## POPULISME, KRISIS DEMOKRASI, DAN ANTAGONISME

## POPULISM, THE CRISIS OF DEMOCRACY, AND ANTAGONISM

## Otto Gusti Madung
Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero Maumere 86152, Flores, NTT Pos-el : ottomadung@gmail.com DOI: http://dx.doi.org/10.31385/jl.v17i1.129.58-76
Abstract: Populism generally expresses the conflict between the majority of the people who are “out of power” versus the powerful small elites. The competition is the response to the perpetuating social divisiveness  between the small elites and the marginalized majority. Hence, populism can be described as a social and political protest of the citizens against the failures of elitically and pro establishment oriented representative democracy. In this case, the democracy tends to leave the people behind who are the primary goal of the the democracy itself. This essay tries to pose some criticism against the practices of the liberal democracy tranformed into a consensus machine and in this way ignores the dissensual or conflictual aspect of the democracy. The dissensus democracy emphasizes the unlimited conflictual dimension of the democratic discourse. From the point of view of the dissensual democracy, populism can appear as social transformative forces that bring back the democracy to its original meaning as an expression of the people’s sovereignity. However, this can only be realized in a pluralistic millieu and populism can be transformed into an antagonistic democracy. Finally, the essay argues that the practices of populisme in Indonesia fail to be an alternative and antagonistic power to the practices of the Indonesian democracy coopted by the predatory oligarchy. The reason is that the populistic leaders in Indonesia including the Jokowi regime

## Populisme, Krisis Demokrasi, dan Antagonisme (Otto Gusti Madung)
fail to transform the populistic ideas into the new democratic institutions independent from the domination of the oligarchic political parties inherited by the New Order regime.
Keywords : Populism, Democracy, Antagonism, Dissensus, Indonesia
Abstrak: Secara umum populisme mengungkapkan pertentangan antara rakyat kebanyakan (the people) yang tidak berkuasa versus segelintir kecil elite yang berkuasa. Pertarungan tersebut merupakan tanggapan atas persoalan kesenjangan sosial berkepanjangan antara elite penguasa versus mayoritas masyarakat yang berada di luar kekuasaan. Oleh karena itu, populisme dapat diartikan sebagai ekspresi protes warga masyarakat terhadap sejumlah kegagalan demokrasi representatif yang cenderung elitis dan pro establishment dan melupakan masyarakat umum yang menjadi tujuan awal dari demokrasi. Di dalam artikel ini dikemukakan sejumlah kritik terhadap praktik demokrasi liberal yang sudah bertransformasi menjadi mesin konsensus dan mengabaikan aspek disensus. Demokrasi disensus menekankan aspek pertentangan yang tak terselesaikan secara argumentatif dalam proses demokrasi. Dalam kaca mata demokrasi disensus, populisme dapat tampil sebagai kekuatan transformatif dan mengembalikan makna demokrasi kepada kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Namun, untuk maksud itu, populisme harus menanggalkan corak antipluralisme dan menjadi demokrasi antagonistis. Pada bagian akhir tulisan ini diuraikan juga bahwa di Indonesia politik populisme gagal menjadi kekuatan antagonistik dan emansipatoris terhadap demokrasi yang terkooptasi kekuatan oligarkis. Alasannya, para pemimpin populis termasuk rezim Jokowi gagal menginstitusionalisasikan ide-ide populis dalam institusi demokratis baru yang terlepas dan bebas dari cengkeraman partai-partai politik oligarkis warisan Orde Baru.
Kata-kata Kunci : Populisme, Demokrasi, Antagonsme, Disensus, Indonesia

## PENDAHULUAN
“Ein Gespenst geht um in der Welt – der Populismus” – “Seekor hantu sedang mengancam dunia – populisme namanya”. 1 Apa yang
1 Ghita Ionescu dan Ernest Gellner (Ed.), Populism: Its Meaning and National Characteristics (London: Weidenfeld and Nicolson 1969), hlm.1.
menjadi  kecemasan Ernest Gellner pada dekade 60-an, kini kembali menjadi ancaman bagi politik global di abad XXI. Pada tataran global sejumlah politisi populis siap dan telah merebut kekuasaan. Di Yunani koalisi populisme kanan dan kiri berhasil memenangkan pemilihan umum pada tahun 2015. Di Prancis partai populis Front Nasional yang didirikan oleh Jean-Marie Le Pen sudah lama menjadi bagian dari system politik nasional. Sederetan nama seperti Viktor Orban, Jaroslaw Kaczynski dan Robert Fico adalah para pemimpin populis yang telah meraih puncak kekuasaan politik di Eropa.
Kemenangan para politisi populis mencapai puncaknya dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat. Sejumlah kalangan bahkan berpandangan, sebutan populis untuk seorang Donald Trump dipandang terlalu sopan. Lebih pantas ia mendapat julukan fasis, sebab dalam 20 tahun terakhir tak satu pun politisi Amerika Serikat selain Donald Trump yang berani secara terbuka menghina kelompok minoritas dan perempuan. 2
Untuk konteks Indonesia, sekurang-kurangnya sejak pemilihan presiden tahun 2014, isu populisme telah memasuki arena pertarungan politik. Ketika itu kedua kandidat yang bertarung mengusung dua model populisme nasionalis yang berbeda. Vedi R. Hadiz dan Richard Robinson 3 berpandangan, munculnya pemimpin populis di Indonesia merupakan ekspresi protes atas persoalan ketidakadilan sistematis yang tidak pernah disentuh dalam dua decade demokrasi desentralisasi. Ketimpangan sosial sedang berkembang menuju arah yang mencemaskan. Sekarang ini angka indeks gini di Indonesia berada pada posisi 0,393. Angka ini memang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai indeks gini pada Maret 2015 yakni 0,408. Akan tetapi masih lebih tinggi dari ratio gini pada akhir masa orde baru yakni 0,35. 4
Tulisan ini akan membahas persoalan populisme yang sedang mewarnai pertarungan politik global dewasa ini sebagai reaksi atas krisis demokrasi
2 Bdk. Jan-Werner Mueller, Was ist Populismus? (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2017), hlm. 9.
3 Bdk. Hadiz dan Robinson, “Competing populisms in post-authoritarian Indonesia, in: International Political Science Review, 2017, Vol. 38(4), hlm. 488-502.
4 Bdk. Arif Budimanta, “Oligarki di Indonesia”, Harian Kompas , 03/03/2018, hlm. 6.
Populisme, Krisis Demokrasi, dan Antagonisme (Otto Gusti Madung)
representatif. Sebagai solusi atas krisis tersebut akan ditawarkan model demokrasi antagonistik. Juga akan dikemukakan persoalan populisme di Indonesia yang menjadi populer dalam empat tahun terakhir. Populisme kanan merupakan model yang dominan di Indonesia dan cenderung menjadi bola permainan sistem oligarki yang sedang berkompetisi.

## POPULISME DAN KRISIS DEMOKRASI
Populisme adalah sebuah konsep yang sangat luas dan sulit untuk dirumuskan dalam definisi sederhana dan jelas. Karena keluasan tersebut, populisme dapat secara leluasa menampakkan diri dalam gerakan- gerakan partai politik eksrim kanan di Eropa Barat misalnya atau partai- partai berorientasi etnis dan ultranasionalis di negara-negara Eropa Timur. Namun, di sisi lain juga ia menampilkan diri lewat partai-partai politik berorientasi kiri di sejumlah negara di Amerika Latin. Kendatipun demikian, dalam jangkauan scope pengertian yang begitu luas masih terdapat sebuah konsensus tentang definisi populisme. Secara umum populisme dipandang sebagai konsep yang dipakai guna menggambarkan sejumlah aksi terorganisir sebagai tanggapan atas persoalan kesenjangan sosial yang berkepanjangan antara “yang berkuasa” versus kelompok “di luar kekuasaan”, antara kubu yang “mendapat keuntungan” versus “kelompok yang harus membiayai keuntungan” tersebut. Populisme senantiasa merujuk pada gerakan-gerakan masyarakat sipil guna memperjuangkan fairness atau keadilan sosial dan politik. 5
Pada tataran teoretis Laclau coba meringkaskan kompleksitas pengertian populisme dalam empat karakter dasar. Pertama , populisme selalu tampil sebagai antitesis kodrati ( ingrained hostility ) terhadap kelompok status quo atau establishment ; kedua , adanya ketidakpercayaan atau mistrust terhadap para pelaku politik tradisional; ketiga , tuntutan populisme tidak berpijak pada identitas klas tapi sense of belonging to masses , rasa sebagai bagian dari sebuah massa atau the people ; keempat , populisme
5 Bdk. Barbara Wejnert, “Populism and Democracy: Not The Same but Interconnected”, in: The Many Faces of Populism: Current Perspectives. Published online: 13 Oct 2014, hlm. 143-161, hlm. 146, lihat: https://doi.org/10.1108/S0895-993520140000022006.
selalu menampilkan disposisi anti-intelektualisme. 6 Populisme adalah suara dari the people yang tertindas sebagai protes terhadap segelintir kecil the elites yang berkuasa, korup dan juga sering dipersepsikan sebagai tidak bermoral. Sementara itu the people selalu dipersepsikan dan dilukiskan sebagai kelompok monolitis, homogen, korban dan terpinggirkan. Mereka terpinggirkan karena kegagalan demokrasi liberal menciptakan keadilan sosial dan politik.
Karena itu populisme dapat dipandang sebagai kritikan atas sistem demokrasi representatif yang gagal menciptakan keadilan sosial dan menjadi penyambung lidah rakyat yang diwakilinya. Populisme selalu ditandai dengan sikap anti elitisme dan anti- establishment . Hal ini dapat terbaca dari pidato seorang aktivis partai pupulis Jerman, Konrad Adam, pada hari lahir Partai AfD ( Alternative fuer Deutschland ):
Jika para wakil rakyat di parlemen mengerti tugasnya sebagai pengibul suara rakyat, maka kita seharusnya cukup sadar untuk melihat kritikan populisme sebagai sebuah penghormatan; dan mengingatkan seluruh dunia bahwa populisme merupakan sebuah aksi demokratis karena demokrasi seperti juga populisme memberikan kata akhir kepada rakyat: kepada rakyat, dan bukan kepada wakil-wakilnya di parlemen. 7
Selain anti elitisme, populisme juga selalu ditandai dengan sikap antipluralisme.  Slogan seperti “Kami dan hanya kami merepresentasikan kehendak rakyat yang sesungguhnya” adalah ekspresi antipluralisme yang populis. 8 Sikap antipluralisme juga terungkap dalam keengganan untuk berdebat guna mencari solusi alternatif terhadap persoalan politik. Gerakan populisme di Eropa misalnya disebabkan oleh politisasi isu integrasi Eropa yang merupakan bagian esensial dari konflik antara integrasi dan demarkasi. Hal ini berdampak fatal ketika sejumlah politisi beranggapan bahwa tak ada solusi alternatif untuk mengatasi krisis Uni Eropa.
6 Bdk. Ibid
7 Pidato Konrad Adam pada hari lahir Partai AfD di Berlin bulan April 2013, lihat: http://afd-opf.de/ konrad-adam-auf-dem-gruendungsparteitag-in-berlin, diakses pada 26 Maret 2018.
8 Bdk. . Jan-Werner Mueller, op.cit ., hlm. 26.
Populisme, Krisis Demokrasi, dan Antagonisme (Otto Gusti Madung)
Hingga awal tahun 90-an isu seputar Uni Eropa atau Masyarakat Eropa pada waktu itu tidak dipandang sebagai sebuah persoalan yang kontroversial. Kemudian para ahli ilmu sosial berpandangan bahwa pembentukan Uni Eropa merupakan sebuah bentuk “kompromi permisif”. Alasannya, warga ( citizens ) Eropa menganggap pembentukan Uni Eropa sah-sah saja tanpa banyak pertimbangan kritis dan membiarkan para politisi merancang dan mengurusnya tanpa kontrol warga.
Namun, sejak Perjanjian Maastricht , terutama sejak tahun 2005 ketika referendum atas Konstitusi Eropa ditolak oleh mayoritas rakyat Belanda dan Prancis, Uni Eropa memasuki masa krisis dan menjadi persoalan politik yang kontroversial. 9 Krisis Uni Eropa semakin meyakinkan para pejuang Uni Eropa bahwa dependensi antara negara-negara Eropa adalah sesuatu yang riil. Apa yang terjadi di Yunani berdampak pada ekonomi Jerman dan sebaliknya. Demikianpun keputusan-keputusan politik yang diambil di Brussel memiliki akibat yang luar biasa bagi kehidupan warga Eropa seperti tampak dalam jumlah pengangguran yang kian meningkat di negara-negara Eropa Selatan.
Krisis Uni Eropa berdampak fatal ketika sejumlah politisi beranggapan bahwa tak ada solusi alternatif untuk mengatasinya. Para pemikir politik dalam konteks ini bicara tentang “policy without politics” atau pengambilan kebijakan teknis tanpa adanya perdebatan substansial yang melibatkan warga. Patologi ini menyuburkan populisme ketika para politisi populis menanggapinya dengan meniupkan politik identitas tanpa ide atau konsep politik. Kepada publik disuguhkan pertentangan antara teknokrasi dan populisme. Para teknokrat beranggapan bahwa hanya ada satu kebijakan teknis politik ( policy ) rasional, sementara seorang populis berkampanye bahwa pandangannya merupakan ungkapan kehendak rakyat yang sesungguhnya ( der wahre Wille des Volkes ). 10
Di sini tampak jelas, baik populisme maupun teknokrasi dituntun oleh logika internal yang monolog dan antipluralistis. Baik populisme maupun teknokrasi (demokrasi instrumental) sama-sama tidak membutuhkan
9 Bdk. Ibid ., hlm. 114.
10  Bdk. Ibid ., hlm. 115.
diskursus publik dan parlemen sebagai locus untuk mendiskusikan pelbagai opsi politik yang plural guna melahirkan keputusan-keputusan yang mengejutkan.  Sebab, dalam iklim antipluralisme teknokrasi dan populisme, jawaban dan solusi sudah dirumuskan sebagai sebuah dogma.
Batasan antara teknokrasi dan populisme semakin kabur. Moralisasi dan personalisasi konflik politik biasanya merupakan kritikan yang sering dialamatkan kepada kubu populisme. Namun, dalam beberapa waktu terakhir kita jumpai sebuah fenomena menarik di mana terjadi pertukaran dan perpindahan atribut populisme dan teknokrasi. Maka, para pembela kosmopolitisme dan politik Uni Eropa menggunakan lensa moral untuk mempersalahkan orang-orang Eropa Selatan yang tengah didera kemiskinan akibat dosa masa lalunya. Demikianpun sebaliknya para politisi populis yang tetap tampil sebagai representan suara rakyat yang benar satu-satunya di satu sisi dan di sisi lain mau mengelolah negara sebagai sebuah korporasi atas dasar logika hukum pasar. Joerg Haider dan Blocher misalnya melihat negara Austria ( Alpenland ) sebagai sebuah perusahan yang harus diperintah dengan tangan besi. Frank Stronach melihat pemerintahan atau lembaga eksekutif sebagai sebuah “Management-Team”; Andrej Babis memahami citizens sebagai pemegang saham sebuah negara. 11
Para politisi populis dan teknokrat enggan berdiskusi untuk mencari solusi alternatif dan memandang posisi masing-masing sebagai dogma yang berlaku absolut. Dalam wajah populisme dan teknokrasi,  dua model fundamentalisme atau radikalisme dalam politik bertemu dalam satu sikap bersama antipolitik. Hal ini bertentangan dengan logika demokrasi yang senantiasa membuka ruang untuk berbuat salah, tetapi memiliki kemampuan untuk memperbaiki kesalahan. Kemampuan untuk belajar dari kesalahan merupakan kekuatan demokrasi dibandingkan dengan system otoritarian.
Demokrasi bukan dogma. Meminjam ungkapan Claude Lefort, legitimasi demokrasi berpijak pada diskursus tentang apa yang legitim dan apa yang tidak legitim. Sebuah perdebatan yang tidak dibangun di
11 Bdk. Ibid ., hlm. 116.
Populisme, Krisis Demokrasi, dan Antagonisme (Otto Gusti Madung)
atas sebuah jaminan akan kata akhir yang dapat diprediksi. 12 Artinya, sebagai seseorang yang berwawasan kosmopolitan, anda tak pernah boleh beranggapan bahwa pihak oposisi tidak memiliki argumentasi yang rasional atau dalam perdebatan seputar keadilan dan fairness seolah-olah jawabannya dapat jatuh dari langit.
Tentu saja tak seorang pun dapat memberikan jaminan bahwa sebuah perdebatan politik pada akhirnya berhasil mencapai kata sepakat atau merumuskan konsensus. Karena itu performance sebuah masyarakat demokratis tak pernah akan bebas konflik. Namun, sebuah pluralisme yang berkeadaban tak sama dengan konflik antara kaum demokrat teknokratis dan para populis di mana masing-masing menganggap diri sebagai pemegang moralitas yang paling valid dan mewakili kelompok masyarakat (das wahre Volk) yang paling benar berhadapan dengan para lawan.
Patologi demokrasi yang anti kritik dan enggan mencari solusi alternatif, menurut Chantal Mouffe, merupakan model konsensus neoliberal yang telah mendorong lahirnya pupulisme. Alih alih mengakui demokrasi sebagai sebuah konflik, kepada warga disuguhkan keyakinan bahwa hanya ada satu policy rasional atau konsensus politik yang harus diterima para pemilih. Pembungkaman potensi konflik dalam demokrasi, demikian Mouffe, merupakan ciptaan para pencetus “the third way” atau partai-partai sosial demokratis yang berhasil menjinakkan antagonisme antara populisme kiri dan kanan. 13 Juga para filsuf politik seperti John Rawls dan Jürgen Habermas turut berjasa menguburkan aspek konfliktual dalam demokrasi dengan memperkenalkan politik sebagai mesin produksi konsensus. Dalam kondisi ini, pilihan antara partai “kiri tengah” atau “kanan tengah” tak bedanya dari memilih coca cola atau pepsi . Situasi “post-politik” atau “post-demokrasi” ini telah membidani lahirnya populisme kanan, di mana para penganutnya menentang para migran dan coba mengkonstruksikan secara eksklusif konsep “kesatuan bangsa” atau nasionalisme rasis dengan mengusir para pendatang atau pengungsi. 14
12  Claude Lefort, Democracy and Political Theory (Minneapolis: University of Mennesota Press, 1988), hlm. 39.
13 Bdk. Jan-Werner Mueller, op.cit ., hlm. 118.
14 Bdk. Chantal Mouffe, “Für einen linken Populismus: Unser Gegner sind nicht Migranten, sondern

## DEMOKRASI ANTAGONISTIS
Tugas politik menurut Mouffe ialah merancang populisme kiri yang mampu merumuskan tuntutan-tuntutan warga yang tidak terakomodasi lewat politik  teknokrasi status quo. Dalam demokrasi liberal kekuatan antagonistik populisme kiri dilumpuhkan kerena demokrasi liberal yang dikembangkan oleh Juergen Habermas, John Rawls dan pemikir liberal lainnya terlalu menekankan konsensus. Chantal Mouffe mengembangkan konsep populisme kiri dan demokrasi radikal sebagai kritik atas konsep demokrasi konsensual liberalisme. Karena itu, sebelum dibahas lebih jauh tentang konsep populisme kiri, baiklah kita melihat secara singkat ulasan Mouffe tentang demokrasi.
Pada tahun 1980-an bersama Ernesto Laclau, Mouffe meletakkan basis filsafat sosial bagi pandangannya tentang demokrasi. Yang sosial menurutnya tidak terbentang secara positif di hadapan kita, melainkan senantiasa mengaktualisasikan dirinya sebagai sebuah bentuk diskursivitas yang kompleks. Bagi Mouffe bukan referensi pada dunia empiris yang menciptakan makna, melainkan makna hanya terkonstruksi di tengah- tengah diskursus sosial dan politik. Diskursus adalah sebuah totalitas sosial yang senantiasa berubah secara dinamis. Atas dasar dinamika tersebut dan ketidakmungkinan mereduksi yang sosial pada makna tunggal, maka masyarakat selalu dipersoalkan dan rapuh. Karena itu selalu muncul pertarungan-pertarungan wacana baru guna menstabilisasi diskursus. Dan kondisi inilah yang dikenal dengan yang politis .
Dengan bertolak dari filsafat politik dan teori negara Carl Schmitt, Mouffe membeberkan pandangannnya. Esensi yang politis menurut Schimitt adalah distingsi antara kawan dan lawan. 15 Masyarakat terbentuk dari identitas-identitas kolektif yang secara niscaya mengeksklusi dan bertarung satu sama lain. Di sini Schmitt mulai melancarkan kritikannya atas liberalisme. Pertama , liberalisme, demikian Schmitt, terlalu terfokus pada individu dan mengabaikan identitas-identitas kolektif. Kedua , liberalisme juga terlalu yakin dengan kemampuan konsensus sosial.
die  politischen  und  ökonomischen  Kräfte  des  Neoliberalismus:,  in: Internationale  Politik  und Gesellschaft , 30. März 2015.
15 Bdk. Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen , Berlin: Akademie Verlag, 2009 (1932), hlm. 26.
Mouffe menunjukkan simpatinya pada konsep demokrasi sebagai pluralisasi pertarungan-pertarungan politis tersebut. Namun, Mouffe berseberangan dengan Schmitt sebab pertimbangan-pertimbangan Schmitt cenderung melahirkan masyarakat totaliter. Karena itu Mouffe menganjurkan transformasi konseptual dari antagonisme kekuatan- kekuatan sosial yang niscaya menuju agonisme . Bukan musuh ( Feind ), tapi lawan ( Gegner ) yang posisinya dapat direbut dengan penuh semangat dalam demokrasi. Konsep lawan mengungkapkan bahwa setiap orang berhak untuk mempertahankan posisinya. Dalam arti tertentu lawan dipahami sebagai musuh yang legitim.
Dari persepektif demokrasi radikal Mouffe mengkritisi konsep demokrasi deliberatif Habermas. Menurutnya, Habermas dan pemikir liberal lainnya gagal memahami yang politis sebagai arena pertarungan terbuka. Tentu saja Mouffe tidak memahami pertarungan tersebut sebagai perdebatan antara individu, melainkan pertarungan di tengah realitas- realitas wacana. Karena itu dalam pertimbangannya ia menaruh perhatian khusus pada relasi-relasi kekuasaan yang terstruktur secara diskursif. Kritikan kedua ialah bahwa teori-teori demokrasi liberal mengabaikan relasi dalam sebuah masyarakat. Seperti Walzer, Mouffe menekankan moment militansi ( Leidenschaft ) yang ditafsirkannya sebagai motor penggerak proses demokrasi. “Politik selalu berkaitan dengan sebuah dimensi keberpihakan yang penuh militansi (…). Justru itu yang hilang dewasa ini pada glorifikasi demokrasi tanpa militansi dan keberpihakan.“ 16
Akhirnya konsep demokrasi radikal bermuara pada sebuah kritik atas pemahaman rasionalitas liberal. Para pemikir liberal, demikian Mouffe, menganut pengertian akal budi yang formal tapi sekaligus sangat monolitis. Pemikir postmodernisme Wolfgang Welsch mengeritik konsep rasionalitas monologal Habermas karena Habermas ingin mengembalikan pluralitas kepada kesatuan kendatipun ia tak dapat menunjukkan bagaimana kesatuan itu harus dipikirkan. 17 Dengan demikian pluralitas
16 Chantal  Mouffe, Über  das  Politische.  Wider  die  kosmopolitische  Illusion (Frankfurt  am  Main: Suhrkamp, 2007), hlm. 40.
17 Bdk. Wolfgang Welsch, Vernunft. Die zeitgeössische Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995), hlm. 139.
opini masyarakat digeser begitu saja ke ranah privat irasionalitas.
Dari sudut pandang teoretis yang antiesensialistik pluralisme bukan sekedar sebuah faktum yang terpaksa harus dipikul dengan kertak gigi atau yang coba dibendung, melainkan sebuah prinsip aksiologis. Pada tataran konseptual dari esensi demokrasi moderen prinsip aksiologis tersebut dianggap konstitutif dan dipandang sebagai sesuatu yang harus diterima dan dikembangkan. 18
Dibandingkan dengan teori demokrasi liberal, demokrasi radikal memberi penekanan bahwa pada tempat pertama kohesi sosial tidak diciptakan lewat konsensus minimal atau rasionalitas komunikatif, tapi melalui pertarungan wacana politis atau antagonisme.
Konsep demokrasi antagonistik ini kemudian dikembangkan oleh Mouffe untuk merancang gerakan populisme kiri. Politik yang dibangun oleh populisme kiri ini harus mampu menampilkan sebuah antagonisme fundamental secara jelas dalam masyarakat. Mouffe berpandangan, dimensi rasis dan eksklusif dari populisme dapat ditolak. Namun, kita dapat mengakui dan mengambil alih “dimensi populistik” dari demokrasi seperti pembentukan memori kebangsaan. Karena itu tugas politik  ialah merancang populisme kiri.
Populisme kiri dapat mengungkapkan tuntutan-tuntutannya dalam rumusan-rumusan simbolik yang provokatif. Sebuah tuntutan yang tidak dapat dipenuhi oleh politik birokrasi dan teknokrasi, dan karena itu bercorak tuntutan yang dapat memicu konflik yang riil. Antagonisme fundamental yang dibangun di tengah masyarakat bukan merupakan ekspresi pertentangan antara masyarakat dengan para migran atau pendatang, tapi antara warga masyarakat dengan kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi neoliberal.
Sejalan dengan Mouffe, Laclau berpandangan bahwa populisme memiliki sebuah logika struktural internal atau logika artikulasi yang khas. Laclau menyejajarkan pemahaman ontologisnya tentang populisme dengan yang politis. Sebab menurut Laclau, politik itu tidak lain dari “konstruksi sebuah underdog sebagai aktor sejarah yang mempersoalkan
18 Chantal Mouffe, Das demokratische Paradox Wien: Turia Verlag, 2008, hlm. 35.
Populisme, Krisis Demokrasi, dan Antagonisme (Otto Gusti Madung)
dan mendobrak tatanan institusional. 19 Serangan terhadap establishment ini merupakan bagian dari pertarungan untuk merebut hegemoni, seperti ditulis oleh Laclau:
Dengan cepat orang melihat bahwa syarat kemungkinan yang politis dan syarat kemungkinan populisme adalah identis. Keduanya mensyaratkan diferensiasi sosial. Keduanya memiliki demos yang mengambang yang di satu sisi merupakan bagian dari komunitas ( underdog ), namun di sisi lain sebuah aktor yang secara antagonis menampilkan diri sebagai komunitas secara keseluruhan. 20
Menurut Laclau dan Mouffe, siapa yang memperjuangkan hegemoni, akan mengubah kultur politik secara keseluruhan. Makna tentang perkataan dan perbuatan akan bergeser; pemahaman manusia sehari-hari juga akan berubah secara fundamental.

## POPULISME DI INDONESIA
Bagaimana dengan populisme di Indonesia? Populisme sesungguhnya dapat menjadi kekuatan transformatif dalam politik Indonesia ketika berhadapan dengan cengkeraman oligarki yang kian menguat. Kekuatan oligarki di Indonesia antara lain dapat dibaca dari sejumlah data yang menunjukkan bahwa penguasaan aset oleh 40 orang terkaya di Indonesia melampaui angka 580.000 kali lebih besar dari pendapatan per kapita. 21
Angka ini menunjukkan ketimpangan yang luar biasa antara segelintir kecil elit yang sangat kaya dan rakyat kebanyakan yang miskin. Jika ketimpangan sosial ini tidak ditangani secara serius, maka hal ini dapat menciptakan guncangan sosial dan sejumlah persoalan sosial seperti politik identitas dan pupulisme kanan akan terus menguat di Indonesia.
Di sejumlah negara di wilayah Amerika Latin, populisme berhasil menjadi kekuatan antagonis terhadap kekuatan oligarki. Namun, perkembangan ini tidak terjadi di Indonesia. Populisme di Indonesia gagal menjadi kekuatan antagonis terhadap oligarki karena proses
19  Ernesto  Laclau,  “Populism:  What’s  in  a  name?,  dalam: Populism  and  the  Mirror  of  Democracy (London: Verso 2005), hlm. 47.
20 Ibid ., hlm. 48.
21  Arif Budinata, loc.cit .
demokratisasi di Indonesia sedang ditandai dengan absennya tradisi liberalisme (perjuangan untuk hak-hak individu) dan gerakan kiri yang mengedepankan agenda keadilan sosial. 22 Dalam kondisi seperti itu, politik menjadi arena pertarungan pelbagai model populisme yang digerakkan oleh para bandit oligarki. Akibatnya, populisme di Indonesia tidak memiliki daya emansipatoris, tapi diinstrumentalisasi untuk melanggengkan kekuasaan oligarki.
Absennya tradisi liberalisme dan kekuatan politik kiri mempersulit pengorganisasian masyarakat akar rumput seperti buruh, petani dan kelompok kelas menengah menjadi sebuah organisasi politik yang mampu memperjuangkan dan mengadvokasi hak-haknya sendiri. Di samping itu, sebagai akibat dari warisan regim totalitarian Orde Baru,  masyarakat sipil di Indonesia pada umumnya tidak terorganisasi dan masih terkooptasi ke dalam kekuasaan negara serta ideologi korporatis.
Di sejumlah negara, para pemimpin populis yang berhasil merebut kekuasaan politik dan mendorong perubahan sosial biasanya memiliki basis masa yang kuat di luar framework politik yang tradisional. Ambil saja contoh Lula di Brasilia yang menjadikan gerakan koperasi sebagai basis massanya atau Fujimori dari Peru yang menggerakkan massa grassroots yang dikenal dengan nama Cambio 90 . Hugo Chavez dari Venezuela berhasil mengkonsolidasi kekuasaan lewat jalur coup konstitusional terhadap kekuasaan dan kepentingan-kepentingan kaum established . Ia juga berhasil merancang proses sentralisasi kekuasaan lewat proses nasionalisasi sumber daya ekonomi termasuk sektor yang paling krusial yakni bahan bakar minyak. 23
Hadiz dan Robinson berpandangan, konsolidasi serupa tidak terjadi di Indonesia setelah populisme berhasil menghantar Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden. 24 Prestasi elektoral Jokowi didasarkan pada konsultasi dan komunikasi langsung dengan para konstituen (populisme), tetapi hal ini tidak diikuti dengan proses reformasi substantif terhadap
22  Bdk. Hadiz dan Robinson, “Competing populisms in post-authoritarian Indonesia, op.cit . hlm. 498.
23 Bdk. Ibid . 24  Bdk. Ibid ., hlm. 499.
Populisme, Krisis Demokrasi, dan Antagonisme (Otto Gusti Madung)
sistem politik status quo yang masih dikuasai oleh para oligark warisan regim Orde Baru. Konsolidasi demokratis Jokowi gagal dalam jangka panjang untuk merepresentasikan kehendak rakyat yang memilihnya karena ia berusaha untuk menghindari cengkeraman oligarki dengan cara membangun aliansi dengan partai-partai politik yang sudah lama berakar dalam oligarki. 25 Akibatnya, sejumlah agenda perubahan dan pro rakyat Jokowi yang pernah dijanjikan pada masa kampanye sulit direalisasikan karena bertentangan dengan kepentingan partai-partai politik pengusung pemerintah yang dikuasai para oligark. Hal ini menunjukkan secara kasat mata bahwa populisme di Indonesia sedang dihisap ke dalam logika mesin kekuasaan negara dan berkelindan erat dengan sistem oligarki dan korupsi.
Menarik bahwa selama masa pemerintahan Jokowi yang sesungguhnya meraih kekuasaan karena agenda politik perubahan yang populistik (populisme kiri) kita saksikan di sisi lain munculnya gerakan populisme kanan. Hal ini terungkap jelas lewat gerakan pengarusutamaan moralitas Islam konservatif dan menguatnya gerakan ultra-nasionalisme reaksioner sempit dalam diskursus dan praktik politik. 26 Menurut Hadiz, dominasi kedua model konservatisme ini berkaitan erat dengan wajah pertarungan intraoligarkis di Indonesia yang dalam jangka panjang berdampak pada pengabaian hak-hak privat warga negara (hak-hak liberal) dari kelas sosial yang paling rentan seperti kelompok LGBT atau menguatnya tendensi iliberalisme dalam demokrasi di Indonesia.
Tidak seperti pada masa Orde Baru di mana kekuatan oligarkis masih terpusat di seputar keluarga Cendana dan kroninya, pada era reformasi oligarki mengalami proses desentralisasi dan membentuk faksi- faksi yang saling berkompetisi guna membajak institusi-institusi politik demokratis sebagai kendaraan untuk menguasai sumber daya alam dan keuangan negara. Dalam iklim kontestasi intraoligarkis tersebut, seruan untuk kembali kepada cita-cita moralitas konservatif baik moralitas
25  Bdk. Ibid .
26  Bdk. Vedi R. Hadiz, “Indonesian Politics in 2017. Indonesias Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of Deepenig Illiberalism?”,  in: Bulletin of Indonesian Economic Studies , Vol. 53, No. 3, 2017, hlm. 261.
agama maupun ultra-nasionalisme sempit tidak saja menjadi tampilan permukaan, melainkan telah menjadi wajah esensial demokrasi Indonesia akhir-akhir ini. 27 Kedua model populisme kanan ini diinstrumentalisasi oleh para elite oligarkis yang sedang berkompetisi guna membangun basis dukungan sosial yang lebih luas dengan cara menutupi kesenjangan sosial yang sesungguhnya di tengah masyarakat dengan menggunakan konsep moral sektarian. Basis massa yang sudah terbangun atas dasar sentimen moral sektarian tersebut atau populisme kanan tidak pernah terhubungkan dengan agenda politik guna mentransformasi cara kekuasaan dibangun. 28
Akibatnya, politik populisme tidak pernah menjadi agenda politik transformatif, tapi menjadi bola permainan di tangan para oligark.
Oligarki di Indonesia mempertahankan kekuasaannya dengan cara membajak semua institusi demokrasi seperti partai politik, parlemen dan proses pemilihan umum. Pada tataran masyarakat sipil, daya kritis warga negara dilumpuhkan lewat pengarusutamaan moralitas konservatif sektarian baik dalam bidang agama maupun dalam bentuk ultranasionalisme sempit. Proyek oligarkis ini dapat berjalan mulus karena dalam masyarakat sipil tidak terdapat kekuatan-kekuatan sosial kritis seperti tradisi demokrasi sosial liberal yang menjadi pelopor gerakan advokasi hak-hak liberal. Gerakan kiri yang memperjuangkan keadilan sosial secara sistematis juga dilarang bersama stigmatisasi terhadap komunisme selama masa Orde Baru hingga zaman reformasi. Dengan demikian proses demokratisasi di Indonesia sesungguhnya telah membentang karpet merah bagi kepentingan-kepentingan oligarkis yang mengalami masa inkubasi dan dihidupi oleh sistem patronase Orde Baru yang sentralistis dan mengalami guncangan selama krisis finansial pada tahun 1997-1998. Demokrasi model ini senantiasa digerakkan oleh politik uang dan terus diwarnai oleh kompetisi sejumlah kepentingan predator untuk merebut kekuasaan negara, institusi dan sumber daya ekonomi. Pemerintahan Jokowi tak mampu memutus mata rantai oligarkis ini dan membongkar sistem oligarki. 29 Kendatipun Jokowi terpilih oleh rakyat
27  Bdk. Ibid ., hlm. 272. 28  Bdk. Ibid . 29  Bdk. Ibid ., hlm. 273.
Populisme, Krisis Demokrasi, dan Antagonisme (Otto Gusti Madung)
karena agenda politik populis dan berpihak pada rakyat, pemerintahannya tetap bekerja dalam sistem oligarkis yang dibangun atas fusi antara kekuasaan politik dan imperium bisnis para oligark.
Akan tetap menguatnya sistem oligarki warisan Orde Baru pada masa pemerintahan Jokowi juga terungkap lewat sejumlah usaha untuk memperlemah dan mengkriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta terhambatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu terutama soal pembantaian tahun 1965 dan sesudahnya. Keberanian KPK untuk membongkar kasus korupsi kolosal dianggap membahayakan oligarki yang berwatak predator dan membangun kekuatan dengan cara membajak institusi-institusi demokrasi seperti partai politik, parlemen dan pemilihan umum guna menguasai seluruh aset negara. Maka masuk akal jika dalam pelbagai evaluasi tentang kinerja pemerintahan Jokowi, dibangdingkan dengan program pembangunan infrastruktur, agenda pemberantasan korupsi dan penegakan hukum masih dinilai sangat lemat. Alasannya,  agenda terakhir ini jelas bertentangan dengan kepentingan partai politik pendukung pemerintah yang dikuasai oleh oligarki. 30
Dalam hubungan dengan penyelesaian kasus pembantaian massal tahun 1965, kelompok Islam garis keras dan para purnawirawan jenderal militer yang mempropagandakan ideologi ultranasionalisme sektarian sama-sama menentang usaha pengungkapan kembali kebenaran kasus tersebut yang bertentangan dengan narasi resmi ciptaan rejim Orde Baru. Untuk para purnawirawan jenderal, pembasmian PKI adalah basis legitimasi kekuasaan militer selama masa Orde Baru. Sedangkan untuk kelompok fundamentalisme agama, kejahatan kodrati komunisme merupakan penjelasan satu-satunya tentang brutalitas yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku telah terlibat dalam perjuangan politik guna menyelamatkan moralitas publik dari ancaman ateisme yang disebarkan oleh komunisme. 31
Populisme kanan yang diusung oleh para jenderal ultranasionalis berkali-kali menekankan konsep NKRI harga mati dan kultivasi ideologi Pancasila. Demi keutuhan NKRI dan kemurnian ideologi Pancasila, para
30  Bdk. Ibid ., hlm. 274. 31  Bdk. Ibid .
penganut ultranasionalisme sektarian memandang Indonesia sebagai komunitas tertutup dan harus dilindungi dari semua pengaruh dari luar. Langkah-langkah untuk itu sering bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan subsidiaritas seperti terungkap dalam anjuran agar para rektor universitas negeri di Indonesia ditunjuk langsung oleh presiden guna memastikan agar kampus-kampus bebas dari ideologi radikal. Akan tetapi penangkalan terhada ideologi radikal dengan menggunakan cara-cara ultranasionalis telah melahirkan sejumlah efek otoritarian. Hal ini tampak dalam seruan dari Menteri Pertahanan, Jenderal Ryamizrd Ryacudu, tentang bahaya “ideolgi materialis” yakni “liberalisme, komunisme, sosialisme dan radikalisme agama”. 32 Bagi para ultranasionalis tak ada distingsi yang tegas antara liberalisme, sosialisme dan radikalisme agama. Ketiganya adalah ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila dan karena itu harus ditolak. Sementara itu demokrasi tak mungkin dibangun tanpa pengakuan akan liberalisme dan sosialisme. Tanpa kedua prinsip ini demokrasi hanya akan  menciptakan tirani mayoritas dan kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. Di samping itu, Pancasila juga sesungguhnya sudah mengandung nilai-nilai liberal (prinsip kemanusiaan) dan sosialisme (keadian sosial).
Kendatipun kubu ultranasionalis selalu mengumbar jargon untuk memerangi fudamentalisme dan terorisme atas nama agama, tapi di sisi lain mereka tetap menjalin kerja sama dengan kelompok-kelompok agama konservatif yang atas nama kemurnian moral agama sering mendiskriminasikan kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan LGBT. Kedua kubu konservatif ini (populisme kanan) menyediakan sumber daya kultural yang luar biasa yang dapat dijadikan basis legitimasi ideologis bagi para elite oligarkis yang tengah berkompetisi. 33 Dalam kenyataan partai-partai sekular seperti PDI-P dan Golkar sering juga bermain dengan isu-isu agama dan bahkan pada tingkat politik lokal tak jarang mendukung peraturan daerah (Perda) Syariah. 34 Di sisi lain, sejumlah organisasi Islam sudah cukup jeli menunjukkan bahwa para pendahulu mereka telah
32  Bdk. Jakarta Post , 5 Agustus 2017. 33  Bdk. Ibid., hlm. 275.
34  Bdk. Michael Buehler, The Politics of Shari’a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia (Cambridge: Cambridge University Press, 2016).
Populisme, Krisis Demokrasi, dan Antagonisme (Otto Gusti Madung)
berkontribusi signifikan dalam perjuangan membangun nasionalisme Indonesia. Dengan demikian, kedua model konservatisme (populisme kanan) hanya melayani kepentingan oligarki dan memperlemah perlawanan dan daya kritis masyarakat sipil guna membangun demokrasi Indonesia yang inklusif dan menciptakan kesejahteraan bagi semua.

## PENUTUP
Populisme adalah ekspresi ketidakpuasan dan protes warga masyarakat terhadap sejumlah kegagalan demokrasi representatif yang cenderung elitis dan pro establishment , serta melupakan masyarakat yang menjadi tujuan awal dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi liberal sudah bertransformasi menjadi mesin konsensus yang cenderung menciptakan dan menegaskan keyakinan-keyakinan politik kolektif berbasiskan argumentasi dan menjadi dasar bagi pengakuan warga akan demokrasi. Dengan demikian aspek disensus dari demokrasi diabaikan, yakni dimensi yang diwarnai sebuah pertentangan yang tak terselesaikan secara argumentatif. Pertentangan itu diungkapkan secara emosional dan membangun pengakuan radikal demokratis lewat proses identifikasi, partisipasi dan konfrontasi.
Suara-suara yang tidak terakomodasi dalam institusi-institusi politik mainstream dan pro status quo terungkap lewat pelbagai gerakan populisme yang mewarnai pertarungan politik global dewasa ini. Populisme ingin berbicara langsung atas nama rakyat dan karena itu membatalkan sistem perwakilan yang rumit dan elitis. Karena seorang pemimpin populis berbicara atas nama rakyat dan menjadi perwujudan kehendak rakyat yang sesungguhnya, maka populisme tidak pernah membuka ruang diskursus dan cenderung antipluralisme.
Populisme dapat menjadi kekuatan transformatif dan mengembalikan makna demokrasi kepada kedaulatan rakyat yang sesungguhnya di tengah krisis sistem demokrasi liberal yang cenderung menampilkan wajah teknokratis. Namun, populisme harus menanggalkan corak antipluralisme dan menjadi demokrasi antagonistik. Di Indonesia politik populisme gagal menjadi kekuatan antagonistik dan emansipatoris terhadapa demokrasi yang terkooptasi kekuatan oligarkis, karena para pemimpin populis termasuk rezim Jokowi gagal menginstitusionalisasikan ide-ide
populis dalam institusi demokratis baru yang terlepas dan bebas dari cengkeraman partai-partai politik oligarkis warisan Orde Baru.

## DAFTAR RUJUKAN
Budimata, Arif. “Oligarki di Indonesia”. Harian Kompas , 03/03/2018.
Buehler, Michael. The Politics of Shari’a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
Hadiz, Vedi R. “Indonesian Politics in 2017. Indonesias Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of Deepenig Illiberalism?” in: Bulletin of Indonesian Economic Studies , Vol. 53, No. 3, 2017. Jakarta Post , 5 Agustus 2017.
Hadiz, Vedi R. dan Robinson.  “Competing populisms in post-authoritarian Indonesia, in: International Political Science Review, 2017, Vol. 38(4), hlm.  488-502.
Ionescu Ghita dan Ernest Gellner (ed.). Populism: Its Meaning and National Characteristics . London: Weidenfeld and Nicolson 1969.
Laclau Ernesto. “Populism: What’s in a name? Dalam: Populism and the Mirror of Democracy . London: Verso 2005. Lefort Claude. Democracy and Political Theory . Minneapolis: University of Mennesota Press, 1988.
Mueller Jan-Werner, Was ist Populismus?, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2017.
Mouffe, Chantal. “Für einen linken Populismus: Unser Gegner sind nicht Migranten, sondern die politischen und ökonomischen Kräfte des Neoliberalismus“. In: Internationale Politik und Gesellschaft , 30. März 2015.
_____________. Das demokratische Paradox Wien: Turia Verlag. 2008.
_____________. Über das Politische. Wider die kosmopolitische Illusion . Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2007.
Schmitt, Carl. Der Begriff des Politischen . Berlin: Akademie Verlag, 2009 (1932).
Wejnert, Barbara. “Populism and Democracy: Not The Same but Interconnected”. In: The Many Faces of Populism: Current Perspectives.
Published online: 13 Oct 2014, hlm. 143-161, lihat: https://doi. org/10.1108/S0895-993520140000022006.
Welsch, Wolfgang. Vernunft. Die zeitgeössische Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft . Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995.