INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 8099-8111 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Setelah Nikah di dalam Hukum Perdata Indonesia
Ahmad Solehudin
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Email: Asaprawiratama@gmail.com

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan pernikahan sebagai suatu ikatan secara lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami dan isteri. Namun, perlu diperhatikan juga untuk menjaga harta masing-masing pasangan melalui perjanjian nikah. Oleh karenanya, perjanjian nikah dapat dibuat baik  jika suami atau istri akan mempersatukan harta secara keseluruhan maupun jika mereka sepakat untuk memiliki harta terpisah atau di luar persatuan. Adapun permasalahan  yang  diangkat  seperti  Bagaimanakah  kedudukan  hukum  perjanjian  nikah  pada  hukum Indonesia?  Dan  Bagaimanakah  akibat  hukum  jika  terjadi  wanprestasi  perjanjian  nikah  setelah berlangsungnya pernikahan secara hukum perdata? Metode penelitian yang dipakai ialah dengan cara yuridis normatif secara literatur hukum. Dimana hasil penelitian menunjukan Perjanjian pernikahan sendiri diatur  pada  Undang-Undang  tentang  Perkawinan,  yakni  pada  Pasal  29.  Selain  Undang-Undang perkawinan perjanjian nikah juga diatur pada Pasal 139  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana perjanjian nikah adalah kesepakatan antara calon suami dan istri untuk mengatur konsekuensi dari pernikahan terhadap harta kekayaan pasangan suami dan isteri. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan bisa dibuat baik jika suami atau isteri yang mau mempersatukan harta keseluruhan, ataupun jika para pihak sepakat untuk memiliki harta yang terpisah atau di luar persatuan Pasal 147 Kitab Hukum Perdata dengan menentukan bahwasanya perjanjian pernikahan harus dibikin melalui surat otentik di notaris, dan jika tidak, maka perjanjian nikah tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan baik dari pihak  isteri atau suami. Yang mana akibat dari adanya wanprestasi ini sebagai landasan dasar dalam membuat gugatan perdata terhadap adanya pelanggaran perdata.  Hal tersebut dapat dilakukan jika salah satu pihak belum memenuhi kesepakatan dan merugikan pihak lain baik itu yang dilakukan oleh pihak  suami atau isteri selama menjalin pernikahannya, maka suami atau  istri  yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian di Pengadilan.
Kata Kunci: Perjanjian Nikah, Hukum Perdata, Akibat Hukum.

## Abstract
Law Number 1 of 1974 concerning Marriage stipulates marriage as a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife. However, you also need to pay attention to safeguarding the assets of each partner through a marriage agreement. Therefore, a marriage agreement can be made either if the husband or wife will unite the assets as a whole or if they agree to have separate assets or outside the union. As for the issues raised such as What is the legal position of the marriage agreement in Indonesian law? And what are the legal consequences if there is a default in the marriage agreement after  the  marriage  takes  place  in  civil  law?  The  research  method  used  is  normative  juridical  in  legal literature. Where the results of the research show that the marriage agreement itself is regulated in the Law on Marriage, namely in Article 29. In addition to the marriage law, the marriage agreement is also regulated  in  Article  139  of  the  Civil  Code,  where  a  marriage  agreement  is  an  agreement  between  a prospective husband and wife to regulate the consequences of marriage on the assets of the husband and wife. Therefore, a marriage agreement can be made either if the husband or wife wants to unite the entire property, or if the parties agree to have separate assets or outside the union Article 147 of the Civil Code by stipulating that the marriage agreement must be made through an authentic letter at a notary. , and if not, then the marriage agreement can be canceled by the party who feels aggrieved either from the wife or husband. Which is the result of this default as the basic basis for making a civil lawsuit against a civil violation. This can be done if one of the parties has not fulfilled the agreement and harmed the other party, whether it was done by the husband or wife during their marriage, then the husband or wife who feels aggrieved has the right to claim compensation in court.
Keyword: Marriage Agreement, Civil Law, Legal Consequences.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  telah  menyepakati  bahwasanya  semua  kegiatan  atau  perbuatan secara  perdata  haruslah  berdasarkan  hukum,  sehingga  setiap  tindakan  atau  ucapan seseorang di bidang hukum perdata yang didapat untuk memiliki hak untuk pendukung dan kewajiban untuk dilaksanakan, yang dapat diartikan sebagai subjek dari hukum perdata. Salah satu subjek hukum adalah manusia baik secara individu atau secara berkelompok. Oleh  karenanya  itu,  setiap  orang,  baik  warga  negara  indonesia  telah  memiliki  suatu kewajiban  dan  memiliki  hak  dalam  melakukan  suatu  perbuatan  yang  mengarah  kepada hukum perdata, salah satunya dengan membuat perjanjian hukum dengan seseorang atau sekelompok  orang  lain.  Perjanjian  dianggap  sebagai  sumber  utama  yang  dapat menghasilkan hak dan kewajiban di dalamnya (Sari, 2017). Hukum perjanjian dalam konteks penelitian ini bertujuan untuk mengatur adanya kesepakatan antara para pihak yang terlibat baik itu dari pihak  suami maupun dari pihak istri dalam suatu perjanjian pernikahan yang telah  disepakati  yang  melibatkan  kewajiban  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  yang
sebelumnya disepakati secara bersama-sama. Oleh sebab itulah, suatu perjanjian apapun termasuk perjanjian nikah yang melibatkan satu pihak saja dalam melakukan prestasi tidak dapat disebut sebagai perjanjian, sama halnya seperti pada hibah atau warisan yang tidak dapat disebut sebagai perjanjian hibah atau perjanjian warisan kalau hanya satu pihak saja dan tidak melibatkan pihak lainnya (Arief, 2017).  Adapun salah satu dari bentuknya di dalam suatu perjanjian hukum adalah perjanjian pernikahan yang mana hukum daripada perjanjian yang telah dapat dibuat antara dua belah pihak saat akan melakukan upacara dari adanya pernikahan yang akan dilangsungkan untuk menegaskan status mereka nantinya sebagai pasangan suami dan istri.
Pernikahan sendiri diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana pernikahan itu dijelaskan bahwasanya pernikahan ialah suatu ikatan yang lahir dari kedua pasangan isteri dan suami secara membatin di antara pihak dari pria dan  pihak  dari  wanita  menjadi  satu  kesatuan  pasangan  istri  dan  suami  yang  mana pernikahan itu memiliki tujuan untuk dapat membentuk hubungan keluarga atau hubungan berumah  tangga  yang  berbahagia  dengan  tetap  berdasarkan  dari  adanya  ketetapan ketuhanan yang mulia dan berkuasa. Oleh karena itu, pernikahan diharuskan untuk dapat senantiasa membentuk suatu keluarga yang bahagia dan erat selamanya, dan juga dapat untuk diharapkan senantiasa untuk berjalan sesuai rencana selama pernikahan berlangsung, tanpa  adanya  halangan  untuk  dapat  berbahagia  selamanya  selaras  pada  pedoman  dan prinsip dari suatu pernikahan (Arief, 2017). Namun diperlukan juga atensi untuk menjaga harta masing-masih orang dari pasangan di pihak suami dan dari pihak isteri dalam menjalin pernikahan  kedepannya. Ketentuan dari perjanjian pernikahan adalah frasa yang berasal dari judul di Bagian kelima dari Undang-Undang tentang Perkawinan, dimana merujuk ke dalam  satu  Pasal  yakni  pada  Pasal  29  Undang-Undang  Perkawinan,  perjanjian  nikah haruslah dibuat dari pasangan calon isteri atau suami, sebelum dilakukannya pernikahan atau saat sudah dilakukannya pernikahan yang sedang berlangsung untuk dapat menjaga dari  adanya  dampak-dampak  dari  pernikahan  terhadap  suatu  kekayaan  yang  mereka peroleh  baik  sebelum  nikah  maupun  setelah  menikah.  Meskipun  adanya  definisi  dari ketentuan-ketentuan dari adanya perjanjian pernikahan ini, namun tidak dijelaskan secara rinci dari hanya ada pengaturan mengenai kapan ketentuan pernikahan dibuat, menetapkan keabsahan, waktu berlakunya, serta kemungkinan perubahan ketentuan tersebut dilanggar. Selain Undang-Undang perkawinan perjanjian nikah juga diatur pada ketentuan dari Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana perjanjian nikah adalah kesepakatan antara calon dari pihak suami dan calon dari pihak istri untuk dapat menjaga dari adanya konsekuensi  dari  pernikahan  terkait  harta  kekayaan  dari  pasangan  pernikahan  tersebut.
Oleh karena itu, perjanjian pernikahan dapat dibuat jika calon suami dan calon istri mau untuk dapat mempersatukan harta secara keseluruhan, maupun jika mereka sepakat untuk memiliki harta yang terpisah atau di luar persatuan (Muchsin, 2008).
Adanya perjanjian nikah ini dapat membatasi para pasangan dari pihak suami dan dari pihak istri untuk mengurangi konflik dalam berumah tangga nantinya, yang utama yang akan terjadi pada saat sudah disahkan hubungan dari pernikahan tersebut. Kesepakatan pernikahan dapat digunakan sebagai pedoman jika nantinya terjadi perselisihan di dalam keluarga,  walaupun  perselisihan  tersebut  sangat  tidak  diharapkan.  Namun  pada kenyataannya perselisihan itu sering muncul dan menjadi pemicu utama dari perceraian, jika  konflik  terjadi  dan  mengarah  pada  perceraian,  kesepakatan  yang  telah  dibuat sebelumnya  dapat  dijadikan  sebuah  pedoman  bagi  masing-masing  pihak  untuk  dapat memahami hak dan tanggung jawabnya sesuai perjanjian nikah.(Susanti, 2018) Dikarenakan posisi dari harta dalam suatu pernikahan terutama pada harta pribadi dan harta kekayaan yang telah dimasukan pada tiap-tiap pasangan tidak bisa untuk menjadi harta kekayaan secara  bersama-sama  jikalau  sebelumnya  telah  diatur  pada  perjanjian  harta  pernikahan. Saat akan pernikahan dilangsungkan dengan adanya kesepakatan bersama, diantara calon dari pihak suami dan calon dari pihak isteri dapat membuat suatu perjanjian nikah yang tertulis mengenai adanya aset dengan suatu syarat di dalam perjanjian pernikahan tersebut tidak boleh melanggar ketentuan agama, peraturan hukum dan tata tertib secara umum. Perjanjian nikah ini diperlukan karena tidak selamanya pernikahan antara pasangan calon suami dan isteri tersebut berjalan sesuai rencana untuk mencapai kehidupan keluarga yang bahagia dan abadi. Seringkali, terdapat ketidakcocokan antara ikatan cinta pernikahan yang mempengaruhi  suatu kegiatan dalam  berumah tangga dan  dapat menimbulkan adanya suatu  kekhawatiran  yang  akan  kemungkinan  dari  suatu  perpisahan  di  dalam  berumah tangga. Dikarenakan itu, tidak jarang suami atau istri membuat perjanjian sebagai suatu langkah antisipasi pencegahan terkait sesuatu hal yang kedepannya tidak diinginkan dalam suatu pernikahan (Marsidah, 2020).
Apalagi saat sudah melakukan perjanjian dari salah satu pihak dari calon suami atau pihak  calon  istri  yang  melakukan  perbuatan  wanprestasi  dari  perjanjian  nikah  yang sebelumnya  telah  dibuat,  wanprestasi  sendiri  ialah  tindakan  yang  dapat  dilakukan  oleh individu atau perorangan yang tidak memenuhi komitmen atau pencapaiannya seperti yang telah disepakati dalam perjanjian nikah oleh para pihak yang terlibat di dalamnya baik itu dilakukan oleh suami atau bahkan dilakukan oleh seorang isteri.  Yang mana akibat dari adanya wanprestasi ini sebagai landasan dasar dalam membuat gugatan perdata terhadap adanya  pelanggaran  perdata  yang  dapat  dikategorikan  dalam  dua  macam,  yaitu
wanprestasi  atau  perbuatan  melawan  hukum  (Barkatullah  &  Tavinayati,  2020).  Dimana penulis dalam hal ini lebih kepada perbuatan wanprestasi dalam perjanjian nikah yang telah diperbuat dari pihak suami atau dari pihak isteri. Oleh karena latar belakang inilah maka penulis  ingin  meneliti  beberapa  permasalahan  pada  jurnal  penelitian  ini  seperti, Bagaimanakah  kedudukan  hukum  perjanjian  nikah  pada  hukum  Indonesia?  Dan Bagaimanakah  akibat  hukum  jika  terjadi  wanprestasi  perjanjian  nikah  setelah berlangsungnya  pernikahan  secara  hukum  perdata?  Penelitian  ini  bertujuan  dalam menelaah  lebih  dalam  lagi  terkait  perjanjian  nikah  dan  implementasinya  saat  terjadi wanprestasi dari salah satu pihak baik dari pihak suami atau dari pihak isteri.

## METODE PENELITIAN
Menurut  pandangan  dari  ahli  Soerjono  Soekanto,  metode  dengan  cara  penelitian adalah suatu bentuk dari kegiatan secara ilmiah yang berdasarkan pada suatu cara-cara mencari  data  yang  ilmiah  dengan  berdasarkan  pada  sistematisasi  pemikiran  yang  telah ditetapkan untuk mempelajari masalah hukum yang telah ditentukan dengan menggunakan alat analisis hukum yang tajam dalam menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya telah diangkat tersebut (Purwati, 2020). Oleh karenanya penelitian  jurnal ilmiah ini digunakan melalui metode penelitian secara normatif  yuridis dengan memakai data-data secara Open Source  baik  dari  literatur  buku,  jurnal  ilmiah,  media  terakreditasi,  serta  peraturan perundang-undangan  dari  hukum  nasional.  Setelah  data-data  informasi  terkumpul  lalu akan diproses secara analisis hukum dan dilakukan evaluasi secara kualitatif dengan cara memecah  informasi  menjadi  kalimat-kalimat  yang  terorganisir,  berurutan,  masuk  akal, konsisten dan efektif yang akan dijabarkan dalam bentuk deskriptif hukum, (Agung, R. et al., 2021)ss  dengan  tujuannya  adalah  untuk  mempermudah  interpretasi  informasi  dan memahami  hasil  analisis  penulis  tentang  adanya  wanprestasi  dari  perjanjian  nikah  saat setelah menjalin rumah tangga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kedudukan Hukum Perjanjian Setelah Nikah Pada Hukum Indonesia
Sebagai bagian dari makhluk sosial, manusia senantiasa memiliki hasrat untuk dapat ingin memiliki kehidupan secara bersama-sama dan bisa untuk menjalin hidup pernikahan dengan  baik,  bagi  pria  maupun  bagi  wanita  dengan  menjalin  hubungan  spesial  yaitu pernikahan.  Dimana sebelum melakukan pernikahan perlu untuk di backup oleh namanya perjajian nikah sebagai landasan dalam menjaga harta secara bersama-sama baik itu pihak
suami  ataupun  pihak  dari  isteri  (Arief,  2015).  Kedudukan  hukum  perjanjian  nikah  ialah adanya perbuatan perjanjian nikah yang biasanya dibikin oleh dua belah pihak dari pihak laki-laki sebagai suami atau dari pihak perempuan sebagai isteri, dimana sebelum adanya acara pernikahan yang dapat dilangsungkan untuk dapat menegaskan adanya status dari mereka sebagai sepasang suami dan istri dalam harta bawaan atau perjanjian di dalamnya di dalam isi suatu perjanjian nikah (Admin, 2020).  Legalitas hukum atas hukum perjanjian diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, mengenai definisi dan isi perjanjian nikah yang sebenarnya belum dijelaskan secara menyeluruh terkait penjelasan dalam hal melaksanakan dan unsur-unsur perjanjian nikah. Namun secara garis besar telah dijelaskan diperbolehkan adanya perjanjian nikah  di  Pasal  29  Undang-Undang  Pernikahan.  Dimana  pasal  tersebut  menjelaskan bahwasanya sebelum dilakukannya pernikahan, kedua belah pihak dari pasangan tersebut dapat membuat suatu perjanjian secara tertulis dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Pernikahan. Pada isi ketentuan perjanjian pernikahan dapat diberlakukan juga kepada pihak ketiga dengan mana para pihak ketiga dapat dibuktikan untuk dapat terlibat. Calon dari pihak  suami  dan  calon  dari  pihak  istri  juga  dapat  membentuk  perjanjian  nikah  sebelum melakukan perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, dimana perjanjian nikah ialah suatu persetujuan diantara calon dari pihak suami dan  calon  dari  pihak  istri  agar  dapat  mengatur  harta  kekayaan  mereka  pada  saat dilangsungkannya pernikahan (Prodjodikoro, 1981).
Perjanjian  nikah  menurut  hukum  perdata  Indonesia  diatur  pada  Pasal  147  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana sebuah perikatan harus dapat diperkuat dengan surat otentik dari notaris dengan dibikin sebelum berlangsungnya pernikahan. Meskipun perjanjian  nikah  telah  dibikin  sebelum  berlangsungnya  pernikahan.  namun  ada  juga perjanjian pernikahan yang telah dibikin setelah berlangsungnya jalinan pernikahan yang sedang  dimulai  yang  belakangan  ini  menarik  perhatian  penulis.  Pasal  147  KUHPer  yang mana tegas dalam menilai adanya suatu perjanjian dari suatu perkawinan yang harus dibikin melalui surat dari notaris, dan jika tidak, maka suatu perjanjian nikah dengan sendirinya dapat untuk dibatalkan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan, baik dari pihak isteri atau suami. Persyaratan ini bertujuan untuk dapat memastikan bahwasanya perjanjian pada perkawinan dapat dicatat dalam surat berakta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian  yang  sangat  kuat  dan  bisa  memberikan  suatu  legalitas  hukum  mengenai adanya kewajiban atau hak dari  pihak laki-laki sebagai suami atau dari pihak perempuan sebagai istri kepada harta kekayaan yang masing-masing mereka miliki, teringat adanya perjanjian   nikah  tersebut memiliki suatu konsekuensi yang  besar. Para pihak  saat ingin
melakukan  perjanjian  nikah,  diperlukan  sekelompok  atau  seseorang  yang  memiliki pemahaman yang baik tentang hukum harta kekayaan dalam hubungan pernikahan agar dapat  merumuskan  seluruh    syarat  dari  persyaratan  dengan  sangat  cermat  dan  tepat. Perbuatan itu berhubungan dengan syarat bahwasanya bentuk dari harta pernikahan harus sama  selama  pernikahan  itu  berlangsung  antara  pasangan  suami  dan  isteri.  Kesalahan dalam  merumuskan  persyaratan-persyaratan  dalam  perjanjian  perkawinan  tidak  boleh diperbaiki  selama  masih  menjalin  hubungan  pernikahan  tanpa  kesepakatan  tertulis  atau lisan dari masing-masing pihak yang terlibat (Istrianty, 2015).  Menurut suatu ketentuan dari Pasal 147 KUHPer, perjanjian pernikahan yang telah disepakati sebelum adanya pernikahan yang  akan  dilangsungkan,  harus  untuk  dilaksanakan  pada  saat  sudah  menjalin rumahtangga. Meskipun pada Undang-Undang Hukum Perdata tidak menetapkan adanya batas-batas  waktu  antara  penandatanganan  perjanjian  perkawinan  dan  hari  pernikahan, sebaiknya adanya perjanjian perkawinan selesai dibuat sesegera mungkin sebelum adanya hari pernikahan. Yang mana sebelum adanya pernikahan yang dapat dilangsungkan, dari pasangan  oleh  pihak  laki-laki  sebagai  suami  atau  pihak  perempuan  sebagai  isteri  yang masih bisa merubah dari isi perjanjian pernikahan tersebut sesuai kesepakatan bersama. Namun, adanya perbaikan itu harus  dilakukan melalui surat  otentik  dari notaris  dan  jika perjanjian pernikahan itu dibikin dengan adanya bantuan dari wali atau orang tua, mereka sebagai pihak terlibat harus diikutsertakan dalam perubahan perjanjian nikah tersebut. Jika wali  dan  orang  tua  tidak  menyetujui  dengan  perbaikan  isi  perjanjian  nikah  yang  telah diusulkan,  maka  perbaikan  itu  tidak  bisa  untuk  dilakukan  atau  tidak  sah  dalam  hukum perkawinan (Erwinsyahbana, 2018).
Pengaturan  diatas  pada  Kitab  Hukum  Perdata  dengan  mengharuskan  perjanjian pernikahan diciptakan dengan surat otentik dari notaris, berbeda dengan pengaturan pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mana hanya memerlukan adanya  perjanjian  pernikahan  yang  diciptakan  dengan  hanya  tertulis  dari  kesepakatan masing-masing pihak. Ini berarti perjanjian pernikahan bisa diciptakan sendiri dari pasangan calon pihak laki-laki sebagai suami atau calon pihak perempuan sebagai isteri, tetapi adanya perjanjian  pernikahan  itu  harus  dapat  disahkan  ke  Pegawai  Pencatat  Perkawinan,  yang bukan seorang notaris pada waktu pernikahan dilaksanakan (Istrianty, 2015). Adapun saat pembikinan kesepakatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dijelaskan bahwasanya lebih rinci dengan dapat memberikan dua waktu yang dapat digunakan untuk membuat suatu kesepakatan dari adanya perkawinan, yakni sebelum dan saat perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, jika kesepakatan perkawinan telah  dibuat  pada  waktu  yang  telah  ditentukan,  tidak  diperbolehkan  untuk  membuat
kesepakatan tentang pernikahan setelah pernikahan telah dilangsungkan saat sebelum dan saat perkawinan tidak ada kesepakatan perkawinan yang dibuat. Berikut adalah keuntungan dari pembuatan sebuah perjanjian pernikahan:
1. Memisahkan harta kekayaan masing-masing dari calon suami dan calon isteri, yang mana harta kekayaan mereka tersebut tidak tercampur.
2. Tanggung jawab masing-masing dalam hal hutang-piutang antara pihak suami atau dari pihak perempuan sebagai isteri.
3. Jika salah satu pihak dalam hubungan keluarga ingin menjual harta bendanya, maka tidak diperlukan lagi suatu persetujuan dari pasangannya.
4. Saat suami atau isteri ingin menggunakan fasilitas kredit, tidak diperlukan lagi adanya persetujuan dari pasangan untuk dapat menjamin dari harta kekayaannya.
5. Menjamin adanya kelangsungan dari harta warisan keluarganya.
6. Dapat menjadi pelindung dari kepentingan isteri jika pihak dari suami ingin melakukan poligami.
7. Mencegah adanya perkawinan kembali dengan pihak lain secara tidak sehat, seperti mengambil harta dari salah satu pihak (Darmabrata & Sjarif, 2004).
Oleh  karena  itu,  jika  adanya  perjanjian  pernikahan  persatuan  harta  tersebut,  maka semua  keuntungan  yang  dapat  diperoleh  dan  kerugian  yang  telah  diderita  selama pernikahan baik itu kepada  pihak  suami atau  kepada pihak istri akan menjadi milik dan tanggung jawab suami dan istri secara adil dan sama besar atau berimbang. Agar tidak terjadi kesulitan di masa depan, semua benda yang tidak terdaftar dapat dijelaskan pada isi di dalam perjanjian pernikahan atau dalam laporan yang ditandatangani oleh pihak dari suami dan pihak dari isteri di hadapan notaris dan dilampirkan pada perjanjian pernikahan yang telah disepakati bersama sesuai dengan Pasal 165 Kitab Hukum Perdata.

## B. Akibat Hukum Wanprestasi Perjanjian Nikah Setelah Berlangsungnya Pernikahan
Perjanjian nikah yang akan dilaksanakan oleh masyarakat tidaklah dianggap sebagai tindakan yang terlarang dan cenderung untuk dianjurkan. Hal itu dapat dilihat dari faktanya, yang mana lembaga hukum perjanjian nikah sudah ada untuk diatur dalam hukum perdata Indonesia dan meniru dari ketentuan-ketentuan hukum perdata barat. Sayangnya, masih ada masyarakat yang masih tidak mengetahui tentang Perjanjian nikah yang telah dibikin oleh pihak suami atau dari pihak istri setelah pernikahan dijalankan. Sebelum atau dalam hal  ini  pada  saat  pernikahan  telah  dilaksanakan,  perjanjian  nikah  dapat  dibikin  sesuai dengan adanya ketentuan baik dari dalam Kitab Hukum Perdata maupun dalam Undang- undang Perkawinan. Menurut aturan dari Pasal 29 ayat 1 dari ketentuan Undang-Undang
Perkawinan,  sebelum  dan  saat  pernikahan  dilaksanakan,  para  pihak  yang  bersangkutan dapat membuat suatu kesepakatan secara tertulis berbentuk perjanjian nikah yang harus disahkan Pegawai Pencatatan Pernikahan atau Notaris sesuai keperluan dari masing-masing pihak yang ingin melangsungkan pernikahan. Isi dari kesepakatan tersebut akan berlaku juga apabila bagi para pihak diluar pasangan nikah yang terlibat dan memiliki pengaruh yang penting, maka perjanjian dapat dibikin sebelum pernikahan dilaksanakan (Butarbutar, 2017).
Perjanjian nikah dengan berdasarkan kesepakatan tersebut dapat dikategorikan tidak sah  secara  hukum  jika  melanggar  ketentuan-ketentuan  agama,  hukum  dan  moral  yang dinyatakan pada Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Pernikahan. Selain itu, Pasal 29 Ayat 3 menetapkan  bahwasanya  perjanjian  pernikahan  akan  mulai  diberlakukan  semenjak terjadinya Perjanjian hukum pernikahan tersebut. Di samping itu, berdasarkan Pasal 73 dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwasanya perjanjian nikah diwajibkan untuk dapat diberitahu kepada pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia, dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu jangka waktu satu tahun. Perjanjian nikah harus dibikin  melalui  surat  dari  notaris  secara  otentik  dan  bisa  juga  dibikin  melalui  perjanjian secara  tertulis  yang  mana  akan  di  buat  legalitasnya  oleh  pegawai  pencatat  pernikahan sebelum dilakukannya pelaksanaan pernikahan dan  akan diberlakukan sejak pernikahan tersebut  telah  dilaksanakan  (Istrianty,  2015).  Terakhir,  Pasal  29  Ayat  4  disebutkan bahwasanya sepanjang adanya pernikahan yang telah dilangsungkan, perjanjian nikah tidak dapat  dicabut  atau  diubah  dikecualikan  atas  dasar  kesepakatan  dari  para  pihak  yang menjalin hubungan dan tanpa mengesampingkan keterlibatan pihak ketiga yang terikat. Perjanjian pernikahan dapat dilakukan secara tertulis dengan diterapkannya kesepakatan dari  kedua  belah  pasangan  suami  dan  isteri,  yang  mana  perjanjian  pernikahan  ini  akan berdampak hukum yang signifikan karena kedua belah pihak telah terikat pada perjanjian nikah  tersebut  dan  harus  mematuhinya  sesuai  dengan  hukum  yang  diatur  dalam  BW. Kesepakatan  pernikahan  ini  memiliki  konsekuensi  hukum  karena  merupakan  kehendak kedua belah pihak. Sebagai sebuah kesepakatan, jika mana dari salah satu pihak ada yang melanggar maka dapat untuk dilakukan suatu tuntutan perceraian atau adanya ganti rugi. Jika  salah  satu  pihak  masih  mempertimbangkan  harta  meskipun  sudah  terikat  dalam kesepakatan,  ini  menunjukkan  tanda-tanda  perceraian  atau  motivasi  pernikahan  yang semula adalah motivasi ekonomi atau politis dalam suatu perjanjian pernikahan (Sumirat, 2016).
Padahal penjelasan di Pasal 1374 Kitab Hukum Perdata dapat dimaknai sebagai bagian dari ketentuan yang mengharuskan para pihak untuk mematuhi perjanjian dengan adanya itikad baik dan patuh. Jika terjadi ingkar janji kepada perjanjian nikah tersebut, maka dapat digunakan  sebagai  landasan  hukum  untuk  dapat  memohon  gugatan  ganti  kerugian  di Pengadilan setempat. Tujuan dibuatnya perjanjian nikah ini adalah agar dapat melindungi para  pihak  laki-laki  sebagai  suami  dan  pihak  perempuan  sebagai  isteri  dari  kegiatan- kegiatan yang tidak diharapkan selama pernikahan nantinya,  bukan untuk  memudahkan perceraian di kemudian hari. Apabila perjanjian pernikahan diingkari oleh salah satu pihak baik  dari  pihak  suami  atau  dari  pihak  istri  setelah  berlangsungnya  pernikahan,  maka pengingkaran  itu  dinamakan  wanprestasi,  wanprestasi  sendiri  ialah  tindakan  yang  dapat dilakukan  oleh  individu  atau  perorangan  yang  tidak  memenuhi  komitmen  atau pencapaiannya seperti yang telah disepakati dalam perjanjian nikah oleh para pihak yang terlibat di dalamnya baik itu dilakukan oleh suami atau bahkan dilakukan oleh seorang isteri. Yang  mana  akibat  dari  adanya  wanprestasi  ini  sebagai  landasan  dasar  dalam  membuat gugatan perdata terhadap adanya pelanggaran perdata.  Hal tersebut dapat dilakukan jika suami atau isteri tidak dapat memenuhi kesepakatan dan malah merugikan salah satu pihak baik itu yang dilakukan oleh pihak suami atau isteri selama menjalin pernikahannya, maka pihak yang merasa terdampak kerugian berhak untuk menuntut ganti rugi di Pengadilan untuk meminta pelaksanaan perjanjian atas kerugian atau ganti rugi yang telah diderita. Menurut  ketentuan  di  dalam  Kitab  Hukum  Perdata,  jikalau  terjadi  pelanggaran  dalam Perjanjian  nikah,  seorang  isteri  mempunyai  hak  untuk  meminta  pembatalan  perkawinan atau nikah dengan mengajukan permohonan sebagai dasar hukum dari adanya gugatan perceraian di Pengadilan Agama bagi agama muslim dan Pengadilan Negeri bagi pihak nasrani.  Dalam  hal  adanya  tuntutan  ganti  kerugian,  jika  dilandaskan  dengan  terdapat wanprestasi dalam suatu perjanjian nikah, maka para pihak yang terikat dengan pernikahan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian ke  Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti kerugian atas dasar perjanjian yang tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak (Damanhuri, 2007).
Penulis menilai bahwasanya wanprestasi atas perjanjian nikah setelah menikah dapat terjadi  dikarenakan  adanya  pihak  dari  suami  atau  isteri  yang  melanggar  ketentuan- ketentuan di dalam isi perjanjian nikah terkhususnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan dari adanya latar belakang dan hasil pembahasan di atas untuk menjawab permasalahan  yang  diangkat,  maka  penulis  memberikan  kesimpulan  bahwasanya Kedudukan hukum perjanjian nikah adalah suatu bentuk dari perjanjian nikah yang biasanya dibikin oleh dua belah pihak baik itu dari pihak laki-laki sebagai seorang suami atau dari pihak perempuan sebagai seorang isteri, dimana sebelum adanya acara pernikahan yang dapat  dilangsungkan  untuk  dapat  menegaskan  adanya  status  dari  mereka  sebagai sepasang suami dan istri dalam harta bawaan atau perjanjian di dalamnya di dalam isi suatu perjanjian nikah.  Legalitas hukum atas hukum perjanjian diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan  maupun  dalam  Kitab  Hukum  Perdata  mengenai  definisi  dan  isi  dari  suatu perjanjian nikah belum dapat dijelaskan dengan jelas dalam hal melaksanakan dan unsur- unsur perjanjian nikah. Namun secara garis besar telah dijelaskan diperbolehkan adanya perjanjian nikah di Pasal 29, Undang-Undang tentang Pernikahan. Dimana pasal tersebut menjelaskan bahwasanya sebelum telah dilaksanakan pernikahan, kedua belah pihak dapat membuat  suatu  perjanjian  nikah  secara  tertulis  yang  catat  oleh  Pegawai  Pencatat Pernikahan. Isi dari perjanjian nikah tersebut dapat diberlakukan juga kepada pihak ketiga selama  pihak  ketiga  itu  dapat  dibuktikan  untuk  dapat  terlibat.  Calon  laki-laki  dari  pihak suami  dan  calon  perempuan  sebagai  isteri  juga  dapat  membikin  suatu  perjanjian  nikah sebelum  melakukan  perkawinan,  sesuai  ketentuan  pada  Pasal  139  dan  Pasal  147  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian nikah ialah persetujuan diantara calon laki-laki sebagai suami dan calon perempuan sebagai isteri untuk dapat menjalin aturan yang tidak relevan  akibat  perkawinan  kepada  harta  kekayaan  yang  telah  dimiliki  oleh  para pihak.Penjelasan mengenai Pasal 1374 Kitab Hukum Perdata dapat dimaknai sebagai suatu ketentuan dengan mengharuskan para pihak untuk mematuhi perjanjian dengan adanya itikad baik dan patuh. Jika terjadi pelanggaran pada perjanjian nikah, maka dapat digunakan sebagai landasan dasar dalam mengajukan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan. Tujuan dibuatnya perjanjian nikah ini adalah agar dapat memberi perlindungan bagi para pihak suami atau pihak isteri  dari  kejadian-kejadian yang tidak  diharapkan  selama pernikahan, bukan  untuk  memudahkan  perceraian  di  kemudian  hari.  Apabila  perjanjian  pernikahan dilanggar  oleh  salah  satu  pihak  baik  dari  pihak  suami  atau  pihak  dari  istri  setelah berlangsungnya pernikahan maka terdapat namanya wanprestasi, wanprestasi sendiri ialah tindakan  yang  dapat  dilakukan  oleh  individu  atau  perorangan  yang  tidak  memenuhi komitmen atau pencapaiannya seperti yang telah disepakati dalam perjanjian nikah oleh para pihak yang terlibat di dalamnya baik itu dilakukan oleh suami atau bahkan dilakukan oleh seorang isteri.  Yang mana akibat dari adanya wanprestasi ini sebagai landasan dasar
dalam  membuat  gugatan  perdata  terhadap  adanya  pelanggaran  perdata.    Hal  tersebut dapat dilakukan jika mana dari salah satu dari pihak tidak dapat memenuhi kesepakatan dan membuat rugi salah satu pihak yang sudah menikah baik itu yang dilakukan oleh pihak suami atau isteri selama menjalin pernikahannya, maka pihak yang telah merasa rugi berhak untuk  menuntut  ganti  rugi  di  Pengadilan  dalam  meminta  pelaksanaan  perjanjian  atas kerugian  atau  ganti  rugi  yang  telah  diderita.  Menurut  ketentuan  di  dalam  Kitab  Hukum Perdata, jika telah terjadi pelanggaran pada perjanjian nikah, istri memiliki hak untuk dapat meminta pembatalan perkawinan atau memohon ajuan sebagai alasan gugatan perceraian di Pengadilan Agama bagi agama muslim dan Pengadilan Negeri bagi Pihak masrani. Dalam hal adanya tuntutan ganti kerugian, jika dilandaskan dengan terdapat wanprestasi dalam suatu  perjanjian  nikah,  dapat  dilakukan  tuntutan  ganti  rugi  ke  Pengadilan  Negeri  untuk dapat menuntut suatu ganti rugi atas perjanjian yang tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Admin.  “Semua  Tentang  Perjanjian  Pra Nikah  Dan  Perjanjian  Pisah  Harta.”  Legalitas.org,
2020. https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang-perjanjian-pra-nikah-dan- perjanjian-pisah-harta#:~:text=Pengertian  Perjanjian  Pra  Nikah  sebagai  pasangan suami dan istri.
Arief,  Hanafi.  “Implementasi  Yuri dis  Perjanjian  Kawin  Dalam  Sistem  Hukum  Positif  Di Indonesia.” Media Hukum 15, no. 2, 2015.
Arief,  Hanafi.  “Perjanjian  Dalam  Perkawinan  (Sebuah  Telaah  Terhadap  Hukum  Positif  Di Indonesia).” Al’Adl: Jurnal Hukum 9, no. 2, 2017
Asnah, Masyhuri, Jangkung Hand oyo Mulyo, and Slamet Hartono. “Tinjauan Teoritis Dan Empiris  Efisiensi,  Risiko,  Dan  Perilaku  Risiko  Usaha  Tani  Serta  Implikasinya  Dalam Upaya Pencapaian Swasembada Pangan.” Forum Penelitian Agro Ekonomi 3, no. 2, 2010
Barkatullah,  Abdul  Halim,  and  Tavinay ati.  “Janji  Kawin  Dalam  Perspetif  Hukum  Perdata.”
LamLaj 5, no. 1, 2020.
Butarbutar,  Elisabeth  Nurhaini.  “Hukum  Harta  Kekayaan  Menurut  Sistematiika  Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  Dan  Perkembangannya.”  Jurnal  Hukum  2,  no.  4,
2017.
Damanhuri. Segi-Segi Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. Jakarta: Mandar Maju, 2007.
Darmabrata,  Wahyono,  and  Surini  Ahlan  Sjarif.  Hukum  Perkawinan  Dan  Keluarga  Di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara, 2004.
Erwinsyahbana,  Tengku.  “Sistem  Hukum  Perkawinan  Pada  Negara  Hukum  Berdasark an
Pancasila.” Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1, 2018.
Friedman, Lawrence M. “The Legal System: A Social Science Perspective New York.” Russell Sage Foundation 4, no. 22, 1975.
Istrianty,  Annisa.  “Akibat  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Yang  Dibuat  Setelah  Perkawinan Berlangsung.” Privat Law 3, no. 2, 2015.
Marsidah.  “Perjanjian  Perkawinan  Antar  Suami  Isteri  Berdasarkan  Undang -Undang Perkawinan.” Jurnal Solusi 18, no. 2. 2020.
Muchsin. Perjanjian Kawin. Jakarta: Varia Peradilan, 2008.
Prodjodikoro,  Wirjono.  Hukum  Perdata  Tentang  Persetujuan-Persetujuan  Tertentu. Bandung: Sumur, 1981.
Sari,  Novi  Ratna.  “Komparasi  Syarat  Sahnya  Perjanjian  Menurut  Kitab  Undang -Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” Jurnal Repertorium IV, no. 2, 2017.
Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 1998.
Sukirman. “Pembatasan Kebebasan Berkontrak.” Jurnal Yustitia 9, no. 1. 2009.
Sumirat,  Lin  Ratna.  “Pelanggaran  Perjanjian  Perkawinan  Serta  Akibat  Hukumnya  Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Hukum 3, no. 1,2016.
Susanti,  Dyah  Oc htorina.  “Perjanjian  Kawin  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah).” Penelitian Hukum Islam 1, no. 2, 2018.
Thaib, Hasballah, and Marahalim Harahap. Hukum Keluarga. Jakarta: Universitas Al-Azhar, 2010