingkat signifikansi 0.05. Nilai uji F pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.011 pada kategori usia sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata tax morale antar kategori usia. Sementara pada variabel karakteristik lainnya tidak terdapat perbedaan terhadap tax morale .
Selanjutnya dilakukan analisis lanjutan untuk menunjukkan perbedaan signifikan rata- rata  antar  variabel  berdasarkan  kondisi  sosial  demografi  dan  sosial  ekonomi  responden.  Jika kategori terdiri dari dua kelompok seperti jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), maka untuk menguji perbedaan signifikan antara dua rata-rata menggunakan uji t, sedangkan kategori lain yang  terdiri  lebih  dari  dua  kelompok  menggunakan  uji  ANOVA.  Hasil  uji  t  dan  ANOVA  untuk mengetahui  perbedaan  signifikan  rata-rata  antar  variabel  dapat  dilihat  pada  tabel  7  sebagai berikut:
Tabel 7 Perbedaan Rata-Rata Antar Variabel (uji t dan ANOVA) TM COR GOV FAIR HTR FIN Jenis Kelamin (Uji t) 0.0896 0.2506 -0.4743* 0.1092 -0.1697 0.2087 Usia 3.812 ** 1.140 2.884** 3.264** 1.917 2.412* Pendidikan 1.831 1.498 0.963 0.583 0.570 1.538 Jenis Usaha 0.274 0.773 0.842 1.009 0.801 1.213 Status Perkawinan 0.107 0.465 0.326 0.556 4.002*** 0.900 Omzet per tahun 0.0896 0.2506 -0.4743* 0.1092 -0.1697 0.2087 Sumber: Diolah dari output aplikasi SPSS 25
Keterangan: * prob < 10% (cukup signifikan); ** prob < 5% (signifikan); *** prob < 1% (sangat signifikan) Hipotesis yang diuji adalah H0: Tidak terdapat perbedaan rata-rata tax morale antar kategori H1: Terdapat perbedaan rata-rata tax morale antar kategori Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat kategori usia memiliki perbedaan signifikan pada tax morale (F=3.812)  dengan  tingkat  signifikansi  p  <  5%.  Uji  ANOVA  juga  membuktikan  terdapat perbedaan signifikan rata-rata kategori usia untuk variabel efisiensi belanja pemerintah, persepsi keadilan, dan financial constraint masing-masing F= 2.884 (p < 5%); F=3.264 (p < 5%); F=2.412 (p < 10%). Untuk kategori usia, kelompok yang memiliki tax morale paling tinggi adalah kelompok usia  di  bawah  30  tahun.  Hal  ini  mungkin  disebabkan  kelompok  usia  tersebut  memiliki

## 144 | Bina Ekonomi
kemampuan  literasi  digital  untuk  mengakses  pengetahuan  pajak  dan  memenuhi  kewajiban perpajakan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Kemudian untuk kelompok tax morale tertinggi selanjutnya adalah kelompok usia di atas 49 tahun. Hal ini dapat disebabkan pada kelompok usia tersebut lebih menghindari perbuatan yang menyebabkan suatu risiko terjadi ( risk avoidance ) seperti risiko dari melakukan penghindaran pajak. Orang yang lebih tua cenderung lebih sensitif terhadap ancaman sanksi perpajakan (Torgler & Schaltegger, 2005). Hasil ini sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Clotfelter  (1983).  Dalam  penelitian  yang  dilakukan Clotfelter (1983) menggunakan sampel yang cukup besar sebanyak hampir 47.000 wajib pajak, hasilnya menunjukkan bahwa segmen populasi termuda dan tertua merupakan kelompok yang paling tinggi kepatuhannya. Adapun kelompok usia tengah cenderung untuk tidak patuh.
Selain itu, untuk kategori status perkawinan terdapat perbedaan signifikan untuk variabel tarif pajak (F=4.002, p<1%). Untuk responden dengan kategori belum menikah, penghindaran pajak lebih dapat diterima jika tarif pajak tinggi dibandingkan dengan kategori sudah menikah. Hal  ini  disebabkan  karena  orang  yang  sudah  menikah  lebih  terikat  pada  komunitas  sehingga mereka  akan  menghindari  perbuatan  yang  menimbulkan  sanksi  sosial  seperti  penghindaran pajak (Torgler, 2014).

## 3.1 Penghindaran pajak lebih dapat diterima ketika pemerintah dianggap korup
Merujuk  pada  penelitian yang  dilakukan  oleh  Alasfour,  et  al.  (2016),  variabel  persepsi korupsi dinilai dengan lima indikator yang pada intinya menyatakan bahwa penghindaran pajak dapat diterima jika uang pajak digunakan untuk hal yang bertentangan dengan moral dan etika atau dikorupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata variabel persepsi korupsi memiliki perbedaan dengan variabel  lain terhadap tax morale . Mayoritas rata-rata pernyataan persepsi korupsi  lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  rata-rata  pernyataan  lain,  kecuali  variabel  tarif pajak,  persepsi  keadilan,  dan financial  constraint .  Artinya  selain  variabel  tarif  pajak,  persepsi keadilan, dan financial constraint , penghindaran pajak lebih dapat diterima dalam hal uang pajak dikorupsi dibandingkan dengan variabel lain.
Berdasarkan  hasil  survei  dari Transparency  International, pada  tahun  2020  Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun tiga poin dibandingkan tahun 2019. Penurunan ini adalah yang paling signifikan selama delapan tahun terakhir (Suyatmiko, 2021). Pandemi Covid-19 yang mulai masuk di Indonesia pada tahun 2020, tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan tetapi juga krisis ekonomi.  Manajemen  krisis  yang  baik  dalam  penanganan  pandemi  menjadi  suatu  hal  yang urgensi. Namun, kondisi ini justru dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memperkaya diri sendiri. Sumber daya fiskal dalam jumlah besar untuk pemulihan kesehatan, ekonomi,  dan  sosial,  justru  dimanfaatkan  oleh  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk melakukan  korupsi.  Menurut  Torgler  (2003)  pemerintah  memiliki  kekuasaan  dalam mengalokasikan  sumber  daya  yang  dapat  meningkatkan  korupsi.  Hal  tersebut  dapat meningkatkan  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah.  Penghindaran  pajak merupakan  sinyal  dari  wajib  pajak  dalam  mengungkapkan  ketidaksetujuan  mereka  terhadap perilaku pemerintah yang korup.
Hal ini sejalan dengan theory of planned behavior , bahwa seseorang melakukan sesuatu karena  memiliki  keyakinan  atas  perbuatan  tersebut.  Menurut  Braithwaite,  Reinhart,  &  Smart (2010),  seseorang  membenarkan  penghindaran  pajak  karena  menganggap  pemerintah  tidak memanfaatkan uang pajak dengan baik dan hal ini dapat menurunkan voluntary compliance dalam jangka  panjang.  Sebaliknya,  jika  wajib  pajak  percaya  kepada  pemerintah,  maka  dapat meningkatkan  keinginannya  untuk  patuh  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  (Alm  & Torgler,  2011).  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  teori slippery  slope bahwa  dimensi  kepercayaan

## 145 | Bina Ekonomi
merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  pajak.  Kepercayaan  yang  tinggi mengarah pada kepatuhan yang lebih tinggi. Dalam hal kepercayaan menurun akibat perbuatan korup yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, maka akan menimbulkan keengganan bagi wajib pajak untuk membayar pajak dan menurunkan tax morale. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku korupsi berdampak negatif pada tax morale dan meningkatkan toleransi terhadap penghindaran pajak sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Torgler (2003),  Alasfour et al., (2016), dan Williams dan Krasniqi (2017).

## 3.2 Penghindaran pajak kurang dapat diterima ketika pemerintah membelanjakan uang pajak secara efektif
Dalam  penelitian  ini,  variabel  efisiensi  belanja  pemerintah  diukur  menggunakan  tiga indikator dengan pernyataan terkait apakah pemerintah membelanjakan uang pajak dengan bijak dan  apakah  belanja  pemerintah  dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa rata-rata variabel persepsi efisiensi belanja pemerintah memiliki perbedaan dengan  variabel  lain  terhadap tax  morale .  Mayoritas  rata-rata  pernyataan  efisiensi  belanja pemerintah  lebih  rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pernyataan lain, kecuali variabel referent group dan personal interest . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selain untuk variabel referent group dan personal interest, hipotesis kedua diterima.
Sehubungan  dengan  manajemen  krisis  yang  terjadi  di  Indonesia,  masih  terdapat  celah inefisiensi  dalam  pengelolaan  sumber  daya  untuk  penanganan  pandemi.  Contohnya  adalah penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang rentan terjadi penyalahgunaan sehingga manfaat yang  seharusnya  dirasakan  oleh  pihak  yang  berhak  mendapat  bantuan  menjadi  tidak  tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena belum adanya sistem yang transparan dan akuntabel baik dari tingkat pusat maupun daerah  (Alfedo & Azmi, 2020). Lemahnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan  dana  publik  ini  dapat  mempengaruhi  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah  yang  pada  akhirnya  diyakini  dapat  meningkatkan  penghindaran  pajak  (Pashev, 2005).
Berdasarkan theory  of  planned  behavior ,  intensi  berperilaku  dilakukan  jika  seseorang menganggap  perilaku  tersebut  akan  bermanfaat  baginya. Tax  morale akan  lebih  tinggi  ketika individu  merasakan  manfaat  dalam  bentuk  barang  atau  layanan  publik  sebagai  imbalan  atas kontribusi pajak yang ia bayarkan (Feld & Frey, 2007; Alm et al., 1992). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Biru (2020) dan Alasfour et al. (2016), yang menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi persepsi terhadap kualitas atau efisiensi belanja pemerintah, maka akan semakin  meningkatkan tax  morale dan  menurunkan  intensi  untuk  melakukan  penghindaran pajak.

## 3.3 Penghindaran pajak lebih dapat diterima ketika sistem pajak dianggap tidak adil
Variabel  persepsi  keadilan  dalam  penelitian  ini  diukur  dengan  pernyataan  apakah penghindaran pajak dapat diterima jika sistem perpajakan di Indonesia tidak adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata variabel persepsi keadilan memiliki perbedaan dengan variabel lain  terhadap tax  morale .  Rata-rata  pernyataan  persepsi  keadilan  lebih  tinggi  dibandingkan dengan semua rata-rata pernyataan lain, kecuali variabel persepsi korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak lebih dapat diterima ketika sistem perpajakan tidak adil dibandingkan dengan pernyataan lain, kecuali ketika pemerintah dianggap melakukan korupsi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vythelingum et al. (2017) menemukan adanya hubungan positif antara ketidakadilan dengan penghindaran pajak.

## 146 | Bina Ekonomi
Menurut Feld & Frey (2002), wajib pajak merespon perlakuan yang diterima dari otoritas pajak ketika memutuskan untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Secara keseluruhan, perlakuan yang  adil  dalam  bentuk procedural  justice merupakan  elemen  utama  dalam  memperoleh kerjasama dan kepercayaan individu (De Cremer & Tyler, 2007). Hal ini sejalan dengan equity theory yang menyatakan bahwa procedural justice berhubungan dengan tax (non-) compliance dan tax morale (Verboon & Goslinga, 2009). Wajib pajak akan menjadi kurang (lebih) patuh ketika mereka menjadi korban (penerima manfaat) dari ketidakadilan pajak.
Menurut  Hasseldine  dan  Li  (1999),  pemerintah  memiliki  peran  penting  dalam penghindaran pajak melalui perancangan dan penegakan sistem perpajakan, serta pengumpulan pajak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, otoritas pajak perlu untuk merancang  sistem  perpajakan  yang  memberikan  keadilan  bagi  wajib  pajak.  Kebijakan  di Indonesia terkait peraturan perpajakan untuk kategori UMKM yang memiliki  peredaran bruto tertentu sudah diatur dalam PP 46 Tahun 2013 yang kemudian diganti dengan PP 23 Tahun 2018. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan pelaku UMKM merasa diperlakukan adil karena diberi kesempatan untuk memilih menggunakan tarif pajak umum bagi wajib pajak yang memiliki peredaran  bruto  tertentu  dan  sudah  mampu  melakukan  pembukuan.  Apabila  pelaku  UMKM merasa diperlakukan secara adil dan netral maka dapat membangun kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak dan pada akhirnya dapat meningkatkan tax morale mereka. Kepercayaan merupakan dimensi penting yang mempengaruhi voluntary compliance sebagaimana dimaksud dalam  teori slippery  slope .  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hassan,  et al. (2021) dan Alasfour et al. (2016) bahwa persepsi keadilan dapat meningkatkan tax morale yang pada akhirnya meningkatkan voluntary compliance wajib pajak dan menurunkan persepsi penghindaran pajak .

## 3.4 Penghindaran pajak lebih dapat diterima ketika tarif pajak tinggi
Variabel tarif pajak dalam penelitian ini diukur dengan pernyataan apakah penghindaran pajak  dapat  diterima  jika  tarif  pajak  tinggi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  rata-rata variabel tarif pajak memiliki perbedaan dengan variabel lain terhadap tax morale . Mayoritas rata- rata  pernyataan  tarif  pajak  lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  rata-rata  pernyataan  lain, kecuali  variabel  persepsi  keadilan  dan  persepsi  korupsi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa penghindaran pajak lebih dapat diterima ketika tarif pajak tinggi dibandingkan dengan variabel lain, kecuali dalam hal sistem perpajakan tidak adil atau uang pajak dikorupsi.
Beberapa  penelitian  menunjukkan  tarif  pajak  memberikan  dampak  yang  masih diperdebatkan terhadap penghindaran pajak. Menurut Kirchler et al. (2008), menurunkan tarif pajak tidak selalu dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak dan meningkatkan tarif pajak tidak serta merta menurunkan kepatuhan pajak (Allingham & Sandmo, 1972). Tarif pajak untuk pelaku UMKM di Indonesia berdasarkan PP 23 Tahun 2018, sudah tergolong rendah yaitu sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Penurunan tarif dari sebelumnya 1% menjadi 0,5% diharapkan dapat memberi rasa keadilan sehingga para pelaku UMKM dapat membayar pajak sesuai kemampuan. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif PPh final ditanggung Pemerintah yang diberikan kepada para pelaku UMKM di masa pandemi yang berlaku hingga akhir tahun 2020 berdasarkan PMK 82/PMK.03/2021 tentang perubahan atas PMK 9/PMK.03/2021. Dengan adanya aturan ini, diharapkan para pelaku UMKM merasa pemerintah hadir membantu mereka dalam memulihkan perekonomian dan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dalam menghadapi situasi pandemi.
Menurut  Kirchler,  et  al.  (2008),  tingkat  kepercayaan  wajib  pajak  terhadap  pemerintah memiliki  peran  utama  dalam  memberikan  dampak  positif  tarif  pajak  terhadap  penghindaran pajak.  Jika  tingkat  kepercayaan  rendah  dan  tarif  pajak  tinggi,  dapat  dianggap  sebagai  suatu

## 147 | Bina Ekonomi
perlakuan tidak adil terhadap wajib pajak. Namun jika tingkat kepercayaan tinggi dengan tarif pajak yang sama akan diinterpretasikan sebagai kontribusi kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori slippery slope yang menyatakan bahwa dimensi kepercayaan dan kekuasaan saling melengkapi. Jika kekuasaan lemah dalam hal ini tarif pajak rendah, maka dimensi kepercayaan menjadi  penting.  Sebaliknya,  jika  kekuasaan  kuat  atau  tarif  pajak  tinggi  maka  dimensi kepercayaan  menjadi  tidak  relevan.  Torgler  (2007)  berpendapat  bahwa  dalam  situasi  dimana orang  percaya  bahwa  sistem  pajak  tidak  adil  seperti  pengenaan  tarif  pajak  yang  tinggi, kecenderungan untuk berperilaku jujur berkurang dan penghindaran pajak dapat dilihat sebagai usaha pertahanan diri.

## 3.5  Penghindaran  pajak  lebih  dapat  diterima  ketika  seseorang  mengalami kesulitan keuangan
Dalam  penelitian  ini,  variabel financial  constraint diukur  dengan  pernyataan  apakah penghindaran  pajak  dapat  diterima  jika  tidak  mampu  membayar  pajak.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa rata-rata variabel financial constraint memiliki perbedaan dengan variabel lain  terhadap tax  morale .  Mayoritas  rata-rata  pernyataan financial  constraint lebih  tinggi  jika dibandingkan dengan rata-rata pernyataan lain, kecuali variabel tarif pajak, persepsi keadilan, dan  persepsi  korupsi.  Dengan  demikian,  penghindaran  pajak  lebih  dapat  diterima  ketika seseorang mengalami kesulitan keuangan dibandingkan dengan variabel lain, kecuali dalam hal tarif pajak tinggi, sistem pajak tidak adil, dan uang pajak dikorupsi.
Terkait financial constraint, hasil yang menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki kesulitan  keuangan  rentan  untuk  melakukan  penghindaran  pajak  konsisten  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Abdul  (2001).  Seseorang  yang  memiliki  kesulitan  keuangan cenderung untuk membuat prioritas keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dibandingkan untuk  membayar  pajak.  Terlebih  di  masa  pandemi  dimana  para  pelaku  usaha  mengalami penurunan omzet yang signifikan, bahkan tidak sedikit yang akhirnya menutup usaha mereka karena cashflow yang sulit, membuat mereka harus memprioritaskan keuangan untuk kebutuhan yang  mendesak.  Hal  ini  sesuai  dengan theory  of  planned  behavior dimana  intensi  berperilaku dipengaruhi  oleh  sumber  daya  yang  dimiliki.  Jika  sumber  daya,  dalam  hal  ini  kemampuan finansial, yang dimiliki terbatas, maka intensinya untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan semakin  lemah  dan  cenderung  untuk  melakukan  penghindaran  pajak.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2018) bahwa financial constraint memperkuat pengaruh positif kecenderungan penghindaran pajak terhadap risiko atas pembayaran pajak di masa depan.

## 4. SIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  pengaruh  variabel  persepsi korupsi,  efisiensi  belanja  pemerintah,  persepsi  keadilan,  tarif  pajak,  dan financial  constraint terhadap tax morale. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku UMKM di wilayah Jabodetabek secara daring dengan metode convenience sampling. Selama periode penyebaran kuesioner, penulis dapat memperoleh jawaban dari 167 responden.
Berdasarkan  hasil  uji  Z  yang  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  penghindaran  pajak lebih dapat diterima ketika pemerintah dianggap korup kecuali dalam hal tarif pajak tinggi, sistem pajak  tidak  adil,  dan  seseorang  mengalami  kesulitan  keuangan.  Sesuai  dengan  hipotesis  awal, hasil pengujian menunjukkan bahwa penghindaran pajak lebih dapat diterima ketika pemerintah dianggap korup dibandingkan dengan pernyataan lain. Namun dalam situasi tarif pajak tinggi, sistem pajak tidak adil, dan kesulitan keuangan yang dialami seseorang, persepsi penghindaran pajak lebih dapat diterima jika dibandingkan dengan uang pajak dikorupsi.

## 148 | Bina Ekonomi
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang kedua, penghindaran pajak kurang dapat diterima ketika  pemerintah  membelanjakan  uang  pajak  secara  efektif  kecuali  untuk pernyataan  terkait personal  interest dan referent  group. Selain  pernyataan  terkait personal  interest dan referent group , rata-rata variabel efisiensi belanja pemerintah lebih rendah dibandingkan dengan rata- rata pernyataan lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak kurang dapat diterima ketika pemerintah membelanjakan uang pajak secara efektif kecuali ketika orang lain dianggap melakukan  penghindaran  pajak  atau  ketika  dengan  melakukan  penghindaran  pajak  dapat memberi keuntungan bagi orang tersebut.
Selanjutnya, penghindaran pajak lebih dapat diterima ketika sistem pajak dianggap tidak adil, kecuali untuk pernyataan variabel persepsi korupsi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga dapat disimpulkan bahwa persepsi penghindaran pajak lebih dapat diterima ketika sistem perpajakan tidak adil dibandingkan dengan pernyataan lain selain pernyataan 4 dan 11 (indikator untuk mengukur variabel persepsi korupsi). Dengan demikian, penghindaran pajak lebih dapat diterima ketika sistem perpajakan tidak adil dibandingkan dengan variabel lain, kecuali ketika pemerintah dianggap melakukan korupsi.
Hasil uji  hipotesis yang keempat menunjukkan bahwa penghindaran pajak lebih dapat diterima ketika tarif pajak tinggi, kecuali dalam hal sistem perpajakan tidak adil atau uang pajak dikorupsi.  Dengan  melihat  perbandingan  rata-rata  pernyataan  nomor  1  (tarif  pajak)  dengan pernyataan  lain  dapat  disimpulkan  bahwa  H0  ditolak  kecuali  untuk  pernyataan  3  (persepsi keadilan),  4,  6,  dan  11  (persepsi  korupsi).  Dengan  demikian,  penghindaran  pajak  lebih  dapat diterima ketika tarif pajak tinggi dibandingkan dengan pernyataan lain, kecuali dalam hal sistem perpajakan tidak adil atau uang pajak dikorupsi.
Terakhir, penghindaran pajak lebih dapat diterima ketika seseorang mengalami kesulitan keuangan, kecuali dalam hal tarif pajak tinggi, sistem pajak tidak adil, dan uang pajak dikorupsi. Untuk  hipotesis  kelima,  hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  penghindaran  pajak  lebih  dapat diterima ketika seseorang mengalami kesulitan keuangan dibandingkan dengan pernyataan lain. Namun dalam hal tarif pajak tinggi, sistem pajak tidak adil, dan uang pajak dikorupsi, persepsi penghindaran pajak lebih dapat diterima jika dibandingkan dengan ketika seseorang mengalami kesulitan keuangan.
Selain kesimpulan dari hasil uji hipotesis, dalam penelitian ini juga ditarik kesimpulan dari hasil analisis varians dan perbedaan rata-rata ( mean difference ) antar variabel. Berdasarkan hasil analisis varians,  dapat disimpulkan bahwa tax morale antar kategori usia memiliki  perbedaan signifikan. Sementara pada variabel karakteristik lainnya tidak menunjukkan adanya perbedaan signifikan. Untuk kategori usia, kelompok yang memiliki tax morale paling tinggi adalah kelompok usia  di  bawah  30  tahun.  Hal  ini  mungkin  disebabkan  kelompok  usia  tersebut  memiliki kemampuan  literasi  digital  untuk  mengakses  pengetahuan  pajak  dan  memenuhi  kewajiban perpajakan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Kemudian untuk kelompok tax morale tertinggi selanjutnya adalah kelompok usia di atas 49 tahun. Hal ini dapat terjadi karena pada  kelompok  usia  tersebut  lebih  menghindari  perbuatan  yang  menyebabkan  suatu  risiko terjadi ( risk avoidance ) seperti risiko dari melakukan penghindaran pajak.
Untuk  kategori  status  perkawinan  terdapat  perbedaan  signifikan  untuk  variabel  tarif pajak.  Untuk  responden  dengan  kategori  belum  menikah,  penghindaran  pajak  lebih  dapat diterima  jika  tarif  pajak  tinggi  dibandingkan  dengan  kategori  sudah  menikah.  Hal  ini  dapat disebabkan  karena  orang  yang  sudah  menikah  lebih  terikat  pada  komunitas  sehingga  mereka akan menghindari perbuatan yang menimbulkan sanksi sosial seperti penghindaran pajak.
Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagaimana penelitian pada umumnya, antara lain tax  morale yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  terbatas  pada  variabel  yang  ditentukan  penulis,

## 149 | Bina Ekonomi
sehingga masih memungkinkan untuk menggunakan variabel lain agar memberikan hasil yang lebih  bervariasi.  Kemudian  instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan kuesioner dengan pernyataan tertutup. Hal ini dapat menimbulkan jawaban bias dan hasil analisis terbatas pada jawaban yang diberikan responden. Selain itu, jumlah responden penelitian hanya mewakili  sebagian  kecil  dari  populasi  pelaku  UMKM  di  wilayah  Jabodetabek  mengingat keterbatasan waktu penelitian dan kondisi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi.
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  keterbatasan  yang  terdapat  dalam  penelitian  ini, terdapat  beberapa  saran  bagi  DJP  sebagai  otoritas  pajak.  Penelitian  ini  membuktikan  bahwa dengan menurunkan tingkat korupsi, meningkatkan efisiensi belanja pemerintah, meningkatkan keadilan, menurunkan tarif pajak, dan mengatasi financial constraint, dapat meningkatkan moral dan  kepatuhan  pajak.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  dapat  menjadi  pertimbangan  untuk merumuskan panduan dalam menentukan prioritas penyuluhan dan pengawasan berdasarkan kategori  usia  dalam  rangka  meningkatkan  kepatuhan  pajak  khususnya  bagi  pelaku  UMKM  di wilayah Jabodetabek.
Bagi penelitian selanjutnya disarankan menggunakan indikator lain untuk mengukur tax morale seperti World Value Survey yang telah banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya (Alm & Torgler, 2006; Torgler, 2006; OECD, 2019), sehingga dapat memperkuat hasil pengujian dari variabel  yang digunakan dalam penelitian ini terhadap tax morale . Penelitian selanjutnya juga  dapat  mempertimbangkan  untuk  menggunakan  variabel  lain  yang  mungkin  dapat menjelaskan dengan lebih baik pengaruhnya terhadap tax morale khususnya bagi pelaku UMKM dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, serta menggunakan mix method dengan melakukan wawancara kepada pelaku UMKM untuk memperoleh hasil analisis yang lebih mendalam.

## 150 | Bina Ekonomi

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku Akademik dan Jurnal
Abdul,  M.  (2001).  Personal  income  tax  non-compliance  in  Malaysia.  PhD  Thesis.  Victoria University, Melbourne, Australia.
Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and Tax Morale in the United States and in Europe. Journal of Economic Psychology , 27(2), 224-246.
Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. Journal of Business Ethics , 101(4), 635-651.
Alasfour, F., Samy, M., & Bampton, R. (2016). The Determinants of Tax Morale and Tax Compliance: Evidence  from  Jordan.  In Advances  in  Taxation (Vol.  23,  pp.  125 – 171). https://doi.org/10.1108/S1058-749720160000023005
Alfedo,  J. M.,  &  Azmi,  R. H.  N.  (2020). Sistem  Informasi  Pencegahan  Korupsi  Bantuan  Sosial  Si Pansos) di Indonesia : Rumusan Konsep dan Pengaturan. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi ,
6 (2), 283 – 296. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.668
Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: a theoretical analysis. Journal of Public Economics , 1 (3 – 4), 323 – 338. https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2
Alm, J., McClelland, G. H., & Schulze, W. D.  (1992). Why do people pay taxes? Journal of Public Economics , 48 (1), 21 – 38. https://doi.org/10.1016/0047-2727(92)90040-M
Andreoni, J., Feinstein, J., & Erard, B. (1998). Tax Compliance. In Tax Compliance (Issue Jun, pp.
818 – 860). Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8282-7_12
Biru, A. M. (2020). Factors That Affect Tax Compliance Behavior of Small and Medium Enterprises: Evidence from Nekemte City. European Journal of Business and Management , 12 (19), 29 – 41. https://doi.org/10.7176/ejbm/12-19-04
Bitzenis, A., & Vlachos, V. (2018). Tax morale in times of economic depression: The case of greece. Advances  in  Taxation , 25 (November),  173 – 199.  https://doi.org/10.1108/S1058- 749720180000025008
Braithwaite,  V.,  Reinhart,  M.,  &  Smart,  M.  (2010).  Tax  non-compliance  among  the  under-30s: Knowledge,  obligation  or  scepticism?  [www].  Retrieved  from  http://vab.anu.edu.au/pre- sent/agetax.pdf.
Çevik, S. (2016). Tax morale and tax compliance in socio-political context. Political Economy of Taxation, Istanbul: IJOPEC , 37-57.
Clotfelter,  C.T.  1983,  Tax  Evasion  and  Tax  Rates:  An  Analysis  of  Individual  Returns, Review  of Economics and Statistics , vol. 65, pp. 363-373.
De  Cremer,  D., & Tyler,  T. (2007). The effects of  trust in authority and procedural fairness on cooperation. Journal of Applied Psychology , 92(3), 639-649.
Erard, B., & Feinstein, J. S. (1994). The Role of Moral Sentiments and Audit Perceptions in Tax

## 151 | Bina Ekonomi
Compliance. The  Role  of  Moral  Sentiments  and  Audit  Perceptions  in  Tax  Compliance , 49 (August), 70 – 89.
Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007). Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role  of  Incentives  and  Responsive  Regulation. Law  &  Policy , 29 (1),  102 – 120. https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2007.00248.x
FREY,  B.  &  FELD,  L.  2002.  Deterrence  and  Morale  in  Taxation:  An  Empirical  Analysis.  CESifo Working Paper Series No 760. August 2002 ed. SSRN Website
Frey, B. S., & Torgler, B. (2007). Tax morale and conditional cooperation. Journal of Comparative Economics , 35 (1), 136 – 159. https://doi.org/10.1016/j.jce.2006.10.006
GRAETZ, M. J. & WILDE, L. L. 1985. The Economics of Tax Compliance: Fact and Fantasy. National Tax Journal, 38(3), 355 - 363.
Hassan,  I.,  Naeem,  A.,  &  Gulzar,  S.  (2021).  Voluntary  tax  compliance  behavior  of  individual taxpayers  in  Pakistan. Financial  Innovation , 7 (1).  https://doi.org/10.1186/s40854-021- 00234-4.
Hasseldine, J., & Li, Z. (1999). More tax evasion research required in new millennium. Crime, Law and Social Change, 31(1), 91-104.
Horodnic, I.  A.  (2018).  Tax  morale  and institutional  theory:  a  systematic  review. International Journal of Sociology and Social Policy , 38 (9/10), 868 – 886. https://doi.org/10.1108/IJSSP- 03-2018-0039.
Jahnke, B., Weisser, R.A., How does petty corruption affect tax morale in Sub-Saharan Africa?, European Journal of Political Economy (2018), https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.09.003 Jahnke, B., Weisser, R.A., How does petty corruption affect tax morale in Sub-Saharan Africa?, European Journal of Political Economy (2018), https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.09.003 Jahnke, B., Weisser, R.A., How does petty corruption affect tax morale in Sub-Saharan Africa?, European Journal of Political Economy (2018), https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.09.003 Jahnke, B., Weisser, R.A., How does petty corruption affect tax morale in Sub-Saharan Africa?, European Journal of Political Economy (2018), https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.09.003 Jahnke, B., Weisser, R.A., How does petty corruption affect tax morale in Sub-Saharan Africa?, European Journal of Political Economy (2018), https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.09.003 Jahnke, B., Weisser, R.A., How does petty corruption affect tax morale in Sub-Saharan Africa?, European Journal of Political Economy (2018), https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.09.003 Jahnke, B., Weisser, R.A., How does petty corruption affect tax morale in Sub-Saharan Africa?, European Journal of Political Economy (2018), https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.09.003 Jahnke, B., Weisser, R.A., How does petty corruption affect tax morale in Sub-Saharan Africa?, European Journal of Political Economy (2018), https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.09.003 Jahnke, B., Weisser, R.A., How does petty corruption affect tax morale in Sub-Saharan Africa?, European Journal of Political Economy (2018), https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.09.003 Jahnke, B., Weisser, R.A., How does petty corruption affect tax morale in Sub-Saharan Africa?, European Journal of Political Economy (2018), https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.09.003 Jahnke, B., Weisser, R.A., How does petty corruption affect tax morale in Sub-Saharan Africa?, European Journal of Political Economy (2018), https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.09.003

## 152 | Bina Ekonomi
Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behaviour . Cambridge University Press.
Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework.
Journal of Economic Psychology , 29 (2), 210 – 225. https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004.
OECD.  (2019).  What  is  Driving  Tax  Morale?  https://www.oecd.org/tax/tax-global/public- consultation-document-what-is-driving-tax-morale.pdf
Ortega,  D.,  Ronconi,  L.,  &  Sanguinetti,  P.  (2012).  Reciprocity  and  Willingness  to  Pay  Taxes: Evidence  from  a  Survey  Experiment  in  Latin  America. Economia , 16 (2),  55 – 87. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3060.5283
Pashev, K. (2005). Tax compliance of small business in transition economies: Lessons from Bulgaria [www]. Retrieved from: icepp.gsu.edu/sites/default/files/documents/icepp/wp/ ispwp0510.pdf.
Sari,  N.  P.  R.,  &  Maradona,  A.  F.  (2020).  Kenapa  Wajib  Pajak  UMKM  Enggan  Membayar  Pajak Penghasilan? E-Jurnal Akuntansi , 30 (6), 1561.
https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i06.p17
Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. Integritas , 7 (1), 161 – 178. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717
Torgler,  B.  (2003).  Tax  morale,  rule  governed  behaviour  and  trust. Constitutional  Political Economy , 14(2), 119 – 140.
Torgler, B. (2005). Tax morale and direct democracy. European Journal of Political Economy , 21 (2),
525 – 531. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2004.08.002.
Torgler,  B.  (2006).  The  importance  of  faith:  Tax  morale  and  religiosity. Journal  of  Economic Behavior and Organization , 61(1), 81-109.
Torgler,  B.  (2007).  Tax  Compliance  and  Tax  Morale.  In Tax  Compliance  and  Tax  Morale:  A Theoretical and Empirical Analysis . Edward Elgar Publishing Limited.
https://doi.org/10.4337/9781847207203.
Torgler, B. (2012). Tax morale, Eastern Europe and European enlargement. Communist and Post- Communist Studies , 45(1), 11 – 25.
Torgler, B. (2014). Cross Culture Comparision of Tax Morale and Tax Compliance . January 2004 . https://doi.org/10.2307/41954393.
Torgler, B., & Schaltegger, C. a. (2005). Tax morale and fiscal policy (Unpublished Working Paper No. 1748). Center for Research in Economics, Management and the Arts. 1 – 34.
Torgler, B., & Valev, N. T. (2010). Gender and Public Attitudes Toward Corruption and Tax Evasion. Contemporary  Economic  Policy , 28 (4),  554 – 568.  https://doi.org/10.1111/j.1465- 7287.2009.00188.x
Torgler, B., Schneider, F., & Schaltegger, C. (2010). Local autonomy, tax morale, and the shadow economy. Public Choice, 144, 293-321.
Verboon, P., & Goslinga, S. (2009). The role of fairness in tax compliance. Netherlands Journal of Psychology , 65 (4), 136 – 145. https://doi.org/10.1007/BF03080136
Vythelingum,  P.,  Soondram,  H.,  &  Jugurnath,  B.  (2017).  An  assessment  of  tax  morale  among Mauritian taxpayers. Journal of Accounting and Taxation , 9 (1), 1 – 10. https://doi.org/10.5897/JAT2016.0224
Wardani,  D.  K.,  (2018). Pengaruh  Kecenderungan  Penghindaran  Pajak  Terhadap  Risiko  Dengan Corporate Governance & Financial Constraint Sebagai Pemoderasi . Repository UGM. [Doctoral Dissertation, Gajah Mada University].
Williams, C. C., & Krasniqi, B. (2017). Evaluating the individual- and country-level variations in tax morale. Journal of Economic Studies , 44 (5), 816 – 832. https://doi.org/10.1108/JES-09-2016- 0182

## Peraturan dan Dokumen Publik Lainnya
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.
Republik  Indonesia.  (2013).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  tentang  Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Republik  Indonesia.  (2018).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang  Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Republik Indonesia (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor
82/PMK.03/2021  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 9/PMK.03/2021  tentang  Insentif  Pajak  untuk  Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi Corona Virus Disease 2019.

## 154 | Bina Ekonomi
Lampiran 1 Tabel Statistik Deskriptif FREKUENSI TM COR GOV FAIR TR FC Jenis Kelamin Pria 52 4.24 (1.34) 4.97 2.98 5.60 5.13 5.00 Wanita 115 4.15 (0.95) 4.71 3.46 5.49 5.30 4.79 Usia <30 tahun 41 3.82 (1.39) 4.46 3.04 5.10 4.66 4.27 30-39 tahun 50 4.55 (1.00) 5.03 3.89 5.20 5.42 5.30 40-49 tahun 47 4.19 (0.76) 4.88 3.04 6.19 5.36 5.11 >49 tahun 29 4.03 (1.01) 4.70 3.11 5.59 5.62 4.52 Status Perkawinan Menikah 18 4.05 (1.59) 4.56 3.43 5.00 3.94 4.72 Belum menikah 141 4.20 (1.30) 4.85 3.31 5.59 5.40 4.81 Cerai hidup 4 4.10 (0.67) 4.25 2.50 5.25 6.50 6.25 Cerai mati 4 4.16 (0.55) 4.40 3.42 5.75 4.75 5.75 Tingkat Pendidikan SD/SMP/SMA sederajat 50 4.11 (0.77) 4.72 3.29 5.74 5.20 4.36 DI/DII/DIII 32 3.93 (1.41) 4.38 3.12 5.22 4.97 5.03 S1/DIV 75 4.25 (1.10) 4.95 3.28 5.47 5.33 5.03 Pascasarjana (Profesi, S2,S3) 10 4.79 (0.94) 5.30 4.17 5.80 5.80 5.50 Jenis Usaha Agrikultur 2 4.68 (0.37) 6.50 2.67 6.50 6.00 7.00 Industri/manufaktur 12 4.24 (1.25) 4.98 2.94 5.50 5.25 5.33 Informasi 2 3.47 (1.66) 4.30 2.00 4.00 4.00 6.00 Jasa 18 4.28 (1.00) 5.26 2.83 5.72 5.50 5.11 Kesehatan 2 4.44 (1.04) 4.30 3.33 4.00 6.50 6.50 Pendidikan 7 4.05 (0.97) 4.86 2.62 6.57 6.29 4.00 Penyediaan akomodasi, makan dan minum 58 4.22 (1.11) 4.64 3.55 5.69 5.31 5.02 Perdagangan besar dan eceran 66 4.12 (1.10) 4.74 3.42 5.27 5.00 4.50 Omzet per tahun 0-300.000.000 119 4.20 (1.20) 4.76 3.29 5.61 5.24 4.92 300.000.001- 2.500.000.000 24 3.87 (0.69) 4.57 3.07 4.71 5.04 4.21 2.500.000.001- 4.800.000.000 15 4.61 (0.62) 5.41 4.18 5.40 5.47 5.33 4.800.000.001- 50.000.000.000 9 4.05 (0.61) 4.80 2.67 6.67 5.56 4.89 Rata-rata keseluruhan 4.18 4.82  3.18 5.48 5.33  5.12