Dewi Utami, Jonnardi (2022) Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderating, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, (7) 10 , E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541- 0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## ANALISIS  PENGARUH  KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  BADAN  DENGAN PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING
Dewi Utami, Jonnardi
1 Universitas Tarumanegara Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jakarta, Indonesia
2 Magister Akuntansi, Universitas Tarumanegara, Indonesia Email: utami_dewi2001@yahoo.com, jonnardimantari@gmail.com

## Abstrak
Salah  satu  sistem  perpajakan  yang  dianut  oleh  Indonesia  adalah  self-assessment sistem,  di  mana  wajib  pajak  diberi  kepercayaan  penuh  untuk  menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun, tidak semua Wajib  pajak  patuh  akan  kewajiban  perpajakannya  dan  cenderung  meminimalisir beban  pajak  terutang  yang  seharusnya  dan  memperlambat  pembayaran  pajak tersebut.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  (field  research)  yakni pengamatan  langsung  terhadap  obyek  yang  diteliti  guna  mendapatkan  data  yang relevan.  Metode  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan metode penelitian analisis kuantitatif, yaitu menggunakan analisis data secara  mendalam  dalam  bentuk  angka.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating. Hasil penelitian ini menghasilkan pengetahuan pajak, sistem perpajakan, dan penagihan pajak yang berpengaruh positif signifikan, serta yang pemeriksaan memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak, sistem perpajakan, dan penagihan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak badan pada pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  di  lingkungan  Kantor  Wilayah  (Kanwil)  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat. Adapun pengetahuan memiliki pengaruh positif signifikan.  Sistem  perpajakan  memiliki  pengaruh  positif  signifikan.  Kemudian, penagihan  pajak  memiliki  pengaruh  positif  signifikan.  Selanjutnya,  pemeriksaan pajak  memoderasi  hubungan  antara  pengetahuan  pajak,  sistem  perpajakan,  dan penagihan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak badan.
Kata Kunci: analisis faktor-faktor, wajib pajak, variabel moderating

## Abstract
One of the tax systems adopted by Indonesia is the self-assessment system, in which taxpayers are given full confidence to calculate, calculate, deposit, and report their own taxes. However, not all taxpayers comply with their tax obligations and tend to minimize the burden of taxes owed as they should be and slow down the payment of these taxes. This shows that the level of taxpayer compliance is still low where tax revenues have not been optimal, which is reflected in the tax gap and tax ratio. The problem of the Covid-19 pandemic greatly affects state revenues where handling the Covid-19 pandemic which is full of uncertainty requires making decisions that are
right on target. This type of research is field research, which is a direct observation of the object under study in order to obtain relevant data. The method that will be used in this study is to use quantitative analysis research methods, namely using in- depth data analysis in the form of numbers. The purpose of this study is to find out the factors affecting the compliance of corporate taxpayers with tax inspection as a moderating  variable.  The  results  of  this  study  produced  knowledge  of  taxes,  tax systems,  and  tax  collections  that  had  a  significant  positive  effect,  as  well  as  the examination of moderating the relationship between tax knowledge, tax systems, and tax collection with corporate taxpayer compliance at the Tax Service Office within the  Regional  Office  (Kanwil)  of  the  Directorate  General  of  Taxes  (DGT)  West Jakarta. As for knowledge, it has a significant positive influence. The taxation system has a significant positive influence. Then, tax collection has a significant positive influence.  Furthermore,  tax  inspection  moderates  the  relationship  between  tax knowledge,  taxation  systems,  and  tax  collection  with  corporate  Taxpayer compliance.
Keywords: analysis of factors, taxpayers, moderating variables.

## Pendahuluan
Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber daya penerimaan Negara dari Dalam Negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendasari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pajak merupakan pilar utama penerimaan Negara , bahkan sekitar 70% pengeluaran negara dibiayai dari pajak (Bahri, 2020).
Dalam paradigma klasik, pajak sering kali dimaknai sebagai kontribusi wajib yang dapat  dipaksakan  dengan  tidak  memberikan  manfaat  langsung  kepada  pembayarnya. Paradigma  ini  merefleksikan  tidak  adanya  kesetaraan  antara  kontribusi  yang  sudah diberikan  dan  manfaat  yang  diterima  (Muda  &  Kholis,  2021).  Sering  kali  Para  Wajib Pajak mempertanyakan manfaat dari pembayaran pajak artinya pembayar pajak (Wajib Pajak)  ingin  mendapatkan  apresiasi  dari  Negara  dalam  bentuk  publick  goods,  seperti pelayanan  public  yang  baik.  Dr.  Edi  Slamet  Irianto  kanwil  DJP  Jakarta  Utara/  Dosen Pascasarjana FIA UI Tahun 2021 (Sitorus & Kopong, 2017).
Salah satu sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah self-assessment sistem,  di  mana  wajib  pajak  diberi  kepercayaan  penuh  untuk  menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri (Bahri, 2020). Namun, tidak  semua  Wajib  pajak  patuh  akan  kewajiban  perpajakannya  dan  cenderung meminimalisir  beban  pajak  terutang  yang  seharusnya  dan  memperlambat  pembayaran pajak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah di mana belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari tax gap dan tax ratio. Permasalahan terjadinya pandemic Covid-19 sangat mempengaruhi pendapatan negara di mana penanganan pandemic Covid-19 yang penuh dengan ketidakpastian membutuhkan adanya suatu pengambilan keputusan yang tepat sasaran (Muda & Kholis, 2021).
Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati  mengingatkan  kepada  seluruh masyarakat bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban konstitusi karena pajak
sebagai penerimaan negara yang berasal dari masyarakat untuk membangun Indonesia dari  segala  aspek.  Untuk  mendorong  hal  tersebut,  Menteri  Keuangan  menyampaikan pemerintah mendorong kepatuhan pajak secara sukarela melalui reformasi perpajakan. Langkah  tersebuh  sebagaimana  dalam  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2020  tentang Cipta Kerja.
Melihat  fenomena  yang  ada,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa pengaruh pengetahuan pajak, sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Berdasarkan uraian diatas, maka penting kiranya dilakukan penelitihan lebih mendalam tentang pengaruhnya pengetahuan Pajak oleh Wajib Pajak, sistem perpajakan dan dampak dari adanya pemeriksaan pajak akan timbul  penagihan  pajak  yang  sangat  berdampak  semua  itu  dari  ketidak  tahuan  Wajib Pajak tentang perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yakni pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Metode yang akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  metode  penelitian analisis  kuantitatif,  yaitu  menggunakan  analisis  data  secara  mendalam  dalam  bentuk angka. Sumber Data Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer Data primer adalah data yang didapat peneliti dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner  yang  biasa  dilakukan  oleh  peneliti.  Kuesioner  tersebut  di  design  dengan menggunakan skala likert.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penelitian  Kuantitatif  yaitu  dengan  cara mengumpulkan  data  primer  dan  data  sekunder  dengan  metode  melalui  survey  dengan mendistribusikan angket atau kuesioner sebagai alat penelitian. Survey ini dilakukan oleh pihak  lain  yang  mana  kami  menggunakan  Kuesioner  Wajib  Pajak  yang  terdaftar  pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  di  lingkungan  Kanwil  DJP  Jakarta  Barat,  sehingga penelitihan hanya perlu mengolah data hasil dari Kuesioner tersebut.
Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  di  lingkungan  Kantor  Wilayah  (Kanwil)  Direktorat  Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat. Adapun data populasi pada penelitian ini untuk PPKD dan Inspektur terlihat pada tabel dibawah ini.

## Tabel 1 Populasi Penelitian
KPPADM NAMA_KANTOR_PANJANG JUMLAH_WP 031 KPP Pratama Jakarta Palmerah 11.661 032 KPP Pratama Jakarta Tamansari 16.921 033 KPP Pratama Jakarta Tambora 8.123 034 KPP Pratama Jakarta Cengkareng 15.390 035 KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu 8.167
036 KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan 18.862 038 KPP Madya Jakarta Barat 2.657 039 KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua 8.286 085 KPP Pratama Jakarta Kalideres 9.157 086 KPP Pratama Jakarta Kembangan 13.508 087 KPP Madya Dua Jakarta Barat 2.272 115.004
Menurut  Kelloway  (Erlina,  2011)  dalam  penentuan  sampel  penelitian  dengan model  persamaan  SEM  maka  minimum  sampel  adalah  200  pengamatan.  Selain  itu, Joreskog dan Sorbon menjelaskan bahwa dalam penentuan sampel sangat berhubungan dengan jumlah variabel penelitian. Dimana untuk jumlah variabel 3 sampai dengan 10, maka memerlukan sampel penelitian minimum sebanyak 200 (Erlina, 2011). Sehingga, sampel yang digunakan penulis dengan jumlah variabel 5 adalah 200 sampel penelitian.
Penyusunan instrument penelitian yang digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti berisi materi pertanyaan dengan susunan dalam bentuk kalimat positif supaya responden dapat menjawabnya dengan konsisten. Jawaban dalam setiap unsur instrument dibuat bertingkat dari sangat positif sampai dengan sangat negatif. Metode likert 5 poin dengan  skala  pengukuran  interval  menggunakan  lima  angka  penilaian  yaitu memperhitungkan skor 5 sampai dengan 1 dimana, Skor 5 = Sangat Setuju (SS), Skor 4 = Setuju (S), Skor 3 = Kurang Setuju (KS), Skor 2 = Tidak Setuju (TS), dan Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS).
Dalam  menganalisis  data  pada  penelian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dan metode verifikatif. Dimana dalam pengolahan data peneliti menggunakan metode analisis dengan pendekatan PLS (Partial Least Square) karena model pengukuran yang dibangun melibatkan model pengukuran formatif.

## Hasil Dan Pembahasan
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyajian analisis data metode  SEM  (Structural  Equation  Modelling)  melalui  komponen  pengukuran  dan komponen struktural. Penulis menggunakan alat analisis berupa program pengolahan data SmartPLS 3.0. Peneliti menggunakan penilaian angka- angka atas kuesioner. kemudian dibuat skor.
Berdasarkan  hasil  aplikasi  Smart  PLS  3.0  diketahui  bahwa  loading  faktor  untuk masing-masing  variabel  manifest  X  dan  manifest  Y  memiliki  nilai  estimasi.  Sehingga bisa  dilakukan  uji  validitas  untuk  mengetahui  pengaruh  antara  variabel  laten  dengan indikatornya  yang  signifikan  sesuai  penilaian  indikator.  Selanjutnya  dilakukan  uji realibilitas untuk menilai kesamaan data dalam waktu yang berbeda.
Gambar 1
Tampilan Hasil PLS Algorithm
Uji Validitas
Tabel 2 Uji Validitas Model Pengukuran Variabel Laten Variabel Manifes Estimasi Critical Keputusan Factor Loading Factor Loading Pengetahuan Pajak PHP1 0.277 0.50 Invalid PHP2 0.299 0.50 Invalid PHP3 0.295 0.50 Invalid PHP4 0.472 0.50 Invalid PHP5 0.724 0.50 Valid PHP6 0.859 0.50 Valid PHP7 0.818 0.50 Valid Sistem Perpajakan STP1 0.576 0.50 Valid STP2 0.850 0.50 Valid STP3 0.795 0.50 Valid STP4 0.667 0.50 Valid STP5 0.592 0.50 Valid
Penagihan Pajak PGP1 0.694 0.50 Valid PGP2 0.692 0.50 Valid PGP3 0.691 0.50 Valid PGP4 0.855 0.50 Valid Kepatuhan Wajib Pajak Badan KWP1 0.643 0.50 Valid KWP2 0.830 0.50 Valid KWP3 0.849 0.50 Valid KWP4 0.729 0.50 Valid Pemeriksaan Pajak PRK1 0.570 0.50 Valid PRK2 0.804 0.50 Valid PRK3 0.757 0.50 Valid PRK4 0.603 0.50 Valid PRK5 0.644 0.50 Valid PRK6 0.655 0.50 Valid PRK7 0.615 0.50 Valid PRK8 0.355 0.50 Invalid
Berdasarkan hasil estimasi loading factor sebagian besar nilainya lebih besar dari koefisien  kritis  (  >  0.50),  sehingga  disimpulkan  bahwa  seluruh  loading  faktor  valid. Sementara, 4 variabel manifest Pengetahuan Pajak dan 1 variabel manifest Pemeriksaan Pajak yang memiliki nilai dibawah koesfisien kritis 0.50 yaitu PHP1, PHP2, PHP3, PHP4, dan PRK8 tidak dapat dilakukan uji reliabilitas atau didrop sebagai variabel indikator. Uji Reliabilitas

## Tabel 3
Uji Reliabilitas Model Pengukuran Variabel Laten Variabel Manifes Estimasi Factor Loading Composite Reliability Critical Keputusan Pengetahuan Pajak PHP5 0.724 0.745 0.70 Reliabel PHP6 0.859 0.70 Reliabel PHP7 0.818 0.70 Reliabel Sistem Perpajakan STP1 0.576 0.828 0.70 Reliabel STP2 0.852 0.70 Reliabel STP3 0.797 0.70 Reliabel STP4 0.662 0.70 Reliabel STP5 0.590 0.70 Reliabel Pemeriksaan Pajak PRK1 0.569 0.841 0.70 Reliabel PRK2 0.805 0.70 Reliabel PRK3 0.758 0.70 Reliabel PRK4 0.599 0.70 Reliabel PRK5 0.643 0.70 Reliabel PRK6 0.647 0.70 Reliabel PRK7 0.616 0.70 Reliabel Penagihan PGP1 0.698 0.824 0.70 Reliabel PGP2 0.693 0.70 Reliabel
Pajak PGP3 0.693 0.70 Reliabel PGP4 0.852 0.70 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak KWP1 0.728 0.850 0.70 Reliabel KWP2 0.858 0.70 Reliabel KWP3 0.834 0.70 Reliabel KWP4 0.622 0.70 Reliabel
Berdasarkan  hasil  estimasi  loading  factor  uji  reliabilitas  diketahui  seluruhnya bahwa nilainya lebih besar dari koefisien (kritis > 070). Sehingga, disimpulkan bahwa seluruh loading factor tersebut dinyatakan reliabel. Offending estimate digunakan untuk menguji apakah estimasi koefisien baik dalam model struktural dan model pengukuran terdapat varian eror negatif. Berdasarkan hasil pengujian koefisien dalam validtas dan realibiitas  tidak  memiliki  nilai  varian  eror  negatif.  Sehingga  estimasi  dimaksud  dapat dinyatakan tidak offending estimate.
Pengujian Model Struktural (Inner Model)

## Gambar 2. Tampilan Hasil PLS Boothstrapping
Untuk menilai signifikansi model prediksi dalam pengujian model struktural, dapat dilihat dari nilai t-statistic antara variabel independen ke variabel dependen dalam tabel Path Coefficient pada output SmartPLS 3.0 dibawah ini:
Tabel 4

## Path Coefficients (Mean, STDEV, t-Value)
Original Sample Estimate Mean of Subsamples Standard Deviation T-Statistic KWP -> PRK  0.615 0.624 0.061 10.128 PGP -> KWP -0.219 -0.025 0.081 2.714 PHP -> KWP 1.015 1.026 0.053 19.079 STP -> KWP 0.079 0.081 0.024 3.254

## Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS, 2021

## Pengujian Hipotesis
Uji signifikansi koefisien pengaruh antar variabel laten dilakukan melalui pengujian statistik t terhadap tabel t pada α = 5% (0.05). Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh  variabel  eksogen  dapat  menerangkan  variabel  endogen.  Berdasarkan  tabel  t diketahui bahwa nilai probabilitasnya sama dengan n – k dengan tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95% atau α = 5%, yaitu 200 – 28 = 172 pada kolom t tabel (uji satu pihak) dengan signifikan 0.05 adalah 1.654. Adapun nilai t hitung yang signifikan berada > 1.654. Sehingga nilai Tabel 1.654 menjadi nilai kritis dalam pengujian signifikan.
Tabel 5 Hasil Pengujian Pengukuran Struktural Uraian Koefisien Pengaruh Langsung Nilai T T Tabel Hasil PHP -> KWP 1.015 19.079 1.654 Signifikan STP -> KWP 0.079 3.254 1.654 Signifikan PGP -> KWP -0.219 2.714 1.654 Signifikan PHP -> KWP-> PRK 0.625 10.031 1.654 Signifikan STP -> KWP-> PRK 0.048 2.595 1.654 Signifikan PGP -> KWP-> PRK -0.135 2.563 1.654 Signifikan
Berikut penjelasan pengujian hasil pengukuran struktural atas hipotesis yang telah dinyatakan sebelumnya.
1. Hipotesis Pertama: Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Koefisien  pengaruh  pengetahuan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak badan sebesar 1.015, dengan nilai T hitung sebesar 19.729. Sehingga nilai T hitung > 1.654. Disimpulkan bahwa pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif signifikan. Oleh karena itu, pernyataan hipotesis bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dapat diterima.
2. Hipotesis  Kedua:  Sistem  Perpajakan  memiliki  pengaruh  positif  signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Koefisien  pengaruh  sistem  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak badan sebesar 0.079, dengan nilai T hitung sebesar 3.254. Sehingga nilai T hitung >  1.654.  Disimpulkan  bahwa  sistem  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak badan berpengaruh positif signifikan. Oleh karena itu, pernyataan hipotesis bahwa sistem perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan tidak dapat diterima.
3. Hipotesis  Ketiga:  Penagihan  Pajak  memiliki  pengaruh  positif  signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Koefisien pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebesar -0.219, dengan nilai T hitung sebesar 2.174 Sehingga nilai T hitung > 1.654. Disimpulkan  bahwa  penagihan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan berpengaruh  negatif  signifikan.  Oleh  karena  itu,  pernyataan  hipotesis  bahwa penagihan  pajak  memiliki  pengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak Badan tidak dapat diterima.
4. Hipotesis  Keempat:  Pemeriksaan  Pajak  memoderasi  hubungan  antara Pengetahuan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
Pengaruh  pengetahuan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan  yang dimoderasi  oleh  pemeriksaan  pajak  mempunyai  koefisien  jalur  sebesar  0.625, dengan nilai T hitung sebesar 10.031 Sehingga nilai T hitung > 1.654. Hal tersebut bermakna  bahwa  pemeriksaan  pajak  memiliki  nilai  positif  dan  signifikan  dalam memperkuat  hubungan  antara  pengetahuan  pajak  dengan  kepatuhan  wajib  pajak badan. Dengan demikian, variabel pemeriksaan Pajak memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak badan.
5. Hipotesis Kelima: Pemeriksaan Pajak memoderasi hubungan antara Sistem Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
Pengaruh  sistem  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan  yang dimoderasi  oleh  pemeriksaan  pajak  mempunyai  koefisien  jalur  sebesar  0.048, dengan nilai T hitung sebesar 2.595 Sehingga nilai T hitung > 1.654. Hal tersebut bermakna  bahwa  pemeriksaan  pajak  memiliki  nilai  positif  dan  signifikan  dalam memperkuat  hubungan  antara  sistem  perpajakan  dengan  kepatuhan  wajib  pajak badan. Dengan demikian, variabel pemeriksaan Pajak memoderasi hubungan antara sistem perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak badan
6. Hipotesis  Keenam:  Pemeriksaan  Pajak  memoderasi  hubungan  antara Penagihan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
Pengaruh  penagihan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan  yang dimoderasi  oleh  pemeriksaan  pajak  mempunyai  koefisien  jalur  sebesar  -  0.135, dengan nilai T hitung sebesar 2.563 Sehingga nilai T hitung < 1.654. Hal tersebut bermakna  bahwa  pemeriksaan  pajak  memiliki  nilai  positif  dan  signifikan  dalam memperkuat  hubungan  antara  penagihan  pajak  dengan  kepatuhan  wajib  pajak badan. Dengan demikian, variabel pemeriksaan Pajak memoderasi hubungan antara penagihan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak badan.

## Pembahasan
1) Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Variabel  pengetahuan  pajak  mendapatkan  t-values  sebesar  10.031  >  1.654.  Nilai tersebut menyimpulkan bahwa tindakan penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  badan.  Nilai  tersebut  bermakna  bahwa  tindakan penagihan  pajak  dan  kepatuhan  Wajib  Pajak  badan  memiliki  hubungan  berbanding searah,  bahwa  tindakan  penagihan  pajak  yang  telah  dilakukan  dengan  optimal,  maka menghasilkan  peningkatan  kepatuhan  Wajib  Pajak  badan  secara  positif  signifikan. Sehingga, hipotesis penelitiannya, yaitu H0 ditolak dan H4 diterima, yang menyatakan bahwa  tindakan  penagihan  pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan Wajib Pajak badan terbukti dan diterima.
Pengaruh  tindakan  penagihan  pajak  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  badan memiliki  nilai  0.625,  menjelaskan  bahwa  jika  penagihan  pajak  naik  satu  satuan, menghasilkan kepatuhan Wajib Pajak badan menngktan 0.86. Hal ini didukung dengan nilai  koefisien  determinasi  (R2)  untuk  menunjukan  tindakan  penagihan  dalam menjelaskan  kepatuhan  Wajib  Pajak  badan  yaitu  sebesar  0.75  (75%),  dan  25%  atau sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya.
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis,  ditemukan  bukti  bahwa  pengetahuan perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sesuai  dengan  Theory  of Planned Behavior (TPB), wajib pajak akan mematuhi perpajakan jika memiliki motivasi dari diri wajib pajak sendiri. Motivasi ini dapat tumbuh dari wajib pajak, karena tingkat pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  (Yeni,  2013).  Dimana  pengetahuan perpajakan merupakan seberapa jauh ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan  kewajiban  perpajakan.  Dengan  mengetahui  hak  dan  kewajiban  perpajakan  maka wajib pajak akan termotivasi untuk patuh terhadap peraturan perpajakan
Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meifari (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak mengenai perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Meifari, 2020). Namun, hasil penelitian ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Yeni  (2013)  yang  membuktikan  bahwa pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Yeni, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa wajib  pajak  yang  memiliki  pengetahuan  perpajakan  yang  tinggi  cenderung  untuk menghindari  kewajiban  berupa  pembayaran  dan  pelaporan  pajak.  Sehingga,  semakin wajib pajak memahami peraturan perpajakan maka wajib pajak akan mencari celah untuk menghindari kewajiban perpajakan yang seharusnya.
2) Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Variabel  sistem  perpajakan  mendapatkan  t-values  sebesar  2.595  >  1.654.  Nilai tersebut menyimpulkan bahwa tindakan sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan. Nilai tersebut bermakna bahwa sistem perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak badan memiliki hubungan berbanding searah, bahwa tindakan sistem perpajakan yang telah dilakukan dengan optimal, maka menghasilkan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak badan secara positif signifikan. Sehingga, hipotesis penelitiannya,
yaitu  H0  ditolak  dan  H4  diterima,  yang  menyatakan  bahwa  sistem  perpajakan berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  badan  terbukti  dan diterima.
Pengaruh  tindakan  sistem  perpajakan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  badan memiliki  nilai  0.86,  menjelaskan  bahwa  jika  sistem  perpajakan  naik  satu  satuan, menghasilkan kepatuhan Wajib Pajak badan menngktan 0.86. Hal ini didukung dengan nilai koefisien determinasi (R2) untuk menunjukan sistem perpajakan dalam menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak badan yaitu sebesar 0.75 (75%), dan 25% atau sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya.
Dengan adanya suatu sistem terpadu dalam perpajakan hal tersebut tentunya akan dapat  mempengaruhi  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam  memematuhi kewajiban pajaknya dengan mudah dan cepat tanpa harus ke KPP dimana Wajib Pajak itu terdaftar. Manfaat yang dapat didapat dari adanya sistem tersebut adalah meningkatnya kepercayaan  masyarakat  terhadap  perpajakan,  citra  dari  Direktorat  Jendral  Pajak  pun dapat meningkat dengan adanya sistem tersebu (Matussilmi, 2017). Menurut responden, kebijakan  DJP  tentang  sistem  administrasi  perpajakan  modern  dengan  pemanfaatan perkembangan  dan  kemajuan  teknologi  informasi  antara  lain  e-efelling,  e-SPT,  e- Regristration dapat memberikan kemudahan yang baik bagi Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  sistem  adminitrasi  perpajakan  modern dilakukan  untuk  mencapai  tempat  sasaran  utama  yaitu  optimalisasi  penerimaan  yang berkeadilan,  peningkatan  kepatuhan  sukarela  dimana  kemauan  juga  termasuk didalamnya,  efisiensi  administrasi,  terbentuknya  citra  yang  baik  dan  kepercayaan masyarakat yang tinggi.
Penelitian ini juga didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Palupi dan Herianti  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  persepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak (Palupi & Herianti, 2017)
3) Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Variabel  penagihan  pajak  mendapatkan  t-values  sebesar  2.563  >  1.654.  Nilai tersebut menyimpulkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak  badan.  Nilai  tersebut  bermakna  bahwa  penagihan  pajak  dan kepatuhan Wajib  Pajak  badan  memiliki  hubungan  berbanding  searah,  bahwa  tindakan penagihan pajak yang telah dilakukan dengan optimal, maka menghasilkan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak badan secara positif signifikan. Sehingga, hipotesis penelitiannya, yaitu  H0  ditolak  dan  H4  diterima,  yang  menyatakan  bahwa  tindakan  penagihan  pajak berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  badan  terbukti  dan diterima.
Pengaruh  tindakan  penagihan  pajak  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  badan memiliki  nilai  0.86,  menjelaskan  bahwa  jika  penagihan  pajak  naik  satu  satuan, menghasilkan kepatuhan Wajib Pajak badan menngktan 0.86. Hal ini didukung dengan nilai  koefisien  determinasi  (R2)  untuk  menunjukan  tindakan  penagihan  dalam
menjelaskan  kepatuhan  Wajib  Pajak  badan  yaitu  sebesar  0.75  (75%),  dan  25%  atau sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya.
Julianti dan Zulaikha (2014) memberikan penjelasan bahwa saat timbulnya utang pajak memiliki dua ajaran yaitu ajaran materil dan ajaran formil (Julianti & Zulaikha, 2014). Pada ajaran materiil dijelaskan, bahwa utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak,  seperti  karena  perbuatan,  keadaan,  dan  peristiwa.  Selanjutnya  ajaran  formil, menjelaskan  utang  pajak  timbul  karena  adanya  ketetapan  pajak.  Undang-undang  dan Surat Ketetapan Pajak merupakan dasar hukum dari dilakukannya tindakan penagihan pajak.
Tindakan penagihan pajak yang efektif bertujuan dalam rangka kepatuhan Wajib Pajak badan untuk membayar utang pajaknya. Karena, variabel tersebut memiliki deterent efect  melalui  kegiatan  pemaksaan  dan  rasa  malu  jika  utang  pajaknya  diketahui masyarakat.  Pembayaran  Surat  Ketetapan  Pajak  dalam  jangka  waktu  satu  bulan memberikan kesempatan Wajib Pajak untuk mengatur likwiditasnya. Selain itu, tindakan penagihan terlebih dahulu dilakukan secara persuasif. Adapun tindakan pemaksaan hanya dilakukan terhadap Wajib Pajak yang memiliki potensi pembayaran pajak namun tidak kooperatif (Ibtida, 2010).
Penelitian ini menghasilkan bahwa data objek yang dijadikan sampel oleh penulis berhasil  membuktikan  pengaruh  positif  signifikan  atas  tindakan  penagihan  terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Matussilmi (2017). Penelitiannya menyimpulkan bahwa penagihan  pajak  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak (Matussilmi,  2017).  Namun,  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Ibtida  (2010)  yang menjelaskan  bahwa  tindakan  penagihan  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak badan (Ibtida, 2010).

## 4) Pemeriksaan Pajak Memoderasi Hubungan antara Pengetahuan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Pengaruh  pengetahuan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan  yang dimoderasi  oleh  pemeriksaan  pajak  mempunyai  koefisien  jalur  0,625  dan  mempunyai nilai  t  hitung  sebesar  10.031  >  1.654.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  pemeriksaan  pajak memiliki  pengaruh  positif  signifikan  dalam  mempengaruhi  hubungan  antara  tindakan pengetahuan  pajak  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  badan.  Sehingga,  dapat  dijelaskan bahwa pemeriksaan pajak memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib  pajak  badan  pada  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  di  lingkungan  Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat.
Pengetahuan  Pajak  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (perceived control behavior)  dalam  kesadaran  membayar  pajak.  Semakin  tinggi  pengetahuan  dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan (Rahman, 2012).
Pemeriksaan  Pajak  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Whedy (2011) dalam Ira (2012) “dengan pelaksanaan pemeriksaan yang dijalankan, kepatuhan antara wajib pajak dan petugas pajak (fiskus) dapat terjaga yang disesuaikan dengan tujuan untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa ada kebijakan atau unsur yang lainnya”.
Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (tax compliance) yaitu dengan jalan penegakkan hukum (law enforcement) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya (Palupi & Herianti, 2017).
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggun (2012) penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Supriyati dan Hidayati (2008) yang meneliti pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga penelitian yang dilakukan Erwin (2009) dengan judul penelitian perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian  ini  juga  konsisten  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Kurniawati  (2007)  dalam  Suparman  (2009)  dengan  variabel  bebas  (X)  yaitu  pengaruh pemeriksaan pajak, variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Sharifuddin (1999) dalam Suparman (2009) mengatakan bahwa terdapat hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

## 5) Pemeriksaan Pajak Memoderasi Hubungan antara Sistem Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Pengaruh  sistem  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan  yang dimoderasi  oleh  pemeriksaan  pajak  mempunyai  koefisien  jalur  0.048  dan  mempunyai nilai  t  hitung  sebesar  2.595  >  1.654.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  pemeriksaan  pajak memiliki  pengaruh  negatif  signifikan  dalam  mempengaruhi  hubungan  antara  sistem perpajakan  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  badan.  Sehingga,  dapat  dijelaskan  bahwa pemeriksaan  pajak  memoderasi  pengaruh  sistem  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak badan pada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat.
Kepatuhan  wajib  pajak  akan  terealisasi  jika  mempunyai  sistem  administrasi perpajakan  yang  baik  (Matussilmi,  2017).  Sistem  administrasi  perpajakan  dapat memberikan  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  apabila  mampu  mengatasi masalah-masalah-masalah  seperti  wajib  pajak  tidak  terdaftar  (unregistered  taxpayers), wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT (stop filling taxpayers), Penyelundupan SPT (tax  evaders),  dan  penunggak  pajak  (delinquent  taxpayers).  Sistem  administrasi perpajakan ini merupakan hal yang penting bagi negara dan juga hak dari wajib pajak, karena segala hal pelaksanaan kewajiban dan hak-hak perpajakan ditatausahakan akan berjalan dengan baik dan benar jika sistem administrasi perpajakan yang diterapkan juga baik.
Tujuan dari administrasi perpajakan adalah mendorong terjadi sesuatu kepatuhan pajak  secara  sukarela  (voluntary  tax  compliance).  Kepatuhan  pajak  sukarela  tersebut dapat  didorong  apabila  administrasi  perpajakan  secara  tegas  menunjukkan  dapat mendeteksi dan menangkap para wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya atau wajib pajak yang tidak patuh, serta menerapkan sanksi sesuai dengan aturan yang ada tanpa adanya suatu pengecualian (Palupi & Herianti, 2017).
Tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  disisi  lain  pemeriksaan  pajak  diharapkan mempunyai  pengaruh  terhadap  peningkatan  penerimaan  pajak  baik  yang  berasal  dari temuan-temuan  pemeriksaan  maupun  peningkatan  kepatuhan  Wajib  Pajak  (Meifari, 2020).  Pemeriksaan  pajak  ini  merupakan  cara  yang  dilakukan  pemerintahan  untuk mencegah tindakan pengelapan pajak dan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.  Melalui  pemeriksaan  pajak  ini  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  bagi wajib  pajak  yang  tingkat  kepatuhannya  tergolong  rendah,  diharapkan  dengan dilakukannya  pemeriksaan  terhadapnya  dapat  memberikan  motivasi  positif  agar  untuk masa- masa selanjutnya menjadi lebih baik.
Penelitian  terdahulu  yang  pertama  adalah  tentang  pengaruh  pemeriksaan  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  penelitian  yang  hasilnya  menyebutkan  bahwa pemeriksaan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan. Selain itu hasil penelitian terdahulu oleh Wahyuningsih (2019) mengatakan bahawa pemeriksaan berpengaruh secara simultan atau bersama- sama terhadap variabel yaitu  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  (Wahyuningsih,  2019).  Dengan demikian  terdapat  pengaruh  signifikan  dari  penerapan  sistem  perpajakan  modern  dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Mengacu pada hasil penelitian ini, apabila dalam jangka panjang seluruh Kantor Pelayanan Pajak telah menerapkan sistem perpajakan,  maka  kepatuhan  Wajib  Pajak  akan  meningkat  yang  berdampak  pada penerimaan pajak yang diperkirakan juga meningkat pesat. Pemeriksaan pajak perlu tetap dipertahankan dan ditingkatkan efektivitasnya agar dapat mendukung kepatuhan Wajib Pajak yang berdampak positif pada upaya peningkatan penerimaan pajak.

## 6) Pemeriksaan  Pajak  Memoderasi  Hubungan  antara  Penagihan  Pajak  dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak mempunyai koefisien jalur -0,135 dan mempunyai nilai t hitung sebesar 2.563 > 1.65. Hal ini menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh negatif  signifikan  dalam  mempengaruhi  hubungan  antara  tindakan  penagihan  pajak dengan  kepatuhan  wajib  pajak  badan.  Sehingga,  dapat  dijelaskan  bahwa  pemeriksaan pajak memoderasi pengaruh tindakan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan  pada  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  di  lingkungan  Kantor  Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat.
Penagihan  pajak  merupakan  tidanakan  penegakkan  hukum  agar  Wajib  Pajak melunasi  utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak.  Tindakan  ini  bersifat  pemaksaan, melalui  tindakaan  penyitaan,  pencegahan,  dan  penyanderaan.  Penagihan  pajak,  juga
diartikan  sebagai  adalah  serangkaian  tindakan  agar Wajib  Pajak  agara  melunasi  utang pajak  dan  biaya  penagihan  pajak  dengan  melakukan  teguran  atau  peringatan, melaksanakan  penagihan  seketika  dan  sekaligus,  memberitahukan  surat  paksa, pencegahan bepergian keluar negeri, melaksanakan penyitaan harta penanggung pajak, penyanderaan,  dan  menjual  barang  yang  telah  disita  (Wahyuningsih,  2019).  Tindakan penagihan  yang  terukur  dan  optimal  hanya  dilakukan  jika Wajib  Pajak  tidak  memiliki itikad baik untuk meluansi sisa utang pajaknya.
Objek penagihan pajak merupakan output dari hasil pemeriksaan pajak. Sebaliknya, apabila  Wajib  Pajak  tidak  bersedia  melunasi  utang  pajaknya,  padahal  Wajib  Pajak memiliki  aktiva  yang  cukup,  maka  dapat  dilakukan  tindakan  delinquency  audit (pemeriksaan yang dilaksanakan untuk mendapatkan data mengenai harta Wajib Pajak). Oleh karena itu, pemeriksaan pajak harus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan yang material/ penambahan asset yang signifikan namun belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak.
Pelaksanaan  pemeriksaan  pajak  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban perpajakan berdasarkan analisis resiko dan pajak lebih bayar. Kegiatan pemeriksaan pajak dilakukan dengan menilai kegiatan usaha Wajib Pajak dan sistem pengendalian internal Wajib Pajak. Hasil pemeriksaan pajak berupa koreksi didasarkan pada bukti pendukung kompeten dan dilakukan pembahasan dengan Wajib pajak Fiskus melakukan pemeriksaan pajak secara profesional dan berintegritas. Interaksi pemeriksaan pajak dengan tindakan penagihan  berpengaruh  positif  tidak  signifikan  pada  hasil  penelitian  ini  merupakan homologizer moderator (moderator potensial) yang berpotensi memperlemah pengaruh kepatuhan Wajib Pajak badan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dihasilkan oleh Meifari (2020) bahwa pemeriksaan pajak tidak mampu memperkuat pengaruh dari sistem administrasi perpajakan sanksi pidana terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Meifari, 2020).

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  ini  menghasilkan  pengetahuan  pajak,  sistem  perpajakan,  dan penagihan  pajak  yang  berpengaruh  positif  signifikan,  serta  yang  pemeriksaan memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak, sistem perpajakan, dan penagihan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak badan pada pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor  Wilayah  (Kanwil)  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  Jakarta  Barat.  Adapun pengetahuan memiliki pengaruh positif signifikan. Sistem perpajakan memiliki pengaruh positif  signifikan.  Kemudian,  penagihan  pajak  memiliki  pengaruh  positif  signifikan. Selanjutnya, pemeriksaan pajak memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak, sistem perpajakan, dan penagihan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak badan.
Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk menjawab dan mengetahui pertanyaan penelitian sesuai tujuan penelitian, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.
2. Sistem Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.
3. Penagihan  pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak Badan.
4. Pemeriksaan  Pajak  memoderasi  hubungan  antara  Pengetahuan  Pajak  dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
5. Pemeriksaan  Pajak  memoderasi  hubungan  antara  Sistem  Perpajakan  dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
6. Pemeriksaan  Pajak  memoderasi  hubungan  antara  Penagihan  Pajak  dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

## BIBLIOGRAFI
Bahri, S. (2020). Analisi Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis , 20 (1), 1–15.
Ibtida, R. (2010). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kinerja penerimaan  pajak  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  sebagai  variabel  intervening (studi pada wajib pajak di Jakarta Selatan) .
Julianti,  M.,  &  Zulaikha,  Z.  (2014). Analisis  Faktor–Faktor  Yang  Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Untuk  Membayar  Pajak  Dengan  Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus  pada  Wajib  Pajak  yang  Terdaftar  di  KPP  Pratama  Candisari  Semarang) . Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
Matussilmi, V. I. (2017). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Restoran  Dengan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi Empiris di Kabupaten Kebumen) .
Meifari, V. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di Kota Tanjungpinang. CASH , 3 (01), 39–51.
Muda, I., & Kholis, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Pemeriksaan Pajak sebagai Variabel Moderating pada KPP Pratama Medan Kota .
Palupi,  D.  Y.,  &  Herianti,  E.  (2017).  Pengaruh  Pemeriksaan  dan  Penagihan  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Tren Media sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga). InFestasi , 13 (1), 285–296.
Sitorus, R. R., & Kopong, Y. (2017). Pengaruh E-Commerce terhadap Jumlah Pajak yang Disetor  dengan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  sebagai  Variabel  Intervening. Media Akuntansi Perpajakan , 2 (2), 40–56.
Wahyuningsih, T. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan  Fiskus,  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen) , 1 (3), 192–241.
Yeni,  R.  (2013).  Pengaruh  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  badan  terhadap  peningkatan penerimaan  pajak  yang  dimoderasi  oleh  pemeriksaan  pajak  pada  kpp  pratama padang. Jurnal Akuntansi , 1 (1).
Copyright holder: Dewi Utami, Jonnardi (2022)

## First publication right:

## Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: