## ABORTUS PROVOCATUS KARENA KEGAGALAN ALAT KONTRASEPSI DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL
Anna Maria Salamor*, RB. Sularto**,Nur Rochaeti*** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro iyenk283@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Di  Indonesia Abortus  Provocatus lebih  populer  disebut  aborsi.  Dalam  KUHP    aborsi  dilarang dengan alasan apapun, namun dalam undang-undang Kesehatan  diberikan pengecualian dilakukan aborsi dengan alasan indikasi kedaruratan medis. Berdasarkan pokok pemikiran diatas, maka dapat dirumusakan beberapa  permasalahan  yaitu  bagaimanakah  pengaturan abortus  provocatus karena  kegagalan  alat kontrasepsi  dalam  hukum  nasional  saat  ini,  bagaimanakah  pengaturan abortus  provocatus karena kegagalan  alat  kontrasepsi  dalam  perspektif  pembaharuan  hukum nasional di masa  yang  akan datang. Metode  pendekatan yuridis  komparatif  yaitu  dilakukan  dengan  perbandingan  terhadap  peraturan perundangan  di  beberapa  Negara  asing  yang  berhubungan  dengan  kesehatan. Berdasarkan  hasil penelitian  dapat  dilihat  bahwa abortus  provocatus karena  kegagalan  alat  kontrasepsi  dalam  hukum nasional saat ini belum memberikan jaminan bagi perlindungan kesehatan masyarakat. Abortus provocatus karena kegagalan alat kontrasepsi di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pengaturan aborsi di beberapa KUHP asing sebagai bahan untuk melakukan pembaharuan hukum serta tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  Pancasila.  Saran  yang  dapat  disampaikan  adalah  penguguran kandungan  bukanlah  langkah  terbaik  yang  dapat  dipilih  tetapi  dalam  kondisi  yang  membahayakan kesehatan sebaiknya perlu pengaturan yang memberi rasa perlindungan dan jaminan kesehatan ibu hamil.
Kata Kunci: abortus provocatus; alat kontrasepsi; pembaharuan hukum nasional
* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
** Penulis Kedua,
*** Penulis Ketiga, Penulis Koresponden

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Di  Indonesia Abortus  Provocatus lebih popular  disebut  aborsi.  Maraknya  aborsi  dapat diketahui dari berita di surat kabar maupun media informasi  lainnya  seperti  tv,  internet,  majalah. Namun  sejauh  ini  kasus  aborsi  yang  di  proses sampai  ketingkat  pengadilan  jumlahnya  masih sedikit,  berbanding  terbalik  dengan  kasus-kasus pengguguran kandungan yang banyak ditemukan di masyarakat,  seperti  contoh  dalam  berita  media massa  bimakini,  Seorang  bidan  di  Kota  Bima dituduh melakukan tindakan aborsi. 1
Aborsi  erat  kaitannya  dengan  wanita  dan janin  yang  ada  dalam  kandungan  wanita. Pengguguran  kandungan  (aborsi)  selalu  menjadi perbincangan baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun  disiplin  ilmu  lainnya. 2 Aborsi  merupakan fenomena  sosial  yang  semakin  hari  semakin memprihatinkan.  Keprihatinan  ini  bukan  tanpa alasan,  karena  sejauh  ini  perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik bagi diri pelaku maupun pada masyarakat luas.
1 BIMAKINI.COM,  Jum’at,  21  Desmber  2012,” Dikes  Bantah
Keterlibatan Bidan dalam Kasus Aborsi http://www.bimakini.com/index.php/hukum-kriminal/item/3279- dikes-bantah-keterlibatan-bidan-dalam-kasus-aborsi diakses tanggal 29 Agustus 2014
2 Achadiat  Charisdiono, Dinamika  Etika  dan  Hukum Kedokteran, Jakarta: Buku Kedokteran, 2007, hal 12
Aborsi  adalah  dilema  khas  perempuan karena hanya perempuan yang mempunyai sistem dan  fungsi  reproduksi  yang  memungkinkannya hamil  dan  hanya  perempuan yang  dapat mengalami  kehamilan  yang  dikehendaki.  Latar belakang  terjadinya  kehamilan  yang  tidak direncanakan  sangat  beragam,  mulai  dari ketidaktahuan perempuan perihal sistem reproduksinya  sampai  dengan  kegagalan melindungi  dirinya  dari  kehamilan  yang  tidak dikehendaki  (sudah  memakai  alat  kontrasepsi, tetapi  karena  tidak  semua  alat  kontrasepsi  sama efektifnya maka terjadi kegagalan). 3
Ketentuan  dalam  KUHP  dilandasi  suatu pemikiran  bahwa  anak  yang  masih  dalam kandungan  merupakan  subjek  hukum  sehingga berhak untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum. Selain  itu,  apabila  dilihat  dari  aspek  HAM  bahwa setiap  orang  berhak  untuk  hidup  maupun mempertahankan hidupnya, sehingga pengguguran kandungan  (aborsi) dapat  dikualifikasikan  sebagai tindakan  yang  melanggar  hak  asasi manusia. Dengan  kata  lain  adanya  pemikiran  yang mengedepankan  hak  anak  untuk  dijaga  dan dilindungi.  Oleh  karena  itu  dalam  KUHP  tindakan
3 Maria Ulfah Anshor, Fiksi Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi  Perempuan,  Jakarta:  Penerbit  Buku  Kompas, 2006, hal. xiv
aborsi  dikualifikasikan  sebagai  kejahatan  terhadap nyawa.
Kasus  aborsi  di  Indonesia  diperkirakan semakin  meningkat  tiap tahunnya.  Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana  Nasional  (BKKBN),  diperkirakan  setiap tahun jumlah aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta jiwa  dari  5  juta  kelahiran  pertahun. Selain  itu diperkirakan 1-1,5 juta diantaranya adalah kalangan remaja. Data yang dihimpun Komnas Perlindungan anak  Indonesia  (KPAI)  menemukan  dalam  kurung waktu  tiga  tahun  (2008-2010)  kasus  aborsi  terus meningkat. Tahun 2008 ditemukan 2 juta jiwa anak korban  aborsi,  tahun  2009  naik  menjadi  2,3  juta janin yang  dibuang  paksa.  Tahun  2010  naik menjadi  2,5  juta  jiwa. 4 Selain  itu  dari  data Perkumpulan  Keluarga  Berencana  Indonesia (PKBI)  pelaku  aborsi  justru  paling  banyak  adalah perempuan  yang  sudah  menikah  karena  adanya kegagalan alat kontrasepsi. 5
Aborsi saat ini bukan lagi merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Aborsi sudah  menjadi  hal  yang  aktual  dan  peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan secara  ilegal.  Sejauh  ini,  persoalan  aborsi  pada umumnya  dianggap  oleh  sebagian  masyarakat sebagai tindak pidana. Namun dalam hukum positif
4 http://komnaspa.wordpress.com/2011
5 Dikutip dari Majalah Detik, Juli 2012
Indonesia  tindakan  abortus  pada  sejumlah  kasus tertentu  dibenarkan  apabila  merupakan abortus provocatus  medical.Sedangkan  abortus  yang digeneralisasi  menjadi  suatu  tindak  pidana  lebih dikenal sebagai abortus provocatus criminalis.
Dalam pendekatan medis, aborsi terdiri dari dua  macam  yaitu  aborsi  spontan  (abortus spontaneous)  dan  aborsi  yang  disengaja  (abortus provocatus). Abortus provocatus ialah penghentian atau  pengeluaran  hasil  kehamilan dari  rahim sebelum  waktunya. 6 Aborsi  yang  terjadi  karena perbuatan  manusia  dapat  terjadi  baik  karena didorong  oleh  alasan  medis,  misalnya  karena wanita  yang  hamil  menderita  suatu  penyakit  dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungan harus digugurkan.
Dalam hal ini perlu adanya pengaturan yang tegas  dalam  hukum  positif  Indonesia  (KUHP) berkaitan  dengan  aborsi.  Dalam  hukum  pidana positif di Indonesia yang mengatur masalah aborsi terdapat dalam Pasal 299, 346, 347, 348, 349, dan 535KUHP.  Menurut  ketentuan  yang  tercantum dalam  Pasal  346,  347,  dan  348  KUHP  tersebut abortus  criminalis meliputi  perbuatan-perbuatan sebagai berikut: 7
6 SCJ,  Kusumaryanto, Kontroversi  Aborsi,  PT.  Gramedia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 203
7 Musa  Perdan  Kusuma, Bab-bab  tentang  Kedokteran Forensik, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hal. 192
1. Menggugurkan  kandungan  (Afdrijving  Van de vruchtafdrijving)
2. Membunuh kandungan (de dood van vrucht
veroorzaken atau vrucht doden).
Selain  itu,  ada  berbagai  alasan  yang menyebabkan seseorang melakukan aborsi seperti: kegagalan alat kontrasepsi, indikasi ekonomi, hamil diluar  nikah,  kehamilan  yang  membahayakan kesehatan si ibu dan atau janin yang dikandungnya maupun kehamilan akibat pemerkosaan. Selain itu UU  kesehatan  serta  PP  juga  memperbolehkan aborsi dengan alasan adanya indikasi kedaruratan medis  yang  dideteksi  sejak  usia  dini  kehamilan, baik  yang  mengancam  nyawa  ibu  dan/atau  janin yang  lahir  cacat  sehingga  sulit  hidup diluar kandungan.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang diatas,  maka  penulisan  tesis  ini  berjudul:

## “ABORTUS PROVOCATUSKARENA
KEGAGALAN  ALAT  KONTRASEPSI  DALAM PERSPEKTIF

## PEMBAHARUAN
HUKUM
NASIONAL”. Berdasarkan uraian yang dikemukakan  dalam  latar  belakang, maka  yang menjadi  permasalahan  dalam  penelitian  tesis  ini adalah:
1. Bagaimanakah pengaturan abortus provocatus karena kegagalan alat kotrasepsi dalam hukum nasional saat ini?
2. Bagaimanakah pengaturan abortus provocatus karena  kegagalan  alat  kontrasepsi dalam  perspektif  pembaharuan  hukum  nasional  di masa yang akan datang?

## B. METODE PENELTIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan  penelitian  kepustakaan  dan menekankan  pada  tinjauan  dari  segi ilmu  hukum serta  implementasi  dalam  praktik. 8 Selain  itu digunakan  kajian  yuridis  komparatif  yaitu  dengan melakukan kajian perbandingan terhadap peraturan hukum  pidana  di berbagai Negara  yang  mengatur tentang  pembaharuan  hukum  terhadap abortus provocatus serta  kajian  terhadap  instrumen internasional  sehingga  nantinya  akan  didapatkan suatu  ketentuan  bagaimana  seharusnya  dalam suatu perundang-undangan agar memiliki kepastian hukum di Indonesia.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Abortus  Provocatus Karena Kegagalan Alat  Kontrasepsi  Dalam  Hukum  Nasional Saat Ini
Usaha  dan  kebijakan  untuk  membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan
8 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hal.53
kejahatan.  Oleh  sebab  itu,  kebijakan  atau  politik hukum  pidana  juga  merupakan  bagian  dari  politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian  “kebijakan  penanggulangan  kejahatan dengan  hukum  pidana”.  Usaha  penanggulangan kejahatan  dengan  hukum  pidana  pada  hakikatnya juga  merupakan  bagian  dari  usaha  perlindungan masyarakat  dan  usaha  mencapai  kesejahteraan masyarakat.
Aborsi adalah suatu perbuatan yang dengan jelas  mengganggu  sisi  moral  dan  religious masyarakat  Indonesia  sebab  jika  dikaji  dari  sudut pandang manapun seperti budaya, sosial, ataupun agama  tidak  dibenarkan  tindakan  pengguguran kandungan.  Oleh  sebab  itu,  berpijak  pada  salah satu  kriteria  yang  dirinci  oleh  Soedarto  agar diperoleh  hasil  legislasi  yang  optimal  efeknya  dan tidak  terjadi  over  kriminalisasi  bahwasanya  aborsi adalah  perbuatan  yang  tidak  dikehendaki,  yaitu perbuatan  yang  mendatangkan  kerugian  (material dan  atau  spiritual)  atas  warga  masyarakat.  KUHP sendiri  melarang  aborsi  tanpa  pengecualiaan. Berikut  akan  diuraikan abortus  provocatus karena kegagalan  alat  kontrasepsi  dalam  hukum  nasional saat ini.

## 1. KUHP
Didalam  KUHP  aborsi  dikenal  dengan istilah  “Pengguguran  Kandungan”.  Hukum  pidana
banyak  berisi  aturan-aturan  sebagai  upaya  untuk menegakkan  moralitas,  untuk  merepresi  praktik- praktik  yang  dianggap  imoral. 9 Aborsi  sebagai sebuah tindakan pengguguran kandungan terdapat dalam KUHP diatur sebagai berikut:
1) Bab  XIV,  Buku  II  KUHP  yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan, Pasal 299.
2) Bab  XIX,  Buku  II  KUHP  yang mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa orang, khususnya Pasal 346, 347, 348, dan 349.
3) Bab  IV,  Buku  III  KUHP  yang mengatur  tentang  Pelanggaran  Kesusilaan, Khususnya Pasal 535.
Berikut ini penjabaran Pasal per Pasal:
a. Pasal 299 KUHP
1) Barang  siapa  dengan  sengaja mengobati  seorang wanita  atau  menyuruh  supaya diobati,  dengan  diberitahukan  atau  ditimbulkan harapan  bahwa  karena  pengobatan  itu  hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
2) Jika  yang  bersalah  berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadi perbuatan  tersebut  sebagai  pencariaan  atau
9 Dewi,  M, Aborsi,  Pro  dan  Kontra  di  Kalangan  Petugas Kesehatan, Yogyakarta:  Pusat  Penelitian  Kepedudukan UGM, 1997, hal 15
kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
3) Jika  yang  bersalah  melakukan
kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya,  dapat  dicabut  haknya  untuk menjalankan pencarian itu.
Menurut  Njowito  Hamdani 10 yang  terpenting dari Pasal 299 KUHP adalah”…. Diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan…”. Dalam Pasal 299 ini menggambarkan bahwa seorang wanita tidak perlu hamil,  tetapi  cukup  bahwa  ia  merasa  hamil.  Oleh karena  itu,obat  yang  diberikan  tidak  perlu  harus mujarab,  tetapi  dengan  memberikan  secangkir  air yang  sudah  diberi  mantra,  yang  penting adalah memberikan  atau  menimbulkan  harapan  bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan.
Berdasarkan  perumusan  dan  pengaturan yang  terdapat  dalam  Pasal  299,  perbuatan  yang diatur sebagai tindak pidana yang memiliki korelasi dengan perbuatan pengguguran kandungan adalah lebih  menitikberatkan  pada  perbuatan  mengobati seorang wanita yang sedang hamil atau perbuatan menyuruh  wanita  tersebut  supaya  diobati  dengan harapan  dari  pengobatan  tersebut  kehamilannya dapat digugurkan. Selain itu apabila pelaku adalah
10 Ibid, hal.72
tenaga  medis  (dokter,  bidan  atau  juru  obat)  maka sanksi  pidana  di  tambah  sepertiga  dari  sanksi maksimal  dan  dicabut haknya  untuk  melakukan praktek.
b. Pasal 346 KUHP
Seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungan  atau  menyuruh  orang  lain  untuk  itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Dalam  Pasal  ini  unsur  sengaja  ditempatkan didepan berarti semua unsur yang ada dibelakang unsur  sengaja  harus  diliputi  unsur  sengaja.  Oleh karena itu yang dimaksud dengan “sengaja”adalah mempunyai  niat atau  keinginan  untuk  melakukan sesuatu.  Wujud  dengan  sengaja  dalam  tindak pidana  aborsi  bisa berupa meminum  obat  peluruh haid dengan dosis yang tinggi, memasukkan benda tajam  kedalam  alat  kelaminnya  untuk menggugutkan kandungan.
Selain  itu  ada  unsur  “menyebabkan  gugur atau  matinya  kandungan”  maksudnya  janin  yang berada di dalam kandungan wanita tersebut keluar sebelum  waktunya  akibat  paksaan  atau  tindakan yang  dilakukan  dengan  sengaja  sehingga  janin tersebut  gugur  atau  mati.  Oleh  karena  itu  dalam pasal  ini menggugurkan  kandungan  berarti  janin yag  dipaksakan  keluar  dari  rahim  seorang  ibu dalam keadaan mati.
c. Pasal 347 KUHP
(1) Barang  siapa  dengan  sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita  tidak  dengan  izin  wanita  itu,  dipidana dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun.
(2) Jika  perbuatan  itu  menyebabkan wanita itu mati, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun.
d. Pasal 348 KUHP
(1) Barang  siapa  dengan  sengaja menyebabakan  gugur  atau  mati  kandungan seoarng  wanita  dengan  izin  wanita  itu,m  dipidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
(2) Jika perbuatan itu berakibat wanita
itu mati, ia dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya tujuh tahun.
e. Pasal 349 KUHP
Jika  seorang  dokter,  bidan  dan  juru  obat membantu  melakukan  kejahatan  berdasarkan Pasal  346,  ataupun  melakukan  atau  membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam  Pasal  347  dan  348,  maka  pidana  yang ditentukan  dalam  Pasal  itu  ditambah  dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.
f. Pasal 535 KUHP Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukan sesuatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-
terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara  terang-terangan  atau  dengan  menyiarkan tulisan  tanpa  diminta,  menunjuk  sebagai  bisa didapat,  sarana  atau  perantaraan  yang  demikian itu,  diancam  dengan  kurungan  paling  lama  tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
KUHP  hanya  melihat  pengguguran kandungan  sebagai  perbuatan  menghilangkan nyawa,  oleh  sebab  itu  pengguguran  kandungan diatur dalam Bab XIX Buku II KUHP yang mengatur tentang  kejahatan  terhadap  nyawa  dan  Bab  IV Buku III KUHP yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan.
Terkait  Pasal  346,  347,  348  KUHP  meliputi perbuatan-perbuatan: “mengugurkan  kandungan (afdrijving  van  de  vruch atau vruch  afdrijving)  dan mematikan  kandungan  (de  dood  van  de  vrucht veroorzaken atau vrucht  doden)”.  Di  dalam  KUHP tidak  diberikan  penjelasan  mengenai  pengertian kadungan,  bahkan  KUHP  juga  tidak  memberikan penjelasan mengenai perbedaan istilah menggugurkan dan mematikan kandungan.
Pengertian  kandungan  ini  amat  penting artinya sebagai dasar analisis Pasal 346, 347, 348 KUHP  untuk  menentukan  kapan  suatu  perbuatan dapat  dikatakan  menggugurkan  kandungan  atau kapan perbuatan dikatakan mematikan kandungan. Dari  segi  tata  bahasa  menggugurkan  berarti
membuat  gugur  atau  menyebabkan  gugur.  Gugur sama  artinya  dengan  jatuh  atau  lepas.  Pada pengguguran kandungan perbuatan yang diancam pidana adalah menyebabkan gugurnya kandungan, yakni  lepasnya  kandungan  dari  rahim  dan keluarnya  kandungan  tersebut  dari  tubuh  wanita yang  mengandung. 11 Dengan  demikian  dapat diketahui  bahwa  KUHP  mengatur  mengenai abortus provocatus criminalis di mana semua jenis abortus dilarang dengan alasan apapun.
2. Undang-Undang
Republik
Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia
Dalam Pasal 1 angka 5 menentukan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18  (delapan  belas)  tahun  dan  belum  menikah, termasuk  anak  yang  berada  dalam  kandungan apabila  hal  tersebut  adalah  demi  kepentingannya. Penjelasan  mengenai  anak  yang  berada  dalam kandungan  sudah  merupakan  manusia  lebih dipertegas dengan adanya pengaturan tentang hak dan kewajiban serta tanggungjawab. Pasal 52 ayat (1)  menyatakan  bahwa setip  anak  berhak  atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan  Negara.  Pasal  52  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa hak  anak  adalah  hak  asasi  manusia  dan  untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi
11 Ibid, hal 193-194
oleh  hukum  bahkan  sejak  dalam  kandungan. Selanjutnya  dalam  Pasal  53  ayat  (1)  ditentukan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk  hidup,  mempertahankan  hidup,  dan meningkatkan taraf kehidupannya.
Kewajiban  dan  tanggung  jawab  yang  diatur dalam UU HAM  adalah  kewajiban  dan  tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak.  Tanggung  jawab  orang  tua  dan  keluarga diatur  dalam  Pasal  56,  57,  58,  dan  59,  tanggung jawab masyarakat diatur dalam Pasal 100, 101,102, dan  103.  Tanggung  jawab pemerintah  terlihat dalam  Pasal  71  dan  72,  dan  tanggung  jawab Negara untuk mengembangkan dan meningkatkan perlindungan  serta  penegakan  HAM  melalui  suatu lembaga  yang  secara  khusus  dibentuk  untuk mengemban tugas tersebut adalah Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS) HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 99. 12
3. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak (UUPA)
Selaras  dengan  defenisi  anak  di  dalam UUHAM,  Pasal  1  angka  1  UUPA  menentukan bahwa  anak  adalah  seseorang  yang  belum berusia18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak
yang  masih  dalam  kandungan.  Pasal  1  angka  2 UUPA  menyebutkan  bahwa  perlindungan  anak adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi.  Sedangkan  dalam Pasal  1  angka  12  menyatakan  bahwa  hak  anak adalah  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  wajib dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
Pasal 2 menentukan bahwa penyelenggaraan  perlindungan  anak  berdasarkan Pancasila  dan  berlandaskan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 serta  prinsip-prinsip  dasar  Konvesi  Hak-Hak  Anak meliputi:  a.  non  diskriminasi;  b.  kepentingan  yang terbaik  bagi  anak;  c.  hak  untuk  hidup, kelangsungan  anak,  dan  perkembangan;  dan  d. penghargaan terhadap pendapat anak.
Di  dalam  pasal  3  dinyatakan  bahwa perlindungan  anak  bertujuan  untuk  menjamin terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  sesuai  dengan tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan dan diskrimnasi, demi terwujudnya anak
Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak  mulia,  dan sejahtera.
Selanjutnya  dalam  Pasal  4  ditegaskan bahwa  setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup, tumbuh  dan  berkembangan  dan  berpartisipasi secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi.  Pasal  45  ayat  (2) UUPA dinyatakan bahwa dalam hal orang tua dan keluarga  yang  tidak  mampu  melaksanakan tanggungjawab  menjaga  kesehatan  anak  dan merawat  anak  sejak  dalam  kandungan  maka pemerintah wajib memenuhinya.
Analisis  pasal-pasal  tersebut  Undang- Undang Kesehatan (UUK) yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang dibolehkannya  aborsi  aman  berdasarkan  kondisi darurat,  tidak  hanya  pada  kasus  untuk menyelamatkan jiwa ibu, tetapi juga dalam kasus- kasus  seperti:  kehamilan  akibat  perkosaan  dan incest,  perempuan  yang  mengidap  penyakit  jiwa, dan janin yang menderita cacat bawaan berat dapat dilakukan  aborsi  aman  dalam  bentuk abortus provocatus  medicinalis yang  merupakan ius constituendum berkaitan  dengan  aborsi  yang dimungkinkan/seharusnya berlaku dalam menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini.
Penegasan  bahwa  anak  dalam  kandungan itu  sudah  merupakan  manusia  atau  orang  jelas terlihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UUHAM yang menyatakan: “Anak adalah setiap orang yang berusia  dibawah  18  (delapan  belas)  tahun  dan belum menikah, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.  Demikian  pula  dalam  Pasal  1 angka  1  UUPA:  “Anak adalah  seseorang  yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak  yang  masih  dalam  kandungan”.  Dengan demikian terlihat jelas bahwa hukum pidana positif Indonesia  cenderung  memberikan  perlindungan hukum yang kuat terhadap hak hidup anak dalam kandungan.
Berdasarkan  hasil  analisis  tersebut  dapat dikatakan  bahwa  pengaturan ius  constituendum tentang  aborsi  yang  dimungkinkan  atau  yang seharusnya berlaku dalam menghadapi perkembangan  kehidupan  masyarakat  Indonesia sekarang  ini  berada  pada  posisi moderat  karena tidak  hanya  membolehkan  aborsi  berdasarkan indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan darurat, tetapi juga untuk beberapa kasus seperti  adanya  cacat  bawaan  pada  janin, perempuan mengidap penyakit jiwa, dan kehamilan akibat  perkosaan  atau  incest  berdasarkan  prinsip darurat yang didukung baik oleh kubu prolife (peduli hidup) maupun kubu prochoice (peduli pilihan).
Pengaturan  hukum  tentang  aborsi  di Indonesia  cenderung  memberikan  perlindungan hukum  yang  kuat  terhadap  anak  yang  masih berada  dalam  kandungan.  Dikatakan  demikian karena aborsi legal di Indonesia hanyalah abortus provocatus  medicinalis atau aborsi  therepeuticus yang  boleh  dilakukan  setelah  tepenuhi  beberapa persyaratan yang cukup rumit sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUK dan penjelasannya.
Namun  dalam  penegakan  atau  penerapan hukum  (ius  operatum)    terhadap  tindak  pidana aborsi sangat lemah. Hal itu antara lain disebabkan adanya fakta bahwa aborsi sulit dideteksi sehingga pelaku  aborsi  tetap  aman  dalam  menjalankan profesinya dan tidak takut akan berurusan dengan proses  hukum.  Sulitnya  dideteksi  aborsi  ini  telah menyebabakan  tidak  berdayanya ius  constitutum tentang  aborsi  di  Indonesia.  hal  ini  menunjukkan bahwa  penghentian  kehamilan  secara  aman menggunakan teknologi kesehatan modern berada diluar jangkauan penegakan hukum. Oleh sebab itu aborsi dapat digolongkan sebagai victimless crime (kejahatan  tanpa  korban)  dengan  demikian  sanksi pidananya dapat diabaikan.
4. Undang-Undang

## Republik
Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan
Dalam  KUHP  tidak  disebutkan  alasan pengecualian untuk melakukan aborsi, maka pada Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  serta  Peraturan  Pemerintah  No.  61 Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Reproduksi disebutkan adanya pengecualian untuk melakukan tindakan  aborsi.  Muncul  alasan  dilakukan  aborsi oleh  UU  NO.  36  Tahun  2009  diatur  pada  Bagian Keenam  Kesehatan  Reproduksi,  mulai  Pasal  75 sampai dengan Pasal 76 sebagai berikut:
a. Pasal 75,berbunyi:
(1) Setiap  orang  dilarang  melakukan aborsi
(2) Larangan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
a. Indikasi kedaruratan medis dideteksi  sejak  usia  dini  kehamilan,  baik  yang mengancam  nyawa  ibu  dan/atau  janin,  yang menderita  penyakit  genetik  berat  dan/atau  cacat bawaan,  maupun  yang  tidak  dapat  diperbaiki sehingga  menyulitkan  bayi  tersebut  hidup  diluar kandungan; atau
b. Kehamilan  akibat  perkosaan  yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
(3) Tindakan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  hanya  dapat  dilakukan  setelah melalui  konseling  dan/atau  penasehatan  pra tindakan  dan  diakhiri  dengan  konseling  pasca tindakan  yang  dilakukan  oleh  konselor  yang kompeten dan berwenang.
(4) Ketentuan  lebih  lanjut    mengenai indikasi  kedaruratan  medis  dan  perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.
b. Pasal 76, berbunyi:
Aborsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
a. Sebelum  kehamilan  berumur  6 (enam)  minggu dihitung  dari  hari  pertama  haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
b. Oleh  tenaga  kesehatan  yang memiliki  keterampilan  dan  kewenangan  yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
c. Dengan  persetujuan  ibu  hamil yang bersangkutan;
d. Dengan izin suami, kecuali korban
perkosaan; dan
e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.
Dalam Undang-undang kesehatan Indonesia membolehkan  aborsi  dengan  syarat  karena
keadaan darurat yang merupakan kata kunci untuk melakukan aborsi  dalam  menyelamatkan  jiwa  ibu hamil.  Berkaitan  dengan  masalah  ini,  salah  satu laporan  symposium  di  Surabaya  tahun  1973 menyatakan bahwa kesepakatan mengenai indikasi medis  atau  kesehatan  sebetulnya  belum  jelas  di kalangan  medis  sendiri.  Indikasi  medis  yang tradisional  di  dasarkan  pada  kondisi  klinis  si penderita tanpa memperhatikan faktor-faktor sosial. Indikasi  medis  dalam  arti  sempit  sangat  terbatas pada indikasi vital yaitu aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa ibu yang mengandung karena terancam bahaya maut yang tidak dapat dielakkan dengan  cara  apapun  kecuali  dengan  cara menggugurkan  kandungannya.  Indikasi  medis dalam  arti  luas  adalah  indikasi  demi  keselamatan atau  kesehatan  ibu.  Indikasi  medis  dari  tindakan aborsi  ini  selalu  dikaitkan  dengan  usaha  untuk memelihara kesehatan ibu dan atau janin.
Dalam  Undang-Undang  Kesehatan  (UUK) tidak  dijelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan kedaruratan medis sebagai dasar untuk melakukan tindakan  aborsi.  Menurut  penulis,  seharusnya  ada batasan  dari  pengertian kedaruratan  medis  itu sendiri,  sebab  seiring  dengan  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  di  dunia  kedokteran telah  banyak  kondisi-kondisi  kesehatan  ibu  dan janin yang telah dapat diatasi atau sebaliknya justru ada  kondisi-kondisi  kesehatan  ibu  dan  janin  yang
sama  sekali  baru  terjadi,  dengan  demikian penyalagunaan tindakan aborsi yanga mengatasnamakan  ‘kedaruratan  medis’  dapat diminimalisir.
Selain  itu, aborsi  telah  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014 tentang kesehatan reproduksi Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34 sebagai berikut:
a. Pasal 31, berbunyi:
(1).  Tindakan  aborsi  hanya  dapat  dilakukan berdasarkan:
a. indikasi kedaruratan medis; atau b. kehamilan akibat perkosaan.
(2).  Tindakan  aborsi  akibat  perkosaan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b hanya  dapat  dilakukan  apabila  usia  kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.
b. Pasal 33, berbunyi:
(1).  Penentuan  adanya  indikasi  kedaruratan medis  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi.
(2).  Tim  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  paling  sedikit  terdiri  dari  2  (dua)  orang  tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
(3). Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis,  tim  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
harus  melakukan  pemeriksaan  sesuai  dengan standar.
(4).  Berdasarkan  hasil  pemeriksaan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  tim sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  membuat surat keterangan kelayakan aborsi.
c. Pasal 34, berbunyi:
(1). Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  31  ayat  (1) huruf  b  merupakan  kehamilan  hasil  hubungan seksual  tanpa  adanya  persetujuan  dari  pihak perempuan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
(2). Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dibuktikan dengan:
a.  usia  kehamilan  sesuai  dengan  kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
b.  keterangan  penyidik, psikolog,  dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.
Berkaitan  dengan  formulasi  pidana  yang diatur dalam UUK Pasal 194 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudkan  dalam Pasal  75  ayat  (2)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)
tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Bertolak  dari  unsur-unsur  diatas  maka  UUK tidak  membedakan  subyek  pelaku  aborsi  apakah orang  biasa  ataukah  juru  obat,  bidan  atau  dokter. Sistem  penjatuhan  pidana  juga  bersifat  akumulasi pidana  penjara  dan  pidana  denda.  Jika  dalam KUHP  ada  pemberatan  pidana  (penambahan pidana  sepertiga  dan  dapat  dicabut  hak  untuk menjalankan  pencarian  dalam  mana  kejahatan dilakukan) bagi juru obat, bidan atau dokter maka dalam  UUK  tidak  ada  pemberatan  pidana.  Oleh karena itu, seharusnya di dalam UUK diatur unsur pemberatan  pidana  bagi  pelaku  yang  bekerja sebagai juru obat, dokter atau bidan sebagai efek jera.  Oleh  sebab  itu  menurut  penulis  penjatuhan pidana penjara bagi pelaku patut dikaji ulang.

## 5. Abortus  Provocatus Karena
Kegagalan  Alat  Kontrasepsi  Dalam  Perspektif Hukum Nasional Di Masa Yang Akan Datang
Berdasarkan  uraian  singkat  diatas,  dapat dikatakan  bahwa  Kesehatan  perempuan sekarang sudah merupakan kepedulian dunia. Setiap hari kita masih  mendengar  atau  membaca  melalui  TV, internet  maupun  surat  kabar  tentang  masalah kesehatan  perempuan  yang  tidak  pernah  berhenti untuk diperbincangkan oleh semua orang.
Aborsi  adalah  dilema  khas  perempuan karena hanya perempuan yang mempunyai sistem dan  fungsi  reproduksi  yang  memungkinkannya hamil,  dan  hanya  perempuan  yang  dapat mengalami  kehamilan  yang  tidak  dikehendaki. 13
Mulai dari ketidaktahuan perempuan perihal sistem reproduksinya  sampai  dengan  kegagalan melindungi  diri  dari  kehamilan  yang  tidak dikehendaki  (sudah  memakai  alat  kontrasepsi, tetapi  karena  tidak  semua  alat  kontrasepsi  sama efektifnya  maka  terjadi  kegagalan).  Dilema  aborsi dialami  perempuan  ketika  perlu  memilih  dan memutuskan  bagaimana  menghadapi  kehamilan yang  tidak  dikehendaki,  karena  ia  harus memutuskan  sesuatu  yang  secara  langsung merupakan bagian dari dirinya.
Berkaitan  dengan  disahkannya  Undang- Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan, maka  aborsi  mendapatkan  legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit dalam UU ini terdapat Pasal-Pasal  yang  mengatur  mengenai  aborsi, meskipun  dalam  praktik  medis  mengandung beberapa  reaksi  dan  menimbulkan  kontroversi diberbagai  lapisan  masyarakat.  Meskipun  UU melarang  praktik  aborsi  tetapi  dalam  keadaan tertentu terdapat kebolehan. Ketentuan pengaturan
aborsi terdapat dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 194.
Sebagai  perbandingan  pengaturan  aborsi di beberapa  Negara  lain  dalam  rangkaian pembaharuan hukum nasional diatur dalam hukum positif  yang  akan  datang. Di  Swiss,  pelaksanaan aborsi  dapat  menjadi  legal  maupun  illegal berdasarkan Swiss Criminal Code. Pada dasarnya aborsi yang dilakukan untuk mempertahankan hak hidup  dari  calon  ibu,  walupun  berdampak  pada kematian sang janin.
Selain itu,  Singapura  memiliki  UU  tersendiri mengenai  aborsi  (Undang-Undang  Penghentian Kehamilan), hal ini sama dengan UUK yang berlaku di Indonesia, bahwa aborsi dapat dilakukan apabila dalam  keadaan  darurat  sebagai  upaya menyelamatkan jiwa ibu atau janinnya. Sedangkan di  Jepang,  tindak  pidana  aborsi  diatur  dalam Chapter  XXIX:  Crimes  of  Abortion, Pasal  212 dengan dikenai pidana penjara dengan kerja tidak kurang  dari  tiga  bulan  tetapi  tidak  lebih  dari  lima tahun.
Berdasarkan  pengkajian  melalui  UUK  serta perbandingan  dengan  beberapa  KUHP  asing, menurut  penulis,  dalam  UUK  seharusnya menjelaskan tentang pengertian indikasi kedaruratan  medis  yang  didalamnya  termasuk alasan karena kegagalan alat kontrasepsi. Dengan demikian penyalagunaan  tindakan  aborsi  yang
mengatasnamakan  ‘kedaruratan  medis’  dapat diminimalisir. Selain itu, dengan adanya pengaturan secara  jelas  mengenai  aborsi  yang  dilakukan karena  alasan  kegagalan  alat  kontrasepsi  kiranya dapat  membantu  pihak  penyidik  dalam menjalankan  tugas.  Selain  itu  perlu  adanya pemberdayaan  masyarakat,  sosialisasi  terhadap masyarakat  serta  peningkatan  kesejahteraan  bagi keluarga agar dapat mengurangi tindakan aborsi.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  disajikan  dalam tesis  ini  maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut ini:
1. Abortus provocatus karena kegagalan  alat  kontrasepsi  dalam  hukum  nasional saat  ini  masih  belum  cukup  memberikan  jaminan kesehatan  masyarakat  khususnya  yang  berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Hukum positif yang secara tersurat tercantum dalam KUHP, UU No. 36 Tahun 2009 serta PP No.61 Tahun 2014, UU No.29 Tahun  2004.    KUHP  tidak  merumusakan  secara eksplisit  tentang  pengguguran  kandungan  yang bersifat medicinalis atau abortus  provocatus therapeuticus,  sedangkan  dalam  UUK  serta  PP membolehkan  aborsi  dilakukan  dengan  syarat karena  indikasi  kedaruratan  medis  untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil.
2. Abortus provocatus karena kegagalan  alat  kontrasepsi  dalam  perspektif
pembaharuan hukum nasional di masa yang akan datang,  dalam  pengaturannya  dapat  memberikan penjelasan  yang  berkaitan  dengan  pengertian indikasi  kedaruratan  medis,  selain  itu  dengan mempertimbangkan  pengaturan  penguguran kandungan  di  beberapa  KUHP  asing  sebagai bahan untuk melakukan pembaharuan hukum serta tidak bertentang dengan nilai-nilai Pancasila.

## E. SARAN
1. Perlu  diadakan revisi  terhadap  Undang- Undang Kesehatan yang terdapat dalam Pasal 75 yang  berkaitan  dengan  pengertian  indikasi kedaruratan  medis  dan  Pasal  194  yang  berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara.
2. Perlu ada pengaturan tentang pengedaran obat atau sarana yang digunakan untuk melakukan pengguguran  kandungan  sebab  tanpa  itu  maka sama  saja  memberikan  celah  terjadinya pengguguran  kandungan  yang  tidak  melindungi kesehatan reproduksi ibu.
3. Perlu adanya pengaturan mengenai tindak pidana  yang  dapat  memberikan  kepastian  hukum bagi  kedua  belah  pihak  dalam  hal  ini  dokter  dan pasien  sehingga  dokter  merasa  nyaman  dalam menjalankan  tugas  dan  di  pihak  pasien  dapat memberikan  perlindungan  hukum  apabila  terjadi hal-hal merugikan pasien.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Achadiat,  Chrisdiono,  2006, Dinamika  Etika dan Hukum Kedokteran, Jakarta, Buku Kedokteran.
Anshor  Maria,  Ulfah,  2006, Fiksi  Aborsi Wacana  Penguatan  Hak  Reproduksi  Perempuan,
Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
Ashshofa,  Burhan,  2010, Metode  Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta.

## Bakri,  Abdulwahab,  1998, Kapita  Selekta
Hukum Medik, Bandung, Fakultas Hukum UNISBA.
Basah,  Sjachran,  2005, Hukum  Kesehatan (Rambu-Rambu  Bagi  Profesi  Dokter, Semarang,
UNDIP.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Jakarta,  Balai Pustaka.
Effendy,  Rusli,  dkk,  1986, Masalah Kriminalisasi  dan  Dekriminalisasi, Bandung,  Bina Cipta.
Gultom,  Binsar,  2009, Pelanggaran  HAM Dalam  Hukum  Keadaan  Darurat  di  Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
Gultom,  Maidin,  2006, Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  (Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak di Indonesia), Bandung, Refika Aditama.
Guwandi,  J,  2008, Hukum  dan  Dokter, Jakarta, Sagung Seto

## Handayani,  Trini,  2012, Fungsionalisasi
Hukum  Pidana  Terhadap  Perbuatan  Perdagangan Organ Tubuh Manusia, Bandung, Mandar Maju.

## Koesparmono, 2009, Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Jakarta, Yayasan Brata Bakti.
Koeswadji,  Hermin  Hadiati,  1992, Beberapa Permasalahan  Hukum  dan  Medik, Bandung,  Citra Aditya Bhakti.
Kusmaryanto,  SCJ,  CB,  2002, Kontroversi Aborsi, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.
Kusumaatmadja, Mochtar, 1995, Pemantapan  Cita  Hukum  dan  Asas-asas  Hukum Nasional  di  Masa  Kini  dan  Masa  Akan  Datang, Makalah, Jakarta.
Lamintang, P.A.F, 1986, Delik-delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Bandung, Bina Cipta.

## M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 1999, Etika
Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Jakarta, Buku Kedokteran EGC.
Marzuki,  Peter  Mahmud,  2010,  Penelitian Hukum,  Cetakan  ke-6,  Jakarta,  Kencana  Prenada Media.

## Machmud,  Syahrul,  2008. Penegakan
Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga  Melakukan  Medikal  Malpraktik, Bandung,
Mandar Maju.
Moeljatno,  1983, Perbuatan  Pidana  dan Pertanggungjawaban  Dalam Hukum  Pidana, Jakarta, Bina Aksara.
________,  2006, Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Bumi Aksara.

## Muhammad,  Abdulkadir,  2004, Hukum  dan
Penelitian  Hukum,  Cetakan  ke-1, Bandung,  Citra Adya Bakti.
Muladi, 2009, Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep,  dan  Implikasi  Dalam  Perspektif  Hukum dan Masyarakat), Bandung, Refika Aditama.

## Nasution  Johan,  Bahder,  2005, Hukum
Kesehatan,  Pertanggungjawaban  Dokter,Jakarta,
Rineka Cipta.
Nawawi Arief, Barda, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Edisi Revisi, Bandung, Citra Aditya Bakti.
___________________, 2008, Bunga Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,Bandung,  Citra Aditya Bakti.
___________________,  2010, Masalah Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana Dalam Penanggulangan kejahatan, Cetakan Ketiga, Jakarta, Kencana Prenada Media.
____________________, 2010,
Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta, Edisi Revisi, Rajawali Pers.
____________________, 2013, Slide Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana, Semarang
____________________,  2013, Tujuan  dan Pedoman  Pemidanaan  (Perspektif  Pembaharuan dan  Perbandingan  Hukum  Pidana),  Semarang, Pustaka Magister.
__________________, 2013, Kapita Selekta Hukum  Pidana,    Bandung,  Cetakan  Ketiga,  Citra Aditya Bakti.
Poernomo,  Bambang,  1994, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia.

## Rukmini,  Mien,  2004, Laporan  Akhir
Penelitian  Tentang  Aspek  Hukum  Pelaksanaan Aborsi  Akibat  Perkosaan,  Jakarta,  Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen Kehakiman dan HAM.
Samil,  Ratna  Suprapti,  2005, Etika Kedokteran  Indonesia,  Jakarta,  Yayasan  Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
Santoso, Topo dan Eva Achjani Sulfa, 2002, Kriminologi, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
Serikat,  Nyoman  Putra  jaya,  2013,  Bahan Kuliah:  Sistem  Peradilan  Pidana  (Criminal JusticeSystem), Semarang.

## Soekanto,  Soejono,  1986, Pengantar
Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press.
_______________, 2002, Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Jakarta,  PT Raja Grafindo Persada.
Soge,  Paulinus,  2010, Hukum  Aborsi Tinjauan  Politik  Hukum  Pidana  Terhadap Perkembangan  Hukum  Aborsi  di  Indonesia, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Sudarto,  1986, Hukum  dan  Hukum  Pidana, Bandung, Penerbit Alumni.
Sulaeman,  Eman,  2008, Delik  Perzinaan Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia, Semarang, Walisongo Press.

## 2. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## 3. Lainnya
Suara Merdeka , 14 Agustus 2014 http://D.M.purba.blogspot.com/2011/07/abort usdanundang undangabortus.RS.Dr.Pringadi http://id.Wikipedia.org/wiki/Gugur Kandungan http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/What areHumanRights.aspx
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/ 60UDHR/bookleten.pdf
http://www.bimakini.com/index.php/hukum- kriminal/item/3279-dikes-bantah-keterlibatan-bidan- dalam-kasus-aborsi http://situs.kerespro.info http://www.google.com/search?q=Defenisi+R eproduksi+Remaja&ie=utf-8&- utf8&aq=t&rls=org.mozilla:en- Us:official&clien=firefox-a