## GERAKAN HIZBUT TAHRIR DI KOTA PARE-PARE
(Membaca Pengaruh Pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani)
Sitti Jamilah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pare-Pare Email; jamilahpare@gmail.com
Abstrak : Gerakan fundamentalis dalam Islam umumnya –khusunya Hizbut Tahrir- berasal dari sejumlah negara di Timur Tengah yang diadaptasi mahasiswa Indonesia yang menempuh kuliah di negara- negara  tersebut,  meskipun  sebagian  juga  mengambil  ide-ide modernis  dalam  kesesuaiannya  dengan  Islam.  Dalam  konteks Indonesia, keberadaan HT sebenarnya sudah mulai ditemukan jauh sebelum  jatuhnya  Orde  Baru.  HT  Indonesia  sudah  mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 1982 melalui Abdurrahman al- Bagdadi  dan  Musthofa.  Hizbut  Tahrir  Indonesia  tidak  secara gamblang  menyebut  Hizbut  Tahrir  sebagai  gerakan  sosial,  sebab sejak berdirinya Hizbut Tahrir ini, memang sudah memproklamirkan  diri  sebagai  aktivitas  politik,  praktis  segala sesuatunya  senantiasa  dikaitkan  dengan  pemikiran  politik,  baik  itu berbicara  masalah  ekonomi  maupun  berbicara  tentang  aktivitas sosial  Hizbut  Tahrir  Indonesia.  Hubungan  gerakan  HTI  dengan pemikiran  Taqiyuddin  an-Nabhani  dalam  gerakan  sosial  di  kota Parepare, dapat dikatakan bahwa pemikiran Taqiyuddin sudah tidak terlalu  dominan  lagi  yang  digunakan  di  HTI  Parepare,  HTI mengembangkan  metode tabanni atau  yang  lazim  mereka  sebut pengadopsian pemikiran.
Keywords : Hizbut tahrir – Gerakan Sosial – Politik – Pare-Pare

## I. Pendahuluan
Pemikiran  dan  gerakan  fundamentalis  berasal  dari  sejumlah  negara  di Timur  Tengah  yang  diadaptasi  mahasiswa  Indonesia  yang  menempuh  kuliah di  negara-negara  tersebut,  meskipun  sebagian  juga  mengambil  ide-ide modernis dalam kesesuaiannya dengan Islam. Salah satu negara Timur Tengah yang melahirkan tokoh pemikir fundamentalis adalah Yordania dengan sosok Taqiyuddin  al-Nabhani  (1909-1977)  yang  mendirikan  Hizbut  Tahrir (selanjutnya cukup disebut dengan HT) sebagai organisasi gerakan politik.
Kesadaran  politik  Taqiyuddin  al-Nabhani  sebenamya  sudah  terbangun berbarengan  dengan  kesadaran  intelektualnya.  Pada  saat  belajar  di  Al-Azhar, Taqiyuddin  menyerukan  kepada  ulama  Al-Azhar  untuk  mencari  jalan  keluar atas  berbagai  masalah  yang  dihadapi  umat  Islam.  Kesadaran  politiknya
semakin  kokoh  setelah  bertemu  dengan  Syaikh  Izzuddin  al-Qassam,  seorang ulama  yang  menjadi  tokoh  perlawanan  terhadap  Inggris  dan  Yahudi. Menurutnya,  untuk  merebut  kembali  Palestina,  diperlukan  kesadaran  dan perjuangan  di  kalangan  umat.  Kejayaan  umat  dapat  diraih  kembali  dan terwujud jika umat memiliki kesadaran politik yang berbasis pada akidah dan iman kepada Allah. 1
Hizbut  Tahrir  sebagai  partai  politik  secara  resmi  didirikan  di  al-Quds pada  tahun  1952,  dan  Taqiyuddin  mengirim  surat  pada  penguasa  setempat tentang  pendirian  partainya.  Namun  para  penguasa  menolak  dengan  tegas kehadiran  HT,  tetapi  masyarakat  setempat  membarikan  dukungan  atas kehadiran  HT.  HT  dengan  strategi  organisasinya  yang  berlapis,  berhasil mengatasi  berbagai  tekanan  dalam  bentuk  pembubaran  dan  pelarangan  para anggotanya untuk berbicara, bahkan terus melebarkan sayap. HT berkembang semakin  pesat  di  bawah  kepemimpinan  Abdul  Qadim  Zallum  dengan menyerukan  kepada  para  anggotanya  untuk  menyebar  ke  seluruh  dunia. Zallum juga memindahkan markas HT ke London dan hidup secara rahasia di sana.  Para  anggota  HT  melakukan  diaspora  setelah  banyak  di  negara  Timur Tengah,  HT  dinyatakan  sebagai  organisasi  terlarang.  Di  Mesir,  HT  dilarang secara resmi pada 1974. Di Irak pengikut HT mengalami tekanan Inar biasa dari rezim  Saddam  Husein.  Di  Pakistan,  anggota  HT  menghadapi  tekanan  dari Jenderal  Musharraf.  Demikian  pula  halnya  di  Turki,  Aljazair  dan  Maroko. Sebaliknva,  di  beberapa  negara  termasuk  di  Indonesia,  HT  diakui  sebagai organisasi yang legal. 2
Hizbut  Tahrir  (dalam  konteks  Indonesia  disebut  Hizbut  Tahrir Indonesia) adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam, sehingga politik merupakan  kegiatan  pokoknya  dan  Islam  adalah  ideologinya. "Selamatkan Indonesia  dengan  Syariat  Islam",  "Persatukan  Umat  Islam  dalam  Sistem  Khilafah" dan "Tolak Intervensi Amerika' adalah sederetan slogan yang sering diteriakkan oleh  HT,  yang  berbau  dan  bernada  fundamentalis.  Terma  HT  berarti  'partai kemerdekaan',  tetapi  sejak  kedatangarmya  di  Indonesia  tidak  pernah  ikut dalam Pemilu. Padahal, massa dan simpatisannya cukup besar, yang tentu saja bagi kelompok lain di tanah air hal tersebut akan dimanfaatkan untuk meraih kursi di parlemen.
Dalam  konteks  Indonesia,  keberadaan  HT  sebenarnya  sudah  mulai ditemukan  jauh  sebelum  jatuhnya  Orde  Baru.  HT  Indonesia  sudah  mulai berkembang  di  Indonesia  sejak  tahun  1982  melalui  Abdurrahman  al-Bagdadi dan Musthofa. Al-Bagdadi adalah pendatang dari Lebanon yang memang sejak awal  berasal  dari  keluarga  aktifis  HT.  Al-Bagdadi  kali  pertama  datang  dan menetap  di  Indonesia  melalui  Abdullah  bin  Nun  —yang  juga  pengasuh Pesantren  al-Ghazali  pada  tahun  1981  untuk  membantu  Pesantren  al-Ghazali yang  diasuhnya.  Sementara  Musthofa  mulai  intens  berkenalan  dengan  HT
1 Jamhari dan Jajang jahroni, Gerakan Salafi radikal di Indonesia, (Cet. I Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2004), h. 167
2 Jamhari dan Jajang jahroni, Gerakan Salafi radikal di Indonesia, h. 168-169.
ketika  dikirim  oleh  orang  tuanya  berpandangan  modernis  dan  memiliki kedekatan dengan DDI serta belajar di Jordania. 3
Dalam  penyebarannya,  gerakan  ormas  HT  telah  menyebar  ke  seluruh nusantara,  termasuk  di  kota  Parepare  yang  merupakan  salah  satu  kota  kecil yang  ada  di  Indonesia,  tepatnya  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Masyarakat  di kota  ini  sangat  heterogen  dalam  berbagai  perspektif,  baik  dari  sisi  agama, budaya masyarakat dan lain-lain. Kota Parepare adalah kota yang terbuka lebar menerima  segala  perubahan,  karena  kota  ini  merupakan  salah  satu  kota dermaga sehingga disebut pula dengan Kota Bandar Madani.
Dalam  ranah  agama,  kota  ini  merupakan  kota  santri  dengan  hadirnya dua  Pondok  Pesantren  yang  salah  satunya  Pondok  Pesantren  yang  didirikan oleh A.G.H. Abdurrahman Ambo Dalle yakni Pondok Pesantren DDI Lil Banat. Banyak  ulama-ulama  yang  lahir  dari  kota  ini  dalam  didikan  dan  bimbingan langsung  Gurutta  Ambo  Dalle.  Selain  Pondok  Pesantren,  kota  ini  memiliki beberapa perguruan tinggi berbasis agama, yakni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pare-pare.

## II. Pemetaan Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani  Membangun HT 1. Riwayat Hidup Taqiyuddin an-Nabhani
Taqiyuddin an-Nabhani lahir pada tahun 1909, nama lengkapnya adalah Abu Ibrahim Taqiyuddin Muhammad bin Ibrahim bin Mushtofa bin Ismail bin Yusuf  bin  Hasan  bin  Muhammad  Itln  Nashiruddin  an-Nabhani  dari  keluarga kalangan  terhormat,  yang  hidup  di  desa  Ijzim,  Selatan  kota  Haifa,  wilayah jajahan Kiral Mahral (tahun 1949). 4
Keluarga  an-Nabhani  adalah  keluarga  mulia,  yang  memiliki  kedudukan tinggi  dalam  ilmu  pengetahuan  dan  agaraa.  Nasab  keluurgft  beliau  kembali pada  keluarga  besar (trah) an-Nabhani  dari  kabilah  «h  Hanajirah  di Bi'r  as- Sab'a. Banu  (keturunan)  Nabhan  merupakan  kepercayaan  Bani  Samak  dari keturunan  Lakhm 5 yang tersebar di wilayah-wilayah Palestina.
Lingkungan  tumbuh  Taqiyuddin  memberikan  pengaruh  besar  kepada pembentukan  kepribadian  Islam  Taqiyuddin.  Taqiyuddin  sangat  dipengaruhi oleh  ketakwaan  dan  kesadaran  sang  kakek  dan  mengambil  banyak  pelajaran yang bermanfaat dari sang kakek. Di usia yang sangat muda Taqiyuddin telah
3 A. Rubaidi, Radikelisme Islam, Nahdlatul Ulama dan Masa Depan  Moderatisme Islam di Indonesia (Cet. II; Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), h. 147-148
4 Thoifah  Mansyura, "Biografi  Syekh  Taqiyuddin  an-Nabhani  Pendiri  Hizbut  Tahrir" (Harmokol924.blogspot.com/2011/11/biografi-syaikh-taqiyuddinnabhani.html). Diakses pada tanggal, 01 Mei 2014.
5 Lakhm adalah Malik bin Adiy. Mereka memiliki bangsa dan suku yang banyak. Pada akhir ke- 2 Masehi sekelompok dari bani Lakhm tiba di Palestina bagian Selatan. Bani Lakhm memiliki kebanggaan-kebanggaan yang teragung, dan diantara yang terkenal adalah Tamin ad-Daroy ash-Shahaby. Muhammad Muhsin Rodhi, Hizb at-Tahrir: Tsafaqotuhu wal Manhajuhu fi Iqomah Daulah  al-khilafah  al-lslamiyyah, Terj.  Muhammad  Bajuri  Romli  Abu  Wafa  dengan  judul Tsaqofah  dan  Metode  Hizbut  Tahrir  dalam  Mendirikan  Negara  Khilafah  Islamiyyah (Baghdad: Departemen Pendidikan Tinggi dan Kajian Keilmuan Universitas Islam, 2008), h. 59-60.
mendapatkan  kesadaran  politik,  terutama  masalah-masalah  politik  yang penting.  Kakek  Taqiyuddin  sering  mengajak  Taqiyuddin  menghadiri  diskusi- diskusi  dan  majelis-majelis  yang  dipimpin  langsung  oleh  kakeknya  di  zaman daulah  Utsmaniyah  utamanya  yang  terkait  dengan  masalah-masalah  Fiqhi, kecerdasan  yang  diperlihatkan  Taqiyuddin  membuat  Syekh  Yusuf  meminta kepada  bapak  Taqiyuddin  untuk  mengirim  Taqiyuddin  belajar  di  al-Azhar guna melanjutkan pendidikan Syar'i.

## 2. Pemikiran dalam Bidang Politik
Umat Islam harus sadar politik. Lebih jauh, gerakan ini meyakini bahwa akidah  Islam  merupakan  pemikiran  yang  bersifat  politik  dan  asas  pemikiran politik  bagi  umat  Islam. 6 Menurut  HT,  perbedaan  utama  antara  akidah  Islam dan akidah-akidah lainnya terletak pada dimensi politik dan ruhani. Hal yang keliru  jika  umat  Islam  terutama  ulania  harus  menjauhi  politik.  Anggapan  ini menurutnya  merupakan  pengaruh  dari  paham  sekuler  Barat,  yang  masih trauma  dengan  campur  tangnn  gereja  terhadap  kekaisaran  Eropa  abad pertengahan.  Oleh  karena  ilu,  aspek  spiritual  dan  politik  merupakan  bagian yang  integral  dari  Islam.  Bagi  Hizbut  Tahrir,    Islam  adalah  ideologi {mabda') dunia dari dim ideologi  lainnya, yakni kapitalisme dan komunisme-sosialisme. Kesadaran politik sangat ditekankan pada gerakan ini. Dalam kitah Fikr al-Islam (kitab panduan bagi anggota pemula Hizbut Tahrir, at an sering disebut halaqah 'amm), terdapat  penegasan  tentang  pentingnya  kesadaran  politik  bagi  umat Islam,  yaitu  kemaslahatan  akan  terwujudnya  Islam  menjadi  acuan  politik, bukan ideologi yang lainnya.

## 3. Pemikiran dalam Bidang Ekonomi
Seiring  dengan  perkembangan  dan  perjalanan  sejarah  manusia,  aspek ekonomi juga turut berkembang dan semakin komplit. Secara umum, kegiatan ekonomi  dapat  dibagi  menjadi  tiga  macam,  yaitu  produksi,  distribusi  dan konsumsi.  Dalam  dunia  modern,  dikenal  adanya  intermediasi  dan  kebijakan pemerintah. Selain itu, selalu bergantung pula pada tenaga kerja, sumber daya alam, manajemcn lain sebagainya. 7 Semua ini membentuk sebuali sistem yang rumll  biasa  disebut  kegiatan  ekonomi.  Sistem  ini  memiliki  satu  (ujiinn  utttffli yaitu  kesejahteraan  manusia.  Bila  sistem  ini  kacau,  maka  dapat  dipastikan kehidupan  manusia  akan  kacau  pula.  Taqiyuddin  an-Nabhani  memandang bahwa persoalan yang dihadapi oleh manusia bukan terletak pada keterbatasan alat  pemenuhan  kebutuhan.  Akan  tetapi,  pada  buruknya  pendistribusian kekayaan  yang  berdampak  kepada  kemiskinan  individu  dan  tidak  adanya kesempatan kepada setiap individu rakyat untuk memperoleh kekayaan serta memanfaatkannya.

## 4. Pemikiran dalam Bidang Sosial Kemasyarakatan
Hizbut Tahrir berpendapat bahwa manusia menyebutkan istilah ideologi ( mabda') terhadap beberapa pemikiran cabang yang di atasnya dapat dibangun
6 Hizbut Tahrir, Afkar al-Siyasiyah (Beirut; Dar al-Ummah, 1994), h. 10
7 Akhmad  Mujahidin, Ekonomi  Islam  :  Sejarah,  Konsep,  Instrumen,  Negara  dan  Pasar (Jakarta  : RajaGrafindo Persada, 2013), h. 4
beberapa  pemikiran-pemikiran  lain,  yang  sifatnya  cabang  juga.  Dikatakan ideologi  kejujuran,  ideologi  kesetiaan,  dan  ideologi  tolong  menolong,  atau dikatakan  dasar-dasar  akhlak,  dasar-dasar  ekonomi,  dasar-dasar  perundang- undangan  dan  dasar-dasar  sosial.  Semua  itu,  mereka  maksudkan  pemikiran- pemikiran  tertentu  tentang  ekonomi  yang  di  atasnya  dibangun  pemikiran- pemikiran  yang  berasal  darinya;  pemikiran-pemikiran  tertentu  tentang perundang-undangan  yang  di  atasnya  dibangun  pemikiran-pemikiran  yang berasal darinya; dan seterusnya. HT berpendapat ini semua tidak benar. Sebab, semuanya  ini  bukan  ideologi,  melainkan  kaidah-kaidah  atau  pemikiran- pemikiran.

## III. Hubungan    Gerakan  Hizbut  Tahrir  Indonesia  di  Kota  Parepare  dengan Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam Gerakan Sosial
a.   Bidang Politik
Dalam  konteks  ke-Indonesian  (Kota  Parepare  khususnya),  pemikiran Taqiyuddin  an-Nabhani  terutama  tentang  ajaran  politik,  ekonomi  dan  sosial kemasyarakan, konsep negara, khilafah dan jihad dikaji dan digunakan sebagai landasan  pijak  bagi  gerakan  HTI  di  Kota  Parepare.  Terutama  ketika  mereka melakukan halaqoh, maka  buku  karangan  Taqiyuddin  an-Nabhani  yang dijadikan sebagai buku kajian dan materi utama dalam kajian halaqoh tersebut. Apa  yang  biasanya  disebut  sebagai  kebangkitan  Islam  di  Indonesia  adalah hadimya  gejala-gejala  keagamaan  yang  muncul  secara  dominan  sejak  tahun 1980-an,  ditandai  oleh  rnenguatnya  kecenderungan  orang-orang  Islam  untuk kembali  kepada  agama  mereka  dengan  mempraktekkan  ajaran  Islam  dalam kehidupan sehari-hari.
Seluruh  aktivitas  yang  dilakukan  HT  bersifat  politik,  dimana  HT memperhatikan  urusan  masyarakat  sesuai  dengan  hukum  dan  pemecahan yang syar'i sebab politik adalah mengatur dan memelihara urusan masyarakat sesuai  dengan  hukum-hukum  dan  pemecahan  Islam.  Sejak  awal  HT  juga mengklaim organisasi mereka sebagai partai politik.
b.   Bidang Ekonomi
Perlu penulis paparkan bahwa seluruh aktivitas HT itu berorientasi pada politik,  baik  itu  bidang  sosial  kemasyarakatan  maupun  di  bidang  ekonomi semuanya  bermuara  pada  politik.  Dalam  buku  karangan  Taqiyuddin  an- Nabhani  dengan  judul: An-Nizam  al-Iqtishadi  fil  Islam (Sistem  Ekonomi  dalam Islam), mengulas secara panjang  lebar kritikan terhadap pemikiran-pemikiran ekonomi  kapitalis  dan  ekonomi  komunis  sosialis.  Buku  tersebut  juga menjelaskan kekacauan dan kekeliruannya secara menyeluruh (mendasar), dan memaparkan bagaimana sistem dan pemikiran Ekonomi Islam disertai dengan hukum-hukumnya.

## IV. Pandangan Kristis Terhadap HTI di Kota Parepare
Satu  hal  yang  menjadi  perhatian  umat  adalah  hasil  pemikiran Taqiyuddin  an-Nabhani  sebagai founding fathersnya, yang  menyatakan  bahwa: 'Barang  siapa  yang  tidak  membai'at  khalifah  hingga  akhir  hayatnya,  maka
orang tersebut telah mengakhiri hayatnya dalam keadaan jahiliyah penyembah berhala.  Artinya  setiap  orang  yang  meninggal  pada  masa  antara  era kekhalifahan hingga sekarang yang sudah berlangsung ratusan tahun tersebut, semuanya  telah  mengakhiri  hayatnya  dalam  keadaan  jahiliyah,  karena  pada masa  tersebut  umat  Islam  tidak  lagi  mengen;il  pemerintahan  khilafah. Kemudian dewasa ini, dengan berlalunya era ke-khilafah-an, lalu apakah setiap orang berdosa karena mereka tidak lagi memiliki khalifah pada sebuali negara yang  berbentuk  khilafah.  Pernyataan  tersebut  disampaikan  dalam  konteks kewajiban  mengangkat  pemimpin,  bukan  dalam  hal  kewajiban  mendirikan negara Islam. Karena hanya orang bodoh (jahiliyah) yang tidak akan menyusun tatanan sosial tanpa pemimpin, tanpa pemerintahan.
Syari'ah  Islam  menurut  HTI  adalah  solusi  terhadap  semua  krisis  yang dialami  oleh  bangsa  ini.  Syari'at  Islam  diperlukan  untuk  memperbaiki  monil masyarakat  yang  rusak  karena  Allah  semakin  dijauhkan  dari  kehidupan mereka.  Di  bidang  hukum,  efek  jera  hukum  Islam  dianggap  lebih  kuat dibanding sistem yang selama ini berlaku. Efek jera ini sangat diperlukan jika bangsa Indonesia sangat ingin mengatasi problem akut yang sudah sekian lama tidak  bisa  dipecahkan,  yaitu  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme.  Di  bidang ekonomi, ekonomi Islam dianggap jauli lebih menjanjikan dalam menciptakan kesejahteraan  umat  dibandingkan  ekonomi  sekuler  yang  tidak  bisa  lepas  dari riba. Keadilan sosial akan bisa tercapai jika menerapkan syari'at Islam, karena sistem  ini  lebih  memihak  kepada  masyarakat  luas  dibandingkan  sekedar membela  kepentingan  kelompok  minoritas  elit  seperti  daiam  sistem  kapitalis. Jika sistem kapitalis melahirkan kesenjangan sosial, sistem ekonomi Islam akan melahirkan keadilan sosial.
Hizbut  Tahrir  berpendapat  bahwa  konsep  Islam Kaffah memiliki konsekuensi  kewajiban  untuk  membentuk  pemerintahan  atau  ke-khilafahran Islam. Sementara mayoritas umat Islam berpandangan bahwa kewajiban umat adalah  taat  pada  pemerintah  yang  sah  dan  berdaulat,  sedangkan  bentuk  dan sistem  pemerintahannya  cukup  sesuai  dengan  bentuk  dan  sistem  di-negara masing-masing. Dua pandangan yang berbeda ini berimplikasi pada perbedaan cara  memposisikan  dan  melihat  syari'at  Islam,  serta  bagaimana  syari'at  Islam beroperasi ditengah masyarakat, terutama masyarkat plural di Indonesia.
Demokrasi adalah sistem yang dipilih bangsa Indonesia sejak berdirinya republik  Indonesia,  mulai  dari  demokrasi  terpimpin  yang  dipraktekkan Soekarno  sampai  demokrasi  Pancasila  yang  di  usung  Orde  Baru.  Meskipun kedua  model  demokrasi  tersebut  pernah  dimanipulasi  oieh  rezim  yang berkuasa pada waktu itu, di era reformasi ini demokrasi masih tetap dianggap sebagai pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia.
Cita-cita  memperjuangkan  syari'at  Islam  tidak  mungkin  dapat diperjuangkan  apabila  melalui  jalan  demokrasi,  karena  demokrasi  yang dipersiapkan memang bukan untuk Islam, kalau pendapat saya kenapa banyak umat  Islam  yang  menempuh  jalan  itu  bisa  jadi  yang  pertama,  cita-cita  yang mereka  ingin  perjuangkan  itu  tidak  sampai  pada  tatanan  ideal  yang  seperti yang  diperjuangkan  oleh  HT,  artinya  cita-citanya  memang  bukan  bagairnana
Islam  ini  bisa  tegak,  dan  menjadi  aturan  positif,  bila  ditanya  apakah  ada perubahan  yang  diperoleh  lewat  parlemen  pasti  jawabannya  pasti  ada,  tetapi itu tidak sesuai dengan perubahan yang diinginkan oleh HT yakni perubahan yang  sifatnya  rekonsional,  fundamental  yang  menyeluruh  bukan  perubahan yang sifatnya parsial.
Demokrasi dianggap telah gagal menjawab problem kontemporer bangsa dan  gagal  melahirkan  perubahan.  Ketika  sistem  demokrasi  telah  gagal,  maka sistem  syari'at  Islam  adalah  alternatifnya.  Demokrasi  harus  diganti  dengan sistem yang berbasiskan pada syari'at Islam yang punya kepastian hukum yang tetap karena diciptakan oleh Allah. HT mendeklarasikan organisasinya sebagai partai  politik  dan  anti    demokrasi,    atau  dalam  bahasa    agamanya mengharamkan    demokrasi    dan  memperjuangkan      khilafah      Islamiyah. Melalui      dua      strategi,      yaitu      diseminasi  ideologi  dan  kaderisasi,  kaum fundamentalis  (termasuk  HTI)  masuk  kelembaga-lembaga    pendidikan      di semua  tingkatan.   Strategi   pertama,  penyelenggaraan program peribadatan seperti    training    keislaman    di    lembaga  pendidikan,    yaitu  training  Islam pemula (Islamic  Training  for  Beginners), bimbingan  belajar  bagi  mahasiswa, pelayanan  buku-buku  harakali  atau  gerakan.  Strategi  kedua,  kaderisasi. Gerakan  ini  melakukan  latihan  yang  bakal  dibina  untuk  menjadi  kader gerakan.
Ketika  penulis  membelokkan  wawancara  kepada  responden  dan meminta  pendapatnya  apakah  pemikiran  Taqiyuddin  an-Nabhani  masih berpengaruh  terhadap  HTI  yang  ada  di  Parepare  baik  itu  di  bidang  politik ekonomi  dan  sosial  kemasyarakatan  secara  umum  Tamzil  Hadi  menjelaskan bagaimana pengaruh pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tersebut.
Secara  pribadi  jelas  sangat  mempengaruhi,  banyak  kitab-kitab  beliau yang  kami  kaji  secara  langsung.  HTI  adalah  sebuah  partai  politik,  tanpa memungkiri bahwa Taqiyuddin an-Nabhani adalah pendiri dari Hizbut Tahrir, beliaulah yang banyak berijtihad termasuk konsep yang diperjuangkan dalam Hizbut Tahrir. Namun perlu saya sampaikan, bahwa di HTI ada yang dikenal dengan  konsep Tabanni.  Tabanni adalah  konsep  pengadopsian  yang  awalnya bersumber dari individu, dari mujtahid, atau kalangan ulama dan fuqaha dan seterusnya,  setelah  dianalisis  dan  dikaji  kemudian  diadopsi  menjadi  bagian dari  pemikiran  Hizbut  Tahrir,  artinya  akan  ada  transformasi  yang  awalnya pemikiran  individual  setelah  diadopsi  oleh  HTI  tidak  lagi  menjadi  identik bahwa pemikiran HTI itu adalah pemikiran Taqiyuddin an Nabhani tetapi itu sudah  dianggap  sebagai  pemikiran  yang  sudah  diadopsi  oleh  sebuah  Partai Dakwah  yang  bernama  HTI  yang  kemudian  menjadi  visi  nisi  yang diperjuangkan, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa gagasan-gagasan dasar dari HTI itu banyak dipengaruhi oleh pendirinya Taqiyuddin an-Nabhani. 8 Sebagaimana telah penulis kemukakan lebih awal; bahwa sesungguhnya HT  itu  adalah  sebuah  partai  politik,  walaupun  dalam  kenyataannya  gerakan yang  dilakukan  adalah  sebuah  gerakan  sosial,  akan  tetapi  mulai  dari  pendiri
8 Wawancara dengan Tamzil Hadi, pada Juli 2014
HT  yakni  Taqiyuddin  an-Nabhani  sampai  generasi  HT  sekarang  ini  tetap mengakui  bahwa  sesungguhnya  HT  itu  adalah  sebuah  partai  politik,  sebuah gerakan  dakwah  yang  memperjuangkan  tegaknya  syari'at  Islam.  Penulis kemudian  mempertanyakan  mengapa  HT  tidak  sekalian  mendaftarkan partainya  sebagai  peserta  pemilu  supaya  ide-ide  penjuangan  yang diperjuangkan  dapat  diperjuangkan  lewat  parlemen,  namun  dijawab  oleh informan penulis sebagai berikut:
Sebuah  partai  politik  pasti  punya  cita-cita  politik  yang  diperjuangkan secara  konsep  untuk  menjalankan  sistem  politik  yang  diperjuangkan  dalam pranata  politik  yang  diperjuangkan  ada  sistem  politiknya,  ada  sistem ekonominya,  ada  sistem  sosialnya,  termasuk  untuk  menciptakan  masyarakat sejahtera, ini yang harus dimiliki dan HT sudah memiliki perangkat-perangkat politik itu, dan inilah yang diperjuangkan dan didakwahkan. Dan bisa jadi ada pendapat  imam  Syafi'i,  ibnu  Taimiyyah  atau  ulama-ulama  yang  lain  yang kemudian diadopsi yang sejalan dan relevan dan dibawa masuk dalam konsep fikroh HT dan ketika itu telah masuk, inilah sebabnya mengapa tidak bisa lagi dikatakan  identik,  tetapi  pemikiran  Taqiyuddin  masih  berpengaruh  terhadap HT, karena dialah yang pertama merumuskan kerangka berpikir awal gerakan ini. 9
Kenyataannya,  HTI  tetap  memperkenalkan  diri  sebagai  partai  politik, ketika penulis mencari data pada Kesbang, penulis memang tidak menemukan HTI  sebagai  anggota  ormas  yang  terdaftar,  menjadi  menarik  kemudian  bagi penulis,  karena  HTI  telah  masuk  ke  Parepare  sekitar  tahun  2000-2001,  ini penulis  temukan  datanya  dari  wawancara  tertulis  yang  dikemukakan responden yang mayoritas menyatakan bahwa HTI masuk di Parepare sekitar tahun 2000 atau 2001 tetapi tanggal tepat masuknya tidak diketahui oleh para Hizbiyyin.
Begitu juga tentang jumlah keanggotaan penulis menangkap bahwa para aktivis  HTI  ini  cenderung  sangat  berhati-hati  sekali  dalam  memberikan informasi  tentang  jumlah  anggota  dan  bagaimana  sistem  keanggotaan  yang berlaku  di  HTI  di  Parepare.  Lalu  kemudian  penulis  mempertanyakan  kepada informan,  apakah  mereka  merasa  terhambat  di  Kota  Parepare  ketika  mereka ingin    menuangkan    ide-ide  pemikiran    mereka,    dimana  di    Kota  Parepare sudah    terlebih    dahulu    hidup    dan    berkembang    organisasi    seperti Muhammadiyah,  NU  dan Darud  Dakwah    wal  Irsyad (DDI),  namun  HT beranggapan  bahwa  keberadaan  ormas  tersebut  tidak  dirisaukan  oleh  HTI karena secara organisasi mereka berbeda. HTI sebagai Partai politik di satu sisi, dan  NU  serta  Muhammadiyah  sebagai  ormas  di  sisi  lain:  Tentang  Islam kultural NU dan Muhammadiyah: Hizb tidak  berada dalam konteks bersaing, tidak ada keinginan untuk bagaimana kemudian berlomba-lomba sampai pada tingkat yang terbesar, tetapi semata-mata hanya sampai pada tingkat dakwah dan apa yang didakwakan itu untuk kebaikan Islam, persoalan Hizb sudah ada di Parepare dan pada saat yang sama sudah ada Muhamammdiyah dan sudah
9 Wawancara dengan Tamzil Hadi, pada Juli 2014
ada  NU  sebenarnya  munculnya  misalnya  gesekan  kalau  ada,  saya  pribadi memahami  lebih  pada  waktu  yang  dibutuhkan  diantaranya  untuk  saling memahami  antara  satu  dengan  yang  lain,  saya  kira  kita  berangkat  saja  pada satu karakter yang dimanpun pasti ada yang lebih lama, ada yang lebih dulu pasti ada resistensi dalam menyikapi hal yang baru dan memang ada kendala terkait  dengan  bagaimana  kalangan-kalangan  ini  bisa  memposisikan  HT sebagai  bagian  dari  satu  umat  itu  yang  kemudian  juga  punya  tujuan  untuk memperbaiki  umat,  punya  tujuan  untuk  mendakwahkan  Islam,  punya  tujuan untuk  menjadikan  kondisi  yang  ada  sekarang  ini,  menjadi  kondisi  yang  lebih baik,  apalagi sebenarnya kalau berangkat dari identitas HTI  sebenarnya  tidak berada pada konteks yang dibentur-benturkan antara NU dan Muhammadiyah karena HT itu Partai, bukan gerakan mazhab bukan gerakan aliran. 10
Hasil penelitian ini, penulis simpulkan bahwa pemikiran Taqiyuddin an- Nabhani tidak identik dengan HTI, tetapi pengaruh pemikiran Taqiyuddin an- Nabhani  sebagai  pendiri  Hizbut  Tahrir  masih  dijadikan  landasan  terutama beberapa  buku-buku  Taqiyuddin  yang  digunakan  oleh  HTI  pada  saat  HTI melakukan  kajian-kajian  atau  halaqoh-halaqoh  dikalangan  HTI.  Buku-buku yang  penulis  maksud  diantaranya ad-Daulah  al-Islamiyah,  Nizham  al-Islamiyah (Peraturan hidup dalam Islam), al-Syakhsiyah al-Islamiyah (Keperibadian Islam) dan Nidham  al-Iqtishadi  fi  al-Islam (sistem  Ekonomi  Islam).  HTI  juga mengembangkan  metode Tabanni yakni  suatu  metode  yang  digunakan  oleh Hizbut  Tahrir  berupa  pengadopsian  ide-ide  atau  pemikiran-pemikiran  yang diambil  dari  kalangan  ulama,  mujtahid  dan  pemikir-pemikir  Islam  lainnya yang  sejalan  dengan  cita-cita  yang  diperjuangkan  oleh  Hizbut  Tahrir, sebagaimana petikan wawancara langsung  penulis dengan responden sebagai berikut:
Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani sudah tidak identik dengan pemikiran Hizbut  Tahrir  yang  ada  sekarang  walaupun  tetap  mempengaruhi,  karena hampir semua kitab-kitab Taqaiyuddin dikaji misalnya bila orang pertama kali dibina  dalam  kajian  itu  adalah  kitab nizham  fi  Islam (peratauran  hidup  dalam Islam),  mulai  dari  persoalan  akidah,  syariat  dan  hukum-hukum  ibadah memang ditulis oleh beliau dan masih tetap dikaji.  Hanya yang tidak identik dengan  beliau  adalah  ada  hal-hal  tertentu,  ada  ruang-ruang  tertentu  itu diadopsi Hizb juga dari pendapat-pendapat ulama-ulama yang lain. 11
Dalam Hizbut   Tahrir  kita  akan  menemukan  anggotanya  ada yang NU,  Muhammadiyah    dan    persib,      tetapi      ketika    berada    dalam    konteks Hizbut    Tahrir,  yang  punya  cita-cita  politik  maka  dalam  konteks  perjuangan politiknya itu, itulah yang di tabanni, yang kemudian yang menjadi pengikat. Seiring  dengan  perjalanan  waktu,  bisa  saja  ada    pendapat      Taqiyuddin      an- Nabhani  ada      yang     dianggap     tidak  relevan,     kitab-kitabnya     ada     yang dianggap perlu  di up date, faktualnya mungkin  sudah  tidak   sesuai  dengan apa yang  terjadi sekarang.
10 Wawancara dengan Tamzil Hadi, pada Juli 2014
11 Wawancara dengan Tamzil Hadi, pada Juli 2014
Hasil temuan penulis bahwa HTI sangat tidak fair dalam berbangsa dan bernegara.  Di  satu  sisi  HTI  sangat  menolak  demokrasi  pada  umumnya  dan demokrasi  Pancasila  pada  khususnya  tetapi  menggunakan  fasilitas  dan perangkat yang ada di Indonesia. Contohnya, tidak sedikit dari anggota/aktivis HTI adalah seorang Pegawai Negeri Sipil atau pegawai swasta dan masih ada yang menjadi tenaga, bahkan seorang guru dan mereka hidup dan beraktivitas di  wilayah  negara  Indonesia,  menggunakan  fasilitas  yang  notabene  adalah dikelola  oleh  pemerintah  yang  menurut  penilaian  mereka  meniru-niru  sistem kapitalis.
Penilaian penulis, khusus wilayah Indonesia para aktivis HT seolah-olah berusaha menutup nurani mereka bahwa Pancasila yang mereka tolak adalah memiliki nilai-nilai ke-Islaman mulai dari sila pertama sampai sila kedua, tidak satupun  dari  sila  tersebut  yang  menurut  hemat  penulis  bertentangan  dengan Pancasila  jika  mereka  ingin  mengkaji  lebih  dalam  makna  dan  nilai  filosofis yang terkadung di setiap sila yang di dalam Pancasila. Hemat penulis, sebuah konsep tidak mesti harus menggunakan label Islam baru kemudian dikatakan bahwa  gagasan  dan  ide  itu  Islam,  yang  lebih  penting  ketika  gagasan  dan  ide tersebut  tidak  menggunakan  label  Islam  tetapi  praktek  dan  aplikasi  yang dilakukan sehari-hari bernuansa Islam.
Esensi syari'ah dimaksud adalah tercermin dalam falsafah hidup bangsa Indonesia,  yakni  pengakuan  ketuhanan  secara  monoteistik  (sila  Pertama); penghargaaii  pada  nilai-nilai  kemanusiaan  (sila  Kedua);  penolakan  secara eksplisit  terhadap  separatisme  dan  mendahulukan  kebersamaan  atau  jamaah (sila  Ketiga);  kepemimpinan  yang  bijaksana  (hikmah)  dengan  sistem musyawarah  dan  perwakilan  (sila  Keempat);  jaminan  kesejahteraan  rakyat, keadilan dan perlindungan hukum untuk siapapun tanpa kecuali (sila Kelima). Tidak  satupun  dari  pesan-pesan  luhur  itu  yang  bertentangan  dengan  ajaran manapun yang dianut oleh bangsa Indonesia. Inilah yang dimaksudkan bahwa Pancasila  merefleksikan  esensi  syari'ah  sebagaimana  diyakini  para  pendiri bangsa.
Demokrasi Pancasila adalah salah  satu bentuk model negara yang ada, dan al-Qur'an tidak memiliki satu ayat pun yang menyatakan bahwa khilafah adalah yang terbaik, Islam menganjurkan untuk hidup rukun, taat kepada ulil amri,  bermusyawarah,  dan  memanusiakan  manusia,  tidak  menganjurkan umatnya  untuk  menganggap  diri  paling  benar  dan  dengan  mudah  menuduh atau  mengklaim  seseorang  atau  kelompok  sebagai  kafir.  Islam  menganjurkan umatnya  untuk  berkata  hikmah,  tidak  mencaci  dan  menganggap  diri  paling benar.  Mengapa  Rasulullah  tidak  menetapkan  sebuah  model  negara,  karena hemat  penulis  Rasulullah  ingin  menyerahkaii  kepada  umatnya  untuk menggunakan  pemikirannya,  menggunakan  rasionya  untuk  menetapkan  apa yang baik dan terbaik untuk dijalani tidak cerkecuali pada model negara mana umatnya  menjatuhkan  pilihan  untuk  digunakan  bernegara.  Karena  Rasullah saw. menyatakan bahwa umatnya lebih tahu urusan yang mereka hadapi.
Seyogyanya  sebagai  warga  negara,  sudah  tidak  lagi  mempertentangkan Pancasila,  tetapi  bagaimana  mengisi  kemerdekaan  ini  dengan    hal-hal    yang
bisa    bermanfaat      bagi      bangsa    dan    negara,      bukan  menggunakan  agama sebagai  kendaraan  untuk  memperlemah  persatuan  dan  kesatuan  dalam wilayah  NKRI.  Dalam  kondisi  sekarang  ini,  penulis  menilai  konsep  khilafah yang  diperjuangkan  oleh  HTI,  tidak  terlalu  relevan  untuk  diterapkan mengingat,  masyarakat  Indonesia  bukan  masyarakat  homogen  akan  tetapi masyarakat heterogen yang didalamnya termuat beragam agama dan    aliran kepercayaan.  Penulis  membandingkan  ketika  Rasulullah  menandatangani Piagam  Madinah,  masyarakat  ketika  itu  sangat  heterogen,  tentunya  ada  yang beragama Yahudi, Nasrani dan Islam tetapi mereka hidup berdampingan dan damai  tanpa  ada  pemaksaan  untuk  masuk  Islam,  lalu    atas    dasar    apa    HTI harus    melampaui    nilai-nilai    luhur  yang    telah  ditanamkan  oleh  Rasulullah ketika itu, dengan membawa konsep dan gagasan yang terkesan memaksakan untuk mendirikan negara Islam.
Penulis  berpendapat  bahwa  untuk  negara  yang  mayoritas  atau  murni beragama  Islam  sekalipun,  penduduknya  akan  menolak  ide  atau  cita-cita negara  khilafah  tersebut.  Berikut  bukti  sejarah  bagaimana  perjuangan Taqiyuddin an-Nabhani memperjuangkan partai politik ini agar bisa ciiterima di negara asal terbentuknya  HT, fakta sejarah menyatakan bahwa pemerintah Yordania  menolak  HT  ini  hidup  dan  berkembang  di  negaranya  bahkan dinyatakan  sebagai  partai  yang  terlarang,  kita  bercermin  pada  perjuangan Hasan al-Banna di Mesir nasib kaum Ikhwanul Muslimin tidak lebih baik dari nasib  yang  dialami  oleh  HT  atau  organisasi-organisasi  Islam  garis  keras  yang berusaha memperjuangkan negara Islam.
Saat  ini  masyarakat  dunia  pada  umumnya  dan  masyarakat  Indonesia pada  khususnya  disentakkan  oleh  sebuah  organisasi  yang  ide,  arah  dan gagasan  perjuangannya  sama  dengan  ide,  arah  dan  gagasan  yang diperjuangkan  oleh  HTI,  organisasi  tersebut  bernama Islamic  State  of  Irak  and Syiria (ISIS).  Tahun  2003  menjadi  cikal  bakal  terbentuknya  ISIS  yang  berawal dari gerakan Tauhid dan jihad, sebuah kelompok teroris bentukan pemerintah Irak  setelah  jatuhnya  Saddam  Husein,  kelompok  ini  juga  gencar  menentang invasi pimpinan Amerika Serikat.
Dulu  HTI  masuk  di  Parepare  tidak  diperhatikan  oleh  pemerintah membawa paham tentang  khilafah,  sesungguhnya paham mereka yang  harus diperbaiki,  karena  paham  yang  mereka  bawa  keliru,  yang  seakan-akan  mau memaksakan, sekarang ini belum nampak pemaksaan yang HTI lakukan, tetapi suatu saat jika telah kuat mengakar maka akan muncul perlawanan yang tidak menutup kemungkinan cara bergeraknya akan seperti ISIS.
Gerakan  ISIS  bagaimanapun  telah  mendapat  respon  dari  pemerintah tempat  ISIS  ini  tumbuh  dan  berkembang,  juga  mendapat  respon  dari pemerintah Indonesia salah satunya dari Koranpenmas Divhumas Polri Brigjen Boy  Rafi  Anwar  yang  menyatakan  bahwa  Undang-undang  Ormas  mengatur secara  tegas  bahwa  ormas  tidak  boleh  bertentangan  dengan  pancasila.  Hal senada  diungkapkan  oleh  ketua  Mahkamah  Konstitusi  Hamdan  Zoelva mengatakan bahwa ISIS merupakan persoalan di Timur Tengah yang dalam hal
ini tumbuh di Irak dan Syiria, jangan sampai masuk ke sini dan tidak boleh ada ISIS di Indonesia karena Indonesia adalah NKRI. 12
Pengamatan  penulis  menilai  bahwa  sesungguhnya  pemerintah  selain waspada terhadap gerakan ISIS yang mulai merambah ke negara-negara Islam, juga harus waspada terhadap gerakan-gerakan serupa yang muncul dan telah berkembang  di  Indonesia,  sebut  saja  HTI.  Gerakan  HTI  telah  ada  dan berkembang  di  Indonesia  dan  di  Kota  Parepare  jauh  sebelum  ISIS diperbincangkan  oleh  dunia  seperti  saat  sekarang  ini.  HTI  sebagai  gerakan sosial  muncul  dan  membawa  gagasan  tentang  negara  khilafah  yang menyerupai  gagasan  yang  di  bawah  oleh  ISIS,  walaupun  cara  penyebaran kedua  gerakan  ini  berbeda.  Hal  senada  diungkapkan  oleh  informan  penulis yang  merupakan  anggota  kerukunan  antar  umat  beragama  Kota  Parepare: Respon   yang   diperlihatkan   oleh Amir HTI   tentu   sangat   'aneh'   dan mengundang   pertanyaan,   bukankah   keduanya   (ISIS   dan   HTI)   sama- sama  memperjuangkan      negara    Islam.      Tentu      kemunculan      ISIS      yang menggunakan langgam   yang   sama   dengan   HTI  merupakan   ancaman tersendiri   bagi   HTI mengingat gerakan taqiah yang HTI jalankan selama ini akan terbongkar. Bila masyarakat jeli menilai maka akan ditemukan bahwa HTI sesungguhnya  juga  membawa  ancaman  yang  sama  bagi  NKRI,  mengingat kedua  gerakan  ini  sama-  sama  ingin  mengganti  dasar  negara  dimanapun mereka  hidup  dan  berkembang  termasuk  Indonesia.  Gerakan  bawah  tanah yang dilakukan oleh HTI akan sewaktu-waktu dapat terbongkar dan mau tidak mau  perhatian  pemerintah  dan  masyarakat  akan  tertuju  kepada  HTI. Sementara  HTI  sudah  lama  menancapkan  kuku-kukunya  membentuk  sebuah sel yang yang terstruktur demi terwujudnya negara khilafah yang telah sekian tahun mereka cita-citakan.
Kemunculan  ISIS  akan  membongkar  penyamaran  yang  HTI  lakukan selarna  ini  dalam  melakukan  gerakan  dalam  bentuk silence, perjuangan  HTI akan  sia-siti  jika  pemerintah  dan  masyarakat  mengalihkan  perhatiannya kepada ISIS, iluluh sebabnya mengapa Amir HTI  segera mengambil tindukiin untuk fatwa tentang ketidaksetujuan HTI terhadap ISIS. Patut untuk dlcurlgiil HTI  memberikan  reaksi  menolak  terhadap  ISIS  padahal  cita-cita  yang diperjuangkan adalah sama.
Penulis  menilai  HTI  rnengalami  goncangan  dan  kekhawatiran  bila penyamaran  yang  dilakukan  oleh  HTI  selama  ini  akan  terbongkar.  HTI  juga adalah  gerakan  yang  mesti  diwaspadai  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah mengingat  HTI  juga  ingin  mengganti  Pancasila  dengan  sistem  khilafah,  jika polri dan mahkamah konstitusi telah menyatakan sikap  dengan tegas tentang penolakan terhadap ormas atau gerakan sosial yang ingin mengganti Pancasila seharus  lebih  tegas  untuk  menelusuri  gerakan-gerakan  Islam  mengancap negara  kesatuan  Indonesia  dan  berupaya  untuk  mengganti  Pancasila. Kehadiran HTI dengan menggunakan model taqiyah hidup dan lebur bcrsama masyarakat adalali merupakan ancaman tersendiri yang dikemudian hari boleh
12 Koran Fajar, Tidak Ada Ruang untuk ISIS, 6 Agustus 2014, h.11.
jadi  akan  meledak  seperti  "bom  waktu"  yang  sewaktu-waktu  dapat  meledak menjadi sebuah gerakan revolusi untuk mengganti Pancasila dan mengancam NKRI, ketika pemerintah sadar sudah terlambat untuk mengantisipasinya.
Khusus  di  Kota  Parepare,  Walikota  Parepare  secara  tegas  menyatakan bahwa  tidak  membenarkan  satu  orang  masyarakatnya  yang  tinggal  di  Kota Parepare  yang  menyalahi  konstitusi,  dan  akan  mengusir  masyarakatnya  jika ada  yang  keluar  dari  konstitusi.  Ironisnya  HTI  sebagai  gerakan  sosial  tetap survive  dan tumbuh  di  Indonesia  tidak  terkecuali  di  Parepare.  Tetapi  karena gerakan  HTI  sifatnya Silence, menyebabkan  HTI  tetap  aman  dan  leluasa menyebarkan ajarannya. Padahal gagasan yang dikembangkan oleh HTI adalah gagasan  yang  ingin  mendirikan  negara  Islam  dalam  bentuk  khilafah  dan menggantikan  Pancasila,  padahal  kedua  gerakan  ini  sama-sama  mengancan NKRI  tetapi  sikap  dan  perlakuan  pemerintah  terhadap  keduanya  tidak  sama. Seyogyanya  pemerintah  harus  mengeluarkan  secara  tegas  larangan  dan perlakuan yang sama terhadap gerakan sosial yang terindikator memiliki cita- cita yang ingin menganti Pancasila atau mengancam NKRI.
Penulis  menilai  pemerintah  Parepare  telah  lengah  dalam  menghadapi HTI  yang  Berkembang  di  Parepare,  sebelum  gerakan.  ini  mengakar  dan membentuk jaringan yang lebih luas. Walaupun gerakan HTI di Parepare tidak berdaya  karena  kuatnya  pengaruh  Islam  kultural  yang  ada  di  Kota  Parepare. Kehadiran  organisasi  besar  seperti  NU  dan  Muhammadiyali  serta  DDI  di  sisi lain ikut menghambat laju pertumbuhan HTI di Kota Parepare. Dari beberapa acara  yang  penulis  hadiri,  baik  ketika  HTI  melakukan  dialog  lepas,  seminar, ataupun memperingati hari nasional yang mereka rayakan dalam versi mereka sendiri,  penulis  melihat  jumlah  yang  hadir  tidak  signifikan  dengan  lamanya HTI bermukim di Parepare.  Ini menandakan baliwa HTI di Parepare "lunglai" atau tidak berdaya dengan kuatnya pengaruh organisasi besar tersebut. Ajaran dan paham yang disebarkan oleh HTI di tengah kultur   masyarakat    Parepare yang   telah   mapan   dengan   paham   NU   dan Muhammadiyah, sama sekali tidak mempunyai "greget", dan "terbongsai" ketika melakukian  dialog  dengan beberapa  tokoh  NU dan  Muhammdiyah  di  Kota Parepare. Berikut petikan wawancara  penulis  dengan  anggota  kerukunan  umat  beragam  Kota  Parepare ketika  penulis  menanyakan  mengapa  pemerintah  kota  Parepare  seolah-olah lengah terhadap kehadiran HTI di Kota Parepare:
Karena  belum  ada  gerakan-gerakan  yang  perlu  diperhitungkan,  belum ada  gerakan-gerakan  yang  destruktif.  Jika  sebuah  paham  belum  bisa  diubah maka why  not orangnya  yang  harus  dihilangkan,  organisasi  itu  yang  harus dihilangkan  karena  orangnya  ada  dalam  organisasi  itu.  Mereka  punya pendekatan  yang  orang  bugis  katakan "sio-sio  lemma" artinya  orang  masuk dengan  cara  perlahan-lahan  tanpa  orang  sadari  sesudah  itu  orang  menjadi fanatik.  Dalam  situasi  yang  seperti  ini  kalau  kita  mengharapkan civil  society yang  bergerak  itu  akan  terjadi  konflik  yang  lebih  besar,  jadi  memang seharusnya  yang  yang  bertindak  tegas  adalah  pemerintah.  Tentu  dengan memperhatikan keresahan atau respon yang telah ditunjukkan oleh civil society.
Lebih  jauh  dijelaskan  tentang  sulitnya  HTI  berkembang  di  Parepare: Paham masyarakat di Kota Parepare sudah kuat, mereka sudah ikut menangkal paham-paham yang masuk mengingat sejak dulu Parepare telah menjadi kota santri  dan  dominan  masyarakatnya  berpaham Ahlu  Sunnah  wal-Jamaah ini semua yang menyebabkan bila masyarakat kota Parepare dimasukkan paham seperti  itu  susah  berkembang,  begitu  juga  apabila  mau  masuk  di  kampus- kampus  juga  akan  sulit  sebab  kampus-kampus  sudah  memproteksi mahasiswanya.  Untuk  daerah-daerah  tertentu  bisa  masuk  tetapi  kalau  kita (Parepare)  tidak  bisa,  karena  masyarakat  kita  sudah  waspada  semua.  Kalau dilihat secara geografis HTI juga tidak bisa berkembang karena Parepare sangat sempit. Kondisi geografis ini memungkinkan penyebaran informasi akan cepat dan  komunikasi  akan  mudah  terjalin  tetapi  yang  lebih  utama  karena  paham masyarakat Parepare sangat kuat.
Bagi  NU,  gagasan  negara  Islam  merupakan  penafsiran  yang  keliru terhadap  pemahaman  istilah  Islam kaffah (menyeluruh)  yang  kemudian diterjemahkan  dalam  bentuk  kewajiban  pendirian  pemerintah  Islam.  Syari'at atau  hukum  Islam  memang  harus  diamalkan,  tapi  tidak  perlu  melalui kekuasaan atau pemerintahan Islam. Kaum muslim di sebuah negara memang berkewajiban  melaksanakan  setiap  ajaran  Islam.  Namun  demikian  kewajiban itu tidak  berlaku bagi upaya  pendirian pemerirtahan Islam. Ber-Islam dengan sungguh-sungguh tidak harus dengan khilafah Islamiyah.
Mengakui  dan  taat  pada  pemerintah  yang  sah  dan  berdaulat  adalah wajib. 13 Ungkap  KH.  Hasyim  Muzadi,  dan  menjelaskan  bahwa  dua  kekuatan Islam moderat terbesar di Indonesia NU dan Muhammadiyah, hingga saat ini tidak  pernah  menghendaki  negeri  ini  dibangun  dengan  dasar  sebuah  agama tertentu termasuk agama Islam.
Kelompok-kelompok  Islam  yang  berideologi  transnasional  di  negara asalnya  sendiri  kerap  melahirkan  konflik.  Sehingga  jika  bangsa  Indonesia mengikutinya, maka akan ikut menjadi bagian dari masalah mereka, selain itu mereka memang tidak sesuai dengan budaya setempat. 14 Tradisi keberagamaan NU  merupakan    amal  keagamaan  yang  dipraktikkan  oleh  mayoritas  umat Islamlndonesia, sehingga secara ringkas biasa dikatakan bahwa warga NU dan bangsa  Indonesia  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  bisa  dipisahkan.  NU menyadari  bahwa  setiap  bahaya  yang  mengancam  kelestarian  Pancasila  dan keutuhan  NKRI,  sebagai indigenous Islam  atau  Islam  pribumi  yang  telah menyatu dengan denyut nadi budaya Indonesia yang damai.
Untuk  mengenali  kehadiran  HTI  dalam  sebuah event sangatlah  mudali mengingat penampilan dan ciri khas berpakaian HTI mudah terbaca. Khusus di Kota Parepare mereka tetap mempertahankan ciri berpakaian mereka sehingga dengan  mudah  dapat  mengenali  kehadiran  anggota  HTI,  walaupun  mereka
13 Abdurrahman Wahid (ed.), Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan IslamTransnasional di Indonesia,
(Jakarta : The Wahid Institut, 2009), h. 195.
14 Abdurrahman Wahid (ed.), Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan IslamTransnasional di Indonesia, h. 196
berusaha  mengadaptasi  pakaian  yang  mereka  gunakan  tetapi  gerak  dan  cara berpakaian mereka sangat mudah terdeteksi. Dari penelitian penulis terhadap HTI  ini  dalam  beberapa  acara  besar  yang  penulis  hadiri  memberikan kesimpulan  pada  penulis  bahwa  HTI  tidak  mengalami  perkembangan  yang menggembirakan di K.ota Parepare. Beberapa aktivis HTI harus pulang dengan 'tangan  hampa'  ketika  aktivis  tersebut  datang  dan  berdialog  dengan  aktivis Organisasi NU dan Muhammadiyah karena gagasan mereka terbantahkan. Ini menandakan bahwa HTI di Parepare tidak berdaya.
Dari beberapa analisis kritis penulis di atas penulis menyatakan bahwa HTI di Kota Parepare adalah merupakan sebuah gerakan sosial dan bukan lagi merupakan  sebuah  Partai  Politik  seperti  ketika  awal  terbentuknya  Hizbut Tahrir  atau  seperti  arti  dari  penamaan  gerakan  ini  yaitu Hizb yang  berarti partai,  hal  tersebut  dikarenakan  HTI  di  Kota  Parepare  memiliki  salah  satu kriteria sebagai gerakan sosial yang dapat diqiyaskan dengan kriteria Reactionary Movement, suatu gerakan sosial yang bertujuan untuk mengganti institusi dan nilai  masa  kini  dengan  nilai  dan  institusi  masa  lampau.  Contoh  gerakan  Ku Klux Klan di Amerika Serikat. Organisasi rahasia ini berusaha mengembalikan keadaan  Amerika  Serikat  ke  masa  lampau  di  kala  institusi-institusi  sosial mendukung  keunggulan  orang  kulit  putih  di  atas  orang  kulit  hitam  ( White Supremacy).
HTI  di  Kota  Parepare  juga  bukan  merupakan  sebuah  Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) karena HTI tidak memiliki kriteria yang dapat disebut sebagai OMS kriteria tersebut adalah: OMS memiliki potensi yang kuat untuk mengembangkan  demokrasi.  OMS  dapat  mengaktualisasikan  potensi  itu manakala  mereka  memenuhi  kriteria-kriteria  bertikut: Pertama, Ditandai  oleh rekrutmen anggota yang terbuka, adanya prinsip persamaan dalam organisasi. Kedua, OMS memiliki tingkat pelembagaan yang tinggi yang memiliki otonomi, kemampuan adaptasi, koherensi dan kompleksitas. Ketiga, dalam dirinya QMS memiliki civicned yang  antara  lain  mencakup  toleransi,  kepercayaan (trust), kerjasama,  dan  sebagainya. Keempat, OMS  selalu  menghargai  dan mengembangkan pluralism. Kelima, OMS memiliki ciri 'density' atau dukungan rakyat  yang  luas.  OMS  yang  demikian  biasa  disebut  dengan  OMS  yang bersemangat  dan  berani (vibrant  civil  society  organization) yang  memiliki konstribusi  positif  bagi  pengembangan  organisasi.  Dan  HTI  tidak  memiliki kelima kriteria tersebut. Demikian juga halnya HTI tidak dapat disebut sebagai sebuah  partai  politik  karena  HTI  sebuah  partai  politik  sangat  bertentangan dengan  Undang-undang  No.  2  tahun  2008  yang  mengatur  tentang pembentukan  partai  politik,  tujuan,  fungsi,  hak  dan  kewajiban  partai  politik diantara tujuan pendirian partai politik yang berbunyi: a) mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang- undang  dasar  republik  Indonesia  tahun  1945,  b)  menjaga  dan  memelihara keutuhan  NKRI,  c)  mengembangkan  kehidupan  demokrassi  berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI. 15
15 Hafied Cangara, Komunikasi Politik, Teori dan Praktek (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 213
Jika  mencermati  tujuan  pembentukan  partai  politik,  maka  HTI  tidak dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  Partai  politik  sebab  cita  HTI  justru  ingin mengganti  NKRI  dengan  sisten  khilafah  dan  menggunakan  syariat  Islam sebagai landasan pijaknya. Itulah sebabnya mengapa HTI sebaiknya mendapat perhatian  ekstra  dari  pemerintah  pusat  dan  daerah,  HTI  semestinya  menjadi gerakan sosial yang terlarang untuk hidup di Indonesia sebab akan mengancam NKRI  suatu  saat  nanti.  Corak  pemikiran  yang  dikembangkan  oleh  Hizbut Tahrir  Indonesia,  berdasarkan  tinjauan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Fazlur Rahman  maka  HTI  di  kota  Parepare  bercorak  fundamentalis,  ini  didasarkan pemyataan-pernyataan dalam wawancara penulis dengan para aktivisnya baik secara tertulis maupun secara life, demikian pula dapat dilihat pada pemetaan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani seperti yang penulis paparkan lebih dahulu. HTI  sangat  berbahaya  karena  sudah  mengakar,  sudah  terbangun  dalam masyarakat.
Disadari  bahwa  memang  ada  relasi  fluktuatif  antara  agama  (Islam) dengan nasionalisme (Pancasila). Ada kelompok yang ingin mendirikan negara Islam  melalui  konstitusi  (misalnya  dalam  majelis  konstituante)  dan  lainnya melalui  kekuatan  senjata  (seperti  dalam  kasus  DI/TII).  Namun  selalu  ada mayoritas  bangsa  Indonesia  (muslim  dan  non-muslim)  yang  setuju  dengan Pancasila  dan  memperjuangkan  gagasan  para  pendiri  bangsa.  Semua  ini menjadi  pelajaran  sangat  berharga  bagi  kesadaran  tentang  pentingnya bangunan negara bangsa. Sikap ormas-ormas, seperti NU dan Muhammadiyah misalnya,  maupun  parpol-parpol  berhaluan  kebangsaan  yang  menyatakan bahwa  NKRI  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945  merupakan  bentuk final dan consensus nasional bangunan kebangsaan Indonesia, bukanlah sikap oportunisme politik melainkan kesadaran sejati yang didasarkan pada realitas historis,  budaya,  dan  tradisi  bangsa  serta  substansi  ajaran  agama  yang  kita yakini  kebenarannya.  NKRI  bukan  berarti  penyeragaman  tetapi  bagaimana mewujudkan kebersamaan dan kesejahteraan.
Berikut  transmisi  pemikiran  dari  HT  Yordania  ke  HTI  dan  masuk  ke Parepare:
Bagan  di  atas  memberi  gambaran  kepada  kita  bahwa  gerakan  Hizbut Tahrir mengalami transformasi pemikiran  dari negara asalnya di Yordania ke Indonesia  sampai  masuk  ke  Parspare,  dimana  ketika  HT  masih  di  negara
asalnya  masih  berupa  mitos,  imaginasi/utopia, 16 yang  berusaha  mereka wujudkan  tetapi  mengalami  hambatan  dari  pemerintah  setempat  yang  tidak menyetujui pemahaman yang  di cita-citakan, setelah itu Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia dan menjadi HTI yang menglami pergeseran pemikiran dari yang sifatnya berupa mitos menjadi pemikiran ideologi, politik merupakan kegiatan pokoknya  dan  Islam  adalah  ideologinya,  memandang  Islam  adalah  sebuah ideologi yang  harus diperjuangkan dengan  cara mengganti ideologi pancasila dengan ideologi Islam yang hanya dapat diwujudkan dengan sistem khilafah. Dalam  tataran  epistemologi,  HTI  kemudian  masuk  ke  Kota  Parepare  yang bukan  saja  memperjuangkan  sebuah  ideologi  Islam  tetapi  menjadi  sebuah gerakan sosial berupa Reactionary Movement.
Pada  gilirannya  penulis  memandang  bahwa  HTI  berjuang  mengubah Islam  dari  agama  menjadi  ideologi.  Islam  menjadi  dalih  dan  senjata  politik untuk mendeskreditkan dan menyerang siapapun yang pandangan politik dan pemahaman keagmaannya berbeda. Jargon memperjuangkan Islam sebenarnya adalah  memperjuangkan  suatu  agenda  politik  tertentu  dengan  menjadikan Islam  sebagai  kemasan  dan  senjata.  Langkah  ini  sangat  ampuh,  karena siapapun yang melawan akan dituduh melawan Islam.
Jika  Islam  diubah  menjadi  ideologi  politik,  maka  akan  menjadi  sempit karena  dibingkai  dengan  batasan-batasan  ideologi  dan  platform  politik. Pemahaman apapun yang  berbeda, apalagi bertentangan dengan pemahaman mereka,  dengan  mudah  akan  dituduh  bertentangan  dengan  Islam  itu  sendiri, karena  watak  dasar  tafsir  ideologi  memang  bersifat  menguasai  dan menyeragamkan.  Dalam  bingkai  inilah  aksi-aksi  pengkafiran  maupun pemurtadan  sering  dan  mudah  dituduhkan  terhadap  orang  atau  pihak  lain. Perubahan  ini  jelas  mereduksi,  mengamputasi,  dan  mengibiri  pesan-pesan luhur Islam dari agama yang penuh dengan kasih sayang dan toleran menjadi seperangkat batasan ideologi yang sempit dan kaku.

## V. Penutup
Berdasakan  rumusan  masalah,  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam Organisasi Masyarakat Islam, sebagai berikut:
Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam bidang politik, membagi daerah kekuasaan Islam menjadi dar al-Islam dan dar al-Kufur. Taqiyuddin an-Nabhani sebagai  pendiri  Hizbut  Tahrir  adalah founding  father dari  Hizbut  Tahrir menyatakan  bahwa  organisasi  Hizbut  Tahrir  adalah  merupakan  Partai  Politik dimana  dalam  pemikiran  politiknya  berusaha  menegakkan  syariat  Islam dengan  mengusung  model  negara  dalam  bentuk  khalifah.  Demikian  juga pemikiran  dalam  bidang  ekonomi  Taqiyuddin  menekankan  bahwa  negara
16 Utopia  adalah  system  social  politik  yang  sempurna  yang  hanya  ada  dalam  banyangan (khayalan)  dan  sulit  atau  tidak  mungkin  diwujudkan  dalam  kenyataan.  Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1257
dalam  hal  ini  berperan  sebagai  wasit  dalam  perkembangan  ekonomi,  untuk menindak  para  pelaku  ekonomi  yang  tidak fair dan  masih  menggunakan praktek riba dalam semua transaksi, juga mencegah terjadinya monopoli.
Dalam  bidang  aktivitas  sosial  kemasyarakatan  yang  dilakukan  oleh  HTI yaitu dengan jalur dakwah. Karena menurut Hizbut Tahrir Indonesia dakwah merupakan satu-satunya cara untuk meraih keberhasilan mendirikan khilafah itu. Walaupun pada hakekatnya Hizbut Tahrir Indonesia tidak secara gamblang menyebut Hizbut Tahrir sebagai gerakan sosial, sebab sejak berdirinya Hizbut Tahrir  ini,  memang  sudah  memproklamirkan  diri  sebagai  aktivitas  politik, praktis segala sesuatunya senantiasa dikaitkan dengan pemikiran politik, baik itu  berbicara  masalah  ekonomi  maupun  berbicara  tentang  aktivitas  sosial HizbutTahrir Indonesia.
Hubungan gerakan HTI dengan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam gerakan sosial di kota Parepare, dapat dikatakan bahwa pemikiran Taqiyuddin sudah  tidak  terlalu  dominan  lagi  yang  digunakan  di  HTI  Parepare,  HTI mengembangkan metode tabanni atau yang lazim mereka sebut pengadopsian pemikiran. Akhir-akhir ini muncul sebuah gerak yang menamakan diri mereka ISIS  yang  membawa  ide  dan  paham  serupa  dengan  HTI,  hanya  yang membedakan  ISIS  sudah  menampakkan  jati  dirinya  sementara,  HTI  masih menggunakan taqiah dalam  gerakan  sosialnya.  Dan  boleh  jadi  HTI  lebih berbahaya daripada ISIS sebab HTI sampai sekarang masih melakukan gerakan bawah tanah dan berusaha memperkuat sel atau jaringannya yang bisa jadi di kemudian hari akan "meletus" dan sangat berbahaya karena akan mengancam keutuhan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. HTI sebagai partai politik di negara asalnya mengalami transmisi pemikiran setelah di Indonesia, dari sebuah mitos atau  Utopia  tentang  negara  Islam  masuk  ke  Indonesia  dengan  nama  HTI dengan  membawa  pemikiran  ideologi  yang  berusaha  membenturkan  ideologi Pancasila  dengan  ideologi  Islam,  setelah  masuk  ke  Kota  Parepare  dengan sebuah epistemologi berpikir berupa gerakan sosial yang tetap mencita-citakan sebuah negara khilafah.

## Daftar Pustaka
Cangara,  Hafied, Komunikasi  Politik,  Teori  dan  Praktek. Jakarta:  Rajawali  Press, 2009.
Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta:  Balai Pustaka, 2001.
Hizbut, Tahrir, Afkar al-Siyasiyah. Beirut; Dar al-Ummah, 1994.
Jahroni, Jamhari dan Jajang, Gerakan Salafi radikal di Indonesia. Cet. I Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
Koran Fajar, Tidak Ada Ruang untuk ISIS, 6 Agustus 2014.
Mujahidin,  Akhmad, Ekonomi  Islam  :  Sejarah,  Konsep,  Instrumen,  Negara  dan Pasar. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013.
Rodhi, Muhammad Muhsin, Hizb at-Tahrir: Tsafaqotuhu wal Manhajuhu fi Iqomah Daulah al-khilafah al-lslamiyyah, Terj. Muhammad Bajuri Romli Abu Wafa dengan judul Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyyah. Baghdad: Departemen Pendidikan Tinggi dan Kajian Keilmuan Universitas Islam, 2008.
Rubaidi,  A., Radikelisme  Islam,  Nahdlatul  Ulama  dan  Masa  Depan  Moderatisme Islam di Indonesia. Cet. II; Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.
Thoifah Mansyura, "Biografi Syekh Taqiyuddin an-Nabhani Pendiri Hizbut Tahrir"
(Harmokol924.blogspot.com/2011/11/biografi-syaikh- taqiyuddinnabhani.html). Diakses pada tanggal, 01 Mei 2014.
Wahid,  Abdurrahman  (ed.), Ilusi  Negara  Islam:  Ekspansi  Gerakan IslamTransnasional di Indonesia. Jakarta : The Wahid Institut, 2009.