INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 17649-17660 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum terhadap Wilayah Laut dan Pesisir di Kabupaten Kepulauan Aru terkait Penambangan Pasir dan Karang Laut
Ricky Marthen Wattimena 1 ✉ , Hery Alberd Gardjalay 2 , Rovsky Asyer Wattimena 3
Universitas Pattimura
Email: jermanricky691@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Wilayah pesisir laut memiliki keanekaragaman hayati yang perlu di lindungi. Oleh karena itu, dengan adanya penambangan pasir dan batu karang akan menimbulkan kehancuran dan kerusakan di wilayah pesisir  laut  seperti  salah  satunya  di  desa  wangel  Kabupaten  Kepulaua  Aru,  sehingga  harus  adanya perlindugan  hukum  yang  berikan  guna  mencegah  terjadinya  pengrusakan  ekosistem  di  laut.  Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Wilayah Laut dan Pesisir di Kabupaten Aru terkait Penambangan  Pasir  dan  Karang  Laut.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normative yanag mana berfokus hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas- asas  hukum  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini. Perlindungan hukum terhadap wilayah Laut dan Pesisir merupakan suatu yang sudah ditetapkan dalam intrumen undang-undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Terkait dengan Penambangan Pasir dan Karang Laut yang terjadi selama ini  seperti salah satunya  di desa wanggel Kabupaten Kepulauan Aru banyak menimbulkan kekhawatiran yang sangat fatal, dimana bahwa dengan adanya penambangan pasir dan batu karang akan membuat hancurnya ekosistem laut dan merusak wilayah pesisir laut. Oleh karena itu, di butuhkan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat di Desa Wanggel  dengan pendekatan  kelembagaan,  pendekatan  teknologi,  pendekatan  sosial  ekonomi  dan Pendekatan  pengelolaan  lingkungan  pesisir  secara  terpadu  agar  dapat  memberikan  adanya kesejahteraan bagi masyarakat dan juga melindungi wilayah pesisir laut ke depan, sehingga tidak terjadi kerusakan laut.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pesisir, Laut, Kepulauan Aru

## Abstract
Coastal marine areas have biodiversity that needs to be protected. Therefore, the mining of sand and coral will cause destruction and damage in marine coastal areas, such as in the Wangel village of Aru Islands Regency, so that legal protection must be provided to prevent damage to the marine ecosystem. To determine the impact of abrasion from the activities of fast boats with great power that cause large waves and result in an abrasion on the coast. The method used in this study is normative- juridical, which focuses on the main law by examining theories, concepts, legal principles, and laws and regulations related to this research. Research Results: Legal protection of Marine and Coastal areas is something that has been stipulated in the statutory instrument concerning Management of Coastal Areas and Small Islands. Regarding the sand and coral mining that has occurred so far, such as in Wanggel village, Aru Islands Regency, many have raised serious concerns, namely that the mining of sand and coral will destroy the marine ecosystem and damage coastal areas. Therefore, there is a need for legal protection for the community in Wanggel Village with an institutional approach, a technological approach, a socio- economic approach and an integrated coastal environmental management approach in order to provide prosperity for the community and also protect the marine coastal area in the future, so that this does not happen. marine damage
Keywords: Legal Protection, Coastal, Sea, Kepulauan Aru

## PENDAHULUAN
Pasal  33  Ayat  (3)  UUD  Republik  Indonesia  tahun  1945  secara  tegas  menerangkan bahwa negara memegang penguasaan pengelolaan atas kekayaan alam. Oleh karena itu, negara  di  wajibkan  oleh  undang-undang  untuk  menggunakan  hak  menguasai  tersebut demi  kemakmuran  rakyat.  Cerminan  negara  yang  menjunjung  tinggi  kesejahteraan rakyatnya  yang  ada  dalam  pasal  tersebut  harus  disertai  dengan  ketersediaan  instrumen hukum yang memihak pada hajat hidup seluruh rakyat. Berdasarkan hal tersebut, negara dituntut  menjalankan  kewajibannya  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup baik itu di darat, laut maupun udara. Terlebih dengan adanya kegiatan yang tidak bertolak ukur pada pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam laut secara berlebihan. (Direktorat Jenderal Kelautan, 2006).
Lingkungan  hidup  sebagai  kesatuan  ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan makluk hidup termasuk manusia dan perilakunya begitu mempengaruhi alam itu sendiri. alam dapat di lihat sebagai Satu  jalinan sistim kehidupan  yang  saling  kait-mengait atau saling  berhubungan  satu  dengan  yang  lainnya  (Erwin,  2019).  Perkembangan  kebutuhan manusia selalu tergantung kepada persedian alam di mana manusia menjadi satu-satunya pengguna tertinggi dari alam. baik hasil alam yang ada di laut maupun hasil alam yang ada
di darat. Salah satu kekayaan alam yang ada di darat  yang paling banyak  di  buru oleh manusia adalah Kekayaan pada daerah Laut dan Pesisir.
Laut  terutama  daerah  Pesisir  yang  merupakan  pertemuan  antara  darat  dan  laut dengan batas kearah darat meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih  mendapat  pengaruh  sifat-sifat  laut  seperti  angin  laut,  pasang  surut,  rembesan (intrusi)  air  laut.  Kearah  laut  mencakub  bagian-bagian  pantai  sampai  paparan  benua, dimana  ciri-ciri  perairan  tersebut  masih  di  pengaruhi  oleh  proses-proses  alamiah  yang terjadi  di  darat  seperti  sedimentasi  dan  aliran  air  tawar  serta  proses-proses  yang  di sebabkan oleh kegiatan manusia di darat (Akib, 2011).
Pada umumnya karakteristik pemanfaatan wilayah laut dan pesisir di nyatakan bahwa laut merupakan sumber daya milik Bersama, sehingga memiliki fungsi public (kepentingan umum),  kemudian  laut  juga  merupakan  “ open  acces ”  yang  memungkinkan  siapapun menggunakan  ruang  laut  untuk  berbagai  kepentingan.  Sedangkan  pesisir  merupakan Kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relatif mudah dikembangkan dan memiliki  akses  yang  sangat  baik  dengan  memanfatkan  laut  sebagai  sarana  pergerakan, daerah pesisir juga merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam baik yang di ruang  daratan  maupun  di  ruang  lautan  yang  dibutuhkan  untuk  memenuhi  kebutuhan manusia.
Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan  Lingkungan  Hidup  (selanjutnya  disingkat  UU  PPLH)  yang  menyebutkan bahwa: “ Daya  dukung  lingkungan  hidup  adalah  kemampuan  lingkungan  hidup  untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk lain dan keseimbangan antar keduanya. “ Dengan demikian dapat di pahami bahwa lingkungan mempunyai batas kemampuan tertinggi untuk menerima intervensi manusia. Apabila batas kemampuan tertinggi tersebut terlampaui, maka terjadi pelanggaran daya dukung lingkungan. Pelanggaran daya dukung lingkungan  mengakibatkan  ekosistem  dalam  lingkungan  tersebut  tidak  seimbang, ketidakseimbangan ekosistem inilah yang pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah lingkungan  yaitu  pencemaran  lingkungan  dan  kerusakan  lingkungan  dengan  segala dampak lanjutannya seperti banjir, tanah longsor, kekeringan dan lain-lain.
Untuk mengatasi masalah lingkungan di negara berkembang sepeti Indonesia tidak ada pilihan lain, kecuali dengan melaksanakan Pembangunan, tanpa Pembangunan taraf hidup rakyat akan semakin menurun dan lingkungan akan rusak. Ini tidak berarti bahwa negara berkembang seperti Indonesia bebas mengksploitasi sumber daya alam (SDA)-nya untuk  kepentingan  Pembangunan  tanpa  melihat  kelestarian  kemampuan  lingkungan, pembanguan  harus  tetap  di  laksanakan  untuk  mengatasi  masalah-masalah  lingkungan
sebagai akibat dari keterbelakangan Pembangunan dan kemiskinan penduduk, tetapi tidak merusak apalagi mencemarkan lingkungan (Rangkiti, 2000).
Dalam perkembangan pembangunan, kerapkali daerah areal pesisir dialih fungsikan dan juga dihancurkan karena kepentingan pembangunan oleh orang perorangan maupun perusahan pengembang. Lahirnya UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah menjadi UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya  disingkat  UU  PWPPPK)  memberikan  kontribusi  baik  bagi  pengelolaan  dan ruang di wilayah pesisir tersebut. Dapat dilihat bawa wilayah pesisir banyak di salahgunakan dan  menimbulkan  kerusakan  lingkungan  dan  kurang  memberikan  manfaat.  Hal  mana bahwa sering dilakukan adanya penambangan pasir dan kerang laut untuk kebutuhan.
Salah satu kenyataan yang dilihat dan terjadi seperti halnya di desa Wangel Kabupaten Kepulauan Aru. Hal mana bahwa  sering dilakukan  penambangan  pasir dan  batu karang sebagai bahan baku pembuatan pondasi bangunan rumah mereka. Penambangan pasir dan batu karang untuk bahan pembuatan pondasi bangunan, pada umumnya telah lama dilakukan oleh masyarakat lokal yang berada di wilayah pesisir desa Wangel. Pengambilan Pasir dan Batu karang tersebut dilakukan pada waktu air laut surut dengan cara menggali atau mecongkelnya menggunakan alat bantu linggis. Kemudian, karang-karang tersebut diangkut dan ditumpuk sebanyak dan setinggi mungkin menyesuaikan ketinggian daratan ataupun jembatan. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan pada instrumen hukum yang telah ada,  untuk  memperkuat  perlindungan  hukumnya.  Penguatan  instrument  hukum  ini  bisa dilakukan dengan beberapa cara yakni dengan memperbaiki regulasi pada tingkat nasional serta  membentuk  peraturan  perundang-undangan  di  tingkat  daerah  yang  disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional sebagai payung hukumnya. Hal ini penting dilakukan untuk menyamakan regulasi di tingkat nasional dengan kebutuhan di daerah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Dalam bagian Konsideran UUPPLH huruf a, menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik  dan  sehat  merupakan  hak  asasi  setiap  warga  negara  Indonesia.  Berdasarkan pernyataan  tersebut,  negara  melalui  Pemerintah  wajib  melakukan  perlindungan  hukum agar tidak melakukan penambangan pasir dan batu karang dengan sembarang dan tidak menimbulkan kerusakan wilayah pesisir laut.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yanag mana berfokus  hukum  utama  dengan  cara  meneelah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-  asas
hukum  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini. Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum maupun sumber data, Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penambangan Pasir dan Karang Laut
Penambangan karang dan pasir laut merupakan usaha untuk mengambil dari dasar laut dan memindahkannya ke lokasi lain. Kegiatan penambangan ini dapat mengakibatkan terjadinya abrasi pantai, sehingga mengurangi luas daratan dan merusak mangrove dan ekosistem pesisir lainnya. Abrasi dan sedimentasi pantai (akresi) dapat terjadi secara alami dipengaruhi oleh gelombang, arus, angin, vegetasi pantai, dan aktivitas tektonik/vulkanik, dan/atau faktor manusia seperti pembangunan pelabuhan, pertambangan, penambangan, perusakan  vegetasi  pantai,  pertambakan,  konservasi,  dan  reklamasi  pantai  (Dahuri,  dkk, 2001).
Karang  dan  Pasir  laut  merupakan  jenis  bahan  yang  didapat  di  daerah  pesisir  dan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pasir laut pada umumnya memiliki karakteristik butiran yang halus dan bulat, gradasi (susunan besar butiran) yang seragam  serta  mengandung  garam-garaman  yang  tidak  menguntungkan  bagi  beton, sehingga banyak disarankan untuk tidak digunakan dalam pembuatan beton. Sedangkan karang laut merupakan bentuk yang tajam yang digunakan untuk menahan sesuatu. Butiran yang  halus  dan  bulat  serta  gradasi  yang  seragam,  dapat  mengurangi  daya  lekat  antar butiran  dan  berpengaruh  terhadap  kekuatan  dan  ketahanan  beton  (Dumyati,  2015). Kegiatan penambangan sumber daya alam di wilayah pesisir meliputi (1) Subsurface deposit seperti tambang mineral  dan gas  bumi; (2) Surface  deposit  seperti tambang  pasir, kulit kerang, dan batuan. Menurut Dahuri penambangan di wilayah pesisir sebaiknya dilakukan di luar daerah pemecah ombak (surf zone) yang aktif dengan kedalaman lebih kurang 10 sampai 15 meter dan jauh dari wilayah yang rentan terhadap perubahan lingkungan serta bernilai ekonomis tinggi (Dahuri, dkk, 2001).
Banyaknya  anggapan  bahwa  laut  sebagai  common  property,  wilayah  ini  sering dijadikan sebagai lokasi pemanfaatan sumberdaya oleh pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan  semata  tanpa  memikirkan  keberlanjutan  sumberdaya  alam  tersebut. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu merupakan proses pemanfaatan sumber daya alam pesisir  serta  ruang  didalamnya  yang  harus  memperhatikan  aspek  konservasi  dan
keberlanjutan (Harahap, 2019; Harmoko dan Padang, 2021). Menurut Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut, pasir laut  merupakan  bahan  galian  pasir  yang  terdapat  di  seluruh  pesisir  dan  perairan  laut Indonesia yang tidak digolongkan menjadi bahan galian golongan A dan/atau B menurut segi ekonomisnya, pasir laut merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
Penambangan  karang  dan  pasir  laut  sebenarnya  akan  lebih  banyak  menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif. Dewasa ini kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya  bagi  para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup. Karena kegiatan usaha tambang telah menimbulkan dampak negatif Dampak negatif ini lebih banyak dibandingkan dampak positif yang diperoleh dari penambangan  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  penambangan  secara  illegal  dapat menyebabkan  kerusakan  ekosistem  laut  dalam  waktu  yang  sangat  lama  dan  waktu pemulihannya pun tidaklah secara cepat dilakukan. Beberapa dampak negatif yang nyata terlihat dari penambangan pasir laut adalah meningkatkan abrasi pantai dan erosi pantai, menurunkan kualitas lingkungan perairan laut, semakin meningkatnya pencemaran pantai, penurunan  kualitas  air  yang  menyebabkan  semakin  keruhnya  air  laut,  rusaknya  wilayah pemijahan dan daerah asuhan, menimbulkan turbulensi yang menyebabkan peningkatan kadar  padatan  tersuspensi  di  dasar  perairan  dan  meningkatkan  intensitas  banjir  air  rob terutama di pesisir daerah yang terdapat penambangan pasir laut maka dalam kegiatan pertambangan perlu adanya pengaturan yang dapat mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan.
Salah satu instrumen hukum yang dipergunakan oleh pemerintah adalah perizinan. Pertambangan dalam skala besar maupun kecil tetap membutuhkan izin karena jika tidak ada  izin  maka  hal  tersebut  dapat  dikenakan  pertanggung  jawaban  pidana.  Lalu  proses penambangan pasir tentunya juga membutuhkan izin karena pertambangan pasir diatur oleh  undang-undang  yang  para  penambang  harus  memperhatikan  tata  cara  dalam  hal melakukan penambangan yang baik dan benar. Demikian dapat dikatakan bahwa, setiap kegiatan  yang  meliputi  pertambangan  tentu  harus  memiliki  izinnya.  Perizinan  tersebut merupakan kewajiban bagi setiap individu atau perusahaan atau industri yang melakukan kegiatan penambangan pasir. Karena dengan hal tersebut akan dapat meghasilkan hal yang positif  untuk  lingkungan  hidup  seperti  tidak  adanya  perusakan  lingkungan  serta pencemaran lingkungan (Sodikin, 2014; Romkeny, dkk., 2023).
Penambangan pasir juga wajib memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yaitu suatu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan  yang  direncanakan  pada  lingkungan  hidup  yang  diperlukan  bagi  proses pengambilan  keput usan  tentang  penyelenggaraan  usaha  dan/atau  kegiatan”.  Sehingga dapat  dikatakan  dalam  penambangan  pasir  sebagai  usaha  dan/atau  kegiatan  yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, hendaknya sesuai dengan  baku  mutu  lingkungan.  Jadi  dalam  penambangan  pasir  harus  sesuai  dengan AMDAL dan baku mutu lingkungan.

## 2. Pengelolaan Penambangan Pasir dan Batu oleh Masyarakat Desa Wangel
Proses pengelolaan penambangan pasir dan batu di desa wangel didasarkan pada ketentuan  otonomi  daerah  dalam  UndangUndang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  menegaskan  bahwa  pemerintahan  daerah  adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan itu maka daerah yang memilikit diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dan kawasan pesisir  dengan  kewajiban  untuk  melestarikan  lingkungan  hidup  dan  membentuk  serta menerapkan  peraturan  perundang-undangan  sesuai  dengan  kewenangannya,  atau kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada bagian yang lain dalam UU Otonomi Daerah juga dikatakan bahwa pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonom untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang  bersifat  khusus  dan  untuk  kepentingan  nasional/berkala  nasional,  seperti  wilayah eksploitasi,  konservasi  bahan  galian  strategis.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  daerah bertanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan keterlibatan masyarakatnya
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  juga  menegaskan  bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup  masyarakat  desa  serta  meningkatkan  pendapatan  desa.  Pembangunan  kawasan pedesaan  Desa  sangat  melibatkan  kerjasama  dari  berbagai  pihak  dan  juga  harus memprioritaskan BUMDesa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan  kualitas  hidup  manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan  melalui  penyediaan pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana,  pengembangan potensi  ekonomi  lokal,  serta  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara berkelanjutan.  Walaupun  telah  ditegaskan  secara  eksplisit  dalam  ketentuan  perundang- undangan  terkait  namun  kegiatan  penambangan,  pengerukan,  pengangkutan  dan
perdagangan pasir dan batu cenderung tidak terkendali, sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem  pesisir  dan  laut,  tenggelamnya  pulau-pulau  kecil  dan  keterpurukan  nelayan akibat dampak dari terganggunya ekosistem di wilayah tangkap pesisir.

## 3. Dampak Dari Penambangan Pasir dan Batu Karang di Desa Wangel
Penambangan  pasir  dan  batu  oleh  masyarakat  Desa  Wangel  berdampak  dalam memberikan pengaruh perubahan pada lingkungan dan juga dampak yang bersifat biofisik dan  bersifat  sosial,  ekonomi  dan  budaya.  Dampak  yang  ditimbulkan  adalah  terjadinya perubahan  negatif  fungsi  lingkungan  dalam  skala  yang  luas  dan  intensitas  lama  yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Oleh  karena  itu,  penambangan  yang  dilakukan  di  desa  wangel  tergolong  dalam pemanfaatan sumber daya alam yang belum diketahui dampaknya dan harus dilakukan secara  hati-hati  serta  didukung  oleh  penelitian  ilmiah  yang  memadai.  Dampak  yang dirasakan dari kegiatan penambangan pasir dan batu di desa wangel antara lain:
a. Kondisi Wilayah Pantai
Kegiatan  penambangan  pasir  pantai  yang  dilakukan  selama  ini  mengakibatkan rusaknya  ekosistem  mangrove,  perubahan  kondisi  fisik  pantai  berupa  banyaknya cekungan atau lubang bekas galian pasir sehingga menimbulkan tingkat abrasi yang tinggi dan cekungan akibat pengambilan batu karang. Kerusakan kondisi fisik pantai itu  menyebabkan  abrasi  pantai  atau  perubahan  abrasi  yang  tinggi  sehingga menimbulkan  perubahan  garis  pantai  yang  semakin  menjorok  ke  daratan.  Di beberapa  lokasi  garis  pantai  semakin  mendekati  pemukiman  warga,  mengancam kondisi  fisik  perumahan,  akses  jalan  dan  tanggul  yang  selama  ini digunakan.6Kerusakan fisik pantai juga telah mengurangi nilai keindahan atau estetika pantai yang selama ini menjadi salah satu komoditas andalan dalam kepariwisataan Kepulauan Aru.
b. Semakin berkurangnya Sumber Daya Laut
Dampak lain dari kegiatan penambangan tersebut juga adalah rusaknya ekosistem terumbu karang di pinggir pantai, hal ini berdampak pada menurunnya kuantitas ikan dan udang serta biota laut lainnya yang dicari oleh nelayan sekitar dari pinggir pantai.
c. Meningkatnya kegiatan penambangan pasir
Dengan adanya kegiatan penambangan pasir dan batu ini memungkinkan masyarakat penambang  pasir  memiliki  peningkatan  pendapatan,  untuk  itu  masyarakat  yang biasanya  hidup  sederhana  apa  adanya  sekarang  menjadi  lebih  konsumtif  karena adanya penghasilan yang  lebih  besar  dibandingkan sebelumnya. Para penambang
pasir dan batu berpikir bahwa apabila uangnya habis maka mereka dapat melakukan kegiatan penggalian pasir dan batu yang tersebar di sepanjang pantai tanpa ada yang melarangnya atau meminta upah atas penambangan pasir dan batu tersebut, hal ini juga dikarenakan izin pemanfaatan yang bersumber dari hak ulayatnya sendiri maka ada anggapan bahwa dialah yang berkuasa atas hak petuanannya tanpa memikirkan dampak kerusakan jangka panjang.
Dampak  negatif  tersebut  telah  bertumbuh  dan  berkembang  dan  membudaya, sehingga walaupun instansi terkait telah melayangkan larangan kepada masyarakat untuk tidak mengambil pasir dan batu, dan juga diwajibkan membersihkan pantai, penanaman bibit  mangrove,  memberikan  penyuluhan  kepada  masyarakat  namun  hal  tersebut  tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Wilayah Pesisir Dan Laut dari Usaha Penambangan Batu dan Pasir di Desa Wangel
Perlindungan hukum bagi lingkungan laut merupakan upaya sistematis dan terpadu yang  dilakukan  untuk  melestarikan  sumber  daya  kelautan  dan  mencegah  terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkugnan di laut, penanggulangan bencana kelautan, pencegahan  dan  penanggulangan  pencemaran,  serta  kerusakan  dan  bencana.  Upaya sistematis  dan  terpadu  itu  meliputi:  Perencanaan,  Pemanfaatan,  Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan dan Penegakan hukum.  Dalam melakukan upaya pengelolaan dan  perlindungan  lingkungan,  khususnya  dalam  hal  mitigasi  dampak  lingkungan  yang terjadi akibat sesuatu kegiatan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan wilayah pesisir dan  pulau-pulau  kecil  maka  dapat  dilakukan  beberapa  bentuk  perlindungan,  sebagai berikut:
a. Pendekatan lembaga Pemerintah
Kelembagaan  melibatkan  instansi-instansi  yang  berkepentingan  dan  berkaitan dengan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Pendekatan  kelembagaan  berfungsi  untuk memberikan  payung  hukum  terhadap  pengelolaan  wilayah  pesisir  khususnya  di Kabupaten  Kepulauaan  Aru  dengan  menerbitkan  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan Desa, termasuk dari institusi kementerian yang berwenang. Peraturan yang diterbitkan menjadi acuan untuk melakukan larangan, pengawasan dan pengendalian dalam hal pemanfaatan pengelolaan wilayah pesisir. Peraturan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian  juga  dilakukan  untuk:  a.  Mengetahui  adanya  penyimpangan pelaksanaan  dari  rencana  strategis,  rencana  zonasi,  rencana  pengelolaan,  serta bagaimana implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem
pesisir. b. Mendorong agar pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau- pulau  kecil  sesuai  dengan  rencana  pengelolaan  wilayah  pesisirnya.  c.  Menegakkan hukum  yang  dilaksanakan  dengan  memberikan  sanksi  terhadap  pelanggar  yang berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, dan/atau sanksi pidana.
b. Pendekatan Teknologi
Pendekatan teknologi merupakan pendekatan pengelolaan lingkungan dengan cara penggunaan teknologi untuk dapat meminimalkan dampak lingkungan dan secara ekonomis  tidak  menimbulkan  kerugian  bagi  pelaksana  kegiatan  atau  pemrakarsa. Pendekatan  teknologi  biasanya  dilakukan  secara  struktural  dengan  pembangunan sarana atau prasarana fisik non fisik seperti:
1. Konservasi
Perlindungan  konservasi  ini  juga  merupakan  pengelolaan  kelautan  yang  dalam penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan juga memperhatikan konservasi laut.

## 2. Rehabilitasi
Rehabilitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulai kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda  dari  kondisi  semula.  Tujuan  Rehabilitasi  dilakukan  dengan  cara: Pengayaan sumber daya hayati, Perbaikan habitat, perlindungan spesies biota laut agat tumbuh dan berkembang secara alami, dan Ramah lingkungan. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau  setiap  orang  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  memperoleh manfaat dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Reklamasi
Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengerukan,  pengeringan  lahan  atau  drainase.  Reklamasi  dilakukan  untuk meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau  dari  aspek  teknis,  lingkungan,  dan  sosial  ekonomi.  Perencanaan  dan pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
c. Pendekatan Sosial Ekonomi.
Pendekatan sosial ekonomi berkaitan dengan upaya aspek sosial dan ekonomi dari pelaksana dan penerima kerugian tersebut. Pemerintah telah melakukan pendekatan sosial ekonomi dalam upaya pengelolaan lingkungan, diantaranya berupa: Sosialisasi dan  penyuluhan  kepada  masyarakat  sekitar  lokasi  penambangan  untuk  tidak
melakukan kegiatan penambangan pasir pantai karena dampak negatif yang dapat timbul dari kegiatan tersebut seperti yang tertuang di dalam kewajiban peran serta masyarakat. Alternatif Wisata Bahari juga diperlukan yang menjadi tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan potensi  wisata  bahari  dengan  mengacu  pada  kebijakan  pengembangan  pariwisata nasional yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Potensi Pariwisata saat ini yang masih dikelola, yakni Desa Wangel adalah Pantai Kora Evar dan Pantai Gunung Bali, sedangkan Desa Durjela memiliki Pantai Lisi Bijarum, dan Meja Marmer, Pantai Rar Gwamar, Pantai Papaliseran, dan Pantai Karatem.
d. Pendekatan pengelolaan lingkungan pesisir secara terpadu Pengelolaan lingkungan pesisir secara terpadu melibatkan stakeholders pemerintah, masyarakat  dan  swasta.  Pengelolaan  lingkungan  disesuaikan  dengan  keadaan geografis  Kabupaten  Kepulauan  Aru  yang  merupakan  Kabupaten  Kepulauan  yang tentunya  mempunyai  wilayah  pesisir.  Oleh  karena  itu,  rencana  pengelolaan lingkungan  pesisir  secara  terpadu  yang  memperhatikan  visi,  misi,  merumuskan kebijakan daerah dan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir ini harus berorientasi kepada masyarakat.
Pendekatan-pendekatan  yang  telah  dijelaskan  merupakan  solusi  agar  proses ekploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat desa wangel dan desa durjela tidak menimbulkan kerusakan ekosistem wilayah pesisir dan juga agar budaya serta serta pola pikir masyarakat akan konsep ekonomi yang selama ini keliru dapat diubah dengan adanya mata  pencaharian masyarakat  desa yang tetap sehingga tidak tergantung pada penambangan pasir dan batu.

## SIMPULAN
Perlindungan  hukum  terhadap  wilayah  Laut  dan  Pesisir  merupakan  suatu  yang sudah ditetapkan dalam intrumen undang-undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Terkait dengan Penambangan Pasir dan Karang Laut yang terjadi selama  ini  seperti  salah  satunya  di  desa  wanggel  Kabupaten  Kepulauan  Aru  banyak menimbulkan  kekhawatiran  yang  sangat  fatal,  dimana  bahwa  dengan  adanya penambangan  pasir  dan  batu  karang  akan  membuat  hancurnya  ekosistem  laut  dan merusak wilayah pesisir laut. Oleh karena itu, di butuhkan adanya perlindungan hukum bagi  masyarakat  di  Desa  Wanggel  dengan  pendekatan  kelembagaan,  pendekatan teknologi, pendekatan sosial ekonomi dan Pendekatan pengelolaan lingkungan pesisir
secara terpadu agar dapat memberikan adanya kesejahteraan bagi masyarakat dan juga melindungi wilayah pesisir laut ke depan, sehingga tidak terjadi kerusakan laut.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Manalu  Dumyati,  2015, Analisis  Penggunaan  Pasir  Pantai  Sempur  Sebagai  Agregat Halus Terhadap Kuat Tekan Beton. Jurnal Fropil, Vol. 3, No.1, 2015. Jurnal Universitas Bangka Belitung. Bangka Belitung
Direktorat Jenderal Kelautan, P. d.-P, 2006, Strategi Utama Jejaring Kawasan Konservasi Laut; Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Tahap II. Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta
Harmoko, H., & Padang, P. (2021). Daya Tahan Panas Domba Ekor Gemuk yang Terpapar Sinar Matahari dengan Waktu yang Berbeda. Cendekia Eksakta, 6(2).
Muhammad Akib, 2011, Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi  Daerah,  Fakulas  Hukum  Universitas  Bandar  Lampung,  Lampung,  Jurnal Media
Muhammad Erwin, 2019, Hukum Lingkungan, Edisi Revisi II, Refika, Palembang R. H. Harahap, 2019, Pengembangan Kapasitas Perencanaan Daerah Dalam Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu di Pantai Timur, Propinsi Sumatera Utara
R., J. Rais Dahuri, dkk, 2001, Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita. Jakarta
Romkeny, H., Lerrick, M. E., Sulimaly,  P., Porsiana, S.  A., Imbama, D., Bastian, B. M., & Harmoko,  H.  (2022).  Kursus  dan  Pelatihan  Bahasa  Inggris  pada  Generasi  Muda Dusun Upunyor Desa Weraru Kecamatan Moa Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya. Indonesia Berdaya, 3(4), 1009-1014.
Siti Sundari Rangkiti, 2000, Hukum Lingkungan Dan kebijaksanaan Lingkungan Nasional,
Universitas Airlangga Press, Surabaya
Sodikin, 2014, Penegakan Hukum Lingkungan, In Media, Bogor
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan