## ABSTRAK
Standar dan peraturan keamanan pangan tidak saja bertujuan untuk melindungi kesehatan publik, tetapi juga menjamin perdagangan yang adil dan meningkatkan daya saing bangsa.  Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara prinsip-prinsip baik dan kenyataan penerapannya pada pengembangan standar dan peraturan keamanan pangan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan  menggunakan  metode  survei  dan  diskusi  kelompok  terarah  ( focus group discussion /FGD) melibatkan pemangku kepentingan keamanan pangan.  Hasil survei dan FGD menunjukkan bahwa banyak standar dan peraturan keamanan pangan yang mengalami hambatan dalam penerapannya disebabkan karena telah terjadi kesenjangan antara prinsip-prinsip baik dan kenyataan penerapannya. Kesenjangan tersebut  adalah  dalam  hal  (i)  rendahnya  informasi  tentang  proses  dan  perkembangan  perumusan,  (ii) kurangnya pembahasan yang mempertimbangkan kepentingan dan keterlibatan pemangku kepentingan, (iii)  rendahnya  relevansi  antara  tujuan  perlindungan  kesehatan  publik  dengan  kondisi  nyata  produk dan  industri  pangan  Indonesia,  dan  (iv)  kurangnya  kesiapan  pelaku  usaha  dan  unsur  penunjangnya. Diidentifikasi pula adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dan industri pangan tentang prinsip- prinsip (i)  transparansi, dan (ii) efektifitas dan relevansi. Hal ini perlu diatasi dengan perbaikan (i) sistem informasi,  (ii)  akses  kepada  pemangku  kepentingan,  (iii)  kesiapan  infrastruktur,  dan  (iv)  kesepakatan mengenai dimensi pengembangan nasional, khususnya untuk (a) kepentingan UMKM, (b) pengembangan bahan baku lokal, dan (c) peningkatan daya saing.
kata kunci : prinsip-prinsip baik, pengembangan, perumusan, standar, peraturan, keamanan pangan

## ABSTRACT
Food safety standards and regulations are developed not only for protecting public health but also for facilitating fair trade and nation competitiveness. The objectives of this research are to identify gap between good principles and their implementation in the development of food safety standards and regulations. Survey and focus group discussion (FGD) are used in this research. We find that gaps between good principles and actual development of food safety standard and regulation are the most frequently cited by  stakeholders  as  the  main  factor  hindering  standard  implementation.  Gaps  identified  are  lack  of  (i) information, (ii) intensive discussions among stakeholders, (iii) relevancy in term of consumer protection objective, and (iv) readiness of business community and its supporting system. Our results suggest that there is also a perception gap between food industry and government regulatory agencies on aspects of (i) transparency and (ii) effectiveness and relevancy. Improvement should be done by (i) improving the information system, (ii) providing access to stakeholders, (iii) making the infrastructures ready, and (iv) streamlining the consensus on national development dimensions; especially those associated with (a) interest for SMEs development, (b) development of local foods and food ingredients, and (c) improvement of competitiveness of Indonesian food products.
keyword : good principles, development, formulation, standard, regulation, food safety

## Kajian Proses Perumusan Standar dan Peraturan Keamanan Pangan di Indonesia Formulation Process Assessment on Food Safety Standards and Regulations in Indonesia

## Sumarto, Purwiyatno Hariyadi, Eko Hari Purnomo
Southeast Asian Food and Agricultural Science and Technology (SEAFAST) Center Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Jalan Puspa No. 1 Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680 Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor Email: phariyadi@ipb.ac.id Diterima : 13 Pebruari 2014 Revisi : 26 Juni 2014 Disetujui : 30 Juni 2014

## I.  PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang S tandar dan peraturan keamanan pangan sangat diperlukan untuk menjamin produk yang dihasilkan oleh suatu negara memiliki kualitas yang baik dan daya saing. Di era perdagangan bebas seperti saat ini, fungsi standar dan peraturan keamanan pangan menjadi sangat penting sebagai alat untuk mempermudah transaksi perdagangan antar negara dan menciptakan perdagangan yang adil. Selain itu, standar dan peraturan keamanan pangan juga diperlukan untuk menjamin keamanan produk dan melindungi kesehatan publik. Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, standar dan peraturan keamanan pangan juga mempunyai peranan lebih luas  (Hariyadi,  2011b);  yaitu  (i)  melindungi kepentingan masyarakat Internasional dan kesehatan (negara)  konsumen, (ii) memfasilitasi tercapainya perdagangan pangan yang adil antar negara,  dan  (iii)  meningkatkan  kesejahteraan ( welfare ) masyarakat.
Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang berwenang dalam pengembangan standar dan peraturan keamanan pangan. Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah lembaga yang berwenang mengkoordinasi sistem standardisasi nasional dengan menetapkan suatu standar yang disebut sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI). Khusus untuk Standar Keamanan Pangan, beberapa instansi teknis seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI merupakan lembaga yang bertugas sebagai pengawas pangan yang antara lain berwenang memberlakukan wajib SNI suatu produk pangan. Selain standar BPOM juga berwenang untuk menerbitkan pedoman dan peraturan yang berkaitan dengan keamanan pangan.
Standar Nasional Indonesia untuk produk pangan sudah banyak dikembangkan dan disahkan. Namun demikian, tingkat penerapan standar pangan di Indonesia saat ini masih sangat rendah. Dari keseluruhan SNI di bidang pangan yang telah diterbitkan, hanya 12 persen yang diterapkan oleh pelaku usaha (BSN, 2009).
Mengingat peran penting standar pangan, maka, perlu dilakukan kajian untuk
mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  menjadi penghambat dalam penerapan standar keaman- an pangan di Indonesia serta memberikan alternatif perbaikannya untuk meningkatkan tingkat  keberterimaan  ( acceptability ),  dan tingkat penerapan standar di Indonesia.
Secara umum, tingkat keberterimaan dan  penerapan  standar  (SNI),  pedoman  dan peraturan yang masih rendah oleh pelaku usaha mengindikasikan adanya permasalahan dalam perumusan  standar.  Menurut  BSN  (2011b), agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI perlu dirumuskan dengan memenuhi WTO Code of good practice ,  yaitu  melalui  proses  yang  (i) transparan; (ii) terbuka; (iii) konsensus dan tidak memihak; (iv) efektif dan relevan; (v) koheren; dan  (vi)  berdimensi  pengembangan.  Prinsip- prinsip baik tersebut juga perlu diterapkan dalam merumuskan peraturan keamanan pangan yang dibuat oleh instansi teknis seperti BPOM RI, sehingga tingkat keberterimaannya bisa meningkat. Tulisan ini akan mengkaji dan menentukan kesenjangan antara prinsip- prinsip baik dan penerapan perumusan dan pengembangan standar dan peraturan keamanan pangan di Indonesia.

## 1.2. Tujuan
Secara khusus, tujuan penelitian adalah : (i) menentukan kesenjangan antara prinsip-prinsip baik penerapan perumusan, pengembangan standar dan peraturan keamanan pangan yang saat ini berlaku di Indonesia terutama berdasarkan pedoman yang dikeluarkan BSN dan/atau ditetapkan oleh instansi teknis dibandingkan dengan prinsip-prinsip perumusan dan pengembangan standar yang ideal dan/ atau yang dikembangkan Codex Alimentarius Commission (CAC);  (ii)  menentukan kesenjangan antara prosedur perumusan yang diberlakukan oleh otoritas pengesah suatu standar  (BSN)  dan  regulator  (instansi  teknis) dibandingkan pelaksanaan prosedur tersebut berdasarkan prinsip-prinsip baik perumus- an  dan  pengembangan  standar;  dan  (iii) memberikan solusi rekomendasi perumusan dan pengembangan standar dan peraturan keamanan pangan berdasarkan prinsip transparan, konsensus dan tidak memihak, efektif dan relevan, koheren, dan berdimensi
pengembangan untuk menutupi kesenjangan berdasarkan hasil analisis kesenjangan pada tujuan nomor (i) dan nomor (ii).

## II.  METODOLOGI
Metode penelitian ini dibagi menjadi beberapa  tahap,  yaitu  :  (i)  studi  literatur perumusan standar dan peraturan secara teoritis/ideal; (ii) studi atas prosedur perumusan standar dan peraturan pada otoritas pembuat standar/peraturan;  (iii)  analisis  kesenjangan 1 yaitu : antara perumusan secara ideal dan dokumen prosedur perumusan standar dan peraturan yang berlaku pada otoritas pembuat standar/peraturan;  (iv)  analisis  kesenjangan  2 yaitu : antara dokumen prosedur perumusan standar dan peraturan dengan pelaksanaannya berdasarkan  hasil  FGD  dan  survei;  dan  (v) penyusunan rekomendasi perumusan standar dan peraturan berdasarkan hasil analisis kesenjangan 1 dan kesenjangan 2.
FGD dan Survei diikuti oleh perwakilan lembaga yang merepresentasikan kepentingan- nya masing-masing dalam perumusan dan pengembangan standar dan peraturan keamanan pangan, yaitu pemerintah, industri (pelaku  usaha),  akademisi  (pakar),  dan (lembaga)  konsumen.  FGD  dihadiri  oleh  28 peserta  dari  perwakilan  pemerintah  (BPOM, BSN,  Kementan,  KKP,  Kemenperin),  pihak industri  (Gabungan  Pengusaha  Makanan dan  Minuman  Indonesia  (GAPMMI),  Pusat Informasi Produk Makanan dan Minuman Seluruh  Indonesia  (PIPIMM),  dan  Asosiasi Industri  Minuman  Ringan  Indonesia  (ASRIM)), akademisi  (peneliti  SEAFAST  Center  IPB), dan  konsumen  (Yayasan  Lembaga  Konsumen Indonesia  –  YLKI,  2010).  Jumlah  responden yang mengisi kuesioner sebanyak 61 orang/ lembaga (23 dari Pemerintah, 23 dari Industri, 7 dari akademisi, dan 8 dari lembaga konsumen).

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.  Sistem Standardisasi Keamanan Pangan
Nasional
Sistem standardisasi di Indonesia telah diatur  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah lembaga pemerintah yang berwenang
dalam mengkoordinasikan sistem standardisasi nasional. Berbagai lembaga terlibat di dalam proses perumusan dan pengembangan standar. Selain BSN, lembaga yang terlibat dalam pengembangan standardisasi nasional di antaranya instansi teknis, pelaku usaha, masyarakat, lembaga perlindungan konsumen, dan pemerintah daerah.
Instansi teknis yang terlibat dalam pengembangan standardisasi nasional, khusus- nya di bidang keamanan pangan adalah BPOM RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Daerah. Hal ini didasarkan pada sistem keamanan pangan di Indonesia yang menganut sistem keamanan pangan terpadu.
Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945 merupakan induk dan dasar hukum di Indonesia telah memberikan landasan kuat bagi pengaturan pangan. Pengaturan pangan dan keamanan pangan sebagaimana amanah dari UUD 1945 antara lain tersirat dalam Pasal 27  ayat  (2)  dan  Pasal  33.  Pada  peraturan  di bawahnya telah ditetapkan undang-undang (UU)  yang  mewarnai  sistem  pengaturan keamanan pangan dan standardisasi di Indonesia, seperti UU No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi  Perdagangan  Dunia),  UU  No.  18 tahun 2012  tentang Pangan, dan UU No. 8 tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen. Undang-undang tersebut melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) yang terkait, misalnya PP No. 28 tahun 2004 tentang Mutu, Keamanan dan Gizi  Pangan,  PP  No.  69  tahun  1999  tentang Label dan Iklan Pangan, dan PP No. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.
Di dalam PP No. 28/2004 dan PP No. 102/2000 dijelaskan bahwa keamanan pangan dan standardisasi nasional merupakan tanggung jawab dan tugas berbagai lembaga pemerintah. Pada tulisan ini dilakukan kajian terhadap perumusan standar dan peraturan keamanan pangan khususnya yang ditetapkan dan diberlakukan oleh BSN dan instansi teknis, khususnya BPOM RI.

## 3.2. Prinsip-Prinsip Baik Pengembangan Standar dan Peraturan Keamanan Pangan
Perumusan maupun pengembangan standar dan peraturan keamanan pangan perlu dirumuskan dengan memenuhi WTO Code of good practice ,  yaitu  melalui  proses  yang  (i) transparan; (ii) terbuka; (iii) konsensus dan tidak memihak; (iv) efektif dan relevan; (v) koheren; dan  (vi)  berdimensi  pengembangan  (BSN, 2009).
Keenam prinsip baik dalam pengembangan standar dan peraturan keamanan pangan menurut  BSN  (2009)  dapat  dijelaskan  sebagai berikut : (i) Transparan berarti prosesnya mengikuti suatu prosedur yang dapat diikuti oleh berbagai pihak yang berkepentingan dan tahapan dalam proses dapat dengan mudah diketahui  oleh  pihak  yang  berkepentingan; (ii) Terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengikuti program pengembangan standar melalui kelembagaan yang terkait dengan pengembangan standar, baik sebagai anggota PT (Panitia Teknis) / SPT (Sub Panitia Teknis)  maupun  sebagai  anggota  masyarakat. Hendaknya pihak yang berkepentingan dapat terlibat untuk memberikan masukan, menyatakan persetujuan atau keberatan mereka terhadap suatu  rancangan  standar; (iii) Konsensus dan tidak memihak, memberikan kesempatan bagi pihak yang memiliki kepentingan berbeda untuk mengutarakan pandangan mereka serta mengakomodasikan pencapaian kesepakatan oleh pihak-pihak tersebut secara konsensus (mufakat  atau  suara  mayoritas)  dan  tidak memihak  kepada  pihak  tertentu; (iv) Efektif dan relevan, untuk memenuhi kepentingan para pelaku usaha dan untuk mencegah hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan, maka standar nasional tersebut harus relevan dan efektif memenuhi kebutuhan pasar, baik domestik maupun internasional sehingga bila diadopsi standar akan dipakai oleh dunia usaha atau pihak pengguna lainnya. Selain itu juga harus memenuhi kebutuhan regulasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).  Sedapat  mungkin  standar  nasional berlandaskan unjuk kerja daripada berdasarkan desain atau karakteristik deskriptif dan hasilnya dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan konteks  keperluannya; (v) Koheren, untuk
menghindari ketidakselarasan di antara standar, maka  Badan  Standardisasi  Nasional  (BSN) perlu mencegah adanya duplikasi dan tumpang tindih dengan kegiatan perumusan standar sejenis lain.  Agar harmonis dengan kegiatan perkembangan dan perumusan standar perlu ada kerjasama dengan badan standar lain baik regional maupun internasional. Pada tingkat nasional duplikasi perumusan antara Panitia Teknis dan antara tahun pembuatan harus dihindari; dan (vi) Berdimensi pengembangan, hambatan yang biasanya dialami oleh usaha kecil/menengah untuk ikut berpartisipasi dalam perumusan standar nasional harus menjadi pertimbangan. Dalam memfasilitasi keikut- sertaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)  serta  penyuaraan  pendapat  mereka ini, diperlukan upaya yang nyata. Pembinaan peningkatan kemampuan UMKM harus dikedepankan sehingga UMKM akan mampu memenuhi standar yang dipersyaratkan pasar. Hal ini dimaksudkan agar UMKM dapat bersaing di pasar regional/internasional dan dapat menjadi bagian dari global supply chain . Dengan demikian standar yang dihasilkan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan negara.

## 3.3. Analisis  Kesenjangan
3.3.1.Dokumen Perumusan dan Kondisi Ideal
Pada tahap ini, dilakukan analisis kesenjangan antara prinsip-prinsip baik yang dituangkan pada dokumen perumusan standar dan peraturan yang dikeluarkan oleh BSN serta instansi teknis lainnya di Indonesia, dibandingkan dengan kondisi ideal sebagaimana disarankan oleh Codex Alimentarius Commission (CAC). Hasil analisis kesenjangan ini dinyatakan pada Tabel 1. Dari Tabel 1 terlihat bahwa prinsip- prinsip baik yang dituangkan pada dokumen perumusan standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia sudah cukup baik, tidak terdapat kesenjangan yang terlalu besar dibandingkan dengan dokumen CAC.
3.3.2. Dokumen Perumusan dan Penerapan- nya
Analisis kesenjangan berikutnya dilakukan dengan membandingkan antara dokumen perumusan  yang  berlaku  (dari  BSN  dan instansi  teknis  lainnya)  dengan  kenyataan

## Tabel 1. Kesenjangan antara Dokumen Perumusan Standar Ideal (mengacu pada CODEX) dan
Dokumen BSN/Instansi Teknis
No Kategori Perumusan Standar Secara Ideal yang Diterapkan CAC a) Perumusan, Penetapan, dan Pemberlakuan Wajib Standar Berdasarkan Naskah Peraturan BSN b) Instansi Teknis c) 1 Transparan Prosedur perumusan standar dapat diakses di website/ internet Prosedur perumusan standar telah ditetapkan oleh kepala BSN dan dapat diakses di website Prosedur perumusan peraturan (pemberlakuan standar) belum diketahui secara luas oleh pihak yang berkepentingan 2 Terbuka • Adanya keterlibatan negara anggota, NGO internasional, pakar dari JECFA( Joint FAO/ WHO Meetings on Pesticide Residues ), JECFA ( Joint FAO/ WHO Expert Committee on Food Additives ), dan JEMRA
( Joint FAO/WHO Expert Meetings on Microbiological Risk Assessment )
• Setiap delegasi negara anggota dapat mengirim delegasi yang merupakan perwakilan dari industri, organisasi konsumen, dan lembaga akademisi. Mengakomodir kepentingan produsen, konsumen, pakar, dan regulator; serta MASTAN (Masyarakat Standardisasi Nasional) Adanya keterlibatan dari BPOM, perwakilan industri, konsumen, dan akademisi dalam penyusunan peraturan (standar) 3 Konsensus dan Tidak Memihak • Persetujuan standar melalui konsensus • Setiap tahapan draf standar harus dipastikan telah mencapai konsensus sebelum diajukan ke tahap selanjutnya Rapat konsensus hanya dapat dilakukan apabila rapat mencapai kuorum Belum secara eksplisit dijelaskan (dalam bentuk dokumen resmi) 4 Efektif dan Relevan o Dukung- an Ilmiah • Didukung oleh lembaga bersama FAO/WHO di bidang penelitian, yaitu JMPR,
JECFA, dan JEMRA
• Lembaga penelitian internasional lain dapat berperan memberikan masukan dan saran dalam penyusunan standar Dukungan ilmiah berasal dari individu/pakar perorangan Dukungan ilmiah berasal dari individu/ pakar perorangan dan tim mitra bestari 5 Koheren Mempertimbangkan peraturan yang berlaku secara regional, seperti UE (Uni Eropa) Sedapat mungkin harmonis dengan standar internasional yang telah ada (mengadopsi satu standar internasional yang relevan) Melalui Pemetaan dan Kaji Banding (Nasional, Regional, Internasional) 6 Berdimensi Pengembangan Mengoptimalkan peran negara berkembang dalam perumusan standar Mempertimbangkan kepentingan UMKM dan daerah dengan memberikan peluang untuk dapat berpartisipasi dalam proses perumusan SNI. Secara eksplisit belum dicantumkan mengenai faktor tertentu yang dijadikan sebagai dimensi pengembangan dalam pemberlakuan standar
Keterangan :
a) Berdasarkan CAC (2006) dan CAC (2007), b) Berdasarkan BSN (2007a), c) Berdasarkan BPOM (2010)
pelaksanaannya. Hal ini dilakukan melalui survei. Hal-hal yang menjadi fokus penilaian dikategorisasikan berdasarkan prinsip transparansi, keterbukaan, konsensus dan tidak memihak,  efektifitas  dan  relevansi,  koherensi, dan dimensi pengembangan. Hasil survei secara umum dapat dilihat pada Gambar 1.
Pada Gambar 1 terlihat bahwa nilai rata- rata penilaian seluruh responden untuk setiap prinsip perumusan dan pengembangan standar berada pada nilai sekitar 0,5 dari nilai minimal 0 (kurang) dan maksimal 1 (sangat baik). Artinya, rata-rata seluruh responden memberikan penilaian antara baik dan cukup untuk penerapan prinsip-prinsip perumusan dan pengembangan standar  (transparan,  terbuka,  konsensus  dan tidak memihak, efektif dan relevan, koheren, dan  berdimensi  pengembangan).  Hal  ini menunjukkan bahwa penerapan dari prinsip- prinsip perumusan dan pengembangan tersebut belum sepenuhnya dinilai baik oleh rata-rata responden, karena posisi penilaiannya masih berada di tengah-tengah skala.
Gambar 1 juga memperlihatkan bahwa beberapa kelompok responden memberikan penilaian yang berbeda terhadap penerapan prinsip perumusan dan pengembangan standar keamanan pangan di Indonesia.  Pada umumnya kelompok responden pemerintah memberikan
penilaian yang baik terhadap penerapan seluruh prinsip  (transparan,  terbuka,  konsensus  dan tidak memihak, efektif dan relevan, koheren, serta berdimensi pengembangan).
Nilai yang berbeda dengan pemerintah ditunjukkan oleh penilaian dari responden industri dan lembaga konsumen. Responden
dari kelompok industri dan lembaga konsumen masing-masing memberikan penilaian yang hampir separuh lebih rendah dibandingkan dengan penilaian dari responden Pemerintah.
Selain melalui survey, penilaian juga dilakukan melalui Diskusi Kelompok Terarah (FGD)  yang  melibatkan  seluruh  pemangku kepentingan  (pemerintah,  industri,  akademisi, dan  lembaga  konsumen).  Secara  detail hasil penerapan prinsip perumusan dan pengembangan standar dan peraturan keamanan pangan berdasarkan FGD dan survei dapat dilihat pada Tabel 2. Dari Tabel 2 terlihat bahwa permasalahan utama yang menjadi kendala dalam kebijakan pangan terjadi pada saat proses perumusan peraturan dan standar.

## 3.4. Beberapa Kasus sebagai ilustrasi
Berdasarkan prinsip perumusan dan pengembangan standar, hasil FGD pemangku kepentingan  (pihak  pemerintah,  industri, konsumen, dan akademisi) menunjukkan masih
Gambar 1. Penilaian Umum terhadap Penerapan Prinsip Perumusan Standar

## Tabel 2. Penerapan Perumusan Standar/Peraturan Keamanan Pangan

## No. Kategori
Pelaksanaan Prosedur Perumusan Standar Berdasarkan Hasil FGD dan Survei 1      Transparan • FGD: pihak industri menyatakan bahwa masih banyak kebijakan yang dikeluarkan instansi teknis tidak melalui prosedur yang baku dan tidak diketahui oleh pengguna (industri).
• Terjadi perbedaan persepsi antara kelompok responden pemerintah dan industri dalam menanggapi kemudahan dalam memperoleh informasi perumusan standar:
 Sebanyak 56,52 persen responden industri menyatakan sulit untuk mendapatkan informasi perumusan standar
 Sebanyak 60,87 persen responden pemerintah menyatakan mudah untuk mendapatkan informasi perumusan standar.
• Sebagian besar responden (40,91 persen) mengetahui prosedur penyusunan standar dari website/internet.
2      Terbuka • FGD: pihak industri menginginkan agar pakar mereka yang berasal dari R&D misalnya dapat dilibatkan dalam membuat konsep standar.
• Masih banyak responden di daerah yang tidak pernah dimintakan masukan terkait pembuatan suatu standar, yaitu 80 persen dari seluruh responden pemerintah dan 100 persen dari seluruh responden lembaga konsumen yang berada di daerah menyatakan tidak pernah dimintakan masukan dalam perumusan standar.
• Keaktifan responden, terutama kelompok responden industri, dalam mengusulkan standar masih rendah (65,22 persen responden industri menyatakan belum aktif dalam mengusulkan pembuatan standar).
3       Konsensus dan
Tidak Memihak • Terjadi perbedaan persepsi antara kelompok responden pemerintah dan industri dalam menilai pelaksanaan pengambilan keputusan saat penetapan standar:
 Sebesar  92,31  persen  responden  industri  menyatakan  hanya  sebagian  aspirasinya diterima atau diakomodasi.
 Sebesar  90,91  persen  responden  pemerintah  menyatakan  bahwa  proporsi  setiap instansi dalam pengambilan keputusan sudah berimbang, sedangkan 53,85 persen responden industri menyatakan tidak berimbang 4 Efektif dan Relevan o Dukungan Ilmiah • Masih  cukup  besar  industri  (30,43  persen  responden)  yang    menyatakan  bahwa  hanya sebagian standar yang dikeluarkan/ditetapkan instansi teknis dan BSN diterapkan di instansinya.
• Responden industri menyatakan bahwa kendala utama yang dihadapi dalam penerapan standar  berturut-turut  adalah  kesiapan  lab  uji  (58,62%),  biaya  (31,03%),  dan  teknologi (10,35%).
• Seluruh kelompok responden sepakat menyatakan bahwa faktor perdagangan, kesehatan, kesiapan teknologi, gizi, dan lingkungan penting dipertimbangkan dalam penyusunan standar pangan masing-masing berjumlah lebih dari 50%.  Seluruh kelompok responden (98,28% dari 58 responden) juga sepakat bahwa kesehatan adalah faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan standar.
5 Koheren • Terjadi perbedaan persepsi antara kelompok responden pemerintah dan industri dalam menilai kajian terhadap peraturan/standar yang berlaku di dalam negeri dalam perumusan suatu standar:
 Sebanyak  13,64%  dan  63,64%  responden  pemerintah  menyatakan  bahwa  kajian terhadap regulasi/standar lain yang belaku di dalam negeri berturut-turut sangat baik dan baik.
 Sebanyak 50,00% dan 31,82% responden industri menyatakan bahwa kajian terhadap regulasi/standar lain yang belaku di dalam negeri berturut-turut cukup dan kurang.
• Sebagian besar responden (74,65%) menyatakan bahwa standar Codex  adalah rujukan utama dalam penetapan standar. Peraturan/standar negara tujuan ekspor juga perlu menjadi pertimbangan dalam perumusan standar (28,77% responden)
6 Berdimensi
Pengembangan • Seluruh kelompok responden menyatakan bahwa faktor pengembangan bahan baku lokal, pengembangan UMKM, dan peningkatan daya saing produk Indonesia adalah “sangat penting” diperhatikan sebagai dimensi pengembangan dengan jumlah berturut-turut 85,25%, 75%, dan 98,36%; sisanya menyatakan “agak penting” dan “cukup penting”.
• Akumulasi ranking yang diberikan oleh seluruh responden dan masing-masing kelompok responden terhadap penilaian faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan standar dari ranking terkecil berurut-turut adalah perlindungan kesehatan konsumen, perlindungan produk dalam negeri, kesiapan lab uji, dan kesiapan adopsi teknologi.
rendahnya penerapan prinsip-prinsip efektifitas dan relevansi. Untuk memberikan penjelasan mengenai  penerapan  prinsip  efektifitas  dan relevansi standar keamanan pangan, dapat dilihat pada beberapa contoh kasus penerapan standar di bawah ini.
3.4.1. Studi Kasus Adanya Standar yang Ketat Rendahnya tingkat relevansi standar (keamanan) pangan yang telah ditetapkan oleh BSN dan/atau diberlakukan wajib oleh instansi teknis (BPOM RI, misalnya) disebabkan karena kurang didukung oleh data hasil kajian dan penelitian sebelumnya, sehingga penetapan standar  dirasakan  tidak  relevan  (tidak mencerminkan)  kondisi  nyata  di  lapangan, sehingga bisa menyebabkan penetapan standar yang sangat ketat, sehingga tingkat penerapannya akan rendah.
Pertama hal ini diilustrasikan oleh kasus penetapan batas maksimal Angka Lempeng Total  (ALT)  pada  Standar  Nasional  Indonesia (SNI) untuk susu segar. Data yang dikumpulkan oleh Industri pengolahan susu yang mendapatkan susu dari beberapa peternak di Boyolali, Bandung, Jakarta, Bogor, Sumedang, Garut, dan Cikajang dari tanggal 20 Juni - 3 Juli 2011 diketahui bahwa susu sapi yang dihasilkan mempunyai  Angka  Lempeng  Total  (ALT)  rata- rata 4,62 x 10 6 CFU/ml. Nilai ALT ini lebih tinggi dari yang dipersyaratkan SNI. Berdasarkan SNI 01-3141-1998  (revisi  SNI  3141.1:2011)  batas maksimum ALT pada susu segar adalah 1x10 6 CFU/ml (BSN, 1998; BSN, 2011a).
Penelitian dari berbagai badan/ lembaga penelitian  dan  pengembangan  (litbang),  dinas peternakan daerah, dan beberapa perguruan tinggi (Usmiati dan Widaningrum, 2005; Usmiati dan Nurdjannah, 2007; Budiyanto dan Usmiati, 2009; Dinas Peternakan Jateng, 2010; Marlina, dkk., 2007; Balia, dkk., 2008) melaporkan bahwa susu segar hasil peternak mempunyai ALT 2,38 x 10 7 CFU/ml; juga lebih tinggi daripada batas maksimal yang dipersyaratkan oleh SNI. Data- data mengenai ALT susu segar ini seharusnya menjadi dasar untuk menetapkan SNI, sehingga SNI yang ditetapkan akan mempunyai relavansi dan tingkat keberterimaan yang lebih tinggi.
Kondisi rendahnya tingkat penerapan standar karena kurangnya relevansi ini juga
ditunjukkan oleh Asosiasi Industri Minuman Ringan  (ASRIM).  ASRIM  melaporkan  bahwa beberapa produk sari buah dari produsen Indonesia mempunyai total padatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPOM  RI  (Poeradisastra,  2011).  Dicontohkan oleh  Poeradisastra  (2011)  bahwa  sari  buah sirsak dan lemon yang dihasilkan produsen, berutur-turut, mempunyai nilai total padatan (Brix) sebesar 12,0-14,0 persen dan 4,2 persen. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan BPOM (2006) yang mempersyaratkan bahwa sari buah sirsak dan lemon, berturut-turut, harus memiliki nilai padatan minimal 14,5 persen dan 6 persen.
Data  BPOM  RI  (Suratmono,  2009)  juga menyebutkan ketidaksesuaian antara kondisi penggunaan siklamat pada Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang beredar di Indonesia dengan persyaratan standar.  Pada tahun 2006 dan  2007  ditemukan  42,28  persen  dan  42,88 persen dari contoh PJAS dari seluruh Indonesia dilaporkan tidak memenuhi persyaratan dalam hal penggunaan pemanis siklamat, berdasarkan peraturan Kepala BPOM RI Nomor  HK.00.05.5.1.4547  tahun  2004  tentang Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pemanis Buatan dalam Produk Pangan. Herlina (2008) juga melaporkan bahwa kesesuaian produk Makanan Pendamping Air Susu  Ibu  (MP-ASI)  dengan  SNI  juga  masih rendah. Ditemukan bahwa 61 dari 100 produk bubuk MP-ASI lokal yang beredar memiliki kandungan vitamin B6 di bawah standar minimal (0,7 mg/100 g) yang ditetapkan dalam SNI 01- 7111.1-2005 (Herlina, 2008).
Penjelasan dan ilustrasi diatas menunjukkan bahwa prinsip relevansi dalam proses pengembangan dan penyusunan standar (dan peraturan) yang mempersyaratkan adanya dukungan data ilmiah yang berasal dari individu/pakar perorangan dan tim mitra bestari belum dilakukan dengan sepenuhnya. Sebagai akibatnya, penetapan batas-batas (maksimal  atau  minimal)  kriteria  mutu  atau keamanan pangan suatu produk tidak dilakukan berdasarkan pada kondisi nyata di lapangan. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya standar dan peraturan keamanan pangan yang telah disusun ternyata mengalami hambatan dalam penerapannya.

## 3.4.2. Studi Kasus Adanya Standar yang
Longgar
Belum diterapkannya secara penuh prinsip perlunya dukungan data ilmiah ini bisa juga menyebabkan penetapan batas-batas (maksimal atau minimal) yang terlalu longgar.
Berdasarkan peraturan BPOM RI Nomor HK.00.06.1.52.4011 tentang Penetapan Batas Maksimum  Cemaran  Mikroba  dan  Kimia dalam Makanan, produk-produk pangan yang dikalengkan memiliki persyaratan batas maksimal cemaran mikrobiologi. Misalnya pada produk buah, sayuran, corned dan sosis dalam kaleng memiliki batas maksimal Angka Lempeng  Total    (ALT)  sebesar  1x10 2 koloni/g; sedangkan untuk ikan dan produk ikan, serta
sup dan kaldu dalam kaleng memiliki batas maksimal  ALT  sebesar  1x10 1 koloni/g  (BPOM, 2009). Padahal produk-produk pangan berasam rendah  yang  dikalengkan  ( low acid canned foods )  tersebut  harus  melalui  pengolahan dan pengawetan untuk mencapai kondisi steril komersial. Ukuran kecukupan proses panas pada proses pengalengan ini biasanya dinyatakan dengan nilai F 0 . Untuk mencapai kondisi steril komersial dipersyaratkan bahwa proses pemanasan harus bisa menginaktivasi spora tahan panas, Clostridium botulinum , sehingga ditemukannya spora Clostridium botulinum < 10 -9 ; setara dengan nilai F 0 = 2,54 (Hariyadi, 2008).  Berdasarkan hasil penelitian Hariyadi  (2008  dan  2011a)  diketahui  bahwa dari 131 produk pangan yang dikalengkan di
Tabel 3. Rekomendasi Perumusan dan Pengembangan Standar serta Peraturan Keamanan Pangan
No Kategori Rekomendasi 1 Transparan • Otoritas  pembuat/pemberlaku  standar  (terutama  instansi  teknis)  perlu  memberikan informasi prosedur perumusan standar dan kebijakan lainnya dengan lebih intensif dan meluas, sehingga semua pihak dapat mengikuti perkembangan dan terlibat di dalamnya
• Media yang dapat digunakan untuk penyebaran informasi perumusan standar adalah melalui internet/website
2 Terbuka • Saran dan pertimbangan dari instansi di daerah dalam perumusan standar diperlukan untuk mengetahui kondisi dan kesiapannya dalam penerapan standar tersebut jika sudah ditetapkan
• Perlu mengoptimalkan peran semua stakeholder melalui penguatan peran asosiasi, terutama untuk meningkatkan peran serta kelompok industri dalam mengusulkan suatu standar 3 Konsensus dan Tidak Memihak • Instansi teknis perlu merumuskan prosedur konsensus dalam penetapan peraturan/ pemberlakuan standar yang disahkan oleh kepala instansi serta terdokumentasi
• Dalam proses penetapan standar harus dipastikan bahwa semua stakeholder terlibat dan berdasarkan keputusan bersama dari semua stakeholder.  Masukan dari berbagai pihak harus dipertimbangkan
• Pedoman perumusan standar yang telah ditetapkan BSN perlu dilaksanakan dengan lebih efektif dengan menjamin terjadinya konsensus saat penetapan standar 4 Efektif dan Relevan • Perlu dilakukan optimalisasi peran tim atau lembaga yang khusus mengkaji kriteria dalam standar secara ilmiah, terutama sebagai pengkaji risiko
• Perlu dilakukan analisis risiko, terutama kajian risiko dalam perumusan standar dan sebelum standar diberlakukan perlu dilakukan analisis kajian dampak dan kesiapan infrastruktur  (misal  laboratorium  uji).  Kajian  yang  dapat  dilakukan  adalah  RIA ( Regulatory Impact Analysis )
• Kesepakatan responden terhadap pentingnya mempertimbangkan faktor perdagangan, kesiapan teknologi, gizi, lingkungan dan terutama kesehatan dapat dijadikan titik tolak untuk mencari kesamaan persepsi saat penetapan kriteria di dalam standar
5 Koheren • Jika data di Indonesia belum tersedia, rujukan utama yang dapat digunakan adalah standar Codex
• Peraturan/standar negara tujuan/target ekspor komoditas pangan perlu dipertimbangakan dalam perumusan suatu standar komoditas pangan tersebut.
6 Berdimensi Pengem bangan • Instansi teknis perlu menetapkan faktor yang menjadi dimensi pengembangan • Perwakilan industri yang terlibat dalam perumusan standar harus berasal dari asosiasi yang juga merepresentasikan kepentingan UMKM
Indonesia, proses pemanasannya mempunyai angka  kecukupan  panas  (nilai  F o )  bervariasi (1,9-149  menit),  dan  hanya  ditemukan  satu contoh produk yang nilainya F 0 <  2,54  (yaitu 1,9).  Karena  itu,  penggunaan  nilai  F o sebagai persyaratan parameter keamanan pangan akan lebih efektif untuk menjamin keamanan pangan produk yang dikalengkan, dibandingkan dengan persyaratan ALT. Persyaratan yang terdapat di  dalam  standar/peraturan  BPOM  RI  (2009) mengenai produk pangan yang dikalengkan jelas sangat longgar dan tidak relevan dengan tujuan proses sterilisasi dan tidak dapat mendorong produsen untuk meningkatkan keamanan pangan produknya.
3.4.3.  Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Peraturan dan Standar Wajib Pangan
Permasalahan lain yang terjadi adalah rendahnya penegakan hukum ( law enforcement ) pada peraturan yang telah mewajibkan standar pangan. Jika dilihat dari beberapa data penerapan standar (SNI) wajib terlihat bahwa masih terdapat produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan garam beryodium yang tidak memenuhi standar. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan pengujian pada produk Air Minum Dalam  Kemasan  (AMDK)  gelas  tahun  2010. Dari 21 merek AMDK yang diuji ditemukan 2 merek yang melewati batas maksimum total koloni bakteri berdasarkan standar SNI 3553- 2006, yaitu angka lempeng total akhir maksimal 1 x 10 5 koloni/ml.  Penelitian lain yang dilakukan Saputra  (2011)  terhadap  13  garam  yodium bermerek yang beredar di Denpasar, Bali, dengan jumlah 60 sampel, terdapat 2 merek garam beryodium yang masih mengandung iodium kurang dari standar SNI 3556:2010 yaitu minimal 30 ppm.

## 3.5.  Pembahasan Umum
Secara umum, hasil FGD dan survei menunjukkan bahwa secara umum faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat penerapan standar dan peraturan keamanan pangan adalah tidak dipraktikannya prinsip- prinsip pengembangan standar dan peraturan yang baik. Secara khusus, faktor-faktor yang menghambat penerapan standar dan peraturan pangan,  yaitu  rendahnya  :  (i)  penyebaran informasi perkembangan penyusunan peraturan,  terutama  dari  intansi  teknis;  (ii)
pembahasan yang mempertimbangkan kepentingan dan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan, terutama pelaku usaha/industri; (iii)  relevansi  standar  yang  ditetapkan  dengan tujuan perlindungan kesehatan konsumen dan kondisi produk pangan Indonesia; dan (iv) pertimbangan akan kesiapan pelaku usaha dan unsur penunjangnya, seperti laboratorium uji.
Faktor-faktor tersebut muncul antara lain karena adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dan industri, dimana pemerintah menilai bahwa proses perumusan dan pengembangan standar dan peraturan saat ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perumusan dan pengembangan standar yang baik. Namun, menurut pihak industri prinsip-prinsip yang baik itu belum sepenuhnya dilakukan. Perbedaan persepsi  ini  terutama  terjadi  pada  aspek  (i) transparan,  dan  (ii)  efektif  dan  relevan  dalam prinsip perumusan dan pengembangan standar.
Prinsip transparan perlu diperkuat dengan (i)  memberikan  informasi  perumusan  dan perkembangan standar dan peraturan melalui internet/website dalam situs lembaga pemerintah yang  berwenang  (BSN  dan  instansi  teknis  - BPOM);  (ii)  memberikan  akses  seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan usulan dan masukan saat pembahasan standar dan peraturan, terutama dari kelompok UMKM dan instansi di daerah melalui wadah asosiasi; (iii)  menerapkan  prosedur  pembahasan  dan penetapan standar di dalam rapat panitia teknis yang telah ditetapkan oleh BSN dengan lebih efektif.  Saat pembahasan dan penetapan standar perlu dipastikan bahwa aspirasi dan pendapat dari semua kelompok instansi diperhatikan dan keputusan dicapai melalui konsensus.
Prinsip efektif dan relevan perlu diperkuat dengan  (i)  kajian  dasar  ( base-line )  untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi riil produk dan praktik di industri; (ii) pertimbangan kesiapan  infrastruktur  (laboratorium  uji, sumber  daya  manusia,  dan  lain-lain);  dan (iii)  memperhatikan  dimensi  pengembangan nasional,  khususnya  (i)  kepentingan  UMKM; (ii)  pengembangan  bahan  baku  lokal;  dan  (iii) peningkatan daya saing produk Indonesia dalam pembahasan standar. Secara detail,
beberapa rekomendasi dalam perbaikan proses perumusan dan pengembangan standar serta peraturan keamanan pangan berdasarkan prinsip-prinsip yang baik,  dapat dilihat pada Tabel 3.

## IV.  KESIMPULAN

## 4.1. Kesimpulan
Saat ini standar dan peraturan keamanan pangan di Indonesia masih belum efektif diterapkan oleh pelaku usaha. Hasil analisis kesenjangan antara perumusan standar dan peraturan secara ideal dengan dokumen yang berlaku oleh otoritas pembuat standar (terutama BSN)  tidak  terjadi  kesenjangan  yang  terlalu besar. Akan tetapi jika dilihat kesenjangan antara dokumen perumusan yang berlaku dan pelaksanaannya terdapat kesenjangan yang cukup besar.  Hasil FGD dan survei menunjukkan bahwa secara umum faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat penerapan standar dan peraturan keamanan pangan adalah tidak dipraktikannya prinsip - prinsip baik pengembangan standar dan peraturan.
Faktor tersebut muncul antara lain karena adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dan industri yaitu pemerintah menilai bahwa proses perumusan dan pengembangan standar dan peraturan saat ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perumusan dan pengembangan standar yang baik. Namun menurut Industri prinsip-prinsip yang baik itu belum sepenuhnya dapat dilakukan. Perbedaan persepsi ini terutama terjadi pada aspek (i)  transparan; dan (ii) efektif dan relevan dalam prinsip perumusan dan pengembangan standar.

## 4.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan perlu dilakukan peningkatan penerapan prinsip baik pengembangan standar dan peraturan keamanan pangan terutama dilakukan pada prinsip transparan dan efektif dan relevan. Prinsip transparan perlu ditingkatkan dengan (i)  memberikan  informasi  perumusan  dan perkembangan standar dan peraturan melalui internet/website dalam situs lembaga pemerintah yang berwenang (BSN dan instansi teknis);  (ii)  memberikan  akses  seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan
usulan dan masukan saat pembahasan standar dan peraturan, terutama dari kelompok UMKM dan instansi di daerah melalui wadah asosiasi; (iii)  menerapkan  prosedur  pembahasan  dan penetapan standar di dalam rapat panitia teknis yang telah ditetapkan oleh BSN dengan lebih efektif. Saat pembahasan dan penetapan standar perlu dipastikan bahwa aspirasi dan pendapat dari semua kelompok instansi diperhatikan dan keputusan dicapai melalui konsensus.
Prinsip efektif dan relevan perlu ditingkatkan dengan  (i)  pelaksanaan  kajian  mendapatkan gambaran tentang kondisi nyata produk dan praktik  di  industri;  (ii)  pertimbangan  kesiapan infrastruktur  (laboratorium  uji,  sumber  daya manusia,  dan  lain-lain);  (iii)  memperhatikan dimensi pengembangan nasional, khususnya berkaitan  dengan  (i)  kepentingan  UMKM;  (ii) pengembangan  bahan  baku  lokal,  dan  (c) peningkatan daya saing produk Indonesia.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) yang telah memberikan dukungan pada pelaksanaan penelitian ini, sebagai bagian dari pekerjaan Review dan Kajian Kebutuhan atas Kebijakan Pangan, 2010.

## DAFTAR PUSTAKA
Balia, R.L., E. Harlia, D. Suryanto. 2008. Jumlah Bakteri Total dan Koliform pada Susu Segar Peternakan Sapi Perah Rakyat dan Susu Pasteurisasi Tanpa Kemasan Di Pedagang Kaki Lima . Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Bandung.
[BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. 2006. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.52.4040 tentang Kategori Pangan.
[BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. 2009. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.06.1.52.4011 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan.
[BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. 2010. Alur Standar. Direktorat Standardisasi Produk Pangan BPOM RI. Jakarta.
Budiyanto,  A.  dan  Usmiati,  S.  2009.  Pemerahan susu secara higienis menggunakan alat perah sederhana. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner , Puslitbang Peternakan 11-12 Nopember 2008. Bogor- Indonesia.
[BSN] Badan Standardisasi Nasional. 1998. Standar Nasional  Indonesia  Nomor  SNI  01-3141-1998 untuk Susu Segar. BSN. Jakarta.
[BSN]  Badan  Standardisasi  Nasional.  2009. Pengantar Standardisasi Edisi Pertama. BSN. Jakarta.
[BSN] Badan Standardisasi Nasional. 2011a. Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 3141.1:2011 untuk Susu Segar – Bagian 1: Sapi. BSN. Jakarta.
[BSN] Badan Standardisasi Nasional. 2011b. Tentang SNI. http://www.bsn.go.id/bsn. Diakses tanggal 29 Desember 2011.
[CAC]  Codex  Alimentarius  Commission.  2006. Understanding  The  Codex  Alimentarius  3 rd edition. WHO-FAO UN. Rome.
[CAC]  Codex  Alimentarius  Commission.  2007.
Working Principles For Risk Analysis For Food Safety  For Application  By  Governments.  CAC/ GL 62-2007.

## Dinas Peternakan Propinsi Jawa Tengah. 2010.
Prospek Pengembangan Sapi Perah Di Jawa Tengah. http://www.disnak.jawatengah.go.id/
Hariyadi,  Purwiyatno.  2008.  The  Food-Canning Industry in Indonesia: Need for Safety Assurance Regulation and Quality Optimisation. Food Manufacturing Efficiency 2 (1) 1-4.
Hariyadi, Purwiyatno. 2011a. Modul Pelatihan Proses Termal . SEAFAST Center – IPB. Bogor.
Hariyadi, Purwiyatno. 2011b. Standardisasi Mutu dan Keamanan Pangan : Data apa yang  perlu disiapkan? Materi disampaikan pada Rapat CODEX  di  Badan  Standarisasi  Nasional, Republik Indonesia.  Jakarta, Jum’at , Tgl 11, 2011. http://seafast.ipb.ac.id/publication/ presentation/peranan-standard-ph-bsn-2011.pdf
Herlina, E. 2008. Kajian Kesesuaian Produk Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP- ASI) dengan Standar Nasional Indonesia dan Kontribusi terhadap Kecukupan Gizi bayi/Anak . Tesis Magister Profesional. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Marlina,  E.T.,  Y.A.  Hidayati,  W.  Juanda.  2007. Kualitas Mikroba pada Ruang Penampungan Susu dan Pengaruhnya terhadap Jumlah Bakteri dalam Air Susu . Makalah. Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Bandung.
Poeradisastra, F. 2011. Definisi  Produk  Sari  Buah: Codex dan BPOM RI . Asosiasi Industri Minuman Ringan. Jakarta.
Saputra, Adi. 2011. Penelitian Kadar Yodium pada
Garam Konsumsi yang Beredar di Denpasar . Program Ilmu Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Bali.
Suratmono.  2009.
Penggunaan Data Hasil Pengujian untuk Meningkatkan Pengaturan Keamanan Pangan: Studi Kasus Siklamat pada Pangan Jajanan Anak Sekolah . Tesis Magister Profesional. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Usmiati, S dan Widaningrum. 2005. Mutu Susu Sapi dari Peternak Anggota Koperasi Susu Sarwamukti pada Pemerahan Pagi dan Sore Hari : Studi Kasus Tahun 2004. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner , 12-13 September 2005 Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor-Indonesia.
Usmiati,  S  dan  Nurdjannah.  2007.  Perbandingan kualitas susu sapi peternak anggota KUD Sarwamukti dan KSU Tandangsari: Studi kasus. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner , Puslitbangnak 21-22 Agustus 2007. Bogor-Indonesia.
[YLKI] Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. 2010. Standardisasi Pangan dari Sisi Konsumen. Makalah disampaika n pada FGD Pengkajian Kebutuhan dan Review atas Kebijakan Pangan BPOM RI – SEAFAST Center IPB, 6 Desember 2010.
BIODATA PENULIS : Sumarto ,  dilahirkan  di  Cirebon,  3  Januari  1984, menyelesaikan pendidikan S1 di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB tahun 2008, menyelesaikan pendidikan S2 bidang Teknologi Pangan tahun 2012 di Universitas yang sama.
Purwiyatno Hariyadi ,  dilahirkan  di  Pati,  9 Maret  1962,  menyelesaikan  pendidikan  S1  di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB tahun 1984, pendidikan S2 bidang Ilmu Pangan tahun 1990 di University of Wisconsin-Madison, USA, dan S3 di Universitas yang sama bidang Pengolahan Pangan dan Teknik Kimia tahun 1995.
Eko Hari Purnomo , menyelesaikan pendidikan S1 di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB, pendidikan S2 di Department of food science and technology, The University of New South Wales, Australia, dan S3 di University of Twente, The Netherlands.