P U B L I S I A
JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Diterbitkan Oleh
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

## Universitas Merdeka Malang
PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) merupakan terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan Oleh Program Studi Administrasi Publik - FISIP Universitas Merdeka Malang. Memuat berbagai hasil kajian teoritik dan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik dengan tujuan untuk membangun kolaborasi antar komunitas epistemik di bidang Administrasi Publik.
Awal berdirinya, ditahun 1997 jurnal ini bernama "Publisia: Jurnal Kebijakan Publik" terbit sebanyak 4 kali dalam setahun, kemudian ditahun 2004 mendapatkan ISSN (p) 1410-0983 dengan judul terbitan "Publisia: Jurnal Sosial dan Politik". Ditahun 2014, terbitan berkala ini berganti judul dengan "PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) yang terbit secara cetak. Ditahun 2016 terbit dalam 2 versi (Cetak dan Online), perubahan sub judul pada terbitan berkala ini diajukan pembaruan sehingga ISSN (p): 2541-2515 , di versi online ISSN (e):  2541-2035 . Setiap tahun terbit sebanyak 2 kali, di Bulan April dan Oktober . Link Jurnal Online: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp

## Ketua Penyunting
Chandra Dinata

## Wakil Ketua Penyunting
Umi Chayatin

## Penyunting Pelaksana
Budhy Priyanto
Catur Wahyudi
Praptining Sukowati
Dwi Suharnoko

## Penyunting Ahli
Sukardi (Universitas Merdeka Malang) Purwo Santoso (Universitas Gadjah Mada) Bambang Supriono (FIA Universitas Brawijaya Malang) Mas’ud Said (Universitas Muhammadiyah Malang) Agus Solahuddin, MS. (Universitas Merdeka Malang) Yopi Gani (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) Kridawati Sadhana (Universitas Merdeka Malang) Sujarwoto  (FIA Universitas Brawijaya Malang) Tri Yumarni (Universitas Jenderal Soedirman)

## Mitra Bestari
Mudjianto (Universitas Negeri Malang)
Alamat Penyunting & Tata Usaha: Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unversitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang 65145,
Telp. (0341) 580537, e-mail: publisia.jopad@unmer.ac.id

## P U B L I S I A

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
VOLUME 01, NOMOR 02, OKTOBER 2016

## DAFTAR ISI
Budhy Prianto Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi 105-117 Rijal Ramdani Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemasyarakatan Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 118-131 Wydha Mustika Maharani Sukardi Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Kota Blitar (Studi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor: 8 Tahun 2015) 132-152 Catur Wahyudi Relevansi Theologi Rasionalis Islam dan Nilai Kejuangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Mempertahankan Eksistensinya 153-169 Venezia Indra Ghassani Praptining Sukowati Bentuk Hubungan Pers dengan Pemerintah Terkait dengan Fungsi Media Sebagai Kontrol Sosial 170-182 Khoiron Akuntabilitas Pemerintahan Desa; Sebuah Telaah atas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Administrasi Pelayanan di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang 183-195 Sri Hartini Jatmikowati Titot Edy Suroso Desa dan Legitimasi Keberdayaan Sosial; Telaah Implementasi Kebijakan Undang-undang No. 6/2014 Tentang Desa Di Kabupaten Malang 196-211
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS BAGI MASYARAKAT KOTA BLITAR (Studi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor: 8 Tahun 2015)

## Wydha Mustika Maharani ¹ Sukardi ²
¹ Mahasiswa Magister Administrasi Publik – Universitas Merdeka Malang ² Dosen Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas  Merdeka Malang
Email: wydhamustika7@gmail.com

## Abstract
This research was done relation with the emergency of the problem about effort for poverty reduction understaken by governments  who  often  considered  lacking  et  maximal,  because  had  a  negative  impact  which  make  work  lazy cultural and drape their life on the aid given by the government. The relation to that, so government of Blitar City has set a way to solve these problems by apply stub “Policy Free Education for The Civil Society at Blitar City through Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun”. This research carrying to answer over (1) How is the implementation of program rintisan wajib belajar 12 tahun” at Blitar City, (2) How is the performance implementation, and (3) What is the  dynamics  that  appear  in  the  process  of  the  implementation.  This  research  used  mixed  methods  approach  with the use model of concurrent triangulation. The data collection techniques by interviews, observation, documentation and  questionnaire.  Based  on  the  research  results  can  be  obtained  that  in  the  program  implementation  have  been good  enough,  that  was  reviewed  of  some  aspect:  initiation  taken  by  the  mayor  to  development  human  resources through  program  rintisan  wajib  belajar  12  tahun”.  Support  a  sufficient  budget  resources.  The  results  of  the implementation  of seen  from  scoring  output  indicators  are  program  of them:  free  education  reached  all  students  at public schools and private schools. Free education considered beneficial for less well of students and not influential for capable students. The support factor: implementing officials  who prioritize education above other sectors. While factors that hampers: the weakness regulation “Program Wajib Belajar 12 Tahun” resulting tug diversion of authority to  manage  a  high  school  education,  the  lack  of  role  from  parents  in  terms  of  children  education,  the  lack  of socialization from sides of school about  free schooling program.
Key Word : Policy Implementation, social deprivation and poverty, decentralization of education

## Intisari
Penelitian ini dilakukan terkait dengan munculnya permasalahan mengenai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan  oleh  Pemerintah yang sering kali dinilai kurang  mendapatkan hasil yang maksimal, karena  menimbulkan dampak  negatif  yaitu  menciptakan  budaya  malas  bekerja  serta  menggantungkan  hidupnya  pada  bantuan  yang diberikan oleh pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan solusi untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  dengan  menerapkan  Program  Rintisan  Wajib  Belajar  12  Tahun. Penelitian ini mencoba menjawab atas (1) bagaimana implementasi program rintisan wajib belajar 12 tahun di Kota Blitar;  (2)  bagaimana  kinerja  implementasinya;  (3)  apa  saja  dinamika  yang  muncul  dalam  proses  implementasi. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kombinasi  dengan  menggunakan  model  concurrent  triangulation.  Teknik pengumpulan  data  dengan  wawancara, observasi,  dokumentasi,  dan  kuisioner.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat diperoleh  bahwa  di  dalam implementasi program sudah dilaksanakan dengan cukup baik,  hal tersebut ditinjau dari beberapa  aspek  diantaranya:  Adanya  inisiasi  yang  diambil  oleh  Walikota  untuk  mengembangkan  sumberdaya manusia melalui Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Dukungan sumberdaya anggaran yang  memadai. Hasil implementasi  dilihat  dari  penilaian  indikator  keluaran  program  diantaranya:  pendidikan  gratis  sudah  menjangkau seluruh  pelajar  baik  di  sekolah  negeri  maupun  sekolah  swasta;  pendidikan  gratis  dinilai  bermanfaat  bagi  siswa kurang  mampu  dan  tidak  bergitu  berpengaruh  bagi  siswa  mampu.  Faktor  pendukung:  adanya  komitmen  pejabat pelaksana  yang  lebih  memprioritaskan  pendidikan  di  atas  sektor  yang  lain.  Sedangkan  faktor  penghambat: lemahnya regulasi wajib belajar 12 tahun mengakibatkan tarik ulur pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan sekolah menengah, kurangnya peran serta orang tua  dalam  hal pendidikan  anak, Kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah terkait program pendidikan gratis.
Kata Kunci : Implementasi kebijakan, deprivasi sosial dan kemiskinan, desentralisasi pendidikan
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                 PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)    | 133

## PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang  sangat  menarik  untuk  diperbincangkan. Indonesia  pada  tahun  2014  berpenduduk  sekitar 252  juta  jiwa,  jumlah  penduduk  miskin  sebesar 27,73  juta  jiwa  dan  pada  tahun  2015  mencapai 28,59  juta  jiwa  (BPS,  2016).  Dari  total  tersebut terlihat  bahwa  setiap  tahunnya  jumlah  penduduk miskin mengalami peningkatan. Masalah kemiskinan  tidak  boleh  dipandang  sebelah  mata, karena  telah  banyak  menjerumuskan  masyarakat lapisan bawah kedalam jurang kemiskinan sehingga pemerintah perlu melakukan upaya terus menerus  untuk  memerangi/memecahkan  masalah penduduk yang terbelenggu oleh jurang kemiskinan.
Indonesia  ikut  berkomitmen  dalam  agenda pembangunan  global  pada  kerangka  tujuan pembangunan  berkelanjutan  yang  sering  disebut Sustainable Development Goals. Mulai tahun 2016 hingga tahun 2030 program Sustainable Development  Goals (SDGs)  dijalankan.  SDGs memiliki  17  target  yang  mana  target  pertama adalah  menghapus  kemiskinan.  Untuk  dapat mencapai  target  tersebut  pemerintah  daerah  di seluruh  Indonesia  perlu  bekerja  keras  dan berkomitmen untuk memerangi kemiskinan.
Upaya penanganan kemiskinan sering dilakukan  oleh  pemerintah,  baik  dengan  strategi langsung maupun tidak langsung. Strategi langsung yang dilakukan pemerintah dapat berupa pemberian bantuan sosial seperti bantuan langsung  tunai,  pemberian  beras  miskin  dan pemberian  bantuan  dana  sebagai  modal  usaha mikro  kecil  menengah.  Sedangkan  strategi  tidak langsung melalui penyediaan sarana dan
prasarana  untuk  mendukung  kegiatan  sosial ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kelembagaan dan perlindungan sosial.
Strategi  langsung  yang  dilakukan  oleh pemerintah  untuk  mengatasi  kemiskinan  sering kali  dinilai  kurang  mendapatkan  hasil  yang maksimal  karena  menimbulkan  dampak  negatif yaitu  menciptakan  budaya  malas  bekerja  karena hidupnya bergantung pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Belum lagi jika bantuan yang  diberikan kurang  tepat  sasaran,  warga  yang seharusnya  mendapat  bantuan  justru  tidak menerima  sedangkan  warga  yang  tegolong mampu  malah  menerima  bantuan.  Bantuan  yang tidak tepat sasaran tersebut dapat mengakibatkan pemborosan  dalam  anggaran  dan  terkesan menghambur-hamburkan anggaran.
Upaya  pengentasan  kemiskinan  ditujukan kepada  penduduk  miskin  tanpa  mengambil sasaran secara utuh. Misalnya saja keluarga yang mempunyai anak yang kebanyakan tidak bersekolah.  Warga  miskin  yang  memiliki  anak yang  tidak  sekolah  tersebut  biasanya  disebabkan oleh  himpitan  ekonomi  (tuntutan  kebutuhan keluarga)  dan  bisa  muncul  dari  keluarga  kurang harmonis (broken  home) sehingga  anak  kurang mendapatkan  perhatian  khususnya  dalam  hal pendidikan . Yang  lebih  parah  adalah  indikasi pemaksaan  orang  tua  terhadap  anak  untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga lebih memilih berhenti bersekolah.
Potret seperti itu sering dijumpai di Indonesia umumnya  di  kota-kota  besar  atau  diperkotaan, sehingga  upaya  pengentasan  kemiskinan  juga perlu  diarahkan  pada  keluarga  miskin  yang
134 |   PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                                  Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016
memiliki anak yang masih membutuhakan pendidikan baik pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA/setara.  Anak  keluarga  miskin  yang memerlukan  pendidikan  tersebut  perlu  dibantu pemberdayaannya melalui pendidikan yang cukup sehingga  dapat  menanggulangi  bertambahnya keluarga  miskin  baru. Pendidikan  dapat  menjadi investasi  untuk  memperoleh  penghidupan  yang lebih  baik  di  masa  depan  dan  turut  terlibat  dalam proses  pembangunan.  Dengan  pendidikan  yang terprogram  dengan  baik  dan  menjangkau  semua kalangan  maka  pendidikan  menjadi  instrumen paling  efektif  untuk  memotong  mata  rantai kemiskinan.
Selain  itu  pentingnya  pendidikan  juga terdapat di UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan  layanan  dan  kemudahan  serta menjamin  terselenggaranya  pendidikan  yang bermutu  bagi  setiap  warga  negara  tanpa diskriminasi. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi penduduk kurang mampu untuk memperoleh  pendidikan  yang  layak.  Sehubungan dengan  berbagai  permasalahan  kemiskinan  yang telah  dijabaran  di  atas  serta  tidak  optimalnya program-program  penanggulangan  kemiskinan, maka  Pemerintah  Kota  Blitar  mencanankan pendidikan  gratis  bagi  masyarakat  Kota  Blitar melalui program rintisan wajib belajar 12 tahun.
Walaupun  luas  Kota  Blitar  dan  pendapatan daerah tidak sebesar DKI Jakarta, namun dari sisi program  yang  digagas,  tidak  mau  kalah  dengan
DKI Jakarta. Jika DKI Jakarta
mengimplementasikan  program  Kartu  Jakarta Pintar,  di  Kota  Blitar  pun  melakukan  hal  yang
sama  yakni  dengan  mencanankan  program rint isan  wajib  belajar  12  tahun”  pada  tingkat pendidikan  SD/SMP/SMA/setara  bagi  seluruh sekolah  baik  negeri  maupun  swasta.  Program tersebut  digagas  oleh  Walikota  Blitar  tersebut tertuang  di  dalam  Peraturan Walikota  Blitar  No.  8 Tahun  2015  dan  sudah  diimplementasikan  sejak tahun  2011  sehingga  program  tersebut  sudah berjalan hampir 6 tahun.
Program  rintisan  wajib  belajar  12  tahun  ini dilaksanakan  bukan  semata  karena  adanya masalah pendidikan yang dihadapi oleh Pemerintah  Kota  Blitar  sebelumnya,  namun program  ini  salah  satu  wujud  dari  janji  kampanye Calon  Walikota  Blitar  yang  terpilih  periode  2011- 2015.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas maka penulis tertarik mengangkat judul “Kebijakan Pendidikan  Gratis  Bagi  Masyarakat  Kota  Blitar Studi  Implementasi  Program  Rintisan  Wajib Belajar  12  Tahun”.  Berdasarkan  Peraturan Walikota  Blitar  No.  8  Tahun  2015”,  guna  melihat sejauh  mana  implementasi  program  tersebut berjalan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Implementasi Kebijakan Publik
Istilah kebijakan (policy) menurut Thomas R. Dye  (1998:2):  “ Public policy is whatever governments  choose  to  do  or  not  to  do .  (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan)”.  Menurutnya,  kebijakan  tidak  harus dilakukan  tetapi  juga  ada  hal-hal  yang  sengaja tidak  dilakukan,  karena  sama-sama  mempunyai pengaruh  terhadap  publik.  Sedangkan  istilah publik ( public ) adalah berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                 PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)    | 135
pemerintah  atau  aturan  sosial,  atau  setidaknya oleh tindakan bersama (Parson, 2006:3). Sehingga kebijakan publik dapat diartikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh pemerintah yang mana  memiliki  tujuan  tertentu  demi  kepentingan hajat hidup orang banyak.
Pentingnya kebijakan untuk
diimplementasikan adalah agar mempunyai dampak  atau  tujuan  seperti  yang  diinginkan. Dalam  pengertian  luas  implementasi  kebijakan dipandang  sebagai:  alat  administrasi  publik  di mana  aktor,  organisasi,  prosedur,  teknik  serta sumber  daya  diorganisasikan  secara  bersama- sama  untuk  menjalankan  kebijakan  guna  meraih kebijakan  atau  tujuan  yang  diinginkan  (Sadhana, 2011:169).
Menurut  Merilee  S.  Grindle  terdapat  dua variabel  besar  yang  mempengaruhi  implementasi kebijakan,  yaitu  isi  kebijakan (content  of  policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation) (Agustino,  2008:154).  Grindle menyatakan: “The  content of various policies also dictates the site of implementation. The content of public programs and policies is an important factor in  determining  the  outcome  of  implementation initiative.  Policy  or  program  content  is  often  a critical  factor  because  of  the  real  or  potential impact  it  may  have  on  given  social,  political,  and economic  setting.  Therefore,  it  is  necessary  to consider  the  context  or  environment  in  which administrative action pursued.”

## Gambar 1

## Implementasi Kebijakan menurut Grindle
Sumber : Grindle, 1980 Indikator Kinerja Implementasi Kebijakan

## Publik
Menurut Ripley (1985), agar dapat memahami realitas    implementasi  dengan  baik  maka  perlu dilihat  secara  detail  dengan  mengikuti  proses implementasi  yang  dilalui  oleh  implementator
dalam  upaya  untuk  mewujudkan  tujuan  kebijakan (Sulistyastuti,  2012:72).  Lebih  lanjut,  Sulistyastuti (2012:100)  menjelaskan  bahwa  untuk  dapat menentukan tinggi rendahnya kinerja implementasi  suatu  kebijakan,  maka  penilaian kinerja  merupakan  sesuatu  yang  penting.  Dalam
136 |   PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                                  Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016
penilaian  keluaran  program  yang  dijadikan  aspek penilaian  meliputi  akses,  cakupan (coverage),
frekuensi, bias (menyimpang), service  delivery, dan kesesuaian program dengan kebutuhan.

## Tabel 1
Indikator Keluaran (output) Kinerja Kebijakan
Sumber: Sulistyastuti, 2012: 105-110
Deprivasi  Sosial  dan  Kemiskinan  Terhadap Pendidikan
Sampai saat ini belum ditemukan penyelesaian  yang  tepat  dan  sempurna  untuk mengatasi masalah kemiskinan. Strategi penanganan  kemiskinan  terus  menerus  perlu dikembangkan.  Tahun  1981  Amartya  Kumar  Sen mulai  terkenal  di  bidang  ekonomi  politik  dalam tulisannya yang berjudul “Poverty and Famine: An essay  on  Entitlement  and  Deprivation”. Menurut Sen,  kemiskinan  dan  kelaparan  tidak  hanya diakibatkan  oleh  bencana  alam  tetapi  juga  dapat disebabkan  oleh  kediktatoran  dalam  sistem  politik dalam suatu negara.
Sementara  itu  Sen  dalam  karyanya  yang
berjudul Development As Freedom (1999) menyatakan  bahwa  kemiskinan  berkaitan  dengan freedom  of  choice .  Sen  dalam  Yulius  Slamet menyebutkan  bahwa:  “Orang  miskin  sama  sekali tidak  memiliki  kebebasan  berpendapat karena terjadi cap ability deprivation” .
Capability deprivation yang  dimaksud  oleh  Sen  diantaranya: “ Structural  deprivation (posisi  orang  miskin  selalu dalam  posisi  yang  lemah); Social  capability deprivation (orang  miskin  tidak  dapat  meraih kesempatan, informasi, pengetahuan, ketrampilan, dan  partisipasi  dalam  organisasi); Economic capability  deprivation (orang  miskin  tidak  dapat
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                 PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)    | 137
mengakses fasilitas  keuangan  pada  lembaga- lembaga keuangan resmi seperti perbankan, tetapi mereka  terjebak  pada  rentenir  yang  tidak membutuhkan prosedur yang berbelit-belit); Technological  capability  deprivation (orang  miskin tidak dapat memiliki teknologi baru yang memerlukan  modal  yang  cukup  besar); Political capability  deprivation (orang  miskin  tidak  mampu memengaruhi keputusan  politik  yang  dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak didengarkan aspirasinya,  dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan collective action ); Psychological deprivation (orang  miskin  selalu  memperoleh stigma  sebagai orang-orang  yang  kolot,  bodoh, malas, tidak aspiratif. Stigma inilah yang berakibat mereka menjadi rendah diri dan merasa disepelekan, merasa teralienasi di dalam kehidupan sosial dan politik)”
Oleh  karena  itu,  melalui  program  pendidikan gratis  diharapkan  dapat  meningatkan  kompetensi bagi  masyarakat  Kota  Blitar  sekaligus  sebagai upaya  penataan  perekonomian  daerah  berbasis kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan.

## Desentralisasi Pendidikan
Baik dan buruknya pendidikan untuk masyarakat  berada  di  tangan  pemerintah  selaku penyelenggaraan  pendidikan.  Peran  pemerintah untuk  menjalankan  pendidikan  yang  baik,  layak, bermutu  dan  terjangkau  oleh  masyarakat  baik kalangan  atas  maupun  bawah  menjadi  strategis yang  penting  untuk  diupayakan.  Menurut  Jalal (2001:125) desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan  wewenang  yang  lebih  luas  kepada daerah untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusannya sendiri dalam
mengatasi permasalahan yang dihadapinya dibidang  pendidikan,  dengan  tetap  mengacu kepada tujuan pendidikan nasional sebagai bagian dari  upaya  pencapaian  tujuan  pembangunan nasional.  Dapat  disimpulkan  bahwa  dengan adanya desentralisasi pendidikan dapat meningkatkan kemandirian bagi pemerintah daerah  untuk  memperbaiki  pelayanan  pendidikan untuk  masyarakat  di  daerahnya  sendiri.  Dengan mekanisme penyelenggaraan desentralisasi pendidikan,  pelayanan  pendidikan  diharapkan lebih  efisien  dan  efektif  karena  daerah  tidak tergantung  dan  menunggu  kebijakan  pusat  untuk keperluan daerahnya.

## METODE PENELITIAN
Metode yang dianggap cocok dalam penelitian  ini  ialah  metode  kombinasi  atau  sering dikenal dengan mixed methods. Dengan menggabungkan  dua  bentuk  metode  penelitian yaitu  penelitian  kualitatif  dan  penelitian  kuantitatif, hal tersebut bertujuan untuk melengkapi kekurangan  disalah  satu  metode  tersebut.    Model yang  dianggap  cocok  untuk  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah concurrent  triangulation. Alasan pemilihan model tersebut adalah diperlukan  menyempurnakan  dari  satu  teknik pengumpulan  data  dengan  menggunakan  teknik pengumpulan  data  yang  lain  agar  diperoleh  data yang lebih lengkap, valid, dan objektif.
Lokasi  yang  dipilih  adalah  Kota  Blitar.  Alasan pemilihan lokasi tersebut karena Kota Blitar adalah salah satu daerah yang melaksanakan pendidikan gratis  melalui  program  rintisan  wajib  belajar  12 tahun  dan  alokasi  anggaran  sektor  pendidikan terbesar se-Indonesia. Sedangkan peneliti
138 |   PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                                  Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016
menggunakan  siswa-siswi  SD,  SMP,  dan  SMA negeri  dan  swasta  sebagai  sumber  data/sampel.
Di bawah ini peneliti jabarkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang digunakan:

## Tabel 2

## Pengumpulan Data dan Sumber Data

## Sumber : Data dioleh peneliti

## IMPLEMENTASI  PROGRAM  RINTISAN  WAJIB BELAJAR 12 TAHUN
Inisiasi
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan  memegang  peranan  penting  dalam pelaksanan  suatu  kebijakan.  Keputusan  yang diambil  oleh  seorang  pemimpin  selalu  sarat  akan kepentingan.  Namun  masalahnya  ada  atau tidaknya  kepentingan,  serta  kepentingan  apa  dan siapa  yang  hendak  dicapai.  Kepentingan  pribadi dan  sekutu-sekutunya  untuk  pertahankan  dan perkuat  kekuasaan  elit,  ataukah  kepentingan orang banyak.
Grindle  juga  beranggapan  bahwa  sebuah kebijakan  tidak  akan  terlepas  dari  berbagai kepentingan  ( Interest  affected ),  baik  kepentingan institusi maupun pelaksana kebijakan dan sasaran dari isi kebijakan. Untuk itu, kepentingan berbagai
pihak  yang  terangkum  dalam  isi  kebijakan  sangat menentukan  terhadap  keberhasilan  pelaksanaan kebijakan  dan  dampak  yang  ditimbulkan.  Sebuah kebijakan  akan  berhasil  dilaksanakan  jika  tujuan dari  kebijakan  tersebut  memiliki  dampak  bagi individu  maupun  kelompok  kepentingan  di  mana kebijakan tersebut berlaku. Apakah tujuan dinyatakan  secara  jelas  atau  ambigu  dan  apakah pejabat politik dan administratif dapat menyepakati tujuan  yang  akan  dicapai  dari  pelaksanaan programnya.
Begitu pula konsep pendidikan gratis yang dicetuskan oleh Walikota Blitar yang mana ide dan gagasan  tersebut  muncul  dari  pengalaman  hidup pribadinya. Dari pemikiran dan kehidupan di masa sulit  itulah  mucul  keinginan  untuk  memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Menurutnya ada hal  yang  perlu  dilakukan,  ada  visi  dan  program
Fokus Penelitian Teknik Pengumpulan Data Sumber Data
Implementasi  Program  Rintisan  Wajib  Belajar  12
Tahun: a.  Inisiasi
b.  Dasar Hukum
c.  Organisasi Pelaksana d.  Sumber Anggaran e.  Mekanisme Pelaksanaan f.  Akuntabilitas Pelaksanaan Wawancara, Studi Dokumentasi Walikota Blitar, Dinas Pendidikan Kota Blitar Kinerja Implementasi Program: a.  Akses b.  Cakupan c.  Ketepatan Layanan d.  Kesesuaian Program dengan Kebutuhan Angket/Kuesioner, Observasi, Wawancara Dinas Pendidikan, Guru, Siswa Dinamika Proses Implementasi Program: a.  Faktor Pendukung b.  Faktor penghambat Observasi, Wawancara, Studi Dokumentasi Walikota Blitar, Dinas Pedidikan, Guru, Komite Sekolah,
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                 PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)    | 139
yang  harus  diperjuangkan.  Sebelum  terpilih sebagai    Walikota  Blitar  beliau  menjadi  anggota DPRD.  Isu  pendidikan  gratis  yang  cukup  populis ini berhasil memenangkan dirinya saat pencalonan sebagai Walikota Blitar yang dituangkan dalam visi misi kampanyenya.
Kemudian,  dari  sisi stakeholder , site  of decision making dapat dilihat sejauhmana stakeholder bersangkutan  diberi  wewenang  untuk mengubah  kebijakan,  baik  secara  substantif maupun  teknis.  Menurut  Jenkins  (1967)  dalam Parsons (2005:81), mengemukakan siklus kebijakan  publik  salah  satunya  adalah  inisiasi. Awalnya  inisiasi  ini  sempat  menuai  kritikan  dari beberapa  kalangan  yang  menganggap  bahwa program  pendidikan  gratis  ini  mustahil  jika diwujudkan karena menyangkut sasaran yang luas yakni  bukan  hanya  ditujukan  bagi  kalangan/siswa yang  kurang  mampu  saja  namun  seluruh  pelajar Kota  Blitar.  Sedangkan  APBD  Kota  Blitar  yang terbilang  kecil,  dengan  alokasi  20%  anggaran untuk  bidang  pendidikan  dikhawatirkan  juga  akan mengganggu pelaksanaan program pembangunan yang  lain.  Namun  kekhawatiran  itu  tidak  terlalu dipedulikan  oleh  Walikota  Blitar.  Walikota  Blitar tersebut  ingin  memberikan  manfaat  kepada masyarakat,  terutama  kepada  masyarakat  yang tidak mampu.
Menurut  Grindel  (1980:10)  jenis  manfaat yang  dihasilkan (Type  of  Benefit) oleh  kebijakan akan  mempengaruhi  implementasi  kebijakan. Kebijakan  atau  program  yang  dirancang  untuk mencapai manfaat dalam jangka panjang mungkin lebih  sulit  untuk  diterapkan  daripada  kebijakan yang  akan  memberikan  manfaat  dengan  segera. Pada  konteks  ini  rumusan    tujuan  kebijakan  yang
memiliki  kegunaan  segera  atau  memberikan dampak  langsung  bagi  kepentingan  masyarakat sebagai sasaran kebijakan akan lebih mendapatkan  dukungan  untuk  terlaksana  dengan baik.  Secara  umum  program  rintisan  wajib  belajar 12  tahun  bertujuan  memberikan  pendidikan minimal yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan  bagi  warga  masyarakat  di  Kota  Blitar secara berkualitas, mudah, murah, dan terjangkau demi  terwujudnya  rintisan  wajib  belajar  12  tahun sehingga  kepada  dirinya  dapat  mengembangkan potensi  diri  agar  dapat  hidup  mandiri  di masyarakat  atau  melanjutkan  pendidikan  yang lebih tinggi. Secara khusus program rintisan wajib belajar 12 tahun bertujuan untuk:
a.  Menggratiskan  biaya  operasi  non  personalia sekolah,  dan  sebagian  biaya  peserta  didik bagi  siswa  SD/MI,  SDLB,  SMP/MTs,  SMPBL, SMA/MA, SMALB, dan SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar. b.  Meningkatkan beban biaya operasional sekolah  dan  sebagian  biaya  pribadi  peserta didik bagi siswa yang menuntut ilmu di satuan pendidikan  di  wilayah  Kota  Blitar  yang  bukan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar. Sasaran  program  rintisan  wajib  belajar  12 tahun  adalah  siswa  yang  menjadi  tanggungjawab pemerintah daerah yang menempuh pendidikan di satuan  pendidikan  SD/MI,  SDLB,  SMP/MTs, SMPBL,  SMA/MA,  SMALB,  dan  SMK  baik  negeri maupun  swasta  di  wilayah  Kota  Blitar  yang dananya  diberikan  kepada  satuan  pendidikan sebagai  biaya  operasional  sekolah,  pengadaan buku teks pelajaran dan/atau pengadaan LKS/resume  materi  pelajaran  (diktat),  dan  biaya praktek.
Perubahan  yang  diharapkan (extent  of change envisioned) merupakan dimensi selanjutnya  dari  isi  kebijakan.  Tingkat  perubahan yang diharapkan dari kebijakan akan mempengaruhi terhadap  perbedaan dalam tingkat perilaku.  Program  tertentu  memerlukan  adaptasi yang  lama  untuk  diterima  dan  menimbulkan perubahan  sebagaimana  ditetapkan  dalam  isi kebijakan.  Sementara  itu  ada  pula  program  yang tidak  memerlukan  waktu  lama  untuk  beradaptasi dan  memperoleh  dukungan  yang  cukup  serta partisipasi dari pihak penerima kebijakan. Walikota Blitar  punya  alasan  bahwa  biarpun  Kota  Blitar adalah  kota  kecil,  PAD  nya  kecil,  APBD  Kecil, tetapi  anak  sekolah  harus  gratis.  Walikota  Blitar berharap  warga  Kota  Blitar  setidaknya  lulusan minimal  SLTA.  Beliau  merencanakan  pada  suatu ketika nanti, sekolah sampai sarjana di Blitar gratis dan harapan tersebut tahun 2016 sudah terealisasi.
Keberhasilan mewujudkan pendidikan gratis  tentunya  juga  diikuti  oleh  keberhasilan lainnya.  Indeks  pembangunan  manusia  (IPM)  di Kota  Blitar  berada  pada  urutan  tertinggi  di  Jawa Timur.  Hal  tersebut  senada  yang  diungkapkan oleh Amartya Sen (pengusung konsep perkembangan  sebagai  pembangunan  manusia). Perkembangan  bukan  hanya  tentang  ekonomi semata,  tetapi  juga  mencakup  aspek  sosial  dan indikator lainnya. Perkembangan berarti membebaskan  manusia  dari  ketidak  mampuan atau  ketidakkompetennya.  Sehingga  diharapkan melalui  pendidikan  gratis  tersebut  masyarakat Kota Blitar dapat berkembang dan sebagai bentuk investasi  jangka  panjang (long  term  investation) untuk mewujudkan pembangunan bangsa.
Pendidikan memberikan peluang untuk mentransformasikan  nilai-nilai  pendidikan  supaya penyelenggaraan  pendidikan  mampu  menjadi problem solver terhadap problematika masyarakat (Yamin, 2013:192).

## Dasar Hukum
Lazimnya dalam setiap kebijakan dilahirkan  oleh  aktor  penyelenggara  publik  tidak lepas  dari  landasan  hukum  sebagai  dasar fundamental untuk merumuskan sebuah kebijakan dan  tertibnya  pada  tataran  implementasi  sebuah kebijakan.  Peraturan  Pemerintah  yang  melandasi terselenggaranya program rintisan wajib belajar 12 tahun di Kota Blitar diantaranya:
a.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2008 tentang Wajib Belajar;
b.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
c.  Peraturan  Pemerintah  No.  17  Tahun  2010 tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan Pendidikan;
d.  Peraturan  Walikota  Blitar  No.  3  Tahun  2012 tentang  Program  Rintisan  Wajib  Belajar  12 Tahun;
e.  Peraturan Walikota  Blitar  No.  25  Tahun  2013 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Walikota Blitar  Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun;
f.  Peraturan  Walikota  Blitar  No.  8  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Walikota Blitar  Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

## Sumber Anggaran
Grindle  (1980:57)  menyatakan  bahwa  apa yang  sering  disebut  sebagai implementation failures program-program  pembangunan  pada kenyataanya  seringkali  disebabkan  karena  faktor kelangkaan  sumber  daya.  Berdasarkan  uraian tersebut  terlihat  bahwa  sumber  daya (resources ) merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dan  dapat berpengaruh langsung dalam implementasi kebijakan.  Suatu  kebijakan,  walaupun  telah dirumuskan  secara  baik,  jika  tidak  didukung  oleh ketersediaan  sumber  daya  yang  cukup  akan  sulit untuk  diimplementasikan.  Anggaran  pendidikan menjadi anggaran prioritas utama bagi Pemerintah Kota  Blitar.  Bahkan  selalu  menempati  peringkat pertama  dalam  persentase  anggaran  APBD  Kota Blitar.
Peluang keberhasilan ditentukan manakala telah  tersediannya  anggaran  atau  biaya  yang benar-benar  cukup  untuk  menjalankannya.  Hal  ini merupakan  indikator  kongkrit  pendidikan  benar- benar  menjadi  prioritas  dalam  pembangunan daerah.  Bahkan  dari  tahun  ke  tahun  anggaran Kota  Blitar  untuk  bidang  pendidikan  menunjukkan trend  yang  meningkat.  Inilah  realisasi  nyata kebijakan  APBD  Pro  Rakyat  atau  dalam  istilah akademis biasa disebut “ Pro-Po or Budgeting” .

## Organisasi Pelaksana
Struktur  birokrasi  terkait  dengan  rentang dan  kendali  manajemen  dan  proses  pelaksanaan kegiatan  dalam  sebuah  organisasi  yang  dapat menentukan keberhasilan  dan  pencapaian  tujuan. Menurut  Dennis  H.  Wrong  yang  dikutip  oleh Santosa  (2009:10)  mengungkapkan  bahwa  setiap organisasi  birokratik  mempunyai  ciri  struktural
utama  sebagai  berikut:  Pertama,  pembagian tugas;  kedua,  hierarki  otorita;  ketiga,  peraturan dan  ketentuan  terperinci;  keempat,  hubungan impersonal  diantara  pekerja.  Dalam  pelaksanaan program  rintisan  wajib  belajar  12  tahun  di  Kota Blitar,  organisasi  yang  terlibat  adalah  Dinas pendidikan, sekolah, UPTD pendidikan perkecamatan  (sananwetan,  sukorejo,  kepanjen kidul)  UPTD  madrasah  dan  lembaga  yang  ada  di Kota  Blitar:  untuk  urusan  pembuatan  peraturan maka  Dinas  Pendidikan  berkoordinasi  dengan pihak  bagian  hukum.  Sedangkan  dalam  hal perencanaan anggaran pendidikan Dinas Pendidikan  Kota  Blitar  berkoordinasi  dengan BPKAD. Jadi penyelenggaraan program pendidikan  gratis  di  Kota  Blitar  terbentuk  dari beberapa jaringan leading sector .

## Mekanisme Pelaksanaan
Proses  implementasi  program  rintisan wajib belajar 12 tahun di Kota Blitar menggunakan mekanisme  kerja  (koordinasi)  yang  bersifat reciprocal terjadi  ketika  implementasi  suatu kebijakan  melibatkan  beberapa  organisasi  dan untuk  dapat  menjalankan  tugas  mereka  masing- masing organisasi menghasilkan keluaran ( output) yang  akan  menjadi  masukan  ( input) bagi organisasi  yang  lain,  namun  pada  titik  tertentu proses  tersebut  akan  berbalik  ketika input yang telah  diproses  tersebut  akan  menghasilkan keluaran yang akan digunakan sebagai input bagi organisasi  yang  sebelumnya  memberikan input (Sulistyastuti,  2015:158) . Logika  kerja  tersebut dapat digambarkan oleh peneliti dengan mengambil contoh yaitu program pendidikan gratis
di  sekolah  swasta/madrasah  Kota  Blitar  melalui diagram alir sebagai berikut:

## Gambar 2

## Mekanisme Kerja program rintisan wajib belajar 12 tahun di Kota Blitar
Sumber: Diolah oleh peneliti
Proses  implementasi  yang  menggunakan mekanisme  kerja  (koordinasi)  yang  bersifat reciprocal ini  ditemukan  pada  saat  implementasi program  rintisan  wajib  belajar  12  tahun  yang melibatkan  Sekolah  Swasta  dan  Madrasah  (A), Dinas  Pendidikan  sebagai  Tim  Manajemen  Kota Blitar  (B),  Walikota  Blitar  (C),  dan  Dinas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kota  Blitar  (D). Tugas  masing-masing  organisasi  adalah  sebagai berikut: Kepala Sekolah Swasta dan Madrasah (A) membuat  proposal  permohonan  dana  rintisan wajib  belajar  12  tahun  sejumlah  siswa  yang menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah  Kota  Blitar melalui  Dinas  Pendidikan  Kota  Blitar  (B). Selanjutnya  Tim  Manajemen  Kota  Blitar  (B) mengusulkan  alokasi  dana  untuk  ditetapkan  oleh Walikota  Blitar  (C)  yang  ditetapkan  dalam  bentuk Keputusan  Walikota  Blitar.  Dinas  Pengelolaan Keuangan  Daerah  (D)  mentransfer  dana  program rintisan wajib belajar 12 tahun ke Sekolah Swasta dan  Madrasah  (A).  Selanjutnya  Sekolah  Swasta
dan  Madrasah  (A)  membelanjakan  dana  yang diterimanya  dan  menyalurkan  ke  Target  Group (siswa)  serta  melakukan  penatausahaan,  dan pelaporan  penggunaan  dana  ke  Tim  Manajemen Kota  Blitar  (B)  yang  dilengkapan  dengan  surat pertanggungjawaban  (SPJ)  serta  tanda  bukti pengeluaran yang sah. Selanjutnya Tim Manajemen  Kota  Blitar  (B)  melaporkan  hasil pelaksanaan program kepada Walikota Blitar (C).

## Akuntabilitas pelaksanaan
Menurut Mardiasmo (2002:20) dalam bukunya “Akuntansi  Sektor  Publik”  mengatakan  bahwa akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban  pihak pemegang  amanah  (agent)  untuk  memberikan pertanggungjawaban  berupa  penyajian  laporan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang  menjadi  tanggungjawab  kepada  pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban tersebut.
Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas  publik  berarti  pemberian  informasi atas  aktivitas  dan  kinerja  finansial  pemerintah kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan laporan  tersebut.  Dalam  pelaksaan  program rintisan  wajib  belajar  12  tahun  di  Kota  Blitar menurut  Kabag  Perencanaan  dan  Evaluasi Program  bahwa  format  pelaporannya  kadang setiap  tahun  peraturannya  sering  berubah-ubah. Sehingga  yang  menjadi  kesulitan  dalam  hal pelaporan.  Laporan  tersebut  ditujukan  untuk  audit BPK  dan  BPKP,  namun  semua  sudah  menjadi aturan,  sehingga  mau  tidak  mau  harus  dipenuhi agar sesuai dengan aturan dan prosedurnya.

## KINERJA IMPLEMENTASI PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

## Akses
Menurut  Sulistyastuti  (2015:106)  bahwa indikator  akses  digunakan  untuk  mengetahui
apakah  program  atau  pelayanan  yang  diberikan mudah  dijangkau  oleh  kelompok  sasaran. Selain itu  akses  juga  mengandung  pengertian  bahwa orang-orang yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan  kebijakan/program  mudah dihubungi/ditemui oleh masyarakat selaku kelompok  sasaran  kebijakan/program  apabila mereka  membutuhkan  informasi  atau  ingin menyampaikan  pengaduan.  Menurut  pengakuan Kabag  Perencanaan  dan  Evaluasi  pada  Dinas Pendidikan Kota Blitar bahwa fasilitas gratis sudah menjangkau  seluruh  pelajar  yang  ada  di  Kota Blitar  dan  sudah  mencover  semua  siswa-siswi pelajar  yang  berdomisili  di  Kota  Blitar  baik  di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
Fasilitas  yang didapat oleh siswa diantaranya adalah sebagai berikut:
Tabel 4 Daftar Fasilitas Sekolah Siswa Fasilitas yang sudah diterima Fasilitas yang akan diterima Tahun 2017 1)  Kain seragam + ongkos jahit 2)  Bed sekolah 3)  Tas 4)  Sepatu 5)  Kaos Kaki 6)  Ikat pinggang 7)  Topi 8)  Dasi 9)  Buku Tulis 10) Kotak Pensil dan seisinya 11) LKS 12) Tablet 13) Transportasi bus sekolah 1)  Uang Saku 2)  Sepeda 3)  Seragam untuk anak luar kota
(kabupaten)
Sumber : Diolah oleh penulis

## Cakupan
Di  dalam  bukunya  Sulistyastuti  yang berjudul  Implementasi  Kebijakan  Publik;  Konsep dan Aplikasinya di Indonesia (2015:107) bawasannya  indikator  cakupan  bertujuan  untuk mengetahui  seberapa  besar  kelompok  sasaran yang  sudah  dapat  dijangkau  atau  mendapatkan pelayanan  atau  hibah  oleh  kebijakan  publik  yang diimplementasikan.  Menurut  Kabag  Perencanaan dan  Evaluasi  pada  Dinas  Pendidikan  Kota  Blitar pelaksanaan  program  rintisan  wajib  belajar  12 tahun  sudah  mencakup  seluruh  siswa-siswa  baik sekolah negeri maupun swasta yang berdomisili di Kota Blitar.
Berikut jumlah  siswa  yang  berdomisili  di  Kota Blitar  yang  menjadi  target  sasaran  program pendidikan gratis.
Tabel 3 Jumlah Siswa Tahun 2016 Jenjang Pendidikan Domisili Siswa Kota Blitar Domisili Siswa Luar Kota Blitar SD 9.762 2.207 SMP 5.628 2.667 SMA 4.361 2.460 Jumlah 19.751 7.334 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Blitar

## Ketepatan Layanan
Indikator  ini  digunakan  untuk  menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau  tidak.  Indikator  ini  sangat  penting  untuk menilai output suatu  program  yang  memiliki sensitivitas terhadap waktu. Artinya keterlambatan dalam  implementasi  program  tersebut  akan membawa  implikasi  kegagalan  mencapai  tujuan program tersebut (Sulistyastuti, 2015:108).
Terkait dengan indikator ketepatan layanan,  peneliti  melakukan  survei  terhadap  30 responden dari siswa-siswi pelajar SD, SMP, SMA yang  berasal  dari  dalam  Kota  Blitar,  Peneliti memberikan  pertanyaan  bahwa  apakah  fasilitas gratis  diterima  tepat  pada  waktunya?  Dari  30 responden tersebut 67% siswa menjawab “Tidak”. Molornya  pendistribusian  fasilitas  gratis  tersebut dinilai  oleh  pihak  sekolah  karena  disebabkan karena  terhambat  oleh  anggaran  yang  belum  cair dan Dinas Pendidikan memberikan alasan tergantung  terbitnya  surat  pertanggungjawaban. Dapat diambil kesimpulan bahwa faktor ketepatan layanan dapat menjadi penghambat bagi kelangsungan program pendidikan gratis, di mana fasilitas gratis seharusnya diterima tepat pada saat siswa  mulai  masuk  ke  sekolah  yaitu  awal  Juli namun pendistribusia seragam molor hingga bulan Agustus.  Sehingga  bagi  siswa  yang  tidak  sabar menunggu pembagian seragam akhirnya membeli seragam di luar.

## Kesesuaian program dengan kebutuhan
Indikator  ini  digunakan  untuk  mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang  diterima oleh  kelompok  sasaran  memang sesuai  dengan  kebutuhan  mereka  atau  tidak (Sulistyastuti,  2015:110).  Menurut  hasil  survei yang dilakukan oleh peneliti terhadap pelajar Kota Blitar  bahwa  program  pendidikan  gratis  ini  dinilai sudah cukup sesuai dengan apa yang dibutuhkan, namun  siswa  kadang  merasa  kurang  puas  hal tersebut  ditunjukkan  dengan  perasaan/sikap  yang masih  mengeluhkan  bahwa  gadget  berupa  tablet untuk menunjang pembelajaran kualitasnya kurang  bagus  dan  cepat  mengalami  kerusakan,
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                 PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)    | 145
dan juga sepatu yang diterima ada yang kekecilan sehingga fasilitas tersebut tidak digunakan.
Faktor  lain  juga  semakin  maraknya  siswa yang  berpenampilan  ala  keartisan  sehingga mereka merasa malu (gengsi) jika memakai atribut sekolah  yang  berlogo  “Pro  Rakyat”  seperti  tas, sepatu,  dan  buku.  Sehingga  dapat  peneliti
simpulkan  bahwa  program  pendidikan  gratis  ini dinilai  bermanfaat  bagi  siswa  kurang  mampu  dan tidak bergitu berpengaruh bagi siswa mampu.
Kesesuaian  program  pendidikan  gratis terhadap  kebutuhan  pelajar  Kota  Blitar  dapat ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut:

## Tabel 5 Capaian Kinerja Pendidikan Gratis
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Blitar DINAMIKA PROSES IMPLEMENTASI PROGRAM  RINTISAN  WAJIB  BELAJAR  12

## TAHUN

## Faktor pendukung

## Komitmen dan Kepemimpinan Pejabat Pelaksana
Faktor  terciptanya  sebuah  kebijakan  agar berhasil  selalu  ada  dua  hal,  kemauan  dan kemampuan.  Keduanya  sangat  berhubungan (berkaitan  erat).  Sebab  niat  atau  kemauan  besar akan  menghasilkan  kemampuan  besar.  Hal  ini kaitannya  dengan  kemauan  para  pengambil kebijakan, terutama pimpinan puncak (top manajemen) suatu pemerintahan. Komitmen terdiri dari  yang  pertama  adalah  arah  dan  rangkaian tujuan-tujuan  dalam  skala  prioritas  pejabat  dan
yang  kedua  adalah  kemampuan  pejabat  dalam mewujudkan prioritas tersebut.
Walikota  Blitar  menjadi  tokoh  kunci  bagi terciptanya pendidikan gratis. Bagaimana kemauan  dan  niat  itu  muncul  hingga  beliau memiliki  komitmen  yang  kuat  untuk  mewujudkan visi  misi  pendidikan  gratis  di  kotanya.  Ini  adalah „political  will‟ (kemauan  politik),  di  mana  pilihan politik  untuk  mewujudkan  pendidikan  gratis menjadi  garis  kebijakan  tokoh,  politisi,  atau  bisa juga dari garis organisasi atau partai politik politisi tersebut
Setelah berjalan beberapa tahun, pendidikan  gratis  terus  disempurnakan.  Setiap tahun  dilakukan  proses  evaluasi.  Aspek  yang dirasakan  kurang  baik  terus  disempurnakan.
Indikator Capaian Kinerja Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Angka Partisipasi Murni (APM) a.  SD b.  SMP c.  SMA 90,15% 82,87% 74,69% 95,91% 88,13% 73,15% 95,89% 90,31% 80,22% Angka Putus Sekolah (ApuS) a.  SD b.  SMP c.  SMA 0,00% 0,00% 0,77% 0,02% 0,00% 0,002% 0,00% 0,00% 0,02% Angka Melek Huruf 97,33% 97,98% 98,95% Guru 88,78% 95,27% 97,54%
Walikota  Blitar  juga  sering  memberikan  arahan agar pendidikan yang menguras banyak anggaran APBD  Kota  itu  berbanding  lurus  dengan  niat manfaat  yang  dirasakan  oleh  masyarakat.  Salah satu  bentuk  arahan  Walikota  Blitar  adalah pentingnya  pendidikan  mengarahkan  capaian kinerjanya pada pendidikan karakter dan terwujudnya ekonomi kreatif.

## Dukungan Sumberdaya Anggaran
Edward III mengungkapkan bahwa implementasi  kebijakan  harus  didukung  oleh sumberdaya  anggaran  yang  diperlukan  guna membiayai  operasionalitas  pada  pelaksanaan kebijakan. Jika para pelaksana bertanggungjawab terhadap suatu kebijakan untuk diimplementasikan akan  tetapi  tidak  didukung  oleh  sumberdaya
finansial  maka  pelaksanaan  program/kebijakan tersebut  tidak  akan  efektif.  Hal  ini  menguatkan bahwa  dukungan  anggaran  yang  memadai kebijakan  tersebut  akan  berjalan  efektif  dan mencapai  sasaran  dan  tujuan  yang  akan  dicapai. 46% anggaran dari APBD Kota Blitar dialokasikan ke  sektor  pendidikan  dan  itu  tertinggi  se- Indonesia.  Sumber  pembiayaan terbesar Program Pendidikan  Gratis  ini  berasal  dari  APBD  Kota. Dalam  politik  anggaran,  Walikota  Blitar  telah berhasil  mengonsolidarikan  kekuatan  politik  agar apa  yang  menjadi  cita-citanya  untuk  mewujudkan rintisan wajib belajar 12 tahun dapat terwujud. Dari tahun ke tahun sektor anggaran bidang pendidikan mengalami  peningkatan,  hal  ini  seperti  dijabarkan pada tabel berikut:

## Tabel 6

## Anggaran Sektor Pendidikan Kota Blitar
Tahun  Anggaran Belanja Belanja APBD Total % 2011 174.038.171.511,00  550.548.740.079,97  31,61 2012 196.463.394.397,00  544.445.039.490,36  36,09 2013 245.442.659.625,00  602.250.599.403,35  40,75 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Blitar

## Faktor Penghambat

## Payung Hukum Lemah
Isi  kebijakan  terdiri  dari  undang-undang, peraturan  pemerintah,  peraturan  menteri  sampai kepada  peraturan  daerah,  dan  peraturan  bupati maupun  peraturan  walikota.  Sebenarnya  jika diamati lebih dalam lagi peraturan memiliki tingkat sinkronisasi  yang  tinggi,  dan  saling  melengkapi. Namun  di  dalam  pelaksanaan  program  wajib belajar  12  tahun  masih  terjadi  kurangnya sinkronisasi  antara  apa  yang  menjadi  kebijakan
pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  dan  apa  yang menjadi kebijakan Walikota Blitar
Menurut  Grindle,  dalam  kebijakan  perlu diperhitungkan  pula  kekuasaan,  kepentingan, serta  strategi  yang  digunakan (Power,  interest, and strategi of actor involved) oleh para aktor yang terlibat guna  memperlancar  jalannya  pelaksanaan implementasi  kebijakan.  Aktor-aktor  tersebut  bisa mencakup  partisipan  tingkat  pusat,  provinsi,  atau lokal  baik  itu  kalangan  birokrat,  pengusaha, maupun  masyarakat  umum.  Kekuasaan  dan kepentingan merupakan konteks yang
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                 PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)    | 147
menentukan arah implementasi kebijakan pendidikan,  karena  berbagai  pihak  memiliki kepentingan  yang  beragam  serta power yang dapat mempengaruhi kebijakan. Akibatnya, mengenai  siapa  dan  memperoleh  apa  akan ditentukan  oleh  strategi,  sumber-sumber  dan posisi  kekuasaan  setiap  pihak  yang  terlibat  baik dari  perumus  kebijakan,  implementor  kebijakan pendidikan  maupun  masyarakat  Kota  Blitar. Setelah munculnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah  Daerah  mulai  tahun  2016  pengalihan kewenangan  pengelolaan  pendidikan  menengah yaitu  SMA/SMK  dari  Kabupaten/Kota  ke  Provinsi resmi  diberlakukan.  Namun  muncul  pro  kontra terhadap kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan  pendidikan  tersebut.  Pihak  kontra selama  ini  dianggap  tidak  mengalami  kendala yang berarti dalam mengelola pendidikan. Bahkan banyak diantara kabupaten/kota di Indonesia yang mampu  menyelenggarakan  pendidikan  secara gratis.  Kota  Blitar  sebagai  pihak  yang  kontra terhadap UU tersebut telah merasa keberatan jika pengelolaan  pendidikan  menengah  diambil  alih oleh  Provinsi  Jawa  Timur.  Pemerintah  Kota  Blitar merasa  dirugikan  karena  pengalihan  kewenangan pendidikan  menengah  ke  provinsi  menimbulkan anggapan  bahwa  kedekatan  kebijakan  yang berusaha  diciptakan  ke  masyarakat,  seolah-olah dijauhkan  kembali  karena  ruang  lingkup  provinsi lebih luas daripada kabupaten/kota. Pertimbangan lain  adalah  di  mana  yang  paling  dekat  dengan masyarakat  yaitu  yang  paling  tahu  tentang kebutuhan  masyarakat,  memudahkan  partisipasi masyarakat,  dan  pengawasan  oleh  masyarakat dalam penyelenggaraannya.
Munculnya Peraturan tersebut dapat menjadi faktor  penghambat  bagi  Pemerintah  Kota Blitar  untuk  melaksanakan  program  pendidikan gratis.  Dari  perubahan  UU  No.  32  Tahun  2004 berubah  menjadi  UU  No.  23  Tahun  2014  mucul adanya  kebijakan  ganda  yang  terjadi.  Menurut Yamin (2013:118-119) disebabkan karena kebijakan pertama adalah
berupa memperjuangkan  pemerataan  akses  pendidikan supaya  seluruh  masyarakat  mendapat  pendidikan secara  layak  dan  bermutu  namun  kemudian dihadang  oleh  kebijakan  kedua  yang  menyulitkan implementasi  pemerataan  akses  pendidikan  ke seluruh  lapisan  sosial.  Namun  itupun  biasanya muncul  sering  dilatarbelakangi  oleh  tarik  menarik kepentingan  politik  para  elit  lapisan  atas  untuk membuka  ruang  akses  yang  adil  terhadap masyarakat.

## Kurangnya Ketepatan Layanan
Terkaitan
dengan ketepatan pendistribusian fasilitas yang sering diberikan tidak tepat  waktu.  Banyak  guru,  siswa,  maupun  wali murid yang mengeluhkan terlambatnya pendistribusian misalnya pemberian seragam. Hal tersebut  bisa  jadi  disebabkan  oleh  pencairan anggaran dan turunnya surat pertanggungjawaban yang  mundur.  Sehingga  berimbas  pada  molornya pendistribusian bantuan. Faktor ketepatan layanan dapat  menjadi  penghambat  bagi  kelangsungan program pendidikan gratis, di mana fasilitas gratis tersebut  diterima  tepat  pada  saat  siswa  mulai masuk  ke  sekolah  yaitu  awal  Juli  namun pendistribusiannya  seragam  molor  hingga  bulan Agustus.
Belum  Adanya  SOP  Pelaksanaan  Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun
Menurut  Edward  III  yang  dikutip  Widodo (2012:106)  mengungkapkan  bahwa  implementasi kebijakan  masih  belum  efektif  karena  adanya ketidak  efisien  struktur  birokrasi.  Yang  mana struktur organisasi mencakup dimensi fragmentasi dan  standar  operasi  prosedur  yang  akan memudahkan  dan  menyelaraskan  tindakan  dari pelaksana  kebijakan  terhadap  apa  yang  telah menjadi  bidangnya.  Standar  operasional  prosedur yaitu  menyangkut  sistem,  prosedur,  pembagian tugas,  wewenang  dan  tanggungjawab,  serta mekanisme pelaksanaan kebijakan diantara pelaku  pelaksana  kebijakan.  Standar  operasional prosedur  sebagai  tanggapan  internal  pada  waktu yang terbatas serta sumber-sumber dari pelaksana mempunyai keinginan dan keseragaman dalam bekerja.
Pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12  tahun  sejauh  ini  belum  mempunyai  ketetapan Standart Operasi Prosedur (SOP), selama ini yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Tim Manajemen UPTD  dan  Madrasah  terhadap  program  rintisan wajib  belajar  12  tahun  dengan  melakukan pendektan  persuasif  yang  sifatnya  intruksi-intruksi untuk  melaksanakan  pekerjaan,  hal  ini  menurut peneliti akan menjadi kesulitan dalam menentukan keberhasilan suatu program. Sejauh ini pelaksanaan  program  masih  berpedoman  pada Peraturan  Walikota  Blitar  No.  8  Tahun  2015 tentang  program  rintisan  wajib  belajar  12  tahun. Sehingga  menurut  peneliti  perlunya  mengkaji pembuatan  SOP.  Diharapkan  dengan  adanya SOP tersebut kegiatan pada satuan kerja terhadap pelaksana  program  akan  semakin  jelas  dan
pelaksanaan  program  dapat  berjalan  sesuai  tepat pada waktunya.

## Kurangnya Peran Serta Orang Tua
Pendidikan memang bidang yang berdimensi besar, menyangkut kepentingan  orang banyak,  dan  memiliki  fungsi  strategis.  Pemerintah Kota Blitar telah berusaha sungguh-sungguh untuk mencerdaskan  generasa  bangsa  dengan  visi “APBD Pro Rakyat”. Pelaksanaan program rintisan wajib  belajar  12  tahun  di  Kota  Blitar  mendapat dukungan  dana  yang  sangat  besar,  sistem, prosedur, dan monitoring evaluasi telah diterapkan.  Namun  kesuksesan  pendidikan  tidak hanya ditentukan oleh kinerja pemerintah saja.
Pendidikan  gratis  justru  membuat  orang tua  tidak  peduli  dan  kurang  bertanggungjawab terhadap  pendidikan  anaknya.  Apalagi  dengan pendidikan  gratis  saat  ini  malah  orang  tua  sudah lepas dari tanggungjawab mereka untuk menyekolahkan anaknya, karena segala kebutuhan  pendidikan  sudah  dicukupi  oleh pemerintah.  Kebanyakan  dari  orang  tua  sudah mempercayakan  pendidikan  anaknya  kepada sekolah.  Sebenarnya  pendidikan  tidak  cukup hanya  dilakukan  di  sekolah  saja,  namun  dirumah juga  perlu  belajar  contohnya  anak  disarankan mengikuti  les  tambahan.  Sebagian  besar  orang tua  tidak  memperhatikan  hal  tersebut  karena mendapatkan  pendidikan  disekolah  dirasa  sudah cukup.
Maka  dari  itu,  peran  orang  tua  sangat menentukan sukses tidaknya program pendidikan. Orang  tua  selaku  wali  murid  juga  perlu memberikan  motivasi  dan  dorongan  kepada  anak untuk lebih giat belajar. Selain itu orang tua harus
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                 PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)    | 149
lebih  sering  memantau  perkembangan  prestasi anak  tidak  cukup  hanya  sekali  pada  saat pengambilan  raport  saja.  Sehingga  diperlukan kerja  sama  untuk  mencapai  tujuan  Program Rintisan Wajib Belajar 12 tersebut.

## Kurangnya Sosialisasi
Informasi  merupakan  unsur  utama  dari sebuah  kebijakan  mampu  diimplementasikan dengan  baik  ataukah  tidak.  Penyebarluasan informasi  mengenai  kebijakan  dan  rencana program pemerintah yang terkait langsung dengan seluruh masyarakat khususnya kelompok sasaran dari  program.  Edward  III  (1980)  menegaskan bahwa  unsur  utama  dalam  implementasi  yang efektif  adalah  adanya  komunikasi.  Nasution (2004:106) menyebutkan bahwa komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara serta  teknik  untuk  menyampaikan  gagasan,  dan keterampilan-keterampilan  pembangunan  yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan  dan  ditujukan  kepada  masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang  dituju  dapat  memahami,  menerima,  dan berpartisipasi  dalam  melaksanakan  gagasan- gagasan yang disampaikan tadi.
Sosialisasi  yang  dilaksanakan  Pemerintah Kota Blitar terkait pendidikan gratis pelaksanaannya  sudah  cukup  baik  yang  mana sosialisasi  kepada  masyarakat  dilakukan  dengan cara  memasang  baliho  dan  banner/spanduk  yang banyak  dijumpai  di  depan  pagar  sekolah-sekolah dan  di  pinggiran  jalan  Kota  Blitar  mengenai sosialisasi sekolah gratis. Selain itu sosialisasi dan berita mengenai pendidikan gratis juga disampaikan  di  sejumlah  stasiun  radio.  Sehingga
diharapkan  pendidikan  tidak  hanya  dinikmati  oleh warga tengah kota saja melainkan orang pinggiran kota  juga  diharapkan  dapat  menikmati  sekolah gratis tersebut.
Namun  peneliti  menemukan  bukti  bahwa kurangnya  sosialiasi  yang  dilakukan  dari  pihak sekolah  yang  mana  pada  saat  pendistribusian fasilitas  seperti  buku  dilakukan  pada  saat  jam kosong  dan  tidak  semua  siswa  berada  di  dalam kelas,  sehingga  banyak  siswa  yang  tidak mengetahui  bahwa  ada  pembagian  fasilitas berupa  buku  misalnya  menjadikan  siswa  tidak kebagian  (tidak  mendapatkan  fasilitas  tersebut). Dan  juga  sebagian  besar  orang  tua  salah penafsiran terhadap pengertian “Sekolah Gratis” di mana  banyak  wali  murid  yang  beranggapan bahwa  gratis  tersebut  ketiadaan  pengeluaran biaya  sama  sekali  untuk  keperluan  pendidikan anak. Namun perlu diketahui bahwa ada kebutuhan siswa yang bukan menjadi tanggungjawab  Pemerintah  Kota  Blitar  dalam  hal pendanaan  untuk  kegiatan  pendidikan  belajar mengajar  (PBM)  yang  tidak  dibiayai  dari  bantuan operasional  sekolah  yang  bersumber  dari  APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota Blitar
Masyarakat  Kota  Blitar  perlu  menyikapi dengan  cerdas  makna  sekolah gratis.  Pemerintah Kota  Blitar  memang  tidak  memperkenankan sekolah menarik iuran secara paksa tetapi dengan adanya transparansi antara pihak sekolah dan wali murid  terhadap  pendanaan  sekolah  tentu  dapat menjadi  pertimbangan  lain  jika  secara  sukarela wali murid berpartisipasi untuk membantu pendanaan  pendidikan.  Perlunya  melengkapi  dan memperbaiki  fasilitas  sekolah  seperti  peralatan olahraga  beserta  lapangan,  komputer,  peralatan
150 |   PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                                  Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016
ekstrakurikuler,  pemeliharaan  gedung,  toilet,  dan berbagai  sarana  prasarana  lainnya.  Karena keterbatasan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah sehingga  tidak  mungkin  sepenuhnya  dibiayai  dari dana BOS tersebut.
Peneliti  dapat  mengambil  kesimpulan bahwa  kurangnya  informasi/sosialisasi  dari  pihak sekolah  menyebabkan  pembagian  fasilitas  ke siswa tidak merata. Selain itu kebijakan pedidikan gratis  harus  dijelaskan  kepada  wali  murid  secara gamblang  agar  tidak  terjadi  salah  penafsiran karena  ada  pula  kegiatan  pendidikan  yang pembiayaannya  bukan  menjadi  tanggung  jawab pemerintah Kota Blitar.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun sudah dilaksanakan dengan cukup baik, hal  tersebut  dapat  ditinjau  dari  beberapa aspek/variabel diantaranya:
a.  Adanya  inisiasi  yang diambil oleh Walikota
Blitar  untuk  mengembangkan  sumberdaya manusia  melalui  program  rintisan  wajib belajar 12 tahun.
b.  Keberhasilan  program  tersebut  didukung oleh sumberdaya anggaran yang  memadai di mana APBD Kota Blitar  setiap tahunnya mengalami  peningkatan  sehingga  alokasi anggaran  untuk  bidang  pendidikan  juga ikut meningkat.
c.  Dalam  pelaksanaannya  juga  mendapatkan dukungan  dari  organisasi  pelaksana  yang terdiri  dari  Tim  Pengarah  (Walikota  Blitar), Tim  Manajemen  Kota  (Dinas  Pendidikan), Tim Manajemen UPTD, serta Tim
Manajemen  Madrasah/Sekolah  Swasta. Hubungan  antara  unsur-unsur  tersebut diwujudkan  dengan  koordinasi  yang  baik sehingga  pelaksanaan  program/kebijakan dapat berjalan sesuai dengan rencana.
2.  Hasil  pelaksanaan  program  dapat  dilihat  dari penilaian  indikator  keluaran (output) program diantaranya:
a.  Indikator akses: Untuk mendapatkan informasi atau pengaduan  terkait Program Pendidikan Gratis pihak sekolah negeri dan swasta  dapat  berkoordinasi  kepada  Dinas Pendidikan Kota Blitar. Namun tidak sedikit pengaduan  wali  murid  siswa  langsung disampaikan kepada Walikota Blitar, sehingga pengaduan tersebut cepat ditindaklanjuti.
b.  Indikator cakupan: Pendidikan gratis sudah menjangkau  seluruh  pelajar  yang  ada  di Kota  Blitar  baik  di  sekolah  negeri  maupun sekolah swasta.
c.  Indikator ketepatan layanan: Faktor ketepatan  layanan  dirasa  masih  kurang karena  fasilitas  gratis  diterima  sering mengalami keterlambatan khususnya untuk sekolah swasta.
d.  Indikator  kesesuaian  program  dengan kebutuhan:  Pendidikan  gratis  ini  dinilai bermanfaat bagi siswa kurang mampu dan tidak  bergitu  berpengaruh  bagi  siswa mampu.
3.  Dinamika yang terjadi selama proses pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun, diantaranya:
a.  Faktor pendukung: adanya komitmen pejabat pelaksana yang lebih
memprioritaskan  pendidikan  di  atas  sektor yang  lain.  Hal  tersebut  nampak  pada anggaran  APBD  Kota  lebih  diutamakan untuk sektor pendidikan.
b.  Faktor yang menjadi penghambat: lemahnya  regulasi  pengelolaan  pendidikan yang ditunjukkan dengan tarik ulur pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah/kejuruan, kurangnya ketepatan  layanan (sevice  delivery) dalam pendistribusan fasilitas gratis, belum adanya  standar  operasional  prosedur dalam  pelaksanaan  program  yang  mana sejauh ini masih berpedoman pada
Peraturan  Walikota,  kurangnya  peran orang  tua  dalam  mengawasi  pendidikan anak,  Kurangnya  sosialisasi  dari  pihak sekolah terkait program pendidikan gratis.

## Saran
1.  Pelaksanaan pendidikan gratis lebih
bernuansa  pada  pemberian  subsidi  yaitu meringankan  kebutuhan  pendidikan  bagi masyarakat  Kota  Blitar.  Untuk  mewujudkan program pendidikan gratis yang mana semboyan  Walikota  Blitar  “pintar  tak  harus bayar”  nampaknya  pemerintah  Kota  Blitar perlu mengkaji ulang.
2.  Perlunya  peningkatan  ketepatan  layanan dalam  hal  pendistribusian  fasilitas  ke  siswa agar  tujuan  pemerataan  dan  pemanfaatan program pendidikan dapat terwujud.
3.  Perlunya  peran  serta  masyarakat  yakni  wali murid untuk menunjang keberhasilan program tersebut.
4.  Pihak  sekolah  diharapkan  lebih  jelas  lagi dalam  hal  memberikan  informasi  kepada siswa  dan  wali  murid  agar  tidak  terjadi  salah penafsiran  terhadap  program  pendidikan gratis.
5. Program  pendidikan  gratis  di  Kota  Blitar melalui  anggaran  Pro-Rakyat  terutama  untuk warga kurang mampu mudah-mudahan dapat menginspirasi  pemimpin  di  Kabupaten/Kota lain  untuk  melakukan  program  yang  sama sehingga bangsa Indonesia dalam waktu yang tidak lama akan menjadi bangsa yang cerdas, maju, dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik.  2016. Perhitungan  dan Analisis  Kemiskinan  Makro  Indonesia  Tahun 2015. CV. Faesah Putra Abadi.
Grindle,  Merilee  S,  1980. Politics  and  Policy Implementation  in  The  Third  World. Press, New Jersey: Pricenton University.
Islamy,  Irfan,  M.  2009. Prinsip-Prinsip  Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Jalal,  Fasli. Reformasi  Pendidikan:  Dala  Konteks Otonomi  Daerah. Yogyakarta:  Adicita  Karya Nusa.
Nasution, Zulkarimein. 2004. Komunikasi Pembangunan; Pengenalan Teori dan
Penerapannya. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Parsons,  Wayne.  2006. Public  Policy:  Pengantar Teori  dan  Praktik  Analisis  Kebijakan. Jakarta: Kencana.
Santoso,  Pandji.  2009. Administrasi  Publik,  Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: PT. Refika Aditama.
Suharto,  Edi.  2008. Kebijakan  Sosial  Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Sulistyastuti, Purwanto. 2012. Implementasi Kebijakan  Publik.  Konsep  dan  Aplikasi  di
Indonesia. Yogyakarta: Gaya Media.
Wahab,  Solichin.  2008. Analisis  Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi
Kebijaksanaan  Negara. Jakarta:  PT.  Budi Aksara.
Widodo,  Joko.  2012. Analisis  Kebijakan  Publik,
Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayumedia Malang: Publishing. Yamin.  2013. Ideologi  dan  Kebijakan  Pendidikan: Menuju Pendidikan
Berideologis dan
Berkarakter. Malang: Madani.
Slamet,  Yulius.  Kemiskinan  Petani  Pedesaan:
Analisis  Megenai  Sebab-Sebab  dan  Alternatif Pemecahannya. Seminar Nasional
Laboratorium  Sosiologi.  Universitas  Sebelas Maret. http://dokumen.tips/documents/kemiskinan- petani-pedesaan-copyan.html#

## PETUNJUK  BAGI PENULIS TERBITAN BERKALA ILMIAH

## P U B L I S I A

## Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Naskah  diketik  spasi  ganda  pada  kertas  kuarto  sepanjang  maksimum  20  halaman  dan  diserahkan  dalam bentuk  cetak (print  out) computer  sebanyak  2  eksemplar  beserta soft  file didalam disk berbentuk document ( Microsoft Word ) atau dikirim melalui alamat email: publisia.jopad@unmer.ac.id
Artikel  yang  dimuat  meliputi  kajian  dan  aplikasi  teori,  hasil  penelitian,  gagasan  konseptual,  tinjauan  pustaka, resensi buku baru, bibliografi, dan tulisan praktis berkaitan dengan ilmu sosial, terutama dalam lingkup kajian ilmu administrasi Negara.
Artikel  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  atau  Bahasa  Inggris  dengan  format  esai,  disertai  judul  subbab (heading) masing-masing  bagian,  kecuali  bagian  pendahuluan  yang  disajikan  tanpa  judul  subbab.  Peringkat judul  subbab  dinyatakan  dengan  jenis  huruf  yang  berbeda  (semua  judul  subbab  dicetak  tebal  atau  miring), dan tidak menggunakan angka nomor subbab:

## PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI KIRI) PERINGKAT 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri)
Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil Miring, Rata dengan Tepi Kiri)
Sistematika  artikel  setara  hasil  penelitian :  judul  (diusahakan  cukup  imformatif  dan  tidak  terlalu  panjang. Judul  yang  terlalu  panjang  harus  dipecah  menjadi  judul  utama  dan  anak  judul);  nama  penulis  (tanpa  gelar akademik);  abstrak/intisari  (maksimum  250  kata  dengan  disertai  3-5  istilah  kunci  ( key  word );  pendahuluan (tanpa  subjudul)  yang  berisi  latar  belakang  dan  tujuan  atau  ruang  lingkup  tulisan;  bahasan  utama  (dibagi kedalam subjudul-subjudul); daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).
Sistematika  artikel  hasil  penelitian :  judul  (diusahakan  cukup  impformatif  dan  tidak  terlalu  panjang.  Judul yang  terlalu  panjang  harus  dipecah  menjadi  judul  utama  dan  anak  judul);  nama  penulis  (tanpa  gelar akademik);  abstrak/intisari  (maksimum  250  kata  dengan  disertai  3-5  istilah  kunci  ( key  word );  pendahuluan (tanpa  subjudul)  yang  berisi  latar  belakang,  sedikit  tinjauan  pustaka,  dan  tujuan  penelitian;  metode;  hasil; pembahasan; simpulan dan saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).
Sistematika  penulisan  rujukan/daftar  pustaka :  rujukan/daftar  pustaka  ditulis  dalam  abjad  secara  alfabetis dan kronologis dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Untuk buku: nama pengarang, tahun terbit, judul, edisi, penerbit, tempat terbit. Contoh:  Hicman,  G.R.  dan  Lee,  D,S.,  2001, Managing  humanresources  in  the  public  sector:  a  shared responsibility, Harcourt College Publisher, Fort Worth.
b. Untuk  karangan  dalam  buku:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  editor:  judul  buku,  nama penerbit, tempat terbit, halaman permulaan dan akhir karangan.
Contoh: Mohanty, P.K., 1999, “Municipal decentralization and governance: autonomy, accountability and participation”,  dalam  S.N.  Jan  and  P.C.  Mathur  (eds):  Decentralization  and politics, Sage Publication, New Delhi, pp. 212-236
c. Untuk  karangan  dalam  jurnal/majalah:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  jurnal/majalah, volume/jilid, (nomor), halaman permulaan dan halaman akhir karangan.
Contoh:  Sadhana,  Kridawati,  2005,  “Implementasi  kebijakan  dinas  kesehatan  dalam  memberikan pelayanan pada masyarakat miskin”, PUBLISIA, 9 (3): 156-171.
d. Untuk  karangan  dalam  pertemuan:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  pertemuan,  waktu, tempat pertemuan.
Contoh: Utomo, Warsito, 2000, “Otonomi dan pengembangan lembaga di daerah”, makalah disampaikan
dalam  Seminar  Nasional  Profesional  Birokrasi  dan  Peningkatan  Kinerja pelayanan Publik, 29 April  2000, Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM, Yogyakarta.
Ketentuan lain :
 Pemeriksaan  dan  penyuntingan  cetak-coba  dilakukan  oleh  penyunting  dan/atau  dengan  melibatkan penulis. Artikel yang sudah dimuat dalam bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis.
 Penulis  yang  artikelnya  dimuat  wajib  memberi  kontribusi  biaya  cetak  sebesar  Rp.  250.000,-  (Dua  Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*.