## SISTEM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
Ardin Universitas Muhammadiyah Palu Email : ardin1974@gmail.com

## ABSTRACT
Regional Head Election System in General Elections in Indonesia, the settlement of  which  is  initially  in  the  Supreme  Court  and  then  moves  to  the  Constitutional Court  based  on  Article  236C  of  Law  Number  12  of  2008.  The  discussion  of  this thesis is: First is the objective to find out whether the system Election of Regional Head  and  Deputy  Regional  Head  in  General  Elections  can  give  birth democratically. To find out how the Electoral Low system and Electoral Process. To find out how the mechanism of post-conflict local election dispute resolution in Central Sulawesi. The scope of space describes the state of the system of Election of Regional Heads and Deputy Regional Heads in Central Sulawesi, elaborating the  Electoral  Low  and  Electoral  Process  system,  elaborating  the  post-conflict local election dispute resolution system.

## Keyword: Regional and Electoral Head Electoral System in Elections

## A. PENDAHULUAN
Tak  dapat  dipungkiri  bahwa  sebenarnya  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala Daerah  (Pilkada)  langsung  dalam  rezim  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah (Pemilukada)  merupakan  bagian  dari  tahap  pengembangan  demokrasi, meskipun  bukan  tujuan  dari  system  ketatanegaraan,  namun  demokrasi merupakan  alat  yang  telah  disepakati  oleh  masyarakat  dunia  guna  mencapai fase  kesejahteraan  warga  Negara.  Oleh  karena  itu  pengkajian  tentang  sistem Pemilihan  Kepala  Daerah  dan    Wakil  Kepala  Daerah  (Pilkada)  dalam  rezim pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  (Pemilukada)  di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah menjadi menarik untuk diteliti karena beberapa alasan :
Pertama ,  Walaupun    sejak  awal  kemerdekaan  bangsa  Indonesia  baik Pemilihan  Umum  (pemilu)  pertama  di  Era  Soekarno  tahun  1955,  pemilu- pemilu  dimasa  Soeharto  (1971-1997),  namun  Pemilihan  Umum  (Pemilu)
pertama  dipasca  Soeharto  tahun  1999  kesemuanya  dilandasi  oleh  UUD  1945 yang  ternyata  tidak  menyebut  kata-kata  Pemilihan  Umum  (Pemilu).  Namun demikian  tidak  ada  yang  menolak  pelaksanaan  Pemilihan  Umum  (Pemilu) karena  berdasarkan  pendapat  banyak  ahli  hukum  tata  negara,  meski  kata Pemilihan Umum  (Pemilu) tidak dicantumkan, dilihat dari berbagai ketentuan (seperti adanya Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebagainya) dapat disimpulkan bahwa  Undang-undang  Dasar  (UUD  1945)  mengenal  lembaga  pemilihan umum  untuk  memilih  para  wakil  rakyat.  Kemudian  sebagai  landasan pelaksanaan  pemilu  selalu  dibuat  dalam  bentuk  Ketetapan  Majelis Permusyawatan  Rakyat  (Tap  MPR)  yang  kemudian  dijabarkan  dalam  bentuk Undang-Undang  Pemilu,  Peraturan  Pemerintah  sebagai  pelaksana  Undang- Undang  Pemilu. 1 Memilih  demokrasi  sebagai  dasar  penyelenggaraan  negara, namun belum ada dasar konstitusional yang mengharuskan pelaksanaan pemilu secara  berkala,  Sila  “kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam  permusyawaratan  perwakilan”  belum  diterjemahkan  menjadi  ketentuan Pemilihan Umum (pemilu) dalam Pasal-pasal UUD 1945 hingga dilakukannya perubahan  terhadap  UUD  945.  Konsekwensinya,  dalam  sejarah  Indonesia sebelum  reformasi,  pengisian  jabatan  anggota  lembaga  perwakilan  rakyat pernah  dilakukan  dengan  cara  pengangkatan  atau  paling  tidak  ada  sebagian yang diangkat. 2
Pemilihan  Umum  (Pemilu)  sebagai  mekanisme  pokok  prosedur demokrasi  mendapatkan  jaminan  konstitusional  sebagai  hasil  dari  perubahan ketiga  UUD  1945,  yang  diatur  dalam  bab  tersendiri.  Perubahan  itu  sangat penting  artinya  guna  menegaskan  sekaligus  menjaga  keberlanjutan  demokrasi melalui  mekanisme  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  yang  harus  dilakukan  secara berkala  (lima  tahun  sekali)  dan  memenuhi  asas-asas  lansung,  umum,  bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil.  Ada  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  22E  ayat  (1) UUD  1945  itu  memberikan  pedoman  dasar  baik  yang  bersifat  prosedural maupun  substansial.  Dari  sisi  prosedural,  Pemilihan  Umum  (pemilu)  harus
1 Ibid hal 1.
2 Ibid hal 1-2
dilakukan  lima  tahun  sekali,  secara  langsung,  umum,  dan  rahasia.  Dari  sisi Substansial pemilu harus dilakukan secara bebas, jujur, dan adil. 3
Adanya  asas-asas  pemilu  tersebut  sesuai  dengan  tujuan  pelaksanaan pemilu, yang tidak hanya sekedar mengisi dan memberikan legitimasi anggota DPR,  DPD,  DPRD,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  serta  kepala  Daerah  dan Wakil  Kepala  Daerah,  tetapi  lebih  dari  itu,  adalah  untuk  memastikan  bahwa anggota lembaga perwakilan dan pejabat dipilih itu benar-benar sesuai dengan pilihan  rakyat.  Pelaksanaan  asas-asas  tersebut  menentukan  kualitas  demokrasi kita.    Untuk  menjamin  terlaksananya  Pemilu  yang  benar-benar  sesuai  dengan kaidah konstitusional itu, penyelenggara Pemilu memiliki peran yang penting. Asas  jujur  dan  adil hanya dapat terjadi jika penyelenggara pemilu tidak dapat diintervensi  atau  dipengaruhi  pihak  lain.  Oleh  karena  itu,  penyelenggaraan Pemilihan  Umum  (Pemilu)  tidak  dapat  diserahkan  kepada  pemerintah,  baik pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah,  karena  rawan  dipengaruhi  atau dimanfaatkan  oleh  kekuatan  politik  yang  sedang  berkuasa.  Berdasarkan pemikiran  tersebut  Undang-undang  Dasar  (UUD)  1945  menyatakan  bahwa pemilu  diselenggarakan  oleh  suatu  Komisi  Pemilihan  Umum  yang  bersifat nasional,  tetap,  dan  mandiri  (Pasal  22E  ayat  (5)  UUD  1945). 4 Hal  itu menunjukan  bahwa  penyelenggara  Pemilu,  yang  selanjutnya  dinamakan Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  adalah  satu  kesatuan  organisasi  baik ditingkat pusat hingga ditingkat daerah.
Kedua ,  Perdebatan  mengenai  system  pemilihan  umum  selalu  terpusat pada  system,  cara,  atau  metode  pemilu.  Namun,  jika  dikaji  dari  pendekatan teori  system,  aktivitas  pemilihan  umum  (Pemilu)  sebenarnya  tidak  hanya menyangkut  cara,  tetapi  menyangkut  tujuan,  fungsi,  struktur,  pranata,  proses dan  mekanisme  atau  prosedural  pemilihan  umum.  Sanit  (1997)  secara  tegas mengemukakan  bahwa  untuk  mengkaji  pemilihan  umum  (Pemilu)  harus
3 H.M.  Akil  Mochtar, Penyelesaian  Perselisihan  Umum  Kepala  Daerah (temu  wicara yang dibawakan pada pertemuan Mahkamah Konstitusi dengan KPU Propinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia), Jakarta, 2009. hal. 1.
4 Abdul  Mukthie  Fadjar, Penyelesaian  Perselisihan  Umum  Kepala  Daerah (temu wicara  yang  dibawakan  pada  pertemuan  Mahkamah  Konstitusi  dengan  KPU  Propinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia) Jakarta, 2009. hal. 1
dipahami  tiga  komponen  utama  pemilu  yaitu  tujuan,  struktur  (pelaksana  dan peserta)  dan  sistemnya.  Sedangkan  Rahardjo  (1996)  berpendapat  adanya  dua elemen Pemilihan Umum (pemilu) yakni system dan proses. 5
Elemen-elemen  dalam  system  pemilihan  umum  yang  mengandung karakteristik  system  meliputi Electoral  laws atau  hukum  dasar  pemilihan umum  (Pemilu)  dan Electoral  Process atau  proses  pemilihan  umum.  Adanya kedua subsistem pemilihan umum ini dijelaskan oleh Saragih (1997) bahwa : “ Masalah    Pemilihan  Umum  (Pemilu)  dapat  digolongkan  pada  dua  hal  pokok. Yang pertama, adalah bagaimana melaksanakan system yang sudah ada aturan- aturannya  secara  umum  (diakui  dan  dianut  oleh  umumnya  negara-negara demokrasi  konstitusional).  Ini  sering  disebut  sebagai  electoral  laws  yang mengatur  system  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  dan  aturan  yang  menata bagaimana  pemilu  dijalankan,  bagaimana  distribusi  hasil  pemilu  ditetapkan. Kedua,  bagaimana  mekanisme  pelaksanaan  suatu  pemilu,  yang  disebut Electoral  Process.  Dalam  Electoral  process    ini,  ditentukan  misalnya  siapa penyelenggara  Pemilihan  Umum  (pemilu),  partai  peserta  pemilu,  penentuan calon-calon,  cara-cara  dan  tempat  kampanye,  kota  suara,  tempat  dan  jumlah TPS,  saksi,  perpindahan  pemilih.  Kemandirian  penyelenggara  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  ditingkat  daerah  dalam  proses  penyelenggaraan pemilihan  kepala  daerah  pernah  ditegaskan  oleh  MK  melalui  putusan  Nomor 072-073/PUU-II/2004 diucapkan pada sidang terbuka untuk umum hari selasa, 22  Maret  2005.  Pada  saat  itu,  pemilihan  kepala  daerah  berdasarkan  UU  32 tahun  2004  masih  berada  dalam  wilayah  rezim  hukum  pemerintahan  daerah. Walaupun  demikian  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  menyatakan  bahwa Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  langsung  harus  berdasarkan  asas-asas Pemilihan Umum (Pemilu), yakni langsung, umum, bebas, jujur, dan adil serta diselenggarakan  oleh  penyelenggara  yang  independen  (mandiri).  Maksud Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945  tersebut,  tidak  mungkin  dicapai  apabila Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD)  sebagai  penyelenggara    Pemilihan
5 Paimin Napitupulu. “ Menuju Pemerintahan Perwakilan ”. Bandung: PT Alumni, 2007.
Kepala Daerah (Pilkada) langsung ditentukan harus bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD). Sebab, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD)  sebagai  lembaga  perwakilan  Rakyat  di  daerah  terdiri  atas unsure-unsur  partai  politik  yang  menjadi  pelaku  dalam  kompetisi  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung tersebut. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) harus bertanggungjawab kepada publik bukan kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),  sedangkan  kepada  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya,  seperti  yang  ditentukan  dalam  Pasal  57  ayat  (2)    UU  Pemerintahan Daerah.  Oleh  karena  itu  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  membatalkan  Pasal  57 tersebut.

## B. PEMBAHASAN
1. Sistem  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  (Pemilukada)  Dapat Melahirkan  Kepala  Daerah  Dan  Wakil  Kepala  Daerah  Secara Demokratis
Negara  yang  menempatkan  kekuasaan  tertinggi  pada  rakyat  disebut negara  demokrasi,  yang  secara  simbolis  sering  digambarkan  sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ( from the people, of the people,  for  the  people ).  Henry  B.  Majo  menyebut  beberapa  nilai  yang terkandung  dalam  demokrasi  ( The  specific  values  of  a  democratic )  pada umumnya sebagai berikut :
1. The  peaceful  voluntary  adjusment  of  dispute  and  institutionalized peaceful settlement of conflict;
2. Ensuring peaceful change in changing society;
3. The orderly succesion of rules;
4. That of the minimum of coercion;
5. That of diversity;
6. The attainment of justices.
Jadi,  nilai  demokrasi  adalah  menyelesaikan  perselisihan  dengan  damai dan  secara  melembaga;  menjamin  terselenggaranya  perubahan  secara  damai dalam  suatu  masyarakat  yang  sedang  berubah;  menyelenggarakan  pergantian
pimpinan  secara  teratur;  membatasi  pemakaian  kekerasan  sampai  minimum; mengakui  serta  menganggap  wajar  adanya  keanekaragaman;  dan  menjamin tegaknya  keadilan. 6 Kedaulatan  rakyat  atau  demokrasi  juga  mengilhami pemikiran  para  tokoh  perjuangan  kemerdekaan  jauh  sebelum  UUD  1945 dibuat; hal ini dapat dibuktikan, antara lain dengan terbitnya Majalah Tabloid “ Daoelat  Ra’jat” pada    tanggal  20  September  1931  dengan  Komisi  Redaksi yang  dipimpin  oleh  Mohammad  Hatta,  Sutan  Syahrir,  dan  Suparman, demikian pula dengan majalah “Fikiran Ra’jat”, majalah politik populer yang dipimpin oleh Soekarno. Berdasarkan nama dari masing-masing majalah yang dipimpin dan diterbitkan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta dengan mudah dapat  diketahui  bahwa  gagasan  yang  mendasarinya  adalah  kedaulatan  rakyat atau demokrasi, dan kedua majalah tersebut secara substansial mengkampanyekan  atau  mempromosikan  gagasan  kedaulatan  rakyat  atau demokrasi sebagai landasan bagi Indonesia merdeka.
Dalam kata pendahuluan edisi perdana majalah “Daoelat Ra’jat”, Hatta mengemukakan : “Nama majalah kita sudah memberi pengertian yang betul, bagaimana  sikap  kita  terhadap  rakyat.  Daulat  rakyat  akan  mempertahankan asas kerakyatan yang sebenarnya dalam segala suasana: dalam politik, dalam perekonomian  dan  dalam  pergaulan  sosial.  Dalam  majalah  “Fikiran  Ra’yat”, Soekarno  mengemukakan,  bahwa  Socio-demokrasi  bukanlah  demokrasi  ala Revolutie Perancis, bukan demokrasi  ala Amerika, ala Inggris, ala Nedeland, ala Jerman, dll., tetapi adalah demokrasi sejati yang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Socio-demokrasi adalah demokrasi  politik  dan  demokrasi  ekonomi.  Pandangan  tentang  kedaulatan rakyat  atau  demokrasi  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Soekarno  dan Mohammad  Hatta  di  atas,  secara  konsisten  sering  dikemukakan  dalam berbagai  kesempatan. 7 Seiring  dengan  itu,  negara  Indonesia  juga  menganut
6 Anwar C., Teori dan Hukum Konstitusi (Paradigma Kedaulatan Pasca Perubahan UUD 1945, Implikasi  dan  Implementasi  pada  Lembaga  Negara .  Cet  Pertama,  Penerbit  In-Trans, Malang, 2008. Hal. 40-41.
7 Ibid., hal 42.
paham  kedaulatan  rakyat  ( democratie ).  Pemilik  kekuasaan  tertinggi  yang sesungguhnya  dalam  negara  Indonesia  adalah  rakyat.  Kekuasaan  itu  harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah  diselenggarakan  bersama-sama  dengan  rakyat.  Dalam  sistem konstitusional  berdasarkan  Undang-undang  Dasar,  pelaksnaan  kedaulatan rakyat  disalurkan  dan  diselenggarakan  menurut  prosedur  konstitusional  yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi ( constitutional democracy ).
Demokrasi tidak boleh hanya dijadikan hiasan bibir dan bahan retorika belaka.  Demokrasi  juga  bukan  hanya  menyangkut  pelembagaan  gagasan- gagasan  luhur  tentang  kehidupan  bernegara  yang  ideal,  melainkan  juga merupakan  personal  tradisi  dan  budaya  politik  yang  egaliter  dalam  realitas pergaulan  hidup  yang  berkeragaman  atau  plural,  dengan  saling  menghargai perbedaan  satu  sama  lain.  Karena  itu,  perwujudan  demokrasi  haruslah  diatur berdasarkan  atas  hukum.  Perwujudan  gagasan  demokrasi  memerlukan instrumen  hukum,  efektifitas  dan  keteladanan  kepemimpinan,  dukungan sistem pendidikan  masyarakat, serta basis kesejahteraan sosial  ekonomi  yang berkembang  makin  merata  dan  berkeadilan.  Karena  itu,  prinsip  kedaulatan rakyat  ( democratie )  dan  kedaulatan  hukum  ( nomocratie )  hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk  itulah,  maka  Undang-undang  Dasar  Republik  Indonesia  hendaklah menganut  pengertian  bahwa  Negara  Republik  Indonesia  itu  adalah  Negara Hukum yang demokratis ( democratische rechtsstaat )
2. Sistem Pemilihan Tidak Langsung dan langsung
a. Pemilihan Menurut UU No 5 tahun 1974 (Indirect Election)
UU  No  5  Tahun  1974  diterbitkan  setelah  Pemerintah  Orde  Baru berkuasa  selama  delapan  tahun  (1966-1974)  tersebut  memang  telah  terjadi perubahan  signifikan  di  bidang  ekonomi  yang  dirancang  pemerintah. Undang-Undang  No.  5  tahun  1974  merupakan  koreksi  dan penyesuaian  dari ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang    No.  18  Tahun  1965  yang lahir  setelah  adanya  pengarahan  politis  mengenai  pemerintah  daerah  dalam
GBHN.  Penerbitan  Undang-Undang  No  5  tahun  1974  untuk  memenuhi amanat  Tap  MPR  No  IV/MPR/1973.  Hanya  saja  Undang-Undang  No  5 Tahun  1974  dinilai  sangat  bernuansa  sentralistis  dan  kurang  memperhatikan kedudukan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  sebagai  lembaga Legislatif  di  daerah  atau  perwakilan  rakyat  yang  bersifat  mandiri.  Undang- Undang  No  5  tahun  1974  bersifat  limitatif  karena  otonomi  yang  diberikan kepada  daerah  masih  setengah  hati.  Artinya  pemerintah  tidak  sepenuhnya memberikan kebebasan dan kemandirian kepada daerah dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah. 8 Atau  dengan  kata  lain  kebebasan diberikan dengan kendali tetap ada pada pemerintah, kepala diberikan kepada Daerah tetapi ekornya dipegang Pemerintah agar bisa disetir sesuai kehendak pemerintah.  Undang-Undang  No  5  tahun  1974  mengatur  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas dekonsentrasi, desentralisasi dan asas pembantuan  ( medebewind ).  Sedangkan  prinsip  otonomi  menurut  Undang- Undang No 5 tahun 1974, adalah otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dan  bukan  lagi  otonomi  riil  seperti  yang  tercantum  dalam  Undang-undang Pemerintah daerah sebelumnya (UU No. 18 tahun 1965).
Penggunaan atau penggabungan ketiga asas dalam Undang-Undang No. 5  tahun  1974  menjadikan  esensi  Otonomi  Daerah  semakin  kabur  dan  tidak jelas,  sehingga  menimbulkan    kerancuan  dalam  tataran  praktik  didaerah. Dalam  banyak  hal  ternyata  pemerintah  lebih  mengedepankan  pelaksanaan asas  dekonsentrasi.  Hal  ini  terlihat  dari  pengaturan  kewenangan  untuk menentukan  Kepala  Daerah  ada  pada  Pemerintah  Pusat.  Pemerintah  dalam hal  ini  Presiden  mempunyai  hak  prerogatif  untuk  menentukan  siapa  yang hendak  diangkat  sebagai  Kepala  Daerah.  Peran  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  hanya  menyeleksi  dan  memilih  beberapa  calon  untuk diserahkan kepada Pemerintah guna ditetapkan. Dengan peran demikian maka peran  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  tidak  lebih  hanya  sebatas sebagai  “Panitia  Seleksi”  terhadap  para  calon  Kepala  Daerah.  Dewan
8 Syueb  Sudono  “ Dinamika  Hukum  Pemerintahan  Daerah ”.  Yogyakarta:Laksbang Mediatama, 2008. hal. 120.
Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  tidak  mempunyai  posisi  tawar  untuk menetapkan siapa yang hendak dijadikan Kepala Daerah. 9
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  Pasal  15  Undang-Undang  No.5  Tahun  1974 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah Tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dari  sedikitnya  3  calon  dan sebanyaknya  5  calon  “yang  telah  dimusyawarakan  dan  disepakati  bersama antara  Pimpinan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPRD)/Pimpinan  fraksi-fraksi dengan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil pemilihan tersebut diajukan oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  kepada  Presiden  melalui Menteri dalam Negeri (Mendagri) paling sedikit 2 orang untuk diangkat salah seorang  oleh  Presiden.  Sedang  untuk  Kepala  Daerah  Tingkat  II  proses pemilihan  dan  pencalonan  dimusyawarakan  dengan  Gubernur.  Dari  model pemilihan  Kepala  Daerah  tersebut  tidak  salah  Jika  Penulis  katakan  bahwa Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  hanya  berperan  sebagai  Paniti Seleksi.
Mandulnya  peran  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  jika dihadapkan  pada  Kepala  Daerah  terlihat  dalam  penjelasan  umum  4,d  (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1974 yang menyatakan bahwa walaupun Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  adalah  unsur  Pemerintah  Daerah,  tetapi Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  tidak  boleh  mencampuri  bidang eksekutif,  tanpa  mengurangi  hak-haknya  sesuai  dengan  undang-undang  ini. Bidang  eksekutif  adalah  merupakan  wewenang  dan  tanggungjawab sepenuhnya dari Kepala Daerah. Dengan demikian pada era Orde baru peran Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  sebagai  pengawan  dan  mitra Kepala Daerah dalam penyusunan peraturan daerah dan anggaran daerah jelas tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai prinsip-prinsip demokrasi.
b. Pemilihan Menurut UU No 22 Tahun 1999 ( Indirect Election )
Undang-Undang  No.  22  tahun  1999  yang  berlaku  sejak  diundangkan tanggal 7 Mei 1999 mencabut berlakunya  Undang-Undang No. 5 tahun 1974, terhitung  mulai  tanggal  7  Mei  1999.  Dalam  Pasal  132  ayat  (2)  UU  No.  22
9 Ibid., Hal. 56.
tahun  1999  dinyatakan  bahwa  pelaksanaan  undang-undang  ini  dilakukan secara efektif  selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun sejak ditetapkannya undang-undang ini, atau paling lambat tangal 7 Mei 2001. Melalui UU No. 22 tahun  1999  terhadap  paradigma  baru  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah, karena Undang-undang tersebut meletakkan otonomi daerah secara luas pada daerah kabupaten dan kota berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,  pemerataan,  dan  keadilan,  serta  memperhatikan  potensi  dan keanekaragaman daerah.  Banyak hal baru yang diakomodasi oleh UU No. 22 tahun  1999,  salah  satunya  adalah  pemisahan  antara  lembaga  legislatif  dan eksekutif di daerah dalam bentuk susunan.
Pemerintahan Daerah. Sebelumnya kedua lembaga tersebut merupakan  satu  kesatuan  yang  disebut  pemerintah  daerah.  Menyertai pemisahan kedua lembaga tersebut maka kepada DPRD diberi tugas, hak dan wewenang  yang  sangat  luas  dan  bernuansa  Parlementarian.  Misalnya,  hak DPDR  untuk  meminta  pertanggungjawabnya  Kepala  Daerah  atas  sesuatu kasus.  Disamping  itu  kepada  kepala  daerah  diberi  kewajiban  untuk menyampaikan  pertanggungjawaban  kepada  DPRD  setiap  akhir  tahun anggaran.  Ketentuan  tersebut  membuka  peluang  terjadinya  penolakan  oleh DPRD  yang  dapat  berujung  pada  upaya  pemberhentian  ( empeachtment ) terhadap kepala daerah. Justru dengan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada  DPRD  ( legislaive  heary )  malah  memicu  terjadinya  konflik berkepanjangan antara kepala daerah dan DPRD. 10
Idealnya  antara  dua  kekuasaan  pemerintah  daerah,  yakni  kepala daerah  dan  DPRD  berlaku  pola  hubungan  kemitraan  terutama  dalam pelaksanaan  fungsi  legislasi  dan  fungsi  anggaran.  Sedangkan  dalam  fungsi pengawasan melalui pemberian kewenangan  besar pada DPRD dimaksudkan agar terjadi mekanisme check and balance yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Penerapan  UU  No.  22  tahun  1999  oleh  sementara kalangan  dinilai  terlalu  liberal  dan  parlementarian  sehingga  menimbulkan kontroversi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  Indonesia  pada
10 Ibid., Hal. 70.
era  reformasi.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  kemudian  muncul  gagasan agar  dilakukan  reduksi  terhadap  kekuasaan  DPRD  agar  seimbang  dan  tidak terjadi dominasi diantara salah satu pemegang kekuasaan terhadap kekuasaan yang  lain,  sehingga  akan  tercipta  harmoni  antara  Kepala  Daerah  dan  DPRD dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  daerah  guna  menuju  terciptanya kesejahteraan  rakyat  di  daerah  bersangkan.  Dalam  rangka  pelaksanaan  asas dan  prinsip  desentralisasi,  ketentuan  Pasal  4  ayat  (1)  UU  No.22  tahun  1999 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia dibentuk dan disusun daerah Propinsi  dan  Daerah  kabupaten/kota,  yang  berwenang  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat,  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan  aspirassi  masyarakat.  Secara  normatif  rumusan  ketentuan tersebut masih mengandung problematika 11

## C. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Jika  dilihat  dari  keterlibatan  rakyat  dalam  proses  pengambilan keputusan,  maka  konsep  negara  demokrasi  menjadi  Demokrasi Perwakilan, Demokrasi Langsung, Demokrasi dengan Partai Tunggal
b. Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengenal :
Elektoral  Law  yang  menyangkut  tentang  bagian  dasar  hukum  dalam pelaksanaannya  dan  Elektoral  proses  yang  menyangkut  tentang tahapan persiapan dan pelaksanaan sehingga antara bagian hukum dan pelayanan harus benar-benar singkron sehingga ada kepastian Hukum Konstitusi.
11 Ibid., Hal. 71.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshary Az  .H.A.Hafiz.  “Penyelesaian  Perselisihan  Umum  Kepala  Daerah”.  ( Temu  Wicara  yang  dibawakan  pada  pertemuan  Mahkamah    Konstitusi dengan KPU Propinsi, Kabupaten/Kota Se  Indonesia). Jakarta: 2009.
Anwar C., Teori dan Hukum Konstitusi Penerbit Malang, 2008.
Andoro,  Hengki  “ Plikada  Via  DPRD,Langkah  Mundur .Nuansa  Pos,  3  Pebruari 2010
Asshiddiqie Jimly. “ Konstitusi dan Konstitusionalisme “. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Asshiddiqie  Jimly. “Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi ”.  Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Asshiddiqie  Jimly.  “ Menuju  Negara  HukumYang  Demokratis ”.  Jakarta:  PT Bhuana Ilmu Populer, 2009.
Agustino  Leo. “Pilkada  dan  Dinamika  Politik  Lokal ”.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2009.
Dull” Pilkada Itu Hanya Sandiwara , Media Alkhairat, 22 Pebruari 2010