Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 1 – Maret 2021, Hal. 56-61| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2805.56-61

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DIRENCANAKAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 19/pidB/2019/PNBLI)
I Dewa Gede Windhu Indrakusuma, I Made Arjaya, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia windhudewa26@gmailcom , imdarjaya@gmailcom , sukariati64@gmailcom

## Abstrak
Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan luka ataupun rasa sakit kepada seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Penganiayaan terdiri dari penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penganiayaan  yang  direncanakan  dan  untuk menaganalisis pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang direncanakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  teknik  wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  sanksi pidana  terhadap  pelaku  penganiayaan  yang  direncanakan  adalah  pidana  penjara  maksimal  empat  tahun sebagaimana diatur dalam pasal 353 ayat 1 KUHP sedangkan dalam kasus putusan Nomor 19/pidB/2019/PNBLI pelaku I Made Merta dikenakan hukuman pidana penjara selama empat bulan sesuai dalam pasal 353 ayat 1 KUHP dimana unsur-unsur yang terdapat didalamnya semua terpenuhi. Kemudian, pertimbangan hakim dalam pelaku tindak pidana penganiayaan yang direncanakan antara lain pertimbangan yang bersifat Yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sedangkan dalam studi kasus putusan Nomor 19/pidB/2019/PNBLI hakim  lebih  mempertimbangkan  riwayat  dari  terdakwa  yaitu  terdakwa  sopan  dan  mengaku  terus  terang perbuatannya di persidangan belum pernah dihukum dan sudah ada perdamaian antara saksi korban I Gede Jasa, sehingga hakim menjatuhkan hukuman Pasal 353 KUHP yaitu selama empat (4) bulan.
Kata kunci : Penganiayaan berencana, putusan hakim, sanksi pidana, Tindak Pidana

## Abstract
Maltreatment  is  an  act  that  causes  injury  or  pain  to  someone  which  is  done  on  purpose.  The  maltreatment consisted of light maltreatment and severe torture. This study aims to determine the criminal sanctions against the planned perpetrators of maltreatment and to analyze the considerations of the judge's decision against the perpetrators  of  the  planned  maltreatment.  This  type  of  research  is  normative  legal  research  using  a  statutory approach. The technique of collecting legal materials is done by interviewing techniques. The results of the study show that the criminal sanction against the perpetrator of the planned maltreatment is a maximum of four years in prison as regulated in Article 353 paragraph 1 of the Criminal Code, while in the case of decision Number 19 / pidB / 2019 / PNBLI, the perpetrator I Made Merta is subject to imprisonment for four months according to Article 353 paragraph 1 of the Criminal Code where the elements contained therein are all fulfilled. Then, the judges'  considerations  in  the  perpetrators  of  the  planned  maltreatment  included  considerations  of  a  juridical nature, namely things that were burdensome and things that were mitigating, whereas in the case study decision Number  19  /  pidB  /  2019  /  PNBLI  the  judge  considered  more  about  the  history  of  the  defendant,  namely  the defendant. polite and admit that his actions in court have never been convicted and there has been peace between witnesses victim I Gede Jasa, so the judge sentenced Article 353 of the Criminal Code, which is four (4) months. Keywords: Criminal Sanction, Criminal Act, Judge Verdict, Planned Maltreatment

## I. PENDAHULUAN
Berbagai macam tindak pidana dapat dilihat sebagai perbuatan pidana. Tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP, dimana secara nyata memiliki ancaman berupa saksi pidana. Suatu tindak pidana menjadi sebuah wujud atas sikap masyarakat yang tetap harus diperhatikan secara bersama demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman.
Diantara  wujud  tindak  pidana  yang  kebanyakan  terjadi  di  sekitar  lingkungan  masyarakat  yaitu bentuk  kekerasan  seperti  penganiayaan.  Maraknya  tindak  pidana  penganiayaan  di  lingkungan masyarakat  menunjukan  bahwa  tindak  pidana  penganiyaan  itu  tidak  jauh  dari  sifat  masyarakat  yang
tidak bisa dikendalikan dengan sebagaimana mestinya. Penyebab hal tersebut karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Di sisi lain, dikarenan factor lingkungan yang jahat.
Dalam Putusan PN Bangli No 19/pidB/2019/PNBLI terdapat kasus penganiayaan yang melibatkan I Made Merta Als Gadig (terdakwa) pada Kamis 11 Oktober 2018 perkiraan pukul 1800 wita berlokasi di  Banjar  Dausa  Desa  Dausa,  Kecamatan  Kintamani,   Kabupaten  Bangli  telah  melakukan Penganiayaan  dengan  direncanakan  terlebih  dahulu  terhadap  saksi  korban  I  Gede  Jasa  Als  Mangku Gede Jasa.
Dimana pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 I Made Merta Als Gadig (terdakwa) menghadiri acara resepsi pernikahan saksi korban I Gede Jasa Als Mangku Gede Jasa dan disana I Made Merta Als Gadig (terdakwa) melakukan penganiayaan dengan cara menarik rambut I Gede Jasa Als Mangku Gede Jasa  dan  mendorong  hingga  terjatuh  kemudian  dipukuli  kearah  muka  sebanyak  3  (tiga)  kali  dengan menggunakan tangan kanan Tak hanya itu I Made Merta Als Gadig (terdakwa) juga menyayatkan pisau pengutik di leher sebelah kiri I Gede Jasa Als Mangku Gede Jasa Dalam kasus ini terdakwa diancam dengan Pasal 353 KUHP.
Majelis Hakim hanya menjatuhi pidana penjara terhadap korban selama 4 (empat) bulan. Melihat korban yang mengalami  luka  robek pada hidung dan luka gores  pada leher  kiri akibat  sayatan pisau pengutik tersebut tergolong cukup parah. Namun, hukuman yang dijatuhkan tergolong ringan. Dari sisi lain, terdakwa juga menggunakan senjata tajam  yang dapat mengancam  nyawa korban. Penanganan suatu tindak pidana terjadi semacam disparitas, sehingga masih banyak  orang  yang  berani  melakukan tindak pidana penganiayaan.
Penelitian  yang  serupa  dengan  penelitian  sekarang  ini,  yaitu  pertama  tentang  tinjauan  yuridis terhadap  tindak  pidana  penganiayaan  yang  direncanakan  terlebih  dahulu  ( Wahab,  2016 )  dan  kedua tentang  tanggung  jawab  pidana  pelaku  tindak  pidana  penganiayaan  mengakibatkan  kematian  yang melakukan pembelaan diri terhadap harta benda ( Sari, 2019 ).
Berdasarkan  uraian  permasalahan  diatas  maka  penelitian  baru  ini  bertujuan  untuk  mengetahui sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang direncanakan dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam memberi putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang direncanakan.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunaka hukum normative. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dimana konsepnya telah tertulis baik itu dalam perundang-undangan ataupun norma yang menjadi tolak ukur perilaku masyarakat yang wajar ( Amirudin & Asikin, 2012 ). Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek- aspek internal dari hukum positif ( Benuf & Azhar, 2020 ).
Sumber bahan hukum yang digunakan terbagi atas Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang utama  yang  menjadi  dasar  kajian  ini.  Bahan  Hukum  sekunder  adalah  adalah  bahan  hukum  yang digunakan  untuk  menunjang  atau  membantu  dalam  memberikan  pemahaman-  pemahaman  dan gambaran-gambaran  serta  teori-teori  hukum  yang  di  gunakan  untuk  mengulas  dan  memecahkan persoalan-persoalan  yang  akan  di  teliti  di  dalam  penelitian  ini.  Dalam  memperoleh  bahan  hukum primer,  peneliti  menggunakan  metode  interview  atau  wawancara  dengan  hakim  sekunder  dengan metode penelitian studi kasus di Pengadilan Negeri Bangli dalam bentuk Putusan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Direncanakan
Sanksi merupakan hasil yang diterima akibat malakukan suatu pelanggaran yang telah diatur Undang- Undang ( Waluyo, 2008 ). Sanksi terbagi menjadi sanksi administrative, sanksi perdata ataupun sanksi pidana ( Oktaliza, 2012 ). Sanksi Administratif merupakan teguran tertulis. Sanksi ini diberikan kepada pelaku usaha dalam hal penanggung jawabnya atas pelanggaran aturan perundang- undangan ataupun ketentuan dalam izin lingkungan. Sanksi perdata adalah berupa ganti rugi. Sementara, sanksi pidana ialah  suatu  perbuatan  atas  dilanggarnya  ketentuan  pidana  yang  berupa  pidana  dan/atau  tindakan ( Hamzah, 2006 ).
Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan luka ataupun rasa sakit kepada seseorang yang  dimana  dilakukan  dengan  sengaja.  Menurut Handoko  (2020) bahwa  penganiayaan  merupakan suatu  bentuk  kejahatan  yang  sangat  diperhatikan  oleh  hukum,  karena  pelanggaran  ini  sangat  rentan terjadi dikalangan masyarakat. Penganiayaan terdiri dari penganiayaan ringan dan penganiayaan berat.
Penganiyaan  ringan  ialah  perbuatan  yang  tidak  menghalangi  seseorang  dalam  menjalankan kewajibannya untuk melakukan suatu pekerjaan. Penganiyaan berat ialah perbuatan yang menimbulkan seseorang  mengalami  luka  serius  ataupun  kecacatan  sehingga  seseorang  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya setiap hari.
UU  tidak  memberikan  pengertian  dari  penganiyaan.  Akan  tetapi,  dalam  yurisprudensi penganiayaan ialah perbuatan sengaja yang menyebabkan rasa sakit ataupun mendapatkan luka kepada orang  lain.  Apabila  luka  lebam  yang  dideritanya  tidak  menjadikan  penghalang  untuk  melaksanakan kewajiban pekerjaannya sehingga perbuatan tersebut dianggap penganiyaan ringan yang diatur dalam Pasal  352  KUHP.  Namun,  berbeda  halnya  dengan  penganiayaan  yang  telah  direncanakan  terlebih dahulu.
UU tentang penganiayaan berencana telah diatur dalam Pasal 353 KUHP. Unsur-unsurnya ialah perbuatan tersebut telah direncanakan sebelum pelaku melakukan perbuatannya. Contoh kasus nyata yaitu dalam Putusan PN Bangli No 19/pidB/2019/PNBLI terdapat kasus penganiayaan yang melibatkan I  Made  Merta  Als  Gadig  (terdakwa).  Dalam  putusan  tersebut  diketahui  bahwa  terdakwa  melakukan penganiayaan dengan cara menarik rambut I Gede Jasa Als Mangku Gede Jasa dan mendorong hingga terjatuh kemudian dipukuli kearah muka dilakukan tiga kali menggunakan tangan kanan. Tidak hanya itu, I Made Merta Als Gadig (terdakwa) juga menyayatkan pisau pengutik di leher sebelah kiri I Gede Jasa alias Mangku Gede Jasa. Sehingga, korban mengalami luka robek pada hidung dan luka gores pada leher  kiri  akibat  sayatan  pisau  pengutik  tersebut.  Terdakwa  dihukum  berdasarkan  Pasal  353  KUHP tentang penganiayaan yang direncanakan dengan hukuman pidana penjara selama 4 bulan.

## 2. Pertimbangan Hakim dalam Memberi Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Direncanakan
Pertimbangan hakim ialah pendapat yang dipergunakan hakim untuk suatu pertimbangan dimana akan menjadi landasan hakim untuk manjatuhkan sebuah perkara dalam persidangan. Putusan hakim pada praktiknya  dipersidangan  sebelum  pertimbangan  yuridis  ini  dibuktikan  fakta-fakta  hukum  yang terungkap  dalam  persidangan  akan  terterlebih  dahulu  akan  ditarik  oleh  hakim.  Hakim  mengambil sebuah kesimpilan yaitu sebagai sebuah pertimbangan yuridis untuk menegaskan kembali fakta-fakta yang telah terungkap ( Wijayanto, 2012 ). Hakim dalam  menjatuhi hukuman pidana tidak boleh lebih sedikit dari batas yang telah ditentukan ataupun sebaliknya tidak boleh lebih tinggi menjatuhi hukuman yang telah diatur dalam undang-undang ( Rifai, 2010 ) selain itu hakim harus mengambil keputusan yang sesuai ( Fitriani, 2017 ).
Adapun yang menjadi pertimbangan dalam perkara kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang  mengakibatkan  luka-luka  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bangli  Nomor 19/pidB/2019/PNBLI.  Terdakwa  diajukan  ke  persidangan  di  Pengadilan  Negeri  Bangli  oleh  Jaksa Penuntut Umum yang telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas melanggar ketentuan Pasal 353 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan dengan rencana lebih dulu. Untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1) I Gede Jasa, 2) Ni Komang Sulendri, 3) I Nyoman Widana yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan termuat dalam berita acara persidangan. Barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:
1. Satu buah pisau (pengutik) bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 255 cm
2. Surat Visum et Repertum Nomor: 440/355/Yankes tanggal 20 Oktober 2018 dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kintamani I dan ditandatangani oleh dr Ni Made Dewi Desiani.
Dikarenakan  dakwaan  telah  tersusun  subsidairitas  maka  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan terlebih dahulu. Mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana yang diatur pada Pasal  353  ayat  (1)  KUHP  tentang  Penganiayaan  dengan  rencana  lebih  dulu  yang  unsur-unsurnya sebagai berikut.
1. Unsur Barang Siapa
Menimbang  bahwa  pengertian  dari  setiap  orang  ialah  subjek  hukum  yang  memiliki  hak  dan kewajiban  dimana  dia  dapat  menanggung  setiap  perbuatannya  di  dalam  suatu  perkara  yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana. Dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan,  terdakwa  I  Made  Merta  alias  Gadig  yang  identitasnya  telah  dibacakan  diawal persidangan  dan  dibenarkan  oleh  terdakwa  dan  juga  dibenarkan  oleh saksi-saksi, sehingga tidak  terjadi  kesalahan.  Terdakwa  dapat  menjawab  segala  pertanyaan  dengan  keadaan  sehat jasmani dan rohani.
2. Dengan sengaja Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang di dapatkan dalam persidangan bahwa pada sesuai dengan keterangan saksi korban, I Gede Jasa alias Mangku Jasa. Saksi Ni Komang Sulendri dan saksi Nyoman Widana yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa dengan sadar telah memukul dengan tangan mengepal ke arah muka korban, I Gede Jasa alias Mangku Jasa, sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai hidung korban hingga mengeluarkan darah dan menyayat leher korban, I Gede Jasa alias Mangku Jasa, menggunakan 1 (satu) buah pisau pengutik hingga terluka dan mengeluarkan darah.
3. Melakukan penganiayaan
Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang di dapatkan dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 1800 wita bertempat di Br Dausa Ds Dausa Kec.  Kintamani,  Kab.  Bangli.  Terdakwa,  I  Made  Merta  alias  Gadig,  telah  melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, I Gede Jasa alias Mangku Jasa, dengan cara memukul dengan tangan  mengepal ke arah  muka korban, I Gede Jasa alias Mangku Jasa, sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai  hidung korban hingga  mengeluarkan darah  dan menyayat leher korban, I Gede Jasa  alias  Mangku  Jasa,  menggunakan  1  (satu)  buah  pisau  pengutik  hingga  terluka  dan mengeluarkan darah.
Menimbang: bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi I Gede Jasa alias Mangku Jasa, berobat ke Puskesmas dan dibuatkan surat Visum et Repertum Nomor: 440/355/yankes tanggal 20 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kintamani I serta di buat dan ditandatangani oleh dr. Ni Made Dewi Desiani dengan hasil pemeriksaan luka sebagai berikut:
a. Terdapat luka robek pada hidung tepat pada garis pertengahan batang hidung berukuran diameter nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
b. Terdapat luka gores pada leher kiri lima sentimeter dan daun telinga kiri bagian bawah berukuran tiga koma lima sentimeter berwarna kemerahan.
c. Terdapat  luka  gores  pada  leher  kiri  bagian  atas  tiga  sentimeter  dari  daun  telinga  kiri bagian  bawah  berukuran  panjang  tiga  koma lima sentimeter dengan terdapat nampak jaringan di atas luka. Pada korban laki-laki berusia lima puluh tahun ditemukan luka- luka yang di sebabkan kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
4. Unsur dengan rencana lebih dahulu
Menimbang bahwa Penganiayaan ringan ialah suatu perbuatan yang tidak menyebabkab luka berat sehingga korban tidak terhalang dalam menjalankan pekerjaannya. Apabila korban tidak terhalang dalam menjalankan pekerjaannya maka dikategorikan penganiyaan biasa.
Menimbang  bahwa  walaupun  demikian,  jika  perbuatan  itu  dilakukan  dengan di pikirkan lebih dahulu (met voor bedachten rade) maka ketentuan tentang penganiayaan ringan tidak berlaku (Pasal 353 KUHP). Menimbang bahwa Prof. Simons menyatakan unsur Voorbedachten rade itu dianggap  sebagai  seorang  pelaku  telah  memenuhinya  apabila  keputusannya  untuk  melakukan suatu tindakan kejahatan telah ia rancang dalam situasi aman dan juga dalam waktu itu ia telah menghitung hasil perbuatannya yang akan dilakukan (Simons Leerboek I hal 263).
Menimbang  bahwa  menurut  Mr.  MH  Tiirtamidjaja  memberikan  pengertian  perencanaan lebih  dahulu  (voor  bedachten  rade)  ialah  suatu  jangka  waktu  dalam merencanakan  rencananya dengan tenang sebelum ia melaksanakannya direncanakan lebih dulu adalah bentuk khusus dari kesengajaan  (Opzettielijk)  dan  merupakan  alasan  pemberat  pidana  pada  penganiayaan  yang bersifat subjektif.
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Jasa alias Mangku Gede Jasa, saksi Ni Komang Sulendri, saksi Nyoman Widana dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal  11  Oktober  2018  sekitar  pukul  1800  WITA  bertempat  di  Br  Dausa  Ds  Dausa,  Kec. Kintamani,  Kab.  Bangli.  Terdakwa,  I  Made  Merta  alias  Gadig, telah melakukan  penganiayaan terhadap saksi korban, I Gede Jasa alias Mangku Gede Jasa dengan cara memukul dengan tangan mengepal  ke  arah  muka  korban,  I  Gede  Jasa  alias  Mangku  Jasa,  sebanyak  3 (tiga)  kali  yang mengenai hidung korban hingga mengeluarkan darah.
Saat tiba di rumah, kemudian terdakwa menonton TV. Namun, kembali terdakwa teriingat kata-kata korban, I Gede Jasa alias Mangku Jasa, yang membuat terdakwa tersinggung. Setelah
itu, terdakwa mengambil pisau (pengutik) yang ada di atas televise. Terdakwa mengendarai sepeda motor  untuk  menemui  kembali  korban,  I  Gede  Jasa  alias  Mangku  Jasa,  di  rumah  dengan membawa pisau (pengutik).
Setelah  sampai  di  rumah  korban,  I  Gede  Jasa  alias  Mangku  Jasa,  terdakwa  mendekati korban, I Gede Jasa alias Mangku Jasa, dan pada saat itu terdakwa di salahkan kenapa ngamuk- ngamuk di acaranya yang menambah emosi terdakwa selanjutnya terdakwa dekati dan ayunkan pisau (pengutik) ke arah leher kiri korban, I Gede Jasa alias Mangku Jasa, yang mengenai leher korban,  I  Gede  Jasa  alias  Mangku  Jasa,  selanjutnya  banyak  yang  melerai  kemudian  terdakwa pulang kerumah.
Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan rencana Iebih dahulu telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 353 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan  terbukti  secara  sah  maka  Majelis  Hakim  memperoleh  keyakinan  bahwa  terdakwa  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.
Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  perlu  mempertimbangkannya  terlebih  dahulu baik  keadaan  yang  memberatkan  maupun  keadaan  yang  meringankan  terdakwa.  Hal-hal  yang memberatkan sebagai berikut.
- Perbuatan  Terdakwa  mengakibatkan  saksi  korban,  I  Gede  Jasa  alias  Mangku  Gede  Jasa, mengalami luka.
Hal-hal meringankan, sebagai berikut.
- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang perbuatannya di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Sudah  ada  perdamaian  antara  saksi  korban  korban,  I  Gede  Jasa  alias  Mangku  Gede  Jasa, dengan terdakwa yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 12 Oktober 2018
Hakim  memutus  perkara  Nomor  19/pidB/2019/PNBLI  lebih  ringan  dari  tuntutan  Jaksa  Penuntut Umum adalah karena yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana ini memang tidak terlepas dari pengaruh minuman  keras (Miras). Disamping itu, terdapat  kata-kata yang diucapkan korban kepada terdakwa  yang  mengakibatkan  terdakwa  tersinggung  sehingga  berniat  melakukan  tindak  pidana penganiayaan.  Penjatuhan  pidana  ini  bukan  bertujuan  untuk  pembalasan  maupun  nestapa  bagi terdakwa  melainkan  bersifat  preventif  edukatif  dan  korektif  serta  dapat  membawa  manfaat  bagi masyarakat  maupun  bagi  diri  terdakwa  sendiri  sehingga  pada  akhirnya  terdakwa  dapat menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama di masa yang akan dating.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan yang direncanakan adalah pidana penjara maksimal emapt (4) tahun yang telah termuat dalam pasal 353 ayat 1 KUHP sedangkan dalam kasus putusan Nomor 19/pidB/2019/PNBLI  yang  dibahas  pelaku,  I  Made  Merta  alias  Gadig,  dikenakan  hukuman  pidana penjara selama empat (4) bulan sesuai dalam pasal 353 ayat 1 KUHP dimana unsur-unsur yang terdapat didalamnya  semua  terpenuhi.  Kemudian,  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  pelaku  tindak  pidana penganiayaan  yang  direncanakan  antara  lain  Pertimbangan  yang  bersifat  Yuridis  yaitu  hal-hal  yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sedangkan dalam studi kasus putusan Nomor 19/pidB/2019/PNBLI hakim lebih mempertimbangkan riwayat dari terdakwa yaitu terdakwa sopan dan mengaku terus terang perbuatannya di persidangan belum pernah dihukum dan sudah ada perdamaian antara saksi korban, I Gede Jasa alias Mangku Gede Jasa, sehingga hakim menjatuhkan hukuman Pasal 353 KUHP yaitu selama empat (4) bulan.

## 2. Saran
Melalui penelitian ini diharapkan kepada lembaga-lembaga yang terkait untuk bertanggungjawab dalam kasus tindak pidana penganiayaan dalam hal pemberian atau kadar pelanggaran dan hukuman berlaku secara adil. Selain itu, dibutuhkan kondisi penegak hukum yang bebas dari korupsi, suap dan kolusi di seluruh jajaran  penegak  hukum  yang  terkait  supaya  proses  pemidanaan  bisa  memberi  efek jera  bagi terdakwa sehingga kasus seperti ini tidak ada lagi. Selain itu, diharapkan kepada Majelis Hakim dalam
memberi  putusan  tindak  pidana  penganiayaan  diharapkan  mempertimbangkan  kepentingan  bersama agar  dengan  putusan  tersebut  dapat  menghasilkan  kedamaian  dan  ketentraman  bagi  masyarakat. Tentunya,  bisa  memberi  efek  jera  bagi  terdakwa  dan  dapat  mengurangi  angka  tindak  pidana penganiayaan di lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin, & Asikin, H. Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rajawali Pers.
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan , 7 (1), 20–33. Fitriani, N. E. (2017). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka) (Universitas Hasanuddin Makasar).
Hamzah, A. (2006). Penegakan Hukum Lingkungan . Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. Handoko,  B.  D.  (2020). Pertanggungjawaban  Pidana  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Kepada Anak (Studi Putusan Nomor : 513/Pid.Sus/2017/PN.Plg) (Universitas Muhammadiyah Palembang). Oktaliza, Y. (2012). Analisis Yuridis Konsep Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Anak Dibawah Umur. Jurnal Saburai . Rifai, A. (2010). Penemuai Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. Sari, G. P. (2019). Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Yang Melakukan Pembelaan Diri Terhadap Harta Benda (Universitas Sriwijaya). Wahab,  M.  T.  (2016). Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Penganiayaan  yang  Direncanakan  Terlebih Dahulu (Studi Kasus Putusan Nomor:1322/Pid.B/2014/PN.Mks) (Universitas Hasanuddin Makasar). Waluyo, B. (2008). Pidana dan Pemidanaan . Jakarta: Sinar Grafika. Wijayanto, R. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Mandar Maju.