Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 20-24| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4632.20-24

## TINDAK PIDANA PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN YANG MENGAKIBATKAN KEDARURATAN MASYARAKAT
Ida Ayu Sri Wahyuni, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu Suryani Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia idaayusriw8@gmail.com, Laksmidewi29@gmail.com & Putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Peraturan yang telah diatur oleh peraturan perundang – undangan yaitu Karantina Kesehatan memiliki solusi untuk membatasi  kegiatan  masyarakat  dalam  memutus  rantai  dari  pandemi  covid-19.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  pengaturan  penanganan  tindak  pidana  pelanggaran  kekarantinaan  kesehatan  covid-19  dan membahas  sanksi  hukum  pidana  jika  terjadi  pelanggaran  kekarantinaan  kesehatan.  Penelitian  ini  merupakan bagian penelitian hukum normatif, penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder  dan  tersier  dengan  menggunakan  pendekatan  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa engaturan Pemerintah Pengganti Undang  - Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi  Covid-19  dan/atau  dalam  rangka  menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan selanjutnya disebut Perppu No.1/2020). Sanksi pidana pelanggaran karantina kesehatan diatur dalam pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dimana mengatur pihak yang melanggar Pasal 9 ayat (1) diancam dengan denda maksimal 100 juta.
Kata Kunci : Covid-19, Karantina, Pidana

## Abstract
Regulations that have been regulated by laws and regulations, namely the Health Quarantine have a solution to limit  community  activities  in  breaking  the  chain  of  the  COVID-19  pandemic.  This  study  aims  to  analyze  the handling of criminal acts of violation of the Covid-19 health quarantine and discuss criminal legal sanctions in the event of a health quarantine violation. This research is part of normative legal research, research by collecting legal  materials  in  the  form  of  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials  using  a  library  approach.  The results of the study explain that Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) Number 1 of 2020 concerning Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Covid-19 Pandemic and/or in order to deal with threats that endanger the National economy and/or Financial System Stability, hereinafter referred to as Perppu No.1/2020). Criminal sanctions for violating health quarantine are regulated in Article 93 of Law no. 6 of 2018 concerning Health Quarantine, which regulates parties who violate Article 9 paragraph (1) are threatened with a maximum fine of 100 million.
Keywords: Covid-19, Criminal, Quarantine,

## I. PENDAHULUAN
Pancasila merupakan suatu konsep dasar dalam hukum negara Indonesia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu anugerah yang dibawa sejak datang di dunia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha  Kuasa  yang  memiliki  sifat  memaksa  dan  mengikat.  Indonesia  sesuai  dengan  UU  HAM menjelaskan bahwa mendapatkan perlindungan dan jaminan kesehatan dari negara yang merupakan hak bagi  warga  negara  Indonesia.  Hak  kesehatan  adalah  salah  satu  bagian  dari  HAM.  Direktur  Jenderal (WHO) menyebutkan sebagaimana penyakit Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan situasi genting dalam Kesehatan Masyarakat Internasional. Corona adalah suatu virus yang dapat dipaparkan melalui hewan namun, juga bisa terjangkit pada manusia. Pernapasan manusia adalah organ yang paling utama diserang oleh virus tersebut, seperti influenza biasa sampai infeksi serius (MERS) dan (SARS).
Pada tahun 2020 mengenai Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Keputusan Presiden mulai  ditetapkan.  Mengenai  hal  tersebut  pemerintah  menetapkan  KKM  COVID-19  di  Indonesia
sebagaimana  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang  –  undangan  dengan  upaya pencegahan. Dalam masa pandemi ini karantina Kesehatan hal yang krusial untuk dilaksanakan karena merupakan salah satu cara efektif dalam membatasi kegiatan masyarakat dalam tertularnya corona 19 tersebut. Kekarantinaan Kesehatan mempunyai regulasi dalam upaya membatasi orang – orang yang secara berkesinambungan memasuki wilayah yang terinfeksi penyakit, dengan mengadakan program menetap dalam kediaman, dalam upaya pencegahan corona, dilakukannya vaksinasi guna menghalau tersebarnya  virus  di  Indonesia,  namun  hal  ini  tidak  dapat  dilengahkan  begitu  saja,  karena  dengan adanya peraturan hukum tersebut tidaklah kecil kemungkinan oknum – oknum yang melanggar.
Pencegahan corona dalam hal kekarantinaan Kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Penyelenggaraan Pemerintah pusat dan daerah mengambil  andil  yang  krusial  dalam  penyelenggaraan  karantina  Kesehatan  ini  yang  dimana merupakan hal yang ditanggung dan dibelakangi oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya resiko dalam darurat masyarakat. Kasus ini dapat dipantau melalui masyarakat, alat – alat angkutan, benda dan juga lingkungan.
Infeksi satu sama lain terkait corona dapat dicegah dengan melakukan penetapan dalam rumah secara mandiri yang terduga tertular virus corona. Hal ini dilakukan oleh masyarakat yang memiliki ciri – ciri influenza, badan terasa panas, hilangnya indra penciuman atau simtom lainnya, dapat segera menghentikan aktivitas luar rumah dalam waktu yang cepat agar penyebaran virus tidak pesat, dan juga  menghindari  tempat  umum.  Individu  yang  terpapar  virus  corona  akan  melaksanakan  berdiam dalam rumah dengan ketentuan selama 14 hari dengan tidak bepergian, tetap berada di dalam rumah, ataupun mengunjungi tempat umum sesuai ketentuan dari penyedia layanan kesehatan.
Contoh  penerapan  karantina  mandiri  atau  isolasi  mandiri  di  daerah  Banjar  Tegallinggah dimana jika terdapat satu dari sebagian orang dari daerah tersebut terpapar virus Covid-19 maka satgas Covid-19  akan  mengkonfirmasi  kepada  pecalang  di  daerah  tersebut  bahwa  salah  satu  warganya terpapar  Covid-19  dan  pecalang  tersebut  akan  menjaga  warga  yang  terpapar  Covid-19  di  depan kediaman  agar  warga  yang  terpapar  Covid-19  tertib  mematuhi  isolasi  secara  mandiri.  Apabila  ada warga yang terpapar Covid-19 tidak mematuhi prosedur isolasi mandiri maka masyarakat di sekitar akan mengenakan sanksi sosial seperti masyarakat sekitar menjauhi warga yang terpapar Covid-19, membatasi kontak secara langsung dengan warga yang terpapar Covid-19. Karantina dalam wilayah tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mengutip pernyataan Presiden dikarenakan akan timbul akibat yang besar dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hanya pembatasan secara sosial dilaksanakan dengan upaya agar ekonomi Indonesia masih tetap terlaksana.
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  kajian  ini  adalah,  penelitian  dari Setyanugraha, (2021) mengenai  pemidanaan  sebagai  upaya  penangan  pandemi  covid-19  dalam  undang-undang kekarantinaan  kesehatan:  mengetahui  legalitas,  konstruksi  dan  konsekuensi  rumusan  delik. Selanjutnya,  penelitian  tentang  efektivitas  penegakan  hukum  pada  korporasi  dalam  tindak  pidana kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar ( Satriawan, 2021 ). Kemudian, penelitian mengenai  Sikap Tegas  Pemerintah  dalam  upaya  memberikan  sanski  pada  pelanggar  protokol  kesehatan  Covid-19 ( Kharisma, 2021 ). Berikutnya mengenai sosialisasi tindak pidana kekarantinaan kesehatan dan wabah penyakit di masa pandemi Covid-19 ( Maroni et al., 2021 ). Dan kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kedaruratan Covid-19 ( Firdaus & Pakpahan, 2020 ).

## II. METODE PENELITIAN
Cara  melaksanakan  suatu  penelitian  adalah  metode  penelitian  sebagaimana  langkah  –  Langkah terlaksananya  penelitian  tersebut.  Keberadaan  langkah  –  langkah  dalam  penelitian  tentunya  sangat penting di setiap karya penelitian ilmiah. Normatif adalah salah satu Langkah - langkah penelitian yang dapat  dipilih,  dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  cara  penelitian  normatif,  dengan  mengkaji konflik  yang  berkaitan  dengan  norma  dan  juga  melihat  dari  sudut  pandang  internal  dengan menggunakan  norma  hukum  sebagai  objek  penelitian  ( Soekanto  &  Mamudji,  2015) .  Sumber  bahan aturan  yang  ada  pada  kajian  hukum  ini  adalah  berupa  sumber  primer  Hukum  Primer,  yaitu  sumber aturan  bersifat  otoritatif  yang  memiliki  kuasa  hukum  yang  penuh.  Peraturan  perundang  –  undangan merupakan bahan hukum primer dalam penelitian ini. Serta, sebagai suplemen hukum sekunder yaitu penambah bahan terdapat literasi – literasi hukum, jurnal – jurnal, karya ilmiah hukum dan juga muatan daring berupa materi. Dan yang terakhir terdapat ensiklopedia hukum, situs daring berupa website dan juga  kamus  umum  ataupun  hukum  yang  merupakan  suplemen  dari  bahan  hukum  tersier.  Sistem
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggabungkan data primer, sekunder dan tersier secara penyusunan  sistem  perundang  –  undangan  dengan  menguraikan  data  dan  mengolah  sesuai  dengan hukum  normatif  dan  dibubuhi  menggunakan  cara  penjelasan  dari  hal  umum  ke  hal  yang  lebih mengkhusus. Sistem analisis materi hukum dilakukan dengan cara mengolah dan memaparkan setelah bahan  tersebut  terkumpul  yakni  materi  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  dengan  terkumpulnya materi penulis dapat menganalisa dan mengkaji penelitian secara detail dengan menggunakan tafsiran hukum yang dikenal dengan deskriptif kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Penanganan Tindak Pidana Pelanggaran Karantina Kesehatan Covid – 19
Karantina  merupakan  suatu  hal  yang  digunakan  untuk  menyaring  orang  yang  terkena  suatu  dampak penyakit dan menjauhkannya dengan orang yang belum terpapar penyakit, dengan kata lain karantina dapat mencegah timbulnya penyebaran suatu penyakit. Tidak hanya manusia, penyebaran virus dapat melalui barang angkut, peti kemas, dan barang apapun yang telah terkena asal mula virus. Dalam rangka pencegahan penyakit karantina adalah hal yang krusial dilakukan karena menjadi solusi efektif dalam meredam penyebaran penyakit. Orang – orang yang terpapar dan terdampak terhadap virus covid – 19 menjadikan karantina satu – satunya penolong pertama yang bersifat krusial yang dapat ditempuh, hal ini  mempunyai  target  agar  orang  –  orang  tidak  bersentuhan  fisik  atau  melakukan  interaksi  terhadap yang terpapar. Hal ini menjadi sesuatu yang krusial dalam mencegah penyebaran virus tersebut. Data menyebutkan 1.856.038 orang terkonfirmasi positif pada tanggal 6 Juni 2021, adapun sejumlah 51.612 orang meninggal dunia (Susanto Indriaswari Rachma Adelia, 2020: 13).
Bepergian  ke  luar  negeri  adalah  kegiatan  yang  banyak  dilakukan  oleh  orang  yang  terdaftar dalam data orang – orang terinfeksi virus covid – 19 hal ini tidak dilihat dari orang tersebut melakukan kontak fisik ataupun tidak, tetap akan menjalani karantina sebagaimana mestinya seperti apa yang diatur oleh  regulasi  hal  tersebut  dilakukan  untuk  lebih  memperketat  kemungkinan  penyebaran  virus.  Jika orang  yang  dikarantina  tidak  menunjukkan  adanya  simptop  pada  tubuhnya  karena  hal  itu  bisa disebabkan  oleh  masa  inkubasi  virus.  Syarat  dalam  menyelesaikan  masa  karantina  dalam  regulasi menyatakan bahwa jika tes pcr yang dilakukan terakhir dalam 14 hari masa karantina adalah positif maka orang tersebut positif sebagai orang yang mengalami covid – 19 dan harus menjalankan regulasi yang ada lagi. Jika orang tersebut sudah tes pcr dan hasilnya negatif maka sudah dapat menyelesaikan masa karantina. Virus ini membuat daruratnya Kesehatan dalam lingkungan masyarakat dalam hal ini karantina merupakan hal yang tepat dilakukan untuk mencegahnya keluar masuk virus di Indonesia. Melalui karantina , juga memudahkan para tenaga medis untuk memantau orang-orang yang berisiko terjangkit COVID-19.
Pembentukan  aturan  tindak  pidana  dalam  upaya  melawan  Covid-19,  yang  didasarkan  pada Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  ( Prasetyo,  2018:50 ). Kekarantinaan Kesehatan hanya dilakukan pemerintah jika ada keadaan yang sangat mendesak yang terjadi  di  masyarakat  seperti  yang  terjadi  pada  masa  pandemi  ini.  Penanganan  Tindak  Pidana Pelanggaran Karantina Kesehatan Covid – 19 adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (selanjutnya disebut UU Wabah Penyakit Menular) juga mengatur sanksi pidana sebagaimana termaksud dalam Pasal 14, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Banyak orang yang berpikir bahwa kesadaran masyarakat akan tunduk terhadap hukum yang ada membuat masyarakat patuh dan hormat pada peraturan perundang – undangan yang ada.Maka itu jika  masyarakat  berani  akan  hukum  dan  menganggap  hal  sepele,  Tindakan  -  tindakan  pelanggaran hukum  akan  sering  dilakukan.Dalam  hal  tersebut  dapat  diterapkannya  fungsi  hukum,  yang  pada dasarnya  dapat  dilakukan  dengan  hal  –  hal  sederhana  seperti  penyuluhan  hukum  dalam  desa  atau masyarakat  berskala  kecil  dengan  fondasi  dasar  yang  sudah  bulat,  hal  ini  bertujuan  untuk  lebih dipahaminya  hukum  oleh  masyarakat  awam  dan  masyarakat  akan  merasa  segan  dan  tunduk  akan hukum, karena semakin berkembangnya zaman semakin berkembang pula masalah – masalah hukum yang ada.

## 2. Sanksi Hukum Pidana Jika Terjadi Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan
Hukuman  yang  bersifat  mengancam  orang  yang  telah  melanggar  apa  yang  dibuat  oleh  aturan  yang berlaku adalah definisi dari Sanksi dalam bahasa belanda istilah ini disebut sancti, istilah ini lumrah
diaplikasikan dalam banyak pengaturan hukum dalam warga masyarakat seperti dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) ( Moeljatno, 1983: 22 ). Sanksi pidana merupakan suatu hal yang dapat menyiksa dan memberi efek jera terhadap pelaku yang telah melakukan pelanggaran pidana dalam hal ini adanya sifat ancaman dan penderitaan, namun juga ancaman terenggutnya kebebasan manusia dapat diakibatkan oleh sanksi pidana ini. Mahrus Ali menyatakan bahwa hal ini dijatuhkan kepada orang yang telah  membuat  kegiatan  terlarang  oleh  hukum  pidana.  Target  dari  adanya  sanksi  pidana  agar  orang tersebut tidak melakukan hal yang melanggar pidana (Ali, 2015:193)
Tersebarnya  virus  covid  –  19  menurut  data  yang  ada  adalah  melalui  adanya  perjalanan  luar negeri  ataupun  yang  berskala  kecil  seperti  luar  daerah,  hal  ini  menjadi  suspek  kuat  dalam berkembangnya virus ini di Indonesia. Data menyebutkan bahwa virus ini menyukai suhu udara yang cenderung kering namun tidak dapat ditutup kemungkinan bahwa virus ini juga dapat hidup dalam suhu yang sebaliknya pada negara – negara yang terpapar virus ini. Adanya kematian secara berkala dalam kasus virus covid – 19 ini menjadikan kasus ini bukan termasuk bencana alam karena tidak dapatnya diprediksi  kapan  akan  berhentinya  kasus  pandemi  ini.  Virus  ini  bersifat  sangat  krusial  dalam menginfeksi  manusia  karena  virus  tidak  dapat  dilihat  menggunakan  mata  maka  sanksi  pidana  perlu dalam menangani orang – orang yang tidak taat akan protokol kesehatan, namun hal ini tetap menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam menerapkan hukum pidana dalam kasus virus dalam masa pandemi ini. Fungsi hukum dalam pengawasan dalam diterapkan pada kasus ini, maka dalam menjaga agar protokol Kesehatan tetap berjalan dengan lancar diperlukannya juga penegak hukum yang tegas akan hal ini.
Pemerintah tidak  main  –  main  dalam  menangani  masalah  virus  covid  –  19  ini yang  dimana sudah dinyatakan bahwa seluruh dunia sedang berjuang melawan pandemi maka, sanksi tegas pun akan ditempuh pemerintah sesuai dengan regulasi yang ada dalam peraturan perundang – undangan. Dan jika adanya  pertentangan  dan  pelanggaran  yang  dilakukan  pemerintah  tidak  segan  –  segan  membiarkan pelaku  lolos  dari  jeratan  hukum.  Pemerintah  menjadikan  rakyat  sebagai  subyek  yang  paling  krusial untuk dilakukannya pertolongan pertama pada masa pandemi ini, dilarangnya melawan regulasi hukum yang ada dan sudah jelas di informasikan pemerintah melalui semua media yang ada seperti tv, media sosial,  surat  kabar.  Negara  sangat  mengutamakan  Kesehatan  dan  keselamatan  masyarakat  dalam pencegahan penularan dan penyebaran virus covid – 19.
Protokol Kesehatan adalah hal yang wajib dan paten dilakukan oleh masyarakat jika masyarakat membuat suatu gerombolan yang dapat membuat penularan semakin pesat terkait dengan Pasal 93 UU Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan,  menyatakan  orang  yang  menentang  aturan Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghambat cara penegak hukum dalam mencegah pelanggaran kekarantinaan kesehatan, dapat diancam penjara paling lama satu tahun dan atau/ denda maksimal Rp 100 juta.
Dalam pengaplikasian sanksi pidana yang dapat menjerat masyarakat, pedagang usaha, orang yang  menjalankan  dan  membuat  suatu  acara  dalam  tempat  umum  dengan  tidak  mengikuti  instruksi pemerintah  dalam  mencegah  virus  corona  dalam  Instruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun  2020  tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19,  hal  itu  dibutuhkan  sanksi  hukum  dengan  diketahuinya  kurangnya  tingkat  kesadaran masyarakat dalam pentingnya kesehatan. Menelisik Inpres Nomor 6 Tahun 2020, tidak juga membuat efek takut dan penyesalan dalam bentuk membimbing, akan tetapi Inpres Nomor 6 Tahun 2020 untuk warga masyarakat umum adanya kewajiban tunduk akan aturan hukum protokol kesehatan, dalam hal individu perseorangan dan kelompok masyarakat dalam perlindungan kesehatan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan  tindak  pidana  pelanggaran  kekarantinaan  kesehatan  yaitu  diatur  dalam  pasal  1  angka  1, pasal 2 angka 1 dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19),  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  dalam  pasal  6 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
Sanksi pidana pelanggaran karantina kesehatan diatur dalam pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang mengatur bahwa bagi setiap orang yang melanggar ketentuan aturan  Pasal  9  ayat  (1)  dan/atau  menghambat  cara  penegak  hukum  dalam  mencegah  pelanggaran
kekarantinaan kesehatan, dapat diancam penjara paling lama satu tahun dan atau/ denda maksimal Rp 100 juta.

## 2. Saran
Berdasarkan penjelasan diatas, melalui penelitian ini peneliti ingin memberikan beberapa saran yang mungkin  dapat  membangun  dan  menjadikan  regulasi  pemerintah  semakin  baik.  Bagi  Pemerintah, Prosedur yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan virus covid – 19 dalam masa  pandemi  ini  adalah  dengan  menjunjung  regulasi  dan  memprioritaskan  masyarakat  dalam  segi kesehatan,  kesejahteraan  dan  ekonomi,  dengan  tanggung  jawab  penuh.  Dan  aturan  hukum  yang  ada harus  tegas  dan  tetap  pada  pelaku  –  pelaku  yang  melanggar  protokol  kesehatan  dalam  rangka kekarantinaan  kesehatan,  perlindungan  masyarakat  yang  awam  akan  hukum,  untuk  dibimbing  dan dilakukan penyuluhan hukum agar lebih mengerti akan regulasi. Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis,  Pasien  adalah  orang  yang  harus  diprioritaskan  oleh  lembaga  kesehatan  manapun.  Tenaga kesehatan dan tenaga medis berperan krusial dalam hal ini dengan melindungi pasien yang terpapar dan terinfeksi virus ini, mendampingi pasien yang tidak terbiasa akan virus yang terdapat yang di tubuhnya dan juga mengedukasi informasi pada pasien – pasien dalam menjalankan kehidupan setelah karantina. Serta,  membuat  privasi  dan  merahasiakan  mengenai  informasi  pasien  yang  terpapar  agar  tidak berdampak pada lingkungan pasien tersebut.
Bagi  Masyarakat,  Adanya  kehati  –  hatian  dalam  masa  pandemi  ini  dalam  melakukan pencegahan  penyebaran  dan  penularan  virus  yang  terjadi  dalam  lingkungan  masyarakat.  Dan diharapkan untuk masyarakat semakin melek dalam teknologi dalam mengakses informasi mengenai pentingnya protokol kesehatan akan virus corona, serta waspada terhadap orang – orang yang sekiranya diketahui melakukan pelanggaran dalam masa karantina, tidak mau mengikuti regulasi karantina yang ada, untuk segera dilaporkan kepada penegak hukum yang ada.

## DAFTAR BACAAN
Adelia,  S.  I.  R.  (2020). Kajian  Politik  Hukum  Pemerintah  dalam  Penanganan  Sebuah  Kajian .  Jakarta  PT. RajaGrafindo Persada. Ali, M. (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana (Cet.3). Sinar Grafika, Jakarta.
Firdaus, A., & Pakpahan, R. H. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19. Masalah Hukum Nasional , Vol.50 (2).
Kharisma, I. G. M. S. (2021). Sikap Tegas Pemerintah dalam Upaya Memberikan Sanski pada Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19. Ganesha Civic Education Journal , Vol.3 (1).
Maroni, Fathonah, R., Anwar, M., Shafira, M., & Ariani, N. D. (2021). Sosialisasi Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan dan Wabah Penyakit di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Sumbangsih , Vol.2 (1). Moeljatno. (1983). Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana . Bina Aksara, Jakarta. Prasetyo, T. (2018). Hukum Pidana . Rajawali Pers, Jakarta. Satriawan,  A.  A.  (2021). Efektivitas  Penegakan  Hukum  pada  Korporasi  dalam  Tindak  pidana  Kekarantinaan Kesehatan di Kota Makassar .
Setyanugraha,  J.  A.  (2021).  Pemidanaan  sebagai  Upaya  Penangan  Pandemi  Covid-19  dalam  Undang-Undang Kekarantinaan  Kesehatan:  Mengetahui  Legalitas,  Konstruksi  dan  Konsekuensi  Rumusan  Delik. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , Vol.10 (1). Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Rajawali Pers.