Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## TINJAUAN YURIDIS BENTUK PERLINDUNGAN INVESTOR OLEH MANAJER INVESTASI DALAM MENGELOLA REKSA DANA
Mega Kartika 1 , Julian Parningotan 2 , Jonni Josua Lumbantobing 3 , Yoseph Imando
P Hutahaean 4 , Julianus Jesaya Purba 5 1,2,3,4,5 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia megakartika@unprimedn.ac.id 1 , juliansimanjuntak02@gmail.com 2 , jonnijosua@gmail.com 3 , yosephhutahaean99@gmail.com 4 , jesayakrenz@gmail.com 5
Naskah diterima: 1 November 2021; revisi: 2 Desember 2021; disetujui: 26 Desember 2021

## ABSTRACT
Mutual funds are a place to collect funds from people who want to invest, then these funds are used  for  further  investment  by  the  Investment  Manager  into  a  stock  portfolio.  Mutual  Fund management is carried out by the Investment Manager in accordance with the agreement in the form  of  a  Collective  Investment  Contract  and  the  Company.  The  Financial  Services  Authority provides  legal  protection  to  investors  in  the  capital  market  by  issuing  Financial  Services Authority Regulation No.10/POJK.04/2018 concerning Implementation of Investment Manager Governance  and  Financial  Services  Authority  Regulation  No.24/POJK.04/2014  concerning Guidelines for the Implementation of Functions -Function of Investment Manager which is the implementing  regulation  of  Law  Number  21  of  2011  concerning  the  Financial  Services Authority.  This  study  aims  to  study  and  understand  the  forms  of  protection  for  investors provided by Investment Managers when managing Mutual funds.
Keywords: Mutual Funds, Investment Manager, Investor Protection .
* Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum,Universitas Prima Indonesia E-mail: Megakartika@Unprimedn.Ac.Id
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Masyarakat  pada  umumnya  haruslah  saling  melakukan  interaksi  kepada  sesamanya. Untuk  mencukupi  hajat  hidupnya,  masyarakat  melakukan  suatu  kegiatan  yang  dapat  memberi profit,  yaitu  dengan  melakukan  kegiatan  perekonomian.  kemudian  masyarakat  mulai  mencari pilihan agar bisa mendapatkan profit dengan melakukan investasi. 1
Seperti  pasar  umum,  pasar  modal  menjadi  tempat  bertemunya  pembeli  dan  penjual. Pada  pasar  modal,  yang  diperdagangkan  ialah  dana  atau  ekuitas.  Pasar  modal  menjadi  tempat dipertemukannya  peminta  dan  penawar  dana  dalam  bentuk  efek. 2 Pasar  Modal  memainkan peran  yang  begitu  penting  dan  strategis  dalam  pembangunan  ekonomi,  karena  pasar  modal merupakan  sumber  pemodalan  bagi  dunia  usaha  dan  media  investasi  untuk  kalangan  investor. Pasar modal merupakan media yang digunakan untuk menggerakan dana masyarakat yang akan dialirkan  pada  kegiatan  bermanfaat.  Di  Indonesia  sendiri  sudah  diatur  UU    No.8  Tahun  1995 tentang Pasar Modal dan aturan pelaksanaanya. 3
Dalam  melaksanakan  kegiatan  tersebut,  dipasar  modal  terdapat  beberapa  pihak  yang berjalan,  yaitu  Manajer  investasi  (MI)  sebagai  pihak  yang  telah  memperoleh  perizinan  usaha dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  agar  dapat  melakukan  pengelolaan  portofolio  efek  atau intrumen  investasi  untuk  para  nasabahnya.  Dalam  melakukan  kegiatannya,  pasar  modal  tidak terlepas dari investor yang hendak menanamkan dananya. Investor yang menanamkan dananya kedalam bentuk reksa dana tentunya membutuhkan pertimbangan yang dapat diperoleh melalui Manajer  investasi.  Didalam  POJK  No.24/POJK.04/2014  Pasal  1  ayat  (1)  menyebutkan “Manajer Investasi merupakan Pihak yang melakukan aktivitas usahanya mengelola portofolio investasi  kolektif  pada  sekelompok  nasabah  atau  mengelola  portofolio  efek  bagi  para nasabahnya, kecuali, dana pensiun, bank dan perusahaan ansuransi yang menjalankan aktivitas usahanya berlandaskan aturan yang sudah ada.” 4
Sedangkan  dalam  UUPM Pasal 1  angka  27,  yang  dimaksud  dengan  Reksa  Dana  ialah “tempat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat pemodal, yang digunakan untuk investasi oleh  seorang  Manajer  Investasi  ke  portofolio  efek.” 5 Artinya,  atas  izin  Manajer  Investasi selanjutnya  menerbitkan  sertifikat  kepemilikan  berupa  saham  atau  Unit  Penyertaan  ke  pada investor  yang  ingin  menanamkan  modalnya  di  Reksa  dana  tersebut.  Dengan  diterbitkanya sertifikat  kepemilikan,  investor  bisa  menginvestasikan  uang  mereka  sendiri  tanpa  kehilangan asensi dari investasi secara keseluruhan. 6
Investasi yang dilakukan investor dalam bentuk reksa dana memiliki perlindungan dan kepastian hukum yang diharapkan dapat menarik minat pemodal untuk menanamkan modalnya melalui Reksa Dana tanpa adanya rasa ragu. Bentuk perlindungan dan kepastian hukum tersebut sebagaimana  di  atur  dalam  POJK  No.24/POJK.04/2014  dan  POJK  No.10/POJK.04/2018  yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap para investor.
1 . A. W. Paramita Prananinggtyas, Siti Mahmudah, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Atas Tindakan Gadai Saham Yang Dilakukan Oleh Manajer Investasi Terhadap Efek InvestoR”, Diponegoro Law  Jaournal,  vol6,  no  2,  (pp.1-18  agutus  2017);  diakses  16  Maret  2021,  doi: http://www.ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/dlr/ . 2 Nazib A. Gisymar, Insider Trading dalam Transaksi Efek, Citra Aditya Bakti Bandung 1999, 10.
3 Dr.  Abdul  R.  Saliman  SH.,MM, Hukum  Bisnis  untuk  Perusahaan  Teori  dan  contoh kasus, (Jakarta:Pramedia Group,2015), hlm.228.
4 Pasal  1  ayat  (1)  POJK  No.24  /Pojk.04/  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.
5 Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
6 Gunawan Widjaja & Almira Prajna Ramaniya, Reksa Dana & Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal, (Jakarta:Kencana, 2009), hlm.24.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## METODE PENELITIAN
Analisis  yang  dipakai  dalam  pencarian  data  guna  mendukung  penulisan  adalah pendekatan  hukum  normatif,  yaitu  analisis  hukum  yang  dilaksanakan  dengan  melihat  data sekunder atau kepustakaan sebagai bahan dasar untuk diteliti dan menunjuk pada norma-norma hukum  yang  dapat  diteliti. 7 Materi  hukum  primer  adalah  dokumen  hukum  otoritatif,  artinya mempumyai  kewenangan. 8 Materi  hukum  sekunder  disajikan  dalam  bentuk  prinsip,  teori  dan pendapat  hukum,  serta  digunakan  sebagai  pendukung  untuk  memperjelas  data  hukum primer. 9 teknik  pengumpulan  data  dalam  Kajian  ini  dilakukan dengan meneliti  bahan  atau  data untuk keperluan penulisan penelitian ini melalui studi kepustakaan yaitu peraturan perundang- undangan dan buku yang mempunyai hubungan tentang materi yang dijelaskan dalam judul ini. Dan menggunakan analisis data kualitatif terhadap data yang dipakai dalam melakukan analisis ini,  yaitu  dari  data  yang  didapat  lalu  di  klasifikasikan  secara  terarur  dan  diperiksa  secara normatif  kualitatif  agar  memperoleh  pemahaman  masalah.  Kemudian  hasil  dari  kajian  ini disampaikan  secara  dekriptif  yang artinya mengambarkan  dan  menuturkan secara  sederhahana dan sesuai dengan kanyataan permasalahan yang dikaji. 10

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Tinjauan Umum Reksa Dana
Reksa Dana merupakan produk perusahaan yang berada dalam portofolio pasar modal dan diawasi oleh OJK sehingga dapat melakukan kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat. 11 Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUPM, ada dua bentuk reksa dana, yaitu: a. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) b. Perseroan. 12
Pasal 18 ayat (1) huruf a menjelaskan emiten yang usahanya terdiri dari penghimpunan modal dengan cara menjual saham, kemudian modal dari hasil penjualan saham tadi ditanamkan di  berbagai  surat  berharga  yang  diperdagangkan  di  pasar  modal  dan  pasar  uang  adalah  Reksa Dana  berwujud  Perseroan.  Begitu  juga  dengan  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  b  menjelaskan  kontrak antara  MI  dan  BK  yang mengikat  pemilik  saham  apabila  hak  pengelolaan  portofolio  investasi kolektif  diberikan  kepada  manajer  investasi  dalam  mengelola  portofolio  investasi  kolektif  dan BK  diberikan  kewenangan  menjalankan  Penitipan  Kolektif. 13 BK  bertindak  sebagai Penyimpanan  surat  berharga,  administrasi  dan  pengawas. 14 Reksa  Dana  berbentuk  KIK menerbitkan  saham  pada  investor  dengan  pengghimpun  dana  dan  dana  tersebut  kemudian diinvestasikan  dalam  berbagai  jenis  surat  berharga  yang  diperjualbelikan  di  pasar  uang  dan pasar modal. 15
Secara  umum  seperti  yang  sudah  diketahui  Reksa  dana  merupakan    tempat  untuk mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat yang hendak berinvestasi, lalu dana tersebut digunakan  untuk  investasi  lebih  lanjut  oleh  Manajer  Investasi  kedalam  Portofolio  saham. Sederhananya  Reksa  dana  ialah  sertifikat  yang  menjadi  bukti  bagi  pemegang  sertifikat  yang telah mempercayakan dananya ke pengelola reksa dana, dimana dana tersebut dipakai di pasar modal  untuk  melakukan  investasi. 16 Lembaga  keuangan  yang  menerbitkan  reksa  dana  adalah,
7 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm.4.
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2011), hlm.181.
9 Ibid, hlm.194.
10 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Raja grafindo Persada), 2013, hlm.13.
11 Rudiayanto, Reksa Dana Untuk Pemula , (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2017), hlm.12.
12 Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
13 Penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
14 Rudiayanto, Reksa Dana Untuk Pemula , (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2017), hlm.16.
15 Penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
16 M. Irsan Nasarudin, SH. dkk. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta:Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm.156.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
perusahaan  asuransi,  perusahaan  efek  dan  bank.  Reksa  dana  adalah  salah  satu  pilihan  yang paling  mudah  dibuat  di  pasar  modal  untuk  investasi.  Pembiayaan  dilakukan  secara  kolektif dengan  mengeluarkan  unit  penyertaan  atau  saham  kepada  lembaga  atau  individu  yang diinvestasikan  dalam  portofolio  efek  pasar  keuangan  atau  efek  pasar  modal.  Efek  itu  sendiri dipilih lalu dikelola oleh manajer investasi profesional. 17

## B. Peran Manajer Investasi dalam Mengelola Reksa Dana
Pengertian  Manajer  Investasi  dalam  Pasal  1  angka  11  UUPM  ialah  “Pihak  yang melakukan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  portofolio  efek  bagi  nasabah  atau portofolio  investasi  kolektif  bagi  kelompok  nasabah  kecuali  Perusahaan  Ansuransi,  Bank Kustodian dan dana Pensiun yang menjalankan secara tersendiri aktivitas usahanya berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  ada” 18 dan berdasarkan  Pasal  21  ayat  (1)  UUPM, menyebutkan  “Manajemen  Reksa  Dana,  dilaksanakan  Manajer  Investasi  sesuai  dengan perjanjian berupa Kontrak Investasi Kolektif dan perseroan
Menjadi  salah  satu  bentuk  Efek  dalam  melakukan  penanaman  modal,  Reksa  Dana memiliki  keunikan  apabila  membandingkan  dengan berbagai macam  investasi  lainya.  Investor membeli  saham  atas  himpunan  Efek  di  dalam  Reksa  dana  yang  dijalankan  Manajer  Investasi yang berpengalaman, dengan tujuan agar mendapat profit. Manajer Investasi menggunakan dana investor  untuk  mengelola  portofolio  investasinya  pada  surat  berharga,  agar  mendapat  profit yang  hasil  nya  kemudian  dibagikan  kembali  ke  investor  dan  Manajer  Investasi  memiliki wewenang  untuk  mengelola  dan  menginvestasikan  kembali  dana  tersebut  dalam  bentuk portofolio efek yang sudah disetujui secara bersama-sama dan diperbolehkan OJK. 19 Jadi, dapat disimpulkan pihak yang mengelola portofolio efek bagi investor ialah Manajer Investasi. Pasal 2 POJK No.24/POJK.04/2014 menjelaskan Manajer Investasi harus mempunyai dan menjalankan fungsi-fungsinya,  yaitu: “fungsi  teknologi  informasi,  fungsi  pemasaran  dan  penanganan pengaduan  nasabah,  fungsi  akuntansi  dan  keuangan,  fungsi  pengembangan  sumber  daya manusia, fungsi pengerjaan transaksi efek, fungsi jual beli, fungsi pengendalian risiko, ketaatan dan audit internal dan fungsi investasi dan riset.” 20
Dalam  melaksanakan  fungsi-fungsi  Manajer  Investasi  seperti  yang  disebutkan  dalam Pasal 4 POJK NO.24/POJK.04/2014 “Manajer investasi wajib memastikan bahwa koordinator dan  semua  staf  yang  menjalankan  fungsi  ini  mengikuti  prosedur  operasi  standar  dan  mereka memiliki  prosedur  operasi  standar  dan  menjalankan  fungsi  prosedur  operasi  standar  yang ditentukan dalam pasal 2 .” 21

## C. Tinjauan Yuridis Bentuk Perlindungan Investor oleh Manajer Investasi.
Keahlian  Manajer  Investasi  akan  berdampak  pada  kinerja  portofolio  dalam  jasa manajemen  portofolio  nasabahnya.  sebagai  manajer  dana  investor  Manajer  investasi  memilih aset  dan  berinvestasi  dalam  portofolio  efek  melalui alokasi  aset yang terdiversifikasi.  Manajer investasi  diharuskan  memiliki  kemampuan  dalam  menyusun  portofolio  mereka  sesuai  dengan tingkat profit yang dihendaki dan tingkat resiko yang bisa diterima. 22
Keamanan dan Perlindungan bagi investor di Pasar Modal telah disusun pada UU OJK Pasal  28  sampai  dengan  Pasal  31 23 dan  Pasal  1  angka  4  POJK  No.10/POJK.04/2018
17 Ibid, hlm. 157.
18 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
19 Gunawan Widjaja & Almira Prajna Ramaniya, Op.Cit, hlm. 4.
20 Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keauangan No.24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.
21 Pasal 4 No.24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.
22 A.A . Sagung Putra Pradnya Paramitha, Ni Ketut Purnawati, “Pengaruh Kinerja Manajer Investasi dan Kebijakan Alokasi Aset Terhadap Kinerja Reksa Dana Saham Di Indonesia”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Vol. 6, No. 8, Juli (2017), diakses pada 16 September 2021, doi: https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1371366 .
23 Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
menyebutkan  “Manajemen  Manajer  Investasi,  menerapkan  prinsip  pertanggung  jawaban ( resposibility ),  kewajaran  ( fairness ),  keterbukaan  ( transparency), Independensi  ( independency ) dan  akuntabilitas  ( accountability )  adalah  manajemen  Manajer  Investasi  yang  baik,”  kemudian Pasal  1  angka  18  POJK  No.10/POJK.04/2018  menyebutkan  “bentuk  tanggung  jawab  Manajer Investasi ( fiduciary duty) atas dana investasi yang dititipkan oleh nasabah ialah stewardship” 24 dan  dilanjutkan  dengan  Pasal  50  ayat  (1) dan  Pasal  51  ayat  (1) POJK  No.10/POJK.04/2018 yang menyebutkan:
Pasal 50 (1) Harus melakukan pemeriksaan rutin oleh Manajer Investasi kepada  perusahaan tempat Manajer Investasi menginvestasikan dana yang dikelolanya ( investee company ). Pasal 51
(1) Seperti dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) Manajer Investasi boleh terlibat dalam kegiatan enggagement sebagai hasil atas pengawasan. 25
Pada  UU  OJK  Pasal  29  cukup  jelas  bahwa  OJK  melakukan  dan  mengatur  palayanan pengaduan  Nasabah. 26 Nasabah  juga  di  berikan  kebijakan  untuk  sistem  pelaporan  dan pengaduan  nasabah  yang  telah  ditentukan  pada Pasal  54  dan  Pasal  55  POJK No.10/POJK.04/2018 menjelaskan  mengenai  kebijakan  pengaduan  nasabah  dan  sistem kebijakan pelaporan pelanggaran yang menyebutkan:

## Pasal 54
(1) Sistem kebijakan pelaporan pelanggaran wajib dimiliki Manajer Investasi .
(2) Sistem  pedoman  melaporkaan  pelanggaran  yang  dikatakan  pada  ayat  (1)  paling sedikit harus mencakup:
• Evaluasi berkala  terhadap pedoman  sistem  pelaporan  pelanggaran  oleh  Dewan Komisaris dan Direksi.
• Penanganan pelaporan pelanggaran.
• Cara penyampaian laporan pelanggaran.
• Pihak yang mengontrol pemrosesan dan tindak lanjut laporan pelanggaran.
• Pelaporan pelanggaran dan hasil tindak lanjut.
• Sistematika proses pelaporan pelanggaran.
• Melindungi pelapor dan memastikan kerahasiaan.
• Sistematika proses pelaporan.
• Bentuk suatu  pelanggaran yang dapat dilaporkan. Pasal 55
(1) Kebijakan penanganan pengaduan nasabah harus dimiliki oleh Manajer Investasi.
(2) Sesuai dengan ayat (1) Kebijakan pengaduan Nasabah, paling sedikit meliputi:
• Unit atau pihak pengelola pengurusan keluhan.
• Evaluasi  berkala  terhadap  pedoman  penanganan  pengaduan  nasabah  oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
• Sistem prosedur pengaduan.
• Penanganan dan tindak lanjut pengaduan.
• Penanganan pengaduan.
• Jangka waktu penanganan pengaduan.
24 Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.
25 Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.
26 Pasal 29 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
(3) Ketentuan pengaduan Nasabah pada ayat (2) tentang proteksi konsumen di industri jasa keuangan harus memperhatikan ketentuan POJK. 27
Sebagaimana  dimaksud  dalam  regulator  Otoritas  Jasa  Keuangan  tentang  proteksi konsumen  di  industri  jasa  keuangan,  kebijakan  pengaduan  konsumen  telah  ditata  dengan melihat ketentuan pengaduan penanganan konsumen dan diatur juga di Pasal 20 huruf a POJK No.24/POJK.04/2014  yang  melaksanakan  Fungsi  Pengaduan  Investor  yang  menjelaskan “pelaksanaan fungsi pengaduan nasabah dan pemasaran wajib pegawai yang telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Keuangan sebagai perwakilan dari perusahaan yang dikoordinir oleh seorang  koordinator  serta  mempunyai  pengalaman  kerja  di  keuangan  paling  kurang  2  (dua) tahun  dan  bidang  pasar  modal”  dan  di  Pasal  20  huruf  d  angka  4  menjelaskan  “mengkoordinir peran penanganan keluhan nasabah, koordinator bertanggung jawab atas :
• Pengadministrasian dan menerima keluhan nasabah.
• Menindaklanjuti keluhan nasabah dan mengelola hasil penanganan
• Penanganan dan menindaklanjuti keluhan nasabah.” 28
Dikarenakan kegiatan  yang  dilakukan  Manajer  Invetasi  dalam  mengelola  Reksa  dana berada di Pasar Modal maka setiap pihak yang melakukan pelangaran yang ada pada POJK akan dijatuhi  sanksi  sesuai  dengan  Pasal  69  sampai  Pasal  71  POJK  No.10/Pojk.04/2018. 29 selaku yang  memiliki  kewenangan  dibidang  Pasar  Modal  sudah  jelas  bahwa  OJK  akan  mengenakan sanksi tersebut kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran dan juga yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran tersebut sebagaimana di atur dalam POJK. Menurut Pendapat Soediman Kartohadiprodjo, sesungguhnya tujuan adanya hukum ialah untuk mendapatkan keadilan, serta adanya  salah  satu  media  merupakan  perlindungan  hukum  untuk  menegakkan  keadilan.  salah satunya adalah menjamin keadilan dibidang ekonomi, khususnya di Pasar Modal. 30

## KESIMPULAN
Reksa  dana  ialah  tempat  untuk  mengumpulkan  dana  dari  masyarakat  pemodal,  yang digunakan  untuk  investasi  lebih  lanjut,  oleh  Manajer  Investasi  dalam  Portofolio  saham. Pihak yang mengelola portofolio efek untuk para invertor merupakan manajer investasi Dengan diterbitkanya POJK No.10/POJK.04/2018 dan POJK No.24/POJK.04/2014 ini merupakan implementasi Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK, secara hukum OJK telah melindungi investor di pasar modal .

## REFERENSI BUKU
Saliman,  Abdul  R, Hukum  Bisnis  untuk  Perusahaan  Teori  dan  contoh  kasus, Jakarta:Pramedia Group,2015.
Gisymar, Nazib A, Insider Trading dalam Transaksi Efek, Bandung: Citra Aditya Bakti 1999
27 Pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.
28 Pasal 20 huruf a dan Pasal 20 huruf d angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.
29 Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.
30 Hilda Hilmiah Dimyati, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal”, Alumnus Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukun, UIN Jakarta, Jl.Ir. H. Juanda No.95 Ciputat Tangsel, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2, Desember (2014); diakses pada 15 September 2021, doi: https://media.neliti.com/media/publications/40834-ID-perlindungan-hukum-bagi-investor-dalam-pasar- modal.pdf .
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Widjaja, Gunawan dan Almira Prajna Ramaniya, Reksa Dana & Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal, Jakarta:Kencana, 2009 Irsan,  Nasarudin.  dkk.  Aspek  Hukum  Pasar  Modal  Indonesia,Jakarta:Kencana  Prenamedia Group, 2014
Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2001. Marzuki , Peter Mahmud. Penelitian Hukum,Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011. Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Raja grafindo Persada, 2013.
Rudiayanto, Reksa Dana Untuk Pemula, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo,2017

## A. Artikel Jurnal
Prananinggtyas, A. W. Paramita dan Siti Mahmudah, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Atas  Tindakan  Gadai  Saham  Yang  Dilakukan  Oleh  Manajer    Investasi Terhadap Efek Investor”, Diponegoro Law Jaournal, vol6, no 2, (pp.1-18 agutus  2017);  diakses  16  Maret  2021,  doi: http://www.ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/dlr/ .
Dimyati, Hilda Hilmiah, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal”, Alumnus Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukun, UIN Jakarta, Jl.Ir. H. Juanda No.95 Ciputat Tangsel, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember (2014); diakses pada 15 september 2021,
doi: https://media.neliti.com/media/publications/40834-ID-perlindungan- hukum-bagi-investor-dalam-pasar-modal.pdf . Paramitha, A.A . Sagung Putra Pradnya Ni Ketut Purnawati, “Pengaruh Kinerja Manajer Investasi dan Kebijakan Alokasi Aset Terhadap Kinerja Reksa Dana Saham Di Indonesia”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Vol. 6, No. 8, Juli (2017), diakses pada 16 September 2021, doi: https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1371366 .

## B. Perundang-undangan
Undang- Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  24/POJK.04/2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan
Fungsi-Fungsi Manajer Investasi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan  Tata Kelola Manajer Investasi